## TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

## DALAM PENGGUNAAN  DANA  BOS  UNTUK  PENDIDIKAN  DASAR  YANG BERMUTU
Mashari a , a Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, Indonesia

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  bertanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan  pendidikan nasional  yang  berkualitas  dan  berdaya  saing  serta  bermutu.  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah serta Masyarakat menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah dalam penggunaan dana BOS untuk pendidikan dasar yang bermutu. Metode pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif,  yang  memahami  hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pola penggunaan dana BOS untuk pendidikan dasar belum berjalan efektif karena masih ada kasus pungutan liar yang dilakukan Kepala Sekolah di Kabupaten Purworejo,  kasus  pungutan  liar  di  Kabupaten  Magelang,  dan  kasus  pengelolaan  dana  BOS  di Kabupaten  Semarang  (2)  Mekanisme  penggunaan  dana  BOS  dari  pemerintah  daerah  untuk pendidikan  dasar  diawali  dengan  penunjukkan  kepada  organisasi  pelaksana  BOS  meliputi  Tim Pengarah  dan  Tim  Manajemen  BOS  Pusat,  Tim  Manajemen  BOS  Provinsi,  Tim  Manajemen Kabupaten/Kota, dan Tim Manajemen Sekolah; dan (3) Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penggunaan  dana  BOS  untuk  pendidikan  dasar  dengan  memberikan  layanan  pendidikan  bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP). Pemerintah Daerah bertanggung jawab  membantu  untuk  meringankan  beban  biaya  pendidikan  bagi  seluruh  masyarakat  dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.
Kata Kunci : Pemerintah Daerah; Penggunaan Dana Bos; Pendidikan Dasar.

## Abstract
This study aims to examine responsibility in the implementation of quality and competitive and quality national  education.  The  Central  Government  and  Regional  Governments,  and  the  Community guarantee compulsory education at the minimum level of primary education without charging a fee. The  problem  in  this  research  is  the  responsibility  of  local  governments  to  use  BOS  (School Operational Assistance) funds for good quality of primary education. The approach method used in this research is a normative juridical approach, which understands the law as a set of regulations or positive norms in the statutory system. The results of this study indicate that: (1) The pattern of using BOS funds for primary education has not been effective because there are still cases of illegal levies carried out by the Principal in Purworejo Regency, cases of illegal levies in Magelang Regency, and cases of BOS fund management in Semarang Regency; (2) The mechanism for using BOS funds from  local  governments  for  primary  education  begins  with  the  appointment  of  BOS  implementing organizations  including  the  Steering  Committee  and  Central  BOS  Management  Team,  Provincial BOS Management Teams, Regency/City Management Teams, and School Management Teams; and (3) The responsibility of local governments in the use of BOS funds for primary education by providing educational  services  for  all  students  at  the  basic  education  level  (Elementary  school  and  Middle school). Local governments are responsible for helping to ease the burden of education costs for the entire community in obtaining a quality education
Keywords : Local Government; Use of BOS Funds; Primary Education

## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ISSN : 2355-1550 (online), 1858-0246 (print) Akreditasi SK No. 28/E/KPT/2019 Doi: 10.35973/sh.v18i2.2506 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH
Penulis : a mmashary@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Pembangunan  dibidang  pendidikan  merupakan  peran  utama  bagi  negara.  Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945).  Negara  sebagai penyelenggaraan  pendidikan  nasional  berkewajiban  untuk  meningkatkan  keimanan  dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Negara  bertanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  nasional  yang  berkualitas dan berdaya saing serta bermutu. Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu  daerah,  karena  pendidikan  sebagai  pencipta  Sumber  Daya  manusia  (SDM)  yang berkualitas  memiliki  kontribusi  sangat  besar  terhadap  suatu  kemajuan.  Berdasarkan ketentuan  Pasal    6  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  (UU  Sisdiknas)  mengamanatkan  bahwa  setiap  warga  negara  yang berusia  tujuh  sampai  dengan  lima  belas  tahun  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar.  Dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah  Daerah  menjamin  terselenggaranya  wajib  belajar  minimal  pada  jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU Sisdiknas menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah Pusat, Pemerintah  Daerah,  dan  Masyarakat.  Konsekuensi  dari  amanat  undang-undang  tersebut adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta sekolah lain yang sederajat.  Ketentuan  Pasal  49  ayat  (1)  UU  Sisdiknas  disebutkan  “bahwa  dana  pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Angaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  pada  sektor  pendidikan  dan  minimal  20%  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Keberadaan  otonomi  daerah  memberikan  hak  dan  kebebasan  kepada  daerah  untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan kewenangannya akan tetapi dalam pengawasan oleh  Pemerintah  Pusat  dan    Peraturan    Perundang-Undangan.  Eksistensi  Pengawasan secara mutlak memberikan gambaran bahwa kebebasan itu tidak serta merta merujuk pada lahirnya  kemerdekaan  ( onafhankelijk ). 1 Tanggung  jawab  Pemerintahan  Daerah  merupakan bentuk  usaha  ataupun  perbuatan  yang    ditujukan    sebagai    perwujudan  pelaksanaan Pemerintahan  Daerah  dapat  dilaksanakan  pengawasan  dengan  efisien  dan  efektif  yang didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Dalam membantu penyelenggaraan Pemerintah Daerah demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas  serta  dapat  meringankan  beban  biaya  pendidikan  bagi  seluruh  warga  negara dalam  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu  demi  terwujudnya  pemerintahan  yang  baik, maka  Inspektorat  selaku  Lembaga  Pengawasan  memiliki  kewenangan  untuk  dapat melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan dana Bantuan Operasional Sekolah
1 Philippus  M.  Hadjon,  2008, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia, Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 80.
(BOS)  seiring  dengan  peningkatan  saluran  biaya  satuan  dan  juga  mekanisme  penyaluran (mekanisme transfer secara langsung dalam bentuk hibah). 2
Pola  penggunaan  dana  BOS  untuk  pendidikan  dasar  belum  berjalan  efektif  karena  tidak semua dapat mengenyam pendidikan gratis yang diprogramkan oleh pemerintah melalui dana BOS. 3 Beberapa kasus dalam penyelenggaraan pendidikan di Jawa Tengah terjadi pungutan- pungutan liar dan pengelolaan dana BOS untuk SD dan SMP yang dilakukan Kepala Sekolah sebagai berikut: (1) Kasus Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Purworejo pada Tahun 2018 terjadi pungutan pada saat Penerimaan Siswa Baru; (2) Kasus Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Magelang yang dilakukan Kepala Sekolah terjadi pada saat penerimaan Siswa Baru Tahun 2017 yang dilaporkan  kepada Polres Magelang dan  Kejaksaan  Negeri  Magelang;  dan  (3)  Kasus  pengelolaan  dana  BOS  di  Kabupaten Semarang  terjadi  penyimpangan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan,  yaitu  Sekolah  yang belum membuat SK Tim BOS yang ditangani oleh Tim BOS Kabupaten.
Mekanisme penggunaan dana BOS dimulai dengan pihak sekolah mengirimkan data jumlah siswa  biasanya  setelah  PSB  dan  menyerahkan Rencana  Kegiatan dan  Anggaran  Sekolah (RKAS)  ke  Tim  Manajemen  BOS  Kabupaten/Kota.  Pelaksanaan  penggunaan  dana  BOS melibatkan seluruh pihak sekolah mulai dari: Kepala Sekolah, Bendahara, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penggunaan dana BOS untuk pendidikan  dasar  yang  bermutu.  Pemerintah  Daerah  berkewajiban  menyelenggarakan program wajib belajar, program ini mempunyai beberapa ciri yaitu: (a) dalam pelaksanaanya tidak bersifat memaksa, tetapi persuasif;    (b) adanya keinginan peserta didik dan orang tua untuk mengikuti pendidikan dasar dengan kemudahan yang telah disediakan,dan tidak ada sanksi hukum bagi peserta didik yang tidak mengikutinya; (c) dalam pelaksanaan wajib belajar tidak  diatur  dengan  undang-undang  tersendiri;  dan  (d)  keberhasilan  dari  pelaksanaan program dapat dilihat dengan partsipasi masyarakat dalam mendapaatkan pendidikan dasar. 4 Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam  Penggunaan Dana Bos Untuk Pendidikan Dasar Yang Bermutu”.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:
1.  Bagaimana pola penggunaan dana BOS untuk pendidikan dasar belum berjalan efektif ?
2.  Bagaimana mekanisme penggunaan dana BOS dari pemerintah daerah untuk pendidikan dasar ?
3.  Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam  penggunaan dana BOS untuk pendidikan dasar yang bermutu ?
2 Anisa  Rahayu  dan  Endang  Larasati  Setianingsih,  2005, Pengawasan  Dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung, Jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, hlm. 2.
3 Suparman Mannuhung, 2019, Efektifitas Pelaksanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Ibtidaiyah di Kota Makassar, Jurnal Andi Djemma Volume 3 Nomor 1, hlm. 99-100.
4 Prayitno,  D.  2008, Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah (Studi  Kasus  Pelaksanaan  Program  Wajib  Belajar  Sembilan  Tahun  Di  Distrik  Semangga, Kabupaten Merauke), Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro

## MOTODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang  memahami  hukum  sebagai  perangkat  peraturan  atau  norma-norma  positif  di  dalam sistem  perundang-undangan.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder4,  seperti bahan-bahan  hokum  primer  terutama  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan  dan yurisprudensi yang memuat tindak pidana politik. 5 Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

## PEMBAHASAN

## 1.  Pola Penggunaan Dana BOS Untuk Pendidikan Dasar Belum Berjalan Efektif
Menurut Teguh Triwiyanto, pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya  memberikan  pengalaman-  pengalaman belajar  terprogram  dalam  bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur  hidup  yang  bertujuan  efektifisasi  kemampuan-kemampuan  individu  agar  di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat. 6
Pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dan mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dalam  bentuk  pendidikan  formal,  nonformal,  dan  informal. 7 Sejalan  dengan  fungsi pendidikan  nasional  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  3  UU  Sisdiknas.  Salah  satu  tujuan pendidikan nasional  adalah  meningkatkan  ketakwaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa. Dalam mencapai tujuan itu, pendidikan agama perlu diberikan kepada semua jenjang dan jenis sekolah dan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah tingkat dasar sampai dengan tingkat tinggi. 8
Penegasan  hak  warga  negara  atas  pendidikan  sebagaimana  tercantum  dalam  UU Sisdiknas. Pendidikan selalu berkenaan dengan upaya pembinaan manusia, oleh sebab itu  keberhasilan  pendidikan  sangat  bergantung  pada  unsur  manusianya  yang  menjadi penentu akan berhasil atau tidaknya sebuah pendidikan. Sekolah adalah pihak kedua yang terkait  dalam  urusan  pendidikan,  dan  tidak  kurang  penting  dari  rumah  maupun masyarakat. 9
5 Soerjono  Soekanto,  2013, Metode  Penelitian  Hukum, PT.  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, hlm. 121.
6 Teguh Triyanto, 2014, Pengantar Pendidikan, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 23-24
7 Muhammad  Irham,  et.  all.,  2013, Psikologi  Pendidikan:  Teori  dan  Aplikasi  dalam  Proses Pembelajaran, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hlm. 19.
8 Zakiah Daradjat, dkk, 2014, Ilmu Pendidikan Islam ,  Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 87.
9 Mukhtar  Latif,  et.al.,  2013, Orientasi  Baru  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  Teori  dan  Aplikasi , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 5.
Menurut Syaodih 10 bahwa masyarakat global, masyarakat teknologis, ataupun masyarakat informasi  yang  terbuka,  berubah  sangat  cepat  dalam  memberikan  tuntutan,  tantangan, bahkan ancaman-ancaman  baru.  Memasuki  era otonomi  daerah  sekarang  ini,  manusia- manusia dituntut berusaha tahu, berbuat mencapai keunggulan, menjalin hubungan dan kerja sama dengan orang lain, serta berusaha memegang teguh nilai-nilai moral.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan  desentralisasi  yang  di  antara  wujudnya  adalah  penyerahan  urusan pendidikan  (sekolah)  kepada  pemerintah  kabupaten/kota.  Pemerintah  Pusat  hanya mengurusi  standar,  norma,  prosedur,  dan  kebijakan  (SNPK).  Urusan man,  money, material (3M)  sumber  daya  manusia  (SDM),  anggaran,  dan  aset  diserahkan  kepada pemerintah daerah. Peran provinsi terkait hal ini, yaitu bertindak sebagai koordinator.
Kualitas SDM di Indonesia cukup jauh tertinggal dari negara maju lainnya. Indonesia harus bekerja  keras  untuk  meningkatkan  mutu  SDM  yang  masih  jauh  tertinggal  melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum, sistim evaluasi, sarana pendidikan, materi ajar, mutu  guru,  dan  tenaga  kependidikan  lainnya. 11 Upaya  tersebut  belum  memperlihatkan hasil yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Sekolah  menarik  dana  dari  masyarakat  sehingga  terbebani.  Hal  yang  lebih memprihatinkan  adalah  sekolah-sekolah  yang  berada  di  lingkungan  masyarakat  kurang mampu. Berbagai keluhan dari sekolah maupun masyarakat, bahkan dari dinas pendidikan sendiri, DPR dan Pemerintah sepakat menganggarkan BOS dengan tujuan agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dijalankan oleh sekolah tanpa membebani masyarakat.
Proses pengelolaan dana BOS telah berjalan lancar walaupun masih ada pelanggaran dan penyimpangan  yang  dilalukan  di  beberapa  sekolah.  Beberapa  daerah  yang  memiliki komitmen  tinggi  terhadap  pendidikan  ikut  serta  dalam  program  ini  dengan  memberikan BOS  Daerah  (BOSDA)  yang  anggarannya  diambilkan  dari  APBD.  Dampaknya  sekolah penerima BOSDA dapat memberikan layanan lebih baik dilihat dari sudut pandang SPM. Anggaran  yang  besar  dengan  kualitas  tidak  selamanya  berkorelasi  positif.  Dalam pengelolaan  BOS  diperlukan  kualitas  belanja  ( quality  spending ),  transparan,  jelas  dan sesuai prioritas dengan integritas yang tinggi, akan mendukung pelaksanaan PBM dapat berjalan lebih baik, sehingga terjadi peningkatan kualitas layanan di sekolah.
Pola penggunaan dana BOS semula untuk menyeimbangkan postur anggaran sesuai asas desentralisasi money  follow  function .  Dana  BOS  dimasukkan  dalam  penggunaan  dana BOS masuk sebagai pengeluaran daerah. Dana BOS dengan sistem ini, dikelola oleh tiga kementerian,  yaitu  Kementerian  Keuangan  bertanggungjawab  penyaluran  anggaran  ke pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri bertanggungjawab atas pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan Kementerian Pendidikan bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran. Pola penggunaan dana BOS terjadi perubahan pada tahun 2020, dana BOS disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan
10 Nana Syaodih, Ayi Novi Jami’at, dan Ahman, 2006, Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, dan Instrumen, Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.
11 Sutrisno dan Muhammad Rusdi, Analisis Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Jambi, Jurnal Pendidikan Inovatif , Vol. 3 No. 1 (September 2007), hlm. 25.
ke  Sekolah.  Terobosan  luar  biasa  yang  dilakukan  pemerintah  karena  jelas  memotong birokrasi yang tadinya sangat rumit. Semoga dengan mekanisme baru ini, tidak ada lagi hambatan  penyaluran  dana  BOS  ke  sekolah.  Perencanaan  penganggaran  di  sekolah dengan transaksi belanja sekolah harus dikontrol dengan sistem yang baik dan transparan sehingga kualitas belanjanya terjaga.
Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah yang sudah digunakan di Kemdikbud sejak tahun 2019 bisa menjadi salah satu embrio untuk memperbaiki tata kelola anggaran di sekolah. Sosialisasi  kepada  sekolah  tentang  penggunaan  tata  kelola  keuangan  yang  transparan dan akuntabel harus digencarkan. Transaksi hingga pelaporan keuangan sekolah dibuat satu sistem yang terintegrasi sehingga semua pengelolaan sumber daya di sekolah dapat dikontrol dan  dianalisis  dengan  cermat.  Pemerintah akan punya  Big  Data untuk  melihat secara  cermat  dan  menganalisis  komponen  apa  saja  yang  paling  sering  memerlukan anggaran di sekolah. Data ini juga dapat dilakukan analisis pembiayaan pendidikan, sejauh mana komponen biaya pendidikan berkorelasi dengan kualitas pendidikan di sekolah.
Pemerintah bisa membuat peta mutu dari Big Data untuk membuat rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mencontoh suatu sekolah atau pemerintah daerah yang sudah bisa mengelola dana BOS dengan baik. Pemerintah memberikan rekomendasi komponen yang harus diprioritaskan untuk dibelanjakan dan berpengaruh langsung terhadap kualitas dan layanan pendidikan. Dana BOS diharapkan dapat menghasilkan kualitas pendidikan yang baik, mencetak SDM yang berkualitas.
Pemerintah  mengubah  kebijakan  penyaluran  dan  penggunaan  dana  BOS.  Menurut Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) bahwa melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga, penggunaan dana BOS dibuat fleksibel, salah satunya sebagai langkah awal untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer. Penggunaan BOS sekarang  lebih fleksibel  untuk  kebutuhan  sekolah.  Melalui  kolaborasi dengan  Kemenkeu  dan  Kemendagri,  kebijakan  ini  ditujukan  sebagai  langkah  pertama untuk  meningkatan  kesejahteraan  guru-guru  honorer  dan  juga  untuk  tenaga kependidikan. 12
Kebijakan  Pemerintah  memberikan  otonomi  dan  fleksibilitas  penggunaan  dana  BOS. Pembayaran  honor  guru  honorer  dengan  menggunakan  dana  BOS  dapat  dilakukan dengan persyaratan, yaitu guru yang bersangkutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan  (NUPTK),  belum  memiliki  sertifikasi  pendidik,  serta  sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019. Kebijakan ini merupakan  bagian  dari  kebijakan  Merdeka  Belajar  yang  berfokus  pada  meningkatkan fleksibilitas dan otonomi bagi para kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda. Dalam hal ini diikuti dengan pengetatan pelaporan penggunaan dana BOS agar menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Dana BOS merupakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik. Percepatan proses penyaluran dana BOS ditempuh melalui  transfer  dana  dari  Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu)  langsung  ke  rekening
12 Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud.
sekolah.  Penyaluran  harus  melalui  Rekening  Kas  Umum  Daerah  (RKUD)  Provinsi. Tahapan  penyaluran  dilaksanakan  sebanyak  tiga  kali  setiap  tahunnya  dari  sebelumnya empat  kali  per  tahun.  Dalam  membantu  mengurangi  beban  administrasi  Pemerintah Daerah  dengan  menyalurkan  dana  BOS  dari  Kemenkeu  langsung  ke  rekening  sekolah sehingga prosesnya lebih efisien.
Prinsip  penggunaan  dana  BOS  merujuk  pada  Petunjuk  Teknis  (Juknis)  BOS  Reguler Tahun 2020, peningkatan transparansi penggunaan dana BOS oleh sekolah akan semakin efektif.  Kemendikbud  mengharapkan  laporan  pemakaian  dana  BOS  mampu menggambarkan keadaan penggunaan BOS yang riil dan seutuhnya. Dalam otonomi dan fleksibilitas  kepada  Sekolah  dan  Kepala  Sekolah,  maka  memerlukan  transparansi  dan akuntabilitas  penggunaan  dana BOS.  Sekolah   wajib  mempublikasikan  penerimaan dan penggunaan dana BOS di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat.
2. Mekanisme Penggunaan Dana BOS Dari Pemerintah Untuk Pendidikan Dasar
Mekanisme  penggunaan  dana  BOS  adalah  harus  transparan  dan  akuntabel. Pencairan  dana  BOS  tahun  2015  ini  berbeda  dibandingkan  tahun-tahun  lalu,  sekarang pencairannya  dari  pusat  langsung  transfer  ke  provinsi.  Pemerintah  provinsi  yang bertanggung jawab menyalurkan ke sekolah-sekolah melalui transfer bank (rekening BOS di sekolah bersangkutan). 13
Mekanisme penggunaan dana BOS pertama diawali dengan penunjukkan kepada organisasi pelaksana BOS meliputi Tim Pengarah dan Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen  BOS  Provinsi,  Tim  Manajemen  Kabupaten/Kota,  dan  Tim  Manajemen Sekolah. Penentuan jumlah alokasi dana, pihak sekolah harus mengirimkan data jumlah siswa biasanya setelah PSB dan menyerahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)  ke  Tim  Manajemen  BOS  Kabupaten/Kota.  Proses  pembuatannya  melibatkan seluruh pihak sekolah mulai dari: Kepala Sekolah, Bendahara, Dewan Guru, dan Komite Sekolah.  Seluruh  data-data  dikirimkan  kepada  Tim  Manajemen  Kabupaten/Kota  untuk diaudit  dan  diteruskan  ketingkat  atas.  Proses  pencairan  dana  dilaksanakan  dalam  tiga bulanan  sekali  setiap  tahun  dan  diambil  langsung  oleh  Bendahara  Sekolah  dengan persetujuan Kepala Sekolah dengan sepengetahuan Ketua Komite.
Selama ini Kepala Sekolah dengan Ketua Komite sebagai penggunaan dana BOS Sekolah Dasar  (SD),  tetapi  dalam  praktiknya  dipengaruhi  beberapa  faktor  diantaranya:  adanya perubahan  lingkungan  organisasi,  peningkatan  kompleksitas  organisasi,  kesalahan- kesalahan  dan  kebutuhan  manajer  untuk  mendelegasikan  wewenang.  Pengaruh  dan dampak  perubahan  peraturan  pemerintah  mengenai  pengelolaan  dana  BOS  untuk  SD tidak  terlalu  signifikan  dari  tahun  ke  tahun,  tetapi  memberikan  dampak  yang  lebih menguntungkan  karena  kebutuhan  sekolah  lebih  terakomodasi.  Juknis  mengalami perubahan  dengan  diundangkannya  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan  Pertanggungjawaban Keuangan  Dana BOS  yang  diundangkan  pada  tanggal  3  Mei 2016.
13 Syamsuddin  Alimsyah, et  al., 2012, Pengawasan  Terencana  Dana  Pendidikan Makassa, Indonesia, hlm. 16.
Mekanisme  penggunaan  dana  BOS  dilakukan  oleh  Disdipora  Kabupaten  Purworejo; Kabupaten Magelang; dan Kabupaten Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dana BOS untuk SD dibantu oleh lembaga pengawasan yang resmi seperti Inspektorat Kabupaten dan BPKP. Selain itu terdapat komunikasi dan koordinasi dengan Provinsi  bila  ada  sesuatu  yang  masih  perlu  butuh  penjelasan.  Informasi  dari  Provinsi disampaikan  pada  UPTD  yang  sering  melakukan  pengawasan  langsung  ke  sekolah- sekolah.
Kepala  Disdipora  Kabupaten  Purworejo;  Kepala  Disdipora  Kabupaten  Magelang;  dan Kepala  Disdikbudpora  Kabupaten  Semarang  dalam  pengawasan  dana  BOS  untuk  SD berfungsi  untuk  membina  sekolah  dalam  pelaksanaan  dana  BOS.  Berdasarkan  hasil pengawasan ditemukan tingkat penyimpangan dan kesalahan yang terdeteksi oleh Kepala Disdipora  Kabupaten  Purworejo;  Kepala  Disdipora  Kabupaten  Magelang;  dan  Kepala Disdikbudpora  Kabupaten  Semarang  masih  relatif  kecil,  seperti  keterlambatan memberikan  laporan,  kurangnya  kelengkapan  laporan  ataupun  penggunaan  yang  tidak sesuai  Juknis,  kesalahan  SPJ  dan  penggunaan  yang  tidak  sesuai  Juknis.  Sekolah diberikan  kesempatan  untuk  memperbaiki  kesalahan  dan  diharapkan  tidak  mengulangi kesalahannya kembali.
Kepala Dinas mendelegasikan wewenang kepada bawahnnya melalui SK dan tidak semua staf ikut mengurusi dana BOS. Tim Manajemen BOS Kabupaten terdiri dari Tim RKAS atau Pembina  yang  terdiri  dari  Kepala  Bidang  Pendidikan  Dasar,  Kepala  Seksi  Kurikulum Pendidikan  Dasar,  dan  Kepala  Seksi  Sarana  dan  Prasarana.  Tim  SPJ  terdiri  dari  Staf Bidang Pendidikan Dasar. Serta Tim Pembukuan terdiri dari Kepala Sub Bagian Keuangan dan Staf. Sedangkan untuk Tim Manajmen BOS Kecamatan tidak ada di Juknis dan tidak dibentuk,  namun  salah  satu  unsur  masuk  dalam  SK.  Tim  Manajemen  BOS  Kecamatan yang  berada  di  UPTD  adalah  tangan  kanan  Disdipora  Kabupaten  Purworejo;  Disdipora Kabupaten Magelang; dan Disdikbudpora Kabupaten Semarang untuk membantu jalannya pengawasan dana BOS.
Berbagai  macam  faktor  yang  berkontribusi  terhadap  pengawasan  dana  BOS  untuk  SD seperti  faktor pendukung  dan  faktor penghambat.  Faktor  pendukung adalah faktor yang memberikan  pengaruh  positif  terhadap  pengawasan  dana  BOS  untuk  SD,  sedangkan faktor  penghambat  adalah  pengaruh  negatif  yang  berpengaruh  terhadap  pengawasan dana BOS untuk SD, diantaranya:

## a. Faktor Pendukung Penggunaan Dana BOS Untuk Pendidikan Dasar
Faktor  pendukung  yang  mempengaruhi  pengawasan  dana  BOS  untuk  SD  yaitu, Pertama,  kedisiplinan  orang  yang  diberikan  wewenang  untuk  melaksanakan pengawasan  sesuai  dengan  aturan  agar  tepat  waktu,  tepat  sasaran  dan  tepat penggunaannya. Pelaksanaan pengawasan dana BOS untuk SD sebagai bentuk dari clean  governance yang  dilaksanakan  di  Disdipora  Kabupaten  Purworejo.  Kedua, semangat pelaksana pengawasan untuk melaksanakan tugasnya karena uang yang dikelola adalah uang rakyat. Ketiga, dana insentif diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo; Kabupaten Magelang; dan Kabupaten Semarang untuk para pelaksana  pengawasan  dalam  melakukan  pembinaan.  Penghargaan  Pemerintah Daerah  dalam  memberikan  dukungan  kepada  pelaksana  pengawasan.  Keempat, ketaatan  pada  aturan  dan  keterbukaan  sekolah,  hal  ini  bisa  dilihat  dari  minimnya tingkat penyimpangan.
Menurut Sukaton Purtomo, 14 selaku Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan  Olahraga  (Disdikbudpora)  Kabupaten  Semarang,  bahwa  faktor  pendukung peran  pengawas  pendidikan  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  SMP  di Kabupaten  Semarang  meliputi:  dukungan  dari  pemerintah  berupa  motor  dinas; tunjangan tambahan operasional dari Pemerintah Daerah; tempat domisili; semangat kerja pengawas pendidikan; pelatihan dalam peningkatan kompetensi; siswa; guru dan sarana/ prasarana di sekolah.
Menurut  Penulis  yang  menjadi  faktor  pendukung  dalam  penggunaan  dana  BOS untuk  pendidikan  dasar  adalah  kerjasama  antara  staf  guru  yang  mau  saling membantu  untuk  melakukan  proses  dari  perencanaan  pembuatan  Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan proses pelaporan meliputi pengarsipan data  keuangan.  Selain  itu  keadaan  sekolah  yang  dirasakan  sudah  cukup  layak sehingga penggunaan dana BOS tidak terlalu difokuskan kepada perbaikan sekolah.

## b. Faktor Penghambat Penggunaan Dana BOS Untuk Pendidikan Dasar
Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan dana BOS untuk SD yaitu, pertama, kemalasan pelaksana untuk menggunakan dana ataupun dalam membuat  laporan.  Faktor  penghambat  penggunaan  dana  BOS  untuk  pendidikan dasar  diantaranya:  Pertama,  kurangnya  komunikasi  antar  pelaksana,  sehingga menimbulkan  keraguan  dalam  pelaksanaan.  Kedua,  waktu  yang  dibutuhkan pelaksana pengawasan sulit untuk menemukan waktu yang bersamaan, sedangkan pelaksanaan  pengawasan  diperlukan  kerjasama  tim,  sehingga  perlu  dilakukan secara  bersama-sama.  Ketiga,  kurangnya  jumlah  SDM  untuk  melakukan pengawasan  sedangkan  jumlah  sekolah  yang  diawasi  jumlahnya  lebih  banyak, sementara SDM yang tersedia belum mempunyai kemampuan yang merata.
Menurut  Penulis  yang  menjadi  faktor  penghambat  dalam  penggunaan  dana  BOS untuk pendidikan dasar adalah kurangnya sumber daya aparatur yang memahami tentang  administrasi  keuangan.  Bendahara  Sekolah  harus  memahami  mengenai adminitrasi  keuangan  sehingga  Kepala  Sekolah  hanya  menunjuk  Bendahara Sekolah sebagai pengelola dana BOS. Selain itu juga orang tua siswa yang belum dilibatkan  untuk  membantu  proses  kelancaran  dalam  pelaporan  sehingga kedepannya dana BOS bisa diarahkan tepat sasaran.

## 3.  Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan Dana Bos Untuk Pendidikan Dasar Yang Bermutu
Pelaksanaan  penyelenggaraan  pendidikan  dengan  menggunakan  Dana  BOS  bidang pendidikan  ini  secara  konsep  mencakup  komponen  untuk  biaya  operasional  dan  non operasional  hasil  studi  badan  penelitian  dan  pengembangan  departemen  pendidikan nasional (Balitbang Kemendikbud), namun karena biaya satuan yang digunakan adalah biaya  rata-rata  nasional,  maka  penggunan  dana  BOS  dimungkinkan  untuk  membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Secara detail beberapa jenis kegiatan yang boleh dibiayai oleh dana BOS diperioritaskan untuk biaya operasional non personil bagi sekolah. 15
14 Sukaton  Purtomo, Selaku  Kepala  Dinas  Pendidikan  Kebudayaan  Pemuda  dan  Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Semarang , Tanggal 10 Juli 2020.
15 Luqman  Hakim , 2007, Analisis  Pemantauan  Outcome  Program  Bantuan  Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyah Gresik, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 23 .
BOS merupakan suatu program yang dijalankan oleh pemerintahan Indonesia sebagai penyediaan  pendanaan  biaya  nonpersonalia  untuk  satuan  pendidikan  dasar  dan berperan sangat penting sebagai pelaksana program wajib belajar. 16 Selain itu program ini merupakan suatu kegiatan pendanaan dari pemerintah dalam sektor pendidikan yang merupakan  implementasi  dari  kebijakan  pemerintah  Indonesia  dalam  melakukan perluasan dan pemerataan akses pendidikan. 17
Tanggung jawab Pemerintah Daerah Program dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dengan  menggunakan  dana  BOS  secara  gratis.  BOS  merupakan  pendanaan  yang diberikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk peserta didik melalui  sekolah  dengan  bersumberkan  dana  dari  APBN  dan  APBD.  Sekolah  yang mendapatkan dana BOS merupakan sekolah yang telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai persyaratan peserta program dana BOS. 18
Menurut  Ganjar  Pranowo  selaku  Gubernur  Jawa  Tengah  Ganjar  Pranowo  sedang menyiapkan komponen pendidikan dalam menghadapi pandemi Covid-19. 19 Salah satu komponen tersebut  adalah  kuota  internet.  Hal  ini  supaya  anak-anak  tetap bisa belajar jarak  jauh.  Persiapan  komponen  pendidikan  dalam  menghadapi  pandemi  Covid-19  ini telah  disampaikan  ke  dinas  terkait  untuk  menyiapkan  komponen  pendidikan  tersebut. Pandemi  Covid-19  memaksa  situasi  untuk  membuat  tatanan  baru  dalam  kehidupan. Teknologi informasi menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan.
Dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 telah memperbolehkan penggunaan dana BOS  untuk  dibelikan  kuota  internet.  Penggunaan  dana  BOS  diperbolehkan  untuk pembelian kuota internet untuk siswa dan guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh  sesuai  dengan  kemampuan  sekolah.  Sejauh  ini,  belum  ada  sumber  anggaran khusus yang lain untuk pembelian kuota internet sebagai sarana pembelajaran jarak jauh. Kendala yang dihadapi siswa yang berada di lokasi sulit akses internet, dia mengambil langkah  guru  kunjung,  atau  bisa  mengirim  materi  pelajaran  ke  siswa  dan  tugas,  nanti dikirim ke gurunya jika sudah selesai.
Menurut Jumeri bahwa dana BOS yang masuk ke seluruh sekolah di Jateng mencapai triliunan rupiah. 20 Dana BOS ini sudah ditransfer Pemerintah Pusat ke rekening masing- masing sekolah. Dana BOS yang diterima sekolah berbeda-beda tergantung dari jumlah Siswa. Dana BOS yang diterima setiap siswa Sekolah Dasar (SD) Rp. 900.000,- siswa Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  Rp.  1.100.000,-  siswa  Sekolah  Menengah  Atas (SMK)  Rp.  1.500.000,  siswa  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  Rp.  1.700.000,-  dan siswa    Sekolah  Luar  Biasa  (SLB)  Rp.  2.000.000,-.  Selanjutnya  sekolah-sekolah  boleh menggunakan dana BOS untuk membayar honor guru tidak tetap hingga 50%. Selain itu, dengan dana BOS, sekolah juga diperbolehkan membeli komputer lebih dari lima unit.
16 Departemen Pendidikan dan Departemen Agama. 2007.” Buku Panduan BOS dan BOS Buku Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun” . Depdiknas & Depag. Jakarta, hlm 1.
17 Fauzan, F, 2014, Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Perilaku Etis dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Jurnal Ekonomi Modernisasi.                      Vol. 10. No. 3.
18 Anggraini, R. D., 2008, Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya , Junal Sumber.                 Vol. 21. No. 23.
19 Ganjar  Pranowo, Selaku  Gubernur  Jawa  Tengah  Ganjar  Pranowo,  Narasumber  dalam Webinar bertema "Anak Cerdas dan Kreatif Jawa Tengah Maju Dalam Rangka Hari Anak Nasional, Tanggal 22 Juni 2020.
20 Jumeri, Selaku  Kepala  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Disdikbud)  Provinsi  Jawa Tengah , Tanggal 5 Juli 2020.
Sekolah-sekolah  di  Jawa  Tengah  sudah  memiliki  dana  untuk  menyelenggarakan kegiatan  belajar  mengajar.  Setiap  sekolah  juga  menerima  dana  Biaya  Operasional Pendidikan  (BOP),  dan  BOSDA  (untuk  sekolah  swasta).  Besaran  bantuan  terus mengalami kenaikan, apalagi honor Guru Tidak Tetap (GTT) di sekolah negeri ditarik ke Provinsi seluruhnya. Berikut  ini data penerimaan dana BOS untuk SD Negeri di Jawa Tengah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

## Tabel : 1

## Data Penerima Dana BOS Untuk SD Negeri
Tahun 2021 Di Jawa Tengah
Sumber: Data Data Penerima Dana BOS Pada SD Negeri Tahun 2021 Di Jawa Tengah. 21
NO. KAB/KOTA
SD SASA RAN DANA BOS SALUR SD PENE RIMA DANA CAIR 1  Kab. Banjarnegara 2.237 68.014.620.000  121 4.028.130.000 2  Kab. Banyumas 2.623 111.870.720.000 30 1.124.280.000 3  Kab. Batang 1.518 52.993.710.000 23 617.490.000 4  Kab. Blora 2.093 61.912.521.000 30 896.994.000 5  Kab. Boyolali 1.895 50.244.300.000 24 731.700.000 6  Kab. Brebes 3.103 139.071.537.000 30 1.463.400.000 7  Kab. Cilacap 3.569 136.403.460.000 63 2.410.290.000 8  Kab. Demak 1.669 90.789.795.000 7 393.822.000 9  Kab. Grobogan 2.819 110.103.933.000 51 1.868.703.000 10  Kab. Jepara 2.046 82.683.153.000 8 232.551.000 11  Kab. Karanganyar 1.725 57.286.440.000 9 280.800.000 12  Kab. Kebumen 2.581 96.577.920.000  169 6.584.760.000 13  Kab. Kendal 2.135 79.980.774.000 8 286.926.000 14  Kab. Klaten 2.308 65.305.440.000 12 437.940.000 15  Kab. Kudus 1.472 48.519.090.000 2 59.784.000 16  Kab. Magelang 1.945 67.562.640.000  57 2.303.910.000 17  Kab. Pati 2.380 87.633.924.000  7 271.680.000 18  Kab. Pekalongan 1.439 53.795.460.000  19 608.523.000 19  Kab. Pemalang 2.705 127.155.960.000  38 2.033.100.000 20  Kab. Purbalingga 1.629 63.574.740.000  7 208.170.000 21  Kab. Purworejo 1.715 51.459.300.000  4 106.380.000 22  Kab. Rembang 1.166 44.644.650.000  14 415.530.000 23  Kab. Semarang 1.725 65.945.700.000  20 738.780.000 24  Kab. Sragen 2.016 59.960.250.000  8 255.150.000 25  Kab. Sukoharjo 1.112 30.936.600.000  9 157.950.000 26  Kab. Tegal 2.501 122.501.160.000  9 397.710.000 27  Kab. Temanggung 1.469 48.259.332.000  10 363.363.000 28  Kab. Wonogiri 2.585 61.250.016.000  7 200.538.000 29  Kab. Wonosobo 1.620 63.334.980.000  20 1.304.640.000 30  Kota Magelang 200 8.147.790.000  3 95.040.000 31  Kota Pekalongan 206 11.519.010.000  1 101.790.000 32  Kota Salatiga 199 8.347.800.000  2 180.588.000 33  Kota Semarang 1.172 85.234.680.000  17 1.060.560.000 34  Kota Surakarta 515 24.572.160.000  6 280.260.000 35  Kota Tegal 471 20.618.934.000  4 131.400.000
Sekolah-sekolah  di  Jawa  Tengah  sudah  memiliki  dana  untuk  menyelenggarakan kegiatan  belajar  mengajar.  Setiap  sekolah  juga  menerima  dana  Biaya  Operasional Pendidikan  (BOP),  dan  BOSDA.untuk  sekolah  swasta).  Besaran  bantuan  terus mengalami kenaikan, apalagi honor Guru Tidak Tetap (GTT) di sekolah negeri ditarik ke Provinsi seluruhnya. Berikut  ini data penerimaan dana BOS untuk SD Negeri di Jawa Tengah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

## Tabel : 2
Data Penerima Dana BOS Untuk SMP Negeri Tahun 2021 Di Jawa Tengah
NO.  KABUPATEN/ KOTA SMP SASA RAN DANA BOS SALUR SMP PENE RIMA DANA CAIR 1 Kab. Banjarnegara  260 29.494.080.000  5 618.750.000 2 Kab. Banyumas 246 53.756.670.000  0 0 3 Kab. Batang 186 22.996.710.000  7 346.830.000 4 Kab. Blora 246 38.331.480.000  2 120.684.000 5 Kab. Boyolali 200 33.353.760.000  0 0 6 Kab. Brebes 306 59.598.282.000  3 949.734.000 7 Kab. Cilacap 298 52.831.350.000  9 1.050.390.000 8 Kab. Demak 143 29.350.860.000  0 0 9 Kab. Grobogan 303 46.503.480.000  8 1.080.585.000 10 Kab. Jepara 159 34.934.130.000  2 477.774.000 11 Kab. Karanganyar 191 30.373.530.000  0 0 12 Kab. Kebumen 224 42.185.220.000  15 2.900.040.000 13 Kab. Kendal 160 23.298.702.000  0 0 14 Kab. Klaten 250 49.738.920.000  2 509.520.000 15 Kab. Kudus 82 20.015.880.000  1 261.855.000 16 Kab. Magelang 202 29.251.200.000  40 6.350.520.000 17 Kab. Pati 208 36.537.030.000  0 0 18 Kab. Pekalongan 222 29.990.979.000  13 2.158.839.000 19 Kab. Pemalang 286 61.133.820.000  3 382.140.000 20 Kab. Purbalingga 235 36.714.480.000  0 0 21 Kab. Purworejo 153 27.818.010.000  3 605.550.000 22 Kab. Rembang 134 19.982.781.000  0 0 23 Kab. Semarang 196 36.580.764.000  2 407.856.000 24 Kab. Sragen 163 31.138.800.000  0 0 25 Kab. Sukoharjo 116 25.969.680.000  0 0 26 Kab. Tegal 194 42.559.110.000  5 1.053.030.000 27 Kab. Temanggung  167 25.629.270.000  0 0 28 Kab. Wonogiri 303 42.652.560.000  1 207.060.000 29 Kab. Wonosobo 236 25.652.766.000  5 435.903.000 30 Kota Magelang 27 6.003.030.000  0 0 31 Kota Pekalongan 46 8.082.360.000  2 254.100.000 32 Kota Salatiga 25 5.751.702.000  0 0 33 Kota Semarang 180 43.677.810.000  0 0 34 Kota Surakarta 102 23.334.300.000  2 450.780.000 35 Kota Tegal 68 14.655.426.000  14 3.086.274.000
Sumber:    Data  Data  Penerima  Dana  BOS  Pada  SMP  Negeri  Tahun  2021  Di  Jawa Tengah. 22
Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa besaran penerimaan dana BOS untuk  SD  dan  SMP  berbeda-beda setiap  siswa  Sekolah  Dasar  (SD)  Rp.  900.000,- (Sembilan  ratus  ribu  rupiah)  siswa Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  Rp.1.100.000,- (satu  juta  seratus  ribu  rupiah)  hal  ini  sesuai  jumlah  siswa  penerima  dana  BOS  dan peraturan dana BOS yang berbeda dari tahun sebelumnya. Penggunaan dana BOS untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar. Masalah meningkatkan mutu pendidikan ini  menjadi  faktor  yang  paling  penting  dalam  pembangunan  pendidikan  nasional. Pembangunan pendidikan menjadi tolok ukur kemajuan SDM suatu negara. 23
Menurut Siti Farida Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah bahwa dengan adanya skema  baru  penyaluran  dana  BOS  ini,  akan  mengajarkan  pihak  sekolah  bertanggung jawab penuh terhadap keuangan yang dikelolanya. 24 Tanggung jawab penggunaan dana BOS adalah pihak sekolah yang harus menggunakan dana BOS untuk kegiatan belajar mengajar dan peningkatan kualitas pendidikan. Faktanya selama ini masih ada sekolah menggunakan dana BOS untuk pembangunan fisik dan persentasenya tidak berimbang dengan nonfisik. Ombudsman akan melakukan pengawasan karena ini bagian dari APBN yang menjadi tugasnya.
Hasil  temuan  dari  Ombudsman  Republik  Indonesia  Perwakilan  Jawa  Tengah  dalam kurun  waktu  Januari  hingga  September  2019  telah  menerima  17  laporan  terkait penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  bidang  pendidikan.  Terdapat  beberapa  sekolah yang dilaporkan pada tingkat SMA Negeri di Brebes, SMA Negeri di Kota Semarang, SMA swasta  di  Semarang,  SMA  Negeri  di  Kendal,  SMK  Negeri  di  Kota  Tegal.  Sedangkan, pada tingkat SD Negeri di Surakarta, SD Negeri di Klaten, SMP swasta di Kota Semarang, SMP  Negeri  di  Kudus,  SMP  Negeri  di  Kendal,  SMP  Negeri  di  Kota  Semarang,  SMP Negeri di Klaten, SMP Negeri di Kabupaten Tegal dan MTs di Magelang.
Maladministrasi yang paling dilaporkan adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut seperti penggalangan sumbangan yang mengarah pada pungutan tidak resmi, permintaan uang kepada Orang Tua/Wali Siswa untuk studi lingkungan, pembelian baju seragam,  pembuatan  kartu  pelajar,  uang  gedung  dan  sebagainya.  Kepala  Perwakilan Ombudsman  Jawa  Tengah  menyampaikan  bahwa  “Permintaan  sumbangan  seringkali berujung pada penahanan rapor siswa”. Selain itu juga ada pula siswa yang tidak dapat mengikuti  Ujian  Nasional  karena  Orang  Tua/Wali  Siswa  belum  melunasi  sumbangan tersebut.
Laporan Pertanggungjawaban dana BOS sebaiknya dapat diakses oleh publik, kecuali yang  dirahasiakan,  jika  masyarakat  menemukan  indikasi  penyimpangan  dapat  segera melaporkan  kepada  Pengawas  Fungsional  atau  lembaga  berwenang  lainnya,  apabila tidak  memperoleh  tanggapan  dapat  melapor  kepada  Ombudsman.  Beberapa  Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan tingkat Kab/Kota yang responsif dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sehingga dari 17 laporan yang  masuk  ke  Ombudsman,  9  laporan  sudah  ditutup  dan  dinyatakan  selesai.  Cara mengatasi  kendala  yang  dihadapi  sekolah  untuk  kekurangan  dana  pada  pelaksanaan
22 Sumber: Data Data Penerima Dana BOS Pada SMP Negeri Tahun 2021 Di Jawa Tengah
23 Sitti  Mania, Profesionalitas  Kepala  Sekolah:  Analisis  Idealita  dan  Realita,” Lentera Pendidikan ,  Vol.  14  No.  1  (Juni  2011),  hlm.  52-53. http://ejurnal.uinalauddin .  ac.id/artikel/ 04%20Profesionalitas%20Kepala%20Sekolah%20Sitti%20Mania.pdf(29 Mei 2013).
24 Siti Farida, Selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah , Tanggal                        5 Juli 2020.
program yang didanai BOS, yaitu sekolah harus menutupi kekurangan dulu dengan dana lain yang berasal dari donatur ataupun Yayasan.
Menurut  Bastian 25 selaku  Bupati  Purworejo  menyatakan  peran  pengawas  pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan SMP di Kabupaten Purworejo. Proses Perekrutan Pengawas Pendidikan di Kabupaten Purworejo. Proses perekrutan pengawas pendidikan dalam  peningkatan  mutu  pendidikan  SMP  di  Kabupaten  Purworejo  meliputi: pengangkatan  langsung  (kebijakan)  oleh  Bupati; track  record ;  rekomendasi  dari  UPT Kecamatan  dan  Kepala  Disdipora;  kebutuhan  Disdipora;  pengawas  pendidikan  juga diangkat dari guru-guru senior; pejabat struktural sebagai top leader di berbagai instasi pemerintahan. Perekrutan pengawas idealnya memiliki syarat dan kriteria sebagaimana tertulis dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007.
Menurut  Azis  Amin  Mujahidin 26 selaku  Kepala  Disdipora  Kabupaten  Magelang  bahwa pengangkatan  pengawas  sekolah  pada  setiap  satuan  pendidikan,  berasal  dari  kepala sekolah yang berprestasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Sekolah  dengan  pengalaman  kerja  lebih  dari  4  tahun,  memiliki  pengalaman  mengajar lebih  dari  8  tahun,  diutamakan  calon  pengawas  sekolah  berusia  di  bawah  50  tahun. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang, meskipun memiliki usia telah lebih dari 50 tahun dapat diangkat sebagai pengawas sekolah, apabila memiliki prestasi dan kinerja yang sangat baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebelumnya.
Menurut  Sukaton  Purtomo 27 selaku  Kepala  Disdipora  Kabupaten  Semarang  bahwa pengangkatan pengawas sekolah di Kabupaten Semarang sampai saat ini tidak melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas pada lembaga yang  ditetapkan  pemerintah.  Dalam  hal  ini  calon  pengawas  sekolah  diangkat berdasarkan  penilaian hasil  kerja yang dilaksanakan selama  menjabat  sebagai  kepala sekolah  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Penilaian  dilakukan  oleh Kepala  Disdikbudpora  Kabupaten  Semarang,  untuk  ditetapkan  sebagai  pengawas sekolah di salah satu wilayah Kecamatan di Kabupaten Semarang.
Pemberdayaan  pengawas  sekolah  dalam  upaya  meningkatkan  kinerja  kepala  sekolah dapat  berbentuk  penilaian  hasil  kerja  kepala  sekolah,  dalam  hal  ini  meliputi  pula penyelenggaraan  pengembangan  sekolah,  mengadakan  akreditasi  sekolah  dan pengadaan  sumber daya pendidikan,  serta  menilai  kemajuan pendidikan. Penilaian  ini dilaksanakan  setiap  saat  dalam  bentuk  catatan  bagi  pengawas  sekolah  tentang perkembangan dan kemajuan hasil kerja kepala sekolah untuk dipertimbangkan setiap tahun  bagi  peningkatan  prestasi  sekolah  dan  peningkatan  mutu  dan  kualitas  di  setiap satuan pendidikan.
Setiap  pengawas  sekolah  selain  harus  mampu  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya sebagai bentuk pemberdayaan pengawas sebagaimana dikemukakan di atas, Pengawas Sekolah juga harus mampu membuat laporan hasil dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dengan obyektif dan akuntabel serta mengadakan  tindak  lanjut  untuk program  pengawasan  selanjutnya  ke  arah  yang  lebih baik dan berkualitas.
25 Agus Bastian, Selaku Bupati Pemerintah Kabupaten Purworejo , Tanggal 18 Mei 2020.
26 Azis  Amin  Mujahidin, Selaku  Kepala  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Disdikbud) Kabupaten Magelang, Tanggal 15 Juli 2020.
27 Sukaton  Purtomo, Selaku  Kepala  Dinas  Pendidikan  Kebudayaan  Pemuda  dan  Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Semarang , Tanggal 10 Juli 2020.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Pola penggunaan dana BOS untuk pendidikan dasar belum berjalan efektif, terbukti masih  ada  kasus  pungutan  liar  yang  dilakukan  Kepala  Sekolah  di  Kabupaten Purworejo pada tahun 2018 pada saat Penerimaan Siswa Baru, adanya sumbangan pembangunan  sekolah,  uang  seragam  sekolah  yang  berkisar  antara  Rp.  500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per siswa pendidikan dasar (SD dan SMP). Kasus pungutan liar di Kabupaten Magelang yang dilakukan  Kepala  Sekolah  pada  saat  penerimaan  siswa  baru  tahun  2017  adanya pungutan  pada  saat  penerimaan  siswa  baru.  Kasus  pengelolaan  dana  BOS  di Kabupaten  Semarang  beberapa  hal  terkait  dengan  penyimpangan  belum  membuat SK  Tim  BOS  Sekolah  yang  ditangani  oleh  Tim  BOS  Kabupaten  membuat  Surat Pemberitahuan terkait Pengelolaan BOS yang salah pointnya agar sekolah membuat SK  Tim  BOS,  dan  pada  tiap  semester  Tim  BOS  Kabupaten,  selain  itu  ditemukan adanya  perbedaan  identitas  rekening  sekolah  yang  menyebabkan  tertundanya penyaluran dana BOS.
2.  Mekanisme penggunaan dana BOS dari pemerintah daerah untuk pendidikan dasar diawali  dengan  penunjukkan  kepada  organisasi  pelaksana  BOS  meliputi  Tim Pengarah  dan  Tim  Manajemen  BOS  Pusat,  Tim  Manajemen  BOS  Provinsi,  Tim Manajemen Kabupaten/Kota, dan Tim Manajemen Sekolah. Penentuan jumlah alokasi dana, pihak sekolah harus mengirimkan data jumlah siswa biasanya setelah PSB dan menyerahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Proses pencairan dana dilaksanakan dalam tiga bulanan sekali setiap  tahun  dan  diambil  langsung  oleh  Bendahara  Sekolah  dengan  persetujuan Kepala Sekolah dengan sepengetahuan Ketua Komite.
3.  Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penggunaan dana BOS untuk pendidikan dasar dengan memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP). Pemerintah Daerah bertanggung jawab membantu untuk  meringankan  beban  biaya  pendidikan  bagi  seluruh  warga  negara  dalam memperoleh  pendidikan  yang  bermutu  demi  terwujudnya  pemerintahan  yang  baik. Pemerintah Daerah juga bertanggug jawab dalam penggunaan dana BOS agar tidak terjadi  penyimpangan  prosedur  dan  penundaan  berlarut  seperti  penggalangan sumbangan  yang  mengarah  pada  pungutan  tidak  resmi,  permintaan  uang  kepada Orang Tua/Wali Siswa untuk studi lingkungan, pembelian baju seragam, pembuatan kartu pelajar, uang gedung dan sebagainya.

## Saran
1.  Bagi Pemerintah  Daerah, hendaknya  membuat  regulasi  larangan  untuk  memungut biaya  sekolah  disertai  sanksi  yang tegas  dan  melakukan  pengawasan  internal  dari Kepala  Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan  Olah  Raga  sebagai  Tim  Manajemen  BOS Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Semarang.
2.  Bagi  Kepala  Sekolah,  hendaknya  menggunakan  dana  BOS  untuk  kegiatan  belajar mengajar  dan  peningkatan  kualitas  pendidikan  dan  jangan  digunakan  untuk kepentingan lain yang tidak sesuai aturan yang berlaku.
3. Bagi  Masyarakat,  hendaknya  ikut  serta dalam  pengawasan penggunaan  dana BOS untuk pendidikan dasar, sehingga tidak ada pungutan liar pada saat penerimaan siswa baru dengan dalil sumbangan orang tua siswa yang merugikan masyarakat .

## DAFTAR PUSTAKA

## Artikel Jurnal
Anisa  Rahayu  dan  Endang  Larasati  Setianingsih,  2005, Pengawasan  Dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung, Jurnal Departemen  Administrasi  Publik  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
Anggraini,  R.  D.,  2008, Transparansi,  partisipasi,  dan  akuntabilitas  pengelolaan  anggaran dana  BOS  dalam  program  RKAS  di  SDN  Pacarkeling  VIII  Surabaya ,  Junal Sumber.                 Vol. 21. No. 23.
Departemen Pendidikan dan Departemen Agama. 2007.” Buku Panduan BOS dan BOS Buku Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun” . Depdiknas & Depag. Jakarta.
Fauzan, F, 2014, Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Perilaku Etis dalam  Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah. Jurnal  Ekonomi Modernisasi. Vol. 10. No. 3.
Sitti Mania, Profesionalitas Kepala Sekolah: Analisis Idealita dan Realita, Lentera Pendidikan ,
Vol.
14 No. 1 (Juni 2011), hlm. 52-53.
http://ejurnal.uinalauddin.c.id/artikel/04%20Profesionalitas%20 Kepala %20 Sekolah%20Sitti%20Mania.pdf(29 Mei 2013).
Suparman Mannuhung, 2019, Efektifitas Pelaksanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Ibtidaiyah di Kota Makassar, Jurnal Andi Djemma Volume 3 Nomor 1.

## Buku
Didik Suhardi, 2015, Direktur PSMP Kemdiknas dan Sekretaris Jenderal Kemdikbud, Jakarta. Ganjar Pranowo, 2020, Selaku Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Narasumber dalam Webinar  bertema  "Anak  Cerdas dan Kreatif  Jawa  Tengah  Maju  Dalam  Rangka Hari Anak Nasional .
Luqman Hakim , 2007, Analisis Pemantauan Outcome Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  di  Madrasah  Tsanawiyah  Gresik, Universitas  Muhammadiyah  Malang, Malang .
Syamsuddin  Alimsyah, et  al., 2012, Pengawasan  Terencana  Dana  Pendidikan Makassa, Indonesia.
Mukhtar  Latif,  et.al.,  2013, Orientasi  Baru  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  Teori  dan  Aplikasi , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Muhammad  Irham,  et.  all.,  2013, Psikologi  Pendidikan:  Teori  dan  Aplikasi  dalam  Proses Pembelajaran, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
Nadiem Anwar Makarim, 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
Philippus  M.  Hadjon,  2008, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia, Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta.
Prayitno, D. 2008, Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Distrik Semangga, Kabupaten  Merauke), Doctoral  Dissertation ,  program  Pascasarjana  Universitas Diponegoro.
Soerjono Soekanto, 2013, Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Teguh Triyanto, 2014, Pengantar Pendidikan, PT Bumi Aksara, Jakarta.
Zakiah Daradjat, dkk, 2014, Ilmu Pendidikan Islam ,  Bumi Aksara, Jakarta.

## Undang – Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
Undang-Undang  Nomor 23  Tahun 2014  tentang Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS.
Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

## Internet dan lain-lain
Agus Bastian, Selaku Bupati Pemerintah Kabupaten Purworejo , Tanggal 18 Mei 2020.
Azis  Amin  Mujahidin, Selaku  Kepala  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Disdikbud)
Kabupaten Magelang, Tanggal 15 Juli 2020.
Jumeri, Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah ,
Tanggal 5 Juli 2020.
Sukaton  Purtomo, Selaku  Kepala  Dinas  Pendidikan  Kebudayaan  Pemuda  dan  Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Semarang , Tanggal 10 Juli 2020.
Siti Farida, Selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah , Tanggal 5 Juli 2020.