## RECRUITMEN CALON DIREKSI BUMD DI KABUPATEN REMBANG

## Dwi Soegiarto, Ashari
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus Email: dwi.soegiarto71@gmail.com
Abstrak  : Tujuan  dari  pengabdian  ini  adalah  untuk  mempraktekkan  proses  seleksi  Direksi  BUMD sesuai  syarat  yang  ditetapkan  pada  Kabupaten/  Kota  dan  penilaian  Direksi  BUMD sesuai  dengan  indicator  kompetensi  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota. Pengelolaan  BUMD  diperkuat  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2017 tentang  Badan  Usaha  Milik  Daerah;  Permendagri  Nomor  37  Tahun  2018  tentang Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Anggota  Dewan  Pengawas  atau  Anggota  Komisaris dan  Anggota  Direksi  Badan  Usaha  Milik  Daerah.  Metode  yang  dilakukan  adalah penilaian  syarat  dan  penilaian  uji  kompetensi  calon  Diresi.  Perguruan  tinggi  sebagai pihak yang netral turut membantu pemerintah daerah untuk membangun perekonominan melalui  proses  recruitmen.  Pelaksanaan  pengabdian  ini  pada  bulan  Juli  2021  dengan baik dan lancar.
Kata kunci : Recruitmen, Uji Kompetensi, BUMD

## 1. PENDAHULUAN
BUMD adalah penggerak perekonomian di daerah sebagai perintis di  sektor-sektor ekonomi yang kurang diminati oleh pihak swasta. BUMD diharapkan memiliki dampak terhadap peningkatan perekonomian  daerah.  Keberadaan  BUMD  juga  diharapkan  dapat  membantu  menambah  PAD  pada daerah. Pengelolaan  BUMD  yang baik adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip  Good  Corporate Governance.  Hal  ini  diperkuat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2017  tentang  Badan  Usaha Milik  Daerah;  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)    Nomor  37  Tahun  2018  tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, serta Perda dari pemerintah daerah dari kabupaten dan Kota.
Direksi  BUMD  memegang  peranan  penting  bagi  tumbuh  dan  berkembangnya  perusahaan pemerintah  daerah.  Perusahaan  BUMD  harus  dikelola  dengan  baik agar  mampu  menghasilkan  laba bersih.  Direksi  menggerakan  pengelolaan  perusahaan  BUMD  dengan  prinsip  Good  Corporate Governanace. Prinsip transparansi, akuntabel dan obyektifitas harus dilaksanakan dalam pengelolaan Perusahaan BUMD oleh Direksi dan stakeholder yang ada.
Seiring dengan waktu Pemilihan Direksi BUMD menjadi sarat dengan kepentingan berbagai pihak  yang  malah  akan  melemahkan  pengelolaan  BUMD.  Kepentingan  politik  dari  berbagai  pihak akan  semakin  tampak  pada  saat  proses  pemilihan  direksi  BUMD.  Masing-masing  pihak  akan memberikan  tekanan  yang  besar  pada  proses  pemilihan  Direksi  BUMD  ini.  Tekanan  ini  dapat dipahami karena masing-masing pihak mememiliki keinginan mewujudkan visi dari masing-masing pihak.
Perguruan tinggi sebagai pusat pengetahuan dan sebagai pihak yang netral dan tidak memiliki kepentingan  secara  politik  harus  membantu  menciptakan  atmosfir  yang  netral  untuk  membantu proses Pemilihan Direksi BUMD. Hal ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; Permendagri Nomor 37 Tahun 2018.

## Identifikasi dan Perumusan masalah
1. Apakah syarat menjadi direksi BUMD ?
2. Bagaimanakah indicator penilaian kompetensi direksi BUMD ?

## Tujuan dan Manfaat Kegiatan

## Tujuan Kegiatan
1. Proses seleksi Direksi BUMD sesuai syarat yang ditetapkan pada Kabupaten/ Kota
2. Proses penilaian Direksi BUMD sesuai dengan indicator kompetensi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
Manfaat Kegiatan
1. Bagi Pemerintah daerah : Membantu pelaksanaan Pemilihan Direksi BUMD yang obyektif, transparan dan akuntabel.
2. Bagi Civitas Akademika : melakukan praktik proses seleksi seuai kompetensi ilmu yaitu akuntansi dan manajemen.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Secara  garis  besar  pola  kegiatan  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian Kepada Masyarakat mandiri meliputi : penilaian syarat calon Direksi BUMD dan penilaian indikator nilai  calon  Direksi  BUMD.  Pengabdian  ini  menggunakan  metode  pendampingan  dengan  interaksi langsung calon direksi dan pemerintah daerah.
Tabel Pola dan Metode Pelaksanaan Implementasi Ipteks :  Tahapan pelaksanaan Penilaian  Syarat  Calon Direksi :  Penentuan Syarat sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2017  tentang  Badan Usaha Milik Daerah. Menentukan calon direksi BUMD bersama Kepala Daerah Penilaian  Uji  Kompetensi Calon Direksi :  Penentuan  indikator  kompetensi  sesuai  Peraturan Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2017  tentang  Badan Usaha Milik Daerah Menentukan calon direksi BUMD bersama Kepala Daerah

## 3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Adapun  syarat  secara  umum  untuk  calon  Direksi  adalah  sebagai  berikut  (  PP  no  54  tahun 2017 dan Permendagri no 37 tahun 2018):
1. sehat jasmani dan rohani;
2. memiliki  keahlian,  integritas,  kepemimpinan,  pengalaman,  jujur,  perilaku  yang  baik,  dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. memahami manajemen perusahaan;
5. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
6. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
7. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
8. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
9. tidak  pernah  menjadi  anggota  Direksi,  Dewan  Pengawas,  atau  Komisaris  yang  dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
10. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
11. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
12. tidak  sedang  menjadi  pengurus  partai  politik,  calon  kepala  daerah  atau  calon  wakil  kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan terhadap:
1. Pengalaman mengelola perusahaan
Yang  dimaksud  dengan  pengalaman  mengelola  perusahaan  yaitu  Bakal  Calon  Anggota Direksi  tersebut  memiliki  rekam  jejak  keberhasilan  dalam  pengurusan  organisasi.  Dalam melaksanakan rekam jejak, melibatkan paling sedikit:
a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
2. keahlian;
3. integritas dan etika;
4. kepemimpinan;
5. pemahaman  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah;  dan  memiliki  kemauan  yang  kuat dan dedikasi tinggi.
Setiap indikator  dan  bobot  penilaian  UKK  dirinci  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  ditetapkan Panitia Seleksi.
Pelaksanaan  kegiatan  ini  selama  bulan  Juni  2021  di  Kabupaten  Rembang  telah  dilakukan  dengan baik.  Ada  3  Calon  Direksi  BUMD  di  Kabupaten  Rembang  yang  akan  diseleksi.  Adapun  tahapan seleksi adalah :
1. Seleksi Administrasi yaitu dengan melakukan review terhadap curriculum vitae dari masing- masing calon.
2. Seleksi Psikotest yaitu dengan melakukan uji psikologi terhadap masing-masing calon.
3. Ujian  Tertulis  yaitu  dengan  memberikan  soal  ujian  tentang  pemahaman  praktik  bisnis  yang baik, pemahaman tentang akuntansi dan manajemen usaha.
4. Ujian  Wawancara  yaitu  dengan  cara  memberikan  pertanyaan-pertanyaan  tentang  integritas, pengalaman  kerja,  etika  bisnis,  kompetensi  tentang  usaha,  akuntansi,  computer,  dan manajemen usaha, motivasi dan komitmen pribadi serta kepemimpinan bisnis.
5. Penilaian
Adapun Form untuk penilaian Uji wawancara adalah sebagai berikut :
No Bidang Uji Bobot Skor 1 Pengalaman di bidang yang relevan 10 2 Integritas 10 3 Kompetensi di bidang manajemen 10 4 Kompetensi di bidang akuntansi 10 5 Kompetensi di bidang manajemen usaha 10 6 Kompetensi di bidang computer 10 7 Kepemiminan 10 8 Motivasi 10 9 Problem Solving 10 10 Etika Bisnis 10 Total Score
Penentuan penilaian dari uji wawancara adalah dengan mengalikan jumlah score dengan nilai yang  dicapai,  kemudian  jumlah  tersebut  ditotal  dan  ditulis  pada  kolom  total score .  Penguji  dari perguruan  tinggi  ada  beberapa  orang.  Total score dari  masing-masing  penguji  ditotal,  sehingga didapatkan  nilai  yang  obyektif.  Sedangkan  untuk  kriteria  penilaian  adalah  sebagai  berikut (Permendagri no 37 tahun 2018) :
1. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
2. di  atas  7,5  (tujuh  koma  lima)  sampai  dengan  8,5  (delapan  koma  lima)  direkomendasikan disarankan;
3. 7,0  (tujuh  koma  nol)  sampai  dengan  7,5  (tujuh  koma  lima)  direkomendasikan  disarankan dengan pengembangan; dan
4. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian angka 1) sampai dengan angka 3).
Foto-foto kegiatan :
Foto 1 Foto 2
Foto 3
Tes Psikologi
Tes Tertulis Wawancara

## 4. KESIMPULAN
Perguruan tinggi sebagai tim independent terhadap proses recruitmen calon direksi memiliki peran  yang  sangat  strategis  untuk  membantu  pemerintah  daerah  membangun  perekonomian. Perekonomian  daerah  yang  kuat  akan  menjadi  sumber  PAD  yang  baik.  Proses  recruitmen  calon direksi harus terbuka, obyektif dan akuntable sehingga dapat mengakomodasi berbagai kepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2018  tentang  Pengangkatan  dan  Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah.