Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 108-114| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4663.108-114

## PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM MELINDUNGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL ( CATCALLING) DI INDONESIA
Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia ayuwulanpramesti@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Catcalling termasuk  jenis  pelecehan  seksual  verbal  di  ruang  publik  yang  kerap  terjadi  tanpa  disadari  oleh korbannya. Ketidakjelasan dasar hukum penanganan catcalling dalam penyelesaian perkaranya mengakibatkan korban  takut  untuk  melaporkan  ke  pihak  berwajib.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menganalisa  pengaturan hukum kekerasan seksual dalam melindungi korban pelecehan seksual secara verbal di Indonesia  serta bentuk penghapusan kekerasan seksual dalam melindungi korban pelecehan seksual secara verbal ( catcalling ). Metode penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan konseptual,  serta  pendekatan  kasus.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  dipergunakan  dalam  penelitian ini  melalui  teknik  studi  dokumentasi.  Adapun  sumber  hukum  yang  digunakan  yaitu  sumber  hukum  primer, sekunder,  dan  tersier.  Setelah  data  terkumpul,  maka  selanjutnya  dianalisis  secara  sistematis.  Hasil  penelitian mengungkapkan  bahwa  belum  ada pengaturan perundang-undangan  yang  mengatur secara eksplisit mengenai catcalling . Namun, catcalling dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana sebab telah memenuhi unsur-unsur, asas  hukum pidana, serta nilai-nilai  yang terkandung pada pasal 218  KUHP dan pasal 9  jo pasal 35 Undang- undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Bentuk penghapusan kekerasan seksual dalam  melindungi korban catcalling diperlukan kebijakan hukum khusus yang terkandung perumusan moral, nilai asas dan teori memiliki korelasi dengan kebijakan hukum.
Kata Kunci : Catcalling , Kekerasan Seksual, Korban

## Abstract
Catcalling is a type of verbal sexual harassment in public spaces that often occurs without the victim realizing it. The lack of clarity on the legal basis for handling catcalling in the settlement of cases has resulted in victims being afraid to report to the authorities. The purposes of this study are to analyze the legal regulation of sexual violence  in  protecting  victims  of  verbal  sexual  harassment  in  Indonesia  and  the  form  of  eliminating  sexual violence in protecting victims of verbal sexual harassment (catcalling). This research method is normative legal research  with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The technique of  collecting legal  materials  used  in  this  paper  is  through  documentation  study  techniques.  The  sources  of  law  used  are primary, secondary, and tertiary sources of law.  After the data  is collected, then it is analyzed systematically. The results of the study reveal that there is no statutory regulation that explicitly regulates catcalling. However, catcalling  can  be  classified  as  a  criminal  act  because  it  has fulfilled  the  elements,  principles  of  criminal  law, and the values contained in Article 218 of the Criminal Code and Article 9 in conjunction with Article 35 of Law Number 44 of 2008 concerning  pornography. The form of eliminating sexual  violence in  protecting victims of catcalling requires a special legal policy that contains the formulation of morals, basic values and theories that are correlated with legal policies.
Keywords: Catcalling, Sexual Violence, Victim

## I. PENDAHULUAN
Hak  atas  rasa  aman  dan  tentram  serta  perlindungan  terhadap  ancaman  ketakutan  telah  diatur  oleh Konstitusi  Republik  Indonesia  yang  termuat  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945.  Namun,  pada kenyataannya kejahatan kesusilaan seperti pelecehan seksual secara verbal ( catcalling ) yang terjadi di ruang publik mengakibatkan objeknya yakni perempuan mengalami pelanggaran terhadap pemenuhan hak asasi manusia saat berada di ruang publik serta perbuatan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap  psikologis  dan  mental  korbannya.  Perbuatan  pelecehan  seksual  secara  verbal  ( catcalling ) tersebut  acapkali  sering  terjadi  tanpa  disadari  oleh  korbannya,  hal  ini  disebabkan  karena  perbuatan catcalling masih  dianggap  sebagai  bahan  candaan  dan  dilakukan  dengan  spontan  oleh  orang  yang melakukan catcalling ( catcaller ). Catcalling merupakan  suatu  ekspresi  ketika  pelaku  melontarkan
ekspresi verbal seperto siulan dan komentar-komentar mengenai bentuk tubuh korban sebagai simbol pelecehan seksual (Hidayat & Setyanto, 2019) .
Budaya patriarki yang dianut di Indonesia, mengakibatkan laki-laki diberi hak istimewa untuk menjadi  sentral  kekuasaan  baik  di  tingkat  keluarga  maupun  publik,  sedangkan  perempuan  hanya sebagai pelengkap (Suhariyanto, 2016) . Budaya ini, menempatkan posisi perempuan  rawan terhadap segala aspek kehidupan termasuk rawan dijadikan objek dari kekerasan seksual. Terlebih lagi, budaya ini kerap kali dijadikan pembenaran atas segala bentuk pelecehan seksual termasuk pelecehan seksual secara verbal ( catcalling ). Simbol-simbol yang dilakukan pelaku catcalling bertujuan untuk menggoda atau mengganggu seseorang di jalanan. Dalam interaksi yang terjadi tersebut, muncul simbol-simbol maupun isyarat yang merendahkan korban (Qila et al., 2021) .
Beberapa negara maju seperti Prancis, Argentina dan Peru telah membuat pengaturan mengenai perbuatan catcalling dan menetapkan sanksi pidana serta sanksi denda atas perbuatan catcalling yang dilakukan  oleh catcall .  Pengaturan  ini  dibentuk  karena  perbuatan catcalling telah  ditanggapi  secara serius  akibat  dampak  yang  ditimbulkan  dapat  mengganggu  psikologi  korban  dan  mengganggu  pola- pola  tingkah  laku  di  dalam  kehidupan  masyarakat  karena  perbuatan catcalling yang  termasuk pelecehan  seksual  bisa  memicu  terjadinya  perbuatan  yang  lebih  buruk  lagi  yaitu  kekerasan  seksual seperti pemerkosaan.
Melihat  persoalan  perbuatan  pelecehan  seksual  secara  verbal  ( catcalling )  yang  semakin meresahkan, dibuktikan dengan adanya kasus catcalling yang terjadi pada tahun 2019 di perempatan Simpang  Pekayon  Revo  Town  Bekasi.  Yang  mana,  pelaku  baru  ditangkap  setelah  berita  viral  dan ramai diperbincangkan di lingkungan masyarakat, maka dari fakta yang terjadi, perbuatan catcalling ini  merupakan  suatu  hal  yang  penting  karena  hak  setiap  orang  wajib  dihormati  dan  dilindungi  oleh hukum saat berada di ruang publik, mengingat bahwasanya Indonesia merupakan negara sadar hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Jika  melihat  perkembangan  hukum  positif  di  Indonesia,  dan  berkaca  pada  KUH  Pidana, perbuatan  pelecehan  seksual  secara  verbal  ( catcalling )  belum  memiliki  dasar  hukum  yang  jelas  dan pasti  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukumnya  terhadap  pelaku  maupun  korban catcalling . Ketidakjelasan  dasar  hukum  ini  mengakibatkan  adanya  kekosongan  kaidah  hukum  terkait  perbuatan catcalling yang  mana  kekosongan  tersebut  menyebabkan  para  aparat  penegak  hukum  dalam menyelesaikan  kasus  perbuatan catcalling harus  menafsirkan  dan  menggabungkan  beberapa  pasal yang terdapat dalam KUHPidana dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  penyelesaian kasus  tindak  pidana catcalling di  Indonesia  menggunakan  dasar  hukum  gabungan  pasal  KUHP  dan Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi,  KUHP  Pasal  281  dan  Pasal  315  serta pada  Undang-undang  Pornografi  menggunakan  Pasal  8,  Pasal  9,  Pasal  34  dan  Pasal  35 (Putri  & Suardita,  2019) .  Lebih  lanjut, Tauratiya  (2020) sejauh  ini  perlindungan  terhadap  korban  perbuatan catcalling diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  13 Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  sebagai  dasar  hukumnya.  Sedangkan Putri  & Suardita  (2019) dalam  KUHP pun  hanya  mengatur  perbuatan  cabul  yang  diatur  pada  Pasal  289-296 dengan artian perbuatan  yang mangandung kesusilaan, keji dalam nafsu birahi, dan juga terdapatnya unsur  paksaan  pada  pasal  tersebut.  Kemudian  pada  Pasal  281  KUHP  pun  mengatur  pula  mengenai perbuatan melanggar kesusilaan dan kesopanan, namun mengenai perbuatan pelecehan seksual belum ada  batasan  dan  hukuman  tindakan  ini.  Dari  fenomena  tersebut  maka  dilakukanlah  penelitian  yang bertujuan  untuk  menganalisa  pengaturan  hukum  kekerasan  seksual  dalam  melindungi  korban pelecehan  seksual  secara  verbal  di  Indonesia  serta bentuk  penghapusan  kekerasan  seksual  dalam melindungi korban pelecehan seksual secara verbal ( catcalling ).

