## HUKUM SIBER : PRAKTIK SPIONASE DALAM KEDAULATAN NEGARA DAN HUBUNGAN DIPLOMASI BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL

## L. Ya Esty Pratiwi
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

## Zezito Fatima Martins Correia
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

## Abstrak
Praktik  pengumpulan  informasi  secara  rahasia  atas  suatu  hal  yang  sangat  sensitif  dari Negara  penerima  oleh  perwakilan  diplomatik  Negara  pengirim,  dapat  dikategorikan sebagai  tidakan  spionase,  Praktik  spionase  melanggar  kedaulatan  Negara  karena bertentangan  dengan  Hukum  Internasional  terkait  pengumpulan  informasi  di  suatu Negara, dengan cara yang sah. Tindakan spionase juga merupakan pelanggaran terhadap etika  hubungan  kerja  sama  antar  Negara  yang  berlandaskan  itikad  baik  sesuai  dengan kebiasaan  internasional.  Ada  sejumlah  konsekuensi  hukum  bagi  Negara  yang melakukan  tindakan  spionase  terhadap  Negara  lain.  Tindakan Persona  non-Grata terhadap  perwakilan  diplomatik  maupun  pemutusan  hubungan  diplomatik  terhadap Negara yang melakukan spionase, merupakan konsekuensi hukum berdasarkan Hukum Diplomatik.  Selanjutnya,  Negara  yang  menjadi  korban  tindakan  spionase  juga  dapat membawa  kasus  ini  ke  hadapan  Mahkamah  Internasional  apabila  praktik  spionase dilakukan  oleh  Negara  ataupun  organ  pemerintah  dari  Negara  lain.  Penyelesaian sengketa  diplomatik  yang  berkaitan  dengan  praktik  spionase  terselubung,  telah disediakan dalam Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes of Viena Convention on Diplomatic Relation, April 18 1961. Cara ini dilakukan dengan cara  mengajukan  permohonan  sengketa  ke  ICJ,  dengan  sebelumnya  diawali Arbitrase dan/atau konsiliasi.
Kata Kunci: spionase, negara, hukum internasional

## PENDAHULUAN
Hukum internasional merupakan suatu kaidah yang mengatur hubungan antara Negara.  Hukum  internasional  saat  ini  mengalami  perkembangan  yang  amat  pesat, demikian juga dalam bidang diplomatic. Banyak sekali persoalan pelangaran yang kemudian  muncul  dan  menyebabkan  seorang  wakil  Negara  asing  menjadi persona  non  grata,  hingga  dewasa  ini  persoalan  yang  sedang  ramai  adalah  mengenai persoalan spionase.
Spionase sebenarnya bukan persoalan baru dalam praktik internasional, namun yang  menjadi  sorotan  adalah  ketika  praktik  spionase  yang  dilakukan  oleh  Negara  ini menjadi  terbongkar,  apalagi  jika  hal  tersebut  diketahui  oleh  khalayak  umum  bahwa yang  menjadi  korban  spionase tersebut bukan  lah  satu  Negara  saja  melainkan  ada puluhan  Negara  yang  menjadi  korbannya.  Bahkan  Negara-negara  korban  spionase tersebut  menjadi  tidak  terima.  Sehingga  Negara-negra  tersebut  melampiasakannya dengan  melakukan  nota  protes  dan  juga  meminta  kepala  Negara  tersebut  untuk memberikan pernyataan resmi terkait spionase yang dilakukan.
Pada tahun 2006, terdapat kasus seorang atase Angkatan Laut Kedutaan Besar Amerika  Serikat  di  Venezuela  dituduh  melakukan  praktik  mata-mata  berkedok  misi diplomatik. 1 Contoh  kasus  tersebut  menunjukan  bahwa  praktikspionase,  yang merupakan  istilah  internasional  yang  digunakan  untuk  tindakan-  tinndakan memperoleh kerahasiaan atau hal-hal yang bersifat rahasia, 1 berkedok misi diplomatik masih dipraktekan.
Sesungguhnya  penanganan  praktik  spionase  bisa  saja  dilakukan  oleh  Negara penerima dengan melakukan Persona non-Grata , namun sampai saat ini Persona non- Grata masih  menjadi  perdebatan  karena  sifatnya  yang  sangat  politis.  Karena  itulah perlu  rasanya  menggali  kembali  penyelesaian  sengketa  secara  Hukum  Internasional atas pelanggaran fungsi diplomatik berupa praktik spionase tersebut.
Masyarakat  internasional  kembali  dikejutkan  oleh  kasus  spionase  yang dilakukan oleh amerika serikat di akhir tahun 2013, yang mana kasus itu bermula ketika Edward Snowden membocorkan data privacy in mobile information and communication system  (PRIMS) 2 kepada  public.  Program  ini  dijalankan  oleh  pemerintah  Amerika Serikat untuk memndapatkan dan mengetahui segala data pengguna yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar dunia. 3
Pada  saat  peristiwa  tersebut  perusahaan-perushaan  besar  seperti  Yahoo, Facebook, dan  juga Google tunduk pada kebijakan PRISM, namun ornganisasi  nirlaba seperti  contohnya  Mozila  yang  secara  terang  terangan  menolaknya.  Akibat  dari maraknya pemberitaan mengenai NSA yangan program PRISM tersebut memunculkan reaksi  keras  bagi  publik  juga  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  internet.  Hal  ini  lah yang menjadi permasalahan, mengingat bahwa internet telah menjadi kebutuhan pokok bagi  banyak  orang  di  dunia,  sehingga  bilamana  tidak  mengakses  internet  maka  akan dapat  menghambat  dalam  pencarian  informasi,  bisnis  dan  lain-lain.  Internet  disatu  sisi mempunya  dampak  positif  bagi  penggunanya,  namun  juga  dapat  berdampak  negatif.
1 Dedi  M.  Lande, Pandangan  Hukum  Terhadap  Spionase ,  Diakses  Terakhir  Pada  Tanggal  :  2  Mei 2020http://kejari-enrekang.go.id/berita/20-pandangan-hukum-terhadap-praktek-spionase.html
2 PRIMS  adalah  suatu  program  yang  beralasan  untuk  memerangi  teroris  terutama  di internet  yang  mana program ini dijalankan oleh Amerika Serikat melalui NSA (national System Agency)
3 www.indocropcircles.wordpress.com Diakses pada tanggal 2 Mei 2020
Disisi  lain  keterbukaan  informasi  menjadikan  banyak  hal  yang  seharusnya  privasi menjadi dapat diakses oleh orng lain karena keamanan yang dapat diretas.
Akibat  dari  hal  tersebut,  terjadi  unjuk  rasa  di  Washington  Amerika  Serikat pada  26  oktober  2013,  mereka  mendesak  pemerinatah  Amerika  Serikat  untuk menghentikan  praktik  spionase.  Masyarakat  menuntut  untuk  dibuat  aturan  untuk membatasi  program  penyadapan  yang  dilakukan  oleh  Badan  Keamanan  nasional Amerika  Serikat  (NSA)  yang  mana  dianggap  telah  mengganggu  kehidupan  pribadi. Unjuk  rasa  tersebut  menyoal  tentang  pengintaian  yang  dilakukan  AS  terhadap komunikasi  warga  Negara  biasa  bahkan  pemimpin  pemimpin  global  sehingga mengakibatkan  kemarahan  dari  berbagai  penjuru  dunia.  Tepat  12 tahun  pasca  kongres yang mengesahkan Patrio Act untuk memperluas pengumpulan data-data intelejen anti- teror setelah terjadinya serangan teroris 11 september, sebanyak 4.500 para pengunjuk rasa  menuntut  diakhirinya  “spionase  missal”,  selain  itu  mereka  juga  menyuarakan “hentikan  pemerintahan  rahasia,  hentikan  spionase  AS,  stop  berbohong”  yang dibentangkan  menggunakan  spanduk  dengan  tulisan  “jangan  mengintai  Kami  lagi”  di gedung  tempat  Kongres  berkantor.  Selain  itu  juga  mereka  membuat  petisi  mellaui internet yang ditanndatangani lebih dari 575.000 orang. 4
Petisi  tersebut  berisikan  desakan  bagi  parlemen  untuk  mengungkapkan  secara jelas  program  pengintaian  oleh  NSA.  Sejak  Edward  Snowden  menguak  penyadapan besar-besaran  yang dilakukan oleh NSA terhadap komunikasi telepon ataupun  internet terhadap  warga  Amerika  Serikat  dan  juga  Peminmpin  dunia,  termasuk  jerman  dan perancis.  Kelompok  digital  Elektronic  Foundation  merupakan  salah  satu  organisasi yang juga menekan kongres untuk melakukan reformasi dalam meningkatkan keamanan rahasia pribadi. 5
Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  menganalisis  praktik  spionase berdasarkan  prinsip  kedaulatan  Negara.  Selain  itu  tulisan  ini  juga  bertujuan  untuk mengetahui  konsekuensi  hukum,  bagi  suatu  Negara  yang  melakukan  tindakan spionase terhadap Negara lain.

## PERUMUSAN MASALAH
1. Apakah  Spionase  merupakan  pelanggaran  terhadap  kedaulatan  negara  dan  apa konsekuensinya?
2. Apakah  spionase  dalam  hubungan  diplomatik  melanggar  ketentuan  hukum internasional dan bagaimana penyelesaian sengketanya?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  jenis  penelitian hukum  normatif  karena  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  peraturan  perundang- undangan  serta  asas-  asas  hukum  yang  berlaku. 6 Sumber  bahan  hukum  penelitian  ini berasal  dari  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  yang  digolongkan  atas  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. 7 Jenis  pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  jenis  pendekatan  perundang-
4 http://www.kabar24.com/international/read/20131027/10/203460/ribuan-orang-berdemonstrasidesak- pemerintah-as-hentikan-spionase Di akses pada tanggal 2 Mei 2020
5 Ibid
6 Soerjono Soekanto dan H. Abdurahman, 2003, Metode Penelitian Hukum , Rieneka Cipta, Jakarta, h. 56.
7 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 94.
undangan, yang mengkaji instrumen-instrumen hukum internasional terkait.

## PEMBAHASAN
1. Tindakan  Spionase  sebagai  pelanggaran  kedaulatan  negara  dan Konsekuensi hukumnya
a. Praktik Spionase
Spionase  berasal  dari  bahasa  perancis  yakni espionnage dengan  arti pengintaian atau memata-matai. Sedangkan menurut terminologi, spionase adalah suatu praktik untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut. Yang  membedakan  spionase  dengan  bentuk  pengumpulan  informasi  intelijen lainnyaadalah bahwa spionase bisa mengumpulkan informasi dengan mengakses tempat di mana informasi tersebut disimpan atau orang yang mengetahui  mengenai  informasi tersebut  dan akan membocorkannya melalui berbagai dalih.
Spionase  biasanya  dianggap  sebagai  bagian  dari  upaya  institusional  (misal, pemerintahan  atau  badan  intelijen).  Istilah  spionase  pada  mulanya  dianggap  sebagai suatu  keadaan  memata-matai  musuh  potensial  atau  aktual,  terutama  untuk  tujuan militer,  tetapi  kini  telah  berkembang  untuk  memata-matai  perusahaan,  yang  dikenal secara  spesifik  sebagai  spionase  industrial.  Banyak  negara  secara  rutin  memata-matai baik  musuh  maupun aliansi  mereka, walaupun  mereka  memiliki  kebijakan untuk tidak berkomentar akan hal ini. Selain mempekerjakan agen-agen pemerintah sendiri, banyak yang  juga  menyewa  perusahaan  swasta  untuk  mengumpulkan  informasi  seperti  SCG International  Risk  dan  yang  lainnya. 8 Pengertian  lain  disebutkan  bahwa  spionase merupakan upaya: “mengumpulkan, mengirimkan, atau menghilangkan informasi yang berhubungan dengan pertahanan nasional”. 9
Terdapat 2 (dua) hal positif yang dapat diambil dari praktik spionase tersebut. Hal  positif  yang  pertama  adalah  praktik  spionase  merupakan  sebuah  kebutuhan  bagi suatu  negara  untuk  kepentingan  nasionalnya,  salah  satu  contoh  kepentingan  nasional terkait dengan spionase adalah permasalahan terorisme yang memunculkan impact (baik secara  langsung  maupun  secara tidak  langsung)  di  lebih  dari  satu  negara  (seperti  yang penulis telah paparkan sebelumnya).
Hal  positif  yang  kedua  adalah  praktik  spionase  merupakan  pelajaran  bagi negara korban  spionase  untuk  lebih  meningkatkan sistem keamanan  negaranya, karena biasanya  negara  tidak/kurang  memperdulikan  sistem  keamanan  tempat  penyimpanan dokumen-dokumen penting kenegaraan, dan lebih fokus terhadap hal-hal lain yang juga merupakan sesuatu yang tak kalah pentingnya dengan sistem keamanan  negara yang ia miliki, seperti halnya pertahanan udara, darat, dan laut. Namun sistem keamanan negara tidak  dapat  di  sepelehkan  begitu  saja,  karena  bagi  negara-negara  maju  yangmemiliki agen-agen  khusus  yang  dapat  memantau  setiap  aktivitas  negara-negara  yang  tidak memiliki sistem keamanan penyimpanan dokumen negara yang cukup kuat, khususnya dokumen-  dokumen  negara  yang  berupa  dokumen  digital.  Jangankan  negara  yang memiliki  sistem  pertahanan  digital  tidak  cukup  kuat,  sedangkan  negara-negara  maju yang di kenal secara umum  memiliki tingkat keamanan digital pertahanan negara  yang sangat  kuat  saja  masih  bisa  diretas  oleh  agen-agen  khusus  negara  maju  lainnya,  dan
8 http://id.wikipedia.org/wiki/Spionase diakses pada tanggal 7 Mei 2020
9 Henry Campbell, Black’s Law Dictionary , Fifth Edition, (ST. Paul Minn: West Publishing co.1979).
biasanya misi dari agen-agen rahasia tersebut bersifat rahasia dan terselubung.
Beberapa  contoh  negara  maju  yang  cukup  menarik  untuk  diperbincangkan adalah  negara  Prancis  dan  negara  Jerman  yang  ternyata  merupakan  negara-negara korban spionase negara maju lainnya (Amerika Serikat). Kedua negara tersebut dikenal secara  umum  akan  kekuatan  tingkat  keamanan  digital  pertahanan  negaranya,  namun ternyata  masih  juga  dapat  di  retas  oleh  Amerika  Serikat,  selain  Prancis  dan  Jerman, masih  ada  beberapa  negara  di  Eropa  yang  kemudian  juga  terungkap  sebagai  negara korban spionase Amerika Serikat. Selain itu beberapa negara di Asia dan Amerika Latin pun  menjadi  negara  korban  spionase  Amerika  Serikat,  semua  ini  dapat  diketahui berawal ketika Edward Snowden yang kemudian membeberkannya ke publik.
Jika kita flash back sebelum terbongkarnya kasus spionase yang dilakukan oleh Amerika  Serikat  terhadap  puluhan  negara  di  dunia,  maka  praktik  semacam  ini (spionase)  sudah  sering  terjadi  di  negara-negara,  dapat  kita  jumpai  pada  pertengahan tahun  2013,  tepatnya  pada  bulan  Mei,  kasus  Ryan  Fogle  (seorang  diplomat  Amerika Serikat) yang kemudian di persona non grata oleh Pemerintah Rusia setelah sempat di tahan  oleh  pihak  berwenang  atas  aksi  spionasenya  yang  di  ketahui  oleh  Pemerintah Rusia,  Ryan  Fogle  pun  diperintahkan  untuk  meninggalkan  Rusia  secepatnya  dan diserahkan  kepada  para  pejabat  Amerika  Serikat. 10 Selain  kasus  Fogle,  kasus  spionase juga pernah terjadi terhadap para diplomat Rusia, Irak, dan Iran, pelakunya adalah Abin (seorang  intelijen  Brazil)  yang  melakukan  spionase  dalam  kurun  waktu  tahun  2003 hingga  tahun  2004. 11 Selain  2  kasus  spionase  tersebut,  dapat  kita  jumpai  pula  kasus spionase  di  Indonesia  pada  tahun  1980an  yakni  kasus  Kolonel  Sergei  Egorof  (Asisten pertahanan kedutaan Soviet di Jakarta). 12
Dari  2  (dua)  hal  positif  tersebut,  terdapat  banyak  sekali  hal  negatif  yang  juga dapat ditimbulkan akibat dari praktik spionase suatu negara, beberapa diantaranya ialah bahwa  praktik  spionase  yang  berlebihan  dapat  mengakibatkan  kerugian  secara  tidak langsung  bagi  negara  korban  spionase,  yakni  rahasia-  rahasia  negara  korban  spionase yang sebenarnya  tidak ada  hubungannya dengan  negara pelaku spionase (bahkan tidak mengancam  sama  sekali  terhadap  kedaulatan  nasionalnya)  dapat  di  ketahui,  selain  itu juga jika praktik spionase terbongkar ke publik dapat mengakibatkan ketidakpercayaan negara-negara  korban  spionase  terhadap  negara  pelaku  spionase,  bahkan  bisa  jadi sampai  pada  tahap  pertikaian  antar  negara  akibat  praktik  spionase,  semua  ini menjadikan  hubungan antar negara sebagai kesatuan  masyarakat internasional  menjadi terganggu  dan  dapat  menciptakan  suasana  yang  kurang  harmonis  di  antaranegara- negara.

## b. Spionase sebagai pelanggaran kedaulatan Negara
Kedaulatan Negara ( sovereignity ) merupakan hak tertinggi yang dimiliki oleh suatu  Negara.  Kedaulatan  dalam  arti  yang  terbatas  ini  selain  kemerdekaan ( independence ) juga  memiliki paham kesederajatan ( equality ). Artinya Negara-negara yang  berdaulat  memiliki  derajat  yang  sama,  sehingga  dilarang  memaksakan
10 Lihat  Kadarudin, Personan  Non  Grata  Dalam  Praktik  Hukum  Internasional ,  Jurnal  Hukum “Justitia”Volume I Nomor 1 Edisi September 2013, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Hlm.
10
11 http://international.sindonews.com/read/2013/11/06/42/802292/brazil-kasus-spionase-kami-beda- %20dengan-as di akses pada tanggal 28 Oktober2013
12 Lihat  Sumaryo  Suryokusumo, Hukum  Diplomatik,  Teori  Dan  Kasus ,  (Bandung:  AlumAni,  2010). Hlm.133-134
kedaulatannya  tersebut  kepada  Negara  merdeka  lainnya. 13 Menghormati  kedaulatan masing  masing  merupakan  hal  yang  harus  diutamakan  dalam  hubungan  diplomasi kerjasama antar Negara.
Kegiatan-kegiatan  spionase  untuk  kepentingan  negara  pengirim  merupakan pelanggaran  yang sudah  biasa terjadi terhadap kewajiban para anggota staf perwakilan asing  untuk  menghormati  tata  hukum  di  negara  penerima.  Kegiatan  mata-mata  oleh seorang  diplomat  merupakan  salah  satu  pelanggaran  kejahatan  dalam  kekebalan diplomatik,  jika  kejadian  itu  terungkap,  diplomat  itu  dapat  di  tarik  kembali  oleh negaranya atau di nyatakan persona non grata oleh negara penerima. Dalam praktiknya, kegiatan spionase  yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik dan konsuler tidak dapat di abaikan  begitu saja dan  badan  intelijen  nasional telah  memanfaatkan  kekebalan dan keistimewaan  diplomatik  tersebut  untuk  membantu  tugasnya,  misi  perwakilan diplomatik  seperti  dinyatakan  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  (d)  Konvensi  Wina mengenai  Hubungan  Diplomatik  mempunyai  tugas  antara  lain  bahwa  dalam menyampaikan  laporan  mengenai  keadaan  dan  perkembangan  di  negara  penerima kepada negaranya haruslah benar-benar dilakukan dengan cara-cara yang sah. Apa yang tidak  dapat  diterima  dalam  kebiasaan-kebiasaan  diplomatik  secara  umum  adalah  jika dalam  mengumpulkan  keterangan-keterangan  itu  di  tempuh  dengan  cara  sembunyi- sembunyi  (gelap),  termasuk  pembelian-pembelian  melalui  agen-agen  yang  ada  di negara penerima,  atau bahkan  memanfaatkan orang-orang setempat secara intensif dan berlebih-lebihan  sebagai  sumber  informasi  apa  saja  yang  dianggap  sensitif. 14 Oleh karena  itu,  tidak  ada  alasan  pembenaran  bagi  setiap  negara  yang  melakukan  praktik spionase  terhadap  negara  lain,  dengan  kata  lain,  dalam  hal  suatu  negara  melakukan praktik spionase dengan alasan apapun (baik itu untuk kepentingan nasionalnya maupun untuk  kepentingan  bersama,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  terorisme)  tidak  dapat dibenarkan.
Salah  satu  contoh  yang  paling  mudah  adalah  ketika  Edward  Snowden mengumumkan  ke  publik  tentang  aksi  spionase  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Amerika  Serikat  dalam  bentuk  penyadapan  terhadap  komunikasi  kepala  negara  di banyak  negara,  menjadikan  Amerika  Serikat  menjadi  musuh  bersama  negara-negara korban  praktik  spionase  yang  dilakukannya,  tidak  terkecuali  Prancis  dan  Jerman  yang selama  ini  menaruh  kepercayaan  penuh  terhadap  Amerika  Serikat  sebagai  bentuk loyalitasnya  terhadap  sesama  negara  sekutu  seketika  itu  juga  runtuh  dan  meminta Barack  Obama  (selaku  Presiden  dan  Kepala  Pemerintahan  Amerika  Serikat)  untuk meminta  pernyataan  resmi  sebagai  bentuk  klarifikasi  atas  apa  yang  dilakukan intelegennya terhadap negara-negarasekutu.
Setelah  kejadian  tersebut,  beberapa  hari  kemudian  Jerman  membatalkan Perjanjian  Kerja  Sama  dengan  AS  dan  Inggris.  Langkah  Jerman  tersebut  menyusul bocornya  program  rahasia  Pemerintah  AS  yang  memata-matai  negara  sekutunya tersebut.  Rencana    serupa  akan  diberlakukan  juga  terhadap  Prancis.  Perjanjian  yang dimaksud  adalah  kesepakatan  1968-1969  pada  masa  Perang  Dingin  yang  memberikan izin  kepada  negara-negara  Barat  yang  menempatkan  pasukan  di  Jerman  untuk menghadapi  Blok  Timur,  guna  memberikan  izin  mengadakan  operasi  mata-mata  demi
13 J.G Starke, 2006, Pengantar Hukum Internasional (edisi kesepuluh) , Sinar Grafika, Jakarta, h. 209.
14 Ibid
melindungi pasukan mereka. Bagi rakyat Jerman, terbongkarnya operasi mata-mata AS sungguh merisaukan hati mereka, karena sebagai penduduk di negara demokrasi hal itu merupakan  pelanggaran  privasi  yang  sangatdijunjung  tinggi  dalam  kultur  kehidupan rakyat  di  negara-negara  Barat.  Karena  itu  reaksi  Jerman  yang  begitu  keras  juga  untuk menunjukkan  kepada  rakyatnya  bahwa  Pemerintah  Jerman  tidak  mengabaikan  begitu saja  perjanjian  dan  kegiatan  mata-mata  AS  tersebut;  meskipun  perjanjian  itu  sudah kehilangan  “taji”nya  karena  bukankah  perang  dingin  sudah  lama  usai.  Bagi  siapa  pun yang  mengikuti  perkembangan  dunia  kegiatan  mata-mata  suatu  negara  ke  negara  lain adalah hal yang biasa. Apalagi ketika perang dingin masih berlangsung, kegiatan mata- mata  dengan  operasi  intelijen  sangat  intensif  dilakukan  negara-negara  Blok  Barat terhadap  negara-negara  Blok  Timur  dan  sebaliknya.12  Oleh  karena  itu  dilihat  dari  hal tersebut,  maka  di  perlukan  suatu  instrument  baru  guna  mengatur  pelarangan  praktik spionase,  agar  negara-  negara  yang  memiliki  teknologi  yang  mutakhir  tidak  secara bebas  mengakses  informasi  sebanyak-banyaknya  dari  negara  yang  ia  jadikan  objek spionasetersebut.
Oleh karena  itu, sudah seharusnya praktik spionase  menjadikan pelajaran  bagi setiap  negara  dalam  mengambil  keputusan,  karena  bagi  negara  korban  spionase,  dapat saja  melakukan persona  non  grata bagi  diplomat  yang  di  anggapnya  melakukan spionase,  bahkan  bisa  saja  melakukan  hal  yang  lebih  ekstrim  lagi  yakni  pemutusan hubungan  diplomatik,  yang  kemudian  hal  tersebut  dapat  mengganggu  suasana keharmonisan hubungan negara-negara sebagai suatu entitas masyarakat internasional.
Dalam  hubungan  luar  negeri,  informasi  serta  wawasan  yang  luas  merupakan modal  utama  dalam  praktik  diplomasi.  Mengumpulkan  informasi  di  suatu  Negara dengan  segala  cara  yang  sah  dan  melakukan  analisis  serta  melaporkan  informasi  ke Negara  pengirim,  bukanlah  kegiatan  yang  melanggar  Hukum  Internasional.  Pasal  3 ayat  (1)  huruf  d    Konvensi  Wina  18  April  1961  menyebutkan, “Ascertaining,  by  all lawfull  means,  conditions  and  developments  in  the  receiving  state  and  reporting thereon to the government of the sending state” bahwa utusan Negara pengirim dapat melaporkan dengan segala cara yang sah perkembangan dan kondisi Negara penerima kepada  Negara  pengirim. 15 Tetapi  tindakan  memperoleh  informasi  secara  spionase dilarang  dalam  Hukum  Internasional,  karena  dianggap  dapat  mengganggu  kedaulatan maupun keamanan Negarapenerima.
Resolusi  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  tentang Declaration  on  Principles  of  International  Law  concerning  Friendly  Relations  and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations No. 2625 Tahun 1970, 16 menegaskan bahwa Every State has the duty to fullfil in good faith its  obligations  under  the  generally  recognized  principles  and  rules  of  international law .  Setiap  Negara  dalam  melakukan  hubungan  kerjasama  dengan  Negara  lain memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi  dengan  itikad  baik  kewajibannya  sebagaimana prinsip-prinsip  dan  aturan  Hukum  Internasional.  Prinsip  yang  termaktub  didalam revolusi MajelisUmum PBB ini bersifat Umum, sehingga Negara Wajib mentaati dan menghormatinya.
15 Syahmin  AK,  2008, Hukum  Diplomatik  Dalam  Kerangka  Studi  Analisis ,  PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, h. 93.
16 https://www.un.org/ruleoflaw/files/3dda1f104.pdf diakses pada tanggal 6 Mei 2020
Peranan dari perjanjian  internasional (dalam  hal  ini  Konvensi  Wina terhadap Hubungan Diplomatik) sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. 17 Selainitujugakarenaperjanjianinternasionalmerupakansalahsatusumberhukum internasional yang menempati posisi penting dari sumber-sumber hukum internasional lainnya. 18 Jadi dapat dikatakan bahwa Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik harus di optimalkan terkait dengan praktik spionase  yang  marak terjadi, dan sebagian besar dilakukan oleh negara-negara maju.

## c. Konsekuensi hukum bagi Negara yang melakukan Spionase terhadap Negara lain
Bilamana  dalam  suatu  hubungan  diplomatik  antar  Negara  terjadi  kasus Spionase  sebagai  tindakan  Persona  Non-grata  terhadap  perwakilan  diplomatik,  maka dapat  dilakukan  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  ketentuan  pasal  9  ayat  (1) Konvensi Wina 19961.
“The  receiving  State  may  at  any  time  and  without  having  to  explain  its decision,  notify  the  sending  State  that  the  head  of  the  mission  or  any  member  of  the diplomatic staff of the mission  is persona non grata  or that any other member of the staff  of  the  mission  is  not  acceptable.  In  any  such  case,  the  sending  State  shall,  as appropriate,  either  recall  the  person  concerned  or  terminate  his  functions  with  the mission. A person may be declared non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.”
Dalam hal ini berarti suatu hubungan Diplomatik antara Negara tersebut telah berakhir dimana hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 43 Konvensi Wina 1961.
The function of a diplomatic agent comes to an end, inter alia:
(a) On notification by the sending State to the receiving State that the function of the diplomatic agent has come to an end;
(b)  On  notification  by  the  receiving  State  to  the  sending  State  that,  in accordance with paragraph 2 of article 9, it refuses to recognize the diplomatic agent as a member of the mission.
Negara  yang  melakukan  spionase,  selain  melakukan  tindakan  Persona  Non- Grata  dan  juga  pemutusan  hubungan  diplomatik  Negara  juga  dapat  diadili  di Mahkamah  Internasional  (IJC).  Hal  seperti  ini  dimungkin  kan  jika  tindakan penyadapan  dan  juga  pelaku  penyadapan  merupakan  bagian  dari  pemerintah  suatu Negara.  Dalam  ketentuan  pasal  4 Draft  articles  onResponsibility  of  States  for Internationally Wrongful Acts,
1. The conduct of any State organ shall be considered an act of that State under international law, whether the organ exercises legislative, executive, judicial or any  other  functions,  whatever  position  it  holds  in  the  organization  of  the  State,  and whatever its character as an organ of the central Government or of a territorial unit of the State.
2. An  organ  includes  any  person  or  entity  which  has  that  status  in
17 BirkahLatifdanKadarudin, HukumPerjanjianInternasional ,(Makassar:PustakaPenaPress,2013). Hlm.1
18 MuhammadAshri, HukumPerjanjianInternasional,DariPembentukanHinggaAkhirBerlakunya , (Makassar:  Arus  Timur, 2012).  Hlm.  1;  Lihat  Juga  Linderfalk,  Ulf, on  The  Interpretation  of  Treaties; The  Modern  International  Law  as  Expressed  in  the  1969  Vienna  Convention  on  the  Law  of Treaties , (The Netherland: Springer, 2007). Hlm.1
accordance with the internal law of the State.”
yang menyatakan bahwasannya sikapdari setiap organ Negara akan dianggap sebagai tindakan Negara tersebut. Disebutkan juga bahwa yang termasuk organ Negara adalah  setiap  orng  atau  badan  yang  memiliki  status  sesuai  dengan  ketentuan  hukum yang  ada  di  Negara  tersebut.  Dalam  pembuktian,  tindakan  Spionase  yang  dilakukan oleh  suatu  organ  Negara  sangatlah  penting  dilakukan,  karena  yang  dapat  saja diperkarakan dalam ICJ hanyalah Negara, sebagaimana ketentuan  yang tertulis dalam pasal 34 ayat (1) Statuta ICJ “ Only states may be parties in  cases before the Court” dimana hanya Negara lah yang dapat berperkara di Mahkamah INternasional (ICJ).
2. Praktik Spionase dalam Hubungan Diplomatik terhadap Ketentuan Hukum Internasional dan Penyelesaian Sengketa
a. Praktik  Spionase  dalam  hubungan  Diplomatik  menurut  Ketentuan  Hukum Internasional
Hukum  Diplomatik  mulanya  digunakan  hanya  untuk  merujuk  pada  norma- norma  yang  ada  didalam  ketentuan  Hukum  Internasional  yang  mana  didalamnya mengatur  kedudukan  dan  fungsi  misi  diplomatic  yang  telah  ditentukan  oleh  Negara- negara sebagai suatu perjanjian internasional.
Pasal 3 konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
“1.The functions of a diplomatic mission consist, inter alia, in:
a) Representing the sending State in the receiving State;
b) Protecting  in  the  receiving  State  the  interests  of  the  sending  State and of its nationals, within the limits permitted by international law;
c) Negotiating with the Government of the receiving State;
d) Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving  State,  and  reporting  thereon  to  the  Government  of  the sending State;
e) Promoting  friendly  relations  between  the  sending  State  and  the receiving  State,  and  developing  their  economic,  cultural  and scientific relations.
2. Nothing in the present Convention shall be construed as preventing the performance of consular functions by a diplomatic mission.”
Dalam  ketentuan  pasal  3  Konvensi  Wina  1961  tersebut  menyatakan  bahwa salah satu tugas perwakilan diplomatic adalah untuk mengumpulkan informasikeadaan Negara  penerima  secara  akurat  dan  dengan  cara  yang  sah  untuk  kemudian  dapat dilaporkan  kepada  Negara  pemgirim. 19 Membuat  suatu  laporan  dari  suatu  keaadaan juga  disebut  sebagai  kewajiban  paling  mendasr  nagi  perwakilan  diplomatic  terhadap Negara  pengirim.  Dengan  catatn  bahwa  laporan  tersebut  harus  didapat  dengan  cara yang  sah,  sehingga  jika  dikaitkan  dengan  praktik  spionase  maka  akan  dianggap sebagai  informasi  yang  didapat  dengan  cara  yang  illegal  atau  tidak  sah  menurut kebiasaan dan juga hukum internasional.
Dalam pasal  9 ayat (1) Konvensi Wina yang mana mengatur tentang Persona Non-Grata  yang  mana  merupakan  jawaban  yang  disediakan  bila  mana  terjadi  suatu
19 Syahmin,  Ak,  2008, Hukum  Diplomatik  dalam  Kerangka  Studi  Analisis ,  PT  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, h.93.
permasalahan  diplomatic  antar  Negara  penerima  dengan  negera  pengirim.  Terkait praktik nya  inggris pernah  menggunakan pasal  ini sebagai dasar untuk  memulangkan seratus  lima  anggotanya 20 dan  juga  meminta  untuk  memulangkan  orang-ornag  yang dianggap  telah  melakukan  spionase  yang  tercantum  di  dalam  Aide  Memorie  yang disampaikan oleh inggris kepada Kuasa  Usaha Kedutaan Besar Uni Soviet di London pada saat itu. 21 Namun pada praktik nya persona non-grata dapat menimbulkan adanya reaksi pembalasan dari Negara yang mana perwakilan diplomatiknya di Persona Non- Grata  kan,  sehingga  hal  ini  dapat  menimbulkan  permasalahan  baru  yang  muncul dikemudian  hari  dan  juga  bisa  saja  menimbulkan  adanya  kerenggangan  dalam hubungan  antar  negera  juga  memungkinkan  adanya  ketegangan  politik  dari  kedua belah Negara.

## b. Penyelesaian Sengketa Diplomatik dalam Praktik Spionase
Hukum internasional telah memberikan ketentuan terkait dengan penyelesaian sengketa  dalam  hubungan  diplomatik  yang  mana  diatur  dalam Optional  Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes of Viena Convention on Diplomatic Relation,  April  18  1961. Dalam  protokol  opsional  ini,  mengatur  bahwa  setiap  pihak yang  berselisih,  dapat  mengajukan  permohonan  ke International  Court  of  Justice . Namun  sebelum  mengajukan  ke  ICJ,  pihak  bersengketa  dapat  menempuh  jalan "arbitrase" terlebih  dahulu  sesuai  dengan  apa  yang  diatur  dalam  pasal  2 Optional Protocol.
“The  parties  may  agree,  within  a  period  of  two  months  after  one  party  has notified its opinion to the other that a dispute exists, to resort not to the International Court  of  Justice but to an arbitral  tribunal. After the expiry of  the said  period, either party may bring the dispute before the Court by an application.”
Selain arbitrase ,  sesuai  Pasal  13  ayat  (1)  para  pihak  juga  dapat  memulai dengan  jalur "konsiliasi”. Menurut  protokol  opsional  ini,  Komisi  Konsiliasi  harus membuat "rekomendasi" dalam  waktu  lima  bulan  sesudah  pengangkatannya.  Jika rekomendasi tidak diterima oleh para pihak, maka diberikan waktu dua bulan sesudah mereka  dikirimi  rekomendasi  itu  untuk  pihak  manapun  dari  perselisihan  tersebut membawa perselisihannya ke ICJ sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Optional Protocol. “(2) Tne conciliation commission shall make its recommendations within five months after its appointment. If its recommendations are not accepted by the parties to the dispute  within  two months after they have been delivered, either party may bring the dispute before the Court by an application.”
Akan tetapi, pertanggungjawaban yang akan didapat penerima hanya terbatas para  pertanggungjawaban  Negara  pengirim (States  responsibility) dan  bukan pertanggungjawaban  individual  dari  agen  spionase  yang  bertugas (individual responsbility), hal  ini  dikarenakan  yang  dapat  mengajukan  sengketa  adalah  pihak- pihak para peserta Konvensi tersebut saja, dalam  hal ini adalah "Negara-Negara" atau "Organisasi  Intemasional"  semata.,  sehingga  individu  tidak  dapat  berperkara ataudiperkarakan.
c. Sikap  Negara  Pelaku  dan  Negara  Korban  Spionase  Berdasarkan  Aturan Hukum Internasional
20 Ernest Satow, 1979, Satow’s Guied to Diplomatic Practice , 5th Edition, Longman Group Ltd, London, h.21-23.
21 Ibid hal. 184-185
Secara  umum  dapat  di  ketahui  bahwa  praktik  spionase  dilakukan  oleh  suatu negara  terhadap  negara  yang  menurut  anggapannya  dapat  menjadi  ancaman  bagi kedaulatan  nasionalnya.  Namun  yang  mengejutkan  bagi  orang  awam  adalah  kegiatan mata-mata  justru  dilakukan  juga  oleh  suatu  negara  terhadap  negara  lain  yang  menjadi sekutunya.  Hal  itupun  sebenarnya  bukanlah  sesuatu  yang  mengherankan.  Dengan berpegang  pada  adagium  “tidak  ada  kawan  yang  abadi,  yang  abadi  hanyalah kepentingan nasional”, atas dasar pandangan di ataslah maka kegiatan mata-mata suatu hal yang wajar antar negara meskipun mereka tidak saling bermusuhan.
Kegiatan  spionase  tak  dapat  dipisahkan  dengan  kegiatan  intelijen.  Kegiatan intelijen  bisa  dilakukan  di  dalam  negeri  atau  luar  negeri  suatu  negara.  Berbagai informasi  yang  dikumpulkan  dalam  kegiatan  intelijen  yang  meliputi  berbagai  bidang poleksosbudhankam  (politik,  ekonomi,  sosial-budaya  dan  pertahanan-keamanan). Kegiatan  intelijen  bisa  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data-data  baik  yang  terbuka maupun  secara  siluman  (tertutup).  Kegiatan  diplomatik  yang  dilakukan  suatu  negara yang  menempatkan  perwakilan  dengan  aparat  diplomatnya  di  suatu  negara  lain  pada hakekatnya  adalah  jugakegiatan  intelijen.  Mengumpulkan  sebanyak  mungkin  data  dari negara akreditasi dan mengirimnya ke pemerintah pusatnya. Mengenai pengolahan dan untuk  apa  data  intelijen  akandigunakan,  itu  adalah  urusan  pemerintah  dalam  hal  ini aparatur intelijen terkait. Sedangkan spionase biasanya berlangsung lintasnegara. 22
Suatu  negara  misalnya  dengan  misi  untuk  menggulingkan  pemerintahan  yang sah  atau  untuk  menggagalkan  program  nuklir  suatu  negara  lain  dilakukan  dengan kegiatan  spionase.  Dan  kegiatan  spionase  tersebut  selalu  diiringi  dengan  kegiatan intelijen,  baik  sebelum  hingga  sesudahnya.  Kegiatan  spionase  atau  bahasa  awamnya mata-mata  selalu  melibatkan  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  terpisah-pisah yang  bertindak  sebagai  intel  atau  agen.  Banyak  rezim-rezim  suatu  negara  yang dijatuhkan,  setelah  beberapa  tahun  kemudian,  ternyata  merupakan  hasil  spionase  yang digerakkan  oleh  negara  lain.  Perkembangan  terakhir  di  kawasan  Timur  Tengah  yakni kejatuhan  Moammer  Khadafi  di  Libya,  kejatuhan  Presiden  Mursi  di  Mesir  dan  juga upaya  penggulingan  Presiden  Bashar  al  Assad  (Suriah)  selalu  tak  lepas  dari  kegiatan spionase negara-negara lain yang memang mengharapkan kejatuhan para kepala negara yang  menjadi  sasaran.  Dengan  kata  lain,  hubungan  antar  negara  dalam  zaman  post- modern  ini,  selain  secara  formal  (diplomasi)  namun  di  bawah  tanah  selalu  dipenuhi dengan kegiatan spionase. Negara-negara besar selalu menjalani kegiatan diplomasi dan spionase  secara  bersamaan,  berjalin  dan  berkelindan  satu  sama  lain,  seperti  dua  sisi mata  uang  yang  sama.  Dan  biasanya  suatu  negara  melakukan  kegiatan  spionase terhadap  negara  lain  dengan  dalih  demi  kepentingan  nasionalnya. 23 Walaupun sebenarnya hal tersebut hanyalah kalimat pembelaan saja ketika suatu praktik  spionase bocor, atau diketahui oleh publik, namun yang terpenting adalah kepercayaan yang sulit pulih bagi negara-negara korban spionase terhadap negara pelaku spionase tersebut.

## d. Praktik Spionase di Indonesia
Semua  negara  pasti  melakukan  kegiatan  intelijen  terhadap  negara  lain.  Tidak terkecuali  dengan  Indonesia  untuk  kepentingan  nasional.  Indonesia  bahkan  sampai mengirim staf dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) ke negara Republik Kepulauan Fiji. Fiji adalah sebuah negara kepulauan di selatan Samudra Pasifik. Praktik umum di semua negara bahwa di setiap kedutaan besar itu ada perwakilan dari intelijen. Bahkan
22 Ibid
23 Ibid
yang Fiji kecil itu ada staf dari lembaga sandi negara yang ke sana. Pertanyaanya apa? Kenapa kok Fiji ada aparat dari Lembaga Sandi Negara? Itu negara kecil. Tapi kita bisa lihat konteks ke (kepentingan) Papua.
Kita  bisa  menghubung-hubungkan.  Olehnya  itu  agar  Pemerintah  mengambil sisi  positif  dari  penyadapan  yang  dilakukan  Amerika  Serikat  dan  Australia.  Misalnya dengan  pembenahan  di  internal  sendiri  agar  informasi-informasi  yang  bersifat  rahasia tidak  bocor.  Indonesia  masih,  khususnya  kementerian  luar  negeri,  masih  lemah  dalam teknologi  informasi  dan  mengatasi cyber  crime .  Kementerian  luar  negeri  tidak  ada bagian  khusus  yang  menangani  masalah  cyber  crime  atau  Teknologi  Informasi  super canggih seperti itu. Sisi positif kasus ini adalah kedepannya kita ada lesson untuk tidak seperti itu lagi. Kita menangkal dengan meningkatkan kemampuan kita kapabilitas kita sendiri. 24 Jadi  sesungguhnya  praktik  spionase  di  satu  sisi  merupakan  kebutuhan nasional,  namun  jika  berlebihan,  hal  tersebut  dapat  menjadi  pelanggaran  terhadap hukum internasional .

## PENUTUP

## Kesimpulan
a. Praktik pengumpulan  informasi secara rahasia atas suatu hal  yang sangat sensitif dari  Negara  penerima  oleh  perwakilan  diplomatik  Negara  pengirim,  dapat dikategorikan  sebagai  tidakan  spionase,  Praktik  spionase  melanggar  kedaulatan Negara  karena  bertentangan  dengan  Hukum  Internasional  terkait  pengumpulan informasi  di  suatu  Negara,  dengan  cara  yang  sah.  Tindakan  spionase  juga merupakan  pelanggaran  terhadap  etika  hubungan  kerja  sama  antar  Negara  yang berlandaskan itikad baik sesuai dengan kebiasaan internasional.
b. Ada sejumlah konsekuensi hukum bagi Negara yang melakukan tindakan spionase terhadap  Negara  lain.  Tindakan Persona  non-Grata terhadap  perwakilan diplomatik  maupun  pemutusan  hubungan  diplomatik  terhadap  Negara  yang melakukan  spionase,  merupakan  konsekuensi  hukum  berdasarkan  Hukum Diplomatik.  Selanjutnya,  Negara  yang  menjadi  korban  tindakan  spionase  juga dapat  membawa  kasus  ini  ke  hadapan  Mahkamah  Internasional  apabila  praktik spionase dilakukan oleh Negara ataupun organ pemerintah dari Negara lain.
c. Penyelesaian  sengketa  diplomatik  yang  berkaitan  dengan  praktik  spionase terselubung,  telah  disediakan  dalam Optional  Protocol  concerning  the Compulsory Settlement  of Disputes of  Viena Convention on Diplomatic Relation, April 18 1961. Cara ini dilakukan dengan cara mengajukan permohonan sengketa ke ICJ, dengan sebelumnya diawali Arbitrase dan/atau konsiliasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Birkah Latif dan Kadarudin, Hukum Perjanjian Internasional , (Makassar: Pustaka Pena Press, 2013).
Ernest  Satow,  1979, Satow’s  Guied  to  Diplomatic  Practice ,  5th  Edition,  Longman Group Ltd, London.
24 Ganewati  Wulandari, Semua  Negara  Lakukan  Praktik  Intelijen ,http://www.suaramerdeka.com/ v1/index.php/read/news/2013/11/09/178928/Semua-Negara-Lakukan-Praktek-Intelijendi  akses  tanggal  7 Mei 2020
J.G  Starke,  2006, Pengantar  Hukum  Internasional  (edisi  kesepuluh) ,  Sinar  Grafika, Jakarta, h. 209.
L.  Dembinski,  1988, "The  Modren  Law  of  Diplomacy", Martinus  Nijhoff  Publishers, Netherlands.
Muhammad  Ashri, Hukum  Perjanjian  Internasional,  Dari  Pembentukan  Hingga  Akhir Berlakunya , (Makassar: Arus Timur, 2012). Hlm. 1; Lihat Juga Linderfalk, Ulf, on The Interpretation of Treaties; The Modern International Law as Expressed in the 1969  Vienna  Convention  on  the  Law  of  Treaties ,  (The  Netherland:  Springer, 2007).
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI-Press, Jakarta.
Soerjono  Soekanto  dan  H.  Abdurahman,  2003, Metode  Penelitian  Hukum ,  Rieneka Cipta, Jakarta,
Syahmin,  Ak,  2008, Hukum Diplomatik dalam  Kerangka  Studi  Analisis ,  PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Sumaryo  Suryokusumo, Hukum  Diplomatik,  Teori  Dan  Kasus ,  (Bandung:  AlumAni, 2010)
Optional  Protocol  concerning  the  Compulsory  Settlement  of  Disputes  of  Viena Convention on Diplomatic Relation April 18 196.
Peter  Mahmud  Marzuki,  2007, Penelitian  Hukum ,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, h. 94.
Viena Convention on Diplomatic Relation, of April 18, 196.
Dedi M. Lande, Pandangan Hukum Terhadap Spionase , http://kejari-enrekang.go.id/berita/20-pandangan-hukum-terhadap-praktek- spionase.htm,
www.detik.com, AS-Venezuela Saling Usir Diplomat, Diakses Terakhir Pada Tanggal:
10 Pebruari
2013,http://news.detik.com/read/2006/02/04/111027/532453/10/?nd771104fvt www.indocropcircles.wordpress.com Diakses pada tanggal 2 Mei 2020 http://www.kabar24.com/international/read/20131027/10/203460/ribuan-orang- berdemonstrasidesak-pemerintah-as-hentikan-spionase  Di  akses  pada  tanggal  2 Mei 2020
http://id.wikipedia.org/wiki/Spionase  diakses  pada  tanggal  7  Mei  2020  Henry Campbell, Black’s  Law  Dictionary, Fifth  Edition,  (ST.  Paul  Minn:  West Publishing co.1979).
Jurnal  Hukum  “Justitia”Volume  I  Nomor  1  Edisi  September  2013,  Fakultas  Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Hlm. 10 http://international.sindonews.com/read/2013/11/06/42/802292/brazil-kasus-spionase- kami-beda-%20dengan-as di akses pada tanggal 28 Oktober2013
https://www.un.org/ruleoflaw/files/3dda1f104.pdf diakses pada tanggal 6 Mei 2020
Ganewati Wulandari, Semua Negara Lakukan Praktik Intelijen ,
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/11/09/178928/Semu a-Negara-Lakukan-Praktek-Intelijen di akses tanggal 7 Mei 2020