## Abstract
In the last few decades, the awareness of the importance of reforming Islamic legal thought has been increasing. This is triggered by the fact that the existing Islamic law is considered less able to respond to various problems that arise and develop in the modern world. As a result, Islamic law is seen or deemed to be incompatible with the times. This is of course contrary to the doctrine or belief that Islam is a plenary religion that will always be in harmony with the times. This anxiety also afflicted Muhammad Syahrur, prompting him to examine carefully and deeply the teachings of Islam, especially those contained in God’s revelation. From his careful and profound study of God’s revelation, Syahrur succeeded in formulating a theory of legal excavation which became known as hudud theory. This theory is expected to be a means to reform in the field of Islamic law. This paper will try to study the theory hudud (nazhariyyah al-hudud) offered by Syahrur.
Dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran akan pentingnya melakukan pembaruan terhadap pemikiran hukum Islam semakin meningkat. Hal itu dipicu oleh adanya kenyataan bahwa hukum Islam yang ada sekarang ini dinilai kurang mampu merespons berbagai persoalan yang muncul dan berkembang di dunia modern. Sebagai akibatnya, hukum Islam terlihat atau dianggap tidak lagi kompatibel dengan perkembangan zaman. Hal ini tentu saja bertolak

## PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM: STUDI TENTANG TEORI Hudud MUHAMMAD SYAHRUR

## Fuad Mustafid
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: fuadmustafid@yahoo.com
belakang dengan doktrin atau keyakinan bahwa Islam adalah agama paripurna yang akan senantiasa selaras dengan perkembangan zaman. Kegelisahan ini pula yang menghinggapi Muhammad Syahrur sehingga mendorongnya untuk mengkaji secara seksama dan mendalam atas ajaran Islam, khususnya yang terkandung di dalam wahyu Allah. Dari kajiannya yang cermat dan mendalam atas wahyu Allah tersebut itulah Syahrur berhasil merumuskan sebuah teori penggalian-penetapan hukum yang kemudian dikenal dengan istilah teori hudud atau teori batas. Teori inilah yang diharapkan akan bisa menjadi sarana untuk melakukan pembaruan di bidang hukum Islam. Tulisan ini akan coba mengkaji teori hudûd (nazhariyyah al-hudûd) yang ditawarkan oleh Syahrur tersebut.
Kata Kunci: Muhammad Syahrur, teori hudud, pembaruan pemikiran hukum Islam

## A. Pendahuluan
Muhammad Syahrur merupakan salah seorang pemikir muslim kontemporer yang memiliki pemikiran dan gagasan brilian di bidang kajian keislaman. Pemikiran dan gagasan Syahrur di bidang kajian keislaman terutama difokuskan pada bagaimana membaca, memahami, dan menafsirkan Al-Qur’an serta menggali ketentuan hukum yang ada di dalamnya. Meskipun Syahrur tidak memiliki basis keilmuan atau pengetahuan Islam layaknya para pemikir muslim lainnya, ia memiliki minat dan juga kesungguhan yang luar biasa dalam mengkaji Islam. Kesungguhannya dalam mengkaji Islam ini didorong oleh keprihatinannya pada kondisi umat Islam yang menurutnya cenderung terbelakang, jumud, dan gagap terhadap berbagai persoalan sosial-keagamaan dan sosial- kemanusiaan yang muncul dan berkembang di dunia modern.
Atas dasar keprihatinannya itu, Syahrur pun melakukan kajian terhadap sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Qur’an al-Karim. Selama hampir 20 tahun dia dengan tekun membaca Al-Qur’an untuk kemudian dikaji struktur bahasanya dan dipahami kandungan makna yang ada di dalamnya. Berdasarkan hasil kajiannya itu, Syahrur sampai pada kesimpulan bahwa wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga cara membaca dan mengkajinya pun memerlukan cara atau metode yang juga berbeda. Salah satu gagasan atau teori yang dicetuskan oleh Syahrur adalah teori batas atau teori hudûd (nazariyyah al-hudûd), suatu teori di bidang hukum Islam yang menyatakan bahwa hukum-hukum Allah memiliki batas-batas tertentu dalam penerapannya, yakni batas minimal dan batas maksimal. Berdasarkan teori ini, seorang mujtahid memiliki ruang yang cukup bebas dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan. Ia boleh menetapkan hukum berdasar batas minimal dan boleh juga menetapkan hukum berdasarkan batas maksimal yang telah ditentukan oleh Allah. Adapun hal yang tidak dibenarkan adalah menetapkan hukum dengan melampaui batas-batas yang dudah ditentukan oleh Allah. Ini adalah gagasan brilian yang dicetuskan oleh Syahrur di bidang pemikiran hukum Islam, namun sekaligus juga kontroversial.
Pemikiran dan gagasan Syahrur ini ternyata banyak mendapat penentangan, tidak hanya dari kalangan pemikir muslim tradisional, tetapi juga dari kalangan pemikir muslim progresif. Kritik dan penentangan terhadap gagasan Syahrur tersebut bukan hanya karena ia dianggap menyimpang dari arus utama, melainkan juga karena dia dengan sangat berani melakukan dekonstruksi terhadap berbagai bangunan pemikiran hukum Islam.
Tulisan ini akan coba mengkaji pemikiran hukum Islam yang ditawarkan Syahrur, khususnya menyangkut teori hudûd yang dicetuskannya sebagai bagian dari upaya untuk melakukan pembaruan di bidang pemikiran hukum Islam.

## B.  Pembacaan Syahrur atas wahyu Tuhan
Muhammad Syahrûr adalah seorang pemikir muslim asal Damaskus yang memiliki gagasan brilian dalam pemikiran hukum Islam. 1 Disiplin
1 Muhammad Syahrur lahir di Salihiyyah Damaskus Syria pada 11 April 1938. Dia memulai pendidikan dasar di Madrasah Damaskus. Sementara pendidikan tingkat menengah dia jalani di Madrasah Abdurrahman al-Kawakibi Damaskus. Pada tahun 1958, Syahrur berangkat ke Uni Soviet untuk belajar teknik di Moscow Engineering Institute. Pada 1964 dia berhasil menyelesaikan pendidikannya di bidang teknik sipil dan kembali ke Syria. Pada 1965 dia mulai mengajar di Universitas Damaskus. Akan tetapi, pada tahun 1969, pihak universitas mengirim Syahrur ke National University of Ireland, University College Dublin di Republik Irlandia untuk
keilmuan Syahrûr sebenarnya adalah teknik. Di bidangnya ini, dia memiliki banyak pengalaman. Namun demikian, Syahrur juga memiliki minat yang besar terhadap ilmu-ilmu keislaman, meskipun dia sendiri tidak pernah mengenyam pendidikan formal di bidang ilmu-ilmu keislaman. Syahrur belajar Islam secara formal hanya pada saat menjalani pendidikan dasar dan menengah. Selebihnya dia belajar agama secara mandiri, atau sesekali bertukar pikiran dengan rekan atau koleganya, terutama Ja’far Dik al-Bab. Dari koleganya inilah Syahrur belajar mazhab historis ilmiah dalam studi kebahasaan, terutama pikiran-pikiran Abu ‘Ali al-Farisi, Ibnu al-Jinni, dan al-Jurjani. Melalui bimbingan Dik al-Bab pula Syahrur mulai menelusuri makna dari kata-kata penting dalam Al-Qur’an, seperti kata al-kitâb, al- qur’ân, al-furqân, adz-dzikr, dan umm al-kitâb. Ketekunan Syahrur dalam membaca, memahami dan mengkaji struktur bahasa Al-Qur’an telah membuatnya menemukan cara baru yang dinilainya tepat dalam membaca wahyu Allah, termasuk dalam memahami ayat-ayat hukum dalam wahyu Allah yang melahirkan teori hudud (teori batas) yang cukup kontroversial dan mendapat banyak tentangan. 2
Pemikiran dan gagasan Syahrur dalam kajian keislaman terutama dituangkan dalam bukunya yang bertitel Al-Kitâb wa al-Qur’ân: Qirâ’ah Mu‘âshirah.  Di dalam buku inilah Syahrûr membahas konsep-konsep dasar agama dengan cara dan perspektif yang berbeda. Dia, misalnya, membuat pembedaan antara makna Al-Kitâb dengan Al-Qur’ân; antara nubuwwah dan risâlah, serta antara al-inzâl dengan at-tanzîl. 3 Selain buku Al-Kitâb  wa  Al-Qur’ân, pemikiran dan gagasan  Syahrur juga dimuat dalam bubu-bukunya yang lain, seperti Dirâsah Islâmiyyah Mu’âshirah fî ad-Dawlah wa al-Mujtama‘; Al-Islâm wa al-Îmân: Manzhûmah al-Qiyam,
mengambil program Magister dan Doktor. Di universitas ini Syahrur menjalani pendidikan dengan baik dan setelah menyelesaikan studinya, dia segera kembali ke Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus. Lihat Andreas Christmann, “Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, Tetapi Kandungannya (Selalu) Berubah”: Tekstualitas dan Penafsirannya dalam al-Kitâb wa al-Qur’ân”, dalam Syahrûr, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin (Yogyakarta: elSAQ Press, 2004), hlm. 19 dan Muhyar Fanani, Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 40-41.
2 Lihat Muhyar Fanani, Fiqh Madani …, hlm. 41.
3 Muhammad Syahrur, Al-Kitâb wa Al-Qur’ân: Qirâ’ah Mu’âshirah (Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi‘, 1992). Lihat juga Muhyar Fanani, Fiqh Madani …, hlm. 41.
dan Nahw Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmî. 4
Pembacaan Syahrur yang cermat dan mendalam atas wahyu Allah telah mengantarkannya pada kesimpulan bahwa kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga cara membaca dan mengkajinya pun memerlukan cara atau metode yang juga berbeda.
Dalam buku Al-Kitab wa Al-Qur’an, Syahrur membedakan dua istilah yang selama ini dianggap sama oleh mayoritas atau bahkan oleh seluruh umat Islam. Kedua istilah tersebut adalah Al-Kitab dan Al-Qur’an. Menurut Syahrur, term Al-Kitâb merujuk pada keseluruhan ayat beserta kandungannya yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril , mulai dari surat al-Fâtihah hingga surat an- Nâs. Sedangkan term Al-Qur’ân merujuk pada pengertian sebagian saja dari isi Al-Kitâb, yakni wahyu Allah yang berupa ayat-ayat mutasyâbihât. 5
Dengan kata lain, Al-Qur’an hanyalah bagian dari Al-Kitab.
Pembedaan ini, menurut Syahrur, merupakan sesuatu yang penting karena akan berpengaruh pada metode yang tepat digunakan ketika akan membaca dan memahami wahyu Allah. Menurutnya, metode yang paling tepat untuk membaca dan memahami Al-Kitâb yang di dalamnya terdapat ayat-ayat muhkamât adalah metode ijtihad. Sementara metode yang tepat untuk membaca dan memahami Al-Qur’ân yang berisi ayat- ayat mutasyabihat adalah metode tafsir dan ta’wil. 6
Selain melakukan pembedaan terhadap wahyu Allah menjadi Al- Kitâb dan Al-Qur’ân, Syahrur juga secara lebih rinci melakukan pembedaan
4 Selain menulis buku, Syahrur juga aktif menulis artikel ilmiah di beberapa media, seperti “The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies”, dalam Muslim Politics Report 14 (Agustus, 1997); “Proposal for Islamic Covenant”; “Reading the Religious Text: A New Approach”; “Islam and the 1995 Beijing World Conference on Women” dalam Kuwaiti Newspaper;  dan “al-Harakah al-Libraliyyah Rafadlat al-Fiqh wa Tasyri‘atiha walakinnaha lam Tarfudh al-Islam ka Tawhid wa Risalah Samawiyyah”. Lihat Muhyar Fanani, Fiqh Madani …, hlm. 42-34.
5 Salah satu argumen yang digunakan oleh Syahrur untuk membedakan kedua istilah tersebut adalah firman Allah yang berbunyi: Tilka âyât al-kitâb wa qur’ânin mubinin (QS. al-Hijr [15]: 1). Menurut Syahrur, kata Qur’ân pada ayat tersebut di- ‘ athaf-kan kepada kata al-Kitâb sehingga memberikan isyarat bahwa antara Al-Kitâb dan Al-Qur’ân adalah berbeda. Lihat Muhammad Syahrur, Al-Kitâb wa Al-Qur’ân …, hlm. 57. Lihat juga Muhyar Fanani, Fiqh Madani …, hlm. 42-34.
6 Ibid., hlm. 37. Lihat Muhyar Fanani, Fiqh Madani ..., hlm. 34.
terhadap kandungan Al-Kitâb. Menurutnya, kandungan Al-Kitâb  itu sendiri bisa dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Kitâb  ar-Risâlah dan Kitâb an-Nubuwwah. Kitâb ar-Risâlah berisi kaidah-kaidah bertindak bagi manusia, baik berupa ritualitas atau ibadah murni, mu’amalah, maupun akhlak yang kesemuanya tercakup dalam ayat-ayat muhkamât (ayat-ayat hukum). Sedangkan Kitâb an-Nubuwwah berisi sekumpulan pengetahuan tentang alam, sejarah, dan kisah-kisah masa lalu . Kitâb an-Nubuwwah itu terdiri atas Al-Qur’ân, Sab’ al-Matsâni, dan  Tafshil al-Kitâb, yang kesemuanya termasuk kategori ayat-ayat mutasyâbihât. 7
Menurut Syahrur, di dalam Kitâb an-Nubuwwah tidak terdapat perintah ataupun larangan, kesemuanya berisi tentang berita atau informasi, seperti informasi tentang kematian, hari kiamat, hari kebangkitan, surga dan neraka. 8 Sedangkan Kitâb ar-Risâlah berkaitan dengan tasyrî`  (perundang-undangan), yang meliputi tiga hal pokok, yakni: (1) asy-sya`â’ir, (ibadah-ibadah mahdhah); (2) al-akhlâq (moral atau etik); dan (3) tasyrî wa al-ahkâm, yang di dalamnya berisi masalah hudûd (batas-batas hukum). 9
Ketentuan hukum dalam Kitâb ar-Risâlah, khususnya yang berkaitan dengan hukum-hukum hududi, menurut Syahrur,  bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman. Bahkan menurutnya, perubahan tasyrî` juga dapat disebabkan oleh perubahan sistem pengetahuan. Dengan demikian, perubahan hukum tidak saja disebabkan perubahan waktu dan tempat sebagaimana kaidah taghayyur al-ahkâm bi taghayyur al- azmân wa al-amkân (perubahan hukum bisa terjadi karena perubahan waktu dan tempat), tetapi hukum juga bisa berubah karena perubahan system pengetahuan. Dalam hal ini Syahrûr menyatakan anna al-ahkâm tataghayyar bi taghayyur nuzhûm al-ma’rifî (hukum bisa berubah karena perubahan sistem pengetahuan). 10
7 Lihat Muhyar Fanani , Fiqh Madani ..., hlm. 124.
8 Muhamamd Syahrur, Al-Kitâb wa Al-Qur’ân …, hlm. 54-56.
9 Ibid., hlm. 55.
10 Lihat Muhammad Syahrûr, Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami (Damaskus: al-Ahali li at-Tiba‘ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi‘), hlm. 116.
C. Teori Hudûd dan Sumbangsihnya bagi Pembaruan Pemikiran Hukum Islam
Teori hudûd  (nazhariyyah al-hudûd) merupakan salah satu metode ijtihad (penetapan hukum) yang ditawarkan oleh Syahrur untuk menjawab dan menyelesaikan berbagai problem sosial-keagamaan dan sosial- kemanusiaan yang muncul di dunia modern. Ia memiliki karakteristik yang berbeda dengan apa yang selama ini dipahami oleh para fuqaha.
Term hudûd (jamak dari kata hadd) itu sendiri secara bahasa berarti pemisah, batas, atau bisa juga bermakna larangan. 11 Para fuqaha biasanya memaknai kata hudûd sebagai hukuman (‘uqûbah) terhadap berbagai bentuk kejahatan yang sudah ditentukan oleh Allah. Ia bersifat tetap dan pasti. Akan tetapi, berbeda dengan pemahaman jumhur ulama, Syahrur memahami hudud sebagai bentuk hukuman yang bersifat longgar dan fleksibel, dan berlaku untuk semua jenis kejahatan, baik yang sudah ditentukan jenis dan hukumannya dalam Al-Qur’an maupun yang belum ditentukan. 12
Teori hudud Syahrur ini dibangun atas asumsi bahwa risâlah Islam yang dibawa oleh Muhammad adalah risâlah yang bersifat dinamis sehingga ia akan tetap relevan untuk setiap zaman dan tempat ( shâlih li kulli zamân wa makân). Menurut Syahrûr, kelebihan risâlah Islam adalah karena di dalamnya terkandung dua aspek sekaligus, yakni aspek istiqâmah (gerak konstan) dan aspek hanîfiyyah / at-taghayyur (gerak dinamis). Dua hal inilah yang menurut Syahrur menjadikan ajaran Islam menjadi dinamis dan fleksibel, namun senantiasa berada dalam bingkai hudûdullâh (batas- batas hukum Allah). Di dalam ajaran yang bersifat fleksibel dan dinamis ini para mujtahid memiliki ruang yang cukup luas untuk melakukan kreasi hukum (ijtihad) sesuai dengan konteks sosial ada di sekitarnya. 13
11 Ibn Mandzur, Lisan al-‘Arab (Kairo: Dar al-Ma‘arif, t.t.), hlm. 899-900 dan Attabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer: Arab-Indonesia (Yogyakarta:
Multi Karya Grafika, 1996), hlm. 747.
12 Lihat Muhammad Said al-Asymawi, Ushul asy-Syari’ah (Beirut-Kairo: al- Maktabah ats-Tsaqafah-Sina li an-Nasyr, 1992), hlm. 101 dan Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), hlm. 12.
13 Karakteristik risâlah Muhammad ini berbeda dengan risâlah yang diterima para nabi dan rasul sebelumnya. Jika risâlah yang diterima para nabi dan rasul sebelum Muhammad bersifat ‘ ainiyyah-haddiyah  dalam arti konkret dan nyata, sehingga tidak ada ruang bagi siapa pun untuk melakukan kreasi hukum (ijtihad). Semetara risâlah Muhammad bersifat hududiyyah. Di dalam risalah yang bersifat
Muhyar Fanani, seorang ilmuan yang banyak mengkaji pemikiran Syahrur memberikan uraian dan penjelasan yang sangat baik terhadap pemikiran Muhammad Syahrur, dan lebih khusus lagi tentang teori hudud-nya. Dengan merujuk pada karya utama Syahrur, Al-Kitâb wa Al- Qur’ân, Muhyar Fanani memberikan penggambaran yang dilakukan oleh Syahrur terhadap batas-batas dalam hukum-hukum Allah. Menurutnya, hudûdullah (batas-batas hukum Allah) digambarkan sebagai garis-garis yang lurus dan konstan ( ats-tsawabit), namun pada saat yang sama juga memberi ruang kepada umat Muhammad untuk bergerak dinamis ( at- taghayyur) dalam hukum. Dengan kata lain, batas-batas itu merupakan representasi dari sisi kekokohan hukum (poros Y). Sementara ruang yang diberikan oleh batas-batas itu menggambarkan sisi fleksibilitas hukum Islam yang selalu dinamis sesuai dengan tuntutan perkembangan waktu dan zaman (poros X). Perpaduan antara sesuatu yang konstan (poros Y) dan sesuatu yang berubah (poros X) inilah yang oleh Muhyar Fanani dinilai sebagai karakteristik dari hakikat hukum Islam yang dirumuskan oleh Syahrûr. 14
Dalam bukunya yang bertitel Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern, Muhyar Fanani memaparkan bahwa teori hudûd Syahrur ini sebenarnya mengacu pada apa yang pernah dikembangkan oleh Sir Issac Newton, terutama yang berkaitan dengan persamaan fungsi: jika ia hanya mempunyai satu variabel maka dirumuskan dengan Y = F (X), sementara jika mempunyai dua variabel atau lebih maka dirumuskan dengan Y = F (X,Z). 15 Persamaan fungsi inilah yang oleh Syahrûr dijadikan dasar bagi teori hukum Islam yang dia kembangkan. Sebab, teori ini dapat memadukan dua karakter hukum Islam yang berbeda, yakni karakter statis dan karakter dinamis. 16
Dalam Al-Kitâb wa Al-Qur’ân, Syahrur menetapkan enam prinsip batas yang dibentuk dari perpaduan antara sumbu Y ( hudûd Allah) dan sumbu X (realitas historis/empiris). Keenam prinsip batas itu adalah: (1) batas minimal; (2) batas maksimal; (3) batas minimal dan maksimal hududiyyah ini, ketentuan hukum yang ada. Lihat Muhyar Fanani, Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 246-247.
14 Muhammad  Syahrûr, Al-Kitâb wa Al-Qur’ân …,  hlm.  453. Lihat juga Muhyar Fanani, Fiqh Madani …, hlm. 255. 15 Ibid.
16 Lihat Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, (Yogyakarta: LKiS,
2010), hlm. 199.
yang tidak menyatu dalam satu titik; (4) batas minimal dan maksimal yang menyatu dalam satu titik; (5) batas maksimal yang mendekati garis lurus, dan (6) batas maksimal positif yang tidak boleh dilampaui dan batas minimal negatif yang boleh dilampaui. 17
Muhyar Fanani dan Abdul Mustaqim, ketika mengkaji pemikiran Muhammad Syahrur, memberikan penjelasan dan penggambaran yang baik tentang enam prinsip batas dalam teori hudud  Syahrur tersebut. Penjelasan tentang enam prinsip batas dalam teori hudud Syahrur dapat disimak pada uraian berikut ini. 18

## 1.  Batas minimal
Batas minimal adalah batas di mana manusia tidak boleh menetapkan hukum yang berada di bawah ketentuan minimal yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur’an, namun ia boleh menetapkan hukuman yang lebih tinggi dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Batas minimal dalam teori hudud Syahrur bisa digambarkan sebagai berikut: 19
Menurut Syahrur, di antara ayat-ayat Al-Kitab yang memiliki batas minimal ini adalah ayat 22 dan 23 dari Surat an-Nisa’ yang berbicara tentang perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi; ayat 19 dan 145 dari surat al-An’am yang berbicara tentang makanan-makanan
17 Lihat Muhammad Syahrûr, Al-Kitâb wa Al-Qur’ân …,  hlm.  570; Muhyar Fanani, Fiqh Madani …, hlm. 255 dan Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, hlm. 199-210.
18 Muhyar  Fanani, Fiqh Madani …,  hlm. 257-267 dan Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, hlm. 199-205. Gambar-gambar tentang teori hudud Syahrur pada artikel ini diambil dari karya Muhyar Fanani yang berjudul Fiqh Madani: Konsruksi Hukum Islam di Dunia Modern yang diterbitkan oleh LKiS
Yogyakarta.
19 Muhyar Fanani, Fiqh Madani …, hlm. 257-258.
yang diharamkan; dan ayat 31 dari Surat an-Nur yang berbicara tentang pakaian perempuan. 20 Ketentuan hukum terhadap hal-hal tersebut boleh melampaui batas minimal yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur’an, dan boleh juga berada pada batas minimial yang ada. Akan tetapi,  ketetapan hukum itu tidak boleh melampaui batas minimal yang sudah ditentukan.

## 2. Batas maksimal
Batas maksimal adalah batas di mana manusia tidak boleh menetapkan hukum yang melampaui batas hukuman maksimal yang sudah ditentukan, namun boleh menetapkan hukuman yang lebih rendah dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Batas maksimal dalam teori hudud Syahrur dapat digambarkan sebagai berikut: 21
Di antara ayat-ayat Al-Qur’an yang memiliki batas maksimaladalah ayat-ayat yang berbicara tentang hukuman bagi pencuri dan pembunuhan sengaja. 22 Dalam ayat tentang pencurian, Allah memberikan batas maksimal hukuman berupa potong tangan. Oleh karena itu, manusia tidak boleh menghukum pencuri lebih berat dari hukuman potong tangan. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. al-Maidah [5]: 38. 23 Sementara dalam ayat yang berbicara tentang hukuman bagi pembunuhan dengan sengaja, Allah memberikan batas maksimal kepada mereka dengan hukuman qishâs sesuai firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 178. Dengan demikian, seorang pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan sengaja hanya boleh dihukum dengan batas maksimal qishash. Akan tetapi, pelaku pembunuhan sengaja boleh dihukum dengan jenis hukuman yang lebih ringan. 24
20 Muhammad Syahrur, Al-Kitab wa Al-Qur’an ..., hlm, 605. Muhyar Fanani, Fiqh Madani …, hlm. 257-258.
21 Lihat Muhyar Fanani, Fiqh Madani…, hlm. 260-262. 22 Muhammad Syahrûr, Al-Kitab wa Al-Qur’an ..., hlm. 455.
23 Ibid., hlm. 455.
24 Ibid.

## 3. Batas maksimal dan minimal yang tidak menyatu dalam satu titik
Batas maksimal dan minimal yang tidak menyatuk dalam satu titik yang dimaksud di sini adalah suatu aturan hukum yang di dalamnya telah ditetapkan batas minimal dan maksimalnya sekaligus. Dalam hal ini, seseorang boleh menetapkan hukum dengan mengacu pada batas minimal yang sudah ditetapkan, atau sebaliknya, menetapkan hukum dengan mengacu pada batas maksimal. Akan tetapi, ketetapan hukum tidak boleh melampaui batas maksimal ataupun batas minimal yang sudah ditentukan oleh Allah.
Batas maksimal dan minimal dalam teori hudud Syahrur ini digambarkan sebagai berikut: 25
Menurut Syahrûr, sebagian ayat-ayat Al-Kitab memiliki batas maksimal dan minimal sekaligus sehingga penetapan hukum terhadap suatu kasus dapat dilakukan di antara kedua batas tersebut. Di antara ayat-ayat yang masuk kategori ini adalah ayat-ayat yang berbicara tentang waris (QS. an-Nisa’ [4]: 11, 12, 13, 14) dan poligami (QS. an-Nisa’ [4]: 3). Dalam kasus pembagian warisan, misalnya, seorang laki-laki mendapatkan dua bagian lebih besar dari bagian anak perempuan (2:1). Dengan demikian, seorang laki-laki boleh saja mendapatkan bagian 2 bagian lebih besar dari bagian anak perempuan, namun bisa juga kurang dari dari jumlah itu. Akan tetapi, ia tidak diperkenankan mengambil lebih besar dari ketentuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, anak perempuan bisa mendapatkan separo dari bagian anak laki-laki, dan bisa juga lebih besar dari itu. Namun ia tidak boleh mendapakan bagian warisan yang lebih sedikit dari apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an.
25 Lihat Muhyar Fanani, Fiqh Madani …, hlm.. 262-263.

## 4. Batas maksimal dan batas minimal yang menyatu dalam satu garis
Dalam ketentuan ini, suatu ketetapan hukum harus didasarkan pada atau sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah: tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang. Ketentuan ini dalam teori hudud Syahrur bisa digambarkan sebagai berikut: 26
Menurut Syahrur, di antara ayat-ayat muhkamat yang masuk kategori ini adalah ayat tentang hukuman bagi pelaku pezina, sebagaimana termuat dalam QS. an-Nur [24]: 2. Berdasarkan ayat tersebut, hukuman bagi pelaku zina adalah dijilid (dicambuk) 100 kali. Dengan demikian, hukuman bagi pelaku zina tidak boleh lebih berat dari dicambuk 100 kali dan juga tidak boleh lebih ringan dari itu. Tidak adanya alternatif hukuman yang lebih ringan bagi pelaku zina ini menurut Syahrûr dikarenakan adanya penjelasan lebih lanjut dalam ayat tersebut yang menyatakan walâ ta’khudzkum bihimâ ra’fatun fî dîn Allah  (janganlah memberi belas kasihan kepada keduanya). 27

## 5. Batas maksimal yang mendekati garis lurus
Bagian ini mengandung pengertian bahwa suatu tindakan hukum harus dibatasi (diberi batasan) agar jangan sampai mendekatai dan apalagi melanggar hukum sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah. Ketentuan hukum yang mengacu pada teori hudud jenis ini bisa digambarkan sebagai berikut: 28
26 Lihat Muhyar Fanani, Fiqh Madani…, hlm. 263-264.
27 Ibid., hlm. 463.
28 Lihat Muhyar Fanani, Fiqh Madani…, hlm. 265-265.
Di antara ayat-ayat muhkamat yang masuk kategori jenis ini adalah ayat yang berbicara tentang hubungan atau pergaulan laki-laki dan perempuan bukan muhrim sebagaimana terdapat dalam QS. al-Isra` [17]: 32 dan QS. al-An’am [6]: 151. Berdasarkan kedua ayat tersebut, seseorang tidak boleh melakukan tindakan atau pergaulan yang mendekati batas maksimal. Adapun batas maksimal bagi pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim adalah pergaulan yang bisa mendekati tindakan zina. Hanya saja, dalam hal ini Syahrur tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang seberapa jauh atau seberapa dekat suatu perbuatan bisa dikatakan mendekati zina. Namun demikian, menurut Syahrur, hal ini menjadi tugas mujtahid untuk merumuskannya dengan memperhatikan situasi dan kondisi di lingkungan atau daerah masing-masing.

## 6. Batas maksimal positif yang tidak boleh dilampaui dan batas minimal negatif yang boleh dilampaui
Teori batas ini mengandung arti bahwa suatu tindakan atau ketetapan tidak boleh melampaui batas maksimal positif, namun boleh melampaui batas minimal negatif. Dalam teori hudud Syahrur hal itu dapat digambarkan sebagai berikut. 29
29 Lihat Muhyar Fanani, Fiqh Madani…, hlm. 266-267.
Menurut Syahrur, ayat-ayat muhkamat yang masuk kategori jenis ini adalah ayat-ayat yang berbicara tentang riba dan zakat. Riba merupakan batas maksimal positif yang tidak boleh dilampaui, sementara zakat adalah batas minimal negatif yang boleh dilampaui. Ketentuan ini mengandung arti bahwa riba dalam bentuk apa pun adalah dilarang karena ia merupakan batas maksimal positif. Sementara pemberian zakat melebihi batas yang telah ditentukan adalah boleh. Kelebihan pemberian zakat dari apa yang sudah ditentukan itulah yang kemudian masuk kategori sadaqah. 30

## D. Penutup
Muhammad Syahrur boleh dibilang merupakan pemikir muslim progresif dengan gagasan-gagasannya yang cemerlang, namun sekaligus kontroversial. Dia telah melakukan pembacaan atas wahyu Allah secara cerdas dan kreatif dan menghasilkan berbagai kesimpulan yang berbeda dengan apa yang telah dihasilkan oleh para ilmuan ( mufassir, ushuliyyun, maupun fuqaha) lainnya. Berdasarkan hasil bacaan dan kajiannya yang mendalam atas wahyu Allah, Syahrur sampai pada kesimpulan bahwa wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga cara membaca dan mengkajinya pun memerlukan cara yang juga berbeda. Dia, misalnya, membedakan antara istilah Al-Kitab dan Al-Qur’an, antara Kitab ar-Risalah dan Kitab an-Nubuwwah, serta membedakan fungsi Muhammad sebagai rasul dan Muhammad sebagai nabi. Pembedaan ini ternyata berpengaruh pada metode yang digunakan oleh Syahrur dalam membaca dan memahami
30 Ibid., hlm. 464.
wahyu Allah tersebut. Syahrur menggunakan metode ijtihad untuk membaca dan memahami Al-Kitâb,  sementara untuk membaca dan memahami Al-Qur’an Syahrur menggunakan metode tafsir dan ta’wîl. Dalam bidang kajian hukum Islam, Syahrur juga dengan sangat berani melakukan dekosntruksi terhadap aspek-aspek fundamental dari bangunan pemikiran Islam. Dia, misalnya, melakukan dekonstruksi terhadap sumber hukum Islam, hakikat hukum Islam, dan juga aspek kebenarana hukum Islam. Selain itu, di bidang hukum Islam, Syahrur juga menawarkan sebuah teori penggalian hukum (metode ijtihad) yang boleh dibilang sangat orisinal dan brilian, yakni teori hudud. Teori ini merupakan sumbangsih nyata Syahrur bagi perkembangan pemikiran di bidang hukum Islam. Dengan teori ini, Syahrur sangat berharap hukum Islam akan bisa menjawab berbagai problematika sosial-keagamaan dan sosial-kemanusiaan yang muncul di dunia modern dan sekaligus sebagai alternatif atas kebekuan hukum Islam yang sudah lama menimpa dunia muslim. Oleh karena itu, kita pantas memberikan apresiasi terhadap kecerdasan dan kreativitas Syahrur dalam membangun dan mengembangkan kajian-kajian keislaman pada umumnya, dan pemikiran hukum Islam pada khususnya. Terlepas dari itu semua, karakteristik teori hudud Syahrur yang cenderung bersifat positivistik sehingga mengabaikan keragaman persoalan dan juga tradisi yang dimiliki umat Islam tetap harus menjadi catatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Attabik dan A. Zuhdi Muhdlor. Kamus Kontemporer: Arab-Indonesia, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996.
al-Asymawi, Muhammad Said. 1992. Ushul asy-Syari’ah,  Beirut-Kairo: al-Maktabah ats-Tsaqâfah-Sînâ li an-Nasyr.
Awdah, Abdul Qâdir. 1992. At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-wadh‘i, Beirut: Muassasah ar-Risâlah.
Christmann, Andreas, “Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, Tetapi Kandungannya (Selalu) Berubah”: Tekstualitas dan Penafsirannya dalam al-Kitâb
wa al-Qur’ân”, dalam Syahrûr, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer terj . Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, Yogyakarta: elSAQ Press, 2004.
Fanani, Muhyar, Fiqh Madani: Konstruki Hukum Islam di Dunia Modern,
Yogyakarta: LKiS, 2008.
Manzur, Ibn, Lisan al-‘Arab. Kairo: Dâr al-Ma‘ârif, t.t
Mustaqim, Abdul, Epistemologi Tafsir Kontemporer, Cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2010.
Syahrur, Muhammad, Al-Kitâb wa Al-Qur’ân: Qirâ’ah Mu’âshirah, Damaskus: al-Ahâli li at-Tibâ’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi‘. 1992.
-------------. Dirâsah Islâmiyyah Muâshirah fî ad-Dawlah wa al-Mujtama‘, Damaskus: al-Ahâli li ath-Thibâ’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzî‘. 1994.
-------------. Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islâmi, Damaskus: al-Ahâli
li ath-Thibâ’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzî‘. 2000.