## RESTORATIVE JUSTICE DAN PROSPEKNYA
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA,

## PIDANA ANAK DI INDONESIA
Oleh: Dwi Afrimetty Timoera *

## ABSTRACT
Protection  of  child  criminals  is  important,  because  children  are  the  future generation in the future. Although so far there are various legal devices, the reality is not quite  good  enough  to  bring  change  for  children  who  have  problems  with  law.  Because  it needs  a  diversion  in  the  form  of  discretion,  in  the  form  of  a  model  of  restorative  justice (restorative  justice),  in  juvenile  justice,  to  avoid  psychological  trauma  and  label  /  stamp former criminals. Kadilan restorative (restorative justice) is expected to be an alternative treatment  delinkuensi  problem  child.  The  ultimate  objective  of  the  concept  of  restorative justice  is  expecting  a  reduction  in  the  number  of  children  who  were  arrested,  detained, and sentenced to prison; eliminate stigma / stamp and return the child to be normal and is expected to be useful later in life.
Key Words: restorative justice, children, law.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Restorative justice atau sering diterjemahkan  sebagai  keadilan  restoratif, merupakan  suatu  model  pendekatan  yang muncul  dalam  era  Tahun  1960-an  dalam upaya penyelesaian perkara pidana (Nathalina 2010). Berbeda dengan pendekatan  yang  dipakai  pada  sistem peradilan  pidana  pidana  konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi  langsung  pelaku,  korban  dan masyarakat  dalam  proses  penyelesaian perkara  pidana.  Terlepas  dari  kenyataan bahwa  pendekatan  ini  masih  diperdebatkan secara teoritis, pandangan ini pada kenyataannya  berkembang  dan  banyak
mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.
Yang  melatar  belakangi  munculnya restorative justice adalah karena ketidakpuasan  dan  rasa  frustasi  di  banyak negara  di  dunia  terhadap  hukum  pidana formal yang nyatanya sering kali tidak dapat menjawab persoalan-persoalan dalam sistem peradilan pidana pidana yang dianggap tidak lagi dapat memberikan keadilan, perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia, tiadanya  transparansi  dalam  penanganan perkara  pidana  serta  kepentingan  umum yang  seringkali  diabaikan  atau  semakin tidak dirasakan (Eva Achjani Zulva 2012:1).
Restorative  justice adalah  sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan  sistem  peradilan  pidana
* Dosen Prodi PPKn Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat  dan korban yang  dirasa  tersisihkan  dengan  mekanisme yang  bekerja  pada  sistem  peradilan  pidana pidana  yang  ada  saat  ini.  Di  pihak  lain, restorative  justice juga  merupakan  suatu kerangka berfikir yang baru dapat digunakan  dalam  merespon  suatu  tindak pidana  bagi  penegak  dan  pekerja  hukum (Eva  Acjani  Zulva  2012:2).  Penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative  justice menawarkan  pandangan dan  pendekatan  berbeda  dalam  memahami dan  menangani  suatu  tindak  pidana.  Hal  ini dilatarbelakangi  oleh  fokus  perhatian  dan pandangan  atas  suatu  tindak  pidana  dan keadilan yang berbeda.
Pandangan  terhadap  arti  dari  suatu tindak  pidana  yang  dianut  dalam  sistem peradilan  pidana  pidana  saat  ini  adalah sebagai “is  a  violation  of  the  state,  defined by  law  breaking  and  guilty” .  Sementara keadilan  dipahami  sebagai  “terbuktinya dakwaan  dan  penjatuhan  pidana  kepada pelaku  oleh  negara  sebagai  pemegang kedaulatan  dalam  menjatuhkan  pidana.” Otoritas  demikian  pada  akhirnya  justru berimbas  pada  kondisi  tidak  terwakilinya kepentingan  korban  dan  masyarakat  dalam sistem.  Dipihak  lain  tindak  pidana  dalam pandangan keadilan restoratif adalah serangan  terhadap  individu  dan  masyarakat serta  hubungan  kemasyarakatan.  Dalam pendekatan  keadilan  restoratif,  korban
utama  atas  terjadinya  suatu  tindak  pidana bukanlah  negara,  melainkan  individu.  Oleh karena  kejahatan  menciptakan  kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya  suatu  tindak  pidana.  Sementara keadilan  dimaknai  sebagai  proses  pencarian pemecahan  masalah  yang  terjadi  atas  suatu perkara  pidana  dimana  leterlibatan  korban, masyarakat  dan  pelaku  menjadi  penting dalam  usaha  perbaikan,  rekonsiliasi  dan perjaminan keberlangsungan usaha perbaikan  tersebut  (Eva  Achjani  Zulva 2012:3).
