Abstract: The failure to overcome various land issues in Indonesia is a big homework for the government,  because  there  are  internal  factors  from  unscrupulous  state  officials  who contribute  to  land  crimes  apart  from  negligence  and  lack  of  prudence  of  the  community. This research examines the potential land problems and factors that cause the recurrence of land conflicts  in Indonesia. The research  method used is normative juridical with  statutory approach and conceptual approach. The results of the research show that the recurrence of conflicts  over  land  is  due  to  weak  legal  protection  of  community  lands,  weak  law enforcement and the existence of partisanship being the cause of unsolved land conflicts in Indonesia  which  makes  legal  issues  regarding  land  do  not  lead  to  the  objectives  of  legal certainty and justice.
Keywords : Potential; Dispute; Land
Abstrak: Kegagalan  dalam  mengatasi  berbagai  persoalan  pertanahan  di  Indonesia merupakan  PR  besar  bagi  pemerintah,  sebab  adanya  faktor  internal  dari  oknum  pejabat negara  yang  ikut  berkontribusi  dalam  kejatahatan  pertanahan  selain  dari  kelalaian  dan kurangnya  kehati-hatiannya  masyarakat.  Penelitian  ini  mengkaji  potensi  permasalahan pertanahan  dan  faktor  penyebab  terulangnya  konflik  pertanahan  di  Indonesia.  Metode penelitian  yang  digunakan  ialah  yuridis  normatif  dengan  metode  pendekatan  peraturan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa terulanginya konflik atas tanah disebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap tanah- tanah  masyarakat,  lemahnya  penegakan  hukum  dan  adanya  keberpihakan  menjadi  sebab tidak teruainya konflik pertanahan di Indonesia yang membuat persoalan hukum mengenai tanah tidak mengarah kepada tujuan kepastian dan keadilan hukum.
Kata Kunci : Potensi; Sengketa; Tanah

## PENDAHULUAN
Tanah  memiliki  peran  sebagai  sumber  kemakmuran,  kesejahteraan  dan  kehidupan bangsa.  Selain juga tanah  memiliki kaitan yang erat dengan manusia disebabkan   tanah

## Potensi Sengketa Hak Atas Tanah di Indonesia
Iwan Permadi 1 , Irsyadul Muttaqin 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
Email : iwanpermadibraw@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
Email : irsyadabbas2@gmail.com *surel korespondensi ( email correspondence): iwanpermadibraw@gmail.com

## Vol. 9, No. 2 Mei
2023
Article History Received: 27/03/2023 Revised: 23/05/2023 Accepted: 24/05/2023
Citation Suggestion: Permadi, Iwan. Muttaqin, Irsyadul. Potensi Sengketa Hak Atas Tanah di Indonesia. JUSTISI. Vol 9, No 2. Hlm : 201-216
memiliki nilai yang ekonomis bagi kehidupan serta dapat menghasilkan  suatu sumber daya alam bagi yang membutuhkan. 1 Selaras dengan itu landasan kebijakan pertanahan, Undang- Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  yang  disandarkan  kepada    Pasal    33    Ayat    (3)  UUD  1945 bahwa maksud mencapai keadilan sosial terhadap   setiap individu dan masyarakat  dalam mendapatkan dan   memanfaatkan  sumber daya alam terutama tanah,  sebab adanya fakor sosial dan ekonomi terhadap hak atas tanah. 2 Pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria dijadikan  sebagai  acuan  dalam  pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumberdaya  alam  tanah  di Indonesia,  namun  pengaturannya  perlu  dilakukan  pembaharuan  yang  lebih  baik  terhadap perkembangan  persoalan  hukum  tanah  dalam  UUPA  sebagai  acuan  pelaksana penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya alam tanah di Indonesia. 3
Pemerintah  telah  mempertimbangkan  dengan  cermat  ketika  akan  menggantikan hukum agraria kolonial Belanda dengan diterbitkannya UUPA, kenyataan tersebut dilandasi oleh terpenuhinya kepastian hukum atas penguasaan tanah. Pasal 19 UUPA mengamanatkan untuk  dilaksanakannya  pendaftaran  atas  tanah  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan terbentuknya PP Nomor 24 Tahun 1997, bahwa upaya menyelenggarakan kepastian hukum disektor  tanah  harus  diadakannya  sertipikasi  atas  tanah. 4 Tanah  merupakan  topik permasalahan  yang  sering  ditemui,  berbagai  persoalan  yang  melatarbelakangi  adanya konflik  terhadap  hak  atas  tanah.  Sering  kali  terjadinya  sengketa  lahan,  disebabkan  oleh kecilnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  urgennya  kepastian  hukum  terhadap  sebidang tanah yang berada dalam penguasaannya. Banyaknya masyarakat yang tidak menghendaki pendaftaran dan  melakukan sertipikasi tanah secara sah terhadap lahan-lahan yang dalam kepemilikannya melalui institusi yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). 5
Pada  hakikatnya  pendaftaran  atas  tanah  dimaksudkan  adanya  kepastian  hukum terhadap penguasaan tanah  dan sebagai tanda bukti yang sah terhadap lahan-lahan yang dimiliki dan ditempati. 6 Sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA bahwa untuk menjamin
1 Dan  M.Zaky  Adriansa,  Iga  Gangga  Santi  Dewi  dan  Ery  Agus  Priyono,  ―Kekuatan  Hukum  Perjanjian Pengikatan  Jual  Beli  Tanah  Dibuat  Dibawah  Tangan,‖ PROGRESIF:  Jurnal  Hukum  16,  no.  2  (2022):  130–48, https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3623.
2 Permono  dan  Rosmidah  M.Hosen,  ―Asas-Asas  Hukum  Perjanjian  Pada  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,‖ PROGRESIF:  Jurnal  Hukum  13,  no.  2  (2019):  80–96, https://doi.org/10.33019/progresif.v13i2.1437.
3 Iwan  Permadi,  ―Konstitusionalitas  Keberadaan  Bank  Tanah  dalam  Pengelolaan  dan  Penguasaan  atas Tanah oleh Negara,‖ Jurnal USM Law
Review 6, no. 1 (2023): 291–309,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6678.
4 Christina  Tri  Budhayati,  ―Jaminan  Kepastian  Kepemilikan  Bagi  Pemegang  Hak  Atas  Tanah  Dalam Pendaftaran  Tanah  Menurut  UUPA,‖ Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum  2,  no.  2  (2018):  125–38, https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p125-138.
5 Teddy Minahasa Putra, ―Analisa Yuridis Penyimpangan Penegakan Hukum Pada Konflik Lahan Di Provinsi
Jawa Timur,‖ Arena Hukum 14, no. 1 (2021): 42–66,
https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.3.
6 Gunawan Djajaputra, Endang Pandamdari, dan Endyk M. Asror, ―Analisis Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Kepemilikan  Tanah  Beserta  Penyelesaiannya,‖ Synotic  Law:  Jurnal  Ilmu  Hukum  1,  no.  1  (2022):  45–56, https://doi.org/10.56110/sl.v1i1.4.
kepastian hukum oleh pemerintah diselenggarakannya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik  Indonesia  sebagaimana  ketentuan  yang  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah. Dengan  demikian  sertipikat  atas  tanah  dijadikan  sebagai  tanda  pembutian  yang  sah  baik secara fisik dan yuridis. Bukti tersebut dikatakan  sah dan  diakui  secara hukum,  selain juga memiliki  kekuatan  hukum  yang  lebih  dibandingkan  dengan  alat  bukti  tertulis  yang  lain. Ditegaskan  lagi  dalam  Pasal  31  ayat  (3)  PP  no.  24  tahun  1997  bahwa  sertipikat  hanya diberikan  kepada  pihak  yang  Namanya  termuat  dalam  buku  tanah  yang  bersangkutan sebagai  pemegang  hak  atau  pihak  lain  yang  berikan  kuasa  olehnya.  Dengan  demikian negara  telah  mengusahan  perlindungan  hak  atas  tanah  bagi  pemiliknya  terhadap  objek tanah yang ada dalam penguasaannya.
Bermunculannya konflik pertanahan  banyak ditenggarai oleh faktor ekonomi,  sosial dan budaya, sehingga membuat sengketa tanah di Indonesia sangat rumit, sulit terurai dan berbelit.  Mafia  tanah  merupakan  salah  satu  kejahatan  pertanahan  yang  dilakukan  dengan kepemilikan  dan  penguasaan  tanah  secara  melawan  hukum.  Kejahatan  mafia  tanah membayangi  struktur  hukum  pertanahan  di  Indonesia,  sebab  adanya  celah  hukum  yang digunakan  dalam  melancarkan  kejahatan  yang  dilakukan.  Konflik  tanah  yang melatarbelakngi  adanya  mafia  tanah  adalah  adanya  pemalsuan  dokumen  tanah  yang kemudian  satu  objek  tanah.  kejahatan  pertanahan  ini  mengandengkan  oknum  pejabat tertentu  yang  telah  bekerja  sama  untuk  mengambil  hak  milik  ataupun  menguasai  tanah orang lain secara tidak benar. Selain itu, persoalan perampasan tanah oleh Bank Tanah yang didapatkan  melalui  tanah  hasil  penetapan  pemerintah  atau  pihak  lain  menjadi  tambahan permasalahan  pertanahan  di  Indonesia.  Yang  mengganjal  dalam  aturan  tersebut  adalah pada penetapan tanah oleh  pemerintah, yang  meliputi tanah  negara yang bersumber dari tanah bekas hak, kawasan dan tanah telantar, tanah pelepasan kawasan hutan, tanah timbul, tanah buah dari reklamasi, tanah bekas tambang, tanah pulau-pulau kecil, tanah yang masuk kebijakan  perubahan  tata  ruang,  dan  tanah  yang  tidak  terdapat  penguasaan  terhadapnya. Konsep  ini  dikhawatirkan  akan  menjadi  sumber  kesewenang-wenangan  pemerintah terhadap masyarakat yang belum dapat membuktikan kepemilikan tanah dengan sertifikat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang mana dilakukan dengan melalui  kajian  dan  analisa  substansi  dari  aturan  perundang-undangan  terkait  pokok permasalahan  hukum  yang  dibahas.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  yaitu pendekatan perundang-Undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. 7 Selain itu  didukung  dengan  dua  sumber  bahan  hukum  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini, diantaranya  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  skeunder. Pertama,  Sumber  bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif yang  merupakan sumber hukum  dengan  mempunyai  otoritas  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  catatan resmi  atau  risalah  terhadap  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  atau  putusan
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2005).
pengadilan. Kedua,  sumber  bahan  hukum  skunder  merupakan  setiap  bentuk  publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dalam dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, teks, dan jurnal hukum, 8 termasuk didalamnya bahan hukum dalam bentuk publikasi dengan memakai bantuan media internet yang sangat terkait dengan pembahasan penelitian.

## PEMBAHASAN

## A. Konflik Lembaga Bank Tanah
Konsep  bank  tanah  di  latarbelakangi  oleh  pemikiran  adanya  kualifikasi  tanah yang  tetap,  sedang  perkembangan  jumlah  penduduk  terus  bertambah  dengan  sangat tinggi  di  Indonesia  dan  disusul  dengan  harga  tanah  yang  terus  naik  sulit  terkendali terutama  di  daerah  dengan  pembangunan  modern  yang  membutuhkan  sarana  dalam menfasilitasi  kebutuhan  umum  yang  oleh  investor  digunakan  sebagai  tempat  untuk menumbuhkan sektor perekonomian. Tanah-tanah tersebut sangat sulit dijangkau oleh masyarakat dengan status menengah ke bawah sebab berada dalam Kawasan perkotaan dengan  pengaruh  sektor  komersil  yang  kuat.  Permasalahan  inilah  yang  menjadi  dasar adanya konsep Bank Tanah yang oleh negara dimaksdukan untuk mengatur penguasaan tanah sebagaimana amanat dalam Pasal 2 ayat (2) poin 1 bahwa ―negara mengatur dan menyelenggarakan,  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan  bumi,  air dan ruang angkasa memunculkan ide untuk membuat Konsep Lembaga Bank Tanah. 9
Jika ditelusuri legalitas konsep Bank Tanah yang dimuat dalam Pasal 125-135 UU No  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  yang  selanjutnya  diganti  dengan  Perppu  No  2 Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  dan  telah  diundangkan  menjadi  UU  Cipta  Kerja.  Bank Tanah dicanangkan oleh pemerintah dalam melakukan pengaturan terhadap perencaan, perolehan,  pemanfaatan,  peruntukan  dan  perndistribusian  mengenai  tanah  sebagai kebutuhan  yang  sifatnya  sterategis  dalam  semua  aspek  baik  secara  politik,  ekonomi, hukum  dan  sosial  yang  akan  menimbulkan  adanya  potensi  konflik  terhadap  tanah. Macam-macam  hak  atas   tanah  dimuat  dalam  pasal  16  jo  pasal  53  UUPA  juga  telah memuat  ulasan  singkat  bahwa  kepemilikan  negara  terhadap  tanah  dimuat  dalam  tiga bentuk hubungan hukum terhadap pemilik hak terhadap tanah yang berkaitan dengan penguasaan  hak  atas  tanah  oleh  Negara.  Pertama,  hak  bangsa  atas  tanah  (hubungan publik)  yang  memiliki  sifat  kodrati,  tanah  ialah  suatu  karunia  Tuhan  yang  terikat  erat dalam  harkat  dan  martabat  berbangsa  dan  bernegara.  Kedua,  Hak  Negara  sebagai hubungan  antara  tanah  dengan  Negara.  Tanah  dikatakan  sebagai  hak  yang  dikuasai Negara  yang  dimaksudkan  untuk  pertanggungjawaban  akan  eksistensi  keluar  dan eksistensi  kewenangan  kedalam.  Dan  ketiga,  Hak  perorangan,  ialah  hubungan  hukum diantara person dengan tanah. Hukum perdata terkait subyek hukum sebagai pemangku
8 Marzuki.
9 Widyarini Indriasti Wardani, ―Harmonisasi Lembaga Bank Tanah dengan Pengaturan Pengadaan Hak Atas Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum,‖ Spektrum  Hukum  18,  no.  2  (2021), https://doi.org/10.35973/sh.v18i2.2476.
hak  atas  tanah  termasuk  didalamnya  perorangan  dan  badan  hukum  private.  Jenis  hak atas  tanah  yang  dapat  dikuasai  secara  sah  ditetapkan  sesuai  dengan  kemanfaatannya dan perencanaan pembangunan.
Hak  menguasaan  tanah  oleh  negara  lebih  lanjut  dimuat  dalam  Pasal  2  ayat  (1) UUPA bahwa: ―bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya  dan  dalam  tingkatan  paling  tinggi  dikuasai  oleh  Negara  yang direfresentasikan  sebagai  organisasi  besar  yang  memiliki  kekuasaan  terhadap  seluruh anggota  rakyatnya  untuk  diberikan  manfaatnya  seluas-luasnya  terhadap  kemakmuran rakyat.  Kemudia  asas  ini  menggantikan  asas domein  verklaring  yang  pernah  berlaku pada  masa  kolonial  Belanda  yang  pada  masanya  diperkasai  dengan  maksud  mencari keuntungan semata bagi pemerintahan kolonial belanda saat itu. 10 Menurut pandangan Budi Harsono bahwa terhadap konsep hak penguasaan oleh negara yang dimuat dalam Pasal  33  Ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  yakni  Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  dalam  bumi  merupakan  dasar  dan  pedoman  dalam  memberikan kemakmuran  terhadap  rakyat,  dikarenakan  itu  harus  dikuasai  oleh  negara  dan direalisasikan untuk seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyat. 11
Konsep domein  verklaring  sebetulnya  pernah  dipakai  oleh  pemerintah  kolonial Hindia  Belanda  dengan  maksud  menguasai  secara ilegal  tanah  masyarakat,  namun konsep asas tersebut telah dihilangkan sejak adanya UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA). Asas domein verklaring memiliki suatu konsep bahwa tanah yang tidak ada bukti penguasaan yang  sah  hak  atasnya  dikatakan  tidak  ada  kepemilikan  hak  di  terhadapnya,  sehingga dengan  sendirinya  disebut  tanah  negara.  Asas  ini  memiliki  maksud  yang  kotradiktif karena seakan-akan negara dan pemerintah mempunyai kepemilikan yang absolut atas tanah.  Filosofi  hukum  dari  Bank  Tanah  tidak  jelas,  UU  No.  6  Tahun  2023  tidak memberikan penjelasan filosofi, landasan hukum, asas/prinsip, konsepsi, dan konstruksi hukum  mengenai  Bank  Tanah. 12 Frasa  kekuasaan  negara  terhadap  tanah  terlalu gamblang  diberikan  tafsiran  sendiri  yang  akhinya  dicanangkan  sebagai  kepentingan penguasa saja, namun keberlakuan UU No. 5 Tahun 1960 sebetulnya masih banyak yang perlu  diperjelas  pengaturannya  lebih  baik  dalam  aturan  pelaksanaannya. 13 Sedangkan Budi Harsono memaparkan bahwa terhadap konsep hak penguasaan oleh negara yang termuat dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yaitu Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi merupakan penyanggah dalam memberikan kemakmuran rakyat. Dikarenakan hal tersebut harus dalam kekuasaan negara dan harus direalisasikan
10 Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah (Yogyakarta: Total Media, 2009).
11 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1999).
12 M. Roem Syibly dan Muhammad Farhan Ahsani, ―Pengadaan Tanah Dalam Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun  2021  Menurut  Perspektif  Fikih  Agraria,‖ Jurnal  Syari’ah  &  Hukum  4,  no.  1  (2022):  1–14, https://doi.org/https://journal.uii.ac.id/JSYH/article/view/24614.
13 Zainuddin Zainuddin dan Zaki Ulya, ―Domein Verklaring Dalam Pendayagunaan Tanah Di Aceh,‖ Jurnal Hukum Samudra Keadilan 13, no. 1 (2018): 139–52, https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.699.
bagi seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat. 14 Domein verklaring juga dimaksudkan sebagai pedoman bagi negara untuk mendistrikan hak terhadap tanah kepada pihak lain sebagai pemilik atas tanah. 15
Konsep Bank Tanah terhadap pihak yang diberikan kewenangan mengelola tanah milik negara dicermati bahwa bisa menumbuhkan ulang konsep penguasaan tanah pada masa  penjajahan  Belanda. 16 Dalam  konsep  Bank  Tanah,  tanah  yang  dialokasikan terhadap investor dengan adanya badan Bank Tanah, bersumber dari tanah masyarakat salah  satunya  milik  masyarakat  adat.  Apabila  tanah  masyarakat  adat  diberikan  untuk kepentingan  Bank  Tanah  dan  investasi,  maka  eksklusi  masyarakat  adat  dari  tanahnya akan  berkurang,  dan  mengakibatkan  dapat  menghilangkan  hak  masyarakat  adat  dari sumber  kehidupan  dan  kemandiriannya. 17 Sehingga  munculnya  Bank  Tanah  otomatis menggeser tujuan dan nilai-nilai yang sudah diimplementasikan dalam program reforma agraria  sebagai  penataan  kembali  struktur  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan pemanfaatan  tanah  yang  lebih  berkeadilan  melalui  penataan  aset  dan  akses  untuk kemakmuran  rakyat  Indonesia.  Oleh  karenanya,  perlu  diadakan  pengkajian  ulang terhadap  PP  No.64  Tahun  2021  tentang  Badan  Bank  Tanah  agar  tidak  menimbulkan conflict of interest antar masyarakat dengan pemerintah.
Konsep  perolehan  tanah  oleh  Bank  Tanah  memberikan  dampak  memperburuk persoalan  agraria  di  Indonesia.  Pasal  7  Peraturan  Pemerintah  No.  64  Tahun  2021 membuat  sistem  Bank  Tanah  dapat  mengambil  tanah  dengan  sembilan  kriteria, diantaranya  adalah  ketiadaan  penguasaan  tanah  di  atasnya.  Terhadap  dampak  dari ketentuan ini, hal  ini akan  membuka peluang terhadap Bank Tanah mengakusisi  tanah adat.  Sebab,  masyarakat  adat  tentu  penguasaan  terhadap  kawasan  yang  tidak  bertuan dan jelas kepemilikannya secara administratif, namun hanya mempunya makna sebagai sebuah  ruang  hidup  bersama.  Ditambah  lagi  sebagian  banyak  kawasan  tersebut  tidak diakui oleh pemerintah. Tidak hanya dikuasai, Bank Tanah juga dapat menyelenggarakan kerja  sama  pengelolaan  tanah  tersebut  kepada  pihak  ketiga  sebagai  sebuah  aktifitas yang sifatnya komersial. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri sebab Pasal 3 ayat (1) huruf e mengatur Bank Tanah yang diberikan fungsi pemanfaatan. Adanya kewenangan kontroversial  itu  tidak  didukung  dengan  responsibilitas  yang  memadai,  hal  ini dikarenakan  PP  No.  64  Tahun  2021  hanya  mengatur  kewajiban  Bank  Tanah mempublikasikan laporan keuangan.
Terbentuknya  PP  Nomor  64  Tahun  2021  tentang  Bank  Tanah  yang  merupakan
14 Harsono, Hukum Agraria Indonesia, 1999.
15 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2003).
16 Ahsani, ―Pengadaan Tanah Dalam Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021  Menurut Perspektif Fikih Agraria.‖
17 Ria Maya Sari, ―Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,‖ Mulawarman  Law  Review  6,  no.  1  (2021):  1–14, https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.506.
peraturan  pelaksana  dari  Pasal  125  hingga  Pasal  135  Undang-Undang  Cipta  kerja, pengaturan  ini  memberikan  banyak  implikasi  dibidang  pertanahan.  Implikasi  hukum yang muncul dari realisasi suatu program atau kebijakan dapat berdampak baik maupun buruk  bagi  pihak-pihak  yang  dijadikan  sebagai  topik  program  maupun  kebijakan. 18 Dibentuknya Bank Tanah memang memiliki tujuan yang baik, dengan wewenang khusus yang  diberikan  kepada  badan  bank  tanah  dapat  menjadi  langkah  strategis  untuk pembangunan  Indonesia  yang  lebih  berkemajuan  menuju  cita-cita  pembangunan nasional  di  era  revolusi  industri  begitu  pula  memakmurkan  perekonomian  rakyat. Dengan  tersedianya  lahan  bagi  para  investor  yang  ingin  mendirikan  usaha  dan menanamkan  modalnya  diIndonesia,  serta  dengan  proses  yang  mudah  maka diprediksikan pembukaan lapangan pekerjaan akan menjadi  ladang penyerapan tenaga kerja  indonesia  yang  lebih  banyak,  sehingga  ekonomi  kerakyatan  akan  lebih  terjamin dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Namun ketersediaan lahan milik negara yang di peroleh  oleh  bank  tanah  ini  menuai  kontroversi.  Bank  tanah  memiliki  fungsi  berupa perencanaan,  perolehan  tanah,  pengadaan  tanah,  pengelolaan  tanah,  pemanfaatan tanah, dan pendistribusian tanah. Dalam hal ini pejabat bank tanah menyusun program perencanaan kegiatan kerja jangka panjang, menengah dan jangka pendek.
Perampasan  tanah  oleh  Bank  Tanah  dapat  diperoleh  melalui  tanah  hasil penetapan  pemerintah  atau  pihak  lain.  Yang  mengganjal  dalam  peraturan  ini  adalah pada penetapan tanah oleh pemerintah, yang terdiri atas tanah negara yang berasal dari tanah  bekas  hak,  kawasan  dan  tanah  telantar,  tanah  pelepasan  kawasan  hutan,  tanah timbul, tanah hasil reklamasi, tanah bekas tambang, tanah pulau-pulau kecil, tanah yang terkena  kebijakan  perubahan  tata  ruang,  dan  tanah  yang  tidak  ada  penguasaan  di atasnya.    Apabila  tanah-tanah  tersebut menjadi  berubah  kepemilikannya  menjadi  milik negara  berdasarkan  ketentuan  dalam  peraturan  pemerintah  ini,  maka  hak  kelola  jatuh kepada  negara  melalui  konsepsi  bank  tanah,  tentu  perlu  dipastikan  kepada  siapa selanjutnya  tanah-tanah  tersebut  akan  di  redistribusikan  sehingga  para  pihak  yang terlibat dan bersangkutan tidak mengalami kerugian akibat dari program bank tanah.
Dalam  Pasal  2  ayat  (2)  PP  Nomor  64  Tahun  2021  tentang  Bank  Tanah menjelaskan  mengenai  wewenang  Bank  Tanah  dibidang  pertanahan  yakni  wewenang yang  spesifik  terhadap  jaminan  tersedianya  tanah  dalam  upaya  ekonomi  berkeadilan, kepentingan  umum,  kepentingan  sosial,  kepentingan  pembangunan  nasional, pemerataan  ekonomi,  konsolidasi  lahan  dan  reforma  agraria.    Dengan  tercantumnya reforma  agraria  sebagai  salah  satu  wewenang  bank  tanah  dalam  upaya  memperoleh tanah oleh bank tanah, hal ini justru dirasa bertentangan dengan tujuan dasar reforma agraria.  Karena  dalam  pasal  perolehan  tanah,  justru  tanah  dapat  diperoleh  dengan proses  pengalihan  kepemilikan  tanah  oleh  negara  dengan  ketentuan  apabila  tanah
18 Oswar Mungkasa, ―Reforma
Agraria Sejarah
Konsep dan Implementasi,‖
https://www.researchgate.net/publication/343149830_Reforma_Agraria_Sejarah_Konsep_dan_Implementasi, n.d.
tersebut  merupakan  tanah  bakas  hak,  kawasan  dan  tanah  terlantar,  tanah  pelepasan kawasan hutan, tanah timbul, tanah hasil reklamasi, tanah bekas tambang, tanah pulau pulau kecil, tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang,  dan tanah yang tidak ada  penguasaan  di  atasnya.  Dengan  demikian  pemerintah  dan  Badan  Bank  Tanah khususnya  dapat  dengan  mudah  mengakusisi  tanah  dengan  ketentuan  diatas  menjadi milik  negara  apabila  tidak  ada  pihak  yang  memiliki  sertifikat  tanah  sebagai  bukti kepemilikan tanah.
Konsep  tersebut  sangat  bertentangan  dengan  prinsip  reforma  agraria  yakni mensejahterakan  rakyat  kecil  yang  harus  diperjuangkan  hak-hak  atas  tanahnya  melalui sertifikasi tanah oleh pemerintah yang seharusnya membantu masyarakat agar memiliki kuasa yang sah dan legal atas tanah yang sebelumnya belum memiliki sertifikat tanah. Kemudian  program  pemerataan  distribusi  tanah  secara  adil  dan  merata.  Implikasi dibentuknya  Bank  Tanah  ini  ternyata  mencederai  reforma  agraria  yang  merupakan program  startegis  nasional  sebagai  salah  satu  targret  utama  pembangunan  Nasional. 19 Setiap  pembagunan  fasilitas  apapun  baik  berupa  infrastuktur  maupun  fasilitas  umum, pembangunan  usaha,  perkebunan  dan  lain  sebagainya  tentunya  terbentuk  diatas tanah/lahan,  maka  tanah  merupakan  unsur  yang  sangat  penting  dan  merupakan  aset negara  begitupun  aset  perseorangan  yang  harus  dibuktikan  dengan  kepemilikan sertifikat  tanah.  Apabila  tanah  yang  semsetinya  merupakan  tanah  masyarakat,  namun belum  bisa  membuktikan  kepemilikannya  dengan  menunjukkan  sertifikat  tanah  atas sebidang  tanah  tersebut,  dikhawatirkan  akan  menjadi  sumber  kesewenang-wenangan pemerintah  terhadap  masyarakat  yang  belum  dapat  membuktikan  kepemilikan  tanah dengan  sertifikat,  misal  para  masyarakat  adat  yang  tinggal  di  pelosok  hutan  dan menggunakan  lahan  hutan  sebagai  sumber  kehidupannya,  serta  masyarakat  yang memiliki tanah perkebunan belum bersertifikat. Dengan dibentuknya bank tanah dengan kewenangan yang luas tersebut dapat menjadi jalan mulus untuk mengakuisisi hak-hak tanah rakyat Indonesia.
Asas domein verklaring tidak diterima dalam UUPA, yang utama dalam ketentuan Pasal  2  UUPA  terkait  ―hak  menguasai  negara‖.  Moh.  Mahfud  MD  berpendapat  bahwa, kedudukan  negara  sesungguhnya  harus  ditafsirkan  sebagai  ―mengatur‖  bukan  negara memiliki secara mutlak. 20 Kekeliruan penafsiran ini yang berdampak dan menyebabkan permasalahan  struktural  yang  selanjutnya  berakibat  terhadap  salahnya  dalam merealisasikan kebijakan oleh Pemerintah terhadap suatu lahan/tanah. 21 Pada akhirnya, bermunculan  konflik  agraria  yang  berdasar  dari  dominasi  negara  dan  permasalahan struktural.  Seralas  dengan  hal  tersebut,  Iwan  Nurdin  mengatakan  bahwa,  sempitnya
19 Tim  Editorial  Rumah.com,  ―Reforma  Agraria  adalah  Proses  Restrukturisasi  Agraria.  Simak  Penjelasan Lengkapnya!,‖ Rumah.com, 2022, https://www.rumah.com/panduan-properti/reforma-agraria-adalah-66858.
20 Moh Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007).
21 Idham Arsyad, Konflik Agraria Soal Struktural, Akar Masalah Tidak Pernah Terselesaikan (Jakarta: Harian Kompas, 2011).
pemahaman  terkait  peran  negara  memberikan  dampak  terhadap  banyaknya  konflik agraria.  Dapat  diartikan  bahwa,  pengartian  yang  salah  kemudian  memberikan  dampak negatif  banyak  regulasi  terkait  agraria  dan  sumber  daya  menyebabkan  memperburuk keadaan. 22
Dalam  pandangan  yang  lain,  keberadaan  Bank  Tanah  bisa  dibilang  mubazir, sebab  pemerintah  sebetulnya  mempunyai  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan  Nasional  yang  diberikan  wewenangan  untuk  menjamin  keseimbangan  dan keadilan  alokasi  tanah,  yang  sudah  mesti  masyarakat  adat  termuat  dalam tanggungjwabnya. Begitu juga sebaliknya, konsep kerjasama baru dalam memanfaatkan tanah  yang  berlaku  secara  sporadis  (tanpa  adanya  prioritas  khusus)  dari  Bank  Tanah terhadap  badan  usaha,  perorangan,  ataupun  kelompok  masyarakat,  hal  ini  dapat membuat  potensi  penyelewenangan  kekuasaan  dan  konflik  kepentingan.  Jika  melihat kepada  pengalokasian  konsesi  maupun  hak  terhadap  tanah  yang  didasarkan  alokasi terbuka, dominasi yang dialamatkan kepada perusahaan besar. Dalam perhatian khusus dari  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  bahwa  terdapat  berbagai  bentuk  perizinan  yang dilakukan  dengan  cara  yang  tidak  benar  seperti  korupsi.  Sehingga  dalam  upaya mempersempit terbukanya penyelewengan dan menjamin alokasi ruang yang seimbang, amat sangat dibutuhkan adanya kebijakan afirmatif yang berpihak terhadap masyarakat adat, tentu kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara instan. Pemerintah harus membuat tim khusus untuk mencermati dan menentukan secara baik subjek-subjek yang memperoleh  alokasi  tanah  khususnya  kepada  masyarakat  adat,  serta  bidang-bidang tanah yang akan diserahkan juga perlu dipetakan  dan ditinjau ulang.

## B. Kejahatan Mafia Tanah
UUPA mewujudkan hukum agraria Nasional yang memberikan kepastian hukum terhadap  seluruh  rakyat  Indonesia,  sehingga  cita-cita  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran  rakyat  dapat  tercapai  sebagaimana  amanat  konstitusi.  Dalam  hal pertanahan  pemerintah  telah  meganjurkan  pendaftaran  tanah  yang  dimiliki  oleh masyarakat,  tujuannya  agara  kepemilikan  tanah-tanah  dapat  dibuktikan  dan  diakui penguasaan atas tanah.
Berbagai  bentuk  perhatian  pemerintah  akan  pentingnya  sertipikasi  atas  tanah sejak  terbentuknya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  tentang  pendaftaran tanah.  Regulasi  ini  dimaksukan  untuk  mendorong  masyarakat  agar  mendapatkan kepastian hukum dan meminilisir terjadinya permasalahan pertanahan atau konflik yang dapat  terjadi  dikemudian  hari  akibat  tidak  dapat  dibuktikannya  kepemilikan  yang  sah terhadap  tanah  tertentu.  Pendaftaran  tanah  dalam  manfaat  yang  lain  diselenggarakan dengan  maksud  agar  diketahuinya  status  setiap  tanah,  diketahui  kepemiliknya,  bentuk haknya,  luasan  yang  dimilikinya,  dipergunakan  untuk  apa,  dan  seterusnya.  Tersedianya
22 Iwan Nurdin, UUPA Tidak Dijalankan (Jakarta: Harian Kompas, 2012).
informasi  diatas  digunakan  dalam  melakukan  pendaftaran  tanah  yang  kemudian digunakan untuk data-base bagi pemerintah dalam setiap tahapan pembuatan sertipikat tanah.  Terciptanya  berbagai  aturan  hukum  dicita-cita  agar  dapat  mempersempit kejahatan dan konflik atas tanah di Indonesia, namun realita yang dihadapi berbalik dari harapan  yang  dicanangkan.  Mafia  tanah  salah  satu  contoh  kejahatan  atas  tanah  yang memberikan kerugian besar bagi masyarakat.
Kejahatan  mafia  tanah  membayangi  struktur  hukum  pertanahan  di  Indonesia, sebab  adanya  celah  hukum  yang  digunakan  dalam  melancarkan  kejahatan  yang dilakukan.  Konflik  tanah  yang  melatarbelakngi  adanya  mafia  tanah  adalah  adanya pemalsuan  sertifikat  tanah  yang  kemudian  satu  objek  tanah  ditemukan  tidak  hanya dalam  satu  dokumen  saja  atau  disebut  dengan  sertifikat  ganda.  Sertipikat  ganda dibuatkan  sebab  adanya  data  palsu  yang  dimuat  dan  didukung  oleh  dokumen  yang disertakan  oleh  oknum  tertentu. 23 Mafia  tanah  dapat  disebut  sebagai  kejahatan pertanahan  yang  mengandengkan  oknum  pejabat  tertentu  yang  telah  bekerja  sama untuk mengambil hak milik ataupun menguasai tanah orang lain secara tidak benar atau melawan hukum dengan terencana, rapi, dan sistematis. 24
Kepemilikan  dan  penguasaan  tanah  secara  melawan  hukum  tentu  berakibat munculnya konflik atau sengketa. Permasalahan akan lemahnya pengawasan, penegakan hukum, dan kurangnya transparansi memungkin menjadi sebab banyaknya mafia tanah. Selain itu, sikap acuh masyarakat terhadap aset tanah yang ada dalam penguasaannya seringkali  digunakan  secara  tidak  legal  oleh  mafia  tanah  untuk  menguasai  tanahnya secara  melawan  hukum.  Bahkan,  kebanyakan  dari  korban  tidak  mengetahui  bahwa sertifikat tanah miliknya telah berbalik nama menjadi milik orang lain. Para korban baru menyadari hal tersebut ketika tanah miliknya telah dikuasai secara fisik oleh orang lain.
Terdapat  beberapa  bentuk  praktek  kejahatan  mafia  tanah  yang  acap  kali dilakukan di Indonesia. Adapun modus lama yang cukup sering digunakan yaitu:
1.  Dengan  cara  mengalihkan  hak  penguasaan  dengan  dipaslukannya  sertipikat tanah  dengan  sembunyi-sembunyi  melalui  proses  jual  beli.  Selain  itu,  modus yang  dilakukan  ialah  dengan  menunggangi  celah  ketika  sertifikat  belum dipegang  penguasa  lahan.  Cara  yang  dilakukan  ialah  kesepakatan  bersama dengan  oknum  pegawai  BPN  daerah  untuk  menelusuri  tanah  yang  belum dilakukan  sertipikat  hak atasnya.  Setelah menemukan target,  para  mafia secara bersama-sama  menjadikan  dokumen  bukti  penguasaan  tanah  palsu  untuk dibandingkan  dengan  sertifikat  yang  sah  pada  korban.  Selanjutnya,  oknum pegawai  BPN  ikut  serta  berperan  dalam  pembuatan  gambar  ukur  atau  peta
23 Putri  Fransiska  Purnama  Pratiwi,  ―Upaya  Pemberantasan  Mafia  Tanah  Di  Kota  Palangka  Raya,‖ Jurnal Literasi Hukum 5, no. 2 (2021): 23–29.
24 Dian Cahyaningrum, ―Pemberantasan Mafia Tanah,‖ Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII, no. 23 (2021): 1–6.
bidang  palsu,  serta  dalam  penerbitan  sertifikat. 25 Praktik  tersebut melatarbelakangi  adanya  dokumen  yang  cacat  administratif/cacat  hukum, sehingga  membuat  kekuatan  hukum  dokumen  yang  sah  berdampak  kepada diragukan kesahannya. 26
2.  Sertifikat ganda yang merupakan bukti kejahatan mafia tanah jelas memberikan pengaruh terhadap ketidakpastian hukum penguasaan hak-hak atas tanah yang sangat  tidak  diharapkan  dalam  pelaksanaan  sertipikasi  tanah  di  Indonesia. Diantara  permasalahan  yang  ditimbulkan  sebab  sertifikat  ganda  ialah  siapakah yang  diberikan  wewenang  dalam  dilakukannya  pembatalan  salah  satu  diantara dari  2  (dua)  sertifikat.  Oleh  sebab  itulah  pengadilan  diharuskan  menentukan, menilai, serta memutuskan siapakah yang secara sah mempunyai hak atas tanah diperkarakan  dengan  didasarkan  kepada  bukti-bukti  dan  kesaksian  para  saksi dalam  proses  pembuktiannya.  Jika  pengadilan  telah  memberikan  putusan terhadap perkara atas kepemilikan tanah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap  ( in  kracht  van  gewijsde),  pihak  yang  disahkan  kepemilikannya  harus melakukan pengajuan permohonan kepada kepala BPN/ kantor pertanahan, dan dilakukan pembatalan sertipikat tanah terhadap pihak yang kalah dalam putusan pengadilan. 27
Direktur  Penyidikan  Jaksa  Agung  Muda  Bidang  Pidana  Khusus  (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung, Supardi mengatakan bahwa ditemukan perkara tindak pidana korupsi mengenai  mafia  tanah.  Modus-modus  yang  dilancarkan  oleh  mafia  tanah  diantaranya melalui  proses  pengadaan  tanah  secara  fiktif  dengan  surat-surat  yang  tidak  jelas, dipalsukan, serta memanfaatkan cara administratif terkait pertanahan dengan dibuatkan secara cepat. 28 Modus lainnya ialah pemalsuan sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL),  yang  mana  PTSL  merupakan  program  resmi pemerintah untuk mempercepat pengadaan sertifikat tanah dengan melibatkan internal BPN.  Namun  pada  prakteknya,  dalam  pengurusan  PTSL  masih  banyak  sertifikat  yang dipalsukan untuk diberikan kepada masyarakat.
Sebagaimana  pemaparan  persoalan  diatas,  maka  dapat  dimengerti  bahwa terdapat banyak modus yang digunakan dalam praktek mafia tanah, mulai dari penipuan dan  pemalsuan  data  (surat,  sertifikat, eigendom,  efracht),  menggunakan  girig  palsu, melakukan okupasi (penguasaan tanah), mengubah tanda batas, membuat permohonan
25 Frans  H.  Winarta,  ―Mafia  Tanah  Problem  Nasional  dan  Dirasakan  Penderitaannya  oleh  Rakyat,‖ Hukumonline, 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/mafia-tanah-problem-nasional-dan-dirasakan- penderitaannya-oleh-rakyat-lt62f5fe83d8051/?page=all.
26 Untung Leksono, ―Pembatalan Hak Milik Atas Tanah,‖ Jurnal Spektrum Hukum 16, no. 1 (2019): 93–118, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35973/sh.v16i1.1129.
27 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
28 Tri  Subarkah,  ―Kejagung:  Banyak  Kasus  Korupsi  terkait  Mafia  Tanah,‖  Media  Indonesia,  2021, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/447179/kejagung-banyak-kasus-korupsi-terkait-mafia-tanah.
sertipikat  pengganti  dengan  alasan  hilang,  dan  bekerja  sama  dengan  oknum  penegak hukum,  Notaris,  oknum  ART/BPN  serta  oknum  pengadilan.  Dengan  demikian  dapat difahami  dengan  jelas  bahwa  modus  yang  digunakan  mafia  tanah  sudah  sistematis, terencana dan terorganisir yang mana relasi yang dimanfaatkan oleh mafia tanah telah masuk ke dalam pusaran pejabat negara. Namun modus yang paling banyak digunakan oleh mafia tanah ialah pemalsuan dokumen.

## C. Faktor Potensial Konflik Hak Atas Tanah
Tingginya  kebutuhan  terhadap  tanah  dan  berkurangnya  ketersediaan  tanah membuat  tanah  rentan  menjadi  objek  sengketa  dan  konflik  di  tengah-tengah masyarakat. Hadirnya peran negara dalam memposisikan tanah sesuai dengan keperluan dan  kemanfaatannya  sangat  diharapkan  dan  perlu  diadakan.  Pemerintah  melalui berbagai  dukungan  dari  lembaga  pertanahan  yang  ada  dapat  mengatur  pengelolaan tanah  yang  disesuaikan  dengan  fungsi,  manfaat  dalam  menunjang  hajat  hidup kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Sehingga  hal  tersebut  dapat  mengurangi ketidakseimbangan  antara  jumlah  tanah  dengan  luasnya  kebutuhan  masyarakat  serta meminimalisir kompetisi yang tidak sehat dalam memperoleh tanah yang dimungkinkan dapat saja terjadi. 29 Berkembangnya konflik pertanahan secara normatif disebabkan oleh persoalan  kesejahteraan,  yang  umumnya  berada  dalam  kondisi  masyaraat  yang  belum sejahtera secara ekonomi. 30 Padahal beban negara terhadap warganya telah dirumuskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yakni negara menjamin setiap orang berhak atas perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  yang  di bawah  kekuasaannya,  jaminan  dan  perlindungan  yang  dibentuk  oleh  negara  dan konstitusi  seharusnya  tidak  boleh  menjadi  anomali  terhadap  pemenuhan  setiap  hak warga  negara  dan  tidak  dijawab  dengan  statement  apapun  termasuk  menaris  investor dan  kepentingan  umum.  Kebijakan  negara  terkait  tanah  sebetulnya  dapat mengakomodir  kebutuhan  setiap  individu  sebagai  kewajiban  yang  paling  utama  dan tidak memiskinkan anak kandung bangsa.
Berbagai  bentuk  permasalahan  pertanahan  di  Indonesia  menunjukkan  adanya pertentangan  terhadap  siapakah  sebetulnya  yang  dapat  memiliki,  menggunakan,  dan mengelola  serta  mengontrol  berbagai  akses  sumber  agraria  dan  kekayaan  alam  di Indonesia,  ditambah  lagi  siapakah  yang  mendapatkan  manfaatnya.  Konflik  agraria struktural  dikenal  sebagai  pertentangan  klaim  yang  berlangsung  lama  terhadap  tanah tertentu yang kemudian berupaya menghilangkan klaim dari pihak lain. Notabene yang menjadi pihak yang dirugikan ialah kelompok masyarakat sipil yang berhadapan dengan pihak  yang  memiliki  kekuatan  modal  dan  instumen  negara.  Satu  sisi  persoalan  ini,
29 Vani  Wirawan,  ―Rekonstruksi  Politik  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Dan  Konflik  Tanah  Di Indonesia,‖ Jurnal Hukum Progresif 9, no. 1 (2021): 1–15, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.1-15.
30 Maharani Nurdin, ―Akar Konflik Pertanahan di Indonesia,‖ Jurnal Hukum Positum 3, no. 2 (2018): 126–41, https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2897.
menjadikan  argumentasi  yang  kuat  pentingnya  pengadilan  agraria  tersendiri  dan  tidak adanya  mekanisme  penyelesaian  konflik  agraria  di  Indonesia  yang  membuat  terus berkembang dan meningkatnya konflik agraria. 31
Lebih  lanjut,  pemerintah  secara  bersama-sama  harus  dapat  mengatasi  konflik tanah dan pengaturan hak atas tanah dengan cara menghapus berbagai materi muatan perundang-undang yang menimbulkan ketidakseimbang dan keadilan bagi masyarakat. Kesungguhan  dalam  melakukan  harmonisasi  dan  singkronisasi  aturan-aturan  lain sebagai aturan pelaksana dari undang-undang serta melakukan pengaturan ulang terkait substansi  ha  katas  tanah  dengan  menjiwai  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  dan  tidak menyalahi  ketentuan  yang  ada  di  UUPA  kecuali  pengaturan  soal  hak  atas  tanah  dan ruang atas tanah. 32 Dengan demikian negara diberikan kewenangan yang mulia dalam mewujudkan  sistem  birokrasi  pertanahan  yang  terukur  dan  sistematis,  sebagaimana tujuan reformasi akan cita-cita membentuk masyarakat yang adil dan Makmur. 33
Aspek  pertanahan  di  Indonesia  selalu  menimbulkan  permasalahan  yang memberikan  dampak  negatif  dan  menimbulkan  keragu-raguan  bagi  masyarakat  yang menginginkan  kepastian  hukum  terhadap  hak  atas  tanah  yang  berada  dalam penguasaannya.  Namun  tidak  dapat  dipungkiri  dapat  terjadinya  konflik  dan  sengketa tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor:
1.  Lemahnya  penegakan  hukum  kejahatan  pertanahan  di  Indonesia.  Realita  yang terjadi  adanya  praktik  penegakan  hukum  yang  tidak  netral  atau  memberikan perlakuan  istimewa  terhadap  orang  atau  kelompok  tertentu.  Dengan  adanya persoalan ini, membuat tata penegakan hukum tidak pernah selesai dan timbul kembali sengketa atas tanah.
2.  Lemahnya sikap kehati-hatian masyarakat dan kurangnya kesadaran para pemilik hak  atas  tanah  ikut  memberikan  permasalan  dan  konflik  tanah  di  Indonesia. Pentingnya  perdaftaran  atas  tanah,  tidak  mudah  memberikan  kuasa  kepada orang  lain  dalam  pengurusan  hak  atas  tanah  dan  tidak  menyimpan  sertipikat kepada  orang  lain  menjadi  faktor  lain  akan  menutup  jalan  terbuka  kejahatan pertanahan.
3.  Birokrasi yang berbelit-belit
Upaya hukum yang dilakukan di pengadilan sering kali tidak mempercepat dan menuntaskan  konflik  tanah.  Sebagaimana  diketahui  penyelesaian  dipengadilan
31 Imam Koeswahyono dan Diah Maharani, ―Rasionalisasi Pengadilan Agraria Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan,‖ Arena Hukum 15, no. 1 (2022): 1–19, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.1.
32 Gunanegara, ―Kebijakan Negara Pada Pengaturan Hak Atas Tanah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja,‖ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 2 (2022): 161–84, https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p161-184.
33 Suharyono  M.  Hadiwiyono, Hukum  Pertanahan  Di  Indonesia:  Progresifitas  Sistem  Publikasi  Positif Terbatas Dalam Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Malang: Inteligensia Media, 2020).
membutuhkan  masa  yang  lama,  biaya  yang  tinggi  dan  parahnya  lagi  para pencari  keadilan  kadang  berhadapan  dengan  mafia  peradilan.  Sehingga  jalan tempuh  dengan  cara  litigasi  tidak  semudah  yang  dijanjikan  dalam  slogannya peradilan sederhana, cepat dan berbiaya murah.
Ketiga faktor tersebut mewakili dari banyaknya persoalan pertanahan yang tidak sampai kepada tujuan keadilan hukum bagi masyarakat, sebab timbulnya permasalahan pertanahan disebabkan oleh faktor masyarakat yang acuh terhadap haknya sendiri dan sistem  penyelesaian  konflik  yang  membutuhnya  banyak  hal  yang  mendukungnya. Kepastian dan keadilan hukum akan jauh dari konsep dasarnya dan para pencari keadilan akan kehilangan haknya, bilamana negera tidak dapat memberikan jalan terbaik  dalam mengurangi permasalahan pertanahan di Indonesia.
Sebagaimana  pandangan  Philipus  M.  H а djon,  bahwa    perlindung а n  hukum preventif ialah bentuk perlindung а n hukum yang m а n а setiap warga negara mempunyai kesemp а t а n  yang  sama  untuk  meng а juk а n  keber а t а n а t а s а tur а n  hukum  y а ng а k а n diberl а kuk а n.  Sed а ngk а n  perlindung а n  hukum  represif а d а l а h  up а y а untuk menyeles а ik а n  sengket а . 34 Maka  demiki а n,  perlindung а n  hukum  preventif  d а p а t dik а tegorik а n  seb а g а i  bentuk  perlindung а n  hukum  y а ng  bersif а t  penceg а h а n  sup а y а tid а k  menimbulk а n  ketid а k а dil а n а t а u  sengket а dan  konflik  dikemudi а n  h а ri. Sed а ngk а n  perlindung а n  hukum  represif  adalah  bentuk  perlindung а n  hukum  untuk men а ng а ni sengket а y а ng sud а h timbul di m а sy а r а k а t/r а ky а t.
Upaya  terselenggaranya  ketertiban  dan  keamanan  ditengah-tengah  masyarakat dapat  dilaksanakan  tindakan  preventif  dan  represif  dalam  menegakkan  hukumnya. Terhadap  tindakan  preventif,  diaktualisasi  dengan  adanya  aturan  hukum  agar  jaminan terhadap  kepastian  hukum  dan  terlindunginya  hak-hak  warga  negara.  Sedangkan tindakan  represif  diaktualisasikan  dengan  diterapkan  hukuman  dan  sanksi  terhadap pelaku tindakan kejahatan dan penyelewengan. Sehingga permasalahan dan konflik atas tanah sebetulnya dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif.

## KESIMPULAN
Bentuk  permasalahan  pertanahan  di  Indonesia  beragam  dan  dilakukan  secara sistematis,  terencana  dan  terorganisir  sebagaimana  yang  dimanfaatkan  oleh  mafia  tanah yang  masuk  ke  dalam  pusaran  pejabat  negara  terkait  pertanahan.  Namun  modus  yang paling  banyak  digunakan  ialah  pemalsuan  dokumen.  Selain  itu  adanya  tindakan  mubazir dengan dibentuknya Bank Tanah, sebab pemerintah telah memiliki Kementerian Agraria dan Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  yang  diberikan  wewenangan  untuk  menjamin keseimbangan dan keadilan alokasi tanah.
Potensi  sengketa  dan  permasalahan  pertanahan  di  Indonesia  didominasi  oleh
34 Philipus  M.  H а djon, Perlindung а n  hukum  b а gi  r а ky а t  di  Indonesi а :  sebu а h  studi  tent а ng  prinsio- prinsipny а , pen а ng а n а nny а oleh peng а dil а n d а l а m lingkung а n peng а dil а n umum d а n pembentuk а n per а dil а n а dministr а si (Sur а b а y а : PT Bin а Ilmu, 1987).
lemahnya  kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap  kepemilikan  tanah  yang  ada  dalam penguasaannya untuk dilakukan pendaftaran atas tanah. Sikap kehati-hatian kurang dimiliki, sehingga  konflik  dan  sengketa  tanah  muncul  dan  sangat  sulit  teruai.  Kemudian  lemahnya penegakan  hukum  keberpihakan  dan  adanya  sikap  istimewa  terhadap  individu  atau kelompok tertentu membuat persoalan tanah tidak mengarah kepada tujuan kepastian dan keadilan hukum

## REFERENSI
Ahsani,  M.  Roem  Syibly  dan  Muhammad  Farhan.  ―Pengadaan  Tanah  Dalam  Peraturan Pemerintah  No.  64  Tahun  2021  Menurut  Perspektif  Fikih  Agraria.‖ Jurnal  Syari’ah  & Hukum 4, no. 1 (2022): 1–14.
https://doi.org/https://journal.uii.ac.id/JSYH/article/view/24614.
Arsyad,  Idham. Konflik  Agraria  Soal  Struktural,  Akar  Masalah  Tidak  Pernah  Terselesaikan. Jakarta: Harian Kompas, 2011.
Budhayati,  Christina  Tri.  ―Jaminan  Kepastian  Kepemilikan  Bagi  Pemegang  Hak  Atas  Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Menurut UUPA.‖ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2018): 125–38. https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p125-138.
Cahyaningrum, Dian. ―Pemberantasan Mafia Tanah.‖ Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII, no. 23 (2021): 1–6.
Djajaputra,  Gunawan,  Endang  Pandamdari,  dan  Endyk  M.  Asror.  ―Analisis  Hak  Atas  Tanah Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Beserta Penyelesaiannya.‖ Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2022): 45–56. https://doi.org/10.56110/sl.v1i1.4.
Erwiningsih, Winahyu. Hak Menguasai Negara Atas Tanah. Yogyakarta: Total Media, 2009.
Gunanegara.  ―Kebijakan  Negara  Pada  Pengaturan  Hak  Atas  Tanah  Pasca  Undang-Undang Cipta  Kerja.‖ Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum  6,  no.  2  (2022):  161–84. https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p161-184.
Hadiwiyono,  Suharyono  M. Hukum  Pertanahan  Di  Indonesia:  Progresifitas  Sistem  Publikasi Positif  Terbatas  Dalam  Pendaftaran  Tanah  Di  Indonesia.  Malang:  Inteligensia  Media, 2020.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1999.
———. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2003.
H а djon,  Philipus  M. Perlindung а n  hukum  b а gi  r а ky а t  di  Indonesi а :  sebu а h  studi  tent а ng prinsio-prinsipny а ,  pen а ng а n а nny а oleh  peng а dil а n  d а l а m  lingkung а n  peng а dil а n umum d а n pembentuk а n per а dil а n а dministr а si. Sur а b а y а : PT Bin а Ilmu, 1987.
Indriasti  Wardani,  Widyarini.  ―Harmonisasi  Lembaga  Bank  Tanah  dengan  Pengaturan Pengadaan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.‖ Spektrum Hukum 18, no. 2 (2021). https://doi.org/10.35973/sh.v18i2.2476. Koeswahyono,  Imam,  dan  Diah  Maharani.  ―Rasionalisasi  Pengadilan  Agraria  Di  Indonesia Sebagai  Solusi  Penyelesaian  Sengketa  Agraria  Berkeadilan.‖ Arena  Hukum  15,  no.  1 (2022): 1–19. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.1.
Leksono,  Untung.  ―Pembatalan  Hak  Milik  Atas  Tanah.‖ Jurnal  Spektrum  Hukum  16,  no.  1 (2019): 93–118. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35973/sh.v16i1.1129.
M.Hosen,  Permono  dan  Rosmidah.  ―Asas-Asas  Hukum  Perjanjian  Pada  Pengadaan  Tanah Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum.‖ PROGRESIF:  Jurnal  Hukum  13,  no.  2 (2019): 80–96. https://doi.org/10.33019/progresif.v13i2.1437.
M.Zaky  Adriansa,  Iga  Gangga  Santi  Dewi,  Dan,  dan  Ery  Agus  Priyono.  ―Kekuatan  Hukum Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Tanah  Dibuat  Dibawah  Tangan.‖ PROGRESIF:  Jurnal Hukum 16, no. 2 (2022): 130–48.
https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3623.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2005.
MD,  Moh  Mahfud. Membangun  Politik  Hukum,  Menegakan  Konstitusi.  Jakarta:  PT  Raja Grafindo, 2007.
Mungkasa, Oswar. ―Reforma Agraria Sejarah Konsep dan Implementasi.‖ https://www.researchgate.net/publication/343149830_Reforma_Agraria_Sejarah_Konsep _dan_Implementasi, n.d.
Nurdin, Iwan. UUPA Tidak Dijalankan. Jakarta: Harian Kompas, 2012. Nurdin,  Maharani.  ―Akar  Konflik  Pertanahan  di  Indonesia.‖ Jurnal  Hukum  Positum  3,  no.  2 (2018): 126–41. https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2897.
Permadi,  Iwan.  ―Konstitusionalitas  Keberadaan  Bank  Tanah  dalam  Pengelolaan  dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara.‖ Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 291–309. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6678.
Putra,  Teddy  Minahasa.  ―Analisa  Yuridis  Penyimpangan  Penegakan  Hukum  Pada  Konflik Lahan  Di  Provinsi  Jawa  Timur.‖ Arena  Hukum  14,  no.  1  (2021):  42–66. https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.3.
Putri Fransiska Purnama Pratiwi. ―Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Di Kota Palangka Raya.‖
Jurnal Literasi Hukum 5, no. 2 (2021): 23–29.
Rumah.com,  Tim  Editorial.  ―Reforma  Agraria  adalah  Proses  Restrukturisasi  Agraria.  Simak Penjelasan  Lengkapnya!‖  Rumah.com,  2022.  https://www.rumah.com/panduan- properti/reforma-agraria-adalah-66858.
Sari,  Ria  Maya.  ―Potensi  Perampasan  Wilayah  Masyarakat  Hukum  Adat  dalam  Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.‖ Mulawarman Law Review 6, no. 1 (2021): 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.506.
Subarkah, Tri. ―Kejagung: Banyak Kasus Korupsi terkait Mafia Tanah.‖ Media Indonesia, 2021. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/447179/kejagung-banyak-kasus- korupsi-terkait-mafia-tanah.
Sutedi, Adrian. Sertifikat Hak Atas Tanah. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Winarta,  Frans  H.  ―Mafia  Tanah  Problem  Nasional  dan  Dirasakan  Penderitaannya  oleh Rakyat.‖  Hukumonline,  2022.  https://www.hukumonline.com/berita/a/mafia-tanah- problem-nasional-dan-dirasakan- penderitaannya-oleh-rakyat- lt62f5fe83d8051/?page=all.
Wirawan, Vani. ―Rekonstruksi Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Dan Konflik Tanah Di Indonesia.‖
Jurnal Hukum Progresif 9, no. 1 (2021): 1–15. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.1-15.
Zainuddin,  Zainuddin,  dan  Zaki  Ulya.  ―Domein  Verklaring  Dalam  Pendayagunaan  Tanah  Di Aceh.‖ Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan  13,  no.  1  (2018):  139–52. https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.699.