Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 Juli - Desember 2022

## AL-KHIDMA JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
E-ISSN: 2807-7903 DOI : 10.35931/ak.v2i2.1228

## PENGEMBANGAN PESERTA DIDIK DAN KURIKULUM  PAI DI SEKOLAH UMUM
Afrahul Fadhila Daulai/Jauharah Jilan Situmorang/Nabila Yun Afifah/Khoiriya Sari/Gilang Hizbullah/Zulkarnain
Tadris Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara afrahulfadhila@uinsu.ac.id,Jauharah0461@gmail.com,anabilayun@gmail.com,khor iyasari159@gmail.com,gilanghizbullah12@gmail.com,ridkaralharphy@gmail.com

## Abstrak
Undang-undang  Pendidikan  Nasional,  terdapat  4  pasal  dan  10  ayat  yang  berbicara  tentang  kurikulum, yaitu: Pasal 36 ayat 3, yaitu: kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan  Republik Indonesia  dengan memperhatikan: Meningkatkan Iman dan Kesalehan; Meningkatnya Akhlak Mulia; Peningkatan Potensi, Kecerdasan, dan Minat Siswa; Keanekaragaman Potensi Daerah dan Lingkungan;  Dan  tuntutan  Pembangunan  Daerah  Nasional;  Tuntutan  tempat  kerja;  Perkembangan  Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni; Agama; Dinamika Perkembangan Global; Dan Persatuan Bangsa dan Nilai  Kebangsaan.  Pendidikan  Nasional  berfungsi  untuk  mengembangkan  kemampuan  dan  pembentukan watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, ditujukan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  terampil,  kreatif,  mandiri  dan  menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, salah satunya melalui Pendidikan Agama Islam. Kata Kunci: Kurikulum PAI, Sekolah Umum

## Abstract
National  Education  Act,  there  are  4  chapters  and  10  verses  that  speak  about  the  curriculum,  namely: Article 36, paragraph 3, namely: curriculum prepared in accordance with the level of education within the framework  of  the  Unitary  Republic  of  Indonesia  with  respect  to:  Increasing  Faith  and  Piety;  Increased Noble Morals; Increased potency, Intelligence, and Interests of Students; Regional Potential Diversity and the Environment; And the demands of the National Regional Development; The demands of the workplace; The  development  of  Science,  Technology,  and  Art;  Religion;  Dynamics  of  Global  Development;  And  the National  Unity  and  Values  Nationality.  National  Education  serves  to  develop  the  ability  and  character development  and  civilization  of  the  nation's  dignity  in  the  context  of  the  intellectual  life  of  the  nation,  is aimed  at  developing  students'  potentials  to  become  a  man  of  faith  and  devoted  to  God  Almighty,  noble, healthy, knowledgeable, skilled, creative, independent and become citizens of a democratic and responsible, one through the Islamic Religious Education.
Key Words: Kurikulum PAI, Sekolah Umum

## PENDAHULUAN
Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  di  sekolah  yang  sedang  berlangsung  belum  semuanya memenuhi harapan kita sebagai umat Islam mengingat kondisi dan kendala yang dihadapi, maka diperlukan pedoman dan pegangan dalam membina pendidikan agama Islam. Ini semua mengacu
Afrahul Fadhila Daulai/Jauharah Jilan Situmorang/Nabila Yun Afifah/Khoiriya Sari/Gilang Hizbullah/Zulkarnain : Pengembangan Peserta Didik dan Kurikulum PAI di Sekolah Umum
Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 Juli - Desember 2022
pada usaha strategis pada rencana strategis kebijakan umum Direktorat Jendral,katan mutu khusus mengenai  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah,  peningkatan  mutu  itu  sendiri  terkait  dengan bagaimana  kualitas  hasil  pembelajaran  pendidikan  agama  Islam  pada  peserta  didik  yang mengikuti  pendidikan  di  sekolah.  Mutu  itu  sendiri  sebetulnya  sesuatu  yang  memenuhi  harapan- harapan  kita.  Artinya  kalau  pendidikan  itu  bermutu  hasilnya  memenuhi  harapan-harapan  dan keinginan-keinginan  kita.  Kita  bukan  hanya  sebagai  pengelola,  tetapi  juga  sebagai  pelaksana bersama  semua  pemangku  kepentingan  (stakeholder)  termasuk  masyarakat,  orang  tua.  Dalam kenyataan pendidikan agama Islam di sekolah masih banyak hal yang belum memenuhi harapan. Misalnya kalau guru memberikan pendidikan agama Islam kepada peserta didik, maka tentu yang kita inginkan adalah peserta didik bukan hanya mengerti tetapi juga dapat melaksanakan praktek- praktek  ajaran  Islam  baik  yang  bersifat  pokok  untuk  dirinya  maupun  yang  bersifat kemasyarakatan.  Karena  di  dalam  pendidikan  agama  Islam  bukan  hanya  memperhatikan  aspek kognitif saja, tetapi juga sikap dan keterampilan peserta didik.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  yaitu  dengan  metode  studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan proses pengumpulan informasi dari  berbagai sumber yang  ada  di  perpustakaan.  