## Legalitas
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 276/Pid.Sus/2023/PN.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak
1 Indah Rizeki Febriani Sari, 2 S. Sahabuddin, dan 2 Ruslan Abdul Gani
1 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Jambi
2 Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Tel / Faks: 0741-667084
1 Correspondence email: n.flamboyan@gmail.com
Abstract. Children are a gift given by God Almighty, whether a man or a woman. Children are the future successors of the nation who will be the country's main asset to achieve prosperity in the future. Therefore, it is appropriate for children to receive good treatment by being cared for, educated, looked after and protected by the state. However, currently there is still a lot of violence against children, especially in the form of sexual violence. The objectives of the research are 1.) To find out and analyze how the judge considered in deciding case Number 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb., 2.) To find out and analyze the judge's decision in case Number 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb. has fulfilled the sense of justice or not
Keywords: Juridical Analysis, Jambi District Court Decision Number: 276/Pid.Sus/2023/PN. Jmb, Crime of Child Abuse
Abstrak. Anak  adalah  anugerah  yang  diberikan  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  baik  itu  seorang  laki-laki  ataupun  seorang perempuan. Anak merupakan penerus masa depan bangsa yang akan menjadi aset utama negara untuk mencapai kesejahteraan di masa depan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya anak mendapatkan perlakuan yang baik dengan cara dirawat, dididik, dijaga dan    dilindungi  oleh  negara.  Namun  pada  saat  ini  masih  banyak  terjadi  kekerasaan  terhadap  anak  terutama  dalam  bentuk kekerasan  seksual.  Tujuan  penelitian  adalah  1.)  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Bagaimana  pertimbangan  Hakim  dalam memutus  perkara  Nomor  276/Pid.Sus/2023/PN  Jmb.,  2.)  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  putusan  hakim  dalam  perkara Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb.telah memenuhi rasa keadilan atau tidak.
Kata Kunci: Analisis Yuridis, Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 276/Pid.Sus/2023/PN. Jmb, Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.

## PENDAHULUAN
Dari beberapa perkara korban anak yang ada di Pengadilan Negeri Jambi  diatas tampak jelas bahwa tindak pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  kota  Jambi  sangat  mencemaskan,  beberapa  kasus  bahkan  melibatkan keluarga korban seperti perkara 184/Pid.Sus/2023/PN.Jmb Pelaku atas nama Rulianto Bin Naswal Merupakan Bapak Tiri dari Korban, yang mana pelaku memaksa korban anak untuk berhubungan badan hingga menyebabkan korban anak  mengalami  kehamilan.  Selanjutnya  perkara  408/Pid.Sus/2023/PN.Jmb  Pelaku  Atas  Nama  Dedy  Saputra  Bin Sudirman  merupakan  Bapak  Tiri  Korban  dan  Pelaku  tega  melakukan  perbuatan  cabul  terhadap  anaknya.  Dalam Perkara  544/Pid.Sus/2023/PN.Jmb  Pelaku  atas  nama  Akbar  Firdaus  Pranata  Bin  Indra  yang  merupakan  kakak  tiri korban tega melakukan persetubuhan terhadap korban yang merupakan adik tirinya.
Gambaran kekerasan seksual yang dialami oleh anak seringkali kita dapatkan dari media yang secara vulgar menampilkan kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan seksual dengan anak sebagai korbannya. Dalam kasus-kasus tersebut, tidak jarang kekerasan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang ada di sekitar anak termasuk keluarga yang pada dasarnya  merupakan  pelindung  bagi  anak  tetapi  malah  menjadi  perusak  masa  depan  anak.  Anak  sebagai  korban kekerasan seksual akan mengalami gangguan baik secara fisik maupun psikis yang dapat merusak jiwa dan masa depan anak. Bahkan tidak sedikit anak yang mengalami kekerasan seksual kemudian menjadi trauma dan tidak lagi menjadi pribadi  yang  ceria  dan  semangat  sebagaimana  anak  pada  umumnya.  Hal  ini  tentu  menjadi  kecaman  yang  sangat membahayakan  bagi  anak.  Jika  anak  mengalami  trauma  yang  berkepanjangan  dapat  menyebabkan  anak  tidak  lagi memikirkan  masa  depannya  dan  berhenti  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang  positif.  Oleh  karena  itu,  diperlukan perlindungan  hukum  yang  dapat  menjaga  dan  menjamin  kesejahteraan  anak  termasuk  bebas  dari  segala  bentuk kejahatan termasuk kejahatan seksual.
Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang bersumber dari hukum positif Indonesia dapat dilihat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  serta  Peraturan  Menteri
Indah Rizeki Febriani Sari, S. Sahabuddin, dan Ruslan Abdul Gani. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 276/Pid.Sus/2023/PN.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak
Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
Selain beberapa aturan khusus anak diatas terdapat juga aturan-aturan lain yang mengatur permasalahan anak, seperti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam  undang-undang  TPPO  anak  menjadi  subyek  yang  harus  dilindungi,  hal  ini  terlihat  jelas  dalam  bagian menimbang  yang  menyebutkan  “bahwa  perdagangan  orang,  khususnya  perempuan  dan  anak,  merupakan  tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;” hal  ini  wajar  dikarenakan  anak  merupakan  makhluk  yang  lemah  dan  sangat  mudah  untuk  di  eksploitasi  sehingga seringkali anak yang menjadi objek dalam perdagangan orang. Pasal 5 dan 6 TPPO mengatur khusus permasalahan anak dan kemudian pada pasal 17 UU TPPO menyatakan dengan tegas tindak pidana yang diatur pada Pasal 2,3, dan 4 akan ditambah 1/3 jika korbannya adalah anak.
Selanjutnya undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi juga mengatur khusus perlindungan terhadap  anak  terkait  permasalahan  pornografi  anak  hal  ini  tampak  jelas  pada  Pasal  3  huruf  d  yang  menyebutkan undang-undang  ini  bertujuan  "memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  bagi  warga  negara  dari  pornografi, terutama bagi anak dan perempuan;" hal ini dilakukan karena anak dan perempuan merupakan makhluk yang lemah sehingga  kekerasan  terhadap  mereka  sangat  besar  dapat  terjadi  dan  karena  hal  inilah  undang-undang  memberikan perlindungan kepadanya.
Kemudian undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur permasalahan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  hal  ini  terdapat  pada  Pasal  4  Ayat  (2)  huruf  c  yang  dengan  tegas menerangkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi “persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;” sehingga dengan demikian kekerasan seksual terhadap anak dapat ditekan hingga titik terendah.
Anak dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dilindungi dan dijaga serta dijamin tumbuh kembangnya, seperti yang dikatakan oleh Mufan Nurmi, “Setiap anak memiliki kesempatan dan kebebasan  untuk  tumbuh  secara  optimal  baik  lahir  maupun  batin.  Negara  dituntut  untuk memberikan  perlindungan hak-hak  anak  secara  maksimal  tanpa  adanya  perbedaan”.  Sehingga  hak-hak  tersebut  dapat  hidup,  tumbuh  dan berkembang  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  tanpa   adanya  diskriminasi.  Dalam memenuhi hak-hak anak tersebut, ada beberapa hal  yang perlu diperhatikan, Menurut Astrid Tutumpe “Anak harus dijamin keamanannya dari berbagai kekerasan dan kekejaman termasuk setiap tindakan yang merusak fisik maupun psikologi yang berupa serangan langsung  pada anak”. Karena bisa mempengaruhi pertumbuhan anak yang mungkin dapat menganggu kejiwaannya sehingga bisa menjadi beban secara mental seumur hidupnya.
Anak  sering  menjadi  korban  dari  kejahatan  kesusilaan,  dikarenakan  secara  fisik  dan  psikologis  anak-anak masih  lemah  sehingga  mudah  dipengaruhi  dengan  bujukan  dan  rayuan,  sehingga  rentan  menjadi  korban  kejahatan kesusilaan. Salah satu kejahatan kesusilaan yaitu tindak pidana pencabulan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana disebutkan dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat,  melakukan  serangkaian  kebohongan,  atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

## PEMBAHASAN
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor: 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb
Penjatuhan pidana memiliki tujuan yang harus dicapai sehingga sudah seharusnya majelis hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara pidana harus mempertimbangkan berat ringannya tindakan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dampak apa yang terjadi di masyarakat akibat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan pertimbangan penjatuhan pidana ini sifatnya wajib karena tujuan penjatuhan pidana berdasarkan  asas  primum  remedium  “dalam  konteks  hukum  bukan  lagi  sebagai  obat  terakhir  melainkan sebagai obat pertama untuk  membuat jera orang  melakukan  pelanggaran  yang bersifat pidana” selain itu penjatuhan  pidana  juga  bertujuan  untuk  untuk  menakut-nakuti  setiap  orang  jangan  sampai  melakukan perbuatan pidana yang sama.
Penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang terbilang cukup rendah tentunya tidak akan memberikan efek jerah terhadap terdakwa dan ditakutkan apabila terdakwa telah selesai menjalankan masa pidananya dan kembali  kemasyarakat  maka  terdakwa  akan  kembali  mengulangi  tindakannya  dan  di  khawatirkan  akan timbul korban-korban baru. Selain itu tujuan pidana sebagai upaya pencegahan dengan cara menakut-nakuti kepada  seluruh  masyarakat  sehingga  apabila  ada  yang  berani  melakukan  perbuatan  yang  sama  seperti dilakukan  terdakwa  maka  akan  diberikan  Sanksi  yang  sangat  berat  juga  ditakutkan  tidak  dapat  berjalan
Indah Rizeki Febriani Sari, S. Sahabuddin, dan Ruslan Abdul Gani. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 276/Pid.Sus/2023/PN.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak
sebagaimana  mestinya.  Sehingga  akan  timbul  pelaku-pelaku  baru  yang  melakukan  tindakan  yang  sama dengan pemikiran “si nita yang telah bersetubuh dengan anak dan melakukan berbagai perbuatan pencabulan hingga menyebabkan korban mencapai 17 orang saja hanya dihukum rendah”
Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim juga telah mempertimbangkan keadaan meringankan dan  keadaan  memberatkan  terdakwa  pada  bagian  keadaan  meringankan  majelis  hakim  menempatkan “Terdakwa  bersikap  sopan  di  persidangan;”  sebagai  poin  meringankan  menurut  penulis  merupakan pemikiran yang tidak tepat dikarenakan “Bersifat sopan di persidangan” bukanlah perbuatan  yang dinilai sebagai  keadaan  meringankan  di  karenakan  “Bersifat  sopan  di  persidangan”  merupakan  kewajiban  yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang berada dalam persidangan sehingga persidangan dapat berjalan dengan  semestinya bukan berarti  karena  bersifat sopan  menjadi  pertimbangan  dalam  menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hal ini tentunya memberikan setiap terdakwa kesempatan untuk diringankan pidananya selama  ia  bersipat  sopan  dalam  setiap  agenda  persidangan.  Seharusnya  pemeriksaan  persidangan  adalah untuk  mencari  tahu  apakah  benar  terdakwa  telah  melakukan  tindak  pidana  atau  tidak  sehingga  setiap pemeriksaan mengacu kepada diri Terdakwa.
Jika  hal  ini  terus  berlanjut  maka  akan  ada  Pemikiran  masyarakat  yang  memiliki  niat  melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa dan dikhawatirkan akan terealisasikan karena berpatokan dengan hukuman terdakwa yang telah menyebabkan korban sebanyak 17 orang anak hanya di hukum dengan pidana  penjara  selama  11  (sebelas)  tahun  dan  denda  sejumlah  Rp1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun sehingga  apabila  melakukan  tindakan  dengan  korban  lebih  sedikit  tentunya  akan  lebih  rendah  lagi hukumannya atau bisa jadi pelaku yang akan melakukan tindak pidana yang sama berpikir untuk melakukan perbuatan yang jauh lebih keji daripada yang dilakukan oleh terdakwa

## B. Rasa Keadilan dalam Putusan hakim perkara Nomor: 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb
Terdakwa sebelum menikah dan tinggal di daerah RT 28 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo Terdakwa  pernah  bekerja  sebagai Lady  Companion (LC)  atau  pemandu  lagu  ditempat  karaoke.  Hal  ini dituturkan langsung oleh Helmi selaku ketua RT tempat Terdakwa tinggal. LC sendiri merupakan pekerjaan yang  mewajibkan  dirinya  untuk  menemani  dan  memberikan  kemeriahan  selama  bernyanyi  di  karaoke sehingga pekerjaan LC tidak lepas dari alcohol, obat-obatan terlarang hingga melakukan seks bebas dengan orang yang menyewanya. LC erat kaitannya dengan lingkungan dunia malam dan pergaulan bebas sehingga tentunya memberikan dampak buruk pada sifat dan kebiasaan hidup seseorang menurut Sartain bahwa yang dimaksud  lingkungan  adalah  “semua  kondisi  dalam  dunia  ini  yang  dengan  cara-cara  tertentu  dapat mempengaruhi  tingkah  laku  manusia,  pertumbuhan,  dan  perkembangannya.  Berdasarkan  hal  ini  tentunya perilaku kehidupan seksual terdakwa telah terpengaruh dengan kehidupan malam yang telah dilakukannya selama menjalankan profesinya sebagai LC.
Penulis  mengutip keterangan Helmi  yang merupakan Ketua  RT 28 tempat dimana terdakwa tinggal yang  ada  pada  laman  berita  radar  bali  dengan  judul  artikel  “Ternyata  Ibu  Muda  Pencabul  itu  Mantan Pemandu Lagu di Karaoke” yang ditulis oleh Hari Puspita yang mengatakan “Untuk tingkah laku sehari- hari,  Yunita  Sari  sering  menggunakan  pakaian  pendek,  penampilan  terlihat  necis  dengan  gaya  rambut berwarna-warni.”
Berdasarkan  keterangan  dari  Helmi  tersebut  maka  kehidupan  terdakwa  masih  sama  dengan kehidupannya  selama  menjadi  LC  masih  menggunakan  pakaian  yang  minim  sehingga  dapat  menarik perhatian laki-laki hal ini juga yang menyebabkan terdakwa melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak-anak disekitaran RT tempat Terdakwa tinggal. Faktor kehidupan malam dan pergaulan bebas yang  telah dijalani oleh Terdakwa selama masih belum  menikah menjadi poin utama mengapa Terdakwa tega melakukan perbuatan tidak tercela yaitu melakukan pencabulan serta persetubuhan terhadap anak-anak hingga korban  mencapai 17  orang.  Tidak  menutup  kemungkinan setelah  kehidupan  malam  yang dilakoni oleh terdakwa selama menjadi LC yang tidak jarang terjadi hubungan seks bebas antara LC dan Klien yang menyewanya  sehingga  kehidupan  seksual  yang  dijalani  oleh  terdakwa  membawa  terdakwa  kedalam kecanduan seks dan mengakibatkan terdakwa terjangkit kelainan hiper seks. Hiperseks termasuk salah satu bentuk  kelainan  seksual.  Penderita  kelainan  ini  biasanya  memiliki  fantasi,  gairah,  dan  kecanduan  seksual yang  sulit  dikendalikan.  Tidak  jarang  hiperseksualitas  juga  mengganggu  kesehatan,  pekerjaan,  maupun
Indah Rizeki Febriani Sari, S. Sahabuddin, dan Ruslan Abdul Gani. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 276/Pid.Sus/2023/PN.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak
kehidupan sosial. Oleh karena itu perbuatan terdakwa yang menyebabkan korban sebanyak 17 orang tersebut menjadi  masuk  akal  untuk  memenuhi  hasrat  seksualnya  maka  Terdakwa  mencari  pelampiasan  serta pelepasan hasratnya kepada anak-anak yang sering datang ke toko dan tempat rental PSnya dan dikarenakan anak-anak merupakan target yang mudah untuk dipengaruhi maka Terdakwa bisa bebas untuk melakukan hal itu. Berdasarkan ketiga faktor sosial yang telah penulis jabarkan diatas maka penjatuhan pidana kepada terdakwa 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  1  (satu)  tahun  merupakan penjatuhan pidana  yang sangat rendah karena tidak menutup kemungkinan akibat faktor kehidupan sosial terdakwa yang buruk menjadikan terdakwa haus akan keinginan seksual sehingga dengan penjatuhan pidana yang  terbilang  ringan  tersebut  di  khawatirkan  setelah  terdakwa  bebas  maka  terdakwa  akan  mengulangi perbuatan pidananya dan mencari korban lainnya.

## KESIMPULAN
1. Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jambi  yang  memeriksa  dan  memutus  perkara  pidana  Nomor: 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb telah mempertimbangkan setiap unsur yang ada pada Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) sehingga telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan sebagaimana yang didakwakan kepadanya namun lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terbilang terlalu rendah dari besarnya jumlah korban anak dan dampak kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb tidak memenuhi nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan korban anak sebanyak 17 (tujuh belas) orang tentu membuat keresahan dalam masyarakat terutama masyarakat yang  berada  di  wilayah  rumah  Korban  Anak  dan  Terdakwa  sehingga  masyarakat  menginginkan  agar terdakwa  diberikan  hukuman  maksimal  yang  terdapat  dalam  UU  Perlindungan  Anak  namun  majelis hakim  tidak  memberikan  keinginan  masyarakat  tersebut  sehingga  putusan a  quo tidak  memenuhi  rasa keadilan dalam diri masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Asrid  Tatumpe,  “ Tindak  Pidana  Pencabulan  Terhadap  Anak  Dan  Tuntutan  Hukumnya ”, JOM  Fakultas  Hukum Universitas  Pembangunan  Indonesia Vol  .7  No.  3,  2019  (ISSN  2337-  7453),  hlm.  4.  diakses  melalui https://ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/45 pada Tanggal  17 Okt 2023 Pukul 20.05 WIB Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak Pasal 20 Salmah Novita Ishak, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017 Maya Indah S, Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2014 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gutom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008 nastasia Hana Sitompul, “ Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia ”, No. 1, Lex-Crimen, Vol.IV, 2015 Mufan  Nurmi,  Andi  Najemi,  Mohammad  Rapik,  “ Studi  Komparasi  Perihal  Perumusan  Tindak  Pidana  Kekerasan Terhadap Anak ”, PAMPAS: Journal Of Criminal Vol. 2 No. 3, 2021 (ISSN 2721-8325),hlm.2.Diakses melalui https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16328/12545 pada Tanggal 16  okt 2023 Pukul 17.40 WIB