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  hukum  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  ( legal  research )  yang mana,  sumber  hukumnya  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan,  keputusan,  teori  hukum,  dan pendapat  para  sarjana  dengan  objek  yang  dititikberatkan  pada  sistem  norma  hukum  berupa  kaidah atau  peraturan  hukum  yang  memiliki  korelasi  dengan  suatu  peristiwa  hukum.  Pendekatan  masalah yang  digunakan  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Sumber  bahan  hukum  yang
dipergunakan  agar  terciptanya  keterkaitan  dengan  sumber  lainnya  di  dalam  penulisan  dan  penelitian ini antara  lain, yaitu bahan hukum primer yakni bahan-bahan  atau aturan  hukum yang mengikat dan diurut  secara  sistematik.  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari  perundang-undangan,  catatan  resmi  atau risalah  dalam  pembuatan  perundang-undangan  dan  putusan-putusan  hakim (Soekanto,  1998) .  Bahan Hukum  Sekunder  yakni bahan  hukum  yang dipergunakan  untuk mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang terdiri dari litelatur-litelatur yang berkaitan dengan perlindungan tentang korban tindak pelecehan seksual, jurnal-jurnal yang berisi pengaturan terkait dengan pelecehan seksual secara verbal  ( catcalling ),  serta  bahan-bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  internet  yang  terkait  dengan penulisan  ini.  Bahan  Hukum  Tersier  yakni  bahan  hukum  yang  dapat  menunjang  dan  sebaga  bahan pendukung  dalam  penulisan  ini  yang  terdiri  dari  kamus  hukum,  ensiklopedia,  dan  lain-lain.  Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini melalui teknik studi dokumentasi dengan mengumpulkan beberapa bahan hukum yang terkait dengan  objek penulisan yang sebenarnya seperti  peraturan  perundang-undangan.  Penulisan  ini  juga  menggunakan  metode  kepustakaan  berupa pengumpulan hasil penelitian sebelumnya yang relevan guna mendapatkan landasan dan jawaban atas permasalahan  yang  diteliti.  Setelah  dilakukannya  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  selanjutnya bahan  hukum  tersebut  diolah  dan  dianalisis  dengan  memaparkan  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder  dan  memberikan  penilaian  menurut  hukum  terhadap  obyek  yang  diteliti  untuk selanjutnya  dapat  ditarik  kesimpulan  secara  sistematis  agar  tidak  terdapat  kontradiksi  antara  bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum Kekerasan Seksual dalam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal di Indonesia
Kekerasan seksual telah menjadi gejala sosial, yang mana perbuatan ini termasuk kejahatan terhadap kesusilaan  yang  tidak  muncul  secara  tiba-tiba  melainkan  terbentuk  dari  proses  pelecehan  yang mulanya  berawal  dari  kekerasan  seksual  ringan  berupa  pelecehan  seksual  secara  verbal  ( catcalling ) yang dianggap sebagai candaan oleh masyarakat, namun kemudian akibat yang timbul dari perbuatan tersebut  dapat  bermuara  pada  perbuatan  yang  berdampak  lebih  besar  yang  dapat  mengganggu  hak asasi  seseorang  dan  berdampak  negatif  terhadap  tatanan  kehidupan  sosial  masyarakat.  Pada umumnya, Pelecehan seksual secara verbal ini umumnya terjadi di ruang publik dan ditujukan kepada seseorang khususnya perempuan sebagai objeknya.
Pelecehan seksual secara verbal merupakan perbuatan yang berkonotasi seksual yang dilakukan dengan melontarkan kata-kata bernuansa seksual  pada objeknya, tindakan bersiul kepada orang yang tidak  dikenal,  serta  melakukan  perbuatan  genit  dan  centil  kepada  seseorang  saat  sedang  berada  di ruang  publik.  Yang  mana,  perbuatan  pelecehan  seksual  secara  verbal  ini  dapat  mengakibatkan terjadinya  kekerasan  seksual  seperti  pemerkosaan.  Perempuan  sebagai  objeknya  acapkali  tidak memberikan  respon  atas  perlakuan  tersebut,  namun  faktanya  sering  kali  penolakan  tersebut  memicu pelaku  perbuatan  pelecehan  seksual  secara  verbal  menjadi  penasaran  kemudian  akan  melakukan kembali  jenis  kekerasan  seksual  lainnya  yang  mengakibatkan  korban  merasa  dilecehkan  dan terganggu hak asasinya.
