## EFEKTIVITAS PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.16 TAHUN 2019 PADA MASA PANDEMI COVID-19

## Syauqi Mubarok Husni
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Email: syauqimubarokhusni@gmail.com

## Abstract
This study analyzes whether the age limit for marriage in Marriage Law No. 16 of 2019 has been implemented effectively during the pandemic at the Tanjung Karang Religious Court. This  research  is  a  field  research  using  effectiveness  theory  analysis.  Data  collection  through interviews and documentation. The result of this study indicates that the implementation of the UUP  which  regulates  the  age  limit  for  marriage  has  not  been  effective  due  to  several  factors, including:  the  regulation  has  not  been  complied  with  by  the  people  of  Bandar  Lampung  as  a whole,  there  are  no  strict  sanctions  for  violating  the  age  limit,  lack  of  socialization  and socialization  support  facilities  from  law  enforcement  so  that  many  people  do  not  understa nd UUP rules, as well as the lack of parental supervision and religious education so that many of their children fall into promiscuity which forces them to marry prematurely.
Keywords: Effectiveness,  Law No.  16  of 2019, the  Covid-19  Pandemic Period,  Tanjung Karang PA

## Abstrak
Penelitian  ini  menganalisa  apakah  batas  usia  perkawinan  dalam  Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 telah berlaku secara efektif selama masa pandemi di Pengadilan Agama Tanjung  Karang.  Penelitian  ini  merupakan  field  research  dengan  menggunakan  analisis  teori efektivitas. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya  penerapan  UUP  yang  mengatur  tentang    batas  usia  pernikahan  belum  efektif  karena beberapa  faktor, di antaranya:  peraturan  tersebut  belum  ditaati  oleh  masyarakat Bandar Lampung secara menyeluruh, tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelanggaran batas usia tersebut, kurangnya sosialisasi  dan  fasilitas  pendukung  sosialiasasi  dari  penegak  hukum  untuk  sehingga  banyak masyarakat  yang  belum  paham  tentang  aturan  UUP,  juga  kurangnya  pengawasan  dan  pendidikan agama orangtua sehingga anak-anaknya banyak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang memaksa mereka harus menikah sebelum waktunya.
Kata Kunci: Efektivitas, UU No 16 Tahun 2019, Masa Pandemi Covid-19, PA Tanjung Karang

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan  bukanlah  sekedar  memberi  kepuasan  nafsu  namun  untuk memperoleh kenyamanan, kesejahteraan serta rasa saling mengasihi di antara suami dan  isteri  agar  di  dalamnya  bisa  tercapai  rumah  tangga  yang  harmonis.  Sejalan
dengan  hal  tersebut,  maka  negara  membuat  aturan  tentang  batas  usia  nikah  yang bertujuan  memberi  persiapan  kepada  calon  mempelai  supaya  dapat  mengarungi biduk  rumah  tangga  dengan  harmonis,  sejahtera  dan  bertanggungjawab  kepada keluarga. 1
Pada  kehidupan  di  tengah  masyarakat  sepanjang  aturan  tidak  memberi dampak  ketidakharmonisan,  aturan  tak  akan  dibatasi.  Sebab  tiap-tiap  seseorang memiliki  hak.  Tetapi  harus  dipahami  aturan  terkait  batasan  usia  pernikahan mempunyai  fungsi  untuk  masyarakat  sebagai  pencegah  serta  meminimalkan pernikahan dini. Pentingnya aturan tersebut supaya dapat terwujud visi pernikahan dengan baik dengan tidak berujung cerai serta memperoleh anak yang sehat serta berkualitas. 2
Memelihara  rumah  tangga  yang  sempurna,  bahagia  dan  kekal  tidak  mudah. Banyaknya cobaan yang perlu dilewati, apabila tidak sanggup mengarunginya maka perkawinan  itu tak akan  lama  serta berujung dengan  kata  cerai.  Maka  pemerintah menentukan aturan sebagaimana di atas dalam mencegah hal tersebut. 3
Di  dalam  KHI  Pasal  15  ayat  (1)  mengenai  Pernikahan,  sudah  dipaparkan bahwa demi kebaikan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya diperbolehkan apabila  seseorang  sudah  menginjak  usia  yang  telah  ditentukan  didalam  UUP  yaitu minimal 19 tahun bagi laki-laki serta minimal 16 tahun bagi perempuan. 4
Angka  penceraian  di  Indonesia  yang  semakin  meningkat  disebabkan  salah satunya  karena  usia  pernikahan  serta  demi  memberi  jaminan  atas  hak  anak  demi keberlangsungan  hidup,  tumbuh  kembang  serta  melindunginya  dari  diskriminasi
1 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 73.
2 Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah Kisah, Sya’ir, Wasiat, Kata Mutiara (Jakarta: Alih Bahasa Cipta Persada, 2003), hlm. 5.
3 Muhamm ad Isma’il Al -kahlany, Subul Salam (Bandung: Dahlan jilid 3, t.t), hlm.109.
4 Khoirul Abror, Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Yogyakarta: Diva Press, 2019), hlm. 70.
serta kekerasan, maka pemerintah melakukan revisi   Undang-Undang Perkawinan terkait  naiknya  kelayakan  batas  usia  pernikahan  wanita  yaitu  19  tahun.  Batasan tersebut  dianggap  dewasa  dari  segi  psikologis,  jiwa  serta  fisiknya.  Saat  pasangan terebut  melakukan  pernikahan  pada  umur  yang matang,  maka  bisa  meminimalisir masalah yang muncul ketika pernikahan.
Namun, adanya pandemi covid-19 dan pasca revisi UUP terkait batasan umur perkawinan, total perkawinan dini di Prov. Lampung bertambah dari tahun ketahun.
Adapun  penyebabnya  yang  sering  dijumpai  dikalangan  masyarakat  ialah disebabkan  masalah  finansial.  Perkawina  pada  umur  tersebut  juga  terjadi  sebab kehidupan yang berada di bawah angka kemiskinan maka untuk mengurangi beban orangtua,  anak  tersebut  di  nikahkan  dengan  seseorang  yang  dinilai  sanggup membiayai  keperluan  anak  itu,  karena  rendahnya  tingkat  pendidikan,  minimnya pengetahuan orang tua terhadap pergaulan anak serta karena hamil di luar nikah, hal tersebut  disebabkan  karna  kemudahan  dalam  mendapatkan  video  porno  serta pergaulan  yang  bebas.  Keadaan  itu  dikuatkan  lagi  dengan  situasi  finansial  yang rendah, khususnya ketika pandemi Covid-19.
Total  perkawinan  dini  di  Prov.  Lampung  bertambah  dari  tahun  ke  tahun. Berdasar atas perkara  dispensasi nikah pada PA di Bandar Lampung periode  2015 – 2016 terdapat 173 perkara, penambahan yang cukup signifikan hingga 233 (2017 – 2019) 5 ,  juga  periode  Januari-Desember  2020  terdapat  697  perkara  yang  sudah diputus  untuk  melaksanakan  pernikahan.  Pada  Tahun  2021  berdasarkan  data laporan perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung periode
5 Amiruddin Sormin, ‘Dampak Revisi UU Perkawinan Dan Covid -19, Pernikahan Di Bawah
Usia 17 Tahun Di Lampung
Naik’, Lampung Pro.Co
(blog), n.d., https://lampungpro.co/post/29739/dampak-revisi-uu-perkawinan-dan-covid-19-pernikahan di- bawah-usia-17-tahun-di-lampung-naik.
Januari-Desember untuk jumlah yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ada 708 perkara. 6
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  terdapat  hubungannya  denga  izin perkawinan,  sebab  batasan  usia  yang  belum  masuk  pada  kriteria  minimal  umur pernikahan butuh adanya dispensasi pernikahan dari pengadilan agama. Pengadilan Agama  Bandar Lampung  yang  menjadi  fokus perhatian  pada  penelitian  ini dengan memperhatikan  kondisi  masyarakat  yang  sebagian  besar  tidak  paham  serta minimnya  kesadaran  akan  hukum  yang  berdampak pada  meningkatnya  angka  izin pernikahan tiap tahun.
Secara yuridis dan filosofis, kaidah hukum dapat dipercaya sudah terpenuhi persyaratan  penerapannya.  Tetapi  dari  segi  sosiologis  tetap  butuh  ditanyakan. Mengapa disebut begitu, fenomena di masyarakat Bandar Lampung masih terdapat pernikhan dini dengan bermacam alibi serta caranya, hingga hal itulah yang membuat bertambahnya izin pernikahan  di pengadilan agama. Suatu hal yang wajar apabila muncul  sebuah  pertanyaan  terkait  efektivitas  di  dalam    implementasi  regulasi undang-undang tersebut.
Untuk  mengukur  standar  keefektivan  penerapan  UU  No.16/219  yang mengatur batasan usia nikah, peneliti memakai teori efektivitas yaitu efektif ataukah tidak  sebuah  aturan  yang  dilihat  dari  lima  faktor:  faktor  hukumnya  sendiri,  faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan terakhir faktor budaya.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Islam
Islam tidak memberi batas yang tegas serta kuantitatif mengenai batas usia terendah pernikahan, baik didalam  al-Qur'an juga Hadis. Menurut Mughniyyah dalam
6 Vera Afrianti, ‘Setahun Dispensasi Perkawinan Di Lampung Mencapai 708 Perkara’, RMOL LAMPUNG (blog),  accessed  13  January  2022,  https://www.rmollampung.id/setahun-dispensasi- perkawinan-di-lampung-mencapai-708-perkara.
Fiqih Lima Madzab (2001) ulama fiqih klasik juga tidak memberi batasan yang sangat tegas  terkait    batas  umur  (baligh)  itu.  Secara  global  Ulama  Fiqih  semata  memberi syarat terdapatnya faktor kematangan anatar kedua belah pihak dengan tidak adanya rincian yang begitu jelas serta tegas terkait manifestasi kedewasaan itu dalam bentuk batasan usia ". 7
Hussein  Muhammad  dalam  Fiqih  Perempuan  menjelaskan  perihal  lainnya. Menurutnya, sebagian besar ahli fikih setuju kalau baligh tersebut ditetapkan dengan perhitungan  tahun  sehingga  batas  umur  teredah  pada  perkawinan  ialah  15  tahun, namun  Imâm  Abû Hanifah  berpendapat  batasan  umur  itu  ialah  17/18  tahun.  Ibnu Syubr ůmáh, Abu Bakar al -Ashâm, dan Utsmân al-Batti mempunyai  pendapat yang berbeda dengan sebagian besar ulama tersebur. Yaitu pria atau wanita tidak dapat di nikahkan  sebelum  memasuki  masa  baligh  serta  dengan  perizinan  dari  yang bersangkutan  secara eksplisit pada hal tersebut ialah  anak yang di nikahkan itu. 8
Pendapat para ulama tersebut dilandaskan pada Qur'an Surah An-Nisa ayat 6 sebagai berikut:
اوُلَتْبا َو ىَماَتَيْلا ىَّتَح اَذِإ اوُغَلَب َحاَكِِّنلا ْنِإَف ْمُتْسَنآ ْمُهْنِم اًدْش ُر اوُعَفْداَف ْمِهْيَلِإ ْمُهَلا َوْمَأ .
Terjemahnya:
"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika  menurut  pendapatmu  mereka  telah  cerdas  (pandai  memelihara  harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.(Q.S. an-Nisa: 6)
Terkait  batas  umur  pernikahan  dini,  Imam  Al-Ghazali  beranggapan bahwasanya istri wajib lepas dari halangan yang membuat haram dinikahi oleh calon suaminya  yakni  “janjda  yang  belum  cuup  dewasa  pada  kedewasaan  nya  tidak  sah nikah terkecuali sesudah baligh. 9
7 Muhammad Jawad Mughniyyah, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 317.
8 Hussein Muhammad, Fiqih Perempuan , Cet 2 (Yogyakarta: Lkis Grub, 2002), hlm. 90-94.
9 Abû Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Ihya’ ’Ulûm al -Dîn , Juz II (Beirut, n.d.), hlm. 40.

## 2. Batas Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
KHI  dibuat  pada  irama    ideology  Orde  Baru.  Kompilasi  Hukum  Islam  mesti menggambarkan ideologi pancasila, visi paham pembangunan, serta dominasi Negara atas masyarakat. 10
Munculnya Kompilasi Hukum Islam didalam kerangka politik kekausaan saat itu,  apabila  kereagaman  hukum  Islam  diabaikan  (dari  konservatif  hingga  radikal) untuk tampil pada ruang publik, maka kemampuan konflik dapat pecah suatu saat. Pencegahannya  ialah  dengan  dibuatnya  peraturan  main  tunggal  (uniformity). Islamisasi  hukum  ataupun  Islamisasi  konsititusi,  ada  suatu  kehidupan  begitu diperlukan. Seperti dijelaskan Marzuki Wahid:
“Pertama, akan semakin memperluas juga memperdalam jurang disintegrasi, baik  dikalangan  internal  umat  Islam  juga  dalam  kontek  hubungan  diantara agama.  Kedua,  akan  melahirkan    ketegangan-ketegangan  baru  akibat  watak diskriminatif  didalam  konstitusi  berbasis  agama.  Ketiga,  politik  Islamisasi konstitusi akan membuka lebar pintu otoritarianisme penguasa. ” 11
Kompilasi Hukum Islam dibuat sebagai pengisi vacuum of power substansial yang ditetapkan bagi pengadilan pada lingkungan PA lewat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, maka legalitas KHI sebagai yurisprudensi yang bisa sebagai landasan  pedoman  disetiap  problematika  pada  lingkungan  PA.  Dasar  Kompialasi Hukum Islam kemudian ialah Inpres No. 1/1991. 12
Mengenai  umur  pernikahan,  Pasal  15  ayat  satu  (KHI)  menjelaskan bahwasanya  demi  kemashlahatan  rumah  tanggapernikahan  hanya  diperbolehkan dilaksanakan  bagi  yang  sudah  berumur  19  tahun  untuk  pria  dan  16  tahun  untuk
10 Marzuki Wahid and Rumadi, Fiqih Madzhab Negara (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 183.
11 Marzuki Wahid, Jejak-Jejak Islam Politik: Sinopsis Sejumlah Studi Islam Indonesia (Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Ditjen kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2004), hlm. 220.
12 Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  cet.  Ke-4  (Jakarta:  Akademika Pressindo, 2010), hlm. 53.
FAMILIA : JURNAL HUKUM KELUARGA VOL. 3 NO. 2 TAHUN 2022
wanita.  Melihat  Pasal  15  dijelaskan  bahwasanya  terdapat  perbedaan  umur pernikahan  diantara  pria  serta  wanita  didalam  Pasal  15  KHI  itu  ialah  untuk terciptanya  kepastian  hukum  dan  kemashlahatan  keluarga.  Maka  hal  ini  menarik untuk diteliti lebih dalam mengenai segi kemashlahatannya.

## 3. Batas  Usia  Nikah Menurut  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1 Tahun 1974
UUP  No.  1/1974,  mengatur  bahwasanya  penetapan  batas  umur  19  tahun untuk  laki-laki  serta  16  tahun  untuk  perempuan  sehingga  dapat  melaksanakan pernikahan berdasarkan pada kematangan fisik,  rohani atau jiwa. Maka diharapkan bahwasanya laki-laki juga perempuan dalam batasan umur itu sudah bisa mengerti konsekuensi dilakasanakannya pernikahan serta memiliki tanggungjawab untuk bisa membangun rumah tangga yang sejahtera, sebagaimana pada tujuan yang diinginkan oleh UUP. Pernikahan bukanlah sekedar ikatan lahir namun merupakan ikatan batin suami  isteri  pada  sebuah  persekutuan  hidup  yang  bahagia  juga  kekal.  Umur pernikahan pun berkaitan dengan kematangan umur suami isteri, pada batasan umur itu  bisa  berjalan  dengan  baik,  didalam  membangun  kebagaiaan  keluarga,  serta  di dalam pergaulan masyarakat. 13
Pada  pasal  7  ayat  (1) UUP  menjelaskan  bahwasanya”pernikahan  hanya diizinkan  apabila  pihak  pria  telah  mencapai  umur  19  (Sembilan  belas)  tahun  dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 14 Aturan batasan umur pernikahan  pada  buku  KHI  pasal  15  ayat  (1)  di  dasarkan  pertimbangan kemashlahatan  keluarga  dan  rumah  tangga  perkawinan  semata  diperbolehkan dilaksanakan calon mempelai yang sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki serta 16
13 Fitria Olivia, ‘Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974’, Jurnal Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (Desember 2015): hlm. 202.
14 Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan,Kewarganegaraan (Permata Press, 2015), hlm. 5.
tahun bagi perempuan. untuk tujuan pernikahan bisa diciptakan dengan baik tanpa berujung  cerai  dan  memperoleh  keturunan,  maka  diperluan  adanya  pencegahan pernikahan dini.
Ketentuan  batasan  umur  pernikahan  didalam  UUP  bab  II  terkait  syarat pernikahan. Pada Pasal 6 ayat (2) yaitu : “untuk melakukan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun diharuskan memperoleh izin dari kedua orang tua. Berdasarkan penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwasanya pada umur pada ketentuan  pasal 7 ayat (1) dinilai belumlah dewasa serta masih dini. Umur calon  mempelai  pria  yang  sudah  berumur  19  tahun  serta  16  tahun  bagi  calon mempelai  wanita  tidak  berlawanan  dengan  maksud  pasal  6  ayat  (2),  sebagaimana didalam pasal 7 ayat (2) dan (3) menjelaskan : ayat (2) pada perihal pelanggaran ayat (1)  pasal  tersebut  bisa  meminta  izin  dari  pengadilan  ataupun  pejabat  lain  yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria juga wanita. Ayat (3) aturan terkait kondisi seseorang ataupun kedua orangtua itu pada pasal 6 ayat (3) dan (4) UUP, berlaku juga pada  perihal  izin  nikah  dengan  tidak  mengurangi  yang  dmaksud  pasal  6  ayat  (6). Apabila pernikahan itu tetaplah dilakukan dengan tidak adanya izin dari pengadilan, sehingga  pernikahan  itu  bisa    di  cegah  ataupun  di  batalkan.  Pada  pasal  13  UUP menjelaskan  bahwasanya  pernikahan  bisa  di cegah  jika  terdapat pihak-pihak yang dapat  melengkapi  persyaratan  untuk  melakukan  pernikahan.  Pernikahan  itu  pun dianggap  tidak  sah  ataupun  dianggap  tidak  pernah  ada  karena  tidak  melengkapi persyaratan, maka pernikahan itu bisa di batalkan.

## 4. Batas Umur Pernikahan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019
Seseorang yang nikah pasti  mempunyai tujuan yang ingin digapai, ada yang beranggapan  tujuan  pernikahan  supaya  terhalang  dari    perzinahan.  Dengan  tidak langsung  mereka  menikah  beradasarkan  pemikiran  yang  tidak  lebih  dari  masalah hanya  kepuasan  kebutuhan  biologis,  terdapat  juga  karna  ingin  mendapatkan
kehidupan yang selayaknya, maka pernikahan ditumpukkan pada visi spiritual juga material.
Perkawinan  ialah  suatu  perihal  yang  sakral  untuk  mengikatkan  perjanjian melalui  ijab  qabul.  Pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dipaparkan bahwasanya  perkawinan  adalah  hubungan  lahir  batin  dianatara  pria  dan  wanita sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 15
Semua manusai ingin melakukan ibadah melalui pernikahan sehingga wajib melengkapi  syarat  yang  telah  ditentukan.  Batas  umur  perkawinan  ialah  suatu peraturan  yang  diterapkan  disemua  negara.  Yang  bertujuan  demi  menyiapkan pasangan yang akan melaksanakan perkawinan supaya dapat melaksanakan rumah tangga dengan harmonis serta terhindar dari cerai.
Berdasarkan  hukum  positif  mengenai  umur  yang  dinilai  mampu  untuk melakukan  pernikahan  ada  didalam  UUP  pasal  7  ayat  (!)  disebutkan  bahwasanya pernikahan hanya di izinkan jika seorang laki-laki berusia 19 tahun serta 16 tahun bagi  perempuan.  ketentuan  itu  berlangsung  lebih  45  tahunan  dengan  melihat peraturan  ini  yang  telah  tidak  sinkron  dengan  kondisi  saat  ini  serta  banyaknya masalah perekonomian, kemasyarakatan yang dirasa oleh masyarakat. Satu diantara pengaruhnya  ialah  belum  siap  alat  reproduksi  serta  bertambahnya  tingkat perceraian.  Sehingga  pemerintah  merubah  aturan  itu  menjadi  Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu menambah umur wanita yang mana antara usia minimal pernikahan perempuan juga laki-laki adalah sama yaitu 19 tahun.
Batasan umur tersebut dianggap matang dari segi mental, fisik juga jiwanya sebab saat itu dikatakan massa peralihan dari remaja ke dewasa yang di ikuti oleh pertumbuhan hormone yang merubah kondisi tubuh dan mental yang lebih matang.
15 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, hlm. 76.
Yang demikian itu dinilai bisa menurunkan laju perceraian serta nikah dini, sehingga akan menjadikan hidup rumah tangga sebagaimana tujuan sebuah pernikahan.
Perubahan  batasan  minimal  memiliki  tujuan  supaya  seseorang  yang  yang hendak  melangsungkan  pernikahan  telah  cukup  matang  didalam  berfikir  serta jiwanya.  Kemungkinan rusaknya  keluarga  dikarenakan  rendahnya  kesadaran  serta pemahaman  lebih  terkait  visi  dari  hakikat  pernikahan.  Perkawinan  yang dilaksanakan oleh orang yang masih usia anak akan menyebabkan respon fisik yang tidak  baik  serta  lemah  didalam  berhubungan  suami  isteri,  maka  memunculkan ketidakmatangan jiwa serta mental yang berdampak pada hubungannya yang tidak harmonis serta keturunan yang kurang sehat.

## 5. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Batas Usia Nikah dari Undang- Undang No. 16 Tahun 2019
Perubahan batasan umur pernikahan yang sekarang  menjadi 19 tahun baik pria  juga  wanita  masih  memrlukan  energi  serta  ide  untuk  aparat  hukum  untuk membuat masyarakat memahami juga mengetahui makna dari maksud diadakannya revisi batasan umur pernikahan. Sesudah diserahkan pemahaman pada masyarakat, responnya pada aturan tersebut ada yang beranggapan keberatan serta menyetujui juga memahaminya.
Sesudah  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  di  Kota Bandar  Lampung  orang  yang  menikah  di  usia  dini  masih  terdapat    di  Pengadilan Agama  Tanjung  Karang  perkara  dispensasi  pernikahan  tiap  tahunnya  makin bertambah, itulah yang disebut bahwasanya aturan itu belum dikatakan stabil.
Sebuah  produk  hukum  dapat  dinilai  efektif  jika  produk  hukum  sudah diterapkan sehingga dapat menimbulkan kebaikan untuk masyarakat. Seperti pada peraturan tersebut yang tercantum pada pasal Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Berdasarkan  berbagai  data  yang  didapatkan  bahwa  kenaikan  angka  pemohon dispensasi  di  Pengadilan  meningkat  dari  tahun  2019-2021,  maka  dapat  dilihat
dengan  diberlakukannya  aturan  perkawinan  itu  dari  sebelum  disahkannya  juga sampai  berlakunya  hingga  saat  ini  peraturan  tersebut  belum  efektif.  Pada  PA  tiap tahunnya    mengalami  kenaikan  dalam  perkara  izin  pernikahan  bahwa  masyarakat masih banyak tidak memahami hukum.
Sebagaimana dari hasil data yang diminta kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang  bahwa  data  hasil  dispensasi  meningkat  dari  tahun  ke  tahun  dikarnakan beberapa  faktor  yang  menjadi  akibat  ketidakefektifan  Undang-Undang  ini,  dapat dilihat dalam uraian tabel sebagai berikut:
Tabel 1:
Data Pengajuan Dispensasi Perkawinan yang Masuk di PA Tanjung Karang 2019- 2021
Tabel 2:
Data
Pengajuan Dispensasi Perkawinan yang Diputuskan
di PA Tanjung Karang 2019-2021
No Bulan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 1 JANUARI 1 5 4 2 FEBRUARI 0 6 6 3 MARET 1 3 3 4 APRIL 1 0 0 5 MEI 0 0 0 6 JUNI 0 1 1 7 JULI 1 9 4 8 AGUSTUS 1 1 3 9 SEPTEMBER 2 2 1 10 OKTOBER 0 1 3 11 NOVEMBER 3 2 11 12 DESEMBER 4 1 2 JUMLAH 14 31 38 NO  BULAN TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 1 JANUARI 0 7 1 2 FEBRUARI 1 2 2 3 MARET 0 5 7 4 APRIL 1 0 0
FAMILIA : JURNAL HUKUM KELUARGA VOL. 3 NO. 2 TAHUN 2022
Harijah  Damis  berpendapat  bahwasanya  faktor  yang  menyebabkan meningkatnya permohonan izin pernikahan yang tercantum pada  PA di Indonesia adalah Anak yang dimohonkan untuk memperoleh izin menikah  belum masuk usia layak  ada  yang  masih  kurang  sebulan  atau  setahun  untuk  mencapai  pada  usia  19 tahun.  Alasannya  ialah  telah  lulus  SMA,  dewasa.  Tidak  melanjutkan  ke  perguruan tinggi,  tidak  bekerja  sertasanggup  menjalani  hidup  berumahtangga,  Anak  dibawah usia 18 tahun tetapi kedua orang tua bercerai  serta ibunya menginginkan terlepas dari tanggung jawab, Anak sudah hamil di luar nikah disebabkan pergaulan bebas, Faktor budaya serta khwatir anaknya tidak menikah.
Perkawinan  usia  dini  yang  kerap  terjadi  dengan  melihat  aturan  itu  sebab terhalang ataupun tidaknya hukuman bagi pelakunya. Sehingga masyarakat tidak jera serta tetap menjalankannya. Namun bukannya hukuman yang ada pada peraturan itu tetapi  suatu  kesempatan  pernikahan  melalui  dengan  pengajuan  dispensasi  ke Pengadilan Agama untuk yang masih belum masuk kriteria usia layak.
Untuk menganalisa lebih lanjut efektivitas penerapan batas usia nikah dalam UUP tersebut, maka ada beberapa faktor yang dapat menjadi tolak ukur, yaitu:
a. Faktor Undang-Undang
Revisi UU No. 1/1974 terkait batas minimal umur pernikahan serta munculnya Undang-Undang  No  1/1974  yaitu  kesamaan  usia  bagi  perempuan  juga  laki-laki menjadi 19 tahun. Batasan usia itu dinilai telah cukup matang jasmani serta rohaninya dalam melaksanakan pernikahan agar dapat menciptakan tujuan pernikahan dengan baik melahirkan anak yang sehat serta berkualitas dengan tidak berakhir cerai.
5 MEI 1 0 0 6 JUNI 0 0 1 7 JULI 0 5 2 8 AGUSTUS 0 5 3 9 SEPTEMBER 1 1 1 10 OKTOBER 2 2 4 11 NOVEMBER 1 0 5 12 DESEMBER 0 2 7 JUMLAH 7 29 33
Aturan  batas  usia  perkawinan  tersebut  belum  efektif  karena  tidak  adanya sanksi  yang  ditetapkan  UU.  Semestinya  jika  terdapat  orang  yang  melanggar  maka akan diberi sanksi untuk menghindari terjadinya perkawinan di bawah umur. Akan tetapi  peraturan  yang  ditulis  kebalik,  sanksi  ditiadakan  kesempatan  untuk  dapat menikah  dilaksanakan.  Seperti  pada  pasal  7  UUP  bahwasanya:  pada  pelanggaran terhadap ayat  (1) pasal ini bisa mengajukan dispensasi pernikahan ke PA ataupun pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak laki-laki maupun perempuan. maka nikah dini masih dijalani serta menyebabkan bertambahnya angka dispensasi pernikahan juga tingkat perceraian.
b. Faktor Penegak Hukum
Penegak hukum yang dimaksud adalah para pihak yang bersangkutan di dalam prosedur pembentukan hingga pada tahap pelaksanaan sebuah ketentuan serta para pihak yang memiliki posisi serta kewenangan pada sebuah aturan yang berlaku. Pihak yang termasuk dalam penegak hukum di sini adalah para pihak yang terlibat pada proses  pembentukan  hingga  dalam  pelaksanaan  suatu  aturan  baik  yang  sifatnya praktis juga non-praktis.
Hukum  yang  baik  ialah  ketentuan  yang  dimengerti  oleh  masyarakat  serta untuk  membentuk  masyarakat  yang  memahami  hukum  yang  diberlakukan.  Atas dasar data yang didapatkan bahwasanya beberapa pihak yang ada di bawah lingkup Pengadilan  Agama  dilibatkan  untuk  mensosialisasikan  ketentuan  UU  No.16/2019 terkait batasan umur pernikahan supaya aturan tersebut berjalan dengan optimal.
Atas  dasar  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami  bahwasanya  penegak  hukum tidak  hanya  terlibat  di  dalam  pembuatan  aturan,  akan  tetapi  sebagai  pendukung untuk efektivitas aturan. Penegak hukum belum konsisten menerapkan regulasi yang ada dan belum maksimal mensosialisasikan aturan batasan umur pernikahan.
c. Faktor Fasilitas
Peralatan yang memadai, keuangan yang tercukupi ialah suatu hal yang krusial sebagai pendukung taatnya masyarakat pada ketentuan yang diberlakukan. Peneliti
belum  memperoleh  fasilitas  tertulis,  contohnya  tidak  ditemukan  informasi  yang ditempel  di  gedung  maupun  lokasi  lain.  Program  yang  diwacanakan  oleh  Kantor Urusan Agama serta Pengadilan Agama untuk menghindari nikah dini melaksanakan penyuluhan dengan cara menyebarkan iklan, atapun koran pada masyarakat. Namun telah  menyeluruh  di  berbagai  daerah.  Sedang  pada    Pengadilan  Agama  sendiri program  yang  telah  terencana  jarang  dilaksanakan  misalnya  acara  Penyuluhan Agama, juga Dharma Wanita.
Pelaksanaan Undang-Undang itu masih rendah di dalam urusan tempat, serta masih belum ada acara khusus untuk menyuluhkannya. Hal itu disebabkan oleh tiada konsistensi dari penegak hukum bahkan lebih ironisnya lagi di Kantor Urusan Agama belum  dapat  mensosialisasikannya  dengan  kontinyu  kepada  semua  masyarakat dikarenakan terhalang oleh faktor minimnya sarana yang mencukupi.
d. Faktor Masyarakat
Masyarakat merupakan salah satu satu faktor demi terselenggara peraturan Undang-Undang  No  16  Tahun  2019  secara  efektif,  yaitu  adanya  kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum tidak bisa tumbuh secara instan, namun harus melalui beberapa  tahap  sehingga  masyarakat  benar-benar  paham  dan  patuh  terhadap hukum.  Sehingga  semua  hal  tersebut  merupakan  wujud  sampainya  hukum  pada kehidupan masyarakat yang kemudian menjadi pola dalam menjalani kehidupan.
Dari uraian diatas bisa dijelaskan bahwa lapisan masyarakat yang berada di Bandar Lampung masih belum mengetahui, ada yang sudah tahu namun belum sadar terhadap hukum karena minimnya ekonomi dan rendahnya pendidikan.
e. Faktor Budaya
Sebuah hukum atau aturan berlaku efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan, kultur, tradisi, dan norma masyarakat. Budaya masyarakat Kota Bandar Lampung  banyak  yang  belum  mematuhi  peraturan  yang  dibuat  dan  yang  sudah ditetapkan  oleh  Agama  Islam  dan  aparat  pemerintah,  termasuk  peraturan  tentang batas usia nikah.
Kurangnya  kultur  dan  pendidikan  keagamaan  bagi  pemuda  dan  pemudi  di Kota Bandar Lampung menjadikan mereka terjerumus kepada hal yang dilarang oleh agama.  Pergaulan  bebas  yang  sudah  merajalela  tidak hanya di  perkotaan  tapi  juga sudah  menyebar di  pedesaan,  sehingga  pergaulan    bebas  ini  menjadi  faktor  paling banyak menyebabkan perkawinan di bawah umur.
Baik  buruk  lingkungan  sosial  akan  mempengaruhi  pola  pikir  dan  perilaku masyarakatnya. Lingkungan Kota Bandar Lampung yang notabene buruk menjadikan anak didik dan generasi muda terpengaruh hal-hal buruk seperti seks bebas tanpa memikirkan  akibatnya.  Apalagi  hal  tersebut  ditunjang  dengan  perkembangan teknologi  yang  kian  pesat  sehingga  pemuda  pemudi  dapat  mengakses  situs-situs pornografi dengan mudah dan ditunjang pula dengan kurangnya pengawasan orang tua.

## C. KESIMPULAN
Penerapan Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 mengenai batasan usia perkawinan dapat dikatakan belum efektif di masyarakat dan belum ditaati oleh masyarakat Kota Bandar Lampung. Tidak adanya sanksi bagi orang yang menikah di bawah  19  tahun,    menyebabkan  jumlah  pengajuan  dispensasi  nikah  di  Pengadilan Agama  Tanjung  Karang  meningkat.  Selain  itu,  kurangnya  peranan  dari  penegak hukum  untuk  melakukan  sosialisasi  aturan  kepada  masyaralat  sehingga  banyak masyarakat  yang  tidak  paham  tentang  batas  usia  perkawinan  dalam  UUP  No.  16 Tahun 2019.  Hal ini juga disebabkan minimnya fasilitas atau sarana pendukung dari lembaga  pemerintah,  sementara  tidak  semua  masyakarat  sadar  hukum.  Faktor lainnya  yang  menyebabkan  angka  dispensasi  perkawinan  meningkat  yaitu  adanya fenomena yang terjadi di budaya para remaja yaitu pergaulan dan seks bebas yang berakhir  pada  hamil  di  luar  nikah.  Orangtua  dalam  hal  ini  juga  tidak  memberikan pendidikan  keagamaan  sehingga  banyak  remaja  terjerumus  ke  dalam  hal-hal  yang melanggar agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman ,  Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  cet.  Ke-4  Jakarta:  Akademika Pressindo, 2010.
Abû Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Ihya’ ’Ulûm al -Dîn , Juz II, Beirut, n.d.
Amiruddin  Sormin,  ‘Dampak  Revisi  UU  Perka winan  Dan  Covid-19,  Pernikahan  Di Bawah  Usia  17  Tahun  Di  Lampung  Naik’,  Lampung  Pro.Co  (blog),  n.d., https://lampungpro.co/post/29739/dampak-revisi-uu-perkawinan-dan- covid-19-pernikahan di-bawah-usia-17-tahun-di-lampung-naik.
Fitria Olivia, ‘Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdas arkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974’, Jurnal Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (Desember 2015).
Hussein Muhammad, Fiqih Perempuan , Cet 2 Yogyakarta: Lkis Grub, 2002.
Khoirul Abror, Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Yogyakarta: Diva Press, 2019. Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian Yogyakarta: Ladang Kata, 2020. Marzuki Wahid and Rumadi, Fiqih Madzhab Negara Yogyakarta: LKiS, 2001.
Marzuki  Wahid, Jejak-Jejak  Islam  Politik:  Sinopsis  Sejumlah  Studi  Islam  Indonesia Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Ditjen kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2004.
Muhammad Isma’il Al -kahlany, Subul Salam Bandung: Dahlan jilid 3, t.t.
Muhammad Jawad Mughniyyah, Fiqih Lima Mazhab Jakarta: Lentera, 2001.
Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal Pernikahan: Hukum, Tradis i, Hikmah Kisah, Sya’ir, Wasiat, Kata Mutiara Jakarta: Alih Bahasa Cipta Persada, 2003.
Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia,  Kompilasi  Hukum  Islam,  Cet.3  Bandung:  Nuansa  Aulia,
2011.
Undang-Undang  Perkawinan  &  Administrasi  Kependudukan,Kewarganegaraan, Permata Press, 2015.
Vera Afrianti, ‘Setahun Dispensasi Perkawinan Di Lampung Mencapai 708 Perkara’,
RMOL LAMPUNG (blog), accessed 13 January 2022, https://www.rmollampung.id/setahun-dispensasi-perkawinan-di-lampung- mencapai-708-perkara.
Yawirman, Hukum  Keluarga:  Karakteristik  Dan  Prospek  Doktrinal  Islam  Dan  Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau , n.d.,.