## Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Kearifan Lokal
Aldi Pebrian 1 , Aullia Vivi Yulianingrum 2
12 Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia E-mail: apebrian1602@gmail.com , avy598@umkt.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 2023-04-23 Diterima: 2023-06-22 Terbit: 2023-09-25
Keywords: Government; Natural Rescources; Local Wisdom The role of the Government in managing natural resources based on  local  wisdom  has  always  been  a  hot  topic  of  discussion, considering that indigenous peoples are entities recognized by the Constitution of the Republic of Indonesia, and they have lived for a long time in areas that use nature as a source of livelihood. The government,  as  the  party  that  ensures  the  sustainability  of indigenous  communities,  often  in  terms  of  natural  resource management,  at  the  beginning  of  planning,  does  not  involve indigenous  communities.  Management  of  natural  resources  of indigenous communities always ignores local wisdom values. So the problem that we want to research is how the government plays a role in managing natural resources based on local wisdom. The aim  of  this  research  is  to  analyze  the  government's  role  in managing  natural  resources  based  on  local  wisdom  values.  The method used is normative research so the approach used isStatute Approach and Conceptual Approach, the approach used examines legal norms and legal concepts. The result is that the government must  uphold  local  wisdom  values  for  resource  management  in accordance  with  Law  no.  32  of  2009  Article  3  and  the Johannesburg Declaration in 2022 which requires each country to regulate the country's sovereign rights to natural resources and government responsibilities

## Abstrak
Kata kunci: Pemerintah, Sumber Daya Alam, Kearifan Lokal
Corresponding Author: Aldi Pebrian
E-mail: apebrian1602@gmail.com
DOI:
10.38043/jah.v6i2.5014
Peran  Pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam berlandaskan  kearifan  lokal  selalu  menjadi  pembahasan yang  begitu  hangat,  di  nilai  bahwa  masyarakat  adat merupakan  entitas  yang  diakui  oleh  Konstitusi  Negara Republik  Indonesia,  serta  mereka  sudah  hidup  lama  di wilayah  yang  memanfaatkan  alam  sebagai  sumber  mata pencarian.  Pemerintah  sebagai  pihak  yang  menjamin keberlangsungan  masyarakat  adat,  sering  kali  dalam  hal pengelolaan  sumber  daya  alam  pemerintah  di  awal perencanaan  Sudah  tidak  melibatkan  masyarakat  adat. Pengelolaan  sumber  daya  alam  masyarakat  adat  selalu mengabaikan  nilai-nilai  kearifan  lokal.  Sehingga  masalah yang  ingin  diteliti  adalah  bagaimana  peran  pemerintah dalam mengelola sumber daya alam berdasarkan kearifan lokal. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang berdasarkan  nilai-nilai  kearifan  loka.  Metode  yang
digunakan adalah penelitian normatif sehingga pendekatan yang  digunakan  adalah Statute  Approach  and  Conceptual
Approach ,  pendekatan  yang  digunakan  mengkaji  norma- norma hukum dan konsep-konsep hukum. Hasilnya bahwa pemerintah  harus  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kearifan lokal untuk pengelolaan sumber daya yang sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Pasal 3 dan Deklarasi Johannesburg di tahun 2022 yang mana mewajibkan setiap negara  untuk  mengatur  mengenai  hak  berdaulat  negara atas sumber daya alam dan tanggungjawab pemerintah.
.

## I. Pendahuluan
Indonesia sebagai negara yang dianugerahi oleh Tuhan yang Maha Esa dengan berbagai kekayaan alam, terdiri dari berbagai pulau, beraneka ragam suku dan budaya. Membuat Indonesia terlihat sempurna oleh negara lain yang belum tentu mempunyai hal  yang sama seperti Indonesia.  Dengan  begitu,  Indonesia memiliki  kelebihan  yang tentu saja kelebihan ini memberikan dampak positif bagi Indonesia. Dampak positif itu bisa dilihat dari keanekaragaman budaya pada setiap daerah, perbedaan budaya pada setiap daerah ini memberikan sebuah sistem yang lahir secara alamiah karena kebiasaan dari  suatu  masyarakat  yang  dilakukan  secara  turun-temurun  sehingga  membentuk seperti sebuah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus oleh keturunannya.
Masyarakat  adat  sebagai  kelompok  yang  rentan  terhadap  suatu  perubahan. Masyarakat  adat  masih  diakui  secara  keberadaannya  untuk  berhak  mengambil  hasil hutan dan mengelola lingkungan hidup berdasarkan sistem yang mereka pakai, selama tidak  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan.  Keberadaan masyarakat adat ternyata tidak diakui, bahkan menjadi kelompok yang rentan dan terpinggirkan dari  sebuah  peradaban  dan  kemajuan  atas  penggunaan  atau  pemanfaatan  teknologi maupun  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  orang-orang  tertentu  untuk  meraup keuntungan sebesar-besarnya dari pengelolaan lingkungan hidup 1 . Sistem  turun-temurun  itu  ialah  hukum  adat.  Dimana  hukum  adat  di  suatu masyarakat menjadi jantung kehidupan mereka, karena dengan hukum adat tersebut masyarakat seperti memiliki roh atau jiwa yang sesuai dengan kebiasaan mereka. Di sisi lain, masyarakat adat khususnya memiliki potensi yang cukup besar untuk alam yang ada di sekitar mereka. Alam yang ada disekitar mereka bisa mereka manfaatkan untuk kebutuhan  sehari-hari  atau  untuk  menjadi  ladang  buat  mereka  bercocok  tanam. Pengakuan terhadap hak ulayat kepada masyarakat adat tertera pada Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan hukum adat beserta dengan  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan zaman. Sehingga pasal tersebut memperkokoh kedudukan masyarakat adat  khususnya  untuk  dapat  menunjukan  eksistensinya  melalui  pemanfaatan  dan pengelolaan lingkungan hidup 2 .
1 Sinapoy, M. S. (2018). Kearifan lokal masyarakat adat Suku Moronene dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Halu Oleo Law Review , 2 (2), 513-542.
2 Wibisana, A. G. (2012). Equity and the global policy on climate change: a law and economic perspective. Indon. L. Rev. , 2 , 295.
Pasal  yang  mengakui  adanya  kesatuan  hukum  adat  dan  beserta  hak-hak tradisionalnya merupakan hal penting untuk dapat dicermati. Bahwasanya pengakuan tersebut lahir dari sebuah produk hukum yaitu Undang-Undang, sehingga pengakuan dan  penghormatan  terhadap  suatu  sistem  hukum  adat  tidak  boleh  dikesampingkan. Pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  mengharuskan  dalam  proses pengelolaan  sumber  daya  alam  atau  lingkungan  berdasarkan  kearifan  lokal  yang tumbuh di sekitar masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup pada entitas alam tidak bisa  dipisahkan  antara  alam  dan  masyarakat  adat.  Karena  notabene  nya  masyarakat adat sedari dulu hidup berdampingan dengan alam 3 .
Peran Pemerintah dalam hal pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum  dalam  Pasal  3  ayat  33  UUD  tahun  1945,  tujuan  ialah  untuk  kesejahteraan umat. Maka muncul sebua h permasalahan baru jika makna “kesejahteraan umat” itu disesuaikan  dengan  masyarakat  adat.  Permasalahan  itu  ialah  mengenai  kepemilikan siapa yang berhak mengelola lingkungan hidup, apakah Pemerintah atau Masyarakat adat.  Apalagi  pengelolaan  lingkungan  hidup  itu  merupakan  bagian  dari  program strategis  nasional  sehingga  lingkungan  hidup  itu  diambil  alih  oleh  pemerintah mengenai  pengelolaannya.  Sehingga  untuk  mensejahterakan  umat  menjadi  tidak terealisasikan karena adanya berbenturan dengan kepentingan yang lain, yang menurut Pemerintah  merupakan  bagian  dari  pembangunan  negara.  Bahwa  dalam  proses industrialisasi  di  suatu  wilayah  selalu  adanya  kaitan  dengan  keberpihakan  terhadap kepentingan kelompok tertentu dan secara tidak langsung juga dapat merampas hak dari kelompok lain yang tidak mempunyai kekuatan, dengan adanya industrialisasi ini justru akan memperkuat dan memperdalam proses kolonialisasi yang dapat merusak lingkungan dan proses susutnya kendali politik atas sumber daya alam 4 . keberpihakan ini  juga  akan  memperdalam  antar  kelompok  masyarakat  adat  dengan  yang  lain, sehingga pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi jantung kehidupan masyarakat adat,  akan  merasa  dipinggirkan atau  tidak  dilibatkan  dalam pengambilan  keputusan lingkungan hidup.
Pada  tahun 2014  dan  2015, Provinsi  Bali yang  terkenal  akan masyarakat  adatnya yang masih kental dan beragam kearifan lokalnya telah mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup yang perlu mendapat perhatian serius. Hal-hal tersebut yakni 5 :
a. Kawasan yang menjadi alih fungsi lahan;
b. Permasalahan sanitasi;
c. Peningkatan pertumbuhan penduduk;
d. Permasalahan abrasi pantai akibat meningkatnya aktivitas di wilayah pesisir;
e. Permasalahan Kawasan kumuh perkotaan;
f. Penurunan kualitas udara; dan
g. Kritisnya penyediaan air;
Melihat kondisi tersebut yang paling banyak penyebab penurunan kualitas lingkungan hidup ialah adanya Kawasan yang menjadi alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini bisa jadi  salah  satu  penyebabnya  dan  bukan  hanya  di  bali  saja.  Di  berbagai  daerah  juga
3 Olawuyi, D. S. (2013). Mainstreaming Human Rights Under National and International Law: Legal and Epistemic Question. Indon. L. Rev. , 3 , 213. 4 Fauzie, H. R. (2022). Peran pemerintah dalam implementasi kebijakan lingkungan di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Politik Indonesia , 8 (2). 5 Fidelia, T., & Salsabila, N. (2020). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Perspektif Kearifan Lokal Indonesia. Law Review , 19 (3), 305.
mengalami hal yang sama. Dimana Kawasan alih fungsi lahan menjadi faktor utama terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup.
Bahwa permasalahan-permasalahan lingkungan tidak cukup hanya dilakukan dengan  teknologi  dan  metode  ilmiah  saja,  akan  tetapi  juga  harus  dibantu  dengan kekuatan-kekuatan yang lainnya seperti agama, kepercayaan, dan etika pengaruh sikap manusia terhadap alam. Nilai-nilai moral dan religious serta etika dapat memberikan sebuah petunjuk yang sangat berharga bagi perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup 6 .  Sesuai  dengan  UU  No.  32  tahun  2009  bahwa  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan yang terakhir perubahan iklim.
Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dijalankan oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara dan biasanya juga dibantu oleh pihak swasta. Pada dasarnya ijin  mengenai  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  diberikan  oleh  pemerintah  harus dilakukan  dengan  tetap  memperhatikan  dan  mempertimbangkan  keberadaan masyarakat  dan  kearifan  lokal  beserta  dengan  nilai-nilai  tradisional  nya.  Pemerintah memberikan  konsesi  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  terkadang  mengabaikan keberadaan  masyarakat  disekitarnya.  Izin  sebagai  dasar  hukum  pemegang  konsesi untuk melakukan kegiatannya. Ketika konsesi tersebut ialah pengelolaan lingkungan hidup  masuk  dalam  wilayah  adat  khususnya.  Konflik  pemegang  konsesi  dengan masyarakat  pun  tidak  dapat  terhindarkan.  Hal  ini  juga  dapat  berdampak  pada keberlangsungan  hidup  masyarakat  karena  khususnya  masyarakat  adat menggantungkan hidup pada alam disekitar mereka 7 .
Melihat  realitas  tersebut  Sebagian  orang  berpikir  dan  berpendapat  bahwa kearifan  lokal  hanya  dimiliki  oleh  masyarakat  tertentu  yaitu  masyarakat  adat. Masyarakat yang tidak masuk dalam kategori masyarakat adat dianggap tidak memiliki nilai kearifan lokal. Sebagian juga meyakini bahwa kearifan lokal hanya bisa diterapkan oleh masyarakat adat, sedangkan selain itu tidak bisa diterapkan. Sebagian juga berpikir dan berpendapat bahwa yang bisa menerapkan kearifan lokal hanya masyarakat yang lahir turun-temurun bertempat tinggal dan hidup di satu daerah tersebut, jika seseorang suku pendatang di daerah tersebut, maka orang pendatang itu tidak bisa menerapkan nilai-nilai  kearifan  lokal.  Pada  dasarnya  kearifan  lokal  adalah  produk  budaya  yang memiliki  nilai-nilai  universal 8 .  Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penulis  ingin mengangkat bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam atau lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal.

## II. Metode Penelitian
Untuk mengkaji tulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif.  Oleh  karena  itu  maka  metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah Statue Approach dan Conceptual Approach . Pendekatan ini juga mengkaji norma-norma hukum
6 Suyatman, U. (2018). Teologi Lingkungan dalam Kearifan Lokal Masyarakat Sunda. Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam , 15 (1), 77-88. 7 Madonna, E. A. (2019). Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia. Bina Hukum Lingkungan , 3 (2), 264-278. 8 Akmal, Z. (2021). Tinjauan Yuridis Filosofis Eksistensi Kearifan Lokal. JOELS: Journal of Election and Leadership , 2 (2).
dan konsep-konsep hukum. Jenis bahan hukum adalah bahan hukum kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## III. Hasil Dan Pembahasan
Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Kearifan Lokal.
Kearifan  Lokal  atau  biasa  disebut  dengan Local  Wisdom ,  yang  dua  kata  Bahasa inggris,  yakni Local artinya  setempat  dan Wisdom yang  berarti  kearifan.  Pengertian kearifan  lokal  memperdalam  aspek  gagasan  suatu  budaya,  berupa  nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan keteladanan yang terdapat dalam lingkungan budaya. Sehingga kearifan lokal yang mana merupakan bagian dari budaya masyarakat adalah hasil interaksi antara manusia dengan alam pada suatu kondisi lingkungan setempat selama  periode  tertentu  yang  berdasarkan  evolusi  dari  sistem  percobaan,  penentuan tertentu, keindahan dan intuisi 9 .
Ellsworth Huntington dalam bukunya yang berjudul Principle of Human Geography mengemukakan bahwa respon manusia terhadap lingkungan itu, dapat dikelompokkan pada  empat  kelompok  besar,  yaitu  bersangkutan  mengenai  kebutuhan  material, pekerjaan,  efisiensi  kehidupan,  dan  kebutuhan  tingkat  tinggi.  Pertama,  mengenai lingkungan dapat memberikan pengaruh terhadap ragam makanan, pakaian, alat dan teknologi,  sarana  transportasi  dan  perumahan.  Sehingga  bisa  digambarkan  bahwa seseorang  yang  ada  di  kawasan  hutan,  memiliki  kebutuhan  yang  berbeda  dengan mereka  yang  tinggal  di  daerah  pantai,  sehingga  dalam  hal  ini  iklim  menjadi  faktor. Kedua, lingkungan mempengaruhi ragam pekerjaan manusia. Dalam aspek ini muncul sebuah  keragaman  pekerjaan  mulai  dari  berburu,  Bertani  dan  perdagangan.  Ketiga, adanya  sebuah  keragaman  mengenai  suatu  kegiatan  yang  mendukung  pada  sebuah usaha  untuk  peningkatan  kualitas  hidup  manusia  seperti  layanan  Kesehatan, pemanfaatan energi dan keragaman pola rekreasi 10 .
