How to cite: Doni Fanni Septyandi, Lingga Parama Liofa (2022) Problematika Kewenangan Dalam Pemungutan dan Pengolaan Pajak Rokok, (7) 09. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14647 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022
PROBLEMATIKA KEWENANGAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGOLAAN PAJAK ROKOK
Doni Fanni Septyandi Terok 1 *, Lingga Parama Liofa 2 1*,2 Magister Ilmu Hukum, Universitas Surabaya, Indonesia Email: 1* Doniterok9@gmail.com, 2 linggaparamaliofa@gmail.com

## Abstrak
Kebijakan Pajak di Indonesia mengarah pada pemberian amanat kepada daerah untuk dikelola secara mandiri. Hal tersebut termasuk juga berlaku bagi pajak rokok. Namun, berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat 4 Undang Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah  memberi  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  namun dibatasi kewenangannya oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut disebabkan karena dalam ketentuan pasal tersebut menyatakan untuk meberikan kewenangan pada setiap  daerah  untuk  melakukan  pengeolaan  terhadap  pajak  rokok  namun penyetoran kepada kas daerah di dasarkan pada jumlah penduduk. Hal tersebut tentu  bertentangan  dengan  ketentuan  dalam  pasal  4  ayat  1  huruf  f  Undang Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  yang  memberi  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah untuk  secara  mandiri  melakukan  pemungutan  pajak  rokok.  Atas  dasar  hal tersebut,  artikel  ini  menggunakan  rumusan  masalah pertama ,  bagaimana kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  rangka  pengelolaan  dan  pemungutan pajak rokok?. Kedua, apakah melalui ketentuan dalam pasal 34 ayat 4 Undang Undang  nomor  1  tahun  2022  tentang  Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  merupakan  bentuk  pembatasan  kewenangan pemerintah  daerah  dalam  rangka  menjalankan  kewenangan  dari  otonomi daerah?.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif  yuridis  sehingga dalam  artikel  ini  akan  mengkaji  peraturan  yang  berkaitan  dengan  otonomi daerah dan pemungutan pajak rokok oleh pemerintah daerah.

## Kata kunci: Otonomi Daerah, Pajak Rokok

## Abstract
Tax policy in Indonesia leads to a mandate for regions to manage independently. This also applies to cigarette taxes. However, based on the provisions in Article 34 paragraph 4 of  Law No. 1 of  2022  concerning  Financial  Relations  between  the
Problematika Kewenangan Dalam Pemungutan dan Pengolaan Pajak Rokok
Central  Government  and  Regional  Governments,  the  authority  given  to  regional governments is limited by the Central Government. This is because the provisions of the article state to give each region the authority to manage cigarette tax but the deposit to the regional treasury is based on population. This is certainly contrary to  the  provisions  in  article  4  paragraph  1  letter  f  of  Law  number  1  of  2022 concerning  Financial  Relations  between  the  Central  Government  and  the Government which authorises local governments to independently collect cigarette taxes. On the basis of this, this article uses the formulation of the first problem, how is the authority of local governments in the management and collection of cigarette taxes?  Secondly, is the provision in Article 34 paragraph 4 of Law No. 1 of 2022 on Financial Relations between the Central Government and Local Governments a form  of  limitation  on  the  authority  of local governments in order to exercise  the authority of regional autonomy? This research uses a normative juridical approach so  that  this  article  will  examine  regulations  relating  to  regional  autonomy  and cigarette tax collection by local governments.

## Keywords: Regional Autonomy, Cigarette Tax.

## Pendahuluan
Pajak  bukan  merupakan  sebuah  hal  yang  baru  dalam  kehidupan  bernegara. Keberadaannya bahkan memiliki rentang sejarah tersendiri. Meskipun demikian, pajak pernah  mengalami  sejarah  kelam.  Hal  tersebut  terjadi  ketika  pemerintah  kolonial Inggris  memberlakukan  pajak  di  negara  jajahannya  yakni  Amerika  Serikat.  Terdapat sebuah slogan yang merupakan salah satu penyebab terjadinaya Revolusi Amerika untuk menentang kekuasaan Raja George  III  yakni No  Taxation  without  Represntation atau dapat  diartikan  sebagai  tiada  pemungutan  pajak  tanpa  perwakilan.  Atas  dasar  slogan tersebut,  terdapat  pandangan  pemikiran  yang  menyatakan  bahwa  Taxation without Representation  is  Tyrany atau  dalam  bahasa  terjemahannya  yakni  pemungutan  pajak tanpa perwakilan merupakan sebuah tirani (A. Ahsin Thohari 2011).
Dengan  berlandaskan  pada  pemikiran  tersebut  perkembangan  hukum  pajak mencapai  tahap  setiap  pungutan  pajak  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  maka  harus didasarkan pada sebuah peraturan. Kondisi tersebut juga berlaku di negara Indonesia yang secara tegas melalui ketentuan dalam pasal 23 A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana dalam ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang Undang.
Atas  dasar  pemikiran  tersebut  maka  diaturlah  ketentuan  tentang  pajak  melalui Undang  Undang  Nomor  7  tahun  2021  tentang  Harmonisaasi  Peraturan  Perpajakan. Namun,  Undang  Undang  tersebut  sudah  mengalami  beberapa  perubahan.  Berkaitan dengan definisi pajak dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  Perpajakan. Dalam ketentuan pasal tersebut

## Doni Fanni Septyandi, Lingga Parama Liofa
pajak  didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang  oleh orang pribadi  atau  badan  dengan  sifat  memaksa  yang  didasarkan  pada  undang  undang. Dalam  ketentuan  pasal  tersebut  bahkan  mendefinisikan  dengan  mengaitkan  pada tujuan dilakukannya pemungutan pajak yakni digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
Penekanan  kusus  pada  aspek  tujuan  dalam  melakukan  pemungutan  pajak berusaha  diimplementasikan  pada  politik  hukum  dalam  melakukan  pemungutan pajak.  Melalui  otonomi  daerah,  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  pusat didelagasikan  kepada  pemerintah  daerah  termasuk  dalam  hal  kewenangan  untuk melakukan  pemungutan  serta  melakukan  pengelolaan  terhadap  pajak  (Kader  Pamuji, 2014).  Tujuan  yang  ingin  dicapai  yakni  melakukan  pemaksimalan  terhadap  proses pemungutan  pajak.  Selain  hal  tersebut,  setiap  daerah  memiliki  kebutuhan  tersendiri sehingga  melalui  kewenangan  dalam  melakukan  pengelolaan  pajak  daerah  dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan daerah.
Melalui Undang Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka terdapat pola hubungan yang berusaha diatur oleh undang undang terkait dengan pemungutan dan pengeloaan pajak yang dapat dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  Namun  terdapat  permasalahan  berupa  kekaburan norma dalam pasal 34 ayat 4 Undang Undang nomor 1 tahun 2022 dimana dalam pasal tersebut  mengatur  tentang  pajak  rokok.  Dalam  ketentuan  pasal  tersebut  menyatakan bahwa  dalam  hal  pajak  rokok  dilakukan  pemungutan  oleh  instansi  pemerintah  maka disetor ke rekening kas umum daerah provinsi yang didasarkan pada jumlah penduduk. Peraturan  tersebut  menjadi  kabur  dalam  pemakanaan  yakni  disebabkan  karena keberadaan pendasaran penyotaran pada kas daerah didasarkan pada jumlah penduduk.
Hal tersebut bertentangan dengan pasal 4 ayat 1 huruf f Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan  bahwa  pajak  yang  dapat  dipungut  oleh  pemerintah  provinsi  yakni  salah satunya adalah pajak rokok. Sehingga dengan adanya pengaturan dalam pasal 34 ayat 4 Undang Undang nomor 1 tahun 2022 yang mengatur sampai pada tahap penyetoran yang didasarkan  pada  jumlah  penduduk  merupakan  bentuk  pembatasan  kewenangan  yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Sementara  dalam  penjelasan  pasal  tidak  dijelaskan maksud  dari  pasal  tersebut.
Dalam perkembangan ilmu hukum, terdapat teori kepastian hukum yang pada pokok  pemikirannya  menggariskan  adanya  kewajiban  untuk  merumuskan  secara  pasti dalam bentuk  tertulis, Keberadaan teori ini bertujuan agar dalam setiap produk hukum yang dibuat untuk menjamin adanya kejelasan dalam setiap rumusan pasal yang mengatur dalam produk hukum yang diciptakan. (Julyano dan Sulistyawan, 2019)
Atas dasar hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Problematika Kewenangan Dalam  Pengelolaan  Pajak  Rokok.  Rumusan  masalah  dalam  penulisan  ini yakni  bagaimana  kewenangan  dalam  melakukan  pengelolaan  pajak  rokok?  Dengan rumusan masalah tersebut maka penulis ingin melakukan analisis yang didasarkan pada kewenangan  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  pemungutan  dan  pengelolaan  pajak
Problematika Kewenangan Dalam Pemungutan dan Pengolaan Pajak Rokok
namun  justru  dalam  konteks  pajak  rokok  terdapat  pembatasan  pendasaran  penyetoran kepada kas daerah yang didasarkan pada jumlah penduduk. Penulis menggunakan teori kepastian hukum untuk mendapatkan analisa tentang apakah dengan adanya pembatasan tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kewenangan pemerintah provinsi untuk menjalankan otonomi daerah dibidang perpajakan.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan normatif  yuridis.  Pendekatan  ini  dipilih  karena  penelitian  ini  lebih  fokus  pada  analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah dan pemungutan pajak  rokok  oleh  pemerintah  daerah.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang diperoleh  dari  studi  dokumen,  berupa  undang-undang,  peraturan  daerah,  dan  literatur hukum terkait. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah,  khususnya  pada  pasal  34  ayat  4  yang  mengatur  mengenai pemungutan pajak rokok oleh pemerintah daerah. Dalam analisisnya, penelitian ini akan mempertimbangkan aspek-aspek hukum  yang relevan, termasuk prinsip-prinsip hukum seperti kepastian hukum. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi  dalam  memahami  permasalahan  kewenangan  dalam  pemungutan  dan pengelolaan pajak rokok, serta memberikan rekomendasi terkait kejelasan norma dalam konteks otonomi daerah dan perpajakan.

## Hasil dan Pembahasan

## Sejarah dan Perkembangan Pengaturan Pajak Daerah
Dalam perkembangan dan runutan sejarah tentang pajak daerah, terdapat beragam peraturan  Perundangan  Undangan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  yang  sudah dimulai sejak masa kemerdekaan. Beragam peraturan yang memberi kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak daerah yakni pertama, Undang Undang Darurat nomor 11 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah. Kedua, Undang Undang Nomor  18  tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Ketiga,  Undang Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dalam UU darurat nomor 11 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah merupakan undang undang pertama yang mengatur terkait penyelenggaraan pemerintah daerah  di  Indonesia.  Pasal  14  UU  darurat  nomor  11  tahun  1957  menyatakan  bahwa Daerah  Tingkat  II  (sekarang  disebut  Daerah  Kabupaten/  Kota)  diberikan  kewenangan untuk  melakukan  pemungutan  terhadap  pajak  daerah.  Selanjutnya,  pada  tahun  1956 pemerintah  mengeluarkan  UU  nomor  32  tahun  1956  tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Negara  dengan  Daerah.  Dalam  pasal  3  ayat  1  menyatakan  bahwa  terdapat kewenangan  daerah  untuk  melakukan  pemungutan  terhadap  beberapa  jenis  pajak  dan dikategorikan sebagai pajak daerah.
Perubahan  terhadap  ketentuan  tentang  pajak  daerah  dirubah  kembali  dengan
Doni Fanni Septyandi, Lingga Parama Liofa
serangkaian  perbaikan  yang  terjadi  pada  tahun 1997.  Pemerintah  menerbitkan  Undang Undang  nomor  18  tahun  1997  tengtang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah.  Dalam memberlakukan  Undang  Undang  ini,  pemerintah  mempertimbangkan  bahwa  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  merupakan  sumber  pendapatan  daeraj  yang  penting  guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
Selain itu, masih terdapat rentetan peraturann yang mengatur tentang kewenangan daerah  dalam  melakukan  pemungutan  dan  pengolaan  pajak.  Hal  itu  yang  mendasari kewenangan  dari  setiap  daerah  secara  mandiri  untuk  melakukan  pemungutan  dan pengelolaan  pajak.  Kedudukan  pemerintah  daerah  merupakan  representasi  dari pemerintah pusat dalam ranah untuk mengurus dan mengatur terkait urusan pemerintahan di setiap daerah. Tujuan yang ingin dicapai yakni adanya efesiensi dan hal tersebut juga berlaku dibidang perpajakan.

## Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Otonomi Daerah
Ketentuan  mengenai  sistem  pemerintah  daerah  berubah  pasca  terjadinya amandemen  terhadap  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Sebelum terjadinya amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945, pengaturan terkait otonomi daerah hanya diatur dalam satu pasal saja.  Namun,  setelah  terjadinya  amandemen  maka  pengaturan  terkait  otonomi  daerah dirubah menjadi 3 pasal yang didalamnya terdapat 11 ayat.
Salah satu perubahan yang cukup signifikan dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945  yakni  terdapat  didalam  pasal  18  ayat  2  dan  pasal  18  ayat  5.  Dalam  kedua  pasal tersebut  menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah  mengatur dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan serta memiliki otonomi seluas luasnya kecuali terhadap urusan pemerintahan yang telah ditentukan sebagai urusan dari pemerintahan pusat.
Secara konseptual, otonomi mensyaratkan untuk memberikan kewenangan seluas luasnya bagi pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahannya. Namun, hal tersebut  tidak  dapat  dimaknai  untuk  memberikan  kewenangan  sebesar  besar  atau memberikan  kewenangan  tanpa  ada  batasan  batasan  tertentu  yang  harus  dipenuhi  oleh setiap  penyelenggaran  pemerintahan  daerah.  Batasan  tersebut  yakni  diharuskan  untuk mempertimbangkan  kepentingan  nasional  secara  keseluruhan  (I  Wayan  Arthanaya, 2011). Hal tersebut telah diatur dalam pasal 18 ayat 5 UUD NRI Tahun 1945 yang pada pokoknya  mengatur pembatasan terhadap pelaksanaan otonomi seluas luasnya, kecuali terhadap urusan yang telah ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. (Wasisto Raharjo Jati 2012)
Selain  itu,  kewenangan  dari  pemerintah  daerah  juga  meliputi  melakukan penetapan  terhadap  peraturan  daerah  dan  peraturan  lainnya  yang  berkaitan  dengan penyelenggaraan  dan  tugas  pembantuan.  Namun,  seperti  yang  telah  diuraikan sebelumnya maka kedudukan untuk membuat peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan  kepentingan  nasional.  Apabila  ditarik  dalam  sebuah  kesimpulan  maka  dapat dinyatakan bahwa inti dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni bermuara pada aspek pelayanan publik.
Problematika Kewenangan Dalam Pemungutan dan Pengolaan Pajak Rokok

## 1. Asas – Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Negara  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  menganut  paham  sebagai negara kesatuan. Secara konseptual, negara dapat dikategorikan sebagai negara kesatuan apabila kedudukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sederajat. Dalam aspek pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, Presiden berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Pusat. Terdapat asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni Pertama, desentralisasi yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kedua, dekonsentrasi
Pelimpahan wewenang pemerintahan  oleh  pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau instansi vertikal di wilayah tertentu. Pelimpahan kewenangan ini  didasarkan  pada  perintah  yang  diberikan  kepada  pejabat  yang  telah  dilimpahi wewenang dalam rangka untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah pusat di tingkat daerah.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  pemerintah  daerah  merupakan  wakil  dari pemerintah pusat di tingkat daerah yang bersangkutan.

## 3. Ketiga, asas Medbewind (tugas pembantuan)
Asas ini merupakan asas keikutsertaan  pemerintah  daerah  untuk melaksanakan  urusan  pemerintah  yang  kewenangannya  lebih  luas  dan  lebih  tinggi didaerah  tersebut.  Tugas  pembantuan  merupakan  wujud  dari  dekonsentrasi  namun pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu yang tersususn secara vertikal.

## Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan Pemungutan pajak
Sebuah  daerah  apabila  telah  ditetapkan  sebagai  daerah  otonom  maka diberikan hak dan wewenang untuk mengurus dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Namun, dalam pelaksanaannya tetap untuk mengacu pada peraturan pemerintah pusat. Pemberian kewenangan tersebut dilaksanakan dalam rangka perlindungan terhadap urusan kepentingan di setiap daerah yang memiliki corak dan kondisi yang berbeda.
Dasar  hukum  terkait  kewenangan  daerah  dalam  melakukan  penyelenggaraan pemerintah ditingkat daerah yakni dapat dirujuk dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Apabila merujuk dalam pasal 11 ayat 3 Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 maka membagi urusan pemerintah daerah yakni meliputi urusan wajib  dan  urusan  pilihan.  Dalam  pasal  14  ayat  2  menyebutkan  bahwa  urusan  yang termasuk  dalam  urusan  wajib  pilihan  bagi  pemerintah  daerah  yakni  meliputi  urusan pemerintahan  yang  secara  nyata  ada  dan  berpotens  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  sesuai  dengan  kondisi,  kekakhasan dan potensi  unggulan dari daerah  yang bersangkutan.  Sementara  berkaitan  dengan  urusan  wajib  digariskan  dalam  ketentuan pasal 11 ayat 2 Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Dalam  perkembangan  peraturan  yakni  melalui  Undang  Undang  nomor  1  tahun 2022  tentang  Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten untuk melakukan  pengelolaan  dan  pemungutan  pajak.  Bahkan  kewenangan  yang  dimiliki
Doni Fanni Septyandi, Lingga Parama Liofa
daerah sampai pada tahap pembuatan surat pajak daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat usaha dari pemerintah pusat untuk berusaha menerapkan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini yakni asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun,  prinsip  yang  harus  dipegang  bagi  setiap  daerah  yakni  dalam  setiap  aspek pengelolaan  dan  pemungutan  pajak  daerah  tidak  diperbolehkan  oleh  kontitusi  untuk bertentangan dengan kepentingan nasional. Kerena sebagaimana yang telah diuraikan di atas Kebijakan desentralisasi membawa konsekuensi daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari Pemerintah Pusat atau satuan pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya dari daerah yang bersangkutan. Akan tetapi dengan adanya pengawasan dari Pusat, maka kebebasan yang dimiliki oleh daerah tidak mengandung  arti  adanya  kemerdekaan,  apalagi  jika  dikaitkan  bahwa  Indonesia  adalah negara  hukum,  maka  segala  kebijakan  harus  mendasarkan  pada  aturan  hukum  yang berlaku.  Salah  satunya  mengenai  pemungutan  pajak  rokok  sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal 34 ayat 4 Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana dalam pasal tersebut mengatur bahwa Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah  penduduk.  Akan  tetapi  dengan  adanya  aturan  tersebut  membuat  kewenangan pemerintah  daerah  dibatasi  karena  dalam  pasal  tersebut  jumlah  pajak  yang  harus dipunggut langsung ditentukan tidak diserahkan kepada pemerintah daerah yang dimana dalam hal pajak rokok diberikan wewenang untuk melakukan pemungutan pajak rokok sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 4 Huruf F Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang  Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  adalah Pemerintah  Daerah  Provinsi.  Sebagaimana  diketahui  pula  Pajak  Rokok  masuk  dalam kategori pajak provinsi yang menjadi penyempurna kebijakan dan peraturan pajak daerah dalam bentuk perluasaan objek pajak daerah. Hal ini bermakna bahwa Pajak Rokok ini nantinya akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Akan tetapi dalam pasal tersebut  terdapat  suatu  permasalahan  dimana  untuk  tarif  pajak  yang  dikenakan berdasarkan jumlah penduduk yang dimana menyebabkan Multitafsir tidak dijelaskan maksud dari jumlah penduduk itu seperti  apa,  apakah  jumlah  penduduk  konsumen rokok  atau  jumlah  penduduk  secara  nasional  atau  berdasarkan  jumlah  penduduk provinsi.  Dengan  adanya  aturan  tersebut  juga  bertolak  belakang  dengan  tujuan dibentuk  kebijakan  desentralisasi  yang  dimana  memiliki  maka  daerah  mempunyai kebebasan (vrijheid) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya.

## Kesimpulan
Dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 yakni terdapat didalam pasal 18 ayat 2 dan pasal  18 ayat 5. Dalam kedua pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  berdasarkan  asas  otonomi  dan pembantuan  serta  memiliki  otonomi  seluas  luasnya  kecuali  terhadap  urusan pemerintahan yang telah ditentukan sebagai urusan dari pemerintahan pusat. Dalam hal pajak  rokok  pemerintah  daerah  yang  dimana  diberikan  wewenang  untuk  melakukan
Problematika Kewenangan Dalam Pemungutan dan Pengolaan Pajak Rokok
pemungutan pajak rokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Huruf F Undang-undang Nomor  1  tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah. Akan tetapi dengan adanya Pasal 34 ayat 4 Undang- undang nomor 1  tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  dimana  dalam  pasal  tersebut  mengatur  bahwa  Pajak  Rokok  yang  dipungut oleh  instansi  Pemerintah  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3) disetor  ke rekening  kas umum  daerah  provinsi  secara  proporsional  berdasarkan  jumlah  penduduk  memberikan batasan kepada pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri khususnya dalam hal pemungutan dan pengelolaan pajak rokok yang dimana dalam pasal tersebut pemerintah pusat turut serta menentukan jumlah tarif pajak rokok seharusnya berdasarkan Pasal  18  ayat  2  dan  Pasal  18  ayat  5  UUD  NRI  Tahun  1945  dan  Pasal  4  Huruf  F Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  sangat  jelas  memberikan  kebebasan  kewenangan pemerintah  provinsi  yang  mengelola  dan  melakukan  pungutan  pajak rokok dan dengan adanya Pasal 34 Ayat 4 Udang-undang Nomor 1 Tahun 2022 juga menentukan jumlah punggutan pajak rokok berdasarkan jumlah penduduk yang tidak dijelaskan secara rinci maksud  dari  jumlah  penduduk  itu  seperti  apa  yang  menimbulkan  multitafsir.
Doni Fanni Septyandi, Lingga Parama Liofa

## BIBLIOGRAFI
A.  Ahsin  Thohari.  2011.  ‘Epistemologi  Pajak,  Perpektif  Hukum  Tata  Negara’,
Jurnal  Legislasi Indonesia, Vol 8 No. 1: 69–77
I  Wayan  Arthanaya.  2011.  ‘Otonomi  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah’,
Jurnal Kertha  Wicaksana , 17: 178 Julyano,  Mario,  and  Aditya  Yuli  Sulistyawan.  2019.  ‘Pemahaman  Terhadap  Asas Kepastian  Hukum  Melalui  Konstruksi  Penalaran    Positivisme    Hukum’, CREPIDO ,    1.1:    13–22 <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22> Kader  Pamuji.  2014.  ‘Kebijakan  Pengelolaan  Pajak  Daerah  Dalam  Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah ’, Jurnal Dinamika Hukum, 14 No. 3: 430– 44 Wasisto  Raharjo  Jati.  2012.  ‘Inkonsistensi  Paradigma  Otonomi  Daerah  di Indonesia:  Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi’, Jurnal Konstitusi, Vol. 9 Copyright holder: Doni Fanni Septyandi, Lingga Parama Liofa (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under:
Commented [Reviewer1]: Minimal 15 referensi dengan 80% kajian inti yang berasal dari jurnal ilmiah