Merujuk  pada  kalimat  perbuatan  yang  tidak  diinginkan  atau  dikehendaki  pada  segala  wujud perhatian yang bersifat seksual, maka perbuatan pelecehan seksual secara verbal dapat dikategorikan sebagai  sebuah  delik  aduan  dimana  hal  tersebut  memiliki  potensi  yang  menyebabkan  perbuatan pelecehan  seksual  secara  verbal  termasuk  kedalam  suatu  perbuatan  pidana.  Berangkat  dari  hal tersebut, perbuatan pelecehan seksual secara  verbal telah memenuhi unsur  dari suatu perbuatan yang dapat  digolongkan  sebagai  tindak  pidana  yakni,  adanya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku pelecehan  seksual  secara  verbal  kepada  objeknya,  perbuatan  asusila  tersebut  telah  melanggar  norma kesusilaan  sehingga  dapat  diancam  pidana  karena  mengakibatkan  terganggunya  pola-pola  hubungan di  masyarakat.  Perbuatan  pelecehan  seksual  secara  verbal  merupakan  suatu  perbuatan  melawan hukum  yang  dapat  mengakibatkan  terganggunya  kenyamanan  dan  keamanan  korban  saat  berada  di ruang publik serta mengganggu hak asasi korban pelecehan seksual secara verbal. Dimana, perbuatan pelecehan  seksual  secara  verbal  dilakukan  dengan  unsur  kesengajaan  karena  adanya  suatu penghubung  antara  batin  pelaku  dengan  tindakan  yang  dilakukannya,  sehingga  dari  tindakan  yang dilakukannya dapat mengakibatkan adanya suatu pertanggungjawaban.
Dari  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan,  bahwasanya  pelecehan  seksual  secara  verbal  dapat digolongkan  sebagai  suatu  perbuatan  pidana,  di  karena  telah  terpenuhinya  unsur-unsur  dari  suatu tindak  pidana,  asas  pada  hukum  pidana  serta  nilai-nilai  yang  hidup  dan  berkembang  di  dalam masyarakat.  Yang  mana,  pelecehan  seksual  secara  verbal  dapat  diklasifikasikan  sebagai  kejahatan yang  berhubungan  dengan  nilai  kesusilaan  yang  dilakukan  pada  wilayah  hukum  tempat  terjadinya pelecehan tersebut dan didalamnya terkandung norma kesopanan yang berkaitan dengan seksualitas.
Perbuatan  pelecehan  seksual  secara  verbal,  pada  dasarnya  belum  memiliki  dasar  hukum  yang jelas dan pasti dalam pelaksanaan penegakan hukumnya. Namun, jika perbuatan ini dilihat dari unsur pelanggaran  terhadap  kesusilaan  dan  perbuatan  yang  berbau  pornografi,  maka  perbuatan  pelecehan seksual secara verbal dapat dikategorikan ke  dalam hukum pidana. Menelaah  ke dalam KUH Pidana tidak  mengenal  adanya  istilah  pelecehan  seksual,  melainkan  pada  bab  XIV  KUH  Pidana  tentang kejahatan  terhadap  kesusilaan  yang  didalamnya  terdapat  istilah  perbuatan  cabul.  Berangkat  dari  hal tersebut,  perbuatan  pelecehan  seksual  secara  verbal  dapat  dikategorikan  kedalam  pasal  281 KUHPidana yang mengatur bahwasanya seseorang dapat diancam pidana atau denda, apabila dengan sengaja  melanggar  kesusilaan  baik  di  depan  umum  maupun  di  depan  orang  lain.  Dengan  unsur “barangsiapa”  yang  berarti  perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  seseorang  atau  berkelompok  yang sebagaimana  dapat  memenuhi  ketentuan  sebagai  subjek  hukum.  Unsur  “di  depan  orang  lain”  yang mana  pelecehan  seksual  secara  verbal  umumnya  terjadi  di  tempat  terbuka  dan  di  depan  khalayak umum seperti perbuatan catcalling. Unsur “bertentangan dengan kehendaknya” dimana unsur penting dari  perbuatan  pelecehan  seksual  secara  verbal  yakni  perbuatan  yang  tidak  dikehendaki  pada  segala wujud perhatian yang bersifat seksual oleh penerimanya dan terakhir unsur “melanggar  kesusilaan”, yang  mana  perbuatan  melontarkan  kata-kata/verbal  yang  berkonotasi  seksual  dan  pornografi  yang ditujukan  kepada  orang  lain  merupakan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  ajaran  atau  norma  dan nilai kesusilaan yang ada di masyarakat.