Konvensi internasional ILO 169 tahun 1989 merumuskan bahwa masyarakat adat sebagai  masyarakat  yang  berdiam  di  negara-negara  yang  merdeka  dimana  kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di sebuah negara tersebut serta statusnya diatu baik itu secara keseluruhan maupun Sebagian  oleh  adat  dan  tradisi  masyarakat  adat  tersebut  atau  dengan  hukum  dan peraturan  khusus.  Sedangkan  masyarakat  adat  yang  tergabung  dalam  Aliansi Masyarakat  Adat  Nusantara  atau  biasa  disingkat  dengan  AMAN,  merumuskan masyarakat  adat  sebagai  suatu  komunitas  dengan  memiliki  asal-usul  leluhur  secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi politik, budaya dan sosial yang khas 11 .
Sehingga kearifan lokal dimana seseorang lahir dan tumbuh berkembang di suatu daerah dan akan mengalami proses kebiasaan yang sesuai di tempat ia dilahirkan dan
9 Weningtyas, A., & Widuri, E. (2022). Pengelolaan sumber daya air berbasis kearifan lokal sebagai modal untuk pembangunan berkelanjutan. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi , 129-144.
10 Riantika, R. F. P., & Hastuti, H. (2019). Kajian kearifan lokal dalam perspektif geografi manusia. Geo Media: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian , 17 (1).
11 Astriani, N., Nurlinda, I., Imami, A. A. D., & Asdak, C. (2020). Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Kearifan Tradisional: Perspektif Hukum Lingkungan. Arena Hukum , 13 (2), 197-217.
tumbuh. Sehingga dalam hal ini masyarakat adat memiliki kejelasan dari sisi sejarah mengenai asal mula masyarakat adat.
Dalam Undang-Undang otonomi daerah dalam ketentuan itu yang dimaksud ada dua pengertian mengenai pemerintah. Pertama adalah pemerintah pusat biasa disebut pemerintahan  adalah  presiden  Republik  Indonesia  yang  memegang  kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut  asas-asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia 12 . Peran pemerintah dan pemerintah daerah mengenai lingkungan hidup sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputi  perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 3 Undang- Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:
a. Melindungi  Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dari  pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
b. Menjamin keselamatan, Kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g. Menjamin  pemenuhan  dan  perlindungan  hak  atas  lingkungan  hidup  sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j. Mengantisipasi isu lingkungan global.
Dalam  Deklarasi  Johannesburg  di  tahun  2022  adalah  kewajiban  yang  berisi dalam prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan prinsip Deklarasi Rio yang mengatur hak berdaulat  negara  atas  sumber  daya  alam  dan  tanggungjawab  negara  untuk mencegah dampak lingkungan yang bersifat lintas batas negara yaitu 13 :
a. Prinsip Melakukan Tindakan pencegahan;
b. Prinsip  bertetangga  yang  baik  dan  kewajiban  melakukan  Kerjasama Internasional;
c. Prinsip Pembangunan berkelanjutan;
d. Prinsip kehati-hatian;
e. Prinsip pencemar membayar; dan
f. Prinsip kebersamaan dengan tanggung jawab yang berbeda.
12 Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 5 (2), 8-21. 13 Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila. Bina Hukum Lingkungan , 6 (1), 95-120.
Pada  dasarnya  mengenai  Undang-Undang  No.  32  tahun  2009  dan  deklarasi Johannesburg menitikberatkan pada pencegahan, dimana pencegahan merupakan hal  penting  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Serta  kedua  juga  memberikan aturan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Imamulhadi  memberikan  terminologi  tersendiri  dalam  konteks  pengelolaan lingkungan  hidup  oleh  masyarakat  adat  dengan  asas-asas,  filosofi,  dan paradigmanya  dengan  istilah  hukum  lingkungan  adat.  Hukum  lingkungan  adat adalah keseluruhan asas dan aturan, baik itu dikodifikasi maupun  tidak dikodifikasi yang  mengatur  hubungan  masyarakat  hukum  adat  dengan  lingkungannya,  yang dilandasi  oleh  pola  pikir  tradisional,  participerend  cosmish,  religious  magis,  dan commun.  Tujuannya  adalah  untuk  menjaga  keseimbangan  alam  dan  untuk tercapainya keselamatan seluruh unsur-unsur alam, baik pada alam mikro maupun alam makro. Bahwa dalam pandangan Imamulhadi religious magisch, participerend cosmish dan commun, bukan saja mengenai ciri atau pola pikir masyarakat hukum adat serta bukan pula sekedar asas-asas hukum, namun lebih dari itu merupakan filosofis berpikirnya masyarakat hukum adat dalam konteks hukum lingkungan 14 . Karakteristik  Peraturan  Perundang-undangan  Tentang  Sumber  Daya  alam, sehingga instrumen hukum yang berkaitan dengan sumber daya alam dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya memiliki karakteristik dan kelemahan-kelemahan substansial yaitu 15 :
a. Berorientasi  pada  eksploitasi  sumber  daya  alam  sehingga  mengabaikan kepentingan  hukum  untuk  mendukung  pencapaian  target  pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan dan devisa negara;
b. Berorientasi  dan  berpihak  pada  pemodal-pemodal  besar,  sehingga mengabaikan  akses  dan  kepentingan  serta  mematikan  potensi-potensi perekonomian masyarakat adat.
