## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 24, No 1 (2024): Februari, 115-121 DOI: 10.33087/jiubj.v24i1.4160

## Penyederhanaan Birokrasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

## Siti Masitoh, Deden Hadi Kushendar, Aditia Mulawarman
STIA Bandung, Jl. Muararajeun No.51 Bandung Correspondence: sitim.desima@gmail.com
Abstrak. Penyederhanaan birokrasi merupakan satu dari 5 (lima) fokus program utama Kabinet Indonesia Maju Presiden  Joko  Widodo  sebagai  amanat  presiden  yang  menjadi  eksekutif  order  yang  wajib  dilakukan. Penyederhanaan birokrasi perlu dilakukan secara menyeluruh debfab dan investasi untuk menciptakan lapangan kerja  harus  diutamakan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penyederhanaan  birokrasi  di  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat. Metode  kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data dilakukakan  melalui  proses  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  pada pelayanan  yang  ada  di  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Provinsi  Jawa  Barat  sudah  sesuai  dan  dalam penyelarasan  jabatan  administrasi  ke  jabatan  fungsional  karena  penyederhanaan  birokrasi  memiliki  kelebihan yaitu  pelayanan  menjadi  lebih  sederhana,  lincah,  cepat  dan  tidak  bertele-tele  Dispusipda  Daerah  Jawa  Barat melakukan  penyederhanaan  birokrasi  atas  dasar  kebijakan  pemerintah  dengan  tujuan  memudahkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat lebih cepat.
Kata kunci : birokrasi; dinas; kearsipan; penyederhanaan; perpustakaan
Abstract. Simplification in the bureaucracy is one of the focuses of the 5 (five) priority programs of the Onward Indonesia  Cabinet  under  the  leadership  of  President  Joko  Widodo  and  Ma'ruf  Amin  and  as  a  presidential mandate which is an executive order that must be carried out. We must continue to simplify the bureaucracy on a large scale. Investment for job creation must be prioritized. This study aims to determine the simplification of bureaucracy in the Regional Library and Archives Office of West Java Province. The method used in this study is  qualitative  by  using  data  collection  techniques  by  observing,  interviewing  and  documenting.  The  results  of this study are that the services available at the Regional Library and Archives Service of West Java Province are  appropriate  and  in  the  alignment  of  administrative  positions  to  functional  positions  because  the simplification of the bureaucracy has the advantage that services become simpler, agile, fast and less verbose Regional  Library  and  Archives  Services  West  Java  Province  simplified  the  bureaucracy  on  the  basis  of government policy with the aim of facilitating the delivery of services to the community more quickly.

## Keywords : archives; bureaucracy; library; service; simplification

## PENDAHULUAN
Reformasi birokrasi berupa
penyederhanaan birokrasi telah menjadi komitmen  pemerintah  dari  tingkat  pusat  sampai daerah.  Pelaksanaan  penyederhanaan  birokrasi meliputi transformasi jabatan, manajemen kinerja, dan transformasi organisasi. Keadaan ini di  tingkat  daerah  tentu  saja  akan  menimbulkan berbagai  permasalahan  dan  tantangan  yang secepatnya harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah. Penyederhanaan  birokrasi  sendiri  merupakan satu  dari  5  (lima)  konsentrasi  prioritas  program Kabinet  Indonesia  Maju  yang  dipimpin  oleh Presiden  Joko  Widodo  juga  menjadi  ekdekutif order  yang  harus  dilakukan  sebagai  mandat presiden.  Penyederhanaan  birokrasi  secara besar-besaran harus terus dilakukan, menciptakan lapangan pekerjaan harus
diutamakan  sebagai  investasi  (Bramantyo  dan Mardjoeki, 2020).
