## KEBIJAKAN REGULATIF PEMERINTAH DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Dr. Khoirul Huda,SH.,M.Hum.
hudarecht@yahoo.com

## Abstract
Tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  merupakan  salah  satu  bentuk  pelanggaran  hak  asasi manusia  (HAM).  Meskipun  banyak  upaya  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah,  seperti  penyusunan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP), pembangunan pusat-pusat krisis  terpadu  di  rumah  sakit,  pembangunan  ruang  pelayanan  khusus  (RPK)  di  Polda  dan  Polres  serta  pusat pelayanan  terpadu  pemberdayaan  perempuan  dan  anak  (PPT-PPA)  atau  di  daerah  lain  disebut  P2TP2,  dan penyebaran informasi dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga tingkat Kecamatan dan  desa.  Namun  semua  upaya  tersebut  belum  cukup  untuk  menekan  tingginya  tindak  kekerasan  dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Data yang akurat masih belum tersedia, hal ini dikarenakan banyak kasus-kasus  kekerasan  dan  eksploitasi  terhadap  perempuan  dan  anak  yang  tidak  dilaporkan,  dengan anggapan bahwa masalah tersebut adalah masalah domestik keluarga (tabu) yang tidak perlu diketahui orang lain  selain  itu  belum  ada  interching’s  antara  lembaga  dalam  penanganan  kasus  kekerasan  perempuan  dan anak.  Selain  itu,  masih  didapati  bahwa  Pemberdayaan  Perempuan  menjadi  erat  kaitannya  dengan perlindungan terhadap anak, ditengah kesibukan orangtua dalam keseharianya berdampak atas  peran kaum perempuan  dalam  pendidikan  utama  dan  pertama  bagi  anak.  Dalam  keseharian  terdapat  fenomena  atas pendidikan anak dikeluarga yang lebih sering terjadi secara alamiah tanpa kesadaran perencanaan orang tua, padahal pengaruh dan akibat sangat besar. Jika kita lihat atas rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan memiliki  kontribusi  sangat  besar  atas  pendidikan  dan  pembentukan  karakter  anak.  Jika  ditelaah  secara seksama terdapat beberapa masalah utama guna mengurai atas pembangunan pemberdayaan perempuan di daearah,  sebagaimana  rendahnya  kualitas  hidup  dan  peran  perempuan,  terutama  di  bidang  pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Tidak lepas adanya konstruksi budaya (cultural), structural dan pola rasional sebagaimana  pola  rasional  menjadi  Value  (Tata  Nilai)  dalam  kehidupan  yang  dianggap  benar  dan  bersifat subjektif  sehingga  dalam  establishmen  gender  di  daerah  melihat  dari  tiga  aspek;  cultural,  structural  dan rasional (Values).
Kata kunci; kewenangan, pemberdayaan, perlindungan, perempuan, anak

## PENDAHULUHAN
Negara merupakan pemegang mandat  dari  kedaulatan  rakyat,  oleh karena  itu  negara  bertanggungjawab untuk  menyelenggarakan  pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam hal ini, posisi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (public service) dari pengguna layanan.  Sementara  rakyat  memiliki  hak atas  pelayanan  publik  dari  negara  karena sudah  memenuhi  kewajiban  sebagai warga Negara. Pemenuhan  hak-hak dasar
rakyat  merupakan  kewajiban  konstitusi bagi  Negara  sekaligus  hak  konstitusional bagi  rakyat.  Salah  satu  bentuk  hak konstitusional bagi rakyat adalah terjaminnya  perlindungan  diri  pribadi, keluarga  dan  kehormatannya.  Hal  ini sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam pasal  28  G  ayat  (1)  UUD  1945  yang menegaskan  bahwa  Setiap  orang  berhak atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga, kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda
yang  dibawah  kekuasaannya  berhak membperoleh  perlindungan  dan  bebas dari  rasa  ketakutan  untuk  berbuat  atau tidak berbuat.
Di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang  Dasar  1945,  juga  menjelaskan adanya  pengakuan  terhadap  prinsip persamaan  bagi  seluruh  warga  negara tanpa  kecuali.  Adanya  prinsip  persamaan sebagaimana dalam pasal 27 ayat (1)  ini, maka hal ini berarti tidak ada diskriminasi bagi  warga  negara  Indonesia,  karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan  tanpa  memandang  agama, suku,  jenis  kelamin,  kedudukan,  dan golongan.
Moempoeni Martojo
mengatakan bahwa : “Istilah warga negara sudah barang tentu mengandung pengertian  baik  wanita  maupun  pria”. pernyataan  yang  dikemukakan  oleh Moempoeni Martojo adalah  benar, sebab di  mana  pun  negara  di  dunia  ini,  warga negaranya  selalu  terdiri  dari  laki-laki  dan perempuan  dan  anak-anak  (Martojo: 1999) Dengan adanya pengakuan persamaan  hak  warga  negara,  berarti antara  laki-laki  dengan  perempuan  serta anak  tidak  ada  perbedaan.  Diakuinya prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan  di  dalam  UUD  NRI  1945 menunjukkan para pendiri negara Indonesia,  sebelum  mendirikan  negara, sadar  betul  tentang  arti  pentingnya perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia itu.
Secara  filosofis  dalam  nilia-nilai  dalam kehidupan  masyarakat  serta  menurut peraturan perundang-undangan,
Indonesia  mengakui  tentang  adanya prinsip  persamaan  kedudukan  dan  hak antara  laki-laki  dan  perempuan.  Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan  bernegara,  diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan serta tidak adanya perlindunagn hak anak. Kaum perempuan
selalu tertinggal dan termarjinalkan dalam bidang  ekonomi,  pendidikan,  kesehatan, pekerjaan,  maupun  dalam  bidang  politik. Faktor  penyebabnya  adalah  nilai-nilai budaya  patriarkhi  yang  hidup  di  dalam masyarakat adat Indonesia. Pada masyarakat  dengan  budaya  patriarkhi, laki-laki  lebih  berperan  dalam  memegang kekuasaan,  yang  secara  otomatis  dapat mendegradasi  peran  dan  keberadaan perempuan  (Kurniawan:  2011).  Dengan tetap  menggunakan  prinsip  persamaan hak  dalam  segala  aspek,  maka  baik  laki- laki  maupun  perempuan  memiiliki  hak atau  kesempatan  yang  sama  untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. Sehingga  apabila  terjadi  diskriminasi terhadap  perempuan  dan  tidak  adanya perlindungan  terhadap  anak,  hal  itu merupakan  bentuk  pelanggaran  terhadap hak asasi perempuan dan hak asasi anak Perlindungan  dan  kenyamanan  dalam menjalankan  kehidupan  merupakan  hak yang sangat mendasar dan menjadi tugas negara  sekaligus  sebagai  upaya  untuk mencapai  tujuan  negara  sebagaimana tercantum  dalam  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945  alenia  keempat. Namun  faktanya  terdapat  jurang  yang dalam di antara apa yang seharusnya (das sollen)  dikehendaki  terjadi  oleh  hukum dan  implementasinya  dalam  kehidupan sehari-hari  (das  sein)  sehingga  hukum hanya dipandang sebagai payung fantasi.

## PEMBAHASAN
Negara  sebagai  pemegang  mandat  dari kedaulatan rakyat bertanggungjawab untuk  menyelenggarakan  pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat.  Hal  ini  sebagaimana  amanat konstitusi  yang  sudah  menjadi  konsensus nasional  bagi  bangsa  Indonesia  dalam pembukaan  UUD  NRI  tahun  1945  yang menjadi  landasan  hukum  fundamental (Fundamental  Norm)  dalam  merumuskan
arah  dan  dasar  pengambilan  kebijakan sosial, politik,  dan hukum kenegaraan. Negara  sebagai  organisasi  tentu  selalu mempunyai tujuan sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan:  ”Kemudian  daripada  itu, untuk  membentuk  suatu  Pemerintahan
Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
Memperhatikan alinea keempat Pembukaan  UUD  NRI  1945  tersebut secara  jelas  dinyatakan  bahwa  negera  ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesi  serta  meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut kiranya juga menjadi tujuan dibentuknya Pemerintahan  daerah  yang  bermaksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan,  pelayanan,  pemberdayaan, dan  peran  serta  masyarakat,  serta peningkatan  daya  saing  daerah  dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan kekhususan  suatu  daerah  (local  wisdom) dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Secara  tegas  tujuan  Negara  Indonesia menjadi  landasan  arah  dan  tujuan nasional  bangsa  Indonesia.  Tujuan  yang termaktub  dalam  alenia  keempat  ini merupakan janji konstitusi negara Indonesia  kepada  segenap  bangsanya sekaligus  menjadi  hak  dasar  (basic  right) masyarakat.  Oleh  karena  itu  Negara berkewajiban  melakukan  berbagai  upaya dalam rangka memenuhi hak-hak konstitusional warganya.
Salah  satu  dari  empat  tujuan  itu  adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  serta memajukan  kesejahteraan  umum.  Hal  ini berarti bangsa Indonesia harus bebas dari segala  bentuk  tindakan  yang  dapat merugikan warga negaranya, upaya untuk menjaga  kondusifitas  ini  dilakukan  dalam rangka  menciptakan  kehidupan  sosial yang  sejahtera  dan  maslahat  tanpa melihat golongan dan kelompok tertentu, karena makna segenap bangsa merupakan cerminan bagi seluruh masyarat Indonesia tanpa  terkecuali  baik  laki-laki,  wanita maupun anak-anak.
Perlindungan  yang  menjadi  tanggung jawab  Negara  itu  tidak  saja  terhadap setiap  orang  baik  dari  arti  individual  dan kelompok  berikut  identitas  budaya  yang melekat  padanya,  tetapi  perlindungan  ini juga  harus  dimaknai  sebagai  sebuah ikhtiar  untuk  memajukan  kesejahteraan umum  bagi  segenap  bangsa.  Sehingga perlu  adanya  langkah-langkah  yang  harus dilakukan  oleh  Negara  untuk  mencapai tujuan diatas dengan cara memberdayaan masyarakatnya khususnya yang selama ini dipandang  lemah  dan  termarjinalkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintahan  Kabupaten  Pasuruan  perlu membentuk  Peraturan  Daerah  tentang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan  Anak  sebagai  langkah kongkrit dalam rangka melindungi segenap bangsa serta memajukan kesejahteraan umum.
Dari uraian diatas, secara tegas dijelaskan bahwa  berdasarkan  pasal  18  Undang- Undang Dasar NRI tahun 1945,
Pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan untuk membuat peraturan terkait dengan kebutuhan daerah dalam rangka mengakomodir potensi daerah dan kearifan  lokal  sesuai  dengan  kebutuhan lokalistiknya masing-masing. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan
problematika  yang  perlu  memperoleh perhatian dengan porsi secara khusus dari pemerintah daerah untuk segera dibuatkan instrument yuridis guna mengawal  dan  memastikan  adanya jaminan  kesehjahteraan  dan  keamanan bagi perempuan dan anak-anak.
Secara yuridis dalam tataran internasional maupun  nasional,  peraturan  perundang- undangan  Indonesia  mengakui  tentang adanya prinsip persamaan kedudukan dan hak  antara  laki-laki  dan  perempuan. Namun  dalam  tataran  implementasinya, diskriminasi  dan  ketidakadilan  terhadap kaum  perempuan  serta  tidak  adanya perlindungan  hak  anak  masih  sering terjadi. Kaum perempuan selalu tertinggal dan termarjinalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan,  maupun  dalam  bidang  politik. Salah  satu  penyebabnya  adalah  budaya patriarkhi  yang  tumbuh  di  dalam masyarakat adat Indonesia. Pada masyarakat  dengan  budaya  patriarkhi, laki-laki  lebih  berperan  dalam  memegang kekuasaan,  yang  secara  otomatis  dapat mendegradasi  peran  dan  keberadaan perempuan .
Melalui  adanya  prinsip  persamaan  hak dalam  segala  aspek,  maka  baik  laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan  yang  sama  untuk  berperan serta  dalam  setiap  aspek  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara.  Sehingga apabila  terjadi  diskriminasi  terhadap perempuan dan tidak adanya perlindungan  terhadap  anak,  hal  itu merupakan  bentuk  pelanggaran  terhadap hak asasi perempuan dan hak asasi anak Perlindungan  dan  kenyamanan  dalam menjalankan  kehidupan  merupakan  hak yang  sangat  mendasar  dan  menjadi kewajiban negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan
negara
sebagaimana
tercantum dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945 alenia keempat. Namun faktanya terdapat
jurang  yang  dalam  di  antara  apa  yang seharusnya  (das  sollen)  dikehendaki dengan  kenyataan  nya  dilapangan  (das sein)  sehingga  hukum  hanya  dipandang sebagai payung fantasi
Dari  studi  yang  dilakukan  analisis  gender banyak ditemukan ketidakadilan terhadap perempuan,  antara  lain:  1).  terjadi marginalisasi/pemiskinan ekonomi terhadap  perempuan;  2).  terjadi  sub ordinasi terhadap salah satu jenis kelamin, yaitu  perempuan;  3)  terjadi  stereotype jenis  kelamin  dalam  rumah  tangga  yang mengakibatkan  pembatasan  terhadap perempuan;  4)  terjadi  kekerasan  violence terhadap jenis kelamin tertentu umumnya perempuan  karena  perbedaan  gender;  5) kerena  peran  gender  perempuan  adalah mengelola  pekerjaan  domestic  lebih banyak dan lebih lama/burden.
Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan  sebagai  upaya  perlindungan hukum terhadap  berbagai kebebasan dan hak  asasi  anak  (fundamental  rights  and freedoms of children) serta segala sesuatu yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan anak.  Setiap  anak  kelak  diharapkan mampu memikul tanggung jawab di masa yang  akan  datang,  maka  ia  perlu mendapat  kesempatan  yang  seluas- luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social dan berakhlak mulia, oleh karenanya  perlu  dilakukan  upaya–upaya prefentif untuk memberikan perlindungan serta  untuk  mewujudkan  kesejahteraan anak.
Penelantaran  anak  merupakan  salah  satu bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga, hal  ini  diakibatkan  dari  orang  tua  yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung  jawabnya  terhadap  anak  untuk memberikan  jaminan  perlindungan  bagi anak-anak mereka.
Pelaksanaan perlindungan anak yang baik harus memenuhi persyaratan yang sebagai berikut  :
1. Para  partisipan  dalam  terjadinya dan  terlaksananya  perlindungan  anak harus  mempunyai  pengertian-pengertian yang  tepat  berkaitan  dengan  masalah perlindungan  anak  agar  dapat  bersikap dan  bertindak  secara  tepat  dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan perlindungan anak.
2. Perlindungan anak harus dilakukan bersama  antara  setiap  warganegara, anggota  masyarakat  dan  pemerintah secara  individual  maupun  kolektif  demi kepentingan bersama.
3. Kerjasama dan koordinasi diperlukan  dalam  melancarkan  kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat antar para partisipan yang bersangkutan (Gosita: 1989)
Sedangkan untuk prinsip-prinsip
perlindungan  anak  menurut  Maidin Gultom  adalah:
1. Anak tidak dapat  berjuang sendiri.
Salah  satu  dari  prinsip-prinsip  yang  dapat digunakan  dalam  perlindungan  anak adalah  anak  sebagai  modal  utama  untuk keberlanjutan suatu bangsa, dan keluarga, untuk  itu  hak-haknya  harus  dilindungi. Seorang anak tidak akan dapat melindungi hak-haknya  secara  sendirian,  banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya.
2. Kepentingan terbaik anak (the best interest  of  the  child)  Agar  perlindungan anak  diselenggarakan  dengan  terbaik dianut  suatu  prinsip  yang  menyatakan bahwa  kepentingan  terbaik  bagi  anak harus  dipandang  untuk  memperoleh prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang  menyangkut  anak.  Tanpa  adanya prinsip  ini  perjuangan  untuk  melindungi hak-hak  anak  akan  terasa  berat.  Prinsip the  best  interest  of  the  child  digunakan karena  dalam  banyak  hal  anak  “korban”, disebabkan  ketidaktahuan  (ignorance) karena  usia  perkembangannya.  Jika
prinsip  ini  diabaikan,  maka  masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.
3. Ancangan  daur  kehidupan  (life circle  approach)  Perlindungan  anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus  menerus.  Janin  yang  berada  dalam kandungan  perlu  diindungi  dengan  gizi, termasuk  yodium  dan  kalsium  yang  baik melalui  ibunya.  Jika  ia  telah  lahir,  maka diperlukan  air  susu  ibu  dan  pelayanan kesehatan  primer  dengan  memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga  anak  terbebas  dari  berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.
