## MAHAR DAN UANG BELANJA PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI MONGKOINIT LOLAK BOLAANG MONGONDOW

## Ramla Ivanda Lapanca
Fakultas Syariah,  Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia Email: vandalapanca97@gmail.com

## ABSTRAK
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  implementasi  Penetapan  mahar  dan  uang  belanja dalam  pernikahan  oleh  masyarakat  Desa  Mongkoinit  Kecamatan  Lolak  Kabupaten Bolaang  Mongondow  membawa  pengaruh  negatif  .  Dalam  pernikahan,  sebagai indikatornya  yaitu faktor status sosial   yang menentukan tinggi dan rendahnya uang belanja perkawinan karena disebabkan oleh penetapan uang belanja pernikahan yang begitu  tinggi, serta gengsi sosial yang dimiliki oleh. Dalam Hukum Islam penetapan mahar  dan  uang  belanja  pernikahan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa Mongkoinit Praktek pemberian uang belanja pernikahan memang tidak dipungkiri ada manfaatnya tapi apabila ditetapkan dengan jumlah yang tinggi, makaakan timbulnya kerusakan seperti penundaan perkawinan, perzinaan, kawin lari dan lain sebagainya. Oleh  sebab  itu  Rasulullah  Saw.  pernah  menasehatkan  asas  normatif  mahar  bahwa mahar  yang  baik  adalah  suatu  pemberian  yang  sederhana,  tulus  dan  tidak memberatkan.
Kata kunci: Mahar; Pernikahan; Hukum Islam.

## PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia  bahkan  menjadi  kebutuhan  dasar  ( basic  demand )  bagi  setiap  manusia normal.  Tanpa  perkawinan  kehidupan  seseorang  akan  menjadi  tidak  sempurna  dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah swt.telah menciptakan makhluk-Nya secara  berpasang-pasangan.  Nabi  Muhammad  saw.  juga  mengingatkan  bahwa perkawinan merupakan sunnahnya ( Alam, 2005).
Perkawinan  amat  penting  dalam  kehidupan  manusia,  perseorangan  maupun kelompok.  Dengan  jalan  perkawinan  yang  sah,  pergaulan  laki-laki  dan  perempuan terjadi  secara  terhormat  sesuai  kedudukan  manusia  sebagai  mahluk  yang berkehormatan. Artinya manusia hidup itu harus ada aturan yang mengikat agar tidak melanggar  norma  norma  kita  sebagai  munusia  yang  beradab.Pernikahan  pada dasarnya  disyariatkan  oleh  agama  dan  mengatur  masalah  perkawinan  dapat disebutkan  mulai  adanya  penegasan  bahwa  Allah  menciptakan  makhluk  hidup berjodoh-jodoh  atau  berpasang-pasangan,  baik  dalam  dunia  manusia,  binatang maupun tumbuh-tumbuhan ( Basyir, 1999).
Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  suatu  akad  atau  perikatan  untuk mengahalalkan  hubungan  kelamin  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga , yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi Allah swt. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Basyir, 1999).
Manusia yang mempunyai akal dan bashirah tidak akan mau menjerumuskan dirinya  ke  jalan  kesesatan  dengan  hidup  membujang.  Sesungguhnya,  hidup membujang  adalah  suatu  kehidupan  yang  kering  dan  gersang,  hidup  yang  tidak memiliki  makna  dan  tujuan.Suatu  kehidupan  yang  hampa  dari  berbagai  keutamaan insani  yang  pada  umumnya  ditegakkan  dirinya  sendiri  atas  dasar  egoisme  dan mementingkan  diri  sendiri  serta  ingin  terlepas  dari  semua  tanggung  jawab.Orang yang  membujang  pada  umumnya  hanya  hidup  untuk.Mereka  membujang  bersama hawa nafsu yang selalu bergelora hingga kemurnian semangat dan rohaninya menjadi keruh.Diri-diri  mereka  selalu  berada  dalam  pergolakan  melawan  fitrahnya.  Kendati pun ketaqwaan mereka dapat diandalkan, namun pergolakan yang terjadi secara terus menerus lambat laun akan melemahkan iman dan ketahanan jiwa serta mengganggu kesehatan  dan  akan  membawanya  ke  lembah  kenistaan.Jadi  orang  yang  enggan menikah,  baik  itu  laki-laki  atau  wanita,  mereka  sebenarnya  tergolong  orang  yang
paling  sengsara  dalam  hidup  ini.  Mereka  adalah  orang  yang  paling  tidak  menikmati kebahagiaan  hidup,  baik  kesenangan  bersifat  biologis  maupun  spiritual.Bisa  jadi mereka  bergelimang  dengan  harta,  namun  mereka  miskin  dari  karunia  Allah swt.Islam  menolak  sistem  kerahiban  (kependetaan)  karena  sistem  tersebut bertentangan  dengan  fitrah  manusia.Bahkan,  sikap  itu  berarti  melawan  Sunnah  dan kodrat  Allah  ‘Azza  wa  Jalla  yang  telah ditetapkan  bagi  makhluk-Nya.Sikap  enggan membina  rumah  tangga  karena  takut  miskin  adalah  sikap  orang  yang  jahil  (bodoh). Karena, seluruh rizki telah diatur oleh Allah swt.sejak manusia berada di alam rahim.
