## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   115-124   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3335

## Hak Perempuan Dalam Memilih Calon Suami Ditinjau dari Perspektif Madzhab Syafi’i dan Madzhab Maliki
Heriyansah Nst 1 , Juni Fatimah Arsyita 2 , M Aldi Tanjung 3 , M Herry Samzidane 4 , M. Zaitun 5 , Putri Syifa Fazyra 6
1,2,3,4,5,6 Jurusan Hukum Pidana Islam,  Fakultas Hukum dan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara heriansahnst@gmail.com 1
ABSTRACT The  problem  raised  in  this  research  is  to  give freedom to women in choosing a future husband. In general, this can be put forward in the thinking of people whose relationship s are still traditional, marriage is suggested as a necessity for every human being who has a desire for this because of encouragement from the closest person or is part of the inheritance of social traditions. This article also aims to find out the views of several Maliki and Syafi'i schools regarding women's freedom in choosing a husband-to-be. The choice of a husband-to-be is part of a woman's rights absolutely or there is interference from her parents. Because the incidents of arranged marriages and the practice of forced marriages by parents are still often encountered in everyday life in Indonesian society. The Syafi'i and Maliki schools have different opinions regarding women's freedom in choosing a husband. In the Syafi'i school, it is argued that for immature girls, a father, in this case, according to him, may interfere in choosing a future husband even without his permission, and for women who are married and then divorced (widows), according to him, there must be clear approval from concerned. Meanwhile, according to the Maliki school of thought, he argued that women are obliged to marry prospective husbands who are willing and have religion and good behavior, otherwise it will make a person a maker of slander and violence on earth. piety and piety
Keywords : women, freedom to choice husbands, parents, madzhab syafi’i and madzhab maliki .

## ABSTRAK
Masalah  yang  diangkat  pada  penelitian  ini  adalah  memberikan  kebebasan  kepada perempuan dalam memilih calon suami. Secara umum hal ini dapat diajukan dalam pemikiran masyarakat yang hubungannya masih bersifat tradisional, perkawinan disarankan sebagai salah satu keharusan bagi setiap manusia yang memiliki keinginan hal tersebut karena dorongan dari orang terdekat atau merupakan bagian dari warisan tradisi social. Artikel ini juga bertujuan untuk mengetahui  pandangan  dari  beberapa  Madzhab  Maliki dan Madzhab Syafi’i tentang kebebasan perempuan dalam memilih calon suami. Pemilihan calon suami ini merupakan bagian dari hak perempuan secara mutlak ataupun ada campur tangan dari orang tua. Karena kejadian perjodohan dan praktek nikah paksa oleh orang tua masih sering kita jumpai dalam kehidupan sehari – hari di masyarakat  Indonesia.  Madzhab  Syafi’i  dan  Madzhab  Maliki  memiliki  perbedaan  pendapat mengenai  kebebasan  perempuan  dalam  memilih  calon  suami.  Di  dalam  Madzhab  Syafi’i mengemukakan bahwasanya gadis yang belum dewasa maka seorang ayah dalam hal ini menurut beliau boleh ikut campur dalam memilih calon suami walau tanpa seizinnya, dan untuk wanita yang telah menikah kemudian bercerai (janda) menurut beliau harus ada persetujuan yang jelas dari  yang  berkesangkutan.  Sedangkan  menurut  Madzhab  Maliki  beliau  mengemukakan bahwasanya perempuan wajib menikahkan calon suami yang sudah rela dan mempunyai agama dan prilaku yang baik apabila tidak maka akan menjadikan seseorang menjadi pembuat fitnah dan kekerasan di bumi, di dalam Madzhab Maliki lebih menekankan agar perempuan memilih calon suami yang memiliki unsur ketaqwaan dan keshalehan.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   115-124   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3335
Kata kunci : perempuan, kebebasan memilih calon suami, orang tua, madzhab syafi’i dan madzhab maliki.