Filosofi  sistem  peradilan  pidana pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan  dan  rehabilitasi  terhadap pelaku  anak  sebagai  orang  yang  masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Dengan demikian  anak  memerlukan  perlindungan dari  negara  dan  masyarakat  (Bala  and Bromwich  2002:5).  Terhadap  anak  yang terlanjur  menjadi  pelaku  tindak  pidana diperlukan  strategi  sistem  peradilan  pidana pidana,  yaitu  mengupayakan  seminimal mungkin  intervensi  sistem  peradilan  pidana pidana (Haines and Drakeford 1998:73).
Semua  negara  di  dunia  menganggap persoalan perlindungan terhadap anak pelaku  tindak  pidana  merupakan  hal  yang penting,  karena  anak  merupakan  generasi penerus  bangsa  dimasa  depan.  Oleh  karena itu  negara-negara  di  dunia  berfikir  untuk mencari bentuk alternatif penyelesaian yang
terbaik  untuk  anak.  Secara  internasional konvensi internasional yang  mengatur pelaksanakan  peradilan  anak  dan  menjadi standarperlakuan terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana pidana,  yaitu Deklarasi  Universal  tentang  Hak  Asasi Manusia  ( Universal  Declaration  of  Human Rights ),  Konvensi  Internasional  Hal-Hal Sipil  dan  Politik  ( International  Convention on  Civil  and  Political  Rights ),  Konvensi Menentang  Penyiksaan  dan  Perlakuan  atau Penghukuman  Lain  Yang  Kejam,  Tidak Manusiawi  atau  Merendahkan  Martabat Manusia  ( Convention  Against  Torture  and Other  Cruel  in  Human  or  Degrading Treatment  on  Punishment )  dan  Standar Minimum Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai administrasi peradilan anak ( Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ) (http://www.researchgate.net/publication/42 348867, Pengembangan Konsep Diversi dan restorative  Justice  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Pidana Anak di Indonesia).
Negara Republik Indonesia pun juga sejak  dahulu  telah  melakukan  berbagai upaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana diantaranya dengan lahirnya Undang- Undang  No  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan  Anak,  Keputusan  Presiden No  36  Tahun  1990  tentang  Ratifikasi Konvensi  Hak  Anak,  Undang-Undang  No.3 Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak,
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia,  Undang-Undang  No. 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak. Namun  demikian,  meskipun  sudah  ada berbagai perangkat hukum dalam kenyataannya tidak cukup membawa perubahan  yang  cukup  baik  bagi  anak-anak yang  bermasalah  dengan  hukum.  Oleh karena  itu  perlindungan  terhadap  anak membutuhkan  adanya  kelengkapan  aturan dan  pemahaman  serta  kemampuan  aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan  dan  perlunya  dukungan  dari masyarakat (Haines and Drakeford 1998:73).
Proses  peradilan  yang  diharapkan bagi  anak  adalah  proses  yang  dapat memulihkan,  artinya  perkara  betul-betul ditangani  aparat  penegak  hukum  yang mempunyai  minat,  pehatian,  dedikasi,  dan memahami  masalah  anak,  serta  penahanan dilakukan  sebagai  pilihan  terakhir  dengan mengindahkan  prinsip-prinsip  dasar  dari Konvensi Hak-hak Anak yang telah diadopsi  ke  dalam  UU  Perlindungan  Anak. Apabila  anak  terpaksa  harus  ditahan, penahanan  tersebut  harus  di  rutan  khusus anak,  dan  apabila  terpaksa  harus  dihukum penjara,  anak  harus  ditempatkan  di  lapas anak.  Baik  di  rutan  maupun  di  lapas,  anak tetap harus bersekolah dan mendapatkan hak asasinya  sesuai  dengan The  Beijing  Rules (Peraturan Minimum Standar PBB
Mengenai  Administrasi  Peradilan  bagi
Anak)  agar  mereka  dapat  menyongsong masa  depan  yang  cerah,  karena  pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan negara (http://yudipriambudish.blogspot.com/2009/ 08/html).

## Pokok Permasalahan
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas, untuk  mempertajam  pembahasan  dalam tulisan  ini,  maka  kami  akan  membatasi ruang  lingkup  pokok  permasalahannya. Adapun  yang  menjadi  ruang  lingkup permasalahan yang akan dibahas adalah:
1. Bagaimana sistem peradilan pidana pidana anak diterapkan di Indonesia?
2. Bagaimana  prospek restorative jus tice  dalam  sistem  peradilan pidana pidana anak di Indonesia?

## PEMBAHASAN
Delinkuensi dan Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia
Melihat  kecenderungan  yang  ada  di media  saat  ini,  baik  media  cetak  maupun media elektronik, jumlah tindak pidana yang dilakukan  oleh  anak  ( juvenile  delinquency ) semakin  meningkat  dan  semakin  beragam modusnya.  Masalah  delinkuensi  anak  ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan  perlu  segera  diatasi,  baik  oleh
pemerintah  maupun  masyarakat.  Berbagai faktor dapat  menjadi  sebab bagi  anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang  dapat  membuat  mereka  terpaksa berhadapan  dengan  hukum  dan  sistem peradilan  pidana.  Anak  yang  melakukan tindak  pidana  ini  bisa  disebut  pula  dengan anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. Menurut  Pasal  1  Huruf  2  Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat  dua  kategori  perilaku  anak  yang dapat  membuat  seorang  anak  berhadapan dengan  hukum  yakni status  offences dan criminal  offences . Status  offences adalah perilaku  kenakalan  anak  yang  apabila dilakukan  orang  dewasa  tidak  termasuk kejahatan  atau  anak  yang  melakukan perbuatan  terlarang  bagi  seorang  anak. Misalnya, tidak menurut, membolos sekolah,  kabur  dari  rumah.  Sedangkan criminal  offences adalah perilaku kenakalan anak  yang  apabila  dilakukan  orang  dewasa termasuk kategori  kejahatan atau anak  yang melakukan tindak pidana.
Pemerintah  telah  memiliki  beberapa instrumen  hukum  yang  mengatur  masalah delinkuensi anak, diantaranya adalah Undang-Undang  No.  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan  Anak,  Undang-Undang  No. 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak, Undang-Undang  No.  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak,  Keputusan  Presiden  No. 36  Tahun  1990  tentang  Ratifikasi  Konvensi Hak  Anak.  Namun  demikian,  meskipun
sudah ada berbagai perangkat hukum, dalam kenyataannya tidak cukup membawa perubahan  yang  cukup  baik  bagi  anak-anak yang  bermasalah  dengan  hukum.  Undang- Undang  No  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan Anak belum mengatur ketentuan tentang  diskresi  dan  diversi  yang  berfungsi agar  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum tidak  terstigmatisasi  akibat  proses  peradilan yang harus dijalaninya.
Hal ini sesuai dengan yang tercantum  dalam  Resolusi  PBB  tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration  of  Juvenile  Justice , (Beijing Rule) Rule 11 (Hadisuprapto 2008:208):
“Diversion,  involving  removal  from criminal  justice  processing,  and frequently  redirection  to  community support services, is commonly practiced  on  a  formal  and  informal basis  in  many  legal  system.  This practice  serves  to hinder  the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration  (for  example  the stigma  of  conviction  and  sentence). In  many  cases,  non  intervention would  be  the  best  response.  This diversion  at  the  out  set  and  without referral to alternative (social) services may be the optimal response.  This  is  especially  the  case where the offence is of a non-serious nature  and  where  the  family,  the school  r  other  informal  social control  institutions  have  already reacted,  or  are  likely  to  react,  in  an appropriate and constructive manner”
Secara umum diversi adalah pengalihan  penanganan  kasus-kasus  anak yang  diduga  telah  melakukan  tindak  pidana dari  proses  formal  dengan  atau  tanpa  syarat (Unicef  2004:  330),  sedangkan  diskresi adalah  kewenangan  yang  dimiliki  Polisi untuk  menghentikan  penyidikan  perkara dengan  membebaskan  tersangka  anak,  atau pun  melakukan  pengalihan  dengan  tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut (Unicef 2004:330). Penerapan ketentuan  diversi  merupakan  hal  yang penting  untuk  dipertimbangkan,  karena dengan  diversi  hak-hak  asasi  anak  dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma  sebagai  “anak  nakal”,  karena  tindak pidana  yang  diduga  melibatkan  seorang anak  sebagai  pelaku  dapat  ditangani  tanpa perlu melalui proses hukum. Adapun tujuan dari diversi yaitu;
1. Untuk menghindari penahanan;
2. Untuk  menghindari  cap/label  sebagai penjahat;
3. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku;
4. Agar  pelaku  bertanggung  jawab  atas perbuatannya;
5. Untuk  mencegah  pengulangan  tindak pidana;
6. Untuk  memajukan  intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;
7. Program  diversi  juga  akan  menghindari anak  mengikuti  proses  sistem  peradilan pidana;
8. Lebih lanjut program ini akan menjauhkan  anak-anak  dari  pengaruh- pengaruh  dan  implikasi  negatif  dari proses  peradilan  tersebut  (Unicef  2004: 332).
