## Kampanye Pemilu Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam SKH Kedaulatan Rakyat
Eki Piroza dan Triwahyuningsih Prodi PPKn Universitas Ahmad Dahlan Jln. Pramuka No 42 Sidikan Umbulhardjo Yogyakarta 55161 E-mail: ferezaeki@yahoo.com dan triweppknuad@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan tentang sosialisasi politik (pendidikan politik)  sebagai prasyarat terbentuknya  warga  negara  yang  baik ( good  citizen ).  Sosialisasi  politik  adalah  salah  satu  fungsi  pers  dan  partai  politik. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sosialisasi  politik  yang  terkandung  di dalam  berita-berita  tentang  Kampanye  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan (PDIP)  yang  dimuat  di  dalam  SKH  Kedaulatan  Rakyat  selama  masa  kampanye terbuka, 16 Maret-5 April 2014.
Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  PDIP,  sedangkan  objek  penelitiannya adalah kampanye Pemilu Legislatif PDIP melalui SKH Kedaulatan  Rakyat. Teknik pengumpulan  data  menggunakan  studi  pustaka  dan  dokumentasi  selama  masa kampanye  terbuka  Pemilu  Legislatif  2014.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah content analysis (analisis isi).
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  politik  yang  dimuat  dalam berita kampanye PDIP di SKH Kedaulatan Rakyat adalah sosialisasi politik tentang pemilihan  umum,  kampanye  politik  tentang  janji  perubahan  atau  pesan  dari  partai politik terhadap  konstituen (pemilih), kampanye politik tentang pembelajaran nilai- nilai dan norma-norma politik oleh masyarakat melalui peran partai politik di media massa, kampanye politik tentang pemahaman simbol-simbol politik negara .
Kata kunci : Kampanye PDIP, SKH Kedaulatan Rakyat, Pemilu Legislatif .

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  sebagai  salah  satu  negara  yang  menggunakan  asas demokrasi  di  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  sebagaimana  yang diamanatkan  oleh  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  alinea  ketiga. Pemilihan umum merupakan ujung tombak melaksanakan hal tersebut, khususnya Pemilu Legislatif, yakni pemilu yang memilih anggota legislatif yang akan duduk di tingkat pusat maupun daerah.
Partai politik merupakan sarana atau kendaraan mencapai kekuasaan guna memperjuangkan  aspirasi  rakyat.  Karenanya,  partai  politik  harus  menyampaikan pesan  politiknya  kepada  para  konstituennya.  Di  dalam  menyampaikan  visi politiknya bisa menggunakan berbagai wadah, media massa adalah salah satunya.

## Eki Piroza dan Triwahyuningsih
Hal  ini  sebagaimana  fungsi  Pers  sebagai  fungsi  pendidikan  sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  UU  No.  40  Tahun  1999  berikut:  “yang dimaksud  di  sini  yakni  pendidikan  politik  guna  membentuk  warga  negara  yang cerdas  secara  politik,  hal  ini  dimaksudkan  agar  masyarakat  bertambah wawasannya”.  Kemudian  Fungsi  Pers  tersebut  senada  dengan  fungsi  partai politik, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2011 yakni “fungsi Parpol adalah memberikan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak,  kewajiban  dan  tanggung  jawab  setiap  warga  negara  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara”.
Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan kampanye pemilu legislatif PDIP dalam  SKH  Kedaulatan  Rakyat.  Sedangkan  rumusan  masalah  penelitiannya adalah  “Apakah  subtansi  kampanye  Pemilu  Legislatif  PDIP  dalam  SKH Kedaulatan rakyat?”

