## IMPLIKASI IDEOLOGI PANCASILA PADA GERAKAN SOSIAL ISLAM DALAM PRINSIP DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

## Tatu Afifah¹, Fuqoha², Sukendar³
Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya, Kota Serang, Banten Email : afifah_notariat@yahoo.com
Info Artikel:
| Submission : 23 November 2020          | Revissions : 5 Desember 2020             | Accepted : 21 Desember 2020 : 14 Desember 2020 : 19 Desember 2020

## Abstrack
Pancasila implementation should not be used as a substantive source in aspects of law and legislation in Indonesia. Pancasila as the highest source of law in Indonesia is actualized in every behavior and action both individually and collectively.  Social movements are a characteristic and manifestation of democratic principles as a reflection and reaction to social dynamics in society. The research method used  is  in  the  form  of  qualitative  research  which  tries  to  explore  a  meaning  arising  from  social dynamics.  The  influence  of  the  Pancasila  ideology  on  every  social  movement,  especially  the  Islamic social movement, is based on the view of life together within the framework of the Indonesian nation and  the  concept  of  a  rule  of  law. T he  consequence  of  the  principle  of  constitutional  democracy  in implementing  the  Pancasila  values  framework  is  not  a  threat  to  democracy,  because  the  values  of Pancasila  also  provide  respect  for  the  rights  of  the  people  which  are  in  line  with  the  principles  of constitutional democracy .
Keywords: Implication; Ideology; Pancasila; Social mo vement; Constitutional.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 181-191 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Konstitusi  negara  Indonesia  telah  menguraikan  bahwa  negara  Indonesia  adalah negara  hukum  yang  berarti  penyelenggaraan  negara  didasarkan  pada  aturan-aturan hukum.  Konsepsi  negara  hukum,  berimplikasi pada  sistem  hukum  yang diterapkan oleh negara  melalui  rumusan  nilai-nilai  kebangsaan  yang  merupakan  cita-cita  dan  tujuan bangsa  dan  negara.  Dengan  demikian,  konsepsi  negara  hukum  Indonesia  merupakan cerminan  cita-cita  bangsa  yang  dirumuskan  dari  nilai  falsafah  bangsa  dan  negara Indonesia sebagai landasan hukum tertinggi yang tertuang dalam alenia ke-4 pembukaan undang-undang dasar 1945 dalam bentuk Pancasila.
Konstitusi  negara  Republik  Indonesia  didasari  oleh  nila-nilai  Pancasila  yang merupakan ideologi yang tersusun dari nilai-nilai bangsa yang dirumuskan dalam bingkai Pancasila  sebagai  cita-cita  berbangsa  dan  bernegara.  Dalam  sudut  pandang  filosofis, Pancasila merupakan ideologi Negara yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara  merupakan  seperangkat  nilai  yang  terdiri  dari  pandangan  hidup  ( world view ), nilai-nilai dan norma-norma. 1 Pancasila sebagai pandangan hidup dan/atau falsafah hidup berbangsa dan bernegara terdiri dari landasan dasar berbangsa dan bernegara.
Implementasi  pandangan  hidup  bersama  dalam  aspek-aspek  hukum  yang dilandasi oleh  pancasila  sebagai  landasan  dasar sistem  hukum di Indonesia  berimplikasi pada  pemahaman  nilai-nilai  pancasila  yang  ditanamkan  sejak  dini  bagi  setiap  individu maupun  kelompok  masyarakat,  sehingga  pancasila  sebagai  ideologi  menjadi  landasan pemikiran dan perilaku individu maupun sosial masyarakat. Dengan demikian, pancasila harus  diaktualisasikan  dalam  setiap  bentuk  tindakan  masyarakat  baik  dalam  hubungan hukum maupun hubungan sosial bermasyarakat.
Kedudukan  pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  di  Indonesia harus  teraktualisasikan  dalam  setiap  perilaku  dan  tindakan  secara  individu  maupun kolektif  (kelompok/organisasi).  Sehingga  implementasi  pancasila  tidak  hanya  dijadikan sumber substantif dalam aspek-aspek hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena  itu,  perilaku  masyarakat  baik  individu  maupun  perilaku  kolektif  kelompok masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dasar dan pandangan hidup bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia.
Konsep  negara  hukum  Indonesia  dengan  prinsip  demokrasi  konstitusional memberikan  peluang  dan  ruang  gerak  bagi  terciptanya  suatu  gerakan  sosial.  Gerakan sosial  merupakan  ciri  dan  manifestasi  dari  prinsip  demokrasi  yang  dianut  oleh  negara modern. Prinsip demokrasi dalam negara modern memberikan ruang serta kebebasan bagi warga  negara  dalam  menyampaikan  aspirasi  dan  kehendak  publik.  Diantara  gerakan sosial di Indonesia yaitu munculnya gerakan sosial Islam sebagai bentuk panggilan untuk
1 Eggi Sudjana, Islam Fungsional , Ed.1 (Jakarta: Rajawali, 2008). hlm. 128
terlibat  secara  aktif  untuk  mentransformasikan  kehidupan  sosial  yang  lebih  berkualitas dan  mereflesikan  nilai-nilai  Islam. 2 Lahirnya  gerakan  sosial  Islam  sebagai  refleksi  dan reaksi  atas  dinamika  sosial  ditengah-tengah  masyarakat.  Sehingga  gerakan  tersebut mengkritisi  serta  menawarkan  solusi  dengan  mengedepankan  prinsip-prinsip  dan  nilai- nilai keyakinan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.
Fenomena menguatnya gerakan sosial dimaknai sebagai ikhtiar untuk mencari sisi terbaik  ditengah  negara  yang  belum  maksimal  dalam  menunaikan  tugas  dan tanggungjawabnya,  sehingga  munculnya  gerakan  sosial  Islam  untuk  merespon  beragam isu  baik  politik,  ekonomi,  hukum  hinga  sosial  budaya. 3 Pada  umumnya  gerakan  sosial lahir  dari  tuntutan  dan  kehendak  bersama  yang  digerakkan  melalui  organisasi  guna menyampaikan aspirasi maupun mencapai tujuan-tujuan dan cita-cita bersama.
Gerakan  sosial  sebagai  refleksi  maupun  reaksi  atas  ketidakpuasan  terhadap keputusan  dan/atau  persoalan-persoalan  publik  merupakan  hak  dalam  menyuarakan aspirasi  serta  kehendak  yang  ingin  dicapai  secara  kolektif.  Dalam  prinsip  demokrasi konstitusional,  maka  setiap  orang  maupun  kelompok  orang  berhak  terlibat  dalam membangun  pemerintahan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Konsepsi keterlibatan secara langsung berarti setiap orang dan/atau kelompok harus terlibat dalam politik  praktis  dengan  memajukan  dirinya  dan/atau  kelompoknya  untuk  masuk  dalam sistem  pemerintahan.  Selain  itu,  keterlibatan  secara  langsung  dapat  dilakukan  dengan cara terlibat dalam gerakan sosial  yang dijamin oleh konstitusi dalam prinsip demokrasi konstitusional.
Konstruksi  suatu  gerakan  sosial  dalam  konsepsi  negara  hukum  di  Indonesia mendapat  jaminan  konstitusional  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945 negara Republik Indonesia bahwa setiap orang memiliki hak dan kebebasan dalam berserikat  atau  berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  maupun  tulisan.  Dalam konteks gerakan sosial sebagai gerakan kolektif juga disebutkan dalam Pasal 28C ayat (2) bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  memajukan  dirinya  dalam  memperjuangkan  haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
Konsepsi kebebasan berserikat dan berkumpul dalam konteks gerakan sosial yang dijamin  dalam  konstitusi  tersebut  tetap  dibatasi  dengan  perundang-undangan  dalam rangka menjaga nilai-nilai moral, agama, keamanan dan ketertiban umum sebagai negara demokratis  sebagaimana dituangkan dalam  ketentuan  Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28J ayat (2). Pengaruh ideologi pancasila terhadap setiap gerakan sosial, khususnya gerakan  sosial  Islam  didasari  pada  pandangan  hidup  bersama  dalam  bingkai  bangsa
2 Syafruddin  Jurdi,  “Gerakan  Sosial  Islam :  Kemunculan,  Eskalasi,  Pembentukan  Blok  Politik  Dan  Tipologi Artikulasi Gerakan,” Jurnal Politik Profetik 1, no. 1 (2013): 1–24, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1615.