c. Menganut ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berpusat pada negara/pemerintah, sehingga orientasi pengelolaan sumber daya alam bercorak sentralistik;
d. Manajemen  pengelolaan  sumber  daya  alam  menggunakan  pendekatan sectoral,  sehingga  sumber  daya  alam  tidak  dilihat  sebagai  sistem  ekologi yang terintegrasi.
e. Corak  sectoral  dalam  kewenangan  dan  kelembagaan  menyebabkan  tidak adanya koordinasi dan keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan sumber daya alam;
f. Tidak  diauki  dan  dilindunginya  hak-hak  asasi  manusia  secara  utuh, terutama  hak-hak  masyarakat  adar  dan  kemajemukan  hukum  dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
g. Dalam  perkembangan  selanjutnya,  setelah  pemerintah  menyadari  adanya berbagai  kelemahan  substansial  di  atas,  maka  sejumlah  upaya  perbaikan dilakukan dengan membuat Undang-Undang baru dalam mengelola sumber daya  alam,  namun  demikian,  persoalan  mendasar  dalam  pengelolaan sumber  daya  alam  masih  belum  juga  terjawab  dalam  substansi  maupun
14 Nugroho, W., Imamulhadi, I., Nugroho, B. D., & Nurlinda, I. (2018). Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis. Jurnal Konstitusi , 15 (4), 816- 835. 15 SIHOMBING, A. T. M., & Banke, R. (2023). Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Jurnal Ilmiah Simantek , 7 (1), 7-15
terjawab dalam implementasi dari Undang-Undang, karena masih adanya kelemahan-kelemahan yaitu: pemerintah masih mendominasi peran dalam penguasaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam,  keterpaduan  dan koordinasi  antar  sektor  masih  lemah  dan  pendekatan  dalam  pengelolaan sumber  daya  alam  tidak  komprehensif,  hak-hak  masyarakat  adat  atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam belum diakui secara utuh, ruang  bagi  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam masih  diatur  secara  terbatas,  transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah kepada  public  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  belum  diatur  secara tegas.
sehingga  persoalan-persoalan  mengenai  pengelolaan  sumber  daya  alam berpotensi mengancam lingkungan di sekitarnya, karena dari segi  keberpihakan masyarakat adat dalam hal pengelolaan sumber daya alam sangat dipinggirkan. Karena transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya alam belum diatur secara tegas 16 .
Menurut Fajar Laksono bahwa fakta pada sampai saat ini penentuan status masyarakat adat, Mahkamah Konstitusi hanya memberikan kesadaran bagi para pihak untuk melaksanakan hasil putusan, sedangkan posisi putusan MK dapat memberikan  dampak  karena  putusan  MK  kedudukannya  sebagai  sumber hukum tertinggi 17 .
Permasalahan  muncul  Ketika  Mahkamah  Konstitusi  hanya  memberikan kesadaran bagi para pihak karena hasil putusan, karena dampaknya sangat luar biasa di rasakan oleh masyarakat adat, jika putusan tersebut  dapat merugikan masyarakat  adat.  Apalagi  mengenai  posisis  pengelolaan  sumber  daya  alam untuk masyarakat adat.
Prinsip-prinsip  terhadap  pengelolaan  sumber  daya  alam  mengedepankan beberapa prinsip. Prinsip keadilan pada sebuah kebijakan pengelolaan sumber daya  alam  harus  direncanakan,  dilaksanakan,  dimonitoring  dan  dievaluasi secara  berkesinambungan,  agar  dapat  memberikan  dampak  pelestarian  dan keberlanjutan  mengenai  fungsi  sumber  daya  alam  dan  mengedepankan kepentingan generasi selanjutnya. Prinsip demokrasi berpatokan kepada sebuah kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  dapat  mengakomodasi kewenangan  pengelolaan  pusat  dan  daerah,  serta  akses  informasi  bagi masyarakat  dalam  hal  pengelolaan  sumber  daya  alam.  Dan  yang  terakhir mengenai  prinsip  keberlanjutan  terhadap  fungsi  sumber  daya  alam,  dimana kebijakan  terhadap  pengelolaan  sumber  daya  alam  harus  mampu  menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam, baik manfaat bagi negara maupun  masyarakat  secara  seimbang  dan  proporsional  serta  manfaat  bagi generasi sekarang dan secara berkelanjutan 18 .
Dalam  Undang-Undang  No.  32  tahun  2009  Tentang  perlindungan pengelolaan  lingkungan  hidup,  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  dan kesempatan  yang  sama  dan  seluas-luasnya  untuk  berperan  aktif  dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya dalam Pasal 70
16 Nurwijayanti, A. M. (2012). Eksploitasi anak: Perlindungan hukum anak jalanan dalam perspektif hukum pidana di Daerah Yogyakarta.
17 Yulianingrum, A. V. (2018). Mempertegas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam memenuhi Hak-Hak Konstitusional.
ayat  2  peran  masyarakat  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup yaitu:
a. Pengawasan sosial
b. Pemberian saran, pendapat, usulan, keberatan dan pengaduan
c. Selanjutnya  mengenai  penyampaian  informasi  dan/atau  laporan.  Di dalam  Pasal  70  ayat  3  bahwa  meningkatkan  kepedulian  dalam perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  meningkatkan kemandirian,  keberdayaan  masyarakat  dan  kemitraan,  menumbuh kembangkan  ketanggapan  masyarakat  untuk  melakukan  pengawasan sosial, mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Peran masyarakat dalam hal ini sangat penting karena memiliki andil penuh terhadap  perlindungan  pengelolaan  sumber  daya  alam.  Selain  itu  juga pengelolaan sumber daya alam harus berdasarkan kearifan lokal demi rangka pelestarian fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam atau lingkungan hidup.
Menurut Nababan, ada beberapa alasan yang cukup kuat untuk melandasi peran penting masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam, yaitu 19 :
a. Masyarakat adat memiliki motivasi yang lebih sebagai penerima insentif yang bernilai untuk melindungi lingkungan hidup dibandingkan pihak- pihak lain karena bersinggungan dengan kehidupan mereka.
b. Masyarakat  memiliki  pengetahuan  lebih  bagaimana  cara  memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka.
c. Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk dapat diimplementasikan atau ditegakkan.
d. Masyarakat  adat  memiliki  kelembagaan  adat  yang  mengatur  interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistem hutannya.
e. Sebagian masyarakat adat sudah memiliki organisasi dan jaringan kerja untuk  membangun  sebuah  solidaritas  di  antara  mereka  serta  dapat menggerakan dukungan politis dan teknis dari pihak-pihak yang berada diluar mereka.
f. Masyarakat  adat  dilindungi  Undang-Undang  1945  yang  mana  negara wajib mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak tradisional dan diposisikan sebagai hak asasi manusia baik dalam Pasal 28 I ayat 3.
Beberapa  kriteria  komunitas  hukum  adat  yang  mana  berkaitan  dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari beberapa lapisan, yaitu 20 :
a. Kelompok-kelompok  masyarakat  telah  tinggal  di  daerah  geografis tertentu selama beberapa generasi.
b. Keberadaan katan dengan asal-usul leluhur;
c. Adanya sebuah hubungan yang kuat dengan lingkungan;
d. Adanya  sebuah  sistem  nilai  yang  menentukan  Lembaga-Lembaga hukum ekonomi, politik, sosial dan adat.
19 Rahman, F., & Jalaludin, M. (2022). Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Bali. Jurnal Hutan dan Masyarakat , 51-60.
20 Eddy, T. (2021). Management of Natural Resources Based on Local Wisdom by Traditional Law Communities. International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) , 2 (6), 1535-1543.
Kriteria  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  ada  beberapa  komponen mengenai  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  oleh  masyarakat adat.  Selain  itu  juga  mengenai  hal  tersebut,  juga  dibarengi  dengan  sebuah kebiasaan di daerah tersebut dan asal-usul mereka karena dua aspek tersebut memberikan bukti bahwa mereka merupakan masyarakat adat yang sudah sejak lama.
Dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai  daerah  otonom,  pada  dalam  bidang  lingkungan  hidup  memberikan sebuah pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah 21 :
a. Meletakkan daerah pada posisi Penting dalam pengelolaan sumber daya alam;
b. Memerlukan peranan lokal dalam mendesain kebijakan;
c. Membangun hubungan interdependensi antar daerah;
d. Menetapkan pendekatan kewilayahan; Konvensi Keanekaragaman Hayati atau biasa disebut dengan UN Convention on  Biodiversity adalah  sebuah  instrumen  hukum  Internasional  yang  pertama secara  tegas  mengakui  keterkaitan  antara  kearifan  lokal  masyarakat  adat  dan masyarakat lokal dengan konservasi keanekaragaman hayati. Pasal Pasal 8 huruf j  dan  Pasal  10 huruf  c  dari  konvensi  ini  mewajibkan  193  negara  anggota  nya untuk dapat melindungi kearifan lokal masyarakat dengan menjamin integritas budaya,  mendorong  penggunaan  sumber  daya  hayati  tradisional  yang berkelanjutan dan menghargai struktur pembuatan kebijakan dalam masyarakat dan  masyarakat  lokal.  Implementasi  terhadap  konvensi  ini  ke  dalam  hukum nasional  Indonesia  dilakukan  dengan  cara  mengatur  dalam  hukum  nasional Indonesia  dalam  Undang-Undang  Konservasi  sumber  daya  hayati  seperti Undang-Undang  No.  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  Undang-Undang  No  41  tahun  1999  Tentang  Kehutanan, Undang-Undang 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 22 . Konvensi  keanekaragaman  hayati  ini  memberikan  dampak  positif  bagi setiap negara setelah dalam konvensi ini mewajibkan negara anggota nya untuk dapat  melindungi  kearifan  lokal  yang  ada  di  dalam  masyarakat  dengan menjamin  akan  hadirnya  integritas  budaya,  pengelolaan  dan  perlindungan terhadap  sumber  daya  alam  berbasis  tradisional  dan  berkelanjutan, mengikutsertakan  masyarakat  lokal  dan  masyarakat  adat  dalam  pengambil kebijakan dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam.
Sebagai  negara  yang  sudah  mapan  Amerika  Serikat  dalam  konstitusinya masyarakat  adat  memiliki  kedaulatan  secara  mandiri.  Uniknya  di  Amerika Serikat masyarakat adat tidak diwajibkan untuk mematuhi konstitusi di Negara tersebut,  sehingga  dalam  membangun  model  pemerintahan  dan  menentukan hukum  yang  berlaku  bagi  mereka  karena  mereka  pihak Extra  Konstitusional . Contohnya  dalam  perjanjian  tahun  1866  antara  Pemerintah  Federal  Amerika
21 Wati, E. P. (2018). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan. Bina Hukum Lingkungan , 3 (1), 119-126. 22 Pitaloka, D. (2021). Implemetasi Hukum Lingkungan Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Kompilasi Hukum , 6 (2).
Serikat  dan  Cherokee  Nation  bahwa  tanah  dan  wilayah  yang  tunduk  pada perjanjian adalah milik Bersama semua masyarakat adat Cherokee dan mereka mempunyai  hak  dengan  penuh  yang  berada  di  wilayahnya.  Dalam  kasus  ini membuktikan  bahwa Masyarakat  adat  dilindungi  hak-haknya  oleh konstitusi. Pada Sebagian masyarakat adat di Amerika Serikat tidak dipungkiri lagi bahwa mereka  memiliki  konstitusi  formal  dan  peraturan  yang  lainnya  .  dapat memberikan kewenangan penuh untuk melaksanakan yurisdiksi atas berbagai kegiatan di dalam wilayah mereka termasuk tindak pidana, hubungan hukum privat  dan  perpajakan.  Yang  terkenal  masyarakat  adat  mempunyai  pengaruh besar di Amerika Serikat Adalah Navajo 23 .
Najavo  adalah  masyarakat  adat  terbesar  dari  semua  suku  asli  di  Amerika Serikat. Mereka tersebar di wilayah Tenggara bagian Utah, Wilayah timur laut bagian Arizona, dan wilayah barat laut bagian New Mexico. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Federal Amerika Serikat memberikan hak untuk menggunakan sumber  daya  alamnya.  Pertama,  Bagaimana  kewenangan  mereka  dalam mengeluarkan peraturan dalam mengontrol sumber daya alam mereka; kedua, bagaimana mereka memiliki hak untuk mendapatkan pembagian keuntungan yang adil atas sumber daya alam dan akuntabilitas untuk segala hal pelanggaran yang terjadi di wilayah mereka 24 . Masyarakat adat Navajo telah mengeluarkan beberapa peraturan yaitu 25 :
a. The Air Pollution Prevention and Control Act, The Clean Water Act, and The Solid Waste Act.
Navajo  Nation  Air  Pollution  Prevention  and  Control  Act  adalah mengingatkan potensi udara yang dihasilkan dari kegiatan pemanfaatan Sumber  daya alam, sehingga  masyarakat  adat  memiliki  sebuah  aturan untuk mengontrol kegiatan ini yang diberi nama NN APPCA sehingga untuk menjamin Kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan umum dari semua  masyarakat  Navajo  termasuk  tumbuhan dan  hewan  di  wilayah itu.
b. Navajo Nation Clean Water Act Hubungan era tantara pembangunan sumber daya alam untuk keperluan energi  dan  penggunaan  air,  masyarakat  adat  Navajo  mengeluarkan sebuah aturan yang menyatakan bahwa pelepasan bahan-bahan polutan ke perairan Navajo oleh sebuah perusahaan Industri dan adanya sebuah kelalaian  manajemen  dalam  pembuangan  pengelolaan  limbah  yang dapat  membahayakan  Kesehatan,  kesejahteraan,  dan  lingkungan masyarakat Navajo.
c. Navajo Nation Solid Waste Act.
Bahwa pembuangan sampah di atas dan di dalam tanah tanpa adanya sebuah perencanaan yang matang dan teruji serta pengelolaannya yang tidak cermat sehingga menimbulkan bahaya bagi Kesehatan masyarakat adat  Navajo.  Dalam  3  aturan  di  atas  dari  Air  Pollution,  Nation  Clean
23 Gunawan, J. (2021). Studi Rekognisi Masyarakat Adat Di Amerika Dan Indonesia. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 5 (2). 24 Ibid, Hal. 8 25 Ibid, Hal. 9
Water  Act  dan  Nation  Solid  Waste  Act  memiliki  implikasi  penegakan hukum  yaitu:Teguran,  Sanksi  Administrasi,  gugatan  perdata  dan penegakan hukum melalui jalur pidana

## IV. Kesimpulan
Kearifan  lokal  adalah  memperdalam  aspek  dari sebuah gagasan suatu  budaya, nilai-nilai  kemanusiaan,  kebersamaan,  dan  keteladanan  yang  tumbuh  di  masyarakat adat.  Konvensi  Internasional  ILO  169  tahun  1989  bahwa  masyarakat  adat  sebagai masyarakat yang  ada  di  Negara-Negara yang sudah  merdeka melalui  kondisi sosial, kultural dan ekonominya. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tujuan menjamin keselamatan, Kesehatan, dan kehidupan manusia dan menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup  dan  ekosistem.  Deklarasi  Johannesburg  di  tahun  2022  mempunyai  kewajiban prinsip  21  Deklarasi  Stockholm  dan  Prinsip  Deklarasi  Rio  dalam  dua  deklarasi  ini mengatur mengenai hak berdaulat negara atas sumber daya alam dan tanggung jawab negara serta memperhatikan prinsip-prinsip dari Prinsip Tindakan Pencegahan hingga Prinsip  kebersamaan  dengan  tanggung  jawab  berbeda.  Beberapa  kriteria  komunitas hukum adat yang mana berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  terdiri  dari  berbagai  lapisan  mulai  dari  kelompok-kelompok masyarakat  telah tinggal  di  daerah  geografis  tertentu  selama  beberapa  generasi,  keberadaan  kaitan dengan asal-usul leluhur, adanya sebuah hubungan yang kuat dengan lingkungan dan adanya  sebuah  sistem  nilai  yang  menentukan  Lembaga-Lembaga  hukum,  ekonomi, politik, sosial, dan adat. Di Amerika Serikat mempunya hukum dan kedaulatan secara mandiri  oleh  masyarakat  adat.  Sebagai  masyarakat  adat  terbesar  di  Amerika  Serikat Navajo mempunyai beberapa aturan dari The Air Pollution Prevention and Control Act hingga Navajo Nation Solid Waste Act.

## V. Daftar Pustaka / Daftar Referensi
Akmal,  Z.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Filosofis  Eksistensi  Kearifan  Lokal. JOELS: Journal of Election and Leadership , 2 (2), 1 – 11.
Astriani, N., Nurlinda, I., Imami, A. A. D., & Asdak, C. (2020). Pengelolaan Sumber Daya  Air  Berdasarkan  Kearifan  Tradisional:  Perspektif  Hukum  Lingkungan. Arena Hukum , 13 (2), 197 – 217.
Djadjuli,  D.  (2018).  Peran  Pemerintah  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Daerah. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 5 (2), 8 – 21.
Eddy, T. (2021). Management of Natural Resources Based on Local Wisdom by Traditional  Law  Communities. International  Journal  of  Educational  Research  and  Social Sciences (IJERSC) , 2 (6), 1535 – 1543.
Fauzie,  H.  R.  (2022).  Peran  Pemerintah  Dalam  Implementasi  Kebijakan Lingkungan  Di  Kabupaten  Sidoarjo. Jurnal  Politik  Indonesia , 8 (2),  122 – 132. https://doi.org/10.2 0473/jpi.v8i2.39942
Fidelia,  T.,  &  Salsabila,  N.  (2020).  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Hidup Perspektif Kearifan Lokal Indonesia. Law Review , 19 (3), 305.
Gunawan, J. (2021). Studi Rekognisi Masyarakat Adat Di Amerika Dan Indonesia. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 5 (2), 220 – 231.
Madonna,  E.  A.  (2019).  Penerapan  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam Pengelolaan  Hutan  di  Indonesia. Bina  Hukum  Lingkungan , 3 (2),  264 – 278. https://doi.org/10.24 970/jbhl.v3n2.19
Nugroho,  W.,  Imamulhadi,  I.,  Nugroho,  B.  D.,  &  Nurlinda, I.  (2018).  Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis. Jurnal Konstitusi , 15 (4), 816 – 835.
Nurwijayanti, A. M. (2012). Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta. Jurnal Jurisprudence , 1 (1), 208 – 215.
Olawuyi,  D.  S.  (2013).  Mainstreaming  Human  Rights  Under  National  and International Law: Legal and Epistemic Question. Indonesia Law Review , 3 (3), 224 – 235.
Pitaloka, D. (2021). Implemetasi Hukum Lingkungan Internasional dalam Hukum Nasional  Indonesia. Jurnal  Kompilasi  Hukum , 6 (2),  76 – 87.  https://doi.org/10.24259 /jhm.v14i1.14396
Rahman,  F.,  &  Jalaludin,  M.  (2022).  Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan  Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Bali. Jurnal Hutan Dan Masyarakat , 14 (1), 51 – 60.
Riantika, R. F. P., & Hastuti, H. (2019). Kajian Kearifan Lokal Dalam Perspektif Geografi Manusia. Geo Media: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian , 17 (1), 1 – 9.
Sihombing, A., & Banke, R. (2023). Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Jurnal Ilmiah Simantek , 7 (1), 7 – 15.
Sinapoy,  M.  S.  (2018).  Kearifan  Lokal  Masyarakat  Adat  Suku  Moronene  dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Halu Oleo Law Review , 2 (2), 513 – 542. Suyatman, U. (2018). Teologi Lingkungan dalam Kearifan Lokal Masyarakat Sunda. Al- Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam , 15 (1), 77 – 88.
Wahanisa,  R.,  &  Adiyatma,  S.  E.  (2021).  Konsepsi  Asas  Kelestarian  Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila. Bina Hukum Lingkungan , 6 (1), 95 – 120.
Wati,  E.  P.  (2018).  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Dalam Pembangunan  yang  Berkelanjutan. Bina  Hukum  Lingkungan , 3 (1),  119 – 126. https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.9
Weningtyas,  A.,  &  Widuri,  E.  (2022).  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  Berbasis Kearifan  Lokal  Sebagai  Modal  Untuk  Pembangunan  Berkelanjutan. Volksgeist:  Jurnal Ilmu  Hukum  Dan  Konstitusi , 5 (1),  129 – 144.  https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5 i1.6074
Wibisana, A. G. (2012). Equity and the Global Policy on Climate Change: A Law and Economic Perspective. Indonesia Law Review , 2 (3), 295 – 320.
Yulianingrum,  A.  V.  (2018).  Mempertegas  Kedudukan  Hukum  Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam memenuhi Hak-Hak Konstitusional. YURISKA: Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam , 10 (1), 73 – 85.