INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 7973-7982 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Strategi Pengembangan Asuransi Pertanian Menggunakan Pendekatan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) di Kabupaten Konawe Selatan
Jufiati Laloi 1 ✉ ,Saediman 2 , Yusna Indarsyih 3
Agribisnis, Universitas Halu Oleo
Email: jufiatilaloi@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya informasi petani mengenai asuransi pertanian. Kepercayaan petani terhadap lahan padi yang belum tentu mengalami gagal panen Petani akhirnya menjadi enggan untuk membayar premi. Alasan-alasan tersebut menjadi penghambat petani untuk berpartisipasi dalam program asuransi pertanian. Tujuan penelitian (1) Untuk mengidentifikasi kriteria dan alternatif strategi dalam  pengembangan  asuransi  pertanian  di  Kabupaten  Konawe  Selatan.  (2)  Mengetahui  prioritas alternatif strategi yang perlu diterapkan dalam pengembangan asuransi pertanian di Kabupaten Konawe Selatan.  Jumlah  responden  sebanyak  5  informan.  Analisis  data  menggunakan  analisis  AHP (Analytical Hierarchy  Process).  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dalam  pengembangan  asuransi  pertanian  di Kabupaten Konawe Selatan Menempuh 6 strategi dengan tingkat prioritas sebagai berikut (i) dukungan kebijakan  dan  anggaran  dari  pemerintah  daerah  (ii)  kerjasama  dengan stakeholder  (iii)  peningkatan kesadaran (iv) penyediaan data dan teknologi (v) riset dan pengembangan (vi) penguatan kelembagaan petani. Melalui analisis AHP ( Analytical Hierarchy Process) dapat diketahui bahwa strategi yang mendapat prioritas tertinggi dalam pengembangan asuransi pertanian adalah dukungan kebijakan dan  anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan.
Kata kunci: asuransi pertanian, strategi pengembangan, AHP

## Abstract
This research was motivated bylack of farmer information regarding agricultural insurance. Farmers' trust in rice land does not necessarily experience crop failure. Farmers eventually become reluctant to pay premiums. These reasons become obstacles for farmers to participate in agricultural insurance programs. The objectives of this reseach (1) To identify criteria and alternative strategies in developing agricultural insurance  in  South  Konawe  Regency.  (2)  Analyze  the  priority  alternative  strategies  that  need  to  be implemented in developing agricultural insurance in South Konawe Regency. The number of respondents was  5  informants.  Data  analysis  uses  AHP  (Analytical  Hierarchy  Process)  methode.  The  results  of  the research show that in developing agricultural insurance in South Konawe Regency, 6 strategies are used with the following priority levels(i) policy and budget support from local governments (ii) collaboration with  stakeholders  (iii)  increasing  awareness  (iv)  providing  data  and  technology  (v)  research  and development (vi) strengthening farmer institutions. Through AHP (Analytical Hierarchy Process) analysis, it can be seen that the strategy that has the highest priority in developing agricultural insurance is policy and budget support from the regional government of South Konawe Regency.
Keywords: agricultural insurance, development strategy, AHP

## PENDAHULUAN
Sektor  pertanian  merupakan  salah  satu  sektor  yang  sangat  penting  dalam perekonomian  Indonesia  karena  berperan  dalam  menjalankan  roda  perekonomian  dan memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Disisi lain, kesejahteraan para petani memegang peran penting dalam menjaga dan meningkatkan produksi pertanian. Sektor pertanian yang maju  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  cepat  dan  mengentaskan kemiskinan (Zednita Azriani & Paloma, 2018). Sektor tanaman pangan khususnya padi sawah merupakan  salah  satu  subsektor  pertanian  yang  memiliki  peranan  strategis  bangsa Indonesia karena beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar rakyat Indonesia serta merupakan pendapatan bagi para petani (Zarliani, 2020); Saediman et al., 2019)
Namun demikian, secara teknis kegiatan usaha pertanian akan selalu dihadapkan pada resiko  yang  cukup  tinggi  meliputi  tingkat  kegagalan  panen  yang  disebabkan  berbagai bencana  alam,  seperti  banjir,  kekeringan,  serta  serangan  hama  dan  penyakit  karena perubahan iklim global (Saediman et al., 2020; Saediman et al., 2021), disamping resiko tidak pastinya harga pasar. Penurunan produksi hasil bahkan gagal panen serta risiko fluktuasi harga dapat menyebabkan pendapatan petani menurun. Petani akan menderita kerugian yang cukup besar sehingga untuk usaha berikutnya tidak memiliki modal lagi (Thalia Malirisa Marphy, 2019).
Oleh  karena  itu,  pemerintah  Indonesia  meluncurkan  program  asuransi  pertanian.
Asuransi pertanian dipandang sebagai salah satu alternatif instrument untuk menghadapi resiko  ketidakpastian  dimana  petani  dapat  berbagi  atau  mentransfer  risiko  dan ketidakpastian  yang dihadapinya kepada  perusahaan asuransi untuk mengatasi kerugian petani. Bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani menyebutkan bahwa asuransi pertanian merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk melindungi petani dari gagal panen. Yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan menteri pertanian No. 40 Tahun 2015 tentang fasilitasi Asuransi Pertanian (Maria Ditha Ayu, Dame Trully Gultom, 2021)
Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2013 yang dimaksud dengan asuransi pertanian adalah  perjanjian  antara  petani  dan  pihak  perusahaan  asuransi  untuk  mengingatkan  diri dalam pertanggungan risiko usaha tani. Asuransi pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usaha tani terjamin (Kementerian Pertanian 2016). Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No 19 Tahun 2013 menyatakan bahwa sesuai dengan kewenanganya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah  memfasilitasi  setiap  petani  menjadi  peserta  asuransi.  Salah  satu  fasilitas  tersebut adalah  bantuan  pembayaran  premi  sebesar  80%,  sedangkan  20%  sisanya  menjadi tanggungan petani.
Padi  sawah  merupakan  tanaman  pangan  utama  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara (Saediman,  2015).  Salah  satu  daerah  sentra  produksi  beras  adalah  Kabupaten  Konawe Selatan, yang didukung oleh aspek luas lahan pertanian sawah untuk budidaya padi dan aspek sumberdaya pertanian yang potensial dalam mengembangkan sub sektor pertanian tanaman  pangan  padi.  Luas  lahan  pertanian  padi  sawah  di  Kabupaten  Konawe  Selatan sebesar 24.449 Ha dengan hasil produksi 82.800 ton (BPS Sulawesi Tenggara, 2020).
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  penetapan  strategi  pengembangan  akan berperan  cukup  besar  terhadap  perkembangan  asuransi  pertanian  yang  dilakukan  oleh pemerintah. Sehingga penelitian ini sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk membantu dalam pemilihan alternatif strategi pengembangan yang tepat.

## METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Konawe Selatan. Wilayah dipilih secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa banyak petani Kabupaten Konawe Selatan telah lama melaksanakan program asuransi pertanian.
Pada penerapan metode AHP yang diutamakan adalah kualitas dari responden, dan tidak  tergantung  pada  kuantitasnya  (Saaty,  1993).  Oleh  karena  itu    penilaian  AHP memerlukan pakar sebagai responden ahli atau narasumber. Responden untuk menjawab tujuan  dari  penelitian  ini  dilakukan  sengaja  (purposive),  yaitu  sampel  yang  ditentukan dengan  pertimbangan  tertentu  dimana  dipilih  orang-orang  yang  ahli  terkait  strategi pengembangan asuransi pertanian. Adapun responden ahli dapat dilihat pada Tabel 3.1
Tabel 3.1 Responden Ahli No Responden Ahli 1. PT Jasindo 2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan
3. Kepala BPP Kecamatan Konda
4. Kepala BPP Kecamatan Laeya
5 Peneliti
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi,  Variabel  yang  dimaksudkan  adalah  sejumlah  kriteria  yaitu  anggaran, efektivitas, kesesuaian  dengan visi misi pemda, ketersediaan sumberdaya, dampak. Serta sejumlah alternatif yaitu peningkatan kesadaran, kerja sama dengan stakeholder, dukungan kebijakan  dan  anggaran  dari  pemda,  penyediaan  data  dan  teknologi,  riset  dan pengembangan, penguatan kelembagaan petani
Adapun  analisis  yang  digunakan  adalah  dengan  AHP  Analytical  Hierarchy  Process adalah  suatu teori umum tentang pengukuran yang digunakan untuk menentukan skala rasio, baik dari perbandingan berpasangan yang diskrit maupun kontinyu. AHP menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analytical Hierarchy Process (AHP)
Adapun tahapan analisis AHP pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Decompition
Tahap decompition adalah tahap menentukan tujuan yang ingin dicapai, kriteria yang digunakan  dan  apa  saja  alternatif  yang  tersedia.  Penentuan  tujuan  pada  analisis  AHP berdasarkan hal yang ingin penulis capai pada tujuan penelitian yaitu menentukan prioritas strategi yang perlu diambil pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk pengembangan asuransi pertanian. Penentuan kriteria dan alternatif AHP berdasarkan pada hasil wawancara yang penulis lakukan dengan responden dan studi literature. Adapun tujuan, kriteria dan
alternatif yang telah diidentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut:
Gambar 4.1. Struktur Hierarki AHP Strategi Pengembangan Asuransi Pertanian di Kabupaten Konawe Selatan
Dari  Gambar  4.1  dapat  dilihat  bahwa  ada  lima  kriteria  yang  dibandingkan  yaitu anggaran,  efektivitas,  kesesuaian  dengan  visi  misi  pemda,  ketersediaan  sumberdaya, dampak.  Sedangkan  alternatif  yang  dibandingkan  yaitu  (i)  peningkatan  kesadaran,  (ii) kerjasama  dengan  stakeholder,  (iii)  dukungan  kebijakan  dan  anggaran  dari  pemda,  (iv) penyediaan data dan teknologi, (v) riset dan pengembangan, (vi) penguatan kelembagaan petani.

## Penentuan prioritas alternatif
Setelah memperoleh nilai rata-rata perbandingan berpasangan setiap elemen, kemudia berdasarkan  nilai  rata-rata  perbandingan  berpasangan  tersebut  ditentukan  prioritas  dan alternatif dengan bantuan exel. Setelah nilai rata-rata perbandingan berpasangan diolah, data  dianggap  valid  dan  dapat  diterima  apabila  nilai inconsistency  menunjukkan  angka dibawah 0,1.

## Strategi pengembangan asuransi pertanian di Kabupaten
Konawe Selatan Anggaran Efektivitas Kesesuaian dengan visi misi Pemda Ketersediaan sumberdaya Ketersediaan sumberdaya Peningkatan kesadaran Kerjasama dengan stakeholder Dukungan kebijakan dan anggaran dari pemda Penyediaan data dan teknologi Penguatan kelembagaan petani Riset dan pengembangan
Tabel 4.11. Nilai Bobot Alternatif Berdasarkan Kriteria Anggaran
Kriteria Alternatif Perbandingan Faktor Anggaran Peningkatan Kesadaran 0,121 Kerjasama dengan stakeholder 0,187 Dukungan  Kebijakan  dan  Anggaran dari Pemda 0,337 Penyediaan Data dan Teknologi 0,163 Riset dan pengembangan 0,107 Penguatan Kelembagaan Petani 0,083
Berdasarkan Tabel 4.11, dapat diketahui bahwa urutan alternatif prioritas berdasarkan kriteria  anggaran  adalah  dukungan  kebijakan  dan  anggaran  dari  pemerintah  daerah (dengan bobot 0,337), kerjasama  dengan stakeholder (dengan bobot 0.187), penyediaan data dan teknologi (dengan bobot 0,163), peningkatan kesadaran (dengan bobot 0,121), riset dan pengembangan (dengan bobot 0,107), dan penguatan kelembagaan petani (dengan bobot 0,083), dengan nilai inconsistency sebesar 0,01. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  alternatif  dukungan  kebijakan  dan  anggaran  dari  pemerinta  daerah  berdasarkan kriteria ketersediaan anggaran merupakan alternatif prioritas dalam strategi pengembangan asuransi pertanian di Kabupaten Konawe Selatan.
Tabel 4. 12. Nilai Bobot Alternatif Berdasarkan Kriteria Efektivitas
Kriteria Alternatif Perbandingan Faktor Efektivitas Peningkatan Kesadaran 0,229 Kerjasama dengan stakeholder 0,203 Dukungan  Kebijakan  dan  Anggaran dari Pemda 0,221 Penyediaan Data dan Teknologi 0,183 Riset dan pengembangan 0,072 Penguatan Kelembagaan Petani 0,089
Berdasarkan  Tabel  4.12,  dapat  diketahui  bahwa  urutan  alternatif  prioritas berdasarkan  kriteria  efektivitas  adalah  peningkatan  kesadaran  (dengan  bobot  0,229), dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah (dengan bobot 0,221), kerjasama dengan stakeholder (dengan bobot 0,203), penyediaan data dan teknologi (dengan bobot 0,183), penguatan kelembagaan petani (dengan bobot 0,089) dan riset dan pengembangan (dengan  bobot  0,072)  dengan  nilai inconsistency  sebesar  0,02.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  alternatif  peningkatan  kesadaran  berdasarkan  kriteria  efektivitas merupakan  alternatif  prioritas  dalam  strategi  pengembangan  asuransi  pertanian  di Kabupaten Konawe Selatan.
Tabel 4.13. Nilai Bobot Alternatif Berdasarkan Kriteria Kesesuaian dengan visi Misi
Kabupaten Konawe Selatan Kriteria Alternatif Perbandingan Faktor Kesesuaian dengan  visi  misi Kabupaten Konawe Selatan Peningkatan Kesadaran 0,126 Kerjasama dengan stakeholder 0,144 Dukungan  Kebijakan  dan  Anggaran dari Pemda 0,395 Penyediaan Data dan Teknologi 0,158 Riset dan pengembangan 0,083 Penguatan Kelembagaan Petani 0,091
Berdasarkan Tabel 4.13. dapat diketahui bahwa urutan alternatif prioritas berdasarkan kriteria kesesuaian dengan visi misi Kabupaten Konawe Selatan yang paling penting adalah dukungan  kebijakan  dan  anggaran  dari  pemerintah  daerah  (dengan  bobot  0,395), penyediaan  data  dan  teknologi  (dengan  bobot  0,158),  kerjasama  dengan stakeholder (dengan  bobot  0,144),  peningkatan  kesadaran  (dengan  bobot  0,126),  penguatan kelembagaan  petani  (dengan  bobot  0,09)  dan  riset  dan  pengembangan  (dengan  bobot 0,083). Dengan nilai inconsistency 0,04 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alternatif dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah berdasarkan kriteria kesesuaian dengan  visi  misi  pemerintah  Kabupaten  Konawe  Selatan  merupakan  alternatif  prioritas dalam strategi pengembangan asuransi pertanian di Kabupaten Konawe Selatan.
Tabel 4.14. Nilai Bobot Alternatif Berdasarkan Kritria Ketersediaan Sumberdaya
Kriteria Alternatif Perbandingan Faktor Ketersediaan sumberdaya Peningkatan Kesadaran 0,129 Kerjasama dengan stakeholder 0,205 Dukungan  Kebijakan  dan  Anggaran dari Pemda 0,355 Penyediaan Data dan Teknologi 0,144 Riset dan pengembangan 0,091 Penguatan Kelembagaan Petani 0,073
Berdasarkan Tabel 4.14. dapat diketahui bahwa urutan alternatif prioritas berdasarkan kriteria  ketersediaan  sumberdaya  adalah  dukungan  kebijakan  dan  anggaran  dari  pemda (dengan bobot 0,355), kerjasama  dengan stakeholder (dengan  bobot 0,205) penyediaan data dan teknologi (dengan bobot 0,144), peningkatan kesadaran (dengan bobot 0,129), riset  dan  pengembangan  (dengan  bobot  0,091)  dan  penguatan  kelembagaan  petani (dengan bobot 0,73). Dengan nilai inconsistency 0,02. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  alternatif  dukungan  kebijakan  dan  anggaran  dari  pemda  berdasarkan  kriteria ketersediaan  sumberdaya  merupakan  alternatif  prioritas  dalam  strategi  pengembangan asuransi pertanian di Kabupaten Konawe Selatan.
Tabel 4.15. Nilai Bobot Alternatif Berdasarkan Kriteria Dampak
Kriteria Alternatif Perbandingan Faktor Dampak Peningkatan Kesadaran 0,262 Kerjasama dengan stakeholder 0,211 Dukungan  Kebijakan  dan  Anggaran dari Pemda 0,197 Penyediaan Data dan Teknologi 0,151 Riset dan pengembangan 0,100 Penguatan Kelembagaan Petani 0,075
Berdasarkan Tabel 4.15, dapat diketahui bahwa urutan alternatif prioritas berdasarkan kriteria dampak yang paling penting adalah peningkatan kesadaran (dengan bobot 0,262),
kerjasama  dengan stakeholder (dengan bobot 0,211), dukungan kebijakan dan anggaran dari  pemerintah  daerah  (dengan  bobot  0,197),  penyediaan  data  dan  teknologi  (dengan bobot 0,151), riset dan pengembangan (dengan bobot 0,100) dan penguatan kelembagaan petani (dengan bobot 0,075). Dengan nilai inconsistency sebesar 0,04. Dengan demikian dapat  disimpulkan  bahwa  alternatif  peningkatan  kesadaran  berdasarkan  kriteria  dampak merupakan  alternatif  prioritas  dalam  strategi  pengembangan  asuransi  pertanian  di Kabupaten Konawe Selatan.
Tabel 4.16. Nilai Bobot Alternatif Berdasarkan Seluruh Kriteria Alternatif Rangking Peningkatan Kesadaran 0,173 III Kerjasama dengan Stakeholder 0,190 II Dukungan Kebijakan dan Anggaran dari Pemda  0,301 I Penyediaan Data dan Teknologi 0,160 IV Riset dan Pengembangan 0,090 V Penguatan Kelembagaan Petani 0,082 VI
Berdasarkan  Tabel  4.16  dapat  diketahui  bahwa  urutan  alternatif  prioritas  adalah dukungan  kebijakan  dan  anggaran  dari  pemerintah  daerah  (dengan  bobot  0,301), peningkatan  kesadaran  (dengan  bobot  0,173),  kerjasama  dengan stakeholder  (dengann bobot  0,190),  penyediaan  data  dan  teknologi  (dengan  bobot  0,160),  riset  dan pengembangan (dengan bobot 0,090) dan penguatan kelembagaan petani (dengan bobot 0,082). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alternatif strategi dukungan kebijakan dan  anggaran  dari  pemerintah  daerah  Kabupaten  Konawe  Selatan  merupakan  alternatif prioritas dalam strategi pengembangan asuransi pertanian di Kabupaten Konawe Selatan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  strategi  pengembangan asuransi pertanian di Kabupaten Konawe Selatan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Ada lima kriteria dalam pengembangan asuransi pertanian dengan urutan prioritas sebagai berikut (i) anggaran, (ii) efektivitas, (iii) kesesuaian dengan visi misi pemda, (iv) ketersediaan sumberdaya,  (v)  dampak.  Ada  enam  alternatif  strategi  dalam  pengembangan  asuransi
pertanian dengan urutan prioritas sebagai berikut (i) dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah  daerah,  (ii)  kerjasama  dengan stakeholder,  (iii)  peningkatan  kesadaran,  (iv) penyediaan  data  dan  teknologi,  (v)  riset  dan  pengembangan,  dan  (vi)  penguatan kelembagaan  petani.  melalui  analisis  AHP  ( Analytical  Hierarchy  Process)  dapat  diketahui bahwa strategi yang mendapat prioritas tertinggi dalam pengembangan asuransi pertanian adalah  dukungan  kebijakan  dan  anggaran  dari  pemerintah  daerah  Kabupaten  Konawe Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA
H. Saediman, M. A. Limi, Y. Indarsyih, S. Abdullah, and W. O. Yusria, “Rice farmers’ adaptation practices to climate change: a case of Konda subdistrict in Southeast Sulawesi,” IOP Conf.  Ser.  Earth  Environ.  Sci.,  vol.  724,  p.  012102,  2021,  doi:  10.1088/1755- 1315/724/1/012102.
H. Saediman, L. O. Lasmin, M. A. Limi, U. Rianse, and L. Geo, “Rice Farmers’ Perception of Climate Variability in South Konawe District of Southeast Sulawesi,” Int. J. Sci. Technol. Res., vol. 9, no. 2, pp. 3128 – 3132, 2020.
H. Saediman, A. Amini, R. Basiru, and L. O. Nafiu, “Profitability and Value Addit ion in Cassava Processing in Buton District of Southeast Sulawesi Province, Indonesia,” J. Sustain. Dev., vol. 8, no. 1, pp. 226 – 234, 2015b, doi: 10.5539/jsd.v8n1p226.
H.  Saediman,  S.  Aisa,  M.  Zani,  M.  A.  Limi,  and  W.  O.  Yusria,  “Food  Security  Status  of Households in a Cassava- Growing Village in Southeast Sulawesi, Indonesia,” J. Agric. Ext., vol. 23, no. 1, pp. 199 – 209, Jan. 2019, doi: 10.4314/jae.v23i1.17.
H. Saediman, M. A. Limi, and Y. Indarsyih, “Aplikasi SWOT -AHP Untuk Menganalisis Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pengembangan  Komoditas  Padi  Sawah  di  Provinsi Sulawesi Tenggara,” in Prosiding Seminar Nasional Swasembada Pangan, H. Siregar, A. M. Padangaran, and W. Widayati, Eds., Kendari: Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian UHO, 2015a, pp. 416 – 426.
Maria Ditha Ayu, Dame Trully Gultom, S. G. (2021). Keikutsertaan Program Asuransi Usaha Tani  Padi  (  AUTP  )  di  Pekon  Tulung  Agung  Kecamatan  Gadingrejo  Kabupaten Pringsewu  Participation of the Rice Farming Insurance Program ( AUTP ) in  Tulung Agung  Village  Gadingrejo  District  Pringsewu  Regency  dalam  perekon. Jurnal Komunikasi Dan Penyuluhan Pertanian, 2(2), 65 – 76.
Thalia Malirisa Marphy, D. N. P. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Petani Dalam Program Asuransi Usahatani Padi ( AUTP ) di Desa Watugede ,  Kecamatan  Singosari  ,  Kabupaten  Malang. Jurnal  Sosial  Ekonomi,  30(2),  62 – 70.
https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2019.030.2.8
Zarliani, W. O. Al. (2020). Pengaruh Faktor-faktor Produksi Terhadap Produktivitas Usaha Tani Padi Sawah di Kelurahan Ngkari-Ngkari Kecamatan Bungi Kota Baubau. Jurnal Sang Pencerah, 6(2).
Zednita  Azriani,  R.,  &  Paloma,  C.  (2018).  Pelaksanaan  Asuransi  Usaha  Tani  Padi  dalam Meningkatkan Ketahan Pangan di Kota Padang. Universitas Sebelas Maret, 2(1), 36 – 43.