## PERANAN HUKUM PAJAK DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA
oleh :
Agung Fakhruzy
agungfakhruzy@gmail.com Institut Agama Islam Negeri Madura

## Abstrak:
Pajak  adalah  salah  satu  sumber  pemasukan  negara  dipungut  dari  rakyat  yang dapat  dipaksakan  dan  hasilnya  kemudian  digunakan  untuk  kepentingan  umum, seperti  mebiayai  kebutuhan  negara,  membangun  infrastrruktur  dan  mewujudkan tujuan penting negara yang diatur dialam alinea ke empat pembukaan UUD 1945. Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional serta meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  rakyat,  ketika  pajak  menjadi  suatu  bagian  yang  vital  bagi kelangsungan  negara  maka  dalam  hal  ini  perlu  suatu  aturan  yang  mengikat, mengatur  dan  memaksa  untuk  dijadikan  dasar  hukum  dalam  pungutan  pajak, dengan adanya undang-undang maka negara bisa melakukan wewenangnya secara maksimal  dan  kemudian  tujuan  akhirnya  dengan  adanya  regulasi  yang  sah  bisa mewujudkan tujuan negara.
Kata Kunci   : Pajak, Hukum Pajak, Tujuan Negara

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  suatu  Negara  yang  sedang  berkembang  pertumbuhan perekonomiannya,  pada  saat  ini  negara  Indonesia  berusaha  untuk  menjadi  lebih baik  lagi  dengan  cara  melakukan  pembangunan  nasional  dibeberapa  bidang dengan harapan mampu meningkatkan perekonomian negara dan mensejahterkan kehidupan  rakyat.Pembangunan  nasional  merupakan  kegiatan  yang  berlangsung secara  terus  menerus  dan  adanya  kesinambungan  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  baik  materil  maupun  spritual, 1 pembangunan nasional  ini  dilaksanakan  atas  dukungan  dan  kerja  sama  pemerintah  dengan rakyat.  Untuk  melaksanakan  tujuan    pembangunan  nasional  ini  tentunya dibutuhkan  biaya  dengan  jumlah  yang  sangat  besar.  Dalam  hal  ini,  pemerintah Indonesia berusaha mencari dana atau anggaran sebanyak-banyaknya guna untuk melakukan pembangunan tersebut.
Pada  umumnya  asal  sumber-sumber  penerimaan  negara  dalam menjalankan aktifitas pemerintahannya  terdiri atas 1) kekayaan alam, 2) pajak 3)Bea dan Cukai, 3) Retribusi, 4) Iuran 5) Laba keuntungan dari Badan Usaha Milik  negara  (BUMN)  ,  dan  5)  sumber-sumber  lain  seperti  percetakan  uang, pinjaman  dan  sumbangan. 2 Sumber  penerimaan    tersebut  diharapkan  dapat berperan  mengisi  anggaran  negara  dalam  rangka  mewujudkan  cita-cita kemerdekaan  yang  telah  diproklamsikan  oleh  bapak  bendiri  bangsa    dan pengamalan  Pancasila,  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  UUD  1945 Alinea ke 4.
Namun  dari  sumber  penerimaan  tersebut,    Pajak  memiliki  peranan penting  sebagai  sumber  penerimaan  negara,  Karena  dari  sektor  penerimaan pajak  inilah  yang  paling  banyak  memberikan  kontribusi  terhadap  pemasukan negara.  Yang  mana  dalam  perkembangannya  sektor  penerimaan  dibidang perpajakan ini menyumbangkan dana paling besar bagi APBN negara.
1 Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, Perpajakan Indonesia , (Jakarta : Salemba Empat, 2001), hlm.
2.
2 Erly Suandy, Hukum Pajak Edisi 7 (Jakarta : Salemba Empat, 2016), hlm,34
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu)  melalui  Menteri  keuangan  Sri Mulyani  mengumumkan  bahwa  realisasi  penerimaan pajak tahun  2019 mencapai  angka  Rp.  1.332,1  triliun.  Yang  apabila  dirinci,  penerimaan  pajak untuk  PPh  nonmigas  tercatat  sebesar  Rp  711,2  triliun.  Sektor  penerimaan  PPh non migas mengalami kenaikan sebesar 3,8 persen. Kemudian  penerimaan dari PPN  dan  PPnBM  sebesar  Rp  532,9  triliun.  Untuk  PBB  dan  pajak  lainnya mendapatkan  penerimaan  sebesar  Rp  28,9  triliun.  Realisasi  sementara  PPh migas di 2019 adalah Rp 59,1 triliun. 3
Berdasarkan  dari  hasil  penerimaan  yang  diperoleh  dari  sektor  pajak tersebut  tentu  menjadi  modal  bagi  negara  untuk  membiayai  kebutuhan  dan pengeluaran  rutin  negara  tiap  tahun  seperti  membayar  gaji  pegawai-pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, membangun dan membenahi infrastruktur untuk  kepentingan  umum  dan  menyalurkan  ke  rakyat  dalam  bentuk  bantuan berupa uang yang nanti bisa berguna bagi kehidupan rakyat indonesia. Dan hal tersebut  apa  yang dilakukan oleh negara tidak lain tujuannya untuk  membantu perekonomian rakyat indonesia.
Agar tujuan negara bisa terwujud  Perlu adanya regulasi  yang mengatur tentang  penerimaan  pajak  tersebut,  sehingga  target  yang  ingin  dicapai  sesuai apa  yang diharapkan.   Karena  apa  yang terjadi  dalam realitanya banyak sekali wajib pajak yaitu rakyat yang telah memenuhi kriteria untuk dipungut pajaknya oleh  negara  seringkali  tidak  mematuhi  dalam  pembayaran  pajaknya. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu  aturan  yang bersifat memaksa dan  disertai  sanksi  hukum  bagi  para  wajib  pajak  yang  tidak  melaksanakan kewajibannya.
Agar  pungutan  pajak  tidak  menciderai  rasa  keadilan  didalam  kehidupan bermasyarakat  dan  tidak  dilakukan  secara  sewenang-wenang  oleh  penguasa, maka  perlu  suatu  peraturan  dalam  bentuk  undang-undang  sehingga  tindakan tersebut  bersifat  legal.  Dimana  dalam  membuat  suatu  aturan  tentang  perpajakan  haruslah terlebih dahulu dimusyarahkan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif sehingga menghasilkan suatut aturan yang sah menurut konstitusi yang mana telah diatur didalam Pasal  20  ayat  (2)
3 https://www.liputan6.com/bisnis/read/4150039/penerimaan-pajak-2019-hanya-capai-844- persen-dari-target., Pada tanggal 12 maret 2020  pukul 12: 37.
UUD 1945 , yang mana kemudian suatu aturan tersebut bisa diterima dan dapat digunakan  sebagai  dasar  hukum  untuk  memungut  pajak  sesuai  dengan  intruksi Pasal 23A ayat (1) UUD 1945.

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Hukum Pajak
Menurut  Definsinya  Pengertian  hukum  pajak  adalah  suatu  kumpulan peraturan-peraturan  yang  mengatur  hubung  anntara  pemerintah  sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pihak yang dipungut/pembayar pajak. 4
Secara bahasa, Islam mengenal pajak berasal dari kata “dharibah” yang artinya dana yang ditarik dari rakyat oleh pemerintah atau penarik pajak.
Prof.  Dr.  MJH.  Smeeths,  memberikan  pengertian  tentang  pajak menurutnya  pajak  adalah  prestasi  pemerintah  yang  terutang  melalui  norma- norma  umum,  dan  yang  dapat  dipaksakan  tanpa  adanya  kontra  prestasi  yang dapat  ditunjukkan  dalam  hal  individual,  maksudnya  adalah  membiayai pengeluaran pemerintah. 5
Sedangkan  di  dalam  Undang-undang  No.  16  Tahun  2009  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  Pasal  1  angka  (1),  “Pajak  adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. 6
Kemudian Prof P. J. A. Adriani yang pernah menjabat sebagai Guru besar Hukum Pajak di Universitas Amsterdamn (Belanda), menurutnya pengertian pajak adalah  “iuran    kepada  negara  (dapat  dipaksakan)  yang  terutang  oleh  yang  wajib membayarnya  menurut  peraturan-peraturan,  dengan  tidak  mendapat  prestasi kembali,  yang  langsung  dapat  ditunjuk,  dan  gunanya  adalah  untuk  membiayai pengeluaran  umum  berhubungan  dengan  tugas  negara  untuk  menyelenggarakan pemerintahan. 7
4 Erly Suandy, op,cit, hal.16
5 Bohari, Pengantar Hukum Pajak , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal..24.
6 Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 angka (1)
7 Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak , ( Bandung: PT.Eresco, 1991), hal.2.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Berdasarkan  dari  penjelasan  definisi  diatas  dapat  diketehui  unsur-unsur yang melekasat didalam pengertian pajak yang terdiri dari :
1. Pungutan dapat dipaksakan
Salah  satu  keutamaan  pajak  disini,  bahwa  pajak  memiliki  kekuatan daya  paksa  dan  disertai  dengan  sanksi  denda,  administrasi  maupun pidana.  Sehingga  pemerintah  memiliki  kewenangan  mutlak  untuk melakukan  pemaksaan  agar  wajib  pajak  menjalankan  kewajibannya. Oleh  karenanya,  pajak  yang  terutang  menurut  aturan  perundang- undangan  selalu  dapat  memberikan  daya  paksa.  Di  Indonesia,  salah satu  instrument  paksaan  dalam  pemungutan  pajak  adalah  Penagihan Pajak terhadap wajib pajak dengan menggunakan Surat Paksa.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang;
Unsur  harus  ada  didalam  definisi  pajak  dan  sangat  penting keberadaannya  bahwa  pajak  haruslah  berdasarkan  ketentuan perundang-undangann  ,  hal  sebagai  dasar  hukum  bagi  negara  untuk melakukan  pungutan  pajak,  tanpa  adanya  undang-undang  yang mengatur  tentang  pungutan  pajak  tersebut  dapat  dikatakan  perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan oleh pemerintah.
3. Pembayar  pajak  tidak  mendapat  manfaat  langsung;  Artinya  Wajib pajak  yang  telah  melakukan  pembayaran  pajak  tidak  dapat  menerima balasan  timbal  balik  secara  langsung    atas  kontribusinya.  Berbeda dengan  retribusi,  ketika  seseorang  melakukan  pembayaran  retribusi maka pada saat itu jugalah dia akan mendapat balasan timbal baliknya.
Hal berbeda dengan pungutan lainnya seperti retribusi.
4. Penerimaan  pajak  digunakan  untuk  menjalankan  fungsi  negara.  Jadi hasil  dari  penerimaan  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  kepada rakyatnya  nanti  akan  masuk  APBN  yang  nanti  digunakan  untuk menjalan  roda  pemerintahan,  seperti  membayar  gaji  pegawai  negara, belanja negara, membangun dan memperbaiki infrastruktur kemuudian digunakan  sebagai  dana  yang  dapat  diberikan  kepada  rakyatnya  yang kurang mampu.
Selain  itu  keberadaan  subjek  pajak  dalam  pemungutan  pajak  tidak  dapat dikesampingkan  ,  adapun  subjek  pajak  adalah  orang  atau  badan  yang  mematuhi
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
sarat  subjektif.  Di  dalam  undang-undang  pajak  penghasilan  menyebutkan  bahwa subjek pajak dapat berupa orang, badan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, termasuk bentu usaha tetap ( permanent establishment ). 8 Untuk menjadi subjek pajak, syarat subjektif harus terpenuhi yaitu syarat yang melekat pada diri subjek  yang  bersangkutan,  seperti  dilahirkan  di  Indonesia,  bertempat  tinggal  di Indonesia,  berkedukan  dan  didirikan  di  Indonesia  atau  tidak    bertempat  tinggal dan  berkedudukan  di  Indonesia  tetapi  memiliki  kekayaan  dan  mendapat penghasilan di  Indonesia maka telah memenuhi juga syarat subyektif (Setiono & Bahroni, 2018).
Berbeda halnya  dengan subjek pajak yang dijelaskan diatas, Wajib pajak adalah  subjek  pajak  yang  mempunyai  kewajiban  untuk  membayar  pajak,  dalam hal  ini  kriteria  wajib  pajak  telah  memenuhi  syarat  objektif  dan  syarat  subjektif (Sari et al., 2020). Syarat objektif adalah syarat yang berhubungan dengan sasaran pengenaan pajaknya (objek pajak). Seperti apabila seseorang  yang berdomisili di Indonesia  yang  memperoleh  penghasilan  dan  penghasilan  tersebut  telah memenuhi  syarat  untuk  dikenakan  pajak  maka  seseorang  dapat  dikatakan  telah memenuhi  syarat  objektif  kemudian  statusnya  menjadi  wajib  pajak  sehingga diwajibkan kepadanya untuk membayar pajak (Bahroni, 2018).
Sehingga dapat dimengerti bahwa subjek pajak itu belum tentu wajib pajak apa bila tidak memenuhi syarat objektif, sedangkan wajib pajak sudah pasti adalah objek  pajak.  Dalam  hal  ini  pihak-pihak  yang  dapat  disebut  sebagai  wajib  pajak adalah :
1. Wajib pajak dalam negeri ( orang pribadi, badan dan warisan)
2. Wajib  pajak  luar  negeri  seperti  Warga  negara  asing  berdomisili  di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan .

## B. Pembagian Pajak
Disini Pajak dapat dibagi menjadi  tiga kelompok bagian yang terdiri berdasarkan golongan, wewenang pemungut ataupun sifatnya, Agar lebih jelas dapat dijabarkan dalam penjelasan berikut. 9
a)  Menurut  Golongan  Pajak  dikelompokkan  menjadi  dua,  yaitu  (Bramantyo, 2018):
8 Y.Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak , (Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2009), hal.20.
9 Siti resmi, Perpajakan : Teori dan Kasus ( Jakarta: Salemba empat), 2011, hlm.7
1.  Pajak  langsung:  adalah  Pembayaran  pajak  yang  harus  ditanggung  sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan tanpa bisa dialihkan kepada pihak lain.
Contoh : Pajak Penghasilan.
2. Pajak tidak langsung adalah pembayaran pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain.
Contoh : Pajak Pertambahan nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
b) Menurut Sifatnya,  Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
1.  Pajak  subjektif:  pajak  yang  pengenaannya  memerhatikan  kondisi  pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak harus memerhatikan kondisi subjeknya.
2.  Pajak  objektif:  pajak  yang  pengenaannya  memerhatikan  kondisi  objeknya saja    baik  berupa  benda,  keadaan,  perbuatan,  atau  peristiwa  yang menimbulnya  kewajiban  membayar  pajak,  tanpa  melihat  keadaan  pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun domisilinya.
c)  Menurut  kewenangan  Pemungutannya,  Pajak  dikelompokkan  menjadi  dua, yaitu :
1. Pajak pusat/pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya akan masuk ke APBN dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
Contoh  :  Pajak  Penghasilan,    Pajak  Pertambahan  Nilai  ,  Pajak  Penjualan Atas  Barang  Mewah,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dan  Bea
Materai
2.  Pajak  Daerah:  pajak  yang  wewenang  pemungutannya  dilakukan  oleh pemerintah  daerah    tingkat  I  (pajak  provinsi)  maupun  daerah  tingkat  II (pajak  kabupaten/kota)  yang  hasilnya  masuk  ke  APBD  dan  digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
Contoh Pajak Provinsi : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok.
Contoh  Pajak  Kabupaten/Kota  :  Pajak  Reklame,  Pajak  Hotel,  Pajak
Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan.

## C. Fungsi Hukum Pajak dan Realisasinya terhadap perkenomian Indonesia
Sebagaimana  dijelaskan  pajak  merupakan  sumber  pendapatan  terbesar negara, tentunya dengan jumlah yang sangat besar tersebut pajak bisa  alokasikan keberbagai  kepentingan  yang  berkaitan  dengan  tugas  pemerintahan.    menurut Rahayu pajak memiliki fungsi sebagai berikut:
a.  Fungsi  finansial  (budgetair)  yaitu  pajak  merupakan  sumber  pendapatan negara  yang  dapat  digunakan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  negara.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Seperti yang dijelaskan diawal bahwa pendapatan negara dari pajak pada tahun  2019  mecapai  Rp.1.957,2  triliun,    jadi  pendapatan  tersebut  sangat penting bagi untuk digunakan negara dalam membiayai belanja negara.
b.  Fungsi  mengatur  (Regulerend)  yaitu  perekonomian  suatu  negara  dapat dikontrol  melalui  pajak. 10 Seperti  Pemberian  Insentif  pajak  dalam pemberlakuan Tax  holiday dengan  tujuan  menarik  para  investor  untuk berinvestasi di Indonesia, ada juga pengenaan pajak ekspor untuk produk- produk  tertentu  dalam  rangka  mencukupi  kebutuhan  dalam  negeri  dan pengenaan bea masuk, pajak penjualan atas barang mewah  untuk produk- produk impor guna melindungi keberadaan produk dalam negeri.
Sedangkan menurut harjanto fungsi pajak adalah sebagaiberikut:
a. Fungsi anggaran, pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan/pemasukan negara, yang hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan umum.
b. Fungsi  regulated  (mengatur), dalam hal ini pajak dapat digunakan untuk mengatur  dan  mengarahkan  rakyatnya  kejalann  yang  dikehendaki  oleh pemerintah
c.  Fungi  stabilitas,  hasil  dari  pungutan  pajak  dapan  digunakan  oleh pemerintah  dalam  menjalankan  dan  menetapkan  kebijakan,  hal  ini berkaitan  dengan  pengendalian  inflasi  dan  stabilitas  harga  oleh pemerintah.
d.  Fungsi  redistribusi  pendapatan,  dana  pajak  dapat  digunakan  untuk membagun  kepentingan  dan  fasilitas  umum  yang  dapat  dinikmati bersama  selaiin  itu  bisa  meberikan  lapangan  kerja  terhadap  rakyatnnya sehingga akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. 11
Selain  itu Dalam  rangka  meningkatkan  kepatuhan  kewajiban  pajak masyarakat,  tentunya  diperlukan  adanya  kebijakan  atau  hukum  yang  mengatur pajak  itu  sendiri    guna  mencapai  kesejahteraan  secara  menyeluruh  bagi masyarakat dan negara. Fungsi dari hukum pajak terdiri dari :
 Hukum  Pajak  memiliki  fungsi  sebagai  landasan  dalam  membuat  suatu
10 Siti Kurnia Rahayu. Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal . (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hal 26.
11 Totok Harjanto, SE.,M.Tp. 2013., Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional . JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 6 Edisi 4 September- Desember 2013
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
kebijakan  pemungutan  pajak  yang  berlandaikan  pada  efesiensi,  nilai keadilan, dan disusun sejelas-jelasnya dalam Perundangan pajak.
 Hukum Pajak    memiliki  fungsi  sebagai  payung hukum  yang menjelaskan mengenai  siapa  yang  menjadi  subjek  dan  wajib  pajak  berserta  dengan kewajibannya,  objek-objek  apa  saja  yang  dapat  dijadikan  objek  pajak, timbul  dan  hapusnya  utang  pajak,  serta  bagaimana  cara  melakukan penagihan pajak.
Sistem  pengenaan  pajak  ada  tiga  yaitu  teridiri  dari  official  assesment system, self assesment system dan with holding system. Di Indonesia sendiri cara pengenaan  pajaknya  menganut  self  assessment  systemn  dimana    wajib  pajak diberikan kebebasan untuk merumuskan sendiri, seperti menghitung memperhitungkan  melaporkan  dan  menyetorkan  sendiri  jumlah  pajak  terutang sesuai aturan perpajakan. besaran pajak  yang terutang diatur dalam hukum pajak materiil. 12
Hukum pajak materiil adalah hukum pajak yang berisi aturan- aturan yang menjelaskan  perbuatan,  keadaan-keadaan  dan  pristiwa  yang  dapat  dikenakan pajak,  ,  siapa  yang  wajib  dikenakan  pajak,  berapa  yang  harus  dibayarkan pajaknya,  hal  seperti  apa  yang  dapat  menimbulkan  hutang  pajak  dan  bagaimana cara menghapus hutang pajak dan  bagaimana interaksi  hukum  antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan Wajib Pajak sebagai pihak dikenakan pajak. 13
Pajak suatu Negara memiliki fungsi utama guna menunjang pembelanjaan Negara  dalam  pelayanan  umum,  investasi,  infrastruktur,  pendidikan  dan kesejahteraan masyarakat. pajak juga digunakan untuk pengamanan ekuitas, sosial atau lingkungan.
Dapat  dikatakan  bahwa  Hakikat Fungsi  hukum  pajak  memiliki  fungsi yang sama  dengan fungsi negara, yaitu :
Memberikan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  terhadap  rakyatnya,  suatu negaradapat  dikatakan  maju  apabila  suatu  negara  mampu  membuat
12 l.y. Hari sih advianto, Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Hak Wajib Pajak Dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia , SNKN 2018 | SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA, hal 409.
13 Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, cetakan 20 , (Bandung : PT Refika Aditama, 2008) hal 53
rakyatnya  makmur  secara  umum  dari  segi  perekonomian  dan  sosial kemasyarakatan;
Seperti  halnya  apa  yang  dilakukan  serta  gebrakan  dilakukan pemerintahan  era  sekarang  yang  dipimpin  oleh  Priseden  Jokowi  dengan kebijakannya mengalokasikan pendapatan negara yang berasal dari pajak untuk  membangun  infarastruktur  seperti  membuat  pelabuhan  dan membuat  jalan-jalan  di  daerah  pedalaman  terpencil  yang  dapat menghubungkan  suatu  daerah  dengan  daerah  yang  lainnya.  Sehingga dengan  kebijakan  tersebut  dapat  memperbaiki  kondisi  rakyat  Indonesia kedepannya dari segi perekonomian dan menciptakan rasa keadilan yang sama diantara seluruh rakyat indonesia.
Berdasar data dari  Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia  pada  September  2019  tercatat 24,79  juta  orang  atau  turun  0,36  juta  orang  terhadap  Maret  2019  dan menurun  0,88  juta  orang  terhadap  September  2018. 14 ,  dan  hal  ini  tidak lepas  dari  keberhasilan  yang  tepat  dari  kebijakan  negara  dalam mempergunakan anggaran negara yang berasal dari pajak.
Untuk  mencapai  fungsi  dari  hukum  pajak  tersebut  maka  haruslah  ada aturan  yang  menjadi  landasan  hukum  dan  hal  ini  aturan-aturan  pajak  sudah banyak tertuang di dalam berbagai macam-macam aturan perpakajan seperti :
 UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai
 UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
 UU  No.  16  Tahun  2000  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan
 UU  No.  34  Tahun  2000  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah (PDRD)
 UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan
 UU No. 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah
 UU  No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
14 https://ekonomi.bisnis.com/read/20200115/9/1190378/angka-kemiskinan-september-2019- turun-036-juta-orang. Diakse pada tanggal 15 April 2020
 UU  No.  20  Tahun  2000  Tentang  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan
 UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
 UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

## D. Pendekatan Terhadap Pajak
Sebagai  suatu  fenomena  yang  ada  didalam  masyarakat,  pajak  dapat didekati  dari  berbagai  segi,  misalnya  Dari  Segi  Hukum,  Ekonomi,  Sosial, Finansial,  Pembangunan,  Dan  Politik.  Dengan  adanya  macam  –  macam pendekatan  yang  berbeda-beda  tentu dapat  memberikan  ragam    tertentu terhadap pajak.
 Pajak ditinjau dari segi Hukum
Dilihat  dari  pendekatan  hukum,  pajak  menurut  Rochmat  Soemitro didefinisikan  sebagai  perjanjian  atau  perikatan  yang  lahir  karena  ada aturan  tertulis  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dalam  betuk  undang-undang, yang  berisi  tentang  kewajiban  seseorang  yang  telah  memenuhi  kritria ( Tatsbestand )  dalam  hal  pembayaran  pajaknya  dan  dapat  dipaksaakan, dengan  tidak  ada  balas  jasa  secara  langsung  ,  yang  dapat  dimanfaatkan untuk mebiayai pengeluaran suatu negara. 15
Dari  penjelasan  tersebut  dapat  dimengerti  bahwa  Pajak  adalah  suatu perikatan,    tetapi  Perikatan  dalam  pajak  memiliki  perbedaan  dengan perikatan  perdata  pada  umumnya,  dimana  perikatan  pajak  lahir  karena undang-undang  yang  mengaturnya. 16 Dan  Perikatan  tersebut  terdiri  orang ataup badan yang  telah memenuhi kriteria terentu sebagai wajib pajak dan dapat  dipaksakan  oleh  negara.  Dimana  juga  tidak  pemberian  balas  jasa yang terjadi seketika ketika orang atau badan tersebut membayar pajak.
 Pajak ditinjau dari segi ekonomi
Dalam  pendekatan  ini  pajak  akan  dinilai  dalam  fungsinya  dan  dikaji dampaknya  terhadap  masyarakat,  penghasilan  seseorang,  pola  konsumsi, harga pokok permintaan dan penawaran.
15 Y. Sri Pudyatmoko, Pajak Bumi dan Bangunan , (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001), hal. 14.
16 Ibid
Dapat ditegaskan disini Pajak ditinjau dari sisi ekonomi merupakan suatu  peralihan  kekayaan  dari  wajib  pajak  kepada  negara  dan  dampak ekonomis  bagi  wajib  pajak  itu  sendiri  maupun  negara  sebagai  pemungut pajak.
Jika dipandang dari sudut mikro ekonomi, memang pajak menurut sebagian  masyarakat  adalah  suatu  gejala  yang  memberikan  beban  yang sangat berat karena kekayaannya akan berkurang setelah dikenakan pajak. Namun apabila kita melihat pajak dari sudut mikro ekonominya saja tentu akan memberikan pengertian tentang pajak yang salah.
Dimana Pendekatan pajak tidak hanya dipandang dari sudut mikro ekonominya  saja  tetapi  harus  dipandang  bersama  dari  sisi  makro ekonominya  juga,  yaitu  mengedapankan  kepentingan  umum  demi tercapainya tujuan bersama.
 Pajak ditinjau dari segi sosiologi
Diltinjau dari pendekatan ini,  mengkaji secara mendalam dampak positif  dan  negatif  yang  akan  diterima  masyarakat  dengan  adanya pungutan  pajak  tersebut.  Pajak  itu  akan  diterimama  bila  tidak memberatkan  beban  rakyat  dan  bermanfaat  bagi  kepentingan  rakyat,  dan sebaliknya  pajak  akan  ditolak  bila  memberatkan  rakyat  serta  manfaatnya tidak dapat dapat dinikmati.
 Pajak ditinjau dari segi finansial
Dalam Pendekatan ini Pajak menekankan pada seberapa besar hasil pemasukkan  pajak  bagi  keuangan  negara.  Sebagai  sebuah  sumber penerimaan  yang  masuk  kekantong  kas  negara,  pajak  adalah  sesuatu sumber  pendapatan  yang  sangat  penting  keberadaannya  bagi  negara. Sehingga  apabila  dicermati  pembiayaan  negara  sangat  bergantung  sekali terhadap  hasil  dari  pungutan  pajak  itu  sendiri.  Namun  juga  tidak  dapat dikesampingkan juga sumber-sumber penerimaan negara yang lain  karena pajak  bukanlah  satu  –  satunya  sumber  pemasukan  negara,  karena  masih ada  sumber  penerimaan  negara  dari  hasil  Sumber  daya  alam,  laba  dari BUMN dan sumbangan dari berbagai pihak.
 Pajak ditinjau dari segi Pembangunan
Pajak  yang  diterima  negara  haruslah  dikelola  dengan  baik,  salah satunya  harus  digunakan  untuk  melakukan  pembangunan  yang  secara merata dan menyeluruh.
Secara  merata  disini  bahwa  anggaran  negara  yang  berasal  dari pajak  harus  digunakan  untuk  membagu  suatu  infrastruktur  yang  baik  dan menyentuh semua lapisan masyarakat, tidak hanya pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh sekelompok orang .
Sedangkan  secara  menyeluruh  bahwa  pembangunan  tersebut haruslah efesiensi dan tepat sasaran dimana dalam penerappannya haruslah meliputi  semua  bidang,  sehingga  nantinya  berdampak    positif  bagi kehidupan rakyat dalam bentuk kesejahteraan dan kemakmuran.
Menurut  Pandiangan  pendekatan  dari  sisi  pembangunan  tentang pajak  ialah  bagaimana  pajak  itu  dapat  memberikan  efek  terhadap kelangsungan pembangunan nasional, dalam hal ini pembangunan nasional juga harus memperhatikan kelangsungan dunia usaha, yang pada akhirnya nanti  juga  dapat  memberikan  pengaruh  positif  terhadap  kehidupan rakyat. 17
Sedangkan  didalam  Undang-undang  no  11  tahun  2006  tentang pengampuan  pajak  di  Pasal  2  ayat  (2)  huruf  c  disebutkan  bahwa meningkatkan  penerimaan  pajak,  yang  antara  lain  digunakan  untuk pembiayaan  pembangunan. 18 Jadi  suatu  kebijakan  yang  diatur  dan  dibuat oleh pemerintah diarahkan dalam rangka melakukan kegiatan pembangunan.
Perlu  ketahui  sebelumnya  bahwa  pendapatan  negara  dari  sektor pajak  mencapai  Rp  1.957,2  triliyun. 19 Walaupun  tidak  100%    mencapai penerimaan  yang  ditargetkan,  pajak  memiliki  peran  yang  sangat  besar guna  membiayai  segala  macam  belanja  negara,  mengingat  pajak  dapat
17 Pandiangan, Roristua. Hukum Pajak . (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2015), hlm 11
18 Undang-undang no 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak,  pasal 2 ayat (2) huruf c.
19 19 https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisasi-penerimaan-negara-di- penghujung-2019/, diakses pada tanggal 18 April 2020
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
dialokasikan kepada berbagai sektor, salah satu pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan oleh negara pada saat ini.
Infrastruktur merupakan salah satu barometer perkembangan suatu Negara.    Dengan  semakin  banyaknya  pembangunan  infrastruktur    tentu akan  bisa  meningkat  perekonomian  suatu  bangsa  yang  nanti  juga  dapat dinikmati  bersama  oleh  rakyat  dalam  bentuk  fasilitas  kepentingan  umum. Pada  tahun  2018  proyek  pembangunan  infrastruktur  antara  lain membangun  pelabuhan  di  berbagai  daerah,  membangun  bandara, Pemangunan  tol  Trans  Jawa,  proyek  pembakit  listrik  10.000  MW,  proyek Light Rail Transit (LRT) Palembang dan Jabodetabek, membuka akses dan memperbaiki  jalan  di  Papua  dan  di  daerah  perbatasan  antara  Indonesia dengan  Malaysia  dan  banyak  lagi  tentunya  proyek-  proyek  infrastruktur yang terus dikerjakan oleh pemerintah saat ini.
Berhasilnya  suatu  pembangunan  nasional  yang  dilakukan pemerintah  sangat  didukung  oleh  pembiayaan  yang  berasal  dari    pajak. Agar  penerapan  pajak  ini  dapat  dilakukan  dengan  baik  maka  perlu diciptakan  suatu  sistem  perpajakan  yang  mengedepankan  nilai  keadilan dan  kepastian  hukum.  Hal  ini  perlu  dilakukan  karena  masih  banyaknya para  wajib  pajak  yang  telah  berpenghasilan  di  Indonesia  tetapi  tidak  taat akan  kewajibannya  sebagai  wajib  pajak,  seperti  tidak  melaporkan, menunggak  dan  bahkan  memberikan  data-data  palsu  tentang  keadaannya untuk mendapatkan keringanan besaran pajak yang harus dikeluarkan.

## PENUTUP
Pajak  salah  satu  sumber  penerimaan  negara  yang  dipungut  dari  negara kepada  rakyatnya.  Dimana  Pendapatan  negara  dari  Pajak  adalah  yang  paling banyak  diantara  sumber  sumber  penerimaan  negara  lainnya,  Pajak  memiliki kontribusi  yang    besar  bagi  kesejahteraan  rakyat  dari  segi  ekonomi,  sosial budaya, pendidikan, politik dan pertahanan negara. Agar suatu pendapat negara dari pajak bisa maksimal maka dari itu perlu adanya suatu aturan yang bersifat mengikat,  mengatur  dan  memaksa  dalam  hal  ini  ialah  Hukum  Pajak.  Hukum Pajak  ada  kaidah-kaidah  yang  dapat  memberikan  suatu  petunjuk  bagaimana
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
mengatur hubungan negara sebagai pihak pemungungut pajak dengan rakyatnya sebagai pihak yang dapat dikenakan pajak.
Dengan  adanya  suatu  aturan  yang  sah  diharapkan  bisa  mengatur  agar sumber  penerimaan  negara  dari  pajak  ini  bisa  memperoleh  hasil  yang maksimal,  karena  nanti  hasil  dari  pungutan  pajak  dapat  digunakan  untuk mencapai  tujuan  suatu  negara  yang  tercantumkan  di  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945    alinea  ke  empat  yang  berbunyi  “melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.
Agar pungutan pajak dapat  memberi rasa keadilan  bagi masyarakat  dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang , maka perlunya suatu bentuk musyawarah dalam penyusunan suatu undang – undang yang melibatkan  DPR sebagai wujud repsentasi perwakilan  rakyat  beserta  Presiden.  Sehingga  hasil  dari  perumusan  Undang  –  undang  tidah menyalahi aturan konstitusi UUD 1945.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Daftar Pustaka :

## Buku
Bohari, Pengantar  Hukum  Pajak , Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2006.
Brotodihardjo,  Santoso, Pengantar  Ilmu  Hukum  Pajak ,  Bandung: PT.Eresco, 1991.
Brotodihardjo,  Santoso ,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Pajak,  cetakan  20 ,  Bandung, PT Refika Aditama, 2008.
Suandy, Erly. Hukum Pajak Edisi 7 . Jakarta : Salemba Empat, 2016.
Pandiangan, Roristua. Hukum Pajak . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
Pudyatmoko,  Y,  Sri. Pengantar  Hukum  Pajak. Yogyakarta:  C.V  Andi,    Offset, 2009.
---------------- , Pajak  Bumi  dan  Bangunan ,  Yogyakarta:  Universitas Atma Jaya, 2001.
Rahayu,  Siti  Kurnia. Perpajakan  Indonesia  :  Konsep  &  Aspek  Formal , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
Resmi, Siti. Perpajakan : Teori dan Kasus , Jakarta: Salemba empat, 2011.
Waluyo dan Wirawan B. Ilyas , Perpajakan Indonesia , Jakarta : Salemba Empat,
2001.
Jurnal
Advianto,  l.y.  Hari  sih,  Pengakuan  Dan  Perlindungan  Hukum  Hak  Hak  Wajib Pajak  Dalam  Sistem  Hukum  Pajak  Indonesia,  SNKN  2018  | SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA
Bahroni,  A.  (2018).  Hak  Penambangan  Pasir  Oleh  Masyarakat  Lokal  di Kecamatan  Plosoklaten  Kabupaten  Kediri. Transparansi  Hukum ,
1 (2), 152–168. https://doi.org/10.30737/transparansi.v1i2.242 Bramantyo,  R.  Y.  (2018).  Strategi  Mewujudkan  Lulusan  Fakultas  Hukum Berkompetensi  Spesifik  (Pendidikan  Hukum  Indonesia  Dalam Tantangan  Era  Revolusi  Industri  4.0). Transparansi  Hukum , Vol.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
1 (No. 2). Harjanto,  Totok, Pajak  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Nasional .  JURNAL EKONOMI  ISSN:  2302-7169  Vol.  6  Edisi  4  September-  Desember 2013
Sari, A. G., Bahroni, A., & Murty, H. (2020). Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi  Jual  Beli  Secara  Elektronik  Ditinjau  Dari  Hukum  Positif. Transparansi Hukum , Vol 3 (No 1), 1–22. Setiono, G. C., & Bahroni, A. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin  Isteri  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). Dinamika Hukum Dan Masyarakat , Vol. 1 (No. 1), 1–25.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang  No.  16  Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan
Undang – Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Website
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200115/9/1190378/angka-kemiskinan- september-2019-turun-036-juta-orang https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisasi-penerimaan-negara-di- penghujung-2019/
http://lovetya.wordpress.com/2008/05/19, 14 April 2020, Pukul 13.00 https://www.liputan6.com/bisnis/read/4150039/penerimaan-pajak-2019-hanya- capai-844-persen-dari-target., Pada tanggal 12 maret 2020  pukul 12: 37.