MENJADI MANUSIA INDONESIA YANG OTENTIK: BELAJAR DARI HANS KUNG

## Andreas M. Putra
Konsultan Bisnis dan Aktivis Lingkungan
ABSTRACT: Globalization  has  a  significant  impact  on  the  dynamics  of human  life.  The  activities  and  creativities  of  individuals  in  society  are facilitated.  Everyone's  knowledge  and  relations  are  increasingly widespread.  Humans  are  becoming  increasingly  competent  in  various dimensions:  space  and  time.  The  cool  breeze  brought  by  modernity refreshes the external needs of personal and communal life. But the cool breeze of modernity inevitably lulls the deepest elements of life. The idea of humans  must  be  treated  humanly ,  is  experiencing  lameness.  This dimension  is  blurred  because  it  is  rarely  criticized  as  the  societies,  both globally  (world)  and  locally  (Indonesia),  are  lulled  by  the  pleasures  of modernity.  In  the  light  of  Hans  Kung's  thought,  the  perspectives  in  this discourse  affirm  the  commitment  to  realize  human  authenticity  in general, in a global context, and its implementation into the local domain, our  Indonesian-hood.  The  ideas  presented  in  this  thesis  frame  -more  or less-  a  fundamental  problem  experienced  by  modern  humans  and  the possibility  of  its  anticipation  in  the  future  so  that  the  hope  of  realizing authentic  human  beings  as  outward  and  spiritual  in  nature,  will  not  be lost due to erosion and carried away by globalization.
KEYWORDS: globalization, fundamental demands, authentication, commitment, implementation, spirit of Pancasila.
ABSTRAK: Globalisasi  membawa  dampak  signifikan  dalam  dinamika hidup  manusia.  Aktivitas  dan  kreativitas  individu  dalam  masyarakat dipermudah. Wawasan dan relasi setiap orang semakin meluas. Manusia menjadi  semakin  kompeten  dalam  berbagai  dimensi:  ruang  dan  waktu. Angin sejuk yang dibawa modernitas menyegarkan kembali kebutuhan-
kebutuhan luaran hidup  pribadi  dan  kelompok.  Namun  sejuknya  angin modernitas tak pelak meninabobokan unsur terdalam kehidupan. Manusia harus  diperlakukan  secara  manusia ,  mengalami  kepincangan.  Dimensi  ini menjadi  kabur  lantaran  jarang  dikritisi  karena  masyarakat,  baik  secara global  (dunia)  maupun  lokal  (Indonesia)  terlena  oleh  nikmatnya tawaran-tawaran  modernitas.  Dalam  terang  pemikiran  Hans  Kung, perspektif-perspektif  dalam  diskursus  ini  memberi  penegasan  pada komitmen mewujudkan otentisasi manusia secara umum dalam konteks global dan implementasi ke ranah lokal, keindonesiaan kita. Ide-ide yang tersaji  di  dalam  tesis  ini  membingkai--kurang  lebih--apa  yang  menjadi persoalan  fundamental  yang  dialami  manusia-manusia  modern  dan kemungkinan  antisipasi  ke  depannya  sehingga  harapan  merealisasikan manusia-manusia  yang  otentik  sebagaimana  hakikat  lahiriah  dan spiritual, tidak hilang tergerus dan terbawa arus globalisasi.
KATA-KATA  KUNCI: globalisasi,  tuntutan  fundamental,  otentisasi, komitmen, implementasi, semangat Pancasila.

## Pengantar
Di tengah majunya peradaban, dengan segala model dan tawaran instan akibat  ekspansi  teknologi,  ada  satu  kekhawatiran  fundamental  yang sebetulnya  disadari  namun  jarang  dikritisi  lebih  lanjut.  Kecenderungan menyimpulkan  bahwa  masyarakat  global  sedang  menikmati  arus globalisasi  terasa  lebih  menarik  ketimbang  menelusuri  nilai-nilai mendasar  yang  sedang  pincang.  Betul,  bahwa  arus  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  memodernisasi  kehidupan  manusia  dan mobilisasinya,  tetapi  jangan  sampai  lupa  bahwa  globalisasi  menyisakan ruang gelap pada ranah yang paling inti sebagai tuntutan dasariah yaitu memanusiakan  masyarakat.  Terutama  di  tengah  peradaban  yang  makin liar  kiblatnya,  kekalutan  fundamental  seperti ini  terdengar  sayup-sayup meskipun secara faktual, menggelegar suaranya.
Kenyataan  yang  tak  terbantahkan  adalah  dunia  kita,  juga  dalam konteks  keindonesiaan,  sedang  mengalami  krisis  fundamental:  krisis
ekonomi,  ekologi  dan  politik  yang  mengglobal.  Minimnya  nilai  rasa untuk  kesejahteraan  bersama  tampaknya  telah  merata.  Ditambah persoalan-persoalan  yang  tak  terpecahkan,  pengangguran,  kemiskinan, kelaparan,  penghancuran,  konflik  sosial,  ras  dan  etnik  serta  korupsi terorganisir  menambah  daftar  kegamangan  sisi  fundamental.  Padahal semua itu, jika dibenahi, akan bermuara pada terciptanya manusia yang otentik. Atau dengan kata lain, jika persoalan-persoalan dasariah di atas diatasi  maka  secara  tidak  langsung,  perwujudan  usaha  pemanusiaan terkonkretisasi.
Melihat  beragam  kecemasan  fundamental  baik  global  maupun lokal  (Indonesia)  yang  sedang  terjadi  di  era  modern,  penulis menyuarakan  beberapa  poin  penting  untuk  menemukan  visi  baru memperjuangkan  kehidupan  manusia  yang  lebih  otentik  karena otentisitas  adalah  basis  dari  seluruh  pergulatan  manusia  sejak  lahir, bertumbuh  (dewasa)  dan  mati.  Maka  ide  yang  tersaji  dalam  tulisan  ini merupakan refleksi kritis sekaligus pedoman untuk berpikir secara baru, bagaimana seorang manusia mesti diperlakukan terutama di tengah arus modernisasi  yang  merambah  ke  segala  lingkup  kehidupan,  ruang  dan waktu,  tanpa  kompromi  dan  bagaimana  menerjemahkan  pemikiran Kung  (komitmen-komitmen  fundamental)  untuk  diimplementasikan dalam konteks kekinian Indonesia yang pluralis.
Melalui metode hermeneutik intra-teks dan studi data-data sosial, penulis  mencoba  menyingkap  kemungkinan-kemungkinan baru menjawab pertanyaan refleksi di atas: usaha memanusiakan manusia dan implementasinya ke dalam konteks Indonesia yang plural sehingga pada akhirnya  keotentikan  bisa  terus  dirawat  selaras  hakikat  lahiriah  dan spiritual manusia.

## Dasar Pemikiran
Pertanyaan fundamen, siapa itu manusia, akan menjadi titik acuan refleksi kritis  yang  mau  tidak  mau,  perlu  digemakan  secara  kontinuitas sepanjang  permenungan  hidup  manusia  sendiri.  Sebagai  makhluk
multitafsir  dan  multidimensi,  manusia  terlalu  kompleks  untuk dirumuskan.  Sejatinya  tidak  ada  ilmu  yang  sungguh  mampu menjelaskan  siapa  manusia  secara  tuntas  dan  lengkap.  Meski  beragam usaha  dan  disiplin  ilmu  belum  mampu  merumuskan  kompleksitas  diri manusia, ada satu hal yang tak terelakkan dan tak dapat dibantah, yaitu hidupnya  tertuju  pada  keotentikan.  Keotentikan  dalam  konteks  ini adalah dalam ruang lingkup apapun, dalam situasi apapun dan di mana pun,  manusia  mesti  diperlakukan  layaknya  seorang  manusia.  Tidak  di luar itu, di luar hakikat aslinya dan habitus asalinya.
Secara  historis,  manusia  dipandang  sebagai  ciptaan  paling sempurna. Ia merupakan suatu totalitas, bukan gabungan dari beberapa komponen.  Terminologi  seperti  tubuh,  jiwa  dan  roh  tidak  menunjuk kepada  komponen-komponen,  tetapi  kepada  aspek-aspek  dari  suatu keutuhan.  Maka  sudah  selayaknya  ia  diperlakukan  seturut  hakikatnya. Dari  sudut  pandang  lain  manusia  juga  rekan  kerja Allah  di  dunia  yang diberi  kepercayaan  mengolah  dan  menata  dunia  menjadi  teratur  dan indah. Selayaknya, ia adalah rekan Sang  Pencipta,  maka setiap individu adalah  rekan  kerja  kita.  Maka  kita  pun  dituntut  memperlakukannya sebagai  rekan,  bukan  musuh  karena  sama-sama  sebagai  rekan  kerja Allah.  Lebih  persisnya,  dalam  diri  setiap  individu  terpancar  sifat-sifat Allah, yang perlu dihormati. Kamaluddin menjelaskan bahwa “ manusia adalah  makhluk  Tuhan  yang  otonom,  pribadi  yang  tersusun  atas kesatuan  harmonik  jiwa  raga  dan  eksis  sebagai  individu  yang memasyarakat ” 1 .
Manusia  diciptakan  oleh  Tuhan  namun  manusia  juga  diberikan hak otonom untuk menjalani hidupnya. Dalam menjalani kehidupannya, manusia diberikan kebebasan untuk dapat menyelesaikan dan mengatasi permasalahan dalam hidupnya.
1 U.A. Kamaluddin, Filsafat Manusia: Sebuah Perbandingan antara Islam dan Barat
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 5.
Dalam  konteks  ini,  memanusiakan  manusia  menjadi  tuntutan fundamental  yang  tidak  bisa  diabaikan.  Perlu  realisasi.  Kata  lainnya, realisasi  dari  tuntutan  fundamental  adalah  individu-individu  harus melihat  dan  memperlakukan  sesamanya  sebagai  manusia  yang  utuh. Paus  Paulus  VI  menulis  dalam Ensiklik  Populorum  Progressio , "Perkembangan  sejati  harus  menyeluruh,  artinya  harus  menguntungkan manusia  seutuhnya  dan  seluruh  umat  manusia."  Pembangunan  sejati adalah pembangunan manusia seutuhnya. 2
Hans  Kung  turut  menyuarakan  komitmen  ini  dalam  suatu kesempatan  konferensi  etik  global:  "di  hadapan  seluruh  umat  manusia, keyakinan  keagamaan  dan  etik,    kami  menuntut  bahwa  setiap  manusia harus  diperlakukan  secara  manusiawi." 3 Artinya  "setiap  manusia  tanpa melihat perbedaan jenis kelamin, ras, warna kulit, kemampuan fisik atau mental,  bahasa,  agama,    pandangan  politik,  latar  belakang  sosial  dan nasional memiliki martabat yang asasi dan tidak dapat diganggu gugat." 4
Adalah sebuah komitmen yang pertama-tama harus  disadari baik secara  pribadi  dan  kelompok.  Kemanusiaan  secara  urgen  memerlukan reformasi  individu  dan  sosial  namun  lebih  urgennya  juga  butuh pembaruan  ekologis  dan  spiritual.  Manusia  harus  menjadi  pemilik  hak, harus  menjadi  tujuan,  bukan  sekadar  sarana,  tidak  boleh  menjadi  objek komersialisasi  dan  industrialisasi  dalam  ekonomi,  politik  dan  media, dalam lembaga-lembaga penelitian dan korporasi industrial. 5
Atas  konsensus  ini,  setiap  orang  mesti  kembali  kepada  landasan prinsip  yang  terdapat  dalam  banyak  tradisi  keagamaan  dan  etika kemanusiaan  selama  ribuan  tahun: apa  yang  tidak  ingin  orang  lakukan kepadamu, jangan lakukan pada orang lain! Prinsip ini harus "menjadi norma yang tidak boleh diganggu gugat, berlaku universal bagi semua wilayah
2 Paus Paulus VI, Ensiklik Populorum Progressio (Roma, 26 Maret 1967), 9.
3 Hans Kung dan Karl-Josef Kuschel, Etika Global (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 19.
4 Ibid.
5 Ibid.
kehidupan,  keluarga  dan  komunitas,  ras,  bangsa  dan  agama-agama" 6 . Egoisme  mesti  ditolak,  individuslistik,  pemikiran  kelas,  rasisme  atau seksisme  perlu  dihilangkan  karena  hanya  akan  menghalangi  manusia untuk menjadi manusia secara otentik.
Gabriel Marcel menegaskan kembali bahwa tubuh manusia bukan subyek bukan pula obyek, melainkan pada waktu yang bersamaan, harus dikatakan  bahwa tubuh adalah kedua-duanya. Marcel menjelaskan ‘ aku adalah  tubuhku,  tetapi  secara  serentak,  dipandang  dari  segi  lain,  aku juga  mempunyai  tubuhku ’ .  Semua  ini  merupakan  cerminan  cara beradanya  tubuh  yang  khas  sebagai  penengah  antara  manusia  dan dunianya. 7
Sementara  bagi  Berger,  kedirian  manusia  tidak  terlepas  dari lingkungannya.  Dunia  manusia  adalah  dunia  yang  harus  dibentuk  oleh aktivitas  manusia.  Hal  ini  tentu  merupakan  petunjuk  yang  sangat  jelas bahwa  hubungan  manusia  dengan  lingkungannya  bercirikan  pada keterbukaan  dunia  ( world-openness ).  Pemikiran  Berger  tentang  manusia berada  dalam  pemahaman  tentang  kedirian  manusia,  yang  tidak diandaikan  atas  asumsi  yang  mendasari  kodratnya,  tetapi  diandaikan atas eksistensi yang dasar akan dunia. Manusia yang terdiri dari bagian- bagian  dan  aspek-aspek  yang  begitu  kaya.  Manusia  terdiri  dari  badan dan  jiwa,  yang  masing-masing  mempunyai  kegiatan,  kemampuan,  dan gaya, serta perkembangannya sendiri. 8

## Dunia dan Realitas Kita Kini
Dunia  dan  manusia  merupakan  substansi-substansi  yang  tak terpisahkan.  Dunia,  dalam  segala  macam  proses  perubahannya, memerlukan manusia dengan kreativitasnya. Begitu juga manusia, dalam proses  dan  transformasi  hidupnya,  ia  membutuhkan  dunia  tempat
6 Hans Kung dan Karl-Josef Kuschel, Etika Global, 20.
7 K. Bertens, Panorama Filsafat Modern (Jakarta: Gramedia, 1987), 59.
8 Whitehead, Jatidiri Manusia Berdasarkan Filsafat Organisme (Yogyakarta: Kanisius, 1996),
25.
pengaktualisasian  diri  akan  eksistensinya.  Dunia  dan  realitas  manusia masa  kini  adalah  modernitas.  Globalisasi  sebagai  mazhab  hasil pergeseran  rasionalitas  manusia,  dari  yang  primodial  menjadi  modern. Secara  faktual,  modernitas  diakui  memunculkan  optimisme  kemajuan manusia  melalui  penemuan  sains  dan  teknologi,  tetapi  pada  sisi  lain  ia tidak  mampu  menjawab  problem-problem  besar  yang  dihasilkan  dari dampak kemajuan tersebut. Banyaknya bencana kemanusiaan memerlihatkan bahwa modernitas gagal membuat dunia semakin damai, aman  dan  sejahtera.  Bahkan  dari  perspektif  paling  luhur,  modernitas mengaburkan  dimensi  keberimanan  seseorang.  Keilahian  menjadi dagangan  murah  dalam  dunia  yang  makin  sekuler.  Tuhan  diobral  demi hasrat  duniawi  hingga  akhirnya  religiusitas  ikut  tergerus  dari  individu- individu modern.
Yang dikatakan tentu beralasan. Fonemena bisa diamati di tengah majunya peradaban seperti ilmu pengetahuan, tetapi tanpa kebijaksanaan  untuk  mencegah  penyalahgunaan  penelitian  ilmiah. Teknologi,  tetapi  tanpa  daya  spiritual  untuk  mengantisipasi  risiko  yang tak  terduga  yang  datang  dari  teknologi  besar  dengan  efisiensi  tinggi. Pesatnya  dunia  perindustrian  tetapi  tanpa  ekologi  untuk  memerangi ekonomi yang makin membengkak. Juga gaung demokrasi, tetapi tanpa moralitas  yang  dapat  mengimbangi  kepentingan-kepentingan  pribadi yang berskala tinggi dari para penguasa secara pribadi atau kelompok.
Fakta-fakta  di  atas  mempertegas  hilangnya  keseimbangan  antara teori dan praktek, antara pikiran dan hati serta antara intelektualitas dan moralitas.  Ini  problematis  sekaligus  dilema  peradaban.  Teknologi  dan sains bisa saja punya daya mengubah secara fisikal namun masih cukup lemah  untuk  membawa  transformasi  eksistensialis  secara  holistik. Kemalangan  global,  sebagaimana  dikatakan  Bambang  Sugiharto, merupakan  akibat  dari  kegagalan  proyek  modernisme.  Kegagalan- kegagalan itu di antaranya; pertama , pandangan dualistik yang membagi seluruh  kenyataan,  yakni  antara  subjek-objek,  spiritual-material, manusia-dunia telah mengakibatkan objektivikasi secara  berlebihan dan
penguasaan alam semena-mena, sehingga terjadilah krisis ekologi. Kedua , pandangan  modern  yang  bersifat  objektivistik  dan  positivistik  akhirnya cenderung  menjadikan  manusia  seolah-olah  objek  dan  masyarakat  pun direkayasa bagaikan mesin. Ketiga , dalam modernisme, ilmu-ilmu positif empiris  menjadi  standar  kebenaran,  akibatnya  nilai-nilai  moral  religius kehilangan  wibawanya. Keempat ,  materialisme,  apabila  kenyataan terdalam  tidak  didapatkan  dalam  religi,  maka  materilah  yang  dianggap sebagai  kenyataan  terdalam. Kelima ,  militerisme,  oleh  karena  norma- norma  religius  dan  moral  tidak  lagi  berdaya,  maka  kekuasaan  yang menekan  dengan  ancaman  kekerasan  menjadi  satu-satunya  cara  untuk mengatur  manusia. Keenam ,  bangkitnya  kembali  tribalisme  atau mentalitas  yang  mengunggulkan  suku  atau  kelompok  sendiri  yang merupakan  konsekuensi  logis  dari  hukum survival  of  the  fittest dengan penggunaan kekuasaan yang koersif.
Tak  disangkal,  perkembangan  pesat  teknologi  memercepat mobilisasi manusia. Namun dalam ranah yang paling intim manusia juga kehilangan  sentuhan  sosial.  Di  tahun  2018,  sekelompok  anak-anak memenuhi  jalanan  di  Hamburg,  Jerman  untuk  melakukan  aksi  unjuk rasa.  Anak-anak  ini  memprotes  para  orang  tua  mereka  yang  sibuk bermain  ponsel  ketimbang  bermain  bersama  mereka.  Dikutip detik.com dari video DW, Sabtu (15/9/2018), anak-anak tersebut kompak membawa poster yang bertuliskan kata-kata protes mereka. Aksi ini dipimpin oleh Emil Rustige yang baru berusia 7 tahun. 9
Potret sosial di atas menjadi sangat miris lantaran terjadi di dalam keluarga.  Keluarga  yang  sebetulnya  menjadi  miniatur  dari  masyarakat, tempat  pertama  lahirnya  kognisi  dan  afeksi  untuk  bersosialisasi, kehilangan  sentuhannya.  Padahal,  seorang  pribadi  akan  menjadi individu sejati jika berada dan berinteksi dengan orang lain. Ia tidak bisa
9 “Anak -Anak Jerman Demo di Jalana n Protes Ortu Sibuk Main HP” di dalam Detik.com (Sabtu, 15 September 2018), diakses Selasa 12 Maret 2019, https://news.detik.com/internasional/d-4213186/anak-anak-jerman-demo-di-jalanan-protes- ortu-sibuk-main-hp.
menjadi diri sendiri dalam kesendiriannya. Eksistensi hanya akan terjadi jika  ada  interaksi.  Diri  yang  otentik  hanya  terbentuk  manakala  ada korespondensi dengan realitas sosial. Mcmurray mengatakan,
"We need one another to be ourselves. This complete and unlimited dependence of each  of  us  upon  the  others  is  the  central  and  crucial  fact  of  personal  existence. Individual  independence  is  an  illusion;  and  the  independent  individual,  the isolated self, is a non entity" 10 .
Yang  mau  dikatakan  Macmurray  adalah  dependensi  merupakan pusat dan fakta krusial penentuan eksistensi diri.  Maka dari itu, belajar membangun  relasi  dan  interaksi  perlu  dihidupi  sejak  dini.  Dalam konteks ini, memulainya dari dan dalam lingkungan keluarga. Mayoritas kita  setuju  bahwa  manusia  sekarang  berada  di  zaman  yang  makin beradab.  Tapi  kualitas  justru  kebalikan  darinya.  Manusia  justru  dibuat semakin  tak  beradab.  Khamami  Zada  mengungkapkan  bahwa  krisis global  yang  melanda  dunia,  tidak  lain  karena  semakin  merebaknya konflik yang berakibat krisis integrasi sosial. 11

## Komitmen Fundamental yang Tak Terbantahkan
Dalam  upaya  menentukan  dan  menemukan  eksistensinya,  manusia berproses menuju sebuah totalitas diri, menjadi diri yang otentik. Proses menuju sebuah otentisitas diri tentu akan melewati banyak lingkup dan tahapan.  Maka  perlu  suatu  rujukan  atau  acuan.  Otentisitas  adalah  titik tuju,  yang  simbolis  sekaligus  praksis.  Namun  mengusahakannya  perlu komitmen yang  (mau  tidak  mau)  menjadi  syarat  utama.  Inilah  yang dimaksud  oleh  Kung.  Konsensus  ini  berangkat  dari  sebuah  kesadaran bersama  akan  masifnya  isu-isu  yang  dapat  membahayakan  kehidupan kolektif,  yang  terejawantah  lewat  tuntutan  fundamental  yang  tak terbantahkan. Tuntutan-tuntutan itu antara lain:
10 John Mill, On Liberty terj. Alex Lanur (Yayasan Obor: Jakarta, 2005), 211.
11 Khamami Zada, Agama, Etika Global dan Perdamaian Dunia (Suara Pembaruan, Rabu 15 Mei 2002).

## Non-kekerasan dan Hormat pada Kehidupan
Kita berbicara perihal dinamika hidup masyarakat global dan lokal. Ada realitas yang tidak bisa dihindari, yang mendarah daging hingga saat ini. Di  tengah  modernitas  kita  masih  menyaksikan  beragam  kekerasan  fisik dan psikis. Kebencian berseliweran, kecemburuan, iri hati dan kekerasan yang  seakan  tanpa  akhir,  tidak  hanya  antarindividu  tetapi  juga  antara kelompok  sosial  dan  etnik,  antarkelas,  ras,  bangsa,  dan  agama  (kafir- mengafirkan,  misalnya).  Perdagangan  obat  bius  dan  kejahatan terorgainsir 12 demi  kepentingan  terselubung  merajalela.  Banyak  tempat yang  masih  dipenuhi  oleh  teror  ‘dari  atas’:  diktator  yang  menindas rakyatnya sendiri, dan berbagai kekerasan institusional dikembangkan 13 . Bahkan  irasionalnya,  beberapa  negara  yang  punya  hukum  untuk melindungi  kebebasan  individu,  ternyata  tak  pernah  luput  dari kekerasan. Kung mengingatkan kembali dengan merujuk pada petunjuk kuno, janganlah  membunuh atau  dalam  terma  positif hormatilah kehidupan. 14 Ini perlu direnungkan kembali.
Secara hakiki, semua orang mempunyai hak untuk hidup, selamat, dan  mengembangkan  kepribadian  secara  bebas  sejauh  mereka  tidak merugikan  hak-hak  orang  lain.  Tidak  seorang  pun  mempunyai  hak secara  fisik  ataupun  psikis  untuk  menyiksa,  merugikan,  atau  bahkan membunuh manusia lain. Dan tidak ada orang, negara, ras, atau agama yang mempunyai hak untuk membenci, mendiskriminasi,
‘membersihkan’,  mengasingkan,  bahkan  menghapuskan  minoritas ‘orang  asing’ ,  yang  memiliki  perilaku  d an  menyatakan  ‘kafir’ kepercayaan  yang  berbeda. 15 Benar  bahwa  di  mana  pun  manusia  hidup pasti  ada  konflik.  Akan  tetapi,  konflik  tidak  mesti  diselesaikan  dengan kekerasan  karena  muaranya  adalah  keadilan,  baik  secara  global  atau lokal.
12 Hans Kung dan Karl-Josef Kuschel, Etika Global, 22.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Hans Kung dan Karl-Josef Kuschel, Etika Global, 23
Mirisnya  situasi  kini  mengundang  setiap  elemen  masyarakat untuk  berbenah.  Pembekalan  pendidikan  non-kekerasan  mesti ditanamkan sedini mungkin karena pribadi manusia memiliki nilai yang tak  terhingga,  maka  harus  selalu  dilindungi.  Juga,  saat  berbicara  soal manusia maka tak hanya melulu pada relasi antarperorangan melainkan interdependensi terhadap komunitas bumi. Eksploitasi yang tanpa henti terhadap  dasar-dasar  alami  kehidupan,  penghancuran  yang  tidak  benar atas  biosfer,  dan  militerisasi  kosmos,  semuanya  adalah  kebiadaban. 16
Sebagai  manusia  kita  bertanggung  jawab  (khususnya  kepada  generasi yang akan datang) mengenai bumi dan kosmos, mengenai udara, air, dan tanah.  Kita  semua  terikat  bersama  dalam  kosmos  ini  dan  kita  saling bergantung  satu  sama  lain.  Masing-masing  kita  bergantung  pada kesejahteraan semuanya. 17
Oleh  karena  itu,  dominasi  manusia  atas  alam  dan  kosmos  harus dilarang.  Yang  dikembangkan  adalah  harmonisasi  dengan  alam  dan kosmos.  Jika  intimasi  terhadap  kosmos  dirawat,  kesadaran  akan  dunia tanpa kekerasan dan cinta pada kehidupan akan terus terjalin.

## Solidaritas dan Tatanan Ekonomi yang Adil
Dari  perspektif  sosial,  kecenderungan  pergolakan  dan  benturan  antara dunia  modern-sekuler  dan  agama  masih  terus  menghiasi  wajah peradaban. Seringkali erat terkait pada masalah ketidakadilan. Meskipun modernitas  itu  sendiri  mengandung  kecenderungan-kecenderungan  tak adil yang inheren dan struktural dalam dirinya, toh tak seluruh kesalahan mesti  ditimpakan  kepadanya.  Ketidakmampuan  manusia  sendiri  untuk mengintegrasikan kesejahteraan material maupun kecanggihan rasionalitas  dan  sistem-sistem  modern  turut  melahirkan  kepincangan- kepincangan  itu.  Muncullah  rasa  gagal.  Degradasi  harga  diri  yang  tak jarang  melahirkan  ilusi  yang  menghibur.  Ilusi  bertajuk  rasa  superior
16 Hans Kung dan Karl-Josef Kuschel, Etika Global, 24.
17 Ibid.
bahwa  manusia  adalah  istimewa  pilihan  Tuhan,  sementara  dunia sekuler-modern  adalah  setan  yang  menggoda  dan  perlu  dibasmi. Semacam  ada  kecenderungan  narsistik  dalam  perspektif  Freudian:  bila menyangkut  hal-hal  yang  bagus,  maka  dirinya  menganggap  itu  aslinya dia, tak ada kaitan dengan dunia luar; bila menyangkut hal buruk maka yang  buruk  adalah  dunia  luar,  dirinya  hanyalah  akibat  dari  padanya. Sayangnya  narsisisme  seringkali  juga  menunjukkan  kekosongan mendasar,  perasaan  bahwa  dirinya  sebenarnya  bukan  apa-apa, nobody , kurang harga diri.
Mentalitas  kronis  akibat  materialistik  karena  sikap  rakus  untuk mencari  keuntungan  yang  tanpa  batas  dan  menguras  barang  jarahan yang  tak  habis-habisnya  menembus  elemen  dan  institusi  masyarakat. Kehausan  ini  menguras  dan  menguras  sumber  penghasilan  masyarakat tanpa  mengharuskan  individu  untuk  lebih  memberi  kontribusi.  Kanker sosial berupa korupsi menjalar cepat di berbagai negara berkembang dan juga negara maju, termasuk Indonesia.
Atas  fenomena  di  atas,  penting  untuk  kembali  kepada  ungkapan etik  kuno, jangan mencuri. Atau dalam terma positif uruslah  dengan  jujur dan  baik . 18 Konsekuensinya,  tidak  seorang  pun  berhak  menyerobot  atau merebut dengan cara apapun, apa saja milik dan kesejahteraan orang lain dan menggunakan barangnya tanpa memerhatikan keperluan masyarakat dan bumi. 19
Ketidakjujuran  dalam  menata  ekonomi  hanya  akan  menghasilkan kemiskinan. Akibatnya  ketidakpedulian  dan  keputusasaan  berkembang. Pencurian  bermunculan  demi  memertahankan  hidup.  Di  mana kekuasaan  dan  kekayaan  diakumulasi  secara  tidak  benar,  di  situ perasaan  cemburu,  kebencian  yang  mematikan,  pemberontakan  yang tidak  terelakkan  akan  tumbuh  di  antara  mereka  yang  tertindas  dan
18 Hans Kung dan Karl-Josef Kuschel, Etika Global, 27.
19 Ibid.
terpinggirkan. 20 Hal  ini  akan  membawa  kepada  lingkaran  setan kekerasan  dan  pembalasan.  Tepat  yang  dikatakan  Kung,  tidak  ada perdamaian dunia tanpa keadilan global.
Tata  ekonomi  seharusnya  tidak  menimbulkan  persaingan  yang merusak  relasi  antarmanusia,  dan  tidak  memperlebar  jurang  antara  si kaya  dan  si  miskin.  "Hendaklah  kamu  sehati  sepikir,  dalam  satu  kasih, satu  jiwa,  satu  tujuan,  dengan  tidak  mencari  kepentingan  sendiri  atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang  menganggap  yang  lain  lebih  utama  dari  pada  dirinya  sendiri, dan  janganlah  tiap-tiap  orang  hanya  memerhatikan  kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga” 21 .
Kung  menghimbau,  sebuah  penyelesaian  yang  akan  dapat didukung  oleh  semua  pihak  harus  diusahakan  untuk  mengatasi  beban hutang  dan  kemiskinan  yang  kian  mencekik  di  negara-negara  dunia kedua,  lebih-lebih  dunia  ketiga.  Tentu  konflik  kepentingan  tidak  bisa dihindari.  Di  negara-negara  maju,  harus  dibuat  pembedaan  antara konsumsi  wajib  dan  konsumsi  terbatas,  antara  penggunaan  kekayaan yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat secara sosial. 22

## Budaya Toleransi dan Hidup Jujur
Dalam  tradisi  agung  agama  dan  etik  kuno  kita  menemukan  petunjuk jangan  bohong! atau dalam  terma  positif, bicaralah  dan  bertindaklah  secara benar! 23 Kita  perlu  renungkan  ini  sekali  lagi.  Konsekuensinya,  tidak  ada perempuan  atau  laki-laki,  tidak  ada  institusi,  tidak  ada  negara  atau komunitas keagamaan yang berhak berbicara bohong pada manusia lain. Ini tentu saja  benar khususnya,  bagi orang-orang yang bekerja di media massa  dipercayakan  kebebasan  untuk  melaporkan  kebenaran.  Wajib untuk  menghormati  martabat  dan  hak  asasi  manusia,  serta  nilai-nilai
20 Ibid.
21 Filipi 2:1-5.
22 Hans Kung dan Karl-Josef Kuschel, Etika Global, 29.
23 Hans Kung dan Karl-Josef Kuschel, Etika Global, 32.
fundamental.  Penting  untuk  menegakkan  objektivitas,  kejujuran,  dan pemeliharaan  martabat  manusia.    Tidak  ada  yang  berhak  mengganggu wilayah  privasi  individu,  memanipulasi  opini  publik,  atau  mendistorsi realitas. 24 Konteks  Indonesia  sangat  rentan.  Terjadi gap yang  cukup signifikan.  Terjadi  pembalikan  realitas  sosial  antara  usaha  untuk mewujudkan petunjuk jangan bohong terhadap kenyataan di masyarakat.
Berita  hoaks  menyebar  menembus  batas,  tingkatan  umur,  institusi  dan lapisan masyarakat, melalui jejaring sosial: internet, surat kabar dan alat komukasi  lainnya  dalam  segala  varian  kuantitas.  Lahir  kelompok  sosial tukang  kepo privasi  hidup  orang  lain ( netizen ).  Berkaitan  dengan fenomena  kebohongan  publik  ini  bahkan,  dalam  sebuah  kesempatan, dikatakan  oleh  Presiden  Joko  Widodo.  "Dalam  memerangi  hoaks, dibutuhkan  upaya  dari  semua  pihak  untuk  membangun  budaya  baru, terutama  budaya  kesantunan  dan  kesopanan  dalam  berujar  di  media sosial. Jangan menghasut, jangan memfitnah, jangan menyebarkan kabar bohong, jangan menyebarkan ujaran kebencian". 25 Dalam konteks hidup beragama,  muncul  prasangka,  kebencian,  dan  permusuhan  terhadap kepercayaan  lain,  atau  bahkan  menghasut  melegitimasi  perang  dingin agama. 26 Tidak  ada  keadilan  global  tanpa  rasa  saling  percaya  dan kemanusiaan,  kata  Kung.  Ibaratnya,  setiap  orang  perlu  belajar  menjadi manusia  terlebih  dahulu  sebelum  mendalami  agamanya  supaya  suatu saat  ketika  orang  membela  agamanya,  orang  tidak  menjadi  Tuhan  bagi orang lain. Semua orang harus mampu menanamkan sikap percaya bagi sesamanya  karena  memanipulasi  kebenaran  atau  tidak  jujur  dalam beragam  ruang  persoalan,  manusia  sebetulnya  kehilangan  kredibilitas yang melekat pada unsur otentiknya sebagai citra Allah.
24 Ibid.
25 “Jokowi Tanggapi Keluhan Soal Hoax di Media Sosial” dalam CNNIndonesia.com (Minggu, 22 Januari 2017), diakses Selasa, 12 Maret 2019,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170122151245-32-188064/jokowi-tanggapi- keluhan-soal-hoax-di-media-sosial.
26 Hans Kung dan Karl-Josef Kuschel, Etika Global, 33.
Kebermasyarakatan  yang  jujur  membutuhkan  sikap  menghargai dari  semua  unsur  lapisan  masyarakat.  Dalam  pengertian  ini, menanamkan  sikap  toleransi  menjadi  suatu  keharusan  demi  kehidupan yang  damai.  Halim  dalam  artikel  yang  berjudul Menggali  Oase  Toleransi, menyatakan  “Toleransi berasal  dari  bahasa  latin,  yaitu tolerantia ,  berarti kelonggaran,  kelembutan  hati,  keringanan  dan  kesabaran” 27 .  Secara umum  istilah  ini  mengacu  pada  sikap  terbuka,  lapang  dada,  suka  rela, dan  kelembutan.  Untuk  itu  toleransi  harus  didukung  oleh  cakrawala pengetahuan yang luas, bersikap terbuka, dialog, kebebasan berpikir dan beragama.  Singkatnya  toleransi  setara  dengan  sikap  positif  dan menghargai  orang  lain  dalam  rangka  menggunakan  kebebasan  asasi sebagai  manusia.  Hakikat  toleransi  adalah  hidup  berdampingan  secara damai  dan  saling  menghargai  di  antara  keragaman.  Di  Indonesia, praktek  toleransi  mengalami  pasang  surut.  Pasang  surut  ini  dipicu  oleh pemahaman  distingtif  yang  bertumpu  pada  relasi  “mereka”  dan  “kita”. Tak  pelak,  dalam  berbagai  kontemporer,  sering  dikemukakan  bahwa, radikalisme,  ekstremisme,  dan  fundamentalisme  merupakan  baju kekerasan  yang  ditimbulkan  oleh  pola  pemahaman  yang  eksklusif  dan antidialog atas teks-teks keagamaan.
Untuk  membangun  toleransi  sebagai  nilai  kebijakan  setidaknya ada dua modal yang dibutuhkan yaitu: Pertama, toleransi membutuhkan interaksi sosial melalui percakapan dan pergaulan yang intensif. Kedua, membangun  kepercayaan  di  antara  berbagai  kelompok  dan  aliran. Prinsip dasar semua agama adalah toleransi, karena semua agama pada dasarnya mencintai perdamaian dan antikekerasan. 28
Maka  sangat  urgen  bagi  Kung  bahwa  di  tengah  banjir  informasi setiap  hari,  standar  etik  akan  membantu  mereka  melihat  ketika  opini
27 Abdul Halim , “Menggali Oase Toleransi” dalam Kompas .com (14 April 2008) diakses Rabu, 20 Maret 2019, http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.04.14.02192027&channel=2& mn=174&idx=174.
28 Daniel L. Smith (editor), Lebih Tajam dari Pedang-Refleksi Agama-agama Tentang Paradoks Kekerasan (Yogyakarta: Kanisius, 2005).
dihadirkan  sebagai  fakta,  kepentingan  yang  terselubung,  tendensi- tendensi yang dilebih-lebihkan, dan fakta-fakta yang diputarbalikkan.

## Kesejajaran Hak dan Kerja Sama
Seluruh  manusia  berjuang  menjalani  kehidupan  dalam  semangat  kerja sama dan tindakan yang bertanggung jawab dalam hal cinta, seksualitas, dan keluarga. Meski demikian, di seluruh dunia juga masih ada berbagai praktik terkutuk seperti patriarkhi, dominasi satu jenis kelamin atas yang lainnya, eksploitasi perempuan, pelanggaran seksual atas anak-anak, dan prostitusi yang dipaksa. Tak jarang, ketidaksejajaran sosial menjerumuskan  perempuan  dan  bahkan  anak-anak  ke  dalam  prostitusi sebagai  sarana  memertahankan  hidup – khususnya  di  negara-negara yang kurang maju.
Hormatilah  dan  cintailah  satu  sama  lain! 29 . Kita  mesti  kembali merefleksikan  ungkapan  di  atas.  Tidak  seorang  pun  berhak merendahkan  orang  lain  semata-mata  sebagai  obyek  dalam  situasi  apa pun  dan  kondisi  mana  pun.  Satu  bentuk  kemerosotan  manusia  paling buruk  adalah  dominasi  satu  terhadap  yang  lain  secara  fisik  maupun psikis.  Tidak  akan  pernah  terwujud  kemanusiaan  otentik  tanpa  hidup bersama dalam kerja sama! Relasi antara laki-laki dan perempuan mesti bersifat  kreatif  dan  afirmatif. 30 Hubungan  laki-laki  dan  perempuan seharusnya tidak bersifat patronasi atau eksploitasi, tetapi dengan cinta, kerja sama, dan saling memercayai. Bahkan sejak awal Allah bermaksud agar  manusia  menikmati  persekutuan  dengan  sesamanya:  "Tidak  baik kalau  manusia  itu  seorang  diri  saja.  Aku  akan  menjadikan  penolong baginya,  yang  sepadan  dengan  dia."  (Kejadian  2:18).  Masyarakat  sejati adalah  masyarakat  yang  diwarnai  oleh  persekutuan.  Juga,  pemenuhan manusia  tidak  identik  dengan  kenikmatan  seksual.  Seksualitas seharusnya  merupakan  ekspresi  dan  memperkuat  hubungan  cinta,
29 Hans Kung dan Karl-Josef Kuschel, Etika Global, 36.
30 Hans Kung dan Karl-Josef Kuschel, Etika Global, 37.
secara sejajar. 31
Institusi  pernikahan  (laki-laki  dan  perempuan)  misalnya, walaupun bervariasi secara kultural dan keagamaan, dicirikan oleh cinta kesetiaan,  dan  kelanggengan.  Ia  bertujuan  dan  harus  menjamin keamanan dan saling mendorong antara suami, istri, dan anak-anak. 32 Ia harus menjaga  hak semua  anggota  keluarga. Semua  negara dan  budaya harus  mengembangkan  hubungan  ekonomi  dan  sosial  yang  akan memungkinkan  tumbuhnya  perkawinan  dan  kehidupan  keluarga  yang layak  bagi  manusia,  khususnya  untuk  orang-orang  tua.  Anak-anak mempunyai  hak  memeroleh  pendidikan.  Bagi  Kung,  menjadi  manusia otentik  hanya  bisa  dimungkinkan  dengan  sikap  saling  menghormati, kerja  sama  dan  pemahaman,  bukannya  dominasi  dan  kemerosotan patriarkat,  yang  merupakan  bentuk  kekerasan  dan  akan  memancing pembalasan.  Hanya  apa  yang  sudah  dialami  dalam  hubungan  personal dan  keluarga  yang  bisa  dipraktikkan  pada  tingkat  bangsa-bangsa  dan agama-agama.  Namun  prinsip-prinsip  di  atas  tidak  akan  mampu membumi  dan  terwujud,  jika  tidak  dilakukan  upaya  transformasi kesadaran  individu  maupun  publik.  Kemungkinan  bagi  transformasi terdapat  dalam  wilayah  seperti  perang  dan  perdamaian,  ekonomi  dan ekologi, di mana dalam dekade terakhir telah terjadi beberapa perubahan fundamental. 33 Transformasi ini juga harus dilakukan dalam wilayah etik dan nilai-nilai. 34

## Membingkai Komitmen dan Realitas
Manusia  itu  makhluk  yang  relasional,  dengan  relasi  tiga  ganda,  yaitu: relasi  dengan  Allah,  relasi  dengan  sesamanya  dan  relasi  dengan  alam semesta.  Memertahankan  relasi  ini  merupakan  keharusan  demi terwujudnya  tujuan  manusia  sendiri  yakni  menjadi  makhluk  otentik.
31 Ibid.
32 Hans Kung dan Karl-Josef Kuschel, Etika Global, 38. 33 Hans Kung dan Karl-Josef Kuschel, Etika Global, 39. 34 Ibid.
Keharusan ini  merupakan  panggilan  hidup  setiap  orang  di  mana  pun  di tengah  realitas  kehidupan  yang  berbeda-beda,  bagi  seluruh  bangsa, dalam  kultur  yang  berbeda-beda  dan  tradisi  agama  yang  berbeda-beda. Namun  upaya  dan  kerja  keras  tidak  akan  menjadi  mustahil  jika dikoherensikan  dengan  komitmen  nyata.  Bahwa  perbedaan  perspektif masing-masing,  akan  menemukan  titik  temu  setidaknya  dibingkai sebagai implementasi khususnya menarik benang merah antara gagasan- gagasan Kung untuk diaplikasikan ke dalam pluralitas bangsa-bangsa di dunia.  Ini  berarti,  setiap  bangsa  berhak  merumuskan  realitas  sosial  dan konstitusi  negaranya  dengan  mengambil  saripati  pemikiran  Kung sebagai  norma  bersama.  Pun  dalam  konteks  masyarakat  Indonesia, gagasan Kung akan sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia jika dibaca ulang  dengan  penuh  kesadaran  dalam  terang  semangat  Pancasila. Pancasila  yang notabene merupakan  norma  dasar  negara  bisa  berdiri kokoh  manakala  dijalankan  dengan  mengusahakan  koherensi  antarsila, konsistensi  dengan  produk-produk  perundangan,  dan  korespondensi dengan realitas sosial. Ketuhanan.
Perpaduan  komitmen  fundamental  Kung  dan  semangat  Pancasila untuk  mewujudkan  manusia  Indonesia  yang  lebih  otentik  dibingkai  ke dalam  tiga  unsur  yaitu unitarisme , demokrasi  permusyawaratan dan sosialisme .

## Unitarisme
Prinsip  unitarisme  dipandang  lebih  sejalan  dengan  pokok  pikiran pertama  Pembukaan  UUD  1945,  “Negara”— begitu  bunyinya — yang melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  dengan  berdasarkan  atas  persatuan  dengan  mewujudkan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Bahkan  dalam  konsep pemikiran  Driyarkara  (barangkali  tafsir  atas  pemikiran  Aristoteles) bahwa  negara  sebagai  tempat  perwujudan  ultima  makhluk  bernama manusia. Hanya dalam negaralah manusia menemukan perwujudannya sebagai makhluk berakal budi, yang memiliki hakikat sosial dan sebagai
makhluk  yang  dipanggil  ke  kesucian  (mendekat  pada  Tuhan). 35 Timbul kehendak  mewujudkan  negara  persatuan  yang  dapat  mengatasi perbedaan  paham  perseorangan  dan  golongan.  Negara  menurut pengertian  ini  menghendaki  persatuan,  meliputi  segenap  bangsa Indonesia  seluruhnya.  Bentuk  negara  yang  oleh  sebagian  besar  pendiri bangsa  dipercaya  bisa  menjamin  persatuan  integralistik  yang  kuat  bagi negara kepulauan Indonesia adalah negara kesatuan ( unitary ) .
Pengalaman  traumatis  politik devide  et  impera dan  pembentukan negara  federal  yang  dikembangkan  oleh  kolonial  memerkuat  keyakinan bahwa hanya dalam persatuan yang bulat-mutlak, yang mengesampingkan perbedaan, yang membuat Indonesia bisa meraih dan memertahankan  kemerdekaan.  Semangat  persatuan  yang  bulat-mutlak itu  dirasa  lebih  cocok  diwadahi  dalam  bentuk  negara  kesatuan.  Meski demikian,  para  pendiri  bangsa  menyadari  benar,  bahwa  penerapan bentuk  negara  kesatuan  tersebut  haruslah  koheren  dengan  watak kemajemukan  bangsa  Indonesia.  Oleh  karenanya,  negara  kesatuan  itu haruslah  memberi  ruang  gotong  royong  (pelibatan  aspirasi  dan partisipasi daerah) dalam pengelolaan negara melalui asas desentralisasi dan dekonsentrasi.
Prinsip  unitarisme  yang  membawa  unsur  penting,  keadilan  dan gotong  royong,  sejalan  dengan  pemikiran  Kung  tentang  solidaritas  dan tatanan  ekonomi  yang  adil.  Solidaritas  selalu  mengandaikan  gotong royong  (bersama-sama)  demi  rasa  adil  dalam  hidup  berbangsa  dan bertanah  air.  Orang  bisa  menjadi  solid  satu  sama  yang  lain  jika  ada keadilan.  Orang  merasa  sehati  dan  sejiwa  sebagai  bagian  dari  bangsa Indonesia  apabila  diperlakukan  dengan  adil.  Karena  itu,  sulit menghidupi  perasaan  sepenanggungan  jika  ketidakadilan  masih merebak  di  mana-mana.  Yang  terjadi  adalah  pengotak-ngotakan  dalam
35 A. Setyo Wibowo, Negara-Pancasila Menurut Driyarkara: Melacak Asal-usul dan Artinya dalam F. Wawan Setyadi (editor) Meluhurkan Kemanusiaan (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018), 141.
berbagai elemen. Rasa solid akan terasa jauh untuk digapai.

## Demokrasi Permusyawaratan
Prinsip  demokrasi  permusyawaratan  dipandang  sejalan  dengan  pokok pikiran  ketiga  Pembukaan  UUD  1 945,  “negara  yang  berkedau latan rakyat,  berdasar  atas  kerakyatan  dan  permusyawaratan  perwakilan”. Demokrasi  Pancasila  mengandung  prinsip-prinsip  fundamental  yang tersusun dalam kerangka etis cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita  hikmat-kebijaksanaan. Cita  kerakyatan hendak  menghormati  suara rakyat dalam politik; dengan memberi jalan bagi peranan dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintahan negara.
Cita  permusyawaratan hendak  menghadirkan  negara  persatuan yang  dapat  mengatasi  paham  perseorangan  dan  golongan,  sebagai pantulan  dari  semangat  kekeluargaan  dari  pluralitas  kebangsaan Indonesia  dengan  mengakui  adanya  “kesederajatan/persamaan  dalam perbedaan”. Gagasan persatuan nasional a wal bisa dilihat dari pemikiran Tjiptomangunkusumo  yang  menginginkan  terciptanya  “kesatuan  dalam perbedaan”, sebuah masyarakat yang hidup bersama dalam keselarasan, menghormati satu sama lain sebagai orang yang sama-sama sederajat. 36
Dengan  kata  lain,  manusia  Indonesia  diajak  untuk  merawat prinsip kesederajatan hak. Bahwa ada pluralitas yang menjadi wajah kita namun  di  dalamnya  ada  persamaan  yaitu  hak  untuk  hidup,  hak  untuk berserikat  dan  berpendapat  dan  hak  memeluk  suatu  agama.  Dalam konsep Kung, perlu dikembangkan komitmen kesejajaran hak dan kerja sama.  Menyadari  bahwa  dalam  perbedaan  kita  butuh  kerja  sama  untuk menjaga kesejajaran hak sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.
Cita hikmat-kebijaksanaan merefleksikan orientasi etis, berlandaskan nilai  ketuhanan,  perikemanusiaan,  persatuan,  permusyawaratan  dan
36 Savitri Scherer, Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-Pemikiran Nasionalis Priyayi Jawa Awal Abad XX (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), 151.
keadilan.  Maka  hormat  pada  kehidupan  dan  budaya  non-kekerasaan (pemahaman  Kung)  adalah  realisasi  paling  agung  dari  nilai  ketuhanan dan  perikemanusiaan.  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  menjadi  dasar  yang memimpin  sila-sila  lain,  dasar  spiritual  dan  etik,  yang  memberi  negara landasan moral yang kukuh. 37

## Hal ini mengandung konsekuensi seperti yang dikemukakan oleh
Mohammad  Hatta,  bahwa  “Kerakyatan  yang  dianut  oleh  bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan  perwakilan.”  Selanjutnya  dikatakan,  “Karena  itu demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter,  karena  berkaitan  secara  menyeluruh  dengan  sila-sila  Pancasila lainnya” .  Menurut  Beetham  dan  Boyle,  demokrasi  mengisyaratkan kebhinekaan  dan  kemajemukan  dalam  masyarakat  maupun  kesamaan kedudukan di antara para warga negara. 38

## Sosialisme
Prinsip  sosialisme  dipandang  sejalan  dengan  pokok  pikiran  kedua Pembukaan UUD  1945,  “Negara  hendak  mewujudkan  keadilan  sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.”  Seluruh  kekuatan  trilogi  ideologi bersepakat  bahwa  sumber  kesengsaraan  dan  kemelaratan  bangsa Indonesia  di  masa  kolonial  adalah  kapitalisme  dan  imperialisme. Adapun kapitalisme dan imperialisme dipandang sebagai anak kandung dari  individualisme.  Individualisme  itu  penghalang  cita-cita  hidup bersama.  Perasaan  "kita"  dan  "mereka"  tetap  hadir  dalam  wajah  plural Indonesia jika yang dipupuk adalah individualisme karena pasti menjadi lahan subur radikalisme, ekstremisme, dan fundamentalisme.
37 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante (Jakarta: LP3ES, 2006), 157-9.
38 David Beetham dan Kevin Boyle, Demokrasi: 80 Tanya Jawab, terj. Bern Hidayat (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 23.
Menjadi  sosialis  adalah  mampu  sadar  dan  merasa  bahwa masyarakat  hidup  berdampingan  dan  butuh  berdampingan  karena simpulnya ada pada penghargaan terhadap keragaman kita. Toleransi ala Kung  penting  untuk  dimasukkan  dalam  ranah  ini.  Sebab  dengan berkembangnya toleransi, maka terjalinnya hubungan antaranggota dari berbagai  kelompok,  hal  ini  dapat  menetralisir  terjadinya  konflik-konflik sosial  dan  tidak  khawatir  akan  terjadi  fanatisme  sempit  serta  sentimen- sentimen  yang  bersifat  primordial.  Di  samping  itu,  interaksi  yang dilakukan dalam kehidupan bersama mengacu kepada nilai-nilai umum yang dijunjung oleh semua warga masyarakat plural/majemuk
Jawaban  atas  persoalan  ini  memerlukan  antitesis  dalam  bentuk sosialisme.  Dalam  perkembangannya,  berbagai  usaha  konsepsional dilakukan  untuk  membumikan  sosialisme  dalam  kenyataan  sosial- historis negeri ini, yang kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai sosialisme ala Indonesia.  Sebutan  Bung  Karno  atas  sosialisme  ala Indonesia  ini  adalah  Marhaenisme.  Menurut  sosialisme  Indonesia,  hak milik  pribadi  itu  boleh,  tapi  hak  milik  itu  memiliki  fungsi  sosial  yang harus digunakan  sesuai dengan sifat-sifat  sosial dari hak milik tersebut. Fungsi  sosial  dari  hak  milik  itu  adalah  primer,  dalam  arti  bahwa  hak milik tidak boleh dipergunakan (atau dibiarkan) merugikan masyarakat.

## Kesimpulan
Adalah  sebuah  pertaruhan  memerjuangkan  usaha  memanusiakan manusia  di  tengah  derasnya  arus  globalisasi  yang  memberi  banyak dampak  positif  dalam  mobilisasi  interaksi  masyarakat  sekaligus melahirkan isme-isme yang  mencemaskan  hajat  hidup  orang  banyak. Namun  kita  boleh  belajar  dari  Hans  Kung  dengan  konsep-konsepnya yang sebetulnya bukan hal baru bagi kita. Konsep sederhana yang sering diabaikan.  Setiap  orang  bisa  menarik  saripati  pesan  dari  petunjuk  kuno yang  digagas  Kung  untuk  diaplikasikan  ke  dalam  tatanan  global  dan lokal.  Secara  khusus,  dalam  tatanan  lokal,  kehidupan  berbangsa  dan bertanah  air  Indonesia,  Kung  menyajikan  perspektif  dan  argumen  yang
bisa  direfleksikan  secara  bersama-sama  agar  kita  mampu  hidup  sehati dan sejiwa di bawah semangat Pancasila.
Mengapa  semangat  Pancasila?  Di  dalam  era  ketidaklogisan komunikasi,  kehidupan  sosial  yang  terfragmentasi,  pragmatisme terhadap  konsistensi,  penting  untuk  mengembalikan  Pancasila  agar dihayati, dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan  bernegara. Yudi Latif dalam bukunya menggunakan konsep dari sejarawan Kuntowijoyo, Radikasilasi Pancasila mengatakan bahwa menjadi keharusan mengembalikan  Pancasila  kepada  jalur  ideologisnya  sebagai  ideologi negara dan juga diilmiahkan seperti ilmu. Pancasila juga harus berdialog dengan  realitas  sosial,  menjadi  kritik  terhadap  kebijakan  negara  serta mengubah  paradigma  dari  melayani  kepentingan  vertikal  (negara) menjadi melayani kepentingan horizontal. 39
Dengan demikian, belajar dari Kung untuk konteks Indonesia kita bisa merenungkan unitarisme dengan menghidupkan dimensi solidaritas dan  adil  meskipun  kita  adalah  bangsa  yang  plural.  Dalam  semangat demokrasi permusyawaratan kita korespondensikan dengan menyuburkan  budaya  non-kekerasan  dan  hormat  pada  kehidupan. Sementara  untuk  menjadi  lebih  sosialis  kita  bisa  membingkainya  dalam perwujudan  toleransi  di  tengah  kemajemukan  bangsa  kita.  Koherensi antara  belajar  perspektif  Kung  dan  semangat  Pancasila  akan  bersimpuh pada  trilogi  kearifan  bangsa: silih  asah,  silih  asih dan silih  asuh. Tidak mudah  untuk  belajar,  tetapi  mesti  sadar  untuk  belajar  dan  berefleksi karena  semuanya  untuk  kita,  untuk  menjadi  bangsa  yang  bersahaja, manusia-manusia Indonesia yang otentik.
39 Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualisasi Pancasila (Jakarta: Gramedia, 2011),  48.