## PENDAHULUAN
Setiap  manusia  tentunya  memiliki  hak  tersendiri dalam membentuk keluarga yang di impikannya  demi melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah menurut agama masing – masing. Namun, pada kali ini lebih menekankan kepada umat muslim yang  memiliki  hak  dan  memiliki  keinginan  untuk  memiliki  hubungan  rumah  tangga dengan calon pendamping dengan siapapun sesuai dengan kehendaknya dengan tujuan untuk membentuk keluarga impian dan melanjukan keturunan. Indonesia juga menjamin kebebasan  warganya untuk memilih pasangannya demi membentuk keluarga yang di inginkan. Hak ini telah disebutkan dalam pasal 10 UU Hak Asasi Manusia yang berbunyi seperti berikut ;
1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai agama-nya, dan
2. Perkawinan  yang  sah  itu hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
Perkawinan  seringkali  dimaknai  sebagai  kewajiban  social  daripada  keinginan bebas tiap – tiap individu. Secara umum, pemikiran dalam masyarakat Indonesia masih bersifat secara tradisional, yang mana perkawinan dijadikan sebagai salah satu keharusan social  yang  menjadi  warisan  turun  temurun  yang  dilakukan  dalam  tradisi  nasional. Sedangkan dalam pemikiran masyarakat kontemporer atau dalam masyarakat rasionnal modern,  perkawinan  lebih  dipersepsikan  sebagai  kontrak  sosial  dan  itu  perkawinan dimaknai  sebagai  suatu  pilihan  setiap  masyarakat  yang ingin melakukannya . Dengan demikian  kasus  kawin  paksa  yang  masih berlangsung hingga sekarang, kemungkinan akibat  kontribusi  dari  cara  pandang  terhadap  perkawinan  sebagai kewajiban social. 1 Tidak  jarang,  kasus  nikah  paksa  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  bertujuan  untuk membahagiakan anak perempuannya justru berakhir dengan penyiksaan fisik maupun batin  kepada  anak  perempuannya  bahkan  sering  terjadi  di  lingkungan  masyarakat sekitar. Efeknya, umur pernikahan tidak akan berlangsung lama sesuai yang di harapkan oleh orang tua pada umumnya.
Jika  telah  terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maka yang dirugikan ialah  kaum  perempuan,  seorang  perempuan  sering  kali  tidak bias berbuat apa  – apa ketika  dihadapkan pada persoalan seperti ini. Jika sudah demikian kejadiannya, maka ujung  –  ujungnya  yang  dirugikan  ialah  kaum  perempuan  juga.  Di  sisi  lain  dengan mematuhi perintah orang tua dengan menerima perjodohan tersebut ia ber anggapan bahwa hal itu adalah sebuah bentuk bakti kepada orang tua. Sementara segala perbuatan
1 Abu bakar “Problem Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Menentukan Jodoh” vol.v.No.1.Juni 2010, h. 84

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   115-124   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3335
manusia  haruslah  dipertanggung jawabkan baik dihadapan Allah Swt maupun dalam hukum yang mengatur Dan didalam islam ditegaskan perkawinan tidak dianggap sebagai suatu hal yang bernilai ritual, melainkan sebagai perjanjian atau akad semata mata yang unsur esensintya tersebut ialah ijab dan qabul, tanpa ada campur aduk dengan tradisi tradisional  seperti  upacara  keagamaan  apapun. 2 Namun,  orang  yang  melakukan pernikahan  akan  Allah  Swt  berikan pahala karena perbuatan tersebut juga termasuk kedalam nilai ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam yang merupakan pendekatan diri kepada Allah Swt ( Taqarrub ). “Dan setiap pernikahan yang dilakukan akan Allah Swt akan buka pintu rezeki yang berlimpah”, kata Allah Swt.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  kepustakaan  ( Library  Research )  yang memiliki tujuan untuk mengetahui kebebasan perempuan dalam memilih calon suami dari sudut pandang Madzhab Syafi’i dan Madzhab Maliki. Pendekatan yang akan dipakai ialah pendekatan normatif yaitu dengan melihat perundang  – undangan yang telah di atur. Pandangan ini diambil dari ulama klasik dan ulama kontemporer dalam pandangan kedua Madzhab yakni dari Madzhab Syafi’I dan Madzhab Maliki. Mengenai sumber data diperoleh  dari  jurnal,  buku,  dan    perundang  –  undangan  dan  lainnya  yang  bersifat relevan.

