http://ejournal.stipjakarta.ac.id

## METEOR STIP MARUNDA
ISSN    : 1979 – 4746 EISSN  : 2685 - 4775

## JURNAL PENELITIAN ILMIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN
ANALISIS PERSAINGAN USAHA JASA KEAGENAN KAPAL DALAM RANGKA MENUNJANG KEGIATAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL DI PELABUHAN BANTEN
Eka Budi Tjahjono1), Mauritz H.M Sibarani2), Roy Kasiono3) Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran1,2,3) Jl. Marunda Makmur No. 1 Cilincing, Jakarta Utara. Jakarta 14150 disubmit pada : 02/11/23 diterima pada : 02/11/23

## Abstract
The  agency  services  business  in  Indonesia  has  developed  rapidly.  In  2022,  data  from  BPS  will  total  52,297 companies. In the Port of Banten itself, there are 162 ship agency companies that have entered into competition to maintain or further develop their respective businesses. There are so many agency service businesses that attract researchers'  research  on  how  agency  companies  can  survive  amidst  business  competition.  It  is  of  interest  to researchers why ship agency service business companies in the Port of Banten can compete with fellow ship agency service businesses in the Banten Port area and what types of ship agency service business activities can be utilized as opportunities for healthy competition for ship agency business companies in the region. Banten Harbor. The research method uses qualitative research with a purposive sampling technique. The results of the research show that with the national policy stipulated by Law Number 5 of 1999, agency service companies can compete healthily. This research is very urgent because it can be used by the Government, especially Regional Governments at port locations, by carrying out supervision in the field and providing input to companies to be more proactive in taking advantage of the opportunities that have been provided through government policy
Keywords: Agency services business, healthy competition and policy

## Abstrak
Usaha jasa keagenan di Indonesia telah  berkembang pesat. Pada tahun 2022 data dari BPS berjumlah 52.297 perusahaan. Di Pelabuhan Banten sendiri terdapat 162 perusahaan keagenan kapal yang telah melakukan komptisi untuk  mempertahankan  atau  lebih  mengembangkan  ushanya  masing-masing.  Begitu  banyaknya  usaha  jasa keagenan menarik penelitian Peneliti bagaimana Perusahaan keagenan dapat hidup ditengah-tengah persaingan usaha.  Menarik perhatian peneliti mengapa perusahaan usaha jasa keagenan kapal yang ada di Pelabuhan Banten dapat berkompetisi dengan sesama usaha jasa keagenan kapal di wilayah Pelabuhan Banten dan bagaimana jenis kegiatan usaha jasa keagenan kapal yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk berkompetisi secara sehat bagi perusahaan usaha keagenan kapal di wilayah Pelabuhan Banten. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik  sampling  purposive  sampling.  Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya kebijakan nasional  ditetapkannya  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999,  perusahaan  jasa  keagenan  dapat  berkompetisi dengan sehat. Penelitian ini sangat urgen karena dapat digunakan oleh Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah di lokasi pelabuhan, dengan melakukan pengawasan di lapangan dan memberikan masukan kepada perusahaan untuk  lebih  proaktif  lagi  dalam  memanfaatkan  peluang  yang  sudah  diberikan  melalui  kebijakan  pemerintah tersebut
Copyright © 2023, METEOR STIP MARUNDA , ISSN:1979-4746, eISSN :2685-4775 Kata Kunci : Usaha jasa keagenan, persaingan sehat dan kebijakan
1. PENDAHULUAN
Untuk menunjang kelancaran
angkutan  di  perairan  dibuka  kesempatan melakukan  usaha  jasa  terkait  dengan angkutan  di  perairan.  Terdapat  11  (sebelas) usaha  jasa  terkait  yang  diberikan  landasan legalitasnya  berdasarkan  Undang  Undang Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran yang diatur secara teknis lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang  Angkutan di Perairan dan Peraturan Menteri  Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021  tentang  Penylenggaraan  Usaha  Jasa Terkait.  Salah  satu  usaha  terkait  tersebut adalah usaha keagenan kapal.
Usaha keagenan kapal dapat dilakukan oleh perusahaan nasional keagenan  kapal  (perusahaan  yang  didirikan khusus  untuk  keagenan  kapal)  atau perusahaan  angkutan  laut  nasional [1] . Berdasarkan  landasan  legalitas  yang  ada tersebut  perusahaan  keagenan  kapal  dapat melakukan kegiatan keagenan terhadap kapal berbendera  nasional/Indonesia  atau  bendera asing  selama  kapal  tersebut  melakukan kegiatan operasionalnya di perairan wilayah Indonesia.
Kegiatan  usaha  keagenan  kapal merupakan  kegiatan  mengurus  kepentingan operasional kapal dan komersial kapal antara lain  meliputi  1)  jasa  kepelabuhanan,  2) penunjukan perusahaan bongkar muat untuk kepentingan pemilik atau operator kapal,  3) dokumen  kapal,  4)  uang  tambang/tarif angkutan,  5)  pembukuan  dan  pengurusan muatan, 6) penandatanganan konosemen/ bill of lading untuk dan atas nama pemilik/operator  kapal,  7)  penyelesaian tagihan, 8) bahan bakar minyak dan air tawar serta  pemenuhan  kebutuhan  perlengkapan kapal,  dan  9)  kegiatan  operasional  lainnya
dari kapal yang disepakati antara pemilik/operator  kapal  dengan  usaha keagenan kapal [2] .
Di samping itu wilayah usahanya juga cukup luas, karena jasa keagenan kapal dapat beroperasi  pada  1  (satu)  terminal  umum Ciwandan  yang  dikelola  PT.  Pelabuhan Indonesia,  5  (lima)  terminal  khusus  (TK) yaitu  terminal  Cigading,  Warnasari,  Merak Mas, Bojanegoro, Bandar Bakau Jaya dan  63 (enam puluh tiga) terminal untuk kepentingan kepentingan sendiri (TUKS).
Usaha jasa keagenan kapal baik bagi perusahaan  pelayaran  maupun  perusahaan yang khusus didirikan untuk itu yang dibuka seluas-luasnya  mengakibatkan    usaha  jasa keagenan kapal tidak lagi bersifat monopoli karena Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  melarang adanya usaha monopoli dan persaingan usaha yang  tidak  sehat,  termasuk  usaha  kartel. Lahirnya  undang-undang  tersebut  sekaligus mencegah    monopoli  dan  persaingan  yang tidak  sehat  yang  dapat  merusak    sistem perekonomian nasional. Usaha monopoli dan persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  akan mendistorsi  pasar  karena  memberikan  hak- hak  istimewa  yang  berlebihan  dan berdampak kesenjangan sosial [3] .
Usaha  jasa  keagenan  kapal  yang terbuka  seluas-luasnya  tersebut,  akan memperkuat pasar domestik Indonesia yang menjadi  kekuatan  utama  perekonomian Indonesia.  Pengembangan  pasar  domestik akan menjadikan kekuatan sebagai pelindung dari  krisis  global  karena  akan  berdampak efisiensi,  konektivitas,  dan  pengembangan fasilitas  serta  menopang  pertumbuhan ekonomi  Indosesia  Tahun  2019  tetap  stabil sebesar 5,02% [4].
Pada  akhirnya  usaha  jasa  keagenan kapal  dapat  mendorong  pertumbuhan perekonomian nasional.  Pertumbuhan usaha jasa  keagenan  kapal  di  wilayah  Pelabuhan Banten  yang  menjadi  objek  penelitian  pada posisi  tanggal  15  Maret  2023  berdasarkan data  dari  Kantor  Syahbandar  dan  Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banten terdapat sebanyak 162  perusahaan  jasa  usaha  keagenan  kapal yang memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan khusus  keagenan  (SIUPPK)  yang  masih aktif/beroperasi  atau  Surat  Izin  Usaha Perusahaan Angkutan  Laut  (SIUPAL).  Dari 162  perusahaan  jasa  keagenan  kapal  secara terinci  terdiri  atas  88  perusahaan  keagenan pemegang  SUPAL  dan  74  perusahaan pemegang SIUPKK.
Pertumbuhan  usaha  jasa  keagenan kapal yang ada di Pelabuhan Banten tersebut menumbuhkan suasana kompetisi ketat tetapi tetap sehat karena dilandasi regulasi yang ada dan  kemampuan  pengelolaan  usaha  jasa keagenan kapal yang efisien dan professional.  Di  samping  itu  didukung luasnya  bidang  kegiatan  yang  dibuka  dan ditangani  sebagai  jasa  keagenan,  sehingga jasa  keagenan  kapal  dapat  memilih  jenis kegiatan  yang  sesuai  dengan  kapasitas  dan kemampuan perusahaan jasa keagenan kapal tersebut.
Bagi  88  perusahaan  usaha  jasa keagenan kapal yang merupakan perusahaan angkutan  laut  tidak  terlalu  sulit  untuk mempertahankan  usahanya  karena  pasarnya sudah  pasti  yaitu  menangani  usaha  jasa keagenan  kapal  sendiri.  Berdasarkan  data dari  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut, jumlah  kunjungan  kapal  selama  5  (lima) tahun mulai dari Tahun 2018 s.d 2022 yang ditangani  perusahaan  usaha  jasa  keagenan kapal  cukup  besar  mengalami  peningkatan sebesar 31% baik kapal asing maupun kapal
berbendera  Indonesia  sebagaimana  tabel  di bawah ini.  Pertumbuhan usaha jasa keagenan tersebut  juga  didukung  luasnya  wilayah Pelabuhan  Banten  yang  didasarkan  pada Keputusan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 1986  dan  Nomor  KM  31/AL  101/Phb-86 tanggal  20  Februari  1986.  Berdasarkan Keputusan  Bersama  tersebut  luas  wilayah daerah lingkungan kerja daratan seluas 45, 35 ha digunakan untuk kepentingan operasional langsung  pelabuhan  yang  dimulai  dari Pelabuhan  Ciwandan  sampai  ke  Kecamatan Pulo  Merak  Kabupaten  Serang.  Daerah lingkungan  kepentingan  yang  berada  di perairan  yang  melingkupi  wilayah  daratan ditarik koordinat tertentu di wilayah perairan yang  digunakan  untuk  penyelenggaraan keselamatan  pelayaran.  Jumlah  kunjungan kapal di Pelabuhan Banten sejak Tahun 2018 s.d  2022  baik  kapal  dalam  negeri  maupun luar  negeri  mengalami  pertumbuhan  yang cukup tinggi sebagaimana table di bawah ini.
