LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018

## IMPLEMENTASI QANUN JINAYAH DI ACEH SINGKIL PERSPEKTIF MULTIKULTURALISME
Oleh: Edi Yuhermansyah & Mukhlis

## Abstrak
Pembahasan  hukum  dan  masyarakat  tidak  bisa  dilepaskan  dari  budaya hukum.  kebudayaan  sangat  berperan  dalam  menentukan  keberadaan  hukum  di tengah-tengah  masyarakat. Kemajemukan  budaya  di  tengah-tengah  masyarakat senantiasa  memperlihatkan  sudat  pandang  berbeda  antar  satu  dengan  yang lainnya. Aceh  singkil  sebagai  kabupaten  yang  berbatasan  langsung  dengan propinsi Sumatera Utara, mau tidak mau tradisinya akan dipengaruhi oleh tradisi masyarakat Batak. Begitu juga kehadiran kelompok transmigrasi yang berasal dari Jawa. Selama  melakukan penelitian,  kami  tim  peneliti  menemukan,  bahwa kemajemukan suku, ras, dan agama di singkil tidak banyak berpengaruh terhadap eksistensi  hukum  khususnya  qanun  jinayah.  Hal  yang  paling  dominan  dalam menentukan  kesadaran  dan  ketaatan  hukum  masyarakat  ternyata  bukan  karena mereka berbeda, akan tetapi lebih didominasi lemahnya upaya penegakan hukum oleh  aparat  penegak  hukum.  Secara  sosial  kemasyarakatan,  mayoritas masyarakatnya  menerima  kehadiran  qanun  jinayah  di  tengah-tengah  mereka, bahkan  ada  diantara  anggota  masyarakatnya  beragama  non-Islam.  Mereka menyadari,  bahwa  qanun  jinayah  bisa  menjadi  alat  pengatur  kehidupan bermasyarakat sekaligus sebagai alat penyelesai konflik di tengah-tengah mereka. Namun,  karena  rendahnya  upaya  penegakan  hukum  oleh  aparat  serta adanya keterlibatan  oknum  aparat  penegak  hukum  dalam  pelanggaran  qanun  jinayah, maka  terlihat  seoalah-olah  adanya  ketidapedulian  terhadap  larangan-larangan yang dimuat dalam qanun jinayah.
Kata Kunci: Qanun Jinayah-keragaman budaya
Edi Yuhermansyah & Mukhlis: Qanun Jinayah Aceh…
LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018

## A. Pendahuluan
Berlakunya  qanun  Nomor  6  Tahun  2014  sebagai penyempurna  qanun jinayah yang memuat jarimah dan uqubah di Aceh memperkuat penerapan syariat Islam. 1 Semenjak  penerapan  otonomi  khusus  dengan  pemberlakuan  Perda  Islam melalui  Undang-undang No  44  Tahun  1999  dan  Undang-undang No  18  Tahun 2001,  pemerintah  Aceh  semakin  gencar  menjadikan  Islam  sebagai  dasar  hukum dalam  tiap  tindak-tanduk  umat  secara  kaffah. Dalam  Undang-undang  No. 44 syariat Islam didefinisikan sebagai semua aspek ajaran Islam. Sedangkan undang- undang nomor 18 menyebutkan bahwa Mahkamah Syar’ iyah akan melaksanakan syariat Islam yang di tuangkan ke dalam qanun terlebih dahulu. Qanun merupakan peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  daerah  Aceh  untuk  melaksanakan  syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh. 2
Keberadaan  berbagai  produk  hukum  terkait  Syari’at  Islam  di  Aceh, tidaklah  lahir  begitu  saja.  Namun,  kelahirannya  melalui  sejarah  yang  sangat panjang  dan  proses  yang  begitu  kompleks.  Dinamika  tersebut  dipengaruhi  oleh berbagai  macam  hal,  diantaranya  struktur  dan  kultur  masyarakatnya  sendiri. Sebagaimana diketahui, secara struktural, masyarakat Aceh merupakan perpaduan dari  latar  dan  budaya  yang  berbeda,  ini  ditandai  dengan  kemajemukan  budaya, adat,  agama  dan  suku.  Multikultur  tersebut  memperkuat  eksistensi  ke-bhinekaan
1 Syariat  (  legislasi  )  adalah  semua  peraturan  agama  yang  ditetapkan  oleh  ALLAH  untuk  kaum muslimin,  baik  yang ditetapkan  dengan  Al- Qur’an  maupun  dengan  sunnah  Rasul  (  Muhammad Yusuf Musa,1998:131).
2 ( al yasa abu bakar, 2004:61).
Edi Yuhermansyah & Mukhlis: Qanun Jinayah Aceh…
LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018
di Aceh. Dengan latar masyarakat yang plural dan heterogen, baik etnis, kultur, dan agama,  keharmonisan  dapat  dilihat  dan merupakan  suatu  keunikan  tersendiri. Harmonisasi  dapat  terwujud  dengan  adanya  multikulturalisme  sebagai  ideologi yang  mengakui  dan  mengagungkan  perbedaan  dalam  kesederajatan  baik  secara individual maupun secara kebudayaan. 3
Aceh  pada  umumnya,  sudah  mempraktekkan  keberagaman  sejak  era kesultanan  Aceh  pra-kolonial.  Pada  masa  itu,  masyarakat  Aceh  sudah  bisa menerima  kehadiran  etnis  India,  Melayu,  dan  Tionghoa.  Tidak  hanya  itu, permaisuri  kesultanan  Aceh  ada  yang  berasal  dari  etnis  non-Aceh,  yaitu  Putroe Phang (dari negeri Pahang Malaysia). Fakta adanya multikulturalisme juga dapat di  lihat  dari  keberagaman  agama  dan  kepercayaan,  data Badan  Pusat  Statistik Aceh menunjukkan  jumlah  penduduk  Aceh  (2010)  adalah  4.494.410  jiwa. Pemeluk agama Islam 98,80 persen, Protestan 0,84 persen, Katholik 0,16 persen, Budha  0,18  persen,  dan  Hindu  0,02  persen.  Para  penduduk  non-muslim  ini tersebar di seantero Aceh
3 Multikulturalisme mengandung dua pengertian yang sangat kompleks, yaitu “multi” yang berati jamak atau plural, dan “kultural” yang berarti kultur atau budaya. Istilah plural mengandung arti yang  berjenis-jenis,  karena  pluralisme  bukan  sekedar  pengakuan  akan  adanya  hal  yang  berjenis- jenis  tetapi  pengakuan  tersebut  memiliki  implikasi  politis,  sosial,  ekonomi  dan  budaya.  Secara tradisional,  multikulturalisme memiliki  dua  ciri  utama;  pertama,  kebutuhan  terhadap  pengakuan (the need of recognition). Kedua, legitimasi keragaman budaya atau pluralisme budaya. Suparlan, Parsudi. 2002. Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. Keynote Address Simposium III Internasional Jurnal Antropologi  Indonesia,  Universitas  Udayana,  Denpasar,  Bali,  16 – 19  Juli 2002. Hlm.100
Edi Yuhermansyah & Mukhlis: Qanun Jinayah Aceh…
LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018

## Hukum dan Masyarakat
Prinsipnya  hukum  adalah  mengatur  tingkah  laku  manusia dalam bermasyarakat, baik berupa  norma yang tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang sedianya  adalah  untuk menciptakan ketertiban dalam  masyarakat dan harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya. 4 Dalam kajian sosiologi hukum, antara hukum  dan  manusia  memiliki  keterkaitan  dan  saling  membutuhkan. Hukum sebagai  alat  pengatur,  harus  selalu  siap  dengan  kondisi  perubahan  dan perkembangan  masyarakat.  Apabila  perubahan  dan  perkembangan  sosial kemasyarakatan  cepat,  maka  hukum  pun  juga  harus  capat  mengikutinya,  namun jika lambat, hukum juga menyusuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan tersebut.
Akan tetapi, dalam praktiknya, pembaharuan hukum adakalanya tertinggal di  belakang  objek  yang  di  aturnya. Selalu  ada  gejala  bahwa  antara  hukum  dan perilaku  sosial  terdapat  suatu  jarak  perbedaan  yang  sangat  mencolok.  Sehingga timbul  ketegangan  yang  semestinya  harus  disesuaikan  supaya  tidak  lagi menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan. 5 Dengan kondisi demikian, hukum terkesan  sulit  memenuhi  kehendak  dan  kebutuhan  masyarakat. Banyak  hal  yang menjadi  sebab,  bisa  karena  hukum  tertulis  bersifat  kaku,  ini  juga  tidak  terlepas dari kehendak azas legalitas  yang menghendaki suatu aturun itu harus dituliskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
4 Chainur Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum (Bandung: Sinar Grafika, 2008), hlm. 21.
5 Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 72.
Edi Yuhermansyah & Mukhlis: Qanun Jinayah Aceh…
LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018
Menurut Nonet-Selzcnik,  solusi  untuk  mengatasi  kekakuan  dan ketertinggal hukum oleh perkembangan sosial adalah dengan merumuskan hukum responsif.  Dalam  hal  ini,  hukum  responsif  menghendaki  adanya  interaksi  yang kuat  antara  hukum  dan  masyarakat  sekaligus  melibatkan  mereka dalam  setiap perumusan aturan hukum. 6
Pencarian  hukum  responsif  telah  menjadi  perhatian  yang  terus  menerus dari teori hukum modern untuk membentuk hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan  sosial  dan  memperhitungkan  secara  lebih  lengkap  dan  cerdas  tentang fakta  sosial  yang  menjadi  dasar  dan  tujuan  penerapan  dan  pelaksanaan  hukum. 7 Terlebih  di  Indonesia, di mana  paradigma  hukum  masih  melihat  bahwa  hukum adalah  undang-undang  kaku  yang  tidak  memperhatikan  gejolak  masyarakat. Sehingga, tidak ada komitmen dan tuntutan moral untuk membangun hukum yang ideal,  berkeadilan  dan  profesional.  Bukan  malah  menciptakan  hukum  yang transaksional yang hanya dipakai untuk memperkaya diri dan golongan. 8
Berdasarkan pola  hubungan  yang  dibangun  pembuat  kebijakan  hukum (otoritas) dan  subjek  hukum  (masyarakat), ada juga hukum  yang  lebih berorientasi  kepada  otoritas  pembuat  hukum, yang  dikenal  dengan  hukum represif,  dan hukum  yang  lebih  mengedepankan  regulasi  dan  legitimasi  lebih melihat hukum sebagai sistem mekanis, disebut dengan hukum otonom.
6 Philipe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, terj. Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 82-83.
7 Philipe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, Op. Cit., hlm. 83.
8 Sabian  Usman,  Menuju Penegakan  Hukum  Responsif,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2010), hlm. 6.
Edi Yuhermansyah & Mukhlis: Qanun Jinayah Aceh…
LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018
Hukum represif  adalah  suatu  hukum  yang  dibuat  bukan  berdasarkan kebutuhan mereka  yang diperintah akan tetapi lebih memperhatikan kepentingan mereka  yang  memerintah.  Menurut  Nonet  dan  Selznick,  keberadaan  hukum represif  bukan  ingin  mewujudkan  keadilan  hukum,  akan  tetapi  ia  merupakan upaya-upaya  represi  (jalan  pemaksaan)  untuk  mewujudkan  regulasi  hukum  yang efektif yang digunakan oleh kekuasaan. 9
Suatu  kekuasaan  pemerintah  dikatakan  represif  jika  kekuasaan  tersebut tidak  memperhatikan  kepentingan  orang-orang  yang  diperintah.  Kekuasan tersebut juga mengikari legitimasi orang-orang yang diperintah, dan mengabaikan hak-hak mereka. 10
Hukum  otonom  merupakan  kelanjutan  dari  hukum  represif,  yaitu  suatu upaya  untuk  mempertahankan  kedaulatan  hukum  namun  menjauhkan  prinsip- prinsip  refresif  yang  sepihak. Artinya,  jika  hukum  represif  tidak  membutuhkan legitimasi atas tindakannya maka hukum otonom mulai memperlihatkan interaksi legitimatif, berupa persetujuan keadaan dan kekuasaan tertentu.
Dalam  mencari  dukungan,  para  penguasa  misalnya  menggunakan  dasar legitimasi yang memberikan justifikasi bagi klaim mereka atas kepatuhan. Dasar- dasar legitmasi tersebut haruslah tidak rumit dan juga tidak eksplisit. Dasar-dasar legitimasi  dapat  berupa  pernyataan  bahwa  hak  untuk  membuat  keputusan  publik tertentu diberikan kepada suatu kelompok orang yang dituakan. 11
9 Philipe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif..., hlm. 33.
10 Philipe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif..., hlm. 34.
11 Ibid, hlm. 61.
Edi Yuhermansyah & Mukhlis: Qanun Jinayah Aceh…
LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018
Hukum responsif memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan kedua  model  sebelumnya.  Diantaranya, tujuan  pembuatan  hukum  bersifat kompetensi,  artinya  ada  sifat  dinamis  yang  membawa  hukum  pada perubahan yang  berarti. Beda  dengan  kedua  model  hukum  sebelumnya  yang  lebih mengedepankan  pada  ketertiban  dan  legitimasi.  Artinya  jika  hukum represif  dan hukum otonom lebih mengedepankan pada “kebakuan hukum” melalui ketertiban dan legitimasi, maka hukum responsif lebih mengedepankan kedinamisan hukum melalui sifatnya yang kompetitif.
Kemudian, sesuai dengan namanya, hukum responsif tentu mensyaratkan pada  respon  aktif  dalam  bentuk  partisipasi.  Caranya  adalah  dengan  memberikan akses  seluas-luasnya  pada  upaya-upaya  mengintegrasikan aspek  advokasi  dan sosiologi  pada  hukum.  Artinya,  kran  sikap  kritis  dibuka  lebar-lebar  baik  kritis dalam aspek legal-formal maupun dalam ranah sosiologi hukum. Berbeda dengan hukum  represif  yang  tidak  memberikan  akses  yang  luas  pada  kritik  pada  legal hukum,  maupun  pada  hukum  otonom  yang  menafikan  kritik  sosiologis  terhadap hukum. 12

## Hukum dan Kekuasaan
Agar  suatu  aturan  hukum  bisa  berlaku  efektif  di  suatu  kelompok masyarakat, hukum membutuhkan kekuasaan, bahkan bisa diakatakan kekuasaan merupakan kebutuhan mutlak. Seperti adigium “ hukum tanpa kekuasaan hanyalah
12 Philipe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, terj. Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 17-32.
Edi Yuhermansyah & Mukhlis: Qanun Jinayah Aceh…
LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018
khayalan  belaka,  sebaliknya  kekuasaan  tanpa hukum  menjurus  ke  arah  suasana penekanan  dan  kedhaliman,  dan  menyuburkan  praktek  pada  penindasan  dan kekerasan ” .
Penguasa melalui alat-alat kelengkapan penegak hukumnya, mesti menjadi panutan  bagi  masyarakat.  Ironis,  jika  dalam  implementasi  suatu  aturan hukum aparat penegak hukumnya tidak bisa menjadi panutan, bahkan mereka sendiri juga ikut  terlibat  dalam  pelanggaran  norma  hukum. Sebagaimana  dalam  kajian sosiologi  hukum  ada  dikenal  struktur  hukum,  substansi  hukum  dan  struktur hukum.  Ketiga  faktor  ini  sangat  menentukan  efektifitas  pemberlakuan  hukum  di masyarakat.
Aparat  penegak  hukum  sebagai  lembaga  yang  dilegitimasi  dalam peraturan  perundang-undangan  untuk  menegakan  hukum,  tidak  hanya  sebatas menegakkan  norma-norma  yang  tertulis  di  dalam  hukum  saja,  lebih  dari  itu mereka juga harus  bisa  menjadi  panutan  agar  masyarakat  bisa  merasakan kehadiran hukum sebagai alat untuk menertibkan.
Kemudian,  hukum sebagai instrumen  (alat)  untuk  mewujudkan  tujuan- tujuan  tertentu,  menjadikan  hukum  sebagai  sarana  yang  secara sadar  dan  aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum  yang  dibuat  dengan  sengaja. Dalam  konteks  yang  demikian  ini,  sudah barang  tentu  harus  diikuti  dan  diperhatikan  perkembangan-perkembangan  yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, sebagai basis sosialnya. Hukum merupakan
Edi Yuhermansyah & Mukhlis: Qanun Jinayah Aceh…
LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018
suatu  kebutuhan  yang  melekat  pada  kehidupan  sosial  itu  sendiri,  yaitu  hukum akan melayani (kebutuhan) anggota-anggota masyarakat.
Keadaan  yang  demikian  terjadi  sebagai  hasil  dari  fungsi  hukum  untuk menjamin  tercapainya  tujuan-tujuan  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  oleh masyarakat. Hukum memberikan jaminan keteraturan dalam cara-cara bagaimana hubungan-hubungan  itu  dijalankan  di  dalam  masyarakat,  yaitu  dengan menegaskan  prosedur  yang  harus  dilalui.  Di  samping  itu,  hukum  juga  memiliki nilai  kepastian  hukum  yang  disertai  dengan  kekuatan  yang  memaksa  (sanksi). Sanksi  memang  menyakitkan,  tetapi  harus  dipahami  oleh  masyarakat  sebagai bagian dari hukum.

## Qanun Jinayah Dalam Multikulturalisme Budaya
Di  beberapa  daerah kabupaten  dan  kota  di  propinsi  Aceh,  pemberlakuan qanun  jinayah  terlihat  efektif  karena  dominasi  penduduk  lokal  dan  menganut agama  Islam. Dalam  dimensi  multikultur  yang  sangat  berbeda,  posisi  qanun jinayah  kembali  di  pertanyakan,  seperti di  Aceh  Singkil sebagian penduduknya berasal  dari  luar  suku  Aceh.  Alasannya, pertama,  secara  geografis  merupakan wilayah  yang  berbatas  langsung  dengan  Sumatera  Utara  dan  didiami  oleh  suku Pak-pak,  Nias,  Jawa,  Melayu  dan  penduduk  asli  Singkil.  Sehingga  dalam multikulturalisme kebutuhan terhadap pengakuan (the need of recognition) sangat tinggi.  Asimilasi  dari  berbagai  budaya  juga  menjadikan  Singkil  berbeda  dengan Aceh.
Edi Yuhermansyah & Mukhlis: Qanun Jinayah Aceh…
LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018
Kedua,  kepercayaan  dan  keyakinan  penduduk  yang  sangat  beragam,  data dari  buku  Desiminasi  Informasi  bagi  Masyarakat  Desa/Gampong  dalam Kabupaten  Aceh  Singkil  (Bag.  Pemerintahan  Setdakab  Aceh  Sigkil,  2009) menunjukkan keberagaman agama di Singkil (Islam 98.506 jiwa, Kristen 11.447 jiwa,  Katholik  835  jiwa,  lainnya seperti  Animisme  Palbegu  353  jiwa), kecenderungan  di  Singkil  juga  menjadikan  unsur  agama  sebagai  titik  rawan konflik.  Itu  terlihat  pada  beberapa  tahun  terakhir  terjadinya  pembakaran  tempat ibadah.
Dalam kajian sosiologi hukum, hubungan hukum dengan masyarakat lebih pada  tataran  respon.  Sementara  itu,  dalam  kajian  kajian  Antropologi,  hukum merupakan  produk  kebudayaan  yang  dihasilkan  oleh  manusia  atau  masyarakat. Diantara faktor utama dalam upaya penegakan hukum ada dikenal istilah struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat  harusnya  disesuaikan  dengan  lingkungan  sosial  dan  kebudayaan dimana hukum itu akan diberlakukan.
Kultur hukum adalah bisa dibahasakan sebagai budaya hukum masyarakat, substansi  adalah  isi hukum,  sedangkan  struktur  lebih  kepada  alat  perlengkapan penegakan  hukum. Untuk  mewujudkan  penegakan  hukum yang ideal,  ketiga komponen di atas harus bisa saling bersinergi satu sama lain. Ketika kultur hukum masyarakat bagus, subsatansi hukum bagus, namun disisi lain struktur hukumnya lemah, maka ketaatan hukum akan rendah. Begitu juga sebaliknya.
Edi Yuhermansyah & Mukhlis: Qanun Jinayah Aceh…
LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018
Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya, beberapa  model  hukum  dalam kajian  sosiologi  hukum  di  atas ,  hukum  syari’at  di  Aceh  lebih  cocok  disebut sebagai  hukum  syari’ at  otonom.  Karena  pembentukan  hukum  itu  sendiri  lebih didominasi oleh regulasi-regulasi baku  yang diambil dari fikih S yafi’i yyah tanpa ada upaya pengukuran dan penakaran mana yang cocok diterapkan di Aceh mana yang tidak. Ada kesan bahwa hukum yang diterapkan di Aceh bukan disadari oleh kesadaran realitas keefektifan hukum syari’at untuk mengatur moral masyarakat. Namun lebih dari itu, hukum syari’at lebih didominasi oleh alasan -alasan teologis, khususnya  ayat- ayat  tentang  penerapan  syari’at  secara  kaffah  d an  janji-janji primordial berkenaan dengan kemakmuran negeri.
Artinya  syari’at  Islam  atau  hukum jinayat lebih  mengutamakan  regulasi dan legitimasi yang disandarkan kepada aturan-aturan masa lalu yang telah pernah dipraktekkan  di  dunia  Islam.  Syari’at  Isla m  atau  hukum jinayat tidak  dapat dikatakan  sebagai  rekayasa  penguasa  untuk  menundukkan  rakyatnya  karena eksistensi  hukum  syari’at  juga  mengikat  mereka  pada  aturan  yang  sama  dengan masyarakat  (bukan  hukum represif ).  Syari’at  juga  tidak  dapat  dikatakan  sebag ai murni  keinginan  rakyat,  mengingat  aturan-aturan  yang  dibuat  masih  terdengar asing  dan  kurang  mendapat  apresiasi  dari  masyarakat,  khususnya  di  daerah penelitian ini.
Kabupaten  Singkil,  salah  satu  kabupaten  di  propinsi  Aceh  yang  dihuni oleh  masyarakat  yang  terdiri  dari  berbagai  suku  dan  etnis,  misalnya  suku  Batak, Jawa,  Minang,  dan  tentunya  Aceh  sendiri.  Dalam  hal  ini,  cara  pandang  mereka
Edi Yuhermansyah & Mukhlis: Qanun Jinayah Aceh…
LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018
mengenai  suatu  aturan  hukum,  khususnya  Qanun  Jinayah  tentulah  berbeda  satu sama  lain.  Pertanyaanya  adalah,  apakah  keragaman  etnis,  agama,  suku,  dan budaya ini mempengaruhi tingkat kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum (qanun jinayah).
Sebagaimana  pengamatan  peneliti  di  lokasi  penelitian,  masih  banyak terjadi  ketidakpatuhan  anggota  masyarakat  terhadap  ketentuan  yang  terdapat dalam  qanun  jinayah.  Misalnya  adanya  kasus  meminum  minuman  keras  (tuak), melakukan  judi,  dan  pelanggaran  lainnya.  Dari  hasil  amatan  peneliti,  adanya pembiaran  oleh  anggota  masyarakat  lainnya  terhadap  pelanggar  qanun  ini. Parahnya  lagi,  pelanggaran-pelanggaran  tersebut  juga  dilakukan  oleh  oknum aparat penegak hukum setempat.
Ketika  peneliti  mencoba  melakukan  wawancara  dengan  beberapa  orang pelanggar  dan  menanyakan  kenapa  mereka  melanggar,  secara  umum  jawabanya sama  yaitu  karena  lemahnya  penegakan  hukum  di  wilayah  tersebut. Bahkan dikatakan,  ada  beberapa  oknum  aparat  juga  terlibat.  Kemudian,  salah  seorang anggota  tim  peneliti  dalam  penelitian  ini,  yang  memang  asli  tinggal  di  daerah tersebut  pernah  menegur  orang-orang  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap qanun mendapat serangan balik, berupa pelemparan benda-benda keras ke rumah anggota penelitian ini.
Dengan  adanya  penolakan  dari  pelanggar  untuk  ditegur,  maka anggota masyarakat  lainpun  menjadi  enggan  untuk  menegur  dan  terkesan  membiarkan
Edi Yuhermansyah & Mukhlis: Qanun Jinayah Aceh…
LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018
terjadinya  pelanggaran  terhadap  qanun  Jinayah. Ditambah  lagi  adanya  oknum aparat penegak hukum sendiri juga ikut terlibat dalam pelanggaran ini.
Penelitian ini juga dilakukan di beberapa dinas terkait,  yaitu dinas Satpol PP  dan  WH,  Mahkamah  Syar’iyyah,  Polres  dan  Polsek,  Kejaksaan,  serta  Kantor Departemen  Agama.  Dari  semua  lembaga  yang  peneliti  datangi,  hanya Mahkamah,  Departemen  Agama,  dan  Polsek  yang  bersedia  memberi  data. Selebihnya dengan berbagai  alasan mereka menolak secara halus. Di Mahkamah Syar’iyyah  Singkil,  data  tertulis  berupa  putusan  Hakim  selang  2015  s/d  2017 hanya  didaptkan  dua  putusan  terkait  pelanggaran  terhadap  qanun  jinayah.  Ada beberapa  temuan  yang  penulis  dapatkan,  pertama  pengarsipan  perkara  yang masuk  hingga  perkara  yang  diputus  masih  lemah.  Kedua,  adanya  keengganan masyarakat  untuk  melaporkan  kasus  jinayah  ke  aparat  penegak  hukum,  ketiga adanya  keterlibatan  beberapa  oknum  aparat  penegak  hukum  dalam  pelanggaran qanun  jinayah.  Ketika  peneliti  menanyakan  jumlah  perkara  yang  masuk  selama 2015  s/d  2017,  paniteranya  memperlihatkan  buku  arsip  kosong  dan  hanya memberikan dua putusan hakim. Pertama putusan terkait maisir, kedua mengenai khalwat.
Padahal, di lapangan banyak ditemukan pelanggaran qanun jinayah. Kasus yang  sering  terjadi  adalah  terkait  maisir  dan  khamar.  Hampir  disetiap  ada  acara hajatan  sering  disuguhkan  khamar  (tuak),  seolah-olah  itu  sudah  menjadi  tradisi. Penjual  khamar  didominasi  oleh  suku  Batak,  pengonsumsinya  juga  demikian.
Tetapi anggota masyarakat dari suku lain juga ikut serta.
Edi Yuhermansyah & Mukhlis: Qanun Jinayah Aceh…
LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018
Jika  dikaitkan  dengan  teori  multikulturalisme.  Dimana multikulturalisme memiliki  dua  ciri  utama: pertama, kebutuhan  terhadap  pengakuan (the  need  of recognition),  kedua, legitimasi  keanekaragaman  budaya  atau  pluralisme  budaya. Ulasan  mengenai  multikulturalisme  akan  harus  mau  tidak  mau  akan  juga mengulas berbagai permasalahan  yang mendukung ideologi ini,  yaitu politik dan demokrasi,  keadilan  dan  penegakkan  hukum,  kesempatan  kerja  dan  berusaha, HAM,  hak  budaya  komuniti  dan  golongan  minoritas,  prinsip-prinsip  etika  dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas.
Dari hasil penelitian di lapangan, dapat peneliti simpulkan beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yaitu:
1. Pengetahuan hukum rendah;
2. Ketidakpedulian masyarakat terhadap pelanggar;
3. Keterlibatan oknum aparat penegak hukum;
4. Kebiasaan.
Faktor-faktor tersebut  di  atas,  adalah  sama  dominanya  ketika  kami menanyakan  secara  langsung  kepada  beberapa  orang  masyarakat  (pelanggar). Namun,  alasan  terkuat  mereka  melanggar  adalah  karena  lemahnya  upaya penegakan  hukum  dari  aparat  penegak  hukum,  bukan  karena  tradisi.  Dari beberapa  kasus  yang  kami  temukan,  ada  orang  non-muslim  yang  melakukan pelanggaran  terhadap  qanun  jinayah,  jika  diproses  secara  hukum,  dia  ingin  di hukum beradasarkan qanun jinayah. Namun, prakteknya itu tidaklah terjadi.
Edi Yuhermansyah & Mukhlis: Qanun Jinayah Aceh…
LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018
Akhirnya, kami sebagai tim peneliti, menyimpulkan bahwa jika dikaitkan dengan  teori  multikultaralisme  yang  mana  dalam  teori  ini  disebutkan berbicara multikulturalisme mau  tidak mau  akan  juga  mengulas  berbagai  permasalahan yang  mendukung  ideologi  ini,  yaitu  politik  dan  demokrasi,  keadilan  dan penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan  golongan  minoritas,  prinsip-prinsip  etika  dan  moral,  dan  tingkat  serta  mutu produktivitas. Maka  pelanggaran  terhadap  qanun  jinayah  lebih  didominasi  oleh faktor rendahnya penegakan hukum bukan karena faktor kebudayaan atau tradisi yang  dibawa  dari  etnis  masing-masing.  Meskipun  itu  ada,  tapi  nilainya  relatif kecil.
Edi Yuhermansyah & Mukhlis: Qanun Jinayah Aceh…
LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,zakaria. Sejarah Indonesia jilid II.Medan: Monora. 1973
Abu Bakar. Al yasa ’ , Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam). Dinas syariat islam : Banda Aceh, 2004
Abu Bakar. Al yasa’. Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam- Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, Banda aceh: Dinas Syariat Islam,
2006
Musa, Muhammad yusuf, Islam: Suatu Kajian Komprehensif. Jakarta: rajawali press, 1998
M. Jakfar Puteh, Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh, Yogyakarta:
Grafindo Litera, 2012
M. Fauzan Januri, Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial, Bandung: Pustaka Setia 2013
Nurhafni dan maryam. Pro Dan Kontra Penerapan Syariat Islam di NAd. SUWA IV (3):59-66, 2006
Philipe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, terj. Raisul Muttaqien,
Bandung: Nusa Media, 2015.
Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Bandung: Pustaka Setia, 2010

## Syahrizal, dkk. Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di
Aceh, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2014.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2014
_______________, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Pres, 2012.

## Teuku Muttaqin, Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan di
Indonesia,Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017
Miswar sulaeman.www.mahkamahsyariatAceh.go.id(15 nov 2009,13:48)