## JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM

## BITCOIN SEBAGAI ASET DEBITOR PAILIT DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA 1

## Hariyanto
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Jl. Socio Yusticia No.1 Bulaksumur, Yogyakarta hariyanto@mail.ugm.ac.id

## Abstract
This study examines characteristics bitcoin in relation to regulations, bankruptcy assets criteria, bitcoin  legal  form  as  bankrupt  assets  and  obstacles  that  arise  in  the  settlement  of  bankruptcy assets. This research is juridical-normative. Results of this study indicate that bitcoin has met the classification  of  intangibles  and  immovable  objects.  In  Indonesia,  bitcoin  is  designated  as  a crypto asset and a commodity. Based on the practice of bankruptcy in Indonesia, objects that are registered  as  bankrupt  assets  are  objects  that  can  be  used  as  collateral  in  banks  and  have economic value.  Bitcoin  is  bankrupt  assets  but  has  several  obstacles  in  the  process  of settling bankrupt assets such as in the process of registering, securing bitcoins, optimizing the value of bitcoin and mechanism for selling bankrupt assets.
Keywords : Bitcoin; Bankruptcy; Bankruptcy Asset; Debtor.

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  mengenai  karakteristik  bitcoin  dikaitkan  dengan  peraturan  perundang- undangan,  kriteria  benda  yang  dapat  dimasukkan  ke  dalam  harta  pailit  dan  kedudukan  bitcoin sebagai harta pailit serta hambatan-hambatan yang timbul dalam pemberesan harta pailit berupa bitcoin. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bitcoin telah memenuhi klasifikasi benda tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Di Indonesia, bitcoin ditetapkan  sebagai  aset  kripto  dan  merupakan  komoditi.  Berdasarkan  praktik  kepailitan  di Indonesia, benda yang didaftarkan sebagai harta pailit adalah benda-benda yang dapat dijadikan jaminan  di  bank  dan  memiliki  nilai  ekonomis.  Bitcoin  termasuk  dalam  kategori  harta  pailit namun  memiliki  hambatan-hambatan dalam  proses  pemberesan  harta  pailit  yaitu  dalam  proses pencatatan harta pailit, mengamankan bitcoin sebagai harta pailit, mengoptimalisasi nilai bitcoin dan terkait mekanisme penjualan harta pailit.
Kata Kunci : Bitcoin; Kepailitan; Harta Pailit; Debitor.

## A. Pendahuluan
Permohonan  kepailitan  merupakan  salah  satu  bentuk  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan oleh  kreditor  untuk  menerima  kembali  haknya  berupa  piutang  dari  debitor  yang  tidak  mampu melakukan pembayaran. Keadaan tidak mampu membayar tersebut lazimnya disebabkan karena kesulitan  kondisi  keuangan  ( financial  distress )  dari  usaha  debitor  yang  telah  mengalami
1 Penelitian  dalam  Hibah  Penelitian  untuk  Jurnal  Nasional  yang  diajukan  kepada  Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada melalui Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2021
kemunduran.  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (Selanjutnya  disebut  UU  Kepailitan)  mengatur  bahwa  yang dimaksud  dengan  kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan  debitor  pailit  yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sita  umum  dilakukan  terhadap  debitor  meliputi  seluruh  kekayaan  debitor  ada  saat  putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Pasal 2 ayat (1)  UU  Kepailitan  mengatur  mengenai  syarat  kepailitan  yaitu  debitor  yang  memiliki  dua  atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih  dinyatakan  pailit.  Memperhatikan  syarat  kepailitan  tersebut,  dasar  dipailitkannya seseorang  adalah  karena  ketidakmauan  ( unwilling) debitor  membayar  utang  dan  bukan  arena ketidakmampuan ( unable) debitor membayar utang (Wijayanta, 2014).
Jenis  harta  pailit  debitor  salah  satunya  berupa intangible  asset yaitu  harta  yang  tidak memiliki  wujud  fisik  (Salam,  2014). Intangible  asset dalam  perkembangannya semakin bervariasi  dan  salah  satu  bentuk intangible  asset yang  berkembang  pada  saat  ini  adalah  mata uang kripto. Sebagai contoh yaitu bitcoin yang memiliki harga Rp. 825.884.208,00 per 29 Maret 2021  untuk  setiap  1  keping  bitcoin  (Investing.com,  2021).  Permasalahan  yang  timbul  dari kepemilikan  bitcoin dalam  konteks  kepailitan  adalah  mengenai  pembuktian  kepemilikan  atas bitcoin. Bitcoin tidak dikeluarkan oleh lembaga resmi dan merupakan produk yang dibuat oleh software . Bitcoin tersimpan di dalam dompet elektroinik ( e-wallet) dan hanya bisa diakses oleh pemilik e-wallet tersebut  (Bitcoin.org,  2021). E-wallet tersebut  juga  dapat  tidak  terhubung dengan identitas sebenarnya dari si pengguna. Dana bitcoin tersimpan dengan sistem kriptografi yang hanya bisa diakses oleh pengguna yang memegang kunci aksesnya.  Jika dikaitkan dengan konteks kepailitan, apabila debitor pailit beriktikad tidak baik, debitor pailit dapat mengalihkan assetnya ke dalam bentuk bitcoin dan yang mengetahui atas keberadaan asset tersebut hanyalah debitor itu sendiri.
Karakteristik dari bitcoin adalah nilai jual bitcoin yang mudah berubah. Harga bitcoin dapat naik dan turun secara tak terduga dalam periode waktu yang singkat. Per tanggal 29 Maret 2021, harga 1 bitcoin adalah Rp. 825.884.208,00 sedangkan pada tanggal 30 Maret 2021 harga bitcoin telah  mencapai  Rp.  832.752.540,00  (Investing.com,  2021).  Data  tersebut  menegaskan  bahwa nilai bitcoin dapat berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Memperhatikan karakteristik bitcoin yang  memiliki  nilai  jual  yang  dapat  berubah-ubah  dalam  waktu  cepat,  tentunya  akan menyulitkan kurator dalam mengambil keputusan pada keadaan yang seperti apa kurator dapat mengoptimalisasi penjualan bitcoin sehingga menguntungkan harta pailit.
Terhadap  permasalahan-permasalahan  yang  telah  diuraikan  tersebut, penulis  tertarik untuk melakukan  suatu  penilitian  berupa  kajian  yuridis  terhadap  bitcoin  sebagai  aset  debitor  dalam perkara  kepailitan  di  indonesia.  Terdapat  beberapa  penelitian-penelitian  terdahulu  yang membahas  mengenai  bitcoin  seperti  penelitian  dengan  judul  “Kedudukan  Hukum  Bitcoin Sebagai  Mata  Uang  Virtual  Di  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011 Tentang Mata Uang” yang diterbitkan di Jurnal Hukum Adigama pada tahun 2018 dan penelitian dengan judul  “Bitcoin Sebagai Aset Kripto Di  Indonesia Dalam Persepektif Perdaganga” yang diterbitkan di jurnal Kertha Negara pada tahun 2019 serta beberapa penelitian mengenai bitcoin lainnya.  Namun  demikian,  penelitian-penelitian  sebelumnya  fokus  pada  kedudukan  bitcoin sebagai mata uang dan aspek kripto dalam perdagangan. Berbeda dengan fokus penelitian dari peneliti  yang  membahas  mengenai  bitcoin  sebagai  aset  kepailitan  dan  mengenai  hambatan- hambat  yang  dapat  timbul  dalam  pengurusan  harta  pailit  berupa  bitcoin.  Penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  pandangan  secara  hukum  mengenai  penanganan  aset  berupa bitcoin dalam perkara kepailitan di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa menjadi awalan bagi penelitian lanjutan yang melakukan penelitian terkait dengan mata uang kripto dan pemberesan harta pailit dalam perkara kepailitan di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  yuridis-normatif.  Pendekatan  yuridis  digunakan  untuk  menganalisis berbagai  peraturan  perundang-undang-undangan  terkait  dengan  kepailitan  dan  penanganan terhadap aset kripto di Indonesia. Penelitian menggunakan kajian normatif yang sumber datanya mencakup  penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum,  dan  perbandingan hukum.  Penelitian  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan data  sekunder  yaitu  berupa  literatur-literatur  peraturan  perundang-undangan  terkait  kepailitan dan aset digital berupa, teori-teori hukum dan doktrin ahli hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan menurut kualitas dan kebenarannya sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan ( statue approach) dan pendekatan konseptual ( concept approach) agar penulis dapat memperoleh informasi dan data yang akurat dari berbagai isu berkaitan dengan penelitian hukum ini.  Pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach) dilakukan  dengan  menelaah  peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berhubungan dengan asset kripto berupa bitcoin sebagai asset  debitor  pailit  dalam  perkara  kepailitan  di  Indonesia  seperti  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun  2004  Tentang  Kepailitan,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang, Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  1997  tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi,  Undang-Undang  Nomor  1995 Tentang Pasar Modal, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,   Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah  beserta  Benda- Benda yang berkaitan dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  20/6/PBI/2018  Tentang  Uang  Elektronik,  Peraturan Menteri  Perdagangan  Nomor  99  Tahun  2018  Tentang  Kebijakan  Umum  Penyelenggaraan Perdagangan  Berjangka  Aset  Kripto  dan  aturan-aturan  lainnya  yang  bersangkutan.  Pendekatan konseptual  ( concept  approach) dengan  mengkritisi  mengenai  kedudukan  bitcoin  sebagai  asset kripto dikaitkan dengan konsep pengurusan harta kepailitan di Indonesia serta mencari doktrin- doktrin  serta  prinsip-prinsip  yang  berhubungan  dengan  pengurusan  asset  berbentuk  kripto berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perdebatan konsep yang timbul di dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan Bitcoin dalam konsep hukum benda dan penanganan terhadap aset berupa bitcoin yang memerlukan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan aset benda pada umumnya.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Kedudukan Bitcoin Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia
Bitcoin  dibuat  sebagai  sistem  pembayaran  elektronik peer-to-peer murni  yang  membuat pembayaran secara daring dapat terjadi langsung dari satu pihak ke pihak lainnya tanpa melalui lembaga  keuangan  (Nakamoto,  2008).  Bitcoin  merupakan  jaringan  pembayaran  yang berbasiskan  teknologi peer-to-peer dan open  source. Setiap  transaksi  bitcoin  tersimpan  dan tercatat  di  dalam database jaringan  bitcoin.  (Darmawan,  2014).  Validasi  data  transaksi  yang digunakan  dalam  transaksi  bitcoin  adalah  teknologi blockchain.  Blockchain adalah  teknologi pencatatan  transaksi  yang  saling  terhubung  menggunakan  kode-kode  unik  yang  bersifat  kekal dan tidak dapat diubah (Bhiantara, 2018). Nilai  atau harga bitcoin bergantung pada penawaran dan permintaan di pasar. Nilai kapitalisasi bitcoin di dunia pada tanggal 15 Februari 2021 telah menyentuh harga USD $1.490.929.608.255 (Satu Triliyun Empat Ratus Sembilan Puluh Milyar Sembilan  Ratus  Dua  Puluh  Sembilan  Juta  Enam  Ratus  Delapan  Ribu  Dua  Ratus  Lima  Puluh Lima  US  Dollar)  (BAPPEBTI,  2021).  Bitcoin  tersimpan  di  dalam  dompet  digital.  Terdapat  3 jenis  dompet  digital  yaitu software  wallet,  mobile  wallet dan web  wallet (Ilyasa,  2019) . Pada
software  wallet bitcoin  tersimpan  di  dalam  perangkat  keras  atau  komputer  tempat software tersebut  dipasang.  Pada mobile  wallet, bitcoin  tersimpan  di mobile  phone yang  telah menggunakan software tersebut.  Pada web  wallet, bitcoin  tersimpan  secara online dengan  di dompet  digital  yang  disediakan  oleh  pihak  penyedia  dompet  digital  dengan  menggunakan internet (Danella, Sihabbudin, & Hamidah, 2015). Dompet digital dikuasai oleh pengguna dan terenkripsi dengan adanya private key. Private key adalah sandi yang digunakan oleh pengguna untuk dapat mengakses bitcoin miliknya yang tersimpan di dompet digital. (Darmawan, 2014) . Berdasarkan whitepaper yang  diterbitkan  oleh  pencipta  bitcoin,  dapat  disimpulkan  bahwa bitcoin memiliki karakteristik sebagai berikut (Nakamoto, 2008) : 1) Pengiriman bitcoin dari satu pengguna  ke  pengguna  lain  dilakukan  secara peer  to  peer tanpa  memiliki  server  pusat  karena server  bitcoin  bersifat  desentralisasi  dan  terdistribusi  ke  berbagai  server  yang  dijalankan  oleh pengguna  bitcoin  yang  terhubungan  dengan  jaringan;  2)  Transaksi  bitcoin  bersifat irreversible yang  artinya  pengiriman  bitcoin  tidak  dapat  dibatalkan  apabila  telah  dilakukan;  3)  Transaksi bitcoin bersifat pseudonymous yang artinya semua transaksi yang pernah dilakukan oleh penguna bitcoin dapat dilihat oleh publik; 4) Setiap pengguna bitcoin memiliki alamat bitcoin yaitu tanda pengenal dan tempat di mana pengguna bitcoin menerima bitcoin. 5) Bitcoin tidak dikontrol oleh lembaga  tertentu  atau  pemerintah  dan  bersifat  database blockchain tanpa  control  suatu  pihak tertentu; 6) jumlah bitcoin terbatas yaitu 21 (dua puluh satu) juta keping Bitcoin di seluruh dunia;
7)  Bitcoin  dihasilkan  oleh software dengan  cara  penambangan  ( mining) oleh  para  penambang bitcoin . Proses Mining bitcoin berbentuk pemecahan algoritma yaitu dengan memecahkan rumus matematika kompleks  yang  hanya bisa  dilakukan  oleh  komputer  sehingga dibutuhkan  alat-alat khusus  untuk  menambang  bitcoin  berupa hardware dan software penambangan;  8)  Bitcoin tersimpan  di  dalam wallet  digital pengguna  bitcoin.  Terhadap  karakteristik  bitcoin  tersebut selanjutnya  penulis  akan  melakukan  analisis  kedudukan  bitcoin  berdasarkan  hukum  positif  di Indonesia.
Pertama  penulis  akan  mengaitkan  karakteristik  bitcoin  dengan  definisi  benda  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut  KUHPerdata).  Pasal  499  KUHPerdata mengatur bahwa benda ( zaak) adalah setiap benda dan hak yang dapat menjadi objek dari hak milik.  benda  dan  hak  yang  dimaksud  adalah  benda  dan  hak  yang  diatur  di  dalam  Buku  II KUHPerdata (Muhammad, 2014). Memperhatikan ketentuan Pasal 499 KUHPerdata maka yang dimaksud  dengan  benda  adalah  segala  sesuatu  yang  bisa  dikuasai  dan  dapat  diberikan  hak kepemilikian  oleh  subjek  hukum  dengan  hak  milik,  baik  benda  berwujud  maupun  benda  tidak berwujud  (Usman,  2011).  KUHPerdata  mengatur  mengenai  klasifikasi  terhadap  benda  sebagai berikut: 1) Benda berwujud dan tidak berwujud; 2) Benda bergerak dan tidak bergerak; Terhadap benda  bergerak  dapat  dibedakan  menjadi  2  kelompok  yaitu:  1)  Berdasarkan  sifatnya,  benda bergerak dapat dipindah dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain; 2) Berdasarkan ketentuan undang-undang  adalah  benda  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  sebagai  benda  bergerak. Benda  tidak  bergerak  dibedakan  menjadi  3  kelompok  yaitu:  1)  menurut  sifatnya,  benda  tidak bergerak  tidak  dapat  dipindah  atau  berpindah  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain;  2)  berdasarkan peruntukannya atau tujuannya, benda benda tidak bergerak adalah benda yang melekan dengan tanah  atau  bangunan  meskiput  tidak  permanen  dengan  tujuan  untuk  mengikuti  tanah  atau bangunan untuk waktu yang lama; 3) Berdasarkan undang-undang,  segala benda berwujud dan tidak beruwuju yang menurut undang-undang diatur sebagai benda tidak bergerak.
Bitcoin tidak dapat dirasakan oleh seluruh panca indra manusia karena tersimpan di dalam dompet  digital  namun  terhadap  bitcoin  dilekatkan  hak  untuk  dapat  mempergunakannya  yaitu bagi  pengguna  yang  memiliki private  key atau  kata  sandi  untuk  mengakses  dompet  digital. Terhadap karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa bitcoin adalah benda tidak berwujud. Urgensi  dari  klasifikasi  benda  tidak  berwujud  adalah  terkait  pada  penyerahan  bitcoin  sebagai benda dalam suatu perbuatan hukum seperti  jual  beli. Pasal 613 KUHperdata  mengatur bahwa penyerahan terhadap benda tak berwujud dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di
bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas benda itu kepada orang lain. Penyerahan bitcoin dilakukan  dengan  cara  pengguna  mengirimkan  bitcoin  yang  ada  di  dalam  dompet  digital miliknya ke alamat dompet digital pengguna lainnya. Terhadap pengiriman tersebut akan tercatat di  dalam  buku  besar  umum  ( global  ledger) atau  neraca  yang  disebut blockchain .  Buku  besar umum  ini  mencatat  semua  transaksi  yang  dilakukan  menggunakan  bitcoin  sehingga  dapat menjadi  bukti  bahwa  telah  terjadi  penyerahan  bitcoin  dari  pengirim  ke  penerima  bitcoin (Bhiantara, 2018) .
Pasal 509 KUHPerdata mengatur bahwa benda bergerak berdasarkan sifatnya adalah benda yang  dapat  berpindah  sendiri  atau  dipindahkan.  Pada  dasarnya  bitcoin  selalu  berada  di  dalam suatu sistem blockchain karena bitcoin berbentuk data yang tersimpan secara digital dalam folder data pengguna bitcoin. Penulis berpendapat bahwa walaupun bitcoin secara nyata tetap berada di dalam sistem blockchain, namun oleh karena pengguna bitcoin dapat mengirim bitcoin dari satu dompet  digital  ke  dompet  digital  lainnya  maka  hal  tersebut  termasuk  perpindahan.  Penulis berpendapat  bahwa  yang  menjadi  acuan  perpindahan  bitcoin  adalah  bitcoin  dapat  dipindahkan dari  satu  dompet  digital  ke  dompet  digital  lainnya  walaupun  tetap  didalam  satu  sistem blockchain. Hal  tersebut  didasarkan  pada  hak  milik  pengguna  atas  bitcoin  dapat  dilihat  dari jumlah bitcoin yang ada di dalam dompet digitalnya. Hanya pengguna yang memiliki bitcoin di dalam dompet digitalnya yang dapat memindahkan bitcoin dari satu dompet digital ke dompet digital lain. Dengan demikian, bitcoin memenuhi klasifikasi sebagai benda bergerak berdasarkan sifatnya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 509 KUHPerdata.
Beberapa negara di dunia menjadikan bitcoin sebagai salah satu mata uang virtual berbasis kriptografi. Salah satu negara yang menjadikan bitcoin sebagai mata uang virtual adalah Jepang yang  melakukan  amandemen  terhadap  aturan  mengenai  layanan  pembayaran.  Amandemen tersebut memungkinkan mata uang digital seperti bitcoin dapat digunakan sebagai pembayaran yang  legal  (Aspian,  Siregar,  &  Sukarja,  2019).  Selanjutnya  penulis  akan  mengaitkan  bitcoin berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang  (Selanjutnya  disebut UU  Mata  Uang)  karena  diawal  kemunculannya  bitcoin  selalu  dikaitkan  dengan  kedudukan bitcoin sebagai mata uang dan alat pembayaran yang sah. Pasal 1 angka 1 UU Mata Uang yang dimaksud  dengan  mata  uang  adalah  uang  yang  dikeluarkan  oleh  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Kemudian  jika  dikaitkan  dengan  bitcoin  sebagai  uang  elektronik,  Bank  Indonesia melalui Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  20/6/PBI/2018  Tentang  Uang  Elektronik (PBI  Uang Elektronik)  telah  memberikan  unsur  uang  elektronik  sebagai  instrument  pembayaran  yaitu:  1) diterbitkan  atas  dasar  nilai  uang  yang  disetor  terlebih  dahulu  kepada  penerbit;  2)  nilai  uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; 3) nilai uang elektronik dikelola oleh  penerbit  bukan  merupakan  simpanan.  Karakteristik  bitcoin  adalah  tidak  dikontrol  oleh lembaga  manapun  melainkan  bersifat  database blockchain. Bitcoin  tidak  diterbitkan  dari  nilai uang yang disetor melainkan terbit dari proses mining. Nilai bitcoin terhadap rupiah ditentukan berdasarkan  permintaan  bitcoin  yang  beredar.  Berdasarkan  karakteristik  tersebut  dapat disimpulkan bahwa bitcoin tidak dapat dijadikan sebagai uang elektronik sebagaimana dimaksud di dalam PBI Uang Elektronik.
Pasal  21  ayat  (1)  UU  Mata  Uang  mengatur  bahwa  rupiah  wajib  digunakan  dalam  setiap transaksi  yang  mempunyai  tujuan  pembayaran,  penyelesaian  kewajiban  lainnya  dan/atau transaksi keuangan  lainnya yang  dilakukan di Indonesia. Bahwa jika dikaitkan  asas kebebasan berkontrak  yang  tersirat  dalam  Pasal  1338  KUHPerdata,  pada  pokoknya  pihak  yang  membuat perjanjian  bebas  untuk  menentukan  isi  dari  perjanjiannya.  Apabila  terdapat  pihak-pihak  yang sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli dengan pembayaran bitcoin, tentunya hal tersebut tidak dapat disalahkan. Dalam keadaan tersebut, penulis berpendapat bahwa pembayaran dengan bitcoin  tersebut  sepanjang  disepakati  oleh  para  pihak  maka  dapat  dilaksanakan.  Bitcoin merupakan  benda  yang  memiliki  nilai  ekonomis  yang  dapat  menjadi  benda  yang  digunakan untuk  memperoleh  sesuatu  berdasarkan  perjanjian  namun  bitcoin  bukan  merupakan  uang  atau
uang  elektronik  yang  menjadi  alat  pembayaran  yang  sah  di  Indonesia.  Konsekuensi  apabila bitcoin dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah berkaitan dengan Pasal 23 ayat  (1)  UU  Mata  Uang.  Pembayaran  menggunakan  bitcoin harus  berdasarkan  kesepakatan para pihak sedangkan pembayaran dengan uang yang dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah,  dengan  mengacu  pada  Pasal  23  ayat  (1)  UU  Mata  Uang  tersebut,  tidak  perlu  disepakati kedua belah pihak.
Selanjutnya penulis akan menganalisis karakteristik bitcoin dibandingkan dengan efek yang diperdagangkan di modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1995 Tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal). Pasal 1 angka 13 UU Pasar Modal mengatur bahwa yang dimaksud dengan pasar modal  adalah  kegiatan  yang  bersangkutan  dengan  penawaran  umum  dan  perdagangan  efek, perusahaan  public  yang  berkaitan  dengan  efek  yang  diterbitkannya  serta  lembaga  dan  profesi yang berkaitan dengan efek. Pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam efek yang diperdagangkan di pasar modal adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang,  surat  berharga  komersial,  saham,  obligasi,  tanda  bukti  utang,  unit  penyertaan  kontrak investasi  kolektif,  kontrak  berjangka  atas  efek  dan  setiap  derivatif  dari  efek.  Efek  yang diperdagangankan  di  pasar  modal  memiliki  kesamaan  dengan  bitcoin  ditinjau  dari  klasifikasi kebendaanya. Efek dan bitcoin sama-sama merupakan benda tidak berwujud dan benda bergerak yang bernilai ekonomis. Nilai jual efek dan bitcoin sama-sama dipengaruhi oleh supply demand di  dalam  masyarakat  sehingga  dijadikan  objek  investasi  untuk  memperoleh capital  gain (Lumbantobing  &  Sadalia,  2021) . Walaupun  demikian,  bitcoin  tidak  dapat  diperdagangkan  di dalam pasar modal seperti efek. UU Pasar Modal telah memberikan batasan mengenai apa saja yang  dikategorikan  sebagai  efek  dan  diperdagangkan  di  pasar  modal  sesuai  ketentuan  Pasal  1 angka 5 UU Pasar Modal.
Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  99  Tahun 2018  Tentang  Kebijakan  Umum  Penyelenggaraan  Perdagangan  Berjangka  Aset  Kripto  ( crypto asset) menetapkan bahwa asep kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak  berjangka  yang  diperdagangkan  di  bursa  berjangka.  Kemudian  pada  Februari  2019, BAPPEBTI mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5  Tahun  2019  Tentang  Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  di  Bursa Berjangka (Peraturan BAPPEBTI Aset Kripto) (Nurjannah & Artha, 2019). Selanjutnya terhadap hal  tersebut,  penulis  akan  mengaitkan  bitcoin  dengan  komoditas  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (UU  Komoditi).  Pasal  1  angka  2  UU  Komoditi  mengatur bahwa yang dimaksud dengan komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan  setiap  derivatif  dari  komoditi  yang  dapat  diperdagangkan  dan  menjadi  subjek  kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya. Pasal 1 angka 7 Peraturan BAPPEBTI Aset Kripto menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi  tanpa  campur tangan  pihak  lain.  Bitcoin  adalah  benda  tidak berwujud yang  menggunakan  jaringan peer-to-peer, tidak  terdapat  campur  tangan  pihak  lain  dalam bertransaksi  dan  tercatat  di  dalam  buku  besar blockchain. Berdasarkan  definisi  tersebut  dan dikaitkan  dengan  karakteristis  bitcoin,  maka  bitcoin  merupakan  aset  kripto  yang  dapat diperdagangkan  sebagai  komoditi  di  bursa  berjangka.  Penjelasan  Pasal  3  UU  Komoditi menjelaskan bahwa komoditi yang diperdagangkan biasanya berciri harganya fultuatif, memiliki standar mutu tertentu dan tersedia dalam jumlah cukup besar serta diperdagangkan secara bebas di pasar. Nilai jual bitcoin berdasarkan rupiah di Indonesia dapat berubah dengan cepat. Harga 1 keping bitcoin jika dikonversi ke dalam  mata uang rupiah pada tanggal  29 Maret 2021 adalah Rp. 825.884.208,00. Harga bitcoin pada tanggal 29 Juli 2021 adalah Rp. 578.105.984,00. Harga bitcoin pada tanggal 29 Agustus 2021 adalah Rp. 702.521.024,00 (Investing.com, 2021). Dalam
waktu 4  bulan telah terjadi perubahan  harga terhadap bitcoin  dari Rp. 825.884.208,00 menjadi Rp.  578.105.984,00  dan  kemudian  pada  bulan  berikutnya  harga  bitcoin  berubah  naik  menjadi Rp. 702.521.024,00 hal tersebut jelas membuktikan bahwa harga bitcoin bersifat fluktuatif dan dapat berubah dengan sangat cepat.
Jumlah bitcoin yang telah beredar  di  dunia pada  saat ini  adalah 18,5 (delapan belas koma lima) juta keping dan batas maksimal bitcoin yang dapat diperoleh dari proses mining adalah 21 juta  keping  bitcoin  (Grinsberg,  2011).    Secara  umum  jumlah  aset  kripto  yang  beredar  pada tanggal 15 Februari 2021 adalah 8.472 dengan bitcoin, etherium, thether dan XRP berdasarkan jumlah  market  cap  yang  dibentuk  dari  permintaan  dan  penawaran  (BAPPEBTI,  2021). Banyaknya permintaan dan penawaran terhadap bitcoin dan telah ada pelaku usaha bitcoin yang bertransaksi  di  Indonesia  dapat  menjadikan  bitcoin  sebagai  komoditi  sesuai  dengan  kriteria penjelasan  Pasal  3  UU  Komoditi  BAPPEBTI  melalui  Peraturan  BAPPEBTI  Aset  Kripto memberikan  persyaratan  mengenai  aset  kripto  yang  dapat  diperdagangkan  di  Indonesia.  Tidak semua aset kripto yang memenuhi definisi aset kripto dapat diperdagangkan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi aset kripto adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan BAPPEBTI  Aset Kripto  yaitu: 1) berbasis distributed ledger technology ; 2) berupa aset  kripto utilitas atau kripto beragun aset; 3) nilai kapitalisasi pasar masuk ke dalam peringkat 500 besar kapitalisasi pasar aset kripto untuk kripto aset utilitas; 4) masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar  di  dunia;  5)  memiliki  manfaat  ekonomi  seperti  perpajakan,  menumbuhkan  industry informatika  dan  tenaga  ahli  di  bidang  informatika;  dan  telah  dilakukan  penilaian  resikonya termasuk  risiko  pencucian  uang  dan  pendanaan  terorisme  serta  proliferasi  senjata  pemusnah massal.  Adapun  aset  kripto  yang  telah  ditetapkan  oleh  BAPPEBTI  berdasarkan  lampiran  II Peraturan  BAPPEBTI  nomor  7  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Daftar  Aset  Kripto  yang  dapat diperdagangkan  di  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  berjumlah  229  aset  kripto  dan  bitcoin  termasuk  di dalamnya. Bitcoin merupakan peringkat pertama dalam kapitalisasi pasar aset kripto di seluruh dunia  (CoinMarketCap,  2021).  Bitcoin  merupakan  salah  satu  kontrak  berjangka  karena merupakan bentuk investasi yang memiliki risiko tinggi sekaligus memberikan keuntungan yang tinggi  dalam  waktu  relatif  singkat  (Clara  &  Nurbaiti,  2018).  Keadaan  tersebut  memberikan penegasan bahwa bitcoin adalah benda yang memiliki nilai ekonomis dan merupakan komoditi yang dapat diperjualbelikan di pasar berjangka.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  bitcoin  dapat  ditetapkan sebagai  komoditi karena  hal-hal sebagai  berikut: 1)  harga  bitcoin  fluktuatif  dan dapat  berubah dalam  waktu  singkat;  2)  Tidak  ada  intevensi  pemerintah  karena  bitcoin  diperoleh  dari  proses mining dan  diperdagangkan  secara  bebas  dengan  teknologi blockchain; 3)  Banyaknya permintaan dan penawaran terhadap bitcoin dan telah ada pelaku usaha bitcoin yang bertransaksi di Indonesia; UU Kepailitan mengatur bahwa subjek hukum yang dapat dipailitkan adalah orang perorangan  ataupun  badan  hukum.  Dalam  hal  debitor  palit  berupa  badan  hukum,  bitcoin  yang memiliki harga atau nilai jual dapat menjadi aset yang bernilai bagi suatu badan hukum tersebut.

## 2. Kriteria  Aset  Debitor  yang  Dapat  Didaftarkan  oleh  Kurator  sebagai  Harta  Pailit Berdasarkan Hukum Kepailitan di Indonesia
UU  Kepailitan  menerapkan  prinsip paritas  creditorium yang  memberikan  hak  yang  sama kepada  para  kreditor  dalam  hal  penuntutan  dan  pelunasan  utang  (Firmansyah  &  Sekar,  2014). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (selanjutnya disebut UU Kepailitan) mengatur bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya  dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan  Hakim  Pengawas.  Pasal  21  UU  Kepailitan  mengatur  pada  pokoknya  kepailitan meliputi  seluruh  kekayaan  debitor  pada  saat  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan  serta  segala sesuatu  yang  diperoleh  selama  kepailitan.  Setelah  debitor  dinyatakan  pailit  maka  pengurusan harta debitor beralih kepada kurator. Pasal 16 Ayat (1) UU Kepailitan mengatur bahwa Kurator
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.3, Juli 2022, Halaman 299-313
berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan  pailit  diucapkan  Pasal  100  Ayat  (1)  UU  Kepailitan  mengatur  pada  pokoknya  kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya  sebagai  kurator.  Kurator  secara  aktif  melakukan  pemeriksaan  terhadap perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  debitor  pailit  yang  dilaksanakan  sejak  setahun  sebelum debitor dinyatakan pailit (Swari, Dirksen, & Darmadi, 2014).
UU  Kepailitan  tidak  mengatur  secara  eksplisit  mengenai  kriteria  asset  debitor  seperti  apa yang  dapat  didaftarkan  sebagai  harta  pailit.  Pasal  98  UU  Kepailitan  dijelaskan  bahwa  kurator harus  melaksanakan  upaya  untuk  mengamankan  harta  pailit  dan  menyimpan  semua  surat, dokumen,  uang,  perhiasan,  efek, dan  surat  berharga  lainnya  dengan  memberikan  tanda  terima. Pasal 101 ayat (1) UU Kepailitan ayat (1) mengatur bahwa benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, harus dimasukkan dalam pencatatan harta pailit. Pada Pasal 98 UU Kepailitan tersebut terdapat  kata  benda  yang  merujuk  pada  98  UU  Kepailitan  yaitu  semua  surat,  dokumen,  uang, perhiasan,  efek,  dan  surat  berharga  lainnya.  Pada  Pasal  108  ayat  (1)  UU  Kepailitan  juga dijelaskan bahwa uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya wajib disimpan oleh kurator sendiri.  Ketentuan  Pasal  98,  Pasal  101  ayat  (1)  dan  Pasal  108  UU  Kepailitan  tersebut  secara implisit menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam harta pailit adalah semua surat, dokumen, uang,  perhiasan,  efek,  dan  surat  berharga  lainnya.    UU  Kepailitan  hanya  mengatur  secara eksplisit mengenai kualifikasi harta debitor yang tidak termasuk dalam harta pailit yang diatur di dalam Pasal 22 UU Kepailitan. Adapun harta yang dikecualikan tersebut adalah : 1) benda-benda (termasuk  ternak)  yang  benar-benar  dibutuhkna  oleh  debitor  sehubingan  dengan  pekerjaanya, perlengkapan kerja, alat-alat medis yang dipergunakan untuk menunjang Kesehatan debitor atau keliarganya;  2)  Tempat  tidur  atau  perlengkapan  perabot  seperlunya  yang  dipergunakan  oleh debitor  dan  keluarganya  dalam  menjalani  kehidupannya  sehari-hari;  3)  bahan  makanan  untuk persediaan  selama  30  (tiga  puluh)  hari;  4)  segala  sesuatu  yang  diperoleh  debitor  sendiri  dari pekerjaanya sebagai gaji  dari jabatan atau jasa;  5) uang  pensiun, uang tunggu,  tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh hakim pengawas; dan 6) uang yang diberikan kepada debitor sebagai kewajibannya memberikan nafkah.
Penentuan  kriteria  asset  debitor  yang  dapat  dijadikan  harta  pailit  di  dalam  UU  Kepailitan menganut asas integrasi. Asas integrasi pada pokoknya menyatakan bahwa sistem hukum formil dan hukum materil merupakan satu kesatuan yang utuh dari system hukum perdata dan hukum acara  perdata  nasional  yang  berlaku  sebagai  hukum  positif  di  Indonesia  (Ginting,  2018b). Berdasarkan asas integrasi tersebut maka penentuan mengenai kriteria asset debitor yang dapat didaftarkan  sebagai  harta  pailit  mengacu  pada  peraturan  perundangan-undangan  lainnya  yang berlaku  di  Indonesia  (Ginting,  2019).  Pasal  1131  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (selanjutnya  disebut  KUHPerdata)  mengatur  bahwa  segala  barang-barang  bergerak  dan  tak bergerak  milik  debitur  baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  akan  ada,  menjadi  jaminan  untuk perikatan-perikatan  perorangan  debitur  itu.  Memperhatikan  ketentuan  Pasal  1  angka  1  UU Kepailitan  Pasal  21  UU  Kepailitan  dan  dikaitkan  dengan  ketentuan  Pasal  1131  KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek sita umum dalam perkara kepailitan adalah semua kekayaan debitor pailit berupa benda bergerak dan tidak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Ketentauan mengenai harta kekayaan debitor yang diatur di dalam Pasal 21 UU Kepailitan mengatur bahwa harta yang dapat dilakukan sita umum adalah seluruh harta kekayaan milik debitor sehingga harta kekayaan tersebut berkaitan dengan ketentuan benda sebagai hak milik sebagaimana diatur di dalam Pasal 570 KUHPerdata. Pasal 570 KUHPerdata mengatur  bahwa  hak  milik  adalah  hak  untuk menikmati harta  kekayaannya  secara leluasa dan untuk  berbuat  terhadap  benda  tersebut  secara  bebas  sepenuhnya  sepanjang  tidak  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Harta kekayaan debitor dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda dalam arti kekayaan debitor pailit juga meliputi benda yang terlihat
dan  benda  yang  tak  terlihat  seperti  hak-hak  sebagaimana  orang  tersebut  dapat  menjual  dan menggadaikan haknya (Subekti, 2017).
Pasal  108  UU  Kepailitan  telah  memberikan  contoh  aset  debitor  yang  dapat  didaftarkan sebagai  harta  pailit  berupa  uang,  perhiasan,  efek  dan  surat  berharga  lainnya.  Memperhatikan jenis benda tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kriteria utama dari aset debitor yang dapat didaftarkan  sebagai  harta  pailit  adalah  memiliki  nilai  ekonomis.  Di  dalam  praktik  pemberesan harta pailit, harta pailit dinilai memiliki nilai ekonomis jika dapat dijadikan sebagai jaminan di bank(Ginting, 2019). Benda-benda yang dapat dijaminkan tersebut berkaitan dengan benda yang dapat  dijaminkan  dengan  jaminan  kebendaan.  Adapun  jaminan  kebendaan  yang  berlaku  di Indonesia  adalah  1)  Hipotik  berdasarkan  Pasal  1162  sampai  dengan  Pasal  1232  KUHPerdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang jaminannya adalah kapal laut yang berukuran 20 meter kubik atau lebih ; 2) Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah yang objek jaminannya adalah ha katas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah; 3) Gadai berdasarkan Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdata yang objeknya adalah benda  bergerak;  4)  Gadai  tanah  berdasarkan  Hukum  Adat  di  Indonesia  yang  objeknya  adaah tanah-tanah  adat;  5)  Fidusia  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan  Fidusia  yang  objeknya  adalah  benda  bergerak  yang  berwujud  dan  tidak  berwujud;  6) Jaminan regulatif berupa Akta pengakutan hutang berdasarkan Pasal 224 HIR yaitu grosse akta dari suatu akta pengakuan utang (Harahap, 2018); 7) Jaminan Non Konvensional yaitu jaminan yang  telah dilaksanakan  secara luas di masyarakat  namun eksistensinya dalam hukum jaminan belum  diatur  secara  rapi  yang  objeknya  berupa  pengalihan  hak  tagih,  pengalihan  hak  tagih asuransi, kuasa menjual yang tidak dapat dicabut kembali, jaminan menutupi kekurangan biaya, cessie  untuk  menjain  hutang,  indemnity, bid/tender  bonds ,  penyisihan  dana  dalam escrow account (Harahap, 2018).
Berdasarkan jenis-jenis  benda yang dapat dijadikan jaminan di bank tersebut maka benda- benda  yang  termasuk  ke  dalam  harta  pailit  adalah  sebagai  berikut  :  1)  Barang  proyek  yang sedang  dikerjakan  oleh  debitor  yang  pembiayaannya  didanai  oleh  kreditor  atau  bank;  2)  Hak tagih  yang  dibiayai  oleh  kreditor  atau  bank;  3)  surat-surat  berharga,  obligasi  dan  saham;  4) saham yang  aktif diperdagangkan di bursa efek  di  Indonesia  atau memiliki  peringkat  investasi dan  diikat  secara  gadai;  5)  tanah,  Gedung  dan  rumah  tinggal;  6)  Mesin  yang  merupakan  satu kesatuan dengan tanah; 7) Pesawat udara; 8) Kapal laut dengan ukuran di atas dua puluh meter kubik;  9)  Kendaraan  bermotor;  10)  Perhiasan  emas;  11)  Produksi  barang  yang  dihasilkan  atau produk hasil pertanian; 12) barang-barang persediaan; 13) Resi Gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang; 14) Hak kekayaan intelektual yang menghasilkan royalti.

## 3. Bitcoin sebagai Aset Debitor yang Didaftarkan di dalam Harta Pailit
Setelah  debitor  dinyatakan pailit  melalui putusan  hakim,  debitor  kehilangan  haknya untuk menguasai dan mengurus seluruh hartanya. Pengurusan kekayaan debitor beralih kepada kurator yang ditetapkan di dalam putusan pailit. Pasal 100 UU Kepailitan mengatur bahwa kurator harus membuat  pencatatan  harta  pailit  paling  lambat  2  (dua)  hari  setelah  menerima  putusan pengangkatan  sebagai  kurator.  Kurator  memiliki  kewajiban  untuk  segera  mengamankan  harta pailit  dan melakukan  penyimpanan harta pailit debitor.  Pasal 98 UU Kepailitan secara implisit mengatur  bahwa  benda  yang  termasuk  dalam  harta  pailit  adalah  semua  surat,  dokumen,  uang, perhiasan,  efek,  dan  surat  berharga  lainnya.  Tujuan  dari  segera  melakukan  pencatatan  harta kekayaan  debitor  adalah  untuk  menghindari  iktikad  tidak  baik  debitor  pailit  yang  berusaha menyembunyikan  harta  kekayaannya.  UU  Kepailitan  tidak  mengatur  mengenai  jangka  waktu pengurusan dan pemberesan harta pailit namun demikian dari rangkaian pasal-pasal di dalam UU Kepailitan  tersebut,  dapat  disimpulkan  dalam  pengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit,  kurator menerapkkan asas cepat dan efisien (Ratibulava, 2020).
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.3, Juli 2022, Halaman 299-313
Kriteria harta debitor yang dapat dijadikan harta pailit adalah memiliki nilai ekonomis dan pada umumnya adalah benda-benda yang dapat dijadikan jaminan. Bitcoin termasuk jenis benda yang  memiliki  nilai  ekonomis  karena  memiliki  nilai  jual  walaupun  nilai  jual  bitcoin  dapat berubah  dalam  waktu  yang  cepat.  Berdasarkan  kriteria  kebendaan,  Bitcoin  adalah  benda  yang dapat  menjadi  objek  jaminan  namun  demikian  bitcoin  belum  lazim  dijadikan  sebagai  objek jaminan  dalam  utang  piutang.  Penerapan  bitcoin  sebagai  jaminan  di  Indonesia diterapkan  oleh triv.co.id berupa gadai bitcoin. Triv.co.id adalah platform jual beli bitcoin resmi yang terdaftar d BAPPEBTI  (Hutauruk,  2021).  Memperhatikan  dua  keadaan  tersebut,  maka  bitcoin  termasuk kedalam  kategori  benda  yang  dapat  dimasukkan  oleh  kurator  ke  dalam  daftar  harta  pailit. Berdasarkan informasi  dari  website  news.bloomberglaw.com,  terdapat perkara kepailitan suatu perusahaan  yang  memiliki  aset  berupa  bitcoin  terjadi  di  Amerika  Serikat  yaitu  The  Voyagers Digital Ltd pada bulan Juli 2022. Dalam perkara tersebut, Hakim yang mengawasi kepailitan The Voyager  Digital  Ltd  baru  melakukan  kursus  kilat  mengenai  penanganan  aset  digital  berupa kripto  atau  bitcoin.  Berdasarkan  penelusuran  putusan-putusan  kepailitan  yang  peniliti  lakukan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, belum ada perkara kepailitan yang objek pengurusan harta  pailitnya  adalah  berupa  bitcoin.  Bitcoin  sebagai  harta  pailit  menimbulkan  hambatan- hambatan  yang  mempersulit  kurator  dalam  memaksimalkan  bitcoin  sebagai  harta  pailit  untuk melunasi utang-utang debitor.
Hambatan pertama adalah dalam proses pencatatan harta pailit. Bitcoin tersimpan di dalam dompet elektronik ( e-wallet) dan hanya bisa diakses oleh pemilik e-wallet tersebut (Bitcoin.org, 2021).  Keping  bitcoin tersimpan  dengan  sistem  kriptografi  yang  hanya  bisa  diakses  oleh pengguna yang memegang kunci aksesnya.  Dengan kata lain yang bisa mengakses akun bitcoin hanyalah  pengguna  yang  mengetahui  kata  sandi dari e-wallet tersebut  (Chesley  &  Ferdando, 2019). E-wallet tersebut  juga  dapat  tidak  terhubung  dengan  identitas  sebenarnya  dari  si pengguna.  Keberadaan  dari  dompet  digital  dan  yang  dapat  mengakses  dompet  digital  tersebut hanya diketahui oleh debitor. Pasal 105 UU Kepailitan pada pokoknya mengatur bahwa kurator berhak  membuka  semua  surat-surat  yang  dialamatkan  kepada  debitor  dan  mengambil  seluruh komunikasi yang berkaitan dengan harta pailit. Dengan adanya Pasal 105 UU Kepailitan kurator dapat mengetahui keberadaan dompet digital yang menyimpan bitcoin dari surat elektronik milik debitor.  Namun  demikian  perlu  adanya  iktikad  baik  dari  debitor  untuk  memberitahu  dan memberikan  akses  terhadap  surat  elektronik  dan  dompet  digital  miliknya  yang  menyimpan bitcoin.  Tanpa  adanya  pemberitahuan  dari  debitor  tentunya  kurator  bisa  jadi  tidak  mengetahui bahwa debitor memiliki harta pailit berupa bitcoin.
Hambatan  kedua  dalam  hal  mengamankan  bitcoin  sebagai  harta  pailit.  Apabila  debitor memiliki iktikad tidak baik, debitor pailit tersebut dapat mengalihkan  aset yang dimilikinya ke dalam bentuk bitcoin kemudian memindahkannya  ke tempat lain. Bitcoin memiliki karakteristik tidak  dikontrol  oleh  lembaga  tertentu  atau  pemerintah  dan  bersifat  database blockchain tanpa kontrol  suatu  pihak  tertentu.  Kurator  tidak  dapat  mengajukan  permintaan  untuk  mengetahui kepemilikan  bitcoin  oleh  debitor  selain  kepada  debitor  itu  sendiri.  Transaksi  bitcoin  bersifat pseudonymous yang artinya semua transaksi yang pernah dilakukan oleh pengguna bitcoin dapat dilihat oleh publik, namun demikian secara substansi penggunaan bitcoin bersifat anonim karena yang  dapat  mengetahui  informasi  mengenai  transaksi  yang  terjadi  hanyalah  pemilik  bitcoin (Deppert, 2015).  Dalam memeriksa transaksi bitcoin tersebut kurator harus mengetahui alamat bitcoin  debitor  pailit.  Alamat  bitcoin adalah  satu-satunya  informasi  yang  digunakan  untuk menentukan letak bitcoin disimpan dan dikirimkan. Alamat bicoin juga dapat berubah-ubah dan biasanya digunakan hanya sekali sebagai bentuk perlindungan privasi pemilik bitcoin dari risiko pencurian bitcoin (Bitcoin.org, 2018). Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan mengatur mengenai hak kurator untuk mengajukan gugatan actio pauliana yaitu mengajukan pembatalan atas transaksi- transaksi yang dilakukan debitor pailit 1 (satu) tahun sebelum dinyatakan pailit. Pasal 49 ayat (1) UU  Kepailitan  mengatur  mengenai  kewajiban  orang  yang  telah  menerima  benda  yang
merupakan  bagian  harta  debitor  yang  tercakup  dalam  perbuatan  hukum  yang  dibatalkan. Gugatan actio  pauliana menerapkan  hukum  acara  perdata  secara  umum  (Tambunan,  Sunarmi, Harianto, & Suhaidi, 2017). Jika dikaitkan dengan harta debitor pailit berupa bitcoin, hal tersebut akan menyulitkan kurator karena transaksi bitcoin bersifat irreversible yang artinya pengiriman bitcoin  tidak  dapat  dibatalkan  apabila  telah  dilakukan.  UU  Kepailitan  menganut  prinsip universalitas  terhadap  harta  debitor  pailit  yang  berada  di  luar  batas  yurisdiksi  negara sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  21  UU  Kepailitan  (Ganindha  &  Indira,  2020).  Walaupun demikian,  kurator  tetap  dapat  mengalami  kesulitan  dalam  mengajukan  gugatan actio  pauliana dalam hal penerima bitcoin berada di luar negeri. Pengaturan hukum mengenai kepailitan lintas batas  negara (cross  border insolvency) di  Indonesia belum  lengkap  dan  hanya  diatur di  dalam Pasal  212,  213  dan  214  UU  Kepailitan.  Pasal  –  pasal  tersebut  belum  mengatur  secara  tegas mengenai pemberesan harta oleh kurator dalam hal harta debitor pailit berada di luar Indonesia (Juniarta & Sukihana, 2019).
Hambatan  ketiga  adalah  terkait  optimalisasi  nilai  bitcoin  oleh  kurator  sebagai  usaha meningkatkan  nilai  harta  pailit.  Dalam  proses  pengurusan  dan/atau  pemberesan  harta  pailit, kurator memiliki tanggung jawab dalam kapasitasnya sebagai kurator dan tanggung jawab secara pribadi  (Ondang,  2017).  Dalam  menjual  harta  pailit,  kurator  perlu  mempertimbangkan  aspek- aspek bisnis seperti (Fuady, 2017): 1) waktu yang tepat untuk menjual aset agar diperoleh harga tinggi; 2) dijual satu persatu atau sekaligus; 3) perlu perantara atau tidak; 4) perlu dibuat iklan atau  tidak.  Bitcoin  memiliki  nilai  jual  yang  sangat fluktuatif yang  dapat  berubah  dalam  waktu singkat. Pasal 107 ayat (1) UU kepailitan mengatur bahwa kurator dapat mengalihkan harta pailit dalam  hal  diperlukan  untuk  menutup  biaya  kepailitan  atau  keberadaan  harta  tersebut mengakibatkan  kerugian  pada  harta  pailit.  Nilai  jual  bitcoin  yang fluktuatif berpotensi menimbulkan kerugian terhadap harta pailit. Kerugian-kerugian yang timbul terhadap harta pailit menimbulkan  tanggungjawab  bagi  kurator.  Pasal  72  UU  Kepailitan  mengatur  bahwa  kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kurator harus memiliki pemahaman terhadap karakteristik bitcoin terutama dalam hal menentukan waktu terbaik dalam menjual harta pailit berupa bitcoin. Keputusan menjual bitcoin baik secara sengaja ataupun tidak disengaja  yang  mengakibatkan  kerugian  terhadap  harta  pailit  karena  kurangnya  pemahaman kurator terhadap karakteristik bitcoin, dapat mengakibatkan kurator bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum tersebut secara pribadi (Aprita, 2019).
Hambatan  keempat  adalah  terkait  mekanisme  penjualan  harta  pailit  berupa  bitcoin.  Pasal 185  ayat  (1)  UU  Kepailitan  mengatur  bahwa  penjualan  harta  pailit  dilakukan  di  depan  umum atau  secara  lelang.  Pasal  3  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  213/PMK.06/2020  Tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  (PMK  Lelang)  mengatur  bahwa  penjualan  harta  pailit  termasuk lelang  eksekusi.  Dalam  proses  lelang  eksekusi  harta  pailit,  salah  satu  dokumen  yang  harus diserahkan  kepada  pejabat  lelang  adalah  dokumen  bukti  kepemilikan/hak  dan  dokumen  yang menunjukkan  adanya  hak  dalam  hal  objek  lelang  berupa  benda  tidak  berwujud.  Karakteristik bitcoin adalah tidak dikeluarkan lembaga tertentu dan kepemilikan bitcoin tercatat di dalam buku besar  bitcoin.  Kurator  akan  kesulitan  untuk  memenuhi  persyaratan  tersebut  dalam  hal  bitcoin yang dimiliki oleh debitor tidak diperoleh dari lembaga sah yang diberikan izin untuk melakukan jual beli bitcoin di Indonesia oleh BAPPEBTI. Terhadap hal tersebut perlu adanya aturan yang tegas  dari  Menteri  Keuangan  terkait  persyaratan  pelelangan  eksekusi  harta  pailit  berupa  aset digital terutama terkait pemenuhan bukti kepemilikan.
Dalam  hal  pelelangan  umum  terlaksana  karena  terpenuhinya  persyaratan,  kendala  yang muncul  selanjutnya  adalah  dalam  menilai  nilai  limit  bitcoin.  Nilai  limit  adalah  nilai  minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual. Pasal 47, 48 dan 49 PMK Lelang pada pokoknya  mengatur  bahwa  di  dalam  lelang  eksekusi  harta  pailit,  nilai  limit  ditetapkan  oleh penjual berdasarkan laporan hasil penilaian oleh penilai.  Proses pelelangan mulai dari penilaian
nilai limit sampai dengan tahap lelang memerlukan waktu lebih dari 1 hari. Karakteristik bitcoin yang  memiliki  nilai  jual  fluaktuatif  tentunya  dapat  mengakibatkan  harga  bitcoin  berbeda  jauh pada saat dilakukan penilaian nilai limit dengan pada saat bitcoin dijual lelang di muka umum. Hal  tersebut  berpotensi  mengakibatkan  tidak  adanya  pembeli  yang  membeli  bitcoin  tersebut dalam pelelangan  umum. Upaya terakhir dalam proses penjualan bitcoin adalah  mengacu pada Pasal  185  ayat  (2)  UU  Kepailitan  mengatur  bahwa  dalam  hal  penjualan  lelang  tidak  tercapai maka penjualan  di  bawah  tangan  dapat  dilakukan  dengan  izin  Hakim Pengawas.  Pasal  65 UU Kepailitan  secara  eksplisit  memberikan  tanggung  jawab  kepada  Hakim  Pengawas  untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan kurator agar tidak terjadi penyalahgunaan  wewenang  oleh  kurator  (Sahupala,  2016).  Pasal  65  dan  185  Ayat  (2)  UUK tersebut  memberikan  keharusan  kepada  Hakim  Pengawas  untuk  mengetahui  karakteristik  dari bitcoin  karena  penjualan  terhadap  aset  bitcoin  berbeda  dengan  aset  kepailitan  pada  umumnya. Konsekuensi penjualan harta pailit di bawah tangan adalah adanya upaya keberatan oleh kreditor atau debitor atas penjualan di bawah tangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 dan 84 UU Kepailitan.  Selain  itu  UU  Kepailitan  juga  tidak  mengatur  secara  khusus  mengenai  tata  cara penjualan  harta  pailit  di  bawah  tangan  sehingga  teknis  penjualan  ditentukan  oleh  kurator. Kurator sebaiknya mendiskusikan mengenai cara penjualan aset bitcoin secara di bawah tangan tersebut di dalam rapat kreditor sebagai bentuk pemenuhan asas transparansi dan publisitas. Hal tersebut  dikarenakan  debitor  dan  kreditor  pailit  berhak  mengetahui  proses  pengurusan  dan pemberesan harta pailit (Ginting, 2018a).

## D. Simpulan dan Saran
Kedudukan  bitcoin  berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yaitu  bitcoin  telah memenuhi klasifikasi benda tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Bitcoin bukan merupakan mata  uang  yang  menjadi  alat  pembayaran  yang  sah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2011  tentang  Mata  Uang.  Bitcoin  tidak  dapat  diperdagangkan  di  Pasar  Modal  karena walaupun  memiliki  karakteristik  kebendaan  yang  sama  dengan  efek,  bitcoin  bukan merupakan jenis efek yang dapat diperdagangkan dan diatur di dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 1995 tentang Pasar Modal. Di  Indonesia bitcoin ditetapkan sebagai aset  kripto dan  merupakan komoditi  yang  dapat  menjadi  subjek  kontrak  berjangka  berdasarkan  Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  99  Tahun  2018  tentang  Kebijakan  Umum  Penyelenggaraan  Perdagangan Berjangka Aset Kripto ( crypto asset) .
Terhadap kriteria benda yang dapat dijadikan harta pailit, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (UU  Kepailitan)  tidak mengatur  secara  eksplisit  mengenai  kriteria  benda  yang  dapat  dijadikan  harta  pailit.  Pasal  98, Pasal  101  ayat  (1)  dan  Pasal  108  UU  Kepailitan  secara  implisit  menyebutkan  beberapa  jenis harta  pailit  yaitu  semua  surat,  uang,  perhiasan,  efek  dan  surat  berharga  lainnya.  Berdasarkan praktik kepailitan di Indonesia, benda yang didaftarkan sebagai harta pailit adalah benda-benda yang dapat dijadikan jaminan di bank dan memiliki nilai ekonomis.
Bitcoin  termasuk  ke  dalam  kategori  benda  yang  dapat  dimasukkan  oleh  kurator  ke  dalam daftar  harta  pailit.  Bitcoin  sebagai  harta  pailit  memiliki  hambatan-hambatan  yang  akan mempersulit  kurator  dalam  memaksimalkan  bitcoin  sebagai  harta  pailit  untuk  melunasi  utang- utang  debitor  yaitu  1) Hambatan  dalam  proses  pencatatan harta  pailit;  2)  Hambatan  dalam  hal mengamankan  bitcoin  sebagai  harta  pailit;  3)  Hambatan  dalam  optimalisasi  nilai  bitcoin  oleh kurator  sebagai  usaha  meningkatkan  nilai  harta  pailit;  dan  4)  Hambatan  terkait  mekanisme penjualan harta pailit berupa bitcoin.
Terhadap  hambatan-hambatan  tersebut  penulis  menyarankan  agar  Kurator  dapat  berperan aktif dengan  memanfaatkan  kewenangan-kewenangan  kurator  yang  diatur  di  dalam  UU Kepailitan  seperti  hak  kurator  untuk  mengakses  seluruh  surat-surat  dan  mengambil  alih korespodensi  daripada  debitur  pailit  dan  memanfaatkan  rapat  kreditor  pertama  untuk
memperoleh  persetujuan  kreditur  pailit  terkait  mekanisme  penjualan  bitcoin. Penulis menyarankan  perlu  adanya  pelatihan  terhadap  kurator  dan  hakim  pengawas  kepailitan  terkait dengan  penanganan  harta  pailit  berupa  bitcoin  atau cryptocurrency yang  bertujuan  agar  setiap kurator  dan  hakim  pengawas  memiliki  pemahaman  mengenai  pengurusan  harta  pailit  berupa bitcoin atau cryptocurrency lainnya. Selain pelatihan mengenai penanganan bitcoin, penulis juga menyarankan  agar  Mahkamah Agung  sebagai  lembaga  peradilan dapat  membuat  aturan dalam bentuk  Peraturan  Mahkamah  Agung  atau  surat  edaran  Mahakamah  Agung  yang  mengatur mengenai  penanganan  harta  pailit  berupa  bitcoin  atau cryptocurrency lainnya.  Selanjutnya Pemerintah  dan  stakeholder  terkait  perlu  membuat  aturan  terkait  dengan  mekanisme  lelang terhadap  bitcoin  atau cryptocurrency lainnya  agar  memberikan  kepastian  hukum  bagi  kurator untuk  dapat  melakukan  eksekusi  terhadap  harta  pailit  berupa  bitcoin  atau cryptocurrency lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprita,  S.  (2019).  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum  Kurator  Atas  Kesalahan  Atau Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. Solusi , 17 (2), 154–174. https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.173
Aspian, D., Siregar, M., & Sukarja,  D.  (2019).  Studi Perbandingan Perlindungan  Hukum  Bagi Pengguna Bitcoin Di Amerika Serikat, Jepang Dan Indonesia. Transparency , 2 (1). Retrieved from https://jurnal.usu.ac.id/index.php/transparency/article/view/23836
BAPPEBTI. (2021). Perdagangan Aset Kripto di Indonesia . Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
Bhiantara,  I.  B.  P.  (2018).  Teknologi  Blockchain  Cryptocurrency  di  Era  Revolusi  Digital. Seminar  Nasional  Pendidikan  Teknik  Informatika  Ke-9 .  Bali:  Universitas  Pendidikan Ganesha.
Bitcoin.org.  (2018).  Lindungi  Privasi  Anda.  Retrieved  from  Bitcoin.org  website: https://bitcoin.org/id/lindungi-privasi-anda
Bitcoin.org. (2021). Memulai
Bitcoin.
Retrieved from Bitcoin.org website: https://bitcoin.org/id/memulai
Chesley,  R.,  &  Ferdando,  M.  (2019). Cryptocurrency  and  its  impact  on  insolvency  an restructuring . London.
Clara,  C.,  &  Nurbaiti,  S.  (2018).  Kedudukan  Hukum  Bitcoin  Sebagai  Mata  Uang  Virtual  Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Jurnal Hukum Adigama , 1 (1), 1–26. https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2215
CoinMarketCap.  (2021).  Bitcoin  Capital  Market.  Retrieved  from  CoinMarketCap  website: https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/markets/
Danella, T. D., Sihabbudin, S., & Hamidah, S. (2015). Bitcoin sebagai Alat Pembayaran yang Legal dalam Transaksi Online . Universitas Brawijaya.
Darmawan, O. (2014). Bitcoin Mata Uang Digital Dunia . Jakarta: Jasakom.
Deppert,  C.  (2015).  Bitcoin  and  Bankruptcy:  Putting  the  Bits  Together. Emory  Bankruptcy Developments Journal , 32 (1 A Tribute to Marjorie Girth), 37.
Firmansyah,  R.  R.  A.,  &  Sekar,  I.  D.  N.  (2014).  Pengaturan  Dan  Penerapan  Prinsip  Paritas
Creditorium Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum , 2 (5), 1–5. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10555
Fuady,  M.  (2017). Hukum  Pailit  dalam  Teori  dan  Praktek (6th  ed.).  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Ganindha, R., & Indira, N. P. (2020). Kewenangan Kurator Dalam Eksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan  Lintas  Batas  Negara. Arena  Hukum , 13 (2),  329–347.  Retrieved  from https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/971
Ginting,  E.  R.  (2018a). Hukum  Kepailitan :  Rapat-Rapat  Kreditor (1st  ed.).  Jakarta:  Sinar Grafika.
Ginting,  E.  R.  (2018b). Hukum  Kepailitan :  Teori  Kepailitan (Tarmizi,  Ed.).  Jakarta:  Sinar Grafika.
Ginting, E. R. (2019). Hukum Kepailitan : Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (M. Sari, Ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
Grinsberg, R. (2011). Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency. Hasting Science and Technology Law Journal , 4 .
Harahap, H. (2018). Hukum Jaminan : Perlindungan Hukum Pihak Ketiga dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan . Jakarta: Warta Mandiri Multimedia.
Hutauruk, D. M. (2021). Platform bitcoin luncurkan gadai kripto. Retrieved from Kontan.co.id website: https://investasi.kontan.co.id/news/platform-bitcoin-triv-luncurkan-gadai-kripto
Ilyasa,  R.  M.  A.  (2019).  Legalitas  Bitcoin  Dalam  Transaksi  Bisnis  Di  Indonesia. Lex  Scientia Law Review , 3 (2), 115–128. https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35394
Investing.com.  (2021).  Mata  Uang  Kripto.  Retrieved  from  Investing.com  website: https://id.investing.com/crypto/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_uyxNHYtqBKqxfIK9OGJCuIak zjb0kTCToCb7MaJ3YfI-1632362618-0-gqNtZGzNAhCjcnBszQl9
Juniarta, I. D. A. D., & Sukihana, I. A. (2019). Kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia Dalam Eksekusi  Aset  Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri. Kertha Semaya : Journal  Ilmu Hukum , 7 (8), 1–13. https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i08.p03
Lumbantobing, C., & Sadalia, I. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Cryptocurrency Bitcoin,
Saham dan Emas sebagai alternatif Investasi. Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi , 2 (1), 33–45. https://doi.org/10.35912/simo.v2i1.393
Muhammad, A. (2014). Hukum Perdata Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Nakamoto,  S.  (2008). Bitcoin :  Sebuah  Sistem  Uang  Tunai  Elektronik  Peer-to-Peer .  Retrieved from https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_id.pdf
Nurjannah,  S.,  &  Artha,  I.  G.  (2019).  Bitcoin  Sebagai  Aset  Kripto  Di  Indonesia  Dalam Persepektif Perdagangan. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum , 7 (9), 1–15. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/54494
Ondang, Q. H. (2017). Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Lex et Societatis , 5 (7), 31–37. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18086
Ratibulava, R. (2020). Perlindungan Hukum Debitor Pailit Atas Berlarut-Larut Pengurusan dan
Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator. Jurist-Diction , 3 (5), 1883–1904. https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21984
Sahupala,  M.  (2016).  Tugas  Dan  Wewenang  Hakim  Pengawas  Terhadap  Pengurusan  Dan Pemberesan  Harta  Debitor  Pailit. Lex  Privatum , 4 (1),  57–65.  Retrieved  from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11165
Salam, A. (2014). Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Milik Perseroan Terbatas
Di  Dalam Hukum  Kepailitan  Di Indonesia. Law  Reform , 9 (2),  1–14. https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12442
Subekti, S. (2017). Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa.
Swari, I. A. K. W., Dirksen, A. A. N. G., & Darmadi, A. A. S. W. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap  Kepentingan  Para  Kreditor  Akibat  Actio  Pauliana  Dalam  Hukum  Kepailitan. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum , 2 (1), 1–5. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8115
Tambunan, R., Sunarmi, S., Harianto, D., & Suhaidi, S. (2017). Upaya Hukum Actio Pauliana Dalam Melindungi Kreditor Atas Aset Debitor Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. USU Law Journal , 5 (3), 101–107. Retrieved from
https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/18934
Usman, R. (2011). Hukum Kebendaan . Jakarta: Sinar Grafika.
Wijayanta,  T.  (2014).  Kajian  Tentang  Pengaturan  Syarat  Kepailitan  Menurut  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Mimbar Hukum , 26 (1), 1–13. https://doi.org/10.22146/jmh.16063