Determinan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,

## Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil
Anggi Anggreini Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya Jl Srijaya Negara Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan Anggianggreini72@gmail.com
Bainil Yulina Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya Jl Srijaya Negara Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan byulina@gmail.com
Nurhasanah Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya Jl Srijaya Negara Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan nurhasanahrizkiramadhan@gmail.com
Article’s History :
Received 10 June 2024; Received in revised form 28 June  2024; Accepted 3 July 2024; Published 1 August 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested Citation:
Anggreini, A., Yulina, B., & Nurhasanah. (2024). Determinan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (4). 2619- 2629. https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2806

## Abstrak:
Penelitian ini ditujukan dalam mengukur pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) di tahun 2018-2022. Populasi penelitian ialah 7 kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini menerapkan metode sampling jenuh. Data yang digunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Teknik yang diterapkan ialah analisis regresi linear berganda dengan pengujian data memanfaatkan software IBM SPSS Versi 29. Secara parsial, penelitian membuktikan  bahwa PAD dan DBH memengaruhi SILPA. DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap SILPA. Secara simultan, hasil menunjukkan PAD, DAU, DAK, dan DBH mempengaruhi SILPA.
Kata  Kunci: Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  Dana  Bagi  Hasil  dan  Sisa  Lebih Pembiayaan Anggaran.
JEL Classification: M40,M41

## PENDAHULUAN
Masa  reformasi  Indonesia  menetapkan  desentralisasi  untuk  memengorganisir  pemerintah  melalui pelaksanaan  otonomi  daerah.  Kebijakan  tonomi  timbul  demi  menjawab  harapan  daerah  yang  ingin  turut berkontribusi dalam menyokong pembangunan dan pelayanan public. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menjelaskan  penyelenggarakan  keuangan  daerah  butuh  diorganisisr  dengan  terstruktur, efektif,  efesien, transparan, ekonomis, disiplin terhadap peraturan, dan dipertanggungjawabkan dengan mengacu asas keadilan, ketaatan  dan  keuntungan  bagi  masyarakat.  Sehingga  dibentuklah  kegiatan  laporan  keuangan  daerah  yang mewajibkan pemerintah daerah menyampaikan usaha dan hasil yang tercapai. Setiap akhir periode anggaran,
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bukti ketepatan pengelolaan keuangan publik. Salah satu bentuk  LKPD  adalah  Laporan  Realiasasi  Anggaran  (LRA).  LRA  menginformasikan  perbandingan  realiasasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang memberikan profit anggaran dan minus anggaran. Jika adanya perbedaan baik dalam selisih di pendapatan, pengeluaran serta pembiayaan maka terjadinya Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran disingkat SILPA/SIKPA.
Menurut PP mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 12 Tahun 2019, periode SILPA atau selisih lebih  realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran  anggaran  adalah  satu  tahun.  keberadaan  SILPA  masih  menjadi masalah umum bagi pengelolah keuangan daerah, sebab menentukan kondisi positif maupun negatif. Adanya surplus APBD dan pembiayaan neto positif, maka SILPA positif. Namun jika SILPA yang negatif tidak terjadinya indikasi efektivitas dan efsiensi anggaran daerah tersebut. Hal ini dikarenakan strategi dan aktivitas didesain tidak optimal  pelaksanaannya.  Sehingga  dapat  menimbulkan  lemahnya  dalam  pelaksanaan  anggaran  dan  tidak tercapainya pelayanan serta pembangunan untuk kepentingan publik.
Berdasarkan data yang diperoleh dari website BPK dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat perkembangan Silpa selama tahun 2018-2022 pada Gambar 1
Sumber: Website BPK RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

## Gambar 1

## Gambar SILPA pada kab/kota Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022
Berdasarkan  data  pada  gambar  1  menunjukkan  SILPA  tertinggi  selama  lima  tahun  berturut-turut  di peroleh Kabupaten Belitung dengan nominal tertinggi di tahun 2018 berjumlah Rp 212.158 Miliyar, tahun 2019 berjumlah Rp 197.095 Miliyar, tahun 2020 sebesar Rp 122.084 Miliyar, tahun 2021 sebesar Rp 143.007 Miliyar dan  tahun  2022  sebesar  Rp  176.664  Miliyar  pada  tahun  tersebut.  Dilihat  dari  tahun  berjalannya  diseluruh kabupaten/kota SILPA tertinggi terjadi di tahun 2022 dengan secara keseluruhan Provinsi Bangka Belitung memiliki SILPA  sebesar  Rp  1.001.139  Triliun.  Kabupaten  Bangka  selatan  menunjukkan  SILPA  terendah  di  kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 sebesar Rp 42.584 juta, 2019 berjumlah Rp 50.225 juta, 2020 berjumlah Rp 2.931 juta, 2021 berjumlah Rp 69.512 juta dan 2022 dengan nominal Rp 162.302 juta pada tahun tersebut. Hal ini terlihat bahwa SILPA pada kabupaten/kota Kepulauan Bangka Belitung meningkat dan menurun setiap tahunnya dan  tidak  ada  satupun  daerah  masing-masing  mencapai  angka  SILPA  nya  sebesar  nol  bahkan  terjadinya peningkatan.
Perkembangan dari SILPA pemerintah kabupaten/kota Bangka Belitung mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022. adanya peningkatan signifikan dari SILPA setiap periode, namun mengalami penurunan pada tahun  2020.  Dari  grafik  tersebut  menunjukkan  keadaan  kurang  idealnya  pada  penataam  keuangan  daerah walaupun  rata-rata  kabupaten  dan  kota  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  sudah  mengupayakan  untuk mengelola keuangan secara optimal. Hal ini dikarenakan adanya pelampauan dari sisi pendapatan daerah dan lambatnya  merealisasikan  program  dari  Pemda  yang  sudah  dibuat.  Menteri  Dalam  Negeri,  Tito  Karnavian mengatakan bahwa “secara keseluruhan setiap kepala daerah itu harus secara cerdas melihat kondisi eksisting terhadap APBD. APBD yang saat ini itu betul-betul untuk tidak terjadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang  terlalu  tinggi”(portal.beltim.go.id).  pertumbuhan  SILPA  bisa  digunakan  untuk  menilai  kinerja  anggaran. semakin bagus kinerja anggaran tersebut maka semakin optimalnya penyerapan anggaran tersebut dan terlaksana program yang sudah dibuat sehingga efesiensi dan efektifitas dalam mengeolah keuangan tersebut.
Faktor yang menyebutkan bahwa SILPA muncul pada komponen LRA seperti pada penelitian dahulu menyebutkan (Dulahi, 2016) peningkatan SILPA dari periode ke periode dilatarbelakangi ketidaktepatan asumsi penerimaan yang timbul dari dari dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)
0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 2018 2019 2020 2021 2022
dan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan atau tanpa pajak tidak bisa dipastikan nominalnya. Dari hasil kajian fiskal 2017 penataan  anggaran,  SILPA  pada  pendapatan  terbentuk  atas  aktualisasi  PAD  senantiasa  melampaui  sasaran APBD-P,  yaitu  101-117%.  Beberapa  penelitian  terdahulu  telah  membahas  mengenai  hubungan  pendapatan terhadap SILPA. Penelitian yang dilakukan oleh (Dulahi, 2016) menyatakan SILPA memperoleh dampak postif dari DAU dengan signifikan. Sedangkan (Agustiani, 2020) menyatakan bahwa DAK memberikan dampak positif pada SILPA, namun tidak signifikan. Sedangkan, kondisi berbalik dengan kajian oleh (Nur, 2018) menyampaikan DBH tidak  berdampak  positif  terhadap  SILPA.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  sudah  teruraikan,  penulis  tergerak membahas pengaruh yang diterima SILPA dari PAD, DAU, DAK, dan DBH di Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Stewardship Theory
Grand  Theory yang  dilandasi  dalam  penelitian  ialah  S tewardship  Theory .  Dalam  pandangan  Davis (1991), stewardship merupakan saat tujuan pribadi tidak mendorong manajemen, melainkan fokus mereka adalah mencapai tujuan utama mereka untuk kepentingan organisasi. Pada penelitian, yang berperan stewardship ialah pemerintah daerah sebagai pengelola sumber daya, sedangkan principal adalah rakyat sebagai pemilik sumber daya.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
APBD merupakan rencangan keuangan tahunan daerah yang diulas dan disepakati pemerintah daerah dan DPRD, serta ditentukan melalui Perda. Struktur APBD pada Permendagri No. 21 Tahun 2011, yaitu:
1. Anggaran Pendapatan, pendapatannya berupa seluruh penerimaan uang menggunakan rekening kas umum daerah, yang meningkatkan ekuitas keuangan, ialah kebijakan daerah selama satu periode dan tidak harus dibayar lagi oleh daerah, pendapatan daerah seperti Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, serta pendapatan lain yang sah.
2. Anggaran Belanja, secara langsung anggaran ini berkaitan pada penyelenggaraan strategi dan aktivitas belanja langsung dan tidak langsung
3. Anggaran Pembiayaan, diluncurkan guna menganggarkan penerimaan-penerimaan yang harus dibayar lagi, meliputi: pengeluaran dan penerimaan pembiayaan

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut UU tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah Nomor 1 tahun 2022, Pendapatan  yang  bersumber  dan  diambil  daerah  itu  sendiri,  sejalan  dengan  ketetapan  perundang-undangan dikenal dengan PAD. Sumber PAD dikategorikan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu: Restribusi, Pajak Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan beberapa Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

## Dana Alokasi Umum (DAU)
Berdasarkan  UU  tentang  Pemerintah  Daerah  Nomor  23  Tahun  2014, “ DAU  merupakan  dana  dari pendapatan  APBN  yang  diarahkan  untuk  penyeimbangan  potensi  keuangan  tiap  daerah  guna  memenuhi kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi”. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keuangan  Daerah  menyebutkan  DAU  yang  berasal  dari  Pendapatan  Asli  Negara  (PAN)  dialokasikan  dengan maksud  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  guna  membiayakan  pelaksanaan  desentralisasi.  Sejalan dengan UU No.33 tahun 2003 tentang perimbangan dana pusat dan daerah nominal DAU setidaknya 26% dari Netto  PDN  (pendapatan  dalam  negeri)  yang  ditentukan  APBN.  Sedangkan,  rasio  DAU  untuk  provinsi  dan Kabupaten/Kota  selaras  pada  kewenangan  dan  kebutuhan  provinsi  dan  Kabupaten/kota  DAU  diformulasikan dengan pendekatan celah fiskal (fiskal gap). Alokasi DAU untuk daerah berkemampuan fiskalnya besar, namun keperluan  fiskal  kecil  mendapatkan  DAU  cenderung  sedikit.  Apabila  keperluan  lebih  besar,  maka  daerah mendapatkan alokasi DAU cenderung banyak.

## Dana Alokasi Khusus (DAK)
Menurut UU Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya Nomor 23 Tahun 2014, DAK adalah biaya yang berasal dari Pendapatan APBN yang diarahkan ke daerah guna mendukung pendanaan acara khusus terkait  pemerintahan  yang  mengatur  daerah.  UU  No.32  Tahun  2004  menyatakan  DAK  pada  APBN  hanya dialokasikan untuk daerah tertentu dalam rangka desentralisasi guna membiayakan acara tertentu yang ditetapkan
pusat  dengan  dasar  kepentingan  nasional  dan  membiayakan  acara  khusus  lainnya  sesuai  usulan  daerah. Keperluan  tertentu  bisa  dibayarkan  dengan  DAK  berupa  keperluan yang  tidak  dapat  dipertimbangkan  dengan umum melalui rumus DAU, dan kebutuhan berupa kepentingan nasional.

## Dana Bagi Hasil (DBH)
Menurut (Halim & Iqbal, 2012), menyatakan DBH sebagai dana yang asalnya dari pendapatan APBN yang  diarahlkan  kepada  daerah  guna  membiayai  keperluan  daerah  dalam  penyelenggaraan  desentralisasi. Pemerintah pusat memberikan DBH ke pemerintah daerah dalam dua bentuk, yaitu:
1. Dana Bagi Hasil Pajak DBH pajak adalah bagian daerah yang sumbernya dari pemerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak  bumi  dan  Bangunan,  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  dan  29  Wajib  Pajak  Orang  pribadi  Dalam Negeri, serta Pasal 21.
2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Dana yang bersumber dari pendapatan SDA yang dialokasikan kepada daerah penghasil dan daerah sekitar.  Penerimaan  dana bagi  hasil sumber  daya  alam  bersumber  dari:  Kehutanan,  Pertambangan Umum, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangna Gas Bumi dan Pertambangan Panas Bumi.

## Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, “SILPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam sebuah periode ”. S ILPA digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  agenda  kanjutan  dari  beban  belanja  langsung  yang  mencakup belanja modal, jasa dan barang, serta pegawai.

## METODELOGI
Penelitian  menggunakan  metode  kuantitatif.  Jenis  data  sekunder  dan  metode  pengumpulan  data dokumentasi  digunakan  pada  penelitian  ini.  Data  didapatkan  melalui  akses website BPK  RI,  berkas  hasil pengecekan BPK di tahun 2018-2028. Dengan populasi penelitian, yaitu 7 Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung.  Untuk  menentukan  sampel,  penulis  menggunakan  teknik  sampling  jenuh.  Ketentuan  pengumpulan sampel yang dipakai berupa kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung yang Laporan APBD telah diaudit BPK dengan data time series selama periode 2018-2022. Variabel independen, mencakup PAD, DAU, DAK, dan DBH. Dan variabel dependen, yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  adalah  kegiatan  peneliti  mengelola  data  yang  diambil,  termasuk  pengujiannya. Peneliti memilih teknik regresi berganda, sebelum dianalisis akan dilaksanakan penentuan model data panel dan uji asumsi klasik berbantuan SPSS versi 29. Teknik analisis data untuk penelitian, mencakup analisis statistik deskriptif, dalam uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi. Selanjutnya teknik analisis regresi linear berganda, uji hipotesis mencakup uji koefisien determinan, signifikansi parsial (uji t), dan signifikansi simultan (uji f). Adapun model regresi linear berganda sebagai berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +b4X4+ e Keterangan:
Y : SILPA X1 : PAD X2 : DAU X3 : DAK X4 : DBH a : Konstanta b1b2b3b4 : Koefisien Regresi
e                  : Error Term (taraf kesalahan penduga penelitian)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Uji Normalitas
Uji  normalitas  dilakukan  dengan  penggunaan  Kolmogorov-Smirnov  (K-S)  dengan  nilai  signifikasi sebesar  5%.  Data  yang  terdistribusi  dengan  mengambil  keputusan  Kolmogorov-Smirnov  Test  (K-S)  dengan signifikasi (Sig.) > 0,05.  Berikut hasi ujinya.
Tabel 1 Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 35 Normal Parameters a,b Mean .0000004 Std. Deviation 29265517656.97 429000 Most Extreme Differences Absolute .126 Positive .126 Negative -.058 Test Statistic .126 Asymp. Sig. (2-tailed) c .176 Monte Carlo Sig. (2-tailed) d Sig. .171 99% Confidence Interval  Lower Bound .161 Upper Bound .181

## Sumber: Data diolah dengan SPSS Versi 29 (2024)
Dari hasil uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test menyatakan nilai K-S sebesar 0,176 dengan jumlah data (N) 35. Sehingga menandakan bahwa nilai residual tersalurkan normal dan memenuhi asumsi klasik.

## Hasil Uji Multikolineritas
Nilai cutoff model regresi yang biasa digunakan dalam menyatakan terdapat multikolineritas yaitu sama dengan nilai tolerance ≤  0.10  atau  nilai  VIF  ≥  10. Di  bawah  ini  ditampilkan  Tabel 2  yang  merupakan  hasil uji multikolinearitas.
Tabel 2
Hasil Uji Multikolineritas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 PAD ,843 1,186 DAU ,725 1,379 DAK ,619 1,614 DBH ,712 1,405 a. Dependent Variable: SILPA
Sumber: Data diolah dengan SPSS Versi 29 (2024)
Dapat dilihat dari setiap variabel, menunjukkan nilai tolerance melampaui 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Dapat dikatakan dalam penelitian tidak terjadi adanya multikolineritas.
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas adalah kondisi Ketika sebuah model regresi mengalami ketimpangan varians dari residu suatu observasi pada observasi yang lain. Penelitian ini memanfaatkan metode uji glejser yang dimana model  ini  terjadi  jika  hasil  koefisien  korelasi  nya  kurang  dari  0,05  jadi  model  regresi  tersebut  mengalami heteroskedastisitas. Berikut hasil pengujian dengan metode uji glejser.
Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -2587923638,500  43151791414,112 -,060 ,953 PAD -,009 ,071 -,025 -,132 ,896 DAU ,005 ,108 ,009 ,042 ,967 DAK ,158 ,133 ,263 1,194 ,242 DBH ,027 ,074 ,075 ,363 ,719
Sumber: Data diolah SPSS Versi 29 (2024)
Pada  tabel  4  menunjukkan  hasil  Uji  Heteroskedastisitas,  yang  dimana  setiap  variabel  tersebut menghasilkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sehingga diperoleh bahwa model regresi ini terbebas dari uji heteroskedastisitas.

## Hasil Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi ditujukan untuk melihat hubungan kesalahan penggangu periode t dengan periode t-1. Observasi  yang  runtut  selama  waktu  yang  terkait  satu  sama  lain  memunculkan  autokorelasi.  Penelitian menggunakan uji Durbin-Watson (D-W). model regresi dinyatakan bagus saat terlepas autokorelasi.
Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .834 a .696 .655 31155522681.564 1.847 a. Predictors: (Constant), DBH, PAD, DAU, DAK
b. Dependent Variable: SILPA
Sumber: Data diolah dengan SPSS Versi 29 (2024)
Hasil  uji  autokorelasi  menunjukkan  bahwa  Durbin-Watson  sebesar  1,847.  untuk  menentukan  gejala autokorelasi atau tidak dilihat pada nilai DU sebesar 1,7259, yang dimana sampel penelitian ini sebesar 35 dan jumlah variabel bebas sebanyak 4 variabel. Sehingga dapat disimpulkan pada hasil D-W pada penelitian ini tidak mengalami dan terbebas dari autokorelasi karena nilai DU<DW<4-DU atau 1,7259 <1,847 < 2,741.
Hasil Analisis regersi linear berganda
Untuk  memenuhi  dalam  regresi  linier  berganda  harus  memenuhi  hasil  uji  asumsi  klasik.  Berikut  ini dipaparkan hasil regersi linear berganda dengan memanfaatkan software SPSS Versi 29.
Tabel 5
Hasil Regresi Linier Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 25974672941,177  72293180172,952 ,359 ,722 PAD ,857 ,119 ,792  7,220 <,001 DAU -,107 ,182 -,070  -,589 ,560 DAK -,015 ,222 -,009  -,069 ,945 DBH ,275 ,123 ,266  2,227 ,034 a. Dependent Variable: SILPA
Sumber: Data diolah dengan SPSS Versi 29 (2024)
Hasil regresi linier berganda terlihat pada kolom Unstandardized Coefficients di bagian B dengan nilai masing-masing variabel yaitu, nilai PAD sebesar 0,857, nilai DAU sebesar -0,107, nilai DAK sebesar -0,15 dan nilai DBH sebesar 0,275. Sehingga dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + e
Y = 25974672941,177 + 0,857 X 1 - 0,107X 2 - 0,015X 3 + 0,275X 4 + e

## Hasil Uji Koefisien Determinasi
Koefisien Determinasi dimanfaatkan untuk menaksir sejauh mana potensi model dalam variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berikut ini hasilnya.
Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .834 a .696 .655 31155522681.564 1.847 a. Predictors: (Constant), DBH, PAD, DAU, DAK

## b. Dependent Variable: SILPA
Sumber: Data Diolah SPSS Versi 29 (2024)
Hasil koefisien determinasi dapat diketahui pada tabel 4.16 bahwa hasil nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar  0,696.  Hasil  output  tersebut  digunakan  untuk  menunjukkan  presentase  kontribusi  efek  dari variabel independen kepada variabel dependen dalam model regresi. Ini berarti variabel independen yaitu PAD, DAU,  DAK,  dan  DBH  berkontibusi  sebesar  69,6  %  didalam  variabel  dependen  yaitu  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran. Sisanya, sekitar 34,5% didampaki oleh variabel lainnya di luar model.

## Hasil Uji t
Uji t digunakan untuk mengetahui variabel independent berpengaruh secara signifikan atau tidak secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini:
Tabel 7
Hasil Uji t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 25974672941,177 72293180172,952 ,359 ,722 PAD ,857 ,119 ,792 7,220 <,001 DAU -,107 ,182 -,070 -,589 ,560 DAK -,015 ,222 -,009 -,069 ,945 DBH ,275 ,123 ,266 2,227 ,034 a. Dependent Variable: SILPA

## Sumber: Data Diolah SPSS Versi 29 (2024)
Berdasarkan tabel 7 dalam menentukan nilai t tabel dapat menggunakan persamaan pada rumus excel yaitu TINV dengan nilai probalitinya 0,05 dan nilai df = n-k-1 atau 35-4-1 =30. Hasil diambil untuk t tabel sebesar 2,0422. Hasil uji parsial (uji t) dapat diliat sebagai berikut :
1. Pendapatan Asli Daerah (X1)
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah mempuyai t hitung sebesar 7,220 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 atau < 0,001. Artinya t hitung 7,220 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,0422 ( 7,220 > 2,0422) dan nilai signifikasi yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 ( 0,000 < 0,05), maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya dapat disimpulkan Pendapatan Asli mempengaruhi SILPA dengan signifikan.
2. Dana Alokasi Umum (X2) Pengaruh DAU memiliki t hitung sebesar -0,589 dan nilai signifikansi sebesar 0,560. Artinya t hitung - 0,589 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,0422 (- 0,589 < 2,0422) dan nilai signifikasi yaitu 0,560 lebih besar dari 0,05 (0,560 > 0,05), maka H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya dapat disimpulkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap SILPA.
3. Dana Alokasi Khusus (X3) Pengaruh DAK memiliki t hitung sebesar -0,069 dan nilai signifikansi sebesar 0,945. Artinya t hitung - 0,069 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,0422 ( -0,069 < 2,0422) dan nilai signifikasi yaitu 0,945 lebih besar dari 0,05 (0,945 > 0,05), maka H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya dapat disimpulkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap SILPA.
4. Dana Bagi Hasil (X4)
Pengaruh Dana Bagi Hasil memiliki t hitung sebesar 2,227 dan nilai signifikansi sebesar 0,034. Artinya t hitung 2,227 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,042 (2,227 > 2,0422) dan nilai signifikasi yaitu 0,034 lebih kecil dari 0,05 (0,034 < 0,05), maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya dapat disimpulkan Dana Bagi Hasil mempengaruhi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dengan signifikan.

## Hasil Uji F
Hasil pengujian F atau simultan dapat dilihat di tabel 8
Tabel 8
Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 66594833398500166 000000,000 4  1664870834962504 1000000,000 17,152 <,001 b Residual 29119997806842930 000000,000 30  9706665935614311 00000,000 Total 95714831205343100 000000,000 34

## Sumber: Data Diolah SPSS Versi 29 (2024)
Berdasarkan tabel 8 dalam menentukan nilai F tabel dapat menggunakan persamaan pada rumus excel yaitu INV dengan nilai probalitinya 0,05 , nilai df1 = jumlah variabel - 1 atau 5 – 1 = 4 dan nilai df2 = n-k-1 atau 35- 4-1 =30. Hasil untuk F tabel sebesar 2,689. Hasil F hitung menunjukkan angka yang lebih besar daripada F tabel atau 17,152 > 2,689 maka H0 diterima dan nilai signifikasi lebih kecil dibandingkan 0,05 yaitu 0,000 < 0,05 maka H0 diterima. Sehingga diperoleh PAD, DAU, DAK, dan DBH dengan serentak mempengaruhi signifikansi SILPA.

## Pembahasan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Berdasarkan  hasil  pengujian,  variabel  PAD  pada  nilai  t  hitung  di  angka  7,220.  Nilai  t  hitung  7,220 melampaui nilai t tabel yaitu 2,0422 (7,220 > 2,0422) dengan nilai signifikasi yaitu 0,000 kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Artinya hipotesis pertama (H1) diterima yang berarti PAD mempengaruhi SILPA dengan signifikan. PAD adalah pendapatan yang asalnya dari daerah sendiri, yang diambil sesuai ketetapan perundangan peraturan dalam sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pada Kabupaten/Kota Kepulauan Bangka Belitung dari sisi pendapatan setiap  tahunnya  meningkat  dan  melebihi  target  yang  sudah  dianggarkan  baik  berkisar  101%-110%.  Hal  ini menunjukkan bahwa dinilai baik pada pembangunan daerah tersebut. Tetapi, menurut (Rahmawati & Putri, 2023) terdapat ikatan positif peningkatan penerimaan daerah dengan SILPA harusnya antisipasii. Karena perencanaan target  PAD  yang  tidak  tepat  mengakibatkan  perbandingan  pada  perwujudan  tercapainya  sasaran  pendapatan sehingga terkumpul membentuk SILPA. Sejalan dengan kajian oleh (Rani, 2019) yang menyampaikan pendapatan daerah  yang  melebihi  mempengaruhi  peningkatan  SILPA.  Kemudian  dalam  penelitian  (Yuliana  et  al.,  2022) dinyatakan realisasi PAD berdampak positif dan signifikan pada SILPA.

## Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Berdasarkan hasil pengujian ini, variabel DAU pada nilai t hitung t sebesar -0,589. t hitung -0,589 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,0422 (0,589 < 2,0422) dengan nilai signifikasi yaitu 0,560 lebih besar dari 0,05 (0,560 > 0,05). Artinya hipotesis kedua (H2) ditolak yang berarti DAU tidak berpengaruh terhadap SILPA. DAU adalah dana  yang  sumbernya  yaitu  penerimaan  APBN  yang  diarahkan  dengan  masksud  menyeimbangkan  potensi keuangan  setiap  daerah  guna  membiayai  keperluan  daerah  dalam  mewujudkan  desentralisasi.  DAU  tidak mempengaruhi terjadinya SILPA, hal ini disebabkan karena serapan DAU di kabupaten/kota kepulauan bangka Belitung  terealisasi  dengan  baik  dengan  angka  yang  tidak  terlampau  jauh  sesuai  dengan  anggaran  yang  di rencanakan.  Selaras  dengan  kajian  (Elsyayyid,2020)  yang  menyatakan  DAU  tidak  mempengaruhi  Sisa  Lebih Pembiayaan Anggaran. Tidak selaras dengan kajian (Dulahi, 2016) yang menyatakan DAU mempengaruhi SILPA.

## Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Berdasarkan hasil pengujian penelian ini, variabel DAK nilai t hitung sebesar -0,069. t hitung -0,069 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,0422 (0,069 < 2,0422) dengan nilai signifikasi yaitu 0,945  melebihi 0,05 (0,945 > 0,05) Artinya hipotesis ketiga (H3) ditolak yang berarti DAK tidak mempengaruhi SILPA. Dilihat dari realisasi penerimaan DAK yaitu terjadi pada tahun 2018- 2019 terjadi penurunan sekitar 44% di kota Pangkal Pinang dan realisasi penerimaaan pada dana alokasi khusus yang cukup efektif mencapai pada pencapain target 100% (95%-99%) yang ditunjukkan selisih realisasi dan anggaran yang nilainya tidak terlampau jauh. Hal tersebut membuktikan DAK tidak  mempengaruhi  SILPA  dan  menunjukkan  pemerintah  daerah  tidak  selalu  bergantung  kepada  dana  pusat khususnya DAK.
DAK diperuntukkan pemerintah pusat ke daerah dengan tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dana ini tidak dapat digunakan untuk keperluan lain, berbeda dengan dana lain seperti DAU yang lebih fleksibel dalam penggunannya. Sehingga DAK tidak secara langsung berkontribusi pada silpa karena tidak dapat dialokasikan kembali untuk menutupi kekurangan anggaran di sektor lain. Peraturan Menteri Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Pengembalian DAK Tahun Anggaran 2022 nomor 232, menjelaskan bahwa jika terjadi sisa DAK tidak terpakai hingga akhir periode wajib dibalikkan ke kas umum negara maksimal 30 hari setelah periode berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa sisa DAK yang tidak terserap tidak akan menambahnya jumlah silpa anggaran. Hal ini sejalan dengan kajian (Agustiani, 2020) yang menaympaikan DAK mempengaruhi SILPA dengan positif.

## Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Berdasarkan hasil pengujian penelitian ini, variabel DBH pada nilai t hitung sebesar 2,227. t hitung 2,227 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,042 (2,227 > 2,0422) dengan nilai signifikasi yaitu 0,034 lebih kecil dari 0,05
(0,034 < 0,05), Artinya hipotesis keempat (H4) diterima yang berarti DBH berpengaruh dan siginifikan terhadap SILPA.  Penelitian  menghasilkan  pernyataan  bahwa  semakin  meningkat  DBH  maka  SILPA  mengalami peningkatan. DBH merupakan dana asalnya dari pendapatan APBN yang diarahkan untuk daerah guna membiayai keperluan  daerah  dalam  menyelenggarakan  desentralisasi.  Hal  ini  disebabkan  karena  penerimaan  DBH mengalami peningkatan jauh dari target anggaran terutama di DBH sumber daya alam melampaui 100% - 110%, Sehingga  pemerintah  daerah  mengalami  ketergantungan  terhadap  dana  pusat  dan  terjadinya  pengalokasian anggaran yang tidak tepat sasaran dan mengalami sisa pada akhir tahun. Hasil kajian fiskal oleh Badan Kebijakan Fiskal (2017) menjelaskan terjadinya SILPA dikarenaka realisasi Dana Perimbangan naik turun, terutama DBH di ujung periode. Hal ini selaras dengan (Agustiani, 2020) menyatakan bahwa ini dikarenakan penumpukan dana yang tidak mampu secepatnya dimanfaatkan langsung di akhir periode sehingga meningkatnya SILPA. Sejalan dengan penelitian (Agustiani, 2020) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap SILPA..
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  dan  Dana  Bagi  Hasil terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Berdasarkan hasil uji F maka diperoleh nilai F hitung menunjukkan nilai lebih besar daripada F tabel atau 17,152 > 2,689 dengan angka signifikasi lebih kecil dibandingkan 0,05 yaitu 0,000 < 0,05 jadi hipotesis kelima H5 diterima. Fenomena ini menunjukkan PAD, DAU, DAK, dan DBH dengan serentak mempengaruhi SILPA dengan signifika. Hasil nilai R Square sebesar 0,696 artinya sebanyak 69,6% variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK, dan DBH berkontibusi dalam menjelaskan variabel dependen yaitu SILPA dan tersisa 30,4% yang variabel lain jelaskan. Hasil kajian fiskal oleh Badan Kebijakan Fiskal (2017) menjelaskan dalam penyelenggaraan anggaran, SILPA pada bagian pendapatan muncul karena: a) selau terlampauinya sasaran APBD-P oleh realisasi PAD di antara  101-117%;  b)  fluktuatifnya  realisasi  Dana  Perimbangan  terutama  pada  DBH  akhir  periode;  dan  c) Pendapatan Daerah lainnya rellatif melampaui perencanaan, serta terdapat tambahan alokasi transfer Pemerintah pusat atau provinsi spesifik yang tidak diagendakan terlebih dahulu di tengah periode.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian,  disimpulkan  bahwa  PAD  dan  variable  Dana  Bagi  Hasil  secara  parsial mempengaruhi  SILPA.  Variable  DAU  dan  DAK  dengan  parsial  tidak  mempengaruhi  SILPA.  Secara  simultan, Variabel PAD, DAU, DAK dan DBH dengan serentak mempengaruhi SILPA. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebaiknya berfokus untuk memperhatikan pengguna PAD, DAU, DAK dan DBH dalam pengalokasian anggaran baik belanja maupun pembiayaan dan bagi peneliti Sebaiknya menambah variabel  independen  lain  yang  sekiranya  mampu  mempengaruhi  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  dan memperluas objek penelitian serta jangka waktu penelitian guna meningkatkan keterbaruan dan keakuratan hasil penelitian.

## REFERENSI
Agustiani, Eka. 2020. “Determinan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009 ‐ 2018. ” ELASTISITAS,Jurnal Ekonomi Pembangunan 2(2).
Dulahi,  Darman.  2016.  “Pengaruh  Pajak  Daerah  Dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran (Survey Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah).” : 178– 89.
Fakhirah, Annisah Yuni, Bainil Yulina, and Husni Mubarok. 2022. “Determinasi Belanja Daerah Pada Kabupaten Musi Banyuasin Dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.” 11(1): 1451– 60.
Ghozali, Imam. 2021. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 . Edisi 10. Diponegoro: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
Halim, Abdul, and Muhammad Iqbal. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah .
Pemerintah  Pusat.  2019. Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah . jakarta.
Pemerintah  Pusat.  2022. Undang-Undang  (UU)  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Hubungan  Keuangan  Antara

## Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah . jakarta.
Sugiyono. 2022. Metode Penelitan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D . Edisi Kedu. ed. Sutopo. Bandung: Alfabeta.
Trisna,  Maria  Nona,  Henrikus  Herdi,  M  Wihelmina,  and  Yulia  Jaeng.  2023.  “Analisis  Sisa  Lebih  Perhitungan Anggaran ( SiLPA ) Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.” 1(4).
Yuliana,  Yuliana,  Arliansyah  Arliansyah,  Murhaban  Murhaban,  and  Zulkifli  Zulkifli.  2022.  “Pengaruh  Realisasi Anggaran Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pada Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Aceh  Periode  2018- 2020.” Jurnal  Akuntansi  Malikussaleh  (JAM) 1(3):  318. doi:10.29103/jam.v1i3.8650.