## ISSN:  1693-8712   (p)
2502-7565 (e)
Volume 17, Nomor 2 Tahun  2017

## HELAH DAN HYBRID CONTRACTS (al-’UKUD al-MURAKKABAH) PADA PRODUK KEUANGAN SYARI’AH PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

## ABSTRAK
Mursal 1, Yuserizal Bustami 1*
Dosem Faklutas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kerinci
Seiring  pesatnya  kemajuan  zaman,  lembaga  keuangan  syariah  harus  bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih  variatif  serta  sesuai  syariah.  Tantangan  ini  menuntut  para  praktisi,  regulator, konsultan,  dewan  syari‟ah  dan  akademisi  bidang  Ekonomi  Islam  untuk  kreatif merespon perkembangan tersebut. Solusi yang diberikan ialah dengan penggabungan beberapa akad (multi akad/hybrid contracts). Akad dalam lembaga keuangan syariah tidak  lagi  sesederhana  seperti  yang  ada  dalam  kitab  fiqh  klasik  tapi  bertransformasi menjadi  akad-akad  hybrid  dan  bertingkat-tingkat.  Oleh  karena  akad-akad  muamalah sederhana/klasik  tersebut  pada  dasarnya  bukan  akad  yang  dapat  diterapkan  dalam sistem  keuangan  modern  maka  diperlukan  upaya-upaya  untuk  mentransformasikan akad-akad  tersebut  sehingga  aplikatif  dalam  sistem  keuangan  Islam.  Yang  menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja produk lembaga keuangan syariah yang  menggunakan  helah  dan  hybrid  conracts  (al-‟ukud  al-murakkabah)  dan Bagaimanakah  perspektif  fiqh  mauamalah  mengenai  helah  dan  hybrid  conracts  (al- ‟ukud al-murakkabah). Inovasi pengembangan produ ksyariah melalui FATWA DSN MUI hybrid  contract  s merupakan  keniscayaan  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan produk transaksi di bidang keuangan syari‟ah, hybrid contracts yang ada pada produ kkeuangan  syariah  mendapat  legitimasi  dari  FATWA  DSN  MUI.  Namun  ada beberapa  dalil  yang  secara  khusus  menerangkan  tentang  penggabungan  beberapa akad  dalam  beberapa  konteks  saja  seperti  menggabungkan  jualbeli  dengan  jualbeli (bay al-‟inah), bay dengan qarddan lain sebagainya.  Dari beberapa produk keuangan syariah  ada  sebagian hybrid  contracts yang  bertentangan  dengan nash dan  lebih identik  kepada  helah  ziyadahribawi,  sepertiga  dari  ema  smenggunakan  akad rahndanijarah, talangan haji menggunkan akad qarddanijarah, dan di pasar komudita ssyariah  lebih  menyerupai  bay  al-„inahataupuntawaruqmunazom  yang  menjadi helahribawi.
Kata Kunci: Helah, Hybrid, Keuangan Syariah, Fiqh Muamalah.

## ISSN:  1693-8712   (p)
2502-7565 (e)
Volume 17, Nomor 2 Tahun  2017

## PENDAHULUAN
Seiring  pesatnya  kemajuan  zaman,  lembaga  keuangan  syariah  harus  bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih  variatif  serta  sesuai  syariah.  Tantangan  ini  menuntut  para  praktisi,  regulator, konsultan,  dewan  syari‟ah  dan  akademisi  bidang  Ekonomi  Islam  untuk  kreatif merespon perkembangan tersebut. Solusi yang diberikan ialah dengan penggabungan beberapa  akad  (multi  akad/hybrid  contracts).  Akad  dalam  lembaga  keuangan syariah.tidak  lagi  sesederhana  seperti  yang  ada  dalam  kitab  fiqh  klasik  tapi bertransformasi menjadi akad-akad hybrid dan bertingkat-tingkat. Oleh karena akad- akad  muamalah  sederhana/klasik  tersebut  pada  dasarnya  bukan  akad  yang  dapat diterapkan  dalam  sistem  keuangan  modern  maka  diperlukan  upaya-upaya  untuk mentransformasikan  akad-akad  tersebut  sehingga  aplikatif  dalam  sistem  keuangan Islam.
Penggabungan  akad  pada  saat  sekarang  merupakan  sebuah  keniscayaan, Namun tidak menutup kemungkinan penggabungan beberapa akad yang secara zahir diperbolehkan  tetapi  ia  dapat  saja  menyebabkan  terjadinya  perbuatan  yang  dilarang. Seperti  aplikasi  penggabungan  akad  yang  diharamkan  terdapat  dalam  hadis  adalah bai‟  al-„inah,  penggabungan  jual  beli  dengan  salaf  (hutang).Oleh  sebab  itu penggabungan  akad  dalam  lembaga  keuangan  harus  diteliti  lebih  lanjut  untuk mempertimbangkan  dalil  dalil  yang  ada  dan  supaya  hybrid  contract  tidak  menjadi helah  ribawi  sebagaimana  jual  beli  „inah  yang  semua  ulama  sepakat mengharamkanya.

## RUMUSAN MASALAH
1. Apa  saja produk lembaga keuangan syariah yang menggunakan helah dan hybrid conracts (al-‟ukud al-murakkabah)?
2. Bagaimanakah perspektif fiqh mauamalah mengenai helah dan hybrid conracts (al- ‟ukud al-murakkabah) ?

## ISSN:  1693-8712   (p)
2502-7565 (e)
Volume 17, Nomor 2 Tahun  2017

## PEMBAHASAN
Di era transkasi keuangan modern yang semakin kompleks, dibutuhkan design kontrak  akad  dalam  bentuk  kombinasi  beberapa  akad  yang  disebut  dengan  hibryd contract (multiakad), atau biasa disebut al-ukud al-murakkabah. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon kebutuhan akan transaksi keuangan kontemporer Kombinasi  akad  di  zaman  sekarang  merupakan  sebuah  keniscayaan.  Cuma masalahnya,  sabda-sabda  Nabi  Muhammad  Saw  yang  terkait  dengan  penggabungan akad Two in one teradang diperluas kepada masalah lain yang tidak relevan dan tidak pas  konteksnya.    Artinya,  kontrak  yang  mengandung  two  in  one  terlarang  dalam syariah.  Larangan  tersebut  digenerasilisasi  untuk  seluruh  kontrak,  sehingga  setiap kontrak  yang  mengandung  dua  akad  atau  lebih  dipandang  bertentangan  dengan syariah.  Di  sinilah  diperlukan  tinjauan  hukum  lebih  yang  komprehensif  mengenai hybrid contract.
Adapun definisi hybrid contract:
Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad  yang mengandung dua akad atau  lebih  --seperti  jual  beli  dengan  sewa  menyewa,  hibah,  wakalah,  qardh, muzara'ah,  sahraf  (penukaran  mata  uang),  syirkah,  mudharabah  …  dst.--  sehingga semua  akibat  hukum  akad-akad  yang  terhimpun  tersebut,  serta  semua  hak  dan kewajiban  yang  ditimbulkannya  dipandang  sebagai  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

## ISSN:  1693-8712   (p)
2502-7565 (e)
Volume 17, Nomor 2 Tahun  2017
Terdapat tiga buah hadits Nabi Saw yang menunjukkan larangan penggunaan hybrid contract. Ketiga hadits itu berisi tiga larangan, pertama larangan bai‟ dan salaf, kedua,  larangan  bai‟ataini  fi  bai‟atin,  dan  ketiga  larangan  shafqataini  fi  shafqatin. Ketiga  hadits  itulah  yang  selalu  dijadikan  rujukan  para  ahli,  konsultan  dan  banker syariah tentang larangan akad two in one dalam satu transaksi.
NO NAMA PRODUK AKAD FATWA DSN 1 murabahah wal wakalah murabahah dan wakalah no: 04/dsn-mui/iv/2000 2 giro mudharabah dan wadi'ah no: 01/dsn-mui/iv/2000 3 tabungan mudharabah dan wadi'ah no: 02/dsn-mui/iv/2000 4 imbt ijarah dan wa'ad hibah dan bai’ nomor: 27/dsn-mui/iii/2002 5 syariah charge card kafalah, ijarah dan qard nomor: 42/dsn-mui/v/2004 6 pembiayaan multijasa ijarah dan kafalah no. 44/dsn-mui/viii/2004 7 line facility murabahah, istishna’, mudharabah,musyarakah dan ijarah. no. 45/dsn-mui/ii/2005 8 mudharabah musytarakah,
mudharabah dan akad musyarakah. no: 50/dsn-mui/iii/2006 9 akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah mudharabah dan akad musyarakah. no: 51/dsn-mui/iii/2006 10 gadai emas rahn dan ijarah nomor: 26/dsn-mui/iii/2002 11 talangan haji qard dan ijarah nomor: 29/dsn-mui/vi/2002 12 pembiayaan rekening koran syari’ah wa'ad, wakalah, murabahah, ijarah, dan qard nomor: 30/dsn/vi/2002 13 pengalihan utang hiwalah, murabahah, ijarah, ijarah muntahiya bitamlik nomor: 31/dsn-mui/vi/2002 14 obligasi syari’ah mudharabah (muqaradhah)/ qiradh. musyarakah,murabahah, salam, nomor: 32/dsn-mui/ix/2002 15 letter of credit (l/c) impor syari’ah wakalah bil ujrah, qardh, murabahah,salam/istishna’, nomor: 34/dsn-mui/ix/2002 16 letter of credit (l/c) ekspor syari’ah wakalah bil ujrah, qardh, mudharabah, musyarakah dan al-bai’. nomor: 35/dsn-mui/ix/2002 mudharabah (muqaradhah)/ qiradh. musyarakah . qardh,  wadi’ah, . al-sharf 18 obligasi syari’ah ijarah ijarah, wakalah no: 41/dsn-mui/iii/2004 akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah 20 syariah card kafalah, ijarah dan qard no: 54/dsn-mui/x/2006 21 waran syariah bai dan wa'ad nomor: 66/dsn-mui/iii/2008 22 anjak piutang syariah wakalah bil ujrah dan qard nomor: 67/dsn-mui/iii/2008 23 surat berharga syariah negara ijarah; mudharabah; musyarakah; istishna’;  akad lain no: 69/dsn-mui/vi/2008 24 sale and lease back bai' dan ijarah no: 71/dsn-mui/vi/2008 surat berharga syariah negara ijarah sale and lease back 26 musyarakah mutanaqisah musyarakah, wa'ad dan bai' no: 73/dsn-mui/xi/2008 27 perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah dibursa komuditi
murabahah, wa’ad, wakalah, muqhayadah,  bay murabahah, bay no: 82/dsn-mui/viii/2011 25 bai' dan ijarah, ijarah; mudharabah; musyarakah; istishna’;  akad lain no: 72/dsn-mui/vi/2008 17 pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syari’ah no: 37/dsn-mui/x/2002
19 mudharabah dan akad musyarakah. no: 51/dsn-mui/iii/2006

## ISSN:  1693-8712   (p)
2502-7565 (e)
Volume 17, Nomor 2 Tahun  2017
Hadis pertama :
ٍةَعْيَب ًِف  ِهْيَتَعْيَب  ْهَع صلى الله عليه وسلم ِ ه َاَللّ ُلىُسَر ىَهَو ( :َلاَق ًُْىَع َو ََ ) ُهْبا َو , ُّيِذِم ْزِّتلَا ًَُحهحَص َو ,ًُِّئاَسهىلا َو ,ُدَمْحَأ ُيا َوَر
َناهب ِح
Ibnu  Umar  Radliyallaahu  'anhu  berkata:  Rasulullah  Shallallaahu  'alaihi  wa  Sallam melarang  dua  jual-beli  dalam  satu  transaksi  jual-beli.  Riwayat  Ahmad  dan  Nasa'i. Hadits shahih menurut Tirmidzi. Hadits No. 818. 1
Hadis kedua:
Dalam sebuah hadis disebutkan:
)دمحا هاًر( فلسً عيب نع ىين ونا صلى الله عليه وسلم ىبنلا نع ةريرى ىبا نع
"Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman". (HR. Ahmad) 2 Hadis ketiga :
) اَب ِّزلَا  ْوَأ ,اَمُهُسَك َوَأ ًَُلَف ٍةَعْيَب ًِف  ِهْيَتَعْيَب َعاَب  ْهَم ( :َد ُواَد ًِبَ ِلِ َو ََ
Menurut  riwayat  Abu  Dawud:  Barangsiapa  melakukan  dua  jual-beli  dalam  satu transaksi, maka baginya harga yang murah atau ia termasuk riba'. Hadits No. 819 3 فص ةدحاً نيتقفص ىف نيتق نع صلى الله عليه وسلم الله لٌسر ىين Artinya: Nabi SAW melarang dua kesepakatan [akad] dalam satu kesepakatan [akad] (HR ahmad) 4
Dari penafsiran beberapa hadist yang berkaitan dengan penggabungan akad tidak bisa diterapkan secara mutlak karena merujuk kepada makna dan tekstual hadis yang dilarang hanya bay al-inah karena menjadi helah kepada riba, dua harga dalam
1 Al-Asqlany, Ibnu Hajar, Bulughul Maram Min Adilati Ahkam , (e-book pustaka al-hidayah) versi-2.0. 2 Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad , j. 2, (Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-'Araby, 1414 H), cet. ke-3, h. 178
3 Al-Asqlany, Ibnu Hajar, Bulughul Maram Min Adilati Ahkam , (e-book pustaka al-hidayah) versi-2.0.
4 Imâm Mâlik ibn Anas, Al-Muwaththa’ , j. 2, (beirut: tt.) h. 663

## ISSN:  1693-8712   (p)
2502-7565 (e)
Volume 17, Nomor 2 Tahun  2017
satu jula beli dilarang karena akan menimbulkan gharar dalam jual beli serta larangan menggabungkan jual beli dan pinjaman.
Akan  Tetapi  kaidah  fiqih  yang  dipakai  menjadi  dasar  dalam  membolehkan multi akad, ditinjau dari asal usul kaidah, kaidah fiqih ini tersebut sebenarnya cabang dari (atau lahir dari) kaidah fiqih lain yaitu :
م يرحت لا لي لد در ي م ل ام ةحا بلإا ءاي ش لأا ي ف لص لأا
“Hukum  asal  segala  sesuatu  adalah  boleh  selama  tak  ada  dalil  yang mengharamkan.”
Kaidah  fiqih  tersebut  (al-ashlu  fi  al-asy-ya`  al-ibahah)  sebenarnya  hanya berlaku  untuk  benda  (materi),  tidak  dapat  diberlakukan  pada  muamalah.  Sebab muamalah  bukan  benda,  melainkan  serangkaian  aktivitas  manusia.  Dan  nash-nash 5 yang  mendasari  kaidah  al-ashlu  fi  al-asy-ya`  al-ibahah  berbicara  tentang  hukum benda (materi), misalnya hewan atau tumbuhan, bukan berbicara tentang mu‟amalah seperti  jual  beli.  Selanjuntnya  kaidah  fiqih  al-ashlu  fil  muamalat  al-ibahah  juga bertentangan dengan nash syara‟ sehingga tidak boleh diamalkan. Nash syara‟  yang dimaksud  adalah  hadits-hadis  Nabi  SAW  yang  menunjukkan  bahwa  para  sahabat selalu  bertanya  lebih  dahulu  kepada  Rasulullah  SAW  dalam  muamalah  mereka. Kalau  benar  hukum  asal  muamalah  itu  boleh,  tentu  para  shahabat  akan  langsung beramal dan tak perlu bertanya kepada Rasulullah SAW.
Salah satu hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, sebagai berikut  :
5 Al baqarah 29
                                                                                                                      
      29.    Dia-lah  Allah,  yang  menjadikan  segala  yang  ada  di  bumi  untuk  kamu  dan  dia berkehendak  (menciptakan)  langit,  lalu  dijadikan-Nya  tujuh  langit.  dan  dia  Maha  mengetahui segala sesuatu.

## ISSN:  1693-8712   (p)
2502-7565 (e)
Volume 17, Nomor 2 Tahun  2017
Dari  Hakim  bin  Hizam  RA,  dia  berkata,”Aku  bertanya,‟Wahai  Rasulullah SAW,  sesungguhnya  aku  banyak  melakukan  jual  beli,  apa  yang  halal  bagiku  dan yang haram bagiku?‟ Rasulullah SAW menjawab,‟Jika kamu membeli suatu barang, jangan kamu menjualnya lagi hingga kamu menerima barang itu.” (HR Ahmad).
Dari  hadis  di  atas  tergambar  bahwa  sahabat  Nabi  SAW  bertanya  kepada Rasulullah SAW dalam masalah muamalah sebelum berbuat. Jika asal muamalah itu boleh,  tentunya  hakim  bin  hizam  bermuamalah  dan  tidak  perlu  bertanya  kepada Rasulullah  SAW.  Dengan  demikian  hadis  Hakim  bin  Hizam  RA  ini  dengan  jelas menunjukkan  bahwa  kaidah  al-ashlu  fi  al  muamalat  al-ibahah  adalah  kaidah  yang tidak relevan untuk diterapkan dalam masalah ini.
Lebih lanjut lafal shafqataini fi shaqah wahidah (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan)  secara  mutlak,  tanpa  disertai  batasan  atau  sifat  tertentu,  misalnya kesepakatan  yang  disertai  hal-hal  yang  haram.  Jadi  yang  dilarang  adalah penggabungan  akad,  secara  mutlak.  Tanpa  melihat  lagi  apakah  penggabungan  akad ini disertai keharaman atau tidak. Hal ini menjadi mutlak apabila didasarkan kepada kaidah ushul fiqih yang menyebutkan : al-muthlaqu yajri „ala ithlaqihi maa lam yarid dalil  at-taqyid  (lafal  mutlak  tetap  dalam  kemutlakannya  selama  tidak  ada  dalil  yang membatasinya). 6 Dalam  hal  ini  tidak  terdapat  nash  men-taqyid  (batasan)  pada kemutlakan  nash-nash  tersebut,  sehingga  dengan  demikian  penggabungan  akad dilarang secara mutlak.
Ibnu  qayim  memberi  komentar  tentang  lafal  hadis  yang  senada  shafqatain  fi shafqatin wahidah  (dua transaksi dalam satu transaksi). Banyak tafsir tentang hadits ini  Pendapat  yang  dipilih  (râjih)  adalah  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  akad demikian menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan ke riba.
Misal  :  penjual menawarkan dua harga atau beberapa harga kepada pembeli, misalnya,  harga  barang  jika  kontan  Rp  10  juta,  jika  cicilan  Rp  12  juta,  kemudian
6 Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami , cet. 1/ h. 208.

