Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.367 Vol. 4, No. 2, Mei 2024, Hal. 583-592 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Analisis Pengelolaan Keuangan Puskesmas Blud Simpang Empat Kabupaten Karo
Indah Doanita Hasibuan *1 , Rizky Aulia Simangunsong 2 , Rahmadani Purba 3 , Dea Hamiche Putri 4 , Anggun Nabila Ode 5
1,2,3,4,5 Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: 1 doanitaindah@uinsu.ac.id, 2 auliasimangunsong58@gmail.com,
3 rahmadanipurba234@gmail.com, 4 deahamiche@gmail.com, 5 anggunnabila2105@gmail.com

## Abstrak
Puskesmas  merupakan  badan  layanan  umum  daerah  (BLUD)  yang  memiliki  kesempatan  guna  menumbuhkan pelayanan  pada  individu  dan  memanfaatkan  kemampuan  pengelolaan  keuangan  BLUD.  Puskesmas  Simpang Empat merupakan Puskesmas induk di wilayah Karo dan telah dialihkan membentuk BLUD sejak tahun 2013. Maksud  dari  riset  ini  yaitu  untuk  mengetahui  pengelolaan  keuangan  serta  perencanaan  program  di  Puskesmas Simpang  Empat  Kabupaten  Karo,  dengan  fokus  pada  sumber  dana,  pengelolaan  dana  APBN  dan  APBD,  serta pelaksanaan program kesehatan. Riset ini memakai penelitian kualitatif menggunakan wawancara mendalam dan penelitian  deskriptif.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  dana  untuk  puskesmas  berasal  dari  APBN  dan APBD,  dengan  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  administrasi  seperti  direktur  puskesmas,  bendahara,  dan administrasi.  Program-program  yang  dijalankan  meliputi  pelayanan  kesehatan  primer,  KIA,  penyakit  menular, penyuluhan kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, dan kesehatan lansia. Pengelolaan program melalui tahapan perencanaan, pengajuan anggaran, persetujuan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
Kata kunci : APBD, APBN, BLUD, Keuangan, Puskesmas

## Abstract
Puskesmas as a regional public service agency (BLUD) has the opportunity to improve services to the community by  utilizing  the  flexibility  of  BLUD  financial  management.  Puskesmas  Simpang  Empat  is  one  of  the  main Puskesmas in the Karo region that has been transferred to BLUD since 2013. The purpose of this study was to determine the financial management and program planning at Puskesmas Simpang Empat Karo Regency, with a focus on sources of funds, management of APBN and APBD funds, and implementation of health programs. This study used a qualitative approach with in-depth interviews and descriptive research. The research findings show that funds for the puskesmas come from the APBN and APBD, with various parties involved in administration such as  the  puskesmas  director,  treasurer,  and  administration.  The  programs  include  primary  health  care,  MCH, infectious  diseases,  health  counseling,  environmental  health,  mental  health,  and  elderly  health.  Program management  goes  through  the  stages  of  planning,  budget  submission,  approval,  implementation,  monitoring, evaluation and reporting.
Keywords : APBD, APBN, BLUD, Financial Management, Puskesmas

## 1. PENDAHULUAN
Puskesmas  atau  pusat  pelayanan  kesehatan  masyarakaat  adalah  sebuah  unit  pelayanan  yang bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan pada setiap individu. Puskesmas juga bertugas untuk memantau kesehatan masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat setempat dan melakukan pencegahan penyakit agar meminimalisir terjadinya suatu kesekitan dimasyarakat setempat. Puskesmas  memiliki  peran  sangat  penting  karena  sebagai  pusat  layanan  kesehatan  tingkat  pertama, puskesmas menjadi garda terdepan untuk menjadikan masyarakat agar tetap sehat.
Peraturan menteri kesehatan No. 43 Tahun 2019 menyatakan  Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan  yang  mengusahakan  mewujudkan  kesehatan  masyarakat  (UKM)  dan  upaya  kesehatan
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.367 Vol. 4, No. 2, Mei 2024, Hal. 583-592 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
perseorangan  (UKP)  tingkat  pertama  dengan  lebih  mengutamakan  upaya  promotif  dan  preventif  di wilayah kerjanya.
Puskesmas  Simpang  Empat  Kabupaten  Karo  merupakan  pusat  pelayanan  kesehatan  tingkat pertama kemudian disingkat menjadi FKTP dan bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat setempat.
Pengelolaan keuangan puskesmas merupakan proses yang sistematis yang berkaitan degan sumber dana yang diperoleh oleh puskesmas simpang empat kabupaten karo. Dana yang diperoleh yaitu berupa dana anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  tujuan dari manajemen pendapatan merupakan untuk menjaga kestabilan dana puskesmas.
Menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 mengenai BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) menyatakan BLUD ialah bagian manajemen pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan  laporan  keuangan  secara  jelas  dan  bertanggung  jawab.  Puskesmas  Simpang  Empat Kabupaten  Karo  merupakan  pusat  layanan  kesehatan  masyarakat  dalam  pengelolaan  keuangannya mengharuskan pola manajemen BLUD. Puskesmas simpang empat kabupaten karo sudah melaksanakan perubahan BLUD pada tahun 2013.
Dana  APBN  dan  APBD  pada  puskesmas  merupakan  dana  yang  digunakan  untuk  menjalankan program-program yang ada dipuskesmas simpang empat kabupaten karo. Kepala puskesmas memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan dana yang masuk atau yang diterima. Pada pengelolaan keuangan tentunya ada beberapa kendala atau hambatan yang dialami, untuk itu kepala puskesmas harus ikut serta dalam mengelola keuangan demi tercapainya sebuah program.
