## PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM PENANGANAN KASUS KARTEL USAHA
Nurhildawati, Marilang, Istiqamah

## Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: marilang_s@yahoo.com

## Abstrak
Pokok  masalah  penelitian  ini  adalah  bagaimana  efektifitas  Peranan  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha  KPD  Makassar  dalam  Penanganan  Kasus  Kartel  usaha.  Metode  Penelitian adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis-empiris  sedangkan  sumber  data  yang digunakan  adalah  primer,  sekunder  dan  tersier.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  tekhnik wawancara dan observasi. Metode pengolahan dan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  efektivitas  pelaksanaan  penanganan  tersebut  berjalan kurang  efektif  karena  pencegahan  yang  dilakukan  KPPU  tidak  ada  target  pertahun  dan  belum sampai  kepada  seluruh lapisan masyarakat  di  daerah-daerah  dan  penegakan  hukumnyapun  bisa memakan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan perkara karena dalam UU No.5 Tahun 1999  tidak  mengatur  berapa  kali  perpanjangan  waktu  pemeriksaan  perkara.  Implikasi  dari penelitian  ini  adalah  KPPU  harus  meningatkan  sosialisai  pencegahan  kartel  keseluruh  lapisan masyarakat, mengusulkan pembaharuan pada UU No 5 Tahun 1999, bekerja sama dengan setiap pemerintah daerah, lebih menigkatkan kualitas keahlian penegakan hukum di KPPU.
Kata Kunci: Kartel, KPPU, Monopoli.

## Abstract
The  principal  problem  of  this  research  is  how  high  the  effectiveness  of  the  role  of  the Business  Competition  Supervisory  Commission  KPD  Makassar  in  Cartel  Case  Handling business.  The  method  used  in  this  research  is  a  qualitative  method  of  juridical-empirical approach  while  the  source  of  the  data  used  is  primary,  secondary  and  tertiary.  Data  was collected  by  interview  and  observation  techniques.  The  data  was  analyzed  and  processed  by using qualitative descriptive method. The results of this research indicate that the effectiveness of the implementation is running less effective treatment for the prevention conducted by KPPU no annual targets and did not reach all the people in the regions and the law enforcement can take considerable time to resolve the case because in the Law No. 5 of 1999 does not regulate how time  overtime  case  investigation.  The  implication  of  this  research  is  the  Commission  must enhance  the  socialization  cartel  prevention  throughout  society,  proposing  reforms  to  the  Law No.  5  of  1999,  in  collaboration  with  local  governments,  is  improving  the  quality  of  law enforcement expertise in the Commission.
Keywords : Rule of Reason ; Per Se Ilegal

## Pendahuluan
Dalam  kegiatan  ekonomi  atau  bisnis  adanya  suatu  persaingan  usaha  antara  pelaku  usaha yang  satu  dengan  lainnya  merupakan  hal  yang  biasa  terjadi.  Persaingan  usaha  yang  sehat  akan berakibat  positif    bagi  para  pengusaha  yang  saling  bersaing  atau  berkompetisi  karena  dapat menimbulkan    upaya-upaya    peningkatan  efisiensi,  produktivitas,  dan  kualitas  produk    yang dihasilkan.  Konsumen  juga  mendapatkan  manfaat  dari  adanya  persaingan  yang  sehat  karena dapat  menimbulkan  penurunan    harga  dan  kualitas  produk  tetap  terjamin.  Sebaliknya,  apabila persaingan yang terjadi tidak sehat, akan dapat  merusak perekonomian Negara yang merugikan masyarakat.
Walaupun  pada  saat  ini  Indonesia  telah  memilki  Undang-Undang  Antimonopoli,  tetapi pada kenyataannya undang-undang ini memilki banyak kekurangan dan kelemahan. Hal ini dapat dipahami  karena  pada  waktu  itu  pembahasan  dan  pembuatan  UU  Antimonopoli  ini  dilakukan dalam tempo yang sangat singkat berkaitan dengan tujuan pemerintah dan DPR pada waktu itu adalah,  pertama,  Indonesia  memilki  undang-undang  persaingan  usaha  terlebih  dahulu,  dan apabila  terdapat  kekurangan,  kekurangan  tersebut  dapat  diperbaiki  kemudian,  dan  kedua,  agar IMF segera dapat menguncurkan bantuannya kepada Indonesia.
Salah  satu  yang  diatur  oleh  undang-undang  antimonopoli  adalah  dilarangnya  perjanjian- perjanjian tertentu yang dianggap dapat menimbulkan monopoli dan atau/ persaingan usaha tidak sehat.  Mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  kata  “perjanjian”  ini,  tidak  berbeda  dengan pengertian  perjanjian  pada  umumnya  ,  yakni  sebagaimana  dimaksud    dalam  pasal  1313 KUHPerdata. Dalam hal ini mungkin sulit dibuktikan, pejanjian lisan pun  secara hukum sudah dapat  dianggap  sebagai  suatu  perjanjian  yang  sah  dan  sempurna.  Hal  tersebut  dipertegas  lagi dalam  pasal  1  ayat  (7)  dari  undang-undang  antimonopoli  yang  menyebutkan  bahwa:  “Yang dimaksud  dengan  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dari  satu  atau  lebih  pelaku  usaha  untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha  lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”.
Dalam UU No 5 Tahun 1999,  perjanjian dalam bentuk kartel juga dilarang umumya  yang dimaksud  dengan  kartel  adalah  suatu  bentuk  kerjasama  dari  produsen  dari  produk-produk tertentu.  Dalam  praktik,  anggota  kartel  biasanya  dapat  menetapkan  suatu  harga  ataupun  suatu produk  dengan  tujuan  menghambat  persaingan  ,  sehingga  dengan  cara  demikian    diharapkan dapat  memberikan  keuntungan  dengan  para  anggota  perhimpunan.  Sifat  destruktif    dan kualifikasi  perjanjian  kartel  ini  bertujuan  untuk  menghambat  aktivitas  bisnis  seluas-luasnya terhadap masuknya pesaingan baru dalam pasar. 1
Untuk  itu  dengan  lahirnya  UU  No  5  Tahun  1999  yang  didalamnya  telah  mengatur mengenai larangan perjanjian kartel  maka perlu dibentuk suatu lembaga khusus yang menangani kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terutama masalah terkait kartel yakni terbentuknya  KPPU  (komisi  Pengawas  Pesaingan  Usaha)  dengan  keputusan  presiden    No  75 tahun 1999 yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 30 ayat 1 UU Antimonopoli yang berbunyi bahwa: “Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk komisi pengawas persaingan usaha”.
Untuk pertama kali anggota KPPU ditetapkan dengan keputusan presiden No 162/M Tahun 2000 tertanggal 7 juni 2000 yang terdiri dari 11 anggota selama 5 tahun kedepan. Adapun Tugas KPPU dijabarkan dalam pasal 35 UU No 5 Tahun 1999 yang berbunyi: Dengan adanya lembaga KPPU  diharapkan  mampu  berperan  dalam  mengatasi  praktek  monopli  dan  persaingan  usaha tidak  sehat  terutama  terkait  perjanjian  kartel  yang  merupakan  pelanggaran  berat  dari  hukum
1 Suyud Margono, Hukum Antimonopoli (Jakarta, Sinar Grafika: 2013), h.93-94.
persaingan usaha  karena kartel akan  berdampak  buruk pada kesejahteraan masyarakat , namun yang  menjadi  persoalan  juga  adalah  kurangnya  pemahaman  masyarakat  terkait  dengan  kartel sehingga  mereka  pasrah  dengan  perjanjian  kartel  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dan menganggap  itu  adalah  sesuatu  yang  wajar.  Menurut  Penulis  sendiri  peran  KPPU  sangatlah dibutuhkan dalam penegakan hukum dan pencegahan terjadinya kartel.
UU  No  5  Tahun  1999  melarang  kartel  secara  Rule  Of  Reason,  dan  perjanjian  kartel  baru dilarang  apabila  dalam  prakteknya  telah  mengurangi  atau  menghambat  persaingan  secara signifikan  dan  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat. Pengaturan  kartel  dalam  pasal  11  UU  No  5  Tahun  1999  merupakan  kartel  harga  dan  kartel produk.  Jadi,  kartel  bukan  termasuk  per  se  illegal  yang  mutlak  dilarang  tanpa  melihat dampaknya. 2 Namun  meski  telah  dibentuk  suatu  lembaga  yang  khusus  menangani  kasus  kartel baik  penanganan  dalam  bentuk  pencegahan  maupun  penegakan  hukum  persaingan  usaha, perilaku  kartel  tetap  saja  terjadi  seharusnya  dengan  adanya  lembaga  yang  bertugas  mengawasi pelaksanaan  UU  No.  5  Tahun  1999  ini  maka  perilaku-perilaku  kartel  sudah  bisa  diminimalisir ditambah  lagi  dengan  tugas-tugas  KPPU  dalam  melakukan  penilaian  terhadap  perjanjian- perjanjian antar para pelaku usaha,  perilaku kartel harusnya bisa terhapuskan.
Seperti  pada  kasus  kartel  harga  yang  dilakukan  oleh  PT.  Yamaha  Indonesia  Motor Manufacturing (YMMI) dan Astra Honda Motor (AHM). Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor (AISI), terdapat 4 pabrikan motor yang beropersai di Indonesia. Keempat pabrikan tersebut  adalah:  Honda  (AHM),  Yamaha  (YMMI),  PT.  Suzuki  Indomobil  motor  (Suzuki),  PT. TVS  (Motor  company  Indonesia).  Dari  keempat  pabrikan  tersebut,  Honda  dan  Yamaha menguasai  kurang  lebih  97  %  pasar  motor  skutik.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir  Honda memimpin motor skutik diitanah air. Selain penguasaan pasar skutik yang sangat dominan dari kedua  pabrikan  tersebut  .  Honda  dan  Yamaha  melakukan  koordinasi  atau  persengkongkolan penetapan  harga  jual  sepeda  motor  jenis  skuter  matic    110-125  CC  di  Indonesia  sehingga pergerakan  harga  motor  skutik  Yamaha  dan  Honda  saling  beriringan.  Kenaikan  harga  motor skutik Yamaha selalu mengikuti kenaikan harga motor skutik Honda. 3
Pada  tahun  2005  harga  motor  skutik  tiba-tiba  melonjak  dengan  harga  yang  cukup  mahal padahal motor skutik merupakan alat transportasi yang paling banyak dipakai dalam masyarakat. Ini  merupakan  ketidakwajaran  harga  motor  yang  dijual  produsen.  Berdasarkan  data  yang ditemukan bahwa biaya produksi motor bebek dan skutik rata-rata hanya 7,5 juta, hingga 8 juta per unit namun kenyataannya produsen  menjual dengan kisaran harga 15 juta per unit. Dengan ditambah  margin  keuntungan  produsen  yang  umumnya  15-20  %,  kemudian  ditambah  dengan biaya balik nama yang hanya ratusan ribu rupiah sehingga produsen yang menjual motor  skutik dengan kisaran 15 juta per unit adalah suatu ketidakwajaran.
Ini  sudah  jelas  bahwa  melonjaknya  harga  motor  skutik  tidak  lain  dipengaruhi  oleh keinginan para produsen untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dengan melakukan kartel harga antara PT. AHM dan PT.YMMI, harga motor skutik Yamaha selalu mengikuti harga motor  skutik  Honda.  Dengan  kenaikan  harga  motor  skutik  meskipun  kedua  perusahaan  ini menurunkan  kuantitas  produksi  namun  mereka  tidak  akan  rugi  bahkan  akn  lebih  mendapatkan keuntungan dengan kenaikan harga tersebut.
2 Mustafa  Kamal  rokan, Hukum  Persaingan  Usaha  Teori  dan Praktiknya  (Jakarta,  Rajawali Pers:2010),h.105-109.
3 Komisi Pengawas Persaingan usaha, Majalah Kompetisi edisi 54 (Jakarta, KPPU: 2016), h.38.
Tindakan  PT.AHM  dan  PT.  YMMI  ini  telah  melanggar  hak-hak  konsumen  untuk mendapatkan harga yang wajar, selain itu dengan tindakan kedua perusahaan tersebut membatasi pilihan  konsumen  karena  mereka  menurunkan  kuantitas  produksi  motor  skutik.  Adanya  kasus diatas,  maka  perlu  kiranya  untuk  mengetahui  lebih  dalam  mengenai  peranan  KPPU  sehingga penulis  berinisiatif  untuk  mengkaji  mengenai  Peranan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha Kantor Perwakilan Daerah Makassar  dalam Penanganan Kasus  Kartel Usaha.

## Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan  penulis,  adalah  jenis  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  yuridis-empiris  dimana  yang  menjadi  sumber  data  primer  dari  penelitian  ini  adalah Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  KPD  Makassar,  sedangkan  sumber data  sekunder didapatkan  dari  buku,  peraturan  perundang-undangan  dan  publikasi  lainnya,  serta  sumber  data tersier adalah dari internet, dan dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan tekhnik wawancara  dan  observasi,  tidak  hanya  itu  didalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode pengolahan dan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan Efektifitas Penanganan Kasus Kartel

## A. Efektifitas Pencegahan Kasus Kartel
Efektifitas  pencegahan  kasus  kartel  oleh  KPPU  KPD  Makassar  dapat  dilihat  dari  3  sisi yaitu, jumlah dilaksanakannya tindakan reprentif (pencegahan) dan bagaimana dampak/pengaruh dari  adanya  tindakan  pencegahan  kasus  oleh  KPPU  KPD  Makassar,  berapa  biaya  yang dikeluarkan dalam melakukan pencegahan. Jumlah pelaksanaan Pencegahan kasus kartel adalah sebagai berikut:
1. Sosialisasi adalah bentuk pencegahan yang dilakukan oleh KPPU agar masyarakat umum mampu  mengetahui  adanya  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  termasuk  kartel  adapun untuk jumlah maupun target KPPU melekukan sosialisasi ke masyarakat setiap tahunnya , KPPU  tidak  memiliki  target,  namun  meski  begitu  menurut  Aru  Armando  selaku  kepala kantor KPPU KPD Makassar respon masyarakat dengan adanya sosialisasi kartel ini sangat positif karena mereka bisa mengetahui dan memantau aktivitas-aktivitas pelaku usaha yang memungkinkan  adanya  indikasi  kartel  sehingga  jika  ada  pelaku  usaha  yang  diduga melakukan kartel masyarakat bias langsung melapor kepada KPPU KPD Makassar 4 .
2. Audiensi  adalah  pertemuan  yang  dilakukan  oleh  KPPU  dengan  beberapa  pelaku  usaha untuk  membahas  terkait  persaingan  usaha  yang  dilarang  oleh  UU  No.  5  Tahun  1999 termasuk  didalamya  adalah  kartel  (pengertian  kartel,  bentuk-bentuk  kartel,  dampak  dan bahaya kartel). Tindakan pencegahan ini juga KPPU KPD Makassar tidak memiliki target pertahun, namun menurut Aru Armando KPPU KPD Makassar setiap tahunnya melakukan audiensi.
3. Advokasi adalah suatu bentuk rekomendasi dan dukungan aktif KPPU terhadap kebijakan pemerintah  dan  aktivitas-aktivitas  pelaku  usaha  pada  persaingan  di  pasar.  Tindakan pencegahan  ini  jugaKPPU  KPD  Makassar  tidak  memiliki  target  pertahun  hanya mengondisikan saja.
4. Forum jurnalis adalah forum yang diadakan oleh KPPU bersama dengan para jurnalis dari berbagai  media  yang  diajak  kerjvsama  oleh  KPPU  untuk  mensosialisasikan  persaingan usaha  tidak  sehat  termasuk  kartel  kartel  (pengertian  kartel,  dampak  dan  bahaya  kartel).
4 Hasil wawancara dengan kepala kantor KPPU KPD Makassar Aru Armando, tanggal  11 Januari 2019
Tindakan pencegahan ini jugaKPPU KPD Makassar tidak memiliki target pertahun hanya mengondisikan saja.
5. Forum diskusi adalah  Forum dimana KPPU melakukan sosialisasi dengan akademisi dan/ atau aparat pemerintah dan juga mahasiswa misalnya kuliah umum di kampus-kampus dan menerima  mahasiswa  yang  magang  di  KPPU.  Tindakan  pencegahan  ini  jugaKPPU  KPD Makassar  tidak  memiliki  target  pertahun  hanya  mengondisikan  saja,  tetapi  KPPU  KPD Makassar tetap melaksanakan setiap tahunnya.
6. Media Visit mengenai UU no 5 Tahun 1999.
Kepada pemangku kepentingan KPPU yaitu pemerintah, pelaku usaha, akademisi, asosiasi, media cetak dan elektronik, adapun mediacetak yang diajak bekerjasama oleh KPPU adalah grup fajar,  Tribun Timur dan  untuk  media  elektronik  seperti    fajar  TV,  Kompas  TV,  TVRI dll. Menurut Aru Armando Dalam hal ini KPPU KPD Makassar biasa diundang oleh beberapa media elektronik  sebagai  narasumber. 5 Tindakan  pencegahan  ini  jugaKPPU  KPD  Makassar  tidak memiliki  target  pertahun  hanya  mengondisikan  saja,  tetapi  KPPU  KPD  Makassar  tetap melaksanakan setiap tahunnya.
Selain  itu  Melakukan  advoksi  kebijakan  kepada  pemerintah  yang  berpotensi mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (kartel). Apabila hasil kajian tersebut  terdapat  kebijakan  pemerintah  yang  berpotensi  terjadinya  persaingan  usaha  tidak  seha dan  atau  kartel  maka  akan  direkomendasikan  untuk  memperbaiki  kebijakan  tersebut  kepada instansi  yang  menegeluarkan  kebijakan.  Apabila  dalam  hasil  kajian  tidak  terdapat  unsur  (SCP dan/ atau kebijakan) yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat/ kartel, mvka  KPPU  KPD  Makassar  akan    terus  mengawasi  struktur,  perilaku  dan  kinerja  industry tersebut melalui penelitian dan kajian secara simultan setiap tahunnya.
Disamping  itu,  KPPU  KPD  Makassar  juga  melakukan  kegiatan  kajian  idustri  sektor unggulan  strategis  dengan  meneliti  struktur,  perilaku  dan  kinerja  suutu  industri.  Apabila  hasil kajian  industri  tersebut  adalah  suatu  industri  yang  terindikasi  atau  berpotensi  mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat termasuk kartel, maka hasil kajian tersebut akan direkomendasikan untuk  dilakukan  penelitian  inisiatif  yang  akan  dilakukan  oleh  KPPU  KPD  Makassar.  Tindakan pencegahan ini juga KPPU KPD Makassar tidak memiliki target pertahun hanya mengondisikan saja, tetapi KPPU KPD Makassar tetap melaksanakan setiap tahunnya.
KPPU juga melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat/ kartel. Dalam melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan  terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat/  kartel  dalam  setahun  tidak  dapat ditentukan  jumlahnya  karena  penelitian  terhadap  perjanjian  kadang  kala  memakan  waktu  lebih dari  setahun.  Adapun  perjanjian  tersebut  dilakukan  penilaian  atas  dasar  inisiatif  KPPU  sendiri dan laporan masyarakat/pelaku usaha.
KPPU  jugan  melakukan  pengawasan  dan  /atau    pengontrolan  terhadap  perusahaan  yang ada  di  Makassar.  KPPU  KPD  Makassar  melakukan  pengawasan  dan/  atau  pengontrolan berdasarkan  pasal  36  huruf  b  UU  no  5  Tahun  1999  yang  berbunyi:  “Komisi  berwenang melakukan  penelitian  tentang  dugaan  adanya  kegiatan  usaha    dan   atau  tindakan  pelaku   usaha yang    dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat”. Bentuk  penelitian  yang  dilakukan  oleh  KPPU  KPD  Makassar  terdapat  beberapa  bentuk berdasarkan peraturan KPPU No.  1/2010 tentang tata cara penanganan perkara.
Bentuk  implementasi  penelitian  dalam  rangka  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  KPPU Makassar adalah sebagai berikut:
5 Hasil wawancara dengan kepala kantor KPPU KPD Makassar Aru Armando, tanggal  11 Januari 2019
1. Penelitian inisiatif adalah penelitian yang dilakukan oleh KPPU Makassar terhadap perilaku pelaku usaha yang diduga melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999.
2. Kajian Sektor Industri adalah penelitian yang dilakukan oleh KPPU  Makassar dengan cara pemetaan struktur pasar suatu  industri, yang  apabila ditemukan pelaku usaha yang diduga melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat ditindaklanjuti ditahap penyelidikan.
3. Evaluasi  Kebijakan  Pemerintah  adalah  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  kebijakan pemerintah yang  bersinggungan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 yang apabila ditemukan kebijakan  pemerintah  yang  bertentangan  dengan  UU  no  5  Tahun  1999  KPPU  dapat memberikan  saran  dan  rekomendasi  kepada  pemerinntah  untuk  merevisi  dan  bahkan mencabut kebijakan tersebut.
4. Kerja Sama Kelembagaan adalah KPPU berperan aktif dalam setiap kegiatan antar lembaga sehingga  mengetahui  perkembangan  maupun  dinamika  dunia  usaha,  yang  mana  apabila terdapat  input  dari  eksternal  terkait  hambatan  dalam  persaingan  usaha  dapat  sebagai  dasar dimulainya penelitian inisiatif.
5. Pengawasan Melalui Media adalah KPPU senantiasa menjalin hubungan baik dengan media cetak  maupun  elektronik  selain  sebagai  partner  dalam  mensosialisasikan  kinerja  KPPU  , media juga dapat memberikan input kepada KPPU terkait hambatan dalam persaingan usaha dapat sebagai dasar dimulainya penelitian inisiatif.
6. Pengawasan  Pengadaan  Barang  Dan  Jasaadalah  penelitian  terhadap  tender  yang  dilakukun melalui pemantauan terhadap LPSE dikarenakan tender sudah dilakukan melalui elektronik.
Pada  tahun  2018  KPD  Makassar  telah  melakukan  kegiatan  pencegahan  sebanyak  52 kegiatan yang meliputi kegiatan sosialisasi, audiensi, advokasi forum jurnalis, forum diskusi, dan media visit dibeberapa wilayah kerja KPPU KPD Makassar.

## B. Pengaruh Yang Dihasilkan Dari Adanya Tindakan Pencegahan Kartel
Adapun pengaruh yang dihasilkan dari adanya pencegahan ini adalah sebagai berikut:
1. Pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas bisnis.
2. Kasus kartel sangat jarang terjadi.
3. Meningkatkan pelaksanaan perlindungan kepada konsumen.
4. Meski  tidak  secara  keseluruhan masyarakat  mengetahui  apa  yang  dimaksud  dengan  kartel, penyebab dan dampaknya.
5. Masyarakat,  pemerintah,  instansi-instansi  akademik,  aparat  penegak  hukum  dan  media- media  akan  membantu  KPPU  KPD  Makassar  melakukan  pengawasan  terhadap  aktivitas pelaku usaha.

## C. Biaya Yang Digunakan  KPPU KPD Makassar Dalam Melakukan  Kegiatan-Kegiatan Pencegahan
Biaya yang digunakan KPPU KPD Makassar bersumber dari APBN, untuk besaran jumlah pengeluaran  tiap  kegiatan  KPPU  KPD  Makassar  tidak  bisa  menshare  ke  eksternal  karena  itu bagian  dari  privasi  KPPU  KPD  Makassar.  Terkhusus  kartel  sendiri  jumlah  pengeluaran disesuaikan  dengan  jenis  kegiatan  pencegahan  kartel,  menurut  Dahlia  selaku  Kasubag  KPPU KPD  Makassar  mengatakan  bahwa  besaran  anggaran  pengeluaran  tergantung  dari  kegiatannya, wilayahnya  dan  tergantung  apakah    kegiatan  tersebut  melibatkan  komisioner  KPPU  atau  tidak, dan untuk pengeluaran kegiatan-kegiatan pencegahan tidak pernah lebih dari yang dianggarkan oleh APBN. 6
6 Hasil wawancara dengan Dahlia (Kasubag KPPU KPD. Makassar) pada tanggal  14 Januari 2019
Di  tahun  2018  KPPU  KPD  Makassar  telah  melakukan  52  kali  pencegahan  kasus  kartel. Pencegahan  yang  dilakukan  memang  tidak  mampu  menghapus  kasus  kartel  namun  setidaknya kasus  kartel  termasuk  kasus  persaingan  usaha  yang  sangat  sedikit  dibanding  kasus  persaingan usaha lainnya seperti persengkongkolan tender dan monopoli.

## D. Efektifitas Penegakan Hukum Kartel
Efektifitas  penegakan  hukum  dapat  dilihat  dari  jangka  waktu  penyelesaian  kasus  kartel (Sederhana),  Berapa  lama  penyelesaian  perkara  (cepat),  Biaya  perkara  (Biaya  ringan).  Bentuk penegakan hukum diatur dalam Bab VII  mulai dari pasal 38 sampai  dengan pasal 46 UU No 5 Tahun  1999.  Dari  rumusan  dapat  kita  ketahui  bahwa  tidak  hanya  pihak  yang  dirugikan  saja, sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang ini,  yang dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya serta  kerugian  yang  ditimbulkan,  dengan  menyertakan  identitas  pelapor,  melainkan  juga  setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang- undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang jelas tentang telah  terjadinya  pelanggaran,  dengan  meyertakan  identitas  pelapor.  Sampai  sejauh  ini  jelas bahwa  pelanggaran  yang  dilakukan  atas  undang-undang  ini  bukanlah  delik  yang  bersifat aduan(oleh pihak yang dirugikan). Sebagai “kelengkapan” bagi KPPU.
Undang-undang  juga  memberikan  kewenangan  kepada  KPPU  seperti  yang  telah dipaparkan  diatas  yaitu  KPPU  dapat  melakukan  pemeriksaan  langsung  terhadap  pelaku  usaha, apabila  ada  dugaan  terjadi  pelanggaran  undang-undang  ini  walaupun  tanpa  adanya  laporan. 7 Sejak  lahirnya  KPPU  ada  beberapa  kasus  kartel  yang  telah  ditangani  yaitu:5  Perkara  putusan KPPU  dikuatkan  ditingkat  kasasi,10  Kasus  kartel  sampai  pada  tingkat  kasasi,  perkara  masih proses  kasasi,  6  Perkara  Inchracht  Van  Gewide  ditingkat  KPPU,  7  perkara  putusan  KPPU dibatalkan oleh Pengadilan Negeri, 3 putusan KPPU dikuatkan oleh Pengadilan Negeri.
Hampir  setiap  tahun  KPPU  mengeluarkan  putusan  terkait  kasus  kartel,  namun    jangka waktu penyelesaian perkara kartel sendiri tidak dapat diprediksi, jangka waktu penyelesaiannya tergantung karakteristik kartel tersebut. Bentuk Penanganan kasus kartel oleh KPD Makassar ini direspon  baik  oleh  pemerintah,  pelaku  usaha  dan  masyarakat  pada  umumnya  sehingga  dengan adanya  penanganan  ini,  kasus  kartel  memang  terjadi  akan  tetapi  sangat  jarang    dan  termasuk kasus persaingan usaha yang tidak terlalu banyak yang ditangani oleh KPPU KPD Makassar.
Jangka waktu penyelesaian perkara sebagai berikut:
1. Penyelidikan,Perkembangan  hasil  penyelidikan  wajib  disampaikan  oleh  komisi  60  hari sejak  dimulainya  penyelidikan  dan  komisi  dapat  menghentikan  atau  memperpanjang jangka waktu penyelidikan (pasal 38 ayat 1 dan 2 Perkom No. 1/2010).
2. Pemberkasan,  Pemberkasan  dilakukan  14  hari  sejak  menerima laporan  hasil  penyelidikan (apabila  dinilai  belum  lengkap  dan  jelas  harus  dikembalikan  kepenyelidikan  untuk dilengkapi) (Pasal 41 ayat 1 dan 2 Perkom N0. 1/2010.
3. Gelar laporan, Gelar laporan dilakukan paling lama 7 hari sejak laporan hasil penyelidikan dinyatakan lengkap dan jelas  (pvsal 41 ayat 3 Perkom No. 1/2010.4. Sidang Majelis dibagi menjadi 4 tahap yaitu;
a. Pemeriksaan  pendahuluan  ,  Pemeriksaan  pendahuluan  adalah  tindakan  komisi  untuk meneliti  dan  atau/  memeriksa  apakah  suatu  laporan  tentang  kartel  dinilai  perlu  atau tidaknya untuk dilanjutkan kepada tahap pemeriksaan lanjutan. Pasal 39 ayat 1 UU No
7 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli (Jakarta, Rajawali Pers:1999),h.57- 56.
5  Tahun  1999  menentukan  jangka  waktu  pemeriksaan  pendahuluan  selama  30  hari sejak  tanggal  surat  penetapan  dimulainya  pemeriksaan  pendahuluan.  Pada  tahap pemeriksaan  pendahuluan    tidak  hanya  laporan  terkait  kartel  yang  diperiksa,  namun pemeriksaan kasus kartel yang dilakukan atas dasar inisiatif komisi juga wajib melalui proses pemeriksaan pendahuluan ini. Berdasarkan pasal 49 ayat 2 Perkom No. 1/2010 pemeriksaan  pendahuluan  dilaksanakan  30  hari  sejak  dimulainya  pemeriksaan pendahuluan.
b. Pemeriksaan  lanjutan,  Pemeriksaan  lanjutan  adalah  serangkaian  pemeriksaan  dan/ penyelidikan  kasus  kartel  yang  dilakukan  oleh  majelis  sebagai  tindak  lanjut pemeriksaan pendahuluan  kasus kartel . Jangka waktu pemeriksaan lanjutan diberikan selama  60  hari  sejak  berakhirnya  pemeriksaan  pendahuluan,  dan  dapat  diperpanjang paling lama 30 hari (Pasal 57 ayat 2 Perkom No. 1/2010.
c. Putusan  komisi  sebelum  putusan  akan  ada  musyawarah  majeis  komisi.  Musyawarah majeis  komisi  dilaksanakan  paling  lama 7  hari  setelah  pemeriksaan  lanjutan  berakhir dan  wajib  menyepakati  telah  terjadi    atau  tidak  terjadi  pelanggaran  UU  No  5  Tahun 1999 paling lamv 15 hari sejak pemeriksaan lanjutan berakhir (Pasal 63 ayat 1 dan 2 Perkom No 1/2010,
d. Putusan  komisi,  Putusan  komisi  dibacakan  selambat-lambatnya  30  hari  terhitung setelah berakhirnya pemeriksaan lanjutan (pasal 63 ayat 3 Perkom No. 1/2010).
Idealnya  kasus  kartel  282  hari  sudah  diputuskan  namun,  dalam  realita  yang  terjadi berdasarkan obseravasi penulis penyelesaian kasus kartel melebihi dari 282. Untuk jangka waktu penyelesaian perkara kartel di KPPU tidak tertentu atau tidak sesuai dengan yang ada di UU No 5  Tahun  1999  dan  Perkom  No  1  Tahun  2010  yang  berjumlah  282  hari  jangka  waktu penyelesaian  perkaranya  yang  menjadi  kekurangan  dari  UU  tersebut  adalah  tidak  ditentukan berapa kali perpanjangan waktu untuk pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan lanjutan. Untuk  kasus  kartel  sendiri  tergantung  dari  karakteristik  kartel  tersebut,  bisa  setahun  atau  dua tahun.

## E. Biaya Perkara Penyelesaian Kasus Kartel
Biaya  penanganan  perkara  kartel  yang  dilakukan  oleh  KPPU  KPD.  Makassar  tidak memilki ukuran tertentu dikarenakan penanganan perkara yang satu dengan yang lainnya meiliki karakteristik  yang  berbeda,  tetapi  seluruh  biaya  terhadap  penanganan  perkara  yang  dilakukan oleh  KPPU  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  tidak  keluar  dari  standar  biaya  masukkan  yang ditetapkan  oleh  kementrian  keuangan,  selain  itu  KPPU  tidak  mengeanakan  biaya  perkara sepersenpun  bagi  pihak  yang  berperkara  di  KPPU.  Yang  ada  adalah  denda  yang  dikenakan kepada pelaku usaha yang terbukti bersalah dan selama kasus kartel ditangani oleh KPPU KPD Makassar semua pelaku usaha yang terbukti melanggar mampu membayar denda tersebut. 8 Dengan  adanya  KPPU  diharapkan  kedepannya  mampu  bekerja  secara  maksimal  dalam pencegahan kasus kartel dan perlu adanya revisi UU No 5 tahun 1999 agar lebih meminimalisir persaingan  usaha  tidak  sehat  karena  ini  akan  merugikan  konsumen.    Sedangkan  menurut Ashabul Kahpi dari sisi perlindungan konsumen pemerintah harus memperhatikan dan berupaya untuk  melindungi  konsumen  dari  praktik-praktik  bisnis  oleh  pelaku  usaha  yang  curang,
8 Hasil wawancara dengan Dahlia (Kasubag KPPU KPD. Makassar) pada tanggal  14 Januari 2019
menurutnya  di  Indonesia  mayoritas  beragama  islam  sehingga  barang  dan  atau  jasa  yang dikonsumsi konsumen memenuhi standar halalan thayyiban dan mubarraqan. 9

## Kesimpulan
Efektifitas  penanganan  ini  dikur  dari  asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan yang  secara  jelas  dapat  dilihat  dari  jumlah  pelaksanaan  (sederhana),  waktu  yang  diperlukan (cepat)  dan  biaya  perkara  (biaya  ringan)  serta  apakah  dengan  adanya  penanganan  ini  bisa menekan  terjadinya  kasus  kartel  atau  justru  kasus  kartel  lebih  merajalela.    Pencegahan  yang dilakukan  KPPU  KPD  Makassar  kurang  efektif,  dari  segi  sederhana  bentuk  pencegahan  yang dilakukan  KPPU  tidak  sederhana  karena  belum  ada  target  pertahun  berapa  kali  harus mengadakan  pencegahan  dan  tidak  ada  target  daerah  mana  yang  akan  diadakan  pencegahan sehingga  masih  mengondisikan  jika  seperti  itu  penulis  menilai  masih  berbelit-belit,  sedangkan untuk  cepat,  penulis  menilai  KPPU  KPD  Makassar  sudah  memenuhi  unsur  ini  karena  dalam setahun  KPPU  KPD  Makassar  sudah  melakukan  52  kali  kegiatan  pencegahan  penulis  menilai KPPU  KPD  Makassar  cukup  gesit  dalam  hal  ini.  Untuk  biaya  ringan,  biaya  pencegahan  yang dilakukan  KPPU    tergantung  dari  kegiatan  yang  diselenggarakan  namun  tetap  KPPU  KPD Makassar membuat LPJ untuk keuangan.
Efektifitas  penegakan  hukum  kasus  kartel  oleh  KPPU  KPD  Makassar  kurang  efektif, Untuk  sederhana,  penyelesaian  kasus  kartel  di  KPPU  KPD  Makassar  tidak  sederhana  karena banyak  proses  yang  harus  dilalui  sebelum  perkara  diputuskan  selain  itu  aturannya  pun  masih berbelit-belit. Untuk cepat, Penyelesaian kasus kartel di KPPU tidak menentu kadang mencapai 2  tahun  atau  lebih  sehingga  jangka  waktu  penyelesaian  kasus  kartel  282  hari  tidak  terealisasi. namun yang patut diapresiasi adalah kasus kartel tidak terlalu menumpuk di KPPU. Untuk biaya ringan, Biaya perkara kartel di KPPU KPD Makassar tidak memilki ukuran tertentu dikarenakan kasus kartel yang satu dengan yang lainnya meiliki karakteristik yang berbeda dan KPPU tidak mengeluarkan biaya perkara sepersenpun bagi pihak yang berperkara di KPPU.

## Daftar Pustaka
Buku Komisi Pengawas Persaingan usaha, Majalah Kompetisi edisi 54 (Jakarta, KPPU: 2016), h.38. Margono, Suyud. Hukum Antimonopoli . Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Rokan, Mustafa Kamal. Hukum Persaingan Usaha . Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli. Jakarta: Rajawali Pers, 1999.

## Jurnal

## Ashabul Kahfi, “Aspek Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia,”
Jurisprudentie jurusan ilmu hukum, fakultas syariah dan hukum Vol.5, No. 2(2018) , h. 1.
Wawancara dengan Dahlia (Kasubag KPPU KPD. Makassar) pada tanggal  14 Januari 2019. Wawancara dengan kepala kantor KPPU KPD Makassar Aru Armando, tanggal 11 Januari 2019.
9 Ashabul Kahfi, “Aspek Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia,” Jurisprudentie, Vol.5, No. 2 (2018), h. 1. http://journal.uin-alauddin.ac.id/inde (Diakses 10 Desember 2018).