## PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
(Analisis Surat Ketetapan Pengentian Penuntutan Nomor: Print 01/I.2.20/Ep.3/09/2020)
APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE TO CRIMINAL DEFAMATION
(Analysis of the Prosecution Decree Number: Print 01/I.2.20/EP.3/09/2020)
Juliadi Lingga 1 , Marlia Sastro 2 , Budi Bahreisy 3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2, 3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## ABSTRAK
Peradilan pidana ( criminal justice system ) adalah peradilan hukum untuk menanggulangi masalah kejahatan di masyarakat. Penanggulangan kejahatan dan batas toleransi di suatu wilayah  atau  masyarakat.  Kehadiran  hukum  pidana  tidak  hanya  untuk  menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang melakukan tindak pidana tetapi juga bagi sistem peradilan pidana  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  penerapan  restorative  justice  dalam  sistem  peradilan  pidana,  untuk mengetahui  dan  menganalisis  penyelesaian  pencemaran  nama  baik  serta  menganalisis hambatan dan upaya yang dilakukan kejaksaan  dalam  menerapkan  restorative  justice di Kejaksaan Negeri Dairi dengan Putusan Penuntutan Nomor: Print- 01/I.2.20/Ep.3/09/2020).  Metode  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan yuridis  sosiologis,  pendekatan  kasus  dan  bagian  penting  dari  metode  penelitian  untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar, praktik untuk menyelidiki masalah penilaian dan analisis yang lebih tepat, di mana pendekatan ini menentukan nilai penelitian yang dilakukan.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  sosiologis  dan pendekatan  kasus.  Kriteria  keadilan  restoratif  dalam  persidangan  pidana  pencemaran nama  baik  adalah  informasi  atau  dokumen  elektronik  yang  memenuhi  syarat  melalui pencemaran nama baik dan identitas orang yang dihina. Hasil penelitian ini menunjukkan, “Keadilan restoratif diharapkan mampu memutuskan secara terpisah dan kolektif akibat dari  pelanggaran  implikasinya  di  kemudian  hari.”  Tujuan    klasifikasi    hukum    pidana adalah    reformasi/rehabilitasi,  pembatasan,  retribusi  dan  pencegahan  terhadap penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  yang  seharusnya  dilindungi  undang-undang. Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  tentang penghinaan    dan  fitnah tidak  dapat  dipisahkan  dari  norma  hukum  pidana  sebagaimana tercantum dalam  Bab  XVI  KUHP  tentang  Penghinaan.  Norma hukum primer (genus offence) berasal dari KUHP, sedangkan norma hukum dalam Pasal 27 ayat (3). Adanya hukum pidana dapat menjatuhkan sanksi kepada seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatan atau kesalahan yang dilakukan menurut hukum normatif yang berlaku. “Pasal 27  ayat  (3)  UU  Teknologi  Informasi  dan  Elektronik  dalam  Pasal  310  dan  311  UU
Teknologi  Elektronik  tentang  media  informasi  atau  perangkat  elektronik.  Pembatasan tersebut berdampak merugikan, seperti hoax atau penyebaran informasi yang merugikan pihak lain. Batasan konseptual dan definisi restorative justice bersifat objektif dan adil bagi kepentingan umum untuk membela diri dari tindak pidana pencemaran nama baik. Kata kunci: Restorative Justice, Pidana, Sistem, dan Pencemaran Nama Baik
Kata kunci : Restorative Justice, Pidana, Sistem, dan Pencemaran Nama Baik

## Abstract
Criminal justice (criminal justice system) is a legal justice to tackle the crime  problem in  society.  The  countermeasures  to  anticipating  crime  and tolerance limits in an area or community. The presence of criminal law is not only to impose sanctions on someone who commits a crime but also for the criminal justice system to enforce law and justice.
The purposes of this research are to analyse the application of restorative justice in the criminal  justice  system,  to  find  out  and  analyse  the  settlement  of  defamation  and  to analyse the obstacles and efforts made by the prosecutor's office in applying restorative justice  at  the  Dairi  District  Prosecutor's  Office  with  the  Termination  of  Prosecution Decree Number: Print-01/I.2.20/Ep.3/09/2020). The research method is qualitative with a sociological juridical approach, a case approach and the essential part of the research method to get the correct results of the research, a practice to investigate the problems the assessment and analysis are  more  precise,  where  this  approach  determines  the value    of    the  conducted  research.  The  approaches  used  are  a  sociological  juridical approach  and  a  case  approach.  The  criteria  for  restorative  justice  in  the  criminal defamation trial are  information  or  electronic  documents  that  meet  the  requirements through defamation and the identity of the person insulted. The results of this research show,  "Restorative  justice  is  expected  to  be  able  to  decide  separately  and collectively the  consequences  of  violations  of  their  implications  in  the  future."  The  purpose classification of criminal law is reformation/rehabilitation, restrictions, retribution and deterrence against humiliation and defamation which should be protected by law. Article 27  paragraphs  (3)  of  the  law  on  Information  and  Electronic  Transactions  concerning insults  and  slander  cannot  be  separated  from  the  norms  of  criminal  law  as  stated  in Chapter XVI of the Criminal Code concerning  Insults.  The  primary  legal  norm  (genus offence)  comes  from  the Criminal Code, while the legal norm in Article 27 paragraph (3). The existence of criminal law can impose sanctions on someone to be responsible for actions  or  mistakes  committed  according  to  applicable  normative  law.  "Article  27 paragraph (3) of the Information and Electronic Technology Law in Articles 310 and 311 of the Electronic Technology Law concerning information media or electronic devices. These restrictions have a detrimental impact, such as hoaxes or spreading information that  is  detrimental  to  other  parties.  The  conceptual  limitations  and  definitions  of restorative justice are objective and fair for the public interest to defend themselves from criminal acts of defamation.
Keywords:  Restorative Justice, Criminal, system, and Defamation.

## A. PENDAHULUAN
Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15  tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Pada  peraturan  ini  dinyatakan  bahwa  keadilan restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku, korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada keadaan semula, danbukan pembalasan. Bahwa pelaksanaan keadilan restoratif harus memenuhi  persyaratan  formil  maupun  materil  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan ini.
Peran  dan  fungsi  peradilan  pada  saat  ini  dianggap  mengalami  beban  yang terlampau  padat   ( overloaded ),   lamban  dan    buang    waktu    ( wasteof time ),  biaya mahal  ( veryexpensive )  dan  kurang  tanggap  terhadap  kepentingan  umum,  atau dianggap terlampau formalitik ( formalistic ) dan terlampau teknis ( technically ). 1 Hal ini selaras dengan pandangan Purnomo yang menyatakan: bahwa hukum penjara yang berfungsi mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dalam praktiknya justru membawa  dampak  yang destruktif bagi  penghuni  penjara,  diantaranya prisonisasi , stigmatisasi , dan residivisme. 2
Hukum pidana menganut indeterminisme yang pada dasarnya pahamnya adalah bahwa  manusia  mempunyai  kehendak  bebas  dan  ini merupakan sebab dari segala keputusan  kehendak.  Tanpa  ada  kebebasan  kehendak  maka  tidak  ada  kesalahan. Apabila  tidak  ada  kesalahan,  maka  tidak  ada  pencelaan,  sehingga  tidak  ada pemidanaan. 3
Kegagalan sistem peradilan pidana yang didasari adanya perubahan dan dinamika dalam  hukum  pidana  timbul  suatu  pandangan  terhadap  penghukuman  yang dinamakan  keadilan  restoratif. 4 Program  utamanya  adalah  tempat  berkumpulnya
1 Bambang Sutiyoso , Penyelesaian  Sengketa Bisnis, Solusi  Dan Antisipasi  Bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang , Yogyakarta: Citra Media, 2006, hlm. 30.
2 Eramus  A.T.  Napitupulu,  et  all, Hukuman  Tanpa  Penjara:  Pengaturan,  Pelaksanaan  dan Proyeksi Alaternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan Di Indonesia , Jakarta: IKCR, 2019, hlm. 2
3 Sudarto, Hukum Pidana I , Semarang: Yayasan Sudarto, FH UNDIP, 2009, hal. 146-147.
4 Ada  banyak  istilah  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  keadilan  restorative  termasuk "keadilan  komunitarian",  "membuat  perubahan",  "keadilan  positif",  "keadilan  relasional",  "keadilan reparatif",  "keadilan  komunitas,  lihat  United  Nations  ”Handbook  on  Restorative  Justice  Programmes Criminal Justice Handbook Series” New York, 2006, hal. 6, Selain itu  ada  juga  istilah  “Memulihkan
orang-orang  baik guna menemukan jalan keluar terhadap perbaikan hubungan dan kerusakan akibat tindak pidana. 5
Gerry  Johnstone  and  Daniel  W  Van  Ness  menyatakan:  “Keadilan  restoratif dipandang sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif.  Bila  dilakukan  dengan  benar,  cara  ini  dipercaya  akan  mengubah  perilaku pelaku  ( rehabilitation ),  pencegahan  ( deterrence ),  menyadarkan  para  pihak  akan pentingnya norma yang telah dilanggar ( reinforcement of norms ), dan memungkinkan pemulihan terhadap korbannya melalui restitusi. 6
Howard  Zehr  sebagai  kakeknya  keadilan  restorratif  menurut  Gerry  Johnstone tentang keadilan restoratif ini menyatakan: “Keadilan    restoratif    adalah    proses untuk  melibatkan,  sejauh  mungkin,  mereka  yang  memiliki  kepentingan  dalam pelanggaran  tertentu  dan  untuk  secara  kolektif  mengidentifikasi  dan  mengatasi kerugian,  kebutuhan,  dan  kewajiban,  dalam  rangka  untuk  menyembuhkan  dan menempatkan hal-hal yang benar”. 7
Pada  intinya  keadilan  restoratif  sebagai  paradigma  pemidanaan  dengan bermaksud  menemukan  kembali  solusi  dalam  penegakan  sistem  pemidanaan  yang lebih berkeadilan dan berimbang 8 , Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, yang menjadi  identifikasi  masalah  dalam  penelitan  ini  adalah  Bagaimana  penerapan keadilan  restoratif  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia,  Bagaimana penyelesaian terhadap tindak pencemaran nama baik berdasarkan keadilan  restoratif (analisis  di  Kejaksaan Negeri Dairi dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor:  Print-01/I.2.20/Ep.3/09/2020)  serta  Bagaimana  hambatan  dan  upaya kejaksaan  dalam    menerapkan    keadilan    restoratif    terhadap    tindak    pidana
keadilan”  dan    “Keadilan  konpensasi”  baca    Frank  Früchtel,  Anna-Maria  Halibrand  “Restorative JusticeTheorie and Methode” Jerman, Springer Fachmedien Wiesbaden 2016, hal. 6
5 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana ¸ Bandung: Alumni, 1984, hal. 3
6 Gerry Johnstone and Daniel W Van Ness, Handbook Of Restorative Justice , Willan Publhising, Portland, Oregon, 2007.hal 9-10
7 Howard Zehr “The Litle Book Of Restoratif Justice” USA, Skyhorse Publishing, Inc, 2014, hal. 39
8 Ahmad  Syaufi, Kontruksi  Model  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Yang  Berorientasi  Kepada Restoratif Justice , Cet I, Yogyakarta, Penerbit Samudera Biru, 2020.hal. 3
pencemaran nama baik dengan keadilan restoratif Di Kejaksaan Negeri Dairi dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: Print-01/I.2.20/Ep.3/09/2020.

## B. METODE PENELITAN
Menurut Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah adalah suatu jalan yang harus ditempuh ketika   penelitian berlangsung menurut suatu yang direncanakan. 9 Jenis  penelitian  dengan  metode  kualitatif  merupakan  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskrifsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, 10 melalui penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis 11 dan dibantu dengan  pendekatan  kasus  (case  approach). 12 Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  pendekatan  aturan  secara  sosiologis  dengan  meneliti  efektifitas bekerjanya  hukum  didalam  masyarakat. 13 Dalam  penelitian  ini  mengunakan  studi kasus  dengan  kasus  penerapan    keadilan    restoratif    di    Kejaksaan    Negeri    Dairi dengan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan Nomor Print- 01/L.2.20/Ep.3/09/2020 terkait perkara tindak pidana perkara tindak pidana informasi dan  transaksi  elektronik  yang  berkaitan  dengan  pencemaran  nama  baik,  serta wawancara  dengan  jaksa  yang  menangani  perkara  tindak  pidana  informasi  dan transaksi elektronik. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki peraturan  perundang-undangan.  Bahan  hukum  primer  dalam  penelitian    ini    antara lain    Peraturan    Kejaksaan    Agung    Nomor    15    tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan    Surat    Ketetapan    Penghentian Penuntutan    Nomor :    Print-01/L.2.20/Ep.3/09/2020 terkait perkara tindak pidana perkara  tindak  pidana  informasi  dan  transaksi  elektronik  serta  wawancara  dengan jaksa yang menangani perkara tindak pidana pencemaran nama baik pada Kejaksaan Tinggi  Sumatera  Utara  ,  maupun  di  Kejaksaan  Negeri  Dairi yang menerapkan keadilan  restorative.  Tehnik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  yuridis  sosiologis
9 Johnny Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang, Banyumedia Publishing, 2006, hal, 25-26
10 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi , Bandung, Alfabeta, 2006, hal. 9-10
11 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian..... op, cit, hal 51.
12 Ibid, hal. 190
13 Jhoni Ibrahim, Teori dan Metodologi ..... op, cit, hal. 309
atau terdapat tiga (3) tehnik yang dapat digunakan, yakni: baik secara sendiri- sendiri mapun  terpisah  maupun  dilakukan  secara  bersama-sama  sekaligus. 14 Peneliti mempergunakan  tehnik  pengumpulan  data  dengan  tehnik  wawancara  dan  studi kepustakaan.  Analisis  data  merupakan  kegiatan  yang  berupa  kajian  atau  telaah terhadap  hasil  pengolahan  data  yang  dibantu  dengan  teori-teori  yang  telah  didapat sebelumnya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. PENERAPAN      KEADILAN      RESTORATIF      DALAM      SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
a. Tinjauan Keadilan Restoratif
Keadilan  restoratif  adalah  keadilan  yang  berorientasi  pada  kebutuhan korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat. Disebabkan dalam suatu tindak pidana,  maka  korbanlah  yang  mengalami  penderitaan  sebagai akibat dan pelaku  kejahatan  orang  yang  bertanggung  jawab  dan  dituntut  untuk mempertanggung  jawabkan  atas  tindakannya. 15 Van  Ness  berpandangan dalam keadilan restoratif prinsip 'membayar kembali' dibalik dimana pelaku harus  membayar  kembali  dirinya  sendiri  dengan  memperbaiki,  sebanyak mungkin, kerugian dan penderitaan yang disebabkannya. 16
Tujuan  keadilan  restoratif  sebagaimana  disampaikan United  Nations Office On Drugs And Crime yaitu kepatuhannya pada serangkaian nilai yang memberikan  dasar  umum  bagi  partisipasi  para  pihak,  dalam  menanggapi insiden  kriminal  dan  konsekuensinya. 17 Nilai-nilai  ini  termasuk  kebenaran, keadilan,  keamanan  fisik  dan  emosional  peserta,  inklusif,  pemberdayaan peserta,  perlindungan  hak-hak  korban  dan  pelaku,  reparasi,  solidaritas,  rasa hormat dan martabat untuk semua yang terlibat, kesukarelaan dan transparansi proses dan hasil.
14 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Teori dan Metodologi.... op, cit, hal.160-161
15 Yoachim Agus Tridianto, Keadilan Restoratif , Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2019,hal. 27
16 Gerry Johnstone and Daniel W Van Ness, Handbook Of Restorative ....op, cit, hal. 569
17 United Nations “ Handbook on  Restorative Justice  Programmes Criminal Justice Handbook Series, Second Edition , Thailand Institute Of Justice, 2020, hal. 7
Andrew  Von  Hirsch  menyatakan  bahwa  nilai-nilai  keadilan  restoratif meliputi: 18
1. Nilai yang membatasi atau non dominasi. Adalah tidak adanya dominasi salah  satu  pihak  dalam  proses  musyawarah  restoratif  baik  pelaku  atau keluarganya maupun korban/keluarganya,oleh sebab itu proses restoratif harus disusun secara struktur untuk membuat keseimbangan para pihak.
2. Pemberdayaan.Pemberdayaan   merupakan   suatu   proses   yang   non dominasi  oleh  para  pihak.  Yang  prinsip  dari  pemberdayaan  ini  yaitu pemberdayaan   lebih   utama   dari   pengampunan,   sehingga   apabila korban  menolak  untuk  memberi  maaf  maka  proses  keadilan  restoratif tidak dapat dijalankan.
3. Menghormati  batas.  Keadilan  restoratif  memiliki  efek  positif  dengan tidak mempermalukan dan perlakuan yang merendahkan para pihak baik korban maupun tersangka.
4. Mendegarkan   dengan    hormat.    Mendengaran    dengan   hormat   adalah berpartisipanya  para pihak  dalam   proses           restoratif           dengan mendengarkan apa yang yang menjadi keputusan  dari para pihak.
5. Keadilan  yang  sama  untuk  semua  pemangku  kepentingan.  Keadilan restoratif harus memperhatikan kebutuhan dan pemberdayaan  tidak hanya pelaku, tetapi juga korban dan masyarakat yang terkena dampak.
6. Akuntabilitas.   Prinsipnya     untuk  setiap  proses  keadilan  restoratif tentang masalah  di  proses secara hukum,  harus memiliki hak    untuk mengajukan   dan   ke   pengadilan   apabila   proses   restoratif   tidak memenuhi kesepakatan.
7. Menghormati        hak  asasi  manusia.    Penghormatan  terhadap    hak  asasi manusia  yang  mendasar  yang  ditentukan  dalam  Deklarasi  Universal Hak Asasi Manusia, Kovensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan  Budaya,  Kovensi  Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Politik  dan
18 Andrew Von Hirsch et, all, Restorative Justice and Criminal Justice (Studies in Penal Theory and Penal Ethics , Oregon, Hart Oxford Dan Portland, 2003, hal. 21-25
Protokol Opsional Kedua, Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.
Keadilan restoratif pada dasarnya adalah teori keadilan yang tertarik pada gagasan  inti  restorasi. 19 Sebagaimana  dikatakan  Van  Nees  menyatakan pelaksanaan  upaya  perdamaian  dengan  keadilan  restoratif  memiliki  nilai proses  dan  nilai  individu  yaitu  Nilai-nilai  proses  membahas  kualitas  dari proses  restoratif  itu  sendiri.  Nilai-nilai  individu  membahas  kualitas  proses yang  harus  dipelihara  dalam    individu    yang    berpartisipasi.    Ini  biasanya karakteristik    yang  sama  yang  dicita-citakan  orang  ketika  mereka  berada dalam kondisi terbaiknya. Nilai-nilai proses mendorong atau memungkinkan peserta  untuk  menunjukkan  nilai-nilai  individu.  Keduanya  sangat  penting untuk hasil transformatif yang dicari dalam interaksi restoratif.” 20
Keadilan   restoratif   mempunyai   prinsip-prinsip   keadilan   restoratif sebagaimana dikatakan Marian Leibmann adalah: 21
1. Dukungan   dan   penyembuhan   korban   adalah   prioritas.   Meskipun dukungan dan penyembuhan korban mungkin tampak sebagai tujuan yang jelas   bagi   sistem   peradilan   pidana,  menjadikannya   sebagai prioritas akan mengubah sistem tersebut. Pelaku bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan.
2. Pelaku tindak pidana terhadap yang  dilakukan  harus  bertanggung jawab. Pelanggar terbiasa 'menerima sanksi'. Ketika pelaku merasa bertanggung jawab  atas  segala  perbuatannya  adalah  titik  awal  untuk  keadilan restorative.
3. Ada  dialog  untuk  mencapai  kesepakatan.  Banyak  korban  yang  penuh dengan  pertanyaan  tentang  mengapa  terjadi  kejahatan  kepada  dirinya. Terkadang   permintaan   maaf   sudah   cukup,   tetapi   seringkali   lebih dibutuhkan.  Korban  telah  dirugikan  dan  ini  perlu  diperbaiki.  Banyak pelaku  yang  miskin  dan  mungkin  tidak  memiliki  keterampilan  untuk
19 David O'Mahony, Jonathan Doak, Remaigining Restorative Justice, Agency   And Accountability In The Criminal Process , Amerika Serikat, Hart Publishing, 2017, hal. 2
20 Gerry Johnstone and Daniel W Van Ness, Handbook ....op,cit, hal. 60
21 Mirian  Liebmann, Restorative  justice:  How  It  Works ,  London,  Jessica  Kingsley  Publishers, 2007.hal. 26-27
melakukan  hal  ini,  sehingga  masyarakat  atau  negara  mungkin juga perlu membantu. Korban terkadang meminta pelaku melakukan pekerjaan sukarela untuk orang-orang yang kurang beruntung daripada diri mereka sendiri.
4. Pelaku melihat bagaimana menghindari pelanggaran di masa depan. Bagi  pelaku  menyadari  kerusakan  yang  telah  mereka  lakukan,  mereka biasanya tidak menyukai gagasan untuk mengulangi perilaku mereka. Dan ini terkadang cukup untuk menghentikan mereka melakukan pelanggaran. Keadilan  restoratif  perlu  berjalan  seiring  dengan  sumber  daya  untuk mencapai hal ini.
5. Masyarakat  membantu  untuk  mengintegrasikan  kembali  korban  dan pelaku. Seringkali sangat jelas bahwa pelaku perlu diintegrasikan kembali ke  dalam  masyarakat,  terutama  setelah  hukuman  penjara,  mereka membutuhkan  akomodasi,  pekerjaan  dan  hubungan  untuk  menjadi anggota masyarakat yang positif.
b. Tinjauan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Pada  tahun  2008   lahirlah  Undang-undang  Nomor   11   tahun  2008, dalam      penjelasaan      umumnya      menyatakan:  “Pemanfaatan      Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun  peradaban  manusia  secara  global.  Teknologi Informasi saat ini menjadi  pedang  bermata  dua  karena  selain  memberikan  kontribusi  bagi peningkatan  kesejahteraan,  kemajuan,  dan  peradaban  manusia,    sekaligus menjadi  sarana  efektif  perbuatan  melawan  hukum”
Pencemaran  nama  baik  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  ayat  3  Pasal  27  yaitu :  “Setiap Orang      dengan     sengaja      dan     tanpa    hak     mendistribusikan     dan/atau mentransmisikan    dan/atau    membuat    dapat    diaksesnya    Informasi Elektronik    dan/atau    Dokumen    Elektronik    yang    memiliki    muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”
Dalam  Penjelasannya  pasal  ini  telah  ada  penambahan  pada  penjelasan sebagaimana  di  penjelasan  ayat  3  Pasal  27  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  19  tahun  2016  yaitu:  “Ketentuan  pada  ayat  ini  mengacu  pada
ketentuan  pencemaran  nama  baik  dan/atau  fitnah  yang  diatur  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Tambahan penjelasan tersebut mempertegas pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) bersifat delik aduan. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) yang sebelumnya maksimum enam tahun penjara dikurangi  menjadi maksimum    empat    tahun    penjara.  Perubahan  penjelasan  ini  hanya  berupa perubahan atas suatu penjelasan dan tidak menyelesaikan   tindak pidana yang diatur  dan  menyelesaikan  problem-  problem  pokok  yakni  menduplikasi ketentuan pidana di KUHP dan tidak merujuk secara ketat pada tujuan awal perubahan tindak pidana. Situasi demikian  melanggengkan penerapan yang multitafsir  dan  bertentangan  dengan  asas  kepastian  hukum  dalam  hukum pidana. 22
c. Pencemaran Nama Baik dalam Prespektif Keadilan Restoratif
Pencemaran nama baik merupakan ujaran yang  menimbulkan kebencian sebagaimana  terdapat  dalam  SE  Kapolri  Nomor:  SE/6/X/2015  tentang Penangangan Ujaran Kebencian ( hate Speech ) di mana salah satu hate speech yang  menyebutkan  ujaran  yang  menimbulkan  kebencian  merupakan  suatu tindak  yang  berbentuk;  Penghinaan,  Pencemaran  nama    baik,  Penistaan, Perbuatan  tidak  menyenangkan, Memprovokasi,  Menghasut,  serta Penyebaran berita bohong.
Polri  mengeluarkan  Surat  Edaran  Polri  Nomor:  SE/2/11/2021  tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih,  sehat,  dan  produktif.  Dalam  surat  edaran  ini,  Polri  memiliki  prinsip bahwa  penyelesaian  hukum  pidana  merupakan  solusi  terakhir  dalam penegakan hukum serta harus mendahulukan keadilan restoratif dalam setiap perkara  mengenai  dugaan  pelanggaran  undang-undang  Informasi  dan Tehnologi Elektronik. Selain itu, Polri juga menjelaskan bahwa korban yang menginginkan  perkaranya  diajukan  ke  pengadilan,  namun  tersangka  telah sadar dan meminta maaf,
22 Adhigama A. Budiman et, all, Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber , Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR, 2021, hal 50
Dengan demikian penerapan keadilan restoratif dapat diterapkan kepada ketentuan Pasal 27 ayat 3 sebagaimana tujuan keadilan restoratif seperti yang disebutkan  Dena  M  Gromet,  untuk  mengembalikan  korban,  secara  material dan psikologis, ke tempat mereka sebelum kejahatan terjadi. Fokusnya adalah pada perbaikan kerugian daripada di sistem pengadilan tradisional. Akhirnya, keadilan  restoratif  berusaha  untuk  memperbaiki    kerugian    yang    telah ditimbulkan pada masyarakat oleh pelanggaran, serta melibatkan masyarakat dalam reintegrasi pelaku. 23
d. Penerapan  Keadilan  Restoratif  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia
Perubahan  paradigma  terhadap  penanganan  tindak  pidana  sebagaimana pandangan Roscoe Pound bahwa hukum merupakan salah satu sosial kontrol yang  spesifik,  dilakukan  secara  adminitrasi,  dalam  lingkup  peradilan  dan dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang. 24
Suatu     Kebijakan     menanggulangi     kejahatan ( criminal     policy ) merupakan  bagian  integral  kebijakan  perlindungan  masyarakat  ( social defence policy ). Kebijakan perlindungan masyarakat ( social defence policy ) merupakan bagian integral dari kebijakan yang berorientasi memenuhi hak- hak masyarakat ( social policy ). 25
Penyelesaian  perkara  pidana  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif merupakan    mekanisme    paling    dominan    digunakan    dalam    sejarah kehidupan  manusia.  Sistem  ini  sudah  dipraktekan  di  berbagai  masyarakat, sejak sebelum perkara pidana diambil alih atau diintervensi oleh negara atau kelompok  kepentingan  yang  berpengaruh. 26 Jhon  Braithwaite  menawarkan kesistem peradilan yang belum lama dilupakan, yang diakibatkan di intervensi oleh negara dan kelompok yang berkentingan berpengaruh. 27
23 Dena M Gromet, Jhon M Darley, Restoration and Retribution: How Including Retributive Components Affects the Acceptability of Restorative Justice Procedures, Social Justice Research , Vol. 19, No. 4, December 2006.
24 Dragon  Malovanovic, A  Primer  in  the  Sociology  of  Law ,  New  York,  Harrow  and  Heston Publisher, 1999, hal 87
25 Hanafi Amrani, Politik Pembaharuan Hukum Pidana , Yogyakarta, UII Press, 2019, hal 7
26 Bambang Waluyo, Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice , Jakarta, Raja Grafindo, 2016 hal, 29
27 Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa ....op, cit, hal, 82-83
2. PENYELESAIAN    TERHADAP    TINDAK    PENCEMARAN    NAMA BAIK  BERDASARKAN  KEADILAN  RESTORATIF  (ANALISIS  DI KEJAKSAAN NEGERI      DAIRI      DENGAN      SURAT      KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN NOMOR: PRINT-01/I.2.20/EP.3/09/2020
Undang-undang  Nomor  16  tahun  2004  Jo  Undang-undang  Nomor  11 tahun 2021, merupakan dasar hukum lembaga Kejaksaan sebagai lembaga yang melaksanakan  kekuasaan  negara  dibidang  penuntutan  terhadap suatu tindak pidana.Pelaksanaan kekuasaan negara, diselenggarakan oleh Kejaksaan  Agung, Kejaksaan  Tinggi  dan  Kejaksaan  Negeri,  penuntutan yang dilakukan penuntut umum  yang  merupakan  jaksa  dengan  diberikan  kewenangan  undang-undang untuk melakukan penuntutan dan penetapan hakim. 28
Sistem    peradilan    pidana    Indonesia    atau    sistem    penegakan    hukum pidana  Indonesia  merupakan  sistem  peradilan  modern  yang  diterapkan. 29 Topo Santoso  menyebutnya  sebagai  sistem  peradilan  pidana  terpadu  ( integrated criminal  justice  system ), 30 yang mempunyai tujuan bersama di mana keterpaduan yang  dijalankan  oleh  aparat  yang  berada  dalam  lembaga  yang  berbeda-beda, 31 sebagai  aparat  penegak  hukum  yang  modern  tentunya  dalam  melaksanakan tugasnya  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan peraturan perundang- undangan.
Komentar R Soesilo “dalam hal ini yakni adanya suatu perselisihan hukum yang  harus  diputuskan  terlebih  dahulu  oleh  kekuasan  lain” 32 juga  dapat melakukan penghentian penuntutan dengan syarat:
1) Jenis tindak pidana pelanggaran.
2) Pelanggaran  tindak  pidana  oleh  undang-undang  diancam  dengan  sanksi denda.
3) Pelaku berkenan membayar denda maksimum dengan sukarela
28 Pasal 1 ayat (2), Pasal 3, Undang-undang Nomor 16 tahun 2004
29 Yoyok Ucuk Suyono, Dadang Firdiyanto, Mediasi . ......op cit, hal, 1
30 Topo  Santoso  dalam  Agustinus  Pohan,  Topo  Santoso  Martin  Moerings  (ed) Hukum  Pidana Dalam .....Op, Cit hal 211
31 Bambang Waluyo, Desaian Fungsi ....op cit, hal 194
32 R  Soesilo, Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana,  Serta  Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Bogor, Politea, pasal 81
4) Jika  penuntutan  sudah  dimulai  biaya-biaya  perkara  yang  berkaitan dengan pelaksanaan penuntutan dibebankan kepada pelaku.
5) Ancaman    pidana    tambahan  berupa  perampasan  barang  tertentu  jika dirumuskan dalam aturan undang-undang dapat dilaksanakaan   oleh penuntut umum  atau  dapat  dikonversi  kedalam  sejumlah  uang  dengan  taksiran  yang ditentukan oleh undang-undang.
6) Pelaksanaan perkara pidana melalui lembaga ini dapat diperhitungkan sebagai pemberatan bila terjadi pengulangan atau residivis . 33
7) Perkara di tutup demi hukum, meliputi; 34 Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, Asas Ne bis In Idem dan terhadap suatu perkara yang di tuntut ternyata sudah kadaluarsa.
Yang  terbaru  dalam  mediasi  penal  dengan  metode  keadilan  restoratif, berdasarkan  Peraturan  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  15  tahun 2020   Tentang   Penghentian   Penuntutan   Berdasarkan   Keadilan Restoratif, yang di tetapkan pada tanggal 21 Juli 2020 Oleh Jaksa Agung Repeblik Indonesia jo Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-4301/E/EJP/9/2020, tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15  Tahun  2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, tertanggal 16 September 2020.
Implementasi keadilan restoratif di Kejaksaan secara sosiologis memiliki landasan yang kuat, seiring dengan banyaknya kasus tindak pidana  dengan  nilai kerugian  kecil  yang  diajukan  penuntutannya  oleh Jaksa  ke  pengadilan.  Akan tetapi    pengajuan    penuntutan    itu    ternyata  menurut  pandangan  masyarakat dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. 35 Yaochim Agus Trianto menyebutkan sebagai kehidupan manusia dalam masyarakat bersifat relasional yang mendasari keadilan restoratif, dimana setiap tindakan berkaitan dengan tindakan lain sebelumnya. 36
33 Eva Achjani Zulfa, Gugurnya  Hak  Menuntut,  Dasar  Pengahpus,  Peringan Dan Pemberat Pidana, Bogor, Gahlia Indonesia, 2010, hal 37
34 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP ,  Jakarta,  Sinar Grafika, 2009, hal 437
35 Bambang Waluyo, Desain Fungsi...op cit, hal hal 215
36 Yaochim Agus Tridianto, Keadilan Restoratif, Yogyakarta , Cahaya Atma Pustaka, 2019.hal, 45
Penghentian  penuntutan  yang  diterapkan  kejaksaan  sebagai  penuntut umum dalam pelaksanaan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan  Nomor  15  tahun  2020  Jo  Surat  Jaksa  Agung  Muda  Pidana  Umum Nomor  B-4301/E/EJP/9/2020.  Merupakan  suatu  pembaharuan  hukum  dengan pendekatan kebijakan.
Keadilan  restoratif  merupakan  suatu  pembaharuan  hukum  pidana yang berkaitan dengan “pola pemidanaan” oleh Barda Nawawi Arief disebagai rujukan untuk  membuat  dan  menyusun  sistem  hukum  pidana. 37 Dengan  demikian Peraturan Kejaksaan Agung itu merupakan pembaharuan hukum pidana   dengan “paradigma  baru”  yang  berkaitan  dengan  pola  pemidanaan.  Penghentian penuntutan oleh penuntut umum berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 harus memuhui syarat materil yaitu:
a. Tersangka baru pertama sekali melakukan tindak pidana
b. Tindak pidana hanya diancam pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
c. Tindak pidana yang dilakukan dengan nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah). 38
Surat   Jampidum   Nomor   B-4031   Tentang   Petunjuk   Pelaksana Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan  Restoratif,  dalam  mengupayakan  perdamaian  terhadap  tindak  pidana yang  disangkakan  secara  alternatif,  subsideritas,  atau  alternatif  kombinasi, sebagaimana angka 6 menyatakan penuntut umum meninjau syarat penghentian penuntutan  berdasarkan  keadilan    restoratif    dari    masing-masing    pasal    yang didakwakan.  Terpenuhi  syarat  dari  salah  satu  pasal  yang  disangkakan,  tidak menghapus  upaya  perdamaian  upaya  perdamaian  terhadap  pasal  lain  yang disangkakan.
Angka  8  Surat  Jampidum  Nomor  B-4031  Tentang  Petunjuk  Pelaksana Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 menyatakan terhadap tindak pidana
37 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana ...op.cit, hal 330
38 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020
yang dilakukan secara bersama-sama (deeelneming) apabila korban dan seluruh pelaku menyetujui upaya perdamaian. Pada angka 9 menyebutkan penuntut umum tidak  diperkenankan  menghentikan  penuntutan  sekalipun  tercapai  kesepakatan perdamaian korban dan pelaku,   apabila pelaksanaan perdamaian tidak dilakukan secara bebas dan sukarela serta tidak mendapatkan respon positif dari masyarakat.
Pelaksanaan   keadilan   restoratif   oleh   kejaksaan   dilihat   dengan landasan Yuridis,historis, sosilogis dan filosofis yaitu: 39
1. Landasan yuridis. Landasan jaksa dalam menyelesaikan perkara diluar pengadilan atau mengeyampingkan penuntutan dengan mengunakan asas opurtunitas.  Pada saat ini asas opurtunitas diatur dalam Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2004 Jo  Undang-undang  Nomor  11  tahun 2021. Pasal 35 huruf menyatakan bahwa “ Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
2. Landasan  historis.   Keberadaan  lembaga  pengesampingkan  perkara sebagai sarana  implementasi  prinsip-prinsip  keadilan  restoratif  pada  hakikatnya  tidak dapat dipisahkan dari sejarah hukum pidana itu sendiri.  Keadilan  restoratif    di Indonesia  merupakan  hukum    yang sudah ada sejak Indonesia masih bernama nusantara dengan adanya hukum  adat,  sebagai  salah  satu  contohnya  di  Aceh ada    Namanya  pembayaran  diyat.  Dalam  sanksi  ini  pelaku  membayar  denda kepada korban sesuai dengan kasus atau masalah yang terjadi. Bentuk kasus yang memyebabkan keluar darah atau meninggal dunia.
3. Landasan  filosofis.  Hadirnya  keadilan  restoratif  dalam  hukum  pidana  bukan merupakan untuk mereduksi hukum pidana atau mengabungkan hukum   pidana dan   hukum   perdata.   justru   pendekatan   keadilan restoratif  mengembalikan fungsi  pemidanaan  dalam  hukum  pidana yang secara teoritis tidak lagi bertujuan pembalasan yang sifatnya retributif, namun lebih kepada upaya pemulihan yang bermanfaat bagi semua pihak.
4. Landasan  sosiologis.  Secara  sosiologis  pelaksanaan  keadilan  restoratif  oleh kejaksaan  memiliki  landasan  kuat.  seiring  dengan  banyaknya kasus tindak pidana dengan nilai kecil yang diajukan penuntuutannya ke pengadilan oleh jaksa.
39 Bambang Waluyo, Desain Fungsi ...op cit, hal 200
Namun menurut pandangan masyarakat dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  masyarakat. 40 Selain  itu  secara sosiologis, budaya masyarakat    Indonesia    masih    berorientasi    pada    nilai budaya kekerabatan   yang   tinggi   dan   mengedepankan   asas   musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam sistem sosial. 41
Penerapan  keadilan  restoratif  oleh  kejaksaan  merupakan  jawaban atas sebuah kebutuhan hukum dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dan merupakan sebuah  mekanisme  yang  harus  dibangun  dalam  pelaksanaan  kewenangan penuntutan dalam upaya melakukan pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum  dengan  mengikuti  perkembangan  sistem  dan  metode  hukum  yang cenderung  mengikuti  perkembangan  keadilan  masyarakat,  dengan  membebani pelaku  kejahatan  dengan  kesadaranya  mengakui  kesalahan,  meminta  maaf  dan mengembalikan  kerusakan  dan  menganti  kerugian  korban  seperti  semula. 42 Berkas perkara dari pihak kepolisan dan kejaksaan merupakan modal dasar dari pelaksanaan analisis hukum, analisis hukum yaitu penerapan hukum secara formil dan penerapan hukum secara materiil.

## 3. HAMBATAN  DAN  UPAYA  PENERAPAN  KEADILAN  RESTORATIF OLEH KEJAKSAAN
Secara  konsepsional  inti  dari  penegakan  hukum  adalah  penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan mengejawantahkan   sikap    sera   tindakan    sebagai    rangkaian   penjabaran  nilai tahap  akhir  untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian pergaulan  hidup. 43 Peraturan  kejaksaan  agung  ini  dianggap  sebagai  subtansi hukum (legal substance) yang di formulasikan untuk mengeliminasi paham rigid
40 Bambang Waluyo, Desain Fungsi..... op cit, hal 215
41 Ibid 42 I Ketut Sudira, Hak Reparasi Saksi Dan Korban, Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perpektif Viktimologi, Yogyakarta, UII Press, 2020, hal 6
43 Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  Yang  mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Depok  Rajawali Press, 2018, hal 3
positivistik dengan lebih mengedepankan hukum progresif yang berlabel keadilan restoratif. 44
Setelah lebih dari dua tahun pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. tentunya  ada  hambatan  hambatan  yang  terjadi  dalam  penerapan  keadilan restoratif, hambatan-hambatan itu dapat kita klasifikasikan sebagai berikut:

## 1) Hambatan Yuridis
Penjatuhan pidana oleh majelis hakim terhadap suatu  tindak pidana sering tidak sebanding dengan penderitaan korban, hal tersebut dapat dijumpai dalam  kenyataan,  derita  korban  baik  berupa  cacat  fisik maupun mental akibat  tindak  pidana,  tidak  dapat  disembuhkan,  bahkan  dapat  berlangsung seumur  hidup. 45 Keadilan  restoratif  merupakan  kritik  terhadap  sistem peradilan  pidana  yang  dianggap  tidak  efektif  dalam  menyelesaikan  konflik sosial. Dimana pihak yang terlibat dalam konflik sosial tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik.
Hal  ini  menurut  Jhon  Braithwaite  perlunya  pendekatan  regulasi mengidentifikasi    masalah    dalam    sistem     peradilan    pidana    dan memperbaikinya      agar      dapat      bekerja      lebih      manusiawi      dari      pada pendekatan yang berorientasi hukuman yang tepat. 46
Belum   ada   kesepahaman   secara   yuridis   dan   paradigma   keadilan restoratif        dari        penegak        hukum,  tentunya        akan        mempengaruhi penegakan hukum secara konkrit terhadap masalah yang di hadapi.
Pada Nota Kesepakatan Bersama itu antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia,  Jaksa  Agung,  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Tentang  Pelaksanaan  Penerapan  Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice )  penerapan
44 Adam  Prima  Mahendra,  Mediasi  Penal    Pada  Tahap  Penyidikan  Berdasarkan Keadilan Restoratif, Jurnal Jurist , 2020, hal 1153
45 I Ketut Sudira, Hak Reparasi Saksi Dan Korban, Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Prespektif Viktimologi , Yogyakarta UII Press, 2020, hal 45
46 Jhon  Braithwaite, Restoratife  Justice  and  Resvonsive  Regulation ,  New  York,  Oxpord,  2002, hal...ix
keadilan    restorative  merupakan penyelesaian perkara  tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan, tanpa  melibatkan  penuntut umum  walaupun  Kejaksaan  Agung ikut menanda tangani kesepahaman.
Penegak   hukum   secara   umum   sepakat   dengan   tujuan   keadilan restoratif      merupakan      penyelesaian      perkara      pidana      tertentu      yang melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang terkait  secara  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Pelibatan masyarakat dalam memutuskan suatu hukum dalam keadilan restoratif ini merupakan suatu hukum responsif.
Peraturan   kejaksaan   Agung   Nomor   15   tahun   2020   merupakan peraturan  dalam  mengisi  kekosongan  hukum  terhadap  pelaksaan  keadilan restoratif    dalam    penuntutan        sebagaimana    diketahui    dalam  Nota kesepakatan bersama penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif hanya penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan.
2) Hambatan Non Yuridis
a) Pelaku
Barda  Nawawi  Arief,  disebutkan  sorang  pelaku  dapat  di  kategorikan adalah: 47 “ Orang yang melakukan tindak pidana, dalam arti   orang yang dengan  suatu  kesengajaan  atau  kelalaian    seperti  yang  telah dinyatakan pada  suatu  undang-undang  yang  telah  menimbulkan  suatu  akibat  yang tidak di kehendaki    oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif    maupun unsur-unsur objektif dengan tidak memandang apakah keputusan  untuk  melakukan  suatu  tindak  pidana  itu  timbul  dari  dirinya sendiri atau karena di gerakan oleh pihak ketiga”
b) Korban.
Korban menurut Arief Gosita memiliki makna yang sangat luas , yakni: 48 “ Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah   akibat adanya tindakan
47 Barda Nawawi Arief, Kebijakan ..... op, cit, hal 37
48 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan , Jakarta, Presinndo, 1985, hal 78-79
orang  lain  yang  mencari  pemenuhan  diri  sendiri      dalam  konteks kerakusan    individu      dalam  mencari  dan  memperoleh      apa  yang diinginkan   secara tidak baik dan sangat melanggar   ataupun bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, secara kenyataan sosial korban  tidak  hanya  korban  perbuatan  pidana  (kejahatan)  tetapi  juga borban bencana alam, korban kebijakan pemerintah, dan lain-lain”
c) Keluarga Pelaku/ Keluarga Korban
Kelurga pelaku/keluarga korban, merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 6  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Anak  “  adalah  orang  tua  yang  terdiri  dari  ayah,  ibu  dan/  atau  anggota keluarga lain yang di percaya oleh korban.
Hal    yang    demikian    juga    diutarakan    oleh    responden    jaksa penuntut  umum  Abdul  Hakim  Sori  Muda  Harahap  bahwa  salah  satu kendala  dalam  penerapan  keadilan  restoratif  adalah  pihak  korban  yang perlu meminta pertimbangan dan bermusyawarah dengan keluarga,  secara umum    hambatan    bisa    juga    dari    pihak    tersangka,    korban,   maupun aparat  penegak  hukum  serta  masyarakat  yang  tidak  merespon  adanya upaya  keadilan  restoratif  dalam  suatu  perkara.  hambatan  lain  adalah jangka  waktu  dimana  sejak  tahap  dua  dari  kepolisian,  penuntut  umum hanya   memiliki   jangka   waktu   14   (empat   belas   )   hari   dalam pelaksanaan  keadilan  restoratif  yang  dimulai  dari  penyerahan  tahap  dua dari  kepolisian,  pemangilan  para  pihak  untuk  bermusyawarah  sampai dengan  keluarnya  keputusan  penghentian  penuntutan  berdasarkan keadilan restoratif.
d) Komunitas dan Masyarakat
Manusia pada hakikatnya adalah berkeinginan untuk hidup berkelompok dalam suatu wilayah yang mempunyai tujuan bersama yang lazim disebut masyarakat.  Sehubungan  dengan  hukum  dan  penegakan  hukum,  maka kualifikasi  masyarakat  itu  adalah: 49 Masyarakat  yang  sadar  hukum,
Masyarakat  yang  patuh  dan  taat  hukum,  serta  Masyarakat  pelanggar hukum.
Peraturan    Kejaksaan    Agung    Nomor    15    tahun    2020    tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan penyelesaian  perkara  tindak  pidana  ringan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  pada tahap   penyidikan   atau   hakim   sejak   awal   persidangan   dengan melibatkan pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/keluarga  korban  dan  tokoh  masyarakat  terkait untuk  secara  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  penekanan pemulihan kembali pada keadaan semula.
Niel  Christie  menyebutkan  ada  5  (lima)  bahaya  keadilan  restoratif kedepannya yaitu: 50
1. Imprealisme mediatif.
Adalah suatu klaim bahwa mediasi dapat mengarah pada penghapusan hukum pidana,    Namun,   ini    adalah    ide    yang   mustahil.    Mediasi    atau  berbagai bentuk keadilan restoratif dapat meringankan tekanan pada pengadilan pidana dan pemidanaan tetapi tidak menghapuskan pengadilan tersebut.
2. Mitra yang tidak sesuai.
Ungkapan  yang  menyatakan  bahwa  retribusi  sebagai  bagian  integral  dari restorasi,  restorasi  tidak        cocok  dengan  pembalasan  yang  memerlukan retribusi, pengakuan bersalah dari pelaku merupakan bagian integral keadilan restoratif.  jadi  retribusi  bukan  merupakan  dasar  dari  mediasi  atau  keadilan restoratif.
3. Profesionalisasi keadilan restoratif.
Bahaya  ketiga  bagi  masa  depan  keadilan  restoratif  adalah  meningkatnya profesionalisasi  kegiatan.  Banyak  yang  ingin  bergabung  dengan meningkatnya aktivitas keadilan restoratf.
4. Pembukuan dan Kerabatnya.
Dengan  pertumbuhan,  para  akuntan  juga  datang.  Kita  perlu  tahu  apa  yang sedang terjadi, dan para akuntan membutuhkan konsep yang mendefinisikan
50 Neil Chrestie, Editor   Paul Knepper, Jhonantan Doak, Jhoanna   Shapland, Crime Preventio, Surveillance, and Restorataive Justice, Effects of Social Technologies , Amerika Serikat, Pers CRC, 2009, hal. 196 -202
apa      yang      mereka      hitung.      Para      pemegang      buku  menggunakan konsepkonsep  seperti  “pelanggar”  dan  “korban”  dan  melaporkan  kasus sebagai “diselesaikan” atau “tidak diselesaikan.”
5. Keadilan restoratif pada Peradilan pidana Internasional.
Bahaya terakhir yang mengancam gagasan mediasi dan perdamaian baru-baru ini. Ini adalah perluasan dari pengadilan pidana internasional.

## D. KESIMPULAN
Keadilan restoratif  merupakan  nilai-nilai  yang  hidup  dimasyarakat dengan cara musyawarah  atau  perdamaian  terhadap  suatu  peristiwa  kejahatan  yang  dilakukan, yang dalam negara modren saat ini dikenal dengan penyebutan  keadilan restoratif. Keadilan  restoratif  merupakan  penyelesaian  tindak  pidana  secara  tripartit  yaitu korban, pelaku dan masyarakat yang di fasilitasi oleh aparat penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaaan dan hakim melalui pengadilan. Penerapan keadilan restoratif dalam  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  oleh  kejaksaan  merupakan  langkah progresif dalam era tehnologi informasi saat ini, dimana tindak pidana pencemaran nama    baik  berdasarkan  Undang-undang  Infromasi  dan  Tehnologi  Eletronik  tetap mengacu  kepada  ketentuan  pencemaran  nama  baik  dalam  KUH  Pidana.  Adanya peran  negara  melalui  penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim yang terbatas hanya sebagai fasilitator dan mentor dalam mewujudkan rekonsiliasi dan upaya pemulihan korban, pelaku dan lingkungan yang terkena dampak tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Belum   adaya   persamaan   paradigma   oleh   penegak   hukum   dalam mendefinsikan keadilan restoratif, sehingga dapat mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Adhigama A. Budiman et, all, Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber,  Studi  Tentang  Penerapan  UU  ITE  di  Indonesia ,  Jakarta,  Institute  for Criminal Justice Reform (ICJR0, 2021.
Ahmad Syaufi, Kontruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang  Berorientasi Kepada Restoratif Justice , Cet I, Yogyakarta, Penerbit Samudera Biru, 2020.
Bambang  Sutiyoso, Penyelesaian  Sengketa  Bisnis,  Solusi  Dan  Antisipasi  Bagi Peminat  Bisnis  Dalam  Menghadapi  Sengketa  Kini  dan  Mendatang , Yogyakarta, Citra Media, 2006.
Bambang Waluyo, Desain  Fungsi  Kejaksaan  Pada  Restorative  Justice , Jakarta,
Raja Grafindo, 2016
Brasswel,  Michael  ,  Jhon  Fuller,  Bo  Lozoff, Corecction,  Peacemaking,    And Restoratif  Justice,  Transforming  Induviduals  And  Institutions ,  New  York, Anderson Publhising, 2001.
Chrestie,  Neil,  Editor    Paul  Knepper,  Jhonantan  Doak,  Jhoanna    Shapland, Crime Preventio,  Surveillance,  and  Restorataive  Justice ,  Effects  Of  Social Technologies, Amerika Serikat, Pers CRC, 2009
Eva  Achjani  Zulfa, Gugurnya  Hak  Menuntut , Dasar  Pengahpus,  Peringan  Dan Pemberat Pidana, Bogor , Gahlia Indonesia, 2010, hal 37
M.      Yahya    Harahap,      Pembahasan      Permasalahan      Dan    Penerapan  KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
Eriyantouw Wahid, Keadilan Restoratif dan peradilan konvensional dalam hukum pidana Jakarta , Universitas Trisaksi, 2009
Eramus  A.T.  Napitupulu,  et  all, Hukuman  Tanpa  Penjara  :  Pengaturan, Peslaksanaan  dan  Proyeksi  Alaternatif  Pemidanaan  Non  Pemenjaraan  Di Indonesia , Jakarta, IKCR, 2019.
Frank  Früchtel,  Anna-Maria  Halibrand  “ Restorative  JusticeTheorie  and  Methode ” Jerman, Springer Fachmedien Wiesbaden 2016.
Gavrielides, Theo, Power, Race and Justice, The Restorative   Dialoque We Will Not Have , London, Routledge, 2021.
Hanafi  Amrani, Politik  Pembaharuan  Hukum  Pidana ,  Yogyakarta,  UII Press, 2019.
Hirsch, Andrew Von et, all, Restorative Justice And Criminal Justice (Studies In Penal Theory And Penal Ethics , Oregon, Hart Oxford Dan Portland, 2003 I  Ketut   Sudira, Hak   Reparasi   Saksi   Dan  Korban,   Dalam   Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perpektif Viktimologi , Yogyakarta, UII Press, 2020. Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang, Banyumedia Publishing, 2006.
Johnstone,  Gerry  and  Daniel  W  Van  Ness, Handbook  of  Restorative  Justice , Willan  Publhising,  Portland, Oregon, 2007.
Liebmann,  Mirian,  Restorative  justice:  How  It  Works,  London,  Jessica  Kingsley Publishers, 2007.
Mahan,  Sue,    Restoring  Justice  In  Colombia,  Conciliation    I  Equity,    New  York, Palgrave Macmillan, 2012,
Malovanovic,  Dragon,  A  Primer  in  the Sociology of  Law,  New York, Harrow and Heston Publisher, 1999
Ma’ruf  Abdullah,  Metode  Penelitian  Kualititafif,  Yogyakarta,  Aswaja Presindo, 2015.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &
Empiris,Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  Teori-Teori  Dan  Kebijakan  Pidana¸ Bandung: Alumni, 1984.
Muhammad  Nur,  Pengantar  dan  Asas-asas  Hukum  Pidana  Islam,  Yayasan  Pena, Banda Aceh , 2020
O'Mahony,  David,  Jonathan  Doak,     Remaigining  Restorative  Justice, Agency And    Accountability    In  The  Criminal  Process,    Amerika  Serikat,    Hart Publishing, 2017.
R  Soesilo,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Serta  Komentar-  komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politea,
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Bandung , PT. Citra Aditya Bakti, 2006
Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, FH UNDIP, 2009. Soerjono Soekanto,Faktor-faktor  Yang  mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  Depok Rajawali Press, 2018.
Thilagaraj  R.,  Jianhong  Liu,  Restorative  Justice  In  India  Traditional  Pratice  and Contempory Application, Springer International Publishing , 2017.
United  Nations  ”Handbook  on  Restorative  Justice  Programmes  Criminal  Justice Handbook Series” New York, 2006
United  Nations  ”Handbook  on  Restorative  Justice  Programmes  Criminal  Justice
Handbook Series, Second Edition,  Thailand Institute Of Justice,  2020.
Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung,  Alfabeta, 2006. Xiaoyu  Yuan,
Restorative    Justice    In    China    Comparing        Theori    and  Practice,Swiss, Springer Internasional Publishing, 2017.
Yoyok  Ucuk  Suyono,  Dadang  Firdiyanto,  Mediasi  Penal  (Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Pidana), Yogjakarta, Laksbang Justitia, 2011.
Yao,  J.      Practces  And  Prospects  Of  Restorative  Youth  Justice  In  China,  Beijing,
Qunzhong Press. 2007.
Yaochim Agus Tridianto, Keadilan Restoratif, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2019.
Zehr, Howard “ The Litle Book Of Restoratif Justice” USA, Skyhorse Publishing,
Inc, 2014

## B. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya
Adam   Prima   Mahendra,   Mediasi   Penal      Pada   Tahap   Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Jurnal Jurist , 2020.
Dena  M  Gromet,  Jhon  M  Darley,  Restoration  and  Retribution:  How  Including Retributive  Components  Affects  the  Acceptability  of  Restorative  Justice Procedures, Social Justice Research , Vol. 19, No. 4, December 2006.
Shen, A.Antonopoulos,  G. A. Restorative Justice Or What, Restorative Justice  In The  Chinese  Youth  Justice  System. European  Journal  of  Crime, Criminal Justice , 2013.
C. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan    Kejaksaan    Agung    Nomor    15    tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.