## PELAKSANAAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN  NEGERI MEDAN
Oleh : Fransiskus David Ferdy Sinurat 1)
Prins David Jemil Tamba 2)
Syawal Amry Siregar 3) Universitas Darma Agung 1,2,3)
E-mail : fransiskussinurat@gmail.com 1) prinstamba@gmail.com 2)
syawalsiregar59@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Corruption    crimes  still  occur  and  continue  to  experience  an  increase  in  development  that continues  to  increase  from  year  to  year  both  from  the    number  of  cases  that  continue  to increase from year to year, both  from the jumblah of state  financial losses and in terms of the    quality  of    criminal  acts  committed  increasingly  systematically  and  their  scope  that enters all aspects of the  life of  the corrupt community in Indonesia it has also  expanded to various sectors.  Like a human body  "cancer" malignant corruption continues to slit the vital sarf in the  body of the Indonesian state so that there is an intuitive  crisis.  Corruption cases do not only occur at the central level  , in regions but corruption cases have almost all over Indonesia experienced corruption in various agencies,  there is a need for  a serious handling of law enforcement officials  in dealing with the  eradication of special corruption that occurs in medan city. From  the background  presented,  a problem can be drawn,  namely how to coordinate between the  police, prosecutors, and the  KPK in handling corruption cases, how the implementation of the prosecution      process  for  corruption cases  in  the medan district attorney's office, as well as  what obstacles occur in the  process of prosecuting  corruption cases.  From  the  results  of  the  above  statement,    a  conclusion  can  be  drawn  (1)  how  the process  of  prosecuting    corruption    cases    by    the    medan  district  attorney's  office  (2) obstacles faced by medan  district attorney's office, the police in carrying out the prosecution of  corruption  cases  (3)  how  the    relationship  of    cooperation  /  authority  between  the prosecutor's office, the police in carrying out  prosecution process  for corruption crimes. Keywords: Prosecution,Corruption and Prosecution

## ABSTRAK
Tindak  pidana  korupsi  masih  terjadi  dan  terus  mengalami  peningkatan  perkembangan  yang terus meningkat dari tahun ketahun baik dari jumlah kasus yang terus meningkat dari tahun ketahun, baik dari jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat  korupsi  di  Indonesia  juga  sudah  meluas  keberbagai  sektor.  Ibarat  sebuah  badan manusia “kanker” ganas korupsi terus menggorogotisarf vital dalam tubuh negara Indonesia sehingga terjadi krisisinstutisional. Kasus korupsi tidak hanya terjadi ditingkat pusat saja, di daerah-daerah namun kasus korupsi telah hampir di seluruh Indonesia mengalami korupsi di berbagai  instansi,  perlu  adanya  suatu  penanganan  yang  serius  dari  aparat  penegak  hukum dalam menangani pemberantasan korupsi khusus yang terjadi di kota medan.
Dari latar belakang  yang disampaikan tersebut maka dapat ditarik suatu permasalahan  yaitu bagaimana  koordinasi  antara  kepolisian,  kejaksaan,  serta    KPK  dalam  penanganan  kasus korupsi,  bagaimana  pelaksanaan  proses    penuntutan  perkara  tindak  pidana  korupsi  di kejaksan  negeri  medan,  serta  hambatan-hambatan  apa  saja  yang  terjadi  dalam  proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Dari hasil pernyataan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan  (1)  bagaimana  proses  pelaksanaan  penuntutan  terhadap  perkara  tindak  pidana korupsi  oleh  kejaksaan  negeri medan  (2)  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  oleh kejaksaan negeri medan,  pihak kepolisian dalam pelaksanan penuntutan perkara tindak pidana korupsi (3)  bagaimana  hubungan  kerjasama/kewenangan  antara  kejaksaan,  kepolisian  dalam menjalankan proses penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
Kata kunci: Penuntutan,Korupsi dan Kejaksaan

## 1. PENDAHULUAN
Proses penuntutan perkara pidana merupakan  bagian  yang  sangat  penting didalam peradilan pidana karena merupakan “jembatan” yang menghubungkan  antara  tahap  penyidikan dengan  tahap  pemeriksaan  di  pengadilan. Selain  itu,  tujuan  dari  pada  proses penuntutan  ini  adalah  sebagai  “filter”  atau penyaringan  terhadap  suatu  berkas  perkara tersebut apakah sudah layak untuk dilimpahkan  kepengadilan.  Sebagaimana dinyatakan  dalam  KUHAP  (Kitab  Undang Hukum  Acara  Pidana),  bahwa  tujuan  dari pada  penuntutan  adalah  melimpahkan perkara  kepengadilan  yang  berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  di  siding pengadilan.
Istilah  korupsi  berasal  dari  suatu  kata dalam  bahasa  Latin  yakni  “ corruption atau corruptus” yang disalin keberbagai bahasa. Misalnya  disalin  dalam  bahasa  inggris menjadi  “ corruption dan corrupt” dalam bahasa  Prancis  menjadi  “ corruption” dan dalam  bahasa  belanda  disalin  menjadi istilah  “ coruptie  (koruptie)” . Dari  bahasa belanda  itulah  lahir  kata  korupsi  dalam bahasa  Indonesia.  Secara  harafiah  istilah tersebut  berarti  segala  macam  perbuatan yang    tidak  baik,  Seperti  yang  dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap,  tidak  bermoral,  penyimpangan  dari kesucian,  kata-kata  atau  ucapan  yang menghina atau memfitnah.
Penanganan  kasus  korupsi  memiliki tingkat  sensitivitas  yang  tinggi,  karena biasanya  melibatkan  tokoh-tokoh  yang terkenal  yang  dibelakangnya  dan  juga melibatkan  aparatur  negara.  Sehingga waluapun khasusnya sudah terlanjur meluas namun  pada  akhirnya  pada  saat  tahap putusan  dikeluarkan,  Ternyata  indikasih korupsi tersebut tidak terbukti. Hal ini tentu saja menimbulkan kekecewaan masyarakat. Kurangnya pengetahuan hakim akan bidang-bidang  yang  berkenan  dengan korupsi  seperti  perbankan,  Pasar  modal juga  merupakan  kendala  tersendiri  dalam pemberantasan  korupsi.  Apabila  sesorang jaksa  menangani  perkara  korupsi  yang dilakukan  melalui  mekanisme  perbankan, Maka  sudah  tentu  dia  harus  menguasai seluruh  aspek  dari  perbankan  Maka bagaimana  mungkin  seorang  jaksa  dapat menentukan  sesuatu  tindakan  termasuk dalam tindak pidana korupsi yang merajalela  terjadi  karena  lemahnya  system pengawasan  internal  dilingkupi  internal organisasi  pemerintahan.  Tindak  pidana korupsi di Indonesia masih terjadi dan terus mengalami  peningkatan.  Perkembangan yang  terus  meningkat  dari  tahun  ketahun, Baik  dari  jumlah  kasus  yang  terjadi  dan jumlah  kerugian  keuangan  negara  maupun dari  segi  kualitas  tindak  pidana  yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya  yang  memasuki  seluruh aspek kehidupan masyarakat. Era reformasi biasa  dikatakan  menjadi  penyebab  makin meluasnya  praktek-praktek  korupsi  hingga ketingkat bawah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  dikenal kali  pertama  dalam  Peraturan  Penguasa Perang  Pusat  Kepala  Staf  Angkatan  Darat tanggal 16 April 19856
No.prt/Perpu/013/1958  (BN  No.  prt/Z.1/I/7 April 1985. Peraturan ini memuat peraturan perundang-undangan  mengenai  korupsi yang  pertama  kali  diIndonesia.  Peraturan perundang-undangan  pada  zaman  hindia belanda  termasuk  hindia  belanda  Kitab Undang  Hukum  Pidana  (KUHP  kita sakarang)  juga  tidak  dijumpai  istilah korupsi  ( coruptieataucorrutien ).  Dalam peraturan penguasa perang tersebut tidak di jelaskan mengenai pengertian istilah korupsi,  Tetapi  hanya  dibedakan  menjadi korupsi pidana dan korupsi lainya.
