## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK
DI MASA PANDEMI COVID-19 ANALISA TERHADAP UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO. 35 TAHUN 2014

## Andoko, Beby Sendy, Irma Fatmawati
Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia andoko@dosen.pancabudi.ac.id, bebysendy9@gmail.yahoo.com, zikinif@yahoo.com ,
RINGKASAN - Era new normal merupakan keniscayaan dan harus dihadapi oleh semua  negara  hingga  penemuan  vaksin  penyakit  Covid-19.  Pemberlakuan kebijakan  era  new    normal  ini  menimbulkan  perdebatan  publik  terkait  berbagai kekhawatiran  masyarakat,  terutama  kesiapan  negara  menjamin  keselamatan penduduk  dari  penularan  Covid-19,  khususnya  dalam  perlindungan  anak  dalam memenuhi  pemenuhan  kebutuhan  hidupnya.  hak.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk mengetahui  penyelenggara  perlindungan  anak  dalam  memberikan  perlindungan dan  pemenuhan  hak  anak  dalam  perilaku  new  normal  selama  masa  pandemi Covid-19  dan  untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  terhadap  perlindungan hak anak dalam perilaku new normal selama masa Covid-19 pandemi. Penelitian ini  menggunakan  penelitian  hukum  doktrinal.  Sumber  informasi  hukum menggunakan  bahan  hukum  primer  (peraturan  dan  dokumen  terkait)  untuk analisis  kualitatif  lebih  lanjut.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual  dalam  membantu  pemecahan rumusan  masalah.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  upaya  yang  tepat  untuk menghadapi  era  new  normal  adalah  dengan  memperkuat  perlindungan  anak berdasarkan  hak-hak  anak,  mulai  dari  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  dan pemerintah  selama  masa  pandemi.  Terkait  dengan  penetapan  kebijakan  jadwal anak  masuk  sekolah  saat  era  new  normal  di  tengah  pandemi  Covid-19.  Kunci perlindungan anak di era new normal adalah aturan protokol kesehatan yang dapat menjadi pedoman bagi orang tua dan pengasuh anak serta pemenuhan hak utama anak di era new normal adalah aspek kesehatan dan keselamatan anak.
Kata kunci : kewenangan, perlindungan, anak. Pandemic covid 19

## PENDAHULUAN
Anak merupakan potensi dan generasi muda untuk mensukseskan cita-cita perjuangan  bangsa,  memiliki  peran  strategis  dan  memiliki  ciri  dan  sifat  khusus yang  menjamin  keberlangsungan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  di  masa depan  (Hidayati,  2014;  Rihardi,  2018;  Wati  &  Puspitasari,  2018).  Hak  anak adalah  bagian  dari  manusia  hak-hak  yang  terkandung  dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hak Anak. Ketentuan Pasal  28B ayat  (2) Undang-Undang Dasar
Negara  Republik  Indonesia  menyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Konvensi  Hak  Anak  secara  khusus  mengatur  segala  sesuatu  yang menyangkut  hak-hak  anak.  Konvensi  Hak  Anak  mulai  berlaku  pada  tanggal  2 September  1990,  melalui  revolusi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tanggal  20 November 1989, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Konvensi. Dalam konvensi  ini,  anak  merupakan  pemegang  hak  dan  kebebasan  dasar  serta  pihak yang  mendapat  perlindungan  khusus.  Konvensi  Hak  Anak  juga  muncul  dari kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, lemah, polos, dan berkebutuhan  khusus.  Oleh  karena  itu  juga  anak  memerlukan  perawatan  dan perlindungan khusus, baik fisik maupun mental.
Indonesia  dalam  menjamin  kesejahteraan  setiap  warga  negara  salah satunya  dengan  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  anak  yang merupakan salah satu hak asasi manusia (Juliana & Arifin, 2019; Lasmadi  et al., 2020).  Pemerintah  Indonesia  dalam  upaya  menjamin  dan  mewujudkan perlindungan  dan  kesejahteraan  anak  adalah  melalui  pembentukan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Dalam  rangka penyesuaian  terhadap  beberapa  ketentuan,  beberapa  pasal  tertentu  dilakukan perubahan,  sehingga  lahirlah  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).
Masalah pemberian perlindungan bagi anak, dalam menyongsong era new normal  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  “New  normal”  merupakan keniscayaan  dan  harus  dihadapi  oleh  semua  negara  hingga  ditemukannya  vaksin untuk  penyakit  Covid-19  (Disemadi  &  Shaleh,  2020)  .  Dalam  beberapa  hari terakhir, pemberlakuan kebijakan new normal ini menimbulkan perdebatan publik terkait  berbagai  kekhawatiran  masyarakat,  terutama  kesiapan  negara  menjamin keselamatan  penduduk  dari  penularan  Covid-19  (Fitriyana,  2020;  Muhyiddin, 2020),  khususnya  dalam  perlindungan  anak  dalam  pemenuhan  hak-haknya. Perlindungan  anak  dalam  pelaksanaan  kenormalan  baru  adalah  segala  kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. .
Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  RI  Nahar  mengatakan,  berdasarkan  data Gugus  Tugas  Nasional  per  2  Juni,  persentase  anak  usia  6  hingga  17  tahun  dari total  penduduk  yang  terindikasi  positif  Covid-19  sebesar  5,6  persen  (Saputra, 2020). Ini adalah bukti bahwa anak-anak juga terancam dalam situasi pandemi ini, sehingga  perlu  menjadi  perhatian  bersama.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  strategi kebijakan  new  normal  yang  disertai  dengan  berbagai  protokol  new  normal  yang dapat  dilaksanakan  secara  tepat  dan  konsisten  dengan  tetap  memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
Perlindungan  anak  erat  kaitannya  dengan  lima  pilar  yaitu,  orang  tua, keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  daerah,  dan  pemerintah  negara  (Azkia  &  Is, 2018;  Fitriani,  2016;  Sudrajat, 2011). Kelimanya memiliki keterkaitan satu  sama lain  sebagai  penyedia  perlindungan  anak.  Dalam  bentuknya  yang  paling sederhana,  perlindungan  anak  berupaya  agar  hak  setiap  anak  tidak  dirugikan. Perlindungan  anak  merupakan  pelengkap  dari  hak-hak  lain  yang  memastikan bahwa  anak  akan  menerima  apa  yang  mereka  butuhkan  sehingga  mereka  dapat bertahan  hidup,  berkembang,  dan  tumbuh  (Fitriani,  2016;  Hidayati,  2014). Penerapan kebijakan new normal di tengah pandemi Covid-19 menuntut orang tua dan  keluarga  di  Indonesia  untuk  memberikan  pengasuhan  terhadap  anak  yang disesuaikan dengan perubahan kondisi saat ini. Karena anak-anak adalah makhluk yang  paling  rentan,  kita  harus  melindungi  mereka  dan  peran  pengasuhan  sangat penting.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  fokus penelitian  ini  adalah:  1).  Bagaimana  penyelenggara  perlindungan  anak memberikan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  anak  dalam  berperilaku  new normal di tengah pandemi Covid-19?; dan 2). Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan hak anak dalam perilaku new normal di tengah pandemi Covid-19?. Oleh  karena  itu,  kontribusi  penelitian  ini  untuk  mengkaji  perlindungan  hak  anak di  era  “New  normal”  di  tengah  pandemi  Covid-19  di  Indonesia.  Penelitian  ini
penting  dilakukan  untuk  mendukung  literasi  kepada  masyarakat  tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis (Peter Mahmud Marzuki, 2014).  Penelitian  ini  termasuk  studi  kepustakaan  sehingga  penelitian  ini menekankan  pada  data  sekunder  yang  relevan  dengan  topik  yang  diangkat  yaitu perlindungan  hak  anak  di  era  “New  normal”  di  tengah  pandemi  Covid-19. Rancangan  studi  studi  kepustakaan  merupakan  rangkaian  kegiatan  untuk memperoleh  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier melalui  studi  kepustakaan  sebagai  teknik  pengumpulan  data,  yang  kemudian dibaca,  dicatat  dan  dianalisis  secara  kualitatif  untuk  mendapatkan  kesimpulan yang sebenarnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  hukum  bagi  anak  dapat  diartikan  sebagai  upaya perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  dasar  dan  kebebasan  anak  serta  berbagai kepentingan  yang  berkaitan  dengan  kesejahteraan  anak  (Azkia  &  Is,  2018; Setiawan  et  al.,  2019).  Namun  dalam  hal  ini  masalah  perlindungan  hukum  bagi anak  tidak  hanya  mencakup  perlindungan  hukum  dalam  proses  peradilan  saja, tetapi  mencakup  segala  sesuatu  tentang  kebebasan  anak  untuk  memperoleh perlakuan  yang  layak  seperti  warga  negara  lainnya  (Said,  2018).  Meningkatnya suasana  kekerasan  dan  ketidakharmonisan  dalam  lingkungan  kehidupan  sehari- hari di suatu kota/daerah akan menempatkan anak pada risiko yang sangat tinggi. Dimana dia tidak lagi merasa aman bermain dengan anak-anak lain. Karena secara tidak  langsung  mengakibatkan  kemandirian  anak  menjadi  tercabut  (A.  M.  Sirait, 2018; Sudrajat, 2011).
Dengan demikian hal-hal tersebut di atas, dewasa ini telah mengakibatkan banyak  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  yang  meresahkan  masyarakat sekalipun  anak  tersebut  melakukan  pelanggaran  hukum  pidana.  Dalam  hal  ini perlu  kita  ketahui  bahwa  sistem  pertanggungjawaban  pidana  anak  (termasuk
pemberian tindakan) pada hakekatnya masih sama dengan sistem pertanggungjawaban  orang  dewasa  yang  berorientasi  pada  pelaku  secara pribadi/individu  (Setiawan  et  al.,  2019;  Sudrajat,  2011;  Wahyuni,  2015). Penerapan  prinsip  ini  pada  anak  masih  perlu  dikaji,  karena  anak  belum  dapat dikatakan sebagai individu yang mandiri sepenuhnya. Oleh karena itu, penerapan prinsip umum ini harus dilakukan secara hati-hati dan selektif, mengingat tingkat maturitas/kematangan setiap anak berbeda-beda (Purnamasari et al., 2019).
Tentu  masalah  anak  lebih  merupakan  masalah  struktural.  Apalagi  karena sifat  kekurangmandirian  dan  ketergantungan  anak,  maka  anak  yang  melakukan kenakalan atau kejahatan sebenarnya adalah “korban lingkungan”, oleh karena itu pemikiran/gagasan/strategi akuntabilitas struktural/fungsional yang dikembangkan secara tepat berarti bahwa pemipetan tidak hanya berfungsi untuk menjawab dan mengasuh anak sebagai tindak pidana (Erdianti & Al-Fatih, 2019).
Tetapi  juga  berfungsi  untuk  mempertanggungjawabkan  dan  membina (memperlakukan) anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina/mencegah pihak lain yang struktural/fungsional  mempunyai  potensi  dan  kontribusi  yang  besar  terhadap terjadinya tindak pidana/ tindak pidana yang dilakukan oleh anak (Purnamasari et al., 2019).
Berbagai  dokumen/instrumen  internasional  juga  dapat  dilihat  sebagai upaya  perlindungan  hukum  internasional,  meskipun  masih  berupa  pernyataan (declaration),  kesepakatan  bersama  (Convention),  resolusi  atau  masih  menjadi pedoman (Hidayati, 2014; Istiqomah et al., 2019) .
Berbagai  dokumen  internasional  di  atas  jelas  merupakan  cerminan  dari kesadaran  dan  kepedulian  masyarakat  internasional  akan  perlunya  perlindungan terhadap  keadaan  buruk/depresi  anak-anak  di  seluruh  dunia.  Dari  berbagai dokumen  dan  pertemuan  internasional,  terlihat  bahwa  kebutuhan  perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain (Hariyadi & Arliman S, 2018; Juliana & Arifin, 2019): 1) Perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan  anak,  2)  perlindungan  anak  dalam  proses  peradilan,  3)  perlindungan kesejahteraan  anak  (dalam  lingkungan  keluarga,  pendidikan  dan  lingkungan sosial).  4)  Perlindungan  anak  dalam  masalah  penahanan  dan  perampasan
kemerdekaan,  5)  perlindungan  anak  dari  segala  bentuk  eksploitasi  (perbudakan, perdagangan  anak,  prostitusi,  pornografi,  perdagangan/penyalahgunaan  narkoba, memperbudak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya, 6) perlindungan terhadap anak jalanan, 7) perlindungan anak dari akibat perang/konflik bersenjata, dan  8)  perlindungan  anak  dari  tindak  kekerasan  Jadi  persoalan  perlindungan hukum bagi anak tidak hanya perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi mencakup spektrum yang sangat luas.
Permasalahan  “Pekerja  Anak”  antara  lain  banyaknya  anak  yang  menjadi pekerja anak penuh waktu, Perdagangan anak (pelacuran anak), perbudakan anak, pelacuran anak dan pornografi anak yang disebabkan oleh meningkatnya “Wisata Seks”  (anak-anak)  dan  pornografi  anak  (  Pengisi,  1995).  Isu  “anak  jalanan” diperkirakan  sekitar  150  juta  anak  jalanan  di  seluruh  dunia.  Kekhawatirannya adalah,  bahwa  selain  perjuangan  mereka  untuk  mempertahankan  kehidupan materi,  mereka  juga  mengalami  pelecehan  dan  eksploitasi  (antara  lain  dalam “pencuri jalanan, pelacuran jalanan, perdagangan narkoba” dan kegiatan kejahatan terorganisir  lainnya).  Kekhawatiran  juga  termasuk  'Lorong'  di  kalangan  remaja sebagai  sarana  untuk  "Perlindungan  diri"  di  lingkungan  yang  tidak  bersahabat (Filler, 1995).
Masalah  “Anak-anak  dalam  konflik  bersenjata”  terungkap,  bahwa  dalam situasi  konflik  bersenjata  dalam  satu  dekade  terakhir  sekitar  1,5  juga  anak  yang terbunuh, 4 juta anak cacat, 5 juta anak sebagai pengungsi dan 10 juta anak hilang. Belum lagi korban perkosaan dan menderita tekanan kejiwaan (stres dan trauma). Persoalan yang cukup sulit  adalah melakukan pembinaan dan  reorientasi  mereka dari  situasi  politik/budaya  ke  budaya  damai.  Masalah  "Zona  perang  perkotaan" (Filler,  1995).  Permasalahan  yang  dikemukakan  disini  adalah,  bahwa  suasana kekerasan  dan  ketidakamanan  dalam  lingkungan  kehidupan  sehari-hari  di kota/wilayah  yang  menjadi  “War  zone”  akan  menempatkan  anak-anak  pada “Risiko  Sangat  Tinggi”.  Apalagi  ketika  kemiskinan,  penggunaan  obat  bius  dan senjata  serta  kejahatan  adalah  realitas  kehidupan  sehari-hari,  penduduk  kota (terutama anak-anak) berada dalam bahaya dan ketegangan kronis (bahaya kronis dan stres) (Filler, 1995).
Isu “Penggunaan instrumental anak-anak” isu ini diungkapkan sehubungan dengan rekomendasi Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-8 tahun 1990 yang kemudian  menjadi  resolusi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  No.  45/115  tahun  1990 dan  pertemuan  kelompok  ahli  di  Roma,  Italia  pada  8-10  Mei  1992.  Pada pertemuan  pakar  di  Roma  dikemukakan,  bahwa  salah  satu  faktor  terjadinya praktik “Memiliki anak untuk melakukan kejahatan” adalah, tidak adanya undang- undang khusus bagi orang dewasa yang mengeksploitasi anak (Filler, 1995).
Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan  menurut  isi  pasal  1  angka  (1)  UU Perlindungan  Anak.  Anak  adalah  keturunan  antara  ayah  dan  ibu  melalui perkawinan yang sah atau tidak. Manusia sebagai makhluk hidup berkembang dan menghasilkan  keturunan  yang  berkembang  membentuk  silsilah  keluarga (Disemadi, 2019).
Aspek  sosiologis  pemahaman  anak  menunjukkan  bahwa  anak  adalah makhluk  sosial  ciptaan  Tuhan,  yang  selalu  berinteraksi  dengan  lingkungan masyarakat  berbangsa  dan  bernegara  (Arliman.S,  2016;  Setyaningrum  &  Arifin, 2019).  Dalam  hal  ini,  anak  diposisikan  sebagai  kelompok  sosial  terkecil  dalam masyarakat.  Pemaknaan  anak  dari  aspek  sosial  ini  mengarah  pada  perlindungan alam  karena  keterbatasan  yang  dimiliki  anak  sebagai  bentuk  interaksi  dengan orang  dewasa  (Umar  &  Ma’ani,  2018;  Windari,  2019).  Faktor  keterbatasan kemampuan  adalah  karena  anak  sedang  dalam  proses  pertumbuhan,  proses belajar, dan proses sosialisasi akibat usia yang belum matang: karena kemampuan menalar  (intelek)  dan  kondisi  fisik  dalam  pertumbuhan  atau  mental  spiritual  di bawah kelompok usia dewasa (Anindia, 2019; Gosita, 1999).
Dalam  psikologi  perkembangan  anak  banyak  dibahas  bahwa  dasar kepribadian  seseorang  terbentuk  pada  masa  kanak-kanak.  Proses  perkembangan yang  terjadi  pada  diri  seorang  anak  ditambah  dengan  apa  yang  dialami  dan diterima  selama  masa  kanak-kanaknya  secara  bertahap  memungkinkannya  untuk tumbuh  dan  berkembang  menjadi  manusia  dewasa  (Azkia  &  Is,  2018;  Fitriani, 2016; Sholihah, 2018).
Dengan  tumbuh  kembang  anak,  maka  anak  akan  terus  mengeksplorasi sejauh  mana  orang  tuanya  dapat  menoleransi  perbuatannya  dan  hal  inilah  yang
memerlukan  penilaian  ulang  oleh  orang  tua.  Mereka  juga  merasa  masih  harus menguji  keteguhan orang tuanya, sejauh mana orang tuanya masih bisa  bertahan menghadapinya
Perilaku.  Orang  tua  yang  sebelumnya  hanya  berperilaku  sebagai  teman, mau tidak mau dihadapkan pada masalah seperti itu. Pada akhirnya orang tua ini harus tegas, setidaknya mulai dari saat itu, atau akhirnya mereka akan kehilangan kesabaran  dan  menjadi  marah.  Realitas  di  masyarakat  seringkali  proses  anak melakukan  kegiatan  ekonomi  atau  kegiatan  produktif  yang  dapat  menghasilkan nilai  ekonomi.  Pemahaman  kelompok  anak  dalam  bidang  ekonomi,  mengarah pada  konsepsi  kesejahteraan  anak  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  adalah  “hak  dasar  anak  harus diperjuangkan  bersama”.  Pandangan  anak  terhadap  pemahaman  agama  akan dibangun sesuai dengan ajaran agama, anak mendapat kedudukan yang istimewa. Anak adalah titipan Tuhan kepada orang tua untuk dicintai dan dididik (Sholihah, 2018). Dalam undang-undang kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini merupakan akibat dari masing-masing peraturan perundang-undangan yang mengatur tersendiri tentang pengertian anak.
Kemudian,  pengertian  dan  pengertian  perlindungan  berarti  tempat berlindung atau melindungi. Perlindungan adalah perlindungan dari tindakan yang merugikan.  Perlindungan  ada  untuk  melindungi  sesuatu  karena  ketidakmampuan untuk  melindungi  diri  sendiri.  Sebagai  contoh  perlindungan  anak,  anak  perlu mendapatkan  perlindungan  dari  pemerintah,  keluarga,  masyarakat,  dan  orang tuanya  selama  masa  pertumbuhannya  agar  tidak  mendapatkan  perlakuan sewenang-wenang dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pengertian  perlindungan  anak  menurut  kamus  hukum  adalah  segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi  (Novika  et  al.  al.,  2020).  Perlindungan  anak  adalah  segala  upaya yang  ditujukan  untuk  mencegah,  merehabilitasi,  dan  memberdayakan  anak  yang mengalami tindakan penganiayaan, eksploitasi, dan penelantaran untuk menjamin
kelangsungan  hidup  dan  perkembangan  anak  secara  wajar,  fisik,  mental,  dan sosial.
Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam ancaman  mental,  fisik,  sosial  dalam  berbagai  bidang  kehidupan.  Oleh  karena  itu anak  harus  dibantu  oleh  orang  lain  dalam  melindungi  dirinya  sendiri  mengingat situasi  dan  kondisi  yang  ada.  Melindungi  anak-anak  adalah  melindungi  manusia dan mengembangkan manusia seutuhnya. Perlindungan anak sangat penting bagi terciptanya  kelangsungan  negara,  karena  anak  merupakan  cikal  bakal  generasi penerus  bangsa  dalam  pembangunan  bangsa.  Perlindungan  anak  adalah  upaya untuk  menciptakan  kondisi  dan  situasi  yang  memungkinkan  terlaksananya  hak dan kewajiban positif anak.

## Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di tengah Pandemi Covid-19
Sejak  anak  lahir  memiliki  hak-haknya  sebagai  manusia,  maka perlindungan  anak  diperlukan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-haknya  sebagai manusia.  Berdasarkan  Pasal  4  UU  Perlindungan  Anak  disebutkan  bahwa  setiap anak  berhak  untuk  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  wajar sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  dilindungi  dari  kekerasan dan  diskriminasi.  Setiap  anak  berhak  atas  nama  sebagai  identitas  dan  status kewarganegaraan. Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Haling et al., 2018; Indriati et al., 2018).
Semua  anak  berhak  untuk  mengetahui  orang  tuanya,  setiap  anak  berhak untuk  dibesarkan  dan  diasuh  oleh  orang  tuanya  (Said,  2018).  Anak  juga  berhak untuk  diasuh  atau  diangkat  sebagai  anak  asuh  atau  anak  angkat  oleh  orang  lain sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  apabila karena  alasan  orang  tuanya  tidak  dapat  menjamin  tumbuh  kembang  anak,  atau anak  terlantar.  keadaan.  Setiap  anak  berhak  mendapatkan  jaminan  sosial  sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya (Fauzi, 2020).
Pasal 9 Angka (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak  penyandang  disabilitas  juga  berhak  memperoleh  pendidikan  khusus,
sedangkan  bagi  anak  yang  memiliki  keunggulan  juga  berhak  mendapatkan pendidikan  khusus.  Setiap  anak  berhak  untuk  menyatakan  dan  didengar, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya untuk perkembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
Pasal  11  UU  Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak untuk  beristirahat  dan  menggunakan  waktu  luangnya,  bergaul  dengan  anak seusianya, bermain, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya  untuk  pengembangan  diri.  Pasal  12  UU  Perlindungan  Anak menyatakan  bahwa  setiap  anak  penyandang  disabilitas  berhak  memperoleh rehabilitasi,  bantuan  sosial,  dan  pemeliharaan  kesejahteraan  sosial.  Undang- undang lebih lanjut menyatakan bahwa setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali  atau  pihak  lain  yang  bertanggung  jawab  atas  pengasuhan  berhak  atas perlindungan  dari  perlakuan,  1)  diskriminasi;  2)  eksploitasi,  baik  ekonomi maupun  seksual;  3)  pengabaian;  4)  kekejaman,  kekerasan  dan  pelecehan;  5) ketidakadilan, dan 6) perlakuan buruk lainnya.
Pasal  13  Angka  (2)  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  menyebutkan bahwa  dalam  hal  orang  tua,  wali,  atau  pengasuh  anak  melakukan  segala  bentuk perlakuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  angka  (1),  pelaku  dipidana.  Pasal  14 Angka  (1)  menyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak  diasuh  oleh  orang  tuanya, kecuali  ada  alasan  hukum  dan/atau  aturan  hukum  yang  menunjukkan  bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik  bagi  anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Selanjutnya Pasal 15 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan  dari:  1)  Penyalahgunaan  dalam  kegiatan  politik;  2)  Keterlibatan dalam  sengketa  bersenjata;  3)  Keterlibatan  dalam  kerusuhan  sosial;  4) Keterlibatan  dalam  peristiwa  yang  mengandung  unsur  kekerasan;  dan  5) keterlibatan dalam peperangan; 6) Kejahatan seksual.
Pasal 16 Angka (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak  memperoleh  perlindungan  dari  sasaran  penyiksaan,  penyiksaan,  atau hukuman  yang  tidak  manusiawi.  Nomor  (2)  menyatakan  bahwa  setiap  anak berhak  memperoleh  kebebasan  menurut  hukum.  Nomor  (3)  menyatakan  bahwa
penangkapan,  penahanan,  atau  tindak  pidana  penjara  anak  hanya  dilakukan  jika menurut hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
Pasal  17  UU  Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa  setiap  anak  yang dirampas  kemerdekaannya  berhak  mendapatkan  perlakuan  yang  manusiawi  dan penempatannya  dipisahkan  dari  orang  dewasa;  memperoleh  bantuan  hukum  atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan  tidak  memihak  dalam  sidang  umum  yang  tertutup.  Dalam  Angka  (2) disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau  yang  berhadapan  dengan  hukum  berhak  untuk  dirahasiakan.  Pasal  18 menyatakan  bahwa  setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau  tindak  pidana  berhak atas bantuan hukum dan bantuan lainnya.
Rahmitha  P.  Soendjojo  dan  Irwanto,  menjelaskan  hak  anak  ke  delapan, yaitu (Kasran, 1981):
1. Hak Pangan. Minimal anak diberikan makanan bergizi 3 kali sehari, bukan sekedar makan snack  atau junk food saja karena orang tua tidak mau repot memasak. Bahkan di dalam kandungan, anak berhak mendapatkan makanan bergizi. Hal yang paling mendasar dan harus diketahui oleh orang tua bahwa makanan  terbaik  bagi  bayi  adalah  ASI,  untuk  itu  bayi  berhak mendapatkannya;
2. Hak  Pelayanan  Kesehatan.  Anak  berhak  mendapatkan  prioritas  dalam pelayanan  kesehatan  yang  sesuai  standar,  baik  berupa  imunisasi  sebagai sarana pencegahan maupun dalam bentuk pengobatan atau penyembuhan;
3. Hak atas Pendidikan dan Pengembangan Diri. Anak berhak bersekolah dan bila  perlu  anak  juga  berhak  mengikuti  kegiatan  di  sekolah,  termasuk bimbingan  belajar  tambahan.  Sebagai  orang  tua  harus  memperhatikan keinginan,  minat,  dan  bakat  anak  dalam  menentukan  sekolah.  Setiap  anak berhak  untuk  mengembangkan  potensinya  dan  orang  tua  berkewajiban untuk mendukungnya. Kita tidak hanya dituntut untuk memperhatikan anak berbakat  atau  berbakat  tetapi  juga  anak  berkebutuhan  khusus  seperti penyandang  autisme,  tunanetra,  tuli,  cacat  mental,  atau  anak  dengan kelainan dan penyakit tertentu;
4. Hak  Tinggal.  Anak-anak  harus  mendapatkan  tempat  tinggal  yang  layak. Namun  sangat  disayangkan  saat  ini  perumahan  untuk  kalangan  menengah ke  bawah  masih  relatif  memprihatinkan,  tempat  tinggal  yang  sempit  dan kotor;
5. Hak  Pakaian.  Anak  berhak  mendapatkan  pakaian  atau  pakaian  yang  layak. Pakaian  yang  layak  tidak  harus  mahal  dan  bermerk,  tapi  yang  terpenting pakaiannya bersih dan rapi. Biasakan juga bahwa anak-anak selalu memakai pakaian yang sopan dan pantas;
6. Hak  atas  Perlindungan  Jenis  hak  anak  untuk  mendapatkan  perlindungan, yaitu fisik, emosional, seksual, dan penelantaran. Perlindungan fisik, jangan pernah  memukul  atau  melecehkan  anak.  Mengutak-atik  dan  mencubit dengan alasan menegakkan disiplin apapun tidak dibenarkan. Perlindungan emosional, jangan mengutuk anak, melabeli mereka dengan sebutan negatif, atau  ungkapan  verbal  lainnya  yang  kasar.  Apalagi  pada  balita,  anak-anak belum  memahami  perilakunya  yang  tidak  benar  di  mata  orang  dewasa. Perlindungan  seksual,  jangan  perlakukan  tubuh  anak  seperti  mainan, meskipun dilakukan dengan candaan;
7. Hak  Bermain  Anak  berhak  untuk  bermain  dan  menikmati  waktu senggangnya.  Banyak  anak  yang  bekerja  sebagai  pengemis  sehingga  tidak punya  waktu  untuk  bermain  dan  bersosialisasi  dengan  teman  sebayanya. Padahal,  dengan  bermain,  anak  dapat  mengembangkan  kreativitas  dan potensinya; dan
8. Hak  untuk  Berpartisipasi.  Hak  ini  paling  sering  diabaikan  oleh  orang  tua karena  menganggap  anak  tidak  tahu  apa-apa.  Anak-anak  harus  dikenalkan sejak  kecil  akan  haknya  untuk  berpartisipasi,  mulai  dari  menawarkan  atau menyediakan  pilihan  makanan  dan  pakaian  hingga  kegiatan  yang  ingin mereka lakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anindia, I. A. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN  ANAK  DENGAN  MODUS  PERNIKAHAN  DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS. Litigasi, 19(1), 89–115.
Https://Doi.Org/Doi.Org/10.23969/Litigasi.V19i1.776
Anis, M. (2019). PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN
SEKSUAL  DI  KOTA  MAKASSAR.  El-Iqthisadi:  Jurusan  Hukum  Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum, 1(2), 37–44.
Arliman.S, L. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TEREKSPLOITASI SECARA EKONOMI DI KOTA PADANG. Arena Hukum, 9(1), 73–93. Https://Doi.Org/10.21776/Ub.Arenahukum.2016.00901.5 Azkia,  Z.,  &  Is,  M.  S.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Asasi  Anak Yang  Menjadi  Korban  Kekerasan.  Nurani:  Jurnal  Kajian  Syari’ah  Dan Masyarakat, 18(1), 151–162. Https://Doi.Org/10.19109/Nurani.V18i1.1904
Disemadi,  H.  S.  (2019).  ADULTERY  CHILD  STATUS  IN  ISLAMIC  LAW AND
IN  THE  CIVIL  CODE.  Legal  Standing :  Jurnal  Ilmu  Hukum,  3(2),  20–31. Https://Doi.Org/10.24269/Ls.V3i2.1877
Disemadi,  H.  S.,  &  Shaleh,  A.  I.  (2020).  Banking  Credit  Restructuring  Policy Amid  COVID-19  Pandemic  In  Indonesia.  Jurnal  Inovasi  Ekonomi,  3(3). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.22219/Jiko.V5i3.11790
Erdianti, R. N., & Al-Fatih, S. (2019). Fostering As An Alternative Sanction For
Juveniles  In  The  Perspective  Of  Child  Protection  In  Indonesia.  JILS (Journal Of Indonesian
Legal Studies),
4(1), 119–128. Https://Doi.Org/10.15294/JILS.V4I01.29315 Fauzi,  R.  (2020).  Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Pencabulan  Terhadap Anak  Di  Kota  Padang.  KERTHA  WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa, 14(1), 1–8. Https://Doi.Org/Doi.Org/10.22225/Kw.14.1.1529.1-8
Filler,  E.  (1995).  Children  In  Trouble  United  Nations  Expact  Group  Meeting Austrian Federal Ministry For Youth And Family.
Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan  Memenuhi  Hak-Hak  Anak.  Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan,  11(2),  250–
358.
Fitriyana, N. (2020). GOD SPOT DAN TATANAN NEW NORMAL DI
TENGAH  PANDEMI  COVID-19.  Jurnal  Ilmu  Agama:  Mengkaji  Doktrin,
Pemikiran, Dan Fenomena Agama, 21(1), 1–24. Https://Doi.Org/Doi.Org/10.19109/Jia.V21i1.6147
Gosita, A. (1999). Masalah Perlindungan Anak. Akademindo.
Haliah,  D.  (2016).  Nikah  Sirri  Dan  Perlindungan  Hak-Hak  Wanita  Dan  Anak (Analisis  Dan  Solusi  Dalam  Bingkai  Syariah).  Al-Ahkam:  Jurnal  Ilmu Syari’ah Dan Hukum, 1(1), 35–50.
Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). PERLINDUNGAN HAK  ASASI  ANAK  JALANAN  DALAM  BIDANG  PENDIDIKAN MENURUT HUKUM NASIONAL DAN KONVENSI INTERNASIONAL.
Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(2), 361.
Https://Doi.Org/10.21143/Jhp.Vol48.No2.1668
Hariyadi,  &  Arliman  S,  L.  (2018).  PERAN  ORANGTUA  DALAM MENGAWASI  ANAK  DALAM  MENGAKSES  MEDIA  INTERNET UNTUK
MEWUJUDKAN  PERLINDUNGAN  HAK  ANAK.  Soumatera  Law  Review, 1(2), 267–281. Https://Doi.Org/10.22216/Soumlaw.V1i2.3716
Hidayati,  N.  (2014).  Perlindungan  Anak  Terhadap  Kejahatan  Kekerasan  Seksual (Pedofilia). Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora, 14(1), 68–73.
Indriati,  N.  Y.,  Wahyuningsih,  K.  K.,  Sanyoto,  &  Suyadi.  (2018). PERLINDUNGAN  DAN  PEMENUHAN  HAK  ANAK  (Studi  Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas). Mimbar Hukum -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada,  29(3),  474–487. Https://Doi.Org/10.22146/Jmh.24315
Istiqomah,  L.  D.,  Jaya,  N.  S.  P.,  &  Aryadi,  D.  (2019).  CRIMINAL  THREATS FOR  PERPETRATORS  OF  OMISSION  IN  CHILD  ABUSE  IN INDONESIA. 6(3), 406–417. Https://Doi.Org/Doi.Org/10.26532/Jph.V6i3.10945 Juliana,  R.,  &  Arifin,  R.  (2019).  Anak  Dan  Kejahatan  (Faktor  Penyebab  Dan Perlindungan Hukum). Jurnal
Selat, 6(2), 225–234.
Https://Doi.Org/10.31629/Selat.V6i2.1019
Kamil,  A.,  &  Fauzan.  (2008).  Hukum  Perlindungan  Dan  Pengangkatan  Anak  Di Indonesia. PT Rajagrafindo Persada.
Kasran, S. (1981). Mental Sehat Pembinaan Anak, Remaja, Dan Orang Tua. PT. Rakan Incorp.
Kemenpppa. (2020). New Normal Di Satuan Pendidikan Harus Utamakan Anak. Khair, U. (2020). PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK SETELAH
TERJADINYA PERCERAIAN. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 5(2), 291–306. Https://Doi.Org/10.33760/Jch.V5i2.231