## Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, Mei 2024, pp. 19-33 E-ISSN: 2776-6284
Received 5 Maret 2024 ● Revised 7 Juni 2024 ● Accepted 10 Juni 2024

## Meninjau Peran Gerakan Perempuan Mosintuwu Pasca Konflik Poso dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Melalui Pendekatan Gender-Responsive Peacebuilding
Tiffany Setyo Pratiwi
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Email: tiffanysubarman@gmail.com

## ABSTRACT
The role of women in the peace building process is very crucial both at the conflict prevention stage, during the conflict, and after the conflict. This article focuses on analyzing the role and empowerment of  women  in  overcoming  post-conflict  especially  the  issue  of  gender-based  violence  in  Poso.  The women’s  movement  is  Mosintuwu  Institute.  The  author  will  use  a  gender -responsive  peacebuilding approach with guidelines prepared by the United Nations Development Program (UNDP) to analyze it. The author uses qualitative research methods by collecting data from various secondary sources, like journal  articles,  news  and  related  official  websites.  From  the  case  study  analysis  of  the  Mosintuwu women's movement in Poso based on the concept of gender-responsive peacebuilding, it was found that: First, this movement has a main agenda of protecting and assisting gender-based violence (GBV) victims.  Second,  this  movement  massively  and  innovatively  uses  various  media  for  education  and aspirations related to the GBV issue in Poso. Third, women in Poso who come from various backgrounds have a central role in this movement, especially building peace in stopping the GBV in Poso. Keywords:  Mosintuwu  Women’s  Movement,  Post -Poso  Conflict,  Peacebuilding,  and Gender-Responsive Peacebuilding

## ABSTRAK
Peran  perempuan  dan  pemberdayaan  perempuan  dalam  proses  pembangunan  perdamaian berkelanjutan  adalah  hal  yang  sangat  krusial  baik  pada  tahap  pencegahan  konflik,  saat  terjadinya konflik, hingga pasca konflik. Tulisan ini memfokuskan untuk menganalisis peran dan pemberdayaan perempuan  dalam  mengatasi  kekerasan  berbasis  gender  pasca  konflik  dengan  mengangkat  sebuah gerakan di Poso, yakni gerakan Mosintuwu. Penulis akan menggunakan pendekatan gender-responsive peacebuilding dengan panduan yang disusun oleh United Nations Development Programme (UNDP) untuk menganalisisnya. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dari  berbagai  sumber  sekunder  yakni  artikel  jurnal,  berita,  dan  website-website  resmi  terkait.  Dari analisis  studi  kasus  gerakan  perempuan  Mosintuwu  di  Poso  berdasarkan  konsep gender-responsive peacebuilding ditemukan bahwa: Pertama, gerakan ini memiliki agenda utama dalam perlindungan dan pendampingan korban KBG. Kedua, gerakan ini secara masif dan inovatif menggunakan berbagai media untuk jalur edukasi dan aspirasi terkait isu KBG di Poso. Ketiga, Perempuan-perempuan di Poso yang berasal  dari  berbagai  latar  belakang  memiliki  peran  yang  sentral  dalam  pergerakan  ini,  khususnya membangun perdamaian dalam menghentikan KBG di Poso.
Kata  Kunci:  Gerakan  Perempuan  Mosintuwu,  Pasca  Konflik  Poso,  Pembangunan Perdamaian, dan Gender-Responsive Peacebuilding

## PENDAHULUAN
Dalam proses membangun perdamaian berbagai pendekatan dan peranan aktor sangat diperlukan  untuk  saling  bersinergi.  Elemen  dalam  masyarakat  memiliki  potensi  yang  besar untuk bisa dilibatkan dalam proses pembangunan perdamaian baik pada pencegahan konflik, saat  terjadi  konflik,  hingga  pasca  konflik.  Partisipasi  perempuan  dalam  membangun perdamaian  merupakan  peranan  yang  perlu  dilibatkan.  Perempuan  diyakini  memiliki  sisi psiko-sosial  yang mampu membantu  mempercepat  proses perdamaian hingga pembangunan perdamaian  pasca  konflik.  Tulisan  ini  akan  menganalisis  peranan  perempuan  dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan perdamaian pasca konflik Poso. Studi kasus yang  di  angkat  ialah  peran  gerakan  perempuan  Mosintuwu  di  Poso  dalam  mencegah  dan merespon kekerasan berbasis gender (KBG) pasca konflik. Penulis akan menggunakan konsep gender-responsive peacebuilding dengan dibantu panduan yang disusun oleh United Nations Development Programme (UNDP) untuk menganalisisnya.
KBG  dan  pemberdayaan  perempuan  mempunyai  keterkaitan  hubungan  yang  kompleks dalam konteks krisis dan konflik. Upaya untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan politik perempuan  dalam  proses  pemulihan  dapat  memberikan  mereka  perlindungan,  sumber  daya, dan  kapasitas  yang  dibutuhkan  untuk  melawan  KBG.  Selanjutnya  untuk  mencegah  dan merespon  KBG,  maka  langkah-langkah  seperti  penyediaan  layanan  yang  setara,  kampanye untuk  menantang  kekerasan  maskulinitas  dan  mengubah  sikap  serta  perilaku  stereotip, memungkinkan untuk menciptakan kondisi pemberdayaan yang lebih besar bagi perempuan dan anak perempuan (UNDP: 2019). Kita perlu menganalisis peran perempuan dalam proses pembangunan perdamaian dikarenakan masih saja terbangun konstruksi sosial, tanggapan, atau penilaian dari masyarakat, ataupun individu terhadap peran perempuan yang dianggap hanya sebagai  pelengkap  dalam  proses  pembangunan  perdamaian.  Selain  itu,  kebijakan-kebijakan untuk  pemberdayaan  perempuan  masih  menghadapi  banyak  hambatan  dan  tantangan. Kompleksitas  hambatan  dan  tantangan  ini  berasal  dari  diskriminasi  gender  sebagai  akar munculnya  berbagai  bentuk  ketidaksetaraan  gender  seperti  dalam  aspek  pendidikan  dan pekerjaan  hingga  terjadinya  kekerasan  berbasis  gender  (Oswald:  2023).  Padahal  seiring berkembangnya  zaman,  peran  perempuan  dalam  berbagai  kegiatan  semakin  diakui.  Dalam perkembangannya  dukungan  negara-negara  dan  organisasi  internasional  untuk  melibatkan secara  aktif  peran  perempuan  dalam  proses  pembangunan  perdamaian  sudah  dilakukan. Dukungan dalam agenda-agenda internasional terhadap peran perempuan dalam pembangunan perdamaian yang saat ini diupayakan adalah melalui Agenda 2030 dan khususnya Sustainable
Development  Goals (SDGs)  poin  ke-16  yang  mengakui  pentingnya  kesetaraan  gender  dan pemberdayaan  perempuan  dalam  membangun  keadilan  perdamaian  yang  inklusif  di masyarakat. Oleh karenanya, kemajuan menuju SDGs tidak akan tercapai jika perempuan tidak diberi akses terhadap pengambilan keputusan dan keagenan perempuan dalam pembangunan perdamaian (www.undp.org). Di Afrika, pelibatan perempuan juga diberikan penghargaan oleh Uni  Afrika  sebagai  upaya  memberikan  dukungan  bagi  perempuan  Afrika  yang  berdedikasi dalam proses perdamaian (au.int). Partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian di lapangan memang terjadi, namun sayangnya peran mereka seringkali lebih banyak berada pada tingkat  informal  dan  jarang  terlibat  pada  tingkat  formal  dalam  pembuatan  keputusan  (UN Women 2015c).
Di  Indonesia  pelibatan  perempuan  dalam  proses  pembangunan  perdamaian  telah diimplementasi  lewat  sebuah  kebijakan  bernama  RAN  P3AKS  (Rencana  Aksi  Nasional Pemberdayaan  dan  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dalam  Konflik  Sosial),  yang  mana membawa  Indonesia  sebagai  negara  yang  menyumbang women  peacekeepers atau  agen penjaga  perdamaian  perempuan  terbesar  ke-7  di  dunia  dan  pertama  di  Asia  Tenggara (kemenpppa.go.id).  Di  laman  berita United  Nations  News menerbitkan  sebuah  artikel  yang berjudul  “ Explainer:  Why  women’s  role  in  sustaining  peace  is  more  critical  than  ever” (news.un.org). Dimana artikel berita tersebut menegaskan kembali mengapa peran perempuan dalam menjaga perdamaian menjadi lebih penting dari sebelumnya dengan menyoroti tiga hal penting,  yaitu:  keterlibatan  aktif  perempuan  dalam  mempercepat  negosiasi,  kemampuan perempuan sebagai ahli dalam memperjuangkan hak perempuan di wilayah konflik, dan peran aktif  perempuan  dalam  membangun  kepercayaan  masyarakat  lokal.  Gambaran  ini menunjukkan masih perlunya upaya membangun kesadaran masyarakat dan dunia mengenai peran  perempuan  dan  pemberdayaan  perempuan  dalam  proses  pembangunan  perdamaian adalah  hal  yang  sangat  krusial  dan  bukan  sekedar  pelengkap.  Tulisan  ini  hadir  untuk menguatkan gagasan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  dalam penelitian  ini  mengambil  studi  kasus  yang  ada  di  Indonesia,  tepatnya  di  Poso.  Studi  kasus terkait kekerasan berbasis gender pasca konflik Poso merupakan fokus utama penelitian ini. Penulis melakukan pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang berasal dari berbagai sumber  seperti  artikel  jurnal,  berita  online,  website  resmi  terkait  topik  yang  diangkat,  dan referensi online lainnya yang kredibel. Penelitian ini akan menganalisis peranan perempuan
dan  pemberdayaan  perempuan  dalam  pembangunan  perdamaian  pasca  konflik  Poso.  Studi kasus yang di angkat ialah peran gerakan perempuan Mosintuwu di Poso dalam mencegah dan merespon kekerasan berbasis gender (KBG) pasca konflik. Penulis akan menggunakan konsep gender-responsive peacebuilding dengan dibantu panduan yang disusun oleh United Nations Development Programme (UNDP) untuk menganalisisnya.

