Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKFIS/index
Perlindungan  Hukum  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal
Ni Ketut Sari Adnyani 1*
1 Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia
*e-mail: niktsariadnyani@gmail.com
Article history: Received 13 April 2021; Accepted 14 July 2021; Available online 31 August 2021

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai dinamika perlindungan hukum  masyarakat  hukum  adat  di  Provinsi  Bali,  eksistensi  masyarakat hukum  adat  dalam  pengelolaan  kawasan  wisata,  sistem  bagi  hasil  dalam pengelolaan yang adil bagi masyarakat hukum adat dan juga bagi kepentingan pemerintah  daerah.  Jenis  penelitian  hukum  empiris  yang  mendeskripsikan dan  menganalisa  dinamika  perlindungan  hukum  tehadap  kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan wisata. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  kesatuan  masyarakat hukum adat di Provinsi Bali dalam pengelolaan kawasan wisata hanya dapat dilakukan  melalui  pengakuan  terhadap  hak  dan  kewajibannya.  Eksistensi kesatuan  masyarakat  hukum  adat  dalam  pengelolaan  kawasan  wisata mempunyai  hukum  pengelolaan  kawasan  wisata  yang  dituangkan  dalam peraturan daerah Provinsi Bali yaitu Perda No. 2 Tahun 2012 dan awig-awig desa  adat  yang  mengatur  wilayah  ( wewidangan) desa  adat  setempat. Pengelolaan  yang  adil  dilakukan  dengan  mengintegrasikan  konsep-konsep pengelolaan  yang  disepakati.  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Bali  wajib  tetap memberikan ruang pengakuan desa adat sebagai wujud perlindungan hukum pengelolaan kawasan pariwisata.

## Abstract
This study aims to determine the dynamics of legal protection for customary law  communities  in  Bali  Province,  the  existence  of  customary  law communities in the management of tourist areas, the profit-sharing system in proper  management  for  customary  law  communities,  and  the  interests  of local people governments. This type of empirical legal research describes and analyzes  the  dynamics  of  legal  protection  against  indigenous  peoples  in managing  tourist  areas.  The  results  showed  that  the  legal  protection  of customary law communities in Bali Province in managing tourist areas could only  be  done  by  recognizing  their  rights  and  obligations.  The  existence  of customary  law  community  units  in  the  management  of  tourist  areas  has  a tourism  area  management  law  outlined  in  the  regional  regulation  of  Bali Province,  namely  Perda  No.  2/2012  and  awig-awig  adat  village,  which regulates  the  area  (wewidangan)  of  traditional  local  villages.  Fair management is carried out by integrating agreed management concepts. The Regional Government of Bali Province is obliged to continue providing space for  recognizing  traditional  villages  as  a  form  of  legal  protection  for  the management of tourism areas.
Copyright © UniversitasPendidikanGanesha. All rights reserved.
Kata Kunci: Desa  Adat;  Pariwisata; Pengakuan;
Perlindungan
Keywords: Traditional Village; Tourism;  Recognition; Protection

## 1. Pendahuluan
Negara  memberikan  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  Kesatuan  Masyarakat Hukum  Adat  (KMHA)  Hal  ini di  perkuat  berdasarkan  hasil  kajian  dari  (Thontowi,  2013),dasar pertimbangan status pengakuan KMHA, diantaranya: Pertama , KMHA saat ini telah memperoleh status yuridis konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI 1945(Indonesia, 1945) dan diperkuat oleh adanya jaminan yuridis dari beberapa  undang-undang  sektoral  yang  mengatur  hak-hak  tradisionalnya. Kedua ,  rumusan KMHA  tidak  terbatas  pada  persoalan  hak,  kewajiban,  pemilikan  dan  penguasaan  terhadap benda-benda  bergerak  dan  non  bergerak,  materiel  dan  non-materiel,  akan  tetapi  dapat mencakupperlindungan  terhadap  hak-hak  cipta  masyarakat  tradisional. Ketiga, penguatan status KMHA dan hak-hak tradisional akan menjadi kuat jika Pemerintah Pusat menjabarkannya ke dalam peraturan hukum yang lebih konkret.
KMHA  sebagai  subyek  hukum,  obyek  hukum  dan  wewenang  masyarakat  adat  sebagai berikut:  KMHA  di  Indonesia  merupakan  masyarakat  atas  kesamaan  territorial  (wilayah), Geneologis  (keturunan)  dan  teritorial-geneologis,  (wilayah  dan  keturunan),  sehingga  terdapat keanekaragaman  bentuk masyarakat  adat dari  suatu tempat ketempat  lainnya  (Abdurrahman, 2007).
Lebih  lanjut  penghormatan  terhadap  nilai-nilai  kearifan  lokal  KMHA,  juga  diatur  dalam Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)(Negara  Republik  Indonesia,  2009),  bahwa  perlindungan  dan pengelolan  lingkungan  hidup  berdasarkan  asas-asas  ekoregion  dan  asas  kearifan  lokal.  Dalam penjelasan  umum  diuraikan  bahwa  yang  dimaksud  asas  ekoregion  adalah  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  dengan  memperhatikan  karakteristik  sumber  daya  alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Sedangkan asas kearifan  lokal  adalah  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  harus  memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan penataan  ruang  penguatan  dan  eksistensi  masyarakat  beserta  kearifan  lokalnya  tidak  serta merta  diatur  dalam  Undang-Undang  Perencanaan  Ruang  (UUPR)(Negara  Republik  Indonesia, 2007),  menunjukkan  terjadi  disharmonisasi  antara  peraturan  peundang-undangan  yang berkaitan  dengan  pengendalian  pemanfaatan  ruang  dan  lingkungan  hidup  yaitu  UUPR  dkan UUPPLH.
