JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol. 6  No. 1, Juni 2022, Hal 67 – 78. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.172

## ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN SERANG

## IMPLEMENTATION ANALYSIS OF INTEGRATED VILLAGE INFORMATION SYSTEMS IN SERANG DISTRICT
Arta Rusidarma Putra 1 dan  Silfiana 2
1 Universitas Bina Bangsa Jalan Raya Serang – Jakarta KM.03 No. 1B (Pakupatan) Serang Banten, Indonesia.
2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Jl. Syekh Nawawi Al Bantani KP3B Palima Serang Banten, Indonesia
Email: 1) artar.putra@gmail.com , 2) silfianailhamrusidarma@gmail.com
disubmit: 15 Maret 2022, direvisi: 16 April 2022, diterima: 18 April 2022

## ABSTRAK
Peran  teknologi  informasi  telah  memberikan  perubahan  tanpa  kecuali  bagi  Pemerintah  Desa. Penyelenggaraan  pelayanan  berbasis  teknologi  informasi  menjadi  suatu  kewajiban  dalam  membangun suatu  Sistem  Informasi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  tahun 2014.  Wilayah  Kabupaten  Serang sebagai daerah otonomi juga diharapkan dapat mengimplementasikan sistem informasi desa. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan implementasi kebijakan sistem informasi desa yang ada di Kabupaten Serang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif data bersumber dari data sekunder  dan  primer  analisis  data  menggunakan  interaktif  model.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi di Kabupaten Serang belum berjalan maksimal yang disebabkan kelemahan dalam koordinasi, aspek resources , disposition dan bureaucratic structure; dampak implementasi Sistem Informasi di Kabupaten Serang belum dinikmati oleh semua desa di Kabupaten Serang; dan terdapat faktor pendukung dalam implementasi Sistem Informasi diantaranya ketersediaan alokasi anggaran, pembagian tugas yang jelas masing-masing stakeholder, dan muatan Sistem Informasi Desa yang lengkap.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem informasi desa, Kabupaten Serang

## ABSTRACT
The role of information technology has provided changes without exception for  the Village Government. The implementation of information technology-based services is an obligation in building an Information System  based  on  Law  Number  6  of  2014.  The  Serang  Regency  area  as  an  autonomous  region  is  also expected to be able to implement a Village Information System. This study aims to map the implementation of village information system policies in Serang Regency. The method used in this research is descriptive qualitative data sourced from secondary data and primary data analysis using an interactive model. The results showed that the implementation of Information Systems in Serang Regency had not run optimally due to weaknesses in coordination, aspects of resources, disposition and bureaucratic structure; the impact of information System Implementation in Serang Regency had not been enjoyed by all villages in Serang Regency; and there are supporting factors in Information System Implementation including the availability of budget allocations, clear division of tasks for each stakeholder, and complete Village Information System content.

## Keywords: Policy Implementation, Village Information System, Serang Regency
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License Copyright © 2022 Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah. All rights reserved
JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol. 6  No. 1, Juni 2022, Hal 67 – 78. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.172

## PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  saat  ini  menjadi sangat adaptif seiring dengan perkembangan teknologi  informasi.  Dewasa  ini,  internet menjadi  salah  satu  faktor  penentu perubahan,  khususnya  yang  berkaitan dengan derasnya arus informasi yang dapat diterima  masyarakat.  Teknologi  informasi banyak memberikan dampak terhadap aspek sosial budaya masyarakat, melalui platform digital  yang  menjadi  primadona  bagi masyarakat  untuk  melakukan  segala aktivitas  dalam  kehidupan  sehari-hari. Begitu pula di wilayah perdesaan, kebutuhan internet  menjadi  bagian  dari  kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat Desa. Data BPS menjelaskan  bahwa  persentase  pengguna kebutuhan  internet  anggota  rumah  tangga berusia  lima  tahun  keatas  selama  3  tahun terakhir adalah sebagai berikut :
Tabel 1. persentase pengguna
kebutuhan internet anggota rumah tangga berusia lima tahun keatas Tahun Kriteria Menggunak an  Gadget Akses Internet 2019 L 68,12% 45,61% P 64,55% 47,23% 2020 L 71,32% 51,17% P 61,82% 43,68% 2021 L 73,44% 54,79% P 63,34% 53,20%
Ket,: HP atau Komputer (PC/ Laptop/ Desktop/
Tablet)
Data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  di atas  menunjukkan  bahwa  terdapat  peluang dalam  hal  pemanfaatan  Teknologi  oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan data BPS yang  menunjukkan  persentase  jumlah
perolehan  data  menurut  jenis  sumber  data ditunjukkan oleh  gambar 1.
Pemberian  pelayanan  publik  dasar berada di pemerintahan desa sebagai ujung tombak pemerintahan. Pemerintah desa terus dituntut  melakukan  perubahan  yang  efektif dan  efisien  untuk  mengembangkan  tata kelola,  inovasi  dan  kerjasama  membangun kolaborasi bersama stakeholder dan sinergitas  dalam  pemanfaatan  teknologi informasi untuk mewujudkan E-
government .
Dengan  adanya  sistem  pelayanan berbasis elektronik diharapkan memberikan kemudahan  dalam  pemberian  pelayanan publik  secara  cepat,  akurat,  adil,  dan transparan.  Berdasarkan  Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa diberikan otonomi dalam mengatur dan mengelola pemerintahan. Artinya
Pemerintah  Desa  diberikan  kewenangan untuk membuat akselerasi pembangunan di setiap desa berdasarkan atas asas
Publikasi 81% Tabel di website 19%
Gamber 1. Persentase Jumlah Perolehan Data menurut Jenis Sumber Data
JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol. 6  No. 1, Juni 2022, Hal 67 – 78. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.172
kebersamaan,  gotong-royong,  kemandirian, dan  pemberdayaan  masyarakat  secara berkesinambungan.
Komunikasi  dan  informasi  telah menjadi  suatu  bagian  dari  pelayanan  data, informasi  serta  dapat  membantu  pelayanan publik dengan konsep digitalisasi. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor.22  Tahun  2015  dituangkan  dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional  (RPJMN)  Tahun  2015-2019 melalui sembilan program prioritas
Nawacita ketiga membangun Indonesia dari pinggiran  dengan  memperkuat  daerah- daerah  dan  desa  dalam  kerangka  Negara kesatuan Republik
Indonesia yang ditetapkan  melalui  Kebijakan  Kementerian Keuangan dan Kemendes PDTT Nomor.19 Tahun  2017  Tentang  Penetapan  Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. Tanggung jawab pelaksanaan tersebut
berada  dibawah  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  (DPMD)  dan  Dinas Komunikasi  Informatika  Statistik  dan
Persandian
(Diskominfosantik) yang bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah PT. Digital Desa (PT. DIGIDES).
Adapun  tanggung  jawab  dari  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa (DPMD) adalah mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) di tingkat desa, membina  pengelola  Sistem  Informasi  Desa
(SID)  di  tingkat  desa,  menyusun  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  penerapan Sistem  Informasi  Desa  (SID),  dan memberikan informasi kepada desa melalui Sistem Informasi Desa (SID).
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfosantik) sebagai pelaksana teknis bertanggung jawab untuk  mengembangkan  Sistem  Informasi Desa (SID) dan sistem informasi pembangunan kawasan perdesaan, mengembangkan  jaringan  internet  secara merata, mengintegrasikan Sistem Informasi Desa  (SID)  dengan  sistem  informasi  yang ada  di  tingkat  Kabupaten,  serta  mengelola sistem  informasi  dan  teknologi  informasi untuk mendukung dan memfasilitasi Sistem Informasi Desa (SID) di tingkat desa.
Sejak  diberlakukannya  kebijakan Sistem  Informasi  Desa  (SID),  terdapat  39 desa yang sudah memiliki sistem informasi desa  dari  326  desa  yang  ada  di  Kabupaten Serang.  Hal  ini  disebabkan  karena  tidak semua  pemerintah  desa  menganggarkan Sistem  Informasi  Desa  (SID)  dalam APBDes masing-masing desa. Adapun desa yang  memiliki website namun  dengan domain website yang berbeda-beda. Padahal seharusnya dalam Sistem Informasi Desa ini diharapkan  mempunyai  domain website “desa.id” agar  selaras  dengan  Peraturan Menteri  Komunikasi  dan  Informatika Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2015
JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol. 6  No. 1, Juni 2022, Hal 67 – 78. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.172
tentang  Registerasi  Nama  Domain  Instansi Penyelenggara Negara.
Tujuan  khusus  penelitian  ini  adalah mengidentifikasi pelaksanaan Sistem Informasi  Desa  di  Kabupaten  Serang  yang telah melaksanakan dan belum melaksanakan  Sistem  Informasi  Desa, membuat  Model  Implementasi  Sistem Informasi Desa di Kabupaten Serang dengan menyesuaikan  konteks  kebijakan  dan lingkungan implementasi kebijakan.
Urgensi penelitian ini adalah menemukan  Model  Implementasi  Sistem Informasi Desa di Kabupaten Serang dalam meningkatkan  kualitas  pengelolaan  data desa  yang  akurat  dan  berkala,  memperluas jangkauan informasi, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa, mempermudah akses informasi serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa.  Beberapa  Penelitian  terdahulu  yang ditampilkan pada bagian ini bertujuan untuk membandingkan  penelitian  yang  akan dilakukan dengan sejumlah penelitian telah dilaksanakan  oleh  peneliti  lain  atau  pihak lain.
Hal-hal yang ditekankan pada penelitian  terdahulu,  meliputi  konsep  yang digunakan, pendekatan dan metode penelitian, hasil penelitian dan relevansinya dengan  penelitian  yang  akan  dilakukan. Menurut  Müller  &  Skau  (2015)  upaya digitalisasi  dalam  sektor  publik  dimulai lebih dari dua dekade yang lalu, organisasi
masih  berjuang  untuk  mengimplemen- tasikan layanan E-government , dan sebagian besar  inisiatif  berakhir  dengan  kegagalan. Karena layanan E-government telah berkembang dan menjadi lebih komprehensif, tantangan penerapannya juga semakin  luas.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  memberikan  gambaran  literatur E- government dan  mengidentifikasi  faktor- faktor kesuksesan digitalisasi pada berbagai tahap kedewasaan E-government menggunakan  model  pengembangan E- government yang  disintesis  (Lester  & Stewart, 2000).
Enam  kategori  faktor  keberhasilan diidentifikasi di semua tingkat kematangan, termasuk  lingkungan  eksternal,  organisasi, manajemen,  karyawan,  warga  negara,  dan teknologi.  Menurut  Fitri  dan  Nugroho (2017)  dengan  terbangunnya  aplikasi
Electronic
Government untuk pemberdayaan  pemerintahan  dan  potensi desa  berbasis  IT  maka  terbentuk  suatu database pemerintahan,  potensi  desa  dan data  pendukung  peluang  investasi  yang datanya  bersumber  langsung  dari  beberapa desa/kelurahan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  perbandingan  implementasi e- government dalam  Sistem  Informasi  Desa yang tidak hanya dari segi potensi desa dan peluang  investasi  saja,  namun  juga terintegrasi dengan pemerintah daerah/pusat guna mengawal transparansi dan
JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol. 6  No. 1, Juni 2022, Hal 67 – 78. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.172
akuntabilitas desa. Pada penelitian terdahulu indikator  penelitiannya  hanya  pada  potensi desa serta data pendukung peluang investasi saja,  sedangkan  dalam  penelitian  ini indikator  pengembangan E-Government lebih lengkap (data desa, kependudukan, dll, serta  sebagai  media  yang  digunakan  dalam pelayanan  administrasi)  (Korten,  1993; Taufiq dkk., 2019).
Pada  penelitian  terdahulu  fokus utamanya  yaitu  pada  proses  pembuatan sistem  sementara  pada  penelitian  ini  fokus kepada proses implementasi penerapan SID. Menurut  Fitri  dkk.  (2015)  arsitektur  sistem administrasi  pelayanan  masyarakat  yang terstruktur dapat dikelola oleh sistem ini dan memungkinkan  data  digunakan  bersama dalam sistem. Komponen utama dari sistem ini  adalah:  (1)  komponen  administratif,  (2) komponen  Badan  Permusyawaratan  Desa, (3)  Komponen  Sekretaris  Desa,  (4) komponen  Ketua  RW,  serta  (5)  Pelaksana Teknis.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  Implementasi  E - Government dalam  Sistem  Informasi  Desa.
Penelitian  sebelumnya  fokus  pada  upaya menghasilkan  sebuah  sistem  pendukung administrasi  berbasis  teknologi  informasi sedangkan  penelitian  ini  mengkaji  tentang bagaimana  implementasi  Sistem  Informasi Desa di desa berbasis E-Government .
Penerapan  konsep E-Government dinilai  berhasil,  namun  pada  prosesnya konsep  tersebut  tidak  dapat  dikembangkan
dengan baik karena minimnya sumber daya manusia  profesional  pada  bidang  informasi dan  teknologi,  dan  minimnya  anggaran operasional untuk program tersebut (Sulismadi  dkk.,  2017).  Perbedaan  kajian terletak  pada  lingkup  subjek  penelitian, dimana  penelitian  sebelumnya  subjek penelitiannya  adalah  pemerintahan  desa, sedangkan  penelitian  ini  subjeknya  adalah implementor  (DPMD  &  Diskominfosantik) dan pemerintahan desa.
Berdasarkan  penelitian  perbandingan di  atas,  diperoleh  perbandingan  antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang  dikaji.  Dari  beberapa  perbandingan tersebut,  diantara  keistimewaan  penelitian ini  yakni:  pengembangan E-Government yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6  tahun  2014  pasal  86  ayat  (4)  tentang Sistem  Informasi  Desa  pada  ayat  (2)  yang meliputi  data  Desa,  Kawasan  Perdesaan serta  informasi  lain  yang  terkait  dengan pembangunan  Desa,  dan  pembangunan
Kawasan Perdesaan sehingga
memungkinkan  seluruh  Desa  yang  ada  di Kabupaten  Serang  untuk  menerapkan
Sistem Informasi Desa (SID) ini.
Indikator  dari  Sistem  Informasi  Desa (SID)  ini  lebih  lengkap  dibandingkan dengan  penelitian  sebelumnya  (data  desa dan  data  kebutuhan  lainnya  sesuai  dengan perundang-undangan,  media  publikasi, media interaksi dan komunikasi serta media pelayanan  administrasi).  Program  Sistem
JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol. 6  No. 1, Juni 2022, Hal 67 – 78. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.172
Informasi  Desa  (SID)  ini  juga  memiliki beberapa  aplikasi  diantaranya  Sistem
Keuangan Desa (Siskeudes) yang terintegrasi dengan pemerintah pusat dalam rangka  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas Pemerintah Desa.
Sistem  Informasi  Desa  diperlukan dalam  mendukung  program  Pemerintah pusat  menuju  era  digitalisasi  di  seluruh sektor.  Termasuk  pelayanan  sektor  publik pada tingkat perdesaan. Internet di wilayah perdesaan  kini  memasuki  era  digitalisasi, dimana  informasi  yang  berkembang  dari internet  bisa  diakses  langsung  oleh masyarakat pedesaan.
Menurut  Wilhem  Wau  (dalam Sulistyowati & Dibyorin, 2013) menerangkan bahwa Sistem Informasi Desa (SID) merupakan informasi
yang diimplementasikan dengan perangkat teknologi  informasi  dan  aplikasi  perangkat lunak  yang  dioperasikan  oleh  perangkat Desa.  Sistem  informasi  ini  berbasis komputer dan web sehingga seluruh informasi  dapat  diakses  oleh  masyarakat. Lisensi  SID  dikembangkan  dalam  platform sistem  perangkat  lunak  bebas  dan  terbuka ( free and open source software ) yang berarti dapat  digunakan,  disalin,  didistribusikan, ditingkatkan kinerjanya, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan hal tersebut SID  dirancang  guna  menyajikan  informasi dan  dapat  membantu  pelayanan  sektor publik.
Salah satu yang dapat
diimplementasikan, yakni pelayanan kependudukan. Hidayatulloh, dkk., (2015)
menyebutkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan  berbasis web ( online )  atau dikenal pula dengan istilah E-service adalah suatu terobosan dalam peningkatan kepuasan masyarakat akan kinerja pemerintah desa dan optimalisasi teknologi di bidang informasi dan komunikasi dimana dengan pemanfaatan teknologi ini masyarakat  dapat  dilayani  kapanpun  dan dimanapun.  Hal  ini  yang  menjadi  menarik tentang  implementasi  dari  sistem  informasi desa  yang  dapat  menjangkau  masyarakat desa.
Sistem  informasi  desa  itu  sendiri merupakan  adopsi  dari  implementasi E- Government .  Pascual  (dalam  Sutanta,  dkk., 2012) menyatakan E-Government adalah penggunaan  teknologi  informasi  (IT)  yang dapat  meningkatkan  hubungan  antara pemerintah, masyarakat, dan bisnis, didalamnya  dengan  melibatkan  otomatisasi dan  komputerisasi  pada  prosedur paper- based yang  dapat  mendorong  cara  baru dalam  kepemimpinan,  mendiskusikan  dan menetapkan  strategi,  transaksi  bisnis, mendengarkan  warga  dan  komunitas,  serta mengorganisasi dan menyampaikan informasi.  Oleh  karena  itu  dalam  sistem informasi  desa  juga  dapat  dimanfaatkan untuk  mendengarkan  keinginan,  masukan maupun keluhan dari masyarakat desa.
JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol. 6  No. 1, Juni 2022, Hal 67 – 78. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.172
Meskipun demikian terdapat berbagai kelemahan  dalam  sistem  informasi  desa,
diantaranya memungkinkan adanya kesalahan, membutuhkan  waktu  yang lama dalam proses pencarian data, maupun dalam proses  pembuatan  laporan  (Priyanti,  2013). Kelemahan  dalam  sistem  tersebut  tentunya harus diperbaiki dan diatasi dalam perbaikan sistem.  Sistem  yang  baik  tentunya menghasilkan  data  yang  baik  pula.  Sistem informasi  di  Desa  dapat  dijadikan  dasar dalam  pengambilan  keputusan.  Hal  ini sejalan  dengan  Henry.  C  Lucas  (dalam Astuti,  2011)  yang  menyatakan  bahwa sistem Informasi merupakan suatu kegiatan dari berbagai prosedur yang diorganisasikan, bilamana  dieksekusi  akan  menyediakan informasi  untuk  mendukung  pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam suatu organisasi. Oleh sebab itu, sistem informasi desa  dapat  bermanfaat  sebagai  alat pengendali  dan  dapat  dijadikan  dasar sebagai  pembuatan  maupun  pengambilan keputusan dalam suatu organisasi publik.
Peningkatan  sektor  pelayanan  publik harus terus ditingkatkan. Salah satu ukuran keberhasilan  peningkatan  pelayanan  publik ini  adalah  kemudahan  publik  dalam mendapatkan  segala  informasi  dengan memanfaatkan  sistem  informasi  digital. Lukman  (2000)  menyatakan,  bahwa Pelayanan  merupakan  suatu  kegiatan  atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung  dengan  seseorang  orang  lain  atau
mesin  secara  fisik  dan  menyediakan kepuasan  pelanggan.  Pelayanan  yang dimaksud  tentunya  berorientasi  pada masyarakat  sebagai  penerima  layanan. Pelayanan  publik  harus  menjadi  prioritas bagi  sebuah  instansi  pemerintahan  dalam menjalankan  tugasnya  guna  memenuhi kebutuhan masyarakat akan sebuah pelayanan.
Salah  satu  Pelayanan  publik  yang berkembang  saat  ini  adalah  pelayanan berbasis website .  Nandari,  dan  Sukadi (2014) mengatakan bahwa dengan menggunakan website data yang diolah bisa lebih  mudah  dan  praktis  dibandingkan dengan sistem yang mana data yang diolah sering  kali  mengalami  kesulitan.  Dengan kata  lain,  pelayanan  publik  saat  ini  telah bertransformasi  ke  pelayanan  digital  atau daring.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Serang Provinsi Banten, dengan melibatkan  beberapa  desa  sebagai  objek penelitian  yang  menyelenggarakan  Sistem Informasi  Desa  Di  Kabupaten  Serang  serta melibatkan organisasi perangkat daerah dan swasta  terdiri  dari  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  (DPMD)  dan  Dinas Komunikasi  Informatika  Statistik  dan Persandian (Diskominfosantik) bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah PT. Digital Desa (PT. DIGIDES). Dari data yang
JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol. 6  No. 1, Juni 2022, Hal 67 – 78. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.172
didapatkan  lalu  dilakukan  analisa  dan dikembangkan Model Implementasi Sistem Informasi desa di Kabupaten Serang dengan melakukan  identifikasi  data  dan  informasi Sistem  Informasi  Desa  yang  dilaksanakan oleh  pemerintah  kabupaten  dan  pemerintah desa.
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  (Sugiyono,  2010). Pada  penelitian  ini  hasil  atau  luaran penelitian  yaitu  Identifikasi  data  dan informasi  pelaksanaan  Sistem  informasi Desa Kabupaten Serang. Data dan Informasi tersebut berupa dokumen Peraturan Bupati, Peraturan  Desa,  Keputusan  Desa,  Rencana Kegiatan Anggaran, APBDes dan Penetapan Prioritas Kegiatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Sistem  Informasi  Desa Terintergasi
Sistem  Informasi  Desa  adalah  proses dan  Penerapan  Tata  Kelola  yang  berbasis komputer, mengelola informasi kantor desa dalam  mendorong  fungsi  dan  tugas pemerintah desa termasuk pengelolaan aset, perencanaan,  dana  desa  dan  pelayanan publik.  Sedangkan  peran  dan  manfaat  dari sistem  informasi  desa  adalah  kantor  desa bisa  lebih  efektif,  efisien,  transparan, akuntabel, pelayanan prima dan warga dapat mengakses informasi desa.
Menurut  muatannya  sistem  informasi desa (SID) terdiri dari:
1. Data desa (data potensi desa,
pendidikan,  kesehatan,  kependudukan, kemiskinan, pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, keuangan,  ekonomi,  sosial  budaya, pemerintahan desa, dan data lain sesuai kebutuhan);
2. Informasi  yang  dapat  diakses  oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. media  komunikasi  antara  Pemerintah Desa dan masyarakat; dan
4. layanan administrasi desa; dan Informasi  lain  yang  berkaitan  dengan pemerintahan,  pembangunan  desa  dan pembangunan kawasan perdesaan.
Kebijakan  sistem  informasi  desa pemerintah daerah kabupaten Serang berada pada  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Desa  (DPMD)  dan  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Statistik  dan  Persandian (Diskominfosantik).  Kedua  dinas  tersebut bertugas melakukan koordinasi dan pengembangan  sistem  informasi  desa meliputi  pengembangan  perangkat  keras yang  mencakup  komputer  server,  jaringan internet,  sistem  operasi  server,  dan pengembangan  sumber  daya  manusia  yang mencakup administrator di tingkat kabupaten dan tenaga ahli.
Ditinjau  dari  sumberdaya  kebijakan dalam  rangka  memperlancar  administrasi dalam mengimplementasikan program SID,
JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol. 6  No. 1, Juni 2022, Hal 67 – 78. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.172
Implementor  tidak  mengupdate  kebijakan. Selanjutnya  Pihak  ketiga  sebagai  fasilitator dalam hal ini adalah PT. Digital Desa (PT. DIGIDES) sebagai pembuatan website yang terhubung dengan desa.id dan pendampingan  dan  pelatihan  bagi  aparatur desa  dalam  mengelolah  sistem  informasi desa.  Pelaksanaan  sistem informasi  desa di kabupaten  Serang  belum  berjalan  optimal dikarenakan  komunikasi  yang  dijalankan implementor kurang intens dimana tidak ada rapat  koordinasi  lanjutan  membahas perkembangan  program  SID.  Kelompok sasaran  dalam  hal  ini  Pemerintah  Desa mengalami  kesulitan  dalam  melakukan komunikasi  dengan  pihak  ketiga  (PT. DIGIDES).

## Dampak  dari  Implementasi  Sistem Informasi Desa
Hak  dari  Pemerintah  Desa  yaitu mendapatkan  informasi  (rencana  kerja pemerintah,  Pemerintah  Provinsi  dan Pemerintah  Daerah,  rencana  dana  desa, bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk  desa  serta  bantuan  keuangan  yang bersumber  dari  APBD).  Melalui  Sistem Informasi  Desa,    Pemerintah  Daerah diharapkan mendapatkan pembinaan,
memberikan  masukan  kepada  Pemerintah Daerah  untuk  pengembangan  Sistem Informasi Desa mengangkat dan memberhentikan pengelola Sistem Informasi Desa di tingkat desa dan menolak memberikan informasi.
Pemerintah Desa berkewajiban mengelola  dan  menyebarluaskan  Sistem Informasi Desa; menyediakan dan memelihara  perangkat  Sistem  Informasi Desa  menyediakan,  memberikan  atau menerbitkan informasi secara berkala/tersedia  setiap  saat  yang  akurat; meningkatkan kemampuan pengelola
Sistem  Informasi  Desa  dan  Meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem Informasi Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  data  sistem  informasi desa yang telah dihimpun, yakni terdapat 39 desa yang sudah memiliki sistem informasi desa  dari  326  desa  yang  ada  di  Kabupaten Serang. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 11,7%  (persen)  desa  yang  sudah  memiliki sistem informasi desa dan terintegrasi karena sebagian Pemerintah Desa belum
memprioritaskan  program  sistem  informasi desa  di  anggaran  pendapatan  dan  belanja desa.  Sistem  informasi  desa  yang  dimiliki desa-desa  tersebut  terdiri  dari website Pemerintahan  Desa  dengan domain.id dan juga yang masih berupa web-blog .
Data  desa  yang  telah  mempunyai website  maupun  web-blog  di    Kabupaten Serang ditunjukkan oleh Tabel 2. Sedangkan untuk  pemberian website dengan  domain “desa.id”  oleh  pihak  fasilitator  belum  ada yang  direalisasikan. Website merupakan media yang dijadikan oleh sebuah organisasi untuk  menampilkan  identitas  diri  dalam
JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol. 6  No. 1, Juni 2022, Hal 67 – 78. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.172
melakukan  promosi,  isi  dari website bisa berisi  datadata  terkait  potensi  sumberdaya yang  dimiliki  suatu  organisasi  yang menggambarkan tujuan dari sebuah organisasi.  Konektivitas  jangkauan  yang luas  serta  bisa  diakses  24  jam  penuh membuka  peluang  bagi  sebuah  organisasi untuk  melakukan  kerjasama  dengan  pihak lain  yang  saling  menguntungkan  antara kedua belah pihak, baik itu kerjasama dalam sektor  pertanian,  perkebunan,  perikanan, bahkan produk lokal sesuai dengan potensi yang dimiliki organisasi yang dimaksud.
Tabel. 2 Desa yang Memiliki Website di Kabupaten Serang
Sumber: Data Penelitian, 2022.

## Faktor  pendukung  Implementasi  Sistem Informasi Desa
Pentingnya website bagi  organisasi pemerintahan  desa  diharapkan  mampu menunjang  segala  aktivitas  yang  ada  di pemerintahan desa (Praditya, 2014). Website
bisa  dijadikan  sebagai  media  penyimpanan dan  pengelolaan  data  secara  permanen, website juga  bisa  dijadikan  sebagai  media komunikasi antara  pemerintah  desa  dengan masyarakat, website juga  bisa  digunakan sebagai  media  layanan  administrasi  secara online yang  akan  memudahkan  masyarakat setempat  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan administrasi, bahkan website bisa dijadikan sebagai sarana yang mendukung pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan  transparansi  yang  akan meningkatkan kepercayaan publik (Nabilah, 2017;  Ridha,  2018).  Faktanya  hingga sekarang semua desa yang ada di Kabupaten Serang  belum  memperoleh website dengan domain  “desa.id”  sebagaimana  yang tercantum dalam kesepakatan kontrak kerja antara  pemerintah  desa  dengan  pihak fasilitator.  Namun  ada  beberapa  desa  yang telah memiliki website hasil dari kemandirian  serta  swadaya  masyarakat setempat bahkan sebelum hadirnya
kebijakan  Sistem  Informasi  Desa  (SID)  di Kabupaten Serang.
Adapun  desa  yang  telah  memiliki website  diantaranya:  Desa  Anyer,  Tambak ayam,  Baros,  Curug  Agung,  Binuang, Lambangsari, Carenang, Cikande,
Sukamaju,  Sukaraja,  Cinangka,  Ciruas, Gunungsari,  Jawilan,  Pabuaran,  Cibinong, Tirtayawa,  Puser,  Barengkok,  Nombo  Ilir, Babakanjaya,  Kragilan,  Serdang,  Lebak Kepuh,  Pagandikan,  Tirem,  Angsana,  Bale
JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol. 6  No. 1, Juni 2022, Hal 67 – 78. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.172
Kencana,  Labuan,  Mancak,  Sangiang, Talaga,  Waringin,  Pamarayan,  Padasuka, Petir,  Seuat  Jaya  meskipun  dengan  domain website yang  berbeda-beda  yaitu:  .com, blogspot.com, business.site, sideka.id, wordpress.com, dan kemendesa.go.id.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

## Simpulan
Implementasi  Sistem  Informasi  di Kabupaten  Serang  belum  berjalan  secara maksimal  yang  disebabkan  kelemahan dalam koordinasi, aspek resources , disposition dan bureaucratic structure.
Dampak  dari  Implementasi  Sistem Informasi  di  Kabupaten  Serang  adalah adanya pelayanan administrasi lebih efektif dan  efisien,  meningkatkan  partisipasi, transparansi  dan  akuntabilitas.  belum dinikmati  oleh  semua  desa  di  Kabupaten Serang.
Dalam Implementasi Sistem Informasi di  Kabupaten  Serang  terdapat  faktor pendukung  yaitu,    tersedianya  alokasi anggaran  untuk  mendukung  implementasi Sistem Informasi Desa, terdapat pembagian tugas yang jelas masing-masing stakeholder ,
dan  muatan  Sistem  Informasi  Desa  yang lengkap.

## Rekomendasi
Rekomendasi  yang  dapat  diberikan untuk  implementasi  Sistem  Informasi  Desa
Terintegrasi  di  Kabupaten  Serang  adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah Kabupaten harus membentuk Forum Data ditingkat kabupaten sebagai media  untuk  membangun  kesepahaman antar multistakeholder sesuai kewenangannya  untuk  menjalan  Sistem
Informasi Desa dengan baik; 2. Pemerintah Desa hendaknya menjadikan Sistem Informasi Desa sebagai kebutuhan dalam pemenuhan data dalam pelaksanaan pembangunan di Desa; 3. Sistem  Informasi  Desa  hendaknya digunakan sebagai media untuk mewujudkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas  publik,  sehingga  seluruh informasi  yang  terdapat  dalam  Sistem Informasi  Desa  Terpadu  harus  selalu diperbaharui  dan  dilengkapi  untuk pemenuhan kelengkapan data pada ruang
publik; dan 4. Sistem Informasi Desa Terpadu hendaknya dimanfaatkan untuk
penguatan  ekonomi  masyarakat  dengan memaksimalkan sumber daya yang ada di Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  P.  D.  (2011).  Sistem  Informasi Penjualan  Obat  Pada  Apotek  Jati Parma  Arjosari, J.  Speed  -  Sentral
Penelitian  Engineering  dan  Edukasi . 3(4): 34 – 39.
Priyanti,  D.  (2013).  Sistem  Informasi  Data Penduduk  Pada  Desa  Bogoharjo Kecamatan  Ngadirojo  Kabupaten Pacitan. IJNS - Indonesian Journal on
JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol. 6  No. 1, Juni 2022, Hal 67 – 78. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.172
Networking  and  Security , 2 (4):  55 – 61.
Fitri,  R.,  &  Nugroho,  A.  S.  B.  (2017). Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik  (Good  Governance)  Berbasis TIK. Jurnal Positif , 3(2): 99 – 105.
Fitri,  T.  A.,  Nasution,  T.,  &  Herwin,  H.
(2015). Pengembangan model pelayanan  kantor  desa  terhadap masyarakat berbasis mobile
computing. JEPIN  (Jurnal  Edukasi dan Penelitian Informatika), 1(2):  116
– 121.
Kominfo.  (2017). Survei  Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi:
Serta  Implikasinya  Terhadap  Aspek Sosial  Budaya  Masyarakat .  Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi  Informatika  dan  Informasi dan  Komunikasi  Publik,  Badan
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: ii + 51.
Korten, D. C. (1993). Menuju Abad ke-21. Yayasan Obor Indonesia.
Lester,  J.  P.,  &  Stewart,  J.  (2000). Public
Policy:  An  Evolutionary  Approach
Wadsworth Australia publ. ,
Wadsworth: xvi + 272.
Müller, S. D., &  Skau, S. A. (2015). Success factors influencing implementation of egovernment  at  different  stages  of maturity: a literature review.
International  Journal  of  Electronic Governance , 7(2):  136 – 170.
Nabilah, A. (2017). Penerapan website desa dalam meningkatkan pelayanan masyarakat Desa  Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Publika,
5(1): 1 – 6.
Nandari,  B.  A.,  &  Sukadi.  (2014). Pembuatan Website Portal Berita Desa Jetis  Lor. Indonesian  Journal  on Networking  and  Security , 3 (3):  43 – 47.
Praditya, D. (2014). Pemanfaatan teknologi informasi  dan  komunikasi  (TIK)  di
tingkat  pemerintahan  desa.  Jurnal Penelitian  Komunikasi,  17(2):  129 – 140.
Putra,  A.  R.,  &  Silfiana,  S.  (2019). Development  Strategy  Of  Potential Village  To  Be  Village  Of  Education Tourism  In  Bumi  Jaya  Village  (Case Study  of  Bumi  Jaya  Pottery  Craft Center  in  Ciruas  District,  Serang Regency). Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah , 3 (1): 13 – 32. https://doi.org/10.37950/jkpd.v3i1.51 Sugiyono,  S.  (2010).  Metode  penelitian kuantitatif  dan  kualitatif  dan  R&D. Alfabeta, Bandung.
Sulismadi, S., Wahyudi, W., & Muslimin, M. (2017). Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E- Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing. ARISTO , 5 (2): 216 _ – 258. https://doi.org/10.24269/aristo.v/2.20 16.2
Sulistyowati, F., & Dibyorin, C. R. (2013). Partisipasi  Warga  terhadap  Sistem Informasi  Desa. Jurnal  ASPIKOM , 2 (1): _ 579 _ – _ 588. https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i 1.34
Sutanta,  E.,  &  Ashari,  A.  (2012).
Pemanfaatan Database Kependudukan Terdistribusi  Pada  Ragam  Aplikasi
Sistem  Informasi  Di  Pemerintah Kabupaten/Kota.
Jurnal Sistem
Informasi  &  Teknologi  Informasi (SISFOTENIKA),  STMIK  Pontianak, Kalimantan Barat , 2 (1): 11 – 20.
Hidayatulloh,  C.  M.  (2015).  Sistem Pelayanan  Administrasi  Kependud- ukan  Desa  Candigatak  Berbasis  Web Jurnal IT CIDA (2015) , 1(1), 42 – 55.