## KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB KORPORASI MULTINATIONAL (MNC/TNC) DALAM BIDANG PERTAMBANGAN TERKAIT KEJAHATAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
Oleh:
Siti Sumartini, SH., MH

## Fakultas Hukum Universitas Wiralodra
In Globalization era has emerged non state actors, i.e Multi National Corporations (MNCs)  come  to  the  world  as  a  new  actor  beside  of  the  other  actors.  MNCs  have unique  activity  that  sometimes  inimical  the  rights  of  the  people  and  environment. This  potential  inimical  should  be  well  defined-  arranged  by  state.  It  means  that MNCs  should  be  an  actor  or  subject  of  international  law.  Thus,  it  is  necessary  to become  MNCs  have  international  legal  personality.  In  order to,  the  rights  and obligations of MNCs can be accommodated properly. Enforcing Environmental law especially mining aspect can be influenced by MNCs performance.

## A. Pendahuluan
Kegiatan perekonomian dunia saat ini telah memunculkan aktor bukan negara ( non  state  actors )  yang  memiliki  modal  yang  cukup  signifikan.  Demikian  juga secara  faktual  korporasi  transnasional  ( Multinational  Corporation /MNC  atau Transnational Corporations/TNCs ) memiliki peran dan kekuasaan yang besar dalam tata kehidupan dunia saat ini. Umumnya mereka berusaha pada bidang-bidang yang strategis  dan paling dinamis  dalam perekonomian  dunia, seperti pada sektor-sektor minyak dan gas bumi, telekomunikasi, teknologi informasi barangbarang elektronik, alas  kaki,  pakaian,  tranportasi,perbankan  dan  keuangan,asuransi  dan  perdagangan sekuritas 1 .  Peran,  pengaruh  dan  kekuasaan  korporasi  transnasional  dalam perekonomian  dunia  saat  ini  tidak  dapat  dipungkiri  lagi.  Sebanyak  300  korporasi terbesar dunia di perkirakan menguasai sekitar seperempat aset produksi dunia 2 .
Menurut  Nancy  L.  Mensch,  Multi  National  Corporations  atau  MNCs  dapat didefinisikan  sebagai  entitas  yang  melakukan  kegiatan  usaha  di  beberapa  negara melalui cabang-cabang dan anak-anak perusahaannya di seluruh dunia (terutama di
1 David  Weissbrodt  dan  Muria  Kruger  disunting  oleh  Rudi  M.  Rizki, Tanggung  Jawab  Korporasi Transnasional Dalam Pelanggaran Berat HAM , Jakarta, Fikahati Aneska, 2012, hlm 1
2 ibid
negara-negara  berkembang)  dimana  kantor  pusatnya  terletak  di  negara-negara maju 3 .
Peranan  MNCs  ( Multinational  Corporation) di  dalam  konteks  politik  global saat  ini  merupakan  sesuatu  yang  tidak  dapat  lagi  terbantahkan.  Perusahaan multinasional ini menggurita hingga ke pelosok negara-negara berkembang. ladang usahanya  bervariasi  dari  bidang-bidang  privat  hingga  publik.  Kekayaan  sebuah perusahaan  multinasional  saja  dapat  melebihi  kekayaan  suatu  negara  berkembang. Namun  keberadaan  MNCs  sendiri  menimbulkan  suatu  paradoks.  Di  satu  sisi, keberadaan MNCs yang memiliki kekuatan ekonomi raksasa sangat dibutuhkan oleh negara-negara  berkembang  untuk  menyokong  dan  mengakselerasi  pertumbuhan ekonomi  mereka  dengan  cara  transformasi  teknologi,  pembayaran  pajak,  hingga pembukaan  lapangan  pekerjaan.  Namun  di  sisi  lain,  keberadaan  MNCs  justru membawa  petaka  bagi  lingkungan  hidup,  memperbesar  angka  pelanggaran  HAM, dan bahkan merugikan negara berkembang itu sendiri.
Dengan kekuasaan ekonomi yang sedemikan besar, baik korporasi interasional maupun korporasi nasional kerap pula memiliki pengaruh terhadap penyelengaraan hukum  nasional  suatu  negara.  Bahkan  korporasi  demikian  kerap  mampu menghindari  upaya  penegakan  hukum  nasional.  Hal  ini  disebabkan  antara  lain karena  korporasi  transnasional  memiliki  kemampuan  dalam  merelokasi  modal  dan menggunakan  kekuatan  ekonomi  dan  politiknya  untuk  menekan  pemerintah  agar mengabaikan pelanggaran-pelanggaraan (hukum) yang dilakukannya 4 .
Indonesia  adalah  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia,  yang  memiliki  18.110 pulau  dengan  garis  pantai  sepanjang  108.000  km.  Berdasarkan  Konvensi  Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2  juta  km2  yang  terdiri  dari  perairan  kepulauan  seluas  2,9  juta  km2  dan  laut teritorial  seluas  0,3  juta  km2.  Selain  itu  Indonesia  juga  mempunyai  hak  eksklusif untuk  memanfaatkan  sumber  daya  kelautan  seluas  2,7  km2  pada  perairan  ZEE.. Wilayah  pesisir  dihuni  tidak  kurang  dari  140  juta  jiwa  atau  60%  dari  penduduk Indonesia  yang  bertempat  tinggal  dalam  radius  50  km  dari  garis  pantai.  Secara administratif  kurang  lebih  42  Kota  dan  181  Kabupaten  berada  di  pesisir,  serta terdapat 47 kota pantai mulai dari Sabang hingga Jayapura sebagai pusat pelayanan aktivitas  sosial-ekonomi.    Laporan  UNEP  tahun  1995  menyebut  bahwa  85% pencemaran  laut  berasal  dari  daratan.  Selain  limbah  rumah  tangga,  limba  industeri
3 Iman  Prihandono, Status  Dan  Tanggung  Jawab  Multi  National  Companies  (MNCs)  Dalam  Hukum Internasional , imanprihandono.wordpress.com, hlm.4, diakses pada 23 Januari 2014
4 Idem, hlm 3
berkontribusi  besar  bagi  pencemaran  laut.  Tailing  yang  merupakan  limbah berbahaya dan beracun dari aktivitas pertambangan dibuang ke laut oleh Newmont Nusa  Tenggara  dan  Newmont  Minahasa  Raya  melalui  pipa  maupun  oleh  Freeport melalui  sunggai.  Bahkan  terdapat  5  perusahaan  yang  saat  ini  berencana  untuk membuang  limbah  tailing  ke  laut,  kejahatan  terhadap  pesisir  dan  kelautan  tidak terlepas  dari  bias  darat  yang  cukup  kuat  mendominasi  corak  kebijakan  negara. Faktor  lain  adalah  ragam  kebijakan  pengurusan  alam  masih  menggunakan pendekatan sektoral. Akibatnya tumpang tindih antar sektor dan besarnya ego antar sektor  tak  bisa  terhindarkan.  Konversi  atas  kawasan  pesisir  untuk  pemukiman, pertambakan,  industri,  mall  dan  pertokoan  telah  berkontribusi  signifikan  bagi kehancuran  kawasan  pesisir.  Tidak  heran  banyak  kawasan  pesisir  saat  ini  menjadi pelanggan banjir, karena lahan basah telah berubah fungsinya. Kondisi sedemikian ini  tidak  akan  sanggup  diperbaiki  jika  pola  penanganannya  hanya  sebatas penanganan kasus-perkasus. Lagi-lagi perubahan kebijakan negara diperlukan untuk mengakhiri atau memperkecil kejahatan atas kawasan pesisir dan kelautan 5 .
Industrri pertambangan adalah industri yang sarat dengan masalah. Mulai dari pencemaran  lingkungan  hidup,  pelanggaran  HAM,  kejahatan  ekonomi  hingga konflik  yang  berkepanjangan  antara  perusahaan  dengan  penduduk  lokal.  Kasus- kasus  pertambangan  yang  mengemuka  antara  lain  adalah  Freeport,  Newmont Minahasa, Newmont Nusa Tenggara, Kelian Equatorial Mining, Adaro Enviro Coal, Arutmin,  Kaltim  Prima  Coal,  Indo  Muro  Kencana,  Meares  Soputan  Mining,  Nusa Halmahera Miniral,  Barisan Tropical  Mining dan masih banyak  yang  lain. Konflik antara  penduduk  dengan  industri  pertambangan  berkisar  pada  perampasan  tanah, pencemaran lingkungan dan juga perebutan wilayah pertambangan. Konflik wilayah pertambangan  banyak  terjadi  di  Kalimantan  Timur  dan  Kalimantan  Tengah. Tercatat  empat  kampung  telah  digusur  Di  Kelian,  Kalimantan  Timur,  karena wilayah  itu  diizinkan  negara  untuk  PT.  KEM  milik  Rio  Tinto,  suatu  perusahaan tambang  besar  yang  berkantor  pusat  di  London.  Ribuan  orang  kehilangan  hak menambang  di  Barito  Utara  karena  kawsan  mereka  dikuasai  oleh  PT.  IMK  milik Aurora Gold yang berkantor pusat di Australia. Dari segi lingkungan hidup, tercatat miliayar  kubik  limbah  tambang  (Tailing  dan  Overburden  telah  dibuang  oleh Freeport,  Newmont,  IMK,  KEM  dll).  Akibatnya  sungai,  laut,  dan  air  tanah penduduk  tercemar  oleh  limbah  tersebut  dan  telah  menyebabkan  gangguan
5 http://wexkeagoes.blogspot.com/2010/04/kejahatan-korporasi-lingkungan-hidup.html diunduh tanggal 15 Nopember 2014
kesehatan  yang  sangat  serius.  Hingga  kini  masih  banyak  konflik  antara  penduduk lokal dengan industri yang tidak terselesaikan.
