## EKONOMI-POLITIK DAN REAKSI KULTURAL POPULISME KANAN-JAUH DI HUNGARIA DAN POLANDIA
Yoga Suharman 1 , Iman Amirullah 2 , Widia Olandari 3 , Devlyn Daevena Az Zahrah 4 1234 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Amikom Yogyakarta
1 yoga.shrmn@amikom.ac.id

## Abstract
The  phenomenon  of  the  rise  of  far-right  populism  and  the  strengthening  of identity politics in some Europe countries has received considerable academic and practical attention in the last decade. The rise of far-right populists in the electoral  political  process  and  the  increasing  public  support  in  Hungary  and Poland marked a new chapter of political contestation in the region. This article aims  to  examine  how  economic  and  cultural factors  influence  the  rise  of far- right populism in those countries. This study employs a qualitative approach with  literary  analysis  and  web-based  research  to  obtain  complex  interplay between political-economy, cultural, and populist-far-right identity politics. This paper argues that the complex interplay between economic inequality and the superiority of traditional culture of “the self” are the triggers for the rise of far- right populist identity politics in Hungary and Poland.
Keywords: Hungary, identity, populism, ultra-nationalism, Poland

## PENDAHULUAN
Perdebatan praksis dan akademis tentang populisme kanan-jauh ( far- right  populism )  telah  cukup  lama  absen  dari  Eropa  selama  periode  pasca Perang  Dunia  II.  Deklinasi  itu  dipengaruhi  oleh  kekhawatiran  bahwa kekuatan  populisme  kanan-jauh  di  sebagian  Eropa  dapat  mengarah  pada xenofobia,  kekerasan  politik  dan  sekaligus  mengingatkan  kembali  pada sejarah Nazisme dan Fasisme dalam coraknya yang paling ekstrem (Mudde, 2016).  Namun,  dalam  kurun  satu  dekade  terakhir,  tren  populisme  kanan- jauh mengalami peningkatan cukup signifikan.
Peningkatan  tersebut  setidaknya  dapat  dilihat  dari  perolehan  suara terhadap kelompok kanan-jauh dalam politik elektoral. Di Perancis pada Mei 2017,  kandidat  presiden  sayap  kanan  Marine  Le  Pen  berhasil  memperoleh 34% dukungan suara. Pada September 2017, Alternatif for Germany dengan
platform anti-Euro  dan  anti-imigrasi  berhasil  meraih  12.6%  suara  dalam konteks Pemilu yang diwarnai dengan demonstrasi anti-imigran oleh gerakan politik  sayap  kanan,  seperti  Pegida  ( Patriotic  Europeans  Against  the Islamization of the Occident ). Kemudian, pada Oktober 2017, di Austria Partai Kebebasan Austria (FPÖ), yang didirikan oleh mantan perwira Schutzstaffe (SS), memperoleh 26% suara dan bergabung dengan koalisi yang berkuasa. Masih  pada  tahun  2017,  Gerakan  Volya  sayap  kanan  memasuki  parlemen Bulgaria untuk pertama kali dan, di Belanda, Partai Kebebasan anti-Islam pimpinan Geertz Wilders menjadi partai terbesar kedua di parlemen. Sweden Democrats, sejak 2010, memperoleh 17,6% dalam pemilu 2018 dan menjadi partai terbesar ketiga dalam parlemen negara tersebut (Sandrin, 2021). Pada Maret  2018,  Five  Stars  Movement  menjadi  partai  terbesar  di  Italia  dan membentuk  pemerintahan  koalisi  dengan  Liga  Sayap  Kanan.  Pada  April 2018, Perdana Menteri Victor Orbán, pemimpin partai populis sayap kanan Hongaria, Fidesz, yang telah menjabat sejak 2010, memenangkan pemilihan untuk  yang  ketiga  kali  secara  berturut-turut.  Di  Polandia,  partai  populis sayap kanan Law and Justice (PiS) telah berkuasa sejak 2015.
Meskipun  bukan  menjadi  pemenang  dalam  pemilihan  umum  di seluruh negara Eropa, kecuali di Polandia dan Hungaria, popularitas kanan- jauh relatif mempengaruhi dinamika sosial-budaya dan stabilitas ekonomi- politik  di  sebagian  negara-negara  Eropa.  Pengaruh  itu  setidaknya  dapat ditinjau  dari  menguatnya  sikap  anti-Islam  (Berntzen,  2018),  perilaku diskriminatif  terhadap  minoritas  dan  migran  hingga  pengarusutamaan superioritas  kultural  dan  nasionalisme  cauvinistik.  Populisme  kanan-jauh juga mempengaruhi lahirnya resistensi terhadap status quo model integrasi Uni Eropa dan menjadi kritik atas kegagalan partai politik yang selama ini berkuasa di Eropa (Albertazzi & Mcdonnell, 2018). Konfigurasi sosial umum Eropa yang selama ini dinilai multikultural bergeser membentuk pola relasi antagonistik  antara  “kita”  (“ us/insider/the  self ”),  yakni  populisme  kanan- jauh dengan coraknya yang radikal (Greven, 2016) berlawanan dengan “yang lain”  (“ other/the  outsider ”),  yang  umumnya  merepresentasikan  golongan minoritas  dan  migran.  Atas  dasar  ini,  tulisan  ini  mengajukan  pertanyaan,
yakni apa yang menyebabkan kebangkitan kembali populisme kanan-jauh di di Hungaria dan Polandia?

## PEMBAHASAN

## Konsep Populisme
Populisme  seringkali  diasosiasikan  dengan  gerakan  politik  yang menekankan  pada  ide  dan  manifestasi  “kepentingan  rakyat”  ( popular sovereignty )  menentang  elit  yang  korup  dan  menentang  kemapanan  ( anti- establishment politics ) (Moffit, 2016). Gerakan populis dalam haluan kanan- jauh ( radical right dan extreme right ) dan kiri-radikal ( radical-left ) merupakan konsep  yang  kompleks  untuk  didefinisikan  dengan  jelas  (Mudde  &  Rovira Kaltwasser, 2013). Dalam interaksi politik yang kompleks, populisme dapat digunakan  secara  dinamis(Bergmann  et  al.,  2021)  dan  dapat  digunakan untuk menggambarkan performa politik presiden, partai dan gerakan sosial sayap  kiri  di  Amerika  Latin  maupun  partai  dan  gerakan  anti-kemapanan sayap kanan di Eropa (Mudde & Kaltwasser, 2017).
Pertanyaannya  kemudian  bagaimana  keterkaitan  antara  populisme dengan kanan-jauh? Mudde dan Arter menyatakan bahwa populisme kanan- jauh merepresentasikan suatu ideologi yang dibangun atas dasar nativisme, cita-cita  kesejahteraan  cauvinistik,  etno-nasionalisme  yang  bernuansa otoritarian dan mengedepankan agenda re-aktualisasi identitas nasional dan nilai-nilai tradisional secara eksklusif (Mudde, 2010). Nativisme dalam hal ini dimaknai  sebagai  basis  dari  tujuan-tujuan  politik  dan  kebijakan  yang beroreientasi  pada  upaya  untuk  membangun  kembali  imajinasi  kultural sebuah  negara-bangsa  yang  homogen.  Kelompok  populis  kanan-jauh,  baik dalam klasifikasi partai politik maupun gerakan sosial adalah kelompok yang cenderung  menolak  keberagaman  dan  mengutamakan  ekslusivisme  bagi penduduk asli dibandingkan orang asing (Akkerman et al., 2016; Rodríguez- Aguilera, 2014).
Selanjutnya,  Minkenberg  memetakan  bahwa  kanan-jauh  dipahami sebagai  ideologi  yang  dibangun  atas  dasar  mitos  bangsa  yang  homogen sebagai  pokok  gagasan  dan  gerakannya.  Kanan-jauh  merefleksikan
romantisme  dan  ultranasionalisme  yang  cenderung  menantang  demokrasi liberal dan prinsip-prinsip yang mendasari individualisme dan universalisme (Minkenberg,  2017).  Sebagai  batasan  dalam  penelitian  ini, kiranya  penting untuk disajikan klasifikasi yang tergolong ke dalam kelompok populis kanan- jauh di sebagian Eropa pada tabel sebagai berikut:

## Tabel 1. Klasifikasi Partai Populis Eropa
Sumber: (Bell et al., 2020)
Tabel diatas menunjukkan bahwa kelompok populis yang berkembang di sebagian negara-negara Eropa secara umum berasosiasi dengan spektrum politik kanan-jauh. Data dalam tabel tersebut juga digunakan oleh peneliti sebagai  pijakan  menentukan  negara-negara  yang  dinamika  politiknya dipengaruhi oleh kekuatan populisme kanan-jauh.
Pada  dasarnya,  populisme  kiri  maupun  kanan  berbagai  kesamaan dalam  gagasan  untuk  menyatukan  kelompok  kita  ( us )  dan  membentuk sebuah  kondisi  “kita”  melawan  “mereka.”  Namun  keduanya  memiliki perbedaan  mendasar  dalam  menentukan  siapa  “kita”  yang  dimaksud. Populisme  kiri  mendefinisikan  “kita”  sebagai  rakyat  yang  ditindas  oleh struktur dan praktik kapitalisme yang menghalangi kesejahteraan sosial dan berupaya  memperjuangkan  redistribusi  kekuasaan  untuk  mengurangi ketidaksetaraan,  mendukung  hak-hak  ekonomi  dan  sosial  secara  kolektif, dan  mengadopsi  agenda  egaliter  (Golder,  2016).  Sedangkan,  populisme
kanan menyatukan konsep “kita” sebagai rakyat dan negara dan tanah air yang tengah menghadapi ancaman eksternal seperti gelombang pengungsi, komunisme hingga neoliberalisme (Gandesha, 2018).
Titik tolak politik populisme kanan-jauh berangkat dari asumsi dasar bahwa musuh yang menjadi ancaman merupakan kelompok yang diberi label identitas “yang lain” ( the other ). Kelompok kanan-jauh seringkali mendorong perasaan tidak aman dan kecemasan untuk kepentingan justifikasi terhadap xenofobia  dan  sentimen  kebencian  terhadap  yang  lain  (Gandesha,  2018). Meskipun  berbagi  kesamaan  dalam  keluarga  kanan-jauh,  beberapa  partai kanan di dalam tabel yang disajikan sebelumnya memiliki perbedaan ideologi politik. Dalam spektrum politik kanan-jauh, terdapat dua klasifikasi, yaitu kanan-radikal ( radical right ) dan ekstrim-kanan ( extreme-right ). Radical right dapat  digolongkan  sebagai  oposisi  non-liberal  terhadap  kesetaraan  yang masih  menerima  prinsip  dasar  demokrasi  tetapi  mengecualikan  budaya, agama dan etnisitas lain yang tidak dikehendaki. Sementara itu, kelompok ekstrim  kanan  dikarakterisasikan  sebagai  kekuatan  yang  mempersoalkan prinsip  fundamental  demokrasi  dan  mendukung  etnisitas  nasional  secara eksplisit (Golder, 2016; Shroufi & De Cleen, 2022). Radikal kanan umumnya memanfaatkan  saluran  politik  demokratis  dan  ekstrim  kanan  memiliki tendensi terhadap ultranasionalisme dan identik dengan metode kekerasan dalam  mewujudkan  visi  politiknya  (Dongen  &  Leidig,  2021;  Gomes,  2019). Keduanya cenderung berbagi posisi politik yang sama dalam menentang isu- isu yang meliputi imigrasi, hak kelompok minoritas, nasionalisme, hak-hak queer dan kesetaraan gender serta agenda neoliberalisme.
Tulisan  ini  menggunakan  terminologi  populisme  kanan-jauh  untuk menyoroti  aktor  yang  mencakup  partai  politik,  komunitas,  gerakan  sosial hingga  pemerintahan  di  Hungaria  dan  Polandia.  Berkenaan  dengan persoalan  mengapa  populisme  kanan-jauh  bangkit  kembali  di  dua  negara tersebut ditelaah dari teori pertentangan budaya ( cultural backlash ) dan teori ekonomi-politik.  Pertama,  penganut  teori  pertentangan  budaya,  Inglehart dan  Norris  menyatakan  kebangkitan  populisme  mencerminkan  sebuah
reaksi kultural terhadap berbagai perubahan progresif yang dinilai mengikis nilai-nilai  dan  tradisi  masyarakat  Barat  (Inglehart  &  Norris,  2016).  Kedua, teori  ekonomi-politik  menjelaskan  bahwa  kebangkitan  populisme  sebagai akibat  dari  kecemasan  dan  ketidakamanan  ekonomi  ( economic  insecurity ), yang  pada  gilirannya  disebabkan  oleh  krisis  keuangan,  hutang, penghematan, dan globalisasi (Rodrik, 2018).

## Reaksi Kultural Kanan-Jauh
Tulisan Mudde dan Kaltwasser menyatakan bahwa, populisme kanan- jauh  baik  yang  berbentuk  kepartaian  atau  gerakan  sosial  umumnya berasosiasi  dengan  politik  identitas  dan  nativisme  (Greven,  2016;  Noury  & Roland,  2020;  Rooduijn,  2018)  yang  mengagungkan  romantisme  kejayaan Eropa masa lalu (Chiantera-Stutte & Petö, 2003). Oleh karena itu, penekanan terhadap supremasi kulit putih, homogenitas budaya bangsa asli dan nilai- nilai tradisional Eropa merupakan corak umum gerakan politik kanan-jauh. Pendukung  teori  pertentangan  budaya,  Inglehart  dan  Norris  juga menyatakan  bahwa  arus  perubahan  budaya  yang  cepat  dianggap  sebagai serangan terhadap nilai-nilai tradisional Eropa (Inglehart & Norris, 2016).
Manifestasi politik identitas yang dipraktikkan oleh kelompok kanan- jauh,  seperti  yang  terlihat  di  sebagian  Eropa,  cenderung  bersifat  eksklusif dengan  menempatkan  janji  populer  untuk  melindungi  disorganisasi "mayoritas yang diam" ( the silent majority ) dari bahaya globalisasi, integrasi Eropa,  arus  migrasi  dan  dekonstruksi  nilai-nilai  kultural  bangsa  Eropa. Dalam  konteks  ini,  gerakan  kanan-jauh  dapat  dikatakan  bercorak  rasis terhadap  keragaman  identitas,  budaya  hingga  agama.  Permainan  politik identitas inilah yang ada di balik fenomena kebangkitan populisme kanan- jauh di Eropa (Fukuyama, 2018; Kaufmann, 2020).
Setidaknya  terdapat  empat  dimensi  kultural  yang  tercermin  dari diskursus  populisme  kanan-jauh  di  Eropa.  Pertama,  adanya  penekanan terhadap  supremasi  kulit  putih  untuk  memperoleh  dominasi  budaya terhadap ras lain. Kedua, domestifikasi peran perempuan sebagaimana yang dilakukan oleh generasi terdahulu bangsa Eropa. Hal ini sejalan dengan apa
yang dinyatakan oleh Tjitske bahwa, ada kecenderungan dimana kekuatan kanan-jauh cenderung menolak kesetaraan gender. Gerakan feminisme dan gender  yang  didukung  oleh  kelompok  liberal  dinilai  sebagai  bentuk penyimpangan alamiah (Akkerman et al., 2016; Bouron et al., 2021) dan dan lebih  jauh  disebutkan  sebagai  akar  dari  krisis  kelahiran  bangsa  Eropa belakangan  ini.  Ketiga,  kehendak  dari  kanan-jauh  yang  mengembalikan ortodoksi dan nilai-nilai fundamental agama sebagai tatanan politik negara. Keempat, melihat bangsa dari segi etnis, serta ciri budaya bersama, seperti bahasa, tradisi, dan agama – kelompok-kelompok tersebut meyakini bahwa percampuran  etnis  berpeluang  melahirkan  pertentangan  budaya  ( cultural backlash) dan karenanya harus dihentikan (Castelli et al., 2020).
Kekawatiran dalam aspek sosial-budaya menghadirkan sentimen anti- imigran  yang  dimunculkan  oleh  kanan-jauh.  Hal  ini  tercermin  dari menguatnya  politik  identitas  yang  dimanfaatkan  untuk  re-aktualisasi budaya dan nilai-nilai bangsa asli di kedua negara yang diteliti. Pertama, di Hungaria  partai  konservatif  Jobbik  Party  menyatakan  dengan  tegas  pada visinya  sebagai  sebuah  gerakan  politik  radikal  yang  bercita-cita mempertahankan  nilai  budaya  tradisional  keluarga,  komunitas  lokal,  dan gereja.  Visi  ini  didasarkan  pada  kritik  mereka  kepada  rezim  politik  yang berkuasa  telah  menyerah  pada  kekuatan  ultra-liberalis  yang  berdampak pada lunturnya nilai-nilai tradisional bangsa Hungaria (Jobbik, 2003). Sama halnya dengan pemerintahan Viktor Orban dari kelompok Fidesz (Hungarian Civic Alliance) dalam narasi politiknya menyatakan sebagai berikut:
“Cita-cita  kami  tidak  diragukan  lagi  adalah  Kristen  dan  didasarkan pada tanggung jawab pribadi; kami menemukan sentimen nasional menjadi hal  yang  penting  dan  positif,  dan  kami  percaya  bahwa  keluarga  adalah fondasi masa depan. Mungkin banyak orang percaya sebaliknya, tetapi itu membuat posisi kami tidak kalah dengan posisi Eropa. Boleh jadi dengan ini kita  adalah  minoritas  di  Eropa,  tetapi  posisi  ini  tidak  kurang  dari  posisi Eropa, dan kita bebas untuk mewakili keyakinan ini.
Untuk membela argumennya, Orbán menyatakan akan ada demokrasi Kristen  di  Eropa  atau  tidak  akan  ada  demokrasi  sama  sekali.  Apa  yang signifikan tentang tanggapan Orbán terhadap kritik yang ditujukan kepada pemerintahannya adalah penekanan yang dia letakkan pada politik budaya yang dinyatakan sebagai berikut; “Kami orang Hungaria percaya bahwa yang membuat  Eropa  eksis  adalah  budayanya”  (Furedi,  2018).  Implikasi  dari pernyataan  Orbán  adalah  bahwa  pemerintahannya  berdiri  untuk  sistem norma  budaya  yang,  meskipun  bertentangan  dengan  nilai-nilai  lawannya, berakar pada tradisi sejarah Eropa.
Kedua,  di  Polandia  arus  populisme  kanan-jauh  terbilang  kuat  di tingkat  gerakan  sipil  dan  politik  elektoral.  Partai  Law  and  Justice  (PiS) berhasil memenangkan dua kali pemilihan parlemen. Di negara ini, sejumlah gerakan sipil mengajak masyarakat untuk membentuk formasi sosial yang homogen, Pada tanggal hari peringatan kemerdekaan Polandia, 11 November, sekelompok  yang  mengorganisasikan  diri  sebagai  kelompok  pemuda Polandia,  kelompok  radikal  nasional  dan  kaum  ultranasionalis  pendukung fundamentalisme Katolik menyuarakan aspirasi tatanan sosial yang berbasis pada  nilai-nilai  keTuhanan  dan  kebaktian  gereja.  Narasi  politik  yang dibangun antara lain meliputi, "matilah musuh tanah air", "darah Eropa yang bersih", dan "Eropa Kulit Putih". Klaim mereka didasarkan pada tradisi anti- semit, anti-Islam, dan anti-liberalisme (Charnysh, 2017).
Membaca fenomena tersebut membenarkan teori pertentangan budaya yang berarti bahwa sejumlah kelompok populis kanan-jauh di ketiga negara tersebut  sedang  berusaha  untuk  mempertahankan  homogenitas  dan nativisme  hingga  mengembalikan  nilai-nilai  tradisi  dan  agama  mayoritas, serta nasionalisme chauvinistik sebagai basis ikatan sosial maupun politik dan  imajinasi  kultural.  Oleh  karena  itu,  baik  dalam  konteks  gerakan  sipil maupun  politik  kepartaian,  keberadaan  kanan-jauh  di  Hungaria  dan Polandia  merefleksikan  suatu  penolakan  terhadap  multikulturalisme, kosmopolitanisme dan globalisasi.

## Ekonomi-Politik Populisme Kanan-Jauh di Hungaria dan Polandia
Pertanyaan mendasar yang dielaborasi pada bagian ini adalah tentang dimensi  ekonomi-politik  apa  yang  mendorong  kebangkitan  kembali  politik kanan-jauh di Hungaria dan Polandia. Cas Mudde (Mudde, 2017), Inglehart dan  juga  Norris  –  sebagaimana  dikutip  Perdana  (Perdana,  2019)  – menyatakan  bahwa  ekonomi  –  meskipun  bukan  yang  utama  menjadi prasyarat  atas  kebangkitan  populisme  kanan-jauh.  Ini  mengacu  pada  ide bahwa  kesejahteraan  ekonomi  “rakyat”  diabaikan  oleh  “elit”  dan  harus dibangun kembali dengan cara memulihkan kedaulatan ekonomi bangsa. Ide ini  menjadi  dasar  mobilisasi  politik  yang  mengidentifikasi  kondisi  ekonomi yang dinilai bermasalah – memudarnya kesejahteraan rakyat – dan membuat atribusi tentang siapa yang harus disalahkan (Ivaldi & Mazzoleni, 2019).
Krisis ekonomi tahun 2008 dan solusi tunggal yang ditawarkan oleh Uni Eropa dan otoritas nasional terhadap pengendalian defisit dan langkah penghematan  berbasis  visi  neoliberalisme  merupakan  salah  satu  faktor ekonomi-politik  yang  mendorong  kebangkitan  populisme  kanan-jauh  di Hungaria dan Polandia. Kebijakan ekonomi seperti itu dinilai meningkatkan kesenjangan  antara  segelintir  elit  istimewa  dan  beban  penduduk  yang semakin tinggi. Hal ini dimanfaatkan oleh politisi maupun gerakan kanan- jauh untuk memanfaatkan ketidakpuasan mereka yang tertinggal. Situasi ini diperparah  oleh  perubahan  sosial  yang  telah  menyusutkan  bekas  kelas pekerja industri, yang secara tradisional mendukung partai-partai sayap kiri klasik.  Krisis  ideologi  dalam  spektrum  politik  kiri  dengan  cita-cita revolusionernya  telah  gagal  dalam  menyuarakan  aspirasi  kesejahteraan masyarakat.
Kaum  populis  kanan-jauh  mengembangkan  sebuah  agenda  yang dibangun dari kekecewaan masyarakat pekerja yang selama ini mendukung gagasan  politik  kiri  terhadap  model  ekonomi  neoliberalisme.  Populisme nasionalis dan otoriter yang dikombinasikan dengan kebijakan kesejahteraan sosial  chauvinis,  dan  janji  untuk  melindungi  orang-orang  biasa  dari  elit neoliberal  berupaya  untuk  menumbuhkan  ekonomi  berdasarkan pemerintahan  mandiri  dan  model  negara  pembangunan  yang  konservatif
(Bluhm  &  Varga,  2020)  merupakan  dimensi  perjuangan  kelompok  populis kanan-jauh. Agenda tersebut juga merupakan bentuk upaya meruntuhkan konsensus  antara  kelompok  kanan-tengah  dan  kiri-tengah  sekaligus menentang  pengaruh  IMF  dan  kebijakan  ekonomi  neoliberal  terhadap  Uni Eropa.  Hungaria  dan  Polandia  merupakan  dua  negara  Eropa  Timur  yang berada  digaris  terdepan  dalam  menentang  rezim  neoliberalisme  (Bluhm  & Varga, 2020). Para pemimpin populis di kawasan Eropa Timur menempatkan demokratisasi  sebagai  bentuk  penjajahan  budaya,  dan  menyerukan  untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi bangsa.
Partai-partai  kanan-jauh  juga  memanfaatkan  kondisi  ketidakpastian ekonomi  melalui  retorika  pengalihan  kesalahan  terhadap  model  ekonomi yang  diterapkan  di  negara-negara  Eropa  selama  ini  (Vlandas  & Halikiopoulou,  2016).  Hal  ini  diperkuat  oleh  diskursus  “nostalgia”  yang menekankan pada periode kesejahteraan ekonomi masa lalu Eropa (Betz & Johnson, 2004). Ekonomi kelompok kelas menengah kulit putih yang selama ini mendapat keistimewaan harus bersaing dengan kelompok imigran dengan ciri  identitas  yang  berbeda  (Anditya,  2017).  Atas  dasar  itu,  kekuatan populisme  kanan-jauh  seringkali  menempatkan  kelompok  imigran  dan pengungsi sebagai pesaing bagi penduduk asli dalam kompetisi pasar tenaga kerja maupun dalam pelayanan publik (Rodrik, 2017).
Masalah  ekonomi  yang  meliputi  kesenjangan  sosial,  keengganan terhadap hutang riba yang dipraktekan dalam konteks pinjaman luar negeri yang ditopang oleh rezim neoliberalisme dimanfaatkan oleh kelompok populis kanan-jauh  di  Hunaria  dan  Polandia  untuk  memperoleh  simpati  publik. Kelompok ini meyakini bahwa pengaruh Konsensus Washington dan reaksi terhadap perbedaan perlakuan dalam kebijakan pekerja migran dan pekerja asli  Eropa  merupakan  salah  satu  faktor  ekonomi  yang  membangkitkan kembali  gerakan  populisme  kanan-jauh.  Selama  gelombang  migrasi  pada periode  tahun  2015,  sebagian  besar  kelompok  populis  kanan-jauh  menilai bahwa  para  imigran  mendapat  fasilitas  ekonomi  yang  jauh  lebih  besar dibandingkan penduduk asli.

## KESIMPULAN
Kelompok  kanan-jauh  meraih  kepopuleran  seiring  dengan  berbagai krisis yang menimpa Eropa secara umum, antara lain krisis imigran, krisis keamanan, krisis ekonomi, hingga krisis budaya dan identitas. Meningkatnya jumlah  imigran  yang  memasuki  Eropa  dalam  konteks  sosiologis menimbulkan kondisi ketakutan masal yang dimanfaatkan oleh kanan-jauh sebagai  narasi  politik.  Kekhawatiran  kelompok  warga  negara  asli  terhadap kelompok  pendatang  dianggap  menimbulkan  persaingan  terhadap  akses sumber daya yang meliputi sumber daya fisik, seperti perumahan, lapangan pekerjaan,  upah  dan  sumber  daya  non-fisik  seperti  agama,  budaya  dan bahasa tradisi generasi terdahulu. Ditelaah dari sisi ekonomi politik, faktor kebangkitan  populisme  kanan-jauh  di  Hungaria  dan  Polandia  dipengaruhi oleh  adanya  krisis  migrasi  yang  berdampak  terhadap  beban  ekonomi  di Polandia dan Hungaria.
Stigmatisasi terhadap kelompok imigran mengenai masalah ekonomi, misalnya imigran dianggap mengancam sistem imigrasi untuk bisa masuk ke negara  yang  memiliki  sistem  jaminan  sosial  terbaik  dan  pekerja  imigran berpotensi merebut lapangan pekerjaan dan upah penduduk kulit putih serta menimbulkan  beban  kesejahteraan  negara.  Ketidakamanan  ekonomi ( economic  insecurity )  turut  memengaruhi  perubahan  perilaku  pemilih  dari strata sosial terendah dan “mayoritas diam” partai sayap kanan dengan corak budaya yang paternalistik. Perubahan perilaku pemilih dari “mayoritas diam” ini  dipengaruhi  oleh  konstruksi  budaya  dan  ekonomi  populis  kanan-jauh. Penulis menilai bahwa wacana tentang “ our society first ”, Euroskeptisisime dan  kekhawatiran  atas  masuknya  budaya  asing  dimanfaatkan  sebagai instrumen  mobilisasi  “ the  silent  majority ”  yang  dibangun  atas  dasar  motif penguasaan kepemilikan pribadi dan kendali atas alat-alat produksi.
Kondisi Eropa yang tengah dihantam krisis ekonomi dan krisis imigran merupakan sebuah lahan subur bagi partai-partai politik kanan jauh dalam menyebarkan pandangannya, hal ini karena platform dari kelompok tersebut adalah  kebencian  dan  prasangka  rasial  serta  kecurigaan  terhadap  budaya
yang  dibawa  masuk  oleh  kelompok  pendatang,  kegagalan-kegagalan pemimpin  beberapa  negara  dalam  menangani  imigran  dan  kegagalan beberapa kelompok imigran untuk menerima nilai-nilai sekuler Eropa pada gilirannya menciptakan konflik antara penduduk asli versus pendatang.
Pertama,  dalam  konteks  ekonomi,  fenomena  kebangkitan  populisme kanan-jauh  di  Eropa  dapat  dilihat  dari  krisis  nasionalisme  ekonomi  yang disebabkan  karena  kuatnya  globalisasi  ekonomi  neoliberal,  termasuk  juga soal  kebijakan  terbuka  pasar  tenaga  kerja  yang  menyebabkan  persaingan pekerja dari penduduk asli negara-negara Eropa dengan kelas pekerja yang berasal dari pendatang luar Eropa.
Kedua, persaingan antara budaya asli Eropa versus budaya eksternal membenarkan  pendapat  teori  pertentangan  budaya.  Krisis  budaya  dan identitas  asli  Eropa  menimbulkan  reaksi  kultural  terhadap  budaya pendatang. Ketakutan akan kehilangan identitas budaya karena globalisasi budaya  dan  multikulturalisme  sangat  populer  di  kalangan  masyarakat marjinal  ( the  silent  majority )  digunakan  sebagai  formasi  wacana  kelompok kanan-jauh.  Peningkatan  dukungan  terhadap  narasi  itu  kekuatan  populis kanan-jauh  diterima  sebagai  pelindung  sejati  budaya  dan  warisan  bangsa asli Eropa.

## DAFTAR PUSTAKA
Akkerman,  T.,  Lange,  S.  L.  de,  &  Rooduijn,  M.  (2016).  Inclusion  and Mainstreaming?  Radical  Right-Wing  Populist  Parties  in  the  New Millenium. In T. Akkerman, S. L. de Lange, & M. Rooduijn (Eds.), Radical Right-Wing Populist Parties in Western Europe. Routledge.
Albertazzi,  D.,  &  Mcdonnell,  D.  (2018).  Introduction:  The  Sceptre  and  the Spectre.  In  D.  Albertazzi  &  D.  Mcdonnell  (Eds.),  Twenty-First  Century Populism. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.3989/ris.2018.76.4.18.089
Anditya,  N.  R.  (2017).  Right  Wing  Populism  in  Democratic  Countries:  the Return of the Political (No. 6; October).
Bakry, U.S. (2016). Metode Penelitian Hubungan Internasional. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
Bell,  J.,  Poushter,  J.,  Kent,  M.  F.  N.,  &  Moncus,  J.  J.  (2020).  Classifying European
Political Parties. Pew Research Center.
https://www.pewresearch.org/global/2020/09/21/un-multilateralism- appendix-classifying-european-political-parties/
Bergmann,  J.,  Hackenesch,  C.,  &  Stockemer,  D.  (2021).  Populist  Radical Right  Parties  in  Europe:  What  Impact  Do  they  Have  on  Development Policy?  Journal  of  Common  Market  Studies,  59(1),  37–52. https://doi.org/10.1111/jcms.13143
Berntzen,  L.  E.  (2018).  The  Anti-Islamic  Movement:  Far  Right  and  Liberal?
(Issue May). European University Institute.
Betz, H. G., & Johnson, C. (2004). Against the Current - Stemming the Tide: The  Nostalgic  Ideology  of  the  Contemporary  Radical  Populist  Right. Journal of Political Ideologies, 9(3), 311–327.
https://doi.org/10.1080/1356931042000263546
Bluhm, K., & Varga, M. (2020). Conservative Developmental Statism in East Central  Europe  and  Russia.  New  Political  Economy,  25(4),  642–659. https://doi.org/10.1080/13563467.2019.1639146
Bouron,  S.,  Bruno,  V.  A.,  Charvat,  J.,  Cretan,  R.,  Fernandes,  R.  C., Dziegielewski, J., Hermansson, P., Khan-Ruf, S., Kuloglija, N., Leman, J., Mcdaid, S., Meret, S., Milo, D., Mulhall, J., Nissen, A., Petsinis, V., Pisani, M., Rafael, S., Rorke, B., … Walach, V. (2021). State of Hate, Far- Right Extrimism in Europe (J. Mulhall & S. Khan-Ruf (eds.)). Hope Note Hate Charitable Trust.
Castelli, P., Leidig, E., & Aasland, J. (2020). What Characterizes the Far Right Scene  in  Europe  and  Beyond?  C-REX  -  Center  for  Research  on Extremism.
https://www.sv.uio.no/c- rex/english/groups/compendium/what-characterizes-the-far-right- scene-in-Europe-and-beyond.html
Charnysh,  V.  (2017).  The  Rise  of  Poland’s  Far  Right.  Foreign  Affairs. https://www.foreignaffairs.com/articles/poland/2017-12-18/rise- polands-far-right
Chiantera-Stutte, P., & Petö, A. (2003). Cultures of Populism and the Political Right in Central Europe. CLCWeb: Comparative Literature and Culture, 5(4). https://doi.org/10.7771/1481-4374.1198
Dongen, T. van, & Leidig, E. (2021, August 18). Whose Side Are They on? The Diversity  of  Far-Right  Responses  to  Covid-19.  International  Centre  for Counter-Terrorism. https://icct.nl/publication/whose-side-are-they- on-the-diversity-of-far-right-responses-to-covid-19/
Fukuyama,  F.  (2018).  Identity:  the  Demand  for  Dignity  and  the  Politics  of Resentment. Farrar, Straus and Giroux.
Furedi, F. (2018). Populism and The European Cultrue Wars, The Conflict of Values between Hungary and the EU (1st ed.). Routledge.
Gandesha, S. (2018). Understanding Right and Left Populism. In J. Morelock (Ed.), Critical Theory and Authoritarian Populism (pp. 49–70). University of Westminister Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv9hvtcf.7
Golder,  M.  (2016).  Far  Right  Parties  in  Europe.  Annual  Review  of  Political Science, 19, 477–497. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci- 042814-012441
Gomes, A. B. P. (2019). Extreme Right Parties in Europe Today: Definition and Electoral  Performance.  Revista  Estudos  Políticos,  9(17),  124–141. https://doi.org/10.22409/rep.v9i17.39854
Greven, T. (2016). The Rise of Right-wing Populism in Europe and the United States; A Comparative Perspective. In Friedrich Ebert Stiftung (pp. 1–8). Friedrich Ebert Stiftung. https://doi.org/10.11114/ijsss.v6i10.3650
Inglehart, R. F., & Norris, P. (2016). Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash. In HKS Faculty Research Working Paper Series (No. RWP16-026; Faculty Research Working Paper Series).
Ivaldi,  G.,  &  Mazzoleni,  O.  (2019).  Economic  Populism  and  Producerism: European  Right-Wing  Populist  Parties  in  a  Transatlantic  Perspective. Populism, 2(1), 1–28. https://doi.org/10.1163/25888072-02011022
Jobbik.  (2003).  Founding  Charter,  Manifesto  Jobbik.  Jobbik  Movement  for Better Hungary. https://www.jobbik.com/manifesto_0
Kaufmann, E. (2020). White Shift: Populism, Immigration and the Futur of White Majorities (Vol. 27, Issue 1). Penguin Books. https://doi.org/10.5817/pc2020-1-91
Minkenberg,  M.  (2017).  The  Rise  of  the  Radical  Right  in  Eastern  Europe: Between  Mainstreaming  and  Radicalization  on  JSTOR.  Culture  and Society, 18(1), 27–35. https://www.jstor.org/stable/26396049
Moffit, B. (2016). The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation. Stanford University Press. https://doi.org/10.1177/1354068818768967
Mudde, C. (2010). The Populist Radical Right : A Pathological Normalcy. 33(6),
1167–1186.
Mudde, C. (2016). On Extremism and Democracy in Europe. Routledge.
Mudde,  C.  (2017).  Introduction  to  the  Populist  Radical  Right.  In  C.  Mudde (Ed.), The Populist Radical Right: A Reader (pp. 1–10). Routledge.
Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2017). Populism: A Very Short Introduction. Oxford University Press.
Mudde,  C.,  &  Rovira  Kaltwasser,  C.  (2013).  Exclusionary  vs.  Inclusionary Populism:  Comparing  Contemporary  Europe  and  Latin  America. Government and Opposition, 48(2), 147–174.
Noury,  A.,  &  Roland,  G.  (2020).  Identity  Politics  and  Populism  in  Europe.
Annual Review of Political
Science, 23, 421–439. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050718-033542
Perdana,  A.  A.  (2019).  Populisme  Kanan,  Islam  dan  Konteks  Indonesia. Maarif, 14(1), 29–42.
Rachmat,  A.  N.  (2020).  REALISME  DALAM  KEBIJAKAN  PENOLAKAN PENGUNGSI  DAN  MIGRAN  OLEH  HUNGARIA  TAHUN  2015- 2018. Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional , 5 (01), 47- 64. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v5i1.192
Rodríguez-Aguilera, C. (2014). The Rise of The Far Right in Europe. European Institute of the Mediteranian. https://www.iemed.org/publication/the- rise-of-the-far-right-in-europe/
Rodrik, D. (2017). Populism and the Economics of Globalization (No. 23559; Vol. 11, Issue 23559).
Rodrik, D. (2018). Populism and the Economics of Globalization. Journal of International  Business  Policy.  https://doi.org/10.1057/s42214-018- 0001-4
Rooduijn, M. (2018). State of the Field: How to Study Populism and Adjacent Topics?  A  Plea  for  Both  More  and  Less  Focus.  Europenan  Journal  of Political  Research,  58(1),  1–11.  https://doi.org/10.1111/1475- 6765.12314
Sandrin,  P.  (2021).  The  Rise  of  Right-Wing  Populism  in  Europe:  A Psychoanalytical  Contribution.  In  Financial  Crisis  Management  and Democracy. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54895-7_14
Shroufi,  O.,  &  De  Cleen,  B.  (2022).  Far-Right  Intellectual  Discourse  about Populism: the Case of the German Institut für Staatspolitik. Journal of Political Ideologies,
00(00),
1–22.
https://doi.org/10.1080/13569317.2022.2066154
Vlandas,  T.,  &  Halikiopoulou,  D.  (2016).  Why  Far  Right  Parties  do  Well  at Times  of  Crises:  The  role  of  Labour  Market  Institutions (D/2016/10.574/30; 2016.07).