## OTORITAS JASA KEUANGAN

## Difa Dini Asfari
Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan

## Abstract
Financial  system  is  a  network  consisting  of  units  of  financial institution.  In  financial  institutions  there  are  banking  institutions  and  non- bank  financial  institutions.  Financial  institutions  have  space  for  each activity.  An  institution  may  act  as  a  regulator  that  regulates  the  activities of  the  banking  sector  or  supervisors  who  supervise  banking  activities. Regulators and supervisors who are at a certain entity called the financial system  authority  or  OJK  (Otoritas  Jasa  Keuangan).  Three  authority models  developed  according  to  financial  market  development  are  the three  pillars  model  that  evolved  into  a  twin  peaks  model  and  the  latter being  a  model  of  a  single authority.  Indonesia  is  one  country  that introduced a single authority model in the financial services authority.
Keywords: financial  sector,  financial  institution,  financial  system authority, single authority model

## Pendahuluan
Sistem keuangan merupakan suatu jaringan yang terdiri atas unit-unit institusi  keuangan  baik  institusi  perbankan  maupun  institusi  keuangan bukan bank untuk mengatur pasar yang saling berinteraksi dengan tujuan penyaluran  dana  untuk  investasi  dan  menyediakan  fasilitas  sistem pembayaran untuk  aktivitas  yang  produktif. Menurut  Bank  Indonesia, terdapat beberapa syarat untuk menjadikan sistem keuangan yang stabil agar  bank  mampu  mengalokasikan  sumber  dana  dan  menyerap kejutan( shock )  yang  terjadi  sehingga  dapat  mencegah  gangguan terhadap  kegiatan  sektor  riil  dan  sistem  keuangan.  Sistem  keuangan harus  kuat  dan  tahan  terhadap  berbagai  gangguan  ekonomi  sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan  menyebar  risiko  secara  baik, menjaga  mekanisme  ekonomi  dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.
Ada dua macam sistem keuangan, yaitu direct finance dan indirect finance . Direct  finance merupakan  sistem  keuangan  yang  bersifat langsung,  dimana  pemilik  dana  langsung  dapat  memberikan  dana lebihnya  kepada pihak  yang  membutuhkan  melalui  sistem  pasar  modal seperti  saham  dan obligasi. Indirect  Finance merupakan  sistem keuangan yang diwakili oleh institusi-institusi perantara keuangan. Salah satu  contoh indirect  finance adalah  sistem  perbankan. Menurut  Deidda dan Fattouh  (2005),  sistem  perbankan  yang  dibangun  untuk  menjadi lebih  kompetitif  akan  berpengaruh  pada  pertumbuhan  ekonomi  jangka panjang.
Dalam  sistem keuangan  yang  bersifat  tidak  langsung  ini,  pihak  yang memiliki  kelebihan  dana menyalurkan  dana  lebihnya  kepada  pihak  yang membutuhkan  dana  melalui  pihak perantara.  Kemudian  pihak  perantara itu menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan melalui mekanisme operasionalnya. Sistem keuangan tidak langsung tidak akan berjalan  tanpa  adanya  institusi  keuangan.    Proses  transfer  dana  yang terjadi  sama  seperti  pada direct  finance yaitu  menyalurkan  dana  bagi para individu yang sementara kelebihan dana (pemberi pinjaman) kepada individu yang sementara kekurangan dana (peminjam), hanya saja dalam indirect  finance sangat memerlukan  perantara  atau  mediator  institusi keuangan.

## Otoritas Jasa Keunagan (OJK)
Institusi  keuangan  memiliki  peran  penting  bagi  sistem  keuangan. Adanya  institusi  keuangan  membuat  aliran  dana  dari  masyarakat  yang sementara  kelebihan  dana  menuju  ke  masyarakat  yang  sementara membutuhkan  dana  menjadi  lebih  mudah  karena  institusi  keuangan dapat mengurangi biaya transaksi, meminimalisasi risiko dan mengurangi terjadinya asymmetric information.
Institusi keuangan  merupakan  sebuah  organisasi  dalam  bidang keuangan  yang  memiliki  tujuan.  Menurut  Martani  dan  Lubis  (1987), sebuah organisasi yang efektif dapat diukur melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan  sumber,  pendekatan  proses,  dan  pendekatan  sasaran. Pendekatan sumber ( resource approach ) yakni mengukur efektivitas dari input.  Pendekatan  ini  mengutamakan  adanya  keberhasilan  organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan  kebutuhan  organisasi.  Kedua,  pendekatan  proses  ( process approach )  adalah  untuk  melihat  sejauh  mana  efektivitas  pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Terakhir,  pendekatan  sasaran  ( goals  approach )  dimana  pusat  perhatian pada  output,  mengukur  keberhasilan  organisasi  untuk  mencapai  hasil (output) yang sesuai dengan rencana.
Institusi  keuangan mempunyai ruang gerak aktivitasnya masing- masing.  Setiap  institusi  memiliki  aktivitas  yang  berbeda  satu  sama  lain sehingga  setiap  institusi  memiliki  batasan-batasan  dalam  menjalankan aktivitasnya. Batasan aktivitas tersebut akan diatur oleh berbagai regulasi yang  ditetapkan  oleh  suatu  badan  yang  berwenang  untuk  melakukan otoritas  pengaturan  atau  yang  dikenal  dengan  regulator  dan  dalam pelaksanaanya  akan  diawasi  oleh  badan  tertentu  yang  berfungsi menjalankan otoritas pengawasan atau yang disebut dengan supervisor. Regulator  dan  supervisor  bisa  saja  terpisah  namun  bisa  berada  dalam satu  kesatuan  lembaga  tertentu.  Lembaga  seperti  ini disebut  sebagai Finanacial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan).

## Beberapa Model Otoritas Jasa Keuangan
Terdapat  beberapa  model  otoritas  yang  diterapkan  di  berbagai negara.  Biasanya  suatu  negara  dalam  menerapkan  model  didasarkan atas  pendekatan  tertentu  yang  digunakan  dalam  menjalankan otoritasnya.  Terdapat  tiga  pendekatan  yang  membedakan  antara  model otoritas  yang  dijalankan  di  beberapa  negara  yaitu institutional  approach (pendekatan institusi), functional approach (pendekatan fungsional), dan integration approach (pendekatan integrasi), (Wymeersch, 2007). Dalam pendekatan institusi, otoritas pengawasan dan pengaturan dibedakan  berdasarkan  kegiatan  operasional  yang  dijalankan  berbagai institusi keuangan. Kegiatan operasional ini dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu perbankan, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas. Model otoritas  dengan  pendekatan  institusi  ini  sering  disebut  dengan three pillars  model (model  tiga  pilar)  atau multiple  model (model  berganda) . Tiap-tiap  institusi  tersebut  akan  diatur  dan  diawasi  oleh  otoritas  yang berbeda. Model ini merupakan model pertama yang diterapkan dibanyak negara dan masih banyak negara yang menerapkannya sampai saat ini.
Regulasi  yang  diterapkan  dalam  model  ini  adalah  setiap perusahaan  yang  terdaftar  sebagai  bank,  asuransi  atau  sekuritas  diatur hanya  untuk  menjalankan  aktivitas-aktivitas  bisnis  yang  diperbolehkan. Bank  hanya  boleh  melakukan  kegiatan  perbankan.  Tidak  boleh melakukan  kegiatan  perasuransian  atau  kegiatan  sekuritas  dalam  bank hal  ini  berlaku  juga  dalam  perusahaan  asuransi  dan  perusahaan sekuritas. Pengaturan seperti itu berlaku juga untuk perusahaan asuransi dan  juga  perusahaan  sekuritas.  Walaupun  pada  dasarnya  pengawasan dan pengaturan untuk perbankan dan asuransi berdasarkan pada prinsip yang  sama  yaitu  prinsip  kehati-hatian,  otoritas  untuk  mengatur  dan mengawasi kedua institusi ini tetap dipisahkan.
Berbeda  dengan  pendekatan  institusi,  pendekatan  fungsional memisahkan  otoritasnya  berdasarkan  fungsi  atau  tujuan  suatu perusahaan  sehingga  dibeberapa  negara,  asuransi  dan  perbankan berada  di  bawah  pengaturan  dan  pengawasan  otoritas  yang  sama karena  terdapat  kesamaan  dan  keterkaitan  prinsip  antara  bank  dan perusahaan  asuransi.  Pendekatan  seperti  ini  merupakan twin  peaks model authority . Pemisahaan otoritas pada model ini terbagi atas prinsip kehati-hatian  dan  tujuan  berbisnis.  Pada  model  ini  dimungkinkan  terjadi satu otoritas mengatur dan mengawasi semua perusahaan.
Pada  model  pendekatan  integrasi  biasanya  memberi  mandat pada  satu  badan  atau  otoritas  untuk  mengatur  sekaligus  mengawasi. Oleh  karena  itu  model  dengan  pendekatan  integrasi  ini  sering  disebut juga  sebagai single  authority  model .  Perbedaan  model  ini  dan  model- model  sebelumnya  adalah  model  ini  memperhatikan  resiko  secara menyeluruh dalam sektor keuangan.
Menurut  Briault  (1999), single  authority  model ini  dinilai  cukup  efisien karena  dapat  memanfaatkan economies  of  scope dan economies  of scale. Namun,  dalam  prakteknya  banyak  kendala  yang  dihadapi  karena
sumberdaya  manusia,  layanan  informasi,  kontrol  keuangan,  dan  kantor harus  ada  dalam  satu  tempat  yang  terpusat.  Model  ini  juga  membuat suatu institusi harus memiliki data keseluruhan perusahaan yang berada di  pasar  keuangan.  Walaupun  begitu,  proses  kerjasama  yang  terjadi akan semakin cepat sehingga kordinasi untuk membuat regulasi-regulasi dapat  dengan  mudah  dilakukan.  Kordinasi  yang  cepat  dan  mudah    ini dapat meminimalisir terjadinya aturan-aturan yang saling tumpang tindih. Model ini juga menawarkan hal lain yang tak kalah penting dalam institusi yaitu  terpusatnya  kontak  orang-orang  penting yang  akan  memudahkan perusahaan  dan  konsumen  apabila  akan  melakukan  konsultasi  atau komplain kepada badan otoritas.
Kelemahan  dari  model  ini  adalah  independensinya.  Jika independensi  otoritas  ini  bisa  dijaga  maka  tidak  akan  menimbulkan masalah,  tetapi  jika  tidak  dan  dihinggapi  kepentingan  politik  maka, otoritas ini akan penuh dengan intervensi yang tidak bisa dihindari.

## OJK di Berbagai Negara
Hasil  survey  yang  dilakukan  Martinez  dan  Rose  (2003)  dalam penelitiannya  menghasilkan  data  negara-negara  yang  menerapkan  OJK dengan tiga model yang telah diuraikan di atas. Terdapat 78 negara yang telah menerapkan OJK.
Survey  tersebut  dilakukan  pada  tahun  2002.  Dari  hasil  survey tersebut,  22  negara  menggunakan single  authority  model, 24  negara menggunakan twin  peaks  model, dan  31  negara  menggunakan multiple model dalam  penerapan  OJK-nya.  Penelitian  yang  dilakukan  Nurullah
dan Nakajima  (2005)  adalah  memeriksa  sepuluh  negara  yang menggunakan single authority model dalam penerapan OJK-nya. Metode yang digunakan oleh Nurullah dan Nakajima adalah analisis deskriptif.
No. Negara Nama Otoritas Tahun Dibentuk Kewenangan 1. Inggris Financial  Service Authority (FSA) 1997 Mengatur dan mengawasi perbankan,  perusahaan  asuransi, dan perusahaan sekuritas. 2. Singapura The Monetary Authority of Singapore (MAS) 1971 Mengatur dan mengawasi perbankan,  perusahaan  asuransi, dan perusahaan sekuritas. 3. Jepang Financial  Service Authority (FSA) 2000 Mengatur dan mengawasi perbankan,  perusahaan  asuransi, dan perusahaan sekuritas. 4. Norwegia Kredittilsynet 1986 Mengatur dan mengawasi perbankan,  perusahaan  asuransi, dana  pensiun,  dan  perdagangan sekuritas. 5. Swedia Finansinspektionen 1991 Mengatur dan mengawasi perbankan,  perusahaan  asuransi, dan perusahaan sekuritas. 6. Islandia Financial Supervisory Authority (FME) 1998 Mengatur dan mengawasi perbankan,  perusahaan  asuransi, dana  pensiun,  dan  perusahaan sekuritas. 7. Denmark The Danish Financial Supervisory Authority (DFSA) 1988 Mengatur dan mengawasi perbankan,  perusahaan  asuransi, dan perusahaan sekuritas. 8. Australia The Australian Prudential Regulation (APRA) 1998 Mengatur dan mengawasi perbankan,  perusahaan  asuransi, building  societies,  credit  unions, dan friendly societies
9. Kanada Office of the Superintendent  of Financial Institution (OSFI) 1987 mengatur  dan  mengawasi  bank dan perusahaan asuransi di tingkat  federal  dan  sekuritas  di tingkat pemerintahan provinsi. 10. Korea Financial Services Comission (FSC) 1998 Mengatur dan mengawasi perbankan,  perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas.
Tabel 1. Beberapa OJK di Berbagai Negara, (Nurullah dan Nakajima, 2005)
The  Monetary  Authority  of  Singapore (MAS)  adalah  OJK  milik negara  Singapura  yang  dibentuk  pada  1  Januari  1971.  MAS  pada awalnya  memiliki  kewenangan  seperti  bank  sentral  yaitu  mengawasi bank  dan  menentukan  kebijakan  moneter.  Tahun  1977  MAS mendapatkan  mandat  untuk  mengatur  dan  mengawasi  perusahaan asuransi dan tahun 1984 MAS mendapatkan mandat untuk mengatur dan mengawasi perusahaan sekuritas.
Di  Norwegia  terdapat  institusi  yang  bernama Kredittilsynet dibentuk  pada  tahun  1986 .  Kredittilsynet yang  merupakan  institusi pengatur  sekaligus  pengawas  bank,  perusahaan  asuransi,  perdagangan sekuritas, dan agen real estate.
Di  Inggris  Pada  tahun  1997  terbentuklah  sebuah  lembaga bernama  FSA  ( Financial  Services  Authority ).  Inggris  merupakan  pionir pembentukan  OJK.  FSA  memiliki  wewnang  untuk  mengatur  dan mengawasi  bank,  perusahaan  asuransi,  dan  perusahaan  sekuritas. Aktivitas bisnis dan aspek kehati-hatian semua institusi keuangan diawasi oleh FSA. FSA dalam melaksanakan tugasnya didanai oleh retribusi dari industri keuangan dan dikelola oleh dewan pengawasan.
Financial  Services  Agency (FSA)  di  Jepang  dibentuk  pada tanggal  1  Juli  2000.  FSA  ini  adlah  gabungan  dari Financial  Supervisory dan Agency Financial System Planning Bureau of the Ministry of Finance. FSA  di  Jepang  juga  didanai  oleh  retribusi  di  industri  keuangan  dalam melaksanakan tugasnya sama seperti FSA di Inggris.
Financial  Supervisory  Authority (FME) merupakan  institusi  di Islandia  yang    independen  dan  memiliki  wewenang  untuk  mengatur  dan mengawasi  semua  aktivitas  di  sektor  keuangan  Islandia.  FME  juga didanai dari retribusi dalam industri keuangan.
Di Swedia Finansinspektionen merupakan otoritas pengawasan di sektor  keuangan.  Institusi  ini  dibentuk  pada  tahun  1991  dan  dikepalai oleh  direktorat  jendral.  Pendanaan  otoritas  ini  berbeda  dengan  FSA  di Inggris, Finansinspektionen didanai  dari  APBN  negara  Swedia. Pada tahun 1998 Korea membentuk institusi yang bernama Financial Services Comission (FSC).  FSC  adalah  penggabungan  dari Office  of  Bank Supervision (OBS) ,  Securities  Supervisory  Board (SSB) ,  Insurance Supervisory Board (ISB) , Non-bank Supervisory Authority (NSA). OJK  di  Kanada  bernama Office  of  Superintendent  of  Financial Institutions (OSFI).  OSFI  dibentuk  pada  tahun  1987.  Berbeda  dengan OJK  di  negara  lain,  OSFI  hanya  diberi  mandat  untuk  mengatur  dan mengawasi  bank  dan  perusahaan  asuransi  pada  tingkat  federal, sedangkan  untuk  perusahaan  sekuritas  diatur  dan  diawasi  pada  oleh pemerintah  provinsi.  Sama  seperti  FSA  di  Inggris  dan  Jepang  dan  di Jepang, OSFI dibiayai oleh industri keuangan. Aktivitas sektor keuangan di Australian diatur oleh The Australian Prudential Regulation (APRA). APRA dibentuk pada tahun 1998 dan diberi wewenang untuk melakukan pengawasan  dan  pengaturan  perbankan  serta  perusahaan  asuransi. APRA    menggantikan  tugas Reserve  Bank  of  Australia, dan Insurance Superannuation  Comission .  Di  Denmark  lahirlah Danish  Financial Supervisory  Authority (DFSA)  pada  tahun  1998.  DFSA  adalah  otoritas keuangan  yang  juga  merupakan  penggabungan  dari  beberapa  lembaga yaitu Supervisory Authority for Banks and Savings Banks dan Insurance Supervisory Authority .
Dari  kesepuluh  negara  yang  OJK-nya  diteliti  oleh  Nurullah  dan Nakajima  tersebut,  semuanya  menggunakan  model single  authority.
Terdapat  persamaan hasil  penelitian  dari  Nurullah  dan  Nakajima  (2005) dan  Martinez  dan  Rose  (2003)    kecuali  dua  negara  yaitu  Kanada  dan Australia.  Menurut  Martinez  dan  Rose  (2003),  Kanada  dan  Australia menerapkan model semi-integrasi ( twin-peaks model ). Hal itu disebabkan OJK  di  Kanada  dan  Australia  hanya  berwenang  dalam  perbankan  dan asuransi  saja  sedangkan  masalah  sekuritas  ditangani  oleh  lembaga lain sehingga,  Kanada  dan  Australia  menganut  model  otoritas twin  peaks. Pendapat lain yang dikemukakan Nurullah dan Nakajima (2005), OJK di Kanada  dan  Australia  menerapkan single  authority  model karena walaupun  OJK  di  Australia  hanya  berwenang  untuk  mengawasi  dan mengatur  kegiatan  perbankan  dan  asuransi  dia  juga  berwenang  dalam mengawasi  dan  mengatur credit  unions dan building societies kemudian untuk  OJK  di  Kanada  walaupun  pengawasan  dan  pengaturan  sekuritas dilakukan  di  tingkat  pemerintah  provinsi,  OJK  Kanada  dianggap  tetap menggunakan single authority model.
Efektivitas
OJK dengan single authority model masih dipertanyakan, bahkan, Inggris yang menjadi pionir OJK juga mengalami kegagalan.  Pada  saat  krisis  keuangan  melanda  Inggris  di  tahun  2007- 2009  yang  ditandai  dengan  jatuhnya  Bank Northem  Rock,  kasus  ini memberikan  penilaian  bahwa  OJK  Inggris  (FSA)  terlalu  lemah  dan kurang tanggap dengan mengizinkan bank-bank yang tidak bertanggung jawab  mempercepat  terjadinya credit  bubble di  sektor  properti.  Krisis  di Inggris ini merupakan dampak dari krisis global di Amerika Serikat. FSA dinilai  lambat  dalam  mengantisipasi  menjalarnya  krisis  keuangan  dari Amerika  Serikat  ke  Inggris. Kejadian  ini  diakui  FSA  merupakan kesalahan  FSA  karena  tindakannya  kurang  memadai  dalam  menangani runtuhnya kepercayaan nasabah terhadap Bank Northem Rock tersebut. FSA  juga  mengabaikan  tanda  bahaya  dari  Northem  Rock  dan  tetap mengijinkan  bank  tersebut  untuk  beroperasi  tanpa  suatu  program penanggulangan  resiko  selama  beberapa  bulan  sebelum  bank  tersebut jatuh.  FSA  Inggris  kini  telah  dibubarkan  tepatnya  pada  16  Juni  2010. Dampak  krisis  AS-Eropa  membuat  negara-negara  yang  mengembalikan fungsi pengawasan kepada bank sentral.

## OJK Indonesia
Telah disahkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan  membuat  Indonesia  memiliki  sistem  baru  dalam  pengaturan dan  pengawasan  sistem  jasa  keuangan.  Dari  undang-undang  tersebut, lahirlah sebuah lembaga baru yaitu OJK  (Otoritas Jasa Keuangan).OJK merupakan  lembaga  yang  independen  dan  bebas  dari  campur  tangan pihak  lain.  OJK memiliki  fungsi  untuk  menyelenggarakan  sistem pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap  keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan.
Menurut  survey  Martinez  dan  Rose  (2003)  serta  pengkajian  dari Siregar dan James (2006), sebelum lahirnya OJK ini, sebenarnya fungsi pengaturan dan pengawasan institusi keuangan di Indonesia
menerapkan multiple model karena  pengaturan dan pengawasan sektor jasa  perbankan  di  Indonesia  dilakukan  oleh  BI  (Bank  Indonesia), pengaturan  dan  pengawasan  perasuransian  dilakukan  oleh  Kementrian Keuangan  dan,  pengaturan  dan  pengawasan  sekuritas  dilakukan  oleh Bapepam-LK  (Badan  Pengawas  Pasar  Modal-Lembaga  Keuangan) sedangkan OJK Indonesia menerapkan single authority model. Lahirnya  OJK  yang  terintegrasi  ini  membuat  kewenangan-kewenangan yang  dimiliki  BI  dan  Bapepam-LK  berpindah  kepada  OJK  sehingga,  BI hanya  memiliki  kewenangan  di  bidang  kebijakan  moneter  saja sedangkan  Bapepam-LK  melebur  menjadi  OJK  dan  tidak  lagi  di  bawah Kementrian Keuangan.
Lestari  (2012)  mengatakan  bahwa  rencana  untuk  melepaskan fungsi  pengawasan  perbankan  dari  BI  sebenarnya  sudah  muncul  sejak pemerintahan  Presiden  Habibie.  Hal  ini  berawal  dari  terjadinya  krisis keuangan  yang  melanda  Indonesia  pada  tahun 1997. Krisis yang terjadi pada  masa  itu  telah  memberikan  anggapan  bahwa  sistem  pengawasan perbankan  yang  dilakukan  oleh  bank  sentral  sangat  lemah  sehingga pemerintah  dan  DPR  saat  itu  menyepakati  untuk  memisahkan kewenangan  kebijakan  perbankan  makro  dan  mikro  dari  bank  sentral. Kesepakatan  saat  itu  ialah bank  sentral  hanya  akan  menangani kewenangan  kebijakan  perbankan  makro  dan  kewenangan  kebijakan mikro diserahkan kepada LPJK (Lembaga Pengawas Jasa Keuangan). Sayangnya LPJK ini tidak kunjung terbentuk karena pembahasan tentang rancangan undang-undang yang lemah. Baru pada akhirnya pembentukan  OJK  disetujui  oleh  DPR  pada  tanggal  27  Oktober  2011 yang  kemudian  terbentuklah  UU  No.  21  Tahun  2011. OJK  di  Indonesia mempunyai  fungsi  untuk  menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap  keseluruhan  kegiatan  di  sektor jasa keuangan.
Pelimpahan  wewenang  dari  BI  dan  Bapepam-LK  membuat  OJK memiliki  tugas  pokok  yaitu  mengatur  dan  mengawasi  kegiatan  jasa keuangan  di  sektor  perbankan,  pasar  modal,  perasuransian,  dana pensiun,  lembaga  pembiayaan,  dan  lembaga  jasa  keuangan  lainnya. OJK  harus  mengawasi  1.670  LKNB,  121  Bank,  dan  1.881  BPR  plus lembaga  keuangan  mikro,  dan  koperasi  simpan  pinjam  yag  berjumlah 91.220 di seluruh pelosok Indonesia. Lahirnya OJK di Indonesia memiliki tiga  tujuan  yaitu  Mendorong  kegiatan  sektor  jasa  keuangan  agar terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan stabil,  dan  melindungi  kepentingan  konsumen  dan  masyarakat. OJK  di Indonesia menggunakan model single authority model karena dilihat dari tugasnya OJK di Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur sekaligus
mengawasi  kegiatan  sektor  perbankan,  perasuransian,  dana  pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya.
Aktivitas OJK dalam mengawasi dan mengatur kegiatan sekuritas dan perasuransian sudah dilakukan dari 1 Januari 2013 sedangkan untuk sektor  perbankan  dilakukan  mulai  1  Januari  2014.  Menurut  Siregar  dan James  (2006)  yang  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  dalam penelitiannya  mengatakan  terdapat  beberapa  tantangan  bagi  Indonesia dalam  menerapkan  OJK  ini.  Pertama,  adanya  OJK  ini  tidak  otomatis akan  menyelesaikan  masalah-masalah  yang  ada  sebelum  OJK  lahir. Kedua,  adanya  OJK  ini  bukan  berarti  merupakan  alat  untuk menyelesaikan semua kelemahan pengawasan pada sektor keuangan di Indonesia  karena  berbagai  negara  telah  menunjukkan  bahwa  membuat OJK  terintegrasi  merupakan  hal  mudah  tetapi  implementasi  aktualnya merupakan hal tersulit. Ketiga, resiko independensi OJK ini cukup besar mengingat  Indonesia  merupakan  negara  dengan  banyak  partai  apalagi saat  ini  OJK  dikelola  oleh  orang-orang  yang  sama  dengan  institusi sebelumnya. Terakhir, pembentukan OJK ini menurut Siregar dan James (2006)  harus  memiliki  komitmen  yang  tinggi  dalam  prosesnya  untuk dapat melaksanakan tugas dalam economies of scope dan economies of scale yang  lebih  besar,  reformasi  hukum,  dan  politik  yang  lebih  baik. Tantangan  bagi  OJK  yang  sudah  di  depan  mata  untuk  saat  ini  adalah belum  adanya  standar  utama  dalam  pembuatan  laporan  untuk  semua institusi  keuangan  yang  diatur  dan  diawasi  oleh  OJK  kemudian  adanya standar  pelaporan  keuangan  internasional  (International  Financial Reporting Standards) juga merupakan tantangan bagi OJK Indonesia.

## Simpulan
Institusi  keuangan memiliki  fungsi  intermediasi  yaitu  sebagai penyalur  dana  bagi  para  individu  yang  sementara  kelebihan  dana (pemberi  pinjaman)    kepada  individu  yang  sementara  kekurangan  dana (peminjam).  Adanya  institusi  keuangan  dapat  mengurangi  biaya transaksi,  meminimalisir  resiko  dan  mengurangi asymetric  information (ketimpangan  informasi).  Institusi  keuangan  mempunyai  ruang  gerak aktivitasnya  masing-masing.  Terdapat  regulator  yang  berwenang mengatur  berbagai  regulasi  untuk  melakukan  otoritas  pengaturan  atau dan  terdapat supervisor  yang  mengawasi  pelaksanaan  aktivitas  sektor keuangan oleh. Regulator dan supervisor bisa saja tidak terpisah namun bisa  berada dalam satu kesatuan lembaga tertentu. Lembaga seperti ini disebut sebagai Finanacial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan). Terdapat  berbagai  model  otoritas  yang  telah  berkembang  dari three  pillars  model lalu  berkembang  menjadi twin  peaks  model dan
akhirnya  muncul single  authority  model .  Kemunculan single  authority model bertujuan  untuk  menghilangkan  kelemahan-kelemahan  yang terdapat  pada  model-model  otoritas  sebelumnya.  Model  ini  diterapkan untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  dari  pengaturan  dan pengawasan sektor keuangan di suatu negara.
Dari  perbandingan  dua  penelitian  OJK  di  berbagai  negara, terdapat persamaan hasil  penelitian  dari  Nurullah  dan  Nakajima  (2005) dan  Martinez  dan  Rose  (2003)    kecuali  dua  negara  yaitu  Kanada  dan Australia. Menurut Martinez dan Rose Kanada dan Australia menerapkan model  semi- integrasi  ( twin-peaks  model )  karena  OJK  di  Kanada  dan Australia  hanya  berwenang  dalam  perbankan  dan  asuransi  saja sedangkan  masalah  sekuritas  ditangani  oleh  lembaga  lain  sehingga, Kanada  dan  Australia  menganut  model  otoritas twin  peaks sedangkan menurut  Nurullah  dan  Nakajima  OJK  di  Kanada  dan  Australia menerapkan single  authority  model karena  walaupun  OJK  di  Australia hanya  berwenang  untuk  mengawasi  dan  mengatur  kegiatan  perbankan dan asuransi dia juga berwenang dalam mengawasi dan mengatur credit unions  dan  building  societies kemudian  untuk  OJK  di  Kanada  walaupun pengawasan  dan  pengaturan  sekuritas  dilakukan  di  tingkat  pemerintah provinsi,  OJK  Kanada  dianggap  tetap  menggunakan single  authority model.
Indonesia  merupakan  negara  yang  baru  memiliki  OJK  walaupun idenya    telah  ada  sejak  tahun  1999  tetapi  undang-undangnya  baru terbentuk pada tahun 2011 dan OJK baru benar-benar berdiri pada tahun 2012.  Adanya  UU  No.  21  Tahun  2011  menuntut  pembentukan  lembaga baru  untuk  mengurusi  pengawasan  dan  pengaturan  institusi-institusi keuangan yaitu OJK.
Menurut  survey  Martinez  dan  Rose  (2003)  serta  pengkajian dari Siregar dan  James  (2006),  sebelum  lahirnya  OJK  ini,  sebenarnya  fungsi pengaturan dan pengawasan institusi keuangan di Indonesia menerapkan multiple  model karena  pengaturan  dan  pengawasan  sektor jasa  perbankan  di  Indonesia  dilakukan  oleh  BI  (Bank  Indonesia), pengaturan  dan  pengawasan  perasuransian  dilakukan  oleh  Kementrian Keuangan,  dan  pengaturan  dan  pengawasan  sekuritas  dilakukan  oleh Bapepam-LK  (Badan  Pengawas  Pasar  Modal-Lembaga  Keuangan) sedangkan  OJK  Indonesia  menerapkan single  authority model.  Berkaca dari  beberapa  negara  yang  menerapkan  OJK, single  authority  model merupakan  model  otoritas  yang  diterapkan  di  Indonesia  karena  OJK  di Indonesia  diberikan  mandat  untuk  mengatur  serta  mengawasi  sektor perbankan,  perusahaan  asuransi,  dana  pensiun,  lembaga  pembiayaan, dan  lembaga  keuangan  lainnya. Terdapat  beberapa  tantangan  yang sudah  di  depan  mata  bagi  OJK  Indonesia  yaitu  belum  adanya  standar utama  dalam  pembuatan  laporan  untuk  semua  institusi  keuangan  yang
diatur  dan  diawasi  oleh  OJK  kemudian  adanya  standar  pelaporan keuangan internasional (International Financial Reporting Standards).
OJK  yang  menerapkan single  authority  model memiliki kelebihan terutama  dalam  merespon  gaya  industri  keuangan  yang  semakin terintegrasi.  Saat  ini,  bank  dapat  melayani  segala  jenis  pelayanan keuangan.  Adanya  OJK  akan  mempermudah  masalah  perizinan, pengaturan, pengawasan, dan exit policy karena berada di satu atap. Hal  ini  membuat  OJK  disebut  sebagai super  regulatory  body selain  itu,  OJK    juga  memungkinkan  pemanfaatan economies  of  scale dan economies of scope karena OJK memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi  berbagai  macam  lembaga  keuangan  yang  jumlahnya  tidak sedikit  sehingga  pengawasannya  menjadi  lebih  mendalam  dan  dinilai lebih  efisien.  OJK  sebagai super  regulatory  body juga  memiliki kelemahan. Terlalu luasnya lingkup kerja (pengaturan dan pengawasan) serta  terlalu  banyak  industri  yang  diawasi,  efektivitas  kerja  OJK  dapat diragukan  bila  tidak  didukung dengan sistem dan sumber daya manusia yang  andal. Selama  ini  keefektifan  model single  authority dalam mengurangi  permasalahan  sektor  keuangan  hanya  dijelaskan  secara teoritis  maka  itu,  efektivitas  kerja  OJK  di  Indonesia  baru  dapat  dinilai setelah OJK menjalankan fungsinya di tahun yang akan datang.
Daftar Pustaka : Bank Indonesia. Diunduh dari: http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Stabilitas+Sistem+Keuanga n/Ikhtisar/Definisi+SSK/ pada 16 Februari 2013. Briault, C. (1999). The Rationale for a Single National Financial Services Regulator.  Financial  Services  Authority, London,  Occasional Paper 2.
BT Partnership, ,Jakarta. (2007). New FSA. International Financial Law Review,1. Diunduh dari : http://search.proquest.com/docview/233194638?accountid=31495 Deidda, L. dan Fattouh, B. (2005). Concentration in the banking industry and economic growth. Macroeconomic Dynamics, 9, 198-219.
Lestari,  H.D.  (2012).  Otoritas  jasa  keuangan:  sistem baru  dalam pengaturan  dan  pengawasan  sektor  jasa  keuangan. Jurnal Dinamika Hukum. 12, 557-567.
Martani, H., dan Lubis,H. (1987). Teori organisasi . Universitas Indonesia.
Martinez,  J.,  dan  Rose,  T.  A.  (2003).  International  survey  of    integrated finalcial sector supervision. World Bank Policy Research Working Paper. 3096. Mishkin,  F.  S.,  dan  Eakins,  S.  G.  (2009). Financial  markets  and institutions . Boston: Pearson Prentice Hall.
Nurullah, M., dan Nakajima, C. (2005). Towards a single
regulatory/supervisory  system  for  financial  conglomerates: evidence from ten countries. Journal of Insurance Regulation, 23, 39-68. Otoritas Jasa Keuangan. Diunduh dari : http://www.ojk.go.id/App/ContentPage.aspx?Guid=78BAFBEA- 00B4-4FF1-8FA2- 1DF8E7D2F9EE pada 9 September 2013. Siregar,  Y.,  dan  James,  E.  (2006).  Designing  an  integrated financial supervision  agency:  selected  lessons  and  challenges  for indonesia. ASEAN Economic Bulletin, 23 (1), 98-113. Wymeersch,  E.  (2007).  The  structure  of  financial  supervision  in  europe about  single,  twin  peaks  and  multiple  financial  supervisors. Europian Business Organization Law Review, 8, 237-297.