## KETERLIBATAN BANDIT, PELACUR DAN SENIMAN DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN DI JAWA TIMUR (1945-1950)

## Ari Sapto
Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
Abstrak: Bandit, pelacur dan seniman adalah kelompok sosial yang sering luput dari perhatian sejarawan. Mungkin karena posisi sosial mereka yang bukan elite sehingga dalam perkembangan Ilmu Sejarah yang mengarah pada demokratisasi, maka semua kelompok sosial dipandang memiliki peluang yang sama untuk ditulis sejarahnya.  Dalam  periode  Revolusi  Nasional  Indonesia  (1945-1950)  untuk menghadapi keunggulan  militer pihak Belanda, tentara Indonesia dipaksa untuk melakukan  mobilisasi  sumberdaya.  Dalam  konteks  itu,  bandit,  pelacur  dan  sen- iman terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Kontribusi mereka tidak kecil, tetapi dalam suasana kajian sejarah yang berpihak pada elite, perannya seakan-akan ter- lupakan. Dalam perjuangan kemerdekaan di Jawa Timur bandit, pelacur dan sen- iman dimobilisasi dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Melalui berbagai peran  yang  sesuai  dengan  ”ketrampilan”nya  memberi  dukungan  terhadap  per- juangan. Resikonya tidak kecil, nyawa taruhannya, tetapi mereka rela melakukan. Ironisnya,  perjuanggannya  hanya  tercatat  dalam  dokumen  dan  setelah  ke- merdekaan tercapai jasa-jasanya dilupakan.
Kata-kata kunci: bandit, pelacur, seniman, perjuangan kemerdekaan
Abstract: Bandits, prostitutes, and artists are social groups that frequently ignored by  the  historians.  Potentially  their  social  position  as  non-elite  class  causes  its marginalization. Hence, in the development of history as science that headed to democratization, all social groups are seen as having equal opportunities to write their history. Facing the superiority of Dutch military in the Indonesian National Revolution  period (1945-1950), the Indonesian army  was forced to mobilize  all resources.  In  that  context,  bandits,  prostitutes,  and  artists  were  involved  in  the struggle  for  independence.  Their  contribution  is  very  important,  but  in  an atmosphere  of  historical  studies  that  highlight  the  elite,  their  role  seems  to  be marginalized.  The  independence  war  in  East  Java  records  band  of  bandits, prostitutes  and  artists  who  were  mobilized  and  utilized  for  various  purposes. Through various roles in accordance with their "skills", it provides support for the independence. The duty were very risk to their lives, but they doing it voluntarily. Ironically,  their  heroism  only  recorded  in  the  old  archives  and  forgotten  after independence.
Keywords: bandit, prostitute, artist, struggle for independence

## PENDAHULUAN
Perjuangan kemerdekaan atau Rev- olusi  Nasional  Indonesia  dipandang  se- bagai  sebuah  gejala  sejarah  yang  kom- pleks.  Masih  terdapat  perbedaan  untuk memberi  label  peristiwa-peristiwa  yang terjadi pada kurun 1945-1949. Istilah Rev- olusi Indonesia atau Revolusi Nasional In- donesia dipakai karena dampak besar yang
dihasilkanya adalah terciptanya Negara In- donesia. Di samping itu, ada istilah Perang Kemerdekaan  yang  masih  menjadi  perde- batan  di  antara  para  ahli.  Perang  Ke- merdekaan  oleh  sebagian  ahli  dipandang sebagai  istilah  yang  dipakai  ahli  strategi dan  kelompok  militer,  karena  ingin  me- maksakan  format  non-revolusioner  dan mengangkat  peristiwa-peristiwa  periode 1945-1949  sebagai  sumber  legitimasi Angkatan Bersenjata. (Reid, 1981: 33-35).
Di  sini  digunakan  istilah  Perjuangan  Ke- merdekaan yang dipandang lebih halus dan netral.
Sebagai  sebuah  proses,  Revolusi Nasional  Indonesia  merupakan  interaksi faktor-faktor  internal  dan  eksternal.  Mes- kipun  dapat  dibedakan,  keduanya  tidak dapat dipisahkan, terjalin secara erat sejak Proklamasi  Kemerdekaan  hingga  KMB (Konferensi  Meja  Bundar).  Kartodirdjo (1981: 4) mengungkapkan, bahwa  Revo- lusi  Indonesia  merupakan  proses  politik yang terus menerus dipengaruhi faktor in- ternal  dan  eksternal  itu,  sehingga  bentuk dan  arahnya  ditentukan  olehnya.  Lebih lanjut  dijelaskan,  bahwa  faktor  eksternal adalah  diplomasi  atau  konstelasi  inter- nasional yang tersusun oleh hubungan an- tara nasion-nasion, sedangkan faktor inter- nal adalah interaksi antara golongan-golon- gan. Pemahaman ini dapat diperluas, teru- tama faktor eksternalnya. Semua kekuatan dari  luar  yang  ikut  campur  pada  jalannya Revolusi  Indonesia  dapat  dipandang  se- bagai faktor eksternal (Poeze, 2008: ix).
Selama berlangsungnya (1945- 1949),    revolusi  sempat  bergerak  ke  kiri sebelum akhirnya mengarah ke kanan.  Da- lam studi Brinton (1965: 123) dapat dijelas- kan  bahwa  dalam  empat  revolusi  yang dikaji ada kecenderungan bahwa
kekuasaan beralih dari kanan ke tengah dan kemudian ke kiri. Dari golongan konserva- tif (kanan) kepada golongan moderat (ten- gah),  lalu    ke  golongan  radikal  (kiri).  Di Amerika  pergerakan  ini  tidak  pernah  me- luncur jauh ke kiri. Para pemimpin Indone- sia melihat arah kanan itu jalan yang paling singkat mencapai pengakuan kedaulatan.
Dimensi internal revolusi adalah in- teraksi  antar  kekuatan  dan  kepentingan  di dalam Republik. Kekuatan yang menonjol direprentasikan dengan keberadaan partai- partai politik, badan-badan perjuangan, dan militer. Aliran paham yang telah ada pada masa  pergerakan  menemukan  kembali
pengikutnya  dan  turut  mewarnai  pergu- latan politik pada masa ini. (Pranoto, 2001: 131-144;  Feith  &  Lance  Castles,  1988: xxv-xxx;  Dhakidae,  1981:  19-21).  Dalam proses  mewujudkan  kepentingan-kepent- ingan mudah terjadi konflik antargolongan. Titik  kulminasi  interaksi  yang  berujung konflik antar golongan  tampak dalam per- istiwa-peristiwa,  yaitu  dinamika    lembaga
Komite Nasional Indonesia Pusat (Maklumat No. X dan perubahan mendasar sistem  pemerintahan  dari  Presidensiil  ke Parlementer),  Peristiwa  3  Juli  1946,  per- gantian  kabinet,  reaksi  atas  serangkaian persetujuan  (Linggarjati,  Renville,  Roem- Roijen, KMB), dan Peristiwa Madiun.
Selama penjajahan
Jepang
pelacuran  cenderung  meningkat.  Di samping penghidupan yang bertambah su- lit,  banyak  perempuan  dewasa  dan  anak- anak sekolah yang tertipu atau dipaksa me- masuki  dunia  pelacuran.  Selain  memaksa perempuan  pribumi  dan  perempuan  Bel- anda menjadi pelacur, penjajah Jepang juga membawa  banyak  perempuan  ke  Singa- pura, Malaysia dan Hongkong untuk mela- yani para perwira tingginya (Hull, Sulisty- aningsih,  Jones,  1999:  13-14).  Se- bagaimana terjadi di wilayah lain yang di- jajah  Jepang,  banyak  wanita  dipaksa  me- nyediakan jasa seksual bagi militer Jepang. Dalam bahasa Jepang disebut jugun ianfu, berarti  wanita-wanita  penghibur  yang mengikuti angkatan bersenjata Jepang (Lu- cas, 1996: 21). Jumlahnya tidak diketahui, sebagian  karena  budaya  malu  untuk mengungkap pengalaman buruk mencegah banyak wanita Jawa menyampaikan infor- masi sebenarnya.
Kelompok  lain  yang  sering  dikait- kan  dengan  penyakit  masyarakat  adalah pelaku  kriminal.  Dalam  kehidupan  sering akrab dengan kekerasan dan keberadaannya  sering  kurang  disenangi, tetapi  dalam  beberapa  hal  dibutuhkan
pihak-pihak  tertentu.  Dalam  kancah  revo- lusi  kelompok  semacam  ini  menonjol  di beberapa  tempat.  Beberapa  kepustakaan memberi  label  dengan  istilah  jago.  (Gun- awan, 1981; Slamet-Velsink, 2001; Cribb, 1991;  Lucas,  1989;  McVey,  1971).  Di Jawa  Timur,  pihak  militer  berusaha  men- jinakkan  dan  memanfaatkannya,  bahkan ada  yang  diberi  kedudukan  resmi  dalam militer.  Keberanian  dan  keahlian  dalam dunia  kekerasan  sangat  membantu  dalam strategi  perang  gerilya.  Melalui  alat paksaan biasanya pelaku kriminal menjadi pelayan  bagi  siapa  yang  mampu  mem- berikan  upah.  Para  pelaku  kriminal mempunyai jaringan luas dan dengan jarin- gan itu banyak mengetahui apa yang terjadi di daerah-daerah tertentu.
Keterlibatan  seniman  lebih  banyak di bidang penerangan. Dalam  situasi kon- flik,  di  mana  sering  terjadi  perang psikologi, maka peranan seniman menjadi penting.  Melalui  lagu,  pertunjukan,  core- tan,  dan  lain  sebagainya,  seniman  mem- bantu agar kesetiaan rakyat dapat tetap ter- jaga.
Penelitian ini berusaha mengungkap peran pelacur, pelaku kriminal atau bandit, dan seniman dalam kancah perjuangan ke- merdekaan. Terutama kontribusinya dalam konflik Indonesia-Belanda. Seiring dengan perkembangan  dalam  Ilmu  Sejarah,  di mana  tidak  lagi  berorientasi  pada  ”orang besar”  maka  pelacur,  bandit  dan  seniman juga berhak ditulis dalam sejarah.
Tulisan ini berusaha mencari jawab atas masalah: bagaimana keterlibatan ban- dit, pelacur dan seniman dalam perjuangan kemerdekaan di Jawa  Timur dalam kurun waktu  1945  hingga  1949.  Permasalah  ini dapat dirinci dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai  berikut:  mengapa  bandit,  pelacur dan seniman terlibat dalam perjuangan ke- merdekaan,  bagaimana  wujud  keterli- batannya, dan bagaimana dampaknya bagi perjuangan.

## METODE
Metode  yang  digunakan.  Metode yang digunakan. Metode yang digunakan. Metode  yang  digunakan.  Metode  yang digunakan.  Metode  yang  digunakan. Metode  yang  digunakan.  Metode  yang digunakan.  Metode  yang  digunakan. Metode  yang  digunakan.  Metode  yang digunakan. Metode yang digunakan.
Aktivitas  penelitian  disesuaikan dengan langkah-langkah yang terdapat da- lam  metode  sejarah,  meliputi  heuristik, kritik,  interpretasi  dan  penyajian  (Garra- ghan, 1957; Notosusanto, 1971;
Gottschalk, 1983). Langkah-langkah terse- but digambarkan dalam berikut ini.
Setiap peristiwa meninggalkan bukti atau evidensi. Demikian pula dengan para bandit,  pelacur  dan  seniman,  keterli- batannya dalam perjuangan mempertahan- kan  kemerdekaan  di  jawa  Timur  pasti meninggalkan sejumlah evidensi. Evidensi harus dicari dan dikumpulkan. Selanjutnya dilakukan  analisa  menggunakan  kritik. Hasil kritik sumber berupa sejumlah fakta yang harus dipilah dan dipilih. Fakta yang berhasil lolos seleksi ini berujud data. Se- lanjutnya, data-data perlu dilengkapi inter- pretasi dan disintesakan, sebelum akhirnya ditulis  dalam  bentuk  historiografi  atau kisah.
Heuristik  yaitu  aktivitas  mencari dan mengumpulkan sumber-sumber penelitian yang relevan. Penelitian ini me- manfaatkan  sumber  yang  berupa:  arsip,
dokumen yang diterbitkan, dokumen pen- galaman  pelaku  (tidak  diterbitkan),  surat kabar  dan  majalah,  terbitan  berkala,  serta buku-buku. Sumber-sumber tersebut terse- bar di beberapa kota, yaitu Malang, Sura- baya,  Surakarta,  Yogyakarta,  dan  Jakarta. Secara  rinci  lokasi  pengambilan  data  se- bagai berikut : Jakarta:  Arsip Nasional RI dan  Perpustakaan  Nasional,  Yogyakarta: Perpustakaan  Daerah  dan  Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Surakarta: Mon- umen  Pers,  Surabaya:  Badan  Arsip  Jawa Timur  dan  DHD  45,  Malang:  Museum Brawijaya dan Arsip Daerah.
Sumber yang berupa arsip dapat di- contohkan koleksi ANRI dari Kementrian Penerangan,  kementrian  Dalam  Negeri, Kementrian  social  dan  Perburuhan,  dan lain-lain. Mengenai berbagai koleksi surat kabar  dapat  ditemukan  di  Perpustakaan Nasional dan Monumen Pers di Surakarta. Catatan pengalaman pelaku sejarah sering- kali menyinggung tentang topik penelitian ini. Perpustakan DHD 45 dan Badan Arsip Jawa Timur menyimpan berbagai rekaman wawancara dan catatan pengalaman pelaku yang dibutuhkan.
Kritik  adalah  upaya  mempermasa- lahkan  kesejatian  sumber.  Untuk  mem- peroleh  data  yang  benar-benar  akurat  dan valid  ditempuh  dua  langkah,  yaitu  kritik terhadap otensitas (kritik ekstern) dan kred- ibilitas (kritik intern). Kritik ekstern bertu- gas  menjawab  tiga  pertanyaan  mengenai sesuatu  sumber,  yaitu  apakah  sumber  itu sumber yang dikehendaki, apakah sumber itu asli atau turunan, dan apakah sumber itu utuh atau telah diubah. Kritik intern bekerja melalui  dua  cara,  penilaian  intrinsik  sum- ber  dan  membandingkan  kesaksian  dari berbagai sumber.
Secara khusus, sebagaimana penilaian terhadap kesediaan sumber, pada tahap  heuristik  dan  kritik  perlu  diketahui alam pikiran para pemberi informasi. Iden-
tifikasi pemikiran ini perlu untuk menyar- ing  keterangan,  bagian  mana  yang  benar- benar  terjadi  dan  mana  yang  merupakan tafsiran penulis atau informan tentang apa yang benar-benar terjadi. Di sini diperlukan kemampuan  hermeneutik.  Penekanan  ini perlu, sebab masa revolusi bagi kelompok tertentu dipakai sebagai sumber legitimasi kekuasaan.
Tahap berikutnya adalah interpretasi data, yakni menetapkan makna dan saling hubungan dari fakta yang diperoleh. Penu- lisan,  menyampaikan  sintesa  yang  di- peroleh  dalam  bentuk  tulisan  secara sistematis dan logis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Bandit
Perlu disebut kelompok masyarakat yang
akrab dengan kekerasan,
keberadaannya  sering  kurang  disenangi tetapi dibutuhkan pihak-pihak tertentu. Da- lam  kancah  revolusi  kelompok  semacam ini menonjol di beberapa tempat. Beberapa kepustakaan memberi label dengan istilah jago  (Gunawan,  1981;  Slamet-Velsink, 2001:70;  Cribb,  1991;  Lucas,  1989; McVey, 1971: 139). Di Jawa Timur, pihak militer  berusaha  menjinakkan  dan  me- manfaatkannya dengan memberikan kedudukan  resmi  dalam  militer.  Keber- anian dan keahlian dalam dunia kekerasan sangat  membantu  dalam  strategi  perang gerilya. Melalui alat paksaan biasanya jago menjadi  pelayan  bagi  siapa  yang  mampu memberikan  upah.  Para  jago  mempunyai jaringan luas dan dengan jaringan itu ban- yak mengetahui apa yang terjadi di daerah- daerah tertentu. Salah seorang diantaranya adalah  Matosin,  seorang  jago  dari  Sura- baya.  Matosin  seorang  yang  butahuruf tetapi menyandang pangkat Letnan, mem- impin kompi yang anggotanya terdiri dari pencuri  dan  perampok  (Wawancara
dengan  Moh.  Rifai;  Pengakuan  Kartirin Ask, dalam DHD ’45, 1976). Contoh lain, narapidana  rumah  penjara  Kalisosok  juga memiliki  andil  dalam  perjuangan  ke- merdekaan. Sejak awal-awal kemerdekaan para  narapidana  telah  memiliki  ”Markas Besar”,  bertempat  di  penjara  Kalisosok juga. Situasi kacau menyebabkan para napi tidak  terurus.  Keakrapan  dengan  dunia kekerasan yang sesuai dengan situasi kon- flik  barangkali  menjadi  motivasi  utama pemanfaatan  tenaganya.  Beberapa  nama dari  Kalisosok  yang  cukup  disegani  ialah Sarpin,  Kusnadi,  Kasbi  dan  Semin (Prawirodirdjo, 1978: 215-217).
Pihak militer juga melepaskan para pelaku  tindak  kriminal  dari  penjara  untuk diberi tugas khusus: mengacaukan blokade laut Belanda di sekitar Selat Madura. Para penjahat ini diperlengkapi senjata api oleh TNI. Untuk mengatasi aktifitas eks narapi- dana  ini,  pos-pos  militer  kecil  dibangun sepanjang selat. Demikian pula patroli laut sering  dilakukan,  tapi    terbukti  tidak mampu  mengurangi  gangguan  perompa- kan  (Situatie-overzicht  per  31  Desember 1947 – 10 Januari 1949, Algemene Secre- tarie, ANRI, no. inv. 558).
Teritorial  Komando  Jawa  Timur merengkut  pelaku  kriminalitas  dengan  tu- gas utama membikin kekacauan di daerah yang  dikuasai  Belanda.  Sebagian  dari gerombolan  itu  bertindak  sebagai  “bandit sosial”.  Sebagai  contoh  Juwahir,  seorang jago dari daerah Kediri yang dimanfaatkan TNI  untuk  berbagai  kepentingan.  Juwahir yang sudah tidak asing lagi dengan penjara,
memiliki kelompok yang sering
melakukan  perampokan,  terutama    pada gudang-gudang  yang  dikuasai  Belanda, seperti gudang gula, atau pada orang-orang yang  dicurigai  sebagai  kaki  tangannya. Gerombolan  Juwahir  bersenjata  api  dan sering mengaku sebagai tentara. Hasil ke- jahatan  gerombolan  Juwahir  tidak  hanya
untuk diri sendiri dan tentara,  tetapi seba- gian  juga  diberikan  kepada  masyarakat. Bagi  masyarakat  Juwahir  dianggap  tokoh yang  secara  nyata  mencintainya,  tidak heran  bila  masyarakat  dengan  sukarela melindunginya  (Keamanan  dalam  negeri, Djogja  Documenten,  ANRI,  no.  inv.  194; Drooglever, 1986c : 636).
Dalam suatu penelitian tentang per- ampokan  dan  penyamunan  di  Gorang- gareng  dan  Sumoroto  (Karesidenan  Ma- diun) diketahui pimpinan gerombolan ada- lah “pemain lama”. Pada zaman penjajahan Belanda pemimpin gerombolan telah aktif di dunia hitam. Sebagian bahkan telah sem- pat dipenjara. Ketika revolusi meletus dan konfrontasi dengan pihak Sekutu dan Bel- anda  tidak  dapat  dielakkan,  pimpinan gerombolan  ikut  berjuang  di  garis  depan (Keamanan  dalam  negeri,  Djogja  Docu- menten, ANRI, no. inv. 194; Pandji ra’jat, 13 Juli 1948). Dalam kondisi krisis ini pim- pinan  dari  gerombolan  itu  lantas  di- manfaatkan  oleh  TNI  untuk  kepentingan perjuangan. Sebagai contoh, Rujito Sosro- kardono,  salah  seorang  alumni  pertempu- ran  Surabaya,  menjadi  pemimpin  gerom- bolan bromocorah yang disegani di daerah ini (Pengakuan Moch. Sifun, dalam DHD ’45, 1972).
Pada awal kemerdekaan dikenal las- kar  bernama  Barisan  M  (Maling).  Dalam perkembangannya  ketika  laskar  harus  di- integrasikan  dalam  TNI  gerombolan  pen- curi  ini  diwadahi  dalam  Kompi  Matosin (Wawancara  Moh.  Rifai,  6  April  2009). Matosin  mempunyai  jaringan  cukup  luas terutama di kota Surabaya, sehingga biasa ke  luar  masuk  kota  itu  untuk  melakukan operasi.  Kompi Matosin sangat membantu dalam  menyediakan  barang-barang  yang sulit didapat di daerah kekuasaan Republik, seperti obat-obatan, peralatan medis, suku cadang  kendaraan,  dan  lain  sebagainya. Dapat dikatakan apa yang dibutuhkan oleh
Republik  kelompok  ini  sanggup  mengu- sahakan,  termasuk  senjata.  Syarif  Thayip mempunyai pengalaman dengan kelompok ini. Sebagai seorang dokter suatu saat amat membutuhkan alat cabut gigi, maka dirinya “pesan” pada Matosin. Rupanya sang pen- curi  tidak  paham  bentuk  alat  untuk  cabut gigi, terbukti setelah berhasil masuk rumah sakit  merasa  kebingungan.  Akhirnya, semua alat yang mudah dibawa dan terse- dia  di  ruangan  rumah  sakit  diambil. Demikian pula ketika dibutuhkan ban mo- bil, sang pencuri kembali tidak hanya ban tapi lengkap dengan pelegnya. Lebih darii tu, harus diakui beberapa mobil milik per- wira TNI di Jawa  Timur merupakan hasil kerja  kesatuan  ini  (Rekaman  wawancara: Syarif Tayib, ANRI, no. inv. 79). Matosin adalah salah satu dari sedikit perwira TNI yang  berlatar  belakang  dunia  gelap.  Buta huruf  tapi  sangat  dihormati  dan  dipatuhi anak  buahnya.  Kesatuannya  menjadi Kompi Pengawal dalam struktur organisasi Divisi I Jawa Timur. Pensiun sebagai ang- gota  TNI  dengan  pangkat  Letnan  Dua, artinya  sejak  masuk  sebagai  anggota  TNI hingga  pensiun  pangkatnya  tetap  sama. (Wawancara dengan Moch. Rifai, 6 April 2009;  Semdam  VIII/Brawijaya,  1968): 160).
Organisasi  dengan  nama  “Barisan Maling” juga ada di daerah Kawi Selatan. Meskipun  namanya  sama,  organisasi  ini tidak  ada  hubungannya  dengan  “Barisan Maling” yang kemudian menjelma sebagai Kompi Matosin. “Barisan Maling” di Kawi selatan  dimanfaatkan  Brigade  XVI  untuk memperoleh barang-barang yang dibutuh- kan,  mesin  ketik  misalnya,  dan  untuk mendapat informasi tentang keadaan kota. “Barisan  Maling”  kebanyakan  beroperasi di  dalam  Kota  Malang  (Padmodiwiryo, 1995: 316).
Sementara  pelaku  tindak  kriminal dan  eks  narapidana  yang  lain  bertugas mencuri,  merampok  dan  minta  uang
kepada  orang-orang  kaya  di  daerah  yang dikuasai  Belanda,  para  pencopet  juga direkrut  dan  dimanfaatkan  untuk  tenaga kurir (Mustopo, tt: 27). Jaringan dan keahl- ian para pencopet sangat dibutuhkan teru- tama  untuk  menjalin  komunikasi  daerah- daerah yang diduduki Belanda dengan dae- rah  yang  relatif  masih  bebas  (Daerah pendudukan,  Sekretariat  Negara,  ANRI, no. inv. 755). Berbeda dengan kompi Ma- tosin, para penjahat yang tergabung dalam organisasi “Terate” bukan tentara, melain- kan  sebagai  warga  biasa.  Berdasar  ke- tentuan tidak tertulis  setiap anggota “Ter- ate”  dalam melakukan aksi tidak bertindak sendiri.  Bila  hendak  beroperasi  sebe- lumnya  harus  melapor  pada  instansi kepolisian  RI  atau  organisasi  lain  yang berdekatan  dengan  sasaran  yang  dituju. Kenyataannya  ketentuan  ini  tidak  sepe- nuhnya  dipatuhi.  Seringkali  kelompok  ini bertindak sendiri-sendiri, sehingga mengundang protes. Bagi yang tidak setuju dengan  keberadaan  “Terate”,  wadah  bagi para pelacur dan pelaku kriminalitas ini  di- anggap  sebagai  noda  dalam  perjuangan (Rapat  Territorial  Commando  Djawa  Ti- mur, Kementerian Penerangan, ANRI, no. inv. 167).

## B. Seniman
Penerangan  dan  usaha  menggugah semangat  perjuangan    juga  dilakukan dengan pertunjukan sandiwara. Kelompok sandiwara  “Pancawarna”  melakukan  per- tunjukan  keliling.  Lakon-lakon  yang  di- mainkan  bernuansa  perjuangan,  seperti: Bambu  Runcing,  Bunga  Indonesia,  dan Sumpah  Pemuda  (Pedoman,  13  April 1950).  Pertunjukan  sandiwara  tidak  harus dilakukan  oleh  kelompok  dan  pemain profesional semacam grup “Pancawarna”. Gerilyawan juga mampu bertindak sebagai pemain  dalam  pertunjukan  sandiwara (Padmodiwiryo,  1995:  308).  Kegiatan yang sama dilakukan grup ketoprak “Krido
Budoyo”.  Kelompok  ketoprak  ini  bahkan ikut  bergerilya  di  daerah  Malang  ketika saat-saat  awal  tentara  Belanda  melakukan serangan  militer  (Pedoman,  24  April 1950). Ludruk adalah kesenian khas Jawa Timur yang sejak jaman penjajahan Jepang dipakai  sebagai  sarana  menggunggah kesadaran  perjuangan.  Semangat  ini  terus dilanjutkan,  meskipun  ketika  Belanda melakukan serangan militer para pemainnya  sempat  kembali  ke  rumahnya. Setelah  situasi  agak  tenang  para  pemain kembali  lagi  pada  kelompoknya.  Ke- lompok ludruk “Sekar Mulya” giat menya- lakan  api  semangat  perjuangan  dengan menggubah kidungan-kidungan yang bernuansa menebalkan solidaritas.
Sebagai contoh,
Tali dawa arane tampar
Sisetan aja nganti udhar Senajane ana bledhek ngampar Persatuan kita aja nganti buyar
(Tali panjang bernama tampar
Ikatlah  yang  kencang  jangan sampai terurai
Biarpun  ada  halilintar  menyam- bar Persatuan kita jangan sampai bu- bar) Benang lawe duduk tali tampar Tape ketan pena rageni
Persatuan kita aja nganti buyar Obahe zaman wis pena ngerteni (Benang lawe bukan tali tampar
Tape ketan anda beri ragi
Persatuan kita jangan sampai bu- bar Perubahan  zaman  sudah  anda mengerti) (Tashadi,  Darto  Harnoko, Suratmin,  1999: 70-92) Hasil  dan  pembahasan  sesuai dengan tujuan yang dipaparkan pada pen- dahuluan.  Hasil  dan  pembahasan  sesuai dengan tujuan yang dipaparkan pada pen- dahuluan.  Hasil  dan  pembahasan  sesuai
dengan tujuan yang dipaparkan pada pen- dahuluan.  Hasil  dan  pembahasan  sesuai dengan tujuan yang dipaparkan pada pen- dahuluan.  Hasil  dan  pembahasan  sesuai dengan tujuan yang dipaparkan pada pen- dahuluan.
Di  daerah  Wajak  (Malang  Selatan) sudah  sejak  agresi  militer  pertama  sen- iman-seniman ludruk yang turut mengungsi  membentuk  SAGRI  (Sandi- wara  Angkatan  Gerilya  Republik  Indone- sia). Diasuh oleh komandan Mobrig, San- usi.  Tujuan  perkumpulan  ludruk  yang dipimpin oleh Said Djajadi ini untuk mem- beri  penerangan  kepada  rakyat  dan  mem- beri  hiburan  kepada  para  pejuang  ke- merdekaan (Supriyanto, 1984: 23).
Sebagai  sarana  penerangan  kepada rakyat,  Jawatan  Penerangan  menciptakan Wayang Suluh. Wayang Suluh dibuat per- tama  kali  oleh  Sukemi,  pegawai  Jawatan Penerangan  Madiun.  Setelah  melalui  uji coba  diperkenalkan  secara  resmi  melalui pagelaran  di  Balai  Rakyat  Kota  Madiun pada  10  Maret  1947.  Pada  awalnya  di- namakan  Wayang  Merdeka,  nama  yang masih  tentatif.  Dalam  pagelaran  perdana itu ditawarkan nama yang mungkin sesuai.
Muncul nama Wayang Suluh yang menjadi identitas selanjutnya (Bundi, dkk.,
1993/1994: 6).
Wayang  Suluh  berbeda  dengan Wayang  Purwa  atau  Wayang  Kulit,  juga berbeda  dengan  Wayang  Golek,  Wayang Beber,  Wayang  Gedhok,  dan  lain  se- bagainya. Motif Wayang Suluh menggam- barkan  manusia  dari  berbagai  latar belakang,  seperti  para  pemimpin  rakyat, tentara,  kaum  buruh,  dan  lain-lain.  Tidak ketinggalan  menggambarkan  berbagai kendaraan, sebut saja truk, mobil, cikar dan dokar. Juga dilengkapi alat perang modern, seperti  pesawat  terbang,  metraliur,  bom, dan  lain-lain.  Dalam  Wayang  Suluh masyarakat  dari  wilayah  budaya  berbeda dilukiskan  secara  berbeda  pula.  Dengan
demikian  masyarakat  Mataraman  berbeda dengan  Madura,  berbeda  pula  misalnya dengan Panaragan. Wayang Suluh umumnya dibuat dalam ukuran tinggi 40-
50  cm,  lebar  seimbang  dengan  tingginya. Ukuran  demikian  dipandang  cukup  ideal untuk  pertunjukan  terbuka  (Pelaporan mengenai  tontonan  rakyat,  Kementerian Penerangan, ANRI, no. inv. 82).
Kecuali  tentang  cerita  dan  ben- tuknya  unsur  lain  dalam  wayang  Suluh tidak berbeda dengan Wayang Purwo. Sep- erti  dalam  Wayang  Purwo,  pertunjukan Wayang Suluh menggunakan layar berwarna  putih  (geber).  Musik  pengiring pun sama, yaitu gamelan. Suara mobil, pe- sawat,  letusan  senjata,  dan  lain-lain  dapat diselaraskan dengan gamelan atau ketukan dalang (Tashadi, Darto Harnoko, Sutarmin, 1999: 92-94; Bundi, dkk., 1993/1994: 23- 37).  Musik  pengiring  bersifat  fleksibel. Bila  dipentaskan  di  pesantren  dapat menggunakan  musik  pengiring  terbang kentrung  (Sukadri,  Soewarno,  Umiati, 1991:  229).  Jumlah  wayangnya  tidak sebanyak  Wayang  Purwo,  berkisar  antara 50  –  75  buah.  Sewaktu-waktu  dapat  dit- ambah bergantung kebutuhan dalam cerita. Demikian  pula  cara  mengatur  wayang- wayang  yang  tidak  muncul  dalam  cerita yang  dipentaskan,  disusun  berjajar  di kanan  kiri  layar  menghadap  ke  luar (Pelaporan mengenai tontonan rakyat, Ke- menterian Penerangan, ANRI, no. inv. 82; Sebagai  perbandingan  lihat  Groenendael, 1987.
Cerita  yang  dimainkan  umumnya yang berkaitan dengan suasana perjuangan. Pemilihan nama tokoh dalam cerita sudah menggambarkan misi di balik pementasan. Nama Beja (untung) dan Slamet (selamat) jelas  sengaja  dipilih  untuk  melukiskan keterlibatan  rakyat  jelata,  sebab  kedua nama  itu  tidak  popular  di  lingkungan  pri- yayi. Dengan kata lain, pementasan dimak- sudkan  untuk    meraih  dukungan  rakyat.
Lebih  ditegaskan  lagi  dengan  munculnya tokoh  pedagang  dan  petani.  Pedagang mengerakkan  sektor  perdagangan  dan petani  yang  menggeluti  lahannya,  sudah merupakan  bentuk  dukungan  yang  sangat berarti.  Di  samping  itu,  cerita  dalam pagelaran Wayang Suluh juga menyentuh berbagai aspek perjuangan, seperti peranan PMI,  laskar,  tentara,  nilai  pengorbanan, keterlibatan  rakyat,  dan  juga  nilai  kese- tiaan.

## C. Pelacur
Komersialisasi seks di Indonesia te- lah berkembang cukup lama. Tercatat pada tahun 1650 sudah didirikan House of Cor- rection  for  Women  (panti  perbaikan  per- empuan) dengan maksud untuk merehabil- itasi para perempuan yang bekerja sebagai pemuas kebutuhan seks orang-orang Eropa (Hull,  Endang  Sulistyaningsih,  Gavin  W. Jones,  1999: 4;  Utomo, dkk.,  2001:   xix). Rupanya  dengan  semakin  melebar  dan mendalamnya kolonialisme, prostitusi juga semakin marak. Pada tahun 1852 pemerintah  mengeluarkan  peraturan  baru yang  menyetujui  komersialisasi  industri seks  (Hull, Endang Sulistyaningsih, Gavin W.  Jones,  1999:  4).  Dengan  keluarnya Memory van Toelichting tanggal 1 Januari 1873, peraturan pemerintah tahun 1852 ter- sebut dicabut (Utomo, dkk., 2001: xix-xx).
Peraturan  baru  menetapkan  bahwa tanggung jawab pengawasan rumah bordil dialihkan  dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah  daerah  (Hull,  Endang  Sulisty- aningsih, Gavin W. Jones, 1999: 5; Utomo, dkk.,  2001:  Xx).  Hal  ini  menunjukkan bahwa  prostitusi  menjadi  persoalan  serius bagi pemerintah daerah. Surabaya menjadi kota  yang  terkenal  karena  aktifitas  prosti- tusinya.  Kebutuhan  perempuan  lacur    ter- bilang tinggi karena Surabaya berkembang menjadi  kota  pelabuhan  penting,  tempat pangkalan  angkatan  laut,  markas  tentara
dan  tujuan  akhir  kereta  api.  Pada  tahun 1939 di Surabaya terdapat delapan katagori pelacuran.
“(1)  Prostitutes  based  in  small cafes near the harbour and in the old  port  town;  (2)  Street  prosti- tutes  from  local  kampong;  (3) Brothels in the centre of the city owned by Chinese and Japanese; (4) Brothel kampong on the out- skirts of the city; (5) Discreet ser- vices  of  native  female  servants; (6)  Even  more  discreet  services of housebound Dutch women for young, unmarried dutch men; (7) European  prostitution  in  orga- nized  brothels;  (8)  Homosexual prostitution and pederasty” (Hull, Endang  Sulistyaningsih,  Gavin W. Jones, 1999: 7).
(  (1)  Pelacur  yang  mangkal  di kedai-kedai kecil sekitar pelabuhan dan di kota pelabuhan itu  sendiri;  (2)  Pelacur  yang beroperasi di jalanan, berasal dari kampung-kampung setempat; (3) Rumah-rumah  bordil  di  pusat kota  milik  orang  Cina  dan  Je- pang;  (4)  Lokalisasi  rumah-ru- mah  bordil di kampung di ping- giran  kota;  (5)  Jasa  pelayanan seks  terselubung  yang  diberikan oleh  para  pembantu  rumah tangga perempuan lokal; (6) Jasa pelayanan seks amat terselubung yang dilakukan oleh para nyonya (ibu rumah tangga) Belanda yang terkekang  di  rumah  kepada sinyo-sinyo  muda  yang  belum menikah;  (7)  Pelacur  warga negara  Eropa  yang  terorganisir dilokalisasi tertentu; (8) Pelacuran  homoseksual dan per- jantanan). Selama penjajahan Jepang pelacuran  cenderung  meningkat.  Di
samping penghidupan yang bertambah su- lit,  banyak  perempuan  dewasa  dan  anak- anak sekolah yang tertipu atau dipaksa me- masuki  dunia  pelacuran.  Selain  memaksa perempuan  pribumi  dan  perempuan  Bel- anda menjadi pelacur, penjajah Jepang juga membawa  banyak  perempuan  ke  Singa- pura, Malaysia dan Hongkong untuk mela- yani para perwira tingginya (Hull, Endang Sulistyaningsih, Gavin W. Jones, 1999: 13- 14).  Sebagaimana  terjadi  di  wilayah  lain yang  dijajah  Jepang,  banyak  wanita dipaksa menyediakan jasa seksual bagi mi- liter Jepang. Dalam bahasa Jepang disebut jugun ianfu, berarti wanita-wanita penghi- bur yang mengikuti angkatan bersenjata Je- pang  (Lucas,  1996:  21).Jumlahnya  tidak diketahui,  sebagian  karena  budaya  malu untuk  mengungkap  pengalaman  buruk mencegah  banyak  wanita  Jawa  menyam- paikan informasi sebenarnya.
Setelah kemerdekaan, dalam situasi yang  tidak  menentu,  prostitusi  belum mendapat  penanganan  yang  serius.  Jawa- tan  Sosial  tidak  mampu  membantu  kebu- tuhan  orang-orang  yang  perlu  mendapat bantuan,  seperti  para  pelacur,  karena keadaan keuangan tidak mengijinkan. Pada masa  revolusi  ini,  di  samping  pelacur,  di jalan-jalan  banyak  terlihat  orang-orang yang  tidak  mempunyai  tempat  tinggal. Kaum gelandangan ini tidur di sembarang tempat,  di  tepi  jalan  atau  di  depan  toko- toko  (Laporan  bulanan,  Kabinet  Perdana Menteri RI Yogya, ANRI, no. Inv. 75). Di beberapa kota pengemis merajalela. Akan tetapi  diragukan  apakah  benar-benar  ka- rena kekurangan yang demikian tidak ter- tanggungkan.  Di  antara  pengemis  itu  ada yang  pura-pura  bisu  atau  sakit,  pura-pura pincang  atau  pura-pura  luka  hingga  ber- borok. Para pengemis itu mempunyai pim- pinan yang ditakuti dan ditaati. Kerjasama juga  tampak  di  antara  para  pengemis  itu (Pedoman, 24 April 1950). Ada perbedaan
pengertian  antara  pengemis  dengan  ge- landangan.  Gelandangan  tidak  memiliki tempat  tinggal,  sementara  pengemis  bi- asanya  masih  memiliki  rumah  (Alkostar, 1994: 100).
Domine  Warnes,  kepala  kantor “Pemberantasan  Perdagangan  Perempuan dan  Penerbitan  Cabul”  dari  Kementerian Sosial  RIS  menjelaskan  bahwa  pelacuran di  Indonesia  disebabkan  beberapa  alasan. Keadaan sosial-ekonomi yang buruk men- jadi faktor utama. Kondisi ini tidak mem- beri kemungkinan yang layak bagi wanita, terutama  dari  lapisan  rendah  untuk  hidup semestinya. Jumlah  dari kelompok ini pal- ing banyak. Alasan lain, pergolakan politik berpengaruh  pada  berbagai  bidang  yang pada  akhirnya  menyentuh  kemerosotan moral.  Rasa  superioritas  kaum  laki-laki merupakan  faktor  berikutnya  yang    ikut menyumbang  munculnya  masalah  sosial ini.  Akhirnya,  keinginan  memperoleh kekayaan  dengan  cara  mudah  dan  cepat menjadi pendorong wanita terjun ke dunia prostitusi  (Merdeka,  9  Juni  1950;  Pe- doman,  9  juni  1950).  Berbagai  faktor penyebab  ini  masih  perlu  ditambah,  yaitu kurang kuatnya iman dan rasa kecewa ka- rena  kegagalan  membina  rumah  tangga (Minggu  Pagi,  5  Oktober  1950),  tertipu laki-laki  lantas  malu  pulang  ke  rumah kemudian menceburkan diri ke dunia pros- titusi  dan  tidak  kalah  pentingnya  faktor lingkungan.
Selama agresi militer yang kedua di- perkirakan  jumlah  pelacur  di  Indonesia sekitar 100.000 orang. Jakarta sebagai kota terbesar  diperkirakan  menampung  tidak kurang  20.000  orang  (Merdeka,  9  Juni 1950), lainnya tersebar di berbagai kota di Indonesia.  Wanita-wanita  yang  terjun  ke dunia  pelacuran  dapat  dibedakan  dalam tiga tingkatan, yaitu benar-benar baru, su- dah  agak  lama  tapi  ahlaknya  masih  dapat diperbaiki  dan  terakhir,  wanita  yang
imannya sudah bejat serta sulit diajak kem- bali ke jalan yang benar (Pedoman, 10 Juli 1950).
Berapa  banyak  jumlah  pelacur  di Jawa  Timur  dalam  periode  1948  –  1950, tidak ada angka yang pasti. Perkiraan Jawa- tan  Sosial  pada  tahun  1950  di  tiap  ka- residenan  rata-rata  terdapat  200  orang pelacur  (Pedoman,  24  Nopember  1950). Bila  di  Jawa  Timur  terdapat  tujuh  ka- residenan  berarti  didapat  angka  1.400 orang.  Jumlah  yang  sebenarnya  sangat mungkin  lebih  dari  itu.  Sebagai  bukti, setelah diadakan pendaftaran di Kabupaten Jember  terdapat  600  orang  pelacur,  terse- bar  dalam  102  tempat  pelacuran.  Jumlah itu  belum  termasuk  yang  melakukannya secara diam-diam. Tempat-tempat pelacuran  yang  cukup  besar  terdapat  di kota Jember, Rambipuji, Tanggul dan Am- bulu.  Kota  Jember  menjadi  terbesar, bahkan di sini pelacuran sudah merambah hotel-hotel.  Pelacuran  di  Jember  menurut penyelidikan  tidak  hanya  di  kalangan bawah saja tetapi juga di kalangan menen- gah.  Kalangan  menengah  melakukan  per- buatan bukan karena desakan ekonomi tapi karena  terdorong  oleh  kenikmatan  seks (Pedoman, 19 Desember 1950).
Setiap  malam  di  alun-alun  Tuban bergelandangan  perempuan  lacur  yang jumlahnya  semakin  hari  semakin  banyak (Situasi  Politik/Ekonomi,  Kementerian Penerangan,  ANRI,  no.  inv.  409).  Per- empuan-perempuan  yang  imannya  lemah dan  terdorong  kesulitan  hidup,  terpaksa menjual diri. Tuban menjadi pelabuhan Re- publik yang demikian penting, setelah  se- bagian  daerah  dikuasai  dan  blokade  yang diterapkan  Belanda.  Sebagaimana  yang terjadi pada kota pelabuhan pada umumnya, pelacuran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keberadaannya. Di Surabaya  pada  sebuah  kampung  terdapat lokasisasi yang cukup besar. Tercatat 3.000 perempuan nakal mengais penghidupan di
tempat  ini.  Jumlah  ini  perlu  ditambah dengan yang menjajakan diri secara liar di beberapa  tempat,  seperti  di  Jalan  Kayun dan  di  rumah-rumah  kecil  di  beberapa kampung  (Merdeka, 18 Nopember 1950). Di  kota  Surabaya  terdapat  juga  beberapa nyonya tua yang menyediakan wanita lacur sekaligus  tempat  pertemuan  bagi  yang membutuhkannya.  Wanita  yang  menjadi anak  buahnya  terdiri  dari  berbagai  latar belakang,  seperti  pelayan  toko,  pegawai kantor,  pelayan  rumah  makan,  pelayan tempat  minum,  bahkan  wanita  yang berkeluarga  (Bagian  Eropa,  Kabinet  Per- dana  Menteri  RI  Yogya,  ANRI,  no.  inv. 80).
Prostitusi  identik  dengan  penyakit kotor.  Dalam  suasana  konflik  masih  ban- yak ditemukan pemuda yang kena penyakit kotor,  karena    rumah-rumah  pelacuran masih  tetap  beroperasi.  Kebanyakan pemuda  yang  bertandang  ke  tempat  itu tidak  mengerti  bahayanya.  Penyakit  itu dapat merusak seluruh sisa hidupnya hanya dengan mendapatkan kenikmatan sebentar. Tubuh tergolek lemah dan rusak digerogoti penyakit  kotor  sering  dijumpai  di  tempat- tempat  perawatan  (Djajadiningrat,  1975: 83).  Sementara  tenaga  para  pemuda  ma- lang  itu  sangat  dibutuhkan  dalam  per- juangan. Penderitaannya menjadi semakin bertambah karena kelangkaan obat-obatan.
Sekitar 500 wanita lacur pernah di- tangkap.  Oleh  karena  pemerintah  tidak mempunyai  tempat-tempat  penampungan khusus  kebanyakan  kemudian  dilepas kembali.  Sekitar  100  orang  diantaranya yang masih baru menjalani profesi dikem- balikan  ke  desa  masing-masing.  Akan tetapi setibanya di desa tidak ada pekerjaan yang  dapat  memberikan  jaminan  hidup. Keinginan  untuk  bekerja  tetap  ada  demi bertahan  hidup  tapi  kondisi  ekonomi  dan politik  yang  sulit  menutup  keinginan  itu. Dalam  keadaan  demikian  mudah  dibujuk oleh wanita lain atau laki-laki, kebanyakan
terjerumus  lagi  (Pedoman,  10  Juli  1950). Pelacur  yang  ditangkap  dikenai  hukuman membayar  denda  R.  300  hingga  R.  500. Ternyata denda itu dibayar dengan mudah oleh  orang-orang  yang  bergerak  di belakang  layar,  diperkirakan  “kasir” wanita-wanita  itu.  Bahkan  di  antara wanita-wanita yang ditangkap ke luar kata- kata “ biarlah kita ditangkap, nanti mereka yang  menangkapi  toh  lelah  sendiri”  (Pe- doman,  24  Nopember  1950).  Sebenarnya para germo justru yang lebih berbahaya ka- rena  acapkali  bertindak  sebagai  biang  ke- ladi  maraknya  pelacuran.  Para  pelacur tidak akan mudah dan leluasa berbuat bila tidak ada yang menerima dan melindungi. Lebih-lebih  bagi  pelacur  pindahan  dari tempat lain dan wanita yang baru pertama kali menjalani pekerjaan ini. Germo tidak hanya  menerima  dan  memberi  tempat, tetapi  juga  membujuk  wanita  yang  tidak kuat imannya, sebab bila markasnya berisi wanita-wanita  cantik  dan  baru,  berarti penghasilannya semakin banyak.
Pada  pertengahan  tahun  1950  oleh Jawatan Sosial, RK (Rukun Kampung) dan pamongdesa,  kepada  penghuni  rumah-ru- mah  maksiat  yang  ada  di  beberapa  kam- pung diminta mau disatukan dalam sebuah tempat saja. Dengan demikian akan mudah dikontrol dan tidak mengganggu kampung- kampung  yang  masih  baik.  Dengan berkumpul dalam satu kampung akan mu- dah  diperiksa  kesehatannya,  direncanakan pendidikannya dan dipikirkan cara “memulihkan  kembali”  ke  masyarakat (Merdeka,  18  Nopember  1950).  Kalau  di tempat lain pelacur ditangkap untuk diberi ketrampilan, di Surabaya sedapat mungkin digiring  ke  satu  kampung  tetap  dengan profesinya untuk kemudian dididik.
Revolusi juga menghasilkan fenom- ena sosial yang sebelumnya juga ditemukan pada zaman penjajahan Jepang. Ditemukan  gadis-gadis  terpelajar  yang hamil  tanpa  ada  suaminya.  Kebanyakan
berasal dari murid sekolah menengah. Pada pertengahan tahun 1950 sebagian besar ga- dis-gadis malang itu tinggal menunggu ke- lahiran bayinya. Untuk sementara para ga- dis  malang  itu  ditangani  oleh  PMI.  Bila pada zaman penjajahan Jepang realita sep- erti  ini  lebih  banyak  karena  tipuan  dan paksaan, pada masa revolusi ini penyebab- nya  lain.    Dari  para  gadis  itu  diperoleh pengakuan bahwa akibat konflik bersenjata dan  serangan  militer  Belanda  dirinya terpisah dari orang tuanya. Dalam kondisi praktis  tanpa  perlindungan  sebagian  dari para gadis itu mendapat perlakuan kekera- san  seksual.  Sebagian  lagi  terpaksa menjual diri agar bisa bertahan hidup (Pe- doman, 7 Juni 1950).
Jenderal Mayor dr. Mustopo  mendi- rikan organisasi dengan nama Terate. Ang- gotanya terdiri dari pelacur dan pelaku tin- dak  kriminal  (Rekaman  wawancara: Mustopo,  ANRI, no. inv. 58; Mustopo, tt: 25;  Rapat  Territorial  Commando  Djawa Timur,  Kementerian  Penerangan,  ANRI, no.  inv.  167).  Di  suatu  tempat  di  daerah pegunungan, termasuk wilayah Kabupaten Magetan,  pelacur-pelacur  itu  diberi  pen- erangan dan latihan sebelum diterjunkan ke kota-kota  yang  diduduki  Belanda.  Tu- gasnya mendapat informasi tentang militer
Belanda dan situasi-kondisi kota. Pengakuan  Syarif  Thayep  bahwa  para pelacur diperintahkan untuk memotong ke- maluan  tentara  Belanda  setelah  berseng- gama  tampaknya  berlebihan  (Rekaman wawancara:  Syarif  Tayib,  ANRI,  no.  inv. 79).  Perbuatan  ini  amat  beresiko  bagi  si pelacur dan berbahaya bagi operasi sema- cam ini selanjutnya. Tentara Belanda totok yang  sudah  berpisah  dengan  istri  cukup lama seringkali dihinggapi rasa rindu. Ban- yak dari tentara itu baru pertama kali pergi ke  Indonesia  sehingga  tidak  heran  bila perasaan  ingin  bertemu  istri  demikian  be- sar.  Bagi  yang  masih  bujangan  kerinduan pada tanah airnya justru yang lebih tampak
(Laporan  Polisi  Keamanan  Karesidenan Bojonegoro,  Delegasi  Indonesia,  ANRI, no. inv. 538). Untuk melupakan kerinduan banyak diantaranya yang mencari hiburan. Hal seperti inilah yang dimanfaatkan benar oleh  para  pelacur.  Gambar-gambar  porno menjadi bagian yang tidak terpisahkan da- lam  operasi  para  pelacur  ini  (Wawancara dengan Karsono, 10 Maret 2009). Gambar- gambar  cabul  disebarkan  ke  tangsi-tangsi militer. Anggota militer yang termakan dan terpikat  akan  mendatangi  tempat-tempat pelacuran.  Dari  tentara  yang  terjebak operasi  ini  diharapkan  tidak  hanya  infor- masi  penting  yang  diperoleh  tetapi  juga keruntuhan moral tentara musuh.
Untuk  mengatasi  permasalahan prostitusi pemerintah menempuh berbagai macam cara. Ada keinginan peraturan-per- aturan  pemerintah  mengenai  pemberanta- san  prostitusi  akan  betul-betul  dijalankan. Untuk  itu  harus  ada  bantuan  sepenuhnya dari  masyarakat,  terutama  organisasi-or- ganisasi  wanita  dengan  penuh  dedikasi. Langkah lain meminta bantuan pada pem- uka-pemuka  agama  untuk  memberikan penerangan-penerangan. Tidak kalah pent- ingnya memberikan pendidikan seks pada masyarakat,  terutama  pelajar  sekolah menengah  (Merdeka,  9  Juni  1950). Pemerintah  menyediakan  dana  f.  120.000 untuk  usaha  pemberantasan  pelancuran. Prioritas  utama  diperuntukkan  mem- bangun  tempat  rehabilitasi  (Pedoman,  10 Juli 1950). Menurut J.H.W. Warners untuk memberantas  pelacuran  dapat  ditempuh  3 macam  jalan,  yaitu:  (1)  preventif,  di- usahakan pendidikan terutama  kepada ke- lompok umur muda, (2) represif, menjalan- kan peraturan-peraturan yang terkait secara baik,  dan  (3)  rehabilitasi,  diusakan  mem- bangun  tempat-tempat  pelatihan  untuk memberi  ketrampilan  (Merdeka,  20  Ok- tober 1950). Di tempat itu para wanita itu diajarkan berbagai  ketrampilan dan diper-
baiki  ahlaknya.  Diharapkan  berbagai  ket- rampilan  yang  dilatihkan  dapat  dijadikan modal untuk membuka lap angan kerja se- hingga tidak kembali ke dunia hitam lagi.
Di  Situbondo  atas  inisiatif  sebuah panitia yang dipimpin oleh Penghulu Muda dengan  dibantu  pihak  kepolisian,  pamong praja dan Jawatan Sosial, dilakukan usaha pemberantasan pelacuran. Para pelacur dan induk  semangnya  dikumpulkan  dalam suatu  asrama.  Di  sini  selain  diberi  pen- erangan juga diberi nasehat-nasehat keaga- maan.  Pihak  panitia  hingga  tanggal  17 Agustus 1950 telah berhasil mengawinkan 165  orang  wanita  lacur,  4  orang  dian- taranya  dinikahi  oleh  laki-laki  Cina.  Be- berapa  orang  dipulangkan  ke  rumah  mas- ing-masing  dengan  terlebih  dahulu  mem- buat janji untuk tidak melakukan pekerjaan hina  seperti  ini  lagi.  Setelah  tanggal  itu pihak  panitia  masih  menerima  10  orang lagi berserta dua orang germo dari Jawatan Sosial. Di antara 10 orang wanita yang baru datang  itu,  dua  orang  telah  berhasil dikawinkan,  sementara  sisanya  delapan orang telah ada calon suaminya, tapi karena kendala  urusan  administrasi  belum  dapat dikawinkan  (Pedoman,  29  September 1950; Merdeka, 27 Oktober 1950).

## Catatan Penutup: Kelompok Sosial Lain Perlu Kajian Lebih Lanjut
Hasil  dan  pembahasan  sesuai dengan tujuan yang dipaparkan pada pen- dahuluan.  Hasil  dan  pembahasan  sesuai dengan tujuan yang dipaparkan pada pen- dahuluan.  Hasil  dan  pembahasan  sesuai dengan tujuan yang dipaparkan pada pen- dahuluan.  Hasil  dan  pembahasan  sesuai dengan tujuan yang dipaparkan pada pen- dahuluan.  Hasil  dan  pembahasan  sesuai dengan tujuan yang dipaparkan pada pen- dahun
Mengapa pelacur dan pelaku krimi- nal  itu  mau  terlibat  dalam  aksi  yang  ber- esiko  tidak  kecil?  Dengan  tidak  menga- baikan alasan lain, sangat mungkin pertim- bangan ekonomi menjadi alasan dominan. Situasi  perekonomian  RI  dalam  suasana revolusi  terus  memburuk  dan  kehidupan menjadi  sulit.  Otak  dalam  operasi  pem- anfaatan pelacur dan pelaku kriminal ada- lah  Jenderal  Mayor  drg.  Mustopo,  salah satu pelaku bisnis militer. Perusahaan yang dikendalikannya mempunyai cabang di be- berapa kota di Jawa Timur, sehingga dapat dipastikan  mempunyai  cukup  dana  untuk mendukung  operasi  “Terate”.  Diperkuat oleh pengakuan Syarif Thayep bahwa Jen- deral Mayor drg. Mustopo  memiliki cukup dana, sehingga kesatuan-kesatuan lain ser- ing  minta  dana  kepadanya  (Rekaman  wa- wancara: Syarif Tayib, ANRI, no. inv. 79). Selain  ekonomi,  tidak  tertutup  kemung- kinan ada motif-motif lain yang lebih ber- sifat  idealis.  Situasi  revolusi  menjanjikan suatu  perubahan.    Di  antara  pelacur  ada yang  menyimpan  harapan  bila  ke- merdekaan  dapat  diraih  dan  Belanda meninggalkan Indonesia situasi akan beru- bah, maka berubah pula nasibnya. Harapan ini  kiranya  sulit  terwujud,  sebab  aksi  ini mendapat  kritik  tajam.  Dengan  alasan menodai  perjuangan,  muncul  desakan  un- tuk  membubarkan  Terate.  (Rapat  Territo- rial  Commando  Djawa  Timur,  Kemen- terian  Penerangan,  ANRI,  no.  inv.  167). Sementara  bagi  para  pelaku  tindak  krimi- nal selain ekonomi faktor kebebasan men- jadi  pertimbangan  lain.  Sebagian  dari orang-orang ini direngkut ketika masih me- ringkuk dalam penjara. Mendapat kebeba- san, meskipun dengan syarat dimanfaatkan “keahliannya”, menjadi pilihan yang lebih menguntungkan  daripada  meringkuk  da- lam penjara.
Di  samping  menggunakan  pelacur pihak  Republik  juga  menebar  mata-mata lain. Dalam tubuh dinas intelejen Belanda,
Nefis (Netherland Forces Intelligence Ser- vice),  di  Jawa  Timur  ditempatkan  orang bernama Soejoso. Dari orang ini banyak di- peroleh  informasi  cara  kerja  mata-mata Belanda
dan organisasi-organisasi pengacau  yang  disponsori  Nefis  (Wa- wancara  dengan  Karsono,  6  April  2009). Sementara mata-mata yang lain melakukan berbagai  penyamaran  dalam  berbagai profesi, seperti pedagang sayur, pedagang keliling, pembantu (jongos), buruh kasar di pangkalan  militer  Belanda  dan  anak sekolah.  Mata-mata  yang  menyamar  se- bagai bakul ideran (pedagang keliling) pal- ing  banyak  ditemukan  dan  lazim  dil- akukan. Mobilitas bakul yang relatif tinggi menjadi  pertimbangan  utama  mengapa profesi  ini  dipilih.  Dengan  mobilitas demikian mampu ditangkap informasi kon- disi di daerah kekuasaan musuh (Instruksi Pimpinan Pertahanan Rakyat, Djogja Doc- umenten, ANRI, no. inv. 214; Badan Arsip Propinsi  Jawa  Timur,  2000).  Di  daerah Kawi  Selatan,  Kapten  Syamsudin  men- gorganisir  bakul-bakul  (pedagang).  Para bakul yang sering ke luar-masuk Kota Ma- lang untuk berjualan dimanfaatkan sebagai
kurir, informan dan membawa barang-ba- rang  yang  dibutuhkan  gerilyawan,  misal- nya  obat-obatan  (Padmodiwiryo,  1995: 296).  Dari  mata-mata  tidak  hanya  di- peroleh  informasi  bersifat  verbal,  tetapi pada  saat-saat  tertentu  diperoleh  barang- barang  yang  dibutuhkan  oleh  tentara,  pe- luru misalnya. Di Probolinggo petani yang dipekerjakan sebagai buruh kasar di tangsi militer  dimanfaatkan  untuk  memperoleh peluru. “Biasanya para petani ini diberi roti untuk  dibawa  pulang,  di  dalam  roti  itulah ditaruh  peluru  dari  berbagai  ukuran. Jumlahnya tidak selalu tetap, kadang sam- pai tujuh tetapi sering juga cuma dua atau tiga butir”  (Sapto, 1999: 153). Peluru-pe- luru  curian  kemudian  dikumpulkan  dan dibagikan  sesuai  ukuran  dan  jenis  sen- jatanya.  Tidak  jarang  peluru-peluru  ini tidak  mempunyai  “pasangannya”,  sebab pihak gerilyawan tidak memiliki jenis sen- jatanya.  Hal  ini  bisa  dimaklumi,  para “petani” itu tidak pernah mendapat latihan kemiliteran, sehingga tidak mengenal jenis amunisi.

## DAFTAR RUJUKAN

## I. Arsip
Algemeene  Secretarie, 1944-1950, ANRI, Jakarta
Delegasi Indonesia, 1947-1951, ANRI, Ja- karta Kabinet Perdana Menteri RI Yogya, 1949- 1950, ANRI, Jakarta Kementerian Penerangan, 1945-1949, ANRI, Jakarta Kementerian Sosial dan Perburuhan, 1946- 1950, ANRI, Jakarta
Sekretariat Negara, 1945-1949, ANRI, Ja- karta
Yogya  Dokumenten,  1946-1948,  ANRI,
Jakarta

## II. Penerbitan Sumber
Chaniago,  J.R.,  dkk.,  PDRI  (Pemerintah Darurat  Republik  Indonesia) Dalam  Khasanah  Kearsipan. Jakarta: ANRI, 1989.
Drooglever,  P.J.  (Ed.),  Officiele  bes- cheiden  betreffende  de  Ne-
derlands-Indonesische be-
trekkingen  1945-1950,  XIII. The Hague: Martinus Nijhoff, 1986a ------- Officiele bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische  be- trekkingen  1945-1950,  XVI. The Hague: Martinus Nijhoff, 1986b Yayasan 19 Desember 1948, Dokumen RI- PRESS Dalam Perang Rakyat  Semesta  1948-1949. Jakarta: Balai Pustaka, 1994 Yuniarti,  F.,  (Kord.),Perdagangan  Candu Tahun 1830 Sampai Dengan Perang Kemerdekaan Repub- lik Indonesia. Jakarta: ANRI,
2005

## III. Dokumen  Pengalaman  Pelaku

## (Tidak Diterbitkan)
Moestopo, Sejarah Nasional Logika-Ratio- Fakta-Data. Jakarta: tp, tt
Pengakuan Kartirin Ask, dalam DHD ’45, Daftar  Riwayat  Hidup  Sing- kat  Pelaku  Pertempuran  10 Nopember  1945.  Surabaya: DHD Angkatan ’45, 1976
Pengakuan  Moch.  Sifun,  dalam  DHD  45,
Daftar  Riwayat  Hidup  Sing- kat  Pelaku  Pertempuran  10 Nopember  1945.  Surabaya: DHD Angkatan 45, 1972
Sumber Lisan
Rekaman  wawancara:  Ismi  Soemarmi Wahjoeadji.  Surabaya:  Ba- dan  Arsip  Propinsi  Jawa  Ti- mur, 2003
Rekaman  wawancara:  Moestopo.  Jakarta: ANRI, no. inv. 58
Rekaman  wawancara:  Pudjiharjo.  Sura- baya:  Badan  Arsip  Propinsi Jawa Timur, 2000
Rekaman  wawancara:  Suroso.  Surabaya:
Badan  Arsip  Propinsi  Jawa
Timur, 2003
Rekaman  wawancara:  Syarif  Tayib.  Ja- karta: ANRI, no. inv. 79
Wawancara
Joyotari,  Karsono,  Moh.  Rifai,  Muhyidin, Nari, Soetjipto Kertodjojo.
Suratkabar
De Vrije Pers, 1949
Merdeka, 1950 Pandji ra’jat, 1948 Pedoman, 1950 Pelita Rakyat, 1948 Pemandangan, 1949
VI. Terbitan Berkala
Gunawan,  R.,  “Jagoan  Dalam  Revolusi Kita”,  Prisma,  No.  8,  Tahun ke  X,  Agustus.  Jakarta: LP3ES, 1981, hlm. 41-50
Han Bing Siong, ”The Indonesian Need of
Arms After the proclamation of Indepenpence”, Bijdragen
tot de Taal-Land en Volkenkunde,  157,  4.  Lei- den: KITLV, 2001, hlm. 799- 830
Kartodirdjo, S., “Wajah Revolusi  Indone-
sia  Dipandang  dari  Perspek- tivisme  Struktural”,  Prisma, No.8. Agustus. Jakarta: LP3ES, 1981, hlm. 3-13 McVey,  R.,  “The  Post-Revolutionary
Transformation of The Indo- nesian  Army”,  Indonesia,
No.  11  (April).  Ithaca:  Cor- nell  Modern  Indonesia  Pro- ject, 1971, hlm. 131-176
Reid,  A.,  “Revolusi  Sosial:  Revolusi  Na- sional”, Prisma, No. 8 Tahun
ke-X. Agustus. Jakarta: LP3ES. 1981, hlm. 33-40 VII. Buku Anderson,  B.R.O’G.  Revoloesi  Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Per-
lawanan di Jawa, 1944-1946. Jakarta:  Pustaka  Sinar  Hara-
pan, 1988 Antlov,  H.  &  Sven  Cederroth  (Ed.), Kepemimpinan Jawa, Perintah  Halus,  Pemerinta- han Otoriter. Jakarta: Yayasan  Obor  Indonesia, 2001 Brinton,  C.,  The  Anatomy  of  Revolution. New  York:  Vintage  Book, 1965 Bundi,  dkk.,  Wayang  Suluh  Bojonegoro. Surabaya :  Bagian  Proyek Pembinaan Permuseuman Jawa Timur, 1993/1994 Chaniago,  J.R.,  “Lintasan  Sejarah  PDRI (1948-1949)”,  dalam  Ab- durrachman Surjomihardjo & J.R. Chaniago (Ed.), Pemerintah Darurat Republik Indonesia  Dikaji  Ulang.  Ja- karta: Masyarakat Sejarawan
Indonesia.1990, hlm. 42-54
Cribb,  R.B.,  Gangsters  and  Revolutionar- ies, The Jakarta Peoples Mili- tia and the Indonesia Revolu- tion, 1945-1949. Sydney: Al- len & Unwin Pty Ltd, 1991 Giebels, L., Soekarno, Biografi 1901-1950. Jakarta: Grasindo, 2001 Groen, P.M.H., Marsroutes en dwaalsporen, het Nederlands Militair-strategisch  beleid  in Indosnesie  1945-1950.  The
Hague:  Historical  Section  of the Royal Netherlands Army, 1991
Groenendael,  V.M.C.v.,  Dalang  di  Balik Wayang.  Jakarta:  Pustaka Utama Grafiti, 1987
Kahin, G.Mc.T., Nationalism and Revolu- tion  in  Indonesia.    Ithaca, New  York:  Cornell  Univer- sity Press, 1952
Lucas, A.E., Peristiwa Tiga Daerah, Revo- lusi Dalam Revolusi. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989
Nasution,  A.H.,Pokok-pokok  Gerilya  dan Pertahanan Republik Indone- sia  di  Masa  Lalu  dan  Yang
Akan Datang. Bandung: Angkasa, 1984 Nursam,  M.,  Memenuhi  Panggilan  Ibu
Pertiwi,  Biografi  Laksamana
Muda John Lie. Yogyakarta: Ombak, 2008
Padmodiwiryo,  S.,  Memoar  Hario  Kecik.
Autobiografi Seorang Maha- siswa Prajurit. Jakarta: Yayasan  Obor  Indonesia, 1995 Pemerintah  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II Lamongan,  Lamongan  Me- mayu  Raharjaning  Praja.
Lamongan:  Kabupaten  Dae- rah  Tingkat  II  Lamongan, 1994
Poeze,  Tan  Malaka,  Gerakan  Kiri,  dan
Revolusi  Indonesia,  Jilid  I, Agustus  1945-Maret  1946. Jakarta:  KITLV-Jakarta  & Yayasan  Obor  Indonesia, 2008 Prawirodirdjo,  K.,  Dongengan  45:  Dari
Panggung  Sejarah  Perang Kemerdekaan  Indonesia,  Ji- lid 1. Jakarta: Mutiara, 1978
_____ Dongengan 45: Dari Panggung Se- jarah  Perang  Kemerdekaan Indonesia,  Jilid  2.  Jakarta: Mutiara, 1978
Rasjid, S.M., Di Sekitar PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia). Jakarta: Bulan Bintang, 1982
Roem, M., Diplomasi: Ujung Tombak Per- juangan  RI.  Jakarta:  Grame- dia, 1989
Salim,  I.,  Terobosan  PDRI  dan  Peranan TNI.  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan, 1995
Sapto,  A.,  ”Gerilya  Kota  di  Probolinggo 1947-1949”,  Thesis.  Jakarta: PPS UI, 1999
Sastroamidjojo,  A.,  Tonggak-tonggak  di Perjalananku.  Jakarta:  PT.
Kinta, 1974
Semdam  VIII/Brawidjaja,  Sam  Karya
Bhirawa  Anoraga,  Sejarah Militer KODAM VIII/BRAWIJAYA. Malang: Semdam VIII/Brawijaya, 1968 Slamet-Velsink, I., ”Kepemimpinan Tradi- sional di Pedesaan Jawa”, da-
lam  Hans  Antlov  &  Sven Cederroth, Kepemimpinan Jawa, Perintah Halus- Pemerintahan  Otoriter.  Ja- karta: Yayasan Obor Indone- sia, 2001, hlm. 46-78
Soewito,  I.H.N.H.,  Rakyat  Jawa  Timur
Mempertahankan Ke- merdekaan,  Jilid  3.  Jakarta: Grasindo, 1994
Sudarno, dkk., Sejarah Pemerintahan Mili- ter  dan  Peran  Pamong  Praja di  Jawa  Timur  Selama  Per- juangan Fisik 1945-1950. Ja- karta: Balai Pustaka, 1993
Sukadri,  H.,  Soewarno,  Umiati,  Sejarah
Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jawa Ti- mur.  Jakarta:  Proyek  IDSN, 1991
Supriyanto, H., Deskripsi Lakon Ludruk di
Malang.  Malang:  Dewan Kesenian Malang, 1984 Surjomihardjo, A. & J.R. Chaniago (Ed.), Pemerintah Darurat Republik Indonesia  Dikaji  Ulang.  Ja- karta: Masyarakat Sejarawan
Indonesia.1990
Sutomo,  S.,  Bung  Tomo  Suamiku,  Biar
Rakyat Yang Menilai Kepah- lawananmu. Jakarta: Visime- dia, 2008 Tashadi, Darto Harnoko, Suratmin, Partisipasi  Seniman  Dalam Perjuangan  Kemerdekaan  di Propinsi  Jawa  Timur:  Studi Kasus Kota Surabaya  Tahun 1945-1949.  Jakarta:  Proyek Inventarisasi  dan  Dokumen- tasi Sejarah Nasional Direktorat  Sejarah  dan  Nilai Tradisional  Direktorat  Jen- deral  Kebudayaan  Departe-
men  Pendidikan  dan  Ke- budayaan, 1999
Tilly, C. From Mobilization to Revolution.
Sydney: Addison-Wesley Publishing Company, 1978 Twang Peck Yang, Elite Bisnis Cina di In- donesia  dan  Masa  Transisi Kemerdekaan 1940-1950. Yogyakarta: Niagara, 2005 Weber,  M.  “The  Routinization  of  Cha- risma”, dalam Selo Soemardjan  &  Soelaeman Soemardi,  Setangkai  Bunga Sosiologi.  Jakarta:  Lembaga Penerbit  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia, 1974
Wertheim,  W.F.,  Evolution  and  Revolu-
tion,  The  Rising  Waves  of Emancipation. Middlesex: Penguin Books, 1974
Willner,  A.R.  and  Dorothy  Willner,  “The Rise and Role of Charismatic Leaders”, dalam Ronald Ye- Lin Cheng (Ed.), The Sociol- ogy of Revolution, Readings on  Political  Upheaval  and Popular  Unrest.  Chicago: Henry  Regnery  Company, 1973, hlm. 194-204
Yamin, M., Pembentukan dan Pembubaran Uni.  Jakarta:  Bulan  Bintang, tt
Ye-Lin Cheng, R. (Ed.), The Sociology of Revolution, Readings on Po- litical  Upheaval  and  Popular Unrest. Chicago: Henry Reg- nery Company, 1973
Zed,  M.,    Somewhere  in  the  Jungle. Pemerintah Darurat Republik
Indonesia. Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupa- kan.  Jakarta:  Pustaka  Utama Grafiti, 1997.