Dasar  yuridis  kewenangan  pemerintah daerah dalam membuat kebijakan regulasi terkait  pemberdayaan  perempuan  dan perlindungan  anak  adalah  berdasarkan amanat    pasal  18  UUD  1945,    yaitu pemerintah    daerah    berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan menurut asas  otonomi dan tugalandasan filosofis dari adanya otonomi daerah adalah untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,    pemberdayaan,    dan    peran serta masyarakat.  Disamping  itu  melalui otonomi  luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan    daya    saing    dengan memperhatikan    prinsip  demokrasi, pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan kekhususan    serta  potensi    dan keanekaragaman    daerah    dalam    sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI).
Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi penyelenggaraan  otonomi  daerah,  perlu memperhatikan  hubungan  antar  susunan pemerintahan  dan  antar  pemerintahan daerah,  potensi  dan  keanekaragaman daerah.  Aspek  hubungan  wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman  daerah  dalam  sistem
NKRI. Aspek hubungan keuangan, pelayanan  umum,  pemanfaatan  sumber daya  alam  dan  sumber  daya  lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Prinsip  otonomi  daerah  menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah  diberikan  kewenangan  mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah  Pusat.  Pemerintah  Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam hal pelayanan, peningkatan peranserta,  prakarsa,  dan  pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan  otonomi  daerah  harus selalu  berorientasi  pada  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  dengan  selalu memperhatikan  kepentingan  dan  aspirasi yang    tumbuh  dalam  masyarakat.  Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus  menjamin  keserasian    hubungan antara  Daerah  dengan  Daerah  lainnya, artinya  mampu  membangun  kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan  bersama  dan  mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah  pentingnya  bahwa  otonomi  daerah juga  harus  mampu  menjamin  hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara  dan  menjaga  keutuhan wilayah  negara  dan  tetap  tegaknya Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Penyelenggaraan    pemerintahan    daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah  dengan  memperhatikan  prinsip demokrasi,  pemerataan,  keadilan,    dan kekhasan    suatu    daerah    dalam    sistem Negara    Kesatuan  Republik    Indonesia. Undang-Undang  Nomor    23  Tahun    2014
tentang  Pemerintahan  Daerah  telah memberikan    keleluasaan    kepada Pemerintah  Daerah    untuk    menjalankan otonomi    seluas-luasnya  dalam  hal menyelenggarakan sendiri urusan
pemerintahan
berdasarkan asas desentralisasi,  dekonsentrasi,  dan  tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  9  Undang-Undang Nomor    23    Tahun    2014    tentang Pemerintahan    Daerah    terdiri    atas urusan  pemerintahan    absolut,    urusan pemerintahan    konkuren,    dan    urusan pemerintahan  umum.    Beberapa  urusan absolut  yang  menjadi  urusan  Pemerintah Pusat, yaitu: Pertama, Politik Luar  Negeri; Kedua,  Pertahanan;  Ketiga,  Keamanan; Keempat,  Yustisi,  Kelima,  Moneter  dan Fiskal Nasional,  dan, Keenam, Agama. Urusan    pemerintahan    konkuren    adalah urusan  pemerintahan  yang dibagi  antara pemerintah  pusat,  daerah  provinsi,  dan daerah kabupaten/kota.
Urusan
pemerintahan
konkuren yang diserahkan    ke  daerah  menjadi  dasar pelaksanaan  otonomi  daerah.  Urusan pemerintahan  konkuren    terdiri    atas urusan  pemerintahan  wajib  dan  urusan pemerintahan    pilihan.    Pembagian urusan    pemerintahan    konkuren    ini didasarkan    pada    prinsip    akuntabilitas, efisiensi,    dan    eksternalitas,    serta kepentingan  strategis   nasional.  Adapun beberapa    kriteria    urusan  pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah;
1. Urusan    Pemerintahan    yang lokasinya  dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan    Pemerintahan    yang pelaksananya  dalam  daerah  kabupaten atau kota;
3. Urusan    Pemerintahan    yang manfaat/dampak  hanya    dalam    Daerah kabupaten/kota; dan/atau ;
4. Urusan    Pemerintahan    yang penggunaan    sumber  dayanya    lebih
efisien    apabila    dilakukan    oleh  Daerah kabupaten/kota.
Urusan    pemerintahan    konkuren berdasarkan  pasal  11  dan  pasal  12 Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014 tentang    Pemerintahan    Daerah    yang menjadi kewenangan  Daerah  terdiri atas Urusan  Pemerintahan  Wajib  dan  urusan
Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud terdiri atas Urusan
Pemerintahan  yang  berkaitan  dengan Pelayanan    Dasar    dan    Urusan Pemerintahan    yang    tidak    berkaitan dengan  Pelayanan  Dasar.  Untuk  lebih jelasnya  bunyi  pasal  11  dan  pasal  12 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang    Pemerintahan    Daerah  adalah sebagai berikut:
Pasal 11 1. Urusan  pemerintahan  konkuren sebagaimana  di  maksud  dalam  Pasal  9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri  atas  Urusan  Pemerintahan  Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
2. Urusan Pemerintahan Wajib
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) terdiri  atas  Urusan  Pemerintahan  yang berkaitan  dengan  Pelayanan  Dasar  dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3. Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) adalah  Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang sebagian
substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
Pasal 12
(1)  Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11 ayat (2) meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d.  perumahan  rakyat  dan  kawasan permukiman;
e.ketenteraman  ketertiban  umum,  dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.
(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11 ayat (2) meliputi:
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f.administrasi kpendudukan dan pencatatamn sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
h.pengendalian  penduduk  dan  keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.
(3) urusan pemerintahan pilihan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  11 ayat (1) meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi. Berdasarkan  Pasal  9  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  telah  memberikan kewenangan  pada  Pemerintah  Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, khususnya dalam  hal  urusan  pemerintahan  wajib yang  tidak  berkaitan  dengan  pelayanan
dasar  sebagaimana  dalam  pasal  12  ayat (2)  huruf  b  Undang-Undang  No  23  tahun 2014  yaitu  pemberdayaan  perempuan dan  pelindungan  anak.  Oleh  karena  itu berdasarkan  pasal  tersebut  pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menciptakan  suasana  yang  kondusif,  agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan  oleh  Negara  dan  pemerintah daerah  dapat  mencapai  kesejahteraan masyarakat khususnya
dalam memberdayakan perempuan dan perlindungan anak.
Prinsip otonomi daerah berdasarkan pasal 1  butir  2  tentang  ketentuan  umum menggunakan  prinsip  otonomi  seluas- luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dalam  arti  daerah  diberi  kewenangan mengurus  dan  mengatur  semua  urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah daerah memiliki suatu kewenangan  untuk  membuat  kebijakan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan,  peningkatan  peran  serta, prakarsa,  dan  pemberdayaan  masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam  pemberdayaan  perempuan  dan perlindungan anak.
Landasan yuridis pengaturan kewenangan pemerintah daerah mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak dapat dilepaskan dari  aspek  yang  berkaitan  dengan pembentukan  peraturan  daerah  sebagai instrumen  yuridis  yang  mengikat  dan berlaku  umum  yang  menjadi  dasarnya. Penyelenggaraan  asas  desentralisasi  oleh Pemerintah  adalah  otonomi  daerah  yang berlangsung  dan  diselenggarakan  oleh daerah  otonom.  Baik  dalam  konsep
otonomi  daerah  maupun  daerah  otonom terkandung  wewenang  (fungsi)  mengatur (regelend)  dan  mengurus  (bestuur). Perbuatan  ’mengatur’  adalah  perbuatan pemerintahdaerah dalam hal menciptakan suatu  norma  hukum  yang  berlaku  umum dan  biasanya  bersifat  umum  sebaliknya mengurus memiliki arti perbuatan menciptakan  norma  hukum  yang  berlaku individual  dan  bersifat  konkret.    Menurut Benyamin Hoesen, secara materiil,
mengurus  dapat  berupa  memberikan pelayanan  kepada  orang  atau  badan tertentu dan/atau melakukan pembangunan  proyek-proyek  tertentu (secara  konkret  dan  kasuistik).  Secara konseptual, maka
pembentukan Peraturan daerah termasuk dalam kategori  wewenang  mengatur,  yang berarti menciptakan norma hukum berlaku  umum  dan  abstrak.  sebagaimana yang  dapat  kita  lihat  dari  pengaturan Peraturan daerah dalam sistem perundang-undangan di Indonesia sebagai peraturan yang mengikat umum, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah menunjukkan  signifikansi  dan  eksistensi penting dari jenis peraturan  ini. Terhadap hal  ini    Irawan  Soejito      menyatakan bahwa  salah  satu  kewenangan  yang sangat  penting  dari  suatu  Daerah  yang berwenang  mengatur  dan  mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah. Sedangkan Amiroeddin
Syarif        menyatakan  bahwa  Peraturan daerah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan  otonomi  daerah,  yaitu mengatur  segala  sesuatunya  tentang penyelanggaraan
pemerintahan,
pembangunan  serta  pelayanan  terhadap masyarakat. Senada dengan kedua pendapat tersebut, Bagir Manan berpendapat  bahwa  Peraturan  daerah adalah  nama  peraturan  perundang- undangan tingkat daerah yang ditetapkan
Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Kewenangan
Pemerintah Daerah
membentuk Peraturan  daerah  merupakan  salah  satu ciri yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat  daerah  tersebut  adalah  satuan pemerintahan  otonom  yang  berhak mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga daerahnya  sendiri.  Dengan  demikian Peraturan  daerah  merupakan  instrumen regulatif  yang  paling  penting  dalam mengejawantahkan kewenangan otonomi daerah dalam mengurus dirinya sendiri. Dalam  kerangka  pelaksanaan  otonomi daerah  maka  diperlukan  suatu  instrumen yuridis  melalui  kewenangan  mengaturnya yaitu  membentuk  peraturan  daerah  yang menata penggunaan
wewenang
pemerintah
daerah. Ketentuan perundang-undangan  ini  setidaknya  akan menjadi dasar hukum penggunaan wewenang  (asas  keabsahan);  landasan prosedur  (mencegah  tindakan  sewenang- wenang) dan konformitas (alat ukur untuk menilai benar-salahnya) tindakan pemerintah daerah.
Wewenang
merupakan  sebuah  istilah  hukum  yang sepadan dengan ”authority”, ”legal power”,  ”bevoegheid”.  Dalam  konsep hukum, ”wewenang” mempunyai karakteristik  sebagai  ”tindakan  hukum publik”.  F.A.  Stroink  sebagaimana  dikutip oleh  Philipus  M.  Hadjon    menyatakan  : “Dalam  konsep  hukum  publik,  wewenang merupakan  suatu  konsep  inti  dalam hukum tata negara dan hukum administrasi”.  Sedangkan  menurut  Henc van  Maarseveen  (1987):  “Dalam  hukum tata  negara,  wewenang  (bevoegheid) dideskripsikan  sebagai  kekuasaan  hukum (rechtsmacht).  Jadi  dalam  konsep  hukum publik,  wewenang  berkaitan  dengan kekuasaan.
Sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kewenangan- kewenangan daerah khususnya kewenangan membuat peraturan tentang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada dasarnya merupakan  kewenangan  secara  atribusi ataupun  kewenangan  delegasi  yang semuanya  didasarkan  pada  peraturan perundang-undangan
Pembentukan  Peraturan  Daerah  tentang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  akan  membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, yakni:
1. Keberadaan peraturan daerah tentang  Pemberdayaan  perempuan  dan perlindungan  anak  diperlukan  untuk menjadi  pembatas  dan  pengatur  perilaku masyarakat  dalam  menjalankan  hak  dan kebebasannya  agar  tercipta  lingkungan yang  kondusif  bagi  kelompok  perempuan dan  anak-anak  yang  selama  ini  selalu  di posisikan  sebagai  sub  ordinat  dalam kehidupan masyarakat.
2. Dengan  adanya  Peraturan  Daerah tentang  Pemberdayaan  perempuan  dan perlindungan  anak,  maka  segala  kegiatan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan
tugas dan tanggungjawabnya  dapat  memiliki  dasar hukum  yang  kuat  sebagai  legalitas  segala tindakan  hukum  yang  dilakukan  untuk menjalankan kewenangannya tersebut. 3.
Adanya tuntutan sikap professional  dan  pertanggungjawaban hukum bagi pemerintah daerah kabupaten pasuruan untuk memenuhi hak dasar bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan  anak,  disisi  lain  adanya tuntutan  kesadaran  bagi  masyarakat untuk  turut  serta  menjaga  dan  memiliki rasa  tanggungjawab  dalam  hal  ikhtiar mewujudkan  pemenuhan  hak-hak  bagi kaum  perempuan  dan  perlindungan  bagi anak  dilingkungan  masyarakat  Kabupaten
Pasuruan
4. Adanya dasar yuridis bagi masyarakat  atau  pemerintah  daerah  jika terjadi permasalahan hukum atas perampasan  hak  dasar  perempuan  dan
anak-anak, maka dapat melakukan upaya- upaya  sebagaimana  yang  diatur  dalam peraturan  daerah  tentang  pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 5. Adanya  tuntutan  bagi  Pemerintah daerah  yang  mengemban  tugas  dan pengawasan terhadap hak dasar perempuan dan anak-anak untuk mengadakan  sosialisasi  dan  konsultasi publik dalam rangka meningkatkan kesadaran  hukum  berkaitan  dengan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.
Dari  implikasi  yang  diharapkan  diatas, maka sebuah regulasi terkait
pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, memang serasa begitu urgent untuk segera ditindaklanjuti dalam peraturan daerah oleh tiap-tiap pemerintah  daerah  guna  memastikan terjaminnya  hak-hak  perempuan  dan anak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  diatas, pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan untuk  membuat  kebijakan  regulative terkait  pemberdayaan  perempuan  dan perlindungan  anak.  Karena  berdasarkan pasal  9  dan  pasal  12  ayat  2  huruf  b undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah memiliki  kewenangan  dalam  hal  urusan pemerintahan konkuren.
Terkait
pemberdayaan perempuan dan perlindungan  anak  termasuk  urusan pemerintahan  konkuren  untuk  kategori urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.   Oleh karena itu sebuah keniscayaan bagi setiap pemerintah  daerah  untuk  membuat regulasi berupa peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan  anak  guna  memenuhi  hak hak  dasar  (basic  right)  yang  selama  ini kurang mendapat prioritas dari pemerintah  daerah.  Regulasi  ini  sangat
penting  mengingat  masih  banyaknya jumlah  kekerasan  terhadap  perempuan dan anak di daerah yang belum tertangani dengan  baik,  sehingga  dengan  adanya peraturan  daerah  tentang  pemberdayaan perempuan  dan  perlindungan  anak  ini diharapkan para permpuan dan anak-anak dapat  memperoleh  perlindungan  dan kehidupan yang anan dan nyaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Rohman,  Ainur,  dkk.  (2009).  Politik partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan. Malang. Averus
Hikam.  Moh.  AS.  (1996).  Demokrasi  dan Civil Society. Jakarta. LP3ES.
Ife  Jime  dan  Frank  Teseriro.  Comunity Development.Yogjakarta. Pustaka Pelajar.
Dwiyanto,  Agus.  (2008).  Mewujudakan Good  Governance  Melaui  Pelayanan Publik. Yogjakarta. UGM Pess
Arif  Gosita,  (1989)  Masalah  Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta
Pasuruan Dalam Angka 2016
Rohman,  Ainur,  dkk.  (2009).  Politik partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan. Malang. Averus.
Maidin  Gultom,  (2008)  ,  Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia,  PT. Refika Aditama, Bandung.
Nalom  Kurniawan,  Hak  Asasi  Perempuan dalam  Perspektif  Hukum  dan  Agama, Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No. 1, Juni 2011
Jurnal Perempuan, Sejauh Mana
Komitmen  Negara  ?  jurnal  YJP,  No  25 tahun 2006, ISSN1410-153
Bagir  Manan,  (1991)  wewenang  Provinsi, Kabupaten  dan  Kota  dalam  Rangka Otonomi Daerah.
Philipus  M.  Hadjon,  (1998)  Wewenang pemerintahan (bestuur Bevogheid) dimuat dalam Pro Justisia tahun XVI
Shulamith  Firestone:  1994  ‘The  Dialectic of Sex”