## Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

## Anggun Lestari Suryamizon
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera barat Email: anggunmizon@yahoo.co.id

## Abstract
The  development  of  science  and  technology  can  make  people  more  creative  and  innovative.  It covers all areas of creativity, with this ability, many appreciation emerge for its achievement. The form  of  protection  and  recognition  known  as  the  Intellectual  Property  Rights.  The  law  of Intellectual  Property  Rights  becomes  very  important  to  excite  the  rate  of  world  economy  that ultimately  bring  prosperity  of  the  mankind.  Indonesia  is  known  to  have  high  biodiversity,  but unwittingly many local asset and intellectual property have been registered outside the country as foreign-owned.  Infringement  of  intellectual  property  rights  both  in  the  form  of  piracy, counterfeiting, in the context of copyright, especially the owner of the intellectual property rights. As well as the consumer and a healthy market mechanism will also be disrupted by the presence of infringement of the intellectual property rights.
Keywords : Influence; Technology; Intellectual Property Rights

## Abstrak
Perkembangan  Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dapat  menjadikan  manusia  lebih  kreatif  dan inovatif. Kreativitas ini mencakup segala bidang, sehingga dengan kemampuan ini, banyak muncul penghargaan  terhadap  prestasi  tersebut.  Betuk  dari  perlindungan  dan  penghargaan  seperti  ini dikenal dengan istilah hak kekayaan intelektual.  Hukum hak kekayaan Intelektual menjadi sangat penting  untuk  menggairahkan  laju  perekonomian  dunia  yang  pada  akhirnya  membawa kesejahteraan  umat manusia.  Indonesia    dikenal  memiliki  keragaman  hayati  yang  tinggi,  namun tanpa  disadari  banyak  asset  dan  kekayaan  intelektual  lokal  telah  terdaftar  diluar  negeri  sebagai milik  asing.  Pelanggaran  Hak  Kekayaan  Intelektual  baik  berupa  pembajakan,  pemalsuan,  dalam konteks hak cipta, merek dagang dan pelanggaran hak paten jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku  ekonomi,  terutama  si  pemilik  sah  dari  hak  kekayaan  intelektual  tersebut.  Begitupun konsumen  dan  mekanisme  pasar  yang  sehat  juga  akan  terganggu  dengan  adanya  pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual tersebut.
Kata Kunci : Pengaruh; Teknologi; Hak Kekayaan Intelektual
Volume 1 No. 1, Juli 2017 P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at : http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index

## A. PENDAHULUAN
Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Hak Kekayaan Intelektual bisa juga diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat suatu  yang  berguna  bagi  orang  lain.  Prinsipnya  setiap  orang  harus  memperoleh imbalan  bagi  kerja  kerasnya. 1 Dilihat  secara  historis,  undang-undang  mengenai HaKI  pertama  kali  ada  di  Venice,  Italia  yang  menyangkut  masalah  paten  pada tahun 1470. Caxton, Galileo dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul  dalam  kurun  waktu  tersebut  dan  mempunyai  hak  monopoli  atas penemuan  mereka.  Hukum-hukum  tentang  paten  tersebut  kemudian  diadopsi oleh kerajaan Inggris di jaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai  paten  pertama  di  Inggris  yaitu Statute  of  Monopolies .  Amerika  Serikat baru  mempunyai  undang-undang  paten  tahun  1791.  Upaya  harmonisasi  dalam bidang  HaKI  pertama  kali  terjadi  tahun  1883  dengan  lahirnya  Paris  Convention untuk  masalah  paten,  merek  dagang  dan  desain.  Kemudian  Berne  Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta.
Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah  baru,  tukar  menukar  informasi,  perlindungan  mimimum  dan  prosedur mendapatkan  hak.  Kedua  konvensi  itu  kemudian  membentuk  biro  administratif bernama the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property yang  kemudian  dikenal  dengan  nama World  Intellectual  Property  Organisation (WIPO). WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HaKI anggota PBB. Sebagai tambahan pada tahun 2001 World Intellectual  Property  Organization (WIPO)  telah  menetapkan  tanggal  26  April sebagai  Hari  Hak  Kekayaan  Intelektual  Sedunia.  Setiap  tahun,  negara-negara anggota  WIPO  termasuk  Indonesia  menyelenggarakan  beragam  kegiatan  dalam rangka memeriahkan Hari HKI Sedunia.
Meskipun  terdapat  teori  universalitas  tentang  Hak  Kekayaan  Intelektual, hingga  saat  ini  belum  ada  definisi  tunggal  yang  disepakati  diseluruh  dunia tentang  apakah  yang  dimaksud  dengan  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Hal  ini disebabkan  pengertian  dari  hak  kekayaan  intelektual  sulit  didefinisikan  dalam satu  kalimat  sederhana  yang  dengan  tepat  dapat  menggambarkan  tentang
1 Haris  Munandar  dan  Sally  Sitanggang, Mengenal  Hak  Kekayaan  Intelektual ,  (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 2.
pengertian  hak  kekayaan  intelektual  secara  menyeluruh.  Masing-masing  negara memiliki  definisi  tentang  kekyaan  intelektual.  Definisi  hak  kekayaan  intelektual diberbagai  negara  sangat  diengaruhi  oleh  politik  hukum  dan  standar perlindungan hukum yang diterapkan dimasing-masing negara. 2
Perkembangan perdagangan dunia telah berjalan sangat cepat dan mengarah kepada liberalisasi perdagangan, dimana semua negara harus membuka pasarnya masing-masing.  Globalisasi  perdagangan  internasional  yang  ditandai  dengan semakin  tidak  jelasnya  batas-batas  antar  negara  telah  meningkatkan  transaksi dagang.  Maka  dengan  terbukanya  pasar  dalam  negeri  dan  luar  negeri  sebagai salah  satu  akibat  globalisasi/  lebaralisasi  perdagangan  tersebut  menyebabkan terjadinya kasus illegal terhadap hak kekayaan intelektual.
Perlindungan hukum terhadap kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam  pertumbuhan  kapitalisme  dan  ekonomi  pasar  bebas.  Sebagian  besar masyarakat mengakui hak kepemilikkan pribadi, kekayaaan dalam pengertian ril seperti  tanah  dan  bangunan  dan  kekayaan  yang  diketahui  sebagai  kekayaan intelektual.  Semua  negara  mengakui  hak  kekayaan  dalam  produk  ide,  seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek dan rahasia dagang, Design Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan lain sebagainya.
Mungkin  justifikasi  yang  paling  mendasar  untuk  hak  kekayaan  intelektual adalah  bahwa  seseorang  yang  telah  mengeluarkan  usaha  kedalam  penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan.  Pendekatan  ini  menekankan  pada  kejujuran  dan  keadilan.  Dilihat sebagai  perbuatan  yang  tidak  jujur  dan  tidak  adil  jika  mencuri  usaha  seseorang tanpa  mendapatkan  terlebih  dahulu  persetujuannya.  Hal  ini  sama  dengan seseorang  yang  menanam  padi,  dan  selanjutnya  orang  lain  ikut  serta  dan memanennya  serta  mengambil  semua  keuntungan  dari  penjualan  padi  tersebut tanpa izin. Beberapa kritik, khususnya dinegara-negara berkembang, berpendapat bahwa paling tidak dinegara mereka, hak alami ini tidak relevan karena hak milik memiliki  fungsi  sosial  dan  menjadi  milik  bersama.  Ini  berarti  bahwa  masyarakat dapat memiliki hak maupun melalui kerjasama kelompok. 3
2 Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia , (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2012),  hlm.
16.
3 Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar , (Bandung: alumni, 2011), hlm 13.
Globalisasi  telah  menjadi  pendorong  lahirnya  era  perkembangan  teknologi informasi.  Fenomena  kecepatan  perkembangan  teknologi  informasi  ini  telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang  juga  telah  memacu  perkembangan  teknologi  informasi  pada masyarakatnya  masing-masing,  sehingga  teknologi  informasi  mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.
Seiring  dengan  perkembangan  kebutuhan  masyarakat  di  dunia,  teknologi informasi memegang  peran penting, baik dimasa kini maupun masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi  negara-negara  di  dunia.  Setidaknya  ada  dua  hal  yang  membuat  teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama,  teknologi  informasi  mendorong  permintaan  atas  produk-produk teknologi  informasi  itu  sendiri,  seperti  komputer,  modem,  sarana  untuk membangun  jaringan  internet,  dan  sebagainya.  Kedua,  adalah  memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya. Hal ini dapat  disalahgunakan  oleh  orang  yang  melakukan  kejahatan  terutama  dalam bidang  hak  kekayaan  intelektual.  Dengan  demikian,  teknologi  informasi  telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang  sosial  dan  ekonomi,  yang  notabene  sebelumnya  bertransaksi  maupun bersosialisasi secara elektronik.
Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan  peradaban  manusia  secara  global.  Disamping  itu,  perkembangan  teknologi informasi  telah  menyebabkan  dunia  menjadi  tanpa  batas  dan  menyebabkan perubahan  sosial  secara  signifikan  berlangsung  cepat.  Sehingga  dapat  dikatakan teknologi  informasi  saat  ini  telah  menjadi  pedang  bermata  dua,  karena  selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia,  sekaligus  menjadi  sarana  efektif  perbuatan  melawan  hukum.  dengan terjadinya  perbuatan-perbuatan  melawan  hukum  tersebut,  maka  ruang  lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut. 4
Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya seperti pembajakan, pencurian software maupun perusakan hardware dan berbagai macam lainnya. Bahkan laju kejahatan
4 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi , (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.
melalui  jaringan  internet  telah  diikuti  dengan  kemampuan  pemerintah  untuk mengimbanginya  sehingga  sulit  untuk  mengendalikannya.  Indonesia  hampir selalu masuk dalam primary wacht list negara yang rawan pembajakkan. Itu artinya lebih dari 200 negara di dunia ini, Indonesia termasuk negara yang paling banyak membajak  perdagangan  aneka  produk  palsu  alias  bajakan  masih  mudah ditemukan  disetiap  pusat  perbelanjaan  (mal),  pasar-pasar  hingga  di  kaki  lima. Ketentuan  hukum  yang  sudah  lengkap  sejauh  ini  memang  belum  dibarengi dengan  kesungguhan  penegakkan  hukum  di  lapangan.  Berbagai  pelanggaran HaKI  di  wilayah  domestic  maupun  yang  berdampak  internasional  memang  tiak akan  hilang  begitu  saja  dengan  diberlakukannya  undang-undang  tentang  hak kekayaan  intelektual  ini.  Banyak  hal  yang  harus  masih  dilakukan,  agar  hak kekayaan intelektual benar-benar dapat ditegakkan.
Salah  satu  yang  terpenting  diantaranya  adalah  penting  membangun kesadaran  warga  masyarakat  pada  umumnya  akan  perlunya  hak  kekayaan intelektual, bukan hanya bagi pihak produsen, namun juga bagi konsumen. Tanpa adanya  dukungan  masyarakat  yang  menyadari  pentingnya  hak  kekayaan intelektual,  segala  langkah  untuk  menguayakannya  akan  menuai  hasil  terbatas, atau bahkan sia-sia.
