Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 423-428 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3352.423-428

## HUKUMAN MATI TERHADAP NARAPIDANA TERORISME DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
I Putu Gde Iwan Putra Darmayatna, I Made Sepud & Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia iwanputra080@gmail.com, sepudrnade@gmail.com & sukariati64@gmail.com

## Abstrak
Hukuman mati di Indonesia selalu menjadi perdebatan karena belum berlandaskan UUD 1945. Hukuman mati berada di kasta hukum tertinggi sebagai hukuman terberat di Dunia, yang diberikan kepada seorang terpidana.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menelaah  pengaturan  hukuman  mati  terhadap  terorisme  dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia dan mengkaji upaya hukum narapidana terorisme untuk mendapatkan keringan hukum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, teknik dalam pengumpulan bahan pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan  perundang-undangan  dalam  menganalisis  data.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  adanya konflik  antara  pengaturan  hukuman  mati  dengan  HAM.  Pengaturan  hukuman  mati  terhadap  terorisme dalam kaitannya dengan perlindungan HAM menyebabkan munculnya berbagai pendapat dan perdebatan yang  dimana  hukuman  mati  dianggap  melanggar  HAM  dan  ada  yang  menganggap  hukuman  ini  harus tetapdiberlakukan.  Upaya  yang  dilakukan  terorisme  untuk  mendapatkan  keringanan  hukum  merupakan kebijakan hukum yang memiliki ide dasar dalam perlindungan HAM. Upaya hukum mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali hingga pengajuan grasi  meminta pengampunan Presiden terhadap narapidana untuk mengurangi hukum.
Kata Kunci : Hak asasi manusia, Hukuman mati, Tindak pidana terorisme.

## Abstract
Indonesia  the  death  penalty  has  always  been  a  matter  of  arguments  because  isn't  based  011  the  1945 Constitution,  the  death  penalty  is  in  highest  legal  caste  as  the  toughest  punishment  in  the  world.  The research aims to examine the regulation of the death penalty against terrorism in relation to the protection of human rights and to analyze the legal measures against terrorism convicts to obtain legal relief. This research used the type of normative research, the techniques in the data collection are based on literature study. This research used statutory approach, to analyze the data. The results of this research indicate a conflict between the regulation of the death penalty and human rights. The regulation of the death penalty against terrorism in the relation to the protection of human rights has resulted in the emergence of various opinions and debates where the death penalty is considered to violate human rights and some consider this punishment to be applied. The effort by terrorism to obtain Juggleries a legal policy that has a basic idea in  protecting  human  rights.  Legal  efforts  to  file  an  appeal,  cassation,  review  to  filing  clemency  request forgiveness from the President of the prisoners to reduce the law.
Keywords: Death penalty, Criminal acts of terrorism, Human Rights

## I. PENDAHULUAN
Pentingnya peranan Perundang-undangan dalam rangka pembangunan masyarakat dalam suatu Negara  yang  sedang  berkembang  yang  mencita-citakan  pembangunan  di  semua  bidang,  baik dibidang ekonomi dan sosial budaya, yang tetap menduduki tempat yang dominan dalam usaha pembi naan hukum yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Hukum  yang  berlaku  bagi  Negara  Indonesia  berpijak  pada  UUD  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 UUD tersebut merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi kekuatan atau norma  dari  segala  bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sekarang  di  Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia.  Paragraf  keempat  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan berbagai maksud dan tujuan dibentuknya Republik Indonesia.
Pemerintah  Republik  Indonesia  dibebani  dan  bertanggung  jawab  atas  amanat sebagaimana dikemukakan pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk melindungi  rakyat  Indonesia  dan  segala  pertumpahan  darah  di  Indonesia  dalam  hal  tersebut Negara berkewajiban melindungi segenap warga Negara terhadap dari berbagai macam ancaman kejahatan  Nasional,  Transnasional,  maupun  kejahatan  lntemasional.  Menurut  amanat  ini, penerapan  hukuman  mati  menjadi  alasan  penerapan  undang-undang  tersebut  dianggap kontroversial  dan  menarik  perhatian  karena  belum  berdasarkan  pada  UUD  tahun  1945  Negara Republik Indonesia adalah.
Mengenai jenis-jenis hukuman yang diatur dalam bab II KUHP mengenai pidana pokok, dalam  berbagai  bentuk  peraturan  perundang-undangan  saat  ini,  tidak  mempunyai  ketentuan ataupun definisni yang mengatur dari pembahasan mengenai pidana mati ini. Pengertian tersebut termuat dalam Pasal 1 angka 3 dari Peraturan Komisioner Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tata cara melakukan Pelaksanaan Pidana Mati No.12 Tahun 2010). Pengertian tersebut dianggap belum  cukup  dalam  menggambarkan  makna  dari  hukuman  mati.  Pengertian  ini  hanya  dapat dipahami  bahwa  dari  hukuman  tersebut  merupakan  salah  satu  jenis  hukuman  yang  dijatuhkan oleh hakim. Praktik hukuman mati di Negara Indonesia, baik  eksekutif maupun legislatif telah bersepakat  terhadap  kedudukan  terorisme.  erorisme      merupakan      kejahatan  lintas  negara  dan bahkan merupakan tindak kejahatan yang sangat terorganisasi dan memiliki jaringan yang sangat luas, dimana kejahatan ini dapat mengancam kedamaian dan kenyamanan secara nasional maupun international ( Firmansyah, 2011 ). Terorisme Hingga hari ini sejumlah narapidana kasus terorisme seperti  Aman  Abdurrahman  telah  divonis  dan  ditetapkan  sebagai  terpidana  mati  berdasarkan putusan  pengadilan  dan  dalam  masa  tunggu  pelaksanaan  dieksekusi.  Undang  undang  nomor  5 Tahun  2018  tentang  perubahan  dari  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2003,  dibentuk  dengan berbagai pertimbangan. Dari beberapa pertimbangan tersebut muncullah Hukuman mati terhadap teorisme yang berada di dalam pasal 6 UU No. 5 Tahun 2018.
Hukuman  mati  menimbulkan  konflik  dan  akan  menimbulkan  adanya  Pro  dan  kontra disetiap ahli maupun pakar hukum, para tokoh penggerak hak asasi manusia, tokoh masyarakat maupun masyarakat yang akan tetap mengandalkan pemikiran yang seruju maupun yang kurang seruju  kepada  lembaga-lembaga  yang  berwenang  terhadap  hukuman  mati  karena  alasan  yang logis  dan  rasional.  ( Prakoso,1987) Konflik  terhadap  hukuman  mati  tersebut,  Kelompok  yang kontra sangat menentang jika hukuman tersebut tetap diberlakukan serta masih digunakan karena dianggap  melanggar  Hak  Asasi  Manusia.  Negara  maupun  masyarakat  lndonesia  senantiasa mengakui dan akan selalu menjaga semua bentuk hak asasi manusia, dan  kebebasan mendasar dari diri manusia, karena merupakan hak yang harus melekat dan tidak mungkin terpisahkan dari umat manusia yang dimana harus selalu dilindungi, dihormati, dan dipelihara guna meningkatkan harkat  dan  martabat  terhadap  kemanusiaan,  kesejahteraan,  kebahagiaan,  dan  kearifan  maupun keadilan  disetiap  manusia.  Bahkan  hak  untuk  hidup  disertakan  penegasannya  sangat  diakui sebagai  hak  yang  tidak  dapat  untuk  dikurangi  didalam  suatu  kondisi  maupun  atau  situasi bagaimanapun  yang  telah  diatur  dalam  pasal  28  huruf  1  angka  (1)  UUD  Negara  Republik Indonesia.  Hal  tersebut  telah  mengatur  dan  menjamin  di  dalam  UU  No.  39  tahun  1999  yaitu mengenai  hak  manusia  untuk  hidup.  Hak  untuk  hidup  adalah  hak  yang  bersifat  mutlak  dan dimiliki oleh setiap orang dan termasuk dalam kategori hak yang tidak dapat direduksi ( Smith, 2008 ). Terkait Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2018 perubahan dari UU No. 15 Tahun 2003 Terorisme dengan pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM, menimbulkan suatu konflik norma antara hukum yang mengatur hukuman mati terhadap terorisme dengan perlindungan HAM yang terjadi sekarang.
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  yang  membahas mengenai hukuman mati di Indonesia. Menurut ( arief, 2019 ) problematika hukuman mati hingga saat  ini  masih  menjadi  perbincangan  yang  cukup  diperdebatkan.  Dalam  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana dan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, ancaman pidana mati
masih tetap dipertahankan, sedangkan para aktifis HAM mengeritik mengenai peraturan ini. Oleh karenanya dirancanglah Undang-Undang Pidana baru yang dimana memberikan kompromi bagi terpidana hukuman mati, terkecuali bagi pelaku kejahatan luar biasa. Pada penelitian selanjutnya menjelaskan penjatuhan pidana mati di Indonesia dalam kacamata Hak Asasi Manusia ( Anjari, 2018 ). ( Sumanto, 2004 ) Menelaah mengenai kontradiksi hukuman mati di indonesia dipandang dari  aspek  hak  asasi  manusia.  agama  dan  para  ahli  hukum.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menelaah  pengaturan  hukuman  mati  terhadap  terorisme  dalam  kaitannya  dengan  perlindungan hak asasi manusia dan mengkaji upaya hukum narapidana terorisme untuk mendapatkan keringan hukum.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  mengkaji  hukum  perundang-undangan  melalui segala aspek. Dalam penelitian ini terdapat adanya konflik terhadap norma hukum yang dimuat dalam  pasal  6  UU  No.  5  Tahun  2018  dengan  pasal  4  UU  No.  39  tahun  1999  Tentang  HAM. Pendekatan masalah yang dipakai yaitu pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan  Perundang-undangan  dengan  mengkaji  makna  atau  istilah  yang  digunakan  dalam suaru perundang-undangan yang berlaku mengenai hukuman mati terhadap narapidana terorisme dalam  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Pendekatan  konseptual  yaitu  pendekatan  dengan menggunakan  konsep-konsep  yang  dikemukakan  para  ahli  yang  ada  hubunganya  dengan hukuman mati terhadap narapidana terorisme. Sumber berbagai bahan hukum yang dipakai dalam penelitian  ini  adalah  sumber  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Sumber  untuk  bahan-bahan hukum primer merupakan bahan otoritas dan dijadikan sumber  suatu Penelitian, dimana bahan yang  mengkaji  Perundang-undangan  yang  berlaku.  Bahan  hukum  diperoleh  dari  berbagai perpustakaan  seperti  buku-buku  referensi,  jurnal  hukum,  dan  yang  lain  terkait  dengan permasalahan.  Teknik  pengumpulan  dan  penggunaan  bahan  hukum  seperti  penelitian perpustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur hukum yang berupa studi dokumen melalui teknik pencatatan bahan bacaan dari berbagai teori ilmiah, peraturan dan media- media elektronik. Analisis bahan hukum yang dapat dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan argumentasi hukum agar adanya konsep suatu argumentasi yang ditujukan untuk memperjelas  suatu  bentuk  permasalahan  yang  diajukan.  Untuk  penyusunan  dilakukan  dengan cara  deskriptif  yaitu  dengan  cara  menyusun  bahan-bahan  hukum  mengenai  hukuman  mati terhadap narapidana terorisme dalam perlindungan  hak asasi manusia  yang telah dipilih secara sistematis sehingga membentuk suatu karya ilmiah.

## III. PEMBAHASAN
1. Pengaturan hukuman mati terhadap terorisme dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia
Sesuai dalam Hukum positif di Negara Republik Indonesia, dalam mengantisipasi, mengatasi dan menanggulangi  masalah  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  terorisme,  agar  sesuai  dengan pembukaan UUD Tahun 1945, Negara Republik Indonesia telah mempunyai beberapa peraturan yang  sedang  berlaku  dalam  hukum  positif  di  Negara  Republik  Indonesia.  Dalam  hal  tersebut Pemerintah  di  Negara  Republik  Indonesia  berkewajiban  untuk  selalu  mempertahankan  suatu kedaulatan Negara dan menjunjung tinggi segala keutuhan nusa dan bangsa dari segala macam bentuk ancaman dari pelaku tindak pidana terorisme dari luar Negeri maupun dalam Negeri. Di Indonesia  peraturan  hukum  dan  perundang-undangan  yang  berlaku  untuk  tindak  pidana  yang dilakukan terorisme dalam hukum positif saat ini yaitu UU No. 5 Tahun 2018, KUHP, Perpres No. 77 Tahun 2019 dan Perpres No. 46 Tahun 2010.
Hukuman mati yang dijaruhkan terhadap kasus terorisme di Negara Republik Indonesia selalu menjadi pembicaraan dan perdebatan dalam berbagai kalangan di Indonesia. Penyelesaian kasus rindak pidana terhadap terorisme dengan cara hukuman mati atau atau disebut Capital Punishment dan saat ini Pemerintah Republik Indonesia telah menjalankan proses hukuman mati ini terhadap beberapa  pelaku  tindak  pidana  bagi  terorisme  tersebut.  Mengenai  amandemen  Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2018, perubahan dari UU Nomor 15 Tahun 2003, hukuman pidana mati diatur ke  dalam  pasal  14  yang  berbunyi:  ( Indroharto,  et  al,  1995 )  "setiap  orang  yang  sudah merencanakan  atau  menggerakan  orang  lain  untuk  melakukan  suaru  tindak  pidana  terorisme sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup."
Setelah  Negara  Indonesia  merdeka,  pemerintah  melanjutkan  untuk  tetap  menjalankan pemberlakuan  hukuman  mati  yang  ada  dalam  Wetboek  van  Strafrecht  Inlanders  (WvSI)  yang kemudian  ditetapkan  menjadi  KUHP.  Menurut  Hukum  pidananya,  berbagai  macam  aturan mengenai  jenis-jenis  hukuman  terdapat  dalam  dalam  bab  II  Pasal  10  KUHP  huruf  A  yang menyatakan hukuman mati terdapat di dalam salah satu pidana pokok. Hukuman mati dalam hak asasi  manusia  Negara  Lndonesiajuga  sangat  mengadvokasi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang menjamin  bahwa  hak  semua  warga  negara  sama  dengan  statusnya  di  lingkungan  hukum  dan pemerintahan.  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  di  dunia  dimana  hukuman  mati  masih digunakan atau dijatuhi hukuman. UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur hukuman mati bagi hak asasi manusia. Diantaranya, ketentuan tentang pidana mati di Pengadilan HAM tertuang dalam Pasal 36 dan Pasal 37.

## 2. Upaya Hukum Narapidana Terorisme Untuk Mendapatkan Keringanan Hukum
Perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  merupakan  bagian  utama  yang  sangat  penting  untuk penegakkan  hukum  termasuk  dalam  kepastian  pelaksanaan  hukuman  mati  terhadap  narapidana terorisme  yang  dihukum  mati.  Kepastian  penegakkan  hukum  sebagaimana  telah  menjadi  salah satu  paramerer  untuk  dilaksanakannya  perlindungan,  tidak  hanya  bagi  korban  dan  masyarakat tetapi  juga  bagi  pelaku.  Upaya  hukum  yang  ditempuh  dalam  memastikan  dilaksanakannya eksekusi mati memiliki filosofi yang dalam, termasuk di dalamnya terhadap pencapaian keadilan dan  Hak  untuk  mendapatkan  keadilan  telah  menjadi  bagian  penting  dari  perlindungan  HAM. Demi  memperkuat  serta  berani  menjamin  perlindungan  terutama  mengenai  hak  asa  I  manusia (HAM)  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia,  maka  dibentuklah  suatu  426ntrins  yang bertanggungjawab  (Komnas  HAM)  berdasarkan  ketetapan  Tap  MPR  No.  17  tahun  1998  yang disetujui  pada  tanggal  23  September  tahun  1999.  Pentingnya  peranan  yang  menjaminan perlindungan hak asasi manusia membuktikan bahwa komitmen terhadap kehidupan demokratis selaJu berada pada perlindungan Negara hukum.
Tindak  pidana  terorisme  sangat  jelas  terjadi  adanya  pelanggaran  terhadap  hak  asasi manusia khususnya para korban dari pelaku terorisme tersebut terutama dalam hak untuk hidup dan  bebas  dari  rasa  takut  serta  ancaman.  Pelaku  tindak  pidana  terorisme  meskipun  melakukan tindakan yang tidak manusiawi tetap memiliki hak asasi manusia. Sehingga meskipun terorisme ditetapkan  sebagai  kejahatan  extra  ordinary  crime  yang  memerlukan  penanganan  yang  khusus (extra  enforcement)  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  alat  atau  tameng  untuk  pelanggaran  HAM terhadap  pelaku  meski  akan  muncul  dilematis  tersendiri  di  dalam  prosesnya.  ( Wahid,  2004 ) Narapidana  terorisme  mempunyai  hak  memperoleh  keadilan  yang  dimana  setiap  orang mempunyai  status  ataupun  sederajat  dihadapan  hukum.  Prinsip  ini  tertuang  ke  dalam  pasal  7 (UDHR), pas al 26 (ICCPR), pasal 27 (I), pasal 28 huruf D UUD I 945. Mengenai beberapa hak yang berada di dalam yurisdiksi pada dasarnya merupakan sebuah prinsip dalam hukum pidana dan acara pidana, akan tetapi tidak semuanya bisa terbatas oleh hukum pidana dan hukum acara. Setiap  orang  sangat  berhak  untuk  meminta  maupun  menerima  peradilan  yudisial  dengan mengajukan beberapa permohonan, pengaduan, dan litigasi dalam kasus pidana, kasus perdata, dll.
Hukum  selalu  menyatakan,  apabila  ada  hak  yang  dilanggar,  maka  selalu  ada kemungkinan untuk menuntut dan memperoleh keadilan. Dalam arti lain terorisme yang sudah dijatuhi  pidana  mati  atau  dalam  masa  tunggu  pelaksanaan  eksekusi  maka  narapidana  tersebut masih  mempunyai  hak  memperoleh  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Terpidana  yang  sudah divonis oleh putusan pengadilan selalu berupaya untuk mencari keadilan dalam perlindungan hak asasi manusia, upaya-upaya yang dilakukan terpidana mati terhadap terorisme secara umum hak
terpidana terdiri atas hak hukum dan hak kemanusiaan baik yang dilaksanakan sebelum maupun menjelang eksekusi mati.
Upaya hukum terhadap narapidana terorisme yang dihukum mati merupakan hak mutlak yang harus diberikan oleh hukum kepada para pihak didalam suatu kasus yang berperkara. Upaya hukum  yang  dilakukan  tersebut  tetap  melandaskan  pada  hak  asasi  manusia  yang  dimana sesungguhnya  merupakan  bagian  dari  kemanusiaan  yang  paling  427ntrinsic.  ( Muhtaj,  2008 ). Menurut pasal 1 angka 12 UU No. 8 tahun 1981 mengenai KUHAP, upaya atau bantuan hukum merupakan hak terhadap pelaku kejahatan atau jaksa berhak untuk melakukan upaya hukum atau bantuan dan tidak menerima pembelaan yang bertentangan, seperti meminta pencabutan hukuman asli terhadap hak terpidana. Permintaan pertimbangan ulang dibuat dengan cara yang ditentukan oleh undang• undang untuk mengurangi undang-undang tersebut. Bentuk upaya ataupun bantuan hukum  terbagi  menjadi  beberapa  bagian  utama  yaitu  seperti  upaya  bantuan  hukum  biasa  dan upaya bantuan hukum luar biasa.  Langkah-langkah bantuan hukum yang umum termasuk  naik Banding  ke  Pengadilan  dan  pengajuan  naik  banding  ke  MA,  sementara  upaya  bantuan  hukum khusus mencakup pemeriksaan tingkat kasasi demi sebuah kepentingan hukum hingga meminta peninjauan kembali, serta tindakan non-hukum lain yang dapat diajukan terdakwa, terpidana atau narapidana  yang  termuat  di  luar  hukum  acara  pidana  antara  lain  seperti  mengajukan  Grasi, Amnesti  dan  Abolisi.  Dasar  hukum  yang  digunakan  yaitu  pasal  14  Undang-undang  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ( Pangaribuan, 2008 ).

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengaturan hukuman mati terhadap terorisme yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia,  terdapat  beberapa  ketentuan  yang  mengatur  Hukuman  Mati  bagi  terorisme. Pengaturan  terorisme  dalam  hukum  positif  diatur  dalam  Undang-undang  No.  5  Tahun 2018, KUHP, Perpres No. 77 Tahun 2019 dan Perpres o. 46 Tahun 2010. Hukuman Mati terhadap tindak pidana terorisme diatur dalam pasal 14 UU No. Tahun 2018. Dalam KUH P pasal 10 huruf A sebagai pidana pokok dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000.
2. Upaya hukum narapidana terorisme untuk mendapatkan keringanan hukum merupakan sebuah kebijakan hukum yang memiliki sebuah ide dasar dalam perlindungan hak asasi manusia.  Upaya  hukum  terhadap  narapidana  terorisme  yang  dihukum  mati  merupakan hak yang wajib diberikan kepada para pihak didalam suatu perkara. Narapidana terorisme yang  sudah  divonis  hukuman  mati  masih  mempunyai  kesempatan  dalam  mengurangi hukuman tersebut yang sudah diputus oleh pengadilan dengan melakukan upaya-upaya hukum  tersebut  mulai  dari  upaya  mengajukan  banding,  kasasi,  peninjauan  kembali hingga  pengajuan  terakhir  untuk  meminta  pengampunan  dari  Presiden  yang  menjadi harapan satu-sarunya terpidana untuk mengurangi hukuman tersebut demi mendapatkan perlindungan hak asasi manusia dan keringanan hukum.

## 2. Saran
Melalui  penelitian  ini,  peneliti  ingin  menyampaikan  beberpa  saran  yang  diharapkan  dapat membantu  pemerintah  dalam  menetapkan  dan  mempertimbangkan  hukuman  mati  bagi  para terdakwa, yaitu:
1. Kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia diharapkan untuk lebih mempertimbangkan sebagaimana mestinya mempertegas dalam menetapkan pelaksanaan pidana mati untuk tetap dijadikan sebagai hukum pidana pokok seperti yang tercantum  dalam  pasal  10  huruf  A,  KUHP maupun  menghapus  hukuman  mati  sebagai pidana  pokok.  Karena  hukuman  mati  tersebut  membuat  munculnya  perdebatan  antara yang  setuju  dengan  pemberlakuan  pidana  mati  maupun  yang  tidak  setuju  karena berlandaskan  pada  pembukaan  UUD  1945  dan  Undang-undang  omor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah harus berani mencari jalan keluar agar hukum
maupun segala bentuk peraturan yang berlaku di wilayah Negara Indonesia tidak sal ing bertentangan  unruk  memicu  munculnya  berbagai  konflik,  seperti  konflik  terhadap hukuman mati ini dengan hak asasi manusia.
2. Kepada masyarakat diharapkan tetap berlandaskan pada UUD 1945 dan mentaatin segala bentuk aturan-aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Seperti halnya tidak melakukan suaru tindak pidana terutama melakukan tindak pidana berat yang bisa yang  bisa  membahayakan  bagi  masyarakat,  korban  maupun  pelaku.  Karena  ji  ka masyarakat sud ah melakukan tindak pidana terutama tindak pidana berat maka hukum yang diterima oleh pelaku mendapatkan sanksi pidana mati.
3. Kepada  pelaku  diharapkan  bisa  menjadi  contoh  terhadap  masyarakat  bilamana masyarakat yang ingin melakukan suatu tindak pidana maka setiap perbuatan memiliki sanksinya masing-masing dan harus berani mengambil resiko terhadap setiap perbuatan kejahatan.

## DAFTAR BACAAN
Anjari, W. (2018). Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. E-Journal Widya Yustisia, Vol.1(2).
Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi  Manusia Dan Hukum Pidana. Komsik Hukum, Vol.19(1).
Firmansyah,  H.  (2011).  Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Terorisme  di  Indonesia.  Jurnal  Mimbar Hukum, Vol. 23(2).
Indroharto, et al. (1995). Kapita selekta hukum, mengenang almarhum Prof H. Oemar Seno Adji SH. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Muhtaj, M. EL. (2008). Dimensi-dimensi HAM: mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Pangaribuan,  L.  M.  P.  (2008).  Hukum  Acara  Pidana:  Surat-surat  Resmi  di  Pengadilan  oleh  Advokat.
Djambatan, Jakarta.
Prakoso, D. (1987). Masalah pidana mati. Bina Aksara, Jakarta. Smith, R. K. M. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. PUSHAM Uii, Yogyakarta. Sumanto, atet. (2004). Kontradiksi Hukuman Mati di Indonesia Dipandang dari Aspek Hak Asasi Manusia. Agama dan Para Ahli Hukum. Jurnal Perspektif, Vol.9(3).
Wahid,  A.  (2004).  Kejahatan  terorisme:  perspektif  agama,  HAM  dan  Hukum  (Cet.1).  Refika  Aditama, Bandung