Dalam  studi  sebelumnya  (Firmanto  dkk.,  2021)  mencatat  bahwa  dalam  pengelolaan  keuangan Puskesmas  BLUD,  pendampingan  dalam  menyusun  laporan  keuangan  melibatkan  beberapa  tahap. Pertama,  menyusun  format  laporan  keuangan  sesuai  dengan  SAP  13.  Kemudian,  mengidentifikasi sumber data untuk setiap pos laporan keuangan, dan akhirnya menyusun laporan keuangan berdasarkan sumber data yang telah diidentifikasi.
Pengelolan keuangan bertujuan untuk mengendalikan keuangan dalam suatu proram yang sedang berjalan baik itu program penyuluhan kesehatan, pencegahan penyakit dan lain sebagainya. Sedangkan perancangan peringkat puskesmas yaitu tahap pembentukan tahapan-tahapan aktivitas pueskesmas pada tahun mendatang dilaksanakan dengan teratur yang bertujuan untuk meminimalisir hambatan kesehatan individu setempat.
Riset  ini  menggunakan  metode  kualitatif  bertujuan  untuk  memahami  sumber  dana  mana  yang diterima di puskesmas simpang empat kabupaten karo, mengetahui program apa saja yang menggunakan dana paling besar apakah Kepala Puskesmasnya bertanggung jawab dalam hal tersebut. Manfaat bagi pembaca  adalah  supaya  menambah  pengetahuan  dan  wawasan  mengenai  pengelolaan  keuangan  dan perencanaan puskesmas.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Puskesmas  Simpang  Empat  Kabupaten  Karo.  Riset  ini  memakai pendekatan  kualitatif  demi  melaksanakan  wawancara  dan  riset  mendalam.  Sistem  hasil  riset  ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif supaya informasi yang didapatkan jelas dan berasal dari sumber kesehatan. Riset ini mengambil sejumlah sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang bersumber wawancara secara dekat dengan narasumber.
Narasumber  pada riset ini merupakan Kepala Puskesmas (dr. Abednego Ginting) yang memahami semua hal di puskesmas secara langsung dalam tahap manajemen. Kemudian  data sekunder ialah data yang  sudah  ada  sebelumnya  seperti  artikel,  jurnal  maupun  tentang  gambaran  umum  puskesms  dan peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut puskesmas dan dana untuk puskesmas, yang sesuai dengan topik pembahasan penelitian guna mendukung penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian sumber dana yang diperoleh oleh Puskesmas Simpang Empat Kabupaten Karo adalah  berasal  dari  pendapatan  APBN  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara)  dan  APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Penelitian ini hanya fokus pada dana APBN dan APBD.
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.367 Vol. 4, No. 2, Mei 2024, Hal. 583-592 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Dari  sumber  informasi  yang  diperoleh  bahwa  dalam  melakukan  pengelolaan  sumber  dana  yang terlibat  memiliki  beberapa  langkah  yaitu  tahap  perencanaan,  dengan  menetapkan  anggaran  sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan pada masyarakat termasuk untuk kegiatan yang menggunakan sejumlah dana. Pelaksanaan, menggunakan dana dengan sesuai alokasi yang ditetapkan dalam anggaran, pada  tahap  ini  meliputi  pembelian  obat-obatan,  peralatan  medis,  pembayaran  gaji  staf  dan  dana opersional  lainnya.  Melakukan  monitoring  secara  berkala  pada  penggunaan  dana  untuk  memastikan berjalannya sesuai aturan dan standar yang berlaku. Pelaporan, melakukan pelaporan secara bertahap kepada pihak yang berwenang seperti dinas kesehatan dan badan pengelola keuangan daerah.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  75  Tahun  2014  Pasal  42  menyatakan bahwasanya asal dana puskesmas diambil dari APBN, APBD dan pendapatan lain yang benar maupun tidak memberatkan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 mengatakan  pemerintah telah menyalurkan  5%  dana  APBN  pada  2016  bagian  kesehatan.  Dana  APBN  di  salurkan  kedalam  DAK bagian kesehatan berupa bentuk DAK.
Puskesmas  simpang  empat  berastagi,  kabupaten  karo  merupakan  puskesmas  tidak  rawat  inap. Sumber  dana  yang  paling  besar  berasal  dari  BPJS  karena  rata-rata  masyarakat  sekitar  berobat menggunakan  BPJS.  Dana  BPJS  berasal  dari  dana  anggaran  pendapatan  belanja  negara  (APBN). Adapun  upaya  yang  dilakukan  puskesmas  ketika  ada  suatu  hambatan  yaitu  biasanya  akan  mencoba mengatasi  hambatan  dengan  cara  meningkatakan  koordinasi  dengan  pihak  terkait,  memberikan pelatihan kepada staf, meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat, dan mencari solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan.
Dari sumber informasi yang didapat pengelola keuangan Puskesmas Simpang Empat Kabupaten Karo melibatkan beberapa pihak yaitu seperti Kepala Puskesmas sendiri yang bertanggung jawab atas pengelolaan  keseluruhan  puskesmas  termasuk  keuangan.  Kemudian  bendahara  atau  staf  administrasi yang  berfungsi  sebagai  pengelola  pembayaran  tagihan,  pembayaran  gaji  staf  puskesmas  dan administrasi  lainnya.  Tata  usaha  atau  monitoring  yaitu  membantu  dalam  pengambilan  keputusan strategis dan pengawasan keuangan. Setiap bagain memiliki peran dan tanggung jawab sendiri dalam memastikan pengelolaan keuangan bergerak secara teratur dan searah peraturan yang sudah ditetapkan supaya hasil yang diperoleh dengan efektif dan transparan.
Dari  hasil  penelitin  yang  diperoleh  mengatakan  bahwa  Dinas  Kesehatan  juga  terlibat  dalam pengelolaan  keuangan  puskesmas  Simpang  Empat  Kabupaten  Karo,  untuk  memastikan  apakah pengelolaan  keuangan  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  namun,  secara  langsung  pengelolaan keuangan sehari-hari biasanya dilakukan oleh staf keuangan atau bendahara dipuskesmas.
Adapun Prinsip Tata laksana keuangan Blud searah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 ada 4 (Empat) yaitu :
a. keterbukaan yang diciptakan atas berasal dari lisensi pernyataan agar informasi dapat diterima pada yang memerlukan. Menurut ukuran Akuntansi Pemerintah keterbukaan ialah memberi pengetahuan pendapatan  yang  terpercaya.  Pengelolaan  keuangan  puskesmas  mengacu  pada  keterbukaan  dan kejelasan  dalam  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  pengelolaa    keuangan  dana  dan  anggaran puskesmas, termasuk penggunaan dana dan pembelian barang dan jasa.
b. Pertanggung jawaban merupakan kepastian kegunaan, pengaturan, susunan yang dilibatkan dalam BLUD  supaya  manajemennya  bisa  dipertanggung  jawabkan.  Ini  meliputi  transparansi  dalam penggunaaan dana, pelaporn dari suatu kegiatan serta bertanggung jawab dari semua keputusan yang diambil.
c. Responsibilitas, yaitu kesesuaian dalam manajemen dana keuangan secara berkala dan transparan, dan  memastikan  dana  yang  dikeluarkan  sesuai  untuk  meningkatkan  layanan  kesehatan  dan kesejahteraaan  masyarakat  setempat.  Tujunnya  agar  keuangan  terdokumentasi  dengan  baik  dan jelas.
d. Independensi,  independensi  merupakan  kemandirian  dalam  mengambil  suatu  kebijakan  atau keputusan  keuangan  secara  mandiri  termasuk  dalam  merencakan,  mengalokasikan,  dan
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.367 Vol. 4, No. 2, Mei 2024, Hal. 583-592 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan tanpa adanya tekanan dari pihak lain yang tidak bersangkut paut pada tugas dan tanggung jawab puskesmas.
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), definisi BLUD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220 pada 2016 pasal 1 ialah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu tingkatan  di  bidang  Pemerintah  berupa  untuk  menyajikan  pelayanan  kepada  individu  berbentuk menyediakan  barang  dan  jasa  yang  diberikan  tidak  dengan  mementingkan  profit  dan  melaksanakan aktivitas berdasarkan aturan efektif.
Menelaah  penerapan manjemen  pendapatan  BLUD  pada riset ini  dipusatkan melalui  penjabaran manajemen  puskesmas  sepadan  dengan  10  fleksibilitas  yang  diterima  apabila  menjabat  BLUD, kemudian termasuk manajemen dana puskesmas, manajemen belanja, prosedur pemasokan barang dan jasa,  manajemen  utang  dan  piutang,  prosedur  pembatasan  biaya,  manajemen  pegawai  (sumber  daya manusia), kolaborasi,  penanaman modal,  gaji  karyawan,  dan manajemen  SiLPA/deficit.  Penyesuaian BLUD dapat bisa meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang tepat, dan dapat diperoleh oleh individu dalam kecukupan saran dan prasarana yang dipunyai puskesmas.
BLUD  sendiri  memiliki  upaya  dalam  meningkatkan  pelayanan  secara  efisien  dengan  sebuah anggaran, serta membantu dalam terlaksananya capaian pemerintah terhadap otoritas pengelolaan yang dilaksanakan atas delegasi pemimpin daerah. Berdasarkan Menteri Dalam Negeri No. 79 2018. BLUD dapat memberikan fleksibilitas dalam pengendalian keuangan, agar dapat  mengoptimalkan pelayanan yang akan diberikan ke masyarakat. Terdapat 10 fleksibilitas secara umum yang selalu dilaksanakan BLUD.
a. Pengelolaan Pendapatan
Perolehan BLUD mengarah pada kas rekening, sehingga dapat dikendalikan sepenuhnya agar dapat mendanai operasional secara seimbang, dan semuanya wajib dalam alasan pemda.
b. Pengelolaan Belanja
Pengelolaan Pengeluaran Badma Layanan Daerah yang didanai dari hasil awal perolehan dari jasa pelayanan  atau  yang  tidak  tergolong  dalam  APBD  akan  diberikan  kelonggaran  yang  melampaui dana  yang  telah  ditentukan,  tetapi  telah  dipastikan  dengan  perubahan  yang  telah  didapatkan  dan tetap dalam lingkup Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
c. Penyediaan Barang dan Jasa
Diberi kebebasan agar tidak terkait dalam penyediaan barang dan jasa yang didanai langsung oleh BLUD atau yang bukan  dalam lingkup APBD, serta memiliki kewenangan dalam memanajemen pengadaan secara mandiri yang mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan.
d. Memberi fleksibilitas  dalam  bentuk  pembebasan menyediakan  barang  dan  jasa  yang  berasal dari pendapatan BLUD atau dana APBD. BLUD dapat memperbaiki penyediaan barang dan jasa dengan dasar peraturan pemerintah setempat.
e. Utang Piutang
Mempunyai  kekuasaan  untuk  melaksanakan  pinjaman  guna  keperluan  operasional,  serta  bebas dalam  mengelolanya,  yang  timbul  akibat  dari  pengadaan  barang,  layanan,  maupun  transaksi langsung dan tidak langsung.
f. Penentuan Tarif Layanan
Diberikan  kemudahan  untuk  memperhitungkan  tarif  layanan  yang  didasarkan  pada  perhitungan biaya layanan per unit, sehingga dapat diusulkan kepada pemerintah setempat dalam wilayah kerja tersebut.
g. Sumber Daya Manusia
Diizinkan  untuk  merekrut  pejabat  pengelola  hingga  pegawai  melalui  perjanjian  yang  umumnya dikenal pegawai non negeri yang memiliki jangka waktu selama 5 tahun yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan.
h. Kerjasama dengan Pihak Lain
Badan Layanan Umum Daersh memiliki kemampuan berkolaborasi guna meningkatkan kualitas dan jumlah  layanan  yang  disediakan.  Terkait  implementasi  fleksibilitas  kerjasama  antara  Puskesmas Simpang Empat dengan BPJS. Kolaborasi ini berdampak pada puskesmas karena dana kapitasi yang
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.367 Vol. 4, No. 2, Mei 2024, Hal. 583-592 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
masuk  langsung  dari  BPJS  diakui  sebagai  pendapatan  dari  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama. Dana tersebut dapat digunakan sepenuhnya untuk agar dapat meningkatkan layanan kesehatan, serta membiayai semua kegiatan puskesmas. Di wilayah kerja Puskesmas ini memiliki sistem operasional yang  dilaksanakan  dalam  konteks  promosi  kesehatan  masyarakat  dan  upaya  pencegahan  dan bekerjasama  dengan  pemasok  barang  dan  layanan  agar  dapat  memfasilitasi  infrastruktur  yang diperlukan. Hasil yang didapatkan dari kolaborasi ini adalah meningkatnya pengadaan barang dan jasa untuk diwujudkan.
i. Pengelolaan Investasi
Badan  Layanan  Umum  Daerah  dapat  memulai  investasi  dalam  waktu  pendek  dengan  upaya menggunakan  surplus  dari  dana  yg  dipunyai,  dan  selama  bisa  menaikkan  dana  dan  tidak menghalangi jalannya likuiditas BLUD.
j. Remunerasi
Pemerintah yang mempunyai wewenang mengelola, serta pegawai BLUD diberikan imbalan atas kewajiban dari tingkat ke profesionalismenya dalam upaya bertugas, hal ini diajukan langsung oleh yang memiliki wewenang kepada kepala pemerintah daerah.
k. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit
Badan  Layanan  Umum  Daerah  diizinkan  dalam  penggunaaan  SILPA  agar  dapat  memenuhi kebutuhan  likuiditas  pada  tahun  yang  akan  datang,  BLUD  dapat  menutup  kekurangan  tersebut dengan upaya memakai sisa dana tahun sebelumnya. BLUD diperbolehkan memanfaatkan SILPA untuk  memenuhi  kebutuhan  likuiditas  dalam  tahun  anggaran  berikutnya.  Terkait  dengan  defisit anggaran, BLUD dapat menutupi defisit tersebut dengan menggunakan sisa anggaran anggaran di tahun sebelumnya.
Dari  hasil  informasi  yang  diperoleh  bahwa  terdapat  beberapa  hambatan  dalam  melakukan pengelolaan keuangan Puskesmas Simpang Empat Kabupaten Karo yaitu, keterbatasan dalam anggaran yang  menyebabkan  mereka  membatasi  untuk  menyediakan  layanan  kesehatan  yang  memadai. Ketidakpastian  anggaran  seperti,  keterlambatan  dalam  pencairan  dana  yang  kemudian  dapat menghambat perencanaan keuangan dan mempengaruhi kelancaran operasioanal puskesmas.
Pada  puskemas  Simpang  Empat  Kabupaten  Karo  memiliki  langkah-langkah  dalam  memantau pengelolaan keuangan dan pembayaran pada puskesmas yaitu dengan melakukan pemantauan harian termasuk  pembayaran  yang  diterima  dan  pengeluaran  yang  dibuat.  Membuat  catatan  secara  berkala antara  catatan  keuangan  dengan  transaksi  yang  dilakukan.  Pemantauan  anggaran,  membandingkan pencatatan keuangan dengan anggaran yang ditetapkan untuk memastikan pengeluaran sesuai dengan rencana  yang  ditetapkan.  Evaluasi  kerja,  melakukan  monitoring  secara  rutin  kinerja  keuangan puskesmas untuk mengidentifikasi diamana efisiensi dapat ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan dan  pembayaran.  Kepala  puskesmas  dan  tim  keuangan  memantau  dengan  cermat  untuk  memastikan kesehatan keuangan yang optimal dan sesuai aturan.
Dari  informasi  yang  diperoleh  untuk  mengelola  aset  dan  inventarisasi  (peralatan  medis,  obat- obatan, bangunan puskesmas/fasilitas fisik, peralatan computer, transportasi/ambulans) pada Puskesmas Simpang  Empat  Kabupaten  Karo  yaitu  Kepala  Puskesmasnya  mengatakan  bahwa  penting  untuk mencatat  dan melabeli setiap  aset, melakukan  pemeliharaan  rutin,  mengelola  persedian  dengan  baik. Langkah-langkah  ini  membantu  dalam  pemeliharaan,  penggunaan  dan  perlindungan  aset  puskemas secara optimal.
Menurut dari informasi yang diperoleh yaitu dalam peningkatan keterampilan dalam pengetahuan pengelolaan keuangan di Puskesmas Simpang Empat Kabupaten Karo menurut Kepala Puskesmas nya sangat penting karena dapat membantu mengalokasikan dana secara efesien, mencegah penyalahgunaan dana,  meningkatkan  transparansi,  dan  dapat  mengambil  keputusan  yang  baik.  Dalam  hal  ini  dapat disimpulkan  bahwa  dengan  meningkatkan  keterampilan  dalam  pengetahuan  pengelolaaan  keuangan dapat  menjadikan  puskesmas  menjadi  lebih  efektif  dalam  memberikan  pelayanan  keehatan  pada masyarakat setempat.
Pada Puskesmas Simpang Empat Kabupaten Karo dalam mengatur keuangan jangka pendek dan jangka  Panjang  yaitu  pada  keuangan  jangka  panjang  dengan  merencanakan  anggaran  untuk merencanakan  nggaran  untuk  beberapa  tahun  kedepan  dan  melakukan  investasi  dalam  insfratuktur.
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.367 Vol. 4, No. 2, Mei 2024, Hal. 583-592 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Kemudian  dalam  keuangan  jangka  pendek  yaitu  puskesmas  menyusun  anggaran  tahunan,  merawat peralatan serta mengatur pengeluaran agar sesuai dengan pendapatan yang ada.
Dari hasil informasi yang didapatkan Puskesmas Simpang Empat Kabupaten Karo sejauh ini sudah melakukan  pengelolaan  dana  yang  cukup  baik,  dengan  mengutamakan  untuk  mensejahterakan kesehatan masyarakat sekitar.

## 3.1. Pendampingan dan Penyusunan Laporan
Dana  pada  puskesmas  dilaksanakan  oleh  pejabat  yang  memiliki  wewenang  pada  dana  BLUD puskesmas,  hal  yang  dilaksanakan,  yaitu  dapat  berupa  perumusan  Format  laporan  pengelolaan  dana yang menggunakan SAP 13 sebagai dasar, memungkinkan analisis sumber data untuk menyusun setiap bagian dalam laporan keuangan BLUD.
a. Mendeskripsikan Susunan Laporan
Laporan keuangan BLUD Puskesmas dibuat menurut Pedoman Standar Aplikasi Pemerintah No. 13 tentang Laporan dana Badan Layanan Umum. Ketentuan tersebut mencakup berbagai jenis laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan  Operasional,  Laporan  Arus  Kas,  Laporan  Perubahan  Ekuitas,  dan  Catatan  atas  Laporan Keuangan. Setiap laporan disusun menggunakan format yang telah ditetapkan.
b. Menganalisis Sumber Data Setiap Pos
Untuk mempermudah pengisian format Laporan dana BLUD di Puskesmas, data sumber dari setiap komponen laporan keuangan BLUD Puskesmas diidentifikasi dengan jelas.
1) Penghasilan LRA Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran BLUD Puskesmas berasal dari penerimaan yang tercatat  dalam  rekening  kas  umum  bendahara  penerima  Puskesmas  selama  satu  tahun. Pendapatan  tersebut  mencakup  penerimaan  dari  hibah  kas,  layanan  jasa,  kerja  sama  dengan pihak ketiga, dan sumber pendapatan usaha lainnya.
2) Pengeluaran LRA
Pengeluaran  dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran  BLUD  Puskesmas  didokumentasikan berdasarkan catatan Bendahara Pengeluaran. Pengeluaran LRA meliputi penggunaan dana dari BLUD dan APBD untuk berbagai keperluan seperti belanja pegawai, bunga, barang dan jasa, serta modal.
3) Modal
Bagian  modal  dalam  laporan  neraca  BLUD  Puskesmas  mencakup  berbagai  akun  nominal, termasuk aset lancar, aset tetap, piutang jangka panjang, dan lain-lain. Aset lancar mencakup akun  kas  yang  mencerminkan  jumlah  uang  tunai  BLUD  pada  saat  laporan,  piutang  jangka pendek yang mewakili tagihan yang belum dibayar dari aktivitas BLUD, serta inventaris yang mencatat nilai pengadaan farmasi dan tidak farmasi BLUD.
4) Tanggung jawab Bagian liabilitas pada laporan neraca BLUD Puskesmas mencerminkan nilai kewajiban yang harus  dipenuhi  oleh  BLUD  kepada  pihak  lainnya.  Kategori  ini  mencakup  akun-akun  seperti utang pajak, utang usaha, utang kepada kas umum negara, kerjasama dengan pihak ketiga dan kewajiban lain yang masih harus diselesaikan oleh BLUD.
5) Ekuitas Ekuitas  pada  Laporan  Neraca  BLUD  Puskesmas  merepresentasikan  kekayaan  atau  modal BLUD dan dihitung sebagai selisih antara total pendapatan dan kewajiban. Perubahan ekuitas dipengaruhi oleh surplus atau defisit dari operasional BLUD, sehingga nilai ekuitas pada neraca berasal dari informasi dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
6) Keuntungan LO
Pos  keuntungan  pada  laporan  operasional  BLUD  Puskesmas  menyatakan  hak  yang  didapat BLUD pada satu tahun. Dalam pos ini mendapat keuntungan jasa layanan, pendapatan hibah, pendapatan usaha lainnya, serta pendapatan APBN/APBD yang dicatat sebesar nilai bruto.
7) Tanggungan
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.367 Vol. 4, No. 2, Mei 2024, Hal. 583-592 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Pos  tanggungan  dalam  laporan  operasional  BLUD  Puskesmas  menggambarkan  penggunaan dana untuk  aktivitas  operasional  BLUD  dan  pembatasan  nilai manfaat  dari  keuntungan  yang diperoleh BLUD.