Pada  hakikatnya  pengendalian  pemanfaatan  ruang  berkaitan  erat  dengan  nilai-nilai kearifan  lokal  yang  melingkupi  KMHA.  Beberapa  bentuk  kerifan  lokal  termasuk  hukum  adat, nilai-nilai  budaya  dab  kepercayaan  yang  ada  sangat  relevan  untuk  diaplikasikan  ke  dalam proses  atau  kaidah  perencanaan  dan  pembangunan  wilayah  atau  kawasan.  Nilai-nilai  kearifan lokal  tersebut  salah  satunya  terdapat  di  Provinsi  Bali.  Misalnya  adanya  pengakuan  UNESCO tehadap  keberadaan  subak  mencerminkan  beberapa  hal,  antara  lain:  (1)  pengakuan  terhadap eksistensi  lembaga  subak,  (2)  lembaga  subak  yang  menerapkan  filosofi Tri  Hita  Karana ,  (3) lembaga  subak  yang  ada  di  Bali  dalam  wujud  bentang  alam,  adalah  lanskap  yang  berisikan muatan aktivitas budaya (Windia, 2013).
Merujuk  pada  indikator  nilai-nilai  kearifan  lokal  di  atas,  sistem  kearifan  lokal  yang tercermin dalam sistem pengetahuan dan teknologi lokal di berbagai daerah nusantara secara dominan  masih  diwarnai  nilai-nilai  adat  seperti  tampak  dari  cara-cara  melakukan  prinsip- prinsip  konservasi,  manajemen  dan  eksploitasi  pemanfaatan  ruang.  Rujukan  teori  yang digunakan adalah teori Negara hukum (Tamanaha, 2004), keadilan substantif dan formal dalam pengelolaan  pariwisata  berbasis  kearifan  local  penting  diaplikasikan.  Proses  panjang  yang dilakukan masyarakat adat untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan melahirkan kemampuan  dalam  mengembangkan  cara  untuk  mempertahankan  hidup  melalui  sistem  nilai, pola  hidup,  sistem  kelembagaan,yang  disesuaikan  dengan  lingkungannya, (Safa’at,  2013) . Kearifan  lokal  di  sini  menitikberatkan  pada  perwujudan  implementasi  artikulasi  dan
pengejawantahan  serta  bentuk  pengetahuan  tradisional  yang  dipahami  oleh  manusia  atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya termasuk dalam pemanfaatan ruang pada kawasan pariwisata.
Tanpa disadari, limbah industri pariwisata juga berdampak pada pencemaran lingkungan laut.  Ditinjau  dari  segi  ekonomi  dan  sosial,  pengerusakan  karang  ini  akan  menurunkan pendapatan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini  terjadi  karena  dengan  rusaknya ekosistem terumbu  karang  maka    akan  berdampak  terhadap  terjadinya  ketidakseimbangan  ekosistem bahari  apabila  hal  tersebut  terjadi  juga  akan  berdampak  bagi  terhambatnya  pembangunan  di daerah yang bersangkutan (Prasetya, 2011).
Studi  tehadap  penelitian terdahulu  (Adnyani,  2014),  menunjukkan  bahwa  rujukan  konsep Tri  Hita  Karana dan  kearifan  lokal desa  adat Nyepi Segara dapat  menjadi  salah  satu  alternatif penyadaran    kepada  masyarakat  Nusa  Penida  dalam  hal  pelestarian  lingkungan  laut  dari aktivitas eksploitasi dapat dijadikan spirit pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan.
Di samping persoalan pelanggaran tata ruang kawasan yang dilanggar oleh investor dalam aktfitas  pariwisata  di  sejumlah wewidangan desa  adat  di  Bali.  Penyerapan  tenaga  kerja  lokal terutama  yang  berasal  dari  masyarakat  setempat  sebagai  penduduk  asli  daerah  baik  dalam bidanng  investasi  dan  pariwisata  belum  terakomodasi  secara  lebih  terperinci.  Pentingnya pengaturan  mengenai  tenaga  kerja  lokal  bidang  pariwisata  selain  sebagai  upaya  untuk mensejahterakan  masyarakat  setempat  juga  untuk  mewujudkan  amanah  dari  konstitusi  dan Pasal  26  hurf  g  UU  kepariwisataan  seca ra  tersirat  bahwa  “setiap  pengusaha  pariwisata berkewajiban untuk memberikan kewajiban dari masyarakat setempat perlu diatur secara lebih terperinci.  Berdasarkan  beberapa  permasalahan  pengelolaan  kawasan  pariwisata  di  Bali menjadi penting mengkaji kembali perlindungan hukum KMHA. Untuk menjawab permasalahan digunakan  beberapa  konsep  dan  teori  yakni  teori  pengakuan,  teori  kepastian  hukum,  teori pluralism  hukum.  Konsep  yang  dijadikan  acuan  dalam  penelitian  ini  adalah  konsep  KMHA, konsep pariwisata dan konsep pembangunan berkelanjutan.
Rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini yaitu diantaranya: (1) melakukan studi kepustakaan  terhadap  sejumlah  peraturan  perundang-undangan  tentang  kepariwisataan budaya  Bali,  penataan  ruang  wilayah,  desa  adat  dan  awig-awig  serta  melakukan  tahapan penelitian mulai observasi, wawancara terhadap informan yang berkompeten menggali infomasi seputar  dinamika  perlindungan  hukum  masyarakat  hukum  adat  di  Provinsi  Bali.  (2)  Peneliti menganalisis  dan  mengkaji  eksistensi  masyarakat  hukum  adat  dalam  pengelolaan  kawasan wisata, sehingga diperoleh titik temu tentang partisipasi dan keteribatan desa adat selama ini dalam  pengelolaan  pariwisata  di  wilayah  teritorial  desa  adat.  (3)  Melakukan  penelusuran terhadap  sejumlah  dokumen  hukum  maupun  kerjasama  kemitraan  antara  pemerintah  daerah dan  desa  adat  tentang  sistem  bagi  hasil  dalam  pengelolaan  yang  adil  bagi  masyarakat  hukum adat dan juga bagi kepentingan pemerintah daerah.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mengenai  dinamika  perlindungan  hukum masyarakat hukum adat di Provinsi Bali, eksistensi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan wisata, sistem bagi hasil dalam pengelolaan yang adil bagi masyarakat hukum adat dan juga bagi kepentingan pemerintah daerah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai dinamika perlindungan hukum masyarakat hukum adat di Provinsi Bali, eksistensi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan wisata, sistem bagi hasil dalam pengelolaan yang adil bagi masyarakat hukum adat dan juga bagi kepentingan pemerintah daerah.

## 2. Metode
Jenis penelitian pada penelitian ini adalah yuridis empiris mengarah pada jenis penelitian praktik  penerapan  hukum  di  lapangan  ( field  research ).  Adapun  jenis  data  yang  telah  peneliti
amati  dan  dilakukan  pengkajian  dalam  penelitian  adalah  berfokus  pada  perlindungan  hukum KMHA  dalam  pengelolaan  kawasan  pariwisata,  dengan  mempertimbangkan  keberlangsungan keberadaan  desa  adat  sebagai  tiang  penyangga  melakukan  partisipasi  dan  kontrol  terhadap rutinitas pariwisata di kawasan territorial desa adat setempat.
Rancangan  penelitian  ini  adalah  bersifat  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  penelitian sosio ekonomi KMHA di Provinsi Bali. Secara yuridis empiris , pengkajian perlindungan hukum KMHA  dalam  pengelolaan  kawasan  pariwisata  penting  dilakukan.  Pendekatan  penelitian diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  tentang  perkembangan  kehidupan  sosio  ekonomi masyarakat desa adat setempat.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Provinsi  Bali.  Dipilihnya  lokasi  ini  sebagai  objek  penelitian karena ada beberapa permasalahan yang menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan pariwisata seperti  di  Pantai  kuta,  tanah  Lot,  Tirta  Empul,  Danau  Batur,  kertha  Gosa,  Pantai  Tulambe,  Jati Luwih, Lovina dan Taman Nasional Bali Barat belum melibatkan peran desa adat secara optimal. Imbas dari minimnya pelibatan desa adat berpengaruh terhadap terbatasnya ruang gerak desa adat untuk melakukan partisipasi dalam pengelolaan kawasan pariwisata di wilayah territorial ( wewidangan ) desa adat setempat.
Subjek penelitian ini diantaranya meliputi: prajuru desa adat, krama desa adat,pelaku jasa pariwisata,  tokoh  masyarakat,  dan  aparat  desa  dinas  wilayah  Provinsi  Bali  yang  dijadikan saampel penelitian seperti wilayah Bali bagian Tengah, Timur, Barat, Utara, Selatan. Penentuan informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini ditentukan secara purposive .
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat  desa  adat  di kawasan  pariwisata.      Penelitian  ini  berfokus  pada  perlindungan  hukum  desa  adat  dalam pengelolaan  kawasan  pariwisata  dengan  mempertimbangkan  keberlangsungan  eksistensi kebertahanan desa adat.
Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: Teknik  Observasi.  Sutardi  (2018),  observasi  adalah:  “pengamatan  dan  pencatatan yang dilakukan  secara  sistematis  terhadap  fakta,  data  dan  gejala  yang  diteliti.  Dalam  arti  luas observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan semua indera dan pencatatan sistematis terhadap semua fakta, data dan gejala baik secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu dan tempat tertentu di mana data fakta dan gejala tersebut ditemukan”.Jadi, dalam observasi ini dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu:  (1)  Observasi  langsung,  maksudnya  bahwa  peneliti mengamati  secara  langsung  ke  objek  penelitian  dan  ikut  berpartisipasi  dengan  subjek penelitian,  dan  (2)  Observasi  tidak  langsung,  yaitu  bahwa  peneliti  di  dalam  mengamati  serta mencatat gejala-gejala subjek yang diteliti tidak ikut berpartisipasi di dalam subjek yang diteliti. Di dalam penelitian yang  peneliti lakukan untuk mengumpulkan data menggunakan observasi secara langsung yang artinya peneliti aktif mengamati, memeriksa, dan menulis secara teratur dari  gejala-gejala  atau  keadaan  yang  dijumpai  dalam  kaitannya  dengan  perlindungan  hukum desa adat dalam pengelolaan kawasan pariwisata di Provinsi Bali.
Teknik Interview yang dimaksud dengan teknik interview adalah:“Suatu proses tanya jawab secara  lisan,  di  mana  dua  orang  atau  lebih  berhadapan  secara  fisik,  yang  satu  sama  lainnya saling  dapat  melihat  muka  yang  lain  dan  mendengarkan  dengan  telinga  sendiri su aranya” (Soekanto,  2012).  Dengan  menggunakan  teknik interview ini  tanya  jawab  yang dilakukan  secara  lisan  antara  dua  orang  atau  lebih  guna  mendapatkan  data-data  yang diinginkan,  diharapkan  akan  terjadi  interaksi  aktif  antara  objek  dan  subjek  peneliti  sehingga data yang diperoleh betul-betul berguna untuk mendukung penyusunan penelitian.
