Syntax Idea : p–ISSN: 2684-6853  e-ISSN : 2684-883X Vol. 2, No. 9, September 2020

## STUDI  IMPLEMENTASI  PP  NOMOR  24  TAHUN  1997  TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN BOGOR

## Muhammad Arafah Sinjar, Erni Agustina dan Taufiqurahman Sahuri
Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Jakarta Email: m.arafah.sinjar@gmail.com, erni_agustina@gmail.com dan taufiqurrahman@upnvj.ac.id

## Abstrak
Di pedesaan atau di pelosok yang jauh dari kota, terutama masyarakat yang masih kental dengan kehidupan adat dan kepercayaan terhadap adanya roh dan kekuatan yang menjaga kelangsungan hidup di dalam masyarakat, tanah merupakan modal dan aset yang harus dipertahankan dan dipelihara, karena tanah merupakan harga diri  dan  martabat  bagi  warga  dimanapun  ia  berada.  Masyarakat  yang  jauh  dari kota  terutama  di  pedesaan  seperti  desa  Tanjungsari  yang  diperkirakan  masih banyak  melakukan  jual  beli  tanah  dengan  cara  kebiasaan  lama  atau  adat  yang berkembang dan dianut sebagaimana yang telah ada turun temurun. Transaksi jual beli  di  desa  Tanjungsari,  masih  banyak  yang  berdasar  tatacara  adat,  yakni  jual beli di hadapan kepala desa atau dengan disaksikan oleh ketua adat desa. Bahkan dalam  prakteknya  sebagai  tanda  bukti  hanya  kwitansi  tanda  pembayaran  atau kertas  segel  saja.  Pada  prinsipnya  jual  beli  tanah  mereka  anggap  sudah  sah bilamana pihak pembeli tanah telah menyerahkan uang atau harga jual beli yang disepakati oleh kedua belah pihak di hadapan  Kepala Desa dan Ketua adat, dan sudah  dianggap  aman  dan  terang.  Mereka  cukup  hanya  bermodalkan  kuitansi tanda terima uang pembayaran di hadapan Kepala Desa dan Ketua Adat. Mereka yang menganut system jual beli tanah demikian, dianggap aman dan tidak terjadi pelanggaran,  sehingga  telah  beralih  dari  penjual  kepada  pembeli  setelah  adanya penyerahan  uang  dan  disaksikan  oleh  Kepala  Desa  dan  Ketua  Adat.  Bilaman dilihat  dari  ketentuan  yang  ada  jual  beli  tanah  menurut  hukum  adat  tidak  ada kepastian  hukum  terhadap  status  tanahnya  bagi  pemilik,  karena  peralihan  hak tersebut belum didaftarkan untuk memperoleh sertipikat sebagai tanda bukti kuat. Oleh  karena  itu  penulis  akan  mengadakan  penelitian  dan  penyuluhan  hukum tentang  Pertanahan  dikaitkan  dengan  PP  Nomor  24  Tahun  1997.  Bertujuan untukmeningkatkan  pengetahuan  yang  benar  tentang  apa  saja  yang  harus dikerjakan,  diperhatikan  dan  dijadikan  pedoman  bilamana  warga  akan berusurusan  dengan  tanah  agar  tidak  terjadi  kesalahpahaman,  penjualan  dan pembelian  tanah  yang  tidak  menyalahi  aturan  yang  ada.  Dengan  metode  hukum empiris  atau  penelitian  lapangan  dan  pengumpulan  data  penelitian  dilakukan dengan  teknik  wawancara    kepada    masyarakat.  Hasil  dan  manfaat  penelitian  ini disamping  untuk  masyarakat  setampat  juga  memberikan  sumbangan  pemikiran dalam  rangka  penyempurnaan  konsepsi  hukum  pertanahan  nasional.  Terutama dalam  menyusun  kebijaksanaan  untuk  penyempurnaan  bidang  pertanahan khususnya pelaksanaan transaksi jual beli tanah dimasyarakat
Kata kunci : Tanah Adat;  Serifikat Tanah; Kepastian Hukum

## Pendahuluan
Sejarah  hukum  pertanahan  bangsa  Indonesia  pada  awalnya  diatur  dengan ketentuan-ketentuan  yang berdasarkan  hukum adat dan  inilah yang mewarnai hukum nasioanal bangsa Idonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 UU  Nomor 5 Tahun 1960 tentang    Ketentuan  Dasar  Pokok-Poko  Agraria  (akan  disebut  UUP)  (Haryanto,  2012). Tanah  milik  yang  telah  bersertifikat  selanjutnya  akan  dimanfaatkan  sebagai  sumber- sumber  ekonomi masyarakat  terutama  dalam  rangka  penguatan  modal  usaha,  sehingga berkontribusi nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Misbak, 2018).
Para  peneliti  dan  penyuluh  hukum  di  desa  ini  bertujuan  untuk  menghantarkan masyarakat  lebih  mengenal  bagaimana  “Hukum  agrarian  yang  berlaku  atas  bumi,  air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan  dengan kepentingan nasional  dan  Negara,  yang  berdasarkan  atas  persatauan  bangsa,  dengan  sosialisme Indonesia Indonesia serta dengan  peraturan-peraturan yang  tercantum  dalam Undang- undang  ini  dan  dengan  peraturan  peruandangan  lainnya,  segala  sesuatu    dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.
Setelah adanya ketentuan hukum agrarian yang menjadi pedoman dan dijadikan tuntunan  hukum  yang  mengatur  pertanahan  secara  luas,  terutama  dalam  hal  perbuatan hukum pemindahan hak dari pemilik awal ke pemilik baru yang mengadakan transakasi secara  terang  dan  tunai.  Namun  demikian  jangan  sampai  jual  beli  tanah  secara  adat menghambat pelaksanaa hukum agrarian secara nasional. Dimaklumi bahwa kenyataan yang ada setelah adanya  UUP ini, nampaknya jual beli tanah atau perbuatan hukum jual beli  tanah  secara  hukum  adat  masih  berlanjut  dan  masih  banyak  masyarakat  yang menggunakan  hukum  adat.    Memang  hakekat  jual  beli  adalah  penyerahan  tanah  dari pemilik  semua kepada pembeli setelah terjadinya pembayaran. Padahal memang Dalam proses jual belitanah dengan menggunakan Konsep Gustaf Radbruch tentang kepastian hukum  maka  bidang  tanah  yang  terdaftar  akan  terhindar  dari  kesewenangwenangan. (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2010). Dan yang menjadi jaminan dan adanya kepastian hukum  bilamana  ada  proses  pendaftaran  di  hadapan  Badan  Pertanahan  Nasional, sehingga tanah  yang diterima atau diserahkan oleh penjual memiliki kepastian hukum. Jadi  pendaftaran  tanah  Sebagai  pelaksanaan  pasl  UUPA  untuk  meberikan  jaminan kepastian hukum.  Kepastian hukum mengenai letak, batas, dan luas suatu bidang tanah (Parlindungan, 1993).
Jual beli menurut hukum adat yaitu jual beli  tanah yang dilakukan oleh penjual dengan  pembeli hanya berdasarkan kepercayaan belaka atau hanya di hadapan kepala adat  (kepala  desa).  Dengan  dilakukan  jual  beli  dihadapan  kepala  adat  ataupun  kepala desa  dianggap  jual  belinya  sudah  sah  dan  mengikat  kedua  pihak.  Jual  beli  tanah menurut  hukum  adat  sudah  dianggap  sah  bila  dilakukan  dihadapan  kepala  adat  atau kepala desa tanpa ada akta jual beli sekalipun. Bahkan dalam praktiknya sebagai tanda bukti  hanya  kwitansi  tanda  pembayaran  atau  kertas  segel  saja.  Hal  ini  sebagaimana ditegaskan oleh C. Dewi Wulansari bahwa; Agar transaksi tanah itu sah, artinya dalam
perbuatan hukum atau mendapat perlindungan hukum, wajib dilakukan dengan bantuan Kepala persekutuan agar perbuatan  hukum ini menjadi terang dan atas bantuan Kepala persekutuan lazinnya menerima uang saksi.
Ada  baiknya  disimak  penegasan  Soerjono  Soekamto  bahwa;  menurut  hukum adat,  jual  beli  tanah adalah  suatu  perbuatan  pemindahan  ha  katas  atanah  yang  bersifat terang    dan  tunai.  Terang  berati  perbuatan  pemindahan    hak  atas  tersebut  harus dilakukan  di  hadapan  kepala  adat,  yang  berperan  sebagai  pejabat  yang  menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga  perbuatan tersebut diketahui  oleh  umum.  Tunai  maksudnya,  bahwa  perbuatan  pemindahan  hak  dan pembayaran  harganya dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, maka tunai mungkin berarti  harga  tanah  dibayar  secara  kontan  atau  baru  dibayar  sebagian.  Dalam  hal pembeli    tidak  membayar  sisanya,maka  penjual  tidak  dapat    menuntut  atas  dasar terjadinyaa  jual  beli  tanah,  akan  tetapi  atas    dasar  hukum  utang  piutang  (Soerjono Soekamto, 1983).
Ada  perbedaan  jual  beli tanah  dalam  hukum  adat  dengan  jual  beli tanah  dalam hukum  nasional.  Sebagaimana  diuraikan  di  atas  bahwa  jual  beli  tanah  dalam  hukum adat merupakan perbuatan hukum pengalihan  ha katas tanah seorang kepada orang lain sebagai  pemilik  baru  dalam  jangka  waktu  tertentu  baik  untuk  selama-lamanya  (jual lepas) atau hanya dalam waktu terbatas (jual tahunan atau gadai). Jual beli tanah dalam hukum tanah nasional. Jual beli tanah dalam hukum tanah nasional disebut dalam Pasal 26  UUPA  yang  akan  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Pemerintah.Peraturan Pemerintah  Nomor 10 tahun 1961 tetang Pendaftaran Tanah (PP) yang disempurnakan dengan  PP  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Ketentuan-ketentuan  di atas  merupakan  gambaran  bagaimna  pentingnya  kepastian  hukum  di  dalam  pemilikan sebidang  tanah  yang  telah  diserahkan  oleh  penjual  tanah  (pemilik  pertama)  kepada pemilik baru. Melihat arahan hukum nasional di dalam pertanahan yang mengutamakan adanya bukti pemilikan hak katas tanah. Mengadakan jual beli tanah dihadapan pejabat yang  berwenang  PPAT.  Pembuat  akta  tanah  agar  ada  bukti  terjadinya  peraliahan  hak. Sebagaimana  yang  ditegaskan  dalam  Pasal  37  Ayat  (1)  PP  Nomor  24  Tahun  1997 (Hukumonline, 2020).
Adrian  Sutedi  menegaskan  bahwa;  Belum  lunasnya  pembayaran  harga  tanah yang  ditetapkan  tersebut  tidak  menghalangi  pemindahan  haknya  atas  tanah,  artinya pelaksanaan jual beli tetap selesai. Adapun sisa uang  yang harus dibayar oleh pembeli kepada  penjual  dianggap  sebagai  utang  pembeli  kepada  penjual,  jadi  hubungan  ini merupakan hubungan utang piutang antara penjual dengan pembeli. Meskipun pembeli masih  menanggung  utang    kepada  penjual  berkenaan  dengan  jual  beli  tanah  penjual, namun  hak  atas  tanah  tetap  pindah  dari  penjual  kepada  pembeli  saat  terselesainya  jual beli (Sutedi, 2019).
Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak  laiannya,  kecuali  pemindahan  hak  melalui  lelang  hanya  hanya  dapat  didaftarkan
jika  yang  dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang  berwenang  menurut ketentuan perauran peruandang-undangan yang berlaku.
Peralihan  hak  dari  penjual  ke  pada  pembeli  akan  lebih  kuat  dan  memiliki jaminan  pemilikan    bilamana  akta  jual  beli  dibuat  oleh  Pajabat  pembauat  akta  tanah. Semua  proses  peralihak  hak  tersebut  bermuara  kepada  kemudahan  untuk  memiliki pengakuan  dari  negra  melalui  alat  bukti  yang  dibuat  oleh  Negara  (Badan  Pertnahan Nasional). Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 bahwa:  Sertifikat  diterbitkan  untuk  kepentingan  pemegang  hak  yang  bersangkutan sesuai  dengan  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  telah  didaftarkan  dalam  buku  tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).  Sementara dalam Pasal 32 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 ditegaskan kembali;  Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  yang termuat  di  dalamnya,  sepanjang  data  fisik  dan  data  yuridis  tersebut  seuai  dengan  data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
Menjadi  modal  utama  bagi  pemilik  sertifikat,  karena  hak  pemilikan  tanah baginya  sangat  kuat  dan  dijamin  kepastian  hukumnya.  Pemilikannya  akan  selalu diberikan  perlindungan  oleh  Negara.  Sepanjang  pemilik  sertifikat  tersebut memperolehnya dengan proses penerbitan dan peralihan hak tersebut benar serta sesuai dengan perosedur hukum berlaku.
Adapun   Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Jual Beli akan menjadi kuat dan  dapat  dijadikan  bukti  pengalihan  pemilikan  tanah  kepada  pembeli  bilamana dilaksanakan  di  hadapan  Pejabat  Akta  Tanah  (PPAT).    Sangat  penting  disimak penegasah seorang ahli dan pakar tanah  yaitu Budi Harsono, bahwa;
Akta  PPAT  berfungsi  sebagai  alat  pembuktian  mengenai  benar  sudah dilakukannya  jual  beli.    Jual  beli  tersebut  masih  dapat  dibuktikan  dengan  alat pembuktian yang lain. Akan tetapi, dalam sistim pendaftaran tanah menurut  PP No. 24 Tahun 1961 (yang sekarang sudah disempurnakan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997), pendaftaran jual beli hanya dapat (boleh) dilakukan dengan akta PPAT sebagai buktinya orang yang melakukan jual beli tanpa dibuktikan dengan akata PPAT  tidak akan dapat mempeoleh sertifikat biarpun jual belinya sah menurut hukum (Boedi Harsono, 1977).
Bilamana  dikaitkan  penegasan  pendaftaran  tanah  menurut  Budi  Harsono,  maka jual  beli  yang  melakukan  dalam  hukum  adat  yang  tidak  disertai  dengan  akta  jual  beli dari  PPAT  sebagaimana  masyarakat  Desa  Tanjungsari  Kecamatan  Tanjungsari    yang menerapkan jual beli tanah secara hukum adat,maka  akan mengalami kesukaran untuk mendaftarkan kepemilikannya kepada Badan Pertanahan  nasional untuk diakui sebagai miliknya. Sebagaimana yang  selama ini masyarakat memilih transaksi jual beli dengan cara  hukum  adat,  yang  secara  hukum  sah  adanya,  namun  tidak  dapat  dilakukan pendaftaran  untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum sebagaimna ditegaskan dalam penjelasan umum PP Nomor 24 Tahun 1997 bahwa; Di pedesaan atau di pelosok yang jauh dari kota, terutama masyarakat yang masih kental dengan kehidupan adat dan kepercayaan  terhadap  adanya  roh  dan  kekuatan  yang  menjaga  kelangsungan  hidup  di dalam  masyarakat,  tanah  merupakan  modal  dan  aset  yang  harus  dipertahankan  dan
dipelihara,  karena  tanah  merupakan  harga  diri  dan  martabat  bagi  warga  dimanapun  ia berada.
Hanya saja sangat disayangkan, karena kenyataannya adalah tidak setiap warga, keluarga  memiliki  tanah  yang  dapat  mereka  jadikan  tempat  tinggal  maupunn  tempat berusaha.  Jalan  keluarnya  adalah  mereka  yang  tidak  memiliki  tanah  berusaha  untuk mengadakan pembelian tanah atau menyewa tanah dari pemilik tanah yang sebenarnya. Masyarakat  yang  jauh  dari  kota  terutama  di  pedesaan  seperti  desa  Tanjungsari  yang diperkirakan masih banyak melakukan jual beli tanah dengan cara kebiasaan lama atau adat yang berkembang dan dianut sebagaimana yang telah ada turun temurun. Transaksi jual beli di desa Tanjungsari, masih banyak yang berdasar tatacara adat, yakni jual beli di  hadapan  kepala  desa  atau  dengan  disaksikan  oleh  ketua  adat  desa.  Bahkan  dalam prakteknya sebagai tanda bukti hanya kwitansi tanda pembayaran atau kertas segel saja. Hal  ini  sebagaimana  ditegaskan    oleh  C.  Dewi  Wulansari  bahwa;  Disinilah  nampak ketidaksadaran  masyarakat  dalam  hal  pemilikan  tanah  secara  sah.    Pentingnya mendaftarkan tanah  bagi masyarakat  adalah memperoleh kepastian hukum. Kepastian hukum  merupakan  perlindungan  hukum  terhadap  tindakan  sewenang-wenang,  yang berarti  seseorang  akan  dapat  memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  Dalam  keadaaan tertentu. Masyarakat  mengharapkan  adanya kepastian hukum. Karena adanya kepsstian hukum  masyarakat  akan  lebih  tertib.  Hukum  bertugas  menciptakan  kepastian  hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat (Martokusumo, 1988).
Menurut  Wulandari,  Agar  transaksi  tanah  itu  sah,  artinya  dalam  pembuatan hukum  atau  mendapat  perlindungan  hukum  wajib  dilakukan  bantuan  Kepala persekutuan  agar  perbuatan  hukum  ini  menjadi  terang  dan  atas  bantuan  Kepala persekutuan lazimnya menerima uang saksi. (Wulandari, 2012).
Pada  prinsipnya  jual  beli  tanah  mereka  anggap  sudah  sah  bilamana  pihak pembeli tanah telah menyerahkan uang atau harga jual beli yang disepakati oleh kedua belah  pihak  di  hadapan    Kepala  Desa  dan  Ketua  adat,  dan  sudah  dianggap  aman  dan terang.  Mereka  cukup  hanya  bermodalkan  kuitansi  tanda  terima  uang  pembayaran  di hadapan Kepala Desa dan Ketua  Adat. Mereka yang menganut system jual beli tanah demikian,  dianggap  aman  dan  tidak  terjadi  pelanggaran,  sehingga  telah  beralih  dari penjual  kepada  pembeli  setelah  adanya  penyerahan  uang  dan  disaksikan  oleh  Kepala Desa dan Ketua Adat.
Jadi jual beli tanah menurut  hukum adat tidak dibuktikan dengan akta jual beli tanah  yang  dibuat  dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  sebagaimana ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undagan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  (akan  disebut  PP  Nomor  24  Tahun  1997.  Bilaman dilihat dari ketentuan yang ada jual beli tanah menurut hukum adat tidak ada kepastian hukum  terhadap  status  tanahnya  bagi  pemilik,  karena  peralihan  hak  tersebut  belum didaftarkan untuk memperoleh sertipikat sebagai tanda bukti kuat.
Nampak tidak mulus pendaftaran tanah Walaupun telah lama diperintahkan oleh UUPA. Secara empiris sampai dengan tahun 1997, selama lebih dari 48 tahu  Sejak diterbitkan UUPA, pemerintah telah  melaksanakan  pendaftaran tanah  dengan landasan
kerja dan landassan hukum pada PP No. 10 tahun 1961. Dengan keterbatasan   yang ada , ternyata  pelaksanaan pendaftaran tanah hanya menghasilkan dari 18 juta bidang yang Dapat  didaftar.    Hasil  tersebut  dipandang    masih  belum  memadai  mengungat  jumlah bidang  tanah  yang  ada  masih    menutut  untuk  didaftar    di  seluruh    Indonesia  saat  itu (1977) diperkirakan 75 juta bidang tanah, kemudian terjadi  perkebangan atasnya  baik melalui  pewarisan,  pemisahan,  pemecahan  dan  pemberian-pemberian  hak  baru sehingga saat ini diperkirakan terdadapat 85 juta (Lubis, 2008).
Berkaitan  dengan  terjadinya  peralihan  hak  atas  tanah  dalam  perbuatan  hukum jual  beli,  maka  peran  serta  PPAT  sangat  penting  dalam  pembuatan  akta  terjadinya peralihan hak atas tanah. Hal ini sebagaimana ditegaskan  Boedi Harsono bahwa; Akta PPAT berfungsi sebagai alat pembuktian mengenai benar sudah dilakukannya jual beli. Jual  beli  tersebut  masih  dapat  dibuktikan  dengan  alat  pembuktian  yang  lain.  Akan tetapi,  dalam sistim pendaftaran tanah  menurut PP No. 24 Tahun 1961 (yang sekarang sudah  disempurnakan  dengan  PP  24  Tahun  1997),  pendaftaran  jual  beli  hanya  dapat (boleh)  dilakukan  dengan  akta  PPAT  sebagai  buktinya..  orang  yang  melakukan    jual beli    tanpa  dibuktikan  dengan  akta  PPAT  tidak  akan  dapat  memperoleh  sertifikat biarpun jual belinya sah menurut hukum .
Berkaitan dengan hal tersebut, maka pandangan (Salman, 1993) bahwa; Sistem hukum  nasional  dimasa  datang  akan  lebih  bertumpu  pada  sistem  hukum  tertulis  yang diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Hukum  adat  dan  hukum  Islam  secara berangsur-angsur akan terserap atau ditransformasikan ke dalam sistem hukum nasional yang  didasarkan  pada  sistem  peraturan  perundang-undangan  yang  diimplementasikan kedalam berbagai peraturan pelaksanaan. Namun dalam hal ini tidak sama sekali berarti bahwa  dimasa  depan  tidak  akan  ada  lagi  kaedah-kaedah  hukum  tidak  tertulis.  Hukum tidak  tertulis  akan  tetap  hadir  atau  tumbuh,  baik  dalam  bentuk  hukum  adat,  hukum kebiasaan,  atau  hukum  Islam  yang  belum  ditransformasikan  kedalam  hukuk  tertulis serta berbagai hukum tidak tertulis yang bersumber pada yurisprudensi untuk memenuhi kebutuhan praktek hukum sehari-hari.
Pandangan  diatas  dapat  disetujui  bahwa dewasa  ini  dengan  kondisi masyarakat yang  semakin  kompleks  maka  hukum  harus  menjadi  panglima  dalam  kehidupan masyarakat.  Artinya  kehadiran  hukum  untuk  mengatur  ketertiban  dalam  masyarakat, sehingga  dalam  melakukan  interaksi  atau  hubungan-hubungan  guna  memenuhi kebutuhan  hidup keseharian tetap terjadi keseimbangan hidup. Ketertibah dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat hanya dapat terjaga manakal tujuan  hukum berupa keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  dapat  dipertahankan  oleh  hukum  itu  sendiri. Walaupun  dalam  kehidupan  sehari-hari  ketiga  tujuan  hukum  itu  tidak  mungkin  dapat tercapai secara utuh secara bersamaan.
Dalam hukum adat melakukan jual beli tanah tidak dilakukan dengan suatu surat karena peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan tunai dan terang.  Sehingga dengan  terjadinya  kesepakatan  dalam  hal  jual  beli  ataupun  dalam  bentuk  lain  untuk memindahkan  atau  meng-alihkan  hak  atas  tanahnya,  maka  seketika  itu  pula  perbuatan hukumnya  selesai.  Sebagaimana  hal  tersebut  ditegaskan  oleh  Iman  Sudiyat  bahwa;
Transaksi  tanah  dilapangan  hukum  harta  kekayaan  merupakan  salah  satu  bentuk perbuatan  tunai    yang  berobyek    tanah.  Intinya  adalah  penyerahan  benda  (sebagai prestasi)  yang  berjalan  serentak  dengan  penerimaan  pembayaran  tunai  (seluruhnya, kadang-kadang sebagian selaku kontra prestasi) (Sudiyat, 1981).
Hukum  adat  dalam  pelaksanaan    peralihan  atau  jual  beli  hak  atas  tanah  yang dilakukan oleh sesama masyarakat mempunyai  bentuk dan cara beragam namun tujuan akhir  adalah  beralihnya  hak  kepamilikan  atas  tanah  yang  menjadi  obyek  perbuatan hukum.  Dalam  hukum  adat  makna  jual  beli  belum  berarti  bahwa  hak  atas  tanah  yang dialihkan  tersebut  akan  dimiliki  selamanya  oleh  pihak  pembeli.  Sebab  dalam  hukum adat  dikenal  adanya  jual  lepas,  jual  tahunan,  jual  gadai  dan  lain  sebaginya  yang kesemuanya  bentuk  tersebut  berkonotasi  dengan  jual  beli.  Sehingga  penegasan  yang dikemukakan Adrian Sutedi bahwa transaksi  jual beli tanah dalam sistem hukum adat mempunyai 3 muatan dapat dibenarkan. Adapun muatan-muatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1.  Pemindahan hak atas tanah dengan dasar pembayaran tunai sedemikian rupa dengan hak  untuk  mendapatkan  tanahnya  kembali  setelah  membayar  sejumlah  uang  yang pernah dibayarnya hal ini disebut dengan jual gadai;
2.  Pemindahan  hak  atas  tanah  atas  dasar  pembayaran  tunai  tanpa  hak  untuk  membeli kembali,  hal  ini  yang  disebut  dengan  jual  lepas  (atau  jual  beli  seperti  dikenal sekarang).
3.  Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran dengan perjanjian bahwa  setelah beberapa  tahun  panen  dan  tanpa  tindakan  hukum  tertentu  tanah  akan  kembali .(Sudiyat, 1981; Sutedi, 2019).
Oleh  karena  itu  tujuan    penulis  setelah  adanya  penelitian  maka  dilanjutkan dengan  pengabdian    untuk  memberikan    penyuluhan  hukum  tentang  Pertanahan dikaitkan  denga  PP  Nomor  24  Tahun  1997.  Diharapkan  warga  memperoleh pengetahuan  yang  benar  tentang  apa  saja  yang  harus  dikerjakan,  diperhatikan  dan dijadikan  pedomana  bilamana  warga  akan  berusurusan  dengan  tanah agar  tidak  terjadi kesalah  pahaman,  penjualan  dan  pembelian  tanah  yang  tidak  menyalahi  aturan  yang ada.  Diharapka  calon  pembeli  tanah  selalu  mengidam-idamkan  adanya  sertifikat  tanah Setiap adanya transaksi  jual beli tanah. Karena  zirawanSoerodjo bahwa sertifikat tanah merupakan  surat  tanda  bukti  yang  berlaku  Sebagai  alat    pembuktian  yang  kuat mengenai data  fisik dan yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis  tersebut  sesuai  dengan  data  yang  ada  Dalam  surat  ukur  dan  buku  tanah  yang bersangkutan (Soerodjo, 2003).

## Metode Penelitian
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilaksanakan  dengan  metode dialog,  diskusi  dan  pelatihan  kepada  para  warga  masyarakat  khayalak  sasaran.  Agar pendampingan  dan  pelatihan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  mencapai  tujuan  yang diharapkan,  maka  akan  dilakukan  pencatatan  data  di  RT.003  Kelurahan  Tanjungsari setempat untuk mencatat jumlah ibu rumah tangga. Selanjutnya data jumlah murid dari
Sekolah Dasar tersebut, akan digunakan untuk mengundang ibu rumah tangga setempat untuk hadir dalam kegiatan di RT.002 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten  Bogor  Secara  rinci,  tahapan  yang  akan  di  tempuh  dalam  pelaksanaan  ini antara lain:
1. Tahap Persiapan
a) Proses perizinan kepada pihak Mitra
b) Perolehan dan pengumpulan data
2. Tahap Pelaksanaan
a. Diskusi dengan mitra mengenai peran
b. Diskusi dengan mitra mengenai solusi
c. Dialog dengan Pemuda-pemuda usia sekolah tentang kehati-hatian dalam aktifitas jual beli tanah .
3. Tahap Pelaporan
a) Melaporakan kemajuan setelah diadakannya dialog dengan mitra.
b) Mempublikasi dalam bentuk prosiding.
c) Melaporkan laporan akhir.

## Hasil dan Pembahasan
Tim  Penelti  akan  menggambarkan  yang  sempat  dipantau  terutama    Latar Belakang  Desa  Tanjungsari,  suasana  wilayah  Desa  Tanjungsari,  terutama  masalah gambaran  Visi  Desa,    geografis,  demografis,  maupn  perkembangan  peminat  bisnis pertanahan. Baik untuk dihuni oleh masyarakat itu sendiri maupun investasi tanah dan bangunan property di wilayah tersebut.  Memaparkan jenis-jenis tanah di wilayah Desa Tanjungsari,    serta  menggambarkan    model  jual  beli  tanah  dari  system  secara  adat, yakni  hanya  dibuktikan  dengan  tanda  pembayaran  berupa  kuitansi  atau  pernyataan  di atas  kertas  segel  dan  disakasikan  oleh  tokoh  adat/tokoh  masyarakat  menuju  dan bergeser  ke  implementasi  jual  beli  yang  mengikuti    Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran    tanah  sebgaiamana  pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Ketentuan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  menentukan bahwa transaksi jual beli tanah  harus dibuat  di hadapan Pejabat Pembuat  Akta  Tanah (PPAT) :
A. Desa Tanjung Sari:
Desa  merupakan  kesatuan    masyaraakat    hukum  yang  memiliki    batas-batas wilayah  yuridis,  demikian  bilaman  di  dasarkan  pada  Undang-Undang    Nomor  22 Tahun 1999, bahwa desa  berwenang untuk  mengataur  dan mengurus  kepentingan masyarakat  setempat    yang  diakui  dan/atau  dibentuk  dalam  system  Pemerintah Nasional  dan  berada    di  Kabupaten  Kota,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara Repuplik IndonesiaTahun 1945. Landasasn Pemikiran dalam pengaturan  mengenai  desa  adalah  keaneka  ragaman,  pertisipasi  asli,  demokrasi  dan pemberdayaan masyarakat.
Adanya wewenang untk mengatur  kehidupan warga masyarakat, maka desa berpotensi besar untuk  mengembangkan dengan cara menyusun Dokumen Rencana
Pembangunan  Jangka Menengah  Desa ( RPJM Desa) sebagai satu kesatuan  system perencanaan  pembangunan  daerah/kabupaten  secara  partisipatif    dan  transparan. Walaupun  penyusunan  rencana  pembangunan  di  desa  dengan  bebas  dan  merdeka demi  kemajuan  desa  namun  tetap  penyusunannya  berpedoman  pada  Dasar  Hukum Penyusunan.
B. Visi dan Misi Desa.
Apapun  isi  rencana    program  dan  kegiatan  pembangunan  yang  akan dilakukan  oleh  Desa  secara  bertahap  dan  berkesinambungan,  harus  dapat menghantarkan  visi dan misi calon kepala desa terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan  bersama  masyarakat    desa  dimana  proses  penyusunan  dilakukan  secara partisipasi  mulai  dari  tigkat    Dusun/RW  sampai  tingkat  Desa.  Adapun  Visi  Desa Tanjungsari  adalah”Terwujudnya  Masyarakat  Desa  Tanjungsari  yang  bertaqwa, berdaya dan terdidik menuju sejahtera 2019.
C. Geografis:
Desa Tanjungsari adalah salah satu  desa di wilayah  Kecamatan Tanjungsari Kabupaten  Bogor  dengan  Luas  Wilayah    kurang  lebih    760,15  Ha  dan  secara administrasi    terbagi  dalam  4  Dusun,  8  Rukun  Warga    (RW)  dan  18  Rukun Tetangga(RT) dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasirtanjung Sebelah Timur berbatasan dengan Desa dengan Simarasa Sebelah Selatan  berbatasan  dengan Desa Simarasa Sebelah Barat berbatasan dengan Desa  Sibadak. Jarak anatara Kantor Desa Tanjungsari ke :
Ibu Kota Kecamatan Tanjungsari                  : 0,5 KM
Ibu Kota Kabupaten Bogor                            :  67 KM Ibu Kota Provinsi Jawa Barat                         : 101 KM Ibu Kota Negara RI (Jakarta)                          :  80 KM
D. Sejarah Terbentuknya Desa dan Pencatatan Agraria
Desa Tanjungsari dalam sejarah berdiri dan dibentuk pada tahun 1960, sejak itulah  ada  pemerintahan  desa  dan  diangkatnya  kepala  desa.  Seperti  halnya  kepala desa pertama adalah Mochammad Basari, kepala desa yang terlama menjabat sebagai kepala desa yakni selama dua puluh tiga tahun (23) lamanya, dari tahun 1960-1983. Kemudian  berturut-turut  M.Naran  dari  tahun  1983-1984,  selanjutnya  AD  Muchlis dari  tahun  1985  sampai  pada  tahun    1983,  kenmudian  digantikan  oleh    maman Suherman, kemudian R. Setiawan yang  menjabat kepala desa dengan singkat (tidak sampai satu tahun), dilanjutkan oleh  HA. Cahya  Winata 2001-2006, digantikan oleh Drs. Ahmad  Kosasih hanya tidak lebih satu tahun, kemudian dilanjutkan oleh  HA. Cahya Winata dari tahun 2007-2013, dan yang menjabat sekarang adalah Didi Rosidi sampai 2019.
Sejak tahun berdirinya itulah pencatatan tanah dimulai, termasuk penomoran pertama  kali  Letter  C,  dan  jenis-jenis  hak  pemilikan  tanah  lainnya.  Sebagai  jenis sumber daya alam yang ada di desa Tanjungsari   yang ditemukan oleh Tim peneliti
Tanah Kas Desa 14,927, Lahan Pekarangan 297,673, Luas Persawahan 266,9, Tanah Perkebunan/Ladang  179,6,  Tanah  Perkantoran  0,25,  Bangunan    Sekolah    0,30, Sungai/Selokan 0,25, Tanah Kuburan Umum 0,25.
E. Demografi
Bilaman dikaitkan dengan sumber daya manusia, maka data Desa Tanjungsari Tahun  2017  di  peroleh  informasi  bahwa  jumlah  laki-laki  3.362  atau  49,85%, Perempuan  3.381  atau  50,15  %  dari  jumlah  penduduk  Desa  Tanjungsari  atau  dari jumlah total penduduk 6.743 orang.
Adapun  tingkat  pendidikan    penduduk  Desa  Tamansari tidak tamat  SD  322, tamat  SD  1.577,  Tamat  SLTP  952,  tamat  SLTA  152  orang,  D1  2  dan  S1  baru    5 (lima) orang.
Adapun  pekerjaan  dan  pencaharian  warga  Desa  Tamansari,  nampaknya mayoritas pekerjaan Rumah Tangga yang paling banyak yakni 1.331 orang, Bermata pencaharia    Buru  Tani  1.271  orang,  pelajar  956  orang,  petani    693,  pekerjaan  dan profesi  bermacam-macam,  seperti  halnya  ada  TNI  1  orang,  POLRI  2  orang,    PNS Umum 5 orang, PNS Guru 9 orang, dukun Para Normal 5 orang, Wartawan  2 orang, Ustaz  25    orang,  pedagang  keliling    65  rang  dan  masih  banyak  profesi  lainnya, sehingga potensi pekerja dan profesi berjumah 4. 663.
Dari  hasil  wawancara  tim  peneliti  dengan  Bapak  Sekdes  Desa  Tanjungsari, bahwa rata-rata warga bersemangat untuk bekerja dan bahagia dengan pekerjaan atau profesi  yang  ditekuninya  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  selama  ini  belum  ada warga yang  pindah dari desanya ke daerah lain untuk mencari pekerjaan yang  lebih menjanjikan.    Terliahat  Jumlah  warga  yang  berumur  kelompok  tenaga  kerja  tidak menganggur,  ini  terlihat  dari  jumlah  penduduk  anak,  pelajar  dan  dewasa  berjumlah 6.743 sementara kelompok pekerjanya berjumlah  4.663 orang.
F. Sumber Daya Pembangunan
Di  Desa  Tanjungsari    ada  4  PAUD,  TKA/TPA  1,  SD  Negeri    2,  PKBM  1, Pondok  Pesantren  2.    Sementara  Sarana  Keagamaan  di  Desa  Tanjungsari  ;  ada Mesjid  Jami  10  buah,    Langgar  tersebar  24  buah,  dan  Pondok  Pesantren  di  RT. 015/008,013/007.
Di Desa ini juga tersebar penggerak ekonomi seperti Warung 45 buah, Toko 28  buah,  Pengemudi  ojek  25  orang,    Pertukangan    20  tempat,    Counter  pulsa  14 tempat,  Kios Bensin  21 tempat,  Bengkel 11, Penggilingan padi  8 pabrik, Tambal ban 10 tempat, , penjual masakan matang 8 lokasi, dan masih banyak  sarana tempat usaha  kecil-kecilan  yang  menunjang  pergerakan  denyut  jantung  ekonomi  di  Desa Tanjungsari.
Di DesaTanjungsari juga dilengkapi Sarana  Olah Raga, seperti Sepak Bola  3 lapangan,  Lapangan  Bola  Volly  4  lapangan,    Lepang  Tenis  Meja  4  meja,    Lapang Bulu Tangksi 2 lokasi.
Desa  Tanjungsari  Juga  dilengkapi  dengan  kegiatan  Jenis  Kesenian  da Budaya, seperti halnya Pencak Silat, organ tunggal dan Mawaris.
G. Tanah dan Potensi Ekonomi Desa Tanjungsari
Gambaran  geografis  berbukit  nan  indah  karena  dikelilingi  bukit  subur  dan gunung  yang  menghijau.    Di  atas  bukit  merupakan  lokasi  asset  harta  karun  yang bertebaran. Terilihat dari berbagai hasil tanaman perkebunan  kebun kopi, aren yang menghasilkan gula anau, juga pohon pohon duren serta pohon rambutan. Di lereng- lereng  sawah  yang  penuh  tanaman  padi,  di  sela-sela  lereng  sawah  yang  bertingkat- tingkat,    nampak  warung-warung  yang  berderet  dan  restaurant  yang  menyajikan beraneka  ragam  makanan  dan  ikan  air  tawar.  Disamping  restauran  ada  kolam  ikan yang isinya ikan mujair, ikan emas, sehingga para pendatang dan tourist menikmati lezatnya    makanan  dan  ikan  berserta  lezatnya  sambel  dan  aneka  ragam  sayur  dan buah-buahan.  Di  wilayah  ini  dikenal  dengan  nama    bukit    Lendong    adalah  sebuah bukit  berketinggian  700 meter di atas permukaan  laut yang  berada di bagian timur Bogor, tempatnya di daerah Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari , Kabupaten Bogor. Siapa  sangka  di  atasnya    terdapat    harta karun      yang  sangat  melimpah.  Terhampar luas kebun kopi jenis Rebusta. Sekitar 400 hektar luasnya penuh dengan kopi. Kopi ini  sering  disebut  kopi  Lendong  seperti  tempat  pembudidayaannya  yaitu  bukit Lendong, sudah diproduksi kopi lokal tersebut dengan kemasan standar baku untuk berkompetisi dengan kemasan-kemasan kopi seperti Kapal Api. Di Desa Tanjungsari juga  sudah  dikemas  dengan  merek  Roasting  and  Distribution  LENDONG    Coffee Roasted  Produced  by    Kelompok  Guna  Tadi  Abadi  Desa  Tanjungsari  Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor dengan Jargon “BANGGA KOPI BOGOR”.
Letak wilayah ini sangat setrategis karena lokasinya berada di titik lalulintas yang  dilewati  warga  kota  dari  Jakarta  menuju  kota-kota  kecil  seperti  Cianjur  dan Bandung sehingga kendaraan ramai walaupun padat tetapi  lancar.
Fenomena    pertumbuhan  penduduk  dari  tahun  ke  tahun  yang  semakin meningkat membuat perkembangan di Indonesia juga menjadi meningkat mengikuti pertumbuhan  penduduk  tersebut.  Tingginya  laju  pertumbuhan  ini  membuat perkembangan  atau    permintaan  akan  perumahan  juga  meningkat.  Kebutuhan perumahan  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat  baik  dari  kalangan  bawah  hingga menengah    ke  atas  merupakan    salah  satu  kebutuhan  pokok  yang  harus  dipenuhi dengan  sebaik-baiknya  saat  ini.  Menurut  sebagian  orang  apabila  tidak  memiliki rumah belumlah terpenuhi segala kebutuhannya dengan sebaiknya baiknya, sehingga membawa konsekuensi akan semakin banyak hunian yang dibangun oleh pemerintah ataupun  pihak  sewasta,  salah  satunya  perumahan-perumahan  yang  tentunya membutuhkan lahan yang strategis yang memenuhi persyaratan ruang yang memadai untuk  dihuni.  Demikian  pula  situasi  Tanjungsari  yang  sudah  mulai  diincar  oleh pengusaha  dari  dalam  maupun  dari  luar  Desa  Tanjungsari,  seperti  dari  Jakarta, Bekasi  dan  daerah  lain.  Ada  per-indifidu  maupun  perusahaan    untuk  membangun rumah    tunggal,  perumahan,  maupun  bangunan-bangunan  yang  multi  fungsi  untuk usaha dan bisnis.
Mengingat  semakin  berkembangnya  pengaruh  perkembangan  ibu  kota Jakarta,  Bogor  dan  bandung,  Warga  kota  cenderung    gerah  dan  dan  sudah  padat, mereka semakin terjepit dan kekurangan ruang dan tempat untuk hidup dan berusaha
sehingga  wilayah  ini  banyak  dikunjungi  warga  dari  berbagai  arah  daerah  di sekitarnya.  Seperti  dari  Jakarta,  bandung,  Bogor  dan  Bekasi.  Sebagian  mereka mencari  rumah, tempat  hunian  atau  property.    Pembeli  tidak  hanya  untuk  ditempati langsung  atau  dihuni  namun  sebagaian  mereka  mengadakan  strategi  bisnis  untuk investasi ke depan.
Demikian  perkembangan  yang  terjadi  sehingga  sudah  mulai  ada  transaksi atau jual beli antara pemilik tanah dengan pembeli tanah. Peneliti menyoroti adanya lahan  tanah  atau  pemilikan  tanah  dari  warga  yang  dilatarbelakangi  dari  bermacam- macam jenis tanah. Diantaranya:
Tanah  ulayat,  Girik,  Tanah  Garapan,  Eigemdom  verponding  (Biasa  dikenal adanya    tanah-tanah  yang  statusnya    masih  tanah-tanah  hak  barat    yang  belum dikonversikan  menjadi  tanah  hak  Indonesia);  maupun  tanah  bersama  warga masyarakat    hukum  adat.  Dan  bagaimana  status  tanah  tersebut  dikonversikan  nya menjadi  tanah  dengan  status  yang  lebih  jelas.  Di  Desa  Tanjung  Sari  ditemukan ada beberapa istilah tanah:
1. Tanah Girik:
Pengertian  girik  adah  suatu  ha  katas  sebuah  tanah,  dimana  masih berbentuk  Surat  Keterangan  Tanah    dari  pihak  kelurahan  dan  kecamatan  yang merupakan  bukti  penguasaan  atas  tanah,  bukan  sebagai    bukti  pemilikan, melainkan hanya  sebagai identitas pembayar pajak atas tanah yang dikuasainya. Tim menilai bahwa  girik  hanya sebagai tanda bukti pembayaran  pajak atas tanah tidak merupakan  tanda pemilikan  ha katas tanah. Bilmana ada orang aatau pihak yang  memiliki  sertifikat  maka  pemegang  surat  sertifikatlah  yang  memiliki  klaim hak  kebendaaan  yang  lebih  kuat,  selama  sertifikat  tersebut  tidak  palsu  atau diterbitk  oleh  pihak  yang  tidak  berwenang.  Perlu  diketahui  bahwa  girik merupakan hak lama atas tanah yang dikuasai, tidak hanya berasal dari tanah hak adat,  namun  bisa  juga  dari  tanah  milik  barat,  seperti:  eidendom,  erfpacht  dan opstaal.
Hal ini perlu disosialisasikan di tengah masyarakat, karena telah dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia harus melakukan konversi terhadap  tanah-tanah hak lama  dari  hak  adat,  seperti  girik,  petok  D  atau  Ketitir  dan  sebagainya.    Yang diakui  kuat  sebagai  pemilik  tanah  hanyalah  yang  sesuai  UUPA  Nomor  5  Tahun 1960, hanya auntuk sertifikat  hak atas tanahlah yang merupakan bukti pemilikan yang  kuat  dan  sah.  Adapun    orang  atau   pihak  yang  memegang    surat  Girik  dan surat Keterangan dari Kepala desa/Kelurahan seperti  Girik dan Surat Keterangan lainnya,  hanyalah  merupakan  dasar  atau  persyaratan  awal    untuk  pengajuan perubahan dari tanah  hak lama menjadi ha katas tanah yang berbentuk Seritifikat Hak Milik (SHM).
Dasar Hukum Girik :
a. Undang-Undang  No  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraia
b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Adapun cara pengurusan pembelian tanah girik :
a. Pastikan dulu bahwa girik yang dipakai adalah girik asli;
b. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)dari sipemilik girik;
c. Surat  keterangan  bahwa  tanah  tersebut  tidak  berada  di  dalam  sengketa  dari Kelurahan/ Kecamatan atau Kepala Desa;
d. Surat  keterangan  riwayat  tanah  dari  Kelurahan  /Kecamatan  atau  Kepala  Desa (dari mana dan siapa saja pemilik tanah tersebut sebelumnya sampai saat ini)
e. Surat  keterangan  dari  Kelurahan/  Kecamatan  atau  Kepala  Desa  bahwa  tanah tersebut tidak diperjual belikan kepada siapapun;
f. Tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain.
2. Tanah Bengkok:
Di  samping  adanya  istilah  Tanah  Benkok  juga  ada    juga  nama  lain  yang dimiliki  desa  sebagai  tanah  adat  atau  tanah  asal-usul  yang  sudah  menjadi  hak milik  desa  sebelum  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  lahir  pada tahun  1945. Di  Sumatra  Barat  maupun  negeri  di  Maluku  memiliki  tanah  adat  /ulayat,  baik ulayat  keluarga, ulayat suku maupun ulayat nagari dan ulayat negeri.  Di apulau Jawa di kenal adanya berbagai jenis seperti jenis asal usul: titisoro  untuk gaji para guru,  pangonan  untuk  gembala  ternak,  sengkeran    untuk  pelestarian  tanaman langka, segahan untuk jamuan tamu dari luar  yang datang ke desa, dan palungguh atau  bengkok  untuk  penghasilan  kepala  desa  dan  pamong    desa,  tanah  kuburan, maupun  tanah-tanah  lain  untuk  fasilitas  umum.  Namun  karena  perkembangan pembangunan sehingga lambat laun banyak jenis tanah yang hilang dan tidak lagi dikenal  apakah  itu  untuk  pembangunan  yang  diminta  sendiri  oleh    pemerintah untuk  membangun  fasilitas  public.    Dari  sekian    tanah  desa,  yang  masih  tersisa dalam jumlah  besar adalah tanah Bengkok atau Tanah Palungguh.
Tanah  Bengkok    itu  merupakan  Kekayaan  Desa  yang  berupa  tanah  Desa tidak  diperbolehkan  dilakukan  pelepasan  hak  kepemilikan  kepada  pihak  lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Pelepasan  hak kepemilikan  tanah desa  dilakukan  setelah  mendapat  ganti  rugi    sesuai  harga  yang  menguntungkan desa dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Jadi praktek jual beli tanah  bengkok    untuk  kepentingan  pribadi  itu  merupakan  suatu  pelanggaran hukum.    Sedangkan  menurut  pakar  tanah  bengkok/tanah  asset  desa  tentu  tidak bisa  dilepaskan  dari  tanah  masyarakat  adat  setempat.  Bagi  masyarakat  hukum adat,  maka  tanah  mempunyai  fungsi  fungsi  yang  sangat  penting.  Tanah merupakan    tempat  dimana    warga  masyarakat    hukum  adat    bertempat  tinggal, dan tanah juga  memberikan kehidupan baginya.
Pengaturan  tentang  Tanah  Bengkok  tersebut  dimulai  dari  Peraturan Menteri    Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  1982,  tentang  Sumber    pendapatan  dan Kekayaan  Desa  Pengurusan  dan  pengawasannya.  Dalam  Pasal  3  dinyatakan bahwa yang disebut  kekayaan desa  terdiri dari: Tanah kas desa, termasuk  tanah bengkok,  Pemandian  umum  yang  diurus  oleh  desa,  Pasar  Desa,  obyek-obyek
rekreasi  yang diurus oleh desa, bangunan milik desa dan lain-lain kekayaan milik pemerintah desa.
Mengenai  pengaturan  pelepasan  tanah  bengkok  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa sebagaimana  dimaksud pada  ayat (3)  diterbitkan  setelah mendapat persetujuan BPD  dan  mendapat  ijin  tertulis  dari  Bupati/  Walikota  dan  Gubernur.      Menurut informasi  dari  Sekdes  Desa  Tanjungsari,  bahwa  istilah  Tanah  Bengok  di  Desa Tanjungsari  tidak  begitu    dikenal.    Tetapi  di  Desa  ini ada  dikenal  dengan  istilah Tanah  Kas  Desa,  hutan  Rakyat,  tanah  kuburan  umum  dan  Tanah  HIbah Masyarakat.
3. Tanah Ulayat
Tanah ulayat adalah bidang tanah yang dia atasnya terdapat hak ulayat dari suatu  masyarakat  hukum  adat  tertentu.    Hak  ulayat    adalah  kewenangan    yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang  merupakan  lingkungan  warganya,  yang  menurut  hukum  adat,  dimiliki  oleh masyarakat  hukum  adat  atas  wilayah  tertentu  yang  merupakan    lingkungan warganya. Kewenangan itu seprti halnya memperbolehkan  masyarakat adat untuk mengambil  manfaat yang ada di wilayah tersebut,  termasuk sumber daya alam, termasuk  tanah,  dalam  wilayah  tersebut  dimanfaatkan  sebagai  kelangsungan hidupnya.    Jadi  memang  ada  hubungan  yang  turun  temurun  yang  terjalin hubungan secara lahiriah dan batiniah yang berlangsung dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
Tanah  Ulayat  adalah  tanah  bersama  para  warga  masyarakat  hukum  adat yang  bersangkutan.    Hak  penguasaan  atas  tanah  masyarakat  hukum  adat  dikenal dengan    Hak  Ulayat  .  Hak  ulayat  merupakan  serangkaian    wewenang    dan kewajiban  suatu  masyarakatn  hukum  adat,  yang  berhubungan    dengan  tanah yangterletak dalam lingkungan wilayahnya. UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Poko agrarian  (UUPA)  mengakui adnya  Hakm Ulayat (Indonesia & Indonesia, 1960). Pengakuan    itu  disertai  dengan  2  (dua)  syarat  yaitu  mengenai  eksistensinya  dan mengenai  pelaksanaannya  .  Berdasarkan  Pasl  3  UUPA,  hak  ulayat  diakui “sepanjang menurut kenyataannnya masih ada”
Dengan  demikian  selama  itu  ada  kenyataannya  di  lapangan  makanya tanahn  ulayat  tidak  boleh  sama  sekali  dialihkan    menjadi    tanah  hak  milik. Bilamana  ditemukan  di  walayah  tersebut  masih  ada  masyarakat  hukum  adat, dengan  bukti  masih  adanya  warga  masyarakat adat  yang  diatur  oleh  hukum  adat yang berlaku dan masih aktifnya tokoh-tokoh adat atau masih adanya  kepala adat bersangkutan.
Dasar Hukum:
a. Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria
b. Peraturan  Menteri  Negra  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional    No.  9 Tahun  1999  tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pendaftaran  Hak  Atas  Negara
dan Hak Pengolahan jadi tanah Ulayat. Tidak  dapat dialihkan  menjadi tanah hak  milik  apabila  Tanah  Ulayat  tersebut  menurut  kenyataan  masih  ada  , misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala  adat  bersangkutan.  Begitupula    sebaliknya,  Tanah  Ulayat    dapat dialihkan  menjadi  tanah  hak  milik  apabila  Tanah  Ulayat    tersebut  menurut kenyataannya  tidak  ada  atau  statusnya  sudah  berupa  menjadi  “Bekas  Tanah Ulayat”
Status  tanah  ulayat  dapat  dijadikan  sebagai  hak  milik  perorangan  apabila status  Tanah    Ulayat  tersebut  sudah  menjadi  “Tanah  Negara”.  Menurut  Sekdes Desa  Tanjungsari  bahwa  Tanah  ulayat  tersebut  sebelum  tahun  1960  menjadi tanah-tanah  yang  digarap  oleh  warga,  setelah  adanya  Undang-Undang  Pokok Agraria Tahun 1960 maka dianjurkan untuk melapor kepemerintah untuk didaftar. Mengingat bahwa pada tahun 1960 awal lahirnya Desa Tanjungsari secara formal, dengan  kepala  desa  pertamanya  adalah  Mochammad  Basari  (1960-1983)  Kepala Desa yang terlama menjabat sebagai Kepala Desa sampai saat ini .  Sebelum desa didirika  secara  formal,  di  wilayah  ini  sudah  ada  lokasi  tanah  yang  disebutnya Hutan Rakyat.
4. Tanah Garapan
Jenis  tanah  ini  banyak  ditemukan  di  wilayah  Indonesia,  adapun  tanah garapan tersebut merupakan tanah yang belum dilekati sesuatu hak dan dikerjakan atau  diambil    manfaatnya  oleh  pihak  lain.  Pihak  lain  ini  dinamakan  penggarap, dimana  penggarap  ini  dinamakan  penggarap.  Tentunya  ada  ketentuan-ketentuan yang  mengaturnya  sampai  bisa  memohonkan  sesuatu  ha  katas  tanah  untuk menggarap. Arti tanah garapan adalah tanah Negara (perkebunan dan sebagainya) yang digarap oleh penduduk untuk ditanami padi dan tanaman lainnya.
Definisi tanah garapan menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Norma  dan  Standar  Mekanisme  Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Kabupaten /Kota (“SK Kepala BPN”) adlah sebidang tanah    yang  sudah  atau  ataubelum    dilekati  dengan  sesuatu  hak  yang  dikerjakan dan  dimanfaatkan  oleh  pihak  lain  baik  dengan  persetujuan  atau  tanpa  jangka waktum tertentu.
Mengenai penggarap yang berusaha untuk merubah statusnya menjadi hak milik,  tentunya  harus  melalui  proses  pengecekan  lebih  lanjut.  Seperti  halnya apakah  tanah  garapan  itu  sudah  dilekati  hak  atau  dengan  sesuatu  hak,  jika  hak tersebut  adalah hak milik tentunya tidak  bisa  didaftarkan menjadi hak milik oleh penggarap. Karena sesuai dengan Pasal 20  Ayat (1) UUPA hak milik adalah hak terkuat dan terpenuh. Kecuali hak milik tersebut sudah jatuh kepada Negara sesuai dengan pasal 27 huruf a UUPA. Tanah garap yang tidak dilekati  dengan sesuatu hak,  bisa  langsung  didaftarkan    menjadi  Hak  Milik  dengan  memperhatikan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  PendaftaranTanah  (“PP 24/1997”).
Dasar hukum:
a. Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria (UUPA)
b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
c. Keputusan  Kepala  badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Nomor  2  Tahun  2003 tentang  Norma  dan  Standar  Mekanisme  Ketatalaksanaan  Kewenangan Pemerintah  di  Bidang  Pertanahan  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Kabupaten/Kota.
Status tanah garapan menjadi SHM (Sertifikat Hak Milik) bisa didaftar kan menjadi  SHM,  karena  tanah  garapan  bukan  merupakan  jenis  hak  kepemilikan tanah yang diatur UUPA. Untuk tanah garapan yang belum dilekati dengan suatu hak, bisa langsung  didaftarkan menjadi  Hak Milik.
5. Egendom Verponding
Hak Egendom Verponding (EV) ini merupakan hak tanah yang bersal dari haka-hak  Barat.    Artinya  ini  merupakan  hak  milik  tetap  atas  tanah  dan Verponding  adalah  surat  tagihan  pajak  atas  tanah  atau  tanah  dan  bangunan dimaksud. Istilah Hak  Agendom merupakan sisa-sisa   produk hukum pertanahan pada  zaman    penjajahan  colonial  Belanda  yang  artinya  hak  kepemilikan. Eigendom  Verponding  dari  perspektif  peraturan  perundang-undangan  di  bidang agraria.  Berdasarkan  kamus  hukum,  yang  dimaksud  denga  “eigendom”  adalah milik  mutlak.  Sedangkan    Verponding  diartikan  harta  tetap.  Adapun  eigendom verponding  adalah  hak  tanah  yang  bersal  dari  hak-hak  barat.  Yang  membedakan dari  tanah  hak  eigendom  lainnya  ialah    adanya  hak-hak  pada  pemiliknya,  yang bersifat  kenegaraan,  yang  dahulu  disebut  landheerlijke  rechten,  kemudian diindonesiakan  menjadi “hak-hak pertuanan”
Dijelaskan bahwa di dalam  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  bahwa  hak    eigendom  atas  tanah  yan  ada saat berlakunya  UUPA menjadi hak  milik. Ketentuan konversi tersebut berlaku selama  pemilik  hak  eigendom  atas  tanah    tersebut  memenuhi  persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 UUPA. Hanya saja yang perlu difahami bahwa tidak semua hak eigendom atas tanah selalu dapat  dikonversikan menjadi hak milik. Karena ada ketentuan-ketentuan yang mengatur konversi hak eigendom atas  tanah  menjadi  hak  pakai,  hak  guna  bangunan,  maupun  guna  usaha. Berdasakan Pasal 22 ayat (2) UUPA,  dapat diketahui bahwa salah satu terjadinya hak  milik  adalah  karena  undang-undang.  Sehingga,  ketentuan  konversi    dalam UUPA,  yang  menentukan  bahwa  hak  egeindom  atas  tanah  sejak  berlakunya UUPA  menjadi  hak  milik  merupakan  salah  satu  dasar  tejadinya  hak  milik. Meskipun  demikian,  perlu  diperhatikan    bahwa  Pasal  23  UUPA  memberikan suatu pengertian bahwa hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya, dan pembebanannya  harus  didaftarkan  menurut  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Hak eigendom menjadi hak milik bila di dasarkan pada UUPA. Dapat disimpulkan bahwa  hak egeindom  atas tanah tersebut pada dasarnya tunduk pada
pengaturan  dalam  Pasal  23  UUPA,  yaitu  ketentuan  yang  mengatur    mengenai pendaftaran hak milik.
Memperhatikan  ketentuan  yang  harus  ditaati  dalam  rangka  memperoleh hak  yang  pasti,  maka  pendaftaran  tersebut  penting  dan  diperlukan.  Mengingat adanya  perubahan  system  lama  menuju  ke  system  hukum  yang  baru,  eigendom adalah  bersumber  dari  system  yang  mesih  menggunakan  hukum  perdata    barat, yang  tentunya  masih  menggunakan  hukum  perdata    barat  serta  hukum  agrarian yang  pada  sasat itu  disusun  berdasarkan   tujuan  dan  sendi-sendi  dari  pemerintah jajahan.
Untuk  keperluan  pendaftaran  hak,  hak  atas  tanah  yang  berasal  dari kenversi  hak-hak  lama  dibuktikan  dengan  alat-alat    bukti  mengenai  adanya  hak tersebut    berupa  bukti-bukti  tertulis,  keterangan  saksi  dan/atau,  pernyataan  yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendafatran tanah  secara  sistematik  atau  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  dalam  pendaftaran tanah  secara  sprodik,  dianggap  cukup  untuk  mendaftar  hak,  pemegang  hak  dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
Dasar Hukum:
a. Undang-Uandang No. 72 Tahun 1958 tentang Pajak Verponding Untuk Tahun- Tahun 1957dan berikutnya.
b. Peraturan Pemerintah  No, 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Tanah Egendom Verponding yang disebut di atas nampaknya tidak dikenal di desa ini.
6. Letter C
Tim  Peneliti  juga  meluangkan  perhatian  untuk  menelusuri  penting  dan strategisnya  instrument  birokrasi  dan  administrasi  pertanahan  yang  dijadikan dasar  riwayat,  di  dalam  Letter  C  ini  akan  mendapatkan  gambaran    riwayat penguasaan  tanah  dari  masa  awal  hingga  saat  ini.  Pembuktian  adanya  relevansi tanah  dengan  nama  yang  tertera  di  dalam  bukuh  C  tersebut,  terutama  dalam pemilikan dan penguasaan tanah tersebut.
Saat pertemuan dengan Kepala Tanjung Sari  Desa   Tim peneliti bertanya tentang  Lekter  C  dan  pentingnya  sebagai  alat  untuk  menelusuri  pertanahan  di desa. Buku C atau lekter C ini tidak ditemukan di Kantor Kepala Desa. Menurut Kepala Desa waktu itu  Lekter C atau buku C itu dipegang oleh Sekeretaris Desa (SEKDES). Perlu diperjelas Buku C  adalah buku  yang disimpan  aparatur Desa biasanya  Sekretaris  Desa  (SEKDES).  Buku  ini  biasa  juga  disebut  Pepel  yang biasanya dipakai untuk mengurus pajak  untuk keperluan pembayaran pajak pada Jaman  Penjajahan  Kolonial  Belanda,  dan  sekarang  dapat  dijadikan  bukti kepemilikan    atas  tanah  karena  tanah  yang  tercatat  dalam  buku  tersebut  sudah dikuasai  bertahun-tahun  ,  atas  dasar  itulah    notaris  maupun  petugas  di  Kantor Pertanahan  dapat melihat  siapa yang berhak atas kepemilikan tanah yang belum berstipikat  di  suatu  desa,  biasanya  isinya  Buku  C  yang  lengkap    terdiri  dari: Nomor  Buku  C,  Kohir,  Persil,  Kelas  Tanah,  adalah  suatu  letak  tanah  dalam
pembagiannya    atau  disebut  juga  (Blok)  Kelas  Desa,  maksud  dari  kelas  desa adalah suatu kelas tanah yang dipergunakan  untuk membedakan antara darat dan tanah sawah atau diantara tanah yang produktif dan non produktif ini terjadi pada saat  menentukan  pajak  yang  akan  dipungut;  Daftar  Pajak  Bumi  yang  terdiri  atas Nilai Pajak, Luasan Tanah (dalam meter persegi) dan Tahun Pajak. Nama Pemilik Letter  C,  Nama  Pemilik  ini    merupakan  nama  pemilik  awal  sampai  pemilik terakhir;  Nomor  urut    pemilik;  Nomor  bagian  persil;  Tanda  Tangan  dan  stempel Kepala Desa/ Kelurahan. Dan Letter C adalah kutipan dari Buku C yang diperoleh dari  kantor  desa  dimana  tanah  itu  berada.    Letter  C  ini  merupakan  tanda  bukti bahwa  tanah    yang  dikuasainya  memiliki  catatan    yang  berada  di  Kantor Desa/Kelurahan.  Untuk mengetahui bagaimana perkembangan  Letter C  menjadi bukti kepemilikan tanah.
Menurut  keterangan  Sekertaris  Desa  Tanjungsari,  bahwa  keistimewaan Letter  C  adalah  nomor  pendaftaran  tidak  pernah  berubah,  yang  berubah  adalah nama  pemilik  yakni  dari  nama  pemilik  nama  ke  pemilik  baru,  tanah  yang  dijual atau  keterangan  bahwa  ada  yang  berkurang  atau    bertambah  dari  keterangan langsung  pemilik  tanah  dengan  disakasikan  oleh  tokoh-tokoh  masyarakat  yang sudah menjadi kebiasaan untuk dihadirkan setiap adanya transaksi jual beli tanah. Setelah itu  dicatat  oleh  Sekdes  di  dalam  Buku  C  atau  letter  C  tersebut.  Letter  C terdata dan tercatat sejak berdirinya Desa Tanjungsari pada tahun 1960.
Adapun  kekurangannya  Buku  C  karena  sering  ada  pencatatan  yang  tidak akurat dan adanya penulisan yang salah atau kabur, karena mungkin saja lamanya buku  tersebut  atau  adanya  ketidak  jelasan  saat  data  tersebut  ditulis  atau  dicatat. Kutipan  buku  Letter C seperti girik, kekitir, petuk D, inilah  yang dipegang dan dikuasai oleh pemilik tanah. Untuk menjaga objektinya data di buku C maka yang aktif mencatat adalah   perangkat  desa/kelurahan  yang  mencatat  peristiwa  hukum yang terjadi setiap ada perbuatan hukum. Seperti apakah  Hibah, Jual beli, waris, bagi hasil dan sebagainya. Ketentuan mengenai Letter C sebagai bukti pendaftaran tanah diatur dalam Pasal  3 Peraturan  Menteri Pertanian dan Agraria No. 2/1962 mengenai    Surat  Pajak  Hasil  Bumi/  Verponding  Indonesia  atau  surat  pemberian Hak dan Instansi  yang berwenang, dalam peraturan  ini diatur bahwa  sifat yang dimiliki Letter C, jadi Letter C merupakan bukti awal/pemula untuk mendapatkan tanda bukti  hak katas tanah secara yuridis yaitu sertifikat.
7. Petok D
Seritifikat  Tanah  Petok  D  atau  masyarakat  awam  menyebutnya  letter  C, istilah  ini  muncul  pada  zaman  penjajahan  Belanda  saat  itu  dikenal  pencatatan tanah    pada  tingkat  kelurahan  yang  biasa  disebut    kretek  desa.    Adapun  tujuan Belanda  saat  itu  untuk  mempermudah    menelusuri    pemilik  atas  bidang  tanah untuk  ditelusuri  pembayaran  upetinya  ke  VOC,  bilaman  ada  pembayaran  maka diberikan  tanda  pembayaran    upeti  saat  iini  dikenal  PBB.  Seiring  dengan perkembangan setelah kemerdekaan  kekuatan hukum pemegang hak letter C ini semakin  melemah,  kekuatan  hukumnya  diragukan  dan  rawan  dipalsukan  bahkan
digandakan.  Gambaran  ini  dapat  dilihat  dari  dunia  Perbankan  tidak  lagi  mudah menerimanya sebagai surat tanah kepemilikan yang bisa dijadikan jaminan untuk mengambil kredit dari perbankan, karena banyaknya juga upaya-upaya yang tidak lagi  asli  dan  benar  didalam  pembuatan  Petok  D  tersebut.  Sistem  administrasi pencatatan  di kretek desa  yang  sudah sangat tidak relevan lagi di era ke kinian. Mungkin saja ada yang menerimanya tetapi sangat rendah penilaiannya, sehingga yang  menjadi  anjuran adalah  warga  pemilik  Petok  D,  Letter  C  diharapkan  untuk meningkatkan  sertifikat tanah petok D ke Hak Milik.
8. Model Jual Beli Tanah di Desa Tanjungsari
Dikarenakan  kebutuhan  dana  kepentingan  seperti  adanya    hajatan  yang membutuhkan  dana,  dan  penambahan  modal  kerja  sehingga  warga  menjual tanahnya  kepada  warga  yang  menginginkan  tanahnya,  apakah  itu  sesama  warga desa    atau  ada  warga  pembeli  dari  luar  desa.  Biasanya  warga  secara  adat  saja untuk berteransaksi jual beli tanah, dengan cara mendatangi RT, RW dan Kepala Desa untuk mengemukakan maksud dan tujuannya, yakni akan adanya niat untuk menjual tanahnya. Kebanyakan warga Desa Tanjungsari  hanya memiliki catatan pemilikan  tanah  dari  dasar  pencatatan  Letter  C  sebagai  dasar  untuk  dibuatkan surat  keterangan  dari  Kepala  Desa.  Akte  Jual  Beli  cukup  dengan  materei kemudian disaksikan oleh Tokoh Msyarakat/Kepala Adat.
Menurut  pengakuan  perangkat  desa  di  Desa  Tanjungsari  bahwa kebanyakan  warga  hanya  bertahan  pada  data  yang  ada  di  Letter  C  dengan  tidak menjadikan  suatu  kewajiban  yang  harus  diusahakan  oleh  mereka  untuk mengubahnya  hak  kepemilikan  atas  tanah  yang  masih  berbentuk  Girik,  Petok  D dan sejenisnya menjadi Seritifikat Hak Milik atas tanah yang dikuasainya. Mereka baru mendatangi Kantor Desa bilamana ada hajatnya untuk bertransaksi. Menurut Kepala  Desa  Tanjungsari  bahwa  ada  kebiasaan  yang  perlu  dirubah  yakni  masih adanya warga yang berperinsip bahwa Surat Keterangan yang berlandaskan Letter C  atau  Girik  bahkan  hanya  Keterangan  dan  pengakuan  dari  Tokoh  Masyarakat sudah cukup, tidak perlu lagi mengurusnya suarat tanah yang berbentuk Surat Hak Milik  yang  menurut  mereka  ada  biaya  yang  harus  dipersiapkan,  waktu  dan pengurusannya  berbelit-belit.  Sehingga  warga  yang  akan  berteransaksi  jual  beli tanah  baru  berusaha  untuk  mendatangi  dan  menemui  perangkat  desa  di  Kantor Desa untuk diuruskan  Surat-Surat Tanah yang terkait Jual Beli. Masih minimnya minat untuk ber-upaya untuk mengurus dan merubah model jual beli tanah secara adat atau kebiasaan yang sudah lama terjadi.
Pihak pembeli dari warga di luar Desa Tanjungsari cenderung bersungguh sungguh  untuk  mengurus  kelengkapan  administrasi  pertanahan  yang  bisa dipegang  sebagai  surat  sah  dan  valid  sebagai  pegangan  surat-surat  tanah  yang cukup kuat untuk membek-up suatu pemilikan tanah. Terutama pembeli tanah dari luar seperti dari Jakarta dan Bekasi dan daerah lainnya.
Namun sejak lima tahun belakangan ini ada perubahan sikap warga dalam hal jual beli secara adat. Di samping adanya upaya pemerintah untuk mengadakan
program sosialisasi Sadarkum atau sadar hukum terutama yang berkaitan dengan perkembangan  hukum  agraria  dan  sengketa-sengketa  tanah  yang  muncul  karena surat-surat  pemilikan  tidak  kuat  dan  lemah    sebagai  dokumen  pemilikan  dan penguasaan tanah.
Juga  karena  seiring  dengan  perkembangan  yang  ada  terutama  sikap lembaga  keuangan  sebagai  pihak  kredior  yaitu  dunia  perbankan  yang  tidak  lagi terlalu berminat untuk menerima jaminan untuk meminjam uang di Bank dengan jaminan  surat  tanah  yang  berupa    keterangan  dari  Kepala  Desa  yang  hanya berdasarkan pada Girik maupun keterangan dari Letter C. Saat ini menurut Sekdes sudah  mencapai  lima  puluh  persen  yang  sadar  akan  pentingnya  surat-surat  tanah yang masih berbentuk Surat Keterangan yang berdasarkan Letter C, Petok D dan sejenisnya ditingkatkan menjadi Sertifikat Tanah Hak Milik yang  sah dari badan Pertanahan.
Hasil  yang  dicapai  peneliti  yang  dilanjutkan  dengan  kegiatan  pengabdian masyarakat Penyuluhan Pendaftaran mereka sedikit demi sedikit walaupun tidak secara total  namun  inti  persoalan  tentang      Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah  sebagaimana  pelaksana  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960 tentang  Ketentuan  Pokok-Pokok  Agraria,  menentukan  bahwa  transaksi  jual  beli tanah harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Luaran yang dicapai :
1.  Memahami mekanisme  jual beli tanah
2.  Mengetahui pembayaran PBB yang diakibatkan dari jual beli tanah
3.  Mereka menyadari  kepastian hukum status tanah dengan sertifkat tanah
4.  Mereka memahami  dan resiko ketidak pastian status sebidang tanah secara hukum.

## Kesimpulan
Sudah  menjadi  keyakinan  dan  pegangan  hidup  dalam  transakasi  jual  beli tanah bagi Warga masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari bahwa jual beli tanah yang penting ada pembayaran di hadapan Kepala Desa dan disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat,  Seperti  Tokoh  Adat  dan  disksikan  oleh  sebagian  masyarakat  dirasa  dan diyakin  sudah  aman.  Jadi  ada  semacam  saling  tahu  sama  tahu  diantara  mereka  yang sangat  akrab  dan  dekat  di  Desa  karena  ikatan  kekeluargaan  di  Desa  sangat  tinggi  dan etarat.  Dehingga  tidak  mungkin  ada  pengingkaran  atau  penipuan  tentan  pelaksanaan transaksi jual beli tanah.
Pengetahuan warga masih minim Dalam hal memahami apa yang dimaksud dan tujuan penerapan Peraturan Pemerintah  No, 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, belum  memahami  bagaimana  resiko  pemilikan  tanh  yang  tidak  mempunyai  bobot  hak yang  bisa  dipertanggungjawabkan,  belum  memahamai  bagaimana  pentingnya pendaftaran  tanah  di  hadapan  Pejabat  Pertanahan.  Sehingga  tidak  tahu  bahwa  resiko pemilikan  tanah  yang  tidak  diperkuat  dengan  serifikat  tanah.  Terutama  mereka  tidak tahu bagaimana pentingnya Sertifikat Tanah yang jelas terutama bimana pada waktunya ada Berkaitan dengan pembagian warisan Dalam keluarga.

## BIBLIOGRAFI
Boedi  Harsono.  (1977). Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya . Jakarta: Djambatan.
Haryanto, Totok Dwinur. (2012). Model Penatagunaan Tanah Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960. Wacana Hukum , 8 (2).
Hukumonline.  (2020). Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1979 .  Retrieved  from https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/21518/node/795/pp-no-24-tahun-1979
Indonesia, PRESIDEN REPUBLIK, & Indonesia, Presiden Republik. (1960). Undang- undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (Vol. 144). Ganung Lawu.
Lubis,  Mhd.  Yamin  Lubis  dan  Abd.  Rahim.  (2008). Hukum  Pendaftaran  Tanah . Bandung: Penerbit Bandar Maju.
Martokusumo, Sudikno. (1988). Mengenal Hak Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty. Misbak,  Misbak.  (2018).  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PROGRAM  PRIORITAS LEGALISASI  ASET  SERTIFIKAT  TANAH  BAGI  NELAYAN  DI  KOTA CIREBON. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 3 (1), 60–74.
Parlindungan,  A.  ..  (1993). Komentar  Undang-Undang  Pokok  Agraria .  Bandung: Manadar Maju.
Salman, Otje. (1993). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris . Alumni. Soerjono Soekamto. (1983). Hukum Adat Indonesia . Jakarta: Rajawali.
Soerodjo,  Irawan.  (2003). Kepastian  Hukum  Hak  Atas  Tanah  Di  Indonesia .  Surabaya:
Arkola.
Sudiyat, Iman. (1981). Hukum adat: sketsa asas . Liberty Yogyakarta.
Sutedi, Adrian. (2019). Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya . Sinar Grafika.
Tanya,  Bernard  L.,  Simanjuntak,  Yoan  N.,  &  Hage,  Markus  Y.  (2010).  Teori  Hukum Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi. Yogyakarta:  Genta Publishing .
Wulandari,  Christina  Dewi.  (2012).  Pengaruh  Kompensasi  terhadap  Peningkatan Kinerja Pegawai pada Perusahaan X. UG Jurnal , 6 (09).