## PERANAN PRAJURU DALAM   PERUBAHAN AWIG-AWIG DI DESA PAKRAMAN KUBUTAMBAHAN KECAMATAN  KUBUTAMBAHAN
KABUPATEN BULELENG
Oleh:
Gede Sukadadi 1 ,  I Gede Surata 2 , Ni Ny. Mariadi 3
Abstrak: Awig-awig merupakan satu kesatuan peraturan masyarakat hukum adat yang  mengatur  pergaulan  warganya  sehingga  tercipta  suasana  aman,  damai  dan rukun,  yang  memiliki  tiga  unsur  pokok  yaitu: parahyangan (kahyangan  tiga), pawongan (Penduduk  atau  krama), palemahan (wilayah).  Penelitian  ini  meneliti tata  cara  perubahan  awig-awig  dan  peranan  prajuru  desa  pakraman  dalam perubahan awig-awig tersebut di desa Pakraman Kubutambahan..
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris,  sehingga menggunakan data sekunder  maupun  primer,  yang  dikumpulkan  dengan  melakukan  studi  pustaka maupun  penelitian  lapangan.  Data  dikumpulkan  dengan  melakukan  studi dokumen, wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Perubahan awig-awig di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan,  Kabupaten  Buleleng  dilakukan  melalui  paruman,  yang menghasilkan  perarem.  Awig-awig  asli  tidak  diubah,  hanya  ditambahi  atau dilengkapi  dengan  perarem.  Peranan  prajuru  desa  pakraman  dalam  perubahan awig-awig  di  Desa  Pakraman  Kubutambahan,  Kecamatan  Kubutambahan, Kabupaten  Buleleng  sangat  menentukan,  meskipun  perubahan  dilakukan  melalui parumen dengan perarem. Prajuru, yang umumnya memelopori wacana perubahan awig-awig,  menyusun  panitia  jika  diperlukan,  mengundang  krama  desa  untuk melakukan  paruman,  memberikan  penjelasan  kepada  krama  tentang  pentingnya perubahan awig-awig.
Kata-Kata Kunci: Awig-awig, Desa Pakraman, prajuru desa pakraman.

## PENDAHULUAN
Keberadaan  hukum  adat  diakui  oleh  Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  18  huruf  (B)  ayat  (2)  UUD  Tahun  1945 ditentukan:  “Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionilnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  diatur  dalam  undang-undang.”  Demikian  pula  Pasal  28  huruf  (I)
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
ayat  (3)  dinyatakan:  “Identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  tradisionil  dihormati selaras  dengan  perkembangan  jaman  dan  peradaban”.  Sesuai  dengan  ketentuan tersebut,  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  hukum  adat  diakui  eksistensinya  atau keberadaannya  sepanjang  hukum    adat  tersebut  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di  Bali,  selain  berlaku  sistem  pemerintahan  desa  pakraman,  ada  juga pemerintahan desa dinas. Kedua jenis desa tersebut mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda. Desa pakraman mengatur urusan adat dan agama, sedangkan desa dinas  mengatur  urusan  administrasi  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan pemerintah  desa  di  bawah  kecamatan.  Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa, desa pakraman dan desa dinas pada umumnya dapat berjalan secara harmoni (Parimartha, I Gede, 2003: 1).
Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa  menyebutkan sebagai berikut.
(1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
(2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.
Peraturan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2001  tentang Desa  Pakraman sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  3 Tahun 2003 dinyatakan sebagai berikut:
Desa  pakraman  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  di  Provinsi  Bali yang  mempunyai  suatu  kesatuan  tradisi  dan  tatakrama  pergaulan  hidup masyarakat  umat Hindu  secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang  mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
Dalam  Pasal  5  Peraturan  Daerah  Propinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2001 dinyatakan bahwa desa Pakraman memiliki tugas-tugas sebagai berikut:
1. Membuat awig-awig.
2. Mengatur krama desa.
3. Mengatur pengelolaan harta kekayaan desa.
4. Bersama-sama  pemerintah  melaksanakan  pembangunan  di  segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.
5. Membina  dan  mengembangkan  nilai-nilai  budaya  Bali  dalam  rangka memperkaya,  melestarikan  dan  mengembangkan  kebudayaan  nasional pada  umumnya  dan  kebudayaan  daerah  pada  khususnya,  berdasarkan “ paras-paros,  sagilik-saguluk,  salulungsabayantaka ”  (musyawarah- mufakat).
6. Mengayomi krama desa.
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor  3 Tahun 2001 menyebutkan bahwa awig-awig  adalah  aturan  yang  dibuat  oleh  krama  desa  pakraman  atau  krama pakraman  yang  dipakai  sebagai  pedoman  dalam  pelaksanaan  Tri  Hita  Karana sesuai dengan desa mewacara dharma agama di desa pakraman/banjar pakraman masing-masing”.
Awig-awig  desa  pakraman  merupakan  keseluruhan  hukum  yang  mengatur tata cara kehidupan bagi warga desa adat beserta sanksi dan aturan pelaksanaanya. Awig-awig berasal dari kata wig yang artinya rusak sedangkan awig artinya tidak rusak  atau  baik.  Awig-awig  artinya  sesuatu  yang  menjadi  baik.  Konsepsi  inilah yang dituangkan kedalam aturan-aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sehingga  menimbulkan  suatu  pengertian,  bahwa  awig-awig  adalah  peraturan- peraturan  hidup  bersama  bagi  krama  desa  di  desa  adatnya,  untuk  mewujudkan kehidupan  yang  aman,tentram,  tertib,  dan  sejahtera  di  desa  adat.  Awig-awig  itu memuat  aturan-aturan  dasar  yang  menyangkut  wilayah  adat,  krama  desa  adat, keagamaan  serta  sanksi.  Awig-awig  desa  adat,  merupakan  hukum  adat  yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengendalikan prilaku warga masyarakat dalam  pergaulan  hidupnya  guna  mencapai  ketertiban  dan  ketentraman masyarakat.  Selain  itu,  awig-awig  juga  berfungsi  untuk  mengintegrasikan  warga masyarakat  dalam  suatu  persatuan  dan  kesatuan  yang  hidup  bersama sepenanggungan  dan  seperjuangan,  sedangkan  arti  penting  awig-awig  adalah merupakan  pengikat  persatuan  dan  kesatuan  krama  desa  guna  menjamin kekompakan  dan  keutuhan  dalam  manyatukan  tujuan  bersama  mewujudkan
kehidupan  yang  aman,tertib,  dan  sejahtera  di  wilayah  desa  adat  (Parimartha,  I Gede, 2003: 56).
Saat  ini  awig-awig  desa  pakraman  umumnya  telah  ditulis  ( disurat )  dalam huruf Bali dan latin, bahkan ada pula yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.  Mengingat  pentingnya  kedudukan  awig-awig  dalam  desa  pakraman, maka penulisannya dapat dipastikan dilakukan dengan tata cara tertentu. Tata cara ini  bukan  hanya  untuk  menjamin  apa  yang  ditulis  sesuai  dengan  kehendak  desa pakraman,  tetapi  juga  untuk  memenuhi  usur  magis  religious,  bahwa  awig-awig desa  pakraman  bukan  hanya  masalah  kehidupan  nyata  ( sekala )  tetapi  juga memiliki unsur batiniah ( niskala ).
Pasal  8  Perda  Nomor  3  Tahun  2001,  menyebutkan  bahwa  prajuru  desa pakraman memiliki tugas-tugas:
1. melaksanakan awig-awig desa pakraman,
2. mengatur  penyelenggaraan  upacara  keagamaan  di  desa  pakraman,  sesuai dengan sastra agama dan tradisi masing-masing,
3. mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat,
4. mewakili  desa  pakraman  dalam  bertindak  untuk  melakukan  perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan paruman desa,
5. mengurus dan mengatur pengelolaan harta kekayaan desa pakraman,
6. membina kerukunan umat beragama dalam wilayah desa pakraman.
Sebagai  aturan  hukum  yang  ditulis,  maka  terdapat  keterbatasan  awig-awig untuk  mengikuti  perubahan  yang  terus  terjadi  di  masyarakat.  Oleh  karena  itu, dalam  keadaan  tertentu  awig-awig  harus  diubah.  Bagaimana  tata  cara  perubahan ini agar tetap memenuhi unsur sekala-niskala serta bagaimana peran prajuru desa pakaraman dalam perubahan awig-awig ini, menurut peneliti merupakan hal yang menarik untuk diteliti.
Penelitian  di  lakukan  di  Desa  Pakraman  Kubutambahan,  salah  satu  Desa Pakraman yang ada Di Kabupaten Buleleng, dengan kedudukan geografis sebagai berikut:  sebelah  utaranya  berbatasan  dengan  Laut  Bali,  di  timur  berbatasan dengan  Desa  Bukti,  di  selatan  berbatasan  dengan  Desa  Bulian,  Desa  Bila,  Desa
Bengkala, dan disebelah barat berbatasan dengan Desa Bungkulan. Desa Pakrman Kubutambahan  terdiri  dari  4  dusun,  yaitu  Dusun    Tegal,  Dusun  Pasek,  Dusun Kubuanyar, dan  Dusun Kaja Kangin.
Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana tata cara perubahan awig-awig di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana  peranan  prajuru  desa  pakraman  dalam  perubahan  awig-awig  di Desa  Pakraman  Kubutambahan,  Kecamatan  Kubutambahan,  Kabupaten Buleleng?

## TINJAUAN PUSTAKA
Istilah  desa  di  Bali  digunakan  untuk  menunjuk  suatu  wilayah  pemukiman penduduk  yang  beragama  Hindu.  Desa  dalam  pengertian  ini  menunjuk  kepada suatu  wilayah  yang  dihuni  oleh  penduduk  yang  beragama  Hindu,  kecuali dibeberapa  desa  dalam  kota  atau  desa-desa  yang  terletak  dipinggir  pantai  yang penduduknya sudah heterogen yang terdiri dari berbagai umat beragama.
Diperkirakan, bahwa istilah “desa” dalam bahasa Bali itu berasal dari bahasa Sansekerta yang lazim dipergunakan di kalangan masyarakat umat Hindu di Bali sejak  dahulu  (Surpha,  I  Wayan,    2002:  5).  Menurut  Surojo  Wignjodipuro  kata desa dan desi seperti  juga  halnya  dengan  kata  negara,  negeri  dan  nagari  dari perkataan  Sansekerta  yang  artinya  tanah  air,  tanah  asal,  dan  tanah  kelahiran (Soerojo Wignjodipuro, 1982: 95).
Kekuasaan  desa  Pakraman,  hingga  saat  ini  dapat  dibedakan  atas  3  (tiga) macam kekuasaan, yaitu : (Dharmika, IBK dan Yudha Triguna, IBG., 2002: 2).
1) Kekuasaan  untuk  menetapkan  aturan-aturan  ( awig-awig,  eka  ilakita, pararem )  untuk  menjaga  kehidupan  organisasi  secara  tertib  dan  tentram. Kekuasaan  ini  diselenggarakan  bersama  dalam  suatu  rapat  desa ( paruman/sangkepan desa,  seperti  menjaga  ketertiban,  ketentraman  dan keamanan  masyarakat  baik  dalam  hubungan  antara  masyarakat  sendiri ( Pawongan ),  hubungan  dengan  alam  lingkungan  ( Palemahan )  maupun
dengan  anggota  masyarakat  dengan  Sang  Pencipta  ( Parhayangan )  yang dikenal dengan filsafat Tri Hita Karana .
2) Kekuasaan  untuk  meyelenggarakan  kehidupan  organisasi  yang  bersifat religius,  seperti  membina  dan  mengembangkan  nilai-nilai  agama  Hindu  di Bali  dan  kaedah  adat  dresta,  mengembangkan  kebudayaan,  kesenian, memelihara dan melestarikan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat untuk pembangunan jasmaniah maupun peningkatan kesucian spiritual warga desa pakraman.
3) Kekuasaan  untuk  menyelesaikan  sengketa-sengketa  yang  menunjukan adanya  pertentangan  kepentingan  antara  warga  desa  atau  berupa  tindakan yang  meyimpang  dari  aturan  yang  telah  ditetapkan  yang  dapat  dinilai sebagai perbuatan yang mengganggu kehidupan bermasyarakat, baik melalui perdamaian maupun dengan memberikan sanksi adat, Kelihan atau Bendesa kerap menjadi hakim perdamaian desa.
Struktur  desa  pakraman  dalam  pengorganisasiannya  dilakukan  oleh pengurus  desa  pakraman  yang  dipimpin  oleh  Kepala  Desa  Adat  yang  lazim disebut Bendesa Adat atau ada pula yang menamakan Kelihan Desa Adat . Istilah Bendesa ini  diperkirakan  berasal  dari  dua  patah  kata  dalam  bahasa  Bali  yaitu “ Banda” yang  artinya  tali  pengikat  dan  “ Desa” yang  berarti  pula krama desa atau  warga  desa  (Surpha,  I  Wayan,    2002:  12).  Dengan  sebutan  Bendesa  maka kepala  desa  adat  dipandang  sebagai  simbol  persatuan  dari  seluruh  warga  desa yang  diharapkan  akan  dapat  mempersatukan  rasa  kekeluargaan  warga  desa  baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka.
I  Wayan  Surpha  memberikan  pengertian  awig-awig  yaitu  berupa  “suatu ketentuan  yang  mengatur  tata  krama  pergaulan  hidup  dalam  masyarakat  untuk mewujudkan tata kehidupan  yang ajeg di  masyarakat”  (Surpha,  I Wayan,    2002: 45).
Dalam  mewujudkan  tujuan  bersama  prajuru  desa  pakraman  mempunyai tugas  melaksanakan  awig-awig  serta  mengambil  kebijaksanankebijaksanna melalui  paruman  yang  bertujuan  untuk  menjamin  terpeliharanya  persatuan  dan kesatuan  krama  desanya,  dengan  tetap  mengusahakan  keseimbangan  yang
harmonis di desanya berlandaskan konsep Tri Hita Karana , sehingga bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati (awig-awig) akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan atau disharmonis skala niskala.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  pelaksanaan  norma  dalam  hal  ini  norma hukum  adat  tentang  perubahan  awig-awig  di  Desa  Pakraman  Kubutambahan, karena itu merupakan penelitian hukum empiris.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek– aspek  yang  diselidiki.  Penelitian  ini  menggambarkan  tata  cara  perubahan  awig- awig  di  Desa  Pakraman  Kubutambahan  dan  peran  prajuru  desa  pakraman  dalam perubahan itu.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Pakraman  Kubutambahan,  Kecamatan Kubutambahan,  Kabupaten  Buleleng.  Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan secara purposive ,  jadi  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang  terutama  adalah untuk  memudahkan  pencarian  data.  Selain  itu,  Desa  Pakraman  Kubutambahan menarik  diteliti  karena  merupakan  Desa  pakraman  yang  termasuk  tua,  awig- awignya telah ada sejak tahun 1711.
Ada  dua  sumber  data  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum.  Dari  sumber  data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan.
Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan  atau  karakteristik-karakteristik  sebagian  atau  seluruh
elemen populasi  yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Iqbal Hasan, M., 2002: 83).
Penelitian  ini  mempergunakan  teknik  pengumpulan  data  studi  dokumentasi/ kepustakaan dan wawancara berencana/ terstruktur. Wawancara dilakukan dengan Klian  desa  pakraman  Kubutambahan,  Prajuru  Desa  Pakraman  Kubutambahan yang  lain,  dan  tokoh  masyarakat  Desa  Pakraman  Kubutambahan.  Tempat  dan waktu wawancara, disesuaikan dengan  kesediaan informan dan atau responden.
Analisis  Data  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam pola,  kategori  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  ditemukan  sesuai  masalah penelitian  (Moleong, L., 1999: 103). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan alur pengolahan data  sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan  sebagai jawaban atas permasalahan (Soerjono Soekanto, 1986: 250).

## PEMBAHASAN
Pokok-pokok  yang  perlu  dimuat  dalam  awig-awig  Desa  Pakraman  yang terdiri  dari  prinsip-prinsip  generalisasi  bagian-bagian  (tempekan)  atau  banjar- banjarnya  yang  penjabarannya  nanti  tergantung  pada  perarem  banjar  masing- masing.
proses penulisan dan perubahan awig-awig adalah sebagai berikut:
1. Diadakan  rapat  desa  yang  disatu  pihak  bertujuan  minta  persetujuan  krama untuk  kepanitiaan  yang  diserahi  mandat  menampung  dan  merumuskan substansial awig-awig.
2. Rapat-rapat  panitia,  yang  juga  dapat  dibedakan  antara  rapat  pleno  dan  rapat bidang-bidang (seksi-seksi).
3. Rrapat  desa  pengesahan  awig-awig.  Dengan  selesainya  Rancangan  Awig- Awig  dari  panitia  serta  telah  mendapat  penyempurnaan  dari  pihak  yang berwenang  maka  tibalah  saatnya  pada  hari  yang  baik  ( subha  dewasa ) diselenggarakan  rapat  ( paruman/sangkepan )  desa  untuk  menyepakati Rancangan Awig-Awig menjadi Awig-Awig.
Pada  awig-awig  desa  pakraman  biasanya  termuat  pengaturan  tentang perubahan  awig-awig  pada  bagian  tersendiri.  Aturan  yang  dimaksud  bunyinya dapat sebagai berikut.
1. Aturan Tambahan dapat  dibuat dan dijadikan Awig-awig Desa Pekraman setelah melalui Keputusan Parum Desa Pekraman.
2. Aturan  Tambahan  yang  sifatnya  sementara  dapat  diberlakukan  sepanjang diperlukan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu.
3. Hal-hal  yang  belum  diatur  dalam  Awig-awig  ini  akan  diatur  dikemudian melalui Rapat-rapat atau Paruman Desa Pekraman.
4. Perubahan  Awig-awig  dan  aturan  dapat  dilakukan  melalui  kajian  riil  di masyarakat dan diputuskan melalui Paruman Desa Pekraman.
Meskipun  perubahan  awig-awig  dilakukan  melalui  paruman  desa,  peran prajuru  sangat  menentukan.  Prajuru,  yang  umumnya  memelopori  wacana perubahan  awig-awig,  menyusun  panitia,  mengundang  krama  desa  untuk melakukan  paruman,  memberikan  penjelasan  kepada  krama  tentang  pentingny perubahan awig-awig.
Dijelaskan lebih lanjut, di Desa Pakraman Kubutambahan, Awig-awig yang diyakini  dibuat  Tahun  1711,  tidak  diubah  bunyi  aslinya,  hanya  diubah  melalui paruman  dalam  bentuk  perarem.  Perubahan  melalui  perarem  ini  juga  tidak mengubah  substansi  inti  dari  awig-awig  yang  dianggap  sebagai  aturan  yang bernuansa sekala niskala.

## PENUTUP
Sebagai  jawaban  atas  permasalahan  yang  telah  dirumuskan,  sesuai  dengan hasil penelitian  dapat ditarik simpulan sebagai berikut.
1. Perubahan  awig-awig  di  Desa  Pakraman  Kubutambahan,  Kecamatan Kubutambahan,  Kabupaten  Buleleng  dilakukan  dengan  tata  cara  sebagai berikut:  prajuru  membentuk  panitia,  setelah  panitia  menyiapkan  hasil kerjanya,  prajuru  mengundang  krama  untuk  melakukan  paruman,  dalam paruman  dibicarakan  perubahan  awig-awig  dengan  menjadikan  hasil  kerja panitia  sebagai  bahan,  apabila  paruman  menyetujui  dibuat  perarem.  Pada
dasarnya  Awig-awig  asli  tidak  diubah,  hanya  ditambahi  atau  dilengkapi dengan perarem.
2. Peranan  prajuru  desa  pakraman  dalam  perubahan  awig-awig  di  Desa Pakraman  Kubutambahan,  Kecamatan  Kubutambahan,  Kabupaten  Buleleng sangat  menentukan,  berupa:  memelopori  wacana  perubahan  awig-awig, menyusun panitia jika diperlukan, mengundang krama desa untuk melakukan paruman,  memberikan  penjelasan  kepada  krama  tentang  pentingnya perubahan awig-awig.
Sehubungan  dengan  simpulan  penelitian  ini  dikemukakan  saran-saran sebagai berikut.
1. Kepada  Prajuru  Desa  Pakraman  disarankan  selalu  berusaha  meningkatkan pengetahuan  tentang  Adat  maupun  Hukum  Adat,  agar  dapat  melaksanakan tugas  dengan  baik,  khususnya  dalam  hal  penyuratan  dan  perubahan  awig- awig.
2. Kepada krama desa disarankan untuk tetap mendukung aturan-aturan Hukum Adat,  utamanya  yang  telah  tertuang  dalam  awig-awig,  karena  merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan  Asikin,  Zanal.  2004. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Dharmika,  IBK  dan  Yudha  Triguna,  IBG.2002. Dekonstruksi  Ciri-Ciri  Desa Pakraman . Denpasar: STISPOL Wira Bhakti. Moleong,  L.  1999. Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja  Rosda Karya.
Parimartha, I Gede.2003. Memahami Desa Adat Desa Dinas dan Desa Pakraman . Denpasar: Universitas Udayana.
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. Soerojo  Wignjodipuro.  1990. Pengantar  dan  Asas-asas  Hukum  Adat .  Haji Jakarta: Masagung.
Surpha, I Wayan. 2002. Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali. Denpasar: Bali Post.