## Implementasi Kebijakan Parkir Di Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Jendral Ahmad Yani (Pengkolan) Kabupaten Garut
Pupung Pundenswari 1 , Fikry Munawar Rizky 2
1, 2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut
1 pupundens@uniga.ac.id
2 fikrycacing@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi  kebijakan larangan parkir di Kawasan  Tertib Lalu Lintas Jalan Jendral Ahmad Yani  (Pengkolan) Kabupaten Garut  dan  faktor  yang  menghambatnya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  analisis  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Dalam  implementasi  kebijakan, pemerintah daerah melakukan komunikasi yang bersifat persuasif melalui berbagai media  dan  penyuluhan,  penindakan  tegas  berupa  razia  maupun  penggusuran kendaraan  bermotor  yang  parkir  liar  di  kawasan  Pengkolan.  Sumberdaya  manusia pelaksana kebijakan yaitu Dinas Perhubungan dan Satpol PP sudah cukup memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Sarana parkir resmi masih terbatas dan belum dapat  menampung  jumlah  kendaraan.  Ditemukan  faktor  penghambat  yaitu kurangnya  konsistensi  pemerintah  menegakan  sanksi  pidana  dan  perdata  Perda Nomor 18 tahun 2017 tentang K3, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yang datang  ke  kawasan  Pengkolan,  pemerintah  membiarkan  juru  parkir  liar  yang beroperasi  di  sepanjang  kawasan  Pengkolan,  serta  kurangnya  pemahaman masyarakat fungsinya lahan parkir resmi dan adanya dukungan dari masyarakat yang memarkir kendaraannya di depan toko. Adapun saran untuk implementasi kebijakan K3, pemerintah daerah hendaknya mencari  sarana parkir  yang dekat dengan toko- toko  di  kawasan  Pengkolan,  menindak  tegas  parkir  liar  yang  marak  di  sepanjang Pengkolan,  mempertahankan  sikap  aparatur  yang  memiliki  komitmen  kuat  demi tercapainya  kawasan  indah,  tertib,  aman,  nyaman  di  kawasan  Pengkolan,  upaya pengarahan  regulasi  pada  penanggulangan  akar  dari  masalah  lahirnya  parkir  liar, pemerintah  hendaknya  tegas  menegakan  sanksi  terhadap  Perda  Nomor  18  tahun 2017 tentang K3.
Kata  Kunci: Implementasi  Kebijakan,  Kawasan  Tertib  Lalu  Lintas,  Larangan Parkir.

## 1. Pendahuluan
Ruang parkir merupakan salah satu hal penting dalam kebutuhan sistem transportasi. Kebutuhan ruang parkir memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, tak terkecuali di Kabupaten Garut.  Seiring  berjalannya  waktu,  ruang  parkir  resmi  yang  disediakan  oleh  pemerintah  sudah tidak mampu untuk menampung kendaraan bermotor yang tiap tahun terus bertambah sehingga
Vol. 16; No. 02; 2022; 104-110
banyak  masyarakat  yang  menggunakan  ruang  kosong  untuk  parkir,  termasuk  jalan,  padahal dengan  penggunaan  jalan  raya  sebagai  tempat  parkir  sehingga  timbul  masalah  akibat  parkir  di sembarangan tempat tersebut diantaranya sering terjadi kemacetan pada kawasan - kawasan atau ruas jalan pada jam  - jam tertentu dimana hal ini dapat berakibat pada kapasitas  jalan menjadi menurun,  lalu  lintas  menjadi  padat  dan  terjadi  kemacetan,  pengguna  jalan  merasa  terganggu, hingga munculnya parkir liar. Untuk mengantisipasi masalah perparkiran, Pemerintah Kabupaten Garut  mengeluarkan  Perda  Nomor  8  Tahun  2005  tentang  Penyelenggaraan  Perhubungan,  dan mengeluarkan Perda Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang mengatur ketertiban, kebersihan dan keindahan kota.
Adapun data kendaraan di Kabupaten Garut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

## Tabel 1. Data Kendaraan di Kabupaten Garut
No Jenis Kendaraan Jumlah (Unit) Tahun 2019 Tahun 2020 1 Sepeda Motor 587.321 625.478 2 Mobil Penumpang Umum 2748 3254 Pribadi 125.634 148.357 3 Mobil Barang Umum 358 568 Pribadi 25.245 28.421 4 Bus Umum 1.454 2.561 Bukan Umum 785 874 5 Truk Umum 1.254 1.789 Bukan Umum 12.541 14.521 Jumlah 757.340 825.823
Sumber: Dishub Kab. Garut
Salah satu ruas jalan di wilayah perkotaan yang termasuk zona merah parkir atau dilarang parkir dan  kawasan  tersebut  disebut  Kawasan  Tertib  Lalu  Lintas  (KTL),  ruas  jalan  tersebut  adalah sebagian  ruas  jalan  Jendral  Ahmad  Yani  atau  disebut  Pengkolan,  mulai  dari  simpang  BNI  46 sampai dengan Simpang Asia Department Store yang terdiri dua zona. Zona pertama, ruas jalan Jendral Ahmad Yani mulai dari simpang Bank Nasional Indonesia (BNI) sampai dengan simpang Asia Department Store merupakan Kawasan  Tertib Lalu  Lintas (KTL) yaitu ruas  jalan dimana kendaraan  bermotor  dan  tidak  bermotor  dilarang  untuk  memarkir  kendaraannya  di  bahu  jalan Sedangkan zona kedua mulai dari simpang Toserba Department Store sampai dengan bunderan Suci ditetapkan ketentuan parkir pararel dan pada kondisi insindentil dapat diterapkan larangan parkir setelah mendapatkan izin dari Bupati melalui surat edaran Kepala Dinas Perhubungan.
Sebagai pusat kota, pusat perbelanjaan dan pertokoan, Kawasan Pengkolan memberikan pengaruh terhadap  arus  lalu  lintas  kendaraan  bermotor  yang  aktif  dari  wilayah-wilayah  sekitarnya. Akibatnya,  banyak  pengguna  kendaraan  bermotor  mengunjungi  Kawasan  tersebut  dan memarkirkannya di bahu jalan dengan alasan lebih dekat dengan toko atau pusat perbelanjaan, padahal sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas sepanjang Pengkolan tersebut tidak diperbolehkan adanya  parkir  padahal  sudah  disediakan  sarana  parkir  resmi  bagi  masyarakat  yang  datang  ke kawasan  Pengkolan  yaitu  di  depan  Bank  Jabar  Banten,  SMPN  1  Garut,  Jalan  Cikuray,  Jalan Ciledug, belakang Asia Department Store dan di Pasar baru dan diluar itu ilegal yang dilakukan oknum.  Banyaknya  pelanggaran  parkir  di  sepanjang  jalan  A.  Yani,  baik  yang  dilakukan  oleh
Vol. 16; No. 02; 2022; 104-110
pemilik motor maupun mobil penumpang dan mobil barang yang memarkirkannya di Kawasan Tertib Lalu Lintas, menunjukkan tidak optimalnya penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Perda Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan dan  Keindahan  di  kawasan  pengkolan  yang  diakibatkan  ketidaktegasan  pemerintah  dalam pelaksanaannya.
Dari hasil pengamatan peneliti, diduga ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak optimalnya penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Perda Nomor 18  Tahun  2017  tentang  Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keindahan  di  Kawasan  Tertib  Lalu  Lintas tersebut, hal tersebut antara lain:
a. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yang datang ke kawasan Pengkolan.
b. Kurang tegas sikap pemerintah terhadap masyarakat yang melakukan parkir liar di kawasan Pengkolan.
c. Pemerintah  terkesan  membiarkan  juru  parkir  liar  yang  beroperasi  di  sepanjang  kawasan Pengkolan.
d. Kurangnya pemahaman masyarakat dengan fungsinya rambu larangan parkir dan berhenti yang terpasang di kawasan Pengkolan akibatnya dua jalur yang tersedia sering dijadikan lahan parkir.
e. Kurangnya  kedisiplinan  masyarakat  untuk  tidak  memarkirkan  kendaraannya  di  kawasan Pengkolan, karena para pembeli beranggapan memarkirkan kendaraan di depan pertokoan dekat dengan tempat yang akan dituju, lebih mudah dan lebih cepat.
Kurang berhasilnya implementasi kebijakan sehingga hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang peneliti tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan  Parkir  di  Kawasan  Tertib  Lalu  Lintas  Jalan  Jendral  Ahmad  Yani  (Pengkolan) Kabupaten Garut”.

## 2. Literature Review
Ruang  parkir  merupakan  salah  satu  hal  penting  dalam  kebutuhan  sistem  transportasi  (Lustanti 2020). Kebutuhan ruang parkir cenderung meningkat dari tahun ke tahun (Mahardika 2020), tak terkecuali  di  Kabupaten  Garut.  Seiring  berjalannya  waktu,  ruang  parkir  resmi  yang  disediakan oleh  pemerintah  sudah  tidak  mampu  untuk  menampung  kendaraan  bermotor  (Wahdan  and Permana  2014).  Permasalahan  parkir  dapat  mempengaruhi  pergerakan  kendaraan  hingga mengakibatkan kemacetan (Puspitasari and Mudana 2017), area ruas jalan yang digunakan untuk parkir nampak kurang tertata rapi sehingga mengurangi keindahan kota dan  membuat arus lalu lintas dijalan raya terhambat (Rizwan, Basor, and Sampurna 2021), hal ini bertentangan dengan konsep K3, namun di sisi lain penambahan jumlah kendaraan bermotor juga merupakan bagian dari  efek  perkembangan  jumlah  penduduk  serta  meningkatnya  perekonomian  di  perkotaan (Septian  and  Parida  2022)  sehingga  perlu  ditunjang  pula  dengan  kenaikan  kebutuhan  fasilitas (Wahdan  and  Permana  2014)  terutama  dalam  hal  ini  penambahan  lahan  parkir  yang  layak  dan mencukupi.
Implementasi  kebijakan  yang  ada  masih  belum  didukung  oleh  kenyataan  di  lapangan,  karena dinilai  masih  kurangnya  pengawasan  terutama  dari  petugas  parkir,  selain  itu  pelayanan  yang belum  optimal  kepada  para  pengguna  parkir  (Parkir  2017).  Setiap  pusat  kegiatan  dan  pusat perbelanjaan harus mampu menyiapkan ruang parkir yang layak  (Sumarno, Saepudin, and Zein
Vol. 16; No. 02; 2022; 104-110
Mar’ie Pangestu 2022) agar dapat meminimalisisr kemacetan yang terjadi di pusat kota atau pusat perbelanjaan. Selama ini karena terbatasnya lahan parkir, mengakibatkan  rancangan jalan  pada sistem transportasi perkotaan banyak yang beralih fungsi (Septian and Parida 2022).
Pemerintah  harus  dapat  menganalisis  kebutuhan  ruang  parkir,  mulai  dari  karakteristik  parkir, akumulasi parkir, volume parkir, indeks parkir, kapasitas parkir, durasi parkir, tingkat pergantian parkir, hingga penyediaan parkir (Lustanti 2020).

## 3. Metodologi
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  analisis Deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan  model  Miles  dan  Huberman  (dalam  Sugiyono,  2015:247-253)  yang  terdiri  dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Berikut alur metode penelitian:
Gambar 1. Alur Metode penelitian
Lingkup  penelitian  berada  di  sekitar  Pengkolan  Kabupaten  Garut  yang  merupakan  pusat  kota sekaligus  pusat  perbelanjaan  yang  ada  di  Kabupaten  Garut  dengan  pertimbangan  banyaknya parkir  liar  yang  menjadikan  kemacetan  banyak  terjadi  di  pusat  kota.  Adapun  informan  yaitu Aparat Dinas Perhubungan yaitu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Jalan Raya dan Aparat Satpol PP yaitu Kepala Bidang Penegakan Hukum, beserta beberapa masyarakat dan petugas parkir legal maupun liar.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Hasil Penelitian
Implementasi  kebijakan  parkir  di  Kawasan  Tertib  Lalu  Lintas  Jalan  Jendral  Ahmad  Yani (Pengkolan)  Kabupaten  Garut  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor.  Dalam  penelitian  ini  peneliti menganalisanya dengan menggunakan teori Edward III berikut:
a. Komunikasi
Dari  hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  implementasi  kebijakan  larangan  parkir  di  Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Jendral Ahmad Yani (Pengkolan) Kabupaten Garut, pemerintah daerah diwakili Dinas Perhubungan dan Satpol PP telah melakukan dua bentuk komunikasi kepada para pedagang  maupun  pembeli  yang  berbelanja  di  kawasan  Pengkolan.  Pertama  komunikasi  yang bersifat  persuasif  dilakukan  melalui  kegiatan  sosialisasi  dan  pembinaan,  sosialisasi  dilakukan melalui berbagai media atau penyuluhan langsung kepada para pedagang maupun pembeli yang berbelanja  di  Kawasan  Pengkolan.  Kedua  komunikasi  dilakukan  secara  represif  dengan  cara penindakan  tegas  seperti  penggusuran  kendaraan  yang  diparkirkan  di  tepat  liar.  Tetapi komunikasi terhadap masyarakat luas belum berjalan baik sehingga masih ada saja masyarakat yang  tidak  atahu  adanya  larangan  untuk  memarkirkan  kendaraannya  di  sepanjang  kawasan Pengkolan, sehingga banyak masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di depan toko dengan alasan tidak mengetahui adanya larangan tersebut.
b. Sumberdaya
Implementasi  kebijakan  Larangan  Parkir  di  Kawasan  Tertib  Lalu  Lintas  Jalan  Jendral  Ahmad Yani (Pengkolan) Kabupaten Garut belum efektif hal tersebut terlihat dari kurangnya sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan. Dilihat dari sumberdaya manusia pelaksana kebijakan yaitu Dinas Perhubungan  dan  Satpol  PP  sudah  cukup  memadai  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas  siap melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan terbatasnya anggaran merupakan persoalan untuk melakukan razia penertiban setiap saat.
c. Disposisi
Dari  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  disimpulkan  bahwa  para implementor kebijakan yang terdiri dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP memiliki sikap dan komitmen yang kuat untuk menjalankan kebijakan larangan parkir di Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Jendral Ahmad Yani (Pengkolan) Kabupaten Garut.
d. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan larangan parkir di Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan  Jendral  Ahmad  Yani  (Pengkolan)  Kabupaten  Garut  telah  melibatkan  berbagai  instansi terkait  dan  stake  holder  walaupun  berdasarkan  hasil  pengamatan  di  lapangan  masih  maraknya parkir  liar  disepanjang  Pengkolan  sedangkan  partisipasi  dan  kesadaran  masyarakat  untuk  tidak memarkirkan kendaraan bermotor di Kawasan Tertib Lalu Lintas belum ada.

## 4.2 Pembahasan
Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Dalam implementasi kebijakan, pemerintah daerah diwakili Dinas Perhubungan dan Satpol PP telah melakukan dua bentuk komunikasi kepada pedagang maupun pembeli yang datang ke  Pengkolan.  Pertama  komunikasi  yang  bersifat  persuasif  dilakukan  melalui  kegiatan sosialisasi  dilakukan  melalui  berbagai  media  dan  penyuluhan  langsung  kepada  para pedagang  dan  pembeli.  Kedua  komunikasi  dilakukan  secara  represif  dengan  cara
penindakan tegas seperti melakukan razia maupun melakukan penggusuran pada kendaraan bermotor yang parkir liar di kawasan Pengkolan.
b. Sumberdaya manusia pelaksana kebijakan yaitu Dinas Perhubungan dan Satpol PP sudah cukup  memadai  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas  siap  melaksanakan  tugas  dan fungsinya.  Sedangkan  sumberdaya  peralatan  yang  meliputi  sarana  parkir  resmi  masih terbatas dan belum dapat menampung jumlah kendaraan bermotor pada jam-jam sibuk.
c. Para implementor kebijakan yang terdiri dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP memiliki sikap dan komitmen yang kuat untuk menjalankan kebijakan pemerintah dalam penataan kawasan Pengkolan.
d. Dalam penataan parkir liar di kawasan Pengkolan telah melibatkan berbagai instansi terkait dan stake holder dan masyarakat.
Melalui  penelitian  yang  dilakukan  juga  ditemukan  beberapa  faktor  penghambat  di  lapangan, yaitu:
a. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yang datang ke kawasan Pengkolan. Selama ini sosialisasi hanya dilakukan melalui media radio, media sosial atau ketika ada penertiban, tidak ada sosialisasi melalui media konvensional seperti pamplet, selebaran atau baligo di sepanjang kawasan Pengkolan yang dapat dengan jelas melarang adanya parkir liar.
b. Ketidakseriusan  Pemerintah.  Ketidakpatuhan  masyarakat  yang  datang  ke  Pengkolan  dan memarkirkan  kendaraannya  di  depan  toko  bukan  di  sarana  parkir  yang  telah  disediakan pemerintah  tidak  dapat  disalahkan  secara  sepihak,  karena  hal  tersebut  bukan  hanya disebabkan  oleh  faktor  kurangnya  kesadaran  masyarakat,  tetapi  juga  tidak  terlepas  dari kurang  optimalnya  upaya  pemerintah,  jika  pemerintah  berkomitmen  kuat  untuk mengiplementasikan  kebijakan K3 di kawasan Pengkolan dan tidak membiarkan adanya parkir liar tersebut, maka pemerintah akan meningkatkan upaya penegakan hukum dengan memberlakukan  sanksi  pidana  dan  perdata  sebagaimana  tertuang  pada  Pasal  (30)  Perda Nomor 18 tahun 2017. Adapun Pasal 11 Perda Nomor 18 tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) menyebutkan, bahu jalan merupakan bagian dari badan jalan yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan. Sehingga sudah cukup jelas penggunaan bahu jalan untuk parkir liar dapat dikenakan sanksi tegas.
c. Pemerintah  terkesan  membiarkan  juru  parkir  liar  yang  beroperasi  di  sepanjang  kawasan Pengkolan bahkan pada jam-jam sibuk banyak ditemukan juru parkir dadakan yang tidak menggunakan atribut petugas parkir.
d. Kurangnya pemahaman masyarakat dengan fungsinya lahan parkir resmi yang berada di depan  Bank  Jabar  Banten,  SMPN  1  Garut,  Jalan  Cikuray,  Jalan  Ciledug,  belakang  Asia Department Store dan di Pasar baru dan diluar itu ilegal yang dilakukan oknum sehingga razia yang dilakukan Dishub dan satpol PP tidak membuat jera pengguna parkir liar
e. Adanya dukungan dari masyarakat. Selama ini masih ada dukungan dari masyarakat yang masih tetap memarkir kendaraannya di depan toko dengan alasan lebih dekat dengat toko yang  dituju.  Padahal  sesuai  dengan  Perda  Nomor  18  tahun  2017  tentang  Ketertiban, Kebersihan  dan  Keindahan  (K-3)  yang  menyebutkan  Setiap  orang  yang  tidak  menaati
kewajiban akan mendapatkan sanksi, hal tersebut dapat berlaku juga bagi pengguna parkir liar.
Dilihat  dari  beberapa  faktor  di  atas,  penghambat  dalam  implementasi  kebijakan  yaitu ketidakseriusan  pemerintah  menegakan  sanksi  pidana  dan  perdata  sebagaimana  tertuang  pada Pasal (30) Perda Nomor 18 tahun 2017 tentang K3, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yang datang ke kawasan Pengkolan, ketidakseriusan pemerintah menegakkan Perda Perhubungan dan Perda K3, Pemerintah terkesan membiarkan juru parkir liar yang beroperasi

## 5. Kesimpulan
Melalui  penelitian  yang  sudah  dilakukan,  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  fokus  peneliti,  salah satunya dengan adanya sosialisasi kebijakan K3 yang hendaknya tidak hanya disampaikan kepada pedagang dan pembeli yang datang ke pengkolan saja tetapi juga disampaikan kepada masyarakat luas, akan dapat lebih membantu jalannya implementasi kebijakan agar mengurangi parkir liar. Selain itu tersedianya  ruang parkir  yang luas dan dekat dengan pusat  kota akan meminimalisir adanya parkir liar, sanksi yang diberlakukan juga harus tegas dengan memberantas tidak hanya pengguna  kendaraan  bermotor  yang  melakukan  parkir  liar  tapi  juga  pada  tukang  parkir  illegal sehingga  parkir  liar  dapat  berkurang.  Hal  ini  akan  membuat  tata  ruang  kota  juga  akan  terlihat lebih bersih, rapi dan tertib hingga selaras dengan Pasal (30) Perda Nomor 18 tahun 2017 tentang K3 baik kepada pedagang maupun masyarakat pembeli di kawasan Pengkolan yang melakukan parkir liar.

## Daftar Pustaka
Lustanti, Feri Lela. 2020. “Rita Pasaraya.” 8686: 406–13. Mahardika,  Kani.  2020.  “Potensi  Penataan  Parkir  Di  Kabupaten  Bandung.” Majalah  Ilmiah UNIKOM 17(2): 131–42.
Parkir,  Pajak.  2017.  “Analisis  Potensi  Pajak  Parkir  Dan  Retribusi  Parkir  Di  Kota  Garut  Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.”
Puspitasari,  Reni,  and  I  Ketut  Mudana.  2017.  “Kajian  Penataan  Parkir  Di  Badan  Jalan  Kota Cirebon.” Warta Penelitian Perhubungan 29(1): 105.
Rizwan,  Muhamad  Aruga,  Yana  Fajar  FY  Basor,  and  Rizki  Hegia  Sampurna.  2021.
“Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Parkir  Di  Kota  Sukabumi.” Dinamika :  Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 8(3): 371–85.
Septian, Alpin, and Ida Parida. 2022. “Analisis Hambatan Samping Dan Kebutuhan Ruang Parkir Di Pasar Modern Wanaraja Kabupaten Garut.” Jurnal Konstruksi 19(2): 355–64.
Sumarno,  Wahyu,  Uu  Saepudin,  and  Fikry  Zein  Mar’ie  Pangestu.  2022.  “Analisis  Kapasitas Parkir Off Street Pasar Wanaraja Kabupaten Garut.” Jurnal Media Teknologi 9(1): 96–104. Wahdan, Yaumil, and Sulwan Permana. 2014. “Analisis Karakteristik Parkir Pada Badan Jalan Dan Dampaknya Terhadap Lalu Lintas (Studi Kasus: Jalan Siliwangi Kabupaten Garut).” Jurnal Konstruksi 12(1).