## Al-Mizan
Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985,  E ISSN 2442-8256 Vol. 14, No. 2, 2018, h. 180-201 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v14i2.937

## Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law

## Arhjayati Rahim, Noor Asma, Astika Hunawa
Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo Email: arhjayatirahim23@gmail.com; nurasmaz82@gmail.com; astikahunawa@yahoo.co.id
Abstract:  This  study  discusses  the  existence  of  Legal  Aid  Institutions  in providing legal assistance, and the implementation of the provision of legal assistance to the community so as to realize the principle of equality before the  law.  Research  locus  was  conducted  in  South  Sulawesi  Province  (LBH Makassar,  PBHI)  and  in  Gorontalo  Province  (LBH  FSE  Sultan  Amai Gorontalo  IAIN,  LBH  Ichsan,  YLBHI).  The  results  showed  that  the existence  of  Legal  Aid  Institutions  can  provide  satisfaction  and  a  positive response from the community who consider that when dealing with the law it must be expensive but with the existence of legal aid institutions the poor can get free legal services at no cost, but there are still many poor who do not yet know about the existence of facilities and containers provided by the State  in  terms  of  providing  free  legal  assistance.  The  implementation  of legal assistance which is the goal of legal aid agencies for the poor has been carried  out  well  even  though  in  the  field  implementation  many  obstacles have been encountered in maximizing legal aid services at the research sites.
Keywords: Aid Institutions, Principles of Equality Before The Law

## The Existence of Legal Aid Institutions as Embodiments of Principle of Equality Before the Law
Abstrak:  Penelitian  ini  membahas  tentang  eksistensi  Lembaga  Bantuan Hukum  dalam  memberikan  bantuan  hukum,  dan  pelaksanaan  pemberian bantuan hukum bagi masyarakat sehingga terwujud asas equality before the law.  Lokus  penelitian  dilakukan  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  (LBH Makassar,  PBHI)  dan  di  Provinsi  Gorontalo  (LBH  FSE  IAIN  Sultan  Amai Gorontalo,  LBH  Ichsan,  YLBHI  ).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa keberadaan  Lembaga  Bantuan  Hukum  dapat  memberikan  rasa  puas  dan
respon positif dari masyarakat yang menganggap bahwa ketika berhadapan dengan hukum harus membutuhkan biaya yang mahal namun dengan adanya lembaga  bantuan  hukum  masyarakat  miskin  dapat  memperoleh  pelayan hukum  gratis  tanpa  biaya,  namun  masih  banyak  masyarakat  miskin  yang belum  mengetahui  akan  adanya  sarana  dan  wadah  yang  diberikan  Negara dalam hal pemberian bantuan hukum secara gratis ini. Pelaksanaan bantuan hukum  yang  menjadi  tujuan  dari  lembaga  bantuan  hukum  bagi  masyarakat miskin  telah  dilaksanakan  dengan  baik  meskipun  dalam  pelaksanaan  di lapangan  banyak  ditemukan  kendala  yang  dihadapi  dalam  memaksimalkan pelayanan bantuan hukum di lokasi penelitian.
Kata Kunci : Lembaga Bantuan, Asas Equality Before The Law

## A. Pendahuluan
Negara  Republik  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang menjalankan seluruh  aktifitas  pemerintah  dan  masyarakatnya  berdasarkan  peraturan perundang-udangan  yang  berlaku.  Negara  Republik  Indonesia  sebagai Negara  hukum  juga  sangat  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  setiap warga masyarakatnya, hal ini sesuai dengan UUD 1945 dalam Pasal 27 ayat (1), 1 hal  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  masyarakat  berhak  diperlakukan sama  dan  memperoleh  hak  yang  sama  ketika  berhadapan  dengan  masalah hukum.
Upaya permerintah dalam mewujudkan persamaan warga masyarakat didepan  hukum  dalam  hal  ini  terkhusus  bagi  masyarakat  miskin  adalah dengan didirikannya sebuah lembaga yakni Lembaga Bantuan Hukum yang bertujuan untuk melayani dan mendampingi masyarakat miskin yang tengah berhadapan dengan kasus hukum, hal tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum.  Bantuan  hukum merupakan sebuah hak yang setiap warga masyarakat yang menjalani sebuah proses peradilan sesuai dengan asas legal assistace, 2 dalam Undang-undang ini  diatur  mengenai  bangaimana  ruang  lingkup  bantuan  hukum,
1 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2 Setiap  orang  yang  tersangkut  perkara  wajib  diberi  kesempatan  memperoleh bantuan  hukum  yang  semata-mata  diberikan  untuk  melaksanakan  kepentingan  pembelaan atas dirinya.
Penyelenggaraan,  Hak  dan  Kewajiban  pemberi  dan  penerima  Bantuan Hukum,  dan  Pendanaan  Lembaga  Bantuan  Hukum,  sedangkan  yang menyangkut Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum diberikan kewajiban untuk    memberikan  pendampingan  dan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma dan  ketikatidak  melaksanakan  kewajiban  tersebut  akan  dikenakan  sanksi (Pasal 7 ayat 1 UU No.18 Tahun 2003). 3
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut  maka  terlihat  banhwa Negara melalui sarana peraturannya menjamin bahwa bagi masyarakat yang tergolong  miskin  berhak  untuk  dapat  memperoleh  bantuan  hukum  secara bebas dan tentunya gratis melalui sebuah lembaga yakni Lembaga Bantuan Hukum, namun pada kenyataannya banyak fakta yang menunjukkan bahwa masyarakat  miskin  tidak  mengetahui  bahkan  asing  dengan  keberadaan Lembaga bantuan hukum tersebut, terutama di wilayah gorontalo, Lembaga bantuan hukum hanya berada di provinsi gorontalo saja, dan jumlanya masih minim  dan  terbatas  yakni  hanya  ada  6  (enam)  Lembaga  Bantuan  Hukum resmi  yakni  LBH  UNG,  LBH  UG,  LBH  Ichsan,  LBH  IAIN,  dan  LBH YLBHI. 4 sehingga  akses  warga  miskin  akan  terbatas  dan  sulit  menjangkau atau  mendapatkan  fasilitas  yang  telah  disediakan  oleh  Negara    hal  ini singkron dengan data yang menyatakan bahwa Penduduk miskin di Provinsi Gorontalo  sebagian  besar  tinggal  di  perdesaan  yaitu  sebesar  88,38  persen dan  sisanya  11,62  persen  tinggal  di  wilayah  perkotaan  dari  total  jumlah penduduk miskin. 5
Minimnya  jumlah  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  berbanding terbalik  dengan  makin  meningkatnya  jumlah  penduduk miskin  yang  ada  di Provinsi  Gorontalo,    berdasarkan  survei  pada  Maret  2017  persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo sebesar 17,65 persen. Dibandingkan persentase  penduduk  miskin  September  2016  sebesar  17,63  persen,  berarti terjadi  kenaikan  sebesar  0,02  persen. 6 hal  tersebut  menggambarkan  bahwa tingkat  kemiskinan  di  wilayah  Provinsi  Gorontalo  mengalami  kenaikan, sehingga potensi penggunaan atau pelayanan Lembaga Bantuan Hukum juga
3 (1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa: a. teguran lisan; b.  teguran  tertulis;  c.  pemberhentian  sementara  dari  profesinya  selama  3  (tiga)  sampai  12 (dua belas) bulan; d. pemberhentian tetap dari profesinya
4 http://hargo.co.id/berita/astaga-baru-6-lbh-yang-terdaftar-di-kanwil-menkumham- gorontalo.html
5 http://kabarpublikgo.info/index.php/2017/10/21/kini-rakyat-miskin-bisa-mendapat- bantuan-hukum-gratis/
6 https://gorontalo.bps.go.id/back7500/brs_ind/brsInd-20170719091903.pdf
harus  ditingkatkan,  ditambah  lagi  masalah  banyaknya  LBH  yang  didirikan dan beroperasi secara tidak resmi sehingga memungkinkan serta berpotensi terjadinya penipuan. 7 Masih banyak warga masyarakat yang kurang mampu belum mendapatkan bantuan, seperti di Kecamatan Tabongo, Desa Limboto Barat,  hingga  Tahun  2017  jumlah  penerima  bantuan  meningkat  menjadi 14.000  KK 8 ,  jumlah  tersebut  tentunya  tidak  sebanding  dengan  jumlah lembaga  bantuan  yang  ada  di  Gorontalo  sehingga  ha  iniyang  tentunya bertolak belakang dari tujuan keberadaan atau eksistensi dibentuknya  LBH yang  khusus  ditujukan  untuk  masyarakat  yang  terkategori  miskin  dalam akses  mereka  untuk  mencari  dan  mendapatkan  keadilan  khusus  kaitannya dengan penyelesaian perkara hukum yang merupakan hak dari semua warga negara tanpa terkecuali.
B. Konsep Negara Hukum dan Asas Equality Before The Law
Konsep Negara hukum merupakan sebuah konsep yang telah menjadi sebuah diskusi yang panjang dan telah didskusikan oleh para filosuf Yunani misalnya, sejak kira ‐ kira abad V sebelum Masehi, telah menggagas cita ‐ cita negara  hukum  yang  ideal,  di  mana  pada  waktu  itu  lebih  dikenal  sebagai negara polis. 9 Pemikir seperti Plato dengan konsepnya “bahwa
penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum)  yang  baik  yang  di  sebut  dengan  istilah  nomoi”    kemudian diteruskan  dan  didukung  oleh  muridnya  Aristoteles,  yang  menuliskan  ke dalam bukunya politica 10
Negara  hukum  merupakan  istilah  yang  meskipun  kelihatan sederhana,  namun  mengandung  muatan  sejarah  pemikiran  yang  relatif panjang. 11 Negara  hukum  merupakan  substansi  dasar  dari  kontrak  sosial setiap negara hukum. 12 lebih lanjut lagi menurut  Abdul Aziz Hakim bahwa
7 https://gorontalo.bps.go.id/back7500/brs_ind/brsInd-20170719091903.pdf
8 www.harga.co.id. diakses tanggal 3 April 2018
9 Dahlan  Thaib, Kedaulatan  Rakyat,  Negara  Hukum  dan  Konstitus i  (Yogyakarta: Liberty, 2000)  h. 21.
10 Ridwan  HR, Hukum  Administrasi  Negara (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2006),  2.
11 Majda  El.  Muhtaj, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Konstitusi  Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005),  1.
12 Jazim  Hamidi  dan  Mustafa  Lutfi, Hukum  Lembaga  Kepresidenan  Indonesia .
(Malang: Alumni, 2009), 9.
Negara  hukum  adalah,  negara  berlandaskan  atas  hukum  dan  keadilan  bagi warganya Locke berpendapa bahwa tugas Negara adalah:
Negara  secara  alamiah  diatur  oleh  hukum  alam  yang  harus  dipatuhi oleh  setiap  orang  sebagai  hukurn,  memberi  arahan  dalam  kehidupan manusia  di  mana  setiap  orang  mempunyai  kebebasan  dan  persamaan, tidak  seorang  pun  boleh  mengganggu  kehidupan,  kemerdekaan  atau memenjarakan orang lain. 13
Aristoteles  berpendapat  bahwa  adanya  suatu  pemerintahan  yang berlandaskan  konstitusi  akan  terlihat  dari  tiga  unsur,  yaitu:  (1) adanya pemerintahan  yang  dilaksanakan  untuk  kepentingan  umum;  (2)  adanya pemerin ‐ tahan  yang  dilaksanakan  menurut  hukum  yang  berdasarkan  atas ketentuan ‐ ketentuan umum dan bukan dibuat secara semena ‐ mena; dan (3) adanya pemerin ‐ tahan  yang  dilaksanakan  atas  kehendak  rakyat  dan  bukan  atas  paksaan ‐ tekanan. 14
Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern.Asas ini menjadi salah  satu  sendi  doktrin Rule  of  Law  yang  juga  menyebar  pada  negara- negara  berkembang  seperti  Indonesia.  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  selanjutnya  disingkat  UUD  1945  NKRI Pasal  27  ayat  1  menegaskan  “Semua  warga  Negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan,  dan  wajib  menjunjung hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya”.  Ketentuan tersebut  mengandung  makna  bahwa  semua  orang  sebagai  pendukung  hak dan  kewajiban  adalah  sama  ke  dudukannya  dalam  hukum. 15 asas  equality before  the  law  ini  merupakan  salah  satu  manifestasi  dari  Negara  hukum (rechtstaat)  sehingga  harus  adanya  perlakuan  sama  bagi  setiap  orang  di depan hukum ( gelijkheid van ieder voor de wet). 16
13 Azhari, Negara  Hukum  Indonesia,  Analisis  Yuridis  Normatif  Tentang  Unsur‐ Unsurnya (Jakarta: Ul‐Press, 1995),  12.
14 Azhari, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif ,  12.
15 Mien  Rukmini, Perlindungan  HAM  melalui  Asas  Praduga  Tidak  Bersalah  dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Malang: Alumni, 2007), 64.
16 Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana (Jakarta: Citra Aditya Bakti¸ 2007), 20.
Asas  tersebut  mengandung  artian  bahwa  semua  orang  diperlakukan sama  dihadapan  hukum  artinya  perlakuan  yang  didapat  selama  dalam menjalani proses hukum adalah sama tanpa membeda-bedakan status sosial dan  status  ekonomi  seseorang. Equality  before  the  law  menjadi  sebuah jaminan yang paten  sebagai jalan untuk mencapai keadilan dari segi hukum, serta bebas dari keberpihakan dalam menjalankan peraturan dan pengenaan sanksi.  Jaminan  perlindungan  hukum  tersirat  dalam  prinsip equality before the law, yaitu jaminan tidak hanya mendapatkan perlakuan yang sama tetapi juga  akan  membawa  konsekuensi  logis  bahwa  hukum  tidak  akan memberikan keistimewaan kepada subjek hukum lain. Karena kalau terjadi demikian  maka  akan  melanggar  prinsip equality  before  the  law  dan  akan mendorong terjadinya diskriminasi di depan hukum.
Asas tersebut sangat cocok dan singkron dengan falsafah Negara kita yakni  Pancasila  yang  tertuang  dalam  sila  ke  dua  yakni  kemanusiaan  yang adil  dan  beradab,  yang  secara  harfiah  menyatakan  adanya  keharusan penegakan keadilan yang beradab, apalagi ketika berhadapan dengan hukum diskriminasi  dan  ketidak  adilan  merupakan  sebuah  yang  tabu  ketika  kita kembali ke pancasila dan adanya asas equality before the law yang memang harus dijalankan dalam hukum acara pidana. Asas kesamaan di depan hukum (Equality  before  the  law)  harus  selalu  ditegakkan  demi  kedaulatan  hukum dan  sistem  peradilan  pidana.  Oleh  karena  merupakan  sebuah  kewajiban negara  hukum  diharuskan  dapat  menjamin  hak-hak  manusia  atau  warga negaranya.

## C. Lembaga Bantuan Hukum
Bantuan  hukum  diartikan  sebagai charity maka  bantuan  hukum  di Indonesia  sudah  ada  sejak  tahun  1500-an  bersamaan  dengan  datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. 17 Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis  dengan  mulai  lebih  menekankan  pada  hak  yang  sama  bagi  warga masyarakat  untuk  mempertahankan  kepentingankepentingannya  di  muka pengadilan  dan  hingga  awal  abad  ke-20,  bantuan  hukum  ini  lebih  banyak
17 https://advosolo.wordpress.com/2010/05/26/sejarah-lembaga-bantuan-hukum/
dianggap  sebagai  pekerjaan  memberi  jasa  di  bidang  hukum  tanpa  suatu imbalan. 18
Kongkritnya  bantuan  hukum  di  Indonesia  sejak  masuknya  atau diberlakukannya  sistem  hukum  Barat  di  Indonesia  yakni  pada  tanggal  16 Mei 1848  yang menegskan bahwa peraturan yang ada di negeri balanda juga harus  diberlakukan  di  Indonesia  yang  saat  itu  dijajah  oleh  balanda,    salah satunya  adalah Reglement  of  de  Regterlijke  Organisatic  en  het  beleid  der Justitie  dan  disinilah  pertama  kali  diatur  tentang  “Lembaga  Advokat” sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru  mulai  di  Indonesia  sekitar  pada  waktu-waktu  tersebut. 19 Masyarakat pada saat itu digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yakni :
1. Golongan  Eropa.  Yang  termasuk  golongan  ini  adalah  orang  Belanda, semua  orang  yang  bukan  Belanda  tetapi  berasal  dari  Eropa,  orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang.
2. Golongan Timur Asing. Yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Bumiputera.
3. Golongan  Bumiputera.  Yang  termasuk  golongan  ini  adalah  orang- orang Indonesia asli (pribumi) 20
Kongres  I/Musyawarah  Advokat  diselenggarakan  pada  Tanggal  29 Agustus  1964    yang  berlangsung  di  Hotel  Danau  Solo  yang  dihadiri  oleh perwakilan-perwakilan advokat se-Indonesia dan kemudian pada tanggal 30 Agustus  1964  diresmikan  berdirinya  Persatuan  Advokat  Indonesia (PERADIN). 21 Salah  satu  tujuan  dari  dibentuknya  PERADIN  adalah pendirian  suatu  Lembaga  Bantuan  Hukum.  Hal  ini  terealisasi  dengan didirikannya  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  di  Jakarta  pada  tanggal  26 Oktober  1970  di  bawah  pimpinan  Adnan  Buyung  Nasution,  yang  dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan PERADIN tanggal 26 Oktober 1970 No.  001/Kep/DPP/10/1970,  dan  mulai  berlaku  pada  tanggal  28  Oktober
18 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009),  11.
19 Frans  Hendra  Winata, Bantuan  Hukum:  Suatu  Hak  Asasi  Manusia  Bukan Belas Kasihan . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), 2.
20 Pasal  163  Indische  Staatsregeling,  diakses  dari  http://id.wikipedia.org/wiki/ Pasal_163_Indische_ Staatsregeling,
21 Frans Hendra Winata, Bantuan Hukum, 26.
1970. Pada tahun 1980, Lembaga Bantuan Hukum ini berubah nama menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat, disebutkan  dalam  Pasal  32  ayat  4  perintah  untuk  membentuk  suatu organisasi  advokat  yang  bersifat  single  bar  association  (wadah  tunggal) dalam  jangka  waktu  2  tahun  setelah  berlakunya  Undang-Undang  tersebut. Berdasarkan  perintah  tersebut,  dibentuklah  Persatuan  Advokat  Indonesia (PERADI).PERADI  inilah  yang  sampai  saat  ini  bertindak  sebagai  wadah tunggal organisasi advokat Indonesia.
Untuk merealisasikan kegiatan bantuan hukum selama belum adanya undang-undang  yang  secara  tegas  mengatur  mengenai  bantuan  hukum, dikeluarkanlah  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor 10  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Pemberian  Bantuan  Hukum,  selanjutnya disebut SEMA,
Menindaklanjuti amanat SEMA Tahun 2011 telah dibentuk Pos-Pos Bantuan  Hukum  di  banyak  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Negeri  di seluruh  Indonesia.  Pembentukan  Posbakum  tersebut  dilakukan  secara bertahap.Pada tahun 2011   dibentuk 46 Posbakum di 46 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.Pada tahun 2012, jumlah Posbakum bertambah menjadi 69 di 69 Pengadilan Agama di  seluruh Indonesia. Pada tahun 2013, jumlah Posbakum yang ada masih tetap sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014,  direncanakan  penambahan  5  Posbakum  di  5  Pengadilan  Agama  di Indonesia,  antara  lain  di  Pengadilan  Agama  Stabat,  Pengadilan  Agama Cibinong, Pengadilan Agama Purwokerto, Pengadilan Agama Tulungagung, dan Pengadilan Agama Girimenang, sehingga total Posbakum di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia menjadi 74 Posbakum 22
Bantuan  hukum  memiliki  pengertian  yang  beragam  dan  luas  dalam pengertiannya  yang  luas  dapat  diartikan  sebagai  upaya  untuk  membantu golongan  yang  tidak  mampu  dalam  bidang  hukum. 23 Lebih  lanjut  lagi Buyung Nasution menjabarkan bahwa upaya bantuan hukum ini mempunyai tiga  aspek  yang  saling  berkaitan,  yaitu  aspek  perumusan  aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-
22 Tahun 2014 Posbakum Bertambah 5 Menjadi 74, diakses dari http://www.badilag.net/direktori-dirjen/17982-tahun-2014-posbakum-bertambah-5-menjadi- 74- 111.
23 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia ,
7.
aturan  itu  ditaati;  dan  aspek  pendidikan  masyarakat  agar  aturan-aturan  itu dihayati. 24

## D. Eksistensi  Lembaga  Bantuan  Hukum  dalam  Memberikan  Bantuan
Hukum
Penelitian  yang  dilakukan  di  LBH  Makassar  (awalnya  LBH  Ujung Pandang)  yang  didirikan  pada  tanggal  23  September  1983  oleh  para Pengacara  dan  Advokat  PERADIN  (Persatuan  Advokat  Indonesia)  dan kemudian  dalam  perkembangannya  maka  merekan  bergabung  dengan Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia  (YLBHI)  yang  berkantor pusat  di  Jl.  Diponegoro  No.  74  Jakarta  Pusat.  Ide  pembentukan  LBH Makassar  ketika  itu  dikerjakan  sebuah  tim  yang  terdiri  atas  beberapa advokad  senior  seperti  M.  Ilyas  Amin,  SH,  Harry  Tio,  SH.,  H.M.  Arsyad Ohoitenan, SH., Fachruddin Solo, SH. serta Sakurayati Trisna SH.
Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia  Gorontalo  yang disingkat  YLBHI  Gorontalo  adalah  organisasi  bantuan  hukum  berbentuk yayasan  dan  bersifat  non-profit  yang  didirikan  dengan  tujuan  untuk memberikan  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  miskin  dan  tidak  mampu (legal  Aid),  YLBHI  Gorontalo  didirikan  pada  tanggal  7  Juli  2015  di Gorontalo  dan  telah  berbadan  hukum  berdasarkan  Keputusan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor:  AHU-0009483.AH.01  pada  tahun 2015.  Saat  ini,  YLBHI-Gorontalo  telah  memiliki  cabang    di  5  (lima) kabupaten  Gorontalo.  Diantranya  YLBHI-Gorontalo  cabang  kabupaten Gorontalo,  YLBHI-Gorontalo  cabang  Boalemo,  YLBHI-Gorontalo  cabang Bone  Bolango,  dan  YLBHI-Gorontalo  cabang  gorontalo  Utara.  Serta  demi memaksimalkan  bantuan  hukum,  YLNHI-Gorontalo  juga  telah  membuka Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Negeri Gorontalo. 25 Hal ini  sebagai  bagian  dari  usaha  dari  YLBHI  untuk  lebih  dekat  dengan masyarakat, sehingga apabila masyarakat miskin dating ke pengadilan maka mereka  akan  diarahkan  untuk  mendapatkan  bantuan  secara  gratis  melalui Pos Bantuan Hukum.
24 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia,
7.
25 Duke Arie, Ketua YLBHI , Wawancara , di Kota Gorontalo, tanggal 20 Juli 2018.
Universitas Ichsan  Gorontalo sebagai  lembaga  pendidikan  bertekad menyelaraskan ketiga aspek Tri Dharma tersebut  dengan membentuk suatu lembaga  yang  bertujuan  untuk  memberikan  konsultasi  dan  bantuan  hukum kepada  masyarakat  yang  diberi  nama  Lembaga  Konsultasi  dan  Bantuan Hukum (LKBH).
 LKBH  Fakultas  Hukum  Universitas  Ichsan  berdiri  pada  tanggal  14 Oktober 2013.
 LKBH Fakultas Hukum Universitas Ichsan terletak di Jl. Raden Saleh, No.  17,  Biyawao,  Kota  Selatan,  Dulalowo  Timur,  Kota  Tengah,  Kota Gorontalo, Gorontalo. 26
LKBH  saat  ini  diketuai  oleh  Romi  Yusuf  Hiyola  SH,  MH  yang  juga dosen tetap Yayasan Universitass Ichsan Gorontalo. Sebelum dipimpin oleh Romi  Yusuf  Hiyola,  LKBH  diketuai  oleh;  .  Asdar  SH.  MH  (Pimpinan pertama),  di  dominasi  oleh  dosen-dosen  yang  melakukan  penelitian  yang mengajar  dan  berfokus  pada  pemberian  bantuan  hukum..  Hi.  Muhammad Nasir  SH.  MH  (Pimpinan  kedua),  LKBH  sudah  lebih  bagus  dengan  sudah didaftarkannya  LKBH  di  KEMENKUMHAM,  tapi  masih  di  dominasi  oleh dosen-dosen.  Saharuddin  SH.  MH  (Pimpinan  ketiga),  hanya  bertahan beberapa bulan karena ia naik menjabat Pimpinan Fakultas.
Lembaga  Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ini berdiri  pada  tanggal  25  Februari  2011,  lewat  Surat  Keputusan  Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Nomor : FSE/I/SK/PP.00.9/01 /2011, sebagai realisasi dari  Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menjadi salah satu dari  bentuk  pengabdian  masyarakat  Civitas  Akademika  Fakultas  Syariah dan  Ekonomi  Islam.  Pada  masa  sekarang,  kehadiran  lembaga  bantuan hukum,  khususnya  yang  bermarkas  di  kampus-kampus  sangat  dibutuhkan oleh masyarakat.Lembaga hukum yang selalu berpihak pada kebenaran dan keadilan serta pro kepada masyarakat yang buta hukum dan terdzalimi serta tidak  berorientasi  kepada  materi  semata  menjadi  dambaan  dan  harapan masyarakat  luas.  Lembaga  ini  diharapkan  mampu  memberikan  kiprah terbaiknya  dalam  pembangunan  di  bidang  hukum.  Adapun  jenis  perkara yang biasanya di tagani oleh lembaga bantuan hukum adalah:
26 Romi Yusuf Hiyola, Ketua LBH Ichsan, Wawancara , di Kota Gorontalo, tanggal 22 Juni 2018

## a. Kasus Perdata
Pengertian  perkara  perdata  tersimpul  atas  dua  keadaan  yaitu  ada perselisihan dan tidak ada perselisihan.Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang  menjadi  pokok  perselisihan,  ada  yang  dipertengkarkan  dan  ada  yang disengketakan.Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat dihapus atau diselesaikan  oleh  pihak-pihak  itu  sendiri,  melainkan  memerlukan penyelesaian  melalui  hakim  sebagai  instansi  yang  berwenang  dan  tidak memihak, contohnya sengketa warisan, jual-beli, dan lainlain.Suatu perkara perdata  terdapat  juga  pemohon  dan  termohon.  Pemohon  adalah  seseorang yang memohon kepada pengadilan untuk ditetapkan atau ditegaskan sesuatu hak  bagi  dirinya  atau  tentang  suatu  situasi  hukum  tertentu,  baginya  sama sekali  tidak  ada  lawan  (tidak  berperkara  dengan  orang  lain),  dan  termohon dalam hal ini bukanlah sebagai pihak tetapi perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena acara mohon  mempunyai  hubungan  hukum  langsung  dengan  pemohon.  Peradilan perdata  yang  menyelesaikan  perkara  permohonan  seperti  di  atas  disebut jurisictio vokuntaria atau peradilan yang tidak sesungguhnya.
b. Kasus Pidana
Tindak  pidana  merupakan  pengertian  dasar  dalam  hukum  pidana (yuridis  normatif)  yang  berhubungan  dengan  perbuatan  yang  melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa  ahli  sebagai  berikut:  Menurut  Vos,  tindak  pidana  adalah  salah kelakuan  yang  diancam  oleh  peraturan  perundang-undangan,  jadi  suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. 27 Menurut Simons,  tindak  pidana  adalah  kelakuan  (handeling)  yang  diancam  dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  mampu  bertanggungjawab. 28 Menurut Prodjodikoro,  tindak  pidana  adalah  suatu  perbuatan  yang  pelakunya dikenakan hukuman pidana. 29

## c. Kasus Pertanahan
Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2  (dua)  proses.  Proses  penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi  di  dalam
27 Tri  Andrisman, Hukum  Pidana (Bandar  Lampung:  Universitas  Lampung,  2007),
81.
28 Tri Andrisman, Hukum Pidana , 81. 29 Tri Andrisman, Hukum Pidana, 81.
pengadilan,  kemudian  berkembang  proses  penyelesaian  sengketa  melalui kerja  sama  (kooperatif)  di  luar  pengadilan.  Proses  litigasi  menghasilkan kesepakatan  yang  bersifat  adversial  yang  belum  mampu  merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya.  Sebaliknya,  melalui  proses  di  luar  pengadilan menghasilkan  kesepakatan  kesepakatn  yang  bersifat  “win-win  solution”, dihindari  dari  kelambatan  proses  penyelesaian  yang  diakibatkan  karena  hal prosedural  dan  administratif,  menyelesaikan  komprehensif  dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.
d. Kasus sengketa Peradilan Agama
Peradilan  Agama  sebagai  perwujudan  Peradilan  Islam  di  Indonesia secara  garis  besar  wilayah  pengkajiannya  tercermin  dalam  rumusan pengertiannya, yang secara rinci meliputi: pertama, kekuasaan negara, yaitu kekuasaan  kehakiman  yang  bebas  dari  campur  tangan  kekuasaan  negara lainnya  dan  dari  pihak  luar;  kedua,  pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Agama, meliputi hirarki, susunan, pimpinan, hakim, panitera, dan unsur lain dalam  susunan  organisasi  pengadilan;  ketiga,  prosedur  berperkara  di pengadilan,  yang  mencakup  jenis  perkara,  hukum  prosedural,  dan produkproduknya;  keempat,  perkara-perkara  di  bidang  perkawinan, kewarisan,  wasiat,  hibah,  perwakafan,  zakat,  infaq,  dan  shadaqah  serta ekonomi syariah. Ia mencakup variasi dan sebarannya dalam berbagai badan peradilan;  kelima,  orangorang  yang  beragama  Islam  sebagai  pihak  yang berperkara, atau para pencari keadilan; keenam, hukum Islam sebagai hukum substansial yang dijadikan rujukan; ketujuh, penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat.
Tabel 1 Jenis Kasus dan Bentuk Layanan Bantuan Hukum Berdasarkan Jenis Kasus
No Jenis Kasus Tahun 2014 2015 2016 2017 1 Perdata 33 50 60 40 2 Pidana 65 47 35 53 3 Tata Usaha Negara 25 3 5 7 4 Sengketa Tanah - - - - 5 Sengketa Peradilan Agama - - - -
Sumber: Data Lembaga Bantuan Hukum Makassar, 2018
Dari  tabel  1  menunjukkan  bahwa  kasus  yang  menyolok    dan  yang sering ditangani oleh lembaga bantuan hukum Makassar adalah kasus yang terkait masalah hukum dan perkara Pidana dan Perdata, sedangkan dari table presentase  tersebut  menujukkan  bahwa  lembaga  bantuan  hukum  Makassar belum menangani kasus sengketa peradilan Agama.

## E. Pelaksanaan  Pemberian  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat  sehingga Terwujud Asas Equality Before The Law
1. Prosedur Pemberian Bantuan Hukum
Pelaksana  Bantuan  Hukum  dalam  UUBH  adalah  Lembaga  Bantuan Hukum  atau  Organisasi  Kemasyarakatan  selanjutnya  disingkat  LBH  dan Orkemas.Pelaksana  Bantuan  Hukum  dalam  UU  Mahkamah  Agung  pada Pasal  42  disebut  juga  sebagai  pembela.UU  Kekuasaan  Kehakiman menyebutkan  adanya  pengakuan  pemberian  bantuan  hukum  sebagaimana termuat  dalam  ketentuan  Pasal  38  ayat  (2)  huruf  d  UU  Peradilan  Umum dengan ketentuan Pasal 68C dimana setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan  Hukum.  Pemberian  bantuan  hukum  menurut  UUBH  dilaksanakan oleh Pelaksana Bantuan Hukum yang sudah berbadan hukum, terakreditasi, memiliki  kantor  atau  sekretariat  tetap,  memiliki  pengurus  dan  program bantuan hukum sesuai Pasal 8.
LBH atau Orkemas untuk dapat memberikan bantuan hukum sesuai Pasal  7  UUBH  wajib  lolos  verifikasi  dan  akreditasi  yang  diselenggarakan Kemenkumham melalui Tim panitia khusus yang unsurnya dari kementerian, akademisi, tokoh masyarakat, dan lembaga atau organisasi pemberi layanan bantuan hukum. Tim tersebut adalah Tim 7 dimana permohonan yang masuk (lolos  permohonan)  sebagai  Calon  Pelaksana  Bantuan  Hukum  khusus  di Sumatera  Utara  sebanyak  37  (dikoreksi  oleh  BPHN  dalam  TIM  7  sebagai pengoreksi).
Dalam hal peneyelesaian perkara maka ada beberapa pola dan metode dari tiap Lembaga Bantuan Hukum dalam menjalankan proses pendampigan dan  hal  tersebut  tergantung  pada  kasus  dan  objek  sengketanya,  berikut  ini akan  peneliti  paparkan  beberapa  alur  penyelesaian  perkara  di  tiap  masing- masing  lembaga  bantuan  hukum  yang  menjadi  lokasi  penelitian.    Yayasan Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia,  prosedur  pendampingan  dengan  alur sebagai berikut:
a. Permohonan Masyarakat dengan mendatangi kantor YLBHI-Gorontalo
b. Pendaftran Perkara ke-YLBHI-G
Untuk memperoleh bantuan hukum dari YLBHI Gorontalo, pemohon harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya :
1. Mengajukan  permohonan  secara  tertulis  yang  sekurang-kurangnya idntits  pemohon  dan  uraian  singkat  terkait  pokok  persoalan  yang dimohonkan bantuan hukum.
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
3. Melampirkan  photo  copy  KTP  atau  surat  keterangan  domisili  dari desa/kelurahan.
4. Melampirkan  surat  keterangan  miskin  dan  lurah/kepala  desa/penjabat yang setingkat di tempat pemohon.
5. Menandatangani  surat  kuasa  khusus  yang  dibuat  YLBHI-Gorontalo setelah  berkas  yang  disyaratkan  dinyatakan  lengkap  dan  permohonan bantuan hukum diterima.
c. Proses Penyelesaian Perkara

## 1. Litigasi
Proses penyelesaian perkara untuk litigasi ini dibagi atas beberapa bagian, yaitu:
a) Perkara Pidana
(1) Pendampingan  (menjalankan  kuasa)  dimulai  dari  tingkat penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  persidangan  sampai pembacaan putusan terhadap tersangka dan/atau terdakwa.
(2) Pendampingan (menjalankan kuasa) terhadap korban kejahatan/tindak pidana dimulai dari tahap pelaporan, pemeriksaan saksi  korban  di  tingkat  penyidikan  (kepolisian),  dan  penuntutan (Kejaksaan).
b) Perkara  Perdata,  Pendampingan  dan/atau  menjalankan  kuasa  dalam proses pemeriksaan di persidangan baik pada pihak penggugat (diawali dengan pengajuan gugatan) atau pihak tergugat.
c) Perkara  Administrasi  Negara,  Pendampingan  dan/atau  menjalankan kuasa  terhadap  masyarakat  yang  lemah  dan  miskin  di  Pengadilan  tata Usaha Negara.

## 2. Non-litigasi
Berupaya  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  bagi  masyarakat  yang lemah  dan  miskin  dalam  hal  ini  kasus  perdata  maupun  pidana  dan administrasi  Negara  yang  memungkinkan  bisa  diselesaikan  secara  mediasi dan negosiasi.

## a) Keilmuan dan Kemampuan Beracara
Dari  segi  Keilmuan  dan  kemampuan  bercara  YLBHI-Gorontalo, tidak  dapat  diragukan  lagi.  karena  dari  beberapa  lembaga  bantuan  hukum yang ada di Gorontalo khususnya, YLBHI-Gorontalo merupakan salah satu Instansi  yang  paling  berkompoten  dalam  pendampingan  warga  masyarakat yang  sedang  berperkara  dari  tahap  penyelidikan  hingga  dengan  putusan pengadilan. Hal ini dibuktikan dengan data dari jumlah Perkara yang dapat terselesaikan dalam 3 tahun terakhir (2015-2018), diantaranya :
1. Litigasi Tabel 2. Jumlah Perkara Litigasi
Tahun Jenis Perkara Jumlah Pidana Perdata TUN Militer 2015 22 18 - - 40 2016 15 11 - - 26 2017 35 21 - - 66 2018 25 15 - - 40 Sumber Data: YLBHI Tahun 2018
Bantuan  Hukum  yang  diselesaikan  melalui  proses  litigasi,  yakni PidanaPencabulan,  Pencurian,  Penganiayaan,  Narkoba,  Perjudian,  fatwa liar.Perdata  seperti    Kewarisan,  Perceraian,  Sengketa  Tanah.  Dan  tidak terlihat adanya sengketa PTUN dan Militer

## 2. Non-litigasi
Selain kasus litigasi ada juga beberapa program yang dijalakan oleh LBH  yakni  jalur  non  litigasi  ada  beberapa  jenis  nonlitigasi  yang dilaksanakan  misalnya  di  jalur  perdata  berupa  mediasi  antara  pihak  yang bersengketa.
Tabel 3. Jenis Nonlitigasi No. Jenis Perkara Nama Kegiatan Tahun 1. Perdata Penyelesaian  sengketa  Tapal  Batas  Kawasan HGU  di  Kec.  Sumalata  Timur  Kab.Gorontalo Utara. 2016 2. Perdata Mendampingi  masyarakat  Desa  Wapalo  atas Perkara kepemilikan tanah. 2016 3. Pidana Peran  serta  masyarakat  dalam  menjaga Kamtibmas  dan  Pemberian  Bantuan  Hukum Kepada Masyarakat 2017 4. Militer Pendampingan oleh pengacara YLBHI- Gorontalo  tentang  perkara  perceraian  oleh anggota Militer 2018
Berikut  ini  adalah  data  yang  dikumpulakan  oleh  peneliti  mengenai tanggapan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan pemberian bantuan hukum dari beberapa LBH yang menjadi Lokasi Penelitian dalam Penelitian ini,  nama  dalam  table  tersebut  akan  diberi  inisaial  demi  menjamin keprivasian responden.
Tabel 4. Tanggapan Responden No Nama Jenis Kelamin Perkara Nama LBH Tanggapan 1 Cs Perempuan Pidana LBH Makassar Sangat Baik 2 Ss Perempuan Pidana LBH Makassar Baik 3 ML Laki-laki Perdata LBH Makassar Baik 4 TF Laki-laki Perdata LBH Makassar Sangat Baik 5 DR Laki-laki Pidana LBH Makassar Baik 6 KL Perempuan Pidana PBHI Baik 7 SR Perempuan Pidana PBHI Sangat Baik 8 JL Perempuan Pidana PBHI Baik 9 PD Perempuan Pidana PBHI Baik 10 RP Laki-laki Perdata PBHI Sangat Baik 11 RM Perempuan Cerai LBH FSE Sangat Baik 12 TK Perempuan Cerai LBH FSE Sangat Baik 13 NH Perempuan Cerai LBH FSE Baik 14 MG Perempuan Cerai LBH FSE Baik 15 WB Laki-laki Warisa LBH FSE Baik 16 SM Perempuan Pidana Ichsan Baik 17 DH Laki-laki Pidana Ichsan Baik 18 KP Laki-Laki Pidana Ichsan Baik 19 WA Laki-Laki Pidana Ichsan Sangat Baik 20 HD Perempuan Pidana Ichasan Sangat Baik
21 GB Laki-Laki Perdata YLBHI Sangat Baik 22 JG Perempuan Perdata YLBHI Baik 23 RP Perempuan Perdata YLBHI Baik 24 GA Laki-laki Pidana YLBHI Baik 25 HM Perempuan Pidana YLBHI Sangat Baik
Melihat data dan responden di table sebelumnya terlihat bahwa dari
25 responden dengan beberapa latar belakang kasu yang berbeda dan dengan lokasi  dan  LBH  yang  berbeda  menunjukkan  adanya  rasa  puas  akan pelayanan  serta  bantuan  dan  pendampingan  yang  mereka  peroleh  dalam pendampingan  kasus  mereka,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  LBH  telah memberikan  sumbangsih  yang  baik  dalam  hal  pemberian  bantuan  hukum secara  gratis  kepada  masyarakat  yang  tidak  mampu  dalam  penyelesaian kasus yang mereka hadapi, namun yang menjadikendala bagi sebagian besar dari mereka adalah bahwa lokasi LBH rata-rata berada di pusat kota dalam hal ini ada di Makassar dan kota gorontalo, dan sebgaian besar dari mereka berasal  dari  daerah  sehingga  mereka  harus  bolak-balik  ke  kota  dalam berkonsultasi  di  LBH,  selebihnya  mereka  merasa  sangat  terbantu  dalam keberadaan LBH untuk mendampingi mereka dalam persidangan.
Meskipun  tidak  berfokus  pada  satu  perkara  tetapi  berdasarkan  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  terlihat  bahwa  YLBHI  Gorontalo  lebih cenderung ke kasus pidana dan perdata, lain halnya dengan Lembaga Bnatua Hukum  FSE  IAIn  Sultan  Amai  Gorontalo.Lain  halnya  dengan  LBH  FSE IAIN Sultan Amai GorontaloLembaga ini memiliki tujuan, yaitu :
1. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa  membedakan  agama,  keturunan,  suku,  keyakinan,  politik,  jenis kelamin, maupun latar belakang sosial dan budaya.
2. Menumbuhkan,  mengembankgan  dan  memajukan  pengertian  dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat  pada  khususnya,  baik  pada  pejabata  maupun  warga  negara biasa,  agar  supaya  mereka  sadar  akan  hak-hak  dan  kewajiban  sebagai subjek hukum.
3. Membina dan memperbaharui hukum serta mengawasi pelaksanaannya.
Syarat  Permohonan  Bantuan  Hukum  bagi  masyarakat  yang  tidam mampu di LBH FSE IAIN Sultan Amai Gorontalo antara lain :
1. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala  Wilayah  setempat  yang  menyatakan  bahwa  benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat  Keterangan  Tunjangan  Sosial  lainnya  seperti  Kartu  Keluarga Miskin,  (KKM),  Kartu  Jaminan  Kesehatan  Masyarakat  (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Progam Keluarga Harapan (PKH), Kartu  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT),  Kartu  Perlindungan  Sosial (KPS),  atau  dokumen  lainnya  yang  berkaitan  dengan  daftar  penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi  lain  yang  berwenang  untuk  memberikan  keterangan  tidak mampu, atau
3. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa Advokat yag dibuat dan ditandatangai  oleh  Pemohon  layanan  Posbakum  Pengadilan  dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila oemohon layanan Posbakum  Pengadilan  tidak  memiliki  dokumen  sebagaimana  disebut dalam nomor 1 dan 2.
Pada  tahun  2014  LBH  FSE  IAIN  Sultan  Amai  Gorontalo  telah menerima jumlah kasus yang ditangani sebanyak 35 kasus.7 kasus dilayani dalam  jasa  konsultasi,  1  kasus  dilayani  dalam  jasa  pembuatan  permohanan dan 27 kasus pembuatan gugatan.
Setelah terakreditasi, pada tahun 2016 LBH FSE IAIN Sultan Amai Gorontalo  telah  menerima  jumlah  kasus  yang  ditangani  sebanyak  47 kasus.40  kasus  dilayani  dalam  jasa  pembuatan  gugatan  dan  7  kasus  dalam jasa  konsultasi.Pada  tahun  2017  LBH  FSE  IAIN  Sultan  Amai  Gorontalo telah menerima jumlah kasus yang ditangani sebanyak 12 kasus.Pada tahun 2018 LBH FSE IAIN Sultan Amai Gorontalo telah menerima jumlah kasus yang ditangani sebanyak 7 kasus.
Sesuai  dengan  pengamatan  dan  penelitian  terlihat  bahwa  LBH  FSE IAIN  Sultan  Amai  Gorontalo  kebanyakan  menangani  kasus  yang bersinggungan dengan perdata lebih khusus lagi yang bersinggungan dengan pengadilan agama, hal ini dikarenakan kebanyakan Posyankum yang mereka miliki  bekerjasama  dengan  beberapa  pengadilan  agama,  sehingga  ruang lingkup penanganan kasusnya hanya mayoritas kasus-kasus perceraian, waris mewaris islam, dan dispensasi nikah.
Keunggulan  LKBH  Universitas  Ichsan  itu  sendiri  yaitu  adanya PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokad) dan Pelatihan  Paralegal yaitu pembantu  pengacara  yang  berpraktik  dan  melayani  klien  dalam  masalah
hukum. LKBH  Ichsan  lebih  banyak  menangani  kasus-kasus  pidana.  Data terakhir yang kita dapatkan yaitu data pada tahun 2017 sebanyak 30 kasus yang  sudah  diputus  di  Pengadilan  Negri  dan  untuk  tahun  2018  dari  bulan Januari sampai bulan Mei ada 20 kasus pidana yang sudah diputus dan ada yang  beberapa  kasus  Perdata  yang  hanya  sampai  di  mediasi.  Untuk  kasus pidana itu sendiri kebanyakan hanya sampai pada tingkat pertama.
Beberapa  ulasan  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  dari  beberapa Lembaga Bantuan hukum yang diteliti menunjukkan bahwa masing-masing LBH  memiliki  keunggulan  sendiri  dan  tampak  ada  beberapa  dari  LBH tersebut memonopoli beberapa kasus-kasus tertentu seprti LBH FSE IAIAN Sultan Amai Gorontalo kebanyakan bahkan bolek dikatakan hamper seluruh perkara  yang  ditangani  adalah  perkara  dalam  domain  peradilan  agama, YLBHI  terlihat  sangat  dominan  dalam  penyelesaian  kasus  pidana,  hal  ini menunukkan  bahwa  tiap  LBH  membawa  dan  memiliki  identitas  sendiri, namun hal tersebut tentunya dapat menjadi sebuah catatan karena lembaga bantuan  hukum  sejatinya  memberikan  bantuan  hukum  yang  merata  dlam beberapa jenis kasus, hal ini dikarenakan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan hukum sehingga keberadaan mereka masih diketahui oleh masyarakat dalam hal ini  masyarakat miskin, hal ini sejalan dengan  pernyataan  ketua  LBH  FSE  Iain  Sultan  Amai  Gorontalo  yang menyatakan bahwa penyerapan dana non litigasi memang kurang dalam hal ini penyuluhan hukum. 30 Hal ini menurut peneliti sebagi imbas masih adanya keterbatasan  dana  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dalam  hal  pelaksanaan penyuluhan  hukum,  padahal  penyuluhan  hukum  menjadi  salah  satu  ujung tombak  bagi  LBH  dalam  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  akan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum ini.
Kendala selanjutnya adalah mayoritas dari kantor Lembaga Bantuan Hukum ini berada di pusat kota, sedangkan kebanyakan yang menggunakan jasa  mereka  adalah  masyarakat  miskin  dan  memang  diperuntukkan  untuk masyarakat miskin, dimana masyarakat pengguna jasa tersebut kebanyakan berasal dari daerah atau desa, sehingga ketika mereka hendak mendapatkan bantuan  hukum  secara  gratis  maka  mereka  harus  ke  kota,  dan  tentu  saja membutuhkan  biaya  dan  meluangkan  waktu,  keterbatasan  pengacara  dan
30 Darwin  Botutihe,  Ketua  LBH  Fakultas  Syariah  IAIN  Sultan  Amai  Gorontalo,
Wawancara, di Gorontalo, tanggal 12 Juni 2018.
advokat  juga  menjadi  salah  satu  factor  yang  menjadi  kendala  dalam pelaksanaan bantuan hukum.
Terlepas  dari  beberapa  kendala  yang  dialami  dalam  menjalankan eksistensi Lembaga Bantuan Hukum pada kenyataannya respon masyarakat yang telah mendapatkan bantuan hukum melalui LBH menunjukkan bahwa keberadaan LBH menjadi salah satu asa dan harapan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan melalui penyediaan bantuan secara gratis oleh lembaga Bantuan Hukum sebagai perwujudan dari asas Equality Before the law.Keberadaan  bantuan  hukum  merupakan  bentuk  jelas  dan  manisfestasi yang  nyata  bagaimana  negara  menjunjung  tinggi  akan  persamaan  hak masyarakat  dalam  hukum  tanpa  membedakan  latar  belakang  dalam  hal  ini keberadaan  Lembaga  Bantuan  Hukum  diperuntukkan  untuk  masyarakat miskin demi mencapai sebuah betuk yang hakiki dari keadialan hukum

## F. Penutup
Keberadaan  lembaga  bantuan  hukum  sebagai  bagian  dari  sebuah sistem  hukum  memiliki  andil  yang  positif  bagi  pemenuhan  akan  rasa keadilan masyarakat, melalui Lembaga Bantuan Hukum masyarakat miskin dapat  mendapatkan  bantuan  hukum  berupa  layanan  konsultasi  dan pendampingan hukum dari penasehat hukum secara gratis, dengan tentunya pemenuhan  beberapa  syarat-syarat  tertentu  untuk  mendapatkan  bantuan hukum  tersebut,  dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  beberapa Lembaga  Bantuan  Hukum  menunjukkan  bahwa  keberadaan  lembaga bantuan  hukum  memberikan  rasa  puas  dan  repon  positif  dari  masyarakat yang  menganggap  bahwa  ketika  berhadapan  dengan  hukum  harus membutuhkan  biaya  yang  mahal  namun  dengan  adanya  lembaga  bantuan hukum  masyarakat  miskin  dapat  memperoleh  pelayan  hukum  gratis  tanpa biaya,  namun  masih  banyak  masyarakat  miskin  yang  belum  mengetahui akan adanya sarana dan wadah yang diberikan Negara dalam hal pemberian bantuan hukum secara gratis ini.
Pelaksanaan  bantuan  hukum  yang  menjadi  tujuan  dari  lembaga bantuan  hukum  bagi  masyarakat  miskin  telah  dilaksanakan  dengan  baik meskipun  dalam  pelaksanaan  di  lapangan  banyak  ditemukan  kendala  yang dihadapi dalam memaksimalkan pelayanan bantuan hukum tersebut, seperti keterbatasan  dana  yang  disediakan  oleh  pemerintah  yang  tidak  berbanding dengan  jumlah  perkara  yang  ada,  disamping  itu  lokasi  atau  keberadaan kantor  Lembaga  Bantuan  Hukum  kebanyakan  berada  di  kota,  sedangkan
penerima  batuan  kebanyakan  berasal  dari  daerah  sehingga  pelayanan bantuan hukum kadang terkendala dengan biaya para pihak yang harus bolak balik dari kota ke daerah tempat tinggal para pihak, sehingga menimbulkan biaya  terkait  transportasi.  Beberapa  lembaga  bantuan  hukum  memiliki indikasi hanya bergerak atau mayoritas menangani perkara secara monoton dalam  artian  dominasi  kasus-kasus  tertentu  sehingga  tidak  terlihat pemerataan penanganan kasusnya.

## Daftar Pustaka
Ali, Achmad. Mengembara di Belantara Hukum. Lephas: Unhas, 1990.
______. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
Arikunto, Suharsini Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
Azhari. Negara Hukum Indonesia.Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur ‐ unsurnya. Jakarta: UI ‐ Press, 1995.
BKPH  Lampung. Simposium  Tentang  Penegakan  Hukum  Dalam Mensukseskan Pembangunan. Bandung: Alumni, 1997.
Bungin,  Burhan.  “Teknik-teknik  Analisis  Kualitatif  dalam  Penelitian Sosial,”  dalam  Burhan  Bungin, Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif: Pemahaman  Filosofis  dan  Metodologis  ke  Arah  Penguasaan  Model Aplikasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
Hakim,  Abdul  Aziz. Negara  Hukum  dan  Demokrasi  Di  Indonesia.
Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2011.
Hamidi,  Jazim,  dan  Mustafa  Lutfi. Hukum  Lembaga  Kepresidenan Indonesia. Malang: Alumni, 2009.
Handoyo,  B.  Hestu  Cipto. Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Menuju Konsolidasi  Sistem  Demokrasi.  Jakarta:  Universitas  Atma  Jaya,
2009.
J  Schmid,  J.  Von. Ahli-Ahli  Pikir  Besar  Tentang  Negara  dan  Hukum. Jakarta: PT. Pembangunan, 1958.
Kanter,  E.Y.,  dan  S.R.  Sianturi. Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia. Jakarta:  Storia Grafika, 2012.
Moleong,  Lexy  J. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  .Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 1999.
Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
Ridwan  H.  R. Hukum  Administrasi  Negara.  Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2006.  .
Rukmini,  Mien. Perlindungan  HAM  melalui  Asas  Praduga  Tidak  Bersalah dan  Asas  Persamaan  Kedudukan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia.  Malang: PT. Alumni, 2007.
Samekto,  FX.  Aji. Justice  Not  For  All:  Kritik  terhadap  Hukum  Modern dalam  Perspektif  Studi  Hukum  Kritis.  Yogyakarta:  Genta  Press, 2008.
Sidharta, B. Arif. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 2009.
Sunggono,  Bambang,  dan  Aries  Harianto. Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
Sutiyoso,  Bambang,  dan  Sri  Puspitasari. Aspek-aspek  Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2005.
Thaib,  Dahlan. Kedaulatan  Rakyat,  Negara  Hukum  dan  Konstitusi.
Yogyakarta: Liberty, 2000.
Wantu,  Fence  M.,  dkk. Cara  Cepat  Belajar  Hukum  Acara  Perdata.  Reviva Cendekia, 2010.
Winarta,  Frans Hendra. Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.
https://advosolo.wordpress.com/2010/05/26/sejarah-lembaga-bantuan- hukum/
http://www.badilag.net/direktori-dirjen/17982-tahun-2014-posbakum- bertambah-5-menjadi-74-111.
https://gorontalo.bpgo.id/back7500/brs_ind/brsInd-20170719091903.pdf