## KAJIAN PUSTAKA
Kasus  perjodohan  oleh  orang  tua kepada anak perempuannya masih sering di jumpai dalam masyarakat Indonesia, bahkan di dunia. Beberapa dijumpai praktek nikah paksa yang dilakukan oleh orang tua kepada anak perempuannya tanpa seizinnya  demi kebahagiaan sang puteri tercinta. Dan kebanyakan kasus nikah paksa berujung konflik di rumah  tangga  keduanya  hingga  berakhir  dengan  perceraian  sesuai  dengan  UU No. 1 Tahun  1974  yang  mana  penyebab  dari  perceraian  tersebut  lebih  dipertegas  dalam rujukan pengadilan agama, yaitu kompilasi hukum islam (KHI), di mana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban. 3 Di sisi lain, apabila sang anak perempuan tidak mematuhi  perintah  orang  tua  yang  akan  menikahkannya dengan orang yang tidak di sukai olehnya bukan lah suatu tindakan durhaka melainkan menasihati kedua orang tua bahwasanya ia hanya ingin menikah dengan orang yang disukai olehnya dan membangu keluarga yang di inginkan oleh sang anak perempuan tersebut. Namun, kepatuhan anak karena menerima perintah orang tua untuk menikah dengan orang lain (orang yang tidak disukainya)  bukan  berdasarkan  patuh  dan  taar  melainkan  atas  dasar  bentuk ketakutannya terhadap orang tua dan keterpaksaan pada dirinya
2 J.N.D Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern , Penerjemah Machnun Husein (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1994), h. 51
3 Dr. Armia, M.A dan Dr. Iwan Nasution, M.H.I, Fik ih Munakahat , (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP,  2019), h. 157

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   115-124   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3335
Sejarah  telah  diukir  dengan  menempatkan  perempuan  sangat  luhur,  walau sejarah umat manusia juga telah menempatkan perempuan dalam jalan yang buruk dan ternista. Dan fakta – fakta sejarah mengungkapkan beribu tahun lamanya sebelum islam dating,  khususnya  di  zaman  jahiliyah  bahwa  perempuan  dipandang  tidak  memiliki kemanusiaan yang utuh dan oleh karena itu perempuan tidak berhak bersuara, berkarya maupun  memiliki  harta.  Kembali  lagi  kepada  masa  jahiliyah  bahwasanya  status perempuan  saat  itu  menjadi  objke  transaksi  dengan  2  keluarga  untuk  memperoleh kekayaan  dan  persekutuan titik dia sama sekali tidak mempunyai hak untuk menolak permintaan  perkawinannya,  meskipun  sang  anak  perempuan  sendiri  tidak menyetujuinya.  Setelah  waktu  berjalan,  islam  dating  ke  wilayah  Indonesia  dengan memberikan hak hak perempuan sepenuhnya yaitu dengan memberikan warisan kepada perempuan.
Maka dari itu perempuan diberikan kebebasan secara penuh dalam menentukan pasangan hidupnya, bahkan tidak  diperbolehkan menikahkannya secara terpaksa. Maka pernikahan seseorang gadis tidak akan dilaksanakan apabila belum mendapatkan izin dan persetujuannya. Disini perempuan dan juga laki -  laki mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum, bahkan didalam agama islam memberikan hak yang sama dalam mengakhiri kehidupan berumah tangga. Di dalam agama islam diajarkan agar melakukan diskriminaif terhadap sesame manusia

