Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 314-326 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.103

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN UNTUK TURUN WARIS
DI KOTA BUKITTINGGI

## Fachrul Razi, Khairul
12 Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi, Indonesia deppafachrulrz@gmail.com 2 65khairul65@gmail.com

## Abstract
This study aims to analyze the implementation of the policy of granting reductions, relief and exemption of fees for the acquisition of land and building rights for inheritance that has been carried out by the Bukittinggi City Government and other factors that contribute to the implementation of the policy of granting reductions, waivers and exemptions from fees for the acquisition of rights to land. Land and buildings are inherited. This type of research is qualitative research with a phenomenological approach. The results of the study found that the  communication  carried  out  by  the  implementor  was  a  one-way  communication,  through  intermediary village officials and land deed officials, not directly conveyed to the community, the resources owned by the implementor  for  staff in  quantity  were  sufficient,  but  in  quality there  was  still  a  shortage, the  provision  of adequate facilities and infrastructure, but still limited in terms of financial support. The implementor strongly supports the implementation of this policy in accordance with the SOP, but the time required to process a request  is  still  too  long.  Other  factors  that  contribute  to  the  policy  of  granting  reductions,  waivers  and exemptions for Inherited BPHTB are Land Value Zone Assessment and Changes in Tariffs and NPOPTKP specifically for Inherited BPHTB..
Keywords: Granting of Reduction of Duties on Acquisition of Inherited Land and Building Rights

## Abstrak
Penelitian ini bertujan untuk menganalisis Implementasi kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk turun waris yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah  Kota  Bukittinggi  dan  faktor  –  faktor  lain  yang  berkontribusi  dalam  implementasi  kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan turun waris.  Jenis  penelitian  adalah  penelitian  kualitatis  dengan  pendekatan  Fenomenologi.  Hasil  penelitian menemukan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh implementor merupakan komunikasi satu arah, melalui perantara pejabat kelurahan dan pejabat pembuat akta tanah, tidak langsung disampaikan kepada masyarakat, sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  implementor  untuk  staf  secara  kuantitas  telah  mencukupi,  namun  secara kualitas masih kekurangan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, namun masih terbatas dari segi dukungan  dana.  Implementor    sangat  mendukung  pelaksanaan  kebijakan  ini  sesuai  dengan  SOP,  namun waktu  yang  dibutuhkan  untuk  memproses  sebuah  permohanan  masih  terlalu  lama.  Faktor  lain  yang berkontribusi terhadap kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan BPHTB Turun Waris adalah Penilaian Zona Nilai Tanah dan Perubahan Tarif dan NPOPTKP khusus untuk BPHTB Turun Waris. Kata Kunci : Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Turun Waris
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 314-326 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.103

## PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah
Sekarang  ini  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah Dan  Bangunan  adalah  pajak  daerah  ( local  tax ) seluruh proses transaksi properti yang dilakukan di wilayah administrasi kota Bukittinggi serta proses pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan  langsung  ditangani  oleh  Pemerintah Kota Bukittinggi.
Dalam  pelaksanaan  pengelolaan  Pajak  Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan Bangunan pada Kota Bukittinggi maka pada tahun 2015  dilakukan  kegiatan  Penilaian  Zona  Nilai Tanah  (ZNT)  untuk  seluruh  kelurahan  di  Kota Bukittinggi, penilaian ini dilakukan melalui kerja sama dengan Konsultan Jasa Penilai Publik yang telah ditunjuk melalui mekanisme Seleksi Umum Pengadaan.  Penilaian  ZNT  dilakukan  dengan alasan bahwa Nilai ZNT yang digunakan sebagai dasar  Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP)  PBB-P2 sampai dengan tahun 2015 adalah masih penilaian oleh Dirjen Pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia  dalam  hal  ini  dilakukan  Kantor  Pajak Pratama Kota Bukittinggi yang mana nilai tersebut telah kadaluarsa dan sangat jauh dari nilai pasar, sehingga hasil dari penilaian tersebut menyebabkan naiknya Nilai Jual Objek Pajak.
Upaya  menekan  kenaikan  pajak  terhutang yang akibat dari kenaikan Nilai Jual Objek Pajak maka untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan  pemerintah  Kota  Bukittinggi  telah melakukan  kebijakan  pemberian  stimulus  dalam bentuk  pemberian  pengurangan  massal  terhadap pajak  terhutang.  Sedangkan  untuk  mengurangi besarnya  beban  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah Dan  Bangunan  terhutang  maka  pemerintah  kota Bukittinggi  Melakukan  Perubahan  terhadap Peraturan  Walikota  Bukittinggi  Nomor  7  Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor  22  Tahun  2012  Tentang  Tata  Cara Pemberian  Pengurangan  Dan  Pembebasan  Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, dengan menerbikan  Peraturan  Walikota  Bukittinggi Nomor  5  Tahun  2022.  Hal  ini  dikarenakan pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan atas pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah  Dan  Bangunan  sesuai  yang  diatur  dalam Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2011  adalah menjadi kewenangan Walikota Bukittinggi.
Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan perubahan Peraturan Walikota Tentang Pemberian Pengurangan,  Keringan  dan  Pembebasan  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan melalui Peraturan  Walikota  Bukittinggi  Nomor  5  Tahun 2022namun masih ada pengurusan Bea Perolehan Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  untuk  perolehan hak karena turun waris masih ada yang batal atau tidak dilanjutkan prosesnya, data pada tahun 2020 dari 113 permohonan pengurusan Turun Waris 27 diantara membatalkan pengurusannya, begitu pula untuk  tahun  2021  dari  124  permohonan pengurusan  21  wajib  pajak  menarik  berkas permohonan  dan  mengurungkan  niat  untuk melanjutkan  pengurusan.  Seharusnya  fasilitas pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan  merupakan  suatu  hak  wajib  pajak yang  bisa  dinikmati,  masyarakat  sebagai  wajib pajak  mempunyai  hak  untuk  menikmati  fasilitas ini,  sehingga  kemudian  wajib  pajak  dapat menggunakan  fasilitas  tersebut  dalam  situasi ketidakmampuan  membayar  besarnya  pajak terhutang.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka penulis  dapat  merumuskan  masalah  dalam penelitian adalah Bagaimana implementasi kebijakan  pemberian  pengurangan,  keringanan dan  pembebasan  bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah dan  Bangunan  untuk  turun  waris  yang  sudah dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kota  Bukittinggi dan  faktor  –  faktor  lain  apa  yang  berkontribusi dalam implementasi kebijakan pemberian pengurangan,  keringanan  dan  pembebasan  bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  turun waris.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dimulai  dari  melakukan studi literatur untuk mengetahui dasar – dasar dari penelitian  yang  dilakukan  dan  melakukan observasi  lapangan  dengan  maksud  untuk mengetahui kondisi dari objek yang akan diteliti, kemudian merumuskan masalah untuk mengetahui  apa  saja  permasalahan  yang  akan dibahas,  dari  perumusan  masalah  tersebut dijadikan  tujuan  dari  penelitian  yang  dilakukan, dan menentukan batasan masalah untuk memfokuskan penelitian yang dilakukan sehingga penelitian tidak keluar dari tujuan penelitian yang akan  dilakukan.  Hal  yang  dilakukan  sebelum melakukan penelitian adalah melakukan identifikasi terhadap suatu masalah yang dihadapi.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 314-326 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.103
Kegiatan ini membantu mengantarkan kemampuan dan pengetahuan kita dalam mengidentifikasi  masalah  yang  ada  dalam  objek penelitian  sehingga  dapat  melakukan  tahap selanjutnya sesuai dengan kondisi di lapangan.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk  memahami  masalah  sosial  atau  masalah manusia,  berdasarkan  pada  penciptaan  gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci,  dan  disusun  dalam  sebuah  latar alamiah. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data berupa  kata-kata  tertulis  dari  orang-orang  dalam perilaku  yang  dapat  diamati.  Menurut  Creswell, sebagian  besar  variabelnya  tidak  diketahui  dan peneliti  ingin  memusatkan  pada  konteks  yang dapat  membentuk  pemahaman  dari  fenomena yang diteliti untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologi.
Selanjutnya  data  yang  digunakan  sebagai penunjang  pembahasan  yang  akan  dilakukan berupa  data  primer  maupun  data  sekunder.  Data primer  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan para informan  yang  terkait  dengan  permasalahan yang  ditulis  oleh  penulis.  Sedangkan  data sekunder diperoleh dari buku - buku literatur atau data kepustakaan. Alasan menggunakan pendekatan  penelitian  kualitatif  fenomenologi karena pada permasalahan ini peneliti memperoleh  jawaban,  melihat  dan  mendengar lebih  dekat  dan  terperinci  penjelasan  dan pemahaman  individual  tentang  pengalaman  – pengalaman  informan  yang  didapatkan  dari hasil wawancara  yang  kemudian  dilakukan  analisis. Peneliti juga langsung terjun ke lapangan langsung sehingga  peneliti  dapat  melakukan  penelitian langsung. Peneliti juga melakukan pendekatan ini karena peneliti tertarik dengan proses, pengalaman dan memperoleh data - data yang diperlukan dari hasil  wawancara  yang  kemudian peneliti analisis berdasarkan hasil wawancara tersebut.
Untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan  Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah dan Bangunan  turun  waris  serta  apa  saja  faktor  lain yang bekontribusi dalam implementasinya menggunakan teori Edward III,
Pembatasan  masalah  pada  penelitian  ini, peneliti memfokuskan pada implementasi pemberian  Pemberian  Pengurangan  Keringanan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di  Kota Bukittinggi dan Implementasi Pemberian Pengurangan Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  yang disebakan  peralihan  karena  Turun  waris  serta faktor  yang  berkontribusi  dalam  pemberian pengurangan  keringanan  dan  pembebasan  Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  untuk Turun  Waris  sehingga  pemberian  pengurangan dan kebijakan Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan tersebut tepat sasaran.
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bukittinggi,  sebuah  kota  kecil  dengan  peranan yang  besar  di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Kota dengan  luas  25,239  km2  ini  merupakan  pusat perdagangan  dan  jasa  yang  berfungsi  sebagai pusat  kegiatan  wilayah  di  Provinsi  Sumatera Barat.  Kota  Bukittinggi  juga  merupakan  kota wisata  yang  telah  ditetapkan  sebagai  destinasi pariwisata  unggulan.  Sesuai  dengan  fungsi  dan perannanya  tersebut,  kegiatan  perekonomian utama di Kota Bukittinggi di gerakkan oleh sektor pariwisata, perdagangan dan jasa
Mengenai  kebijakan  pemberian  pengurangan, keringanan  dan  pembebasan  pada  penelitan  ini berfokus  kepada  Peraturan  Walikota  Bukittinggi Nomor  7  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Walikota  Nomor  22  Tahun  2012 Tentang  Tata  Cara  Pemberian  Pengurangan  Dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan,  terakhir  dengan  Perwako  Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2022.

## PEMBAHASAN Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Badan  Keuangan  Kota  Bukittinggi  dibentuk berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, serta Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan dengan tugas  pokok  “Membantu  Walikota  dalam melaksanakan  urusan  pemerintah  dan  tugas pembantuan di bidang penunjang urusan pemerintah bidang keuangan,
Dalam
menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Keuangan Kota  Bukittinggi  mempunyai  fungsi  sebagai berikut:
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 314-326 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.103
a. Perumusan Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja Badan (Tapkin).
b. Perumusan  kebijakan  teknis  di  bidang pendapatan,  pengelolaan  keuangan  dan  aset, pelaksanaan akuntansi dan pertanggungjawaban  pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
d. Pembinaan,  pengawasan,  dan  pengendalian kegiatan  dan  penggunaan  anggaran  bidang keuangan.
e. Pembinaan,  pengawasan,  dan  pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
f. Penyusunan  rancangan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
g. Pelaksanaan  pemungutan  pendapatan  daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
h. Penyusunan  laporan  keuangan  daerah  dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
i. Pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian kegiatan  bidang  teknis  meliputi  bidang pendapatan  asli  daerah,  bidang  anggaran, bidang  perbendaharaan,  bidang  akuntansi  dan bidang pengelolaan barang milik daerah.
j. Pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian penggunaan anggaran Badan.
Badan  Keuangan  sebagai  instansi  yang bertanggungjawab  dalam  pengelolaan  keuangan daerah  mulai  dari  proses  penganggaran  sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai  tugas  antara  lain  pelaksanaan pelayanan administratif dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah serta pengelolaan barang / asset daerah. Bangunan kantor Badan Keuangan Kota Bukittinggi terletak di  Jalan  Sudirman  Nomor  27-29  Bukittinggi. Lokasinya  strategis  terletak  di  depan  Lapangan Wirabraja  Bukittinggi.  Dalam  hal  implementasi kebijakan  pemberian  pengurangan,  keringanan dan  pembebasan  Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah Dan Bangunan Untuk Turun Waris yang bertindak sebagai implementor adalah Bidang Pendapatan. Sejarah  dan  Latar  Belakang  Bea  Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Pada  zaman  sebelum  Indonesia  merdeka  atau pada  masa  pemerintahan  Belanda  terdapat  suatu jenis  pajak  yang  dipungut  atas  peristiwa  hukum
yang  terjadi  karena  pemindahan  hak  atas  harta tetap  (tanah  dan/  atau  bangunan)  yang  biasa disebut  Bea  Balik  Nama  atas  Harta  Tetap merupakan  pajak  yang  dipungut  atas  peristiwa hukum  yang  terjadi  karena  Bea  Balik  Nama  ini dilaksanakan  berdasarkan  Ordonansi  Bea  Balik Nama Staatsblad 1924 Nomor 291.
Jenis  pajak  ini  hanya  dikenakan  terhadap masyarakat yang berasal dari Eropa, Amerika, dan Timur  Asing  termasuk  Cina,  Jepang,  India,  dan lainnya,  sebagaimana  yang  terdapat  pada  hukum barat  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan bagi pribumi (Orang Indonesia  asli)  berlaku  hukum  adat  masing  - masing  daerah.  Dualisme  hukum  yang  berlaku dibidang  pertanahan  seperti  ini  mengakibatkan setiap  pribumi  tidak  mengenal  Bea  Balik  Nama karena  peralihan  yang  terjadi  tidak  diatur  dalam Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  tetapi diatur dalam hukum adat tiap - tiap daerah.
Setelah  Indonesia  merdeka,  tepatnya  pada tahun 1960 disahkanlah  Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Melalui undang  -undang  ini,  dualisme  dibidang  hukum, khususnya mengenai pertanahan difusikan, dalam arti  dileburnya  hak  -  hak  tanah  menurut  hukum barat dan hukum adat menjadi hak tanah menurut Undang-undang  Pokok  -  pokok  Agraria  ini. Dengan diberlakukannya undang-undang ini maka Ordonansi  Bea  Balik  Nama  Staatsblad  1924  No 291 kehilangan Objeknya karena telah dibekukan berlakunya.
Adanya  kontradiksi  antara  dua  pihak  yang saling  bertentangan  dimana  satu  pihak  meminta agar Ordonansi Bea Balik Nama tetap dilanjutkan dengan  tetap  menyesuaikan  dengan  Undang- undang  Pokok  Agraria  namun  dipihak  lain meminta  agar  Ordonansi  Bea  Balik  Nama memang  seharusnya  dihapuskan  karena  masih mengacu  pada  hukum  barat  mengakibatkan terjadinya  kekosongan  dalam  pemungutan  pajak atas pemindahan hak atas harta tetap.
Kekosongan  pemungutan  pajak/  bea  atas pemindahan hak atas harta tetap tersebut berjalan mulai dari tahun 1960 sampai dengan diberlakukannya  Undang  -Undang  No.  21  tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2000.
Selanjutnya  sejak  berlakunya  Undang  - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 314-326 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.103
Retribusi  Daerah,  maka  terjadilah  pengalihan Pajak yang semula dikelola oleh Pemerintah Pusat menjadi  Pajak  Daerah,  salah  satunya  adalah  Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pemberian Pengurangan, Keringan dan Pembebasan BBPHTB untuk Peralihan Turun Waris Menurut Perwako Nomor 5 Tahun 2022
Pada  masa  awal  pengelolaan  Bea  Perolehan Hak  Atas Tanah  dan  Bangunan  pada  Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu pada tahun 2012 pemberian pengurang,  keringanan  serta  pembebasan  untuk perolehan  turun  waris  belum  terakomir  secara menyeluruh  karena  peraturan  Walikota  yang dibuat  pada  saat  itu  merupakan  adaptasi  dari Peraturan Menteri
Keuangan
Nomor 91/PMK.03/2006  yang  merupakan  perubahan kedua  atas  Keputusan  Menteri Keuangan  Nomor 561/KMK.03/2004,  namun  demikian  sesuai dengan  perkembangannya  dan  dalam  rangka upaya memberikan keringan dan agar besaran Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  tidak menjadi beban bagi ahli waris dalam pengurusan turun  waris  maka  Pemerintah  Kota  Bukittinggi melalui Peraturan Walikota Bukittinggi  Nomor 5 Tahun 2022
Dalam  pelaksanaan  kebijakan  pemberian pengurangan,  keringanan  dan  pembebasan  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di kota Bukittinggi,  pemerintah  daerah  kota  Bukittinggi telah  menyusun  langkah  -  langkah  startegis  agar Wajib Pajak dapat menikmati fasilitas pengurangan,  keringanan  dan  pembebasan  Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan termasuk untuk Turun Waris sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi  Nomor  3  Tahun  2011  bahwa  Tata Cara  Pemberian  Pengurangan,  Keringanan  dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  diatur  melalui  Peraturan  Walikota Bukittinggi. Pada pada tahun 2012 diterbitkanlah Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2012  tentang  Tata  Cara  Pemberian  Pengurangan Dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, seiring perkembangannya peraturan  ini  telah  diubah  dengan  Peraturan Walikota  Bukittinggi  Nomor  7  Tahun  2019  dan terakhir  diubah  dengan  Peraturan  Walikota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2022.
Kebijakan    pengurangan,  keringan  dan pembebasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal sebagai berikut :
1. Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan paling tinggi sebesar 25 % (dua puluh  lima  persen)  diberikan  kepada  wajib orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah  dalam  garis  keturunan  lurus  1  (satu) derajat ke bawah dan 1 (satu) derajat ke atas yang  terdata  dan  tertera  dalam  database masyarakat yang kurang mampu.
2. Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan  Bangunan  paling  tinggi  sebesar  50  % (lima  puluh  persen)  diberikan  kepada  wajib orang  pribadi  yang  memperoleh  hak  karena waris  dan  hibah  wasiat  yang  diterima  oleh wajib  pajak  yang  masih  dalam  hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke bawah dan 1 (satu) derajat ke atas yang terdata dan tertera dalam database masyarakat yang kurang mampu.
3. Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan  Bangunan  paling  tinggi  sebesar  50  % (lima  puluh  persen)  diberikan  untuk  tanah dan/  atau  bangunan  yang  digunakan  untuk rumah  sakit  swasta,  sekolah/  universitas/ perguruan  tinggi  milik  lembaga/  institusi/ yayasan.
4. Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan  Bangunan  paling  tinggi  sebesar  75  % (tujuh  puluh  lima  persen)  diberikan  untuk tanah  dan/  atau  bangunan  yang  digunakan untuk  kepentingan  sosial  antara  lain  panti asuhan,  panti  jompo,  rumah  yatim  dan/  atau piatu milik lembaga/ institusi/ yayasan.
5. Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan  Bangunan  paling  tinggi  sebesar  75  % (tujuh  puluh  lima  persen)  diberikan  kepada wajib pajak seperti Veteran, Pensiunan ASN, Purnawirawan TNI/ Polri atau janda/ dudanya yang  memperoleh  hak  atas  tanah  dan bangunan rumah dinas pemerintah.
6. Pembebasan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah dan Bangunan sebesar 100 % (seratus persen) diberikan  wajib  pajak  organisasi  Korps Pegawai Republik Indonesia yang memperoleh  hak  atas  tanah  dan/  atau bangunan.
7. Pembebasan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah dan Bangunan sebesar 100 % (seratus persen) diberikan  wajib  pajak  atau  mamak  kepala waris suatu kaum yang memperoleh hak atas tanah  dan/  atau  bangunan  melalui  garis
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 314-326 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.103
keturunan matrilineal.
8. Pembebasan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah dan Bangunan sebesar 100 % (seratus persen) diberikan  wajib  pajak  yang  memperoleh  hak baru  melalui  program  pemerintah  dibidang pertanahan  (Prona/  PTSL  dan  sejenisnya) yang  tidak  mempunyai  kemampuan  secara ekonomi.
9. Pembebasan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah dan Bangunan sebesar 100 % (seratus persen) diberikan  wajib  pajak  yang  memperoleh  hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Sumber Informan dalam penelitian ini berasal dari unsur pemerintah daerah selaku implementor dan  beberapa  orang  informan  dari  luar  unsur pemerintahan yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Wajib Pajak/ Ahli Waris, yang dapat diuraikan sebagai berikut : Informan 1 adalah Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi,  Informan  2  adalah  Kepala  Sub. Bidang  Pendaftaran  dan  Pendataan  pada  Badan Keuangan  Kota  Bukittinggi,  Informan  3  adalah Kepala  Sub.  Bidang  Penetapan  pada  Badan Keuangan  Daerah  Kota  Bukittinggi,  Informan  4 adalah Kepala Sub. Bidang Penagihan, Pendapatan  Lainnya  &  Pelaporan  pada  Badan Keuangan  Kota  Bukittinggi,  Informan  5  dan  6 adalah  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  pada  Kota Bukittinggi  dan  Informan  7  dan  8  adalah  Wajib Pajak atau Ahli Waris.
Implementasi  merupakan  suatu  proses yang  dinamis  yang  melibatkan  secara  terus menerus  usaha  -  usaha  untuk  mencari  apa  yang akan  dan  dapat  dilakukan.  Dengan  demikian implementasi  mengatur  kegiatan  -  kegiatan  yang mengarah  pada  penempatan  suatu  program  ke dalam  tujuan  kebijakan  yang  diinginkan.  Untuk mengetahui  bagaimana  implementasi  kebijakan pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan  Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah dan Bangunan,  maka  peneliti  melakukan  penelitian dengan  pendekatan  teori  Edwards  III,  yang berkaitan dengan kebijakan pemberian pengurangan,  keringanan  dan  pembebasan  Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Untuk Turun  Waris  yang  lakukan  oleh  pemerintah  kota Bukittinggi. Ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi  kebijakannya,  yaitu
faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Tindak Lanjut dan Struktur Birokrasi.
A. Komunikasi
Faktor  komunikasi  menjadi  faktor  penting dalam implementasi kebijakan. Penyaluran komunikasi  yang  baik  akan  menghasilkan  suatu proses  implementasi  yang  baik  pula.  Proses komunikasi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi.
Terkait dengan implementasi kebijakan pengurangan,  keringanan  dan  pembebasan  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di kota Bukittinggi.  Ada  dua  hal  penting  yang  perlu diperhatikan  dalam  kaitannya  dengan  aspek komunikasi, yaitu keberadaan peraturan pelaksana dan  koordinasi  antar  instansi.  Pertama  mengenai keberadaan  peraturan  pelaksana.  Hal  ini  menjadi sangat penting karena kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan  tanpa  adanya  peraturan  pelaksana atau payung hukum.
Komunikasi  dalam  implementasi  kebijakan mencakup  beberapa  dimensi  penting  yaitu tranformasi  informasi  ( transimisi), kejelasan informasi  ( clarity) dan  konsistensi  informasi ( consistency). Faktor  pertama  yang    mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat  yang  mengimlementasikan  keputusan harus  menyadari  bahwa  suatu  keputusan  telah dibuat  dan  suatu  perintah  untuk  pelaksanaanya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi  kebijakan  adalah  kejelasan,  yaitu bahwa  petunjuk-petunjuk  pelaksanaan  kebijakan tidak  hanya  harus  diterima  oleh  para  pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor  ketiga  yang  mendukung  implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.
Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi  tidak  hanya  disampaikan  kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi  dari  pelaksana  kebijakan  kelompok sasaran maupun pihak terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki  agar  informasi  yang  disampaikan harus  konsisten  sehingga  tidak  menimbulkan kebingungan  pelaksana  kebijakan,  kelompok sasaran maupun pihak terkait.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 314-326 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.103
a) Transformasi Infomasi ( transimisi)
Transmisi  dalam  implementasi  kebijakan Pemberian Pengurangan, Keringan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berupa  penyampaian  atau  pengiriman informasi  dari  pemerintah  kepada  instansi pelaksana  kebijakan  yang  kemudian  diteruskan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2022, dapat diketahui  bahwa  transmisi  pada  kebijakan ini dilakukan oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi melalui  penerbitan  surat  eadaran,  pemasangan spanduk  dikelurahan  dalam  wilayah  administrasi kota Bukittinggi.
Tranformasi  menghendaki  agar  informasi sampai  kepada  kelompok  sasaran,  untuk  itu Bidang Pendapatan pada  Badan  Keuangan  Kota Bukittinggi  juga  melakukan  sosialisasi  melalui pertemuan  yang  dihadiri  oleh  Pejabat  Pembuat Akta Tanah di wilayah kota Bukittinggi sehingga transmisi  atau  proses  penyampaian  informasi dilakukan  oleh  pihak  Badan  Keuangan  Kota Bukittinggi kepada Wajib Pajak melalui berbagai jenis sosialisasi.
b) Kejelasan ( clarity)
Petunjuk  -  petunjuk  pelaksanaan  kebijakan tidak  hanya  harus  diterima  oleh  para  pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Dalam pelaksanaan kebijakan Pemberian Pengurangan,  Keringan  dan  Pembebasan  Bea Perolehan  Hak  Atas Tanah  dan  Bangunan,  maka Badan  Keuangan  melalui  Bidang  Pendapatan menyampaikan  informasi  yang  dapat diterima oleh  masyarakat  dengan  menerangkan  tata  cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembesasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dengan melalui sosialisasi secara tidak langsung yaitu melalui pemasangan spanduk atau mengirimkan  surat  melalui  Surat  Edaran. Sosialisasi  langsung  disampaikan  oleh  pihak Badan  Keuangan  Kota  Bukittinggi  melalui  rapat pertemuan dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peneliti  menemukan  bahwa  dengan  adanya kejadian yang menggambarkan sebuah komunikasi  yang  jelas  antara  petugas  pelayanan dengan wajib pajak yang dilayani, melalui sebuah brosur  petugas  menjelaskan  tentang  persyaratan dan proses pengurusan pengurangan.
c) Konsistensi ( consistency)
Konsistensi  dalam  implementasi  kebijakan Pemberian Pengurangan, Keringan dan
Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  sepenuhnya  dilakukan  oleh  Badan Keuangan Kota  Bukittinggi  secara  konsisten untuk  menjelaskan  kepada  masyarakat  tentang kebijakan Pemberian Pengurangan, Keringan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat diketahui  bahwa  pemberian  informasi  kebijakan Pemberian Pengurangan, Keringan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sepenuhnya dilakukan secara konsisten, serta Badan Keuangan Kota Bukittinggi mensosialisasi  tentang  kebijakan  pemberian pengurangan  keringan  dan  pembebasan  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan melalui Surat  Edaran  Kepala  Badan  Keuangan  Kota Bukittinggi yang disebarkan ke seluruh keluhan di wilayah administrasi Kota Bukittinggi. D itemukan bahwa Pihak Badan Keuangan selaku implementor konsisten dalam melakukan komunikasi dengan wajib pajak, melalui penerbitan  Surat  Edaran  yang  disebarkan  ke seluruh kelurahan di Kota Bukittinggi.
B. Sumber daya
Dengan adanya kecukupan Sumber daya maka perintah  -  perintah  implementasi  mungkin diteruskan  secara  cermat,  jelas  dan  konsisten, tetapi  jika  para  pelaksana  kekurangan  sumber yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  kebijakan, maka  implementasi  ini  cenderung  tidak  efektif. Sumber  daya  dibedakan  menjadi  beberapa indikator, yaitu staf yang memadai,  kewenangan, dan  fasilitas.  Indikator  tersebut  diperlukan  dan tidak  dapat  dipisahkan  dalam  kaitannya  dengan implementasi kebijakan Pemberian Pengurangan, Keringan  dan  Pembebasan  Bea  Perolehan  Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Bukittinggi,
a) Staf / Sumber Daya Manusia
Untuk sumber daya manusia yang menjalakan tugas maka dibentuk Tim Pemberian Pengurangan,  Keringanan  dan  Pembebasan  Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  yang dapat dijabar sebagai berikut:
1. Petugas Penerima Berkas/ Loket :
4 Orang
2. Petugas Pengumpul & Pengolah Data  :
4 Orang
3. Tim Pembahas/ Rekomendasi : 4 Orang Berdasarkan hasil wawancara dalam peneliitan  dapat  diketahui  bahwa  dalam kebijakan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 314-326 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.103
Pemberian Pengurangan,
Keringan dan Pembebasan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan , Staf belum memadai dalam hal kualitas karena di Bidang Pendapatan terkait Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan hanya 2 (dua) orang staf  yang  memiliki  sertifikat  yang  telah  mengikuti pelatihan  dan  itupun  yang  ada  hubungan  dengan pemetaan saja  disamping  itu juga belum  memadai dalam  hal  kuantitas  dalam  menjalankan  proses  - proses.
b) Wewenang
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa setiap implementor kebijakan mempunyai peran dan tanggung jawab sesuai kewenangan dan fungsi pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan. Tim  yang  dibentuk  untuk  pelaksanaan  kebijakan mempunyai  kewenangan  masing  -  masing  sesuai dengan fungsinya, ditemukan bahwa Implementor telah  memberikan  disposisi  ataupun  wewenang yang  baik  kepada  tim  yang  dibentuk  dengan menindaklanjuti lebih lanjut permohonan pengurangan Wajib Pajak. c) Fasilitas Faktor
selanjutnya adalah fasilitas/ infrastruktur  atau  sarana/  prasarana  ( facilities; building,  equipment, land and  supplies )  yang merupakan  sarana  dan  prasarana  menjadi sebuah faktor penting dan alat pendukung dan pelaksana dalam suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga  disebut  dengan  perlengkapan  yang  dimiliki oleh  organisasi  dalam  membantu  para  pekerja  di dalam  pelaksanaan  kegiatan  mereka.  Edwards mengemukakan bahwa pelaksana kebijakan tanpa adanya  fasilitas,  maka  implementasi  suatu kebijakan tidak akan sukses.
Tempat  dilakukannya  kebijakan  pemberian pengurangan,  keringanan  dan  pembebasan  Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan bertempat  di  Bidang  Pendapatan  pada  Badan Keuangan  Kota  Bukittinggi.  Berkaitan  dengan pelaksanaan kebijakan yang diselenggarakan oleh Bidang  Pendapatan  dalam  menunjang  pelayanan yang  memadai  bagi  seluruh  Wajib  Pajak,  pihak Bidang Pendapatan telah mengantisipasi kenaikan jumlah Wajib Pajak yang mengajukan pengurangan,  keringanan  dan  pembebasan  Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  bangunan  yaitu antara  lain  dengan  cara  menyediakan  beberapa loket penerimaan berkas pada Bidang Pendapatan dan  loket  yang  telah  disediakan  pada  Mall Pelayanan Publik, ditemukan bahwa implementor
tidak memiliki dana yang cukup untuk mensolisasikan kebijakan pemberian pengurangan,  keringan  dan  pembebasan  BPHTB untuk Turun Waris.

## C. Disposisi atau Tindak Lanjut
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan  bahwa  implementor  dan  wajib  pajak sangat  mendukung  adanya kebijakan  Pemberian Pengurangan  Keringanan  dan  Pembebasan  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena sangat  membantu  khususnya  kepada  wajib  pajak yang kurang mampu. Walikota Bukittinggi dapat memberikan  pengurangan,  keringanan  bahkan pembebasan  terhadap  Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah  Dan  Bangunan  berdasarkan  permohonan yang disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan  dengan  melewati  pembahasan  terlebih dahulu oleh Tim Pembahas yang telah ditunjuk.
Ditemukan  bahwa  pihak  pelaksana  atau implementor  telah  memberikan  disposisi  yang baik  dengan  menindaklanjuti  lebih  lanjut  untuk Wajib Pajak yang akan mengajukan permohonan pengurangan. Kecenderungan  perilaku  atau karakteristik dari pelaksanaan kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter  penting  yang  harus  dimiliki  oleh  tim pelaksana  kebijakan  misalnya  kejujuran  dan komitmen  yang  tinggi.  Kejujuran  mengarahkan implementor  untuk  tetap  berada  dalam  asa program  yang  telah  digariskan,  sedangkan komitmen  yang  tinggi  dari  pelaksana  kebijakan akan  membuat  mereka  selalu  antusias  dalam melaksanakan  tugas,  wewenang,  fungsi,  dan tanggung  jawab  sesuai  dengan  peraturan  yang telah  ditetapkan  sikap  dari  pelaksana  kebijakan akan  sangat  berpengaruh  dalam  implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang  baik  maka  dia  akan  dapat  menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh  pembuat  kebijakan,  sebaliknya  apabila sikapnya  tidak  mendukung  maka  implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.
Bidang Pendapatan selaku  Implementor kebijakan  Pemberian  Pengurangan  Keringan  dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  berkomitmen  untuk  melakukan  proses sesuai dengan SOP yang telah ditentukan namun menurut  peneliti  watu  yang  dibutuhkan  untuk memproses permohonan terlalu lama yaitu 30 (tiga
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 314-326 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.103
Puluh)  hari  kerja  setelah  permohonan  diterima oleh Petugas.
D. Struktur Birokrasi .
Faktor  selanjutnya  adalah  struktur  birokrasi yang merupakan pola hubungan antar unit dalam organisasi.  Pola  tersebut  harus  jelas,  sehingga tidak  menimbulkan  miss  koordinasi.  Masing  - masing unit harus jelas pembagian tugasnya, harus bertanggungjawab kepada siapa, dan unit apa yang berada  diatasnya  atau  dibawahnya.  Dalam kaitannya dengan masalah ini, sudah terdapat pola hubungan di dalam organisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari pola hubungan di Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi dalam hal pemungutan  Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah dan Bangunan.
Karakteristik yang ada dalam struktur birokrasi juga  berperan  sebagai  faktor  yang  menentukan dalam  upaya  implementasi  kebijakan,  karena karakteristik  inilah  yang  menentukan  atau mengatur alur tugas dan tanggung jawab bagi para implementor.  Menurut  Edwards,  salah  satu karakteristik  yang  paling  dikenal  dalam  struktur birokrasi  adalah  Prosedur  Standar  Operasi ( Standard  Operating  Procedures )  disingkat dengan SOP.
SOP  ini  menjadi  bagian  yang  penting  dalam struktur  birokrasi.  Dalam  melaksanakan  suatu kebijakan  harus  memiliki  acuan  baku  untuk memberikan petunjuk yang berguna bagi implementor,  sehingga  tidak  membingungkan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Selanjutnya  dalam  hal  pengalihan  hak  yang disebabkan  oleh  waris  Wajib  Pajak  pengurang, keringanan  dan  pembebasan  Bea  Perolehan  Hak Atas tanah dan Bangunan yang memenuhi kriteria adalah :
1. Pemohon  berdomisili  di  wilayah  daerah  kota Bukittinggi
2. Ahli  Waris  yang  mempunyai  hubungan sederajat 1 (satu) ke bawah dan 1 (satu) ke atas.
3. Ahli Waris termasuk kedalam data wajib pajak kategori masyarakat kurang mampu
Dalam  menjalankan  kebijakan  pemberian pengurangan,  keringanan  dan  pembebasan  pihak Bidang  Pendapatan  sendiri  memiliki  SOP  yang dijadikan  pegangan  atau  pedoman  bagi  para pegawai  dalam  melaksanakan  proses  pemberian pengurangan,  keringanan  dan  pembebasan  Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan tersebut.
Setelah  melakukan  penelitian  dan  peneliti memperoleh  data  sekunder  serta  melalui  kajian literatur  maka  peneliti  menemukan  bahwa  dalam implementasinya kebijakan pemberian pengurangan,  keringan  dan  pembebasan  Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  untuk perolehan karena turun waris dilakukan kepada :
1. Wajib  orang  pribadi  yang  memperoleh  hak karena  waris  dan  hibah  wasiat  yang  diterima oleh  wajib  pajak  yang  masih  dalam  hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke bawah dan 1 (satu) derajat ke atas  yang  terdata  dan  tertera  dalam  database masyarakat  yang  kurang  mampu  yaitu  paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen),  dan
2. Pembebasan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah dan  Bangunan  sebesar  100  %  (seratus  persen) diberikan wajib pajak atau mamak kepala waris suatu  kaum  yang  memperoleh  hak  atas  tanah dan/  atau  bangunan  melalui  garis  keturunan matrilineal dalam hal ini objek yang diperoleh dari  warisan  berdasrkan  hukum  adat  Minang Kabau.
Selanjutnya tata cara pengajuan pengurangan, keringanan  dan  pembebasan  Bea  Perolehan  Hak Atas  Tanah  dan  Bangunan  untuk  Turun  Waris adalah sebagai berikut  :
1. Wajib  Pajak  atau  Ahli  Waris  mengajukan permohonan  pengurangan,  keringan  atau pembebasan  kepada  Walikota  Bukittinggi melalui  Kepala  Badan  Keuangan  Kota Bukittinggi dengan ketentuan:
a. Pemohon  berdomisili  di  wilayah  daerah kota  Bukittinggi  dan  mengurus  secara langsung  ke  Badan  Keuangan  Kota Bukittinggi  tanpa  harus  diwakilkan  atau dikuasakan
b. Apabila dapat dibuktikan bahwa ahli waris tidak  berada  di  daerah  domisili  kota
Bukittinggi, maka pemohon dapat memberikan kuasa kepada kerabat/ saudara terdekat yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.
2. Untuk wajib pajak yang memperoleh peralihan hak  karena  turun  waris  maka  permohonan pengurangan,  keringanan  dan  pembebasan tersebut diajukan dengan kelengkapan sebagai berikut:
a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk para Ahli Waris
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 314-326 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.103
b. Surat  Keterangan  Waris  yang  dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
c. Surat keterangan dari instansi terkait yang memuat data wajib pajak sebagai masyarakat kurang mampu.
d. Bukti  lunas  piutang  Pajak  Bumi  dan Bangunan
3. Berdasarkan permohonan wajib pajak selanjutya  Kepala  Badan  Keuangan  Daerah Kota Bukittinggi melakukan penelitian administrasi dengan ketentuan sebagai berikut : a. Menolak  permohonan  apabila  syaratnya tidak lengkap
b. Menerima permohonan apabila persyaratan telah lengkap
4. Terhadap  permohonan  yang  ditolak  Kepala Badan Keuangan menerbitkan surat penolakan yang  disertai  dengan  alasan  penolakan  dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal permohonan diterima
5. Dalam hal permohonan diterima  maka Kepala Badan Keuangan menerbitkan surat pemberian pengurangan, keringanan dan atau pembebasan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
6. Dalam  melakukan  pemberian  pengurangan, keringan dan pembebasan sebelumnya dilakukan pembahasan oleh tim pembahas yang dibentuk oleh Kepala Badan Keuangan.
Dari  rangkaian  proses  diatas  dapat  diketahui bahwa  Pemberian  Pengurangan,  Keringan  dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  untuk  turun  waris  di  Kota  Bukittinggi sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  Peraturan Walikota  Bukittinggi  Nomor  5  Tahun  2022 diberikan  kepada  masyarakat/  ahli  waris  yang setelah  dilakukan  penelitian  termasuk  dalam kategori  tidak  mampu,  dan  proses  pemberian pengurangan didahului dengan adanya permohonan  yang  diajukan  oleh  ahli  waris  dan perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  oleh  tim pembahas  yang  ditunjuk  oleh  Kepala  Badan Keuangan  Kota  Bukittinggi  dalam  hal  ini  adalah Tim yang berada pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan  Kota  Bukittinggi  yang  memberikan masukan  kepada  pimpinan  sehingga  Walikota Bukittinggi  dan  Kepala  Badan  Keuangan  Kota Bukittinggi  dapat  mendisposisikan  permohonan tersebut apakah permohonan diterima atau ditolak.
Faktor Lain Yang Berkontribusi dalam Pemberian  Pengurangan,  Keringanan  dan
Pembebasan  BPHTB  untuk  Turun  Waris  Di Kota Bukittinggi
Setelah dilakukan penelitian melalui pengolahan  data  primer  dan  data  sekunder  maka peneliti  menemukan  bahwa  ada  beberapa  faktor yang  berkontribusi  dalam  pelaksanaan  kebijakan pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan  Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah dan Bangunan  untuk  Turun  Waris  adalah  sebagai berikut :
1. Penilaian  Zona  Nilai  Tanah  yang  dilakukan pada tahun 2015 yang dijadikan sebagai dasar Pengenaan  Nilai Jual  Objek  Pajak  Bumi  dan Bangunan  menyebabkan  kenaikan  yang signifikan  pada  Nilai  Perolehan  BPHTB Turun Waris, dan fenomena ini berkontribusi terhadap kenaikan jumlah permohonan pengurangan,  keringan  dan  pembebasan.
Kebijakan  ini  memberikan  kontribusi  positif terhadap  peningkatan  pendapatan  asli  daerah namun bagi wajib pajak/ ahli waris kebijakan ini tentukan berlaku terbalik.
2. Perubahan Tarif dan Nilai Perolehahan Objek Pajak Tidak Kena Pajak   Khusus Untuk Turun Waris. Seiring dengan diterbitkannya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022  Tentang  Hubungan  Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintahan  Daerah yang  mana  pada  saat  ini  pemberlakuannya masih dalam masa transisi dan mengharuskan seluruh  peraturan  -  perundang  turunannya mengalami perubahan, sehingga memungkinkan  adanya  perubahan  Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 terkait Tarif dan NPOPTKP.  Memberikan  perlakuan  khusus terhadap  Perlehan  Hak  karena  Waris  dan Hibah Wasiat karena hubungan sedara 1 (satu) derajat  ke  atas  dan  1  (satu)  derajat  kebawah (tarif  minimal  dengan  NOPTKP  maksimal). Jika  perubahan  peraturan  daerah  seperti  ini dilakukan maka menurut peneliti maka dapat menurunkan besaran Bea yang harus dibayar pada  saat  pengurusan  Turun  Waris  sehingga berkontribusi  terhadap  penurunan  jumlah permohonan  pengurangan,  keringan  dan pembebasan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah dan Bangunan untuk Turun Waris
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 314-326 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.103

## Kesimpulan
1. Pemerintah  Kota  Bukittinggi  melalui  Bidang Pendapatan  pada  Badan  Keuangan  Kota Bukittinggi  telah  mentraspormasikan  infomasi melalui  Sosialisasi,  pemasangan  spanduk  dan melalui  pembuatan  Brosur  tentang  Kebijakan Pemberian  Pengurangan,  keringanan  dan Pembebasan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah dan Bangunan Untuk Turun Waris. Komunikasi yang  dibangun  merupakan  komunikasi  satu arah  dan  belum  efektif,  melalui  perantara pejabat  kelurahan  dan  pejabat  pembuat  akta tanah,  tidak  langsung  disampaikan  kepada masyarakat.
2. Sumber daya yang dimiliki bidang pendapatan dalam  pelaksanaan  kebijakan  ini  untuk  staf secara kuantitas telah mencukupi, namun secara kualitas masih kekurangan, karena hanya ada 2 orang  staf  pelaksana  yang  telah  memiliki sertifikat keahlian  kompetensi yang sesuai dan untuk  mendukung  pelaksanaan  kebijakan  ini pemerintah  kota  Bukittinggi    mendukung pekerjaan  melalui  penyediaan  sarana  dan prasarana yang memadai, namun masih terbatas dari segi dukungan dana.
3. Bidang Pendapatan selaku implementor Bidang Pendapatan selaku Implementor dari Kebijakan Pemberian Pengurangan, Keringan dan Pembebasan  BPHTB  Turun  Waris  sangat mendukung  pelaksanaan  Kebijakan  ini,  setiap permohonan yang  masuk akan diproses sesuai dengan SOP, namun untuk proses butuh waktu terlalu lama.
4. Pemberian  pengurangan  dan  keringanan  Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk perolehan karena turun waris diberikan kepada Wajib  Pajak  yang  mendapatkan  warisan  yang diterima  dari  keluarga  hubungan  sedarah  1 (satu)  derajat  ke  atas  dan  1  (satu)  derajat  ke bawah paling tinggi 50% (lima puluh persen)
5. Pemberian  pembebasan  Bea  Perolehan  Hak Atas  Tanah  dan  Bangunan  untuk  perolehan karena  turun  waris  diberikan  kepada  wajib pajak  atau  mamak  kepala  waris  suatu  kaum yang  memperoleh  hak  atas  tanah  dan/  atau bangunan  melalui  waris  garis  keturunan matrilineal berdasarkan hukum adat.
6. Faktor  lain  yang  berkontribusi  terhadap Kebijakan  Pemberian  Pengurangan,  Keringan
dan  Pembebasan  Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah dan Bangunan adalah sebagai berikut : a. Penilaian Zona Nilai Tanah yang dilakukan Pemeritah  Kota  Bukittinggi  menyebabkan menyebabkan  kenaikan  yang  signifikan pada  Nilai  Perolehan  Bea  Perolehan  Hak Atas  Tanah  dan  Bangunan  menyebabkan kenaikan  BPHTB  Turun  Waris  yang signifikan pula, serta berkontribusi terhadap kenaikan jumlah angka permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan.
b. Pemberlakuan  Tarif  Khusus/  Minimal untuk BPHTB turun waris satu derajat dan pemberlakuan  Nilai  Perolehahan  Objek Pajak  Tidak  Kena  Pajak  Maksimal  dapat menurunkan  besaran  Bea  yang  harus dibayar pada saat pengurusan Turun Waris sehingga berkontribusi terhadap penurunan jumlah permohonan pengurangan, keringan dan  pembebasan  Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah dan Bangunan untuk Turun Waris

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi  Ibnu,  M.,  &  Warijo.  (2011).  Implementasi Peraturan  Daerah  Kabupaten  Asahan  Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan  Bunut  Barat  Kecamatan  Kota Kisaran Barat). Administrasi Publik, 6
A. G Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi . Pustaka Pelajar. Abimanyu,  A.  (2005). Format  Anggaran  Terpadu Menghilangkan  Tumpang  Tindih. BAPEKKI Depkeu.
Ace  Suryadi  dan  H.A.R.  Tilaar.  (1994). Analisis Kebijakan  Pendidikan  Suatu  Pengantar .  PT.
Remaja Roesda Karya.
Arsyad, L. (1992). Pembangunan Ekonomi, Edisi 2 .
STIE YKPN.
Bird,  R.  M.  (2000). Taxation  in  Developing Countries  Fourth  Edition (Fourth  Edition). The John Hopkins University Pre.
Brian  W.  Hogwood  and  Lewis  A.  Gunn.  (1986).
Policy  Analysis  for  the  Real  World .  Oxford University Press.
Brotodihardjo, R. S. (1995). Ilmu Hukum Pajak . PT. Eresco Bandung. Budi Waluyo. (2015). Analisis Permasalahan Pada Implementasi  Polo  Pengelolaan .  Jurnal
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 314-326 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.103
Infoartha. Creswell,  J.  W.  (1994). Research  Design: Qualitative & Quantitative Approaches . Sage Publication, Inc.
Dunn,  W.  N.  (1994). Public  Policy  Analysis:  An Introduction, New Jersey: Pearson Education. Dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Gadjah Mada University Press. Dunn, W. N. (1999). Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Gadjah. Mada University Press. Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik  Edisi  2 (kedua).  Gadjah  Mada University Press. Dwidjowijoto.  (2005). Kebijakan  publik  untuk negara-negara  berkembang:  model-model perumusan,  implementasi,  dan  evaluasi . Gramedia.
Eckert J.K., G. R. J. . and A. R. . (1990). Property Appraisal and Assessment . Edwards, G. C. (1980). Implementing public policy . Congressional Quarterly Press. Grover,  R.,  Walacik,  M.,  Buzu,  O.,  Gunes,  T.,
Raskovic, M., & Yildiz, U. (2019). Barriers to the  use  of  property  taxation  in  municipal finance. Journal of Financial Management of Property  and  Construction , 24 (2),  166–183. https://doi.org/10.1108/JFMPC-10-2018- 0059 Irawan,  P.  (2006). Penelitian  Kualitatif  dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial .
Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI. Islamy,  M.  I.  (2009). Prinsip-prinsip  Perumusan Kebijaksanaan Negara . Bumi Aksara.
Kuswarno,  E.  (2009). Metedologi  Penelitian
Komunikasi Fenomenologi; Konsepsi,
Pedoman,  dan  Contoh  Penelitian .  Widya
Padjajaran. Littlejohn,  S.  W.  L.  dan  K.  A.  F.  (2009). Teori Komunikasi, Theories of Human Communication (Edisi 9). Salemba Humanika.
Mamesah,  D.  .  (1995). Sistem  Administrasi Keuangan Negara . Gramedia Pustaka Utama.
Mardiasmo. (2001). Perpajakan . Andi.
Moleong,  J.  L.  (2006). Metodologi  Penelitian Kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya. Mustopadidjaja  AR.  (1992). Studi  kebijaksanaan: perkembangan  dan  penerapannya  dal-am rangka admministrasi dan manajemen pembangunan . FEUI. Nugroho, R. (2008). Public Policy . PT. Elex Media
Komputindo. Nurjaman  Arsjad,  B.  K.  Y.  P.  Y.  S.  (1992).
Keuangan Negara . Penerbit Intermedia.
Nurmantu,  S.  (2003). Pengantar  Perpajakan . Granit. Priantara, D. (2012). Perpajakan Indonesia edisi 2 . Mitra Wacana Media.
Puspita  Wardhani,  A.,  Budi  Hasiolan,  L.,  & Magdalena  Minarsih,  M.  (2016).  Pengaruh lingkungan kerja, komunikasi dan kepemimpinan  terhadap  kinerja  pegawai (Studi  Kasus  di  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Kota Semarang). Managemen, 2
Putra,  D.  H.,  &  Wibawa,  H.  A.  (2014). IMPLEMENTASI INTERPRETIVE TRANSFORMER  APPROACH  DALAM MIGRASI DATA SEBAGAI RANGKAIAN DATABASE  REENGINEERING. JURNAL MASYARAKAT INFORMATIKA , 5 (9). https://doi.org/10.14710/jmasif.5.9.53-61 Rousseau,  D.  M.,  &  Dunsire,  A.  (1980). Implementation in a Bureaucracy. Administrative Science Quarterly , 25 (3), 531. https://doi.org/10.2307/2392271
Salamun,  A.  .  (1986). Pajak  Dimata  Rakyat . Yayasan Bina Pembangunan. Samudra, A. A. (2005). Perpajakan di Indonesia : keuangan,  pajak,  dan  retribusi  daerah . Gramedia Pustaka Utama. Sidik,  M.  (2002). Perimbangan  Keuangan  Pusat
Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan
Desentralisasi  Fiskal  (Antara  Teori  dan Aplikasinya di Indonesia) .
Silalahi,  E.  W.  (2020).  BEA  PEROLEHAN  HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)  ATAS  WARISAN,  APAKAH WARISAN (DALAM GARIS KETURUNAN SEDARAH) HARUS DIKENAI  BPHTB? Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 49 (4), 880. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2346
Soeharmo.  (2003). Pajak  Properti  di  Indonesia . Perpustakaan Nasional.
Soelarno,  S.  (1999). Pajak  Daerah  Dan  Retribusi Daerah . STIA LAN Press.
Sugiyono.  (2006). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R & D . Alfabeta. Suparmoko, M. (1984). Asas-asas Ilmu Keuangan Negara . Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
Tangkilisan,  H.  N.  (2003). Kebijakan  Publik  yang
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 314-326 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.103
Membumi .  Yayasan  Pembaruan  Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset. United  Nations  Conference  on  Trade  and Development.  (2000). World  investment report  2000 :  cross-border  mergers  and acquisitions and development . United Nations. Wahab,  S.  A.  (1991). Analisis  Kebijakan  dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara . Bumi Aksara.
Wahab,  S.  A.  (1997). Evaluasi  Kebijakan  Publik . FIA. Universitas Brawijaya dan IKIP. Widodo. (2007). Analisis Kebijakan Publik Konsep dan  Aplikasi  Analisis  Proses  Kebijakan Publik . Bayumedia Publisihing. Winarno,  B.  (2008). Kebijakan  Publik:  Teori  dan Proses . MedPress. Republik  Indonesia. Undang  -  Undang  Nomor  5 Tahun  1060  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  - Pokok Agraria
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah
Republik  Indonesia. Undang  -  Undang  Nomor  1 tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
Pemerintah  Kota  Bukittinggi. Peraturan  Daerah Kota  Bukittinggi    Nomor  3  Tahun  2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Pemerintah  Kota  Bukittinggi. Peraturan  Walikota Bukittinggi  Nomor  5  Tahun  2022  Tentang Tata  Cara  Pemberian  Pengurangan  Dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan