## Legalitas

## Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform User Generated Content
Syarafina Ramadhanty, Naila Amatullah, Niki Anane Setyadani, Tasya Safiranita Ramli Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia Correspondence e-mail: syarafinaar@gmail.com
Abstrak. Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat,  platform  media  sosial  dapat  dimanfaatkan  guna mempertajam kreativitas manusia dengan mengunggah opini, gambar, video, suara dan lain sebagainya sebagai bentuk karya cipta penggunanya.  Platform  digital  yang  secara  aktif  mengajak  penggunanya  untuk  mengunggah  konten  hasil  karya  cipta  disebut dengan  Platform  User  Generated  Content  (“UGC”).  Akun  dari  media  sosial  UGC  berlomba-lomba  agar  dapat  dinilai  viral, sehingga tak sedikit  akun  yang  ‘mencuri’ konten bukan  hasil  karyanya demi  mendapatkan reputasi tersebut. Selanjutnya,  akun tersebut digunakan secara komersial dengan menggunakan sistem paid promote atau jasa promosi berbayar. Fenomena ini kerap terjadi  pada  platform  Instagram  dengan  sistem  promosi  berbayar  yang  mengambil  konten  Twitter  tanpa  izin.  Tujuan  dari penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  dalam  konten  platform  UGC  Twitter  yang  diunggah  kembali  dan dimonetisasi dengan sistem promosi berbayar tanpa hak pada Instagram oleh hukum hak cipta Indonesia. Lebih jauh lagi, penulis mengusung gagasan dalam  hal  memberikan perlindungan kepada platform UGC dengan  menerapkan doktrin safeharbor apabila terjadi pelanggaran hak cipta oleh pengguna platform. Dalam mengkaji penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan meneliti bahan kepustakaan sebagai bahan penelitian yang utama. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa konten platform User Generated Content Twitter yang diunggah kembali dan dimonetisasi dengan sistem promosi berbayar pada Instagram telah terlindungan oleh hukum hak cipta Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang ditegaskan kembali sesuai dengan doktrin safe Harbor yang termuat pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika  Nomor  5  tahun  201  tentang  Batasan  Tanggung  Jawab  Penyedia  Platform  dan  Pedangang  (Merchant)  Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk UGC.
Keywords : Hak-Cipta; Safe Harbor; Paid Promote; Instagram; Twitter
Abstract.  Along  with  the  rapid  development  of  technology,  social  media  platforms  can  be  used  to  sharpen  human  creativity  by uploading opinions, images, videos, sounds and so on as a form of user copyright. A digital platform that actively invites its users to upload copyrighted content is called the User Generated Content Platform ("UGC"). UGC's social media accounts are vying to be  judged  viral,  so  few  accounts  are  'stealing'  content  instead  of  his  work  in  order  to  gain  that  reputation.  Furthermore,  the account  is  used  commercially  using  a  paid  promote  system  or  paid  promotional  services.  This  phenomenon  often  occurs  on Instagram platforms with paid promotional systems that take Twitter content without permission. The purpose of this writing is to know the legal protection in  the content of Twitter's UGC platform  which is  re-uploaded and monetized  with a paid  promotion system without rights on Instagram by Indonesian copyright law. Furthermore, the author carries the idea of providing protection to  the  UGC  platform  by  applying  the  safeharbor  doctrine  in  the  event  of  copyright  infringement  by  users  of  the  platform.  In reviewing  this  study,  the  authors  used  normative  juridical  approach  methods,  by  examining  literature  as  the  main  research material. The results of this study found that Twitter's re-uploaded and monetized User Generated Content platform content with a paid promotion system on Instagram has been protected by Indonesian copyright law in accordance with Law No. 28 of 2014 on Copyright reaffirmed in  accordance  with the  safe Harbor doctrine contained in  the Circular of the Minister of Communication and Informatics No. 5 of 201 on Restrictions on Responsibility of Platform Providers and Merchants of Electronic Commerce in the form of UGC.
Keywords: Copyright; Safe Harbor; Paid Promote; Instagram; Twitter

## PENDAHULUAN
Berkembangnya teknologi secara cepat mengubah penggunaan teknologi yang bersifat statis menjadi interaktif. 1 Penggunaan  platform  media  sosial  sebagai  salah  satu  pemanfaatan  teknologi  bertujuan  mempertajam  karya  cipta manusia  secara  interaktif.  seperti  menulis  opini,  mengunggah  gambar,  membuat  video,  dan  mendengarkan  suara,
1 Dwityas  Nindyra  Aisyah,  “Komunikasi  dan  Pariwisata:  Peran  User  Generated  Content  bagi  Traveller  dalam  Media Sosial”, Jurnal Simbolika Volume 2 No.1, (Maret 2016):, hlm. 1-2.
Syarafina Ramadhanty, Naila Amatullah, Niki Anane Setyadani dan Tasya Safiranita Ramli, Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform User Generated Content
sebagai bentuk dari karya  cipta penggunanya. 2 Media sosial berbentuk User Generated Content (“UGC”) merupakan wadah yang tepat dalam menikmati dan mengembangkan karya cipta content creator. 3
Media  sosial  didefinisikan  oleh  Andreas  Kaplan  dan  Michael  Haenlein  sebagai  sebuah  kelompok  aplikasi berbasis  internet  yang  membangun  di  atas  dasar  ideologi  dan  teknologi  yang  memungkinkan  penciptaan  serta pertukaran  UGC. 4 Sedangkan  menurut  Van  Dijk,  media  sosial  adalah  platform  media  yang  memfokuskan  pada eksistensi  pengguna  untuk  memfasilitasi  mereka  dalam  beraktivitas  maupun  berkolaborasi.  Oleh  karena  itu,  media sosial  dapat  dilihat  sebagai  fasilitator  online  yang  menguatkan  hubungan  antar  pengguna  sekaligus  sebagai  sebuah ikatan sosial. 5
Media  sosial  berbasis  UGC  marak  digunakan  oleh  masyarakat  Indonesia  hingga  terdapat  160  (seratus  enam puluh)  juta  penggunanya  tercatat  aktif  . 6 Pengguna  media  sosial  UGC  berlomba-lomba  dalam  memperoleh  reputasi viral  yang  dapat  dilihat  dari  data  jumlah  pengikut  akun  tersebut,  jumlah  ‘suka’  pada  setiap  konten  yang  diunggah, jumlah komentar dari pengguna lain, serta berapa kali konten tersebut dibagikan.
Cara  yang  dinilai  efektif  dalam  menaikkan  reputasi  viral  akun  dalam  media  sosial  UGC  adalah  dengan mengunggah  konten-konten  menarik.  Konten-konten  menarik  tersebut  dapat  menjadi  daya  tarik  bagi  pengikut  lain untuk mengikuti, menekan fitur ‘suka’, menulis komentar, dan membagikan konten tersebut kepada akun lain. Namun, tak sedikit akun media sosial UGC yang telah viral memanfaatkan konten-konten menarik yang telah ada. Pengguna tersebut  melakukan  modus  pelanggaran  hak  cipta  dengan  ‘mencuri’  konten.  Konten-konten  yang  telah  ada  dalam media  sosial  UGC  lain  diambil  dan  diunggah  kembali  kepada  media  sosial  lainnya  tanpa  izin  dari  pemilik  konten. Terlebih  lagi,  pengguna  media  sosial  UGC  yang  viral  tersebut  memonetisasi  akunnya  dengan  menyediakan  jasa promosi dengan mengenakan tarif tertentu. 7 Sistem dinamakan promosi berbayar, sebagai jasa dalam mempromosikan barang  atau  jasa  di  media  sosial,  dengan  menggunakan  jasa  tersebut  dapat  membantu  toko  daring  dalam mempromosikan produk atau jasa yang mereka jual. 8
Dalam hukum positif di Indonesia, suatu karya yang dilindungi hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  (“UU  HC”). 9 Hak  cipta  terdiri  atas  hak  ekonomi  dan  hak  moral.  Hak  ekonomi adalah  hak  mendapatkan  manfaat  ekonomi  dari  karya  tersebut,  sedangkan  hak  moral  merupakan  hak  yang  berfokus kepada kepemilikan hak cipta yang melekat pada diri pencipta. 10 Konten dalam media sosial UGC dapat dikategorikan sebagai  klasifikasi  ciptaan  pada  Undang-Undang  Hak  Cipta. 11 Maka  dari  itu,  pemanfaatan  suatu  karya  jika mendapatkan  keuntungan  secara  finansial  dikategorikan  sebagai  hak  ekonomi  sedangkan  kepemilikan  dari  karya tersebut  merupakan  hak  moral  pencipta.  Suatu  karya  yang  telah  diunggah  kepada  media  sosial  UGC  sebagai  konten dapat dilindungi oleh hak cipta sebab konten tersebut merupakaan ciptaan yang dilindungi hak cipta.
Sedangkan doktrin safe harbor merupakan pembatasan tanggung jawab dari gugatan pelanggaran hak cipta jika penyelenggara sistem  elektronik telah melakukan langkah-langkah  spesifik  yang bersifat  proaktif sebelum terjadinya pelanggaran. 12 Penyelenggara  sistem  elektronik  dapat  terbebas  dari  doktrin  pertanggung  jawaban  ini  jika  memenuhi persyaratan yang terdapat pada doktrin safe harbor. 13
2 Unk,  T, Web  2.0  and  beyond:  Understanding  the  New  Online  Business  Models,  Trends,  and  Technologies ,  (Westport: Greenwood Publishing Group, 2009), hlm. 2.
3 Agus  Candra  Suratmaja,  S.P,  “Pelanggaran  Konten  Hak  Cipta  di  Situs  Berbasis  UGC  dan  Penggunaan  Software  IDM Ilegal”,  Ambadar,  < https://ambadar.co.id/news/pelanggaran-konten-hak-cipta-di-situs-  berbasis-ugc-dan-penggunaan-software- idm-ilegal/ >, diakses 13 Juli 2020.
4 Andreas  M  Kaplan  dan  Michael  Haenlein,  “Users  of  the  world,  unite!  The  challenges  and  Opportunities  of  Social Media”, Business Horizons Volume 53 Nomor 1, (Januari 2010), hlm. 59–68.
5 Rulli  Nasrullah, Media  Sosial:  Perspektif  Komunikasi,  Budaya,  dan  Sosioteknologi ,  (Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 2017), hlm. 11.
6 Agus  Tri  Haryanto,  “Riset:  ada  172,2  Juta  Pengguna  Internet  di  Indonesia”,  <https://inet.detik.com/cyberlife/d- 4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia> , diakses 13 Juli 2020.
7 Muhammad Nurul  Fahmi,  “Endorse dan Promote Instagram dalam Perspektif Hukum Islam”, An- Nawa Jurnal  Hukum Islam Volume 1 Nomor 1, (Januari-Juni 2018), hlm.2.
8 Rizky  Alfiansyah  dan  Endri  Listiani,  “Paid  Promote  As  A  Media  Promotions  (A  Case  Study  Of  Paid  Promote Miniinstaxpvj As Promotion Media In Instagram To Increase Desire Onlineshop Campaign)”, Prosiding Manajemen Komunikasi Volume 2 No 1, (Februari 2016), hlm. 6.
9 Rizky  Novyan  Putra,  “Perlindungan  Hak  Cipta  Terkait  Cuitan  Seseorang  di  Twitter”, Business  Law  Review Volume  1 Nomor 2, (Januari 2017), hlm. 58
10 Hendra Tanu Armadja, “Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law”, Jurnal Hukum Volume 10 Nomor 23, (Mei 2003), hlm. 154
11 Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
12 Brian  Yeh  dan  Robin  Jeweler, Safe  harbor  for  Service  Providers  under  the  Digital  Millennium  Copyright  Act ,  (The Library of Congress: Washington D.C, 2004), hlm. 2.
13 Miguel Paguera, “Secondary Liablity for Copyright Infringement in the Web 2.0
Syarafina Ramadhanty, Naila Amatullah, Niki Anane Setyadani dan Tasya Safiranita Ramli, Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform User Generated Content
Jika  dikaitkan,  tidak  adanya  hukum  positif  Indonesia  yang  mengatur  ketika  pihak  lain  dengan  tanpa  seizin pemegang  hak  cipta  lalu mengunggah ulang  konten dan memonetisasinya pada platform media sosial  yang berbeda, padahal  jelas  hal  ini  melanggar  hak  ekonomi  dari  pencipta,  mengindikasikan  adanya  kekosongan  hukum  yang berlarut-larut yang tentu bertentangan dengan asas kepastian hukum. Dengan tidak adanya hukum yang mengatur hal tersebut, maka terlanggarnya hak ekonomi atas ciptaan si pencipta tetap dilakukan oleh masyarakat sebab stigma yang ada  adalah  jika  hal  tersebut  tidak  dilanggar  maka  artinya  boleh  dilakukan.  Kerangka  pemikiran  perihal  kepastian hukum  ini  tidak  lepas  dari  teori  hukum  pembangunan  yang  dicetuskan  oleh  Mochtar  Kusumaatmaja  bahwa  hukum harus selalu bersifat dinamis sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat. 14
Padahal, kepastian hukum merupakan asas penting dan utama dalam hukum agar memberikan arah, tujuan, serta perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari kesewenang-wenangan pembuat hukum sebagai penguasa. 15 Selanjutnya,  berkaitan  dengan  teori  dan  landasan  filosofis  hak  cipta  sebagai  hak  kekayaan  intelektual  dalam Deklarasi Universal Hak  Asasi Manusia.  Hak Kekayaan  Intelektual merupakan  hak dengan  karakteristik khusus dan istimewa  yang  diberikan  oleh  negara. 16 Hak  kekayaan  intelektual  tertuang  pada  Pasal  27  ayat  (2)  dalam  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  di  mana  dijelaskan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  dalam  memperoleh perlindungan  atas  keuntungan-keuntungan  moral  dan  materiil  dari  hasil  karya  ilmiah,  kesusasteraan,  atau  kesenian yang diciptakannya”. Selain itu, terdapat ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dari Kovenan Internasional tentang hak-hak  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  yang  telah  diratifiksi  oleh  Indonesia  yang  bertuliskan  bahwa  “Negara-negara peserta perjanjian mengakui hak setiap orang, memperoleh perlidnungan rohani dan materi atas hasil produksi ilmiah, sastra, dan seni karyanya.”
Adapun  untuk  mengetahui  orisinalitas  penulisan  yang  penulis  lakukan,  akan  dicantumkan  beberapa  hasil penulisan terdahulu yang memiliki tema serupa atau berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini. Pertama,  penulisan  berjudul  “Pertanggungjawaban  Sekunder  dan  Perlindungan  Penyedia  Platform  Berbasis  User Generated  Content  Terkait  Pelanggaran  Hak  Cipta”  oleh  Agung  Indriyanto  dalam  Jurnal  HKI. 17 Penulisan  tersebut membahas pertanggungjawaban  sekunder platform secara general  terkait pelanggaran hak  cipta sedangkan penulisan ini  membahas  lebih  spesifik  mengenai  pertanggungjawaban  platform  ketika  konten  Twitter  dimonetisasi  dengan sistem berbayar pada Instagram.
Kedua, penulisan berjudul “Perlindungan Hak Cipta Terkait Cuitan Seseorang di Twitter” oleh Rizky Novyan Putra dalam Business Law Review Volume 2 Nomor 1, 2017. 18 Penulisan tersebut menyimpulkan bahwa tidak semua konten  di  Twitter  mendapatkan  perlindungan  hak  cipta.  Hal  tersebut  tentu  berbeda  dengan  penulisan  ini  yang  lebih menitikberatkan  pada  pertanggugjawaban  platform  Twitter  terhadap  pelanggaran  hak  cipta  yang  dilakukan  terhadap konten Twitter tersebut.
Ketiga, Miguel Paguera dengan tulisannya berjudul “ Secondary Liablity for Copyright Infringement in the Web 2.0  Environment:  Some  Reflections  on  Viacom  v.  Youtube” dalam Journal  of  International  Commercial  Law  and Technology, Volume  6  Nomor  1,  2011. 19 Tulisan  tersebut  membahas  mengenai  pertanggungjawaban  sekunder mengenai pelanggaran hak cipta oleh pihak ketiga yang berangkat dari gugatan Viacom, sebuah perusahaan produksi film  dan  TV  Amerika  Serikat,  kepada  Youtube.  Sementara  itu,  dalam  penulisan  ini  berfokus  pada  sistem  promosi berbayar pada  Instagram dengan menggunakan  konten  Twitter dengan  tanpa hak dan mengaitkannya dengan hukum Indonesia.
Maka  dari  itu,  manfaat  dan  tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum hak cipta di Indonesia atas konten platfor User Generated Content di Twitter yang diunggah kembali dan dimonetisasi dengan sistem paid promote pada Instagram. Lebih lanjut, penelitian ini berusaha untuk mengetahui penerapan doktrin safe  harbor untuk  memberikan  kepastian  hukum  atas  pertanggungjawaban  pelanggaran  hak  cipta  dalam  platform media sosial antara platform dan pengguna dalam User Generated Content.
Environment:  Some  Reflections  on  Viacom  v.  Youtube”, Journal  of  International  Commercial  Law  and  Technology Volume 6 Issue 1 (2011), hlm. 18
14 Soekanto Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 135
15 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum ke Jalur Lambat , (Jakarta: Kompas, 1999) hlm.10.
16 Sri Redjeki Hartono, “Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual”,  (Semarang:  Pustaka Abadi, 1993), hlm. 2
17 Agung  Indriyano,  “Pertanggung  Jawaban  Sekunder  dan  Perlindungan  Penyedia  Platform  Berbasis  User-Generater Content terkait Pelanggaran Hak Cipta ”, Media HKI , Volume XIV, Edisi IV, (2017).
18 Rizky Novyan Putra, Op.Cit.
19 Miguel Paguera, Op.Cit.
Syarafina Ramadhanty, Naila Amatullah, Niki Anane Setyadani dan Tasya Safiranita Ramli, Doktrin Safe Harbor: Upaya

## Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform User Generated Content

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  pendekatan  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  meneliti  bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  penelitian  yang  utama  dan  studi komparatif. 20 Dalam  hal  ini,  penelitian  akan  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang- undangan ( law in books ) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia  yang  dianggap  pantas. 21 Berdasarkan  hal  tersebut,  diharapkan  melalui  metode  yuridis  normatif  dapat menemukan  jawaban  dari  kepastian  hukum  akan  perlindungan  pemilik  konten  hak  cipta  pada  platform  media  sosial UGC.
Jenis dari data yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan studi dokumen atau kepustakaan dari bahan-bahan pustaka. 22 Bahan hukum primer sebagai bahan  hukum  yang mengikat dan terdiri dari  norma  atau  kaidah  dasar  dirangkum  dalam  peraturan  perundang-undangan,  putusan  hakim,  konvensi,  dan peraturan  dari  negara  lain.  Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  hukum  yang  berasal  dari  sumber-sumber  yang telah  ada. 23 Sedangkan  bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan  yang  dapat  melengkapi  bahan  hukum  primer  dan sekunder.
Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif karena penulis mengkaji bahan hukum primer  untuk memahami ketersediaan hukum positif yang berlaku di  Indonesia dalam melindungi hak cipta  pemilik  konten  dalam  platform  media  sosial  UGC.  Hasil  dari  penelitian  ini  bersifat  kualitatif  di  mana kesimpulannya  berbentuk  jawaban  atas  identifikasi  masalah  mengenai  sejauh  mana  perlindungan  hukum  hak  cipta Indonesia atas konten platform UGC yang diunggah kembali dan dimonetisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum Hak Cipta Indonesia pada Platform User Generated Content dan Safe Harbor
Seiring  dengan  berkembanganya  teknologi,  perlindungan  hak  cipta  pun  kini  telah  memasuki  internet  yang merupakan  dunia  siber  atau virtual. Adanya  perlindungan  hak  cipta  ini  dikarenakan  banyaknya  para  pencipta  yang mengumumkan ciptaannya dengan cara mengunggah gambar, video, atau tulisan yang dibuatnya ke internet, biasanya pencipta menunggah ciptaannya dalam bentuk digital ke platform UGC agar dapat menarik perhtian banyak tersebut. Meskipun ciptaan tersebut diumumkan dengan sistem elektronik, tetapi sebagaimana objek pada Pasal 40 bahwa karya seni  rupa,  lagu,  potret,  sinematografi,  dan  sebagainya,  mendapatkan  perlindungan  ciptaan 24 sehingga  dapat disimpulkan bahwa konten yang diunggah dalam platform UGC merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta.
Dalam  hal  ini,  implementasi  perlindungan  hak  cipta  pada  konten  terlihat  dari  adanya terms  of  service atau persyaratan  layanan  pada  platform  UGC  untuk  menghindari  adanya  pelanggaran  hak  cipta  pada  platformnya, berkaitan dengan implementasi tersebut, dapat dilihat bahwa Twitter yang merupakan salah satu platform UGC telah mengimplementasikannya.  Pada  platform  Twitter  terdapat terms  of  service atau  persyaratan  layanan  yang  melarang penggunanya  untuk  mengunggah  konten  yang  melanggar  hak  cipta  atau  merek  dagang  ataupun  penyalahgunaan kekayaan intelektual lainnya sehingga Twitter berhak untuk menghapus konten tersebut. 25
Twitter  pun  mengamini  adanya  hak  atas  kepemilikan  konten  dan  hak  cipta  pada  konten  yang  diunggah  oleh pengguna,  yang  berupa  suara,  foto,  dan  video. 26 Kemudian  dalam  persyaratan  layanan  Twitter  menyebutkan  bahwa dengan pengguna mengunggah konten melalui akunnya, pengguna telah memberikan lisensi miliknya kepada Twitter, yang  nantinya  dapat  didistribusikan  oleh  pengguna  lain  dengan  fitur retweet pada  twitter.  Hal  ini  dapat  disimpulkan bahwa setiap konten yang diunggah di Twitter merupakan milik pengguna dan pengguna pun memberikan lisensi atas kontennya  tersebut  kepada  Twitter  serta  sesama  pengguna  Twitter  lainnya,  yang  dapat  didistribusikan  melalui platform Twitter.
Berkaitan  dengan  lisensi  yang  diberikan  pengguna  kepada  Twitter  dan  sesama  pengguna  Twitter,  justru memunculkan  permasalahan  baru  yang  mana  konten  dari  Twitter  tersebut  disalahgunakan  oleh  sesama  pengguna Twitter  dengan  mengunggah  kembali  melalui  akunnya  pada  platform  UGC  lain,  yakni  Instagram.  Instagram merupakan aplikasi berbagi foto serta video dan platform jaringan sosial yang dimiliki oleh Facebok sejak tahun 2012.
20 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13-14.
21 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.
22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit., hlm. 12.
23 Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002),hlm. 58.
24 Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
25 Twitter, “Terms of Service” , < https://twitter.com/en/tos>, diakses  17 Juli 2020.
26 Ibid.
Syarafina Ramadhanty, Naila Amatullah, Niki Anane Setyadani dan Tasya Safiranita Ramli, Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform User Generated Content
Instagram  memiliki  fitur feeds dan story untuk  berbagi  foto  dan  video  kepada  sesama  pengguna,  yang  kemudian dimanfaatkan oleh sebagian pengguna untuk melakukan jasa promosi berbayar.
Biasanya  akun  pengguna  yang  membuka  jasa  promosi  tersebut merupakan  akun  yang  memiliki  sejumlah pengikut  yang  besar,  yang  kemudian  melakukan  promosi  dengan  memanfaatkan  pengikutnya  tersebut.  Namun, permasalahan  dari  jasa  promosi  berbayar  ini  adalah  akun  yang  memiliki  pengikut  banyak  tersebut,  membuka  jasa tersebut  dengan  mengunggah  konten  milik  orang  lain,  yakni  para  pengguna  Twitter  yang  di- capture dan  di- repost olehnya tanpa seizin penggunanya.
Beberapa  akun  yang  mengunggah  konten  Instagram  dan  membuka  jasa  promosi  berbayar,  diantaranya dramatwitter.id dan daily.twitter.id. Kedua  akun  tersebut  memiliki  ratusan  bahkan  hingga  jutaan  pengikut  sehingga tarif  untuk  melakukan  jasa  di-repost  dan  dimonetisasi  pun  berbeda,  akun  @ dramatwitter.id mematok  tarif  dari  Rp. 300.000  ( tiga  ratus  ribu  rupiah )  hingga  Rp.  7.500.000  (tujuh  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  sementara  akun @ daily.twitter.id hanya mematok harga untuk story sebesar Rp. 80.000 ( delapan puluh ribu rupiah) dan feed sebesar Rp. 170.000 ( seratus tujuh puluh ribu rupiah). Berkaitan dengan permasalahan tersebut, akun yang me- repost konten milik  orang  lain  dan  memanfaatkannya  secara  ekonomi  dengan  membuka  jasa  promosi  berbayar  merupakan pelanggaran secara moral dan ekonomis pencipta. Selain itu,  ketentuan dalam  Instagram pun  tidak memperbolehkan adanya pelanggaran hak cipta ketika mengunggah konten pada akun pengguna miliknya.
Dalam  hal  ini,  terlihat  jelas  bahwa  akun  yang  me- repost konten  dan  memanfaatkannya  dengan  jasa  promosi berbayar  tersebut  melakukan  pelanggaran  hak  cipta.  Apabila  dikaitkan  dengan  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia,  terdapat  dalam  Pasal  5  mengenai  Hak  moral  dan  Pasal  9  UUHC  mengenai  Hak  Ekonomi  di  mana  dalam ayam (1) disebutkan bahwa pencipta atau pemegang hak  cipta berhak untuk melakukan pendistribusian ciptaan  atau salinannya,  yang  mana  kemudian  dalam  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  untuk  melakukan  hak  ekonomi  tersebut  harus mendapatkan  izin  dari  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dan  pada  ayat  (3)  adanya  larangan  untuk  melakukan penggandaan  dan/atau  penggunaan  secara  komersial  apabila  tidak  adanya  izin  dari  pencipta  atau  pemegang  hak cipta. 27 Maka dari itu, dengan me- repost dan memanfaatkannya dengan jasa promosi berbayar tanpa persetujuan dari pencipta, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi.
Berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan dengan memanfaatkan secara ekonomi konten yang diambil dari Twitter dapat diberikan sanksi pidana sebagaiman tercantum dalam Pasal 113 ayat (3) UU HC. Selain itu, Instagram sebagai platform yang secara tidak langsung mewadahi pelanggaran hak cipta tersebut pun memiliki kewaajiban untuk bertanggungjawab  sebagaimana  tertera  pada  Pasal  26  ayat  (3)  UU  ITE,  yang  menyebutkan  bahwa  Instagram  wajib menghapus konten yang tidak relevan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan 28 . Lebih lanjut pada  ayat  (4),  Instagram  wajib  menyediakan mekanisme penghapusan konten yang tidak  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pada  sisi  lain,  Instagram  sudah  memiliki  pengaturan  bahwa  tidak  boleh  adanya  pelanggaran  hak  cipta  dalam pengunggahan  kontennya.  Namun,  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  Instagram  wajib bertanggungjawab  meskipun  sudah  melakukan  preventif.  Sementara  perlindungan  hak  cipta  dari  pencipta  sudah terpenuhi melalui Pasal 5 tentang Hak Moral dan Pasal 9 tentang Hak Ekonomi, tetapi adanya ketidakpastian hukum di  Indonesia  dalam  pertanggungjawaban  platform  UGC  Instagram  sebagai  pengelola  dan  adanya  pelanggaran  hak ekonomi  pemilik  konten  dengan  banyaknya  akun  yang  mengambil  konten  dari  Twitter  dan  membuka  jasa promosi berbayar. Berbeda  dengan  Amerika  Serikat  yang  memiliki  pembatasan  pertanggungjawaban  platform  yang  dikenal sebagai doktrin safe harbour dalam DMCA , yang nanti dapat membatasi pertanggungjawaban platform jika platform telah  melakukan  upaya  preventif  dalam  melaksanakan  konten  pelanggaran  hak  cipta  serta  semakin  terjaminnya perlindungan para pemilik konten pada platform UGC.
Amerika  Serikat  memiliki  sebuah  doktrin  yang  bertujuan  agar  penyelenggara  sistem  elektronik  dapat  pula melakukan penegakkan hukum hak cipta pada konten-konten yang tersebar pada sistemnya, yaitu safe harbor. Dalam DMCA, sesuai dengan putusan dalam kasus Ellison v. Roberston bahwa pasal 512 DMCA tidak mengatur mengenai definisi  pelanggaran  hak  cipta  dalam cyberspace ,  melainkan  dilahirkannya  doktrin safe  harbor dalam  pembatasan tanggung  jawab  kepada  penyelenggara  sistem  elektronik  jika  penyelenggara  tersebut  telah  melakukan  langkah- langkah  preventif. 29 Langkah-langkah  preventif  tersebut  mewajibkan  penyelenggara  sistem  elektronik  untuk membentuk suatu sarana kontrol untuk mengantisipasi pelanggaran yang akan terjadi 30 memberikan notifikasi kepada penggugah  konten  yang  bermuatan  hak  cipta  agar  tidak  menggugah  konten  yang  bersifat  melanggar  hukum,
27 Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
28 Pasal  26  ayat  (3)  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  11  Tahun  2008  tentnag  Informasi  dan Transaksi Elektronik
29 Ellison v. Robertson, 189 F Supp. 2d 1051, 2002, United States Distric Court, C.D. California.
30 Bambang  Pratama,  “Mengenal  Safe  harbor  dalam  Hukum  Siber  Indonesia”,  Business  Law  Binus”,  <https://business- law.binus.ac.id/2017/04/30/mengenal-safe-harbor-dalam-hukum-siber-indonesia/>, diakses 13 Agustus 2020.
Syarafina Ramadhanty, Naila Amatullah, Niki Anane Setyadani dan Tasya Safiranita Ramli, Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform User Generated Content
menyediakan saluran komplain dari pihak yang dirugikan dan selanjutnya menindaklanjuti untuk menutup akses atau menghapus  konten  tersebut 31 ,  melakukan  tindakan  terhadap  penggugah  yang  berulang  kali  melakukan  pelanggaran dan melaporkan identitas penggugah tersebut kepada pihak berwenang 32 , larangan atas doktrin wilfull blindness yang berarti  bahwa  penyelenggara  sistem  elektronik  tidak  dapat  seolah-olah  menutup  mata  atas  konten  yang  melanggar hukum pada sistemnya, seperti pada kasus dalam Viacom v. Youtube & Google 33 dan tidak mendapatkan keuntungan secara langsung atau direct financial benefit dari perbuatan pelanggaran tersebut.
Langkah-langkah tersebut bertujuan demi penyelenggara sistem elektronik dapat menjalankan fungsinya dalam melakukan  pengawasan  pada  konten-konten  yang  beredar  dalam  sistem  elektroniknya  bahwa  konten  tersebut  sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar hukum.
Pengaturan nasional di Indonesia mengenai doktrin safe harbor diatur dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) UU ITE.  Perlu  dipahami  terlebih  dahulu  bahwa  dalam  UU  ITE  yang  disebut  sebagai  penyelenggara  sistem  elektronik adalah  setiap  orang,  penyelenggara  negara,  badan  usaha,  dan  masyarakat  yang menyediakan,  mengelola, dan/atau mengoperasikan  sistem  elektronik ,  baik  secara  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  kepada  pengguna  sistem elektronik  untuk  keperluan  dirinya  dan/atau  keperluan  pihak  lain.  Jika  dikaitan  dengan  platform  media  sosial  maka tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  penyedia  platform  media  sosial  juga  termasuk  ke  dalam  bagian  penyelenggara  sistem elektronik  sebab  secara  normatif  media  sosial  dimanfaatkan  oleh  berbagai  pihak  tersebut. 34 Sedangkan  konten  pada media sosial tersebut dikategorikan sebagai Informasi Elektronik.
Ketentuan  lain  yang  berisi  doktrin safe  harbor dalam  hukum  positif  Indonesia  tertuang  pada  Surat  Edaran Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Penyediaan  Layanan  Aplikasi  dan/atau  Konten Melalui  Internet  ( Over  the  Top)  (“SE  3/2016”) dan  Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  5 Tahun  2016  tentang  Batasan  Tanggung  Jawab  Penyedia  Platform  dan  Pedagang  ( Merchant) Perdagangan  Melalui Sistem  Elektronik (Electronic  Commerce) yang  berbentuk  UGC (“SE  5/2016”). Salah  satu  konten  yang  dilarang dalam  platform  pada  SE  5/2016  ialah  barang  dan/atau  jasa  yang  memuat  konten  yang  melanggar  hak  kekayaan intelektual.  Namun  surat  edaran  tersebut  tidak  mencakup  perlindungan  atas  terlanggarnya  hak  cipta  yang  berasal keuntungan promosi berbayar pada konten yang diunggah ulang dari Twitter ke Instagram.
Dalam  hal  ini,  terdapat  kekosongan  hukum  dalam  pengaturan  mengenai  pemisahan  pertanggungjawaban hukum, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid ) atau ketidakpastian perundang-undangan di masyarakat yang nantinya dapat menyebabkan kekacauan hukum ( rechtsverwarring ). 35 Artinya, selama tidak diatur maka  masyarakat  akan  menganggapnya  sebagai  kebolehan,  padahal  jelas  terdapat  hak  pencipta  yang  terlanggar  atas unggahan  ulang  pada  platform  media  sosial  lain  yang  memberikan  keuntungan  finansial  dari  jasa  promosi  berbayar tanpa  izin  pencipta.  Berkenaan  dengan  hal  itu,  SE  3/2016  ataupun  SE  5/2016  belum  dapat  memenuhi  kekosongan hukum tersebut, karena SE tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Selain  itu,  isu  adanya  pelanggaran  hak  ekonomi  (hak  cipta)  dalam  unggahan  ulang  dari  Twitter  ke  Instagram secara  ilegal,  berkaitan  dengan  UU  ITE  dan  UU  Hak  Cipta.  Pengaturan  konten  hak  cipta  melaui  sistem  elektronik untuk penggunaan secara komersial telah diatur dalam UU Hak Cipta pada Pasal 54 sampai Pasal 56. Pelaporan atas adanya pelanggaran hak cipta dilakukan oleh siapapun kepada Menteri. Prosedur ini tentu memakan waktu yang lama dan tidak efektif. Oleh karenanya, penulis menggagas digunakannya doktrin safe harbor yang membebaskan penyedia platform  jika  terdapat  pelanggaran  hak  cipta  yang  dilakukan  oleh  pengguna  antar  platform  media  sosial  dengan prosedur yang lebih efektif.
Doktrin safe  harbor yang  diadaptasi  dari  DMCA,  tidak  serta  merta  diterapkan  tanpa  adanya  beberapa penyesuaian.  Perlu  adanya  ketentuan  lebih  lanjut  yang  mengatur  konsekuensi  lanjutan  setelah  postingan  tersebut dihapus oleh penyedia platform. Hal ini berkaitan dengan  keuntungan  hasil jasa promosi berbayar yang didapat dari unggahan  ulang  pada  Instagram  yang  harus  diberikan  kepada  pencipta  konten  asli  Twitter.  Hak  ekonomi  yang terlanggar ini harus dipulihkan dengan bentuk memberikan sebagian keuntungan tersebut.
Dengan demikian, ketika dijumpai adanya unggahan konten Twitter di Instagram dan menghasilkan keuntungan melalui  jasa  promosi  berbayar  yang  diketahui  tidak  memiliki  izin  dari  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta,  penyedia platform  yang  memiliki  sarana  kontrol  dalam  sistemnya  untuk  mengantisipasi  pelanggaran  hak  cipta,  dalam  hal  ini
31 Bambang  Pratama,  “Prisip  Moral  sebagai  Klaim  pada  Hak  Cipta  dan  Hak  untuk  Dilupakan  (right  to  be  forgotten)”, Veritas et Justitia , Volume 2, No.2, (Desember 2016), hlm. 342.
32 Agung Indriyano, Op.Cit, hlm.12.
33 Lexis  Nexis,  “Viacom  International  Inc  v.  Youtube  Inc,  676  F.3d  19  (2d  Cir.  2012)”,  Lexis  Nexis”, <https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-viacom-int-l-inc-v-youtube-inc>, diakses 13 Agustus 2020.
34 Hendri  Sasmita  Yuda,  S.H.,  M.H,  CLA,  Pelatihan  Hukum  Online  2019,  Memahami Cyber  Law , Cyber  Crime ,  dan Digital Forensic dalam Sistem Hukum Indonesia (Angkatan Keenam), Rabu 23 Januari 2019.
35 Gamal Abdul Nasir, “ Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat”, Jurnal Hukum Replik”, Volume 5, Nomor 2, (September 2017), hlm.175.
Syarafina Ramadhanty, Naila Amatullah, Niki Anane Setyadani dan Tasya Safiranita Ramli, Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform User Generated Content
dapat  berupa  fitur report ,  wajib  menghapus  konten  tersebut.  Setelah  itu,  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  konten berhak  atas  keuntungan  jasa  promosi  berbayar yang  didapatkan  sebagai  keuntungan  unggahan  ulang.  Jika  pengguna yang melakukan jasa promosi berbayar tidak memiliki itikad baik untuk memberikan keuntungan, maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat menyelesaikan perkara ini dengan jalur hukum ke pengadilan.

## SIMPULAN
Perlindungan  hukum  hak  cipta  Indonesia  terhadap  konten  platform  UGC  Twitter  yang  dimonetisasi  melalui Instagram  tidak  sepenuhnya  diatur  secara  jelas  mengenai  pertanggungjawaban  dari  platform  atas  pelanggaran  hak cipta  tersebut.  Namun,  Indonesia  sudah  mengatur  mengenai  hak  moral  dari  pencipta  dan  hak  ekonomi  pencipta berkaitan  dengan  pendistribusian  ciptaan  yang  hanya  boleh  dilakukan  oleh  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  jika ingin  mengambil  keuntungan  dari  ciptaan  tersebut.  Sementara  mengenai  pertanggungjawaban  platform  hanya  diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU ITE yang mana platform berkewajiban menghapus konten dari orang yang bersangkutan. Sedangkan  doktrin safe  harbor merupakan  pembatasan  tanggung  jawab  dari  gugatan  pelanggaran  hak  cipta  jika penyelenggara  sistem  elektronik  telah  melakukan  langkah-langkah  spesifik  sebelum  terjadinya  pelanggaran.  Negara Indonesia dapat menjadikan doktrin safe harbor sebagai komparasi dalam sistem hukum mengenai perlindungan hak cipta di Indonesia.
Doktrin safe harbor pada hukum Indonesia dapat dijumpai pada SE 3/2016 dan SE 5/2016. Namun terdapat dua hal  yang  perlu  dikritisi  pada  surat  edaran  tersebut.  Pertama,  substansi  dari  surat  edaran  tersebut  jelas-jelas  tidak mencakup  perlindungan  hak  cipta  konten  Twitter  yang  diunggah  ulang  dan  dimonetisasi  pada  platform  lain  yakni Instagram.  Kedua,  kedudukan  surat  edaran  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan  Indonesia.  Surat  edaran yang  merupakan  bagian  peraturan  kebijakan  tidaklah  termasuk  ke  dalam  hierarki  peraturan  perundang-  undangan. Konsekuensinya,  surat  edaran  boleh  disimpangi  dan  tidak  memiliki  kekuatan  mengikat  keluar.  Sehingga  demi kepastian hukum, pengaturan mengenai perlindungan hak pencipta pada platform media sosial harus diatur ke dalam UU ITE.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Bogor: Ghalia Indonesia. 2002. Hasan, M. Iqbal. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Nasrullah,  Rulli. Media  Sosial:  Perspektif  Komunikasi,  Budaya,  dan  Sosioteknologi .  Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 2010.
Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum ke Jalur Lambat. Jakarta: Kompas, 1999. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan SIngkat. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003. Soerjono, Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta: Rajawali Pers, 2009. Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
Unk, T. Web 2.0 and beyond: Understanding the New Online Business Models, Trends, and Technologies . Westport: Greenwood Publishing Group, 2009.
Yeh,  Brian  dan  Robin  Jeweler, Safe  harbor  for  Service  Providers  under  the  Digital  Millennium  Copyright  Act . Washington D.C.:The Library of Congress, 2004.

## Jurnal
Aisyah, Dwityas. “ Komunikasi dan Pariwisata: Peran User Generated Content bagi Traveller dalam Media Sosial”. Jurnal Simbolika : Vol. 2 Nomor 1, (Maret 2016). Alfiansyah,  Rizky  dan  Endri  Listiani,  “ Paid  Promote  As  A  Media  Promotions  (A  Case  Study  Of  Paid  Promote Miniinstaxpvj  As  Promotion  Media  In  Instagram  To  Increase  Desire  Onlineshop  Campaign) ”, Prosiding Manajemen Komunikasi: Vol. 2 Nomor 1, (Februari, 2016). Alfiansyah,  Rizky  dan  Endri  Listiani,  “ Paid  Promote  As  A  Media  Promotions  (A  Case  Study  Of  Paid  Promote Miniinstaxpvj  As  Promotion  Media  In  Instagram  To  Increase  Desire  Onlineshop  Campaign) ”, Prosiding Manajemen Komunikasi: Vol. 2 Nomor 1, (Februari, 2016). Armadja,  Hendra  Tanu,  “ Konsep  Hak  Ekonomi  dan  Hak  Moral  Pencipta  Menurut  Sistem  Civil  Law  dan  Common Law”, Jurnal Hukum: Vol. 10 Nomor 23, (Mei 2003). Fahmi,  Muhammad  Nurul.  “ Endorse  dan  Promote  Instagram  dalam  Perspektif  Hukum  Islam”.  An-  Nawa  Jurnal Hukum Islam: Vol. 1 Nomor 1, (Januari-Juni 2018). Hendri  Sasmita  Yuda,  S.H.,  M.H,  CLA,  Pelatihan  Hukum  Online  2019,  Memahami Cyber  Law , Cyber  Crime ,  dan Digital Forensic dalam Sistem Hukum Indonesia (Angkatan Keenam), (2019).
Syarafina Ramadhanty, Naila Amatullah, Niki Anane Setyadani dan Tasya Safiranita Ramli, Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform User Generated Content
Indriyano, Agung. “ Pertanggung Jawaban Sekunder dan Perlindungan Penyedia Platform Berbasis User-Generater Content terkait Pelanggaran Hak Cipta”. Media HKI : Vol. XIV, Edisi IV, (2017). Kaplan,  Andreas  dan  Michael  Haenlein,  “ Users  of  the  world,  unite!  The  challenges  and  Opportunities  of  Social Media”, Business Horizons : Vol. 53 Nomor 1, (Januari 2010). Putra, Rizky Novyan. “ Perlindungan Hak Cipta Terkait Cuitan Seseorang di Twitter”. Business Law Review: Vol. 1 Nomor 2, (Januari 2017). Paguera, Miguel. “ Secondary Liablity for Copyright Infringement in the  Web 2.0 Environment: Some Reflections on Viacom v. Youtube”. Journal of International Commercial Law and Technology: Vol. 6 Issue 1, (2011). Pratama, Bambang. “ Prisip Moral sebagai Klaim pada Hak Cipta dan Hak untuk Dilupakan (right to be forgotten)”. Veritas et Justitia : Vol. 2, Nomor 2, (Desember 2016).

## Peraturan Perundang-Undangan
Ellison v. Robertson, 189 F Supp. 2d 1051, 2002, United States Distric Court, C.D. California, March 13, 2002. Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Penyediaan  Layanan  Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet ( Over the Top).
Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform  dan  Pedagang  ( Merchant) Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik (Electronic  Commerce) yang berbentuk UGC.
Twitter, “Terms of Service” , Twitter, https://twitter.com/en/tos https://twitter.com/en/tos diakses 17 Juli 2020 . Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Naskah Internet
Agus Candra Suratmaja, S.P, “Pelanggaran Konten Hak Cipta di Situs Berbasis UGC dan Penggunaan Software IDM Ilegal”,  Ambadar, https://ambadar.co.id/news/pelanggaran-konten-hak-cipta-di-situs- berbasis-ugc-dan- penggunaan-software-idm-ilegal/ diakses 13 Juli 2020. Agus
Tri Haryanto, “Riset: ada 172,2 Juta
Pengguna Internet di Indonesia”, DetikInet,
https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia diakses  13  Juli 2020.
Bambang  Pratama,  “ Mengenal  Safe  harbor  dalam  Hukum  Siber  Indonesia”,  Business  Law  Binus, https://business- law.binus.ac.id/2017/04/30/mengenal-safe-harbor-dalam-hukum-siber indonesia/, diakses 13 Agustus 2020. Lexis  Nexis,  “ Viacom  International  Inc  v.  Youtube  Inc,  676  F.3d  19  (2d  Cir.  2012)”,  Lexis  Nexis , https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-viacom-int-l-inc-v-youtube-inc , diakses 13
Agustus 2020.