Transfer Kebijakan dan Implementasi Program Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer/CCT) di Indonesia
Budi Larasati 1*, Lina Miftahul Jannah 2
1 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Indonesia 2 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Indonesia

## Abstract
This  study  aims  to  illustrate  the  policy  transfer  process  for  the  Conditional  Cash  Transfer (CCT)  program  in  Indonesia.  The  research  approach  used  in  this  article  is  qualitative,  with literature  review  as  the  data  collection  method.  In  simple  terms,  CCT  is  a  type  of  social assistance  that  offers  cash  to  beneficiaries  when  certain  conditions  are  met.  Indonesia  has implemented  CCT  program  since  2007  through  the  Family  Hope  Program  (PKH).  The implementation  of  PKH  itself  cannot  be  separated  from  the  efforts  of  the  international development  community,  such  as  World  Bank  and  the  Asian  Development  Bank  (ADB),  in transferring  CCT  policies.  This  is  done  through  the  production  and  dissemination  of  various knowledge  products,  arrangement  of  international  conferences,  as  well  as  the  provision  of financial and technical assistance. These efforts were supported by policy opportunities which arose  at  the  domestic  level,  and  the  active  participation  of  local  actors.  Therefore,  policy transfer  can  be  understood  as  a  process  which  involves  not  only  the  international,  but  also domestic  political  actors,  who  interact  and  collectively  facilitate  the  transfer  and implementation of a public policy. The transfer process is influenced by several factors. In the case of Indonesia, the local political dynamics became a policy opportunity that facilitated the CCT policy transfer process.
Keywords: cct, implementation, pkh, policy

## Abstrak
Penelitian  ini  bermaksud  untuk  menggambarkan  proses  transfer  kebijakan  program  bantuan tunai  bersyarat  ( Conditional  Cash  Transfer /CCT)  di  Indonesia.  Pendekatan  penelitian  yang digunakan  adalah  kualitatif,  dengan  metode  pengumpulan  data literature  review .  Secara sederhana,  CCT  adalah  bantuan  sosial  yang  diberikan  kepada  penerima  manfaat  dengan kondisionalitas  tertentu.  Indonesia  melaksanakan  program  CCT  sejak  tahun  2007,  melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Implementasi PKH sendiri tidak lepas dari upaya komunitas pembangunan  internasional,  seperti  World  Bank  dan  Asian  Development  Bank  (ADB),  dalam mentransfer kebijakan CCT. Hal itu dilakukan melalui penyusunan dan diseminasi dari berbagai produk  pengetahuan,  pelaksanaan  konferensi  internasional,  serta  pemberian  bantuan  keuangan dan  teknis.  Upaya-upaya  itu  juga  didukung  oleh  adanya policy  opportunity di  level  domestik, dan  partisipasi  aktif  dari  aktor-aktor  lokal.  Karenanya,  transfer  kebijakan  dapat  dipahami sebagai  suatu  proses  yang  tidak  hanya  melibatkan  aktor  politik  internasional,  tetapi  juga domestik,  yang  saling  berinteraksi  dan  secara  kolektif  memfasilitasi  proses  transmisi  dan implementasi dari suatu kebijakan publik. Proses transmisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor.  Pada  kasus  Indonesia,  dinamika  politik  domestik  menjadi policy  opportunity yang memfasilitasi proses transfer kebijakan CCT.
Kata kunci: cct, implementasi, kebijakan, pkh
* budi.sardjono@yahoo.com
https://doi.org/10.26618/kjap.v8i1.7257
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## PENDAHULUAN
Transfer  kebijakan  terjadi  ketika seorang pembuat kebijakan mempertimbangkan penggunaan kebijakan  yang  berasal  kawasan  lain sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan  permasalahan  serupa  di negaranya.  Hal  ini  disebabkan  transfer kebijakan  dianggap  sebagai  langkah yang  lebih  mudah  untuk  dilakukan ketimbang  membuat  kebijakan  baru. Terkait  dengan  hal  tersebut,  Siegel &Weinberg  menyatakan  bahwa,  “ From the beginning of their existence, nations have  sought  to  borrow  and  adapt structures  and  policies  from  other societies . ” Dalam situasi genting
misalnya, transfer
kebijakan
memungkinkan pemerintah untuk membuat  kebijakan  secara  cepat  (Kim, 2013).
Transfer  kebijakan  merupakan fenomena  yang  tidak  asing,  mengingat perkembangan  dunia  saat  ini.  Pertama, adalah  derasnya  arus  informasi  yang difasilitasi oleh perkembangan teknologi.  Hal  tersebut  memungkinkan para  pembuat  kebijakan  untuk  saling berkomunikasi dan bertukar ide. Kedua, adalah kemunculan dari berbagai permasalahan bersama, yakni kerusakan lingkungan, krisis keuangan, dan wabah penyakit. Masalah-masalah itu
mengharuskan adanya penyelesaian secara bersama-sama. Hal itu diwujudkan  dengan  adanya  perjanjian internasional, yang memfasilitasi proses transfer kebijakan. Ketiga, adalah kemunculan dari organisasi
internasional.  Menurut  Foli  et  al. (2017),  organisasi  internasional,  yang menyelenggarakan  berbagai  kegiatan seperti  konferensi  dan summit ,  menjadi wadah bagi negara anggota untuk saling berinteraksi  dan  mendiskusikan  ide-ide baru.  Sementara  untuk  kasus  negara berkembang,  khususnya  Sub-Sahara Afrika,  donor  menjadi  pendorong  bagi proses transfer kebijakan melalui syarat- syarat yang ditetapkan sebelum bantuan disalurkan  (Simpson,  2017).  Singkat kata,  transfer  kebijakan  adalah  elemen penting  yang  tidak  dapat  dihilangkan dari  pembahasan  mengenai  proses pembuatan kebijakan.
Penelitian ini membahas mengenai transfer kebijakan, khususnya transfer kebijakan bantuan tunai bersyarat ( Conditional Cash Transfer /CCT), dalam
konteks Indonesia.  Secara  sederhana,  CCT adalah  bantuan  sosial  yang  diberikan secara  tunai  kepada  penerima  manfaat, yakni  penduduk  miskin  dan  kelompok rentan,  dengan  syarat  pemenuhan  atas kondisionalitas tertentu. Kondisionalitas yang dimaksud umumnya terkait
dengan  indikator-indikator  pada  bidang kesehatan dan pendidikan, seperti pemeriksaan kesehatan rutin dan kehadiran  anak  di  sekolah  (Brooks, 2015).
Ide  mengenai  CCT  muncul  di kawasan  Amerika  Latin  pada  tahun 1990an,  dan  kemudian  menyebar  ke negara-negara  berkembang  lain.  Saat ini,  setidaknya  terdapat  63  negara  yang melaksanakan  program  CCT,  termasuk Indonesia  melalui  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  di  tahun  2007  (World Bank, 2018). Proses pembuatan kebijakan  PKH  sendiri  tidak  lepas  dari konteks  politik,  ekonomi,  dan  sosial- budaya  di  Indonesia  pada  masa  itu. Yaitu krisis keuangan dan urgensi untuk melakukan  reformasi  kebijakan  subsidi BBM  yang  dinilai  tidak  berkelanjutan. Ttransfer  kebijakan  berperan  penting dalam  memperkenalkan  alternatif  baru dan  mendorong  terjadinya  reformasi kebijakan  di  Indonesia.  Sebelumnya, terdapat penelitian Salehi-Isfahani  et al. (2015),  yang  membahas  mengenai peran  dari  bantuan  sosial  dalam reformasi  subsidi  BBM  di  Iran.  Dalam konteks  Indonesia,  penelitian  Jazuli  et al. (2021) membahas mengenai dinamika  reformasi  kebijakan  subsidi BBM dari periode 1998-2016, sementara Feltenstein (2017) membahas mengenai  peran  IMF  dalam  reformasi
kebijakan  subsidi  BBM  di  Indonesia. Namun, keduanya hanya selintas membahas  mengenai  program  bantuan sosial,  yang  muncul  seiring  dengan reformasi subsidi BBM.
Penelitian  ini  bermaksud  untuk menggambarkan proses transfer kebijakan  CCT  di  Indonesia.  Untuk mendukung  argumen  dalam  tulisan, peneliti  menggunakan  artikel  ilmiah, buku,  tesis,  dan  laporan  terkait  CCT dari  berbagai  negara.  Adapun novelty dari  penelitian  ini  adalah  fokus  pada aspek  transfer  kebijakan.  Mengacu kepada tinjauan atas penelitian- penelitian  terdahulu,  dapat  dipahami bahwa mayoritas penelitian terkait PKH yang  ada  di  berbagai  jurnal  ilmiah nasional  masih  berfokus  pada  aspek implementasi  ataupun  evaluasi  (Beni  & Manggu,  2020;  Putra  &  Pujiyanto, 2020;  Sofianto,  2020).  Oleh  karena  itu, peneliti  terdorong  untuk  mengambil fokus  yang  berbeda  dalam  pembahasan mengenai PKH.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat menjadi  awal  atau  bahan  referensi  bagi peneliti  lain  yang  hendak  meneliti transfer  kebijakan,  khususnya  terkait program  CCT.  Lebih  lanjut,  penelitian ini  juga  diharapkan  dapat  melengkapi literatur  terkait  PKH,  yang  selama  ini masih didominasi oleh pembahasan dari
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
sudut  pandang  implementasi  ataupun evaluasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode pengumpulan  data  kajian  pustaka,  atau literature  review .  Metode  penelitian  ini memberikan  gambaran  komprehensif dari  berbagai  literatur  yang  terkait dengan suatu tema/teori/metode tertentu,  juga  membuat  sintesis  dari penelitian-penelitian  terdahulu  demi memperkuat landasan pengetahuan.
Tinjauan  literatur  juga  dapat  digunakan untuk  mengembangkan teori dan model konseptual, dan mengidentifikasi research gap untuk penelitian selanjutnya  (Paul  &  Criado,  2020).
Mengacu kepada Snyder (2019),
peneliti menggunakan pendekatan tinjauan  literatur integrative untuk memberikan kritik dan membuat sintesis dari penelitian terdahulu.
Snyder (2019) berpendapat bahwa pemilihan  referensi  merupakan  tahap penting  dalam  penyusunan  tinjauan literatur,  yang  dapat  mempengaruhi hasil  akhir  dan  kesimpulan.  Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pencarian
literatur dengan
menggunakan  kata  kunci  “ Policy transfer ”  dan    “ Conditional  cash transfer diffusion ”  pada  berbagai
sumber artikel ilmiah seperti
ScienceDirect,  Taylor  &  Francis,  serta Springer  Link.  Pencarian  di  ketiga sumber tersebut diyakini dapat menjamin  validitas  dari  konten  artikel, sehingga  penelitian  ini  juga  dapat dipastikan  keabsahannya.  Sebanyak  21 artikel dari berbagai jurnal internasional terakreditasi
Scopus kemudian dipelajari, diidentifikasi,
dan dikategorikan  berdasarkan  topik.  Selain itu,  peneliti  juga  memperkaya  hasil temuan  dengan  beberapa  sumber  lain seperti buku, laporan, dan tesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Transfer Kebijakan
Terdapat  beragam  konsep  yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan  fenomena  kebijakan  yang bergerak  melintasi  batas-batas  negara, yakni  transfer  kebijakan,  konvergensi kebijakan,  difusi  kebijakan,  ataupun lesson-drawing (Glaser  et  al.,  2021). Mengacu  kepada  Dolowitz  &  Marsh, secara  umum  konsep-konsep  tersebut dapat diartikan sebagai sebuah:
Process  in  which  knowledge about policies, administrative arrangements,  institutions, and ideas in one political setting (past or present) is used  in  the  development  of  policies, administrative arrangements,
intitutions,  and  ideas  in  another political  setting (Oliveira  &  Cravo, 2021).
Transfer  kebijakan  dapat  menjadi pendorong  bagi  terjadinya  perubahan kebijakan  di  suatu  negara.  Hal  tersebut dilakukan dengan memberikan alternatif,  ataupun  tantangan  terhadap institusi  yang  sudah  ajeg.  Khususnya bagi negara dengan kondisi makroekonomi, juga sistem dan paradigma politik yang berbeda.
Dolowitz  &  Marsh  menyatakan  bahwa transfer  kebijakan  dapat  dipelajari dengan  mengacu  kepada  beberapa pertanyaan  dasar,  yakni:  1)  Mengapa transfer  dilakukan;  2)  Siapa  aktor  yang terlibat  dalam  proses  transfer;  3) Kebijakan  apa  yang  ditransfer;  4) Melalui  saluran  apa  proses  transfer dilakukan;  5)  Seperti  apa  derajat transfer;  serta  6)  Apa  saja  faktor-faktor yang mempengaruhi proses transfer(Glaser  et  al.,  2021).  Selain  itu, mengacu  kepada  model  12  tahap  dari Evans & Davies, transfer kebijakan juga dapat  dipahami  sebagai  serangkaian tahapan.  Akan  tetapi  dalam  prosesnya, hal  itu  bisa  saja  tidak  berjalan  secara linier  dengan  semua  tahapan  dipenuhi, selain  juga  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor (Clifton & Díaz-Fuentes, 2014).
Jung (2004) mengkategorikan faktor-faktor  terkait  transfer  kebijakan menjadi  faktor  eksternal,  proses,  dan output ,  yang  saling  mempengaruhi. Faktor eksternal mengacu kepada dinamika  dalam  sistem  internasional, kapasitas  negara  untuk  mengadopsi kebijakan,  serta  karakteristik  tertentu dari  sebuah  kebijakan.  Dinamika  dalam sistem internasional yang
menghubungkan
negara-negara,
merupakan  saluran  dan  katalis  bagi proses  transfer  kebijakan.  Sementara kapasitas  politik,  ekonomi,  budaya,  dan institusi dari suatu negara mempengaruhi ada atau tidaknya demand bagi  suatu  kebijakan  dan kemungkinan implementasinya.
Terakhir,  adalah  karakteristik  dari kebijakan  itu  sendiri.  Kebijakan  yang kompleks,  terikat  pada  suatu  konteks spesifik,  dan  radikal  akan  sulit  untuk ditransfer.  Selain  itu,  persamaan  nilai dan  ideologi,  dinamika  politik  internal, kondisi  sosial-ekonomi,  serta  riwayat sejarah dan tradisi hukum juga merupakan elemen-elemen penting dalam proses transfer kebijakan (Clifton &  Díaz-Fuentes,  2014).  Di  sisi  lain, proses  melibatkan  agen,  motivasi, substansi,  sumber  daya,  serta  derajat transfer. Interaksi antara faktor eksternal  dan  faktor  proses,  atau  antara struktur  dan  agen,  kemudian  akan
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2022, Volume 8, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
menghasilkan output . Dari output itulah, proses  transfer  kebijakan  dapat  dinilai berhasil ataupun gagal. Model dari Jung (2004)  tersebut  memiliki  kedekatan dengan  model  dari  Minkman,  van Bureen,    &  Bekkers  (2018),  yang melihat  transfer  kebijakan  sebagai  hasil dari interaksi antara faktor transferability ,  rancangan  proses,  dan adoptability ,  yang  dipengaruhi  oleh lingkungan eksternal.
Terdapat  banyak  literatur  terkait transfer  kebijakan  yang  menekankan pada  peranan  penting  dari  jaringan kebijakan.  Transfer  kebijakan  kini dipahami  tidak  hanya  sebagai  sesuatu yang  dilakukan  oleh  kelompok  elit, tetapi  juga  oleh  berbagai  aktor  lain seperti think  tank ,  LSM,  organisasi internasional,  atau  bahkan  individu yang  berperan  sebagai  seorang policy ambassador (Stone  et  al.,  2020).
Menurut  Evans  &  Davies,  jaringan transfer kebijakan adalah:
An  ad  hoc,  action-oriented  policy making structure set up with the specific intention  of  engineering  rapid  policy change (Legrand, 2021).
Kim  (2013)  berpendapat  bahwa terlepas  dari  sifatnya  yang ad  hoc ataupun permanen, pada dasarnya aktor- aktor  yang  tergabung  di  dalam  jaringan memiliki  beberapa  kemiripan,  yakni nilai  dan  tujuan  bersama,  saling
ketergantungan dalam hal sumber daya, serta consensual  knowledge .  Dalam jaringan  itulah,  terjadi  pembelajaran melalui  pertukaran  ide,  informasi,  dan keahlian antar aktor, yang memfasilitasi terjadinya  proses  transfer  kebijakan (Saguin  &  Howlett,  2019).  Dalam beberapa jurnal, jaringan transfer kebijakan dikenal dengan istilah instrument  constituency (Foli  et  al., 2017; Saguin & Howlett, 2019).
Mengacu  kepada  penjelasan  di atas,  transfer  kebijakan  dapat  dipahami melalui berbagai kerangka teori. Clifton &Diaz-Fuentes (2014) misalnya, melihat  proses  transfer  kebijakan  yang dilakukan oleh OECD melalui model 12 tahap  Evans  &  Davies.  Sementara  Foli et  al.  (2017)  melihat  difusi  kebijakan CCT  dari  kawasan  Amerika  Latin  ke Ghana melalui kerangka jaringan kebijakan, atau instrument constituency . Terakhir, dalam konteks transfer kebijakan  CCT  ke  Indonesia,  terdapat penelitian  Kim  (2013)  yang  melihat proses  tersebut  melalui  model multiple stream Kingdon. Model multiple stream menyatakan bahwa peluang bagi perubahan  kebijakan  akan  muncul apabila  terjadi  konvergensi  dari  tiga arus,  yakni  permasalahan,  politik,  dan kebijakan.

## Kemunculan  dan  Difusi  Program CCT
Ide  mengenai  program  CCT
pertama  kali  digagas  di  Meksiko  dan Brazil pada tahun
1990an.
Kemunculannya tidak lepas dari konteks  politik,  ekonomi,  dan  sosial- budaya di kawasan Amerika Latin pada masa itu. Krisis ekonomi  yang melanda kawasan  Amerika  Latin  menimbulkan urgensi  untuk  melakukan  reformasi struktural, suatu hal yang juga didorong oleh  rekomendasi  dari  IMF  dan  World Bank.  Anggaran  kesejahteraan  sosial dipotong  dan  sebagai  gantinya,  negara- negara  di  kawasan  Amerika  Latin mencetuskan berbagai program perlindungan sosial.  Namun,  mengingat sifat  dari  program-program  tersebut yang  hanya  sementara,  maka  timbul gagasan untuk membuat suatu kebijakan baru, yang lebih berkelanjutan. Meksiko dan  Brazil  adalah  dua  negara  yang pertama  kali  memperkenalkan  program CCT (Osorio Gonnet, 2019).
Terdapat  sedikit  perbedaan  dalam konteks perkembangan program CCT di Meksiko  dan  Brazil.  Program  CCT Meksiko, atau Prospera , dibuat sebagai respons  terhadap  guncangan politik dan krisis  keuangan,  yang  menyebabkan peningkatan angka kemiskinan.
Prospera diperkenalkan sebagai
instrumen reformasi kebijakan, khususnya  reformasi  program  subsidi pangan  yang  membebani  anggaran negara.  Di  sisi  lain,  program Bolsa Familia di  Brazil  pertama  kali  muncul sebagai  inisiatif  dari  negara-negara bagian,  sebelum  akhirnya  diadopsi  di tingkat  nasional. Bolsa  Familia sendiri merupakan hasil integrasi dari beberapa program,  yaitu Bolsa  Escola (bantuan pendidikan), Bolsa Alimentação (bantuan  pangan  untuk  ibu  hamil), Cartão  Alimentação (kupon  makan), dan Auxílio  Gás (kupon  gas  untuk kebutuhan rumah tangga) (Osorio Gonnet, 2019).
Terlepas dari
konteks perkembangannya  yang  berbeda,  kedua program  CCT  tersebut  dibuat  dengan berlandaskan  pada  satu  ide  kebijakan, yakni  pengentasan  kemiskinan  jangka panjang  melalui  investasi  pada  SDM (Velázquez Leyer, 2018). Secara historis,  fokus  dari  bantuan  sosial adalah  untuk  mengatasi  kemiskinan jangka pendek melalui pemberian bantuan  tunai  ataupun  barang.  Karena fokus  di  jangka  pendek  itulah,  program bantuan  sosial  konvensional  kerap mendapatkan  kritik  terkait  efektivitas program.  Hal  itu  berbeda  dengan program CCT,  yang memang dirancang untuk  menghubungan  ide  mengenai bantuan  sosial  dengan  pembangunan
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
modal  manusia  (Heimo  &  Syväterä, 2021). Dengan demikian, program CCT idealnya  tidak  hanya  meningkatkan konsumsi  jangka  pendek  penduduk miskin,  tetapi  juga  kualitas  SDM mereka,  yang  dipahami  sebagai  fondasi untuk mengentaskan kemiskinan antargenerasi.
Gagasan  mengenai  program  CCT itu selaras dengan minat dari komunitas pembangunan  internasional  terhadap instrumen kebijakan yang mengedepankan  aspek  pendidikan  dan kesehatan.  Kedua  hal  yang  secara historis  diabaikan  dalam  paradigma pembangunan  berbasis  pendapatan  di masa lampau. Minat tersebut didasarkan pada  kesadaran  atas  urgensi  untuk mengembangkan kapasitas SDM penduduk  miskin,  terutama  mengingat populasi  mereka  yang  begitu  besar  dan posisi  mereka  yang  rentan.  Karena alasan  itulah  program  CCT,  yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan  dan  meningkatkan  status kesehatan  dan  pendidikan,  mendapat perhatian  dari  komunitas  pembangunan internasional.  Program  CCT  dianggap sesuai  dengan  paradigma  pembangunan baru,  yakni  pembangunan  manusia  (De Sa  e  Silva,  2017;  Heimo  &  Syväterä, 2021). Milllennium  Development  Goals (MDGs)  dan Human  Development Index (HDI)  adalah  beberapa  contoh
dari  produk  kebijakan  internasional yang  dibuat  dengan  mengacu  kepada konsep tersebut.
Dengan  dukungan  aktif  dari berbagai organisasi internasional seperti World  Bank  dan  Asian  Development Bank  (ADB),  ide  mengenai  CCT kemudian  diperkenalkan  ke  negara- negara  berkembang,  terutama  yang belum  memiliki  sistem  perlindungan sosial  mumpuni  (Heimo  &  Syväterä, 2021). World Bank misalnya,
mengadakan beberapa konferensi internasional yang membahas mengenai program CCT di Meksiko (2002), Brazil (2004),  dan  Turki  (2006).  Dalam berbagai konferensi tersebut, juga pertemuan-pertemuan internasional terkait  kesehatan  dan  pendidikan,  para pembuat kebijakan dari berbagai negara berkesempatan  untuk  melakukan policy learning terhadap  program Prospera dan Bolsa  Familia (Kwon  &  Kim, 2015).
Program  CCT  dianggap  sebagai solusi yang ideal, mengingat reputasinya sebagai instrumen
kebijakan  perlindungan  sosial  yang efektif. Bolsa Familia misalnya, diyakini  telah  memberikan  dampak positif bagi penurunan angka kemiskinan  dan  ketimpangan,  juga meningkatkan  status  kesehatan  dan capaian  pendidikan  bagi  penduduk
miskin  Brazil  (Neves  et  al.,  2020). Reputasi  tersebut  tidak  lepas  dari berbagai  bukti  empiris  yang  dihasilkan melalui  penelitian  dari  lembaga think tank dan  organisasi  internasional,  yang mana  World  Bank  memainkan  peranan penting(Von  Gliszczynski  &  Leisering, 2016). Selain itu, juga terdapat pemberitaan  dari  kanal  berita  arus utama  dan  pernyataan  dari  tokoh-tokoh dunia, yang semakin memperkuat reputasi  baik  dari  program  CCT. Mantan  Sekretaris  Jenderal  PBB  Kofi
Annan  dan  mantan  Presiden  World Bank  Paul  Wolfensohn  adalah  dua  dari sekian  banyak  tokoh  yang  mendukung program CCT (Sugiyama, 2011).Banyaknya informasi, yang
berasal  dari  sumber-sumber  terkemuka dan  mudah  diakses  karena  tersedia dalam beragam pilihan bahasa, memfasilitasi  difusi  program  CCT  ke negara-negara  lain  di  luar  kawasan Amerika  Latin,  sebagaimana  dengan yang  dapat  dilihat  pada  Gambar  1 berikut:

## Gambar 1.
Difusi Program CCT di Dunia Tahun 2000-2015
Sumber: de Sá e Silva, 2017
Masing-masing program CCT memiliki  karakteristiknya  sendiri,  baik dari  ukuran  dan  anggaran  program, besaran bantuan, komponen, kondisionalitas, sistem penargetan, mekanisme penyaluran dan
pemantauan,  maupun exit  strategy . Untuk  kasus  Indonesia,  PKH  memiliki kemiripan  fitur  dengan  program Bolsa Familia dari  Brazil,  dan Prospera dari Meksiko (Brooks, 2015). Seiring
dengan  perkembangannya,  PKH  juga
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
mendapatkan  pengaruh  dari Pantawid Pamilyang  Pilipino  Program (4P)  yang berasal  dari  Filipina.  Dengan  demikian dapat  dipahami  bahwa  implementasi PKH merupakan
hasil dari pembelajaran secara terus menerus oleh para pembuat kebijakan terhadap berbagai program CCT di negara-negara lain.
Transfer Kebijakan dan Implementasi Program CCT di

## Indonesia
Menurut  Kwon  dan  Kim  (2015), terdapat  dua  tonggak  penting  dalam sejarah transfer kebijakan program CCT di  Indonesia.  Pertama,  adalah  krisis keuangan  tahun  1997,  yang  mendorong pemerintah untuk memperkenalkan sistem  perlindungan  sosial.  Kedua, adalah  krisis  minyak  tahun  2004,  yang mana  ide  mengenai  program  CCT pertama  kali  terdengar  di  Indonesia. Proses  ini  tidak  lepas  dari  keterlibatan komunitas  pembangunan  internasional, yang  membangun  norma,  ide,  dan pengetahuan  baru,  serta  menciptakan dan  menyebarkan  instrumen  kebijakan yang  ditujukan  untuk  menyelesaikan permasalahan  bersama  (Beleli,  2021). Dalam  kontekspenelitian  ini,  masalah tersebut  adalah  kemiskinan.  Upaya  dari komunitas  pembangunan  internasional
telah  secara  konstan  mempengaruhi proses pengambilan keputusan di banyak  negara  berkembang,  termasuk juga Indonesia, yakni melalui
implementasi dari program CCT. Sebagaimana negara-negara berkembang lain, secara historis, sistem perlindungan  sosial  di  Indonesia  amat bergantung pada keluarga dan komunitas  (Arief,  2021).  Pada  masa Orde  Baru  (1966-1998),  pemerintah Indonesia  telah  meluncurkan  beberapa program  perlindungan  sosial,  seperti Asuransi
Kesehatan (ASKES), Tabungan  Asuransi  Pegawai  Negeri
(TASPEN),  Asuransi  Sosial  Angkatan
Bersenjata
Republik
Indonesia (ASABRI), serta Jaminan Sosial Tenaga
Kerja  (JAMSOSTEK).  Akan  tetapi, cakupan dari berbagai program perlindungan sosialtersebut masih tergolong rendah, dan
mengesampingkan para pekerja informal  dan  kelompok  rentan.  Selain itu,  fokus  pemerintah  juga  masih berkutat  pada  persoalan  pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur (World Bank, 2012).
Saat  terjadi  krisis  keuangan  Asia,
nampak jelas bahwa sistem perlindungan  sosial  di  Indonesia  belum mampu  untuk  melindungi  penduduk miskin  dan  kelompok  rentan.  Menurut Kwon  dan  Kim  (2015),  pada  tahap
inilah ide mengenai program perlindungan sosial yang dicetus di luar negeri,  atau  CCT,  mulai  masuk  ke Indonesia. Ide tersebut tidak serta merta datang.  Terdapat  peran  dari  para pembuat  kebijakan  di  level  domestik, yang  secara  aktif  mengadopsi  ide  dan instrumen kebijakan baru untuk merespons  berbagai  tantangan  dan mencapai tujuan politik mereka.
Indonesia  merupakan  salah  satu negara  yang  terdampak  oleh  krisis keuangan Asia. Pada masa itu,
pertumbuhan riil PDB tahunan Indonesia  mengalami  minus  10%, dengan  inflasi  mencapai  100%.  Nilai tukar  Rupiah  jatuh  drastis,  dari  Rp 2.000,00  menjadi  Rp  20.000,00  per Dolar  Amerika(Suharto,  Edi;  Thamrin, 2012).  Krisis  tersebut  mengakibatkan harga  kebutuhan  pokok  melonjak,  di tengah  gelombang  PHK  massal  yang menyebabkan  total  penduduk  miskin bertambah  menjadi  49,5  juta(Hill, 2021).  Menanggapi  kondisi  tersebut, IMF  kemudian  menawarkan  bantuan utang  kepada  pemerintah  Indonesia  di tahun  1997.  Dalam  serangkaian  diskusi yang  dilakukan  oleh  IMF  dengan pemerintah  Indonesia,  muncul  gagasan untuk mengurangi subsidi BBM (Perdana,  2014).  Subsidi  BBM  yang telah  dijalankan  sejak  tahun  1967 memang tidak lepas dari kritik, terutama
karena  jumlahnya  yang  terlalu  besar sehingga  membebani  anggaran  negara, penargetan  yang  tidak  tepat,  serta efektivitas program yang rendah (World Bank, 2020).
Meski  begitu,  subsidi  BBM  tetap mendapatkan  dukungan  masyarakat. Menghadapi  hal  tersebut,  IMF  bersama dengan World Bank menuntut pemerintah Indonesia untuk
memperkenalkan  program  perlindungan sosial  baru,  sebagai  pengganti  dari subsidi  BBM.  Menurut  Kwon  dan  Kim (2015),  tuntutan  itu  merupakan  bukti atas  adanya  upaya  dari  organisasi internasional untuk mendorong pemerintah  Indonesia  untuk  melakukan perubahan  kebijakan  demi  konsolidasi fiskal.    Akan  tetapi,  tuntutan  reformasi fiskal  itu  tidak  dipenuhi  oleh  Presiden Soeharto.
Seiring  dengan  pergantian  rezim, pemerintahan  baru  yang  dipimpin  oleh Presiden Habibie kemudian setuju untuk menjalankan  paket  reformasi  IMF. Program  Jaring  Pengaman  Sosial  (JPS) mulai  diperkenalkan.  Program  tersebut dimaksudkan  untuk  mengurangi  beban masyarakat  sebagai  akibat  dari  krisis keuangan,  dan  karenanya,  bersifat sementara.  Oleh  karena  itu,  sepanjang tahun  1999  hingga  2000,  World  Bank memberikan bantuan kepada pemerintah  Indonesia  dalam  bentuk
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
adjustment  loan sebesar  U$  600  juta (Kwon  &  Kim,  2015).  Dana  itu ditujukan  untuk  membangun  berbagai institusi  yang  diperlukan  oleh  program JPS,  seperti  sistem  penargetan  dan evaluasi.  Selain  bantuan  keuangan, World  Bank  dan  ADB  juga  turut memberikan bantuan teknis. Pada masa- masa  ini,  muncul  berbagai  program perlindungan  sosial  seperti  Operasi Pasar  Khusus  (OPK),  Jaring  Pengaman Sosial  Bidang  Kesehatan  (JPS-BK), serta beasiswa dan Bantuan Operasional Sekolah  (BOS)(Arief,  2021).  Program- program  tersebut  bersifat  sementara, dan  implementasinya  tidak  lepas  dari kritik terkait lemahnya sistem penargetan. Namun, menurut Kwon dan Kim  (2015),  melalui  implementasi  dari program-program itulah pemerintah Indonesia  mulai  menyadari  adanya kebutuhan  atas  program  perlindungan
sosial yang secara langsung menargetkan  penduduk  miskin  dan kelompok rentan, juga berbagai instrumen yang diperlukan untuk mendukung program. Pengalaman implementasi  inilah  yang  kemudian memfasilitasi  proses  transfer  kebijakan program CCT di kemudian hari.
Di tahun 2004, Indonesia kembali menghadapi  guncangan  politik  dan krisis  keuangan  yang  dipicu  oleh kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan harga  minyak  dunia  secara  terutama, memberikan pukulan keras bagi perekonomian Indonesia. Hal itu disebabkan pemerintah Indonesia masih mempertahankan  subsidi  BBM  yang digagas  pada  masa  Presiden  Soeharto. Sebagaimana dengan  yang dapat  dilihat pada gambar 2, subsidi  BBM memakan porsi besar dari total belanja pemerintah.
Gambar 2.

## Persentase Subsidi BBM dari Total Belanja Pemerintah Tahun 1996-2010
Besarnya  pengeluaran  kemudian
mendorong pemerintah untuk mengurangi  subsidi  BBM.  Kebijakan itu  lalu  menyebabkan  kenaikan  harga, sebanyak  rata-rata  125%  pada  tahun 2005(Ikhsan  Modjo,  2017).  Kenaikan harga  BBM  dan  pangan,  berikut  krisis keuangan, memicu kerusuhan di tingkat nasional.  Demi  mengatasi  kerusuhan tersebut, pemerintah kemudian memperkenalkan  Program  Kompensasi Pengurangan  Subsidi  BBM  (PKPS- BBM),  yang  terdiri  atas  bantuan pendidikan  (BOS),  pangan  (Raskin), dan kesehatan (JAMKESMAS& JAMPERSAL), juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin(Arief,  2021).  Sejalan  dengan berbagai  program  perlindungan  sosial generasi  pertama  yang  dicetus  pada masa krisis keuangan Asia, PKPS-BBM yang  merupakan  generasi  kedua  ini digagas  dalam  konteks  konsolidasi fiskal demi menghadapi krisis.
Ide  mengenai  CCT  kemudian semakin menguat. Hal itu salah satunya, disebabkan  oleh  proses  demokratisasi yang  sedang  berlangsung  pada  masa pemerintahan  Presiden  Yudhoyono  dan isu  pengetasan  kemiskinan  yang  mulai mendapatkan perhatian pemerintah. RPJMN  tahun  2010-2014  misalnya, menempatkan  pengentasan  kemiskinan
sebagai salah satu prioritas
nasional(Ikhsan Modjo, 2017). Dengan mengacu
kepada kesuksesan  dari  berbagai  program  CCT di  kawasan  Amerika  Latin,  pejabat Indonesia kemudian menjalin hubungan dengan  ADB  dan  World  Bank,  sambil terus mendiskusikan kemungkinan implementasi  di  Indonesia  (Howlett  et al.,  2018).  Akan  tetapi,  pogram  CCT tidak  dapat  dilaksanakan  tanpa  adanya dukungan  institusi  yang  memadai. Diperlukan  sistem  pengumpulan  data yang  mumpuni,  juga  pembentukan  dari institusi  publik  yang  bertugas  untuk mengelola data tersebut, sebelum program  CCT  dapat  dilaksanakan. Mengingat  pengalaman  implementasi program JPS pada masa krisis keuangan Asia, maka sesungguhnya para pembuat kebijakan  di  Indonesia  telah  menyadari urgensi  dari  kedua  elemen  tersebut. Namun,  mengingat  waktu  dan  biaya yang dibutuhkan untuk membuat sistem dan membangun institusi, maka pemerintah memilih untuk melaksanakan  program  BLT  terlebih dahulu.  Selain  skalanya  yang  lebih kecil,  BLT  yang  merupakan  program bantuan tunai tidak bersyarat ( Unconditional  Cash  Transfer /UCT) juga  tidak  membutuhkan  pengaturan administrasi  yang rumit  (Kwon & Kim, 2015).
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
BLT  yang  diberikan  pada  masa pemerintahan Presiden
Yudhoyono mencapai Rp. 100.000,00 per bulan, dan menyasar  15,5  juta  keluarga.  Seperti program-program  sebelumnya,  BLT menghadapi masalah dalam hal penargetan, terutama mengingat
implementasinya yang dilakukan sebelum  sensus  tahun  2006.  Hal  itu menyebabkan BLT
mengalami inclusion  error dan exclusion  error yang tinggi, yakni sekitar 26% dan 60% (Kwon & Kim, 2015). Sejauh ini, dapat dipahami  bahwa  berbagai  program perlindungan  sosial  yang  dilaksanakan pada  masa  pemerintahan  Presiden Habibie  hingga  Presiden  Yudhoyono memiliki  beberapa  kemiripan,  yakni:  1) Diciptakan  sebagai  respons  terhadap krisis  dan  instabilitas  politik/reaktif;  2) Bersifat  sementara;  3)  Bertujuan  untuk menjaga  tingkat  konsumsi  masyarakat; serta  4)  Memiliki  sistem  penargetan yang buruk, karena institusi yang belum memadai.
BLT  kemudian  digantikan  oleh PKH.  PKH  adalah  program  bantuan sosial  yang  memberikan  uang  tunai secara  berkala  kepada  keluarga  miskin dan  rentan  dengan  komponen  tertentu. Yakni  komponen  ibu  hamil  dan  balita, anak  usia  sekolah,  lanjut  usia,  dan/atau penyandang  disabilitas  berat.  Bantuan yang  diberikan  bergantung  kepada
kepatuhan  dari  Keluarga  Penerima Manfaat  (KPM)  untuk  menyekolahkan anak, melakukan pemeriksaan kesehatan  secara  rutin,  serta  memenuhi kewajiban-kewajiban  lain.  Dengan  kata lain,  bantuan  yang  diberikan  oleh  PKH bersifat kondisional.
Fokus PKH pada bidang pendidikan dan kesehatan, selain tentunya  kemiskinan,  tidak  lepas  dari kekhawatiran pemerintah terhadap ketimpangan  yang  terjadi  di  Indonesia. Pada  tahun  2006  misalnya,  jumlah penduduk  miskin  mencapai  39,5  juta, atau  17,7%  dari  total  penduduk.  Di  sisi lain  dari  segi  kesehatan,  terdapat kekhawatiran mengenai tingginya kasus malnutrisi, dengan lebih dari 25% anak- anak  memiliki  berat  badan  rendah ( stunting ),  juga  Angka  Kematian  Ibu (AKI)  yang  mencapai  rasio  130  per 100.000  kelahiran  hidup,  atau  tertinggi di  kawasan  Asia  Tenggara.  Angka- angka  tersebut  lebih  tinggi  untuk  anak- anak  dan  ibu  hamil  yang  berasal  dari keluarga  miskin.  Sementara  dari  segi pendidikan, masih terdapat banyak anak yang tidak mampu mengenyam ataupun melanjutkan  pendidikan  mereka  karena alasan  ekonomi.  Transisi  dari  tingkat SD  menuju  SMP  di  tahun  2006 misalnya,  hanya  berada  pada  kisaran 65%  (Suharto,  Edi;  Thamrin,  2012). Mengacu  pada  data-data  tersebut,  maka
muncul  urgensi  untuk  menciptakan program  perlindungan sosial  yang lebih komprehensif.
Sebagaimana  dengan  yang  telah disinggung  sebelumnya,  implementasi program  CCT  di  Indonesia  tidak  lepas dari keterlibatan
komunitas
pembangunan internasional, yakni World  Bank  dan  ADB.  Selain  itu,  juga terdapat kontribusi dari berbagai lembaga  lain,  seperti  Departemen  Luar Negeri  dan  Perdagangan  Australia, Badan  Pembangunan  Jerman  (GIZ), serta  World  Food  Programme  (ADB, 2018).  Pada  tahun  2006  misalnya,  tiga pejabat  yang  mewakili  pemerintah Indonesia  turut  mengikuti  konferensi internasional  World  Bank  mengenai CCT  di  Istanbul,  yang  mana  mereka diperkenalkan  pada  berbagai  program CCT,  juga  institusi  pendukung  (Beleli, 2021).  Pada  berbagai  konferensi  dan pertemuan itulah, para konsultan
kebijakan yang bekerja untuk organisasi internasional berperan dalam mentransmisikan  ide  dan  membangun jaringan  komunikasi  antar  pembuat kebijakan,  yang  memfasilitasi  proses pembelajaran  (Howlett  et  al.,  2018). Melalui  dukungan  dari  World  Bank pula, para pembuat kebijakan Indonesia melakukan  studi  banding  ke  negara- negara di kawasan Amerika Latin untuk
mempelajari  program  CCT  (Suharto, Edi; Thamrin, 2012).
Indonesia  kemudian  mendapatkan bantuan sebesar US$ 2,6 juta dari ADB selama  18  bulan,  yang  mana  dana  itu digunakan  untuk  menjalankan  program percontohan PKH.
Program percontohan  tersebut  mencakup  48 kabupaten  di  7  provinsi,  dan  menyasar 382.000  KPM  (OECD,  2019).  Bantuan juga  diberikan  oleh  World  Bank,  dan berbekal dukungan tersebut,
BAPPENAS  kemudian  berperan  aktif dalam  memperkenalkan  program  CCT di  Indonesia.  Beberapa  tokoh  kunci yang  dirujuk  oleh  Kwon  dan  Kim (2015) sebagai champion bagi implementasi program CCT di Indonesia adalah Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan  Masyarakat,  Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi, serta Direktur Kependudukan dan Perlindungan Sosial
BAPPENAS.
BAPPENAS berupaya untuk merancang program CCT dengan berlandaskan  pada  pembelajaran  yang diambil dari BLT dan berbagai program terdahulu.  Hal  itu  dilakukan  melalui kerjasama  dengan  ADB  dan  World Bank  yang  memberikan  bantuan  teknis, juga  lembaga think  tank lokal  seperti SMERU  dan  TNP2K  (Arief,  2021).
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Data  yang  dikumpulkan  dari  evaluasi program dan komparasi dengan pengalaman  implementasi  di  negara- negara lain menjadi dasar bagi pembentukan sistem penargetan
nasional, yang diperlukan untuk implementasi PKH.
Momen  tercetusnya  dan  awal implementasi  PKH  berjalan  beriringan dengan upaya pemerintah untuk menghapus  subsidi  BBM.  Oleh  karena itu, Kwon dan  Kim  (2015)  berpendapat bahwa  PKH  telah  memfasilitasi  proses penghapusan subsidi BBM yang populer,  dan  membantu  pemerintah untuk  menghindari  guncangan  politik. Dengan demikian, implementasi program  CCT  di  Indonesia  tidak  hanya disebabkan oleh adanya prioritas formal untuk  mengentaskan  kemiskinan,  tetapi juga  merupakan  bagian  dari  upaya pemerintah  untuk  melakukan  reformasi fiskal  sekaligus  menjaga  dukungan publik.
Singkat  kata,  transfer  kebijakan CCT  di  Indonesia  merupakan  hasil  dari upaya komunitas pembangunan internasional,  yang  didukung  oleh momentum  krisis  keuangan  dan  aktor- aktor  politik  domestik  yang  responsif (Beleli,  2021).  Krisis  keuangan  Asia dan  krisis  lanjutan  di  tahun  2004 menyebabkan peningkatan angka kemiskinan dan ketimpangan di
Indonesia,  yang  mendorong  pemerintah untuk berpikir ulang mengenai kebijakan subsidi BBM yang membebani  negara.  Hal  itu  menjadi celah  peluang  bagi  transfer  kebijakan CCT,  dan  begitu  pula  sebaliknya. Transfer  kebijakan  CCT  menjadi  celah peluang bagi pemerintah untuk mereformasi  kebijakan  perlindungan sosial  sehingga  menjadi  lebih  terfokus, sekaligus  secara  bertahap  menghapus subsidi  BBM.  Demi  mencapai  tujuan reformasi  tersebut,  aktor-aktor  politik domestik  seperti  BAPPENAS  turut berperan aktif.
Adapun, proses transfer kebijakan CCT  di  Indonesia  dapat  dipelajari melalui  berbagai  kerangka  teori.  Baik itu  dari  perspektif  perubahan  kebijakan yang  terjadi  melalui  kehadiran  dari policy opportunity (Kim, 2013), adanya jaringan  kebijakan  yang  memfasilitasi proses transfer (Beleli, 2021; Howlett et al., 2018), ataupun kehadiran dari policy entrepreneur (Arief,  2021).  Saat  ini, mayoritas literatur PKH masih berfokus pada aspek implementasi ataupun evaluasi.  Karenanya,  akan  menjadi menarik  dan  semakin  memperkaya khazanah pengetahuan apabila dilakukan  penelitian  lanjutan  mengenai proses  transfer  kebijakan  CCT  di Indonesia,  yang  menjadi  asal  muasal dari penyusunan PKH itu sendiri.

## KESIMPULAN
Difusi program CCT terjadi sebagai  hasil  dari  perubahan  dalam diskursus  pembangunan  internasional, dari  yang  pada  awalnya  berfokus  pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur menjadi pembangunan
manusia.  Pembangunan  manusia  adalah perspektif pembangunan yang
mengedepankan  isu  pendidikan  dan kesehatan, selain pengentasan kemiskinan. Perkembangan dan penyebaran dari perspektif pembangunan manusia,
yang diwujudkan  melalui  program  CCT, tidak  lepas  dari  adanya  keterlibatan komunitas  pembangunan  internasional. World  Bank  dan  ADB  misalnya, melakukan penelitian
yang menghasilkan berbagai produk pengetahuan. Produk-produk
pengetahuan tersebut kemudian dibagikan  melalui  berbagai  konferensi dan  pertemuan  berskala  internasional, yang juga menjadi  wadah pembelajaran dan  berjejaring  bagi  para  pembuat kebijakan.  Selain  itu,  World  Bank  dan ADB juga memberikan bantuan keuangan  dan  teknis  untuk  mendukung implementasi  program  CCT  di  negara- negara  berkembang,  yang  semakin memfasilitasi proses transfer kebijakan.
Transfer kebijakan CCT ke Indonesia  pun,  tidak  lepas  dari  upaya komunitas  pembangunan  internasional seperti  World  Bank  dan  ADB.  Upaya transfer  kebijakan  tersebut  didukung oleh  adanya policy  opportunity yang timbul  sebagai  akibat  dari  krisis keuangan dan tuntutan untuk melakukan reformasi  kebijakan,  juga  partisipasi aktif  dari  aktor-aktor  politik  domestik. Oleh  karena  itu,  transfer  kebijakan dapat  dipahami  sebagai  suatu  proses yang  melibatkan  tidak  hanya  aktor politik  internasional,  tetapi  juga  aktor politik domestik, yang saling berinteraksi dan secara kolektif memfasilitasi  proses  transmisi  dan implementasi  dari  suatu  kebijakan publik.  Proses  itu  tidak  hanya  terjadi satu  kali  ataupun  satu  arah,  tetapi  bisa saja  terjadi  secara  berkali-kali  dengan masing-masing aktor berperan aktif. Hal tersebut difasilitasi oleh adanya berbagai  produk  pengetahuan,  juga wadah  pembelajaran  dan  berjejaring bagi para aktor. Dalam kasus Indonesia, dinamika  politik  domestik  menjadi policy  opportunity yang  memfasilitasi proses  transfer  kebijakan  CCT.  Di  sisi lain,  proses  transfer  kebijakan  CCT  di Indonesia  juga  dapat  diteliti  melalui perspektif jaringan kebijakan dan kehadiran dari policy enterpreneur .
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## UCAPAN TERIMAKASIH
Peneliti mengucapkan terima kasih  kepada  Tim  Pengelola  Jurnal
KOLABORASI:  Jurnal  Administrasi
Publik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan peneliti  kesempatan  untuk  mengajukan artikel ilmiah ini.

## REFERENSI
Asian  Development  Bank.  (2018). Republic  of  Indonesia:  Building inclusive social assistance . Arief,  R.  (2021). Comparative  study  of Indonesian  think  tanks  as  policy entrepreneurs in influencing social  assistance  reform [Thesis,
The  University  of  Melbourne, 2021]. Diakses dari https://minerva- access.unimelb.edu.au/items/e99b 0970-e347-5dbe-9498- 6e300217c41b Beleli, O. (2021). Trusting relationships, learning bureaucrats: International organizations and early-stage
policy  diffusion. Global  Social
Policy , 1–19. https://doi.org/10.1177/14680181 211012975 Beni,  S.,  &  Manggu,  B.  (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan  dalam  penanggulangan kemiskinan  di  perbatasan  (Studi kasus  Kecamatan  Jagoi  Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat). Sosio Konsepsia , 9 (2), 162–170.
Brooks, S. M.  (2015). Social protection for  the  poorest:  The  adoption  of antipoverty cash transfer programs  in  the  global  south.
Politics  and  Society , 43 (4),  551–
582.
https://doi.org/10.1177/00323292 15602894 Clifton,  J.,  &  Díaz-Fuentes,  D.  (2014). The  OECD  and  “the  rest”: Analyzing  the  limits  of  policy transfer. Journal  of  Comparative
Policy  Analysis:  Research  and
Practice , 16 (3), 249–265. https://doi.org/10.1080/13876988. 2013.877674 De  Sa  e  Silva,  M.  M.  (2017). Poverty reduction,  education,  and  the global  diffusion  of  conditional cash  transfers .  London:  Palgrave Macmillan Cham.
Feltenstein,  A.  (2017). Subsidy  reforms and implications for social protection:  An  analysis  of  IMF advice on food and fuel subsidies.
IEO  Background Paper No. BP/17-01/02. Washington: International Monetary Fund. Foli,  R.,  Béland,  D.,  &  Fenwick,  T.  B. (2017). How instrument constituencies shape policy transfer:  A  case  study  from Ghana. Policy  and  Society , 37 (1),
108–124. https://doi.org/10.1080/14494035. 2017.1377987 Glaser, M., Bertolini, L., te Brömmelstroet,  M.,  Blake,  O.,  & Ellingson,  C.  (2021).  Learning through policy transfer? Reviewing a decade of scholarship  for  the  field  of transport. Transport  Reviews ,  1–
19. https://doi.org/10.1080/01441647. 2021.2003472
Heimo,  L.,  &  Syväterä,  J.  (2021).  The ghost-writing  of  a  global  policy script:  international  organizations and  the  discursive  construction  of conditional cash transfers. Critical Policy Studies , 1–18. https://doi.org/10.1080/19460171. 2021.1967178
Hill,  H.  (2021).  What’s  happened  to
poverty and inequality in indonesia  over  half  a  century?
Asian Development Review , 38 (1),
68–97.
https://doi.org/10.1162/adev_a_00
158
Howlett, M., Ramesh, M., & Saguin, K.
(2018).  Diffusion  of  CCTs  from Latin  America  to  Asia:  The
Philippine  4Ps  case. Revista  de Administracao  Publica , 52 (2), 264–284.
https://doi.org/10.1590/0034-
761220170020 Ikhsan  Modjo,  M.  (2017).  Poverty reduction  in  Indonesia:  A  brief institutional history. Jurnal Perencanaan  Pembangunan:  The Indonesian Journal of Development Planning , 1 (3), 170–
194.
Jazuli,  M.  R.,  Steenmans,  I.,  &
Mulugetta,  Y.  (2021).  Navigating policy  dilemmas  in  fuel-subsidy reductions: learning from Indonesia’s
experiences.
Sustainability:  Science,  Practice, and  Policy , 17 (1),  391–403. https://doi.org/10.1080/15487733.
2021.2002024
Jung, B. K.  (2004). Policy  transfer as  a mimetic  process  and  privatization of  public  enterprise:  The  case  of privatization  of  Korea  electric power corporation. Korean Journal  of  Public  Administration ,
42 (4), 107–132.
Kim,  W.  R.  (2013). The  role  of  policy transfer  in  policy  change  in developing  countries:  The  case  of conditional cash transfer in
Indonesia [Doctoral  Dissertation, Seoul National University]. http://s- space.snu.ac.kr/handle/10371/130 389%0A%0A
Kwon, H. J., & Kim, W. R. (2015). The evolution  of  cash  transfers  in Indonesia:  Policy  transfer  and
national  adaptation. Asia  and  the Pacific  Policy  Studies , 2 (2),  425– 440. https://doi.org/10.1002/app5.83 Legrand, T. (2021). The  architecture of policy  transfer:  Ideas,  institutions and  networks  in  transnational policymaking .  London:  Palgrave
Macmillan.
Minkman,  E.,  van  Buuren,  M.  W.,  & Bekkers,  V.  J.  J.  M.  (2018).
Policy transfer routes: An evidence-based  conceptual  model to  explain policy adoption. Policy
Studies , 39 (2), 222–250. https://doi.org/10.1080/01442872. 2018.1451503 Neves,  J.  A.,  Vasconcelos,  F.  de  A.  G.
de,  Machado,  M.  L.,  Recine,  E., Garcia, G. S., & Medeiros, M. A. T.  de.  (2020).  The  Brazilian  cash transfer  program  (Bolsa  Família): A  tool  for  reducing  inequalities and  achieving  social  rights  in Brazil. Global  Public  Health ,
17 (1),
26–42. https://doi.org/10.1080/17441692. 2020.1850828
OECD. (2019). Social protection system review of Indonesia . Paris: OECD Publishing.
Oliveira, M. C., & Cravo, T. A. (2021).
Social protection and cash transfers in Mozambique: Between  international  consensus and  local  agency. Cadernos  de Estudos  Africanos , 41 ,  165–194. https://doi.org/10.4000/cea.6474
Osorio Gonnet, C. (2019). A comparative analysis of the adoption  of  conditional  cash transfers programs in Latin
America. Journal  of  Comparative
Policy  Analysis:  Research  and Practice , 21 (4), 385–401.
https://doi.org/10.1080/13876988.
2018.1491671
Paul, J., & Criado, A. R. (2020). The art of  writing  literature  review:  What do we know and what do we need
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2022, Volume 8, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
to  know?. International  Business Review , 29 (4). https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2 020.101717 Perdana,  A.  A.  (2014). The  future  of social welfare programs in
Indonesia: From fossil-fuel subsidies to better social protection . Briefing Note. Putra,  G.  W.,  &  Pujiyanto,  P.  (2020). Evaluasi dampak Program Keluarga Harapan terhadap pemanfaatan  fasilitas  pelayanan kesehatan untuk layanan persalinan  di  Indonesia  (Analisis data  SUSENAS  tahun  2018). Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia , 5 (1), 1-13. doi:
10.7454/eki.v5i1.3898 Saguin,  K.,  &  Howlett,  M.  (2019).
Policy  transfer  and  instrument constituency: Explaining the adoption  of  conditional  cash Transfer  in  the  Philippines. Asia
and  the  Pacific  Policy  Studies ,
6 (3),
352–366. https://doi.org/10.1002/app5.280
Salehi-Isfahani,  D.,  Wilson  Stucki,  B.,
&  Deutschmann,  J.  (2015).  The reform of energy subsidies in Iran:
The  role  of  cash  transfers. Emerging  Markets  Finance  and
Trade , 51 (6), 1144–1162. https://doi.org/10.1080/1540496X
.2015.1080512
Simpson, J. P. (2017). Do donors matter most?  An  analysis  of  conditional cash  transfer  adoption  in  Sub-
Saharan  Africa. Global  Social
Policy , 18 (2), 143–168. https://doi.org/10.1177/14680181
17741447
Snyder,  H.  (2019).  Literature  review  as
a  research  methodology:  An overview  and  guidelines. Journal of  Business  Research , 104 (July),
333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2
019.07.039
Sofianto,  A.  (2020).  Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)  di  Provinsi  Jawa  Tengah. Sosio Konsepsia , 10 (1), 14–31.
Stone, D., Porto de Oliveira, O., & Pal,
L. A. (2020). Transnational policy transfer:  the  circulation  of  ideas, power  and  development  models. Policy  and  Society , 39 (1),  1–18. https://doi.org/10.1080/14494035. 2019.1619325
Sugiyama,  N.  B.  (2011).  The  diffusion of conditional cash transfer programs in the Americas. Global Social  Policy , 11 (2–3),  250–278.
https://doi.org/10.1177/14680181 11421295 Suharto,  Edi;  Thamrin,  D.  (2012). Program Keluarga Harapan
(PKH):  Memotong  mata  rantai kemiskinan anak bangsa. Aspirasi ,
3 (1), 1–20. Velázquez Leyer, R. (2018). Democracy  and  new  ideas  in Latin American social policy: The origins of conditional cash transfers  in  Brazil  and  Mexico. Journal  of  International  and Comparative Social Policy , 36 (2),
125–141.
https://doi.org/10.1080/21699763. 2018.1526697 Von  Gliszczynski,  M.,  &  Leisering,  L. (2016).  Constructing  new  global models  of  social  security:  How international organizations
defined  the  field  of  social  cash transfers  in  the  2000s. Journal  of Social  Policy , 45 (2),  325–343. https://doi.org/10.1017/S0047279 415000720
World  Bank.  (2012). History  and evolution  of  social  assistance  in Indonesia: Social assistance
program  and  public  expenditure review No. 8 .
World Bank. (2018). The state of social safety nets 2018 .
World  Bank.  (2020). Indonesia  public
expenditure review .