(Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam) Vol. 3, No. 1, Maret 2018, Hlmn. 10-19
Sintesa  antroposofis  dan  nilai  Islam:  langkah  pembebasan awal menuju kurikulum etika berkesadaran holistik
Muhammad Ichsan a
a KAP DBSD&A, Indonesia 13440
1* ich.ichsan@gmail.com doi: 10.34202/imanensi.3.1.2018.10-19

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  melakukan  kajian  konseptual  mengenai pendidikan  etika  dalam  akuntansi  yang  seharusnya  untuk melahirkan  manusia  yang  berkesadaran  holistik.  Perumusan serangkaian  standar  akuntansi  mempengaruhi  model  dan  isi pendidikan  akuntansi,  khususnya  etika  di  Indonesia,  yang diistilahkan  Kamla  &  Haque  (2017)  sebagai intellectual imperialism .  Selayaknya  diperlukan  kurikulum  yang  mampu membebaskan  dari  ketertindasan  tersebut.  Akan  tetapi pembebasan  diri  secara  internal  (pikiran,  nafsu,  hasrat)  terlebih dahulu  harus  dilakukan  sebagai  langkah  awal.  Sintesa  gagasan antroposofis  Steiner  dengan  nilai  Islam  adalah  yang  ditawarkan. Alasannya adalah penegakkan kode etik profesi dalam pandangan Islam  juga  memiliki  urgensi  dan  prioritas  yang  sama  dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia.
Kata Kunci: Pendidikan Etika Akuntansi; Antroposofis; Akhlak Islam.

## Abstract
This  study  aims  to  conduct  a  conceptual  study  of  ethical education in accounting that is supposed to give birth to holistic conscious  human  beings.  The  formulation  of  a  series  of accounting  standards  influences  the  model  and  content  of accounting  education,  especially  ethics  in  Indonesia,  which  is termed  Kamla  &  Haque  (2017)  as  intellectual  imperialism.  A curriculum that is able to free from oppression should be needed. But internal self-release (mind, lust, desire) must first be done as a first step. The synthesis of Steiner's anthroposophical ideas with Islamic  values  is  offered.  The  reason  is  the  enforcement  of  the professional code of ethics in the view of Islam also has the same urgency  and  priority  in  order  to  improve  and  perfect  human morals.
Keywords: Accounting Ethics Education; Anthroposophis;
Islamic Morality.
Artikel masuk:
3 Oktober 2017
Artikel diterima: 5 Januari 2018

## IMANENSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam)
Vol 3, No 1, Maret 2018, Hlmn. 20-19
Diskusi  mengenai  upaya  penegakkan  etika  profesi  tidak  pernah  lepas  pada pembelajaran atas kasus Enron pada November 2001. Skandal penyimpangan praktik profesi akuntan-audit yang melibatkan Arthur Andersen, eks salah satu Big Five firma akuntan  publik  di  dunia  tersebut  berdampak  kebangkrutan  Enron  sebulan berikutnya,  dengan  aset  sebesar  US$  63,4  milyar.  Arthur  Andersen  sendiri,  sebagai auditornya,  juga  turut  divonis  bersalah  dan  kemudian  menutup  operasinya  pada Agustus  2002.  Kasus  penyimpangan  dan  kebangkrutan  yang  lebih  besar  (nilai  aset US$  639  milyar  dan  menghabiskan  dana bailout lebih  dari  US$  700  milyar)  kembali terulang di 2008, kali ini menyeret Lehman Brothers dan auditornya, Ernst & Young. Skandal-skandal  di  atas  memiliki  implikasi  terhadap  pembaharuan  tatanan kondisi  maupun  regulasi  praktik  bisnis  di  Amerika.  Salah  satunya  adalah diterbitkannya Sarbanes-Ocxley Act (SOX) di tahun 2002 untuk memfokuskan ulang tata  kelola  dan  tanggung  jawab  (Brooks  &  Dunk,  2015).  Di  lingkungan  profesi akuntan, International  Federation  Accountants (IFAC)  merevisi  kode  etik  bagi  para akuntan  yang  bekerja  agar  menjadi whitstleblower .  Pembaharuan  ini  kemudian banyak  diadopsi  di  seluruh  dunia,  termasuk  oleh  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI). Dalam  lingkup  pendidikan,  etika  kemudian  dianggap  penting  untuk  diajarkan  di universitas-universitas  dan  masuk  secara  ke  dalam  kurikulum  akuntansi  (Ghaffari dkk, 2002; Mulawarman, 2008).
Belum genap setahun lalu, dunia profesi akuntan di Indonesia dikejutkan oleh dugaan pelanggaran profesi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing  Eny  &  Rekan  (SBE),  KAP  yang  merupakan  salah  satu  entitas  Deloitte  – Indonesia.  Dugaan  ini  dipicu  oleh  kasus  gagal  bayar  PT  Sunprima  Nusantara Pembiayaan  (SNP  Finance).  Serangkaian  kasus  lain  sebenarnya  juga  turut  terjadi sebelum  itu.  Sebut  saja  kasus  Kimia  Farma  dan  Bank  Lippo  yang  diaudit  oleh  KAP besar,  kasus  PT.  Telkom  yang  melibatkan  KAP  Eddy  Pianto  &  Rekan,  kasus penghindaran  pajak  PT.  Easman  Christensen  dengan  auditornya  KPMG  Siddharta Siddharta  &  Harsono,  dan  lain  lain  (Sinaga,  2001;  Triasningsih,  2007;  Ludigdo  & Kamayanti,  2012).  Oleh  karena  itu,  tidak  berlebihan  jika  muncul  anggapan  bahwa profesi  akuntan  dituduh  sebagai  salah  satu  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas kemerosotan ekonomi yang sedang terjadi (Putra & Kamayanti, 2013).
Pertanyaannya  kemudian  adalah,  bagaimana  pendidikan  etika  akuntansi  yang seharusnya?  Apakah  adopsi  kode  etik  internasional  justru  menjadikan  kita memahami  nilai  etis  berdasar  pada  ideologi  sekularistik  Barat,  yang  oleh  Kamla  & Haque  (2017)  diistilahkan  sebagai  “ intellectual  imperialism” ?  Artikel  ini  mencoba melakukan  sintesa  pendekatan  antroposofis  Rudolf  Steiner  dengan  akhlak  dalam Islam,  yang  nantinya  diharapkan  mampu  memberikan  konseptual  kurikulum  etika akuntansi yang holistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Antara Etika Dan Moral. Kata "etika" berasal dari kata Yunani Kuno ē thikós ( ἠ θικός ), yang  berarti  "berkaitan  dengan  karakter  seseorang",  yang  dengan  sendirinya  berasal dari kata dasar êthos ( ἦ θος ) yang berarti "karakter, sifat moral". Kata ini ditransfer ke dalam  bahasa  Latin  sebagai  etika  dan  kemudian  ke  dalam  bahasa  Prancis  sebagai éthique , dari mana ia dipindahkan ke dalam bahasa Inggris. Cambridge Dictionary of Philosophy menyatakan  bahwa  istilah  etika  sering  digunakan  bergantian  dengan moralitas,  terkadang  dipersempit  untuk  menunjukkan  prinsip-prinsip  moral  dari tradisi  tertentu,  baik  kelompok  atau  individu.  Makna  kata  etika  dan  moral  memang sinonim,  namun  menurut  Siagian  (1996)  antara  keduanya  mempunyai  nuansa konsep  yang  berbeda.  Moral  atau  moralitas  biasanya  dikaitkan  dengan  tindakan seseorang yang benar atau salah. Sedangkan etika ialah studi tentang tindakan moral atau sistem atau kode berprilaku yang mengikutinya
Lahirnya  etika  sebagai  cabang  filsafat  digambarkan  Suseno  (1992)  sebagai kondiisi  dimana  kesadaran  moral  mulai  tumbuh  di  tengah  pancaroba  masyarakat tertutup  ke  masyarakat  terbuka.  Pertanyaannya  terkait  dengan  moralitas  “ apa  yang sebenarnya  harus  dilakukan? ”  melahirkan  pula  pertanyaan  etis  “ bagaimana menentukan apa yang sebenarnya harus dilakukan?”. Ajaran moral adalah rumusan sistematik  terhadap  anggapan-anggapan  tentang  apa  yang  bernilai  serta  kewajiban-
kewajiban  manusia.  Sedangkan  etika  merupakan  ilmu  tentang  norma-norma,  nilai- nilai,  dan  ajaran  moral.  Yang  ingin  dijawab  etika  pertama  kali  adalah  bukan “bagaimana  manusia  harus  hidup”  melainkan  tentang  cara  rasional  (yang  dapat dipertanggungjawabkan  di  hadapan  akal  budi)  untuk  menjawab  pertanyaan  itu. Singkatnya,  ajaran  moral  misalnya  mengajarkan  bahwa  manusia  harus  selalu berlaku jujur, sedangkan etika akan mempertanyakan apa artinya jujur dan apakah tuntutan untuk selalu jujur itu tidak pernah tersaingi oleh tuntutan moral lain.
Diskursus  Mengenai  Etika:  Klasik  (Yunani)  Hingga  Kontemporer. Filosofi  etika dan  moral  Yunani  klasik . Dalam  bukunya,  Paradoks  Etika  Akuntan,  Ludigdo (2007: 23) menjelaskan secara ringkas perkembangan wacana etika, sampai saat ini, yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  berbagai  pemikiran  atas  etika  yang  telah berlangsung berpuluh-puluh abad lalu di Yunani. Pemikiran tersebut dapat ditelusuri dari  pemikiran  murid-murid  Pytagoras  (570-496  SM)  mengenai  jalan  pembersihan untuk membebaskan jiwa. Kemudian diikuti oleh pemikiran Democritus (460-471 SM) yang  mengajarkan  bahwa  manusia  hendaknya  mengusahakan  keadilan.  Pandangan etika  sebagai  satu  konsensus  pertama  kali  digagas  oleh  para  Kaum  Sofis  yang berpendapat  bahwa  baik  dan  buruk  lebih  merupakan  masalah  keputusan  masing- masing  atau  keputusan  bersama  daripada  suatu  aturan  abadi.  Akan  tetapi pandangan  ini  dipatahkan  oleh  Socrates  (469-399  SM)  yang  meyakini  bahwa  orang akan  berbuat  benar  apabila  ia  mengetahui  apa  yang  baik  baginya,  sehingga perbuatan salah sebenarnya adalah diakibatkan oleh kurang cerahnya pengertian diri manusia.
Pemikiran etika yang cukup fenomenal kemudian diajukan oleh Plato (427-348
SM)  yakni  ajaran  tentang idea .  Melalui  metafora  kehidupan  manusia  yang terperangkap  oleh  realitas  semu  dari  bayang-bayangan  mereka  sendiri  pada  tembok gua,  menurut  Plato  realitas  yang  sebenarnya  ialah  bersifat  rohani  (jiwa)  dan disebutnya sebagai idea. Idea inilah yang kemudian menuntun manusia untuk hidup secara baik. Hal mana yang kemudian ditentang oleh kritik dari Aristoteles (384-322 SM)  dengan  pendekatan  empirisnya,  dimana  ia  bertolak  dari  realitas  nyata  indrawi. Wacana  etika  secara  filosofis  dari  Yunani  terus  berlanjut  hingga  pada  Kaum  Stoic melalui  salah  satu  filsufnya  yang  terkenal  yaitu  Epictetus  (55-135  M).  Ia mengemukakan  bahwa  kebaikan  terbesar  adalah  kepuasan  dan  ketenangan. Ketenangan  pikiran,  atau apatheia ,  memiliki  nilai  tertinggi;  penguasaan  diri  atas keinginan dan emosi seseorang mengarah pada kedamaian spiritual.
Etika Normatif Kontemporer. Dalam perkembangannya kemudian, pemikiran etika di  era  kontemporer  semakin  tumbuh,  khususnya  etika  normatif  atau  studi  tentang perilaku  etis.  Studi  ini  sebenarnya  merupakan  cabang  filosofi  etika  yang  telah disebutkan di atas, yang berusaha menginvestigasi beberapa pertanyaan moral yang muncul  pada  saat  memutuskan  bagaimana  seharusnya  seseorang  berperilaku.  Oleh karena  asumsi  mengenai  realitas  yang  berbeda,  tidak  heran  terdapat  cukup  banyak variasi dalam studi ini serta juga memiliki keunikan sendiri ketika ditarik pada ranah terapan  pada  setiap  disiplin  ilmu.  Untuk  tidak  melebarkan  pembahasan,  yang  akan dijabarkan  berikut  adalah  beberapa  pandangan  etika  kontemporer  utama  yang sumber  perumusannya  berdasarkan  kognitif  atau  rasionalisasi  manusia  sebagai dasar perilaku etis, yaitu naturalisme, deontologi, dan utilitarianisme.
Naturalisme  (natural-rights  libertarianism). Argumentasi  etis  dalam  aliran  ini sebetulnya  banyak  bersumber  dari  pandangan  tentang  negara  atau  pemerintahan yang difokuskan pada tahap-tahap perkembangan masyarakat, terutama dari karya- karya  John  Locke  (1632-1704).  Locke  membagi  perkembangan  masyarakat  menjadi tiga,  yakni  keadaan  alamiah  ( the  state  of  nature ),  keadaan  perang  ( the  state  of  war ), dan negara ( commonwealth ) (Tjahjadi, 2004: 236-247).
Keadaan  alamiah  sebuah  masyarakat  manusia  adalah  situasi  harmonis,  di mana  semua  manusia  memiliki  kebebasan  dan  hak  yang  sama.  Sehingga  dalam keadaan ini, setiap manusia bebas menentukan dirinya dan menggunakan apa yang dimilikinya  tanpa  bergantung  kepada  kehendak  orang  lain.  Tahap  kedua  adalah

## IMANENSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam)
Vol 3, No 1, Maret 2018, Hlmn. 20-19
keadaan perang, dimana situasi harmoni mulai berubah yang utamanya disebabkan karena  terciptanya  uang.  Ketidaksamaan  harta  kekayaan  membuat  manusia mengenal  status  tuan-budak,  majikan-pembantu,  dan  status-status  yang  hierarkis lainnya.  Sedangkan  pada  tahap  terbentuknya  negara , Locke  menyatakan  bahwa untuk menciptakan jalan keluar dari keadaan perang sambil menjamin milik pribadi, maka masyarakat sepakat untuk mengadakan "perjanjian asal" dalam bentuk negara persemakmuran  ( commonwealth ).  Dengan  demikian,  tujuan  berdirinya  negara bukanlah  untuk  menciptakan  kesamarataan  setiap  orang,  melainkan  untuk menjamin  dan  melindungi  milik  pribadi  setiap  warga  negara  yang  mengadakan perjanjian tersebut.
Dalam  perkembangannya,  walaupun  ia  sendiri  beragama  Kristen,  pemikiran Locke  akhirnya  mempengaruhi  perkembangan  agama  deisme  (kepercayaan  filosofis bahwa  Tuhan  ada  dan  bertanggung  jawab  atas  penciptaan  alam  semesta,  namun kemudian  tidak  ikut  campur  dengan  dunia  yang  diciptakan-Nya),  yang  merupakan awal  munculnya  negara-negara  sekuler  di  Abad  Pencerahan.  Sehingga  tidak  salah jika  Locke  dikenal  sebagai  “ Father  of  Liberalism ”.  Selain  itu,  kritik  utama  dari pandangan  ini  adalah  dalam  penerapannya  yang  ternyata  lebih  mementingkan  hak itu sendiri daripada sisinya yang lain, yakni kewajiban.
Deontologi. Etika  deontologis  atau  deontologi,  dengan  Emmanuel  Kant  (1724-1804) sebagai  filsuf  yang  paling  berpengaruh  pada  aliran  ini,  adalah  pandangan  etika normatif  yang  menilai  moralitas  suatu  tindakan  berdasarkan  kepatuhan  pada peraturan.  Etika  ini  kadang  juga  disebut  etika  berbasis  “tugas”,  "kewajiban"  atau "aturan" karena peraturanlah memberikan tanggung jawab kepada seseorang (Waller, 2005:  23).  Sebagaimana  dikutip  oleh  Suseno  (1997),  menurut  Kant,  tindakan  etis berbasis  tanggung  jawab  tersebut  harus  dijalankan  berdasarkan  tiga  imperatif kategoris: 1) Bertindaklah demikian seakan-akan maksim tindakanmu dapat, melalui kehendakmu,  menjadi  hukum  alam  umum;  2)  Bertindaklah  sedemikian  rupa sehingga  Anda  selalu  memperlakukan  umat  manusia  entah  di  dalam  pribadi  Anda maupun  di  dalam  pribadi  setiap  orang  lain  sekaligus  sebagai  tujuan,  bukan  sebagai sarana  belaka;  3)  Semua  maksim  dari  perundangan  sendiri  harus  dapat  dicocokkan menjadi satu kerajaan tujuan yang mungkin, satu kerajaan alam.
Meskipun  gagasan  Kant  dalam  mendorong  manusia  mencapai virtue (moral yang  luhur)  ini  kelihatannya  memiliki  dimensi  pemikiran  yang  religius,  Hegel memberikan  dua  pokok  kritik  atas  gagasan  tersebut.  Pertama,  prinsip  dasar  moral Kant  (imperatif  kategoris)  sebagai  terlalu  formal  mengandung  bahaya  ke  arah individualisme subjektif atau liberalisme, sehingga seorang pelaku moral tidak dapat menentukan  secara  jelas  apa  yang  dalam  situasi  konkret  mesti  dia  lakukan.  Kedua, bahwa  teori  moral  Kant  dengan  ketiga  postulatnya  membawa  ke  dualisme  yang bersifat  kontradiktif.  Bagi  Hegel  pemahaman  Kant  akan  moralitas  adalah  bentuk penekanan  ( suppression )  terhadap  kecenderungan  kodrati,  karena  memandang kecenderungan kodrati sebagai sesuatu yang melulu negatif atau irasional, membawa ke pemahaman dualistik tentang manusia.
Utilitarianisme. Utilitarianisme  beranggapan  bahwa  tindakan  etis  adalah  tindakan yang memaksimalkan dampak positif (manfaat) seperti “kebahagiaan”, “kesejahteraan”,  atau  mampunya  seseorang  menjalani  hidup  sesuai  yang diinginkannya  (Baqgini  &  Fosl,  2007:  57-58).  Penggagas  utama  teori  ini  adalah Jeremy  Bentham  (1747-1832)  dan  John  Stuart  Mill  (1806-1873),  keduanya berkebangsaan  Inggris.  Karena  tindakan  etis  adalah  yang  mendatangkan  manfaat bagi  manusia,  maka  sebaliknya  jika  membawa disutility ialah  tindakan  yang sesungguhnya tidak etis. Dapat diperhatikan bahwa teori ini berorientasi ex-post atau cenderung  melihat  pada  hasil,  sehingga  relatif  mudah  dikritik  karena  mengabaikan proses.  Singkatnya,  jika  Anda  seorang  utilitarian  maka  Robin  Hood  adalah  sebuah karakter yang berperilaku etis karena hasil curiannya dibagi-bagikan kepada rakyat.
Etika  Profesi:  Perumusan  Kode  Etik  Di  Indonesia. Institut  Akuntan  Publik Indonesia  (IAPI),  sebagai  organisasi  akuntan  publik  di  Indonesia  di  bawah  Ikatan Akuntan  Indonesia  (IAI),  merupakan associate  member of  IFAC  ( International Federation of Accountants ). Dengan demikian kode etik IAI pun harus mengacu pada kode  etik  IFAC.  Hal  ini  secara  eksplisit  ternyatakan  pada  website  resmi  IAI,  bahwa “Kode  Etik  Akuntan  Profesional  ini  merupakan  adopsi  dari Handbook  of  the  Code  of Ethics  for  Professional  Accountants  2016  Edition yang  dikeluarkan  oleh International Ethics Standards Board for Accountants of The International Federation of Accountants (IESBA-IFAC) ”.
Kode etik IAI ditujukan untuk menjadi landasan bagi akuntan profesional dalam menjalankan  profesinya.  Akuntan  profesional,  menurut  definisi  IAI  (2016),  adalah seorang individu yang merupakan anggota utama IAI. Lembaga ini telah menetapkan sebutan Chartered Accountant Indonesia (CA) sebagai kualifikasi akuntan profesional sesuai panduan standar internasional. Akuntan profesional dapat dibedakan menjadi dua,  akuntan  profesional  di  praktek  publik  dan  di  bisnis.  Akuntan  profesional  di praktek  publik  adalah  seorang  akuntan  di  Kantor  Akuntan  yang  menyediakan  jasa profesional.  Kode  etik  untuk  akuntan  publik  walaupun  diatur  dalam  standar tersendiri yaitu Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), namun prinsip dasar dan sistematika isi tetap sama dengan kode etik IAI (kecuali seksi khusus yang mengatur independensi dalam perikatan). Adapun akuntan profesional di bisnis adalah akuntan yang bekerja atau terikat oleh suatu entitas bisnis.
Kode etik IAI disusun atas tiga bagian. Bagian pertama berisi prinsip dasar etika yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan  perilaku  profesional.  Bagian  ini  juga  memberikan  suatu  kerangka  konseptual dalam  mengidentifikasi  dan  mengevaluasi  ancaman  terhadap  prinsip  dasar  etika, serta  menerapkan  perlindungan  untuk  menghilangkan  atau  mengurangi  ancaman sampai  pada  tingkat  yang  dapat  diterima.  Bagian  kedua  menjelaskan  bagaimana penerapan  prinsip  dasar  etika  di  bagian  pertama  bagi  Akuntan  Profesional  yang memberikan  jasa  profesional  kepada  publik  (praktik  publik).  Sedangkan  bagian terakhir  menjelaskan  bagaimana  penerapan  prinsip  dasar  etika  bagi  Akuntan Profesional di organisasi tempatnya bekerja (bisnis).
Neo-Imperialisme  Melalui  Akuntansi. Kamla  &  Haque  (2017)  dalam  artikelnya menyimpulkan  bahwa  agenda  imperialisme  sebenarnya  terus  terpelihara  dalam membentuk  akuntansi  sekarang  ini.  Menggunakan  “ collaborative  theory  of imperialism ”  yang  diajukan  oleh  W.J  Mommsen  pada  tahun  1986,  mereka menunjukkan  bahwa  dalam  konteks  global,  imperialisme  intelektual  ( intellectual imperialism) dan  dominasi  logika  akuntansi  Anglo-Amerika  adalah  dua  kunci mengapa penjajahan akuntansi ini dapat terus berlangsung. Imperialisme  intelektual  mengacu  pada  penjajahan  terhadap  keilmuan  di negara  target,  yang  infiltrasinya  dilakukan  melalui  kolaborator  lokal  ( local collaborator )  untuk  menerapkan  standar  akuntansi  berorientasi  pasar  di  negara tersebut.  Kemudahan  akses  pasar  global  dan  penyelarasan  berbagai  kepentingan adalah logika yang kerap dipakai dalam memuluskan agenda harmonisasi akuntansi internasional  ( international accounting  harmonization )  ini.  Pada  kenyataannya  justru kapitalisme internasional lah yang mengambil keuntungan terbesar akan hal ini. Menarik  bahwa  Kamla  &  Haque  (2017)  mengkaji  fenomena  ini  pada  sektor syariah, sektor yang notabene minat serta kebutuhan terhadapnya sedang meningkat. Kegelisahan  mereka  terbukti  bahwa  peran  aktor/kolaborator  lokal  pemulus  agenda imperialis  justru  dijalankan  oleh  institusi  keuangan  Islam,  regulator,  dan  ulama ( Shari’a scholar ). Dalam tahap yang disebut Kamla & Haque sebagai ” identity staging ”, kolaborator  lokal  ini  membuat  institusi  dan  produknya  tampak  Islami  bagi  publik Muslim,  sementara  pada  saat  yang  sama,  tujuan,  standar  dan  pemikirannya diarahkan  untuk  melanggengkan nexus imperialisme  akuntansi.  Dampaknya,  kita menyaksikan  semakin  banyak  unit  usaha  maupun  instrumen  keuangan  berlabel syariah. Akan tetapi label itu ternyata tidak diiringi semangat spiritual khas Islam di dalamnya,  alih-alih  berupa  spiritualitas  semu  ( pseudo  spirituality) seperti  yang diistilahkan oleh Hidayat, Love & Wood (2018).

## IMANENSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam)
Vol 3, No 1, Maret 2018, Hlmn. 20-19
Meninjau  Beberapa  Kritik  Dan  Alternatif  Pendidikan  Yang  Ada. Sebagaimana dijelaskan  sebelumnya,  beberapa  kasus  yang  melibatkan  akuntan  dan  auditor akhirnya  memicu  serangkaian  revisi  dan  pembaharuan  kode  etik  profesi  auditor. Akan  tetapi  kita  dapat  melihat  ciri  khas  utilitarianisme  dan  deontologi  pada  tujuan Code  of  Ethics  (CoE)  yang  dirumuskan  oleh International  Ethics  Standard  Board  for Accountant (IESBA), sebuah dewan standar etik di bawah International Federation of Accountants  (IFAC),  yaitu  agar  “ para  profesional  dituntut  bukan  hanya  bersikap profesional  dalam  kaidah-kaidah  aturan  profesi  saja  tetapi  profesional  juga  dalam menyatakan  kebenaran  pada  saat  masyarakat  akan dirugikan atau  ada  tindakan- tindakan perusahaan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku ”. Dua kata yang dicetak  tebal  dalam  kutipan  tersebut  pada  dasarnya  adalah  citra  prinsip  manfaat ( utility )  paham  utilitarian  dan  tanggung  jawab  aliran  deontologi  yang  sesungguhnya sekularistik.  Kenyataan  kode  etik  IAI  mengadopsi  CoE  IFAC  ini  dengan  sendirinya pun turut menyerap sekularisme ke dalam akuntansi di Indonesia.
Rumusan  kode  etik  profesi  sebenarnya  telah  cukup  banyak  mendapat  kritik dan tawaran solusi dalam menjangkau permasalahan etika dengan lebih menyeluruh. Misalnya, Triyuwono (2015) berpendapat bahwa prinsip-prinsip dasar kode etik IFAC (yang  diadopsi  IAI)  meski  penuh  makna  positif  yang  dapat  mengarahkan  perilaku akuntan  profesional  di  jalur  yang  benar,  namun  sebagian  besar  prinsip-prinsip  ini berada  dalam  kesadaran  rasional  yang  berada  di  bawah  kendali  nafsu  dan  akal manusia.  Menilik  lebih  jauh  ke  dalam,  ini  tidak  dapat  dilepaskan  oleh  pandangan umum yang dianut dalam memahami sifat asli manusia.
Pemahaman  umum  mengenai  sifat  dasar  manusia  masih  mengacu  pada konsep  homo  economicus  dan  homo  sociologicus  (Xin  &  Liu,  2013;  Sigmund,  2010; Thaler,  2000;  Weght,  2005;  Abramitzky  2011  dalam  Triyuwono,  2015).  Bagi Triyuwono  (2015)  kedua  konsep  ini  bukan  hal  yang  baru,  namun  selaras  dengan karakter  manusia  dalam  lima  model  yang  diajukan  Jensen  &  Meckling  (1994). Argumentasi  Triyuwono  (2015)  bukannya  tanpa  alasan,  sebab  model  kedua, Resourceful,  Evaluative,  Maximizing  Model (REMM)  inilah  yang  akhirnya mendominanasi  dan  menjadi  pondasi  teori  agensi  dalam  struktur  finansial, organisasional,  dan  tata  kelola  perusahaan  (Jensen  &  Meckling,  1994).  Teori  agensi, dimana insentif menjadi inti masalahnya (Deegan, 2006) menjadi rujukan utama yang mewarnai hampir semua riset akuntansi antara tahun 1970an hingga 1980an. Meski adanya kritik yang semakin marak, paling tidak sejak awal 1990an, tidak dipungkiri banyak  perumusan  standar  dan  regulasi,  tidak  terkecuali  kode  etik,  mengacu  riset dengan latar belakang teori agensi ini.
Triyowono  (2015)  menilai  ada  sisi  yang  lain  yang  sebenarnya  dapat  dilampaui oleh manusia di luar homo economicus dan homo sociologicus, yakni homo spiritus. Karakter ini dicirikan oleh keyakinan religius dan spiritual yang kuat pada hubungan yang  intim  dan  transendental  tidak  hanya  dengan  Tuhan  dan  individu  lain  namun juga  dengan  alam.  Oleh  karena  itu  seorang  akuntan  profesional,  idealnya  adalah seorang homo spiritus yang selain memiliki kesadaran rasional (nafsu dan akal), juga menggunakan  kesadaran  psiko-spiritual  dan  ilahiah  dalam  tindakannya  sehari-hari. Pada  tataran  praksisnya,  Triyuwono  (2010)  pernah  menjelaskannya  yakni  melalui implementasi  sistem  pendidikan  tinggi  akuntansi  (Jurusan  Akuntansi  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Brawijaya)  yang  memuat  aspek  sosio-spiritualitas dalam  pendekatan  aspek  pembelajaran  dengan  menggunakan  olah  akal,  olah  rasa, dan olah batin.
Hal  senada  juga  pernah  diungkapkan  oleh  Mulawarman  dan  Ludigdo  (2010), bahwa  proses  pembelajaran  di  ranah  pendidikan  akuntansi  sudah  saatnya mengandung  nilai-nilai  etika  holistik,  yaitu  nilai-nilai  akuntabilitas  moralitas akuntansi  yang  dilakukan  melalui  proses  sinergi  rasio  dan  intuisi  menuju  nilai spiritual.  Sehingga  nantinya  Akuntansi  Profesional  Seutuhnya  diharapkan  mampu mengembangkan gagasan, teori, konsep maupun aplikasi akuntansi relatif baru serta kontekstual  sesuai  realitas  dengan  tetap  berorientasi  “empati”  akuntabilitas  baik stockholders/shareholders/creditors ,  sosial,  lingkungan,  berujung  pada  ketundukan Ilahi.
Bagaimana  cara  mewujudkan  Akuntansi  Profesional  yang  utuh  di  atas? Menurut Ludigdo & Mulawarman (2010), salah satu cara nya adalah penerapan nilai- nilai etika secara terintegrasi dengan Pembelajaran Etika Bisnis dan Profesi berbasis Integrasi IESQ atau disingkat PEBI-IESQ dari Ludigdo (2010) pada mata kuliah Etika Bisnis  dan  Profesi.  PEBI-IESQ  menurut  Ludigdo  (2010)  secara  normatif  seharusnya dapat melengkapi sarjana akuntansi menjadi akuntan profesional “seutuhnya”, yang memiliki  tools  memadai  untuk  membantu  perusahaan  menyelesaikan  masalah- masalah  akuntansi,  sekaligus  memiliki  keseimbangan  rasio  (IQ),  emosi/hati  nurani (EQ) sekaligus spiritualitas (SQ)
Sementara  itu  Ludigdo  dan  Kamayanti  (2012)  mencoba  mengangkat  kembali ruh Pancasila ke dalam etika akuntan IAI. Diketahui bahwa dalam mukadimmah IAI secara jelas menyebutkan Pancasila sebagai nilai dasar pelatihan akuntan Indonesia. Akan tetapi, dalam prakteknya, Pancasila hanya sekedar tulisan di buku dan karya- karya ilmiah saja, sedangkan nilai-nilai luhurnya terpinggirkan.
Temuan-temuan  empiris  menunjukkan  bahwa  pendidikan  akuntansi  di Indonesia  telah  menjadi  begitu  objektif  serta  ditujukan  untuk  mencetak  akuntan sesuai  permintaan  pasar  di  bawah  hegemoni  korporasi  sehingga  kehilangan  nilai spiritualnya  (Kamayanti,  2012  dalam  Ludigdo  &  Kamayanti,  2012).  Temuan  serupa juga  pernah  diungkap  oleh  Setiawan  &  Kamayanti  (2012)  yang  menyatakan  bahwa internalisasi Pancasila belum tampak pendidikan akuntansi belum menginternalisasi Pancasila dalam matakuliahnya, termasuk pula dalam mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis.
Kondisi  pendidikan  etis  tanpa  nilai-nilai  kearifan  nasional  (Pancasila)  ini dipandang oleh Ludigdo & Kamayanti (2012) merupakan dampak globalisasi ekonomi yang memicu terjadinya penindasan mindset atau cara berpikir baik dalam akademis, ekonomi,  politik,  dan  bahkan  aspek  sosio-kultural  kehidupan.  Oleh  karenanya, pendidikan  etika  itu  sendiri  harus  dikaji  kembali  dalam  rangka  membebaskan akuntan  dari  imperalisme,  disamping  juga  untuk  kembali  ke  akar  asali  negara  ini. Sarana  pembebas  yang  membawa  nilai-nilai  Indonesia,  yakni  Pancasila  ini  lah  yang semestinya digunakan.

## Antroposofis Steiner: Sebuah Tawaran Baru
“ Love starts when we push aside our ego and make room for someone else .” - Rudolf Steiner
Istilah  Antroposofi  diambil  berasal  dari  bahasa  Yunani, anthropos dan sophia , yaitu manusia dan kebijaksanaan atau pengetahuan. Gagasan filsafat-religius digagas oleh  seorang  filsuf  Austria  bernama  Rudolf  Steiner  (1861-1925).  Ide  yang  diusung filsafat  dalam  bidang  pendidikan  ini  adalah  mengembangkan  segenap  potensi  diri manusia untuk mencapai “keutuhan” hidup. Selama  ini  kita  terjebak  oleh  pendidikan  positivistik  yang  memberikan penekanan  rasio  dan  panca  indera  saja.  Ini  terlihat  skeptisme  kita  yang  hanya percaya  bahwa  akhirnya  keilmiahan  harus  masuk  akal  dan  dapat  dibuktikan. Padahal realitas tidak berhenti sampai jangkauan logika dan panca indera saja. Dan manusia sejak lahirnya telah dibekali oleh instrumen-instrumen lain yang tidak kalah pentingnya yakni, imajinasi, inspirasi, dan intuisi. Oleh karena itulah Steiner merasa perlu ada upaya metodologis dalam pendidikan untuk mengembangkan instrumen di luar  akal  dan  indera  tersebut,  melalui  dua  sasaran  yang  harus  dipenuhi  yaitu kesatuan dengan alam ( oneness with the world ) dan pencarian “diri” yang sebenarnya ( search for self ).
Kesatuan dengan alam dimaksudkan agar manusia menyadari keterikatan dan ketergantungannya  dengan  alam  semesta.  Kenyataan  belakangan  ini  menunjukkan masih  sulitnya  untuk  mengatakan  posisi  kita  sudah  pada  tahap oneness  with  other human .  Di  satu  sisi  kita  dengan  yakin  mengatakan  bahwa  perbedaan  adalah sunatullah ,  pada  sisi  lain  orang  yang  berbeda  pendapat  dengan  kita  langsung  dicap musuh.
Sasaran  kedua,  pencarian  “diri”  dimaksudkan  untuk  mendorong  peserta  didik untuk  mengenali  dirinya  sebenarnya,  tanpa  topeng-topeng  identitas  yang  justru membungkus  diri  yang  hakiki.  Semakin  potensinya  digali,  dengan  memanfaatkan

## IMANENSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam)
Vol 3, No 1, Maret 2018, Hlmn. 20-19
segala  instrumen  pendukung  dalam  dirinya,  hakikat  diri  seseorang  akan  semakin tampak.  Pada  akhirnya  turut  pula  menyadarkan  peran  dirinya  terhadap  dunia, dengan  kata  lain  tujuan  dia  ada  dan  berjalan  di  dunia  ini.  Oleh  karena  itu  lah pendidikan  Steiner  memiliki  program-program  yang  menekankan  pada  spiritualitas, peran  imajinasi  dalam  pembelajaran,  mengintegrasikan  perkembangan  intelektual, praktis, dan artistik peserta didik secara holistik.
Jika apa yang diharapkan ini tercapai, maka manusia akan memiliki berbagai kepekaan  yang  tidak  saja  menguntungkan  bagi  dirinya  melainkan  juga  bagi  orang lain.  Pembebasan  diri  secara  internal  (pikiran,  nafsu,  hasrat)  akan  membawa  pula pada usaha pembebasan atas ketidakadilan di sekitarnya.
Etika  Dalam  Pandangan  Islam. Etika  atau  akhlak  dalam  pandangan  Islam merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  aqidah  dan  syariah.  Ketiga  unsur tersebut  dapat  dibedakan  tetapi  tidak  bisa  dipisahkan.  Aqidah  sebagai  sistem kepercayaan  yang  bermuatan  elemen-elemen  dasar  keyakinan,  menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Sementara syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan  yang  menggambarkan  fungsi  agama.  Sedangkan  akhlak  sebagai sistematika menggambarkan arah dan tujuan yg hendak dicapai agama.
Pentingnya  akhlak  ini  tercermin  dalam  beberapa  sabda  Rasulullah, diantaranya:
“Sesungguhya  aku  diutus  untuk  meyempurnakan  akhlak  yang  mulia.” (HR. Bukhari) “Sesungguhnya  yang  terbaik  di  antara  kalian  adalah  yang  paling  baik akhlaknya.” (HR. Bukhari, diriwayatkan juga dalam Muslim no. 2321)
Tuntunan  penyempurnaan  akhlak  yang  berlaku  universal  inilah  yang mencirikan  Islam  sebagai  agama  penebar  rahmat  bagi  seluruh  alam.  Akan  tetapi, perlu diingat bahwa akhlak sebagai pedoman tata laku batiniah tidaklah sebagai titik final,  melainkan  harus  pula  terimplementasi  pada  tata  laku  lahiriah  yaitu  adab. Sebagaimana  iman  yang  senantiasa  diikuti  juga  oleh  amal  saleh.  Disini  terlihat kebajikan  dalam  ajaran  Islam  yang  meletakkan  segala  sesuatu  pada  proporsinya, dimana satu konsep saling mendukung dan menjadi dasar konsep lainnya.
Ketika  sifat  resiprokal  antara  akhlak  (etika)  dan  adab  (perilaku)  ditarik  ke dalam  akuntansi,  maka  kita  pun  menyadari  perumusan  kode  etik  bukan  saja  pada hal  teknis  mengenai  apa  yang  harus  ditaati,  melainkan  juga  pembersihan  serta pelurusan kesadaran, niat, dan motif seorang akuntan atau auditor. Relevansi ajaran Islam  mencakup  nilai-nilai  abstrak  dari  etika  seharusnya  adalah  keuntungan  kita untuk menegakkan akuntansi dan kode etik profesinya yang lebih holistik. Beberapa ajaran  Islam  yang  dimaksud  dan  relevan  tersebut  antara  lain  konsep  keseimbangan ( mizan ),  kejujuran  ( adl ),  akuntabilitas  ( amanah ),  kebaikan  ( khoirat ),  transparansi, akurasi, dan pengelolaan (Djamhuri, 2019). Selain  itu,  penting  pula  untuk  diingat  adalah  bahwa  munculnya  ajaran  Islam tidak  untuk  mengalienasi  nilai-nilai  luhur  suatu  pemikiran  atau  budaya  tertentu, termasuk  gagasan  antroposofis  Rudolf  Steiner.  Alih-alih  Islam  merangkulnya  dalam sebuah sinergi yang berkesinambungan untuk mengoptimalkan potensi manusia dan membebaskannya  dari  segala  ketertindasan  dalam  rangka  mewujudkan maslahah (keadilan)  umat.  Tercapainya maslahah inilah  yang  sejatinya  kita  kejar  sebagai bentuk pertanggungjawaban peran khalifatullah fil ardh dihadapan-Nya kelak.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas,  penulis  mengambil  simpulan  bahwa serangkaian problematika etika profesi disebabkan oleh masih parsialnya perumusan kode  etik  saat  ini.  Kode  etik  IAI,  yang  mengadopsi  CoE  IESBA-IFAC  masih menekankan  hanya  pada  kesadaran  rasional,  atau  lebih  jauh  menempatkan  pihak- pihak  yang  terlibat  (profesi  akuntan/auditor,  klien,  dan  lembaga  profesi)  dalam kerangka agency  relationship .  Pada  beberapa  penelitian  seperti  Kamla  &  Haque (2017))  menunjukkan  bahwa  pengadopsian  serangkaian  standar  internasional sebenarnya  adalah  bentuk  penjajahan  gaya  baru  untuk  melangenggkan  agenda kapitalisme  global.  Beberapa  kritik  sekaligus  konsep  alternatif  yang  pernah
ditawarkan  menunjukkan  bahwa  upaya  penegakkan  kode  etik  profesi,  terutama melalui  pendidikan  dan  lembaga  profesi  ini  perlu  pendekatan  yang  lebih  holistik, salah satunya yang diajukan penulis adalah gagasan antroposofis Steiner yang dapat diintegrasikan  dengan  nilai-nilai  Islam.  Alasannya  adalah  karena  penegakkan  kode etik  profesi  dalam  pandangan  Islam  juga  memiliki  urgensi  dan  prioritas  yang  sama. Hal  ini  disebabkan  tujuan  utama  diturunkannya  para  pembawa  risalah  ialah  untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Baqgini,  J  &  Fosl,  P.S.  (2007). The  Ethics  Toolkit:  A  Compendium  of  Ethical Concepts and Methods . Malden: Blackwell Brooks, L. J., & Dunn, P. (2011). Etika Bisnis & Profesi untuk Direktur, Eksekutif, dan Akuntan . Jakarta: Salemba Empat. Djamhuri,  A.  (2019). Islamic  Accounting:  Balancing  Acceptability,  Legalism  and Ethical Orientation . Seminar Islamic Microfinance Accounting. Malang Etika  Deontologis  Immanuel  Kant. http://stiebanten.blogspot.com/2012/ 03/etika-deontologis-immanuel-kant.html . (Diakses: 18 Mei 2019) Ghaffari, F, Orthodoxia, K, & Brennan, R. (2002). Exploring the Implementation of Ethics in UK Accounting Program . Issues in Accounting Education, Vol 23 no 2, 183-198
Hidayah, N. N., Lowe, A., Woods, M. (2018). Accounting and pseudo spirituality in Islamic  financial  institutions .  Critical  Perspectives  on  Accounting  (2018), https://doi.org/10.1016/j.cpa.2018.09.002 Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI).  (2016). Kode  Etik  Akuntan  Profesional .  Tersedia pada  http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/Kode%20Etik%20Akuntan %20Profesional.pdf (Diakses: 20 Mei 2019). Jensen,  M.C.  &  Meckling,  W.  H.  (1994). The  nature  of  man .  Journal  of  Applied Corporate Finance, 7, 4-19.
Kamla,  R.  &  Haque,  F.  (2017). Islamic  accounting,  neo-imperialism  and  identity staging:  The  Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial Institutions. Critical Perspectives on
Accounting (2018), https://doi.org/10.1016/j.cpa.2017.06.001
Ludigdo, U. (2007). Paradoks Etika Akuntan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ludigdo,  U.  &  Kamayanti,  A.  (2012). Pancasila  as  Accountant  Ethics  Imperialism Liberator .  World  Journal  of  Social  Sciences  Vol.  2.  No.  6.  September  2012 Issue, 159-168 Mulawarman,  A.,  D.  (2008). Pendidikan  Akuntansi  Berbasis  Cinta:  Lepas  dari Hegemoni  Korporasi  Menuju  Pendidikan  yang  Memberdayakan  dan  Konsepsi Pembelajaran yang Melampaui . Ekuitas Vol 12 No. 2, 142-158 Mulawarman,  A.  D.  &  Ludigdo,  U.  (2010). Metamorfosis  Kesadaran  Etis  Holistik Mahasiswa  Akuntansi:  Implementasi  Pembelajaran  Etika  Bisnis  dan  Profesi berbasis  Integrasi  IESQ .  Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma  Vol.  1  No  .3 Desember 2010, 421-436 Putra,  W.,  Kamayanti,  A.  (2013). Memaknai  Pemahaman  Akuntansi  Dengan Pemahaman  Etika  Akuntan  (Si)  Mahasiswa:  Studi  Fenomenologi .  Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol. 2, Issue 2. Siagian, S. (1996). Etika Bisnis . Jakarta: Pustaka Binaman Presindo Sinaga,  M.,  Partawijaya,  D.,  &  Febrian,  A.  (2001). Getokan  Keras  Paman  Sam: Skandal  Suap  Pajak  ala  KPMG  Sidharta  Sidharta  Harsono .  Kontan.  No  52, tahun V, 24 September
Suseno, F. M. (1992). Filsafat Sebagai Ilmu Kritis . Yogyakarta: Penerbit Kanisius Suseno,  F.  M.  (1997). 13  Tokoh  Etika,  Sejak  Zaman  Yunani  Sampai  Abad  Ke-19 . Yogyakarta: Kanisius The International Federation of Accountants (IFAC). (2013). Handbook of the Code of  Ethics  for  Professional  Accountants .  Tersedia  pada: https://www.ifac.org/ system/files/ publications/files/2013-IESBA-Handbook.pdf  (Diakses:  20  Mei 2019)

## IMANENSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam)
Vol 3, No 1, Maret 2018, Hlmn. 20-19
Tjahjadi, S. P. L. (2004). Petualangan Intelektual . Yogyakarta: Penerbit Kanisius Trisnaningsih,  S.  (2007). Independensi  Auditor  dan  Komitmen  Organisasi  sebagai Mediasi  Pengaruh  Pemahaman  Good  Governance,  Gaya  Kepemimpinan  dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Auditor. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar. Triyuwono,  I.  (2010). ”Mata  ketiga”:  Sè  Laèn,  Sang  Pembebas  Sistem  Pendidikan Tinggi  Akuntansi .  Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma  Vol  1,  No  1  (2010),  1- 23.
Triyuwono, I. (2015). Awakening The Conscience Inside: The Spirituality of Code of Ethics  for  Professional  Accountants. Procedia  -  Social  and  Behavioral Sciences Vol. 172, January 2015, 254-261.
Waller, B.N. (2005). Consider Ethics: Theory, Readings, and Contemporary Issues . New York: Pearson Longman