Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 3812-3823
Manajemen  Risiko  Pembiayaan KPA Trans Icon di Bank Mega Syariah dalam Perspektif Maqashid Al  Shariah
Eka Rahayuningsih 1*) , Ah. Ali Arifin 2) , Ika Yunia Fauzia 3) 1 Prodi Ekonomi Syari’ah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al Rosyid Bojonegoro
2 Prodi Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
3 Prodi Ekonomi Syari’ah, Universitas Hayam Wuruk Perbanas *Email korespondensi: rahayuningsiheka96@gmail.com

## Abstract
Sharia banking products to meet the demands of modern society are the development of hybrid contracts. This is because the single contract form is no longer able to respond to contemporary financial transactions. Surabaya, as the second metropolitan city in Indonesia, will of course bring it residents towards a more modern and classier life. This modern and classy residence is called Trans Icon. This research uses qualitative research. The aim of this research is to find out how Trans Icon KPA Financing Risk Management is at Bank mega Syariah form a maqashid  al  shariah  perspective.  Sharia  principles  in  sharia  financial  institutions  are  based  on  the  values  of justice, balance, benefit, and universalism. The main principles of sharia financial institutions in carrying out their business are freedom from maysir, gharar, haram things, usury, and from falsehood. Risk management of KPA Trans Icon financing in the face of bad financing or defaulting customers, namely by efforts ti save financing and resolve. The concepts used in financing KPA Trans Icon at Bank Mega Syariah Surabaya is the Musyarakah Mutanaqishah  concept,  the  procedure  for  fimancing  is  very  easy  and  simple,  consisting  of  six  stages,  namely character, capacity, collateral, capital, financing approval, binding and disbursement.

## Keywords : Manajemen Risiko, Pembiayaan, Maqashid Al Shariah
Saran sitasi : Rahayuningsih, E., Arifin, A. A., & Fauzia, I. Y. (2023). Manajemen  Risiko  Pembiayaan KPA Trans Icon di Bank Mega Syariah dalam Perspektif Maqashid Al  Shariah. Jurnal ilmiah ekonomi islam, 9 (03), 3812-3823. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10875
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10875

## 1. PENDAHULUAN
Kehadiran  Perbankan  Syariah  di  Indonesia menjadi  salah  satu  bukti  bahwa  sebagai  masyarakat Muslim  harus  sangat  menyadari  perlunya  sistem ekonomi  yang  transparan  dan  sesuai  dengan  kaidah Islam.  Selain  itu dapat mengedepankan  maslahat  bagi seluruh lapisan masyarakat dan tidak saling mendzalimi satu  sama  lain.  Konsep  dari  sistem  ekonomi  syariah adalah  meletakkan  nilai-nilai  Islam  sebagai  konsep dasar  dan  landasan  dalam  aktivitas  perekonomian dalam  rangka  mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin (Suma, 2002).
Produk  Perbankan  Syariah  dalam  memenuhi tuntutan  kebutuhan  masyarakat  modern  adalah pengembangan hybrid  contract (multi akad). Hal ini dikarenakan  bentuk  akad  tunggal  yang  sudah  tidak mampu lagi merespon transaksi keuangan kontemporer.  Dari  sinilah  dapat  terlihat  bahwa
kelebihan  Perbankan  Syariah,  selain  dari  produk- produknya yang sesuai dengan syariat Islam tetapi juga pihak  Perbankan  Syariah  dibantu  oleh  beberapa lembaga  lain,  seperti  Dewan  Pengawas  Syariah. Lembaga ini berfungsi sebagai pengontrol dan pengawas atas berjalannya kinerja Perbankan Syariah di Indonesia (Sayuti,  2019).  Sehingga  nasabah  juga  dapat memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun, karena  fungsi  dari  Perbankan  Syariah  yaitu  untuk melayani  masyarakat  Muslim  dalam  menjalankan kegiatan  ekonomi  mereka  sesuai  kaidah  Islam  yang berlaku.
Surabaya  sebagai  kota  metropolitan  kedua  di negara  Indonesia,  tentu  saja  akan  membawa  warga penghuninya  menuju  kehidupan  lebih  modern  dan lebih berkelas.  Sehingga  bagi  para  penghuni  kota  ini, mau tak mau harus bersiap pula untuk mengubah gaya hidup  mereka  dengan  cara  menjaga  kualitas  dan  jati
diri masyarakat yang bermartabat. Untuk itulah, pindah ke  hunian  yang  hidup  berkelas  dan  berkualitas  bisa menjadi  salah  satu  solusi  jitu.  Hunian  modern  dan berkelas tersebut bernama Trans Icon, yang merupakan suatu  wilayah one-stop  living , modern  mixed-use development berkelas  premium  di  Kota  Pahlawan dengan  konsep  suasana live , work , eat , play  and leisure ,  lantaran  tersedianya  beragam  fasilitas  serba lengkap dan berkelas dunia di dalamnya.
Lokasi bangunan Trans Icon ini berdekatan dengan berbagai fasilitas publik, di  antaranya  sejumlah layanan kesehatan,  sekolah  dan  kampus-kampus  yang sudah terakreditasi,  seperti  Universitas  Kristen  Petra, Universitas  Negeri  Surabaya,  Universitas  Islam Negeri  Surabaya,  Universitas Hang  Tuah  serta  masih banyak lagi universitas terkenal lainnya, termasuk pula institusi  pemerintah  dan  kawasan  industri  besar. Adanya office tower Menara Bank Mega di lingkungan Trans  Icon,  juga  akan  menjadikan  lokasi  ini  sebagai pusat bisnis dan perkantoran baru yang ada di kawasan Kota  Surabaya.  Sehingga  suasana  ini  membuat  para expatriate muda layak  menjadikan  Trans  Icon  sebagai hunian yang serba lengkap. Bahkan di awal tahun 2021 nanti,  masyarakat  Kota  Surabaya  dan  sekitarnya  akan memiliki destinasi  pusat  perbelanjaan  ( mall )  baru.  Hal ini  menyusul  target  bakal  dibukanya  mal  yang menjadi  bagian  dari  Trans  Icon  di  kawasan  Jalan Ahmad Yani Surabaya. Proyek ini dikembangkan oleh PT.  Trans  Properti  Indonesia,  yang  merupakan  anak usaha dari CT Corp.
Pada  umurnya  yang  terbilang  masih  muda, Bank  Mega  Syariah  sudah menjadi  salah  satu  bank dengan kinerja terbaik pada tahun 2017. Hal ini terbukti dari adanya 7 penghargaan di tahun 2017 yang berhasil diraih oleh bank ini. Selain itu, Bank Mega Syariah juga merupakan  bank  dengan  kinerja  yang  baik,  sehingga pada  tahun  2017  menerima  penghargaan  dari  warta ekonomi  sebagai outstanding  financial  performance pada  kategori  Islamic  Banking.  Sejalan  dengan  visi misi yang  dipaparkan  Bank  Mega  Syariah,  yaitu  ingin tumbuh  dan  sejahtera  bersama  bangsa,  dengan didukung  sebuah  misi  yang  ingin  dicapai,  salah satunya  yaitu  menebarkan  nilai-nilai  kebaikan  yang Islami  dan  manfaat  bersama sebagai  wujud  komitmen dalam  berkarya  dan  beramal. Sehingga  Bank  Mega Syariah  tetap  meningkatkan  kinerja  bank  dengan karya-karya maupun berbagai produk yang dihasilkan dan amal yang sesuai dengan ajaran Islam, khusunya tujuan syariah itu sendiri.
Animo  masyarakat  pada  Perbankan  Syariah mengalami peningkatan, hal  ini  tampak  dari bertambahnya  segmen  dan  jumlah  nasabah.  Seiring meningkatnya  animo  masyarakat  akan  Perbankan Syariah,  maka  hal  ini  mendorong  Perbankan  Syariah untuk melakukan pengembangan dan inovasi produk yang  ditawarkan  agar  mampu  menarik  minat masyarakat,  serta  mampu  menjawab  kebutuhan masyarakat  saat  ini  (Husein,  2019).  Selain  itu, Perbankan  Syariah  juga  harus  memastikan  bahwa produk  yang  ditawarkan  telah  sesuai  dengan  prinsip syariah,  karena  inilah  hal  pokok  yang  membedakan bank syariah dan bank konvensional.
Pelayanan  kepada  masyarakat  yang  diberikan oleh  Lembaga  Keuangan Syariah  dewasa  ini  sudah semakin  lengkap  sebagai  upaya  untuk  memenuhi kebutuhan  pasar.  Hal  ini  terlihat  dengan  adanya produk  penghimpunan  dana  ( funding ),  pembiayaan ( lending )  sampai  dengan  produk  tambahan  berupa jasa  ( service ).  Salah  satu  dari  produk  pembiayaan yang  disediakan  oleh  lembaga keuangan syariah yaitu berupa  produk  pembiayaan  dengan  akad Murabahah dan  akad Musyarakah  Mutanaqishah (MMQ)  yang dikeluarkan  oleh  seluruh  bank  syariah,  termasuk Bank  Mega  Syariah  Surabaya.Dimana  pembiayaan dengan  akad Murabahah dan  akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) ini sudah banyak diterapkan  di Perbankan  Syariah  sebagai  upaya  untuk  memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat.
