## Volume 7 Issue 2 (2024) Pages 1451 - 1471 SEIKO : Journal of Management & Business
ISSN : 2598-831X (Print) and ISSN : 2598-8301 (Online)

## Analisis Profil Kecurangan terhadap Korban pada Faktor Organisasi
Natalis Christian  1 , Fanny Derista 2 , Jennifer 3 , Vivian Frederica 4 1,2,3,4 Program Studi Akuntansi, Universitas Internasional Batam

## Abstrak
Penelitian ini diarahkan pada pemahaman lebih dalam terhadap dinamika kejahatan finansial, dengan penekanan khusus pada analisis korban penipuan. Mengingat tingginya angka kerugian finansial, baik secara global maupun nasional, yang disebabkan oleh praktik kecurangan, penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik dari individu atau entitas terhadap berbagai jenis penipuan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menganalisis data sekunder dari survei global ACFE tahun 2014 sampai 2024. Penelitian mengidentifikasi bahwa tantangan dalam mencapai target, ketidakseimbangan bonus, dan kurangnya pengawasan menjadi beberapa faktor yang kondusif untuk terjadinya praktik kecurangan. Dengan melakukan studi literatur dan analisis konten atas data yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan wawasan tentang profil kecurangan korban yang paling rentan terhadap kejahatan finansial, yang dapat digunakan untuk merancang program pencegahan yang lebih efektif, termasuk edukasi keuangan dan pelatihan kesadaran keamanan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pencegahan dan deteksi dini kecurangan sebagai upaya untuk meminimalisirkan kerugian finansial, sementara juga memberikan saran untuk peningkatan literatur akademis dalam bidang akuntansi forensik dan kejahatan keuangan secara umum. Penelitian ini juga bermaksud untuk  membantu perusahaan ataupun  lembaga keuangan  untuk mengurangi kejahatan finansial, serta  meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam literatur akuntansi forensik terkait isu keuangan terkini.
Kata Kunci: Kecurangan, Korban, Akuntansi Forensik, Indonesia.

## Abstract
This research is directed towards a deeper understanding of the financial crime dynamics occurring within corporate environments, with a particular emphasis on the analysis of fraud victims. Given the high figures of financial losses, both globally and nationally, caused by fraudulent practices, this study aims to comprehend the characteristics of individuals or entities that are most vulnerable to various types of financial fraud. The use of quantitative methods and secondary data analysis from the global ACFE survey spanning from 2014 to 2024 enables this study to discern existing patterns and trends. The research identifies those challenges in meeting targets, reward imbalances, and a lack of supervision are among the factors conducive to the occurrence of fraud, while its data indicates significant financial losses per fraud case. Through literature reviews and content analysis of relevant data, this study produces insights into the groups most susceptible to financial crimes, which can be utilized to design more effective prevention programs, including financial education and security awareness training. The conclusion of this study emphasizes the importance of fraud prevention and early detection as means to minimize financial losses, while also offering recommendations for enhancing academic literature in the fields of forensic accounting and financial crimes in general. This study also aims to assist companies or financial institutions in reducing financial crimes, as well as enhancing awareness and skills in forensic accounting literature related to current financial issues.

## Keywords: Fraud, Victims, Forensic Accounting, Indonesia.
Copyright (c) 2024 Natalis Christian
 Corresponding author : Email Address : natalis.christian@uib.ac.id, 2142020.fanny@uib.edu, 21420245.jennifer@uib.edu, 2142068.vivian@uib.edu Received tanggal bulan tahun, Accepted tanggal bulan tahun, Published tanggal bulan tahun

## 1. PENDAHULUAN
Dunia korporat yang dipenuhi dengan berbagai tantangan dan target sering kali menjadi lahan subur terjadinya praktik kecurangan (Christian, 2022). Di lingkungan tempat kerja, elemen kejujuran dan integritas menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan dan reputasi sebuah organisasi (Tarjo et al. , 2022). Namun, realitas di lapangan sering kali berbeda, seperti adanya tekanan untuk mencapai target, ketidakseimbangan reward, dan beberapa kali kurangnya pengawasan, menciptakan kondisi yang kondusif bagi munculnya perilaku kecurangan (Orhan, 2021).
Fraud adalah  tindakan kriminal yang melibatkan penipuan, manipulasi, atau penyalahgunaan dana atau aset keuangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara ilegal (Yu & Rha, 2021). Bentuk-bentuk kejahatan keuangan meliputi pencucian uang, penipuan kartu kredit, pemalsuan dokumen keuangan, penipuan investasi, penggelapan dana, dan aktivitas ilegal lainnya yang terkait dengan sistem keuangan (Budiartini et al ., 2019). Fraud pada umumnya dilibatkan berbagai faktor, salah satunya adalah korban yang terdampak langsung atau tidak langsung oleh tindakan fraud tersebut. Hal yang menarik adalah dinamika dan profil kecurangan ini terus berubah seiring dengan perubahan lingkungan organisasi yang dinamis, sehingga menuntut analisis yang cermat dan terkini (Xu et al. , 2022). Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) pada tahun 2024, tercatat ada 1921 kasus fraud yang terjadi di 138 negara dengan total kerugian mencapai 3,1 miliar USD. Data ini menunjukkan fenomena kejahatan finansial merajalela di berbagai negara. Certified Fraud Examiners (CfEs) memperkirakan bahwa setiap organisasi berpotensi kehilangan sekitar 5% dari pendapatannya setiap tahun akibat kasus fraud . Nilai rugi median per kasus mencapai 145.000 USD, menunjukkan bahwa kasus-kasus kecurangan memiliki dampak finansial yang signifikan terhadap organisasi. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah kerugian rata-rata per kasus yang bisa mencapai 1,7 juta USD, menegaskan bahwa walaupun jumlah kasus mungkin terlihat kecil dalam skala global, dampak finansial dari masing-masing kasus cukup besar. Angka-angka tersebut menggarisbawahi perlunya langkah-langkah  pencegahan dan deteksi dini untuk meminimalisir kerugian akibat fraud (Examiners, 2024).
Secara nasional, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tercatat 34.588 kasus penipuan, 11.689 kasus penggelapan, dan 261 kasus korupsi di Indonesia tahun 2023 (BPS, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan keuangan telah menjadi salah satu tantangan utama dalam keuangan dan bisnis Indonesia (Sukmadilaga et al ., 2022). Dalam menghadapi ancaman ini, penting untuk memahami karakteristik korban kejahatan keuangan agar upaya pencegahan dan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif (Akanni et al ., 2020).
Analisis korban dapat mengidentifikasi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai jenis kejahatan keuangan. Informasi ini dapat digunakan untuk merancang program- program pencegahan yang lebih tertarget dan efisien, termasuk edukasi keuangan, pelatihan kesadaran keamanan, dan penyediaan akses lebih mudah terhadap sumber daya untuk melindungi diri dari penipuan keuangan (Akanni et al ., 2020). Selain memberikan wawasan praktis untuk pencegahan, penelitian ini juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur akademis dalam bidang akuntansi forensik dan kejahatan
keuangan secara umum  (Suleiman & Othman, 2021). Dengan menyajikan temuan-temuan baru, analisis mendalam, dan metodologi penelitian yang canggih, penelitian ini berupaya memperkaya pengetahuan dan pemahaman kita tentang dinamika serta kompleksitas kejahatan keuangan.

## KAJIAN PUSTAKA
Fraud Fraud merupakan sebuah tindakan kecurangan ataupun perbuatan yang menyimpang dengan tujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dilakukan oleh seseorang yang sengaja atas tujuan tertentu (Sánchez et al ., 2021). Fraud dapat berupa manipulasi pelaporan keuangan, tindakan pencurian, dan tindakan korupsi (Aghware et al ., 2023). Pendapat ini juga didukung oleh, dimana karakteristik kunci dari fraud yaitu keberadaan kesengajaan untuk menipu atau memanipulasi informasi, pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan, serta adanya kerugian finansial atau kerugian lainnya bagi pihak yang menjadi korban. Aspek pembeda antara fraud dengan kesalahan atau pelanggaran biasa adalah niat jahat dengan tindakan tersebut (Sare, 2022). Kesempatan muncul ketika kontrol internal perusahaan lemah dan terbuka terhadap penyalahgunaan (Edi & Yopie, 2019; Kayıkçıoğlu & Teker, 2019; Yanti, 2022) Berdasarkan konteks teori pelaporan keuangan, fraud seringkali menimbulkan distorsi dalam laporan keuangan yang pada gilirannya dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan (Simon, 2022). Teori pelaporan keuangan menekankan pentingnya kualitas informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat diandalkan untuk memastikan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan ekonomi (Christian, 2022). Namun, praktik fraud mengganggu integritas informasi keuangan, yang mengarah pada ketidakpastian dan risiko yang lebih tinggi bagi pihak yang terlibat sebagai pemangku kepentingan (Achmad et al ., 2023).
