## Kebijakan Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Studi Urgensi Pengesahan RUU PKS
Ardicha Caterine, Bagaskoro Adi dan Dhimas Wahyu ardichamarchel1@gmail.com Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur

## Abstract
Online-Based Gender Violence (OBGV) is increasing every year along with the development of increasingly advanced technology. Handling OBGV cases by using Law no. 35 of 2014 concerning child protection and/or Law no. 44 of 2008 concerning Pornography and/or Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) is considered inadequate. This article examines the OBGV arrangement in Indonesian positive law and whether the OBGV is one of the urgency factors for the ratification of the PKS Bill. This article research uses a normative juridical research method with a statutory and qualitative approach. This study concludes that the use of Law no. 35 of 2014, Law no. 44 of 2008, and Law no. 11 of 2008 in handling OBGV cases is considered to have multiple interpretations in its application and often victims can be made suspects. Therefore, OBGV can be one of the urgency factors for the ratification of the PKS Bill so that it can avoid legal uncertainty and injustice for victims of Online Gender-Based Violence.
Keywords: Violence; PKS Bill; Gender; Online.

## Abstrak
Kekerasan Gender Berbasis Online (KBGO) semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Penanganan kasus KBGO dengan menggunakan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan/atau
UU  No.  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  dan/atau  UU  No.  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dinilai belum memadai. Artikel ini mengkaji pengaturan KBGO dalam hukum positif Indonesia serta apakah KBGO menjadi salah satu faktor urgensinya pengesahan RUU PKS. Penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 44 Tahun 2008 , dan UU No. 11 Tahun 2008 dalam penanganan kasus KBGO dinilai menimbulkan multitafsir dalam penerapannya dan seringkali korban dapat dijadikan tersangka. Oleh karena itu, KBGO dapat menjadi salah satu faktor urgensi pengesahan RUU PKS sehingga bisa menghindari ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi korban Kekerasan Berbasis Gender Online.
Kata Kunci: Kekerasan; RUU PKS; Gender; Online.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 1, Januari 2022
Copyright © 2022 Ardicha Caterine, Bagaskoro Adi dan Dhimas Wahyu
How to cite:
Ardicha Caterine, Bagaskoro Adi dan Dhimas Wahyu, ‘Kebijakan Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Studi Urgensi Pengesahan RUU PKS’ (2022) Vol. 5 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 14 Desember 2021; Diterima  14 Januari 2022; Diterbitkan 31 Januari 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i1.32869
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 18 Ardicha Caterine, dkk: Kebijakan Penegakan Hukum...

## Pendahuluan
Saat ini, kita telah berada dalam sebuah era yang sarat dengan teknologi komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi telah memberikan sumber informasi dan komunikasi yang amat luas dari era sebelumnya. 1 Meskipun peranan informasi dalam beberapa dekade kurang mendapat perhatian, namun sesungguhnya kebutuhan akan informasi dan komunikasi itu merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dari kebutuhan sandang serta pangan manusia. Hal tersebut membuat jejaring sosial secara online juga ikut berkembang. Berbagai macam media sosial seperti facebook, instagram, twitter, dan tinder menyebabkan komunikasi dengan orang baru menjadi lebih mudah. 2
Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, tidak menutup kemungkinan hal hal negatif dapat terjadi, salah satunya adalah pelecehan seksual. 3
Pelecehan seksual dapat terjadi dalam bentuk apapun, Pelecehan seksual dapat terjadi di media sosial maupun media online yang biasa disebut dengan kekerasan berbasis gender online (KBGO). 4 KBGO dapat diartikan sebagai kekerasan yang difasilitasi teknologi pada seseorang dengan tujuan melecehkan korban berdasarkan seks atau gender. 5 Seperti kasus kekerasan berbasis gender pada umumnya, yang paling berisiko menjadi korban KBGO adalah perempuan. 6
Komisi Nasional Anti kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) memiliki  definisi  lainnya  terhadap  kasus  KBGO  di  dunia  maya  yang  dikenal dengan kekerasan terhadap perempuan berbasis online, yaitu kejahatan online dengan korban perempuan yang seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan obyek pornografi. Dari mulai mendapatkan komentar yang tidak
1 Muhamad Ngafifi, ‘Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya’ (2014) 2 Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi.[33].
2 ibid.
3 Atha Khairunnisa Sani, ‘Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan’ (2021) 4 no 1 Jurnal Untidar.[328].
4 ibid.
5 Syarifah Nuzulliah Ihsani, ‘Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online’ (2021) 2 Jurnal Wanita dan Keluarga.[12].
6 Safyra  Fajari  Oktafiana  dan  Nova  Kristiana,  ‘Perancangan  kampanye  sosial  tentang pelecehan seksual terhadap perempuan pada media sosial’ (2021) 2 Jurnal Barik.[258].
sopan, chat yang menuju pelecehan, hingga di kirimi pesan ataupun video yang tidak senonoh. Kemajuan teknologi dan kemudahaan berkomunikasi membuat pelaku KBGO tidak melihat siapa orang tersebut, tempat dimana ia tinggal, hingga waktu kejadian. Seperti tindak pelecehan secara verbal di dunia maya (cat calling) pelecehan ini seperti cat calling biasanya hanya saja dilakukan di dunia maya. Kata kata yang dahulu diucapkan oleh pelaku secara langsung, sekarang berubah bentuk menjadi tulisan. Rayuan dan godaan yang tidak menyenangkan di media sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya chat, direct message, dan komentar masih sama mengganggunya dengan godaan dan siulan para oknum di jalanan.
Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Titi Eko Rahayu S.E., M.A.P mengatakan penyebab maraknya kekerasan seksual terjadi disebabkan adanya pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19, di mana masyarakat banyak bergantung kepada akses internet untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Merujuk pada data survey yang dilakukan oleh Awas KBGO, 7 pada tahun 2021 menemukan sekitar 67% perempuan Indonesia mengaku menerima pelecehan seksual online selama pandemi. Komnas Perempuan juga memberikan laporan bahwasannya pada tahun 2021 telah terjadi peningkatan pelecehan seksual online sebanyak 348% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari banyaknya kasus tersebut mayoritas bentuk pelecehan yang dilakukan berupa ancaman untuk menyebarkan media tak senonoh  (37,5%),  pornografi  balas  dendam  (15%),  dan  penuntutan  gambar  atau video tak senonoh (10,4%).
Pengaturan yang ada saat ini untuk menjerat pelaku KBGO dinilai belum memadai. 8 Ketika ada laporan masuk mengenai kasus kekerasan seksual berbasis gender online, kasus tersebut diproses menggunakan undang-undang Nomor 11
7 CATAHU 2020 Komnas Perempuan, “Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 Title” ( Komnas  Perempuan , 2021) <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/ catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.
8 Sahat Maruli Tua Situmeang, Ira Maulia Nurkusumah, “Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila” (2021) 3 Res Nullius Law Journal.[162].

## Ardicha Caterine, dkk: Kebijakan Penegakan Hukum...
Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang- undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi gender. Maka dari itu perlu adanya pengkajian lebih mendalam lagi mengenai Perlindungan hukum bagi korban elektronik (UU ITE). 9 Namun, UU tersebut masih banyak kekurangan karena belum berprespektif kekerasan seksual berbasis gender online di dalam UU ITE. 10 Bentuk perlindungan hukum terhadap korban KBGO juga diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014. Namun, UU No. 31 Tahun 2014 tidak mengatur perlindungan hukum terhadap korban KBGO, tetapi mengatur perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana terorisme, tindak pidana perdaganan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. Oleh karena itu, UU No. 31 Tahun 2014 Perlu diubah kembali, karena belum mengatur korban tindak pidana secara umum.
Rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS) merupakan peraturan yang dapat mengakomodasi ketentuan KBGO. RUU PKS memuat berbagai jenis kekerasan seksual, seperti halnya pelecehan seksual, ekspolitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual yang diharapkan dapat menindak pelaku KBGO agar mendapat hukuman yang selayaknya dan menjadi jera, serta melindungi para korban. Namun, pembahasan mengenai rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual berujung antiklimaks, ketika komisi VIII DPR justru mengusulkan agar rancangan undang-undang penghapusan kekerasan
9 Jordy Herry Christian, “Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia” (2020) 9 Binamulia Hukum.[83].
10 ibid.
seksual dikeluarkan dari daftar prolegnas prioritas 2020. 11 Hal ini menunjukan bahwasanya pemerintah acuh dengan isu kekerasan seksual berbasis gender online yang terjadi di dalam masyarakat.
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini adalah pengaturan KBGO dalam hukum positif dan penerapanya dalam sistem peradilan di indonesia, Serta pengaturanya di masa yang akan datang dalam RUU PKS. Oleh karena itu, penulis ingin menulis artikel dengan judul “Kebijakan Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Studi Urgensi Pengesahan RUU PKS”.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif, peneltian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis peraturan    perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diangkat. 12 Bahan hukum yang digunakan dalam meneliti yaitu bahan pustaka atau bahan primer dan sekunder. Bahan primer yang kita ambil adalah perundang-undangan yang terkait dengan KBGO sedangkan bahan sekunder yang kita ambil adalah ulasan atau komentar dari para ahli, buku, dan jurnal. Penelitian yuridis normatif dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pandangan normatif adalah kerangka berpikir tentang hukum, keberlakuanya, penerapanya, pembentukanya dan penegakanya harus berdasar kepada segala bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum tersebut. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis.
11 CNN Indonesia, “Komisi VIII DPR Tarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020” ( www. cnnindonesia.com , 2020) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200630184932-32-519186/ komisi-viii-dpr-tarik-ruu-pks-dari-prolegnas-prioritas-2020>.
12 M Hum Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris (Endang Wahyudin ed, Perpustaka, PrenadaMedia 2018).