Tahun Kunjungan Kapal/Call Dalam Negeri Luar Negeri 2018 7.404 2.153 2019 10.378 1.920 2020 10.823 2.043 2021 12.047 1.815 2022 11.710 2.162 Kompetisi dapat berlangsung dengan sehat  karena  di  samping  jumlah  kunjungan kapal  (call)  yang  besar  juga  karena  bidang kegiatan yang tersedia cukup luas sebagaimana  diuraikan  terdahulu.  Bidang kegiatan  usaha  yang  luas  memberikan kesempatan usaha jasa keagenan kapal untuk memilih bidang usaha sesuai kepampuan dan kemampuannya.  Kesempatan  yang  sangat besar sangat terbuka dalam melakukan kerja
sama  baik  antar  perusahaan  keagenan maupun  dengan  perusahaan  angkutan  laut,
sepanjang tidak membentuk kartel
(monopolis) akan membangkitkan kompetisi yang sehat. Untuk mempertahankan eksistensi dan pengembangan usaha
perusahaan keagenan, masing-masing melaksanakan  kerja  sama  untuk  saling memperkuat  usahanya,  baik  kerja  sama mencari  pasar,    pertukaran  informasi  dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).
Pengelolaan  usaha  keagenan  yang dilakukan  hampir  disemua  jasa  keagenan belum  mempunyai  standar  jumlah,  kualitas, kualifikasi/kompetensi  karena  menganggap usaha jasa keagenan bukan usaha pokoknya ( core  bussines), khususnya  usaha  jasa keagenan kapal yang merupakan Perusahaan angkutan laut (pemilik SIUPAL). Pemasalahan  yang  perlu  ditangani  oleh perusahaan  jasa  keagenan  kapal  adalah mengelola sumber daya manusia (SDM) baik tingkat ratio kecukupan
dan kompetensi/kualitas/kualifikasinya.  Dengan pengelolaan  SDM  yang  baik  harus  dimulai dari  perencanaan  yang  seefektif  mungkin agar pemilihan SDM dapat dilakukan sesuai persyaratan  dan  kulifikasi  dari  posisi  yang dibutuhkan [5] .
1.1.  Identifikasi masalah.
1. Terdapatnya  kompetisi  dengan sesama  usaha  keagenan  kapal lainnya  di  wilayah  Pelabuhan Banten.
2. Terdapatnya  beberapa  kegiatan usaha keagenan kapal yang membuka  peluang  untuk  lebih berkompetisi secara sehat.
3. Adanya  kerja  sama  yang  terbuka dan  kontinyu  dari  usaha  jasa keagenan kapal.
4. Belum  adanya  standar  jumlah, kualitas,
kualifikasi/kompetensi pelaksanaan  kegiatan  usaha  jasa keagenan kapal.
1.2.   Batasan masalah Kompetisi  yang  sehat  sesama  usaha jasa keagenan kapal dan beberapa jenis kegiatan  usaha  keagenan  kapal membuka peluang terjadinya kompetisi usaha yang sehat di wilayah Pelabuhan Banten yang dilakukan penelitian Mei- 30 September 2023.
1.3.   Rumusan masalah.
1. Mengapa  perusahaan  usaha  jasa keagenan  kapal  yang  ada  di Pelabuhan Banten dapat berkompetisi dengan sesama usaha jasa  keagenan  kapal  di  wilayah Pelabuhan Banten?
2. Bagaimana  jenis  kegiatan  usaha jasa  keagenan  kapal  yang  dapat dimanfaatkan  sebagai  peluang untuk  berkompetisi  secara  sehat bagi  perusahaan  usaha  keagenan kapal  di  wilayah  Pelabuhan Banten?
1.4.    Tujuan dan manfaat penelitian
1. Tujuan Untuk  mengetahui  perusahaan usaha  jasa  keagenan  di  wilayah Pelabuhan Banten dapat berkompetisi dengan sesama usaha keagenan kapal dan jenis kegiatan usaha  keagenan  kapal  yang  dapat dimanfaatkan  sebagai  peluang usaha dalam bekompetisi.
2. Manfaat penelitian. Secara  teoritis  untuk  menemukan model yang baku dalam melakukan  kompetisi  yang  sehat
dalam menjalankan usaha kegiatan jasa  keagenan,  dan  secara  praktis dapat  dipakai  oleh  perusahaan usaha  keagenan  kapal  untuk menentukan jenis kegiatan usahan yang dapat memperkuat usahanya.
1.4.  Landasan Teori
Rujukan  materi  penelitian  mengenai usaha  jasa  keagenan  kapal  antara  lain membandingkan  dengan  2 (dua) penelitian  yang  ada  yaitu  menyangkut aspek  efektifitas  pelaksanaan  jasa keagenan  kapal  yang  ada  dalam  jurnal PIP Makasar Tahun 2021 dan penelitian dari  aspek  kualitas  pelayanan  yang ditulis dalam Jurnal Poltekpel Surabaya Tahun  2022.  Penelitian  yang  dilakukan peneliti menyangkut lebih khas, spesifik, dan  fokus  pada  wilayah  Pelabuhan Banten  yang  jumlahnya  cukup  besar yaitu  162  perusahaan  jasa  keagenan kapal  yang  menyangkut  bagaimana usaha  jasa  keagenan  kapal  di  wilayah Pelabuhan  Banten  dapat  berkompetisi dengan sehat dengan sesama usaha jasa keagenan kapal yang ada. Aspek tinjauan peneliti  secara  spesifik  menyangkut bagaimana  usaha  jasa  keagenan  kapal dapat  berkompetisi  dengan  sehat ditengah-tengah regulasi yang ditetapkan  oleh  Negara/Pemerintah adanya  larangan  praktek  monopoli  dan persaingan  usaha  yang  sehat.  Hal tersebut  merupakan  kebaruan  dari penelitian  yang  sebelumnya  tidak dilakukan.  Aspek  persaingan  dan monopoli  merupakan  aspek  yang menarik diteliti dalam rangka usaha jasa keagenan bisa tumbuh dan berkembang secara  kompetitif,  sehat  dan  efisien sehingga dapat menumbuhkan
perekonomian  regional  khususnya  dan
pertumbuhan  ekonomi    nasional  pada umumnya.  Terkait dengan fokus penelitian ini dilakukan tinjauan pustaka terkait dengan kebijakan publik, persaingan  usaha,  dan  perencanaan SDM.
A. Pengertian atau definisi operasional.
1. Persaingan  usaha  atau  bisnis adalah  usaha  dari  2  (dua) perusahaan yang masing- masing  bergiat  memperoleh pesanan  dengan  menawarkan harga/syarat yang paling menguntungkan [6].
2. Jasa keagenan kapal merupakan pelayanan  jasa  yang  dilakukan mewakili  perusahaan  angkutan laut berbendera asing dan/Indonesia  dalam  rangka mengurus  segala  kepentingan selama  perusahaan  tersebut berada di pelabuhan di Indonesia [7].
B. Teori.
1. Salah  satu  cara  bersaing  yang dapat atau sering ditempuh oleh para  pelaku  usaha  dalam memperebutkan
barang dan/atau  jasa  adalah  dengan menghambat  pesaing  untuk masuk  ke  atau  di  pasar  yang bersangkutan [8]. Persaingan di kalangan dunia usaha memperebutkan  pasar  sering kali  dilakukan  dengan  cara menghambat  pesaing  untuk masuk  di  pasar  bersangkutan. Hambatan  dalam  perdagangan biasanya dilakukan untuk mencegah  terjadinya  proses persaingan yang wajar, sehingga  dapat  menimbulkan kerugian yang signifikan dalam
usaha, terutama bagi para pihak yang berkaitan langsung. Pelaku  usaha  menghambat pelaku  usaha  yang  lainnya untuk  memasuki  bidang  usaha tertentu,  hal  itu  didasarkan pertimbangan  dan  perhitungan ekonomi bahwa semakin banyak kompetitor, kemungkinan untuk memperoleh konsumen, mengusai pasar dan/atau kesempatan untuk mendapatkan  keuntungan  akan semakin  terbatas.  Selain  itu, semakin  sedikit  pelaku  bisnis maka kemungkinan untuk membuat  kesepakatan  di  atara pelaku usaha akan lebih mudah dicapai.  Kondisi  semacam  ini menimbulkan  usaha  kartel, persengkokolan,  dan monopoli. Persaingan  yang  kompetitif merupakan  syarat  mutlak  bagi setiap  komunitas  bisnis  untuk mencapai pertumbuhan ekonomi  yang  efisien.    Dalam pasar  yang  bersaing  secara sehat  akan  lebih  menarik konsumen  memilih  jasa  atau barang  yang  lebih  berkualitas dan harga yang wajar sehingga mempunyai  dampak  positif bagi masyarakat, dan ini sejalan dengan Undang undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan  Usaha  yang  tidak Sehat.  Berdasarkan  Undang- undang  tersebut  tujuan  dari undang-undang  tersebut  terkait objek yang dilindungi adalah a) melindungi pelaku usaha
terutama  pelaku  usaha  yang tidak  dominan,  b)  melindungi konsumen  dari  ekonomi  biaya tinggi yang tidak sesuai dengan kualitas  produk  yang  diterima, c)  melindungi  negara  dari inefisiensi  kegiatan  ekonomi yang dapat mengurangi tingkat kesejahteraan  masyrakat,  d) melindungi  proses  persaingan usaha  itu  sendiri  dalam  arti melindungi  sistem  mekanisme pasar yang wajar yang didasarkan kepada hukum alamiah    permintaan  dan penawaran agar tidak terganggu oleh  tindakan  pelaku  usaha maupun  kebijakan  pemerintah [9]. Suatu kartel secara esensial bertujuan  menghindari  atau meniadakan  persaingan  yang terbuka  dalam  aktivitas  bisnis, padahal persaingan yang kompetitif  merupakan  syarat mutlak  bagi  komunitas  bisnis
[10] .
2. Sebelum  melaksanakan  seleksi dalam  memenihi  kebutuhan SDMnya meskipun skala usahanya  relatif  kecil,  tetap harus  melakukan  rekruimen, dengan  pola  rekritmen  yang tepat.  Rekruitmen  dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sebanyak mungkin persedian calon SDM yang dibutuhkan.  Analisis kebutuhan sebagai bentuk perencanaan SDM harus dilakukan terlebih dahulu untuk mendapatkan calon-calon SDM yang sesuai dengan kualifikasi/kompetensi,
pengalaman,  dan  jumlah  yang diinginkan perusahaan. Rencana  SDM  harus  baik  dan benar,  supaya  pembinaan  dan pengarahan  SDM  efektif  dan efisien dalam melakukan tugas. Perencanan  SDM  yang  baik secara sederhana minimal harus memuat a) bersifat menyeluruh, jelas,  dan  mudah  dipahami,  b)
job  description setiap  SDM harus  jelas  dan  tidak  terdapat tumpang tindih dalam melaksanakan  tugasnya,  c) kualitas  dan  kuantitas  serta penempatan SDM sesuai kebutuhan perusahaan, d) rencana  harus  fleksibel  dalam pelaksanaannya,  tetapi  tujuan,
pedoman,  dan  pola  dasarnya tetap,  e)  harus  jelas  hak  dan kewajiban  SDM,  f)  rencana harus menjadi pedoman, kejelasan  tugas  pendorong semangat  SDM,  perencanaan harus menjadi alat control yang baik [5] . 2. METODE PENELITIAN.
2.1. Tahap penelitian. 1. Pengumpulan  data  melalui observasi di lapangan terhadap 6 (enam) perusahaan usaha jasa keagenan kapal yang dikelompokkan  menjadi  2 (dua)  kelompok  yaitu  usaha jasa  keagenan  yang  khusus didirikan untuk itu (SIUPKK)  dan  usaha  jasa keagenan kapal yang merupakan perusahaan angkutan laut/pelayaran
(SIUPAL)    yang  dipilih perusahaan  keagenan  kapal yang berskala kecil, menengah dan besar (berdasarkan  jumlah  kapal yang diageni). Dengan mengambil 6 (enam) perusahaan sebagai sampling dengan pembagian skala  tersebut  diharapkan sudah dapat mewakili perusahaan usaha jasa keagenan kapal  yang  ada di wilayah  Pelabuhan  Banten.
Sampel yang terpilih adalah perusahaan keagenan:
a.    PT.  Adi  Bahari  Nuansa (SIUPAL). b._PT. Andika Line (SIUPAL). c.  PT. Buana Lintas Lautan (SIUPAL)
d.    PT.  Garuda  Unggul Nasional (SIUPKK). e.    PT.  Sakura  Samudera Line (SIUPKK). f.    PT.  Dua  Bersaudara Samudera (SIUPKK 2. Penelitian ini dapat dilanjutkan pada skala sampling yang lebih luas dan besar  untuk  penelitian  lebih lanjut  dengan  fokus  yang sama.
3. Menyusun daftar pertanyaan untuk dilakukan tanya jawab secara  terbuka  dengan  nara sumber dari Direktorat Jenderal  Perhubungan  Laut, Kantor  Syahbandar  dan
Otoritas  Pelabuhan  Banten, dan  6  (enam)  perusahaan keagenan kapal  yang  ada di
wilayah  Pelabuhan  Banten dengan purposive  sampling . Teknik sampling ini digunakan dengan menentukan informan kunci (key  informan) yang  dipilih dengan sengaja karena pemberi  informasi  yang diwawancara merupakan personal yang mengusai dan mempunyai  informasi  dan data yang diperlukan [11]. 2.2 Lokasi Penelitian.
1. Kantor  Direktorat  Jenderal Perhubungan Laut. 2. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Banten. 3. Kantor PT. Pelabuhan Indonesia Cabang Ciwandan. 4. Perusahaan keagenan di wilayah Pelabuhan Banten. 2.3. Teknik pengumpulan data.
1. Data  primer  diperoleh  dari responden.
2. Data  sekunder  diperoleh  dari data  Kantor  Ditjen  Hubla,
KSOP  Banten,  dan  PT. Pelindo Cabang Ciwandan. 2.4. Teknik analisis. Analisis penelitian ini menggunakan  teknik  analisis deskriptif  kualitatif,  kebijakan publik dan komparatif. Teknis analisis diskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis  dengan  meringkas berbagai  kondisi,  situasi,  dan berbagai data yang dikumpulkan dari  hasil  wawancara  terbuka [12] dengan wakil Ditlala Ditjen Perhubungan Laut, KSOP Banten dan  Wakil  perusahaan  keagenan dan  data  sekunder  dari  PT Persero Pelabuhan Cabang Banten. Teknis  analisis  kebijakan  publik digunakan  untuk  menganalisis kebijakan publik berupa
ditetapkannya  Undang-undang Nomor  Nomor  5  Tahun  1999, yang  dalam  proses  sampai dengan  ditetapkannya  Undang- undang  tersebut  sudah  melewati perumusan masalah (penyusunan agenda),  forecesting  (formulasi kebijakan  yang  dimulai  dari landasan  filosofi,  yuridis,  dan sosiologis), rekomendasi kebijakan (draf pasal-pasal RUU),  monitoring  kebijakan terhadap imlementasinya (hingga saat  ini),  dan  evaluasi  kebijakan (penilaian kebijakan) [13] . Selanjutnya  dalam  melakukan implementasi  kebijakan  publik dilakukan  analisis  faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan  kebijakan  tersebut terdiri  paling  tidak  4  variabel yaitu  komunikasi,  sumber  daya, disposisi,  dan  struktur  birokrasi [14] .    Analisis  komperatif digunakan karena dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan membanding-bandingkan data atau  kejadian,  dengan  tahap- tahap  membandingkan  kejadian yang  dapat  diterapkan  pada  tiap katagori,  tahap  memadukan katagori  serta  ciri-cirinya,  tahap membatasi  lingkup  teori  dan tahap menulis teori [15] .
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Diskripsi data hasil penelitian
secara umum.
