Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol.  1,  No.  2  –  September  2020,  Hal.  186-190|  Available  online  at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2462.186-190

## PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PEMBUANGAN SISA LIMBAH INDUSTRI RUMAH BINATU
Sang Kompiang Kurnia Yudha Putra, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia yudhakolonk@gmail.com, arthanaya.wayan@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  terkenal  sebagai  negara  berkembang  yang  kaya  akan  objek  wisata  dan  masyarakatnya  yang  banyak membuka  bisnis  demi  mendapatkan  penghasilan  lebih.  Salah  satu  usaha  yang  saling  berkaitan  dengan  dunia wisata adalah jasa rumah binatu, bergerak di bidang jasa cuci pakaian, yang membuat bisnis ini diminati banyak warga  dan  jasanya  tidak  jarang  digunakan  oleh  tempat  pariwisata.  Industri  rumah  binatu  berkembang  pesat seiring  dengan  meningkatnya  aktivitas  warga.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  kajian  ini  menelaah  pengawasan Dinas  Lingkungan  Hidup  terhadap  industri  rumah  binatu  dalam  pembuangan  sisa  limbah.  Metode  penelitian yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  empiris  yang  dilakukan dengan  melakukan  penelitian  mengkaji  permasalahan  yang  timbul  dengan  berdasarkan  pada  aturan-aturan hukum  kemudian  dikaitkan  dengan  kenyataan  yang  ada  di  lapangan.  Dinas  lingkungan  hidup  Kota  Denpasar sudah melakukan penertiban terhadap pelanggaran yang terjad; apabila terdapat rumah binatu yang melanggar, surat  pernyataan  akan  diberikan  namun  jika  rumah  binatu  tersebut  tidak  memperbaiki  sistem  pengolahan limbahnya  maka  surat  peringatan  diberikan.  Jika  pelanggaran  masih  terjadi,  penindasan  tegas  secara  tipiring dilakukan dengan bekerjasama dengan satuan polisi pamong praja setempat.
Kata Kunci: Pencemaran; Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3, Jasa; Rumah Binatu

## Abstract
Indonesia has been well-known as a developing country being rich in tourist objects and its people who have been opening many businesses to earn more income. One of the businesses that are interrelated with the world of tourism is a laundry house service, engaged in laundry services, which makes this business attractive to a lot of residents and whose services are often used by tourism places. The laundry house industry is growing rapidly along with the increasing activity of residents. In this regard, this study examines two issues: (1) the supervision of  the  Environmental  Agency  on  the  laundry  house  industry  in  the  disposal  of  waste  residue  and  (2)  the application  of  sanctions  against  perpetrators  of  violations  of  waste  disposal  as  seen  from  the  Regional Regulation  of  the  City  of  Denpasar  Number  11  of  2015.  The  method  use  to  achieve  these  objectives  is  the method of empirical legal research which is carried out by conducting research examining the arising problems based on legal rules and then related to the realities in the field. The Environmental Agency of Denpasar City has enforced control of the breaking pf rules that have occurred; if there is a laundry house that violates it, a written  statement  is  be  issued  but  if  the  laundry house does  not  repair  the  waste  treatment  system,  a  warning letter is be issued. Ultimately, if the violation continues to take place, decisive repression in light criminal act is executed in collaboration with the local civil service police unit.
Keywords: Pollution; Hazardous and Toxic Waste Materials; Services; Laundry House

## I. PENDAHULUAN
Pada dasarnya Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum. Oleh karena itu, hukum yang diterapkan  di  Indonesia  dibuat  untuk  memberikan  manfaat  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat sehingga  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  taraf  kesejahteraan  masyarakatnya  ( Manik,  2016 ). Berkenaan  dengan  hal  tersebut  yang  mempengaruhi  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  di  Indonesia salah  satunya  adalah  faktor  ekonomi,  faktor  sosial,  dan  lain  sebagainya.  Tingkat  kesejahteraan masyarakat  juga  timbul  dari  kualitas  hukum  yang  diberikan  oleh  Negara,  dalam  hal  ini  pemerintah
menjadi  perpanjangan  tangan  Negara  dalam  memberikan  pelayanan  serta  pemahaman  yang  baik terhadap  seluruh  lapisan  masyarakat,  sehingga  tingkat  kesejahteraan  pada  setiap  daerah  memiliki perbedaan, tergantung pada pendapatan serta mata pencaharian masyarakatnya.
Di  Bali,  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  tergolong  cukup  tinggi  karena  mata  pencaharian masyarakat  Bali  terbilang  baik.  Mata  pencaharian  penduduk  di  Bali  sangat  beragam  yaitu  meliputi pekerjaan  sebagai  petani,  pengrajin,  pedagang,  pegawai,  serta  berbagai  jasa  yang  berkaitan  dengan pariwisata.  Pariwisata  berkembang  pesat  seiring  berkembangnya  zaman  dimana  setiap  pengusaha  di bidang  pariwisata  bersaing  satu  sama  lain  demi  menggaet  para  wisatawan  dengan  beragam  variasi barang  dan  jasa  yang  ditawarkan  guna  mempermudah  wisatawan  melakukan  perjalanan  di  tempat wisata. Dewasa ini, pariwisata serta seluruh aspeknya menjadi sorotan banyak pihak karena memang, pariwisata di Bali sudah sangat berkembang dalam 10 tahun terakhir ini.
Masyarakat  membuka  usaha  jasa  pencucian  atau  sering  dibilang laundry bertujuan mempermudah  kegiatan  seseorang  dengan  tidak  membuang  waktu  hanya  untuk  mencuci.  Bagi  para pemilik  tempat  wisata  yang  menyediakan  pemandian,  hotel  dan  tempat  rekreasi  lainnya  pasti membutuhkan  jasa  pencucian,  hal  ini  dimanfaatkan  para  pemilik  usaha  binatu  untuk  menjalin kerjasama  jangka  panjang  dengan  perusahaan  atau  tempat  wisata.  Tidak  hanya  perusahaan  bahkan banyak juga dari masyarakat yang tinggal diperkotaan bahkan di pedesaan yang menggunakan jasa ini terlebih jasa pencucian tidak memeras isi dompet masyarakat karena biaya yang ditawarkan terbilang murah  dan  proses  pencucian  selesai  dalam  waktu  beberapa  hari  saja  membuat  masyarakat  dapat menggunakan  waktu  yang  biasa  digunakan  untuk  mencuci  kini  dapat  melakukan  kegiatan  lain  atau menambah waktu luang bersama keluarga.
Dewasa  ini  usaha  binatu  semakin  berkembang,  khususnya  di  daerah  Bali.  Masyarakat  banyak menggunakan  jasa  pencucian  ini  karena  padatnya  aktivitas  sehari-hari  ditambah  dapat  mengurangi lelah yang  diakibatkan  pekerjaan yang dilakukan  sehari-hari.  .  Kebutuhan  dalam  jasa  layanan  ini sangat  dibutuhkan baik  oleh  tamu  asing  maupun  warga  lokal  yang  memiliki  peningkatan  aktivitas akibat pekerjaan yang dilakoni. Tapi dengan banyaknya usaha pencucian yang berdiri di daerah Bali membuat  dampak  tersendiri  bagi  lingkungan  sekitar  dan  sisa  pembuangan  dari  air  cucian  dapat membuat  limbah  yang  merugikan  lingkungan,  tempat  dimana  pembuangan  sisa  air  cucian  dapat menjadi  sarang  kuman  dan  zat  beracun  hasil  detergen  yang  digunakan  mengendap  ke  permukaan. limbah  tersebut  dapat  mempengaruhi  kesuburan  tanah  dan  lingkungan  sekitar  karena  zat  yang menggenang secara tidak langsung menumpuk dan menjadi racun.
Pemerintah  Kota  Denpasar  menerbitkan  Peraturan  Daerah  tentang  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup.  Dalam  Pasal  38  ayat  1  Perda Kota Denpasar nomor 11 Tahun 2015 disebutkan  bahwa  setiap  orang  dan/atau  Badan  usaha  yang  melakukan  pencemaran  dan/atau perusakan  lingkungan  hidup  wajib  melakukan  pemulihan  fungsi  lingkungan  hidup.  Maka  dari  itu, Pemerintah wajib  memberikan  penanganan  hukum yang baik  dalam  menjaga kelestarian lingkungan serta  seluruh  aspek  yang  ada  didalamnya.  Dengan  meningkatnya  pariwisata  di  Bali,  maka  segala aspek  pendukung  juga  harus  kita  jaga  dan  awasi  pergerakannya.  Salah  satunya  yang  sudah  marak terdapat di daerah Bali ini yaitu usaha rumah binatu.
Terkait  limbah  industri  dan  pengelolaannya  telah  dikaji  oleh  para  peneliti  dan  sarjana.  Limbah industri  dapat  menghasilkan  toksik  terhadap  lingkungannya  dan  memiliki  zat  racun (Supraptini, 2002 ). Terkait dengan usaha industri rumh binatu, pendidikan dan pengawasan terhadap pengelola jua diperlukan agar pengelolaan limbahnya dapat ditangani dengan baik  ( Samosir, 2014 ). Hal itu karena limbah  industri  telah  menjadi  sebuah  masalah  yang  penyelesaiannya  tidak  seperti  membalikkan telapak  tangan.  Namun  pengawasan  dari  berbeagai  pihak  belum  maksimal  sehingga  diperlukan keterlibatan  pemerintah  dan  masyarakat,  termasuk  pengelola,  bukan  hanya  untuk  industri  rumah binatu tetapi juga industri lain, seperti industri sagu ( Mukarromi & Ishak, 2017 ).  Kendala lain ialah bahwa  kewajiban  pihak  pemiliki  dan  pengelola  industri  tidak  terlaksana  dengan  baik  di  beberapa daerah  ( Yusmidiarti,  2018 ).  Bukti  lain  menunjukkan  bahwa  usaha  pinatu  belum  secara  maksimal melaksanakan kewajibannya dalam menjamin kualitas lingkungan dengan terhindar dari limbah yang tidak  terkontrol  ( Wirjono  &  Raharjono,  2019 ).  Kenyataan  ini  mempunyai  tingkat  intensitas  yang tinggi  untuk  diperhatikan.  Untuk  menjalan  kegiatan  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  limbah usaha industri diperlukan aturan-aturan hukum yang ketat. Berdasarkan fenomena ini, penelitian kali ini  mengalamatkan  kajian  pada  satu  isu  dari  sudut  pandang  hukum,  yakni  bentuk  dan  proses pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap industri rumah binatu dalam pembuangan sisa limbah.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berfokus  pada  pencarian  informasi  secara  langsung  di  lapangan  yang  berfokus  pada efektivitas  dan  dampak  terhadap  pengawasan  Dinas  Lingkungan  Hidup  tentang  pembuangan  sisa limbah  industri  rumah  binatu  dan  analisis  dalam  informasi  yang  ditemukan  secara  konseptual  yang berkaitan  dengan  objek  kajian  ini.  Untuk  mewujudkan  tujuan  ini,  penelitian  ini  didesain  dan dilaksanakan dengan menerapkan desan metode penelitian hukum empiris. Desain Penelitian tersebut merupakan  suatu  jenis  penelitian  ke  lapangan  u n t u k   menggali  informasi  dengan  mengaitkan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ( Waluyo, 1996 ).
Selain  itu  tujuan  penelitian  ini  juga  dicapai  dengan  tidak  menyimpang  dari  hukum  positif  dan. Penelitian  dilaksanakan  dengan  terjun  ke  lapangan  untuk  mengumpulkan  informasi  dengan berpatokan  pada  undang-undang  sebagai  dasarnya.  Pendekatan  kasus  digunakan  dalam  melihat, mencatat dan memahami permasalahan yang diangkat dengan tidak keluar dari zona hukum positif.
Penelitian  ini  menerapkan  prinsip  Penelitian  hukum  empiris  dalam  hal  dalam  pengerjaannya peneliti  menelaah  isu  hukum  dengan  mendapatkan  informasi  langsung  dari  lapangan  dan  informan didasari  peraturan-eraturan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  ( Saebani,  2010 ).  Data  yang  telah dikumpulkan  dianalisis  dengan  teknik  analisis  data  kualitatif,  yang  meliputi  mengelompokkan  data menurut kategori berdasarkan jenis undang-undang yang dijadikan pisau analisis dan menjelaskannya dengak  teknik  interpretasi.  Hasil  analisis  data  disajikan  secara  tidak  formal,  atau  dengan  kata  lain dengan metode dekajian menggunakan bentuk-bentuk kata.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Industri Rumah Binatu terkait Pembuangan Sisa Limbah
Seiring  berkembangnya  jaman  pengusaha  binatu  memberikan  layanan  yang  lebih  cepat  karena kemajuan  teknologi  dapat  dilihat  dari  proses  setrika  yang  dilakukan  banyak  pengusaha  laundry menggunakan uap untuk melicinkan pakaian sehingga mempercepat proses packing yang selanjutnya dapat  dikembalikan  kepada  pelanggan.  Sifat  alami  masyarakat  Indonesia  selalu  menginginkan  hasil bagus  namun  proses  cepat,  cara  tersebut  sangat  efisien  bagi  para  pengusaha  laundry  untuk meminimalisir waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan cucian satu pelanggan begitu seterusnya dan banyak juga menggunakan jasa cuci expres dimana pakaian dapat kering dan bersih hanya dalam waktu  satu  hari  namun  biaya  yang  dikenakan  sedikit  lebih  mahal  dari  harga  normal.  Dengan banyaknya inovasi yang ada saat ini masyarakat dan tempat wisata lebih memilih menggunakan jasa binatu daripada harus membuang waktu untuk mencuci sendiri atau bahkan menyewa pembantu untuk mencuci pakaian mereka.
Bisnis ini kian hari kian menjanjikan di samping banyak masyarakat yang membutuhkan  jasa  ini para  pengusaha  binatu  juga  sudah  banyak  yang  menjalin kerjasama dengan hotel-hotel dan tempat wisata  untuk  urusan  cuci  pakaian  namun  terdapat  beberapa  dampak  dari  bisnis  ini  yang  juga  sudah ada undang-undang yang mengatur, dengan penjabaran sebagai berikut:
1. Dampak positif
a. Binatu  merupakan  bisnis  yang  siapa  saja  dapat  memulainya  karena biaya yang sedikit namun sangat dibutuhkan masyarakat.
b. Para  pelanggan  kebanyakan  rutin  menggunakan  jasa  ini  karena  prosesnya  yang  cepat dengan harga yang terjangkau dan banyak bonus yang dapat diperoleh.
c. Adanya  aturan  pemerintah  yang  mengatur  tentang  penggunaan  jasa  laundry  dan  efek daripada limbah binatu membuat pemilik lebih hati-hati dan sadar pentingnya kebersihan lingkungan bagi orang banyak.
2. Dampak negatif
a. Dalam  pemakaian  detergen  dan  sabun  cuci  digunakan  secukupnya  agar  tidak  merusak kesuburan tanah dari hasil pembuangan cucian.
b. Banyaknya  usaha  laundry  tidak  mematuhi  aturan  pemerintah  dengan  sembarangan membuang  limbah  sisa  cuci  pakaian  dan  jarangnya  aduan  dari  masyarakat  membuat pemilik usaha seenaknya menjalankan usaha tanpa memikirkan lingkungan sekitar.
Pentingnya  menjaga  lingkungan  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  dan  makhluk lain seperti binatang dan tumbuhan dan membuat rantai makanan menjadi stabil. Semakin  banyak  orang yang  bekerja  pada  bidangnya  masing-masing  peduli  akan  lingkungan  maka  semakin  banyak oksigen  yang  dapat  membuat  hidup  semakin  sehat  bahkan  dengan  lingkungan  yang  bersih  tidak menutup  kemungkinan  semakin  banyaknya  wisatawan  yang  berkunjung  serta  dapat  meningkatkan ekonomi masyarakat indonesia khususnya masyarakat bali yang tinggal dikelilingi oleh objek wisata.
Wawasan  yang  dimiliki  makhluk  nomor  satu  dalam  perebutan  rantai  makanan  yaitu  manusia seharusnya  bisa  memilah  mana  yang  dapat  merugikan  lingkungan  mana  yang  dapat  difungsikan menguntungkan lingkungan  namun  banyak  masyarakat yang  seperti  buta  melihat banyaknya limbah yang  dihasilkan dari  usaha  laundry ini  dan  lebih  memilih  diam dan tidak  mau  tau  kedepannya akan seperti apa di masa penerus mereka nanti lahir terlebih pemerintah jarang melakukan sidak dan hanya mengeluarkan aturan yang banyak diantara masyarakat tidak tahu hal tersebut.
Mengingat  lingkungan  adalah  kebutuhan  mutlak  bagi  kehidupan  makhluk  hidup  dibumi  maka diperlukan  perlindungan  bagi  lingkungan  agar  tidak  merusak  atau  tercemar.  Mengapa  lingkungan harus  dilindungi  adalah  pertanyaan  mendasar  dan  tidak  mudah  untuk  dijawab.  Pertanyaan  mengapa lingkungan  harus  dilindungi  adalah  pertanyaan  mengenai  tujuan  peradaban  manusia  diatas  bumi. Lingkungan tidaklah  abstrak tetapi menunjukan  ruang kehidupan, kualitas hidup dan juga kesehatan kehidupan  manusia,  termasuk  untuk  generasi  yang  akan  datang.  Terdapat  kewajiban  umum  bagi negara-negara untuk menjamin bahwa aktivitas di wilayah yurisdiksi dan dibawah pengawasan harus menghormati  lingkungan  negara  lain  atau  wilayah  diluar  kontrol  negara-negara,  yang  pada  saat sekarang  ini  telah  menjadi  bagian  dari  hukum  Internasional  yang  berkaitan  dengan  lingkungan ( Wijoyo & Efendi, 2017 ). Hukum sendiri dibuat untuk  membatasi tingkah laku  manusia yang dapat merugikan  orang  lain  dan  lingkungan  sekitar  dan  mengikat  bagi  siapa  saja  yang  berada  di  wilayah Indonesia tidak terkecuali wisatawan yang berkunjung.
Pemerataan  aturan  dilakukan  pemerintah  demi  memajukan  negara  dan  merubah  status  dari negara  berkembang  menjadi  negara  maju.  Penegakan  hukum  harus  berlaku  adil  kepada  setiap  yang melanggar hukum agar terjalin kepastian hukum yang dapat membuat semua orang mematuhi aturan yang diberlakukan pemerintah tidak  memandang  ras,  suku  dan  tahta  namun  seringkali  hukum dapat dikalahkan  dengan  uang  banyak  terjadi  kasus  di  Indonesia  seperti  korupsi  yang  diberi  hukuman ringan  bahkan  ada  yang tidak  dikenakan sanksi karena  para penegak hukum sudah  disodori terlebih dahulu  dengan  uang.  Hal  itu  yang  menyebabkan  banyak  masyarakat  yang  masih  bertanya-tanya tentang  arti  dari  kepastian  hukum  yang  selama  ini  diberitahukan  lewat  media-media  namun  secara langsung  masyarakat  melihat  hal yang  berbeda  pada kehidupan  sehari-hari. Masyarakat secara tidak langsung  bahwa  hukum  dapat  ditegakkan  hanya  pada  masyarakat  dengan  ekonomi  menengah kebawah dan tidak berlaku bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan ber uang. Pemerintah memiliki peraturan terkait kebersihan lingkungan dan sanksi bagi yang melanggarnya namun baru sedikit yang peduli tentang peraturan tersebut karena beberapa alasan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  disebutkan  bahwa  jaminan  kepastian  hukum  memberikan  perlindungan  terhadap hak  setiap  orang  untuk  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  sebagai  bagian  dari perlindungan  terhadap  keseluruhan  ekosistem.  Hal  ini  merupakan  pedoman  untuk  menjaga lingkungan  serta  sebuah  acuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  lingkungan  (Yusra, 2017).
Dalam  berbagai  kasus  yang  menyangkut  masalah  lingkungan,  biasanya  industri  merupakan subjek  paling  dominan  sebagai  dalang  yang  menyebabkan  terjadinya  penurunan  mutu  lingkungan hidup di  suatu wilayah atau lingkungan masyarakat  tertentu.  Pelaku  pencemaran  lingkungan  tidak lain  adalah  oknum  yang  bergelut  di  bidang  industri,  baik  jasa  maupun  barang.  pada  penelitian  ini, oknum  yang  dimaksud adalah  orang-orang yang  memiliki  usaha industri rumah binatu  yang  dengan sadar  maupun  tidak  sadar  membuang  limbah  hasil  industri  sembarangan  atau  tidak  sesuai  dengan aturan pengelolaan limbah sisa industri yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Pengawasan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Denpasar  sudah  berjalan  sesuai  hukum  yang  berlaku. Dinas  Lingkungan  Hidup  melaksanakan  penertiban  terhadap  pelanggaran  yang  terjadi.  Dalam  perda
nomor  11  tahun  2015  sudah  sangat  jelas  disebutkan  bahwa  sanksi  yang  dikenakan  apabila  para pengusaha  melanggar  dari  ketentuan-ketentuan  yang  telah  diatur  didalamnya  terutama  terhadap dampak  lingkungan,  yang  diatur  dalam  pasal  107.  Pelanggar  pencemaran  atau  pembuangan  sisa limbah  industri  rumah  binatu  yang  tidak  sesuai  dengan  hukum  sudah  diberikan  sanksi  yang  sesuai dengan Perda yang berlaku.

## Saran
Kajian ini bertujuan untuk memberi edukasi seluruh lapisan masyarakat khususnya penggiat industri rumah  binatu  agar  dapat  memperhatikan  pembuangan  sisa  limbah  Industri  Rumah  Binatu  dengan membuat  penyaringan  sedimen  agar  kandungan  air  menjadi  netral  dan  tidak  membuat  dampak lingkungan  menjadi  rusak,  terutama  dalam lingkungan  Sungai. Karena  sungai merupakan  salah  satu sumber  ekosistem  bagi  makhluk  hidup  baik  manusia  maupun  biota  lainnya.  Penerapan  sanksi  yang diberikan  oleh  dinas  terkait  yang  mana  pada  bidang  ini  adalah  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Denpasar agar dapat diindahkan oleh pelaku bisnis serta dapat diimplementasikan dengan tegas sesuai dengan Perda Kota Denpasar yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Manik, K. E. S. (2016). Pengelolaan Lingkungan Hidup . Kencana.
Mukarromi, A., & Ishak, H. (2017). Pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap Limbah Industri Sagu  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  (Studi  Kasus  Desa  Sungai  Tohor  Kecamatan  Tebing Tinggi  Timur). Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik  Universitas Riau , 4 (1), 1–14. Saebani, B. A. (2010). Metode Penelitian Hukum . CV. Pustaka.
Samosir, B. S. L. (2014). Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah oleh Pengelola Usaha Laundry dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta. UAJY’s Library . Supraptini.  (2002).  Pengaruh  Limbah  Industri  terhadap  Lingkungan  di  Indonesia. Media  Litbang Kesehatan , 12 (2), 10–19.
Waluyo, B. (1996). Penelitian Hukum dalam Praktik . Sinar Grafika. Wijoyo, S., & Efendi, A. (2017). Hukum Lingkungan Internasional . Sinar Grafika.
Wirjono, E. R., & Raharjono, A. B. (2019). Implementasi Aktivitas Kualitas Lingkungan pada Usaha Penatu di Kecamatan Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. MODUS , 31 (1), 22–47. Yusmidiarti. (2018). Analisis Pengelolaan Limbah air Usaha Laundry. Jurnal Media Kesehatan , 9 (1),
001–113.
Yusra. (2017). Analilis Problema dan Solusi Penegakan Hukum (Pertama). Deepublish.