Reformasi Sistem  Hukum Pencatatan Perkawinan Warga Muslim Dan Perlindungan Hukum Anak Dari Nikah Sirri
Dr. Amnawaty, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung amnawaty@yahoo.com
Ade Oktariatas K Mahasiswa Magister Hukum Universitas Lampung adeoktariatasky@outlook.com
Abstract
Portrait  of  the  legal  system  for marriage  registration  and  child  protection.  Whereas  all regulations  in  the  form  of  laws,  such  as  the  Marriage  Law,  Government  Regulations, Civil  Registration  Laws,  Regional  Government  Laws,  Child  Protection  Laws, Compilation of Islamic Law and Decrees of the Minister of Religion in formulating legal marriages still refer to Article 2 paragraph (1) and paragraph (2) of the Marriage  law. This means that children in marriage are not recorded not protected by the state. Post- Decision of the Constitutional Court No. 46 / PU-VIII / 2010 has protected the rights of children born of marriage not recorded, but the decision has not been followed by other regulations,  so  that  the  decision  cannot  be  implemented.  Islamic  law  fully  protects  the rights of these children, but does not become a positive law. As a result, there are impacts such  as  legal  smuggling,  legal  neglect.  It  is  necessary  to  reform  the  Muslim  marriage registration legal system so that children born from Sirri marriages can be protected. The method  offered  is  to  build  public  legal  awareness  about  the  importance  of  marriage registration.
Key Words: Sirri Marriage, Law Protection, Recorded Marriage, Reformation
Abstrak
Potret  sistem  hukum  pencatatan    perkawinan  dan  perlindungan  anak.  Bahwa  seluruh peraturan baik dalam bentuk undang-undang, seperti UUP, Peraturan Pemerintah (PP), UU Pencatatan Sipil, UU Pemda, UU Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam dan SK Menteri Agama dalam merumuskan perkawinan yang sah tetap mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan.  Ini artinya anak pada perkawinan tidak dicatat tidak dilindungi negara.
Pasca  Putusan MK No. 46/PU-VIII/ 2010  telah melindungi hak-hak anak yang lahir dari  perkawinan tidak   dicatat,  akan tetapi  putusan MK  belum  diikuti oleh   peraturan lain    sehingga  putusan  tersebut  belum  dapat  diimplementasikan.  Hukum  Islam melindungi  secara  penuh  hak    anak-anak  tersebut,  tapi  tidak  menjadi  hukum  positif. Akibatnya  timbullah dampak seperti penyelundupan hukum,  pengabaian hukum. Perlu dilakukan  reformasi  sistem  hukum  pencatatan  perkawinan  warga  muslim,  agar  anak- anak  yang  lahir  dari  perkawinan  sirri  dapat  dilindungi.Cara  yang  ditawarkan  adalah membangun kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Kata  Kunci:  Nikah  Sirri,  Perlindungan  Hukum,  Pencatatan  Perkawinan, Reformasi

## Pendahuluan
Manusia  ditempatkan  pada  keluhuran  harkat  dan  martabatnya  sebagai mahluk  ciptaan  Tuhan  yang  Maha  Esa  dengan  kesadaran  untuk  mengemban kodratnya  sebagai  makhluk  pribadi  dan  makhluk  sosial.  Dengan  Pancasila sebagai falsafah negara dan  sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan  yang  Maha  Esa  yang  paling  sempurna  yang  sama  derajatnya  sama  hak dan  kewajiban  azasinya.    Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  berarti menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan 1 Perkawinan 2 bila  ditilik  dari  sudut hukum  modern  adalah sebuah  peristiwa  hukum.  Perkawinan  akan  melahirkan tanggungjawab barudan akan timbul hak lain yang berhubungan dengan pihak ketiga. 3 .
Pencatatan perkawinan bukanlah hal yang dilarang dalam perspektif  Islam, tetapi proses pencatatan baik perkawinan maupun perceraian warga masyarakat janganlah  dibuat  sulit,  baik  birokrasi  maupun  biaya.    Faktanya  pencatatan perkawinan ini  baik  birokrasi  maupun    biayaterkadang  memberatkan  sebagian masyarakat.
Masalah  dari  sistem  hukum  pencatatan  perkawinan  Islam  saat  ini  adalah perselisihan  atau perbenturan tentang  konsep perkawinan yang sah dan akibat hukumnya.    Sahnya  sebuah  perkawinan  menurut  negara  adalah  bila  sistem hukum  agama  dan  dicatatkan. 4 Disisi  lain    hukum  perkawinan  Islam  tidak mengharuskan  pencatatan  perkawinan (living  law) .  Budaya  hukum  para  aparat hukum  yang  berkait  dengan  pelaksanaan  hukum  perkawinan  yaitu  PPN  atau Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPPN)  dan  hakim  pengadilan  agama berbeda dengan budaya hukum masyarakat. Aparat PPN dan Hakim Pengadilan Agama  berhukum  dengan  hukum  undang-undang,  sedangkan  sebagian masyarakat berhukum dengan hukum materiil Perkawinan Islam.
Permasalahan  yang  dibahas  dalam  konteks  isu  hukum  terkait  dalam penulisan  iniyaitu  bagaimanakah  reformasi    sistem  hukum    pencatatan perkawinan  di  Indonesia,  serta  bagaimana  reformasi  tersebut  juga  berdampak terhadap budaya hukum nasional yang ada. Implikasi isu hukum tersebut juga dikaitkan terhadap perlindungan anak dalam peristiwa nikah sirri yang saat ini masih terjadi dibeberapa kalangan masyarakat.

## Pembahasan
1. Reformasi Sistem Hukum Perkawinan dan Perlindungan anak.
a. Substansi atau Peraturan Hukum
1 A. Heuken SJ. et al , Ensiklopedi politik Pembangunan  Pancasila .Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1973,  hlm. 218
2 Perkawinan  adalah  istilah  yang  digunakan  oleh  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974, Nikah  adalah bahasa Alqur’an dari kata “naqaha”.   Kata nikah digunakan dalan UU Nomor 22 Tahun    1946  tentang  Pencatatan  perkawinan,  Talak  dan  Rujuk  dan    Undang-Undang  Nomor 32Tahun  1954,  sedangkan    kata  perkawinan  digunakan  oleh  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974.
3 Misalnya  perkawinan  bagi  pegawai  negeri  sipil  akan  menimbulkan  hak  isteri  yang dibayarkan oleh negara dan hak atas asuransi kesehatan akibat perkawinan.
4 UUP  Pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  dan  KHI  Pasal  4  dan  Pasal  5  mewajibkan  pencatatan nikah,  UU  PNTR  tidak  mewajibkan,  tetapi  hanya  melakukan  pengawasan  dan    memberi  sanksi denda  bila terlambat melaporkan perceraian dan rujuk.
Realitas  konstruksi  substansi  sistem  hukum  pencatatan  perkawinan  dalam rangka perlindungan anak existing adalah mengarah pada penciptaan peraturan dengan mengutamakan terpenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan negara. Temuan  penelitian  diketahui  bahwa  penciptaan  peraturan  atau  pembuatan peraturan  menggunakan  pendekatan  kekuasaan  atau  elitisme.  Pendekatan elitisme  ini  telah  mengabaikan  nilai-nilai  keadilan  Islam.  Pernyataan  ini  dapat dibuktikan  dengan  adanya  ketentuan  tentang  persyaratan  berpoligami  yang ditentukan  secara  limitatif  dalam  PP  45  Tahun  1990.  Perlindungan  anak  pada perkawinan tidak dicatat baru ada setelah Tahun 2012.Pada kasus perlindungan anak  beberapa  undang-undang  seperti  UUPA,  UU  Kesejahteraan  Anak, Konvensi  Hak  Anak    belum  mengatur  secara  detail  tentang  perlindungan  atas hak anak.