Penanggulangan  delinkuensi  anak erat  kaitannya  dengan  kebijakan  kriminal ( criminal policy ). Kebijakan kriminal sebagai  usaha  rasional  masyarakat  untuk menanggulangi  kejahatan,  di  dalam  gerak operasionalnya terarah pada dua  jalur,  yaitu kebijakan penal dan  kebijakan non  penal (Hadisuprapto 2006:4). Lebih lanjut, menurut  Paulus  Hadisuprapto  penggunaan sarana penal atau  jalur  hukum  pidana cenderung  merugikan  masa  depan  anak karena  membekaskan  stigma  pada  anak. Melalui sarana penal, seorang anak terpaksa harus  berhadapan  dengan  proses  hukum yang panjang, mulai pada proses penyidikan oleh  kepolisian,  proses  penuntutan  oleh jaksa, proses persidangan di pengadilan oleh hakim,  dan  mengalami  proses  penahanan dalam rumah tahanan.
Kondisi  tersebut  dapat  memberikan tekanan baik fisik maupun mental bagi anak yang  berhadapan  dengan  hukum.  Menurut Santi  Kusumaningrum,  berhadapan  dengan hukum dan sistem peradilan pidana memiliki  konsekuensi  merugikan  bagi  anak dan  masyarakat,  diantaranya  adalah  (Santi
Kusumaningrum): (a) Pengalaman kekerasan  dan  perlakuan  salah  selama proses peradilan (pelaku, korban atau saksi); (b) Stigmatisasi; (c) Pengulangan perbuatan. Dengan  demikian,  maka  diperlukan  adanya suatu  pemahaman  baru  yang  dapat  menjadi jalan  keluar  bagi  masalah  delinkuensi  anak Indonesia.  Keadilan  restoratif  ( restorative justice ) diharapkan mampu menjadi alternatif  penanganan  masalah  delinkuensi anak.
Sesungguhnya semangat untuk memberikan  perlindungan  terhadap  anak telah diakomodir oleh perkembangan sistem peradilan pidana anak yang ditandai dengan Undang-Undang  No.  3  Tahun  1997  yang telah mencabut  Pasal  45, 46, dan 47 KUHP yang  mengatur straf   modus dan straf  sort tentang  sistem   pemidanaan  untuk  anak, dengan tujuan semata-mata untuk memberikan  perlindungan  dari  stigma negatif  pada  jiwa  anak  dalam  menjalani proses  perkara  pidana  (Hadisuprapto  2006). Namun  setelah  berjalan  selama  10  tahun undang-undang tersebut, pada tataran implementasinya  dirasakan  tidak  dapat memenuhi  tujuan  dilahirkannya  undang- undang;  dimaksud,  karena  pendekatan yuridis formal lebih ditonjolkan dan tertutup dilakukannya  upaya  diskresi  dalam  mencari solusi perkara anak nakal.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas, mulai dipikirkan sebuah alternatif penyelesaian  terhadap  delinkuensi  seperti
model  peradilan restorative yang  lebih menekankan   diskresi  untuk  penyelesaian masalah anak nakal, memberikan alternatif diversi sebagai upaya menghindarkan  stigma  mental  anak  pada proses  hukum.  Model  peradilan  restoratif ini, pada tataran ius constituendum peradilan  anak  Indonesia  adalah  suatu pemikiran dalam rangka perumusan undang-undang peradilan anak.
Keadilan  Restoratif  Bagi  Anak  yang Berhadapan  dengan  Hukum  (Pelaku Kriminal Anak)
Keadilan  restoratif (restoratif  justice) merupakan  hal  yang  relatif  baru  di Indonesia.  Namun  demikian,  restorative justice memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi masalah delinkuensi anak. Menurut Fruin J.A., peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi  terhadap  pelaku  delinkuensi  anak tidak  akan  efektif  tanpa  adanya  kerjasama dan  keterlibatan  dari  korban,  pelaku  dan masyarakat (Paulus Hadisuprapto 2008:225).  Prinsip  yang  menjadi  dasar adalah  bahwa  keadilan  yang  paling  tinggi apabila  setiap  pihak  menerima  perhatian secara  adil  dan  seimbang,  aktif  dilibatkan dalam  proses  peradilan  dan  memperoleh keuntungan  secara  memadai  dari  interaksi mereka  dengan  sistem  peradilan  pidana anak.
Menurut  Tony  F.  Marshall  (1999) restorative  justice  adalah:  “Restorative Justice  is  a  process  whereby  parties  with  a stake  in  a  specific  offence  collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence  and  its  implications  for  the  future” (Keadilan  restoratif  adalah  suatu  proses dimana  semua  pihak  yang  terlibat  dalam suatu  tindak  pidana  tertentu  bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani  akibat  di  masa  yang  akan datang).
Menangani  masalah  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan.  Pengadilan  bagi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  menjadi  upaya terakhir  setelah  berbagai  upaya  yang dilakukan  dengan  pendekatan  kekeluargaan telah  ditempuh.  Secara  umum,  prinsip- prinsip  keadilan  restoratif  adalah  (Unicef 2004:357).
1. Membuat  pelanggar  bertangung  jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar  untuk  membuktikan  kapasitas dan  kualitasnya  disamping  mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
3. Melibatkan  para  korban,  orang  tua, keluarga  besar,  sekolah,  dan  teman sebaya;
4. Menciptakan  fórum  untuk  bekerjasama
dalam
menyelesaikan
masalah;menetapkan hubungan langsung dan  nyata  antara  kesalahan  dengan reaksi sosial yang formal.
Dalam restorative  justice metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan  melibatkan  korban  dan  pelaku beserta  keluarga  masing-masing,  ditambah wakil  masyarakat  yang  diharapkan  dapat mewakili  lingkungan  dimana  tindak  pidana dengan pelaku anak tersebut terjadi. Dengan adanya  dukungan  dari  lingkungan  setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan  pidana  anak  diharapkan  dapat menghasilkan  putusan  yang  tidak  bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan  dan  tanggung  jawab  dari  anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.
Prospek Resorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Pidana Anak di

## Indonesia
Secara  legislasi  pemerintah  telah menetapkan  berbagai  peraturan  dalam upaya  memberikan  perlindungan  terhadap anak diantaranya:
 Pasal  66  UU  No.  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia,  dalam proses peradilan anak, meliputi:
– Hak untuk tidak disiksa
– Tidak  boleh  dihukum  mati  atau seumur hidup
– Dirampas  kemerdekaannya  secara melawan hukum
– Perampasan  kemerdekaan  sebagai upaya terakhir
– Pemisahan  tahanan  anak  dari  orang dewasa
– Hak atas bantuan hukum
– Memperoleh  keadilan  di  depan hukum
 Pasal  64  UU  No.  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:
– Perlakuan  terhadap  anak  secara manusiawi sesuai dengan
martabatnya
– Adanya pendamping khusus anak
– Penjatuhan sanksi yang tepat sesuai dengan  kepentingan  terbaik  buat anak
– Penyediaan  sarana  dan  prasarana yang cukup
– Penghindaran dari publikasi
 Secara internasional PBB telah menetapkan pedoman pelaksanaan SPPA  dalam  Beijing  Rules,  yang memuat prinsip-prinsip:
– Non  diskriminasi  dalam  proses peradilan
– Peradilan  yang  adil,  efektif  dan
manusiawi
– Penentuan batas usia pertanggungjawaban
– Penjatuhan  pidana  penjara  sebagai upaya terakhir
– Tindakan  diversi  dilakukan  dengan persetujuan anak/orang tua
– Perlindungan privasi anak
Namun  dalam  kenyataan  kondisi sistem  peradilan  pidana  pidana  anak Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:
– Masih ada tindakan  kekerasan  pada saat pemeriksaan
– Tidak  adanya  pemberitahuan  orang tua/wali saat penangkapan anak
– Proses  penahanan  sebelum  putusan pengadilan
– Jaksa  mengajukan  tuntuan  pidana bukan tindakan
– Kondisi  lembaga  pemasyarakatan yang ada hari ini belum mendukung proses pembinaan terhadap anak
– Masih  adanya  stigmatisasi  dari masyarakat terhadap anak
– ditemukan tidak semua anak masuk dalam  sistem  peradilan  pidana pidana
– Masih  terbatasnya  rumah  tahanan dan lembaga pemasyarakatan anak
– Petugas  pemasyarakatan  di  bidang pembinaan  dan  kegiatan  kerja  yang masih terbatas
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat terlihat  dengan  jelas  bahwa  kondisi  sistem peradilan  pidana  pidana  dan  UU  No.  3
Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak belum  sepenuhnya  memasukan  prinsip Beijing  Rules  sehingga  memunculkan pemikiran  bahwa  perlu  adanya  perubahan, salah  satunya  adalah  dengan  memasukkan prinsip restorative  justice dalam  sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
Adapun filosopi penerapan restorative  justice dalam  sistem  peradilan pidana anak di Indonesia, yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi  pelaku  anak  sebagai  orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan  dibanding  dengan  orang dewasa.  Anak  memerlukan  perlindungan dari  negara  dan  masyarakat  dalam  jangka waktu  kedepan  yang  masih  panjang. Terhadap  anak  yang  terlanjur  menjadi pelaku  tindak  pidana  diperlukan  strategi yang  mengupayakan  seminimal  mungkin intervensi sistem peradilan pidana umum.
Konsep restorative  justice dapat diterapkan  di  Indonesia  khususnya  dalam prospeknya  terhadap  sistem  peradilan pidana  anak  di  Indonesia,  Adapun  faktor pendukungnya yaitu sebagian aparat penegak  hukum  telah  melakukan  tindakan diversi  dalam  penanganan  kasus  anak pelaku tindak pidana berdasarkan kebijakan individu serta kemampuan aparat penegak  hukum  dalam  melaksanakan ketentuan yang berlaku. Di dalam masyarakat  sendiri  dalam  menyelesaikan tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  telah
menerapkan  nilai-nilai  yang  sama  dengan konsep  restorative  justice  atau  dapat dijelaskan bahwa nilai dan norma masyarakat Indonesia yang pada umumnya menganut  pendekatan  kekeluargaan  dan musyawarah  yang  dimana  nilai  dan  norma tersebut adalah bagian dari konsep restorative  justice ,  serta  peran  penting pemuka  agama,  pemuka  adat,  akademisi dan lembaga perlindungan anak. Penyelesaian  melalui  musyawarah  juga sebetulnya  bukan  hal  baru  bagi  bangsa Indonesia.  Sebelum  pendudukan  Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri, yaitu  hukum  adat.  Hukum  adat  tidak membedakan  penyelesaian  perkara  pidana dengan  perkara  perdata,  semua  perkara dapat  diselesaikan  secara  musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.
Selain dalam hukum adat, musyawarah  dalam  penyelesaian  perkara pidana  juga  dikenal  dalam  hukum  Islam, bahkan  dalam  perkara  berat  dan  dilakukan orang dewasa sekalipun, seperti pembunuhan, yaitu apabila keluarga korban  memaafkan  pelaku  kejahatan  dan biasanya  pelaku  membayar  diat  (uang pengganti) kepada keluarga korban, hal ini sesuai  dengan  Alquran  Surat  Al  Baqarah ayat  178.  Selain  itu  peraturan  perundang- undangan  terkait  sistem  peradilan  pidana anak  telah  memiliki  semangat  untuk melindungi  segenap  kepentingan  anak,
hanya  saja  perlu  dengan  tegas  di  atur pengaturannya di dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tentang anak.  Hal  tersebut  misalnya  diatur  dengan tegas  dan  jelas  bahwa  penuntut  umum wajib  mengupayakan  diversi  dan  hakim wajib mengupayakan diversi dalam menangani tindak pidana anak ( delinquency ).  Dan  prinsip  Beijing  Rules harus  diadopsi  untuk  seluruhnya  di  dalam peraturan perundang-undangan tentang anak  dan  sistem  peradilan  pidana  anak. Selanjutnya  perlindungan  terhadap  anak membutuhkan  adanya  kelengkapan  aturan dan  pemahaman  mengenai  perlindungan anak  serta  dan  perlunya  dukungan  dari masyarakat.
Terdapat  setidaknya  tiga  bentuk alternatif  mekanisme  terkait  pelaksanaan Restirative Justice di dalam sistem peradilan  pidana  anak  di  Indonesia,  yaitu (Nathalina 1999):
1. Perluasan Diskresi/asas oportunitas:
• perkara  pidana  polisi/jaksa  perdamaian (penghapusan penuntutan,  dicatatkan  dlm  adm kepolisian/kejaksaan)
• perkara  pidana  penyelesaian perkara  oleh  masyarakat/lembaga adat  perdamaian
2.  Perdamaian  sbg  dasar  penghapusan penuntutan:
• Temuan  kasus  kepolisian 
pertimbangan penanganan oleh masy  lbh  baik,  polisi  sebagai fasilitator (penanganan oleh masyarakat)  Jaksa  Hakim
membuat
penetapan hasil kesepakatan
• Temuan  kasus  penanganan  oleh masyarakat  hasil kesepakatan 
Jaksa  Hakim  membuat  hasil kesepakatan
3.  Skema Resolusi 2 Arah:
• Perkara  Pidana  penyelesaian oleh  warga/lembaga  di  luar  sistem peradilan  pidana  (perdamaian  yang dihasilkan  dilaporkan  dan  menjadi dasar)
• Perkara Pidana
 Polisi (penyelidikan/penyidikan)–
(perdamaian)  Jaksa  Penuntut
Umum  (penuntutan)–(perdamaian)
 Hakim (penghapus/peringan
pidana)
Sasaran  akhir  konsep  peradilan restorative ini mengharapkan berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di
kemudian  hari;  pelaku  pidana  anak  dapat menyadari  kesalahannya,  sehingga  tidak mengulangi perbuatannya mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan  Lapas;  menghemat  keuangan  negara tidak  menimbulkan  rasa  dendam  karena pelaku telah dimaafkan oleh korban korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan  orang  tua  dan  masyarakat dalam  mengatasi  kenakalan  anak;  dan pengintegrasian  kembali  anak  ke  dalam masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penjabaran dan pembahasan  di  atas  serta  uraian  teori  dan analisis restorative justice, maka kesimpulan  yang  dapat  diberikan  adalah sebagai berikut:
1. Semua  negara  di  dunia  menganggap persoalan  perlindungan  terhadap  anak pelaku  tindak  pidana  merupakan  hal yang  penting,  karena  anak  merupakan generasi  penerus  bangsa  dimasa  depan. Karenanya  pemerintah  telah  memiliki beberapa instrumen hukum yang mengatur  masalah  delinkuensi  anak, diantaranya adalah Undang-Undang No.
4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan Anak,  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang  No.  3  Tahun  1997 tentang  Pengadilan  Anak,  Keputusan Presiden  No.  36  Tahun  1990  tentang
Ratifikasi  Konvensi  Hak  Anak.  Namun demikian, meskipun sudah ada berbagai perangkat  hukum,  dalam  kenyataannya tidak  cukup  membawa  perubahan  yang cukup  baik  bagi  anak-anak  yang bermasalah  dengan  hukum.    Sistem peradilan  pidana  anak  dalam  ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan  Anak  adalah  merupakan suatu  format  hukum  untuk  memberikan perlindungan  terhadap  anak  melalui proses  hokum  formal,  dengan  harapan anak  sebagai  asset  bangsa  walaupun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai anak nakal diharapkan tidak menimnbulkan pengaruh  negatif  pada  jiwa  anak. Namun secara normatif kekurangan dari UU  ini  pengaturan  untuk  perlindungan terhadap anak dirasakan lebih dipersempit  jika  dibandingkan  pada ketentuan  sebelum  hukum  yang  berlaku sebelumnya.  Implementasi  ketentuan UU  No.  3  Tahun  1997  ini  setelah berusia  10  tahun  banyak  menimbulkan permasalahan  sebagai  sarana  hukum perlindungan terhadap anak, disebabkan tidak diadakannya perlindungan terhadap  stigma  negatif  yang  dapat menyerang  jiwa  anak   dalam   proses penegakan  hukum terhadap anak nakal. Diversi  sebagai  bentuk  diskresi  yang dikenal dalam proses hukum, merupakan salah satu prinsip
pengecualian  yang  perlu  dipikirkan sebagai  konsep  proses  peradilan  anak pada  tataran  ius  constituendum.  Model restorative  justice  adalah  salah  satu model  peradilan  anak,  dalam  rangka melindungi  anak  agar  terhindar  dari trauma  psikis  dan  label/cap  bekas penjahat.  Undang-Undang  No.  3  Tahun 1997  tentang  Pengadilan  Anak  tidak memberikan  ruang  bagi  aparat  hukum untuk  melakukan  diskresi  legal,  dalam menerapkan  proses  peradilan  anak karena belum mengatur ketentuan tentang  diskresi  dan  diversi  yang berfungsi  agar  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  tidak  terstigmatisasi akibat  proses  peradilan  yang  harus dijalaninya.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang tercantum  dalam  Resolusi  PBB  tentang UN  Standard  Minimum  Rules  for  the Administration  of  Juvenile  Justice , (Beijing Rule) .
2. Sistem  peradilan  pidana  anak  pada umumnya  di  negara-negara  di  dunia dianggap  tidak  dapat  lagi  memuaskan rasa keadilan dan bahkan dianggap tidak dapat  melindungi  kepentingan  anak. Oleh  karena  itu  negara-negara  di  dunia, khususnya  di  Indonesia  berfikir  untuk mencari  bentuk  alternatif  penyelesaian yang  terbaik  untuk  anak.  Keadilan restoratif (restorative justice) diharapkan  mampu  menjadi  alternatif
penanganan  masalah  delinkuensi  anak. Keadilan  restoratif  (restoratif  justice) merupakan  hal  yang  relatif  baru  di Indonesia.  Namun  demikian,  restorative justice  memiliki  cara  pandang  yang berbeda  dalam  menyikapi  masalah delinkuensi  anak.  Konsep  restorative justice  dapat  dilakukan  di  Indonesia khususnya  dalam  prospeknya  terhadap pengadilan anak. Adapun faktor pendukung yaitu sebagian aparat penegak hukum telah melakukan tindakan  diversi  dalam  penanganan kasus  anak  pelaku  tindak  pidana berdasarkan  kebijakan  individu    serta kemampuan  aparat  penegak  hukum dalam  melaksanakan  ketentuan  yang berlaku  sedangkan  didalam  masyarakat sendiri  dalam  menyelesaikan  tindak pidana  yang  dilakukan  anak  telah menerapkan nilai-nilai yang sama dengan  konsep  restorative  justice  serta peran  penting  pemuka  agama,  pemuka adat, akademisi dan lembaga perlindungan anak. Selanjutnya Perlindungan
terhadap anak membutuhkan adanya kelengkapan aturan  dan  pemahaman  serta  dan perlunya  dukungan  dari  masyarakat. Sasaran akhir konsep peradilan restorative ini mengharapkan berkurangnya  jumlah  anak-anak  yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara; menghapuskan stigma/cap dan
mengembalikan  anak  menjadi  manusia normal  sehingga  diharapkan  dapat berguna  kelak  di  kemudian  hari;  pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi  perbuatannya  mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan,  dan  Lapas;  menghemat keuangan  negara  tidak  menimbulkan rasa  dendam  karena  pelaku  telah dimaafkan  oleh  korban  korban  cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan orang tua dan masyarakat  dalam  mengatasi  kenakalan anak; dan pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arief,   Barda  Nawawi, Bunga  Rampai Kebijakan
Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. Bala, Nicholas M.C. dan Rebecca Jaremko Bromwich. Chapter 1, Introduction: An International Perspective On Youth Justice (Juvenile Justice System an
International
Comparison of
Problem  and  Solutions) . Toronto: Eduacational Publishing, Inc., 2002
Hadisuprapto,  Paulus. Pidato  Pengukuhan Guru  Besar,  Peradilan  Restoratif: Model  Peradilan  Anak  Indonesia Masa  Datang .  Semarang:  Badan Penerbit  Universitas  Diponegoro, 2006.
_________________. Prospek Hukum Pidana Anak di Indonesia .
Semarang, 2006.
_________________. Delinkuensi  Anak,
Pemahaman dan Penanggulangannya . Malang:
Bayumedia Publishing, 2008.
Kusumaningrum, Santi. Keadilan bagi Anak dan  Reformasi  Hukum:  Dalam Kerangka  Protective  Environment , http://www.unicef.org/indonesia/uni- jjs1_2final.pdf.
Marshall,  Tony  F. Restorative  Justice  an Overview .  London:  Home  Office,
Information  &  Publications  Group,
1999.
Soetodjo,  Wagiati. Hukum  Pidana  Anak . Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
Unicef. Perlindungan  terhadap  Anak  yang Berhadapan dengan Hukum, Manual Pelatihan  untuk  POLISI .  Jakarta, 2004.
Zulfa,  Eva  Achjani. Restorative  Justice  Di Indonesia  (Peluang  dan  Tantangan Penerapannya).

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 .
________. Undang-Undang tentang
Hukum  Acara  Pidana .  UU  No.  8.
LN  No.  76  Tahun  1981.  TLN  No.
3209.
________. Undang-Undang
tentang Pengadilan  Anak.  UU  No.  3  Tahun
1997.
________. Undang-Undang tentang Kesejahteraan  Anak.  UU  No.  4 Tahun 1979. ________. Undang-Undang tentang Perlindungan  Anak.  UU  No.  23
Tahun 2002.
________.  Keputusan  Presiden  tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Keppres No. 36 Tahun 1990. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (Wetboek van Strafrecht). Diterjemahkan oleh Moeljatno.  Cet.
21. Jakarta: Bumi Aksara 2001.

## Internet
http://www.unicef.org/indonesia/id/resource s_6896.html.
http://www.unicef.org/indonesia/uni- jjs1_2final.pdf
http://repository.usu.ac.id/handle/1234567
89/7378
www.legalitas.org/.../peradilan-restoratif- suatu-pemikiran-alternatif-system- peradilan-anak-indonesia
http://www.researchgate.net/publication/42
348867, Pengembangan  Konsep Diversi  Dan  Restorative  Justice Dalam  Sistem  peradilan  pidana
Pidana Anak Di Indonesia .
http://yudipriambudish.blogspot.com/2009/ 08/html, Peradilan Restoratif; Suatu Pemikiran.