Volume 3, Nomor 1, (Juni, 2021): 48-62 ISSN: 2685-1393 (p); ISSN: 2685-1466 (e)
DOI: 10.37364/jireh.v3i1.57
Available Online at https://ojs-jireh.org/index.php/jireh

## Info Artikel
Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

## Markus Oci
STT Kanaan Nusantara Ungaran Korespondensi: markus.oci@gmail.com
Kalis Stevanus STT Tawangmangu kalisstevanus91@gmail.com

## Abstract
The  rapid  development  of  Science  and  Technology  in  the  era  of  the  Industrial  Revolution  4.0  has influenced various aspects of human life, both in the world of work and the world of education. The purpose  of  this  article  is  written  with  the  hope  that  Christian  Religious  Colleges  can  answer  the challenges of the Industrial Revolution 4.0 in order to produce human resources or graduates who are able to compete in the midst of global competition. One of the steps is to reconstruct a curriculum that is  responsive  to  technological  developments.  The  compilation  and  implementation  of  curricula  at Christian Religious Colleges must refer to KKNI and the National Higher Education Standards. The research  method  used  is  qualitative  research  with  a literature  study  approach. The  analysis  process carried out is to use various literary sources, both journals, books and other reliable reference materials to support the author's analysis. Thus it can be concluded that there are six steps in the preparation of the  curriculum  for  Christian  Religious  Higher  Education  which  refers  to  the  Indonesian  National Qualifications  Framework  (KKNI):  1.  Formulating  a  Graduate  Profile;  2.  Formulating  Graduate Learning  Outcomes;  3.  Determine  the  Study  Material;  4.  Compiling  Subjects;  5.  Determining  the Structure of the Course and, 6. Developing a semester learning plan (RPS).

## Keywords: curriculum, higher education, kkni

## Abstrak
Derasnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di era Revolusi Industri 4.0 telah mempengaruhi  pelbagai  aspek  kehidupan  manusia,  baik  di  dunia  kerja  maupun  dunia pendidikan. Tujuan artikel ini ditulis dengan harapan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen dapat menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0 guna menghasilkan sumber daya manusia atau  lulusan  yang  mampu  bersaing  di  tengah  persaingan  global.  Salah  satu  langkahnya adalah  merekonstruksi  kurikulum  yang  responsif  terhadap  perkembangan  teknologi. Penyusunan  dan  pelaksanaan  kurikulum  di  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Kristen  wajib mengacu  pada  KKNI  dan  Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  pustaka.  Proses  analisis yang dilakukan adalah menggunakan berbagai sumber literatur-literatur baik jurnal,  buku dan  bahan  referensi  lainnya  yang  terpercaya  untuk  mendukung  analisis  penulis.  Dengan demikian  dapat  disimpulkan ada enam langkah dalam penyusunan kurikulum Perguruan Tinggi  Keagamaan  Kristen  yang  mengacu  pada  Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia (KKNI): 1. Merumuskan Profil Lulusan; 2. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan; 3. Menentukan  Bahan  Kajian;  4.  Menyusun  Matakuliah;  5.  Menetapkan  Struktur  Matakuliah dan, 6. Menyusun Rencana pembelajaran semester (RPS).
Kata Kunci: kurikulum, perguruan tinggi, kkni

## Pendahuluan
Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen merupakan lembaga formal yang diharapkan dapat  melahirkan  lulusan  atau  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  kompeten  dan  siap menghadapi lajunya perkembangan dunia kerja yang kian berkembang pesat seiring dengan kemajuan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  (IPTEK).  Kini,  Indonesia  telah  memasuki Revolusi Industri 4.0. Sehingga Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat menjawab tantangan menghadapi  kemajuan  teknologi  dan  persaingan  dunia  kerja  di  era  globalisasi.  Tak ketinggalan pula, Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen harus mempersiapkan Sumber Daya Manusia  (SDM)  yang  terampil  dan  andal  dalam  memasuki  era  Revolusi  Industri  4.0  dan diharapkan  mampu  menghasilkan  lulusan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  terampil yang  mencakup  aspek  literasi  data,  literasi  teknologi  dan  literasi  manusia  yang  berakhlak mulia  sesuai  keyakinan  atau  keagamaan. 1 Oleh  karna  itu  kurikulum  pendidikan  tinggi merupakan  program  untuk  menghasilkan  lulusan,  sehingga  program  tersebut  seharusnya menjamin  agar  lulusannya  memiliki  kualifikasi  yang  setara  dengan  kualifikasi  yang disepakati dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyebutkan  bahwa  Kurikulum  Pendidikan  Tinggi  dikembangkan  oleh  setiap  Perguruan Tinggi  dengan  mengacu  pada  Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi  untuk  setiap  Program Studi  yang  mencakup  pengembangan  kecerdasan  intelektual,  akhlak  mulia,  dan keterampilan.  Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi  (SN-DIKTI),  sebagaimana  diatur  dalam Permenristekdikti  Nomor  44  Tahun  2015  Pasal  1,    menyatakan  kurikulum  adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 2 Konsep  kurikulum  yang  dikembangkan  Direktorat  Jenderal  Pembelajaran  dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan  yang  dijabarkan  menjadi  rumusan  capaian  pembelajaran  lulusan.    Rumusan kemampuan  yang  pada  deskriptor  Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Iinfonesia  (KKNI) dinyatakan  dengan    istilah    capaian  pembelajaran  (terjemahan  dari learning  outcomes ), dimana  kompetensi  tercakup  di  dalamnya  atau  merupakan  bagian  dari  capaian pembelajaran  (CP). 3 Rumusan  kurikulum  yang  berkualitas  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap kualitas pendidikan sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan agar dapat bersaing di pasar global. 4
Menurut Tim Penyusunan Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNI dan SNPT, menjelaskan bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonseia, selanjutnya disebut  KKNI, disusun  sebagai  respons  dari  ratifikasi  Indonesia  tahun  2007  terhadap konvensi  UNESCO  tentang  pengakuan  pendidikan  diploma  dan  pendidikan tinggi  ( the International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in  Asia  and  the  Pasific )  yang  disahkan  pada tanggal  16  Desember  1983  dan  diperbaharui tanggal  30  Januari  2008.  KKNI tersebut  berguna  untuk  melakukan  penilaian  kesetaraan capaian pembelajaran  serta  kualifikasi  tenaga  kerja  baik  yang  akan  belajar  atau bekerja  di Indonesia ataupun ke luar negeri. Dengan kata lain, KKNI menjadi acuan mutu pendidikan Indonesia  ketika disandingkan dengan pendidikan bangsa lain. Lulusan pendidikan tinggi
1 Tim  Penyusunan  Buku  Panduan  Penyusunan  Kurikulum  Pendidikan  Tinggi  di  Era  Industri  4.0. (Jakarta:  Direktorat  Pembelajaran  Jenderal  Pembelajaran  Dan  Kemahasiswaan  Kementerian  Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, 2019). 8.
2 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4.
3 Ibid., 4 Lailial  Muhtifah,  dkk, Sturktur  Kurikulum  Berbasis  Kerangka  Kualifikasi  Nasionali  Indonesia (KKNI) Dan Standar Nasional Perguruan Tinggi  (SN-PT). Pontianak : PAI IAIN, 2017. 4.
Indonesia dapat disejajarkan denga  lulusan pendidikan di luar negeri melalui skema KKNI. Di  lain  pihak,  lulusan  luar  negeri  yang  akan  masuk  ke  Indonesia  dapat  pula  disejajarkan capaian pembelajarannya dengan KKNI yang dimiliki Indonesia. 5
Sedangkan  menurut  Nurhadi  Agung  Setiyawan,  menguraikan  bahwa pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Seni (IPTEKS) terasa semakin pesat, juga persaingan  ketersedian  lapangan  kerja  semakin  ketat  pula.  Oleh  karena  itu,  di  era persaingan global ini, menuntut perlunya dilakukan kembali kajian atau review kurikulum di  Indonesia,  tentunya  termasuk  kurikulum  yang  ada  di  Jurusan  Pendidikan  Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  telah melakukan  workshop  kurikulum  pada  awal  November  2015  berkenan  dengan  adanya rencana  memberlakukan  kurikulum  berbasis  Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia (KKNI)  pada  kurikulum  program  studi  yang  ada  di  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta, termasuk di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Penekanan ini adalah memberi ciri atau bobot bahwa setiap lulusan harus memiliki standar kompetensi lulusan yang dapat dimanfaatkan dan relevan dengan lapangan kerja yang tersedia, yakni selain memiliki kompetensi utama, juga  memiliki  kompetensi  pendukung  dan  pelengkap,  sehingga  lulusan  tersebut  memiliki daya  saing  tinggi  dan  luas  dalam  menghadapi  dunia  kerja  baik  secara  nasional  maupun internasional.  Dengan  demikian  output  penelitian  ini  mengacu  pada  tingkat  relevansi capaian pembelajaran dalam kurikulum Jurusan Pendidikan Bahasa Arab dengan lapangan kerja yang tersedia. 6
Berdasarkan  beberapa  uraian  di  atas  tentang  penyusunan  kurikulum  mengacu kepada kerangka kualifikasi Indoneisa (KKNI) adalah suatu keharusnya diterapkan di setiap perguruan tinggi,  dalam konteks Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen adalah rekonstruksi kurikulum  yang  responsif  terhadap  Revolusi  Industri  4.0,  yaitu  mesti  terus  berbenah  diri dengan mengubah kurikulum dan proses pendidikan yang selama ini diterapkan. Sebab bila tidak berbenah diri guna mengantisipasi perubahan yang sangat cepat ini dan beradaptasi terhadap  perubahan  itu  sendiri  dengan  melakukan  perubahan  termasuk  kurikulum  dan proses  pendidikan,  maka  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Kristen  akan  ketinggalan. Sebenarnya  perubahan  kurikulum  di  Perguruan  Tinggi  termasuk  di  Perguruan  Tinggi Keagamaan Kristen mestinya dijadikan sebagai aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai respon  terhadap  perkembangan  Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi  (IPTEK)  dan  kebutuhan pengguna lulusan ( stakeholder ).
Kurikulum  bukanlah  sesuatu  yang  permanen  tapi  bersifat  fleksibel  dan  dinamis. Kurikulum  yang  dikembangkan  di  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Kristen  bukan  sesuatu yang  sakral  tidak  bisa  diubah-menjadi  dogma.  Sebaliknya,  pengembangan  kurikulum Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Kristen  perlu  beradaptasi  dengan  perkembangan  Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi  (IPTEK)  dengan  melakukan  evaluasi  diri  secara  berkala. Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Kristen  dalam  menyusun  atau  mengembangkan  kurikulum, wajib mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan  Tinggi.  Tantangan  yang  dihadapi  oleh  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Kristen dalam pengembangan kurikulum di era Revolusi Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan
5 Tim Penyusunan Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNI dan SNPT (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik, 2018) 1.
6 Nurhadi  Agung Setiyawan, Model Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Sebagai  Penguatan  Mutu  Program  Studi  Pendidikan  Bahasa  Arab. Yogyakarta,  Al  Mahara  Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol.3, No.2, Desember 2017. 3.
yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia sesuai keyakinan atau kagamaan. 7
Kurikulum Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen merupakan mandat institusi yang harus  senantiasa  diperbaharui,  yakni  bersifat  fleksibel  dan  dinamis  sesuai  dengan perkembangan  kebutuhan  pengguna  lulusan  ( stakeholders )  dan  IPTEK  yang  dituangkan dalam Capaian Pembelajaran (CP). Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen sebagai penghasil Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  terdidik  perlu  mengukur  lulusannya,  apakah  lulusan  yang dihasilkan  memiliki  kemampuan  setara  dengan  kemampuan  yang  dituangkan  dalam Capaian  Pembelajaran  (CP)  yang  telah  dirumuskan  dalam  jenjang  kualifikasi  Kerangka Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI).  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Kristen  wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif ( qualitative research ), dengan pendekatan studi pustaka. Yang dimaksudkan dengan studi pustaka ( library research ) di sini adalah kegiatan penulis untuk menghimpun informasi yang  relevan  dengan  topik  atau  masalah  yang  menjadi  obyek  penelitian. 8 Penulis mengadakan  penyelidikan  buku-buku  atau  literatur  yang  berkaitan  dengan  pembahasan Penyusunan  Kurikulum  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Kristen  Kepadaa  Mengacu  Kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).  Studi pustaka ( library research ) ini dengan tujuan untuk mengenali teori atau konsep yang diketemukan oleh para ahli terdahulu dan memperoleh  orientasi  yang  lebih  luas  mengenai  topik  yang  penulis  teliti  sebagai  referensi dalam  penelitian  ini.      Dari  berbagai  informasi  yang  diperoleh  dari  beberapa  literatur tersebut, kemudian penulis mensintesakan yang akhirnya menjadi kesimpulan. Kesimpulan tersebut  kemudian  disusun  secara  logis  dan  sistematis  deskriptis  untuk  menjawab  pokok permasalahan dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

## Pengertian Kurikulum
Kurikulum  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kegiatan  proses  belajar belajar  atau  pembelajaran.  Dengan  adanya  kurikulum  tersebut  berarti  satuan  pendidikan atau  lembaga  pendidikan  memiliki  panduan  dalam  kegiatan  belajar  mengajar.  Secara etimologi “kurikulum” berasal dari bahasa Latin curriculum yang terdiri dari dua kata kerja, kata curir yang  berarti  :  pelari,  sedangkan  kata curere berarti:  tempat  berpacu.    Istilah  ini berasal  dari  dunia  olah  raga,  pada  zaman  Romawi  Kuno. 9 Dapat  dibahasakan  lain, kurikulum adalah sesuatu jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari dari garis start sampai  dengan  garis  finish.  Kurikulum  dipandang  sebagai  suatu  rencana  yang  disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar dibawah bimbingan dan tanggungjawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staff pengajarnya. 10
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengatur mengenai tujuan, isi, dan bahan  pelajaran  serta  cara  yang  digunakan  sebagai  tujuan  pedoman  penyelenggaraan kegiatan  pembelajaran  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  tertentu. 11 Hal  yang  sama dikemukakan oleh Mulyasa, kurikulum dapat didefinisikan adalah seperangkat rencana dan
7 Loc. Cit., 1.
8 Stefanus M. Marbun, Kalis Stevanus,” Pendidikan Seks Pada Remaja” FIDEI: Jurnal Teologi Sistematika Dan Praktika, Vol.2, No.2, Desember 2019 : 328
9 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran . (Jakarta : Bumi Askara,  2008) 16.
10 S. Nasution. Kurikulum dan Pengajaran . (Jakarta : Bumi Askara, 2006) 6.
11 Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3.
pengatur  mengenai  tujuan  kompetensi  dasar,  materi  standar,  serta  cara  yang  digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. 12
Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman  belajar  yang  diprogramkan,  direncanakan  dan  dirancang  berdasarkan  asas, norma yang berlaku kemudian menjadi pedoman dalam kegiatan belajar mengajar. Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2012  Tentang  Pendidikan,  menjelaskan  definisi  tentang Kurikulum Perguruan Tinggi, sebagai berikut: (1) kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat  rencana  dan  pengatur  mengenai  tujuan,  isi,  dan  bahan  ajar  seta  cara  yang digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran  untuk  mencapai tujuan  Pendidikan  Tinggi,  dan  (2)  Kurikulum  pendidikanTinggi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dikembangkan  oleh  setiap  Perguruan  Tinggi  dengan  mengacu  pada  standar Nasional  Pendidikan  Tinggi  untuk  setiap  Program  Studi  yang  mencakup  pengembangan keserdasaan, akhlak, dan keterampilan. 13
Meminjam penjelasan Kurikulum Pendidikan Tinggi Keagamaan yang dituangkan di Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Keagamaan, adalah memuat seperangkat  rencana  dan  pengaturan  mengenai  tujuan,  isi,  dan  bahan  ajar  serta  cara  yang digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran  untuk  mencapai tujuan  Pendidikan  Tinggi  Keagamaan. 14 Dari  penjelasan  ini,  dapat  dikatakan    Kurikulum Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Kristen  adalah  Sebagai  seperangkat  dan  pengatur  kegiatan belajar  mengajar  atau  pembelajaran  kurikulum  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  menjadi panduan atau acuan. Di dalam kurikulum tersebut menyangkut materi, cara pendidikan dan cara penilaian.
Kurikulum  Pendidikan  Keagamaan  Kristen  pada  prinsipnya  dikembangkan  oleh setiap satuan pendidikan. Artinya dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Keagamaan Kristen  berdasarkan  pada  institusi  atau  Program  Studi  di  Perguruan  Tinggi  Keagamaan Kristen  tersebut.  Kurikulum  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Kristen  mencakup  seluruh kegiatan  belajar  mengajar  atau  pembelajaran  dan  aktivitas  Perguruan  Tinggi  Keagamaan Kristen tersebut. Seluruh aktivitas pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang maksud adalah kegiatan akademik dan non akademik.

## Dasar Hukum Penyusunan dan Pelaksanaan Kurikulum Perguruan Tinggi
Berikut adalah beberapa landasan hukum yang diperlukan dalam  penyusunan dan pelaksanaan kurikulum: 15
1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  157,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
12 H.E.Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta: Bumi Askara, 2010) 22. 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 26. 14 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Keagamaan. 17
15 Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. (Jakarta: Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, 2019), 11-12
2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  158,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012,  Tentang  Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  73  Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  81  Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun  2015  Tentang  Rencana  Strategis  Kementerian  Riset,  Teknologi,  Dan  Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Standar Guru.

## Dasar  Hukum  Penyusunan  Kurikulum  Mengacu  Pada  Kerangka  Kualifikasi  Nasional Indonesia (KKNI)
Diterbitkannya  Peraturan  Presiden  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Kerangka Kualifikasi NasionalIndonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan  Tinggi,  mendorong  semua  perguruan  tinggi  termasuk  Perguruan  Tinggi Keagamaan Kristen untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan  kualitas  sumber  daya  manusia  Indonesia  yang  penjenjangan  kualifikasinya didasarkan  pada  tingkat  kemampuan  yang  dinyatakan  dalam  rumusan  capaian pembelajaran ( learning outcomes ). Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki kemampuan setara  dengan  kemampuan  (capaian  pembelajaran)  yang  telah  dirumuskan  dalam  jenjang kualifikasi  KKNI.  Dan  telah  ditetapkan  secara  nasional  bahwa  lulusan  program  sarjana paling  rendah  harus  memiliki  “kemampuan”  yang  setara  dengan  “capaian  pembelajaran” yang  dirumuskan  pada  jenjang  6  KKNI,  Magister  setara  jenjang  8,  dan  doktor  setara jenjang9.  Perguruan  tinggi  dalam  menyusun  atau  mengembangkan  kurikulum,  wajib mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 16
Sebagaimana  yang  diamanatkanUndang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang Pendidikan  Tinggibahwa  penyusunan  kurikulum  adalah  hak  perguruan  tinggi,  tetapi selanjutnya  dinyatakan  harus  mengacu  kepada  standar  nasional  (Pasal  35  ayat  (1).  Dasar hukum  penyusunan  Kurikulum  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Kristen,  mengacu  kepada Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi,  pada  Bagian  Kelima tentang Kerangka Kualifikasi Nasional,  pasal 29 ayat 1 dan 2, sebagai berikut:
16 Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. (Jakarta: Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, 2019), 8
1. Kerangka  Kualifikasi  Nasional  merupakan  penjenjangan  capaian  pembelajaran  yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja  dalam  rangka  pengakuan  kompetensi  kerja  sesuai  dengan  struktur  pekerjaan diberbagai sektor.
2. Kerangka  Kualifikasi  Nasional  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menjadi  acuan pokok  dalam  penetapan  kompetensi  lulusan  pendidikan  akademik,  pendidikan  vokasi, dan pendidikan profesi. 17
Juga  dijelaskan  pada  Peraturan  Presiden  Nomo  8  tahun  2012  Tentang  Kerangka Kualifikasi  Nasional  Pendidikan  pada  Bab  I  Ketentuan  Umum  Pasal  1  ayat  1,  2,  3,  dan  4, menjelaskan :
1. Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia,  yang  selanjutnya  disingkat  KKNI,  adalah kerangka  penjenjangan  kualifikasi  kompetensi  yang  dapat  menyandingkan, menyetarakan,  dan  mengintegrasikan  antara  bidang  pendidikan  dan  bidang  pelatihan kerja  serta  pengalaman  kerja  dalam  rangka  pemberian  pengakuan  kompetensi  kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Capaian  pembelajaran  adalah  kemampuan  yang  diperoleh  melalui  internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
3. Penyetaraan  adalah  proses  penyandingan  dan  pengintegrasian  capaian  pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
4. Kualifikasi  adalah  penguasaan  capaian  pembelajaran  yang  menyatakan  kedudukannya dalam KKNI. 18
Sebagaimana  diharapkan  oleh  Basani  bahwa  kurikulum  perguruan  tinggi  yang sudah  merupakan  kurikulum  nasional  berbasis  kompetensi  yang  diselaraskan  dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) maka manusia Indonesia dapat memenuhi kualifikasi  yang  dibutuhkan  dalam  dunia  kerja.  Lulusan  perguruan  tinggi  tidak  hanya memperhatikan lulusan yang mempunyai kemampuan secara hard skill tapi secara softskill- nya menjadi lulusan yang berkemampuan tidak hanya secara keilmuan tapi lulusan betul- betul  mengerti  tujuan  akhir  dari  proses  pendidikannya  sehingga  menjadi  lulusan  yang bertanggung jawab pada profesinya. 19
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  Kerangka  Kualifikasi  Nasional  yang disingkat  menjadi  KKNI  adalah  suatu  keharusan  untuk  menerapkannya  di  setiap  jenjang pendidikan Perguruan Tinggi termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen di dalamnya. Acuan  tersebut  digunakan  dalam  menetapkan  kompetensi  lulusan  yang  mencakup pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.

## Tahapan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen
Tahapan  dalam  penyusunan  Kurikulum  Perguruan  Keagamaan  Kristen  adalah tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh setiap Terguruan Tinggi dan Program studi untuk mendapatkan  hasil  yang  maksimal.  Kurikulum  merupakan  seperangkat  rencana  dan
17 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Keagamaan, 24 18 Peraturan Presiden Nomo 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3.
19 Christin  Septina  Basani, Kurikulum  Nasional  Yang  Berbasis  Kompetensi  Perguruan  Tinggi Dengan  Mengacu  Pada  Kreangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI)  Untuk  Menghasilkan  Kualitas Manusia  Yang  Kompetensi  dan  Berdaya  Saing .  Bandung:  Jurnal  Dialogia  Luridica,  Vol.  7,  No  1, November 2015. 65.
pengaturan  mengenai  capaian  pembelajaran  lulusan,  bahan  kajian,  proses,  dan  penilaian yang  digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  program  studi.  Tahapan  yang dilakukan  oleh  pengelola  program  studi  dalam  menyusun  dan  mengembangkan kurikulum. 20
Tahapan ini dimulai dari analisis kebutuhan ( market signal ) yang menghasilkan profil lulusan, dan kajian-kajian yang dilakukan oleh program studi sesuai dengan disiplin bidang ilmunya ( scientific vision ) yang menghasilkan bahan kajian. Rumuskan Capaian pembelajaran Lulusan (CPL), mata kuliah beserta bobot sks-nya, dan penyusunan organisasi mata kuliah dalam  bentuk  matrik.  Tahapan-tahapan  dalam  penyusunan  Kurikulum  Perguruan  Tinggi Keagamaan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar mendapat hasil yang maksimal, artinya produk dari penyusunan Kurikulum Tinggi Keagamaan Kristen sesuai visi, misi dan konteks kekinian (Market Ministry.)

## Menentukan Profil Lulusan
Penetapan  Profil  Lulusan  Program  Studi  Profil  lulusan  adalah output atau  hasil produk  yang  dihasilkan  oleh  Program  studi  yang  menunjukkan  kepada  kekhasan  serta mencirikan keunggulan Program Studi dan yang membedakan dengan Program studi yang lain.  Profil  lulusan  menjadi  pembeda  suatu  program  studi  dengan  program  studi  lainnya. Profil  lulusan  dinyatakan  dengan  kata  benda  yang  menunjukan  peran  dan  fungsi  lulusan setelah lulus dari suatu program studi, bukan jabatan ataupun jenis pekerjaan. 21
Profil  lulusan  adalah  peran  yang  dapat  dilakukan  oleh  lulusan  di  bidang  keahlian atau  bidang  kerja  tertentu  setelah  menyelesaikan  studinya.  Seyogyanya  profil  lulusan program  studi  disusun  oleh  kelompok  program  studi  (prodi)  sejenis,  sehingga  terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Profil lulusan setiap program studi disusun oleh kelompok program studi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang  dapat  diterima  dan  dijadikan  rujukan  secara  nasional.  Untuk  dapat  menjalankan peran-peran  yang  dinyatakan  dalam  profil  tersebut  diperlukan  “kemampuan”  yang  harus dimiliki. 22 Pada prinsipnya Profil Lulusan disetiap program studi adalah keunggulan yang dimiliki  disetiap  Program  Studi  yang  kemudian  diejawantahkan  dalam  keterampilan mahasiwa  (produk)  yang  dihasilkan.  Profil  lulusan  disetiap  Program  studi  tidak  terlepas dari kebijakan Institusi artinya ada kaitan dengan rencana strategi dan rencana operasional di setiap program studi.
Kebijakan  institusi  atau  rencana  strategi  dan  rencana  operasional  adalah pengejawantahan  dari  visi  dan  misi  di  setiap  program  studi.  Menurut  Tim  Penyusunan Panduan  Pengembangan  Kurikulum  PTKI  Mengacu  pada  KKNI  dan  SN-PT.Penyusunan Profil  Lulusan  dapat  mengikuti  langkah-langkah  berikut: pertama adalah  melakukan  studi pelacakan (tracer study) kepada pengguna potensial yang sesuai dengan bidang studi, salah satunya  dengan  mengajukan  pertanyaan  berikut:  berperan  sebagai  apa  sajakah  lulusan program  studi  tertentu?  Jawaban  dari  pertanyaan  ini  menunjukkan  “sinyal  kebutuhan pasar”  (market  signal),  kedua,  adalah  mengidentifikasi  peran  lulusan  berdasarkan  tujuan diselenggarakannya  program  studi  sesuai  dengan  visi  dan  misi,  ketiga  adalah  membuat kesepakatan antar program studi yang sama sehingga ada penciri umum program studi. 23
20 Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI  Mengacu pada KKNI dan SN-PT. (Jakarta : Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam, Kementerian Agama Islam, 2008).10.
21 Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI  Mengacu pada KKNI dan SNPT . (Jakarta : Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam, Kementerian Agama Islam,  2018),11.
22 Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi . (Jakarta:  Direktorat Jendral Pembelajaran Dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Tekonologi Dan Pendidikan Tinggi, 2016). 17.
Selain  kebijakan  institusi  dalam  menentukan  profil  lulusanan,  yakni:  masukan  dari pengguna ( stakeholder) dan hasil studi pelacakan almuni. Hasil studi pelacakan almuni dan masukan pengguna (Stakeholder ) minimal tiga tahun setelah kelulusan alumni yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan profil lulusan perguruan tinggi dan program studi yang ada.

## Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan
Peraturan  Presiden  Nomor  08  Tahun  2012  Tentang  Pendidikan  Tinggi,  Bab  I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 2, mengatakan, “Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang  diperoleh  melalui  internalisasi  pengetahuan,  sikap,  ketrampilan,  kompetensi,  dan akumulasi  pengalaman  kerja. 24 Adapun  rumusan  capaian  pembelajaran  lulusan  (CPL) sebagaimana telah ditetapkan secara nasional pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan  Tinggi  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2015  Tentang  Standar  Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab II pasal 5 adalah sebagai berikut: 25
(1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan  yang  mencakup  sikap,  pengetahuan,  dan  keterampilan  yang  dinyatakan  dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
(2)  Standar  kompetensi  lulusan  yang  dinyatakan  dalam  rumusan  capaian  pembelajaran lulusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  digunakan  sebagai  acuan  utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran,  standar  dosen  dan  tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan  prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
(3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
Adapun  capaian  pembelajaran  lulusan  (CPL)  dirumuskan  dengan  mengacu  pada jenjang  kualifikasi  KKNI  dan  SN-Dikti.  Capaian  pembelajaran  lulusan  (CPL)  terdiri  dari unsur  sikap,  ketrampilan  umum,  ketrampilan  khusus,  dan  pengetahuan.  Unsur  sikap  dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya. 26
Menurut  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Nomor  3  Tahun  2020 Tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi,  pada  Bagian  Kedua  Standar  Kompetensi Lulusan Pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4, hal-hal sebagai berikut:
(1) Rumusan  sikap  dan  keterampilan  umum  sebagai  bagian  dari  capaian  pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat  program  dan  jenis  Pendidikan  Tinggi,  tercantum  dalam  Lampiran  yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
24 Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 2
25 Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
26 Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 . (Jakarta: Direktorat Jendral Pembelajaran Dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2019), 24.
(2) Rumusan  sikap  dan  keterampilan  umum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi.
(3) Rumusan  pengetahuan  dan  keterampilan  khusus  sebagai  bagian  dari  capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh:
a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.
(4) Rumusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  yang  merupakan  satu kesatuan  rumusan  capaian  pembelajaran  lulusan  diusulkan  kepada  direktur  jenderal terkait  sesuai  dengan  kewenangannya  untuk  ditetapkan  menjadi  capaian  pembelajaran lulusan. 27
Berdasarkan  asumsi  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa:  pertama,  bidang  Sikap merupakan  perilaku  benar  dan  berbudaya  sebagai  hasil  dari  internalisasi  dan  aktualisasi nilai  dan  norma  yang  tercermin  dalam  kehidupan  spiritual  dan  sosial  melalui  proses pembelajaran, pengalaman mahasiswa, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Kedua, bidang Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses  pembelajaran,  pengalaman  kerja  mahasiswa,  penelitian  atau  pengabdian  kepada masyarakat  yang  terkait  pembelajaran.  Ketiga,  bidang  Keterampilan  Umum    adalah  yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai  tingkat  program  dan  jenis  pendidikan  tinggi,  dan  keempat  bidang  Keterampilan khusus  yang  wajib  dimiliki  oleh  setiap  lulusan  sesuai  dengan  bidang  keilmuan  program studi.
Untuk  rumusan  bidang  sikap  dan  Keterampilan  Umum  dirumuskan  sesuai  dengan Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi  sedangkan  untuk  rumusan  bidang  pengetahuan  dan keteramplian  khusus  dirumuskan  oleh  bidang  ilmu  sebidang  atau  program  studi  sejenis sesuai  dengan  penjelasan  didalam  lampiran  Peraturan  Presiden  Nomor  8  Tahun  2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

## Menentukan Bahan Kajian
Rumusan  bahan  kajian  merupakan  rumusan  dapat  dianalisis  berdasarkan  unsur pengetahuan  dari  Capaian  Pembelajaran  Lulusan  yang  telah  dirumuskan.  Unsur pengetahuan  ini  seyogyanya  menggambarkan  batas  dan  lingkup  bidang  keilmuan  atau keahlian  yang  merupakan  rangkaian  dari  bahan  kajian  minimal  yang  harus  dikuasai  oleh setiap  lulusan  Program  Studi.  Bahan  kajian  adalah  adalah  turunan  dari  Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dijabarkan kedalam bidang Ilmu. Menurut Tim Penyusun Panduan  Pengembangan  Kurikulum  PTKI  Mengacu  pada  KKNI  dan  SN-PT,  mengatakan bahwa  bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum Program Studi sejenis sebagai ciri bidang ilmu Program Studi
27 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7-8.
tersebut. Bahan kajian merupakan unsur-unsur keilmuan program studi. Bahan kajian dapat ditentukan berdasarkan struktur isi disiplin ilmu , teknologi, dan seni program studi. 28
Bahan  kajian  ini  dapat  berupa  satu  atau  lebih  cabang  ilmu  beserta ranting  ilmunya,  atau  sekelompok  pengetahuan  yang  telah  terintegrasi  dalam  suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi  tersebut.  Dari  bahan  kajian  minimal  tersebut,  prodi  dapat  mengurainya  Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) menjadi lebih rinci tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang  memiliki  tingkat  kedalam  dan  keluasan  yang  mengacu  pada  Capaian  Pembelajaran Lulusan.
Bahan  kajian  suatu  cabang  ilmu  atau  lebih  artinya  cabang  ilmu  pengetahuan  yang berkaitan dengan keilmuan program studi tertentu. Oleh karena itu bahan kajian juga dapat berupa  sistematika  bidang  keilmuaan  tertentu  kemudian  dijabarkan  sampai  kepada  unsur terkecil dari bidang keilmuan tersebut. Keluasan dan kedalaman bahan kajian merupakan tingkat  tercapaian  pembelajaran  dalam  suatu  program  studi. Dari  bahan  kajian  menjadi lebih rinci menjadi materi pembelajaran atau matakuliah.

## Menentukan Matakuliah
Mata adalah kumpulan dari materi ajar yang terdiri dari bab per-bab atau beberapa pokok  pembahasan.  Matakuliah  Mata  kuliah  atau  modul  adalah  bungkus  dari  bahan kajian/materi  ajar  yang  dibangun  berdasarkan  beberapa  pertimbangan  saat  kurikulum disusun.  Mata  kuliah  dapat  dibentuk  berdasarkan  pertimbangan  kemandirian  materi sebagai cabang/ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah  keahlian  (sistem  block)  dalam  rangka  pemenuhancapaian  pembelajaran  lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
Sebagai  kumpulan,  cabang  atau  ranting    dari  bahan  kajian,  matakuliah  merupakan penyebutan  untuk  memudahkan  memberi  penamaan  dalam  pelaksanaan  pembelajaran. Hubungan  matakuliah  dengan  bahan  kajian  adalah  mencakup  bobot  Satuan  Kredit Semester, keluasan dan kedalaman dalam suatu bahan kajian. Oleh karena itu bobot Satuan Kredit Semester, keluasan dan kedalaman dalam setiap Capaian Pembelajaran pembelajaran termaktum dalam setiap matakuliah.
Dalam  menentukan  mata  kuliah  dapat  dilakukan  dengan  mengelompokkan  bahan kajian  yang  setara,  kemudian  memberikan  nama  pada  kelompok  bahan  kajian  tersebut. Kemudian  nama  mata  kuliah  disesuaikan  kebiasaan  yang  dilakukan  di  program  studi. Dalam pemberi penamaan di setiap matakuliah dilakukan oleh kelompok bahan kajian atau program studi sejenis artinya program studi yang satu rumpun dalam keilmuaan tertentu.

## Struktur Matakuliah
Tahapan  dalam  menyusun  struktur  matakuliah  adalah  bentuk  organisasi  strukur matakuliah yang di implementasi dalam bentuk organisasi matakuliah persemester. Tahap ini  adalah  menyusun  mata  kuliah  ke  dalam  semester.  Pola  susunan  mata  kuliah  perlu
28 Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI  Mengacu pada KKNI dan SNPT . (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam, Kementerian Agama Islam,  2018)  21.
memperhatikan  beberapa  hal  berikut  ini.  Pertama adalah  konsep  pembelajaran  yang direncanakan  dalam  usaha  memenuhi  capaian  pembelajaran  lulusan;  kedua adalah ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi  antar  mata  kuliah;  ketiga adalah  beban  belajar  mahasiswa  rata-rata  di  setiap semester  yakni  18-20  SKS. 29 Tahapan  penyusunan  struktur  kurikulum  dalam  bentuk organisasi matrik mata kuliah per semester perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Tahapan pembelajaran mata kuliah yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
b. Ketepatan  letak  mata  kuliah  yang  disesuaikan  dengan  keruntutan  tingkat  kemampuan dan integrasi antar mata kuliah baik secara vertikal maupun horizontal;.
c. Beban belajar mahasiswa secara normal antara 8-10 jam per hari per minggu yang setara dengan beban 17-21 SKS per semester. Proses penyusunannya melibatkan seluruh dosen program studi dan selanjutnya ditetapkan oleh program studi. 30
Tahapan-tahapan dalam penyusunan struktur matakuliah adalah sistematika bahan kajian yang berdasarkan kelimuan dalam kurikulum tersebut. Organisasi matakuliah dalam struktur  adalah  bagaimana  memastikan  tahap-tahapan  belajar  mahasiswa.  Artinya menjamin  proses  pembelajaran  berjalan    secara  efisien  dan  efektif  guna  mencapai  capaian pembelajaran lulusan. Dalam pelaksanaan struktur matakuliah yang digunakan terdiri dari organisasi  mata  kuliah  dalam  struktur  kurikulum  terdiri  dari  organisasi  horisontal  dan organisasi  vertikal.  Organisasi  mata kuliah horisontal dalam semester dimaksudkan untuk perluasan  wacana  dan  ketrampilan  mahasiswa  dalam  konteks  yang  lebih  luas.  Sedangkan organisasi  mata  kuliah  secara  vertikal  dalam  jenjang  semester  dimaksudkan  untuk memberikan  kedalam  penguasaan  kemampuan  sesuai  dengan  tingkat    kesulitan    belajar untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan  Program studi yang telah ditetapkan.

## Menyusun Rencana Pembelajaran Semester
Perencanaan  proses  pembelajaran  disusun  untuk  setiap  mata  kuliah  dan  disajikan dalam  rencana  pembelajaran  semester  (RPS).Rencana  pembelajaran  semester  (RPS)  suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh  dosen  secara  mandiri  atau  bersama  dalam  kelompok  keahlian  suatu  bidang  ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. 31 Sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan  belajar  mengajar  Rencana  Pembelajaran  Semester,  disiapkan  oleh  setiap  personal dosen atau berkelompok.
Menurut  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Nomor    03  Tahun  2020, menjelaskan  tentang  Rencana  Pembelajaran  Semester  (RPS),  secara  mendetail  tentang Rencana  Pembelajaran  Semester,  yakni:  Rencana  Pembelajaran  Semester  (RPS)  atau  istilah lain paling sedikit memuat: 32
29 Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi . (Jakarta: Direktorat Jendral Pembelajaran Dan Kemahasiswaan,Kementerian Riset,Tekonologi Dan Pendidikan Tinggi, 2016), 28.
30 Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 . (Jakarta: Direktorat Jendral Pembelajaran Dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2019) 29.
31 Tim Penyusun , Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 . (Jakarta: Direktorat Jendral Pembelajaran Dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2019), 17.
a. Nama  Program  Studi,  nama  dan  kode  mata  kuliah,  semester,  Satuan  Kredit  Semester, nama Dosen pengampu; \
b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
c. Kemampuan  akhir  yang  direncanakan  pada  tiap  tahap  Pembelajaran  untuk  memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
e. Metode Pembelajaran;
f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
g. Pengalaman  belajar  mahasiswa  yang  diwujudkan  dalam  deskripsi  tugas  yang  harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
i. Daftar referensi yang digunakan.
Adapun  penyebaran  Rencana  Pembelajaran  Semester  (RPS),  berdasarkan  uraian  di atas,  sebagai  berikut:  nama  program  studi  sesuai  data  yang  ada  di  PDDIKTI.  Kode matakuliah sesuai dengan kode yang digunakan di program studi, Semester adalah semester yang  sedang  berlangsung  proses  pembelajaran,  Satuan  Kredit  Semester  sesuai  dengan satuan  kredit  semester  yang  sudah  disepakati  di  program  studi.  Dosen  pengampu  adalah dosen  mengajar  matakuliah  tersebut,  baik  secara  individu  maupun  secara  tim  mengajar ( Team  Teaching ).  Bahan  Kajian  merupakan  rincian  dari  sebuah  bahan  kajian  atau  beberapa bahan kajian yang dimiliki oleh mata kuliah terkait. Bahan kajian dapat berasal dari berbagai cabang  atau  bagian  dari  bidang  keilmuan  atau  bidang  keahlian  yang  dikembangkan  oleh program  studi.  Materi  pembelajaran  dapat  disajikan  dalam  bentuk  buku  ajar,  modul  ajar, diktat,  petunjuk  praktikum,  modul  tutorial,  buku  referensi,  monograf,  dan  bentuk-bentuk sumber belajar lain yang setara.
Bentuk  Pembelajaran  adalah  metode  pembelajaran  didasarkan  pada  keniscayaan bahwa  kemampuan  yang  diharapkan  telah  ditetapkan  dalam  suatu  tahap  pembelajaran sesuai  dengan  Capaian  Pembelajaran  Lulusan.  Bentuk  pembelajaran  berupa:  kuliah, responsi,    tutorial,    seminar  atau  yang  setara,  praktikum,  praktik  studio,  praktik  bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Metode pembelajaran berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran  berbasis  proyek,  pembelajaran  berbasis  masalah,  atau  metode  pembelajaran lain,  yang  dapat  secara  efektif  memfasilitasi  pemenuhan  capaian  pembelajaran  lulusan. Waktu merupakan adalah takaran beban belajar mahasiswa yang diperlukan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang hendak dicapai.
Pengalaman belajar  adalah mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus  dikerjakan  oleh  mahasiswa  selama  satu  semester,  adalah  bentuk  kegiatan  belajar mahasiswa  yang  dinyatakan  dalam  tugas-tugas  agar  mahasiswa  mampu  mencapai kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran. Proses ini termasuk di dalam. Penilaian  mencakup  prinsip  edukatif,  otentik,  obyektif,  akuntabel,  dan  transparan  yang dilakukan  secara  terintegrasi.Kriteria  menunjuk  pada  standar  keberhasilan  mahasiswa dalam  sebuah  tahapan  pembelajaran,  sedangkan  indikator  merupakan  unsur-unsur  yang menunjukkan kualitas kinerja mahasiswa. Bobot penilaian merupakan ukuran dalam persen (%) yang menunjukkan persentase penilaian keberhasilan satu tahap belajar terhadap nilai keberhasilan  keseluruhan  dalam  mata  kuliah.  Daftar  Referensi  adalah    buku  atau  bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran mata kuliah.

## Implikasi
Implikasi penelitian ini adalah penyusunan  kurikulum perguruan tinggi keagamaan Kristen  didalam  pelaksanaannya,  yakni:  Penyusunan  Kurikulum  Perguruan  Tinggi Keagamaan  Kristen  Mengacu  Kepada  Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI). Hasilnya dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi  Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen dalam menyusun Kurikulum di setiap program studi yang harus mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

## Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan
Rekomendasi  bagi  penelitian  lanjutan  dalam  Penyusunan  Kurikulum  Perguruan Tinggi Keagamaan yang Mengacu Kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesi (KKNI). Diharapkan dapat menambah hal-hal yang belum dijabarkan dalam penelitian ini, sehingga ada pembaharuan (novelty) dalam hal penyusunan kurikulum Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen.

## Kesimpulan
Adapun  tahapan-tahapan  dalam  penyusunan  Kurikulum  Perguruan  Tinggi Keagamaan  Kristen  mengacu  kepada  Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI), sebagai  berikut:  pertama, Merumuskan  Profil  Lulusan.  Profil  lulusan  menjadi  pembeda program  studi  tertentu  dengan  program  studi  lainnya.  Profil  lulusan  dinyatakan  dengan kata  benda  yang  menunjukkan  peran  dan  fungsi  lulusan  setelah lulus  dari  suatu  program studi,  bukan  jabatan  ataupun  jenis  pekerjaan.  Kedua, Merumuskan  Capaian  Pembelajaran Lulusan.  Capaian  pembelajaran  lulusan  adalah  produk (output) yang  dihasilkan  melalui lulusan  di  setiap  program  studi  merupakan  kemampuan  yang  dihasilkan  dalam    Sikap, Pengetahuan, Keterampilan  (Umum dan Khusus). Ketiga, Menentukan Bahan Kajian. Bahan Kajian adalah adalah turunan dari Capaian Pembelajaran Lulusan yang dijabarkan kedalam bidang  Ilmu.  Keempat, Menyusun Matakuliah , matakuliah  adalah  kumpulan  dari  materi ajar  yang  terdiri  dari  bab  per-bab  atau  beberapa  pokok  pembahasan.  Matakuliah  dapat dibentuk atas kumpulan beberapa cabang keilmuan atau ranting-ranting dari dispilin ilmu tertentu.  Kelima, Menetapkan Struktur  Matakuliah . Struktur  matakuliah  adalah    bentuk organisasi  strukur  matakuliah  yang  diimplementasikan  dalam  bentuk  organisasi  struktur matakuliah  persemester.  Keenam, Menyusun  Rencana  pembelajaran  semester  (RPS). Rencana  pembelajaran  semester  suatu    mata    kuliah    adalah  rencana  proses  pembelajaran yang  disusun  untuk  kegiatan  pembelajaran  selama  satu  semester  guna memenuhi  capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.

## Rujukan
Agung  Setiyawan,  Nurhadi.  “Model  Penerapan  Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia (KKNI)  Sebagai  Penguatan  Mutu  Program  Studi  Pendidikan  Bahasa  Arab.” Yogyakarta, Al Mahara Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol.3, No.2, Desember 2017. Basani, Christin Septina . “Kurikulum Nasional Yang Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi Dengan  Mengacu  Pada  Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI)  Untuk Menghasilkan  Kualitas  Manusia  Yang  Kompetensi  dan  Berdaya  Saing”, Jurnal Dialogia Iuridica , Vol. 7, No 1, November 2015.
Casmin.“Evaluasi Dan Peninjuan Kurikulum BKI Berbasis KKNI” Jurnal Hisbah , Vol. 11, No. 1,  Juni 2014.
Hamalik, Oemar. Kurikulum dan Pembelajaran .  Jakarta : Bumi Askara, 2010. Mulyasa, H. E. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan . Jakarta: Bumi Askara, 2010. Marbun,Stefanus M., Kalis Stevanus,” Pendidikan Seks Pada Remaja”
FIDEI: Jurnal Teologi Sistematika Dan Praktika , Vol.2, No.2, Desember 2019 Nasution, S. Kurikulum dan Pengajaran .  Jakarta : Bumi Askara, 2006. Muhtifah, Lailial,  dkk, Sturktur Kurikulum Berbasis  Kerangka Kualifikasi Nasionali Indonesia (KKNI) Dan Standar Nasional Perguruan Tinggi  (SN-PT). Pontianak : PAI IAIN, 2017 .
Oci, Markus.  “ Implikasi Misiologi Dalam Pengembangan Kurikulum Agama Kristen di Gereja Lokal” FIDEI: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika . Vol. 2. Nomor 1, Juni 2019.
Tim Penyusun. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0.
Jakarta: Direktoral Jendral Pembelajaran, Direktoral Pembelajaran Dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, 2019. Tim Penyusun. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Jakarta: Direktoral Jendral Pembelajaran,  Direktoral  Pembelajaran  Dan  Kemahasiswaan,  Kementerian  Riset, Tekonologi Dan Pendidikan Tinggi, 2016.
Tim  Penyusunan. Panduan  Pengembangan  Kurikulum  PTKI    Mengacu  pada  KKNI  dan  SN-PT. Jakarta: Direktoral Pendidikan Tinggi Agama Islam, Kementerian Agama Islam, 2018. Tim  Penyusunan. Inspirasi  Kepemimpinan  Era  Industri  5.0. Jakarta  :  Direktoral  Jendral Pembelajaran,  Direktoral  Pembelajaran  Dan  Kemahasiswaan,  Kementerian  Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, 2019.
Peraturan Presiden Nomo 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Keagamaan.
Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi  Dan  Pendidikan  Tinggi  Republik  Indonesia  Nomor  44
Tahun 2015  Standar  Nasional  Pendidikan Tinggi.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Nomor  03  Tahun  2020    Tentang  Standar Nasional Perguruan Tinggi.
Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Tinggi. Agung  Setiyawan,  Nurhadi. Model  Penerapan  Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI) Sebagai Penguatan Mutu Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Yogyakarta, Al Mahara Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol.3, No.2, Desember 2017.