Pemerintah sering kali lebih mendukung perusahaan daripada penduduk lokal. Hal  itu  disebabkan  pandangan  negara  yang  legalistik  dan  formalistik.  Akibatnya negara  terus  melindungi  kepentingan  investasi  yang  telah  diizinkannya.  Rasa keadialan rakyat tidaklah menjadi prioritas untuk penegakan hukum. Kini lebih dari 35%  total  daratan  Indonesia  telah  diberikan  pada  1.194  Kuasa  Pertambangan,  341 Kontrak  Karya,  dan  257  PKP2  Batubara.  85%  konsesi  minyak  dan  gas  telah diberikan  pada  perusahaan  asing  dan  hanya  15%  yang  masih  dikuasai  oleh pertamina.  Tidak  heran  jika  setiap  upaya  penegakan  hukum  terhadap  perusahaan pertambangan,  selalu  saja  intervensi  negara-negara  utara  begitu  terasa  dan  nyata. Lihat  bagaimana  Duta  Besar  Amerika  datang  ke  Mabes  Polri  ketika  Direktur Newmont Minahasa Raya di dakwa melakukan kejahatan lingkungan hidup.
Demikian  juga  terhadap  aktivitas  pertambangan  PT  Freeport  McMoran Indonesia  (atau  yang  lebih  dikenal  denga  Freeport  Indonesia/FI)  di  Papua  yang dimulai sejak tahun 1967 hingga saat ini telah berlangsung selama 47 tahun. Selama ini,  kegiatan  bisnis  dan  ekonomi  Freeport  di  Papua,  telah  mencetak  keuntungan finansial  yang  sangat  besar  bagi  perusahaan  asing  tersebut,  namun  belum memberikan  manfaat  optimal  bagi  negara,  Papua,  dan  masyarakat  lokal  di  sekitar wilayah  pertambangan.  Keuntungan  Freeport  tak  serta  merta  melahirkan kesejahteraan  bagi  warga  sekitar.  Kondisi  wilayah  Timika  bagai  api  dalam  sekam, tidak ada kondisi stabil yang menjamin masa depan penduduk Papua. Diperkirakan terdapat  18  juta  ton  cadangan  tembaga,  dan  1.430  ton  cadangan  emas  yang  tersisa hingga rencana penutupan tambang pada 2041.
Pertambangan  Freeport  yang  berlangsung  dalam  kurun  waktu  lama  ini  telah menimbulkan berbagai  masalah, terutama dalam hal  penerimaan negara  yang tidak optimal,  peran  negara/BUMN  untuk  ikut  mengelola  tambang  yang  sangat  minim dan  dampak  lingkungan  yang  sangat  signifikan,  berupa  rusaknya  bentang  alam pegunungan Grasberg dan Erstberg. Kerusakan lingkungan telah mengubah bentang alam  seluas  166  km  persegi  di  daerah  aliran  sungai  Ajkwa.  Dimulai  dengan digusurnya  ruang  penghidupan   suku-suku  di  penggunungan  tengah  papua.  Tanah- tanah  adat  tujuh  suku,  diantaranya  suku  Amungme   dan  Nduga  dirampas  awal masuknya PT FI dan dihancurkan saat operasi tambang berlangsung. limbah tailing PT  FI  telah  menimbun  110  km2  wilayah  estuary  tercemar,  sedangkan  20-40  km bentang  sungai  Ajkwa  beracun,  133  km2  lahan  subur  terkubur   dan  sehingga mengakibatkan banjir, kehancuran hutan, daerah kering menjadi rawa, dan membuat
para  ibu  tak  bisa  lagi  mencari  siput  di  sekitar  sungai  yang  merupakan  sumber protein bagi keluarga, serta gangguan kesehatan juga terjadi akibat masuknya orang luar  ke  papua.  Kematian  ibu  hamil  dan  balita  akibat  kurang  gizi 6 .  Freeport  telah membuang tailing dengan kategori limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) melalui Sungai Ajkwa. Limbah ini telah mencapai pesisir laut Arafura. Tailing yang dibuang Freeport  ke  Sungai  Ajkwa  melampaui  baku  mutu  total  suspend  solid  (TSS)  yang diperbolehkan  menurut  hukum  Indonesia.  Limbah  tailing  Freeport  juga  telah mencemari  perairan  di  muara  sungai  Ajkwa  dan  mengontaminasi  sejumlah  besar jenis mahluk hidup serta mengancam perairan dengan air asam tambang berjumlah besar.
Dari hasil audit lingkungan yang dilakukan oleh Parametrix, terungkap bahwa bahwa tailing yang dibuang Freeport merupakan bahan yang mampu menghasilkan cairan asam berbahaya bagi kehidupan aquatik. Pencemaran air yang dilakukan oleh PT  Freport  telah  melanggar  Undang-undang  nomor  7  tahun  2004  tentang  sumber daya air Pasal 4 “Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi  yang  diselenggarakan  dan  diwujudkan  secara  selaras.”   Pasal  5  “Negara menjamin  hak  setiap  orang  untuk  mendapatkan  air  bagi  kebutuhan  pokok  minimal sehari-hari  guna  memenuhi  kehidupannya  yang  sehat,  bersih,  dan  produktif.” Bahkan sejumlah spesies aquatik sensitif di sungai Ajkwa telah punah akibat tailing Freeport.
Demikian  juga  dibeberapa  negara  di  dunia,  dimana  korporasi  transanasional juga  beberapa  kali  telah  melakukan  pelanggaran  masalah  lingkungan  hidup,  kasus bocornya gas beracun dari pabrik milik Union Carbide di Bhopal, India pada tahun 1984,  mengakibatkan  meninggalnya  sekitar  2000  penduduk  yang  tinggal  disekitar pabrik tersebut, Selain itu di temukan bahwasannya  kegiatan penambangan minyak oleh  perusahaan  minyak  Shell  di  Ogoniland,  Nigeria,  telah  mengakibatkan kerusakan lingkungan yang begitu besar sehingga berdampak negatif pada terhadap hak  atas  pangan,  dan  hak  atas  standar  kehidupan  yang  layak  dari  penduduk  lokal Nigeria.  Kasus    yang  sama  juga  terjadi  pada  peenambangan  emas  yang  dilakukan oleh Benguet  Consolidated  Mining  Coporation telah  merusak  tatanan  dan keberlanjutan  kehidupan  ribuan  suku  Bontoc  dan  Comote  di  Philipina.  Modus serupa  juga  terjadi  di  Peru.  Edward  Callan  dan  Halliburton,  Perusahaan pertambangan  yang  bermarkas  di  Texas,  berhasil  merampas  tanah  suku  Aguaruna
6 http://sagamasuwardi.wordpress.com/2013/04/11/kajian-yuridis-kasus-tambang-pt-freeport-di-papua/ diunduh pada tanggal 15 Nopember 2014
dan  Huambisa  di  Upper  Maraneon  River  Basin  di  Peru  dengan  bantuan  tentara pemerintah setempat 7 .

## B. Pembahasan
1. Bagaimanakah  Kedudukan  Korporasi  Multinasional  dalam  Perspektif
Hukum Internasional?
