## P e m b a n g u n a n   P o l i t i k   J a m b i   d i b a w a h   K e p e m i m p i n a n Fa c h r o r i   U m a r
Ratna Dewi 1 , Dori Efendi 2 , Ahmad Baidawi 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Jambi,
2 Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi
3 Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi Dratna376@yahoo.com,  dori.efendi@unja.ac.id, ahmad.baidawi@unja.ac.id

## Abstrak
Setelah terjadinya gerakan reformasi 1998 yang berhasil menjatuhkan Soeharto. perubahan mendasar terjadi di Indonesia  yaitu  pemerintahan  menuju  pada  sistem  pemerintahan  yang  demokrasi.  Melalui  sistem  yang demokratis  inilah  Pemilihan  Umum  bisa  dilaksanakan  secara  terbuka,  jujur  dan  adil  dan  terbentuknya  aturan pemilihan  kepala daerah secara  langsung. Begitu juga  yang terjadi di provinsi Jambi. Pemilihan kepala daerah secara langsung di Provinsi Jambi telah diselengarakan sejak tahun 2005 dan terpilihnya Zulkifli Nurdin sebagai gubernur pertama dalam pemilukada. Pada tahun 2010, terpilih Hasan Basri Agus dan 2016, terpilih Zumi Zola Zulkifli  sebagai  gubernur ketiga dalam pemilukada. Akan tetapi  jabatan Zumi  Zola tidak  bertahan  lama  hanya sampai  2018  karena  tersandung  kasus  korupsi  ketok  palu.  Posisinya  sebagai  gubernur  digantikan  oleh  wakil beliau  yaitu  Fahrori  Umar.  Permasalahan  dari  penelitian  ini  adalah  Apakah  dibawah  kepemimpinan  Fahrori Umar  terjadi  pembangunan  politik?  dan  bagaimana  bentuk  pembangunan  politik  di  bawah  kepemimpinan Fahrori Umar? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sumber data dalam peneletian ini adalah data primer dan data sekunder dan melakukan penentuan informan dengan membuat tabel matrix  informan.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  wawancara  dengan  informan  yang  sudah  dipilih  dan mengumpulkan  dokumen  yang  berkaitan  dengan  materi  penelitian.  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  adalah pembangunan  politik  dinawah  kepemimpinan  fachrori  umar  belum  membawa  kepada  kemajuan  politik  di Provinsi Jambi. Faktor yang mempengaruhi dikarenakan terjadinya resisi kepemimpinan.
Kata Kunci: Pembangunan Politik, Kepemimpinan, Provinsi Jambi

## Abstract
After the 1998 reform movement that succeeded in  toppling Suharto. Fundamental changes occur in Indonesia, namely  governance  towards  a  democratic  government  system.  Through  this  democratic  system  General Elections  can  be  held  openly,  honestly  and  fairly  and the  formation  of  direct regional  head  election  rules.  The same thing happened in Jambi province. Direct regional head elections in Jambi Province have been held since 2005  and  Zulkifli  Nurdin  was  elected  as  the  first  governor  in  the  post-conflict  local  election.  In  2010,  Hasan Basri  Agus  was  elected  and  in  2016,  Zumi  Zola  Zulkifli  was  elected  as the third  governor  in  the  post-conflict local election. However, Zumi Zola's position did not last long until 2018 due to tripping over a hammer-knitting corruption  case.  His  position  as  governor  was  replaced  by  his  deputy,  Fahrori  Umar.  The  problem  with  this research is that under the leadership of Fahrori Umar there was political development? and what form of political development  under  the  leadership  of  Fahrori  Umar?  This  study  uses  a  qualitative  method  with  a  case  study approach,  the  source  of  data  in  this  study  are  primary  data  and  secondary  data  and  determine  informants  by making  informant  matrix  tables.  Data  collection  techniques  by  interviewing  selected  informants  and  collecting documents related to research material. The conclusion of this paper is that political development has not led to political progress during the leadership of Fahrori Umar in Jambi Province. The influencing factor is due to the leadership recession.
Keywords : Political Development, Leadership, Jambi Province

## 1. LATAR BELAKANG
Konsep pembangunan politik mulai mendapat perhatian para sarjana pada awal tahun 1950. Terutama kepada negara dunia ketiga yang baru mendapat kemerdekaan dari kolonial. Hampir semua negara baru ini menjadi objek  penelitian peneliti Barat karena negara-negara ini mengalami kemunduran ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kemiskinan, etnik, dan hak asasi  manusia.  Misalnya,  Pye  (1985)  menulis  negara-negara  ini  harus  memusatkan  sistem kekuasaan  di  tangan  pemerintah  pusat  untuk  menghindari  terjadinya  perpecahan  dalam negara.  Tetapi  masalahnya,  pemusatan  kekuasaan  ini  menimbulkan  masalah  baru  karena terjadinya  penyalahgunaan  kekuasaanoleh  pemerinta.Begitu  juga  dengan  Soeharto  yang menggunakan  tindakan  represif  dalam  sistem  pemerintahan  dan  militer  sebagai  penjaga kekuasaanya.Melaui  tindakan  represif  ini  lah  yang  menyebabkan  terpusatnya  kekayaan negara  kepada  kroni  orde  baru.  Mennurut  Vatikiotis  (1998),  pada  tahun  1971  Soeharto melantik  100  orang  anggota  dewan,  2/3  gubernur  dan  56  persen  bupati  dan  walikota  dari golongan  militer;  sektertaris  menteri  84%  dan  hampir  50%  jabatan  duta  besar  adalah darimiliter.  Begitu  juga  dengan  golongan  birokrat,  semuanya  tunduk  kepada  perintah Soeharto dan militer untuk mendukung pemerintahan Orde Baru dan partai Golkar.
Terlepas dari kelemahan pemerintahan Orde Baru, di bawah kepemimpinan Soeharto pula,  pembangunan  politik  terfokus  kepada  kestabilan  ekonomi  dan  politik  bagi  mengatasi masalah  yang  ditinggalkan  Soekarno  iaitu  inflasi,  kemiskinan,  kemunduran  dan  penyatuan integrasi nasional. Menurut Kingsbury (2005:42), persoalan ekonomi adalah masalah utama yang dihadapi Indonesia ketika era Soeharto.  Ini karena Indonesia menanggung hutang yang tinggi iaitu sebanyak US$2.39 miliar dan kemiskinan mencapai tahap 40.08%.
Setelah  terjadinya  gerakan  reformasi  dan  berhasil  menjatuhkan  Soeharto  pada  bulan Mei 1998, perubahan mendasar terjadi di Indonesia  yaitu pemerintahan menuju pada sistem pemerintahan yang demokrasi. Melalui sistem yang demokratis inilah Pemilihan Umum bisa dilaksanakan secara terbuka, jujur dan adil dan terbentuknya aturan pemilu kada. Begitu pun di  provinsi  Jambi.  Pemilukada  pertama  kali  terpilihnya  Zulkifli  Nurdin  sebagai  gubernur pertama  dalam  pemilukada  2005.  Pada tahun  2010,  terpilih  Hasan  Basri  Agus  dan  Fachrori Umar  dan  Pada  tahun  2016,  terpilihnya  Zumi  Zola  Zulkifli  sebagai  gubernur  ketiga  dalam pilkada  di  provinsi  jambi  tidak  bertahan  lama.  Pada  tahun  2018  jabatan  Zumi  Zola  tidak bertahan  lama  karena  tersandung  kasus  ketok  palu.  Posisinya  sebagai  gubernur  digantikan oleh  wakilnya  yaitu  Fachrori  Umar.  Dengan  naiknya  fachrori  umar  sebagai  gubernur  Jambi banyak perubahan yang terjadi di Provinsi Jambi termasuk gaya kepemimpinan.
Merujuk  dari  peralihan  kepemimpinan  tersebut,  Fachrori  Umar  adalah  pemimpin terlama sejak pemiluka pertama yaitu sejak tahun 2010, beliau adalah wakil gubernur, hingga 2018 menjadi gubernur. Fenomena ini pada tataran pembangunan politik dapat menganalisis bagaimana  pertumbuhan ekonomi  selama  kepemimpinan  Fachrori  Umar.  Terdapat  hipotesis awal  terkait  pertumbuhan  ekonomi  Produk  Domestik  Regional  Bruto  yang  menunjukkan grafik persentasenya naik turun sejak 2013-2018.
Presentase Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi NO Tahun Persentase Pertumbuhan Ekonomi 1 2013 6,84 persen 2 2014 7,36 persen 3 2015 4,21 persen 4 2016 4,37 persen 5 2017 4,64 persen 6 2018 4,71 persen

## Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (2019:32)
Peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  pada  2018,  tumbuh  lebih  cepat  di  angka  4,71 persen,  dibandingkan  tahun  sebelumnya  yang  berada  di  level  4,64  persen.  Menurut  BPS (2019),  pertumbuhan  ekonomi  yang  paling  tinggi  berada  disektor  informasi  dan telekomunikasi  yaitu  sebesar  7,74  persen  sedangkan  pertumbuhan  terendah  ada  pada  sektor Jasa  Keuangan  dan  Asuransi  yang  tumbuh  melambat  sebesar  minus  0,14  persen.  Dari pertumbuhan  ekonomi  tersebut  secara  data  dapat  dinilai  bahwa  pembangunan  politik  di bawah kepemimpinan Fachrori Umar menunjukkan terjadinya peningkatan ekonomi. Hal ini terjadi  dapat  dikatakan  sebagai  penerapan  visi  dan  misi  Jambi  Tuntas  yang  mengutamakan kemajuan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Dari  peralihan  kepemimpinan  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  memfokuskan penelitiantersebut terhadap pembangunan politik di bawah kepemimpinan  Fachrori Umar di Provinsi  Jambi.  Untuk  membatasi  ruang  lingkup  penelitian,  masalah  penelitian  dan pelaksanaan  penelitian  secara  objektif  terhadap  objek  penelitian.  Kajian  ini  ingin menjawab beberapa pertanyaan sebagai hipotesis awal  yaitu:  Apakah dibawah kepemimpinan  Fahcrori Umarterjadi  pembangunan  politik?  Dan  bagaimana  bentuk  pembangunan  politik  di  bawah kepemimpinan  Fahcrori  Umar?  Berdasarkan  uraian  di  atas  yang  menjelaskan  masalah- masalah  dalam  pembangunan  politik,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian ilmiah dengan judul Pembangunan Politik Jambidi Bawah Kepemimpinan Fahcrori Umar.

## 2. METODE
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  gambaran  mendalam  mengenai  objek penelitian  mengenai  bagaimana  pembangunan  politik  di  provinsi  jambi  dibawah kepemimpinan  fachrori  umar  dan  faktor-faktor  yang  memengaruhi  gagalnya  pembangunan politik  dibawah  kepemimpinan  fachrori  umar  di  Provinsi  Jambi.  Jenis    penelitian    yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif (Sugiyono:2017).  Penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  diskriptif  dimaksudkan  untuk memberikan    gambaran  mengenai  Pembangunan  politik  di  Provinsi  Jambi  dibawah kepemimpinan Fachrori Umar. Informan merupakan individu atau orang-orang yang mampu memberikan  informasi  mengenai  permasalahan  yang  ingin    diteliti  dalam  penelitian    ini adalah  di  tentukan secara purposive sampling yang bertujuan peneliti memilih informan atau responden secara  sengaja, yaitu  mereka  yang  di anggap berkompeten atau dianggap tahu pasti  tentang  pembangunan  politik  dibawah  kepemimpinan  fachrori  umar.  Teknik    analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah bersifat kualitatif deskriptif yaitu analisis yang tidak berdasarkan perhitungan angka melainkan dalam  bentuk  pertanyaan-pertanyaan yang  digunakan  secara  deskriptif.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan analisis  data kualitatif, setelah di kelompokan data tersebut dijabarkan dalam bentuk wacana sehingga  lebih  di  mengerti,  setelah  itu  dari  wacana  tersebut  maka  peneliti  akan  menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.Pembangunan Politik di Indonesia
Pembangunan  politik  merupakan  bagian  dari  pembangunan  nasional,  dimana pembangunan  itu  ditunjukkan  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  demokratis  sehingga terciptanya  suatu  ketertiban  politik.  Pada  zaman  dulu  manusia  dihadapkan  berbagai  macam perubahan  yang  nyata  dimana  ia  hidup.  Lama-kelamaan,  peristiwa  tersebut  merubah  jadi beda yang terjadi didalam makhluk hidup. Evolusi artinya membuka gulungan atau membuka lapisan  yang  berasal  dari  bahasa  latin.  Didalam  revolusi,  perubahan  yang  terjadi  dapat direncanaka  dan  dijalankan  tanpa  melalui  sebuah  kekerasan.  Kemiskinan  dan  kelaparan mempunyai hubungan sangat erat dengan demokrasi. Kelaparan secara substansial tidak akan pernah  terwujud  dinegara  manapun  yang  independen.  Menurut  pye,  dalam  pembangunan politik  berkaitan  dengan  masalah  partisipasi  dalam  kegiatan-  kegiatan  politik  secara demokratis maupun totaliter.
Umumnya  orang  beranggapan  bahwa  pembangunan  adalah  kata  benda  netral  yang maksudnya  adalah  suatu  kata  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  proses  dan  usaha  untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Dengan  pemahaman  seperti  itu,  “pembangunan”  disejajarkan  dengan  kata  “perubahan social”.  Bagi  penganut  pandangan  ini  konsep  pembangunan  adalah  berdiri  sendiri  sehingga membutuhkan keterangan lain, seperti pembangunan model kapitalisme, pembangunan model sosialisme,  ataupun  pembangunan  model  Indonesia.  Dalam  pengertian  seperti  ini,  teori pembangunan  berarti  teori  sosial  ekonomi  yang  sangat  umum.  Pandangan  ini  menjadi pandangan yang menguasai hampir setiap diskursus mengenai sosial (Mansour:2009).
Sementara itu, di lain pihak terdapat suatu pandangan lebih minoritas yang berangkat dari  asumsi  bahwa  kata  “pembangunan” itu  sendiri adalah  sebuah discourse ,  suatu  idiologi dan  teori  tertang  perubahan  sosial.  Dalam  pandangan  ini  konsep  pembangunan  sendiri bukanlah  kata  yang  bersifat  netral,  melainkan  suatu  aliran  dan  keyakinan  idiologis  dan teoritis  serta  praktik  mengenai  perubahan  sosial.  Jika  dilihat  secara  lebih  mendalam  dari pengertian  dasarnya,  pembangunan  merupakan  suatu  istilah  yang  dipakai  dalam  bermacam- macam  konteks,  dan  seringkali  digunakan  dalam  konteks  politk  dan  idiologi  tertentu.  Ada banyak  kata  yang  mempunyai  persamaan  makna  dengan  kata  pembangunan,  misalnya perubahan  sosial,  pertumbuhan,  progres,  dan  modernisasi.  Dari  kata-kata  tersebut  hanya perubahan sosial yang memberi makna perubahan ke arah yang lebih positif. Oleh karena itu makna  pembangunan  bergantung  dari  konteks  siapa  yang  menggunakannya  dan  untuk kepentingan apa.
Dalam  konteks  pembangunan  politik,  pendidikan  nasional  selalu  diindikasikan memiliki dua sisi yang dilematik. Pada satu sisi, keharusan untuk melaksanakan pendidikan nasional  secara  merata  dan  berkesinambungan  memang  perlu  dilakukan,  setidaknya  agar setiap  lapisan  masyarakat  (terutama  di  negara  berkembang  seperti  Indonesia)  menjadi  lebih sadar  politik,  sadar  hukum,  serta  sadar  lingkungan  dalam  arti  seluas-luasnya.  Pendidikan nasional mempunyai peran amat vital dalam mempersatukan bangsa (nation building).
Disisi  lain,  ketika  pendidikan  nasional  talah  menghasilkan  sejumlah  masyarakat terdidik,  ketika  itu  pula  konsep  manusia  seutuhnya  menjadi  mengemuka  untuk  dicarikan manifestasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan nasional yang semula ditujukan bagi nation  building  ternyata  tidaklah  cukup  dibangun  di  atas  pertimbangan-pertimbangan formalitas pendidikan akademik saja melainkan harus juga berdasarkan pada tuntutan aspirasi politk  yang  diakibatkan  oleh  pendidikan  akademik  tersebut  (Warsito:  1999).  Masih  dalam
konteks  pembangunan  politik,  bahwa  pendidikan  nasional  apalagi  dalam  sub  sektor pendidikan tinggi, mau tidak mau harus dijadikan sarana strategis bagi kaderisasi pemimpin bangsa,  karena  dari  tempat  itulah  sosok  pemikir  kemajuan  bangsa  dan  negara  dapat diharapkan  muncul,  terutama  pada  era  komunikasi  global  yang  menuntut  daya  saing  yan g amat ketat dan multidisipliner. Sekarang bukanlah era yang pantas mengharapkan pemimpin bangsa  turun  dari  pertapaan  dan  menamakan  dirinya  sebagai  ratu  adil,  melainkan  saatnya memacu  keterbukaan  akal  dan  ketakwaan  yang  kompetitif  untuk  memajukan  bangsa  dan negara  di  tengah  peradaban  global  yang  tak  lagi  dapat  dimanipulasi  hanya  oleh  kekuasaan formal yang sifatnya sesaat.
Tak  dimungkiri,  salah  satu  harapan  awal  reformasi  adalah  perbaikan  kualitas demokrasi.  Dalam  konteks  Indonesia,  pengukuran  oleh Freedom  House mengkategorikan Indonesia  sebagai  negara  yang  bebas  secara  penuh,  kendati  kecenderungan  demokrasinya beberapa  tahun  terakhir  mengalami  stagnasi  bahkan  penurunan.  Sementara The  Economist lebih  tegas  mengategorikan  Indonesia  ke  dalam  demokrasi  yang  masih  “cacat” (flawed democracy) .
Gismar dan Hidayat (2010) menyebutkan bahwa salah satu kelemahan mendasar dari proses  reformasi  yang  berlangsung  sejak  1998  adalah  karena  gerakan  perubahan  lebih berfokus  pada  upaya  membangun  dan  memperbaiki  institusi  negara  (state  institutions). Sementara,  upaya  untuk  membangun  dan  memperkuat  kapasitas  negara  (state  capacity) cenderung tidak mendapatkan perhatian yang seimbang. Konsekuensinya, “kehadiran negara” dalam  kehidupan  sehari-hari (state  in  practice) menjadi  samar-samar  atau  bahkan  dalam beberapa kasus cenderung “absen”.
Jika  mengkaji  data,  Indeks  Demokrasi  Indonesia  (IDI)  nasional  2013  sebesar  63,72 dari skala 0-100, angka ini naik 1,09 poin dibanding dengan IDI nasional 2012 sebesar 62,63. Meskipun  mengalami  peningkatan,  tingkat  demokrasi  Indonesia  masih  tetap  berada  pada kategori  sedang.  Perkembangan  IDI  dari  2009  hingga  2013  mengalami  fluktuasi  (2009) sebesar 67,30; 2010 sebesar 63,17, 2011 sebesar 65,48, 2012 sebesar 62,63 dan 2013 sebesar 63,72).  Meskipun  demikian,  tingkat  demokrasi  Indonesia  berdasarkan  penghitungan  Indeks sejak 2009 hingga 2013 tetap masih berada pada kategori sedang.
Demokrasi dalam banyak momentum, meminjam istilah Hardiman hanya melahirkan kaum  predatoris  oligarkis,  akibat  ide  representasi  dalam  kenyataan  politik  bahwa  mereka yang berhasil meraih kuasa legitim lewat pemilu dapat menyelewengkan kekuasaan tersebut. Bagaimana  demokrasi  yang  mengandalkan  representasi  dan  peranan  partaipartai  hanya
menghasilkan oligarki kekuasaan karena para wakil di parlemen de facto membangun suatu sistem otonom yang imun terhadap aspirasi publik yang mereka wakili. Aspirasi publik jelas lebih  kompleks  daripada  aspirasi-aspirasi  privat  kalangan-kalangan  tertentu,  seperti perusahan-perusahan  bisnis,  dan  elit-elit  politik.  Maka  partai-partai  dan  lembaga-lembaga perwakilan sebagai sebuah sistem cenderung mereduksi kompleksitas dengan menghubungkan diri pada aspirasi-aspirasi privat kalangan-kalangan tersebut.

## 3.2. Pembangunan Politik Jambi di bawah Kepemimpinan Fachrori Umar
Sebagaimana  diketahui  Provinsi  Jambi  secara  resmi  menjadi  Provinsi  tahun  1958 berdasarkan  Undang-undang  No.  61  tahun  1958  tanggal  25  juni  1958,  terletak  secara geografis antara 0º 45¹ 2º 45¹ LS dan 101º 0¹ – 104º 55 BT, ditengah pulau sumatera  mulai punggung  tengah  bukit  Barisan  membujur  dari  barat  (litter  W-Kabupaten  Kerinci)  ke  arah timur  sepanjang  pantai  timur  (Ujung  Jabung  Tanjung  Jabung  Timur-berbatasan  dengan Provinsi  Sumatera  Selatan),  dengan  luas  53.435.72  Km²,  yang  terdiri  dari  98,82%  daratan, 0,82%  lautan  dan  0,36%  wilayah  garis  pantai,  dalam artian  sudah mengelola  daerah  sendiri selama ±61 tahun.
Pembentukan  Provinsi  melalui  proses  yang  cukup  rumit  dan  memiliki  sejarah  yang cukup  panjang,  sebelumnya  merupakan  bagian  dari  Provinsi  Sumatera  Tengah.  Diproses melalui Badan Kongres Rakyat Jambi (BKRD) dalam Kongres Rakyat Jambi (BKRD) pada tanggal 15 – 18 Juni 1956 mengatakan bahwa tuntutanmengenai status daerah Jambi menjadi daerah  otonomi  setingkat  Provinsi  merupakan  tuntutan  atas  ketidakadilan  (perimbangan keuangan)dan  upaya  penyelesaian  konflik  (perimbangan  kekuasaan)  karena  dipadang  dari segi  geografis,  sosiologis,  politis  dan  ekonomi  daerah  Jambi  telah  dapat  dan  sudah selayaknya berotonomi sendiri setingkat Provinsi.
Provinsi jambi memiliki kekayaan potensi Sumber Daya  Alam  yang melimpah, baik pertambangan,  perkebunan,  kehutanan,  pertanian,  wisata  alam  dan  budaya  dll,  serta merupakan  sebuah  Provinsi  di  Pulau  Sumatera  yang  kaya  dan  memiliki  sumber Pendapatan Asli daerah yang memadai, bahkan merupakan salah satu Provinsi yang memiliki letak yang strategis  kawasan  segi  tiga  pertumbuhan  Indonesia-Malaysia-Singapore  (IMS-GT),  bahkan nilai penting lainnya yang sangat mendukung investasi adalah dominan wilayah relatif aman bencana alam “gempa dan tsunami”. Dengan kekayaan alam dan peluang investasi yang baik seyogyannya  membawa  nilai  positif  dan  konsekwensi  logis  kehidupan  sosial  ekonomi masyarakat Jambi lebih baik dari aspek pertumbuhan ekonomi, dengan komposisi Penduduk berdasarkan Pekerjaan, didominiasi oleh Petani sebanyak 76,2%, Perdagangan sebanyak 13,1
%  dan  Jasa  kemasyarakatan  sebanyak  10,8%,  menuju  sebuah  kesejahteraan  yang  menjadi cita-cita  negara  dalam  proses  pembangunan,  yang  dimulai  dari  sebuah  proses  demokrasi politik,  baik  demokrasi  Pemilihan  Pimpinan  Daerah  era  orde  baru  maupun  pola  Pilkada  era Reformasi, dengan tujuan utama adalam mewjudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
Dalam  konteks  politik,  Provinsi  Jambi  Sampai  saat  ini  sudah  memiliki  14  Gubernur baik  pejabat  Gubernur,  baik  ditunjuk,  dipilih  oleh  DPRD  maupun  dipilih  secara  langsung melalui  Pilkada  Langsung,  dari  beberapa  sumber  data  Gubernur  Jambi  dipilih  secara langsung  melalui  pasangan  calon  Gubernur  dimulai  dari  pasangan  pemenang  Pemilihan Gubernur    yaitu  tahun  2005-2010  yaitu  Drs.  H.  Zulkifli  Nurdin,  MBA  dan  Drs.  H.  Antony Zeidra Abidin, dilanjutkan pada tahun 2010-2015  oleh pasangan Drs. H. Hasan Basri Agus, MM dan Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum, selanjutnya dilanjutkan pada tahun 2016-2020 oleh pasangan  H. Zumi Zola Zulkifli, S.TP, MA  dan Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum, karena ada persoalan  kasus  Pidana  Korupsi  dilanjutkan  kepemimpinan  Gubernur  tahun  2018-2020 sebagai gubernur defenitif oleh  Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum.
Dr.  Drs.  H.  Fachrori  Umar,  M.Hum.  lahir  di  Bathin  II  Babeko,  Bungo,  Jambi,  23 November 1952. Selapas menamatkan SD di Jambi, Fachrori mulai merantau. Berangkat ke Bukittinggi  Sumatera  Barat  untuk  menempuh  pendidikan  di  Madrasyah  Tarbiyah  Islamiyah Candung  Bukit  Tinggi    selama  7  Tahun  sampai  1971.  Kemudian  masih  di  Bukittinggi,  dia melanjutkan  pendidikan  di  IAIN  Imam  Bonjol,  Bukit  Tinggi  sampai  1974.  Setelah  itu,  dia melanjutkan  pendidikan  ke  tanah  Jawa,  hingga  mendapatkan  gelar  Doktor.  Fachrori mengawali  kariernya  sebagai  Hakim  Pengadilan  Agama  Samarinda  Provinsi  Kaltim  pada 1982–1984. Lalu menjadi ketua pengadilan Agama Bangko untuk selanjutnya menjadi Ketua Pengadilan  Agama  Kota  Jambi.  Kariernya  di  pemeirntahan  ditutup  dengan  menjadi  Ketua Pengadilan tinggi Agama Manado tahun 2008 sampai 2010, hingga akhirnya Fachrori terjun ke dunia politik dengan menjadi Wakil Gubernur periode 2010-2015, mendampingi Gubernur Jambi Hasan Basri Agus kala itu.
Pada  pemilihan    gubernur  periode  2015-2020,  fachrori  umar  berpasangan  dengan zumi  zola  melawan  petahana  Hasan  Basri  Agus.  Pada  pemilihan  tersebut  pasangan  zumi zola-fachrori  umar  kembali  memenangkan  pilkada  provinsi  jambi.  Berjalannya  waktu,  pada tanggal 2 februari 2018, zumi zola ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus suap ketuk palu berkaitan dengan proyek-proyek di provinsi jambi. Pada 10 April 2018 Fachrori dilantik sebagai  PLT  Gubernur  Provinsi  jambi  dan  Pada  13  Februari  2019,  Fachrori  Umar  dilantik menjadi gubernur Jambi dengan seorang diri tanpa wakil Gubernur.
Dalam  konteks  pembangunan  ekonomi  di  Provinsi  Jambi  dibawah  kepemimpinan fachrori  umar  lumayan  baik,  hal  itu  misalnya  pemerintah  Provinsi  Jambi  melalui  Dinas Koperasi  dan  UKM  di  bawah  kepemimpinan  Gubernur  Jambi  Dr  Drs  H  Fachrori  Umar M.Hum  terus  berupaya  meningkatkan  kinerja  usaha  Koperasi,  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (KUMKM).  Upaya  tersebut  salah  satunya  diwujudkan  dengan  peluncuran  Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), di Kawasan jalan Pattimura Kota Jambi. Peluncuran PLUT ini  bertepatan  dengan  peringatan  Hari  Koperasi  ke-73  dan  hari  UMKM  Nasional  kelima Tingkat  Provinsi  Jambi  tahun  2020  (Jambione:  2020).  Selain  ekonomi,  dalam  bidang infrastruktur  juga  fachrori  dikatagorikan  berhasil,  hal  itu  terlihat  dari  banyaknya pembangunan  infrastruktur  di  provinsi  jambi  seperti  perbaikan  jalan,  pembangunan infrastruktur  jalan  di  berbagai  daerah  tingkat  kabupaten  serta  sarana  dan  prasarana  jalan  di beberapa desa di provinsi jambi.
Tetapi  dalam  konteks  politik,  nampakanya  fachrori  umar  gagal  dalam  membangun politik  di  provinsi  jambi.  Hal  itu  bisa  kita  lihat  pada  pemilihan  gubernur  akhir  2020  nanti, yang  mana  fachrori  umar  kembali  mendaftarkan  diri  untuk  menjadi  calon  Gubernur  Jambi. Namun  apa  yang  diharapkan  fahchrori  umar  nampaknya  tidak  sesuai  dengan  yang diharapkan.  Partai  politik  yang  menjadikannya  sebagai  wakil  gubernur  provinsi  jambi  yaitu partai  Nasdem  sebaliknya  tidak  mendukung  fachrori  umar  sebagai  kandidat  calon  gubernur jambi pada pilkada 2020 ini. Hal ini membuat para pengamat politik serta masyarakat jambi bertanya-tanya mengapa fachrori umar tidak mendapatkan dukungan dari partai politik  yang sudah membesarkan namanya pada pilkada sebelumnya. Hal inilah yang menjadi kesimpulan dari peneliti bahwsahnya pembangunan politik jambi dibawah kepemimpinan fachrori umar mengalami kegagalan.

## 4. KESIMPULAN
Pembangunan  Politik  Jambi  dibawah  kepemimpinan  Fachrori  Umar  bisa  dikatakan belum  mampu  membawa  pada  kemajuan  politik.  Hal  itu  didasarkan  pada  beberapa  hal terutama  dalam  bidang  pembangunan  politik.  Pembangunan  politik  merupakan  bagian  dari pembangunan nasional, dimana pembangunan itu ditunjukkan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis sehingga terciptanya suatu ketertiban politik serta mampu membawa kepada kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan seorang pemimpin sangatlah penting dalam sebuah pemerintahan dan politik. Sebaik apapun sistem politik kalau tidak diikuti oleh kepemipinan yang  baik  maka  pembangunan  politik  akan  menjadi  sia-sia.  Maka  dari  itu  kepemimpinan yang baik sangatlah dibutuhkan dalam proses membangun politik yang baik.

## Daftar Pustaka
Budiarjo, Miriam (1989), Dasar-dasar Ilmu Politik, jakarta: Gramedia.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (2019). Presentase Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi.
Fakih, Mansour (2009), Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi , Yogyakarta: Insis Press.
Huntington, S.P (1965). Political development and political decay. World Politics 17(3): 386-430.
Huntington, S. P.  1968. Political order in changing societies . New Haven: Yale University Press.
Ricklefs, M.C.  2008. A history of modern Indonesia since, 1200-2008. Edisi ke-5.
Basingtoke: Palgrave.
Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Syafiie, Inu Kencana (2009). Pengantar Ilmu Politik , Bandung: Pustaka Reka Cipta.
Warsito, Tulus (1999). Pembangunan Poltik Refleksi Kritis atas Krisis . Yogjakarta: BIGRAF Publishing.