Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 4, Januari 2019 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## PERTANGGUNG JAWABAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA POLRI DALAM PELAKSANAAN TUGAS
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Sumbar)
Hendra 1 , Otong Rosadi 1 , Adhi Wibowo 1
1.Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email : Hendra@gmail.com
Meskipun  prosedur  penggunaan  senjata  api  oleh  anggota  Polri  yang  diatur  dalam Perkap  Nomor  1  Tahun  2009  namun  penyalahgunaan  senjata  api  masih  ada  saja  dilakukan anggota Polri karena disebabkan faktor psikologis dan kurangnya pengawasan dari pimpinan di  bidang  kepolisian.  Permasalahan  yang  dibahas  tentang  pelaksanaan  prosedur  kepemilikan senjata  dan  penggunaan  api  bagi  anggota  Polri,  dan    kendala-kendala  dalam  menerapkan aturan  penggunaan  senjata  api,  serta  bentuk  pertanggung  jawaban  pidana  dan  kode  etik terhadap anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan senjata api. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normative sebagai pendekatan utama dan yuridis  empiris sebagai  pendukung  pendekatan  utama.  Hasil  penelitian  menunjukkan pertama, Prosedur kepemilikan senjata api adalah mengikuti tes psikologis, harus melalui izin Kasatker tempat personil bertugas, minimal berpangkat Bripda, Lulus Ujian menembak, Lulus tes kesehatan, Izin rekomendasi dari Propam dan Izin dari detasemen markas. Kedua kendala- kendala  penggunaan  senjata  api  yaitu  adanya  perlawanan  perlawanan  fisik  dari  tersangka, perlawanan pasif oleh tersangka dan adanya sikap perlawanan aktif dengan menunjukan sikap yang  berlawanan  dan  memolototi  polisi,  Ketiga  bentuk  pertanggung  jawaban  pidana penyalahgunaan  senjata  api  berupa  sanksi  pidana  dengan  melakukan  proses  penyidikan terhadap  anggota  Polri  tersebut  hingga  diproses  sampai  ke  pengadilan,  dan  dalam  bentuk pelanggaran berupa sanksi kode etik dengan penurunan pangkat atau yang paling tinggi adalah PTDH (Pemberhentian tidak dengan hormat)
Kata Kunci : Pertanggungjawaban, senjata api, Anggota Polri

## PENDAHUUAN
Senjata api adalah suatu alat yang digunakan oleh kepolisian dalam menjalankan suatu tugas yang ditugaskan kepada penyidik di kepolisian. Penggunaan senjata api itu sendiri diatur dalam bentuk Protap (peraturan tetap) Nomor 1 tahun 2001 dan perkap (peraturan Kapolri) No 1  Tahun  2009  tentang  penggunaan  kekuatan  dalam  tindakan  Kepolisian.  Dalam  pelaksanaan tugas tersebut kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Polri  yang  kita  cintai  ini  harus  lebih  selektif  dalam  memberikan  senjata  kepada anggotanya.  Jangan  lagi  muncul  kasus  polisi  bermental  preman,  suka  mabuk,  dan  tindakan negatif  lainnya  menenteng  senjata  api  ke  tengah-tengah  masyarakat.  Kalau  itu  yang  terjadi efek  senjata  di  tangan  polisi  brutal  akan  terus  memakan  korban.  Seperti  yang  terjadi  di Sumatera  Barat  Pada  19  Juni  2011,  Briptu  Novra  Anggota  Brimob  Polda  Sumbar  bernama Briptu  Novra  dibunuh  oleh  Aciak  sehubungan  permasalahan  hutang  dalam  kerjasama  bisnis proyek,  kemudian  teman  dari  Briptu  Novra  bernama  Briptu  Agusman  selaku  anggota Brimobda  Polda  Sumbar  dengan  dalih  jiwa  korsa  merasan  tidak  terima  temannya  dibunuh masyarakat  umum  maka  Briptu  Agusman  meminjam  senpi  dinas  tanpa  izin  dan  melakukan penangkapan  sendirian  terhadap  Aciak  pelaku  pembunuhan  dengan  melakukan  penembakan dengan senpi Revolver sebanyak 3 kali pada kepala dan kaki, sehingga Aciak meninggal duni di TKP belakang Kampus Teknik Unand Limau Manis Padang. Dan kasus ini telah diputus di pengadilan  Negeri  Padang  hukuman  16  tahun  penjara.  Serta  telah  di  PTDH  /  diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  dipaparkan  diatas  maka  perlu  dikaji:  1) Bagaimanakah  Prosedur  Kepemilikan  Senjata  Api  Bagi  Anggota  Polri;  2)  Bagaimanakah prosedur Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polda Sumbar; 3) Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Menerapkan Aturan Penggunaan Senjata Api Dalam Menjalankan Tugas.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analisis .  Dengan  metode  pendekatan      yuridis sosiologis  (empiris).  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dan  data  primer.  Data sekunder diperoleh dari studi Lapngan di Polda Sumbar. Tehnik pengumpulan data pada data primer  dilakukan  dengan  wawancara  secara  semi  terstruktur  dan  observasi  secara  langsung. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif

## PEMBAHASAN
A. Prosedur  Kepemilikan  Senjata  Api  Bagi  Anggota  Polri  Dan  Prosedur  Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polda Sumbar

## 1. Prosedur Kepemilikan Senjata Api Bagi Anggota Polri
Untuk  memperoleh  izin  kepemilikan  senjata  api,  terdapat  prosedur  atau  syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota Polisi yaitu;

## a. Mengikuti tes psikologis
Tes  psikologi  merupakan  salah  satu  tahapan  tes  dalam  izin  kepemilikan  senjata  api, karena hal  ini sangat  erat  kaitannya dengan keadaan jiwa seseorang. Apabila kestabilan jiwa seseorang  terganggu,  maka  sangat  tidak  layak  untuk  diberikan  izin  kepemilikan  senjata  api, karena  akibatnya  sangat  fatal.  Demikian  juga  halnya  dengan  kendali  emosional  seseorang yang  cenderung  tidak  terkendali  dan  mudah  terpancing  termasuk  kualifikasi  keadaan psikologis  seseorang  yang  tidak  dapat  direkomendasikan  untuk  memegang  senjata  api  di lingkungan Polri.
Setiap  anggota  kepolisan  yang  akan  mendapatkan  senjata  api  perlu  mengikuti  tes psikologi.  Namun  menurutnya  test  psikologi  bukanlah  jaminan  bagi  seseorang  aparat kepolisian  untuk  layak  memiliki  atau  menggunakan  senjata  api,  bisa  saja  dalam  proses psikologi  dia  dikatakan  tidak  layak  menggunakan  senjata  api,  namun  walaupun  seorang anggota  polisi  tersebut  lulus  tes  psikologi  tetapi  tidak  mendapatkan  rekomendasi  dari pimpinan, maka tidak diberikan izin untuk mengunakan senjata api, karena menurut Kompol Afrizon yang mengetahui watak atau sifat kepribadian dari seorang anggota kepolisian adalah
pimpinannya  walaupun  dia  lulus  tes  psikologi  tatapi  tidak  sesuai  dengan  watak  ataupun mempunyai  kepribadian  yang  jelek  maka  tidak  akan  diberikan  izin  untuk  menggunakan senjata api.
b. Harus melalui izin Kepala Satuan Kerja tempat personil bertugas.
Dimana  pemimpin  tempat  anggota  kepolisian  bertugas  memberikan  penilaian  yang baik terhadap kinerja anggota tersebut atau keterangan bekerja baik. Adapun tahapan-tahapan rekomendasi yang dilalui sebelum didapatnya rekomendasi Kasatker di tingkat Polres/Polresta adalah

## 1) Rekomendasi dari atasan atau komandan
Bagi  anggota  Polri  yang  inggin  memiliki  senjata  api,  terutama  dalam  kaitannya  dengan pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  sebagai  penjaga  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  terlebih  dahulu  harus  mendapatkan  rekomendasi  dari  atasan  langsungnya. Seperti  meminta  rekomendasi  dari  Kapolsek  sebagai  atasan  seorang  anggota  Polri  yang bertugas di Polsek
2) Rekomendasi dari Kasat Intel atau komandan
Setelah  mendapat  rekomendasi  dari  komandan  atau  atasan  langsung,  maka  juga  diajukan permohonan  izin  atau  rekomendasi  dari  Kasat  Intel  Polres.  Hal  ini  terkait  dengan pengawasan  dan  penggunaan  senjata  api  oleh  anggota  Polri,  sehingga  Kasat  Intel  lebih mudah  untuk  melakukan  identifikasi  dan  penindakan  serta  rekomendasi  pencabutan  izin jika terjadi permasalahan penyalahgunaan senjata api terutama bagi anggota Polri
3) Acc Pengeluaran izin oleh Kapolres
Setelah  mendapat  rekomendasi  dari  kasat  Intel  maka  diteruskan  ke  Kapolres  dimana wilayah hukum  anggota  Polri tersebut  berdinas.  Atas dasar kajian psikologi,  rekomendasi Kapolsek  atau  atasan/komandan  langsung  dari  anggota  yang  bersangkutan  serta rekomendasi  dari  Kasat  Intelkam  maka  dikeluarkan  izin  atau  acc  pemakaian  senjata  api oleh Kapolres kepada pemohon pemakai senjata api di lingkungan Polres yang dimaksud.
c. Anggota kepolisian tersebut minimal berpangkat Bripda.

## d. Lulus ujian tembak
Menurut Kompol Afrizon, 1 setiap anggota kepoliaian yang akan memegang atau memiliki senjata  api  harus  dibekali  dengan  kemampuan  menembak.  Kemampuan  menembak  harus dipelajari  saat  berada  dalam  pendidikan,  setelah  pendidikan  dasar  polisi  kembali  dibekali dengan  pendidikan  kejuruan.  Dari  pendidikan  itulah  perlu  diseleksi  dengan  baik,  anggota
1 Hasil  wawancara  dengan  Kompol  Afrizon  Bidang  Profesi  dan  Pengamanan  Polda  Sumbar  tanggal  03 Desember 2017
mana  yang  perlu  memiliki  senjata  api  dan  mana  yang  tidak  layak  untuk  memiliki  senjata api.
e. Test kesehatan
Test  kesehatan  ini  sangat  penting  dilaksanakan  dalam  test  kepemilikan  senjata  api  bagi anggota  Polri,  karena  melalui  test  ini  dapat  diketahui  bagai  mana  sebenarnya  kondisi kesehatan dari anggota kepolisaan yang akan memiliki senjata api, baik test kesehatan fisik maupun  test  psikis.  Karena  kondisi  kesehatan  dari  aparat  sangat  mempengaruhi  nantinya dalam pengunaan senjata api yang dipercayakan kepada mereka.
f. Anggota Polri yang diberikan senjata api tersebut bertugas di lapangan sebagai penyidik lapangan, staf tidak layak diberikan izin  kepemilikan senjata api,  karena tujuaan diberikannya senjata api kepada anggota kepolisian adalah untuk mendukung tugas mereka dilapangan sebagai pemelihara dan penjaga keamanan di tengah-tengah masyarakat.
g. Izin rekomendasi dari Propam (Profesi dan Pengamanan)
Izin  rekomendasi  ini  berupa  pertanyaan  bahwa  anggota  polisi  tersebut  berhak  memiliki senjata api karena tidak pernah melakukan tidak pidana dan kesalahan lainnya dan hal ini berlaku  surut.  Propam  merupakan  penyaring  terakhir  dalam  izin  kepemilikan  senjata  api ini.

## h. Izin dari Denma (Dentasemen Markas)
Dimana  Kadenma  akan  menandatanggani  kartu  izin  kepemilikan  senjata  api  ini.  Setiap  1 (satu) tahun sekali harus diurus kembali dan anggota polisi tersebut harus mengikuti tes.

## 2. Prosedur Pengunaan Senjata Api Bagi Anggota Polri
Aparat penegak hukum juga harus memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip dasar dalam  penegak  hukum  sesuai  apa  yang  tertera  dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia  Pasal  3  Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Penggunaan  Kekuatan  dalam  Tindakan Kepolisian yaitu :

## a. Legalitas
Prinsip ini berarti bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh anggota polisi, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas dalam Hak Asasi Manusia tidak hanya diatur dalam  perundang-undangan  nasional,  tetapi  juga  secara  internasional.  Oleh  kerena  itu, semua  anggota  polisi,  baik  polisi  pria  maupun  polisi  wanita,  harus  mengetahui  peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang terkait dengan tugas penegak hukum. Misalnya,  dalam  hal  penahanan  seorang  tersangka,  anggota  polisi  yang  menangkap  harus memiliki mandat menuntut hukum untuk membatasi kebebasan tersangka. Dalam berbagai keadaan,  anggota  polisi  tidak  dapat  bertindak  di  luar  hukum  yang  sah  (tidak  bertindak sewenang-wenang).

## b. Nesesitas
Nesesitas  berarti  sebuah  keadaan  yang  mengharuskan  anggota  polisi  untuk  melakukan suatu  tindakan,  atau  menghadapi  kejadian  yang  tidak  dapat  dihindarkan  atau  dielakkan sehingga  terpaksa  melakukan  tindakan  yang  membatasi  kebebasan  seseorang.  Pada penggunaan kekerasaan dan senjata api, prinsip ini diterapkan pada saat keadaantidak dapat dihindarkan  atau  tidak  dapat  dielakkan,  sehingga  penggunaan  kekerasan  dan  senjata  api merupakan satu-satunya tindakan yang harus dilakukan. Artinya bahwa tidak ada cara lain untuk  memecahkan  masalah  tersebut  dalam  mencapai  sasaran  yang  dharapkan.  Dalam semua  keadaan,  penggunaan  senjata  api  yang  mematikan  hanya  dapat  digunakan  secara tugas  guna  melindungi  kehidupan.  Maksud  kehidupan  disini  adalah  nyawa  waarga masyarakat yang tidak bersalah, dan untuk kepentingan anggota kepolisian serta tersangka.

## c. Proporsionalitas
Prinsip  proporsionalitas  dalam  penegakan  hukum,  tidak  bisa  disamakan  dengan  arti  kata yang sama dalam tindakan anggota Angkatan Bersenjata (armed forces) , dalam kepolisian prinsip  profesionalitas  tidak  berarti  tidak  menggunakan  alat  atau  peralatan  yang  sama dengan  yang  digunakan  oleh  tersangka,  misalnya  dalam  keadaan  tersangka  menggunakan senjata api, tidak secara langsung polisi juga menggunakan senjata api. Selain itu, apabila tujuan penggunaan kekerasan dan senjata api sudah terpenuhi maka penggunaan kekerasan
harus  dihentikan.  Proposionalitas  adalah  penggunaan  kekerasan  dan  senjata  apai  yang sesuai serta berdasarkan  tujuan  yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga  tidak  melebihi  batas.  Anggota  polisi  harus  menerapkan  prinsip  proporsionalitas dalam  setiap  tindakan,  terutama  pada  saat  penggunaan  kekerasan  dan  senjata  api.  Prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekerasaan dan senjata api harus diterapkan pada saat berhadapan  dengan  keadaan,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Ajun  Komisaris  Besar  Polisi (AKBP) Adma Yuza Kasubdit III Umum Ditreskrim pada saat wawancara dengan penulis yaitu :
1) Tindakan tersangka dan penggunaan sarana/peralatan (senjata api, pisau dan lain-lain).
2) Keadaan  mendadak  menimbulkan  resiko  kematian  (warga  masyarakat,  petugas kepolisian dan tersangka).
3) Kondisi  atau  keadaan  yang  penuh  bahaya,  ancaman  terhadap  jiwa,  keadaan  ketika bahaya atau ancaman sudah sangat dekat untuk terlaksana.
4) Resiko  dengan  kemungkinan  penggunaan  senjata  api  dan  kekerasan  akan  terjadi, petugas  harus  mampu  menentukan  tingkatan  penggunaan  kekerasan  yang  akan digunakan.
Anggota polisi tidak boleh menggunakan senjata api untuk melawan orang yang dihadapi, kecuali dalam rangka pembelaan diri atau membela orang lain ketika menghadapi ancaman nyawa atau luka yang parah, dan untuk mencegah kejahatan lain yang mengancam nyawa. Yang termasuk kasus-kasus pengecualian adalah penahanan seseorang yang membahayakan,  yang  melakukan  perlawanan  atau  berkemungkinan  melarikan  diri  dari anggota polisi.
Dalam  situasi  apapun  penggunaan  kekerasan  dan  senjata  api  secara  sengaja  mematikan hanya  diizinkan  jika  sangat  diperlukan  untuk  melindungi  nyawa  manusia.  Dalam wawancara  ini  AKBP  Adma  Yuza  memperjelas  keadaan-keadaan  yang  diizinkan  untuk menggunakan senjata api adalah ketika :
1) Senjata api hanya boleh dipakai dalam keadaan-keadaan luar biasa.
2) Senjata api hanya boleh dipakai untuk membela diri atau orang lain terhadap ancaman kematian atau luka-luka.
3) Untuk mencegah terjadinya kejahatan berat yang melibatkan ancaman terhadap nyawa.
4) Untuk  menahan  atau  mencegah  larinya  seseorang  yang  meembawa,  mengancam  dan yang sedang berupaya melawan usaha untuk menghentikan ancaman tersebut.
5) Dalam setiap kasus, dimana langkah-langkah yang lebih baik lunak tidak cukup.
6) Penggunaan  kekerasan  dan  senjata  api  dengan  sengaja,  hanya  dibolehkan  bila  benar- benar untuk melindungi nyawa manusia.
d. Kewajiban umum ,
Berarti  bahwa  anggota  polri  diberi  kewenangan  untuk  bertindak  atau  tidak  bertindak menurut  penilaian  sendiri,  untuk  menjaga  memelihara  ketertiban  dan  menjamin keselamatan umum.
e. Preventif
Preventif adalah upaya mencegah atau tindakan kepolisisan mengutamakan pencegahan.
f. Reasonable (masuk akal)
Yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan pertiimbangan secara logis situasi dan  kondisi,  dari  ancaman  atau  pperlawana  pelaku  kejahatan  kepada  petugas  atau bahayanya terhadap masyarakat.
Prosedur penggunaan senjata api bagi aparat kepolisian di jelaskan oleh AKBP Adma
Yuza adalah :
a) Petugas harus menyebutkan dirinya sebagai anggota polisi.
b) Petugas harus memberi peringatan ssecara jelas.
c) Petugas harus memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
d) Hal  ini  perlu  dilakukan  bila  pengunduran  waktu  akan  mengakibatkan  kematiaan ataau luka berat terhadap perugas tersebut atau orang lain atau,
e) Bila jelas-jelas tidak dapat ditunda dalam situasi tersebut.
f) Tindakan polisi setelah menggunakan senjata api yaitu ;
1) Memberikan  bantuan  medis  bagi  setiap  orang  yang  terluka  (korban  dan penyerangaan memerlukan perawatan medis)
2) Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api.
3) Penyidikan harus diizinkan bila diminta atau diperlukan
4) Membuat laporan terinci dan lengkap tentang ppenggunaan ssenjata api.

## B. Kendala-Kendala  Yang  Dihadapi  Dalam  Menerapkan  Aturan  Penggunaan  Senjata Api Dalam Menjalankan Tugas
Kendala  yang sering dihadapi dalam menjalankan tugas dengan menggunakan senjata api,  kebanyakan  berasal  dari  tersangka  berupa  beberapa  bentuk  perlawanan.  Bentuk perlawanan  itu  sendiri  dijelaskan  oleh  Iptu  Febri  Erli  Bidang  Profesi  dan  Pengamanan (Propam) meliputi:
1. Adanya  kurang  kerjasama  antar  tersangka  dengan  penyidik,  yakni  dengan  adanya perlawanan berupa perlawanan fisik dari tersangka.
2. Adanya  perlawanan  pasif  oleh  tersangka,  yakni  berupa  penolakan  perintah  dari polisi.
3. Adanya sikap perlawanan aktif oleh tersangka, yakni tersangkaa menunjukan sikap yang berlawanan ketika dia ditangkap, dan malah ada yang memolototi polisi.
C. Pertanggung Jawaban Pidana Dan Kode Etik Apabila Terjadi Pelanggaran
1. Pertanggungjawaban  Pidana  Anggota  Polri  Yang  Menyalahgunakan  Senjata  Api Dalam Melakukan Tindak Pidana
Kasus  Pembunuhan  yang  menjerat  anggota  Polri  yang  bernama  Briptu  Agusman dengan  melakukan  penyalahgunaan  senjata  api.  Agusman  menggunakan  senjata  api  serta melepaskan tembakan kepada seseorang dikarenakan ingin menangkap Acik yang mana Acik sebagai  tersangka  dalam  kasus  pembunuhan  terhadap  Briptu  Novra,  namun  dalam  hal penangkapan  tersangka  Acik  ini  bukan  merupakan  kewenangan  Agusman  untuk melakukannya  namun  Agusman  bersikeras  untuk  menangkap  Acik  dikarenakan  ia  ingin membalas dendam atas terbunuhnya Briptu Novra.
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang No:
08/PID.B/2011/PN.PDG,  dari  kasus  diatas  nampak  adanya  penyalahgunaan  senjata  api  oleh Polri dimana Polri tidak seharusnya menggunakan senjata api pada saat itu dikarenakan bukan merupakan  kewenangannya  untuk  melakukan  penangkapan  terhadap  Aciak  dan  Briptu Agusman  melakukan  penangkapan  itu  bukan  atas  dasar  perintah  atau  menjalankan  peraturan yang ada. Ini jelas bahwa perbuatan Agusman tersebut merupakan suatu kesalahan yang dapat diproses  secara  hukum.  Akibat  dari  perbuatan  yang  dilakukan  Agusman  mengakibatkan
meninggalnya  Acik,  disini  jelas  bahwa  perbuatannya  merupakan  pidana  yang  dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

## 2. Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Penggunaan Senjata Api
Sanksi  yang  diterima  oleh  Briptu  Agusman  tidak  hanya  pidana  penjara,  tetapi  juga dikenakan  sanksi  kode  etik  berupa  PDTH  (Pemberhentian  Dengan  Tidak  Hormat)  dengan putusan yang dikeluarkan oleh Kapolda Sumbar Nomor: KEP/65/II/2013 6-2-2013 TMT 28-2- 2013.
Dalam  hal  ini  dapat  kita  lihat,  bagi  aparat  Kepolisian  yang  melakukan  penembakan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur dan  melakukan tindakan pidana dengan senjata api,  apalagi  berupa  pembunuhan.  Sanksi  yang  akan  diterapkan  tidak  hanya  satu  tetapi  dua hukuman  yakni  berupa  hukuman  pidana  dan  sanksi  kode  etik.  Adapun  asas-asas  yang dilanggar dalam penangkapan yang dilakukan Briptu Agusman adalah sebagai berikut :

## 1. Nesesitas
Penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan sebagai usaha terakhir dan dapat digunakan jika  diperlukan  untuk  melindungi  diri  anggota  Polri  sendiri,  orang  sekitar  yang  tidak bersalah  serta  untuk  memudahkan  proses  penangkapan.  dan  jika  diperlukan  menembak, tembakan  harus  diarahkan  pada  bagian  tubuh  yang  paling  sedikit  mengakibatkan  resiko kematian. Karena penangkapan ditujukan untuk membawa tersangka diadili di pengadilan. Dalam  penangkapan  Anto  Anggai  tersebut  anggota  Polri  belum  mampu  menentukan langkah  apa  yang  harus  diambil,  dan  akhirnya  mengambil  langkah  terakhir  dengan  cara melepaskan  tembakan  senjata  api  terhadap  tersangka;  penggunaan  kekuatan  dapat dilakukan  bila  memang  diperlukan  dan  tidak  dapat  dihindarkan  berdasarkan  situasi  yang dihadapi.  Pilihan  penggunaan  kekerasan  bisa  diartikan  sebagai  urutan  langkah-langkah, bermula  dari  persuasi  verbal  sampai  pada  penggunaan  kekerasan  mematikan.  Idealnya, urutan  langkah-langkah  ini  akan  memperbolehkan  anggota  Polri  untuk  meningkatkan responnya  terhadap  suatu  situasi  dalam  sikap  yang  terukur  dan  pantas.  Tetapi,    dalam situasi yang sangat tidak sesuai suatu peningkatan yang terukur seperti itu seringkali tidak mungkin  dilaksanakan.  Namun  demikian  adalah  kewajiban  setiap  anggota  Polri  untuk
mengusahakan agar tidak menggunakan kekuatan secara berlebihan.

## 2. Proporsionalitas
Penggunaan  kekuatan  harus  dilaksanakan  secara  seimbang  antara  ancaman  yang  dihadapi dan  tingkat  kekuatan  atau  respon  anggota  Polri,  sehingga  tidak  menimbulkan kerugian/korban ataupun penderitaan yang berlebihan. Anggota Polri tidak memperhitungkan  penggunaan  senjata  apa  untuk  menghadapi  tindakan  tersangka  dan akibat dari tindakan tersangka apakah mengancam masyarakat dan anggota Polri. Tindakan anggota Polri harus seimbang dengan perlawanan yang diberikan oleh tersangka. Dalam hal ini  anggota  Polri  cenderung  menggunakan  tindakan  melepaskan  tembakan  terhadap tersangka yang melakukan perlawanan secara pasif dan aktif.
3. Preventif
Tidak  ditemukan  usaha  pencegahan  yang  dilakukan  anggota  Polri,  dalam  hal  ini  tidak melakukan upaya mencegah Anto Anggai melarikan diri.

## 4. Reasonable
Upaya  melepaskan  tembakan  ke  kaki  Anes  Bibir  tidak  masuk  akal  karena  tersangka melakukan  perlawanan  dengan  tangan  kosong,  tidak  seharusnya  anggota  Polri  langsung melepaskan tembakan ke arah kaki tersangka.

## PENUTUP
Prosedur  Kepemilikan  Dan  Penggunaan  Senjata  Api  Bagi  Anggota  Polri  di  Polda Sumbar  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia nomor  1  Tahun  2009  adalah  mengikuti  tes  psikologis,  harus  melalui  izin  Kasatker  (Kepala Satuan Kerja) tempat personil bertugas, minimal berpangkat Bripda, Lulus Ujian menembak, Lulus tes kesehatan, Izin rekomendasi dari Propam dan Izin dari denma (detasemen markas)
Kendala-kendala  dalam  menerapkan  aturan  penggunaan  senjata  api  oleh  Anggota Polri  dalam  menjalankan  tugasnya  di  Polda  Sumbar  adalah  dalam  kebanyakan  dalam  hal melakukan penangkapan tersangka  yaitu  adanya  perlawanan perlawanan fisik dari tersangka, perlawanan  pasif  oleh  tersangka  berupa  penolakan  perintah  dari  polisi  dan  adanya  sikap
perlawanan  aktif  oleh  tersangka  yakni  tersangka  menunjukan  sikap  yang  berlawanan  ketika dia ditangkap, dan malah ada yang memolototi polisi.
Bentuk  pertanggung  jawaban  pidana  terhadap  anggota  Polri  yang  melakukan penyalahgunaan senjata api di Polda Sumbar adalah berupa sanksi pidana dengan melakukan proses  penyidikan  terhadap  anggota  Polri  tersebut  hingga  diproses  sampai  ke  pengadilan sesuai  ketentuan  tindak  pidana  yang  dilakukannya,  sedangkan  apabila  dalam  bentuk pelanggaran  penyalahgunaan  senjata  api,  maka  hal  tersebut  akan  ditindak  lanjuti  dengan sanksi  kode  etik,  dapat  berupa  penurunan  pangkat  atau  yang  paling  tinggi  adalah  PTDH (Pemberhentian tidak dengan hormat).

## DAFTAR PUSTAKA
Djoko Prakoso, Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2006
Hadi Sapoetro, Identitas Kepolisian Suatu Pendekatan Managerial , PTIK, Jakarta, 2005
Hairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan’menuju  kepada’Tiada  Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan , Kencana, Jakarta, 2011
Roeslan  Saleh, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana ,  Aksara  Baru, Jakarta,1990

## BIO DATA
Hendra,  lahir  Padang  06  Agustus  1979,  menamatkan  pendidikan  S1  Ilmu  Hukum  di Universitas  Ekasakti  tahun  2005,  saat  sekarang  sedang  menempuh  pendidikan  di  Program magister  Ilmu  Hukum  Universitas  Ekasakti,  Jabatan  sekarang  sebagai  KaurBinops  Reskrim Polresta Mentawai