## EFEKTIVITAS PERSIDANGAN ONLINE DALAM PERKARA PIDANA GUNA MENEMUKAN KEBENARAN MATERIIL
DI

## PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB
Oleh:
Kadek Suni Witari 1 , I Nyoman Gede Remaja 2 , I Nyoman Surata 3
(suni.witari17@gmail.com) (nym.remaja@unipas.ac.id)
( nyomansurata@unipas.ac.id )
Abstrak :  Dunia  peradilan  telah  mengalami  perubahan  yang  sangat  drastis,  Praktek persidangan  konvensional  harus  beralih  kepada  Persidangan online (elektronik). Persidangan  perkara  pidana  secara  elektronik  sesuai  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA)  Nomor  4 Tahun 2020 masih banyak ditemukan kendala-kendala yuridis maupun teknis. Penelitian ini meneliti tentang mekanisme persidangan online perkara pidana,  dan  efektivitas  persidangan online dalam  perkara  pidana  guna  menemukan kebenaran materiil di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.Penelitian ini merupakan jenis  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif,  penelitian  ini  dilakukan  di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB  dengan  menggunakan  jenis  data  primer  dan sekunder,  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  dokumentasi  ,wawancara  dan Observasi,  serta  data  yang  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif.  Mekanisme persidangan online dalam perkara pidana adalah dakwaan oleh jaksa penuntut umum, eksepsi oleh terdakwa/penasihat hukum, tanggapan atas eksepsi oleh jaksa penuntut umum, putusan sela, pembuktian, tuntutan oleh jaksa penuntut umum, pledoi, replik, duplik,  putusan  hakim.  Efektivitas  persidangan online dalam  perkara  pidana  guna menemukan  kebenaran  materiil  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB  adalah secara keseluruhan Persidangan Secara Elektronik/ Online tidak efektif karena majelis hakim  tidak  dapat  memeriksa  alat  bukti  dengan  optimal  dengan  adanya  berbagai kendala dan tidak ada hukum acara yang mengatur proses persidangan secara online sehingga dapat terjadi ketidakseragaman pelaksanaanya.
Kata Kunci : Persidangan Online , Perkara Pidana, Kebenaran Materiil
PENDAHULUAN
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di  Indonesia  jelas  menjadi  komponen  penting  dalam  membangun  kehidupan  yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan  keamanan  Warga  Negara  Indonesia  sendiri  yaitu  hukum  pidana.  Pembaharuan hukum  pidana  yang  merupakan  suatu  upaya  untuk  melakukan  reorientasi  dan reformasi  hukum  pidana  sesuai  dengan  nilai-nilai  sentral  sosiopolitik,  sosiofilosofis dan  sosiokultural  masyarakat  Indonesia  yang  melandasi  kebijakan  sosial,  kebijakan kriminal  dan  kebijakan  penegakan  hukum  di  Indonesia  (Barda  Nawawi Arief . 2010:29). Mekanisme peradilan pidana, proses peradilan sangat dituntut dalam menyesuaikan pada sistem digitalisasi dengan berkembangnya jaman saat ini. Dunia telah  memasuki  Era  Revolusi  Industri  4.0,  di  mana  proses  komputerisasi  dan digitalisasi terjadi dan telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, tak  terkecuali  sistem  hukum.  Di  dalam  tataran  praktik  hukum,  khususnya  di lingkungan peradilan telah mengenal proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi di  dunia  peradilan  yang  paling  dikenal  adalah Virtual  Civil  Court s,  di  Indonesia dikenal  sebagai  satu  kesatuan  yang  terpadu  di  dalam  sistem e-court .  Sebelum memasuki  Era  Revolusi  Industri  4.0,  Amerika  Serikat  telah  lebih  dulu  mengenal Virtual  Civil  Courts sejak  tahun  1998,  di  mana  persidangan  telah  menggunakan media video conference dan telah mengenal electronic filling dan case management software  ( Lederer  Fredric  I.  2011:800-801).  Peran  internet  semakin  penting  dalam kehidupan  sosial,  ekonomi  dan  politik  di  dunia  global.  Internet  semakin mempengaruhi  kehidupan  umat  manusia,  tak  dapat  disangkal  bahwa  teknologi  ini telah  merubah  peradaban  dunia  dengan  cepat.  Kecenderungan  penggunaan  internet telah  bergerak  menjadi  kebutuhan  pokok  bagi  tiap  orang,  nyaris  semua  kebutuhan seseorang  dapat  dipenuhi  melalui  internet,  sehingga  pengeluaran  untuk  dapat  terus mengakses internet cenderung semakin besar. Meningkatnya penetrasi internet, tentu menimbulkan  sejumlah  tantangan  dan  permasalahan.  Mulai  dari  kepastian  regulasi,
pemerataan  infrastruktur,  sumber  daya  manusia  yang  ahli,  hingga  munculnya permasalahan  yang  berhubungan  dengan  penyalahgunaan  intenet  ( Nyoman Noviantini, I Nyoman Gede Remaja, Ni Nyoman Mariadi. 2021:29 ). Sejak pandemi covid-19  mulai  mewabah  ke  seluruh  dunia  sejak  awal  tahun  2020,  banyak  negara- negara  di  dunia  yang  telah  memberlakukan social/physical  distancing (pembatasan sosial/fisik) bahkan lockdown (karantina wilayah). Indonesia termasuk negara-negara yang  tidak  memberlakukan lockdown namun  bukan  berarti  hal  tersebut  tidak membawa  dampak  pada  dunia  praktik  hukum.  Meskipun  tidak  memberlakukan lockdown , Indonesia tetap memberlakukan so cial distancing yang menyebabkan tidak mungkin  suatu  peradilan  dapat  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  (dalam  situasi normal)  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  demi  menerapkan social  distancing , maka institusi pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus covid-19 semakin tinggi. Hal ini menyebabkan  institusi  pengadilan  harus  menggantungkan  diri  pada  teknologi  untuk menunjang  keberlangsungan  pelayanan  hukum  kepada  para  pencari  keadilan. Pemanfaatan  secara  maksimal  sistem e-court yang  sudah  berjalan  sejak dikeluarkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  saat  ini  telah menjadi  solusi  bagi  institusi  pengadilan  di  bawah  Mahkamah  Agung  untuk  tetap memberikan  pelayanan  hukum  meskipun  para  pencari  keadilan  tidak  hadir  di pengadilan  secara  langsung.  Pemanfaatan e-court ini  pada  akhirnya  bermuara  pada pentingnya  penerapan Virtual  Courts yang  diadakan  secara  daring  tanpa  perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan (Anggita Doramia Lumbanraja. 2020 :  47).  Mengenai  penyelenggaraan  Peradilan  Pidana,  Mahkamah  Agung  (MA) membentuk  PERMA  tentang  Administrasi  dan  Persidangan  Perkara  Pidana  Secara Elektronik di Pengadilan dan untuk memperkuat payung hukum persidangan daring , Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan “Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor  4  Tahun  2020  tentang  Administrasi  dan  Persidangan  Perkara  Pidana  di
Pengadilan  Secara  Elektronik  (Perma  Sidang  Pidana Online )”,  PERMA  tersebut mengatur  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  persidangan  perkara  pidana  baik  perkara pidana  dalam  lingkup  peradilan  umum,  militer,  ataupun  jinayat  secara daring (online). Merujuk  kepada  ketentuan  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia,  hal  ini dapat  dikategorikan  menjadi  suatu  bentuk  terobosan  hukum  ( rules  breaking )  dalam makna  positif,  namun  demikian,  bila  diabstraksi,  persidangan  virtual  masih menyisakan  masalah,  oleh  karena  itu  dalam  tulisan  ini  masalah  tersebut  dapat diklasifikasikan  menjadi  tiga  jenis:  Pertama, problem  yuridis-prosedural ,  hal  ini bertolak dari pandangan kurang-mapannya payung hukum yang saat ini eksis, sebab belum  diatur  di  dalam  UU  No  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP); Kedua, problem yuridis-substantif , hal ini secara spesifik menunjuk pada pengaplikasian  sidang virtual untuk  jenis  perkara  yang  tidak  mengizinkan persidangan in absentia dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat.
Hal  mana  yang  selain  diatur  di  dalam  KUHAP  Pasal  154  ayat  (4)  KUHAP  juga merupakan sebuah asas dalam hukum pidana. Ketiga, problem teknis-empiris , yakni merujuk  pada  kondisi  riil  di  lapangan,  seperti  ketidakstabilan  internet  dan  kurang maksimalnya pembuktian pada saat persidangan virtual .

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Penelitian  Hukum Empiris. Dalam penelitian ini berupa suatu fenomena hukum yang sudah dipilih dan ditentukan  dalam  penelitian,  yaitu  efektivitas    persidangan online dalam  perkara pidana guna menemukan kebenaran materiil di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  4  tahun  2020  tentang  administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  (menggambarkan) yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala
dengan gejala lainnya dalam sebuah organisasi perangkat daerah. Penemuan gejala- gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha  mengemukakan  hubungan  satu  dengan  yang  lain  di  dalam  aspek–aspek  yang diselidiki.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB,  Penelitian difokuskan  tentang  kerja  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB,  terdapat permasalahan  mengenai  mekanisme,  efektivitas  dan  hambatan  yang  dihadapi  dalam melaksanakan  persidangan online guna  menemukan  kebenaran  materiil      di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB,  dan  terdapat  data-data  dalam  permasalahan sehingga  hal  ini  memudahkan  pengumpulan  data  yang  diperlukan,  termasuk melakukan  konfirmasi  terhadap  data  yang  meragukan,  jika  diperlukan  dalam penelitian.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan  hukum  yang berupa:
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Bahan  hukum  primer yang  menjadi  acuan  antara  lain:  SEMA  No.4  Tahun  2020  tentang  Perubahan Ketiga  Atas  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2020  tentang pedoman  pelaksanaan  tugas  selama  masa  pencegahan  penyebaran Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang  berada  dibawahnya  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  nomor  4 Tahun  2020  tentang  Administrasi  dan  Persidangan  Perkara  Pidana  di  Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online )”
2. Bahan  hukum  sekunder  yaitu  sumber  yang  tidak  langsung  memberikan  data kepada  pengumpul  data  (Jonathan  Sarwono,  2016:  18).  Sumber  data  sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer
yang  dapat  memberikan  dan  melengkapi  serta  mendukung  informasi  terkait dengan  obyek  penelitian  baik  yang  berbentuk  buku,  Skripsi,  dan  jurnal  maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.
3. Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan  tentang bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  berupa  kamus  dan  Kamus Hukum.
Dari sumber data lapangan dikumpulkan berupa data primer yaitu apa yang secara nyata terjadi di lapangan. Dalam hal ini berupa praktek hukum mengenai Efektivitas Persidangan Online Dalam Perkara Pidana Guna Menemukan Kebenaran Materiil Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.
Teknik  Pengumpulan  data  adalah  pencatatan  peristiwa-peristiwa,  hal-hal, keterangan-keterangan  atau  karakteristik-karakteristik  sebagian  atau  seluruh  elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan  hukum yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur  yang  ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik wawancara.
Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam  penelitian  hukum  empiris.  Dalam  kegiatan  ilmiah,  wawancara  dilakukan bukan  sekedar  bertanya  kepada  seseorang,  melainkan  dilakukan  pertanyaan- pertanyaan  yang  dirancang  untuk  memperoleh  jawaban-jawaban  yang  relevan dengan permasalahan penelitian kepada responden maupun informan.
c. Teknik  Observasi  yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukaan  melalui sesuatu  pengamatan,  dengan  disertai  pencatatan-pencatatan  terhadap  keadaan atau  prilaku  objek  sasaran.  Metode  observasi  merupakan  metode  pengumpulan
data yang dilakukan untuk mengamati dan meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi kemudian digunakan untuk  membuktikan  kebenaran  dari  desain  penelitian  yang  sedang  dilakukan. Observasi  hakikatnya  merupakan  kegiatan  dengan  menggunakan  pancaindera, bisa  penglihatan,  penciuman,  pendengaran,  untuk  memperoleh  informasi  yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian,  peristiwa,  objek,  kondisi  atau  suasana  tertentu,  dan  perasaan  emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Setelah data primer terkumpul dilanjutkan pengolahan data dengan menyusun data secara  teratur  dan  sistematis  untuk  memudahkan  analisis,  yang  mana  proses pengolahan  data  disebut  juga  klasifikasi  data.  Adapun  klasifikasi  data  adalah melakukan  penggolongan  terhadap  data  yang  telah  dikumpulkan  berdasarkan  kelas- kelas  dari  gejala-gejala  yang  sama  atau  yang  dianggap  sama.  Analisis  Data  adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar  sehingga  dapat  ditemukan  sesuai  masalah  penelitian.  Dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif  yaitu  untuk  mengetahui  atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.
Ditinjau  dari  urutan  pelaksanaan  penelitian  pengolahan  dan  analisis  data dilakukan  setelah  pengumpulan  data  selesai  dilakukan.  Data  yang  dikumpulkan berupa  data  sekunder  sebagai  hasil  dilakukannya  studi  kepustakaan/studi  dokumen dan  data  primer  sebagai  hasil  dari  penelitian  lapangan  dengan  teknik  wawancara bebas terpimpin dan observasi.
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah: “Meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural setting ).  Fenomena  yang  diteliti  di  lapangan  adalah  fakta,  maka  terhadap  fenomena
yang dikaji, tidak dilakukan tindakan-tindakan tertentu yang dapat mempengaruhi apa yang terjadi di lapangan.
Alur penelitian termasuk pengumpulan dan pengolahan data penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
a. penyusunan  proposal  dilakukan  setelah  ada  penjajagan  awal,  sehingga  proposal penelitian sudah menggambarkan permasalahan yang ada;
b. dilakukan  pengumpulan  data,  baik  dari  sumber  kepustakaan  maupun  sumber lapangan;
c. data  yang  terkumpul,  dipilih  yang  ada  hubungannya  dengan  materi  penelitian. yang kurang relevan dihilangkan;
d. berdasarkan data yang diperoleh disusun paparan;
e. dari uraian/penggambaran yang telah disusun ditarik simpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Mekanisme  Persidangan  Online  Dalam  Perkara  Pidana  Di  Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB
Sesuai  ketentuan  Hukum  Acara,  yakni  Pasal  64  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  disebutkan  bahwa  terdakwa  berhak  untuk  diadili  di  sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Dari ketentuan pasal tersebut yang dimaksud “sidang  pengadilan”  adalah  proses  persidangan  yang  diselenggarakan  di  gedung pengadilan  dan  terbuka  untuk  umum.  Dengan  demikian  terdakwa  mempunyai  hak untuk  dihadirkan  kemuka  pengadilan  oleh  Penuntut  Umum  atas  perintah  Majelis Hakim  untuk  kemudian  diperiksa,  diadili,  dan  diupayakan  hak  untuk  pembelaanya. Penyelenggaraan  Peradilan  Pidana,  Mahkamah  Agung  (MA)  membentuk  Perma tentang  Administrasi  dan  Persidangan  Perkara  Pidana  Secara  Elektronik  di Pengadilan. Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No.  4  Tahun  2020  tentang  Administrasi  dan  Persidangan  Perkara  Pidana  di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online ). Perma ini mengatur tata cara  pelaksanaan  persidangan  perkara  pidana  baik  perkara  pidana  dalam  lingkup
peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring ( online ). Perma persidangan pidana online ini  sebagai  tindak  lanjut  Nota  Kesepahaman  antara  MA,  Kejaksaan Agung,  Kepolisian,  Ditjen  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference dalam Rangka Pencegahan Covid- 19 pada 13 April 2020 lalu (Aida Mardatillah.2020 : 50).
Prinsipnya, hakim/majelis hakim, panitera pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara terdakwa mengikuti sidang dari Lapas tempat terdakwa ditahan  dengan  didampingi/tanpa  didampingi  penasihat  hukum.  atau  hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum  mengikuti  sidang  dari  kantor  penuntut  umum,  terdakwa  dengan didampingi/tanpa  didampingi  penasihat  hukumnya  mengikuti  sidang  dari  rutan tempat  terdakwa  ditahan.  Pasal  2  ayat  (3)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4 tahun  2020  menjelaskan  apabila  sidang online dilaksanakan,  semua  peserta  sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih. Panitera pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan  kepada  majelis  hakim.  Dalam  persidangan  hakim,  panitera  pengganti, penuntut  dan  penasihat  hukum  menggunakan  atribut  sidang  masing-masing  sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  tahun  20220  tentang  Administrasi  dan Persidangan  Perkara  Pidana  di  Pengadilan  secara  Elektronik,  terdapat  dalam  pasal Pasal 1 angka 11  dan 12. Pasal 1 angka 11 menyatakan:
Administrasi  Perkara  secara  Elektronik  adalah  proses  pelimpahan,  penerimaan dan  penomoran  perkara,  penetapan  Hari  sidang,  penentuan  cara  sidang, penyampaian  panggilan/pemberitahuan,  penyampaian  dokumen  keberatan, tanggapan  atas  keberatan,  tuntutan,  pembelaan,  replik,  duplik,  amar  putusan, petikan  putusan,  pengiriman  salinan  putusan  kepada  Penuntut  dan  Penyidik secara elektronik.
Pasal  12  menyatakan  :  “Persidangan  secara  Elektronik  adalah  serangkaian  proses memeriksa,  Mengadili,  dan  memutus  perkara  Terdakwa  oleh  Pengadilan  yang
dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya".
Sumber pengaturan hukum acara pidana berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP), Pengaturan  tentang  pelaksanaan  persidangan  melalui  teleconference  belum  diatur Hukum berkembang pesat, dan ketentuan hukum tidak mencukupi. Misalnya, sidang perkara melalui teleconfrence video tidak bisa dilakukan karena tidak ada ketentuan yang  mengatur  dalam  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Padahal, ketika  dikaitkan  dengan  cita-cita  fundamental  penegakan  hukum  harus memperhatikan  kebenaran  materil  yang  harus  dicari,  sehingga  aspek  administratif, formal  yang  bersifat  kurang  substantif  harusnya  ditinggalkan  dan  mengedepankan proses penegakan hukum nya.
I  Gusti  Made  Juliartawan,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB,  dalam wawancara tanggal 07 Maret 2023 menjelaskan bahwa tidak ada aturan khusus yang diterapkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B  dalam  pelaksanaan Persidangan Online dalam  Perkara  Pidana,  prosedur  persidangan  tetap  mengikuti aturan  yang  ada  dalam  Hukum  Acara  Pidana,  hanya  saja  terdapat  perbedaan  dalam hal  lokasi  para  pihak  dalam  menjalani  persidangan,  di  mana  Majelis  Hakim  berada diruang  persidangan,  Jaksa  Penuntut  Umum  berada  di  Kantor  Kejaksaan  dan Terdakwa  berada  di  Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja.  Dalam  waktu bersamaan  I  Gusti  Made  Juliartawan    juga  menambahkan  bahwa  dalam  proses persidangan  Terdakwa  boleh  didampingi  oleh  kuasa  hukumnya,  dan  apabila  pihak terdakwa memiliki keterbatasan biaya sehingga tidak mampu untuk membayar kuasa hukum maka pengadilan akan menunjuk kuasa hukum untuk mendampingi terdakwa dalam melakukan pembelaan dalam persidangan sehingga terpenuhinya hak-hak bagi pihak yang berhadapan dengan hukum dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) serta  persidangan  yang  Adil  dan  berkualitas,  guna  menunjang  keberlangsungan pelayanan  hukum  kepada  para  pencari  keadilan  ditengah  adanya  Pemberlakuan
Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  dan  menaati  Protokol  Kesehatan  maka Aparatur  Penegak  Hukum  dalam  hal  ini  Pengadilan  Negeri  menjalankan  proses persidangan  berbasis teleconference atau  persidangan  Elektronik  dengan menggunakan  PERMA  Nomor  4  Tahun  2020  sebagai  pedoman  pelaksana Persidangan perkara pidana secara elektronik. namun seiring menjalannya waktu dan kondisi yang kembali normal serta telah dicabutnya aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  maka  Persidangan  secara  konvensional  kembali diberlakukan  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  akan  tetapi  persidangan elektronik/ online masih tetap dilaksanakan dalam hal tertentu.
A. Aturan Persidangan Online Perkara Pidana
Sidang online dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB didasarkan  pertama  pada  Surat  Edara  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  1  Tahun 2020  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Selama  Masa  Pencegahan  Penyebaran Covid-19  di  Lingkungan  Mahkamah  Agung,  kemudian  untuk  memperkuat  payung hukum  persidangan  perkara  pidana  secara online ,  Mahkamah  Agung  (MA)  telah menerbitkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  4  Tahun  2020  tentang  Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara online (Perma Sidang Pidana Online ). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara online .

## B. Tahapan Persidangan Online Perkara Pidana
Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB  telah  melaksanakan  sidang  kasus  pidana secara teleconference /elektronik.  Pelaksanaan  proses  pidana  melalui teleconference dilakukan  pada  tahap  pemberlakuan  dan  administrasi  persidangan,  persidangan, proses pembuktian, dan pembacaan putusan.
1. Pemberlakuan  dan  Administrasi  Persidangan  Berdasarkan  Pasal  3  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2020  terhadap  proses  pemberlakuan  dan administrasi  persidangan  yang  dilakukan  secara online dengan  mengunggah berkas  mulai  dari  dakwaan,  eksepsi,  replik/duplik,  tuntutan  hingga  nota
pembelaan  yang  diformat portable  document  format  (PDF) yang  dikirim  ke alamat e-mail pengadilan yang dimaksud. Namun dalam pelaksanaan berkas dari kepolisian yang disampaikan langsung oleh jaksa kepada pelayanan terpadu satu pintu  (PTSP)  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB,  dapat  dikatakan  bahwa pemberlakuan  tersebut  masih  belum  sesuai  dengan  ketentuan  PERMA No.4/2020, di mana pemberlakuannya masih dilakukan secara manual.
2. Trial .  Sidang  online  tersebut  dijabarkan  dalam  pasal  2  jo    PERMA  No.4/2020 yang  dilakukan  secara online melalui teleconference yang  menghubungkan antara hakim, jaksa, penasihat hukum, terdakwa dan saksi serta ahli. Pelaksanaan di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB,  di  mana  majelis  hakim  dan  panitera berada  di  ruang  sidang  terpisah  dengan  saksi,  sedangkan  jaksa  penuntut  umum berada  di  kejaksaan  setempat  dan  terdakwa  berada  di  Kantor  Kepolisian  Resor Buleleng  maupun  di  Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/ tanpa didampingi Penasihat Hukum.
3. Proses  Pembuktian,  Pada  tahap  pembuktian  proses  dimana  proses  pemeriksaan saksi  tetap  mengikuti  sistem  hukum  acara  meskipun  sidang online adalah teleconference .  Menurut  R.Soesilo,  yang  dimaksud  dengan  kesaksian  adalah kesaksian di hadapan hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai peristiwa- peristiwa  tertentu  yang  dia  dengar,  lihat,  dan  alami  sendiri  (R.  Soesilo.2016  : 113). Pada tingkat permohonannya di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB pada proses pembuktian saksi dan ahli berada di ruang sidang terpisah dengan hakim dan  terdakwa  berada  di  Lapas,  maka  penasihat  hukum  terhubung  antara  jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa melalui teleconference , sehingga yang  di  ruang  sidang  hanya  hakim.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  saksi/ahli memberikan informasi teleconference dengan alasan mencegah penyebaran virus covid-19, begitu juga dengan terdakwa.
4. Pembacaan  Putusan,  Pembacaan  putusan  hakim  menjadi  hal  yang  harus diperhatikan,  karena  ada  beberapa  syarat  yang  diatur  dalam  KUHAP  Ada
beberapa  syarat  pembacaan  putusan  hakim  sesuai  dengan  KUHAP,  di  mana syarat hukum putusan pengadilan berdasarkan Pasal 195 KUHAP, yaitu “seluruh putusan  pengadilan  hanya  sah  dan  memiliki  kekuatan  hukum  ketika  diucapkan pada sidang terbuka untuk umum”. Bahwa prinsip keadilan terbuka untuk umum adalah  bagian  dari  prinsip  objektif  kejujuran  dalam  pemeriksaan  persidangan ( fair trial ). Tujuannya adalah untuk memastikan proses peradilan terhindar dari tindakan  tercela  pejabat  peradilan.  Seperti  bias,  diskriminasi,  dan  sebagainya. Rangkaian  proses  pidana  yang  digelar  secara online di  Pengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  IB  menunjukkan  mekanisme  hukum  baru  sesuai  PERMA No.4/2020  yang  berbeda  dengan  mekanisme  hukum  sebelumnya,  bahkan perubahan  ini  relatif  cepat  karena  dampak  pademi  covid-19.  Dapat  dikatakan bahwa  terjadinya  perubahan  dapat  dikatakan  sebagai  hukum  yang  responsif. Hukum  responsif  berarti  bahwa  hukum  dan  kebijakan  yang  dibuat,  adalah respons  terhadap  fakta  di  masyarakat  di  mana  hukum  ada  di  sini  untuk melindungi  dan  menjaga  keselamatan  masyarakat.  Pada  dasarnya,  Pengadilan Negeri  Singaraja  Kelas  IB  telah  menerapkan  mekanisme  hukum  yang  berlaku, yaitu  persidangan  perkara  pidana  secara teleconference sesuai  PERMA No.4/2020 untuk melindungi masyarakat dari kondisi berbahaya seperti pandemi virus  Covid-19  dengan  membatasi  penyebaran  virus  kepada  masyarakat.  Salah satu  bentuk  perlindungan  adalah  adanya  PERMA  No.4/2020  dimana  PERMA sebagai  kebijakan  untuk  mengurangi  penyebaran  virus  di  lingkungan persidangan,  sehingga  hukum  tetap  berjalan  dan  keselamatan  masyarakat  tetap terjaga.
2 . Efektivitas Persidangan Online Dalam Perkara Pidana Guna Menemukan

## Kebenaran Materiil Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas  IB
Efektivitas  adalah  suatu  keadaan  yang  menunjukan  sejauh  mana  rencana  atau hasil  dapat  tercapai  ,  semakin  banyak  rencana  yang  dapat  dicapai,  semakin  efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat
keberhasilan  yang  dapat  dicapai  dari  suatu  cara  atau  usaha  tertentu  sesuai  dengan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan Kebenaran materiil yang dimaksudkan adalah kebenaran yang seimbang antara hukuman dan kesalahan, Kebenaran yang senyata- nyata  nya  yang  takaran  hukuman  sesuai  dengan  ketercelaan  dari  sifat  jahat  dari sebuah  perbuatan,  dengan  mempertimbang  segala  hal  ikhwal  sehingga  suatu  tindak pidana  itu  terjadi.  Menurut  hasil  wawancara  dengan  Hakim  Pengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  IB  dan  hasil  wawancara  dengan  penegak  hukum,  prinsip-prinsip persidangan dan tekhnis persidangan nya akhirnya penulis menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari efektifitas persidangan melalui teleconfrence video dalam perkara Pidana guna menemukan kebenaran materiil.
A. Faktor  Faktor  Yang  Menghambat  Persidangan Online Dalam  Perkara  Pidana Guna Menemukan Kebenaran Materiil Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB:
Menurut  Panitera  Muda  Pidana  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB  yakni Made Oka Sarasmijaya dalam wawancara tanggal 08 Maret 2023 menyatakan bahwa kendala-kendala pada pelaksaanan persidangan online ini lebih banyaknya terdapat di faktor  eksternal  baik  dari    Kantor  Kejaksaan  Negeri  Singaraja,  Kepolisian  Resor Buleleng  maupun  Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja,  Jika  dilihat  dari faktor internal Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, pelaksanaan persidangan secara elektronik/ online sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dengan sarana  prasarana  yang  cukup  memadai  baik  dari  segi  ruangan  persidangan,  layar monitor, jaringan internet dan aturan-aturan guna menaati protokol kesehatan selama masa pandemi.
Dalam proses administrasi berkas perkara, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB sudah siap untuk masalah administrasi secara daring , akan tetapi instansi lain belum siap  untuk  mengurus  berkas  administrasi  secara daring .  Di  dalam  tahapan-tahapan persidangan perkara pidana secara elektronik ini tidak ada perbedaan dengan beracara biasa,  hanya  saja  perbedaannya  itu  dengan  menggunakan  media  sebagai  alat pendukung  untuk  persidangan  perkara  pidana  secara  elektronik.  Tidak  dipungkiri
bahwa  dengan  berjalannya  proses  persidangan  tentu  ada  hambatan-hambatan  yang tidak terduga yang terjadi sehingga berpengaruh para berjalannya proses persidangan pidana secara online.
Beberapa  faktor-faktor  yang  menentukan  keberhasilan  atau  efektif  tidak  nya persidangan perkara pidana melalui teleconfrence sebagai berikut:
1) Masyarakat  merupakan  faktor  pertama  yang  dikemukakan  beliau  karena karena berdasarkan hasil wawancara bersama Hakim, masih banyak gangguan dari luar persidangan seperti masyarakat yang melihat sidang terbuka di muka umum tanpa memperhatikan tata tertib persidangan.
2) Jaringan  Internet  merupakan  faktor  kedua  di  mana  jaringan  internet  inilah yang  paling  sering  disesalkan  oleh  para  orang-orang  yang  terlibat  di  dalam persidangan, sering kali para pihak telah memberikan keterangan namun suara nya tak jelas, bahkan terkadang tidak terdengar suaranya.
3) Orang-orang  yang  terlibat  di  dalam  persidangan  faktor  ketiga  ini  juga berpengaruh  besar  di  dalam  penyelenggaran  persidangan  melalui teleconfrence .  Seperti  hakim,  penuntut  umum,  penasehat  hukum,  panitera, terdakwa,  saksi.  Keterbatasan  penguasaan  teknologi  oleh  hakim,  koordinasi antar  pihak  yang  tidak  baik,  penasihat  hukum  tidak  berdampingan  dengan terdakwa,  dan  tidak  dapat  memastikan  saksi  dan  terdakwa  berada  di  bawah tekanan (diskriminatif) atau berbohong.
4) Sarana  Prasarana  merupakan  faktor  terakhir  yang  menentukan  efektif  tidak, berjalan  nya  dengan  sesuai  harapan  tidak  persidangan teleconfrence itu. Dalam  berjalanya teleconfrence harus  adanya  sarana  dan  prasarana  yang mendukung  seperti  layar  monitor, sound  system ,  Ruangan  Khusus  bagi terdakwa/saksi saat melaksanakan persidangan.
5) Mengenai pembuktian secara online . Dalam pelaksanaan sidang pidana secara online ini,  hakim  memutuskan  dengan  2  (dua)  alat  bukti  dan  ditambah keyakinan hakim, dalam hal ini hakim sangat sulit untuk menangkap hal itu.
Penasehat  Hukum  sangat  sulit  juga  untuk  melihat  keterangan  yang disampaikan  oleh  terdakwa  itu  tentang  keterangan  yang  sebenarnya.  Dalam hal  ini  masih  ada  keraguan  yang  cukup  besar  untuk  keyakinan  hakim  dan penasehat  hukum  karena  kebenaran  materiil  ini  paling  penting  dan  menjadi sulit apabila melalui sidang online . Secara yuridis formal, hukum pembuktian di  Indonesia  (dalam  hal  ini  hukum  acara  sebagai  hukum  formal)  belum mengakomodasi  dokumen  elektronik  sebagai  alat  bukti,  sementara  beberapa undang-undang  materil  yang  baru  telah  mengatur  dan  mengakui  bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah.
6) Pemenuhan hak tersangka. Antara terdakwa dan Penasehat Hukum dan tidak memungkinan berkonsultasi langsung, karena hak ini tidak terpenuhi didalam sidang online .
7) Pemenuhan  hak  korban  maupun  masyarakat  dalam  informasi  persidangan. Dalam persidangan perkara pidana secara online hanya diatur mengenai lokasi terdakwa  dan  para  penegak  hukum  saat  pelaksanaan  sidang online .  Akses masyarakat  dan  juga  korban  untuk  menyaksikan  persidangan  perkara  pidana secara online tidak diatur secara tegas.
Kendala  lain  yang  dihadapi  juga  terkait  dengan  aturan  yaitu  yang  diatur  dalam persidangan  adalah  aturan  kerja  hakim  atau  aparat  penegak  hukum  lainnya  tetapi tidak  mengatur  bagaimana  hukum  acaranya  dalam  peradilan  tesebut,  dikarenakan berupa  SEMA  jadi  tidak  bisa  mengatur  hukum  acara.  Dari  fakta unfair  trial dalam persidangan dengan menggunakan media online adalah hakim tidak dapat memeriksa alat bukti dengan optimal dikarenakan jaringan internet yang bermasalah, dan tidak ada hukum acara yang mengatur proses persidangan secara online sehingga terdapat ketidak  seragaman  pelaksanaanya,  yaitu  dengan  mengabaikan  hak  terdakwa  untuk dapat  memberikan  keterangan  dengan  bebas.  Kendala  yang  paling  penting  adalah asas  kehadiran  terdakwa  dalam  pemeriksaan  secara  langsung  atau  lisan  dan  hal  ini berdampak pada proses mencari kebenaran materil karena tidak dapat terlaksana.
Terlepas dari kendala teknis sarana dan prasarana, pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online juga memiliki problematika tersendiri bagi sebagian pihak baik hakim, jaksa, pengacara ataupun terdakwa. Problematika tersebut antara lain adalah kurang  maksimalnya  dalam  menjalankan  peran  masing  masing  dan  belum  adanya peraturan  perundangan  yang  secara  khusus  memayungi  dan  menjadi  landasan  dasar hukum  bagi  pelaksanaan  peradilan  pidana  secara online yang  tentu  saja  sangat penting  bagi  terselenggaranya  peradilan  pidana online yang  ideal  bagi  para  pencari keadilan.  Pengacara  merasa  pembelaannya  menjadi  kurang  maksimal  dalam persidangan atau hakim yang merasa sedikit kesulitan dalam menerapkan ilmu bantu terutama  dalam  mengenali  gestur,  mimik  dan  intonasi  para  terperiksa  untuk membantu menganalisa kebenaran keterangan yang mereka sampaikan.
B. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Persidangan Online Dalam Perkara Pidana Guna  Menemukan  Kebenaran  Materiil  Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB
Peradilan pidana secara online ini digunakan saat mewabahnya pandemi Covid- 19  menjadi  wajar,  tapi  ini  tetap  jadi  kontroversial,  jika  persidangan  pidana  secara online terus  digelar  maka  akan  mengganggu  prinsip fair  trial (peradilan  jujur  dan adil). dikarenakan, jika infrastruktur untuk mendukung peradilan online yang kurang memadai  ini  berpotensial  mengurangi  keabsahan  proses  pembuktian.  Jadi  ini mengganggu  prinsip fair  trial ,  bagaimana  pemeriksaan  terdakwa,  saksi,  bukti-bukti saat infrastruktur yang kurang baik.
Persidangan  elektronik  ( e-court )  pada  era new  normal yang  merupakan  solusi dari pencegahan penyebaran Covid-19, bukan tanpa kendala. Kendala terbesar dalam pelaksanaan  persidangan  elektronik  adalah  belum  diaturnya  persidangan  elektronik dalam hukum Acara dalam hal ini belum diatur dalam Undang-undang seperti yang diamanatkan  Pasal  28  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  karena  persidangan  elektronik  baru  diatur  sebatas  SEMA  No.  1  Tahun 2020 dan PERMA No. 1 Tahun 2019. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan
harmonisasi  hukum  di  kemudian  hari  karena  persidangan  elektronik  belum  diatur dalam hukum Acara baik hukum Acara perdata, pidana, agama, militer dan tata usaha negara, sehingga belum memliliki landasan hukum yang kuat.
Pelaksanaan  persidangan  elektronik  masih  relatif  tertutup  karena  akses  untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak  yang  berperkara  saja  dan  belum  terbuka  untuk  dapat  diakses  oleh  publik. Pelaksanaan  persidangan  yang  terbuka  untuk  umum  tersebut  penting  karena  bagian dari  transparansi  dan  upaya  untuk  melaksanakan due  process  of  law .  Adanya transparansi  menyebabkan  publik  dapat  mengawasi  jalannya  persidangan, mengetahui fakta-fakta hukum yang ada pada persidangan.
Menurut  Hakim  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB  yakni  I  Gusti  Made Juliartawan  mengungkapkan  bahwa  solusi  yang  diberikan  oleh  intern  Pengadilan Negeri  Singaraja  Kelas  IB  untuk  mengatasi  kendala-kendala  dalam  proses persidangan  perkara  pidana  secara online yakni  mempersiapkan  segala  sarana prasarana  yang  mendukung  proses  persidangan,  menambahkan  kuota  jaringan internet  yang  stabil,  menguatkan  sistem  koordinasi  dengan  pihak-pihak  aparatur peradilan  yang  terlibat  seperti  kejaksaan,  lembaga  permasyarakatan  maupun Kepolisian  Resor  Buleleng  dalam  proses  persiapan  persidangan  baik  administrasi berkas perkara maupun pada saat pemeriksaan saksi/terdakwa sebelum pemeriksaan terdakwa  secara online .  majelis  hakim  akan  meminta  petugas  lembaga permasyarakatan,  maupun  Kepolisian  Resor  Buleleng  tempat  di  mana  terdakwa ditahan  untuk  memperlihatkan  kondisi  terdakwa  guna  menghindari  tindak diskriminatif, keadaan diborgol, maupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.
Lebih lanjut  I Gusti Made Juliartawan  menambahkan bahwa pada awal proses pemeriksaan  terdakwa  apabila  terdakwa  merasa  tidak  setuju  dengan  berita  acara pemeriksaan  yang  dibacakan  oleh  majelis  hakim  yang  disebabkan  karna  pada  saat pembuatan berita acara pemeriksaan Terdakwa dalam kondisi tertekan (diskriminatif) /tidak sadar dengan keterangannya pada saat pemeriksaan maka majelis hakim akan
memberikan  kesempatan  bagi  terdakwa  untuk  mengulang  dalam  pembuatan  berita acara  pemeriksaan  dengan  petugas  yang  bersangkutan  dan  memberikan  keterangan yang sejujur-jujurnya, senyata-nyatanya terhadap perbuatan yang telah dilakukan.
Dalam Hal ini dinyatakan bahwa Persidangan khususnya Perkara  Pidana Secara Elektronik/ Online terdapat  sisi  positif  yakni  dalam  tercapainya  Prinsip  Sidang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.
Secara  keseluruhan  Persidangan  Secara  Elektronik/ Online tidak  efektif  karena majelis hakim tidak dapat memeriksa alat bukti dengan optimal dikarenakan jaringan internet  yang  bermasalah,  dan  tidak  ada  hukum  acara  yang  mengatur  proses persidangan secara online sehingga dapat terjadi ketidakseragaman pelaksanaanya,yaitu  dengan  mengabaikan  hak  terdakwa  untuk  dapat  memberikan keterangan  dengan  bebas.  Kendala  yang  paling  penting  adalah  asas  kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan secara langsung atau lisan dan hal ini berdampak pada proses pencari kebenaran materil karena tidak dapat terlaksana.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pada  Bab-bab  sebelumnya  dapat  disimpulkan  hal-hal berikut:
1. Mekanisme  persidangan online dalam  perkara  pidana  di  Pengadilan  Negeri Singaraja Kelas IB yakni:
a. Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
b. Eksepsi (nota keberatan) oleh Terdakwa/Penasihat Hukum (jika ada);
c. Tanggapan atas Eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum (jika ada);
d. Putusan sela (jika ada eksepsi);
e. Pembuktian (pemeriksaan alat bukti dan barang bukti);
f. Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
g. Pledoi (nota pembelaan) oleh Terdakwa/Penasihat Hukum;
h. Replik (jawaban atas pledoi oleh Jaksa Penuntut Umum);
i. Duplik (tanggapan atas replik oleh Terdakwa/Penasihat Hukum); dan
j. Putusan Hakim.
Mengenai  penyelenggaraan  Peradilan  Pidana,  Mahkamah  Agung  (MA) membentuk Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang  Administrasi  dan  Persidangan  Perkara  Pidana  di  Pengadilan  Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online ). Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB sejak  dilakukan  persidangan  secara daring ,  untuk posisi  para  pihak  didalam Pengadilan Negeri ialah ada Hakim, Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan, terdakwa  ditempat  Tahanan,  sedangkan  Advokat  dikantornya  atau  bisa mendampingi  ditempat  terdakwa  ditahan.  Terdakwa  mengikuti  persidangan secara daring bisa didampingi oleh Advokatnya dan harus mengikuti SOP yang telah  ditetapkan,  terdakwa  tetap  berada  di  dalam  tahanan  yaitu  tahanan  pada Lembaga Permasyarakatan maupun di Polres yang menangani perkara.
2. Efektivitas  persidangan online dalam  perkara  pidana  guna  menemukan kebenaran  materiil  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B  adalah  secara keseluruhan  Persidangan  Secara  Elektronik/ Online tidak  efektif  karena  majelis hakim  tidak  dapat  memeriksa  alat  bukti  dengan  optimal  dikarenakan  adanya berbagai kendala dan tidak ada hukum acara yang mengatur proses persidangan secara online sehingga dapat terjadi ketidakseragaman pelaksanaanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam  Chazawi.  2012. Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian 1 . Jakarta :  PT. Raja Grafindo Persada, Alumni: Bandung Andi Hamzah, 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta: PT.Sinar Grafika. Andi  Sofyan dan  Abd. Asis.  2014. Hukum   Acara  Pidana  Suatu  Pengantar . Makassar : Prenada Media Andi Sofyan dan Abd. Asis.2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar ,   Jakarta:
Kencana
Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim. 2019. Hukum Acara Pidana, Teori, Asas dan Perkembangannya  Pasca  Putusan  Kosntitusi .  Malang:  Setara  Press Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya ”. Alumni: Bandung Barda Nawawi Arief . 2010 . Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana .  Jakarta:

## Kencana
Barda  Nawawi  Arief.  2013. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana,  ctk  Ketiga .  Bandung:
Citra Aditya
Eddy  O.S.  Hiariej.  2015. Hukum  Acara  Pidana .  Tanggerang  Selatan:  Universitas Terbuka Erlangga
Effendi, Jonaedi. 2020. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Jakarta: Kencana Group Iqbal Hasan M. 2016. Metode Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia. Jonathan  Sarwono .  2016. Metode    Penelitian    Kuantitatif    dan    Kualitatif . Yogyakarta:  Graha Ilmu
Kamus      Besar       Bahasa      Indonesia .     2020.    Jakarta :    Balai      Pustaka Lilik Mulyadi. 2012 .  “ Hukum  Acara  Pidana  Normatif,  Teoretis,  Praktik dan Permasalahannya ”, Alumni: Bandung Mardjono Reksodiputro. Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi) , Fakultas Hukum Unversitas Indonesia Moch. Faisal  Salam.  2019. Hukum   Acara  Pidana  dalam  Teori  dan  Praktik , Bandung : Mandar Maju Moeljatno, 2019. Hukum Acara Pidana . Yogyakarta: Gajah Mada University Press Moh.  Taufik  Makarao  dan  Suharsil.  2010. Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Teori  Dan Praktek . Bogor: Ghalia Indonesia
Moleong, L. 2014. Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung :  PT Remaja Rosda Karya. Ndraha. 2015. Teori Efektivitas , Jakarta: PT Cipta. Pasolong Romli Atmasasmita. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer . Jakarta: Kencana Rusli Muhammad. 2017. Hukum Acara Pidana Kontemporer . Bandung:Citra Aditya Bakti
R.  Soesilo.  2016.Prosedur  Pidana  Hukum. Prosedur  Hukuman  Kasus  Penyelesaian Sesuai KUHAP Untuk Hukum Penegakan Hukum , Bogor: Citra Kencana Soerjono  Soekanto.  2010. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta  :  Penerbit Universitas Indonesia Press.
Tolib Effendi. 2013. Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara. Yogyakara: Pustaka Yustisia Tolib Effendi. 2015. Dasar-Dasar Hukum  Acara Pidana .  Malang:  Setara Press Umar.  2011. Metode  Penelitian  Untuk  Sekripsi  dan  Tesis  Bisnis .  Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada