## Daftar Isi Jurnal Masyarakat dan Budaya
Volume 19 No. 1 Tahun 2017
Halaman
Pengantar Redaksi
iii

## Topik:
 Politik Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia 1 Titis Anindyajati
 Perjuangan Agraria di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember: Suatu Bentuk Perlawanan Simbolik Tahun 1998-2005 15

## Mohamad Il Badri, Yety Rochwulaningsih, dan Alamsyah
 Pengelolaan SDA dan Hak-Hak Masyarakat Adat: Studi Kasus Enggano 27 Laely Nurhidayah
 Kebijakan Negara Terhadap PRT Migran Di Indonesia: Telaah Gender dan Hubungan Internasional 45 Ani Soetjipto  Pengangkatan Putri Mahkota Dan Indikasi Pergeseran Konsep Kuasa Jawa: Analisis Pendahuluan 59 Kurniawati Hastuti Dewi  Dinamika Relasi Sosial-Keagamaan Masyarakat Ahmadiyah dan Non-Ahmadiyah 77

## Mardian Sulistyati
 Analisis Wacana Percakapan Warga Dalam Grup Facebook Bubuhan Samarinda: Identifikasi Potensi Konflik Sosial 89 Ali Kusno  Ilustrasi Dalam Serat Sindujoyo 105

## Mashuri
 Aremania: Suatu Bentuk Identitas Pemersatu Kaum Muda Kota Malang Tahun 1992-2000 119
M. Lukman Hakim, Dewi Yuliati, dan Hariono Rinaldi
 “Bobotoh Persib” dan Konstruksi Identitas di Era Digital 131 Aulia Hadi
Tinjauan Buku:
 Konflik Agraria di Urutsewu 153
Maulida Illiyani

## PENGANTAR REDAKSI
Pembaca yang berbahagia.
Pada  awal  tahun  2017  ini  Jurnal  Masyarakat  Budaya  (JMB)  mengalami  setidaknya  dua perubahan. Kini, JMB  sudah terbit  secara  elektronik melalui  situs jmb.lipi.go.id .  Keberadaan jurnal elektronik  ini  diharapkan  dapat  memudahkan  seluruh  pengguna,  baik  penulis  untuk  mengirimkan tulisan,  pembaca  untuk  mengakses  seluruh  tulisan  yang  telah  diterbitkan,  maupun  dewan  redaksi untuk  mengelola  jurnal  secara  keseluruhan.  Selain  itu,  berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Pusat Penelitian  Kemasyarakatan  dan  Kebudayaan  (P2KK),  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI) Nomor: 119/IPSK.1/SK/III/2017 tertanggal 3 Maret 2017, pengelola JMB mengalami pergantian yang diharapkan dapat memperkuat tim pengelola, baik Penasihat Editorial, Mitra Bestari, Dewan Redaksi, Redaksi Pelaksana, Tenaga Pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta Sekretariat. ‘Selamat  bergabung’  kepada  Bapak/Ibu/Saudara  semua.  Semoga  JMB  semakin  bermanfaat  bagi seluruh pengguna di masa depan.
Sepuluh tulisan yang disajikan dalam edisi ini menyajikan berbagai isu kemasyarakatan dan kebudayaan  di  Indonesia.  Tiga  tulisan  mendiskusikan  hukum  dan  masyarakat  adat.  Pertama  adalah sebuah  tulisan  berjudul  ‘Politik  Hukum  tentang  Peran  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Melindungi Eksistensi  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  di  Indonesia’.  Penulis  menggarisbawahi  bahwa pelaksanaan  hak-hak  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  (KMHA),  khususnya  hak-hak  di  bidang sumber daya alam, belum sejalan dengan amanat konstitusi. Tulisan ini menunjukkan kontribusi dari Mahkamah  Konstitusi  (MK)  sebagai  penyeimbang  eksekutif  dan  yudikatif  dalam  melahirkan landmark decision untuk mendefinisikan KMHA melalui putusan-putusannya.
Berikutnya  adalah  tulisan  tentang  perjuangan  agraria  dari  para  petani  di  Kecamatan Jenggawah  Kabupaten  Jember.  Penulis  menunjukkan  bahwa  pergantian  rezim  dari  Orde  Baru  ke Reformasi (1998) memberikan kesempatan adanya perubahan pola perlawanan petani dari perlawanan fisik menjadi perlawanan  simbolik. Melalui perlawanan simbolik, para petani memperjuangkan hak- haknya  hingga  memperoleh  sertifikat  tanah  dari  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Jember  secara bertahap mulai tahun 2001.
Perjuangan  yang  lain  dilakukan  oleh  masyarakat  adat  Enggano.  Pengelolaan  sumber  daya alam,  termasuk  hutan  adat,  menjadi  agenda  penting  dari  perjuangan  masyarakat  adat  Enggano. Masyarakat adat Enggano sebenarnya memiliki elemen-elemen dasar yang  mendukung untuk diakui hak adatnya, bahkan untuk dibentuknya desa adat. Namun demikian, penulis menggarisbawahi bahwa Pemerintah Daerah Bengkulu belum melindungi hak-hak masyarakat adatnya dalam peraturan daerah, sehingga keberadaan masyarakat adat Enggano juga belum dapat diakui secara hukum.
Dua  tulisan  berikutnya  mengangkat  isu  gender.  Pekerja  Rumah  Tangga  (PRT)  migran perempuan  menjadi  sebuah  permasalahan  yang  krusial  bagi  Indonesia  hingga  saat  ini.  Dalam karyanya, penulis mengedepankan perspektif gender dan feminisme untuk menganalisis pengalaman personal  perseorangan  perempuan  dari  dunia  ketiga,  termasuk  Indonesia,  yang  masuk  dalam  pasar kerja  global  yang  cenderung  berupah  rendah  dan  mengeksploitasi,  serta  kurang  memberikan perlindungan. Selain itu, penulis juga meletakkannya dalam konteks kebijakan negara terhadap PRT migran di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla saat ini.
Selanjutnya, tulisan berjudul ‘Pengangkatan Putri Mahkota dan Indikasi Pergeseran Konsep Kuasa Jawa:  Analisis  Pendahuluan’  menganalisis  pemberian  gelar  GKR Mangkubumi kepada  GKR Pembayun  oleh  Sultan  HB  X.  Gelar  tersebut  menandai  pengangkatan  GKR  Pembayun  sebagai  putri mahkota  sekaligus  penerus  tahta  Keraton  Yogyakarta.  Penulis  menggarisbawahi  adanya  pergeseran konsep kuasa Jawa kontemporer yang memungkinkan perempuan yang sebelumnya hanya berada di posisi pinggiran untuk memegang kuasa.
Isu  konflik menjadi pokok bahasan dari dua tulisan berikutnya. Tulisan berjudul ‘Dinamika Relasi Sosial-Keagamaan Masyarakat Ahmadiyah dan Non-Ahmadiyah’ menunjukkan bahwa konflik
sosial-keagamaan  bukan  semata-mata  disebabkan  oleh  sentimen  agama  yang  seringkali didengungkan,  tetapi  juga  oleh  sentimen  kelompok,  pemisah  ruang,  polemik  identitas,  kesenjangan ekonomi,  kecemburuan  politik,  maupun  interfensi  elit,  seperti  yang  dialami  oleh masyarakat Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan non-JAI di Manislor.
Tulisan  berikutnya  mengamati  potensi  konflik  bernuansa  suku,  agama,  ras,  antargolongan (SARA)  dari  grup Facebook  Bubuhan  Samarinda  (FBS) seiring  dengan  semakin  maraknya penggunaan  media  sosial.  Penulis  menunjukkan  bahwa  percakapan  yang  terekam  dalam  FBS memiliki  potensi  konflik  bernuansa  SARA  karena  tingginya  primordialisme  warga  dan  sentimen terhadap para pendatang.
Isu  terakhir  yang  digambarkan  adalah identitas. Melalui  manuskrip Serat Sindujoyo ,  penulis mengkaji makna dari ilustrasi atau cerita gambar. Tulisan ini menggambarkan bahwa Serat Sindujoyo memiliki  kekhasan  pesisir  timur  Jawa  yang  berbeda  dari  Kraton  Jawa  sekaligus  menunjukkan kebermaknaan kulturalnya sebagai sebuah identitas.
Sementara  itu,  dua  tulisan  terakhir  mendiskusikan  identitas  dalam  kaitannya  dengan komunitas  pendukung  sepak  bola.  Menggunakan  perspektif  sejarah,  penulis  menggambarkan dinamika  Aremania  yang  merupakan  komunitas  pendukung  Persatuan  Sepak  bola  (PS)  Arema Malang.  Keberadaan  Aremania  memberikan  ruang  konstruksi  identitas  bagi  para  pendukung  yang sebelumnya  dikenal  sebagai  perusuh  menjadi  tertib  dan  santun  sekaligus  melawan  hegemoni komunitas pendukung sepak bola Surabaya yang selalu diunggulkan.
Lebih  lanjut,  tulisan  berjudul  ‘Bobotoh  Persib  dan  Konstruksi  Identitas  di  Era  Digital’ menggambarkan  dinamika  komunitas  bobotoh  Persatuan  Sepak  bola  Indonesia  Bandung  (Persib) dengan  berfokus  pada  konstruksi  identitas  di  era  digital.  Melalui  beragam  ekspresi  di  era  digital, penulis menunjukkan bahwa Bobotoh Persib me(re)konstruksi sebuah identitas proyek yang tidak saja merepresentasikan  tempat  (Bandung)  dan  etnisitas  (kesundaan),  tetapi  juga  konektivitas  dengan masyarakat global.
Dalam kesempatan ini, redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang bersedia untuk berbagi pengetahuan. Semoga berbagai diskusi di edisi ini bermanfaat bagi para pembaca.
Selamat membaca.

## Jurnal Masyarakat dan Budaya
Volume 19 No. 1 Tahun 2017
POLITIK HUKUM TENTANG PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA

## Titis Anindyajati
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta titis_mh@yahoo.com

## Abstrak
Sejatinya pelaksanaan hak-hak KMHA, khususnya hak-hak di bidang Sumber Daya Alam (SDA) belum sejalan dengan amanat konstitusi, walaupun keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) telah ditegaskan dalam  konstitusi  dan  diturunkan  melalui  peraturan  perundang-undangan  terkait  Sumber  Daya  Alam  (SDA). Untuk  itulah  Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusan-putusannya  yang  melahirkan  Politik  Hukum  Mahkamah Konstitusi  hadir  untuk  menyeimbangkan  kekuasaan  antara  eksekutif  dan  yudikatif.  Penulisan  tentang Masyarakat  Hukum  Adat  sudah  banyak,  namun  belum  ada  yang  lebih  spesifik  menulis  tentang  bagaimana Peraturan perundang-undangan mengatur hak-hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) dan bagaimana kontribusi  Mahkamah  Konstitusi  dalam  melindungi  eksistensi  KMHA  dari  aspek  politik  hukum.  Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak KMHA di bidang Sumber Daya Alam dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan  KMHA dan Sumber Daya Alam khususnya digunakan sebagai objek penelitian serta meneliti bahan-bahan pustaka dalam menganalisis dan mengkaji bahan hukum. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sejak adanya Putusan MK No.35/PUU-X/2012, banyak muncul peraturan-peraturan teknis yang  mengatur  lebih  tegas  tentang  keberadaan  KMHA.  Sementara  itu,  Politik  Hukum  Mahkamah  Konstitusi melalui  putusan-putusannya  yang  berlandaskan  filosofis,  yuridis  dan  sosiologis  melahirkan landmark  decision mengenai  batasan  penting  untuk  mendefinisikan  KMHA.    Hal  ini  merupakan  salah  satu    peran    Mahkamah dalam menjalankan amanat konstitusi.
Kata kunci : politik hukum, Mahkamah Konstitusi, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA)

## PERJUANGAN AGRARIA DI KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER: SUATU BENTUK PERLAWANAN SIMBOLIK
TAHUN 1998-2005

## Mohamad Il Badri, Yety Rochwulaningsih, dan Alamsyah
Alumnus pada Program Studi Magister Ilmu Sejarah, FIB Universitas Diponegoro il.badri@yahoo.com, wulan.psa.undip@gmail.com, alam_mahir@yahoo.com

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perubahan  perjuangan  agraria  di  Kecamatan  Jenggawah  Kabupaten Jember  yang  merupakan  suatu  bentuk  perlawanan  simbolik  petani  pada  tahun  1998-2005.  Perlawanan  petani Jenggawah terdiri dari dua bentuk, yaitu perlawanan fisik dan perlawanan simbolik. Seiring dengan berjalannya waktu, pola perlawanan petani Jenggawah mengalami perubahan sejak tahun 1998. Perlawanan simbolik petani Jenggawah  dilakukan  melalui  desakan  dan  paksaan  dengan  surat  pernyataan  sikap  kepada  pemerintah  atau lembaga yang terkait mengenai status tanah yang diperjuangkan. Perlawanan simbolik adalah perlawanan tidak tampak  dan  hanya  dikenali  dari  tujuannya  untuk  memperoleh  pengakuan  terhadap  kelompok  lain.  Mekanisme perlawanan simbolik berlangsung secara lembut diekpresikan dalam bentuk  wacana ilmiah dalam teks tertulis. Faktor  perubahan  gerakan  dari  perlawanan  fisik  menjadi  perlawanan  simbolik  disebabkan  oleh  pergantian pemerintahan  dari  Orde  Baru  ke  Orde  Reformasi  pada  tahun  1998  dan  adanya  pelepasan  tanah  HGU  untuk diberikan  kepada  petani.  Legalitas  pemilikan  tanah  di  akhir  perlawanan  simbolik  ditandai  dengan  pemberian sertifikat tanah pada tahun 2001 kepada petani Jenggawah oleh BPN Jember secara bertahap.
Kata kunci: perjuangan agraria, bentuk perlawanan simbolik petani

## PENGELOLAAN SDA DAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT: STUDI KASUS ENGGANO

## Laely Nurhidayah
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia lae_ly@yahoo.com

## Abstrak
Masyarakat  adat  Enggano  adalah  masyarakat  yang  sedang  memperjuangkan  hak  adatnya  dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan adatnya.  Keputusan MK No 35/PUU/2012 merupakan landasan  hukum  bagi  pengakuan  hak-hak  masyarakat  adat  termasuk  hutan  adat.  Berdasarkan  hasil penelitian  masyarakat  Enggano  memiliki  elemen-elemen  dasar  untuk  dapat  memenuhi  syarat  untuk diakui  hak  adatnya  oleh  pemerintah,  bahkan  memenuhi  syarat  untuk  pembentukan  desa  adat  seperti ada masyarakat adat yang mendiami wilayah tertentu di Enggano serta memiliki peraturan-peraturan adat  yang  ditaati  dan  dilaksanakan  dalam  kelompok  adatnya.  Artikel  ini  menyimpulkan  bahwa pemerintah  daerah  Bengkulu  perlu  melindungi  hak-hak  adat  masyarakat  adatnya  dalam  peraturan daerah.      Pengakuan  ini  sangat  penting  dalam  rangka  menjaga  lingkungan  dan  sumber  daya  alam Enggano dari eksplotasi dari pihak di luar adat Enggano.
Kata  kunci :  pengelolaan  SDA  hutan  dan  laut,  masyarakat  adat,  desa  adat,  peraturan  daerah,  hak ulayat.

## KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP PRT MIGRAN DI INDONESIA: TELAAH GENDER DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

## Ani Soetjipto
Universitas Indonesia, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ani_soetjipto@yahoo.com

## Abstrak
Kajian tentang tentang PRT Pekerja migran sudah banyak dibahas lewat beragam analisis sosial, politik maupun ekonomi.  Dalam  ilmu  hubungan  internasional,  kajian  tentang  Pekerja  Rumah  Tangga  (PRT)  migran  bisa dianalisis  lewat  beragam  perspektif.  Selain  lewat  perspektif  ekonomi  politik  internasional,  kajian  tentang  PRT migran juga biasa dibahas lewat teori migrasi internasional. Tulisan ini akan membahas dan mengkaji masalah PRT migran di luar negeri lewat perspektif gender dan feminisme persilangannya dengan lensa ekonomi politik internasional  dan  migrasi  internasional.  Perspektif  gender  dan  feminisme  melihat  bahwa  pengalaman  personal perseorangan  sangat  terkait  erat  satu  sama  lain  dengan  situasi  global  dan  struktur  internasional.  Melalui  pisau analisis  tersebut  dijelaskan  mengapa  perempuan  dari  dunia  ketiga,  seperti  Indonesia,  Filipina,  Bangladesh terlempar  ke  pasar  kerja  global,  dan  tersegmentasi  sebagian  besar  dalam  lapangan  kerja  yang  berupah  rendah, minim perlindungan, sebagian besar berada dalam sektor informal sebagai PRT, yang cirinya sering terisolasi, serta  tidak  jarang  mengalami  eksploitasi  dan  diskriminasi  berlapis  lapis.  Lewat  tulisan  ini  diharapkan  peta persoalan buruh migran perempuan Indonesia tidak hanya bisa dipahami dengan lebih jeli, tetapi juga kebijakan negara terhadap PRT Migran di era pemerintahan Jokowi- JK saat ini bisa ditelaah. Tulisan ini akan terdiri dari tiga  bagian.  Bagian  pertama  adalah  fenomena  empirik  situasi  PRT  migran  Indonesia  dengan  berbagai persoalannya.  Bagian  kedua  memaparkan  kerangka  pemikiran  melalui  lensa  feminisme  dan  persilangannya dengan  ekonomi  politik  internasional  serta  migrasi  internasional  dalam  menyikapi  persoalan  PRT  dan bagaimana  isu  tersebut  diadvokasikan.  Bagian  terakhir  dengan  menggunakan  kerangka  pemikiran  tersebut dibahas persoalan PRT migran dalam konteks Indonesia.
Kata kunci : gender, migrasi, ekonomi politik internasional, Indonesia

## PENGANGKATAN PUTRI MAHKOTA DAN INDIKASI PERGESERAN KONSEP KUASA JAWA: ANALISIS PENDAHULUAN
Kurniawati Hastuti Dewi Pusat Penelitian Politik – LIPI kurniawati.dewi@yahoo.com

## Abstrak
Tulisan  ini  menganalisis  pemberian  gelar  baru  oleh  Sultan  HB  X  kepada  GKR  Pembayun  sebagai  GKR Mangkubumi yang menandai pengangkatannya sebagai putri mahkota Keraton Yogyakarta dan dipercaya akan  menjadi  penerus  tahta.  Beragam  analisis  sosial  dan  politik  telah  dikemukakan  mengenai  makna pemberian gelar tersebut. Tulisan ini berpendapat bahwa berbagai analisis terdahulu belum sepenuhnya lengkap  karena  tidak  mampu  menyajikan  analisis  yang  menyentuh  persoalan  relasi  dan  posisi perempuan  dan  laki-laki  sebagai  elemen  penting  dalam  konsep  kuasa  Jawa.  Oleh  karena  itu,  dengan menggunakan perspektif gender, tulisan ini memberikan pemahaman baru mengenai makna pemberian gelar baru tersebut dikaitkan dengan peran dan posisi perempuan dalam konsep kuasa Jawa masa kini. Metode penarikan data adalah studi literatur karena permintaan wawancara dengan narasumber kunci tidak  dapat  dilakukan  oleh  karena  sensitifitas  persoalan  ini.  Tulisan  ini  menemukan  bahwa  pemberian gelar  baru  kepada  GKR  Pembayun  sebagai  GKR Mangkubumi mengindikasikan    adanya  pergeseran konsep  kuasa  Jawa  khususnya  terkait  peran  dan  posisi  perempuan.  Jika  pada  masa  lalu  konsep  kuasa Jawa mempersepsikan laki-laki sebagai yang paling mampu memiliki potensi kuasa, saat ini perempuan juga  telah  diposisikan  sebagai  pihak  yang  memiliki  potensi  kuasa  sejajar  dengan  laki-laki.  Perempuan yang dahulu  berada pada  posisi  pinggiran  dan hanya dibutuhkan karena fungsi prokreasi (reproduksi) untuk  melahirkan  keturunan  laki-laki,  kini  dipercaya  mampu  memegang  kuasa  dan  menjadi  pemimpin dalam  kosmologi  Jawa.  Pergeseran  konsep  kuasa  Jawa  demikian  terjadi  karena  Keraton  Yogyakarta tumbuh  berkembang  dalam  konteks  kekinian  berupa  globalisasi,  Islamisasi  sosial,  demokratisasi,  dan kesetaraan gender.
Kata kunci: keraton Yogyakarta, putri mahkota, perempuan, keseteraan gender, kuasa Jawa.

## DINAMIKA RELASI SOSIAL-KEAGAMAAN MASYARAKAT AHMADIYAH DAN NON-AHMADIYAH

## Mardian Sulistyati
Institute of Southeast Asian Islam (ISAIs) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dianmakruf@gmail.com

## Abstrak
Dalam  berbagai  kasus  konflik  kekerasan  yang  marak  terjadi  di  Indonesia,  sentimen  agama  sering  dikatakan sebagai  faktor  utama  dibaliknya.  Namun  demikian,  studi-studi  kontemporer  atas  konflik  dan  perdamaian, menunjukkan bahwa variabel yang  menjadi pemicu konflik bukan saja beragam, tetapi juga berlapis dan unik. Tulisan  ini  mengkaji  model  relasi  dan  pengelolaan  relasional  antarkelompok  beragama  JAI  dan  non-JAI  di Permukiman Desa Manislor.  Dengan menggunakan kaca mata fenomenologi, penelitian ini melihat kedalaman relasi,  persepsi,  dan  konsepsi  kedua  kelompok;  serta  dengan  sudut  pandang  strukturalisme  genetik  Bourdieu, penelitian ini mengungkap relasi kedua kelompok yang bersifat menyatukan dan mengintegrasi di tengah tarik- menarik situasi kultural dan kekuasaan yang melingkupinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor sepertisentimen  kelompok,  pemisahan  ruang,  polemik  identitas,  kecemburuan  ekonomi,  kecemburuan  politik, hingga interfensi elit, turut  menyumbang segregasi konflik  antara  masyarakat JAI dan non-JAI di Manislor, di samping  faktor  teologis.  Namun  demikian,  pada  saat  bersamaan  penelitian  ini  juga  menguak  faktor-faktor kultural-tradisi yang justru memperkuat ikatan kewargaan antarkelompok, bahkan ketika dalam keadaan bertikai sekalipun. Pada akhirnya, penelitian ini menemukan urgensitasnya: pengarus utama anhabituasi-habituasi lokal sebagai resolusi konflik dalam upaya membangun binadamai nirkekerasan. Begitu pula agen-agen civil society yang dengan caranya masing-masing, merupakan potensi penting dalam pengembangan mekanisme penanganan konflik.
Kata kunci: relasi sosial-keagamaan, segregasi, ikatan kewargaan, jemaat Ahmadiyah Indonesia, manislor.

## ANALISIS WACANA PERCAKAPAN WARGA DALAM GRUP FACEBOOK BUBUHAN SAMARINDA: IDENTIFIKASI POTENSI KONFLIK SOSIAL
Ali Kusno Kantor Bahasa Kalimantan Timur ali.kusno@kemdikbud.go.id

## Abstrak
Samarinda  adalah  ibu  kota  Provinsi  Kalimantan  Timur  yang  dihuni  oleh  beragam  suku.  Gesekan-gesekan antarwarga  dan  kelompok  sering  terjadi.  Konflik  kecil  antarwarga  melibatkan  kesukuan  dapat  melebar  ke konflik  SARA.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  potensi  konflik  bernuansa  SARA  di  Kota Samarinda  melalui  wacana  percakapan  warga  dalam  grup Facebook ‘Bubuhan Samarinda’ (FBS). Identifikasi percakapan  warga  melalui  grup FBS .Wacana  yang  terbentuk  dalam FBS merepresentasikan  isu  yang berkembang dalam kehidupan warga Kota Samarinda. Begitu pula sebaliknya, opini yang terbentuk dalam grup FBS mempengaruhi kehidupan warga. Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis Model Fairclough.Data penelitian    diambil  dari    wacana  percakapan  anggota  grup FBS .  Teknik  analisis  data  menggunakan  model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya potensi konflik bernuansa SARA yang didominasi faktor kesukuan. Hal itu didukung oleh tingginya primordialisme warga. Munculnya propaganda bahwa suku tertentu harus  disegani.  Adanya  provokasi  antara  suku  asli  dengan  pendatang  yang  lebih  banyak  dipicu  kecemburuan sosial.  Terbentuknya  stigma  bahwa  pendatang  menjadi  biang  masalah  di  Kota  Samarinda  karena  hanya mengeksploitasi  kekayaan  Kalimantan.  Potensi  kekerasan  menguat  karena  keberadaan  organisasi  massa  yang mendasarkan pada kesukuan.
Kata kunci: konflik sara, Samarinda, analisis wacana kritis, Bubuhan Samarinda

## ILUSTRASI DALAM SERAT SINDUJOYO
Mashuri Balai Bahasa Jawa Timur misterhuri@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  filologi  pada  manuskrip Serat  Sindujoyo difokuskan  pada  ilustrasi  atau  (cerita)  gambarnya.  Hal  itu bertujuan untuk menelusuri aspek filologi, terutama terkait tekstologi dan kodikologi yang mengarah pada code unicum sehingga  dapat  dikenali  pembaca  terkini.  Hal  yang  menarik  dari  kajian  ini  adalah  adanya  kekhasan manuskrip  dari  pesisir  timur  Jawa,  yang  memiliki  standar  yang  berbeda  dengan  manuskrip  Jawa  lainnya  yang bernuansa  keraton Jawa, berkenaan dengan  karakter dan gaya ilustrasinya. Kesejajaran antara teks tertulis dan ilustrasi menunjukkan bahwa ilustrasi bukanlah pelengkap manuskrip semata karena mengandung nilai kearifan lokal dan kebermaknaan bagi kulturnya sebagai sebuah identitas.
Kata kunci : filologi, ilustrasi, Serat Sindujoyo .

## AREMANIA: SUATU BENTUK IDENTITAS PEMERSATU KAUM MUDA KOTA MALANG TAHUN 1992-2000
M. Lukman Hakim, Dewi Yuliati, dan Hariono Rinaldi Program Studi Magister Ilmu Sejarah, FIB Universitas Diponegoro Hakeemlukman89@yahoo.com, dewi_yulliati@yahoo.co.id, dan rinardiharyono@yahoo.com

## Abstrak
Studi ini bertujuan untuk  mengkaji dinamika identitas komunitas supoter PS Arema Malang pada tahun 1992- 2000. Pada tahun 1990an  kaum muda Kota Malang  tukang pembuat onar, meraka terpecah dalam geng-geng antar kampung. Selajutnya kaum muda Kota Malang menyadari akan kebutuhan identitas pemersatu dan mereka memilih  sepakbola  untuk  mewujudkan    persatuan  tersebut.  Pada  awalnya  perilaku  sebagai  pembuat  onar terbawa  ke  kancah  sepakbola karena setiap  kalah  mereka  membuat  keributan. Pada tahun 1992 terjadi konflik antara  suporter  Surabaya  dengan  suporter  Malang.  Konflik  dengan  suporter  Surabaya  salah  satu  faktor  utama kontruksi  identitas  persatuan  kaum  muda  Kota  Malang.  Setelah  peristiwa  tersebut  suporter  Malang menggunakan  nama  Aremania,  nama  tersebut  merupakan  hasil  kesepakatan  suporter  Malang  untuk  menjadi suporter yang lebih tertib dan santun. Pada akhirnya Aremania merupakan suatu kontruksi identitas dari suporter perusuh menjadi suporter yang tertib dan santun pada tahun 2000.
Kata kunci: identitas, aremania, arek , suporter

## “BOBOTOH PERSIB” DAN KONSTRUKSI IDE NTITAS DI ERA DIGITAL
1

## Aulia Hadi
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia aulia.hadi.mulyo@gmail.com

## Abstrak
Dengan  lebih  dari  5  juta  anggota,  Bobotoh  Persatuan  Sepak  Bola  Indonesia  Bandung  (Persib)  tampaknya menjadi pendukung tim sepak bola terbesar di Indonesia. Tulisan ini menggambarkan dinamika Bobotoh Persib dari  tahun  1990-an  hingga  tahun  2000-an  dengan  berfokus  pada  konstruksi  identitas  di  era  digital.  Tulisan  ini berargumen  bahwa  Bobotoh  Persib  tidak  saja  memberikan  ruang  bagi  terciptanya  sebuah  identitas  yang mengakar  pada  tempat  (Bandung),  tetapi  juga  etnisitas  (kesundaan).  Era  digital  memberikan  ruang  yang  lebih luas bagi Bobotoh Persib untuk menegosiasikan kembali dirinya. Bobotoh Persib di era digital me(re)konstruksi sebuah  identitas  proyek  yang  merepresentasikan  orang  sunda  lokal,  pendatang  di  Kota  Bandung,  maupun pendukung Persib secara umum, yang terhubung dengan masyarakat global.
Kata kunci : Bobotoh Persib, Sepak Bola, Pendukung, Digital, Identitas