## KEPEMIMPINAN TRADISIONAL JAWA-ISLAM DALAM MASYARAKAT JAWA

## Sarjana Sigit Wahyudi
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

## Abstract
In  Indonesia,  especially  in  Central  Java,  there  are  plural  societies  which  need  the presence  of  a  leader  who  fits  them  best.  Therefore,  a  figure  who  has  the  characteristics  of leadership which fits the interest of his supporters is needed. The characteristics of leadership offered here are the traditional and Islamic model, including the model of “etika kedzaifan.” A figure, tipology, and characteristics which are embedded in the mind of a leader are what the society need.
Keywords : leader, figure, type, characteristics, model, development, Javanese society.

## 1. Pendahuluan
Masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia
umumnya membutuhkan  kehadiran  pemimpin  yang selaras  baik  dengan  selera  masyarakat pendukungnya maupun kondisi masyarakat yang  majemuk.  Artikel  ini  membahas tentang  tipologi  kepemimpinan  dan  sifat pemimpin  yang  sesuai  dengan  cita  rasa masyarakat Jawa Tengah. Harapan terhadap  munculnya  tipe  dan  sifat-sifat pemimpin  yang  ideal  pada  dasarnya merupakan cerminan dari kerinduan masyarakat terhadap pemimpin mereka.
Artikel ini juga membicarakan tentang sifat pemimpin berdasarkan model kepemimpinan  tradisonal  Jawa  dan  Islam. Dalam  model  kepemimpinan  tradisional Jawa,  khususnya  Jawa  Tengah,  seorang pemimpin ditekankan untuk mengutamakan kerukunan  dan  hormat  kepada  Sang Pencipta, leluhur, dan orang tua. Sementara  itu  dalam  model  kepemimpinan Islam  diterangkan  tentang  pentingnya  sifat- sifat  pemimpin  pasca-Nabi  Muhammad SAW, ketika kepemimpinan Islam dipegang oleh  para  khalifah  dan  akhirnya  terpecah- pecah  ke  dalam  kelompok-kelompok,  di antaranya  yang  terbesar  adalah Sunni dan Syiah .  Kedua  kelompok  ini  mempunyai pemahaman  tentang  kepemimpinan  yang
berbeda walaupun keduanya menggunakan sumber yang sama. Hal itu belum termasuk kelompok-kelompok kecil yang lain, misalnya kelompok Islam sekular.
Perbedaan  pemahaman  mengenai kepemimpinan Islam terasa pula di Indonesia.  Sebagian  tokoh  Islam,  salah satunya adalah Abdurrahman Wahid, berusaha meredam perbedaan pemahaman itu  dengan  menyodorkan  solusi  tentang bagaimana  cara  mengatasi  masyarakat Indonesia yang plural terutama menyangkut masalah kepemimpinan baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.  Namun  dalam  perkembangan patut  disayangkan  bahwa  dalam  setiap pemilihan  pemimpin  baik  di  tingkat  desa, kota,  daerah  maupun  pusat  telah  dinodai dan  dikotori  dengan  penyelewengan,  janji- janji  manis  dalam  kampanye,  yang  disertai praktek  politik  uang,  tidak  ditepati  setelah seseorang terpilih sebagai pemimpin. Kondisi  ini terus  berjalan seolah-olah tanpa tersentuh  oleh  hukum.  Lalu,  bagaimanakah kerinduan masyarakat kepada
pemimpinnya yang diidolakan dan didambakan  terutama  mengenai  tipe  dan sifat-sifat idealnya yang melekat?
_________________________________________________________________________________

## 2. Konsep Kepemimpinan
Membahas  kepemimpinan  antara  lain membicarakan mengenai perihal pemimpin, konsep  kepemimpinan,  dan  mekanisme pemilihan pemimpin. Sebelum membicarakan lebih jauh soal kepemimpinan,  ada  baiknya  dilakukan peninjauan  terlebih  dahulu  definisi  konsep pemimpin. Pendefinisian ini dapat membantu  kita  untuk  memahami  dan melakukan pembahasan menurut alur yang sistematis.
Banyak  definisi  tentang  pemimpin baik itu menurut ahli politik, ekonomi, sosial, antropologi (budaya) maupun agama. Tulisan  ini  menyampaikan  definisi  yang relevan dengan pokok pembahasan. Seorang  ahli  sosiologi,  Soerjono  Soekanto, menghubungkan
kepemimpinan
( leadership )
dengan kemampuan seseorang sebagai pemimpin ( leader ) untuk mempengaruhi  orang  lain  (anggotanya), sehingga  orang  lain  itu  bertingkah  laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpinnya  (Soekanto,  1982a:  60).  Ahli sosiologi  yang  lain,  Wahyusumijo,  lebih melihat kepemimpinan sebagai suatu proses  dalam  mempengaruhi  kegiatan- kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam  usahanya  mencapai  tujuan  yang sudah ditetapkan (Wahyusumijo, 1984: 60).
Di  pihak  lain,  dalam  antropologi budaya, muncul pandangan yang membedakan antara kepemimpinan
sebagai  suatu  kedudukan  sosial  dan sebagai
suatu proses sosial (Koentjaraningrat, 1969: 181).
Kepemimpinan  sebagai  kedudukan  sosial merupakan  kompleks  dari  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  yang  dapat  dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sementara  sebagai  suatu  proses  sosial, kepemimpinan  meliputi  segala  tindakan yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  suatu badan  yang  mendorong  gerak  warga masyarakat.
Apabila kepemimpinan diartikan sebagai  kemampuan  seseorang  untuk mempengaruhi orang lain sehingga mereka mengikuti  kehendaknya,  maka  seseorang
itu  dapat  disebut  mempunyai  pengaruh terhadap oarang lain. Pengaruh itu dinamakan  kekuasaan  atau  wewenang. Istilah  kekuasaan  dalam  hal  ini  merujuk pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi  orang  atau  pihak  lain, sedangkan wewenang merupakan kekuasaan  seseorang  atau  sekelompok orang  yang  mendapat  dukungan  atau pengakuan dari masyarakat. Dalam hubungan  dengan  kepemimpinan,  Kartini Kartono (1982) mengatakan bahwa kepemimpinan  harus  dikaitkan  dengan  tiga hal  penting  yaitu  kekuasaan,  kewibawaan, dan kemampuan.
Sementara  itu  dilihat  dari  sudut pandang agama (Islam), istilah kepemimpinan berasal dari kata „pemimpin,‟ artinya  orang  yang  berada  di  depan  dan memiliki  pengikut,  terlepas  dari  persoalan apakah  orang  yang  menjadi  pemimpin  itu menyesatkan  atau  tidak.  Dalam  Islam, setidaknya  ada  dua  konsep  penting  yang berkaitan  dengan  kepemimpinan,  yaitu imamah dan khalifah. Masing-masing kelompok  Islam  memiliki  pendefinisian berbeda tentang kedua konsep itu, meskipun ada juga yang menyamakannya.
Kaum Sunni menyamakan  pengertian khalifah dan imamah .  Dengan  perkataan lain, imamah disebut juga sebagai khalifah . Bagi  kaum  Sunni,  orang  yang  menjadi khalifah adalah  penguasa  tertinggi  yang menggantikan Rasulullah SAW. Oleh karena  itu khalifah juga  disebut  sebagai imam (pemimpin)  yang  wajib  ditaati  (As- Salus, 1997: 16).
Sebaliknya, kaum
Syiah
membedakan pengertian khalifah dan imamah . Hal ini dapat dilihat dalam sejarah kepemimpinan  Islam  setelah  Rasulullah SAW wafat. Kaum Syiah bersepakat bahwa pengertian imam dan khalifah itu  sama ketika  Ali  bin  Abi  Thalib  diangkat  menjadi pemimpin.  Namun  sebelum  Ali  bin  Abu Thalib menjadi pemimpin, mereka membedakan  pengertian  antara imam dan khalifah . Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ustman  adalah khalifah namun  mereka bukanlah imam (Amini,  205:  18).  Dalam
__________________________________________________________________________________
pandangan  kaum Syiah ,  sikap  seorang imam haruslah  mulia  sehingga  menjadi panutan para pengikutnya . Imamah didefinisikan sebagai kepemimpinan masyarakat  umum,  yakni  seseorang  yang mengurus  persoalan  agama  dan  dunia sebagai wakil dari Rasulullah SAW. Rasulullah  SAW  yang  menjaga  agama  dan kemuliaan  umat  wajib  dipatuhi  dan  diikuti. Imam mengandung  makna  lebih  sakral daripada khalifah .  Secara  implisit  kaum Syiah menganut pandangan bahwa khalifah hanya mencakup ranah jabatan politik, tidak melingkupi ranah spiritual-keagamaan; sedangkan imamah meliputi  seluruh  ranah kehidupan manusia baik itu agama maupun politik.  Seperti  halnya  kaum Sunni dan Syiah ,  kalangan  Islam  sekular  memiliki pandangan  sendiri  tentang  kepemimpinan. Konsep  kepemimpinan  kelompok  Islam sekular cenderung mengacu pada kepemimpinan model Barat.
Meskipun kelompok Sunni , Syiah , dan Islam  sekular  mempunyai  sudut  pandang yang  berbeda  mengenai  kepemimpinan, ketiganya menunjukkan kesepahaman bahwa  suatu  masyarakat  haruslah  memiliki pemimpin. Setiap masyarakat dengan demikian  tidak  mungkin  dapat  dipisahkan dari masalah kepemimpinan.
3.  Pemilihan Pemimpin
dan
Legitimasi Kepemimpinan 3.1. Cara Pemilihan Pemimpin
Derap  pembangunan  di  Indonesia baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan sangat bergantung pada kepemimpinan para kepala daerah. Menurut  Koentjaraningrat  (1980:  201), pemilihan  kepala-kepala  daerah,  terutama di  Jawa  Tengah,  sebagian  besar  masih memperhatikan  faktor  keturunan.  Kepala- kepala daerah yang memerintah pada masa belakangan  masih  keturunan  dari  kepala daerah yang berkuasa pada masa sebelumnya.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari  dari silsilahnya.
Berdasarkan laporan mengenai struktur  pemerintahan  desa  yang  disusun oleh  DPRD  Jawa  Tengah  dapat  ditarik simpulan  bahwa  proses  pemilihan  kepala
desa dilakukan oleh suatu panitia di bawah pimpinan  camat.  Sebagai  calon  kepala desa  atau  pimpinan  desa,  maka  realitanya dapat disimak pada kutipan di bawah ini.
Dalam  praktiknya,    para  calon  yang dipilih  biasanya  bukan  orang –orang  yang memiliki  kemampuan  tapi  orang-orang kaya. Ini disebabkan kebiasaan warga desa memilih  seorang  calon  bukan  berdasarkan kemampuan calon itu, melainkan berdasarkan  banyaknya  pemberian  kepada mereka.  Ini  malahan  nampak  lebih  jelas  di desa –desa yang makmur, sehingga pemilihan  lurah  menjadi  suatu  gelanggang pertikaian  yang  ramai  sekali.  Alasan  utama dari  konflik  itu  berpangkal  pada  tanah bengkok atau tanah lungguh yang diberikan pada  calon  yang  sukses  (Koentjaraningrat, 1984: 201).
Dengan  melihat  kutipan  di  atas tampak  bahwa  pemimpin  desa  dipilih  tidak hanya  didasarkan  pada  keturunan,  namun juga pada pemberian yang biasanya berupa uang.  Para  calon  kepala  desa  berusaha melakukan pendekatan kepada para pemilih  terutama  pada  masa  kampanye. Tidak mengherankan jika para calon kepala desa  pada  masa  kampanye  melakukan berbagai  cara  dalam  rangka  mendapatkan dukungan  dari  warga  masyarakat  yang memiliki  hak  pilih.  Mereka  bahkan  tidak segan-segan  untuk  melakukan  praktik politik uang sambil menebar janji-janji manis kepada  warga  masyarakat  agar  mau memilihnya.  Sudah  barang  tentu  hal  ini tidak  dibenarkan  baik  oleh  negara  maupun agama.  Namun  demikian  praktik  semacam itu tetap berjalan dengan lancar dan seolah- olah tidak tersentuh oleh hukum.
Sejalan  dengan  hal  itu  Sartono Kartodirdjo  (1982:  226) menyatakan  bahwa latar belakang kepemimpinan dalam masyarakat  tradisional  ataupun  pedesaan dipengaruhi  oleh  kelahiran,  kekayaan,  dan status. Sebagaimana dikatakan oleh Prasadjo  (1982:  54),  latar  belakang  politik dan  agama  juga  memiliki  pengaruh  yang penting dalam kepemimpinan di pedesaan.
_________________________________________________________________________________
3.2.  Asal-usul Legitimasi

## Kepemimpinan
Pemimpin yang terpilih harus
mendapatkan  legitimasi  dari  anggotanya atau  warga  masyarakat  yang  dipimpinnya. Seorang pemimpin dapat memiliki wewenang  untuk  memimpin  secara  resmi setelah  mendapat  legitimasi  berdasarkan pada prosedur yang telah ditetapkan dalam adat-istiadat  atau  hukum  yang  berlaku dalam  masyarakat  yang  bersangkutan. Prosedur  itu  tentu  saja  dapat  berbeda  baik antara masyarakat yang satu dan yang lain maupun dari waktu ke waktu.
Dalam masyarakat tradisional, misalnya,  legitimasi  atas  kepemimpinan seseorang pada umumnya dilakukan melalui rangkaian upacara yang melibatkan kehadiran  roh  nenek  moyang  atau  dewa- dewa.  Pada  zaman  kerajaan,  prosedur untuk melegitimasi kepemimpinan seseorang dapat dilakukan melalui pemilihan, pemilihan bertingkat atau pemilihan oleh sebagian masyarakat. Wahyu, nurbuat , pulung , ngalamat ,  dan mimpi  juga  merupakan  unsur-unsur  yang berperan  penting  baik  dalam  pemilihan pemimpin maupun legitimasi atas kepemimpinannya (Kartodirdjo, 1973: 8).
Oleh  karena  itu,  untuk  mendapatkan kekuasaan dalam kepemimpinan, seseorang harus menempuh berbagai jalan ( laku ) yang panjang.  Kekuasaan dapat juga diperoleh  melalui  keturunan  atau  lewat kekuatan  fisik.  Pada  zaman  modern  ini, kepemimpinan dapat pula diperoleh melalui pendidikan  dan  pemilihan  berdasarkan keahlian atau spesialisasi. Untuk menduduki  jabatan  pada  berbagai  level tidak lagi didasarkan terutama pada keturunan, melainkan pada tingkat pendidikan formal (Sutherland, 1983).
Calon pemimpin yang berhasil terpilih harus mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Masyarakat Indonesia,
terutama yang berada di daerah pedesaan, masih mempercayai bahwa seorang pemimpin  mempunyai  wibawa,  wewenang, kharisma,  dan  kekayaan.  Persyaratan  ini
penting  bagi  para  pemimpin  di  tingkat  kota atau  pedesaan,  sebab  mereka  pada  masa sekarang  atau  zaman  demokrasi  dipilih secara langsung oleh rakyat.

## 4.  Model Kepemimpinan
4.1. Model Kepemimpinan Tradisional
Kaidah  dasar  kehidupan  masyarakat Jawa lebih mengutamakan prinsip kerukunan  dan  sikap  hormat  kepada  alam, pencipta,  leluhur,  guru,  orang  tua,  bangsa, negara, dan agama (Magnis-Suseno, 1985: 36-38). Orang Jawa umumnya juga mengutamakan  keselarasan  dalam  hidup bermasyarakat (Mulder, 1981: 17).
Pandangan  hidup  dan  pola  pikir  yang demikian sangat mempengaruhi
masyarakat Jawa dalam meletakkan dasar- dasar  kemasyarakatan  dan  kebudayaan. Apabila hal ini dihubungkan dengan masalah  kepemimpinan,  maka  seorang pemimpin  sedapat  mungkin  harus  mampu memperlihatkan sikap hidup yang sederhana,  jujur,  adil,  bertenggang  rasa ( tepa  selira ),  hemat,  disiplin,  dan  taat kepada hukum (Koentjaraningrat, 1981: 64).
Berbagai piwulang dan pitutur telah mengajarkan  tentang  sifat-sifat  seorang pemimpin.  Ajaran  Ki  Hajar  Dewantara sebagai tokoh pendidikan, misalnya, menyatakan  bahwa  seorang  pemimpin harus  mempunyai  tiga  pilar ,  yaitu:  “ Ing Ngarso  Sung  Tuladha,  Ing  Madya  Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani . ” Demikian pula, kakawin Ramayana dan Mahabarata menyatakan  bahwa  seorang  pemimpin harus  memperlihatkan  sikap  yang  merujuk pada  ajaran  tentang Hasta Bhrata ,  yaitu mencontoh sikap delapan dewa, di antaranya  Dewa  Surya,  Candra,  Bayu,  dan Baruna  Dewa  Air yang  antara  lain mempunyai sifat sabar. Dalam filsafat Jawa pun  terdapat  banyak  istilah  tentang  sifat- sifat  pemimpin  yang  yang  dikenal  dengan “empat  t, ” yaitu teteg –sebagai  pengayom , tatag –berani, tangguh –kuat,  dan tanggon – pantang mundur, mrantasi sabarang gawe.
4.2. Model Islam dan Etika Kedaifan
Dalam era pascamoderen yang mengagungkan  multikulturalisme  sebagai
__________________________________________________________________________________
pandangan  hidup,  etika  kedaifan  identik dengan  menghargai  orang  lain  ( liyan )  atau menganggap diri sebagai sosok yang lemah dan  membutuhkan  keberadaan  orang  lain dalam  menjalani  kehidupan  bersama  yang semakin  berat.  Kehidupan  dalam  etika kedaifan,  menurut  Goenawan  Muhammad sebagaimana disitir oleh Triyanto Tiwikromo (2008), sama halnya dengan tidak menganggap  orang  lain  seperti  yang dikatakan oleh Sartre yaitu sebagai neraka. Semangat  multikulturalisme  dan  demokrasi menempatkan  rakyat  sebagai  sahabat, kanca ,  untuk  mencapai  masyarakat  yang aman dan sejahtera (Tiwikromo, 2008: 4).
Dalam  pandangan  Islam,  seorang pemimpin harus mempunyai kualitas spiritual, terbebas dari segala dosa, memiliki kemampuan sesuai dengan realitas,  tidak  terjebak  pada  dan  menjauhi kenikmatan  dunia,  dan  harus  memiliki  sifat adil.  Adil  dalam  hal  ini  dapat  dipahami sebagai  cara  menempatkan  sesuatu  pada tempatnya  yang  layak.  Penerapan  sifat keadilan  oleh  seorang  pemimpin  dapat dilihat dari bagaimana caranya mendistribusikan sumberdaya politik, ekonomi,  sosial,  dan  budaya  kepada rakyatnya.
Melihat  kemajemukan  masyarakat
Indonesia,  maka  tantangannya  adalah bagaimana cara mengembangkan pluralisme  dalam  konteks  membangun kepemimpinan  dan  kedaulatan  bangsa. Fungsi  kepemimpinan  adalah  sebagai ulil amri dan khadimul ummah , artinya amanah jabatan  dan  kekuasaan  harus  digunakan sesuai  dengan  tuntutan  Allah  swt  dan Rasul-Nya,  berlaku  adil,  dan  melindungi kepentingan masyarakat.
Dengan  demikian,  meskipun  Islam adalah  agama  mayoritas,  jangan  sampai kepentingan  umat  Islam  mengakibatkan negara  lebih  banyak  melayani  kepentingan segelintir  orang  yang  mengusai  aparatur negara.  Sementara  mereka  yang  berusaha menyuarakan ide-ide demokrasi, pluralisme, dan perlindungan hak-hak asasi manusia  cenderung  dituding  tidak  memiliki nasionalisme.

## 4.3. Pengembangan Sifat Pemimpin
Sifat  pemimpin  harus  dikembangkan sendiri karena sifat seseorang berbeda satu sama  lain.  Kepribadian  ikut  mempengaruhi sifat dan perilaku kepemimpinan seseorang. Pemimpin  harus  senantiasa  meningkatkan kemampuan,  mempraktikkan  keterampilan, mencari  peluang,  dan  mengembangkan potensi  anak  buah.  Sebagai  pedoman  bagi pemimpin  adalah “perlakukan  orang  lain sebagaimana  A nda  ingin  diperlakukan.” Dengan cara itu seorang pemimpin berusaha  memandang  suatu  keadaan  dari sudut  pandang  orang  lain  atau  tenggang rasa.
Merujuk pendapat Geofrey G. Meredith,  kualitas  pemimpin  dapat  diukur dengan memperhatikan sejumlah hal berikut: (1) yakinkan bahwa dirinya seorang pemimpin,  (2)  banyak  orang  yang  mencari bapak  untuk  minta  dipimpin  atau  bertanya, (3) kembangkan dan terapkan ide-ide baru, (4) mainkan peranan aktif dalam kehidupan masyarakat,  (5)  tingkatkan  kekuasaan  dan hilangkan kelemahan, (6) tingkatkan program dan rencana tentang
kepemimpinan,
(7)
belajarlah dari kesalahan  terdahulu,  (8)  berorientasilah kepada  hasil  dan  selesaikan  sesuatu  yang telah dimulai, (9)  gunakan  kekuatan sebagai  pemimpin  untuk  membantu  orang lain,  (10)  yakinkan  orang  lain  tentang kemampuan,  (11)  dengarkan  masukan, saran, dan nasihat atau kritik sekalipun, dan (12)  lakukan  perubahan  ke  arah  kemajuan (Meredith, t.t.: 18-21).
4.4. Hubungan Pemimpin dan Rakyat dalam Pembangunan Dalam membicarakan hubungan
antara pemimpin dan rakyat dalam pembangunan, perlu dilihat berbagai variabel  yang  dapat  dikelompokkan  ke dalam independent variable dan dependent variable. Sebagai independent  variable adalah bahwa seorang pemimpin seharusnya  mempunyai  dasar  antara  lain mengabdi pada kepentingan umum, memperhatikan  rakyat  baik  di  dalam maupun di luar pekerjaan, dan menciptakan komunikasi  yang  lancar  dengan  bawahan (rakyat). Dependent  variable atau  variabel
_________________________________________________________________________________
yang  dipengaruhi  meliputi  antara  lain semangat  kerja,  displin  kerja,  gairah  kerja, dan  hubungan  yang  harmonis  dengan bawahan. Kedua variabel ini akan mempengaruhi keberhasilan  kepemimpinan seseorang  dalam  sebuah  lembaga,  baik  itu di  tingkat  desa,  kota  ataupun  pusat. Hubungan  antara  sejumlah  variabel  yang telah disebutkan di atas dengan keberhasilan  kepemimpinan  dapat  dilihat secara geometrik sebagai berikut.
Gambar 1. Variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan
Pendapat  lain  dikemukakan  oleh
Kartini Kartono (1982: 31), yang menyatakan
bahwa keberhasilan pemimpinan berhubungan dengan pengelolaan  kekuasaan,  kewibawaan,  dan kemampuan. Keberhasilan seorang pemimpin juga dapat ditentukan dari bentuk kerja sama dalam pembangunan yang tidak hanya  untuk  anggotanya,  namun  dari masyarakat  untuk  masyarakat  (Syarmani, 1978:  iii).  Pembangunan  di  sini  dapat diartikan  sebagai  usaha  atau  rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana  yang  dilakukan  secara  sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan  bangsa  (Siagian,  1981:  99). Seorang pemimpin harus mempunyai kekuasaan  yang  bersumber  pada  hak  milik kebendaan, kedudukan, kekuasaan, birokrasi,  dan  juga  kemampuan  khusus (supranatural)  yang  lain  daripada  orang biasa.
Masyarakat  tidak  dapat  bergerak tanpa  adanya  pemimipin  sebagai mediator dan motivator serta komunikator dalam pembangunan di berbagai bidang.
Pemimpin  harus  dapat  menjalankan  ketiga fungsi  itu  dalam  kelompoknya.  Dalam struktur organisasi, peran seorang pemimpin tidak ada artinya tanpa dukungan rakyatnya.  Hubungan  antara  pemimpin  dan rakyat  merupakan  hal  yang  mutlak  karena keduanya  saling  membutuhkan  dan  saling melengkapi. Hubungan itu dapat digambarkan dengan menggunakan sebuah pepatah  Jawa: kaya  godhong  suruh  lumah lan kurebe yen disawang beda rupane, yen dimamah gineget padha rasane.
Hubungan  antara  pemimpin  dan rakyat  dapat  pula  digambarkan  sebagai hubungan patron-cilent (patronase),  yaitu hubungan  antara  bapak  dan  anak.  Bapak (pemimpin)  berkewajiban  melindungi  anak- anaknya,  sedangkan  anak-anak  harus patuh  kepada  bapaknya  sebagai  pemimpin (Koentjaraningrat,  1981:  191).  Hubungan antara  pemimpin  dan  anggotanya  sering kali  bertolak  dari  kebutuhan  anggotanya (Legg, 1983: 21).
Dalam  kedudukan  sosial,  seorang pemimpin berperan mengontrol dan mengawasi  serta  menggerakkan  segala aktivitas  dalam  masyarakatnya.  Pemimpin yang  baik  akan  dianggap  oleh  anggotanya sebagai cermin, guru, dan tokoh kunci ( key person ) dalam pembangunan.

## 5. Simpulan
Dalam  setiap  lembaga  termasuk dalam  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara  selalu  dibutuhkan  kehadiran seorang  pemimpin.  Peran  ( role )  seorang pemimpin  sangat  sentral  dan  strategis karena  ia  dibutuhkan  sebagai motivator, mediator, dan komunikator dalam pembangunan.
Seorang pemimpin dalam
menjalankan kepemimpinannya harus mendapatkan
legitimasi dari masyarakatnya.  Sikap  pemimpin  yang sesuai  dengan  model  kepemimpinan  dan sifat-sifat  ideal  yang  dianggap  mulia  akan menjadikan  seorang  pemimpin  sebagai idola  bagi  masyarakat  yang  dipimpinannya. Ada beragam tipe atau model kepemimpinan dan sifat-sifat ideal Pengabdian Perhatian Keteladanan Komunikasi Semangat kerja Disiplin kerja Gairah kerja Keberhasilan kepemimpinan
__________________________________________________________________________________
pemimpin,  dalam  model  kepemimpinan tradisional Jawa dan Islam, model kepemimpinan  dan  sifat-sifat  pemimpin  itu dipandang  lebih  selaras  dengan  kondisi masyarakat  Indonesia  yang  plural  dan mayoritas menganut Islam.
Pembicaraan  tentang  kepemimpinan dan  pemimpin  yang  ideal  menjadi  penting ketika  dihadapkan  pada  kenyataan  bahwa pemilihan  pemimpin  hampir  di  semua  level pada  saat  ini  telah  tercoreng  oleh  praktik politik uang dan janji-janji yang muluk tetapi tidak  ditepati.  Kondisi  itu  pada  gilirannya mendorong terjadinya degradasi dan pergeseran nilai budaya dalam masyarakat, terutama  menyangkut  kepemimpinan.  Para pemimpin  sudah  seharusnya  berusaha menjalin  hubungan  yang  membuatnya dekat dengan rakyat. Tanpa rakyat, mereka tidak  dapat  berbuat  apa-apa.  Inilah  bentuk kerinduan rakyat terhadap para pemimpinnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amini,  Ibrahim.  2006. Para  Pemimpin Teladan . Jakarta: Al-Huda.
As-Salus,  Ali.  1997. Imamah  dan Khalifah  dalam  Tinjauan  Syar’i .  Jakarta: Gema Insani Press.
Departemen Pendidikan
dan
Kebudayaan.  1996. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia. Edisi  Kedua.  Jakarta:  Balai Pustaka.
Kartodirdjo,  Sartono.  1975. Sejarah Nasional  Indonesia .  Jilid  IV.  Jakarta: Depdikbud. ________. 1976. Protest Movement in Rural  Java .  London:  Oxford  University Press.
________. 1982. Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia:
Suatu Alternatif . Jakarta; PT. Gramedia. Kartono,  Kartini. 1982. Pemimpin dan
Kepemimpinan . Jakarta: Rajawali. Khomeini, Imam. 2002. Sistem
Pemerintahan  Islam .  Jakarta:  Pustaka Zahra. Koentjaraningrat.  1979. Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta: Aksara.
________.  1980. Beberapa  Pokok
Antropologi. Jakarta: Balai Pustaka.
________.  1984. Kebudayaan  Jawa . Jakarta: Balai Pustaka.
Legg, Keit R. 1983. Tuan Hamba dan
Politisi. Jakarta: Sinar Harapan. Meredith, Geofrey G.. t.t.. Kewirausahaan: Teori dan Praktek . Jakarta: PPM.
Prasojo,  Budi.  1982. Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinnya . Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.
Rakhmat,  Jalalaludin.  2003.  Filsafat Politik Islam antara Al-Farabi dan Khomeini dalam Rahmaini . Bandung: Mizan. Siagian,  Sondang.  1981. Administrasi Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung. Soekanto,  Soejono.  1982a .  Sosiologi Suatu Pengantar . Djakarta: PT. Radjawali. ________.  1982b. Teori  Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Subagyo,  Rahmat.  1981. Agama  Asli Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan dan Loka
Cipta Caraka. Sumiyo, Wahyu. 1984 . Kepemimpinan dan Motivasi . Jakarta: Ghalia Indonesia. Sutherland, Heather. 1983. Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi (diindonesiakan  oleh  Sunarto).  Jakarta: Sinar Harapan. Syarmani, Abdullah. 1978. Pembangunan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian di
Pedesaan  dalam  Repelita  III. Jakarta:  Agro Ekonomi. Tiwikromo, Triyanto . 2008.
“Kepemimpinan  Jawa  dalam  Masyarakat Kotemporer,”  makalah  disajikan  dalam
Seminar  Budaya  untuk  Memperingati  Hari Jadi  Kota  Semarang  ke-461 di  Gedung Balaikota Semarang, 17 Mei 2008.