DOI: https://doi.org/10.31933/jimt.v2i2 Received: 5 November 2020 , Revised: 25 November 2020, Publish: 17 Desember 2020

## DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA KEUANGAN: BUDAYA KERJA DAN KOMPETENSI (STUDI KASUS : BADAN PUSAT STATISTIK WILAYAH SUMATERA UTARA)

## Kristina Ginting
Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Indonesia, gtkristine@gmail.com

## Corresponding Author: First Author
Abstrak: Laporan  Keuangan  dan  Kinerja  Keuangan  merupakan  hasil  pelaksanaan  dan pemanfaatan  anggaran  yang  dialokasikan  pada  sebuah  instansi  pemerintah,  kualitas  laporan keuangan dan keberhasilan pencapaian kinerja keuangam dapat dipengaruhi oleh budaya kerja sebuah intansi,di Badan Pusat Statistik budaya kerja identik dengan reformasi birokrasi dengan nilai  inti  PIA  (Profesional,  Integritas,  Amanah).  Kualitas  laporan  keuangan  dan  kinerja keuangan  juga  dipengaruhi  oleh  kompetensi  pegawai  atau  staf  yang  berhubungan  langsung dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan keuangan. Kompetensi seluruh pegawai juga berhubungan langsung dengan pencapaian kinerja keuangan sebuah intansi.
Kata kunci : laporan keuangan, kinerja, budaya kerja, kompetensi pegawai

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Intansi  pemerintah  merupakan  lembaga  baik  dalam  bentuk  Kementerian  ataupun Lembaga non Kementerian berupa Badan, Komisi, dan Dewan, merupakan perpajangan tangan pemerintah  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan.  Intansi  Pemerintah  diberikan  amanah untuk  membantu  pemerintah  dalam  melaksanakan  pembangunan  dan  memberikan  layanan sosial kepada masayarakat dengan tujuan untuk mencapai tujuan bernegara yaitu masyarakat sejahtera  adil  dan  makmur.  Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  intansi  pemerintah mendapatkan  alokasi  anggaran, kemudian menggunakan  anggaran tersebut, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan. Melalui laporan keuangan dapat dilihat  kinerja  keuangan  seperti  rasio  likuiditas,  rasio  solvabilitas,  rasio  pertumbuhan  dan sumber daya yang digunakan. Kinerja instansi pemerintah tidak dapat diukur dari satu indikator
saja,  tidak  ada  indikator  tunggal  yang  dapat  digunakan  untuk  menunjukkan  tingkat keberhasilan  secara  komprehensif.  Pengukuran  kinerja  keuangan  intansi  pemerintah  dapat dilakukan  melalui  pendekatan  anggaran,  laporan  keuangan,  performa  audit  dan  penerapan reformasi birokrasi.
Dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan anggaran, masih terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi oleh pelaksana anggaran, seperti adanya  revisi-revisi alokasi  anggaran,  adanya  hasil  audit  yang  belum  memuaskan,  adanya  revisi-revisi  laporan keuangan,  penurunan  IKPA  (indek  kumulatif  pelaksanaan  anggaran)  dan  dan  pencapaian kinerja yang tidak maksimal.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang pengaruh  budaya  kerja  yang  diterapkan  dan  kompetensi  pegawai  terhadap  perencanaan anggaran, laporan keuangan dan kinerja keuangan pemerintah di Badan Pusat Statistik Wilayah Provinsi  Sumatera  Utara  dengan  judul  “ Determinan  Kualitas  Laporan  Keuangan  dan Kinerja:  Budaya  Kerja  dan  Kompetensi  (Studi  kasus  :  Badan  Pusat  Statistik  Wilayah Provinsi  Sumatera  Utara)”. Penelitian  ini  mengambil  sampel  laporan  anggaran,  laporan keuangan dan laporan kinerja pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara tahun 2019.

## Rumusan Masalah
Bersadarkan uraian pada latar belakang masalah, maka diketahui bahwa perencanaan anggaran, pelaporan keuangan dan kinerja keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas  pelaksaanaan  tugas  dan  fungsi  sebagai  instansi  pemerintah  yang  dikaji  melalui  budaya kerja  dan  kompetensi  pegawai.  Untuk  mencapai  sasaran  yang  diharapkan  maka  ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:
1. Apakah Kualitas Laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah?
2. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?
3. Apakah Budaya Kerja berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah?
4. Apakah Budaya Kerja berpengaruh terhadap pencapaian kinerja keuangan pemerintah?
5. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah?
6. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pemerintah?

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yaitu:
1. Untuk  memperoleh  bukti  empiris  terkait  pengaruh  Laporan  keuangan  berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.
2. Untuk  memperoleh  bukti  empiris  terkait  pengaruh  Standar  Akuntansi  Pemerintah berpengaruh terhadap Laporan Keuangan pemerintah.
3. Untuk  memperoleh  bukti  empiris  terkait  pengaruh  Standar  Akuntansi  Pemerintah berpengaruh terhadap pencapaian kinerja keuangan pemerintah.
4. Untuk memperoleh bukti empiris Database Managemen Sistem berpengaruh terhadap Laporan Keuangan pemerintah.
5. Untuk  memperoleh  bukti  empiris  terkait  pengaruh  Database  Managemen  Sistem berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pemerintah.
6. Untuk  memperoleh  bukti  empiris  terkait  pengaruh  Apakah  Standar  Akuntansi berpengaruh terhadap Database Managemen sistem .

## KAJIAN PUSTAKA

## Laporan Keuangan
Laporan  keuangan adalah laporan yang  menunjukkan  kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu, menggambarkan kondisi keuangan perusahaan selama  periode  tertentu  yang  dapat  berguna  pihak-pihak  yang  membutuhkan laporan keuangan tersebut (Kasmir 2014:7)
Laporan keuangan pemerintah adalah laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  yang  terstruktur  mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”(Harahap 2008: 201),
Laporan Keuangan yang berkualitas merupakan laporan keuangan yang harus memliki karakteristik  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan  dan  dapat  dipahami,  disajikan  oleh  suatu entitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pada periode laporan tertentu. Laporan keuangan relavan  apabila  informasi  disajikan  pada  laporan  keuangan  dapat  membantu  mengevaluasi permasalahan dimasa yang lalu, mampu memberikan gambaran akan masa yang akan datang dan dapat dipakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan andal pada saat laporan keangan  disajikan  sesuai  dengan  keadaan  sesungguhnya,  tidak  memberikan  informasi  yang sesat, dan bersifat independen. Karekter laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan antar periode  pelaporan  pada  suatu  entitas,  bahkan  bisa  dibandingkan  antar  entintas.  Laporan keuangan juga harus dapat dipahami oleh setiap pengguna dan dapat dinyatakan melalui opini
pada  saat  review  atau  pemeriksaan.  Laporan  keuangan  pemerintah  juga  harus  mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam penentuan kualitas laporan keuangan pemerintah harus mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah disusun  dan  ditetapkan  oleh  pemerintah  dan  menteri  keuangan  yang  juga  termuat  dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

## Kinerja Keuangan
Laporan  Kinerja  keuangan  disusun  sebagai  bentuk  akuntabilitas  terhadap pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  atas  penggunaan  anggaran.  Laporan  Kinerja  juga  merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.
Pengertian  kinerja  keuangan  dapat  dipahami  melalui  beberapa  pendapat  para  ahli, antara lain dapat dilihat pada uraian berikut:
a. Fahmi  (2012:2)  Kinerja  keuangan  adalah  gambaran  tentang  keberhasilan  perusahaan berupa  hasil  yang  telah  dicapai  berkat  berbagai  aktivitas  yang  telah  dilakukan.  Kinerja keuangan  merupakan  suatu  analisis  untuk  menilai  sejauh  mana  suatu  perusahaan  telah melaksanakan aktivitas sesuai aturan-aturan pelaksanaan keuangann.
b. Mulyadi  (2007:2)  Kinerja  keuangan  adalah  penentuan  efektifitas  operasional  suatu organisasi  dan  karyawan  secara  periodik  berdasarkan  sasaran,  standar  dan  kriteria  yang telah ditetapkan.
c. IAI (Ikatan Akuntan  Indonesia) Kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki.
d. Rudianto (2013:189) mengemukakan bahwa Kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai  oleh manajemen perusahaan  dalam mengelola aset  perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui  dan  mengevaluasi  tingkat  keberhasilan  perusahaan  berdasarkan  aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.
Kinerja  keuangan  pemerintah merupakan  kualitas  pencapaian  dari  suatu  hasil  kerja dibidang keuangan yang  terdiri  dari  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban penerimaan  dan  belanja  negara  dengan  menggunakan  indikator keuangan yang  ditetapkan melalui  suatu  peraturan/kebijakan  atau  ketentuan  perundang-undangan  selama  satu  periode anggaran. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  juga  menyatakan  bahwa  dalam  rangka  lebih  meningkatkan pelaksanaan  pemerintahan  yang  lebih  berdaya  guna,  berhasil  guna  dan  bertanggung  jawab,
maka  pelaporan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  dapat  dijadikan  dasar  untuk mengetahui kemampuan instansi pemerintah dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sehingga dapat dilakukan perbaikan kinerja yang berkesinambungan. Pelaporan akuntabilitas kinerja tersebut dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Kinerja.

## Budaya Kerja
Budaya  kerja  pada  setiap  intansi  pasti  memiliki  karakter  individu  masing-masing, namun karakter yang berbeda-beda tersebut diarahkan untuk satu pandangan atau satu tujuan, melalui penyatuan cara pandang dapat menumbuhkan keyakinan yang berdasarkan pada nilai- nilai yang di yakini para pegawai untuk mewujudkan prestasi kerja. Budaya kerja juga dapat menjadi nilai inti dari setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu intansi, dengan kata lain keberhasilan suatu instansi sangat dipengaruhi oleh budaya kerja.
Pengertian budaya kerja dapat dipahami melalui beberapa pendapat para ahli antara lain: a. Mangkunegara (2005) mendefinisikan bahwa budaya kerja adalah seperangkat asumsi atau  sistem  keyakinan,  nilai-nilai  dan  norma  yang  dikembangkan dalam  organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal.
b. Supriyadi dan Tri  Guno,  pengertian  budaya  kerja  adalah  sebuah  falsafah  yang berlandaskan  pada  pandangan  hidup  sebagai  nilai  yang  menjadi  kebiasaaan,  sifat  dan pendorong  yang  dibudayakan  dalam  sebuah  kelompok  dan  tercermin  pada  sikap  menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang terwujud sebagai kerja.
c. Nawawi (2003)
budaya kerja adalah kebiasaan yang dijalankan secara berulang oleh para pegawai  di  dalam suatu  organisasi.Terjadinya  pelanggaran  pada  kebiasaan-kebiasaan  ini  memang  tidak  akan diberikan sangsi yang tegas tapi para pelaku secara moral telah bersepakat bahwa kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang harus diikuti dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan dapat mencapai tujuan.

## Kompetensi
Kompetensi   merupakan  kemampuan  atau  kecakapan  untuk  melakukan  sesuatu  dan dapat  mempengaruhi  semua  aspek  dalam  suatu  organisasi.  Suatu  Organisasi  dapat  berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan apabila memiliki sumber daya manusia yang  berkompetensi  yang  baik.  Namun  sebaliknya,  tujuan  sebuah  organisasi    tidak  akan
tercapai atau pencapaian kinerja tidak maksimal apabila kompetensi sumber daya manusianya tidak memadai. Pengertian komptensi menerut para ahli dapat dilihat pada uraian berikut:
d. Emron,  Yohny,  Imas  (2017,P.140) kompetensi adalah  kemampuan  individu  untuk melaksanaka suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian dan sikap.
e. Suparno (2012: 27)
Pengertian  kompetensi  menurut  Suparno  adalah  kecapakan  yang  memadai  untuk melakukan  suatu  tugas  atau  sebagai  memiliki  keterampilan  dan  kecakapan  yang diisyratkan.
f. Stephen Robbin (2007: 38)
Pengertian  kompetensi  menurut  Stephen  Robbin  adalah  kemampuan  (ability)  atau kapasitas  seseorang  untuk  melakukan  berbagai  tugas  dalam  suatu  pekerjaan,  dimana kemampuan ini ditentukan oleh dua faktor yang kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.
Kompetensi juga tidak dapat dipasahkan dari pendidikan formal yang telah ditempuh oleh pegawai/staf dalam suatu instansi atau organisasi pemerintah. Kompetensi sumber daya manusia  dalam  melaksanakan  tugas  fungsi  akuntansi  dapat  dilihat  dari  latar  belakang pendidikan, bimbingan teknis terkait keuangan yang pernah diikuti, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, serta keterampilan pengelolaan keuangan lainnya yang dimiliki. Hal  tersebut yang  dapat  digunakan  sebagai  indikator  untuk  mengukur  kompetensi  pegawai/staf  sebagai sumber daya manusia organisasi pemerintah selain pemahaman terhadap peraturan dan standar, kemampuan  berinteraksi  dengan  sistem,  kemampuan  mengikuti  perkembangan  inovasi  dan teknologi melalui pelatihan dan bimtek, serta pengalaman bekerja.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian  artikel  ilmiah ini adalah dengan metode  kualitatif melalui prariset (keusioner) dan studi literature atau Library Research.
Metode  penelitian  pada  artikel  ini  juga  menggunakan  variable-variable  yang  saling berpengaruh yang terdiri dari dependen dan independen.
a. Variabel dependen
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan (Y1) dan kinerja keuangan  (Y2).  Kualitas  laporan  keuangan  dapat  dilihat  berdasarkan  karakteristik  yang dimiliki laporan keuangan yang seharusnya sesuaiu dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
Pemahaman  tentang  karakteristik  laporan  keuangan  yang  akuntabel  dan  dapat  dipahami tersebut  dapat  diperoleh  melalui  studi  leteratur  buku  Standar  Akuntansi  Pemerintah  dan kumpulan  peraturan  pemerintah  dan  kementerian  keuangan  terkait  penyusunan  dan pelaporan keuangan.
Karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  adalah  ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi  sehingga  dapat  memenuhi  tujuannya.  Adapun karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  yaitu:  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan,  dan dapat dipahami. Karakteristik tersebut yang selanjutnya akan dijadikan sebagai indikator. Instrumen pengukuran dapat dilakukan dengan wawancara sampel yang telah ditetapkan dengan menggunakan skala likert.
Demikian  juga  halnya  dengan  variable  dependen  yang  ke  dua  yaitu  kinerja  keuangan. Pencapaian kinerja suatu organisasi pemerintah/instansi tidak terlepas dari pecapaian target atau rencana kerja yang telah ditetapkan. Indikator yang dapat diterapkan untuk mengukur kinerja keuangan adalah: capaian output kegiatan, pencapaian realiasai anggran yang sudah ditetapkan,  pencapain  target  rencana  stategis  yang  sudah  ditetapkan  dan  peningkatan kualitas pelayanan ke public atau masyarakat, yang keseluruhan laporannya dapat dilihat melali laporan kinerja tahunan.
b. Variabel Independen
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  variable  independen  adalah  Budaya  kerja  (X1)  dan Kompetensi sumber daya manusia (X2). Budaya kerja merupakan unsur utama dalam suatu organisasi  pemerintah  yang  tidak  terlepas  dari  gaya  kepemimpinan,  komunikasi  yang efektif  dalam  organisasi,  latar  belakang  Pendidikan  latar  belakang  pribadi  individu,  dan motivasi  kerja  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  peningkatan  kulitas  laporan  keuangan. Varibel ke dua (X2) yaitu kompetensi, merupakan kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia dalam suatu organisasi pemerintah/instansi untuk mendukung proses pelaksanaan kegiatan  mulai  dari  perencanaan  penganggran  hingga  pada  pelaporan  dan pertanggungjawaban keuangan.
Data Penelitian ini menggunakan laporan keuangan, laporan kinerja tahun 2019dan hasil kuesioner terhadap sample di BPS Provinsi Sumatra Utara.
c. Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pegawai  di  lingkungan  kerja  Badan  Pusat Statistik  Provinsi  Sumatera  Utara.  Kriteria  sampel  didasarkan  pada  pihak-pihak  yang terkait secara langsung dengan perencanaan, pelaksanaan  anggaran, pelaporan keuangan
dan kinerja. Adapun yang menjadi  sampel adalah :  Pejabat  Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan  SPM,  bendahara  Pengeluaran,  Bendahara  Penerimaan,  Kasubbag Keuangan, Kasubbag Program, Kasubbag Umum, dan seluruh staf dibagian ketatausahaan dengan jumlah 20 orang.
d. Model Penelitian
Model kerangka kerja (Frame work) dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penjelasan tentang Badan Pusat Statistik

## Gambaran Umum Badan Pusat Statistik
Badan  Pusat  Statistik  adalah  Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian  yang  bertanggung  jawab langsung  kepada  Presiden.  Sebelumnya,  BPS  merupakan  Biro  Pusat  Statistik,  yang  dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai  pengganti  kedua  UU  tersebut  ditetapkan  UU  Nomor  16  Tahun  1997  tentang  Statistik. Berdasarkan  UU  ini  yang  ditindaklanjuti  dengan  peraturan  perundangan  dibawahnya,  secara  formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :
a. Jenis  statistik  berdasarkan  tujuan  pemanfaatannya  terdiri  atas  statistik  dasar  yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah  secara  mandiri  atau  bersama  dengan  BPS,  serta  statistik  khusus  yang
Budaya Kerja (X1) Kompetensi ( X2) Kualitas Laporan Keuangan (Y1) Kinerja Keuangan ( Y2)
diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
b. Hasil  statistik  yang  diselenggarakan  oleh  BPS  diumumkan  dalam  Berita Resmi  Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
c. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
d. Dibentuknya  Forum  Masyarakat  Statistik  sebagai  wadah  untuk  menampung  aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.
Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :
a. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus  atau  survey  yang  dilakukan  sendiri  dan  juga  dari  departemen  atau  lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder
b. Membantu  kegiatan  statistik  di  kementrian,  lembaga  pemerintah  atau  institusi  lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
c. Mengembangkan  dan  mempromosikan  standar  teknik  dan  metodologi  statistik,  dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
d. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia

## Visi Misi Badan Pusat Statistik
Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah:
“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju” (“ Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia ”)
Dalam  visi  yang  baru  tersebut  berarti  bahwa  BPS  berperan  dalam  penyediaan  data  statistik nasional  maupun  internasional,  untuk  menghasilkan  statistik  yang  mempunyai  kebenaran akurat  dan  menggambarkan  keadaan  yang  sebenarnya,  dalam  rangka  mendukung  Indonesia Maju.
Dengan  visi  baru  ini,  eksistensi  BPS  sebagai  penyedia  data  dan  informasi  statistik  menjadi semakin  penting,  karena  memegang  peran  dan  pengaruh  sentral  dalam  penyediaan  statistik
berkualitas  tidak  hanya  di  Indonesia,  melainkan  juga  di  tingkat  dunia.  Dengan  visi  tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.
Misi  BPS  dirumuskan  dengan  memperhatikan  fungsi  dan  kewenangan  BPS,  visi  BPS  serta melaksanakan Misi  Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 (Peningkatan  Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:
a. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
b. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
c. Mewujudkan  pelayanan  prima  di  bidang  statistik  untuk  terwujudnya  Sistem  Statistik Nasional
d. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

## Reformasi Birokrasi
Reformasi  birokrasi  merupakan  gambaran  budaya  kerja  yang  di  terapkan  di  seluruh Badan  Pusat  Statitik  di  Indonesia.  Reformasi  birokrasi  tersebut  adalah  reformnasi  berbasis kinerja, yang mencakup seluruh aspek dalam organisasi Badan Pusat Statistik mulai dari sistem pelayanan  publik,  sistem  pelaksanaan  tugas  secara  global  hingga  pada  pola  pikir  secara individual insan Badan Pusat Statistik. Reformasi birokrasi memiliki target yang diambil untuk lima tahun kedepan BPS sudah beranjak ke tahapan pemerintah yang berbasis kinerja. Untuk jangka panjang, di tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak kepada suatu tatanan yang  dinamis.  Adapun  tujuan  reformasi  birokrasi  di  Badan  Pusat  Statistik  adalah  sebagai berikut:
a. Pemerintahan yang efektif, efisien dan ekonomis
b. Focus pada outcome
c. Penerapan e-performace
d. Setiap individu memeiliki kontribusi yang jelas dalam organisasi
Sasaran yang telah ditetapkan dalam reformasi birokrasi di Badan Pusat Statitik (BPS) antara lain:
a. BPS yang bersih dan akuntable
b. BPS yang efektif dan efisien
c. BPS yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
d. BPS yang menghasilkan data statistic yang berkualitas
Area perubahan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi di BPS adalah dengan melakukan:
a. Manajemen perubahan
Mengubah sistem, pola  pikir dan budaya kerja  menjadi  lebih baik yang sesuai  dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
b. Penataan dan penguatan organisasi
Menigkatkan efesiensi dan efektifitas organisasi Badan Pusat Statistik secara proforsional sesuai kebutuhan sehingga organisasi BPS menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.
c. Penataan peraturan perundang-undangan
Meningkatkan  efektifitas  pengelolaan  peraturan  perundang-undangan  yang  diterbitkan oleh BPS
d. Penataan Sumber daya manusia
Meningkatkan  profesionalisme  SDM  pegawai  BPS  yang  didukung  oleh  sistem rekrutmen,  transparan,  serta  memperoleh  gaji  dan  bentuk  jaminan  kesejahteraan  yang sepadan.
e. Penataan Tata laksana
Meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja
f. Penguatan pengawasan
Mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas  KKN  seperti  tertulis  pada  undang- undang nomor 28 tahun 1999
g. Penguatan akuntabilitas kerja
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi BPS.
h. Peningkatan kualitas pelayanan public
Memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah dan lebih berkualitas.

## Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah
Laporan keuangan yang baik harus sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah pusat yang dilandasi  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Beberapa  peraturan  yang  melandasi pelaksanaan akuntansi di lingkungan pemerintah antara lain:
a. Undang-undang no. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara
b. Undang-undang no. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
Sistem  akuntansi  yang  di  terapkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Sumatera  Utara merupakan sistem akuntansi pemerintahan pusat yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a. berbasis akrual, untuk pengakuan asset, kewajiban, ekuitas dalam neraca, dan juga kas pada pengakuan pendapatan, belanja dan pengembalian belanja dalam Laporan realisasi anggaran.
b. sistem pembukuan yang berpasangan (memiliki persamaan dasar akuntansi) yaitu asset = ekitas +kewajiban
c. mengelola  dana  tunggal  yang  mempertanggungjawabkan  pendapatan  dan  belanja pemerintah sebagai kesatuan yang tunggal
d. disentalisasi  pelaksanaan  akuntansi  yang  dilaksanakan  secara  berjenjang  mulai  oleh unit akuntansi BPS RI sampai dengan unit terendah di daerah.
e. Memiliki bagan akun standar yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
f. Sesuai dengan Standar akuntansi pemerintah, dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan,  penyajian  dan  pengungkapan  terhadap  transaksi  keuangan  dalam  rangka perencanaan,  pelaksanaan  anggran,  pertanggungjawaban,  akuntansi  dan  pelaporan keuangan.
Keseluruhan ciri tersebut telah dapat dilihat pada laporan keuangan BPS Provinsi Sumatera Utara periode pelaporan tahunan 2019. Kualitas laporan keuangan BPS Provinsi Sumatera Utara  tahun  2019  tersebut  dapat  dikatakan  sudah  cukup  baik  karena  telah  sesuai  juga dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Berdasarkan hasil survey terhadap sampel dan studi literature yang dilakukan melalui buku laporan keuangan tahun 2019 maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan BPS  Provinsi  Sumatera  Utara  telah  sesuai  dengan  standar,  dapat  dipahami  dan  telah memberikan  informasi  pelaksanaan  anggaran  dengan  baik.  Berdasarkan  survei  dan informasi dari buku laporan keuangan, kualitas laporan keuangan BPS Provinsi Sumatera Utara  juga  berhubungan  terhadap  kinerja  keuangan  yang  dapat  dilihat  dari  laporan pelaksanaan anggaran, laporan realisasi, laporan capaian output kegiatan  yang merupakan informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan    juga  merupakan  bagian  dari  laporan kinerja. Pelaksanaan anggaran mulai dari perencanaan sampai pada pertanggungjawaban pelaksanaan  anggaran  merupakan  sasaran  kinerja  BPS  Provinsi  Sumatera  Utara  yang ditargetkan dengan pencapaian tujuan visi dan misi BPS Provinsi Sumatera Utara. Semakin tinggi pencapaian target pelaksanaan anggaran maka semakin tinggi juga capaian kinerja di BPS Provinsi Sumatera Utara.

## Pengaruh Kinerja terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
Secara umum kinerja BPS Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang masing- masing  sebesar  96,41  persen  dan  sebesar  123,03  persen.  BPS  Provinsi  Sumatera  Utara selalu berupaya untuk menghasilkan data yang berkualitas, namun pada tahun 2019 capaian kinerja indikator tujuan terhadap Renstra 2015-2019 tersebut pengalami penurunan namun tidak terlalu timpang sebesar 104,01 persen pada tahun 2018 menjadi sebesar 99,84 persen pada tahun 2019. Demikian juga keinginan untuk meningkatkan pelayanan prima atas hasil kegiatan  statistik,  juga  tercermin  dari  semakin  meningkatnya  kepuasan  konsumen  atas pelayanan data BPS. Peningkatan birokrasi yang akuntabel juga didukung dengan kegiatan- kegiatan  yang  bersifat  membangun  Sumber  Daya  Manusia  pada  pegawai  BPS  Provinsi Sumatera Utara serta meningkatkan kinerja bukan hanya yang bersifat teknis, tetapi juga yang bersifat non teknis seperti pada bidang administrasi.
Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dari program dan kegiatan yang diusulkan, pada TA 2019 BPS Provinsi Sumatera Utara mendapatkan pagu sebesar Rp.46.782.182.000 dengan realisasi sebesar Rp. 44.164.644.829,-. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan  maupun  sasaran  strategis  dapat  dikatakan  BPS  telah  melakukan  efisiensi penggunaan  anggaran  dengan  penyerapan  anggaran  sebesar  94,40  persen . Pencapaian kinerja  dibidang  administrasi  tersebut  tentu  memberikan  pengaruh  langsung  terhadap pelaporan keuangan BPS Provinsi Sumatera Utara. Dari sisi sumber daya manusia, kinerja juga sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, artinya  sumber daya manusia yang merupakan pegawai dalam Badan Pusat Statistik harus memiliki sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yang dalam hal ini pegawai yang terkait dengan proses pelaksanaan anggaran  dan  pegawai  di  bagian  subbagian  keuangan  yang  bertugas  dalam  penyusunan laporan keuangan.

## Pengaruh Budaya Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah
Seperti yang telah dikemukan sebelumnya bahwa budaya kerja di BPS Provinsi Sumatera Utara dicerminkan melalui pencapain Reformasi Birokrasi, maka dapat disimpulkan bahwa budaya kerja memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Budaya kerja melalui pencapaian  reformasi  birokrasi  telah  menetapkan  suatu  agenda  perubahan  untuk mewujudkan  BPS  yang  bersih  dan  akuntabel.  dalam  hal  ini  BPS  sebagai  perpanjangan tangan pemerintah harus menjaga momentum pengelolaan ekonomi terutama pada berbagai proyek-proyek dan kebijakaan pemerintah yang penting dengan menjaga akuntabilitas dan
konsistensi. Hal tersebut dapat dilihat melalui pencapaian Predikat WTP yang merupakan kewajiban  bagi  seluruh  Kementerian/Lembaga  dan  instansi  pemerintah  lainnya  dalam menjaga  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  negara.  Opini  WTP  diberikan  jika  tidak ditemukan  kesalahan  secara  keseluruhan  dari  laporan  keuangan.  BPS  berhasil mempertahankan predikat WTP pada tahun 2019. Dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), BPS juga menerima penghargaan sebagai juara ke-2 instansi pemerintah kategori kualitas pelaporan BMN untuk Kementerian lembaga yang memiliki Satuan kerja di atas 100. Hal tersebut menandakan bahwa kepatuhan BPS dalam menyajikan laporan keuangan sesuai  dengan  standar  akuntansi  yang  telah  disepakati  sehingga  ada  keteraturan  dan kewajaran.

## Pengaruh Budaya kerja  terhadap pencapaian kinerja keuangan pemerintah
Budaya  kerja  pada  Badan  Pusat  Statistik  yang  telah  digambarkan  melalui  pencapaian reformasi birokrasi memiliki nilai inti yang menjadi dasar perubahan yang akan dilakukan oleh BPS Provinsi Sumatera Utara. Nilai inti tersebut adalah PIA (Profesional, integritas dan amanah) yang harus dimiliki oleh setiap pegawai BPS Provinsi Sumatera Utara. Dalam pencapaian kinerja keuangan budaya kerja dengan nilai inti PIA tersebut sangat memiliki pengaruh. Salah satu penerapan budaya kerja dalam pencapaian kinerja keuangan adalah melalui  Perumusan  Renstra  (rencana  strategis),  yang  merupakan  komponen  dalam pencapaian  kinerja  keuangan  bertujuan  untuk  menjadi  pedoman  dan  arah  proses pembaharuan  yang  dilakukan  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Sumatera  Utara  agar  setiap aktivitas  terlaksana  secara  lebih  terstruktur,  lebih  terukur,  dan  tepat  sasaran.  Dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka  waktu  lima  tahun  yang  disesuaikan  dengan  perubahan  kebutuhan  dan  kebijakan yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  Renstra  BPS  tahun  2015-2019  perlu  direviu  untuk menyesuaikan  dengan  adanya  perubahan  tersebut,  terutama  dalam  perbaikan  indikator kinerja  dan  penjenjangan  IKU  (indicator  kinerja  utama).  Reviu  Renstra  ini  diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan Badan Pusat Statistik dalam 5 tahun
Pengaruh kompetensi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah
Badan Pusat Statistik telah melakukan Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia yang telah melengkapi dokumen manajemen kepegawaian dan memebuat beberapa modul kepegawaian menjadi pelayanana berbasis elektronik juga melakukan pemetaan pegawai yang  digunakan  sebagai  pengambilan  kebijakan  kepegawaian.  Pelaksanaan  pemetaan kepegawaian tersebut tidak terlepas dari tujuan agar kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap sampel maka diperoleh informasi bahwa kompetensi berpengaruh atas kualitas laporan keuangan di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Hal ini didasarkan dengan latar belakang pendidikan  dan  pengalaman  kerja  merupakan  hal  yang  sangat  mendukung  pemahaman pelaksanaan tugas dalam penyusunan laporan keuangan.

## Pengaruh kompetensi  terhadap Kinerja Keuangan pemerintah
Dalam  menjalankan  tugasnya,  BPS  Provinsi  Sumatera  Utara  memiliki  Sumber  Daya Manusia (SDM) sebanyak 111 orang pegawai pada akhir tahun 2019. Kualitas SDM BPS Provinsi  Sumatera  Utara  semakin  membaik  dilihat  dari  sisi  pendidikan  terakhir  yang ditamatkan. Proporsi terbesar pendidikan tertinggi pegawai BPS Provinsi Sumatera Utara adalah  D-IV/S1  yaitu  sebesar  41,44  persen  atau  sebanyak  46  orang  pegawai.  Pegawai dengan  pendidikan  tertinggi  S2  sudah  cukup  besar  dengan  proporsi  35,14  persen  yaitu sebanyak 39 orang pegawai. Sementara itu, pegawai dengan pendidikan terakhir SMA dan D3 masing-masing sebesar 13,51 persen dan 9,01 persen atau sebanyak 15 orang dan 10 orang.  Masalah  beban  kerja  per  pegawai  kerap  kali  akan  mempengaruhi  kualitas  hasil pekerjaan  di  setiap  bagian/bidang  oleh  karena  itu  menempatkan  pegawai  berdasarkan komptensinya  akan  meningkatkan  efisiensi  pencapaian  kinerja.  Melalui  survei  terhadap sampel diperoleh informasi bahwa kompetensi sangat mempengaruhi pencapaian kinerja secara umum.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  rumusan  artikel  melalui  studi  literature  dari  buku  laporan  keuangan  dan buku laporan kinerja BPS Provinsi Sumatera Utara maka dapat disimpulkan bahwa:
a. Kualitas Laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan
b. Kinerja keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
c. Budaya Kerja berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
d. Budaya Kerja berpengaruh terhadap pencapaian kinerja keuangan
e. Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

## f. Kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

## Saran
Bersdasarkan  hasil  pembahasan  dan  Kesimpulan  di  atas,  penulis  menyadari  bahwa masih  banyak  kekuarangan  dalam  penyusunan  artikel  ini  terutama  belum  dilakukannya  uji hipotesis  terhadap  hasil  dan  pembahasan.  Penyusunan  artikel  ini  masih  terbatas  hanya menggunakan data hasil kuesioner dan studi literature saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra. 2019. Lingkup Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia .
Dylan Trotsek. 2017. “ 済無 No Title No Title.” Journal of Chemical Information and Modeling 110(9): 1689–99.
Hariyanto, Agus. 2012. “Penggunaan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia.” Jurnal Dharma Ekonomi 19(36): 1–11.
Hilmi, Amiruddin Zul, and Dwi Martani. 2012. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi.” Simposium Nasional Akuntansi XV : 1–26.
Kariyoto, Kariyoto. 2018. “PersepSi Akuntansi Sektor Publik versus Akuntansi
Pemerintahan.” Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia 11(2): 18–27.
Ke, Pertemuan, and Populasi Dan Sampel. “Pemilihan Data ( Sampel ) Penelitian.” : 2–6.
Lako, Andreas. 2004. “Co Fr Fr.” 8(1): 163–73.
Pramono, Joko. 2014. “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” Jurnal Ilmiah Among Makarti 7: 83–112.
Rizky, Harumi Puspa, and Doddy Setiawan. 2019. “Perkembangan Penelitian Akuntansi
Sektor Publik Di Indonesia.” Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan 8(2): 94.
Terhadap, Pelatihan, Motivasi Kerja, Serta Implikasi, and Hapzi Ali. 2016. “Kinerja Tenaga Kependidikan Di Universitas Mercu Buana Jakarta.” XXI(03): 343–59.
Upadana, I Wayan Yasa Adi Upadana et al. 2019. “Akuntansi Sektor Publik Perencanaan Dan Pengeloaan Dana Yayasan Widya Asih.” Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika 7(3): 197–208.
Wahyuni, Endang Sri, and Rosmida Rosmida. 2017. “ANALISIS PENGARUH BUDAYA
ORGANISASI, LOCUS OF CONTROL TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH DAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis).” Inovbiz:
Jurnal Inovasi Bisnis 5(1): 12.
Daniel, Debby Ratna dan Supratiwi, Wiwik (2019), Sistem Informasi Manajemen. Edisi 1.
Tangerang Selatan:Universitas Terbuka.

## www.bps.go.id
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kementerian Keuangan (2010): Jakarta Hidayah, Dini. Noer (2019). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah, diakses dari :
https://www.jtanzilco.com/blog/detail/1324/slug/penerapan-standar-akuntansi- pemerintahan-berbasis-akrual-pada-pemerintahan-daerah , tanggal 2 Oktober 2020, pukul 14.00 wib.
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat/ , tanggal 3 Oktober 2020, 18.00 wib