## PEMBAHASAN Memahami  defenisi perempuan
Perempuan  dalam  kamus  bahasa  arab,  dalam Al  mu’jam Al wasith disebutkan, anutsa  –  anutsatan  –  anatsatan berarti  lemah  atau  gemulai.  Dalam  beberapa  istilah pembahasan kali ini memiliki banyak makna yang tersebut antara lain, anatsat al-hamil bermakna perempuan melahirkan, anatsa fi al-amr bermakna lembek dan tidak terdapat ketegasan, hadid anits bermakna besi lunak, sayf anits bermakna pedang pipih, dan rajul anits bermakna laki-laki yang lembut dalam berbicara. Secara etimologis, kata perempuan ini berasal dari kata empu (tuan; orang yang mahir/kuasa, kepala, hulu, atau yang paling besar seperti empu gending yaitu ‘orang yang mahir mencipta tembing’).
Menurut kebahasaan, perempuan memiliki perbedaan mendasar dengan laki – laki yang bertingkah laku layak nya perempuan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Inilah salah satu judul besar yang diangkat dari Al-Qur’an, baik memiliki ikatan ataupun hubungan dengan dunia maupun akhirat. Dari segi penciptaan perempuan sangat lah luar biasa  dan  unik  daripada  penciptaan  laki  –  laki,  baik  dari  segi  fisik  dan  hati  nurani perempuan lebih mau membuka mata dan hati nurani untuk memutar balikkan fakta kebenaran sesuai dengan  hasrat dalam diri mereka. Sehingga, perempuan rentan lebih mematuhi  suatu  aturan  yang  diberikan  agar  tidak terjadi perselisihan. Banyak kasus seseorang anak yang mematuhi perintah orang tua untuk menikahkan dirinya dengan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   115-124   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3335
orang yang tidak dicintainya sebagai bentuk bakti kepada orang tua atas dasar cinta dan kasih  saying  melainkan  karena  lebih  berdasar  pada  rasa takut kepada orang tua dan terdapat unsur paksaan. 4
Berdasarkan  perbedaan  penciptaan  tersebut,  beberapa  klausa  menguraikan Pencipta  dengan  dua  arah  yang  berbeda.  Pertama,  Kesetaraan  antara  laki-laki  dan perempuan di antara hak untuk melakukan perbuatan dan mengambil resiko, hak atas kebebasan berpikir dan percaya. Kedua, perbedaan antara keduanya tidak bisa Ditolak  karena  kecenderungan  fisik  dan  kepribadian  mereka  yang berbeda. Para ahli hukum telah  menyebutkan bahwa wanita berbeda dengan struktur fisiologis pria. Fitur- fitur ini terkadang terlihat Seperti menstruasi, terkadang abstrak, seperti temperamen yang tercetak di dalamnya per perempuan.

## Hak – hak dasar  perempuan  di dalam Islam
Dalam dalil telah menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan hak antara laki-laki maupun perempuan, hal ini tersirat dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 32 yang Artinya: “Bagi  laki-laki  ada  hak/  bagian  dari  apa  yang  diusahakannya,  dan  bagi  perempuan  ada hak/bagian dari apa yang diusahakanya”.
Ayat diatas menjelaskan bahwasanya hak antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya dalam apa yang diusahakannya. Namun, perbedaan yang dijadikan ukuran untuk  meninggikan dan merendahkan derajat mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaanya kepada Allah Swt (Q.S. Al-Hujurat :13).
Secara keseluruhan, tidak ada perbedaan secara signifikan antara perempuan dan laki – laki yang dijadikan untuk mengukur tinggi atau rendahnya derajat mereka dan yang membedakan hanya iman serta ketaqwaannya kepada Allah Swt. Dalam bagian amal dan iman kedudukan perempuan dan laki – laki itu sama. Setiap muslim tentunya berlomba – lomba untuk meningkatkan iman dan taqwa nya kepada Allah Swt. Demikian pula Al - Qur’an menegaskan untuk tidak memandangkan laki – laki ataupun perempuan dari segi manapun, bahwa keduanya berasal dari asal yang sama dan keduanya secara sama sama Tuhan mengembang biakkan keturunannya yang baik laki-laki dan perempuan
Dalam syariat islam juga tidak meremehkan kepentingan dan haknya perempuan apabila meminta cerai kepada suaminya karena difaktorkan beberapa sebab. Walaupun hak  cerai  aslinya  hanya  ada  di  suami,  namun istri juga memiliki hak untuk demikian dalam  hal  berikut  maupun  dalam  bagian  harta warisan sepeninggal suaminya  untuk keluarga sebagai penerima hak waris dari pewaris.

## Hak perempuan  dalam pendidikan
Perempuan dalam status sebagai seorang anak memiliki hak atas pendidikan dan menjadi  orang  tua  sampai  mereka  menikah.  Disisi  lain,  kewajiban  ini  bukan  hanya
4 Muhammad Kudhori, ”Hak Perempuan dalam Memilih Suami(Telaah Hadis Ijbar Wali)” vol 12,No1,2017,  h. 21

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   115-124   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3335
perintah  untuk  pria semata, tetapi juga untuk wanita. pentingnya belajar bagi semua orang,  tidak  hanya  laki-laki  tetapi  juga  perempuan,  Islam  tidak  mendiskriminasi perempuan dalam kajiannya karena banyak tuduhan diusulkan oleh kelompok tertentu.
Dan  didalam  islam  menyeru  kepada  setiap  ummatnya  untuk  memperoleh pendidikan  demi  suatu  ilmu  yang  berlimpah.  Perempuan  dalam  konteks  ini  juga diberikan hak untuk menuntut ilmu setinggi tingginya.

## Hak perempuan  atas mahar  dan tunjangan
Dalam perkawinan, perempuan ditempatkan pada posisi yang bermartabat. dia dipandang sebagai pria dengan hak sempurna. Dia harus benar dengan diusulkan oleh wali  atau  anggota  keluarga.  tanpa  persetujuan  gadis  itu  pernikahan  paksa oleh ayah dilarang. dia dan anak laki-laki pelamar dapat melihat satu sama lain, memberi tahu satu sama lain, dimintai pendapat atau persetujuannya dan persetujuan atas lamaran yang ditujukan kepadanya. Dengan persetujuannya dan persetujuan wali dari keluarganya, beserta pria yang melamar, akan dilaksanakan akad nikah dengan memberikan mahar kepada wanita oleh pihak laki-laki.
Mahar  itu  tidak  boleh  diusik  sedikitpun  tanpa  izin  oleh  pihak  istri.  Islam mewajibkan mahar dari mempelai suami dan tidak meng haruskan dari pihak mempelai istri,  karena  mempertimbangkan  tabiat  penciptaannya  masing-masing.  Laki-laki diberikan kelebihan fisik dan kelebihan lainnya, sehingga kepadanya diberikan tanggung jawab memberikan nafkah termasuk juga mahar.
Keharusan suami member nafkah kepada istrinya berlaku dalam keadaan apapun, Hal ini menunjukan bahwa pemberian nafkah itu wajib dalam keadaan apapun dan tidak bisa dihindari. Istri tidak wajib menafkahi dirinya sendiri dan mengambil dari hartanya bila dia kaya, kecuali dia melakukan dengan senang hati. Dalam ajaran islam nafkah ini dibebankan kepada laki-laki, karena dia kelak akan menjadi pemimpin rumah tangga dan segala  hal  yang  termasuk  didalamnya.  Hal  ini  jelas  bahwa  kaum  laki-laki  adalah pemimpin dalam rumah tangganya, sehingga ia bertanggung jawab m emenuhi segala kebutuhan rumah tangganya seperti, makan, pakaian, tempat tinggal kesehatan, dan lain - lainya, sesuai dengan kemampuanya.

## Hak perempuan  untuk minta cerai
Hukum  syariah  juga  tidak  meremehkan  kepentingan  dan  hak  perempuan memutuskan untuk bercerai. Padahal hak cerai ada di tangan suami, Islam Juga memberi perempuan  hak  untuk  memutuskan  perceraian,  jika  terwujud  Pra-kondisi  yang ditetapkan untuk perceraian. biasanya istri melepaskan sebagian haknya atas suami atau atas  sebagian  hartanya  Kedua  belah  pihak  sepakat  bahwa  ini  disebut Al-Khulu' ,  atau perceraian Berikan tebusan.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   115-124   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3335
Ketika seorang istri melihat alasan yang baik untuk mengakhiri kohabitasi dengan suaminya, dan jika dia bersikeras Takut melanggar aturan agama. Suami bisa melakukan ini meski tidak menghidupi keluarga, sayang sekali suaminya, yang memperlakukannya dengan  kasar,  melecehkannya  atau  meninggalkannya  Jangka panjang atau alasan sah lainnya.

## Kebebasan  perempuan  dalam  memilih calon suami
Memilih pasangan hidup kemudian menikah dan membuka lembaran baru untuk keluarga  baru  demi  kelangsungan  keturunan  merupakan  langkah  yang  harus dipertimbangkan  dengan matang, karena hal tersebut berpengaruh tidak  hanya pada kehidupan manusia saat ini namun juga berpengaruh pada kehidupan kedepannya. Ikatan perkawinan  tersebut  membentuk  rumah  tangga  yang  harmonis  apabila  suami  istri tersbut menikah karena Allah Swt dan saling mencintai satu sama lain.
Kitab suci Al-Qur’an telah menyampaikan, bahwa kehidupan berpasangan laki – laki dan perempuan sebagai suami dan istri ialah ketenangan dan ketentraman. Dalam islam,  laki  –  laki  ataupun  perempuan  mempunyai  hak  nya  tersendiri  untuk memilih pasangan untuk dinikahkannya demi kelangsungan keturunannya di kemudian hari.

## Hak perempuan  dalam bidang  kewarisan
Dalam hal kewarisan perempuan dalam kedudukannya dengan laki-laki, sama - sama  berhak  mendapatkan bagian warisan. Bagian laki-laki dua kali saudara dua kali bagian perempuan, suami menerima dua kali bagian istri. Anak yang berada di dalam kandungan juga berhak mendapatkan warisan. Sementara, Laki-laki mendapat 2 bagian bila dibanding dengan perempuan (2:1).
Hal  tersebut  termasuk  normal,  karena ada unsur kebenaran dan keadilan jika dikaitkan  dengan  ketentuan  tentang  hak  dan  kewajiban  suami  istri  dalam  hukum perkawinan dan kewajiban seorang anak laki-laki dalam pengurusan dan pemeliharaan orang tuanya setelah berumah tangga.

## Hak perempuan  untuk memiliki  harta
Islam  memperbolehkan  wanita  mempunyai  sendiri  berbagai  jenis  harta, baik berupa  mata  uang,  pekarangan  rumah,  harta  yang  bergelimang  dan  tidak  beranjak lainnya.  Dan  islam  memperbolehkan  mempunyai  semua  itu,  dan  dia  memiliki  harta tersebut tanpa ada campur tangan sang suami, dan diluar kepemilikan suami. Islam pula memperbolehkan bagi wanita buat berbagi harta dengan berbagai cara yg dibolehkan, yang mampu dia urus sendiri atau diserahkan pada orang lain buat mengurusnya. wanita juga mempunyai hak utuh buat membelanjakan hartanya Bila telah baligh dan mampu mengurusnya, baik menggunakan jual beli, pinjam meminjam, pemberian sedekah, wakaf, wasiat dan cara-cara pengeluaran lainnya yg dibolehkan syariat.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   115-124   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3335
Pandangan  Madzhab  Maliki  dan  Madzhab  Syafi’i  tentang  kebebasan  perempuan dalam memilih  calon suami
Dalam  Mazhab  Malikiyah  mengemukakan  bahwasanya  hanya  2  (dua)  macam kafa’ah saja, paling penting diperhatikan dalam suatu pernikahan, yaitu keagamaan dan kesehatan. Muhammad Abu Zahro menulis, Imam Malik tidak menjadikan nasab, sina’ah, harta  dan  kekayaan  sebagai  kualifikasi  kesekufuan  seseorang.  Menurut  madzhab  ini unsur  yang  menjadikan  ukuran  kesekufuan  hanyalah  taqwa,  kesalehan  dan  tidak mempunyai cacat (aib). Bahkan aib pun masih bisa ditolenrasi dalam keadaan terpaksa. Hubungannya dengan kemerdekaan, ada dua sumber yang paling bertentangan. Menurut satu sumber, Imam Malik menjadikannya sebagai syarat, namun sumber lain mengatakan tidak.
Muhammd  Jawad  Magniyyah  menulis dari Ibn ‘Abidin, dalam bab pernikahan, yang mengatakan, Malikiyah, Safyan al-Thawari’ dan Hasan Al-Basri, hanya memegangi agama sebagai kualifikasi kafa’ah. Konsep mereka ini didasarkan pada hadis nabi yang mengatakan, bahwa wajib menikahkan seseorang yang sudah rela dan mempunyai agama dan prilaku yang baik, kalau tidak akan menjadikan seseorang menjadi pembuat fitnah dan  kerusakan  dibumi.  Dengan  mencatat  hadis  ini  terlihat demikian penting mereka menekankan unsur ketaqwaan dan keshalehan, dan meletakan di atas segalanya. Sementara menurut pandangan Madzhab Syafi’iyah sebagaimana telah dicatat oleh  Abu  Zahroh,  mempunyai  pendirian yang hampir sama dengan Hanafiyah, hanya sedikit  ada  penambahan  dan  pengurangan,  demikian  juga  ada  penekanan  dan pengurangan.  Al-Syafi’i  menambah,  sang  calon  suami  tidak  mempunyai  cacat  (‘aib), Syafi’iah  juga  menekankan  pada  unsur  kemerdekaan.  Kemudia  Al-Syafi’i  tidak menjadikan kekayaan sebagai kualifikasi kafa’ah.
Sebagai  perbandingan  dengan  apa  yang  ditulis  oleh  Abu  Zahrah,  Abu ZakariyaYahya  al-Nawawi,  juga  dari  mazhab  Syafi’i,  mencatat  6  kualifikasi.  Pertama, bebas dari penyakit yang bisa melahirkan khiyar, kedua, kemerdekaan, dengan dengan catatan status kehambaan dari pihak (garis) ibu tidak menjadi penghalang. Jadi seseorang yang mempunyai ibu hamba tetapi mempunyai bapak merdeka tetap dikualifikasikan sebagai  seorang  yang  merdeka.  Yang  ketiga  adalah  keturunan,  keempat,  agama  dan kebaikan moral, kelima, pekerjaan (hirfah). Kualifikasi ini juga mempunyai penjelasan, bahwa pekerjaan juga merupakan salah satu unsur kekafa’ahan seseorang, sementara kekayaan tidak dijadikan kualifikasi oleh Al-Nawawi. Walaupun dicatat juga, kalau unsur itu  tetap  dijdikan  unsur  kafa’ah,  maka kemampuan yang dimaksud hanyalah sekedar kemampuan membayar mahar dan nafkah. Namun harus dicatat, Kafa’ah tidak menjadi syarat sahny akad nikah.

## KESIMPULAN
Dalam bagian terakhir ini penulis mencoba untuk menyimpulkan beberapa uraian diatas sebagaimana yang telah dijelaskan secara singkat dan padat bahwa perempuan itu

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   115-124   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3335
bebas dalam memilih pasangan untuk dijadikan sebagai calon suami nya di masa yang akan  dating.  Islam  melarang  wali  menikahkan  secara  paksa  gadis  dan  saudara perempuannya dengan orang yang tidak disukai oleh nya. Islam menganggap pemaksaan dalam menentukan suami sebagai suatu kejadian karena melanggar hak asasi manusia terutama pada perempuan yang akan menimbulkan permusuhan dari sebelah sisi dan perpecahan  antar  keluarga  pihak  laki  –  laki  bila  terjadi  ketidak  cocokan  dalam perkawinan tersebut.
Dan  menurut  Madzhab  Syafi’i  untuk  gadis  yang  belum dewasa atau belum 15 tahun dan belum haid maka seorang bapak memperbolehkan untuk menikahkan gadis tersebut  dengan  pilihan  sang  ayah  atau  bapak  sementara  menurut  Madzhab  Maliki seorang perempuan memilih calon suami untuk ditekan kan ke nilai nilai islami dari segi ke shalehannya kepada Allah Swt maupun ketaqwaannya kepada Allah Swt
DAFTAR PUSTAKA https://sg.docworkspace.com/l/sIPWv55yOAYHpwZwG?sa=00&st=0t
http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/1213
Dr. Armia, M.A dan Dr. Iwan Nasution, M.H.I, Fikih Munakahat , (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2019), h. 157
Abu bakar “Problem Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Menentukan Jodoh” vol.v.No.1.Juni 2010, h. 84
J.N.D Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern , Penerjemah Machnun Husein (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1994), h. 51
Abâdi, Muhammad bin Ya‘qûb al-Fayrûz. al-Qâmûs al-Muhîth, t.t.: t.p., t.th.
‘Abidîn, Ibn. Hasyiyah Râdd al-Mukhtâr, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
Afriqi, Ibn al-Mandzûr al-. Lisân al-‘Arab, Beirut: Dar Sadir, t.th.
Alkhin,  Musthafâ,  Musthafâ  al-Bughâ  dan  ‘Alî  al-Sarbajî.  al-Fiqh  al-Manhajî  ‘ala  al- Madzhab al-Imâm al-Syâfi‘î, Surabaya: al-Fitrah, t.th.
Anshârî, Zakariyâ al-. Asna al-Mathâlib fi Syarh Raudlah al-Thâlib, Beirut: Dâr al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 2000.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   115-124   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3335
‘Asqalânî, Ibn Hajar al-. al-Talkhîs al-Hâbir fi Takhrîj Ahâdîth al-Râfi‘î al-Kabîr, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1989.
Bakar,  Abu.  “Kawin  Paksa  (Problem  Kewenangan  Wali  dan  Hak  Perempuan  dalam Penentuan Jodoh)”, al-Ihkam, Vol. V, No. 1, Juni 2010.
Bayhaqî, Ahmad bin al-Husayn al-. al-Sunan al-Kubra, Hydar Abad: Majlis Dâ’irah Ma‘ârif al-Nidzamiyah al-Kâ’inah, 1344 H.
Bukhârî, Muhammad bin Ismâ‘îl. al-Jâmi‘ al-Shahîh, Kairo: Dâr al-Sha‘b, 1987.
Dâruquthnî, ‘Ali bin ‘Umar. Sunan al-Daruquthnî, t.t.: Mu’assasah al-Risâlah, t.th.
Dhahabî, Muhammad bin Ahmad. Siyâr A‘lâm al-Nubalâ’, t.t.: Mu’assasah al-Risâlah, 1985.
Fauzi, Ahmad. “Pemikiran Ibn Hazm Tentang Keberadaan Wali Nikah Dalam Perkawinan Janda”, al-Ihkam, Vol. 8, No. 2, Desember 2012. Al-Ihkâm
Fauziyah, Yayuk. “Ulama Perempuan Dan Dekonstruksi Fiqih Patriarkis”, Islamica, Vol. 5, No. 1, September 2010.
Ibn Taymiyah, Ahmad bin ‘Abd al-Halim. Majmû‘ al-Fatâwâ, t.t.: Dâr al-Wafâ’, 2005.
Jazîrî, ‘Abd al-Rahmân. al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba‘ah, t.t.: t.tp, t.th.
Khatimah, Umi Khusnul. “Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam”, Ahkam, Vol. 13, No. 2, Juli 2013.
Nur Ilma Asnawi dan Muammar Muhammad Bakry, “kebebasan perempuan dalam memilih calon suami,   studi perbandingan antara Madzhab Syafi’I dan maliki” (Mazahibuna), Vol.2 No.2, Desember 2022