│ Submitted: May 22, 2020 │ Accepted: November 27, 2020 ║│Published: December 22, 2020
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi
Effectiveness of Satpol PP and WH Performance in Controlling Civil Servants Based on Aceh Governor Regulation Number 139 of 2016 in Aceh Besar (Efektivitas Kinerja Satpol PP dan WH dalam Penertiban PNS Menurut Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016:
Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)
Safira Maulina
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Khairani Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Rispalman Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh safiramaulina9@gmail.com
Abstract: This paper is to answer the problem of the effectiveness of the performance of the Civil Service Police Unit and the Wilayatul Hisbah in controlling civil servants according to Aceh Governor Regulation number 139 of 2j016. Ideally, Satpol PP and WH are required to carry out their duties and authorities in controlling civil servants who are negligent during office hours and staff. Civil servants are required to comply with the regulations set out in the civil servant code of ethics and if not implemented, they will be subject to disciplinary punishment, whether it is a light, moderate or severe level  of  disciplinary  punishment  according  to  the  violation.  The  formulation  of  the problem is first, how are the performance of Satpol PP and WH in controlling civil servants in Aceh Besar. Second, how the strategies implemented by the Satpol PP and WH in controlling civil servants in Aceh Besar have been implemented effectively. Third,  how  is  the  review  of  Islamic  law  on  the  implementation  of  controlling  civil servants? This research was conducted using an empirical normative legal approach using  the  type  of  field  research  (Field  Research)  and  literature  (Library  Research), namely reviewing written law as well as facts in the field using analytical descriptive patterns to describe or provide an overview of the object under study through data or samples collected. have been collected by concluding. From the results of the study, it was found that the Aceh governor regulation number 139 of 2016 has regulated the control of civil servants who leave without permission during office hours and the law of each violator has been regulated in the civil servant code of ethics itself. Satpol PP and WH are not fully effective in carrying out their duties because there are still many employees  who  are  outside  as  well  as  the  strategies  to  overcome  obstacles  that  are carried out are also ineffective.
Keywords: Satpol PP and WH, Aceh Governor Regulation, Civil Servant

## Abstrak: Kajian ini untuk menjawab permasalahan efektivitas kinerja Satuan Polisi
Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penertiban pegawai negeri sipil menurut peraturan  gubernur  Aceh  nomor  139  tahun  2016  tentang  kedudukan,  susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh  .  Idealnya,  Satpol  PP  dan  WH  wajib  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya dalam penertiban PNS yang lalai pada saat jam dinas dan para PNS wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan dalam kode etik PNS dan apabila tidak dilaksanakan akan  dikenakan  hukuman  disiplin  baik  itu  hukuman  disiplin  tingkat  ringan,  sedang ataupun  berat  sesuai  dengan  pelanggaran.  Rumusan  masalahnya  ialah  pertama, Bagaimana Kinerja Satpol PP dan WH dalam penertiban PNS di Aceh besar. Kedua, Bagaimana strategi yang dijalankan oleh Satpol PP dan WH dalam penertiban PNS di Aceh besar sudah dilaksanakan secara efektif. Ketiga, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penertiban PNS. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan  hukum  normatif  empiris  menggunakan  jenis  penelitian  lapangan  (Field Research) dan kepustakaan (Library Research) yakni mengkaji hukum yang tertulis juga  fakta  di  lapangan  dengan  menggunakan  pola  deskriptif  analitik  untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul dengan membuat kesimpulan. Dari hasil penelitian didapati  bahwa  dalam  peraturan  gubernur  Aceh  nomor  139  tahun  2016  telah mengatur penertiban terhadap PNS yang keluar tanpa izin pada saat jam dinas dan hukum setiap pelanggar telah diatur dalam kode etik PNS sendiri. Satpol PP dan WH tidak  sepenuhnya  efektif  melaksanakan  tugas  karena  masih  banyak  pegawai  yang berada diluar begitupun dengan strategi untuk mengatasi hambatan yang dilakukan juga tidak efektif.
Kata  Kunci:  Satpol  PP  dan  WH,  Penertiban  PNS,  Pergub  Aceh  Nomor  139  Tahun 2016

