PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PUTUSAN VERSTEK DI MAHKAMAH SYAR’IYAH IDI (PROTECTION OF THE RIGHTS OF WOMEN AND CHILDREN IN THE VERSTEK DECISION AT THE IDI SHAR'IYAH COURT)
Dian Saputra 1 , Jamaluddin 2 , Yulia 3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh
2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: jamaluddin@unimal.ac.id

## Abstract
Verstek decisions often cause bad aspects for women and children after divorce. The research aims to examine the protection of women's and children's rights, the efforts  made  and  the  judge's  policy  in  deciding  verstek  cases.  Researchers  used empirical juridical research methods. Primary and secondary legal materials are the main materials and primary data is obtained through interviews. Data analysis was carried out qualitatively. The results showed that the protection of women and children  in  verstek  decisions  was  very  low  due  to  the  absence  of  demands  for women's  rights.  Women  rarely make efforts to  reclaim their rights to  themselves and their children after a divorce. The judge's policy is to use ex officio rights if women are not nusyuz.
Keywords: verstek, women, protection, Syar'iyah Court

## Intisari
Putusan verstek seringkali menimbulkan aspek tidak baik bagi perempuan dan anak pasca perceraian. Penelitian bertujuan mengkaji perlindungan hak perempuan dan anak,  upaya  yang  dilakukan  dan  kebijakan  hakim  memutuskan  perkara  verstek. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Bahan hukum primer dan sekunder  menjadi  bahan  utama  serta  data  primer  diperoleh  dengan  wawancara. Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan perlindungan perempuan dan anak dalam putusan verstek sangat rendah disebabkan tidak  adanya  tuntutan  hak  dari  perempuan.  Perempuan  jarang  melakukan  upaya untuk menggugat kembali berkaitan hak untuk diri dan anaknya pasca perceraian. Kebijakan hakim dengan penggunaan hak ex officio bila perempuan tidak nusyuz.
Kata Kunci : verstek, perempuan, perlindungan, Mahkamah Syar’iyah

## Latar Belakang Masalah
Persoalan  itu  sangat  mungkin  sekali  terjadi  pasca  perceraian  adalah terabaikannya  hak-hak  yang  semestinya  didapatkan  oleh  isteri  dan  anak  yang disebabkan karena tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 1 Perceraian menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan  oleh  masing-masing  pihak  yakni  suami  atau  isteri.  UU  Perkawinan telah  menggarisbawahi  akibat  hukum  dari  perceraian  yaitu  sebagaimana  yang ditetapkan  dalam  Pasal  41.  Kewajiban  tersebut  harus  dilaksanakan  oleh  suami sebagai  tanggungjawabnya  terhadap  isteri  dan  anak.  Pasal  41  huruf  b  UU Perkawinan menyatakan bahwa Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan  dan  pendidikan  yang  diperlukan  anak  itu;  bilamana  bapak  dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
Ketentuan tersebut menegaskan adanya kewajiban seorang bapak bilamana perkawinannya putus karena perceraian untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak. Apabila ia tidak mampu memberikannya, pengadilan dapat menetapkan  ibu  untuk  memikul  biaya  pemeliharaan  anak  sampai  anak  tersebut dewasa dan mandiri terhadap kehidupannya. Kemudian dalam Pasal 41 huruf c UU Perkawinan  juga  memberikan  kewenangan  kepada  hakim  untuk  membebankan tanggungjawab  kepada  suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan  kepada isterinya.  Dalam  ketentuan  tersebut  ditegaskan  bahwa  Pengadilan  dapat mewajibkan kepada bekas  suami untuk  memberikan biaya penghidupan  dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
Akibat dari perceraian juga diatur tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam yang  menjadi  rujukan  bagi  hakim-hakim  yang  bertugas  di  Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar’iyah.  Perceraian  dalam  perkara  perkawinan  menurut hukum Islam dapat terjadi melalui cerai talak maupu cerai  gugat. Pasal 114 KHI menyatakan  bahwa  putusnya  perkawinan  akibat  perceraian  dapat  terjadi  karena talak  (oleh  suami)  atau  berdasarkan  gugatan  perceraian  (oleh  isteri).  Menurut
1 Mansari,  Moriyanti, Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Melalui  Putusan  Mahkamah Syar’iyah, Banda Aceh: 2019, hlm. 8.
Zainuddin Ali, cerai talak adalah permohonan izin suami kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak kepada isteri. 2 Menurut Dedi Junaedi, cerai talak adalah putusnya  suatu  perkawinan  karena  kehendak  cerai  yang  datang  dari  pihak  suami (pihak suami yang mengajukan permohonan cerai). 3 Sedangkan cerai gugat adalah gugatan  isteri  kepada  suami  untuk  bercerai  melalui  pengadilan,  yang  kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatannya, sehingga putus hubungan perkawinan antara penggugat (isteri) dan tergugat (suami), sebagaimana dijelaskan pada Pasal 132 ayat (1) KHI. 4 Dengan kata lain inisiatif dalam kasus cerai talak berasal dari suami  yang  menginginkan  agar  hubungan  perkawinannya  diakhiri  oleh  hakim. Berbeda  halnya  dengan  cerai  gugat  di  mana  inisiatif  yang  mengajukan  perkara tersebut  ke  pengadilan  berasal  dari  isteri  dengan  mengajukan  alasan-alasan  yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Akibat hukum yang muncul bila terjadi perceraian disebabkan karena talak menurut Pasal 149 KHI yaitu mut’ah, nafkah, maskan (tempat), kiswah (pakaian) dan melunasi mahar yang masih terhutang jika masih ada yang belum dilunasi oleh suami  selama  perkawinan  mereka  berlangsung  serta  memberikan  biaya pemeliharaan anak yang belum mencapai umur 21 tahun.
Kemudian  ditentukan  lagi  akibat  dari  perceraian  sebagaimana  secara spesifik  diatur  dalam  Pasal  105  KHI  yang  menentukan  dalam  hal  terjadinya perceraian, maka hak ibu untuk memelihara anaknya yang belum berumur 12 tahun atau  belum  mumayyiz,  bila  sudah  mumayyiz  diberikan  kesempatan  bagi  anak memilih  tinggal  bersama  ibu  atau  ayahnya  serta  biaya  pemeliharaan  anak dibebankan kepada ayahnya sampai anak dewasa.
Ulama fiqih  sepakat  bahwa memberikan nafkah  untuk  isteri adalah  wajib jika dilihat dari sisi hukum. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari akad nikah yang sah dan juga merupakan salah satu hak isteri dari hak-hak lain yang dimiliki oleh isteri dari suaminya sebagai konsekuensi akad nikah yang dianggap sah oleh
2 Zainuddin Ali , Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2006, 56.
3 Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan : Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah, cet ke-2, Jakarta : Akademika Pressindo, 2002, hlm. 276.