Dasar  hukum  lainnya  yang  diatur  dalam  pasal  9  jo  pasal  35  UU  No.  44  Tahun  2008  tentang Pornografi.  Bahwasanya  dalam  pasal  9  dengan  tegas  dinyatakan  “Setiap  orang  dilarang  menjadikan orang  lain  sebagai  objek  atau  model  yang  mengandung  muatan  pornografi”. Kata  pornografi  yang terdapat  pada  pasal  ini  merujuk  pada  pasal  1  angka  1  UU  Pornografi.  Sedangkan  pasal  35  memuat mengenai  sanksinya.  Terkait  dengan  perbuatan  pelecehan  seksual  secara  verbal  dalam  Rancangan Undang-undang Republik  Indonesia tentang  Penghapusan Kekerasan Seksual  terdapat  aturan  khusus yang  mengatur  mengenai  perbuatan  pelecehan  seksual  secara  verbal  ( catcalling ) yang  ketentuannya diatur dalam pasal 12 dan pasal 133 RUU PKS.
Pada  dasarnya  dalam  KUH  Pidana  maupun  dalam  UU  Nomor  44  Tahun  2008  tentang Pornografi  tidak  ada  yang  mengatur  secara  eksplisit  dan  spesifik  mengenai  perbuatan  pelecehan seksual  secara  verbal,  akan  tetapi  dengan  unsur  yang  ada  pada  pasal-pasal  yang  disebutkan  diatas dapat dijadikan dasar dari perbuatan pelecehan seksual secara verbal. Perumusan pasal tersebut dapat digunakan  sebagai  tonggak  dalam  penyelesaian  dan  pelaksanaan  penegakan  hukum  atas  perbuatan pelecehan  seksual  secara  verbal,  namun  akibat  adanya  kekosongan  norma  mengenai  perbuatan pelecehan  seksual  secara  verbal  mengakibatkan  pasal  tersebut  diatas  belum  bisa  menjamin terlaksananya  sebuah  kepastian  hukum.  Oleh  sebab  itu,  perlu  dibentuknya  suatu  regulasi  khusus terhadap  perbuatan  pelecehan  seksual  secara  verbal  mengingat  dampak  yang  dapat  ditimbulkan terhadap tingkat self-esteem korban serta tidak maksimalnya pemenuhan hak asasi korban saat berada pada  ruang  publik.  Yang  mana,  dalam  pembentukan  regulasi  terhadap  perbuatan  ini  harus  tetap mengaitkan asas-asas pada hukum pidana yang nantinya asas tersebut dapat dijadikan sebagai penentu dari  sebuah  perbuatan  pelecehan  seksual  secara  verbal  apakah  dapat  digolongkan  sebagai  suatu perbuatan pidana yang memerlukan suatu aturan khusus dalam melindungi korbannya.

## 2. Bentuk  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  dalam  Melindungi  Korban  Pelecehan  Seksual Secara Verbal (Catcalling)
Banyaknya  penafsiran  makna  dari  martabat  kemanusiaan  dan  disparitas  serta  parsialitas  dalam substansi  pengaturan  penghapusan  kekerasan  seksual  telah  memberikan  pengaruh  terhadap perlindungan hukum martabat kemanusiaan, baik dalam konteks individu maupun masyarakat. Hal ini mengakibatkan,  nilai  dan  hakikat  martabat  kemanusiaan  yang  telah  menjadi  hak  konstitusional  bagi setiap  orang  memiliki  banyak  penafsiran  makna  dan  ketidakjelasan  makna  yang  dapat  menimbulkan
perspektif  bahwasanya  perlindungan  terhadap  kemanusiaan  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G UUD NRI Tahun 1945 menjadi tidak utuh.
Kasus  kekerasan  seksual  yang  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  pelanggaran  terhadap martabat kemanusiaan acap kali terjadi terhadap perempuan dan anak-anak yang digolongkan sebagai kelompok  rentan.  Meskipun,  dalam  konstitusi  UUD  NRI  Tahun  1945  maupun  pengaturan  mengenai penghapusan  kekerasan  seksual  tidak  menjelaskan  secara  terperinci  persoalan  derajat  kemanusiaan, namun  pada  prinsipnya  makna  dari  martabat  kemanusiaan  dalam  hal  ini  adalah  suatu  penghormatan terhadap  diri  sendiri  dan  harga  diri  seseorang,  yang  berkaitan  dengan  integritas  dan  pemberdayaan secara fisik dan psikologis (Harkrisnowo, 2002) .
Dewasa ini, bentuk dari kekerasan seksual yang sering terjadi tanpa di sadari oleh korbannya yaitu  perbuatan catcalling. Perbuatan catcalling yang  ditemukan  di  lapangan  biasanya  berupa panggilan,  sapaan  bernada  menggoda,  gesture  seksualitas  seperti  kedipan  mata,  dehaman,  menggigit bibir  dan  lirikan  penuh  hasrat Pitaloka  &  Putri  (2021) yang  mana  perbuatan  ini  dapat  menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi obyek penerimanya saat berada diruang publik. Alasan pelaku catcalling atau  yang  disebut catcaller masih  terus  berkembang  dikarenakan  belum  adanya  pengaturan  khusus yang  dapat  membuat  pelaku  merasa  jera.  Hal  ini  disebabkan,  karena  dari  segi  substansi  pengaturan hukum di Indonesia seperti KUH Pidana hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks perkosaan. Yang mana, rumusannya tidak mampu memberikan perlindungan terhadap korban catcalling . Upaya  penghapusan  kekerasan  seksual  yang  dituangkan  melalui  pembentukan  regulasi  yang keberadaannya bertujuan untuk mengatasi kekurangan dalam pengaturan delik umum di KUH Pidana dan  untuk  menjawab  perkembangan  bentuk-bentuk  kekerasan  seksual  yang  berkembang  semakin pesat, pada kenyataannya masih belum efektif dalam menghapus perbuatan kekerasan seksual seperti perbuatan catcalling dalam  melindungi  korbannya.  Oleh  sebab  itu,  pada  kurun  waktu  yang  akan datang  diperlukan  pembentukan  suatu  regulasi  khusus  terhadap  perbuatan  pelecehan  seksual  secara verbal ( catcalling ) guna mencapai kepastian hukum dalam menyelesaikan permasalahan tersebut serta dengan adanya pengaturan tersebut dapat memberikan upaya perlindungan terhadap korban pelecehan seksual secara verbal ( catcalling ).
Berangkat  dari  penjelasan  tersebut  untuk  membuat  suatu  kebijakan  hukum  guna  mencapai bentuk penghapusan kekerasan seksual dalam melindungi korban catcalling diperlukan adanya suatu perumusan moral, nilai asas serta teori yang berhubungan dengan kebijakan hukum. Kebijakan hukum itu  sendiri  haruslah  selaras  dengan  nilai  yang  terkandung  dan  hidup  di  dalam  masyarakat.  Untuk perbuatan  pelecehan  seksual  secara  verbal  ( catcalling )  dapat  diterapkan  kebijakan  non  penal  dan kebijakan  penal  sebagai  penanggulangan  kejahatan.  Yang  mana,  dengan  adanya  pelaksanaan  sanksi dari  suatu  perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  diharapkan  dapat  menjamin terealisasikannya  sebuah  ketegasan  dan  kejelasan  dalam  penegakan  hukumnya  di  waktu  sekarang maupun  di  waktu  mendatang.  Meskipun  demikian,  pelaksanaan  sanksi  atas  perbuatan  pelecehan seksual  secara  verbal  ( catcalling )  juga  wajib  mempertimbangkan  pengaruh  yang  muncul  untuk mengantisipasi kapasitas yang berlebihan.
Pelaksanaan  sanksi  awal  ini  dapat  berupa  kebijakan  non  penal  atas  perbuatan  pelecehan seksual  secara  verbal  ( catcalling )  dapat  diterapkan  dengan  mengaplikasikan  sanksi  sosial  yang menggunakan  cara  pembangunan  berbasis  data  berupa public  notice yang  berisikan  data catcaller , yang mana public notice tersebut menerangkan bahwasanya seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan pelecehan seksual secara verbal berupa catcalling . Selain, penerapan sanksi sosial berbasis data,  guna  memberikan  efek  jera  terhadap catcaller ,  perbuatan  yang  dilakukannya  dapat dipublikasikan secara online dengan mengunggah perbuatan pelaku catcalling ke media sosial.