3 Fuqoha  Fuqoha  and  Sukendar  Sukendar,  “Dinamika  Gerakan  Sosial  Politik  Islam  Dalam  Pemilihan  Umum Presiden Indonesia 2019,” in Konferensi Nasional Ilmu Administrasi (Bandung: STIA-LAN, 2018). hlm. 295
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 181-191 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Indonesia  serta  konsep  negara  hukum  Indonesia  dengan  ketentuan-ketentuan  yang berimplikasi pada setiap gerakan sosial harus berlandaskan nilai-nilai pancasila, termasuk gerakan sosial Islam.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  model  penelitian  kualitatif analitis  untuk  menggambarkan  fakta-fakta  secara  sistematis  dan  terintegrasi.  Penelitian kualitatif  mengarah  pada  eksplorasi  suatu  makna  yang  timbul  dari  dinamika  sosial. 4 Penelitian  ini  berfokus  pada  fenomena  gerakan  Islam  di  Indonesia  sebagai  manifestasi gagasan demokrasi konstitusional pasca reformasi yang melahirkan oraganisasi-organisasi masyarakat berlandaskan pada agama Islam. Gerakan Islam sebagai suatu gerakan kolekt if tentu  memiliki  karakteristik,  pemikiran  serta  tujuan  dan  cita-cita  yang  hendak diperjuangkan  demi  kepentingan  sosial  dan/atau  publik  khususnya  umat  Islam.  Dalam penelitian  ini,  penulis  menggunakan  kajian  literatur  berupa  buku  dan  jurnal  hasil penelitian dan kajian konseptual.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dinamika Gerakan Sosial Islam pasca Reformasi
Esensi  yang  mendasari  gerakan  sosial  Islam  saat  ini  adalah  usaha  dalam mengerahkan tatanan masyarakat yang berinspirasi pada nilai-nilai dan syari’at Islam. 5 Gambaran  gerakan  sosial  Islam  pasca  reformasi  pernah  diteliti  oleh  Ahmad  Faqih yang membedakan model gerakan Islam dalam 3 (tiga)  model antara lain gerakan pro syari’at,  gerakan  Islam  moderat  dan  gerakan  dakwah  sufistik. 6 Tipologi  gerakan tersebut menurut Faqih memiliki karakteristik bahwa kelompok pertama, gerakan pro syari’at  sebagai  gerakan  Islam  politik  yang  menghendaki  penerapan  syari’at  Islam dalam  kenegaraan.  Sedangkan  kelompok  kedua,  gerakan  Islam  moderat  sebagai gerakan  yang  mengeliminasi  penerapam  syari’at  Islam  dalam  konteks  kenegaraan dengan  mengedepankan  nilai-nilai  keberagaman  dan  nilai-nilai  berbangsa  sesuai prinsip  pancasila.  Dan  kelompok  ketiga,  gerakan  dakwah  sufistik  sebagai  gerakan Islam  yang  tidak  terlibat  kepentingan  politik  dengan  mengajarkan  nilai-nilai  Islam melalui dakwah dan ibadah.
4 John  W.  Creswell, Research  Design,  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif  Dan  Mixed ,  Third  Ed.  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). hlm. 4
5 Abdul Aziz, Imam Tholkhah, and Soetarman Soetarman, Gerakan Islam Kontemporer Di Indonesia , Cet. Ke-3 (Jakarta: Diva Pustaka, 2006). hlm. 3
6 Ahmad Faqih, “Dialektika Orientasi Gerakan Sosial Keagamaan (Islam) Di Indonesia,” Jurnal At-Taqaddum 3, no. 1 (2011): 89–104.
Gerakan sosial Islam pasca runtuhnya Orde Baru  dan awal reformasi ditandai dengan tumbuhnya gerakan-gerakan yang terorganisir oleh cendekiawan dari kalangan Islam  tradisional  dan  modrnis.  Gerakan-gerakan  tersebut  tumbuh  dari  kajian-kajian yang  umumnya  berpusat  pada  lingkungan  kampus-kampus  dan  masjid-masjid. 7 Sebagaimana gerakan  sosial (social  movement) pada umumnya, gerakan sosial Islam tumbuh  dan  berkembang  dalam  upaya  menentang  dan  mendorong  perubahan kebijakan  pemerintah  hingga  membentuk  gerakan  perubahan  sosial  maupun  politik daerah  hingga  nasional.  Dinamika  berkembangnya  gerakan  sosial  Islam  sebagai bagian dari prinsip demokrasi  serta momentum reformasi sebagai  langkah perubahan gerakan sosial di Indonesia.
Dinamika  gerakan  sosial  Islam  pasca  reformasi  dapat  dipahami  sebagaimana tipologi  gerakan  sosial  menurut  Peter  Burke 8 sebagai  gerakan  yang  melakukan perubahan  atau  suatu  gerakan  sebagai  reaksi  atas  perubahan  yang  sedang  terjadi. Sedangkan Syarifuddin Jurdi mengemukakan 2 (dua) alasan munculnya gerakan sosial Islam,  yang  pertama  gerakan  yang  muncul  karena  maslah-masalah  sosial  keagamaan umat Islam dan kedua gerakan yang muncul karena kondisi sosial politik kebangsaan. 9 Beberapa  hasil  penelitian  dalam  pemetaan  gerakan  Islam  pasca  reformasi menunjukan pertumbuhan beberapa gerakan Islam di Indonesia, antara lain :

## Tabel 1

## Gerakan Islam Indonesia Pasca Reformasi
Rendy Adiwilaga 10 Syarifuddin Jurdi 11 Syahrir Karim &  Samsu  Adabi Mamat 12 Jungjungan Simorangkir 13 Fuqoha 14 Kesatuan  Aksi Mahasiswa Muslimin Indonesia (KAMMI) Front  Pembela Islam (FPI) Komite  Persiapan Penegakkan Syariat Islam (KPPSI) Komite Indonesia  untuk Solidaritas (KISDI) Front Pembela
Islam (FPI)
7 Aziz, Tholkhah, and Soetarman, Gerakan Islam Kontemporer Di Indonesia . hlm. 13
8 Faqih, Op.cit .
9 Jurdi, Op. cit .
10 Rendy Adiwilaga, “Gerakan Islam Politik Dan Proyek Historis Penegakkan Islamisme Di Indonesia,” Jurnal Wacana Politik 2, no. 1 (2017): 1–9, https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jwp.v2i1.11373.
11 Jurdi, Op.cit .
12 Syahrir  Karim  and  Syamsu  Adabi  Mamat,  “Islamisme  Dan  Demokratisasi  Di  Indonesia  Pasca  Reformasi : Analisis Sosio-Politik,” Sulesana 7, no. 2 (2012): 149–59, http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1387.
13 Jungjungan  Simorangkir,  “Islam  Pasca  Orde  Baru,” Istinbath 15,  no.  2  (2016):  199–216, http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/istinbath/article/view/794.
14 Fuqoha  Fuqoha,  “The  Influence  War  On  Terrorism  Policy  of  United  States  of  America  Against  Radical Islamic Movement Development In Indonesia (Study Case  The Mujahedeen Council of Indonesia),” Digital Library - Perpustakaan Pusat Unikom (Universitas Komputer Indonesia, 2010), https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-fuqohanim4-22706.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 181-191 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kesatuan  Aksi Mahasiswa Muslimin Indonesia (KAMMI) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Hizbut  Tahrir Indonesia (HTI) Front  Pembela Islam (FPI) Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF – MUI) Laskar Jihad (LJ) Front Pembela Islam (FPI) Front  Pembela Islam (FPI) Laskar Jundullah (LJ) Forum Komunikasi Ahlussunah  wal Jamaah (FKAWJ) dan Laskar Jihad (LJ) Forum Komunikasi Ahlussunah wal Jamaah (FKAWJ)  dan Laskar  Jihad (LJ)
Dalam  pengelompokkan  gerakan  sosial  Islam  yang  disajikan  diatas menunjukkan  pertumbuhan  dan  perkembangan  gerakan-gerakan  Islam  pasca reformasi.  Namun  demikian,  dalam  sejarah  gerakan  Islam  di  Indonesia  terdapat beberapa  gerakan  Islam  yang  antara  lain  Nahdhatul  Ulama  (NU),  Muhammadiyah, Persatuan  Islam  (PERSIS),  MASYUMI.  Perkembangan  gerakan  sosial  Islam  pada prinsipnya  merupakan  suatu  gerakan  moral  sebagaimana  gerak  kegiatannya  maupun tujuan  sebagai  wadah  umat  dalam  bentuk  keorganisasian.  Syahrul  Efendi mengungkapkan gerakan Islam tumbuh dari landasan moral dan hidup dalam atmosfer moralitas Islam yang ditegakkan secara konsisten oleh pimpinan gerakan maupun para pengikutnya. 15 Sedangkan  makna  Politik  Islam  oleh  Dhurorudin  Mashad  diartikan sebagai suatu gerakan yang merujuk pada politik dengan memakai nilai-nilai normatif Islam. 16
15 Syahrul Efendi, Mengapa Gerakan Islam Gagal? , Cet. Ke-1 (Jakarta: Ummacom Press, 2012). hlm. 15
16 Dhurorudin. Mashad, Akar Konflik Politik Islam Di Indonesia (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008). hlm. 29

## 2. Ideologi Pancasila dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia
Memaknai  ideologi dalam penelitian Maimun dapat dibedakan dalam 2 (dua) tipologi  sebagai  ideologi  tertutup  dan  ideologi  terbuka. 17 Mengelaborasi  makna ideologi  tertutup  yang  dikemukakan  Maimun  menunjukkan  suatu  pandangan  yang menentukan tujuan dan norma sebagai kebenaran yang harus dipatuhi serta tidak boleh dipermasalahkan  bahkan  tidak  dapat  diubah  maupun  dimodifikasi  berdasarkan pengalaman  sosial.  Sedangkan  ideologi  terbuka  berisi  orientasi  dasar  yang meungkinkan  tujuan  dan  norma  sosial-politik  disesuaikan  dengan  nilai  moral  dan perkembangan masyarakat.
Pancasila sebagai  falsafah atau ideologi  negara oleh Rachmi Yulianti dalam 18 dapat  dilihat  dalam  2  (dua)  sudut  pandang,  pertama  dipahami  secara  normatif pancasila  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  segala  tindakan.  Kedua,  dipahami  secara filosofis dijadikan sebagai kajian atas nilai dan norma yang berkembang dimasyarakat. Dengan  demikian  pancasila  memiliki  kedudukan  yang  sangat  berarti  dalam  sistem ketatanegaraan  di  Indonesia.  Kedudukan  pancasila  sebagai  falsafah  negara berimplikasi  pada  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  mempengaruhi  perilaku masyarakat  sebagai  warga  negara  Indonesia  yang  terikat  secara  normatif  maupun secara filosofis.
Rumusan  pancasila  seharusnya  dipahami  oleh  segenap  warga  Negara  sebagai pedoman dalam berperilaku dalam hubungan sosial  masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai falsafah Negara dapat menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara  dalam  bingkai  konsep  demokrasi  konstitusional  yang  dianut  oleh  Negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi Negara yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara  merupakan  seperangkat  nilai  yang  terdiri  dari  pandangan hidup ( world view ), nilai-nilai dan norma-norma. 19
Konsepsi prinsip pancasila berdampak pada sistem ketatanegaraan baik secara normatif  maupun  secara  filosisfis.  Secara  tidak  langsung  keberadaan  dan  kedudukan pancasila  sebagai  falsafah  negara  memberikan  pengaruh  dalam  penyelenggaraan negara  maupun  perilaku  sosial  di  masyarakat  (warga  negara).  Konsep  pengaruh menurut  Beddy  Iriawan 20 digambarakan  dalam  hubungan  konsep  kekuasan  ( power ) dan konsep pengaruh ( influence ) bahwa pengaruh ( influence ) merupakan suatu bentuk kekuasaan secara filosofis maupun psikologis yang memberikan kesan/mempengaruhi seseorang atau orang lain.
17 Maimun  Maimun,  “Meredam  Ideologi  Radikal  Di  Indonesia  Melalui  Praktik  Keteladanan  Nilai  Pancasila,” Jurnal Administrasi Negara 3, no. 2 (2015): 26–33, https://doi.org/https://doi.org/10.30656/sawala.v3i2.230.