Pelaksanaan  perkawinan di Indonesia  dipengaruhi  oleh bentuk dan  sistem perkawinan  adat  setempat  dalam  kaitannya  dengan  susunan  masyarakat  atau kekeluargaan  yang  dipertahankan  masyarakat  yang  bersangkutan.Upacara perkawinan  dalam  segala  bentuk  dan  tata  caranya,  pada  umumnya  dilaksanakan sejak  masa  pertunangan  atau  masa  penyelesaian  kawin,  penyampaian  lamaran, upacara  adat  perkawinan,  upacara  keagamaan  dan  terakhir  upacara  kunjungan mempelai  ke  tempat  mertuanya  ( Hadikusuma,  1990) .  Dibeberapa  daerah  terdapat tradisi  pemberian  hadiah  pertunangan  yang  dilakukan  pada  saat  pertunangan sebagai tandapersetujuanuntuk melakukan perkawinan yang diberikan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan.Peminangan dalam ilmu fiqh disebut khitbah yang  artinya  permintaan  atau  pernyataan  dari  seorang  laki-laki  kepada  seorang perempuan  untuk  mengawininya  baik  dilakukan  laki-laki  tersebut  secara langsung  maupun  dengan  perantara  pihak  ketiga  yang  dipercayainya  sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama ( Harjono, 1987) .
Masyarakat  Desa  Mongkoinit  Kecamatan  Lolak  Kabupaten  Bolaang Mongondow  peminangan  diwujudkan  dalam  istilah  bentuk  pemberian  uang belanja  perkawinanoleh  seorang  laki-laki  kepada  seorang  perempuan  yang  akan dinikahinya.  Dalam  adat  ini  pihak  laki-laki  datang  ke  rumah  pihak  perempuan dengan  adanya  pemberitahuan  terlebih  dahulu  secara  empat  mata  untuk membicarakan  danmerundingkan  dengan  bermusyawarah  mengenai  hal  yang nantinya  akan  mengarah  kepada  perkawinan  terhadap  kedua  belah  pihak tersebut.Menurut masyarakat
Desa Mongkoinituang belanja perkawinanmerupakan syarat-syarat dalam sebuah perkawinan.Secara sosiologis, adat  ini  merupakan  sarana  untuk  memberitahukan  kepada  masyarakat  bahwa antara  pemuda  dan  gadis  yang  bersangkutan  telah  ada  ikatan  untuk melangsungkan perkawinan.
Masyarakat terkadang juga merupakan ukuran status social suatu keluarga dalam masyarakat tersebut. Adat pemberian uang belanja perkawinandipertahankan  keberadaannya  oleh  masyarakat  Desa  Mongkoinit
karena  tradisi  ini  sudah  ada  sejak  nenek  moyang  dan  sudah  melekat  sebagai kewajiban  dalam  adat  perkawinan  melayu.  Masyarakat  Desa  Mongkoinit  hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, karena adat tersebut sudah ada  sebelum  mereka  lahir  dan  sudah  menjadi  tradisi  atau  kebiasaan  yang  turun temurun  bagi  masyarakat.  Menurut  tokoh  adat  uang  belanja  perkawinan  pada masyarakat  Desa  Mongkoinit  adalah  pemberian  yang  diberikan  oleh  pihak  laki- laki  kepada  pihak  keluarga  perempuan  selain  mahar,  dan  biasanya  uang  belanja perkawinan  yang  ada  di  Desa  Mongkoinit  Baru  ini  diwujudkan  dalam  bentuk uang  yang  diberikan  dengan  disaksikan  oleh  sanak  kerabat  perempuan  agar digunakan untuk keperluan kegiatan pernikahan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum,  dalam  perkembangan  metode penelitian hukum penelitian hukum normatif dan penelitian hukum penelitian hukum empiris harus di combaign atau digunakan keduanya karena dengan menggabungkan kedua  penelitian  tersebut  akan  memberikan  hasil  penelitian  yang  komprehensif ( Amiruddin, 2004)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Praktik  Pemberian  Mahar  dan  Uang Belanja Perkawinan di Mongkoinit Lolak Bolaang Mongondow
Mahar  adalah  satu  syarat  kesahihan  (validitas)  pernikahan.  Dalam  Islam, legislasinya  dimaksudkan  untuk  pemberdayaan  perempuan.  Alquran  tidak memprioritaskan  nilai  material  mahar.Berbeda  dengan  klaim  orientalis,  konstruksi fikih  mengenai  mahar  sangat  mengapresiasi  unsur  moral  dan  juga  anasir  sosial ekonomi  dan  budaya.Islam  mengajarkan  pesan  luhur  nilai-nilai  moral  tentang kedalaman hakikat mahar.Mahar bukan harga jual seorang perempuan seperti asumsi yang banyak disalah pahami dalam diskursus sosiologis-antropologis.
Mahar  adalah  wajib  dibayar  suami  kepada  isterinya,  namun  setelah  pasti ketentuan  pembayarannya,  tidak  tertutup  kemungkinan  bagi  pasangan  suami  isteri yang saling mencintai dan meridhai dan menjadi pasangan yang mesra dalam sebuah rumah  tangga.  Tentang  hukum  kewajiban  pemberian  mahar  dari  seorang  suami kepada isterinya,  terdapat  dalam  firman Allah  Swt  berfirman  dalm  Q.S  An-Nisaa/4: 24 yaitu:

## Terjemahnya
“Dan  (diharamkan  juga  kamu  mengawini)  wanita  yang  bersuami,  kecuali
budak-budak  yang  kamu  miliki  (Allah  telah  menetapkan  hukum  itu)  sebagai ketetapan-Nya  atas  kamu.  dan  Dihalalkan  bagi  kamu  selain  yang  demikian (yaitu)  mencari  isteri-isteri  dengan  hartamu  untuk  dikawini  bukan  untuk berzina.  Maka  isteri-isteri  yang  telah  kamu  nikmati  (campuri)  di  antara mereka,  berikanlah  kepada  mereka  maharnya  (dengan  sempurna),  sebagai suatu  kewajiban;  dan  Tiadalah  mengapa  bagi  kamu  terhadap  sesuatu  yang kamu  telah  saling  merelakannya,  sesudah  menentukan  mahar  itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
Berdasarkan  ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  mahar  adalah  kewajiban  dan pihak  laki-laki  wajib  membayar  dengan  sempurna  setelah  bersetubuh  dengan  isteri yang  dikawininya.Ayat  ini  menegaskan  bahwa  kehalalan  memperoleh  kenikmatan dari seorang isteri yang dinikahi menjadi sempurna apabila telah diberikan hak wanita tersebut yaitu berupamahar.Dari dalil-dalil di atas sudah jelas bahwa adanya perintah Allah  Swt  untuk  memberikan  maskawin/mahar  dan  mahar  merupakan  syarat  dari sahnya akad pernikahan.Firman Allah Swt di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting  namun  setiap  suami  wajib  memberi  mahar  sebatas  kemampuannya.Ayat tersebut  juga  menjadi  indikasi  bahwa  agama  Islam  sangat  memberi  kemudahan  dan tidak bersifat memberatkan.
Begitu  juga  pemberian  maskawin  yang  besar  kecilnya  ditetapkan  atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.Hal ini merupakan dalil bahwa mahar merupakan simbol bagi kemuliaan seorang perempuan. Di  kalangan  banyak  orang  telah  menjadi  tradisi  bahwa  mereka  tidak  cukup  hanya dengan pemberian mahar saja, tetapi  diiringi dengan aneka ragam hantaran (hadiah) lainnya,  baik  berupa  makanan,  pakaian,  peralatan  rumah  tangga,  atau  yang  lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon isteri tercinta yang nantinya akan mendampingi hidupnya berdasarkan asas kesanggupan dan kemampuan calon suami yang tidak memberatkan.
