LANDASAN HUKUM POSITIF

## PEMBERLAKUAN HUKUM ISLÂM DI INDONESIA
Eka Susylawati
(Dosen Program Studi Hukum Perdata Islam STAIN Pamekasan)
Abstract:
Islamic law has been valid since a long time ago in Indonesia and  it  expriences  dynamical  effect  since  the  era  of  ancient kingdom, colonialism, and post-independence. The
population  of  Muslim  is  major,  it  reaches  more    than  200 hundred  millions  people.  This  becomes  sociological  and functional  considerations  to  the  validity  of  Islamic  law  in Indonesia.  For  the  shake  of  effectiveness,  efficiency,  and Muslim  aspiration  fulfillment,  it  seems  feasible  to  adopt Islamic law as a part of public law. Indonesia is not a secular country,  it  is  not  necessary  to  seperate  religious  and statehood  affairs.  In  advance,  Islamic  law  has  been  partly adopted and it inspires the Indonesian legislation.
Key Words: hukum positif, hukum Islâm, dan fiqh

## Pendahuluan
Sebagai  makhluk  berakal,  manusia  memerlukan suatu  aturan untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan  daya  akalnya.  Demikian juga sebagai mahluk beragama, manusia membutuhkan suatu aturan untuk mempertahankan dan menyempurnakan agamanya. 1
Aturan  tentang  (dalam)  agama  menurut  khazanah  ilmu hukum  lebih  dikenal  dengan  istilah  hukum  agama.  Hubungan keduanya  (agama  dan  hukum)  merupakan  hubungan  timbal  balik yang  sangat  menarik  perhatian  para  pengkaji  ilmu  hukum.  Di antaranya  adalah  Anwar  Harjono  yang  memaknai  hukum  sebagai salah  satu  bentuk  hubungan  antar  manusia  (ubi  societas,  ibi  ius), sementara  agama  merupakan  pernyataan  adanya  hubungan  antara manusia  dengan  Tuhannya. 2 Oleh  karena  itu  sebagai  manusia
1 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media,  2005), hlm. 2.
2 Anwar  Harjono,  Hukum  Islam,  Keluasan  dan  Keadilannya,  (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1968),  hlm. 17.

## Eka Susylawati
beragama  setiap  manusia  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  hukum dan agama.
Aturan  atau  hukum  dalam  agama  Islâm  (selanjutnya  disebut hukum  Islâm)  meliputi  seluruh  aspek  kehidupan  manusia.  Jika diklasifikasikan  hukum  Islâm  itu  terbagi  dalam  dua  kategori,  yaitu hukum  yang  mengatur  tentang  hubungan  manusia  dengan  Allâh disebut dengan hukum Ibadah (mahdlah) dan hukum yang mengatur hubungan  antar  manusia  serta  hubungan  manusia  dengan  alam sekitarnya  disebut  hukum  muamalat.  Dalam  istilah  lain  dapat dinyatakan  bahwa  hukum  Islâm  adalah  hukum  yang  mengatur tentang  hubungan  manusia  dengan  Allâh  dan  hubungan  manusia dengan manusia serta alam sekitarnya.
Pada  hubungan  yang  pertama  yaitu  hubungan  manusia dengan  Allâh  sifat  hubungan  itu  absolut  (tidak  bisa  diubah). Sebaliknya  pada  hubungan  yang  kedua  yaitu  hubungan  sesama manusia  serta  alam  sekitarnya  sifat  hubungan  itu  relatif  (dapat diubah  berdasarkan  perkembangan yang ada).  Dalam  kajian  hukum Islâm  hubungan  yang  kedua  ini  juga  dikenal  dengan  istilah  fiqh. Dengan  demikian  fiqh  merupakan  hukum  Islâm yang dapat berubah dan  berkembang,  maksudnya  bahwa  fiqh  di  suatu  negara  dapat berbeda  dengan  fiqh  di  negara  lain. 3 Hal  ini  menunjukan  bahwa perubahan tempat dan waktu menyebabkan perubahan hukum. 4
Berdasarkan  tertib  hukum  dalam  hukum  Islâm,  al-Qur’ân merupakan  sumber  hukum  yang  pertama  dan  utama.  Adapun  al- Hadits  merupakan  sumber  hukum  kedua  dan  berposisi  sebagai penjelas  atas  hukum  al-Quran.  Jika  ada  suatu  masalah  yang  tidak diatur  secara  jelas  dalam  al-Quran  maupun  al-Hadits,  maka keberlakuannya  didasarkan  pada  hukum  hasil  ijtihâd  para  ulama’ yang terangkum dalam berbagai hukum fiqh. 5
3 Afdol,  Landasan  Hukum  Positif  Pemberlakuan  Hukum  Islam  dan  Permasalahan Implementasi Hukum  Kewarisan  Islam    (Surabaya:  Airlangga  University  Press,  2003), hlm. 1.
4 Dalam  sistem  hukum  Islâm  perubahan  tempat  dan  waktu  yang  menyebabkan perubahan  hukum,  disebut  illat  yaitu  latar  belakang  yang  menyebabkan  ada  atau tidak adanya hukum atas sesuatu hal). Ibid. hlm. 3.
5 Afdol,  Pengembangan  Teori  Implementasi  Hukum  Waris  Islam  di  Indonesia,  (Surabaya: Airlangga University Press,  2008),  hlm. 4.

## Landasan Hukum Positif
Tulisan  berikut  ini  akan  difokuskan  pada  kajian  atas  hukum Islâm pada  posisi yang  kedua,  yaitu  hukum Islâm  yang  berlaku dan diberlakukan  di  Indonesia  yang  berpenduduk  mayoritas  muslim. Dalam  realitasnya,  jumlah  penduduk  itu  tidak  serta  merta  dapat dijadikan  dasar  pemberlakuan  hukum  Islâm  secara  formal.  Hal  itu karena  pemberlakuan  hukum  termasuk  hukum  Islâm  sangat dipengaruhi  oleh kebijakan  politik  penguasa.  Oleh  karena  itu  secara spesifik  tulisan  ini  akan  menjelaskan  tentang  kebijakan  politik penguasa  yang  menjadi  dasar  pemberlakuan  hukum  Islâm  di Indonesia.

## Perkembangan Teori Pemberlakuan Hukum Islâm di Indonesia
Pada awalnya sebelum Islâm masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia  menganut  kepercayaan  animisme  dan  dinamisme.  Tetapi setelah  agama  Islâm  masuk  pada abad  VII  Masehi,  ternyata mampu mengubah pola pikir masyarakat pada waktu itu. Hal ini karena cara penyebaran  agama  Islâm  dilakukan  secara  damai  (penetration passifique )  melalui  perdagangan,  perkawinan,  pengobatan  dan pendidikan. 6
Perkembangan  agama  Islâm  di  Indonesia  dapat  dibuktikan dengan  berdirinya  kerajaan-kerajaan  Islâm  seperti  kerajaan  Banten, Samudera  Pasai,  Demak,  dan  lain  sebagainya.  Pada  saat  itu  hukum Islâm  sudah  diterapkan  pada  hampir  seluruh  aspek  kehidupan masyarakat  yang  memeluk  agama  Islâm.  Hakim  atau  yang  dikenal dengan  istilah  qâdlî  pada  umumnya  adalah  para  ulama  yang  diberi kekuasaan  oleh  raja  atau  Sultan  yang  sedang  berkuasa  untuk menangani  perkara-perkara  perdata  dan  pidana  pada  masyarakat pada waktu itu. 7
Pada saat Belanda datang ke Indonesia, yang tujuan utamanya berdagang,  dan  membawa  hukumnya  sendiri  yaitu  hukum  Eropa, sesungguhnya hukum adat, hukum Islâm dan hukum Eropa berlaku secara  berdampingan  dalam  masyarakat  tanpa  campur  tangan  dari pemerintah  Belanda.  Bahkan  pada  1855,  pemerintah  Hindia  Belanda memberikan  perhatiannya  kepada  hukum  Islâm,  yaitu  dengan dikeluarkannya  Regeringsreglement  (Staatblad 1855-2).  Dalam  Staatblad
6 Ibid.

## Eka Susylawati
tersebut, hal  yang  berkait  dengan hukum  Islâm adalah pasal 75 ayat 3, 4, dan 5, yaitu:
Selain  dari  apa  yang  telah  dinyatakan  berlaku  bagi  penduduk  asli seperti  yang  termaksud  di  atas  atau  dimana  penduduk  asli  itu sendiri yang  telah  menyatakan tunduk kepada hukum perdata  dan hukum  dagang  golongan  Eropa,  maka  hakim  Bumi  Putera  harus memperlakukan  kebiasaan  (adat),  undang-undang  (peraturan) agama,  instelling  penduduk  asli  sejauh  tidak  bertentangan  dengan asas-asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum (ayat 3) Dengan peraturan (undang-undang) agama, instelling dan kebiasaan (adat)  itu  pulalah  hendaknya  hakim  Eropa  (Raad  van  Justitie) memutus  perkara  (gevonisd)  kepala-kepala  penduduk  asli  yang tunduk  kepada  pengadilan  tingkat  ini  dan  juga  perkara  yang diajukan  bandingnya  atas  putusan  hakim  Bumi  Putera  mengenai perkara perdata dan dagang (ayat 4) Hakim  Eropa  sejauh  mungkin  memperlakukan  undang-undang (peraturan)  agama  ini,  instelling  dan  kebiasaan  (adat)  itu  apabila tergugat yang dihadapkan kepadanya adalah seorang penduduk asli karena sesuatu hal dalam perkara perdata dan dagang…. (ayat 5).
Dari isi pasal tersebut menunjukan bahwa pemerintah Hindia Belanda dengan peraturan tertulisnya, mengakui keberadaan hukum Islâm bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islâm.
Peraturan  tentang  berlakunya  hukum  Islâm  bagi  penduduk asli  Indonesia  yang  beragama  Islâm  adalah  akibat  dari  adanya  teori Receptio  in  complexu ,  yang  menyatakan  bahwa  hukum  Islâm  berlaku sepenuhnya  bagi  orang  Islâm  di  Indonesia  walaupun  terdapat penyimpangan. Teori ini dipelopori oleh C.F. Winter, Salomon Keyzer dan  L.W.C.  Van  den  Berg. 8 Asli  bunyi  dari    teori  ini  menyatakan bahwa  hukum  pribumi  ikut  agamanya,  karena  jika  memeluk  suatu agama tertentu maka harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan  setia. 9 L.W.C  Van  den  Berg menunjuk  kepada  alasan  bahwa kenyataan  dalam  pelaksanaan  badan-badan  peradilan,  terutama
8 Ibid. hlm. 22.
9 Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung, 1982),hlm . 28.
Landasan Hukum Positif
dalam  masalah-masalah  perkawinan  dan  pewarisan,  hakim-hakim Belanda harus didampingi oleh qâdlî Islâm. 10
Pada  saat  teori  ini  berlaku,  hukum  Islâm  bagi  orang  Islâm dikenal  dengan  istilah  godsdienstige  wetten.  Pada  saat  itu  dibentuk pengadilan  agama  (priesterrad)  di  samping  pengadilan  negeri (landraad),  yang  sebelumnya  didahului  dengan  penyusunan  kitab yang berisi hukum Islâm. 11 Kewenangan priesterraad atau raad agama tersebut hanya ada di Jawa dan Madura, yang kewenangannya tidak disebutkan  dengan  tegas  sehingga  kemudian  menetapkan  sendiri perkara-perkara  yang  akan  ditanganinya,  yakni  perkara  yang berhubungan dengan hukum perkawinan, kewarisan dan wakaf.
Ketika  pemerintahan  VOC  digantikan  oleh  pemerintahan jajahan  yang  sebenarnya,  maka  pemerintah  Hindia  Belanda menginginkan  Indonesia  dijajah  secara  keseluruhan.  Penyebaran agama  Islâm  pada  saat  itu  dianggap  sebagai  penghambat  ke  arah tujuan tersebut. Pemerintah Hindia Belanda menilai bahwa semangat perjuangan  bangsa  Indonesia  untuk  merdeka    adalah  akibat  dari keyakinan  beragama.  Penilaian  tersebut  yang  menyebabkan pemerintah  Hindia  Belanda  berupaya  untuk  melemahkan  ajaran Islâm  dan  mengupayakan  penghapusan  dasar  berlakunya  hukum Islâm.  Salah  satu  upaya  untuk  melemahkan  hukum  Islâm  adalah dengan mempertentangkan antara hukum Islâm dan hukum adat.
Politik hukum pun disesuaikan dengan kebutuhan
kolonialisme,  yaitu  adanya  keinginan  agar  hukum    diunifikasi. Artinya hukum yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan juga di Indonesia.    Dengan  unifikasi  diharapkan  nantinya  bangsa  Indonesia akan jauh dari  hukumnya sendiri dan  ketika  hanya ada  satu hukum maka  pemerintah  Hindia  Belanda  akan  lebih  mudah  menguasai Indonesia.
Realisasi  dari  upaya  penguasaan  tersebut,  melahirkan  teori baru yaitu teori receptie. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku dan hidup di  Indonesia  adalah  hukum  adat.  Hukum  Islâm  hanya  mempunyai
10 Imam Muchlas, Hukum Mewaris Dalam Islam (Suatu Studi Kasus) (Pasuruan: Garoeda Buana Indah,  1996),  hlm.  98.
11 Muchsin,  Hukum  Islam,  dalam    Perspektif  dan  Prospektif,  (Surabaya:  Al  Ikhlas, Surabaya, 2003), hlm 38.

## Eka Susylawati
kekuatan  jika  hukum  adat  menghendakinya.  Tujuan  teori  tersebut adalah  menyingkirkan  eksistensi  hukum  Islâm  dan  kehidupan hukum umat Islâm yang ada di Indonesia.
Sejalan  dengan  pendapat  Christian  Snouck  Hurgronje,  Van Vollenhoven  menyatakan  bahwa  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islâm sedikit demi sedikit masuk ke dalam hukum adat, sehingga hukum adat dipengaruhi hukum Islâm dan  pengaruh  tersebut akan mempunyai  kekuatan  hukum  jika  telah diterima oleh hukum adat.
Dengan  adanya  teori  tersebut,  hukum  Islâm  yang  telah menjadi jiwa masyarakat hukum Islâm di Indonesia berangsur mulai berubah.  Hal  ini  dikuatkan  dengan  pasal  134  ayat  2    I.S  pada  tahun 1929,  yang berkeinginan melenyapkan hukum Islâm dari lingkungan tata  hukum  kenegaraan.  Pasal  tersebut  bersifat  radikal,  karena perubahannya bersifat mencabut berlakunya hukum Islâm. Sejak saat itu  maka  apabila  terjadi  perkara  perdata  sesama  orang  yang beragama  Islâm  maka  akan  diselesaikan  oleh  hakim  agama  Islâm sepanjang hukum adat mereka menghendaki dan tidak bertentangan dengan ordonantie.
Dengan  demikian  berarti  hukum  Islâm  tidak  berlaku  lagi  di Indonesia,  kecuali  telah  diterima  oleh  hukum  adat.  Atau  hukum Islâm  yang  berlaku  hanyalah  jika  telah  diresepsi  oleh  hukum  adat. Dengan  teori  receptie,  yang  semula  pengadilan  agama  di  Indonesia dapat  memeriksa  dan  memutus  perkara  waris  bagi  yang  beragama Islâm,  Pengadilan  Agama  tidak  lagi  berwenang  memutus  perkara waris tersebut.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  pasal  134  I.S  tersebut,  sejak  tahun 1922 dirumuskan reorganisasi badan-badan peradilan yang ada pada waktu  itu,  yakni  dengan  jalan  mengubah  pasal-pasal  I.S.  Untuk kepentingan  tersebut  dibentuk  suatu  komisi  peremajaan  kekuasaan peradilan  agama  yang  diketuai  oleh  Ter  Haar,  yang  menghasilkan Staatblad Nomor 116, 610, 638 dan 639 Tahun 1922. Dengan Staatblad tersebut peradilan agama tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara  waris  dan  secara  formal  sejak  tahun  1937  kewenangannya dialihkan menjadi kewenangan Landraad.
Sejak  saat  itu  maka    dapat  dikatakan  bahwa  hukum  Islâm secara  formal  telah  hilang  dari  tata  hukum  kenegaraan  Hindia Belanda.  Namun  demikian,  secara  materiil/senyatanya  masyarakat

## Landasan Hukum Positif
Indonesia  yang  beragama  Islâm  masih  menerapkannya  dalam mengatur hubungan dalam masyarakat.
Setelah  masa  kemerdekaan,  alam  pikiran  masyarakat  yang menganut teori receptie masih banyak. Golongan ini mempertahankan teori  tersebut  dengan  menggunakan  pasal  II  Aturan  Peralihan Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  menyatakan  bahwa  ketentuan yang ada tetap berlaku sepanjang belum diganti atau diubah. Dengan demikian asal II Aturan Peralihan tersebut berfungsi untuk mencegah kekosongan  hukum,  karena  pada  saat  kita  merdeka,  belum  dibuat aturan-aturan  yang  baru  untuk  mengatur  penyelenggaraan  negara maupun kehidupan masyarakat
Selain golongan yang mempertahankan  teori  receptie  tersebut, masih terdapat golongan lain yang menyatakan hal yang sebaliknya. Argumentasi  yang  dipergunakan  oleh  golongan  ini  adalah Pembukaan  dan  pasal  29  ayat  2  Undang-Undang  Dasar  1945. Golongan  ini  menyatakan  bahwa  apabila  isi  pasal  134  ayat  2  IS dihubungkan dengan Pembukaan jo. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar  1945,  maka  isi  pasal  134  ayat  2  IS  bertentangan  dengan peraturan yang tertinggi.
Kenyataan  inilah  yang  menyebabkan  Hazairin  berpendapat bahwa  tidak  berlakunya  pasal  134  ayat  2  IS  telah  dihapus  secara menyakinkan oleh  pembukaan  dan pasal  29 ayat  2  Undang-Undang Dasar  1945. Teori  Hazairin  tersebut  dikenal  dengan  teori  receptie  exit atau  receptio  a  contrario.  Berdasarkan  teori  ini,  pasal  29  ayat  1  UUD 1945  mewajibkan  negara  Republik  Indonesia  untuk  membentuk hukum nasional yang bahannya adalah hukum agama.
Dengan  demikian  dapat  dinyatakan  bahwa  dasar  berlakunya hukum Islâm di Indonesia adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945  khususnya  pada  alinea  keempat,  yang  didalamnya  terdapat rumusan  Sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Pembukaan  tersebut diperkuat  lagi  dengan  pasal  29  ayat  2,  yang  memberikan  kebebasan bagi  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agama  dan  menjalankan ibadahnya.  Pasal  29  ayat  2  tersebut  yang  kemudian  dijadikan landasan  bagi  umat  Islâm  di  Indonesia  untuk  menggunakan  segala ajaran atau syariat agamanya, termasuk untuk menggunakan hukum waris Islâm dalam menyelesaikan perkara waris.
Atas dasar itulah Sayuti Thalib menyatakan bahwa bagi orang Islâm berlaku hukum Islâm. Hal tersebut juga didukung oleh fakta di

## Eka Susylawati
beberapa  daerah yang  mempunyai adat  yang kuat,  berlaku  hal yang sebaliknya.  Apabila  adat  bertentangan  dengan  hukum  Islâm  maka adat  tidak  boleh  dijalankan.  Adat  tersebut  harus  diubah  dan diperbaiki  sehingga  tidak  menyalahi  ketentuan  hukum  agama. Dengan  demikian  hukum  Islâmlah  yang  menentukan  keberlakuan hukun adat.
Pada  masa  berikutnya  lahirlah  teori  eksistensi,  yang menyatakan  bahwa  keberadaan  hukum  Islâm  dalam  tata  hukum nasional  di  Indonesia  merupakan suatu  kenyataan  yang  tidak  dapat dipungkiri.  Bahkan  hukum  Islâm  merupakan  bahan  utama  hukum nasional. 12 Teori  ini  merupakan  kelanjutan  dari  teori  receptio  a contrario , karena hukum Islâm memberikan penyesuaian-penyesuaian kepada  keadaan  yang  nyata  dalam  hukum  adat,  sebab  bangsa Indonesia  sebagian besar  (89,09%)  adalah  beragama  Islâm.  Dan  bagi mereka yang tidak beragama Islâm diberikan pengecualian. 13

## Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islâm
Salah  satu  kebijakan  pembangunan  nasional  adalah  menata sistem  hukum  nasional  yang  menyeluruh  dan  terpadu  dengan mengakui  dan  menghormati  hukum  agama  dan  hukum  adat  serta memperbaharui  perundang-undangan  warisan  kolonial  dan  hukum nasional  yang  bersifat  diskriminatif,  ketidakadilan  gender  dan  tidak sesuai dengan tuntutan reformasi. 14
Negara  Indonesia  bukanlah  negara  sekular  sehingga  dalam kehidupan  bernegara  tidak  perlu  dipisahkan  antara  kehidupan bernegara dengan  kehidupan beragama. 15 Hal ini dibuktikan dengan isi  pasal  29  ayat  1  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari isi pasal 29 tersebut tersirat  bahwa  semua  peraturan  perundangan-undangan  tidak boleh ada yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. 16
12 Muchsin, Hukum Islam, hlm. 38.
13 Imam Muchlas, Hukum Mawaris,  hlm. 3.
14 Muchsin, Hukum Islam, hlm. 45
15 Afdol,  Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia    (Surabaya:  Airlangga  University  Press, 2009),  hlm. 1 16 Ibid.

## Landasan Hukum Positif
Berikut  ini  beberapa  aturan  perundang-undangan  yang  telah dijiwai hukum Islâm dan merupakan representasi dari pemberlakuan hukum Islâm menjadi hukum positif di Indonesia.

## Undang-Undang Perkawinan
Politik hukum memberlakukan hukum Islâm bagi pemeluknya  dibuktikan  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun  1974. 17 Landasan  hukum  berlakunya  hukum  Islâm  tersebut terdapat  pada  Pasal  2  ayat  1,  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  suatu  perkawinan  yang dilakukan oleh  orang  Islâm baru  dianggap  sah  apabila dilaksanakan berdasarkan  aturan  hukum  Islâm,  yakni  haruslah  memenuhi  rukun dan  syarat  perkawinan  menurut  hukum  Islâm.  Demikian  juga keabsahan  perkawinan  bagi  agama  lain  harus  dilaksanakan berdasarkan atau memenuhi aturan hukum pada agama itu.
Undang-Undang perkawinan juga menentukan penggolongan penduduk berdasarkan pada agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:
Yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini adalah  Peradilan  Agama  bagi  yang  beragama  Islâm  dan  Peradilan Umum bagi lainnya.

## Undang-Undang Peradilan Agama
Berdasarkan  Pasal  27  ayat  1  UUD  1945  yang  menyatakan bahwa  segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan pemerintahan  itu  dengan  tanpa  terkecuali  dapat  difahami  bahwa Pasal  tersebut  merupakan  jaminan  hak  konstitusional  bagi  seluruh masyarakat.  Terjaminnya  hak-hak  warganegara  di  bidang  agama ditetapkan dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agama  dan kepercayaannya.  Atas  dasar  adanya  kekhususan  hukum  untuk
17 Amrullah  Ahmad,  Dimensi  Hukum  Islam  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional  (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 136.

## Eka Susylawati
pemeluk  agama  tertentu  itulah  diadakan  peradilan  khusus  untuk pemeluk agama Islâm. 18
Selain  kekhususan  tersebut,  sesungguhnya  keberadaan Peradilan  Agama  (PA)  lebih  merupakan  kehendak  atau  realitas sejarah.  Sejak  masa  kesultanan  atau  kerajaan  Islâm,  PA  sudah  ada meskipun  masih  dalam  bentuknya  yang  sangat  sederhana,  seperti peradilan  serambi  yaitu  peradilan  yang  ditempatkan  di  serambi masjid. Pada saat itu, jika masyarakat mempunyai persoalan, mereka akan  menghadap  para  ulama’  untuk  mendapatkan  solusinya berdasarkan  hukum  Islâm.  Dengan  demikian  pada  saat  itu  seorang ulama’ sekaligus juga berposisi sebagai hakim.
Eksistensi  peradilan  agama  di  Indonesia  menjadi  kokoh  dan menjadi  lembaga  mandiri  setelah  adanya  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama. 19 Pasal  1  menyatakan  bahwa peradilan  agama  adalah  peradilan  bagi  orang-orang  yang  beragama Islâm. Pasal tersebut dipertegas oleh Pasal 2 yang menyatakan bahwa peradilan  agama  merupakan  salah  satu  pelaksana  kekuasaan kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama  Islâm mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang.
Pengertian perkara tertentu tersebut dijelaskan dalam Pasal 49 yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islâm  di  bidang perkawinan,  kewarisan,  wasiat, hibah,  wakaf,  sadakah, dan ekonomi syarî’ah .

## Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Undang-Undang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1999.  Keterlibatan  negara  dalam pengaturan  ibadah  haji  karena  ibadah  haji  merupakan  ibadah  yang sangat kompleks, penyelenggaraannya harus melibatkan institusi luar negeri.  Kesalahan  satu  aspek  saja  dapat  berakibat  fatal  sebab menyangkut banyak kepentingan di dalamnya.
18 Ibid.
19 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  telah  dirubah  dengan  adanya  Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009

## Landasan Hukum Positif
Indonesia termasuk salah satu negara yang mendapat kuota haji paling  banyak,  yaitu  1%  dari  jumlah  penduduk  Indonesia.  Agar penyelenggataan  ibadah  haji  dapat  berjalan  dengan  lancar,  baik  di dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri  diperlukan  manajemen  yang baik  dan  keterlibatan  pemerintah  secara  langsung,  semata-mata untuk  kelancaran  ibadah  haji  itu  sendiri  dan  menjaga  martabat bangsa.
Oleh  karena  itu  beberapa  peraturan  perundang-undangan diterbitkan,  diataranya  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1999 ditindaklanjuti  dengan  peraturan  pendukung  Keputusan  Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

## Undang-Undang Pengelolaan Zakat
Zakat  merupakan  salah  satu  rukun  Islâm  yang  memiliki  dua deminsi,  yaitu  spiritual  dan  sosial.  Dimensi  spiritual  berarti pelaksanaan  zakat  berhubungan  dengan  Tuhan,  sedangkan  dimensi sosial  berarti  pelaksanaan  zakat  berhubungan  dengan  sesama manusia.  Dalam  Islâm,  zakat  sebagai  bentuk  ibadah  yang  memiliki posisi sangat potensial sebagai sumber pendapatan dan pembelanjaan dalam masyarakat muslim. Zakat sangat bermanfaat untuk mengatasi berbagai  macam  sosial  cost  yang  disebabkan  oleh  interaksi  manusia dalam memenuhi hidupnya.
Sebagai  negara  yang  menjamin  warganya  melaksanakan ajaran  agama,  melindungi  fakir  miskin  dan  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat,  pemerintah  telah  membuat  peraturan perundang-undangan  yang  dapat mendukung upaya  tersebut. Salah satunya  adalah  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pendukungnya Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional
Undang-Undang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  di  Aceh  dan Undang-Undang Otonomi Khusus di Aceh
Undang-Undang  Nomor 44  Tahun  1999  merupakan  Undang- Undang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Aceh. Undang-undang  ini  merupakan responsif aspirasi masyarakat  dalam kehidupan  berdemokrasi  dan  merupakan  tuntutan  referendum  dari sebagian  generasi  muda,  yang  dilatarbelakangi  ketidakpuasan

## Eka Susylawati
terhadap pemerintah pusat, yang dianggap tidak dapat
memakmurkan masyarakat Aceh. 20
Dengan  undang  undang  keistimewaan  Aceh,  pemerintah memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dalam  penyelenggaraan keistimewaan  yang  dimiliki  rakyat  aceh.  Hal  ini  lumrah  mengingat kehidupan  rakyat  aceh  sangat  religius,  menjunjung  adat  dan menempatkan peran ulama dalam kedudukan yang terhormat.
Undang  Undang  di  atas  diperkuat  dengan  adanya  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Undang-Undang  Otonomi Khusus  DI  Aceh.  Undang-undang  tersebut  memberikan  pengakuan terhadap  satuan-satuan  Pemerintahan  Daerah  yang  bersifat  khusus atau  istimewa  yang  diatur  dalam  undang-undang  dan  sekaligus memberikan  pintu  bagi  pembentukan  peradilan  Syariat  Islâm  di Aceh. 21

## Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Pelaksanaan  hukum  Islâm  di  Indonesia  sering  kali menimbulkan  pemahaman  yang  berbeda  di  kalangan  umat  Islâm. Akibatnya hukum yang diputuskan pada suatu peristiwa juga sering menjadi  perdebatan.  Oleh  karena  itu  untuk  memenuhi  tuntutan kepastian  hukum  terutama  di  lembaga  peradilan,  diperlukan  upaya penyeragaman/kesatuan  pemahaman  dan  kejelasan  hukum  Islâm. Keinginan  itulah  yang  menjadi  dasar  lahirnya  kompilasi  Hukum Islâm,  yang  akan  menjadi  pegangan  bagi  hakim  di  lingkungan peradilan agama.
Kompilasi Hukum Islâm (KHI) merupakan kumpulan hukum Islâm (fiqh) yang disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan ummat Islâm  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu  KHI  bukan  merupakan  madzhab baru melainkan  penyatuan  beberapa  madzhab  dalam  hukum  Islâm yang  disesuaikan  dengan  budaya  Indonesia.  Sesuai  dengan fungsinya, posisi KHI merupakan buku standar yang dapat dijadikan pedoman  atau  rujukan  bagi  hakim  untuk  memutus  perkara  yang diajukan  ke  PA,  dan  sekaligus  menjadi  pelengkap  atas  peraturan perundang-undangan yang ada.
20 Abdul  Ghofur  Anshori,  Peradilan  Agama  di  Indonesia  Pasca  UU  No.  3  Tahun  2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan) (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 110. 21 Ibid.

## Landasan Hukum Positif
Pemberlakuan  KHI  berdasarkan  instrumen  hukum  Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 dan  Undang-Undang Nomor 14  Tahun  1970  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menyatakan bahwa hakim sebagai  penegak  hukum dan  keadilan wajib  menggali, mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat.  Selain  itu  terdapat  kaidah  hukum  Islâm  yang menyatakan  bahwa  hukum  Islâm  dapat  berubah  karena  perubahan waktu,  tempat  dan  keadaan. 22 Sedangkan  landasan  fungsionalnya adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penyusunan hukum Islâm  di  Indonesia  didasarkan  pada  kondisi  dan  kebutuhan  ummat Islâm di Indonesia.
KHI  terbagi  dalam  tiga  buku  hukum,  yaitu  Buku  I  berisi tentang  Hukum  Perkawinan,  Buku  II  berisi  tentang  Hukum Kewarisan dan Buku III berisi tentang Hukum Perwakafan. Orientasi hukum  hukum  KHI  adalah  keseragaman  untuk  kepastian  hukum. Maksudnya, dengan adanya KHI  tidak ada  lagi perbedaan pendapat tentang suatu perkara di PA karena adanya perbedaan madzhab yang diikuti oleh masing-masing hakim. Meskipun demikian pemberlakuan  KHI  bukan  berarti  menghilangkan  sama  sekali perbedaan penafsiran hukum dalam praktik di PA. Disamping masih adanya  pro  kontra  atas  posisi  KHI  yang  dilegalkan  berdasarkan Inpres  Nomor  1  Tahun  1991  bukan  berdasarkan  undang-undang, kekuatan  hukum  KHI  dianggap  tidak  kuat/mengikat,  juga sisebabkan  oleh  mainstream  hakim  dalam  memberlakukan  materi hukum  dalam  KHI.  Sebagian  memberlakukan  sebatas  pada  bunyi teks KHI, sebagian yang lain tidak terbelenggu pada keterbatasan teks tetapi melampaui teks sampai pada batas keadilan yang hakiki.

## Prospektif Berlakunya Hukum Islâm di Indonesia
Hukum  Islâm  masuk  ke  Indonesia  pada  abd  ke-13,  yakni bersamaan  dengan  masuknya  agama  Islâm  ke  Indonesia  dalam perjalanannya mengalami
perkembangan yang signifikan.
Sebagaimana  telah  diuraian  sebelumnya  bahwa  hukum  Islâm  pada masa  pemerintahan  Hindia  Belanda  secara  yuridis  formal  telah tercantum dalam perundang-undangan pada masa tersebut.
22 Zainuddin,  Hukum  Islam  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di  Indonesia  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2006), hlm. 100

## Eka Susylawati
Dalam  perkembangan  selanjutnya  hukum  Islâm  telah diterima  oleh  masyarakat,  elit  politik  maupun  legislatif,  yang berkeinginan  untuk  melegislasi  hukum  Islâm.  Dengan  demikian perkembangan  hukum  Islâm  di  Indonesia  merupakan  wujud aktualita  dinamika  masyarakat.  Dukungan  seluruh  komponen masyarakat memberikan andil yang sangat besar dalam menghadapi tantangan.
Pada masa yang akan datang pemberlakuan hukum Islâm di Indonesia  memerlukan  perhatian  yang  lebih  serius  untuk mengimbangi  perkembangan  masyarakat  yang  semakin  maju  dan terbuka  pada  semua  informasi.  Hal ini disebabkan oleh karena  tidak semua  hukum  Islâm  dapat  diterapkan  secara  langsung,  tetapi  ada sebagian  yang  harus  melalui  proses  pembudayaan  atau  melalui politik  pemerintahan.  Hukum  Islâm  yang  disebutkan  terakhir  baru akan  memiliki  kedudukan  yang  mantap  dan  berlaku  dalam  suatu masyarakat  atau  negara  apabila  telah  menjadi  hukum  positif,  yaitu melalui proses politik dan proses legislasi oleh kekuasaaan negara.
Hal itu sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto, bahwa keberlakuan  dan  keberlangsungan  hukum bergantung  pada 5  (lima) komponen,  yaitu  materi  hukum  itu  sendiri,  pihak-pihak  yang membentuk  dan  menerapkan  hukum,  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung  penegakan  hukum,  lingkungan/mayarakat  dimana hukum  tersebut  berlaku  dan  faktor  kebudayaan di  dalam  pergaulan hidup. 23

## Penutup
Amanat  Pasal  29  ayat  (2)  UUD  1945  telah  memberi kewenangan kepada negara untuk membentuk hukum nasional yang salah  satu bahan  dasarnya adalah hukum agama. Hukum agama  itu tidak  terbatas  hanya  pada  hukum  Islâm,  tetapi  juga  hukum  agama lainnya.
Secara  normatif  hukum  Islâm  yang  berlaku  di  Indonesia adalah hukum Islâm bidang muamalah, yaitu hukum yang mengatur hubungan  antar  manusia  dan  alam  sekitarnya.  Oleh  karena  itu  bagi masyarakat  Indonesia  yang  beragama  Islâm  secara  normatif  terikat
23 Soerjono  Soekanto,  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum  (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm.8
Landasan Hukum Positif
oleh hukum Islâm yang telah diberlakukan, baik diberlakukan secara mandiri  sebagai  peraturan  perundang-undangan  seperti  UU  No.50 Tahun  2009  tentang  amandemen  II  UU  No.7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama,  maupun  hanya  menjiwai  dalam  peraturan perundang-undangan  seperti  UU  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
Pemberlakuan  hukum  Islâm  merupakan  tanggung  jawab semua pihak. Para praktisi hukum, akademisi dan ulama’ seharusnya dapat  bekerjasama  menggali  lebih  banyak  lagi  hukum  Islâm  agar menjadi  hukum  positif  di  Indonesia.  Di  samping  itu  sosialisasi keberlakuan  hukum  Islâm  juga  harus  diupayakan  secara  terus menerus  kepada  seluruh  kelompok  masyarakat  terutama  kepada masyarakat  awam  agar  dapat  menyadari  adanya  berbagai  macam hukum  Islâm  sehingga  tidak  memahami  Islâm  hanya  sebatas  ritual ibadah.

## Daftar Rujukan
Afdol,  Landasan  Hukum  Positif  Pemberlakuan  Hukum  Islam  dan Permasalahan  Implementasi Hukum  Kewarisan  Islam.    Surabaya: Airlangga University Press, 2003
Afdol,  Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia.  Surabaya:    Airlangga University Press,  2009
Afdol,  Pengembangan  Teori  Implementasi  Hukum  Waris  Islam  di Indonesia . Surabaya:  Airlangga University Press,  2008
Ahmad,  Amrullah.  Dimensi  Hukum  Islam  Dalam  Sistem  Hukum
Nasional. Jakarta:  Gema Insani Press, 1996
Anshori,  Abdul  Ghofur.  Peradilan  Agama di  Indonesia  Pasca  UU  No.  3
Tahun  2006  (Sejarah, Kedudukan  dan  Kewenangan).Yogyakarta: UII Press, 2007
Harjono,  Anwar.  Hukum  Islam,  Keluasan  dan  Keadilannya.  Jakarta: Bulan Bintang,  1968
Muchlas,  Imam.  Hukum  Mewaris  Dalam  Islam  (Suatu  Studi  Kasus). Pasuruan:  Garoeda Buana Indah,  1996

## Eka Susylawati
Muchsin,  Hukum  Islam, Dalam   Perspektif dan Prospektif, Surabaya:   Al Ikhlas, 2004
Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta:  Rajawali Press, 2004
Syarifuddin,  Amir.  Hukum  Kewarisan  Islam.  Jakarta:  Prenada  Media,
2005
Thalib,  Sajuti.  Receptio  Acontrario  (Hubungan  Hukum  Adat  Dengan Hukum Islam ). Jakarta:  Bina Aksara, 1982
Wignjodipuro,  Surojo.  Pengantar  dan  Azas-Azas  Hukum  Adat.  Jakarta: Gunung Agung,  1982
Zainuddin,  Hukum  Islam  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di  Indonesia Jakarta:  Sinar Grafika, 2006