Berdasarkan konsep-konsep ekologi, di samping manusia ada unsur lain yakni lingkungan (termasuk di dalamnya hutan) yang merupakan salah satu kesatuan yang membentuk  ekosistem  besar  (planet  bumi)  sebagai  sistem  pendukung  kehidupan ( life  supporting  system ) 8 .  Indonesia  merupakan  negara  terbesar  ketiga  yang mempunyai hutan tropis terluas di dunia dan menduduki peringkat pertama di Asia Pasifik.  Luas  hutan  hujan  tropis  Indonesia  diperkirakan  seluas  1,148,400-an kilometer  persegi  yang  mempunyai  kekayaan  hayati  yang  begitu  besar,  mulai  dari tambang,  flora  dan  faunanya.  Khusus  dari  hasil  hutannya,  hutan  tropis  Indonesia mempunyai  kurang  lebih  400  spesies  dipterocarp  yang  merupakan  jenis  kayu komersial  paling  berharga  di  Asia  Tenggara 9 .  Namun  hal  ini  lambat  laun  hutan tropis  yang  kita  miliki  ini  kemudian  berkurang  jumlahnya  akibat  dari  kegiatan- kegiatan  korporasi  transnasional  dalam  menjalankan  aktivitas  perusahaannya  yang seringkali  merusak  hutan  yang  meruakan  sumber  oksigen  bagi  lingkungan sekitarnya  dan  merupakan  sumber  serapan  air  serta  berfungsi  sebagai  paru-paru dunia. Semua ini tidak akan terjadi atau minimal dapat dikurangi dampak kerusakan lingkungan  akibat  perilaku  negatif  dari  korporasi  transnasional  jika  korporasi memiliki  wawasan  lingkungan,  namun  demikian  peranan  negara  juga  sangat menentukan  terhadap  upaya  perlindungan    lingkungan  hidup  yang  terjadi  dalam wilayah yurisdiksinya.
Dalam  perspektif  hukum  internasional  kedudukan  korporasi  atau  perusahaan internasional masih  dalam  perdebatan panjang diantara pakar hukum  internasional. Perusahaan  Multinasional  dalam  bahasa  asing  dikenal  dengan  berbagai  sebutan, diantaranya  adanya  yang  memberi  istilah  dengan Multinasional  Corporations (MNCs)  dan  ada  yang  menggunakan  dengan  istilah Transnational  Corporations (TNCs).  Perusahaan  Multinasional  adalah  suatu  lembaga  yang  melaksanakan kegiatan-kegiatannya dari kantor pusatnya di satu atau lebih negera penerima ( host
7 op cit, hlm. 5-7
8 Daud  Silalahi, Lingkugan  sebagai  Subjek  Hukum  dan  Kewenangan  LSM  Lingkungan  , Hukum  dan Pembangunan, No, 4, Agustus 1989, hlm 451
9 Diakses di http://www.mediaindonesia.com, 21 November 2011. Lihat juga Intip, edisi II-05/Agustus- September 2005
state ),  sedangkan  definisi  Goldman mengenai  perusahaan  multinasional menjelaskan: 10 “ Hukum  multinasional  secara  luas  berarti  perusahaan-perusahaan yang  melakukan  kegiatan-kegiatan  komersial  dan  ekonomi  lainnya  untuk  negara- negara  lain  melalui  perusahaan-perusahaan  cabangnya  di  negara-negara tersebut ”.  Penanaman  modal  seperti  ini  juga  dapat  disebut  Foreign  Direct Investment  (FDI). FDI  ( Foreign  Direct  Investment ) atau  investasi  langsung  luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal.
Dalam  berbagai  literatur,  status  MNCs  sebagai  subyek  hukum  internasional masih  simpang  siur.  Belum  ada  kata  sepakat  dari  para  sarjana.  Cukup  banyak pendapat  para  sarjana  mengupas  masasalah  status  MNCs  tersebut.  Berbagai pendapat  tersebut  dapat  digolongkan  kedalam  tiga  golongan  sarjana 11 .  yakni;    (1) Kelompok  yang  secara  tegas  menolak,  (2)  kelompok  yang  tidak  menolak  namun juga tidak mengakui, dan (3) adalah kelompok yang secara mengakui korporasi atau perusahaan  multinasional  sebagai  subyek  hukum  internasional.  Alasan  yang dikemukakan  oleh  kelompok  yang  secara  tegas  mengakui  bahwa  korporasi  atau perusahaan  sebagai  subuek  hukum  internasional  antara  lain  dikarenakan  banyak kasus-kasus  yang  terjadi  dimana  perusahaan  multinasional  tidak  dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan pengadilan internasional karena dianggap bukan sebagai subyek hukum internasional.
Disamping itu Nancy L. Mensch, berpendapat bahwa setidaknya terdapat dua alasan  mengapa  MNCs  harus  mempunyai  tanggung  jawab  hukum  internasional. Pertama , MNCs mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kegiatan ekonomi sebuah  negara  (terutama  di  negara  berkembang)  dan  bahkan  kadang  seringkali memiliki  kekuatan  monopoli  pasar  dan  kewenangan  mengatur  persyaratan  kerja bagi  buruh-buruhnya. Kedua ,  dibanyak  negara  berkembang,  MNCs  mengelola kegiatan  usaha  yang  berhubungan  dengan  pelayanan  publik  seperti  transportasi, tenaga  listrik  dan  telekomunikasi  tentunya  hal  ini  secara  tidak  langsung  seperti memberikan  sebagian  dari  kewenangan  negara  kepada  MNCs 12 .  Ketiadaan  aturan internasional  yang  mengikat  MNCs  menyebabkan  MNCs  mampu  melepaskan  diri dari  tanggung  jawab  atas  pelanggaran  yang  ia  sebabkan.  Apalagi  jika  negara  yang dirugikan  memilih  mendiamkan  saja  ’kelakuan’  MNCs  tersebut  agar  tidak  terjadi kerugian  ekonomi  yang  besar  apabila  MNCs  tersebut  berhenti  beroperasi.
10 Huala Adolf, Perusahaan Multinasional sebagai subyek Hukum Intenasional , Kapita Selekta Hukum, Bandung, Widya Padjadjaran, 2009, hlm. 40
11 Huala Adolf, Ibid , hlm.40-41
12 Iman  Prihandono, Status  Dan  Tanggung  Jawab  Multi  National  Companies  (MNCs)  Dalam  Hukum Internasional , imanprihandono.wordpress.com, op.cit
Sebaliknya, apabila MNCs memiliki ketidakpuasan pada negara mereka tidak dapat menggugat negara tersebut.
Sejalan  dengan  pendapat  dari  Nancy  L.  Mensch  dijelaskan  juga  oleh  Sands sebagai  ahli  hukum  lingkungan  internasional  dengan  megatakan  “ It  is  a  trite observation  that  environmental  problems,  though  they  closely  affect  municipal laws,  are  essentially  international;  and  that  the  main  structure  of  control  can therefore  be  no  other  than  that  of  international  law .” 13 (  yang  dapat  dipahami bahwa  penegakan  hukum  lingkungan  yang  mendasarkan  pada  enegakan  hukum lokal  atau  hukum  nasional  saja  merupakan  pemikiran  yang  sudah  usang, bagaimanapun  hukum  internasional  lebih  mendasar  dan  memiliki  struktur  kontrol yang memadai dibanding lainnya.

## 2. Kedudukan  dan  Tanggung  Jawab  Korporasi  Nasional  dalam  Persepktif Penegakan Hukum Lingkungan Nasional
Dalam  konteks    negara  yang  sedang  membangun  ,  akan  sangat  diperlukan sekali  kontribusi  hukum  sebagai  suatu  kaedah  sosial  dimana  kaedah  tersebut  tidak akan  lepas  dari  persoalan  nilai  (value)  yang  berlaku  dalam  suatu  masyarakat, Bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  yang  baik  adalah  nilai-nilai  yang  berlaku dalam  masyarakat  dan  nilai-nilai  (values)  tersebut  adalah  nilai  yang  seharusnya dimiliki  oleh  masyarakat  yang  sedang  membangun,  sehingga  dapat  dijelaskan bahwa  hakikat  pembangunan  adalah  masalah  pembaharuan  cara  berpikir  dan  sikap yang hidup 14 .
Pembangunan  dalam  arti  seluasnya-luasnya  meliputi  segala  segi  kehidupan masyarakat  oleh  karenanya  peran  dan  fungsi  hukum  sebagai  suatu  pedoman dimaksudkan agar pembangunan yang sedang dilaksanakan tersebut berjalan dengan tertib  dan  memberikan  rasa  aman.  Pelaksanaan  pembanguna  nasional  dinegeri  ini tidak  akan  terlepas  dari  peran  serta  daerah-daerah  yang  merupakan  temapat berlangsungnya  pemabangunan  tersebut,  daerah-daerah  ini    adalah  daerah  yang secara  otonomi  dapat  menyelenggaran  pemerintahannya  sendiri  karena  merupakan amanat  dari  Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  1945,  demikian  selanjutnya  juga dinyatakan  dalam  konsideran  Undang-Undang  No.23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan
13 Philippe  Sands, Principles  of  International  Environmental  law ,  second  edition,  United  Kingdom, Cambridge University Press, 2003, hlm.xiv
14 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan , Bandung, Alumni, 2006, hlm.
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, demikian selanjutnya  efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat  dengan  daerah  dan  antardaerah,  potensi  dan  keanekaragaman  daerah,  serta peluang  dan  tantangan  persaingan  global  dalam  kesatuan  sistem  penyelenggaraan pemerintahan  negara;    demikian  selanjutnya  dijelaskan  dalam  Pasal  12  undang- undang  tersebut  menjelaskan  bahwa  yang  termasuk  menjadi  urusan  pemerintahan wajib  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  salah  satunya  adalah pengendalian lingkungan 15 .
Korporasi  yang  melakukan  aktivitasnya  di  dalam  yurisdiksi  Indonesia tentunya  harus  mengacu  pada  regulasi  yang  telah  ada,  seperti  Undang-Undang No.25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal.  Selanjutnya  dalam  menghadapi perubahan  perekonomian  global  dan  keikutsertaan  Indonesia  dalam  berbagai  kerja sama  internasional  perlu  diciptakan  iklim  penanaman  modal  yang  kondusif, promotif,  memberikan  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  efisien  dengan  tetap memperhatikan  kepentingan  ekonomi  nasional 16 .  Hal  lainnya  bahwa  penanaman modal  asing  wajib  dalam  bentuk  perseroan  terbatas  berdasarkan  hukum  Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang 17 . Asas dan tujuan dari penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. perlakuan yang  sama  dan  tidak  membedakan  asal  negara;  kebersamaan;  f.  efisiensi berkeadilan;  g.  berkelanjutan;  h.  berwawasan  lingkungan;  i.  kemandirian;  dan  j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Sementara  Undang-Undang  No.40  Tahun  2007  tentang    Perseroan  Terbatas telah  menjelaskan  bahwa  setiap  korporasi  asing  asing  yang  akan  melakukan kegiatan  usahanya  di  Indonesia  harus  mengacu  padea  ketentuan  Pasal  5  angka  (1) yang berbunyi : “Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara  Republik  Indonesia  yang  ditentukan  dalam  anggaran  dasar.  Disamping  itu Undang-Undang  No.4  Tahun  2009  tentang    yang  menjelaskan  bahwa  kegiatan usaha  pertambangan  mineral  dan  batubara  yang  merupakan  kegiatan  usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai
15 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
16 Konsideran Undang-Undang  No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
17 Pasal 5 angka (2) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
peranan  penting  dalam  memberikan  nilai  tambah  secara  nyata  kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan 18 .
Regulasi  nasional  mengenai  perlindungan  lingkungan  hidup  Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup telah mengantisipasi setiap bentuk kegiatan baik perorangan ataupun badan hukum  yang melakukan kegiatannya yang baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah pencemaran lingkungan. Dalam Pasal 1 angka (14) telah dijelaskan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup,  zat,  energi,  dan/atau  komponen  lain  ke  dalam  lingkungan  hidup  oleh kegiatan manusia  sehingga melampaui  baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan 19 .
Hal  yang  perlu  disadari  juga  bahwa  perusahaan-perusahaan  multinasional  ini biasanya  tidak  tertarik  untuk  menunjang  usaha  pembangunan  suatu  Negara . Perhatian  mereka  hanya  tertuju  kepada  upaya  maksimalisasi  keuntungan  atau tingkat  hasil  financial  atas  setiap  sen  modal  yang  mereka  tanamkan.  Perusahaan- perusahaan  multi  nasional  ini  senantiasa  mencari  peluang  ekonomi  yang  paling menguntungkan,
Negara berkembang, tertama  Indonesia sebaiknya melakukan berbagai  upaya untuk  mengurangi  pengaruh  (hegemoni)  MNCs  agar  tidak  terlalu  bergantung  pada MNCs.  Penguatan  pada  sektor  pengusaha  lokal  dan  payung  hukum  nasional  yang ketat  diharapkan  mampu  untuk  mencegah  tindakan  destruktif  dari  MNCs  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Namun  demikian  perlu  dirasakan  perlu juga  untuk  ditambahkan  payung  hukum  internasional  pada  ICJ  sebagai  cara  yang kuat  dalam  menuntut  setiap  tindakan  yang  tidak  bertanggung  jawab  dari  MNCs terutama  dalam  penegaan  hukum  lingkungan  yang  terkait  dengan  kegiatan pertambangan di seluruh yurisdiksi Indonesia.

## C. Kesimpulan
1. Korporasi  multinasional  atau  Multinational  Corporations  (MNCs)  adalah  suatu perusahaan  dengan  kapital  atau  memiliki  modal  yang  kuat,  yang  menjalankan usahanya  diberbagai  negara,  diluar  tempat  dimana  perusahaan  tersebut  berasal, dengan  modal  kuat  yang  dimilikinya  sehingga  seringkali  bisa  mempengaruhi kebijakan suatu negara. Kororasi multinasional ini adalah non state actors yang
18 Konsideran butir (b) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
19 Pasal  1  angka  (14)  Undang-Undang  No.32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
dalam  era  globalisasi  ini  peran  dan  pengaruhnya  cukup  signifikan  dalam pergaulan  masyrakat  internasional  terutama  yang  berhubungan  dengan  aspek ekonomi. Dalam menjalankan kegiatannya korporasi tersebut lebih mengutamakan profit  oriented (keuntungan)  dibandingkan  aspek-aspek perlindungannya  terutama  perlindungan  pada  aspek  lingkungan.  Korporasi multinasional yang bergerak dalam bidang pertambangan adalah korporasi yang seringkali  melakukan  pengrusakan  lingkungan,  seperti  beberapa  contoh  yang penulis  sebutkan  di  awal  pembahasan.  Oleh  karenya  tepat  jika  korporasi multinasional memiliki interntional legal capacity ( status sebagai subyek hukum internasional) dengan pemikiran jika korporasi mutinasional tersebut melakukan kejahatan  maka  hukum  internasional  dapat  digunakan  sebagai  hukum  yang bersifat  netral.  Seringkali  hukum  nasional  suatu  negara  terutama  negara-negara berkembang  tidak  dapat  menjangkau  perbuatan  dari  korporasi  multinasional tersebut,  dikarenakan  sistem  peradilan  negara-negara  berkembang  hampir kebanyakan  memiliki  sistem  peradilan  yang  kurang  mampu  menjangkau korporasi ke ranah hukum.
2. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang dan kaya dengan sumber daya  alamnya  baik  hayati  maupun  non  hanyati,  oleh  karenanya  sangat  menarik perhatian  bangsa-bangsa  lain,  tidak  terkecuali  korporasi  multinasional  tersebut. Tidak  sedikit  korporasi  multinasional  yang  melakukan  kegiatan  perusahaannya di bidang pertambangan didalam yurisdiksi Indonesia. Tentunya hal ini menjadi suatu  persoalan  tersendiri  bagi  bagi  Indonesia.  Di  satu  sisi  kegiatan  korporasi tersebut meberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara akan tetapi pada  sisi  lain  juga  tidak  jarang  korporasi  multinasional  tersebut  dalam menjalankan  kegiatan  perusahaanya  melanggar  ketentuan-ketentuan  yang berlaku  dinegara  kita.  Banyak  kasus-kasus  perusakan  dan  pelanggaran  hukum dalam  aspek  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  korporasi  multinasional  tersebut. oleh  karenya,  penguatan  regulasi  kita  terkait  pengaturan  kegiatan  korporasi dalam yurisdiksi Indonesia menjadi hal yang sangat esensial.

## Daftar Pustaka
Huala  Adolf, Perusahaan  Multinasional  sebagai  subyek  Hukum  Intenasional , Kapita Selekta Hukum, Bandung, Widya Padjadjaran, 2009;
Iman  Prihandono, Status  Dan  Tanggung  Jawab  Multi  National  Companies (MNCs) Dalam Hukum Internasional , imanprihandono.
wordpress.com;
Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan ,
Bandung, Alumni, 2006;
Philippe  Sands, Principles  of  International  Environmental  law ,  second  edition,
United Kingdom, Cambridge University Press, 2003;
Rudi M. Rizki, Tanggung Jawab Korporasi Transnasional Dalam Pelanggaran
Berat HAM , Jakarta, Fikahati Aneska, 2012;
Artikel Artikel :
Daud  Silalahi, Lingkugan  sebagai  Subjek  Hukum  dan  Kewenangan  LSM
Lingkungan , Hukum dan Pembangunan, No, 4, Agustus 1989; www.mediaindonesia.com,  21  November  2011.  Lihat  juga  Intip,  edisi  II- 05/Agustus-September 2005;
http://sagamasuwardi.wordpress.com/2013/04/11/kajian-yuridis-kasus-tambang- pt-freeport-di-papua/ ; http://wexkeagoes.blogspot.com/2010/04/kejahatan-korporasi-lingkungan- hidup.html ; Undang-Undang :
 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 Undang-Undang  No.4  tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara;
 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 Undang-Undang  No.32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.