## A. Pendahuluan
Provinsi Aceh dikenal sebagai sebuah Provinsi yang memiliki status Istimewa dalam  rangkaian  Provinsi  yang  berada  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Nama istimewa itu sendiri diraih karena kondisi sosial budaya masyarakat Aceh yang khas, potensi kekayaan alam di Provinsi Aceh , serta kiprah masyarakat Aceh yang besar serta berharga dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan tentunya  juga  memiliki  sebuah  perbedaan  dalam  Pemerintahan  serta  peraturan daerahnya. 1 Untuk  menjalankan  urusan  pemerintah  kita  telah  mengenal  adanya pemerintah  pusat  dan  pemerintah  di  daerah.  Keduanya  memiliki  tugas  dan
1 Syamsul Bahri, “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah NKRI,” Jurnal Dinamika Hukum 2 (2012): 4.
kewenangan  yang  berbeda.  Dalam  percakapan  sehari-hari  penggunaan  istilah “pemerintah” dan “pemerintahan”, sering dicampur adukkan. Seakan-akan keduanya mempunyai arti yang sama, padahal keduanya mempunyai arti berbeda. 2
Jika  didaerah  lain  seperti  Surabaya,  Jakarta,  Kalimantan  dan  lain-lain penegakan peraturan daerah dilakukan oleh Satpol PP, di Aceh penegakan Peraturan Daerah dan Qanun dilakukan oleh dua instrumen yaitu Satpol PP dan Wilayatul Hisbah .  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  adalah  perangkat  daerah  yang  dibentuk  untuk meningkatkan  peraturan  daerah  dan  peraturan  kepala  daerah,  menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. 3
Wilayatul Hisbah adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syariat Islam,  atau  lembaga  untuk  mengingatkan,  membimbing  dan  menasihati  dan  juga perangkat  daerah  sebagai  unsur  pelaksana  Pemerintah  Aceh  di  bidang  ketertiban umum  dan  ketentraman  masyarakat.  Wilayatul  Hisbah  dipimpin  oleh  kepala  satuan yang  berada  di  bawah  dan  bertanggungjawab  kepada  Gubernur  melalui  Sekretaris Daerah.
Aparat  pemerintahan  dalam  hal  ini  penegak  hukum  mempunyai  tugas  dan wewenang di antaranya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang  di  dalamnya  terdapat  pelanggaran  hak  asasi  manusia  sehingga  dapat menyebabkan  kekacauan  dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Adapun  salah  satu  tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul  Hisbah (WH) Provinsi  Aceh adalah  Pelaksanaan  penertiban  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  keluar  tanpa  izin pada jam dinas.
Banyak  PNS  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  beberapa  peraturan sebagai  PNS,  berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  menuntaskan permasalahan  yang  sudah  melekat  pada  jiwa  PNS.  Namun  upaya  yang  dilakukan pemerintah  belum  menunjukkan  hasil  yang  optimal.  Padahal  dalam  peraturan pemerintah  nomor  53  tahun  2010  sudah ditetapkan tentang  kewajiban  dan  larangan bagi kedisiplinan PNS salah satunya pasal 3 ayat 11. Apabila ada Pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak menuruti peraturan seperti yang terlihat mencolok adalah Pegawai
2 Victor  M.Situmorang  and  Cormentyna  Sitanggang, Hukum  Administrasi  Pemerintahan  di Daerah (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 49.
3 Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018” (2018).
negeri  sipil  sering  kita  temukan  pulang  sebelum  waktu  kerja  selesai,  keterlambatan masuk kerja, keluar minum kopi pada jam dinas dengan keadaan memakai baju dinas, maka sebagai lembaga penegak hukum daerah yaitu satuan pamong praja (Satpol PP) dan  Wilayatul  Hisbah  (WH)  untuk  dapat  melaksanakan  tugasnya  dalam  penertiban PNS yang keluar tanpa izin pada jam dinas.
Kenyataannya  masih  banyak  pegawai  negeri  sipil  yang  melakukan pelanggaran kedisiplinan, contohnya di Kabupaten Aceh Besar masih banyak terjadi pelanggaran kedisiplinan terhadap tugas dan kewajiban sehingga melanggar kode etik kepegawaian yang telah ditetapkan,  salah satunya keluar tanpa izin pada jam dinas. Maka  perlu  dipertanyakan  kinerja  Satpol  PP  dan  WH  Aceh  besar  dalam  penertiban PNS. Belum lama ini saya banyak melihat Pegawai Negeri Sipil yang keluar pada saat jam dinas dengan alasan mereka lapar dan belum sempat minum kopi pagi, tetapi itu tidak  bisa  dijadikan  alasan  karena  jam  dinas  sudah  ditentukan.  Hal  ini  jelas bertentangan dengan peraturan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.
Maka dalam kajian ini akan membahas persoalan Kinerja Satpol PP dan WH untuk  menjawab  Bagaimana  Kinerja  Satpol  PP  dan  WH  dalam  penertiban  PNS  di Aceh besar, kemudian Bagaimana efektivitas strategi yang dijalankan oleh Satpol PP dan WH dalam penertiban PNS di Aceh besar serta Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penertiban PNS. Maka dari itu dalam kajian ini ingin mengkaji lebih mendalam permasalahan tersebut dengan judul  “Efektivitas Kinerja Satpol PP dan WH dalam Penertiban PNS Menurut Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016 ( Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar).”

## B. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
Berdasarkan  PP  Nomor  6  Tahun  2010  Pasal  3,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 4
4 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahandan Otonomi Daerah (Jakarta: Grasindo, 2007).
Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala di kenal dengan sebutan Bailluw yang  berarti  sebuah  organisasi  yang  sangat  erat  dengan  masyarakat,  karena  fungsi utamanya  adalah  menjaga  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  masyarakat,  telah mengalami  beberapa  kali  perubahan  nama  sesuai  dengan  perkembangannya.  Polisi Pamong  Praja  pertama  kali  dibentuk  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dengan  nama Detasemen  Polisi  Penjaga  Kapanewon.  Namun  demikian  tidak  sampai  sebulan berdasarkan  Perintah  Jawatan  Praja  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  2  Tahun 1948 tanggal 10 November 1948, nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon diubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. 5
Wilayah Al-Hisbah berasal dari kata Al-Wilayah yang berarti kekuasaan atau kewenangan.  Al-Hisbah  berarti  imbalan,  pengujian  melakukan  suatu  perbuatan dengan  penuh  perhitungan.  Secara  etimologis  atau  istilah  Wilayatul  Hisbah  berasal dari 2 kata yaitu Al-Aliyah dan Al-Hisbah . Al-Wilayah berasal dari bentuk masdar yang  makna  dasarnya  menguasai,  mengurus,  memerintah,  dan  menolong.  Secara istilah,  Hisbah adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan  melarang  kemungkaran  apabila  ada  yang  melakukannya.  Secara  konsep  maka Hisbah  memiliki  doktrin  bahwa  segala  sesuatu  yang  dilakukan  harus  sesuai  dengan Syariat  Islam,  doktrin  ini  berdasar  pada  tuntunan  Alquran,  dengan  jalan memerintahkan  kebaikan  dan  melarang  kemungkaran,  dan  kewajiban  bagi  setiap muslim. 6
C. Kedudukan,  Tugas  dan  Wewenang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan Wilayatul Hisbah
1. Kedudukan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah
Pada pasal 3 ayat (1) PP Nomor 6 tahun 2010 menyatakan bahwa Satpol PP dan  WH  merupakan  bagian  perangkat  daerah  dibidang  penegakan  Perda,  ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan
5 Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian (Jakarta: Rajawali Pers, 1996).
6 Dewan Redaksi, “Ensiklopedi Hukum Islam” (PT ICHTIAR BARU VAN HOEVE, 1996).
dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Peraturan  Bupati  Aceh  Besar  Nomor  7  tahun  2017  tentang  kedudukan  susunan organisasi,  satuan  polisi  pamong  praja  dan  Wilayatul  Hisbah  Aceh  ,  pasal  4  yang berisi:
a. Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Wilayatul  Hisbah  merupakan  Perangkat  Daerah sebagai  pelaksana  urusan  pemerintahan  kabupaten  di  bidang  Pamong  Praja  dan Wilayatul Hisbah .
b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul  Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Bupati  melalui Sekretaris Daerah.
c. Sekretariat  dipimpin  oleh  seorang  Sekretaris  yang  berada  di  bawah  dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
d. Bidang  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Bidang  yang  berada  di  bawah  dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
e. Sub  Bagian  dan  Seksi  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Sub  Bagian  dan  seorang Kepala  Seksi  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  atasan langsung. 7

## 2. Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
Di  Aceh  khususnya  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Wilayatul  Hisbah digabungkan agar Wilayatul Hisbah tidak hanya dapat menjalankan Perda saja tetapi dengan terjadinya penggabungan Wilayatul Hisbah juga dapat menegakkan peraturan kepala daerah. Seperti yang terdapat dalam Peraturan Gubernur nomor 139 tahun 2016 tentang  fungsi,  tugas,  organisasi  dan  tata  kelola  satuan  polisi  pamong  praja  dan Wilayatul Hisbah .
Peraturan  Gubernur  Aceh  nomor  139  tahun  2016,  menurut  pasal  8  Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
7 Pemerintah Daerah Aceh Besar, “Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2017” (n.d.).
c. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pelaksanaan Syariat Islam, serta perlindungan masyarakat;
d. Pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan Perda/Qanun, Peraturan  Gubernur,  Keputusan  Gubernur,  Pelaksanaan  Syariat  Islam  dan perlindungan masyarakat;
e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dengan kabupaten/kota;
f. Pelaksanaan  koordinasi  dengan  para  ulama,  Ormas  dan  pemuka  adat  untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran serta pengamalan masyarakat;
g. Pelaksanaan  koordinasi  dengan  instansi  dan  atau  lembaga  terkait  di  bidang penyelenggaraan  ketertiban  umum,  ketentraman  masyarakat,  serta  peraturan perundang-undangan daerah;
h. Pembinaan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satuan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan syariat Islam;
i. Pelaksanaan  penertiban  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  keluar  tanpa  izin  pada  jam dinas;
j. Pengendalian  operasional  pengamanan  acara  protokoler,  objek-objek  vital, pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, kerja sama, antara satuan polisi pamong praja dan Wilayatul Hisbah dengan instansi terkait lainnya;
k. Pelaksanaan  penertiban  tempat  usaha  perizinan  yang  menjadi  kewenangan provinsi;
l. Pelaksanaan penertiban terhadap para pedagang liar;
m. Pelaksanaan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  pelanggaran  peraturan perundang-undangan, qanun, peraturan gubernur dan keputusan gubernur;
n. Pelaksanaan  upaya  pengumpulan  bahan  keterangan  untuk  memperoleh  data  dan informasi yang akurat.
o. Pelaksanaan  pembinaan  disiplin  personil  Polisi  Pamong  Praja  dan  Wilayatul Hisbah.
p. Pelaksanaan  tugas-tugas  kedinasan  lainnya  yang  diberikan  oleh  Gubernur  sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam  pasal  6  huruf  (I)  juga  disebut  bahwa  tugas  Satpol  PP  dan  WH pengawasan  terhadap  masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  agar  mematuhi  dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syariat Islam. Pada pasal 8 yang tertera di atas terdapat dalam huruf (i) menyatakan bahwa Satuan Polisi  Pamong  Praja  dan  Wilayatul  Hisbah  harus  melaksanakan  tugas  untuk pelaksanaan  penertiban  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  keluar  tanpa  izin  pada  saat  jam dinas. Pada  Pasal 6 huruf (i) tersebut jelas disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja  dan  Wilayatul  Hisbah  berwenang  melakukan  pengawasan  kepada  aparatur, dimana aparatur dimaksud merupakan aparatur pemerintahan daerah dalam hal ini juga termasuk semua Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang sekarang disebut Aparatur Sipil Negara.
Dengan demikian jelaslah bahwa kewenangan dari Satpol PP dan WH untuk melakukan tindakan kepada masyarakat dan aparatur badan hukum yang melanggar ketentuan  dan  objek  tertentu  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  maka  tindakan tersebut  juga  termasuk  dalam  penegakan  disiplin  pegawai  negeri  sipil  (PNS) dilingkungan  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Aceh  Besar.  Dalam  menyelenggarakan ketertiban  umum  dan  ketentraman  masyarakat  serta  untuk  menegakkan  peraturan daerah maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul  Hisbah sebagai perangkat Pemerintah daerah.

## D. Dasar Hukum Kinerja Satpol PP dan WH Terhadap Penertiban PNS
Peraturan Gubernur nomor 139 tahun 2016 Tentang Fungsi, Tugas, Organisasi dan Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Pada pasal 8 yang tertera di atas terdapat dalam huruf (i) menyatakan bahwa satuan polisi pamong praja dan  Wilayatul  Hisbah  harus  melaksanakan  tugas  untuk  pelaksanaan  penertiban pegawai negeri sipil yang keluar tanpa izin pada saat jam dinas.
Tata  kerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Satpol PP  pertama  kali  dibentuk  di  Yogyakarta  pada  3  Maret  1950  dengan  moto  praja wibawa.  Pada  tanggal  10  November  1948  lembaga  ini  berubah  menjadi  detasemen Polisi  Pamong  Praja.  Inilah  awal  mula  terbentuknya  Satpol  PP.  Di  luar  Jawa  dan
Madura  mulai  terbentuk  pada  tanggal  30  November  1960  dengan  dasar  hukum Peraturan Menteri Dalam Negri dan otonomi daerah nomor 7 tahun 1960. 8
pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang Pemerintah  Aceh  .  Salah  satu  kewenangan  dalam  undang-undang  tersebut  adalah melaksanakan syariat Islam di Aceh secara kafah baik dalam hal ibadah, pendidikan, muamalat, hukum perdata maupun hukum pidana. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 244 undang-undang nomor 11 tahun 2006:
1) Gubernur/Bupati/Walikota dalam  menjadi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat membentuk satuan polisi pamong praja.
2) Gubernur/Bupati/Walikota  dalam  menegakkan  syariat  Islam  di  Aceh  dapat membentuk Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari satuan polisi pamong praja. 9
Khusus  daerah  Aceh  lembaga  Satpol  PP  diberi  nama  Satuan  Polisi  Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah . Yang mempunyai tugas di samping menegakkan Perda Satpol  PP  dan  WH  juga  dituntut  menegakkan  kebijakan  Pemerintah  daerah  lainnya yaitu peraturan kepala daerah juga sebagai penegak qanun-qanun syariat Islam, dan sekarang bertambah lagi sebagai perlindungan masyarakat.
Adapun dasar hukum satuan polisi pamong praja dan Wilayatul Hisbah sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1956  Tentang  Pembentukan  Daerah  Otonom Propinsi  Atjeh  dan  Perubahan  Peraturan  Pembentukan  Provinsi  Sumatera  Utara (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1956  Nomor  64,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2006 Tentang  Pemerintahan  Aceh  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
4. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja;
8 Pemerintah  Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintah Daerah” (n.d.).
9 Pemerintah  Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang Pemerintah Aceh” (2006).
5. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2016  Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh .
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh ;
8. Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  139  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan  Susunan Organisasi,  Tugas,  Fungsi,  dan  Tata  Kerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan Wilayatul Hisbah .
9. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi,  Tugas,  Fungsi,  dan  Tata  Kerja  Satuan  polisi  pamong  praja  dan Wilayatul Hisbah

## E. Dasar Hukum Islam terhadap Penertiban PNS oleh Satpol PP dan WH
Syariat Islam di Aceh pada dasarnya diberlakukan pada tahun 1959, dibentuk keputusan  perdana  menteri  Republik  Indonesia  Nomor  I/Missi/1959  ini  merupakan keputusan pertama, keputusan ini memberikan keistimewaan pada kepala Aceh yaitu mengenai tentang agama, pendidikan dan peradatan. 10 Namun kenyataan yang terjadi sampai  tahun  1998  tidak  pernah  diberikan,  kenyataan  ini  sangat  mengecewakan masyarakat Aceh . Kemudian izin pelaksanaan di lanjutkan dengan keluarnya undang- undang nomor 44 tahun 1999 dan undang-undang nomor 18 tahun 2001, namun tidak dinyatakan secara tegas dan lugas. Kemudian muncul lagi undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang di dalamnya juga mengatur tentang syariah Islam di Aceh . 11
Hukum di dalam Islam tidak bertujuan mengatur atau melindungi Islam sendiri namun juga bertujuan untuk melindungi seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran kata Islam disebutkan sebanyak 8 kali dalam 7 surah yaitu surah Ali-Imran ayat 19 dan 85,
10 Hardi, Daerah Istimewa Aceh, Latar Belakang Politik Dan Masa Depannya (Jakarta: bulan bintang, 1993), 57.
11 Al Yasa’ Abubakar, Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Sejarah Dan Prospek, Syariah Di Wilayah Syariah (Banda Aceh: , Dinas syariat Islam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), 28.
al-Maidah ayat 3, al- An’am ayat 125, al-Taubah ayat 74, Az-Zumar ayat 22, As Saff ayat 7 dan al-Hujarat ayat 17.
Dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :
ٍم ْوَق ُنآَنَش ْمُكَّنَم ِرْجَي  َلَ َو ۖ ِطْسِقْلاِب َءاَدَهُش ِ َّ ِلِلّ َنيِما َّوَق اوُنوُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ُب َرْقَأ  َوُه اوُلِدْعا ۚ اوُلِدْعَت  َّلََأ  ٰىَلَع
اَمِب ريِبَخ َ َّاللَّ َّنِإ ۚ َ َّاللَّ اوُقَّتا َو ۖ  ٰى َوْقَّتلِل َنوُلَمْعَت
Artinya: Hai  orang-orang  yang  beriman  hendaklah  kamu  jadi  orang-orang  yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."
Maksud dari surah tersebut adalah diperintahkan kepada orang-orang mukmin agar  melaksanakan  pekerjaan  mereka  dengan  jujur,  ikhlas  dan  juga  cermat,  baik pekerjaan  tersebut  terikat  dengan  urusan  duniawi  maupun  urusan  dengan  agama karena jika kita bekerja dengan jujur dan ikhlas karena Allah SWT, maka mereka bisa sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka inginkan. 12

## F. Hasil Penelitian
1. Profil,  Tugas  dan  Kewenangan  Satpol  PP  dan  WH  Aceh  Besar  dalam Penertiban Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten  Aceh  Besar  terletak  pada  garis  5,05°  -  5,75°  Lintang  Utara  dan 94,99° - 95,93° Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Banda  Aceh  ,  Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Kabupaten  Aceh  Jaya,  Sebelah Timur  degan  Kabupaten  Pidie,  dan  sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Samudera Indonesia.
Letak geografis kabupaten Aceh Besar di peta Aceh adalah paling ujung yang strategis.  Luas  wilayah  kabupaten  Aceh  Besar  mencapai  2.903,5  KM 2 jika  di
12 Abdul Qadir Jailani, Tafsir Jalalain (Surat Al- Maidah Ayat 8) , n.d.
bandingkan dengan kabupaten/kota seluruh Aceh maka kabupaten  Aceh Besar yang sangat  luas  wilayahnya.  Sebagian  besar  wilayahnya  berada  di  daratan  dan  sebagian kecil berada di kepulauan. Sekitar 10% desa di Kabupaten Aceh Besar merupakan desa pesisir.  Ibukota  kabupaten  Aceh  Besar  terletak  di  kota  Jantho,  jika  di  bandingkan seluruh Aceh Besar maka Kota Jantho adalah kecamatan yang paling luas. 13
Wilayah  kabupaten  Aceh  Besar  yang  luas  dan  jarak  antara  pusat  kecamatan dengan pusat kabupaten sangat bervariasi serta ada juga 10% dari daerah Aceh besar yang  terletak  di  pesisir,  maka  dapat  membuat  kinerja  Satpol  PP  dan  WH  sedikit menghambat.  Kemudian  dengan  keadaan  wilayah  Kabupaten  Aceh  Besar  terletak dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga wilayah ini tergolong beriklim tropis. Pada tahun 2018, suhu udara rata-rata berkisar antara 25,7°C – 28,9°C. 14
Jumlah tenaga pekerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil terdiri dari 33 orang laki-laki dan 6 orang perempuan pada  tanggal  31  Desember  2019.  Namun  demikian,  tidak  memungkinkan  dengan jumlah PNS Satpol PP dan WH yang sangat minim untuk melaksanakan semua tugas yang  telah  diberikan  oleh  Bupati  mengingat  dalam  kantor  tersebut  tidak  semuanya bertugas  sebagai  patroli  ada  juga  yang  bertugas  sebagai  Administrasi  serta  bagian- bagian lainnya. Maka kantor Satpol PP dan WH merekrut kembali tenaga kontrak pada tahun  2018  yang  berjumlah  306  orang  tenaga  kontrak  yang  terdiri  dari  140  orang Wilayatul Hisbah dan 166 orang satuan polisi pamong praja. 15
Kantor  pusat  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Wilayatul  Hisbah  terletak  di Kota Jantho, mempunyai satu kantor cabang yaitu di  Kecamatan Darul Imarah yang berdekatan  dengan  Kantor  Camat  Darul  Imarah.  Pihak  kantor  hanya  mempunyai  7 mobil patroli, 2 mobil terletak di kantor cabang dan 5 mobil di kantor pusat. Setiap pagi Senin mereka selalu apel pertemuan agar semua petugas disiplin, bahkan menurut kepala  satuan  polisi  pamong  praja  dan  Wilayatul  Hisbah  yaitu  bapak  Rusli  beliau mengatakan bahwa akan mengadakan apel setiap hari kecuali hari  Jumat agar semua
13 Pemerintah Daerah Aceh Besar, “Profil Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019,” in BAPPEDA Aceh Besar , 2019.
14 Rusli.  S.sos,  kepala  satuan  polisi  pamong  praja  dan  Wilayatul  hisbah  Aceh  Besar, Wawancara Januari 2020.
15 Pak Fajri, kepala bagian umum di kantor satuan polisi  pmong  praja dan  Wilayatul hisbah kabupaten Aceh Besar, Januari 2020
petugas disiplin. Menurut  beliau bagaimana kita mendisiplinkan orang lain jika kita sendiri belum  disiplin atas pekerjaan. 16 Maka perlu diketahui profil Pegawai Negeri Sipil Aceh Besar dan kode etik Pegawai negeri sipil Aceh Besar yang menjadi tugas Satpol PP dan WH untuk menegakkan hukum.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai PNS adalah Pegawai Negeri  Sipil  atau  calon  Pegawai  negeri  sipil  yang  bekerja  di  lingkungan  kabupaten Aceh  Besar  yang  mempunyai  tugas  penting  untuk  menjalankan  roda  Pemerintahan. Kode etik PNS menurut Perbup  Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2015 adalah pedoman sikap,  jujur,  tingkah  laku  dan  perbuatan  baik  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Ada beberapa tujuan dibentuk kode etik PNS salah satunya adalah meningkat disiplin baik dalam pelaksaan tugas maupun hidup dalam bermasyarakat. 17
Jumlah kantor dinas yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 58 kantor,  namun  tidak  semua  kantor  terletak  di  Kota  Jantho.  Jumlah  Pegawai  Negeri Sipil baik golongan I, II, III maupun golongan IV yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten  Aceh Besar tahun 2018 berjumlah 6.641 orang. Dilihat dari data jumlah PNS maka kantor Dinas pendidikan dan kebudayaan sangat banyak mencapai 2.910  orang  pegawai  negeri  sipil  dari  jumlah  PNS  Pemerintah  Daerah  yang  ada. Jumlah ini termasuk tenaga pendidikan yang ada di sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh Kabupaten Aceh Besar.
Jika dilihat dari data BKPSDM Kabupaten Aceh Besar maka Jumlah Pegawai negeri sipil laki-laki terdiri dari 2.132 orang dan pegawai perempuan terdiri dari 4.540 orang  yang  jumlah  total  keseluruhan  mencapai  6.672  orang  pegawai  negeri  sipil  di kabupaten  Aceh  Besar  dari  keseluruhan  58  dinas  dari  hasil  Rekap  Aparatur  Sipil Negara pada tanggal 31 Desember 2019. 18
Tugas satuan polisi pamong praja dan Wilayatul Hisbah adalah melaksanakan ketertiban  umum,  ketentraman  masyarakat  serta  perlindungan  masyarakat  juga perlindungan  qanun  dan  peraturan  Bupati.  Dalam  pasal  6  huruf  (I)  Pergub  Aceh
16 Rusli.  S.sos,  kepala  satuan  polisi  pamong  praja  dan  Wilayatul  hisbah  Aceh  Besar, Wawancara Januari 2020.
17 Pemerintah Daerah Aceh Besar, “Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015” (2015).
18 Pak Andrea, bagian umum di Kantor badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM), Januari 2020
Nomor  139  Tahun  2016  juga  disebut  bahwa  tugas  Satpol  PP  dan  WH  pengawasan terhadap  masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  agar  mematuhi  dan  menaati peraturan  daerah  dan  peraturan  kepala  daerah  serta  penegakan  Syariat  Islam.  Pada pasal 8 yang tertera di atas terdapat dalam huruf (i) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong  Praja  dan  Wilayatul  Hisbah  harus  melaksanakan  tugas  untuk  pelaksanaan penertiban Pegawai Negeri Sipil yang keluar tanpa izin pada saat jam dinas. 19

## 2. Kinerja Satpol PP dan WH dalam Penertiban PNS
Kinerja  satuan  polisi  pamong  praja  dan  Wilayatul  Hisbah  dalam  penertiban pegawai  negeri  sipil  adalah  melaksanakan  tugas  umum  Pemerintah  di  bidang penyelenggaraan  ketenteraman  dan  ketertiban  umum,  Penegakan  Qanun,  Peraturan Bupati,  Keputusan  Bupati  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  Syariat Islam.
Fungsi tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja dan Wilayatul Hisbah sudah  dijalankan  namun  belum  efektif  terhadap  penertiban  pegawai  negeri  sipil. Dalam  menertibkan  pegawai  negeri  sipil  yang  lalai  pada  saat  jam  kerja  yang menitikberatkan  kepada  pegawai  negeri  sipil  yang  duduk  di  warung  kopi  dilakukan dalam  setahun  hanya  10  kali,  jika  di  kira-kira  itu  belum  efektif,  namun  tugas  dan wewenang terhadap peringatan salat lima waktu sudah sangat efektif  berjalan, pada saat  azan  berkumandang  kepala  Satpol  PP  dan  WH  langsung  memerintahkan  para anggotanya untuk melakukan patroli dan peringatan kepada orang-orang yang masih bekerja atau berjualan termasuk juga pekerja kantor. 20
Upaya yang dilakukan oleh kepala satuan polisi pamong praja dan  Wilayatul Hisbah  untuk  memenuhi  tugas  dan  wewenang  satuan  polisi  pamong  praja  dan Wilayatul Hisbah yang tersebut dalam peraturan Bupati kabupaten Aceh Besar Nomor 7  Tahun  2017  sudah  dijalankan  namun  pada  penertiban  PNS  ada  beberapa  kali penangkapan  hanya  memberi  peringatan,  karena  tidak  adanya  sanksi  tertulis  secara tegas  untuk  melakukan  penindakan,  mereka  hanya  mengembalikan  PNS  yang
19 Mawardi,  Anggota  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Aceh  Besar,  Wawancara Desember 2019
20 Rusli.  S.sos,  kepala  satuan  polisi  pamong  praja  dan  Wilayatul  hisbah  Aceh  Besar, Wawancara Januari 2020.
tertangkap  kepada  pihak  dinas  masing-masing  agar  atasan  mereka  sendiri  yang menindak  lanjuti  sanksi  apa  yang  diberikan  kepada  pihak  PNS  tersebut.  Kemudian juga  kekurangan  yang  terdapat  pada  Satpol  PP  dan  WH  tidak  berani  menegur  para pegawai  negeri  sipil  yang  duduk  di  warung  kopi  karena  Satpol  PP  dan  WH  masih dikategorikan golongan kontrak. 21

## 3. Hambatan dan Strategi yang dijalankan Satpol PP dan WH Aceh Besar dalam Penertiban PNS
Ada 2 faktor yang menghambat efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah , yaitu:
a. Faktor Internal
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah terhadap penertiban Pegawai  negeri  sipil  belum  sepenuhnya  tercapai  tetapi  tugas  dan  wewenang  satuan polisi  pamong  praja  dan  Wilayatul  Hisbah  sudah  sepenuhnya  dilaksanakan, dikarenakan ada banyak faktor yang membuat kinerja satuan polisi pamong praja dan Wilayatul Hisbah terhambat, salah satunya yaitu kurangnya fasilitas di kantor seperti kurangnya mobil patroli, kemudian yang kedua kurangnya pos penghubung. 22
Kurangnya sumber daya manusia, anggaran operasional dan sarana prasarana aparat  keamanan  dan  ketertiban.  Faktor-faktor  penyebab  di  antaranya  kurangnya alokasi dana rutin yang dianggarkan oleh APBD, operasional kegiatan lebih bersifat projektif,  yang  mengakibatkan  saran  dan prasarana  yang  bersifat  fasilitas  keperluan dinas tidak memadai.
Banyak hambatan yang terjadi dalam menjalankan tugas sebagai satuan polisi pamong praja dan Wilayatul Hisbah
1. Kurangnya mobil patroli
2. Luasnya wilayah Aceh Besar
3. Kurangnya pos penghubung
21 Pak Jhoni, kepala bagian hukum di kantor Bupati Aceh Besar, Wawancara Januari 2020
22 Safrizal, Anggota Wilayatul Hisbah kabupaten Aceh Besar, wawancara Desember 2019

## b. Faktor Eksternal
Luasnya  wilayah  Aceh  Besar  yang  mencapai  2.903,5  KM 2 membuat  para satuan  polisi  pamong  praja  dan  Wilayatul  Hisbah  tidak  dapat  memenuhi  semua tugasnya ke semua daerah, karena Kantor pusat yang berada sangat jauh dari beberapa daerah  di  Aceh  Besar  yang  membuat  Satpol  PP  dan  WH  tidak  dapat  mencapainya, mengingat  tidak  semua  kantor  dinas  berada  di  Kota  Jantho.  Akibat  kurangnya  pos penghubung  membuat  sedikit  penghambat  untuk  melakukan  tugasnya,  mengingat adanya  daerah  yang terletak  di  pulau  yaitu  Pulau  Aceh  .  Pihak  Dinas  Satuan  Polisi pamong praja dan Wilayatul Hisbah membutuhkan beberapa pos lagi yang berada di wilayah Saree, Lhoong, Lhoknga, Krueng Raya serta juga di Pulau Aceh . Kekurangan mobilisasi patroli juga sangat berpengaruh karena dengan adanya 23 kecamatan yang ada di kabupaten  Aceh Besar tidak dapat terjangkau semua, maka setiap kecamatan ada jadwal patroli.
Strategi  yang  dijalankan  oleh  pihak  kantor  Dinas  Satpol  PP  dan  WH  dalam mengatasi  kurangnya  pos  serta  mobilisasi  untuk  memenuhi  tugas  dan  wewenang adalah setiap tahun mereka membuat pengadaan untuk meminta penambahan pos dan juga  mobil  patroli,  seperti  pada  tahun  2020  ini  mereka  membuat  pengadaan  untuk mengadakan  mobil  keliling  yang  berfungsi  untuk  menghimbau  kepada  masyarakat untuk tertib dan menjaga waktu salat yang disebut dengan mobil pelayanan. Namun dengan  kurangnya  dana  sehingga  tidak  tercapainya  tujuan,  yang  kita  ketahui  dalam setiap  dinas  adanya  dana  tersendiri  yang  telah  di  atur  oleh  pihak  bupati,  dana  yang telah  di  atur  digunakan  untuk  keperluan  yang  lebih  penting  sehingga  pengadaan tahunan  tidak  dapat  dicapai.  Padahal  jika  adanya  mobil  pelayanan  membuat  lebih mudah dalam menjalankan tugas menghimbau kepada masyarakat, tidak perlu turun untuk  menyuruh  masyarakat  salat  dan  juga  jika  adanya  mobil  pelayanan  maka  bisa sering dilakukannya penertiban, karena kurang sarana dan prasarana maka penertiban masyarakat dilakukan dalam satu bulan hanya dua kali.

## c. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Kinerja  Satpol  PP  dan  WH  dalam Penertiban PNS
Secara  lughawi,  kata  "amanah"  artinya  dipercaya  atau  terpercaya.  Adapun menurut  istilah  aqidah  dan  syariat  agama,  amanat  adalah  segala  hal  yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang, baik hak-hak itu milik Allah maupun hak hamba,  baik  yang  berupa  benda,  pekerjaan,  perkataan,  ataupun  kepercayaan  hati. Secara islami, apabila kita diserahi suatu amanah, maka amanat itu wajib kita pelihara, kita laksanakan, kita layani, baik amanah itu berupa harta, kehormatan, wasiat maupun lainnya.
Sesungguhnya  agama  Islam  mewajibkan  kepada  kita  kaum  Muslimin  untuk bersifat amanah, yakni berlaku jujur dan dapat dipercaya. Apa pun status kita, apakah sebagai  seorang  siswa  atau  siswi,  pegawai,  petani,  pedagang,  ibu  dan  ayah,  atau lainnya, maka kita dituntut untuk bersikap amanat, menyampaikannya kepada ahlinya.
Dalam surah An-Nisa ayat 58 menjelaskan bahwa:

## ُك ُرُمْأَي َ َّاللَّ َّنِإ
اَهِلْهَأ  ٰىَلِإ ِتاَناَمَ ْلْا اوُّدَؤُت  ْنَأ ْم
Artinya:  Sesungguhnya  Allah  memerintahkan  kepada  kalian  untuk  menunaikan amanat kepada yang berhak . 23
Dalam  syarah  hadist  riwayat  Muslim  Rasulullah  SAW  bersabda  bahwa  “ Ummat  Islam  senantiasa  berkewajiban  untuk  memenuhi  atas  persyaratan  mereka” termasuk  orang  munafik  adalah  orang-orang  yang  tidak  memenuhi  janji  dan persyaratannya. Termasuk korupsi waktu adalah tidak bekerja di jam kerjanya tanpa izin  yang  jelas  atau  menggunakan  jam  kerja  untuk  keperluan  lain  yang  tidak berhubungan  dengan  pekerjaan.  Hal  ini  dilarang  oleh  syariat  dan  hendaknya  ia menunaikan  kewajibannya  yaitu  Seorang  pegawai  harus  bekerja  sesuai  dengan  jam kerjanya.
23 Abdul Qadir Jailani , tafsir Jalalain, surat Al- Annisaa ayat 58

## G. Analisis
Dari penelitian yang penulis lakukan bahwasanya kinerja satuan polisi pamong praja  dan  Wilayatul  Hisbah  terhadap  penertiban  pegawai  negeri  sipil  di  kabupaten Aceh Besar belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif, dikarenakan ada beberapa hal yang menghambat dari pada kerja Satpol PP dan WH, salah satunya dikarenakan luasnya wilayah Aceh Besar tidak dapat menjangkau dengan kurangnya fasilitas kerja serta  sarana  dan  prasaran.  Kemudian  kurangnya  dana  APBD  untuk  memenuhi pengadaan yang dibuat oleh pihak dinas Satpol PP dan WH. Berarti itu adalah salah satu alasan kenapa penertiban terhadap pegawai negeri sipil yang lalai pada saat jam kerja jarang dilakukan.
Dalam pelaksanaannya peraturan penertiban pegawai negeri sipil tidak selalu dilaksanakan  secara  personal  oleh  pihak  Aceh  Besar,  tetapi  adakalanya  mereka menunggu ajakan dari pihak provinsi. Tetapi dari yang telah penulis lakukan penelitian tidak selalu di ajak oleh pihak provinsi, dalam setahun hanya 3 kali ajakan, selebihnya pihak Satpol PP dan WH sendiri melaksanakannya secara penuh.
Fakta  ketika  didapat  di  lapangan  adalah  pegawai  negeri  sipil  masih  banyak yang berkeliaran pada saat jam kerja, itu dikarenakan tidak pihak Satpol PP dan WH tidak  berani  menegur  mengingat  mereka  hanya  dari  golongan  kontrak  itu  yang dikatakan  oleh  pegawai  negeri  sipil  sendiri.  Selain  itu  juga  kurangnya  kerja  sama antara Satpol PP WH Aceh Besar dan Satpol PP WH provinsi. Untuk meminimalisir terjadinya kelalaian pada pegawai negeri sipil adalah harus adanya kesadaran sendiri karena peraturan kode etik PNS sudah tertera, dan mereka wajib mematuhi peraturan tersebut termasuk jam kerja yang telah ditetapkan.
Indikator atau tujuan dalam peraturan gubernur  Aceh nomor 139 tahun 2016 tentang  tugas  dan  wewenang  satuan  polisi  pamong  praja  dan  Wilayatul  Hisbah terhadap penertiban pegawai negeri sipil tidak terlaksana secara  efektif dikarenakan tidak adanya peraturan khusus batasan dalam satu bulan wajib berapa kali melakukan penegakan.  Seharusnya  ada  peraturan  khusus  agar  tercapainya  tujuan  kedisiplinan
pegawai negeri sipil. 24 Jika dalam tenggang waktu satu tahun hanya 10 kali melakukan penertiban  maka  tujuan  untuk  menertibkan  pegawai  negeri  sipil  agar  disiplin  tidak akan  tercapai,  karena  pada  kenyataannya  masih  banyak  pegawai  negeri  sipil  yang keluar tanpa izin pada saat jam dinas. Agar tercapainya tujuan penertiban PNS dapat dilakukan  dalam  satu  bulan  4  (empat)  kali  melakukan  razia  untuk  meminimalisir pegawai  yang  keluar  tanpa  izin.  Dapat  kita  tarik  kesimpulan  secara  tidak  langsung semacam  kurangnya  dukungan  dari  pihak  pemerintah  sendiri  untuk  memenuhi pengadaan pos dan mobilisasi pelayanan. Kemudian kurangnya disiplin para Satpol PP dan WH sendiri, fakta di lapangan mereka ada jadwal piket tetapi pada hari jadwal piket  ada  yang tidak  masuk  kerja,  hal  tersebut  adalah  suatu  kekurangan  pada  pihak Satpol PP dan WH kurangnya disiplin oleh penegak hukum sendiri sedangkan mereka harus mendisiplinkan orang lain.

## H. Kesimpulan
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul  Hisbah dalam penertiban Pegawai  Negeri  Sipil  di  kabupaten  Aceh  Besar  belum  sepenuhnya  efektiv, dikarenakan ada beberapa hal yang menghambat dari pada kerja Satpol PP dan WH, salah  satunya  dikarenakan  luasnya  wilayah  Aceh  Besar  tidak  dapat  menjangkau dengan kurangnya fasilitas kerja serta sarana dan prasaran. Kemudian kurangnya dana APBD untuk memenuhi pengadaan yang dibuat oleh pihak dinas Satpol PP dan WH. Inikah  salah  satu alasan  kenapa  penertiban  terhadap  pegawai  negeri  sipil  yang  lalai pada saat jam kerja jarang dilakukan. Kemudian juga kurangnya kesadaran para PNS terhadap etos kerja yang telah ditetapkan.
Strategi pihak Dinas Satpol PP dan WH dalam mengatasi kurangnya pos serta mobilisasi untuk memenuhi tugas dan wewenang adalah setiap tahun mereka membuat pengadaan untuk meminta penambahan pos dan juga mobil patroli, seperti pada tahun
24 Sudibyo  Triatmodjo, Hukum  Kepegawaian  Mengenai  Kedudukan  Hak  Dan  Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993).
2020  ini  mereka  membuat  pengadaan  untuk  mengadakan  mobil  keliling  yang berfungsi untuk menghimbau kepada masyarakat untuk tertib dan menjaga waktu salat juga untuk menghimbau para pegawai yang lalai di luar saat jam kerja yang disebut dengan mobil pelayanan. Namun jika dilihat dari strategi yang mereka lakukan tidak bisa  disebut  strategi,  karena  setiap  kantor  itu  pasti  membuat  pengadaan  untuk mengatasi kekurangan.
Jika dilihat dari tinjauan siyasah syar’iyah terhadap penertiban PNS itu sesuai karena membasmi orang-orang yang memakan gaji yang bukan menjadi hak miliknya, maka kinerja Satpol PP dan WH sangat didukung karena untuk  kemaslahatan umat. Bagi seseorang yang telah diberikan kewajiban menjalankan amanat rakyat (Negara) tetapi tidak melaksanakannya kemudian mengambil upah 1(satu) bulan penuh maka haram seseorang mengambil upah yang bukan miliknya.

## Daftar Kepustakaan
Abdul Qadir Jailani. Tafsir Jalalain (Surat Al- Maidah Ayat 8) , n.d.
Abdullah, Rozali. Hukum Kepegawaian . Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
Abubakar,  Al-yasa’. Pelaksanaan  Syariat  Islam  Di  Aceh  Sejarah  Dan  Prospek, Syariah Di Wilayah Syariah . Banda Aceh : , Dinas syariat Islam provinsi Nanggro Aceh Darusslam, 2002.
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta : Rineka Cipta. 2010.
Bahri, Syamsul. “Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Sebagai Bagian Wilayah NKRI.” Jurnal Dinamika Hukum 2 (2012).
Besar, Pemerintah Daerah Aceh . Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2017 (n.d.).
———. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 (2015).
———. “Profil Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019.” In BAPPEDA Aceh Besar , 2019.
Gomes,  Faustino  Cardoso.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Yogyakarta:  Andi,
2003
Hardi. Daerah Istimewa Aceh , Latar Belakang Politik Dan Masa Depannya . Jakarta: bulan bintang, 1993.
Hamidjoyo,  Kunto.  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan Implementasi  Kebijakan  Penataan  Pemebinaan  dan  Penertiban  Pedagang  Kaki Lima (PKL) di Surakarta. Semarang: Universitas Diponegoro. 2004
Indonesia, Pemerintah Republik. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 (2018).
———. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (n.d.).
M.Situmorang,  Victor,  and  Cormentyna  Sitanggang. Hukum  Administrasi Pemerintahan Di Daerah . Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
Moleong,  Lexy  J. Meteodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung  :  PT  Remaja Rosdakarya, 2002.
Nurcholis,  Hanif. Teori  Dan  Praktek  Pemerintahandan  Otonomi  Daerah .  Jakarta: Grasindo, 2007.
Pasolong, Harbani. Teori Administrasi Publik , Bandung: Alfabeta, 2010
pemerintah  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  nomor  11  tahun  2006  tentang
pemerintah Aceh (2006).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
Prabu,  Mangkunegara  Anwar. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Bandung:  PT. Remaja Rosadakarya, 2004
Redaksi,  Dewan.  “Ensiklopedi  Hukum  Islam,”  1939.  PT  ICHTIAR  BARU  VAN HOEVE, 1996.
Rivai, Veithzal, dkk. Perfomance Appraisal, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
Sulistiyani, Ambar T. Dan Rosidah. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2003
Tangkilisan,  Hessel  Nogi. Manajemen  Publik .  Jakarta:  PT.  Gramedia  Widiasarana Indonesia, 2005
Triatmodjo,  Sudibyo. Hukum  Kepegawaian  Mengenai  Kedudukan  Hak  Dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
Wawancara dengan Rusli. S.sos, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh Besar, Januari 2020.
Wawancara  dengan  Jhoni,  Kepala  Bagian  Hukum  Di  Kantor  Bupati  Aceh  Besar, Januari2020
Wawancara  Safrizal,  Anggota  Wilayatul  Hisbah  Kabupaten  Aceh  Besar,  Desember 2019