4 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 73-74
syariat. 5 Dalam hukum Islam perceraian dapat terjadi karena terdapat perselisihan atau  pertengkaran  antara  suami  dan  isteri  dalam  rumah  tangga  yang  sulit diselesaikan.  Ketika  terjadi  kehancuran  rumah  tangga  dan  sia-sia  untuk dipertahankan,  maka  perceraian  merupakan  jalan  akhir  meskipun  hal  ini  dibenci oleh Allah SWT. 6
Akibat hukum yang muncul apabila suami tidak pernah hadir di persidangan adalah kemungkinan akan terabaikannya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh perempuan dan anak. Hak isteri untuk mendapatkan nafkah ‘iddah, nafkah madhiah dan biaya pemeliharaan anak akan seringkali terabaikan begitu saja dalam putusan. Hal ini dikarenakan meskipun suami tidak pernah menghadiri ke persidangan dapat memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Perkara yang diputus hakim tanpa hadirnya tergugat ke persidangan disebut dengan putusan verstek. Menurut Abdul  Kadir  Muhammad  Verstek  adalah  pernyataan  bahwa  tergugat  tidak  hadir pada sidang pertama. Bila pada hari sidang berikutnya (sidang kedua) sesudah ada penundaan tergugat masih tidak hadir juga, majelis hakim tetap mejatuhkan putusan verstek  karena  pada  hakikatnya  tergugat  belum  pernah  hadir. 7 Ketidakhadiran suami  ke  persidangan  tidak  menghalangi  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan terhadap putusan tersebut. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk memberikan putusan meski di luar hadirnya tergugat. Namun persoalan yang akan terjadi adalah putusan verstek berakibat pada ruginya isteri dan anak dalam putusan tersebut. Di mana kedua pihak ini tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya didapatkan.
Beberapa putusan verstek yang tidak memberikan hak isteri dan anak pasca perceraian  sehingga  berdampak  tidak  baik  bagi  isteri  dan  anak  adalah  putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/MS.Idi.  Dalam putusan tersebut  suami mengajukan cerai talak terhadap isterinya disebabkan perselisihan secara terus menerus yang terjadi dalam  rumah  tangga.  Dalam  putusan  tersebut  hakim  tidak  menetapkan  nafkah ‘iddah, nafkah madhiah, kiswah kepada termohon yang telah diceraikannya. Hakim
5 Muhammad  Ya’qub  Thalib  Ubaidi, Nafkah  Isteri  :  Hukum  Menafkahi  Isteri  Dalam Persfektif Islam (terjemahan) , (Jakarta Timur : Darus Sunnah Press, 2007), hlm. 47
6 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak, Jakarta: Amzah, 2009, 252-253.
7 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 87.
hanya  memutuskan  memberi  izin  kepada  pemohon  untuk  menjatuhkan  talak terhadap  isterinya. 8 Begitu  pula  hakim  tidak  menetapkan  nafkah  terhadap  anak sehingga dapat dipastikan hak anak tidak terakomodir dengan baik.
Kemudian ada lagi putusan Mahkamah Syar’iyah dengan Nomor Register Perkara Nomor 251/Pdt.G/2020/MS.Idi. Putusan tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim  dengan  putusan  verstek  dikarenakan  tergugat  tidak  pernah  hadir  ke persidangan. Akibat dari putusan tersebut adalah isteri tidak mendapatkan nafkah madhiah  dari  suaminya.  Padahal  pasangan  suami  isteri  tersebut  telah  berpisah selama  2  tahun  tanpa  adanya  nafkah  lahir  bathin  dari  suami.  Sebenarnya  nafkah yang tidak diberikan itu merupakan nafkah madhiah yang harus diberikan kembali oleh suaminya. Nafkah tersebut menjadi hutang bagi untuk ditunaikan. Begitu pula dengan nafkah anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak ditetapkan nafkahnya dalam  putusan,  sehingga  konsekuensinya  adalah  anak  tidak  dapat  mengakses terhadap  nafkah  dari  ayahnya.  Dengan  demikian,  tidak  ada  kepastian  hukum menyangkut  dengan  nafkah  anak  yang  lahir  dari  hubungan  perkawinan  kedua orangtuanya. Selain itu, berdasarkan penelusuran peneliti di Mahkamah Syar’iyah Idi terdapat 12 kasus perceraian diputuskan dalam putusan verstek pada tahun 2020. Banyaknya kasus ini menjadi salah satu alasan yang menarik sehingga persoalan ini perlu mendapatkan kajian lebih lanjut.
Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan  hak  perempuan  dan  anak  dalam  putusan  verstek,  upaya  yang dilakukan  oleh  perempuan  dan  anak  dalam  memperjuangkan  hak-haknya  dan kebijakan  hakim  memutuskan  perkara  verstek  dalam  upaya  memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  menganalisis  persoalan  ini penelitian  yuridis  empiris.  Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara  secara mendalam  ( dept  interview )  dengan  hakim  Mahkamah  Syar’iyah,  Perempuan  dan
8 Putusan Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor 344/Pdt.G/2020/MS.Idi.
Anak,  Akademisi.  Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yaitu UU Perkawinan, KHI, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Agama. Bahan hukum sekunder berupa jurnal dan hasil penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan putusan verstek.

## Hasil dan Pembahasan
Perlindungan  Hak  Perempuan  dan  Anak  dalam  Putusan  Verstek  Di Mahkamah Syar’iyah Idi
Kenyataan empiris menunjukkan di Mahkamah Syar’iyah Idi bahwa tidak semua  putusan  verstek  yang  telah  diputuskan  oleh  hakim  dapat  menjamin terakomodir hak-hak perempuan dan anak. Ada Sebagian dari putusan verstek yang diputuskan  oleh  hakim  belum  berorientasi  pada  aspek  perlindugan  terhadap perempuan.  Secara  umum  putusan  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Idi  menyangkut perlindungan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek dapat  disimpulkan bahwa:
Pertama , hakim tidak menetapkan biaya pemeliharaan anak dalam putusan verstek.  Sebagaimana  yang  telah  dipahami  bersama  bahwa  biaya  pemeliharaan anak  merupakan  hak  yang  seharusnya  didapatkan  oleh  anak  pasca  terjadinya perceraian  orangtua.  Berakhirnya  perkawinan  bukan  berarti  berakhir  pula  segala kewajiban  bagi  orangtua  untuk  mengasuh  dan  memelihara  anaknya  serta memberikan  biaya  hidup  dan  pendidikannya  sampai  anak  dewasa.  Hak  anak mendapatkan  nafkah  sebagaimana  yang  telah  digarisbawahi  oleh  peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 105 huruf c KHI yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh  ayahnya. Ketentuan ini telah  memberikan  batasan  kepada  orangtua,  bila  terjadi  perceraian  maka  yang berkewajiban  memberikan  biaya  kepada  anak  adalah  ayahnya.  Biaya  yang diberikan sesuai  dengan  kemampuannya. Putusan yang tidak mencantumkan hak anak  berupa  biaya  pemeliharaan  dan  Pendidikan  anak  dalam  sebagaiman dicantumkan  dalam  putusan  Nomor  316/Pdt.G/2020/MS.Idi.  dalam  putusan  ini
berdasarkan fakta di persidangan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah  dikaruniai  tiga  orang  anak,  akan  tetapi  majelis  hakim  tidak  membebankan biaya pemeliharaan anak kepada ayahnya. Dalam petitum gugatan pun penggugat tidak meminta kepada majelis hakim untuk membebankan biaya pemeliharaan dan Pendidikan  anak.  Penggugat  hanya  memohon  kepada  majelis  hakim  agar menjatuhkan talak terhadap penggugat. Setelah pemeriksaan perkara di persidangan majelis  hakim  mengabulkan  tuntutan  tersebut  sesuai  dengan  bukti-bukti  yang diajukan di persidangan.
