Volume  3  Issue  2,  September  2019:  pp.  196-211.  Copyright  ©  2019 HOLREV.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University,  Kendari,  Southeast  Sulawesi, Indonesia.  ISSN:  2548-1762  |  e-ISSN:  2548-1754.  Open  Access  at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pengakuan Eksistensi Hak Ulayat Laut Masyarakat Hukum Adat Berdasar Nilai-Nilai Kearifan Lokal

## Confession of Legal Existence for Sea Communal Right Based on
Local Wisdom Values

## Heryanti
Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo E-mail: heryanti.kd@gmail.com
Abstract: This  study  aims  to  analyze  the  confession  of  Community  Sea  for  local community based on local wisdom values.  This study uses legal research methods with  a  conceptual  and  historical  approach.  The  results  showed  that  the  view  of humans as part of nature and a belief system that emphasizes respect for the natural environment  is  a  very  positive  value  for  sustainable  development.  The  concept  of local knowledge systems is rooted in local or traditional knowledge and management systems.  Recognition  of  the  marine  Ulayat  rights  existences  of  customary  law communities by the state can be done based on the costumary law community’s local wisdom values. The values of local wisdom that exist in the Ulayat rights of customary law communities have magical-religious and socio-cultural and economics values so that the use of the marine resources must be in accordance with the norms, behaviors, and rules that have been held down for generations by the community.
Keyword: Confession; Community; Local Wisdom
Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengakuan eksistensi hak ulayat laut masyarakat  hukum  adat  berdasar  nilai-nilai  kearifan  lokal.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  dengan  pendekatan  konsep  dan  historis. Hasil penelitian bahwa pandangan tentang manusia sebagai bagian dari alam dan sistem  kepercayaan  yang  menekankan  penghormatan  terhadap  lingkungan  alam merupakan  nilai  yang  sangat  positif  untuk  pembangunan  berkelanjutan.  Konsep sistem pengetahuan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional. Pengakuan eksistensi hak ulayat laut masyarakat hukum adat oleh Negara  dapat  dilakukan  dengan  berdasar  pada  nilai-nilai  kearifan  lokal masyarakat  hukum  adat.  Nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  ada  dalam  hak  ulayat masyarakat  hukum  adat  memiliki  nilai  religio-magis  sekaligus  sosio-kultural  dan ekonomis  sehingga  pemanfaatan  laut  harus  sesuai  dengan  norma,  perilaku  dan aturan-aturan yang telah dianut secara turun-temurun oleh masyarakat.
Kata kunci: Pengakuan; Masyarakat Ulayat; Kearifan Lokal

## PENDAHULUAN
Sumber  daya  alam  dengan  berbagai  potensi  yang  terkandung  di  dalamnya  merupakan sumber  penghidupan  dan  sumber  pembangunan  yang  harus  dimanfaatkan  secara berkelanjutan  dengan  tetap  memperhatikan  keberadaan  masyarakat  adat.  Semangat pemberlakuan  otonomi  daerah  seharusnya  dapat  memberikan  ruang  yang  lebih  luas terhadap eksistensi hak ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat baik di darat dan laut.
Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  mengamanahkan  bahwa  pembangunan  dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dibandingkan dengan wilayah  lain dalam agenda  pembangunan  Indonesia,  wilayah  pesisir  yang  kompleks  dengan  konsentrasi penduduk  yang  padat  dan  punya  nilai  penting  bagi  masyarakat  dunia  usaha  telah tertinggal dalam pengelolaannya. Padahal masyarakat khususnya di daerah pesisir sangat tergantung, mempengaruhi dan dipengaruhi kondisi alam di daerah pesisir tersebut 1 . Pembangunan  berkelanjutan  dimaksudkan  tidak  hanya  menitikberatkan  dan memperhatikan  lingkungan  namun  juga  harus  lebih  mendasarkan  pada  pembangunan yang berorientasi pada aspek ekonomi, kepastian hukum, perlindungan dan pengakuan kearifan  lokal  masyarakat  terutama  masyarakat  atau  komunitas-komunitas  adat  yang menempati  wilayah  pesisir.  Pembangunan  sumber  daya  alam  guna  menunjang pembangunan ekonomi perlu ditindaklanjuti pemerintah dengan pengaturan pengelolaan wilayah baik didarat maupun di pesisir dan laut yang dapat memberikan kepastian hukum berusaha serta kelestarian lingkungan dan budaya lokal.
Pengelolaan  wilayah  harus  memberikan  batasan  yang  jelas  antara  pemilikan, wewenang  pemanfaatan  dan  wewenang  pengelolaan  (antara  masyarakat,  swasta,  dan lembaga pemerintah). Berkaitan dengan pesisir, hak masyarakat pesisir yaitu hak ulayat laut yang telah turun temurun mereka jaga sering tidak diakui keberadaannya. Akibatnya kepemilikan  (hak  ulayat  laut)  tersebut  dengan  gampang  digusur  oleh  kepentingan investor wisata, budidaya dan kepentingan lainnya 2 .
Menurut Boedi Harsono, hak bersama yang merupakan hak ulayat itu bukan hak milik  dalam  arti  yuridis,  melainkan  merupakan  hak  kepunyaan  bersama.  UUPA  tidak memberikan  penjelasan  tentang  hak  ulayat.  UUPA  hanya  menyatakan  bahwa  yang dimaksud  dengan  hak  ulayat  dan  hak-hak  yang  serupa  itu  ialah  apa  yang  di  dalam
1 Rokhimin Dahuri, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu , Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm. 125.
2 Sudirman  Saad,  dkk., Desentralisasi  Pengelolaan  Wilayah  Laut ,  Prosiding  Lokakarya  Regional  Pulau Sulawesi, Makassar: els@p, 2001, hlm. 126.
perpustakaan  adat  disebut beschikkingsrecht .  Terhadap  tidak  adanya  pengaturan  lebih lanjut  hak  ulayat  dalam  UUPA,  Boedi  Harsono  berpendapat  bahwa  sengaja  UUPA  tidak mengadakan  pengaturan  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  mengenai  hak ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap berlangsung menurut hukum adat setempat. Mengatur  hak  ulayat  menurut  para  perancang  dan  pembentuk  UUPA  akan  berakibat menghambat  perkembangan  alamiah  hak  ulayat,  yang  pada  kenyataannya  memang cenderung melemah 3 .
Manusia memiliki hubungan yang erat dengan alam terutama ketika interaksi itu terjalin  sesuai  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  di  tengah masyarakat  serta  menjadi  tumpuan  kehidupan  secara  ekonomi  masyarakat.  Selama  ini yang  terjadi  pengelolaan  dan  pemanfaatan  wilayah  sering  tidak  memperhatikan kepentingan masyarakat di wilayah tersebut, masyarakat lebih sering digusur daripada diikutsertakan dalam proses pembangunan 4 .
Berkaitan dengan hak ulayat, Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, pelaksanaan hak ulayat laut dan hak-hak yang serupa dari masyarakat- masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa  sehingga  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dan  negara,  yang  berdasar  atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan- peraturan lain yang lebih tinggi.
Proposisi  yang  ingin  ditampilkan  dalam  penulisan  ini  bahwa  alam  baik  meliputi wilayah  darat  maupun  laut  dan  ekosistemnya  memiliki  hubungan  emosional  kultural dengan  keberadaan  suatu  masyarakat  yang  mendiami  kawasan  tersebut  secara  turun temurun.  Segala  aktivitas  kehidupan  masyarakat  adat  sangat  tergantung  dengan keberadaan alam, dimana kedekatan itulah yang menciptakan hubungan lahir batin secara turun  temurun  dan  ikatan  istimewa  antara  suatu  masyarakat  dengan  wilayah  tertentu (ulayat).
Hubungan  emosional  kultural  yang  tercipta  antara  suatu  masyarakat  yang mendiami  suatu  wilayah  dengan  wilayah  ulayatnya,  menimbulkan  kesadaran  dari
3 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya , Jakarta: Penerbit Djambatan, 2005, hlm. 180.
4 A.A. Dajaan Imami, Peran Serta Masyarakat di Kawasan Pesisir, Hukum Lingkungan Hidup Indonesia, 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH., ML, Jakarta: Program Pasca FH-UI, 2001, hlm. 444.
warganya untuk menjaga dan melestarikan potensi kekayaan alam dan ekosistemnya dari gangguan pihak luar atau dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab 5 .
Keberadaan  masyarakat  hukum  adat  yang  menjadikan  laut  ataupun  daratan (hutan) sebagai sumber kehidupan baik yang secara nyata tinggal di darat namun dengan kearifan lokalnya bergantung pada laut sebagai sumber mata pencaharian ataupun yang memang menjadikan laut sebagai tempat tinggal (bertempat tinggal di atas laut) seperti masyarakat Suku Bajo yang tersebar pada beberapa daerah di Indonesia ataupun suku- suku  lain  dimana  keberadaan  laut  ataupun  hutan  menjadi  unsur  esensial  dalam perkembangan kehidupan masyarakat hukum adat.
Negara  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  keberadaan  hak-hak  masyarakat hukum adat agar tidak tergerus dengan kepentingan-kepentingan pembangunan sektor baik di darat maupun di laut yang semakin meningkat. Negara memberikan pengakuan akan keberadaan masyarakat hukum adat dengan hak-hak turun temurun yang melekat pada masyarakat hukum adat baik pada kawasan laut (hak ulayat laut) maupun darat (hak ulayat) namun pengakuan itu disertai dengan syarat. Hal ini termuat pula dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yaitu:
Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
UUPA mengakui adanya keberadaan hak ulayat. Menurut Maria SW. Sumardjono, pengakuan  hak  ulayat  oleh  UUPA  memiliki  perbedaan  dengan  pengakuan  hak  ulayat menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  selain  UUPA.  Letak  perbedaan pengakuan  tersebut  terdapat  pada  esensi  pengakuannya.  UUPA  mengakui  hak  ulayat masyarakat hukum adat sebagai suatu entitas tersendiri, sedangkan ketentuan peraturan perundang-undangan  lainnya  menjadikan  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  hanya sebagai bagian dari sebuah sistem pengelolaan yang dikuasai oleh Negara. Artinya setiap pengelolaan hak ulayat tidak dapat dipisahkan dari konsep pengelolaan Negara sebagai manifestasi  dari  hak  menguasai  Negara  ( the  right  of  disposal ).  Bahkan  pada  beberapa ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  hak  ulayat  hanya  dijadikan  sebagai  bahan pertimbangan dalam konteks penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat.
5 Wahyono dalam Daud Djubedi, Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah , Yogyakarta: Genta Press, 2015, hlm. 2.
Kondisi ini semakin memperlemah posisi tawar ( bargaining position ) eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya di hadapan regulasi 6 .
Secara substansi negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dimana hal ini  dianggap  sebagai  jawaban  atas  tuntutan  masyarakat  adat.  Namun  secara  prosedur, pengakuan  yang  akan  diberikan  membutuhkan  proses  panjang  yang  harus  dilengkapi dengan sejumlah pembuktian akan keberadaan masyarakat hukum adat dengan hak-hak yang  melekat  padanya.  Dalam  proses  pembuktian  keterlibatan  negara  sangat  besar terutama di tingkat pemerintahan daerah, dimana bila masyarakat hukum adat beserta hak ulayat dapat memenuhi persyaratan untuk diakui keberadaannya harus dituangkan dalam  bentuk  peraturan  daerah  dan  bila  dianggap  tidak  dapat  dibuktikan  keberadaan masyarakat hukum adat maka wilayah atau tanah tersebut akan menjadi tanah negara. dengan  demikian  penelitian  ini  merumuskan  isu  hukum  yakni  Bagaimana  pengakuan eksistensi hak ulayat laut masyarakat hukum adat berdasar nilai-nilai kearifan lokal?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  tersebut  mengacu  pada  penelitian  hukum  ( legal  research ).  karakteristik penelitian  hukum  yakni  mencari  kebenaran  koherensi  yang  mana  suatu  kebenaran didasarkan  pada  kesesuaian  antara  yang  ditelaah  dengan  aturan  yang  ditetapkan. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  konsep  dan  pendekatan  sejarah.  Aplikasi penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,  dan  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Hal tersebut sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Hak Ulayat
Menurut Hanaf. Y 7 , hak ulayat adalah hak menguasai ( beschikkingsrecht ) dari masyarakat hukum adat atas tanah, air, sungai-sungai, pantai-pantai, tumbuh-tumbuhan liar (pohon- pohon  kayu),  satwa-satwa  liar  di  dalam  lingkungan  wilayah  ( beschikkings )  guna
6 Maria  SW.  Sumardjono, Tanah  Dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi  Sosial  dan  Budaya , Cetakan  Pertama, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 157.
7 Gatot Yulianto, “ Kajian Kelembagaan Hak Ulayat Laut di Desa-desa Pesisir Teluk Bintuni , Buletin Ekonomi Perikanan ” ,  Volume  VIII,  Nomor  2,  2008,  http://journal.ipb.ac.id/index.php/bulekokan/article/ viewFile/2717/1700, diakses pada tanggal 8 April 2019, hlm. 82-29.
kepentingan  masyarakat  hukum  sendiri  dan  anggota-anggotanya  serta  juga  bagi  orang luar yang membayar uang pemasukan (retribusi).
Ciri-ciri  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  menurut  Van  Vollenhoven  dalam Ohorella 8 yakni:
1. bahwa hanya masyarakat hukum itu sendiri beserta anggota-anggotanya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar yang berada di dalam wilayah  kekuasaannya  ( beschikkings-kring )  misalnya  membuka  tanah, mendirikan  perumahan,  mengumpulkan  hasil-hasil,  berburu,  menggembala ternak dan sebagainya.
2. bahwa  orang  asing  hanya  boleh  mempergunakan  tanah  itu  dengan  izin masyarakat hukum yang bersangkutan. Tanpa izin tersebut mereka dianggap membuat pelanggaran.
3. bagi orang asing, dan adakalanya juga bagi anggota-anggotanya sendiri harus dibayar suatu recognitie .
4. bahwa  masyarakat  hukum  tersebut  bertanggung  jawab  atas  beberapa kejahatan tertentu yang dilakukan oleh yang tak dikenal di dalam lingkungan wilayahnya.
5. mereka tidak dapat mengasingkan hak menguasai tersebut.
6. bahwa  hak  menguasai  itu  masih  berlaku  pula  pada  tanah-tanah  yang  telah diusahakan dengan baik dan yang ada di dalam lingkungan wilayahnya; tetapi melekatnya dapat masih kuat, dapat pula sudah lemah.

## Nilai Kearifan Lokal
Theodorson  dalam  Usman  Pelly 9 mengemukakan  bahwa  nilai  merupakan  sesuatu  yang abstrak,  yang  dijadikan  pedoman  serta  prinsip-prinsip  umum  dalam  bertindak  dan bertingkah laku.
Sardjono  dalam  Wa  Kuasa  Baka 10 mengemukakan  kearifan  lokal  sebagai pengetahuan tradisional ( local knowledge ) yaitu pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai
8 H.M.G.  Ohorella, Hukum  Adat  Mengenai  Tanah  dan  Air  di  Pulau  Ambon  dan  Sumbangannya  Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional (UUPA) dan Undang-Undang Lainnya , Disertasi, Ujung Pandang: Program Pascasarjana Unhas, 1993, hlm. 173.
9 Usman Pelly, Teori-teori Ilmu Sosial Budaya , Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, hlm. 101.
10 Wa Kuasa Baka, Degradasi Kearifan Lokal Etnik Muna Dalam Pengelolaan Pertanian , Ringkasan Disertasi, Kendari: Pascasarjana UHO, 2016, hlm. 11-12.
dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu, yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.
Nilai  kearifan  lokal  berguna  bagi  masyarakat  untuk  menata  lingkungannya  dan bersikap  terhadap  proses  dinamika,  baik  yang  berupa  proses  fisik,  proses  sosial,  dan proses-proses  kultural  yang  terjadi.  Kearifan  lokal  dapat  berperan  dan  memberikan kontribusi yang nyata dalam mengurangi risiko dinamika lingkungan yang pada gilirannya mampu menunjang keberlanjutan kehidupan manusia 11 .

## Masyarakat Hukum Adat
Oleh  Hazairin  dalam  Rikardo  Simarmata  menyatakan  masyarakat  hukum  adat  adalah kesatuan-kesatuan  masyarakat  yang  mempunyai  kelengkapan-kelengkapan  untuk sanggup  berdiri  sendiri  yang  mempunyai  kesatuan  hukum,  kesatuan  penguasa  dan kesatuan  lingkungan  hidup  berdasarkan  hak  bersama  atas  tanah  dan  air  bagi  semua anggotanya.  Istilah  masyarakat  hukum  adat  dan  persekutuan  hukum  adat  memiliki maksud yang sama, yang memilih penggunaan istilah persekutuan karena dianggap lebih konkret  menggambarkan  adanya  suatu  badan  atau  institusi.  Ini  sekaligus  untuk membedakan dengan persekutuan biasa yang tidak memiliki status sebagai pengemban hak.  Selain  kedua  istilah  tersebut,  ada  juga  yang  menerjemahkan rechtsgemeenschap sebagai paguyuban hukum 12 .
Unsur-unsur yang ada pada masyarakat hukum adat adalah (1) sekumpulan warga memiliki  kesamaan  leluhur  ( geneologis ),  (2)  tinggal  di  suatu  tempat  (geografis),  (3) memiliki  kesamaan  tujuan  hidup  untuk  memelihara  dan  melestarikan  nilai-nilai  dan norma-norma,  (4)  diberlakukan  sistem  hukum  adat  yang  dipatuhi  dan  mengikat,  (5) dipimpin oleh kepala-kepala adat, (6) tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikoordinasikan, (7) tersedia lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan 13 .
11 Muh. Aris Marfaim dkk., Peran Kearifan Lokal Dan Modal Sosial Dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Pembangunan Pesisir, Integrasi Kajian Lingkungan, Kebencanaan, dan Sosial Budaya , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015, hlm. 2.
12 Rikardo  Simarmata, Pengakuan  Hukum  Terhadap  Masyarakat  Adat  di  Indonesia, Bangkok:  Regional Initiative  on  Indigenous  Peoples  Rights  and  Development  (RIPP),  UNDP  Regional  Centre  in  Bangkok, 2006, hlm. 23-24.
13 Jawahir  Thontowi,  dkk,, Aktualisasi  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA):  Perspektif  Hukum  dan  Keadilan Terkait  Dengan  Status  MHA  dan  Hak-Hak  Konstitusionalnya, Jakarta:  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia, 2012, hlm. 35.
Masyarakat hukum adat sebagai komunitas yang menganggap diri mereka berbeda dengan komunitas lain yang sekarang berada di daerah mereka atau bukan bagian dari komunitas tersebut. Mereka bukan merupakan bagian yang dominan dari masyarakat dan bertekad  untuk  memelihara,  mengembangkan,  dan  mewariskan  daerah  leluhur  dan identitas  etnik  mereka  kepada  generasi  selanjutnya;  sebagai  dasar  bagi  kelangsungan keberadaan mereka sebagai suatu suku bangsa, sesuai dengan pola budaya, lembaga sosial dan sistem hukum mereka 14 .

## Hak Ulayat Laut dan Eksistensinya
Pola kehidupan masyarakat hukum adat sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam perikehidupan masyarakat adat. Kearifan lokal dapat  dipahami  sebagai  gagasan-gagasan  setempat  yang  bersifat  bijaksana,  penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.
Kearifan  Lokal  merupakan  jawaban  kreatif  terhadap  situasi  geografis-politis, historis  dan  situasional  yang  bersifat  lokal  yang  mengandung  sikap,  pandangan  dan kemampuan  suatu  masyarakat  di  dalam  mengelola  lingkungan  rohani  dan  jasmaninya. Semua  itu  merupakan  upaya  untuk  dapat  memberikan  kepada  warga  masyarakatnya suatu daya tahan dan daya tumbuh di wilayah dimana masyarakat itu berada. Oleh sebab itu,  kearifan  lokal  merupakan  perwujudan  dari  daya  tahan  dan  daya  tumbuh  yang dimanifestasikan  melalui  pandangan  hidup,  pengetahuan,  dan  berbagai  strategi kehidupan yang berupa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk menjawab berbagai  masalah  dalam  pemenuhan  kebutuhan  hidupnya,  sekaligus  memelihara kebudayaannya 15 .
Wujud  kearifan  lokal  tercermin  ke  dalam  berbagai  jenis  tradisi  dan  budaya  di antaranya nyanyian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, ujaran dan kitab-kitab kuno yang melekat pada perilaku sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin ke dalam kebiasaan- kebiasaan hidup yang berlangsung lama, keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku pada kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan
14 Wikipedia, Masyarakat  Adat ,  Wikipedia,  https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_adat,  diakses  pada tanggal 4 April 2019.
15 Tim Penyusun Puslitbang Kebudayaan dan Pariwisata Kemendikbud, Bunga Rampai Kearifan Lokal di Tengah-tengah Modernisasi , CD-ROM, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, tanpa tahun, hlm. ix.
menjadi  bagian  hidup  tak  terpisahkan  yang  dapat  diamati  melalui  sikap  dan  perilaku sehari-hari 16 .
Kearifan lokal pada dasarnya dapat dipandang sebagai landasan bagi pembentukan jati diri bangsa secara nasional. Dalam prosesnya terdapat keterkaitan manusia dengan alam yang dalam konsep penyatuan terwujud dalam pandangan masyarakat Jawa bahwa manusia dan alam hidup memiliki ketergantungan di antara keduanya.
H.M.  Nasruddin  Anshory  dalam  Unggul  Sudrajat 17 menyatakan  bahwa  hubungan manusia dengan alam sangatlah erat, alam tercipta untuk kebutuhan para manusia yang mana semuanya ikut bertasbih di hadapan-Nya. seperti Firman Allah SWT pada Surat Al- Hajj ayat 18 yaitu:
Terjemahannya :  “Apakah  kamu  tiada  mengetahui,  bahwa  kepada  Allah  bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melat a dan sebagian besar daripada manusia?”
Selanjutnya dalam hadis: Tidaklah seorang muslim yang menanam pohon atau yang menanam  tanaman  yang  kemudian  hasilnya  dimakan  burung,  manusia  atau  binatang, melainkan hal itu bagi penanam itu menjadi sedekah (HR. Bukhori).
Keberadaan kearifan lokal tak lepas dari hak ulayat. Secara etimologis hak ulayat laut adalah terjemahan kata dalam bahasa Inggris yaitu sea tenure. Hak ulayat adalah nama yang  diberikan  para  ahli  hukum  pada  lembaga  hukum  dan  hubungan  hukum  konkret antara masyarakat dan hukum adat dengan tanah dalam wilayahnya yang disebut tanah ulayat  dan  merupakan lebensraum bagi  warganya  sepanjang  masa.  Boedi  Harsono 18 mengartikan hak ulayat sebagai wilayah suatu persekutuan. Banyak daerah mempunyai nama  untuk  lingkungan  wilayah  yang  merupakan  tempat  suatu  persekutuan  hukum. Misalnya  tanah  wilayah  sebagai  kepunyaan  ( patuanan- Ambon),  sebagai  tempat  yang memberi  makan  ( panyampeto- Kalimantan),  sebagai  daerah  yang  dibatasi  ( pewatasan-
16 Budimansyah, “ Rekonstruksi dari Penegakan Undang-Undang Menuju Penegakan Hukum Demi Keadilan Yang Substantif ” , Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol 1, No 2, 2017, hlm. 185.
17 Unggul Sudrajat, “ Di Atas Bukit Santri, Di Bawah Langit Ilahi Kearifan Spiritual Pengelolaan Hutan Santri Di  Pesan-Trend  Ilmu  Giri,  Dusun  Nogosari,  Desa  Selopamioro,  Kecamatan  Imogiri,  Bantul , ” dalam  Ade Makmur (ed), Kumpulan Buku Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi , Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta, 2011, hlm. 205.
18 Boedi Harsono, Op. cit. , hlm. 186.
Kalimantan, wewengkon- Jawa, prabumian -Bali)  atau  sebagai  tanah  yang  terlarang  bagi orang lain.
Hak  ulayat  laut  ( sea  tenure) sebenarnya  berpangkal  pada  hak  ulayat  di  darat. Mulanya jauh di pedalaman untuk kebutuhan garam, maka dimilikilah hak ulayat pantai (lazim  disebut  hak  ulayat  rangkap).  Hak  ulayat  laut  bermakna  seperangkat  hak  dan kewajiban  timbal  balik  yang  muncul  dalam  hubungannya  dengan  kepemilikan  wilayah laut, dimana beberapa orang atau kelompok sosial memanfaatkan wilayah laut, mengatur tingkat eksploitasi termasuk melindungi dan eksploitasi berlebihan.
Menurut  Hanaf.  Y  hak  ulayat  adalah  hak  menguasai  ( beschikkingsrecht )  dari masyarakat hukum adat atas tanah, air, sungai-sungai, pantai-pantai, tumbuh-tumbuhan liar  (pohon-pohon  kayu),  satwa-satwa  liar  di  dalam  lingkungan  wilayah  ( beschikkings ) guna  kepentingan  masyarakat  hukum  sendiri  dan  anggota-anggotanya  serta  juga  bagi orang luar yang membayar uang pemasukan (retribusi).
Menurut Sudo dalam Ary Wahyono, dkk., sea tenure adalah sebuah sistem tentang pemanfaatan wilayah laut oleh  beberapa orang atau kelompok sosial dengan mengatur tingkat  eksploitasi  dan  melindunginya  dari over  exploitation .  Oleh  Laundgaarde sebagaimana dikutip Sudo dalam Ary Wahyono, dkk., bahwa istilah sea tenure mengacu pada  hubungan  timbal  balik  antara  hak  dan  kewajiban  yang  muncul  kaitannya  dengan kepemilikan wilayah laut.
Hak ulayat laut adalah seperangkat aturan mengenai praktik pengelolaan wilayah laut dan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Untuk itu maka masalah substansial dalam pembahasan hak ulayat laut adalah siapa yang menguasai suatu wilayah laut, jenis sumber  daya,  teknologi  yang  digunakan  serta  tingkat  eksploitasi,  bagaimana menguasainya dan apa teknik atau metode yang digunakan .
Hak  ulayat  sebagai  persekutuan  hukum  berlaku  ke  dalam  dan  ke  luar.  Adapun berlakunya ke dalam menurut Ter Haar meliputi hal-hal sebagai berikut:
a.  masyarakat hukum adat atau para anggotanya bersama-sama dapat mengambil manfaat dari tanah dan tumbuhan serta hewan liar yang hidup di atasnya.
b.  Anggota-anggota masyarakat berhak untuk berburu untuk keperluan sendiri, mengumpulkan  hasil  hutan,  bahkan  memiliki  beberapa  batang  pohon  yang tumbuh liar apabila dipelihara olehnya.
c.  Anggota  masyarakat  hukum  berhak  untuk  membuka  tanah  dengan sepengetahuan kepala suku atau masyarakat hukum yang bersangkutan.
d.  Masyarakat  hukum  dapat  menentukan  bagian-bagian  wilayah  yang  akan digunakan sebagai tempat pemukiman, penguburan dan lain-lain.
Berkaitan  pengakuan  eksistensi  hak  ulayat  laut,  sebagaimana  hak  ulayat  (darat) maka hak ulayat memiliki paling sedikit 3 unsur pokok, yaitu:
1. Masyarakat hukum sebagai subjek hak ulayat;
2. Institusi  kepemimpinan  yang  memiliki  otoritas  publik  dan  perdata  atas  hak ulayat;
3. Wilayah yang merupakan objek hak ulayat, yang terdiri atas tanah, perairan, dan segenap sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.
Ketiga  unsur  pokok  tersebut  diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan sebagai prasyarat yang diberikan oleh negara untuk pengakuan keberadaan hak ulayat.
Kearifan lokal tak jarang dianggap sebagai bagian dari ketiga unsur pokok dimana kearifan  lokal  merupakan  nilai-nilai  yang  baik  yang  ada  dalam  suatu  masyarakat  yang terwujud  dalam  ketiga  unsur  pokok  tersebut.  Padahal  kearifan  lokal  pada  hakikatnya suatu  entitas  dari  masyarakat  adat  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  lingkungan masyarakat  adat  tanpa  terikat  oleh  simbol-simbol  institusi  kepemimpinan  masyarakat adat itu sendiri.
Tanpa tatanan ”keterikatan” publik pun, kearifan lokal tumbuh, berkembang, dan diterapkan  oleh  masyarakat  adat  (individu  maupun  kelompok).  Seperti  pada  wilayah pesisir di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, nilai-nilai kearifan lokal tetap tumbuh dan diterapkan dalam lingkungan masyarakat pesisir namun di daerah tersebut tidak ada kelembagaan  adat  tertentu  yang  dibentuk  sebagai  implementasi  adanya  institusi kepemimpinan masyarakat adat, yang ada adalah tokoh-tokoh adat atau orang-orang yang dituakan atau tokoh masyarakat namun tidak terlembaga. Berkaitan dengan pesisir atau laut, masyarakat tetap menganggap bahwa wilayah pesisir atau laut di sepanjang pantai Kota Baubau adalah wilayah adat mereka.
Pada  perkembangannya  kearifan  lokal  lebih  banyak  dilihat  dalam  bentuk perwujudannya, seperti pada hak ulayat laut tentang masyarakat adat di wilayah pesisir yang menghormati laut dengan tidak mengotori laut, menghormati laut dengan melakukan upacara-upacara  ritual  adat  persembahan  ke  laut  yang  oleh  masyarakat  Buton  disebut tuturangiana andala , menghindar untuk mengambil ikan-ikan di wilayah tertentu karena
kepercayaan adanya jin laut, dan sebagainya. Kemudian kearifan lokal nelayan Batam 19 . Di Kota  Batam  dan  beberapa  wilayah  lain  di  Kepulauan  Riau  sebenarnya  terdapat pengelolaan perikanan tradisional yang disebut "Kelong". Kelong ini merupakan sejenis perangkap (trap) dan diperuntukkan untuk menangkap ikan dingkis atau ikan Baronang. Perikanan  tradisional  dengan  sistem  kelong  ini  merupakan  bentuk  kearifan  lokal  yang berbentuk property  right karena  terdapat  hak  kepemilikan  perseorangan  terhadap perairan  laut  di  mana  Kelong  tersebut  berada.  Hal  ini  telah  berlangsung  secara  turun- tumurun sejak tahun 1930-an. Jika perairan sudah dikaveling oleh seseorang sebagai hak milik, maka pihak lain atau orang lain tidak diperkenankan untuk membangun Kelong di daerah  tersebut,  walaupun  sang  pemilik  tidak  memasang  kelong  di  perairan  tersebut. Kalau  pihak  lain  akan  melakukan  pemasangan  Kelong  di  daerah  tersebut,  maka  yang bersangkutan harus membeli dahulu wilayah laut yang telah dimiliki tersebut. Jadi, dalam konteks ini terjadi suatu proses tranferability dalam kepemilikan Kelong.
Dalam  konsep  pembangunan  berkelanjutan  perikanan  dengan  sistem  Kelong  ini sangat  memperhatikan  kelestarian  sumber  daya  alam  yang  secara  ekologis  memiliki keterkaitan  dengan  siklus  hidup  sumber  daya  perikanan  seperti  hutan  mangrove  dan terumbu karang. Bagi nelayan Kelong hutan mangrove dan terumbu karang merupakan sumber  daya  yang  harus  dilindungi  kelestariannya,  karena  jika  hal  itu  dirusak,  maka sumber daya ikan dan udang di daerah tersebut akan berkurang.
Alasan-alasan atau landasan sehingga hal-hal tersebut ada atau muncul (aksiologi maupun  teologi)  dalam  masyarakat  adat  seharusnya  menjadi  hal  yang  menarik  untuk ditelaah  lebih  lanjut.  Masyarakat  pesisir  menganggap  laut  memiliki  nilai  religio-magis sekaligus sosio-kultural dan ekonomis sehingga dalam memanfaatkan laut harus sesuai dengan norma, perilaku dan aturan-aturan yang telah dianut secara turun-temurun oleh masyarakat.
Oleh masyarakat pesisir dan laut dengan kearifan lokalnya, sumber daya laut dan pesisir  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  dan  kehidupan sehari-hari masyarakat, namun mereka memiliki keterikatan secara magis-religius, sangat mengenal  lingkungan  sekitar  mereka  dan  tahu  bagaimana  mempertahankan
19 Suhana, Wacana Pengakuan Hak Ulayat Laut , Suara Karya, 28 Januari 2004, http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F31735/Wacana%20Pengakuan%20 Hak%20Ulayat%20Laut-SK.htm, diakses pada tanggal 9 April 2019.
kelangsungan hidup secara harmonis dan tetap dapat mempertahankan keberlanjutan dan kestabilan wilayah laut dan pesisir beserta sumber daya alam di dalamnya.
Hak ulayat laut sangat berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat pesisir. Secara substantif, kearifan lokal berorientasi pada: (1) keseimbangan dan harmoni manusia, alam dan budaya; (2) kelestarian dan keragaman alam dan kultur; (3) konservasi sumber daya alam  dan  warisan  budaya;  (4)  penghematan  sumber  daya  yang  bernilai  ekonomi;  (5) moralitas dan spiritualitas 20 .
Kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan masyarakat hukum adat yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial.
Salah satu fungsi Negara adalah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Negara  dalam  melaksanakan  perannya  berlandaskan  pada  aturan-aturan  hukum ditujukan  untuk  mencapai  sebesar-besar  kemakmuran  masyarakat  sebagaimana tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  1945.  Sunaryati  Hartono  pernah  mengemukakan tentang ”hukum sebagai alat” sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau  sarana  dan  langkah  yang  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  untuk  menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara 21 .
Politik hukum mesti berdiri kokoh di atas kepentingan umum atau rakyat. Tidak ada pendasaran filosofi atau apa pun menyangkut negara dan hukum, khususnya di era modern, yang mengizinkan instrumentasi hukum dan negara bagi kepentingan penguasa, golongan tertentu, dan kelompok tertentu. Manusia, demikian Socrates, adalah makhluk berbudi yang mengutamakan kebajikan dan keadilan bagi umum. Oleh karena itu negara bukanlah organisasi yang dibuat untuk kepentingan diri sendiri, melainkan merupakan susunan obyektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan 22 .
Dalam  melaksanakan  perannya,  negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  dilengkapi sejumlah  peraturan  perundang-undangan  sebagai  dasar  legal  pelaksanaan  kekuasaan negara yang dalam implementasinya terjelma dalam berbagai bentuk kebijakan negara. Pengakuan  keberadaan  hak  ulayat  laut  masyarakat  hukum  adat  telah  tertuang  dalam
20 Edmund Woga, Misi, Misiologi dan Evangelisasi di Indonesia , Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm. 173.
21 Bernard L. Tanya, Politik Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 82.
peraturan perundang-undangan namun dalam pelaksanaannya tergantung pada political will pemerintah.
Negara  mengemban  tanggung  jawab  untuk  melaksanakan  aturan-aturan  hukum terutama yang berkaitan dengan pengakuan hak ulayat laut berdasar pada kearifan lokal masyarakat  hukum  adat.  Sudah  saatnya  hak-hak  masyarakat  hukum  adat  diperhatikan dan pelibatannya dalam melakukan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan yang ada di Indonesia. Hal ini selain dimaksudkan untuk melindungi keragaman budaya, khususnya hak ulayat laut yang ada di Indonesia juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat  di  Indonesia  yang  selama  ini  selalu  terpinggirkan.  Masyarakat  hukum  adat  dan kearifan  lokalnya  merupakan  satu  kesatuan  dan  menjadi  identitas  keberadaan masyarakat  hukum  adat,  olehnya  pengakuan  hak  ulayat  laut  berdasar  kearifan  lokal merupakan suatu keniscayaan.

## KESIMPULAN
Kearifan  lokal  masyarakat  hukum  adat  yang  terakumulasi  sepanjang  sejarah perkembangan  masyarakat  hukum  adat  mempunyai  peranan  sangat  besar  terhadap masyarakat  hukum  adat  beserta  dengan  hak-haknya  di  antaranya  hak  ulayat  baik  di wilayah laut maupun darat. Pandangan bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan sistem  kepercayaan  yang  menekankan  penghormatan  terhadap  lingkungan  alam merupakan nilai yang sangat positif untuk pembangunan berkelanjutan. Konsep sistem pengetahuan  lokal  berakar  dari  sistem  pengetahuan  dan  pengelolaan  lokal  atau tradisional. Pengakuan eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat oleh Negara dapat dilakukan dengan berdasar pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat. Nilai- nilai  kearifan  lokal  yang  ada  dalam  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  memiliki  nilai religio-magis  sekaligus  sosio-kultural  dan  ekonomis  sehingga  pemanfaatan  laut  harus sesuai dengan norma, perilaku dan aturan-aturan yang telah dianut secara turun-temurun oleh masyarakat.
Hak  ulayat  masyarakat  adat  tetap  terpelihara  dengan  baik  dalam  wilayah  adat karena adanya nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh, berkembang dan diterapkan oleh masyarakat  hukum  adat.  Sangat  diperlukan  adanya  pelestarian  terhadap  nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat untuk melindungi alam baik di darat maupun di laut, untuk itu  dibutuhkan  suatu  regulasi  yang  dapat  mengakomodasi  nilai-nilai  kearifan  lokal masyarakat  adat  dalam  pengaturannya,  karena  terbukti  masyarakat  adat  dengan  nilai
kearifan lokalnya tetap dapat mempertahankan kelestarian hutan dan laut dibandingkan konsep pengaturan yang selama ini diterapkan oleh Negara.

## Daftar Pustaka

## Buku
Baka,  Wa  Kuasa, Degradasi  Kearifan  Lokal  Etnik  Muna  Dalam  Pengelolaan  Pertanian , Ringkasan Disertasi, Kendari: Pascasarjana UHO, 2016.
Dahuri, Rokhimin, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu , Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
Djubedi, Daud, Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah , Yogyakarta: Genta Press, 2015.
Harsono,  Boedi, Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  UUPA,  Isi  dan Pelaksanaannya , Jakarta: Penerbit Djambatan, 2005.
Imami, A.A. Dajaan, Peran Serta Masyarakat di Kawasan Pesisir, Hukum Lingkungan Hidup Indonesia, 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH., ML, Jakarta: Program Pasca FH-UI, 2001.
Makmur, Ade (ed), Kumpulan Buku Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi , Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta, 2011.
Marfaim, Muh. Aris dkk., Peran Kearifan Lokal Dan Modal Sosial Dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Pembangunan Pesisir, Integrasi Kajian Lingkungan, Kebencanaan, dan Sosial Budaya , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
Ohorella, H.M.G., Hukum Adat Mengenai Tanah dan Air di Pulau Ambon dan Sumbangannya Terhadap  Pembangunan  Hukum  Agraria  Nasional  (UUPA)  dan  Undang-Undang Lainnya , Disertasi, Ujung Pandang: Program Pascasarjana Unhas, 1993.
Pelly,  Usman, Teori-teori  Ilmu  Sosial  Budaya ,  Jakarta:  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan, 1994.
Saad,  Sudirman,  dkk., Desentralisasi  Pengelolaan  Wilayah  Laut ,  Prosiding  Lokakarya Regional Pulau Sulawesi, Makassar: els@p, 2001.
Simarmata, Rikardo, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, Bangkok: Regional Initiative on Indigenous Peoples Rights and Development (RIPP), UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006.
Sumardjono, Maria SW., Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya , Cetakan Pertama, Jakarta: Kompas, 2008.
Tanya, Bernard L., Politik Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
Thontowi, Jawahir, dkk,, Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan  Terkait  Dengan  Status  MHA  dan  Hak-Hak  Konstitusionalnya, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012.
Tim  Penyusun  Puslitbang  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kemendikbud, Bunga  Rampai Kearifan  Lokal  di  Tengah-tengah  Modernisasi ,  CD-ROM,  Jakarta:  Pusat  Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, tanpa tahun, hlm. ix.
Woga, Edmund, Misi, Misiologi dan Evangelisasi di Indonesia , Yogyakarta: Kanisius, 2009.

## Jurnal
Budimansyah, “ Rekonstruksi  dari  Penegakan Undang-Undang Menuju  Penegakan Hukum Demi Keadilan Yang Substantif ” , Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol 1, No 2, 2017.
Yulianto, Gatot, “ Kajian Kelembagaan Hak Ulayat Laut di Desa-desa Pesisir Teluk Bintuni ” , Buletin Ekonomi Perikanan, Volume VIII, Nomor 2, 2008, http://journal.ipb.ac.id/ index.php/bulekokan/article/viewFile/2717/1700,  diakses  pada  tanggal  8  April 2019.

## Situs Web
Suhana, Wacana  Pengakuan  Hak  Ulayat  Laut ,  Suara  Karya,  28  Januari  2004, http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F31735/Wacan a%20Pengakuan%20Hak%20Ulayat%20Laut-SK.htm, diakses pada tanggal 9 April 2019.
Wikipedia, Masyarakat Adat , Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_adat, diakses pada tanggal 4 April 2019.