Selama  ini  cukup  sulit  untuk  mengajak  masyarakat  awam  memberikan penghargaan  terhadap  hak  kekayaan  intelektual,  pengorbanan  waktu,  tenaga, pikiran,  imajinasi,  kreativitas,  emosi,  suasana  batin,  dan  keahlian  dalam menghasilkan suatu karya belum dapat sepenuhnya dipahami masyarakat sebagai hal yang harus dihargai secara materil. dengan dalih bahwa daya beli masyarakat demikian terbatas, barang bajakan yang jauh lebih murah jelas lebih diminati. 5 Kita semua  perlu  menyadari  bahwa  hak  kekayaan  intelektual  merupakan  aset  yang secara hukum berada dalam kewenangan penuh pemiliknya. Temuan yang sudah dijamin dengan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten atau hak cipta, tidak dimanfaatkan  lagi  oleh  orang  lain  tanpa  izin.  Menghargai  kreasi  orang  lain merupakan  sikap  yang  positif  dan  mulia.  Jika  karya  seseorang  diakui  dan  dapat diminati  orang  banyak,  orang  yang  membuat  kreasi  tersebut  akan  termotivasi untuk  menghasilkan  karya  orang  yang  lebih  baik  dimasa  yang  selanjutnya. Beranjak  dari  pijakan  tersebut,  tulisan  ini  akan  menganalisis  pengaruh
5 Haris Munandar, dkk, Mengenal Hak Kekayaan Intelektual , (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm 13.
perkembangan  teknologi  dan  perlindungan  hukum  terhadap  hukum  hak kekayaan intelektual di Indonesia.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Pribadi telah menjadi faktor kunci  dalam  pertumbuhan  kapitalisme  dan  ekonomi  pasar  bebas.  Sejarah  kuno menunjukkan  bahwa  orang-orang  mengakui  hak  untuk  menguasai  tanah  dan barang,  dan  dihormati  oleh  pemerintah  untuk  melindungi  kepentingan  mereka dalam  kekayaan.  seiring  dengan  perubahan  teknologi  konsepsi  kekayaan mendapat dampaknya. sekarang, sistem hukum meletakkan kekayaan dalam tiga kategori, yakni: pertama, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikkan pribadi  dalam  kekayaan  pribadi  yang  dikenal  dengan  in  tangble  things;  kedua, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. 6
Pengenalan  Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagai  hak  milik  perorangan  yang tidak  berwujud  dan  penjabarannya  secara  lugas  dalam  tatanan  hukum  positif terutama  dalam  kehidupan  ekonomi  merupakan  hal  baru  di  Indonesia. 7 Dari sudut  pandang  Hak  Kekayaan  Intelektual,  aturan  tersebut  diperlukan  karena adanya  sikap  penghargaan,  penghormatan  dan  perlindungan  tidak  saja  akan memberikan  rasa  aman,  tetapi  juga  mewujudkan  iklim  yang  kondusif  bagi peningkatan  semangat  atau  gairah  untuk  menghasilkan  karya-karya inovatif,inventif dan produktif.
Memasuki milenium baru, hak kekayaan intelektual menjadi isu yang sangat penting  yang  selalu  mendapat  perhatian  baik  dalam  forum  nasional  maupun internasional Dimasukkannya TRIPS dalam paket Persetujuan WTO di tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HaKI di seluruh dunia. Dengan demikian  pada  saat  ini  permasalahan  HaKI  tidak  dapat  dilepaskan  dari  dunia
6 Budi  Agus  Riswandi  dan    M.  Syamsudin, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Budaya  Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 30.
7 Huda,  M.  (2017).  Good  Faith  in  Life  Insurance  Contract  by  Indonesian  Court. Hasanuddin Law Review, 3 (1), 49-58. doi: http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v3i1.1046
perdagangan dan investasi. Pentingnya HaKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan  telah  memacu  dimulainya  era  baru  pembangunan  ekonomi  yang berdasar ilmu pengetahuan.
Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang- undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 , maka ketentuan peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual zaman penjajahan  Belanda,  demi  hukum  diteruskan  keberlakuannya,  sampai  dengan dicabut dan diganti dengan Undang-undang baru hasil produk legislasi Indonesia. Setelah 16 tahun Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1961 barulah Indonesia mempunyai  peraturan  perundang-undangan  hak  kekayaan  intelektual  dalam hukum  positif  pertama  kalinya  dengan  diundangkannya  Undang-undang  merek pada tahun 1961, disusul dengan Undang-undang hak cipta pada tahun 1982 dan Undang-undang Paten pada tahun 1989.
Undang-undang  merek  pertama  Indonesia  lahir  pada  tahun  1961  dengan diundangkannya  UU  Merek  Dagang  dan  Merek  Perniagaan,  pada  tanggal  11 Oktober  1961  dan  mulai  berlaku  tanggal  11  Nopember  1961,  yang  dikenal  juga dengan  nomenklatur  UU  Nomor  21  Tahun  1961.  Dengan  diundangkan  dan diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 1961, maka Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912-545 jo. S.1913- 214)  tersebut  dinyatakan  dicabut  dan  tidak  berlaku  lagi.  Pada  tahun  1992  terjadi pembaharuan  hukum  merek  di  Indonesia,  dengan  diundangkan  dan diberlakukannya  UU  Nomor  19  Tahun  1992  yang  mencabut  dan  menggantikan UU  Nomor  21  Tahun  1961.  Selanjutnya  pada  tahun  1997,  terjadi  lagi penyempurnaan  terhadap  UU  Nomor  19  Tahun  1992,  dengan  diundangkan  dan diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 1997 . Dan terakhir pada tahun 2001, UU Nomor  19  Tahun  1992  jo  UU  Nomor  14  Tahun  1997  tersebut,  diubah  dan disempurnakan serta diganti dengan yaitu dengan  lahirnya  UU Nomor 15Tahun 2001.
UU Hak Cipta pertama Indonesia pasca kemerdekaan baru ada pada tahun 1982,  dengan  diundangkan  dan  diberlakukannya  UU  Nomor  6  Tahun  1982, Kemudian  pada  tahun  1987,  UU  Nomor  6  Tahun  1982  tersebut  diubah  dan disempurnakan  dengan  diundangkan  dan  diberlakukannya  UU  Nomor  7  Tahun 1987.  Selanjutnya  pada  tahun  1997,  UU  Nomor  12  Tahun  1997  jo  UU  Nomor  7 Tahun  1987  tersebut  diperbahurui  dan  disempurnakan  dengan  UU  Nomor  12
Tahun 1997. Terakhir pada tahun 2001, UU Nomor 12 Tahun 1997 jo UU Nomor 7 Tahun 1987, UU Nomor 6 Tahun 1982 tersebut, diubah dan disempurnakan serta diganti  denganUU  Nomor  19  Tahun  2002.  Hingga  saat  ini  Undang-undang  Hak Cipta sudah diperbaharui menjadi undang-undang no. 28 Tahun 2014.
Undang-undang paten Indonesia pertama baru ada pada tahun 1989 dengan diundangkan  dan  diberlakukannya  UU  Nomor  6  Tahun  1989.  Kemudian  pada tahun 1997, UU Nomor 6 Tahun 1989 tersebut diperbaharui dengan UU Nomor 13 Tahun  1997.  Dan  terakhir  pada  tahun  2001,  UU  Nomor  13  Tahun  1997  jo.  UU Nomor  6  Tahun  1989  tersebut,  diubah  dan  disempurnakan  serta  diganti  dengan UU  Nomor  14  Tahun  2001.  Dengan  demikian  sejak  tahun  1961  sampai  dengan tahun  1999,  yang  berarti  selama  54  tahun  sejak  Indonesia  merdeka,  bidang  hak kekayaan  intelektual  yang  telah  mendapat  perlindungan  dan  pengaturan  dalam tata hukum Indonesia baru 3 (tiga) bidang hak kekayaan intelektual, yaitu merek, hak cipta dan paten. Sedangkan 4 (empat) bidang hak kekayaan intelektual lainnya variertas tanaman, rahasia dagang,  desain industri, serta desain tata letak sirkuit terpadu,  baru  mendapat  pengaturan  dalam  hukum  positif  Indonesia  baru  pada tahun 2000, dengan diundangkannya UU Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman  ,  UU  Nomor  30  Tahun  2000  Tentang  Rahasia  Dagang  ,  UU  Nomor  31 Tahun  2000  Tentang  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  ,  UU  Nomor  32  Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
Negara-negara  maju  mengatakan  bahwasanya  perlindungan  Hak  Kekayaan Inteletual  akan  membawa  tiga  manfaat  yaitu,    Meningkatkan  jumlah  investasi langsung, meningkatkan alih atau transfer teknologi, dan meningkatkan kegiatan penelitian  serta  pengembangan  inovasi  di  tingkat  global.  Akan  tetapi  pada kenyataannya  sangat  berbeda  bahwa  pemberlakuan  Hak  kekayaan  intelektual banyak  membawa  masalah  ekonomi  dan  sosial.  Terutama  bagi  kebanyakan seniman,  dan  pekerja  seni  keuntungan  yang  didapat  dari  hak  cipta  tidak memberikan  jumlah  yang  berarti  bagi  intensif  untuk  menciptakan  dan mempertunjukan  seni.  hasil  yang  mereka  terima  tidak  sebanding  dengan  jerih payah  yang  sudah  dihasilkan  dan  dinikmati  oleh  khalayak  ramai.  Royaliti  yang didapatkan  tidak  sesuai  dengan  keadaan  atau  hasil  dari  penjualan  yang seharusnya menjadi keuntungan bagi si seniman yang sudah menghasilkan karya ciptaannya.  Selain  itu  dengan  bermunculannya  seniman-seniman  baru  sehingga persaingan  pasar  terhadap  hasil  ciptaan  mereka  juga  berpengaruh  terhadap royaliti tersebut.
Negara  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang  memiliki  berbagai keanegaragaman  dalam  seni  dan  budaya.  Keanekaragaman  seni  dan  budaya  ini merupakan  salah  satu  sumber  dari  karya  intelektual  yang  harus  dilindungi  oleh Undang-undang.  Dengan  demikian,  kekayaan  seni  dan  budaya  yang  dilindungi itu dapat meningkatkan kekreativitasan dan  kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Agar dapat mewujudkan hal tersebut  perlu aturan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di  bidang  Hak  Cipta,  dan  kekayaan  intelektual  lainnya  termasuk  upaya  untuk memajukan  perkembangan  karya  intelektual  yang  berasal  dari  keanekaragaman seni dan budaya masyarakat Indonesia.
Dengan  Berkembangnya  teknologi  dan  informasi  di  negara-negara berkembang,  terutama  di  Indonesia,  memberikan  dampak  negatif  terhadap masyarakatnya.  salah  satu  dampak  negative  itu  terlihat  dibidang  hak  kekayaan Intelektual.  hal  ini  dapat  terjadi  dikarenakan  masyarakat  yang  selama  ini  sulit mendapatkan hasil karya dari seniman maupun pekerja seni lainnya, dikarenakan keadaan  ekonomi  masyarakat  yang  beragam,  sekarang  berbanding  terbalik dengan  mudahnya  mengakses  hasil  karya  dari  seniman,  pekerja  seni,  maupun pencipta lainnya baik itu berbentuk lagu, tulisan, buku dan lain sebagainya. hal ini dikarenakan  kecanggihan  teknologi  dimana  mudahnya  mengakses  lagu,  video, buku, dan lainnya yang didapatkan secara gratis.
Pengaruh  Teknologi  terhadap  perkembangan  hak  kekayaan  intelektual diantaranya meliputi :
(1) Pembajakan,  yakni  dapat  memperbanyak  ciptaan  orang  lain  dengan tanpa izin si pencipta  itu sendiri dan  mereka akan meraup keuntungan yang  banyak,  sehingga  akan  merugikan  si  pencipta  aslinya.  selain  itu keugian  yang  dialami  juga  berupa  mengurangi  uang  riset  untuk pengembangan, dapat mengurangi penyediaan produk penunjang teknis local,  dan  yang  paling  signifikan  yaitu  dapat  merugikan  perekonomian setempat karena berkurangnya hasil penjualan penyalur resmi, dan pada akhirnya  akan  mengurangi  penghasilan  dan  kesempatan  kerja.  Suatu lingkungan  digital  memang  bekerja  atas  sistem  penyalinan  dan/atau pemuatan  informasi  dari  suatu  medium  ke  medium  yang  lain,  namun yang  dikatakan  sebagai  tindakan  pembajakan  adalah  ketika  penyalinan dan/atau pemuatan informasi dari suatu medium ke medium yang lain
itu  bersifat  permanent  sehingga  menambah  jumlah  ciptaan.  Penyalinan dan  atau  pemuatan    tersebut  yang  merupakan  tindakan  pembajakan sering  terjadi  terhadap  produk  digital  terutama  software  computer. Disadari  atau  tidak,  pembajakan  software  di  Indonesia  memang  marak terjadi,  begitu  mudah  kita  mendapatkan  software-software  bajakan dengan  harga  terjangkau  di  toko-toko  penjual  software  komputer, bahkan  di  pedagang-pedagang  kaki  lima.  Saat  ini  menurut  daftar  yang dikeluarkan  oleh  USTR  (United  State  Trade  Representative),  Indonesia juga  masih  masuk  dalam  kategori  “priority  watch  list”  karena  dinilai masih  banyaknya  kasus  pembajakan  Hak  Cipta  khususnya  VCD  dan software.  Disadari  atau  tidak,  pembajakan  software  di  Indonesia memang  marak  terjadi,  begitu  mudah  kita  mendapatkan  software- software bajakan dengan harga terjangkau di took-toko penjual software komputer, bahkan di pedagang-pedagang kaki lima. Kemajuan di bidang teknologi  dirasakan  turut  mempermudah  terjadinya  pembajakan software.  Meskipun  Indonesia  telah  mempunyai  perangkat  hukum  di bidang  Hak  Cipta,  akan  tetapi  rasanya  penegakan  hukum  atas pembajakan  software  ini  masih  dirasakan  sulit  dicapai,  dan  sepertinya pembajakan software di Indonesia akan tetap terjadi, dan permasalahan ini tidak akan pernah dapat dituntaskan.
(2) cybercrime ,  yakni  kejahatan  atau  tindakan  melawan  hukum  yang dilakukan  oleh  seseorang  dengan  menggunakan  sarana  computer  atau yang  dilakukan  didunia  maya  seperti  menggunakan  internet  dan computer,  dimana  pelaku  memahami  dengan  baik  computer  dan program-programnya,  salah  satu  contohnya  yakni  kejahatan offense against intellectual property yang biasanya disebut dengan kejahatan yang dilakukan  dengan  cara  menggunakan  ha  katas  kekayaan  intelektual pihak lain di internet. Pasal 1 butir 7 Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang  Perubahan  atas  Undang-undagn  No.  7  Tahun  1987  tentang Perubahan  atas  Undang-undang  No.  6  Tahun  1982  tentang  Hak  Cipta (UUHC)  menyatakan  bahwa  program  komputer  adalah  program  yang diciptakan secara khusus sehingga memungkinkan komputer melakukan fungsi tertentu. Pengertian yang lebih jelas mengenai software ini dapat dilihat  di  Australian  Copyright  Act,  dimana  dijelaskan  bahwa  software ini sesungguhnya meliputi source code dan object code yang merupakan
suatu set instruksi yang terdiri atas huruf-huruf, bahasa, kode-kode atau notasi-notasi  yang  disusun  atau  ditulis  sedrmikian  rupa  sehinga membuat suatu alat yang mempunyai kemampuan memproses informasi digital  dan  dapat  melakukan  fungsi  kerja  tertentu.  Pemuatan  ke  dalam hard disk. Perbuatan ini biasanya dilakukan jika kita membeli komputer dari  toko-toko  komputer,  di  mana  penjual  biasanya  meng-instal  sistem operasi beserta software-software lainnya sebagai bonus kepada pembeli komputer. Softlifting, yaitu dimana sebuah lisensi penggunakan sebuah software dipakai melebihi kapasitas penggunaannya. Misalnya membeli satu  software  secara  resmi  tapi  kemudian  meng-install-nya  di  sejumlah komouter  melebihi  jumlah  lisensi  untuk  meng-install  yang  diberikan. Pemalsuan, yaitu memproduksi serta menjual software-software bajakan biasanya  dalam  bentuk  CD  ROM,  yang  banyak  dijumpai  di  toko  buku atau pusat-pusat perbelanjaan, Penyewaan software, Ilegal downloading, yakni dengan men-download software dari internet secara illegal
Menurut pasal 2 ayat 1 UUHC, Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun  penerima  hak  untuk  mengumumkan  atau  memperbanyak  ciptaannya maupun  memberikan  izin  untuk  itu  dengna  tidak  mengurangi  pembatasan- pembatasan  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Selanjutnya dalam  Pasal  1  butir  4  dan  5  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  tindakan “mengumumkan”  adalah  penyebaran  suatu  ciptaan  dengan  menggunakan  alat apapun  dan  dengan  cara  sedemikian  rupa  sehingga  suatu  ciptaan  dapat  dibaca, didengar  atau  dilihat  oleh  orang  lain,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan “memperbanyak”  adalah  tindakan  menambah  suatu  ciptaan,  dengan  pembuatan yang  sama,  termasuk  mengalihwujudkan  suatu  ciptaan.  Dari  ketentuan  di  atas dapat  terlihat  bahwa  tindakan-tindakan  pembajakan  software  tersebut  termasuk dalam kategori melanggar Hak Cipta.

## 2. Kebijakan dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
Perlindungan  hukum  terhadap  hak  kekayaan  pribadi  telah  menjadi  faktor kunci  dalam  pertumbuhan  kapitalisme  dan  ekonomi  pasar  bebas.  Sejarah merekam dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui hak untuk  menguasai  tanah  dan  barang  dan  dihormati  oleh  pemerintah  untuk
melindungi  kepentingan  mereka  dalam  kekayaan  mendapat  dampaknya. Sekarang  sistem  hukum  meletakkan  kekyaan  kedalam  tiga  kategori,  yakni pertama,  sebagian  besar  masyarakat  mengakui  hak  kepemilikan  pribadi  dalam kekayaan pribadi yang dikenal dengan istilah in tangible things; kedua, kekayaan dalam  pengertian  riil,  seperti  tanah  dan  bangunan;  dan  ketiga,  kekayaan  yang diketahui  sebagai  kekayaan  intelektual.  Semua  negara  mengakui  hak  kekayaan dalm bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek dan rahasia dagang. 8
Secara Substantif, pengertian hak kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai ha katas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.  Hak  Kekayaan  Intelektual  dikategorikan  sebagai  hak  kekayaan  atas mengingat  hak  kekayaan  intelektual  pada  akhirnya  menghasilkan  karya-karya intelektual  berupa:  Pengetahuan,  Seni,  Sastra,  Teknologi,  dimana  dalam mewujudkannya  membutuhkan  pengorbanan  tenaga,  waktu,  biaya,  dan  pikiran. Adanya  pengorbanan  tersebut  menjadikan  karya  intelektual  tersebut  menjadi memiliki nilai.
Perlindungan  dalam  hal  hak  kekayaan  intelektual  lebih  dominan  pada perlindungan  individual,  namun  untuk  menyeimbangkan  kepentingan  individu dengan  kepentingan  masyarakat,  maka  sistem  Hak  Kekyaan  Intelektual mendasarkan diri pada Prinsip sebagai berikut:
1. Prinsip  keadilan,  yakni  pencipta  sebuah  karya,  atau  orang  lain  yang bekerja  membuahkan  hasil  dari  kemampuan  intelektualnya,  wajar memperoleh  imbalan.  Imbalan  tersebut  dapat  berupa  materi  maupun bukan  materi  seperti  adanya  rasa  aman,  karena  dilindungi,  dan  diakui atas  hasil  karyanya.  Hukum  memberikan  perlindungan  tersebut  demi kepentingan  pencipta  berupa  suatu  kekuasaan  untuk  bertindak  dalam rangka  kepentingan  tersebut  yang  disebut  dengan  hak.  Setiap  hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi  alasan  melekatnya  hak  itu  pada  pemiliknya.  menyangkut  hak milik  intelektual,  maka  peristiwa  yang  menjadi  alasan  melekatnya  itu adalah  penciptaan  yang  mendasarkan  atas  kemampuan  intelelktualnya. Perlindungan inipun tidak terbatas di dalam negeri penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.
8 Budi Agus Riswandi, Op.Cit., hlm 31.
2. Prinsip ekonomi, Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari  hasil  kegiatan  kreatif  suatu  kemampuan  daya  pikir  manusia  yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki  manfaat  serta  berguna  dalam  menunjang  kehidupan  manusia. Maksudnya  ialah  bahwa  kepemilikan  itu  wajar  karena  sifat  ekonomis manusia  yang  menjadikan  hal  itu  suatu  keharusan  untuk  menunjang kehidupannya  di  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian  Hak  Milik Intelektual  merupakan  suatu  bentuk  kekayaan  bagi  pemiliknya.  Dari kepemilikannya,  seseorang  akan  mendapatkan  keuntungan,  misalnya dalam bentuk pembayaran atau royalty.
3. Prinsip  kebudayaan,  dimana  kita  mengkonsepsikan  bahwa  karya manusia  itu  hakikatnya  bertujuan  untuk  memungkinkannya  hidup, selanjutnya  dari  karya  itu  pula  akan  timbul  pul  suatu  gerakan  hidup yang  harus  menghasilkan  lebih  banyak  karya  lagi.  Dengan  konsepsi demikian,  maka  pertumbuhan  dan  perkembangan  ilmu  pengetahuan, seni  dan  sastra  sangat  besar  artinya  bagi  peningkatan  taraf  kehidupan peradaban  dan  martabat  manusia.  Selain  itu  akan  memberikan kemaslahatan  bagi  masyarakat,  bangsa,  dan  negara.  Pengakuan  atas kreasi, karya, karsa dan cipta manusia yang dibukukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan  suasana  yang  diharapkan  mampu  membangkitkan  ciptaan baru.
4. Prinsip  Sosial,  yakni  hukum  tidak  mengatur  kepentingan  manusia sebagai perorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan  tetapi  hukum  mengatur  kepentingan  manusia  sebagai  warga masyarakat.  Jadi  manusia  dalam  hubungannya  dengan  manusia  lain yang  sama-sama  terikat  dalam  suatu  ikatan  kemasyarakatan.  Dengan demikian  hak  apapun  yang  diakui  oleh  hukum,  dan  diberikan  kepada perseorangan atau persekutuan atau keasatuan itu saja, itu diberikan dan diakui  oleh  hukum.  Oleh  karena  dengan  diberikannyahak  tersebut kepada  perorangan,  persekutuan  atau  keasatuan  hukum  itu,  maka kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.
Bagi Indonesia sendiri, hak kekayaan intelektual dari segi pengaturan hukum sudah  sangat  lengkap.  Bahkan  ketentuan  hak  kekayaan  intelektual  yang  sudah dibentuk  merupakan  hasil  dari  harmonisasi  hukum  dengan  ketentuan  hak kekayaan  intelktual  pada  tingkat  internasional,  terutama  dengan  ketentuan TRIP`s.  Hal  ini  dilakukan  dengan  mengingat  Indonesia  merupakan  negara  yang telah ikut serta menjadi anggota GATT/WTO melalui proses ratifikasi dengan UU No.7 Tahun 1994 Tentang persetujuan pendirin organisasi perdagangan dunia.
Masuknya Indonesia ke dalam kelompok negara-negara yang dinilai sebagai surge  pembajakan  dan  kemudian  juga  memperoleh  predikat  sebagai  negara diprioritaskan  pengawasaanya,  menimbulkan  keprihatinan  mendalam,  karena vonnis ini jatuh hanya enam hari menjelang ulang tahun pertama reformasi Hak Kekayaan  Intelektual  besar-besaran  di  Indonesia.  walaupun  Indonesia  telah mengikatkan  dirinya  pada  perangkat  hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  paling Mutakhir diatur dalam Paris Convention for the protection of Industrial Property dan Convention Establishing the Wolrd Intellectual Property Organization dengan Keppres No.15  Tahun  1997  Tentang  perubahan  atas  Keppres  No.24  Tahun  1979; Patent Cooperation  Treaty  (PTC)  and  Regulations  under  the  PCT dengan  Keppres  No.16 Tahun  1997; Trade  Mark  Law  Treaty dengan  Keppres  No.  17  Tahun  1997; Bern Convention for the Protection Of Literary and Artistic Works, dengan Keppres No. 18 Tahun 1997; WIPO Copyright Trearty dengan Keppres No. 19 Tahun 1997. 9
Untuk  itu,  khususnya  di  Indonesia  terhadap  kasus-kasus  pelanggaran  Hak Kekayaan Intelektual Perlu mengkonsolidasikan beberapa langkah kebijakan yang perlu dilaksanakan, yakni :
(1) Sosialisasi  pengertian  tentang  pentingnya  penghormatan  atas  Hak Kekayaan Intelektual melalui pendidikan masyarakat luas terutama para generasi mudanya pada tahap yang sedini mungkin;
(2) perlunya  dukungan  dari  pemerintah  dalam  bentuk  peran  serta menyediakan  perangkat  perundang-undangan,  yang  dapat  dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
(3) meningkatkan  kualitas  para  penegak  hukumnya  melalui  pendidikan terpadu  terutama  para  pengacara,  Polisi,  Jaksa,  Hakim,  bea  cukai  dan
9 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta , (Bandung: Alumni. 2014), hlm. 170.
lain-lainya  supaya  mereka  dapat  menegakkan  keadilan  dalam  mencari kebenaran dalam menagani kasus-kasus Hak Kekayaan Intelektual.
(4) Penegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual perlu pengawasan sebagai Social  control  oleh  para  pencipta  dan  pemegang  hak  cipta,  dan  oleh Publik  terhadap  kemungkinan  terjadinya  penyalahgunaan  wewenang dari godaan kolusi dan korupsi yang akhir-akhir ini makin merajalela. 10
Penanggulangan  masalah  pelanggaran  Hak  Kekayaan  Intelektual  oleh pemerintah  Indonesia  dengan  langkah-langkah  kebijakan  diatas  harus  diakui memang  tidaklah  mudah.  Hal  ini  dikarenakan  masalah  yang  timbul  telah demikian  mengglobalnya  dan  telah  menjadi  suatu  kejahatan  terorganisir  yang sangat kronis.
Secara  substansi  ketentuan  perundangan-undangan  Hak  Kekayaan Intelektual  tersebut,  secara  garis  besar  mengandung  prinsip-prinsip  tersebut dibawah ini:
a) Prinsip  kepemilikan  Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagai  hak  eksklusif artinya sistem hukum kekayaan intelektual memberikan hak yang berifat khusus kepada orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang  dihasilkan.  Melalui  hak  tersebut,  pemegang  hak  dapat  mencegah orang  lain  untuk  membuat,  menggunakan  atau  berbuat  tanpa  ijin. Kepemilikan  Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam  bentuk  hak  paten,  hak cipta, hak merek, hak disain industri, hak atas sirkit terpadu, hak varitas tanaman dan hak rahasia dagang.
b) Prinsip  perlindungan  terhadap  karya  intelektual  diberikan  oleh  negara berdasarkan  pendaftaran  artinya  perlindungan  hukum  terhadap  karya intlektual  mensyaratkan  adanya  kewajiban  melakukan  pendaftaran. Tanpa  melakukan  pendaftaran  penghasil  karya  intelektual  tidak  dapat menuntut pihak lain yang menggunakan karya intlektualnya (kewajiban mendaftarkan  tidak  berlaku  pemeang  hak  cipta  dan  pemegang  hak rahasia dagang)
c) Prinsip  pendaftaran  bersifat  teritorial,  artinya  perlindungan  hukum hanya  diberikan  di  wilayah  teritorial  dimana  karya  intelektual  di daftarkan.
10 Ibid.,
d) Prinsip  pemisahan  benda  secara  fisik  dengan  karya  intelektual  yang terkandung  di  dalam  benda  tersebut,  artinya  dalam  sistem  hukum kekayaan intelektual pengusaan benda secara fisik tidak secara otomatis memiliki  hak  eksklusif  atas  benda  tersebut  karena  kepemilikan  karya intelektual  yang  melekat  pada  benda  tersebut  masih  milik  penciptanya. Prinsip  ini  berbeda  dengan  prinsip  hukum    atas  benda  berwujud ( tangible) penguasaan  secara  fisik  dari  sebuah  benda  sekaligus membuktkan yang sah atas benda tersebut.
Penegakkan  hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  ditingkat  nasional  suatu negara dapat dilakukan dengan empat jenis instrument hukum melalui kerjasama antar instansi dalam suatu negara berdasarkan bebrbagai perjanjian internasional Hak  Kekakayaan  Intelektual  yang  berlaku.  Beberapa  jenis  instrument  hukum untuk penegakkan hukum tersebut antara lain adalah, penegakkan hukum secara administratif  Hak  Kekayaan  Intelektual,  misalnya  penahanan  barang-barang bajakan dan tiruan oleh instansi Bea Cukai di pelabuhan-pelabuhan negara yang merupakan pintu masuk negara atau tempat pelintasan masuknya barang-barang impor  bajakan  dan  tiruan.  selain  itu  dibidang  hukum  pidana,  yang  biasa dilakukan instansi kepolisian negara, yang akan menuntut seseorang yang diduga melanggar Hak Kekayaan Intelektual.
Selain  dari  bidang  hukum  Pidana,  Penegakkan  hukum  secara  keperdataan juga  dapat  dilakukan  oleh  seseorang  pemegang  sah  Hak  Kekayaan  Intelektual seperti  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  lain  dari  pencipta  yang  akan mengajukan  gugatan  dimuka  pengadilan  (Pengadilan  Niaga  di  Indonesia)  atas pelanggaran hak cipta yang dimilikinya. Mungkin juga mengajukan permohonan dilakukannya  penetapan  sementara  (Injuction/Provisional  measure),  sebelum perkara  pelanggaran  Hak  Kekayaan  Intelektual  diproses  dimuka  pengadilan seperti  yang  banyak  dipraktikkan  di  negara-negara  dengan  sistem  Anglo  Saxon. Penegakkan  hukum  berikutnya  yang  paling  penting  adalah  penegakkan  hukum dibidang teknologi, yang memungkinkan produsen suatu produk Hak Kekayaan Intelektual,  untuk  dapat  membedakan  apakah  suatu  produk  yang  beredar dipasaran  merupakan  produk  bajakan  atau  tiruan,  misalnya  dengan  teknologi informasi  manajemen  hak  pencipta  dan  sarana  kontrol  teknologi  sebagai pengamanan pencipta.
Namun  tidak  keseluruhan  instrument  tersebut  di  atas  didapati  dalam penegakkan  hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  disetiap  negara.  Misalnya  di
banyak  negara,  penegakkan  hukum  secara  pidana  terhadap  pelanggaran  paten tidak  dimungkinkan.  Penegakkan  hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  secara administratif  dalam  praktik  negara-negara  sering  dikaitkan  dengan  penegakkan hukum secara keperdataan.
Namun,  yang  pasti  dapat  dikatakan  adalah  bahwa  instrument-instrumen tersebut  diatas  dalam  penegakkan  hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  adalah menjadi  kewajiban  setiap  negara  peserta  TRIPs  untuk  melaksanakannnya  dalam rangka memberantas pembajakkan dan peniruan untuk memajukan perdagangan dan persaingan jujur di pasar yang berorientasi ekonomi.

## C. PENUTUP
Pengaruh  Teknologi  terhadap  perkembangan  hak  kekayaan  intelektual diantaranya meliputi Pembajakan, yakni dapat memperbanyak ciptaan orang lain dengan  tanpa  izin  si  pencipta  itu  sendiri  dan  mereka  akan  meraup  keuntungan yang  banyak,  sehingga  akan  merugikan  si  pencipta  aslinya.  selain  itu  keugian yang  dialami  juga  berupa  mengurangi  uang  riset  untuk  pengembangan,  dapat mengurangi  penyediaan  produk  penunjang  teknis  lokal,  dan  yang  paling signifikan  yaitu  dapat  merugikan  perekonomian  setempat  karena  berkurangnya hasil penjualan penyalur resmi, dan pada akhirnya akan mengurangi penghasilan dan  kesempatan  kerja.  Suatu  lingkungan  digital  memang  bekerja  atas  sistem penyalinan  dan/atau  pemuatan  informasi  dari  suatu  medium  ke  medium  yang lain.  Namun  yang  dikatakan  sebagai  tindakan  pembajakan  adalah  ketika penyalinan  dan/atau  pemuatan  informasi  dari  suatu  medium  ke  medium  yang lain itu bersifat permanent sehingga menambah jumlah ciptaan. cybercrime , yakni kejahatan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan  sarana  computer  atau  yang  dilakukan  didunia  maya  seperti menggunakan  internet  dan  computer,  dimana  pelaku  memahami  dengan  baik computer dan program-programnya, salah satu contohnya yakni kejahatan offense against intellectual property yang biasanya disebut dengan kejahatan yang dilakukan dengan cara menggunakan ha katas kekayaan intelektual pihak lain di internet.
Langkah-langkah  yang  diperlukan  adalah  Sosialisasi  pengertian  tentang pentingnya  penghormatan  atas  Hak  Kekayaan  Intelektual  melalui  pendidikan masyarakat  luas  terutama  para  generasi  mudanya  pada  tahap  yang  sedini mungkin.  perlunya  dukungan  dari  pemerintah  dalam  bentuk  peran  serta menyediakan perangkat perundang-undangan, yang dapat dipahami oleh seluruh
lapisan  masyarakat.meningkatkan  kualitas  para  penegak  hukumnya  melalui pendidikan terpadu terutama para pengacara, Polisi, Jaksa, Hakim, bea cukai dan lain-lainya supaya mereka dapat menegakkan keadilan dalam mencari kebenaran dalam menagani kasus-kasus Hak Kekayaan Intelektual. Penegakkan hukum Hak Kekayaan  Intelektual  perlu  pengawasan  sebagai Social  control oleh  para  pencipta dan  pemegang  hak  cipta,  dan  oleh  Publik  terhadap  kemungkinan  terjadinya penyalahgunaan wewenang dari godaan kolusi dan korupsi yang  akhir-akhir ini makin merajalela.
Sebagai  rekomendasi  penelitian,  pemerintah  hendaknya  melaksanakan sanksi  yang  sudah  ditentukan  oleh  undang-undang  dan  menegakkannya  hingga ke  lapisan  bawah  seperti  ke  daerah-daerah  yang  banyak  sekali  terjadi pelanggaran-pelanggaran  di  bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Sosialisasi  yang dilaksanakan  tidak  hanya  pada  kalangan  tertentu,  tapi  juga  diharapkan  kepda masyarakat-masyarakat yang  gemar membeli suatu barang  dengan harga murah meskipun mereka mengetahui barang tersebut adalah hasil dari pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. dan memberikan keterangan kepada masyarakat bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Damian, Eddy. Hukum Hak Cipta . Bandung: Alumni. 2014.
Djaja, Ermansyah. Hukum Kekayaan Intelektual . Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
Fitri, Dian Nur, dkk. Pengantar Hukum Paten Di Indonesia . Bandung: Alumni. 2013.
Huda, M. Good Faith in Life Insurance Contract by Indonesian Court. Hasanuddin Law Review, 3 (1), 49-58. doi: http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v3i1.1046
Jened,  Rahmi.. Hukum  Hak  Cipta  (copyright`s  law) .  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti. 2014.
Munandar, Haris, dkk. Mengenal Hak Kekayaan Intelektual . Jakarta: Esensi. 2012.
Riswandi,  Budi  Agus,  dkk. Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Budaya  Hukum .  Jakarta: Rajawali Pers. 2004.
Suhariyanto, Budi. Tindak Pidana Teknologi Informasi . Jakarta: Raja Grafindo. 2013.