Fiqh Of Traffic In Aceh: An Overview Of ….. Mumtazinur, Rispalman

## FIQH OF TRAFFIC IN ACEH: AN OVERVIEW OF HUMAN SECURITY

## Mumtazinur, Rispalman
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
Mumtazinur@ar-raniry.ac.id , rispalman@ar-raniry.ac.id

## ABSTRACT
There  are  3  things  that  want  to  be  explained  further  in  this  research,  namely:  how  are traffic practices regulated in traffic fiqh in Aceh, and how are ideas and implementation of human  security  values  through  traffic  fiqh  in  Aceh?  Apart  from  that,  this  research  also reviews the background to the birth of traffic fiqh for the Acehnese public. This research is qualitative  with  a  descriptive  analysis  approach.  The  results  found  that driving  practices regulated  in  traffic  fiqh  also  strengthen  what  is  regulated  in  Law  Number  22  of  2009 concerning  Road  Traffic  and  Transportation,  but  by  using  a  religious  approach  to  touch the  public's  awareness  of  the  importance  of  protecting  a  sense  of  security  for  themselves and others.
Keywords: Fiqh of Traffic, Human Security, Aceh.

## ABSTRAK
Ada 3 hal yang ingin diuraikan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu; Bagaimana praktik berlalu lintas yang diatur dalam fiqh berlalu lintas di Aceh serta Bagaimana gagasan dan implementasi nilai-nilai keamanan manusia (human security) melalui fiqh berlalu lintas di Aceh.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  mengulas  latar  belakang  lahirnya  fiqh  berlalu  lintas bagi  publik  Aceh.  Penelitian  ini  merupakan    penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif  analisis.  Ditemukan  hasil  bahwa  praktik  berkendara  yang  diatur  dalam  fiqh berlalu  lintas  ikut  menguatkan  apa  yang  telah  diatur  dalam  UU  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan namun dengan menggunakan pendekatan agama untuk  menyentuh  sisi  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  perlindungan  rasa  aman bagi diri sendiri dan orang lain.
Kata Kunci : Fiqh Berlalu lintas; Keamanan Manusia; Aceh

## A. PENDAHULUAN
Tulisan  ini  beranjak  salah  satunya  dari  kegelisahan  peneliti  melihat  kepatuhan masyarakat  Indonesia  khususnya  Aceh  dalam  praktik  berlalu  lintas  yang  masih  cukup rendah.  Tingginya  tingkat  kecelakaan  lalu  lintas  saat  ini  ikut  menjawab  kegelisahan peneliti  akan  hal  tersebut.  Disisi  lain,  tak  dipungkiri  bahwa  isu  dan  praktik  berlalu  lintas sepertinya belum menjadi bahasan utama dibanyak kesempatan.
Isu lalu lintas serta kepatuhan masyarakat dalam praktik berlalu lintas masih menjadi bahasan yang jarang disinggung dan dibincangkan. Selama ini  boleh dikatakan bahwa isu
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Mumtazinur, Rispalman
ini cenderung ‘termarginalkan’ dibanding isu-isu lainnya seperti ekonomi, agama, politik, dan lain sebagainya. Boleh jadi karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa isu krusial yang patut mendapatkan perhatian lebih  yaitu isu-isu  yang bersifat high  politic. Sehingga dengan  mudah  dapat  kita  temukan  diskusi  atau  diskursus  yang  mengangkat  problematika kemiskinan, pengangguran, lingkungan, bahkan serangan pandemi Covid-19, namun tidak dengan isu berlalu lintas.
Sejatinya,  isu  berlalu  lintas  ini  patut  diangkat  dan  didiskusikan  secara  lebih mendalam  mengingat  di  Indonesia  dapat  dikatakan  tingkat  pemahaman  dan  kepatuhan masyarakat  terhadap  peraturan  lalulintas  cenderung  masih  rendah.  Beberapa  daerah  di Indonesia menunjukkan gejala indisipliner dalam berlalu lintas seperti halnya juga di Aceh. Kepatuhan masyarakat Aceh terhadap peraturan lalu lintas menujukkan angka yang cukup rendah yaitu 5,41 persen. 1 Angka ini juga diduga menjadi penyebab utama tingginya angka kecelakan lalu lintas di Aceh.
Dalam  rangkat  mengatasi  hal  tersebut,  belum  lama  ini,  Direktorat  Lalu  Lintas (Dirlantas)  Polda Aceh  merilis  panduan  berlalu  lintas  yang  diberi  judul    Fiqh  berlalu lintas. 2 Panduan  tersebut  memuat  aturan  berlalu  lintas  secara  baik  menurut  syariat.  Buku tersebut  diluncurkan  agar  masyarakat  dapat  memedomani  peraturan  berlalu  lintas  yang sebenarnya juga diatur dalam Al-quran dan Hadist.
Fiqh  berlalu  lintas  yang  diatur  dalam  buku  tersebut  secara    holistik  menguraikan pentingnya menaati aturan hukum  karena merupakan tuntutan  yang senada dengan ajaran syariat  Islam.  Hal  ini  tak  lain  untuk  menghindarkan  semua  pihak  dari  kerugian  dan kerusakan yang mungkin menimpa selama berkendara. Disisi lain, Fiqh lalu lintas ini juga menguraikan    penjelasan  yang  bersumber  dari  dalil-dalil tafshiliyyah (terperinci)  terkait dengan praktik berlalu lintas. Diskursus  ini menjadi cukup esensial karena relevan dengan kondisi  beragama  masyarakat  Aceh,  hingga  diharapkan  akan  lebih  dipahami  karena disampaikan melalui pendekatan kearifan beragama. 3
1 https://www.ajnn.net,  Ditlantas  Polda  Aceh  Luncurkan  Buku  Fiqh  Berlalu  Lintas,  diakses tanggal  08  Oktober  2021  dari  situs  https://www.ajnn.net/news/ditlantas-polda-aceh-luncurkan-buku- fiqh-tertib-berlalu-lintas/index.html?page=all.
2 https://www.cnnindonesia.com,  Polisi  Terbitkan  Buku  Fikih  Berlalu  Lintas  di  Aceh,  diakses tanggal  08  Oktober  2021  dari  situs  : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211001200655-12- 702320/polisi-terbitkan-buku-fikih-berlalu-lintas-di-aceh
3 Dicky Sondani dkk. Fiqh Berlalu Lintas , (Banda Aceh : Bandar Publishing, 2021) hlm.7.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Mumtazinur, Rispalman
Dalam  konteks  yang  serupa  di  daerah  lain  di  Indonesia  juga  dilakukan  hal  yang serupa  dengan  fiqh  berlalu  lintas  di  Aceh.  Lathoif  Ghozali  dkk  dengan  cukup  apik menguraikan  dalam  tulisan  tersebut  bahwasannya  menaati  pemimpin  dengan  aturan  yang telah    ditetapkannya  merupakan  bagian  dari  upaya  menjaga  jiwa  (( hifd  al-nafs ).  Alquran, Hadis  dan maslahah  mursalah juga  merupakan  tiga  sumber  hukum  utama  dalam  berlalu lintas yang patut menjadi pegangan. 4
Menurut  Survey Kepatuhan  Berlalu  Lintas  (SKBL) yang  dilakukan  oleh  Dirlantas Polda  Aceh  menujukkan  masyarakat  Aceh  yang  mayoritas  beragama  Islam  juga  belum menunjukkan  ketaatan  yang  baik  pada  praktik  berlalu  lintas. 5 Hal  inilah  yang  lantas menginisiasi lahirnya fiqh berlalu lintas di Aceh dengan mengedepankan nilai-nilai syariah yang  mampu  menjawab  persoalan  yang  dihadapi  dalam  dinamika  kehidupan bermasyarakat.
Pertanyaan  yang  kemudian  timbul  yakni  bagaimana  konsep  fiqh  berlalu  lintas tersebut  bila  dilihat  dari  perspektif  yang  berbeda?  Sebut  saja  konsep  keamanan  manusia (human  security) yang  berbeda  dari  konsep  siyasah  atau  syariah  yang  familiar  di masyarakat? Lantas mengapa hal ini menjadi menarik?
Dewasa  ini,  konsep  keamanan  manusia (human  security) menjadi  isu  global kontemporer diberbagai tempat. Berbagai isu, fenomena, hingga kebijakan kerap dianalisis menggunakan  konsep  ini.  Meskipun  bukanlah  konsep  yang  baru,  namun  saat  ini  masih sangat  relevan bahkan kerap digunakan untuk  menjawab secara lebih mendalam terhadap berbagai isu lokal, nasional bahkan global.
Merujuk pada konsep yang diperkenalkan oleh UNDP (United Nations Development Program) tahun  1994,  konsep  keamanan  manusia (human  security) ,  meliputi  tujuh  hal yakni : keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup,  keamanan  personal,  keamanan  komunitas,  dan  keamanan  politik.  Dari  ketujuh  hal
4 M.  Lathoif  Ghozali  dkk. Fiqih  Lalu  Lintas  :  Tuntunan  Islam  dalam  Berkendara  secara  Aman ,  ( Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2019), hlm.4.
5 https://tribratanews.polri.go.id/ ,  Dorong  Kepatuhan  Masyarakat  Berlalu  Lintas,  Ditlantas Polda  Aceh  Gagas  Figh  Lalu  Lintas,  diakses  tanggal  13  Oktober  2021  dari  situs https://tribratanews.polri.go.id/read/8491/39/dorong-kepatuhan-masyarakat-berlalu-lintas-ditlantas- polda-aceh-gagas-figh-lalu-lintas-1623038796
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Mumtazinur, Rispalman
tersebut    terbagi  menjadi  “ freedom  from  fear ”  dan  “ freedom  from  want ”  sebagai  dua komponen primer. 6
Dalam  konsep  tersebut  secara  sederhana  UNDP (United  Nations  Development Program) menguraikan    keamanan  manusia  sebagai “first,  safety  from  such  chronic threats  such  as  hunger,  disease,  and  repression.  And,  second,  ...protection  from  sudden and  hurtful  disruptions  in  the  patterns  of  daily  life  ---  whether  in  homes,  in  jobs  or  in communities” .  Sedangkan  Commission  on  Human  Security  mendefinisikan  keamanan manusia  sebagai “safety  for  people  from  both  violent  and  non-violent    threats.  It  is  a condition  or  state  of  being  characterized  by  freedom  from  pervasive  threats  to  people rights, their safety, or even their lives”. 7
Uraian diatas mendorong peneliti untuk lebih mendalami kajian ini  demi menjawab pertanyaan  apakah  praktik  fiqh  berlalu  lintas  tersebut  juga  telah  mengakomodir  konsep keamanan  manusia (Human  Security) ataukah  sekedar  untuk  menekankan  kedisiplinan berkendara  para  pengemudinya?.  Jawaban  atas  ini  akan  membantu  mempromosikan konsep fiqh berlalu lintas yang dapat dipahami oleh berbagai kalangan secara universal dan global.
Penelitian  ini  mencoba  menelaah  secara  lebih  terperinci  dan  spesifik  bagaimana nilai-nilai  konsep  keamanan  manusia (Human  Security) termaktub  dan  diaplikasikan melalui  fiqh  berlalu  lintas.  Melalui  penelitian  ini  diharapkan  akan  dapat  memperkaya khasanah  keilmuan  dibidang  hukum  dan  politik  internasional  terutama  dalam  kajian keamanan  manusia (Human  Security) sekaligus  sebagai  bagian  dari  integrasi  keilmuan Siyasah dengan konsep lain diluarnya yang relevan . Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat  memberikan  sumbangsih  bagi  dunia  akademik  terutama  bagi  para  peminat  kajian isu-isu global kontemporer saat ini.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Latar Belakang dan Gambaran Umum
Respon  yang  muncul  terkait  kajian  ini  yaitu  mempertanyakan  apa  urgensi  melihat fiqh  berlalu  lintas  dari  konsep  Keamanan  Manusia (Human  Security) ?  Apakah  berlalu
6 UNDP, Human Development Report 1994 , ( New York : Oxford University Press , 1994) hlm.24- 25.
7 Ibid
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Mumtazinur, Rispalman
lintas  yang  diatur  dalam  fiqh  tidak  cukup  relevan  untuk  menguraikan  problematika tersebut?  Pertanyaan  tersebut  mungkin  saja  mengemuka  dengan  mendasarkan  pada pemikiran  bahwasannya  konsep  fiqh  sudah  sangat  komprehensif  dan  universal  mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam. Maka sudah sepatutnya tidak dibutuhkan konsep lain sebagai jawaban atau solusi atas permasalahan ini.
Peneliti dalam konteks ini  tidak berupaya untuk  membandingkan atau menguraikan kekurangan  dari  salah  satu  konsep  tersebut,  namun  mencoba  untuk  mengintegrasikan kedua konsep yang sejatinya peneliti pandang cukup berkorelasi. Selama ini kedua konsep tersebut tidak pernah disandingkan untuk menguraikan suatu isu, namun selalu dielaborasi secara terpisah dan mandiri.  Kepentingan untuk  mengolaborasikan kedua konsep ini juga tidak  ditujukan  untuk  mengaburkan  pemahaman  mengenai  keduanya.    Tetapi    untuk menunjukkan bahwa pada prinsipnya dua konsep yang berasal dari keilmuan yang berbeda dapat diintegrasikan dengan baik.
Bila  merujuk  pada  kehidupan  masyarakat  Aceh  dengan  berbagai  problematika sosialnya, maka perdebatan kerap muncul dari berbagai kalangan tak terkecuali masyarakat internasional.  Berbagai  masalah  sosial  masyarakat  Aceh  yang  diselesaikan  dengan pendekatan  syariat  bahkan  kerap  mendapat  cibiran  bahkan  ketidakpercayaan  dari masyarakat  Global.  Bahkan  ada  yang  secara  eksplisit  menganggap  masyarakat  Aceh  dan aturannya terlalu ekstrem, kaku, dan tidak berorientasi pada penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia.
Melalui  kajian  ini  peneliti  mencoba  menunjukkan  bahwa  sejatinya  solusi  dengan pendekatan  agama  juga  memenuhi  kualifikasi  dan  rasionalitas  sebagaimana  yang diharapkan  oleh  masyarakat  global.  Meskipun  peneliti  tidak  secara  khusus  dan  spesifik mengelaborasi  kualifikasi  tersebut,  namun  akan  terjawab  secara  tidak  langsung  dalam penelitian ini.
Fiqh  berlalu  lintas  merupakan  isu  dan  terobosan  baru  yang  diberlakukan  di  Aceh. Sebelumnya  sudah  ada  sederetan  regulasi  atau  qanun  yang  mengatur  berbagai  aspek kehidupan masyarakat Aceh. Meski demikian, ada juga pihak yang merasa bahwa konsep regulasi  berbasis  agama  ini  tidak  urgen  dan  relevan  untuk  diterapkan  mengingat  negara telah  mengatur  dengan  cukup  sempurna.  Lagi,  meskipun  begitu  peneliti  merasa  perlu menguraikan terkait hal tersebut  melalui tulisan ini.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Mumtazinur, Rispalman
Keamanan  Manusia    atau  yang  populer  dikenal    dengan Human  Security di  dunia barat bagi sebagian masyarakat di Indonesia maupun di Aceh menjadi konsep yang cukup asing.  Konsep  ini  hanya  dikenal  oleh  sebagian  masyarakat  yang  menggeluti  atau mempelajarinya  sebagai  bahan  kajian  atau  komparasi  atas  suatu  kasus  atau  kondisi. Namun, di banyak negara maju konsep ini sering dijadikan sebagai suatu landasan berpikir atau  bahkan  sebagai  tolok  ukur  awal  untuk  mengkaji  atau  merumuskan  suatu  kebijakan. Para pengambil kebijakan atau pihak yang bewenang akan menganalisa apakah keputusan tersebut sudah memenuhi unsur perlindungan atas manusia ataukah tidak.
Lagi,  penulis  tidak  mencoba  untuk  membandingkan  atau  mengkiblatkan  diri  pada konsep barat. Meski demikian penulis tetap merasa perlu untuk menguraikan secara umum atas  suatu  pengambilan  keputusan  di  berbagai  wilayah  atau  negara  lain.  Tak  lain  untuk memperkaya kembali tulisan ini.
Bila  merujuk  pada  praktik  fiqh  berlalu  lintas  yang  muncul  di  Aceh  maka  apa  yang termuat  dalam  fiqh  berlalu  lintas  dapat  tergolong  dalam  beberapa  bentuk  perlindungan sebagaimana  yang  termuat  dalam    konsep  Keamanan  Manusia (Human  Security) . Sebagaimana  yang  diketahui  bahwasannya  konsep  Keamanan  Manusia (Human  Security) memuat tujuh kategori perlindungan dasar rasa aman bagi manusia.
Pertama ,  praktik  fiqh  berlalu  lintas  dapat  digolongkan  dalam  Keamanan  individu; yaitu keamanan  atas kekhawatiran akan adanya ancaman   baik rasa takut  akan kekerasan fisik  maupun  psikologis,  serangan,  ancaman  terorisme  maupun  adanya  konflik. Sebagaimana  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  setiap  individu  sangat  rentan  atas berbagai ancaman yang dapat berasal dari mana saja. Tak terlepas juga dari ancaman yang berada saat dijalanan atau saat berkendara, sebut saja ancaman menjadi korban kecelakaan lalu lintas, korban tabrak lari, dan ancaman senada lainnya.
Adanya  aturan  yang  termuat  dalam  fiqh  berlalu  lintas  yang  memuat  anjuran mematuhi  rambu  lalu  lintas  serta  larangan  melanggar  peraturan  menegaskan  pentingnya aspek perlindungan bagi diri sendiri dan orang lain. Meskipun telah secara jelas dan tegas dimuat  dalam  peraturan  lalu  lintas  namun  melalui  fiqh  berlalu  lintas  kembali  memberi penekanan akan pentingnya menghindari diri sendiri dan orang lain dari bahaya ancaman atas jiwa dan raga.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Mumtazinur, Rispalman
Kedua ,  Keamanan  kelompok;  yaitu    ancamannya  antara  lain  dapat  berupa  konflik bersenjata,  diskriminasi  kepada  komunitas  atau  kelompok,  dan  berbagai  bentuk  lainnya yang  berpotensi  mengancam  kehidupan  komunitas.  Bentuk  ancaman  lain  diluar  tindakan kekerasan  secara  langsung  yang  berpotensi  terjadi  adalah  adanya  ancaman  atas  diri, keluarga  maupun  masyarakat  dalam  berkendara.  Bahkan    ancaman  yang  muncul  saat berkendara ini dapat dikatakan merupakan kondisi yang paling besar menyebabkan terluka atau kehilangan nyawa disamping konflik bersenjata atau perang.
Meski  tak  dapat  dikatakan  bahwa  ancaman  ini  seburuk  seperti  halnya  ancaman karena  diskriminasi  atau  perang.  Namun,  efeknya  dapat  dirasakan  dan  dapat  menimpa kelompok    manusia  atau  masyarakat.  Tak  sedikit  yang  kemudian  mempengaruhi  kondisi ekonomi keluarga korban, karena beberapa yang menjadi korban kecelakaan adalah kepala dan tulang punggung keluarga. Sehingga sepeninggal  korban, keluarga  yang ditinggalkan mengalami kesulitan ekonomi. 8
Secara umum, gagasan yang terdapat dalam fiqh berlalu lintas terdapat dalam konsep keamanan  manusia (Human  Security) yang  dikenal  secara  global.  Hanya  saja  jika  dalam konsep  keamanan  manusia (Human  Security) perlindungan  tersebut  terbagi  dalam beberapa aspek atau kategori dalam kehidupan manusia, maka apa yang diatur dalam fiqh berlalu  lintas  secara  khusus  merujuk  pada  masing-masing  individu.  Perlindungan  yang sangat spesifik ini menekankan akan pentingnya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi  diri  sendiri,  diri  orang  lain,  perlindungan  atas  keturunan  seseorang,  bahkan mempertimbangkan  perlindungan  atas  harta  benda  yang  dimiliki  oleh  seseorang.  Dalam konteks ini boleh dikatakan apa  yang menjadi tujuan primer fiqh berlalu  lintas jauh lebih komprehensif mengatur hak-hak perlindungan atas seseorang.
2. Gagasan dan Implementasi
Meskipun konsep Keamanan Manusia (Human Security) telah menjadi wacana yang sangat  populer  sejak  paruh  abad  ke  20,  namun  masih  menyisakan  perbicangan  dan perdebatan  terkait  kemanfaatannya.  Sebagian  masih  mempertanyakan  apakah  konsep Keamanan  Manusia (Human  Security) berguna  untuk  menganalisis  isu-isu  yang  menjadi
8 Wawancara dengan Kasatlantas Polda Aceh AKP Dicky Sonjaya di Banda Aceh
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Mumtazinur, Rispalman
perhatian masyarakat ataukah tidak. 9 Sebagian lagi mendebatkan distingsinya dengan hak asasi  manusia,  alih-alih  sebagai  konsep  baru,  eksistensinya  dipercaya  hanya  merupakan ‘tampilan  baru’  saja  dari  hak  asasi  manusia  tanpa  ada  pembaharuan  yang  ekstrem. 10 Sedang sebagian lagi ada yang beranggapan bahwa keberadannya boleh jadi sebagai bahan diskursus baru manakala isu hak asasi manusia mengalami penolakan dalam masyarakat. 11
Meski  demikian,  keduanya  dapat  dapat  digunakan  dalam  terminologi  secara  umum meskipun dipandang bahwa konsep Keamanan Manusia (Human Security) ini lebih sempit dari  apa  yang  dibincangkan  dalam  hak  asasi  manusia.  Terlepas  dari  itu  semua,  perlu dipahami  bahwasannya  ini  tidak  semestinya  dimaknai  sebagai  upaya  untuk  mengecilkan konsep Keamanan Manusia (Human Security) itu sendiri.
Bila dikaitkan dengan praktik fiqh berlalu lintas maka pada nilai-nilai penghormatan atas hak asasi manusia telah diakomodir dengan sangat baik. Alih-alih mengedepankan hak para pengendara, praktik penghormatan atas hak orang lain melalui fiqh berlalu lintas telah ikut mengimplementasikan nilai kewajiban asasi   manusia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Douglas dan Swartz bahwa penggunaan jalan raya merupakan hak bersama, sehingga berperilaku  semena-mena di jalan raya akan melanggar hak orang lain. Barang siapa yang mengakibatkan  hak  orang  lain  terlanggar,  maka  ia  secara  moral  dianggap  tidak  baik  atau jahat. 12
Meskipun  barangkali  tidak  pernah  kita  menemukan  penggunaan  istilah  kewajiban asasi  manusia,  namun  bila  berpegang  pada  konsep  dasar  bahwa  hak  selalu  diikuti  oleh kewajiban,  maka  sudah  sepantasnyalah  menempatkan  perlindungan  atas  hak  orang  lain sebagai hal yang utama.
Maka boleh dikatakan bahwa penghormatan atas hak-hak orang lain selama berlalu lintas  ikut  diakomodir  oleh  konsep  yang  dibangun  oleh  fiqh  berlalu  lintas.  Secara  tidak langsung ia berusaha untuk mengedepankan implementasi nilai moral dari masing-masing manusia  dalam  kondisi  apapun  termasuk  urusan  berlalu  lintas.  Sebagaimana  yang
9 Barbara von Tigerstrom. Human  Security and  International Law Prospects and Problems, (Oregon : Hart Publishing, 2007), hlm.34.
10 D Petrasek, ‘Human Rights “Lite”? Thoughts on Human Security’ (2004) 3 Disarmament Forum 59, hlm 59.
11 Buzan, ‘ Little Analytical Value’ , above n 57, hlm 369–70.
12 M.  Lathoif  Ghozali,  dkk. Fiqh  Lalu  Lintas  :  Tuntunan  Islam  dalam  Berkendara  secara  Aman ,  ( Surabaya : UIN  Sunan Ampel Press), hlm. 4
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Mumtazinur, Rispalman
disebutkan Douglas dan Swartz sebelumnya bahwa nilai moral seseorang baik atau buruk bahkan  dapat  tercermin  dari  perilakunya  dijalan  raya.  Sesuatu  hal  yang  sangat  sederhana namun  mampu  membantu  memahami  problematika  moralitas  dalam  kehidupan bermasyarakat.
Disisi lain, implementasi dari fiqh berlalu lintas di Aceh dapat dimaknai sebagai apa yang  dikenal  dalam  konsep  Keamanan  Manusia (Human  Security) sebagai The  Human- Centred. Hal  ini  berarti  keberadaan  konsep  Keamanan  Manusia (Human  Security) harus mampu berfokus pada individu atau perseorangan sebagai prioritas, meskipun tidak berarti mengesampingkan keberadaan komunitas atau kelompok.
Apa  yang  ingin  diraih    dalam  penerapan  konsep  fiqh  berlalu  lintas  senada  tujuan Keamanan  Manusia (Human  Security) yaitu  untuk  menempatkan  dan  menjunjung  tinggi hak  atas  keamanan  setiap  individu.  Masing-masing  perseorangan  boleh  jadi  mewakili kelompok  atau  komunitasnya.  Sehingga  memberi  kepastian  rasa  aman  bagi  setiap  insan manusia  dapat  bermakna  ikut  mendukung  terciptanya  rasa  aman  bagi  komunitas  atau kelompok.
Deklarasi  Vienna  tahun  1993  dengan  tegas    menyebutkan  hal  ini  yaitu ‘all  human Rights  derive  from  the  dignity  and  worth  inherent  in  the  human  person,  and  that    the human  person  is  the  central  subject  of  human  rights  and  fundamental  freedoms,  and consequently  should  be  [their]  principal  beneficiary’ .  Hal  ini  jelas  berarti  bahwa keberadaan dan perlindungan rasa aman bagi manusia menjadi hal yang krusial.
Sebagaimana  yang  diketahui  bersama  bahwa  nilai-nilai  perlindungan  atas  hak manusia  sebagaimana  yang  juga  ikut  diusung  oleh  konsep  Keamanan  Manusia (Human Security) telah lama menjadi agenda internasional. Bahwa agenda atas perlindungan nilai- nilai  dasar  kehidupan  manusia  telah  bergeser  fokus  pada  perlindungan  atas  manusia  dan bukan lagi atas kepentingan kedaulatan atau negara. Hal ini Sebagaimana yang disebutkan Reisman “The international human rights program is more than a piecemeal addition to the  traditional  corpus  of  international  law,  more  than  another  chapter  sandwiched  into traditional textbooks of  international  law. By shifting the  fulcrum of the system from  the protection  of  sovereigns  to  the  protection  of  people,  it  works  qualitative  changes  in virtually every component”
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Mumtazinur, Rispalman
Poin lain yang tak kalah penting adalah terkait peran atau partisipasi dari masyarakat dalam membantu mewujudkan perlindugan bagi manusia lainnya. Ini masih terkait dengan apa  yang  dikenal  sebagai ‘The human-centred’ sebagaimana  yang  diuraikan  sebelumnya. Memfokuskan  pada  keamanan  manusia  secara  spesifik  berimplikasi  juga  pada  pelibatan elemen masyarakat seperti halnya lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya.
Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Till Kotter dalam tulisannya yang meyebutkan  bahwa “[Civil  society  actor’s]  active  engagement  among  states  and international organizations allow them to help close a ap between the progress approach and actual results on the ground” . Ini  dapat  dimaknai  bahwa kelompok atau aktor diluar negara  terutama  pada  tingkat  lokal  dapat  memiliki  kemampuan  untuk  memperkuat keamanan  manusia  karena  memiliki  pemahaman  akan  kondisi  riil  yang  mencakup  nilai budaya ataupun politik setempat. 13
Dalam  konteks  pengimplementasian  fiqh  berlalu  lintas  di  Aceh,  maka  peran  dari berbagai  instansi  terkait  seperti  kepolisian,  Tokoh  agama,  serta  masyarakat  sangat membantu  dalam  terwujudnya  perlindungan  bagi  keamanan  manusia.  Adanya  restu  serta dukungan  dari  berbagai  pihak  ini  yang  membantu  terwujudnya  pengaplikasiaan  fiqh berlalu lintas bagai masyarakat Aceh.
Hingga boleh kiranya dikatakan bahwa peran dari kelompok-kelompok vital tersebut telah  membuat  pendekatan  atau  metode  yang bottom-up .  Tentu  saja  setelah  didukung dengan  adanya  pendekatan  yang top-down yang  murni  sebagai  kebijakan  negara  dalam menjamin keberlangsungan rasa aman bagi seluruh warganegaranya.
Jalur bottom-up yang  dilakukan  oleh  para  tokoh  agama,  aparat  penegak  hukum hingga  kalangan  civitas  akademika  yang  dianggap  punya  akses  langsung  pada  individu- individu  secara  tidak  langsung  menjadi  penyambung  permasalahan  yang  dialami masyarakat  kepada  pemerintah.  Sehingga  selajutnya  kebijakan top-down yang  dilakukan oleh  pemerintah  menjadi  tepat  sasaran  serta  memberikan  daya  dukung  lebih  pada  upaya perlindungan rasa aman bagi masyarakat sipil.
13 Till  Kotter  (2007).  Fostering  Human  Security  Trough  Active  Engangement  of  Civil  Society Actors. Human Security Journal . hlm.45-55
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Mumtazinur, Rispalman
Namun,  tentu  saja  kebijakan  yang  mampu  mengakomodir  kebutuhan  masyarakat membutuhkan  dukungan  dan  upaya  dari  segenap  pihak  terkait.  Sebagaimana  halnya pelaksanaan  fiqh  berlalu  lintas  akan  sulit  diaplikasikan  dalam  kehidupan  masyarakat manakala hal ini tidak dianggap sebagai sebuah masalah yang urgen.
Oleh  karenanya  kehadiran  fiqh  berlalu  lintas  sebagai  bagian  dari  upaya  pemenuhan rasa aman bagi masyarakat dari sudut pandang agama perlu mendapat atensi dan apresiasi. Bagaimana tidak, penekanan melalui nilai-nilai relijius dengan mengkombinasikan dengan regulasi negara dapat dilihat sebagai sebuah instrumen penegakan hukum. Setelah selama ini kita hanya melihat wujud  keberhasilan penegakan hukum  hanya lahir dari norma atau institusi  hukum  saja. Sebut  saja bentuk  penegakan tersebut  seperti dalam  upaya preventif untuk  menekan  peredaran  narkoba,  korupsi,  pelecehan  seksual,  isu  lingkungan  dan  lain sebagainya.
Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  keamann  manusiaa  telah  menjadi agenda  global  yang  cukup  signifikan.  Negara  boleh  dikatakan  memikul  tanggungjawab utama untuk memastikan rasa aman bagi setiap inividu. Boleh jadi ini penjabaran atas apa yang  disebut  sebelumnya  sebagai  kewajiban  hak  asasi (Human  Rights  Obligations). Keberadaan masyarakat dalam wilayah dan yurisdiksinya menjadikan pemerintah memiliki relasi kewajiban perlindungan kemanusiaan.
Konsep keamanan manusia (Human Security) meskipun terhitung baru dari hak asasi manusia,  namun  tidak  sepenuhnya  asing  atau  berbeda  dari  tujuan  perlindungan  atas  rasa aman  manusia.  Pada  saat  yang  bersamaan,  konsep  tersebut  juga  dapat  digunakan  untuk mengkritisi bagaimana perkembangan hukum  yang dirancang bagi perlindungan manusia. Atau  apakah  konsep  ini  mampu  mendorong  lahirnya  instrumen  hukum  lain  yang  berakar dari keyakinan (belief) atau kearifan lokal masyarakat (local wisdom).

## C. KESIMPULAN
1. Pengimplementasiaan  nilai-nilai  keamanan  manusia (Human  Security) dalam  fiqh berlalu  lintas  diaplikasikan  dengan  sangat  baik  bahkan  boleh  dkatakan  memenuhi nila-nilai (value) utama  yang digaungkan oleh konsep ini. Hak asasi manusia  yang menjadi irisan atau bagian dari keamanan manusia (Human Security) merupakan isu
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Mumtazinur, Rispalman
sentral  yang  ikut  menjadi  fokus  utama  regulasi-regulasi  dari  fiqh  berlalu  lintas dibentuk.
2. Aspek lain yang tak kalah penting yaitu gagasan akan pentingnya menonjolkan sisa moralitas dari masing-masing individu dan proses mendorong kesadaran masyarakat akan  pentingnya  sisi  penghormatan  atas  hak  dan  keselamatan  para  pengguna  jalan lain.  Disisi  lain  yang  bersinggungan  erat  dengan  ini  yaitu  fiqh  beralalu  lintas  ikut mendukung individu pengendara sebagai apa  yang dikenal dalam konsep keamanan manusia (Human Security) ‘The human-centred’ .
3. Peran  dari Civil  society  actor’s ikut  mendukung  para  pengambil  kebijakan  atau pemerintah  untuk  membuat  kebijakan top-down yang  mampu  memberikan  jaminan rasa  aman  bagi  masyrakat  secara  keseluruhan.  Bila  upaya  ini  diakomodir  dengan baik  tentunya  praktik  fiqh  berlalu  lintas  ini  mampu  berkontribusi  bagi  keberhasilan pemerintah  nasional  dan  masyarakat  internasional  dalam  menyukseskan  konsep keamanan manusia (Human Security) sebagai agenda keamanan pada tingkat global.

## DAFTAR PUSTAKAAN
Al-Zuhaili, Wahbah (1986). Ushul Fiqh Islami , Damaskus: Dar al Fikri
Ar-Risuni,  Ahmad . Nadzoriyyatul  Maqashid  ‘inda  al  imam  Asy-Syatibi,  Kairo: International Institute of Islamic thought (IIIT)
Azwar, Saifuddin. (1998). Metodologi Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset
Cockell,  John  G . (2001). “ Human  Security  and  Preventive  Action  Strategies”  dalam Edward  Newman  and  Oliver  P.  Richmond  (eds) The  United  Nations  and  Human Security , London : Palgrave
Farhun, Ibnu. Tabsirat, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah , Beirut.
Ghozali, M. Lathoif , dkk. (2019). Fiqih Lalu Lintas : Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman ,  Surabaya : UIN Sunan Ampel Press
Hosen, Nadirsyah (2004). Pengantar Menuju Fiqh Humanis, Jakarta: Paramadina.
Leedy,  Paul  D.  (1997). Practical  Research,  Planning  and  Design ,  New  Jersey  :  Prentice Hlml,inc
MacFarlane,  S  Neil  and  Yuen  Foo  Khong  .(2006). Human  Security  and  The  UN , Bloonington : Indiana University Pres.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Nazir, Muhammad. (1998). Metode Penelitian , Jakarta : Ghafia Indonesia
Rahmat,  Angga  Nurdin    (2015). Keamanan  Global:  Transformasi  Isu  Keamanan  Pasca Perang Dingin, Bandung : Alfabeta
Sugiono, (1999). Metode Penelitian Bisnis, Bandung :CV Alfabeta
Sutedi,  Adrian  (2011). Hukum  Perizinan  Dalam  Sektor  Pelayanan  Publik ,  Jakarta:  Sinar Garfika
Sondani, Dicky, dkk  (2021). Fiqh Berlalu Lintas , (Banda Aceh : Bandar Publishing
Tadjbakhsh, Shahrbanou dan Anuradha M. Chenoy. (2007). Human Security Concept and Implications, Routledge: New York
Taufik,  Ahmad  dan    Nurwastuti  Setyowati  “ Pendidikan  Agama  Islam  dan  Budi  Pekerti (Jakarta Pusat: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan  Perbukuan  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Jalan Gunung Sahari Raya No. 4)
Tigerstrom, Barbara von. (2007). Human Security and International Law : Prospects and Problems, Oregon : Hart Publishing
UNDP. (1994) Human Development Report 1994 ,  New York : Oxford University Press

## Website
Sabina Alkire. Conceptual  Framework for  The Commission  on Human Security, diakses tanggal 11 Oktober 2021 dari situs www.humansecurity-chs.org
https://www.ajnn.net, Ditlantas Polda Aceh Luncurkan Buku Fiqh  Berlalu Lintas, diakses tanggal  08  Oktober  2021  dari  situs  https://www.ajnn.net/news/ditlantas-polda-aceh- luncurkan-buku-fiqh-tertib-berlalu-lintas/index.html?page=all.
https://www.cnnindonesia.com,  Polisi  Terbitkan  Buku  Fikih  Berlalu  Lintas  di  Aceh,
diakses tanggal 08 Oktober 2021 dari situs
: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211001200655-12-702320/polisi- terbitkan-buku-fikih-berlalu-lintas-di-aceh
https://tribratanews.polri.go.id/,  Dorong  Kepatuhan  Masyarakat  Berlalu  Lintas,  Ditlantas Polda  Aceh  Gagas  Figh  Lalu  Lintas,  diakses  tanggal  13  Oktober  2021  dari  situs https://tribratanews.polri.go.id/read/8491/39/dorong-kepatuhan-masyarakat-berlalu- lintas-ditlantas-polda-aceh-gagas-figh-lalu-lintas-1623038796
Japan, MOFA, Diplomatic Bluebook 2002 (MOFA, Tokyo, 2002)
<http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2002/index.html,  diakses  tanggal  14 Oktober 2021.
Commission  on  Human  Security, Human  Security  Now:  Protecting  and  Empowering People (New York, Commission on Human Security, 2003)
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Mumtazinur, Rispalman
http://www.humansecuritychs.  org/finalreport/index.html,  diakses  tanggal  14 Oktober 2021.
https://otomotif.kompas.com,  Aceh  Terapkan  ETLE,  Ratusan  Kendaraan  Terekam Melanggar Aturan, diakses tanggal 14 Agustus 2022 dari situs https://otomotif.kompas.com/read/2021/11/23/161200715/aceh-terapkan-etle- ratusan-kendaraan-terekam-melanggar-aturan?page=all

## Jurnal
Busriyanti,  B.  (2021).  Maqasid  al-Syari’ah  dalam  Penegakkan  Hukum  Lalu  Lintas  di Indonesia. Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 6 (1), 79-84. doi:http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2470
D Petrasek, ‘Human Rights “Lite”? Thoughts on Human Security’ (2004) 3 Disarmament Forum 59, at 59
Ibrahim, D. (2019). Fiqih Sebagai  Traffic-Light  :  Cermin Formulasi Fiqih ‘Umar  Ibn Al-
Khaththab. Medina-Te : Jurnal Studi Islam , 15 (1), 1-15. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/medinate.v15i1.3771
Kotter  Till  (2007).  Fostering  Human  Security  Trough  Active  Engangement  of  Civil Society Actors. Human Security Journal .
Muslimah,  Zetrie  Andeka  (2018).  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  Kajian  Khusus  Hak  Pejalan  Kaki Perspektif Hukum Islam. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No. 2, 2018.
Yahiji,  Kasim. (2018). Traffic Education  In Contemporary  Islamic Education  Curriculum In Indonesia. Jurnal Tadarus : Jurnal Pendidikan Islam Vol 7 No.2.