18 Suryana Sudrajat and Abdul Malik, eds., Negara Darurat Etika , Cet. Ke-1 (Serang: Serabook, 2018). hlm. 454
19 Sudjana, Op. cit . hlm. 128
20 Beddy  Iriawan  Maksudi, Sistem  Politik  Indonesia :  Pemahaman  Secara  Teoretik  Dan  Empirik ,  1st  ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2013). hlm. 87
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 181-191 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  Indonesia  mengakui  dan  melindungi  baik hak-hak individu maupun hak-hak kelompok masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial hingga politik. Pengakuan tersebut menunjukkan karakteristik sistem demokrasi dan  prinsip  pancasila  selaras  dengan  prinsip  ketatanegaraan  Indonesia  dalam  paham demokrasi  konstitusional.  Memaknai  konsep  demokrasi  konstitusional  tidak  terlepas dari  pemaknaan  konsep  demokrasi  sebagai  proses  antara  hak  dan  kewajiban  dalam pranata  sosial  dalam  masyarakat  yang  memberikan  ruang  konsolidasi  bagi  nilai-nilai keadilan untuk saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. 21
Pengakuan  terhadap  hak  individu  dan  hak  berkelompok  sebagaimana dituangkan dalam konstitusi negara Republik Indonesia merupakan prinsip demokrasi konstitusional.  Demokrasi  memberikan  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  setiap warga  negara  yang  harus  dijaga  dalam  konsepsi  demokrasi  dalam  bingkai konstitusionalisme  (demokrasi  konstitusional).  Oleh  karena  itu,  konsekuensi  prinsip demokrasi konstitusional dalam implementasi kerangka  nilai-nilai pancasila bukanlah sebagai  ancaman  demokrasi,  karena  nilai-nilai  Pancasila  juga  memberikan penghargaan  terhadap  hak-hak  masyarakat  yang  selaras  dengan  prinsip  demokrasi konstitusional.

## 3. Implikasi Ideologi Pancasila terhadap Gerakan Sosial Islam di Indonesia
Pancasila  sebagai  landasan  dasar  dari  konstitusi  Negara  Republik  Indonesia, dimana  konstitusi  merupakan  hukum  tertinggi  dalam  dalam  konsep  negara  hukum sebagaimana  sistem  ketatanegaraan  di  Indonesia.  Konstitusi  negara  Republik Indonesia  terbentuk  dari  semangat  dan  pokok  pikiran  yang  terkandung  dalam  nilai- nilai pancasila, sehingga menempatkan pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia.  Gunawan  Setiardja  merumuskan  ideologi  sebagai  seperangkat  ide  asasi (mendasar) tentang manusia dan seluruh realitas yang menjadi pedoman dan cita-cita hidup. 22
Makna ideologi juga diuraikan Edward Shill sebagai nilai-nilai dan pandangan masalah  yang  dianggap  pokok  melalui  penjabaran  penguasa  yang  memiliki kepentingan akan ideologi tersebut, serta ideologi menuntut ketaataan dari rakyat agar memelihara  ideologi  secara  konsensus  dan  sangat  peka  terhadap  penyimpangan terhadap  ideologi  tersebut. 23 Dari  uraian  tersebut  menggambambarkan  bahwa  suatu ideologi  sangat  suprematif  terhadap  nilai-nilai  yang  harus  dilakukan  dan  ditaati  oleh
21 Fuqoha  Fuqoha,  Ahmad  Sururi,  and  Hasuri  Hasuri,  “Gerakan  Sosial  Islam  Diantara  Gagasan  Demokrasi Konstitusional  Dan  Ancaman  Radikalisme  Di  Indonesia,” Jurnal  Mahkamah 2,  no.  1  (2018):  42–55, https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/252.
22 Syahrial Syarbaini, Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001). hlm. 104
23 Sudjana, Op. cit . hlm. 85
rakyat  dalam  suatu  negara.  Selain  itu,  pengamalan  ideologi  akan  berimplikasi  pada kepekaan penguasa terhadap nilai-nilai yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai atau pandangan ideologi.
Mengingat  kedudukan  pancasila  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia menggambarkan  suatu  peran  penting  dari  pancasila  sebagai  sumber  hukum  dasar bernegara  Republik  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  pancasila  seharusnya  tidak  hanya dijadikan  sebagai  sumber  substantif  dalam  sistem  hukum  maupun  perundang- undangan  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  nilai-nilai  pancasila  harus  hadir  dalam setiap perbuatan maupun pergerakan masyarakat sebagai individu maupun kelompok. Setiap  orang  maupun  kelompok  perlu  memahami  dan  membudayakan  nilai-nilai pancasila sebagai landasan sikap, moral dan perbuatan.
Menanamkan  nilai-nilai  pancasila  dalam  berbagai  segi  kehidupan  baik  dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dibutuhkan tindakan secara  berkelanjutan oleh  negara  melalui  program-program  pemerintah  bahkan  kebijakan  negara. Sebagaimana  diuraikan  oleh  Syarbaini    mengenai  konsep  aktualisasi  pancasila  yang dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yakni aktualisasi secara objektif dan aktualisasi secara subjektif. 24 Aktualisasi pancasila secara obyektif, menjadikan pancasila sebagai landasan  idiil  dan  materil  dalam  setiap  aspek  penyelenggaraan  Negara  yang  berarti setiap  perbuatan  dan/atau  tindakan  pemerintah  dan  rakyat  dalam  konsepsi  Negara hukum  harus  tunduk  dan  patuh  pada  nilai-nilai  tersebut.  Sedangkan  aktualisasi pancasila  secara  subjektif  sangat  ditentukan  oleh  kesadaran,  ketaatan,  serta  kesiapan individu untuk mengamalkan pancasila.
Persoalan  pengamalan  nilai-nilai  ideologi  pancasila  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  perlu  diselenggarakan  secara  nyata  dan  konsisten. Tujuannya  adalah  terbentuknya  perilaku  individu  dan/atau  perilaku  kelompok  yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas yang disepakati dan terkandung dalam ideologi pancasila. Oleh karena  itu, aktualisasi pancasila merupakan keharusan dan kenyataan yang tidak  bida dihindari oleh  setiap warga  negara sebagai  individu  maupun sebagai kelompok (organisasi sosial/politik).
Implikasi  aktualisasi  pancasila  secara  obyektif  dapat  diimplementasikan melalui  kebijakan-kebijakan  pemerintah  baik  dalam  bentuk regelling maupun beschiking . Kedudukan pancasila sebagai sumber hukum tertinggi menjadi modal dan dasar  dalam  pengaktualisasian  nilai-nilai  pancasila  kedalam  sistem  hukum  Negara Indonesia.  Sedangkan  aktualisasi  secara  subyektif  menjadi  tanggungjawab  bersama bukan hanya pemerintah, tetapi juga seluruh warga negara melalui komunikasi, sikap perilaku  hingga  segala  tindakan  yang  didasari  oleh  nilai-nilai  pancasila.  Dengan
24 Syarbaini, Op.cit. hlm. 122
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 181-191 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
demikian, aktualisasi secara subyektif dapat tercermin dan terlaksana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 25

## D. KESIMPULAN
Kedudukan  pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  di  Indonesia harus teraktualisasikan dalam setiap perilaku dan  tindakan  baik  secara  individu  maupun kolektif. Sehingga implementasi pancasila tidak hanya dijadikan sumber substantif dalam aspek-aspek  hukum  dan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Gerakan  sosial  merupakan ciri  dan  manifestasi  dari  prinsip  demokrasi  sebagai  refleksi  dan  reaksi  atas  dinamika sosial ditengah-tengah  masyarakat. Metode penelitian  yang digunakan  berupa penelitian kualitatif  yang  mencoba  mengeksplorasi suatu  makna  yang timbul dari dinamika  sosial. Pengaruh  ideologi  pancasila  terhadap  setiap  gerakan  sosial,  khususnya  gerakan  sosial Islam  didasari  pada  pandangan  hidup  bersama  dalam  bingkai  bangsa  Indonesia  serta konsep negara hukum. konsekuensi prinsip demokrasi konstitusional dalam implementasi kerangka  nilai-nilai  pancasila  bukanlah  sebagai  ancaman  demokrasi,  karena  nilai-nilai Pancasila  juga  memberikan  penghargaan  terhadap  hak-hak  masyarakat  yang  selaras dengan prinsip demokrasi konstitusional.
Konsekuensi  prinsip  demokrasi  konstitusional  dalam  implementasi  kerangka nilai-nilai  pancasila  bukanlah  sebagai  ancaman  demokrasi,  karena  nilai-nilai  Pancasila juga memberikan penghargaan terhadap hak-hak masyarakat yang selaras dengan prinsip demokrasi  konstitusional.  Selain  itu,  implikasi  dari  aktualisasi  nilai-nilai  pancasila terlaksana  baik secara  objektif  maupun  subjektif  melalui  kerangka-kerangka  hukum  dan kebijakan  pemerintah.  Dengan  demikian, setiap gerakan  atau organisasi  yang  berprinsip keagamaan seperti gerakan  sosial  Islam  maupun  gerakan  politik  Islam akan terpengaruh dengan prinsip-prinsip pancasila dalam bingkai demokrasi konstitusional.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwilaga,  Rendy.  “Gerakan  Islam  Politik  Dan  Proyek  Historis  Penegakkan  Islamisme  Di Indonesia.”
Jurnal Wacana
Politik
2, no. 1 (2017): 1–9.
https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jwp.v2i1.11373.
Aziz,  Abdul,  Imam  Tholkhah,  and  Soetarman  Soetarman. Gerakan  Islam  Kontemporer  Di Indonesia . Cet. Ke-3. Jakarta: Diva Pustaka, 2006.
Creswell, John W. Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed . Third Ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Efendi, Syahrul. Mengapa Gerakan Islam Gagal? Cet. Ke-1. Jakarta: Ummacom Press, 2012.
25 Fuqoha  Fuqoha  and  Indrianti  Azhar  Firdausi,  “Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Aktualisasi  Pancasila  Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Komunikasi,” Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik 01, no. 01 (2020): 14–26, https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JDKP/article/view/1808.
Faqih,  Ahmad.  “Dialektika  Orientasi  Gerakan  Sosial  Keagamaan  (Islam)  Di  Indonesia.”
Jurnal At-Taqaddum 3, no. 1 (2011): 89–104.
Fuqoha,  Fuqoha.  “The  Influence  War  On  Terrorism  Policy  of  United  States  of  America Against  Radical  Islamic  Movement  Development  In  Indonesia  (Study  Case  The Mujahedeen  Council  of  Indonesia).” Digital  Library  -  Perpustakaan  Pusat  Unikom . Universitas Komputer Indonesia, 2010.
https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl- fuqohanim4-22706.
Fuqoha,  Fuqoha,  and  Indrianti  Azhar  Firdausi.  “Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Aktualisasi Pancasila Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Komunikasi.” Jurnal Desentralisasi  Dan  Kebijakan  Publik 01,  no.  01  (2020):  14–26.  https://e- jurnal.lppmunsera.org/index.php/JDKP/article/view/1808.
Fuqoha,  Fuqoha,  and  Sukendar  Sukendar.  “Dinamika  Gerakan  Sosial  Politik  Islam  Dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019.” In Konferensi Nasional Ilmu Administrasi . Bandung: STIA-LAN, 2018.
Fuqoha, Fuqoha, Ahmad Sururi, and Hasuri Hasuri.  “Gerakan Sosial Islam Diantara Gagasan Demokrasi Konstitusional Dan Ancaman Radikalisme Di Indonesia.” Jurnal Mahkamah
2, no. 1 (2018): 42–55.
https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/252.
Jurdi, Syafruddin.  “Gerakan Sosial Islam :  Kemunculan, Eskalasi, Pembentukan Blok Politik Dan  Tipologi  Artikulasi  Gerakan.” Jurnal  Politik  Profetik 1,  no.  1  (2013):  1–24. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1615.
Karim,  Syahrir,  and  Syamsu  Adabi  Mamat.  “Islamisme  Dan  Demokratisasi  Di  Indonesia Pasca  Reformasi :  Analisis  Sosio-Politik.” Sulesana 7,  no.  2  (2012):  149–59. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1387.
Maimun,  Maimun.  “Meredam  Ideologi  Radikal  Di  Indonesia  Melalui  Praktik  Keteladanan Nilai Pancasila.” Jurnal Administrasi Negara 3, no. 2  (2015): 26–33. https://doi.org/https://doi.org/10.30656/sawala.v3i2.230.
Maksudi,  Beddy  Iriawan. Sistem  Politik  Indonesia :  Pemahaman  Secara  Teoretik  Dan Empirik . 1st ed. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
Mashad,  Dhurorudin. Akar  Konflik  Politik  Islam  Di  Indonesia .  Jakarta:  Pustaka  Al-Kautsar, 2008.
Simorangkir,  Jungjungan.  “Islam  Pasca  Orde  Baru.” Istinbath 15,  no.  2  (2016):  199–216. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/istinbath/article/view/794.
Sudjana, Eggi. Islam Fungsional . Ed.1. Jakarta: Rajawali, 2008.
Sudrajat,  Suryana,  and  Abdul  Malik,  eds. Negara  Darurat  Etika .  Cet.  Ke-1.  Serang: Serabook, 2018.
Syarbaini,  Syahrial. Pendidikan  Pancasila  Di  Perguruan  Tinggi .  Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 2001.