## ISSN:  1693-8712   (p)
2502-7565 (e)
Volume 17, Nomor 2 Tahun  2017
pembeli  menerima  (mengucapkan  qabul),  tanpa  terlebih  dahulu  memilih  salah  satu harganya, Bentuk jual beli ini dilarang karena tidak jelas harganya (gharar).Misalnya: seseorang menjual suatu barang dengan  cicilan, dengan syarat pembeli harus menjual kembali  kepada  orang  yang  menjual  itu  dengan  harga  lebih  rendah  secara  kontan. Akad al-‟Inah seperti ini merupakan hîlah dari riba. Inilah yang disebut bai‟ al‟inah. Menurut Ibnu Qayyim, penafsiran inilah yang paling kuat. 7
Dari  beberapa  penjelasan  di  atas  pendapat  yang  paling  rajih  adalah  yang membolehkan  multi  akad    karena  keumuman  lafal  nash  hadis  yang  terakhir shafqataini fi shaqah wahidah  mempunyai beberapa penafsiran. Penulis berpedoman kepada kaedah :
“an-nahyu  bi  ghayri  ad-dalilu  mardudun”  ( Larangan  tanpa  ada  dalil  yang jelas  maka tertolak)  Tapi  dengan ketentuan :  Tidak boleh bertentangan dengan nash Agama  serta  juga  Tidak  menjadi  Hilah  kepada  Riba  ataupun  akibat    Multi  akad menyebabkan  jatuh  ke  riba.  Dalam  pembentukan  produk  keuangan  syariah  sesuai dengan  dasar  fatwa  dewan  syariah  nasional  MUI  ada  beberapa  prodak  yang  identik dengan helah, yang pertama adalah IMBT.
IMBT hadir ebagai produk keuangan syariah sebagai jalan keluar dari praktek riba.  Tujuan  akhir  dari  IMBT  adalah  perpindahan  kepemilikan.  Dalam  jual-beli  jika seseorang  memiliki  uang  cukup  maka  dia  akan  membeli  barang  tersebut  misalnya rumah secara cash. Tetapi kondisi zaman hari ini, untuk memiliki sesuatu contohnya rumah sangatlah susah, karena harga jual yang mahal. Tentu saja jalan yang diambil adalah  kredit.  Tetapi  dalam  jual  beli  kredit  dimungkinkan  riba  (karena  tidak  semua kredit riba), oleh karena itu maka solusinya adalah merakayasa akad.
Akad  yang  direkayasa  adalah  akad  ijarah  (sewa)  dengan  akad  tambahan  jual beli  atau  hibah.  Tujuan  rekayasa  akad  ini  adalah  kemaslahatan  tidak  terjerumus
7 Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah, I’lâm  al-Muwaqqi’în  ‘an  Rab  al-‘Âlamîn ,  (Kairo:  Maktabah  Ibn Taimiyyah, t.t.), j. 3, h. 153

## ISSN:  1693-8712   (p)
2502-7565 (e)
Volume 17, Nomor 2 Tahun  2017
kepada praktek riba. Adapun Syarat dan rukun yang berlaku bagi akad ijarah, berlaku juga bagi IMBT (Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pihak  yang  melakukan  al-Ijarah  al-Muntahiah  bi  al-Tamlik  harus  melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai.
b. Janji  pemindahan  kepemilikan  yang  disepakati  di  awal  akad  Ijarah  adalah  wa'd  ( دعو لا ), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus  ada  akad  pemindahan  kepemilikan  yang  dilakukan  setelah  masa  Ijarah selesai.
Dari  syarat  di  atas  terlihat  bahwa:  pertama,  janji  atau  wa‟d  adalah  hal terpenting dalam rekayasa akad ijarah menjadi IMBT, tanpa adanya wa‟d, maka akad IMBT  tidak  akan  terbentuk;  kedua,  ijarah  yang  disertai  wa‟d  adalah  al-makharij (hillah)  sebagai  alternative  untuk  masuk  kedalam  akad  pemindahan  kepemilikan karena bisa saja kepemilikan bisa dilakukan dengan akad jual beli kredit. Tetapi yang menjadi  poin  pentingnya  adalah  bahwa  karakter  kredit  adalah  jangka  waktu  dan jangka  waktu  ini  yang  menjadi  sebab  timbulnya  bunga  yang  tinggi.  Maka  jangka waktu  tersebut  dirubah  menjadi  sewa  karena  sewa  intinya  adalah  perpindahan manfaat  dengan  jangka  waktu.  Hillah  tersebut  diambil  untuk  mencari  kemaslahatan terhindar  dari  riba.  Riba  adalah  kemudaratan/bahaya  dan  kemudaratan  harus dihilangkan  dan  ketiga,  akad  jual  beli  secara  cash/hibah  menjadi  landasan kepemilikan  penuh  atas  objek  yang  disewakan  karena  harga  pokok  dan  marjin keuntungan sudah terpenuhi selama akad ijarah ditempuh.
Helah  dalam  pembentukan  akad  IMBT  memberikan  keringan  (kemaslhatan) kepada masyarakat, metode hilah yang dipakai oleh DSN MUI dalam fatwa Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002  menerapkan  metode al-makharij  min  al-maza’iq Abu Hanifah. Dalam konteks ini helah dimaksudkan untuk menghindari praktek riba dan memberikan jalan keluar kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan.

## ISSN:  1693-8712   (p)
2502-7565 (e)

## Volume 17, Nomor 2 Tahun  2017
Kedua, pembentukan produk keuangan syariah dalam fatwa DSN no 42/DSN- MUI/V/2004  tentang  Syariah  Charge  Card.  Fatwa  ini  dengan  tegas  menyatakan bahwa  penggunaan  kartu  charge  card  dinyatakan  kebolehannya  dengan  syarat  harus mengikuti  ketentuan  syariah  yang  secara  detail  diungkap  pada  beberapa  hal  yang dijabarkan point berikutnya.
Pada ketentuan umum, fatwa menjelaskan tentang pengertian kata-kata kunci dalam fatwa ini. Hal ini tentunya dilakukan untuk menghindari salah pengertian dan dapat  menimbulkan  kesalah  pahaman  antar  para  pihak  terkait.  Tampaknya,  melalui ketentuan umum ini, fatwa sudah mulai mengarah pada penerapan hilah pada point- point selanjutnya.
Dalam  masalah  akad,  fatwa  ini  memberikan  ketentuan  dua  macam  transaksi dengan masing-masing menggunakan dua akad sekaligus. Akad pertama adalah akad dalam  transaksi  pemegang  kartu  melalui  merchant  saat  belanja  barang  tertentu. Dalam kaitan ini, akad yang ditentukan adalah akad kafalah wa al-ijarah . Dalam akad ini, sangat tampak penggunaan hilah untuk menetapkan kebolehannya. Sebab, dalam hadis  yang  dijadikan  salah  satu  landasan  fatwa  ini,  tegas  disebutkan  bahwa  kafalah boleh  dilakukan  pada  hutang  yang  sudah  terjadi.  Hal  ini  juga  disebutkan  dalam banyak  penjelasan  terkait  dengan  kafalah,  salah  satunya  dalam  kutipan  pernyataan yang diungkap dalam kitab I'anat al-Thalibin sebagaimana dikemukakan dalam fatwa.
Dalam  transaksi  pengambilan  tunai,  fatwa  ini  menentukan  jenis  akadnya dengan menggunakan akad al-qardh wa al-ijarah. Dalam akad ini pun demikian jelas penggunaan hilah-nya. al-Qardh akad pinjaman, termasuk uang, untuk dimanfaatkan dan  dikembalikan  seperti  semula.  Ini  berarti  tanpa  ada  tambahan  apapun.  Dalam kasus  ini  akad  ijarah  sangat  identik  sebagai  akad  hilah  untuk  mendapatkan  ziyadah pada  akad  kafalah  dan  qard,  walaupun  nantinya  kedua  akad  ini  tidak  ta‟aluq (berkaitan)  namun  akibat  dari  hukum  fatwa  ini  bisa  mengarahkan  umat  dalam pengambilan  ziyadah  dalam  hutang,  berpedoman  pada  kaedah  asasi  menolak

## ISSN:  1693-8712   (p)
2502-7565 (e)
Volume 17, Nomor 2 Tahun  2017
kemudharatan lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat maka produk syariah change  card  harus  di  kaji  lebih  lanjut  dan  lebih  mempertimbangkan  metode  sad  az- zhariah menutup jalan (transaksi) yang bisa menimbulkan kemudharatan.
Kasus diatas hampir sama dengan produk gadai emas dan talangan haji fatwa DSN:    Talangan  Haji  Qard    Dan  Ijarah  Nomor:  29/Dsn-Mui/Vi/2002,  Gadai  Emas Rahn  Dan  Ijarah  Nomor:  26/Dsn-Mui/Iii/2002.  Kedua  produk  keuangan  syariah  ini menjadikan  ijarah  sebagai  hilah  untuk  menadapatkan  ziyadah  (tambahan  atau keuntungan)  dalam  akad  hutang,  walaupun  disyaratkan  kedua  akad  tidak  ta‟aluq (berkaitan  langsung)  namun  ini  akan  menjerumuskan  umat  kedalam  riba  bahkan mudharat.  Berpedoman  kepada  kaidah  asasi  menolak  kemudharatan  harus dipertimbangkan  terlebih  dahulu  sebelum  mengambil  manfaat  dalam  pembentukan akad-akad baru. Metode hilah seperti dalam fatwa mengenai gadai emas dan talangan haji tidak sesuai dengan fiqh muamalah karena bertentangan dengan hadis
فلسً عيب نع ىين ونا
Ijarah  kalau  dikaji  secara  mendalam  termasuk  katagori  jual  beli  manfaat, maka  sesuai  dengan  hadis  ini  ijarah  dan  qard  tidak  relefan  dan  tidak  sah  untuk digabungkan  menjadi  satu  akad.  Di  bursa  komoditas  sesuai  dengan  fatwa  DSN  no: 82/dsn-mui/viii/2011, lebih identik dengan bay al-„inah dimana menggabungkan jual beli dan jula beli yang terorganizir, jual beli al‟inah ini dilarang karena sebagai helah untuk melagalkan dan menjadi modus untuk mendapatkan riba.

## KESIMPULAN
Inovasi  pengembangan  produ  ksyariah  melalui  FATWA  DSN  MUI hybrid contract s merupakan keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan akan produk transaksi di  bidang  keuangan  syari‟ah, hybrid  contracts yang  ada  pada  produ  kkeuangan syariah mendapat legitimasi dari FATWA DSN MUI. Namun ada beberapa dalil yang secara  khusus  menerangkan  tentang  penggabungan  beberapa  akad  dalam  beberapa

## ISSN:  1693-8712   (p)
2502-7565 (e)
Volume 17, Nomor 2 Tahun  2017
konteks  saja  seperti  menggabungkan  jualbeli  dengan  jualbeli  (bay  al-‟inah),  bay dengan qarddan lain sebagainya.
Dari  beberapa  produk  keuangan  syariah  ada  sebagian hybrid  contracts yang bertentangan  dengan nash dan  lebih  identik  kepada  helah  ziyadahribawi,  sepertiga dari  ema  smenggunakan  akad  rahndanijarah,  talangan  haji  menggunkan  akad qarddanijarah,  dan  di pasar komudita ssyariah  lebih menyerupai bay al-„inahataupuntawaruqmunazom yang menjadi helahribawi

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullâh  bin  Muhammad  bin  Abdullâh  al-„Imrâni,    Al-‟uqûd  al-Mâliyah  al- Murakkabah: DirâsahFiqhiyyahTa‟shîliyahwaTathbîqiyyah, (Riyadh: DârKunûzEshbelia li al-Nasyrwa al-Tauzî‟, 2006), cet. ke-1.
Abu 'Abdillah Muhammad, Syarh al-Khirsyi 'alâMukhtasharKhalîl,
Abu Zahrah, Tarīkh al- Mazāhib al- Islāmiyah. (Mesir: Dār al- Fikr al- „Araby:tt).
ad-Dusûqi, Hâsyiyah ad-Dusûqi 'alâasy-Syarh al-Kabîr,
al-„Imrâni,  Abdullâh  bin  Muhammad  bin  Abdullâh,  Al-‟uqûd  al-Mâliyah  al- Murakkabah: DirâsahFiqhiyyahTa‟shîliyahwaTathbîqiyyah, (Riyadh: DârKunûzEshbelia li al-Nasyrwa al-Tauzî‟, 2006), cet. ke1
Al-Asqlany,  IbnuHajar,Bulughul  Maram  Min  AdilatiAhkam,  (e-book  pustaka  al- hidayah) versi-2.0.
al-Buhûtî, SyarhMuntahâ al-Irâdât
al-Syathibi, Abu ishaq,Al-Muwafaqat Fi UshululSyari‟ah, juz 4

## ISSN:  1693-8712   (p)
2502-7565 (e)
Volume 17, Nomor 2 Tahun  2017
Al-Syayuthi, Jalaluddin „Abdurrahman Ibnu Abu Bakar,AsybahWannazair Fi Furu‟i, (Indonesia : al-Haramain Jaya Indonesia, tth).
al-Zuhaili, Wahbah,  al-Fiqhu al-Islamiwaadillatuh (Damsyik, Dar al-Fikr, 1989), asy-Syarbaini, Mughni al-Muhtâj,
asy-Syarh al-Kabîr,
asy-Syarh ash-ShaghirHasyiyah 'alaBughyah as-Sâlik,
Dewan  Syariah  Nasional,  fatwa  no:  73/dsn-mui/xi/2008  tentang  musyarakah mutanaqisah.
Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional no. 45/dsn-mui/ii/2005 tentangline facility at-tashilat as-saqfiyah)
Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional no: 01/dsn-mui/iv/2000 tentang giro
Fatwa  Dewan  Syari‟ah  Nasional  no:  69/dsn-mui/vi/2008  tentang  surat  berharga syariah Negara
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional no:37/dsn-mui/x/2002 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syari‟ah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional no: 50/dsn-
mui/iii/2006tentangakadmudharabahmusytarakah
Fatwa  Dewan  Syari'ah  Nasional  no:  52/dsn-mui/iii/2006  tentang  akad  wakalah  bil ujrah pada asuransi syari‟ah dan reasuransi syari‟ah
Fatwa Dewan Syari'ah Nasionalno: 54/dsn-mui/x/2006 tentang syariah card
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/dsn-mui/iii/2002 tentang rahn emas
Hai'ahKibâr al-`Ulamâ' Saudi Arabia, al-Buhûts al-`Ilmiŷaħ, (KSA: Ri'asaħIdâraħ al- Buhûts al-`Ilmiŷaħwa al-Iftâ', 1422), jil. 5
Hammâd,  Nazîh,  Al-‟uqûd  al-Murakkabahfî  al-Fiqh  al-Islâmy,  (Damaskus:  Dâr  al- Qalam, 2005), cet. ke-1

## ISSN:  1693-8712   (p)
2502-7565 (e)
Volume 17, Nomor 2 Tahun  2017
Hanbal,  Imam  Abu  Abdillah  Ahmad  bin,Musnad  Ahmad,  j.  2,  (Beirut:  Dâr  al-Ihyâi al-Turâts al-'Araby, 1414 H), cet. ke-3
ibn  'Aliŷ,  Abû  'Abdillah  Muhammad  ibn  `Abdullâh,  (w.1101  H),  Syarh  al-Khirsyi 'alâMukhtasharKhalîl, (Beirut: DârShâdir, 1317 H), jil. 15,
IbnQayyim  al-Jauziyyah,  I‟lâm  al-Muwaqqi‟în  „anRab  al-„Âlamîn,  (Kairo: MaktabahIbnTaimiyyah, t.t.), j. 3.
Ibnu 'ÂbidînHâsyiyahIbnu 'Âbidîn (Radd al-Muhtâr),
Ibnu al-Humam al-Hanafiy, SyarhFath al-Qadîr,
IbnuHajar al-„Asqalâni, Fath al-Bâri
IbnuManzhûr, Lisân al-'Arab, 13:306; al-Jauhariy, ash-Shihâh,
IbnuQudamah, asy-Syarh al-Kabîr,
IbnuTaimiyah, Majmû' FatâwaIbnuTaimiyah,
IbnuTaymiyah,  Taqiyyuddin,  Fatawa  Al-Kubro,  (Beirut  :  Dar  Kutub  Al-Ilmiyyah, tth.) juz 6.
Imam Abu  Abdillah Ahmad bin  Hanbal,  Musnad Ahmad, j. 2, (Beirut:  Dâr  al-Ihyâi al-Turâts al-'Araby, 1414 H), cet. ke-3.
Imam asy-Syâfi'iy, al-Umm,
Imâm Mâlik ibn Anas, Al-Muwaththa‟, j. 2, (beirut: tt.).
Jey,  MuhamadQal‟ah,  Al-Mu‟amalah  al-Maliyah  al-Mu‟ashirah,  Kuwait,  Darun Nafas,1999
Keputusan  Dewan  PengawasSyariah  Bank  Faisal  al-IslamiMesir,  no.  39-40, padasidang 20-21 Desember 1980
Muhammad  ibn  Ali  ibn  Muhammad  al-Syaukani,  Nail  al-  AutarSharhMuntaqa  al- Akhbār min AhādithSayyid al- Akhyār.(Beirut: Dār al- Fikr: 1983).
ISSN:  1693-8712   (p) 2502-7565 (e)
Volume 17, Nomor 2 Tahun  2017
Nasa‟i, Ahmad Syu‟aib Abu AbdAr-Rahman,Sunan An-Nasa‟i (Al-Mujtaba),juz VII
NazîhHammâd,  Al-‟uqûd  al-Murakkabahfî  al-Fiqh  al-Islâmy,  (Damaskus:  Dâr  al- Qalam, 2005), cet. ke-1.
WahbahAz-Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami, cet. 1/
Zarka, Mustafa ahmad, al-madkhal al-fiqh al-„am,juz I,