INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 10134-10147 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Lingkungan Pendidikan Tinggi (Menggunakan System Boarding School)
Achmad Chair 1 , Rahmayanti 2 , T. Riza Zarzani 3 , Sukarwoto 4 , Susi Diriyanti 5 ✉
Politeknik Penerbangan Medan Email: diriyantisusi@gmail.com 5 ✉

## Abstrak
Perilaku  kekerasan  yang  dilakukan  senior  terhadap  junior  di  lingkungan  pendidikan  masih  banyak dijumpai di berbagai sekolah dan universitas, khususnya di lingkungan pendidikan yang menggunakan sistem sekolah berasrama (boarding school). Penelitian ini bertujuan untuk melihat terkait dengan faktor yang  melatarbelakangi  perilaku  kekerasan  yang  dilakukan  senior  terhadap  junior  di  lingkungan pendidikan. Selain menganalisis faktor yang melatarbelakangi kekerasan, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak kekerasan di lingkungan pendidikan yang menggunakan sistem sekolah  berasrama  dapat  terjadi,  cara  pencegahannya dan  juga  kendala yang  dihadapi  dalam  upya pencegahan  tindak  pidana  kekerasan  tersebut.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui literatur dari berbagai jurnal, buku dan website yang sesuai dengan topik yang dibahas. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan kekerasan yang dilakukan senior ke junior di lingkungan pendidikan yang menggunakan sistem pesantren atau asrama. Dengan demikian untuk dapat menekan terjadinya kekerasan terhadap junior di lingkungan pendidikan dengan sistem asrama atau pesantren perlu dilakukan evaluasi yang mendalam mendalam mengenai  pentingnya  pendidikan  dengan  sistem  pesantren  (boarding  school)  terkait  dengan  mutu pendidikan.
Kata Kunci: Kekerasan, Senioritas, Sistem Sekolah Berasrama

## Abstract
Violent behavior perpetrated by seniors against juniors in educational environments is still often found in various schools and universities, especially in educational environments that use the boarding school system. The increasing number of cases of violence perpetrated by seniors against juniors has attracted a lot of attention and of course special attention must be given so that such cases do not become more common in Indonesia. This research aims to look at the factors behind violent behavior perpetrated by seniors against juniors in the educational environment. Apart from analyzing the factors behind violence, this  research  also  aims  to  find  out  how  acts  of  violence  in  educational  environments  that  use  the boarding  school  system  can  occur,  how  to  prevent  them  and  also  the  obstacles  faced  in  efforts  to prevent  violent  crimes.  The  research  method  used  is  normative  juridical,  namely  by  using  statutory regulations. The data source used in this research is literature from various journals, books and websites that are appropriate to the topic discussed. The results of this research conclude that the factors that cause  violence  perpetrated  by  seniors  to  juniors  in  educational  environments  that  use  the  Islamic boarding  school or dormitory system  are  increasingly  common  due  to  the  lack or still  weak  role  of supervision.  Thus,  to  be  able  to  suppress  the  occurrence  of  violence  against  juniors  in  educational environments using the dormitory or Islamic boarding school system, it is necessary to carry out an in- depth  evaluation  regarding  the  importance  of  education  using  the  Islamic  boarding  school  system (boarding school) in relation to the quality of education.
Keywords: Violence, Seniority, Boarding School System

## PENDAHULUAN
Kata”kekerasan‟  berasal  dari  kata  “violence‟  dalam  bahasa  Inggris.  Violence  dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik meupun integritas mental psikologis seseorang.(Rahmayanti, 2023) Tindak kekerasan terhadap fisik seseorang dapat terjadi tidak mengenal usia, gender, kedudukan maupun status seseorang, waktu dan tempat  serta  pelaku  dan  korbannya.  Korban  tindak  pidana  kekerasan  umumnya  terjadi terhadap kelompok yang rentan di masyarakat, baik orang tua, perempuan dan juga anak- anak.  Tak  terkecuali  dalam  ranah  pendidikan,  dengan  maraknya  kasus  tindak  pidana kekerasan membuat para peserta didik baru menjadi khawatir kasus tersebut akan menimpa mereka.
Tindak pidana kekerasan fisik juga sering terjadi dilingkungan pendidikan khususnya pendidikan yang menggunakan sistem Boarding School dan semi militer. Salah satu faktor yang yang menyebabkan tindak kekerasan tersebut terjadi karena terdapat tradisi senior ke junior, rasa ingin dihormati, rasa ingin dihargai, situasi dan kondisi yang memungkinkan. Korban  cenderung  tidak  berani  untuk  melapor  kejadian  tersebut  dikarena  tidak  jarang korban  juga  menerima  ancaman  dari  pelaku  apabila  melaporkan  tindakan  yang
dilakukannya.  Selain  adanya  ancaman,  dapat  dilihat  bahwasannya  hukum  di  Indonesia dalam melakukan penanganan kasus kekerasan diatasi secara lamban.
Maraknya  tindak  pidana  kekerasan  fisik  yang  terjadi  dilingkungan  pendidikan mendorong  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan  mengeluarkan  peraturan  dalam  upaya pencegahan  dan  penanggulangan  kekerasan  dilingkungan  Pendidikan  dengan mengeluarkan peraturan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan  di  Lingkungan  Perguruan  Satuan  Pendidikan  dengan  tujuan  utamanya  untuk melindungi anak dari tindak pidana kekerasan yang terjadi dilingkungan satuan pendidikan maupun  dalam  kegiatan  sekolah  di  luar  lingkungan  satuan  pendidikan,  mencegah  anak melakukan  tindak  pidana  kekerasan  di  lingkungan  satuan  pendidikan  maupun  dalam kegiatan  sekolah  di  luar  lingkungan  satuan  Pendidikan,  dan  mengatur  mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku
Permendikbud  Nomor  82  Tahun  2015  menegaskan  bahwa  secara  yuridis  pihak perguruan  tinggi  dapat  melakukan  langkah-langkah  legal  dalam  menindaklanjuti  pelaku kekerasan  fisik.  sebagian  besar  timbulnya  tindak  pidana  kekerasan  fisik  dilingkungan Pendidikan yang  menggunakan sistem Pendidikan Boarding School (diasramakan), salah satunya  seperti  pada  kasus  penganiayaan  di  Politeknik  Pelayaran  Surabaya  yang  mana taruna  senior  berinisial  AF  dan  rekan  rekannya  melakukan  penganiayaan  terhadap juniornya, menurut pengakuan tersangka AF dia melakukan itu karena korban tidak respek kepadanya  sebagai  senior.  Laporan  awal  tersangka  adalah  si  korban  terpeleset  dikamar mandi,  setelah  dilakukan  penyidikan  tersanka  mengaku  telah  melakukan  penganiayaan bersama teman-temannya dengan alasan tidak hormat kepada seniornya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif adalah memecahkan permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang- undangan. Dengan menggunakan  pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang- undangan dimana dalam hal ini antara lain Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 170, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor  82  Tahun  2015  tentang  Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan Strafbaar Feit atau delik yang dalam  bahasa  inggrisnya  disebut  dengan Criminal  Act,  sedangkan  para  ahli  seperti Moeljatno mendefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana  oleh  undang-undang  hukum  pidana  yang  dilakukan  dengan  kesalahan  oleh seseorang  yang  mampu  bertanggung  jawab.(Maharani  &  Darmadi,  2018)  E.  Utrecht menyebutkan tindak pidana di istilahkan dengan peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik. Dalam KUHP tindak pidana penganiayaan diatur dalam buku  kedua bab XX mulai Pasal  351  sampai  dengan  Pasal  358  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  namun pendefinisian  secara  khusus  terkait  dengan  penganiayaan  tidak  dapat  ditemukan  secara jelas  dalam  KUHP  ini.  Dengan  tidak  terdapatnya  pendefinisian  secara  khusus  ,  oleh karenanya  dalam  membahas  pendefinisian  penganiayaan  para  ahli  hukum  pidana  di Indoensia kerap kali berpedoman pada rumusan Memory Van Toelichting.
Sebagaimana  yang  penulis  kutip  dari  Muhammad  Hamdan  dalam  bukunya  yang berjudul politik hukum pidana, beliau menegaskan bahwa dalam menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi yaitu: pertama,  Setiap  tindakan  yang  dengan  sengaja  mengakibatkan  perasaan  sakit,  luka  dan perasaan tidak senang, dilarang. Kedua, Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh me nduga.(Muhammad  Hamdan,  1997)  Ketiga,  Suku  kata  tambahan  “ Mis ” mishandeling (penganiayaan)  menyatakan  bahwa  penganiayaan  mengakibatkan  rasa  sakit,  luka,  atau mendapatkan perasaan tidak senang tersebut terjadi secara melawan hukum. Lebih lanjut ditegaskan  bahwa  penderitaan  itu  harus  diartikan  sebagai  rasa  sakit.(R.  Soesilo,  1996) Sebuah  perbuatan  dapat  dikatakan  sebagai  tindak  pidana  apabila  telah  memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:(Gerson, 1979)
1. Sengaja manyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
2. Sengaja menyebabkan sakit.
3. Sengaja menyebabkan luka.
4. Sengaja merusak kesehatan.
Kejahatan  penganiayaan  termasuk  dalam  klafikiasi  kejahatan  terhadap  tubuh,  yang diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Dalam tindak pidana penganiayaan terdapat beberapa jenis yakni:
1. Penganiayaan  Biasa  Penganiayaan  terhadap  ketentuan  Pasal  351,  yaitu  pada hakikatnya  semua  penganiayaan  yang  bukan  penganiayaan  berat  dan  bukan penganiayaan ringan.
2. Penganiayaan Ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan ini diancam dengan hukuman penjara maksimal 3 bulan atau denda sebesar tiga ratus ribu rupiah apabila tidak termasuk pada pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan rasa sakit atau halangan untuk melakukan pekerjaannya. Hukuman ini bisa ditambah ditambah dengan  sepertiga  bagi  orang  yang  melakukan  penganiayaan  ringan  ini  terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.
3. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu. Direncanakan di sini berarti bahwa terdapat  tenggang  waktu  sebelum  kejadian  tersebut  dilakukan  dengan mempertimbangkan dan memikirkannya.
4. Penganiayaan Berat yang ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut  juga  menjadikan  berat  pada  tubuh  orang  lain.  Penganiayaan  ini  harus memenuhi  unsur-unsur  kesalahan  (kesengajaan),  Perbuatannya  Objeknya  (tubuh orang lain).
5. Penganiayaan  Berat  Berencana  Penganiyaan  berat  berencana,  dimuat dalam pasal 355 KUHP yang umusannya adalah sebagai berikut:
a) Penganiayaan  berat  yang  dilakukan  dengan  rencana  terlebih  dahulu,  dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
b) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Hukum  pidana  bertujuan  untuk  mengulangi  kejahatan  dan  pengguguran  terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri.(Hamzah, 2008) Pemahaman dan perwujudan tindak pidana  ini  sangatlah  perlu  demi  tercapainya  kesejahteraan  masyarakat  dan  anggota masyarakat secara seimbang.
Bentuk- Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Merupakan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam  konteks  hukum  pidana,  perbuatan  melawan  hukum  ( wederrechtelijk)  secara formil  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilarang  dan  terdapat  ancaman  hukuman  sesuai dengan  undang-undang  tertulis.  Sedangkan  secara  materiil  dikatakan  bahwa  perbuatan melawan hukum ialah  perbuatan yang dilarang yang di ancam  dengan hukuman dalam undang-undang.  Menurut  KBBI  mengatakan,  penganiayaan  adalah  perlakuan  sewenang wenang  (penyiksaan,  penindasan,  dan  sebagainya).(KBBI,  2005)  Menurut Hooge  raad penganiayaan  ialah  setiap  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  menyebabkan sakit,luka  kepada  orang  lain  dengan  tujuan  menyakiti  dan  mendapatkan  tujuan  yang diperkenankan.(Sianturi S.R., 1983).
Menurut Doctrine,  Penganiayaan  setiap  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja untuk  menimbulkan  rasa  sakit  atau  luka  pada  orang  lain.  Penganiayaan  mempunyai beberapa unsur antara lain unsur-unsur penganiayaan adalah (1) Adanya kesengajaan, (2) Adanya perbuatan, (3) Adanya akibat dari perbuatan (rasa sakit pada tubuh, dan luka pada tubuh).(Sianturi S.R., 1983) Mengenai penganiayaan tercantum dalam pasal 351 hingga Pasal 355. Pasal 351 mengenai penganiayaan biasa, dengan penjelasan sebagai berikut: Pasal 351 KUHP  menyatakan  bahwa  penganiayaan  dikenai  hukuman  penjara  maksimal  dua  tahun delapan bulan atau denda maksimal Rp 4.500,-. Apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka  berat,  pelaku  dapat  dihukum  penjara  maksimal  lima  tahun,Jika  perbuatan  itu menjadikan  mati  orangnya,  dia  dihukum  penjara  selama  lamanya  tujuh  tahun.(Maramis, 2013)
Pasal 351 ayat (2) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengacu pada luka berat yang tidak disengaja.. Pasal 351 ayat (3) ini menegaskan bahwa hukuman akan lebih berat  jika  perbuatan  pelaku  mengakibatkan  kematian  seseorang.  Kematian  seseorang dalam  kasus  pidana  ini  adalah  hasil  yang  tidak  diinginkan  atau  tidak  direncanakan  oleh pelaku. Pasal 351 ayat (4) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperluas konsep penganiayaan. Sementara itu, Pasal 351 ayat (5) menyatakan bahwa upaya melakukan tindak kejahatan tidak dapat dihukum.
1. Pasal 352 KUHP, terkait penganiayaan ringan
2. Pasal 352 KUHP, terkait penganiayaan Berencana (Soesilo R.)
3. Pasal 354 KUHP, terkait penganiayaan berat
Disebut dengan penganiayaan berat karena, perbuatan si pelaku memang bertujuan untuk melukai korban dengan berat. Membandingkan ketentuan Pasal 351 Ayat (2) dengan Pasal  354  Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  ancaman  pidananya berbanding  5  (lima)  tahun  terhadap  8  (delapan)  tahun,  meskipun  kenyataannya  korban sama-sama mengalami luka berat. Hal ini karena unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, luka beratnya tidak dikehendaki dan hanya merupakan akibat saja, sedangkan pada Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana luka berat tersebut dikehendaki.(Sianturi S.R., 1983)
1. Pasal 355 KUHP, terkait penganiayaan berat berencana
2. Pasal  356  KUHP,  terkait  penganiayaan  terhadap  orang-orang  tertentu  dengan menggunakan benda. Dalam pasal ini Objek yang tercantum telah ditentukan secara khusus    dan    limitatif,  yaitu:  ibunya,  bapaknya  menurut  perundangan,  suami  atau isterinya, anaknya ataupun seorang pegawai negeri ketika atau karena melaksanakan tugasnya yang sah.(Sianturi S.R., 1983)
3. Pasal 356 KUHP, terkait penyerangan atau perkelahian. Dalam penerapannya pasal ini dapat dilakukan apabila terjadi suatu perkelahian terhadap beberapa orang, namun pada kenyataannya tidak diketahui siapakah dari orang tersebut yang telah melukai dengan parah atau membunuh orang itu.(Muladi, 1995)
Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Fisik / Penganiayaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
a) Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Dalam Pasal 351 KUHP ini tidak menjelaskan secara rinci terkait penganiayaan. Hanya menjelaskan bahwa pekau dikenakan ancaman hukuman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan  kematian  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh  tahun. Menurut prinsip-prinsip hukum, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang disengaja untuk  menyebabkan  ketidaknyamanan  (penderitaan),  rasa  sakit,  atau  luka.  Tindakan- tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Termasuk didalamnya adalah merusak kesehatan seperti halnya ketika seorang dokter mencabut gigi  pasien, tindakan tersebut sebenarnya disengaja untuk menimbulkan rasa sakit, tetapi bukanlah penganiayaan karena ada niat baik (untuk menyembuhkan). Hukum merupakan bagian integral dari sistem sosial yang  bertujuan  untuk  mengintegrasikan  kepentingan  anggota  masyarakat,  sehingga menciptakan ketertiban.(Bambang Poernomo, 2020)
b) Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Dalam pasal 354 KUHP ini mengatur terkait unsur dan ancaman hukuman bagi pelaku penganiayaan berat. Yang dimaksud dengan kata perbuatannya didalam rumusan pasal 354 ayat (2) KUHP diatas itu ialah kesengajaan menyebabkan atau mendatangkan luka berat pada tubuh orang lain itu sendiri oleh undang-undang telah diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan  berat,  hingga  apabila  orang  berusaha  menjabarkan  ketentuan  pidana tentang penganiayaan  berat  yang dirumuskan dalam Pasal 354 ayat  (1) KUHP itu dalam unsur-unsur sebagai berikut. (D. Schaffmeister dkk., 1995) Unsur Subjektif: opzettelijk atau dengan sengaja. Unsur Objektif: tobrengen (menyebabkan), Zwaar lichamelijk letsel (luka berat pada tubuh), een ander (orang lain), ten gevolge hebben (mengakibatkan), den dood (kematian).P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus  Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan (Jakarta, 2000).
c) Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal  170  ini  terletak  pada  buku  II  tentang  Kejahatan  Bab  V  berjudul  “Kejahatan terhadap  Ketertiban  Umum”.  Jadi  dalam  pasal  170  ini  mengatur  terkait  pelanggaran terhadap ketertiban umum. Menurut sudut pandang dari S.R. Sianturi bahwasannya pasal 170  KUHP  ini  berkenaan  dengan  kepentingan  hukum  masyarakat.  Isi  pasal  170  sebagai berikut.
” Barang siapa dengan terang -terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Yang bersalah diancam :
a) dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh  tahun,  jika  ia  dengan  sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka- luka;
b) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
c) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.”
Apakah individu yang ikut serta dalam rombongan yang melakukan kekerasan juga harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh anggota lain dari rombongan tersebut? Penjelasan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam risalah penjelasan ( memorie van  toelichting)  dari  rancangan  KUHP  sebagai  berikut:  Perlu  dicatat  bahwa  pembuatan undang-undang  tentang  delik  ini,  menurut  penjelasannya,  tidak  dimaksudkan  untuk mencakup  kelompok,  massa,  atau  gerombolan  masyarakat  yang  tidak  ikut  serta  dalam kekerasan  tersebut.  Delik  ini  hanya  berlaku  bagi  individu-  individu  di  antara  kelompok- kelompok tersebut yang secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan tersebut.(E. Soterio, 2015)
Pada  pasal  170  KUHP  menekankan  bahwa  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pelaku dilakukan dalam waku yang bersamaan atau dalam waktu yang berdekatan dengan adanya kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang. Terdapat perbedaan yang mendasar antara pasal 170 dengan pasal 351 KUHP, dalam pasal 170 KUHP kekerasan tersebut dilakukan diruang publik terbuka sedangkan pada pasal 351 KUHP tidak terdapat perbedaan terkait dengan tempat dilakukannya baik di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka. Ancaman hukuman Pasal 351 KUHP ini lebih ringan jika dibandingkan dengan Pasal 170 KUHP.. Jika akibat yang ditimbulkan adalah  matinya  korban,  Pasal  170  KUHP  mengancam  dengan  hukuman  penjara  selama- lamanya dua belas tahun sedangkan pada Pasal 351 KUHP ancaman hukumannya adalah hukuman penjara selama- lamanya tujuh tahun.
d) Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  Nomor  82  Tahun  2015  tentang Pencegahan  dan  Penanggulangan  Tindak  Kekerasan  di  Lingkungan  Satuan Pendidikan  Tujuan  diberlakukannya  Permendikbud  Nomor  82  Tahun  2015  tersebut adalah untuk mendorong agar satuan pendidikan dan juga pemerintah, pemerintah daerah  melakukan  upaya  penanggulangan  terhadap  tindak  pidana  kekerasaan  di lingkungan sekolah.
Secara garis besar Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015.( Permendikbud No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan) mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan. Terdapat 2 pasal yang berkaitan erat dengan pencegahan serta penanggulangan tindak pidana kekersan di satuan pendidikan sebagaimana dalam pasal 7 mengatur tentang pencegahan sebagai tindakan, cara, proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pedidikan dan pasal 9 mengatur tentang penanggulangan yaitu  tindakan,  cara,  proses  untuk  menangani  tindak  kekerasan  di  lingkungan  satuan pendidikan secara sistemik dan komprehensif.
e) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekhnologi Nomor 30 Tahun 2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan Perguruan Tinggi.( Poin-Poin Penting Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengesahkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.
Aturan tersebut berisi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.Peraturan Menteri yang terdiri dari 58 Pasal diteken oleh Mendikbudristek  Nadiem  Makarim  pada  31  Agustus  2021.  Nadiem  mengatakan bahwasannya ini dibentuk untuk perlindungan terhadap civitas akademika.
Sebagaimana  di  ungkapkan  oleh  Nadiem  Makarim  dalam  acara  Merdeka  Belajar bahwa dalam malaksanakan pembelajaran harus didasari dengan rasa aman baik dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan. Lanjut, Nadiem Makarim kembali menegaskan bahwa Permendikbud PPKS ini hadir untuk menjawab akan kegundahakan serta kegelisahan dari berbagai pihak baik orang tua, pendidik maupun peserta didik di seluruh Indonesia.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
1. Bahwa  setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan  pelindungan  dari  segala  bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa  dengan  semakin  meningkatnya  kekerasan  seksual  yang  terjadi  pada  ranah komunitas  termasuk  perguruan  tinggi  secara  langsung  atau  tidak  langsung  akan berdampak pada kurang optimalnya  penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi;
3. Bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf  c,  perlu  menetapkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan Teknologi  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan Perguruan Tinggi.

## Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana merupakan perbuatan tanggungjawab yang dilakukan seseorang  atas  perbuatan  yang  telah  dia  lakukan.  dengan  demikian  maka  terjadinya pertanggungjawaban  pidana  karena  telah  adanya  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh seseorang. Terdapat asas yang familiar dan berlaku dalam pertanggungjawaban pidana ini yakni tidak dipidana jika tidak ada kesalahan ( Geen straf zonder schuld ; Actus non facit reum nisi mens sist rea). Unsur- unsur Pertanggungjawaban antara ain sebagai berikut.
1) Kemampuan Bertanggungjawab
Kemampuan bertanggungjawab merupakan keadaan batin orang normal atau sehat. Serta mempunyai kemampuan menentukan kehendaknya menurut pengetahuan akan baik  dan  buruknya  sesuatu  tersebut.  Pasal  44  ayat  1  KUHP  menjelaskan  bahwa kemampuan  bertanggungjawab  merupakan  syarat  mutlak  unsur  kesalahan  karena dalam  kenyataannya  untuk  membuktika  adanya  kesalahan,  unsur  kemampuan bertanggungjawab  juga  harus  dibuktikan  juga.  Akan  tetapi  pembuktian  mengenai kemampuan untu bertanggungjawab tergolong pada pembuktian yang cukup sulit apabila  tidak  disertai  dengan  tanda-tanda  fisik  atau  tanda  yang  terlihat  menonjol.
(Chairul Huda, 2006)
2) Kesengajaan
WVS  tahun  1908  memberikan  pendefinian  kesengajaan  sebagai  “kehendak  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  perbuatan – perbuatan  yang  dilarang  atau diharuskan oleh undang – undang”. Dalam unsur kesengajaan terdapat dua teori yaitu: Teori Kehendak (wilstheorie) dan Teori Pengetahuan (voorstelingtheorie). Berdasarkan teori didapatkan tiga corak yaitu : (Metha Shaffa, 2023)
a) Kesengajaan sebagaimana yang dimaksud, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya.
b) Kesengajaan  sebagai  kepastian  keharusan  adalah  dapat  diukur  dari  perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal – hal mana nati akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya.
c) Kesengajaan sebagai kemungkinan, terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.
3) Kealpaan
Kealpaan merupakan suatu keadaan batin pelaku perbuatan pidana seperti ceroboh, teledor, atau kurang kehati – hatian sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum  terjadi.  Dijelaskan  dalam  pasal  359  KUHP.  Van  Hamel  menegaskan  bahwa kealpaan  mengandung  dua  syarat  yaitu:( Kealpaan  (Negligence  Atau  Culpa)  Dalam Hukum Pidana – Beritahukum-Kebijakanpublik.Com)
1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.
4) Tidak Adanya Alasan Pemaaf
Alasan  pemaaf  merupakan  alasan  yang  dapat  menghapuskan  kesalahan  terdakwa. Dalam hal ini perbuatan terdakwa tetaplah merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan.
Dalam KUHP alasan pemaaf dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :(Suyanto, 2018)
a) Pasal  48  KUHP  ,  terkait  daya  paksa.  Dalam  pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika terdapat atau terpengaruh daya paksa.
b) Pasal 49 ayat 2 KUHP , terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa perbuatan membela diri yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. ( Batasan Pembelaan Diri, n.d.)
c) Pasal 51 ayat 2 KUHP , terkait pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang disadari oleh itikad baik. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang yang  mendapatkan  perintah  jawban  tanpa  wewenang,  tidak  menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira bahwa perintah tersebut termasuk  dalam  lingkungan  pekerjaannya.( Isi  Pasal  51  KUHP  Tentang  Perintah Jabatan Dan Penjelasannya)
Tindak Pidana Kekerasan Fisik diLingkungan Pendidikan
Dengan  berkembangnya  pertumbuhan teknologi  dan informasi dapat  memberikan dampak yang buruk bagi para remaja  jika tidak  dapat memanfaatkan teknologi  dengan bijak.  Pada  kenyataannya  para  remaja  seringkali  terlibat  dalam  beberapa  kasus  yang mencoreng nama mereka sebagai generasi penerus bangsa, yaitu salah satunya dengan perilaku senioritas. Senioritas dapat terjadi karena pelaku merasa memiliki kuasa akan hal tersebut. Senioritas dapat terjadi di berbagai tempat dan waktu tak terkecuali di lingkungan pendidikan.  Walaupun  pada  dasarnya  Indonesia  merupakan  Negara  yang  menjunjung tinggi akan rasa menghormati terhadap orang yang lebih tua dan harus melindungi yang lebih muda. Namun seringkali hal tersebut diacuhkan dan dimanfaatkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab dan bersikap sewenang-wenang kepada junior.(Ariyulinda, 2013)
Tradisi  senioritas  sudah  mulai  di  hilangkan  dalam  dunia  pendidikan,  akan  tetapi terdapat anggapan bahwa belum menjadi peserta didik jika belum menjalani ospek.
Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Fisik dilingkungan Pendidikan Tinggi ( system Boarding School)
Penyebab  sering  terjadinya  kekerasan  fisik  dilingkungan  Pendidikan  tinggi  yang menggunakan system boarding school (diasramakan) antara lain:(Majid, 2022)Tradisi senior dan Junior;
1. Situasi dan kondisi yang memungkinkan;
2. Kurangnya pengawasan dari para pembina/pengasuh.
3. Lokasi Asrama yang digabung antara senior dan junior.
4. Peralatan pengawasan (CCTV) yang tidak memadai;
5. Senior merasa kurang dihormati;
6. Kurangnya pemahaman tentang hukum khususnya hukum pidana terkait kekerasan secara fisik oleh para peserta didik.
7. Korban yang tidak berani berkata jujur untuk mengungkapkan peanganiayaan yang dialaminya.
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Lingkungan Pendidikan Tinggi yang Menggunakan System Boarding School
Penyebab  sering  terjadinya  kekerasan  fisik  dilingkungan  Pendidikan  tinggi(Kusuma, 2023)  yang  menggunakan system  boarding  school  (diasramakan)  seperti  yang  telah dijabarkan pada penjelasan diatas maka upaya pencegahan pada tindak pidana kekerasan fisik tersebut antara lain:
1. Kekerasan fisik karena tradisi senior dan junior
2. Situari  dan  kondisi  yang  memungkinkan,  dapat  berupa  lemahnya  pengawasan terhadap peserta didik sehingga dapat terjadi benturan ataupun singgungan antara senior dan junior yang luput dari pengawasan.
3. Kurangnya pengawasan darai pembina/pengasuh.
4. Lokasi asrama yang digabung antara senior dan junior
5. Peralatan pengawasan (CCTV) yang tidak memadai
6. Ada rasa Senior Kurang dihormati
7. Kurangnya  pemahaman  tentang  hukum  khususnya  terkait  hukum  pidana  tentang kekerasan secara fisik oleh para peserta didik.
8. Korban  yang  tidak  berani  berkata  jujur  dan  terbuka  untuk  mengungkapkan penganiayaan yang dialami.
Hambatan hambatan yang kemungkinan akan timbul dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan fisik.
Hambatan – hambatan tersebut ialah antara lain sebagai berikut.(Ardila & Nurhafifah, 2021)
1. Biaya/ cost, satu solusi untuk mencegah timbulnya tindak kekerasan fisik dilingkungan Pendidikan  adalah  dengan  melakukan  pemisahaan  lokasi  Pendidikan  atau  asrama ditempat  yang  berbeda  dengan  jarak  yang  jarak  tempuhnya  membutuhkan  waktu yang cukup lama.
2. Jarak Tempum, dalam  hal ini masalah jarak  yang mana jarak ini berpengaruh bagi tenaga pengajar yang berdomisili berjauhan dengan lokasi Pendidikan.
3. Korban  tindak  Kekerasan  tidak  berani  mengungkapkan  kekerasan  yang  dialami olehnya yang disebabkan oleh intimidasi oleh para senior terhadap juniornya.

## SIMPULAN
Faktor  eksternal  bagi  remaja  baik  faktor  keluarga,  lingkungan  maupun  sekolah memegang  peranan  penting  dalam  membentuk  karakter  bagi  remaja  yang  juga mempengaruhi remaja mengambil keputusan. Kontrol sosial yang diberikan oleh masing- masing  pihak  yang  kurang  efektif  dapat  membuat  remaja  melakukan  tindakan  seperti tindak  kekerasan  fisik  yang  terjadi  di  lingkungan  pendidikan  dengan  sistem  boarding school yang kerapkali terjadi antara senior dan junior. Senior yang memiliki keadaan gila kehormatan  dapat  menyababkan  terjadinya  kekerasan.  Penganiayaan  yang  disertai dengan  ancaman  dilakukan  oleh  senior  berdasarkan  pada  tradisi  untuk  melakukan pendisiplinan terhadap pelajar baru dan menyebabkan pelajar baru tidak berani untuk
melaporkan tindakan tersebut karena mendapat ancaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Bhakti,  A.,  Suprapto,  Y.,  &  Setyo.  (2018).  Rancangan  Sistem  Keamanan  Aeronautical Telecommunication  Network  Message  Handling  System  Menggunakan  Algoritma Kriptografi Berbasis Raspberry Pi. Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan (SNITP).
Surabaya: Politeknik Penerbangan Surabaya.
Bishop, M. 2010. Introduction to Computer Security, Pearson Education. Department of Computer Science National. Chia Tung University, Cryptanalysis Lab., pp.29-38.
Chmielowiec, A.2010. Fixed Points Of The RSA Encryption Algorithm. ElsevierTheoretical Computer Science411: 288-292
Dooley, J.F. 2013.A Brief History of Cryptology and Cryptographic Algorithms. Springer Brief in Computer Science.ISBN 978-3-319-01628-3 99.
Gupta,R.K. and Singh,P. 2013. A New Way to Design and Implementation of Hybrid Crypto System for  Security  of  the  Information  in  Public  Network. International  Journal  of  Emerging
Technology and Advanced Engineering ISSN 2250-2459. (online) http://www.ijetae.com
Hoffstein,J.,  Pipher,J.  and  Silverman.J.H.  (Editors)  .2008.An  Introduction  Of  Mathematical Cryptography. Springer Science + Business Media .e-ISBN: 978-0-387-77994-2.
Iyer, S.C., Sedamkar, R.R., Gupta, S., 2016. A Novel Idea on Multimedia Encryption using Hybrid CryptoApproach. 7th  International  Conference  on  Communication,  Computing  and Virtualization 2016 : pp. 293-298. Elsevier.( online) http://www.sciencedirect.com
Kim, S. And Leeb, G. 2013. Secure Verifiable Non-interactive Oblivious Transfer Protocol Using RSA and Bit Commitment on Distributed Environment. Elsevier.
Li Chengqing, Zhang, D. & Chen, G. 2008. Cryptanalysis Of An Image Encryption Scheme Based On The Hill Cipher. Zhejiang University SCIENCE CS CR.arXiv:0712.0693v1.
Menezes, A. J., Paul C. V. O., & Scott A. V. 1996. Handbook of Applied Cryptography, CRC
Press.
McAndrew, A. 2007. Using The Hill Cipher To Teach Cryptographic Principles. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. DOI: 10.1080/00207390802054508. Meng, X.& Zheng, X. 2015. Cryptanalysis Of RSA With A Small Parameter Revisited. Information
Processing Letters  115: 858 – 862. (online)
http://www.elsevier.com/locate/ipl.
Mollin, R. A. 2007. An Introduction to Cryptography - 2nd edition. Chapman and Hall / CRC.