## KERANGKA KONSEPTUAL
a. Pendekatan Gender-Responsive Peacebuilding
Gender-Responsive  Peacebuilding atau  Pembangunan  Perdamaian  yang  Responsif Gender  dimaknai  sebagai  hadirnya  partisipasi  perempuan  dalam  proses  perdamaian,  artinya pendekatan pembangunan perdamaian yang sensitif gender menyoroti perlunya pemberdayaan perempuan untuk mempertahankan perdamaian di tingkat lokal sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk membangun kapasitas politik, kelembagaan, dan lokal yang kuat (Aggestam dan  Holmgren:  2022).  Artinya  memastikan  partisipasi  perempuan  dalam  pembangunan perdamaian  bukan  hanya  persoalan  hak-hak  perempuan  dan  anak  perempuan.  Perempuan adalah mitra penting dalam menopang tiga pilar perdamaian abadi: pemulihan ekonomi, kohesi sosial dan legitimasi politik (securitycouncilreport). Pendekatan gender dalam pembangunan perdamaian  mengakui  peran  perempuan  dan  laki-laki  sebagai  kunci  menuju  keberhasilan perdamaian dan keberlanjutan upaya pembangunan perdamaian serta perubahan norma-norma sosial  yang  berpotensi  menjadi  halangan  (undp.org).  Dalam  mengkonsepkan  pembangunan perdamaian  yang  responsif  gender, United  Nations  Development  Programme /UNDP  telah menyusun panduan, yang mana panduan ini salah satunya membahas tentang mencegah dan merespon KBG. Penulis memaparkan panduan tersebut dalam bentuk tabel dibawah ini:

## Tabel 1. Pembangunan Perdamaian yang Responsif Gender Untuk Kekerasan Berbasis Gender (UNDP: 2019)
Panduan
Peran yang dilakukan
Mencegah dan Merespon Kekerasan Berbasis Gender Pasca Konflik a. Memberdayakan  perempuan  untuk  menjadi  anggota  dalam struktur  kepemimpinan  terhadap  pencegahan  kekerasan berbasis  gender  pada  situasi  pasca  krisis,  dan  bisa mempromosikan  perubahan  perilaku  sejalan  dengan  Hak Asasi Manusia internasional. b. Memfasilitasi  masukan  dan  peran  kepemimpinan  oleh perempuan  di  semua  sektor,  untuk  memastikan  fasilitas- fasilitas  yang  memberikan  keamanan  bagi  perempuan  dan anak  perempuan  serta  anggota  masyarakat  yang  paling rentan. c. Dukungan  melalui  pelatihan,  asosiasi  jurnalis  perempuan, dan membuat video dokumenter oleh media mengenai isu-isu kekerasan  berbasis  gender  yang  dapat  membuka  jalan menuju toleransi. d. Memberikan  akses  penyembuhan  trauma  bagi  para penyintas.

## 2. Konsep Kekerasan Berbasis Gender
Kekerasan berbasis gender (KBG) bisa terjadi di situasi apapun termasuk saat situasi konflik  atau  pasca  konflik.  Kekerasan  berbasis  gender  (KBG)  sering  diidentikkan  dengan kekerasan  terhadap  perempuan,  akan  tetapi  juga  mencakup  perbuatan  pelanggaran  antar personal,  organisasi,  atau  berorientasi  politik  yang  dilakukan  terhadap  orang-orang  karena identitas gendernya, orientasi seksual, dan sistem sosial yang hierarki dimana di dominasi laki- laki seperti  di  dalam hubungan keluarga, militer, organisasi,  atau dunia kerja. (O’Toole and Schiffman:1997, dalam tulisan Collins: 2023). KBG mempunyai dampak negatif pada tingkat individu  dan  masyarakat.  Pada  tingkat  individu,  penyintas  dapat  mengalami  hal-hal  negatif seperti:  konsekuensi  kesehatan  fisik  dan  psikologis,  hilangnya  pekerjaan,  kehilangan pendidikan  dan  stigma  buruk  dari  komunitasnya.  Dalam  jangka  panjang,  pengalaman- pengalaman  ini  menghambat  pemberdayaan  perempuan  dan  partisipasi  dalam  pengambilan keputusan,  sehingga  menimbulkan  konflik  lebih  lanjut  dan  ketidakstabilan  lebih  mungkin terjadi (UNDP: 2019). Bagi penyintas KBG yang ada di wilayah pasca konflik, mereka menjadi sasaran  berbagai  jenis  kekerasan  yang  beragam,  dengan  berbagai  dampak  buruk  terhadap kesehatan para penyintas bahkan berdampak ke keluarga mereka. Para penyintas KBG sangat memerlukan  intervensi  yang  menyasar  berbagai  dimensi  yakni  dukungan  psikologis, kesehatan,  dan  ekonomi  untuk  merehabilitasi  mereka  agar  dapat  menjalani  kehidupan  yang produktif (reliefweb.int).

## a. Awal Mula Gerakan Perempuan Mosintuwu Terbentuk
Poso adalah sebuah wilayah yang berada di Sulawesi Tengah. Konflik Poso terjadi pada kurun waktu 1998-2005. Konflik Poso sendiri sudah mereda setelah di sepakatinya Deklarasi Malino. Namun  pasca  konflik,  pembangunan  perdamaian  masih  terus  dilakukan  dan  sangat membutuhkan  peranan  berbagai  elemen  masyarakat,  sayangnya  peran  perempuan  dalam proses rehabilitasi pasca konflik di Poso kurang dilibatkan. Hal inilah yang melatarbelakangi seorang  Lian  Gogali  mendirikan  sebuah  gerakan  perempuan,  yakni  Institut  Mosintuwu (nasional.kompas.com).  Lian  Gogali  adalah  pendiri  dan  ketua  Institut  Mosintuwu.  Institut Mosintuwu berdiri sekitar tahun 2009 tepatnya di Desa Pamona, adalah organisasi masyarakat akar rumput yang bekerja untuk upaya perdamaian dan keadilan pada saat konflik dan pasca konflik  di  wilayah  Kabupaten  Poso  dan  sekitarnya.  Berdiri  atas  keprihatinan  peristiwa kekerasan  yang  mengatasnamakan  agama,  dan  adanya  kepentingan  ekonomi politik  dibalik konflik  kekerasan  yang  berakhir  pada  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  tidak  berpihak kepada  masyarakat  miskin  dan  marginal,  dan  perempuan  akar  rumput.  Saat  ini  Mosintuwu beranggotakan pihak-pihak dari berbagai latarbelakang suku dan agama yang ada di Kabupaten Poso. Nama Mosintuwu sendiri diambil dari bahasa Pamona (salah satu suku di Poso) yang berarti  Bekerja  Bersama-sama.  Adapun  upaya-upaya  Mosintuwu  dalam  membangun perdamaian di Poso dengan berbagai upaya, diantaranya (Babutung: 2018):
1. Sekolah Perempuan Mosintuwu;
2. Perpustakaan Keliling Project Shopia;
3. Perempuan Pembaharu Desa;
4. Lingkar Diskusi dan Aksi;
5. Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA);
6. Radio Komunitas;
7. Koran Perempuan Poso;
8. Dodoha Mosintuwu;
9. Eko Wisata, dan;
10. Usaha Desa.

## b. Mengenal Lian Gogali sebagai Agen Perdamaian Poso
Merlian “Lian” Gogali adalah perempuan kelahiran 28 April 1978. Ia adalah lulusan S2 dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Ia adalah aktivis perempuan yang memantapkan hatinya untuk mendedikasikan hidupnya membangun harmoni perdamaian di Poso. Keputusan
ini  ia  ambil  saat  ia  melakukan  penelitian  atas  tesisnya  yang  berjudul  “Politik  Ingatan Perempuan dan Anak dalam Konflik Poso”. Saat itu, seorang ibu yang ia jadikan narasumber dalam penelitiannya berbalik bertanya, “Terus kalau kamu sudah menulis penelitian tentang kami, lalu apa? Apa yang akan berubah dari kehidupan kami?” (greennetwork.id). Pertanyaan inilah  yang  membuat  seorang  Lian  Gogali  tertampar  dan  memutuskan  kembali  ke  Poso. Sebagai langkah awal, ia membuat sebuah sekolah perdamaian bagi perempuan yang dinamai Sekolah  Perempuan  Mosintuwu.  Melalui  sekolah  ini,  perempuan-perempuan  di  Poso  yang memiliki  latar  belakang  agama  berbeda  berkumpul  menjadi  satu,  sehingga  membuka  ruang bagi  mereka  untuk  saling  berdiskusi  dan  berefleksi,  menyampaikan  permasalahan- permasalahan yang mereka rasakan dan alami, hingga berbagi cerita tentang agama atau tradisi untuk mengurai prasangka-prasangka yang terbangun selama konflik. Proses yang ia tempuh dalam gerakan ini sangat berat, dari larangan para suami yang tidak memperbolehkan istrinya untuk  bergabung,  ancaman  dan  teror  dari  kelompok  agama  yang  menganggap  ilmu pengetahuan  yang  ia  ajarkan  bukanlah  ajaran  Tuhan,  hingga  ketidaksukaan  dari  oknum pemerintah. Namun berkat perjuangannya dan perempuan-perempuan Poso, saat ini Sekolah Mosintuwu telah tersebar di 80 desa di Poso dan memberikan dampak perubahan yang sangat signifikan  dalam  membantu  proses  rehabilitasi  pasca  konflik  di  Poso  (greennetwork.id). Bagaimana perubahan tersebut terjadi, Penulis akan bahas pada sub bab selanjutnya dengan meninjaunya melalui pendekatan Gender-Responsive Peacebuilding .

## c. Gerakan Perempuan Mosintuwu Ditinjau Melalui Pendekatan Gender-Responsive Peacebuilding
Gender-Responsive Peacebuilding atau Pembangunan Perdamaian yang Responsif Gender melibatkan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian, artinya pendekatan pembangunan perdamaian  yang  sensitif  gender  menyoroti  perlunya  pemberdayaan  perempuan  untuk mempertahankan perdamaian di tingkat lokal sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk membangun kapasitas politik, kelembagaan, dan lokal yang kuat (Aggestam dan Holmgren: 2022).  Gerakan  perempuan  Mosintuwu  di  Poso  adalah  contoh  nyata  bagaimana  perempuan terlibat dalam proses perdamaian khususnya pasca konflik.
Penulis akan menjabarkan pendekatan Gender-Responsive Peacebuilding dalam mencegah dan merespon KBG pasca konflik Poso yang diupayakan oleh Gerakan Mosintuwu, sebagai berikut:
1. Pemberdayaan Perempuan dalam Mencegah KBG dan Promosi HAM
Pasca  konflik  Poso,  KGB  sering  dialami  oleh  perempuan-perempuan  disana.  Kasus kekerasan perempuan pasca konflik Poso adalah benar adanya. Laporan yang disusun oleh Komnas Perempuan yang berjudul “Ringkasan Eksekutif: Pelapor Khusus Komnas Perempuan Untuk  Poso,  2009”  dijelaskan  bahwa  terdapat  72  kasus  yang  terdokumentasikan  dimana kekerasan  seksual  mencapai  86.11%  (komnasperempuan.go.id).  Pendampingan  dan perlindungan yang hadir untuk korban salah satunya dari gerakan Mosintuwu. Dalam laman online  Tutura.id  menceritakan  kisah  seorang  perempuan  akar  rumput  bernama  Lina  Laando yang menjadi paralegal di Mosintuwu, ia mengemban tugas menjadi Koordinator Perlindungan Perempuan  dan  Anak  yang  mendampingi  kasus  kekerasan  berbasis  gender  hingga  ke  meja hijau. Paralegal sendiri adalah seseorang yang membantu masyarakat yang bermasalah dengan hukum  dan  khusus  dalam  bentuk  pelayanan,  mediasi,  konsultasi  yang  sifatnya  non-litigasi (tutura.id). Aksi nyata ini juga dilakukan oleh anggota penggerak Mosintuwu lainnya.
Gerakan  Mosintuwu  melalui  Sekolah  Perempuan  Mosintuwu  mengadakan  Kongres Perempuan Poso. Terlaksananya kongres perempuan pertama dan terbesar pasca konflik tahun 2014  tersebut  diinisiasi  oleh  Gerakan  Mosintuwu.  Kemudian  peran  organisasi  internasional yakni Search for Common Ground mendukung dan terlibat dalam kongres ini. Kongres yang dilaksanakan dari tanggal 25 sampai 27 Maret 2014 di Dodoha berjalan dengan sukses. Hal ini dikarenakan kongres ini mampu menghadirkan hampir 450 peserta umum dari 70 desa dan 14 kecamatan di Kabupaten Poso, ditambah para pejabat daerah di Poso. Perempuan-perempuan yang  berasal  dari  berbagai  latar  belakang  yang  berbeda  bagian  dari  korban  konflik  Poso berpartisipasi dalam kongres ini (Purnasanti: 2018). Dari kongres ini melahirkan rekomendasi untuk  perlindungan  perempuan  dan  anak  di  Poso.  Rekomendasi  tersebut  dilayangkan  untuk beberapa pihak seperti pemerintah pusat dan daerah, komnas perempuan, lembaga adat, dan masyarakat. Rekomendasi tersebut bisa diakses melalui https://www.mosintuwu.com/2014/04/12/rekomendasi-perlindungan-perempuan-dan-anak/. Salah satu  poin  penting yang dinyatakan dalam rekomendasi  adalah mendorong Pemerintah Daerah  melalui  P2TP2A ( Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak ) bekerjasama dengan organisasi perempuan di tingkat lokal Kabupaten Poso untuk membangun sistem pengaduan dan pelayanan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tidak berhenti  disitu  saja,  pendekatan  kelembagaan  hukum  yang  dilakukan  gerakan  Mosintuwu untuk melindungi korban KBG adalah dengan melakukan kerjasama dengan kepolisian Poso pada tahun 2018.
Gambar 1. Penandatangan MoU Penghentian Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak antara Gerakan Mosintuwu (Lian Gogali) dan Kepolisian Resort Poso pada tanggal 21 April 2018
(Sumber: VOA Indonesia)
Pendekatan dengan aparat hukum yakni kepolisian menjadi strategi dari Gerakan Mosintuwu dalam mencegah dan merespon KBG di Poso. Tujuanya perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap korban dan pelaku bisa terlaksana dengan adil.

## 2. Peran  Kepemimpinan  Perempuan  dan  Penyediaan  Fasilitas  yang  Aman  bagi Perempuan
Kepemimpinan  perempuan  dalam  gerakan  Mosintuwu  dapat  dilihat  melalui pembentukan Rumah Perlindungan untuk Perempuan dan Anak (RPPA). RPPA ini dibentuk berangkat dari ide Lian Gogali sebagai pimpinan gerakan Mosintuwu. Jalannya kegiatan tim RPPA  diketuai  oleh  seorang  koordinator  bernama  Evi  Tampataku.  Evi  bertugas  memantau, mendata,  mendampingi,  dan  membantu  korban  KBG.  Evi  mengungkapkan  dari  data  RPPA sejak 2014 terdapat 30 kasus KDRT, 31 kasus kekerasan seksual, dan 2 kasus pemerkosaan (mosintuwu.com). Struktur kepemimpinan perempuan dalam RPPA ini menunjukkan bahwa peranan perempuan adalah kekuatan yang berdampak langsung bagi perlindungan perempuan di  Poso.  Gerakan  kolektif  perempuan  yang  diusung  oleh  Mosintuwu  ini  mampu  mengajak perempuan-perempuan  Poso  yang  berasal  dari  berbagai  latar  belakang  untuk  ikut  aktif berperan.  Peran  utama  Gerakan  Mosintuwu  dalam  mencegah  dan  merespon  KBG  ialah memperkuat  pengetahuan  perempuan-perempuan  Poso  melalui  Sekolah  Perempuan  dan membangun RPPA.
RPPA  memiliki  tujuan  utama  untuk  membangun  gerakan  masyarakat  bersama  yang berdasarkan  kesetaraan  dan  bebas  dari  kekerasan.  Proses  membangun  gerakan  ini  dengan memulai  membentuk  tim  RPPA  yang  menjadi  pejuang  anti  kekerasan  terhadap  anak  dan perempuan di desa mereka masing-masing. Tim RPPA ini berjumlah 19 anggota tim dari 17 desa di 10 kecamatan. Kemudian tim ini mendapatkan pelatihan dan keterampilan untuk
melakukan pendampingan dan manajemen kasus kekerasan perempuan dan anak. Pelatihan ini dibimbing oleh Sondang Sidabutar seorang psikolog (mosintuwu.com).
Sejak  tahun  2010,  gerakan  Mosintuwu  melalui  RPPA  memantau  dan  memberikan pendampingan korban KBG di Poso. Adapun kondisi-kondisi umum yang dialami para korban KBG memiliki pola yang sama, diantaranya:
a. Para korban KBG tidak memiliki pengetahuan cukup harus melapor kemana;
b. Para korban KBG cenderung tidak mau melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami karena malu dan dilabeli sebagai aib keluarga;
c. Para korban KBG menghadapi ketakutan untuk melapor karena mereka takut akan diintimidasi atau ditekan oleh pelaku bahkan keluarga pelaku;
d. Para  korban  KBG  tidak  mendapatkan  perlindungan  yang  aman  di  lingkaran keluarganya  dikarenakan  kondisi  miris  yang  terjadi  pelaku  KBG  berasal  dari keluarga terdekat.
Dengan  kondisi-kondisi  tersebut,  maka  gerakan  Mosintuwu  membuat Gerakan  Pertolongan Pertama Pendampingan dan Perlindungan Korban atau Gerakan P3K.
3. Peran  dan  Dukungan  Melalui  Pelatihan,  Asosiasi  Jurnalis  Perempuan,  Dan Membuat Video Dokumenter Edukasi KBG
Beberapa  pendekatan  Gerakan  Mosintuwu  dalam  membangun  edukasi  dan  jalan perubahan menghadapi isu-isu KBG, diantaranya:
a. Kampanye One Billion Rising , kampanye ini dilakukan pada hari Valentine tahun 2017. Dimana  gerakan  massal  perempuan-perempuan  Poso  turun  ke  jalan  utama  Poso  dan melakukan kampanye dengan menyerukan menghentikan segala bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap anak dan perempuan di Poso.
b. Koran Mosintuwu yang dirilis menjadi alat edukasi yang memuat informasi-informasi penting tentang perempuan di Poso.

## Gambar 2. Koran Mosintuwu Menjadi Sarana Aspirasi Suara Perempuan Poso
Sumber: www.mosintuwu.com
c. Melalui Podcast Mosintuwu di link spotify, salah satu pendekatan yang dimanfaatkan dengan media informasi kekinian yakni membuat sebuah podcast.
Gambar 3. Dukungan Edukasi oleh melalui Podcast Mosintuwu tentang Kekerasan
Sumber: podcasters.spotify.com
d. Radio Komunitas Mosintuwu, tahun 2015 Radio Mosintuwu pertama kali mengudara di  gelombang  107.7  FM.  Radio  ini  membahas  berbagai  isu  dan  menjadi  penangkal hoaks. Menjadi wadah untuk menyuarakan pandangan serta pendapat, perkembangan dinamika sosial, ekonomi, dan terkait kekerasan berbasis gender di Poso.

## 4. Akses Penyembuhan Trauma
Mosintuwu  membentuk  Gerakan  Pertolongan  Pertama  Pendampingan  dan Perlindungan Korban atau Gerakan P3K pada tahun 2014. Salah satu implementasi gerakan P3K ini melakukan pendampingan kepada korban KBG yang dilakukan oleh Lina Laando
Meninjau Peran Gerakan Perempuan Mosintuwu Pasca Konflik Poso dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Melalui Pendekatan Gender-Responsive Peacebuilding
sebagi paralegal pendamping korban kekerasan seksual. Salah satu kasus yang Lina dampingi adalah korban pemerkosaan bergilir yang dialami oleh remaja berusia 15 tahun.
Gambar 4. Lina Laando, Pendamping Korban Kekerasan Seksual
(Sumber: Tutura.id)
Beberapa agenda-agenda yang dilakukan oleh gerakan P3K Mosintuwu, diantaranya:
1. Disepakati  setiap  bulannya,  tim  mencatat  kasus-kasus  kekerasan  yang  terjadi  di desa;
2. Tim  akan  menganalisis  metode  dan  mekanisme  pendekatan  terhadap  korban  dan pelaku;
3. Tim akan memberikan pendampingan kepada korban dan membantu korban untuk bisa sembuh dari traumanya;
4. Tim  mengupayakan  jalur  hukum  untuk  membawa  kasus  kekerasan  yang  dialami korban.

## KESIMPULAN
Konflik  Poso  telah  berakhir  namun  proses  pembangunan  perdamaian  berkelanjutan masih terus dirawat dan melibatkan berbagai pihak hingga saat ini. Tidak terkecuali dari sisi kelompok masyarakat, khususnya kehadiran gerakan perempuan yakni Mosintuwu. Gerakan Mosintuwu lahir pasca konflik Poso. Dari pembahasan dan analisis mengenai peran gerakan Mosintuwu  melalui  pendekatan gender-responsive  peacebuilding dalam  mencegah  dan merespon KBG pasca konflik Poso diperoleh beberapa poin penting, yakni:
1. Gerakan  Mosintuwu  berperan  aktif  dalam  membangun  perdamaian  pasca  konflik  di Poso dari usaha yang dimulai dari bawah yang menemui banyak hambatan namun tetap eksis hingga sekarang;
2. Pendekatan-pendekatan yang diambil oleh gerakan Mosintuwu sangat responsif gender dibuktikan  dengan  pembentukan  Rumah  Perlindungan  untuk  Perempuan  dan  Anak (RPPA);
3. Sekolah Perempuan Mosintuwu merupakan sebuah cara yang memupuk nilai toleransi, nilai kesetaraan gender, dan membantu memperkuat pengetahuan perempuan di Poso;
4. Gerakan  Mosintuwu  menyediakan  akses  penyembuhan  trauma  bagi  korban  KBG dengan  membentuk  Gerakan  Pertolongan  Pertama  Pendampingan  dan  Perlindungan Korban  (P3K)  yang  memberdayakan  perempuan  sebagai  paralegal  mendampingi korban KBG.
5. Pemanfaatan  berbagai  media  untuk  memperluas,  mengedukasi,  menyadarkan masyarakat  tentang  isu-isu  kekerasan  berbasis  gender  sangat  inovatif,  dimulai  dari media radio dan koran, kampanye langsung dijalanan, hingga media podcast di spotify.

## DAFTAR PUSTAKA
African Union. (2024). A Reflection Contribution by African Women to  Peace and Security Agenda  on  The  Continent .    Diakses  melalaui https://au.int/en/articles/reflection- contributions-african-women-peace-and-security-agenda-continent
Aggestam, Karim. Holmgren, Linda Eitrem.  (2022). The Gender Resilience Nexus in Peacebuilding The  Quest for Sustainable Peace . Journal of International Relations and Development. Diakses melalui https://link.springer.com/article/10.1057/s41268-022- 00269-9
Collins,  Anthony.  (2013). Gender-Based  Violence. Publisher:  Springer  Reference. https://www.researchgate.net/publication/280978228_Gender-Based_Violence
General  Assembly  Security  Councial.  (2010). Women’s  Participation  in  Peacebuildin g. Diakses  melalui https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27- 4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20S%202010%20466.pdf
Indonesia  Baik  Id.  2020.  Diakses  melalui https://indonesiabaik.id/infografis/keistimewaan- perempuan-dalam-pasukan-penjaga-perdamaian
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi .  “Apa itu Kekerasan Seksual” .
Diakses melalui https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan- seksual/
KEMEN PPPA. Perempuan Sebagai Agen Perdamaian Mampu Terlibat dalam Penyelesaian Konflik.
Diakses Melalui
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2930/perempuan-sebagai-agen- perdamaian-mampu-terlibat-dalam-penyelesaian-konflik
Kendall  Oswald.  2023. GENDER  DISCRIMINATION:  AN  OVERVIEW  OF  HISTORICAL AND  CONTEMPORARY  ISSUES .  Journal  Of  The  International  Academy  For  Case Studies, 29 (1), Pp.1-2. Ffhal-04109042f
Koran Mosintuwu Edisi 1. Diakses Melalui https://www.mosintuwu.com/wpcontent/uploads/2015/01/4.pdf
Kompas.com.  (2016). Merehabilitasi  Perempuan  Korban  Konflik  Poso  Lewat  Sekolah Toleransi. Diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2016/06/13/09251971/NaN
Komnas  Perempuan.  Pelapor  Khsusu  Komnas  Perempuan  Untuk  Posos.  Perempuan  dalam Jeratan  Impunitas:  Perlanggaran  &  Penanganan.  Dokumentasi  Pelanggaran  HAM Terhadap Perempuan Selama Konflik Bersenjatan di Poso 1998-2005. Dikases Melalui https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/pelapor-khusus- komnas-perempuan-untuk-poso-perempuan-dalam-jeratan-impunitas-pelanggaran-and- penanganan-dokumentasi-pelanggaran-ham-terhadap-perempuan-selama-konflik- bersenjata-di-poso-1998-2005
Maryanti  Babutung.  (2020). Peran  Institut  Mosintuwu  dalam  Membangun  Budaya Perdamaian  melalui  Kaum  Perempuan  di  Kabupaten  Poso,  Sulawesi  Tengah . JILS (Journal of International and
Local Studies) , 2 (1), 74–87.
https://doi.org/10.56326/jils.v2i1.703
Munawwarah,  Fathia.  (2023). Perempuan  Akar  Rumput  Turun  Tangan  Usust  Kekerasan  di Poso. Tutura Id. Diakses Melalui https://tutura.id/homepage/readmore/perempuan-akar- rumput-turun-tangan-usut-kekerasan-di-poso-1672995305
Muamar, Abul. (2023). Lian Gogal, Menghidupkan Kembali Harmoni di Poso Lewat Sekolah Perdamaian. Green Network
Asia, Indonesia . Diakses melalui https://greennetwork.id/figur/lian-gogali-menghidupkan-kembali-harmoni-di-poso- lewat-sekolah-perdamaian/
Purnasanti, Linda Uji. 2018. Efektifitas Peran Seacrh for Common Ground dalam Menangani Kejahatan  Kemanusiaan  terhadap  Perempuan  dan  Anak-anak  Korban  Konflik  Posos 2009-2016. Volume 4 Nomor 1 Hal 9-21. Journal of International Relations.
Podcast  Mosintuwu.  (2020).  Diakses  melalui https://podcasters.spotify.com/pod/show/radio- mosintuwu/episodes/EP--4--RUMAH-AMAN---Kekerasan-Verbal-eigc4q
Relief Web. (2024). “ Gender Based Violence in The Context of Armed Conflict in Northern Ethiopia. Diakses  Melalui https://reliefweb.int/report/ethiopia/gender-based-violence- context-armed-conflict-northern-ethiopia
Red  Line  Indonesia.  (2021). Bentuk-bentuk  Kekerasan  Berbasis  Gender .  Diakses  melalui https://redlineindonesia.org/bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-gender/
UNDP Gender and Recovery Toolkit. (2020). Diakses melalui https://www.undp.org/publications/undp-gender-and-recovery-toolkit
UN News. (2023). Explainer: Why Women’s Role in Sustaining Peace is More Critical Than Ever . Diakses Melalui https://news.un.org/en/story/2023/10/1142762 UNDP. Concept Note: Gender Responsive Peace Building . Diakses melalui https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/oslo_governance_centre/a ef3d9f570ceba2cbf309be1da98f946dcd03f0944dc7b2b5d6df12fd2a69c67.pdf
VOA Indonesia. (2018). Institut, Polres Poso Sepakati Penghentian Kekerasan terhadap Perempuan  dan  Anak. Di  Akses  Melalui https://www.voaindonesia.com/a/institut- mosintuwu polres-poso-sepakati-penghentian-kekerasan-terhadap-perempuan-dan- anak/4359976.html
Website Resmi Mosintuwu. (2016). “Membangun Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak. Diakses  melalui https://www.mosintuwu.com/2016/04/09/training-membangun-rumah- perlindungan-perempuan-dan-anak/
Website  Resmi  Mosintuwu.  (2018). Rayakan  Hari  Kartini,  Pastikan  Perlindungan  Anak dengan Nota
Kesepahaman. Diakses Melalui
https://www.mosintuwu.com/2018/04/22/rayakan-hari-kartini-institut-mosintuwu-dan- polres-tandatangani-nota-kesepahaman-hentikan-kekerasan-terhadap-perempuan-dan- anak/
Website Resmi Mosintuwu. Diakses melalui https://www.mosintuwu.com/tentang-kami/