## Ardicha Caterine, dkk: Kebijakan Penegakan Hukum...
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. 13 Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan mengkaji beberapa Undang-undang atau regulasi yang mempunyai keterkaitan dengan isu-isu yang hadapi. Pendekatan secara konsep dilaksanakan manakala peneliti menggunakan pendekatan doktrin- doktrin atau pendapat para ahli yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan Kasus, Pendekatan ini dilaksanakan dengan melakukan kajian pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

## Tinjauan Pustaka Mengenai KBGO
Pada zaman sekarang, perkembangan teknologi informasi semakin maju. Di tengah semakin majunya perkembangan teknologi kita sudah tidak asing dengan internet. Internet memudahkan penyebaran teknologi informasi, penggunaan media sosial, dan merubah gaya hidup masyarakat kita dalam hal berkomunikasi. 14
Mudahnya berkomunikasi dengan orang lain saat ini menghadirkan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender. 15 Kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang difasilitasi teknologi, sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus mempunyai niat atau maksud untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Jika tidak, maka kekerasan tersebut masuk ke dalam kategori kekerasan umum online. 16 Dalam pembagiannya kekerasan online terbagi menjadi beberapa bentuk, tujuannya  agar solusi yang akan diterapkan dapat lebih tepat serta efektif. Seperti halnya jika KBGO terjadi, solusi dari permasalahan tersebut bukan hanya sekedar penegakan hukum bagi pelaku saja namun juga perlu adanya pembimbingan atau sebuah upaya rehabilitasi yang dapat mengubah sudut pandang pelaku keterkaitan seksual maupun gender terhadap korban. 17
13 ibid.
14 Irla Yulia, ‘Optimalisasi Penggunaan Media Sosial Dalam Pemasaran Sosial Dan Komunikasi Perubahan Perilaku (Suatu Pendekatan Studi Literature Review)’ (2018) 6 Hearty.
15 Herry Christian (n 9).
16 Neri Widya Ramailis, ‘Cyber Crime Dan Potensi Munculnya Viktimisasi Perempuan Di Era Teknologi Industri 4.0’ (2020) 5 Sisi Lain Realita 1.
Sejak tahun 2017, setidaknya ada 8 jenis kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan kepada komnas perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya ( cyber grooming ), pelecehan dengan media online ( cyber harassment ), peretasan akun ( hacking ), konten illegal ( illegal content ), pelanggaran privasi seseorang ( infringement of privacy ), ancaman foto atau video pribadi ( malicious distribution ), pencemaran nama baik ( online defarmation ), dan rekrutmen online ( online recruitment ). 18
Sementara itu pada pembahasan Internet Governance Forum dipaparkan bahwasannya Kekerasan Berbasis Gender Online mencakup juga mengenai kategori perilaku semacam penguntitan, intimidasi, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi. KBGO dapat dilakukan juga dilakukan secara langsung dimana pihak korban selain mengalami penyiksaan seksual dan psikologis juga mengalami kekerasan fisik. 19
Berikut ini merukapan macam-macam kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai KBGO antara lain pelanggaran privasi, pengawasan dan pemantauan, perusakan reputasi/kredibilitas, pelecahan (yang dapat disertai dengan pelecehan offline), ancaman dan kekerasan langsung, serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu. 20
1.  Pelanggaran privasi yaitu mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto atau video, serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengatahuan dan tanpa persetujuan dari korban. Kegiatan selanjutnya yaitu doxing atau menggali dan menyebarkan informasi seseorang dan terkadang dengan niat untuk memberikan akses tujuan jahat, misalnya pelecehan atau intimidasi di dunia nyata.
2. Pengawasan  dan  pemantuan  aktifitas  yang  termasuk  antara  lain  memantau, melacak dan mengawasi kegiatan online atau offline. Bentuk-bentuk kegiatan pengawasan dan pemantauan antara lain adalah, melacak, memantau dan mengawasi  kegiatan  secara  online  mauapun  offline,  menggunakan  spyware atau teknologi lain tanpa persetujuan, menggunakan GPS atau geolocator lain
18 Okamaisya Sugiyanto, “Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Preskpektif Viktimologi” (2021) 2 Jurnal Wanita dan Keluarga 22.
19 “Online Gender Based Violence Against Women During Pandemic From The Perspective Of International Law”.
20 id.safenet.or.id, Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online (SAFEnet ed, SAFEnet) <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>.

## Ardicha Caterine, dkk: Kebijakan Penegakan Hukum...
untuk melacak gerak-gerik target, menguntit ataupun stalking.
3.  Perusakan reputasi antara lain, membuat dan membagi data pribadi yang salah dengan tujuan untuk merusak reputasi pengguna, memanipulasi, mencuri identitas orang lain atau membuat postingan maupun komentar yang berpotensi untuk merusak reputasi orang lain.
4.  Pelecehan antara lain, online harassment secara berulang-ulang melalui pesan,perhatian dan atau kontak yang tidak dikehendaki, ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik, komentar kasar, penghasutan terhadap kekerasan fisik,  konten  online  yang  menggambarkan  perempuan  sebagai  objek seksual seperti menyalahgunakan atau mempermalukan perempuan karena mengekspresikan pandangan yang tidak normatif, dan penggunaan gambar yang tidak senonoh.
5.  Ancaman dan kekerasan langsung adalah perdagangan perempuan melalui penggunaan teknologi, termasuk pemilihan dan persiapan korban, pemerasan seksual pencurian identitas atau uang atau property, dan impersonasi yang mengakibatkan serangan fisik.
6.  Serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu antara lain adalah meretas situs web, media sosial, atau email organisasi dan komunitas dengan niat yang jahat, pengawasan dan pemantauan kegiatan anggota komunitas atau organsisasi, ancaman langsung kekerasan terhadap anggota komunitas atau organisasi, pengepungan yang dikhususkan ketika memilih target untuk intimidasi atau pelecehan oleh sekelompok orang daripada per individu dan pengungkapan informasi yang dianonimkan seperti alamat tempat penampungan.
Korban kekerasan gender berbasis online (KBGO) mengalami dampak yang berbeda-beda. Dampak yang dialami korban antara lain kerugian psikologis, keterasingan sosial, kerugian ekonomi, mobilitas terbatas, dan sensor diri. 21 Dalam kerugian psikologis korban/penyintas mengalami ketakutan, kecemasan, depresi dan ada juga beberapa korban atau penyintas melakukan percobaan bunuh diri sebagai dampak psikologis yang mereka alami. Dalam keterasingan sosial para korban atau penyintas menarik diri dari kehidupan publik, seperti menarik diri dengan keluarga dan teman teman. 22 Biasanya terjadi pada para korban yang video atau fotonya di sebarkan melalui media sosial tanpa adanya persetujuan dari korban atau penyintas. Kerugian ekonomi biasanya terdampak kepada korban seperti menarik diri dari dunia luar dan menjadi pengagguran. Mobilitas terbatas penyintas atau korban biasanya kehilangan kemauan untuk bepartisipasi entah itu secara online
21 Oktafiana dan Kristiana (n 6).
22 Sugiyanto (n 18).
maupun offline. Sensor diri, Korban atau penyintas biasanya takut menjadi korban lagi karena hilangnya kepercayaan terhadap keamanan menggunakan teknologi digital (menghapus diri dari dunia digital). 23
Di Indonesia pada tahun 2017 sekitar 65 kasus telah dilaporkan ke Komnas Perempuan di ranah online, dan pada 2018 kasus yang dilaporkan juga semakin meningkat. Hal ini dibuktikan oleh data indeks ketidaksetaraan gender di Indonesia yang secara konstan menurun dari 0,4666 (2015) menjadi 0,421 (2019). Menurut catatan akhir tahun komnas 2021 justru menunjukan ironi tersendiri. Karena kasus kekerasan seksual berbasis gender online di tahun 2020 mengalami kenakikan menjadi 940 kasus. 24
Mengenai kasus KBGO, Komnas Perempuan mengeluarkan isu KBGO yang di dalamnya terdapat beberapa macam kategori berdasasarkan macam kasus yang telah dilaporkan. Tetapi banyak kasus yang terjadi tetapi tidak dilaporkan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari internal maupun eksternal. Salah satu faktor dikarenakan ketidak sadaran korban mengenai tindakan kekerasan yang terjadi maupun faktor tekanan dan ketidakmampuan untuk korban melapor. 25
Pada masa pandemic Covid-19 saat ini kasus KBGO semakin meningkat. Karena penggunaan sosial media semakin meningkat. Data komnas perempuan mencata total kasus KBGO sebanyak 942 kasus pada tahun 2020. Jumlah tersebut sudah lebih banyak dari total laporan 2019, yaitu sebanyak 281 kasus. 26
Meningkatnya Kasus KBGO dampak dari kurang tegasnya undang undang yang mengatur tentang Kekerasan seksual itu sendiri. Banyaknya bentuk KBGO yang ditemukan dan dilaporkan yang terjadi di dalam masyarakat menimbulkan keprihatinan, sebab perempuan dan anak menjadi korban utama dalam KBGO. Ditinjau dari data di atas seiring tahun kasus peningkatan KBGO semakin melambung. Pada tahun 2019 hinga 2020 kasus
23 M Jaggar and others, “Perspektif Gender Dan Filsafat Politik Alison”.
24 Perempuan (n 7).
25 ibid.
26 Nur Hayati, “Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19” (2021) 1 HUMAYA: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya.[43].

