## KOMUNIKASI PEMBANGUNAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN SEBAGAI MATERI PEMBELAJARAN DI PESANTREN
Development Communication Program through Empowerment as a Learning Material in the Participants
Adhi Iman Sulaiman
FISIP Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Kampus Grendeng Purwokerto
E-mail: adhi.2005unsoed@gmail.com

## ABSTRACT
Islamic  boarding  schools  can  act  as  religious  education  institutions  and  also  become institutions  of  social  and  economic  education  in  improving  the  welfare  of  pesantren, santri,  alumni  and  their  fellow  communities.  The  research  aims  to  design  a  model  of development  communication  through  the  santri  economic  empowerment  program  in Islamic boarding school education. Using Participatory Learning and Action (PLA), the selection  of  informants  purposively,  consisting  of  boarding  schools,  religious  teachers, santri  and  community  leaders.  Data  collection  through  documentation  analysis,  direct observation,  interviews,  Focus  Group  Discussion  (FGD)  and  Participatory  Decision Making  (PDM).  Research  location  in  Al-Muttaqin  Islamic  Boarding  School,  Beber Cirebon,  West  Java.  Analysis  of  research  data  using  interactive  analysis  through  the stages of data reduction, data presentation and verification and conclusion. The results of the  study  show  that  pesantren  can  design  a  communication  model  for  counseling  and empowerment of santri economics through entrepreneurship and cooperative material in the education curriculum as a choice or additional lesson for santri along with practical and  internship  programs.  Santri  will  have  entrepreneurial  skills,  independence  and welfare,  create  harmony  with  the  community  and  anticipate  the  negative  stigma  of boarding schools that are exclusive, closed and radical.
Keywords: elective  subjects,  communication  counseling,  economic  empowerment, boarding schools

## ABSTRAK
Pesantren  dapat  berperan  sebagai  lembaga  pendidikan  agama  dan  juga  menjadi  lembaga pendidikan  sosial  dan  ekonomi  dalam  meningkatkan  kesejahtraan  pesantren,  santri, alumni  dan  masyarakat  sekitranya.  Penelitian  bertujuan  untuk  merancang  model komunikasi  pembangunan  melalui  proggram  pemberdayaan  ekonomi  santri  dalam pendidikan pesantren. Menggunakan Participatory Learning and Action (PLA), pemilihan informan  dengan  purposif,  yang  terdiri  dari  pengurus  pesantren,  ustadz,  santri  dan  tokoh masyarakat.  Pengumpulan  data  melalui  analisis  dokumentasi,  pengamatan  langsung, wawancara, Focus Group Discussion (FGD) dan Participatory Decision Making (PDM). Lokasi  penelitian  di  Pesantren  Al-Muttaqin,  Beber  Cirebon  Jawa  Barat.  Analisis  data penelitian  menggunakan  analisis  interaktif  melalui  tahapan  reduksi  data,  penyajian  data dan  verifikasi  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pesantren  dapat merancang  model  komunikasi  penyuluhan  dan  pemberdayaaan  ekonomi  santri  melalui materi  kewirausahaan  dan  Koperasi  dalam  kurikulum  pendidikan  sebagai  pelajaran pilihan  atau  tambahan  bagi  santri  beserta  program  praktikum  dan  magang.  Santri  akan memiliki  keahlian  kewirausahaan,  kemandiran  dan  kesejahteraan,  menciptakan harmonisasi  dengan  masyarakat  serta  mengantisipasi  stigma  negatif  pesantren  yang eksklusif, tertutup dan radikal.
Kata  kunci: mata  pelajaran  pilihan,  komunikasi  penyuluhan,  pemberdayaan  ekonomi, pesantren

## PENDAHULUAN
Pesantren merupakan lembaga sosial dan pendidikan  yang sudah lama hadir dan  berperan  di  dalam  masyarakat  menjadi  bagian  dari  proses  kehidupan  yang tidak dapat dipisahkan antara urusan dunia dan urusan akherat yang berhubungan dengan  keimanan  mulai  dari  kelahiran,  aktivitas  kehidupan  sampai  kepada kematian.  Pesantren  menjadi  lembaga  sosial  dan  pendidikan  yang  menyatu  dan berkembang  seiring  dengan  kehidupan  masyarakat  khususnya  di  pedesaan  yang menjadi  warisan  berharga  sebagai  kearifan  lokal.  Menurut    Wahjoetomo  (1997) dan  Yasmadi  (2005)    pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  asli ( indigenous )  yang  sudah  lama  lahir  dan  berkembang  seiring  dengan  kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dalam masyarakat.
Pesantren yang cikal bakalnya sebagai pendidikan informal dan nonformal, sehigga selalu dikatakan sebagai lembaga pendidikan tradisional, namun perannya tetap  sebagai  agen  pembaharu  yang  mencerdasakan  kehidupan  khususnya  bagi masyarakat  yang  tidak  dapat  melanjutkan  pendidikan  formal,  berada  di  daerah pelosok atau terpencil, dan alternatif tempat untuk membentuk serta memperbaiki karakteristik  mental  dan  moral  yang  kurang  baik  menjadi  lebih  baik  atau akhlaqulkarimah.  Perkembangan  selanjutnya  pesantren  menjadi  lembaga pendidikan formal yang terdaftar dengan standarisasi pemerintah baik sistem dan proses  pendidikan,  kurikulum,  tenaga  pendidik,  fasilitas  dan  kelulusan.  Lebih lanjut  terdapat  pesantren  yang  menggabungkan  pendidikan  formal  dengan pendidikan  pondok  pesantren  yang  informal  dengan  sistem  menginap  atau mondok para siswanya (santri) yang di sebut pesantren modern.
Pesantren  pada  mulanya  merupakan  lembaga  pendidikan  informal  yang bersifat  sosial  kemasyarakatan,  namun  perkembangan  selanjutnya  banyak pesantren yang menjadi lembaga pendidikan formal  atau sering disebut pesantren modern  dan  terdapat  juga  yang  menggabungkan  sistem  pendidikan  formal  dan informal (Fawait 2013;   Muhakamurrohman 2014)
Terdapat  berbagai  permasalahan  yang  di  hadapai  khususnya  bagi  lembaga pendidikan  pesantren  khususnya  yang  masih  dinilai  tradisional  yaitu  stigma negatif  salah  satunya  dianggap  menjadi  lembaga  pendidikan  yang  melahirkan pemahaman  radikal  serta  sarang  teroris  yang  justru  menyababkan  adanya pendangkalan  agama  seperti  intoleransi,  fanatisme  berlebihan  dan  permusuhan. Menurut  Azra  (1996)  radikalisme  sebagai  bentuk  pemahaman  terhadap  Islam yang  hanya  menjalankan  keimanan  dan  kepercayaan  untuk  kepentingan  dirinya sendiri  dan  bentuk  sikap  perilaku  yang  cenderung  keras  atau  radikal  sebagai bentuk kepentingan ke luar (lingkungan dan orang lain).
Radikalisme  tumbuh  atas  pemahaman  dan  fanatisme  agama  yang  tidak diimbangi oleh sifat humanistik, persaudaraan, empati, toleransi, saling menolong, kesadaran  hidup  bersama  untuk  memaslahatkan  dan  menjadi  rahmatan  bagi seluruh  alam.  Radikalisme  menumbuhkan  sifat  kebencian,  permusuhan  dan peperangan  terhadap  pihak  lain  yang  dianggap  tidak  sefaham  atau  satu  idiologi, kepercayaaan  dan  keyakinan.  Radikalisme  juga  sebagai  bentuk  rasa  dendam, frustasi,  kecemburuan,  dan  kesenjangan  baik  sosial,  politik  dan  ekonomi, sehingga mudah terprovokasi untuk  melakukan konflik permusuhan dan memilih jihad kekerasan, pembunuhan dan pengeboman sebagai jalan pintas untuk alasan kebahagiaan akherat.
Seharusnya konsep jihad tidak hanya difahami sebagai konteks peperangan melawan  musuh  dengan  dalih  sebagai  jalan  terbaik  untuk  mati  dijalan  Alloh sebagai  cita-cita  mulia  dan  tertinggi,  sehingga  konsep  jihad  berpotensi  untuk dipengaruhi doktrin kekerasan yang dijadikan dasar bagi para pelaku terorisme di Indonesia.  Padahal  konsep  jihad  sebagai  bentuk  melawan  pada  nafsu  dan melakukan  amar  ma’ruf  nahi  mungkar,  serta  melawan  musuh  dengan  jihad  fi sabilillah  (Wibowo  2012;  Ngadhimah  dan  Huda  2015).  Radikalisme  melakukan praktek  menolak  terhadap  proses  dialog,  pendekatan  persiatif  dan  menempuh jalan moderat, padahal dalam Islam konsep jihad merupakan bentuk ikhtiar secara sunggug-sungguh  sekuat    tenaga,  mental  dan  pemikirian  untuk  menciptakan keadilan  dan  perdamaian  dalam  masyarakat,  karena  jika  ada  unsur  kekerasan bertentangan dengan konsep rahmatan lil’alaim (Sanusi, 2010; Abdullah 2016).
Maka pesantren perlu lebih berperan dan terbuka untuk berinteraksi dengan masyarakat  luas  melalui  komunikasi  pembangunan  melalui  pemberdayaan  santri dan  masyarakat  secara  partisipatif  di  berbagai  kebutuhan  kehidupan,  tidak  lagi dinilai tertutup atau eksklusif, dan radikal, dapat mencegah kesenjangan ekonomi dan konflik sosial serta ekonomi. Menurut  Sumarto (2004) pembangunan sebagai proses  interaksi  (komunikasi)  dan  aksi  (tindakan)  yang    terencana  untuk  lebih mensejahterakan kehidupan, tidak lepas dari peran aktor pembangunan itu sendiri. Aktor  pembangunan  yang  dimaksud  adalah  pemilik  dan  pengurus  pesantren, ustadz  dan  santrinya  yang  akan  melaksanakan  pemberdayaan  ekonomi  di pesantren  untuk  meningkatkan  pengetahuan,  keterampilan  dan  kesejahteraan semua. Sumardjo (2007)  menyatakan pembangunan merupakan perubahan sosial yang  bersifat  mendasar  dan  direncanakan  oleh  pihak  yang  menghendaki pembangunan  itu  yaitu  rakyat  dan  pemerintah.  Komunikasi  pembangunan merupakan  prasyarat  untuk  terwujudnya  proses  pembangunan  yang  dikehendaki semua  pihak.  Jumiati et  al .  (2016)  menegaskan  bahwa  kegagalan  dalam implementasi pemberdayaan masyarakat disebabkan kurangnya komunikasi yang bersifat partisipatif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan metode Participatory Learning and Action (PLA), sebagai salah satu bentuk penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi masalah dan potensi  masyarakat  serta  mendapat  pemahaman  yang  mendalam  tentang  situasi suatu  komunitas  (Adi  2013),  pemilihan  informan  secara  purposif  yaitu  pemilik dan para pengurus pesantren, ustadz (guru) dan santri sebagai pengurus kelompok usaha. Pengumpan data penelitian melalui wawancara terbuka ( opened interview ), dan  kegiatan Focus  Group  Discussion (FGD)  untuk    memahami    sikap  dan perilaku  komunitas  secara  terfokus  serta  dialogis,  kemudian  melaksanakan Participatory  Decision  Making (PDM).  Lokasi  penelitian  ditentukan  di  pondok pesantren Al-Muttaqin Kecamatan Beber Cirebon Jawa Barat. Analisis penelitian menggunakan  analisis  interaktif  Miles  dan  Huberman  (2007)  dengan  tahapan reduksi  data  untuk  proses  pemilihan,  penyederhanaan  dan  klasifikasi  yang berlangsung  secara  terus-menerus  selama  penelitian.  Penyajian  data  untuk pengambilan  tindakan  dan  verifikasi  untuk  membuat  penjelasan,  pola,  dan konfigurasi yang utuh, serta penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pesantren Al  Muttaqin terletak di jalan raya antara Cirebon dan Kuningan, tepatnya  di  daerah  Kondangsari  Beber  Cirebon  Jawa  Barat,  sebagai  lembaga pendidikan modern tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Proses pendidikan dengan sistem pondok pesantren yang memiliki pola asuh 24 jam yang bertujuan santri dapat menerima dan menerapkan ilmu lebih  baik. Berdiri sejak tahun 2004 yang  mengambil  peran  mempersiapkan  generasi  “Alim  Muttaqi”  dengan  pola ”Tarbiyah  Islamiyah”  yang  memadukan  kurikulum  departemen  pendidikan nasional  dan  pondok  pesantren  dengan  harapan  sesuai  visi  untuk  menciptakan generasi  berprestasi,  bertaqwa,  mandiri,  kreatif  serta  berperan  aktif  menegakkan nilai-nilai  Islam  di  tengah  masyarakat.  Jumlah  santri  sebanyak  104  dan  luas wilayah  sekitar  2,1  hektar  yang  potensial  untuk  menyelenggarakan  kegiatan pemberdayaan  ekonomi  baik  peternakan  maupun  perkebunan  untuk  santri  dan pesantren.

## Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Ekonomi Pesantren
Mengantisipasi  stigma  negatif  pesantren  yang  dinilai  mengajarkan radikalisme dapat dilakukan diantaranya dengan menjadikan pesantren bukan saja sebagai lembaga sosial dan pendidikan agama, tetapi menjadi lembaga pendidikan ekonomi yang dapat mengembangkan potensi dan sumber daya baik lingkungan, ekonomi  dan  masyarakat,  sehingga  pesantren  bukan  hanya  melakukan  aktivitas pendidikan  dakwah  agama,  melainkan  melakukan  pendidikan  dan  aktivitas amaliyah  yang  dapat  memaslahatkan  santri,  pesantren  dan  masyarakat  sekitar. Pesantren  akan  menjadi  lembaga  pendidikan  yang  juga  mengajarkan  dan mempraktekkan  tentang  konsep  pemberdayaan  ekonomi,  pembentukan  dan pengembangan  kelembagaan  usaha  seperti  mini  market,  perbengkelan,  koperasi syariah,  lembaga  keuangan  syariah,  pertanian,  peternakan  dan  perikanan. Sehingga pesantren selain membentuk dan meluluskan ustadz untuk melanjutkan pendidikan  agama,  juga  menciptakan  wirausaha,  kelompok  usaha  dan  lembaga ekonomi    yang  bermanfaat  baik  bagi  santri,  lulusan,  pesantren  dan  masyaraka sekitar.  Pesantren  akan  memiliki  ciri  khas  sebagai  lembaga  pondok  pesasantren abribisnis,  pesantren  pertanian  dan  peternakan,  peasantren  ekonomi  syariah.  Hal tersebut  dapat  dilakukan  dengan  memasukkan  mata  pelajaran  ekonomi  syariah, menejemen  usaha,  kewirausahaan,  koperasi  dan  pemberdayaan  ekonomi  dalam kurikulum  peantren  baik  sebagai  pengantar  atau  mata  pelajaran  umum,  maulun pelajaran  khusus,  penurusan  atau  peminatan,  dan  muatan  lokal.  Menurut  Sahri (2016)  salah  satu  penyebab  dari  munculnya  radikalisme  karena  kemiskinan  atau ketidakberdayaan  dalam  menghadapi  kehidupan  dari  segi  ekonomi,  dengan demikian  perlu  ada  pendekatan  kesejahtaraan  daripada  keamanan.  Maka  untuk meujudkan kesejahtaraan membutuhkan program pemberdayaan, menurut Adams (2003)  dan  Suhartini et  al. (2005)  pemberdayaan  merupakan  media  yang membantu  individu,  komunitas,  dan  masyarakat  supaya  mampu  memenej lingkungannya  dan  dapat  mencapai  tujuan  yang  diharapkan,  sehingga  mampu bekerja  dan  membantu  dirinya  dan  orang  lain  untuk  memaksimalkan  kualitas hidup.  Menurut  Susmono  dan  Hidayat  (2010)  pemberdayaan  masyarakat merupakan    proses  memberikan  kesempatan  dan  memberikan  kekuatan masyarakat  untuk  dapat  berpartisipasi,  memiliki  pengetahuan,  keahlian  dan keterampilan.  Pemberdayaan  merupakan  bagian  dari  praktek  komunikasi pembangunan,  sebagaimana  menurut  Mefalopulos  (2008)  dan  Nurjanah et  al .
(2017) komunikasi dalam pembangunan dengan menfasilitasi media dialog untuk
mengidentifikasi dan mencari solusi atas permasalahan, kemudian merancang dan mengimplementasikan    program  pembangunan  yang  memberikan  kemanfaaan bagi masyarakat desa sebagai komunitas akar rumput.
Dalam  proses  dialog  dan  diskusi  peneliti  tetap  memberikan  perspektif  lain bahwa muatan pendidikan  di pesantren tetap saja memerlukan dan penting untuk mengajarkan tentang pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan santri, pesantren dan masyarakat sekitar.  Karena pesantren bukanhanya mencetak ustadz, ustadzah dan kiyai yang kompeten di bidang keagamaan tetapi juga ada yang kompeten di bidang  ekonomi  Islam  baik  sebagai  enterpreneur  atau  pengusaha,  konsultan  dan ahli  ekonomi  Islam.  Bahkan  bisa  menjadi  agen  pembaharu  ekonomi  Islam  yang bisa memaslahatkan ummat khususnya dan masyarakat pada umumnya.   Ummat Islam  tidak  boleh  hanya  berperan  dalam  bidang  keagamaan  sebagai  ajaran, keyakinan,  dan  ibadah  mahdhoh,  tetapi  Islam  juga  berperan  dalam  urusan memaslahatkan secara ekonomi untuk mensejahtaearakan ummat dan masyarakat. Karena  realitas  menunjukkan  bahwa  ummat  Islam  masih  lemah  dari  segi kehidupan ekonomi artinya belum sebagai pemeran utama dalam bidang ekonomi seperti  kurangnya  peran  ummat  Islam  dalam  bisnis,  perdagangan  dan  usaha kelompok  kecil.  Ketergantungan  ummat  Islam  dalam  ekonomi  mulai  dari  hilir yaitu  semangat  dan  kesadaran  berusaha,  kepemilikan  modal  usaha,  proses produksi,  pemasaran  dan  jaringan  usaha  sesama  Ummat  Islam.  Islam  dalam bidang  ekonomi  masih  terkesan  eksklusif  yang  berorientasi  hanya  untuk komunitasnya sendiri, belum menjalin jaringan usaha baik kepada sesama ummat Islam maupun kepada masyarakat secara luas. Walaupun sekarang banyak sekali perbankkan  dan  jasa  asuransi  yang  mulai  melakukan  adopsi  inovasi  dengan menggunakan  label  syariah,  tetapi  itu  sebagai  strategi  untuk  meraih  nasabah, klien, kreditor dan debitor dari ummat Islam di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak.  Padahal sejarah Isalam baik ketik ajaman Rosul dan jaman sahabat nabi serta  sejarah  masuknya  Islam  ke  Indonesia  bahwa  melakukan  usaha  perniagaan atau perdagangan juga merupakan media dakwah, ibadah dan muammalah.

## Program Pemberdayaan sebagai Materi Pembelajaran Pilihan di Pesantren
Pondok pesantren Al Muttaqin Cirebon, pernah memiliki unit usaha dengan membuka  warung  kelontongan  dan  sewa  kios  di  pinggir  pesantren,  namun  tidak dilajutkan,  dikarenakan  kesulitan  mencari  pengelola  yang  bisa  total mengurusinya.  Pondok  pesantren  Al  Muttaqin  hanya  memiliki  unit  usaha  kantin dan warung klontongan yang diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan internal santri  saja,  sehingga  belum  dikembangkan  menjadi  usaha  ekonomi  yang  lebih besar.  Kendala  yang  selama  ini  dihadapi  yaitu  sumber  daya  manusia  yang  akan mengelola  usaha  baik  warung  klontogan  dan  Koperasi  masih  dilakukan  oleh ustadz  yang  memiliki  keterbatasan  waktu  karena  tugas  dan  kewajibannya  untuk mengajar.  Sehingga  kurang  secara  maksimal  terkelola  dengan  baik,  waktu  yang diberikan  hanya  sisa  luang  setelah  mengajar.  Kemudian  pihak  pimpinan  pondok pesantren sebetulnya memiliki keinginan dan semangat untuk memasukkan materi ekonomi  Islam  dalam mata  pelajaran  termasuk  pembentukan  dan  pengembangan usaha ekonomi di pesantren, tetapi terkendalam staf pengajar yang belum tersedia sehingga harus mendatangkan yang ahli atau menguasai bidang tersebut.
Pondok  pesantren  Al  Muttaqin  memiliki  potensi  dengan  luas  lahan  2,1 hektar  berada  di  lokasi  strategis  yaitu  di  pinggir  jalan  raya  jalur  Cirebon  dan Kuningan.  Lahan  tersebut  dapat  dijadikan  media  pemberdayaan  ekonomi  bagi santri,  Asatirin  ustadz  dan  keluarganya  serta  alumni.  Potensi  untuk  membuat
tanaman  sayuran  holtikultura  dan  hidroponik  dapat  dilakukan  karena  cocok  di dataran  tinggi  minimal  untuk  memenuhi  kebutuhan  pesantren.  Kendala  tentang sumber  daya  manusia  untuk  memebentuk  dan  mengembangkan  usaha  ekonomi baik  koperasi,  warung  klontongan,    dan  budi  daya  holtikultura  dapat  dilakukan dengan  membentuk  pengurus  khusus  yang  mengelola  jenis  usaha, terutama  istri- istri  ustadz  yang  kebetulan  bukan  staf  pengajar  atau  hanya  berprofesi  ibu  rumah tangga, kemudian dari pihak alumni yang belum bekerja.
Rekomendasi  untuk  memasukkan  mata  pelajaran  ekonomi  Islam  tentang kewirausahaan,  menejemen  ekonomi  Islam  (syariah),  dan  koperasi  syariah  tetap diberikan  sekalipun  santri  masih  tingkat  pendidikan  Tsanawiyah  atau  Sekolah Menengah  Pertama  (SMP).  Karena  sangat  penting  untuk  pengenalan  dan pembentukan  semangat,  kesadaran  dan  keterampilan  dasar  bagi  generasi  ummat Islam  sebagai  landasan  yang  akan  membekali  santri.    Sehingga  pesantren  akan memiliki rencana  untuk mencari dan mendatangkan staf pengajar khusus tentang ekonomi Islam seperti kewirausahaan, menejemen ekonomi syariah dan Koperasi syariah  sebagai  mata  pelajaran  tambahan  dan  muatan  lokal.  Menurut  Pambudy (2009)  pelaksanaan  proses  pembangunan,  fungsi  komunikasi  menjadi  penting bagi  semua stakeholder untuk  menggerakkan  masyarakat,  menyadarkan masyarakat,  melakukan  pendidikan  dan  penyuluhan  kepada  masyarakat.  Peran komunikasi  menjadi  salah  satu  faktor  yang  menentukan  keberhasilan pembangunan  terutama  yang  berhubungan  dengan  keterlibatan  masyarakat. Mardikanto  dan  Soebiato  (2012)  komunikasi  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat  merupakan  suatu  kesatuan  sebagai  suatu  usaha  untuk  memfasilitasi masyarakat  lokal  dengan  membuka  partisipasi  dan  media  komunikasi  untuk berdialog merencanakan, mutuskan dan mengelola sumber daya melalui collective action dan network sehingga  masyarakat  dapat  memiliki  kemampuan  dan kemandirian  secara  ekonomi,  ekologi  dan  sosial,  salah  satunya  dengan berorientasi untuk memperbaiki dan meningkatkan bidang pendidikan.
Pemberdayaan  ekonomi  Islam  melalui  komunikasi  pembangunan  melalui pembuatan  program  kegiatan  pemberdayaan  mulai  dari  penyuluhan,  pelatihan, pendampingan  dan  kemitraan,  termasuk  memasukkan  materi  pelajaran  seperti kewirausahaan Islam, menejemen usaha syariah dan Koperasi syariah akan mejadi media interaksi dan publikasi untuk menangkal tuduhan stigma negatif pesantren yang eksklusif yang tertutup, radikal dan menjadi sarang teroris. Karena pesantren kecenderungan  sebagai  lembaga  sosial  dan  pendidikan  yang  terfokus  pada pelajaran dan dakwah agama, tetapi kurang memiliki keinginan untuk menambah fokus  kegiatan  dan  pemberlajaran  pada  ekonomi  Islam  atau  mejemen  usaha syariah.  Media  komunikasi  pesantren  masih  terbatas  yaitu  hanya  mengelola bidang  pendidikan  agama,  tetapi  masih  kurang  media  interaksi  amaliyah  secara ekonomi.  Hartono  (2012)  dan  Rahmawati  (2016)  pesantren  dapat  menyesuaikan dan  berkembang  dinamis  karena  memiki  budaya  yang  menuntut  kedisipilan  dan kemandirian  santri  serta  pola  interaksi  sosial  yang  berhubungan  dengan  kegiatan akademik.  Kemudian pemberdayaan ekonomi dalam pendidikan pesantren dapat menciptakan  insan  yang  betaqwa  yang  dapat  bermanfaat  untuk  kemaslahatan pembangunan. Menurut Burhanudin (2008) pembangunan memiliki dampak pada perubahan  perilaku  manusia,  akan  menghasilkan  manusia  yang  berjiwa  selalu ingin  membangun,  serta  memiliki  kemampuan  pengetahuan  dan  keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan yang diinginkan.
Membangun  tradisi  komunikasi  pembangunan  yang  terbuka,  egaliiter  dan partisipatif  untuk melaksanakan    pemberdayaan  ekonomi  dan memasukkan  mata pelajaran  ekonomi  Islam  di  pesantren  serta  dengan  aktivitas  usaha  ekonomi  bisa mejadi media dakwah amaliyaah selain dapat menciptakan kejahtaraan bagi santri dan  alumni  juga  bagi  masyarakat  sekitar.  Sulistyowati et  al .  (2005)  menyatakan komunikasi  diperlukan  untuk  melakukan  pendekatan  yang  memungkinkan masyarakat memiliki kemampuan memecahkan masalahnya sendiri yang semakin kompleks,  dan  mengkondisikan  masyarakat  bebas  berpendapat,  berekspresi  dan mengungkapkan diri secara terbuka satu sama lainnya. Menurut Mulyana (2007) mempertegas tentang komunikasi pembangunan yang harus dikembangkan adalah komunikasi  pembangunan  yang  berorientasi  kerakyatan.  Pendekatannya  lebih bersifat  fenomenologis  dan  bahkan  kritis  yang    menuntut  dialog  antara  pihak- pihak yang punya gagasan pembangunan dengan subjek pembangunan. Begitupun Novek (2007) menyatakan pentingnya komunikasi dalam proses  membangun dan mengembangkan  suatu  komunitas  dan  bertindak  bersama  untuk  menciptakan perubahan sosial.
Pesantren  dan  santri  dengan  pemberdayaan  ekonomi  dan  aktivitas ekonominya  akan  memperkuat  citra  positif  dan  ikatan  kuat  dengan  masyarakat atau publik sehingga tuduhan  atau stigma negatif  yang sekarang ini diidentikkan dengan  pesantren  akan  terjawab.  Selama  ini  peasantren  terkesan  eklusif  dan tertutup  serta  tidak  berbaur  dengan  masyarakat  sekitar,    karena  kurang  memiliki media interaksi dengan masyarakat luas selain dengan keluarga santri, media yang paling efektif diantaranya yaitu media pemberdayaan ekonomi dan kegiatan usaha ekonomi yang fasenya bisa membentuk dan mengembangkan di pesantren terlebih dahulu,  kemudian  fase  berikutnya  melibatkan  pihak  alumni  dan  masyarakat sekitar.
Pemberdayaan  ekonomi  pesantren  dan  muatan  mata  pelajaran  serta  minat kegiatan  ekstrakulikuler  dapat  dirancang  dengan  menyebarkan  angket  kepada santri dan para ustadz. Kemudian hasil angket di identifikasi dan dianalisis untuk dijadikan bahan kajian atau dialog dan pertimbangan pembuatan program. Tahap berikutnya  menyelenggarakan  forum  dialog  atau  sambung  rasa  untuk  membahas hasil angket sehingga program pemberdayaan ekonomi, minat dan mata pelajaran ekonomi  yang  akan  di  rancang  sesuai  dengan  aspirasi,  potensi  sumber  daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi dari santri dan pesantren. Hamdani  (2012)  menyatakan  proses  konseling  santri  supaya  mengetahui  motif, minat  dan  karekteristik  atau  potensi  baik  sosial  maupun  ekonomi  untuk merancang masa depan santri baik pendidikan dan karier. Muharom (2015) peran tim  hubungan  masyarakat  dalam  pesantren  dapat  mejadi  mediator  dan  fasilitator dengan  pihak  luar  baik  calon  santri  maupun  orang  tua  santri  dan  masyarakat sekitar  untuk  memperbaiki  nama  baik  atau  pencitraan  pesantren  yang  terkadang memiliki stigma negatif.
Proses dialog sambung rasa kemudian di kaji serta dapat melibatkan ustadz dan pihak alumni untuk membuat dan melaksanakan program pemberdayaan dan kurikulum ekonomi Islam merealisasikan. Sebagaimana menurut Muklasin (2016) dan Sulaiman et al. (2018) pembuatan, penentuan dan realisasi program pendidian serta  kegiatan  di  pesantren  dilaksanakan  secara  partisipatif  dan  dialogis  dalam musyawarah  untuk  mengakomodasi  semua  usulan  dan  kebutuhan  semua  pihak. Hidayat  (2016)  untuk  menciptakan  dinamisasi,  proses  pembelajaran  yang  efektif dan  perkembangan  pesantren,  maka  dibutuhkan  media  komunikasi  yang  terbuka
antara  kiyai  dan  santri.  Servaes  (1999)  menyatakan    pemberdayaan  memiiki hubungan  dengan  partisipasi  untuk  membuat  keputusan  kolektif  pada  semua lapisan  masyarakat  untuk  membantu  diri  mereka  sendiri  dan  menentukan tujuannya sendiri.
Pesantren  dapat  juga  melibatkan  pihak  perguruan  tinggi  dan  pemerintah daerah dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi termasuk kerjasama dengan  pesantren  lainnya  yang  sudah  berkembang  serta  maju  kegiatan ekonominya. Kendala yang masih dihadapi adalah masih kurangnya kemauan dari pihak  pesantren  untuk  dapat  bermitra  dengan  perguruan  tingggi  dan  pesantren lainnya, yang sebetulnya dapat diajukan kerjasama. Pihak pemerintah daerah dan pusat  dapat  juga  secara  proaktif  berinisiasi  untuk  memiliki  dan  menjalankan program  pemberdayaan  ekonomi  pesantren,  bukan  hanya  memonitoring  dan mengevaluasi  aktivitas  kegiatan  peasantren  dari  segi  pendidikan  agama  saja, apalagi  dengan  pertimbangan  mencurigai  atas  stigma  negatif  yang  terbentuk. Pesantren  seharusnya  didekati  dan  dijadikan  mitra  bagi  pembangunan  oleh pemerintah,  yang  memiliki  program  dan  anggaran  serta  tanggung  jawab  untuk melibatkan  semua  pihak  dalam  proses  pembangunan  serta  mensejahtarakan masyarakat.  Menurut  Hedley  Tah  (2014)  orientasi  komunikasi  bergerak  dari kepekaan  secara  vertikal  dari  atas  ke  bawah  menuju  pada  partisipasi    dan pemberdayaan  (secara  herisontal)  sebagai  proses  pengetahuan  yang  diperoleh individu dalam memenuhi kebutuhan akan hak dan kewajibannya.
Termasuk  perguruan  tinggi  untuk  peduli  dan  empati  pada  pemberdayaan ekonomi  pesantren  khususnya  yang  mendapat  stigma  negatif  dengan  program pengabdian masyarakat, riset, praktikum dan magang, serta program Kuliah Kerja Nyata  (KKN)  tematik.  Menurut  Arfiansyah  dan  Riza  (2016)  pesantren  sebagai lembaga  pendidikan  tradisonal  membutuhkan  lebih  besar  perhatian  khususnya dari  pihak  lain  seperti  pemerintah  dibandingkan  dengan  lembaga  pendidikan terpadu atau modern, khususnya dalam manajemen pengembangaan kelembagaan pendidikan.  Handoko et  al .  (2014)  menyatakan  pemerintah  dapat  secara  proaktif memafasilitasi  untuk  membuka  komunikasi  partisipasif  dalam  proses pembangunan  khususnya  di  pedesaan  sebagai  kunci  keberhasilan  dalam pemberdayaan serta kesejahteraan ekonomi dan sosial.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pesantren  dapat  melakukan  komunikasi  pembangunan  untuk  merancang program  pemberdayaan  ekonomi  berdasarkan  potensi,  minat  dan  sumber  daya secara partisipatif dengan melibatkan para santri, orang tua santri, alumni, ustadz dan pengelola pesantren.
Pelaksanaan  pemberdayaan  ekonomi  pesantren  dapat  berkerjasama  dengan pihak  pemerintah  daerah,  perguruan  tinggi,  lembaga  sosial  dan  peantren  lainnya yang telah berhasil dalam pemberdayaan ekonomi, kewirausahaan dan Koperasi.
Komunikasi pembangunan di pesantren melalui program pemberdayaan ekonomi dapat  dilaksanakan  dalam  dua  tahap  komunikas,  yaitu  (1)  Tahap  pemberdayaan ekonomi  sebagai  bentuk  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ekstrakulikuler  yang wajib  bagi  para  santri  yang  akan  lulus  atau  alumni  yang  baru  lulus  yang dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan dengan bekerjasama dengan pihak di  luar  pesantren.  (2)  Tahap  pemberdayaan  ekonomi  dalam  kegiatan  mata pelajaran  pilihan  atau  peminatan  dalam  kurikulum  pendidikan  pesantren,  dengan
materi teori dan praktikum atau magang di tempatkan dilokasi pemberdayaan atau kewirausahaan  baik  di  pesantren  sendiri  ataupun  di  luar  pesantren  dengan bekerjasama dengan pihak lain.
Pemberdayaan  ekonomi  pesantren  dapat  menjadi  peluang  kerja  bagi  santri dan  lulusan  pesantren,  serta  sumber  penghasilan  tambahan  bagi  pesantren sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan  menciptakan  kemandirian ekonomi.  Kemudian  dapat  juga  sebagai  media  interaksi  dengan  masyarakat  dan kelembagaan  lain  supaya  menjawab  stigma  negatif  pesantren  yang  dinilai eksklusif, tertutup, fanatik dan terjadi pendangkalan agama, dan radikal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, A. 2016. Gerakan Radikalisme dalam Islam: Perspektif Historis. Jurnal Addin . Vol 10(1): 1-28.
Adams,  R.  2003. Social  Work  and  Empowerment.  3rd  ed .  New  York:  Palgrave Macmillan.
Adi,  IR.  2013.  Intervensi  Komunitas  dan  Pengembangan  Masyarakat  :  Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Rajawali Pers. Jakarta.
Arfiansyah,  &  Riza  M.  2016.  Dampak  Peraturan  Gubernur  Aceh    Nomor 451.2/474/2003  terhadap  Peningkatan  Kualitas  Pendidikan  Dayah. Vol 15(2): 177-212.
Azra,  A.  1996. Pergolakan Politik  Islam dari  Fundamentalis,  Modernis,  Hingga Post Modernisme . Jakarta: Paramadina.
Burhanudin,  AY.  2008.  Perencanaan  Program  Pemberdayaan  Menuju  Perubahan dalam Masyarakat. Jurnal Paradigma . Vol 5(1):47-62.
Fawait,  A.  2013.  Transformasi  Pengembangan  Tradisi  Pondok  Pesantren. Jurnal Edu-Islamika, Vol 5(1): 93-122.
Hamdani. 2012. Bimbingan dan Penyuluhan. Bandung: Pustaka Setia.
Handoko, W, Sulaiman, AI, & Akbar, AAS. 2014. Komunikasi Partisipatif dalam Proses  Pembangunan  Bendungan  Matenggeng  Kabupaten  Cilacap  Jawa Tengah. Jurnal Penelitian Komunikasi. Vol 17(2):141-152.
Hartono,  D.  2012. Pengembangan  Manajemen  Pondok  Pesantren  di  Era Globalisasi. Surabaya: Ponpes Jagad Alimusssiry.
Hedley  Tah,  T.  2014.  Participation  for  Political  Development  in  Cameroon . International Journal of Humanities and Social Science . Vol 4 (7): 150-153.
Hidayat.  M.  2016.  Model  Komunikasi  Kyai  dengan  Santri  di  Pesantren. Jurnal Komunikasi ASPIKOM. Vol 2(6): 385-395.
Jumiati,  IE,  Muhtar,  EA,  &  Irawati,  IR.  2016.  Communication  And  Community Empowerment In National Program For Community Empowerment (Pnpm) Mandiri  In  Serang  City. Journal  Of  Humanities  And  Social  Science . Vol 21(7): 140-147.
Mardikanto, T, & Soebiato, P. 2012. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Mefalopulos, Paolo. 2008. Development Communication Sourcebook Broadening the Boundaries of Communication . Washington DC: The World Bank.
Miles  MB,    Huberman  AM.  2007. Analisis  Data  Kualitatif .    Rohidi  TR, penerjemah.  Jakarta: UI Press.
Muhakamurrohman,  A.  2014. Pesantren:  Santri,  Kiai,  dan  Tradisi. Ibda  :Jurnal Kebudayaan Islam . Vol 12(2):108-119.
Muharom,  F.  2015.  Respons  Pondok  Pesanten  terhadap  Problem  Pencitraan  di Media:  Studi Pemulihan Citra Pondok Pesantren Islam  Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo Surakarta. Disertasi . UIN Sunankali Jaga Yogyakarta.
Muklasin.  2016.  Manajemen  Pendidikan  Karakter  Santri:  Studi  Kualitatif  di Pondok  Pesantren  Bahrul  Ulum  Margodadi  Kecamatan  Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Tesis . Universitas Lampung.
Mulyana,  D.  2007.  Membangun  Komunikasi  Pembangunan  yang  Humanistik [Kata  Pengantar].  Di    dalam  Dilla  S,  penulis. Komunikasi  Pembangunan: Pendekatan Terpadu . Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Ngadhimah, & Huda, R. 2015.  Konsep Jihad Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan Kaitannya dengan Materi Pendidikan Agama  Islam. Jurnal Cendekia, Vol 13(1): 1-20.
Novek, EM. 2007. Communication and community empowerment. Peace Review ( A Journal of Social Justice ). Vol 11(1): 61-68.
Nurjanah,  A,  Karsidi,  R,  Muktiyo,  W,      Habsari,  SK,  2017.  Dialogic Communication  Patterns  between  Company-Community  in  Achieving Community Empowerment In Indonesia : A Case Study of Waste Problem. Global Media Journal. Vol 15(28):1-8.
Pambudy  R.  2009.  Pola  Komunikasi  Pembangunan  dan  Kebijakan  Publik.
Prosiding  Seminar  Nasional .  Komunikasi  Pembangunan  Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Kerangka Pengembangan  Masyarakat.  Kamis,  19  November  2009.  IPB International Convention Center (IPB ICC) Bogor (ID): 67-77.
Rahmawati,  RF.  2016.  Konseling  Budaya  Pesantren  :  studi  deskriptif  terhadap Pelayanan Bimbingan Konseling Bagi santri Baru. Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam . Vol 7(1): 61-84.
Sahri. 2016. Radikalisme Islam di Perguruan Tinggi : Perpsektif Politik Islam. Al- Daulah: Jurnal Hukum dan Perlindungan Islam . Vol 6(1): 237-268.
Sanusi, DM. 2010. Antara Jihad dan Terorisme . Makasar: Pustaka As-Sunnah.
Servaes,  J.  1999. Communication  for  Development:  One  World,  Multiple Cultures . Cresskill NJ: Hampton Press.
Sulaiman,  AI,  Chusmeru,  &  Masrukin.  2018.  Strategy  of  Cooperative  Islamic Boarding School as Economic Empowerment Community. Inferensi: Jurnal Sosial Keagamaan . Vol 12(1): 25-44.
Sulistyowati,  F,  Setyowati,  Y,  &  Wuryantoro,  T.  2005. Komunikasi Pemberdayaan. Yogyakarta: APMD Pr.
Suhartini,  A,  Imam,  H,    Khambali,  &  Basyid  A.  2005.  Model-Model Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
Sumardjo.  2007.  Komunikasi  dalam  Perspektif  Ekologi  Manusia.  Di  dalam  : Adiwibowo S, editor. Ekologi Manusia. Bogor : FEM IPB.
Sumarto HS. 2004. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Susmono,  J,  &  Hidayat,  B.  2010.  Buku  Panduan  -  Pemberdayaan  Masyarakat dengan  Pelibatan  Jender  dan  Kemiskinan  dalam  Pembangunan  Sanitasi. Jakarta: Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) Bappenas.
Wahjoetomo,  1997. Perguruan  Tinggi  Pesantren:  Pendidikan  Alternatif  Masa Depan , Jakarta: Gema Insani Press.
Wibowo, SB. 2012. Inilah Jihad Yogyakarta: Gava Media.
Yasmadi,  2005. Modernisasi  Pesantren,  Kritik  Nurcholish  Madjid  Terhadap Pendidikan Islam Tradisional . Jakarta: Quantum Teaching.