Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i3.1023

## POLA HUBUNGAN KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
H. Ahmad Maki
Gunawan
Sofyan Sauri Sri Handayani Universitas Islam Nusantara Bandung makki@gmail.com

## Abstrak
Kebijakan  pendidikan  adalah  suatu  produk  yang  dijadikan  sebagai  panduan  pengambilan  keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkugan hidup pendidikan secara moderat. Fungsi kebijakan  pendidikan  yaitu  kebijakan  pendidikan  dibuat  untuk  menjadi  pedoman  dalam  bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Implikasinya  adalah  pemberian  kewenangan  yang  lebih besar kepada kabupaten dan kota untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan potensi dan  kebutuhan  daerahnya.  Juga,  melakukan  perubahan  kelembagaan  untuk  memenuhi  dan  meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta memberdayakan sumber daya manusia, yang menekankan pada profesionalisme. Pentingnya pendidikan yang berkualitas semakin disadari, sebab terciptanya  kualitas  manusia  dan  kualitas  masyarakat  Indonesia  yang  maju  dan  mandiri  hanya  dapat diwujudkan  jika  pendidikan  masyarakat  berhasil  ditingkatkan.  Namun  demikian,  mutu  pendidikan  dan kualitas SDM di  negara  kita masih  jauh  tertinggal  dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, terlebih jika  dibandingkan  dengan  negara-negara  maju.  Sampai  saat  ini,  lemahnya  kualitas  SDM  masih  menjadi permasalahan  utama  dalam  pembangunan  dan  daya  saing  bangsa.  hal  tersebut  menyebabkan  rendahnya daya  saing  global  bangsa  Indonesia.  Padahal,  akselerasi  arus  globalisasi  dan  semakin  terbukanya  pasar dunia, Indonesia dihadapkan pada persaingan yang semakin luas dan ketat.
Kata Kunci : Kebijakan, Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

## Abstract
Education policy is a product that is used as a guide for legal-neutral educational decision-making and is adapted  to  a  moderate  educational  environment.  The  function  of  educational  policy  is  that  educational policies are made to be a guide in acting, directing activities in education or organizations or schools with the community and government to achieve the goals that have been set. The implication is the granting of greater authority to districts and cities to manage primary and secondary education in accordance with the potential and needs of the region. Also, carry out institutional changes to meet and improve efficiency and effectiveness in planning and implementation, as well as empowering human resources, which emphasizes professionalism. The importance of quality education is increasingly being realized, because the creation of human quality and the quality of an advanced and independent Indonesian society can only be realized if public  education  is  successfully  improved.  However,  the  quality  of  education  and  the  quality  of  human resources  in  our  country  is  still  far  behind  compared  to  ASEAN  countries,  especially  when  compared  to developed  countries.  Until  now,  the  weak  quality  of  human  resources  is  still  a  major  problem  in  the development  and  competitiveness  of  the  nation.  This  causes  the  low  global  competitiveness  of  the Indonesian nation. In fact, due to the acceleration of globalization and the increasingly open world market, Indonesia is faced with increasingly broad and tight competition.
Keywords: Policy, Educational and Cultural Development
H. Ahmad Maki, Gunawan, Sofyan Sauri, Sri Handayani : Pola Hubungan Kebijakan dan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana dan berlangsung kontinu (terus menerus sepanjang hayat) ke arah membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna, dewasa dan  berbudaya  ( civilized ).  Terorganisir  memiliki  makna  bahwa  pendidikan  tersebut  dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas, ada tahapannya dan ada komitmen bersama.  Adapun  berencana  mengandung  arti  bahwa  pendidikan  itu  direncanakan  sebelumnya, dengan  suatu  perhitungan  yang  matang  dan  berbagai  sistem  pendukung  yang  disiapkan. Sementara  berlangsung  kontinu  berarti  bahwa  pendidikan  itu  berlangsung  terus  menerus sepanjang hayat, yaitu sepanjang manusia hidup di muka bumi. 1
Pendidikan  bermutu  dalam  pembangunan  sebuah  bangsa  (termasuk  di  dalamnya pembangunan  pada  lingkup  kabupaten/kota)  adalah  suatu  keniscayaan,  melalui  pendidikan bermutu  dapat  dilahirkan  sumber  daya  manusia  (SDM)  berkualitas  dan  berdaya  saing  sebagai salah satu row input proses pembangunan. Tanpa pendidikan yang bermutu tidak mungkin tujuan pembangunan sebuah bangsa dapat terwujud dengan baik. Pendidikan bermutu dan pembangunan berkualitas bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Dalam konteks bangsa Indonesia, landasan yuridis Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat  menyatakan  bahwa  “….kemudian  dari  pada  itu,  untuk  membentuk  suatu  pemerintahan negara  Indonesia,  yang  melindungi  segenap  bangsa,  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa…”.  Merujuk  kepada  petikan pembukaan  UUD  1945  tersebut,  jelas  bahwa  salah  satu  tujuan  pembangunan  nasional  adalah dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Strategi  operasional  untuk  mencapai  tujuan tersebut  adalah  melalui  upaya  pembangunan  sektor  pendidikan.  Dengan  demikian,  pendidikan merupakan  pilar  strategis  yang  tidak  bisa  tergantikan  oleh  sektor  manapun  dan  sudah  menjadi komitmen  nasional  sejak  Negara  ini  berdiri,  sehingga  isu  pendidikan  memiliki  kedudukan  yang strategis untuk selalu dikaji dan dikembangkan. Di era globalisasi ini, pendidikan masih dianggap sebagai  kekuatan  utama  dalam  komunitas  sosial  untuk  mengimbangi  laju  perkembangan  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
Pentingnya  pendidikan  yang  berkualitas  semakin  disadari,  sebab  terciptanya  kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri hanya dapat diwujudkan jika pendidikan  masyarakat  berhasil  ditingkatkan.  Namun  demikian,  mutu  pendidikan  dan  kualitas SDM  di  negara  kita masih jauh  tertinggal  dibandingkan  dengan  negara-negara  ASEAN,  terlebih jika  dibandingkan  dengan  negara-negara  maju.  Sampai  saat  ini,  lemahnya  kualitas  SDM  masih
1 Sofyan  Sauri,  “Strategi  Pembangunan  Bidang  Pendidikan  Untuk  Mewujudkan  Pendidikan Bermutu,” UPI Bandung , 2008, h. 1.
H. Ahmad Maki, Gunawan, Sofyan Sauri, Sri Handayani : Pola Hubungan Kebijakan dan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan
menjadi  permasalahan  utama  dalam  pembangunan  dan  daya  saing  bangsa.  hal  tersebut menyebabkan rendahnya daya saing global bangsa Indonesia. Padahal, akselerasi arus globalisasi dan  semakin  terbukanya  pasar  dunia,  Indonesia  dihadapkan  pada  persaingan  yang  semakin  luas dan ketat. 2
Tantangan  masa  depan  bagi  sistem  pendidikan  di  Indonesia  tidaklah  semata-mata menyangkut  bagaimana  meningkatkan  mutu  dan  efisiensi  pendidikan  secara  internal (internal efficiency ),  tetapi  bahkan  yang  lebih  penting  adalah  menyangkut  bagaimanakah  meningkatkan kesesuaian pendidikan dengan bidang-bidang kehidupan lain (external efficiency). Pembangunan sistem  pendidikan  tidak  seharusnya  hanya  ditujukan  pada  pengembangan  pendidikan  sebagai sistem  tersendiri,  tetapi  juga  pengembangan  sistem  pendidikan  sebagai  salah  satu  sistem  atau bagian  yang  integral  dari  sistem  lain  yang  lebih  luas.  Dengan  demikian  pembangunan  sistem pendidikan harus mampu memberikan arti fungsional bagi pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. 3
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa  salah  satu  tujuan  Negara  Republik  Indonesia  adalah  mencerdaskan  kehidupan  bangsa. Pendidikan  merupakan  hak  asasi  setiap  warga  negara  Indonesia,  karena  itu  setiap  warga  negara Indonesia  berhak  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu  sesuai  dengan  minat  dan  bakat  yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup ( life  skills )  sehingga  mendorong  tegaknya  pembangunan  manusia  seutuhnya  serta  masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.
Masalah  yang  sering  muncul  dalam  konteks  Kebijakan  Pendidikan  Nasional  adalah, pemahaman  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  Kebijakan  Pendidikan  itu  sendiri,  apa  saja karakteristik  kebijakan  pendidikan,  bagaimana  kebijakan-kebijakan  pemerintah  dalam  bidang pendidikan, dan bagaimana implementasi kebijakan pendidikan nasional di Indonesia
Landasan  kebijakan  dalam  pembangunan  pendidikan  merupakan  pedoman  dan  petunjuk bagi  pelaksana  pendidikan  di  dalam  menjalankan  kegiatan  pendidikan. 4 Oleh  sebab  itu  landasan tersebut  biasanya  mempunyai  keterkaitan  yang  erat  dengan  peraturan  perundang-undangan  atau hukum  yang  berlaku  pada  suatu  negara,  kemudian  ditetapkan  dan  dikeluarkan  oleh  orang  yang mempunyai kekuasaan dalam bidang tersebut pada saat itu. Kebijakan yang dibuat dan ditetapkan
2 Sauri, h. 1.
3 Suroto,  “Kebijakan  Pembangunan  Pendidikannasional  Indonesia  dan  Kendala  yang  Dihadapi sebagai  Upaya  Perbaikan  dalam  Rangka  Mempersiapkan  Warga  Negara  Muda  yang  Baik  dan  Cerdas,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 4, no. 7 (13 Mei 2016): h. 496.
4 Angelika  Bule  Tawa,  “Kebijakan  Pendidikan  Nasional  Dan  Implementasinya  Pada  Sekolah Dasar,” SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral 4, no. 2 (29 November 2019): h. 109.
H. Ahmad Maki, Gunawan, Sofyan Sauri, Sri Handayani : Pola Hubungan Kebijakan dan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan
oleh  pemerintah  khususnya  dalam  bidang  pendidikan  pasti  mempunyai  dasar  yang  kuat  untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kebutuhan  masyarakat  yang  diimbangi  dengan  kemajuan  dan  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi.
Oleh  sebab  itu  sangat  jelas  bahwa  kebijakan  pembangunan  pendidikan  nasional  sangat penting  perannya  di  dalam  melindungi  dan  memberikan  pengawasan  terhadap  kegiatan pendidikan  agar  dapat  berjalan  sesuai  dengan  rencana  untuk  mencapai  tujuan  seperti  yang diharapkan. Kebijakan pendidikan nasional merupakan bagian dari kebijakan publik. Pemahaman ini  dimulai  dari  ciri-ciri  kebijakan  publik  secara  umum,  antara  lain:  a)  kebijakan  publik  adalah kebijakan  yang  dibuat  oleh  Negara,  yaitu  berkenaan  dengan  lembaga  eksekutif,  legislatif,  dan yudikatif.  b)  kebijakan  publik  adalah  kebijakan  yang  mengatur  kehidupan  bersama  atau kehidupan publik, dan bukan mengatur orang seorang atau golongan.
Dari  uraian latar  belakang  maka makalah ini  mengemukakan  pembahasan  dengan judul:
“Pola Hubungan Kebijakan dan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan” .

## METODOLOGI PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  Moleong  setelah  melakukan  analisis terhadap  beberapa  definisi  penelitian  kualitatif  kemudian  membuat  definisi  sendiri  sebagai sintesis  dari pokok-pokok  pengertian  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lain-lain  secara  holistic,  dan  dengan  cara deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 5

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  riset  kepustakaan  (library  research).  Apa  yang  disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan  mencatat  serta  mengolah bahan  penelitian. 6 Tekhnik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  literatur yang berkaitan dengan tema penelitian yang kemudian direduksi, didisplay dan diverifikasi.

## Teknik  Analisis Data
Teknik analisis data yang penulis gunakan diantaranya adalah sebagai berikut:
5 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda karya, 2017), h. 6.
6 Mestika Zed, Metode penelitian kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3.
H. Ahmad Maki, Gunawan, Sofyan Sauri, Sri Handayani : Pola Hubungan Kebijakan dan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan
1. Analisis  Konten  Analisis  konten  (content  analysis)  atau  kajian  isi  adalah  metodologi  penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau  dokumen.  Pendapat  lain  menjelaskan  bahwa  analisis  konten  (content  analysis)  adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam  media  massa. 7 Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  analisis  konten  adalah suatu  cara  penelitian  dengan  tahapan  tertentu  untuk  mengambil  inti  dari  suatu  gagasan  maupun informasi yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan.
2. Analisis  Induktif  Analisis  data  dalam  penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif  bersifat  induktif, yaitu  suatu  analisis  berdasarkan  data  yang  diperoleh,  selanjutnya  dikembangkan  pola  hubungan tertentu  atau  menjadi  hipotesis,  selanjutnya  dicarikan  data  lagi  secara  berulang-ulang  hingga hipotesis diterima dan hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. 8

## 3. Deskriptif Analitik
Metode  deskriptif  analitik  adalah  metode  dengan  cara  menguraikan  sekaligus  menganalisis. Dengan  menggunakan  kedua  cara  secara  bersama-sama  maka  diharapkan  objek  dapat  diberikan makna  secara  maksimal.    Teknik  deskriptif  analitik  ini  penulis  gunakan  untuk  mengungkapkan relevansi  konsep  pendidikan  berbasis  pengalaman  dalam  buku  Experience  and  Education  karya John Dewey yang telah didapat sebelumnya dalam pendidikan Islam. 9

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan Pembangunan
Banyak definisi tentang konsep kebijakan.  Di antaranya ialah kebijakan sebagai apa saja yang  hendak  dilaksanakan  atau  tidak  dilaksanakan  oleh  pemerintah. 10 Pendapat  lain mendefinisikan  kebijakan  sebagai  suatiu  pola  tingkah  laku  yang  terarah  kepada  tujuan  yang diikuti  oleh  seseorang  agau  beberapa  orang  dalam  menangani  suatu  masalah.  Pola  tingkah  laku yang  terarah  kepada  tujuan  berhubungan  dengan  kenyataan  bahwa  kebijakan  adalah  kebijakan adalah  sesuatu  yang  gelap  dan  abstrak  yang  mendorong  kepada  keputusan-keputusan selanjutnya. 11
Banyak peneliti lain berpendapat bahwa tidak mungkin memberikan satu definisi saja atas kebijakan.  Mereka  yakin  bahwa  perlu  mendaftarkan  berbagai  elemen  dan  pengertian-pengertian
7 Onong Uchajana Effendy, Dinamika Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002).
8 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 335.
9 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosoal Humaniora Pad Umumnya (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 336.
10 Thomas R. Dye, Understanding Public Policy (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1978), h. 3.
11 James E. Anderson, Public Policy Making (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979), h. 3.
H. Ahmad Maki, Gunawan, Sofyan Sauri, Sri Handayani : Pola Hubungan Kebijakan dan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan
lain  mengenai  kebijakan,  seperti  tujuan-tujuan  dan  implementasi  program-program,  atau pemikiran-pemikiran  sebagai  bermacam-macam  aspek  keuntungan  langsung  dan  tidak  langsung serta biaya kebijakan. 12
Proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dibagi menjadi empat tahap, yaitu politisasi suatu  permasalahan  (penyusunan  agenda),  perumusan,  dan  pengesahan  tujuan  dan  program, pelaksaksanaan  program,  serta  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  program. 13 Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan  hukum  atau  aturan  yang  mengatur  pelaksanaan  sistem  pendidikan,  yang  tercakup  di dalamnya  tujuan  pendidikan  dan  bagaimana  mencapai  tujuan  tersebut.  Kebijakan  pendidikan harus  sejalan  dengan  kebijakan  publik.  Di  dalam  konteks  kebijakan  publik  secara  umum,  yaitu kebijakan  pembangunan,  maka  kebijakan  pendidikan  merupakan  bagian  dari  kebijakan  publik. Kebijakan  pendidikan  dipahami  sebagai  kebijakan  di  bidang  pendidikan,  untuk  mencapai  tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan, sebagai satu dari tujuan bangsa secara keseluruhan. 14
Kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara- negara  dalam  persaingan  global,  sehingga  kebijakan  pendidikan  perlu  mendapatkan  prioritas utama  dalam  era  globalisasi.  Salah  satu  argumen  utamanya  adalah  bahwa  globalisasi  membawa nilai  demokrasi.  Demokrasi  yang  memberikan  hasil  adalah  demokrasi  yang  didukung  oleh pendidikan. 15

## 2. Pembangunan  Pendidikan
Pembangunan  di  bidang  pendidikan  merupakan  suatu  upaya  mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan  meningkatkan  kualitas  manusia.  Salah  satu  faktor  penentu  bagi  kelestarian  dan kemajuan  bangsa  adalah  sektor  pendidikan.  Pendidikan  bukan  hanya  sekedar  media  dalam menyampaikan  dan  meneruskan  kebudayaan  dari  generasi  ke  generasi,  melainkan  dapat menghasilkan perubahan dan pengembangan kemajuan kehidupan bangsa. Keberhasilan program pendidikan  dapat  membantu  kelancaran  pencapaian  tujuan  pembangunan  nasional.  Pendidikan berlangsung  seumur  hidup  dan  dilakukan  di  dalam  keluarga,  sekolah,  dan  masyarakat. Keberhasilan  pendidikan  nasional  tanggung  jawab  bersama  antara  keluarga,  sekolah,  dan masyarakat.
Pendidikan  merupakan  tujuan  pembangunan  yang  mendasar.  Pendidikan  adalah  hal
12 Edward III dan Sharkansky, The Policy Predicament: Making and Implementing Public Policy (San Fransisco: WH. Freeman & Co. Publisher, 1978), h. 2.
13 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 1999), h. 197.
14 H.A.R  Tilaar  dan  Riant  Nugroho, Kebijakan  Pendidikan:  Pengantar  untuk  Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 35-36.
15 Tilaar dan Nugroho, h. 36.
H. Ahmad Maki, Gunawan, Sofyan Sauri, Sri Handayani : Pola Hubungan Kebijakan dan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan
pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga karena pendidikan adalah hal yang  fundamental  untuk  membentuk  kapabilitas  manusia  yang  lebih  luas  yang  berada  pada  inti makna  pembangunan.  Pendidikan  memainkan  peranan  kunci  dalam  membentuk  kemampuan sebuah  negara  berkembang  untuk  menyerap  teknologi  modern  dan  untuk  mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan berkelanjutan.

## 3. Pembangunan Kebudayaan
Kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diperoleh seorang individu dari masyarakat, mencakup  adat  istiadat,  norma-norma  yang  berlaku,  kepercayaan,  serta  keahlian  yang  diperoleh bukan  dari  hasil  kreativitas  sendiri  melainkan  merupakan  warisan  masa  lalu  yang  didapat  baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan informal. 16
Pembangunan adalah semua upaya yang dilakukan dan direncanakan untuk melaksanakan perubahan  yang  memiliki  tujuan  utama  untuk  memperbaiki  dan  menaikkan  taraf  hidup, kesejahteraan,  dan  kualitas  manusia. 17 Pembangunan  juga  dapat  diartikan  sebagai  suatu  arah perubahan  yang  lebih  baik  menuju  ke  pola  masyarakat  yang  lebih  baik  dengan  mengedepankan nilai-nilai  kemanusiaan  sehingga  mampu  membuat  sekelompok  masyarakat  memiliki  kendali yang  lebih  besar  terhadap  kondisi  lingkungan  sekitarnya  dan  membuat  warganya  menjadi  lebih memiliki kontrol terhadap kehidupan diri sendiri. 18
Ide dasar pembangunan manusia adalah memposisikan manusia sebagai suatu aset bangsa dan  dapat  menciptakan  pertumbuhan  dalam  bidang  ekonomi,  sosial,  politik,  budaya  dan lingkungan  yang  mendorong  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Pemikiran  tersebut menggambarkan tujuan utama dari pembangunan manusia, yaitu mampu menciptakan lingkungan yang  memungkinkan  bagi  masyarakat  untuk  memiliki  umur  panjang,  sehat  dan  menjalankan kehidupan yang produktif.
Kebijakan  selalu  mencakup  struktur  yang  mendua.  Pada  satu  sisi  kebijakan  mempunyai dimensi instrumental dalam menghasilkan keputusan, program dan hasil lainnya dengan nilai-nilai yang  diyakini  oleh  para  aktor  pengambil  keputusan,  namun  di  sisi  lain  kebijakan  dapat menghasilkan  nilai-nilai  yang  anti  nilai  seperti  dominasi  dan  proses  non-developmental. Kebijakan pendidikan adalah konsep atau gagasan yang sering kita dengar, kita ucapkan bahkan kita lakukan, tetapi seringkali tidak dipahami secara baik. Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal sehat dan juga berdasarkan kebutuhan di lapangan. Tentunya suatu  kebijakan  bukan  semata-mata  merupakan  hasil  pertimbangan  akal  manusia  entah  itu
16 Isna  Zuriatina,  “Pengaruh  Pembangunan  Kebudayaan  Terhadap  Pembangunan  Manusia  Di Indonesia,” TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial 3, no. 1 (11 Maret 2020): h. 4.
17 Zuriatina, h. 4.
18 Zuriatina, h. 5.
H. Ahmad Maki, Gunawan, Sofyan Sauri, Sri Handayani : Pola Hubungan Kebijakan dan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan
perseorangan maupun kelompok, walaupun akal manusia merupakan unsur yang dominan dalam mengambil  keputusan.  Suatu  kebijakan  kadang  kala  lebih  menekankan  kepada  faktor-faktor emosional dan irasional. Hal ini bukanlah berarti bahwa suatu kebijakan tidak mengandung unsur- unsur rasional. Bisa saja terjadi bahwa faktor-faktor rasional tersebut belum tercapai pada saat itu atau baru saja merupakan intuisi belaka.
Undang-Undang  nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasioanal menegaskan  Fungsi  Pendidikan  Nasional  adalah  upaya  untuk  mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  yang  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung jawab.  Sepak  terjang  kebijakan  pendidikan  nasional  dan  implementasinya  pada  sekolah  dasar pada saat ini belum maksimal diperhatikan. Hal ini sebenarnya merupakan unsur penting karena Sekolah Dasar dilihat sebagai lembaga pendidikan awal yang sangat menentukan arah pencapaian cita-cita bangsa.
Kebijakan  pendidikan  memiliki  karakteristik  yang  khusus,  yakni:  a)  Memiliki  tujuan pendidikan.  Kebijakan  pendidikan  harus  memiliki  tujuan,  namun  lebih  khusus,  bahwa  ia  harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. b) Memenuhi aspek legal-formal. Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara  sah  berlaku  untuk  sebuah  wilayah.  Maka,  kebijakan  pendidikan  harus  memenuhi  syarat konstitusional  sesuai  dengan  hirarki  konstitusi  yang  berlaku  di  sebuah  wilayah  hingga  ia  dapat dinyatakan  sah  dan  resmi  berlaku  di  wilayah  tersebut.  Sehingga,  dapat  dimunculkan  suatu kebijakan  pendidikan  yang  legitimat.  c)  Memiliki  konsep  operasional.  Kebijakan  pendidikan sebagai  sebuah  panduan  yang  bersifat  umum,  tentunya  harus  mempunyai  manfaat  operasional agar  dapat  diimplementasikan  dan  ini  adalah  sebuah  keharusan  untuk  memperjelas  pencapaian tujuan  pendidikan  yang  ingin  dicapai.  Apalagi  kebutuhan  akan  kebijakan  pendidikan  adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan. d) Dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan itu  harus  dibuat  oleh  para  ahli  di  bidangnya  yang  memiliki  kewenangan  untuk  itu,  sehingga  tak sampai  menimbulkan  kerusakan  pada  pendidikan  dan  lingkungan  di  luar  pendidikan.  Para administrator  pendidikan,  pengelola  lembaga  pendidikan  dan  para  politisi  yang  berkaitan langsung  dengan  pendidikan  adalah  unsur  minimal  pembuat  kebijakan  pendidikan.  e)  Dapat dievaluasi.  Kebijakan  pendidikan  itu  pun  tentunya  tak  luput  dari  keadaan  yang  sesungguhnya untuk  ditindaklanjuti.  Jika  baik,  maka  dipertahankan  atau  dikembangkan,  sedangkan  jika
H. Ahmad Maki, Gunawan, Sofyan Sauri, Sri Handayani : Pola Hubungan Kebijakan dan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan
mengandung  kesalahan,  maka  harus  bisa  diperbaiki  atau  dievaluasi.  e)  Memiliki  sistematika. Kebijakan  pendidikan  tentunya  merupakan  sebuah  sistem  juga,  oleh  karenanya  harus  memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. 19
Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian  faktor  yang  hilang  atau  saling  berbenturan  satu  sama  lainnya.  Hal  ini  harus diperhatikan  dengan  cermat  agar  pemberlakuannya  kelak  tidak  menimbulkan  kecacatan  hukum secara  internal.  Kemudian,  secara  eksternal  pun  kebijakan  pendidikan  harus  bersepadu  dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya.
Landasan  yuridis  atau  kebijakan  pendidikan  Indonesia  adalah  seperangkat  konsep peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  titik  tolak  sistem  pendidikan  Indonesia,  yang menurut  Undang-Undang  Dasar  1945  meliputi,  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Peraturan  Pemerintah  pengganti  undang  undang,  peraturan  pemerintah,  dan lainnya. Berikut kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan:
1) Dalam  pembukaan  (UUD  1945,  antara  lain  :  “  Atas  berkat  Rahmat  Tuhan  yang  Maha Kuasa  dan  dengan  didorongkan  oleh  keinginan  luhur,  supaya  berkehidupan berkebangsaan  yang  bebas,  maka  rakyat  Indonesia  dengan  ini  menyatakan kemerdekaannya.  Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintahan  negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  d  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” 20
2) Pasal  31  UUD  1945  menyatakan  bahwa  (a)  Setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan pendidikan;  (b)  Setiap  warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan  pemerintah wajib  membiayainya;  (c)  Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem pendidikan  nasional  yang  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak  mulia dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa;  (d)  Negara  memprioritaskan  anggaran pendidikan  sekurang-kurangnya  dua  puluh  persen  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara  serta  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (e) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan  teknologi  dengan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  agama  dan  persatuan  bangsa  untuk
19 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
20 Tawa, “Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar,” h. 111-113.
H. Ahmad Maki, Gunawan, Sofyan Sauri, Sri Handayani : Pola Hubungan Kebijakan dan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
3) UU  No.  20  Tahun  2003  tentang:  Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional pendidikan menyatakan bahwa  pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung jawab.
5) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar Nasional  Pendidikan  Pasal  1  yang  berisi  bahwa  Standar  nasional  pendidikan  adalah kriteria  minimal  tentang  sistem  pendidikan  diseluruh  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Kebijakan  pendidikan  hendaknya  mewujudkan  salah  satu  tujuan  negara  adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan  untuk  itu  setiap  warga  negara  berhak  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu  sesuai  dengan minat  dan  bakat  yang  dimilikinya  tanpa  memandang  status  sosial,  status  ekonomi,  suku,  etnis, agama,  dan  gender.  Pendidikan  untuk  semua  menjamin  keberpihakan  kepada  peserta  didik  yang memiliki  hambatan  fisik  ataupun  mental,  hambatan  ekonomi  dan  sosial  ataupun  kendala geografis,  dengan  menyediakan  layanan  pendidikan  untuk  menjangkau  mereka  yang  tidak terjangkau.  Pendidikan  nasional  bagi  negara  berkembang  seperti  Indonesia  merupakan  program besar, yang menyajikan tantangan tersendiri. Hal ini karena jumlah penduduk yang luar biasa dan posisinya tersebar ke berbagai pulau. Ditambah lagi Indonesia merupakan masyarakat multi-etnis dan  sangat  pluralistik,  dengan  tingkat  sosial-ekonomi  yang  beragam.  Hal  ini  menuntut  adanya sistem pendidikan nasional yang kompleks, sehingga mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyat secara khusus pendidikan bagi peserta didik. 21
Pembangunan  pendidikan  tentunya  harus  bisa  menjadi  latar  belakang  terkait  dengan indeks  pembangunan  manusia.  Dalam  indeks  pembangunan  manusia  yang  menjadi  fokus  dan harapan dari pembangunan dalam aspek pendidikan ini adalah munculnya sumber daya manusia
21 Tawa, h. 114.
H. Ahmad Maki, Gunawan, Sofyan Sauri, Sri Handayani : Pola Hubungan Kebijakan dan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan
yang  berkualitas,  kompeten,  dan  berdaya  saing.  Contoh  yang  bisa  diambil  mengenai pembangunan  di  dalam  aspek  pendidikan  adalah  hadirnya  banyak  sekolah  kejuruan  yang memberikan  pemahaman  mengenai  dunia  kerja  yang  diharapkan  dapat  mencetak  sumber  daya manusia yang berdaya saing, dan juga mengenai bagaimana pembangunan pendidikan ini sebagai penggerak  indeks  pembangunan  manusia  yang  ada  di  kota  Bandung  dapat  berjalan  dengan semestinya dan dapat peningkatan yang signifikan mengenai kualitas pembangunan manusia. 22
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  ini  digunakan  untuk  mengukur  capaian pembangunan manusia yang berbasis pada komponen dasar sebagai ukuran kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang terdapat di  masyarakat.  Dimensi  mendasar  yang  mencakup  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  ini mencakup kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi mendasar yang ada di masyarakat tersebut memiliki pengertian sangat luas terkait banyak faktor yang terdapat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam mengukur dimensi kesehatan, data yang digunakan adalah  data  angka  harapan  hidup  dan  kelahiran  yang  ada  di  suatu  daerah.  Untuk  mengukur dimensi  pengetahuan  digunakan  gabungan  data  dari  indikator  angka  melek  huruf  dan  rata-rata lama  sekolah  yang  ada  di  suatu  daerah.  Adapun  untuk  mengukur  dimensi  kehidupan  layak digunakan  data  indikator  dari  daya  beli  masyarakat  terhadap  kebutuhan  pokok  yang  dilihat  dari rata-rata  pengeluaran  per  kapita  sebagai  pendekatan  pendapatan  yang  mewakili  capaian pembangunan untuk menunjang kehidupan yang layak. 23
Indeks  Pembangunan  Kebudayaan  disusun  dengan  mengacu  pada  konsep  Culture Development  Indicators  (CDIS)  UNESCO.  Dalam  CDIS,  terdapat  tujuh  dimensi  sebagai  tolak ukur,  yaitu  ekonomi,  pendidikan,  pemerintahan,  partisipasi  sosial,  gender,  komunikasi,  dan warisan  budaya.  Ketujuh  dimensi  diturunkan  ke  dalam  bentuk  indikator,  dimana masing-masing dimensi memiliki satu hingga lima indikator. Integrasi antara CDIS dengan Strategi Kebudayaan menghasilkan dimensi dan indikator baru yang dianggap sesuai dengan karakteristik kebudayaan di  Indonesia.  Indeks  Pembangunan  Kebudayaan  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran pembangunan  kebudayaan  secara  lebih  holistik  dengan  memuat  7  (tujuh)  dimensi,  yakni:  (1) dimensi  ekonomi  budaya;  (2)  dimensi  pendidikan;  (3)  dimensi  ketahanan  sosial  budaya;  (4) dimensi  warisan  budaya;  (5)  dimensi  ekspresi  budaya;  (6)  dimensi  budaya  literasi;  dan  (7) dimensi  gender.  Hasil  dari  penghitungan  Indeks  Pembangunan  Kebudayaan  dapat  dijadikan sebagai  umpan  balik  dalam  proses  perencanaan  pembangunan,  sehingga  dapat  dihasilkan
22 Dendi  Herdiansyah  dan  Poni  Sukaesih  Kurniati,  “Pembangunan  Sektor  Pendidikan  sebagai Penunjang Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandung,” Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi 8, no. 1 (7 Juni 2020): h. 44.
23 Herdiansyah dan Kurniati, h. 45.
H. Ahmad Maki, Gunawan, Sofyan Sauri, Sri Handayani : Pola Hubungan Kebijakan dan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan
perumusan kebijakan, strategi, dan program kebudayaan berbasis data emipiris.
Indonesia  memiliki  kekayaan  budaya  yang  beragam  dan  tersebar  di  seluruh  wilayah Indonesia  dari  Sabang  hingga  Merauke.  Keberagaman  budaya  ini  merupakan  salah  satu  aset bangsa yang sangat berharga. Hal ini merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Indonesia memiliki  modal  budaya  yang  kuat  yang  dapat  dijadikan  modal  dasar  percepatan  pembangunan nasional.  Terdapat  tiga  negara  di  kawasan  Asia  yaitu  Jepang,  China,  dan  Korea  Selatan  yang dianggap telah berhasil melakukan akselerasi pembangunan sosial ekonomi berbasis kebudayaan dengan  melakukan  kapitalisasi  atas  nilai-nilai  kebudayaan  melalui  proses modernisasi. 24 Dengan mengacu  ke  ketiga  negara  tersebut,  Indonesia  juga  dapat  melakukan  akselerasi  pembangunan kebudayaan.
Fakta  tersebut  menunjukkan  bahwa  kebudayaan  memiliki  peranan  penting  dalam pembangunan.  Pemerintah  Indonesia  juga  terus  menerus  berupaya  untuk  meningkatkan pembangunan  kebudayaan.  UU  No.  5  Tahun  2017  tentang  Pemajuan  Kebudayaan  membawa udara yang segar dalam pembangunan kebudayaan. Menurut UU tersebut, pemajuan kebudayaan bertujuan  untuk  mengembangkan  nilai-nilai  luhur  budaya  bangsa,  memperkaya  keberagaman budaya,  memperteguh  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, mewujudkan  masyarakat  madani,  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  melestarikan  warisan budaya  bangsa,  dan  mempengaruhi  arah  perkembangan  peradaban  dunia,  sehingga  kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. 25 26

## KESIMPULAN
Kebijakan  pendidikan  hendaknya  mewujudkan  salah  satu  tujuan  negara  adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan  untuk  itu  setiap  warga  negara  berhak  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu  sesuai  dengan minat  dan  bakat  yang  dimilikinya  tanpa  memandang  status  sosial,  status  ekonomi,  suku,  etnis, agama, dan gender. Pendidikan untuk semua. menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki  hambatan  fisik  ataupun  mental,  hambatan  ekonomi  dan  sosial  ataupun  kendala geografis,  dengan  menyediakan  layanan  pendidikan  untuk  menjangkau  mereka  yang  tidak terjangkau.  Pendidikan  nasional  bagi  negara  berkembang  seperti  Indonesia  merupakan  program besar, yang menyajikan tantangan tersendiri.
24 Gumanti  Awaliyah,  “Kebudayaan  Bisa  Jadi  Modal  Penggerak  Pembangunan  Nasional,” Republika (blog), 2018.
25 Citra Hennida dkk., “Budaya dan Pembangunan Ekonomi di Jepang, Korea Selatan dan China,” Global Strategis 10, no. 2 (2016).
26 Melina, “Peranan Budaya dalam Pembangunan Manusia Indonesia,” Dunia Ilmu 2, no. 4 (2016).
H. Ahmad Maki, Gunawan, Sofyan Sauri, Sri Handayani : Pola Hubungan Kebijakan dan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan
Kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan  pendidikan  yang  legal-netral  dan  disesuaikan  dengan  lingkugan  hidup  pendidikan secara  moderat.  Fungsi  kebijakan  pendidikan  yaitu  kebijakan  pendidikan  dibuat  untuk  menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan  masyarakat  dan  pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Implikasinya adalah  pemberian  kewenangan  yang  lebih  besar  kepada  kabupaten  dan  kota  untuk  mengelola pendidikan  dasar  dan  menengah  sesuai  dengan  potensi  dan  kebutuhan  daerahnya.  Juga, melakukan  perubahan kelembagaan  untuk  memenuhi  dan  meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan,  serta  memberdayakan  sumber  daya  manusia,  yang menekankan pada profesionalisme.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, James E. Public Policy Making . New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979.
Awaliyah,  Gumanti.  “Kebudayaan  Bisa  Jadi  Modal  Penggerak  Pembangunan  Nasional.”
Republika (blog), 2018.
Dye, Thomas R. Understanding Public Policy . Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1978.
Edward  III,  dan  Sharkansky. The  Policy  Predicament:  Making  and  Implementing  Public Policy . San Fransisco: WH. Freeman & Co. Publisher, 1978.
Effendy, Onong Uchajana. Dinamika Komunikasi . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
Hennida, Citra, Reza Akbar Felayati, Sri Harini Wijayanti, dan Alfionita Rizky Perdana. “Budaya dan  Pembangunan  Ekonomi  di  Jepang,  Korea  Selatan  dan  China.” Global  Strategis 10, no. 2 (2016).
Herdiansyah,  Dendi,  dan  Poni  Sukaesih  Kurniati.  “Pembangunan  Sektor  Pendidikan  sebagai Penunjang  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Kota  Bandung.” Jurnal  Agregasi :  Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi 8, no. 1 (7 Juni 2020).
Melina. “Peranan Budaya dalam Pembangunan Manusia Indonesia.” Dunia Ilmu 2, no. 4 (2016). Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda karya, 2017.
Ratna, Nyoman Kutha. Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosoal Humaniora Pad Umumnya . Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Sauri,  Sofyan.  “Strategi  Pembangunan  Bidang  Pendidikan  Untuk  Mewujudkan  Pendidikan Bermutu.” UPI Bandung , 2008.
Subarsono. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Alfabeta, 2012.
Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik . Jakarta: Grasindo, 1999.
Suroto.  “Kebijakan  Pembangunan  Pendidikannasional  Indonesia  dan  Kendala  yang  Dihadapi sebagai Upaya Perbaikan dalam Rangka Mempersiapkan Warga Negara Muda yang Baik dan Cerdas.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 4, no. 7 (13 Mei 2016).
H. Ahmad Maki, Gunawan, Sofyan Sauri, Sri Handayani : Pola Hubungan Kebijakan dan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan
Tawa,  Angelika  Bule.  “Kebijakan  Pendidikan  Nasional  Dan  Implementasinya  Pada  Sekolah Dasar.” SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral 4, no. 2 (29 November 2019).
Tilaar,  H.A.R,  dan  Riant  Nugroho. Kebijakan  Pendidikan:  Pengantar  untuk  Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Zed, Mestika. Metode penelitian kepustakaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
Zuriatina,  Isna.  “Pengaruh  Pembangunan  Kebudayaan  Terhadap  Pembangunan  Manusia  Di Indonesia.” TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial 3, no. 1 (11 Maret 2020).