## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2622/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Analisis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dalam Pelayanan Persampahan Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021
Miftahul Arzak 1 , Joni Firmansyah 2 , Yadi Satriadi 3
1 Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Teknologi Sumbawa
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial , Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawa Rea 3 Lembaga Penelitian dan Survei MY Institute
Article Info Abstrak Article history: Received 19 November 2021 Publish 23 November 2021
New  Public  Service memandang  publik  sebagai  (citizen)  atau  warga  negara yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  publik  yang  sama.  Tidak  hanya  sebagai konsumen  yang  dilihat  dari  kemampuannya  membeli  atau  membayar  produk atau  jasa  tetapi  masyarakat  merupakan  penerima  dan  pengguna  pelayanan publik  yang  disediakan  pemerintah  dari  berbagai  kewajiban  publik.  Hal  ini seharusnya  dapat  diterapkan  dalam  segala  lini  pelayanan  publik,  termasuk pelayanan pengaduan dalam pelayanan persampahan di Kabupaten Sumbawa. Penelitian  ini  dianalisa  menggunakan  metode  kuantitatif  deskriptif.  Data-data dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  metode  survei.  Jumlah  populasi berdasarkan  masyarakat  atau  instansi  yang  telah  membuat Memorandum  of Understanding (MoU) dengan  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa dan  membayar  retribusi  setiap  bulannya  untuk  diberikan  pelayanan pengangkutan sampah. Berdasarkan data yang didapatkan tersebut, terdapat 95 orang  dan/atau  instansi  yang  telah  bekerjasama  dengan  Dinas  Lingkungan Hidup  Kabupaten  Sumbawa,  dan  didapatkan  76  responden  melalui  tabel Morgan dan Krejcie, serta diacak menggunakan teknik random sampling . Temuan  di  dalam  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  56,6%  masyarakat Kabupaten  Sumbawa  tidak mengetahui  adanya layanan  pengaduan persampahan.  Temuan  lainnya  juga  menjelaskan  bahwa  sebesar  73,7% masyarakat  tidak  pernah  mengakses  layanan  pengaduan  tersebut.  Dalam  hal sosialisasi,  sebesar  53,9%  masyarakat  menyatakan  belum  pernah  tersosialisasi dari  layanan  ini,  serta  didapatkan  indeks  kepuasan  masyarakat  terkait pengaduan  di  pelayanan  persampahan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Sumbawa, ‘Tidak baik’.
Beberapa kendala yang menjadi ponghambat di dalam pelaksanaan layanan ini adalah tidak adanya sistem  yang  menunjang, sosialisasi  yang tidak  masif  serta kualitas sumber daya manusia yang terbatas.
Keywords:
Pengaduan, Layanan Persampahan,
Kabupaten Sumbawa
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Miftahul Arzak
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Teknologi Sumbawa Email: miftahul.arzak@uts.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai  negara  yang  terus  berkembang,  Indonesia  mengalami  pertumbuhan  penduduk yang  cukup  tinggi.  Berdasarkan  hasil  sensus  penduduk  tahun  2020,  jumlah  penduduk  di Indonesia  sebanyak  270,20  juta  jiwa.  Dengan  luas  daratan  sebesar  1,9  juta  km2,  maka kepadatan  penduduk  Indonesia  sebanyak  141  jiwa  per  km2  (Badan  Pusat  Statistik,  2020). Populasi  yang  terus  meningkat  secara  signifikan akan  meningkatkan jumlah  produksi  sampah, terutama sampah rumah tangga. Merujuk pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN),  jumlah  timbulan  sampah  di  tahun  2020  sebanyak  33,186,583.20  ton/tahun  dengan komposisi 19,709,903.25 ton/tahun atau 59,39% merupakan sampah yang berhasil terkelola dan
terdapat  13,476,679.95  ton/tahun  atau  40,61%  sampah  yang  tidak  terkelola  (Sistem  Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2020)
Mengutip  Mulasari  (2012)  dalam  dalam  M.  Zamzami  Elamin et.al (2018),  sampah adalah suatu benda atau bahan yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia sehingga dibuang. Stigma  masyarakat  terkait  sampah  adalah  semua  sampah  itu  menjijikkan,  kotor,  dan  lain-lain sehingga harus dibakar atau dibuang sebagaimana mestinya. Lebih lanjut, permasalahan sampah meliputi  3  bagian  yaitu  pada  bagian  hilir,  proses  dan  hulu.  Pada  bagian  hilir,  pembuangan sampah  yang  terus  meningkat.  Pada  bagian  proses,  keterbatasaan  sumber  daya  baik  dari masyarakat  maupun  pemerintah.  Pada  bagian  hulu,  berupa  kurang  optimalnya  sistem  yang diterapkan pada pemrosesan akhir (Elamin, dkk, 2018).
Menurut  Sahil  (2016),  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  pengelolaan  sampah  yang dianggap  sebagai  penghambat  sistem  adalah  penyebaran  dan  kepadatan  penduduk,  sosial ekonomi dan karakteristik lingkungan fisik, sikap, perilaku serta budaya yang ada di masyarakat (Elamin,  dkk,  2018).  Permasalahan  sampah  ini,  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  PU  No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraaan Prasarana dan Sarana Persampahan dan Penanganan Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga  sebagai  turunan  dari Undang Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, di dalam mengukur kinerja  pemerintah  dalam  menangani  permasalahan  ini,  perlu  dijabarkan  dalam  bentuk  survei kepuasan  masyarakat  sebagaimana  amanat  dari  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  Unit  Penyelenggara  Pelayanan  Publik.  Survei kepuasan  publik  tersebut  kemudian  menjadi  pisau  analisis  untuk  melihat  kinerja  pemerintah dalam upaya membangun komunikasi publik sebagai bagian dari pelayanan publik, khususnya dalam  pelayanan  persampah.  Kerangka  acuan  tersebut  tidak  hanya  diterapkan  dalam  skala nasional,  melainkan  dapat  pula  diterapkan  pada  skala  lokal,  sebagaimana  yang  dilakukan  di Kabupaten Sumbawa yang menjadi locus penelitian ini.
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  sistem  informasi memberikan  peran  yang  sangat  penting  dalam  bidang  pelayanan  publik,  sehingga  pelayanan publik  menggunakan  keunggulan  sistem  informasi  yang  ia  gunakan  sebagai  kunci  strategi pengelolaan  pelayanan.  Manajemen  pelayanan  publik  dapat  berjalan  dengan  baik  untuk mencapai tujuan memerlukan adanya Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang membantu atau menjadi  pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan  bagi  pimpinan  dalam  pengelolaan pelayanan  publik.  Perkembangan  Sistem  Informasi  Manajemen  juga  telah  menyebabkan perubahan-perubahan  peran  dari  para  manajer  dalam  pengambilan  keputusan,  mereka  dituntut untuk  selalu  dapat  memperoleh  informasi  yang  paling  akurat  dan  terkini  yang  dapat digunakannya dalam proses pengambilan keputusan (Prasetya, Domai, Mindarti, 2014).
Selama ini pengelolaan sampah masih diserahkan kepada pemerintah daerah. Selain itu beberapa  kendala  seperti  terbatasnya  anggaran  pengelolaan  sampah  masih  menjadi  suatu permasalahan dasar. Salah satu alasannya karena masih belum terjalinnya hubungan kerjasama antara  daerah  dan  pihak  lainnya  dalam  investasi  yang  melibatkan  sektor  swasta  dalam pengelolaan  sampah.  Masalah  sampah  juga  diperparah  oleh  paradigma  bahwa  sampah merupakan  limbah  domestik  rumah  tangga  atau  industri  yang  tidak  bermanfaat  (Mutmainnah, Adris,  2020).  Pelayanan  persampahan  di Kabupaten  Sumbawa,  diatur  dalam  Peraturan  Daerah No.  4  Tahun  2016  tentang  Pengelolaan  Sampah.  Perda  tersebut  kemudian  menjadi  acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan fungsi-fungsi birokrasi dan pelayanan publik.
Di  dalam  proses  pelayanan  publik  inilah,  peran  pemerintah  Kabupaten  Sumbawa dituntut  untuk  lebih  responsif  dan  akuntabel  di  dalam  manajemen  pelayanan  publik.  Dengan adanya  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  tugas  pemerintah  akan  jauh  lebih  mudah. Sayangnya,  cara-cara  tersebut  tidak  diaplikasikan  di  dalam  pelayanan  persampahan  di Kabupaten  Sumbawa,  khususnya  dalam  menanggapi  pengaduan,  kritik  dan  saran  yang
disampaikan  oleh  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  mencoba  untuk  menjabarkan tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan persampahan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dan  termasuk  dalam  penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif.  Cara  menentukan  jumlah  responden  atau  sampel  survei  dipilih  secara  acak  yang ditentukan  sesuai  dengan  cakupan  wilayah  masing-masing  unit  pelayanan  atau  menggunakan Teknik random sampling . Sedangkan untuk besaran populasi didapatkan melalui tabel Morgan dan Krejcie (Az, 2015).
Populasi  penelitian  ini  adalah  masyarakat  pengguna  layanan  publik  di  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Sumbawa,  yaitu  masyarakat  penerima  layanan  persampahan yang telah membuat Memorandum of Understanding (MoU) bersama Dinas lingkungan Hidup, dan  membayar  retribusi  setiap  bulannya.  Jumlah  penerima  layanan  yang  membuat  MoU  dan membayar  retribusi  yaitu  sebanyak  95  orang  dan/atau  instansi,  sehingga  berdasarkan  jumlah populasi  tersebut  diperoleh  sampel  sebanyak  76  responden  berdasarkan  tabel  sampel  dari Morgan dan Krejcie.
Indeks  Kepuasan  Masyarakat  adalah  hasil  pengukuran  dari  kegiatan  Survei  Kepuasan Masyarakat  berupa  angka.  Angka  ditetapkan  dengan  skala  1  (satu)  sampai  dengan  4  (empat). Setiap  pertanyaan  diberikan  nilai  1  (jawaban  yang  terburuk/terendah  penilaian  masyarakat) hingga nilai 4 (jawaban yang terbaik/tertinggi penilaian masyarakat).
Tabel 1. Jenis Kelamin Responden No Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 1. Laki-laki 58 orang 76,3% 2. Perempuan 18 orang 23,7% Tabel 2. Umur Responden No Umur (Tahun) Frekuensi Presentase 1. 17-30 10 orang 13,2% 2. 31-45 22 orang 29% 3. 46-65 42 orang 55,2% 4. >65 2 orang 2,6%
Untuk  memperoleh  nilai  rata-rata  per  unsur  (NRR)  dengan  skala  1-4  dapat  dihitung menggunakan:
Untuk  memudahkan  interpretasi  terhadap  penilaian  IKM  yaitu  antara  25  –100,  maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25 (skala 100), dengan rumus sebagai berikut:
Adapun skala skor dan mutu pelayanan digambarkan dalam tabel berikut:
Tabel 3. Skala Skor dan Mutu Pelayanan No. Mutu Pelayanan Norma Skor Skala 100 Skala 1 – 4 1. A (Sangat Baik) 88,31 – 100,00 3,5324 – 4,00 2. B (Baik) 76,61 – 88,30 3,0644 – 3,532 3. C (Kurang Baik) 65,00 – 76,60 2,60 – 3,064
Total nilai per pertanyaan Jumlah responden
Nilai IKM (skala 1-4) x 25
4. D (Tidak Baik) 25,00 – 64,99 1,00 – 2,5996

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  Kabupaten  Sumbawa  telah  mengatur  mengenai  pelayanan  persampahan melalui  Peraturan  Daerah  No.  4  Tahun  2016  Tentang  Pengelolaan  Sampah.  Peraturan  daerah (perda)  ini  memang  telah  mengatur  sistem  pelayanan  dari  hulu  hingga  hilir,  namun  masih ada saja  beberapa  lini  yang  menjadi  catatan,  khususnya  dalam  hal  pengaduan  dan  penyampaian saran  maupun  kritik  dari  warga  negara  kepada  penyelenggara  pemerintahan.  Padahal, pengaduan ini penting untuk mengetahui letak celah dan kekurangan pemerintah. Sebagaimana yang dikemukakan Riyasa dan Witra (2018), pengaduan merupakan ungkapan publik yang bisa timbul  karena adanya  ketidakpuasan  publik  atas  suatu  produk atau  pelayanan.  Pelanggan  akan mengungkapkan pengaduan apabila merasa pengaduan  yang disampaikan mendapat tanggapan positif  dan  tidak  menyita  waktu  dan  biaya.  Pada  akhirnya  masyarakat  tidak  melakukan pengaduan dikarenakan ketidakpraktisan dalam melakukan aduan (Yohanitas, 2018).

## 3.1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Berdasarkan  hasil  penelitian,  unsur  penanganan  pengaduan,  saran  dan  masukan  dalam pelayanan  persampahan  memiliki  skor  yang  sangat  rendah  dan  tergolong tidak  baik . Masyarakat  penerima  layanan  menilai  bahwa  56,6%  mereka tidak  tahu  ada  pelayanan tersebut ,  dan  bahkan  menilai tidak  ada  pelayanan penanganan  pengaduan,  saran  dan masukan bagi pelayanan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa. Selain  itu  2,6%  menyatakan  a da  tetapi  tidak  berfungsi  dengan  baik ,  26,3%  menyatakan berfungsi  namun  kurang  maksimal dan  hanya  14,5  masyarakat  menilai  penanganan pengaduan,  saran  dan  masukan  dikelola  dengan baik .  Dari  data  di  atas,  maka  didapatkan nilai  rata-rata  (NRR)  per  unsur  1,9868  dengan  skala  1-4,  dan  jika  dikonversikan  ke  skala 100 menjadi 49,67. Skor ini menunjukkan mutu pelayanan tidak baik .
Rendahnya  tingkat  kepuasan  masyarakat  tersebut  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor.  Pertama,  ketidaktahuan  masyarakat  akan  adanya  pengaduan  dalam  pelayanan persampahan.  Dari  seluruh  responden  penelitian,  sebagian  besar  menyatakan  belum mengetahui akan adanya ruang pengaduan yang dipersiapkan pemerintah, yaitu 56,6%. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa dinilai  kurang  masif  dan  menyeluruh,  terkait  keterbukaan  informasi  publik.  Masyarakat masih belum mengetahui jika layanan yang mereka peroleh selama ini, memiliki ruang saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
Kedua,  ketidaktahuan  masyarakat  menunjukkan  lemahnya  keterbukaan  informasi publik.  Di  dalam  survei  kepuasan  ini,  ditemukan  73,7%  masyarakat  yang  belum  pernah mengakses layanan aduan tersebut. Hal ini memberikan indikasi bahwa tidak adanya sistem yang  memberikan  keterbukaan  informasi  publik  secara  demokratis.  Kanal  untuk menyampaikan  gagasan  memang  tersedia,  namun  hanya  bersifat  satu  arah.  Dalam  hal  ini, pemerintah daerah tidak boleh pasif dalam menjemput aspirasi publik. Melayani seyogyanya tidak  hanya  bersifat  akuntabilitas,  melainkan  juga  responsibilitas.  Hal  tersebut  nampaknya belum  sejalan  dengan  salah  satu  konsep  New  Public  Service  (NPS)  yang  seharusnya melayani  warga  negara,  bukan  customer  (Denhadrt  J.V  &  Denhardt  R.B,  2003  dalam Prasetya dkk, 2014)
Di  dalam  menjalankan  layanan  persampahan  ini,  Pemerintah  Kabupaten  Sumbawa sudah  menerapkan  sistem  informasi  dan  komunikasi,  meskipun  belum  maksimal.  Hal  ini berdasarkan  hasil  survei  yang  menyebutkan  sebanyak  15,8%  masyarakat  menggunakan telepon  atau  handphone  untuk  mengakses  layanan  pengaduan  tersebut.  Kemudian  1,3% yang  mengakses  melalui  website  dan  7,9%  yang  mengakses  layanan  tersebut  dengan  cara datang  ke  kantor/pusat  pelayanan  secara  langsung.  Sedangkan  1,3%  masyarakat menggunakan  media  selain  media  di  atas  untuk  mengakses  pengaduan.  Namun,  terdapat 73,7%  masyarakat  yang  tidak  pernah  mengkakses  layanan  tersebut,  baik  melalui  media elektronik maupun datang secara langsung.
3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi Pengelolaan Pengaduan
a. Faktor Pendukung
Di  dalam  penelitian  ini  beberapa  faktor  pendukung  yang  menunjang  kesuksesan layanan pengaduan ini terdiri atas beberapa unsur. Faktor pendukung yang paling utama adalah  ketersediaan  sarana  dan  prasarana,  terutama  yang  memanfaatkan  teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Unit Pelaksana Tugas (UPT) terkait sudah  menyediakan  sarana  dan  prasarana  untuk  menunjang  pelayanan  persampahan tersebut. Namun, masih ada  7,9% masyarakat yang menilai bahwa mereka  harus datang ke  kantor  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Sumbawa  untuk  menyampaikan pengaduan,  padahal  seharusnya  pelayanan  pengaduan  sudah  bisa  diakses  melalui handphone, website atau kontak online lainnya.
b. Faktor Penghambat
Beberapa  faktor  yang  menjadi  penghambat  terhadap  kinerja  pemerintah  dalam menerima  masukan  saran  dan  kritik  masyarakat  pada  layanan  persampahan  ini, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, sistem. Pelayanan persampahan di Kabupaten Sumbawa belum dapat dikatakan maksimal dan transparan. Masyarakat dibebankan pada sebuah  proses  yang  rumit  dan  berbelit-belit  untuk  mendapatkan  akses  pelayanan  publik yang  seharusnya  dapat  lebih  ringkas.  Pemerintah  daerah  semestinya  dapat  membuat sistem  pelayanan  satu  pintu  dengan  bagan  alur  yang  jelas,  agar  masyarakat  memiliki pemahaman terkait sistem pelayanan publik yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kedua,  sosialisasi.  Hanya  46,1%  masyarakat  Kabupaten  Sumbawa  yang memperoleh  informasi  dari  adanya  layanan  pengaduan  dari  beberapa  linimasa  seperti spanduk,  billboard,  media  sosial  dan  sebagainya.  Sisanya,  sebanyak  53,9%  menyatakan belum  pernah  mengkases  hal  tersebut.  Proses  sosialisasi  terkait  pelayanan  publik  ini seharusnya  dapat  ditingkatkan  dan  menjadi  program  rutin  penyelenggara  pemerintahan, baik  di  tingkat  desa  maupun  di  tingkat  yang  lebih  bawah  lagi.  Sehingga,  melalui sosialisasi  yang  masif  dapat  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  atas  pentingnya pelayanan  persampahan  yang  akan  berpengaruh  kepada  meningkatnya  indeks  kepuasan masyarakat tersebut.
Ketiga,  sumber  daya  manusia.  New  Public  Service  memandang  publik  sebagai (citizen) atau warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban publik yang sama. Tidak hanya  sebagai  konsumen  yang  dilihat  dari  kemampuannya  membeli  atau  membayar produk atau jasa tetapi masyarakat merupakan penerima dan pengguna pelayanan publik yang disediakan pemerintah dari berbagai kewajiban publik (Prasetya dkk, 2014). Hal ini seharusnya menjadi acuan para penyelenggara pemerintahan untuk memberikan layanan terbaik  bagi  masyarakat.  Terlebih  lagi,  masih  banyak  daerah  yang  belum  memperoleh pelayanan  yang  sama  dan  setara  dikarenakan  tidak  dibangunnya  sistem  yang  baku  dan kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas.  Meskipun  di  dalam  pelayanan  ini masyarakat dipungut biaya pelayanan, namun mereka tidak dipandang sebagai konsumen, melainkan  sebagai  citizen  yang  seharusnya  memperoleh  hak  sebagaimana  kewajiban yang harus publik taati.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  pengelolaan  layanan  pengaduan  masyarakat  dalam memperoleh layanan persampahan masih dinilai kurang baik, terutama dari sisi informasi dan sosialisasi.  Paling  tidak,  terdapat  dua  hal  yang  menjadi  catatan  penting  di  dalam  layanan pengaduan tersebut. Pertama, efisiensi keterbukaan informasi publik. Pelayanan persampahan di  Kabupaten  Sumbawa  belum  dapat  dikatakan  maksimal  dan  transparan.  Masyarakat dibebankan  pada  sebuah  proses  yang  rumit  dan  berbelit-belit  untuk  mendapatkan  akses pelayanan  publik  yang  seharusnya  dapat  lebih  ringkas.  Pemerintah  daerah  semestinya  dapat membuat sistem pelayanan satu pintu dengan bagan alur yang jelas, agar masyarakat memiliki pemahaman terkait sistem pelayanan publik yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, proses
sosialisasi  terkait  pelayanan  publik  ini  dapat  ditingkatkan  dan  menjadi  program  rutin penyelenggara pemerintahan, baik di tingkat desa maupun di tingkat yang lebih bawah lagi. Hal ini  tentunya  akan  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  atas  pentingnya  pelayanan persampahan  yang  akan  berpengaruh  kepada  meningkatnya  indeks  kepuasan  masyarakat tersebut.  Dari  pembahasan  di  atas,  maka  didapatkan  nilai  rata-rata  (NRR)  per  unsur  1,9868 dengan  skala  1-4,  dan  jika  dikonversikan  ke  skala  100  menjadi  49,67.  Skor  ini  menunjukkan mutu pelayanan tidak baik .
Kedua, standar  opersional  yang  baku.  Hal  ini  meliputi  sarana  dan  prasarana  yang menunjang, sistem  yang  terintegrasi,  sumber  daya  manusia  yang  unggul  serta  aspek  lainnya yang  dinilai  dapat  menunjang  kinerja  pemerintah.  Pemerintah  daerah  harus  memperhatikan mutu operasional dari unit pelaksana tugas terkait dalam pelayanan ini. Mutu ini dapat berupa ketersediaan  ruang  informasi  dan  komunikasi,  pelayanan  yang  mengutamakan  kepuasan konsumen  serta  segmen-segmen  lain  yang  dinilai  penting  untuk  memperoleh  kepuasan masyarakat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Az, (2015) Metode Penelitian, Populasi dan Sampel, TKS4209 Universitas Brawijaya, diakses di http://zacoeb.lecture.ub.ac.id/files/2015/02/MG4-Populasi-dan-Sampel.pdf Badan Pusat Statistik Hasil Sensus Penduduk 2020,
diakses di https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk- 2020.html
Elamin,  Muchammad  Zamzami  dkk,  Analisis  Pengelolaan  Sampah  Pada  Masyarakat  Desa Disanah  Kecamatan  Sreseh  Kabupaten  Sampang,  Jurnal  Kesehatan  Lingkungan, Vol.10, No.4, Oktober 2018
Mutmainnah, Adris, Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Patommo Sidrap (Tinjauan  Yuridis  Peraturan  Daerah  No.  7  Tahun  2016  Tentang  Pengelolaan Persampahan), Jurnal Madani Vol. 4, Juni 2020
Prasetya,  Dimas  Ramdhana,  Tjahjanulin  Domai,  Lely  Indah  Mindarti,  Analisis  Pengelolaan Pengaduan  Masyarakat  Dalam  Rangka  Pelayanan  Publik  (Studi  Pada  Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP,) Vol. 2, No. 1 Tahun 2014
Sistem  Informasi  Pengelolaan  Sampah  Nasional,  2020,  Capaian  Kinerja  Pengelolaan  Sampah, diakses di https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/
Yohanitas,  Witra  Apdhi,  Strategi  Penanganan  Pengaduan  Dalam  Rangka  Peningkatan Pelayanan Publik, Jurnal Ilmu Administrasi (Jia) Vol. Xv No.1 Tahun 2018