Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.916-925                                       Dewi Ayu Marchela Putri. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.447 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## STRATEGI KEBIJAKAN PERTUMBUHAN HIJAU (GREEN GROWTH)

## INDONESIA: DALAM ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
1 Dewi Ayu Marchela Putri, 2 Langgeng Rachmatullah Putra
1,2, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang Correspondet author : dewiayu310304@gmail.com Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

## Abstract
The purpose of this research is to understand and discuss Indonesia's green growth strategies in  facing  global  challenges  related  to  climate  change  The  main  focus  of  this  study  lies  in policy  adaptation  and  practices  that  support  climate  change  mitigation  and  adaptation, taking  into  account  both  local  and  global  contexts.  Through  secondary  data  analysis,  this article identifies the main challenges faced by Indonesia, such as increasing greenhouse gas emissions  and  deforestation  Additionally,  the  article  evaluates  government  and  private sector  initiatives  in  promoting  renewable  energy,  natural  resource  conservation,  and enhancing community adaptation capacity. Research findings indicate that the success of Indonesia's  green  growth  strategy  heavily  relies  on  multisectoral  collaboration,  increased public awareness, and strong political commitment The conclusion of this article emphasizes the need for a holistic and inclusive approach in designing policies and implementing them to achieve sustainable economic growth and climate resilience.

## Keywords: Climate Change; Green Growth; GGGI; Policy

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami strategi pertumbuhan hijau Indonesia dalam  menghadapi  tantangan  global  terkait  perubahan  iklim.  Fokus  utama  penelitian  ini terletak  pada  adaptasi  kebijakan  dan  praktik  yang  mendukung  mitigasi  serta  adaptasi perubahan iklim, dengan mempertimbangkan konteks lokal dan global. Melalui analisis data sekunder,  artikel  ini  mengidentifikasi  tantangan  utama  yang  dihadapi  Indonesia,  seperti peningkatan emisi gas rumah kaca dan deforestasi. Selain itu, artikel ini mengevaluasi inisiatif pemerintah dan sektor swasta dalam mempromosikan energi terbarukan, konservasi sumber daya  alam,  serta  peningkatan  kapasitas  adaptasi  masyarakat.  Temuan  penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan strategi pertumbuhan hijau Indonesia sangat bergantung pada  kolaborasi  multisektoral,  peningkatan  kesadaran  publik,  dan  komitmen  politik  yang kuat.  Kesimpulan  artikel  ini  menekankan  perlunya  pendekatan  holistik  dan  inklusif  dalam merancang kebijakan serta implementasinya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berketahanan iklim.

## Kata Kunci: GGGI; Kebijakan; Pertumbuhan Hijau; Perubahan Iklim
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Perubahan  iklim  telah  menjadi  salah  satu  masalah  terbesar  di  dunia  yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Untuk menangani masalah ini, negara- negara  maju  dan  berkembang  termasuk  Indonesia,  telah  mengadopsi  strategi  dan kebijakan  yang  berfokus  pada  pertumbuhan  hijau (green  growth) sebagai  alternatif  yang lebih  berkelanjutan  dan  ramah  pada  lingkungan.  Kebijakan green  growth merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh negara-negara maju maupun dan berkembang untuk

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.916-925 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.447
mengurangi dampak negatif pertumbuhan ekonomi secara bisnis as usual yang diakibatkan oleh  proyek-proyek  industri  dalam  jangka  panjang.  Proyek  industri  menggunakan  sejumlah besar  unit  industri  dari  zat-zat  tertentu  yang  berdampak  terhadap  lingkungan,  jumlah investasi  yang  terlalu  besar  dalam  bidang  sumber  daya  alam  jika  tidak  disertai  dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan terjadinya peristiwa ekologi yang akan mengakibatkan peningkatan biaya sosial dan lingkungan. Hal ini pasti akan menyebabkan target  pencapaian  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  2030,  yang  bertujuan  untuk menurunkan persentase emisi karbon (LM Syuhada Ridzky et al., 2023)
Menurut  para  ekonom,  istilah “p ertumbuhan  hijau ” ( Green  growth) muncul  pada awal  tahun  2000-an  dan  merupakan  konsep  baru  dalam  pembangunan  ekonomi. Pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  ramah  lingkungan  adalah  dasar pertumbuhan  hijau.  Berbagai  organisasi  internasional  seperti  UNEP,  Bank  Dunia,  IEA  dan pertemuan  negara-negara  G8  dan  G20.  Telah  menyarankan  agar  pertumbuhan  hijau menjadi  kebijakan  nasional  negara  dengan  alasan  bahwa  pertumbuhan  hijau  dapat memanfaatkan  sumber  daya  alam  secara  berkelanjutan  (OECD,  2011a),  penggunaan sumber  daya  alam  yang  efektif,  pengurangan  dampak  lingkungan  dan  populasi,  dan adaptasi  terhadap  bencana  (Bank  Dunia,  2012a).  Selain  itu,  pertumbuhan  hijau menekankan  kemajuan  ekonomi  yang  ramah  lingkungan  untuk  mendorong  pengurangan emisi  dan  pembangunan  inklusif  secara  sosial  (UNESCAP,  2010).  Pertumbuhan  hijau  juga penting  dalam  menangani  dampak  perubahan  iklim  karena  terkait  erat  dengan  konsep ekonomi  hijau,  yang  bertujuan  untuk  menstabilkan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  sosial serta  secara  signifikan  mengurangi  risiko  kerusakan  lingkungan  dan  kelangkaan  ekologis (UNEP, 2011) (Harisman, 2012)
Isu  Pertubuhan  hijau (Green  Growth) terus  menarik  perhatian  banyak  negara. Persoalan  ini  kemudian  ditegaskan  melalui  kesepakatan  internasional  pada  KTT  Rio+20 Summit  Brazil  (Rio+20)  tahun  2012.  Pertemuan  ini  memiliki  tiga  tujuan;  dimulai  dengan memperbarui  komitmen  politik  terhadap  pembangunan  berkelanjutan,  mengidentifikasi kemajuan dan kesenjangan dalam upaya implementasi pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi  tantangan  yang  muncul  (Leggett  &  Carter,  2012).  Indonesia  merupakan  salah satu  dari  193  negara  anggota  PBB  yang  berpartisipasi  dalam  Rio+20  development (IFSD).(MEJILLÓN  GONZÁLEZ  YURI  LISBETH  TUTOR:,  2022).  Lebih  lanjut,  pertumbuhan  hijau (green  growth) dalam  agenda  G20  menciptakan  strategi  yang  dapat  digunakan  oleh negara-negara  G20  dalam  menerapkan  kebijakan  pertumbuhan  hijau (green  growth), seperti  yang  disampaikan  oleh  Menteri  Keuangan  G20  dan  Gubernur  Bank  Sentral,  pada pertemuan tanggal 25 dan 26 Februari 2012, di Mexico City, meminta OECD, Bank Dunia dan lembaga  terkait  di  PBB  untuk  menyiapkan  laporan  yang  menyajikan  berbagai  pilihan  bagi
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.916-925                                       Dewi Ayu Marchela Putri. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.447 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
negara-negara  G20  tentang  bagaimana  mengintegrasikan  kebijakan  pertumbuhan  hijau dan  pembangunan  berkelanjutan  ke  dalam  program  reformasi  struktural.  Pilihan  kebijakan yang  disiapkan  harus  sesuai  dengan  kondisi  dan  tingkat  pembangunan  masing-masing negara.  Lebih  lanjut,  para  menteri  dan  gubernur  juga  berjanji  untuk  memberikan  kontribusi dalam  penyusunan  laporan  ini  dan  secara  sukarela  menginformasikan  tindakan  masing- masing  negara  untuk  mengintegrasikan  pertumbuhan  hijau  dan  pembangunan berkelanjutan  ke  dalam  agenda  reformasi  struktural.  Laporan  ini  memberikan  serangkaian pilihan  kebijakan  bagi  negara-negara  yang  dapat  digunakan  untuk  merancang  strategi pertumbuhan hijau.
OECD menyarankan  lima langkah  untuk menerapkan  pertumbuhan hijau:  pertama, memenuhi  kebutuhan  untuk  mencapai  pertumbuhan hijau.  Bagaimana  perekonomian setiap negara berkembang sangat memengaruhi kebutuhan model pertumbuhan ekonomi hijau . Dalam model pertumbuhan hijau, sektor ekonomi dianggap berpotensi melaksanakan pertumbuhan  hijau.  Kedua,  Menghil angkan penghambat  pertumbuhan  hijau.  Jika hambatan  seperti  sistem  pajak  yang  tidak  mengarah  pada  kelestarian  lingkungan dihilangkan  dan  insentif  diberikan  untuk  Pencapaian  pertumbuhan  ekonomi  akan  lebih efektif jika hambatan seperti sistem pajak yang tidak mengarah pada kelestarian lingkungan dihilangkan,  dan  diberikan  insentif  bagi  pembanguan  yang berfokus  pada  ekonomi  yang berkelanjutan,  pertumbuhan  ekonomi  akan  lebih  baik.  Ketiga,  pendekatan  politik  untuk menerapkan  pertumbuha  hijau.  Untuk  mencapai  keberhasilan  pertumbuhan  hijau,  peran politik  sangat  penting;  hal  ini  sangat  penting  untuk  mendukung  keberlangsungan  model pertumbuhan . Keempat,  menilai  indikator  pertumbuhan  hijau.  Indikator  pertumbuhan  hijau ini  digunakan  untuk mengawasi  dan  mengukur keberhasilan  model  pertumbuhan  nasional. Akibatnya,  penciptaan  indikator  pertumbuhan  hijau  sangat  penting  untuk  strategi pelaksanaan pertumbuhan hijau. Kelima, menerapkan gagasan pertumbuhan hijau secara konsisten.  Setelah  langkah-langkah  dilakukan,  pertumbuhan  hijau  yang  terarah  harus dilakukan secara berkelanjutan.(Harisman, 2012)
Oleh karena itu, bertolak dari urgensi penjelasan di atas, peneliti ingin mengkaji terkait kebijakan  dan  strategi  apa  saja  yang  diterapkan  Indonesia  sebagai  salah  satu  dari  193 negara  anggota  PBB  yang  berpartisipasi  dalam  pembangunan  Rio+20  untuk  menjawab tantangan  global,  seperti  memenuhi  komitmennya  terhadap  pembangunan  berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim.

## METODE
Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang didasarkan pada review literatur. Menurut Hasibuan, literatur review berisi uraian tentang teori, hasil, dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Tujuan dari uraian literatur  review  ini  adalah  membuat  kerangka  pemikiran  yang  jelas  untuk  memecahkan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.916-925 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.447
masalah  yang  sudah  diuraikan  sebelumnya  pada  rumusan  masalah.  Penelitian  ini menggunakan data sekunder. Data sekunder  yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari  jurnal,  artikel,  buku,  internet,  berita  dan  sumber  lainnya.  Peneliti  menggunakan  analisis dokumen,  Analisis  Dokumen  adalah  teknik  pengumpulan  data  kualitatif  yang  digunakan oleh peneliti untuk menelusuri dan menganalisis data teks dari dokumen, ini digunakan untuk mendapatkan  informasi  tentang  fenomena  tertentu  atau  menjelaskan  tindakan praktiks(Nurdin  &  Hartati,  2019)(Nilamsari,  2014)(LM  Syuhada  Ridzky  et  al.,  2023).  Sehingga dapat  digunakan  sebagai  landasan  yang  kuat  untuk  isi  atau  pembahasan,  diambil beberapa kesimpulan, dan ditelaah secara rinci untuk mencapai hasil yang baik dan sesuai dengan harapan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lanskap Kebijakan Pertumbuhan Hijau (Green Growth) di Indonesia