Hal  ini  dapat  berdampak  pada  beberapa  kasus pengabaian hukum  tertulis oleh masyarakat. Sifat lain dari pembuatan peraturan bidang perkawinan adalah pendekatan  dengan  menggunakan  aliran legisme atau  positivistik  dimana pendekatan  pembuatan  peraturan  bidang  perkawinan  sarat  dengan  muatan syarat  dan  prosedural.  Seperti  persyaratan  pencatatan  perkawinan  yang ditentukan  oleh  Kementerian Agama  yang  terdiri  dari  14  langkah.  Contoh  lain seperti hasil temuan di lapangan untuk PNS yang akan berpoligami  ditentukan atau diatur dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990. Peraturan tersebut mengatur  secara  limitatif  persyaratan  berpoligami.  Temuan  di  lapangan diketahui PNS  pejabat mengabaikan  peraturan tersebut  seperti  yang  dilakukan oleh AK seorang PNS dan guru besar di universitas X.  Untuk kasus AK kasus poligaminya  telah  dibatalkan  oleh  Pengadilan  Agama  Tanjung  Karang,  tetapi faktanya  perkawinan  poligaminya  tetap  berlangsung  hingga  kini.  Atau  yang dilakukan oleh PNS mantan pejabat  yang mengabaikan peraturan tentang PNS tersebut,  tanpa  sanksi  administratif,  PNS  tersebut  telah  mengabaikan  PP  45 tahun 1990.
Berpegang pada aliran legisme dalam pembuatan peraturan ada sisi positif dan  ada    sisi  negatif.  Sisi  positif  adanya  kepastian  hukum.  Sisi  negatif  adalah yaitu  hukum  menjadi  kaku,  dan  biasanya  selalu  tertinggal  dengan perkembangan sosial budaya masyarakat. Selain itu,  sifat unifikasi dari Pasal 2 ayat (1) dirasakan tidak berkeadilan Islam bila disandingkan dengan Pasal 2 ayat (2)  yang  mengakui  Pluralitas  masyarakat  Indonesia,  yang    mayoritas  muslim. Akibatnya  sebagian  masyarakat  mengabaikan  peraturan  sistem  hukum perkawinan.  Di  sisi  lain  pemegang  peran (role  occupant) tidak  konsisten mengimplementasikan peraturan yang ada.
Sejalan  dengan  UUP  tersebut,  KHI  sebuah  kompilasi  hukum  Islam    yang merupakan  19hukum  terapan  di  pengadilan  agama  pada  Pasal  4  memberikan pengertian perkawinan sah adalah bila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP.  Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa. Definisi ini  memberikan  gambaran  bahwa  perkawinan  adalah  suatu  ikatan  dengan waktu  yang  kekal,  bukan  temporer.Selanjutnya  Pasal  2  ayat  (2)  menyatakan
bahwa  perkawinan  dicatatkan  menurut  perundangan  yang  berlaku.    Pasal  ini diperjelas dalam KHI Pasal 5 ayat (1) 5 yaitu:
(1) Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap perkawinan harus dicatat.
(2) Pencatatan  perkawinan  pada  ayat  (1)  tersebut  dilakukan  oleh  pejabat pencatat perkawinan sesuai undang-undang.
Pasal  5  ayat  (1)  KHI  ini  memperjelas  bahwa  perkawinan  harus  dicatatkan sesuai  Undang-Undang  No  22  Tahun  1946  jo  UU  No.32  Tahun  1954  tentang Pencatatan  perkawinan,  Talak,  dan  Rujuk  selanjutnya  disingkat  (UU  PNTR). KHI  Pasal  5  tersebut  diperjelas lagi  dengan  ketentuan  KHI Pasal  6  yang  isinya sebagai berikut:
1. Untuk  memenuhi  Pasal  5  KHI  maka  Perkawinan  harus  dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat perkawinan Perkawinan  yang  dilangsungkan  di  luar  pengawasan  pegawai  pencatat perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Ketentuan  KHI  Pasal  5  dan  KHI  Pasal  6  ayat  (2)  tentang  Perkawinan  ini dengan tegas telah mematahkan konstruksi ketentuan UUP Pasal  2 ayat (1)dan ketentuan KHI Pasal 4 (1). Penyimpangan terhadap ketentuan UUP Pasal 2 ayat (2)  dan    KHI  Pasal  5  dan  Pasal  6    tersebut    yang  menimbulkan  istilah  hukum yaitu  perkawinan  secara  agama,  ada  juga  perkawinan  yang  tidak  dicatat,  dan perkawinan  bawah  tangan  dan  perkawinan sirri. Akan  tetapi,  dalam  praktik tidak  semua  orang  dapat  menerima  peraturan  mengenai  keharusan  pencatatan perkawinan tersebut mengingat berdasarkan sejarah  20hukum asli perkawinan yang  telah  turun  temurun  dilakukan  sejak  masa  nabi  Muhammad  tidak gampang  dihapus  dengan  pemberian  pemahaman  20hukum20positifistik. Paham 20hukum Islam yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat ini masih kental digunakan,  karena  dalam konsep  Hukum Islam adalah sah bila Rukun Dan  Syarat  untuk  menikah    telah  dipenuhi  dan  hal  tersebut  tidak    pernah berubah  sejak  masa  datangnya  Islam:  (1)harus  ada  mempelainya,  laki-laki  dan perempuan,  (2) ada walinya untuk mempelai perempuan,  (3)ada saksinya,  dan (4) ada ijab kabulnya.
Untuk  mempelai  laki-laki  syaratnya  adalah  laki-laki,  Islam,  tertentu,  dan tidak  mempunyai  isteri  4  orang  tidak  ada  penghalang  perkawinan,  harus  ada wali,  syarat  wali  adalah  laki-laki,  muslim,  baliqh,  dan  berakal.  Urutan  yang berhak menjadi wali telah ditentukan  dalam  Alqur‟an Surat  An-Nisa ayat 32. Harus ada dua saksi dengan syarat saksinya dewasa, muslim,  minimal 2 orang laki-laki,  sehat  jasmani  dan  rohani.  Harus  ada  mahar  seperti  yang  disebutkan dalam Alqur‟an Surat  Annisa:4. Syarat mahar harus yang halal dan toyib, halal barangnya dan halal mendapatkannya.Mahar boleh utang dan boleh tunai.  Ada ijab 20okum yaitu suatu akad penyerahan  anak perempuan oleh walinya kepada mempelai  laki-laki.  Dalam  hadis  ditambahkan  bahwa  suatu  perkawinan disunnahkan untuk diumumkan walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.
Rukun dan syarat ini bila telah terpenuhi, dan larangan-larangan menikah tidak  dilanggar,  maka  perkawinan  tersebut  adalah  sah  menurut  hukum  Islam. Perkawinan  tersebut  adalah  sah  menurut  agama  dan  tidak  ada  perbuatan kriminal  didalam  perbuatan  hukum  tersebut  dan  negara  sepantasnya  memberi
5 ibid . hlm.44
pengakuan  normatif  atas  perbuatan  hukum  tersebut,  akan  tetapi  dalam praktiknya negara tidak pernah mengakui perkawinan yang tidak dicatat.
Pernyataan  bahwa  perkawinan  tersebut  tidak  berkekuatan  hukum berdasarkan  ketentuan  UUP  Pasal  2  ayat  (2)  dan  KHI  Pasal  5  dan  6  yang menyebutkan  bahwa  perkawinan  yang  tidak  dicatat  adalah  Perkawinan  tidak berkekuatan hukum (baca tidak sah). Akibat hukumnya menurut UUP Pasal 42 yang  menyebutkan  bahwa  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  tidak dicatat adalah anak tidak sah.
Berpijak pada teori W. Menski bahwa hukum yang ideal untuk masyarakat yang  plural  adalah  dengan  mengadopsi  tiga  domain  hukum  yaitu  etik,  moral atau agama, masyarakat dan negara  diresepsi untuk menjadi satu hukum yang ideal yang disebut dengan legal pluralism. Ketiga substansi  Menski tersebut bila dihubungkan    Pasal  2  UUP  dan  Pasal  4,  5,  6,  7    KHI,    maka    substansi  pasal tersebut  telah  berisikan  ketiga  substansi  tersebut  hanya  saja  penggodokan substansi  peraturan  yang  tidak  mewakili  hukum  Islam  seperti  kehadiran penghulu  KUA  sebagai  orang  yang  menyaksikan  ijab  kabul  dan  bila  ia  tidak hadir  maka  perkawinan  menjadi  tidak  berkekuatan  hukum.  Dan  tampak  jelas kehendak negara begitu dominan dalam pembuatan peraturan KHI. Begitupun syarat  berpoligami  bagi  laki-laki  muslim  dala  Islam  syaratnya  adalah  mampu berlaku adil, akan tetapi syarat tersebut tidak disebutkan dalam PP No.10 tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 tentang PNS.
Dengan  demikian    UUP  nomor  1  tahun  1974  dirumuskan  atau  di formulasikan  berdasarkan  kehendak  DPR  dan  Pemerintah  atau  negara  dan Menurut  Menski  dengan  teori  Pluralisme  hukum    mengatakan  bahwa  hukum yang  ideal  adalah  ketika  pada  tahap  formulasi  dan  eksekusi  sebuah  peraturan adalah  hasil  pertemuan  dari  tiga  sistem  hukum  yang  ada state  law,  society , and ethic atau religion . UUP dan  KHI diharapkan diformulasikan dengan berpegang pada teori ini.
Pengkajian  tentang  pluralisme  hukum  dapat  dilihat  dari  pendapat  Werner Menski 6 tentang  unsur Triangular  Concept  of  Legal  Pluralism ,    mengemukakan bahwa:
“The  inevitably  plural  nature  of  law  was  earlier  subtly  indicated  through  Chiba’s concept  of  the  “identity  postulat”  of  every  law.  Thus  model  culminates  in  a  rather hidden global concept of “legal culture” when Chiba writer:
“in  so  far  as  a  legal  culture  is  preserved,  a  “basic  legal  postulate  for  the  people’s cultural  identity  in  law,  “  which  I  prefer  to  call  the  identity  postulate  of  a  legal culture,  must  be  presupposed  as  functioning,  it  guides  people  in  choosing  how  to reformulate the whole structure of their law, including, among other, the combination of indigenous law and transplanted law, in order to maintain their accommodation to chaing circumstances”.
Jadi menurut Menski, sifat alami 21hukum yang plural adalah sesuatu yang tidak  dapat  diabaikan,  dan  banyaknya  kerumitan  yang  ada  hubungan  dengan sifat  plural  21okum  tersebut,  lebih  awal  ditunjukkan  melalui  konsep  yang dicetuskan  oleh  Chiba  tentang identity  postulate (postulat  identitas  dari  setiap 21okum).  Selanjutnya  model  yang  digunakan  Thuis,  mengerucut  dalam  satu
6 Werner Menski, p.600-610, lihat juga Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Peradilan, Vol.1, 2006,  hlm. 186-194.
konsep  global  yang  agak  mengelompokkan  konsep  global  tentang legal culture , ketika Chiba menulis, bahwa: 7
“Sepanjang satu kultur hukum terpelihara, maka a basic legal postulate for  the people’s  cultural  identity  in  law ,  (suatu  dasar  postulat  hukum  bagi  identitas kultur rakyat di dalam hukum) yang lebih saya sukai untuk menamakannya sebagai the  identity    postulate  of  a  legal  culture (postulat  identitas  dari  suatu kultur hukum), harus disyaratkan sebagai berfungsi. Hal itu akan memandu orang  dalam  memilih  bagaimana  untuk  melakukan  “reformasi”  terhadap keseluruhan  struktur  hukum,  mencakup,  antara  lain,  kombinasi  hukum  asli (pribumi) dan hukum yang merupakan hasil cangkokan hukum asing, dalam rangka  untuk  memelihara  akomodasi  mereka  untuk  mampu  mengubah keadaan dilingkungannya”.

## Selanjutnya dikemukakan, bahwa:
This identity postulate as a constantly negotiated central elemnt of a legal culture is at all times closely and directly linked to ethical values, social norms and posited state- made  legal  rules  as  facts  of  human  life  in  their  various  culture  specific manifestations.This means that law as a global phenomenon is only the same all over the world in that it is everywhere composed of the same  basic constituents of ethical values,  social  norms  and  state-made  rule,  but  appears  in  myriad  culture-specific variations.  This  smply  confirms  the  known  basic  premise  that  all  laws  are  culture- specific  and  that  legal  matters  like  contract,  marriage  and  murder  are  universal phenomena that seem to constantly change over time and space.
“Postulat  identitas”  ini  muncul  sebagai  pusat  yang  secara  terus-menerus menegosiasikan  elemen  suatu  kultur  hukum  secara  terus  menerus,  mendekat dan  secara  langsung  berhubungan  pada  nilai  etis,  norma-norma  sosial  dan aturan-aturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah,  sebagai  fakta  kehidupan  manusia dalam  berbagai  penjelmaan  spesifik  kultur  mereka.  Ini  berarti  bahwa,  hukum sebagai suatu fenomena global memiliki kesamaan di seluruh dunia, dalam arti bahwa  di  mana-mana  hukum  terdiri  atas  dasar  nilai  etis,  norma-norma  sosial, dan  aturan-aturan  yang  dibuat  oleh  negara,  meskipun  tentu  saja  di  dalam realitasnya,  muncul  banyak  sekali  variasi  kultur  yang  lebih  spesifik.  Hal  ini hanya mengkomfirmasikan tentang“premis dasar” yang telah diketahui, bahwa semua  hukum  adalah  kultur-spesifik  dan  bahwa  di  dalam  berbagai  bidang hukum  seperti  kontrak,  perkawinan,  dan  pembunuhan  adalah  merupakan fenomena universal, yang tampak secara terus menerus berubah dari waktu ke waktu serta dari ruang/spasi ke ruang/spasi lain.
Werner Menski juga menggunakan 3 (Tiga) tipe pendekatan utama hukum, yaitu:  (1) State  Law (Hukum  yang  diciptakan  negara);  (2) Living  Law (Hukum yang hidup dalam masyarakat); (3) Nature Law (Hukum alam atauhukum yang timbul  melalui nilai, serta etika dan agama).    Pendekatan di atas sebagaimana diagram berikut:
Ragaan 8. Teori Menski
State Law Living Law
7 Loc. Cit.
Moral,ethics, religion
Argumen  yang  sama  juga  kiranya  dapat  digunakan  dalam  melihat pluralisme  hukum.  Jika  hukum  dalam  kemunculannya  didasari  pada  adanya perbedaaneksistensinya yang mendahului essensinya 8 , maka pluralisme hukum merupakan  keniscayaan,  artinya  munculnya  perbedaan  antara  satu  hukum dengan hukum yang lain merupakan kebenaran eksistensi, yaitu kebenaran yang merupakan sifat hakiki hukum itu sendiri.
Pada sentralisme hukum ini, kiranya pemikiran  plural dalam hukum tidak memperoleh tempat dalam studi antropologi,artinya antropologi hukum dalam studinya  lebih  memusatkan  perhatiannya  pada  keberadaan  salah  satu  hukum saja  dari  satu  golongan  masyarakat,  tanpa  mau  melihat  pertemuan  dengan hukum  lainnya,  padahal  dalam  antropologi pluralism hukum  dimaknai  oleh Griffiths sebagai adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial ( by legal pluralism I mean the presence in a sosial field of more than one legal order) 9 atau oleh Santos pluralisme hukum dimaknai  sebagai  suatu ide sistem hukum yang lebih dari satu dan beroperasi dalam satu unit politik (legal pluralism concerns the idea that more than one legal system operate in a single political unit) 10 .
Dengan  demikian  hukum  agama  menjadi  terdesak  dan  termarjinalkan dalam ranah kehidupannya. Rousco Pound sendiri sebagai tokoh yang terkenal dalam  mengembangkan  konsep  hukum  sebagai  Rekayasa  Sosial  melihat sentralisme  hukum  sebagai  suatu  mitos,  pandangan  idealisme  hukum  serta merupakan  klaim  yang  bersifat  ilusi  semata  ( legal  pluralism  is  the  fact  legal centralism is myth, an ideal a claim an illusion) 11
Adanya  masyarakat  yang  hidup  di  perkotaan  dan  pedesaan,  berbagai macam  agama,  suku  bangsa  dan  etnis,  sistem  pemerintahan  yang  otoriter, demokrasi,  sosialis/komunis  sampai  pada  hukum  sekuler  dan  hukum  agama adalah merupakan fakta sosial yang keberadaannya tidak terbantahkan. 12 Perbedaan  inilah  yang  menjadikan  pluralisme  hukum  sebagai suatu paham memperoleh akar yang kuat dalam khasanah pemikiran dan ilmu pengetahuan  karena  ontologinya  berpijak  pada  fakta  dan  realitas  sosial  yang sesungguhnya. 13
Oleh karena itu, bila dihubungkan dengan pasal-pasal dalam UUP dan KHI tentang  sah  tidaknya  perkawinan  dan  sah  tidaknya  anak-anak  yang  lahir  dari perkawinan secara agama menurut penulis pasal  tersebut sudah  harus ditinjau ulang atau direformasi atau diperbaharui karena pasal yang ada saat ini bersifat monoisme  yang  bersumber  dari  produk  hukum  negara  yang  mengabaikan hukum  yang  hidup  di  masyarakat  khususnya  hukum  Perkawinan  Islam.
8 Frase  “eksistensi  mendahului  esensi”  adalah  frase  yang  terkenal  dalam  filsafat eksistensialisme,  aliran  filsafat  yang  dalam  tulisan  disertasi  ini  menjadi  pegangan  penulisdalam melihat keberadaan hukum, baik hukum negara maupun hukum lokal.
9 Griffiths, What  Is  Legal  Pluralisme dalam  Journal  of  legal  pluralism  and  unofficial lawnumber 24/1986,  The foundation for Journal  of legal pluralism, 1986,  hlm. 24.
10 Boaventura De Saousa Santos, Toward A New Common Sense, Law, Science And Politics In The paradigmatic Transition, New York : Routledge,  1995,  hlm 114.
11 Ibid. hlm. 4.
12 Loc. Cit.
13 Ibid. 87.
Pencatatan perkawinan penting tapi tidak dengan semena-mena menghilangkan satu  hukum  dan  meninggikan  hukum  yang  lain.  Sebagai contohposisi  wali dalam  perkawinan  Islam  tidak  bisa  direndahkan  statusnya,  dan  meninggikan posisi  penghulu  KUA  sebagai  orang  yang  harus  hadir  di  majelis  ijab  kabul karena  bila  ia  tidak hadir  mengawasi    maka  sebuah  perkawinan  menjadi  tidak berkekuatan hukum {Pasal 6 ayat (1) dan (2)}. Ini merupakan ironi hukum.
Uraian  di  atas  bila  di  hubungkan  dengan  konsep  hukum    Satjipto  Raharjo tentang  hukum  progresif  yang  bertujuan  untuk  membuat  orang  bahagia, memanusiakan  manusia  maka  pilihannya  adalah  mereformasi  substansi Pengertian Perkawinan sah dalam UUP, PP No. 9 Tahun 1975 KHI dan Peraturan Pemerintah  No. 9 Tahun 1975 jo PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 tentang  PNS  substansi  persyaratan  berpoligami,    pengertian  perkawinan  yang sah dan KHI Pasal 5, 6, 7  tentang Dasar-Dasar Perkawinan,  PP No.48 tahun 2014 tentang  Biaya  Perkawinan  serta  aturan  hukum  di  bawahnya  seperti  peraturan atau keputusan menteri agama.
Kini  Pasal  43  UUP  telah  dirubah  redaksionalnya  sehingga  anak  yang  lahir dari perkawinan tidak dicatat secara hukum telah dilindungi hak-haknya. Akan tetapi, setelah Pasal 43 ayat (1) UUP di judicial review maka muncullah problema hukum  baru  dimana  peraturan  hukum  yang  senada  dan  setara  dengan ketentuan UUP Pasal 43 ayat (1) baru tersebut belum dilakukan perubahan atau belum  diharmonisasi,  misalnya  KHI  masih  menerapkan  bahwa  perkawinan tidak  mempunyai  akta  perkawinan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum. BahkanBahkan  keterangan  pemerintah  dalam  perkara judicial  review Pasal  43 UUP  mengatakan  bahwa  perkawinan  tidak  berakta  perkawinan  adalah perkawinan  yang  liar.    Bukan  hanya  belum  adanya  harmoni  antara  peraturan hukum  perkawinan  dan  Pasal  43  UUP  baru,  tetapi  juga  dalam  praktik  budaya hukum  agama  belum  dapat  menerima  kehadiran  Pasal  43  Baru  UUP.  Hakim agama  dan  penghulu  KUA  tetap  berpegang  teguh  pada  peraturan  lain  yang menunjang  hakim  untuk  tetap  berpegang  pada  aliran  positivistik (legal centralism) .  Meskipun  ia  seorang  hakim  agama  yang  sepatutnya memepertimbangkan  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  agama  Islam  seperti yang  disebutkan  dalam  UU  Peradilan  Agama  Pasal  49  bahwa  perkara  yang ditangani hakim agama adalah perkara yang berhubungan dengan hukum Islam dan agama Islam, tetapi hakim agama tetaplah memegang teguh azas legalitas di bawah  aliran  positivistik  ( legal  centralism) ,    dan  tidak  ambil  peduli  dengan hukum  Islam.    Budaya  hukum  hakim  agama  adalah  sebagai  corong  undang- undang.
2. Budaya Hukum Hakim Pengadilan Agama yang perlu direformasi.
a.   Reformasi Budaya hukum  Hakim Agama yang Positivistik. Paham positivistik adalah sebuah paham atau aliran dalam sisitem hukum. faham  ini  dianut  hampir  semua  negara  didunia  yang  menitikberatkan  pada hukum  tertulis  sebagai  ciri-ciri  negara  hukum  modern.  Paham  Postivistik meletakkan  undang-undang  atau  keseluruhan  aturan  secara  lengkap  sehingga tugas aparat hukum hakim agama hanya menerapkan aturan secara mekanis dan linier  untuk  menangani  persoalan  hukum  mayarakat  sesuai  bunyi  undang- undang.  Paham  positistik  hanya  menempatkan  aparat  negara  Hakim  agama sebagai  corong  undang-undang,  tidak  memberi  peluang  pada  hakim  agama
untuk  berbuat  kreatif  dengan  berijtihad  atau rechtvinding ketika  menjatuhkan vonnis.
Dalam  pandangan  paham  positivistik  maka  hukum  adalah  wilayah  yang steril, ia tak boleh tercemar oleh moral, etik apalagi religion (keyakinan). Bahkan faham Kelsenian menolak hukum yang telah tercampuri  oleh faktor-faktor non hukum  seperti  sosiologis,    politik,    ekonomi,  historis.  Dan  lain-lain.  Hukum adalah  murni  hukum  yang  berubah  wujud  menjadi  ilmu  yang  mempelajari tentang  “perintah  penguasa”.  Oleh  karena  itu,  dalam  paham  positivistik  maka hakim (agama) tidak perlu memikirkan  tentang hukum yang ideal (das  sollen), melainkan cukup hanya berpegang pada norma hukum positif (ius constitutum) 14 Ajaran  positivistik  meletakkan  hakim  agama  sebagai  corong  undang- undang,  dan  menetapkan  bahwa  hakim  agama  hanyalah  orang  yang mengutamakan  undang-undang  atau  norma  tertulis,  hakim  agama mengesampingkan  moral  dan  keadilan.    Dan  ajaran  positivistik  ini  dipegang teguh oleh hakim agama dan aparat penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum.
Hal ini karena pengaruh dari penjajahan oleh Belanda selama tiga setengah abad.    Seperti  kita  fahami  Belanda  dengan  tradisi civil  law- nya  adalah  negara yang sangat kental dengan hukum tertulis.  Pengaruh tradisi civil law ini sangat terasa  pada  sistem  hukum  Indonesia  yang  semuanya  harus  tertulis  syarat dengan prosedur,  kaku dan sulit berubah,  padahal basis hukum tersebut ada di tenga  masyarakat  seperti  yang  disampaikan  Seidman  bahwa  hukum  tidaklah berada di ruang hampa.  Kelemahan sistem positivistik ini telah diuraikan di atas seperti pada kasus AK seorang guru besar di Bandar Lampung Dengan sistem hukum yang kaku,  syarat prosedur, mengabaikan moral dan keadilan  dengan  faham  positivistik  justru  aparat  hukum  yang  berkait  dengan pelaksanaan  hukum  perkawinan  menimbulkan  dua  kutub  yang  saling berseberangan yaitu budaya hukum hakim agama di pengadilan agama  berbeda dengan  budaya  hukum  masyarakat.  Aparat  hakim  agama  pada  pengadilan agama  berhukum  dengan  hukum  undang-undang,  sedangkan  masyarakat berhukum  dengan  hukum  materil  Perkawinan  Islam  berbasis  moral  dan keyakinan.
Di pengadilan agama penanganan terhadap kasus pengesahan anak seperti kasus  Machicha  Muchtar  selama  ini  diketahui  bahwa  pengadilan  agama    sarat dengan  prosedur,  formalistis,  kaku,  dan  lamban  dalam  memberikan  putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim  terhadap  hukum  yang  amat  kaku  dan  normatif-prosedural  dalam melakukan  konkretisasi  hukum.  Sepatutnya  hakim  mampu  menjadi theliving interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak  terbelenggu  oleh  kekakuan  normatif-prosedural  yang  ada  dalam  suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar la bouche de la loi (corong  undang-undang).  Tentu  saja  hakim  harus  tunduk  pada  aliran positivistik, bila tidak mereka pun akan diperiksa oleh  lembaga berwenang Undang-Undang merupakan faktor yang cukup besar mempengaruhi hakim dalam  pengambilan  putusan.Undang-undang  begitu  besar  memberikan pengaruh  pada  hakim,karena  masih  adanya  perspektif  bahwa  hakim  tidak
14 Widodo  Dwi  Putro, Kritik  terhadap  Positivisme  Hukum ,    Penerbit,  Genta  Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.4
mempunyai  kebebasan  di  dalam  berijtihad (rechtvinding), sehingga  pengadilan sering disebut sebagai corong undang-undang, mengakibatkan pengadilan tidak mempunyai  otonom.  Pandangan  demikian  sesuai  teori  bersendikan  sejarah ( historical theory ) karena hukum yang terbentuk dalam undang-undang dianggap sebagai  pokoknya  suatu  pernyataan  dari  hukum  yang  ada  dulunya,  undang- undang  itu  dipandang  sebagai  lanjutan  dan  perkembangan  hukum  yang  ada sebelumnya. 15
Undang-undang  sendiri  ada  kelemahannya  sebab  begitu  undang-undang dinyatakan  berlaku  pada  saat  yang  bersamaan  undang-undang  tersebut  sudah tertinggal  dengan  kebutuhan,  sebab  permasalahan  masyarakat  lebih  cepat berkembang  daripada  hukum.  Hukum  berjalan  seperti  deret  tambah  dan kebutuhan hukum berjalan seperti deret ukur.
Sesuai  dengan hasil wawancara dengan   hakim  Pengadilan Agama  Jakarta Selatan, Yasardin 16 sebagai salah satu  hakim yang  memutus perkara Machicha Muhtar mereka para hakim agama memang tidak bisa keluar  dari ranah hukum undang-undang  dalam  menerima,  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan perkara. Menurut hakim agama adaya kepastian hukum juga akan terganggu.
Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  hakim  agama    memperhatikan norma  dalam  pengertian  bahwa  norma  sendiri  adalah  aturan  tertulis  yang terbuat  dalam  pasal  undang-undang  selanjutnya  pada  tahap  pembuktian perkara  anak  Machicha  akan  dipertimbangkan  pasal-pasal  dalam  UUP  dan KHI.Informan  (hakim  agama)  menerangkan  bahwa  hakim  agama    tidak mungkin keluar dari aturan dalam UUP dan KHI.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  beranggapan  perlunya  sistem hukum  sub  budaya  hukum  hakim  agama    yang  berpegang  pada  ajaran positivistik  atau legal  centralism ini  di  reformasi.  Berpegang  terlalu  teguh  pada prinsip  ajaran ini  bukan  tanpa  kelemahan,  seperti  beberapa  kasus  diuraikan  di atas  sepeti  kasus  K  dan  AK  yang  telah  membuat  aturan  hukum  positif  juga lemah  /  diabaikan    pelaku.    Atau  terhadap  kasus  lain  yang  mengabaikan keadilan substantif.
b.  Kendala pemahaman.
Hasil wawancara dengan mantan hakim konsitusi perkara MK No 46/PU– VIII/2010  mengatakan  pemahaman  hakim  agama  akan  hukum  juga mempengaruhi  putusan  hakim.    Latar  belakang  pendidikannya  latar  belakang keluarga,  asal  wilayah  akan  mempengaruhi  putusan  sang  hakim,    Pendidikan yang minim dari pendidikan fakultas hukum mempengaruhi pemahaman hakim akan  hukum,  hakim  agama  umumnya  berbasis  pendidikan    non  hukum, sehingga pemaknaan hukum juga menjadi minim.
c.  Faktor struktur organisasi
Hakim  agama  tidak  dapat  keluar  dari  pakem  positivistik  dikarenakan adanya pegawasan akan kinerja hakim oleh Badan Pengawas  Hakim di bawah nauangan  Mahkamah  Agung  dan  Pengawasan  oleh  Komisi  Yudisial,  sehingga mereka tidak dapat melakukan rechtvinding. Dengan uraian di atas maka dapat
15 Roscoe  Pound, Pengantar  Filsafat  Hukum, diterjemahkan  dan  edisi  diperluas olehMuhammad Radjab, Jakarta, Barata, 1996, hlm 66.
16 Wawancara tahun 2014 di pengadilan agama Jakarta Selatan
digambarkan  dialektika  antara  konstruksi existing dan  konstruksi    ideal  dalam ragaan berikut:
Tabel 7 Dialektika Kondisi existing dan konstruksi  Ideal sistem hukum pencatatan perkawinan Konstruksi Ideal Konstruksi existing A. Filosofi : Perlindungan Perempuan dan Anak B. Aliran :Positivistik C. Dasar Hukum Hendaknya  negara  dalam  membuat peraturan mempertimbangkan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah  peristiwa  hukum  tetapi peristiwa  penting  sama  seperti kematian  dan  kelahiran.  Mengingat hal  yang  demikian  maka  peristiwa penting  tidak  dapat  membatalkan peristiwa  hukum.  Oleh  karena  itu konstruksi  ideal  adalah  sebagai berikut.
1. Peran  penghulu  KUA  sesuai Pasal    Pasal  6  ayat  (1) mengharuskan perkawinan dilangsungkan dihadapan penghulu  KUA  dan  di  bawah pengawasan KUA dihilangkan. 2. Pasal  6    ayat  (2)  mengatakan bahwa  perkawinan  yang  tidak memenuhi  ayat  (1)  adalah perkawinan  tidak  berkekuatan hukum  atau  perkawinan  liar (istilah yang digunakan pemerintah dalam keterangannya  terhadap  hakim konsitusi perkara JR No.46/PU- VIII/2010)dipertimbangkan untuk ditiadakan. 3. Pencatatan  perkawinan  yang menurut ketentuan KMA No.11/  2007  adalah  sebuah peraturan pencatatan perkawinan  yang  berasal  dari elitisme, yang tidak memperhitungkan  aspek  non hukum. Oleh karena itu diharapkan  negara  merubah peraturan  KMA  No.  11  tahun
A. Filosofi  Pencatatan:  Perlindungan
Perempuan dan anak.
B. Aliran Positivistik C. Tentang Dasar hukum. Demi terjaminnya ketertiban masyarakat  perkawinan  harus  dicatat. Tidak ada yang salah dalam redaksional  pasal  ini  dalam  filosofi perkawinan  tujuan  utama  adalah perlindungan  perempuan  dan  anak. Yang  harus  menjadi  fokus  adalah pencatatan  bukanlah  peristiwa  hukum tetapi peristiwa penting (Bagir Manan) Sjekh Al Jalaad Al Haq dari Universitas
Al  Azhar  mengatakan  pentingnya pencatatan.  Oleh  karena  itu,  peristiwa pentig  tidak  dapat  membatalkan peristiwa hukum.
Menurut  hukum  Islam  Rukun  dan Syarat  menikah  yaitu  ada  catin,  ada wali  ada  saksi  dan  ada  ijab  kabul. Kehadiran  dan  keharusan  penghulu hadir  pada  majelis  ijab kabul  bukanlah persyaratan  dan  rukun    perkawinan islam.  Dgn  demikian  isi  Pasal  6  KHI yang  mengatakan  bahwa  perkawinan yang  tidak  dihadiri  dan  diawasi  oleh penghulu  KUA  adalah  perkawinan tidak berkekuatan hukum (Pasal 6 ayat (2)  adalah  menciderai  Rukun  dan Syarat dalam perkawinan Islam.
Dasar Hukum Poligami: Diabaikan  masyarakat  oleh  K  oleh  AK MN,  pejabat  di  Lampung.  Kelompok eklusif  mengabaikan  dan  kelompok masyarakat miskin.
D. Status Akta Perkawinan: sebagai alat bukti  satu-satunya  di  pengadilan agama (kasus MM)
Alat    bukti  di  pengadilan  seperti  yang ditetapkan  oleh  HIR  164  dan  Rbg  283 yang  berlaku  berdasar  Pasal  54
2007. 4. Pemerintah melakukan perubahan  dengan  langkah merubah paradigma ah merubah model pencatatan dari gaya  Elitisme  menjadi  gaya yang lebih progresif. 5. Diharapkan  membangun  model pencatatan  dengan  berbasis budaya hukum yang berpegang pada kesadaran hukum masyarakat  dalam  mencatatkan perkawinan.Apabila model pencatatan  berbasis  kesadaran hukum  dan  budaya  hukum  ini terwujud  maka      otomatis  hak- hak  keperdataan  anak-anak terlindungi.
6. Putusan  MK  No.  46  /PU- VIII/2010 perlu peraturan tambahan pelaksanaan.Perlu sinkronisasi  peraturan  lainnya dengan  putusan  MK  tersebut, sehingga tidak saling berbenturan. Undang-Undang  Peradilan  Agama Nomor  3  Tahun  2006  bahwa  alat  bukti adalah  (1)  bukti  tertulis,  (2)  saksi,  (3) praduga, (4) sumpah, dan (5) pengakuan. E. Perlindungan anak. Pasal 43 baru belum sinkron dengan
Pasal  42  UUP  anak  yang  lahir  dari perkawinan sah adalah anak sah. Pasal 99 (1) KHI Anak sah adalah anak yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah. Ps 99 (2) hasil pembuahan suami isteri sah di luar rahim atau di dalam rahim isteri tersebut. Pasal  100  Anak  yang  lahir  di  luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Putusan MK sudah mengakomodir rasa keadilan  mmasyarakt  tetapi  belum dapat  diimplementasikan  dibuktikan dengan putusan PA Jaksel No.1241/Pdt-/2013
d. Konsep Menurut Bagir Manan tentang Prinsip Dasar Perkawinan.
Konsep persyaratan perkawinan sesuai tafsir Pasal 2 UUP dari pakar Bagir Manan seperti diuraikan di atas maka persyaratan perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah Pasal 2 ayat (1) adalah sebuah peristiwa hukum dan Pasal 2 ayat (2) adalah peristiwa penting.
e. Konsep Perkawinan Sah Menurut Syekh Al Azhar, Al  Jaad al Haq
Konsep  perkawinan  sah  menurut  syekh  Al  Azhar,  Ali  Jaad  al  Haq  tentang  al zawaj  al-„urf 17 adalah  sebuah  perkawinan  yang  tidak  dicatat  sesuai  peraturan perundangan.  Syekh  Jaad  al  Haq  mengatakan    ketentuan  yang  mengatur perkawinan menjadi dua yaitu:
1. Peraturan syara', yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah  perkawinan.  Oleh  ulama  besar  ini,  ketentuan-ketentuan  tersebut dianggap  sebagai  unsur-unsur  pembentuk  bagi  akad  perkawinan. Apabila  unsur-unsur  pembentuknya  seperti  diatur  dalam  syariat  Islam itu  telah  secara  sempurna  dapat  dipenuhi,  maka  menurutnya,  akad perkawinan  itu  secara  syara'  telah  dianggap  sah  sehingga  halal  bergaul sebagaimana  layaknya  suami-istri  yang  sah,  dan  anak  dari  hubungan suami-istri itu sebagai anak yang sah.
17 Satria Effendi Zein, Problematika Hukum Keluarga Kontemporer . Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 33
2. Peraturan  yang  bersifat tawsiqy ,  yaitu  peraturan  tambahan  yang bermaksud  agar  perkawinan  di  kalangan  umat  Islam  tidak  liar,  tetapi tercatat  dengan  memakai  surat  Akta  Perkawinan  secara  resmi  yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
Oleh  karena  itu  pencatatan  adalah  keharusan,    tetapi  sistem  mencatatkan perkawinan  yang  ada  saat  ini  dapat  menghalangi  masyarakat  mencatatkan perkawinannya.  Di  Indonesia  masa  Kolonial  Belanda  dilakukan  model pencatatan  yang  tumbuh  dari  kesadarn  masyarakat  dan  di  tuangkan  dalam Regeling  Reglement  No.  75,    di  negara  jiran  Malaysia  pencatatan  di  serahkan kepada  kesadaran  hukum  masyarakat.    Negara  hanya  berperan  sebagai regulator.
Berdasarkan dalil-dalildari Teori Chambliss-Seidman, Konsep Pembangunan Sistem Hukum Nasional Barda Nawawi Arief, konsep hukum sjekh Al Jalaad Al Haq dari Al Azhar, sistem pencatatan perkawinan negara Malaysia, maka sistem pencatatan  dan  sisitem  hukum  perkawinan  dapat  dibangun  sebuah  model tentangPembangunan Sistem Hukum  Perkawinan di Indonesia sebagai berikut:

## Rancangan Model Reformasi  Sistem Hukum  Perkawinan dalam rangka
perlindungan anak

## Pembangunan Hukum
Nasional Hukum Nasional
Pembangunan Konsep Nilai Budaya Hukum
Dibangun Dengan Nilai-Nilai
Budaya Hukum Nilai-Nilai PANCASILA K E P E
N T I
N G A N TUJUAN NASIONAL Presiden dan DPR PA, MA dan MK Faktor-Faktor Non Hukum ADRESAT HUKUM Masyarakat Umpan balik Umpan balik Umpan balik Norma Norma Hukum Kegiatan Pemagaran Tuntutan Sistem hukumPerkaw inan Faktor-Faktor Non Hukum Tuntutan
Keterangan:
1. Sistem  hukum bersumber pada Tujuan Nasional sehingga sistem hukum nasional  harus  diarahkan  pada  pencapaian  Tujuan  Nasional  tersebut melalui Pembangunan Hukum Nasional.
2. Pembangunan Hukum Nasional didasarkan pada Pembangunan Konsep Nilai  dalam bentuk  Pembangunan  Budaya Hukum.  Pembangunan  Ilmu Hukum Nasional termasuk di dalam Pembangunan Budaya Hukum ini.
3. Pembentukan  Budaya  Hukum  tersebut  dibangun  dengan  cara meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap  1)  Pengetahuan seluruh  elemen  masyarakat    tentang  hukum,  2)  penghayatan  terhadap hukum, 3) ketaatan seluruh elemen masyarakat terhadapa hukum. Nilai- nilai  kesadaran  hukum  dalam  wujud  konkret  dapat  dilihat  pada  nilai- nilai Pancasila sila kesatu.
4. Sistem  Hukum  di  samping  berdasar  pada  Tujuan  Nasional,  sistem hukumharus menjadikan Pancasila sebagai pegangannya.
5. Sistem  hukum  selanjutnya  akan  menentukan  kualitas  penegakan hukumyang  dapat  disamakan  dengan  bekerjanya  hukum  Chambliss- Seidmanbaik penegakan hukum “inabstracto yaitu proseslegislasi/formulasi/pembuatan  peraturan-perundang-undangan (lawmaking). Proses law  making melalui law  making  institutions merupakan tahap  awal  yang  sangat  strategis  dari  proses  penegakan  hukum “in concreto” yang  dilakukan  oleh  Pemegang  Peran,  yaitu  masyarakat atau addressat hukum. Kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakanlegislasi/formulasi  merupakan  kesalahan  strategis  yang  dapat menjadipenghambat  upaya  penegakan  hukum “in  conreto”. Dalam  hal tersebut  peran  penegak  hukum  harus  kembali  kepada  makna  filosofi dasarnya  yaitu  hukum  untuk  kepentingan  manusia  bukan  sebaliknya. Hukum  tidak  ada  untuk  dirinya  melainkan  untuk  sesuatu  yang  luas, yaitu  untuk  harga  diri  manusia,  kebahagiaan,  kesejahteraan  dan kemuliaan manusia,  khususnya keadilan dan perlindungan HAM kaum perempuan. 18
6. Dalam praktik legislasi, terlalu banyak produk legislatif yang bermasalah, sehingga tidak jarang suatu UU yang baru keluar sudah digugat (sebagai umpan balik) oleh masyarakat bahkan harus dicabut, diubah, diperbaiki, atau  diamandemen.    Seperti  kasus    Pasal  43  UU  Perkawinan  yang  di judicial review.
7. Lembaga  Pemagaran  Hukum  bertugas  untuk  mengawal,  memagari, me review sampai  mencabut  atau  membatalkan  peraturan  perundang- undangan yang bermasalah. Lembaga yang berwenang untuk ini adalah Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dan/atau  Mahkamah  Agung  (MA).  Kedua lembaga  ini  harus  memiliki  sensitivitas  terhadap  fungsinya  sebagai “constitution guardian”, khususnya Mahkamah Konstitusi.
18 Habib  Shulton  Asnawi,  2013, Membongkar  Positivisme  Hukum  Dalam  Kuhp  Perspektif Hukum Islam Upaya Menegakkan Keadilan Ham Kaum Perempuan Di Indonesia , NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013, hlm.16

## Simpulan
Berdasarkan  uraian  pada  bab-bab  terdahulu  maka  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut:
1. Potret Sistem Hukum Perkawinan.
Potret  Substansi  hukum  perkawinan  dan  perlindungan  anak  seluruh peraturan  baik  dalam  bentuk  undang-undang,  seperti  UUP  ,    Peraturan Pemerintah  (PP),  UU  Pencatatan  Sipil,  UU  Pemda,  UU  Perlindungan  Anak, Kompilasi  Hukum  Islam  dan    SK  Menteri  Agama  dalam  merumuskan perkawinan  yang  sah  tetap  mengacu  pada  Pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU Perkawinan.    Ini  artinya  anak  pada  perkawinan  tidak  dicatat  tidak  dilindungi negara. Sistem hukum perkawinan secara umum terutama sejak dikeluarkannya Putusan MK No.  46/PU-VIII/  2010  telah melindungi hak-hak anak yang lahir dari  perkawinan  tidak    dicatat,  akan  tetapi  putusan  MK  belum  diikuti  oleh peraturan  lain    sehingga  putusan  tersebut  dapat  diimplementasikan.  Hukum Islam  melindungi  secara  penuh  hak    anak-anak  tersebut,  tapi  tidak  menjadi hukum  positif.  Akibatnya  timbullah  dampak  seperti  penyelundupan  hukum, pengabaian hukum dll.

## 2. Faktor pedorong masyarakattidak mencatatkan perkawinan. yaitu:
(1)    Faktor Peraturan pada ranah substansi
1) Pasal  2  ayat  (1)  UUP  merupakan  peristiwa  hukum  ditawarkan  untuk dipisahkan  dengan  Pasal  2  ayat  (2)  UUP  sebagai  peristiwa  penting, sehingga  tidak  terjadi  pembatalan  perkawinan  yang  telah  memenuhi Rukun dan Syarat Perkawinan Islam.
2) Pasal  4  ayat  (1  )  dan  Pasal  4  ayat  (2)  UUP  tentang  poligami  warga muslim yang tidak berkeadilan Islam, dan Pasal 4 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 yang tidak berkeadilan Islam
3) Pasal  6  ayat  (1)  telah  memberikan  peran  pada  penghulu  KUA  terlalu besar, bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan penghulu
4) Peran  yang  terlalu  besar  diberikan  negara  pada  penghulu  KUA disebutkan pada  Pasal 6 ayat (2) KHI bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan penghulu KUA tidak mempunyai kekuatan hukum
5) Pasal 7 ayat (1) KHI bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta  perkawinan  yang  dibuat  oleh  PPN,  ketentuan  ini  telah  menafikan Rukun dan Syarat menikah Islam, dan bertentangan dengan hukum acara di pengadilan agama yang mengakui alat bukti lain selain akta tertulis.
6) Peraturan  Prosedur  dan    Persyaratan    Perkawinan  pada  KMA  No.11 Tahun 2007 adalah syarat birokrasi dan memberatkan.
(2)  Faktor Budaya Hukum Masyarakat. Sebagian masyarakat berhukum dengan hukum berdasarkan keyakinannya yaitu  hukum  perkawinan  Islam,  sedangkan  bagi  aparat  seperti  penghulu  KUA dan  hakim  agama  berhukum  dengan  hukum  positif.  Keyakinan  dimaksud bahwa  mereka  meyakini  bahwa  sepanjang tidak  melalnggar  Rukun  dan  Syarat Perkawinan Islam maka perkawinan tersebut sah.
(3)   Faktor Ekonomi masyarakat
Faktor  ekonomi  yang  lemah  menjadikan  sebagian  masyarakat  tidak mencatatkan perkawinannya. Sedangkan bagi masyarakat yang secara ekonomi
mapan  tidak  mencatatkan  perkawinan  karena  faktor  ”  x”  yang  terkadang  sulit dinalar. Bagi sebagian kelompok masyarakat dengan ekonomi mapan ini hukum bisa dibeli yaitu dengan mendapatkan akta perkawinan asli tapi palsu.
3. Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan dalam rangkaperlindungan anak. Reformasi sistem hukum pencatatan adalah :
(1) Pada ranah substansi yaitu:
a) Pasal  2  ayat  (1)  UUP  merupakan  peristiwa  hukum  ditawarkan  untuk dipisahkan  dengan  Pasal  2  ayat  (2)  UUP  sebagai  peristiwa  penting, sehingga  tidak  terjadi  pembatalan  perkawinan  yang  telah  memenuhi Rukun  dan  Syarat  Perkawinan  Islam  sebagai  peristiwa  hukum  oleh peristiwa penting karena tidak adanya pencatatan,
b) Pasal 4 ayat (1 )dan Pasal 4 ayat (2) tentang poligami warga muslim yang tidak berkeadilan Islam, begitu juga Pasal 4 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 yang tidak berkeadilan Islam.
c) Pasal 6 ayat (1) KHI telah memberikan peran pada penghulu terlalu besar karena  peran  itu  seharusnya  dilakukan  oleh  wali  dan  keluarga  besar pihak-pihak yang akan menikah
d) Peran yang terlalu besar juga terdapat pada  Pasal 6 ayat (2) KHI  yang menyebutkan bahwa  perkawinan  yang tidak  dilangsungkan dihadapan penghulu  KUA  maka perkawinan tidak berkekuatan hukum,
e) Pasal 7 ayat (1) KHI yang hanya mengakui alat bukti untuk perkawinan hanyalah akta perkawinan,  maka ini telah menafikan Rukun dan Syarat menikah  Islam,  dan  juga  telah  bertentangan  dengan  hukum  acara  di pengadilan  agama  yang  menetapkan  bahwa  alat  bukti  tidak hanya  akta tertulis, tetapi alat bukti lainnya
Reformasi dilakukan dengan berpegang pada tujuan pembangunan hukum nasional,  berdasar  pada  budaya  hukum  masyarakat,    berbasis  nilai-nilai Pancasila.  Dengan  direformasinya  sistem  hukum  pencatatan  perkawinan  ini diharapkan  perlindungan  hukum  anak  yang  tertuang  dalam  Konvensi  Hak Anak, UU Perlindungan Anak dan UU HAM dapat ditegakkan.

## 4. Rekomendasi
Berdasarkan uraian pada bab terdahulu maka penulis merekomendasikan 2 hal  dalam  melakukan  perlindungan  terhadap  anak  yang  lahir  dari  perkawinan yang tidak dicatat.  Rekomendasi ini  ditujukan pada lembaga pembuat hukum (Presiden+  DPR),  untuk  mereformasi  peraturan  agar  anak  pada  perkawinan tidak dicatat dilindungi negara:
(1)    Mereformasi  peraturan  tentang  sistem    pencatatan  perkawinan    warga muslim  dengan  berpijak  pada  konsep  bahwa  Rukun  dan  Syarat  menikah adalah  peristiwa  hukum  yang  mengesahkan  perkawinan  Islam  dan pencatatan  adalah  peristiwa  penting  seperti  peristiwa  kelahiran  dan kematian.Oleh karena itu  perlu dibuat kebijakan yang dapat mendukung sistem pencatatan perkawinan berkeadilan Islam dan berlandaskan HAM. Dengan  demikian  memberi  ruang  dan  tempat  untuk  memberi perlindungan hukum anak pada perkawinan tidak dicatat.
(2)    Melakukan  perubahan  paradigma  negara  bahwa  pencatatan  perkawinan adalah  sebuah  peristiwa  penting,  bukan  peristiwa  hukum,  dalam  kajian
ushul fikih maqosyid al syariah pencatatan adalah pemenuhun kebutuhan penting  manusia.    Oleh  karena  itu,    pencatatan  adalah  hak  warganegara bukan  kewajiban  warga  negara,  sama  kedudukannya  dengan  peristiwa kematian dan kelahiran.Membangun kesadaran hukum masyarakat adalah tugas utama negara dan masyarakat
Referensi 1. Buku-Buku A.  Heuken  SJ. et  al , Ensiklopedi  politik  Pembangunan  Pancasila .Jakarta:  Yayasan Cipta     Loka Caraka, 1973
Azzam,  Abdul  Azis  Muhammad  dan  Abdul  Wahab  Sayyed  Wahhas, Fiqih Munakahat .    2009, Jakarta:
Amanda  Coffey, Reconceptualizing  Social  Policy:  Sociological  Perspective  on Contemporary Social Policy, Open University Press, McGraw-Hill Education, Berkshire-England, 2004
Amnawaty, Hukum dan Hukum Islam, Universitas Lampung,  Bandar Lampung:,
2009.
A. Strauss and J. Corbin, Busir, Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and Techniques, London, Sage Publication, 1990
Bogdan  dan  Biklen  dalam  Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996
Boaventura  De  Saousa  Santos, Toward  A  New  Common  Sense,  Law,  Science  And Politics In  The paradigmatic Transition, New York : Routledge,  1995
Donald Black, The Behaviour of Law, AcademicPress, New York, 1976,
HB  Sutopo, Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Bagian  II, Universitas  Negeri  Sebelas MaretPress, Surakarta, 1990
H.  Hilman  Hadikusuma, Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat .  Bandung:  Mandar  Maju, 2003
I  Gede AB  Wiranata, Hukum  Adat Indonesia  dan  Perkembangannya Dari Masa  Ke Masa . Bandung: Citra Aditya Bakti,  2005
Lawrence M.Friedman, The legal System  a Social Science Persepective. New York: Russel Sage foundation, 1975
Mattew  B.  Miles  and  A.  Michael  Huberman, Analisis  Data  Kualitatif, UI  Press, Jakarta, 1992
Robert K. Yin, Studi Kasus, Desain dan Metode, PT Radja Grafindo, Jakarta, 2006
Roscoe  Pound, Pengantar  Filsafat  Hukum, diterjemahkan  dan  edisi  diperluas olehMuhammad Radjab, Jakarta, Barata, 1996
Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar & Aplikasinya, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang, 1990
Satria Effendi Zein, Problematika Hukum Keluarga Kontemporer . Jakarta, Kencana, 2004
Soetandyo  Wignyosoebroto, Perubahan  Paradigma  Dalam  Ilmu  Hukum  Pada MasaPeralihan  Milenium  (dari  Abad  20  ke  Abad  21), Makalah  Bahan  Kuliah Program Doktor IlmuHukum , 2003
Suteki, 2008, Reformasi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara   Atas Sumber Daya  Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial , Disertasi,  Semarang, Undip
Widodo  Dwi  Putro, Kritik  terhadap  Positivisme  Hukum ,    Penerbit,  Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

## 2. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan perkawinan, Talak, dan Rujuk
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Putusan MK No. 46 /PU-VIII/2010
Putusan Pengadilan Agama Jaksel No.1241/Pdt-/2013

## 3. Jurnal dan Website
Griffiths, What Is Legal Pluralisme dalam Journal of legal pluralism and unofficial law number 24/1986,  The foundation for Journal  of legal pluralism, 1986
Habib  Shulton  Asnawi,  2013, Membongkar  Positivisme  Hukum  Dalam  Kuhp Perspektif  Hukum  Islam  Upaya  Menegakkan  Keadilan  Ham  Kaum  Perempuan  Di Indonesia , NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni