## Kepastian Hukum Dalam Sengketa Restitusi Terhadap  Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak
1 Yuherman, 2 Fahririn, 3 Ghina Afifah Email : Yuherman@usahid.ac.id , fahririn@usahid.ac.id

## Abstrak
Tindak  Pidana  Pemerkosaan  adalah  bentuk  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  oleh  pelaku kekerasan  dengan  cara  pemaksaan  dan  ancaman  yang  dilakukan  terhadap  korban.  Korban  yang dimana terutama anak, akan mengalami trauma dan stress bahkan dapat  merusak masa depan anak tersebut.  Hal  ini  tentunya  harus  mendapatkan  perhattian  yang  lebih  terhadp  korban  yang  masih dibawah  umur.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yurisdis  normative.  Dalam  penelitian memberikan  kesimpulan  bahwa  Restitusi  dalam  tindak  pidana  pemerkosaan  dapat  membantu memulihkan kerugian ekonomi atau psikologis yang diakibatkan oleh tindakan atau kejahatan yang terjadi.  Namun,  perlu  diperhatikan  bahwa  restitusi  mungkin  tidak  selalu  memberikan  kepastian hukum  secara  menyeluruh  bagi  korban.  Meskipun  restitusi  dapat  diberikan,  hal  itu  tidak  akan mengembalikan  korban  ke  kondisi  sebelumnya  secara  menyeluruh  atau  menghilangkan  dampak emosional yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut

## Kata kunci : Restitusi, Anak, Pemerkosaan, Korban

## Abstract
Rape is a form  of sexual  violence  committed  by  the perpetrator  by means  of  coercion and threats  to  the  victim. Victims,  especially  children,  will  experience  trauma  and  stress  can  even  ruin the child’s future. Of course, this should be more careful for the victims who are still under the age. This study uses the jurisdis normative method. The study concluded that Restitution in rape crimes can help restore the economic or psychological losses caused by the actions or crimes that occurred. However,  it  should  be  noted  that  a  refund  may  not  always  provide  complete  legal  certainty  to  the victim.  Although  reimbursement  may  be  granted,  it  will  not  return  the  victim  to  its  previous condition thoroughly or eliminate the emotional impact caused by the event.

## Keywords: Child, Rape, Victim

## 1. PENDAHULUAN
Tindak  kekerasan  dalam  masyarakat  sebenarnya  bukan  suatu  hal  yang  baru. Kekerasan  sering  dilakukan  bersama  dengan  salah  satu  bentuk  tindak  pidana,  seperti yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Tindak  pidana dilakukan  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  sedangkan  cara  bagaimana
kekerasan  dilakukan  atau  alat  apa  yang  dipakai,  tetapi  tergantung  pada  kasus  yang timbul . 1
Moeljatno  mendefinisikan  pencabulan  sebagai  "Sebagai  segala  perbuatan  yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu ke kelaminannya". Definisi  ini  lebih  berfokus  pada  tindakan  yang  dilakukan  oleh  orang  berdasarkan nafsunya,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  melanggar  susila  dan  dapat dipidana.  Permasalahan  kekerasan  seksual  sangat  kompleks  dan  tersebar  di  seluruh dunia.  Kekerasan  seksual  sebenarnya  lebih  dari  itu,  meskipun  sering  dianggap  sebagai kejahatan  kesusilaan.  Kriminalitas,  kejahatan  terhadap  Hak Asasi  Manusia  (HAM),  dan masalah ketidakadilan gender adalah semua contoh kekerasan seksual. 2
Beberapa waktu ini kejahatan seksual sangat meningkat, dibandingkan anak laki- laki,  anak  perempuan  umumnya  lebih  sering  menjadi  korban  pencabulan  dan pemerkosaan.  Mereka  seringkali  bukan  hanya  menjadi  korban  kekerasan  seksual pacarnya  namun  juga  pelecehan  keluarganya  sendiri,  tetapi  umumnya  menjadi  korban tindak  pemerkosaan  yang  dilakukan  orang  asing 3 .  Setiap  bentuk  pencegahan  dan penanganan  kekerasan  seksual  termasuk  dalam  upaya  penghapusan  kekerasan  seksual. Oleh  karena  itu,  tujuan  yang  akan  dicapai  dalam  upaya  penghapusan  kekerasan  seksual adalah  sebagai  berikut:  mencegah  segala  bentuk  kekerasan  seksual;  kedua,  menangani, melindungi,  dan  memulihkan  korban;  ketiga,  menindak  pelaku;  dan  keempat, memastikan  bahwa  kewajiban  negara,  peran  keluarga,  partisipasi  masyarakat,  dan tanggung jawab perusahaan terpenuhi. 4 .
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  kejahatan  yang  menyangkut masalah  seksualitas  diatur  secara  khusus  pada  Bab  XIV  :  Kejahatan  Kesusilaan.  Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan adanya unsur kekerasan atau  ancaman  kekerasan  yang  digunakan  seseorang  untuk  memaksa  perempuan melakukan persetubuhan adalah Pasal 285 yang berbunyi
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Salah satu korban pemerkosaan yang sangat sering ditemukan dalam kasus pemerkosaan ialah anak dibawah umur. Anak asalah masa depan  bangsa  dan  generasi  penerus  cita-cita  bangsa,  sehingga  setiap  anak  berhak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang,  berpatisipasi  serta  berhak  atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. 5
1 Simbolon, Laurensius Arliman, 2016, Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Wacna Kebiri Dan Bahaya LGBT Bagi Regenerasi Bangsa), Yogyakarta, Hlm 37
2 Rohani Budi Prihatin, Et.Al, 2017, Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif , Jakarta, 2017, Hlm 5.
3 Bagong Suyanto, 2018, Problem Pendidikan dan Anak Korban Tindak Kekerasan , Yogyakarta, Hlm 3
4 Sulistyowati Irianto Dan Lidwina Inge Nurthjahjo, 2020, Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Dan Persidangan , Jakarta, Hlm 346
5 Angger Sigit Pramukti, Dan Faudy Primaharsya, Sistem Peradilan Anak , Hlm. 5
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Pasal  1  Angka  1 menyatakan :
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tindakan perkosaan anak menjadi penekanan utama mengingat  keadaan  rentan  dan  sangat  lemah  dari  anak  yang  bisa  disalahgunakan  oleh pelaku  kejahatan.  Harus  diakui  pemikiran  pembentuk  KUHP  sudah  sangat  maju  dalam mengedepankan hak-hak anak mengingat pada masa 1918 hak anak belum termasuk dari bagian  hak  asasi  manusia.  Gagasan  perlindungan  hak  anak  mendapatkan  respon Indonesia pada tahun 2002 dengan diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Anak
Undang-Undang  Republik  Indonesia  31 Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi dan  Korban  mengatur  perlindungan  korban  tindak  pidana  dan  pemenuhan  hak  mereka. Undang-undang  ini  mengatur  perlindungan  korban  tindak  pidana  dan  mencakup  segala upaya  pemenuhan  hak  dan  bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  atau korban  yang  wajib  dilakukkan.  Selain  itu,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  35  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban memperkuat upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban. Restitusi, atau ganti rujukan, adalah salah satu cara untuk melindungi korban sebagai upaya untuk memenuhi hak mereka.. 6
Restitusi  adalah  salah  satu  jenis  ganti  rugi  yang  dapat  diberikan  kepada  korban tindak  pidana.  Prinsip  pemulihan  dalam  keadaan  semula,  atau  restitutio  in  integrum, menetapkan bahwa korban pelanggaran kriminal harus dikembalikan ke  kondisi  semula segera  setelah  kejadian,  kecuali  jika  ada  bukti  bahwa  itu  tidak  akan  mungkin  untuk korban  kembali  ke  kondisi  semula.  Menurut  prinsip  ini,  pemulihan  korban  harus selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek dampak kejahatan. Konsep restitusi ini biasanya dikembangkan dan diberikan kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana di hampir banyak negara. Menurut gagasan ini, orang yang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab harus memberikan kompensasi yang adil dan tepat kepada korban dan keluarganya. 7
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di  sisi  lain,  memastikan  bahwa  saksi  dan  korban  memiliki  rasa  aman  saat  memberikan keterangan  mereka  selama  proses  pemeriksaan.  Karena  perwujudan  rasa  aman  yang sering  tidak  sesuai  dengan  tujuan  dari  undang-undang  tersebut,  korban  lebih  cenderung untuk  tetap  diam.  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  mengatur  tugas  orang  tua  dan keluarga terhadap  anak-anak yang menjadi  korban kekerasan seksual.   Tergantung  pada konteks  dan  tujuan  restitusi,  restitusi  kepada  korban  dapat  memberikan  beberapa kepastian hukum. Restitusi secara hukum bertujuan untuk memberikan kompensasi yang
6 Maria Novita Apriyani, Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jurnal Risalah Hukum , Volume 17, Nomor 1, hlm 2-3
7 Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, “Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban” , (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban), hal. 16.
adil  atau  mengembalikan  pihak  yang  dirugikan  ke  posisi  mereka  sebelum  kerugian terjadi.
Dalam  beberapa  kasus,  pemberian  restitusi  dapat  memberikan  kepastian  hukum bagi korban karena mereka menerima penggantian yang adil atas kerugian yang mereka alami. Restitusi tersebut dapat membantu memulihkan kerugian ekonomi atau psikologis yang  diakibatkan  oleh  tindakan  atau  kejahatan  yang  terjadi.  Namun,  perlu  diperhatikan bahwa  restitusi  mungkin  tidak  selalu  memberikan  kepastian  hukum  secara  menyeluruh bagi korban. Misalnya, dalam kasus tindak pidana pemerkosaan pada anak, hal itu tidak akan  mengembalikan  korban  ke  kondisi  sebelumnya  secara  menyeluruh  atau menghilangkan dampak emosional yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum  sebagai  sebuah  bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktirn (ajaran). 8

## 3. PEMBAHASAN
a. Manfaat Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan pada Anak
Perlindungan  korban  dapat  dipahami  sebagai  perlindungan  untuk memperoleh  jaminan  hukum  atas  penderitaan  atau  kerugian  korban  kejahatan. Segala  sesuatu  yang  dapat  meringankan  penderitaan  yang  dialami  seseorang  akibat viktimisasi  yang  berarti  penderitaan,  dapat  dicapai  dengan  mengurangi  penderitaan fisik  dan  psikis  korban.  Dalam  hubungan  pelaku,  restitusi  merupakan  indikasi resosialisasi tanggung jawab sosial pelaku. Dalam hal ini, ganti rugi tidak dikaitkan dengan keefektifannya dalam membantu korban, tetapi lebih sebagai alat bagi pelaku untuk menyadarkan korban atas kejahatan tersebut
Salah  satu  dampak  perbuatan Terdakwa  menyebabkan  rusaknya  fungsi  otak anak sebagaimana dikenal dalam teori Psikologi ada 3 (tiga) macam jenis sakit yang berkaitan dengan otak, yaitu :
1) Neurotik, yaitu orang normal yang bermasalah;
2) Psikotik,  yaitu  gangguan  mental  berat  yang  ditandai  dengan  diskoneksi  dengan kenyataan;
3) Psikopatik,  yaitu  gangguan  kepribadian  yang  dicirikan  bermasalah  dengan lingkungan sosialnya, tetapi yang bersangkutan tidak merasa dirinya bermasalah
8 5. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Cet , PT Rajagrafindo Persada, Hlm 207-208.
Pencabulan  dan  kriminal  perkosaan  pada  hakekatnya  merupakan  bentuk kekerasan  seksual  melalui  kekerasan  yang  mengandung  ancaman,  bukan  ajakan sukarela  untuk  berhubungan  seksual,  yang  sangat  mengganggu  ketentraman  dan menimbulkan  rasa  trauma  bagi  masyarakat,  khususnya  korban. Anak  yang  menjadi korban  kejahatan  seksual  berhak  mendapatkan  perlindungan  khusus  sebagaimana diatur dalam Pasal 69A  Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2014 tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  sebagai berikut:
Perlindungan  Khusus  bagi  Anak  korban  kejahatan  seksual  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:
a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
b. Rehabilitasi sosial;
c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai  dari  penyidikan,  penuntutan,  sampai  dengan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan.