Lanskap  kebijakan  dimulai  dengan  mengidentifikasi  kebijakan  terkait  pertumbuhan hijau (green  growth) di  Indonesia.  Secara  umum  terdapat  2  (dua)  kategori  dalam  lanskap kebijakan,  yang  pertama  adalah  payung  kebijakan,  yaitu  kebijakan  ratifikasi  perjanjian internasional  oleh  Indonesia,  dalam  bentuk  undang-undang.  Selain  itu,  sejumlah  perjanjian internasional yang dibentuk menjadi undang-undang dan kemudian diadopsi dengan cara yang  lebih  berorientasi  pada  implementasi.  Kedua,  kebijakan  ‘turunan’,  yaitu  kebijakan operasional  pengesahan  perjanjian  internasional,  di  tingkat  pemerintah  menjadi  Peraturan Pemerintah  dan  di  tingkat  Kementerian  teknis  menjadi  Keputusan  atau  Peraturan  Menteri. Masih  banyak  lagi  jenis  kebijakan  baik  berupa  Keputusan  Presiden  maupun  Peraturan Presiden  yang  setara  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Namun  karena  bersifat  khusus  dan harus  segera  dilaksanakan,  maka  diterbitkan  Keputusan  Presiden  atau  Perpres  sebagai pengganti Peraturan Pemerintah ( Analisis Kebijakan Dan Pendanaan Untuk Ketahanan Dan Adaptasi Perubahan Iklim Di Indonesia , 2023)
Selanjutnya,  Presiden  Indonesia  telah  menunjuk  Kementerian  Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai koordinator teknis program pertumbuhan hijau (Green  Growth  Program). Selanjutnya,  BAPPENAS  juga  berfungsi  sebagai  focal  point  untuk Program  Pertumbuhan  Hijau,  yang  dilaksanakan  bersama  dengan Global  Green  Growth Institute (GGGI) . Untuk lanskap kebijakan pertumbuhan hijau di indonesia mencakup payung kebijakan dan kebijakan strategis oleh BAPPENAS, yaitu:
Payung kebijakan (kebijakan makro) dari pertumbuhan hijau
1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN) 2020-2024
2) Kebijakan Energi Nasional (KEN) 2014
3) UU PPLH No 32 Tahun 2009
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.916-925                                       Dewi Ayu Marchela Putri. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.447 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
4) Peraturan  Presiden  No.  61  Tahun  2011  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), dan
5) Peraturan  Pemerintah  No.  46  Tahun  2017  tentang  Instrumen  Ekonomi  Lingkungan Hidup
Kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh BAPPENAS:
1) Rencana  Tata  Ruang  Nasional  (RTRWN):  RTRWN  di  Indonesia  terdiri  dari  tiga  arah kebijakan yang berfokus pada pengelolaan lanskap terintegrasi;
2) Kebijakan  Satu  Peta:  Kebijakan  ini  perlu  ditingkatkan  untuk  mendukung  mekanisme bagi-pakai  data  yang  efektif,  efisien,  akuntabel,  dan  transparan  antar  pemangku kepentingan. Ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara berbagai pihak dalam mengelola lanskap terintegrasi;
3) Kebijakan  Ekonomi  Hijau:  Di  Indonesia,  kebijakan  ekonomi  hijau  adalah  model pembangunan ekonomi yang memprioritaskan kesejahteraan sosial dan lingkungan berkelanjutan.  Energi  berkelanjutan,  lanskap  berkelanjutan,  dan  infrastruktur berkelanjutan  adalah  tiga  bidang  utama  yang  sangat  penting  untuk  mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia;
4) Tinjauan  Kebijakan  Pertumbuhan  Hijau  Indonesia:  Tinjauan  Kebijakan  Pertumbuhan Hijau Indonesia atau (Green Growth Policy Review/GGPR) telah dirilis oleh KLHK pada Tahun 2019. Dokumen ini memeriksa kerangka kebijakan untuk pertumbuhan hijau di Indonesia  dan  memberikan  49  saran  untuk  meningkatkan  efektivitas,  kohesi,  dan efesiensi kebijakan.

## Startegi Indonesia dalam beberapa sektor
a) Model Sektor Ekonomi Indonesia dalam mendukung Green Growth untuk  mendukung  kebijakan  pertumbuhan  hijau (green  growth  policy) ,  Indonesia menerapkan  sejumlah  strategi  yang  diusulkan  oleh  OECD.  Salah  satu  strategi  tersebut mencakup  kegiatan  ekonomi  yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan  pertumbuhan  hijau. Dalam  hal  ini,  Pemerintah  Indonesia  berkolaborasi  dengan  GGGI (Global  Green  Growth Institute) ,  sebuah  organisasi  antar  pemerintah  yang  didirikan  untuk  mendukung  dan mempromosikan  model  pertumbuhan  ekonomi  yang  disebut “pertumbuhan  hijau”,  yang mencakup  elemen  utama  kinerja  ekonomi  seperti  penciptaan  inklusi  sosial  dan  kelestarian lingkungan,  serta  pengentasan  kemiskinan,  lapangan  kerja  dan  pengurangan  kemiskinan. GGGI bekerja dengan negara-negara di seluruh dunia untuk meningkatkan  kapasitas dan berkolaborasi  dalam  proyek  dan  kebijakan  pertumbuhan  ramah  lingkungan  yang  dapat memengaruhi kehidupan jutaan orang. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, organisasi ini bekerja sama dengan negara-negara, organisasi multilateral,  lembaga pemerintah,  dan  sektor  swasta  untuk  membantu  membangun  perekonomian  dengan pertumbuhan  lebih tinggi  yang  menggunakan  sumber daya  alam  secara  lebih  efisien  dan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.916-925 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.447
berkelanjutan, mengurangi emisi karbon intensif, dan menjadi lebih berketahanan terhadap perubahan iklim (Program, 2023)
Di  Indonesia,  Program  Pertumbuhan  Hijau  (GGP),  yang  dipimpin  oleh  Kementerian Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Bappenas)  sejak  tahun  2013,  dilaksanakan  oleh pemerintah  dan  GGGI.  Dan  saat  ini  memasuki fase  3  (2021-2025),  GGGI  sendiri membantu pemerintah  mengintegrasikan  prinsip  pertumbuhan  hijau  ke  industri,  daerah,  dan  negara. serta  mengembangkan  kebijakan  dan  instrumen  ekonomi  yang  inovatif  untuk  mengurangi risiko  investasi  dan  menarik  aliran  modal  ke  empat  bidang  tertentu:  bentang  alam berkelanjutan, keuangan dan investasi ramah lingkungan, energi terbarukan, dan kawasan ekonomi khusus (Sarwanti et al., 2022)
Fase  pertama  (2013-2015)  dari Green  Growth  Program  (GGP) difokuskan  pada penggabungan  prinsip-prinsip  pertumbuhan  hijau  ke  dalam  perencanaan  ekonomi  di tingkat  nasional  dan  provinsi,  serta  mempercepat  pelaksanaan Reducing  Emission  from Deforestation  and  forest  Degradation (REDD+)  di  Indonesia.  Menurut  GGP,  GGGI  telah menunjukkan hasil nyata dengan mendorong penggabungan indikator pertumbuhan hijau, seperti REDD+, ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah di Kalimantan Timur.  Di  tingkat  nasional,  GGGI  telah  membantu  menciptakan  peta  jalan  pertumbuhan hijau,  di  mana  REDD+  dan  perubahan  iklim  adalah  komponen  penting  dari  perencanaan pertumbuhan  hijau.  Tujuan  kedua  (2016-2020)  adalah  untuk  melakukan  investasi  ramah lingkungan  secara  komprehensif  di  sektor-sektor  prioritas  untuk  mengurangi  emisi  dan menciptaka ekosistem yang lebih sehat dan produktif, serta membangun sistem yang dapat mendorong  pertumbuhan  ekonomi  hijau.  Secara  keseluruhan,  GGGI  telah  berkontribusi pada  penyusunan  lebih  dari  lima  puluh  kebijakan,  rencana  dan  peraturan  nasional  dan provinsi, serta mendorong komitmen investasi awal senilai lebih dari $220 juta melalui bentuk pembayaran  berbasis  kinerja  dari  FCPF,  GCF,  dan  dana  karbon  lainnya.  Pencapaian  ini membantu Pemerintah Indonesia mencapai tujuannya untuk  mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), mendorong investasi dan lapangan kerja yang ramah lingkungan.
Fase  ketiga  (2021-2025),  memfokuskan  pada  fase  kedua  untuk  mencapai  pencapaian penting yang sesuai dengan prioritas Pemerintah. Dengan menggunakan Folu Net Sink 2030, GGGI  berkolaborasi  dengan  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  pemerintah provinsi,  perguruan  tinggi,  dan  pemangku  kepentingan  daerah  untuk  memperkuat komitmen  pemerintah  untuk  menyelaraskan  rencana  dan  pembandaran  iklim.  Kebijakan yang  efektif  bertujuan  untuk  mencegah  deforestasi  dan  degradasi  lahan  gambut  serta menjamin  bahwa  tidak  ada  deforestasi,  terutama  di  provinsi  dengan  wilayah  hutan  utuh yang  luas.  Selain  itu,  Indonesia  memiliki  pulau-pulau  kecil  yang  rentan  terhadap  dampak perubahan  iklim;  deforestasi  dan  pembakaran  lahan  gambut  merupakan  sumber  utama
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.916-925                                       Dewi Ayu Marchela Putri. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.447 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
emisi karbon.
Selin itu, GGGI telah mengidentifikasi enam proyek besar biogas terkompresi (CBG) dan masalah  yang  terkait  dengan  pelaksanaanya,  dengan  tujuan  meningkatkan  investasi  dan mendukung pengembangan peraturan CBG bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. seperti ketidaksesuaian dalam peraturan perizinan. GGGI membantu pemerintah  dalam  mengembangkan  Klasifikasi  Baku  Industri  Indonesia  No.  35203  sebagai payung untuk proyek produksi, penyimpanan, distribusi, dan komersialisasi  CBG. Menunggu penerbitan  izin  tersebut,  pabrik  CBG  komersial  pertama  di  Indonesia  akan  dibangun  pada kuartal  ketiga  tahun  2022.  GGGI  juga  mendukung  standarisasi  CBG,  dan  membantu komersialisasinya untuk menarik investor ritel. Untuk mendapatkan dana dari Green Climate Fund dari tahun 2020 hingga 2022 Kementerian Keuangan telah membuka pendaftaran ide proyek yang    didukung  oleh  GGGI  dengan  daftar  catatan  yang  mencakup lebih  dari 530 juta USD Ini mencakup proposal peningkatan efisiensi yang disetujui oleh GCF pada Oktober 2022 dengan anggaran sebesar 248 juta USD.

## b) Strategi Indonesia dalam sektor lingkungan
Indonesia  telah  menyampaikan  dokumen  NDC  terbarunya,  yang  serupa  dengan dokumen NDC pertama. Dokumen ini berisi  proyeksi emisi BAU dan target penurunan emisi Gas  Rumah  Kaca  (GRK)  nasional.  Kehutanan  dan  lahan,  atau  forest  and  other  landuse (FOLU),  berkontribusi  sebesar  25%  (setara  dengan  714  juta  Tco2E),  dan  sektor  energi berkontribusi  sebesar  58%  (setara  dengan  1,669  juta  tCO2e)  dari  total  emii  BAU  nasional pada tahun 2030. Selain itu, Indonesia telah berkomitmen kepada UNFCCC dalam NDC-nya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari level Bussiness as Usual (BaU) pada tahun 2030 sebesar 29% melalui upaya nasional dan 41% melalui dukungan internasional.
Pemerintah  Indonesia  telah  menetapkan  tujuan  untuk  mencapai  kondisi  net  sink  di sektor FOLU pada tahun 2030, menurut dokumen Indonesia’s Long -Term Strategy for Climate Resilience and Low Carbon 2050 (Indonesia LTS-LCCR 2050), tujuan ini akan dicapai dengan mengurangi deforestasi dan degradasi lahan gambut,  yang akan menyebabkan emisi gas rumah  kaca.  Diharapkan  juga,  peningkatan  penyerapan  hutan  sekunder,  aforestasi,  dan reforestasi akan membantu mencapai tujuan ini. Indonesia membagikan keberhasilannya di bidang  kehutanan  dan  lahan  di  COP26  Glasgow,  yang  berlangsung  dari  akhir  Oktober hingga  pertengahan  November  2021.  Selain  itu,  Indonesia  memanfaatkanbantuan  dan kerja sama internasional dalam transisi energi menuju energi terbarukan dan bersih. Seperti yang  disampaikan  Presiden  Joko  Widodo  pada World  Leader  Summit  on  Forest  and  Land Use, keberhasilan  di  sektor  kehutanan  dan  lahan  ini  juga  merupakan  bukti leading  by example . Pidato tersebut mencakup elemen penting seperti:
1) Komitmen  Indonesia  untuk  menjadi  bagian  dari  solusi  dengan  target  pengurangan karbon bersih pada sektor kehutanan dan lahan pada tahun 2030.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.916-925 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.447
2) Tingkat  kebakaran hutan  di  Indonesia  mengalami  penurunan  menjadi  82%  di  tahun 2020,  sementara  emisi  gas  rumah  kaca  dari  hutan  dan  tata  guna  lahan  ditekan hingga 40,9 persen di tahun 2019 dibandingkan tahun 2015.
3) Deforestasi  hutan  di  Indonesia  pada  tahun  2020  mencapai  titik  terendah  dalam  20 tahun  terakhir.  Ketika  tahun  lalu  dunia  kehilangan  12%  lebih  banyak  hutan  primer dibandingkan  tahun  sebelumnya  dan  banyak negara  maju  jmengalami  kebakaran hutan dan lahan terbesar dalam sepanjang sejarah.
4) Pentingnya  memadukan  pertimbangan  lingkungan  hidup  dengan  pertimbangan ekonomi  dan  sosial  dalam  kebijakan  pengelolaan  hutan  berkelanjutan,  termasuk mengedepankan  kemitraan  dengan  masyarakat  sebagaimana  diterapkan  dalam Program Perhutanan Sosial.
5) Keberhasilan  ini  dicapai  karena  Indonesia  menempatkan  aksi  iklim  dalam  konteks pembangunan berkelanjutan.
Selama  kepemimpinannya  di  G20,  Indonesia  mengangkat  tiga  isu  prioritas:  arsitektur kesehatan  global,  transisi  energi,  dan  ekonomi  digital.  Pembahasan  pembangunan  hijau berkelanjutan  menjadi  topik  utama  dalam  pembahasan  Sherpa  Track  dan  Finance  Track, sebagai berikut:
1. Dalam Sherpa Track, permasalahan ini dibahas pada:
a. Working  Group  Energy  Transitions yang  membahas  tentang  menjaga  akses  ke energi;  pengembangan  teknologi  smart  dan  bersih;  dan  mendorong  pembiayaan energi.
b. Working Group Environment and Climate yang membahas tentang meningkatkan tindakan  di  darat  dan  laut  untuk  mendukung  tujuan  perlindungan  lingkungan  dan iklim;  dan  meningkatkan  mobilitas  sumber  daya  untuk  mendukung  tujuan perlindungan lingkungan dan iklim
c. Working Group Energy Transitions yang membahas tentang koordinasi pencapaian SDGs oleh G20.
d. Working  Group  Anti-Corruption yang  membahas  tentang  mendorong  antikorupsi dalam sumber daya energi hijau.
2.  Pada  Track  Finance,  Working  Group  Sustainable  Finance  membahas  masalah  ini  terkait pembuatan  framework  untuk  keuangan  transisi,  membahas  instrumen  politik  yang mendorong keuangan dan investasi untuk kegiatan transisi.(Arifin, 2020)
c) Strategi di sektor Ekonomi
karena  beragamnya  kegiatan  pembangunan  hijau,  tentunya  diperlukan  banyak sumber  pendanaan  dan  dukungan  finansial.  Ada  beberapa  skema  pembiayaan pembangunan hijau untuk Indonesia, yaitu:
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.916-925                                       Dewi Ayu Marchela Putri. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.447 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
a) Skema  pembiayaan  sederhana,  yang  mencakup  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR),  Kredit Ketahanan  Pangan  dan  Energi  (KPP-E),  koperasi,  penjaminan  kredit  daerah,  dan BUMDes untuk UMKM, petani kecil, dan nelayan.
b) Skema  pembiayaan  yang  lebih  kompleks,  yang  mencakup  pembiayaan  untuk proyek teknologi hijau dan/atau mendukung pertumbuhan hijau berkelanjutan.
c) Skema  pembiayaan  investasi,  salah  satunya  adalah  platfom  pembiayaan  SDG Indonesia  One  oleh  PT  SMI  untuk  lakukan  skema  derisking.  Sedangkan  opsi pendanaan investasi lainnya melibatkan lembaga penjaminan.
d) Badan  Pengelola  Dana  Lingkungan  Hidup  (BPDLH)  didanai  dengan  dana pemerintah  atau  privat  dalam  program  pembiayaan  nasional.  Indonesian Environment  Fund (IEF)  diharapkan  dapat  mendorong  pembiayaan  inovatif  yang melibatkan sektor swasta melalui CSR, retribusi, filantropi, dan investasi.
e) Akses  ke  dana  internasional:  fasilitas  lingkungan  dunia  (GEF)  mencakup Global Environment  Facility (GEF), dana  perubahan  iklim (GCF),  dan dana  adaptasi (AF) (Arifin, 2020)

## KESIMPULAN
Analisis  ini  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  kebijakan  pertumbuhan  hijau (green  growth) Indonesia  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  dan  mengurangi  emisi gas rumah kaca. Selain itu, dalam implementasinya mempunyai potensi besar untuk mitigasi perubahan  iklim,  namun  penerapannya  masih  menghadapi  tantangan  politik  dan  sosial untuk  mendorong  pertumbuhan  hijau (green  growth) atau  pembangunan  berkelanjutan. Perubahan  ini  berpotensi  mengubah  keunggulan  komparatif  suatu  negara,  industri,  dan kelompok  sosial  dalam  jangka  pendek  dan  jangka  panjang,  seperti  yang  terjadi  pada proses transformasi. Dalam jangka pendek, ada kemungkinan biaya dan perselisihan antara tujuan kebijakan karena beberapa elemen transisi. Oleh karena itu, reformasi struktural hijau memerlukan  pertimbangan  yang  cermat  tentang  biaya  dan  risiko  yang  terkait.  Ini  harus dilakukan pada waktu yang tepat dan sesuai dengan rencana. Untuk mencapai tujuan ini, efek  yang  tidak  diinginkan  dari  tindakan  tersebut  harus  dipertimbangkan  saat  membuat kebijakan, seperti bagaimana penggunaan sumber energi terbarukan, seperti biofuel, akan berdampak pada pasar komoditas.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia, A. (2021). Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim di Indonesia pada FGD dengan  topik  “Transisi  dan Transformasi  Ekonomi  Hijau,  Pembangunan  Rendah Karbon dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”, 20 September
Analisis  Kebijakan  dan  Pendanaan  untuk  Ketahanan  dan  Adaptasi  Perubahan  Iklim  di Indonesia . (2023).
Arifin, S. (2020). Policy Brief Policy Brief. Pancanaka , 1 (2), 14.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.916-925 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.447
Harisman, R. (2012). Pertumbuhan Hijau di G20 dan Strategi Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan , 1 (1), 1 – 13. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita- kajian/file/Pertumbuhan hijau di G20 dan strategi Indonesia.pdf
Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Green Economy Index : A Step Forward to Measure the Progress of Low Carbon and Green Economy in Indonesia. Bappenas, 39.
Lestari,  D.  (2021).  Pendanaan  Untuk  Pembangunan  Berkelanjutan,  Rendah  Karbon,  dan Berketahanan Iklim di Indonesia pada Diskusi Terbatas dengan topik “As pek Pendanaan dan Pembiayaan da lam Pembangunan dan Ekonomi Hijau”, 24 September.
Li, R., & Leung, G. C. K. (2021). The relationship between energy prices, economic growth and renewable energy consumption: Evidence from Europe. Energy Reports, 7, 1712 – 1719.
LM  Syuhada  Ridzky,  La  Ode  Agus  Said,  &  Siti  Kadri  Yanti  Sari.  (2023).  Genuine  Progress Indicators  Sebagai  Pendekatan  Alternatif  Menuju  Ekonomi  Berkelanjutan. Journal Publicuho , 6 (4), 1362 – 1373. https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.283 Program, G. G. (2023). Green Growth Program ( GGP ) in Indonesia .
Rahmanto,  R.B.  (2022).  Kebijakan  Diplomasi  Pertumbuhan  Hijau  Berkelanjutan  Indonesia  di Forum  Internasional.  Presentasi  pada  Forum  Komunikasi  Kebijakan  Luar  Negeri  (FKKLN), Jakarta, 26 April. Post Pandemic Economy Recovery, 1 – 10.
San,  O.  T.,  Anqi,  C.,  Muhammad,  H.,  &  Izah,  A.  (2022).  Research  on  the  Role  of  Green Innovation , Trade and Energy in Promoting Green Economic Growth. 6(2), 5186 – 5194
Sarwanti, A., Fahlevi, A. K. G., Sugraha, A., Putra, F., Andriyana, I., Dwi, L. A., & Amruddin, S. (2022).  Strategi  Pembangunan  Berketahanan  Iklim  dan  Green  Growth  Program  di Indonesia dan di Negara Asia Lainnya. Post Pandemic Economy Recovery , 1 – 10.