Upaya  lain  yang  dapat  ditempuh  untuk  mencegah  semakin  berkembangnya  perbuatan pelecehan  seksual  secara  verbal  ( catcalling )  yaitu  dengan  melakukan  pencegahan  berupa  upaya preventif  sebelum  sebuah  kejahatan  itu  terjadi,  upaya  preventif  ini  merupakan  bagian  dari  kebijakan non  penal  yang  dimaksudkan  untuk  mengantisipasi  sebuah  perbuatan  jahat.  Adapun  upaya-upaya yang  dimaksud  adalah  dengan  memberikan  penyuluhan  dan  edukasi  sosial  dalam  rangka mengembangkan  kepekaan  dan  kepedulian  sosial  masyarakat  mengenai  dampak-dampak  yang  dapat ditimbulkan  dari  perbuatan catcalling ,  pembentukan  karakter  individu  dari  sebuah  kelompok  atau komunitas  dengan  cara  memberikan  pendidikan  moral,  pendidikan  keagamaan  dan  sebagainya  serta adanya  kegiatan  pengawasan  yang  dibantu  oleh  satgas  setempat  berupa  patroli  dan  pengawasan lainnya  secara  berkelanjutan  oleh  polisi  dan  aparat  keamanan  lainnya (Prakoso,  2017) .  Yang  mana,
fungsi  utama  dilakukannya  kebijakan  non  penal  berupa  usaha  ini  dilakukan  guna  membenahi kerangka sosial di dalam kehidupan masyarakat. Dengan sasaran utamanya  untuk menangani faktor- faktor yang menyebabkan  terjadinya perbuatan jahat, sehingga selain penerapan sanksi juga terdapat usaha  yang  dilakukan  untuk  memberantas  suatu  perbuatan  yang  menjadi  suatu  sebab  kejahatan tersebut terjadi. Dengan demikian, kebijakan non penal berupa sanksi sosial ini memiliki posisi yang sangat esensial dan memegang kunci yang harus disikapi secara serius.
Proses  pembentukan  regulasi  secara  khusus  mengenai  perbuatan  pelecehan  seksual  secara verbal ( catcalling ) merupakan salah satu upaya yang dapat diberikan kepada korban catcalling untuk melindungi  hak  asasi  manusianya  saat  berada  di  ruang  publik.  Dalam  hal  penjatuhan  sanksi  atas perbuatan catcalling haruslah  sesuai  dengan  pengaruh  yang  ditimbulkan  terhadap  tatanan  kehidupan masyarakat  serta  lebih  mendahulukan  sanski  berupa  denda.  Apabila,  perbuatan  pelecehan  seksual secara  verbal  ( catcalling )  mengakibatkan  terjadinya  kekerasan  seksual  berupa  pemerkosaan,  maka dapat ditempuh upaya akhir ( ultimum remedium ) yakni sanksi pidana berupa pidana penjara. Jika  regulasi  mengenai  pelecehan  seksual  secara  verbal  ( catcalling )  akan  dibentuk  dalam kurun waktu yang akan datang, tidak semua pelaku pelecehan seksual secara verbal ( catcalling ) dapat dijatuhi hukuman karena perbuatan ini merupakan suatu tindak pidana yang termasuk ke dalam delik aduan. Mengingat unsur terpenting dalam pelecehan seksual seperti yang telah disebutkan diatas yaitu perhatian yang tidak diinginkan oleh seseorang.
Pengadaan dan pembentukan regulasi mengenai pelecehan seksual secara  verbal ( catcalling ) bukan  hanya  sebagai  bentuk  penghapusan  kekerasan  seksual  dalam  melindungi  korban  maupun mengenai gender tetapi pengadaan regulasi ini merupakan kewajiban negara untuk memberi hak atas rasa  aman  kepada  rakyatnya  dengan  membuat  suatu  pemahaman  tentang  suatu  perbuatan.  Nantinya, regulasi  ini  diharapkan  dapat  memunculkan  suatu  pemahaman  baru  di  masyarakat  mengenai pelecehan seksual secara verbal ( catcalling ).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Perbuatan  pelecehan  seksual  secara  verbal,  pada  dasarnya  belum  memiliki  dasar  hukum  yang  jelas dan  pasti  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukumnya.  Namun,  jika  perbuatan  ini  dilihat  dari  unsur pelanggaran  terhadap  kesusilaan  dan  perbuatan  yang  berbau  pornografi,  maka  perbuatan  pelecehan seksual secara verbal dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan pidana, di karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari suatu tindak pidana, asas pada hukum pidana serta nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 218 KUHP dan pasal 9 jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Sedangkan bentuk penghapusan kekerasan seksual dalam melindungi korban catcalling memerlukan adanya  suatu  perumusan  moral,  nilai  asas  serta  teori  yang  berhubungan  dengan  kebijakan  hukum. Kebijakan  hukum  itu  sendiri  haruslah  selaras  dengan  nilai  yang  terkandung  dan  hidup  di  dalam masyarakat. Untuk perbuatan pelecehan seksual secara verbal ( catcalling ) dapat diterapkan kebijakan non  penal  dan  kebijakan  penal  sebagai  penanggulangan  kejahatan.  Yang  mana,  dengan  adanya pelaksanaan  sanksi  dari  suatu  perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  diharapkan  dapat menjamin  terealisasikannya  sebuah  ketegasan  dan  kejelasan  dalam  penegakan  hukumnya  di  waktu sekarang maupun di waktu mendatang.

## 2. Saran
Kepada  pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  seharusnya  lebih  peka  terhadap  keberadaan peraturan dan hukum pada perbuatan catcalling sebagai pelanggaran pelecehan seksual secara verbal, karena  akibat  dari  perbuatan  tersebut  dapat  mengganggu  tatanan  kehidupan  dalam  masyarakat sehingga  perlu  untuk  melakukan  realisasi  pembentukan  regulasi  terkait  dengan  penghapusan kekerasan  seksual  khususnya  dalam  melindungi  korban  perbuatan catcalling .  Kepada,  masyarakat seharusnya  lebih  peka  terhadap  segala  bentuk  perilaku  pelecehan  seksual  secara  verbal,  karena walaupun  perbuatan  ini  masih  berada  di  tingkat  pelecehan  yang  bersifat  ringan  namun  perilaku  ini tidak bisa dianggap wajar atau normal. Peran masyarakat sangatlah penting karena perbuatan ini akan semakin  sulit  dihilangkan  apabila  masyarakat  terbiasa  untuk  mewajarkan  pelecehan  seksual  secara verbal  ( catcalling ).  Dan  bagi  pelaku  pelecehan  seksual  secara  verbal  ( catcalling )  perlu menghilangkan  pola  pikir  bahwa  perempuan  merupakan  individu  yang  lebih  rentan  dan  objek  yang
bernuansa seksual, karena hal tersebut secara tidak langsung dapat melanggar hak asasi dari individu yang dijadikan sebagai objek pelecehan.

## DAFTAR PUSTAKA
Harkrisnowo,  H.  (2002). Pancasila  sebagai Paradigma  Pembangunan Nasional Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia . Jakarta.
Hidayat,  A.,  &  Setyanto,  Y.  (2019).  Fenomena  Catcalling  sebagai  Bentuk  Pelecehan  Seksual  secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta. Koneksi , 3 (2), 485–492.
Pitaloka, E. P. T. R., & Putri, A. K. (2021). Emaknaan Kekerasan Simbolik dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling). Journal of Development and Social Change , 4 (1), 90–114. Prakoso,  A.  (2017). Kriminologi  dan  Hukum  Pidana  Pengertian,  Aliran,  Teori  dan Perkembangannya . LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
Putri,  L.  J.,  &  Suardita,  I.  K.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perbuatan  Catcalling  (Pelecehan Verbal) di Indonesia. Kertha Wicara , 8 (2), 1–15. Qila,  S.  Z.,  Rahmadina,  R.  N.,  &  Azizah,  F.  (2021). Catcalling  sebagai  Bentuk  Pelecehan  Seksual Traumatis . 1 (2), 95–106. Soekanto, S. (1998). Research Methodology . Andi, Yogyakarta. Suhariyanto. (2016). Pembangunan Manusia Berbasis Gender . Lintas Khatulistiwa, Jakarta.
Tauratiya.  (2020).  Perbuatan  Catcalling  dalam  Perspektif  Hukum  Positif. EKSPOSE:  Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan , 19 (1), 1019–1025.