## KAJIAN PUSTAKA

## 1.  Sosialisasi Politik
Penelitian  dengan  tema  Sosialisasi  Politik  pernah  dilakukan  oleh  Nita Dewi  Puspitaningrum  (UAD,  2011)  dengan  judul  “Peran  Media  Massa  Surat Kabar  Sebagai  Agen  Sosialisasi  Politik  Masyarakat  Dusun  Paraksari Pakembinangun  Pakem  Sleman  Yogyakarta’’.  Penelitian  ini  menyebutkan kurangnya  pengetahuan  akan  pendidikan  politik  masyarakat  di  dusun  tersebut karena beberapa hal. Salah satunya adalah banyaknya artikel  yang memberitakan tentang  tindakan  partai  politik  yang  saling  menyalahkan  tindakan  partai  lainya. Inilah  yang  kurang  disukai  oleh  masyarakat,  sebab  pemberitaan  seyogyanya bersifat mendidik masyarakat secara politik, yakni gagasan dan orientasi ke depan bangsa.  Di  sisi  lain,  surat  kabar  juga  dianggap  oleh  masyarakat  dusun  tersebut belum sepenuhnya melaksanakan fungsi sebagai sarana pendidikan politik.
Sosialisasasi  politik  adalah kewajiban partai  politik sebagaimana tertuang dalam  Pasal  1  ayat  (2)  UU  No.  2  Tahun  2011  “kewajiban  partai  politik  yakni memberikan  pendidikan  politik  kepada  warga  negara”.  Sebagaimana  penjelasan berikut:

## Kampanye Pemilu Legislatif PDIP dalam SKH Kedaulatan Rakyat
a) Merupakan  proses  pembelajaran  dan  pemahaman  tentang  hak,  kewajiban dan  tanggung  jawab  setiap  warga  negara  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
b) Adalah  aktivitas  yang  bertujuan  untuk  membentuk  dan  menumbuhkan orientasi-orientasi  politik  pada  individu  (UU  No.  2  Tahun  2011  tentang Partai politik)
Penjelasan  UU  tersebut  senada  dengan  definisi  pendidikan  politik  yang merupakan bagian dari sosialisasi politik. Ramlan Surbakti (1999:117) menyebut pendidikan  politik  sebagai  “bagian  dari  sosialisasi  politik,  yang  dalam  hal  ini merupakan proses dialogik di antara pemberi dan penerima pesan, melalui pesan ini  masyarakat  mengenal  dan  mempelajari  nilai-nilai,  norma-norma  dan  simbol- simbol  politik  negaranya  dari  sistem  politik  seperti  sekolah,  pemerintahan  dan partai  politik’’.  Dilihat  dari  segi  metode  penyampaian  pesan,  sosialisasi  politik dibagi menjadi dua yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik.

## 2.  Partai Politik
Partai  politik atau dalam kata lain parpol, adalah  sebuah lembaga politik, yang  merupakan  kendaraan  menuju  kekuasaan  dalam  hal  ini  baik  di  eksekutif maupun di legislatif. Sebagai sebuah lembaga, partai politik juga secara langsung merupakan  bentuk  representasi  dari  rakyat  itu  sendiri.  Menurut  Fadilah  Putra (2003:20) fungsi partai politik terdiri atas 5 (lima) fungsi dasar, yaitu:
a. Fungsi artikulasi kepentingan: adalah suatu proses peng- input -an berbagai kebutuhan,tuntutan  dan  kepentingan  melalui  wakil-wakil  kelompok  yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik.
b. Fungsi  agregasi  kepentingan:  merupakan  cara  bagaimana  tuntutan- tuntutan  yang  dilancarkan  oleh  kelompok-kelompok  yang  berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik.
c. Fungsi sosialisasi politik: merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan  nilai-nilai  politik,  sikap-sikap  dan  etika  politik  yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara.
d. Fungsi  rekrutmen  politik:  adalah  suatu  proses  seleksi  atau  rekrutmen anggota-anggota  kelompok  untuk  mewakili  kelompoknya  dalam  jabatan- jabatan administratif maupun politik.
e. Fungsi  komunikasi  politik:  adalah  salah  satu  fungsi  yang  dijalankan  oleh partai  politik  dengan  segala  struktur  yang  tersedia,  mengadakan komunikasi  informasi,  isu  dan  gagasan  politik.  Media  massa  banyak

## Eki Piroza dan Triwahyuningsih
berperan  sebagai  alat  komunikasi  politik  dan  membentuk  kebudayaan politik.’’

## 2)  Media Massa
Media  massa  ( mass  media )  terdiri  dari  dua  kata  yaitu  “media  dan “massa’’. Pengertian media dari waktu ke waktu terus berkembang sesuai dengan perkembangan  teknologi,  sosial  politik  dan  persepsi  masyarakat  terhadap  media. Hari Wiryawan (2007: 56) menjelaskan:
“Kata media dekat  dengan pengertian “medium”, “moderat”  yang berarti tengah,  sedang,  penengah  atau  penghubung.  Kalau  kita  mendengar  kata mediasi  berarti  usaha  untuk  menengahi  atau  menyelesaikan  masalah dengan  cara  menjadi  penengah  atau  menghubungkan  satu  pihak  dengan pihak  yang  lain.  Kata  “massa’’  dalam  Media  Massa,  sebenarnya  tidak berkonotasi  negatif  atau  positif.  Massa  dalam  pengertian  di  sini  adalah sesuatu yang tidak pribadi, sesuatu yang tidak personal, melainkan sesuatu yang  berhubungan  dengan  “orang  banyak’’.  Dengan  demikian  media massa  adalah  suatu  lembaga  netral  yang  berhubungan  dengan  orang banyak atau lembaga netral bagi semua kalangan atau masyarakat banyak. Seringkali media massa juga diartikan sebagai penengah antara massa dan elit. Forum yang menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah dan sebagainya.  Era  informasi,  sangat  identik  dengan  berbagai  media  massa yang  menyajikan  berbagai  berita  atau  informasi  apapun.  Mulai  dari informasi  dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Pers  sendiri  adalah  suatu lembaga  yang menaungi  para informan atau para wartawan  yang meliput berbagai  informasi  yang  terjadi,  apakah  itu  peristiwa  bersejarah  maupun yang update atau kekinian.”
Pers  juga  dalam  hal  ini  secara  langsung  sebagai  saluran  komunikasi politik. Sebagaimana menurut Maswadi, dkk (1993:9) sebagai berikut:
“Dengan  kemajuan  teknologi  dunia,  maka  manusia  dapat  merekayasa bentuk komunikasi yang lebih cepat serta lebih luas jangkauan wilayahnya sehingga mempermudah upaya mempengaruhi sistem nilai ( value system ) atau sistem politik ( political system ) yang berlaku di suatu negara. Dalam sistem  politik,  komunikasi  berfungsi  sebagai  penghubung  antara  situasi kehidupan politik yang ada pada suprastruktur politik dengan infrastruktur politik yang dapat dipakai untuk menciptakan kondisi politik yang stabil.”
Sebagai  pusat  informasi  warga  negara,  media  massa  juga  dituntut  untuk bisa  mencerdaskan  warga  negara  dalam  rangka  membentuk  sikap  dan pengetahuan  warga  negara  yang  baik,  sesuai  dengan  falsafah  bangsa.  Definisi media massa menurut M Burhan Bungin (2008:13) adalah:

## Kampanye Pemilu Legislatif PDIP dalam SKH Kedaulatan Rakyat
“suatu  istilah  yang  mulai  digunakan  pada  tahun  1920an  untuk mengistilahkan  jenis  media  yang  secara  khusus  didesain  untuk  mencapai masyarakat  yang  sangat  luas.  Dalam  pembicaraan  sehari-hari,  istilah  ini sering  disingkat  menjadi  media.  Masyarakat  dengan  tingkat  ekonomi rendah  memiliki  ketergantungan  dan  kebutuhan  terhadap  media  massa yang  lebih  tinggi  daripada  masyarakat  dengan  tingkat  ekonomi  tinggi karena pilihan mereka yang terbatas. Masyarakat dengan tingkat ekonomi lebih tinggi memiliki lebih banyak pilihan dan akses banyak media massa, termasuk  bertanya  langsung  pada  sumber  atau  ahli  dibandingkan mengandalkan informasi yang mereka dapat dari media massa tertentu.”

## 3)  Kampanye  melalui  Media  Massa  sebagai  kegiatan  PDIP  selama  masa Pemilu Legislatif
Partai dengan jargon “moncong putih’’, sebenarnya bukanlah pemain baru dalam dunia perpolitikan Indonesia. Partai ini merupakan gabungan dari beberapa partai politik yang disusun pada masa Orde Baru sebagai kebijakan politik untuk menstabilkan  kekuasaan.  Akan  tetapi  arus  reformasi  yang  bergulir  begitu  tajam, menghendaki  perubahan,  maka  ber -tranformasilah partai  dengan  slogan  “wong cilik’’  ini.  Perubahan  tersebut,  tidak  bisa  lepas  dari  sejarah  lengsernya  Soeharto sebagai  simbol  Orde  Baru.  Adapun  informasi  terkait  dengan  perspektif ideologi dan program PDIP adalah sebagai berikut:
a) Asas
Partai  ini  berasaskan  Pancasila  yang  termaktub  dalam  Pembukaan  UUD 1945
b) Ciri dan watak Partai  adalah  organisasi  politik  yang  terbuka  untuk  semua  warga  negara Indonesia  tanpa  membedakan  suku,keturunan,  agama,  kedudukan  sosial dan  gender  serta  watak  kebangsaan  Indonesia,  kerakyatan  dan  keadilan sosial yang perjuangannya berlandaskan Pancasila.
c) Tujuan
- Mewujudkan  cita-cita  nasional  bangsa  Indonesia  sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945
- Mengembangkan  kehidupan  demokrasi  berdasarkan  Pancasila  dengan menjunjung kedaulatan rakyat dalam NKRI.
d) Fungsi PDIP
- Mendidik,  mencerdaskan  dan  menyadarkan  rakyat  agar  sadar  dan bertanggung jawab atas hak kewajibannya sebagai warga negara
- Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat
- Memberdayakan dan menggerakkan rakyat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan nasional

## Eki Piroza dan Triwahyuningsih
- Berpartisipasi  dalam  penyelenggaraan  negara  atau  melakukan  kontrol sosial secara kritis,korektif, konstruktif, dan konsepsional.
- Melaksanakan  kaderisasi  kepemimpinan  nasional  yang  demokratis dalam  rangka  peningkatan  kualitas  pengabdian  partai  dan  penciptaan pemerintah yang bersih dan berwibawa.
e) Flatform
PDIP  adalah  organisasi  politik  yang  terbuka  untuk  semua  warga  negara serta berwatak kebangsaan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial yang perjuangannya  berlandaskan  Pancasila.  PDIP  telah  berketetapan menjadikan  dirinya  sebagai  sebuah  partai  modern  yang  mempertahnakan jati  dirinya  sebagai  partai  kerakyatan  dengan  tetap  berpegang  teguh  pada prinsip  berdaulat  di  bidang  politik,  berdikari  di  bidang  ekonomi  dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.
(http://www.PDIP.com/lihat/berita/119647/strukturalpartai-informasi umum)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menganalisaisi  Kampanye  Pemilu  Legislatif  PDIP,  yakni sosialisasi politik tentang pemilu, janji perubahan atau pesan dari parpol terhadap konsituen,  pembelajaran  nilai-nilai  dan  norma-norma  politik  oleh  masyarakat melalui  peran  parpol  di  media  massa  dan  pemahaman  simbol-simbol  politik seperti  lembaga  negara  dan  lain-lain.  Penelitian  ini  melalui  media  massa  “Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat’’ Periode 16 Maret- 5 April 2014.
Subyek  penelitian  ini  adalah  PDIP  sebagai  salah  satu  partai  peserta Pemilihan  Umum  Legislatif  2014.  Sedangkan  obyek  penelitian  adalah  substansi (isi)  kampanye  pemilu  legislatif  PDIP  dalam  pemilihan  umum  legislatif  melalui SKH  Kedaulatan  Rakyat.  Kemudian  obyek  itu  diuraikan  sebagai  berikut  1) sosialisasi  politik  tentang  pemilihan  umum,  2)  janji  perubahan  atau  pesan  dari parpol  terhadap  konsituen,  3)  pembelajaran  nilai-nilai  dan  norma-norma  politik oleh  masyarakat  melalui  peran  parpol  di  media  massa,  4)  pemahaman  simbol- simbol politik negara, seperti lembaga negara dan lain-lain. Kemampuan meliputi: pengetahuan, pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## Kampanye Pemilu Legislatif PDIP dalam SKH Kedaulatan Rakyat

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1.  Deskripsi SKH Kedaulatan Rakyat
Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat didirikan oleh HM. Samawi dan H. Soemadi  Martono  Wonohito,  terbit  sejak  27  September  1945,  nama  Kedaulatan Rakyat  diambil  dari  UUD  1945  alinea  keempat.  Pertama  kali  diterbitkan kedaulatan  rakyat  hanya  memiliki  16  halaman  kemudian  berkembang  sampai memiliki  24  halaman  dan  oplahnya  naik  menjadi  12.500  eksemplar.  SKH Kedaulatan  rakyat  merupakan  Koran  yang  terbit  setiap  hari.  Kedaulatan  rakyat memiliki  berbagai  media  di  antaranya  media  cetak  dan  media online sebagai sarana  informasi  berita,  adapun  konten  berita  terdiri  dari  Yogyakarta,  Jawa Tengah,  nasional,  internasional,  eksbis,  pendidikan, sport , lifestyle ,  wisata, teknologi dan konten konsultasi penanggalan.

## 2.  SKH Kedaulatan Rakyat dan Jumlah Pembaca
SKH  Kedaulatan  Rakyat  berada  di  bawah  naungan  PT.  BP  Kedaulatan Rakyat Groupdengan  alamat Jln. Pangeran  Mangkubumi  No  40-46
Yogyakarta Telp.  (0274)  550892  /  Fax  (0274)  550890  sedangkan  Kedaulatan Rakyat  juga  memiliki  kantor  biro  di  berbagai  kota  sebagai  sarana  untuk mempermudah distribusi seperti kantor biro Jakarta, Semarang dan lain-lain.
Kedaulatan rakyat memiliki pembaca setia. Secara historis, surat kabar ini telah mengawal perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga sekarang, berdasarkan Survei yang dilakukan oleh IPM (institusi Pers Merdeka) sebagai berikut:
Jumlah cetakan harian Kedaulatan Rakyat untuk wilayah Yogyakarta yang distribusikan mencapai  2720  eksemplar, dan belum  hitungan di  luar kota Yogyakarta,  hal  ini  menunjukkan  pembaca  KR  sangat  banyak  meskipun saat  ini  banyak  bermunculan  berbagai  media,  tetapi  untuk  di  kota Yogyakarta Kedaulatan Rakyat menjadi pilihan utama banyak masyarakat. Hal  ini  didasari  karena  Kedaulatan  rakyat  dianggap  oleh  masyarakat sebagai  media  yang  kredibel,  dilandasi  ada  nilai  historis,  karena  telah berdiri  sejak  lama,  sehingga  menjadi  nilai  tambahan  bagi  media ini. ( http://jasaiklankoran.blogspot.com/2009/06/survey-jumlah-pembaca- koran-kedaulatan.html. Diunduh 4 Agustus 2014).

## Eki Piroza dan Triwahyuningsih

## 3.  Pemilu Legislatif dalam SKH Kedaulatan Rakyat
Kampanye  Terbuka  Pemilu  Legislatif  2014,  dilaksanakan  dari  tanggal  16 Maret  sampai  05  April  2014  sesuai  dengan  jadwal  KPU  (Komisi  Pemilihan Umum). Adapun yang menjadi Kontestan yakni 15 Partai Politik, dengan rincian, 12  Partai  Nasional  dan  3  partai  lokal  yang  berada  di  Provinsi  Naggroe  Aceh Darusallam  (NAD).  Salah  satu  kontestan  Pemilu  Legislatif  2014,  yakni  Partai Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDIP)  dengan  nomor  urut  4,  berdasarkan pengambilan  nomor  urut  peserta  pemilu  legislatif  2014,  di  kantor  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU).  Partai  Pimpinan  Megawati  Soekarnoputri  ini,  selama kampanye  terbuka  selain  dengan  menggelar  rapat  umum  terbuka  (Kampanye Akbar) di dalam menjaring massa di berbagai daerah, juga menggunakan saluran berbagai media massa sebagai sarana memperkenalkan partai politik, adapun yang di  Yogyakarta  salah  satu  media  yang  dipergunakan  sebagai  media  sosialisasi ideologi, janji perubahan, visi dan misi partai yakni SKH Kedaulatan Rakyat.
Media  massa,  dipergunakan  sebagai  salah  satu  sarana  sosialisasi  nilai politik,  selama  masa  kampanye  terbuka  oleh  SKH  Kedaulatan  Rakyat,  PDIP. Kampanye  yang  diberikan  oleh  partai  politik  merupakan  bagian  dari  sosialiasai politik,  karena  di  sana  diberikan  nilai-nilai  tentang  pendidikan  politik  yang  bisa dilihat  dari  berbagai  aspek.  Selain  memang  fungsi  dari  media  massa  itu  sendiri yakni,  memberikan pendidikan dalam hal  ini dan juga memang sudah kewajiban partai  politik  memberikan  pendidikan  politik  sebagaimana  tertuang  dalam undang-undang  partai  politik.  Media  massa  menjadi  sangat  efektif  dalam menjaring  massa,  hal  ini  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Teori  Agenda  Setting (Nurudin,2007:  195)  “media  sangat  berperan  besar  dalam  menentukan  pikiran khalayak  atau  masyarakat’’.  Berdasarkan  teori  ini  ada  anggapan  bahwa  media menjadi senjata ampuh dalam menata dan membentuk persepsi publik, khususnya momentum pemilu menjadi sangat penting, dalam menarik dukungan dan simpati dari masyarakat.
Akhirnya  dalam  berita  Kampanye  PDIP  dalam  Pemilu  Legislatif  2014  di SKH Kedaulatan Rakyat ditutup pada tanggal 05 April 2014, atau tepatnya 4 hari sebelum Pemilihan Umum Berlangsung yang dilaksanakan pada tanggal 09 April

## Kampanye Pemilu Legislatif PDIP dalam SKH Kedaulatan Rakyat
2014.  Adapun  pemberitaan  selanjutnya  hasil  Rekapitulasi  Suara  di  KPU  pada akhirnya  tanggal  6  Mei  2014  yang  berlangsung  selama  sebelas  hari  dimulai  dari tanggal  26  April,  dimana  dalam  rapat  pleno  rekapitulasi  suara  ini  menyatakan Partai  Demokrasi  Indonesia  perjuangan  (PDIP)  berhasil  menempati  urutan pertama dengan Prosentase suara 18,78% suara sah Nasional hal ini dimuat dalam Kedaulatan  Rakyat  pada  tanggal  10  Juli  2014.  Pengaruhnya  didalam  menata persepsi  masyarakat  khususnya  Yogyakarta  menjadi  sangat  dominan,  hal  ini terlihat  dari  kampanye  Pemilu  Legislatif  2014  yang  dimenangkan  oleh  PDIP berdasarkan  hasil  rekapitulasi  suara  tingkat  Provinsi.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena banyaknya  berita  yang  mengulas  tentang  kampanye  PDIP  di  SKH  Kedaulatan Rakyat,  dibandingkan  partai  politik  lainya.  Kemudian  karena  masyarakat Yogyakarta  adalah  pembaca  setia  Kedaulatan  Rakyat  sehingga  menjadi  sasaran utama kampanye PDIP di SKH KR selama Kampanye Terbuka Pemilu Legislatif 2014.  (http://id.wikipedia.org/wiki/Kedaulatan_Rakyat.  Diunduh  04  Agustus 2014).

## 4.  Hasil Penelitian
Materi  terdiri  dari  20  eksemplar SKH  Kedaulatan  Rakyat,  yang  dimulai terbitan tanggal 16 Maret-05 April 2014, sesuai dengan masa Kampanye Terbuka agenda  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU).  Berikut  data  kampanye  Pemilu Legislatif PDIP di SKH Kedaulatan Rakyat berdasarkan Indikator sebagai berikut:
a. Sosialisasi Politik Tentang Pemilihan Umum
Sosialisasi Politik tentang Pemilihan Umum sebagai bentuk pemahaman akan pentingnya  pemilihan  umum  dan  menjalankannya  dengan  prinsip  jujur,  adil, bebas  dan  rahasia.  dimuat  dalam  Koran  SKH  “Kedaulatan  Rakyat’’  terdapat tiga bagian, yakni terbit pada edisi Rabu, 26 Maret 2014 hal 1, edisi Selasa, 01 April 2014 hal 17, edisi Sabtu, 05 April 2014 hal 8.
b. Janji perubahan atau pesan dari partai politik terhadap konstituen (pemilih). Janji  Perubahan  atau  pesan  dari  partai  politik  terhadap  konstituen  (Pemilih) sebagai  bentuk  pemahaman  akan  pandangan  ke  depan  Indonesia  yang  akan dibangun, serta sebagai kontrak sosial bagi rakyat. Bukti dimuat dalam media

## Eki Piroza dan Triwahyuningsih
massa  SKH  “Kedaulatan  Rakyat’’  oleh  Partai  PDIP  terdapat  8  (delapan) bagian  yakni  terbit  pada  edisi  Minggu  16  Maret  2014  hal  2,  Senin  17  Maret 2014  hal  17,  Rabu  19  Maret  2014  hal  24,  Kamis  20  Maret  2014  hal  17, Jum’at, 21 Maret 2014 hal 17, Minggu 23 Maret 2014 hal 2 dan 3, Sabtu 29 Maret 2014 hal 21, dan Jum’at 4 April 2014 hal 17.
c. Pembelajaran  nilai-nilai  dan  norma-norma  politik  oleh  masyarakat  melalui peran parpol di media massa.
Pembelajaran  nilai-nilai  dan  norma-norma  politik  oleh  masyarakat  melalui peran  parpol  di  media  massa,  sebagai  bentuk  pembelajaran  dan  pemamahan kepada masyarakat bahwa politik itu juga santun dan saling menghormati, ada nilai  edukasi  dalam  hal  ini.  Terdapat  5  (lima)  bukti  dimuat  dalam  SKH “Kedaulatan  Rakyat’’  yakni  terbit  pada  edisi  Rabu  26  Maret  2014  hal  17, Sabtu  29 Maret  2014 hal 32, Selasa 1 April 2014 hal  17, Rabu 2 April  2014 hal 17, dan Sabtu 5 April 2014 hal 6.
d. Pemahaman simbol-simbol politik negara.
Sebagai  warga  negara  yang  baik,  pemamahan  akan  simbol-simbol  politik seperti  peran  suatu  lembaga  negara,  penguatan  falsafah  negara  sangat diperlukan.  Namun  indikator  keempat  ini,  tidak  ada  tulisan  PDIP  dalam terbitan  SKH  Kedaulatan  Rakyat  yang  mengandung  indikator  ini.  Dalam kampanye  berikutnya  diharapkan  adanya  substansi  tentang  simbol-simbol politik negara sebagai pendidikan politik masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa subtansi (isi) kampanye yang terkandung dalam berita PDIP terbitan SKH Kedaulatan Rakyat selama masa Kampanye Pemilu Legislatif 2014, 16 Maret-05 April 2014, adalah sebagai berikut:
1. Sosialisasi Politik tentang pemilihan umum termuat di dalam SKH Kedaulatan Rakyat, selama masa kampanye Pemilu Legislatif, sebanyak tiga edisi, dalam berita ini PDIP menjelaskan tentang sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Umum

## Kampanye Pemilu Legislatif PDIP dalam SKH Kedaulatan Rakyat
Legislatif 2014, dan mengajak warga masyarakat untuk turut serta dalam pesta demokrasi ini.
2. Janji  perubahan  atau  pesan  dari  partai  politik  terhadap  konstituen  (pemilih) termuat  di  dalam  SKH  Kedaulatan  Rakyat,selama  masa  kampanye  Pemilu Legislatif,  sebanyak  8  (delapan  edisi).  Adapun  dalam  berita  Kampanye  ini PDIP  menjelaskan  tentang  janji  politik  yang  mereka  tawarkan  kepada masyarakat  dalam  kampanye,  tujuannya  agar  masyarakat  mengetahui  hal-hal yang  akan  diperjuangkan  oleh  PDIP  jika  masyarakat  memberikan  mandat kepada PDIP dalam Pemilu Legislatif, karena dengan begitu masyarakat akan memberikan  pilihannya  dalam  pemilu  legislatif  berdasarkan  aspirasi  yang akan diperjuangkan atau sesuai dengan kehendak rakyat, karena warga Negara yang baik adalah warga negara memahami haknya.
3. Pembelajaran  nilai-nilai  dan  norma-norma  politik  oleh  masyarakat  melalui peran parpol di media massa termuat di SKH Kedaulatan Rakyat, selama masa kampanye Pemilu Legislatif, sebanyak lima edisi. Dalam berita kampanye ini PDIP,  menjelaskan  dan  mempraktekkan  penerapan  norma-norma  yang  ada dalam  kehidupan,  baik  itu  pelaksanaan  norma  hukum  dan  norma-norma lainnya,  tujuannya  agar  memberikan  contoh  dan  pengajaran  kepada masyarakat agar memahami dan mengimplementasikan norma tersebut dalam kehidupan  sehari-hari,  karena  dengan  akan  membentuk  warga  negara  yang baik.
4. Pemahaman  simbol-simbol  politik  negara,  seperti  lembaga  Negara  dan  lain- lain  tidak  termuat  dalam  berita  kampanye  PDIP  di  SKH  Kedaulatan  rakyat, selama masa Kampanye Pemilu Legislatif 2014.
5. SKH  Kedaulatan  Rakyat  terlalu  berpihak  kepada  PDIP  dalam  memberikan berita  semasa  Kampanye  Pemilu  Legislatif.  Hal  ini  terlihat  dari  banyaknya berita tentang kampanye PDIP semasa Kampanye Pemilu Legislatif.
6. Berita  yang  disampaikan  SKH  Kedaulatan  Rakyat,  tentang  Kampanye  PDIP, bersifat terlalu baik, sehingga terkesan Pro kepada PDIP .

## Eki Piroza dan Triwahyuningsih

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  (tt).  (http://id.wikipedia.org/wiki/Kedaulatan_Rakyat.  Diunduh  04 Agustus 2014).
Anonim. (tt). (http://jasaiklankoran.blogspot.com/2009/06/survey-jumlah- pembaca-koran-kedaulatan.html. Diunduh 4 Agustus 2014).
(http://www.PDIP.com/lihat/berita/119647/strukturalpartai-informasi umum) Bungin,  Manan.  (2008). Konstruksi  social  media  massa:  kekuatan  pengaruh media  massa,  iklan  televise,  surat  kabar  dan  keputusan  konsumen  serta kritik  terhadap  Peter  L  Berger  dan  Thomas  luckman .  Prenanda  media group: Jakarta.
Putra,  Fadilah.  (2003). Partai  Politik  dan  Kebijakan  Publik .Pustaka  Pelajar: Malang.
Rauf,  Maswadi  dkk.  (1993). Indonesia  dan  Komunikasi  Politik .  PT.Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
UU No. 40 Tahun 1999 UU No. 2 Tahun 2011 Wiryawan, Hari. (2007). Dasar-Dasar Hukum Media . Pustaka Pelajar: Jakarta