Mengatur  perlindungan  khusus  terhadap  anak  korban  kejahatan  seksual,
pendidikan  reproduksi,  nilai-nilai  agama  dan  moral,  rehabilitasi  sosial,  dukungan psikososial  selama  perawatan  dan  pemulihan,  serta  pemberian  perlindungan  dan dukungan  pada  semua  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan. Lebih lanjut dalam Pasal 71 sebagai berikut :
Perlindungan  Khusus  bagi  Anak  korban  perlakuan  salah  dan  penelantaran sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59  ayat  (2)  huruf  m  dilakukan  melalui  upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.
Mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran  dilakukan  melalui  upaya  pengawasan,  konseling,  rehabilitasi  sosial, dan  pendamping  sosial.  Upaya  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  dan  anak korban  perkosaan,  baik  anak-anak  maupun  orang  dewasa,  merupakan  proses  dari korban  dalam  memperjuangkan  hak-haknya.  Hak  anak  dan  perempuan  merupakan bagian dari hak asasi  manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi. Secara teori,  perlindungan  korban  dapat  ditawarkan  dengan  berbagai  cara  tergantung  pada penderitaan/kerugian korban.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, ketentuan mengenai restitusi diatur dalam satu pasal sebagai berikut:
Pasal 7 (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: a.  hak  atas  kompensasi  dalam  kasus  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat;  b. hak  atas  restitusi  atau  ganti  kerugian  yang  menjadi  tanggung  jawab  pelaku  tindak pidana. (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. (3)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pemberian  kompensasi  dan  restitusi  diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan  restitusi  diatur  dalam  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi  korban tindak pidana yaitu :
Pasal  3  Restitusi  bagi  Anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  berupa:  a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat  tindak  pidana;  dan/atau  c.  Penggantian  biaya  perawatan  medis  dan/atau psikologis.
Menuntut  keadilan  bagi  korban  perkosaan  tidak  cukup  untuk  menghukum pelaku pemerkosaan, tetapi sampai penderitaan korban perkosaan sembuh dan ganti rugi  atas  kerugian  akibat  peristiwa  perkosaan  membuat  korban  tidak  dapat menanggungnya.  Dia  harus  memberikan  kesaksiannya  sehubungan  dengan pengaduan  dan  selama  persidangan,  dimana  korban,  dengan  penderitaannya,  harus membayar  biaya  penuntutan  kejahatan  yang  dilakukan  terhadapnya.  Korban perkosaan  berhak  atas  kompensasi  dan  rehabilitasi  sampai  sembuh  total  dan dipulihkan  keadaannya,  baik  oleh  pelaku  perkosaan  maupun  oleh  negara.  Korban harus  sepenuhnya  berhak  atas  hak  ini.  Peran  keluarga  dan  masyarakat  dalam mendukung  dan  melindungi  korban  perkosaan,  sehingga  korban  tidak  merasa sendirian dalam kompleksitas kejahatan yang mereka hadapi.
Korban  perkosaan  yang  mengenal  pelaku  kemungkinan  besar  akan mengalami perkosaan berulang dan berkepanjangan. Pemerkosaan jenis inilah yang membuat  kondisi  korban  menjadi  serba  salah,  karena  korban  harus  memikul  beban ganda sendirian, diperkosa berkali-kali, dan dirahasiakan dari orang lain. Akibatnya juga  membuat  korban  merasa  tidak  berdaya,  lemah  dan  ketakutan.  Akibat  dari perbuatan  seorang  pelaku  pemerkosaan  tersebut  tidak  bisa  hanya  dalam  perawatan Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  dikarenakan  kebanyakan  korban  telah mengalami  dampak buruk yaitu seperti kesehatan fisik  yang merusak selaput  darah para  korban,  dampak  Kesehatan  mental  para  korban  yang  akan  membekas  dan merusak  mental  masa  depan  korban,  hingga  biaya  yang  akan  dikeluarkan  korban kedepannya, kerugian-kerugian seperti inilah yang diderita korban.
Terlalu sedikit perhatian diberikan kepada para korban yang paling menderita dari peristiwa yang mereka saksikan. Korban seringkali diperlakukan sebagai pihak yang  diabaikan  dalam  proses  pengadilan.  Penderitaan  mental  dan  emosional merupakan  akibat nyata  dari tindak pidana perkosaan. Selain  itu, korban  perkosaan adalah  anak  di  bawah  umur  yang  sangat  mempengaruhi  psikologi  dan  masa  depan anak. Anak korban perkosaan adalah kelompok yang paling sulit disembuhkan. Masa depannya hancur, dan bunuh diri adalah satu-satunya pilihan bagi mereka yang tidak dapat  menanggung  beban.  Rasa  malu,  rasa  tercemar  dan  kejadian  yang  parah  ini masih  menghantui  para  korban,  sehingga  tidak  jarang  mereka  mengambil  jalan pintas untuk melupakan dan mengakhiri semua penderitaannya.
b. Kepastian  Hukum  dalam  Pemberian  Restitusi  Terhadap  Tindak  Pidana Pemerkosaan Pada Anak
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menjelaskan perlindungan  yang  dimana  anak  berhak  dilindungi  secara  psikologis  akibat  tindak kekerasan seksual seperti pemerkosaan sebagai berikut :
Pasal  59  ayat  (2)  huruf  i  dan  j  :80  (1)  Perlindungan  Khusus  kepada  Anak sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  kepada:  a. Anak  korban  Kekerasan fisik dan/atau psikis; b. Anak korban kejahatan seksual;
Pasal 59A :81 Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal  59  ayat  (1)  dilakukan  melalui  upaya:  a.  penanganan  yang  cepat,  termasuk pengobatan  dan/atau  rehabilitasi  secara  fisik,  psikis,  dan  sosial,  serta  pencegahan penyakit  dan  gangguan  kesehatan  lainnya;  b.  pendampingan  psikososial  pada  saat pengobatan sampai pemulihan; c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
Pasal  69A  :  Perlindungan  Khusus  bagi  Anak  korban  kejahatan  seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf  j dilakukan melalui upaya: a. edukasi  tentang  kesehatan  reproduksi,  nilai  agama,  dan  nilai  kesusilaan;  b. rehabilitasi  sosial;  c.  pendampingan  psikososial  pada  saat  pengobatan  sampai pemulihan;  dan  d.  pemberian  perlindungan  dan  pendampingan  pada  setiap  tingkat pemeriksaan  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan,  sampai  dengan  pemeriksaan  di sidang pengadilan.
Restitusi bermanfaat terhadap korban kejahatan sebagai upaya penanggulangan  kejahatan,  menekan  tingkat  kejahatan  yang  terjadi  di  negara  kita, melindungi  dan  membantu  dan  memulihan  korban  kejahatan  seksual,  selain  itu dengan adanya restitusi juga berupaya mengembalikan kondisi korban dalam kondisi semula walaupun korban tidak akan mungkin kembali kepada kondisi yang semula.
Suatu  bentuk  pelaksanaan  restitusi  yang  ditujukan  untuk  memberikan manfaat  bagi  korban  kejahatan,  sejalan  dengan  teori  utilitarianisme,  suatu  teori pemikiran  yang  memberikan  kesejahteraan  kepada  masyarakat  secara  keseluruhan, dimana  keadilan  diukur  dari  seberapa  banyak  ia  melayani  kebaikan  masyarakat. menguntungkan  orang.  Untuk  memberi  manfaat  bagi  masyarakat  secara  umum, penerapan  keseimbangan  utilitarian  lebih  tepat  ketika  negara  juga  bertanggung jawab  dan  berempati  kepada  rakyatnya  atas  kegagalannya  melindungi  dan mendisiplinkan  rakyatnya.  Upaya  penanggulangan  yang  dilakukan  Layanan  sosial untuk  membantu  para  korban  pemerkosaan  memulihkan  kesehatan  mental  korban. Korban  dan  pelaku  dapat  berupa  individu,  kelompok  maupun  masyarakat  yang menderita kerugian akibat perbuatan pelaku.
Kerugian  yang  diderita  menimbulkan  tekanan  batin  dan  tekanan  psikologis para  korbannya,  seperti  perasaan  jengkel,  mudah  tersinggung,  ketakutan  terus- menerus terhadap trauma, stres atau bahkan gangguan jiwa. Restitusi yang diberikan oleh pelaku dan pengadilan tidak menjamin masa depan korban yang dimana korban pemerkosaan  tersebut  adalah  anak,  dan  dampak  dari  perbuatan  pelaku  akan  lama untuk  dipulihkan.  Disisi  lain  juga  korban  akan  merasa  bersalah  dan  akan  terus menyalahkan  dirinya  terutama  untuk  korban  yang  hamil  dan  melahirkan  anak. Upaya  pemulihan  korban  dengan  pemberian  restitusi  tersebut  tidak  bisa  menjamin masa  depan  korban  yang  oleh  sebab  itu  diperlukan  penangan  lebih  lanjut  terkait
pemulihan  korban.  Pemulihan  korban  yang  sebaiknya  diberikan  berupa  terapi psikologis,  bahwa  terapi  tersebut  dapat  melatih  korban  untuk  mengidentifikasi masalah, fokus pada pemecahan masalah, serta berpikir praktis dan positif
Faktor  yang  mempengaruhi  restitusi  sebagai  perlindungan  hukum  terhadap korban  pemerkosaan  anak  yaitu  berkekuatan  hukum  yang  dimana  ketentuan perundang-undangan  khusus  telah  memberikan  landasan  bagi  perlindungan  korban termasuk  dalam  bentuk  pemberian  tuntutan  ganti  kerugian  yang  dilakukan  oleh pelaku  kepada  korban,  adanya  keadilan  bagi  korban  tindak  pidana  pemerkosaan dalam hal ganti rugi yang diderita korban.
Pemberian  restitusi  mencakup  ketentuan  yang  berlaku,  misalnya  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006,  diperbaharui  dengan  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  2014  tentang  LPSK  yang  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan khususnya kepada saksi  dan  korban sudah baik  dalam segi  hukumnya tetapi  belum dapat  menjamin  masa  depan  korban  tersebut.    Faktor-faktor  penghambat  restitusi yaitu :
1. Tidak  adanya  standar  minimum  dan  standar  maksimum  besar  restitusi yang dibebankan
2. Adanya  ketidakmampuan  dari  terdakwa  untuk  memenuhi  pembayaran restitusi yang dibebankan
3. Sulitnya pelaksanaan atau eksekusi terkait dengan penerapan restitusi
4. Kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum terkait dengan tujuan penerapan pembebanan restitusi
5. Kurangnya  pemahaman  dari  pihak  terdakwa  maupun  dari  keluarga korban terkait dengan pembebanan pembayaran restitusi
6. Adanya  ketidaksepakatan  antara  keluarga  korban  maupun  dengan terdakwa terkait dengan besaran jumlah restitusi.
Pelaksanaan  restitusi  terhadap  korban  dalam  segi  hukum  sudah  mencakup tetapi tidak dalam segi kehidupan kedepan para korban. Dalam hal ini kepolisian dan jaksa penuntut umum diharapkan untuk selalu melakukan koordinasi dengan korban dan  juga  keluarganya  untuk  mengetahui  apakah  korban  mendapatkan  proses pemulihan  yang  baik  dan  berjangka  panjang.  Para  korban  juga  untuk  lebih memperjuangkan kesehatan dan restitusi yang telah diberikan oleh pengadilan.
Memberikan ganti rugi kepada anak yang menjadi korban pemerkosaan dapat menjadi  bagian  dari  upaya  untuk  memberikan  kepastian  dan  keadilan  hukum. Namun,  penting  untuk  memahami  bahwa  ganti  rugi  secara  finansial  tidak  dapat sepenuhnya menggantikan kerugian yang dialami oleh korban, terutama dalam kasus kejahatan  serius  seperti  pemerkosaan.  Ganti  rugi  finansial  dapat  memberikan bantuan praktis bagi korban pemerkosaan, seperti biaya pengobatan medis, layanan konseling, atau dukungan psikologis.  Ini  dapat  membantu  korban dalam pemulihan mereka  dan  memastikan  bahwa  mereka  memiliki  akses  ke  sumber  daya  yang diperlukan.
Namun,  penting  untuk  diingat  bahwa  keadilan  hukum  tidak  hanya  berarti memberikan  ganti  rugi  finansial  kepada  korban.  Keadilan  hukum  juga  melibatkan proses  peradilan  yang  adil,  dengan  memastikan  bahwa  pelaku  diadili  dan  dihukum
sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, upaya perlindungan dan pencegahan yang efektif juga harus diperhatikan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Selain  ganti  rugi  finansial,  penting  juga  untuk  memberikan  perlindungan kepada  anak  korban  pemerkosaan,  termasuk  tindakan  untuk  menjaga  kerahasiaan identitas  mereka  dan  mencegah  pemerkosaan  berulang.  Pemberian  dukungan konseling,  pendidikan,  dan  bimbingan  yang  tepat  juga  penting  untuk  membantu pemulihan korban.
Dalam  upaya  memberikan  kepastian  dan  keadilan  hukum  bagi  korban pemerkosaan  anak,  penting  untuk  mempertimbangkan  berbagai  faktor,  seperti keamanan,  pemulihan  psikologis,  dukungan  medis,  dan  perlindungan  jangka panjang.  Sistem  peradilan  harus  bekerja  sama  dengan  berbagai  pihak  terkait, termasuk  lembaga  pemerintah,  organisasi  non-pemerintah,  dan  profesional  terlatih, untuk  memastikan  bahwa  korban  mendapatkan  perlindungan  dan  perawatan  yang tepat.
Selain  itu,  ada  faktor-faktor  lain  yang  dapat  memengaruhi  kepastian  hukum bagi  korban,  seperti  proses  peradilan  yang  kompleks,  birokrasi,  dan  keterbatasan sumber  daya  yang  mempengaruhi  implementasi  restitusi.  Terkadang,  meskipun pengadilan  telah  memerintahkan  restitusi,  proses  penagihan  dan  pelaksanaan restitusi  tersebut  dapat  sulit  dilakukan.  Pemberian  restitusi  dapat  memberikan sebagian  kepastian  hukum  bagi  korban  dengan  memberikan  kompensasi  yang  adil atas  kerugian  yang  mereka  alami.  Namun,  hal  tersebut  tidak  selalu  memberikan kepastian  hukum  secara  menyeluruh  tergantung  pada  kompleksitas  kasus, implementasi  restitusi,  dan  dampak  yang  tidak  dapat  diatasi  sepenuhnya  oleh restitusi.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam  pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Manfaat  restitusi  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  tindak  pidana pemerkosaan anak yaitu sebagai upaya penanggulangan kejahatan, menekan tingkat kejahatan  yang  terjadi  di  negara  kita,  melindungi  dan  membantu  dan  memulihan korban  kejahatan  seksual,  selain  itu  dengan  adanya  restitusi  juga  berupaya mengembalikan  kondisi  korban  dalam  kondisi  semula  walaupun  korban  tidak  akan mungkin  kembali  kepada  kondisi  yang  semula,  oleh  karena  itu  restitusi  yang diberikan kepada korban tidak menjamin kehidupan kedepan korban dan kesehatan mental korban.
2. Kepastian  hukum  dalam  Pemberian  restitusi  kepada  korban  dapat  memberikan sebagian kepastian hukum tergantung pada konteks dan tujuan dari restitusi tersebut. Restitusi  secara  hukum  bertujuan  untuk  mengembalikan  pihak  yang  dirugikan  ke posisi  sebelum  kerugian  terjadi  atau  untuk  memberikan  kompensasi  yang  adil  atas kerugian  yang  diderita.  Dalam  beberapa  kasus,  pemberian  restitusi  dapat
memberikan  kepastian  hukum  bagi  korban  karena  mereka  menerima  penggantian yang  adil  atas  kerugian  yang  mereka  alami.  Restitusi  tersebut  dapat  membantu memulihkan kerugian ekonomi atau psikologis yang diakibatkan oleh tindakan atau kejahatan  yang  terjadi.  Namun,  perlu  diperhatikan  bahwa  restitusi  mungkin  tidak selalu  memberikan  kepastian  hukum  secara  menyeluruh  bagi  korban.  Meskipun restitusi  dapat  diberikan,  hal  itu  tidak  akan  mengembalikan  korban  ke  kondisi sebelumnya  secara  menyeluruh  atau  menghilangkan  dampak  emosional  yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut.

## Saran
1. Manfaat  restitusi  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  tindak  pidana pemerkosaan  anak  harus  dilaksanakan  secara  terpadu  dan  penuh  dengan memperhatikan  prinsip-prinsip  perlindungan  saksi  dan  korban.  Pihak  berwajib disarankan  untuk  selalu  memantau  dan  berkoordinasi  kepada  korban  dan keluarganya terkait penerimaan restitusi dan pemulihan para korban agar senantiasa mengetahui  perkembangan  psikologis  dan  kesehatan  para  korban  dan  anak  korban. Pihak  berwajib  juga  harus  selalu  memperhatikan  apakah  korban  mendapatkan penanganan yang berkelanjutan.
2. Kepastian hukum bagi korban pemerkosaan anak, penting untuk mempertimbangkan berbagai  faktor,  seperti  keamanan,  pemulihan  psikologis,  dukungan  medis,  dan perlindungan jangka panjang. Sistem peradilan harus bekerja sama dengan berbagai pihak  terkait,  termasuk  lembaga  pemerintah,  organisasi  non-pemerintah,  dan profesional  terlatih,  untuk  memastikan  bahwa  korban  mendapatkan  perlindungan dan perawatan yang tepat.

## Daftar Pustaka

## Buku
Achmad Muchaddam Fahham, et.al,2019. Kekerasan Seksual pada Era Digital, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, Cet 1
Bagong Suyanto, 2018. Problem Pendidikan dan Anak Korban Tindak Kekerasan , Yogyakarta.
Dani Ramdani, 2020. Aspek Karangan Perlindungan Anak Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan .
Daru Wijayanti, Melindungi Anak-Anak Dari Pelecehan Seksual, Penerbit Indoliterasi, 2019.
Marlina, dan Azmiati Zuliah, 2015, Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Cet 1, PT Refika Aditama.
Ninik Rahayu, 2021. Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia
Jurnal
Andi Suherman, 2019. Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman ”, Jurnal hukum, Vol 1 No. 1
Atika Rahmi. 2019. Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia ”, Junal Ilmu Hukum, vol.4, No.2.
Dessy Eka Fitriyanti, 2020. Analisis Kasus Pemerkosaan Ditinjau Dari Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory), Makalah Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Kriminologi, Palembang.
Hutapea, B. R. (2023). Pemenuhan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dan Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat: No 753/Pid.
Sus/2022) (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, 2021. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”, Jurnal Analogi Hukum.

## Masyelina Boyoh, “Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil”, Jurnal Hukum, vol. 4 No. 4 (Juni 2015)
Meita Agustin Nurdiana, Dan Ridwan Arifin, Tindak Pidana Pemerkosaan : Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia (Crime Of Rape: Case Reality And Law Enforcement In Indonesia)
Muhammad Fachri Said, 2018. P erlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No 1
Novrianto, M., & Zuhir, M. A. (2023). Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Putusan
Pengadilan. Lex LATA , 4 (2).
Putri, M. (2019). Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Soumatera Law Review , 2 (1), 115-134.
Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (2), 140-159.
Rini Fitriani, 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Junal Hukum
Supit, J. O. E. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Menurut Hukum Positif Indonesia. Lex Crimen , 4 (4).
Vina Akfa Dyani. 2017. Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte”, Jurnal Lex Renaissance, Vol 2, No.1
Wijaya, I. A., & Purwadi, H. 2018. Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 6 (2).

## Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak