## ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH DI KABUPATEN PUNCAK
YULIANA .WAMBUKOMO Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay (STIE) Jayapura

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Puncak
Untuk memperoleh sejumlah data yang diperlukan dalam penelitihan ini,maka penulis menggunakan metode Studi Pustaka Yaitu Dengan mengumpulkan data-data dari berbagai referensi buku,selanjutnya dianalisis dan di ambil sebagai kesimpulan.
Hasil  penelitian  menujukan  pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi
Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Belanja Daerah

## 1.  PENDAHULUAN
Kabupaten  Puncak  dengan  Ibukota  Ilaga merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya  yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan  Kabupaten  Puncak  di  Provinsi Papua.  Sebagaimana  yang  dihadapi  oleh  daerah otonom  baru  di  kawasan  Timur  Indonesia, Kabupaten  Puncak  dihadapkan  pada  realitas keterbatasan  dalam  berbagai  aspek  terutama infrastruktur,  sumberdaya  manusia  dan  kapasitas pemerintahan  serta  tantangan  kondisi  geografis. Namun ditengah keterbatasan yang ada, Pemerintah  Kabupaten  Puncak  dengan  otonomi yang dimiliki dituntut
untuk
mampu mengaktualisasikan
potensi-potensi yang dimilikimya guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah yang
menitikberatkan  pada  daerah  kabupaten  dan  kota ditandai  dengan  adanya  penyerahan  sejumlah kewenangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah yang bersangkutan.
Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan  dapat  meningkatkan  pelayanan  publik karena  hasil  dari  pengeluaran  belanja  modal adalah  meningkatnya  aset  tetap  daerah  yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan   publik  oleh  Pemerintah  daerah.
Penyerahan berbagai kewenangan dari Pemerintah ke Pemda disertai
dengan   penyerahan  dan  pengalihan  masalah pembiayaan.  Sumber  pembiayaan  yang  penting bagi  Pemda  adalah  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  yang  komponennya  adalah  penerimaan yang   berasal  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan  PAD  dalam  jumlah  yang  besar diharapkan  dapat  mendorong  akuntabilitas  yang lebih,  memperbaiki  pembiayaan  daerah,  dan  juga dapat  memperkecil  sumber  pembiayaan  yang berasal  dari  transfer  Pemerintah   pusat  yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah.
Adapun  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Puncak  pada  periode  4  tahun  dari  tahun  2010 hingga  2013,  dapat  dilihat  pada  rincian  tabel berikut ini :
Tabel  1.  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten
Puncak Periode 2010 -2013 Tahun PAD Persen (%) 2010 8.548.501.901,00 597,86 2011 15.133.036.585,00 960,53 2012 17.591.269.789,00 123,94 2013 25.210.706.159,00 110,51 Rata-rata 448,21 Sumber : data diolah, 2013
Berdasarkan  tabel  di  atas,  diketahui  bahwa realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Puncak  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke tahun.  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Puncak  pada  tahun  2010  sebesar  Rp.  8.548. 501.901  dengan  persentase  sebesar  597,86%, tahun  2011  sebesar  Rp.  15.  133.036.585  dengan persentase sebesar 960,53%, tahun 2012 sebesar Rp.  17.591.269.789  dengan  persentase  sebesar 123,94%  dan  pada  tahun  2013  sebesar  Rp. 25.210.706.159 dengan persentase sebesar 110,51%.  Dengan  demikian  dapat  dilihat  bahwa, Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Puncak  dari
tahun ke tahun dapat dikatakan baik karena selalu mengalami  peningkatan.  Hal  ini  berarti  bahwa, pemerintah  Kabupaten  Puncak  telah  berusaha dengan  baik  demi  mendapatkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  yang  tinggi,  sehingga  mampu meningkatkan Belanja Daerah demi pembangunan yang lebih efektif.
Pendapatan  asli  daerah  yang  merupakan  sumber penerimaan  dari  daerah  perlu  ditingkatkan  agar dapat  membantu  memikul  sebagian  beban  biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan  dan  kegiatan  pembangunan  yang semakin  meningkat.  Menurut  UU  No  33  Tahun 2004  sebagai  pengganti  UU  No  25  Tahun  1999 tentang  perimbangan  keuangan  pemerintah  pusat dan  daerah,  PAD  adalah  penerimaan  yang diperoleh  daerah  dari  sumber-sumber  dalam wilayahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan peraturan  daerah  sesuai  dengan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Pada  dasarnya  sumber pendapatan  daerah  terdiri  dari  :  1)  Pendapatan Asli  daerah;  2)  Dana  Perimbangan;  3)  Pinjaman Daerah; dan 4) Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  seperti  laba, deviden  dan  penjualan  saham  milik  daerah  serta pinjaman  lain-lain.  Sektor  pajak  dan  retribusi daerah  merupakan  sektor pendapatan  asli  daerah yang  diterima  secara  rutin.  Besarnya  penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah untuk setiap daerah  berbeda-beda,  tergantung  pada  potensi dan  pengelolaan  yang  dilakukan  daerah  yang bersangkutan beberapa daerah pariwisata menikmati  penerimaan  PAD  yang  besar  karena banyaknya aktivitas bisnis yang luas serta memiliki banyak jasa umum dan ini berbeda dengan daerah yang masih terpencil.
Upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik,  Pemerintah  Daerah  wajib  mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD  untuk  menambah  aset  tetap.  Alokasi belanja  modal  ini  didasarkan  pada  kebutuhan daerah  akan  sarana  dan  prasarana,  baik  untuk kelancaran  pelaksanaan  tugas  pemerintahan maupun  untuk  fasilitas  publik.  Selama  ini  belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang  relatif  kurang  produktif.  Saragih  (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya  dialokasikan  untuk  hal-hal  produktif, misal  untuk  melakukan  aktivitas  pembangunan. Sejalan  dengan  pendapat  tersebut,  Stine  (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya  lebih  banyak  untuk  program-program layanan  publik.  Kedua  pendapat  ini  menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.
Belanja  daerah  pada  pemerintah  Kabupaten Puncak, dapat dijelaskan pada tabel berikut :
Tabel 2  Belanja Daerah Kabupaten Puncak Periode 2010-2013 Tahun Belanja Daerah Persen (%) 2010 565.538.690.757,00 70,33 2011 679.662.191.790,00 67,21 2012 978.278.206.159,00 75,63 2013 1.151.512.796.166,00 79,92 Rata-rata 73,21 Sumber : data diolah, 2013
Dari  tabel  di  atas,  diketahui  bahwa  belanja daearah yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah Kabupaten  Puncak  dari  tahun  ke  tahun  semakin besar. Pada tahun 2010 belanja daerah Kabupaten  Puncak  sebesar  Rp.  565.538.690.757 dengan  persentase  sebesar  70,33%,  pada  tahun 2011  sebesar  Rp.  679.662.191.790  dengan persentase  sebesar  67,21%,  pada  tahun  2012 sebesar  Rp.  978.278.796.166  dengan  persentase sebesar  79,92%  serta  pada  tahun  2013  sebesar Rp.  1.151.512.166  dengan  persentase  sebesar 79,92%.  Dengan  demikian  dapat  dilihat  bahwa, dari  tahun  2010  hingga  tahun  2013  pemeritah Kabupaten  Puncak  memiliki  belanja  daerah  yang semakin besar. Hal ini disebabkan karena semakin besarnya  kebutuhan  daerah  demi  terlaksananya pembangunan daerah.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah  Daerah  menyusun  anggaran  yang kemudian  dijadikan  pedoman  dalam  menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran pemerintah adalah  jenis  rencana  yang  menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam  bentuk  angka-angka  rupiah  untuk  suatu jangka  waktu  tertentu  (Ghozali,  1993).  Anggaran dalam  Pemerintah  Daerah  biasa  disebut  dengan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).  Seluruh  penerimaan  dan  pengeluaran Pemerintahan  Daerah  baik  dalam  bentuk  uang, barang  dan/jasa  pada  tahun  anggaran  yang berkenaan  harus  dianggarkan  dalam  APBD (Kawedar  dkk,  2008).  APBD  merupakan  satu kesatuan  yang  terdiri  dari  pendapatan  daerah, belanja  daerah  dan  pembiayaan  daerah  (Darise, 2008).
Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah Daerah  dalam  organisasi  sektor  publik  adalah mengenai
pengalokasian
anggaran.
Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi  dana  untuk  masing-masing  program. Dengan  sumber  daya  yang  terbatas,  Pemerintah Daerah  harus  dapat  mengalokasikan  penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif.  Belanja  daerah  merupakan  perkiraan beban  pengeluaran  daerah  yang  dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian
pelayanan  umum  (Kawedar  dkk,  2008).  Selama ini,
Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah
untuk keperluan  belanja  operasi  daripada  Belanja Daerah.
Peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  dapat diperbaiki  melalui  perbaikan  manajemen  kualitas jasa  ( service  quality  management ),  yakni  upaya meminimasi  kesenjangan  ( gap )  antara  tingkat layanan  dengan  dengan  harapan  konsumen (Bastian,  2006).  Dengan  demikian,  Pemerintah Daerah  harus  mampu  mengalokasikan  anggaran Belanja  Daerah  dengan  baik  karena  Belanja Daerah  merupakan  salah  satu  langkah  bagi Pemerintah  Daerah  untuk  memberikan  pelayanan kepada publik. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian  Belanja  Daerah,  maka  perlu diketahui  variabel-variabel  yang  berpengaruh terhadap  pengalokasian  Belanja  Daerah,  seperti pajak  daerah,  retribusi  daerah,  Dana  Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah
harus dapat menerapkan asas kemandirian  daerah  dengan  mengoptimalkan penerimaan  dari  sektor  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan sumber  penerimaan  Pemerintah  Daerah  yang berasal  dari  daerah  itu  sendiri  berdasarkan kemampuan  yang  dimiliki.  Pendapatan  Asli Daerah  terdiri  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah yang  sah  (Kawedar,  2008).  Pajak  daerah  dan retribusi  daerah  merupakan  2  sumber  PAD  yang terbesar. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan  pajak  yang  berbeda-beda  tergantung dari  kebijakan  Pemerintah  Daerah  setempat. Untuk  daerah  dengan  kondisi  perekonomian  yang memadai,  akan  dapat  diperoleh  pajak  yang  cukup besar.  Tetapi  untuk  daerah  tertinggal,  Pemerintah Daerah  hanya  dapat  memungut  pajak  dalam jumlah  yang  terbatas.  Demikian  halnya  dengan retribusi  daerah  yang  berbeda-beda  untuk  tiap daerah.  Kemampuan  daerah  untuk  menyediakan pendanaan  yang  berasal  dari  daerah  sangat tergantung  pada  kemampuan  merealisasikan potensi  ekonomi  tersebut  menjadi  bentuk-bentuk kegiatan  ekonomi  yang  mampu  menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah  yang berkelanjutan  (Darwanto  dan  Yulia  Yustikasari, 2007).
Pendelegasian  wewenang  dari  Pemerintah  Pusat kepada  Pemerintah  Daerah  disertai  dengan pengalihan  dana,  sarana  dan  prasarana  serta sumber  daya  manusia.  Pengalihan  dana  dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil  (DBH),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang
bersumber  dari  APBN  yang  disalurkan  ke Pemerintah  Daerah  untuk  mengatasi  kesenjangan keuangan  antar  daerah.  Fungsi  DAU  sebagai pemerataan  kapasitas  fiskal  (Darise,  2008).  DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan  khusus  di  daerah  tertentu  yang merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan prioritas  nasional,  khususnya  untuk  membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau  untuk  mendorong  percepatan  pembangunan daerah  (Darise,  2008).  Dana  dari  Pemerintah Pusat  digunakan  oleh  Pemerintah  Daerah  secara efektif  dan  efisien  untuk  meningkatkan  pelayanan kepada publik (dapat digunakan untuk meningkatkan Belanja Daerah).
Pelaksanaan  otonomi  daerah  tidak  hanya  dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut  harus  diimbangi  dengan  sejauh  mana instrumen  atau  sistem  pengelolaan  keuangan daerah  mampu  memberikan  nuansa  manajemen keuangan  yang  lebih  adil,  rasional,  transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab (Darise, 2008). Pelaksanaan  pemerintahan  yang  bertanggung jawab dan transparan akan mewujudkan terciptanya good  governance .    Menurut World Bank , good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen  pembangunan  yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang  efisien, penghindaran  salah  alokasi  dana  investasi,  dan pencegahan  korupsi  baik  secara  politik  maupun administratif,  dan  menjalankan  disiplin  anggaran. Pengalokasian  dana  investasi  merupakan  suatu aktivitas  pendanaan,  dimana  pendapatan  yang diperoleh  Pemerintah  Daerah  digunakan  untuk membiayai  sejumlah  kegiatan  yang  manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Salah satu bentuk pengalokasian dana investasi dalam sistem pemerintahan adalah Belanja Daerah.
Perbedaan penelitian  ini dengan  penelitian sebelumnya  yaitu  data  yang  akan  diteliti  adalah laporan realisasi APBD tahun 2009 hingga 2013 di Kabupaten  Puncak  Papua.  Pemilihan  periode waktu tersebut karena dengan menggunakan data 4  tahun  terakhir  dari  penyusunan  penelitian  ini, diharapkan  dapat  memberikan  informasi  yang relevan  untuk  kondisi  Belanja  Daerah  saat  ini. Selain itu, dalam penelitian ini menambah variabel baru  dan  menjabarkan  variabel  yang  pada penelitian  sebelumnya  kurang  terperinci  yaitu mengenai  pajak  daerah  sebagai  variabel  terikat. Sedangkan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan oleh  Wiwit  Agustina  menggunakan  data  tahun 2001  hingga  2007  dan  menggunakan  variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana transfer. Hasil yang diperoleh adalah PDRB tidak berpengaruh positif terhadap pengalokasian
Belanja Daerah, PAD dan dana transfer berpengaruh positif terhadap pengalokasian
Belanja  Daerah.  Lembaga  Penelitian  SMERU pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa kebanyakan Pemda menggunakan sebagian besar DAU untuk membiayai belanja birokrasi, sementara sebagai sumber utama Belanja Daerah, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana  fisik,  pemda  mengandalkan  DAK.  Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya  yang  mengungkapkan  bahwa  DAU berpengaruh  positif  terhadap  Belanja  Daerah. Penelitian  ini  dilakukan  atas  dasar  adanya research  gap tersebut,  dan  untuk  memberikan hasil  atas  variabel-variabel  apa  saja  yang  dapat mempengaruhi  pengalokasian  Belanja  Daerah. Dengan  lebih  memperinci  variabel  penelitian sebelumnya  yaitu  memperinci  variabel  pajak daerah, disertai dengan penggunaan data terbaru, peneliti  ingin  mengetahui  apakah  variabel  baru tersebut  akan  berpengaruh  positif  terhadap pengalokasian  anggaran  Belanja  Daerah  dan apakah  hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian  sebelumnya  atau  bahkan  memberikan hasil yang baru.
Berdasarkan  judul  di  atas,  maka  penulis  tertarik untuk  meneliti  tentang “Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap  Alokasi  Belanja Daerah di Kabupaten Puncak” .

## 2.  METODE PENELITIAN
2.1.  Metode Analisis
Penelitian ini dengan
menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti (Sekaran, 1992).  Alat  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  regresi linier berganda.  Analisis  regresi  berganda  adalah analisis  mengenai  beberapa variabel  independen dengan  satu  variabel  dependen. Secara  umum, analisis  regresi  adalah  analisis  mengenai  variabel independen  dengan  variabel  dependen  yang bertujuan  untuk  mengestimasi  nilai rata-rata variabel  dependen  berdasarkan  nilai  variabel independen  yang  diketahui (Gujarati,  2003).
Teknik  yang  digunakan  untuk  mencari  nilai persamaan  regresi yaitu  dengan  analisis Least Squares (kuadrat  terkecil)  dengan  meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan.
Dalam  analisis  regresi  selain  mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen  dengan  variabel  dependen,  juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel  independen  dengan  dependen,  sehingga dapat membedakan  variabel  independen  dengan variabel  dependen  tersebut  (Ghozali, 2006). Dimana  dalam  penelitian  ini,  Pendapatan  Asli
Daerah  (PAD)  sebagai  variabel  independen,  akan dianalisis  pengaruhnya terhadap  Alokasi  Belanja Daerah yang diukur dengan belanja tidak langsung dan belanja  langsung  sebagai  variabel  dependen. Adapun  teknik  analisis  yang  digunakan  dalam analisis regresi linier akan dijelaskan di bawah ini:
Tabel 3. Analisa Regresi dengan SPSS seri 21.00

## 2.2.  Model Regresi
Alat  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis regresi  linier  sederhana  yang digunakan  untuk melihat  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) terhadap pengeluaran  pemerintah  yang  berupa Alokasi  Belanja  Daerah.  Data  diolah  dengan bantuan software SPSS  seri  21.00. Pengujian hipotesis  dilakukan  dengan  menggunakan  model analisis  regresi variabel  independen  terhadap variabel  dependen  (sekaran,  1992).  Ada  dua persamaan regresi, persamaan regresi adalah:
Y= a + βx + e dengan  :
Y   = Belanja Daerah a   = Konstanta
β   = Koefisien regresi
X   = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
e  = Erorr Term

## 2.2.1.  Uji Hipotesis
Ketepatan  fungsi  regresi  sampel  dalam  menaksir nilai  aktual  dapat  diukur dari Goodness  of  Fit nya. Secara  statistik,  setidaknya  ini  dapat  diukur  dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik  t.  Perhitungan  statistik disebut  signifikan secara  statistik  apabila  nilai  uji  statistiknya  berada dalam  daerah kritis  (daerah  dimana  Ho  ditolak). Sebaliknya  disebut  tidak  signifikan  bila  nilai  uji statistiknya  berada  dalam  daerah  dimana  Ho diterima (Ghozali, 2006).
a.  Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model dalam  menerangkan  variasi  variabel  independen. Koefisien  determinasi  ini  digunakan  karena  dapat menjelaskan  kebaikan  dari  model  regresi  dalam memprediksi  variabel  dependen.  Semakin  tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin
baik  pula  kemampuan  variabel  independen  dalam menjelaskan  variabel  dependen  (Ghozali,  2006). Nilai  koefisien  determinasi  adalah  antara  nol  dan satu.  Nilai  R2  yang  kecil  berarti  kemampuan variabel-variabel  independen  dalam  menjelaskan variasi  variabel  dependen  amat  terbatas.  Nilai yang  mendekati  satu  berarti  variabelvariabel independen  memberikan  hampir  semua  informasi yang  dibutuhkan  untuk  memprediksi  variasi variabel dependen.

## b.  Uji  Signifikansi  Parameter  Individual  (Uji Statistik t)
Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara  individual  dalam  menerangkan  variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji statistik t ini digunakan  karena  untuk  memperoleh  keyakinan tentang  kebaikan  dari  model  regresi  dalam memprediksi.  Cara  untuk  mengetahuinya  yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t  tabel.  Apabila  nilai  t  hitung  lebih  besar dibandingkan  dengan  nilai  t  tabel  maka  berarti  t hitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif  diterima  yaitu  variabel  independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.  Selain  itu,  bisa  juga  dilakukan  dengan melihat p-value dari  masing-masing  variabel. Hipotesis diterima apabila p-value < 5 % (Ghozali, 2006).

## 3.  ANALISA DAN PEMBAHASAN 3.1.  Analisis Linier Sederhana
Analisis  linier  sederhana  digunakan  untuk mengetahui  besarnya  pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  (X)  terhadap  variable  Belanja Daerah (Y). Ringkasan hasil analisis regresi dapat dilihat dalam tabel berikut.
Hasil regresi yang didapatkan berdasarkan table 1. adalah sebagai berikut:
Y = 78,250 + 0,212X + e dengan  :
Y : Belanja Daerah
X 1 : PAD
a :78,250  adalah  bilangan  konstanta  yang berarti  apabila  variabel  bebas  yaitu  X  sama dengan  nol,  maka  besarnya  variabel  Y  (Belanja Daerah)  adalah  78,250.  Dengan  kata  lain  jika variabel bebas PAD X nilainya dianggap nol berarti Belanja Daerah akan menurun sebesar 78,250. b 1 :  0,212  adalah  besarnya  koefisien  regresi variabel  bebas  X PAD  yang  berarti  setiap peningkatan  atau  penambahan  variabel  X PAD akan  meningkatkan  variabel  terikat  Y  (Belanja Daerah)  sebesar  0,212.  Dengan  asumsi  variabel bebas  lainnya  konstan.  Jika  variabel  PAD  ada kecenderungan  meningkat  sebesar  0,212  maka
Belanja  Daerah  akan  meningkat  sebesar  0,212. Jika  variabel  PAD  ada  kecenderungan  menurun, maka Belanja Daerah juga akan menurun sebesar 0,212
3.2. Uji Hipotesis 3.2.1. Uji Statistik t
Uji signifikan parameter individual (uji statistik t)  pada  dasarnya  menunjukkan  seberapa  jauh pengaruh  satu  variabel  penjelas  atau  independen secara  individual  dalam  menerangkan  variasi variabel  dependen.  Pengujian  ini  bisa  dilakukan dengan  melihat p-value dari  masing-masing variabel.  Apabila p-value <  0,05  maka  hipotesis diterima dan apabila p-value > 0,05 maka hipotesis tidak  terdukung  (Ghozali,  2005).  Berdasarkan tabel  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  statistik  uji  t terhadap  PAD  (X)  sebesar  4,215  dengan  tingkat signifikansi sebesar 0,042. Nilai statistik uji t hitung tersebut  lebih  besar  daripada  t  tabel  (4,215  > 2,353)  dengan  signifikan  lebih  kecil  daripada  α  = 0,05.  Pengujian  ini  menunjukkan  bahwa  Ha diterima  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
a. Koefisien Determinasi
Uji koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodnes-fit dan model regresi. Dalam penelitian ini uji  koefisien  determinan  digunakan  untuk  melihat berapa  besar  variabel  independent  mampu menjelaskan variabel dependent. Dengan kata lain koefisien  determinan  digunakan  untuk  mengukur kemampuan variabel PAD (X) mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah (Y).
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui besarnya  koefisien  korelasi  (R)  sebesar  0,948 yang  berarti  bahwa  korelasi/hubungan  antara variabel PAD (X) adalah sebesar 94,8% sedangkan  nilai  R  square  atau  nilai  koefisien determinasi  sebesar  0,848  yang  berarti  bahwa variabel independent (PAD (X)) mampu menjelaskan  variabel  dependent  (Belanja  Daerah (Y)) sebesar 84,8% dan selebihnya sebesar 15,2% dapat  dijelaskan  oleh  faktor-faktor  lain  di  luar penelitian ini.
b. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)

## Terhadap Belanja Daerah
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan  Dengan  menggunakan  bantuan softwer SPSS versi 21.00, didapatkan statistik uji t terhadap  PAD  (X)  sebesar  4,215  dengan  tingkat signifikansi  sebesar  0,042.  Nilai  statistik  uji  t hitung tersebut  lebih  besar  daripada  t tabel (4,215  >  2,353) dan  juga  signifikan  lebih  kecil  daripada  α  =  0,05. Pengujian  ini  menunjukkan  bahwa  H a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang mengatakan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa  semakin  tinggi  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  yang  diperoleh  Pemerintah  Kabupaten Puncak  maka  Belanja  Daerah  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah  Kabupaten  Puncak  pun  akan semakin besar.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Darwanto  dan  Yulia  Yustikasari (2007).  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa hanya  variabel  PAD  berpengaruh  positif  terhadap Belanja  Daerah.  Penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah merupakan akumulasi dari
Pos
Penerimaan  Pajak  yang  berisi  Pajak  Daerah  dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang  berisi  hasil  perusahaan  milik  daerah,  Pos Penerimaan  Investasi  serta  Pengelolaan  Sumber Daya  Alam.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) merupakan  semua  penerimaan  daerah  yang berasal  dari  sumber  ekonomi  asli  daerah. Identifikasi  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah adalah  meneliti,  menentukan  dan  menetapkan mana  sesungguhnya  yang  menjadi  sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan  tersebut  dengan  benar  sehingga memberikan hasil yang maksimal.
Kendala  utama  yang  dihadapi Pemerintah Daerah dalam  melaksanakan  otonomi  daerah  adalah minimnya  pendapatan  yang  bersumber  dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi
Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan  rendah  dalam  mengelola  keuangan daerah.  Sebagian  besar  pengeluaran,  baik  rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan,  terutama  Dana  Alokasi  Umum. Alternatif  jangka  pendek  peningkatan  penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah. Wujud dari desentralisasi fiskal adalah
pemberian sumber-sumber
penerimaan  bagi  daerah  yang  dapat  digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Kewenangan  daerah  untuk  memungut  pajak  dan retribusi  diatur  dalam  Undang-undang  No.34 Tahun  2000  ditindaklanjuti  dengan  peraturan pelaksanaan dalam PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak  Daerah  dan  PP  No.66  Tahun  2001  tentang Retribusi  Daerah.  Berdasarkan  ketentuan  daerah diberikan  kewenangan  untuk  memungut  11  jenis pajak dan 28 jenis retribusi.

## c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah di Kabupaten Puncak
Untuk  mendukung  terciptanya  akuntabilitas publik  Pemda  dalam  rangka    otonomi  dan desentralisasi  diperlukan  sistem  pengelolaan keuangan  daerah  dan  anggaran  daerah  yang berorientiasi pada kinerja. Anggaran yang merupakan blue print organisasi memberi gambaran tentang pengalokasian dan sumberdaya yang dimiliki suatu organisasi dalam jangka waktu
tertentu  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan. Anggaran sektor publik yang dipresentasikan dalam APBN dan APBD menggambarkan  tentang  rencana  keuangan  di masa  datang  mengenai  jumlah  pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, serta program  kerja  dan  aktivitas  yang  akan  dilakukan (Mahmudi, 2011).APBD merupakan rencana keuangan  tahunan  Pemda  yang  dibahas  dan disetujuai  bersama  oleh  Pemda  dan  DPRD,  dan ditetapkan dengan peraturan daerah.APBD merupakan  dasar  pengelolaan  keuangan  daerah yang  merupakan  pedoman  bagi  Pemda  dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran.
Dari  data  yang  tertuang  dalam  APBD  dapat dilihat  kondisi  keuangan  Pemerintah  daerah.  Dari sisi pendapatan, dengan membandingkan Pendapatan Asli  Daerah dengan total pendapatan dapat  dilihat  kemandirian  suatu  daerah,  semakin tinggi nilainya semakin tinggi kemandirian keuangan  daerahnya.  Dari  sisi  pengeluaran  dapat dilihat  kecendrungan  pola  belanja  daerah,  apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananyauntuk  belanja  yang  terkait  dengan  upaya pengingkatan  ekonomi,  seperti  belanja  modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai.
Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi belanja  daerah  di  Kabupaten  Puncak  antara  lain sebagai berikut :

## 1.  Faktor Sumber Daya Manusia
Sebagian besar lemahnya SDM ditengarai dengan lemahnya  kemampuan  untuk mengidentifikasi potensi  pendapatan  daerah.  Banyaknya  pegawai juga  membuat belanja  tidak  langsung  menjadi selalu lebih besar dari belanja langsung. Mengingat perencanaan dan penganggaran idealnya  terintegrasi,  maka  faktor  kemampuan (kapasitas)  SDM  menjadi  penting,  termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan  yang  riil  sesuai  potensi  dan kebutuhan  masyarakat  dan sinkron  dengan prioritas  nasional.  Lemahnya  SDM  juga  ditengarai dengan  sebagian besar  posisi  TAPD  di  masing- masing  lokasi  kajian  relative  tidak  stabil,  rata-rata dua tahun sudah dirotasi ke tempat atau posisi lain sehingga  posisi  TAPD  hampir  selalu diisi  dengan pegawai-pegawai  yang  relatif  baru  dan  harus belajar kembali dalam proses penganggaran.

## 2.  Faktor Sumber Daya Alam
Luasnya  wilayah  dianggap  menjadi  beban  bagi daerah dalam mengelola kepentingan dan fasilitas publiknya,  meskipun  sebenarnya  potensi  yang tersimpan  di  dalamnya  sangat  besar  untuk  dapat dieksploitasi.  Dalam  hal  ini,  luas  wilayah  menjadi penghambat,  namun  sebenarnya  dapat  dibalik menjadi  potensi  yang  besar.  Potensi  alam  yang
ada  di  masing-masing  lokasi  kajian  merupakan faktor  positif  bagi  proses  penganggaran  karena jika dieksploitasi dengan optimal akan menghasilkan  pendapatan  yang  relatif  tidak terbatas.

## 3.  Faktor Kebijakan
Ada  kebijakan  pusat  yang  tidak  memungkinkan daerah untuk menggali pendapatan daerah secara lebih  leluasa.  Potensi  SDA  yang  besar  yang tereksploitasi  pun  tidak  dapat  langsung  dinikmati oleh  daerah  karena  ternyata  kewenangan  daerah untuk  itu  relatif  terbatas.  Kasus  Provinsi  Sulawesi Tenggara  yang  sangat  kaya  akan  hasil  tambang juga  tidak  dapat  langsung  berkontribusi  bagi pendapatan  daerahnya.  Dalam  hal  ini,  factor kebijakan menjadi factor negative yang menghambat kemungkinan daerah
untuk meningkatkan kualitas penganggarannya.
4.  Faktor Lain Komitmen
pemerintahan
daerah untuk
memprioritaskan  kepentingan  publik  terutama berkaitan  dengan  pengentasan  kemiskinan  juga ikut menentukan kualitas belanja daerah. Komitmen  ini  dapat  terbangun  dengan  sendirinya sesuai  dengan  kapasitas  pemerintahan  di  daerah yang  bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  kapasitas legislatif juga sangat menentukan kualitas anggaran  dan  belanja  daerah.  Legislatif  yang komit dengan nilai-nilai keadilan akan menghasilkan  penganggaran  yang  lebih  adil, legislatif  yang  komit  dengan  demokratisasi  akan menghasilkan  belanja  dan  proses  penganggaran yang responsif terhadap masukan dari masyarakatnya.

## 4.  KESIMPULAN
1. Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut  :  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Belanja  Daerah.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  semakin  tinggi  Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten  Puncak  maka  Belanja  Daerah yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Kabupaten Puncak pun akan semakin besar.
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  belanja daerah  di  Kabupaten  Puncak  antara  lain adalah :
a. Faktor  sumberdaya  manusia  berkaitan dengan  kemampuan  alokasi  anggaran dan  penggalian  potensi  daerah.  Faktor ini cenderung berkaitan dengan indicator ekonomi, efisiensi dan efektivitas;
b. Faktor sumberdaya alam berkaitan dengan  potensi  yang  ada  dan  oleh karena  itu,  asumsi  dasarnya  adalah
bahwa semua lokasi mempunyai sumberdaya
alam yang sama potensinya.  Faktor  ini  juga  berkaitan dengan  indicator  ekonomi,  efisiensi  dan efktivitas. c. Faktor kebijakan pusat berkaitan dengan regulasi pusat dalam pengelolaan
sumberdaya  alam  di  daerah.  Faktor  ini cenderung  berkaitan  dengan  indicator equity/keadilan, akuntabilitas dan responsivitas.
d. Faktor  komitmen  legislatif  berkaitan dengan kesadaran dan keinginan legislative  untuk  merumuskan  anggaran daerah  yang  lebih  baik.  Faktor  ini cenderung  berkaitan  dengan indicator equity /keadilan,
akuntabilitas dan responsivitas.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Arif,  Bahtiar.  2002. Akuntansi  pemerintahan. Penerbit . Salemba 4: Jakarta. Bastian,  Indra.  2002. Sistem  Akuntansi  Sektor Publik. Penerbit. Salemba 4: Jakarta. Darise,  Nurlan.  2008. Akuntansi  Keuangan Daerah . Penerbit PT. Indeks: Jakarta. Darwanto  dan  Yustikasari,  Yulia, Pengaruh pertumbuhan  ekonomi,  Pendapatan Asli Daerah,  dan  Dana  Alokasi  Umum terhadap
pengalokasian anggaran belanja  modal, Makalah  disajikan  pada Seminar  Antarbangsa  di  Universitas Hassanudin, Makassar, 26-28 Juli 2007.
Ghozali,  Imam,  Arifin  Sabeni.  1997. Pokok- pokok  Akuntansi  Pemerintahan .  Edisi  4.
Penerbit BPFE: Yogyakarta.
Ghozali,  Imam.  2006. Aplikasi  Analisis  Multivariat Dengan  Program  SPSS .  Edisi  4.  Badan Penerbitan Universitas Diponegoro:
Semarang.
Isdijoso,  Brahmantio,  2002. Analisis  Kebijakan Fiskal  Pada  Era  Otonomi  Daerah  (Studi Kasus:  Sektor  Pendidikan  di  Kota
Surakarta) , Kajian Ekonomi Dan
Keuangan Vol. 6 No. 1. Mardiasmo.  2002. Otonomi  dan  Manajemen keuangan daerah . Penerbit Andi: Yogyakarta. Pratiwi, Novi. 2007.
Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) Dan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)
Terhadap  Prediksi  Belanja  Daerah  Pada Kabupaten/Kota  di  Indonesia .  Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
Pratiwi,  Novi.  2007. Pengaruh  Dana  Alokasi
Umum  (DAU)  Dan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja
Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia . Skripsi Sarjana
(dipublikasikan). Fakultas  Ekonomi  UII:
Yogyakarta.
Puspita  Sari,  Noni  dan  Idhar  Yahya.  2009. Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) dan  Pendaptan  Asli  Daerah  (PAD) terhadap  belanja  langsung. Universitas Sumatera Utara, Medan. Safitri,  Nurul  Aisyiyah.  2008. Analisis  Kinerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah  (SKPD)  Sebelum  dan  Sesudah
Pemberlakuan  Pemendagri
Nomor  13
Tahun  2006  Studi  Pada  Pemerintah Kabupaten Kudus . Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan). Fakultas
Ekonomi
UNDIP: Semarang.
Singgih,  Santoso.  2000. Buku  Latihan  SPSS
Statistik  Parametrik .  Jakarta:  Elex  Media
Komputindo. Sekaran,  Uman, Research  Method  for  Business  : A  skill  Building  Approach,  7 th Edition, New York: John Wiley and Sons, 2002. Sukriy  dan  Halim  Abdullah  (c), Pengaruh  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  Dan Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja Pemerintah Daerah:Studi Kasus Kabupaten/Kota  Di  Jawa  dan  Bali , Simposium  Nasional  Akuntansi  VI:1140- 1159, Surabaya 16-17 Oktober 2003. Triwidodo,  Pambudi.  2007. Flypaper  Effect  pada
Dana Alokasi
Umum (DAU)
dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
Belanja  Daerah  pada Kabupaten/Kota  di Bali .  Skripsi  Sarjana  (dipublikasikan).
Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia.  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.29/2002
tentang Pedoman
Pengurusan,
Pertanggungjawaban  dan  Pengawasan Keuangan  Daerah serta  Tata  Cara Penyusunan  APBD,  Pelaksana  Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD .
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak  Daerah . Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 58  Tahun  2005 tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah . Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.