## MEMBANGUN INDONESIA DARI DAERAH DENGAN PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

## I Wayan Sutrisna
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  Mahendradatta - Denpasar
e-mail : sutrisna76@yahoo.co.id
Abstrak, Pembangunan  nasional  memiliki  tujuan  multidimensional  yang  salah  satunya  adalah mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  demokratis,  karena  dengan  keadaan  yang  lebih  demokratis memungkinkan  masyarakat  lebih  terbuka  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  di  segala  bidang Perkembangan pembangunan yang semakin cepat dan sangat kompleks menuntut seluruh komponen yang terlibat dalam proses pembangunan dan demokrasi mampu mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari  pembangunan  nasional.  Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  di  Indonesia  pada umumnya  saat  ini  masih  sangat  rendah.  Masyarakat  masih  enggan  untuk  terlibat  secara  langgsung dalam  seluruh  proses  baik  itu  perencanaan,  pelaksanaan  maupun  evaluasi  pembangunan  yang dilaksanakan oleh pemerintah. Rendahnya partisipasi ini akibat dari kebijakan pemerintah yang masih kurang dalam memberikan ruang bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang) mulai  pada  tingkat  desa hingga nasional dianggap oleh sebagaian masyarakat hanya proses serimonial belaka. Pembangunan Nasional yang berbasis pemberdayaan masyarakat akan terwujud apabila pemerintah memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakannya. Pemerintah mendorong dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk  terlibat  dalam  pola  partisipatif  ini.  Pola  ini  membuat  masyarakat  semakin  berdaya  dan  ikut menikmati  kue  pertumbuhan  ekonomi  yang  dihasilkan  dari  proses  pembangunan  yang  dilaksankan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas menjadikan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen bangsa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pada pembangunan nasional itu sendiri.   Pembangunan nasional yang diimbangi dengan partisipasi masyarakat yang aktif atau dengan masyarakat yang berdaya akan menghasilkan  kekuatan  yang  mampu  mewujudkan  tujuan  nasional  sesuai  yang  di  cita-citakan.. Mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  membangun  Indonesia  dari  daerah  akan  terwujud  apabila pemerintah memiliki keinginan yang baik untuk melaksanakannya. Pemerintah wajib mendorong dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pola partisipatif ini. Pola ini membuat masyarakat semakin berdaya dan ikut menikmati kue pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari proses pembangunan yang dilaksankan
Kata kunci : pembangunan, otonomi dan partisipasi.
Abstract, National development has a multidimensional goal, one of which is to realize a democratic Indonesian society, because with a more democratic condition, it allows the public to be more open to participate in development in all fields. The development of faster and more complex development demands all components involved in the development process and democracy able to realize what is the goal of national development.
Community participation in the development process in Indonesia in general is currently very low. The community  is still  reluctant  to  engage  in  a  continuous  manner  in  the  entire  process  of  development planning, implementation and evaluation carried out by the government. This low participation is a result of government policies that are still lacking in providing space for every citizen to participate in development. The implementation of the Development Planning Conference (Musrenbang) starting at the village level up to the national level is considered by some as merely a serimonial process. National development based on community empowerment will be realized if the government has a strong desire to implement it. The government encourages and provides opportunities for the public to be involved in this  participatory  pattern.  This  pattern  makes  the  community  more  empowered  and  participates  in enjoying  the  cake  of  economic  growth  resulting  from  the  development  process  that  is  carried  out. Quality  economic  growth  makes  development  carried  out  by  the  government  together  with  all components of the nation able to improve the welfare of society at large in accordance with what is the goal  of  national  development  itself.  National  development  balanced  with  active  community
participation  or  empowered  communities  will  produce  a  force  capable  of  realizing  national  goals according  to  their  goals.  Encouraging  community  participation  in  developing  Indonesia  from  the regions  will  be  realized  if  the  government  has  a  good  desire  to  implement  it.  The  government  must encourage and provide opportunities for the public to be involved in this participatory pattern. This pattern  makes  the  community  more  empowered  and  participates  in  enjoying  the  cake  of  economic growth resulting from the development process that is carried out
Keywords: development, autonomy and participation.

## A. Pendahuluan
Tujuan  Pelaksanaan  Pembangunan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia adalah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  secara  menyeluruh.  Pembangunan Nasional  di  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI) dilaksanakan untuk mewujudkan  Tujuan  nasional  seperti  yang termuat  dalam  pembukaaan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinia  IV  yaitu  ”melindungi  segenap  bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan  keadilan  sosial”.  Pembangunan  Nasional dilaksanakan sebagai usaha untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan dan pemberdayaan  seluruh  komponen  dalam kehidupan bernegara guna mewujudkan tujuan nasional  yang  dicita-citakan  sejak  awal kemerdekaan.
S.P  Siagian,  (1983),  mendifinisikan pembangunan  sebagai  suatu  usaha  atau rangkaian  usaha  pertumbuhan  dan  perubahan yang  berencana  yang  dilakukan  secara  sadar oleh  suatu  bangsa,  negara  dan  pemerintah,
menuju  modernitas  dalam  rangka  pembinaaan bangsa  ( Nation-Building ).  Ide  pokok  dalam pengertian pembangunan yakni  pembangunan merupakan  suatu  proses,  usaha  yang  secara sadar  dilakukan,  serta  dilaksanakan  secara berencana,  dan  mengarah  kepada  modernitas. Selain itu usaha pembangunan yang dilaksanakan ditujukan kepada usaha pembinaan  bangsa  yang  terus  menerus  dalam rangka  mencapai  tujuan  bangsa  dan  negara yang telah ditentukan sebelumnya.
Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan yang dilaksanakan  secara  merata  untuk  seluruh masyarakat dan wilayah Indonesia.
Pembangunan  dilaksanakan  bersama  oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku  utama  pembangunan  dan  pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kelancaran  proses  pembangunan.  Kegiatan masyarakat  dan  pemerintah  harus  saling mendukung,  saling  mengisi  dan  saling melengkapi dalam satu kesatuan gerak menuju tercapainya satu tujuan yakni tujuan pembangunan nasional.
Pembangunan  di  Indonesia  memiliki tujuan  multidimensional  yang  salah  satunya adalah  mewujudkan  masyarakat  Indonesia yang demokratis, karena dengan keadaan yang
lebih  demokratis  memungkinkan  masyarakat lebih  terbuka  untuk  berpartisipasi  dalam pembangunan di segala bidang Perkembangan pembangunan  yang  semakin  cepat  dan  sangat kompleks  menuntut  seluruh  komponen  yang terlibat  dalam  proses  pembangunan  dan demokrasi  mampu  mewujudkan  apa  yang menjadi tujuan dari pembangunan nasional.
Ditengah hingar bingarnya pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan, masih terdapat banyak permasalahan  yang  dihadapi  meski  saat  ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah tinggi. Masalah  yang  masih  sangat  krusial  yang dihadapi  dalam  proses  pembangunan  nasional yakni  belum  meratanya  hasil  pembangunan bagi  seluruh  wilayah  Indonesia,  terlalu  tinggi kesenjangan antara pembangunan di Indonesia bagian  barat  khusunya  Jawa  dengan  daerah Indonesia  Tengah  dan  Timur.  Hasil-hasil pembangunan  belum  merata  dinikmati  oleh seluruh anak bangsa. Bahkan ada daerah yang sumbangan pajaknya sangat tinggi bagi negara karena  memiliki  hasil  tambang  yang  besar malahan daerahnya sebagaian besar merupakan daerah tertinggal. Situasi seperti ini mengakibatkan  riak-riak  perlawanan  dari daerah  menuntut  keadilan  dan  pemertaan pembangunan. Wilayah seperti Papua,
Sumbawa, dan Kalimantan yang telah memberikan sumbangan sangat besar khusunya pajak pertambangan malah banyak menyimpan kantong-kantong  kemiskinan  yang  merupakan cerminan  dari  keterbelakangan  dalam  hasil pembangunan nasional.
Keterlibatan atau partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam proses
pembangunan nasional. Pemberdayaan masyarakat  masih  hanya  sebatas  slogan  dan belum  dilaksanakan  secara  optimal.  Proses pembangunan  belum  melibatkan  seluruh komponen  masyarakat,  masih  dikendalikan oleh  segelitir ”elite” saja.    Mayoritas masyarakat  belum  dilibatkan  dalam  seluruh proses yang dilaksanakan. Keterlibatan masyarakat  atau  pemberdayaan  masyarakat dalam  seluruh  proses  pembangunan  saat  ini mutlak  diperlukan,  baik  itu  mulai  dari  proses perencanaan,  pengorganisasian  hingga  proses evaluasi dan pengawasan.
B. Hambatan dalam mewujudkan

## Pembangunan Partisipatif
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan prinsip- prinsip good governance. Dalam pembangunan  yang  partisipatif,  semua  warga masyarakat mempunyai suara yang sama dalam pengambilan  keputusan,  baik  secara  langsung maupun  melalui  lembaga-lembaga  perwakilan sah  yang  mewakili  kepentingan  mereka. Partisipasi  dibangun  berdasarkan  kebebasan berkumpul  dan  mengungkapkan  pendapat, serta  kapasitas  untuk  berpartisipasi  secara konstruktif.  Partisipasi  bermaksud  untuk menjamin  agar  setiap  kebijakan  yang  diambil mencerminkan  aspirasi  masyarakat.  Dalam rangka  mengantisipasi  berbagai  isu  yang  ada, pemerintah  menyediakan  saluran  komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya.  Jalur  komunikasi  ini  meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian  pendapat  secara  tertulis.  Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah  melalui  perencanaan  partisipatif  untuk
menyiapkan
agenda pembangunan, pemantauan,  evaluasi  dan  pengawasan  secara partisipatif  dan  mekanisme  konsultasi  untuk menyelesaikan isu sektoral.
Mewujudkan pembangunan yang partisipatif  bukanlah  merupakan  hal  yang mudah,  karena  partisipasi  akan  terwujud apabila  masyarakat  dengan  kesadaran  yang tinggi  mau  melibatkan  diri  dalam  proses pembangunan  yang  dilaksanakan.  Dalam mewujudkan pembangunan partisipatif terdapat  beberapa  hambatan  yang  berasal  dari faktor  internal  dan  eksternal.  Hambatan- hambatan  yang  dihadapi  dalam  mewujudkan pembangunan partisipatif seperti yang dikemukakan  oleh  Wa  Ode  Harlena  Astuti Unga  dalam  Wiratma  (2007)  adalah  sebagai berikut :
1. Citra Birokrasi
Ada semacam sikap yang terbentuk di kalangan  para  birokrat  di  Indonesia  yang merasa  diri  bahwa  pemerintah  merupakan institusi  yang  sangat  baik.  Pemerintah  telah melaksanakan  pembangunan  bagi  masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus tunduk, taat dan  loyal  kepada  pemerintah.  Hal  ini menyebabkan tidak terjadinya dorongan keinginan  untuk  berpartisipasi  yang  sangat diperlukan  dalam  rangka  pengembangan demokrasi  dan  pelaksanaan  pembangunan. Partisipasi    yang  diharapkan  sulit  terwujud karena pemerintah/birokrasi tidak memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan.
2. Faktor Sosial-Ekonomik
Partisipasi  masyarakat  di  Indonesia tidak  dapat  dilepaskan  dari  kondisi  sosial
masyarakat yang tentu saja sangat berpengaruh terhadap keterlibatan mereka dalam pelaksanaan pembangunan, baik secara individual maupun secara institusional. Masyarakat  yang  masih  lemah  tingkat  sosial ekonominya  tentu  saja  akan  lemah  pula partisipasinya dalam pelaksanaan pembangunan, karena masyarakat tersebut akan lebih  mementingkan  memenuhi  kebutuhan pokok terlebih dahulu baru aktif dalam proses kegiatan pembangunan.
3. Belum  adanya  persamaan  pemahaman mengenai  konsep  partisipasi  oleh  pihak perencana dan pelaksana pembangunan.
Definisi  partisipasi  yang  berlaku dikalangan  aparat  perencana  dan  pelaksana pembangunan  adalah  kemauan  rakyat  untuk mendukung  secara  mutlak  program-program pemerintah  yang  dirancang  dan  ditentukan tujuannya oleh pemerintah. Para perencana dan pelaksana menggunakan suatu konsep hierarkis dalam  menyeleksi  proyek  pembangunan. Proyek-proyek  pembangunan  yang  bersal  dari pemerintah diistilahkan sebagai proyek pembangunan  yang  dibutuhkan  oleh  rakyat, sedangkan proyek pembangunan yang diusulkan  oleh  rakyat  dianggap  sebagai keinginan.
4. Pembangunan dijadikan sebagai idiologi.
Sebagai suatu idiologi maka pembangunan  harus  diamankan  dan  dijaga dengan ketat. Pengamanan yang ketat terhadap pembangunan  menimbulkan  reaksi  balik  dari masyarakat yang merugikan usaha membangkitkan kemauan rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dikalangan masyarakat muncul
budaya  diam  yang  salah  satu  perwujudannya
adalah keengganan masyarakat untuk mengevaluasi  proses  pembangunan  secara kritis dan terbuka. Hal ini dapat menyebabkan lemahnya  keinginan  masyarakat  untuk  turut berpartisipasi dalam proses peleksanaan pembangunan.
Hambatan lainnya dalam mewujudkan pembangunan  partisipatif  yang  masih  terjadi saat  ini  adalah  sikap  acuh  masyarakat  dalam proses pembangunan.  Masyarakat  selalu nerima  apapun  keputusan  yang  diambil  oleh pemerintah,  sehingga  banyak  sekali  program- program yang dilaksanakan jauh dari kepentingan masyarakat. Masyarakat kebanyakan  tidak  berusaha  melibatkan  diri dalam  setiap  proses  pembangunan.  Kadang juga para “elite” mempersempit pintu partisipasi  sehingga  mayoritas  masyarakat tidak terlibat dalam proses yang ada.

## C. Strategi

## Penguatan Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  dalam  proses pembangunan di Indonesia pada umumnya saat ini  masih  sangat  rendah.  Masyarakat  masih enggan  untuk  terlibat  secara  langgsung  dalam seluruh proses baik itu perencanaan, pelaksanaan  maupun  evaluasi  pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Rendahnya partisipasi ini akibat dari kebijakan pemerintah yang masih kurang dalam memberikan  ruang  bagi  setiap  warga  Negara untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan. Pelaksanaan Musyawarah perencanaan Pembangunan  (Musrenbang)  mulai  pada tingkat  desa  hingga  nasional  dianggap  oleh
sebagaian masyarakat hanya proses serimonial belaka.
Tujuan utama dari proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah  adalah  menuju  pada  kesejahteraan masyarakat.  Masyarakat  yang  sejahtera  akan terus  diupayakan  oleh  pemerintah  melalui berbagai macam pembangunan. Pembangunan partisipatif merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan merupakan kunci utama suksesnya pelaksanaaan pembangunan tersebut.
Partisipasi  masyarakat  akan  menempatkan masyarakat  sebagai  motor  penggerak  atau sebagai  subyek  pembangunan  bukan  hanya sebagai  obyek  atau  penerima  manfaat  saja. Dengan  Partisispasi  ini  membuat  masyarakat akan merasa memiliki serta ikut
bertanggungjawab  terhadap  setiap  proses  dan hasil-hasil pembangunan. Partisipasi
masyarakat akan mengarah kepada pemberdayaan  masyarakat  karena  melalui partisipasi  dalam  seluruh  proses,  masyarakat akan semakin berdaya dan mampu mengendalikan proses tersebut kearah pencapaian  kesejahteraan  masyarakat  itu sendiri.
Dalam penguatan pembangunan partisipatif, Mahbub Amiruddin dalam Wiratma  (2007)  menyebutkan  terdapat  tiga strategi ideal yaitu :
1. Kekuasaan legal dan legitimit
Adanya  kebutuhan  untuk  bekerjanya suatu  tata  kekuasaan  yang  mendukung  atau memiliki komitmen mengenai realisasi pemerdayaan masyarakat yang konsisten.
2. Kebijakan-kebijakan yang mendukung Suatu legalitas formal sangat dibutuhkan  terutama  untuk  membenarkan menjadi  dasar  hukum  dan  sekaligus  mampu menjadi  payung  gerakan  penguatan  dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini sudah tentu bukan kebijakan yang eksklusif melainkan  kebijakan  yang  disusun  secara partisipatif  dan  dilakukan  bersama-sama dengan para pihak yang terkait. 3. Dukungan dari massa rakyat yang sadar dan terhimpun.
Strategi ini sekaligus akan mendapatkan  kemudahan-kemudahan  dalam melakukan  penguatan  dan  pemberdayaan masyarakat, antara lain adanya keabsahan dan kemudahan. Dukungan dari rakyat ini juga akan menjadi  penyangga  sekaligus  kontrol  atas massa rakyat sehingga tujuan yang akan dicapai sesuai  dengan  apa  yang  dikehendaki  oleh masyarakat.  Dukungan  ini  bisa  lahir  apabila massa  dalam  keadaan  dan  kondisi  yang  sadar dan terhimpun atau terorganisir.
Suhandak (2007) menyebutkan bahwa ada lima  jenis  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan yakni :
1. Ikut  memberi input proses  pembangunan,
menerima imbalan atas input tersebut, dan ikut menikmati hasilnya.
2. Ikut memberi input dan menerima hasilnya.
3. Ikut memberi input dan menerima imbalan tanpa  ikut  menikmati  hasil  pembangunan secara langsung.
4. Menikmati  atau  memanfaatkan  hasil pembangunan  tanpa  ikut  memberikan input .
5. Memberi input tanpa  menerima  imbalan dan tidak menikmati hasilnya.
Memberikan  kesempatan  yang  luas  dan manfaat  yang  maksimal  kepada  masyarakat dalam  proses  pembangunan  merupakan  cara yang efektif meningkatkan partisipasi masyarakat  dalam  kegiatan  pemerintahan  dan pembangunan. Masyarakat akan merasa memiliki  dan  berusaha  terlibat  dalam  setiap proses yang dilaksanakan. Perencanaan pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan  masyarakat  secara  maksimal  akan berdampak  pada  maksimalnya  pencapaian tujuan dari pembangunan itu sendiri.

## D. Partisipasi  Publik  di  era  Otonomi Daerah
Partisipasi  masyarakat  dalam  proses pemerintahan  dan  pembangunan  merupakan hal  yang  harus  dilakukan  diera  pembangunan yang modern ini. Partisipasi yang berarti peran aktif  dan  pelibatan  seluruh  masyarakat  dalam peoses pembangunan akan mampu mewujudkan hasil pembangunan yang mampu dinikmati oleh mayoritas masyarakat.
Gemerlapnya  hasil  pembangunan  yang  kita lihat  di  kota-kota  besar  ternyata  belum diimbangi dengan pemerataan pembangunan di seluruh  pelosok  negeri.  Pemerintah  saat  ini masih  banyak  menyisakan  kantong-kantong kemiskinan khusunya di daerah-daerah pedesaan.
Anggapan  keberhasilan  pemerintahan dengan hanya mengukur tingginya pertumbuhan  ekonomi  setiap  tahun  oleh pemerintah yang berkuasa merupakan hal yang belum  mampu  membawa  masyarakat  kearah
kemakmuran.  Secara  statistik  pertumbuhan ekonomi  negara  kita  memang  cukup  tinggi bahkan termasuk diantara pertumbuhan ekonomi tinggi diantara negara-negara di dunia yang  sebagain  besar  masih  mengalami  krisis ekonomi. Namun pertumbuhan yang tinggi ini belum  dibarengi  dengan  pertumbuhan  yang berkualitas  dimana  pertumbuhan  ini  hanya dinikmati  oleh  segelintir  masyarakat  saja. Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  tapi  tidak berkualitas  mengakibatkan  semakin  lebarnya jurang  pemisah  antara  si-miskin  dengan  si- kaya. Para pengusaha besar mampu menikmati pertumbuhan  ekonomi  ini  dengan  semakin bertambahnya pundi-pundi kekayaannya. Sedangkan rakyat miskin khusunya di pedesaan semakin  menderita  akibat  keadaan  yang membelenggu mereka.
Salah satu kebijakan yang dikeluarkan dalam mendorong parisipasi masyarakat dalam pembangunan  adalah  kebijakan  desentralisasi. Melalui kebijakan desentralisasi, pembangunan dilaksanakan  dan  disesuaikan  oleh  masing- masing  daerah  dengan  menggali  sumber- sumber  daya  daerah  serta  memperhatikan kearifan  lokal  daerah.  Pemberian  wewenang kepada  daerah  diharapkan  menjadi  motivasi kepada  seluruh  komponen  masyarakat  di daerah  untuk  ikut  serta  berpartisipasi  dalam seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Partisipasi  ini akan mampu menjadi kekuatan yang luar biasa dalam mensukseskan pembangunan itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Secara  teoritis,  menurut  Mardiasmo (2018),  desentralisasi  akan  menghasilkan  dua manfaat  nyata.  Pertama,  mendorong  prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan  serta  mendorong  pemerataan hasil-hasil  pembangunan  di  seluruh  daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki  alokasi  sumber  daya  produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling  rendah  yang  memiliki  informasi  yang paling  lengkap.  Kebijakan  desentralisasi  akan menghasilkan wadah bagi masyarakat setempat untuk  berperan  serta  dalam  menentukan  cara- caranya  sendiri  untuk  meningkatkan  taraf hidupnya sesuai dengan peluang dan tantangan yang  dihadapi  dalam  ikatan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Mendorong  partisipasi  masyarakat dalam membangun Indonesia dari daerah akan terwujud apabila pemerintah memiliki keinginan  yang  kuat  untuk  melaksanakannya. Pemerintah wajib mendorong dan memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  terlibat dalam  pola  partisipatif  ini.  Pola  ini  membuat masyarakat semakin berdaya dan ikut menikmati  kue  pertumbuhan  ekonomi  yang dihasilkan  dari  proses  pembangunan  yang dilaksankan.  Pertumbuhan  ekonomi  yang berkualitas  menjadikan  pembangunan  yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen  bangsa  mampu  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  secara  luas  sesuai
dengan  apa  yang  menjadi  tujuan  dari  pada pembangunan.
E. Pembangunan Nasional dan masyarakat yang berdaya.
Tujuan mulia dari kebijakan desentralisasi ini adalah pemertaan pembangunan yakni pembangunan dilaksanakan  dan  disesuaikan  oleh  masing- masing  daerah  dengan  menggali  sumber- sumber  daya  daerah  serta  memperhatikan kearifan  lokal  daerah.  Pemberian  wewenang kepada  daerah  diharapkan  menjadi  motivasi kepada  seluruh  komponen  masyarakat  di daerah  untuk  ikut  serta  berpartisipasi  dalam seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Partisipasi  ini akan mampu menjadi kekuatan yang luar biasa dalam mensukseskan pembangunan itu sendiri. Hal-hal  yang  mendasar  dalam  pelaksanaan otonomi  daerah  adalah  adanya  upaya  untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan  peran  serta  masyarakat  serta pengembangan peran dan fungsi DPRD.(Mardiasmo, 2018).
Hakim (2011) mengungkapkan bahwa paradigma  pembangunan  manusia  sebagai konsep yang holistik, mempunyai empat unsur penting,  yakni  (1)  peningkatan  produktivitas; (2) pemerataan kesempatan;
(3)
kesinambungan pembangunan;
(4)
pemberdayaan masyarakat. Konsep ini diprakarsai  dan  ditunjang  oleh United  Nation
Develeopment Program (UNDP) yang mengembangkan
Indeks
Pembangunan Manusia.  Indeks  ini  merupakan  indikator gabungan  yang  terdiri  dari  tiga  ukuran  yaitu
kesehatan,  pendidikan  dan  tingkat  pendapatan riil.
Pembangunan  Nasional  yang  berbasis pemberdayaan  masyarakat  akan  terwujud apabila  pemerintah  memiliki  keinginan  yang baik  untuk  melaksanakannya.  Pemerintah mendorong  dan  memberikan  kesempatan kepada  masyarakat  untuk  terlibat  dalam  pola partisipatif  ini.  Pola  ini  membuat  masyarakat semakin  berdaya  dan  ikut  menikmati  kue pertumbuhan  ekonomi  yang  dihasilkan  dari proses pembangunan yang dilaksankan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas menjadikan  pembangunan  yang  dilaksanakan oleh  pemerintah  bersama  seluruh  komponen bangsa  mampu  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat secara luas sesuai dengan apa yang menjadi  tujuan  dari  pada  pembangunan nasional itu sendiri.
Pembangunan nasional yang diimbangi dengan  partisipasi  masyarakat  yang  aktif  atau dengan  masyarakat  yang  berdaya  akan menghasilkan kekuatan yang mampu mewujudkan  tujuan  nasional  sesuai  yang  di cita-citakan. Proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksankan dengan pola partisipatif yakni pola  pembangunan  yang  mulai  dari  proses perencanaan sudah melibatkan seluruh komponen  masyarakat  secara  partisifatif diyakini akan mampu mewujudkan pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan berkualitas.  Pertumbuhan  yang  tinggi  saja belum cukup mengurangi tingkat kemiskinan di negeri ini. Untuk itu pertumbuhan yang tinggi dan  berkualitas  sangat  diperlukan,  karena pertumbuhan yang berkualitas mengandung arti bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi
dinikmati  oleh  sebagian  besar  masyarakat. Masyarakat berdaya akan mampu mewujudkan tujuan  pembangunan  yakni  masyarakat  yang sejahteran.

## F. Penutup
Partisipasi  masyarakat  dalam  proses pembangunan merupak kunci utama suksesnya pelaksanaaan pembangunan tersebut.
Partisipasi  masyarakat  akan  menempatkan masyarakat  sebagai  motor  penggerak  atau sebagai  subyek  pembangunan  bukan  hanya sebagai  obyek  atau  penerima  manfaat  saja. Dengan  Partisispasi  ini  membuat  masyarakat akan merasa memiliki serta ikut
bertanggungjawab  terhadap  setiap  proses  dan hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat
akan mengarah
kepada
pemberdayaan  masyarakat  karena  melalui partisipasi  dalam  seluruh  proses,  masyarakat akan semakin berdaya dan mampu mengendalikan proses tersebut kearah pencapaian  kesejahteraan  masyarakat  itu sendiri.
Masyarakat  yang  partisipatif  dalam proses  pembangunan  mengandung  arti  bahwa masyarakat berinisiatif memulai proses kegiatan  untuk  perubahan  kearah  yang  lebih baik. Pertisipasi masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut aktif. Jumlah penduduk yang banyak serta diimbangi dengan partisipasi yang  tinggi  membuat  penduduk  menjadi kekuatan besar dalam segala kegiatan berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menjadi modal  dan  kekuatan  untuk  mensukseskan pembangunan nasional.
Mendorong  partisipasi  masyarakat dalam membangun Indonesia dari daerah akan
terwujud apabila pemerintah memiliki keinginan  yang  kuat  untuk  melaksanakannya. Pemerintah wajib mendorong dan memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  terlibat dalam  pola  partisipatif  ini.  Pola  ini  membuat masyarakat semakin berdaya dan ikut menikmati  kue  pertumbuhan  ekonomi  yang dihasilkan  dari  proses  pembangunan  yang dilaksankan.  Pertumbuhan  ekonomi  yang berkualitas  menjadikan  pembangunan  yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen  bangsa  mampu  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  secara  luas  sesuai dengan  apa  yang  menjadi  tujuan  dari  pada pembangunan.

## Daftar pustaka
Hakim, Lukman. 2011. Pengantar Administrasi Pembangunan . Jogjakarta. Ar-Ruzz Media.
Kaho,  J.R.  1997. Prospek  otonomi  di  Negara Republik  Indonesia .  Jakarta.  PT  Raja Grafido persada.
Mardiasmo.  2018. Otonomi  &  Manajemen
Keuangan
Daerah . Yogyakarta.
Penerbit Andi.
Siagian.
S. P. 1983, Administrasi
Pembangunan  :  Konsep,  Dimensi  dan Strateginya ,    Jakarta,  PT  Gunung Agung

## Suhandak  dan  Nugroho,  Trilaksono.  2007.
Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi .  Malang.  Lembaga  Penerbitan dan Dokumentasi FIA-UNIBRAW.
Sukirno, Sadono. 2007, Ekonomi
Pembangunan, Jakarta,KencanaPrenada Media Group Sumarto,  Sudarno,  Asep  Suharyadi,  Alex Arifianto. 2004. Tata Kelola
Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan : Bukti-bukti Awal
Desentralisasi  di  Indonesia. Jakarta. Lembaga Penelitian SMERU.
Suprayitno,  Bambang.  2017. Ekonomi  Publik;
Konsep  dan  Implementasi  Kebijakan. Yogyakarta.UPP STIM YKPK
Todaro,  Michael  P.  Dan  Stephen  C  Smith,.
2004. Pembangunan  Ekonomi  di
Dunia Ketiga, edisi kedelapan. Jakarta. Penerbit Erlangga.
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia dan Perubahannya, (Amandemen I, II, III dan IV) , Penabur Ilmu.
Wiratma,  Leo  I  Made,  Djadijono  M,  Legowo TA.editors.2007. Membangun Indonesia  Dari  Daerah,  Partisipasi Publik  dan  Politik  Anggaran  Daerah . Jakarta. CSIS.