e-ISSN: 2686-5238, p-ISSN 2686-4916
DOI: https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i4 Received: 29  Januari 2023, Revised: 26 Februari 2023,  Publish: 2 Maret 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud
Cris Kuntadi 1 , Anita Meilani 2 , Ema Velayati 3 1 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id 2 Politeknik STIA LAN, Jakarta, Indonesia, anita.meilani@lkpp.go.id
3 Politeknik STIA LAN, Jakarta, Indonesia, vellayaty@gmail.com

## Korespondensi Penulis: Cris Kuntadi
Abstract: This  review  literature  reviews  the  variables  that  influence  fraud  prevention  (y)  as the dependent factor, the implementation of the internal control system (x1), human resource capability  (x2),  and  individual  morality  (x3)  as  independent  factors.  The  purpose  of  writing this article is to develop a hypothesis about the influence between variables so that it can be utilized and used in further research. The results of an article literature review conducted by the  author  show  that  the  internal  control  system  implementation  variable  (x1)  affects  fraud prevention  (y),  human  resource  capacity  (x2)  affects  fraud  prevention  variables  (y),  and individual morality variables (x3) affects fraud prevention (y).
Keywords: Internal  Control  System,  Competence  of  Human  Resources,  Individual  Morality, Fraud Prevention.
Abstrak : Literatur  review ini  mengulas  variabel-variabel  yang  mempengaruhi  pencegahan fraud (y)  sebagai  faktor  dependen,  penerapan  sistem  pengendalian  internal  (x1),  kapabilitas sumber  daya  manusia  (x2)  dan  moralitas  individu  (x3)  sebagai  faktor  independen.  Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengembangkan hipotesis tentang pengaruh antar variabel sehingga  dapat  dimanfaatkan  dan  digunakan  dalam  penelitian  selanjutnya.  Hasil  kajian literatur  artikel  yang  dilakukan  oleh  penulis  menunjukkan  bahwa  variabel  penerapan  sistem pengendalian intern (x1) berpengaruh terhadap pencegahan fraud (y), kapasitas sumber daya manusia  (x2)  berpengaruh  terhadap  variabel  pencegahan  kecurangan  (y),  dan  variabel moralitas individu (x3) berpengaruh terhadap pencegahan fraud (y).
Kata  Kunci: Sistem  Pengendalian  Internal,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Moralitas Individu, Pencegahan Fraud .

## PENDAHULUAN
Penipuan  dapat  terjadi  baik  di  perusahaan  swasta  maupun  yang  dimiliki  oleh pemerintah,  menurut  situs  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  ditandai naiknya dakwaan korupsi yang melibatkan pejabat BUMN. mundur dua tahun. Hal ini adalah tugas  perusahaan  untuk  mengendalikan  penipuan.  Berbagai  program  diperlukan  untuk membangun  budaya  anti-fraud  perusahaan,  antara  lain  yang  meningkatkan  etika, meningkatkan  pengetahuan  tentang  aktivitas  terkait  fraud,  mengubah  sikap  kepemimpinan, dan mendorong perilaku anti-fraud baik di dalam dan luar organisasi.
Fraud  merupakan  masalah  utama  dalam  industri  akuntansi  sering  terjadi  dan  dimana saja ada peluang untuk  terjadi.  Perusahaan juga  harus mengembangkan sistem  pengendalian risiko  penipuan  untuk  menghentikan  penipuan  laporan  keuangan  dan  mempromosikan pengungkapan  korupsi.  Menurut  ACFE  (2016),  ada  berbagai  kategori  yaitu asset misappropriation, fraudulent  statements ,  dan corruption .  Adapun  definisi  kecurangan tersebut antara lain: (1). Asset Misappropriation : Penipuan semacam ini digambarkan sebagai pencurian  atau  penyalahgunaan  aset  negara  atau  aset  pihak  ketiga  yang  terkait  dengan pemerintah  atau  bisnis.  Karena  bisa  diukur,  jenis  penipuan  ini  paling  mudah  diidentifikasi. (2). Fraudulent Statements : Pejabat atau eksekutif bisnis atau organisasi pemerintah biasanya melakukan  pelanggaran  ini  untuk  menyembunyikan  kondisi  keuangan  mereka  yang sebenarnya. Khususnya, saat menyelesaikan laporan keuangan, mengubah data transaksional atau  pelaporan  keuangan  untuk  memaksimalkan  keuntungan  (3). Corruption :  Praktik  ini tersebar luas di negara-negara dengan pemerintahan yang buruk dan penegakan hukum yang tidak  memadai.  Karena  pelaku  yang  berpartisipasi  mendapat  untung  darinya,  penipuan semacam ini seringkali luput dari perhatian. Ini mencakup pemerasan uang, penyuapan, tanda terima terlarang, dan penyalahgunaan jabatan.
Audit  internal  adalah  alat  yang  ampuh  untuk  mencegah  penipuan.  Auditor  internal memiliki  tanggung  jawab  penting  dalam  menghindari,  mengidentifikasi,  dan  menyelidiki fraud .  Dengan  mengenali  dan  mendeteksi  gejala fraud ,  auditor  internal  memainkan  peran penting dalam memantau sistem pengendalian internal pemerintah secara berkala.
Dari  239  responden,  pemerintah  teridentifikasi  sebagai  organisasi  yang  paling  terkena dampak  kecurangan  dalam  hasil  survei  (ACFE  INDONESIA  CHAPTER,  2020).  Hasil  ini konsisten  dengan  survei  penipuan  Indonesia  2016,  yang  menemukan  bahwa  pemerintah adalah institusi yang paling terkena dampak penipuan (48,5%). Hal ini masuk akal mengingat sebagian  besar  kasus  penipuan  yang  digali  media  Indonesia  adalah  contoh  penipuan pemerintah.  Selain  itu,  responden  melaporkan  bahwa  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) adalah institusi yang paling terkena dampak negatif dari penipuan, diikuti oleh bisnis swasta dengan 15,1%, organisasi nirlaba dengan 2,9%, dan lainnya dengan 1,7%.
Berdasarkan hal tersebut, penulis meninjau literatur yang ada untuk menyelidiki unsur- unsur  yang  mempengaruhi  pencegahan  penipuan.  Penerapan  sistem  pengendalian  internal, keterampilan  SDM,  dan  moralitas  individu  adalah  3  (tiga)  aspek  yang  berdampak  pada pencegahan penipuan, menurut analisis penulis dari banyak literatur review .
Dari permasalahan diatas, didapatkan rumusan masalah penelitian:
1. Apakah penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud ?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencegahan fraud ?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan fraud ? Tujuan penelitian ini:
1. Untuk  mengetahui  penerapan  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  terhadap pencegahan fraud.
2. Untuk  mengetahui  kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud.
3. Untuk mengetahui moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan fraud .

## METODE
Artikel  ilmiah  ditulis  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  penelitian kepustakaan.  meneliti  hubungan  atau  pengaruh  antara  teori  dan  unsur-unsur  yang  diperoleh dari buku cetak dan terbitan berkala, serta sumber online seperti Mendeley, Scholar Google , dan media online lainnya
Dalam  penelitian  Ali  &  Limakrisna  (2013),  menyatakan  bahwa  penggunaan  asumsi metodologis  literasi  diperlukan  secara  berkesinambungan  dalam  penelitian  terutama  bersifat eksploratif dalam penelitian kualitatif.
Metode  penelitian  menggunakan  tinjauan  sistematis  literatur,  dalam  hal  ini  literatur yang digunakan dibatasi dalam rentang waktu 5 (lima) tahun yaitu antara Tahun 2018 - 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Fraud (Variabel Y) Fraud didefinisikan  sebagai  penggunaan  penipuan  yang  disengaja  oleh  satu  atau  lebih manajer, mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau melanggar hukum (SA 240, 2013).
Menurut ACFE (2014) mendefinisikan fraud sebagai: “the use of one's occupation for personal  enrichment  through  the  deliberate  misuse  or  misapplication  of  the  employing organization's resources or assets ”.
Pengertian Arens et al (2014) menyebutkan definisi kecurangan (fraud ) sebagai: “the intentional  use of deceit,  a  trick  or  some  dishonest  means  to  deprive  another  of  his money, property or legal right, either as a cause of action or as fatal element in the action itself”. Tuanakotta  (2010)  mendefinisikan fraud sebagai  tindakan  ilegal  yang  melibatkan unsur kesengajaan, kedengkian, penipuan, penyembunyian, dan penyalahgunaan kepercayaan dan  bertujuan  untuk  menang  dalam  transaksi  bisnis  dengan  imbalan  uang,  barang  atau  aset, layanan, atau usaha.
Pencegahan Fraud dijelaskan oleh BPKP (2008) sebagai pendekatan terintegrasi yang memblokir  komponen  yang  mengarah  pada  penipuan,  termasuk  peluang,  dorongan,  dan rasionalisasi.  Tujuan  dari  pencegahan  penipuan  termasuk  mencegah  penipuan  di  semua tingkat  organisasi,  mencegah  penipu  potensial,  mempersulit  penipu  untuk  melanjutkan, mengidentifikasi aktivitas berisiko tinggi dan mengatur hubungan yang lemah, dan menuntut tuntutan  pidana  dan  sanksi  terhadap  pelaku.  Menetapkan  kebijakan  anti-penipuan,  proses pencegahan  standar,  struktur  organisasi  dengan  kontrol  yang  baik,  menciptakan  strategi pengendalian  yang  efisien,  dan  mengasah  sensitivitas  penipuan  adalah  langkah-langkah pencegahan penipuan yang dapat dipraktikkan.

## Fraud Triangle Theory
Konsep Fraud  Triangle sebagai  pencetus  dari  terjadinya fraud dikenalkan Statements on Auditing Standard (SAS) No 99, Consideration of Fraud in Financial Statement Audit dan Arens et al. (2014) :
Terjadinya  kecurangan  dipengaruhi  oleh  tiga  faktor  yang  ditampilkan  sebagai  kondisi berbentuk segitiga. Keadaan ini adalah:
1. Tekanan ( Pressure )
Rahmatika (2020), menyebutkan motivasi didorong kebutuhan seseorang akan uang, keinginan akan gaya hidup tertentu, dan faktor lainnya.

## 2. Kesempatan ( Opportunity )
Peluang  adalah  kesempatan  atau  keadaan  ketika  seseorang  memiliki  waktu  untuk melakukan  sesuatu  yang  tidak  semua  orang  bisa.  Tanggung  jawab  yang  terlalu  luas  dan berlebihan,  mekanisme  kontrol  internal  yang  longgar,  kurangnya  pelatihan  dan pengawasan,  dan  standar  yang  tidak  memadai  untuk  penipu  adalah  faktor  yang berkontribusi terhadap penciptaan motif peluang.

## 3. Rasional ( Rationalization )
Untuk  melakukan  kecurangan,  seseorang  harus  melakukan  rasionalisasi,  yaitu tindakan  memanfaatkan  rasionalisasi  sebagai  pembenaran.  Penipu  dapat  merasionalisasi tindakan mereka karena mereka percaya bahwa mereka tidak melanggar hukum, meskipun faktanya dianggap tidak bermoral, dan mereka percaya bahwa uang yang mereka curi pada akhirnya akan dibayar kembali (Rahmawati, 2020).
Implikasi fraud  triangle  theory penelitian  ini  digunakan  menjelaskan  variabel-variabel penyebab  terjadinya  kecurangan,  sehingga  dengan  mengenali  aspek-aspek  tersebut  secara tepat,  penerapan  langkah-langkah  preventif  institusi  untuk  mencegah  terjadinya  kecurangan akan berhasil mencapai tujuannya.

## Sistem Pengendalian Internal (Variabel x1)
Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, “sistem pengendalian intern adalah seperangkat  tindakan  dan  kegiatan  yang  berkesinambungan  yang  dilakukan  oleh  pimpinan dan  seluruh  pegawai  dalam  rangka  mencapai  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  operasional yang  efektif  dan  efisien,  pelaporan  keuangan  yang  akurat,  serta  perlindungan  terhadap  aset negara,  jaminan  penuh  dan  kepatuhan  terhadap  aturan  dan  hukum  serta  pemerintah  federal serta semua pemerintah daerah bersama-sama menjalankan sistem pengendalian internal yang dikenal sebagai sistem pengendalian internal pemerintah”.
Pengendalian  internal,  seperti  yang  didefinisikan  oleh  Mulyadi  (2008),  adalah  metode untuk  mencapai  tujuan  tertentu  yang  dilakukan  oleh  individu  di  semua  tingkatan  bisnis  dan diantisipasi  untuk  menawarkan  jaminan  yang  cukup  untuk  mencapai  tujuan  pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi terkait.
Pengendalian  internal,  seperti  yang  didefinisikan  oleh  Martini,  et  al.  (2019),  adalah suatu  “sistem  atau  mekanisme  yang  ada  dalam  suatu  organisasi  untuk  mendukung  proses pelaksanaan  operasi  sejalan  dengan  kebijakan  yang  ditentukan  guna  memenuhi  tujuan organisasi  itu  sendiri”.  Kontrol  internal  terdiri  dari  aturan  dan  praktik  organisasi  untuk menegakkan atau melindungi aset serta untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.  Pengelolaan  keuangan  publik  harus  dilakukan  secara  efektif,  efisien,  transparan, dan  bertanggung  jawab,  termasuk  pelaksanaan  kontrol  oleh  Menteri/Pimpinan  Lembaga, Gubernur, Direksi, dan Walikota.
Dimensi  pengukuran  sistem  pengendalian  internal  mencakup:  (1)  lingkungan pengendalian,  (2)  penilaian  risiko,  (3)  aktivitas  pengendalian,  (4)  informasi,  dan  (5) pemantauan  pengendalian  internal,  menurut Committee  of  Sponsoring  organizations  of  the Treadway Commission (COSO) (2013).
Karena  potensi  orang  atau  kelompok  untuk  bertindak  tidak  etis,  entitas  harus mempertimbangkan  risiko  pencapaian  tujuannya  saat  menilai  kemungkinan  kecurangan. Untuk  mengukur  efektivitas  pengendalian  internal  sebagai  bagian  dari  audit  tahun  fiskal, kerangka tersebut menekankan kepatuhan dan risiko kecurangan sebagai kriteria baru. Sistem
pengendalian  internal  untuk  organisasi  harus  secara  proaktif  menyesuaikan  diri  dengan perubahan  dalam  konteks  bisnis,  operasi,  dan  peraturan  (Committee  of  Sponsoring Organization of the Threadway Commission, 2013).
SPIP  terdiri  dari  sejumlah  komponen,  dimulai  dengan  lingkungan  kontrol.  Suasana terkendali yang mendorong perilaku positif dan memudahkan pelaksanaan SPI di tempat kerja harus  diciptakan  dan  dipertahankan  oleh  pimpinan  instansi  pemerintah.  Mempertahankan integritas dan standar etika dilakukan dalam beberapa cara, termasuk kepemimpinan, dedikasi terhadap kompetensi, pengembangan struktur organisasi yang disesuaikan, pendelegasian dan akuntabilitas  yang  tepat,  penciptaan  dan  penerapan  kebijakan  pengembangan  sumber  daya manusia  yang  baik,  operasi  pengendalian  internal  pemerintah  yang  efisien.  mekanisme,  dan instansi Pemerintah terkait dengan hubungan kerja yang baik.
Penilaian risiko adalah komponen kedua dari pengendalian internal. Menetapkan tujuan dan sasaran yang pasti dan konsisten untuk organisasi pemerintah di tingkat kelembagaan dan kegiatan  merupakan  langkah  pertama.  Pencapaian  tujuan  ini  juga  dapat  terhambat  oleh bahaya  yang  berhasil  diidentifikasi  oleh  lembaga  pemerintah  baik  di  dalam  maupun  di  luar lembaga.  Tentukan  dampak  dari  risiko  yang  teridentifikasi  pada  pencapaian  tujuan  dengan menganalisisnya.  Pemimpin  lembaga  pemerintah  membuat  strategi  manajemen  risiko  dan prosedur pengendalian risiko untuk mengurangi risiko.
Komponen  ketiga  dari  pengendalian  internal  adalah  pengendalian.  Aktivitas pengendalian  adalah  kebijakan  dan  praktik  yang  membantu  menjamin  bahwa  tindakan penting dilakukan untuk mengelola risiko guna mencapai tujuan entitas.
Unsur  keempat  pengendalian  internal  adalah  komunikasi  dan  informasi.  Sistem informasi  terdiri  dari  infrastruktur  (termasuk  komponen  perangkat  keras  dan  perangkat lunak),  perangkat  lunak,  personel,  alur  kerja,  dan  data.  Sistem  informasi  yang  berkaitan dengan tujuan pelaporan keuangan meliputi metode dan catatan.
Pengawasan  pengendalian  internal  merupakan  komponen  kelima  dari  pengendalian internal.  Pemantauan  kontrol  adalah  proses  menilai  seberapa  baik  implementasi  internal berjalan. Kontrol harus dipantau untuk memastikan mereka beroperasi sebagaimana dimaksud dan  untuk  membuat  penyesuaian  yang  diperlukan  untuk  mencerminkan  keadaan  yang berubah.
Sistem pengendalian intern melekat pada tingkah laku dan kegiatan pimpinan organisasi dan pegawainya, sehingga bukan semata-mata sesuatu yang terjadi secara kebetulan menurut pengertian para ahli. responsif dalam beberapa keadaan namun gigih.
Yuniarti  (2017)  menegaskan  bahwa  pengendalian  internalberkontribusi  terhadap pengurangan  kecurangan.  Dimitrijevic  (2015)  sampai  pada  kesimpulan  bahwa  pengendalian internal  berpengaruh  terhadap  pencegahan  kecurangan.  penc  pendekatan  Untuk  menerapkan strategi  ini  dengan  benar,  pengendalian  internal  harus  dikembangkan.  Pencegahan  penipuan mengacu  pada  bagaimana  mengatur  tindakan  penipuan  dengan  menciptakan  kondisi  yang mendukung  kegiatan  pencegahan  penipuan.  Kontrol  internal  yang  baik  memungkinkan deteksi  dini  dan  pencegahan  penipuan.  Menurut  Albrecht  et  al.  (2012),  banyak  pihak menggunakan  pengendalian  internal  yang  efektif  sebagai  strategi  untuk  menggagalkan penipuan.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  kemampuan  organisasi  untuk  menghindari kecurangan meningkat ketika pengendalian internal diterapkan secara lebih efektif.
Berdasarkan pengertian sistem  pengendalian  intenal  menurut  para  ahli  diatas,  maka dapat    disimpulkan    bahwa    Sistem    Pengendalian    Intern    merupakan    suatu    proses pengendalian  yang  melekat  pada  tindakan  dan  kegiatan  pimpinan  organisasi  beserta  seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat incidental dan responsive atas  kasus  tertentu saja  tetapi bersifat terus menerus.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia (x2)
Wibowo (2007) mendefinisikan kompetensi sebagai keterampilan dalam menyelesaikan  suatu  tugas  atau  pekerjaan  berdasarkan  pengetahuan  dan  kemampuan  serta didukung  oleh  sikap  kerja  yang  diperlukan  untuk  jabatan  tersebut.  Selain  itu,  kompetensi didefinisikan  sebagai  keterampilan,  kecakapan,  dan  kemampuan  oleh  Veithzal  (2003). Mampu,  yang  berarti  mampu,  mampu,  dan  terampil,  adalah  istilah  dasar.  Kualitas  atau  sifat seseorang  yang  membantunya  berhasil  dalam  pekerjaan  disebut  sebagai  kemampuan. Kompetensi  berasal  dari  kata  bahasa  Inggris competence ,  yang  menunjukkan  keterampilan, kemampuan,  dan  otoritas,  klaim  Satori  (2007).  Akibatnya,  kapabilitas  adalah  kinerja  yang menghasilkan realisasi penuh dari tujuan dalam keadaan yang diinginkan.
Dari  sudut  pandang  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  kemampuan  adalah kualitas  yang harus dimiliki seseorang, terutama  seorang karyawan, untuk naik  ke peringkat karyawan profesional. Sumber daya manusia merupakan modal manusia organisasi, menurut Arsyiati  (2008).  Sumber  daya  manusia  mengacu  pada  pengetahuan,  kemampuan,  dan keterampilan  seseorang  yang  dapat  digunakan  untuk  memberikan  layanan  profesional  yang dapat  diandalkan dan unggul.  Berdasarkan kewenangan tersebut  di  atas,  kompetensi  sumber daya  manusia  dapat  diartikan  sebagai  kemampuan  mereka  untuk  melaksanakan  tugas  dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya.

## Moralitas Individu (x3)
Definisi moralitas yang diberikan oleh Fahmi (2013:22) adalah sebagai berikut: “Istilah ini digunakan untuk menggambarkan amalan dan perbuatan yang memisahkan yang baik dari yang buruk, hukum yang mengatur kegiatan tersebut, dan cita-cita yang dicerminkannya yang dibela  atau  dilawan."  Adapun  pengertian  akhlak,  Umam  (2010:  354)  menyatakan  bahwa “moralitas dapat digambarkan sebagai dorongan batin atau batin seseorang untuk melakukan atau  tidak  melakukan  sesuatu,  atau  kemampuan  untuk  membedakan  antara  yang  benar  dan yang salah didasarkan pada cita-cita tertentu yang dianut oleh individu atau organisasi”.
Moralitas seseorang ditentukan oleh kepatuhannya pada standar dan keyakinan tertentu. Ketika individu menerima hal-hal yang baik karena sadar akan tugas dan tanggung jawabnya dan  bukan  karena  keserakahan,  moralitas  muncul.  Udayani  dan  Sari,  2017,  memperluas Rahimah  et  al  (2018).  Tingkat  penalaran  individu  mereka  akan  berdampak  pada  perilaku moral mereka, seperti yang ditunjukkan oleh Liyanarachchi (2009) dalam Dewi et al. (2017). Ada  dua  kategori  moralitas:  (1)  Moralitas  murni,  sering  dikenal  dengan  hati  nurani,  adalah jenis  moralitas  yang  berasal  dari  hati  manusia.  (2)  Moralitas  terapan,  yaitu  perilaku  etis berdasarkan  pandangan  dunia  ganda,  keyakinan,  dan  ajaran  tradisional.  Ketika  berbicara tentang  ajaran  tentang  manfaat  dan  kerugian  dari  perilaku  manusia  dalam  interaksi  sosial, moralitas dapat dilihat sebagai ilmu yang baik (Kurniawan, 2013).
Sikap  mental  yang  dimiliki  seseorang  ketika  berperilaku  dalam  bekerja  dan  dalam pengabdian kepada tim didefinisikan sebagai etika oleh (Wonar et al., 2018). Moralitas dapat dinilai  dengan  menggunakan  kriteria  berikut:  bertindak  secara  moral  dalam  keadaan; penalaran  moral  berdasarkan  penghargaan;  melakukan  perbuatan  baik;  tugas  yang memuaskan; dan penalaran moral berdasarkan hukum (Wardana et al., 2017).
Etika  atau  moralitas  adalah  kebiasaan  atau  cara  hidup  seseorang.  Akhlak  atau  moral didasarkan pada cita-cita tertentu antara individu atau kelompok tertentu yang dianggap baik atau  buruk,  untuk  membedakan  mana  yang  pantas  dan  mana  yang  tidak.  Huljanah  (2019). Karena  orang  yang  bermoral  mematuhi  hukum  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai  moral  yang mendasar,  mereka  akan  dapat  mencegah  munculnya  penipuan.  Rahimah  dkk  (2018). Karenanya,  penghindaran fraud semakin  tinggi  semakin  baik  moralitas  individu  seseorang. Selaras dengan penelitian Sumendap et al. (2019) dan Anandya dan Werastuti (2020), bahwa moralitas individu memiliki berpengaruh signifikan dalam pencegahan fraud.
Moralitas  dapat  mempengaruhi  perilaku  atau  moralitas  seseorang.  Kecenderungan seseorang  untuk  melakukan  kecurangan  akuntansi  dipengaruhi  oleh  moral  pribadinya (Dennyningrat  dan  IDG  Dharma,  2018).  Dimungkinkan  untuk  bekerja  untuk  mencegah penipuan dengan menetapkan prioritas dan mendorong perilaku etis (Novikasari, 2017). Baik buruknya  sikap  atau  perilaku  seseorang  disebut  dengan  moralitas  atau  etika  (Junia,  2016). Ketika dihadapkan pada kebingungan moral, mereka yang memiliki pemikiran moral rendah berperilaku  berbeda  dari  mereka  yang  bermoral  baik  (Liyanarachchi  dan  Chris,  2009). Rahimah  dkk.  (2018)  berpendapat  bahwa  individu  dengan  moral  tinggi  dapat  mencegah penipuan karena mereka lebih cenderung menghormati hukum dan menjunjung tinggi standar moral,  sedangkan  individu  dengan  moral  rendah  lebih  cenderung  bertindak  sesuai  dengan preferensi mereka sendiri. menginginkan Pilihan, aturan yang dilanggar, dan tanggung jawab yang  harus  dipenuhi.  Manossoh  (2016)  menjelaskan  bahwa  pengelolaan  keuangan  yang efektif bergantung pada otoritas yang bertindak secara tepat, begitu pula sebaliknya.

## Pembahasan

## Pengaruh  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  terhadap  Pencegahan Fraud
Berdasarkan penelitian Azizah (2022), Korelasi yang kuat tercipta antara pengendalian internal  dan  masalah  kecurangan  ketika  operasi  operasional  dapat  dilakukan  dengan  sukses dan  efisien  sekaligus  mengurangi  kemungkinan  terjadinya  kecurangan  dalam  prosedur operasional organisasi. Wulandari (2018) menyebutkan bahwa Strategi anti fraud merupakan rangkaian  program  yang  ditujukan  untuk  mengendalikan  sumber-sumber  fraud  dengan mempermudah  pendeteksian  fraud  dan  menciptakan  kondisi  yang  memudahkan  upaya  anti fraud ,  salah  satunya  adalah  implementasi  pengendalian  internal  yang  efektif.  Pengendalian internal  yang  baik  dapat  mendeteksi  dan  mencegah  kecurangan  sejak  dini.  Hal  ini  sesuai dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lestari  (2021),  Mandolang  (2019)  dan  Wulandari (2018).
Hasil penelitian tersebut konsisten dengan riset Yani, dkk (2022) mendukung penelitian sebelumnya dalam Pratiwi, dkk (2020) yang membuktikan bahwa kecenderungan kecurangan pada  LPD  bisa  diturunkan  dengan  sistem  pengendalian  intenal  yang  diperketat  dan  apabila pengendalian  internalnya  semakin  baik.  Sejalan  dengan  penelitian  lainnya  yang  dilakukan oleh  Dewi  (2019)  menyatakan  bahwa locus  of  control mampu  memperkuat  hubungan kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal pada pencegahan fraud .
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Alfiansyah (2022) menyatakan bahwa maturitas Sistem Pengendalian Intenal Pemerintah Kota Bandung tang telah mencapai level 3 yaitu  tingkat  kematangan  implementasi  terdefinisi,  bahwa  system  pengendalian  telah terintegrasi  dan  menjamin  kualitas  pelayanan  yang  efektif  dan  efisien.  Sehingga  uji  partial yang  dilakukan  bahwa  Sistem  Pengendalian  Intenal  Pemerintah  berpengaruh  terhadap pencengahan fraud pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.

## Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan Fraud
Menurut  penelitian Saputra (2019), pencegahan fraud berdampak pada kapasitas  SDM perusahaan.  Perlunya  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  unggul  untuk  pengelolaan keuangan  ditekankan  oleh  Saputra  (2019).  Untuk  melaksanakan  pekerjaannya  secara  akurat dan tanpa hukum, sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan, kemampuan, sikap, dan perilaku  yang  diperlukan.  Untuk  menghilangkan  asimetri  informasi  dan  menegakkan akuntabilitas keuangan, diperlukan pula kompetensi yang baik sebagaimana penelitian Chairi (2022),  Laksmi  (2019),  dan  Wulandari  (2018).  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Deden  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  pengaruh  kompetensi  aparatur terhadap  pencegahan fraud dalam  interval  yang  rendah  yakni  sebesar  22,6%.  Dari  hasil
penelitian  ini  kompetensi  aparatur  desa  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  dengan  arah positif  terhadap  pencegahan fraud .  Hal  tersebut  menggambarkan  bahwa  ketika  kompetensi aparatur  desa  di  suatu  instansi  meningkat,  maka  pencegahan fraud diprediksikan  akan mengalami peningkatan.
Hal  ini  bertolakbelakang  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hariawan  (2022)  yang menyatakan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap pencegahan fraud, dikarenakan  aparatur  Desa  di  Kecamatan  Klungkung  belum  mampu mempengaruhi  pencengahan  kecurangan  ( fraud) dikarenakan  latar  belakang  pendidikan aparatur  Desa  masih  rendah  dimana  81%  responden  yang  mengisi  kuesioner  masih berpendidikan terkahir SMA/SMK.
Penelitian lainnya dalam Choirunnisa (2022) berkesimpulan bahwa kompetensi auditor berpengaruh  juga  terhadap  pendeteksian fraud dalam  melaksanakan  tanggungjawabnya. Kompetensi  dibutuhkan  agar  dapat  mendeteksi  cepat  dan  tepat  dan  lebih  sensitive  (pek) terhadap tindak kecurangan.

## Pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud
Berdasarkan penelitian Mandolang (2019), Pencegahan fraud dipengaruhi secara positif oleh  moralitas  individu.  Conradie  (2006)  dalam  Chairi  (2022)  menjelaskan  bahwa  moralitas menunjukan tentang bagaimana seseorang mewujudkan, mempraktikkan, dan mengekspresikan keyakinan yang mereka anggap benar dan salah. Moralitas menunjukan cara seseorang  mengambil  keputusan  ketika  menghadapi  dilema  moral  untuk  melakukan  suatu kejahatan  sehingga  semakin  tinggi  moralitas  seseorang  membuat  seseorang  semakin  sulit seseorang melakukan fraud . Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2021) dan Laksmi (2019).
Berdasarkan  penelitian  Deden  (2019),  terdapat  pengaruh  moralitas  dalam  memoderasi pengaruh antara whistleblowing terhadap pencegahan fraud dengan koefisien regresi sebesar 0,007  yang  memiliki  arah  positif,  artinya  semakin  tinggi  moralitas  yang  diiringi  semakin tingginya penerapan whistleblowing maka semakin tinggi pula pencegahan fraud yang terjadi dan diramalkan akan meningkat sebesar 0,007 atau setara dengan 0,7% antara whistleblowing yang dimoderasi moralitas terhadap pencegahan fraud. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Hariawan,  dkk  (2022)  yang  menyatakan  bahwa  variable  moralitas  memilki nilai  korelasi  >0,30  dengan  hasil  uji  reliabilitas  pernyataan  pada  kuesioner  yang  meliputi  4 (empat)  indikator  yaitu  kejujuran,  ketepatan  waktu,  keterbukaan,  dan  kinerja  dengan menggunakan skala linkert 1-5 poin.
Hal  ini  sejalan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hariawan  (2022)  yang  menyatakan bahwa  moralitas  individu  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud dengan  nilai  signifikansi 0,012 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan semakin tinggi moralitas maka pencegahan fraud juga semakin baik. Hasil penelitiani inii didukung oleh teori perkembangan moral yang dijelaskan  oleh  Kohlberg  dan  Richard  (1977)  yaitu  pada  tahap  tertinggi post-conventional . pada  tahap  ( post-conventional )  individu  mendasari  tindakannya  dengan  memperhatikan kepentingan orang lain.

## Kerangka Konseptual
Kerangka  konseptual  menjelaskan  bagaimana  variabel  independen  dan  dependen terkait.  Pengaruh  mekanisme  pengendalian  internal,  kompetensi  sumber  daya  manusia,  dan etika individu dalam mencegah fraud dibahas dalam artikel ini.
Penelitian  ini  disusun  sebagai  berikut  berdasarkan  rumusan  masalah,  pembahasan hubungan antara variabel yang ditemukan dalam literasi jurnal maupun penelitian sebelumnya berkaitan dengan variabel yang diteliti:

## Gambar 2: Kerangka Konseptual
H1. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud H2. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud H3. Moralitas Individu berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud
Berdasarkan  gambar  kerangka  konseptual  di  atas,  maka  disimpulkan  bahwa  Sistem Pengendalian  Internal  (x1),  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (x2)  dan  Moralitas  Individu (x3) berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud .
Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan
No Penulis (Tahun) Hasil Riset Terdahulu Persamaan Dengan Artikel Ini Perbedaan Dengan Artikel Ini 1 Deden Edwar Yokeu Bernardin, Imas Solihat (2019) “Internal Whistleblowing Sebagai Upaya Pencegahan Fraud dengan Moralitas Sebagai Pemoderasi” Upaya Pencegahan fraud Sederhana Berbasis Etika Whistleblowing Internal sebagai Inisiatif Pencegahan fraud 2 Irfan Alfiansyah, Arif Afriady (2022) “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompensasi, dan Religiusitas terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus pada BPKA Kota Bandung)” Dampak pemberlakuan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencegahan fraud Kompensasi dan keyakinan agama mempengaruhi pencegahan fraud 3 Dewi, Luh Ayu Marsita; Damayanthi, I Gusti Ayu Eka (2019) “Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Fraud” Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kemampuan aparatur terhadap Pencegahan fraud Dampak Penggunaan Teknologi Informasi dan Integritas Perangkat terhadap Efisiensi Sistem Pencegahan fraud 4 Yani, N. M. A., Sumadi, N., & Pratiwi, N. P. T. (2022) “Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, Pengendalian Internal Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kecenderungan Kecurangan” Dampak pengendalian internal pada kecenderungan fraud Kemampuan Pengendalian Kelembagaan Pedesaan dan Sistem Pengendalian Internal: Pemantauan Internal untuk Pencegahan fraud 5 Choirunnisa, Risma. (2022) “Pengaruh Kompetensi Auditor Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pendeteksian Fraud” Kontribusi keahlian auditor terhadap deteksi fraud Pengaruh Kemampuan Mental dan Standar Akuntansi Terhadap Kecenderungan fraud 6 Hariawan, I. Made Hangga, Ni Komang Sumadi, and Ni Wayan Alit Erlinawati (2022) “Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, whistleblowing system, dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan (Fraud) dalam pengelolaan keuangan desa” Pengaruh Moralitas individu dan Kompetensi SDM terhadap Faktor Pencegahan Penipuan Kapasitas, pengendalian Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Pendeteksian fraud
No Penulis (Tahun) Hasil Riset Terdahulu Persamaan Dengan Artikel Ini Perbedaan Dengan Artikel Ini internal, pengekangan moral individu, dan pencegahan penipuan semua mempengaruhi deteksi fraud. 7 Rahmawati, Alfiya, and Cris Kuntadi (2022) “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendeteksian Fraud: Kompetensi, Profesionalisme dan Pengalaman Audit (Literature Review Audit)” Pengaruh moralitas individu dalam mencegah fraud Pengaruh Whistleblowing System terhadap Profesionalisme Audit Pencegahan Fraud dan Pengalaman sebagai Faktor yang Mempengaruhi Pendeteksian fraud (Literature Review Audit) 8 Widiantari, Komang Sri, and Ni Kadek Diah Yonita Bella (2023) “Individual Morality As Moderating The Influence Of Good Corporate Governance Implementation And Internal Control On Fraud Prevention In The Regional Financial And Assets Management Agency Of Badung Regency” Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Etika, dan Kapabilitas SDM terhadap Pencegahan fraud Dampak tata kelola perusahaan yang baik terhadap manajemen aset dan pencegahan fraud pada lembaga keuangan di wilayah Padang. 9 Lestari&Ayu (2021) “Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan Fraud” Pengaruh kemampuan SDM dalam mencegah fraud Pengaruh Tanggung Jawab terhadap Pencegahan Fraud: Konsekuensi Whistleblowing System dan Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan fraud 10 Laksmi & Sujana (2019) “Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud” Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan fraud Memantau pengaruh temuan audit terhadap keandalan laporan keuangan dan perang melawan fraud 11 Saputra dkk (2019) “Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi SDM dalam pencegahan Fraud” Upaya Pencegahan fraud Sederhana Berbasis Etika Whistleblowing Internal sebagai Inisiatif Pencegahan fraud
Tabel 2. Variabel Penelitian Terdahulu yang digunakan dalam Penulisan
No Penulis Variabel x Variabel y x1 x2 x3 1 Deden Edwar Yokeu Bernardin, Imas Solihat (2019) v v 2 Irfan Alfiansyah, Arif Afriady (2022) v v 3 Dewi, Luh Ayu Marsita; Damayanthi, I Gusti Ayu Eka (2019) v v 4 Yani, N. M. A., Sumadi, N., & Pratiwi, N. P. T. (2022) v v 5 Choirunnisa, Risma. (2022) v v 6 Hariawan, I. Made Hangga, Ni Komang Sumadi, and Ni Wayan Alit Erlinawati (2022) v v v
No Penulis Variabel x Variabel y x1 x2 x3 7 Rahmawati, Alfiya, and Cris Kuntadi v v 8 Widiantari, Komang Sri, and Ni Kadek Diah Yonita Bella (2023) v v v 9 Lestari & Ayu  (2021) v v 10 Laksmi & Sujana (2019) v v v v 11 Saputra dkk (2019) v v

## KESIMPULAN
Sehubungan dengan penelitian maupun literasi  yang telah dilakukan, diketahui dengan adanya  penerapan  sistem  pengendalian  internal,  efektivitas  SDM,  dan  etika  individu semuanya berdampak pada pencegahan fraud.
Variabel  independen  lain  yang  berdampak  pada  pencegahan  penipuan  dapat  diselidiki dalam  penelitian  selanjutnya.  Terdapat  beberapa  sumber  sastra  yang  dikutip  dalam pengembangan  penelitian  ini,  Penelitian  selanjutnya  akan  melakukan  penyelidikan  lapangan dengan mengirimkan kuesioner kepada banyak responden, melakukan pengamatan langsung, dan melakukan wawancara untuk memahami kondisi aktual agar dapat menggunakan sumber literatur  yang  semakin  beragam  seperti  variabel  Internal Whistleblowing ,  Pengaruh Kompensasi  dan  Religiusitas,  Pengaruh  Integritas  Aparatur,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi, Internal Locus  of  Control Kompetensi Aparatur Desa, Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi  dan  Kecerdasan  Spiritual,  Profesionalisme  dan  Pengalaman  Audit, Good Corporate  Governance, Praktek  Akuntabilitas , Komitmen  Organisasi  serta  variable-variabel lainnya . Selain itu, hanya sedikit  sumber sastra  yang dijadikan referensi  dalam penyusunan esai ini. Untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya, penelitian untuk tahun mendatang dapat mempergunakan  sumber  penelitian  lainnya  maupun  literatur  yang  lebih  bervariasi  dan berbeda,  melakukan  penelitian  lapangan  dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada  responden dalam jumlah yang banyak, serta melakukan wawancara dan observasi langsung.

## REFERENSI
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah.
Cris  Kuntadi,  S.  E.,  &  Mm,  C.  P.  A.  (2017). SIKENCUR  (Edisi  Revisi).  Elex  Media Komputindo.
Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.  Bandung  :  Alfabeta, CV.
Kuntadi, C. (2019). Audit Internal Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Kuntadi, C., Bhayu Adi Puspita, & Achmad Taufik. (2022). Faktor-Faktor yang memengaruhi Pencegahan  Kecurangan:  Sistem  Pengendalian  Internal,  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia, Kesesuaian Kompensasi. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 3(5), 530-539.
Kustiawan,  Memen.  "Pengaruh  Pengendalian  Intern  Dan  Tindak  Lanjut  Temuan  Audit Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Yang  Berimplikasi  Terhadap  Pencegahan Fraud." Jurnal Akuntansi 20.3 (2016): 345-362.
Bernardin,  Deden  Edwar  Yokeu,  and  Imas  Solihat.  "Internal  whistleblowing  sebagai  upaya pencegahan  fraud  dengan  moralitas  sebagai  pemoderasi." Jurnal  Sains  Manajemen 1.1 (2019): 108-120.
Alfiansyah,  Irfan,  and  Arif  Afriady.  "Pengaruh  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah,  Kompensasi,  dan  Religiusitas  terhadap  Pencegahan  Fraud  (Studi  Kasus pada BPKA Kota Bandung)." Jurnal Buana Akuntansi 7.1 (2022): 97-105.
Huslina,  Hersi,  and  Nadir  Syah  Islahuddin.  "Pengaruh  Integritas  Aparatur,  Kompetensi
Aparatur,  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Efektivitas  Sistem Pencegahan Fraud." Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah 4.1 (2015).
Dewi,  Luh  Ayu  Marsita,  and  I.  G.  A.  E.  Damayanthi.  "Pemoderasi  Pengaruh  Kompetensi Aparatur  Desa  Dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pada  Pencegahan  Fraud." E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 26.3 (2019): 2375-2395.
Yani,  Ni  Made  Ayu  Meri,  Ni  Komang  Sumadi,  and  Ni  Putu  Trisna  Windika  Pratiwi. "Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, Pengendalian Internal Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kecenderungan Kecurangan." Hita Akuntansi dan Keuangan 3.4 (2022): 162- 172.
Choirunnisa,  Risma.  "Pengaruh  Kompetensi  Auditor  Dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Terhadap Pendeteksian Fraud." Jurnal Akuntansi Trisakti 9.1 (2022): 119-128.
Hariawan,  I.  Made  Hangga,  Ni  Komang  Sumadi,  and  Ni  Wayan  Alit  Erlinawati.  "Pengaruh kompetensi  sumber  daya  manusia,  whistleblowing  system,  dan  moralitas  individu terhadap  pencegahan  kecurangan  (Fraud)  dalam  pengelolaan  keuangan  desa." Hita Akuntansi Dan Keuangan 1.1 (2020): 586-618.
Rahmawati,  Alfiya,  and  Cris  Kuntadi.  "Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Pendeteksian Fraud:  Kompetensi,  Profesionalisme  dan  Pengalaman  Audit  (Literature  Review Audit)." JURNAL  MANAJEMEN  PENDIDIKAN  DAN  ILMU  SOSIAL 4.1  (2022):  60- 68.
Widiantari,  Komang  Sri,  and  Ni  Kadek  Diah  Yonita  Bella.  " Individual  Morality  As Moderating  The  Influence  Of  Good  Corporate  Governance  Implementation  And Internal  Control  On  Fraud  Prevention  In  The  Regional  Financial  And  Assets Management  Agency  Of  Badung  Regency ." Widya  Akuntansi  dan  Keuangan 5.01 (2023): 71-87.
Saputra,K,A,K.,  Pradnyanitasari,P,D.,Pradnyanitasari,  N,D&Putra,  I,G,B.  (2019).  Praktek Akuntabilitas  dan  Kompetensi  SDM  untuk  Pencegahan  Fraud  Dana  Desa.  Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 10(2).
Lestari,  I,A,M,E&Ayu,P,C.  (2021).  Pengaruh  Moralitas  Individu,  Komitmen  Organisasi  dan Wistleblowing  System  Terhadap  Pencegahan  Kecurangan  (Fraud)  dalam  Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa Se-Kecamatan Wengwi). Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia. Edisi Juli 2021.
Laksmi,  P,S,P&  Sujana,I.K.(2019).  Pengaruh  Kompetensi  SDM,  Moralitas  dan  Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 26(3), 2155 -2182. DOI: https://doi.org/10.24843/ EJA.2019.v26.i03.p18.
Novikasari,  Yully.  2017.  Pengaruh  Moralitas  Individu,  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. JOM Fekon, 4(1).
Liyanarachchi,G&Newdick,  C.  (2019).  The  Impact  of  Moral  Reasoning  and  Retaliation  on Whistle-Blowing: New Zealand Evidence.Journal of Bussines Ethich 37-75
Tuanakotta,  Theodorus  M.  2012.  Akuntansi  Forensik  dan  Audit  Investigatif.  Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Rahimah,  Laila  Nur and Murni,  Yetty and Lysandra,  Shanti (2018).  Pengaruh  Penyajian Laporan  Keuangan  Desa,  Lingkungan  Pengendalian  dan  Moralitas  Individu  Terhadap Pencegahan Fraud yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa  (Studi Kasus di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaresmi dan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat  Kabupaten  Sukabumi)”. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Ekonomi  (Jurnal  Akuntansi,  Pajak dan Manajemen), 6 (12).