Teknik  Pencatatan  Dokumen,  teknik  ini  digunakan  untuk  mendapatkan  data  dengan  jalan mengamati,  memperhatikan  dan  mencatat  dokumen-dokumen,  laporan-laporan,  data  statistik yang ada kaitannya dengan topik penelitian. Berdasarkan uraian di atas, yang tergolong di dalam pencatatan dokumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: segala macam bahan hukum
yang  meliputi:  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  No.  2  Tahun  2012  tentang  Kepariwisataan Budaya Bali(Bali, 2012); Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat(Bali, 2019), awig-awig, kebijakan kepariwisataan, Peta Administrasi Pemerintah Desa yang dijadikan sampel penelitian dan Kuisioner tentang kehidupan sosial ekonomi desa adat di kawasan pariwisata di wilayah desa adat.
Teknik  analisa  data  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisa  data  deskriftif kualitatif, mengintegrasikan data temuan di lapangan menurut perkembangan terakhir sehingga dapat  memberikan  gambaran  tentang  perkembangan  situasi  kehidupan  sosial  ekonomi  desa adat dalam rangka memperoleh perlindungan hukum dalam pengelolaan kawasan pariwisata di Provinsi Bali .

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Gambaran Umum Kepariwisataan Provinsi Bali
Pariwisata  sampai  saat  ini  masih  merupakan  motor  penggerak  ekonomi  Bali.  Sehingga  cerah atau muramnya kondisi ekonomi provinsi yang dikenal dengan julukan Pulau Dewata ini akan sangat  bergantung  dari  kinerja  pariwisata  secara  umum.  Pulau  Bali  telah  menjadi  destinasi wisata yang dikenal di dunia internasional, salah satunya adalah Pantai Kuta. Dengan menjadi tuan rumah penyelenggara Pertemuan Tahunan International Monetery Fund (IMF)-World Bank 2018 dapat memberi dampak positif bagi sektor pariwisata di Pulau Dewata, yang diperkirakan akan  menaikkan  kunjungan  wisatawan  mancanegara  (wisman)  ke  Provinsi  dengan  ibu  kota Denpasar  ini.  Kunjungan  Wisatawan  Mancanegara  ke  Bali  2018  Mencapai  72%  dari  Tahun Sebelumnya , seperti terlihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bali Sumber: BPS, 2018
Badan  Pusat  Statistik  mencatat  kedatangan  wisman  yang  datang  ke  Pulau  Bali  periode Januari-Agustus  2018  mencapai  ±4,09  juta  kunjungan  naik  ±2,15%  dibanding  periode  yang sama  tahun  sebelumnya.  Jumlah  tersebut  mencapai  ±72%  dari  total  kunjungan  wisman
sepanjang  tahun  lalu.  Berdasarkan  asal  negara,  wisman  dari  Tiongkok  yang  paling  banyak berkunjung  ke  Bali,  yaitu  mencapai  ±962  ribu  kemudian  diikuti  dari  Australia  ±763  ribu kunjungan.  Kunjungan  wisman  ke  Bali  mencapai  puncaknya  pada  2017  dan  pertumbuhan tertinggi dicapai pada 2004 seperti terlihat pada grafik Tingkat Penghunian Kamar (TPK).
TPK hotel berbintang di Provinsi Bali pada Agustus tahun ini mencapai ±73,83%. Adapun yang  terbesar  dicatat  oleh  hotel  dengan  klasifikasi  bintang  4,  yakni  mencapai  ±79,18% sedangkan  yang  terendah  hotel  berbintang  1  yang  hanya  mencapai  ±55,26%.  Sementara rata- rata menginap tamu hotel adalah ±2,83 hari dan yang paling lama di hotel bintang 5 mencapai ±3,14 hari.
Dari  lansir  data  yang  telah  diperoleh  menunjukkan  peningkatan  perkembangan pariwisata  di  Bali  berhubungan  dengan  keputusan  untuk  sektor  publik  dan  swasta,  seperti: infrastruktur,  transportasi,  akomodasi,  promosi,  dan  layanan  lainnya.  Oleh  karena  itu, pemerintah  dan  industri  membutuhkan  dukungan  desa  adat  dalam  memfasilitasi  kunjungan wisatawan  mancanegara  terebut.  Partisipasi  desa  adat  dibutuhkan  untuk  perencanaan kebijakan perlindungan hukum kawasan pariwisata yang efektif.

## Kawasan Pariwisata di Bali
Bali adalah sebuah pulau di Indonesia yang dikenal karena memiliki pegunungan berapi yang  hijau,  terasering  sawah  yang  unik,  pantai,  dan  terumbu  karang  yang  cantik.  Terdapat banyak tempat wisata religi seperti Pura  Uluwatu yang berdiri di atas tebing. Di Selatan, kota pesisir  pantai  Kuta  menawarkan  wisata  hiburan  malam  yang  tak  pernah  sepi,  sementara Seminyak,  Sanur,  dan  Nusa  Dua  dikenal  dengan  suguhan  resort  yang  populer.  Pulau  Bali  juga dikenal sebagai tempat untuk relaksasi dengan yoga dan meditasi.
Pulau  Bali  hanya  satu  namun  memiliki  banyak  pilihan  tempat  wisata  yang  menawarkan daya tarik dan keunikan tersendiri. Selain tempat wisata, aktivitas liburan seru di Bali juga ada banyak  pilihan.  Pastinya  akan  dapat  memenuhi  kriteria  wisatawan  yang  berbeda-beda.  Hal tersebut, membuat pulau Bali menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia.
Berikut ini daftar nama wilayah pariwisata di pulau Bali favorit wisatawan, baik wisman maupun  wisatawan  Indonesia.  seperti  di  Pantai  kuta,  tanah  Lot,  Tirta  Empul,  Danau  Batur, kertha Gosa, Pantai Tulambe, Jati Luwih, Lovina dan Taman Nasional Bali Barat, sejumlah nama dari  wilayah  pariwisata  di  Bali  tersebut,  terdapat  daya  tarik  dan  keunikan  tiap  kawasan pariwisata di Bali.

## Desa Adat dalam Pengelolaan Kawasan Pariwisata
Menurut (Utama, 2007), local  genius atau kearifan lokal yang dapat dijumpai pada lingkup sosial  budaya  desa  adat  pada  dasarnya  merupakan  kemampuan  untuk  mengendalikan  serta memberikan  arah  perkembangan  kehidupan  masyarakat  setempat.  .Ada  beberapa  ciri  yang ditemukan  pada  kearifan  lokal  suatu  masyarakat,  seperti  berkmampuan  bertahan  tehadap budaya  luar,  mampu  mengakomodasi  unsur-unsur  budaya  asing,  mampu  mengintegrasikan budaya  luar  ke  dalam  budaya  asli,  mampu  mengendalikan  dan  mengarahkan  perkembangan budaya  masyarakat,  tebina  secara  komulatif,  terbentuk  evolusioner,  serta  tidak  selamanya tampak  jelas  secara  lahiriah.  Dengan  demikian,  kearifan  lokal  desa  adat  mempunyai kemampuakn  untuk  mengendalikan  serta  memberikan  arah  perkembangan  kehidupan masyarakat setempat. Ada beberapa cirri yang ditemukan pada kearifan lokal suatu KMHA.
Berdasarkan  inidikator  tersebut  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  kearifan  lokal  desa  adat merupakan hasil proses berpikir untuk menyelesaikan permasalahan yang perumusannya lebih
ditekankan  pada  aspek  lokal  dan  bukan  pada  aspek  waktunya,  yang  dapat  disimpulkan  oleh (Wija Atmaja, 2016), sebagai berikut.
1) Kearifan  lokal  desa  adat  lebih  menekankan  kepada  konteks  wilayah,  tempat  atau  lokalitas dan  kearifan  tersebut  sehingga  kearifan  lokal  tidak  harus  merupakan  kearifan  yang diwariskan dari generasi ke generasi (kearifan tradisional) .
2) Kearifan lokal lahir dari proses berpikir satu komunitas dalam merespon permasalahan yang dihadapi dan bersumber pada pengetahuan dari generasi sebelumnya yang dipandang masih sesuai ataupun dari pengalaman-pengalaman.
3) Kearifan  tradisional  (lama)  diperoleh  dari  generasi-generasi  sebelumnya  secara  lisan  atau melalui contoh tindakan, yang memiliki kekuatan seperti hukum maupun tidak. Sedangkan, kearifan  kontemporer  (kini)  adalah  perangkat  pengetahuan  yang  baru  saja  muncul  dalam suatu komunitas.
Kehidupan sosial budaya desa adat merupakan substansi pariwisata, di mana semestinya desa  adat  memperoleh  ruang  dalam  pengelolaannya.  Sebagai  subyek  hukum  desa  adat  juga memperoleh pengakuan untuk berpartisipasi.

## Dinamika Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat pada Pengelolaan Pariwisata Di Provinsi Bali
Berbagai peraturan perundang-undangan dalam berbagai sektor secara implisit mengakui keberadaan  masyarakat  hukum  adat.  Bahwa  pengakuan  saja  oleh  pemerintah  tidaklah  cukup untuk bisa melindungi keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Bahwa UUD RI Tahun 1945 telah dengan tegas memberikan amanat bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya akan diatur dalam undang-undang. Hal ini mengamanatkan adanya peraturan pelaksana hingga tingkat paling bawah seperti halnya peraturan daerah (Perda) menjadi sangat urgent untuk disusun sehingga masyarakat hukum adat yang berada di daerah memiliki payung hukum dan pemerintah daerahlah yang lebih tahu tentang masyarakat dan kearifan lokal yang dimiliki di wilayahnya (Sari, 2020).
Pemerintah  Daerah,  harus  memiliki  pemahaman  yang  mendalam  tentang  pentingnya menyusun  dan  mengimplementasikan  kebijakan  yang  baik  dalam  kegiatan  kepariwisataan (Marhaendra  Wija  Atmaja,  2016).  Kepariwisataan  tidak  hanya  berkaitan  dengan  fenomena orang  yang  melakukan  perjalanan,  tetapi  juga  berdampak  terhadap  masalah-masalah  seperti pencapain  tujuan  sosial  dan  budaya,  kebijakan  luar  negeri,  pembangunan  ekonomi, perlindungan  lingkungan  hidup  dan  perencanaan  pembangunan  yang  berkelanjutan (Antarikasa,  2016).  Perbedaan  substansi  kajian  penelitian  terdahulu  dengan  penelitian  dari peneliti  yaitu  terletak  pada  objek  kajian  dimana  objek  kajian  peneliti  lebih  difokuskan  pada pengakuan  desa  adat  dalam  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  dengan  mengkaji  produk hukum  daerah  Pemerintah  Provinsi  Bali  seperti  Perda  Kepariwisataan Budaya  Bali  dan  Perda Desa Adat.
Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomer 2 tahun 2012  tentang  Kepariwisataan  Budaya  Bali,  menentukan:  ”Kepariwisataan  budaya  Bali  adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan falsafat Tri Hita Karana sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehungga terwujud hubungan timbal balik yang dinamis antara kepariwisataan  dan  kebudayaan  yang  membuat  keduanya  berkembang  secara  sinergis, harmonis  dan  berkelanjutan  untuk  dapat  memberikan  kesejahteraan  kepada  masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan” .
Lebih  lanjut  pengaturan  masalah  kebudayaan  Bali  harus  memperhatikan  komponen terkait  satu  dengan  lainnya  dan  saling  mendukung,  seperti,  manusia  sebagai  pendukung kebudayaan, dan  alam  sebagai wadah  kebudayaan  itu.  Pasal  5  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali Nomer  2  tahun  2012  tentang  Kepariwisataan  Budaya  Bali,  belum  secara  implisit  mengatur bagaimana  hak,  kewajiban  serta  kewenangan  yang  dimiliki  desa  adat  dalam  pengelolaan Kepariwisataan Budaya Bali .
Dalam dinamika perkembangannya, desa adat yang sejak semula keberadaannya menjaga ketertiban  dan  kedamaian  kehidupan,  menjaga  keseimbangan  dan  keharmonisan  berbagai kepentingan warga yang ada di dalam dirinya, kini harus menghadapi kenyataan pahit, menahan langkah dengan penuh perhitungan dalam menggunakan hak dan kewenangan dalam mengatur wilayahnya  sebagai  akibat  intrusi  berbagai  nilai  kehidupan  masyarakat  modern.  Keadaan  ini dirasakan  secara  penuh  oleh  beberapa  desa  adat  dalam  berbagai  bentuknya  seperti:  cara berfikir, cara bersikap, cara berperilaku warga desa adat, perubahan situasi sosial, peningkatan ketegangan dan konflik sosial, dan hambatan serius dalam menggunakan hak-hak sejarah dan kulturalnya seperti dalam mengelola dan mengatur wilayahnya. Disinilah letak persoalan karena krama desa  adat  merasa  tidak  mendapatkan  keadilan  sehingga  perlu  dilakukan  pengkajian ulang  terhadap  substansi  kebijakan  berkenaan  dengan  hak  dan  kewajiban  desa  adat  dalam pengelolaan kawasan pariwisata di wilayah territorial ( wewidangan ) desa adat.

## Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata
Desa  adat  sebagai  KMHA  yang  masih  hidup,  keberadaan  dan  hak-hak  tradisional  yang dimiliknya dilindungi oleh Konstitusi (UUD.NRI 1945). Pasal 18B ayat (2). Ini berarti konstitusi mengakui  bahwa  desa  adat  mempunyai  kemampuan  hukum (legal  capacity) untuk mempertahankan hak-hak tradisionalnya di hadapan pengadilan. Kemampuan hukum tersebut bukan  hanya  terhadap  perbuatan  orang  perorangan  tetapi  juga  terhadap  perbuatan  Negara (Putra, 2017).
Masyarakat hukum adat sebagai pendukung hukum adat memegang peranan yang sangat penting  dan  bersifat  strategis.  Pembentuk  Undang-undang.  Untuk  mendapat  hak  melakukan pengelolaan kawasan pariwisata di wilayahnya, ada berberapa kriteria keberadaan masyarakat hukum adat yang harus memperhatikan kebijakan pengelola pariwisata budaya di wilayahnya termasuk pemeliharaan yang ada di bawah desa kepemilikan desa adat. Paradigma pengelolaan kepariwisataan budaya merupakan skema yang menempatkan desa pakraman sebagai pemilik atau  wadah  kebudayaan  sebagai  pelaku  pengelolaan  karena  ada  ikatan  integral  antara kebudayaan dengan masyarakat adat (desa adat) sebagai subjek pendukung utama.
Selaras  dengan  itu,  penting dipenuhi  unsur-unsur  tersebut  antara  lain:  Masyarakatnya masih  dalam  bentuk  paguyuban  ( rechtsgemeenschap )  dan  bertempat tinggal  di  dalam  wilayah hukum  adat  yang  bersangkutan;  Ada  kelembagaan  dalam  bentuk  perangkat  penguasa  adat (Struktur Kelembagaan Adat) yang masih berfungsi; Mempunyai wilayah hutan adat yang jelas batas-batasnya  dan  diakui/disepakati  oleh  masyarakat  dan  antar  masyarakat  hukum  adat  di sekitarnya; Ada pranata hukum adat yang berkaitan dengan hutan dan masih ditaati, dan masih diberlakukannya  peradilan  adat;  Masyarakat  yang  bersangkutan  masih  melaksanakan pemanfaatan  dan  pemungutan  hasil  hutan  di  hutan  sekitarnya  untuk  pemenuhan  kehidupan sehari-hari  dan  atau  masih  adanya  hubungan  religi  dan  hubungan  kemasyarakatan  dengan hutan adatnya (Al-oun and Al-Homoud, 2008).
KMHA  dalam  keikutsertaannya  melakukan  kontrol  dan  akses  terhadap  pengelolaan pariwisata  terutama  di  wilayah  teritorial  ( wewidangan )  desa  adat,  masyarakat  berhak: Mengelola  kawasan  pariwisata  yang  berada  dalam  wilayah  hukum  adatnya;  Mempraktekkan pengetahuan,  teknologi  dan  kearifan  setempat  dalam  mengelola  pariwisata;  Memperoleh pendampingan  dan  fasilitasi  dari  pemerintah  dan  atau  pemerintah  daerah  dan  LSM  dalam
rangka  pemberdayaannya;  Memperoleh  perlindungan  dari  pemerintah  dan  atau  pemerintah daerah;  Berpartisipasi  dalam pengurusan pariwisata  dan pengawasan  operasionalisasi  industi pariwisata.
KMHA  yang  diakui  keberadaannya  wajib:  Memelihara  dan  menjaga  kawasan  pariwisata dari  kerusakan;  Memanfaatkan  kawasan  pariwisata  sesuai  dengan  fungsi  pokoknya;  Sesuai tahapan  pemanfaatan  kawasan  pariwisata  di  wilayah  desa  adat,  membayar  pajak  bumi  dan bangunan atas lahan desa adat.

## Sistem  Bagi  Hasil  Dalam  Pengelolaan  Yang  Adil  Bagi  Masyarakat  Hukum  Adat  dan Kepentingan Pemerintah Daerah
Kewajiban yuridis konstitu-sional terkait pengakuan dan penghormatan terhadap KMHA yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah  masih  menjumpai  berbagai  kendala. Kebijakan  negara  terkait  pelayanan  publik  semakin  menujukan  bukti  keberadaan  mereka sebagai kelompok minoritas diperlakukan secara diskriminatif (Thontowi, 2015).
Pertimbangan  lain  perlunya  kebijakan  pengaturan  pengakuan  dan  perlindungan  hak masyarakat hukum adat, yaitu, masyarakat hukum adat selama ini belum diakui dan dilindungi secara  optimal  dalam  melaksanakan  hak  pengelolaan  yang  bersifat  komunal,  baik  hak  atas tanah,  wilayah,  budaya,  dan  sumber  daya alam  yang  diperoleh  secara  turun-temurun  maupun yang  diperoleh  melalui  mekanisme  lain  yang  sah  menurut  hukum  adat  setempat.  Belum optimalnya  pengakuan  dan  perlindungan  hak  masyarakat  hukum  adat  yang  bersifat  komunal mengakibatkan munculnya konflik di masyarakat hukum adat, sehingga menimbulkan ancaman stabilitas  keamanan  nasional.  Diharapkan  lahirnya  UU  PPHMHA  dapat  mengakomodir kepentingan  masyarakat  hukum  adat  dan  merekonstruksi  masyarakat  hukum  adat  sebagai subjek hukum yang bersifat khusus dan istimewa (Nugroho, I., Negara, P. D., & Yuniar, 2018).
Merujuk pada hasil (Widiateja, 2011)menegaskan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali, memberi posisi pemerintah maupun swasta  dalam  pembangunan  Kepariwisataan  Budaya  Bali,  baik  dalam  usaha  pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan kepariwisataan. Dengan demikian akan melahirkan kontruksi baru dalam sistem pengelolaan kebudayaan Bali. Pemerintah dan swasta sebagai  pihak  eksternal  menjadi  komponen  aktif  yang  terlibat  dalam  pengelolaan kepariwisataan budaya Bali.
Pemerintah tidak hadir sebagai pemelihara budaya Bali melainkan sebagai pengatur dan bahkan bisa dibilang sebagai penikmat hasil pengelolaan kepariwasataan budaya Bali. Posisi ini bisa melahirkan suatu masalah dalam sistem pengelolaan kepariwisataan budaya Bali, bahkan akan  terjadi  kesenjangan  bahkan  diskoneksitas  antara  komunitas  pemilik  dan  pemelihara budaya Bali dengan pihak ekternal sebagai pengatur.
Terhadap  legal  drafter  di  tingkat  pemerintah  daerah  dan  desa  adat  penting mengakomodasi hak dan kewajiban desa adat dalam pengelolaan kawasan pariwisata.  Sinergi mutual triple  helix dalam  pengembangan  pariwisata  Bali  antara  Desa  Dinas  dan  Desa  Adat merupakan dua komponen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam  hal  ini,  Desa  Adat  berperan  sebagai  ujung  tombak  penghubung  antar  masyarakat  dan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program-program pemerintah khususnya dalam bidang pariwisata.
Beberapa potensi yang yang dimiliki oleh Desa Adat dalam menunjang pariwisata adalah , struktur  pola  menetap  di  pedesaan  dilandasi  oleh  konsep: Tri  Hita  Karana,  Tri  Mandala,  Tri Angga, dan Hulu  Teben, sehingga  menampilkan  corak  tersendiri  yang  khas  dalam  sistem kehidupan masyarakat di Bali.
Pemberdayaan  Desa  Adat  sebagai  desa  otonomi  merupakan  cara  yang  terbaik  untuk mengembangkan  dan  meningkatkan  mutu  pelayanan  kepada  masyarakat  adat dalam  berbagai aspek kehidupannya baik yang menyangkut hubungan dengan Sang Hyang Widhi Wasa, dengan sesame manusia dan hubungannya dengan alam sekitarnya ( Tri Hita Karana) .
Keserasian  hubungan  antara: tata-agama dengan tata-pawongan dan tata-palemahan dalam  konsep tri  hita  karana, memberikan  perasaan  hidup  yang  sejahtera  di  pedesaan. Demikian pula pembagian palemahan desa, palemahan pura dan palemahan human menjadi tiga yaitu utama  mandala,  madhyamandala dan nistha  mandala menurut trimandala adalah  serasi dengan  konsep triangga dalam  diri  manusia  yaitu: utama  angga,  Madhya , angga dan nistha angga. Trimandala adalah konsep yang berorientasi horizontalvertikal. Hulu-teben adalah suatu konsep yang sangat aktual dalam kehidupan masyarakat di Bali. Desa Adat memang merupakan desa  yang  sangat  potensial  dalam  menunjang  pariwisata  di  Bali,  karena  memiliki  berbagai potensi  sebagai  aset  pariwisata,  di  samping  juga  karena  corak  kepariwisataan  di  Bali  adalah pariwisata budaya.

## 4. Simpulan dan Saran
Dinamika  KMHA  dalam  pengelolaan  kawasan  pariwisata  di  Bali  belum  dijembatani oleh substansi pengaturan yang emplisit mengatur hak dan kewajiban desa adat dalam pengelolaan pariwisata  di  wilayah  territorial  ( wewidangan )  desa  adat  setempat.  Pengaruhnya  adalah ketidakadilan  secara  sosiologis  dirasaan  oleh  desa  adat.  Bagi  hasil  yang  belum  proporsional membutuh.an  sinergi  mutual triple  helix dan legal drafter  untuk  mengevaluasi  kembali kebijakan pengelolaan kawasan pariwisata dengan pertimbangan bhwa desa adat memiliki hak sekaligus kewajiban melakukan pemberdayaan potensi pariwisata di Provinsi Bali. Kepada Legal drafter di level Perintah Daerah, disarankan agar meninjau kembali substansi pengaturan Pasal 5, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2012 yang belum menghadirkan substansi hak dan  kewajiban  desa  adat  dalam  pengelolaan  kepariwisataan  budaya  di  wilayah wewidangan desa adat. Tetap memberikan porsi kepada desa adat, dalam pengelolaan  kawasan pariwisata dengan  sistem  pengelolaan,  pemeliharaan  yang  berada  di  bawah  otoritas  otonomi  desa  adat. Penelitian  lebih  lanjut  penting  mengkaji  pengakuan  desa  adat  dalam  mengakomodasi  potensi kearifan  lokal  seperti  tenaga  kerja  lokal  yang  dilibatkan  dalam  pembangunan  pariwisata. Pengakuan dalam bentuk produk hukum sejeis seperti Undang-Undang Pokok Agraria dalam hal pengadaan  lahan  di  kawasan  pariwisata  urgen  dikaji  oleh  peneliti  berikutnya  karena  dinilai memiliki relevansi dengan pengakuan KMHA sekaligus hak-hak otonomi desa adat.

## Ucapan terima kasih
Ucapan  terima  kasih  penulis  sampaikan  kepada  FHIS  Universitas  Pendidikan  Ganesha yang telah memfasilitasi penulis media publikasi pelaksanaan kegiatan penelitian. Penulis juga menghaturkan  terima  kasih  kepada  LPPM  Undiksha,  artikel  ini  sebagai  bagian  dari  proses pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Penelitian yang telah didanai melalui hibah DIPA Undiksha di bawah koordinasi LPPM Undiksha.

## DaftarPustaka
Abdurrahman  (2007) “Hukum  Adat  Dalam  Perkembangan  Pluralisme  Hukum  di  Indonesia” . Makassar.
Adnyani, N.  K.  S.  (2014)  ‘Nyep i  Segara  sebagai  kearifan  lokal  masyarakat  Nusa  Penida  dalam pelestarian lingkungan laut’, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora , 3(1), p. 6.
Al-oun, S. and Al- Homoud, M. (2008) ‘The Potential for Developing Community -based Tourism
among  the  Bedouins  in  the  Badia of  Jordan’, Journal  of  Heritage  Tourism ,  3.  doi: 10.1080/1743873X.2008.9701249.
Antarikasa, B.  (2016) Kebijakan  Pembangunan  Kepariwisataan,  Pengembangan  Kepariwisataan yang Berkelanjutan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual . Malang: Intrans Publishing. Bali, P. P. (2012) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali . Indonesia.
Bali, P. P. (2019) Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat . Indonesia. Indonesia, N. R. (1945) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
Marhaendra  Wija  Atmaja,  G.  (2016) Politik  Pluralisme  Hukum:  Arah  Pengakuan  Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dengan Peraturan Daerah . Denpasar, Bali: Percetakan Bali. Negara  Republik  Indonesia  (2007) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang . Indonesia. Negara  Republik  Indonesia  (2009) Undang-Undang  No  32  Tahun  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Indonesia.
Nugroho,  I.,  Negara,  P.  D.,  &  Yuniar,  H.  R.  (2018) ‘The  Planning  And  Th e  Development  Of  The Ecotourism  And  Tourism  Village  In  Indonesia:  A  Policy  Review’, Journal  of Socioeconomics and Development , 1(1), pp. 43 (43-51). Prasetya,  I.  N.  D.  (2011)  ‘“Potensi  dan  Kondisi  Terumbu  Karang  di  Kawasan  Wisata  Lovina”’, Jurnal Lingkungan Tropis , 6(1), p. 3.
Safa’at,  R.  (2013) Rekonstruksi  Hukum  Pangan  dan  Ketahanan  Pangan  Kedaulatan  Pangan . Malang: UB Press.
Sari, N. L. A. (2020) ‘Pengakuan  Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negar a Hukum)’, Ganec Swara , 14(1), pp. 439-445 (442).
Soekanto, S. (2012) Sosiologi, Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Tamanaha,  B.  Z.  (2004) On  The  Rule  of  Law:  History,  Politics,  Theory .  Cambridge:  Cambridge University Press.
Thontowi,  J.  (2013)  ‘Perl indungan  dan  Pengakuan  Masyarakat  Adat  dan  Tantangannya  dalam Hukum Indonesia’, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 20(1), pp. 21-36 (24). Thontowi, J. (2015) ‘Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak - hak Tradisionalnya’, Pandecta: Research Law Journal , 10(1), p. 25. Utama,  I.  M.  A.  (2007) Hukum  Lingkungan  Sistem  Hukum  Perizinan  Berwawasan  Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan . Bandung: Pustaka Sutra. Widiateja,  I.  G.  P.  (2011) Kebijakan  Liberalisasi  Pariwisata  Konstruksi  Konsep,  Ragam  Masalah dan Alternatif Solusi. Denpasar: Udayana University Press. Wija  Atmaja,  G.  M.  (2016) Pluralisme  Konstitusional  dalam  Pengakuan  kesatuan  Masyarakat Hukum Adat . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Windia,  W.  I.  (2013)  ‘”Penguatan  Budaya  Subak  Melalui  Pemberdayaan  Petani”’, Jurnal  kajian Bali , 3(2), p. 43. Wyasa  Putra,  I.  B.  (2017) Landasan  Teoritik  Pengaturan  Pelestarian  Warisan  Budaya:  Bali sebagai Suatu Model . Denpasar, Bali: Udayana University Press.