Jadi,  perbuatan  itu  adalah  perbuatan hukum  yang  merugikan  keuangan  daerah, atau  keuangan  negara,  keuangan  daerah, atau  keuangan  badan  yang  memperoleh bantuan dari negara, Oleh karena hukumnya bersifat perdata, Tidak diancam, Dan  tidak  dijatuhi  pidana,  Maka  untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, Dilakukan  oleh  Badan  Koordinasi  Penilik Harta  Benda  (BKPHB).Upaya  BPKHP menyita  dan  merampas  harta  benda pembuat  perbuatan  yang  melawan  hukum (Pasal  12)  dan  mengajuhkan  gugatan pedata Pengadilan Tinggi (Pasal 18 ayat 1). Selanjutnya  Pengadilan  Tinggi  (PT)  dapat menjatuhkan  putusan  dengan  hukuman pembuatan  dengan  merampas  harta  benda yang  diperoleh  dari  korupsi  tersebut  (Pasal 25 ayat 1).
Dalam penjelasan Umum Perpu( Perturan  Perundang-Undangan  )  No.24 Tahun 1960 itu juga dijelaskan bahwa yang dimaksud  dengan  perbuatan  melawan hukum adalah “ onrechtmatigedaad” sebagaimana  yang  dimaksud  dan  diatur dalam pasal 1365 BW ( Burgelik Wetbook ) . Pasal  tersebut  merumuskan  bahwa  “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa  kerugian  kepada  seoranglain, Mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan kerugian itu, Mengganti
kerugian  tersebut”.  Dapat  ditegaskan bahwa  korupsi  itu  selalu  bermula  dan berkembang disektor pemerintahan (publik) dan  perusahaan-perusahaan  milik  negara. Menjawab  permasalahan  yang  terjadi berkaitan  dengan  korupsi  tentunya  tidak terlepas dari unsur penegak hukum.
Penyelidikan  Tindak  Pidana  Korupsi merupakan  salah  satu  bagian  dari  upaya yang  ditempuh  dalam  upayah  penegakan hukum,  Pemberantasan  tindak  pidana korupsi  terlepas  dari  peran  aparatur penegak hukum yang mengawaki, menjaga hukum itu dapat betul-betul tegak, berwibawa  dan  mempunyai  kepastian dalam  pelaksanaannya  Hukum  Pidana Khusus  dalam  arti  luas,  Undang-undang yang mengatur meliputi baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formal.
Otonomi daerah adalah hasil pemikiran  dari  Era  Reformasi.  Program otonomi  daerah  sejatihnya  dapat  menjadi salah satu tetapi untuk mengurangi sentaralisasi  kekuasaan  pada  pemerintah pusat  yang  sangat  rentan  bagi  terjadinya penyimpangan kekuasaan sebagaimana ditampilkan  oleh  pemerintah  orde  baru. Tetapi  apa  yang  terjadi,  Disentralisasi seluruh kewenangan pusat didaerah. Secara umum  ada  tiga  bentuk  utama  yang mewarnai  pelaksanaan  otonomi  daerah. Pertama  adalah  pembelian  suarat  atau ( Money) politik  dalam  pemililihan  kepala daerah.  Kedua  adalah  penjarah  Angaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD), Ketiga korupsi dalam pelayanan politik.
Menjawab permasalahan yang terjadi  berkaitan  dengan  korupsi  tentunya tidak  terlepas  dari  unsure  penegak  hukum. Hal  ini  disebabkan  karena  manusia  yang menjalankan  penegakan  hukum  benar- benar  menepati  kedudukan  yang  sangat penting  dan  menentukan.  Selain  itu penegak hukum juga bagian dari pemerintah yang bertangung   jawab untuk melindungi  warganya  dan  menyelamatkan bangsa  dari  ancaman  korupsi.  Pemerintah dalam  menjalankan  upaya  itudi  berikan kewenangan dari kebijakan berupa kebijakan  social  ( social  policy) ,  Kebijakan
Kriminal  ( Criminal  Policy  ) maupun  dari aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana ( Criminal Law Enforcement Policy).
Undang-Undang No. 31/1999 sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No. 20/2001  dimasukan  untuk  mengulangi  dan memberantas  korupsi.  Politik  criminal merupakan strategi penanggulangan korupsi  yang  melekat  pada  Undang- Undang  tersebut.  Mengapa  dimensi  politik criminal  tidak  berfungsi,  hal  ini  terkait dengan system penegakan Hukum dinegara Indonesia  yang  tidak  Egaliter.  Sistem penegakan hukum yang tidak kondusif bagi iklim  demokrasi  ini  diperparah  dengan adanya    lembaga  pengampunan  bagi konglomeret korup hanya dengan pertimbangan.
Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi  adalah  tindak  pidana  yang  berdiri sendiri dan dimuat didalam pasal-pasal UU No.33/1999  yang  diubah  dengan  UU  No. 20/2001  Undang-Undang  Tim  Pelaksana Kegiatan/Pengelola  (UU  TPK).  Unsur- unsur  yang  membentuk  Tindak  Pidana Korupsi  pasal  2  ayat  (1)  adalah  frasa  yang ditulis    dengan  dicetak  miring.  Rumusan tindak  pidana  korupsi  tersebut  berasal  dari rumusan  lama  dalam  pasal  ayat  (1)  sub  a UU No. 3/1971, Namun dilakukan
penyederhanaan dengan membuang unsur/kalimat  “yang  secara  langsung  atau yang  tidak  langsung”  (dalam  kontek merugikan  kuangan  atau  perekonomian negara).  Akan  tetapi,  Secara  substantive ada  perbedaan  yang  mendasar  antara korupsi dalam pasal 2 (juga pasal 3) dengan korupsi  dalam  pasal  8.  Jika  dilihat  dari sebab  beradanya  objek  dalam  kekuasaan dalam koruptor, Maka pada korupsi pasal 2 objek kejahatan berada dalam kekuasaannya  disebabkan  langsung  oleh perbuatan  yang  dilarang  atau  memperkaya dengan melawan hukum.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah cara kerja atau tata  kerja  untuk  dapat  memahami  objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

## 1. Jenis penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian  yuridis  normatif  yaitu  suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan. Dan  melalui  studi  kepustakaan,  bahan- bahan  dokumenter,  tulisan-tulisan  ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.

## 2. Jenis dan sumber data
Di  dalam  penelitian  hukum  ini, dipergunakan jenis data sekunder, yang dari sudut  kekuatan  kekuatan  mengikatnya digolongankan  kedalam  beberapa  sumber data.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Kegiatan  yang  dilakukan  dalam pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini yaitu suatu studi pustaka. Teknik pengumpulan
data dengan
mengidentifikasih  isi  dari  data  penyidik kepolisian,  maka  prosedur  penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan  tindak  pidana  pada  umumnya, yaitu  berkas  hasil  penyidikan  diserahkan kepada penuntut umum di kejaksaan sesuai dengan daerah hukumya.
4. Analisis Data Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridik, yaitu dengan mengadakan  analisis  terhadap  pelaksanaan perturan perundang-undangan yang berlaku dan  menghubungkannya  dengan  kenyataan di  lapangan  sesuai  dengan  permasalahan penelitian  logis  dan  sistematis  dengan mengunakan metode dedukatif dan indukatif  yang  berpedoman  kepada  hukum pidana  dan  peraturan  perundang-undangan yang  ada  kaitannya  dengan  permasalahan yang  dibahas  dalam  penelitian.  Deskritif artinya  data  yang  diperoleh  dari  lapangan sesuai dengan kenyataan sebenarnya.
Data  adalah  perturan  perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. khususnya  yang  berhubungan  dengan permasalahan logis artinya dalam melakukan analisis tidak boleh bertentangan  dengan  akal  sehat  dan  ilmu
pengetahuan.  Sistematika  artinya  setiap bagian  yang  dianalisis  berkaitan  satusama lain  dan  saling  mempengaruhi.  Penarikan kesimpualan mengunakan metode dedukatif  dan  indukatif.  Dedukatif  artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku  di  Indonesia  yang  berhubungan dengan  permasalahan  yang  bersifat  umum dijadikan sebagai pegangan untuk diterapkan  pada  data  yang  diperoleh  dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan.
Metode  indukatif  artinya  dari  kata yang  bersifat  khusus  yang  diperoleh  dari penelitian  ditarik  dari  kesimpulan  yang bersifat khusus  yang  diperoleh dari penelitian  yang  diperoleh  dari  penelitian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Oleh Kejaksaan Negeri Medan
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Yang ada di Indoneia
Persoalan  pemberantasan  korupsi  di Indonesia  bukan  hanya  persoalan  hukum dan penegak hukum semata-mata melainkan  persoalan  sosial  dan  piskologi sosial yang sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum, sehingga  wajib  segera  dibenahi  secara simultan. Korupsi juga merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan  tidak  adanya  pemerintah kesejahteraan  dan  merupakan  penyaki tsosial  yang  sulit  disembuhkan.  Bahwa apabila mengacu pada tugas dan kewenangan  kejaksaan  di  berbagai  macam system penuntutan yang berlaku di berbagai  negara,    maka  dapat  dilihat  jaksa sangat berperan aktif dalam proses penyidikan  hingga  penuntutan  sebagai berikut.
a. Sistem Anglo Saxon
Dalam  sistem  meski  secara  teoritis polisi dan kejaksaan memiliki kewenangan masing-masing, namun polisi yang melakukan penyelidikan
perkara diwajibkan  melaporkannya  kepada  jaksa sendiri mungkin, sehingga dalam
prakteknya, polisi harus mematuhi nasihat jaksa mengenai pengumpulan bukti- Bukti  tambahan  dari  awal  agar  perkara yang  diselidikinya  membuahkan  hasil seperti  yang  diharapkan.  Selain  itu  polisi juga  harus  mematuhi  keputusan  jaksa untuk  menghentikan  penyidikan  karena penuntutannya akan diberhentikan. Negara yang  menerapkan  sistem  ini  adalah negara-negara Persemakmuran bekas jajahan  inggris  seperti  selandia  baru, australia, kanada, malaysia, dan singapura.
b. Sistem Anglo American
Dalam  sistem  ini  jaksa  merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peadilan  pidana  karena  jaksa  memiliki pengaruh  yang  sangat  besar  dan  berarti sekali terhadap tindakan penjabat peradilan pidana yang manapun. Selain itu, kewenangan  jaksa  untuk  menuntut  atau tidak  menurut  serta  untuk  menerima pengakuan  tersangka  agar  memperoleh dakwaan  yang  lebih  ringan  ( pleaguality) benar-benar  sangat  menentukan.,  jaksa memimpin peneylidikan baik secara perseorangan  atau  bersama-sama  dengan polisi  mendatangi  tempat  kejadian  tindak pidana. Negara yang menerapkan sistem ini adalah amerika serikat.
c. Sistem Eropa Kontinental
Dalam  sistem  ini  jaksa  merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena memainkan peranan  penting  dalam  proses  pembuatan keputusan. Meskipun dalam pelaksanaan di lapangan polisi memiliki kemampuan yang handal  dalam  proses  pengumpulan  bukti- bukti di tempat kejahatan,  akan tetapi tetap saja tergantung pada nasihat dan pengarahan  jaksa.  Hal  ini  disebabkan karena  jaksa  lebih  mahir  dalam  masalah yuridis  dan  memiliki  hak  utama  yang ekseklusif dalam menghubungi pengadilan. Bahkan  di  negara-negara  yang  menganut sistem,  dimana  jaksa  tidak  melakukan penyidikan  sendiri,  jaksa  tetap  memiliki kebijaksanaan  penuntutan  yang  luas  untuk menetapkan  apakah  akan  menuntut  atau tidak  menuntut  hampir  segala  perkara.
Contoh  negara-negara  yang  menerapkan system  ini  beserta  warisannya  adalah jerman, Portugal, spanyol, belanda, prancis, dan  beberapa  negara  di  asia,  afrika,  dan amerika latin bekas jajanana negara-negara eropa continental.
Tindak  pidana  korupsi  adalah  salah satu bagian hukum pidana khusus, disamping mempunyai spesifikasih tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu dengan adanya penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara.
Keberadaan  tindak  pidana  korupsi  dalam hukum  pasif  Indonesia  sebenarnya  sudah ada  sejak  lama,  yaitu  sejak  berlakunya kitab undang-undang hukum pidana ( wetboek  van  strafecht )  1  januari  1918, kitab undang-undang hukum pidana ( wetboek  van  strafecht )  sebagai  suatu kodifikasih  atau  unifikasih  berlaku  bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas  konkordinasi  dan  diundangkan  dalam stab  land  1915    nomor  752,  tanggal  15 oktober 1915.
Dengan berdasarkan kepada ketetapan MPR ( Majelis Permusyawaratan Rakyat)  Nomor  XI/MPR/1998  tersebut telah ditetapkan pada tanggal 19 mei 1999, undang-undang  nomor  28  tahun  1999. Selanjutnya  pada  tanggal  16  agustus  1999 telah  ditetapkan  undang-undang  nomor  31 tahun  1999  sebagai  penganti  undang- undang  nomor  3  tahun  1971  yang dinyatakan yang telah dilakukan perubahan untuk  pertama  kalinya  dengan  undang- undang  nomor  20  tahun  2001  tentang perubahan  atas  undang-undang  31  tahun 1999  tentang  pemberantasan  tindak  pidana korupsi (lembaga negara
Republik
Indonesia tahun 2001 nomor 4150), yang di sahkan  dan  mulai  berlaku  sejak  tangal  21 nopember 2001.
Memperhatikan undang-undang nomor  31  tahun  1999  undang-undang nomor  20  tahun  2001,  maka  tindak  pidana korupsi itu dapat dilihat dari dua segi yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif.
1. Korupsi  pasif  adalah  Undang- undang  Nomor  31  tahun  1999 tentang  pemberantasan  korupsi
tindank  pidana  korupsi  pasal  2 ayat  (1)  yaitu  berbunyi  “setiap orang yang secra melawan hukum melakukan
perbuatan
memperkaya  diri  sendiri  atau orang  lain  atau  korporasi  yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana  dengan  pidana  penjara seumur hidup atau pidana penjara paling  singkat  4  (empat)  tahun dan    paling  lama  20  (dua  puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000.00  (  dua  ratus  juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000.00  (satu  miliyar rupiah)”, dalam ayat (2) berbunyi, “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.
2. Undang-undang  nomor  31  tahun 1999 tentang pemberantasan tindak  pidana  korupsi  pasal  (3) yang berbunyi “setiap orang yang dengan  tujuan  menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain  atau korporasi  yang  menyalagunakan kewenangan,  kesempatan  atau sarana  yang  ada  padanya  karena jabatan  atau  kedudukan  yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana  dengan  penjara  seumur hidup atau pidana penjara seumur hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan atau denda paling lama sedikit Rp 50.000.000.000.00  (lima  puluh juta rupiah)” .
3. memberi  hadiah  kepada  pegawai negeri dengan mengikat
kekuasaan  atau  wewenang  yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah  atau  janji  di  anggap melekat pada jabatan atau kedudukan  tersebut  (pasal  4
undang-undang  nomor  31  tahun 1999).
4. percobaan pembantuan, atau permufakatan  yang  jahat  untuk melakukan  tindak  pidana  korupsi (pasal  15  undang-undang  nomor 20 tahun 2001).
5. member atau menjanjikan sesuatu kepada  pegawai  negeri  atau penyelenggaraan  negara  dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya  (pasal  5  ayat  (1) huruf a undang-undang nomor 20
tahun 2001).
6. memberi atau menjanjikan sesuatu  kepada  pegawai  negeri penyelenggaraan  negara  kamera atau berhubungan dengan sesuatu yang
bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (pasal 5 ayat  (1) huruf b undang- undang nomor 20 tahun 2001).
Hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah  dan  norma  yang  berlaku  di masyarakat,  yang  keberadaannya  sengaja dibuat  oleh  mayarakat  dan  diakui  oleh masyarakat  sebagai  pedoman  tingkah  laku dalam  kehidupannya  tujuannya  untuk menciptakan  ketentraman  di  masyarakat. Hukum  sebagai  instrument  dasar  yang sangat  penting  dalam  pembentukan  suatu negera,  berpengaruh  dalam  segala  segi kehidupan  masyarakat,  karena  hukum merupakan  alat  pengendalian  sosial,    agar tercipta  suasana  yang  aman,  tentram  dan damai.  Indonesia  sebagai  negara  yang berdasarkan  hukum,  berarti  harus  mampu menjunjung tinggi hukum sebagai kekuasaan tertinggi di negeri ini, sebagaimana  dimaksud  dalam  konstitusi Undang-undang Dasar RI 1945.
Dalam  hal  penuntutan  menurut Undang-undang  No.8  tahun  1981  tentang kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah tindakan  Penuntut  Umum  (PU)  untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri  (PN),  yang  berwenang  dalam  hal
dan menurut cara yang diatur dalamUndang-undang (UU) dengan permintaan  supaya  diperiksa  dan  diutus oleh  hakim  dalam  persidangan.  Penuntutan ini  di  bagi  menjadi  dua  yaitu  pra- penuntutan    dan  penuntutan.  Ihwalpra penuntutan memang tidak diatur dalam bab tersendiri tapi terdapat di dalam bab tentang penyidikan  dan  bab  penuntutan  (pasal  109 dan  pasal  138  KUHAP).  Keberadaan lembaga  pra-penuntutan  bersifat  mutlak karena  tidak  ada  suatu  perkara  pidana  pun sampai kepengadilan tanpa melalui penyelelidikan suatu peristiwa yang merupakan  tindak  pidana,  penyidik  wajib memberitahukan dimulainnya penyidik kepada penuntut umum.
Maka dalam hal ini akan di jabarkan hal- hal  mengenai  penuntutan  dan  peraturan beserta  pejabat  yang  berwenang,  Jaksa Melakukan Penuntut Umum (JPU), menyusun  surat  dakwaan,  syarat  serta dakwaan,  macam-macam  surat  dakwaan (tunggal,  kumulatif,  alternative,  subside) hingga  melimpahkan  bekas  perkara  ke Pengadilan Negeri (PN).

## B. Pra-Penuntutan
Seperti  yang  dikemukakan  di  dalam pendahuluan  bahwah  awal  penuntutan memang  tidak  diatur  dalam  Bab  tersendiri tapi  terdapat  di  dalam  Bab  tentang penyidikan  dalam  bab  penuntutan  (pasal 138  KUHAP).  Keberadaan  lembaga  pra penuntutan bersifat mutlak karena tidak ada satu  pun  perkara  pidana  pun  sampai kepengadilan tanpa melalui proses penuntutan bersifat mutlak karena tidak ada satu perkara pidana pun sampai kepengadilan tanpa melalui proses penuntutan  sebab  dalam  hal  penyidik  telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan  tindak  pidana,    penyidik  wajib memberitahukan  dimulainya  penyidikan kepada penuntut umum.
Proses berlangsungnya pra penuntutan dilaksanankan hak oleh penyidik maupun penuntut umum sebagaimana  ketentuan  pasal  110  ayat  (2) KUHAP  juncto  pasal  138  ayat  (1),  (2) KUHAP.  Antara  lain,  sebgai  berikut
:penuntut umum setelah menerima pelimpahan berkas perkara wajib memberitahukan  lengkap  tidaknya  berkas perkara tersebut kepada penyidik. Bila hasil penelitian  terhadap  berkas  perkara  hasil penyidikan  penyidik  belum  lengkap  maka penuntut  umum  mengembalikan  berkas perkara  kepada  penyidik  disertai  petunjuk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung berkas  perkara  diterima  penuntut  umum. Penyidik yang tidak melaksanakan petunjuk  untuk  melengkapi  berkas  perkara maka  proses  kelengkapan  berkas  perkara tersebut menjadi bolak-balik.
Dalam    pelaksanaan  pra  penuntut selain dapat memacu terihindarinya rekayasa penyidikan juga dapat mempercepat penyelesaian penyidikan juga menghindari  terjadinya  arus  bolak-balik perkara.  Proses  prapenuntutan  selain  dapat menghilangkan  kewenangan  penyidikan oleh  penuntut  umum  dalam  perkara  tindak pidana  umum  juga  dalam  melakukan pemeriksaan  tambahan  bila  mana  penyidik polri  menyatakan  telah  melaksanakan petunjuk  penuntut  umum  tidak  dapat melakukan  penyidikan  tambahan  secara menyeluruh  artinya  penuntut  umum  hanya dapat  melakukan  pemeriksaan  tambahan terhadap saksi-saksi tanpa dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.
Defenisi  dari  pra-penuntutan  itu sendiri adalah pengembalian berkas perkara dari  penuntut  umum  kepada  penyidik karena  penuntut  umum  berpendapat  bahwa hasil  penyidikan  tersebut  ternyata  kurang lengkap disertai petunjuk untuk melengkapinya.  Penyidik  dianggap  telah selesai  apabila  dalam  waktu  empat  belas hari  penuntut  umum  tidak  mengembalikan berkas  perkara.  Tingkat  prapenuntutan, yaitu  di  antara  dimulainya  penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim kepengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan  penyidik  setelah  menerima pemeberitahuan  dimulainya penyidikan
oleh  penyidik,  mempelajari  atau  meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan  yang  diterima  dari  penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidik  untuk  dapat  menentukan  apakah berkas  perkara  tersebut  dapat  dilimpahkan atau tidak ketahap penuntutan.

## C. Penuntutan

## 1. Pengertian
Menurut  pasal  137  KUHAP  yang berwenang untuk melakukan penuntutan itu ialah  Penuntut  Umum  (PU).  Tugas  dan wewenang penuntut umum . di dalam pasal 13  KUHAP  dinyatakan  bahwa  bahwa penuntut  umum  adalah  jaksa  yang  diberi wewenang  untuk  melakukan  penuntutan dan  melakasanakan  penetapan  hakim, selain  itu,  dalam  pasal  1  Undang-undang Pokok  Kejaksaan  (UU  No.15  tahun  1961) menyatakan, kejaksaan RI (Republik Indonesia)  selanjutnya  disebut  kejaksaan adalah  alat  negara  penegak  hukum  yang terutama  bertugas  sebagai  penuntut  umum. Menurut pasal 14 KUHAP penuntut umum mempunyai wewenang :
1. Menerima  dan  memeriksa  berkas perkara penyidikan dan penyidik atau pembantu penyidik.
2. Mengadakan  prapenuntutan  apabila ada  kekurangan  pada  penyidikan dengan  memperhatikan  ketentuan pasal  110  ayat  3  dan  ayat  4  dengan member  pertunjukan  dalam  rangka menyempurnakan  penyididkan  dan penyidik.
1. Memeberikan perpanjangan penahanan,
melakukan penahanan lanjutan atau
mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
2. Membuat surat dakwaan
3. Melimpahkan
perkara kepengadilan. 4. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa  tentang  ketentuan dan waktu perkara
disidangkan yang disertai surat  panggilan,  hak  kepada
terdakwa maupun kepada saksi, untuk dating pada siang yang telah ditentukan.
5. Melakukan penuntutan.
6. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
7. Mengadakan  tindakan  lain dalam  lingkup  tugas  dan tanggungjawab sebgai penuntutan  umum  menurut undang-undang.
8. Melaksanakan penetapan
hakim.
Di  dalam  penjelasan  pasal tersebut  dikatakan,  bahwa  yang  dimaksud dengan  tindakan  lain  adalah  antara  lain meneliti  identitas  tersangka,  barang  bukti dengan  memperhatikan  secara  tugas  batas wewenang  dan  fungsi  antara  penyidik, penuntutan  umum  dan  pengadilan.  Setelah penuntut  umum  hasil  penyidikan  dan penyidik, penuntut umum negara mempelajarinya dan menelitinya dan dalam waktu7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap  atau  belum,  dalam  hal  hasil penyidikan  ini  ternyata  belum  lengkap, penuntutan  umum  mengembalikan  berkas perkara  kepada  penyidik  disertai  petunjuk tentang  hal  yang  harus  dilakukan  untuk melengkapi  dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus  menyampaikan  kembali  berkas  yang perkara  kepada  penuntut  umum  (pasal  138 KUHAP).
Setelah  penuntut umum  menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan. Sehubungan dengan wewenang pihak  kejaksaan  sebagai  penuntut  umum, maka  dalam  hukum  acara  pidana  yang merupakan  paying  dari  hukum  pidana formil dikenal 2 (dua) asas penuntut yaitu:
1. Asas legalitas
2. Asas oportunitas Menurut  pendapat  I  Ketua  Murtika (1987: 29) bahwa:
1. Asas  legalitas  yaitu  penututut  umum di  wajibkan  menurut  semua  orang yang  dianggap  cukup  alasan  bahwa yang  bersangkutan  telah  melakukan pelanggaran hukum, artinya penuntutan  umum  wajib  menuntut seseorang  yang  di  dakwa  telah melakukan tindak pidana.
2. Asas  oportunitas  yaitu  penuntut umum  tidak  diharuskan  menuntut seseorang meskipun yang bersangkutan  sudah  jelas  melakukan suatu  tindak  pidana  jika  menuntut pertimbangannya apabila orang tersebut  dituntut  akan  merugikan kepentingan umum. Jadi dapat dikatakan  bahwa  demi  kepentingan umum  seseorang  yang  melakukan tindak pidana dapat tidak dituntut.
Yang perlu diperhatikan mengenai asas oportunitas  ini  yaitu  dengan  kewenangan kejaksaan sebagai penutut umum mempunyai  kekuasaan  yang  amat  penting untuk  mengesampingkan  suatu  perkara pidana yang sudah jelas dilakukan seseorang, mengingat tujuan dari prinsip ini yaitu  kepentingan  umum  yang  akan dilindungi,  maka  jaksa  harus  behati-hati dalam melakukan kekuasaan mengesampingkan  perkara  pidana tersebut. Kamera tidak menutup kemungkinan bahwa  dengan  dasar  kepentingan  umum seorang jaksa penuntut umum mengesampingkan  suatu  perkara  pidana karena  terdakwa  adalah  teman  dekatnya atau jaksa tersebut telah menerima sogokan dari terdakwa.
Namun  harus  dibedakan  antara  perkara yang  dikesampingkan  demi  kepentingan umum  dengan  perkara  yang  dihentikan penuntutanya dengan cara menutup perkara demi  hukum,  jika  perkara  dihentikan penuntutannya  meskipun  sudah  lengkap namun  tidak  memenuhi  persyratan  untuk dilmpahkan kepengadilan berdasarkan alasan-alasan  yang  diatur  atau  ditentukan oleh  hukum  misalnya  tidak  cukup  bukti atau  peristiwa  terebut  bukan  merupakan tindak  pidana  hasil  penyidikan  yang  sudah
lengkap  dan  memenuhi  pesyaratan  untuk dilimpahkan kepengailan.
Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Negeri Medan Dalam
Pelaksanaan Penuntutan Dalam Perkara
Tindak Pidana Korupsi
A. Hambatan  penyidik  tindak  pidana korupsi  di  polresta  medan  dan kejari medan
1. Hambatan Undang-Undang
Pekerjaan  polri  yang  mencangkup pelayanan  kepada  masyrakat  dan  sebagai penegak  hukum  merupakan  sisimata  uang yang  berbeda,  yang  menuntut  penanganan secara  berbeda  pula.  Padahal  kita  ketahui bahwa  dua  fungsi  yang  saling  kontroversi harus  dilakukan  polri  secara  bersamaan. Hal  itu  tentunya  membawa  dampak  sedikit banyaknya keberhasilan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.  Problematika  pelaksanaan tugas  tersebut  sebagaimana  digambarkan oleh  Satjipto  Rahardjo  dalam  kutipannya “pekerjaan kepolisian bukan hanya pekerjaan  normative,  tetapi  juga  kultural yang sangat kompleks, pekerjaan kemanusiaan yang berdimensi sangat luas.
Berdasarkan  rangking  tugas  pokok  polri dalam  melaksanakan  tugas  negara,  ditarik suatu  pendapat  bahwa  penegakan  hukum berada  diurutan  kedua  dibawah  tugas pokok  polri  yang  utama  diurutan  pertama sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban  masyrakat.  Dalam  melakukan tugas-tugas  itu  saling  berkaitan  antara  satu dengan  yang  lainnya.  Artinya  disini  polri juga  tidak  boleh  melupakan  tugas  pokok lainnya  untuk  memberikan  perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarkat. Secara umum sangatlah komplek karena polri mengemban 18 tugas dan 26 kewenangan  yang diatur dalam UU No,2 tahun 2002 tentang pokok kepolisian. Akibat kompleksitas tugas dan kewenangan tersebut  ditambah  dengan  urutan  skala prioritas melakukan tugas pokok menyebabkan terkendalanya proses penegakan  hukum  atau  penyidikan  yang  di lakukan polri. Kondisi umum tersebut tidak luput  juga  apa  yang  dialami  oleh  para penyidik dijajaran polesta medan. Penyidik
di  jajaran  polesta  medan  acap  kali ditugaskan  untuk  melakukan  tugas  diluar tugas pokoknya sehari-hari seperti melakukan  pos  padat  pagi    dan  sore, dilibatkan  dalam  pengamanan  untuk  rasa pada waktu-waktu tertentu.
Hal  tersebut  di  dilakukan  dikarenakan tantangan  tugas  yang  kompleks,  bersifat insidentil  yang  memerlukan  keberadaan dan kekuatan polisi secara penuh. Sehingga atas  realita  beban  tugas  tersebut  sedikit banyaknya mempengaruhi kinerja penyidik dalam  penegakan  hukum  pidana  hukum khususnya dalam penyidikan dan penyelidikan  kasus  tindak  pidana  korupsi. Kepolisian  dalam  melaksanakan  memiliki struktur  organisasi  yang  tetap  dalam melakukan penyidikan, sedangkan kejaksaan tim penyidikannya akan dibentuk apabila  ada  suatu  perkra  yang  akan ditangani.
2. Faktor Penegak Hukum Proses  reformasi  birokrasi  dalam institusi kepolisian tidak semudah membalikan telapak tangan dan membutuhan  waktu  yang  tidak  singkat. Status  polri  sebagai  alat  negara  penegak hukum  terpisah  sebagai  alat  penguasa belum  tereaisasi  secara  optimal.  Harapan dan  tuntutan  masyarakat  menepatkan  polri sebagai  penegak  hukum  yang  mampu memberantas  kasus-kasus  tindak  pidana korupsi belum berjalan memuaskan. Sehingga  lahirnya  inpres  nomor  :  5  tahun 2004  tentang  percepatan  pemberantasan tindak pidana korupsi masyarakat menginginkan kemandirian polri dan professional  dalam  melakukan  penegakan hukum menjadi sia-sia.
Harapan  dan  impian  masyarakat yang  ingin  menepatkan  polri  sebagai penyidik  yang  dihandalkan  sepertinya kurang  mendapat  perhatian  dan  atensi  dari penyidik  di  polresta  medan.  Hal  tersebut didasarkan  kepada  tidak  di  agendakannya penyidikan  tindak  pidana  korupsi  secara optimal.  Permasalahan  ini  tergambarkan dengan minimnya penanganan kasus tindak pidana  korupsi  dalam  tiga  tahun  terakhir.
Penanganan  kasus  tindak  pidana  korupsi yang  ditangani  oleh  polresta  medan  dari tahun  2010/  2012  sebanyak  3  (tiga)  kasus. Fungsi  dan  kewenangan  kejaksaan  selaku penyidik  dan  melakukan  penyidikan  yakni dalam  hal  perkara-perkara  pidana  khusus termasuk korupsi.
Penyidikan  kasus  korupsi  yang ditangani  kejaksaan  akibat  kekurangan personil  penyidik,  kasus  tindak  pidana korupsi  yang  ditanganinya  baru  akan terungkap  setelah  kejadiannya  selesai  dan sudah  berlangsung  lama.  Personil  penyidik yang  menangani  kasus  korupsi  sering berperang anda sehingga dapat menimbulkan  kekacauan  dalam  system hukum pidana. Hambatan senada juga tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh penyidik dikejari medan. Akibat kekurangan  penyidik  dan  dibebaninya penyidik  selaku  penuntut  umum  pada perkara-perkara yang ditangani dan disidangkan  di  pengadilan  negeri  medan sedikitnya  banyaknya  akan  mempengaruhi kinerja dan jumblah keebrhasilan penanganan  kasus  korupsi  yang  di  tangani di kejari medan.
Hambatan  mengenai  sumber  daya manusia  ini  juga  tidak  terlepas  dari  apa yang  dialami  oleh  penyidik  di  polresta medan.  Jika  hambatan  sumber  daya manusia di kejari medan mengenai keberadaan  jumblah  personil,    pada kesatuan polresta hambatan tersebut mengenai  ilmu  pengetahuan,  kemampuan dan  keterampilan.  Personil  penyidik  kasus tindak  pidana  korupsi  di  polresta  medan sebanyak  11  personil  namun  dari  total keseluruhan  tidak  ada  seorang  personil penyidik yang pernah mengikuti pendidikan  dan  pelatihan  tindak  pidana korupsi.  Sehingga  bekal  pengetahuan, pengalaman dan keterampilan sangat minim.  Akibatnya  tidak  dapat  dipungkiri membawa  dampak  minimnya  kuantitas keberhasilan  penanganan  penyidikan  kasus tindak pidana korupsi oleh polresta medan.
Terjadinya kerusuhan antara sesama institusi  penegak  hukum  itu  terjadi  bukan menjadi  rahasia  umum  lagi.  Artinya  disini
hampir semua masyarakat pemerhati hukum  sudah  mengetahui  dan  memonitor kejadian tersebut. Cara-cara egoism esektoral,  yaitu  masing-masing  kelompok penegak  hukum  ingin  mempertahankan bahkan meningkatkan terus kewenangannya.  Disamping  itu,  ingin memonopoli penegakan hukum.
Permasalahannya birokrasi penyidikan yang menyangkut kewenangan ini membuat  para  penyidik  polresta  medan dalam  menangani  kasus  tindak  pidana korupsi menjadi kurang termotivasi. Penyidik masih dibebani pandangan tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan kasus korupsi.
Rebut-rebutan penanganan kasus koupsi dikwatirkan mereka dapat membawa  efek  yang  kurang  baik  pada instansi kejaksaan perusahaan itu dikwatirkan  penyidikakan  mempengaruhi proses  pelimpahan  perkara  pidana  lainnya ke  institusi  kejaksaan,  sedangkan  perkara pidana  konvensional  lainnya  menumpuk untuk segara ditangani oleh mereka.
3. Faktor budaya Pembahasan  korupsi  di  Indonesia tidak  pernah  surut  dan  tetap  mejadi kepuasan  yang  hangat  diberbagai  media belakangan  ini.  Hal  ini  terjadi  karena korupsi  di  Indonesia  saat  ini  sudah  sampai pada titik yang tidak dapat ditolelir. Begitu mengakar  (membudaya)  dan  sistematis. Kerugian negara atas menjamurnya praktek kasus  korupsi  tidak  terhitung  lagi.  Jika tahun  1993  Soemitro  Dojohadikusumo menyebutkan bahwa kebocoran dana pembangunan  antara  tahun  1989-1993 sekitar  30%  dan  hasil  penelitian  Word Bank  bahwa  kebocoran  dana  mencapai 50%  pertahun,  Maka  saat  ini  sepertinya jumblah tersebut sudah meningkat drastis.
Di Dalam berbagai kongres internasional  mengenai  “ the  prevention  of crime  and  treatment  of  offenders” yang diperkasai oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB), masalah korupsi dan upaya penanggulangannya cukup intens dibicarakan  dan  mendapat  perhatian  serius dari para peserta perwakilan negara-negara.
Di  Indonesia,  masalah  korupsi  telah  sejak lama  mewarnai  berbagai  efek  dalam kehidupan bermasyarakat. Selama beberapa damawarsa,  fenomena  ini  telah  menjadi suatu  permasalahan  nasional  yang  menurut beberapa  ahli  amat  sukar  ditanggulangi. Kota  medan  sebagai  salah  satu  kota  besar dari  beberapa  kota  yang  terbesar  di Indonesia  tidak  terlepas  dari  permasalahan korupsi tersebut.
Pelayanaan masyarakat yang melibatkan  aparatur  negara  bila  tidak melampirkan  uang  akan  mendapatkan pelayanan  yang  kurang  memuaskan.  Potret buram  mengenai  korupsi  di  Indonesia pernah  dibahas  dalam  suatu  jurnal  asing yang  mengatakan,  bahwa  “ corruption  is way  of  live  in  Indonesia”, yang  artinya korupsi  telah  menjadi  pandangan  dan  jalan kehidupan  bangsa  Indonesia.  Penilaian tersebut  sebenarnya  menjatuhkan  harkat dan martabat bangsa yang kita cintai namun hal  terebut  sebenarnya  merupakan  realita yang  tidak  bisa  dipungkiri  lagi.  Pendapat dan  penilaian  tersebut  sebenarnya  sudah pernah  diutarakan  dan  disampaikan  oleh salah  satu  took  proklamator  kemerdekaan Indonesia  “Muhammad  Hatta”  bahwa korupsi cenderung sudah membudaya, Atau  sudah  menjadi itu,  disadari atau tidak  disadari  tentunya  akan  membawa konsekuensi  yang  harus  dipukul  betapa beratnya  tugas  aparatur  penegak  hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Budaya  korupsi  tersebut  dapat  dilihat betapa  minimnya  kontribusi  medan  dalam tiga  tahun  terakhir.  Budaya  korupsi  yang menyerang    dan  menjangkiti  sedi-sendi kehidupan  masyarakat  Indonesia  harus diubah  secara  total.  Karena  tanpa  upaya untuk  mengubah  presepsi  dan  perilaku mengenai  korupsi,  maka  upaya  apa  pun tidak  akan  mampu  mengatasi  masalah korupsi.  Berdasarkan  data  yang  berhasil dihimpun pada institusi tersebut mencerminkan  betapa  minimnya  peran serta dukungan masyarakat dalam penegakan  hukum  korupsi  dikota  medan dan sekitarnya.
Yaitu  hambatan  yang  bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara  dan  pemerintahan  yang  membuat penanganan  tindak  pidana  korupsi  tidak berjalan  sebagaimana  mestinya.  Yang termasuk  dalam  kelompok  ini  diantaranya, egoismesektoral  dan  institusional  yang menjurus  pada  pengajuan  dana  sebanya- banyaknya  untuk  sector  dan  instansinya tanpa  memperhatikan  kebutuhan  nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan yang terdapat di sector instansi yang bersangkutan belum berfungsinya pengawasan secara efektif, lemahnya koordinasi  antara  aparat  pengawasan  dan aparat  penegak  hukum,  serta  lemahnya system  pengadilan  intern  yang  memiliki kolerasi yang positif.
4. faktor kultural
Yaitu  hambatan  yang  bersumber dari  kebiasaan  negative  yang  berkembang di  masyarakat,  yang  termasuk  dalam kelompok itu diantarannya masih ada sikap sungkan  dan  toleran  diantara  aparatur pemerintah  yang    dapat  menghambat penanganan  proses  penuntutan  terhadap perkara  tindak  pidana  korupsi,  sehingga kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga  sering  terkesan  toleran  dan melindungi  pelaku  korupsi.  Dikarenakan rendahnya  komitmen  untuk  menangani korupsi  secara  tegas  dan  tuntas  serta  sikap primisif  (masa  bodo)  sebagian  besar masyarakat  terhadap  upaya  pemberantasan korupsi.

## B. Sistem  Hukum  Dan  Penegakan Hukum
Menurud  Lawrence  M  Friedman, sistem  Hukum  (legal  system)  adalah  satu kesatuan  Hukum  yang  terdiri  dari  tiga Unsur  yakni  Struktur  Hukum,  Substansi Hukum,  dan  Kultur  Hukum.  Secara sederhana, struktur Hukum berkaitan dengan  Lembaga-lembaga  atau  Institui- institusi  pelaksanaan  Hukum  atau  dapat dikatakan sebagai aparat penegakan Hukum, Dalam hal Hukum Pidana
(crimminal  justice  system),  yang  pada Hakikatnya  merupakan  sistem  keukuasaan
menegakan Hukum Pidana yang terdiri atas kekuasaan Penyidikan, Kekuasaan, Penuntutan,  Kekuasaan  mengadili  dan menjatuhkan  Putusan  sera  Kekuasaan pelaksanaan Putusan/Pidana oleh Badan/Aparat Pelaksanaan/Eksekusi.
Dalam  proses  penegakan  Hukum Pidana,  Unsur-unsur  tersebut  terwujud dalam  Lembaga  Kepolisian,Kejaksaan, dan Pengadilan.  Substansi  Hukum  merupakan keseluruhan  Asas  Hukum,  Norma  Hukum dan  aturan  Hukum,  baik  yang  tertulis maupun  yang  tidak  tertulis,  termasuk Putusan  Pengadilan,  dalam  hal  substansi Hukum  Pidana  di  Indonesia,  maka  induk Perundangan-undangan Pidana Materil kita adalah  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana (KUHAP), sedangkan induk
Perundang-undangan Pidana
Formil (Hukum  Acara)  adalah  Kitab  Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Unsur  ketiga  dalam  sistem  Hukum adalah  kultur  Hukum  yakin  kebiasaan  atau budaya masayatrakata yag menyertai dalam penegakan  Hukum.  Kultur  Hukum  satu masyarakat  maupun  pada  aparat  Penegak Hukum.  Pada  prinsipnya,  Kultur  Hukum suatu  bangsa  sebanding  dengan  kemajuan yang dicapai oleh bangsa yang bersangkutan  karena  Hukum  suatu  Bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan. Dalam sebuah sistem Hukum,  aspek  Penegakan  Hukum  (law enforcement)  merupakan  pusat  aktifitas dalam kehidupan berhukum.
Penegakan  Hukum  dalam  arti  Luas mencagkup  kegiatan  untuk  melaksanakan dan  menerapkan  Hukum  serta  melakukan Tindakan Hukum terhadap setiap pelangaran  atau  penyimpangan  Hukum yang  dilakukan  oleh  Subjek  Hukum,  baik melalui  prosedur  peradilan  atau  pun melalui  prosedur  arbitrase  dan  mekanisme penyelesaian  sengketa  lainnya.  Sedangkan dalam  arti  sempit,  Penegakan  Hukum  itu menyangkut  kegiatan  penindakan  terhadap setiap  pelanggaran  atau  penyimpangan terhadap  peraturan  Perundang-undangan Khususnya yang lebih sempit.
Penegakan  Hukum  pada  prinsipnya harus  dapat  memberi  pendapat  manfaat atau berdaya guna bagi masayrakat, namun disamping itu masyrakat juga mengharapkan  adanya  Penegakan  Hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian  tidak  dapat  kita  pungkiri  bahwa yag  diangap  berguna  (secara  sosiologi) belum  tentu  adil,  begitu  juga  sebaliknya apa  yang  dirasakan  adil,  begitu  juga sbaiknya  apa  yang  dirasakan  adil  (secara filosopis),  belum  tentu  bagi  masyarakat. Dalam  kondisi  yang  demikian  ini  menurud Prof  Dr.Jimy  Asshiddiqie,  SH,  masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian Hukum.

## 5. SIMPULAN
1. Proses  penuntutan  perkara  pidana merupakan bagian yang sangat penting  didalam  sistem  peradilan pidana karena merupakan “jembatan” yang  menghubungkan  antara  tahap penyidikan dengan tahap
pemeriksaan  di  pengadilan      Selain itu, tujuan dari pada proses penuntutan  adalah  sebagai  “filter” atau  penyaring  terhadap  suatu  berkas perkara  tersebut  apakah  sudah  layak untuk dilimpahkan kepengadilan. Sebagaimana dinyatakan dalam KUHAP,  bahwa  tujuan  dari  pada penunutan adalah dilimpahkan perkara  pidana  kepengadilan  yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
2. Hambatan  yang  dijumpai  dalam proses  penuntutan  perkara  tindak pidana  korupsi  di  kejaksaan  negeri medan  di  bagi  menjadi  dua  yaitu hambatan  yang  bersifat  non  yuridis dan  hambatan  yang  bersifat  yuridis. Hambatan  non    yuridis  adalah permasalahan  yang  muncul  diluar peraturan perundang-undangan. Hambatan ini mengakibatkan lambatnya proses penanganan perkara tindak  pidana  korupsi  karena  turut
serta  mempengaruhi  jalannya  proses penuntutan  yang  sedang  dilakukan, sedangkan  hambatan  bersifat  yuridis adalah hambatan-hambatan yang muncul  atau  yang  berasal  dari peraturan perundang-undanganbaik yang  berkaitan  dengan  peraturan tindak pidana korupsi itu sendiri atau peraturan  lain  yang  berhubungan dengan  sistem  struktur  dan    fungsi organisasi atau instansi pemerintahan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku
Abdullah  Taufiq, Menyikapi  Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia, Yogyakarta Aditya Media, 1999 Arif  Barda  Nawawi,  Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra  Aditya Bakti, 1996
Danil  Ewi, Konsep  Tindak  Pidana  Dan Pemberantasanya, Penerbit  PT  Raja Grafindo  Persada  2014    Djaja Emansjah  ,  Meredesain  Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi.  Penerbit sinar Grafika 2010 devi,  Ria  Sintha, Perkembangan  Hukum
Dagang  di  Indonesia, CV.  Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
Djaja  Emmasjah, Mendesai  Pengadilan
Tindak  Pidana  Korupsi, Penerbit
Mandar Maju  2010.
Hamrad Hamid, Pembahasan
Permasalahan  KUHP  Di  Bidang
Penyidikan, Sinar  Grafika  Jakarta
1991
Hamzah  Andi  , Korupsi  di  Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 1991 Hartati  Evi, Tindak  Pidana  Korupsi  Edisi
Kedua, Jakarta :Sinar Grafik 2007 Jur  Andi    Hamzah, Pemberantasan
Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana
Nasional dan Internasional . Penerbit PT Raja Grafindo Persada 2007
Marpaung  Laden, Proses  Penanganan Perkara Pidana Edisi Pertama, 1992
.
Muladi  Kapita  Selekta  , Sistem  Peradilan Pidana  , Badan    penerbit  Universitas Diponogoro, 1990
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi, Hukum Acara  , Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan, Maret 2021.
Tijtrosudibio dan Subekti R, Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi, Penerbit Pradnya Paramita 1999

## B. Undang-undang
Undang-undang  RI  No.  16/2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-undang Peturan pemerintah No. 21 Tahun  1983 Tentang  Pelaksanaan KUHP
Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHAP) No. 1 Tahun 1981 Undang-undang  RI  No.20  Tahun  2001 Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  31 Tahun 1999
Undang-undang  No.  08  Tahun  1981 Tentang Hukum Acara Pidana Undang-undang  No.27  1983 Tentang Pelaksana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana