Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(756-768)

## EVALUASI IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT

## DI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI PONOROGO
Jesica Destalies Primasari Pamadi 1 , Dian Suluh Kusuma Dewi 2 , Ekapti Wahjuni Dj 3
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia 1,2,3
E-mail: suluh.dian@gmail.com

## ABSTRAK
Pelaksanaan e-goverment di Indonesia pada era digitalisasi sekarang ini sangat dibutuhkan  untuk  pengembangan  pelayanan  publik  berbasis  elektronik  yang dapat diakses dari jauh menggunakan internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan  e-goverment di Kantor Imigrasi Kelas II Non  TPI  Ponorogo  dilihat  dari  pelayanan  publik  melalui  aplikasi  M-Paspor. Hasil  dari  penelitian ini  adalah implementasi  aplikasi  M-Paspor  masih  terdapat banyaknya  komplain  dari  para  pengguna  layanan  yang  menyebabkan  pengguna layanan  merasa  kecewa  dan  rugi  karena  terjadinya  error  pada  aplikasi  dan website,  kurang  cepatnya  notifikasi  kode  verifikasi  akun,  tidak  terdapatnya  cara pembayaran,  tidak  bisa  memilih  lokasi  untuk  kejelasan  permohonan  paspor, proses  buka  map  pada  aplikasi  termasuk  loadingnya  lama,  serta  tidak  dapat memilih  kebutuhan  paspor  antara  paspor  rusak  atau  exp.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Untuk  sumber  data, menggunakan  penelitian  berupa  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer yang  diperoleh  dari  wawancara  yang  dilakukan  secara  langsung  di  lapangan. Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  dokumen,  jurnal,  media  sosial  atau referensi  lainnya.  Guna  mempermudah  menganalisa  data,  penulis  menggunakan aplikasi Nvivo 12 dalam jumlah besar dan keakuratan data.
Kata Kunci : E-Goverment; Aplikasi M-Paspor; Pelayanan Publik.

## ABSTRACT
The implementation of e-government in Indonesia in the current digitalization era is  urgently  needed  for  the  development  of  electronic-based  public  services  that can  be  accessed  remotely  using  the  internet.  The  purpose  of  this  research  is  to find out the evaluation of the implementation of e-government at the Immigration Office  Class  II  Non  TPI  Ponorogo  in  terms  of  public  services  through  the  M- Passport application. The results of this study are that the implementation of the M-Paspor application still has many complaints from service users which causes service  users  to  feel  disappointed  and  at  a  loss  because  of  errors  on  the application  and  website,  not  fast  notification  of  account  verification  codes,  no payment  methods  available,  unable  to  choose  a  location  for  clarity  on  passport applications,  the  process  of  opening  the  folder  on  the  application  includes  long
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(756-768)
loading times, and cannot choose between a damaged or exp passport. This study uses a qualitative descriptive research method. For data sources, using research in  the  form  of  primary  data  and  secondary  data.  Primary  data  obtained  from interviews conducted directly in the field. While secondary data is  obtained from documents, journals, social media or other references. In order to make it easier to  analyze  data,  the  author  uses  the  Nvivo  12  application  in  large  numbers  and the accuracy of the data.
Keywords : E-Government; M-Passport application; Public service.

## PENDAHULUAN
Memasuki era digitalisasi diiringi dengan perkembangan sebuah teknologi  komunikasi,  saat  ini  telah membawa  perubahan  sosial  yang signifikan  di  masyarakat  (Setyo  & Sidik,  2020).  Kemajuan  teknologi mengakibatkan pemerintah menciptakan inovasi layanan pemerintah  berbasis  digital.  Adanya teknologi yang sudah menyebar, terlebih  pada  hal  terkait  dengan pemerintah  yang  ada  didalamnya. Tentu saja hal ini akan berkesinambungan  dengan  efisiensi dalam  penyelenggaraan  pemerintah berkaitan dengan halnya public services . Perkembangan pelayanan yang  baru  oleh  pemerintah  dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi  informasi  dan  komunikasi berupa  layanan  online,  sehingga  peran teknologi  informasi  dan  komunikasi dalam memfasilitasi pelayanan menjadi transparan,  akuntabel,  efektif  dan efisien  (Ramadhani  &  Fanida,  2020).
Digitalisasi diharapkan dapat memangkas  waktu  pelayanan  guna mengapresiasi  tingkat  kepuasan  dan capaian  kinerja  program  daerah  atau yang dikenal dengan e-government . Sektor  pelayanan  publik  yang dilakukan oleh pemerintah, perkembangan Informasi dan Komunikasi Teknologi telah
melahirkan  model  pelayanan  publik yang  dilakukan  melalui e-goverment (Putra  et  al.,  2018). E-Goverment adalah  aplikasi  mempekerjakan  tingkat lanjut  teknik  elektronik  dan  layanan web  untuk  menyajikan,  bertukar,  dan memajukan  layanan  pemerintah  untuk warga negara dan bisnis dengan tujuan meningkatkan produktivitas sambil mengurangi  biaya  (Yera,  Arbelaitz, Jauregui, & Muguerza, 2020). Mengenai  istilah  e-  government  dapat didefinisikan sebagai upaya pengembangan dalam  penyelenggaraan di  lingkungan  pemerintahan  yang menggunakan teknologi berbasis elektronik untuk pengoptimalan pemberian  informasi  serta  pelayanan kepada masyarakat (khalayak). E- Goverment menawarkan layanan publik  yang  dapat  diakses  24  jam, kapanpun, dan dari mana pun pengguna berada (Putra et al., 2018). Pengaksesan  ini  dapat  memberikan kemudahan serta kenyamanan pengguna dalam menggunakan layanan publik  jarak  jauh  yang  terhubung dengan  jaringan  internet.  Pelayanan publik dilakukan oleh instansi pemerintah untuk memperkuat
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(756-768)
demokrasi  dan  hak  asasi  manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, memanfaatkan  sumber  daya  alam,  dan memperdalam kepercayaan kepada pemerintah  dan  administrasi  publik (Mustafa,  Farida,  &  Yusriadi,  2020).
Konsep e-goverment yang  paling mendominasi  muncul  dari  perspektif teknis  dan  kombinasi  dari  sosial-
ekonomi dan publik perspektif administratif  tetapi  dalam  literatur akademik, model adopsi yang
ditawarkan sejauh ini terutama konseptual (Yera et al., 2020). Penerapan e-government di Indonesia sudah merambah pada sektor pelayanan  publik,  baik  pada  pelayanan administratif,  jasa,  maupun  pelayanan barang (Rahmawati, Atma, Lia, Hariani, 2019). Hadirnya e-government diharapkan pelaksanaan layanan pemerintah akan lebih efisien dan lebih terkoordinasi.  Di  satu  sisi,  tampaknya logis  untuk  mengharapkan  aspek  sisi penawaran  dari e-goverment menjadi instrumen dalam meningkatkan persepsi  warga  tentang e-goverment
dan  karena  itu  mempengaruhi  tingkat penggunaan  (Pérez-  Morote,  Pontones- Rosa,  &  Núñez-Chicharro,  2020).  Dari sinilah penggunaan e-goverment dalam pemeritah dapat ditingkatkan pelayanan publiknya lebih efisien, baik dari  pemerintah  untuk  peningkatan kegunaan e-  goverment maupun  dari masyarakat sebagai pengguna utama e- goverment . Mengidentifikasi dan memahami  berbagai  blok  bangunan dan pentingnya membangun e-
goverment akan menguntungkan pemerintah  dan  pembuat  kebijakan dengan  memungkinkan  mereka  untuk lebih  memahami  dan  membayangkan tujuan yang lebih luas untuk perencanaan dan pelaksanaan proyek e- goverment (Malodia,  Dhir,  Mishra,  &
Bhatti, 2021). Pembuatan situs pemerintah daerah  merupakan  tingkat  pertama dalam  pengembangan e-Government dengan  sasaran  agar  masyarakat  dapat dengan  mudah  memperoleh  akses kepada informasi dan layanan pemerintah  baik  pada  tingkat  pusat ataupun daerah, serta ikut berpartisipasi di  dalam  pengembangan  demokrasi  di dengan  menggunakan  media  internet (Irawan, 2013). Sadar akan manfaat E- Goverment, pemerintah Indonesia sejak tahun 2003 telah mengeluarkan kebijakan  di  setiap  daerah  di  seluruh nusantara (Putra et al., 2018). Merujuk pada Intruksi Presiden Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government bahwa pemanfaatan teknologi  komunikasi  dan  informasi dalam proses pemerintahan e- government akan meningkatkan efisiensi,  efektifitas,  transparansi  dan akuntabilitas  penyelenggaraan
pemerintahan.  Kesenjangan  digital  di antara orang-orang, layanan e- goverment  yang  ditawarkan  dengan buruk,  dan  ketersediaan  dan  akses  ke teknologi  oleh  orang-orang  adalah beberapa  masalah  kritis  yang  dihadapi e-goverment proyek  (Joshi  &  Islam,
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(756-768)
2018).  Pelayanan  publik  berbasis teknologi  informasi  perlu  diterapkan untuk  mengurangi  resiko  terjadinya antrian  dalam  memberikan  pelayanan, dan  ketidakpastian  mengenai  waktu ataupun  biaya  pelayanan  (Dahlila  & Frinaldi,  2020).  Poin  terpenting  yang menjadi perhatian penulis yakni mengenai efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas diharapkan  dapat  menghemat  waktu dan  pemerintah  dapat  melakukan  serta menyediakan  pelayanan  publik  dengan baik.  Artinya,  mencapai  “nilai  publik” dalam e-goverment harus  dipahami sebagai kemampuan sistem e- goverment untuk menyediakan peningkatan efesiensi dalam pemerintahan,  peningkatan  layanan kepada  warga,  dan  nilai-nilai  sosial seperti inklusi, demokrasi, transparansi, dan partisipasi (Twizeyimana & Andersson, 2019).
Ada pula didukung dengan regulasi  yang  terkait  seperti  Undang- Undang  No.  14  tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik,  serta Peraturan  Pemerintah  No.  61  tahun 2010  tentang  Implementasi  Undang- Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik
(Hamrun, Harakan, Prianto, & Khaerah, 2020). Keterbukaan informasi publik  dalam  UU  No.  14  tahun  2008 menjelaskan bahwa pengelolaan informasi  publik  merupakan  salah  satu upaya untuk mengembangkan masyarakat  informasi  (Akbulut,  2010) . Keputusan  Menteri  PAN  Nomor  63/ KEP/ M.PAN/7/ 2003 (dalam Hardiansyah 2011:28) telah
menyatakan  bahwa  standar  pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi: a. Prosedur pelayanan; b.
Waktu penyelesaian;  c.  Biaya  pelayanan;  d.
Produk  pelayanan;  e.  Sarana  dan prasarana;  f.  Kompetensi  petugas pelayanan  (Yulianto,  2020).  Kemudian pada tahun 2006, pemerintah membentuk Dewan Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  Nasional (Detiknas)  melalui  Keppres  No.  20 tahun  2006  yang  salah  satu  tugasnya untuk  mempercepat  pelaksanaan e- government (Yera  et  al.,  2020) . Lembaga  pemerintah  sendiri  segera mengupayakan pelaksanaan e- goverment di Indonesia hingga keseluruh  penjuru  nusantara  agar masyarakat dapat menggunakan fasilitas baru atau inovasi dari pemerintah  untuk  pelayanan  publik. Sistem e-government dapat mendukung kinerja pemerintah dalam bidang government to business, government to citizen, government to government, dan government  to  employees (Adika,
2020). Kegagalan e-goverment
disebabkan  oleh  banyaknya  kesulitan yang  dihadapi,  seperti  kerugian  waktu dan  uang,  hilangnya  citra  baik  aktor yang  terlibat  dan  terakhir,  tetapi  tidak sedikit  peningkatan  biaya  masa  depan (Twizeyimana  &  Andersson,  2019). Dalam  konteks  ini,  mengingat  telah ditunjukkan  bahwa  pengeluaran  publik pada e-goverment harus  dikaitkan dengan  tingkat  warga  negara  yang sesuai  pemanfaatan,  perlu  ditanyakan apakah  skor  tinggi  dalam e-goverment
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(756-768)
evaluasi  kinerja  berkolerasi  dengan persepsi  warga  tentang  kemudahan penggunaan  dan  kegunaan,  dan  oleh karena  itu,  dengan  penggunaan e- goverment (Pérez-Morote et al., 2020). Memasuki  era  modern  digital
dunia, E-government didukung  dengan adanya revolusi industri 4.0, yang telah diluncurkan  oleh  Presiden  Indonesia Joko  Widodo  pada  tanggal  4  April 2018.  Di  era  revolusi  industri  4.0, pemerintah  daerah  dituntut  untuk melakukan  dan  menciptakan  inovasi terutama  berkaitan  dengan  inovasi pelayanan publik yang berbasis teknologi  informasi  dan  komunikasi.
Pemerintah baik Pusat, Provinsi,
Kabupaten  dan  Kota  juga  harus membuat  kebijakan  yang  pro  terhadap revolusi  industri  4.0  (Setiawan,  2019).
Revolusi  industri  4.0  ini  merupakan upaya  strategi  baru  dalam  era  digital dalam mewujudkan layanan pemerintah berbasis e-government .
Tidak  hanya  pada  layanan  pemerintah saja,  namun  tingkat  SDM  yang terampil,  menguasai  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  juga  harus  ditingkatkan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Hal  ini  dapat  dibuktikan  dari  pidato yang disampaikan presiden Joko
Widodo  mengenai  bahwa  beliau  juga menginginkan birokrasi yang mengenal
IPTEK.
Pelaksanaan  pemerintahan  yang sepenuhnya  diberikan  wewenang  pada pemerintah menjadi dasar definisi yang ideal dan dianut birokrasi di Indonesia. Apabila dilihat dari keterbukaan informasi  publik  ada  khususnya  yang
menjadi  perhatian  penulis  yakni  di lingkup  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Non TPI  Ponorogo,  yaitu  hadirnya  sebuah informasi  publik  melalui  media  sosial dimana dijelaskan pada laman Instagram pada akun @imigrasiponorogo pada  tanggal  30 Januari  2022  sebagaimana  penulis ketahui yang secara pasti bahwa Kantor Imigrasi  Kelas  II  Non  TPI  Ponorogo telah  memberikan  informasi  tentang Peralihan  Aplikasi  Pendaftaran  Paspor Online  per  tanggal  27  Januari  2022 yaitu  Aplikasi  “Layanan  Paspor Online”  sudah  tidak  dapat  digunakan lagi. Sehingga seluruh proses pendaftaran  paspor  di  Kantor  Imigrasi
Kelas  II  Non  TPI  Ponorogo  dilakukan melalui aplikasi baru yaitu Aplikasi M- Paspor.
Kini  inovasi  pelayanan  publik semakin  berkembang  di  Indonesia  dari waktu  ke  waktu,  didukung  oleh kemajuan  teknologi  yang  semakin canggih (Kusuma Dewi, Binti Yulianti, &  Wahjuni  Djuwitaningsih,  2021). Aplikasi  ini  tidak  hanya  berlaku  di Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Non  TPI Ponorogo  saja,  namun  berlaku  di seluruh  Kantor  Imigrasi  yang  ada  di
Indonesia.  Aplikasi  “Layanan  Paspor Online” sebelumnya sudah dilaksanakan beberapa tahun akhir, jika dilihat dari responden penilaian
aplikasi  yang  ada  di  laman  pengunduh aplikasi,  masyarakat  sangat  terbantu dengan adanya aplikasi tersebut.
Namun,  setiap  layanan  pemerintah seperti  ini  tentu  ada  kendala  terlebih yang memungkinkan yakni
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(756-768)
konektivitas atau jaringan. Aplikasi M- Paspor  ini  merupakan  pembaruan  dari aplikasi sebelumnya, dengan diperbarui fitur-  fitur  didalamnya  agar  lebih efisien.  Fitur-fitur  baru  ini  salah satunya  yang membedakan yakni entry data  mandiri  dan  pembayaran  diawal oleh  pemohon  paspor.  Aplikasi  M-
Paspor  merupakan  aplikasi  yang  dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pengajuan permohonan paspor  baru  dan  penggantian  paspor secara  online.  Aplikasi  ini  juga  belum lama  di  launchingkan  oleh  Kementrian Hukum dan HAM RI. Bermula  dari  narasi  yang  penulis tampilkan diatas penelitian ini dilakukan guna mengkoneksikan komposisi  yang  sesuai  antara  Aplikasi
M-Paspor berbasis e-government sesuai pelaksanaan  pelayanan  publik  serta peraturan  perundangan  yang  berlaku. Hal  lain  yang  berkaitan  dengan penelitian  yakni  mengenai  kaitannya Aplikasi  M-Paspor  dalam  pelaksanaan e-government yang  transparan,  efektif, efisien dan akuntabel.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif.  Penelitian  ini  menggunakan paradigma  dari  alur  penelitian  dari umum ke khusus. Metode ini digunakan  dengan  menjelaskan  atau mendeskripsikan dari pengamatan adanya  fenomena  atau  peristiwa  yang terjadi di lapangan. Untuk sumber data, menggunakan  penelitian  berupa  data
primer  dan  data  sekunder.  Data  primer yang  diperoleh  dari  wawancara  yang dilakukan secara langsung di lapangan. Sedangkan  data  sekunder  diperoleh dari dokumen, jurnal, media sosial atau referensi  lainnya.  Guna  mempermudah menganalisa data, penulis menggunakan aplikasi Nvivo 12 dalam jumlah  besar  dan  keakuratan  data.
Untuk  keabsahan  data  pada  penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan  data  Triangulasi.  Dengan demikian,  penggalian  informasi  yang relevan,  menganalisa  data  berdasarkan relevansinya  yang  ada  sehingga  dapat ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penggunaan E-Goverment melalui Aplikasi M-Paspor
Dalam  mengikuti  perkembangan teknologi,  pemerintah  terus  melakukan perbaikan  dan  pembaruan  pada  sistem pelayanan  terhadap  masyarakat.  Salah satunya layanan pada dinas keimigrasian di indonesia, telah memanfaatkan  teknologi  yang  ada sekarang. Dengan kebutuhan masyarakat  sekarang  terkait  dengan pembuatan paspor, masyarakat
membutuhkan  pelayanan  yang  mudah dan  cepat.  Pada  Kantor  Imigrasi  Kelas II  Non  TPI  Ponorogo  melakukan inovasi  pada  sistem  layanan.  Kantor Imigrasi  Kelas  II  Non  TPI  Ponorogo menggunakan  sistem  aplikasi  M- Paspor, yang merupakan aplikasi pengembangan dari aplikasi sebelumnya,  yaitu  APAPO  (Aplikasi Pendaftaran  Antrian  Online).  Aplikasi
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(756-768)
APAPO  ini  sebenarnya  juga  sebuah aplikasi  pengembangan.  Dari  kedua aplikasi ini memiliki beberapa perbedaan mengapa harus ada pembaruan  pada  aplikasi  M-Paspor. Berdasarkan penjelasan hasil wawancara  dengan  bapak  Reindy Slamet  Yuniarto,  S.H  selaku  Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi  Keimigrasian,  APAPO dulunya  merupakan  aplikasi  antrian pendaftaran yang bersifat online, aplikasi  ini  sistem  didalamnya  sesuai dengan jadwal kedatangan  yang dipilih oleh  pemohon  paspor,  seperti  dapat memilih  hari  kerja  mulai  hari  senin hingga jum’at dan dibebaskan memilih jam  kedatangan  yang  tersedia  mulai jam 08.00 WIB hingga jam 16.00 WIB, khusus  untuk  hari  jum’at  mulai  jam 08.00 WIB hingga jam 16.30 WIB.
Adanya  aplikasi  pembaruan  pada
M-Paspor ini, mulai adanya pengintegrasian dengan aplikasi DPRRI yang merupakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian  atau  SIMKIM  yang digunakan  petugas  internal  imigrasi dalam  pembuatan  paspor.  Sebelumnya aplikasi  ini  bersifat  individual  yang tidak saling terintegrasi. Namun, pembaruan  inilah  merupakan  suatu pengembangan  pada  aplikasi-aplikasi yang  dimiliki  oleh  imigrasi  sudah saling  terhubung  satu  sama  lainnya atau sudah terintegrasi. Yang
didaftarkan  pada  aplikasi  M-Paspor dengan  sistem  internal  sudah  dapat terdeteksi.  Mekanisme  aplikasi  M- Paspor  dapat  melakukan  pendaftaran
yang  memasukan  semua  data  diri sesuai  dengan  NIK.  Untuk  pada  saat NIK yang dimasukan ke dalam aplikasi sudah  terintegrasi  dengan  dukcapil secara otomatis. Berbeda dengan aplikasi APAPO yang memang mekanismenya  sama,  namun  belum terintegrasi.  Pembuatan  paspor  sendiri memiliki  persyaratan  dokumen  antara lain  KTP,  KK,  dan  Akta  Lahir/Ijazah akhir/Surat  Nikah  minimal  memuat nama dan tempat tanggal lahir.
Pada  aplikasi  sebelumnya  di APAPO,  pemohon  harus  membawa berkas  fotokopi  dengan  ukuran  kertas A4,  hal  ini  dikarenakan  petugas  masih harus  melakukan scan pada  berkas. Tetapi, di aplikasi M- Paspor, pemohon sudah  bisa  melakukan  unggah  foto persyaratan  mandiri  secara  langsung melalui aplikasi yang sudah terintegrasi dengan  sistem  internal.  Aplikasi  M- Paspor  ini  sudah  mendukung  dokumen dalam  bentuk Paperless .  Dengan  hal ini,  pemohon  datang  ke  kantor  hanya dengan  membawa  bukti  pendaftaran pada  aplikasi  dan  pemohon melakukan interview, foto,  dan  sidik  jari.  Namun, pemohon  diharuskan  tetap  membawa berkas persyaratan asli untuk dilakukannya  verifikasi  ulang  dengan data  yang  dikirim  pada  aplikasi. Adapun  sistem  pembayaran  pada aplikasi  ini  berbeda  dengan  aplikasi sebelumnya.  Sistem  pembayaran  pada aplikasi  APAPO,  dilakukan  setelah foto  dan  wawancara  yang  dilakukan pembayaran  di  akhir  setelah  petugas memberikan  resi  pembayaran  yang kemudian paspor jadi. Sedangkan pada
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(756-768)
aplikasi M-Paspor, sistem pembayarannya dilakukan diawal setelah  memasukkan  data  persyaratan secara  lengkap,  barulah  muncul  resi pembayaran. Jadi, melakukan pembayaran terlebih dahulu lalu
pembuatan paspor. Namun, apabila ada permasalahan  yang  dilakukan  oleh pemohon  pada  data  yang  dimasukkan tidak  sesuai  dengan  persyaratan  yang ada,  maka  permohonan  paspor  akan ditolak dan pembayaran dengan nominal  uang  yang  sudah  terbayarkan akan  hangus.  Pembayaran  ini  langsung masuk pada rekening sistem pemerintahan  pusat  yaitu  Kemenkeu dan Kemenkumham. Sistem pembayaran ini diberikan batas tenggang  waktu  maksimal  selama  1 hari atau 24 jam. Di sistem aplikasi ini,
pemohon dapat melakukan pengecekan status  permohonan,  dapat  mengambil kuota sewaktu-waktu dan dapat melakukan reschedule jadwal kedatangan. Sistem pelayanan berupa aplikasi M-Paspor  ini  berlaku  sesuai  dengan Surat  Direktur  Lalulintas  Keimigrasian Nomor IMI.2- UM.01.01- 4.0700#18Februari  2022  halnya  tindak lanjut  implementasi  dan  kebijakan pelaksanaan  M-Paspor  pada  Kantor Imigrasi.  Terkait  skema  pengelolaan aplikasi  M-Paspor  ini,  yang  mengelola diserahkan  ke  bagian  seksi  dokumen perjalanan dan izin tinggal. Aplikasi ini sendiri  untuk  tingkat  keamanan  data identitas  diri  pengguna  layanan  telah
dikelola dari Direktorat Jendral
Imigrasi,  tingkat  keamanan  data  sudah dirancang  oleh  server  pusat.  Untuk kuota permohonan disediakan 60 kuota perhari.
Sesuai  dengan  nama  aplikasi yaitu  M-Paspor  atau  Mobile  Paspor yang ditujukan hanya untuk pengurusan paspor, seperti paspor baru dan penggantian paspor. Namun, untuk paspor  rusak  dan  paspor  hilang  tidak dapat  dilakukan  melalui  aplikasi  M- Paspor,  khusus  kedua  masalah  ini diminta  langsung  datang  ke  Kantor Imigrasi. Jika untuk pengurusan permohonan  visa,  dapat  mengakses langsung  pada  websitenya www.visa- online.imigrasi.co.id ,  hal  ini  karena untuk visa masih belum ada aplikasinya. Pengaksesan  layanan  ini  bisa dilakukan  dimanapun  berada,  menurut surat  informasi  yang  didapat  hanya ditujukan kepada kepala kantor imigrasi yang berada di indonesia saja, untuk  perwakilan  RI  di  luar  negeri masih  belum  ada,  yang  kemungkinan aplikasi  ini  masih  dalam  uji  coba  di indonesia.  Dalam  penerbitan  paspor baru  bisa  melalui  M-Paspor  sesuai dengan Nomor SOP IMI- 0003.GR.01.02  Tahun  2022  yang dibuat  pada  tanggal  5  April  2022. Untuk implementasi mulai pada tanggal 26 Januari 2022 yang bertepatan dengan Hari Bhakti Imigrasi ke 72 Tahun 2022.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(756-768)
Evaluasi  Implementasi  Aplikasi  M- Paspor  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  II Non TPI Ponorogo
Aplikasi  M-Paspor  ini  sudah  di implementasikan,  namun  masih  dalam tahap  pengembangan  dan  evaluasi kekurangan  pada  aplikasi.  Jika  ada kendala  pada  aplikasi  yang  diterima
oleh pengguna layanan, maka masyarakat  dapat  langsung  datang  ke kantor  imigrasi  untuk  permohonan paspor.  Di  permasalahan  ini,  menurut bapak  Reindy  Slamet  Yuniarto,  S.H selaku Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian untuk informasi pemberitahuan  jika  ada  kendala  pihak imigrasi memberikan informasi melalui beberapa  media  sosial  milik  Imigrasi Ponorogo  yang  selalu update ,  antara lain  postingan  instagram  tentang  M- Paspor atau pada layanan Whatsapp/Telpon  yang  bernamakan WARUNG (Whatsapp Respon Langsung)  yang  akan  dilayani  secara jam  kerja  tekait  informasi  umum selama  24  jam.  Ada  pula  melalui website bernama IPON CHAT (Imigrasi Ponorogo Chat) dan Pandawa Lima (Pengaduan Wadah Solusi Masyarakat). Menurut  pengamatan  beberapa ulasan  yang  terbaru  dari  pengguna layanan yang ada di playstore
mengenai  aplikasi  M-Paspor  sendiri pelaksanaannya seperti berikut.
Gambar. 1 ( World Frequency Query )
Sumber Gambar : Nvivo 12
Berdasarkan  pada  gambar  diatas, kalimat  verifikasi  daftar  kode  tercetak tebal  yang  memungkinkan paling banyak  muncul.  Pengguna  layanan harus  melakukan  verifikasi  akun  untuk login yang mana verifikasi kode masuk pada email, namun saat kode digunakan  sudah  tidak  valid  karena lamanya notifikasi. Saat daftar langsung  ke  imigrasi  katanya  penuh dan  pemohon  disuruh  datang  kembali pada  hari  Jum’at  dengan  melakukan daftar  online  dulu,  sedangkan  aplikasi dan  website  antriannya  terjadi  error tidak bisa digunakan.
Gambar. 2 ( World Frequency Query )
Sumber Gambar : Nvivo 12
Dari gambar di atas menunjukkan kata  paspor  tercetak  tebal  yang  lebih banyak digunakan pada ulasan. Pembuatan  paspor  melalui  aplikasi
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(756-768)
sangat  merugikan  dikarenakan  sudah bayar  dan  sudah  ada  ditempat  uang hangus  begitu  saja  gara-gara  pilihan lokasi  yang  tidak  ada  penjelasan perbedaan  khusus  paspor  kerja,  paspor umroh,  dan  lain-lain.  Belum  biaya berangkat  yang  jauh.  Mending  bayar ditempat seperti dulu pas ada kesalahan tinggal  pulang  tanpa  ada  uang  bayar
dan hangus. Tolong pemerintah perhatikan  uang  rakyat  kecil.  Hal  ini menimbulkan rasa kecewa pada pengguna layanan.
Gambar. 3 ( World Frequency Query )
Sumber Gambar : Nvivo 12
Dari  gambar  diatas,  kata  tercetak tebal pada aplikasi yang sering muncul atau  digunakan.  Pengguna  layanan memohon  untuk  aplikasi  di  perbarui, dikasih  point  pilihan  yang  dapat dicentang  untuk  beberapa  pilihan masalah  antara  paspor  yang  rusak  dan exp.  Karena  untuk  orang  awam  tidak tau  kalau  di  aplikasi  hanya  dapat dicentang  salah  satu,  jadi  setidaknya sampai  lokasi  pembuatan  paspor  tidak sia-sia.  Pemohon  udah  antri  panjang, namun petugas tidak teliti, uang hangus dan  hasil  tidak  ada.  Pengguna  layanan disuruh  daftar  ulang  kembali  yang membuat emosi.
Gambar. 4 ( World Frequency Query )
Sumber Gambar : Nvivo 12
Dari gambar diatas bahwa kalimat cara pembayaran tercetak tebal yang mungkin sering digunakan.
Dengan baca ulasan kebanyakan dikasih  ranting  sedikit  pada  aplikasi karena  masih  kurang  baik,  padahal sudah  pembaruan  dengan bug  fix
namun  tetap  saja,  pengguna  layanan sebenarnya senang pakai aplikasi untuk mempermudahdan  mempercepat  hanya tinggal  tahap  pembayaran  tapi  saat  di pencet  atau  tekan  cara  bayar  tidak keluar  cara  pembayaran,  dengan  cara lain mencari cara di internet juga susah banget, alhasil tidak melakukan pembayaran  dan  harus  mengulang kembali.
Gambar. 5 ( World Frequency Query )
Sumber Gambar : Nvivo 12
Berdasarkan  pada  gambar  diatas, kalimat  loading  data  lama  tercetak tebal yang sering muncul atau digunakan. Pemohon paspor saat
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(756-768)
menggunakan aplikasi M-Paspor mengalami aplikasi loading  yang lama, hal  ini  terjadi  pada  map  yang  dibuka loading  lama,  padahal  sinyal  pemohon sudah  bagus,  data-data  pemohon  juga sudah dimasukkan pada aplikasi,
pemohon  merasa  takut  jika  terjadi  ada apa-apa.  Pengguna  layanan  aplikasi ini memohon  untuk  di  improve  kembali aplikasinya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan  yang  sudah  dijelaskan diatas,  pelaksanaan  e-  goverment
terhadap  pelayanan  publik  di  Kantor Imigrasi  Kelas  II  Non  TPI  Ponorogo dari  adanya  aplikasi  M-Paspor  masih sangat kurang baik untuk penerapannya kepada  masyarakat  pengguna  layanan. Penilaian  terhadap  aplikasi  M-Paspor di Playstore terdapat banyaknya komplain dari pengguna layanan aplikasi  digunakan,  seperti  pengguna layanan  masih  menunggu  lamanya notifikasi kode verifikasi setelah pendaftaran akun, terjadinya error pada aplikasi  dan  website,  tidak  dapat memilih lokasi untuk kebutuhan pembuatan  paspor,  didalam  aplikasi juga  belum  terdapat  fitur  pilihan  untuk memilih  antara  paspor  rusak  atau paspor exp, tidak adanya cara pembayaran  pada  aplikasi  M-Paspor yang  menyebabkan  uang  yang  telah dibayarkan  hangus,  serta  pengguna layanan harus menunggu untuk
membuka  map  pada  aplikasi  yang dikarenakan  terjadinya  loading  lama. Dengan  hal  itu,  menurut  penulis
seharusnya  dari  pihak  pelayanan  yaitu Kantor  Imigrasi  yang  ada  di  seluruh Indonesia,  termasuk  Kantor  Imigrasi Kelas  II  Non  TPI  Ponorogo  untuk segera  melakukan  pelaporan  terhadap pusat  mengenai  perbaikan  masalah yang terjadi pada aplikasi M-Paspor.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  F. (2019).  Fenomena Digital Era  Revolusi  Industri  4.0. Jurnal Dimensi  DKV  Seni  Rupa  Dan Desain , 4 (1), 47. https://doi.org/10.25105/jdd.v4i1. 4560 Adika,  P.  I.  K.  (2020). Tematics  | Technology  Management  and Informatics  Research  Journals Tematics | Technology Management and Informatics Research Journals . 3 (2), 83–98. Akbulut,  H.  H.  (2010).  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan  Informasi  Publik Dan Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi  Publik. Kementrian
Komunikasi  Dan  Informatika  RI ,
9 (1), 76–99.
Dahlila,  D.,  &  Frinaldi,  A.  (2020).
Inovasi  Dukcapil  Digi  Mobil
Dalam  Meningkatkan  Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman. JESS  (Journal  of Education  on  Social  Science) ,
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(756-768)
4 (2), 241. https://doi.org/10.24036/jess.v4i 2.285 Hamrun,  H.,  Harakan,  A.,  Prianto,  A. L.,  &  Khaerah,  N.  (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam  Pengembangan  Pelayanan Berbasis  E-  Government  Di Kabupaten Muna. Nakhoda:
Jurnal Ilmu Pemerintahan , 18 (2),
64.
https://doi.org/10.35967/jipn.v1 8i2.7808
Irawan,  B.  (2013).  Studi  Analisis Konsep  E-Goverment :  Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik. Paradigma , 2 , 174–201. Joshi,  P.  R.,  &  Islam,  S.  (2018).  E- government  maturity  model  for sustainable E-government services  from  the  perspective  of developing countries. Sustainability (Switzerland) , 10 (6). https://doi.org/10.3390/su10061
882
Kusuma  Dewi,  D.  S.,  Binti  Yulianti, D.,  &  Wahjuni  Djuwitaningsih,
E. (2021). Pelaksanaan e- government di pemerintah daerah kabupaten ponorogo . 7 , 357–369.
Malodia,  S.,  Dhir,  A.,  Mishra,  M.,  & Bhatti, Z.  A. (2021).  Future of e- Government: An integrated conceptual framework. Technological  Forecasting  and Social  Change , 173 (December 2020), 121102. https://doi.org/10.1016/j.techfore. 2021. 121102 Mustafa, D., Farida, U., & Yusriadi, Y. (2020).  The  effectiveness  of public services through E-
government  in  Makassar  City. International Journal of Scientific and  Technology  Research , 9 (1), 1176–1178.
https://doi.org/10.1080/01900692 Pérez-Morote, R., Pontones-Rosa, C., & Núñez-Chicharro,  M.  (2020).  The effects of e-government evaluation,  trust  and  the  digital divide  in  the  levels  of  e- government  use  in  European countries. Technological Forecasting  and  Social  Change , 154 (July 2019), 119973. https://doi.org/10.1016/j.techfore.
2020. 119973
Putra, D. A.  D., Jasmi, K.  A.,  Basiron, B.,  Huda,  M.,  Maseleno,  A., Shankar,  K.,  &  Aminudin,  N. (2018).  Tactical  steps  for  e- government development. International Journal of Pure and
Applied Mathematics , 119 (15).
Rahmawati,  Atma,  Lia,  Hariani,  D. (2019).  Analisis  Penerapan  E- Government Pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim) Di Kantor  Imigrasi  Kelas  1  Kota
Semarang. Journal  of  Chemical Information and Modeling , 53 (9),
1689–1699.
Ramadhani,  F.,  &  Fanida,  E.  v  a  H. (2020).  …  Online  Di  Kantor Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Tpi) Surabaya Dalam Upaya
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(756-768)
Peningkatan  Pelayanan  Publik. Publika ,  1–14.  Retrieved  from https://jurnalmahasiswa.unesa.a c.id/index.php/publika/article/vi ew/35127 Setiawan,  I.  (2019).  Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi  Dalam  Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Pontianak. Jurnal  Teknologi  Dan
Komunikasi Pemerintahan , 1 . Setyo  &  Sidik.  (2020). Peran  Humas Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandung Dalam Diseminasi Program E-Paspor. Paper presented at the Prosiding SoBAT (Seminar  Sosial  Politik,  Bisnis, Akuntansi dan Teknik)
Universitas Sangga Buana YPKP . (November), 135–144. Twizeyimana,  J.  D.,  &  Andersson,  A.
(2019).  The  public  value  of  E- Government –  A  literature review. Government  Information Quarterly , 36 (2), 167–178. https://doi.org/10.1016/j.giq.201 9.01.001 Yera, A., Arbelaitz, O., Jauregui, O., & Muguerza, J. (2020). Characterization of e- Government  adoption  in  Europe. PLoS ONE , 15 (4), 1–22. https://doi.org/10.1371/journal.p one.0231585 Yulianto. (2020). Meningkatkan Kompetensi Aparatur Sipil Negara  Dalam  Pelayanan  Publik Menuju Era New Normal. Orphanet Journal of Rare Diseases , 21 (1), 1–9.