## Disparitas Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Pengelolaan Keuangan Dana Desa
I Putu Fery Karyada* 1 , Putu Cita Ayu 2 , I Gede Aryana Mahayasa 3
Program Studi Akuntansi Universitas Hindu Indonesia Denpasar, Indonesia
e-mail: karyada_fery@unhi.ac.id *1 , citaayu09@unhi.ac.id 2 , aryanamahayasa@unhi.ac.id 3

## Abstrak
Dana desa telah banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan jumlah pendapatan asli desa. Namun pada saat ini, terdapat kesenjangan PADes yang cukup tinggi antar desa.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  melakukan  analisis  tentang  PADes  dan pengelolaan  keuangan  dana  desa.  Metode  penelitian  menggunakan  deskriptif. Pemerolehan  data  dilakukan  menggunakan  survei  dan  melakukan  wawancara secara  langsung  kepada  perbekel  (kepala  desa).  Hasil  penelitian  menyatakan bahwa  sumber  pendapatan  asli  desa  paling  banyak  terdiri  hasil  usaha  desa  di bidang  pariwisata.  Sedangkan  untuk  yang  PADes  kecil,  mayoritas  tidak  dapat memanfaatkan potensi desa sehingga sumber PADes nya dari bunga bank. Selain itu, perbedaan jumlah PADes dikarenakan tingkat pemanfaatan dana desa pada indikator pemanfaatan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. PADes desa tinggi karena dana desa telah fokus terhadap program pemanfaatan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
Kata Kunci: dana desa; PADes; pengelolaan keuangan

## Abstract
Dana  Desa  have  been  widely  used  to  increase  the  village  income.  However,  at present, there is a fairly high PADes gap between villages. This study aim to analyze PADes  and  financial  management  of  Dana  Desa.  The  research  method  uses descriptive.  Data  was  collected  using  surveys  and  direct  interviews  with  the Perbekel  (headman).  The  results  of  the  study  stated  that  the  PADes  consisted mostly of village business in the tourism sector. Whereas for the small PADes, they could not take advantage of the village potential so that the source of PADes was from bank interest. In addition, the difference in PADes is due to utilization of Dana Desa  on  indicators  of  local  potential  utilization  and  community  empowerment. Village PADes is high because Dana Desa have focused on programs of utilizing local potential and community empowerment.
Keywords: dana desa; fincancial management; PADes

## PENDAHULUAN
Sejak  tahun  2015,  desa  telah mengalami  perubahan  paradigma  ketika
diimplementasikannya  Undang-Undang  No 6 Tahun 2014 yang dikenal dengan Undang- Undang Desa. UU Desa digunakan sebagai
Riwayat Artikel Tanggal diajukan:
11 November 2020 Tanggal diterima : 2 Desember 2020 Tanggal dipublikasikan: 18 Desember 2020 Pengutipan:
Karyada, I. P. F., Ayu, P. C., & Mahayasa, I. G.
A. (2020). Disparitas
Pendapatan Asli
Desa (PADes) dan Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Pendidikan Ekonomi
Undiksha , 12 (2), 282–288
pedoman  membentuk  desa  yang  mandiri secara  politik  dan  ekonomi  yang  memiliki landasan  sosial,  budaya  dan  kearifan  lokal yang  kuat.  Pemerintahan  desa  adalah lembaga  desentralisasi  pemerintah  pusat yang  berperan  utama  untuk  mengatur masyarakat desa dan keberhasilan pembangunan nasional (Rafsanzani, 2013). Desa  diberikan  otonomi  yaitu  kemampuan masyarakat  desa  untuk  mengatur  dan melaksanakan dinamika kehidupan dengan didasarkan atas kemampuan sendiri (Nadir, 2013).  Untuk  mendukung  tujuan  tersebut, hingga  saat  ini  Desa  telah  diberikan  akses pendanaan  rutin  setiap  tahunnya  yang dikenal dengan Dana Desa.
Pemberlakuan  otonomi  memiliki konsekuensi  bahwa  pemerintah  daerah otonom  harus  mampu  mandiri  dalam  hal arah  kebijakan  dan  pembiayaan  program pembangunan(Halim,  A.,  &  Iqbal,  2012).
Oleh  karena  itu,  desa  seharusnya  mampu melaksanakan  perencanaan,  menggali, mengelola,  dan  menggunakan  sumber keuangannya sendiri sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki. Dalam konteks tersebut, kebijakan  dan  strategi  pembangunan pedesaan  seharusnya  memperhatikan  tiga karakteristik  pedesaan  yaitu  Pertama, masyarakat  desa  terbentuk  dari  tatanan sosial  yang  telah  melandasi  dalam kehidupannya.  Kedua,  adanya  asumsi gab tentang  ekonomi  desa  dan  kota.  Ketiga, terciptanya pola hubungan antar masyarakat yang  kuat  dan  tidak  mudah  dihilangkan (Sastraatmadja, 2009).
Kemandirian  desa  dapat  terwujud ketika  pemerintah  Desa  mampu  mengelola dana  desa  sehingga  dapat  meningkatkan pendapat asli desa. Berdasarkan pemetaan awal Pendapatan Asli Desa (PADes) seluruh desa di Bali, didapatkan asli sebagai berikut.

## Tabel 1. Daftar PADes Desa Tertinggi (dalam Rupiah)
Desa 2015 2016 2017 2018 Total PADes Pecatu 13,510,245,739 13,510,245,739 285,150,000 35,000,000 27,340,641,478 Kutuh 12,526,073,960 21,500,000 6,794,000,000 196,229,311 19,537,803,271 Dalung 7,961,046,000 5,991,429,000 387,180,000 172,000,000 14,511,655,000 Pangsan 3,284,700,000 9,853,632,000 11,500,000 10,000,000 13,159,832,000 Belok Sidan 3,996,659,196 4,725,879,445 50,535,609 3,919,706,784 12,692,781,034
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali
Berdasarkan  tabel  1,  lima  desa dengan PADes tertinggi berada di
Kabupaten
Badung. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Badung merupakan daerah  yang  banyak  memiliki  potensi wilayah  ekonomi  pariwisata.  Bali  yang terkenal  dengan  pariwisatanya  tentu  tidak sulit bagi desa tersebut untuk mengoptimalkan  potensi  yang  dimilikinya. Namun,  disisi  lain  masih  banyak  terdapat desa di Bali yang belum mampu mengelola
wilayahnya  untuk  meningkatkan  PADes. Rata-rata  jumlah  PADes  yang  ditentukan dari  total  PADes  dibagi  jumlah  desa mendapat  yaitu  sebesar  Rp  441,868,773 . Dari total 636 Desa, hanya 91 Desa (14%) yang  berada  pada  tingkat  PADes  di  atas rata-rata.  Hal  tersebut  menggambarkan bahwa masih terjadi ketimpangan pengelolaan ekonomi desa di Bali Tabel 2. Daftar PADes Desa Terendah (dalam Rupiah) Desa 2015 2016 2017 2018 Total PADes Kerta Buana 1,000,000 500,000 1,500,000 Tianyar 1,000,000 1,000,000 Kalianget 250,000 250,000 Celukanbawang 0 Tianyar Tengah 0
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali
Data  diatas  menerangkan  Desa dengan  PADes  terendah  mayoritas  berada di Kabupaten Karangasem dan dua desa di Kabupaten Buleleng yaitu Desa Celukanbawang  dan  Desa  Kalianget. Kosongnya  angka  PADes  di  desa  tersebut kemungkinan  oleh  pemerintah  desa  belum melaporkan  dan/atau  desa  tersebut  belum memiliki  PADes.  Anomali  hasil  ini  juga diperkuat  oleh  jumlah  dana  desa  yang dimiliki Kabupaten Karangasem dan Buleleng  lebih  banyak  dari  Kabupaten Badung,  sehingga  seharusnya  mampu menghasilkan  PADes  yang  sesuai  dengan anggaran dana desa.
Berdasarkan  definisi  dari  UU  Desa, Keuangan  Desa  adalah  semua  hak  dan kewajiban  yang  dapat  dinilai  dengan  uang serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  Desa. Pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut dapat  menimbulkan  pendapatan,  belanja, pembiayaan,  dan  pengelolaan  keuangan desa.
Salah  satu  faktor  yang  menentukan kemandirian desa adalah mampu menghasilkan  pendapatan  asli  desa. Pendapatan asli desa merupakan pendapatan  dari  optimalisasi  potensi  desa. Mengacu pada UU no. 6 tahun 2016 tentang Desa, pasal 72 ayat (1) menjelaskan bahwa pendapatan asli desa dapat bersumber hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
Peraturan Kementerian Desa Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 5 menjelaskan tentang prioritas  dana  desa  seperti  pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana,  pengembangan  ekonomi  lokal, dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan lingkungan  yang  berkelanjutan.  Prioritas penggunaan  Dana  Desa  untuk  membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  agar  dapat  meningkatkan kesejahteraan,  peningkatan  kualitas  hidup masyarakat  serta  pengentasan  kemiskinan (Karyada et al., 2020).
Berdasarkan  pemaparan  tersebut, penelitian  ini  mengkaji  sumber-sumber pendapatan  asli  desa  dan  analisis
pengelolaan  dana  desa.  Pengelolaan keuangan dana desa yang baik seharusnya mampu  mengelola  potensi  desa  sehingga dapat  meningkatkan  pendapatan  asli  desa. Pentingnya  mengkaji  fenomena  ini  karena dapat memberikan deskripsi lanjutan terkait kondisi  pengelolaan  keuangan  desa  dan juga  dapat  dijadikan  bahan  evaluasi penggunaan dana desa.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode analisis  deskriptif,  yaitu  menganalisis  dan mendeksripsikan  data  tanpa  bermaksud melakukan  generalisasi  (Sugiyono,  2014). Penelitian mendeskripsikan sumber pendapatan asli desa dan juga menganalisis pengelolaan  keuangan  dana  desa.  Subyek penelitian adalah desa dengan Pendapatan Asli  Desa  (PADes)  tinggi  dan  rendah  yang masing-masing  diwakili  oleh  lima  desa. Penggunaan  jumlah  tersebut  agar  mampu dianalisis secara intensif.
Terdapat  dua  variabel  penelitian  yaitu Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Pendapatan  asli  desa  adalah  sumber pendapatan  dari  hasil  usaha,  hasil  aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Pengelolaan Keuangan Dana Desa ditentukan menggunakan  indikator  dari  Peraturan Kementerian  Desa  Nomor  5  Tahun  2015 Pasal 5 yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan  sarana  dan  prasarana, pengembangan ekonomi lokal, serta pengelolaan  sumber  daya  alam  dan lingkungan yang berkelanjutan.
Pemerolehan data dilakukan menggunakan  survei  dan  melakukan wawancara  secara  langsung  kepada perbekel  (kepala  desa)  tentang  sumber pendapatan  asli  desa  dan  pengelolaan keuangan  desa.  Wawancara  dilakukan dengan indept  interview menggunakan bantuan  kuesioner. Interview digunakan dengan  cara  tatap  muka  langsung, telephone dan daring online ( zoom ). Adapun indikatornya  yang  telah  dipergunakan sebagai berikut.

## Tabel 3. Indikator Penelitian
Dimensi Indikator Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar 1.  Pos Kesehatan dan Polindes 2.  Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu 3.  Pengelolaan dan Pembinaan PAUD Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana 1.  Jalan Desa 2.  Jalan Usaha 3.  Embung Desa 4.  Sanitasi Lingkungan 5.  Pengelolaan Air Bersih (Skala Desa) 6.  Irigasi (Tersier) Prioritas 1.  BUMDes 2.  Pembuatan pupuk dan pakan (organik) 3.  Pasar Desa atau kios desa 4.  Pelelangan ikan (yang dimiliki desa) 5.  Lumbung pangan desa 6.  Benih local 7.  Ternak kolektif 8.  Energi Mandiri 9.  Tambatan perahu 10. Padang gembala 11. Desa wisata 12. Teknologi tepat guna Pemanfaatan Sumber daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan 1.  Tambang Mineral Bukan Logam 2.  Tambang Batuan 3.  Rumput Laut 4.  Hutan Milik Desa 5.  Sampah Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.  Perencanaan 2.  Mendukung kegiatan ekonomi 3.  Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.  Pembentukan dan fasilitasi paralegal 5.  Promosi kesehatan 6.  Dukungan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan 7.  Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat Pelaksanaan Penglolaan Keuangan 1.  Penggunaan Rekening Desa 2.  Dokumen sah 3.  RAB diketahui Sekdes 4.  Buku Kas Kegiatan Penatausahaan Menggunakan buku bank, buku kas pembantu pajak, buku kas umum Pertanggungjawaban bendahara Pelaporan dan Pertanggungjawaban 1.  Kepala desa menyampaikan kepada Bupati atau Walikota meliputi Laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDe  setiap  semester,  Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Program  yang masuk desa 2.  Informasi Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Sumber: (Inten & Liliana, 2017)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  survey  yang  telah dilakukan,  terdapat  10  desa  yang  dijadikan
responden  sesuai  dengan  kategori  PADes tinggi  dan  PADes  Rendah.  Adapun  rincian nama desa adalah sebagai berikut. Tabel 4. Subyek Penelitian PADes Tinggi PADes Rendah 1.  Sanur Kaja 2.  Subamia 3.  Tulikup 4.  Sanur Kauh 5.  Jatiluwih 1.  Pemecutan Kelod 2.  Cepaka 3.  Suwug 4.  Tegal Jadi
5.  Batanyuh
e-ISSN  : 2599-1426
Berdasarkan hasil wawancara, sumber pendapatan asli desa paling banyak terdiri  dari  dari  hasil  usaha  desa  di  bidang pariwisata.  Sedangkan  untuk  yang  PADes kecil,  mayoritas  tidak  dapat  memanfaatkan potensi  desa  sehingga  sumber  PADes  nya dari  bunga  bank.  Strategi  pengelolaan keuangan  dana  desa  masih  digunakan untuk  kebutuhan  dasar  dan  infrastruktur. Kondisi ini dikarenakan desa belum memiliki kreatifitas dalam merencanakan pembangunannya.  Pada  umumnya  desa dengan  PADes  kecil  hanya  mengikuti instruksi  kebijakan  dari  pemerintah  pusat. Terkadang  desa  melakukan  perbaikan sarana  dan  infrastruktur  yang  kondisinya masih  baik  karena  tidak  memiliki  inovasi kebijakan.  Hanya  sedikit  desa  yang memanfaatkan  dana  desa  untuk  fokus kepada  kegiatan  pengelolaan  potensi  desa dan pemberdayaan.
Minimnya  PADes  juga  dikarenakan tidak  mampunya  pemerintah  desa  dalam mengelola  potensi  ekonominya.  Jika  kita mengkaji  lebih  luas,  desa  seharusnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk  dikembangkan.  Terjadi  ketimpangan karena sumber daya alam yang luas ini tidak diimbangi  dengan  kualitas  sumber  daya manusianya.  Hal  ini  berakibat  banyak
potensi  desa  yang  tidak  dikembangkan secara  maksimal  dan  terjadi  stagnansi perekonomian desa (Karyada, 2020).
Potensi desa memiliki dimensi yang sangat luas dan tidak mungkin sama dengan wilayah  lain.  Kalaupun  memiliki  potensi hampir  sama,  masih  tetap  membutuhkan penyesuaian  dengan  karakter  warganya. Masyarakat desa umumnya tidak menyadari potensi  yang  dimilikinya  dan  berpikiran bahwa  desa  mereka  tidak  memiliki  daya tarik.  Asumsi  seperti  itu  muncul  karena masyarakat  menggunakan  sudut  pandang sebagai  penduduk  yang  telah  sangat  lama tinggal  di  wilayah  tersebut.  Mereka  tidak mampu  melihat  dari  sudut  pandang  seperti anak  perkotaan  dan  juga  orang  luar  negeri yang memandang desa sebagai objek yang layak dan menarik dikelola (Suryanto, 2018).
Selain  potensi  yang  dimiliki,  desa juga harus mampu memanfaatkan pengelolaan  dana  desa  agar  dapat menunjang program yang berkaitan dengan pengembangan potensi desa. Pada umumnya, desa yang mampu memanfaatkan  dana  desa  ke  arah pemanfaatan  potensi  dan  pemberdayaan memiliki  jumlah  PADes  yang  tinggi.  Hal  ini terlihat  pada  grafik  pengelolaan  dana  desa di bawah ini.
Gambar  1  memperlihatkan  bahwa dari  delapan  indikator,  menyatakan  bahwa desa  yang  memiliki  PADes  rendah dikarenakan penggunaan dana desa masih pada  pemenuhan  kebutuhan  dasar  dan pembangunan  sarana  prasarana.  Berbeda dengan  desa  yang  memiliki  PADes  tinggi lebih  fokus  penggunaan  dana  desa  untuk pemanfaatan  pengelolaan  potensi  ekonomi
dan  pemberdayaan.  Untuk  indikator  yang lainnya,  tidak  terdapat  perbedaan  antara desa  dengan  memiliki  PADes  tinggi  dan PADes rendah. Desa yang telah menyadari pentingnya potensi ekonomi dan pemberdayaan akan lebih cepat berkembang.
Perlu  juga  disadari  bahwa  kualitas SDM  sangat  menentukan  kemajuan  desa.
Gambar 1. Pengelolaan Keuangan Dana Desa
Dalam  jangka  panjang,  generasi  muda merupakan  potensi  desa  yang  harus dikembangkan.  Pentingnya  peningkatan potensi  generasi  muda  karena  pemuda merupakan  aset  terbesar  bangsa  dan sekaligus menjadi inovator dalam mewujudkan  cita-cita  bangsa  (Karyada, 2018).  Pengembangan  potensi  desa  ini harus  menjadi  modal  ketertarikan  generasi muda  untuk  melakukan value  added terhadap  kondisi  desa    (Suleman  et  al., 2020).
Selama proses mendapatkan informasi, terdapat beberapa hal yang dapat diketahui tentang alasan rendahnya pemanfaatan potensi ekonomi desa. Pertama,  kepala  desa  tidak  mempunyai kreatifitas  dan  inisiasi  yang  kuat  untuk menggerakkan masyarakat dalam mengelola  potensi  lokal.  Kedua,  Desa disibukkan mengelola dana dari pemerintah yang  umumnya  belum  fokus  terhadap pembangunan  ekonomi  kolektif.  Ketiga, pembangunan  desa  kurang  sensitif  pada gerakan  ekonomi  lokal.  Hal  yang  paling mendasar  adalah  kualitas  SDM  dan kurangnya pendampingan kepada desa.
Dalam  membangun  desa  juga  tidak dapat dilakukan hanya dari satu sektor, perlu adanya  dukungan  dari  stakeholder  lainnya (Suharyanto & Sofianto, 2012). Keberhasilan
pembangunan desa ditentukan  oleh  sinergitas  beberapa  pihak. Pemerintah  (pusat,  provinsi,  kabupaten) konsisten  dan  fokus  dalam  merumuskan kebijakan, menentukan program, implementasi program dan proses monitoring  dan  evaluasi  yang  terpadu. pemerintah  desa  menentukan  kebijakan berdasarkan identifikasi potensi, membangun  koordinasi  dan  sinkronisasi serta mengutamakan pemberdayaan masyarakat.  Masyarakat  dan  lembaga kemasyarakatan  aktif  berpartisipasi  untuk melakukan pengawasan. Akademisi mendukung dengan menggunakan iptek dan pendampingan. Pelaku usaha dapat melakukan investasi dan kerjasama dengan unit usaha desa.
Kolaborasi seperti itu sangat dibutuhkan agar desa dapat fokus terhadap produktifitas dalam pengembangan potensinya. Setiap desa juga idealnya dapat menentukan  satu  potensi  unggulan  yang
akan  fokus  dikembangkan.  Kedepannya akan  tercipta  konsep one  village,  one product.

## SIMPULAN DAN SARAN
Sumber pendapatan asli desa paling banyak  terdiri  hasil  usaha  desa  di  bidang pariwisata.  Sedangkan  untuk  yang  PADes kecil,  mayoritas  tidak  dapat  memanfaatkan potensi  desa  sehingga  sumber  PADes  nya dari  bunga  bank.  Selain  itu,  perbedaan jumlah PADes dikarenakan tingkat pemanfaatan  dana  desa  pada  indikator pemanfaatan potensi lokal dan pemberdayaan  masyarakat.  PADes  desa tinggi  karena  dana  desa  telah  fokus terhadap  program  pemanfaatan  potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
Saran penelitian ini adalah perlunya ada  perhatian  dari  beberapa  pihak  yaitu Pemerintah,  Akademisi,  dan  Masyarakat (Industri) untuk kemajuan Desa. Stakeholder tersebut dapat melakukan kerjasama untuk melakukan pembinaan kepada desa.

## DAFTAR RUJUKAN
Halim,  A.,  &  Iqbal,  M.  (2012). Pengelolaan Keuangan  Daerah .  Unit  Penerbit  dan Percetakan  Sekolah  Tinggi  Ilmu Manajemen YPKN.
Inten,  M.,  &  Liliana.  (2017).  Pengelolaan
Keuangan Dana Desa. Jurnal
Akuntansi  Multiparadigma ,  336–352. https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08. 7058
Karyada,  I.  P.  F.  (2018).  Peningkatan Keaktifan  Organisasi  Pemuda  Melalui Pelatihan Dasar Kepemimpinan (Program Pengabdian Di Desa Rejasa, Kecamatan Penebel,
Kabupaten Tabanan). JURNAL SEWAKA BHAKTI ,
1 (1), 8–20.
Karyada,  I.  P.  F.  (2020).  Analisis
Pendapatan Asli Desa Setelah Penetapan  UU  No  6  Tahun  2014
Tentang  Desa. Jurnal  Akuntansi Profesi , 11 (1), 178–182.
Karyada, I. P. F., Ayu, P. C., & Mahayasa, I. G.  A.  (2020).  Pola  Dan  Peta Kemampuan  Keuangan  Desa  Setelah Penerbitan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Desa. E-Jurnal
e-ISSN  : 2599-1426
Akuntansi .
https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i
03.p17
Nadir,  S.  (2013).  Otonomi  Daerah  dan
Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan  Masyarakat  Desa.
Jurnal  Politik  Profetik , 1 (1),  2013. https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621
Rafsanzani, H. (2013). Kemitraan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)  Dengan  Kepala  Desa  Dalam Perencanan Pembangunan Desa (Studi  Di  Desa  Sumber  Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten
Malang). Jurnal  Administrasi  Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya . Sastraatmadja, E. (2009). Desa
Membangun (14 (2)). Warta Bappeda. Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Suharyanto, S., & Sofianto, A. (2012). Model Pembangunan  Desa  Terpadu  Inovatif di  Jawa  Tengah. Jurnal  Bina  Praja . https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.2 51-260
Suleman, A. R., Revida, E., Soetijono, I. K., Siregar,  R.  T.,  Syofyan,  S.,  Hasibuan,
A.  F.  H.,  &,  &  Syafii,  A.  (2020). BUMDES
Menuju
Optimalisasi
Ekonomi Desa . Yayasan Kita Menulis.
Suryanto,  R.  (2018). Peta  Jalan  BUMDEs Sukses . PT. Syncore Indonesia.