Beberapa aturan harus ditetapkan menjadi  landasan  yuridis  karena  penting  untuk pembenahan birokrasi saat ini secara operasional.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  terbitnya PermenPAN-RB  No.  17/2021,  PermenPAN-RB No.  25/2021,  dan  Surat  Mendagri  No. 800/3484/OTDA. Dari aspek kelembagaan yang merupakan tindak lanjut atas berbagai peraturan Pemerintah Pusat, terkait penyederhanaan birokrasi  oleh  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat dengan cara membenahi struktur organisasi, dan penyederhanaan  birokrasi,  dan  transformasi kelembagaan yang diharapkan dapat terwujudnya  pelayanan  publik  yang  prima. Banyak  masyarakat  yang  mengeluh  atas peningkatan  kinerja  organisasi  maupun  kualitas pelayanan  publik  yang  ada  selama  ini,  menjadi
tujuan  dari kebijakan  penyederhanaan  birokrasi. Pelayanan  publik  yang  ada  saat  ini  dinilai cenderung  birokratis  dengan  rentang  garis komando  yang  begitu  panjang  yakni  3  (tiga) lapisan  (layer)  pada  sebuah  Badan  maupun Dinas  yang  ada  di  daerah.  Begitu  juga  dengan kinerja  dari  organisasi  publik  yang  bahkan  ada beberapa  standar  pelayanan  minimal  (SPM) yang tidak dicapai organisasi publik juga banyak dikeluhkan (Rusliandy, 2022).
Dispusipda  Jawa  Barat  menjadi  satu diantara  pelayanan  publik  yang  telah  beberapa kali  melakukan  perubahan  nama.  Awal  mula tanggal  23  Mei  1956  didirikan  bernama Perpustakaan Negara berdasar pada SK Menteri pendidikan  pengajaran  dan  kebudayaan  No. 29103/S  pada  19  provinsi  saat  itu.  Dispusipda Jawa  Barat  memiliki  tugas  pokok  pelaksanaan urusan  pemerintah  dibidang  perpustakaan  dan kearsipan  dengan  ruang  lingkup  pembinaan perpustakaan  dan  budaya  gemar  membaca, perpustakaan  deposit  dan  pengembangan  bahan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, kearsipan,  pengelolaan  arsip  statis,  serta  arsip dinamis  yang  merupakan  wewenang  Provinsi. Disamping itu juga bertugas untuk dekonsentrasi hingga dibentuk  Sekretariat  dari  Gubernur  yang menjadi  Wakil  dari  Pemerintah  Pusat  dalam melaksanakan  tugas  asistensi  yang  sesuai tugasnya.  Ini  juga  merupakan  dasar  dari reformasi  birokrasi  yang  berjalan  di  Jawa  Barat dapat  berbanding  lurus  dengan  penyederhanaan struktur organisasi.
Penyederhanaan birokrasi yang diarahkan  oleh  Presiden  dibagi  2  (dua)  level eselon, yang menggantikan Jabatan Administrator (eselon III) begitu juga Pengawas (Eselon  IV)  diganti  Jabatan  Fungsional  (JF) demi  menghargai  kompetensi.  Penyederhanaan Birokrasi  dilakukan  dengan  tetap  konsen  dan menyelasarkan  segi  Penyederhanaan  Birokrasi yang  berlaku  menyeluruh  pada  skala  Nasional yang diputuskan oleh KemenPAN-RB. Penyederhanaan  birokrasi  juga  sekaligus  untuk menghadapi  lemahnya  struktur  birokrasi  yang ada  sekarang  ini,  dimana  struktur  birokrasi begitu  padat  yang  menjadikan  lambatnya pengambilan  keputusan  maupun  kebijakan. Berdasar  pada  hal  itu,  peneliti  mengambil  riset mengenai Penyederhanaan Birokrasi pada Dispusipda.

## Tinjauan Pustaka
Birokrasi menjadi satu diantara lembaga tertua  administrasi  dan  pemerintahan.  Sehingga
birokrasi  sama  tuanya  dengan  administrasi  dan juga peradaban manusia, dimana satu memajukan  yang  lainnya  dan  berhubungan  erat antara  pemerintahan  dengan  peradaban.  Jauh sebelum lembaga administrasi dan pemerintahan, birokrasi berdasar pada peradaban kuno,  secara  tangguh  melakukan  perannya dalam  penyelenggaraan  kerajaan  dan  peradaban besar, seperti Cina, Persia, dan Romawi, melalui tradisi  yang  berkesinambungan.  Ketertiban untuk  berbagai  peradaban  dengan  sistem administrasinya  selama  beberapa  millennium, birokrasi  ini  berakar  pada  setiap  lembaga  besar atau  organisasi  yang  terstruktur  dengan  fungsi, misi,  dan  proses  serta  dampak  signifikan  baik pada  eksternal  lingkungan  maupun  internal (Muhammad, 2018).
Birokrasi adalah konsep yang mempunyai  tiga  makna,  pertama  yaitu  setiap organisasi  masyarakat  modern  ditandai  dengan berbagai karakter ideal misalnya dalam kesatuan komando  dimana  garis  hirarki  kewenangannya jelas,  pembagian  maupun  spesialisasi  kerja, dokumentasi  kegiatan,  sistem  rekrutmen  dan promosi  berdasar  pada  merit  system,  serta perintah  maupun  peraturan  tertulis  digunakan dalam mengatur kinerja organisasi dan pemberian  perintah.  Makna  kedua,  yaitu  setiap organisasi  atau  institusi  dengan  skala  besar dengan  strukturisasi  fungsi,  misi,  dan  proses kerja  dimana  secara  keseluruhan  mempunyai efek lingkungan baik eksternal maupun internalnya.  Pada  konteks  tersebut,  pemberian makna  birokrasi  semakin  luas,  tidak  terbatas pada organisasi publik saja tetapi juga organisasi privat,  ruang  lingkupnya  berbagai  organisasi pemerintahan maupun dinasti atau kerajaan tidak hanya  pada  abad  modern  akan  tetapi  sejak zaman  kuno.  Pemerintahan  dinasti  peradaban misalnya Cina, Mesir, Babilionia sampai kepada kehalifahan  Islam  juga  termasuk  pada  kajian birokrasi.  Berbagai  entitas  itu  juga  termasuk sebab  sebenarnya  aspek  ontologi  birokrasi Weber juga lebih dulu ditemukan dalam aktifitas administrasi  yang  mereka  lakuka  pada  skala yang berbeda-beda ukuran.
Makna birokrasi yang ketiga sebenarnya kurang  dikenal  pada  kajian  akademik,  yaitu sering  disebut  kajian  sosiologis  dan  politik dengan  ruang  lingkup  kajian  pada  berbagai lembaga  birokrat  seperti  militer  atau  kemanan publik  maupun  sawasta.  Pada  birokrasi  ini adakalanya  struktur  dan  fungsinya  tidak  dapat disamakan  dengan  birokrasi  publik  maupun swasta secara umum. Berbagai organisasi seperti
Central  Intelligent  Agency,  Mossad,  MI-6, Savak  di  era  Pahlevi  Iran,  FBI,  Badan  Intelijen Negara, atau biro tentara sawasta bayaran seperti Blackwater  di  Amerika  Serikat  termasuk  dalam kategori  ini.  Birokrasi  seperti  berbagai  macam organisasi lain bersifat feksibel sesuai perkembangan  lingkungan  internal  maupun eksternal.  Ideal-typuhus  birokrasi  Weber  tidak sepenuhnya  pasti  bisa  diterapkan  sendiri  dalam realita  karena  adanya  perbedaan  karakteristik epistemologisnya (Farazmand, 2009).
Penyederhanaan  birokrasi  2  (dua)  level menjadi  arahan  Presiden  Jokowi  pada  pidato tanggal  14  Juli  tahun  2019  serta  tanggal  20 Oktober  tahun  2019  lalu  yang  pada  dasarnya dilakukan  penyederhanaan  birokrasi  pejabat eselon  dimana  terdapat  pengalihan  dari  jabatan struktural  ke  jabatan  fungsional.  Adanya penyederhanaan  dari  birokrasi  ini  sekaligus memberikan  jawaban  akan  lemahnya  struktur birokrasi  yang  ada  saat  ini.  Birokrasi  saat  ini terlalu banyak yang membuat perlambatan pada pengambilan  keputusan  dan  kebijakan  yang membuat kemungkinan terjadinya miskoordinasi dan  miskomunikasi  semakin  besar.  Kinerja birokrasi  juga  semakin  tidak  luwes  dan memakan banyak biaya. Tujuan penyederhanaan dari  birokrasi  ini  demi  peningkatan  efektivitas dalam pemerintahan dan akselarasi pengambilan keputusan  yang  menjadikan  birokrasi  lebih agile, dinamis, juga profesional demi peningkatan  efisiensi  dan  efektivitas  guna menunjang pelayanan kepada publik. Terdapat 5 (lima) tahapan dalam percepatan penyederhanaan birokrasi yaitu; (1) mengidentifikasi  jabatan  administrasi  di  unit kerja  yang  memungkinkan  maupun  tidak  untuk penyederhanaan,  (2)  memetakan  pejabat  pada jabatan administrasi yang terkena penyederhanaan  dari  birokrasi,  (3)  memetakan jabatan fungsional  yang dapat  diisi  oleh  pejabat yang terkena  penyederhanaan  dari  birokrasi, (4) menyelaraskan  tunjangan  jabatan  fungsional dengan tunjangan pada jabatan administrasi dan (5)  menyelaraskan  kelas  jabatan  administrasi kepada  jabatan  fungsional  (Bramantyo  and Mardjoeki, 2020).
Berbagau  hasil  penelitian  memberikan informasi mengenai profil birokrasi di Indonesia beserta permasalahan yang dihadapinya, diantaranya yaitu governance and decentralization survery dan governance assessment  survey .  Informasi  yang  diperoleh dari  dari  iset  tersebut  harus  secepatnya diterjemahkan menjadi informasi kebijakan yang
memberikan  kemudahan  akses  para  pemberi kebijakan. Policy papers dan policy briefs harus secepatnya  dibuat  sebagai  masukan  bagi pemberi  kebijakan.  Sejauh  ini  terdapat  jarak yang  begitu  jauh  diantara  proses  perolehan informasi  dan  pengambilan  keputusan  maupun kebijakan.  Sehingga  berbagai  informasi  yang penting  dari  hasil  riset  tidak  termanfaatkan untuk  proses  pembuatan  kebijakan.  Komunikasi antara pihak yang terlibat dalam ranah penelitian dengan pembuatan kebijakan sangat perlu untuk didukung  dan  diberdayakan  (Dwiyanto,  2015). Hupe  dan  Hill,  (2007)  bahwa  akuntabilitas tingkat  jalan  birokrat  pada  dasarnya  bersifat multipel,  bukan  hanya  dipraktekkan  secara vertikal  hubungan.  Tujuannya  adalah  untuk menghubungkan  perspektif  ini  secara  eksplisit dengan  kontekstual  konseptualisasi  tata  kelola yang  langka,  sambil  mengidentifikasi  beberapa harapan  tentang  hubungan  khusus  antara akuntabilitas  di  satu  sisi  dan  keragaman pengaturan di sisi lain. Pertanyaan sentral dalam artikel ini adalah, mengingat sifat dari level jalan birokrasi  dan  pengaturan  di  mana  birokrat tingkat  jalanan  melakukan  pekerjaan  mereka, apa  bentuk  hubungan  di  mana  para  birokrat tingkat  jalanan  ini  berada  bertanggung  jawab ambil.

## METODE
Penelitian  ini  memanfaatkan  metode kualitatif  digunakan  dimana  penelitian  dengan pendekatan  guna  mempelajari  hubungan  tiap variabel.  Variabel  yang  tersedia  dapat  dinilai dengan menggunakan suatu instrumen membuat data  berupa  kata-kata  yang  diperolah  pada  saat penelitian  dapat  dipakai  untuk  kemudian dianalisis  (Creswell,  2014).  Peneliti  dalam kualitatif melakukan riset dengan menggambarkan berbagai masalah secara empiris  ketika  penelitian  berlangsung.  Hal  ini bertujuan  untuk  menggali  data  mengenai Penyederhanaan  Birokrasi  pada  Dispusipda Jabar.  Penelitian  ini  dilakukan  di  kantor Dispusipda  Jabar  yang  berlokasi  di  Jl. Kawaluyaan  Indah  II  No.  4  Bandung.  Waktu penelitian  dilakukan  selama  selama  bulan Januari  2023.  Informan  yang  menjadi  subjek penelitian  adalah  Pegawai  pada  Dispusipda Jabar dan beberapa perwakilan masyarakat yang menerima pelayanan publik. Untuk menganalisa data  dalam  penelitian  dipakai  teknik  analisa model  interaktif  yang  dapat  menganalisis  data kualitatif  secara  interaktif  serta  berjalan  secara
berkesinambungan  hingga  tuntas  dan  mencapai data jenuh.

## HASIL
Suksesnya penetapan kebijakan
penyederhanaan birokrasi ini tertera pada pidato Presiden Jokowi yang mensyaratkan implementor  di  bawahnya  harus  mempunyai pengetahuan mengenai tugasnya. Adapun sasaran  dan  tujuan  kebijakan  penyederhanaan organisasi ini harus dapat ditrasnformasilan pada sistem  pemerintahan  di  Indonesia  yakni  pada semua  organisasi  pemerintahan  baik  tingkat kementerian,  lembaga  termasuk  pemerintahan daerah. KemenPAN-RB selaku penentu pendayagunaan aparatur menjadi contoh lembaga  yang  menerapkan  penyederhanaan organisasi. Sasaran dan tujuan sebuah kebijakan tentang  penyederhanaan  organisasi  yang  ingin dicapai, harus dijelaskan secara langkah kongkrit  yang  dapat  menjadi  acuan  pada penerapan kebijakan itu sendiri.
Sejumlah  atusan  secara  operasional harus  ditentukan  menjadi  landasan  yuridis  yang berguna  untuk  pembenahan  birokrasi  yang  ada sekarang  ini,  ini  dapat  dilihat  dari  adanya PermenPAN-RB No. 17/2021 dan PermenPAN- RB  No.  25/2021  serta  surat  edaran  Mendagri No. 800/3484/OTDA. Pemerintah Provinsi Jawa Barat  melakukan  penyederhanaan  birokrasi dalam  kelembagaan  untuk  menindaklanjuti beberapa  peraturan  yang  diberikan  oleh  yaitu pembenahan transformasi kelembagaan, strukturisasi  organisasi,  dan  penyederhanaan birokrasi  yang  diharapkan  dapat  mewujudkan pelayanan  publik  yang  prima.  Hal  ini  sesuai dengan  topik  penelitian  yang  diangkat  yaitu mengenai  penyederhanaan  birokrasi  pada  Dinas Perpustakan  dan  Kearsipan  di  Provinsi  Jawa Barat.

## Analisis Kebijakan Transformasi Organisasi
Perubahan organisasi pemerintahan tercantum  pada  rencana  pembangunan  jangka panjang  (RPJP)  2005-2025  yang  menjadi lanjutan  rencana  sebelumnya  guna  mencapai tujuan yang diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945.  Begitu  penting  dan  urgen  bagi  seluruh rakyat  Indonesia  dalam  penataan  kembali dimana  berbagai  langkah  diantaranya  bidang pengelolaan  SDM,  SDA,  lingkungan  hidup beserta  dengan  kelembagaannya  menjadikan Indonesia  mampu  mengejar  ketertinggalannya serta  memiliki  posisi  yang  setara  dan  berdaya saing tinggi dalam skala Internasional.
Perubahan organisasi kaitannya penyederhanaan birokrasi  masih  tergantung  pada  aturan  dalam PP  18/2016,  dimana  sebenarnya  PP  tersebut masih  terdapat  sejumlah  kelemahan  yaitu; pertama,  tidak  adanya  kebebasan  bagi  setiap daerah dalam berinovasi membentuk organisasi. Struktur organisasi, perumpunan dan Nomenklatur telah terkunci pada PP dan Permen saat ini. Kedua, pembagian kerja dan spesialisasi diantara  perangkat  di  daerah  berdasar  pada urusan  pemerintahan  yang  berakibat  hadirnya kesenjangan (gap) pada beban kerjanya (Rusliandy, 2022).
Penyederhanaan birokrasi yang dibagi 2 (dua) level eselon ini dilakukan dengan cara alih jabatan  dari  Administrator  pada  eselon  III, Pengawas  pada  eselon  IV,  serta  Pelaksana  pada eselon  V  beralih  pada  Jabatan  Fungsional diseluruh  instansi  pemerintah  yang  ada  di  pusat dan  daerah.  Jabatan  fungsional  begitu  penting perannya  dalam  menunjang  kinerja  Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya pada eselon I dan JPT  Pratama  pada  eselon  I).  Hal  ini  menjadi acuan  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Jawa Barat  untuk  meningkatkan  efektifitas  dan efisiensi  guna  menunjang  pelayanan  kepada publik  secara  lebih  mudah  dan  cepat  karena pelayanan ditangani langsung yang bersangkutan. Penyederhanaan atau Perampingan
birokrasi  dan  penyetaraan  jabatan  instansi pemerintah ini khususnya bagi jabatan administrator  dan  pengawas  telah  lama  menjadi wacana. Upaya ini bertujuan untuk mengalihkan fokus  pegawai  dari  jabatan  struktural  menjadi fungsional.  Harapan  dari  penyederhanaan  ini agar  dapat  meminimalisir  anggaran  dalam menfasilitasi  Dinas  maupun  jabatan  eselon  III dan IV (Rakhmawanto, 2021). Penyelenggaraan perubahan  menyeluruh  dari  organisasi  pada penyederhanaan  dari  birokrasi  di  pemerintah daerah  pada  tahun  2021  lalu  terbatas  pada perampingan  jabatan  eselon  menjadi  2  lapisan (layer),  hal  ini  menjadikan  susunan  organisasi perangkat  di  daerah  tersebut  menjadi  kepala perangkat  daerah  yaitu  Setda  dengan  para asisten  atau  Kadis  dan  Kaban,  serta  Setwan DPRD dan jabatan administrator yaitu Sekretaris atau  Kabid  atau  Kabag  di  Setda  dan  Setwan DPRD,  serta  jabatan  pengawas  di  sekretariat perangkat daerah seperti Kasubbag Program atau Kasubbag Kepegawaian atau Kasubbag selebihnya  jabatan  Umum  dan  Keuangan,  serta pengawas  sepert  Kasi  Kasubbid  atau  Kasubbag
ditiadakan  dan  diganti  koordinator  jabatan fungsional (Rusliandy, 2022).

## Analisis Kebijakan Transformasi Jabatan
Penyederhanaan  birokrasi  dengan  cara pengalihan  jabatan  menjadi  sebuah  cara  positif dalam  hal  perbaikan  kinerja  birokrasi  di Indonesia,  akan  tetapi  perencanaannya  harus disusun  dengan  matang  serta  tidak  terburu-buru tidak  dengan  diiringi  dengan  konsep  yang  baik. Gagasan  organisasi  yang  agile  memberikan peluang untuk menyambut era normal baru (new normal)  setelah  pandemic  Covid-19  serta  masa mendatang yang erat kaitannya dengan ketidakpastian, perubahan, kompleks, dan ambigu  (Sanatana,  2022).  Kemen-PAN  RB sendiri  sudah  mengeluarkan  PermenPAN-RB No.  13/2019  mengenai  Pembentukan  dan Pengembangan Jabatan Fungsional ASN dengan tujuan guna mendukung penyederhanaan berbagai birokrasi yang sederhana yang diharapkan diharapkan tidak sebatas memberikan  dampatk  positif  untuk  masyarakat, akan  tetapi  juga  untuk  memudahkan  proses perizinan  seperti  usaha  maupun  investasi terutama  pemerintah  di  daerah  (Marthalina, 2021).
Permasalahan yang ada pada proses alih jabatan  dalam  penyederhanaan  dari  birokrasi pemerintah  di  daerah  dibagi  menjadi;  (1) pengelolaan jabatan fungsional yang  kini belum mampu dilaksanakan dengan profesional, akibatnya  belum  dapat  melahirkan  figur  jabatan fungsional yang berkualifikasi sesuai permintaan tupoksinya.  Adanya  instansi  Pembina  jabatan fungsional  belum  menerapkan  pengelolaan secara profesional. (2) Berbagai jabatan fungsional  pada  berbagai  Dinas  maupun  Badan tidak  lengkap  atau  belum  tersedia.  Pejabat pengawas  yang  mengambil  jabatan  fungsional jika  salah  memilih,  akhirnya  akan  sulit  dalam pengumpulan  poin  kredit  bagi  pengembangan kariernya.  (3)  Manajemen  maupun  Pembinaan Jabatan  Fungsional  tidak  menyeluruh,  bahkan cenderung  mengabaikan.  Instansi  Pembina seperti  Kementerian  atau  Lembaga  juga  tidak secara  menyeluruh  fokus  dan  profesional melaksanakan pembinaan dan manajemen jabatan  fungsional.  (4)  Pengelolaan  kinerja jabatan  fungsional  pada  unit  merupakan  sebuah inti  dari  penggunaan  jabatan  fungsional  pada organisasi.  Diperlukan  adanya  tambahan  item spesialisasi kegiatan untuk yang diberikan tugas tambahan  selaku  koordinator  sehingga  dapat dihitung untuk mendapat poin kredit. (5) Dalam
memilih  alih  jabatan  dari  pengawas  ke  jabatan fungsional  tidak  ketat  seperti  rekrutmen  jabatan fungsional reguler, hal ini menjadikan transformasi jabatan menjadi abai terhadap SKM bagi yang akan alih fungsi ke fungsional.
Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  terjadi pada  Dispusipda  Jabar  dimana  penugasan jabatan  fungsional  yang  ditempati  pejabat  yang terkena  dampak  penyederhanaan  yaitu  Subbag yang  dapat  menjadi  ahli  muda  berasal  dari Kabag  yang  menjadi  ahli  madya  serta  untuk memetakan  jabatan  administrasi  tetap  ada pejabat  administrasi  akan  tetapi  ditingkat Subbag  menjadi  dihilangkan  dari  kepala bidangnya dan langsung dialihkan ke fungsional melalui proses yang relatif pendek.

## Analisis  Kebijakan  Transformasi  Mekanisme Kerja
Penyesuaian cara kerja yang lebih lincah dan  dinamis  ditunjang  dengan  manajemen kinerja ASN yang optimal. Sebagai acuan dalam melaksanakan  sistem  kerja  dan  manajemen ASN,  dikeluarkan  PermenPAN-RB  No.  7/2022 mengenai  Sistem  Kerja  Instansi  Pemerintah guna Penyederhanaan Birokrasi yang dilengkapi dengan  PermanPAN-RB  No.  6/2022  mengenai Manajemen  Kinerja  ASN.  Melalui  penetapan  2 (dua)  kebijakan  terbaru  ini,  seluruh  instansi pemerintah  pusat  maupun  daerah,  seharusnya dapat  adaptasi  dengan  sistem  kerja  melalui optimalisasi  cara  kerja  maupun  proses  birokrasi yang fokus pada akselarasi perbaikan pelayanan pada  publik  dan  pengambilan  keputusan. Dengan sistem kerja yang baru ini, memungkinkan  pejabat  fungsional  bertugas dengan cara changeable, flexible, dan moveable melalui  manajemen  kinerja  yang  akuntabel. Dalam  mendukung  meningkatnya  kinerja  yang diharapkan,  perlu  adanya  peningkatan  dialog kinerja  dan  umpan  balik  yang  berkelanjutan ( ongoing feedback ).
Selain  itu,  dikembangkannya  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  atau Electronic  Government (e-Gov)  pada  instansi pemerintah  menjadi  permintaan  yang  wajib terpenuhi  sebagai  upaya  membuat  sarana informasi maupun birokrasi yang bersifat global dan transparan terhadap publik, dimana tertuang pada  Perpres  No.  95/2018  mengenai  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Bila dicermati  dasar  kebijakan  pengembangan  e- Government  ini,  bisa  kita  lihat  berbagai  fokus yang utama mengenai pengembangan E-Gov ini, yakni;  (1)  Penataan  beberapa  sisi  kehidupan
bangsa  dan  negara,  ini  berhubungan  pada transformasi di masyarakat internasional menuju era  informasi  terbuka  lewat  sarana  elektronik. Pemerintah dituntut dapat memberi layanan akan informasi  secara  menyeluruh  bagi  masyarakat serta  pemberi  kebijakan  yang  pas  yang  mampu meminimalisir  mismunikasi  antar  komponen dalam  berbangsa  dan  bernegara,  (2)  Permintaan dari  masyarakat  tentang  pelayanan  publik  yang mampu  dipercaya,  fleksibel,  handal,  dan  dapat dijangkau  dengan  mudah  serta  kemauan  dari masyarakat sebagai aspirasi yang dapat didengar dan  sampai  pada  pemerintah,  (3)  Meningkatkan kerjasama maupun hubungan antara pemerintah- swasta  guna  terbentuknya  kemitraan  berbagai dunia  usaha  ( public-private  partnership )  secara transparan,  (4)      Memanfaatkan  kemajuan  IT dalam peningkatan kompetensi serta manajemen organisasi  pemerintah  yang  semakin  baik  lagi (Bambang, 2021).
Hal ini memberikan perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan, dimana revolusi  dari  IT  telah  berpengaruh  pada perubahan  pengelolaan  penyelenggaraan  negara maupun  pemerintahan.  Manfaat  IT  berupa  e- government,  e-learning,  e-procurement,  cyber law, dan e-commerce, akan melahirkan pelayanan  kepada  publik  yang  semakin  baik, lebih  murah,  lebih  transparan,  dan  lebih  cepat. Beberapa  kondisi  yang  sering  terjadi  pada kelembagaan pemerintah termasuk pada Dispusipda  yaitu  masih  terdapat  kekurangan yang  berasal  dari  strukturisasi  organisasi  yang ada  saat  ini  harus  mempertimbangkan  orang yang menguasai teknologi.

## SIMPULAN
Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa penyederhanaan  atau  perampingan  birokrasi dibagi  2  (dua)  level  eselon  yang  dilakukan dengan cara alih jabatan dari Administrator pada eselon  III,  Pengawas  padaa  eselon  IV,  dan Pelaksana  pada  eselon  V  beralih  pada  Jabatan Fungsional  di  seluruh  instansi  pemerintah dimana  hal  ini  menjadi  acuan  Dispusipda  Jabar dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi guna menunjang  pelayanan  kepada  publik  dengan cara  yang  semakin  cepat  dan  mudah  sebab pelayanan  ditangani  langsung.  Dalam  Analisis Kebijakan  Transformasi  Jabatan  yang  ada  pada Dispusipda  Jabar  dimana  penempatan  jabatan fungsional  dapat  ditempati  oleh  pejabat  yang tidak  terkena  dampak  peramingan  diantaranya Subbag  yang dapat  diisi  oleh  ahli  muda  dimana berasal dari Kabag yang menjadi ahli madya dan
untuk memetakan jabatan administrasi tetap ada namun  ditingkat  Subbag  menjadi  dihilangkan sehingga  dari  kepala  bidangnya  langsung  ke fungsional  dengan  proses  yang  sederhana. Selanjutnya  pada  Transformasi  Mekanisme Kerja,  dikembangkan  sistem  kerja  berbasis digital  yang  juga  menjadi  upaya  Dispusipda Jabar  yang  memprioritaska  SDM  yang  lebih kompeten  dalam  Teknologi  informasi  dengan harapan  akan  memperbaiki  generasi  untuk Indonesia Yang lebih maju.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang,  S.  2021,  Pengembangan  Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)  Untuk  Mewujudkan  Satu  Data Vaksin COVID-19, Cimahikota.go.id. Bramantyo,  A.  dan  Mardjoeki,  2020,  Urgensi Penyederhanaan Birokrasi dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi. Creswell, J.W. 2014, Research  Design : Qualitatives  Quantitatvives  And  Mixed Method  Approaches .  4th  edn.  Marina View: Sage Publication.
Dwiyanto,  A.  2015, Reformasi  Birokrasi Kontekstual .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada
University Press.
Farazmand, A. 2009, Bureaucracy and Administration . Boca Raton: CRC Press. Hupe,  P.  and  Hill,  M.  2007,  Street-Level Bureaucracy And Public Accountability,
Public Administration , 85(2), 279–299. Marthalina, M. 2021, Analisis Dampak Pengembangan Karir PNS Pasca Pelaksanaan  Alih  Jabatan  Struktural  ke Jabatan  Fungsional, Jurnal  MSDA
(Manajemen  Sumber  Daya  Aparatur) , 9(1), 42–55.
Muhammad,  2018, Birokrasi  (Kajian  Konsep, Teori  menuju  Good  Governance) .  1st edn.  Edited  by  B.  Rahman,  R. Kurniawan, and H. Iskandar.
Lhokseumawe: Unimal Press.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur
Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  No.  17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke
Dalam Jabatan Fungsional. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  No.  25 tentang Penyederhanaan
Struktur Organisasi  pada  Instansi  Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
Rakhmawanto, A. 2021, Perampingan Birokrasi,
Civil Service Journal , 15(2), 19–32.
Rusliandy, 2022, Analisis Kebijakan Penyederhanaan  Birokrasi  Pemerintah
Daerah, Jurnal  Administrasi  Publik , 8(1), 53–70. Sanatana, I.M.M. 2022, Kebijakan Transformasi
Jabatan dan
Urgensinya
pada
Pemerintah  Provinsi  Bali, Jurnal  Bali Membangun Bali , 3(1), 1–14.