## 26 Ardicha Caterine, dkk: Kebijakan Penegakan Hukum...
KBGO meningkat 300 Persen lebih, Jenis jenis dari kekerasan seksual berbasis gender pun bermacam-macam. 27
Melihat dari data di atas peningkatan kasus kekerasan berbasis gender online mengalami peningkatan setiap tahunya. tidak hanya itu jenis-jenisnya pun bermacam-macam, sehingga perlu adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai kasus kekerasan seksual berbasis gender online secara khusus.

## KBGO Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Indonesia sebenarnya telah mengatur perundang-undangan terkait dengan kekerasan seksual di dalam hukum pidana. Meskipun tidak secara spesifik mengatur mengenai KBGO tapi masih memiliki keterkaitan. 28 Seperti yang diatur di dalam pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan serta beberapa pasal- pasal yang ada dalam buku II KUHP bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Lebih lanjut pengaturan yang terkait dengan KBGO dalam KUHP diatur dalam pasal-pasal yang ada didalamnya. Seperti dalam Pasal 281 dan 282 yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan secara umum, Pasal 284, 292, 293, 294, 295, 296 yang mengatur tentang perbuatan cabul. KUHP merupakan hukum lex generalis selama belum ada aturan yang mengatur secara khusus tentang KBGO maka KUHP masih dapat digunakan.
Adapula  undang-undang  no  44  tahun  2008  tentang  pornografi  pada pasal  4  UU  Pornografi  berisi  tentang  larangan  dalam  memproduksi,  membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Menyediakan jasa pornografi disini seperti menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; Menyajikan secara eksplisit alat kelamin; mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
27 ibid .
28 Puteri Hikmawati, “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Con- stitutum dan Ius Constituendum” (2021) 12 Negara Hukum 59 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ hukum/article/view/2124/pdf>.
menawarkan dan mengiklankan, baik langsung maupun secara tidak langsung.
Pada undang undang no 11 tahun 2008 Jo Undang-undang No 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun di dalam peraturan perundang-undangan ini tidak melindungi korban kekerasan berbasis gender namun beberapa pasal dalam UU ITE mengatur mengenai larangan kekerasan seksual secara online. Seperti dalam pasal 27 (ayat 1) pasal ini memuat mengenai muatan kesusilaan pasal yang sangat relevan dengan KBGO, Pasal 27 (ayat 3) pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik, Pasal 30 dan 31 yang memuat mengenai penyadapan atas sistem elektronik tanpa hak yang sering terjadi dalam Kasus KBGO.
Meskipun undang-undang di atas tidak mengatur secara eksplisit mengenai KBGO, undang-undang di atas masih bisa digunakan, jika aparat penegak hukum mulai dari penyidik sampai hakim dapat menggunakan penafsiran hukum yang berprespektif korban. Hal tersebut, dapat digunakan untuk meningkatkan payung hukum dalam perspektif korban. 29 Walaupun dalam praktiknya banyak penerapan pasal dan perundang-undangan yang tidak berprespektif pada korban, tetapi jika menunggu peraturan perundang-undangan baru dan yang telah direvisi itu akan memakan waktu yang lama dan membuat semakin lama pula korban KBGO menanggung derita.

## Pengaturan KBGO Ditinjau Dalam RUU KUHP
Di tengah arus globalisasi yang semakin melaju dengan pesat membawa dampak  yang  cukup  signifikan  kepada  kehidupan  masyarakat  utamanya  dalam bidang kriminalitas. 30 Sebagai dasar acuan penjatuhan sanksi kepada pelaku kriminalitas KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah peraturan yang memuat mengenai Tindak Pidana warisan pemerintahan Hindia Belanda pada masa
29 James Vinsensius L Saragih, Adinda Riswanti Sara Kezia and MANGUNDAP, Annita Treesye Saphela Fransica and Pontoh, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE” <http://repo.unikadelasalle.ac.id/id/eprint/2110>.

## Ardicha Caterine, dkk: Kebijakan Penegakan Hukum...
penjajahan. Hingga saat ini, KUHP merupakan satu-satunya kodifikasi atas hukum pidana di Indonesia, namun setelah rilis 6 (enam) versi terjemahan dalam Bahasa Indonesia tidak ada satu pun yang diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia. 31
Parahnya lagi, kerap kali ditemukan adanya penyimpangan, pencabutan, ataupun menggantikan norma hukum pidana di dalam KUHP versi terjemahan. Problematika yang setiap tahun semakin meluas mendorong munculnya ide dan gagasan mengenai pembaruan dari KUHP Indonesia. Upaya pembentukan dan pembaruan KUHP ini telah dimulai pada tahun 1963 di Kota Semarang dalam Seminar Hukum Nasional I. Namun, dalam prosesnya menuju sah sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru draft dari RKUHP yang memiliki banyak pasal ini mengalami berbagai hambatan sehingga menyebabkan problematika baru, baik berupa rumusan yang tidak jelas, menibulkan ketumpang tindihan peraturan, serta kriminalisasi warga negara. 32

## Pengaturan KBGO Ditinjau Dalam RUU PKS
Pada tahun 2020 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekekasan Seksual telah secara resmi diturunkan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). 33
Hal ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kasus kekerasan seksual semakin meningkat setiap tahunnya hal ini dipengaruhi dari lingkungan masyarakat yang tidak peduli terhadap kasus pelecehan seksual serta menganggap masyarakat utamanya korban terlalu berlebihan dalam menyikapi, sedangkan peraturan yang ada masih belum dapat melindungi korban dan memberikan hak-hak korban. Korban berhak untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan psikologis karena kekerasan seksual mempunyai dampak negatif jika tidak segera dihentikan seperti Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. 34
31 Annisa Hafizhah dan Lamsumihar Andjelina Panggabean, “Jurnal Wanita dan Keluarga Kekeliruan Pemahaman Tentang Online Grooming dalam Sistem Hukum di Indonesia” (2021) 2 1.
32 Sugiyanto (n 18).
33 Indonesia (n 11).
34 Saragih, Adinda Riswanti Sara Kezia and MANGUNDAP, Annita Treesye Saphela Fran- sica and Pontoh (n 29).
Dalam RUU PKS mengatur mengenai Hak-Hak Korban seperti dalam pasal 22 ayat (1) Meliputi hak atas penanganan, pemulihan dan hak atas perlindungan. Hak hak tersebut dijelaskan ke dalam pasal-pasal berikutnya yang pada prinsipnya mengatur hak korban dan keluarga korban dari awal sampai akhir proses perkara. Dibandingkan dengan KUHAP, KUHAP saat ini belum mengakomodasi mengenai hukum acara yang mengatur tentang perlindungan yang melindungi korban serta berperspektif HAM dan gender. 35
Dibawah ini merupakan tabel perbandingan dari KUHP, RUU KUHP, DAN RUU PKS.
KUHP RUU KUHP 2019 (Pasal 599 huruf d) RUU PKS 2018 (Pasal 11 ayat (2) Perkosaan (Pasal 285) Mengancam terhadap orang dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan (Pasal 336 ayat (1)) Perbuatan cabul (Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 506
Perkosaan Perbudakan seksual Pelacuran secara paksa Pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa, atau Bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
1. Pelecehan seksual
2. Eksploitasi seksual
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan aborsi
5. Perkosaan
6. Pemaksaan perkaw- inan
7. Pemaksaan pelacuran
8. Perbudakan seksual
9. Penyiksaan seksual
Tabel diatas menunjukan perbedaan peraturan yang akan disahkan dan yang belum disahkan dengan peraturan yang kita jalankan saat ini. Dalam KUHP hanya mengatur kekerasan seksual secara umum tidak mengatur mengenai bentuk kekerasan seksual secara khusus. Sedangkan, RUU KUHP dan RUU PKS Mengatur secara khusus jenis jenis kekerasan seksual sehingga payung hukum terhadap pelaku maupun korban lebih jelas. 36
Pengaturan KBGO yang diharapkan dimuat dalam RUU KUHP dan RUU PKS masih terkendala. Sebagai produk politik Pengaturan perundang-undangan perlu persetujuan dari DPR bersama Pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (2) UUD RI 1945, bahwa “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh dewan
35 Herry Christian (n 9).
36 Hikmawati (n 28).

## Ardicha Caterine, dkk: Kebijakan Penegakan Hukum...
perwakilan rakyat dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” Namun hingga saat ini pembahasan RUU PKS dan RUU KUHP mengelami kendala. Pada tanggal 20 september 2019 Presiden Joko Widodo menunda pembahasanya karena masih ada 14 pasal yang perlu didalami kembali karena dianggap kontroversial oleh masyarakat.
Berdasarkan UU No.15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, RUU akan dibahas di periode berikutnya jika pembahasan tidak selesai pada periode tersebut. Atas kesepakatan DPR, Presiden dan DPD dapat dimasukan kembali dalam daftar prolegnas jangka Menengah dan Prolegnas tahunan. 37 Namun hingga saat ini RUU KUHP belum dibahas kembali dan tidak masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2021. Didalam RUU KUHP Pun Tidak menakomodasi Kasus KBGO secara eksplisit.
Pembahasan RUU PKS Hingga saat ini masih menuai pro dan kontra. Pro dan kontra dipicu dari cara pandang dalam melihat aturan yang terkandung. Masyarakat yang kontra biasanya berpacu pada cara pandang moralitas agama. Masyarakat yang Pro biasanya berpacu pada cara pandang gender. Hal ini lah yang menyebabkan kontroversi dan perlu pembahasan mendalam lagi terkait dengan pasal diangap kontroversial. 38
Berpacu dalam kondisi seperti itu, Pembahasan RUU PKS di DPR RI nantinya diprediksi masih akan menimbulkan kendala karena adanya perspektif yang berbeda, Yang akan sulit disatukan, Namun demikian, diharapkan ada kompromi dalam pembahasan RUU Tersebut, Sehingga RUU PKS Dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. KBGO harus menjadi perhatian pembuat kebijakan dalam pembahasan RUU PKS.
Semua Hak warga negara seperti perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman tentunya juga bebas dari segala bentuk kekerasan, sebagaimana sudah dijamin Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk
37 Indonesia (n 11).
38 Ihsani (n 5).
kekerasan seksual baik secara offline maupun online merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan termasuk dalam kejahatan dalam martabat kemanusiaan.

## Kesimpulan
Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, tidak menutup kemungkinan hal-hal negatif dapat terjadi, salah satunya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam bentuk apapun, serta dapat terjadi di mana pun seperti media sosial maupun media online yang biasa disebut dengan kekerasan berbasis gender online (KBGO). KBGO dapat diartikan sebagai kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi pada seseorang dengan  tujuan melecehkan  korban berdasarkan seks atau gender. Seperti kasus kekerasan berbasis gender pada umumnya, yang paling berisiko menjadi korban KBGO adalah perempuan Kasus kekerasan berbasis Gender online (KBGO) meningkat dengan drastis pada masa pandemi Covid-19 ini, seperti masyarakat yang dihimbau untuk membatasi kegiatan di luar rumah. Pembatasan aktivitas masyarakat umum ini menyebabkan mengharuskan masyarakat mengerjakan sesuatu dan melakukan aktivistas dari rumah. Tidak hanya berdampak positif seperti memperkecil klaster covid tetapi juga berdampak negatif seperti bertambahnya.
Susunan aturan mengenai KBGO jika ditinjau dari sudut pandang ius constitutum, maka biasanya para pihak terkait menggunakan UU ITE dan UU No. 44 Tahun 2008, namun untuk kedua UU tersebut pada penerapannya tidak memiliki persepsi yang sama, kedua UU Tersebut tidak mampu melindungi korban dan berprespektif gender. Sehingga payung hukum yang seharusnya dapat melindungi korban justru dapat menjadikan korban sebagai tersangka.
Politik hukum mengenai aturan terkait KBGO dalam UU ITE menimbulkan multitafsir terhadap istilah-istilah yang dalam konteks melanggar kesusilaan, hal ini menyebabkan aparat penegak hukum dalam praktiknya mengalami kesulitan. Di Indonesia sendiri dalam upaya penyelesaian kasus KBGO seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum yang kemudian menimbulkan ketidak adilan bagi para korban. Dengan adanya UU ITE dan UU No 44 Tahun 2008 yang diterapkan akan

## Ardicha Caterine, dkk: Kebijakan Penegakan Hukum...
tetapi tidak melindungi korban karena justru dapat menjadikan korban sebagai tersangka. Oleh karena itu dalam perspektif ius constituendum diperlukan sebuah pengaturan yang lebih khusus dengan memperhatikan perlindunganterhadap korban KBGO serta memiliki perspektif gender dan HAM.

## Daftar Bacaan

## Buku
Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M. MH, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris (Endang Wahyudin ed, Perpustaka, PrenadaMedia 2018).

## Jurnal
Hafi zhah A dan Panggabean LA, “Jurnal Wanita dan Keluarga Kekeliruan Pemahaman Tentang Online Grooming dalam Sistem Hukum di Indonesia” (2021) 2 1.
Hayati N, “Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19” (2021) 1 HUMAYA: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya 43.
Herry Christian J, “Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia” (2020) 9 Binamulia Hukum 83.
Hikmawati P, “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum” (2021) 12 Negara Hukum 59 <https:// jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2124/pdf>.
Ihsani SN, “Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online” (2021) 2 Jurnal Wanita dan Keluarga 12.
Ira Maulia Nurkusumah SMTS, “Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila” (2021) 3 Res Nullius Law Journal 162.
Jaggar M and others, “Perspektif Gender Dan Filsafat Politik Alison”.
Ngafifi M, “Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya” (2014) 2 Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi 33.
Oktafiana SF dan Kristiana N, “Perancangan kampanye sosial tentang pelecehan
seksual terhadap perempuan pada media sosial” (2021) 2 Jurnal Barik 258.
“Online Gender Based Violence Against Women During Pandemic From The Perspective Of International Law”.
Sani AK, “Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan” [2021] Jurnal Untidar 1.
Sugiyanto O, “Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Preskpektif Viktimologi” (2021) 2 Jurnal Wanita dan Keluarga 22.
Widya Ramailis N, “Cyber Crime Dan Potensi Munculnya Viktimisasi Perempuan Di Era Teknologi Industri 4.0” (2020) 5 Sisi Lain Realita 1.
Yulia I, “OPTIMALISASI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PEMASARAN SOSIAL DAN KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU (Suatu Pendekatan Studi Literature Review)” (2018) 6 Hearty.

## Laman
id.safenet.or.id, Memahami  dan  Menyikapi  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online (SAFEnet ed, SAFEnet) <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/ Panduan-KBGO-v2.pdf>.
Indonesia C, “Komisi VIII DPR Tarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020” ( www.cnnindonesia.com , 2020) <https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20200630184932-32-519186/komisi-viii-dpr-tarik-ruu-pks-dari- prolegnas-prioritas-2020>.
Perempuan C 2020 K, “Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 Title” ( Komnas  Perempuan , 2021) <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas- perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.
Saragih, Adinda Riswanti Sara Kezia and MANGUNDAP, Annita Treesye Saphela Fransica and Pontoh JVL, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE” <http://repo.unikadelasalle. ac.id/id/eprint/2110>.

## Ardicha Caterine, dkk: Kebijakan Penegakan Hukum...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--