Studi  kepustakaan  merupakan  proses  mempelajari  referensi  dari  hasil penelitian  sebelumnya  untuk  digunakan  sebagai  landasan  teori.  Sedangkan  menurut  studi kepustakaan  adalah  kajian  yang  bersifat  teoritis  untuk  mengmbangkan  suatu  teori  yang berhubungan dengan budaya, norma, dan nilai pada situasi sosial tertentu. Jadi studi kepustakaan merupakan  teknik  yang dilakukan  dengan melakukan  kajian  melalui  pengumpulan  referensi  dari buku,  artikel,  majalah,  surat  kabar,  dan  media  daring.  Referensi  yang  sudah  dikumpulkan  ini kemudian  dipilah  materinya  sesuai  dengan  topik  yang  akan  dibahas.  Dalam  studi  kepustakaan juga dilakukan sintesis yaitu mendeskripsikan kembali dengan bahasa sendiri pendapat atau teori dari  ahli  yang  termuat  dalam  sumber-sumber  referensi.  Penyusunan  artikel  ini  menggunakan referensi yang diperoleh melalui media daring, seperti halaman website, blog, artikel, modul dan buku elektronik.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pendidikan  di  Masa  Belanda  Pendidikan  selama  penjajahan  Belanda  dapat  dipetakan kedalam 2 (dua) periode besar, yaitu pada masa VOC (Vereenigde Oost-indische Compagnie) dan masa  pemerintah  Hindia  Belanda  (Nederlands  Indie).  Pada  masa  VOC,  yang  merupakan  sebuah kongsi  (perusahaan)  dagang,  kondisi  pendidikan  di  Indonesia  dapat  dikatakan  tidak  lepas  dari maksud  dan  kepentingan  komersial.  Kondisi  pendidikan  di  zaman  VOC  juga  tidak  melebihi perkembangan  pendidikan  di  zaman  Portugis  atau  Spanyol.  VOC  memang  mendirikan  sekolah-
Afrahul Fadhila Daulai/Jauharah Jilan Situmorang/Nabila Yun Afifah/Khoiriya Sari/Gilang Hizbullah/Zulkarnain : Pengembangan Peserta Didik dan Kurikulum PAI di Sekolah Umum
Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 Juli - Desember 2022
sekolah  baru  selain  mengambil  alih  lembaga-lembaga  pendidikan  yang  sebelumnya  berstatus milik penguasa kolonial Portugis atau gereja  Katholik Roma. Secara geografis, pusat pendidikan yang dikelola VOC juga relative terbatas di daerah Maluku dan sekitarnya. Di Sumatera, Jawa dan Sulawesi,  VOC  memilih  Vuntuk  tidak  melakukan  kontak  langsung  dengan  penduduk,  tetapi mempergunakan mediasi para penguasa lokal pribumi. Jikalaupun ada, itu hanya berada di pusat konsentrasi  pendudukannya  yang  ditujukan  bagi  para  pegawai  dan  keluarganya. 1 Secara  umum sistem pendidikan pada masa VOC dapat digambarkan sebagai berikut:
Pendidikan  Dasar  Berdasar  peraturan  tahun  1778,  dibagi  ke  dalam  3  kelas  berdasar rankingnya.  Kelas  1  (tertinggi)  diberi  pelajaran  membaca,  menulis,  agama,  menyanyi  dan berhitung.  Kelas  2  mata  pelajarannya  tidak  termasuk  berhitung.  Sedangkan  kelas  3  (terendah) materi pelajaran fokus pada alphabet dan mengeja kata-kata. Pendidikan dasar ini berupaya untuk mendidik  para  murid-muridnya  dengan  budi  pekerti.  Contoh  pendidikan  dasar  ini  antara  lain Batavische  School  (Sekolah Betawi,  berdiri  tahun 1622);  Burgerschool  (Sekolah  Warga-Negara, berdiri  tahun  1630). 2 Pendidikan  Islam  Pendidikan  untuk  komunitas  muslim  relatif  telah  mapan melalui  lembaga-lembaga  yang  secara  tradisional  telah  berkembang  dan  mengakar  sejak  proses awal  masuknya  Islam  ke  Indonesia.  VOC  tidak  ikut  campur  mengurusi  atau  mengaturnya. Beberapa  prinsip  yang  oleh  pemerintah  Belanda  diambil  sebagai  dasar  kebijakannya  di  bidang pendidikan  antara  lain:  Menjaga  jarak  atau  tidak  memihak  salah  satu  agama  tertentu; Memperhatikan  keselarasan  dengan  lingkungan  sehingga  anak  didik  kelak  mampu  mandiri  atau mencari  penghidupan  guna  mendukung kepentingan kolonial;  Sistem  pendidikan  diatur  menurut pembedaan  lapisan  sosial,  khususnya  yang  ada  di  Jawa.;  dan  Pendidikan  diukur  dan  diarahkan untuk  melahirkan  kelas  elit  masyarakat  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  pendukung  supremasi politik  dan  ekonomi  pemerintah  kolonial. 3 Jadi  secara  tidak  langsung,  Belanda  telah  Pendidikan Masa  Jepang  Didorong  semangat  untuk  mengembangkan  pengaruh  dan  wilayah  sebagai  bagian dari rencana membentuk Asia Timur Raya bangsa Jepang menargetkan Indonesia sebagai wilayah potensial  yang  akan  menopang  ambisinya.  Jepang  kemudian  menerapkan  beberapa  kebijakan terkait  pendidikan  yang  memiliki  implikasi  luas  terutama  bagi  sistem  pendidikan  di  era kemerdekaan.  Hal-hal  tersebut  antara  lain:  Dijadikannya  Bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  resmi pengantar pendidikan menggantikan Bahasa Belanda; Adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda.
Sistem  pendidikan  pada  masa  pendudukan  Jepang  itu  kemudian  dapat  diikhtisarkan sebagai  berikut:  (1)  Pendidikan  Dasar  (Kokumin  Gakko/Sekolah  Rakyat).  Lama  studi  6  tahun.
1 Dedi  Supriadi, Guru  di  Indonesia:  Pendidikan,  Pelatihan  dan  Perjuangannya  Sejak  Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi (Jakarta: Depdikbud, 2003), h. 25.
2 Supriadi, h. 30.
3 S.L.  van  der  Wal, Pendidikan  di  Indonesia  1900-1940:  kebijaksanaan  pendidikan  di  Hindia Belanda 1900-1940 , Terjemahan (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), h. 125.
Afrahul Fadhila Daulai/Jauharah Jilan Situmorang/Nabila Yun Afifah/Khoiriya Sari/Gilang Hizbullah/Zulkarnain : Pengembangan Peserta Didik dan Kurikulum PAI di Sekolah Umum
Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 Juli - Desember 2022
Termasuk SR adalah Sekolah Pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah dasar 3 atau 5 tahun  bagi  pribumi  di  masa  Hindia  Belanda.  (2)  Pendidikan  Lanjutan.  Terdiri  dari  Shoto  Chu Gakko  (Sekolah  Menengah  Pertama)  dengan  lama  studi  3  tahun  dan  Koto  Chu  Gakko  (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan lama studi 3 tahun. (3) Pendidikan Kejuruan. Mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian.  (4)  Pendidikan  Tinggi. 4 Guna  memperoleh  dukungan  tokoh  pribumi,  Jepang mengawalinya dengan menawarkan konsep Putera Tenaga Rakyat di bawah pimpinan Soekarno, M. Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan K.H. Mas Mansur pada Maret 1943. Konsep ini dirumuskan setelah  kegagalan  The  Triple  Movement  yang  tidak  menyertakan  wakil  tokoh  pribumi.  Tetapi PTR  akhirnya  mengalami  nasib  serupa  setahun  kemudian.  Di  Indonesia,  Jepang  mencobakan format  pendidikan  yang  mengakomodasi  kurikulum  berorientasi  lokal.  Sekalipun  patut  dicatat bahwa  pada  menjelang  akhir  masa  pendudukannya,  ada  indikasi  kuat  Jepang  untuk  menerapkan sistem  Nipponize  kembali,  yakni  dengan  dikerahkannya  Sendenbu  (propagator  Jepang)  untuk menanamkan  ideologi  yang  diharapkan  dapat  menghancurkan  ideologi  Indonesia  Raya.  Jepang juga memandang perlu melatih guru-guru agar memiliki keseragaman pengertian tentang maksud dan  tujuan  pemerintahannya.  Materi  pokok  dalam  latihan  tersebut  antara  lain:  Indoktrinasi ideologi  Hakko  Ichiu;  Nippon  Seisyin,  yaitu  latihan  kemiliteran  dan  semangat  Jepang;  bahasa, sejarah dan adat-istiadat Jepang; Ilmu bumi dengan perspektif geopolitis; serta (5) Olaharaga dan nyanyian Jepang. 5
Sementara  untuk  pembinaan  kesiswaan,  Jepang  mewajibkan  bagi  setiap  murid  sekolah untuk  rutin  melakukan  beberapa  aktivitas  berikut  ini:  Menyanyikan  lagi  kebangsaan  Jepang, Kimigayo  setiap  pagi;  Mengibarkan  bendera  Jepang,  Hinomura  dan  menghormat  Kaisar  Jepang, Tenno  Heika  setiap  pagi;  Setiap  pagi  mereka  juga  harus  melakukan  Dai  Toa,  bersumpah  setia kepada cita-cita Asia Raya; Setiap pagi mereka juga diwajibkan melakukan Taiso, senam Jepang; Melakukan latihan-latihan fisik dan militer; dan Menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan. Bahasa Jepang menjadi bahasa yang juga wajib diajarkan. Setelah menguasai Indonesia,  Jepang  menginstruksikan  ditutupnya  sekolah-sekolah  berbahasa  Belanda,  pelarangan materi  tentang  Belanda  dan  bahasa-bahasa  Eropa  lainnya.  Termasuk  yang  harus  ditutup  adalah HCS, sehingga memaksa peranakan Sementara itu terhadap pendidikan Islam, Jepang mengambil beberapa kebijakan antara lain: Mengubah Kantoor Voor Islamistische Zaken pada masa Belanda yang  dipimpin  kaum  orientalis  menjadi  Sumubi  yang  dipimpin  tokoh  Islam  sendiri,  yakni  K.H. Hasyim  Asy’ari.  Di  daerah-daerah  dibentuk  Sumuka;  Pondok  pesantren  sering  mendapat
4 Sartono  Kartodirdjo, Pengantar  sejarah  Indonesia  baru  1500-1900  dari  emporium  sampai imperium (Jakarta: Gramedia, 1987), h. 25.
5 Muhammad  Said  dan  Junimar  Affan, Mendidik  dari  Zaman  ke  Zaman (Bandung:  Jemmars, 1987), h. 108.
Afrahul Fadhila Daulai/Jauharah Jilan Situmorang/Nabila Yun Afifah/Khoiriya Sari/Gilang Hizbullah/Zulkarnain : Pengembangan Peserta Didik dan Kurikulum PAI di Sekolah Umum
Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 Juli - Desember 2022
kunjungan  dan  bantuan  pemerintah  Jepang;  Mengizinkan  pembentukan  barisan  Hizbullah  yang mengajarkan  latihan  dasar  seni  kemiliteran  bagi  pemuda  Islam  di  bawah  pimpinan  K.H.  Zainal Arifin;  Mengizinkan  berdirinya  Sekolah  Tinggi  Islam  di  Jakarta  di  bawah  asuhan  K.H.  Wahid Hasyim,  Kahar  Muzakkir  dan  Bung  Hatta;  Diizinkannya  ulama  dan  pemimpin  nasionalis membentuk  barisan  Pembela  Tanah  Air  (PETA)  yang  belakangan  menjadi  cikal-bakal  TNI  di zaman kemerdekaan; dan (6) Diizinkannya Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) terus beroperasi, sekalipun  kemudian  dibubarkan  dan  diganti  dengan  Majelis  Syuro  Muslimin  Indonesia (Masyumi) yang menyertakan dua ormas besar Islam, Muhammadiyah dan NU. Lepas dari tujuan semula  Jepang  memfasilitasi  berbagai  aktivitas  kaum  muslimin  ketika  itu,  nyatanya  hal  ini membantu perkembangan Islam dan keadaan umatnya setelah tercapainya kemerdekaan. 6
Pendidikan Pasca Kemerdekaan Setelah kemerdekaan keadaan bangsa Indonesia berubah secara  radikal.  Situasi  dan  kondisi  bagai  sebuah  ganjaran  bagi  para  pahlawan  nasional  yang umumnya  terdiri  dari  para  ulama  atau  yang  dijiwai  oleh  Islam.  Kemerdekaan  membuahkan manfaat  yang  sangat  besar  bagi  kaum  muslimin  terutama  di  bidang  pendidikan.  Berpijak  pada dasar  negara  sila  pertama  yakni  Ketuhanan  yang  Maha  Esa  yang  berarti  bahwa  kehidupan beragama  di  Indonesia  secara  konstitusional  dijamin  keberadaannya  sebagaimana  termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 29. Sebagai jaminan konstitusional ini membawa suatu konsekuensi  bahwa  pemerintah  tidak  hanya  menjamin  kebebasan  tiap  warga  negara  untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan  beribadah  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya, melainkan  juga  sekaligus  menjamin,  melindungi,  membina,  mengembangkan  serta  memberi bimbingan dan  pengarahan  agar  kehidupan beragama  lebih  berkembang, bergairah  dan  semarak, serasi  dengan  kebijaksanaan  pemerintah  dalam  membina  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Meski  baru  memproklamirkan  kemerdekaan  dan  tengah  menghadapi  revolusi  fisik,  pemerintah Indonesia sudah berbenah diri terutama memperhatikan masalah pendidikan yang dianggap cukup vital dan menentukan.
Untuk  itu  dibentuk  Kementrian  Pendidikan  Pengajaran  dan  Kebudayaan  (PP  dan  K) dengan  menunjuk  Ki  Hajar  Dewantara  sebagai  pemegang  jabatan  tersebut. 7 Untuk  mengadakan penyesuaian dengan cita-cita tersebut, maka bidang pendidikan mengalami perubahan diantaranya dengan  menyesuaikan  pendidikan  dengan  tuntutan  dan  aspirasi  rakyat  sebagaimana  termaktub dalam  UUD  1945 pasal  31.  Selain  itu  juga  menetapkan  landasan  idealnya  yang  pada  masa  orde lama dengan berbagai peristiwa dapat dijelaskan bahwa landasan idiil pendidikan sebagai berikut: Tahun  1945-1949  ialah  UUD  1945  dan  Pancasila;  Tahun  1949  dengan  terbentuknya  RIS,  di negara  bagian  timur  dianut  sistem  pendidikan  yang  diwarisi  dari  zaman  Belanda;  Tanggal  17 Agustus  1950  kembali  pada  NKRI,  landasan  idiil  pendidikan  UUDS  RI;  Pada  tahun  1951
6 Said dan Affan, h. 121.
7 B. J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), h. 75.
Afrahul Fadhila Daulai/Jauharah Jilan Situmorang/Nabila Yun Afifah/Khoiriya Sari/Gilang Hizbullah/Zulkarnain : Pengembangan Peserta Didik dan Kurikulum PAI di Sekolah Umum
Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 Juli - Desember 2022
Presiden  (Ir.  Soekarno)  mengeluarkan  dekrit  kembali  ke  UUD  1945  dan  menetapkan  Manifesto Politik RI menjadi Haluan Negara. Di bidang pendidikan ditetapkan Sapta usaha Tama dan Panca Wardhana; dan Pada tahun 1965 setelah G 30 S/PKI kembali melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Selain  itu  pemerintah  juga  tetap  membina  pendidikan  agama  secara  formal  melalui Departemen  Agama  dan  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Atas  kerjasama  kedua departemen  dikeluarkan  beberapa  peraturan-peraturan  bersama  untuk  mengelola  pendidikan agama di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta. Khusus untuk mengelola pendidikan agama  yang  diberikan  pada  sekolah-sekolah  umum  tersebut,  maka  pada  bulan  Desember  1946 dikeluarkan  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  antara  Menteri  PP  dan  K  dengan  Menteri  Agama, yang  mengatur  pelaksanaan  pendidikan  agama  pada  sekolahsekolah  umum  (negeri  dan  swasta) yang berada dibawah naungan Departemen Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya dari SKB tersebut secara khusus diperkuat lagi kedalam UU Nomor 4 tahun 1950 pada BAB XII pasal  20  sebagai  berikut:  Dalam  sekolah-sekolah  negeri  diadakan  pelajaran  agama,  orang  tua murid  menetapkan  apakah  anaknya  akan  mengikuti  pelajaran  tersebut.  Cara  penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri di atur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan  Pengajaran  dan  Kebudayaan,  bersama-sama  dengan  Menteri  Agama.  Sementara  itu pada  Peraturan  Bersama  Menteri  PP  dan  K  dan  Menteri  Agama  nomor  1432/Kab.  Tanggal  20 Januari  1951  (Pendidikan),  Nomor  K  1/652  tanggal  20  Januari  1951  (Agama),  diatur  tentang peraturan  pendidikan  agama  di  sekolah-sekolah  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  UU,  yaitu: Pasal 1: Ditiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan kejuruan) diberi pendidikan agama. Pasal 2: Di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas 4; banyaknya 2 jam  dalam  satu  minggu  Di  lingkungan  yang  istimewa,  Pendidikan  Agama  dapat  dimulai  pada kelas  1,  dan  jamnya  dapat  ditambah  menurut  kebutuhan.  Tetapi  tidak  melebihi  4  jam  seminggu, dengan  ketentuan  bahwa  mutu  pengetahuan  umum  bagi  sekolah-sekolah  rendah  itu  tidak  boleh dikurangi  dibandingkan  dengan  sekolah-sekolah  rendah  di  lain-lain  lingkungan.  Pasal  3  Di sekolah-sekolah  lanjutan  tingkatan  pertama  dan  tingkatan  atas,  baik  sekolah-sekolah  umum maupun sekolah-sekolah kejuruan, diberi pendidikan agama 2 jam dalam tiap-tiap minggu. Pasal 4:  Pendidikan  agama  diberikan  menurut  agama  murid  masing-masing.  pendidikan  agama  baru diberikan  pada  sesuatu  kelas  yang  mempunyai  murid  sekurang-kurangnya  10  orang,  yang menganut  suatu  macam  agama.  Murid  dalam  suatu  kelas  yang  memeluk  agama  lain  daripada agama  yang  sedang  diajarkan  pada  sutau  waktu  boleh  meninggalkan  kelasnya  selama  pelajaran itu.
Di  bidang  kurikulum  pendidikan  agama  diusahakan  penyempurnaan-penyempurnaan, dalam  hal  ini  telah  dibentuk  kepanitiaan  yang  dipimpin  oleh  KH  Imam  Zarkasyi  dari  Pondok
Afrahul Fadhila Daulai/Jauharah Jilan Situmorang/Nabila Yun Afifah/Khoiriya Sari/Gilang Hizbullah/Zulkarnain : Pengembangan Peserta Didik dan Kurikulum PAI di Sekolah Umum
Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 Juli - Desember 2022
Pesantren Gontor Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952. 8 Begitulah  keadaan  pendidikan  Islam  dengan  segala  kebijaksanaan  pemerintah  pada  zaman  orde lama.  Pada  akhir  orde  lama  tahun  1965  lahir  semacam  kesadaran  baru  bagi  umat  Isam,  dimana timbulnya minat yang dalam terhadap masalah-
Pendidikan Masa Orde Baru Kalau dirunut ke belakang, memang sejak tahun 1966 terjadi perubahan  besar  pada  bangsa  Indonesia,  baik  itu  menyangkut  kehidupan  sosial  agama  maupun politik.  Pada  Orde  Baru  tekad  yang  diemban,  yaitu  kembali  pada  UUD  1945  dan melaksanakannya  secara  murni  dan  konskuen,  sehingga  pendidikan  agama  memperoleh  tempat yang kuat dalam struktur pemerintahan. Walaupun pendidikan agama mendapat porsi yang bagus sejak proklamasi kemerdekaan sampai Orde Baru berakar, namun itu semua hanya bahasa kiasan belaka.  Menurut  Abdurrahman  Mas’ud,  Ph.D.  undang-undang  pendidikan  dari  zaman  dahulu sampai  sekarang  masih  terdapat  dikotomi  pendidikan.  Kalau  dicermati  bahwa  undang-undang pendidikan  nasional  masih  membeda-bedakan  antara  pendidikan  umum  dan  agama,  padahal perkawinan,  ilmu  agama  dan  umum  justru  akan  menciptakan  kebersamaan  dan  mampu menciptakan kehidupan yang harmonis serasi dan seimbang.
Prof.  Ludjito  menyebutkan  permasalahan  yang  terjadi  dalam  Pendidikan  Agama  Islam walaupun dari sistem pendidikan nasional cukup kuat, namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari  yang  diharapkan.  Hal  ini  karena  dipengaruhi  beberapa  faktor,  yaitu  :  Kurangnya  jumlah pelajaran  agama  di  sekolah;  Metodologi  pendidikan  agama  kurang  tepat.  Lebih  menitikberatkan pada  aspek  kognitif  daripada  aspek  afektif;  Adanya  dikotomi  pendidikan,  meterogenitas pengetahuan  dan  penghayatan  peserta  didik;  Perhatian  dan  kepedulian  pemimpin  sekolah  dan guru terhadap pendidikan agama kurang; Kemampuan guru agama untuk menghubungkan dengan kehidupan  kurang;  dan  Kurangnya  penanaman  nilai-nilai,  tata  krama  dalam  Pendidikan  Agama Islam.  Seandainya  dari  enam  aspek  tersebut  bisa  ditangani,  maka  pendidikan  agama  akan  lebih diperhatikan  masyarakat.  Melalui  perjalanan  panjang  proses  penyusunan  sejak  tahun  1945-1989 UU  nomor  2  tahun  1989,  sebagai  usaha  untuk  mengintegrasikan  pendidikan  Islam  dan  umum. Untuk  mengembangkan  pendidikan  Islam  haruslah  mempunyai  lembaga-lembaga  pendidikan, sehingga menjadi “lahan subur” tempat persemaian generasi baru. Artinya pendidikan Islam harus mampu:
Membedakan  akar  peserta  didik  dari  semua  kekangan  dan  belenggu;  Membangkitkan indra  dan  perasaan  anak  didik  sebagai  sarana  berfikir;  dan  Membekali  ilmu  pengetahuan. Pengintegrasian  Pelajaran  Agama  dan  Pelajaran  Umum  Integrasi  merupakan  pembauran  sesuatu sehingga  menjadi  kesatuan,  sedangkan  integrasi  pendidikan  adalah  proses  penyesuaian  antara unsur-unsur  yang  berbeda  sehingga  mencapai  suatu  keserasian  fungsi  dalam  pendidikan  dan
8 Anwar Jasin, Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar Sejak Proklamasi Kemerdekaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), h. 123.
Afrahul Fadhila Daulai/Jauharah Jilan Situmorang/Nabila Yun Afifah/Khoiriya Sari/Gilang Hizbullah/Zulkarnain : Pengembangan Peserta Didik dan Kurikulum PAI di Sekolah Umum
Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 Juli - Desember 2022
integritas pendidikan memerlukan integritas kurikulum atau secara khusus memerlukan integritas pelajaran. Karena sasaran akhir dari pendidikan (agama) adalah untuk meciptakan manusia yang bisa mengintegrasikan diri, mampu menggunakan imannya dalam menjawab tantangan hidup dan mampu memanusiakan sesamanya dengan berbagai kehidupan yang sejahtera yang dikaruniakan Allah  pada  manusia.  Dengan  kata  lain,  pendidikan  dimaksudkan  untuk  memajukan  manusia dalam  mengambil  bagian  secara  aktif,  kreatif  dan  kritis.  Untuk  melaksanakan  suatu  yang  lebih baik  dari  masa  lalu,  pelajaran  agama  dan  mata  pelajaran  umum  ditentukan  guru  yang  memilki integritas keilmuan yang memadai dalam pendidikan. Sehingga bisa menemukan cara untuk dapat menghubungkan  bagian-bagian  dari  suatu  bidang  dari  suatu  bidang  studi,  satu  pelajaran  dengan mata pelajaran yang lain.
Sejak  zaman  penjajahan,  bangsa  Indonesia  telah  memiliki  kepedulian  terhadap pendidikan.  Namun  pelaksanaannya  masih  diwarnai  oleh  kepentingan  politik  kaum  penjajah, sehingga  tujuan  pendidikan  yang  hendak  dicapaipun  disesuaikan  dengan  kepentingan  mereka. Setelah bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, bangsa Indonesiapun menunjukan kepeduliannya  terhadap  pendidikan.  Hal  itu  terbukti  dengan  menempatkan  usaha  untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan nasional bangsa Indonesia. Sebagaimana tertulis dalam  pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945  yang  berbunyi:  Kemudian  daripada  itu  untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  duniayang  berdasarkan  kemerdekaan perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial,  maka  disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  itu dalam  suatu  susunan  negara  republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasarkan kepada : Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  perwakilan,  serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan  demikian  maka  tujuan  pendidikan  yang  hendak  dicapaipun  disesuaikan  dengan kepentingan  bangsa  Indonesia,  yang  sekarang  ini  tujuan  pendidikan  tersebut  dirumuskan  dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU sisdiknas) BAB II  pasal  3  yang  berbunyi  sebagai  berikut  :  Pendidikan  Nasional  berfungsi  mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlaq  mulia, sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung  jawab.  Agar  tujuan  tersebut  dapat  tercapai  sesuai  dengan  yang  diharapkan  maka diperlukan suatu alat untuk mencapainya, yaitu “segala sesuatu yang secara langsung membantu
Afrahul Fadhila Daulai/Jauharah Jilan Situmorang/Nabila Yun Afifah/Khoiriya Sari/Gilang Hizbullah/Zulkarnain : Pengembangan Peserta Didik dan Kurikulum PAI di Sekolah Umum
Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 Juli - Desember 2022
terlaksananya tujuan pendidikan”. 9 Sehubungan dengan alat pendidikan ini, alat pendidikan dibagi ke  dalam  dua  bagian,  yaitu:  Alat  pisik,  berupa  segala  perlengkapan  pendidikan  yang  berupa sarana dan fasilitas dalam bentuk konkrit, seperti bangunan, alat tulis dan baca. 10
Pengembangan  Kurikulum  PAI  dalam  Perspektif  UndangUndang  Sistem  Pendidikan Nasional  (UUSPN)  tahun  1989  Saat  orde  baru  terlahirpun  kurikulum  mengalami  beberapa  kali perubahan. Perubahan pertama terjadi dengan dikeluarkannya kurikulum 1968 yang didasari oleh adanya  tuntutan  untuk  mengadakan  perubahan  secara  radikal  pemerintahan  orde  lama  dalam segala  aspek  kehidupan  termasuk  pendidikan.  Perubahan  kedua  terjadi  dengan  diterbitkannya kurikulum  tahun  1975  (disempurnakan  dengan  kurikulum  1976  dan  1977).  Perubahan  ketiga terjadi  dengan  diberlakuannya  kurikulum  tahun  1984.  Dan  Perubahan  keempat  terjadi  Ketika  di negara kita diberlakukan Undang-undang Sistem pendidikan Nasional (UUSPN) pada tahun 1989 beserta  seperangkat  peraturan  pemerintah  yang  mengatur  lebih  lanjut  pelaksanaan  UUSPN tersebut,  menyebabkan  perlunya  pembuatan  atau  penyusunan  kurikulum  yang  sesuai  dengan rumusan  pasal-pasal  yang  tercantum  dalam  UUSPN  dan  peraturan  pemerintahnya.  Maka  pada Tahun  1994  di  negara  kita  diberlakukan  kurikulum  baru  sesuai  dengan  keputusan  menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993.
Pegembangan Kurikulum PAI dalam Perspektif SISDIKNAS Lahirnya UU Sisdiknas No 20  tahun  2003  boleh  dikatakan  sebagai  awal  lahirnya  arah  baru  pendidikan  Indonesia  dimana kurikulum yang dibuat mengarah kepada pencapaian kompetensi siswa baik kompetensi Kognitif, Afektif, maupun Psikomotor. Berikut ini pasal-pasal yang terdapat dalam UU SISDIKNAS yang terkait  secara langsung dengan kurikulum. Dalam UU SISDIKNAS terdapat 4 pasal dan 10 ayat yang berbicara tentang kurikulum, yaitu: Pasal 36 ayat 1, 2 dan 3
(1)  Pengembangan  kurikulum  dilakukan  dengan  mengacu  pada  standar  nasional  pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
(2)  Kurikulum  pada  semua  jenjang  dan  jenis  pendidikan  dikembangkan  dengan prinsipdiversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
(3)  Kurikulum  disusun  sesuai  dengan  jenjang  pendidikan  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
1. Peningkatan Iman Dan Takwa;
2. Peningkatan Akhlak Mulia;
3. Peningkatan Potensi, Kecerdasan, Dan Minat Peserta Didik;
4. Keragaman Potensi Daerah Dan Lingkungan;
5. Tuntutan Pembangunan Daerah Dan Nasional
9 Barnadib, Pokok-Pokok  Pikiran  Mengenai  Pendidikan  Guru (Jakarta:  Konsorsium  Ilmu Pendidikan, 1987), h. 96.
10 Ahmad Supardi, Teknologi dan Perkembangan (Jakarta: Yayasan Idayu, 1989).
Afrahul Fadhila Daulai/Jauharah Jilan Situmorang/Nabila Yun Afifah/Khoiriya Sari/Gilang Hizbullah/Zulkarnain : Pengembangan Peserta Didik dan Kurikulum PAI di Sekolah Umum
Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 Juli - Desember 2022

## SIMPULAN
Pendidikan  selama  penjajahan  Belanda  dapat  dipetakan  kedalam  2  (dua)  periode  besar, yaitu  pada  masa  VOC  (Vereenigde  Oost-indische  Compagnie)  dan  masa  pemerintah  Hindia Belanda  (Nederlands  Indie).  Pada  masa  VOC,  yang  merupakan  sebuah  kongsi  (perusahaan) dagang, kondisi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial. Didorong semangat untuk mengembangkan pengaruh dan wilayah sebagai bagian dari rencana  membentuk  Asia  Timur  Raya  bangsa  Jepang  menargetkan  Indonesia  sebagai  wilayah potensial yang akan menopang ambisinya.
Sistem  pendidikan  pada  masa  pendudukan  Jepang  itu  kemudian  dapat  diikhtisarkan sebagai  berikut:  Pendidikan  Dasar  (Kokumin  Gakko/Sekolah  Rakyat).  Lama  studi  6  tahun. Termasuk SR adalah Sekolah Pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda; Pendidikan Lanjutan. Terdiri dari Shoto Chu Gakko (Sekolah  Menengah  Pertama)  dengan  lama  studi  3  tahun  dan  Koto  Chu  Gakko  (Sekolah Menengah  Tinggi)  juga  dengan  lama  studi  3  tahun;  Pendidikan  Kejuruan.  Mencakup  sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian; dan Pendidikan Tinggi. Walaupun pendidikan agama mendapat porsi yang bagus sejak proklamasi  kemerdekaan  sampai  Orde  Baru  berakar,  namun  itu  semua  hanya  bahasa  kiasan belaka.  Menurut  Abdurrahman  Mas’ud,  Ph.D.  undang-undang  pendidikan  dari  zaman  dahulu sampai  sekarang  masih  terdapat  dikotomi  pendidikan.  Kalau  dicermati  bahwa  undangundang pendidikan  nasional  masih  membeda-bedakan  antara  pendidikan  umum  dan  agama,  padahal perkawinan,  ilmu  agama  dan  umum  justru  akan  menciptakan  kebersamaan  dan  mampu menciptakan kehidupan yang harmonis serasi dan seimbang.
Dengan  demikian  maka  tujuan  pendidikan  yang  hendak  dicapaipun  disesuaikan  dengan kepentingan  bangsa  Indonesia,  yang  sekarang  ini  tujuan  pendidikan  tersebut  dirumuskan  dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU sisdiknas) BAB II  pasal  3  yang  berbunyi  sebagai  berikut:  Pendidikan  Nasional  berfungsi  mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlaq  mulia, sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA
Barnadib. Pokok-Pokok  Pikiran  Mengenai  Pendidikan  Guru .  Jakarta:  Konsorsium  Ilmu Pendidikan, 1987.
Afrahul Fadhila Daulai/Jauharah Jilan Situmorang/Nabila Yun Afifah/Khoiriya Sari/Gilang Hizbullah/Zulkarnain : Pengembangan Peserta Didik dan Kurikulum PAI di Sekolah Umum
Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 Juli - Desember 2022
Boland, B. J. Pergumulan Islam di Indonesia . Jakarta: Grafiti Pers, 1985.
Jasin, Anwar. Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar Sejak Proklamasi Kemerdekaan . Jakarta: Balai Pustaka, 1987.
Kartodirdjo,  Sartono. Pengantar  sejarah  Indonesia  baru  1500-1900  dari  emporium  sampai imperium . Jakarta: Gramedia, 1987.
Said,  Muhammad,  dan  Junimar  Affan. Mendidik  dari  Zaman  ke  Zaman .  Bandung:  Jemmars, 1987.
Supardi, Ahmad. Teknologi dan Perkembangan . Jakarta: Yayasan Idayu, 1989.
Supriadi,  Dedi. Guru  di  Indonesia:  Pendidikan,  Pelatihan  dan  Perjuangannya  Sejak  Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi . Jakarta: Depdikbud, 2003.
Wal,  S.L.  van  der. Pendidikan  di  Indonesia  1900-1940:  kebijaksanaan  pendidikan  di  Hindia Belanda  1900-1940 .  Terjemahan.  Jakarta:  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, 1977.