## EFEKTIVITAS PROGRAM RUMAH KHUSUS NELAYAN DI KAMPUNG TELUK BATIL KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK
Safriza l , Mayarni 2
1 Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Riau, Pekanbaru
2 Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Riau, Pekanbaru

## ABSTRAK
Program  rumah  khusus  nelayan  adalah  program  yang  berasal  dari  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  yang  dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Menteri    Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  No. 20/PRT/M/2017 tentang penyediaan rumah khusus. Rumah khusus nelayan yang dibangun di Kampung Teluk Batil memiliki  luas  tanah  1,5  hektar  dan    dibangun  sebanyak  25  unit  dikelola  oleh  pemerintah  Kampung  Teluk  Batil. Dalam rangka menciptakan pelaksanaan program yang efektif maka dibutuhkan proses yang sesuai dengan standar aturan  yang  ditetapkan.  Akan  tetapi  dalam  tahap  pelaksanaan  program  rumah  khusus  nelayan  ini  masih  terdapat beberapa masalah yaitu adanya masyarakat penerima bantuan yang tidak berprofesi sebagai nelayan. Adapun tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui  efektivitas  program  rumah  khusus  nelayan  di  Kampung  Teluk  Batil  Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, serta faktor penghambat dan faktor pendukung dari program rumah khusus nelayan di Kampung Teluk Batil. Konsep teori yang digunakan peneliti adalah teori efektivitas oleh Mahmudi 2018. Adapun metode  yang  digunakan  oleh  peneliti  yaitu  kualitatif,  dan  peneliti  melakukan  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi  dalam  melakukan  teknik  pengumpulan  data.  Hasil  yang  didapat  dalam  penelitian  ini  menunjukkan bahwa program rumah khusus nelayan di Kampung Teluk Batil belum dilaksanakan secara maksimal, dikarenakan dari pencapaian beberapa indikator belum sepenuhnya tercapai.
Kata kunci: Efektivitas, Kebijakan, Rumah Khusus Nelayan

## ABSTRACT
The  fisherman's  special  house  program  is  a  program  originating  from  the  Ministry  of  Public  Works  and  Public Housing  which  is  implemented  based  on  the  Regulation  of  the  Minister  of  Public  Works  and  Public  Housing  no. 20/PRT/M/2017  concerning  the  provision  of  special  housing.  The  special  house  for  fishermen  which  was  built  in Teluk Batil Village  has  a land  area of 1.5 hectares  and  25 units  were built, managed  by the government of Teluk Batil  Village.  In  order  to  create  an  effective  program  implementation,  a  process  that  is  in  accordance  with  the standard rules is required. However, in the implementation phase of the special fishermen's house program, there are still several problems, namely the existence of community beneficiaries who do not work as fishermen. The purpose of  this  study  was  to  determine  the  effectiveness  of  the  fishermen's  special  house  program  in  Teluk  Batil  Village, Sungai Apit District, Siak Regency, as well as the inhibiting and supporting factors of the fishermen's special house program  in  Teluk  Batil  Village.  The  theoretical  concept  used  by  the  researcher  is  the  theory  of  effectiveness  by Mahmudi  2018.  The  method  used  by  the  researcher  is  qualitative,  and  the  researcher  conducts  interviews, observations, and documentation in conducting data collection techniques. The results obtained in this study indicate that the special house  program  for  fishermen  in  Teluk Batil Village  has not been  implemented optimally, because the achievement of several indicators has not been fully achieved.
Keywords: Author Guidelines; Effectiveness, Policy, Fisherman's Special House

## PENDAHULUAN
Masyarakat  miskin  adalah  mereka yang  tidak  memiliki  atau  tidak  memiliki akses  terhadap  sarana  dan  prasarana lingkungan  dasar    yang  layak  secara  fisik, kualitas  rumah  dan  permukiman  mereka jauh  di  bawah  kriteria  kelayakan,  dan  mata pencaharian  mereka  tidak  pasti.  Banyaknya jumlah  masyarakat  miskin  di  Indonesia
menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  untuk menanggulanginya.
Rumah  merupakan  kebutuhan  dasar dikarenakan  elemen  dasar  yang  wajib dipenuhi  untuk  menjamin  keberlangsungan kehidupan  manusia.  Faktor  hunian  akan berpengaruh  pada  tingkat  kesejahteraan  dan kualitas kehidupan masyarakat, oleh karenanya  tempat  tinggal  yang  efektif  akan mempengaruhi  kualitas  hidup  masyarakat
yang  menghuninya.    Berdasarkan  Peraturan Menteri  Perumahan  Rakyat  (PERA)  Nomor 10  Tahun  2013  tentang  Pedoman  Subsidi Khusus Pembangunan. Perumahan, Pemerintah.  Pusat.  dan  Pemerintah.  Kota saling  berkomitmen  untuk  melaksanakan rencana  tersebut  dengan  berorientasi  pada kinerja.
Perumahan dan
permukiman merupakan sistem kesatuan meliputi pembangunan, pengelolaan rumah, pengelolaan  tempat  bermukim,  memelihara juga memperbaiki berbagai faktor, pencegahan  dan  meningkatkan  kualitas rumah hunian yang kumuh dan permukiman kumuh, menyediakan lahan, sistem pendanaan  anggaran  pembiayaan,  juga peranan  masyarakat.  Perumahan  merupakan susunan  rumah-rumah  yang  merupakan bagian  pemukiman  manusia  baik  di  kota maupun  pedesaan,  karena  upaya  koordinasi pembangunan  perumahan,  berbagai  rumah tersebut difasilitais dengan prasarana, sarana, juga fasilitas umum.
Pengelolaan  persediaan  perumahan dilakukani  oleh  pemeritah  berdasarkan perumusan norma-norma, standar,  prosedur. Pemerintah  pusat  memberikan  bantuan,  dan yang melaksanakan pengawasan atau pengendalian adalah perwakilan dari Pemerintah  Daerah.  Pemerintah  Daerah dapat  membentuk  menurut  undang-undang atau menunjuk satuan daerah untuk bertanggung  jawab  atas  pengawasan  dan pengelolaan perumahan.
Pengelolaan inventaris perumahan selama  tahap  konstruksi  dilakukan  secara terkendali untuk memastikan bahwa pembangunan
perumahan memenuhi persyaratan perencanaan tatai ruang wilayah,  perencanaan  perumahan,  dan  IMB sebagaimana  ditentukan  oleh  peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya  pengelolaan  perumahan. di  tahap  konstruksi  dilakukan  secara terstruktur  untuk  menjamin  perkembangan kehidupan  yang  sehat.,  aman.,  serasi.  dan tertib  serta  mencegah  kualitas  hidup  yang semakin memburuk.
Dalam  proses  pembangunan  proyek rumah  khusus  nelayan  tersebut  merupakan hasil  dari  pelelangan  fisik  atau  tender. Program  rumah  khusus  ini  merupakan program  dalam  penyediaan  rumah  yang layak  dihuni  untuk  masyrakat  dengan penghasilannya  tergolong  rendah  sehingga diketahui  sasaran  dari  program    rumah khusus ini ialah masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Kementrian  PUPR.  teruss  berusaha meningkatkn  kesejahteran  para.  nelayan. yang.  berada  dikawasan  pesisir  pantai Provinsi  Riau  sejalan  dengan  bantuan  dan tujuan  yang  akan  dicapai,  salah  satunya melalui  program  pembangunan  rumah khusus  untuk  nelayan  di  Kampung.  Teluk. Batil.,  Kecamatn  Sungai.  Apit.,  Kabupaten. Siak.,  Provinsi.  Riau  .  sebanyak  25  unit. Proses kegiatan pemberian bantuan penyediaan  perumahan  kepada  Pemerintah Daerah  tersebut  tentunya  telah  melalui prosedur-prosedur  yang.  sesuai.  dengan. ketentuan. undang-undang.  yang. berlaku.
Pada  wilayah  Kabupaten  Siak,  telah diluncurkan  program.  bantuan.  perumahan khususs untuk nelayan. sebagai. bagian. dari program.  sejuta.  rumah.  yakni  Kampung Teluk  Batil.  Terpilihnya  Kampung  Teluk Batil dikarenakan letak geografis yang dekat dengan laut atau sungai, banyak masyarakat. yang.  berprofesi.  sebagai.  nelayan..  Oleh sebab  itu  pembangunan  rumah  khusus nelayan  di  Kampung  Teluk  Batil  bertujuan. supaya  nelayan  mempunyai  rumah.  layak. huni. dan mengatasi. kawasan. kumuh. pada deaerah  persisir.  Nelayan  di    Kampung Teluk  Batil  memiliki  jumlah  nelayan  yang cukup  besar  yang  berjumlah  50  Orang. Adapun  daftar  nelayan  yang  berada  di Kampung  Teluk  Batil  dapat  dijelaskan dalam. tabel. berikut. ini.
Tabel 1.1 jumlah Nelayan yang berada di Kampung Teluk Batil Tahun 2019
No Nama Keterangan Pekerjaan 1. Khaidir. M Nelayan 2. Samsur Nelayan 3. Ujang/Bokop Nelayan 4. Kandar/Pance Nelayan 5. Riyanto Nelayan 6. Hermansyah/Herman Nelayan 7. M. Syarif/Ayip Nelayan 8. M. Hatta/Atta Nelayan 9. Ari Susilo Agung Nelayan 10.  Gani Nelayan 11.  Abdullah/Dolah Nelayan 12.  Samadi Nelayan 13.  Fadli/Fadel Nelayan 14.  Leman Nelayan 15.  Ibrahim Nelayan 16.  Baharudin/Barak Nelayan 17.  Herman/Tio Nelayan 18.  Miswari/Muri Nelayan 19.  Junaidi/Endi Nelayan 20.  Laisa/Isa Nelayan 21.  Roman Nelayan 22.  Iswandi Nelayan 23.  Amirudin Nelayan 24.  Rafi Nelayan 25.  Adi/Saidi Nelayan 26.  Abdurrahman Nelayan 27.  Ismail/Mail Nelayan 28.  Firdaus/Per Nelayan 29.  Ruslan Nelayan 30.  Jang/Mar Nelayan 31.  Atan Supri Nelayan 32.  M. Ali Nelayan 33.  Ijon Nelayan 34.  Heri Hariyanto/Endol Nelayan 35.  Afrizal/Abu Nelayan 36.  Jefri Nelayan 37.  Imajudin Nelayan 38.  Suhendra/Hen Nelayan 39.  Ruslan/Alan Nelayan 40.  Ahlam Rita Nelayan 41.  Kaharudin Nelayan 42.  Kamarudin/Ajiz Nelayan 43.  Agus Nelayan 44.  Zahrul Nelayan 45.  Amirudin/Ame Nelayan 46.  M. Zum Nelayan 47.  Emizar/Emel Nelayan
48.  Lizar Nelayan 49.  Gani Nelayan 50.  Samadi Nelayan

## Sumber: Kantor Kepala Desa Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit Tahun 2019
Pada  penjelasan  tabel  diatas.  dapat. diejlaskan  bahwa.  nelayan  yang.  berada  dii Kmapung  Teluk  Batil  berjumlah  sebanyak 50  Orang  dan  telah  memenuhi  syarat  untuk mendapatkan bantuan Rumah Khusus Nelayan  tersebut.  Berdasarkan  data  yang diperoleh  dari  kantor  Kampung  Teluk  Batil jumlah  nelayan  yang  diajukan  sebanyak  50 unit,  namun  bantuan  rumah  khusus  nelayan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kampung Teluk Batil hanya mendapat bantuan sebanyak 25 unit.
Rumah khusus nelayan yang dibangun di Kampung Teluk Batil memiliki luas tanah sekitar 1,5 ha dengan total biaya pembangunan    sebanyak  3,5  milyar  dengan setiap pembangunan rumah  yang berjumlah 25 unit mendapat anggaran sekitar 140.000.000  dan  sumber  dana  berasal  dari skema  APBN  murni  T.A  2019.  Rumah tersebut memiliki lebar 2 m2 dan panjang 7 m2  dan  boleh  merenovasi  asal  tidak merusak dan menghilangkan kesan arsitektur  bangunan  utama,  tanah  yang dibangun  rumah  khusus  nelayan  tersebut merupakan  hibah  dari  dari  Kampung  Teluk Batil.  Rumah  nelayan  tersebut  sekarang dikelola  oleh  pemerintah  Kampung  Teluk Batil.
Rumah khusus nelayan telah membantu  masyarakat  dalam  memenuhi kebutuhan  pokok  nelayan  akan  hunian tempat tinggal akan tetapi hal tersebut tidak luput dari kekurangan masih banyak ditemui permasalahan-permasalahan yang tidak sesuai  dengan  isi  program  yang  dibuat  oleh pemerintah  seperti  tidak  tepatnya  sasaran program ini dengan masih adanya masyarakat  penerima  yang  sebetulnya  tidak layak  sebagai  penerima  Program  Rumah Khusus Nelayan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan menggunakan pendekatan studi kasus bentuk deskriptif. Untuk memperoleh informan dari penelitian maka menggunakan metode  snowball  sampling  adalah  metode untuk memperoleh dan memperluas penyedia  informasi  dengan  menggunakan metode  sampling  dengan  jumlah  awal  yang kecil.  Adapun  teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  kajian  ini  yaitu observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  Program  Rumah  Khusus Nelayan di Kampung Teluk Batil
Penelitian ini mengkaji tentang efektvitas program rumah khusus nelayan di Kampung Teluk Batil, dalam hal ini peneliti menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan  oleh  Mahmudi  tahun  2017. Teori  tersebut  mengemukakan  beberapa landasan  yang  diperlukan  dan  di  butuhkan dalam  proses  terwujudnya  program  bantuan yang efektif yang mencakup empat komponen penting yaitu:
1. Input Input dimaknai dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki dalam proses dan tahapan yang dilakukan pada saat pelaksanaan program,  dalam  hal  ini  Input  sendiri dalam  proses  perjalanannya  harus mampu  memberikan  pembiayaan  atau anggaran yang terstruktur serta terpenuhinya SDM yang berkualitas dan sesuai dengan keperluan yang diinginkan. Selain itu Input sendiri juga berkaitan  dengan  rencana  kerja  serta regulasi yang menjadi tolak ukur dalam proses  berjalannya  program  rumah khusus nelayan tersebut.
Dalam  penelitian  ini  sumberdaya yang  peneliti  kaji  adalah  dukungan sumberdaya  manusia  berupa  pegawai yang  memadai  pada  Dinas  dan  instansi
yang terkait dalam pelaksanaan program  perkembangan  Rumah  Khusus Nelayan  kualitas  pegawai  juga  dilihat pemahaman  mereka  tentang  tupoksi mereka masing-masing.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang didapatkan  penulis  di  lapangan  dapat dilihat  bahwa  seluruh  sumber  daya ataupun personil didalam instansi khususnya Staff Dinas Pekerjaan Umum  dan  dari  pemerintah  Kampung Teluk  Batil  beserta  lapisan  masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan  program  rumah  khusus nelayan  di  Kampung  Teluk  Batil Kecamatan  Sungai  Apit  Kabupaten Siak.
Selain itu sumberdaya manusia yang dibutuhkan juga sumberdaya non manusia yaitu sumberdaya finansial dan sasaran  dan  prasarana  fisik.  Dalam penelitian  ini  sumber  daya  finansial adalah dukungan anggaran yang dianggarkan  oleh  pemerintah  bagi instansi  tersebut  guna  mencapai  tujuan yang  diharapkan,  dukungan  anggaran tersebut dapat diukur dengan kesesuaian alokasi  anggaran  yang  diajukan  dengan anggaran  yang  disetujui  kemudian mengenai  sarana  dan  prasarana  fisik, peneliti  mengkaji  dukungan  sarana  dan prasarana yang ada dan memadai untuk mencapai  tujuan-tujuan  program  yang diinginkan. Sumberdaya manusia dan sumbedaya non manusia sangat berkaitan dikarenakan ketika
sumberdaya  manusia  telah  tersedia sedangkan  dana  melalui  anggaran  tidak tersedia  hal  ini  akan  mempengaruhi efektivitas kebijakan begitu pula halnya dengan sumberdaya waktu, sebab waktu yang  terbatas  dapat  menjadi  penyebab ketidakberhasilan  efetivitas  kebijakan tentang program Rumah Khsusus Nelayan.
Selain itu dijelaskan juga bahwa alur dalam  pelaksanaan  Program  Rumah. Khusus  Nelayan  Kampung  Teluk  Batil sudah  sangat  jelas  dengan  adanya
peraturan  dan  juga  kebijakan  yang dijelaskan  oleh  pihak  terkait  telah memenuhi standar operasional
prosedur.  Namun  pada  hasil  observasi peneliti di lapangan masih ada masyarakat  nelayan  Kampung  Teluk Batil yang belum mengetahui sepenuhnya mengenai informasi tentang Rumah Khusus Nelayan tersebut. 2. Proses Dalam menjalankan proses pelaksanaan  program  Rumah  Khusus
Nelayan  tentunya  harus  melakukan koordinasi  dari  berbagai  pihak  yang berlandaskan  kepada  aturan  ataupun regulasi  yang  telah  ditetapkan  sehingga dalam berjalannya proses dapat terorganisir  dan  terlaksana  dengan  baik serta  efektif.  Tahapan  yang  dilakukan seperti tahap perencanaan,
pembangunan,  pemanfaatan  dan  juga pengendalian. 1. Tahapan Perencanaan
Tahap  ini  secara  garis  besar  dibagi menjadi dua tahap yakni perencanaan  induk  dan  perencanaan teknis.  Dalam  perencanaan  umum yang  dilakukan  adalah  kegiatan penyusunan Perencanaan dan pengembangan perumahan dan masyarakat (RP3KP) dan perencanaan  penyediaan  perumahan khusus,  termasuk  proses  aplikasi,
persyaratan  manajemen,  persyaratan teknis, tinjauan aplikasi, dan dukungan dan penetapan izin perumahan khusus (IMB).
2. Tahapan Pembangunan Ada  beberapa  tahapan  kegiatan dalam  tahapan  ini  yaitu  pengadaan jasa  perencanaan  dan  perancangan rencana  tapak  dan  rumah  khsusus (struktur,  arsitektur  dan  mekanikal),
pembangunan dan pelaksanaan penyedia jasa kontraktor, dan pengawasan  pembangunan  rumah khusus.
3. Tahapan Pemanfaatan
Ada  dua  kegiatan  utama  pada  tahap ini,  yaitu  pengelolaan  aset  dan
penggunaan rumah khusus. Pengelolaan aset meliputi penggunaan  dan  pengalihan/hibah, sedangkan penggunaan meliputi penempatan, pemeliharaan dan
pelayanan.
4. Tahapan Pengendalian Pengendalian tersebut dilakukan agar tujuan  yang  dicapai  oleh  rumah khusus  tersebut  dapat  tercapai,  dan pengendalian  tersebut  terjadi  pada setiap  tahap  realisasi  rumah  khusus tersebut  yaitu  tahap  perencanaan, pembangunan  dan  pengoperasian, termasuk tahap verifikasi, pembangunan,  tahap  dan  tahap penggunaan.
Dalam  menjalankan  suatu  program kegiatan  tentunya  tidak  terlepas  dari berbagai unsur tersebut dikarenakan hal yang  berpengaruh  terhadap  pencapaian tujuan.  pada  hal  ini  pihak  Pemerintah Kampung  Teluk  Batil,  Dinas  Pekerjaan
Umum Kabupaten Siak, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau maupun dari saling berkoordinasi perihal
Program Rusus Nelayan tersebut. 3. Output Output menunjukkan hasil
implementasi  program  atau  aktivitas yang  telah  dilaksanakan  atau  telah sedang  diterapkan.  Berdasarkan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti segala  proses  pelaksanaan  program rumah  khusus  nelayan  harus  dijalankan berdasarkan  pedoman  SOP  sehingga hasil  yang  diharapkan  ataupun  Output yang diinginkan haruslah sesuai dengan SOP yang berlaku.
Adapun  dalam  pelaksanaan  Program rumah  khusus  nelayan  tersebut  harus jelas  dan  terukur  maksudnya  adalah bahwa  hal  tersebut  harus  memberikan gambaran yang jelas tentang keberhasilan  program  rumah  khusus nelayan itu sendiri. Sehingga pelaksanaan  program  dapat  dikatakan sudah  megarah  kepada  pencapaian tujuan program.
Dalam realisasinya terdapat beberapa permasalahan  salah  satunya  yakni tentang  kriteria  pemilihan  masyarakat dalam menerima bantuan rumah khusus tersebut dikarenakan dari pihak pemerintah  kampung  juga  memberikan bantuan kepada masyarakat yang belum memiliki  rumah  dan  yang  menghuni rumah  tersebut  tidak  berprofesi  sebagai nelayan.
Dalam  pelaksanaan  program  rumah khusus  nelayan  ini  indikator  keadilan merupakan  indikator  penting  dalam pelaksana  program.  Rumah  khusus nelayan  merupakan  program  nasional yang  bertujuan  membantu  mengurangi beban masyarakat miskin dan meningkatkan  kelayakan  hidup  khusus masyarakat  berprofesi  sebagai  nelayan. Untuk  penerima  bantuan  rumah  khusus nelayan  di  Kampung  Teluk  Batil merujuk  pada  data  penduduk  miskin yang langsung di proses oleh pemerintah kampung.
4. Outcome
Outcome  merupakan  upaya  untuk mengukur terhadap apa yang sebelumya diraih.  Tujuan  utama  dari  Kementerian PUPR adalah untuk memberikan bantuan  ataupun  pelayanan  secara efektif kepada masyarakat.
Dalam  hal  ini  masyarakat  nelayan baik  yang  menerima  bantuan  ataupun yang  tidak  ingin  menerima  bantuan yang  menjadi  acuan  untuk  melihat Outcome yang menjadi indikator penelitian bagi peneliti. Dalam memberikan sebuah pelayanan tentunya respon dari masyarakat  tidak  sama  dan  berbeda sehingga  dalam  proses  pemberian bantuan tidak bisa melakukan cara yang sama  hal  ini  dapat  terlihat  dari tanggapan  masyarakat  yang  berbeda dan  memiliki  alasan  yang  beragam. Sedangkan  dari  pemerintah  Kampung Teluk Batil melakukan kebijakan mengganti  nelayan  yang  tidak  ingin menerima  bantuan  kepada  masyarakat lain  yang  tergolong  miskin,  namun  hal
tersebut  tidak  sesuai  dengan  SOP  yang dietrapkan  oleh  Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Kesimpulan  yang  dapat  peneliti  ambil yaitu  setiap  kebijakan  yang  diambil dalam  hal  ini  dari  pihak  pemerintah kampung  ataupun  yang  terkait  harus dilakukan evaluasi secara bertahap agar bantuan tersebut dapat dikatakan efektif.
Masyarakat  dalam  hal  ini  memiliki persepsi  yang  berbeda  sebagai  contoh, masyarakat  yang  telah  menempati rumah  tersebut  yang  sebelumnya  tidak memiliki rumah tentunya merasa terbantu,  sedangkan  masyarakat  yang merupakan  calon  penerima  bantuan yang menolak bantuan tersebut dikarenakan  tidak  sanggup  memenuhi persyaratan  yakni  persyaratan  harus merobohkan bangunan rumah sebelumnya
Faktor  Penghambat  Program  Rumah Khusus Nelayan di Kampung Teluk Batil
1.Pembangunan  Rumah  Khusus  karena Dampak dari Bencana Alam.
Rumah khusus nelayan yang dibangun di Kampung Teluk Batil memiliki luas  tanah  sekitar  1,5  ha  dengan  total  biaya pembangunan    sebanyak  3,5  milyar  dengan setiap pembangunan rumah  yang berjumlah 25 unit mendapat anggaran sekitar 140.000.000  dan  sumber  dana  berasal  dari skema  APBN  murni  T.A  2019.  Rumah tersebut memiliki lebar 2 m2 dan panjang 7 m2  dan  boleh  merenovasi  asal  tidak merusak dan menghilangkan kesan arsitektur  bangunan  utama,  tanah  yang dibangun  rumah  khusus  nelayan  tersebut merupakan  hibah  dari  dari  Kampung  Teluk Batil.  Rumah  nelayan  tersebut  sekarang dikelola  oleh  pemerintah  Kampung  Teluk Batil.
Dalam  proses  penyaluran  bantuan rumah  khusus  nelayan  Kampung  Teluk Batil,  pihak  pemerintah  Kampung  Teluk Batil  mengajukan  proposal  untuk  bantuan sebanyak  50  unit,  namun  bantuan  rumah
khusus  nelayan  Kementrian  PUPR  di Kampung  Teluk  Batil  hanya  mendapat bantuan  sebanyak  25  unit.  Salah  satu penyebab  bantuan  tersebut  tidak  dapat sepenuhnya  di  berikan  kepada  Kampung Teluk  Batil dikarenakan  adanya  pemerataan pembangunan  rumah  khusus  nelayan  yang terdampak  bencana  alam.  Oleh  sebab  itu setiap  wilayah  yang  mengajukan  bantuan rumah khusus nelayan dibagi sebagian untuk wilayah  yang  terkena  bencana  alam  di Indonesia
2. Adanya Masyarakat Penerima
Bantuan  yang  tidak  berprofesi  sebagai nelayan
Pada  dasarnya  tujuan  rumah  khusus nelayan adalah untuk membantu masyarakat mensejahterakan  kehidupan  supaya  bisa memiliki tempat tinggal yang layak. Sasaran dari  program  rumah  khusus  nelayan  adalah masyarakat miskin dan diutamakan diberikan  agar  nelayan  fokus  dan  lebih  giat dalam  bekerja  dan  tidak  lagi  disibukkan dengan memikirkan  tempat  tinggal . mereka yang tidak layak huni . tersebut.
Bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan  Rakyat  berdasarkan  Permen Nomor  20  Tahun  2017  tentang  rumah khusus  tidak  tepat  sasaran  masih  banyak masyarakat  yang  tidak  berprofesi  sebagai nelayan mendapatkan Rumah Khusus Nelayan  padahal  rumah  nelayan  adalah rumah  bantuan  untuk  nelayan  maka  dari  itu terlihat jelas bahwa di Kampung Teluk Batil bantuan  rumah  khusus  nelayan  yang  tidak tepat  sasaran.  selain  itu  adanya  kebijakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kampung untuk  memberikan  bantuan  rumah  khusus nelayan  kepada  masyarakat  tidak  berprofesi sebagai  nelayan  tidak  sesuai  dengan  aturan dari pemerintah. kebijakan dalam SK Bupati Penerima  rumah  nelayan  itu  tidak  boleh dipindah tangankan.
Rumah khusus nelayan telah membantu  masyarakat  dalam  memenuhi kebutuhan  pokok  nelayan  akan  hunian tempat tinggal akan tetapi hal tersebut tidak luput dari kekurangan masih banyak ditemui
permasalahan-permasalahan yang tidak sesuai  dengan  isi  program  yang  dibuat  oleh pemerintah  seperti  tidak  tepatnya  sasaran program ini dengan masih adanya masyarakat  penerima  yang  sebetulnya  tidak layak  sebagai  penerima  Program  Rumah Khusus Nelayan tersebut.
Faktor  Pendukung  Program  Rumah Khusus Nelayan  Kampung  Teluk  Batil Kecamatan Sungai apit Kabupaten Siak.
1. Lokasi Strategis dan Banyak
Masyarakat  yang  Berprofesi  sebagai nelayan
Kampung  Teluk  Batil  yang  letaknya strategis  yakni  merupakan  daerah  yang berada  didekat  aliran  sungai  Siak  yang tentunya  sebagian  masyarakatnya    bermata pencaharian sebagai nelayan. Oleh sebab itu program  yang  di  berikan  oleh  Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat sangat  berpengaruh  kepada  nelayan  yang berada  di  Kampung  Teluk  Batil  karena nelayan  disana  tergolong  masyarakat  yang berpenghasilan  rendah  dan  tentunya  sangat membantu bagi nelayan.
Dengan lokasi Kampung Teluk Batil yang sangat strategis tentunya telah memenuhi  syarat  dalam  Program.  Rumah Khususs  Nelayan  dari  Kementerian  PUPR dan  Kampung  Teluk  Batil  terpilih  sebagai Kampung  yang  menerima  bantuan  tersebut. Terpilihnya Kampung
Teluk Batil dikarenakan  jumlah  nelayan  yang  cukup besar  dan  dari  pemerintah  kampung  sendiri mampu memenuhi persyaratan yang diajukan  oleh  Kementerian  PUPR  yakni terkait penyediaan lahan untuk dibangunnya Rumah Khusus Nelayan tersebut.

## KESIMPULAN
Pada  dasarnya  tujuan  rumah  khusus nelayan adalah untuk membantu masyarakat mensejahterakan  kehidupan  supaya  bisa memiliki tempat tinggal yang layak.. Dalam pelaksanaan Program Rumah Khusus Nelayan  di  Kampung  Teluk  Batil  telah terlaksana  dengan  baik  namun  apabila dianalisis lebih mendalam hasil yang didapat
adalah  belum  efektif.  Karena  dari  beberapa rumah  khusus  yang  dihuni  tidak  semuanya berprofesi  sebagai  nelayan  oleh  sebab  itu perlu  dilakukan  evaluasi  kembali  dari  pihak terkait  demi  tercapainya  program  untuk masyarakat yang tepat sasaran.
Beberapa faktor yang menjadi penghambat Program Rumah Khusus
Nelayan di Kampung Teluk Batil Kecamatan  Sungai  Apit  Kabupaten  Siak antara lain : adapun yang pertama mengenai proses  penyaluran  bantuan  rumah  khusus nelayan  yang  terkendala  karena  adanya pemerataan  pembangunan  rumah  khusus karena dampak dari bencana alam. Selanjutnya yang menjadi faktor
penghambat Program Rumah Khusus Nelayan di Kampung Teluk Batil Kecamatan  Sungai  Apit  Kabupaten  Siak adalah  berkenaan  dengan  pelaksanaan  yang tidak  sesuai  dengan  SOP  karena  dari beberapa  rumah  khusus  yang  dihuni  tidak semuanya  berprofesi  sebagai  nelayan  oleh sebab  itu  perlu  dilakukan  evaluasi  kembali dari pihak terkait demi tercapainya program untuk masyarakat yang tepat sasaran.
Adapun faktor yang menjadi pendukung Program Rumah Khusus Nelayan di Kampung Teluk Batil
Kecamatan  Sungai  Apit  Kabupaten  Siak antara  lain  :  Kampung  Teluk  Batil  yang letaknya  strategis  yakni  merupakan  daerah yang berada didekat aliran sungai Siak yang tentunya  sebagian  masyarakatnya  bermata pencaharian sebagai nelayan. Oleh sebab itu program  yang  di  berikan  oleh  Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat sangat  berpengaruh  kepada  nelayan  yang berada  di  Kampung  Teluk  Batil  karena nelayan  disana  tergolong  masyarakat  yang berpenghasilan  rendah  dan  tentunya  sangat membantu bagi nelayan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Gibson,  et  al  1984. Organisasi  dan Manajemen Perilaku Struktur Proses. Terjemahan  :  Djoerban Wahid). Jakarta : Penerbit Erlangga . Hardani,et  al  2020. Buku  Metode Penelitian  Kualitatif  &  Kuantitatif .
Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
Halim,  A.,  &  Kusufi,  M.  S.  (2012).
Akuntansi  sektor  publik. Jakarta: Salemba Empat.
Makmur,  2011, Efektivitas  Kebijakan Kelembagaan Pengawasan . Bandung: PT Refika Aditama. Moeleong,  Lexy.  2013. Metodologi Penelitian  Kualitatif. Remaja  Rosda Karya: Bandung.
Nurcholis, Hanif 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan  dan  Otonomi  Derah. Penerbit Grasindo : Jakarta. Raco,  J.  (2018). Metode  penelitian kualitatif:  jenis,  karakteristik  dan keunggulannya.
Semiawan, C. R. (2010). Metode penelitian kualitatif.
Penerbit Grasindo : Jakarta.
Siagian,  Sondang  P,  2009, Administrasi
Pembangunan  Konsep  Dimensi  dan Strateginya, Jakarta  :  PT  Bumi Aksara Steers, Richard.M.1985 . Efektivitas Organisasi  (penerjemah  Magdalena Jamin). Jakarta : Penerbit Erlangga Sugiyono.1998. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : CV.Alfabeta Taufiqurokhman,  and  Evi  Satispi.  2018. Teori Dan Perkembangan Manajemen  Pelayanan  Publik.  Umj Press  2018. Tanggerang  Selatan: UMJ Press. Terry,  G.  R.,  &  Rue,  L.  W.  (2019). Dasar-Dasar Manajemen .
Bumi Aksara.
Wijaya,C.,  &  Rifa'i,  M.  (2016). Dasar- dasar  manajemen:  mengoptimalkan
pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
Jurnal:
Purwaningsih,  N.  (2018).  Manajemen Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan  Santri  di  Bidang Kewirausahaan (Studi Kasus Pondok Pesantren El-Bayan Bendasari Majenang Cilacap) (Doctoral dissertation, IAIN). Budiani,N.W.(2007). Efektivitas  Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti”
Desa  Sumerta  Kelod  Kecamatan Denpasar  Timur  Kota  Denpasar. Jurnal  ekonomi  dan  sosial  input, 2(1), 49-57.
Febliany,  I.,  Fitriyah,  N.,  &  Paselle,  E. (2017). Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyerapan  Investasi  Di  Kalimantan Timur  (Studi  pada  Badan  Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi  Kalimantan  Timur). Jurnal
Administrative  Reform  (JAR),  2(3), 410-420. Gammahendra,  F.  (2014). Pengaruh struktur organisasi terhadap efektivitas  organisasi  (studi  pada persepsi pegawai tetap Kantor perwakilan  Bank  Indonesia  Kediri) . Jurnal Administrasi Bisnis, 7(2).
Indrawati,  K.  A.  P.,  Sudiarta,  I.  N.,  & Suardana,  I.  W.  (2017). Efektivitas iklan  melalui  media  sosial  facebook dan  instagram  sebagai  salah  satu strategi  pemasaran  di  krisna  oleh- oleh  khas  Bali. Jurnal  Analisis Pariwisata, 17(2), 78-83.
Layaman,  L.,  &  Hartati,  S.  (2009 ).  Studi Efektivitas  Pelayanan  Publik  di Kecamatan  Kejaksan  Kota  Cirebon.
Benefit:  Jurnal  Manajemen  dan Bisnis, 12(1), 13-33. Mayarni, M. (2019, October). Implementation Of Dynamic Governance  Concept  In  Regional Government  Of  Siak Regency. In Iapa  Proceedings  Conference (pp. 35-45). Sumantri,  I.  I.,  Pikri,  F.,  &  Lubis,  M.  A. (2018). Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua. Publica:  Jurnal  Pemikiran Administrasi Negara, 10(1), 13-24. Suriyani, E. (2017). Efektivitas
Pelayanan  Pembuatan  Kartu  Tanda Penduduk  Elektronik  (Ktp-El)  Di
Kantor  Kecamatan  Bintang  Ara Kabupaten Tabalong. Jurnal PubBis,
1(2), 463-474.
Peraturan:
Undang-Undang Republik Indonesia nomor  1  tahun  2011  tentang  perumahan dan kawasan permukiman.
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2016 tentang  Penyelenggaraan  Perumahan  dan Kawasan Permukiman.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  Nomor  20  Tahun 2017.
Peraturan  Menteri  Perumahan  Rakyat (PERA)  Nomor  10  Tahun  2013  tentang Pedoman  Bantuan  Pembangunan  Rumah Khusus.