## Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat

## PENINGKATAN DIGITAL LITERASI
TERHADAP  UJARAN  KEBENCIAN  DI MEDIA  SOSIAL  MELALUI  PROGRAM “ ROOM  OF  LAW” BAGI  SISWA  SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA SERANG
Fuqoha¹,  Ananda  Putri  Anggraini²,  Nabila  Dea Apipah³
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya, Serang
*Corresponding author Email : fuqoha23@gmail.com

## Abstraksi
Tujuan  dari  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini adalah  memberikan  pendidikan  dan  pemahaman kepada  siswa-sisiwi  sekolah  terhadap  potensi  dan bahaya  ujaran  kebencian  melalui  media  sosial. Diharapkan  melalui  kegiatan  ini  mendorong  siswa sekolah  untuk  menghindari  dan  memerangi  perilaku ujaran  kebencian  khsusunya  di  media  sosial.  Metode kegiatan  adalah Participatory  Learning and Action yang  menekankan  pada  sosialisasi,  diskusi  serta pelatihan  dan  pendidikan  digital  literasi.  Hasil kegiatan Room  of  Law dalam  pengabdian  ini menunjukan  masih  lemahnya  pengetahuan  siswa sekolah terhadap ujaran kebencian di media sosial dan ancaman  hukuman  yang  diakibatkan  dari  perbuatan ujaran  kebencian.  Pengabdian  ini  masih  terus dilaksanakan  guna  menciptakan Agent  Of  Against Hate  Speech melalui  pelatihan  dan  pendidikan  bagi siswa-siswi sekolah ( Training of Train ).
Kata  kunci  :  Peningkatan  Digital  Literasi, Pelatihan  dan  Pendidikan  Agen  Perlawanan Ujaran Kebencian.

## Abstract
The  purpose  of  this  community  service  activity  is  to provide education and understanding to students and the school towards the potential and dangers of hate speech through social media. It is hoped that through this  activity  encourage  school  students  to  avoid  and combat  the  behavior  of  speech  utterances  especially on social media. The activity method is Participatory Learning and Action which emphasizes socialization, discussion and training and digital literacy education. The  results  of  the  “Room  of  Law”  activities  in  this service  show  that  students'  knowledge  is  still  weak about  the  utterances  of  hate  in  social  media  and  the threat  of  punishment  resulting  from  acts  of  hate speech. This service is still being carried out to create Agent  of  Against  Hate  Speech  through  training  and education for Training of Train students.
Keywords: Digital Improvement of Literacy, Training  and  Education  of  Agents  of  Against  Hate Agencies

## © 2019 Penerbit PS2PM FISIPKUM UNSERA
All rights reserved

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi
dalam pergaulan hidup bermasyarakat menciptakan  pola  komunikasi  yang  beragam serta memberikan kemudahan dalam bersosialisasi antarmasyarakat. Pola komunikasi  yang  terbangun  seiring  kemajuan teknologi  informasi  beralih  pada  digital komunikasi  dan/atau  media  sosial  sebagai saluran komunikasi yang memberikan kemudahan dalam berkomunikasi tanpa dibatasi  oleh  ruang  dan  waktu.  Media  sosial melalui  berbagai  saluran  yang  tersedia  di  era digital memberikan informasi yang disampaikan  semakin  cepat  serta  interaktif. Melalui  media  sosial  penyebaran  dan/atau penyampaian  informasi  semakin  memudahkan pendistribusian informasi.
Era  digital  menciptakan  perubahan kondisi  sosial  masyarakat  yang  menjadikan media  sosial  sebagai  alat  komunikasi  massa. Penggunaan  media  sosial  yang  sangat  massif oleh masyarakat mencirikan kebebasan berkomunikasi  dan  menyampaikan  pendapat (opini).  Media  sosial  dapat  memberikan pengaruh  terhadap  masyarakat  luas  mengingat komunikasi  digital  akan  sangat  mudah  diakses dan  diterima  oleh  masyarakat  saat  ini. Perkembangan teknologi komunikasi menciptakan  fenomena  sosial  mulai  berubah yang  ditandai  dengan  adanya  masyarakat internet,  yang  menunjukan  bahwa  internet  di era teknologi informasi sebagai sarana penghubung  dan  komunikasi  informasi  yang dikenal  dengan network  society (Pratama  dan Sadewo,  2015).  Adanya network  society menandakan  masyarakat  saat  ini  sangat
dipengaruhi  oleh  media  sosial  dalam  bingkai demokrasi era digital.
Kemudahan-kemudahan dalam bersosialisasi  dan  berkomunikasi  melalui media  massa  yang  dirasakan  oleh  masyarakat tentu  menciptakan  suatu  tatanan  baru  didalam bermasyarakat.  Oleh  karena  itu,  adanya dinamika komunikasi masyarakat perlu diimbangi  dengan  tatanan  hukum  dalam network  society agar  terciptanya  ketertiban serta  batasan-batasan  dalam  menggunakan media  sosial.  Media  sosial  menjadi  bagian dalam  perkembangan  demokrasi  di  era  digital, sehingga  masyarakat  dengan  mudah  dan memiliki  kebebasan  dalam  berkomunikasi, menyampaikan  gagasan  hingga  kritik  terhadap dinamika  sosial  maupun  komunikasi  antara individu  dengan  masyarakat,  antarmasyarakat, hingga masyarakat dengan pemerintahan.
Dinamika  sosial  yang  terjadi  seiring peningkatan  penggunaan  media  sosial  oleh masyarakat tidak diimbangi dengan pemahaman  dan  etika  dalam  berkomunikasi. Seringkali  masyarakat  justru  menggunakan media sosial  untuk  menyampaikan komunikasi dan informasi yang tidak etis hingga bertentangan dengan prinsip demokrasi. Dalam konsepsi  Negara  hukum  setiap  perbuatan dilandaskan pada aturan berprilaku dimasyarakat.  Perilaku  yang  bersifat  moralitas individu  dalam  tatanan  sosial  yang  demokratis tidak  boleh  bertentangan  dengan  nilai-nilai individu  lainnya  atau  nilai  etika  sosial. (Surahman  dan  Fuqoha,  2017:53)  Demokrasi memberikan  hak  dan  kebebasan  bagi  setiap individu  untuk  mengekspresikan  diri,  tetapi tidak dibenarkan kebebasan tersebut
berbenturan  dengan  hak  dan  kebebasan  orang lain.  Oleh  karena  itu,  kebebasan  dalam penggunaan  media  sosial  harus  sesuai  dengan etika dan norma yang berlaku dimasyarakat.
Salah  satu  bentuk  penggunaan  media sosial  yang  bertentangan  dengan  etika  dan hukum  adalah  ujaran  kebencian.  Dalam  Surat Edaran  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  :  SE/06/X/2015  Tentang Penangan  Ujaran  Kebencian  ( Hate  Speech ) menjelaskan bahwa persoalan mengenai ujaran kebencian  ( hate  speech )  merupakan  suatu perbuatan  yang  merendahkan  harkat  martabat manusia  dan  kemanusiaan.  Sehingga  Negara melalui  kepolisian  republik  Indonesia  perlu mengatur  dan  menciptakan  aturan  dalam rangka  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat  dari  perbuatan  ujaran  kebencian  di era digital.
Dalam implementasi penegakkan terhadap penangan ujaran kebencian, pemerintah secara bersama-sama dengan masyarakat perlu melakukan upaya pencegahan terhadap perilaku-perilaku yang dapat mendorong  terciptanya  uajaran  kebencian. Upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  antara  lain pertama ,  melakukan  tindakan  preventif  dan kedua melakukan tindakan penegakkan hukum sesuai  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Dalam upaya yang dilakukan pemerintah menanggulangi  terjadinya  ujaran  kebencian yang  dituangkan  dalam  Surat  Edaran  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor :  SE/06/X/2015  Tentang  Penangan  Ujaran Kebencian  ( Hate  Speech ),  maka  pemerintah perlu mendorong untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian kepada masyarakat.  Selain  itu,  tugas  pemerintah  juga mendeteksi  perilaku  masyarakat  yang  dapat
menimbulkan  konflik  dalam  bentuk  provokasi sebagai  bagian  dari early  warning dan early detection .
Salah  satu network  society yang  rawan terhadap  perilaku  ujaran  kebencian  adalah generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan dan pemahaman terhadap perilaku ujaran kebencian harus dimulai dari generasi muda sebagai agen perubahan  di  masyarakat.  Generasi  muda, khususnya  kelompok  masyarakat  yang  masih menempuh  pendidikan  pada  tingkat  sekolah menengah  atas  dan/atau  sederajat  harus menjadi  perhatian  pemerintah  dan  masyarakat terhadap  pemahaman  ujaran  kebencian  ( hate speech ).Digital literasi sebagai upaya pendidikan  dalam  memberikan  pemahaman dan  pengetahuan  mengenai  ujaran  kebencian dalam  media  sosial. Menurut  Paul  Gilster dalam  bukunya  yang  berjudul Digital  Literacy (1997),  literasi  digital  diartikan  sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari  berbagai  sumber  yang  sangat  luas  yang diakses melalui piranti komputer. ( http://gln.kemdikbud.go.id )  Dari  pemahaman tersebut, maka digital literasi sebagai salah satu bentuk  pencegahan  terhadap  menyebarnya perilaku dan perbuatan tentang ujaran kebencian di media sosial.
Kegiatan  pengabdian  ini  bertujuan untuk  meningkatkan  budaya  literasi  di  era digital  (digital  literasi)  dalam  penggunaan media  sosial  sebagai  bentuk  pendidikan  dan pemahaman  terhadap  perilaku-perilaku  yang mengarah pada ujaran kebencian ( hate speech ) di  kalangan  siswa  sekolah  menengah  atas dan/atau  sederajat.  Program Room  of  Law sebagai bentuk pengabdian masyarakat diharapkan  dapat  meningkatkan  pengetahuan masyarakat  khususnya  generasi  muda  yang
berfokus  pada  penggunaan  media  sosial  dan ujaran kebencian ( hate speech ).

## METODE PELAKSANAAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan penelitian  survey  ( survey  research )  yang berusaha memaparkan deskripsi kuantitatif dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner atau wawancara terstruktur dalam mengumpulkan  data.  (Creswell,  2016:17) Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan secara kuantitatif dari beberapa  kecenderungan,  perilaku,  atau  opini dari  populasi  dan  sampel  yang  diperoleh. (Creswell, 2016:208) Dari data  yang dihimpun tersebut, peneliti hendak mengungkap seberapa besar  perilaku  generasi  muda  yang  terpapar perilaku ujaran kebencian melalui media sosial. Kegiatan  pengabdian  berkonsep Participatory Learning  and  Action menurut  Aprilia  Theresia (2014)  yang  bertumpu  pada  ceramah,  diskusi, curah pendapat secara interaktif dengan peserta dan/atau  anggota  yang  terlibat  dalam  kegiatan dengan  diakhiri  aksi  perlawanan  terhadap perilaku  ujaran  kebencian.  (Hasanah  &  Sururi, 2018:69)  Dalam  kegiatan  ini  dilaksanakan sebagai  bentuk Training  of  Trainer (TOT) kepada siswa sekolah sebagai agen perlawanan terhadap perilaku ujaran kebencian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  pengabdian  masyarakat melalui Program “ Room of Law” dilaksanakan selama  3  (Tiga)  minggu  dengan  kegiatan pendampingan  ditiap  akhir  pekan yang merupakan  bagian  dari  Program  Pengabdian Masyarakat  oleh  Program  Studi  Ilmu  Hukum, Universitas Serang Raya.
a) Tahap  pertama,  survey  dan  analisis perilaku penggunaan media sosial.
Dalam tahap awal pelaksanaan pengabdian  yakni  melaksanakan  survey  dan analisis  terhadap  penggunaan  media  sosial dikalangan siswa-siswa sekolah untuk menentukan potensi dan pengaruh media sosial terhadap perilaku siswa-siswa sekolah menengah  atas  yang  meliputi  jenis  media sosial,  pengetahuan  tentang  ujaran  kebencian ( hate speech ), dan pengetahuan tentang hukum dan/atau  perundang-undangan  yang  mengatur ujaran kebencian dan media sosial.
Berdasarkan hasil survey tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap penggunaan  media  sosial  dan  ancaman  hukum terhadap perilaku ujaran kebencian di lingkungan  sekolah  menengah  atas  di  kota serang sebagai berikut :
Tabel 1. Tingkat Pengetahuan Siswa terhadap Perilaku
Ujaran Kebencian Tujuan Indikator Ya Tida k Pengetahuan Sekolah dapat membedakan  berita benar  dan  berita bohong  di  media sosial 75% 25% Siswa  sekolah  mengetahui peraturan hukum teknologi  informasi (UU  ITE  & Hate Speech ) 20% 80% Sikap Siswa  sekolah  membagikan informasi melalui media sosial 90% 10% Siswa sekolah membuat konten (status) yang menyerang orang lain 30% 70% Keterampilan Siswa sekolah membaca konten berita/informasi yang diperoleh sebelum 70% 30%
membagikan/mengi nformasikan pada orang  lain  melalui media sosial. Rata-Rata 57% 43%
Berdasarkan hasil survey yang dihimpun menunjukan tingkat pengetahuan dan pemahaman  generasi  muda  setingkat  sekolah menengah  atas  dan/atau  sederajat  terhadap bahaya  dan  potensi  konflik  sosial  akibat penggunaan  media  sosial  yang  mengarah  pada perilaku ujaran kebencian ( hate speech ) sangat tinggi  mencapai  43%.  Sedangkan  siswa-siswi yang  memahami  dan  menggunakan  media sosial  dengan  bijak  mencapai  57%.  Dengan demikian,  dapat  dismpulkan  pengetahuan  dan pemahaman  siswa  akan  ujaran  kebencian masih  sangat  kurang,  sehingga  perlu  adanya upaya  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  siswa- siswi sekolah menengah atas dan/atau sederajat untuk mempelajari aturan hukum  yang berlaku dalam rangka menciptakan generasi muda yang terhindar dari perilaku ujaran kebencian.
b) Tahap  kedua,  digital  literasi  terhadap ujaran kebencian di media sosial.
Dalam tahap kedua, setelah hasil survey dan analisis adalah kegiatan inti dari pengabdian, antara lain :
1) Sosialisasi program “Room of Law” Dalam rangka menyikapi fenomena penggunaan media sosial dikalangan masyarakat yang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan  dalam  era  teknologi  informasi. Seiring  penggunaan  teknologi  yang  semakin massif  dikalangan  masyarakat,  pola  perilaku masyarakat juga semakin dinamis dan menciptakan  kondisi  sosial  yang  bertentangan dengan nilai-nilai etis dan bertentangan dengan aturan-aturan hukum. Oleh karena itu,
pemerintah mengambil sikap untuk menciptakan  ketertiban  dalam  penggunaan media sosial dengan mengeluarkan pengaturan- pengaturan mengenai penggunaan media sosial.  Salah  satu  ketentuan  yang  mengatur penggunaan  media  sosial  terhadap  perilaku ujaran  kebencian  ( hate  speech )  yaitu  Surat Edaran  Nomor  :  SE/06/X/2015  Tentang Penangan Ujaran Kebencian ( Hate Speech ).
Dalam  tahap  ini,  tim  pengabdian masyarakat bersama-sama mahasiswa melakukan  sosialisasi  program Room  of  Law dari  Program  Studi  Ilmu  Hukum  Universitas Serang  Raya  sebagai  bagian  dari  upaya pencegahan  perilaku  ujaran  kebencian  ( hate speech )  oleh  siswa-siswa  sekolah  menengah atas. Program tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintahan melalui  Kepolisian  Republik  Indonesia  dalam menangani  perilaku  ujaran  kebencian  di kalangan  masyarakat.  Persoalan  mengenai ujaran  kebencian  ( hate  speech )  memiliki dampak merendahkan harkat martabat manusia dan  kemanusiaan  yang  mendorong  terciptanya kebencian kolektif, diskriminasi hingga kekerasan terhadap masyarakat.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  maka perlu  adanya  pendidikan  dan  pemahaman  bagi masyarakat untuk memahami ujaran kebencian yang  dapat  berpotensi  menimbulkan  konflik sosial yang sangat luas, menimbulkan diskriminasi hingga kekerasan ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, program Room of Law sebagai  bagian  dari  upaya  untuk memberikan  pendidikan  dan  pemahaman  bagi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan edukatif, sosialisasi  kebijakan  hukum  dan  teknologi, hingga  pelatihan  bagi  masyarakat  khususnya generasi  muda  sebagai  agen  perlawanan terhadap ujaran kebencian.
Program Room of  Law diselenggarakan oleh  tim  pengabdian  yang  terdiri  dari  dosen dan  mahasiswa  untuk  mensosialisasikan  dan melaksanakan  pendidikan  penggunaan  media sosial dan kebijakan-kebijakan hukum terhadap masyarakat,  khususnya  kelompok  siswa-siswa sekolah  menengah  atas.  Melalui  program  ini, tim  pengabdian  berharap  dapat  memberikan pemahaman  dan  gambaran  mengenai  dampak ujaran  kebencian  serta  menciptakan  generasi muda  yang  bebas  dari  perilaku  ujaran kebencian  hingga  menjadi  agen  perlawanan ( agent  of  against )  terhadap  ujaran  kebencian ( hate speech ).
2) Sosialisasi hukum dan teknologi
Kegiatan pengabdian selanjutnya setelah  survey  dan  analisis  yakni  sosialisasi kebijakan  hukum  dan  teknologi  sebagai landasan  serta  pengaturan  dalam  penggunaan media  sosial.  Isu-isu  dan/atau  materi  yang disampaikan  terkait  dengan  hukum  informasi dan  transaksi  elektronik,  ujaran  kebencian ( hate  speech ).  Berdasarkan  informasi  dan  data yang  dihimpun  oleh  Kepolisian  Republik Indonesia  terhadap cyber  crime termasuk perliaku  ujaran  kebencian  ( hate  speech ) sebagai berikut :
Tabel 2. Jumlah Kasus Ujaran Kebencian
Yang di Tangani Kepolisian No. Jenis Kejahatan (Cyber Crime) Tahun  Jumlah 1 Cyber Crime 2016 4.931 Crime : Ujaran Kebencian 2016 1.829 2 Crime 2017 5.061 Crime : Ujaran Kebencian 2017 2.018 Sumber : https://news.detik.com/berita/d- 3790973/selama-2017-polri-tangani-3325- kasus-ujaran-kebencian
Berdasarkan  informasi  jumlah  perilaku terhadap  tindakan  ujaran  kebencian  yang semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun menunjukan  pemahaman  dan  pengetahuan masyarakat  dalam  penggunaan  media  sosial dan  ujaran  kebencian  sangat  lemah  sampai tidak  memahami  dan  mengetahui  bahaya perilaku  ujaran  kebencian.  Oleh  karena  itu, pentingnya pendidikan dan pemahaman terhadap  perilaku  ujaran  kebencian  melalui kegiatan-kegiatan  sosialisasi,  advokasi  hingga pelatihan  tentang  hukum  dan  penggunaan teknologi.
Pentingnya  hukum  dalam  kehidupan sosial  bermasyarakat  sebagai  rumusan  suatu pandangan  mengenai  perilaku  atau  sikap  yang boleh  dilakukan  dan  tidak  boleh  dilakukan. Hukum  adalah  peraturan-peraturan  bersifat memaksa  yang  dibuat  oleh  badan-badan  resmi yang  berwajib,  yang  menentukan  tingkah  laku manusia dalam lingkungan masyarakat, dimana pelanggaran terhadap peraturan tersebut berdampak  pada  diambilnya  tindakan  hukum (Arrasjid, 2006:21).
Pengaturan mengenai penggunaan teknologi informasi dalam bentuk media sosial telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.  Dalam  ketentuan  tersebut  telah diatur  larangan  terhadap  perilaku  ujaran kebencian  (hate  speech)  yang  termuat  dalam Pasal  27  Ayat  (3)  dan  (4),  Pasal  28  Ayat  (1) dan (2) dan Pasal 29.
Selain  pengaturan  melalui  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008,  diatur  juga mengenai  penangan  perilaku  ujaran  kebencian ( hate  speech )  yang  dituangkan  dalam  Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor : SE/06/X/2015 Tentang Penangan Ujaran Kebencian  ( Hate  Speech ).  Berdasarkan  hasil survey yang dilakukan tim pengabdian terhadap siswa-siswi sekolah menengah atas di kota serang menunjukan lemahnya pengetahuan  dan  pemahaman  hukum  dalam penggunaan  media  sosial  bahwa  80%  dari siswa-siswi  tingkat  menengah  atas  tidak mengetahui potensi dan dampak yang ditimbulkan  dari  ujararan  kebencian  dan ancaman  hukum  yang  akan  diterima  bagi pelaku ujaran kebencian.
Pentingnya peran kepolisian dan pemerintahan dalam menangkal dan memerangi  perilaku  ujaran  kebencian  yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya generasi muda  yang  masih  duduk  dibangku  sekolah yang  belum  memahami  dampak  dan  potensi dari ujaran kebencian. Sedangkan, hampir 90% siswa-siswi sekolah membuat konten/status/informasi yang disampaikan melalui media sosial tanpa mengetahui dampak yang  terjadi  terhadap  orang  lain  dan  dirinya sendiri.
Dengan  demikian,  sosialisasi,  advokasi dan  pendidikan  bagi  siswa-siswi  sekolah menengah  atas  sebagai  salah  satu  solusi preventif  dalam  memerangi  dan  mencegah tindakan  ujaran  kebencian  di  tengah-tengah masyarakat  yang  semakin  meningkat.  Melalui sosialisasi  kebijakan  hukum  dan  penggunaan teknologi  informasi  bagi  generasi  muda diharapkan  dapat  menciptakan  generasi  muda yang  terhindar  dan  membantu  pemerintah memerangi  perilaku  ujaran  kebencian.  Salah satu  bentuk  pendidikan  yang  dapat  diajarkan dalam  penggunaan  teknologi  informasi  pada siswa-siswi  sekolah  adalah  digital  literasi. Melalui  digital  literasi siswa-siswi  diarahkan kepada  kemampuan  untuk  memahami  dan menggunakan teknologi informasi dalam berbagai  bentuk  dari  berbagai  sumber  yang sangat  luas  yang  diakses  melalui  media  sosial yang  digunakan  oleh  siswa-siswi  sekolah menengah atas dan/atau sederajat.
3) Digital  literasi  sebagai  upaya  preventif terhadap perilaku hate speech .
Penggunaan  media  sosial  di  era  digital saat  ini  sudah  menjadi  bagian  dari  kehidupan masyarakat  baik  di  kota  besar  hingga masyarakat  di  desa  kecil.  Oleh  karena  itu, media  sosial  tidak  dapat  dihindari  tetapi  perlu diatur  dalam  penggunaannya  sehingga  tidak merugikan  masyarakat  yang  lain.  Media  sosial sebagai  salah  satu  sarana  efektif  dan  efisien dalam  berkomunikasi  dan  menyampaikan informasi  kepada  pihak  lainnya.  Dengan teknologi informasi yang memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, media sosial menjadi suatu sarana/media untuk bersosialisasi  antara  satu  orang  dengan  orang lainnya tanpa dibatasi ruang dan waktu.
Sebagai  bagian  sarana bersosialisasi masyarakat, media sosial memiliki  dampak  perubahan  pada  sikap individu  dan/atau  masyarakat  atas  informasi yang  diterima.  Oleh  karena  itu,  pentingnya memahami  penggunaan  media  sosial  dalam berkomunikasi massa sehingga tidak menimbulkan persoalan ditengah-tengah masyarakat.  Perubahan  perilaku  sosial  yang diakibatkan dari penerimaan dan/atau penolakan informasi yang diperoleh dari media sosial  akan  berpotensi  timbulnya  perpecahan dalam pergaulan bermasyarakat.
Dengan  demikian,  digital  literasi  bagi masyarakat  khususnya  generasi  muda  menjadi bagian dari upaya pendidikan terhadap penggunaan  media  sosial  secara  berkelanjutan. Dalam  tahap  kegiatan  pengabdian  ini  yaitu mengadakan  pelatihan  kepada  siswa-siswa sekolah  untuk  menjadi agent  of  against di lingkungan  sekolah  menengah  atas  di  kota Serang. Langkah-langkah spesifik yang diperlukan  dalam  pendidikan  dan  pelatihan menangkal  perilaku  ujaran  kebencian  antara lain :
a) Seminar  Hukum  Teknologi  Informasi  dan Gerakan anti-Hoax
Seminar  dilakukan  guna  memberikan pemahaman kepada siswa-siswi sekolah terhadap penggunaan media sosial, potensi dan dampak  yang  diakibatkan  oleh  informasi  dari media  sosial,  ancaman  hukum  terhadap perilaku  ujaran  kebencian  ( hate  speech ) melalui media sosial. Dari hasil sosialisasi dan seminar  diharapkan  para  generasi  muda khususnya siswa-siswi sekolah dapat menggunakan  media  sosial  secara  bijak sehingga terhindar dari perilaku ujaran kebencian.
b) Pelatihan Training of Train (TOT) Agent of Against Hate Speech
Kegiatan terakhir dari program Room of Law adalah menyelenggarakan pelatihan kepada  siswa-siswi  sekolah  untuk  menjadi agen  dalam  memerangi  ( agent  of  against ) terhadap  perilaku  ujaran  kebencian  ( hate speech ).  Pelatihan  tersebut  dilakukan  guna membekali siswa-siswi sekolah untuk menyebarkan  bahaya  dan  ancaman  perilaku ujaran  kebencian  melalui  media  sosial  kepada masyarakat  luas.  Sehingga  upaya  preventif dalam  melawan  ujaran  kebencian  dapat dilakukan seluruh masyarakat khususnya generasi muda.

## PENUTUP
Dari  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan dapat  disimpulkan  bahwa  perilaku  ujaran kebencian  ditingkat  sekolah  menengah  atas dan/atau sederajat sangat tinggi mencapai 43% yang  berarti  para  siswa-siswi  pengguna  media sosial  tidak  menggunakan  teknologi  informasi secara  bijak.  Sedangkan  tingkat  siswa-sisiwi yang  memahami  dan  menggunakan  teknologi dengan benar hanya sebesar 57%,  yang berarti tingkat  pemahaman  dan  pengetahuan  terhadap penggunaan  media  sosial  masih  rendah  yang berpotensi meningkatkan perilaku ujaran kebencian  ditengah-tengah  masyarakat.  Selain itu,  siswa-sisiwi  sekolah  tidak  mengetahui ancaman  hukum  yang  ditimbulkan  dari perbuatan  ujaran  kebencian  dimana  hasil survey  menunjukan  80%  siswa  sekolah menengah atas di kota serang tidak mengetahui ancaman hukum yang diatur oleh pemerintah.
Digital  literasi  terhadap  siswa-siswi sekolah  sebagai  salah  satu  upaya  pencegahan atau  tindakan  preventif  untuk  memerangi perilaku  ujaran  kebencian  ( hate  speech ).
Dengan  berbagai  kegiatan  yang  dilakukan dapat memberikan pemahaman dan pendidikan pada  siswa-siswi  sekolah  menengah  atas  akan bahaya ujaran kebencian. Selain itu, pendidikan  dan  pelatihan  untuk  memerangi ujaran  kebencian  menjadi  strategi  dalam memerangi  ujarang  kebencian  secara  luas dengan  menciptakan agent  of  against  hate speech .

## REFERENSI

## Buku dan Jurnal
Arrasjid,  Chainur.  (2006). Dasar-Dasar  Ilmu Hukum .  Ed.  1.  Cet.  4.  Jakarta  :  Sinar Grafika.
Creswell,  John  W.  (2016). Research  Design  : Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif dan  Campuran. Cetakan  I.  Yogyakarta  :
Pustaka Pelajar.
Hasanah, B., & Sururi, A. (2018). Peningkatan
Kapasitas  Aparatur  Pemerintahan  Desa dan Masyarakat Melalui Pelatihan Administrasi Pemerintahan di Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal Kabupaten  Serang . Wikrama  Parahita:
Jurnal  Pengabdian  Masyarakat , 2 (2),  68-
74. Retrieved : http://dx.doi.org/10.30656/ jpmwp.v2i2.606
Pratama,  Harrys  Nanda  dan  FX  Sri  Sadewo.
Social  Networking  System  Sebagai  Public
Sphere Politik Era Postdemokrasi Kampanye Pilpres 2014 . Jurnal Paradigma,  3  (1),  2015. Retrieved :
https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.
php/paradigma/article/viewFile/10459/101 87
Surahman, S., & Fuqoha, F. (2017).
Mekanisme  Penyelesaian  Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Dewan Pers di Kota Serang . LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi , 5 (2). Retrieved : http://dx.doi. org/10.30656/lontar.v5i2.491
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Surat  Edaran  Kepala  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Nomor : SE/06/X/2015  Tentang  Penangan  Ujaran
Kebencian ( Hate Speech ).
Website : https://news.detik.com/berita/d-3790973/ selama-2017-polri-tangani-3325-kasus- ujaran-kebencian diakses 26 Januari 2019
http://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/buku-
literasi-digital/  diakses  pada  26  Januari 2019.