Penelitian berbasis teori menjadi landasan penting dalam memahami dinamika dan karakteristik fenomena fraud . Salah satu teori yang menjadi fokus utama adalah teori segitiga penipuan (fraud triangle theory) (Homer, 2019). Menurut teori ini, terdapat tiga faktor utama yang menjadi pendorong terjadinya fraud , yaitu tekanan (pressure) , kesempatan (opportunity) , dan rasionalisasi (rationalization) (Owusu et al ., 2022). Sebagaimana hal ini dikemukakan oleh (Cressey,  1953)  dan telah menjadi dasar analisis dalam mendeteksi potensi terjadinya penipuan. Penelitian Suwena (2021) menunjukkan bahwa pemahaman mendalam terhadap ketiga faktor ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi potensi risiko fraud dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Ada juga teori lain seperti teori berlian (diamond theory) dan teori segi lima penipuan (fraud pentagon theory) . Teori berlian menekankan pada 4 faktor utama yang mempengaruhi terjadinya penipuan, yaitu keuangan, motivasi, kesempatan, dan rasionalisasi, sementara teori segi lima menambahkan faktor kontrol sebagai komponen yang penting (Siddiq & Hadinata, 2016).  Kedua teori ini memberikan kontribusi tambahan dalam memperkaya pemahaman tentang profil korban dan modus operandi dalam kasus fraud (Ambarwati & Handayani,
2019). Dengan kerangka teoritis ini, penelitian dapat menggali lebih dalam tentang pola pikir dan perilaku terkait fraud , sehingga memungkinkan pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif dan responsif terhadap risiko fraud di berbagai sektor ekonomi (Shonhadji, 2022).
Korban Fraud Penjelasan korban fraud relevan dengan dinamika sosio-demografis yang mencakup karakteristik individu atau entitas yaitu faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, perkawinan, dan status profesional. Lee dan Soberon-Ferrer (1997) mengemukakan bahwa usia, pendidikan dan status perkawinan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap korban fraud , sedangkan usia mempunyai pengaruh yang paling besar  (Lim & Letkiewicz, 2023). Sebagian besar penelitian yang fokus pada studi korban sejak tahun 2013 mengungkapkan
bahwa sebagian besar korban adalah masyarakat lansia. Generasi muda lebih mungkin menjadi korban karena pendapatan yang lebih rendah dan tingkat penerimaan yang lebih tinggi terhadap peluang pertumbuhan pendapatan yang cepat (Kadoya et al., 2021). Di sisi lain, generasi yang lebih tua memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk melaporkan secara hukum aktivitas sebagai fraud . Selain itu, risiko orang dewasa menjadi korban tiga kali lebih rendah dibandingkan generasi muda.
Jika dikaji berdasarkan faktor jenis kelamin,  Lee dan Soberon-Ferrer (1997) menemukan bahwa perempuan yang lebih tua lebih rentan menjadi korban dibandingkan laki-laki yang lebih tua, namun situasi sebaliknya terjadi pada kelompok yang lebih muda (Bar Lev et al., 2022). Lebih lanjut, profil korban fraud dapat dikaji berdasarkan tingkat pendidikan  yang diambil. Pendidikan dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi kecenderungan menjadi korban karena individu menggunakan keterampilan yang diperoleh melalui sekolah formal dalam pengambilan keputusan, bahkan untuk tujuan keuangan. Penelitian juga menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual masyarakat untuk menjadi korban dapat dikurangi melalui pendidikan, khususnya pendidikan daring. Akan tetapi, orang berpendidikan tinggi lebih mungkin menjadi korban karena beberapa alasan meskipun mereka tahu bagaimana menilai risiko dengan lebih baik dibandingkan orang-orang yang kurang berpendidikan.
Kerley & Copes (2002) serta Schoepfer & Piquero (2009)  memperluas  analisis ini, dengan alasan bahwa pendidikan merupakan variabel yang sangat terkait dengan pelaporan tindak pidana dan menunjukkan bahwa mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung melaporkan penipuan kepada pihak berwenang (Snyder & Golladay, 2024). Di sisi lain, beberapa ahli mengindikasikan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi korban penipuan keuangan. Lee dan Soberon-Ferrer (1997) menemukan bahwa tingkat kerentanan menurun seiring dengan meningkatnya pendidikan dan penghasilan (Kadoya et al., 2021).
Berdasarkan status perkawinan, sejumlah para ahli berpendapat bahwa orang yang sudah menikah lebih rentan menjadi korban, mengingat korban pertama dari piramida fraud adalah keluarga dan teman yang tidak mengetahui penipuan tersebut. Lingkaran paling intim biasanya paling rentan terhadap perluasan dasar piramidal. Di sisi lain, kaum lajang lebih rentan menjadi korban dibandingkan mereka yang sudah menikah mengingat isolasi sosial dan perasaan kesepian. Terakhir, faktor status profesional hanya dikaji oleh beberapa penelitian dibandingkan fitur demografi lainnya. Namun, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa mayoritas korban adalah pekerja.
Akuntansi Forensik
Akuntansi forensik memberikan kontribusi positif dalam pendeteksian dan pencegahan penipuan, namun peningkatan pemahaman dan pendidikan konsumen sangat penting untuk implementasi dan pencegahan yang efektif  (Kaur et al., 2023). Akuntansi forensik adalah investigasi terhadap tindakan curang untuk mengumpulkan bukti kecurangan. Akuntansi forensik menitikberatkan pada pengumpulan bukti  yang nantinya disampaikan kepada manajemen atau pengadilan. Tuanakotta (2016) menjelaskan bahwa akuntansi forensik adalah penggunaan prinsip akuntansi dalam situasi hukum, termasuk audit dan penyelesaian masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan (Wiharti & Novita, 2020).
Nunn et al. (2006) menyatakan akuntansi forensik merupakan cara untuk menyelidiki transaksi keuangan dan situasi bisnis guna menemukan kebenaran dan memberikan pendapat ahli tentang kemungkinan fraud (Pramesti  & Kuntadi, 2022). Konsep akuntansi forensik  dijelaskan dalam bentuk segitiga akuntansi forensik. Dalam segitiga ini, hal terpenting adalah menentukan adanya kerugian dan cara menghitungnya jika memang ada. Dalam segitiga forensik akuntansi, kerugian adalah titik awal. Kemudian, hal kedua adalah perilaku yang melanggar peraturan. Jika tidak ada pelanggaran hukum, tidak mungkin ada
klaim kompensasi yang diajukan. Hubungan antara kerugian dan tindakan melanggar hukum atau kausalitas adalah titik ketiga dalam konsep hukum segitiga akuntansi forensik. Pelanggaran hukum dan hubungan kausalitas menjadi fokus ahli dan praktisi hukum, sedangkan penilaian besar kerugian menjadi tugas akuntan forensik, yang harus membantu mengumpulkan bukti terkaitnya.
Dengan begitu, akuntansi forensik merupakan kemampuan untuk menyelidiki dan menganalisis masalah keuangan dengan mengikuti standar yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, akuntansi forensik bisa dianggap sebagai suatu  rencana yang bisa diperluas sebagai langkah-langkah preventif, pemeriksaan, dan pemberdayaan melalui penerapan prosedur audit investigasi yang bersifat hukum, dengan tujuan menghasilkan berbagai bukti yang dapat dipakai dalam proses pengadilan. Oleh karena itu, esensi utama dari akuntansi forensik adalah mengenalkan metode untuk mengurangi tindakan fraud melalui langkah-langkah pencegahan, deteksi, dan penyelidikan. Maka, akuntansi forensik digunakan untuk menggunakan keterampilan investigasi dalam menyelesaikan masalah yang masih belum terpecahkan, terutama dalam mengumpulkan alat- alat bukti (Honigsberg, 2020).
METODOLOGI
Metode penelitian pada artikel ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah sebuah pendekatan penelitian yang menggunakan numerik secara intensif. Pendekatan kuantitatif merujuk pada metodologi penelitian yang tatap muka dengan angka dan statistik, mulai dari proses pengumpulan data, interpretasi data, hingga penyajian hasil penelitian (Zyphur & Pierides, 2020) . Dalam penelitian ini, data yang dipakai merupakan data sekunder dari hasil survei global mengenai kasus penipuan yang diterbitkan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dari tahun 2014 hingga 2024. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini memanfaatkan teknik studi literatur, yang meliputi proses pengumpulan, pemeriksaan, pencatatan, dan analisis terhadap materi-materi literatur yang relevan dengan topik penelitian (Kongsager, 2021) . Kerangka analisis data yang dipilih adalah analisis konten, dengan tujuan khusus untuk mengeksplorasi dan mengungkap karakteristik dari individu atau entitas yang menjadi korban penipuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut laporan survei fraud Indonesia tahun 2019, terdapat berbagai jenis organisasi yang dirugikan oleh fraud , yaitu pemerintah, perusahaan negara (BUMN), perusahaan swasta, organisasi lembaga nirlaba, dan lain-lain. Pemerintah mengalami kerugian terbesar akibat fraud , dengan persentase mencapai 48,50%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menjadi sasaran utama bagi pelaku fraud di Indonesia. Sementara itu, BUMN juga terdampak cukup signifikan, dengan persentase kerugian sebesar 31,80%. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas operasional dan aset yang dimiliki oleh BUMN. Meskipun perusahaan swasta mengalami kerugian yang lebih rendah dibandingkan pemerintah dan BUMN, namun tetap signifikan dengan persentase 15,10%. Ini menunjukkan bahwa fraud tidak hanya menjadi masalah bagi entitas publik, tetapi juga berdampak pada sektor swasta. Meskipun persentase kerugian bagi organisasi lembaga nirlaba dan entitas lainnya relatif kecil, tetapi organisasi-organisasi tersbeut tidak luput dari risiko fraud , yang dapat menyebabkan dampak finansial dan reputasi yang serius. Data ini konsisten dengan hasil survei sebelumnya pada tahun 2016, yang juga menunjukkan bahwa organisasi pemerintahan adalah yang paling sering mengalami kerugian akibat fraud di Indonesia.
Tabel 1. Jumlah Kerugian Akibat Fraud Berdasarkan Jenis Organisasi di Indonesia Tahun 2019
Nilai Kerugian Organisasi Lainnya Organisasi Nirlaba Pemerintah  Perusahaan Negara Perusahaan Swasta <Rp 10 Juta 26,20% 13,00% 6,50% 12,70% 7,50% Rp 10 Juta - Rp 50 Juta 8,70% 17,40% 6,40% 7,90% 9,40% Rp 50 Juta - Rp 100 Juta 8,70% 8,70% 11,70% 11,10% 13,20% Rp 100 Juta - Rp 500 Juta 13,00% 8,70% 14,30% 17,50% 15,10% Rp 500 Juta - Rp 1 Miliar 17,40% 17,40% 23,40% 15,90% 24,50% Rp 1 Miliar - Rp 5 Miliar 8,70% 7,80% 9,50% 13,20% Rp 5 Miliar - Rp 10 Miliar 13,00% 8,70% 9,10% 14,30% 3,80% >Rp 10 Miliar 13,00% 17,40% 20,80% 11,10% 13,30% Jumlah 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Dari data yang disajikan, terlihat bahwa organisasi lainnya mengalami kerugian dengan sebaran nilai yang cukup bervariasi. Mayoritas kerugian berada dalam rentang nilai yang relatif rendah, dengan 26,20% dari total kerugian berada di bawah Rp 10 juta. Rentang nominal ini merupakan kategori yang paling umum dalam insiden fraud . Kemudian, terdapat penurunan signifikan dalam jumlah insiden saat nilai kerugian berada di rentang antara Rp 10 juta hingga Rp 50 juta, serta Rp 50 juta hingga Rp 100 juta, masing-masing dengan persentase 8,70%. Meskipun kerugian dalam rentang ini masih signifikan, jumlah insiden fraud pada kisaran nilai ini tidak berbeda secara substansial. Namun, terjadi peningkatan kembali dalam jumlah insiden ketika nilai kerugian berada di rentang Rp 100 juta hingga Rp 500 juta, dengan persentase sebesar 13,00%. Rentang nominal yang lebih tinggi, seperti antara Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar, serta di atas Rp 10 miliar, juga menunjukkan persentase yang signifikan, masing-masing sebesar 17,40% dan 13,00%. Ini menunjukkan bahwa organisasi lainnya mulai menghadapi risiko fraud dengan dampak finansial yang lebih besar, yang mencerminkan tingkat kompleksitas dan skala operasi organisasi yang lebih besar.
Organisasi nirlaba menunjukkan pola kerugian yang relatif merata di berbagai rentang nilai kerugian, dengan puncaknya terjadi pada kategori Rp 10 juta – Rp 50 juta, Rp 500 juta – Rp 1 miliar, dan di atas Rp 10 miliar, masing-masing mencapai persentase 17.40%. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi nirlaba menghadapi risiko kerugian yang signifikan di berbagai tingkat nilai, dari yang relatif kecil hingga besar. Meskipun demikian, terdapat penurunan pada kategori kerugian di bawah Rp 10 juta dengan persentase sebesar 13.00%. Ini menandakan bahwa insiden fraud dengan dampak kecil masih terjadi, tetapi kurang signifikan dalam skala keseluruhan. Di sisi lain, persentase kerugian terendah terjadi pada kategori nilai kerugian Rp 50 juta - 100 juta, Rp 100 juta - 500 juta, dan Rp 5 miliar - 10 miliar, masing-masing sebesar 8,70%. Meskipun persentasenya lebih rendah, kerugian dalam rentang ini masih memiliki dampak yang signifikan bagi organisasi nirlaba.
Dari tabel 1, terlihat bahwa rentang nominal dengan nilai kerugian terendah adalah di bawah Rp 10 juta, dengan persentase 6,50%. Namun, terdapat peningkatan yang signifikan dalam persentase kerugian saat berada di rentang Rp 50 juta hingga Rp 1 miliar. Rentang nominal Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar menunjukkan persentase kerugian yang cukup tinggi, mencapai 23,40%. Hal ini mengindikasikan bahwa insiden-insiden fraud dalam kategori ini memiliki dampak finansial yang signifikan bagi pemerintah. Selanjutnya, rentang nominal di atas Rp 10 miliar juga menunjukkan persentase yang tinggi, yakni 20,80%. Rentang nilai ini mencerminkan kerugian yang luar biasa besar bagi pemerintah, yang bisa mengindikasikan adanya kasus fraud yang melibatkan proyek atau program pemerintah yang besar dan
kompleks. Di sisi lain, meskipun rentang nilai kerugian di bawah Rp 10 juta memiliki persentase yang lebih rendah, hal ini masih menunjukkan bahwa ada juga insiden-insiden fraud yang relatif kecil namun tetap signifikan dalam kerugian finansial bagi entitas pemerintah.
BUMN mengalami kerugian terbesar dalam rentang nilai kerugian Rp 100 juta - 500 juta, yang mencapai persentase 17,50%. Rentang nilai berikutnya yang mengalami kerugian yang signifikan adalah Rp 500 juta - 1 miliar, dengan persentase 15,90%, serta rentang Rp 5 miliar  -  10 miliar dengan persentase 14,30%. Ini menggambarkan bahwa BUMN secara konsisten menghadapi risiko fraud yang berdampak besar pada keuangannya. Selanjutnya, terdapat kerugian pada rentang kurang dari Rp 10 juta dengan persentase 12,70%, yang menandakan adanya insiden fraud dengan dampak yang lebih terbatas, tetapi tetap signifikan dalam skala jumlahnya. Rentang nilai lainnya yang mengalami kerugian termasuk Rp 50 juta -  100 juta dan di atas Rp 10 miliar, masing-masing dengan persentase 11.1%. Meskipun persentasenya sedikit lebih rendah, kerugian dalam rentang ini masih memerlukan perhatian serius dalam pencegahan fraud . Di sisi lain, rentang nilai kerugian Rp 1 miliar -  5 miliar mengalami persentase kerugian 9,50%, menunjukkan bahwa insiden fraud dengan dampak yang signifikan juga terjadi dalam rentang nilai ini. Namun, kerugian terendah dengan persentase 7,90% terjadi pada kategori Rp 10 juta - 50 juta.
Perusahaan swasta menampilkan pola kerugian yang beragam, dengan nilai terendah terjadi pada rentang Rp 5 miliar -  10 miliar, hanya mencapai persentase 3,80%. Ini mengindikasikan bahwa insiden fraud dengan dampak finansial yang sangat besar relatif jarang terjadi pada perusahaan swasta. Namun, terdapat peningkatan signifikan pada persentase kerugian pada rentang nilai yang lebih rendah, dimulai dari Rp 10 juta sebesar 7,50%, kemudian meningkat pada rentang Rp 10 juta -  50 juta menjadi 9,40%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerugian dalam skala besar jarang terjadi, insiden fraud dengan dampak yang lebih kecil tetap menjadi perhatian serius. Selanjutnya, peningkatan terus berlanjut pada rentang Rp 50 juta - 100 juta dan Rp 1 miliar - 5 miliar, dengan persentase kerugian masing-masing sebesar 13,20%. Rentang nilai kerugian di atas Rp 10 miliar mencatat persentase sebesar 13,30%, sedangkan pada rentang Rp 100 juta hingga Rp 500 juta, persentasenya mencapai 15,10%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan swasta menghadapi risiko kerugian yang signifikan dalam berbagai rentang nilai akibat praktik fraud , dari yang relatif kecil hingga yang sangat besar. Perhatian terhadap rentang nilai kerugian menengah menjadi sangat penting, terutama pada kategori nilai kerugian antara Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar, yang mencapai persentase sebesar 24,50%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan swasta memiliki risiko kerugian yang signifikan dalam rentang nilai kerugian menengah akibat fraud . Selain laporan survei fraud di Indonesia, ACFE juga merilis laporan regional untuk wilayah Asia Pasifik pada tahun 2020. Laporan ACFE Asia Pasifik menunjukkan jumlah kasus dan kerugian akibat fraud berdasarkan jenis organisasi terbagi menjadi empat, yaitu perusahaan swasta, perusahaan publik, pemerintah, dan perusahaan nirlaba. Perusahaan swasta dan publik sama-sama mengalami jumlah kasus yang signifikan, dengan masing- masing mencapai 37% dan 36%. Meskipun memiliki persentase kasus yang hampir sama, perusahaan swasta mengalami kerugian finansial yang lebih besar dengan kerugian sebesar $220.000, sedangkan perusahaan publik mengalami kerugian rata-rata $190.000. Persentase kasus fraud yang dialami oleh pemerintah relatif rendah, yaitu 18%. Namun, kerugian yang dihadapi cukup signifikan, mencapai $173.000.
Berdasarkan ukuran organisasi, perusahaan dengan jumlah karyawan kurang dari 100 orang memiliki jumlah kasus fraud yang lebih rendah, yaitu sebesar 17%. Namun, kerugian rata-rata yang dialami cukup besar, mencapai $213.000. Di sisi lain, perusahaan dengan karyawan lebih dari 100 orang menunjukkan tingkat kasus fraud yang lebih tinggi, mencapai 83% dengan kerugian rata-rata yang lebih rendah, hanya sebesar $180.000. Ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan besar memiliki tingkat kejadian fraud yang lebih tinggi, kerugian
yang dialami rata-rata sedikit lebih rendah daripada perusahaan kecil. Hal ini disebabkan karena jumlah karyawan terbatas pada perusahaan kecil, sehingga hubungan antara karyawan dengan manajemen cenderung dekat, mengakibatkan tingkat kewaspadaan terhadap fraud yang lebih rendah  (Yopie & Erika, 2021). Sementara itu, perusahaan besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya, baik dalam hal modal maupun sumber daya manusia, yang memungkinkan perusahaan besar untuk mengimplementasikan tindakan pencegahan fraud yang lebih efektif. Akibatnya, kerugian yang timbul akibat fraud cenderung lebih besar di perusahaan kecil daripada di perusahaan besar.
Perbandingan antara organisasi dengan jumlah karyawan kurang dari 100 orang dan karyawan lebih dari 100 orang dalam hal risiko fraud mengungkapkan perbedaan yang signifikan dalam tingkat kejadian dan skema fraud yang dihadapi. Organisasi dengan jumlah karyawan di bawah 100 memiliki tingkat korupsi sebesar 39%, sedangkan organisasi yang lebih besar memiliki angka yang lebih tinggi, mencapai 53%. Ini menunjukkan bahwa organisasi yang lebih besar menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengelola risiko korupsi. Selain itu, persentase kasus fraud untuk tindakan penagihan, manipulasi laporan keuangan, dan penggantian biaya pada organisasi dengan jumlah karyawan kurang dari 100 lebih tinggi daripada di organisasi yang lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa organisasi yang lebih kecil memiliki kontrol internal yang lebih lemah dalam hal manajemen keuangan. Dengan demikian, pemahaman akan perbedaan ini penting dalam merancang strategi pencegahan fraud yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Berdasarkan jenis industri, sektor perbankan dan layanan keuangan memiliki jumlah kasus paling tinggi, yakni 37 kasus. Namun, kerugian finansial yang dilaporkan hanya sebesar $150,000. Ini menunjukkan kemungkinan keberhasilan sistem pengendalian internal yang kuat dalam meminimalkan kerugian. Di sisi lain, sektor manufaktur mencatat jumlah kasus yang sama dengan sektor pemerintahan dan administrasi publik, yaitu 26, namun dengan kerugian finansial yang jauh lebih besar, mencapai $400,000. Ini menunjukkan kerentanan dalam proses produksi dan kebutuhan akan penguatan kontrol internal. Meskipun sektor energi hanya mengalami 10 kasus, kerugian finansial yang dialami sangat signifikan, mencapai $875,000. Ini menandakan pentingnya tindakan pencegahan yang lebih efektif di sektor ini untuk mengatasi kerentanan terhadap fraud . Berbeda dengan sektor energi, sektor eceran juga mencatat 10 kasus tetapi kerugian yang dialami hanya sebesar $50,000. Meskipun jumlah kasus terbatas, upaya pencegahan fraud untuk meminimalkan dampak masih diperlukan.

## Tipe Organisasi
Tabel 2. Jumlah Kasus dan Kerugian Berdasarkan Tipe Organisasi Secara Global Tahun 2014-2024 Tipe Organisasi 2014 2016 2018 Kasus Kerugian Kasus Kerugian  Kasus Kerugian Perusahaan Swasta 38% $  180,000 38% $  180,000 42% $  164,000 Perusahaan Publik 29% $  178,000 29% $  178,000 29% $  117,000 Pemerintah 19% $  109,000 19% $  109,000 16% $  118,000 Organisasi Nirlaba 10% $  100,000 10% $  100,000 9% $    75,000 Lainnya 5% $    92,000 5% $    92,000 4% $  120,000 Tipe Organisasi 2020 2022 2024
Kasus Kerugian Kasus Kerugian Kasus Kerugian Perusahaan Swasta 44% $  150,000 44% $  120,000 42% $  150,000 Perusahaan Publik 26% $  150,000 25% $  118,000 26% $  150,000 Pemerintah 16% $  100,000 18% $  138,000 17% $  150,000 Organisasi Nirlaba 9% $    75,000 9% $    60,000 10% $    76,000 Lainnya 5% $  100,000 4% $  218,000 4% $  212,000
Profil korban fraud merupakan gambaran yang mencakup beragam individu dan entitas yang rentan terhadap berbagai macam skema penipuan (Bar Lev et al., 2022). Tipe organisasi korban fraud mencakup perusahaan swasta, perusahaan publik, pemerintah, organisasi nirlaba, dan lainnya. Berdasarkan laporan ACFE tahun 2014-2024, perusahaan swasta secara konsisten menduduki peringkat pertama sebagai korban fraud berdasarkan tipe organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan swasta memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap skema penipuan dibandingkan dengan tipe organisasi lainnya. Perusahaan swasta seringkali menjadi sasaran utama karena memiliki aset yang cukup besar dan tekanan untuk  mencapai target keuangan yang membuat perusahaan swasta menjadi target yang menarik bagi para pelaku penipuan.
Di sisi lain, perusahaan publik selalu menduduki peringkat kedua sebagai korban fraud berdasarkan tipe organisasi. Hal ini menandakan bahwa perusahaan publik juga mengalami tingkat kerentanan yang signifikan terhadap skema penipuan, meskipun tidak sebanyak perusahaan swasta. Faktor ini didorong oleh berbagai risiko tambahan yang dihadapi perusahaan publik. Salah satunya adalah kewajiban untuk mematuhi regulasi yang ketat terkait dengan pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan. Tekanan untuk memenuhi standar pelaporan yang tinggi dan mematuhi regulasi yang berlaku dapat meningkatkan kompleksitas operasional perusahaan publik, yang pada gilirannya dapat menciptakan celah untuk penipuan.
Pemerintah menempati peringkat ketiga sebagai korban fraud berdasarkan tipe organisasi . Pemerintah, dengan peranannya yang luas dalam menyediakan layanan publik dan mengelola dana publik, sering menjadi target serangan siber dan keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat. Karena sifatnya yang kritis dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, pemerintah menjadi target bagi para pelaku kejahatan yang mencari celah untuk memanfaatkan kelemahan dalam infrastruktur teknologi informasi dan sistem keuangan. Ancaman ini dapat mencakup serangan siber seperti peretasan data sensitif, pencurian identitas, atau serangan ransomware yang dapat mengganggu operasional pelayanan publik serta menyebabkan kerugian finansial yang signifikan.
Organisasi nirlaba menduduki peringkat keempat sebagai korban penipuan berdasarkan tipe organisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa organisasi nirlaba tidak terlepas dari risiko penipuan, meskipun mungkin tidak sebanyak organisasi lain. Organisasi nirlaba dapat menjadi sasaran utama para pelaku penipuan ketika mengelola dana donasi atau bantuan. Karena memiliki tujuan sosial atau filantropis, organisasi nirlaba sering menjadi sasaran bagi para pelaku penipuan yang mencoba memanfaatkan kepercayaan masyarakat dan dana yang dikelola untuk kepentingan pribadi mereka. Hal ini dapat meliputi skema penipuan yang beragam, mulai dari pencurian dana hingga manipulasi data keuangan.
Pada peringkat terakhir, terdapat kategori tipe organisasi lainnya yang juga menjadi korban penipuan. Meskipun tidak secara khusus teridentifikasi sebagai perusahaan swasta, perusahaan publik, pemerintah, atau organisasi nirlaba, entitas yang termasuk dalam kategori ini juga mengalami risiko penipuan. Ini menunjukkan bahwa berbagai jenis organisasi, meskipun mungkin memiliki profil yang berbeda, tetap rentan terhadap skema penipuan
yang beragam. Oleh karena itu, penting bagi setiap jenis organisasi untuk meningkatkan kesadaran akan risiko penipuan dan mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing.

## Tingkat Organisasi Pemerintah
Tabel 3. Jumlah Kasus dan Kerugian Berdasarkan Tingkat Organisasi Pemerintah Secara Global Tahun 2016-2024 Tingkat Organisasi Pemerintah 2016 2018 2020 Kasus Kerugian Kasus Kerugian Kasus Kerugian Nasional 30% $  194,000 38% $  200,000 45% $  200,000 Provinsi 31% $  100,000 26% $  110,000 21% $    91,000 Lokal 32% $    80,000 31% $    92,000 32% $    75,000 Lainnya 6% $    62,000 4% $    58,000 2% N/A Tingkat Organisasi Pemerintah 2022 2024 Kasus Kerugian Kasus Kerugian Nasional 46% $  200,000 47% $  210,000 Provinsi 27% $    56,000 29% $    92,000 Lokal 25% $  125,000 23% $  148,000 Lainnya 2% N/A 1% N/A
Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh ACFE, profil korban fraud berdasarkan tingkat organisasi pemerintah dibagi menjadi empat, yaitu nasional, provinsi, lokal, dan lainnya. Pada tahun 2016, persentase kasus fraud di tingkat pemerintah nasional tercatat sebesar 30%, dengan kerugian rata-rata sebesar $194.000. Namun, dari tahun 2018 hingga 2024, persentase kasus fraud terus mengalami peningkatan yang cukup drastis, mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 47%. Meskipun kerugian rata-rata per kasus cenderung stabil sekitar $200.000 selama periode tersebut, peningkatan jumlah kasus fraud menunjukkan adanya masalah yang lebih serius. Laporan ACFE tahun 2016 menunjukkan bahwa persentase kasus fraud di tingkat pemerintah provinsi tercatat sebesar 31%, dengan kerugian rata-rata sebesar $100.000. Namun, dari tahun 2018 hingga 2020, terjadi penurunan yang signifikan dalam persentase kasus penipuan. Meskipun demikian, terjadi peningkatan kembali pada tahun 2022, di mana persentase kasus fraud mencapai 27% dengan kerugian $56.000, dan pada tahun 2024, persentase kasus fraud kembali naik menjadi 29% dengan kerugian sebesar $92.000. Hal ini menunjukkan perubahan yang dinamis dalam pola kasus penipuan di tingkat organisasi pemerintah provinsi selama periode tersebut.
Dalam rentang tahun 2016 hingga 2024, terjadi fluktuasi yang signifikan dalam kasus fraud di tingkat pemerintah lokal. Persentase kasus fraud di tingkat pemerintah lokal pada tahun 2016 tercatat 32% dengan kerugian sebesar $80.000. Namun, pada tahun 2018 dan 2020, persentase kasus fraud cenderung stabil, yaitu sebesar 31% dan 32% dengan kerugian berturut- turut sebesar $92.000 dan $75.000. Pada tahun 2022, terjadi penurunan yang signifikan dalam persentase kasus fraud menjadi 25%, meskipun kerugian per kasus  meningkat menjadi $125.000. Kemudian, ppersentase kasus fraud pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 23%,
namun kerugian per kasus juga meningkat menjadi $148.000. Meskipun terjadi penurunan dalam tingkat kasus fraud , peningkatan kerugian finansial menunjukkan bahwa kasus fraud yang terjadi cenderung lebih kompleks atau melibatkan jumlah yang lebih besar. Hasil survei ACFE menunjukkan adanya penurunan secara konsisten dalam persentase kasus fraud di tingkat pemerintah lainnya selama periode 2016 hingga 2024. Pada tahun 2016, persentase kasus fraud mencapai 6% dengan kerugian sebesar $62.000. Namun, selama beberapa tahun berikutnya, terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah kasus penipuan, dengan persentase hanya mencapai 4% pada tahun 2018, 2% pada tahun 2020 dan 2022, serta hanya 1% pada tahun 2024. Meskipun persentase kasus fraud menurun dari tahun ke tahun, kerugian per kasus cenderung stabil dengan jumlah yang relatif konstan di sekitar $58.000 hingga $62.000. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dalam menghadapi potensi kasus penipuan di tingkat pemerintah lainnya. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan deteksi penipuan tetap penting dilakukan untuk meminimalkan kerugian yang timbul akibat kasus fraud di tingkat pemerintah lainnya.

## Ukuran Organisasi
Tabel 4. Jumlah Kasus dan Kerugian Berdasarkan Ukuran Organisasi Secara Global Tahun 2014-2024 Ukuran Organisasi 2014 2016 2018 Kasus Kerugian Kasus Kerugian Kasus Kerugian <100 Karyawan 29% $  154,000 30% $  150,000 28% $  200,000 100-999 Karyawan 24% $  128,000 22% $  186,000 22% $  100,000 1.000-9.999 Karyawan 28% $  100,000 28% $  100,000 26% $  100,000 10.000+ Karyawan 20% $  160,000 21% $  150,000 24% $  132,000 Ukuran Organisasi 2020 2022 2024 Kasus Kerugian Kasus Kerugian Kasus Kerugian <100 Karyawan 26% $  150,000 22% $   150,000 21% $  141,000 100-999 Karyawan 23% $  120,000 24% $   100,000 22% $ 130,000 1.000-9.999 Karyawan 27% $  100,000 29% $   100,000 31% $ 102,000 10.000+ Karyawan 25% $  140,000 25% $   138,000 26% $  200,000
Menurut laporan ACFE, profil korban fraud berdasarkan ukuran organisasi diukur dengan jumlah karyawan yang dibagi menjadi empat kategori yaitu, <100 karyawan, 100-999 karyawan, 1.000-9.999 karyawan, dan 10.000+ karyawan. Data ACFE menunjukkan bahwa organisasi dengan jumlah karyawan kurang dari 100 orang mengalami fluktuasi dalam kasus penipuan dari tahun 2014 hingga 2024. Pada tahun 2014, tercatat 29% kasus fraud dengan kerugian sebesar $154.000, yang meningkat sedikit menjadi 30% pada tahun 2016 dengan kerugian sebesar $150.000. Namun, mulai tahun  2018 hingga 2024, persentase kasus fraud cenderung menurun dari 28% menjadi 21%, meskipun kerugian rata-rata tetap relatif stabil sekitar $150.000 hingga $141.000. Ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam kejadian penipuan, meskipun jumlah kerugian relatif konsisten selama periode tersebut.
Berdasarkan laporan ACFE, organisasi dengan jumlah karyawan antara 100 hingga 999 orang mengalami variasi dalam kasus penipuan dari tahun 2014 hingga 2024. Pada tahun
2014, tercatat 24% kasus fraud dengan kerugian sebesar $128.000. Kemudian, persentase kasus penipuan cenderung turun sedikit menjadi 22% pada tahun 2016 dan 2018, walaupun kerugian per kasus meningkat signifikan pada tahun 2016 menjadi $186.000. Meskipun demikian, pada tahun 2020 dan 2024, persentase kasus penipuan kembali naik menjadi 23% dan 24% masing-masing, dengan kerugian rata-rata per kasus relatif stabil antara $100.000 hingga $130.000. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kejadian penipuan relatif stabil, dampak finansial dari setiap kasus bisa bervariasi.
Persentase kasus fraud pada organisasi dengan jumlah karyawan antara 1.000 hingga 9.999 orang mengalami fluktuasi dalam persentase kasus penipuan selama periode 2014 hingga 2024. Meskipun demikian, kerugian finansial yang dialami per kasus cenderung stabil sekitar $100.000 selama periode tersebut. Pada tahun 2014, terjadi 28% kasus fraud , dan mengalami penurunan hingga 26% pada tahun 2018. Angka tersebut kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya, mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan 31% kasus fraud . Meskipun frekuensi kasus penipuan bervariasi dari tahun ke tahun, dampak finansialnya tetap relatif konsisten. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya perubahan dalam strategi atau taktik penipuan yang digunakan oleh para pelaku.
Pada tahun 2014, persentase kasus penipuan pada organisasi dengan lebih dari 10.000 karyawan tercatat sebesar 20%, yang kemudian meningkat sedikit menjadi 21% pada tahun 2016.  Namun, pada tahun 2018, persentase kasus penipuan meningkat menjadi 24%, sebelum kembali stabil pada 25% pada tahun 2020 dan 2022. Puncaknya terjadi pada tahun 2024 dengan 26% kasus penipuan. Meskipun fluktuasi ini terjadi, kerugian finansial yang dialami per kasus pada organisasi yang lebih besar cenderung meningkat sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2014, kerugian rata-rata per kasus adalah $160.000, turun menjadi $150.000 pada tahun 2016, lalu meningkat kembali menjadi $132.000 pada tahun 2018. Pada tahun-tahun berikutnya, kerugian per kasus cenderung meningkat, mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan kerugian sebesar $200.000.

## Kasus Skema
Tabel 5. Jumlah Kasus Skema Berdasarkan Ukuran Industri Secara Global Tahun 2014-2024 Kasus Skema 2014 2016 2018 <100 Karyawan 100+ Karyawan <100 Karyawan 100+ Karyawan <100 Karyawan 100+ Karyawan Korupsi 33% 40% 30% 40% 32% 43% Penagihan 29% 20% 27% 21% 29% 18% Penggelapan Cek dan Pembayaran 22% 7% 20% 8% 22% 8% Penggantian Biaya 17% 13% 17% 14% 21% 11% Daftar Gaji 17% 8% 14% 6% 13% 5% Skimming 17% 10% 20% 9% 20% 8% Non-tunai 18% 23% 19% 19% 16% 22% Manipulasi Laporan Keuangan 12% 8% 12% 9% 16% 7% Kas di Tangan 12% 13% 16% 10% 20% 14% Pencurian Uang Tunai 14% 7% 14% 7% 14% 9%
Register Disbursement 3% 3% 4% 2% 3% 2% Kasus Skema 2020 2022 2024 <100 Karyawan 100+ Karyawan <100 Karyawan 100+ Karyawan <100 Karyawan 100+ Karyawan Korupsi 38% 47% 24% 54% 44% 52% Penagihan 30% 17% 13% 19% 31% 22% Penggelapan Cek dan Pembayaran 22% 6% 10% 8% 23% 9% Penggantian Biaya 20% 13% 9% 8% 20% 12% Daftar Gaji 17% 7% 19% 19% 14% 9% Skimming 15% 9% 8% 8% 19% 9% Non-tunai 16% 19% 7% 11% 20% 23% Manipulasi Laporan Keuangan 14% 10% 7% 7% 8% 4% Kas di Tangan 13% 10% 7% 9% 16% 10% Pencurian Uang Tunai 13% 6% 5% 10% 17% 9% Register Disbursement 4% 2% 1% 3% 5% 3%
Data ACFE menunjukkan variasi yang signifikan dalam jenis skema penipuan yang digunakan oleh pelaku penipuan dari tahun ke tahun. Kasus skema fraud meliputi berbagai tindakan fraud seperti korupsi, penagihan, penggelapan cek dan pembayaran, penggantian biaya, daftar gaji, skimming , non-tunai, manipulasi laporan keuangan, kas di tangan, pencurian uang tunai, serta register disbursement .  Hal ini menunjukkan bahwa pelaku penipuan menggunakan berbagai taktik dan strategi untuk melaksanakan aksinya, menunjukkan kompleksitas dan variasi dalam praktik penipuan yang dilakukan. Dengan pemahaman mendalam tentang jenis-jenis skema penipuan ini, organisasi dapat mengembangkan strategi pencegahan dan deteksi yang lebih efektif untuk melindungi diri dari risiko penipuan yang beragam.
Pada tahun 2014, skema korupsi merupakan skema penipuan yang paling umum dengan persentase kasus mencapai 33% untuk organisasi dengan karyawan kurang dari 100 orang dan 40% untuk organisasi dengan karyawan lebih dari 100 orang. Skema penagihan, penggelapan  cek dan pembayaran, penggantian biaya, daftar gaji, skimming , manipulasi laporan keuangan, serta pencurian uang tunai cenderung terjadi di organisasi dengan jumlah karyawan kurang dari 100 orang. Hal ini menunjukkan organisasi kecil  memiliki kontrol internal yang lebih lemah, sehingga rentan terhadap skema penipuan yang bersifat
operasional. Di sisi lain, skema seperti non-tunai dan kas di tangan lebih umum terjadi di organisasi dengan jumlah karyawan lebih dari 100 orang, dengan persentase masing-masing 23% dan 13%. Hal ini mengindikasikan bahwa organisasi besar seringkali memiliki volume transaksi yang lebih tinggi dan proses keuangan yang lebih kompleks, sehingga memberikan lebih banyak kesempatan bagi pelaku penipuan untuk melakukan skema non-tunai atau mencuri uang tunai secara tidak terdeteksi.
Data menunjukkan adanya variasi yang menarik dalam pola skema penipuan antara organisasi dengan jumlah karyawan kurang dari 100 orang dan lebih dari 100 orang pada tahun 2016. Skema korupsi tetap menjadi perhatian utama dengan persentase kasus yang signifikan, terutama di organisasi dengan lebih dari 100 karyawan yang mencapai 40%. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat dalam organisasi besar untuk mencegah kecurangan korupsi di berbagai tingkatan. Skema penagihan, penggelapan cek dan pembayaran, dan daftar gaji menunjukkan penurunan dalam persentase kasus di organisasi dengan karyawan kurang dari 100 orang pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, skema daftar gaji, skimming , non-tunai, kas di tangan, dan register disbursement juga mengalami penurunan dalam organisasi dengan karyawan lebih dari 100 orang dibandingkan tahun sebelumnya.
Persentase kasus tertinggi berdasarkan skema kasus pada tahun 2018, yaitu skema korupsi yang mencapai 43% di organisasi dengan jumlah karyawan lebih dari 100 orang. Di sisi lain, terdapat peningkatan signifikan dalam persentase kasus penagihan, penggelapan cek dan pembayaran, penggantian biaya, manipulasi laporan keuangan, dan kas di tangan di organisasi dengan jumlah karyawan kurang dari 100 orang. Skema korupsi, non-tunai, kas di tangan, dan pencurian uang tunai menunjukkan peningkatan persentase kasus yang signifikan dalam organisasi dengan jumlah karyawan lebih dari 100 orang. Persentase kasus korupsi tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai 38% pada organisasi dengan jumlah karyawan kurang dari 100 orang dan 47% pada organisasi dengan jumlah karyawan lebih dari 100 orang. Sementara itu, penurunan yang signifikan terlihat dalam kasus skimming , manipulasi laporan keuangan, pencurian uang tunai, dan kas di tangan di organisasi dengan jumlah karyawan kurang dari 100 orang. Di sisi lain, skema penagihan, penggelapan cek dan pembayaran, non-tunai, kas di tangan, dan pencurian uang tunai menunjukkan penurunan di organisasi dengan lebih dari 100 orang.
Pada tahun 2022, skema korupsi tetap menjadi perhatian utama dengan persentase kasus tertinggi. Selain itu, skema penagihan, penggelapan cek dan pembayaran, penggantian biaya, skimming , non-tunai, manipulasi laporan keuangan, kas di tangan, serta pencurian uang tunai menunjukkan penurunan yang cukup tajam di organisasi dengan karyawan lebih dari 100 orang. Penurunan ini menunjukkan upaya pengawasan dan pencegahan yang lebih efektif. Di sisi lain, persentase kasus organisasi dengan karyawan lebih dari 100 orang mengalami peningkatan yang signifikan pada skema korupsi, penagihan, daftar gaji, dan pencurian uang tunai dibandingkan tahun 2020. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap tata kelola internal dan kontrol keuangan.
Laporan ACFE tahun 2024 mengungkapkan bahwa persentase kasus di organisasi dengan karyawan kurang dari 100 orang mengalami peningkatan yang tajam dalam skema korupsi, penagihan, penggelapan cek dan pembayaran, penggantian biaya, skimming , non- tunai, manipulasi laporan keuangan, kas di tangan, pencurian uang tunai, dan register disbursement. Peningkatan ini hampir terjadi pada semua skema kasus penipuan. Peningkatan ini menandakan adanya tantangan serius dalam menjaga integritas dan keamanan keuangan di organisasi dengan ukuran yang lebih kecil. Faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya, kurangnya kontrol internal yang kuat, dan kurangnya pemisahan tugas yang efektif berkontribusi terhadap rentannya organisasi tersebut terhadap berbagai jenis penipuan.

## Industri Organisasi
Tabel 6. Jumlah Kasus dan Kerugian Berdasarkan Industri Organisasi Secara Global Tahun 2014-2024 Industri Organisasi 2014 2016 2018 Jumlah Kasus  Kerugian Jumlah Kasus  Kerugian Jumlah Kasus  Kerugian Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Perburuan 28 $  242,000 44 $  300,000 32 $  136,000 Seni, Hiburan, dan Rekreasi 22 $  168,000 37 $    75,000 51 $    88,000 Perbankan dan Jasa Keuangan 244 $  200,000 368 $  192,000 366 $  110,000 Komunikasi dan Penerbitan 15 $    50,000 116 $  225,000 24 $  525,000 Konstruksi 43 $  245,000 86 $  259,000 90 $  227,000 Pendidikan 80 $    58,000 132 $    62,000 97 $    68,000 Energi - $             - - $             - 94 $  300,000 Layanan Makanan dan Perhotelan - $             - - $             - 76 $    90,000 Pemerintahan dan Administrasi Publik 141 $    64,000 229 $  133,000 201 $  125,000 Kesehatan 100 $  175,000 144 $  120,000 158 $  100,000 Informasi - $             - - $             - - $              - Asuransi 62 $    93,000 85 $  107,000 101 $  153,000 Manufaktur 116 $  250,000 192 $  194,000 212 $  240,000 Minyak dan Gas 49 $  450,000 74 $  275,000 - $              - Pertambangan 13 $  900,000 20 $  500,000 27 $  208,000 Real Estate 24 $  555,000 41 $  200,000 35 $  180,000 Keagamaan, Amal, atau Layanan Sosial 40 $    80,000 52 $    82,000 60 $    90,000 Eceran 77 $    54,000 104 $    85,000 108 $    50,000 Layanan (Lainnya) 45 $  125,000 70 $  100,000 28 $    82,000 Layanan (Profesional) 37 $  180,000 60 $  310,000 58 $  258,000 Teknologi 39 $  250,000 74 $  235,000 68 $  150,000
Telekomunikasi 36 $  120,000 62 $  194,000 50 $  100,000 Transportasi dan Pergudangan 48 $  202,000 68 $  143,000 83 $  140,000 Utilitas 25 $  100,000 40 $  102,000 29 $  150,000 Perdagangan Grosir 31 $  375,000 36 $  450,000 24 $  110,000 Lainnya 52 $  130,000 153 $  100,000 84 $    70,000
Industri Organisasi 2020 2022 2024 Jumlah Kasus  Kerugian Jumlah Kasus  Kerugian Jumlah Kasus  Kerugian Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Perburuan 40 $  100,000 39 $  154,000 40 $  165,000 Seni, Hiburan, dan Rekreasi 39 $    90,000 41 $    73,000 34 $    44,000 Perbankan dan Jasa Keuangan 386 $  100,000 351 $  100,000 305 $  120,000 Komunikasi dan Penerbitan 15 $  115,000 - $             - - $             - Konstruksi 80 $  200,000 78 $  203,000 73 $  250,000 Pendidikan 82 $    65,000 69 $    56,000 70 $    50,000 Energi 91 $  275,000 97 $  100,000 78 $  152,000 Layanan Makanan dan Perhotelan 60 $  114,000 52 $    55,000 35 $  100,000 Pemerintahan dan Administrasi Publik 195 $  100,000 198 $  150,000 171 $  200,000 Kesehatan 149 $  200,000 130 $  100,000 117 $  100,000 Informasi - $ - 60 $    58,000 52 $  166,000 Asuransi 85 $    70,000 88 $  130,000 69 $  190,000 Manufaktur 185 $  198,000 194 $  177,000 175 $  267,000 Minyak dan Gas - $ - - $             - - $              - Pertambangan 26 $  475,000 22 $  175,000 24 $  550,000
Real Estate 52 $  254,000 41 $  435,000 29 $  200,000 Keagamaan, Amal, atau Layanan Sosial 43 $    76,000 58 $    78,000 58 $    85,000 Eceran 91 $    85,000 91 $    65,000 78 $    48,000 Layanan (Lainnya) 30 $  150,000 32 $  100,000 42 $  170,000 Layanan (Profesional) 54 $  150,000 41 $  125,000 43 $  100,000 Teknologi 66 $  150,000 84 $  150,000 65 $  145,000 Telekomunikasi 67 $  250,000 - $ - - $             - Transportasi dan Pergudangan 65 $  150,000 82 $  250,000 60 $  121,000 Utilitas 20 $  163,000 30 $  200,000 32 $  100,000 Perdagangan Grosir 25 $  130,000 28 $  400,000 15 $  361,000 Lainnya - $              - - $              - - $              -
Hasil survei ACFE menunjukkan bahwa terdapat beberapa kategori profil korban fraud berdasarkan industri organisasi seperti yang terlampir di Tabel 6. Pada tahun 2014, sektor pertambangan menunjukkan kerugian tertinggi sebesar $900,000, mengindikasikan tingkat risiko yang tinggi dalam operasi industri tersebut. Kerugian signifikan juga terlihat pada sektor real estate dengan jumlah mencapai $555,000. Sementara itu, sektor manufaktur memiliki jumlah kasus tertinggi dengan 116 kasus, menunjukkan potensi risiko dalam proses produksi dan distribusi. Di samping itu, sektor perbankan dan jasa keuangan juga memiliki jumlah kasus yang signifikan, namun kerugian yang relatif rendah sebesar $200,000, menunjukkan kemungkinan penerapan strategi manajemen risiko yang efektif.
Laporan ACFE tahun 2016 menunjukkan sektor  pertambangan  mengalami  kerugian tertinggi sebesar $500,000, menandakan tingginya risiko terkait dengan kegiatan ekstraksi sumber daya. Sebaliknya, sektor pendidikan memiliki kerugian yang relatif rendah sebesar $62,000, mencerminkan fokus yang kuat pada keamanan dan pengelolaan  risiko. Sektor perbankan dan jasa keuangan menunjukkan jumlah kasus tertinggi dengan 368 kasus dengan kerugian yang relatif rendah sebesar $192,000. Seiring dengan itu, sektor pemerintahan dan administrasi publik juga menonjol dengan jumlah kasus yang signifikan, mencapai 229 kasus dengan kerugian sebesar $133,000.
Di tahun 2018, sektor komunikasi dan penerbitan mencatat kerugian tertinggi dengan total $525,000, menyoroti risiko yang mungkin terkait dengan operasi di industri ini. Menariknya, sektor pendidikan memiliki kerugian yang relatif rendah sebesar $68,000, menunjukkan fokus yang kuat pada manajemen risiko di lingkungan pendidikan. Di sisi lain, sektor perbankan dan jasa keuangan tetap menjadi sorotan dengan jumlah kasus tertinggi, mencapai 366 kasus. Selain itu, sektor perdagangan grosir menunjukkan jumlah kasus yang relatif sedikit, yaitu 24 kasus dengan kerugian sebesar $110,000. Pada tahun 2020, sektor komunikasi dan penerbitan memiliki jumlah kasus paling sedikit, yaitu 15 kasus dengan kerugian $115,000. Hal ini menunjukkan bahwa dalam industri yang mungkin  dianggap stabil, risiko finansial tetap signifikan. Sebaliknya, sektor perbankan dan jasa keuangan memiliki jumlah kasus tertinggi yaitu 386 kasus, tetapi kerugian finansial yang dialami sedikit, yaitu $100.000. Di sisi lain, sektor pertambangan mencatat kerugian tertinggi sebesar $475.000, menunjukkan risiko besar yang melekat pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.
Berdasarkan hasil survei ACFE tahun 2022, sektor real estate menonjol dengan kerugian paling tinggi, mencapai $435.000. Hal ini mencerminkan kerentanan terhadap fluktuasi pasar
properti. Di sisi lain, sektor perdagangan grosir juga menunjukkan kerugian yang signifikan, mencapai $400.000. Sektor layanan makanan dan perhotelan mengalami kerugian paling sedikit dibandingan dengan sektor lainnya, yaitu sebesar $55.000. Selanjutnya, sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan perburuan menunjukkan jumlah kasus yang relatif tinggi, namun kerugian finansial yang terkait masih dalam kisaran yang terkendali. Di sektor lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan, meskipun jumlah kasusnya cukup signifikan, kerugian finansialnya relatif rendah. Hal ini menandakan fokus yang kuat pada manajemen risiko dan keamanan.
Data tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor pertambangan mengalami kerugian yang sangat besar, mencapai $550.000, menunjukkan dampak yang signifikan dari risiko dalam operasi industri ini. Selanjutnya, sektor perdagangan grosir juga mengalami kerugian yang besar, mencapai $361.000, menunjukkan potensi risiko yang besar dalam rantai pasokan dan distribusi di sektor ini. Selanjutnya, sektor pemerintahan dan administrasi publik serta sektor real estate juga mencatat kerugian yang cukup besar, masing-masing mencapai $200.000. Di sisi lain, sektor seni, hiburan, dan rekreasi memiliki jumlah kasus yang relatif sedikit, namun kerugian finansial masih cukup signifikan, mencapai $44.000, menandakan adanya tantangan dalam pengelolaan risiko khususnya terkait dengan keberlanjutan dan profitabilitas.
SIMPULAN
Praktik kecurangan dalam lingkungan korporat merupakan isu kompleks yang berakar dari berbagai faktor organisasi, termasuk tekanan untuk mencapai target, ketidakseimbangan  imbalan,  dan kurangnya pengawasan. Penipuan finansial, yang mencakup berbagai bentuk dapat menimbulkan kerugian substansial bagi organisasi, dengan potensi kehilangan sekitar 5% dari pendapatannya setiap tahun. Analisis profil korban fraud pada berbagai organisasi, berdasarkan data survei fraud di Indonesia dan laporan regional ACFE Asia Pasifik, menunjukkan kerentanan yang berbeda-beda antar sektor terhadap risiko penipuan. Sektor pemerintahan, perusahaan negara (BUMN), dan perusahaan swasta merupakan entitas yang paling sering mengalami kerugian signifikan akibat praktik fraud , dengan sektor pemerintahan menduduki posisi teratas dalam hal persentase kerugian. Hal ini menegaskan bahwa fraud menjadi perhatian serius tidak hanya bagi entitas publik namun juga sektor swasta.
Analisis berdasarkan ukuran organisasi dan industri menunjukkan pola kerugian yang beragam mengindikasikan bahwa setiap sektor dan ukuran organisasi memiliki kerentanan yang unik terhadap skema penipuan. Sementara itu, industri seperti pertambangan, real estate , dan perdagangan grosir dilaporkan mengalami kerugian finansial yang signifikan, menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki risiko yang tinggi terhadap kejahatan ekonomi. Variasi ini memerlukan pendekatan yang disesuaikan dalam mengimplementasikan strategi pencegahan dan deteksi penipuan, menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang profil risiko yang spesifik untuk setiap sektor atau ukuran organisasi. Kerentanan terhadap praktik fraud tidak terbatas pada satu jenis organisasi atau sektor tertentu, melainkan merupakan ancaman yang menyeluruh yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Diperlukan langkah pencegahan dan mitigasi yang efektif, termasuk penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta pembangunan kesadaran dan kompetensi sumber daya manusia dalam mengenali dan menanggapi indikasi awal penipuan dengan harapan meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan oleh kegiatan fraud . Selain itu, penelitian masa depan diarahkan untuk lebih mendalam memahami mekanisme internal dan eksternal yang memfasilitasi terjadinya fraud , serta membangun metodologi yang lebih inovatif dalam pendeteksian dini dan pengendalian fraud. Tentu juga, penelitian ini diharapkan bisa berfungsi untuk perusahaan dan lembaga keuangan untuk merancang sistem pengawasan internal yang lebih kuat dan program pelatihan yang efektif untuk mengurangi risiko kejahatan finansial. Selain itu, diharapkan juga dapat berkontribusi
kepada literatur akuntansi forensik dan kejahatan finansial dengan mengidentifikasi faktor- faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap penipuan dan pengintegrasian temuan ke dalam kurikulum pendidikan akuntansi dan keuangan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam menghadapi isu keuangan terkini.

## Referensi :
Achmad, T., Ghozali, I., Helmina, M. R. A., Hapsari, D. I., & Pamungkas, I. D. (2023). Detecting Fraudulent Financial Reporting Using the Fraud Hexagon Model: Evidence from the Banking Sector in Indonesia. Economies , 11 (1). https://doi.org/10.3390/economies11010005 Aghware, F. O., Yoro, R. E., Ejeh, P. O., Chukwufunaya, C., Odiakaose, Emordi, F. U., & Ojugo, A. A. (2023). DeLClustE: Protecting Users from Credit-Card Fraud Transaction via the Deep-Learning Cluster Ensemble. International Journal of Advanced Computer Science and Applications . Akanni, J. O., Akinpelu, F. O., Olaniyi, S., Oladipo, A. T., & Ogunsola, A. W. (2020). Modelling Financial Crime Population Dynamics: Optimal Control and Cost-Effectiveness Analysis. International Journal of Dynamics and Control , 8 (2), 531–544. https://doi.org/10.1007/s40435-019-00572-3
Ambarwati, J., & Handayani, R. S. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemungkinan Terjadinya Salah Kelola Aset Tetap Ditinjau Dari Perspektif Fraud Diamond Theory (Studi Empiris Pada Perangkat Daerah Kabupaten Semarang). Jurnal Akuntansi Dan Auditing , 15 (2), 165–203. https://doi.org/10.14710/jaa.15.2.165-203 Bar Lev, E., Maha, L. G., & Topliceanu, S. C. (2022). Financial frauds’ victim profiles in developing countries. Frontiers in Psychology , 13 (October), 1–14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.999053 BPS. (2023). Statistik Kriminal. Badan Pusat Statistik , 021 , 5–6. Budiartini, K., Rencana, G. A., Dewi, S., Trisna Herawati, N., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan Akuntansi Dalam Persfektif Fraud Diamond (Studi Empiris pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Buleleng)Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan akuntansi dalam perspektif fraud diam. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha , 10 (2), 2614–1930. Christian, N. (2022). Efek Mediasi Kesulitan Keuangan dalam Mendeteksi Corporate Fraud di Indonesia. Jurnal Kajian Akuntansi , 6 (1), 44. https://doi.org/10.33603/jka.v6i1.5576 Edi, E., & Yopie, S. (2019). Management Capability To Produce Quality Earning. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan , 9 (1), 75. https://doi.org/10.22219/jrak.v9i1.7001 Examiners, A. of C. F. (2024). The Nations Occupational Fraud 2024 :A Report To The Nations. Association of Certified Fraud Examiners , 1–106. Homer, E. (2019). Testing the fraud triangle: a systematic review. Journal of Financial Crime , 27 , 172-187(16).
Honigsberg, C. (2020). Forensic accounting. Annual Review of Law and Social Science , 16 , 147– 164. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-020320-022159 Kadoya, Y., Khan, M. S. R., Narumoto, J., & Watanabe, S. (2021). Who Is Next? A Study on Victims of Financial Fraud in Japan. Frontiers in Psychology , 12 (7), 1–13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.649565 Kaur, B., Sood, K., & Grima, S. (2023). A systematic review on forensic accounting and its contribution towards fraud detection and prevention. In Journal of Financial Regulation and Compliance (Vol. 31, Issue 1, pp. 60–95). Emerald Publishing. https://doi.org/10.1108/JFRC-02-2022-0015
Kayıkçıoğlu, S., & Teker, S. (2019). İç denetimde hile tespiti: Örnek olay çalışması / Fraud detection in internal audit: Case study. PressAcademia Procedia , 9 (1), 54–57.
https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.667 Kongsager, R. (2021). Data Collection in the Field: Lessons from Two Case Studies Conducted in Belize. Qualitative Report , 26 (4), 1218–1232. https://doi.org/10.46743/2160- 3715/2021.4744 Lim, H., & Letkiewicz, J. C. (2023). Consumer Experience of Mistreatment and Fraud in Financial Services: Implications from an Integrative Consumer Vulnerability Framework. Journal of Consumer Policy , 46 (2), 109–135. https://doi.org/10.1007/s10603-023-09535-w Natalis Christian, S. F. J. C. N. S. R. S. (2022). Analisis kasus fraud korupsi bantuan sosial. Akuntasi Dewantara Vol.6 No 3 Bulan Oktober 2022 , 6 (3), 1–9. Orhan, M. A. (2021). Dynamic Interactionism Between Research Fraud and Research Culture: a Commentary to Harvey’s Analysis. Quality in Higher Education , 27 (1), 134–146. https://doi.org/10.1080/13538322.2021.1857900
Owusu, G. M. Y., Koomson, T. A. A., Alipoe, S. A., & Kani, Y. A. (2022). Examining the predictors of fraud in state-owned enterprises: an application of the fraud triangle theory. Journal of Money Laundering Control , 25 (2), 427–444. https://doi.org/10.1108/JMLC-05- 2021-0053
Pramesti S.W, D., & Kuntadi, C. (2022). Literatur Review: Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Dan Independensi Terhadap Pengungkapan Fraud. Jurnal Economina , 1 (3), 670–678. https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.158
Ray ， , C. (1953). Other People’s Money : A Study in the Social Psychology of Embezzlement. Free Press . Sánchez, M., Olmedo, V., Narvaez, C., Hernández, M., & Urquiza-Aguiar, L. (2021). Generation of a Synthetic Dataset for the Study of Fraud through Deep Learning Techniques. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology , 11 (6), 2534–2542. https://doi.org/10.18517/ijaseit.11.6.14345 Sare, E. (2022). PENALIZATION OF DECEPTION WITHIN THE SCOPE OF FRAUD. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi . Shonhadji, N. (2022). Fraud Analysis on Illegal Online Lending Using Habermas’ Theory of the Public Sphere. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 17 (1), 33. https://doi.org/10.24843/jiab.2022.v17.i01.p03
Siddiq, F. R., & Hadinata, S. (2016). Fraud Diamond dalam Financial Statement Fraud. BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam , 4 (2), 98. https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2692 Simon, F. (2022). The Analysis of Fraudulent Financial Reporting (Case Study during Pandemic Time in Indonesia). 14th GCBSS Proceeding 2022 . Snyder, J. A., & Golladay, K. A. (2024). It Happened Again: Differences Between Single and Repeat/Poly-Victimization Among Financial Fraud Victims. Journal of White Collar and Corporate Crime , 5 (1), 46–57. https://doi.org/10.1177/2631309X231195801 Sukmadilaga, C., Winarningsih, S., Handayani, T., Herianti, E., & Ghani, E. K. (2022). Fraudulent Financial Reporting in Ministerial and Governmental Institutions in Indonesia: An Analysis Using Hexagon Theory. Economies , 10 (4). https://doi.org/10.3390/economies10040086
Suleiman, N., & Othman, Z. B. (2021). Forensic accounting investigation of public sector corruption in Nigeria: The Gioia methodology. Qualitative Report , 26 (3), 1021–1032. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.3907 Suwena, K. R. (2021). Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi Pemicu Tindakan Kecurangan (Fraud) pada Perusahaan. Jurnal Ilmiah Akuntansi , 6 (1), 102. https://doi.org/10.23887/jia.v6i1.31540 Tarjo, T., Anggono, A., Yuliana, R., Prasetyono, P., Syarif, M., Alkirom Wildan, M., & Syam Kusufi, M. (2022). Corporate Social Responsibility, Financial Fraud, and Firm’s Value in Indonesia and Malaysia. Heliyon , 8 (12). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11907 Wiharti, R. R., & Novita, N. (2020). Dampak Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi dalam Mendeteksi Fraud Pengadaan Barang/Jasa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan
Humanika , 10 (2), 115–125. https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.24698 Xu, L., Wang, J., Xu, D., & Xu, L. (2022). Integrating Individual Factors to Construct Recognition Models of Consumer Fraud Victimization. International Journal of Environmental Research and Public Health , 19 (1). https://doi.org/10.3390/ijerph19010461 Yanti, Y. (2022). an Evaluation of Internal Control Implementation: a Case Study of Exhibition Company. Journal of Applied Finance & Accounting , 8 (1), 63–71. https://doi.org/10.21512/jafa.v8i1.8122 Yopie, S., & Erika, E.-. (2021). the Effect of Good Corporate Governance and Financial Distress on Real Earnings Management. Jurnal Akuntansi , 11 (3), 285–306. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.3.285-306 Yu, S. J., & Rha, J. S. (2021). Research Trends in Accounting Fraud Using Network Analysis. Sustainability (Switzerland) , 13 (10), 1–26. https://doi.org/10.3390/su13105579 Zyphur, M. J., & Pierides, D. C. (2020). Statistics and Probability Have Always Been Value- Laden: An Historical Ontology of Quantitative Research Methods. Journal of Business Ethics , 167 (1), 1–18. https://doi.org/10.1007/s10551-019-04187-8