Dalam  proses  operasionalnya  agar  mampu mengelola  secara  baik,  maka Perbankan Syariah perlu diperhatikan adanya berbagai risiko yang dihadapi pada setiap  transaksi  yang  terjadi  di  dalamnya.  Termasuk kejadian-kejadian  yang nantinya  dapat  menimbulkan kerugian  besar  bagi  bank  tersebut  dalam  transaksi pembiayaan.  Atau  berupa  tindakan  penyalahgunaan prosedur pembiayaan  di  bank,  berbagi  penyelewengan dana  bank  yang  sering  memanfaatkan  kelemahan sistem  perbankan  dan  pelibatan  pihak  lain.  Kondisi semacam  ini  menunjukkan  betapa  pentingnya  kajian dan  evaluasi  serta  monitoring,  khususnya  di  internal bank  guna  meninjau  kembali  sekaligus  mengawasi penerapan  manajemen  risiko  Perbankan  Syariah, sehingga nantinya bisa mengantisipasi berbagai risiko yang dihadapi.
Manajemen risiko perbankan ini harus diterapkan pada seluruh kegiatan, salah  satunya  yaitu kegiatan  pemberian  kredit  (pembiayaan).  Adapun kegiatan pemberiaan  kredit  ini  berupa  kegiatan  yang mengandalkan  kepercayaan  pihak  bank  terhadap
debitur  dalam  memanfaatkan  dana  bank  yang  akan dikembalikan  lagi  sesuai  waktu  yang  disepakati. Sedangkan  risiko  kredit  yaitu  risiko  dari  akibat kegagalan  pihak  lain  atau  nasabah  dalam  memenuhi kewajiban mereka kepada pihak bank sesuai perjanjian yang  telah  disepakati,  termasuk  risiko  kredit  sebagai dampak  dari  kegagalan  debitur. Selain  itu  risiko  kredit ini  dapat terjadi  dari adanya pemberian kredit, sehingga sebelum memberi persetujuan pada pengajuan pemberian kredit atau aktivitas pembiayaan, pihak bank harus memperhitungkan dan merencanakan pengendalian  risiko  kredit.  Begitu  pula  halnya  para bankir atau  pelaku  usaha  perbankan  harus  menyadari bahwa  dalam  menjalankan  fungsi jasa keuangan bank berada  pada  bisnis  berisiko.  Saat  ini  bank  harus menerapkan    risiko,  harus  dapat  mengelola  dan menerima  jenis-jenis  risiko  keuangan  secara  efektif, sehingga dampak negatif tidak terjadi guna meminimalisir  kerugian  dari  akibat  tidak  berjalannya manajemen  risiko yang  efektif  dan  disiplin (Topowijono  dan  Dwiatmanto, 2013).
Tujuan dari penerapan manajemen risiko ini untuk memastikan  bank  tidak  mengalami  kerugian  yang bersifat unacceptable ,  menyediakan  informasi  risiko kepada  regulator,  pemusatan  resiko  dan  mengukur eksposur,  mengalokasikan  modal  dengan  membatasi resiko,  serta  meminimalisasi  kerugian  berbagai  risiko yang  bersifat uncontrolled (Karim,  2013). Mengingat adanya  perbedaan  situasi  dan  kondisi pasar,  ukuran, struktur, serta kompleksitas usaha di bank, maka tak ada satu  pun  sistem  manajemen  risiko  yang  bersifat universal  bagi  seluruh  bank.  Sehingga  setiap  bank diharuskan untuk membangun suatu sistem manajemen risiko  sesuai  fungsi  dan  kompleksitas  bank  tersebut, serta  menyediakan  pula  sistem  organisasi  manajemen risiko  bagi  bank  yang  sesuai  tingkat  kebutuhannya guna  mencapai sustainable  business  growth atau pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
Seiring  dengan  berkembangnya  zaman,  melalui rumusan konsep maqashid syariah ,  maka  bukan  hanya penetapan  syariah  Allah  SWT  saja  yang  dikaitkan dengan maqashid  syariah .  Bahkan  seluruh  perbuatan ( muamalah )  umat  Islam  juga  harus  berorientasi  pada kebaikan  ( masalih ),  agar  selalu  terhindar  dari munculnya mafsadah (kerusakan)  (Ika  Yunia  Fauzia, 2014). \Sehingga  saat  ini,  muncullah  konsep pengukuruan  kinerja  berbasis  maslahah  ( maqashid syariah ) yang digunakan lembaga keuangan syariah.
Pada  dasarnya,  tujuan  utama  syariah  adalah mengatur  kehidupan  manusia  dan  melindungi
kepentingan  dan  manfaat  ( maslahah )  orang-orang. Dalam konteks dan  perspektif  Islam, maslahah berarti apa  yang  baik  dan  bermanfaat  di  mata syariah (Isra, 2015)  .  Berdasarkan  tujuan  utama  syariah  ini,  maka timbulnya  pemikiran  tentang maqashid  asy-syari’ah dapat  diperkirakan  beriringan  dengan  pemikiran tentang  dalil syara ’  dan  penggunaannya.  Kebiasaan mujtahid dalam menghadapi suatu kasus  yang muncul selalu  mencari  petunjuk  dari  Al-Quran  dari  segala seginya. Bila mereka tidak menemukan, maka mereka mencari jawaban dalam sunnah Nabi dari segala cara. Ketika para mujtahid tidak menemukan petunjuk dari keduanya,  maka  mereka  mencoba  meneladani  cara yang  dilakukan  Allah.  SWT  dalam  menentukan hukum,  yaitu  dimana  ditemukan  maslahah,  maka berlakulah hukum Allah SWT padanya (Syarifuddin, 2008).
Implementasi Maqashid  Al  Shariah pada lembaga  keuangan  syariah  seperti  halnya  Bank Syariah, Asuransi Syariah dan Pasar Modal Syariah ini yaitu untuk mengukur tingkat kinerja sesuai Maqashid Al  Shariah adalah  suatu  keharusan  (Mohammed, 2008). Hal ini  mengingat  fungsi  Lembaga  Keuangan Syariah sebagai tumpuan utama bagi umat Islam untuk melayani  kebutuhan  keuangan  yang  bebas  judi ( maysir ), riba , dan  penipuan  ( gharar ) (Antonio, 2017). Karena  itulah  pembiayaan  kepemilikan  aset,  seperti rumah  atau  apartemen  yang  menjadi  salah  satu pembiayaan  favorit  di  Bank Mega  Syariah  saat  ini, telah menggunakan akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ).  Keinginan seseorang  untuk  memiliki  tempat tinggal  sudah  menjadi  kebutuhan  dasar  bagi  seluruh lapisan  masyarakat,  sehingga  pangsa  pasar  produk inipun  semakin  bertambah  luas.  Selain  itu,  Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) pada produk pembiayaan  MMQ  iB  dengan  akad musyarakah mutanaqishah ini  sangat  diminati  masyarakat  Kota Surabaya.  Dalam  penulisan  ini  maka  permasalahan yang diangkat yaitu  Manajemen Risiko Pembiayaan KPA  Trans  Icon  di  Bank  Mega  Syariah  dalam Perspektif Maqashid Al Shariah .

## 2. METODE PENELITIAN
2.1. Jenis penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang hasil temuannya tidak  didapatkan  melalui  prosedur  statistik dan  bentuk  penghitungan  lainnya.  Melalui  penelitian kualitatif ini peneliti dapat memahami obyek penelitian, dengan cara  mengamati  obyeknya,  seperti mengamati
terjadinya perilaku manusia.  Jadi,  teori  yang sudah ada tersebut  tidak  membatasi  ruang  gerak  peneliti  dalam menangkap dan  menemukan  suatu  sistem  yang dicarinya  ( generating  theory ).  Dalam  pengambilan data  yang  digunakan  dari  data  sekunder  bersumber dari  publikasi  yang  meliputi  jurnal  ilmiah,  buku, website dan surat kabar (Moleong, 2010). Sedangkan data primer bersumber dari bukti- bukti pada kejadian objek  yang  diteliti  dan  gejala  yang terjadi  di  lapangan selama  proses  penelitian.  Sumber  primer  dalam penelitian  ini  adalah  hasil  wawancara  dengan  pihak manajemen  Bank  Mega  Syariah  Surabaya.  Tujuan dalam  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana Manajemen  Risiko  Pembiayaan KPA Trans Icon di Bank  Mega  Syariah  dalam  Perspektif Maqashid  Al Shariah.
2.2. Pendekatan Penelitian Deskriptif
kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasikan karakteristik suatu peristiwa atau kejadian  yang  menjadi  fenomena  saat  ini.  Penelitian ini  termasuk  jenis  penelitian  kualitatif  yang menggunakan pendekatan normatif dan fenomenologis.  Pendekatan  normatif  mengarah  ke permasalahan dari segi ajaran Tuhan yang mengandung unsur nalar dari dalam diri manusia. Hal tersebut,  digunakan  untuk  menemukan  suatu  fakta yang  berdasarkan  logika  manusia  dari  keilmuan hukum.  Penelitian  fenomenologis  mencirikan  dari descriptive  phenomenology yaitu  membuktikan dengan  suatu  permasalahan  dan  objek  yang  dibahas sebagai suatu masalah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil penelitian
3.1.1. Definisi Manajemen Risiko
Manajemen  Risiko ,  yaitu  berbagai  kemungkinan munculnya  penyimpangan  dari  suatu  harapan  yang bisa  saja  menimbulkan  kerugian. Selain itu manajemen  risiko  juga  diartikan  sebagai  usaha  yang bertujuan  mengurangi  dan  memperkecil  kemungkinan timbulnya  kerugian  dari risiko yang akan atau sedang dihadapi.  Manajemen  risiko  yang  disampaikan  oleh Idroes, yang  memandang  manajemen  risiko  sebagai metode  logis  dan  sistematis mulai  dari  identifikasi, kuantifikasi,  menentukan  sikap,  menetapkan  solusi, dan  melakukan  monitor  serta  pelaporan  risiko  yang berlangsung  di  setiap proses  atau  aktivitas  (Kasidi, 2010).
Manajemen  Resiko ,  yang  menyatakan  bahwa manajemen  resiko  merupakan  bagian  integral  dari
proses manajemen yang berjalan dalam perusahaan atau lembaga suatu  usaha  untuk  mengetahui,  menganalisis serta  mengendalikan  resiko  dalam  setiap  kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan  efisiensi  yang  lebih  tinggi  (Arifin,  2005). Manajemen resiko ini sebagai suatu proses pengambilan  resiko  yang rasional  dalam  keseluruhan proses penanggulangan resiko termasuk risk assessment , seperti tindakan-tindakan untuk membangun  dan  menerapkan  pilihan-pilihan  dan kontrol  resiko. Manajemen  Risiko  Perbankan ,  yang memaparkan  bahwa  manajemen  resiko  dipandang sebagai  metodologis  dan  sistematik  dalam  identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan  monitor  dan  pelaporan  resiko  yang berlangsung  pada  setiap  aktivitas  atau  proses  (N. Idroes, 2008).
Jenis-Jenis Risiko
a. Risiko  Properti,  yaitu  berupa  risiko  yang mungkin  terjadi  pada  harta benda  atau  properti, seperti ketika terjadi kebakaran, gempa, banjir, dan sebagainya.
b. Liability (Risiko Gugatan), merupakan  risiko  yang mungkin terjadi karena adanya putusan pengadilan sehingga  pihak  bank  menjadi  tertanggung yang wajib membayarkan ganti rugi pada pihak lainnya.
c. Risiko Kredit, merupakan jenis risiko yang muncul karena adanya debitur yang  gagal  melunasi  utang pokok maupun bunga dan bagi hasil dalam waktu yang sudah ditetapkan.
d. Risiko  Pasar,  yaitu  berupa  kerugian  yang  diderita oleh pihak bank,  yang dicerminkan dari posisi on dan off  balance  sheet bank  sebagai  dampak adanya market  price terhadap  aset  bank, market volatility dan market  liquidity , interest  rate dan foreign exchanges rate .

## 3.1.2. Definisi Perbankan Syariah
Perbankan  mengandung  pengertian  sebagai  suatu lembaga  yang  punya  peran utama  pada  pembangunan suatu bangsa. Peran ini diwujudkan melalui fungsi bank sebagai financial  intermediary  institution atau lembaga  intermediasi keuangan),  yang  menghimpun dana masyarakat berbentuk simpanan dan menyalurkan  lagi  kepada  masyarakat  berupa  kredit atau  berbagai  bentuk  lainnya  guna  meningkatkan taraf kehidupan rakyat (Setiawan Budi Utomo, 2017).
Syariah dapat  digunakan  dalam  arti  luas  dan sempit.  Dalam  arti  luas, syariah dimaksudkan sebagai  seluruh  ajaran  dan  norma-norma  yang dibawa  oleh  Nabi  Muhammad  SAW.,  yang  mengatur
kehidupan  manusia  baik  dalam  aspek  kepercayaannya maupun  dalam  aspek  tingkah  laku  praktisnya. Singkatnya, syariah adalah  ajaran-ajaran  agama  Islam itu  sendiri,  yang  dibedakan  menjadi  dua  aspek,  yaitu ajaran  tentang kepercayaan ( aqidah ) dan ajaran tentang tingkah laku ( amaliah ) (Wangsawidjaja Z., 2012).
Bank  Syariah  diartikan  sebagai  bank  yang beroperasi  dengan  tidak  mengandalkan  pada  bunga. Bank  Islam  atau  biasa  disebut  dengan  bank  tanpa bunga,  adalah  lembaga  keuangan/perbankan  yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada  Al-Qur’an  dan  Hadis  Nabi  SAW.  Dengan  kata lain, Bank Islam dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan  dengan  usaha  pokok  memberi  pembiayaan maupun  berbagai  bentuk  jasa  lainnya  dalam  sirkulasi pembayaran dan peredaran uang yang pengoperasiannya  telah  disesuaikan  dengan  prinsip- prinsip syariat Islam (Muhamad, 2014). Pada dasarnya Bank  Syariah  sama  dengan  Bank  Umum,  yaitu perusahaan  yang  bergerak  pada  bidang  keuangan. Artinya,  segala  aktivitas  perbankan  selalu  berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank  tidak  terlepas  dari  masalah keuangan (Kasmir, 2002).
a. Fungsi dan Peran Perbankan Syariah
Fungsi Perbankan Syariah sebagai
intermediary  institution (lembaga  intermediasi), yaitu  penghimpun  dana  yang  bersumber  dari masyarakat  untuk  disalurkan  kembali  kepada masyarakat  yang  membutuhkan  dengan  bentuk pembiayaan.  Karena  itulah  keberadaan  Bank Syariah di tengah-tengah perbankan konvensional bertujuan  untuk  menawarkan  sistem  alternatif kepada  masyarakat  yang  butuh  layanan  jasa perbankan  tanpa  harus  merasa khawatir terhadap persoalan  bunga  (Trisadini  Prasastinah  Usanti, 2013).
Sementara itu terkait  fungsi  dan  peran  Bank Syariah  yang  tercantum  dalam  pembukaan standar akuntansi  yang dikeluarkan oleh Accounting  and  Auditing  Organization  for Islamic  Financial  Institution (AAOIFI),  di antaranya sebagai berikut (Sudarsono, 2013):
1) Manajer  investasi,  Bank  Syariah  dapat mengelola investasi dana nasabah
2) Investor,
Bank Syariah dapat menginvestasikan  dana  yang  dimilikinya maupun  dana  nasabah  yang  dipercayakan kepadanya.
3) Penyedia jasa keuangan dan sirkulasi pembayaran,  dimana  Bank  Syariah  bisa melakukan  berbagai  jasa  layanan  perbankan sebagaimana lazimnya.
4) Pelaksanaan  berbagai  kegiatan sosial,  adalah ciri  melekat  dalam  entitas  keuangan  Bank Syariah, yang berkewajiban mengelola, mengadministrasi, menghimpun dan mendistribusikan  serta  mengeluarkan  zakat serta dana sosial lainnya.
b. Dasar Hukum dan Prinsip Perbankan Syariah Prinsip dasar Perbankan Syariah ini berdasarkan  pada  Al-Quran  dan  Sunnah.  Namun setelah  dikaji  lebih  dalam  lagi,  dapat  dipahami bahwa  falsafah  dasar  beroperasinya  Bank Syariah  yang  menjiwai  seluruh  hubungan transaksinya  berprinsip  pada  tiga  hal,  yaitu: efisiensi,  keadilan,  dan  kebersamaan.  Efisiensi mengacu  pada  prinsip  saling  membantu  secara sinergis  untuk  memperoleh  keuntungan/margin sebesar  mungkin.  Keadilan  mengacu  pada hubungan  yang  tidak  dicurangi,  ikhlas,  dengan persetujuan  yang  matang  atas  proporsi  masukan dan  keluarannya.  Kebersamaan  mengacu  pada prinsip  saling  menawarkan  bantuan  dan  nasihat untuk meningkatkan produktivitas (Edy Wibowo, 2005).
Prinsip  syariah  dalam  lembaga  keuangan syariah berlandaskan pada nilai keadilan, keseimbangan,  kemanfaatan,  dan rahmatan  lil alamin (keuniversalan).  Sedangkan  prinsip  utama dari lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya yaitu terbebas dari spekulasi ( maysir ),  terbebas  dari  menipu  ( gharar ),  terbebas dari hal larangan ( haram ), terbebas dari tambahan ( riba ),  dan  terbebas  dari  kebatilan.  Bank  Syariah selalu  memegang  prinsip  syariah  dan  prinsip agama  Islam.  Karena  itulah  bagi  bank  yang berprinsip  syariah  ini,  tak  dikenal  lagi  adanya istilah bunga  dalam  memberi  jasa  pada penyimpan  dan  peminjam.  Karena  di  bank  ini jasa  bank  yang  diberikan  disesuaikan  dengan prinsip  syariah  sesuai  dengan  hukum  Islam. Prinsip  syariah  yang  diterapkan  oleh  Bank Syariah  adalah  pembiayaan  berdasarkan  pada prinsip  bagi  hasil  ( mudharabah ),  pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal ( musyarakah )  prinsip  jual  beli  barang  dengan memperoleh  keuntungan  ( murabahah )  atau pembiayaan  barang  modal  berdasarkan  prinsip
sewa  murni  tanpa  pilihan  ( ijarah )  atau  dengan adanya  pilihan  pemindahan  kepemilikan  atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain ( ijarah muntahhiyah bittamlik ).
c. Prosedur Pembiayaan Bank Syariah
Pembiayaan  adalah  proses  penyediaan  dana atau  tagihan  yang  disetarakan,  berupa:  1) transaksi  bagi  hasil  berbentuk mudharabah dan musyarakah ; 2) transaksi sewa-menyewa berbentuk ijarah atau  sewa  beli  yang  berbentuk ijarah muntahhiyah bit tamlik ; 3) transaksi jual beli berbentuk  piutang murabahah , istishna, dan salam’ ; 4) transaksi pinjam meminjam berbentuk piutang qardh ;  dan  5)  transaksi  sewa- menyewa jasa  berbentuk ijarah dalam multi  jasa sesuai  kesepakatan  atau  persetujuan  antara  Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lainnya dengan  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  atau diberi  fasilitas  dana  untuk  mengembalikan  dana tersebut  sesuai  jangka  waktu  tertentu  dengan sistem  bagi  hasil,  imbalan ujrah ,  dan  tanpa imbalan. Pembiayaan ini sebagai suatu proses yang dimulai  sejak  analisis  kelayakan  pembiayaan hingga  realisasi.  Dimana  realisasi  pembiayaan yang  dimaksud  bukanlah  tahap  akhir  dari  suatu proses  pembiayaan.  Sesudah  realisasi  pembiayaan ini,  pihak  Bank  Syariah  juga  harus menjalankan pengawasan  dan  pemantauan  pembiayaan,  karena pada  jangka  waktu pembiayaan ini bukan mustahil  akan  terjadi  adanya  pembiayaan  yang bermasalah disebabkan sejumlah alasan. Di sinilah pihak Bank Syariah pun harus sanggup menganalisis  berbagai  penyebab  pembiayaan bermasalah,  sehingga  bisa  melakukan upaya  guna memperlancar  kualitas  pembiayaan  itu  (Antoni, 2018).
Adapun  secara  garis  besar,  pemberian pembiayaan  di  Bank  Syariah  melalui  proses berikut ini (Abd. Shomad, 2008):
1) Tahap  Analisis  Kelayakan Penyaluran  Dana, adalah  tahap  yang  dilakukan  sebelum pemberian  pembiayaan  ini  diputuskan  Bank Syariah,  yaitu  berupa  tahap  dimana  pihak Bank Syariah menimbang permohonan pembiayaan  bagi  calon  nasabah  yang  akan menerima fasilitas.
2) Tahap  Dokumentasi  Pembiayaan,  yaitu  suatu tahapan  sesudah  permohonan  pembiayaan diputuskan  pemberiannya  oleh  pihak  Bank Syariah yang tertuang dalam Akad Pembiayaan
(Perjanjian  Pembiayaan)  dan  terlaksananya proses  pengikatan  agunan  bagi  pembiayaan yang diberikan.
3) Tahap  Penggunaan  Pembiayaan,  adalah  tahap setelah Perjanjian Pembiayaan (Akad
Pembiayaan)  ditandatangani  oleh  kedua belah  pihak  dan  dokumen pengikatan agunan telah selesai dibuat serta selama pembiayaan itu digunakan  oleh  nasabah  penerima  fasilitas sampai jangka waktu pembiayaan berakhir.
4) Tahap Penyelamatan Pembiayaan, yaitu tahap setelah pembiayaan menjadi bermasalah tetapi usaha  nasabah  penerima  fasilitas  masih memiliki  prospek,  sehingga  pembiayaan  yang bermasalah  itu  dapat  diselamatkan  untuk menjadi lancar kembali.
5) Tahap Penyelesaian Pembiayaan, merupakan tahap  yang  dilakukan  setelah  pembiayaan menjadi macet.
3.1.3. Definisi Pembiayaan Musyarakah

## Mutanaqisah (MMQ)
Karakteristik dalam  Bank Syariah tergambar jelas dari  salah  satu  produk  pembiayaan  yang  ditawarkan, yaitu  berupa Musyarakah .  Dimana  menurut Jamaludin Achmad  Kholik  dalam  bukunya  yang  berjudul Musyarakah  dalam  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam , dinyatakan  bahwa  Bank  Syariah  identik  pada bank musyarakah ,  dimana  melalui  sistem  ini  Bank  Syariah jadi  tampil  beda  ketimbang  Bank  Konvensional (Achmad  Kholik,  2016).  Peran musyarakah ini menjadi  hal  penting  guna  menggalang  unit-unit bermodal  kecil  yang  mustahil  berinvestasi  sendiri- sendiri,  sehingga  dengan  berkumpulnya  modal-modal kecil  semacam  ini  diharapkan  dapat  terbentuk  suatu kekuatan  besar  yang  nantinya  sanggup  bersaing sekaligus  siap  menghadapi  segala  tantangan  yang muncul di tengah globalisasi pada arus pasar bebas.
Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  juga  telah disebutkan bahwa istilah musyarakah atau syirkah ini merupakan  kerjasama  antara  dua  orang  atau  lebih dalam  permodalan,  kepercayaan  atau  keterampilan pada  usaha  tertentu  dengan  pembagian  keuntungan berdasar  nisbah  yang  disepakati  oleh  pihak-  pihak yang berserikat. Sementara itu dalam Peraturan Bank Indonesia, musyarakah ini diartikan sebagai transaksi penanaman  dana  dari  dua  atau  lebih  pemilik  dana dan/atau  barang  untuk  menjalankan  usaha  tertentu sesuai syariah.  Dengan pembagian  hasil  usaha antara kedua  belah  pihak  berdasar  nisbah  yang  disepakati, sedangkan  pembagian  kerugian  berdasar  proporsi
modal  masing-masing.  Begitu  pula  halnya  Dewan Syariah  Nasional  yang  mendefinisikan musyarakah sebagai  pembiayaan  berdasar  akad  kerjasama  dari dua pihak ataupun lebih pada usaha tertentu, dimana masing-masing  pihak  memberi  kontribusi  dana sesuai  ketentuan  dengan  keuntungan  dan resiko yang akan ditanggung secara bersama sesuai kesepakatan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  dapat dipahami bahwa syirkah atau musyarakah merupakan akad  kerjasama  antara  dua  pihak  atau  lebih dalam usaha  tertentu. Masing-masing  pihak memberi kontribusi dana atau  amal  ( expertise )  sesuai kesepakatan  bahwa  risiko  dan  keuntungan  akan ditanggung secara bersama-sama berdasar kesepakatan.  Selain  itu,  empat  mazhab  sebagai sumber  hukum  Islam  juga  menegaskan  akad musyarakah ini  berdasarkan  pada  kepercayaan ( trust ) dalam  setiap partner .  Dengan  berlandaskan  pada ketentuan  di  atas,  maka  setiap partner ataupun  pihak tak  punya  kewajiban  untuk  meminta  jaminan  dari partner dan pihak lainnya.
Secara  bahasa,  istilah musyarakah  mutanaqishah ini terdiri dari dua (dua)  kata,  yaitu musyarakah dan mutanaqishah . Musyarakah biasa  juga  disebut dengan syirkah yang berarti kerjasama. Sedangkan mutanaqishah berasal  dari naqasha yang berarti berkurang;  berkurang secara bertahap.  Dengan demikian musyarakah mutanaqishah  disebut  juga decreasing  participation atau diminishing participation (Syahruddin,  2013) . Dengan  demikian  dapat  diartikan bahwa musyarakah  mutanaqisah ini  adalah  akad kerjasama  atau  kemitraan  guna memiliki suatu barang secara bersama-sama,  dimana  kepemilikan  dari  salah satu  pihak  akan  terus  berkurang  dan  berpindah kepada  rekanannya  secara  bertahap  sampai  akhirnya dimiliki satu pihak lainnya secara penuh.
Musyarakah  mutanaqishah diartikan  sebagai kerjasama antara kedua belah pihak  atau  lebih  dalam kepemilikan  suatu  barang  atau  usaha  yang  mana salah satu  pihak  mengambil  alih  porsi  saham  dari  pihak lainnya,  sehingga yang bersangkutan menjadi pemilik tunggal  terhadap  barang  atau  usaha  yang  dimaksud. Adapun  barang  dalam  konteks  di  sini  bisa  berupa properti  (rumah,  ruko,  rusun,  toko,  dll),  ataupun mesin-mesin dan peralatan. Dalam konteks kepemilikan  usaha,  penyertaan  modal  para  pihak baik  berupa  usaha  yang  masih  baru  akan  dimulai maupun usaha  yang sudah berjalan.  Keuntungan dan kerugian usaha terkait dibagikan kepada para pihak.

## 3.1.4. Definisi Maqashid Al Shariah
Pengertian mengenai maqashid  al shariah dapat dirujuk  dari  buku  yang  berjudul Al-Muawafaqat  fi Ushul  al-Syari’ah karya  Abu  Ishaq  Asy-  Syathibi, yang  berpendapat  bahwa  tujuan maqashid  al  shariah ( maqashid  al-  shari’ah  fi  al-shari’ah )  adalah  untuk mewujudkan  sebuah maslahah kepada  umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Memahami maqashid al shariah adalah  keharusan  bagi  semua  umat  Islam dalam  ber ijtihad (Asy-Syathibi,  2012) .  Maqashid  al shariah berarti kandungan nilai  yang  menjadi  tujuan pensyariatan  hukum.  Maka  dengan  demikian, al shariah adalah  tujuan-tujuan  yang  hendak  dicapai dari  suatu penetapan hukum (Jaya, 1996).
Maqashid  al  shariah merupakan  konsep  guna mengetahui  sasaran  dan nilai-nilai  yang mengandung syara’ , baik itu yang tersirat maupun yang telah tersurat dalam  al-Qur’an  dan  Hadist.  Dimana  yang  sudah ditetapkan  oleh  Allah  SWT  kepada  manusia  dan tujuan  akhir  dari  hukum  tersebut  hanya satu,  yaitu berupa  kebaikan  dan  kesejahteraan  atau maslahah bagi  umat  manusia  di  dunia  dan  di  akhirat.  Guna mencapai  kemaslahatan  ini,  maka manusia  pun  harus memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  mereka yang  bersifat primer  ( dahrurriat ),  menyempurnakan  kebutuhan sekunder  ( hajiyat ),  serta  kebutuhan  tersier  ( tahsiniat atau kamaliat ).
Kajian maqashid al shariah kemudian dikembangkan  secara  luas  dan sistematis  oleh  Abu Ishaq  al-Syatibi.  Kajian  tentang maqashid  al shariah ini menurut  al-Syathibi  bertolak  dari  asumsi  bahwa segenap syariat yang  diturunkan  Allah  senantiasa mengandung  kemaslahatan  bagi  hamba-Nya  untuk masa  sekarang  (di  dunia)  dan  sekaligus  masa  yang akan  datang  (di akhirat).  Tidak  satu  pun  dari  hukum Allah  yang  tidak  mempunyai  tujuan.  Hukum  yang tidak  mempunyai  tujuan  sama  dengan  pembebanan yang tidak bisa  dilaksanakan  ( taklif  ma  la  yuthaq ). Tujuan maqashid  al  shariah ini  wajib  diketahui oleh  para mujtahid ,  selain  guna  pengembangan pemikiran hukum Islam secara umum, sekaligus untuk menjawab  berbagai  persoalan  hukum  kontemporer yang  kasusnya  belum diatur dalam al-Qur’an maupun Hadits secara eksplisit. Lebih dari itu tujuan dari hukum maqashid  al  shariah ini  juga  wajib  diketahui  guna memahami apakah sebuah kasus masih bisa diterapkan sesuai  ketentuan  hukum  karena  ada  perubahan struktur  sosial  sehingga  hukum  itu  tak  lagi  bisa diterapkan. Dengan  begitu,  hukum  Islam  atau syariat ini  akan  lebih  dinamis  menjawab  segala  fenomena
sosial  yang  selalu  berkembang  dan  berubah-ubah, termasuk penerapannya dalam bidang Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah. Menurut sejumlah ahli ushul , maqashid  al  shariah adalah  sebuah  kajian  penting, mengingat maqashid al shariah ini sebagai perwujudan unsur  dalam  menolak  kemudharatan  dan  mengambil manfaat  di  kehidupan,  baik  itu  untuk  kehidupan  di dunia  maupun  untuk  kehidupan  di  akhirat.
Poin  utama  dalam  pembagian maqashid  al shariah untuk  pemeliharaan maslahah sebagai  aspek pertama  yang  merupakan  tujuan  awal Syari' dalam menentukan  hukum  yaitu  mewujudkan  kemaslahatan manusia di dunia dan di  akhirat.  Tujuan  Allah  SWT dalam  mensyariatkan  hukum-Nya  ini  yaitu  guna memelihara  kemaslahatan  manusia  agar  terhindar  dari mafsadat ,  atau penggabungan dari keduanya sekaligus. Tujuan ini dapat  dicapai  dengan  cara taklif ,  dimana pelaksanaannya  tergantung dari pemahaman terhadap sumber hukum utama, yaitu Qur'an dan Hadits (ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, n.d.).
Guna  mencapai  kemaslahatan  di  dunia  dan akhirat,  menurut  penelitian  sejumlah  ahli ushul  fiqh , terdapat  lima  unsur  pokok  yang  wajib  dipelihara  dan diwujudkan. Kelima pokok ini yaitu agama, akal, jiwa, harta,  dan  keturunan.  Seorang mukallaf akan menemukan maslahah ,  saat  dirinya  bisa  memelihara. lima aspek pokok itu, begitu pula sebaliknya dia akan merasakan mafsadat ketika tak sanggup memeliharanya secara baik (Djamil, 1995). Dengan demikian, maslahah yang  jadi  prinsip maqashid  al  shariah ini  dalam memandang  hubungannya  dengan  perorangan  atau kelompok  terbagi  menjadi  dua,  yaitu:  a) maslahat kulliyah , berupa kebaikan dan manfaat  yang kembali pada seluruh  jamaah atau  umat  yang  besar;  dan  b) maslahat  al-juz’iyyah  al-khashshah ,  berupa maslahah perseorangan atau perseorangan yang sedikit.
Dari  segi  kekuatan  yang  timbul  dalam  diri  dan bekas yang dihasilkan, maka maslahah ini terbagi dalam tiga  tingkatan,  yaitu  maslahat dharuriyyat ,  maslahat hajiyat, dan  maslahat tahsiniyyat ,  seperti  penjelasan berikut:
d. Dharuriyyat
Maslahat dharuriyyat yaitu  kemaslahatan yang  tergantung  dengan  adanya maslahat kehidupan  manusia  pada  agama  dan  dunianya, dimana jika hal ini tiada, maka kemaslahatan dunia pun tak akan terlaksana serta jadi rusak dan binasa, begitupun  di  akhirat  nantinya  tidak  memperoleh kebahagiaan  atau  bahkan  mendapat  siksa (Wahabah al-Zuhaili, n.d.).
e. Hajiyat
Maslahat Hajiyat yaitu maslahah yang dikehendaki  guna  memberi  kelapangan  dan menghilangkan  kesulitan  atau  kesempitan  bagi manusia. Seandainya maslahah ini hilang atau tidak ada, maka hidup manusia akan jadi  sulit  dan  dapat memberi  kesempitan  bagi  para mukallaf yang  tak sampai  ke  tingkat  kerusakan,  seperti  syariat rukhsah yang  meringankan taklif dalam  beribadah bagi mukallaf yang mengalami kesulitan  atau  sakit dan musafir (sedang dalam perjalanan).
f. Tahsiniyyat
Maslahat Tahsiniyyat yaitu  mengambil  suatu kemaslahatan  secara pantas dari  keutamaan  atau berbagai  kebaikan  menurut adat, dengan menjauhi setiap  keadaan  yang  dapat  menodai  atau  tak disukai  oleh  akal  sehat.  Hal  ini  termasuk  dalam penyempurnaan akhlak , seperti memakai perhiasan,  melaksanakan  berbagai  ibadah sunnah guna  mendekatkan  diri  pada  Allah  SWT, menghilangkan  najis  dan  menutup  aurat  saat beribadah, dan  sebagainya.
3.1.5. Maqashid  Al  Shariah  Menurut  Pendapat Para Ulama’
Adapun  definisi  mengenai maqashid  al shariah yang  dikeluarkan  oleh  beberapa  ulama mutaakhirin (kontemporer), dapat dijelaskan berikut ini:
a. Thahir  Ibnu  Ashur,  mendefinisikan maqashid  al shariah sebagai  hikmah-  hikmah  atau  berbagai makna  yang  dijaga  Allah  SWT  dalam  seluruh ketentuan hukum syariah, yang kecil maupun besar tanpa  pengkhususan  bagi  satu  jenis  tertentu  dari hukum syariah tersebut.
b. Allal  al-Fasy,  mengartikan maqashid  al  shariah merupakan  berbagai  rahasia  dan  tujuan-tujuan yang ditetapkan Allah SWT pada setiap hukum.
c. Ahmad ar-Raisuni, mengatakan bahwa maqashid al shariah sebagai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan oleh  Allah  untuk  merealisasikan  kemaslahatan hamba.
d. Muhammad  Sa’ad  al-Yubi  menguraikan  arti maqashid  al  shariah sebagai  makna-makna  dan hikmah-hikmah  yang  telah  ditetapkan  oleh Allah  SWY  pada  syariat-Nya  yang  bersifat khusus  dan  umum  dengan  tujuan merealisasikan kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya (Muhammad Sa’ad al-Yubi, 1998).
Wahbah  az-Zuhaili  menjelaskan arti maqashid  al shariah sebagai tujuan-tujuan atau berbagai makna yang dipelihara syara’ di  sebagian  besar  hukumnya  atau
seluruh  hukumnya,  yang  sekaligus  menjadi  tujuan akhir  dari syariat serta  segala  rahasia  yang diletakkan syara’ di  setiap  hukumnya.  Dengan  demikian,  kajian teori tentang maqashid al shariah dalam Ekonomi Islam dan  Perbankan  Syariah  ini  menjadi  sangat  penting (Az-Zuhaili,  1986).  Urgensi  tersebut  didasarkan pada  bahwa  dalam posisinya, Ekonomi Islam maupun Perbankan  Syariah  harus  merujuk  pada  sumber utamanya,  yaitu  Al-Qur’an  dan  Hadits  yang  turun pada beberapa  abad  lampau,  sehingga  dapat beradaptasi dengan perubahan sosial.
Penetapan  hukum maqashid  al  shariah ini ditentukan  melalui  beberapa  alasan  atau Illat’ yang berguna  bagi  penyelesaian  kemaslahatan  yang  ada. Selain itu, maqashid al shariah ini juga punya peranan penting di setiap proses terjadinya hukum. Karena itulah menurut  ash-Syathibi,  penetapan  dalam  menentukan dasar  hukum maqashid  al  shariah ini  dinyatakan secara  lebih spesifik  lagi  sebagai  tujuan syariat dengan tiga cara penetapan, yaitu (Al-Syatibi, 2003): a. Cukup  mengetahui  dalil  perintah  atau  larangan yang  secara  jelas,  bahwa tujuan  yang  dikehendaki adalah kepatuhan dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan.
b. Dengan  memandang illat’-illat’ dari  perintah atau  larangan,  seperti  pensyariatan  nikah  yang bertujuan untuk memelihara keturunan.
c. Bahwa  dalam  penerapan  hukum syariat , syar’i memiliki tujuan pokok ( maqashid  ashliyyah )  dan tujuan  pelengkap  ( maqashid  tabi’ah ).  Ada kalanya  tertera  secara  eksplisit,  tersirat  secara implisit,  ataupun  didapat  dari  hasil  penelusuran ( istiqra’ ) terhadap nash. Sehingga setiap maqashid yang  tidak  tertera  dalam  nash  namun  tidak bertentangan dengan ketentuan di atas, termasuk juga dalam maqashid al shariah.
3.2. Pembahasan
3.2.1. Manajemen  Risiko  Pembiayaan  KPA  Trans Icon dalam Perspektif Maqashid Al Shariah
Ketentuan  angsuran  nasabah  dalam proses pembiayaan  KPA  Trans  Icon  di  Bank  Mega  Syariah Surabaya. Dimana dengan mengedepankan konsep akad musyarakah  mutanaqishah (MMQ),  angsuran  yang berlaku  dalam  produk  pembiayaan  ini  selalu  bersifat tetap  ( flat )  seperti  yang  berlaku  pada  pembiayaan dengan  akad-akad  lainnya . Ketentuan  angsuran  yang bersifat flat pada  pembiayaan  KPA  Trans  Icon  ini dibenarkan  oleh  Elviera  Rahayu  selaku  Financing Business  Manager  pada  Bank  Mega  Syariah Surabaya.  Dimana  dalam  penjelasannya  dinyatakan
dalam akad musyarakah mutanaqishah ini pembiayaan KPA Trans Icon ini bersifat flat atau fixed ,  meskipun berlaku  hanya  untuk  dua  tahun  pertama  angsuran KPA  tersebut.  Sebab  untuk  setiap  dua  tahun setelahnya,  pihak  bank  akan  melakukan review kembali  guna mengetahui fluktuasi harga properti di pasaran.
Dalam akad musyarakah  mutanaqishah (MMQ) pada  pembiayaan  KPA  Trans  Icon  di  Bank  Mega Syariah  Surabaya  ini  juga  terdapat  jaminan.  Namun menurutnya,  dalam  akad  MMQ  ini  yang  dijadikan jaminan  adalah  sertifikat  kepemilikan  apartemen tersebut.  Adapun  tujuan  dari  penyertaan  jaminan  ini yaitu  untuk  menjaga  keamanan  antar  kedua  belah pihak.  Sementara  itu  terkait  dengan  adanya  resiko yang  muncul  dalam  proses  pembiayaan  KPA  Trans Icon di Bank Mega Syariah Surabaya ini, setiap produk pembiayaan  yang  diselenggarakan  oleh  bank  manapun selalu  memiliki  risiko.  Terlebih  dalam  upaya peningkatan mutu pengendalian intern yang dijalankan  dengan  penerapan  sistem  dan  prosedur pemberian  pembiayaan KPA  Trans  Icon  yang  sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku pada Bank Mega  Syariah  Surabaya  ini,  sudah  tentu  akan menimbulkan  berbagai  risiko  yang  harus  siap  untuk dihadapi.
Adapun  risiko  yang  dialami  oleh  Bank  Mega Syariah  Surabaya  terkait pemberian pembiayaan KPA Trans  Icon dengan  akad musyarakah  mutanaqishah di Bank  Mega  Syariah  Surabaya  terkait  nasabah  ini, menurut Elviera Rahayu adalah pembiayaan wanprestasi, karena nasabah tidak memenuhi kewajibannya  atau  nasabah  terlambat  memenuhinya. Atau  ada  juga  nasabah  yang  memenuhi  tetapi  tidak sesuai  dengan  perjanjian  yang  tertuang  pada  akad pembiayaan  yang  telah  dibuat  sebelumnya.  Lebih lanjut  dirinya  mengungkapkan  bahwa  risiko  lainnya yang dihadapi oleh Bank Mega Syariah Surabaya dalam pembiayaan  KPA  Trans  Icon  ini  yaitu  adanya persaingan  produk  antar  bank  yang  sangat  ketat, dimana  sebagai  daerah  metropolitan, di Kota Surabaya sendiri sekarang sudah makin banyak Bank Syariah yang juga  mengeluarkan  produk  KPA  maupun  pembiayaan pembelian apartemen seperti  yang dimiliki  oleh Bank Mega Syariah Surabaya. Sehingga persaingan produk antar  bank,  baik  Bank  Konvensional  maupun  Bank Syariah  ini  menjadi  salah  satu  risiko  yang  wajib diperhitungkan bagi Bank Mega Syariah Surabaya, jika tidak  ingin  berdampak  menimbulkan  kerugian  yang besar.
Terkait adanya dua jenis risiko dalam pembiayaan KPA  Trans  Icon  yang  dihadapi  oleh  Bank  Mega Syariah  Surabaya  dalam  menangani  risiko  tersebut yaitu  strategi  yang  dilakukan  Bank  Mega  Syariah Surabaya dalam  menghadapi  pembiayaan  macet  atau yang  sering  disebut  dengan  istilah.  nasabah wanprestasi  ini,  yaitu  dengan  upaya  penyelamatan pembiayaan  dan penyelesaian  pembiayaan.  Dimana penyelamatan  pembiayaan  sendiri  berupa  upaya untuk  tercapainya  pembayaran  kembali  pembiayaan dengan  semestinya  dengan  cara  pendekatan  kepada nasabah bermasalah, sedangkan penyelesaian pembiayaan sendiri adalah tindakan untuk mengupayakan  pembayaran  kembali  pembiayaan dengan mengeksekusi jaminan.
Strategi  yang  dilakukan  oleh  pihak  Bank  Mega Syariah Surabaya ketika menghadapi risiko pembiayaan macet  atau  adanya  nasabah  wanprestasi  adalah melakukan  penyelamatan  atas  pembiayaan  dan penyelesaian  pembiayaan.  Penyelamatan  pembiayaan ini  merupakan  salah  satu  upaya  demi  tercapainya pembayaran  kembali  pembiayaan  yang  semestinya melalui metode pendekatan kepada nasabah bermasalah  tersebut.  Setelah  itu, Bank  Mega  Syariah Surabaya  akan  memulai  lagi  perbaikan  guna penanganan  risiko  ini.  Pada  saat  awal  pengajuan permohonan  pembiayaan  inilah,  pihak  Bank  Mega Syariah  Surabaya  lebih  teliti  dan  cermat  lagi melakukan penilaian agar tidak kembali mendapatkan nasabah bermasalah.
Prinsip  dasar  dalam  ekonomi  Islam  yaitu menerapkan segala kaidah demi terwujudnya kemaslahatan,  dimana  prinsip  semacam  ini  disebut pula prinsip maqashid al shariah . Terkait penerapan kaidah maqashid  al  shariah dalam penanganan risiko pada  pembiayaan  KPA  Trans  Icon  di  Bank  Mega Syariah Surabaya ini, pihaknya selalu mengedepankan  kaidah maqashid  al  shariah dalam penanganan  risiko  pada pembiayaan KPA Trans Icon di  Bank  Mega  Syariah  Surabaya.  Pada  hakikatnya terdapat  sejumlah  kebutuhan  yang  jadi  prioritas manusia,  di  antaranya  berupa  kebutuhan  tempat tinggal,  makanan,  tidur,  seks,  pakaian,  keselamatan dan perlindungan, mendapat upah, keamanan, kesehatan, sosialisasi, pendidikan, keinginan berprestasi,  dan  sebagainya.  Sehingga  manusia sebagai pelaku  ekonomi  diberikan  peraturan  dan  dua nikmat  oleh  Allah  SWT  berupa  sistem  kehidupan dan  sarana  kehidupan.
Penerapan  prinsip maqashid  al  shariah ini merupakan  suatu  keharusan  dalam  perbankan syariah di tengah kompleksitas masalah perekonomian modern dewasa ini, sehingga nantinya perbankan  syariah  pun  akan  lebih  fleksibel dan  elastis  memberi  solusi  bagi permasalahan yang sedang  dihadapi.  Penerapan  kaidah maqashid  al shariah dalam  manajemen  risiko  pada  pembiayaan KPA  Trans  Icon di  Bank  Mega  Syariah  Surabaya ini sudah  selayaknya  dalam setiap penanganan risiko pada produk  pembiayaan,  seluruh  perbankan  syariah yang  ada  di  Indonesia  mengedepankan  kaidah maqashid  al  shariah .  Karena  hal ini memang sudah menjadi  ketentuan  bersama  di  tengah  kompleksitas masalah perekonomian masyarakat, khususnya dalam hal  kepemilikan  rumah  maupun apartemen.  Dengan begitu, perbankan syariah juga akan lebih fleksibilitas dan elastis memberi solusi permasalahan yang sering dihadapi.
3.2.2. Konsep dan Prosedur Pembiayaan KPA Trans Icon di Meha Syariah Surabaya
Pembiayaan  Kredit  Pemilikan  Apartemen  atau disingkat  (KPA)  Trans  Icon  yang  dikeluarkan  oleh Bank  Mega  Syariah  Surabaya  ini  adalah  suatu produk  pembiayaan untuk kredit pemilikan apartemen  Trans  Icon  yang  berlokasi  di  Kota Surabaya.  Selain  untuk  mempermudah  masyarakat dalam memiliki hunian syariah, khususnya apartemen, akad  yang  digunakan  dalam  model  pembiayaan  ini juga bersandar pada akad musyarakah mutanaqishah atau  disingkat  MMQ.  Sementara  itu  terkait  dengan masyarakat  yang  menjadi  sasaran  dari  produk Pembiayaan  KPA  Trans  Icon  di  Bank  Mega  Syariah Surabaya  ini,  selaku  seorang Appraiser (Penilai)  di Bank  Mega  Syariah  Surabaya,  Panji  Herdian Octalibriana menjelaskan  bahwa  mulai  sejak  produk tersebut  dikeluarkan  oleh  Bank  Mega  Syariah Surabaya  sampai  saat  ini,  yaitu  masyarakat  individu yang punya pekerjaan wiraswasta atau sebagai pegawai dan profesional yang tentunya telah memenuhi syarat- syarat  dokumen  administrative.
Mengenai  keunggulan  dari  produk pembiayaan KPA  Trans  Icon  di  Bank  Mega  Syariah  Surabaya  ini ada  empat: Pertama ,  pihak  bank  bisa  memastikan margin  keuntungan  pada  awal perjanjian  dan  pihak nasabah  memperoleh  barang  kebutuhannya  dengan cara  mengangsur; Kedua ,  yaitu  keuntungan  per  tahun yang  diperoleh  bank  lebih  besar; Ketiga ,  angsuran nasabah  lebih  terjamin  karena  tak  ada  evaluasi pricing ,  jadi  ansurannya  pun flat (tetap);  dan
Keempat ,  SDM  dan  sistem  administrasi,  serta  biaya pengawasan yang lebih murah dan sederhana.
Sementara  kelemahan  pada  pembiayaan  KPA Trans  Icon ini menurutnya, antara lain: Pertama , resiko penjualan kembali bagi pihak bank atas apartemen oleh nasabah  lebih,  besar  karena  barang  sudah  menjadi milik  nasabah  dan  fluktuasi harga  pasaran  apartemen seharusnya bisa saja memberi peluang bagi bank untuk mendapatkan  margin  lebih  banyak  tetapi  tidak  bisa karena  harga  jual  angsuran  kepada  nasabah  bersifat fixed (tetap); Kedua ,  akad musyarakah  mutanaqisah ini  melalui  banyak  persyaratan  syariah  yang  wajib dipenuhi,  sehingga  pada penerapannya,  pihak  bank pun  lebih  berhati-hati  supaya  tidak  setara  dengan transaksi bunga; Ketiga , jumlah pembayaran harga beli bagi nasabah ke bank lebih besar;  dan Keempat ,  jika nasabah  ingin  lebih  cepat  melunasi,  maka  nasabah diharuskan  membayar  keuntungan  bank  yang  sama sesuai  waktu  dalam  kontrak yang disepakati. Berkaitan dengan  penilaian  terhadap  kelayakan  nasabah  untuk memperoleh pembiayaan  KPA  Trans  Icon  di  Bank Mega  Syariah  Surabaya,  maka  dalam  melakukan penilaian  permohonan  pembiayaan  ini  pihak  Bank Mega Syariah Surabaya, khususnya bagian marketing harus  memperhatikan  beberapa  prinsip  dan  analisis utama  yang  berkaitan  dengan  kondisi  secara keseluruhan  calon.
Pentingnya menilai kelayakan calon nasabah untuk mendapat pembiayaan KPA  Trans Icon di Bank Mega Syariah  Surabaya  ini,  yang  sebenarnya  menjadi tugas Appraiser  Bank Mega Syariah  Surabaya  tersebut,  juga disampaikan oleh Sri  Wahyuni  Mahi  selaku  Account Officer Bank Mega Syariah Surabaya. Prinsip 5C dan analisis  6A  selalu  menjadi  acuan  dalam  menilai Bank Mega Syariah dalam menentukan kelayakan nasabah untuk  memperoleh  KPA  Trans  Icon.  Adanya  dua kendala  yang  paling  sering  ditemukan  dalam pembiayaan  KPA  Trans  Icon  ini  yaitu  nasabah wanprestasi dan persaingan produk antar bank. Adanya status  Nasabah  Wanprestasi  ini,  menurutnya  karena nasabah  tersebut  dinilai  sudah  tidak  dapat  lagi memenuhi  atau  setidaknya  mereka  terlambat  untuk memenuhi  kewajibannya.  Bahkan  ada  juga  yang  bisa memenuhi  kewajibannya,  tetapi  dinilai  sudah  tidak sesuai  lagi  dengan  akad  pembiayaan  yang  dibuat sebelumnya.  Sementara  kendala  dalam  persaingan produk  antar  bank ini, menurutnya karena dewasa ini bank-bank  yang  beroperasi  di  Kota  Surabaya  sudah bertambah  banyak  yang  mengeluarkan  produk-produk serupa.
Selain  pembiayaan  Kredit  Pemilikan  Apartemen (KPA)  Trans  Icon  ini, terdapat  delapan  jenis  produk pembiayaan  lainnya  yang  dikelola  oleh  Bank Mega Syariah, yang terdiri dari: 1) SM Invest iB (Pembiayaan Investasi); 2) SM Capital iB (Pembiayaan Modal Kerja) 3)  SM  Amanah  iB  (Pembiayaan  Rekening  Koran Syariah);  4)  SM  Mitra  iB  (Pembiayaan  dengan Skema Channeling , Executing ,  dan Joint  Financing ); 5)  Pembiayaan  IMBT  iB;  6)  Pembiayaan MMQ iB; 7) Pembiayaan  Berkah iB; dan 8) Pembiayaan Griya Berkah iB.
Konsep  yang  diterapkan  dalam  pembiayaan KPA  Trans  Icon  di  Bank Mega  Syariah  ini,  yaitu konsep Musyarakah  Mutanaqishah atau  MMQ  yang diaplikasikan untuk pembelian Apartemen Trans Icon di Kota Surabaya. Melalui konsep ini, pihak Bank Mega Syariah  Surabaya  akan  membiayai  sebagian  atau secara keseluruhan dari harga pembelian sebuah  unit apartemen yang terdapat di kompleks Trans Icon Kota Surabaya  dengan  kualifikasi  yang  telah  disepakati sebelumnya.  Adapun  konsep  akad  MMQ  dalam pembiayaan KPA Trans  Icon di  Bank  Mega  Syariah Surabaya ini, selain melayani pembiayaan apartemen juga melayani renovasi apartemen tersebut. Pembiayaan  KPA  Trans  Icon  di  Bank  Mega  Syariah Surabaya  ini,  yaitu  konsep Musyarakah Mutanaqishah atau  MMQ  yang  diaplikasikan  untuk  pembelian Apartemen  Trans  Icon  di  Kota  Surabaya.  Melalui konsep ini, pihak Bank Mega Syariah  Surabaya  akan membiayai sebagian  atau  secara keseluruhan dari harga pembelian  sebuah  unit  apartemen  yang  terdapat  di kompleks  Trans  Icon  Kota  Surabaya  dengan kualifikasi  yang  telah  disepakati  sebelumnya. Adapun konsep akad MMQ dalam pembiayaan KPA Trans Icon di Bank Mega Syariah Surabaya ini, selain melayani  pembiayaan  apartemen  juga  melayani renovasi apartemen  tersebut.
Sedangkan  untuk  alur  pembiayaan  dalam pembiayaan  KPA  Trans  Icon  ini  ada  tiga,  yaitu: Pertama ,  nasabah  dan  Bank  Mega  Syariah  ber- musyarakah  mutanaqishah (kerjasama) guna membeli apartemen; Kedua ,  pihak  nasabah  menyewa  manfaat apartemen  itu  sebagai  tempat  tinggal  pada  Bank Mega  Syariah;  dan Ketiga ,  nasabah  membayar kewajiban  berupa ujrah dan  pembayaran  cicilan musyarakah (pengambilalihan  porsi  Bank  Mega Syariah oleh nasabah secara bertahap). Kemudian di akhir masa  sewa,  kepemilikan  apartemen  seutuhnya  atau 100% menjadi milik nasabah.

## 4. KESIMPULAN
Manajemen  risiko  pembiayaan  KPA  Trans  Icon dalam  perspektif maqashid al shariah yang  dilakukan Bank  Mega  Syariah  Surabaya  dalam  menghadapi pembiayaan  macet  atau  nasabah  wanprestasi,  yaitu dengan upaya penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Penyelamatan pembiayaan ini  berupa  upaya  untuk  tercapainya  pembayaran kembali  pembiayaan  dengan semestinya dengan cara pendekatan kepada nasabah bermasalah. Konsep yang digunakan dalam pembiayaan KPA Trans Icon di Bank Mega Syariah Surabaya ini adalah konsep Musyarakah Mutanaqishah atau  MMQ,  sedangkan prosedur pembiayaan  ini sangat mudah dan simpel, yang terdiri dari enam tahapan, yaitu karakter,  kapasitas,  jaminan, modal,  persetujuan  pembiayaan,  pengikatan  dan pencairan.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih disampaikan kepada Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM dan Dr. Ika Yunia Fauzia, Lc., M.E.I yang telah berkontribusi dalam pembuatan serta penyelesaian  artikel  jurnal  ini  dan  juga  memberikan pengetahuan  kepada  kami  pentingnya  manajemen risiko  pembiayaan  dalam  perspektif maqashid  al shariah . Syukron  katsiron,  jazakumullah  ahsanal jaza’ .

## 6. REFERENSI
Abd.  Shomad,  T.  P.  U.  (2008). “Penyelesaian
Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah"
(Surabaya:  Fakultas  Hukum  Unair).  Laporan Penelitian.
Achmad  Kholik,  J.  (2016). Musyarakah  dalam Ekonomi  dan  Bisnis  Islam (Jakarta).  PT.  Raja Grafindo Persada.
Al-Syatibi,  A.  I.  (2003). Al-Muwafaqad  fi  Ushulal- Syari’ah (Beirut). Dar al-Kutub al- Ilmiyah. Antoni,  R.  (2018).  “Prosedur  Pembiayaan  Bank Syariah.” El-Hikam , Vol. 11 No. 2 , 284–285. Antonio, M. S. (2017). Bank Syari’ah; dari Teori ke Praktik (Depok). Gema Insani Press.
Arifin,  Z.  (2005). Dasar-Dasar  Manajemen  Bank Syariah (Jakarta). Pustaka Alfabet.
Asy-Syathibi,  A.  I.  (2012). Al-Muawafaqat  fi  Ushul al-Syari’ah (Beirut). Dar al-Ma’rifah.
Az-Zuhaili,  W.  (1986). Ushûl  al-Fiqh  al-Islâmi (Beirut). Dâr al-Fikr.
Djamil,  F.  (1995). Metode  Ijtihad  Majlis  Tarjih Muhammadiyah (Jakarta). Logos. Edy  Wibowo.  (2005). Mengapa  Memilih  Bank Syariah? (Bogor). Ghalia Indonesia.
Fauzia,  Ika  Yunia,  A.  K.  R.  (2014). Prinsip  Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari’ah (Jakarta). Kencana Prenadamedia Grup. Husein,  M.  T.  (2019). “Telaah  Kritis  Akad Musyarakah Mutanaqisah.” 1 , 8.
Ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, S. A. al-H. A. (n.d.).
Al-Ihkan  fi  Ushul  al-Ahkam (Beirut).  Dar  al- Kitab al-Ilmiyah.
Isra,  I.  (2015). Sistem  Keuangan  Islam:  Prinsip  dan Operasi (Jakarta). Rajawali Pers. Jaya, A. (1996). Konsep Maqashid Syari’ah Menurut ash-Shatibi (Jakarta). Raja Grafindo Persada. Karim,  A.  (2013). Bank  Islam:  Analisis  Fiqh  dan Keuangan (Jakarta). Raja Grafindo Persada,. Kasidi.  (2010). Manajemen  Risiko (Bogor).  Ghalia Indonesia.
Kasmir.  (2002). Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya (Jakarta). PT. Raja Grafindo Persada. Mohammed,  M.  O.  (2008). “The  Performance Measures  of  Islamic  Banking  Based  on  the Maqashid Framework.” Vol. IV , 4. Moleong,  L.  J.  (2010). Metodologi  Penelitian Kualitatif (Bandung). PT. Remaja Rosda Karya. Muhamad.  (2014). Manajemen  Dana  Bank  Syariah (Jakarta). PT. Raja Grafindo Persada.
Muhammad  Sa’ad  al-Yubi.  (1998). Maqâshid  asy- Syarî’ah  al-Islâmiyah  wa  ‘Alaqâtuha  bi  al- ‘Adillah asy-Syar’îyyah, (KSA). Dâr al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzi.,.
N.  Idroes,  F.  (2008). Manajemen  Risiko  Perbankan (Jakarta). Rajawali Pers.
Sayuti, M. N. (2019). “Kontekstualisasi Rasio Logis Hybrid  Contract:  Upaya  Penguatan  Persepsi Masyarakat  terhadap  Bank  Syariah.” V ,  113– 114.
Setiawan  Budi  Utomo,  K.  U.  (2017). Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia (Jakarta).
Rajawali Pers.
Sudarsono, H. (2013). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta). Ekonisia.
Suma,  M.  A.  (2002). Ekonomi  Syariah:  Suatu Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional . 20 , 16. Syahruddin,  M.  R.  U.  (2013).  “Implementasi Musyarakah  Mutanaqisah  sebagai  Alternatif Pembiayaan  Murabahah  di  Perbankan  Syariah Indonesia.” Jurnal Tsaqafah , Vol. 9, No. 1 , 108. Syarifuddin, A. (2008). Ushul Fiqh (Jakarta). Prenada. Topowijono    dan    Dwiatmanto,  N.  M.  (2013). “Penerapan    Manajemen    Risiko    untuk Meminimalisir  Risiko  Kredit  Macet  (Studi  pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Kediri)”, . 4 , 3.
Trisadini  Prasastinah  Usanti,  Abd.  S.  (2013). Transaksi  Bank  Syariah (Jakarta).  PT.  Bumi Aksara.
Wahabah  al-Zuhaili.  (n.d.). Ushul  al-Fiqh  al-Islami (Damsyiq). Dar al-Fikri.
Wangsawidjaja  Z.,  A.  (2012). Pembiayaan  Bank Syariah (Jakarta). PT. Gramedia Pustaka Utama.