P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617 Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile

## ANALISIS YURIDIS TINGGINYA CERAI GUGAT ISTRI TERHADAP
SUAMI PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon)
[Eko Gani PG] 1
[Eka Chyntia] 2
1 [Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]
1 [ekogani@unimal.ac.id]
2 [Akutansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe]
2 [eka.chyntia@stie-lhokseumawe.ac.id]

## Abstract
The  number  of  divorce  cases  that  occurred  during  the  Covid-19  pandemic  is  a  concern. Divorce applications at the Lhoksukon Sharia Court are mostly from ordinary or middle class people  who  apply  for  divorce  for  various  reasons.  Article  38  Law  no.  1  of  1974  regarding "marriage  can  be  broken  due  to  death,  divorce  and  on  a  court  decision.  Dissolution  of  a marriage  caused  by  death  does  not  require  special  discussion  because  neither  party  is aggrieved either recognizing their responsibilities or rights. This study  aims to find out and analyze  the  legal  arrangements  for  divorce  between  a  wife  and  her  husband  during  the Covid-19 pandemic from the aspects of Civil Law, the Civil Code and to find out the purpose of  a  wife's  divorce  from  her  husband  according  to  the  Criminal  Code.  In  this  study,  the researcher wanted to see what factors influenced the parties filing for divorce that occurred during the Covid-19 period at the Lhokseumawe Syar'iyah Court, how were the efforts made by judges to reduce divorce during the Covid-19 period at the Lhokseumawe Syar'iyah Court and the obstacles what is faced in solving the problem of divorce which has increased during the  covid-19  pandemic.The  type  of  research  used  to  answer  these  problems  is  juridical- empirical  legal  research  using  an  empirical  approach.  Data  collection  was  carried  out through interview studies and field research. Data analysis used is qualitative analysis. The results  show  that  Divorce  is  increasing  due  to  economic  problems,  infidelity  and  domestic violence, and families are facing problems leading to lawsuits for divorce. The high number of  divorces  during  the  Covid-19  pandemic  can  be  overcome  through  preventive  efforts, namely preventing unwanted things such as divorce from happening in the future. Hindering
the resolution of high divorce cases is the strong desire of the parties to maintain the divorce and third party intervention to help couples feel more confident about their divorce.
Keywords: Divorce, Lawsuit for divorce, Pandemic Covid-19
Received: 20 Maret 2023 Revised: 20 April 2023 Aceppted: 28 April 2023

## 1. PENDAHULUAN
Tuntutan  cerai  semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Perceraian  sudah menjadi  hal  yang  lumrah  di  masyarakat  saat  ini,  hal  ini  terjadi  karena  perubahan keadaan  dan  gaya  hidup  masyarakat.  Perselisihan  menjadi  salah  satu  faktor utama yang  berujung  pada  perceraian  istri  terhadap  suaminya. 1 Pandemi  Covid-19  telah memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi, politik maupun  sosial.  Oleh  karena  itu,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dampak  Covid-19 membawa  pengaruh  negatif  dan  telah  menyebabkan  banyak  perubahan  dalam kehidupan  masyarakat  saat  ini.  Hal  yang  menjadi  penyebab  permasalah  pada kehidupan masyarakat adalah penurunan kesehatan dan ekonomi. Yang disebabkan banyaknya  pekerja  yang  kehilangan  pekerjaannya  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup. Dalam hal ini, hilangnya pekerja menyebabkan hilangnya pendapatan utama mereka. Inilah mengapa begitu banyak konflik rumah tangga yang berakhir dengan perceraian.