1. Jumlah keseluruhan perusahaan keagenan kapal di seluruh Indonesia baik perusahaan  keagenan  kapal yang  didirikan  khusus  untuk itu maupun perusahaan keagenan  yang  merupakan perusahan angkutan laut/pelayaran berjumlah 52.297 perusahaan [16]. 2. Jumlah kunjungan kunjungan kapal yang diageni baik kapal berbendera  Indonesia  (dalam negeri)  maupun  berbendera
Asing  rata-rata  mengalami kenaikan sebesar 6,2%. 3. Jumlah  kapal  yang  diageni baik kapal berbendera Indonesia maupun kapal berbendera  asing  pada  tahun 2022 sebesar 13.872 call/unit kapal  atau  setiap  bulannya sekitar 1.156 kapal. 4. Jumlah  Perusahaan  keagenan kapal  yang  ada  di  Pelabuhan Banten (SIUPAL dan SIUPKK)  pada  posisi  tahun 2022 berjumlah 162. 5. Adanya  kebijakan  nasional dengan ditetapkannya Undang-undang  Nomor  5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang  meliputi  antara  lain perjanjian  untuk  membentuk kartel,  oligopoli,  penetapan harga,  pembagian  wilayah, pemboikotan, trust,
oligopsony,  integrasi  vertikal
dan perjanjian-perjanjian tertutup lainnya. 6. Penggunaan sistem informasi layanan tunggal secara elektronik  berbasis  internet untuk mengintegrasikan sistem  informasi  pelabuhan dalam  mewujudkan  standar pelayanan  kapal  dan  barang yang dilaksanakan di lingkungan Pelabuhan Banten sejak  Tahun  2017.  Sistem pelayanan  tersebut  dikenal dengan nama Inaportnet yang dikelola  oleh  KSOP  Banten, dan
stakeholderwajib termasuk usaha jasa keagenan wajib  menggunakan  aplikasi dimaksud dalam rangka muwujudkan  efisiensi  biaya, waktu,  tenaga  dan  kualitas pelayanan.
7. Data dari Inapornet diseluruh pelabuhan  dintegrasikan  ke dalam  SIM  Lala  yang  dalam setiap 2 (dua) tahun diendors oleh Ditjen Hubla.
8. Berdasarkan  data  dari  SIM Lala  kehadiran  Usaha  jasa keagenan di daerah memberikan  nilai  kontribusi bagi  Pemerintah  Daerah  baik penyerapan  tenaga  kerja, pendapatan  asli  daerah  dan multi player efeknya.
9. Terdapat  asosiasi  perusahaan keagenan  kapal  di  Pelabuhan Banten yang Bernama Indonesian Ship  Agency Association  yang  mengurus kepentingan,  kesulitan  dan menjembatani dengan instansi pemerintahan.

## 3.2 Diskripsi data tingkat kompetisi usaha  jasa  keagenan  kapal  yang ada di Pelabuhan Banten.
1. Jumlah  kapal  yang  diageni oleh  keenam  perusahaan
keagenan kapal yaitu berkisar terendah  melayani  4  kapal dalam  negeri/bulan  dan  2 kapal/tahun untuk kapal bendera  asing,  ada  yang melayani  8  kapal/bulan,  ada yang  melayani    10  kapal bendera Indonesia dan asing/tahun  dan  tertinggi  11 kapal/bulan dan satu perusahaan  belum  ada  data karena baru berdiri 3 bulan. 2. Pendapatan keenam perusahaan  keagenan  kapal berdasarkan  data  tahun  2022 berkisar  Rp. 7, 5 juta s.d 10
juta  setiap  melayani  1  (satu) kapal,  kecuali  1  (satu) Perusahaan  keagenan  kapal yang  tidak  diketahui  datanya karena  baru  berdiri  3  (tiga) bulan yang lalu. 3. Jumlah  tenaga  kerja  (SDM) yang dimiliki keenam perusahaan  berkisar  antara  5 sampai  11  orang  dan  semua perusahaan  sudah  memiliki kompetensi D3 bidang pelayaran  bahkan  2  (dua) perusahaan  sudah  ada  yang memiliki  SDM  D4  bidang pelayaran.
4. Untuk  menjalankan  kegiatan usahanya keenam perusahaan menggunakan fasilitas perkantoran baik sewa maupun  milik  dengan  luas sekitar  100  s.d  150  m2,
perangkat  komputer/laptop  4 s.d 8 unit dan alat transportasi untuk  kebutuhan  operasional berupa  1  motor  dan  1  s.d  2 mobil.
5. Untuk  memenuhi  kebutuhan tenaga  kerja  (SDM)  keenam perusahaan telah menjalankan  pola  rekruitmen sesuai  kebutuhan  dengan sistem perencanaan dan terdapat proses perencanaannya  tergantung dari  pusat  atau  ada  yang diselenggarakan secara mandiri, dan semua perusahaan  telah  memiliki System Operational  Procedur (SOP)  dan  deskripsi  tugas sebagai pedoman dalam menjalankan  tugas  masing- masing pegawai.
6. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan  tugas  keagenan masing-masing perusahaan telah  melakukan  berbagai aktifitas baik pelatihan- pelatihan,  mengikut  sertakan workshop diberbagai kesempatan dan tukar menukar informasi dan pengalaman melalui komunikasi formal dan informal dengan sesama perusahaan keagenan kapal. 7. Dalam  rangka  kelancaran pelaksanaan usaha jasa keagenan masing-masing perusahaan  keagenan  telah melakukan komunikasi
pendekatan  dengan  instansi terkait antara lain Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan  Banten,  instansi kepabeanan,  imigrasi  dan kekarantinaan  serta  sesama perusahaan keagenan. 3.3. Diskripsi data jenis usaha keagenan kapal di Pelabuhan Banten. 1. Berdasarkan Peraturan Menteri  Perhubungan Nomor 59  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan Jasa Terkait, telah  dibuka  berbagai  bidang usaha  jasa  terkait  yang meliputi : a. mengurus jasa kepelabuhanan; b.    melakukan  penunjukan perusahaan  bongkar  muat untuk kepentingan kapal; c.  mengurus dokumen kapal; d. mengurus uang tambang/tarif angkutan; e.  melakukan pembukuan dan pengurusan muatan;
f.      penandatanganan bill  of lading untuk  dan  atas  nama pemilik/operator kapal; g.  penyelesaian tagihan, h. mengurus kebutuhan bahan bakar  minyak/  air  tawar,  dan perlengkapan kapal;
i.    melakukan  kegiatan operasional lainnya dari kapal yang disepakati para pihak. 2. Keenam  perusahaan  jasa keagenan yang ada di Pelabuhan  Banten  tersebut
telah  melakukan  kegiatan bidang usaha sebagai berikut:
a. Ada  2  (dua)  perusahaan keagenan  kapal  yang hanya melaksanakan kegiatan 3 bidang usaha yaitu, mengurus jasa kepelabuhanan, mengurus dokumen kapal, dan penyelesaian tagihan. b. Ada  1  (satu)  perusahaan keagenan  kapal  yang melaksankan  kegiatan  4 (empat)    bidang  usaha yaitu, penunjukan perusahaan bongkar muat untuk  kepentingan  kapal, mengurus dokumen, penyelesaian tagihan, dan melakukan kegiatan operasional  lainnya  dari kapal yang disepakati para pihak.
c. Ada  1  (satu)  perusahaan keagenan  kapal  yang melaksanakan  kegiatan  4 (empat)  bidang  usaha yaitu,      mengurus  jasa kepelabuhanan, mengurus dokumen kapal, melakukan pembukuan dan  pengurusan  muatan, serta melakukan pembukuan dan pengurusan muatan. d. Ada  1  (satu)  perusahaan keagenan  kapal  yang melaksanakan seluruh kegiatan bidang jasa sebagaimanan yang sudah ditentukan oleh Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021. e. Sebagian besar perusahaan keagenan kapal  (5  perusahaan) melaksankan kegiatan bidang  usaha  mengurus dokumen. 3.4. Pembahasan/analisis.
1. Tingkat  kompetisi  usaha  jasa keagenan  kapal  yang  ada  di Pelabuhan Banten. a. Keberadaan 162 perusahaan keagenan kapal yang ada di Pelabuhan  Banten  dapat hidup berdampingan bekompetisi dengan sehat, bahkan muncul satu perusahaan keagenan kapal yang berdiri 3 bulan yang lalu. b. Kompetisi  yang  sehat tersebut utamanya adanya kebijakan  secara  nasional dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor  5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga  tidak  ada  lagi usaha  keagenan  yang dibolehkan bersifat monopoli, tidak dibolehkannya  oligopoli, kartel,  penetapan  harga. Kehadiran Indonesion Ship  Agency  Acossiation tidak  boleh  mengatur aspek  bisnisnya  seperti kesepakatan tarif,
pengaturan pelanggan dan sebagainya. Kehadiran asosiasi  keagenan  hanya untuk menangani kesulitan anggotanya ketika mengalami kesulitan  perlakuan  yang tidak benar dari siapapun. Filosofi tujuan ditetapkannya  kebijakan tersebut  adalah  1)  untuk menjaga kepentingan umum  dan  meningkatkan efisiensi ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan  rakyat,  2)
menciptakan  iklim  usaha yang  kondusif,  mencegah praktek  monopoli  atau persaingan  yang  tidak sehat  dengan  berbagai bentuknya, dan menciptakan efektifitas dan  efisiensi  kegiatan usaha [3]. Kebijakan negara tersebut telah didasarkan pada kebijakan publik  yang  benar  karena berdasarkan kebijakan bernuansa  masa  depan dengan melakukan forecasting atau peramalan dengan penggabungan  3  (tiga) jenis yaitu proyeksi, prediksi  dan  perkiraan [14]. Kebijakan  tersebut merupakan kebijakan nasional yang sudah ditempuh melalui tahapan suatu  proses  penetapan kebijakan mulai dari
perumusan masalah hingga evaluasi kebijakan [13] . c. Secara komparatif keberadaan 162 perusahaan usaha keagenan dengan mengambil  6  perusahaan pelayaran,  menunjukkan masih bisa hidup bertahan karena  ditunjang  oleh bebagai aspek dari kekuatan dan kemampuan perusahaan dalam membangun sumber daya manusianya, segi manajerialnya, konsistensi dalam menjalankan pedoman kegiatannya dan didukung dengan  perangkat  dan fasilitas  kerja  yang  tidak memerlukan investasi besar, namun dapat mengoptimalkan  fasilitas tersebut untuk meningkatkan aktivitas kerjanya.  Dari  keenam Perusahaan tersebut mempunyai  kemampuan dan  kualitas  kerja  usaha yang relatif hampir sama. 2. Jenis usaha keagenan kapal di Pelabuhan Banten. a. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  59  Tahun  2021 telah  diberikan  peluang atau  kesempatan  bagi perusahaan keagenan untuk  bisa  melaksanakan 13 bidang usaha keagenan,  tetapi  hanya  1
(satu)  perusahaan  yang memanfaatkan  hal  itu  ,  5 (lima) perusahaan lainnya hanya memanfaatkan beberapa  bagian  bidang usaha,  dan  terdapat  2 (dua) perusahaan keagenan yang memanfaatkan bidang usaha,    mengurus  jasa kepelabuhanan, mengurus dokumen kapal, dan penyelesaian tagihan. b. Satu bidang usaha keagenan yang dilaksanakan  oleh  semua perusahaan jasa keagenan adalah mengurus dokumen  kapal,  sehingga berdasarkan analisis komparatif maka nampaknya  bidang  usaha keagenan  yang  mudah dilaksanakan dan peluangnya sangat kompetitif adalah mengurus dokumen kapal. c. Sebenarnya masih banyak bidang  usaha  keagenan kapal  yang  peluangnya belum  dimanfaatkan  oleh perusahaan keagenan kapal sehingga masih bisa dimungkinkan sebagai ladang usaha secara kompetitif. 4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1.  Kesimpulan.
1. Banyaknya  jumlah  usaha kegenan kapal di Pelabuhan Banten tidak mempengaruhi persaingan  yang  terjadi sesama  perusahaan  jasa
keagenan  kapal,  karena masing-masing  perusahaan menjalankan persaingan secara  sehat  berdasarkan kebijakan  nasional  Undang- undang  melalui  Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 dan  masing-masing  telah menyiapkan kompetisi usahanya dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dengan menyiapkan dukungan sumber  daya  daya  manusia, fasilitas  dan  peralatan  kerja termasuk pemanfaatan Inapornet,  dan  membentuk komunikasi  dan  informasi dengan stakeholder. 2. Belum  seluruh  perusahaan jasa keagenan kapal memanfaatkan peluang bidang yang sudah ditetapkan  dalam  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  PM  59  Tahun  2021 tentang Penyelenggaraan Usaha  Jasa  Terkait.  Lebih banyak  perusahaan  jasa keagenan kapal yang melayani bidang usaha pelayanan  dokumen,  kerena bidang  pelayanan  tersebut merupakan bidang pelayanan  yang  banyak diminta/dibutuhkan oleh perusahaan angkutan laut/perusahaan  pelayaran, dan  bidang  usaha  itu  yang menjadi  persyaratan  mutlak yang  harus  dilakukan  oleh perusahaan angkutan laut/pelayaran  sebab  setiap kapal  yang  keluar/masuk pelabuhan memerlukan penanganan  dokumen  kapal (clearence in/out) .
4.2. Saran.
1. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas  Pelabuhan  (KSOP) Banten  sebagai  regulator yang  sudah  melaksanakan fungsi  pengawasan  dengan baik,  agar lebih memperkuat pengawasan terhadap kompetisi  usaha  keagenan yang sudah berjalan. Fungsi dan  kerja  Inapornet  dalam mendukung kelancaran tugas  yang  dilakukan  oleh perusahaan angkutan laut/pelayaran  dari  waktu kewaktu harus lebih ditingkatkan. Gangguan teknis fungsi Inapornet harus segera  ditanggulangi  atau seminimal mungkin dihindari dengan melakukan antisipasi berbagai kemungkinan  yang  terjadi. Kerja  sama  dan  koordinasi antara KSOP, Instansi Pemerintah terkait dan asosiasi perusahaan keagenan lebih ditingkatkan untuk  menjaga kondusufitas kompetisi usaha yang sudah berjalan dengan baik. 2. Perusahaan  jasa  keagenan kapal yang belum memanfaatkan peluang usaha  yang  sudah  diberikan melalui  Peraturan  Menteri Perhubungan Nomor PM 59
Tahun  2021lebih  didorong untuk memanfaatkan
peluang  tersebut  dengan lebih  memperkuat  kerja sama  yang  positif  tanpa harus  bertindak  terbentunya monopolitis dan kartel.
DAFTAR PUSTAKA.
[1] Undang-undang  Nomor  17  Tahun 2008 tentang Pelayaran.
[2] Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  59  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Keagenan Kapal.
[3] Racmadi Usman. 2013. Hukum Acara Persaingan  Usaha  di  Indonesia.
Jakarta: Sinar Grafika.
[4] I.  Gusti Ayu  Purnamawati  dan  Gede Adi  Yuniarta.  2021. Perekonomian Indonesia . Jakarta: Rajawali Perss.
[5] Sofyan  Hakim,  2021. Manajemen SDM (teori dan praktek). Yogyakarta: Parama Ilmu. [6] Walisongo
Repository,
https://eprints.walisongo.ac.id . [7] htrp//repository.unimar.amni.ac.id> …SA Adhityarama 2020, Semarang
[8] Rizkiyana  dkk,  2011. Catatan  Kritis Terhadap  Hukum  Acara  Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Makalah
Lokakarya  Komisi  Hukum  Nasional RI
[9] J.  Anthony  Chaves,  International Cartels The Enforces Are Hunting In Packs,  Practicing  Law  Institute: Corporate  Law  and  Practice  Cource Handbook Series, PLI Order No.14450, Mey-Juni 2008. [10] Binoto Nadapdap. 2021. Hukum  Persaingan  Usaha .  Jakarta: Jala Permata Aksara. [11] Burhan Bungin. 2015. Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif . Jakarta: RajaGrafindo Persada. [12] http://etheses.uin- malang.ac.id>...I Made Winartha [13] Dunn,  William  N.  1994. Public Policy Analsis: An Intruduction, Prectice-Hall International : New Jersey, Englewood Cliffs. [14] AG  Sabarno.  2010. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. [15] Berney G. Glaser and Anselm L. Strauss, tt. 1990. The Discovery on Gronded  Theory ,  Chicago:  Aldine Publishing Company. [16] Badan Pusat Statistik, https//www.bps.go.id.kbli2020
[17]