## PELAKU UMKM DI KOTA MALANG TAAT PAJAK?
Metana Hemas En Ardhabilly 1 , Norman Duma Sitinjak 2
1 Noma1274@gmail.com Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis Unversitas Merdeka Malang, Indonesia
2 Noma1274@gmail.com Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis Unversitas Merdeka Malang, Indonesia

## ABSTRACT
Research on tax compliance is always important because the role of tax for the government is very large. MSME also contributes to the stability of the Indonesian economy and includes those who have tax obligations. This study examines the compliance of MSME tax payers in Malang. The findings in this study are tax awareness affects tax compliance.
Keyword: knowledge, awareness, tax compliance, MSME

## Abstrak
Penelitian  tentang  kepatuhan  pajak  selalu  penting  dilakukan  karena  peranan  pajak  bagi  pemerintah sangat  besar.  UMKM  turut  berkontribusi  bagi  stabilitas  perekonomian  Indonesia  dan  termasuk  yang memiliki  kewajiban  pajak.  Penelitian  ini  menguji  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Kota  Malang.  Temuan pada penelitian ini adalah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
Kata kunci : pengetahuan, kesadaran, kepatuhan pajak, UMKM

## 1. Pendahulan
Keberadaan pajak bagi Pemerintah Indonesia memiliki andil yang sangat besar bagi berjalannya roda pemerintahan.  Dalam  upaya  meningkatkan  penerimaan  pajak,  Pemerintah  menerbitkan  PP  No.  23  Tahun 2018  untuk  mengganti  PP  No  46  Tahun  2013  terkait  peraturan  pajak  bagi  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM).  Tarif  yang  dikenakan  bagi  pelau  UMKM  adlah  0,5%  dari  penghasilan  bruto  sejauh pendapatan bruto kurang dari 4.800.000.000 dalam setahun.
Perbedaan tata cara perpajakan dan tarif bagi UMKM ditujukan untuk menjaring para pelaku UMKM agar turut serta dalam memberikan kontribusi bagi pemerintah, memberikan kemudahan administrasi, dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) dari UMKM.

## JURNAL ILIMIAH BISNIS DAN PERPAJAKAN
Journal homepage: www.jurnal . unmer.ac.id

## Tabel 1. Perkembangan Data Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) 2017-2018
Berdasarkan  tabel  1  dapat  dijelaskan  bahwa  UMKM  memberikan  kontribusi  yang  besar  bagi perekonomian Indonesia karena sumbangan PDB >60% sedangkan sisanya oleh pelaku  usaha besar. Suatu subjek  pajak  yang  potensial  namun  memiliki  keterbatasan  dalam  pengurusan  pajak  karena  kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam bidang perpajakan. Dapat dipahami karena pelaku UMKM umumnya  dimiliki  orang  peribadi  sehingga  mengutamakan  kelancaran  penjualan  dibandingkan  dengan ketertiban pajak. Sangat jelas bahwa PP No. 23 Tahun 2018 bertujuan untuk merangkul pelaku UMKM agar patuh terhadap peraturan perpajakan.
Kota  Malang  sebagai  salah  satu  destinasi  wisata  di  Indonesia  memotivasi  penulis  untuk  menjadikan UMKM  sebagai  objek  penelitian.  Maraknya  wisatawan  yang  datang  ke  Kota  Malang  tentu  berdampak  bagi kelangsungan  hidup  UMKM,  selain  dari  warga  Malang  sendiri.  Dasar  penentuan  kepatuhan  pajak  dapat merujuk kepada PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang pemenuhan kewajiban perpajakan, diantaranya memiliki NPWP,  pengurusan  PKP,  menghitung,  membayar  sendiri  pajak,  mengisi  SPT  dengan  benar  kemudian melaporkan  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  sesuai  waktu  yang  ditentukan.  Agar  WP  patuh  dalam  perpajakan maka  diperlukan  pengetahuan  dan  kesadaran  perpajakan  yang  baik.  Pengetahuan  perpajakan  bermanfaat agar WP dapat menerapkan tata cara perpajakan dengan benar, namun pengetahuan saja tidak cukup karena juga diperlukan kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan menjadi lokomotif bagi WP agar patuh pajak.
Motivasi  terbentuknya  penelitian  ini  adalah  karena  ada  celah  penelitian  terkait  penentu  kepatuhan pajak. Rumat (2019) menjelaskan bahwa pengetahuan dan kesadaran pajak tidak cukup untuk membuat WP patuh  terhadap  peraturan  perpajakan.  Penelitian  Ananda  (2015)  menjelaskan  hal  yang  berbeda,  yaitu pemahaman  turut  serta  mempengaruhi  WP  agar  patuh  terhadap  peraturan  perpajakan.  Fokus  penelitian adalah pada pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak sebagai panduan WP dalam perpajakan  dan  kesadaran  pajak  sebagai  penggugah  WP  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakan, termasuk dalam hal cinta tanah air.
Berdasarkan penjelasan di latar belakang, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:
a. Pengaruh pemahaman pajak pelaku UMKM terhadap kepatuhan pajak
b. Pengaruh kesadaran pajak pelaku UMKM terhadap kepatuhan pajak
Indikator Satuan 2017 2018 jumlah pangsa jumlah pangsa Unit Usaha Unit 62.922.617,0  99,99% 64.194.057,0  99,99% Serapan Tenaga kerja Orang 116.431.224,0  96,82% 116.978.631,0  97,00% Sumbangan  PDB Rp. M 7.820.282,6  60,90% 8.573.895,3  61,07% Sumbangan  Ekspor Non Migas Rp. M 301.630  14,54% 293.840,9  14,37% Sumbangan  Investasi (harga berlaku) Rp. M 2.377.413  60,08% 2.564.550  60,42%
Sumber Data : Kementerian Koperasi dan Kecil dan Menengah,  2019

## 2. Kajian Pustaka

## Pajak
Dalam UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 jelas bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  kepada  negara  dan  memiliki  sifat  memaksa  serta  tidak mendapat  manfaat  langsung  untuk  keperluan  negara  bagi  kemakmuran  rakyat.  Pembayar  pajak  tidak mendapatkan  manfaat  langsung  karena  dana  pajak  dipakai  negara  untuk  menjalankan  roda  pemerintahan yang  bertujuan  untuk  kemakmuran  rakyat  secara  adil  dan  merata.  Pajak  bermanfaat  sebagai  sumber penerimaan dan alat bagi pemerintah.

## PP Nomor 23 Tahun 2018
Para  pelaku  UMKM  juga  memiliki  kewajiban  dalam  bidang  perpajakan,  namun  umumnya  pelaku UMKM  adalah  orang  pribadi  yang  terbatas  kemampuan  pengetahuan  dalam  bidang  perpajakan. Menjembatani antara kewajiban dengan pengetahuan pajak pelaku UMKM, pemerintah menerbitkan PP 23 tahun 2018. Peraturan Pemerintah yang memudahkan pelaku UMKM dalam mengurus pajak karena cukup menghitung  0,5%  atas  penjualan  bruro  dan  pelaporan  yang  lebuh  sederhana  dibandingkan  kelompok  WP yang selain UMKM, dengan catatan penghasilan bruto setahun ≤ Rp. 4.800.000.000,-
Harapan  pemerintah  dengan  diterbitkan  PP  No.  23  tahun  2018  adalah  pelaku  UMKM  semakin melangkah  ringan  untuk  mengurus  NPWP,  dan  kewajiban  pajak  yang  lain.  Pemerintah  selalu  berupaya dengan  pendekatan  persuasif  agar  pelaku  UMKM  semakin  taat  pajak,  tidak  sekedar  mengandalkan  sanksi pajak.

## Usaha Mikro-Kecil dan Menengah (UMKM)
UMKM  merupakan  usaha  yang  sangat  bermanfaat  bagi  rakyat  Indonesia  dan  terbukti  tahan  uji.  Saat Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1998, UMKM menjadi andalan rakyat Indonesia untuk bertahan hidup,  selain  itu,  berdasarkan  tabel  1  sangat  jelas  peranan  UMKM  bagi  Indonesia.  Berdasarkan  peraturan pajak  No.  23  Tahun  2018,  yang  tergolong  UMKM  adalah  usaha  yang  penjualan  bruto  setahun  ≤  Rp. 4.800.000.000.  Penelitian  ini  menggunakan  dasar  yang  ditentukan  oleh  peraturan  pajak  karena  tariff  yang dipakai adalah tarif pajak.

## Pemahaman Perpajakan
Pemahaman pajak merupakan pengetahuan rakyat atas peraturan perpajakan. Termasuk pengetahuan dalam  hal  menghitung  pajak,  mengisi  SPT  dan  melapor  SPT  (Rumat,  2019).  Dapat  dikatakan  bahwa memahami pajak diantaranya  berarti dapat menghitung pajak, mengisi SPT dengan  benar dan mengetahui kapan seharusnya melaporkan pajak.

## Kesadaran Wajib Pajak
Paristiyani et al. (2016) menjelaskan bahwa kesadaran bukan hanya kemauan rakyat dalam membayar pajak, namun lebih dari itu yaitu sadar pajak juga adalah perwujudan akan cinta tanah air. Rasa cinta tanah
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
(Y)
Kesadaran Pajak (X 2 ) Pemahaman Pajak (X 1 )
air  akan  membangun  rasa  patriot  bagi  rakyat. Rasa  patriot  akan  membuat  rakyat  tidak  bergeming  dengan oknum yang melakukan penyelewengan dana pajak dan hal-hal negatif lain.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Dasar  kepatuhan  pajak  merujuk  pada  PP  Nomor  74  Tahun  2011  tentang  pemenuhan  kewajiban perpajakan, diantaranya
a. Memiliki NPWP
b. Pengurusan PKP
c. Menghitung, membayar sendiri pajak dengan benar
d. Mengisi SPT dengan benar kemudian melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai waktu yang ditentukan
Kepatuhan WP menjadi sangat penting karena Indonesia menggunakan Self Asessment System dalam system pemungutan  pajak,  terutama  yang  terkait  dengan  pajak  penghasilan  (PPh)  dan  pajak  pertambahan  nilai (PPN). Pemerintah dalam hal ini berperan dalam pengawasan dan pengendalian. Jika WP melanggar aturan maka WP tersebut dapat dikenai sanksi.

## 3. Kerangka Konseptual
Dalam  penelitian  variabel independen ialah  pemahaman  Perpajakan  (X 1 ) dan  kesadaran  (X 2 ).  Variabel dependen adalah Kepatuhan WP (Y). Kerangka konseptual digambarkan pada gambar berikut:
Gambar 1. Keranga Konseptual Penelitian

## 4. Metode Penelitian
Objek penelitian adalah pelaku UMKM di Kota Malang. Sumber data adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan kuisioner. Responden dipilih secara random, dengan syarat pelaku UMKM yang memiliki NPWP. Jumlah responden sebesar 50 orang/pelaku UMKM.

## 5. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
a. Uji Asumsi Klasik
1) Uji Normalitas
Hasil uji normalitas dengan bantuan SPSS 16 dengan menggunakan normal P Plot disajikan dalam gambar 2
Berdasarkan gambar 2 dapat disimpulkan bahwa data penelitian lolos uji normalitas
2) Uji Multikolinieritas
Hasil uji multikolineritas disajikan dalam tabel 2.
Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF X 1 0,429 2,333 X 2 0,429 2,333
Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa tidak terjadi multikolinier antara pemahaman dan kesadaran karena nilai VIF < 10.

## b. Pengujian Hipotesis (Uji t)
Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil uji t disajikan dalam tabel 3:
Gambar 2: Grafik Normal P Plot
Tabel 3 Tabel Rekapitulasi Hasil Analisis Uji t Variabel Bebas Sig. Keterangan Pemahaman Perpajakan (X 1 ) 0,280 Tidak Signifikan Kesadaran Perpajakan (X 2 ) 0.000 Signifikan
Sumber: data diolah, 2020
Berdasarkan  tabel  3  dapat  dijelaskan  bahwa  pemahaman  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan pajak sedangkan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

## Pembahasan
Pada penelitian ini, kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sasmita (2015) yang menjelaskan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan  pajak.  Kesadaran  pajak  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  perpajakan  dapat  dijelaskan  sebagai berikut. Kesadaran  yang  menggambarkan  kecintaan  terhadap  tanah  air  dapat  menutupi  kekurangan  wajib pajak dalam hal pengetahuan perpajakan. Adanya kesadaran perpajakan mendorong WP untuk patuh akan peraturan  pajak,  walau  belum  mengetahui  dengan  benar  peraturan  perpajakan.  Sebagai  solusi,  WP  dapat menggunakan pihak lain untuk membantu dalam penghitungan dan pelaporan pajak.
Pengetahuan  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak  dijelaskan  sebagi  berikut. Pengetahuan  WP  yang  tinggi  tentang  pajak  malah  dapat  dimanfaatkan  oleh  WP  untuk  melakukan perlawanan pajak. Selain itu, jika hanya mengetahui dan memahami peraturan perpajakan  bukanlah suatu jaminan  WP  akan  patuh  karena  mengetahui  namun  tidak  peduli  maka  dapat  menghasilkan  WP  yang  tidak patuh.

## 6. Simpulan Dan Saran
Berdasarkan  pada  data  yang  telah  dikumpulkan  dan  pengujian  yang  telah  dilakukan  maka  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Hasil  penelitian  pemahaman  pajak  tidak  berpengaruh  pada  kepatuhan  pajak.  Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  Agung  (2016),  hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemahaman  bukan  faktor  yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Karna tingkat pemahaman yang dimiliki oleh setiap Wajib Pajak adalah berbeda.
b. Kesadaran  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan,  ini  berarti  semakin  tinggi  kesadaran  pajak semakin  tinggi  juga  kepatuhan  pelaku  UMKM.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian Heny  (2014).  Kesadaran  dapat  berpengaruh  pada  kepatuhan  pajak  karena  sadar  pajak  bermakna taat atau patuh pada aturan pajak.

## Daftar Pustaka
Ananda,  P.  R.  D.,  Kumadji,  S.  dan  Husaini,  A.  2015.  “Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Tarif  Pajak,  Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu).” Jurnal Perpajakan (JEJAK), 6(2): 1-9
Ghozali,  Imam.  2011. Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  IBM  SPSS  19. Edisi  5,  Penerbit Universitas Diponegoro.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah  Beberapa  Kali  Diubah  Terakhir  Dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 16  Tahun 2009
Kementerian  Koperasi  dan  UKM.  2018.  “Perkemebangan  Data  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  dan Usaha Besar 2017-2018.” Diakses melalui http://www.depkop.go.id/data-umkm.
Presiden  Republik  Indonesia.  2018.  “Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2018 Tentang  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari  Usaha  Yang  Diterima  Atau  Diperoleh  Wajib  Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.”
Pope,  J.  dan  McKerchar.  M.  2011.  “Understanding  tax  morale  and  its  effect  on  individual  taxpayer compliance.” British Tax Review , 5: 587-601
Rumat, S. H. W. dan Sitinjak, N. D. 2019. “Dinamika Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Kupang.” Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan , 1(1): 44-54
Sasmita, S. N. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pemilik  Usaha  Kecil  Menengah  Dalam  Pelaporan Kewajiban  Perpajakan  Di  Semarang  (Studi  UMKM  Di  Kota  Semarang). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  S1 Akuntansi Universitas Pandanaran , 1(1): 2015