Putusnya hubungan perkawinan cerai gugat yaitu karena adanya permohonan istri  yang  diajukan  di  Pengadilan  Agama,  yang  kemudian  diterima  oleh  tergugat (Suami), sehingga gugatan hendak diajukan untuk dikabulkan. 2 Secara umum, litigasi berarti istri mengajukan gugatan cerai melalui proses pengadilan, dan para pihak di pengadilan  menerima  gugatan,  dengan  tujuan  memutuskan  hubungan  litigasi dengan  penggugat  (istri).  Pasal  38  UU  No.  1  Tahun  1974  mengenai  “perkawinan dapat  putus  karena  kematian,  perceraian  dan  atas  putusan  pengadilan.  Putusnya perkawinan  yang  disebabkan  karena  kematian  tidak  memerlukan  pembahasan secara khusus karena tidak ada pihak-pihak yang dirugikan baik mengenali tanggung jawab  maupun  hak-haknya”.  Pasal  39  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974  menjelaskan mengenai  “perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah pengadilaln  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua belah pihak dan berkaitan dengan pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan yaitu, pertama, percerain hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Kedua untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan  dapat  rukun  lagi  sebagai  suami  istri”.  Lalu  dalam  Pasal  115  Kompilasi  Hukum Islam menyatakan bahwasanya “perceraian halnya dapat dilakukan di depan sidang
1 Mohammad Choris Firis Nanda, Muhammad Rijalun Nasikhin, dan Dian Suluh Kusuma Dewi, Fenomena Perceraian ASN, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, 05 (01) hlm. 1–7.
2 H. Zainuddin Ali, 2009, Hukum Perdata Islam diIndonesia , Sinar Grafika, Jakarta.
Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan  kedua  belah  pihak”.  Secara  hukum,  perceraian  tentu  tidak  datang dengan  mudah.  Dengan  kata  lain,  harus  ada  alasan  yang  sah  secara  hukum  untuk perceraian. Hal ini sangat mendasar, terutama karena pengadilan memiliki kekuatan untuk  memutuskan  apakah  perceraian  benar-benar  memungkinkan.  Alasan perceraian  juga  sangat  ditentukan,  termasuk  semua  keputusan  mengenai  hasil perceraian.  Jika  di  masa  lalu  proses  perceraian  dalam  pernikahan  adalah  hal  yang tabu  dan  memalukan,  maka  kini  sudah  menjadi  persepsi  bahwa  perceraian  telah menjadi fenomena yang meluas di masyarakat. Pada dasarnya terjadinya perceraian tidak  lepas  dari  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  keutuhan  ikatan  perkawinan. Ada banyak alasan mengapa seorang istri mengajukan gugatan cerai dari suaminya, baik  eksternal  maupun  internal  dalam  keluarga.  Salah  satu  faktor  meningkatnya perceraian tiap tahun di era global sekarang ini karena banyaknya perempuan atau istri-istri  yang  bekerja  dalam  memenuhi  kebutuhan  keluarganya  ataupun  karena kemauan dan kesenangan dirinya untuk bekerja. 3
Undang-undang Perkawinan membedakan antara perceraian yang diprakarsai oleh  suami,  yang  dikenal  sebagai  talak,  dan  cerai  gugat  yang  diprakarsai  oleh  istri, yang  dikenal  sebagai  cerai  pengadilan.  Menurut  hukum  Indonesia,  perceraian termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata dan merupakan delik aduan di mana jika  salah  satu  pihak  mengajukan  gugatan  cerai  ke  pengadilan,  proses  perceraian dilakukan di pengadilan agama bagi umat Islam serta Pengadilan negeri untuk non- Muslim.
Banyaknya  kasus  perceraian  yang  terjadi  selama  masa  pandemi  covid-19 menjadi  perhatian  peneliti  untuk  menganalis  faktor  penyebab  dari  meningkatnya perceraian.  Selama  masa  pandemi Covid-19 di  Kecamatan  Sungai  Pagu  kasus  cerai gugat mengalami peningkatan dilihat dari data jumlah kasus cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Muara labuh. dibandingkan tahun sebelum Pandemi Covid-19 jumlah  kasus  pada  tahun  2020  mengalami  peningkatan.  Faktor  penyebab meningkatnya  cerai  gugat pada  masa Pandemi  Covid-19 di  Kecamatan  Sungai  Pagu ada beberapa faktor yaitu: Pertama adalah faktor ekonomi diantaranya suami tidak memberi  nafkah,  dan  beban  ganda  yang  dialami  istri. Kedua faktor  psikologis diantaranya  munculnya  rasa  jenuh dan usia  pernikahan.  Selain  faktor  tersebut dari hasil wawancara dan observasi peneliti menemukan hal yang unik, faktor penyebab cerai  gugat  di  Kecamatan  Sungai  Pagu  sebelum  masa Pandemi  Covid-19 adalah dikarenakan  suami  bersellingkuh  dan  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT). 4
3 Edi Darmawijaya dan Ferra Hasanah, 2020, Peran Suami Istri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar’iyyah Blangkejeren, El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga, 3 (1), hlm. 84.
4 Fitria Afifah dan Delmira Syafrini, 2021, Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, Jurnal Perspektif, 4 (3), hlm. 371.
Tingkat perceraian di kabupaten Aceh Utara menarik perhatian peneliti karena selama  masa  pandemi  covid  19  tahun  2020  sampai  dengan  2022  terus  meningkat dan  menjadi  Daerah  yang  memiliki  tingkat  perceraian  paling  tinggi  di  Aceh. Berdasarkan  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Aceh,  pada  tahun  2022  cerai  talak  di Aceh  Utara  sebanyak  194  kasus,  Aceh  Tengah  168  kasus  dan  Biereun  154  kasus. Sementara  cerai  gugat  pada  tahun  yang  sama  di  Aceh  Utara  mendominasi  dengan 755 kasus, Bireuen 469 kasus dan Aceh Timur 439 kasus. 5
Permohonan  cerai  di  Mahkama  Syariah Lhoksukon  kebanyakan dari  kalangan biasa atau menengah yang mengajukan permohonan cerai dengan berbagai alasan. Tentu saja, alasan-alasan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada dalam kehidupan  tertentu.  Jumlah  pasangan  yang  mengajukan  gugatan  cerai  meningkat setiap tahun. Apalagi akibat pandemi Covid-19 yang telah mengguncang kehidupan manusia  di  sektor  kesehatan  dan  ekonomi  masyarakat.  Menikah  di  usia  muda seringkali  tanpa  disadari  memiliki  konsekuensi  negatif.  Pernikahan  usia  dini  harus segera  di  tangani  karena,  dalam  pernikahan  usia  dini  akan  lebih  banyak menimbulkan  dampak  negatif  dibandingkan  positifnya.  Tidak  hanyak  berdampak pada  individu  yang  melakukannya,  tetapi  akan  berdampak  secara  menyeluruh seperti  keluarga,  menambah  angka  pengangguran  karena  tidak  bisa  mendapatkan pekerjaan, meningkatkan angka duda-janda akibat adanya perceraian, penelantaran anak, dan lain sebagainya. 6
Berdasarkan  fenomena  di  atas  peneliti  tertarik  untuk  melihat  faktor  apa  saja yang  mempengaruhi  para  pihak  mengajukan  perceraian  yang  terjadi  pada  masa Covid-19  di  Mahkamah  Syar’iyah  Lhoksukon,  bagaimana  upaya  yang  dilakukan hakim  untuk  mengurangi  perceraian  pada  masa  Covid-19  di  Mahkamah  Syar’iyah lhokseumawe  dan  kendala  apa  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  masalah perceraian yang meningkat selama masa pandemi covid-19.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  pengkajian  yang  dipakai  yaitu  pengkajian  yuridis-empiris  (yuridis sosiologis),  pengkajian  hukum  yuridis-empiris  bermaksud  guna  menganalisis persoalan  yang  dilaksanakan  dengan  tehnik  menggabungkan  bahan-bahan  hukum yang  dengan  data  primer  didapat  dari  lapangan.  Pendekatan  pengkajian dilaksanakan  dengan  pendekatan  empiris  yang  diambil  dari  sikap  manusia,  baik dengan verbal yang diperoleh lewat wawancara ataupun sikap riil yang dilaksanakan lewat  observasi  langsung.  Bentuk  pengkajian  yang  dipakai  yakni  preskriptif  ialah
5 Zulkarnaini,  2022,  Aceh  Utara  dan  Bireuen  Tertinggi  Kasus  Perceraian  di  Aceh, DIALEKSIS.COM ,  2023, https://dialeksis.com/aceh/aceh-utara-dan-bireuen-tertinggi-kasus-perceraian-di-aceh-pada-tahun-2022/.
6 Fachria  Octaviani  dan  Nunung  Nurwati,  2020,  Dampak  Pernikahan  Usia  Dini  Terhadap  Perceraian  Di  Indonesia,
Jurnal Ilmu
Kesejahteraan Sosial
HUMANITAS, 2 (2), hlm. 33–52,
https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820.
bentuk  pengkajian  yang  menyerahkan  ilustrasi  atau  merumuskan  persoalan berdasarkan situasi dan realita di lapangan.
Lokasi  pengkajian  ini  dilaksanakan  di  Mahkamah  Syar’iyah  Lhoksukon  yang bertempat di Jalan Medan Banda Aceh, kabupaten Aceh Utara. Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon termasuk instansi yang berkuasa guna menangani persoalan pada hukum Perdata  dan  hukum  Islam  yang  ada  di  wilayah  Kabupaten  Aceh  Utara.  Data pengkajian  dikelompokkan  jadi  dua:  data  primer  yaitu  data  yang  didapat  langsung dari  responden  lewat  wawancara  dengan  informan  dan  responden  di  lokasi pengkajian.  Data  sekunder  termasuk  data  yang  didapat  lewat  pengkajian kepustakaan  dengan  mencarikan  bahan-bahan  hukum  dengan  cermat  mencakup  : “UU  No  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  PP  nomor  9  Tahun  1975  Tentang Pelaksanaan  UU  No  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  Kompilasi  Hukum  Islam Pasal 115”.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Masa Pandemi Covide-19 A. Faktor Ekonomi
Masa  Pandemi  COVID-19  banyak  perceraian  yang  terutama  disebabkan oleh  factor  ekonomi  yang  menjadi  salah  satu  penyebab  perselisihan  dan pertengkaran antar pasangan.  Apalagi di  masa pandemi  Covid-19,  pembatasan sosial  yang  berakibat  menurunnya  ekonomi  global  dan  pengurangan  waktu oprasional  kerja  membuat  banyak  orang  kehilangan  pekerjaan,  sehingga menyulitkan ekonomi masyrakat. Profitabilitas juga merupakan salah satu faktor kunci  untuk  memulai  sebuah  keluarga,  faktor  yang  mendukung  keberhasilan atau  kegagalan  sebuah  keluarga.  Selanjutnya,  dampak  dari  persoalan  ekonomi itu memunculkan beberapa persoalan lainnya, misal:
1. Tanggung Jawab
Faktor  tanggung  jawab  juga  dijadikan  alasan  untuk  mengajukan  gugatan cerai  ke  Mahkamah  Syar'iyah  Lhoksukon.  Kurangnya  tanggung  jawab menyoroti  pengabaian  kewajiban  keluarga.  Alasan  Mahkamah  Syar'iyah Lhoksukon  tidak  memiliki  yurisdiksi  atas  perceraian  berarti  suami  tidak bertanggung  jawab  untuk  membiayai  rumah  tangga.  Apalagi  suami  saya jarang pulang.
2. Perselisihan Faktor ini sangat umum dalam hubungan keluarga, dan tidak hanya dalam hubungan perkawinan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada pasangan  yang  selalu  rukun  tanpa  pertengkaran,  tetapi  ketika pertengkaran terjadi, pria dan wanita harus menemukan jalan keluarnya. . hubungan perkawinan dengan memutuskan gugatan cerai.
3. Komunikasi
Faktor  komunikasi  termasuk  faktor  yang  mempengaruhi  keharmonisan rumah  tangga  antara  pasangan  dan  anak.  Komunikasi  yang  baik  antar anggota keluarga membuat keluarga merasa lebih baik, lebih bahagia dan lebih mencintai satu sama lain.
B. Faktor Perselingkuhan
Faktor perselingkuhan adalah salah satu yang paling umum saat ini karena disebabkan  oleh  keegoisan  di  satu  sisi,  sementara  yang  lain  disebabkan  oleh perselisihan  antara  dua  pihak  yang  menyebabkan  mereka  berkurang  atau berhenti mencintai pasangannya. Akibatnya, orang berpikir untuk berselingkuh, berpikir  bahwa  itu  menciptakan  suasana  baru  di  luar  rumah,  dan berselingkuh dari pasangannya dapat memberi mereka lebih banyak kebahagiaan.
1. Faktor campur tangan pihak ketiga Faktor  ini  biasanya  dikaitkan  dengan  suami  atau  istri  yang  orang  tuanya masih  memiliki  kedua  orang  tua,  atau  pasangan  yang  tidak  menyetujui pernikahan  keduanya,  sehingga  orang  tua  dan  anggota  keluarga membujuk mereka untuk bercerai karena kurangnya layanan atau transfer uang.  Ini  biasanya  terjadi  dalam  kedua  kasus.  Pasangan  itu  pergi  ke  luar negeri. Dan ini adalah salah satu pihak, jika misalnya seorang wanita pergi ke luar negeri dan seorang pria kembali, jika ada transfer uang tidak akan dihabiskan sebagaimana mestinya.
2. Faktor moral (akhlak) Jika akhlak dan pengetahuan pasangan tentang pengelolaan rumah tangga buruk,  maka  substansi  rumah  tangga  akan  hilang,  sehingga  pengelolaan rumah  tangga  merupakan  unsur  yang  harus  dijaga  setiap  saat.  Moral (moral) antara dua pasangan. Ciptakan harmoni yang indah dan kuat.
3. Faktor Kekerasan dalam rumah tangga Faktor  ini  sangat  berbahaya  dan  tidak  berharga  bahkan  dalam  keadaan marah.  Kekerasan,  terutama  terhadap  istri  dan  anak,  menimbulkan trauma  mendalam  bagi  korban.  Faktor  penyebab  terjadinya  kekerasan dalam  rumah  tangga dapat  disebabkan oleh berbagai  faktor,  antara  lain: Pertengkaran  terus-menerus,  tidak  ada  yang  mau  mengalah,  tidak  ada yang  mau  mabuk,  seringkali  emosional  dan  tidak  terkendali.  Wanita  itu memutuskan untuk mengajukan cerai karena menimbulkan keretakan dan membuat  wanita  itu  terluka  secara  fisik  dan  emosional  dan  tidak  dapat mentolerir pengobatan suaminya. Pengadilan Negeri.
3.2 Upaya Penyelesaian Tingginya Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19
Upaya penyelesaian tingginya cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon yaitu  melalui  usaha  damai  ataupun  PERMA  No.1  Tahun  2016  yang  memuat mengenai  “mediasi  adalah  cara penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Kedua,
upaya  mengatasi  tingginya  angka  perceraian  di  masa  pandemi  saat  ini  juga  dapat dilakukan  melalui  upaya  preventif,  yaitu  upaya  mencegah  hal-hal  yang  tidak diinginkan seperti perceraian di kemudian hari. Berdasarkan teori keabsahan hukum yang  dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto,  keabsahan  suatu  undang-undang ditentukan oleh lima faktor. Karena faktor-faktor ini memiliki arti netral, efek positif dan  negatif  ada  pada  kandungan  faktor-faktor  ini.  Faktor  pertama  adalah  faktor hukum  itu  sendiri.  Yakni,  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2016  tentang  Proses  Mediasi  Pengadilan.  Faktor  kedua  adalah  faktor penegakan  hukum,  yaitu  aparat  peradilan  yang  berada  di  sekitar  lingkungan peradilan  agama.  Faktor  ketiga  adalah  lembaga  dan  fasilitas  yang  mendukung penegakan hukum. Karena tanpa lembaga dan fasilitas tertentu, penegakan hukum tidak mungkin dilakukan.
3.3 Kendala  Dalam  Pelaksanaan  Penyelesaian  Tingginya  Cerai  Gugat  Di  Masa Pandemi Covid-19
Kesuksesan  dan  kegagalan  mediasi  begitu  dipicu  oleh  faktor-faktor penunjang  dan  penghalang  sepanjang  mekanisme  mediasi.  Berikut  yaitu  faktor- faktor pendukung kesuksesan mediasi yakni:
1. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai Kedua  belah  pihak  memiliki  keinginan  yang  sangat  kuat  untuk  bercerai,  tetapi ketika  salah  satu  pihak  melakukan  mediasi,  mereka  merasa  bahwa  pengadilan agama adalah tempat terakhir untuk perceraian dan bukan tempat untuk mencari solusi  atau  nasihat  dari  orang  yang  ingin  bercerai.  Mengetahui  dan  memahami tentang  pernikahan.  Kedatangan  para  pihak  ke  pengadilan  agama  biasanya terjadi setelah pihak keluarga melakukan upaya perdamaian. Hal ini dikarenakan Indonesia  sendiri  masih  menganut  Adat.  Ini  berbeda  dengan  negara  yang hanya mematuhi hukumnya sendiri.
2. Telah muncul perseteruan yang berkepanjangan dan sangat kompleks Dalam kasus seperti itu, konflik antara para pihak telah berlangsung terlalu lama dan  menjadi  sangat  rumit.  Dengan  tidak  membiarkan  para  pihak  menekan emosinya  selama  mediasi,  para  pihak  tidak  akan  menerima  masukan  dari mediator dan merasa paling benar. Bahkan ada kalanya penggugat tidak bisa lagi memaafkan tergugat.
3. Keadaan dimana para pihak tidak dapat dipersatukan kembali Kondisi  ini  seringkali  menjadi  kendala bagi  mediator  untuk  mendamaikan  kedua belah  pihak,  sehingga  menimbulkan  rasa  kekecewaan  yang  sangat  mendalam bahwa  penggugat  tidak  ingin  bersatu  kembali  dan  tidak  ingin  melanjutkan perkawinan. Jadi saya tidak punya pilihan selain mengakhiri pernikahan.
4. Kemampuan mediator
Mediator  harus  mampu  mengelola  dan  mengkomunikasikan  perselisihan sehingga  mereka dapat menemukan  tempat pertemuan  antara  para  pihak  yang
mempromosikan  perdamaian.  Oleh  karena  itu,  kemampuan  mediator mempengaruhi keberhasilan mediasi.
5. Kerohanian dan moral Spiritualitas  dalam  hal  ini  adalah  dasar  kurangnya  pengetahuan  tentang  agama.
Kedua  belah  pihak  meyakini  bahwa  perceraian  diperbolehkan,  meskipun  Allah SWT  membenci  mereka.  Perilaku  buruk  suatu  pihak  terhadap  pasangannya membuat salah satu pihak tidak mau berdamai.
6. Faktor sosiologis dan psikologis Faktor  sosial  pada  masa  ini  antara  lain  banyak  perempuan  yang  sudah  memiliki pekerjaan  yang  stabil  dan  pendapatan  yang  layak,  sehingga  mereka  lebih cenderung  berpisah  dari  suaminya  karena  mereka  tidak  takut  kekurangan dukungan  untuk  diri  mereka  sendiri  dan  anak-anak  mereka.  Faktor  psikologis, seperti  merasa  sakit  atau  mengalami  tekanan  emosional  yang  cukup,  sering  kali menjadi  disinsentif.  Semakin  besar  tekanan  pada  seseorang,  semakin  kuat keinginan untuk bercerai.
7. Pihak ketiga Selama proses mediasi, mediator berusaha untuk mencapai penyelesaian antara para  pihak,  tetapi  intervensi  pihak  ketiga  membuat  hal  ini  menjadi  sulit.  Pihak ketiga yang terlibat dalam perceraian dapat berupa anggota keluarga atau orang luar.  Kurangnya  dukungan  keluarga  bagi  para  pihak  untuk  berdamai.  Campur tangan  pihak  ketiga,  seperti  adanya  istri  idaman  lain,  atau  campur  tangan anggota keluarga masing-masing pihak yang bersengketa.
3.4 Alasan-Alasan Perceraian
Pada  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  mengenai Perkawinan  menetapkan  bahwasanya  “untuk  melakukan  perceraian  harus  ada cukup  alasan  bahwa  diantara  suami  atau  istri  sudah  tidak  akan  dapat  hidup  rukun lagi sebagai pasangan suami dan istri dalalm rumah tangga. Berdasarkan ketentuan Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan tersebut,  alasan  perceraian  semata-mata  didasarkan  pada  ketidakmungkinan tercapainya  kerukunan  antara  suami  atau  istri  dalam  suatu  kehidupan  berumah tangga.  Akan  tetapi  sebenarnya  alasan  dalam  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  tersebut  dipertegas  lagi  dalalm  Pasal  19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.
Pada pembahasan itu ada berbagai kejadian yang bisa jadi alasan perceraian yang  serupa  sama  apa  yang  dimuat  di  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975  yang  termasuk  kebijakan  penyelenggaraan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Adapun alasan-alasan perceraian yang dimaksud terdiri dari :
1. Salah  satu  pihak  berbuat  zina,  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi,  dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun  berturut-turut tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  diluar kemampuannya;
3. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  selama  5  (lima)  tahun  atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayalan  berat  yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara  suami  dan  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran dengan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tanggal (syiqaq).” Berikutnya  pada  peraturan  lain,  yakni  “Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun 1991.  juncto  Keputusan  Menteri  Agama  RI  Nomor  154  Tahun  1991  Tentang Pelaksanaan  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  Tanggal  10  Juni  Tentang Kompilasi Hukum Islam”, guna berikutnya dikatakan Kompilasi Hukum Islam, spesifik bagi mereka yang memeluk/beragama Islam sebab perceraian ditambah 2 (dua) hal, yakni :
1. Suami melanggar Ta’lik Talak
2. Peralihan  agama  atau  Murtad  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidakrukunan yang terjadi didalam rumah tangga.
Sebagai  aturan  umum,  perceraian  tidak  diizinkan  atas  dasar  agama  atau berdasarkan  undang-undang.  Agama  menganggap  perceraian  sebagai  hal  terburuk yang  bisa  terjadi  dalam  hubungan  keluarga  (perbuatan  hukum,  tetapi  dibenci  oleh Allah  swt),  tetapi  agama  tetap  memilih  jalan  Islam  untuk  setiap  pengikutnya. Akhirnya  cerai.  Menurut  hukum  positif,  perceraian  secara  sah  dikabulkan  apabila syarat-syarat  perceraian  dipenuhi  karena  adanya  perselisihan  yang  menimbulkan perselisihan  yang  sulit  diselesaikan,  atau  karena  suami  tidak  mampu  memenuhi tugasnya sebagai kepala rumah tangga, atau karena sebab lain bisa jadi faktor-faktor yang mempengaruhi diperbolehkan oleh undang-undang.
a. Macam- Macam Perceraian Dalam Hukum Positif Berdasarkan  pasal  38  Undang-  undang  No.  1  tahun  1974  menyatakan bahwasanya  “perkawinan  dapat  putus  karena  tiga  sebab,  yaitu:  kematian, perceraian,  dan  atas  keputusan  pengadilan,  kedua  perceraian  harus  melalui putusan  pengadilan”.  Perceraian  adalah  suatu  tindakan  untuk  memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri, bukan karena kematian salah satu pihak,  tetapi  berdasarkan  keinginan  dan  keinginan  para  pihakPada  Kompilasi Hukum  Islam  pasal  114  bahwasanya  “Putusnya  perkawinan  yang  disebabkan karena  perceraian  dapat  terjadi  karena  talak  atau  berdasarkan  gugatan perceraian”.
b. Syarat-Syarat Perkawinan
Menurut  UU  No.  1  Tahun  1974  syarat-syarat  perkawinan  termuat  di  pasal  dan pasal 7 yakni:
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk  melangsungkan  perkawinan  seseorang  yang  belum  mencapai  umur  21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. Dalam  hal  salah  seorang  dari  kedua  orang  tua  telah  meninggal  dunia  atau dalam  keadaan  tidak  mampu  menyatakan  kehendaknya,  maka  izin  dimaksud ayat (2) pasal ini cukup memperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam  kedua  orang  tua  telah  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang  memelihara  atau  keluarga  yang  mempunyai  hubungan  darah  garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam  hal  ada  perbedaan  pendapat  antara  orang-orang  yang  disebut  dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah satu orang atau lebih diantara mereka tidak  menyatakan  pendapatnya,  maka  pengadilan  dalam  hukum  tempat tinggal  orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  atas  permintaan  orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini.
6. Ketentuan  tersebut  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (5)  pasal  ini  berlaku sepanjang hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
Syarat-syarat perkawinan menurut pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu:
1. Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  19  tahun  dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
2. Dalam  hal  penyimpangan  terhadap  ayat  (1)  pasal  ini  dapat  meminta  dispensasi kepada  pengadilan  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  kedua  orang  tua  pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan  mengenai  keadaan  salah  seorang  atau  kedua  orang  tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) UU ini, berlaku yang dalam hal permintaan dispensasi  tersebut  ayat  (2)  pasal  ini  dengan  tidak  mengurangi  yang  dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). Syarat perkawinan bagi seorang janda. Bagi seorang janda yang hendak melangsungkan perkawinan berlaku waktu tunggu.

## 4. KESIMPULAN
Sesuai  hasil  pengkajian  dan  pembahasan  yang  dilaksanakan  oleh  penulis menyangkut  cerai  gugat  istri  terhadap  suami  pada  masa  pandemi  Covid-19  bisa ditarik kesimpulan yaitu:
a. Perceraian  meningkat  karena  masalah  ekonomi,  perselingkuhan  dan  kekerasan dalam  rumah  tangga,  dan  keluarga  menghadapi  masalah  yang  mengarah  ke tuntutan hukum perceraian.
b. Tingginya  angka  perceraian  di  masa  pandemi  Covid-19  dapat  diatasi  melalui upaya preventif, yakni mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian terjadi di kemudian hari.
c. Menghambat  penyelesaian  kasus  perceraian  yang  tinggi  adalah  keinginan  yang kuat  dari  para  pihak  untuk  mempertahankan  perceraian  dan  intervensi  pihak ketiga  untuk  membantu  pasangan  merasa  lebih  percaya  diri  tentang  perceraian mereka.

## 5. REFERENSI
Buku: H. Ali Z, 2009, Hukum Perdata Islam diIndonesia , Sinar Grafika, Jakarta.

## Jurnal:
Nanda M. C. F, Nasikhin M.R, dan Dewi D.S.K, Fenomena Perceraian ASN, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, 05 (01) hlm. 1–7.
Darmawijaya  E  dan  Hasanah  F,  2020,  Peran  Suami  Istri  Terhadap  Peningkatan Angka  Perceraian  di  Mahkamah  Syar’iyyah  Blangkejeren, El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga, 3 (1), hlm. 84.
Afifah  F  dan  Syafrini  D,  2021,  Faktor  Penyebab  Meningkatnya  Cerai  Gugat  Pada Masa  Pandemi  Covid-19  di  Kecamatan  Sungai  Pagu  Kabupaten  Solok Selatan, Jurnal Perspektif, 4 (3), hlm. 371.
Octaviani  F  dan  Nurwati  N,  2020,  Dampak  Pernikahan  Usia  Dini  Terhadap Perceraian Di Indonesia, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS, 2 (2), hlm. 33–52, https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820.

## Peraturan Perundang-undangan:
Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019, LL SETNEG : 26 HLM . Jakarta. Pemerintah  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan . LN. 1975/ No.12, TLN No. 3050, LL Setkab : 23 HLM . Jakarta. Presiden  Indonesia. Instruksi  Presiden Nomor  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi Hukum Islam . LL Kementerian Agama. Jakarta.

## Sumber Internet:
Zulkarnaini,  2022,  Aceh  Utara  dan  Bireuen  Tertinggi  Kasus  Perceraian  di  Aceh, DIALEKSIS.COM ,  2023,  https://dialeksis.com/aceh/aceh-utara-dan-bireuen- tertinggi-kasus-perceraian-di-aceh-pada-tahun-2022/.