8) Arus Kas Operasi
Informasi  tentang  penggunaan  dana  untuk  aktivitas  operasional  BLUD  dan  pembatasan  nilai manfaat dari keuntungan yang didapatkan BLUD tercermin dalam pos tanggungan pada laporan operasional BLUD Puskesmas.
9) Arus Kas Investasi
Pos Arus Kas Investasi pada Laporan Arus Kas BLUD mengatakan arus masuk dan keluar kas terkait pada investasi dalam aset BLUD. Di sini termasuk biaya untuk pengeluaran aset tetap BLUD,  baik  menggunakan  dana  BLUD  ataupun  APBD/APBN  yang  dianggarkan  pada  DPA BLUD. Juga mencatat penjualan aset tetap yang dibeli dengan dana BLUD.
10) Arus Kas Penyediaan
Pos arus kas penyediaan dalam Laporan Arus Kas BLUD mencatat aliran masuk dan keluar kas terkait dengan perolehan dan penggunaan dana BLUD. Di sini termasuk penerimaan pinjaman dan pembayaran pinjaman.

## 3.2. Program-program yang menggunakan dana APBN dan APBD
Pada  Puskesmas  Simpang  Empat  Kabupaten  Karo  memiliki  beberapa  program  yang  dijalankan yang  meggunakan  dana  yang  bersumber  dari  dana  APBN  dan  APBD,  program-programnya  yaitu meliputi:
a. Pelayanan keshatan dasar, mencakup layanan medis seperti pemeriksaan kesehatan dan pengobatan umum.
b. Layanan  kesehatan  Ibu  dan  Anak  (KIA),  pada  program  ini  mencakup  pelayanan  persalian, perawatas pasca persalinan serta pelayanan anak seperti imunisasi.
c. Program  penyakit  menular,  yaitu  dengan  cara  imunisasi,  pengobatan  penyakit  menular  seperti malaria dan tuberculosis dan pengendalian penyakit menular lainnya.
d. Penyuluhan  kesehatan,  bertujuan  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  setempat dengan menerapkan PHBS.
e. Kesehatan  lingkungan,  bertujuan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  setempat  akan sanitasi yang baik dan sehat, pengelolaan limbah dan pengelolaan air bersih
f. Pelayanan  kesehatan  jiwa,  menyedikan  layanan  konseling  dan  perawatan  bagi  individu  dengan masalah kesehatan jiwa.
g. Program  kesehatan  lansia,  memberikan  pemeriksaan  secara  rutin  dan  melakukan  pengelolaan penyakit kronis.
Program-program ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah Simpang Empat, Kabupaten Karo.

## 3.3. Pengelolaan Program Dari Dana APBN dan APBD
Dalam  mengelola  program  dari  dana  APBN  dan  APBD  di  Puskesmas  Blud  Simpang  Empat Kabupaten Karo, beberapa langkah yang harus diambil yaitu:
a. Perencanan,  mengidentifikasi  kebutuhan  kesehatan  masyarakat  di  wilayah  Kabupaten  Karo,  dan melakukan perencanaan yang cermat untuk menetukan program-program yang akan dijalankan.
b. Pengajuan anggaran, mengajukan proposal anggaran kepada pihak yang berwenang baik itu kepada Dinas  Kesehatan  setempat,  didalam  proposal  ini  harus  mencakup  rincian  pengeluaran  untuk berbagai program yang ingin dijalankan.
c. Persetujuan anggaran, setelah proposal diajukan, anggaran akan dievaluasi dan disetujui oleh pihak berwenang seperti dinas kesehatan untuk dana APBN dan pemerintah daerah kabupaten karo untuk dana APBD.
d. Pelaksanaan  program  kesehatan  yang  telah  direncanakan  dengan  menggunakan  dana  yang  telah dialokasikan.
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.367 Vol. 4, No. 2, Mei 2024, Hal. 583-592 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
e. Pemantauan dan evaluasi, Pemantauan yang berlangsung secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan program  untuk  memeastikan  dana  yang  digunkan  secara  efesien  dan  efektif  sementara  evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian suatu tujuan program kesehatan.
f. Melakukan pelaporan penggunaan dana dan pencapaian suatu program secara teratur kepada pihak yang berwenang daerah kabupaten karo sesuai Sesuai dengan pedoman yang telah diatur..
Dengan melakukan pengelolaan program di Pusekesmas Simpang Empat Kabupaten Karo dapat menciptakan pengelolaan yang efektif dan efesien untuk mendukung kesehatan masyarakat setempat.
Puskesmas mendapat dana dari APBN, APBD, dan sumber-sumber lain yang legal dan fleksibel. Pemerintah  telah  menetapkan  5%  dari  APBN  2016  untuk  pembangunan  kesehatan,  sementara pemerintah daerah harus mengalokasikan 10% dari APBD mereka untuk sektor kesehatan.
Dari informasi yang diperoleh, Maka Puskesmas Simpang Empat Kabupaten karo masih menerima dana APBN dan APBD hingga sampai saat ini dari mulai bergantinya status menjadi puskesmas BLUD.

## 3.4. Standar yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan
Standar dalam pengelolaan keuangan BLUD di Puskesmas penting untuk memastikan efektivitas, efisiensi,  ekonomi,  transparansi,  dan  akuntabilitas  dalam  menyediakan  layanan  kesehatan  kepada seluruh  masyarakat.  terdapat  beberapa  aspek  yang  perlu  dipersiapkan  dalam  manajemen  keuangan BLUD Puskesmas:
a. Standar Pelayanan Minimal (SPM): SPM merupakan standar yang harus dipatuhi oleh lembaga yang menerapkan PK BLU/BLUD, dengan memperhatikan kualitas pelayanan yang optimal, distribusi yang merata, biaya yang terjangkau, akses yang mudah, kepuasan para pemangku kepentingan, dan efisiensi.
b. Standar Tarif Pelayanan: Menetapkan standar layanan dan tarif yang harus dipatuhi oleh Puskesmas.
c. Sistem  Informasi  Manajemen  Keuangan  BLUD:  Bertujuan  untuk  membantu  penatausahaan keuangan Puskesmas, meliputi perencanaan anggaran, transaksi kas, jurnal kas, laporan keuangan, dll.
d. Evaluasi  dan  Penilaian  Kinerja  BLUD:  bertujuan  untuk  menilai  kinerja  yang  telah  dicapai Puskesmas dan RSUD BLUD dalam aspek keuangan, pelayanan, manfaat, dan lingkungan.
e. Puskesmas  dapat  menerapkan  sistem  BLUD  sebagai  upaya  meningkatkan  pelayanan  kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan SDM yang lebih baik.

## 3.5. Perubahan Dalam Pengelolaan Keuangan Puskesmas Sebelum Dan Setelah BLUD.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam pengelolaan keuangan Puskesmas sebelum dan setelah menerapkan BLUD, sebagaimana yang diungkapkan oleh penelitian (Sulistyowati & Sunaningsih, 2022), yaitu sebagai berikut:
Sebelum BLUD:
a. Sebelum  BLUD,  pendapatan  Puskesmas  dialokasikan  ke  rekening  kas  daerah,  menyebabkan keterbatasan  dalam  penggunaan  langsung,  dan  dana  APBD  tidak  tercatat  sebagai  pendapatan Puskesmas.
b. Pembelanjaan Puskesmas dibatasi oleh aturan yang dianggap kurang fleksibel, sehingga tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
c. Sebelum  beralih  menjadi  BLUD,  sarana  dan  prasarana  Puskesmas  terbatas,  menyebabkan penggunaan yang bergantian.
d. Anggaran  Puskesmas  masih  harus  menunggu  pencairan  dari  pemerintah  daerah  sebelum  dapat digunakan.
Setelah BLUD:
a. Penerimaan  pendapatan  Puskesmas  dalam  status  BLUD  langsung  terdaftar  pada  rekening  kas BLUD, memungkinkan pengelolaan dan pemanfaatan yang optimal.
b. Anggaran  dan  pengeluaran  Puskesmas  sepenuhnya  diatur  sendiri.  Hal  ini  akan  memudahkan Puskesmas untuk melakukan pengeluaran secara rinci sesuai dengan kebutuhan.
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.367 Vol. 4, No. 2, Mei 2024, Hal. 583-592 p-ISSN: 2808-148X
https://jurnal-id.com/index.php/jupin
e-ISSN: 2808-1366
c. Infrastruktur  dan  fasilitas  Puskesmas  menjadi  lebih  komprehensif  berkat  kemudahan  dalam pengadaannya. Ini memberikan kebebasan lebih bagi Puskesmas dalam pengelolaan keuangannya dengan kemampuan untuk melakukan pengeluaran secara mandiri.
d. Anggaran Puskesmas melakukan pengeluaran melalui SiLPA tanpa harus menunggu pencairan dana dari pemerintah daerah.

## 3.6. Kelebihan dan Kekurangan Puskesmas BLUD
Pengelolaan  keuangan  Puskesmas  (BLUD)  di  simpang  empat  kabupaten  karo  juga  memiliki kelebihan dan kekurangan, berikut ini:
Kelebihan:
a. Meningkatkan kinerja: PPK BLUD mengembangkan sistem yang lebih efisien dan efektif dalam mengelola  pendapatan  dan  pengeluaran  Puskesmas,  sehingga  meningkatkan  kinerja  dalam pelayanan kesehatan.
b. Pendorong peningkatan kinerja: PPK BLUD juga berperan sebagai pendorong untuk meningkatkan kinerja, seperti meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan di Puskesmas dan meningkatkan nilai akreditasi Puskesmas.
c. Aspek legal: PPK BLUD juga memberikan manfaat dari segi hukum, yang membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih terstruktur dan transparan.
Kekurangan:
a. Kendala  dalam  pengelolaan  keuangan:  PPK  BLUD  mengalami  kendala  dalam  pengelolaan keuangan, seperti transaksi buku kas yang tidak jalan sempurna, yang sulit mengontrol pencapaian target, realisasi anggaran, dan laporan keuangan
b. Kendala  dalam  perencanaan:  PPK  BLUD  mengalami  kendala  dalam  proses  perencanaan,  yang membuat Kegiatan belum berjalan secara efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c. Kendala  dalam  koordinasi:  Keterbatasan  koordinasi  antara  PPK  BLUD,  dinas  kesehatan, inspektorat, dan BPK menyebabkan ketidakselarasan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
d. Kendala dalam kualitas SDM: PPK BLUD menghadapi tantangan dalam mutu SDM yang terlibat dalam administrasi keuangan, mengakibatkan penggunaan sumber daya manusia yang tidak efisien.
e. Kendala dalam sarana dan prasarana: PPK BLUD mengalami kendala dalam sarana dan prasarana, belum optimal dalam pengelolaan keuangan.

## 4. KESIMPULAN
Pengelolaan  keuangan  Puskesmas  Simpang  Empat  Kabupaten  Karo  meliputi  berbagai  tahapan seperti  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  dan  pelaporan.  Sumber  dana  yang  dipergunakan mencakup  APBN,  APBD,  dan  sumber  resmi  lainnya.  Prinsip  pengelolaan  keuangan  BLUD  meliputi transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas  dan  kemandirian.  Meskipun  terdapat  kendala  seperti keterbatasan anggaran  dan ketidakpastian  dalam  pencairan  dana,  namun  Puskesmas  telah melakukan langkah-langkah untuk memonitor pengelolaan dan pembayaran keuangan dengan baik.
Program-program yang dilaksanakan dengan dana APBN dan APBD meliputi pelayanan kesehatan dasar,  KIA,  penyakit  menular,  penyuluhan  kesehatan,  kesehatan  lingkungan,  kesehatan  jiwa  dan kesehatan lansia. Pengelolaan program yang didanai APBN dan APBD meliputi perencanaan, pengajuan anggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan dan  program  Puskesmas  Simpang  Empat  Kabupaten  Karo  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesehatan masyarakat secara efektif dan efisien.
Untuk meningkatkan manajemen keuangan dan program di Puskesmas Simpang Empat Kabupaten Karo,  disarankan  untuk  melakukan  peningkatan  tambahan  pada  keterampilan  dan  pengetahuan manajemen  keuangan.  Selain  itu,  perencanaan  anggaran  perlu  dioptimalkan  untuk  mengatasi keterbatasan anggaran yang dapat mempengaruhi layanan kesehatan. Pemantauan dan evaluasi program secara berkala juga perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dan pencapaian tujuan kesehatan masyarakat.
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.367 Vol. 4, No. 2, Mei 2024, Hal. 583-592 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, S., Supartini, S., Eni Maryanti, I., & Widyaswati, R. (2023). Pendampingan Sistem Akuntansi E-Blud Di Puskesmas Jenawi, Jatiyoso Dan Jatipuro Kabupaten Karanganyar. GANESHA: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 3 (2), 102–110. https://doi.org/10.36728/ganesha.v3i2.2521
Firmanto,  Y.,  Trisnawati,  N.,  Noor  Rokhman,  Mt.,  Ngesti  Rahayu,  Y.,  &  Ratnawati.  (2021). Pendampingan  Konsultansi  Manajemen  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (Blud)  Dalam  Rangka Penyusunan  Laporan  Keuangan  Puskesmas  Kota  Probolinggo. Jurnal  Abdiku , 4 (1),  44–53. http://publikasi.stkippgri-bkl.ac.id/index.php/JA/article/view/642
Hargiani,  F.  X.,  Wardani,  R.,  Ambarika,  R.,  &  Imam  Suprapto,  S.  (2022).  Implementasi  Permenkes 65/2015  (Standar  Pelayanan  Fisioterapi)  dan  Permenkes  43/2019  (Puskesmas)  Wilayah  Jawa Timur INFORMASI ABSTRACT. Jurnal Keperawatan Muhammadiyah , 7 (3), 84–87.
Lelono,  W.,  &  Siswantoro,  D.  (2023).  Evaluasi  Atas  Implementasi  Pernyataan  Standar  Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 Pada BLUD Puskesmas Kawasan Terpencil. Jurnal Akademi Akuntansi ,
6 (4), 538–565. https://doi.org/10.22219/jaa.v6i4.29515
Mawarni, E. A., & Wuryani, E. (2020). Analisis Kinerja Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Studi pada Puskesmas Krian Kabupaten Sidoarjo). Jurnal Akuntansi AKUNESA , 09 (01), 1–11.
Medy  Surtiawaty,  Yunita,  J.,  Zaman,  M.  K.,  Zulheri,  D.,  &  Ismainar,  H.  (2022).  Evaluation  of  the Implementation of the Regional Public Service Agency (BLUD) at the Public Health Center in Pekanbaru City. Jurnal Kesehatan Komunitas , 8 (2), 322–332.
https://doi.org/10.25311/keskom.vol8.iss2.1104
Putu, N., Pariantini, D., Kurniati, N. M., Fina, K., & Putri, A. (2023). Analysis of Puskesmas Regional Public  Service  Agency  System  (  BLUD  )  in  Bangli  District  in  2022  Analisis  Penerapan  Sistem Badan  Layanan  Umum  Daerah  (  BLUD  )  Puskesmas  di  Kabupaten  Bangli  Tahun  2022  Prodi Kesehatan Masyarakat , Universitas Dhyana Pura , Ba . 2 (3), 153–164.
Radjak,  L.  I.,  &  Taidi,  A.  (2022).  ANALISIS  PENGELOLAAN  KEUANGAN  SESUAI PERMENDAGRI  NOMOR  79  TAHUN  2018  TENTANG  BADAN  LAYANAN  UMUM DAERAH  DI  PUSKESMAS  TOLANGOHULA  Abstrak : Journal  Syariah  and  Accounting Public , 5 (2), 103–111. https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.47-56.2022
Sugiyono, S. (2021). Kajian Kelayakan Penerapan Konsep Pengelolaan Keuangan BLUD Pada Badan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan. Jurnal  Kebijakan Pembangunan , 16 (1), 29–41. https://doi.org/10.47441/jkp.v16i1.151
Sulistyowati, H., & Sunaningsih, S. N. (2022). Implementasi Pengelolaan Keuangan Puskesmas Setelah Berstatus Menjadi Blud (Studi Kasus Di Puskesmas Magelang Selatan). Jurnal Bina Akuntansi , 10 (1), 110–131. https://doi.org/10.52859/jba.v10i1.284