## KAJIAN HUKUM PADA PENGARUH INFLASI TERHADAP KEABSAHAN OBYEK WAKAF TUNAI AKIBAT BERKURANGNYA NILAI RIIL HARTA WAKAF
(Legal Study On the Effect On Inflation On the Legitimacy of the Cash Wakf Object Due to The Reduction of the Real Value of Wakf Asset)
Nur Sulistiyaningsih 1 , Burhanudin Harahap 2
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 1,2
nursulis@staff.uns.ac.id 1 , burhanudin.harahap@staff.uns.ac.id 2

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penurunan nilai riil uang sebagai  obyek wakaf tunai dalam kategori harta atau benda yang tidak kekal. Peneliti mengkaji tentang cara yang sebaiknya dilakukan agar harta wakaf tidak berkurang nilai riilnya. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan  menggunakan  data  sekunder  yang  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder serta tersier. Sifat penelitian adalah preskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan nilai riil uang kertas mengakibatkan uang  sebagai obyek wakaf termasuk dalam kategori sebagai tidak kekalnya obyek wakaf, tetapi masih dalam kategori tidak habis sekali pakai selama nilai nominal wakaf tunai tidak berubah. Perubahan nilai riil uang akibat inflasi yang masih dalam kategori tidak habis sekali pakai tidak menjadikan uang tersebut tidak sah  sebagai  obyek  wakaf.  Cara  untuk  menjaga  keseimbangan  nilai  nominal  dan  nilai  riil  uang adalah  dengan  menambahkan  nominal  wakaf  uang  sebesar  penurunan  nilai  akibat  inflasi  yang diambilkan dari hasil penggunaan uang wakaf.
Kata kunci: Inflasi, Nilai Riil, Wakaf tunai

## Abstract :
This study aims to analyze the real value of money as an object of cash waqf in the category of property or objects that are not eternal. Researchers examine the ways that must be done so that the  waqf  property  does  not  decrease  in  value.  This  research  is  a  normativeresearch  using secondary  data  which  includes  primary  legal  materials  and  secondary  and  tertiary  legal materials. The nature of the research is prescriptive with qualitative analysis. The results showed that  changes  in  the  value  of  real  money  to  produce  money  as  waqf  objects  are  included  in  the category of impermanent waqf objects, but are still in the non-consumable category as long as the nominal value of cash waqf does not change. Changes in the real value of money due to inflation which is still in the category of not being used up does not make the money invalid as an object of waqf. The way to maintain a balance between the nominal value and the real value of money is to add a nominal cash waqf that increases due to inflation taken from the use of waqf money.
Keywords: Inflation, Real Value, Cash Waqf

## PENDAHULUAN
Salah  satu  pranata  hukum  sebagai bagian  dari  sistem  hukum  ekonomi  Islam adalah  wakaf.  Sebuah  pranata  hukum  yang
mengatur  peran  manusia  sebagai  individu atau  kelompok  yang  mempunyai  tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam arti  lain, wakaf merupakan bagian dari pranata hukum
yang  artinya  sangat  penting  bagi  kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan.  Sehingga  kedudukan  amalan wakaf  dalam  Islam  diletakkan  sebagaisalah satu macam ibadah yang sangat menggembirakan. 1 Selanjutnya,  berdasarkan sejarah Islam klasik, wakaf secara signifikan dapat difungsikanuntuk meningkatkan kesejahteraan  umat  di  berbagai  bidang; pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial  dan  kepentingan  umum,  kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan  serta  perkembangan  peradaban Islam secara umum.
Secara  etimologis,  wakaf  mempunyai lebih  dari  25  arti,  namun  arti  yang  lazim adalah  menahan  dan  mencegah.  Secara yuridis, definisiwakaf adalahperbuatan hukum  yang  dilakukan  oleh  wakif  untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimilikinya untuk dimanfaatkan  baik  dalam  jangka  waktu tertentu  bahkan  selamanya  sesuai  dengan peruntukannya yang digunakan untuk keperluan tempat ibadah dan/ atau kesejahteraan umum berdasarkan syariah. 2
Sebagai  sebuah  istilah,  wakaf  tunai memang  belum  dikenal  pada  masa rasulullah. Secara terminologis dan substantif,  wakaf  tunai  baru  dikenal  dan dipraktikkan  mulai  abad  kedua  Hijriyah. Ilmuwan  yang  mempelopori  wakaf  tunai
1 Ahmad  Azhar  Basyir,  Hukum  Islam  Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987, Hal. 7
pada  saat  itu  adalah  Imam  Zuhri  dengan manganjurkan kepada ummat Islam untuk mewakafkan  uang  Cara  mewakafkan  uang dinar  dan  dirham.  Uang  dinar  dan  dirham digunakan untuk usaha  yang produktif  yang hasilnya  digunakan  untuk  kepentingan masyarakat. Cara wakaf ini dirasakan sebagai sarana yang sangat bermanfaat.
Para  Ilmuan  Hukum  Islam  terdahulu mengklaim jika  uang yang  notabene sebagaisalah  satu  obyek  wakaf,berpotensi besar  untuk  kemanfaatan  masyarakat.  Hal tersebut  didasarkan  kepada  prinsip  bahwa uang  dapat  diambil  manfaatnya  secara berkelanjutan  untuk  usaha  yang  hasilnya dapat  dikelola  untuk  kepentingan  umat. Realitanya,  uang  yang  berlaku  pada  saat  itu adalah  uang  dinar  dan  dirham    yang  nilai intrinsiknya  sama  dengan  nilai  nominalnya. Kesamaan  nilai  intrinsik  dan  nilai  nominal menjadikan  uang  dapat  dijual  dengan  harga yang  sama  dengan  fungsinya  sebagai  alat tukar  atau  pengukur  harga.  Oleh  karena  itu, meskipun bertahun-tahun, tidak ada perbedaan  yang  signifikan  antara  nilai  riil dan nilai nominal dari uang dinar dan dirham. Dengan demikian, seiring perjalanan waktu, pemanfaatan  uang  berupa  dinar  dan  dirham sebagai  obyek  wakaf  tidak  mengalami penurunan nilai.  Oleh karena itu uang dinar dan  dirham  memenuhi  syarat  obyek  wakaf,
2 Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
JURNAL QAWANIN            VOL. 5         NO. 2
yaitu  kekal  sehingga  dapat  dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Di  era  modern,  sistem  keuangan  tidak lagi  menggunakan  uang  berbasis  logam mulia  seperti  pada  masa  para  ilmuwan hukum  Islam  dahulu.  Uang  yang  digunakan adalah uang kertas. Penggunaan uang kertas yang  tidak  berbasis  logam  mulia  (emas) dalam perekonomian modern ternyata menimbulkan  adanya  inflasi.  Implikasinya, terjadi perbedaan yang signifikan antara nilai nominal dan nilai riil uang tersebut. Dengan kata lain, nilai nominal uang akan mengalami penurunan  nilai  riilnya.  Hal  ini  dapat diartikan  bahwa  uang  kertas  yang  notabene sebagai salah satu obyek wakaf bersifat tidak kekal  nilainya  sebagaimana  uang  dinar  dan dirham.
Berdasarkan permasalah tersebut, peneliti  tertarik  mengkaji  lebih  mendalam terkait  dengan  pengaruh  inflasi  terhadap keabsahan  obyek  wakaf  tunai  akibat berkurangnya  nilai  riil  harta  wakaf.  Karena hakikatnya sifat uang kertas yang tidak kekal seperti  dengan  dinar  dan  dirham,  maka kualitas obyek wakaf uang tersebut mengalami  degradasi  posisi;  dari  “harta kekal” ke posisi “tidak habis sekali pakai”.

## TINJAUAN PUSTAKA
Berdasarkan  beberapa  literatur  yang Peneliti  telusuri,  pada  umumnya  tidak terdapat  ayat  Al-Quran  yang  menerangkan
3 Q.S. al-Baqarah (2): 261-262.
mengenai  konsep  tentang  wakaf  secara konkrit  tekstual.  Wakaf  termasuk infaq  fi sabilillah ,  sehingga  para  ulama  dalam menerangkan  konsep  wakaf  ini  didasarkan pada  keumuman  ayat-ayat  al-Quran  yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah .
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan  tujuh  bulir,  pada  tiap-tiap bulir:  seratus  biji.  Allah  melipat  gandakan (ganjaran)  bagi  siapa  yang  Dia  kehendaki. Dan  Allah  Maha  Luas  (karunia-Nya)  lagi Maha  Mengetahui.  Orang-orang  yang menafkahkan  hartanya  di  jalan  Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya  dan  dengan  tidak  menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala  di  sisi  Tuhan  mereka.  Tidak  ada kekhawatiran  terhadap  mereka  dan  tidak (pula) mereka bersedih hati. 3
Lalu, dalil lain tentang wakaf ada di ayat Al- Baqarah selanjutnya:
JURNAL QAWANIN            VOL. 5         NO. 2
“Hai  orang-orang  yang  beriman, nafkahkanlah (di  jalan Allah) sebagian  dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari  apa  yang  Kami  keluarkan  dari  bumi untuk  kamu.  Dan  janganlah  kamu  memilih yang  buruk-buruk  lalu  kamu  nafkahkan daripadanya,  padahal  kamu  sendiri  tidak mau  mengambilnya  melainkan  dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah,  bahwa  Allah  Maha  Kaya  lagi Maha Terpuji.” 4 Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang  anjuran  untuk  menginfakkan  harta kekayaan  yang  dimiliki  untuk  dipergunakan dalam  kebaikan.  Di  samping  itu,  dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 disebutkan bahwa  seseorang  akan  mendapatkan  pahala yang  berlipat  ganda  jika  orang  tersebut menginfakkan  hartanya  di  jalan  Allah.  Di antara  beberapa  hadis  yang  menjadi  dasar dan  dalil  yang  menerangkan  tentang  wakaf adalah  hadis  yang  menceritakan  tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh  tanah  di  Khaibar.  Setelah  ia meminta  petunjuk  Nabi  tentang  tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.
Hadis  tentang  hal  ini  adalah  sebagai berikut:
4 Q.S. al-Baqarah (2): 267.
5 H.R.  al-Bukhari,  Muslim,  al-Tarmidzi,  dan  al Nasa'i
6 H.R.  Muslim,  al-Tirmidzi,  al-Nasa'  i,  dan  Abu Daud
“Dari  Abdullah  bin  Umar  bahwa sesungguhnya  Umar  bin  Khattab mendatangi  Nabi  SAW,  (pada  waktu itu)  Umar  baru  saja  memperoleh  100 kavling  tanah  Khaibar  (yang  terkenal subur),  maka  Umar  berkata,  ‘Saya telah memiliki harta yang tidak pernah saya  miliki  sebelumnya  dan  saya benar-benar  ingin  mendekatikan  diri kepada  Allah  SWT  melalui  harta  ini.’ Maka  Rasulullah  SAW  bersabda, ‘Tahanlah  asal  harta  tersebut  dan alirkan manfaatnya’ . 5
Selanjutnya, hadis lain yang menerangkan  tentang  wakaf  adalah  hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, yang bunyinya sebagai berikut:
“Apabila seorang manusia itu meninggal  dunia,  maka  terputuslah amal  perbuatannya  kecuali  dari  tiga sumber,  yaitu  sedekah  jariah  (wakaf), ilmu  pengetahuan  yang  bisa  diambil manfaatnya,  dan  anak  soleh  yang mendoakannya. ” 6
Wakaf  diambil  dari  bahasa  Arab “ waqafa ”  itu  menurut  bahasa  berarti menahan  atau  berhenti. 7 Senada  dengan definisi  wakaf  menurut  syara’  yang  berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di  jalan  Allah. 8 Selanjutnya,  dalam  Hukum Islam,  wakaf  diartikan  sebagai  penyerahan suatu  hak  milik  yang  zatnya  bersifa  tahan
7 Heri  Sudarsono,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan Syariah, (Yogyakarta: EKOHISIA, 2008); Hal 281
8 Sayyid  Sabiq,  Fiqih  Sunnah,  (Jakarta:  Pena Pundit Aksara, 2007), Hal 423
JURNAL QAWANIN            VOL. 5         NO. 2
lama kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf),  baik  dilakukan  oleh  perorangan maupun  badan  pengelola,  dengan  ketentuan bahwa hasil atau manfaat dari wakaf tersebut digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran  syari’at  Islam.  Pengertian  tersebut dikuatkan dengan pernyataan dalam Buku III Bab I KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang Hukum Perwakafan. Dalam ketentuan umum pasal  215  ayat  1  disebutkan:  Wakaf  adalah perbuatan  hukum  seseorang  atau  kelompok orang  atau  badan  hukum  yang  memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya  untuk  selama-lamanya guna  kepentingan  ibadat  atau  keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
Wakaf  merupakan  amal  Islami  yang berwujud  aktiva  tetap,  seperti  tanah  dan bangunan. Seiring berkembangnya teknologi dan  zaman,  implementasi  wakaf  tunai sebagaimana  yang  dilakukan  pada  masa kekhalifahan  Utsmaniyah  mulai  dikenal karena potensinya yang menjanjikan. Menurut definisinya, wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf ( nadzir ) melalui penerbitan sertifikat  wakaf  tunai  yang  dibeli  oleh masyarakat.  Dalam  pengertian  lain  wakaf tunai dapat  juga diartikan sebagai perbuatan mewakafkan  harta  berupa  uang  atau  surat berharga  yang  dikelola  oleh  institusi perbankan  atau  lembaga  keuangan  syari’ah
9 Irfan Syauqi Beik, Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan ,  (ICMI  online,  Halal  Guide,  September 2006);
yang  keuntungannya  akan  disedekahkan, tetapi  modalnya  tidak  bisa  dikurangi  untuk sedekahnya,  sedangkan  dana  wakaf  yang terkumpul  selanjutnya  dapat  digulirkan  dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor  usaha  yang  halal  dan  produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. 9

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 10 Bahan  hukum  primer  dalam penelitian  ini  adalah  al-Qur’an,Hadis  dan beberapa  peraturan  perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  pengaturan  wakaf tunai.  Bahan  hukum  sekunder  berupa pendapat  beberapa  ulama  dan  ahli  hukum Islam.  Sedangkan  bahan  hukum  tersier adalah kamus dan ensiklopedi hukum Islam. Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan adalah  karya-karya  ilmiah  yang  termuat dalam  jurnal,  buku-buku  dan  pendapat  para ahli  hukum  dalam  karya  ilmiah  lainnya. Sedangkan  bahan  hukum  tersier  antara  lain meliputi  kamus  dan  ensiklopedi  yang berkaitan  secara  langsung  maupun  secara tidak langsung dengan obyek penelitian. Sifat
10 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.
JURNAL QAWANIN            VOL. 5         NO. 2
penelitian  adalah  preskriptif  dengan  analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hakikat  wakaf  adalah  pemanfaatan benda wakaf. Oleh karena itu syarat esensial wakaf  adalah  obyek  wakaf.  Selanjutnya, obyek wakaf adalah sesuatu yang diwakafkan.  Obyek  tersebut  menyangkut segala hal yang berkaitan dengan harta yang berbentuk benda bersifattetap dan bergerak.
Benda  tetap  atau  bergerak  saja  tidak cukup memenuhi syarat sebagai obyek yang dapat  diwakafkan.  Karena  benda  bergerak atau  tidak  bergerak  itu  harus  dapat  diambil manfaatnya. Dalam hal ini, benda yang tidak dapat  diambil  manfaatnya  tidak  memenuhi syarat  sebagai  obyek  wakaf.  Pengambilan manfaat ini pun tidak dapat hanya sekali saja, namun  harus  bersifat  berkesinambungan. Oleh  karena  itu,  obyek  wakaf  harus  dapat diambil  manfaatnya  secara  berkelanjutan untuk masyarakat.
Meskipun  tidak  seperti  uang  dinar dan  dirham  yang  mempunyai  nilai  yang relatif kekal, uang kertas tetap dapat diambil kemanfaatannya. Dilihat dari sisi kemanfaatan  tersebut,  uang  kertas  dan  uang yang  berupa  logam  mulia  memiliki  manfaat yang  sama.  Keduanya  dapat  dimanfaatkan secara  berkelanjutan  untuk  kepentingan umat.  Berkurangnya  nilai  riil  uang  kertas tidak mengurangi nilai kemanfaatan,
11 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz VII, (Damshik: Dar al-Fikr, 1985) Hal. 182.
sehingga  memenuhi  syarat  sebagai  obyek wakaf.
Ada  perbedaan  pendapat  di  kalangan ulama  sehubungan  dengan  hukum  wakaf tunai.  Menurut  Imam  al-Bukhari,  Imam  al- Zuhri  membolehkan  untuk  mewakafkan dinar dan dirham  yang  notabene  merupakan mata uang yang berlaku pada saat itu sebagai modal  usaha  atau  dagang.  Selanjutnya, keuntungan  dari  hasil  usaha  atau  dagang tersebut  disalurkan  sebagai  wakaf.  Wahbah al-Zuhaili juga menerangkan bahwa madhhab  Hanafi  membolehkan  wakaf  tunai sebagai  pengecualian,  atas  dasar  Istihsan  bi al-’Urfi,  karena  sudah  banyak  dilakukan masyarakat.  Madhhab  Hanafi  berpendapat bahwa  hukum  yang  ditetapkan  berdasarkan ’Urf  (adat  kebiasan)  mempunyai  kekuatan yang  sama  dengan  hukum  yang  ditetapkan berdasarkan nash. 11 Adapun menurut madhhab  Hanafi,  cara  melakukan  wakaf tunai  ialah  dengan  menjadikan  modal  usaha dengan  sistem  mudharabah,  sedangkan keuntungannya disedekahkan atau dipergunakan untuk kemaslahatan.
Para  ulama  menyepakati  bahwa  salah satu  bentuk  wakaf  dapat  berupa  uang  tunai. Hal  ini  didasarkan  pada  beberapa  pendapat dari kalangan Imam Mazhab. Selanjutnya, di kalangan  Malikiyah  popular,  pendapat  yang membolehkan  berwakaf  dalam  bentuk  uang tunai  seperti  dilihat  dalam  kitab  Al-Majmu’
JURNAL QAWANIN            VOL. 5         NO. 2
oleh  Imam  Nawaw,  yang  berbunyi  sebagai berikut:
“Dan  para  sahabat  kita  berbeda pendapat  tentang  berwakaf  dengan dana  dirham  dan  dinar.  Orang  yang membolehkan mempersewakan dirham dan dinar membolehkan wakaf
dengannya dan yang tidak memperbolehkan
mempersewakan tidak mewakafkannya.”
Ibnu  Taimiyah  dalam  al-Fatwa  dan Ibnu  Qudamah  dalam  bukunya  al-Mughni, sama-sama  sepakat  untuk  membolehkan berwakaf  dengan  uang  tunai. 12 Bahkan sebagian  ulama  Mazhab  Syafi’iy  juga membolehkan wakaf uang sebagaimana yang disebut Al-Mawardy,”Abu Tsaur meriwayatkan  dari  Imam  Syafi’i  tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham”.
Di  Indonesia,  ada  beberapa  kendala yang menjadikan wakaf tunai sulit berkembang. Hal tersebut dikarenalan masyarakat  masih  memahami  bahwa  wakaf berhubungan dengan harta-harta yang memiliki  nilai  tinggi  seperti  tanah  dan bangunan. Padahal obyek wakaf tidak hanya sekadar  itu.Dibandingkan  dengan  negara yang  memiliki  mayoritas  penduduk  muslim di dunia, wakaf tunai masih belum popular di Indonesia.  Hal  tersebut  dipengaruhi  oleh beberapa  factor,  sehingga  potensinya  belum memiliki  bagi  kesejahteraan  masyarakat belum terasa.
12 Heri Sudarsono, Hal. 287.
13 Heri Sudarsono, Hal. 291
Selain  itu,  pemahaman  mengenai lembaga  wakaf  tunai  masih  disamakan sebagai  lembaga  zakat,  infaq  dan  sodaqoh. Padahal  hal tersebut sangat berbeda.Kondisi demikian  yang  menjadikan  keberadaan lembaga  wakaf  tunai  terasa  tidak  begitu urgen.  Implikasinya,  tidak  ada  konsekuensi hukum yang mengikat kepada individu untuk mewakafkan sebagian hartanya. 13
Berdasarkan  data  yang  Peneliti  kutip dari  BWI,  wakaf  uang  yang  terkumpul  di Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp391 miliar.  Hal  tersebut  sangat  ironis,  karena potensi  wakaf  per  tahun  mencapai  Rp180 Triliun.  Sebagaimana  yang  Peneliti  uraikan, ada  beberapa  factor  yang  mempengaruhi, yaitu: minimnya literasi,  tata  kelola, portofolio  wakaf,  hingga  kemudahan  cara berwakaf. 14 Selanjutnya,  menurut  data  BWI, hingga per 20 Januari 2021, akumulasi wakaf uang mencapai Rp 819,36 miliar. Akumulasi tersebut  terdiri  dari  wakaf  melalui  uang sebesar  Rp  580,53  miliar  dan  wakaf  uang sebesar  Rp  238,83  miliar.  Sementara  itu, jumlah  nazir  wakaf  uang  di  Indonesia mencapai  264  lembaga,  sedangkan  jumlah LKS-PWU  mencapai  23  Bank  Syariah. Selain itu, indeks indeks wakaf di 2020 baru mencapai 50,48 dan masuk kategori rendah. Sementara,  jumlah  wakif  atau  orang  yang menawarkan harta bendanya untuk
14 Dwi Aditya Putra dan Siti Nur Azzura diakses di https://www.merdeka.com/khas/mengupas-wakaf- uang-dan-potensinya-di-indonesia-mildreport.html
diwakafkan melalui BWI mencapai sebanyak 1.041 orang.

## KAJIAN  HUKUM  UNTUK  MENJAGA NILAI  RIIL  HARTA  WAKAF  AKIBAT PENGARUH INFLASI
Menurut  pasal  16  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004,  harta  benda  yang dapat  dijadikan  sebagai  obyek  wakaf  dapat berupa  benda  tidak  bergerak  dan  tidak bergerak.  Harta  benda  tidak  bergerak  dapat berupa  hak  atas  tanah  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum  terdaftar.  Selain  itu,  bangunan  atau bagian  bangunan  yang  berdiri  diatas  tanah. Tanaman  dan  benda  lain  yang  berkaitan dengan tanahdan hak atas tanah satuan rumah susun  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Benda tidak  bergerak  lain  sesuai  dengan  ketentuan syari’ah  dan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya,  benda  bergerak  yang dapat  dijadikan  sebagai  obyek  wakaf ( maufuk )  berdasarkan  pasal  16  ayat  (3)
Undang-undang  Nomor41  Tahun  2004 adalah benda bergerak yang tidak dapat habis karena  dikonsumsi  adalah  uang,  logam mulia,  surat  berharga,  kendaraan,  hak  atas kekayaan  intelektual  dan  hak  sewa  serta benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah  dan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Orang yang memberikan wakaf adalah orang  yang  bertanggungjawab  terhadap
masyarakat.  Orang  yang  berwakaf  dalam bentuk uang pun merupakan orang yang andil dan  bertanggung  jawab  kepada  masyarakat. Oleh karena itu, orang yang wakaf uang tunai harus dilindungi agar uang yang diwakafkan tidak  mengalami  penurunan  nilai  dan kemanfaatannya.  Hukum  harus  berupaya melindungi  wakif  sehingga  tujuan  yang mulia itu benar-benar dapat dilindungi.  Salah satu  cara  untuk  melindungi  orang  yang berwakaf uang dalam sistem keuangan yang menggunakan  uang  kertas  adalah  menjaga nilai  uang  yang  dijadikan  obyek  wakaf. Menjaga  nilai  uang  yang  dimaksud  tidak hanya menjaga nilai nominalnya, tetapi juga menjaga  nilai  riil  uang  yang  diwakafkan. caranya  adalah  dengan  menambahkan  nilai nominal obyek wakaf uang sebesar penurunan  nilai  riil  uang  secara  periodik. Uang  yang  digunakan  untuk  menambahkan nilai  nominal  tersebut  diambil  dari    hasil produktif  pemanfaatan  uang  wakaf.  Dengan cara  ini  maka  wakif  akan  merasa  mendapat perlindungan  dari  turunnya  nilai  riil  uang akibat inflasi.
Pemberdayaan  wakaf  di  Indonesia, secara  yuridistelah  diatur  dan  diakomodir secara  formal  oleh  peraturan  perundangan yang sangat progresif. Dalam mengakomodir hukum fiqh ada  Undang-Undang  No.  41 Tahun  2004  tentang  Wakaf  dan  Peraturan Pemerintah  No.  42  Tahun  2006  tentang pedoman  pelaksanaannya.  Jika  substansi hukumnya  telah  ada,  sehingga  wakaf  tunai seharusnya  bukan  lagi  hanya  wacana  tetapi
butuh  keberanian  untuk  melekukan action agar  potensi  wakaf  tunai  tersebut  dapat dirasakan  oleh  masyarakat.  Selain  itu,  ada Badan Wakaf Indonesia yangmenjadi lembaga khusus untu menangani perwakafan di Indonesia. 15
Pemberdayaan  wakaf  dipahami  dalam arti  “redistribusi  ekonomi.”  Redistribusi ekonomi merupakan aksi penyebaran kekayaan  dari  sebagian  kelompok  kepada kelompok yang lain baik secara tunai ataupun tidak.  Hal  tersebut  mencakup  pemberian layanan  umum  ( public  services ),  seperti kesehatan dan pendidikan dari satu kelompok ke  kelompok  lainnya.  Sehingga  masyarakat merasakan  manfaat  material  dan  kemudian redistribusi  itu  juga  menimbulkan  biaya. Oleh  karena  itu,  penggerak  atauagen redistributif  berfungsi  sebagai  perantara antara  proses  pemanfaatan  redistribusi  dan biaya redistribusi itu. Dalam hal ini, ada tiga jenis redistributive agent : pemerintah, individu  dan  institusi  swasta. 16 Kebijakan yang  dilakukan  agen-agen  tersebut  yang berupa seperti pajak, kedermawanan, beasiswa,  termasuk  wakaf  diistilahkan sebagai mekanisme redistributif ( redistributive mechanism ). Jadi wakaf tunai dapat  menjadi  mekanisme  redistributif  yang luar biasa bagi masyarakat luas.
15 Syafrudin Arif, Jurnal La Riba  Jurnal Ekonomi Islam Volume IV, No 1 Juli 2010 Hal. 87
16 Birol Baskan, Waqf System As A Redistribution Mechanism In Ottoman Empire , Chicago:
Yaitu  perbuatan  hukum  salah  satu unsurtanggung jawab  Salah  satu  inti kehidupan  yang  diajarkan  dalam  Islam adalah Ummah atau masyarakat. Oleh karena itu  antara  lain  dalam  hukum  Islam  ada pranata hukum ekonomi yang disebut wakaf. Suatu  pranata  hukum  ekonomi  Islam  yang mengatur  untuk  kepentingan  masyarakat. Yaitu pemberian hak yang bersifat ekonomis oleh individu atau kelompok untuk diberikan kepada  masyarakat  yang  membutuhkannya. Dalam pranata hukum ini, individu didorong untuk  ikut  serta  berperan  dalam  usaha meningkatkan  mensejahterakan  kehidupan masyarakat. Sedemikian penting yang secara riil sudah menjadi  kesadaran  hukum masyarakat  muslim  dalam  bidang  wakaf, maka  negara  merasa  penting  untuk  ikut mengatur  pelaksanaanna.  Maka  dibuatlah Undang-Undang    No.41      Tahun      2004 tentang  wakaf.  Dalam  Pasal  5  disebutkan bahwa  bahwa  wakaf  berfungsi  untuk mewujudkan  potensi  dan  manfaat  ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
Pranata hukum ini sedemikian familiernya  dalam  kehidupan  masyarakat muslim di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia.  Wakaf  yang  sudah  sedemikian familier  dikenal  secara  familier  di  dalam kehidupan masyarakat muslim adalah wakaf
Northwestern  University  Department  of  Political Science, 2002, April, hal. 2
tanah. 17 Tanah sebagai benda wakaf diambil manfaatnya untuk kepentingan tempat ibadah,  untuk    kepentingan  pendidikan  dan untuk  kepentingan  sosial  lainnya  sudah dipraktikkan  oleh  masyarakat  muslim  pada masa  cengkeraman  penjajah. 18 Pranata hukum  wakaf  sedemikian  luar  biasanya berperan  dalam  membangun  kehidupan masyarakat,  termasuk  di  Indonesia.  Data yang dikutip dari kementerian agama per 12 Januari  2021  bahwa    di  Indonesia  terdapat tanah  wakaf    sejumlah  52.514,66  hektar tanah.    Dengan  jumlah  tanah  wakaf  yang demikian besar itu maka Indonesia merupakan  negara  yang  mempunyai  tanah wakaf  terbesar  di  dunia. 19 Namun  tanah- tanah  wakaf  di  Indonesia  belum  banyak dimanfaatkan  secara  optimal  dan  masih banyak  yang  terbengkelai.  Jika  dilihat  dari aspek  pemanfaatannya,  maka  Indonesia termasuk tertinggal dibanding dengan Mesir, aljazair,  Arab,  Kuwait  dan  Turki.  Negara- negara ini sudah memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan yang bersifat produktif. 20 Sesuai dengan sifat hukum Islam
17 Pada    tahun    1922    telah    terdapat    wakaf    di Indonesia  yang  berasal  dari  Islam, yaitu  di  Aceh, Gayo,    Tapanuli,    Jambi,    Palembang,    Bengkulu, Minahasa,    Gorontalo  (Sulawesi),    Lombok,    Jawa Timur,  Jawa  Tengah,  dan  Jawa  Barat.  Nama dan benda yang  diwakafkan  berbeda-beda,  misalnya  di Aceh    disebut  wakeuh,  di    Gayo    disebut  wokos,di Payakumbuh  disebut  ibah.  (Koesoemah      Atmaja, (1922),  Mohammedaensche    vrome    Stichtingen    in Indie, Adipustaka   S, Cramedia, Jakarta. Dalam Imam Suhadi,  2002,  Wakaf  Untuk  Kesejahteraan  Umat, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, H. 8.)
18 Suhrawari  K.  Lubis  dan  Farid  Wajdi, Hukum Wakaf Tunai (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016)
19 Dwi  Aditya  Putra  dan  Siti  Nur  Azzura dalamhttps://money.kompas.com/read/2020/10/30/19
yang  dapat  mengikuti  perkembangan  dalam kehidupan  masyarakat, pemanfaatan pranata hukum wakaf terus digali dan dikembangkan. Di belahan dunia dan termasuk di Indonesia, tanah  wakaf  sudah  mulai  dikembangkan pemanfaatan  secara  ekonomis  sedemikian rupa untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi. Tanah wakaf didirikan untuk mall misalnya yang keuntungannya untuk kesejahteraan masyarakat. 21
Perkembangan  dunia  keuangan  dalam dunia perekonomian modern adalah sedemian  rupa  sehingga  perlu  dimanfaatkan sebagai  peluang  bagi  hukum  Islam  untuk meningkatkan peranannya dalam menyejahterakan  kehidupan  masyarakat. Maraknya lembaga-lembaga keuangan terutama  lembaga  keuangan  Islam  menjadi sarana  untuk  mengembangkan  pranata hukum  wakaf.  Mulai  dikembangkanlah  apa yang disebut dengan wakaf uang atau wakaf tunai.
Uang  yang  beredar  dan  dimiliki  oleh orang  atau  sekelompok  orang  dalam pandangan  islam  perlu  diberi  tempat  untuk
3149326/potensi-wakaf-di-indonesia-capai-rp-180- triliun-per-tahun
20 Choirunnisak Optimalisasi  Wakaf  di  Indonesia jurnal Baabu al-Ilmi vol. 4 Nomor 1 April 2019.
21 Sepanjang    sejarah    Islam,    wakaftelah memerankan    peran    yang    sangat    penting  dalam mengembangkan        kegiatan-kegiatan        sosial, ekonomi        dan        kebudayaan  masyarakat    Islam (Muhammad  Syafii  Antonio, Pengantar  Pengelolaan Wakaf    Secara    Produktif,dalam    Achmad  Djunaidi dan    Thobieb    al-Asyhar,    Menuju    Era    Wakaf Produktif,  Jakarta:  Mumtaz  Publishing,  2007, Cet. Ke-4, H. viii.)
merelakan  sebagian  yang  dimiliki  untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, terutama  untuk  yang  belum  berkecukupan dalam  memenuhi  kebutuhan  pokok  dalam kehidupannya. Tempat sebagai sarana untuk menyalurkan  sebagian  uang  yang  dimiliki inilah  yang  disebut  wakaf  tunai.  dalam jumlah  yang  sangat  besar  dalam  Negara memanfaatkan potensi wakaf dalam kaitannya  dengan  perekonomian  modern dengan  konsep  wakaf  tunai,  yaitu  wakaf dalam  bentuk  uang.  Pemanfaatan  pranata hukum  wakaf  tunai  ini  memerlukan  waktu untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia. Sebagaimana  dengan  potensialnya  wakaf tanah  untuk  kesejahteraan  ummat,  wakaf tunai  tidak  kalah  potensialnya.  Direktur pemberdayaan  zakat  dan  wakaf  Direktorat jemderal  Bimbingan  Masyarakat  islam departemen  Agama  menyatakan  bahwa potensi  wakaf  tunai  di  Indonesia  mencapai 180 Trilyun pertahun.
Sedemikian  potensialnya  wakaf  tunai ini,  maka  Majelis  Ulama  Indonesia  sebagai lembaga  yang  secara  sosiologis  mempunyai peranan untuk memberikan pemikiran mengenai  masalah-masalah  keagamaan  dan hukum bagi masyarakat muslim di Indonesia, telah  mengeluarkan  fatwa  tentang  wakaf tunai pada tanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002  M.  Dalam  fatwa  tersebut  ditetapakan beberapa prinsip tentang wakaf uang; 22
Muhammad Fakhruddin
dalam https://www.republika.co.id/berita/qnh63h327/sri-
1. Wakaf  uang  ( cash wakaf  atau waqf  al- Nuqud )  adalah  wakaf  yang  dilakukan seseorang,  kelompok  orang,  lembaga atau  badan  hukum  dalam  bentuk  uang tunai;
2. Termasuk    ke    dalam    pengertian    uang adalah  surat-surat  berharga.
3. Wakaf uang hukumnya boleh (j awaz );
4. Wakaf uang  hanya  boleh disalurkan dan digunakan  untuk  hal-hal  yang  tidak dilarang syariat;
5. Nilai  pokok  wakaf  uang  harus  dijamin kelestariannya,    tidak    boleh  dijual,
dihibahkan dan atau diwariskan.
Masih  ada  beberapa  kalangan  ulama fikih  yang  kerap  kali  memperdebatkan hukum  mewakafkan  uang  tunai.  Ada  yang membolehkan  dan  tidak  membolehkan berwakaf dengan uang tunai karenaselama ini cara  yang  biasanya dipakai oleh  masyarakat umum  dalam  mengembangkan  harta  wakaf masih terfokus pada penyewaan harta wakaf, seperti tanah, gedung, rumah dan sejenisnya. Adapun beberapa ulama yang tidak membolehkan  wakaf  tunai  karena  beberapa hal, yaitu:
1. Uang  dapat  habis  zatnya  dalam  sekali pakai.  Dalam  konteks  ini,  uang  hanya
mulyani-wakaf-tunai-di-perbankan-capai-rp-328- miliar diakses pada 23 September 2021
dimanfaatkan untuk dibelanjakan, sehingga  bendanya  dapat  habis  sekali pakai.  Padahalinti  dari  ajaran  wakaf adalah  pada  kesinambungan  hasil  dari modal dasar yang tetap dan kekal. Oleh karena  itu,  ada  persyaratan  agar  benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama dan tidak habis dipakai.
2. Dirham  dan  dinar  yang  diciptakan sebagai  alat  ukur  yang  mudah  untuk masyarakat  yang  melakukan  transaksi jual-beli, bukan untuk ditarik manfaatnya  dengan  mempersewakan zatnya.
Di luar perdebatan akademik di antara para ilmuwan hukum Islam tentang boleh dan tidaknya  wakaf  dalam  bentuk  uang,  realitas perekonomian  modern  tidak  bisa  lepas  dari atau bercirikan adanya inflasi. Sebuah gejala yang  menurunkan  nillai  riil  uang.  Dengan nominal  yang  sama,  seiring  berjalannya waktu,  secara  ekonomis  nilai  riil  uang menjadi berkurang karena inflasi.
Dengan melihat angka 5 fatwa Majelis Ulama  tersebut  di  atas,  disebutkan  bahwa nilai  pokok  wakaf  uang  harus  dijamin
23 Setiani Widiarti. Nilai waktu Uang (Time value of
money) https://www.researchgate.net/publication/340491495
kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.Dengan demikian secara normatif,  syarat  obyek  wakaf  uang  adalah “harus  dijamin  kelestariannya”.  Pengertian harus  dijamin  kelestariannya  dalam  fatwa tersebut  merupakan  prinsip  dasar  adanya wakaf,  karena  dalam  ilmu  hukum  Islam, benda wakaf harus tetap. Padahal uang dalam posisinya  sebagai  alat  pengukur  nilai  suatu barang secara riil terus mengalami perubahan yang berupa penurunan nilia riil uang. Inilah yang  dalam  manajemenkeuangan  disebut nilai  waktu  uang  ( Time  value  of  money ).
Uang  sekarang  lebih  berarga  dari  pada  nilai di  kemudian  hari.  Dalam  perekonomian dunia  yang  berbasis  bunga,  selama  bunga tidak  negative  maka  uang  sekarang  lebih berhardga dari pada di kemudian hari. Makin tinggi  tingkat  suku  bunga  maka  semakin tinggi tingkat perbedaan nilai uang sekarang dan  di  kemudian  hari.  Nilai  uang  akan berkurang seirig dengan perubahan waktu. 23 .
Dengan  demikian  wakaf  uang  yang nominalnya  sama  karena  perubahan  waktu dan  inflasi  maka  nilainya  semakin  lama semakin  berkurang  di  kemudian  hari.  Oleh
_NILAI_WAKTU_DARI_UANG_Time_Value_of_ Money
JURNAL QAWANIN            VOL. 5         NO. 2
karena itu perlu dilakukan penelitian apakah penurunann  nilai  uang  dalam  wakaf  tunai masih  dapat  dikategorikan  sebagai  lestari sebagaimana  yang  didsebutkan  dalam  fatwa Majelis  Ulama  Indonesiayang  tetap  dalam kategori uang yang lestari, apakah penurunan nilai uangmenjadikan uang memenuhi syarat sebagai  obyek  wakaf,  dan  bagaimana  cara menjaga agar kelestarian uang dapat terjamin sebagaimana disebutkan dalam fatwa
tersebut.

## KESIMPULAN
Secara  yuridis,  berdasarkan  Pasal  16 ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  41  Tahun 2004  obyek  wakaf  dapat  berupa  benda bergerak  yang  tidak  dapat  habis  karena dikonsumsi.  Salah  satu  contohnya  adalah wakaf  uang.  Uang  kertas  yang  digunakan sebagai  alat  dalam  transaksi  modern  yang tidak berbasis emas sebagaimana yang terjadi sekarang menimbulkan kecenderungan adanya  inflasi  dan  berakibat  pada  turunnya nilai riil uang dari  nilai  nominalnya. Hal  ini akan berdampak pada berkurangnya nilai riil wakaf  uang.  Berkurangnya  nilai  riil  akan mengurangi  manfaat  dari  nominal  wakaf. Untuk mengatasi berkurangnya nilai riil harta wakaf  dari  nilai  nominalnya,  maka  nilai
nominal  harta  wakaf  perlu  ditambah  secara berkala  sesuai  dengan  penurunan  nilai  riil mata  uang  yang  diambilkan  dari  hasil penggunaan harta wakaf.sebab sebagian para ahli hukum Islam mensyaratkan, kalau tidak kekal  yang  penting  obyek  wakaf  itu  tidak habis sekali pakai.

## DAFTAR PUSTAKA
Q.S. al-Baqarah (2): 261-262.
Q.S. al-Baqarah (2): 267.
H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al
Nasa'i
H.R.  Muslim,  al-Tirmidzi,  al-Nasa'  i,  dan
Abu Daud
Arif,  Syafrudin, WAKAF  TUNAI  SEBAGAI
ALTERNATIF

## MEKANISME
REDISTRIBUSI

## KEUANGAN
ISLAM, Jurnal La Riba Jurnal Ekonomi Islam Volume IV, No 1 Juli 2010. Atmaja, Koesoemah, (1922), Mohammedaensche vrome  Stichtingen
in    Indie,  Adipustaka      S,  Cramedia,
Jakarta.
Baskan, Birol, Waqf System As A Redistribution  Mechanism  In  Ottoman Empire, Chicago: Northwestern
University  Department  of  Political Science, 2002,April.
Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Islam Tentang
Wakaf,  Ijarah  dan  Syirkah ,  Bandung:
PT. Al-Ma’arif, 1987.
Beik,  Irfan  Syauqi, Wakaf  Tunai  dan
Pengentasan Kemiskinan , (ICMI
online, Halal Guide, September 2006)
Choirunnisak, Optimalisasi Wakaf di Indonesia ,Jurnal  Baabu  Al-Ilmi  vol.  4
Nomor 1 April 2019.
Djunaidi,  Achmad  dan  Thobieb  al-Asyhar,
Menuju  Era  Wakaf  Produktif ,  Jakarta:
Mumtaz Publishing, 2007.
Dwi  Aditya  Putra  dan  Siti  Nur  Azzura
diakses
di
https://www.merdeka.com/khas/mengu pas-wakaf-uang-dan-potensinya-di-
indonesia-mildreport.html
Fakhruddin, Muhammad dalam
https://www.republika.co.id/berita/qnh 63h327/sri-mulyani-wakaf-tunai-di-
perbankan-capai-rp-328-miliar  diakses
pada 23 September 2021
Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah, (Jakarta:  Pena
Pundit Aksara, 2007).
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji,
Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu
Tinjauan  Singkat ,  PT.  Jakarta:  Raja
Grafindo Persada, 2003.
Sudarsono,  Heri, Bank  dan  Lembaga Keuangan Syariah , (Yogyakarta:

## EKOHISIA, 2008)
Suhadi, Wakaf  Untuk  Kesejahteraan  Umat,
Dana Bhakti Prima Yasa,
Yogyakarta2002.
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004
tentang Wakaf.
Widiarti,  Setiani,  Nilai  waktu  Uang  (Time
value of money)
https://www.researchgate.net/publicati on/340491495_NILAI_WAKTU_DA RI_UANG_Time_Value_of_Money
Zuhaili,  Wahbah, al-Fiqh  al-Islami  wa Adillatuh ,  Juz  VII,  (Damshik:  Dar  al-
Fikr, 1985).