Kedua ,  nafkah  madhiah  yang  tidak  pernah  diberikan  oleh  suami  kepada isterinya selama masih berlangsung hubungan perkawinan juga tidak diberikan oleh majelis  hakim  dalam  putusan  verstek.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perlindungan hak  isteri  dalam  putusan  verstek  masih  sangat  rendah.  Perempuan  akan  merasa dirugikan akibat diabaikannya hak tersebut dalam putusan verstek. Padahal dalam fakta-fakta  yang  terungkap  ke  persidangan  telah  menunjukkan  adanya  fakta  di mana  suami  tidak  pernah  memberikan  nafkahnya  selama  hubungan  perkawinan pasangan  tersebut  masih  utuh.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  putusan  Nomor 344/Pdt.G/2020/MS.Idi. padahal antara penggugat dan tergugat telah berpisah dan tidak tinggal serumah sejak terjadi perselisihan. Akibat perpisahan tersebut tergugat tidak  memberikan  kewajibannya  yakni  tidak  pernah  memberikan  nafkah  kepada isterinya. Konsekuensi dari tidak diberikan nafkah ini adalah menjadi hutang bagi suami untuk dilunasi bagi isterinya.
Ketiga ,  nafkah  ‘idah  perempuan  juga  tidak  diberikan  pasca  putusnya hubungan perceraian. Nafkah ‘iddah merupakan nafkah yang semestinya diperoleh oleh isteri bilamana terjadinya perceraian dengan suaminya. Tentu dengan syarat perempuan tidak nusyuz terhadap suaminya. Apabila isteri nusyuz maka hak isteri terhadap nafkah ‘iddah menjadi gugur. Nusyuz isteri merupakan suatu sikap yang tidak patuh seorang isteri baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan terhadap suaminya. Isteri yang nusyuz tidak memiliki terhadap nafkah ‘iddah dari suaminya pasca terjadi perceraian. 9
9 Abdul  Aziz, Kursus  Bimbingan  Perkawinan  Serta  20  Soal  Jawab  Temuduga  Jabatan Agama Islam , Jakarta: Gramedia, 2005, hlm. 105.
Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  perlindungan  terhadap  hak-hak isteri dan anak dalam putusan verstek sangat mudah terabaikan. Apalagi perempuan yang tidak memiliki pemahaman yang memadai terkait hak-hak yang sebenarnya diakui oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Pengetahuan hukum bagi perempuan yang sedang menghadapi persoalan hukum di pengadilan sangat penting mengingat adanya kepentingan yang harus dipertahankan dari perkawinannya yaitu berkaitan dengan ha katas nafkah ‘iddah, nafkah madhiah dan biaya perlindungan anak.
Padahal  dengan  adanya  hukum  semestinya  dapat  memberikan  suatu perlindungan  terhadap  hak-hak  warga  negara  dari  perbuatan  kesewenangan sehingga dapat menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat yang dalam hal ini adalah  perempuan  dan  anak.  Akibatnya  adalah,  perempuan  dan  anak  tidak  dapat menikmati  segala  haknya  yang  diakui  secara  hukum. 10 Hal  ini  berbeda  dengan tujuan  hukum  yang  semestinya  memberikan  pengayoman  kepada  kepada  orang terhadap haknya sebagaimana yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo. Selain itu, perlindungan  hukum  sebenarnya  memberikan  peluang  kepada  setiap  orang  agar dapat  menikmati  segala  hak  yang  telah  digarisbawahi  oleh  peraturan  perundang- undangan. 11 Dengan  kata  lain,  suatu  perlindungan  hukum  tidak  dapat  berjalan secara  baik  bila  masih  adanya  pihak  yang  belum  memperoleh  dan  menikmati haknya secara maksimal.
Menurut  Ibnu  Mujahid,  negara  perlu  menjamin  dan  memberikan perlindungan  serta  kepastian  hukum  kepada  warga  negaranya.  Termasuk  bagi perempuan dan anak yang merupakan pihak yang merasa dirugikan dari perceraian tersebut. Kalau hal ini belum diwujudkan secara konkrit, maka perlindungan hukum yang diberikan oleh negara bagi perempuan dan anak dalam putusan verstek belum dapat mencerminkan suatu perlindungan yang baik. 12
10 Setiono, Rule of Law (supremasi hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta: 2004, hlm. 3.
11 Satjipto  Rahardjo, Penyelenggaraan  Keadilan  Dalam  Masyarakat  yang  Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum, 1993, hlm. 37.
12 Ibnu Mujahid, Akademisi, Wawancara, 23 Juni 2021.
Kesadaran hukum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan suatu aturan hukum berjalan secara efektif. Banyak di kalangan masyarakat yang belum dapat memahami  ketentuan  hukum  secara  komprehensif  berkaitan  dengan  hak-haknya pasca perceraian. Hal ini dapat dipahami karena masyarakat yang bercerai adalah orang  yang  berpendidikan  rendah  dan  tidak  memiliki  backround  Pendidikan hukum. Di samping itu, ada pula masyarakat yang tidak mampu membayar biaya advokat  untuk  memberikan  pendampingan  dan  wakilinya  dalam  proses persidangan. Akibatnya adalah banyak hak-hak perempuan yang sering terabaikan. Edukasi  hukum  khususnya  berkaitan  hak-hak  perempuan  pasca  perceraian  yang sangat  penting  diberikan  agar  perempuan  dapat  memahaminya  sehingga  dapat memohon kepada hakim untuk mengabulkan permohonannya. Apalagi dalam hal putusan  di  mana  suami  tidak  pernah  menghadiri  ke  persidangan,  tentu  akan mengakibatkan  proses  permintaan  nafkah  semakin  sulit.  Di  mana  isteri  harus mampu  menunjukkan  adanya  harta  benda  suami  yang  perlu  disita  agar  proses eksekusi  dapat  dilaksanakan.  Berbagai  problem  tersebut  sangat  mungkin  terjadi sehingga  bila  perempuan  tidak  memiliki  pemahaman  akan  hak-haknya  tentu berakibat tidak baik dalam upaya memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya serta hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam putusan verstek  sangat  lemah  perlindungannya.  Kelemahan  tersebut  dikarenakan  oleh kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  hak-haknya  pasca  perceraian, terikatnya  hakim  pada  hukum  acara  yang  sangat  ketat  sehingga  tidak  dapat mengabulkan selain yang diminta dalam gugatan yang diajukan oleh perempuan, perempuan  tidak  dapat  menunjukkan  harta-harta  suami  yang  dapat  disita  oleh Mahkamah  Syar’iyah  sehingga  tidak  ada  objek  yang  dapat  dieksekusi  jika permohonan  nafkah  ‘iddah  dan  nafkah  madhiah  dikabulkan  oleh  hakim,  karena meskipun  telah  dikabulkan  bila  tidak  ada  objek  yang  bisa  dieksekusi  akan mempersulit bagi perempuan untuk memperolehnya.
Menurut  Soerjono  Soekanto,  ada  beberapa  hal  yang  dapat  menyebabkan suatu  aturan hukum  dapat  berjalan secara  efektif, yaitu:  faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana atau fasilitas pendukung penegakan
hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum. 13 Kelima hal tersebut saling mempengaruhi  dan  berhubungan  antara  yang  satu  dengan  lain  dalam mempengaruhi efektifitas penegakan hukum dalam kenyataan empiris.  Selama ini faktor  yang  paling  berpengaruh  terhadap  terabaikannya  hak  dan  perlindungan perempuan adalah disebabkan karena masyarakat itu sendiri.
Hal ini disebabkan masyarakat yang tidak mengetahui adanya aturan yang memberikan perlindungan hukum bagi dirinya. Padahal sudah banyak regulasi yang ada  sebenarnya  memberikan  perlidungan  kepada  perempuan  dan  anak.  Seperti lahirnya  UU  Perkawinan,  adanya  Kompilasi  Hukum  Islam,  adanya  UU Perlindungan Anak dan ada pula Perma Nomor  3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili  perempuan  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Semua  aturan  tersebut orientasi  utamanya  adalah  memberikan  jaminan  perlindungan  hukum  bagi perempuan dan anak.
Persoalannya  adalah  masyarakat  yang  belum  mengetahui  aturan  tersebut sehingga  menimbulkan  dampak  yang  tidak  baik  bagi  dirinya.  Ketidaktahuan  ini dapat  disebabkan  oleh  karena  pengetahuan  yang  sangat  kurang  dan  kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Terutama perempuan dan anak yang sangat rentan dengan perlakuan yang tidak adil dari pihak laki-laki pasca perceraian. Sebaik apapun aturan yang telah dibuat oleh pemerintah tanpa adanya usaha menyebarluaskannya melalui sosialiasi kepada semua lapisan masyarakat, maka kemungkinan besar aturan tersebut tidak berdampak tidak baik bagi  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dipahami  apalagi  kehidupan  masyarakat  tidak semuanya  berada  di  kota  yang  dengan  mudah  bisa  mengakses  informasi  melalui berbagai macam media yang tersedia. Berbeda halnya masyarakat yang berada di wilayah  pedalaman  yang  kurang  sarana  untuk  mengakses  informasi.  Beberapa wilayah di Aceh Timur yang juga berada di wilayah Aceh Timur sehingga sangat sulit memperoleh informasi berkaitan dengan hak-haknya.
Menurut  Idawati,  sebenarnya  memiliki  keinginan  mendapatkan  haknya pasca  perceraian,  akan  tetapi  karena  tidak  mengetahui  hak  tersebut  menjadi
13 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8.
miliknya  pasca  perceraian. 14 Keterbasan  pengetahuan  inilah  yang  mendorong masyarakat  untuk  berfokus  pada  tujuannya  untuk  mengakhiri  hubungan perkawinan  yaitu  mendapatkan  akta  cerai  dari  suaminya.  Berkaitan  dengan  hak tersebut  tidak  menjadi  prioritas  lagi  karena  kehidupan  rumah  tangga  yang  sudah tidak dapat harmonis lagi.
Dengan  melihat  pandangan  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa sosialisasi hukum kepada semua masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam  upaya  memberikan  perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak. Penyebarluasan  informasi  ini  menjadi  tanggungjawab  utama  pemerintah  dalam rangka  memberikan  perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat yang membutuhkannya.
Persoalan  yang  terjadi  dalam  kenyataan  empiris  adalah  belum  adanya inisiatif perempuan untuk meminta kepada hakim berkaitan dengan nafkah madhiah ini.  Kebanyakan  perempuan  yang  mengajukan  persoalan  gugatan  cerai  hanya mengajukan  dan  menuntut  cerai  semata.  Berkaitan  dengan  aspek  lainnya  yang merupakan sebuah hak yang diberikan oleh hukum kepadanya kurang mendapatkan perhatian. 15 Begitu  pula  berkaitan  dengan  hak  anak  yang  semestinya  juga mendapatkan  perhatian  dari  seorang  perempuan  menjelang  berakhirnya perkawinan  bersama  suaminya. 16 Artinya,  inisiatif  permintaan  untuk  menuntut segala  hak  perempuan  merupakan  hak  dirinya.  Hakim  hanya  mengadili  perkara yang  diajukan  kepadanya.  Hakim  tidak  memperluas  dan  memperlebar  pokok persoalan yang diajukan ke Mahkamah Syar’iyah. Semua itu berasal dari inisiatif dari perempuan itu sendiri. 17 Hal yang sama diungkapkan oleh Ibnu Mujahid, yang menerangkan  bahwa  pada  prinsipnya  dalam  pemeriksaan  perkara  di  persidangan hakim  bersifat  pasif.  Hakim  hanya  bertindak  untuk  menjembatani  proses penyelesaian  persoalan  yang  sedang  dihadapi  oleh  dua  orang  atau  lebih  untuk kemudian diberikan putusan berdasarkan fakta-fakta di persidangan. 18 hakim hanya
14 Idawati, IRT, wawancara, 24 Juni 2021.
15 M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021.
16 M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021.
17 M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021.
18 Ibnu Mujahid, Akademisi, Wawancara, 23 Juni 2021.
berfokus dan terikat pada aspek materil gugatan yang diajukan oleh para pihak. 19 Para pihak yang harus lebih aktif untuk mempertahankan segala hal yang diajukan kepada  hakim  di  pesidangan,  sejak  pengajuan  gugatan,  jawaban,  replik,  duplik, pembuktian  sampai  kesimpulan  para  pihak  dituntut  lebih  pro  aktif  agar  dapat menyakinkan hakim untuk mengabulkan permintaan yang diajukannya. 20
Menurut  Idawati,  belum  munculnya  inisiatif  dari  dalam  dirinya  menuntut nafkah  dan  hak  lainnya  adalah  dikarenakan  untuk  mempercepat  proses  perkara yang sedang diperiksa di Mahkamah Syar’iyah. 21 Hal ini menunjukkan bahwa satu- satunya  keinginan  perempuan  yang  mengajukan  permohonan  perceraian dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memperoleh akta cerai semata. Semua yang berkaitan dengan hak-haknya menjadi terlupakan untuk diperjuangkan di hadapan hakim. Ketidakinginan ini memiliki konsekuensi logis dari putusan yang dihasilkan oleh  hakim  yakni  hakim  hanya  mengabulkan  permintaan  perceraian  semata, sementara  berkaitan  dengan  hak-hak  yang  lainnya  tidak  akan  dianulir  dalam putusan hakim.
Jadi,  sikap  yang  pro  atkif  dari  perempuan  sangat  perlu  dalam  rangka mempertahankan  yang  seyogyanya  menjadi  miliknya.  Untuk  memperjuangkan haknya dalam putusan verstek, perempuan turut aktif pula mengajukan segala hal yang berkaitan dengan hak-haknya agar hakim dapat mempertimbangkan seluruh dalil  gugatan  dan  tuntutan  hak  dari  perempuan. 22 Menurut  M.  Aulia,  apabila perempuan menuntut haknya dan hak anak dan logis untuk diterima, maka majelis hakim  akan  mempertimbangkannya  dan  meminta  supaya  dihadirkan  bukti-bukti untuk memperkuat argumennya di hadapan mahkamah. 23 Kesungguhan perempuan ini turut mempengaruhi putusan hakim, kalau perempuan dengan sungguh-sungguh
19 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia , Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm. 10.
20 Ach. Rubaie, Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Perspektif Filosofis, Teoritis dan Yuridis , Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017, hlm. 250.
21 Idawati, IRT, wawancara, 24 Juni 2021.
22 Ach. Rubaie, Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Perspektif Filosofis, Teoritis dan Yuridis , Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017, hlm. 250.
23 M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021
menuntut  maka  sesuai  dengan  prinsip  keadilan  dan  kemanfaat  serta  kepastian hukum, majelis hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

## Upaya  Perempuan  dan  Anak  dalam  Memperjuangkan  Hak-Haknya  dalam Putusan Verstek
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mengatur  secara  tegas  dan  jelas  tata  cara  bagi  seorang  perempuan  yang  ingin mendapatkan haknya melalui cara sesuai dengan aturan yang berlaku. Perempuan dapat  menuntut  haknya  melalui  gugatan  perceraian.  Artinya  dalam  gugatan perceraian  yang  diajukan  oleh  perempuan,  tidak  hanya  menuntut  kepada  majelis hakim  supaya  menjatuhkan  ikrar  talak  terhadap  perkawinan  mereka,  akan  tetapi perempuan  juga  meminta  hak-hak  yang  semestinya  ia  dapatkan.  Tuntutan  hak seperti  ini  sebenarnya  tidak  menjadi  persoalan  karena  dibenarkan  oleh  peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 66 Ayat (5) UU Pengadilan Agama  yang  memberikan  kesempatan  bagi  perempuan  untuk  mengajukan permohonan  berkaitan  tentang  nafkah  anak  dan  nafkah  isteri,  persoalan  harta bersama selama adanya hubungan perkawinan. Semua persoalan itu dapat diajukan oleh isteri selama dalam permohonan gugat cerai. Tentunya perlu dituangkan dalam petitum gugatan sebagai wujud konkrit keinginannya untuk meminta kepada hakim agar  diberikan  hak  tersebut  bagi  dirinya.  Petitum  merupakan  tuntutan  hak  yang disampaikan  oleh  penggugat  kepada  hakim  untuk  memutuskan  sesuai  dengan keiginannya. Untuk menjawab petitum ini, majelis hakim merumuskannya dalam bentuk dictum amar putusan. 24
Begitu  pula  dalam  kasus  pengajuan  perkara  melalui  cerai  gugat  dapat diajukan  persoalan  nafkah  dan  penguasaan  anak  sebagaimana  ditegaskan  dalam Pasal  86 Ayat  (1) UU Pengadilan Agama yang  menyatakan bahwa Gugatan soal penguasaan  anak,  nafkah  anak,  nafkah  istri,  dan  harta  bersama  suami  istri  dapat diajukan  bersama-sama  dengan  gugatan  perceraian  ataupun  sesudah  putusan
24 Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi, Razky Akbar, Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono, Yuridika : Volume 29 No 1, Januari - April 2014, hlm. 102.
perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, cara seperti ini juga dapat mempersingkat waktu bagi perempuan karena perkara yang diajukannya sekalian tanpa menunggu perceraian terlebih dahulu putus. Dari sisi efiesiensinya, pola yang seperti ini lebih efisien dan cepat dibandingkan dengan pengajuan tuntutan pasca adanya putusan perceraian.
Permasalahan  yang  ada  di  lapangan  adalah  perempuan  jarang  yang menuntut nafkah madhiah, nafkah ‘iddah dan mut’ah dan biaya pemeliharaan anak. Sehingga  berdasarkan  penelusuran  penulis  terhadap  putusan  verstek  yang dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Syar’iyah Idi jarang adanya pembebanan nafkah madhiah, nafkah ‘iddah dan mut’ah serta biaya pemeliharaan anak dalam putusan verstek atau putusan di mana tergugat (suami tidak hadir).
Konsekuensi yang muncul bila persoalan nafkah madhiah , nafkah ‘iddah, mut’ah dan biaya pemeliharaan anak tidak dituntut dalam sekalian dalam  dalam gugatan perceraian adalah perempuan dapat  mengajukan kembali gugatan secara terpisah. Artinya dalam putusan verstek yang di dalamnya tidak menuntut keempat hak tersebut tidak dapat diminta eksekusi karena tidak diputuskan dalam putusan sehingga  tidak  dapat  dieksekusi.  Eksekusi  adalah  suatu  permohonan  dari  pihak yang  menang  atau  pihak  yang  tuntutannya  dikabulkan  tapi  tidak  dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, karena dalam kasus verstek tidak diputuskan bahwa perempuan berhak atas nafkah madhiah, nafkah ‘iddah dan mut’ah dan biaya pemeliharaan anak, maka perempuan tidak berhak mengajukan eksekusi terhadap persoalan tersebut.
Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada  tindakan  hukum  yang  dapat dilakukan  oleh  perempuan  dalam  putusan  verstek  yang  tidak  mencantumkan pembebanan hak-hak perempuan dan anak. Untuk bisa mengakses kembali hak-hak tersebut,  maka  aturan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  telah  memberikan  jalan kepada perempuan yang haknya dirugikan untuk mengajukan gugatan terpisah yang secara khusus menuntut kepada hakim agar memberikan hak-hak perempuan dan anak.
Bila menyangkut dengan biaya pemeliharaan anak dikabulkan oleh hakim, namun tidak dibayarkan oleh suami atau ayahnya si anak, maka persoalan ini dapat
diajukan eksekusi ke Mahkamah. Dalam kenyataan empiris ternyata ada sebagian yang  tuntutan  biaya  pemeliharaan  anak  yang  dikabulkan  oleh  hakim  tapi  tidak dijalankan  atau  diberikan  oleh  suami  bagi  anaknya.  Menurut  M.Aulia  Ramdan Daenuri,  ada  sebagian  kasus  yang  sebenarnya  telah  ditetapkan  dalam  putusan  di mana ayah harus membayar sejumlah biaya kepada anaknya setiap bulan dengan jumlah  tertentu.  Akan  tetapi  suami  tidak  membayarkan  sesuai  dengan  yang ditetapkan oleh hakim. Hal ini dikarenakan bebeberapa alasan, yaitu 25 :
a. Pendapatan Ayah Kurang
Pendapatan  seorang  ayah  menjadi  salah  satu  unsur  yang  paling  penting dalam  upaya  perolehan  isteri  dan  anak  pasca  perceraian.  Meskipun  banyaknya jumlah nafkah yang dikabulkan dalam putusan tidak akan berarti bila tidak disertai dengan  adanya  pendapatan  seorang  ayah  yang  memadai. 26 Melalui  pendapatan yang dimilikinya suami dapat memberikan kepada isteri dan anaknya. Sebaliknya, bila tidak adanya harta hal ini akan sulit diwujudkan dalam kenyataan konkrit dan sangat sulit untuk diterima langsung oleh si perempuan dan anak. Kondisi yang ada saat  ini  dapat  dilihat,  apalagi  di  wilayah  Aceh  Timur,  di  mana  profesi  laki-laki sangat  beragam.  Ada  yang  bekerja  sebagai  nelayan,  ada  yang  bekerja  sebagai pedagang, ada yang berprofesi sebagai tukang becak dan lain sebagainya. Profesi yang menjadi aktivitas seorang ayah ini akan turut mempengaruhi hakk anak dapat direalisasikan dengan baik.
Untuk menilai suami ada atau tidaknya pendapatan, biasanya hakim akan meminta  kepada  perempuan  untuk  menghadirkan  saksi-saksi  yang  mampu menerangkan  kesanggupan  suami  untuk  memberikan  biaya  terhadap  perempuan dan anak. Keterangan yang disampaikan oleh saksi  di  persidangan akan  menjadi bahan dan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menentukan jumlah biaya yang akan diberikan kepada perempuan dan anak. 27 Kesadaran seseorang akan hak dan kewajibannya  harus  diberikan  oleh  pemerintah  dan  tokoh  agama.  Tokoh  agama yang ada di gampong dan pemerintah perlu dengan aktif memberikan pemahaman
25 M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021.
26 Rian Ferdian, Anak, wawancara, 24 Juni 2021.
27 M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021
secara  maksimal  terhadap  laki-laki  yang  akan  menikah.  Sejak  dari  bimbingan  di Kantor Urusan Agama pada saat melaksanakan proses bimbingan calon pengantin harus disampaikan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan agar dalam pelaksanaannya  tidak  mengganggu  dan  tidak  pula  merugikan  pihak  lain  setelah perkawinan dilangsungkan.
Hal itu sangat bertentangan dengan syari’at Islam yang sangat melarang dari setiap orang Islam merugikan pihak lain. Apalagi berkaitan dengan harta juga salah satu  aspek yang menjadi perhatian dalam konteks Maqashid  syari’ah atau tujuan penetapan hukum Islam yang terdiri dari lima aspek, yaitu memelihara agama, jiwa, akal,  keturunan,  dan  harta. 28 Artinya  berkaitan  dengan  harta  menjadi  perhatian dalam  agama.  Apalagi  harta  tersebut  berkaitan  dengan  perlindungan  perempuan dan anak yang sering menjadi korban.
Hukum  Islam  bertujuan  untuk  menebarkan  kemaslahatan  bagi  manusia. Abdul  Somad  menerangkan  bahwa  hukum  syari’at  itu  dibentuk  guna merealisasikan dan merealisasikan kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari dari kemafsadatan  (kerusakan). 29 Penyerahan  harta  yang  juga  menjadi  bagian  dari tanggungjawab suami terhadap isteri dan anaknya ini juga perintah agama. Ajaran Islam  sangat  memperhatikan  dan  memberikan  perlindungan  terhadap  harta  bagi seorang muslim.
b. Kesadaran akan Kewajiban Sebagai Suami Rendah
Persoalan  kedua  yang  seringkali  dihadapi  dalam  upaya  pemenuhan  hak isteri pasca perceraian adalah suami tidak memiliki kesadaran akan kewajiban dan tanggungjawab  yang  timbul  dari  sebuah  perkawinan  dan  pasca  perceraian. 30 Ketidakadanya  kesadaran  tersebut  juga  turut  berpengaruh  pada  diperoleh  atau tidaknya  hak  perempuan  dan  anak  setelah  orangtua  bercerai.  Namun  sebaliknya, bila  kesadaran  akan  kewajiban  tersebut  tidak  dimiliki  dengan  baik  tentu  akan berdampak  yang  kurang  baik  bagi  perempuan  dan  anak.  Ada  Sebagian  orangtua
28 Ghofar Shiddiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol Xliv No. 118 Juni – Agustus 2009, hlm. 122.
29 Abd. Somad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Islam , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 42.
30 M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021
yang  harus  diminta  terlebih  dahulu  kemudian  baru  diberikan  kepada  anaknya, meskipun  jumlah  yang  diminta  tidak  sesuai  dengan  yang  diinginkan.  Misalnya untuk  kebutuhan  biaya  seragam  sekolah  Rp  500.000,-  yang  diberikan  hanya  Rp 200.000.-
Untuk  meniti  kehidupannya,  seorang  anak  harus  mencari  nafkah  sendiri tanpa  meminta  lagi  kepada  ayahnya,  karena  memang  kemungkinannya  adalah sangat jauh dari yang diharapkan. 31 Alasan yang sering disampaikan tidak memiliki uang dan penghasilannya sangat terbatas untuk membiayai kehidupan keluarga. 32
c. Suami Sulit Dideteksi Keberadaannya
Kemudian  kendala  yang  muncul  pasca  putusan  verstek  adalah  karena sulitnya  isteri  mendeteksi  keberadaan  suaminya.  Isteri  tidak  mengetahui  lagi  di mana  posisi  dari  suaminya  sehingga  susah  mencarinya  kembali.  Pasca  putusnya hubungan  perceraian  apakah  suami  akan  kembali  lagi  bersama  orangtuanya  atau berpindah  ke  tempat  yang  baru  atau  menikah  lagi  dengan  perempuan  yang  lain sehingga  kondisi  yang  seperti  ini  turun  mempersulit  bagi  perempuan  dan  anak menuntut  haknya. 33 Meskipun  dalam  putusan  hakim  telah  membebankan  kepada suami  supaya  membayarkan  kewajibannya  kepada  isteri  dan  anak  berupa  biaya kehidupannya, akan sulit diperoleh oleh perempuan. 34
d. Pengetahuan Ilmu Agama Rendah
Menurut  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Idi,  biasanya  pasca  isteri  berakhir berperkara di pengadilan dan telah diputuskan perkaranya dalam putusan verstek, perempuan  jarang  meminta  lagi  hal  lain  kepada  suaminya  dengan  cara  gugatan baru. 35 Telah  berakhir  hubungan  dengan  suaminya  sudah  merasakan  rasa  syukur yang  sangat  mendalam,  karena  yang  diiginkan  memang  putus  hubungan  dengan suami. Terkait dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan haknya menjadi kurang perhatian dan bahkan cenderung diabaikan, baik karena ketidaktahuannya maupun
31 Rian Ferdian, Anak, wawancara, 24 Juni 2021.
32 Rian Ferdian, Anak, wawancara, 24 Juni 2021.
33 Ibnu Mujahid, Akademisi, Wawancara, 23 Juni 2021.
34 Rian Ferdian, Anak, wawancara, 24 Juni 2021.
35 M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021
dikarenakan  rasa  enggan  untuk  terus  menerus  berperkara  secara  litigasi  di pengadilan.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  perempuan  untuk  memperoleh  biaya Pendidikan  dan  kebutuhan  anak  adalah  dengan  meminta  kepada  anak  untuk menjumpai anaknya dengan tujuan meminta sejumlah biaya penghidupan kepada ayahnnya.  Langkah  ini  terkadang  tidak  mendapatkan  hasil  yang  memuaskan. Jumlah  yang  diminta  dengan  jumlah  yang  diberikan  sangat  rendah. Perbandingannya kalau diminta Rp 500.000,- seorang ayah hanya memberikan Rp 50.000 atau hanya 10 % dari permintaan yang diberikan. 36 Akibat keseringan terjadi kekecewaan seperti ini terkadang anak tidak mau menjumpainya lagi. 37
Kebijakan Hakim Memutuskan Perkara Verstek dalam Upaya Memberikan Perlindungan  Terhadap  Hak  Perempuan  dan  Anak  di  Wilayah  Hukum Mahkamah Syar’iyah Idi
Fakta empiris menunjukkan bahwa banyak faktor yang menjadi dasar bagi seorang perempuan tidak memperjuangkan haknya dan hak anak pasca perceraian. Menurut  Idawati,  ada  beberapa  alasan  sehingga  hak  isteri  pasca  perceraian terabaikan,  yaitu:  pemahaman  hukum  yang  lemah,  memfokuskan  pada  putusan yang dapat mengkahiri hubungan perkawinan bersama pasangannya, adanya sikap marah yang berlebihan dari isteri terhadap suaminya sehingga tidak ingin bertemu Kembali  dengan  suami. 38 Fokus  utama  yang  menjadi  perhatian  isteri  pada  saat mengajukan gugatan perceraian adalah untuk memperoleh akta cerai dan putusan yang  mengakhiri  perkawinannya.  Alasan  ini  yang  paling  dominan  muncul  dari informan yang memberikan informasi sehingga berkaitan dengan nafkah dan lain sebagainya menjadi kurang mendapatkan perhatian.
Salah  satu  asas  yang  sangat  dikenal  dalam  hukum  acara  perdata  adalah bahwa  hakim  bersifat  pasif.  Beberapa  ahli  mendefinisikan  hakim  bersifat  pasif dengan  hakim  menunggu  datangnya  perkara  dari  pihak  yang  merasakan  haknya
36 Rian Ferdian, Anak, wawancara, 24 Juni 2021.
37 Rian Ferdian, Anak, wawancara, 24 Juni 2021.
38 Idawati, IRT, wawancara, 24 Juni 2021.
dirugikan. 39 Sebagian para sarjana hukum lainnya memberikan definisi dari hakim bersifat  pasif  adalah  sebuah  tindakan  di  mana  hakim  hanya  mengadili  perkara apabila adanya pihak yang mengajukan ke pengadilan. 40
Konsekuensi yang muncul dari asas ini adalah bahwa bilamana perempuan tidak  menuntut  nafkah  ‘iddah  dan  hak-hak  yang  lain  dapat  menyebabkan  hak perempuan  dirugikan.  Menurut M.Aulia  Ramdan  Daenuri ,  sebenarnya  bukan  tidak diberikan  hak-hak  tersebut  kepada  perempuan,  akan  tetapi  kadangkalanya  dalam gugatan yang diajukan ke Mahkamah Syar’iyah, seringkali tidak memintakan hak- hak  tersebut  kepada  Mahkamah.  Hakim  tidak  boleh  sembarangan  mengabulkan pada sesuatu yang tidak diminta oleh orang yang berkepentingan. Adapun Tindakan yang  dilakukan  oleh  hakim  dalam  upaya  memberikan  perlindungan  terhadap perempuan dan anak adalah sebagai berikut:
1. Hak Ex Officio Sebagai Kebijakan Memberikan Hak Isteri
Dalam  pemeriksaan  perkara  di  Mahkamah  Syar’iyah  tidak  semua  para pencari  keadilan  mengetahui  hukum  karena  memang  background  keilmuannya bukan  di  bidang  hukum.  Akibatnya  adalah  tidak  jarang  masyarakat  yang  kurang mengetahui akan haknya sehingga tidak dituntut di Mahkamah. Misalnya berkaitan nafkah ‘iddah yang selalu kurang perhatian dari si perempuan. Untuk memberikan keadilan bagi perempuan dalam kasus kelupaan perempuan menuntut haknya, maka hakim memiliki kebijakan tersendiri guna memberikan keadilan dari setiap putusan yang diputuskannya.
Kebijakan yang digunakan oleh hakim adalah melalui Hak ex officio . Hak ex officio ini merupakan sebuah kewenangan yang diberikan kepada hakim karena jabatannya  sebagai  hakim  untuk  mengabulkan  lebih  dari  hal  yang  tidak  diminta. Hak ex  officio yang  sering  digunakan  oleh  hakim  dalam  mengadili  perkara perceraian adalah dalam kasus cerai talak, terutama dalam hal nafkah isteri. 41 Hal
39 A.T.  Hamid ,  Hukum  Acara  Perdata  Serta  Susunan  dan  Kekuasaan  Pengadilan , Surabaya: Bina Ilmu, 1986, hlm. 6.
40 L.J.van Apeldoorn, , Pengantar Ilmu Hukum , , Jakarta, Pradnya Paramita 2005, hlm. 250
41 M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021.
ini dikarenakan dalam kasus cerai talak, perkaranya diajukan oleh suami sehingga meskipun perempuan tidak mengajukan gugatan rekonvensi  terkait dengan nafkah ‘idaah, hakim dapat memberikannya. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan Pasal 41 UU  Perkawinan  memberikan  kewenangan  bagi  hakim  untuk  memberikannya. Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
Istilah  yang  digunakan  pada  ketentuan  pasal  tersebut  adalah  pengadilan dapat mewajibkan yang bermakna bahwa hakim yang mengadili perkara tersebut dimungkinkan untuk menetapkan biaya penghidupan bagi perempuan. Kata dapat bisa jadi dilakukan maupun tidak dilakukan. Untuk menghindari dari hal-hal yang tidak  bersesuai  dengan  hukum,  majelis  hakim  biasanya  berlindung  pada  pasal tersebut  dalam  rangka  memberikan  keadilan  dan  kemanfaatan  bagi  perempuan melalui putusan yang diputuskannya. 42 Menurut Muhammad Aqwam Thariq, kata dapat  yang  ada  dalam  Pasal  41  menjadi  dasar  bagi  hakim  untuk  mengabulkan permohonan  perempuan  meskipun  tidak  diminta  dalam  petitumnya. 43 Secara ex officio hakim  dapat  menanyakan  kepada  isteri  berkaitan  dengan  haknya  untuk dibebankan kepada suminya yang kemudian ditetapkan dalam putusan. 44
Bila  hakim  mengabulkan  melebihi  dari  sesuatu  yang  diminta  oleh  isteri dalam putusannya, maka putusan hakim tersebut dapat disebut sebagai putusan ultra petita. 45 Putusan ultra petita adalah putusan hakim yang mengabulkan melebihi dari permintaan  penggugat  dalam  petitum. 46 Hal  ini  dilarang  bagi  hakim  untuk mengabulkan melebihi dari yang dituntut. Kecuali  dalam hal  nafkah ‘iddah pada kasus cerai talak, hakim karena hak ex officio yang dimilikinya dapat memberikan nafkah  ‘iddah  dalam  kasus  cerai  talak  meskipun  tidak  diminta  oleh  perempuan.
42 M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021
43 Muhammad  Aqwam  Thariq,  Hak  Ex  Officio  Hakim:  Pertimbangan  Hukum  Hakim terhadap  Pembebanan  Nafkah  Iddah  dan  Mut’ah  dalam  Perkara  Cerai  Talak  Verstek  Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), SAKINA: Journal of Family Studies, 2019, vol. 3, hlm. 5.
44 M.  Natsir  Asnawi, Hukum  Acara  Perdata  Teori,  Praktik  dan  Permasalahannya  di Peradilan Umum dan Peradilan Agama , Yogyakarta: UII Press, 2019, hlm. 108.
45 M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021.
46 Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi, Razky Akbar, Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono, Yuridika : Volume 29 No 1, Januari - April 2014, hlm. 103-104.
Hakim yang memutuskan secara ultra petita ini dianggap telah melakukan proses mengadili perkara di luar kewenangannya. 47
Dalam  perkembangan  hukum,  pengaturan  mengenai  nafkah  ‘iddah mengalami perubahan. Awalnya nafkah ‘iddah hanya diberikan dalam kasus cerai talak di  mana yang mengajukannya adalah suami,  saat  ini melalui  Yurisprudensi Mahkamah  Agung  RI  Nomor  137/K/AG/2007  tanggal  19  September  2007  telah memberikan  ketentuan  baru  berkaitan  dengan  nafkah  ‘iddah.  Isteri  dapat  saja diberikan  nafkah  ‘iddah  bila  perilaku  isteri  selama  menjalani  hubungan  rumah tangga  tidak  nusyuz  atau  tidak  melakukan  pembangkangan  terhadap  suami  dan selalu  melakukan  tugas  dan  kewajibannya  sebagai  isteri,  maka  isteri  yang  tidak nusyus pasca pemeriksaan di persidangan dapat saja ditetapkan orang yang berhak terhadap nafkah ‘iddah dari suaminya. Alasan yang dikemukakan oleh Mahkamah Agung  dalam  yurisprudensi  tersebut  adalah  karena  isteri  menjalani  masa  ‘iddah untuk melihat istibra’, atau dalam kondisi tidak sedang mengandung, hal ini juga menyangkut dengan kepentingan dari suami.
Ex  officio ini  memiliki  relevansi  dengan  adanya  petitum  dari  penggugat yang  memohon  kepada  hakim  memutuskan  dengan  putusan  yang  seadil-adilnya atau  yang  sering  dikenal  dengan ex  aequo  et  bono . 48 Tuntutan  ini  juga mengindikasikan bahwa secara tidak langsung penggugat memohon kepada majelis hakim  agar  hal-hal  yang  tidak  dimintakan  dalam  gugatan  akan  tetapi  yang sebenarnya menjadi bagiannya untuk dikabulkan dalam putusan hakim.
2. Memberikan  Informasi Terkait Hak-Haknya Pasca Perceraian
Kenyataan  empiris  di  persidangan  menunjukkan  tidak  semua  masyarakat yang  mengajukan  gugatan  perceraian  di  Mahkamah  Syar’iyah  memiliki pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan tingkat Pendidikan masyarakat yang  rendah  serta  latar  belakang  pendidikannya  bukan  berasal  dari  ilmu  hukum. Kondisi  demikian  kerapkali  dihadapi  pada  saat  persidangan  berlangsung  oleh hakim.  Kepekaan  hakim  terhadap  hak-hak  perempuan  sangat  dibutuhkan  agar perempuan dapat memperoleh haknya. Untuk mengatasi hal itu, hakim seringkali
47 M. Natsir Asnawi, Op. Cit. 548.
48 M. Natsir Asnawi, Op. Cit. 549.
memberikan  informasi  terkait  hak-haknya  pasca  perceraian. 49 Informasi  tersebut sangat dibutuhkan oleh perempuan mengingat hal ini bersentuhan langsung dengan kepentingan  dan  haknya. 50 Akan  tetapi  meskipun  majelis  hakim  telah mengimformasikan akan hak-haknya, perempuan sering kurang memprioritaskannya, karena yang menjadi focus utamanya adalah bercerai dengan suami. 51
Dengan kata lain, tidak ditetapkan hak-hak isteri dan anak dalam putusan bukanlah  berasal  dari  hakim,  akan  tetapai  inisiatif  perempuan  itu  sendiri  turut berkontribusi  dalam  upaya  memperoleh  hak-hak  isteri.  Hakim  dengan kebijaksanaannya  menyampaikan  informasi  agar  perempuan  dapat  memperoleh segala hak yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.  Menurut perempuan, pernah hakim menyakan kepada dirinya kenapa tidak menuntut hak- haknya dan nafkah anak. Akan tetapi si ibu menjawab tidak perlu dituntut karena tidak akan diberikan oleh mantan suami. 52 Artinya ada sikap pesimisme dari isteri menuntut  hak  untuk  diri  dan  anaknya  kepada  suaminya,  karena  kemungkinan memang tidak diberikan dengan berbagai alasan.

## Kesimpulan
Perlindungan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek di wilayah hukum  Mahkamah  Syar’iyah  Idi  menunjukkan  sangat  rendah.  Hal  ini  ditandai dengan  sangat  sedikitnya  putusan  hakim  yang  tidak  menetapkan  nafkah  ‘iddah, nafkah  madhiah,  nafkah  anak  dan  biaya  pendidikan  anak  sampai  dewasa  dalam putusan.  Kondisi  seperti  ini  sangat  merugikan  perempuan  karena  dapat mengabaikan hak-hak yang sebenarnya didapatkan oleh perempuan dan anak pasca perceraian. Belum adanya penetapan hak perempuan dalam putusan dikarenakan alasan internal perempuan dan eksternal.
49 M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021
50 M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021
51 M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021
52 Idawati, IRT, wawancara, 24 Juni 2021.

## Buku
A.T.  Hamid , 1986, Hukum  Acara  Perdata  Serta  Susunan  dan  Kekuasaan Pengadilan , Bina Ilmu, Surabaya.
Abd.  Somad,  2012, Hukum  Islam  Penormaan  Prinsip  Syari’ah  dalam  Hukum Islam , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Abd.  Somad,  2012, Hukum  Islam  Penormaan  Prinsip  Syari’ah  dalam  Hukum Islam , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2009, Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak, Amzah, Jakarta.
Abdul Aziz, 2005, Kursus Bimbingan Perkawinan Serta 20 Soal Jawab Temuduga Jabatan Agama Islam , Gramedia, Jakarta.
Abdul  Kadir  Muhammad,  2000, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Ach.  Rubaie,  2017, Putusan  Ultra  Petita  Mahkamah  Konstitusi  Perspektif Filosofis, Teoritis dan Yuridis , Laksbang Pressindo, Surabaya.
Dedi Junaedi, 2002, Bimbingan Perkawinan : Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qurandan As-Sunnah, cet ke-2, Akademika Pressindo, Jakarta.
M.  Natsir  Asnawi,  2019, Hukum  Acara  Perdata  Teori,  Praktik  dan Permasalahannya  di  Peradilan  Umum  dan  Peradilan  Agama ,  UII  Press, Yogyakarta.
Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi, 2007, Nafkah Isteri : Hukum Menafkahi Isteri Dalam Persfektif Islam (terjemahan) , Darus Sunnah Press, Jakarta Timur. Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Zainal Asikin, 2015, Hukum Acara Perdata di Indonesia , Prenada Media Group, Jakarta.
Zainuddin  Ali , 2006, Hukum  Islam:  Pengantar  ilmu  hukum  Islam  di  Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta.

## Jurnal
Bambang  Sugeng  Ariadi  Subagyono,  Johan  Wahyudi,  Razky  Akbar,  Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono, Yuridika : Vol. 29 No 1, 2014.
Ghofar Shiddiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol. 17 No. 118, 2009.
Ghofar Shiddiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol. 17 No. 118, 2009.
Muhammad Aqwam Thariq, Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek  Perspektif  Maqashid  Syariah  (Kasus  di  Pengadilan  Agama Kabupaten Malang), SAKINA: Journal of Family Studies, Vol. 3, 2019.
Setiono, Rule  of  Law  (supremasi  hukum), Magister  Ilmu  Hukum  Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta: 2004.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam