## INNOVATIVE: Volume 2  Nomor 1 Tahun 2022 Research & Learning in Primary Education
Implementasi Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga
Karimah Aini 1 , Padmono Wibowo 2
Program Studi Manajemen Pemasyaraktan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email: ainikarimahn@gmail.com

## Abstrak
Overcrowded bukan merupakan persoalan yang baru bagi Pemasyarakatan namun tetap menjadi persoalan pelik untuk bisa diatasi. Terbatasnya kapasitas hunian hanya salah satu dari banyak masalah yang dialami sebagai konsekuensi dari overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan. Overcrowded juga mampu mempengaruhi kualitas gizi,  sanitasi,  kegiatan  tahanan,  pelayanan  kesehatan  dan  perawatan  bagi  kelompok  rentan.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi penerapan grand design penanganan overcrowded pada Lapas Kelas IIA Sibolga yang dilakukan dengan metodde kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Lapas Kelas IIA Sibolga dilakukan melalui 4 penanganan yaitu  penataan  regulasi,  penguatan  kelembagaan,  pemenuhan  sarana  dan  prasarana  serta  pemberdayaan sumber daya manusia. Hambatan yang dihadapi adalah narapidana yang gagal melakukan syarat administrasi dan  subsantif  dalam  pemberian  remisi,  keterbatasan  anggaran,  dualism  fungsi  para  petugas,  keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana.
Kata Kunci: Overcrowded, Kelebihan Kapasitas, Grand Design

## Abstract
Overcrowded  is  not  a  new  problem  for  the  Correctional  Center  but  remains  a  complicated  problem  to  be overcome. Limited occupancy capacity is only one of the many problems experienced as a consequence of being overcrowded  in  Correctional  Institutions.  Overcrowded  can  also  affect  the  quality  of  nutrition,  sanitation, detention activities, health services and care for vulnerable groups. The purpose of this study was to analyze the implementation of the grand design of overcrowded handling in the Class IIA Sibolga Prison which was carried out  using  a  qualitative  method  with  a  descriptive  approach  and  case  study.  This  study  shows  that  the implementation  of  the  Minister  of  Law  and  Human  Rights  No.11  of  2017  concerning  the  Grand  Design  of Overcrowded  Handling  in  Class  IIA  Sibolga  Prisons  is  carried  out  through  4  treatments,  namely  regulatory arrangement, institutional strengthening, fulfillment of facilities and infrastructure and empowerment of human resources.  The  obstacles  faced  are  prisoners  who  fail  to  comply  with  administrative  and  substantive requirements  in  granting  remissions,  budget  constraints,  dualism  in  the  functions  of  officers,  limited  human resources, and limited provision of facilities and infrastructure.
Keywords: Overcrowded, Overcapacity, Grand Design

## PENDAHULUAN
Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  dan  Rumah  Tahanan  Negara  (Rutan)  mengalami  peningkatan  yang mengakibatkan angka overcrowded di Indonesia terus meningkat. Sistem Database Pemasyarakatan perbulan November  2021  menunjukkan  jumlah  hunian  di  seluruh  Lapas  dan  Rutan  berjumlah  270.833  orang  dengan kapasitas hunian sebesar 132.107 orang sehingga tingkat over kapasitas yang dialami adalah 290%. Sedangkan data pada bulan Februari 2021 menunjukkan jumlah hunian berjumlah 252.118. Artinya peningkatan jumlah hunian ini menunjukkan bahwa tingkat over kapasitas yang ada di Indonesia semakin bertambah pada bulan November 2021.
Meningkatnya angka pertumbuhan jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan menimbulkan rata-rata Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesa  mengalami overcapacity bahkan  ada  yang overcrowded. Hal  ini disebabkan karena sebagian besar sanksi pidana umumnya berupa pidana penjara. Sesuai dengan Pasal 10 KUHP hukuman  pokok  yang  saat  ini  diterapkan  adalah  hukuman  badan  atau  yang  biasa  disebut  pidana  penjara. Meskipun  demikian  pidana  alternatif  berupa  rehabilitasi  bagi  terpidana  narkotika  masih  belum  signifikan
diterapkan dan belum mampu mengurangi masalah overcrowded . Overcrowded bukan merupakan persoalan yang baru bagi Pemasyarakatan namun tetap menjadi persoalan pelik untuk bisa diatasi. Namun overcrowded juga  bukan  permasalahan  yang  hanya  bisa  di  tangani  oleh  Pemasyarakatan  tanpa  adanya  keikutsertaan  sub penegak peradilan pidana lainnya. Karena tidak dapat dihindari penyebab utama dari meningkatnya kapasitas hunian di Lapas dan Rutan adalah peningkatan jumlah pidana penjara dalam menanggulangi kejahatan sehingga saat ini (Novian et al., 2018).
Kepadatan  penjara  menciptakan  beban  keuangan  yang  sangat  besar  pada  pemerintah  dan  pengeluaran yang besar pada kohesi sosial masyarakat (Komite Internasional Palang Merah, 2013). Diperkirakan pada tahun 2018 terdapat lebih dari 10,74 juta orang-orang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan di seluruh dunia, hal ini mencakupi baik sebagai tahanan pra-sidang atau yang telah dijatuhi putusan (Walmsley, 2018). Hampir 3 juta orang ditahan di lembaga-lembaga Pemasyarakatan di seluruh dunia sebagai tahanan pra-sidang/tahanan Rutan (Walmsley, 2020). Jumlah tersebut hasil pertimbangan adanya data yang tidak resmi dan dihilangkan dari jumlah nasional. Tingkat populasi penjara sangat bervariasi di berbagai wilayah dunia, di Afrika 53% untuk negara Afrika Barat dan 244 % untuk negara Afrika Selatan; di Amerika 233% untuk negara-negara Amerika Selatan dan 316% untuk negaranegara Amerika Tengah; di Asia 885 untuk Asia Selatan dan 160,5% untuk Asia Tengah; di Eropa 81% untuk Eropa Barat dan 268% untuk Federasi Rusia dan Turki; di Oseania angka mediannya adalah 182,5%. Kepadatan penjara dalam satu negara terkadang dipengaruhi oleh letak penjara itu sendiri dimana penjara yang terletak di pusat kota, dekat dengan pengadilan relatif memiliki kepadatan yang tinggi. Sehingga tidak menutup kemungkinan  dalam  satu  negara  memiliki  kapsitas  yang  berbeda  selain  karena  perbedaan  kapasitas  hunian namun juga dipengaruhi oleh lokasi dari penjara itu sendiri.
Terbatasnya kapasitas hunian hanya salah satu dari banyak masalah yang dialami sebagai konsekuensi dari overcrowded di  Lembaga  Pemasyarakatan. Overcrowded juga  mampu  mempengaruhi  kualitas  gizi,  sanitasi, kegiatan  tahanan,  pelayanan  kesehatan  dan  perawatan  bagi  kelompok  rentan.  Tidak  jarang  persyaratan perlakuan khusus untuk kelompok rentan atau kebetuhan khusus belum dipeenuhi karena fasilitas yang tidak memenuhi dan kekurangan sumber daya. Di seluruh dunia mayoritas bangunan dan sistem penjara di atur untuk tahanan  laki-laki  sehingga  keberadaan  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk  wanita  dianggap  mahal.  Dibeberapa negara  tahanan  wanita  ditampung  dibagian  penjara  pria  sehingga  menimbulkan  tantangan  dalam  hal perlindungan,  pengamanan,  dan  pelayanan  khusus  kebutuhan  perempuan  seperti  kesehatan  reproduksi (International Committee of the Red Cross (ICRC), n.d.). Overcrowded diasumsikan konsekuensi langsung dari meningkatnya  aksi  kriminal  di  lingkungan  masyarakat.  Direktur  Institut  Riset  Nasional  Kebijakan  Hukum Finlandia  mengatakan overcapacity disebabkan  karena  peraturan  hukum  yang  berlaku  dan  kurangnya kemampuan politik untuk mencari alternatif putusan hukum(United Nations Information Service, 2010). Adapun penyebab dari overcapacity itu sendiri adalah :
1. Tingkat kejahatan dan tingkat penjara
2. Narapidana tanpa hukuman
3. Titik-titik tekanan
4. Praktik kepolisian dan penutuan peradilan
5. Putusan hukuman
6. Pelanggaran sistem pembebasan bersyarat
Namun seiring bertambahnya tahun dan dipengaruhi oleh perubahan zaman, tindak kejahatan juga mulai mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Tindak kejahatan yang ada dizaman sekarang juga lebih bervariatif modus kejahatannya. Hal ini mengakibatkan semakin bertambah pula jumlah narapidana yang  masuk  ke  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk  menjalani  pembinaan  dan  pidana  penjara.  Disisi  lain jumlah narapidana yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau dalam artian telah selesai menjalani pidana penjara  dan  pembinaannya  tidak  sebanding  dengan  jumlah  narapidana  yang  masuk.  Sehingga  jumlah narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan setiap tahun tetap bertambah.
Keberhasilan pembinaan bertujuan supaya narapidana mempunyai kepribadian yang mandiri, berkualitas, handal,  dan  memiliki  nilai positif  untuk  kembali  ke  lingkungan  masyarakat  adalah  tugas  utama  keberhasilan program  kegiatan  pembinaan  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Sibolga.  Sama  halnya  dengan  Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada umumnya, yakni merujuk kepada pasal 1 angka 3 UU No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyaraakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA SIbolga memberikan pembinaan kepada para narapidana
dan anak didik Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan yang telah ia perbuat dan menyesalinya. Lembaga Pemasyarakatan  merupakan  tempat  membina  agar  mereka  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berbudi  pekerti  luhur,  memiliki  kepribadian  yang  trampil,  disiplin,  mandiri, kreatif,  dan  memiliki  kemampuan  intelektual  dan  berkesadaran  hukum.  Pembinaan  ini  diharapkan  dapat menyadarkan para terpidana sehingga tidak akan mengulangi kesalahannya dan ketika kembali ke masyarakat dapat menjalani aktifitasnya seperti sedia kala.
Kelebihan kapasitas juga dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga. Saat ini jumlah penghuni Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Sibolga  1.149  penghuni  dimana  kapasitas  idealnya  hanya  332  penghuni. Artinya terdapat 346% overcrowded yang telah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga. Terjadinya kelebihan kapasitas tentunya akan mempengaruhi kualitas  penghuni baik dari pemberian hak  kepada warga binaan,  pembinaan,  dan  pengamanan.  Sebelumnya  alasan  terjadinya  over  kapasitas  ini  maka  dilakukan pemindahan Lokasi Lapas yang sekarang difungsikan sebagai kantor  Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pada tahun 1988 dilakukan relokasi Lapas Sibolga yang awalnya berada di Jl. Siswomiharjo Kota Madya Sibolga ke Tukka, Kabupaten  Tapanuli  Tengah.  Relokasi  ini  dalam  rangka  peningkatan  kelas  dari  Lapas  Kelas  IIB  Kota  Sibolga menjadi Lapas Kelas IIA Kota Sibolga. Tentunya peningkatan kelas ini juga mempengaruhi jumlah kapasitas, dan ketersedian sarana dan prasarana yang lebih lengkap. Ketersedian sarana dan prasarana dipotimalkan untuk pembinaan  para  warga  binaan  dan merupakan  salah  satu  project  pilot  dalam  membina  warga  binaan  untuk mengembalikan norma-norma kemanusia para warga binaan.
Pada tahun 2017 Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Permenkumham No. 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penangan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Grand  design tersebut  dibentuk  untuk  menanggulangi  kondisi overcrowded pada  Rutan  dan  Lapas  yang meningkat  setiap  tahunnya.  Selain  itu  Pemasyarakatan  juga  harus  dapat  memenuhi  rasa  keamanan, keselamatan, dan keadilan kepada narapidana dan tahanan tanpa harus dihalangi oleh kondisi overdrowded yang terjadi pada Lapas dan Rutan. Dengan adanya program yang diusung pada Permenkumham No.11 Tahun 2017 tentan Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rutan dan Lapas diharapkan kondisi Lapas dan Rutan dapat menyentuh angka minimal dari over kapasitas.
Berdasarkan  penjelasan  latar  belakang  permasalahan  tersebut  penulis  akan  mengkaji  penerapan Permenkumham  No.11  tahun  2017  tentang Grand  Design Penanganan Overcrowded pada  Lapas  Kelas  IIA Sibolga. Penelitian ini membatasi kedalam dua pembahasan yaitu : 1) Bagaimana implementasi grand design penanganan overcrowded pada Lapas Kelas IIA Sibolga, apakah dapat mengurangi angka overcrowded ? 2) Apa saja hambatan yang diperoleh dalam menerapkan grand design penanganan overcrowded pada Lapas Kelas IIA Sibolga?

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Metode penelitian  kualitatif  adalah  suatu  pendekatan  untuk  mengekplorasi  dan  memahami  suatu  gelaja  sentra (Marecek et al., 2020). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara luas dan mendalam mengenai permasalahan yang dibahas pada peneelitian ini sehingga pembaca diposisikan sebagai orang yang terlibat dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan apllied research (penelitian terapan) dimana bertujuan untuk memberikan pencerahan atas fenomena sosial yang terjadi dalam konteks penelitian ini  ini  fenomena  yang  dimaksud  adalah overcrowded yang  terjadi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga.
Desain  penelitian  ini  menggunakan  studi  kasus  dimana  peneliti  mengharapkan  dapat  menangkap kompleksitas  kasus  yang  ada  pada  penelitian  ini  (Maher  &  Dertadian,  2018).  Adapun  sumber  data  yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh melalui  wawancara  kepada  responden  dan  observasi  di  lokasi  penelitian.  Data  sekunder  diperoleh  melalui dokumen-dokumen  yang  terkait  pada  peneltian  ini  baik  berupa  buku  maupun  artikel  ilmiah.  Data  yang terkumpul pada kegiatan pengumpulan data selanjutkan akan dianalisis untuk diinterpretasikan yang kemudian akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data dilakukan dengan empat tahapan yakni pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Overcapacity terjadi akibat peningkatan jumlah penghuni Lapas yang tidak sebanding dengan kapasitas Lapas. Persentase narapidana yang baru masuk ke dalam lapas juga tidak seimbang dengan narapidana yang akan  keluar.  Perbandingan  input-output  tersebut  bahkan  biasanya  berbeda  jauh  angka  perbandingannya. Ditinjau dari kasus tindak pidananya, beberapa kasus mengalami peningatan yang sangat signifikan seperti narkoba, pencurian, serta kekerasan terhadap anak. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang semakin penuh dan  perbandingan  akan  narapidana  dan  petugas  semakin  tidak  terkontrol  maka  hal  tersebut  adalah permasalahan serius dalam mewujudkan narapidana yang baik melalui pembinaan yang di lakukan di Lapas (Jati, 2019).
Dampak overcrowded yang dialami oleh Lapas dan Rutan akan sangat mempengaruhi pada rendahnya pemenuhan hak-hak narapidana dan tahanan. Overcrowded akan membuat para petugas kewalahan dalam menangani jumlah narapidana yang semakin bertambah sehingga beban kerja cenderung tidak sesuai dengan kapasitas kerja dari para petugas (Latifah, 2019). Ketika lapas mengalami overcrowded maka akan semakin banyak fasilitas sarana dan parasarana yang perlu disediakan oleh Lapas maupun Rutan seperti kebutuhan makan, air bersih, dan kamar tidur. Kamar narapidana yang awalnya sudah sesak maka akan semakin sesak apabila ditambah oleh narapidana yang baru masuk.
Kondisi overcrowded ini tentunya semakin mengkhawatirkan apabila tidak ada penanganan khusus yang diarahkan oleh Pemasyarakatan. Khusus bagi Lapas, segala keterbatasan yang ditimbulkan oleh overcrowded menyebabkan tujuan pemasyarakatan bisa tidak tercapai. Sehingga napi tidak cukup siap untuk kembali pada masyarakat ketika selesai menjalani pidana penjara. Sebagai contoh terbatasnya program rehabilitasi bagi napi sehingga tidak semua napi yang menjalani pidana mengikuti program peningkatan keterampilan.
Berdasarkan pasal 2 Permenkumham No.11 Tahun 2017 tentang Grand Design penanganan overcrowded , maka terdapat tiga program penanganan yang dilakukan agar mengatasi overcrowded pada Lapas yakni :
1) Jangka pendek
2) Jangka menengah
3) Jangka panjang
Pada  setiap  program  tersebut  akan  menangani  paling  sedikit  mengenai  tentang  penataan  regulasi, penguatan  kelembagaan,  pemenuhan  saran  dan  prasarana,  serta  pemberdayaan  sumber  daya  manusia. Dengan adanya grand design penanganan overcrowded pada Lapas dan Rutan diharapkan Lapas dan Rutan mampu mengatasi permasalahan overcrowded lebih secara sistematis, terarah, terukur, dan komprehensif.

## 1. Implementasi Grand Design Penanganan Overcrowded
Menurut  Sarwonono  (1992)  kepadatan  hunian  dalam  Lapas  dapat  menyebabakan  berbagai  gagguan kesehatan seperti gangguan pernafasan, perkembangan fisik tidak normal, ganggaun psikologis yakni tekanan batin dan gangguan kepribadian, dan semua gangguan tersebut terjadi dalam lingkungan Lapas yang sangat terbatas baik dari lokasi maupun fasilitas. Overcrowded yang di alami oleh Lapas Kelas IIA Sibolga tentunya dapat  menyebabkan  pemenuhan  hak-hak  mutlak  dari  narapidana  maupun  tahanan  tidak  optimal  seperti fasilitas hunian, sanitasi dan kesehatan, serta kurangnya pengawasan terhadap kekerasan atau penyiksaan yang terjadi pada penghuni lapas tersebut (Ikhtias, 2019).
Tabel 1. Jumlah Narapidana danTahanan
Lapas Kelas II Sibolga per November 2021 STATUS JUMLAH Narapidana 1.005 orang Tahanan 144 orang Total 1.149 orang Kapasitas 332 orang Over Kapasitas 346% Sumber :smslap.ditjenpas.go.id
Berdasarkan  tabel  diatas  diketahui  tingkat overcrowded Lapas  Kelas  IIA  SIbolga  adalah  sebesar  346%.
Penerapan  hukum  pidana  pada  pelaku  tindak  kejahatan  semakin  berpartipasi  besar  dalam  meningkatnya angka  overcrowded  di  Lapas  maupun  Rutan.  Semakin  tinggi  waktu  penghukuman  yang  diberikan  maka semakin tinggi pula angka hunian yang terus bertambah. Doktrin crime control model para aparat penegak hukum semakin memperparah situasi tersebut.
Implementasi The  Standar  Minimum  Rules  for the Treatment  of Prisoners poin 11  menyatakan  bahwa “Kebijakan  untuk  menegakan  aturan  di  dalam  Lapas/Rutan  tidak  akan  efektif  ma nakala  pada  saat  yang bersamaan  tidak  diambil  langkah-langkah  untuk  mengatasi  gejala overcrowded .  Usaha-usaha  pembinaan terhadap  narapidana  harus  didahului  dengan  program  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  isi  Lapas/Rutan sesuai  dengan  fasilitas  dan  sarana  ya ng  tersedia”.  Adapun  penanganan  tersebut  sesuai  Permenmkumham No.11  Tahun  2017  setidaknya  harus  ada  empat  aspek  yang  dianalisis  terhadap pengimplementasian  grand design tersebut pada penanganan overcrowded Lapas Kelas IIA Sibolga sebagai berikut :
a) Penataan regulasi.
Arah  kebijakan  penanganan  kriminal  pada  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia  masih menjadi  faktor  utama  alasan  tingginya  akan  overcrowded  pada  Lapas  dan  Rutan  di  seluruh Indonesia. Sehingga persentasi input narapidana baru dengan  out put narapidanaa yang keluar tidak  seimbang  (Mahendra,  2020).  Selain  itu  banyaknya  peraturan  perundang-undangan  yang saling  tindih  satu  sama  lain  dalam  mengatur  ketentuan  pidana  penjara  yang  sebagian  bsar memberikan keputusan pidana penjara sebagai pidana pokok. Regulasi ini yang kemudian sangat memiliki  pengaruh  yang  besar  dalam  mengatasi  permasalahan  overcrowded  di  Lapas/Rutan. Pemasyarakatan yang saat ini sudah bukan menganut sistem pemenjaraan melainkan restorative justice tidak  dapat  berdiri  sendiri  apabila  sub  bagian  sistem  peradilan  pidana  lainnya  masih berpedoman pada pemberian punishment kepada pelaku tindak kejahatan. Pemasyarakatan yang sebagai  langkah  terakhir  pra  ajudikasi  tidak  dapat  menghentikan  adanya  pemberian  pidana penjara kepada pelaku tindak kejahatan karena keputusan tersebut berada dibawah kekuasaan pengadilan negeri.
Pola pikir Pemasyarakatan yang bersandar pada aphorisma dari Sanford Bates “ men are sent to  prison  as  a  punishment  but  not  for  a  punishment ”  (orang  dikirim  ke  Lapas/Rutan  sebagai hukuman  bukan  untuk  diberi  hukuman),  sehingga  dalam  keterhukumannya  diisi  dengan penyadaran,  peningkatan  kualitas,  dan  upaya-upaya  lain  untuk  memperkecil  gap  konfliknya dengan korban dan masyarakat, merupakan tujuan kebijakan kriminal sebagaimana diharapkan Sahardjo untuk melindungi masyarakat dengan mereduksi unsur-unsur kejahatan pada pelanggar hukum dapat diwujudkan. Inilah tujuan penting dari suatu pemidanaan dimana mereformasi para pelanggar  hukum  lebih  efektif  daripada  hanya  sekedar  menjauhkan  para  pelanggar  hukum dengan cara mencabut kemerdekaan mereka.
Adapun  penataan  regulasi  yang  diterapkan  di  Lapas  Kelas  IIA  SIbolga  dalam  melakukan penanganan overcrowded di Lapas adalah dengan cara mempermudah paraa nanrapidana dalam melakukan pembebasan bersyarat  (PB) dan pemberian remisi. Tercatat pada bulan Agustus 2021 kemarin sebanyak 523 narapidana Lapas Kelas IIA SIbolga menerima remisi umum 17 Agustus. Narapidana  yang  menerima  remisi  umum  merupakan  narapidana  yang  memenuhi  syarat administratif dan substantif. Dari 523 narapidana yang menerima remisi umum, sebanyak 508 orang  diantaranya  menerima  remisi  umum  kategori  1  dan  24  orang  menerima  remisi  umum kategori  II  yakni  yang  habis  menjalani  masa  pidana  (Gultom,  2021).    Jumlah  narapidana  yang memperoleh remisi ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 514 orang narapidana (Laoly, 2020). Regulasi lain yang diterapkan oleh Lapas Kelas IIA Sibolga adalah dengan membatasi penempatan tahanan di Lapas dan kerap melakukan program pemindahan tahanan maupun napi.
b) Penguatan kelembagaan
Cara sistem kelembagaan Lapas/Rutan yang berkembang dipengaruhi oleh kebijakan, politik,
budaya  dan  nilai-nilai  yang  dominan  dalam  masyarakat  di  mana  sistem  itu  berada.  Salah  satu elemen kunci dari proses penguatan kelembagaan adalah identifikasi kecenderungan organisasi pada  masa  lalu  dan  masa  depan  yang  akan  berdampak  pada  penanganan  jumlah narapidana/tahanan  dalam  fasilitas  Lapas/Rutan.  Untuk  melakukan  penguatan  kelembagaan dalam  rangka  Penanganan overcrowded di  Lapas/Rutan  perlu  dilakukan  pembenahan  dengan menggunakan hybird  approach, yaitu  pendekatan  terhadap  pembenahaan  struktur  organisasi dan tata kerja yang belum tepat fungsi dan tepat ukuran serta pembentukan organisasi baru yang support  dengan compatible terhadap  kebutuhan  penanganan overcrowded. Pengaturan kelembagaan  tentang  Lapas  Kelas  II  diatur  dalam  Keputusan  Menteri    Kehakiman  RI  no. M.01.PR.07.03  tahun  1985  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga  Pemasyarakatan  jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 05.OT.01.01 Tahun 2011.
Kelembagaaan  Lapas  Kelas  IIA  umumnya  memiliki  permasalahan  adanya  tumpang  tindih antar tugas perseksi nya masing-masing. Seperti dualitas antara Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban  dengan  Kesatuan  Pengamanan  Lembaga  Pemasyarakatan.  Selain  itu  Seksi  Binadik dengan  Seksi  Kegiatan  Kerja.  Adanya  dualitas  fungsi  seperti  ini  mengakibatkan  kerap  sekali terjadinya  pengalihan  tanggung  jawab  antar  masing-masing  seksi.  Dalam  rangka  melakukan penguatan  kelembagaan  Lapas  Kelas  IIA  Sibolga  selalu  melakukan  rapat  bulanan  dalam menyingkronkan  tugas  dan  tanggung  jawab  masing-masing  seksi  untuk  mencapai  tujuan organisasi. Rapat bulanan ini juga menghindari adanya pemindahan tugas sebelah pihak tanpa diketahui  oleh  pimpinan.  Yang  terpenting  dari  penguatan  kelembagaan  ini  adalah  bagaimana organisasi  dapat  mengakomodir  peran  untuk  menunjukkan  manifestasi  dari  fungsi Pemasyarakatan itu sendiri.
c) Pemenuhan sarana dan prasarana
Pemenuhan sarana dan prasarana pada UPT Pemasyarakatan merupakan suatu keharusan yang  tidak  dapat  terpisahkan  dari  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  UPT  Pemasyarakatan. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi oleh Lapas/Rutan ditambah lagi dengan kondisi overcrowded  berdampak  kepada  tidak  optimalnya  kualitas  pelayanan  dan  tidak  terjaminnya penyelenggaraan  pembinaan  dan  pengamanan  secara  baik.  Pembenahan  dan  percepatan penyelesaian  masalah  overcrowded,secara  konsisten  harus  dapat  merujuk  pada  pembenahan dan pemenuhan infrastruktur pada UPT Pemasyarakatan. Pemenuhan sarana dan prasarana ini memperhatikan kebutuhan dari narapidana dan tahanan baik kategori dewasa laki-laki, dewasa perempuan, dan tahanan anak.
Pemenuhan  kebutuhan  pada  UPT  Pemasyarakatan  dapat  terpenuhi  melalui  perencanaan yang  sistematis  guna  pemenuhan  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  yang  dilakukan  oleh Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan.  Perencanaan  kebutuhan  tersebut  disusun  berdasarkan kajian analisis dan penyusunan master plan berisikan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pada setiap UPT Pemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pemenuhan sarana dan  prasarana  harus  realistis  dengan  kenyataan  terhadap  alokasi  anggaran  yang  tersedia  dan berdasarkan  skala  prioritas  tingkat  kebutuhan.  Proses  pengadaan  sarana  dan  prasarana kebutuhan  UPT  Pemasyarakatan  dilaksanakan  secara  berkelanjutan  dengan  memperhatikan kualitas dan kebutuhan UPT Pemasyarakatan, dilaksanakan dengan akuntabilitas dan transparasi dalam proses pengadaannya.
d) Pemberdaaan sumber daya manusia
Rasio perbandingan jumlah petugas dan narapidana Lapas Kelas IIA Sibolga diketahui tidak seimbang.  Jumlah  petugas  Pemasyarakatan  Lapas  Kelas  IIA  Sibolga  saat  ini  adalah  72  petugas dengan warga binaan sebanyak 1.149 orang. Walaupun dengan jumlah yang terbatas ini Lapas Kelas IIA Sibolga tetap melakukan tugasnya dalam rangka peningkatan fungsi kewaspadaan dalam gangguan kamtib, waspada dalam mengatasi narapidana yang lebih variatif kasus kejahatannya. Sasaran  khusus  manajemen  di  bidang  SDM  adalah  terwujudnya  sumber  daya  petugas  atau
pegawai  yang  mempunyai  kompetensi,  profesional,  berkinerja  tinggi,  berorientasi  pada pelayanan dan sejahtera.
Lingkup manajemen sumber daya manusia di Institusi Pemasyarakatan mencakup perbaikan sistem: rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, penempatan, penilaian kinerja, pembinaan karier, data base kepegawaian dan kesejahteraan serta pemberhentian dan juga Pemensiunan. Dalam rangka  melakukan pemberdayaaan sumber daya  petugas, Lapas Kelas IIA Sibolga mengadakan pelatihan kesemaptaan petugas yang dihadiri seluruh oleh petugas. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung  peningkatan  stamina  petugas  dalam  melakukan  tugas  Pemasyarakatan.  Selain  itu pada bulan September 2021 lalu dilakukan pelatihan tembak kepada petugas Lapas Sibolga yang dilakukan di lapangan tembak Pandan. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan ini diharapkan dapat mengasah skill para petugas dalam menjalankan tugas.
Dari  langkah-langkah  penanganan  overcrowded  di  Lapas  Kelas  IIA  Sibolga  diketahui  pemberian pembebasan bersyarat (PB) dan remisi kepada narapidana dapat mempengaruhi angka overcrowed di Lapas. Namun usaha tersebut tidak dapat bertahan lama apabila sistem peradilan pidana di Indonesia masih terpaku pada  pidana  pemenjaraan.  Usaha  yang  dilakukan  Lapas  dalam  menangani  overcrowd  tidak  akan  berarti apabila sub sistem peradilan pidana lainnya tidak membatasi putusan pidana pemenjaraan.

## 2. Hambatan Penerapan Grand Design Penanganan Overcrowded
Adapun  hambatan  yang  diperoleh  dalam  pengimplementasian  Permenkumham  No.  11  Tahun  2017 tentang Penanganan Overcrowded di Lapas Kelas IIA Sibolga adalah sebagai berikut :
a) Penataan regulasi
Kerap sekali dalam melakukan pemindahan narapidana, Lapas Sibolgaharus memperhatikan beberapa faktor seperti asal daerah narapidana yang bersangkutan agar memudahkan keluarga narapidana dapat mengunjungi naraapidana tersebut. Selanjutnya dalam melakukan pemberian remisi, narapida yang bersangkutan terlibat dalam kasus yang menyebabkan dirinya tercatat pada register F dan kemudian gagal memperoleh remisi. Selain itu narapidanaa yang telah menerima pembebasan besyarat (PB) melakukan tindak kejahatan ketika sudah bebas yang membuat status PB  narapidana  tersebut  dicabut  dan  narapidana  bersangkutan  harus  menyelesaikan  sisa potongan pidana yang dilakukan sebelumnya hingga selesai.
b) Penguatan kelembagaan
Hambatan yang terjadi pada penguatan kelembagaan adalah masih adanya masalah internal antar  petugas  yang  dapat  menghambat  pelaksanaan  penanganan  overcrowded  pada  Lapas. Masalah  dualisme  tugas  dan  wewenang  yang  terjadi  di  Lapas  tidak  dapat  diselesaikan  dalam jangka waktu pendek karena perlu ada regulasi ulang dari para pimpinan organisasi
c) Pemenuhan sarana dan prasarana
Hambatan dalam pemenuhan sarana dan prasarana adalah anggaran yang terbatas. Dengan kondisi overcrowded maka anggaran yang dialokasikan ke Lapas akan mengalami peningkatan karena  bertambahnya  jumlah  hunian  sedangkan  angaran  yang  diberikan  tidak  mengalami peningkatan. Sehingga pengadaan sarana dan prasarana tidak dapat diatasi dalam waktu singkat karena  anggaran  yang  awalnya  dialokasikan  untuk  sarana  dan  parasarana  harus  disisihkan terlebih dahulu sejumlah penambahan narapidana yang masuk.
d) Pemberdaaan sumber daya manusia
Dengan keterbatasan jumlah petugas sulit untuk menangani narapidana yang jumlahnya jauh lebih  banyak  dari  pra  petugas.  Dalam  hal  ini  Lapas  Sibolga  lebih  mengedepankan  kulitas dibandingkan kuantitas agar petugas dapat menjalankan tugasnya dengan baik walaupun situasi yang dihadapi tidak baik.

## SIMPULAN
Implementasi penerapan grand design penanganan overcrowded di Lapas Kelas IIA Sibolga tidak terlepas dari  dukungan  sub  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia.  Usaha-usaha  yang  dilakukan  tidak  dapat  berarti apabila  sistem  pemidanaan  masih  terpaku  kepada  sistem  pemenjaraan. Pemasyarakatan  sudah sejak  lama berbedanah dari sistem pemenjaraan yang saat ini berubah menjadi restorative justice system. Harapannya dalam  kesinambungan  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia  masing-masing  aparat  penegak  hukum  dapat terintegrasi satu sama lain sehingga dalam menjalankan tugas dapat mencapai tujuan Indonesia yang aman Sentosa dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA
Gultom,  J.  (2021).  532  Warga  Binaan  Lapas  Sibolga  Terima  Remisi  Umum. Antara  News . https://sumut.antaranews.com/berita/413486/532-warga-binaan-lapas-sibolga-terima-remisi-umum
Ikhtias,  H.  (2019).  Repetisi  Kematian  dalam  Penjarra  Malfungsi  Pemasyarakatan.  In Seri  Monitor  dan Dokumentasi 2019 LembagaBantuan Hukum Masyarakatan (p. Hal 37).
International Committee of the Red Cross (ICRC). (n.d.). Water, Sanitation, Hygiene and Habitat in Prisons. In
2012 .
Jati,  I.  P.  (2019).  Implikasi  Overcapacity  Terhadap  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia. Cepalo , 3 (2),  77. https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1847 Komite Internasional Palang Merah. (2013). Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan di Penjara .
Laoly, E. (2020). 514 WBP Lapas Sibolga Mendapat Remisi Idul Fitri. Edlanews.Com . https://www.edlanews.com/sibolga/514-wbp-lapas-sibolga-mendapat-remisi-idul-fitri/
Latifah, M. (2019). Overcrowded Pada Rumah Tahanan Dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia: Dampak dan Solusinya. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis , XI , No.10/ , 1 – 6.
Mahendra, G. I. (2020). Dampak Over Capacity Bagi Narapidana Dilembaga Pemasyarakatan , Factor Penyabab Implikasi Negative Dalam Pengoptimalisasian Pembinaan. JUSTITA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora ,
390 – 401.
Maher, L., & Dertadian, G. (2018). Qualitative research. Addiction , 113 (1), 167 – 172. https://doi.org/10.1111/add.13931 Marecek,  J.,  Magnusson,  E.,  Marecek,  J.,  &  Magnusson,  E.  (2020).  Qualitative  Inquiry. Oxford  Research Encyclopedia of Psychology , October 2012 , 37 – 41.
https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190236557.013.485
Novian, R., Eddyono, S. W., Kamilah,  ajung G., Dirga, S., Nthania, C., Napitupulu, E. A. ., Wiryawan, S. M., &
Budhiman,  A.  A.  (2018). Strategi  Menangani  Overcrowding  di  Indonesia:  Penyebab,  Dampak  dan Penyelesaiannya (Z. Abidin & Anggara (eds.)). Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
United Nations Information Service. (2010). National Officials Outline Alternative Strategies Aimed at Ensuring Public  Safety  while  Avoiding  Recidivism. 12th  UN  Congress  on  Crime  Prevention  and  Criminal  Justice , April , 8 – 12.
Walmsley, R. (2018). World Prison Population List twelfth edition. Institute for Criminal Policy Research , twelft edition , 1 – 19.
Walmsley, R. (2020). World Pre-trial / Remand Imprisonment List fourth edition. Institute for Crime & Justice Policy Research , 1 – 16.