Desa  Mongkoinit    terhadap  praktek  hukum  mahar  dan  uang  belanja pernikahan  dalam  kehidupan  umat  Islam  sangat  erat  kaitannya  dengan  status  sosial misalkan anak orang kaya atau parasnya cantik akan tetapi yang lebih dominan yaitu mahar akan lebih tinggi di lihat dari penetapan uang belanja pernikahan  yang tinggi kebanyakan  yaitu  orang  tua  mempelai  wanita  orang  yang  kaya  terpandang  atau mempunyai jabatan di lingkungan masyarakat.
Hukum  Islam tentang mahar dan uang belanja pernikahan tidak memisahkan dimensi  moral  dari  anasir  formal  dan  sosialnya.Faktanya,  praktek  mahar  di masyarakat  Islam  cenderung  dibiarkan  lepas  berjalan  sesuai  dengan  bingkai  dan
mekanisme konstruksi sosial kultural di mana fikih dipraktekkan.Namun hal ini tidak berarti  bahwa  kitab  fikih  tidak  membahas  dan  tidak  merumuskan  jenis  dan  jumlah mahar.Dalam  kaitan  ini,  Islam  hanya  meletakkan  konsep  dan  prinsip  dasar  mahar. Rasulullah  Saw.  pernah  menasehatkan asas  normatif  mahar  bahwa mahar  yang  baik adalah  suatu  pemberian  yang  sederhana,  tulus  dan  tidak  memberatkan.  Makna  frase ”tidak memberatkan” harus dipahami secara kontekstual. Intinya, pemaknaan praksis institusi  mahar  harus  mengakomodasi  nilai-  nilai  yang  hidup  di  masyarakat  dimana dan saat mahar dipraktekkan.
Visi  Islam  yang  sangat  menekankan  dimensi  moral,  teori  ekonomi memandang  mahar  sejenis  konpensasi  yang  harus  diberikan  suami  kepada  pihak keluarga  istri.Di  sini  mahar  dipahami  sebagai  ganti-kerugian  keluarga  untuk  biaya pengasuhan  anak  gadisnya.  Konpensasi  harus  diberikan  karena  sebagai  aset  dan sumberdaya  insani  keluarga,  pengantin  perempuan  setelah  pernikahan  akan  keluar dari keluarga asalnya, untuk kemudian menjadi anggota dan aset keluarga suaminya. Pada  komunitas  lain,  mahar  dijadikan  sebagai  investasi  dan  aset  ekonomi  untuk jaminan  masa  depan  perempuan.  Di  masyarakat  patrilineal,  keluarga  laki-  laki menjadi tolok ukur status sosial.Karenanya, banyak keluarga perempuan kelas bawah berhasrat  menikahkan  anak  gadisnya  dengan  laki-laki  kelas  atas  (marry  up)  untuk hajat  mobilitas  sosial.Di  sini,  mahar  diberikan  oleh  keluarga  perempuan  kepada keluarga  suami  untuk  meraih  status  kelas  sosial  yang  lebih  baik,  walau  dalam prakteknya,  mahar  secara  statistik  belum  memadai  untuk  memberi  jaminan  sosial ekonomi bagi perempuan.
Perkawinan  merupakan  suatu  praktek  yang  dianjurkan  oleh  agama  dan mempunyai  banyak  manfaatnya  pada  individu,  masyarakat  dan  negara.Perkawinan jelas  menghalang  seseorang  dari  melakukan  maksiat  secara  lahiriah  maupun batiniah.Dalam  perkawinan,  Islam  telah  menetapkan  beberapa  rukun  yang  harus ditaati  oleh  penganutnya  Rukun  yaitu  sesuatu  yang  mesti  ada  yang  menentukan  sah atau  tidaknya  suatu  pekerjaan  (ibadah),  dan  sesuatu  itu  termasuk  dalam  rangkaian pekerjaan  tersebut.Perkawinan  menjadi  tidak  sah  seandainya  salah  satu  rukun  dari rukun-  rukun  di  atas  tidak  ada  ketika  pelaksanaannya.Selain  dari  ketentuan  yang diatur oleh syara’, terdapat ketentuan adat yang diatur oleh masyarakat setempat yaitu praktek  pemberian  uang  hantaran.Praktek  pemberian  uang  belanja  pernikahan memang tidak dipungkiri ada manfaatnya tapi apabila ditetapkan dengan jumlah yang tinggi,  makaakan  timbulnya  kerusakan  seperti  penundaan  perkawinan,  perzinaan, kawin  lari  dan  lain  sebagainya  Hal  ini  sesuai  dengankaidah:  “Menolak  kerusakan lebih    diutamakan    daripada    menarik  kemaslahatan,  dan  apabila  berlawanan  antara mafsadah dan maslahah didahulukan menolak yang mafsadah.
Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau maslahah, namun di situ  juga  ada  mafsadah  atau  kerusakan,  maka  harus  didahulukan  menghilangkan mafsadah  atau  kerusakan,  karena  kerusakan  dapat  meluas  dan  menjalar  kemana- mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.Arti dari kaidah ini menunjukkan  bahwa  kemudaratan  itu  telah  terjadi  dan  akan  terjadi.  Dalam menetapkan  uang  hantaran  yang  tinggi,  berkemungkinan  akan  terbuka  pintu-pintu kejahatan  untuk  mendapatkan  uang  dalam  waktu  yang  cepat  demi  menghindari penundaan perkawinan (Mudjib, 2001).
Institusi  mahar  dan  uang  belanja  pernikahan  yang  di  praktekan  oleh Masyarakat Desa Mongkoinit dalam sistem kasta maupun status sosial berefek buruk kepada  perempuan.semakin  tinggi  kasta  seorang  laki-laki,  semakin  besar  jumlah mahar yang harus diberikan kepada keluarganya.  Dengan asal usul status kasta yang lebih  rendah,  perempuan  dalam  format  perkawinan  ini  sering  mengalami  beragam kekerasan  psikologis  dan  juga  penyiksaan  fisikal.Bahkan  penyiksaan  tersebut dibenarkan dan sangat kental dilindungi oleh tradisi.
Jumhur  fukaha  secara  aklamatif  menyepakati  bahwa  mahar  wajib  diberikan suami  kepada  istrinya.Banyak  ayat  Alquran  dan  rangkaian  Hadis  dengan  jelas menegaskan  hal  ini.Tidak  ada  dispute  atau  perbedaan  pendapat  di  kalangan  fukaha tentang  kewajiban  pembayaran  mahar  kepada  pengantin  perempuan.Namun  waktu penyerahan,  terutama  jenis  dan  jumlahnya,  merupakan  hasil  negosiasi  dan kesepakatan  suami  dan  istri  dengan  mempertimbangkan  nobilitas  keluarga  istri. Rasulullah  Saw.  dalam  sebuah  Hadis  sahih  al-Bukhari,  menjelaskan  bahwa  mahar dapat berwujud materi (uang, perhiasan, properti dan benda lainnya), jasa pengajaran Alquran dan dapat juga berwujud perpaduan semuanya.
Penetapan  jenis  dan  jumlah  mahar,  seperti  di  masyarakat  Desa  Mongkoinit, bisa berjalan alot dan berakhir dramatis. Proses tawar menawar jumlah mahar  biasa terjadi  saat  proses  melamar.  Banyak  kasus  pertunangan  yang  diMongkoinits  hanya karena  tidak  tercapai  kesepakatan  besaran  mahar.Di  masyarakat  tertentu,  jenis  dan jumlah mahar dapat ditetapkan secara sepihak oleh keluarga perempuan. Secara total, satu  norma  kunci  dalam  konteks  ini  bahwa  mahar,  secara  sosiologis,  harus disesuaikan dengan kondisi status sosial dan ekonomi keluarga istri. Hal ini penting mengingat  jumlah  mahar  yang  terlalu  rendah  dapat  menyinggung  perasaan mereka.Sebaliknya, jumlah mahar yang terlalu mahal bisa membuat banyak laki-laki mengurungkan  niatnya  untuk  melamar  gadis  pujaannya.Selain  uang,  mahar  juga dapat  berwujud  aset  tidak  bergerak,  peralatan  rumah  tangga,  pakaian,  perhiasan bahkan  dalam  wujud  jasa  pengajaran  Alquran  atau  agama.Belakangan,  tren  praktek mahar  mengalami  pergeseran,  dari  uang  atau  objek  yang  bernilai  praktis  ke  benda
yang  bernuansa  simbol  agama  dan  penampilan,  dari  uang  ke  aset/properti  tidak bergerak  dan  dari  uang  ke  perhiasan.Bahkan,  akhir-akhir  ini,  tren  praktek  mahar semakin  bergeser.  Seiring  dengan  tren  romantisisme  dan  spiritualisasi  pernikahan sebagai institusi sakral,
Tradisi  mahar  mengalami  perubahan  mendasar.  Mahar  tidak  lagi dipersepsikan  secara  material,  tetapi  ia  lebih  dipahami  dan  ditempatkan  pada  posisi simbol  penampilan,  kesucian  dan  ketulusan  relasi  laki-laki  dan  perempuan. Karenanya,  benda-benda  tertentu  (cincin,  kalung  permata,  berlian,  mutiara  dan  jenis perhiasan lainnya, bahkan intan), cenderung dijadikan alternatif mahar sebagai simbol gengsi  penampilan  dan  ketulusan  tersebut.Sementara  itu  perangkat  alat  shalat  dan Alquran  bahkan  paket  umroh/haji  serta  pengajaran  baca  tulis  Alquran  kepada  calon mempelai  perempuan  sering  dijadikan  mahar.  Jenis  objek  mahar  tersebut  dipilih karena  ia  dipahami  sebagai  simbol  religius  yang  diharapkan  dapat  melanggengkan pernikahan. Alhasil, tren mahar sedikit banyak telah mengalami perubahan.Beberapa studi  empiris  dan  normatif  tentang  mahar  telah  dilakukan  dengan  beragam fokus.Rumpun  studi  pertama  banyak  menyoroti  titik  singgung  mahar  dengan  faktor ekonomi kehidupan perempuan (Basyir, 1999).
Beberapa hasil studi di atas dapat diringkas bahwa dari aspek status sosial dan ekonomi, negosiasi mahar untuk jumlah yang besar dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin  stabilitas  kehidupan  perempuan,  walaupun  tidak  signifikan,  dimensi ekonomi  ini  sedikit  banyak  berfungsi  positif  memberi  perlindungan  kepada perempuan.  Praktek  mahar  yang  mahal  mengesankan  transaksi  diri  dan  hidup perempuan.Ada  sisi  negatif  dari  praktek kontraktual mahar  ini.Di  sini  suami  merasa telah  membeli  istrinya  via  piranti  pembayaran  mahar.Penyikapan  patriarkis  ini berdampak negatif terhadap kehidupan perempuan. Dalil-dalil Hadits Rasulullah saw dan  kaidah  ushul  fiqh  dalam  kondisi  krisis  dan emergency  sebagaimana  berbunyi sebagai  berikut :  “Dari  Uqbah  Ibnu  Amir  Radliyallaahu  'anhu  bahwa  Rasulullah Shallallaahu  'alaihi  wa  Sallam  bersabda:  "Sebaik-baik  maskawin  ialah  yang  paling mudah." Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim. “Mencegah kerusakan didahulukan dari membawa kemanfaatan” (Syafe’i, 2007).
Berdasarkan  hadits  Rasulullah  saw  dan  kaidah  ushul  fiqih  di  atas  maka penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  hukum  Islam  jangan  sampai  memberatkan muslim dalam kondisi-kondisi darurat dan kesulitan. Sehingga lebih tepat mencegah kerusakan yang akan terjadi dari pada membawa manfaat sesuai dalil hadits dan usul fiqih  yang  dijelaskan  di  atas.  Apabila  syarat  dan  pembiayaan  tidak  dapat  dipenuhi dalam  perkawinan  khususnya  uang  hantaran  belanja  perkawinan    maka  akan menimbulkan kerusakan yang akan mengakibatkan calon mempelai kawin lari karena
tidak  dapat  memenuhi  pembiayaan  yang  cukup  tinggi.  Pelaku  beorientasi  kedepan, apabila  biaya  yang  dikeluarkan  di  pernikahan  banyak  maka  akan  berdampak  pada kondisi  ekonomi  rumah  tangga  yang  melemah  dimana  keuangan  telah  banyak digunakan.  maka  mereka  memilih  untuk  melakukan  kawin  lari.Ada  pula  orang  tua yang melarang anaknya bersuami karena didasarkan atas perbedaan golongan strata. Orang  tua  menginginkan  anaknya  untuk  menikah  dengan  golongan  yang  sama. Karena  faktor  ini,  anak  lebih  memilih  melakukan  kawin  lari.  orang  tua  yang  masih memegang  erat  budaya    memilih  pernikahan  anaknya  dengan    untuk  dinikahkan dengan laki-laki yang memiliki strata yang sama. Tapi di balik semua itu anak yang akan  dinikahkan  belum  tentu  mau  menikah  dengan  laki-laki  dari  golongan  yang sama. Anak melakukan kawin lari karena orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang berbeda dengan golongannya.
Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  seseorang  melakukan  kawin  lari, pasangan  yang  telah  bertunangan  dalam  waktu  dekat  ataupun  lama,  mereka  akan menikah.  Dengan  kata  lain  mereka  tidak  perlu  lagi  mencari  pasangannya  untuk menikah.  Tapi  dalam  masa  peralihan  itu,  pasangan  merasa  tidak  lagi  cocok  dengan tunangannya  karena  tunangannya  memiliki  sifat  yang  dianggap  tidak  baik  untuk seorang  wanita.  Jadi  untuk  menghindari  terjadinya  pernikahan,  pasangan  mencari orang  lain  yang  akan  dia  nikahi.  Untuk menikahinya,  mereka  melakukan  kawin lari agar  terlepas  dari  pertunangannya  dengan  perempuan  sebelumnya.  Selain  itu, penyebab terjadinya kawin lari adalah pertunangan yang dibuat oleh orang tua tanpa meminta persetujuan sang anak. Perempuan tidak mau menikah dengan laki-laki yang ditunangkannya  karena  dia  tidak  menyukai  laki-laki  tersebut,  untuk  menghindari pernikahan dengan laki-laki yang ditunangkannya maka perempuan bersedia dibawa lari  oleh  pacarnya  untuk  melakukan  kawin  lari.  Sehingga  dengan  kawin  lari, pertunangan itu menjadi batal.

## KESIMPULAN
Hukum  Islam  penetapan  mahar  dan  uang  belanja  pernikahan  yang  dilakukan oleh  masyarakat  Desa  Mongkoinit  Praktek  pemberian  uang  belanja  pernikahan memang tidak dipungkiri ada  manfaatnya tapi apabila ditetapkan dengan jumlah yang tinggi,  makaakan  timbulnya  kerusakan  seperti  penundaan  perkawinan,  perzinaan, kawin lari dan lain sebagainya Hal ini sesuai dengankaidah: Menolak kerusakan lebih diutamakan    daripada    menarik  kemaslahatan,  dan  apabila  berlawanan  antara mafsadah  dan  maslahah  didahulukan  menolak  yang  mafsadah  Apabila  dalam  suatu perkara terlihat adanya manfaat atau maslahah, namun di situ juga ada mafsadah atau kerusakan, maka harus didahulukan menghilangkan mafsadah atau kerusakan, karena kerusakan  dapat  meluas  dan  menjalar  kemana-mana,  sehingga  akan  mengakibatkan
kerusakan  yang  lebih  besar.  Dalam  kaitan  ini,  Islam  hanya  meletakkan  konsep  dan prinsip  dasar  mahar.  Rasulullah  Saw.  pernah  menasehatkan  asas  normatif  mahar bahwa  mahar  yang  baik  adalah  suatu  pemberian  yang  sederhana,  tulus  dan  tidak memberatkan.

## REFERENSI
Alam  Syamsu  Andi  (2005) .  Usia  Ideal  Memasuki  Perkawinan Cet.  I;  Jakarta: Kencana Mas Publiing House.
Amiruddin,  et.al  (2004). Pengantar    Metode  Penelitian  Hukum .  PT.  Rajagrafindo Persada Jakarta. Cetakan kedua Desember .
Basyir  Azhar  Ahmad  (1999). Hukum  Perkawinan  Islam Cet.  9;  Yogyakarta:  Uii Press.
Gazalba Sidi (1975), Menghadapi Soal-soal Perkawinan , Jakarta:Pustaka Antara.
Hakim Rahmat (2000). Hukum Perkawinan Islam , Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia.
Hadikusuma Hilman (1990). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung : Mandar Maju. Harjono Anwar (1987). Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya Jakarta: Bulan Bintang.
Prodjodikoro  Wiryono  (1974), Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  Bandung:Sumur Bandung.