-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## IMPLEMENTASI HAK-HAK AHLI WARIS ERFSTELLING TERHADAP HARTA WARISAN
Aden Lukmandan , Moch. Djais Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail : adhent.abl@gmail.com

## Abstract
This  study  discusses  the  implementation of  the  rights  of  Erfstelling  heirs  to  inheritance  treasures. When people talk about inheritance, people will come to two fundamental problems: one who dies who leave his wealth as an inheritance and leave the people who are entitled to receive relics The. The  purpose  of  this  research  is  to  know  the  legal  position  of Erfstelling's  heirs  to the  treasures  of inheritance  and  to  know the  implementation  of  the  rights  of  Erfstelling  heirs to  inheritance.  From the  results  of  the  study  can  be  obtained  the  fact  that  the  position  of  heir  in  the  case  of  a  more precedence, with the exception of the contents and divisions in the Testament is not contrary to the law. Then on the testament of the type of erfstelling, i.e. the person who acquired the rights with a general title, he was responsible and assumed the debts of the relics, for all or for the comparable portion. While the recipient (Testament) is the right recipient with a special title, he does not have the debt of the debts of the person who wills. The difference between the two is a testament of the type of erfstelling, the person appointed, as the person who acquired the rights with the general title, he was responsible and assumed the debts of the relic, for all or for the comparable portion. While the recipient (Testament) is the right recipient with a special title, he does not have the debt of the debts of the person who wills.
Keywords: Implementation; Erfstelling  heirs; property of Legacy

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  Implementasi  Hak-Hak  Ahli  Waris  Erfstelling  Terhadap  Harta Warisan.      Bilamana  orang  membicarakan  masalah  warisan, maka  orang  akan  sampai  kepada  dua masalah pokok, yaitu seorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan  dan  meninggalkan  orang–orang  yang  berhak  untuk  menerima  harta  peninggalan  tersebut. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  kedudukan  hukum  ahli  waris Erfstelling terhadap  harta warisan  serta  mengetahui  implementasi  hak-hak  ahli  waris Erfstelling terhadap  harta  warisan.Dari hasil penelitian dapat diperoleh fakta bahwa kedudukan ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Kemudian mengenai wasiat jenis erfstelling, yaitu  orang yang memperoleh hak  dengan  titel  umum,  ia  bertanggung  jawab  dan  memikul  hutang  dari  harta  peninggalan,  untuk seluruhnya  atau  untuk  bagian  yang  sebanding.  Sedangkan  penerima  legaat  (hibah  wasiat)  sebagai penerima hak dengan titel khusus, ia tidak ada sangkut pautnya dengan hutang-hutang orang  yang memberi  wasiat  tersebut.  Perbedaan  diantara  keduanya  adalah  wasiat  jenis erfstelling, orang  yang ditunjuknya,  sebagai  orang  yang  memperoleh  hak  dengan  titel  umum,  ia  bertanggung  jawab  dan memikul  hutang  dari  harta  peninggalan,  untuk  seluruhnya  atau  untuk  bagian  yang  sebanding. Sedangkan  penerima legaat  (hibah  wasiat)  sebagai  penerima  hak  dengan  titel  khusus,  ia  tidak ada sangkut pautnya dengan hutang-hutang orang yang memberi wasiat tersebut.
Kata Kunci : Implementasi; Ahli Waris Erfstelling; Harta Pewaris
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Hukum  waris  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  berlaku  asas  “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”,  sebagaimana diatur dalam Pasal 833 juncto Pasal 955 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata(Nadriana,  Lenny  &  Judiasih,  2017).  Oleh  karena  itu,  unsur-unsur terjadinya  pewarisan  mempunyai  tiga  persyaratan  sebagai  berikut:  Ada  orang  yang  meninggal dunia;    Ada  orang  masih  hidup,  sebagai  ahli  waris  yang  akan  memperoleh  warisan  pada  saat pewaris meninggal dunia; Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.
Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia  pasti  akan  mengalami  peristiwa  hukum  yang  dinamakan  kematian.  Akibat  hukum  yang selanjutnya  timbul  dengan  terjadinya  peristiwa  hukum  kematian  seseorang  diantaranya  ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal  dunia    (Suparman,  1995).  Penyelesaian  hak  -hak  dan  kewajiban-kewajiban  sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.
Pasal  830  menyebutkan  “Pewarisan  hanya  berlangsung  karena  kematian”.Jadi  harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPer, yaitu anak yang ada  dalam  kandungan  seorang  perempuan  dianggap  sebagai  telah  dilahirkan  bila  kepentingan  si anak  menghendakinya.Matis  sewaktu  dilahirkan  dianggap  tidak  pernah  ada.(Perangin,  2014a). Akan  tetapi  seperti  juga  ahli  waris  menurut  undang-undang  atau  ab  intestate,  ahli  waris  menurut surat  wasiat  atau  ahli  waris  testamentair  akan  memperoleh  segala  hak  dan  segala  kewajiban  dari pewaris. Dari kedua macam ahli waris tersebut, timbullah persoalan ahli waris yang manakah yang lebih diutamakan, apakah ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Berdasarkna  beberapa
Peraturan-peraturan  yang  termuat  dalam  KUHPerdata  tentang  surat  wasiat,  dapat disimpulkan  bahwa  yang  diutamakan  adalah  ahli  waris  menurut  undang-undang.  Hal  ini  terbukti beberapa peraturan  yang membatasi  kebebasan  seseorang  untuk membuat  surat  wasiat agar tidak sekehendak  hatinya.  Ketentuan  yang  terdapat  dalam  KUHPerdata  yang  isinya  membatasi seseorang  pembuat  surat  wasiat  agar  tidak  merugikan  ahli  waris  menurut  undang-undang  antara lain dapat dilihat dari substansi Pasal 88 ayat ayat (2), yaitu: “Dengan sesuatu pengangkatan waris atau  pemberian  hibah,  pihak  yang  mewariskan  atau  pewaris  tidak  boleh  merugikan  harta  ahliw warisnya yang berhak atau sesuatu bagian mutlak” (Suparman, 2007) . Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, dapat diajukan beberapa permasalahan yang dapat menjadi pokok  bahasan  sebagi  berikut:  Pertama,  bagaimana  kedudukan  ahli  waris  Erfstelling  terhadap
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702 harta peninggalan milik pewaris?, kedua Bagaimana implementasi hak-hak ahli waris Erfstelling terhadap harta peninggalan milik pewaris?
Hukum waris testamentair memang berdasar pada dasar yang berbeda dari hukum waris pengganti, tetapi menurut sifatnya tidak ada perbedaan antara kedua jenis hukum waris. Semua waris dengan tidak memandang apakah mereka dipanggil untuk harta peninggalan oleh undang- undang  atau  melalui  surat  wasiat,  apda  umjmnya  mempunyai  hak  yang  samadan  tunduk  pada kewajiban-kewajiban  yang  sama.    (Soetojo  Prawirohamidjodo,  2011).  Pasal  955  ayat  1 KUHPerdata menentukan bahwa dengan meninggalnya pewaris, maka baik waris yang diangkat dengan  surat  wasiat  maupun  mereka  yang  diberikan  sebagian  dari  harta  peninggalan  oleh undang-undang,  menurut  hukum  menjadi  pemilik  dari  benda-benda  yang  ditinggalkan.  Jadi, kepada waris testamentair juga diberikan saisine.
Banyak  kalangan  memberi  jawaban  atas  pertanyaan  ini  dengan  menunjuk  bunyi  Pasal 830 KUHPerdata, yaitu setiap orang yang meninggal dunia.Kelemahan dari pernyataan tersebut adalah kalau yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan sedikitpun harta benda. Hukum waris tidak  akan  dipermasalahkan  kalau  orang  yang  telah  meninggal  dunia  dan  dengan  tidak meninggalkan  harta  benda.  Kesimpulan  dari  penulis  tentang  pewaris  adalah  orang  yang  telah meninggal dunia, dengan adanya bukti akta kematian, dan dengan meninggalkan harta kekayaan.
Ahli waris. Secara garis besarnya ada dua kelompok yang layak dan berhak sebagai ahli waris,  kelompok  pertama  adalah  orang  atau  orangorang  yang  menurut  hukum  dan  Undang- Undang  telah  ditentukan  sebagai  ahli  waris,  dalam  Pasal  832  KUHPerdata,  disebutkan  : “Menurut  Undang-Undang  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  ialah:  para  keluarga  sedarah,  baik sah,  maupun  luar  kawin  dan  si  suami  atau  istri  yang  hidup  terlama,  semua  menurut  peraturan tertera  dibawah  ini”(Darmabrata,  2003).  Dalam  hal,  bilamana  baik  keluarga  sedarah,  maupun yang hidup terlama diantara suami isteri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si peninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.
Terkadang  dalam  hal  pewarisan  timbul  suatu  keadaan  di  mana  tidak  dapat  diketahui siapakah yang mati terlebih dahulu antara pewaris dan ahli waris karena mereka meninggal dunia dalam  keadaan  dan  waktu  yang  sama.  Oleh  karena  itu,  digunakan  ketentuan  dalam  Pasal  831 KUHPerdata  yang  berbunyi  :  “Jika  beberapa  orang,  di  mana  yang  satu  dipanggil  sebagai  ahli waris  dari  yang  lain,  meninggal  dunia  dalam  kecelakaan  yang  sama,  atau  pada  hari  yang  sama tanpa  diketahui  mana  yang  meninggal  lebih  dahulu,  maka  diadakan  dugaan  bahwa  mereka meninggal pada saat  yang sama, sehingga tidak ada peralihan harta peninggalan dari  yang satu kepada yang lain”.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Dengan  begitu,  dapat  disimpulkan  bahwa  pewaris  dan  ahli  waris  yang  sama-sama meninggal dunia dalam waktu dan keadaan yang sama tidak saling  mewarisi satu sama lain. Jika ada  bantahan  bahwa  pewaris  dan  ahli  waris  meninggal  tidak  pada  saat  yang  sama,  maka bantahan  itu  harus  dibuktikan  karena  perbedaan  waktu  meninggal  walaupun  satu  detik  saja dianggap  tidak  meninggal  bersama-sama.    Dalam  hukum  waris,  setelah  seseorang  meninggal dunia,  maka  pada  saat  itu  juga  segala  hak  dan  kewajibannya  beralih  dengan  sendirinya  kepada para  ahli  warisnya.  Hal  tersebut  secara  jelas  diatur  dalam  Pasal  833  ayat  1  KUHPerdata  dan disebut  dengan  prinsip  saisine  yang  berasal  dari  Bahasa  Perancis  yakni  le  mort  saisit  le  vif, artinya  yang  mati  dianggap  digantikan  oleh  yang  masih  hidup.  Hak  dan  kewajiban  berupa keuntungan dan utang yang diperoleh secara mewaris disebut dengan titel umum (algemene titel) sehingga tidak perlu dengan penyerahan atau levering. (Perangin, 2014b).
Dalam  undang-undang  terdapat  dua  cara  untuk  mendapat  suatu  warisan,  yaitu  sebagai berikut:
1. Secara  ab  intestato  (ahli  waris  menurut  undang-undang  )  dalam  Pasal  832.  Menurut ketentuan  undang-undang  ini,  yang  berhak  menerima  bagian  warisan  adalah  para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah  yang  menjadi  ahli  waris  ini  dibagi  dalam  empat  golongan  yang  masing-masing merupakan  ahli  waris  golongan  pertama,  kedua,  ketiga  dan  golongan  keempat.  Mengenai golongan ahli waris ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya.
2. Secara Testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat = testamen) dalam Pasal 899.  Dalam  hal  ini  pemilik  kekayaan  membuat  wasiat  untuk  para  ahli  warisnya  yang ditunjuk  dalam  surat  wasiat/testamen.  Pasal  1894  KUHPerdata  mengatakan  bahwa penetapan,  penguatan  atau  pemenuhan  secara  sukarela  sesuatu  penghibahan  oleh  para  ahli waris  pemberi  hibah  atau  orang  yang  mendapatkan  hak  daripadanya  setelah  meninggalnya pemberi  hibah  berakibat  hilangnya  kekuasaan  mereka  untuk  memajukan  adanya  sesuatu kekurangan dalam bentuk caranya penghibahan itu.(Amanat, 2000).
Lebih jauh Subekti menerangkan dalam KUHPerdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan,  yaitu;  sebagai  ahli  waris  menurut  ketentuan  Undang-undang,  dan  karena  ditunjuk dalam  surat  wasiat  (testament).  Cara  yang  pertama  disebut  ahli  waris  ab  intestato  sedangkan cara yang kedua disebut ahli waris secara testamentair. (Subekti, 1994). Testament ialah suatu pernyataan  dari  seseorang  tentang  apa  yang  dikehendaki  setelah  orang  tersebut  meninggal dunia,  di  mana  isinya  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Undang-undang.  Pasal  875  KUH Perdata  menyatakan  bahwa  suatu testament  atau  surat  wasiat  adalah  suatu  akta  yang  memuat pernyataan  seseorang  tentang  apa  yang  dikehendaki  agar  terjadi  setelah  ia  meninggal  dunia,
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702 dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Berdasarkan pasal 875 KUH Perdata tersebut dalam suatu testament terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan, antara lain:
a. Pertama,  Testament  merupakan  suatu  akta.  Hal  ini  berarti  suatu  testament  haruslah berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan dan isinya berupa pernyataan atau kehendak dari pewasiat.
b. Kedua,  Suatu  testamen  berisi  suatu  pernyataan  kehendak,  yang  berarti  suatu  tindakan hukum  sepihak. Tindakan  hukum  sepihak  adalah  tindakan  atau  pernyataan  dari  seseorang yang  sudah  dianggap  cukup  untuk  menimbulkan  akibat  hukum  yang  dikehendaki. Testament menimbulkan suatu perikatan, namun bukan suatu perjanjian yang mensyaratkan adanya kesepakatan di antara orang yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Karena tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dari pihak yang diberi wasiatpun suatu testament sudah dianggap sah.
c. Ketiga,  Unsur  selanjutnya  adalah  apa  yang  dikehendaki  akan  terjadi  setelah  meninggal dunia. Berarti bahwa suatu testament baru berlaku setelah pemberi wasiat telah meninggal dunia. Oleh sebab itu testament disebut juga dengan kehendak terakhir.
d. Keempat,  Wasiat  atau  testament  dapat  dicabut  kembali.  Ketentuan  digunakan  untuk menetapkan  apakah  suatu  tindakan  hukum  harus  dibuat  dalam  bentuk  surat  wasiat  atau cukup dengan bentuk lain. Pencabutan ini memberikan suatu pengertian bahwa tidak semua yang  diinginkan  oleh  seseorang  sebagaimana  yang  diletakkan  dalam  wasiatnya,  juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan.
Seringkali  terjadi  sebuah  permasalahan  sebuah  akta  wasiat  dari  pewaris  atau  kepada pihak  diluar  ahli  waris  yang  melanggar  hak  ahli  waris.  Sebetulnya  apakah  fungsi  dari  surat wasiat. Sebab menurut pendapat peneliti setiap ahli waris telah ditentukan oleh undang-undang hukum  waris  mengenai  besaran  bagian  masing-masing.  Oleh  karena  itu  perlu  diadakan  sebuah penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  kedudukan  hukum  ahli  waris Erfstelling terhadap harta warisan serta untuk mengetahui implementasi hak-hak ahli waris Erfstelling terhadap harta warisan.Karena sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian mengenai hak-hak Ahli Waris Erfstelling Terhadap Harta  Warisan. Penelitian ini perlu dilakukan, karena akan menjadi bahan masukan  bagi  Notaris/PPAT  dalam  melakukan  langkah  hukum  terkait  pembagian  warisan melalui  wasiat  serta  memberikan  pendapat  hukum  sebagai  notaris  kepada  pewaris  dalam menetapkan warisan kepada para hli warisnya.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif.  Pendekatan yuridis adalah  suatu  pendekatan  yang  dilakukan  /  digunakan  untuk  menjadi  acuan  dalam  menyoroti permasalahan  berdasarkan  aspek  hukum  yang  berlaku,  dari  sisi  pendekatan  normatif  yang terkait  dengan  Hukum  Waris  berdasarkan  wasiat.Penelitian  ini  juga  melakukan  pendekatan melalui  studi    analisis  Yuridis  Terhadap  Implementasi  Hak-Hak  Ahli  Waris  Testamentair Terhadap  Harta  Peninggalan  Milik  Pewaris.  Hal  ini  diperlukan  guna  memperkaya  wawasan berpikir  terhadap  tema  yang  dibawakan  dalam  penelitian  ini  dan  juga  menekankan  berbagai temuan hukum dalam kaitannya dengan tema dalam penelitian ini.

## C. Hasil Dan Pembahasan

## 1. Kedudukan Ahli Waris Erfstelling Terhadap Harta Warisan
Kesamaan antara testamen yang berisi hibah wasiat dan testamen yang berisi erfstelling adalah  pelaksanaannya  baru  berlangsung  setelah  pembuat  testamen/pewaris  wafat.Kesamaan kedua  adalah  tidak  ada  uraian  yang  tegas  dalam  testamen  oleh  pewaris  mengenai  apakah testamen itu masuk jenis legaat ataukah erfstelling.Notarislah orangnya yang harus menafsirkan apakah  testamen  yang  disodorkan  kepadanya  masuk  jenis  legaat  ataukah erfstelling. Untuk jelasnya, berikut ini dijelaskan dua macam perbedaan antara testamen yang berisi penunjukan sebagai ahli waris.
1) Pertama, satu atau lebuh testamen masuk kategori erfstelling apabila harta yang diberikan pewaris  kepada  penerima  testamen  tersebut  tidak  pasti  jumlah  atau  jenisnya,  sedangkan hibah wasiat pasti jumlah dan jenisnya. Satu testamen adalah jenis erfstelling apabila berisi pemberian  semua  100  %  ,  1/2  dan  seterusnya  dari  harta  warisan/peninggalan.  Definisi erfstelling  ini  dalam  rumusan  Pasal  954  KUHPerdata  yang  mengatakan  bahwa  wasiat pengangkatan  waris (erfstelling) adalah  suatu  wasiat  dengan  mana  si  yang  mewasiatkan kepada seorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia  meninggal  dunia,  baik  seluruhnya  maupun  sebagian  seperti  misalnya  setengahnya, sepertiganya.
2) Kedua,  orang  yang  menerima  testamen  jenis erfstelling mempunyai  kedudukan  sebagai ahli  waris  seperti  ahli  waris  yang  lain    (ahli  waris  ab  intestate),sedangkan  orang  yang menerima  testamen  jenis  hibah  wasiat  hanya  berkedudukan  sebagai  debitur  yang mempunyai  hak  untuk  menuntut  kepada  ahli  waris  pembuat  testamen.  Penempatan penerima testamen jenis erfstelling setara dengan kedudukan ahli waris ab intestato adalah dalam Pasal 959 KUHPerdata  yang mengatakan bahwa pada saat pewaris meniggal dunia,
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
sekalian  mereka  yang  diangkat  menjadi  ahli  waris  berdasarkan  testamen  demi  Undang- undang  memperoleh  hak  milik  atas  harta  peninggalan  pewaris  seperti  halnya  para  ahli waris ab intestato.
Erfstelling (penunjukan  waris)  menurut  Pasal  954  KUHPerdata  Wasiat pengangkatan  ahli  waris  ialah  suatu  wasiat,  di  mana  pewans  memberikan  kepada  satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga.
Ketentuan  dari  Pasal  945,  sebenarnya  kurang  lengkap  karena  suatu  erfstelling  tidak hanya  menyebabkan  berpindah-tangannya  barang-barang  (hak-hak)  tetapi  juga  hutang berpindah  dari  si  pewaris  kepada  para  ahli  warisnya.  Jadi  lebih  tepat  dikatakan  bahwa:  “ Erfstelling  adalah  suatu  penunjukkan  orang  atau  orang-orang  yang  akan  menggantikan  si pewaris  dalam  seluruh  atau  sebagian  harta  kekayaannya”.  Maka  disinilah  letak  perbedaan antara  erfstelling  dengan  (penunjukan  waris)  legaat  (hibah  wasiat).  Suatu  legaat  hanya memperuntukkan  satu  atau  beberapa  barang  tertentu  kepada  seseorang  atau  beberapa  orang, sedang  ahliwaris  testamentair  sama  sekali  menggantikan  kedudukan  si  pewaris  dengan  segala untung dan ruginya.
Meskipun  pewarisan  karena  testament  berbeda  dasarnya  dengan  pewarisan  karena undang-undang,  akan  tetapi  antara  kedua-duanya  tidak  ada  bedanya  dalam  sifatnya.  Pada umumnya  mereka  mempunyai  hak  yang  sama  dan  tunduk  pada  kewajiban  yang  sama. Berdasarkan Pasal 955 KUHPerdata : “Pada saat si pewaris meninggal dunia, maka baik para ahli waris yang ditunjuk dalam kehendak terakhir maupun mereka yang baginya oleh undang- undang  diperuntukkan  sebagian  dari  harta  warisan,  dengan  sendirinya    (karena  hukum) menguasai harta yang ditinggalkan si pewaris” . Jadi dengan demikian ahli waris testamentair mempunyai saisine.
Dalam  pelaksanaan  hukum  waris  perdata,  kedudukan  ahli  waris  menurut  surat wasiat  yang  lebih  diutamakan,  dengan  pengecualian  selama  isi  dan  pembagian  dalam  surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Kemudian mengenai wasiat jenis erfstelling, yaitu    orang  yang  memperoleh  hak  dengan  titel  umum,  ia  bertanggung  jawab  dan  memikul hutang dari harta peninggalan, untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding. Sedangkan penerima legaat (hibah wasiat) sebagai penerima hak dengan titel khusus, ia tidak ada sangkut pautnya dengan hutang-hutang orang  yang memberi wasiat tersebut. Ia juga tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris menurut undang-undang, oleh karena itu ia tidak menggantikan si peninggal  dari  hak-hak  dan  kewajibannya.  Ia  hanya  berhak  menuntut  penyerahan  barang tertentu yang diserahkan padanya dari ahli waris.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## 2. Implementasi Hak-Hak Ahli Waris Erfstelling Terhadap Harta Warisan
Untuk  mendapatkan  atau  menerima  warisan  ahli  waris  harus  memenuhi  syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:
1. Pewaris telah meninggal dunia.
2. Ahli  waris  atau  para ahli  waris  harus ada  pada  saat  pewaris  meninggal  dunia.  Ketentuan ini tidak  berarti  mengurangi  makna  ketentuan  (pasal  2  KUHperdata),  yaitu: “anak  yang  ada dalam  kandungan  seorang  perempuan  dianggap  sebagai  telah  dilahirkan,  bilamana kepentingan si anak menghendakinya”.
Apabila  ia  meninggal  saat  dilahirkan,  ia  dianggap  tidak  pernah  ada.  Dengan  demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris.
Perlu  diketahui  macam-macam  wasiat  atau  testamen  menurut  bentuknya  (Pasal  931 KUHPerdata) yaitu sebagai berikut :
(1) Openbaar testamen  diatur dalam Pasal 938 KUHPerdata dan Pasal 939 KUHPerdata. Jenis testamen  ini  dibuat  oleh  seorang  notaris.  Orang  yang  akan  meninggalkan  warisan menghadap  pada  notaris  dan  menyatakan  kehendaknya.  Notaris  itu  membuat  suatu  akte dengan dihadiri dua orang saksi(Subekti, 2003). Bentuk ini paling banyak dipakai dan juga memang  yang  paling  baik,  karena  notaris  dapat  mengawasi  isi  surat  tersebut,  sehingga  ia dapat memberikan nasehat-nasehat supaya isi testament tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.
(2) Olographis  testamen  diatur  dalam  Pasal  932  KUHPerdata.  Suatu  olographis  harus  ditulis dengan  tangan  orang  yang  akan  menginggalkan  warisan  itu  sendiri  (eigenhandig).  Harus diserahkan  sendiri  kepada  seorang  notaris  untuk  disimpan  (gedeponeerd).  Penyerahan tersebut  harus  pula  dihadiri  oleh  dua  orang  saksi.  Sebagai  tanggal  testament  itu  berlaku diambil tanggal akte penyerahan (akte van depot). Penyerahan pada notaris dapat dilakukan secara  terbuka  atau    secara  tertutup.  Mengenai  testament  yang  diserahkan  secara  tertutup, ditetapkan  bahwa  apabila  si  pembuat  tetstament  itu  meninggal,  testament  itu  harus diserahkan  oleh  notaris  pada  Balai  Harta  Peninggalan (Weeskamer), yang  akan  dibuat proses-verbal(Subekti, 2003).
(3) Testamen  tertutup  atau  rahasia  (geheim)  dalam  Pasal  940  KUHPerdata  dan  Pasal  941 KUHPerdata tersebut. Ada beberapa orang yang tidak boleh menjadi saksi dalam pembuatan openbaar testamen yaitu:
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702

## 1) Semua ahli waris legataris
2) Semua  keluarga  sedarah  dan  keluarga,  berdasarkan  perkawinan  (semenda)  sampai derajat keenam
3) Anak-anak atau cucu-cucu dari keluarga tersebut sampai derajat keenam
4) Pembantu-pembantu notaris pada waktu membuat testamen.
Pembatasan  saksi  di  atas  diperlukan  agar  orang-orang  yang  menjadi  ahli  waris  jangan sampai  tahu  isi  dari  testamen  tersebut.  Pewaris  hanya  dapat  menghibahwasiatkan  barang miliknya sendiri sesuai pada Pasal 966 KUHPerdata yakni “Apabila si yang mewasiatkan telah menghibahkan  sesuatu  barang  tertentu  milik  orang  lain,  maka  batallah  hibah  wasiat  yang demikian, baik kesalahan ini disadari atau tidak disadari”.
Menurut Pasal 876  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ketetapan  dengan  surat wasiat ada dua cara yaitu:
1. Dengan  alas  hak  umum (erfstelling), yaitu  memberikan  wasiat  dengan  tidak  ditentukan bendanya, misalnya pewaris mewasiatkan ½ harta peninggalannya diberikan istrinya.
2. Dengan alas hak khusus (legaat), yaitu memberikan wasiat dengan menyebutkan bendanya, misalnya pewaris mewasiatkan rumahnya yang terletak di Jalan Rawasari nomor 7 diberikan kepada istrinya.
Sedangkan  menurut yang dimaksud dengan  hibah wasiat (legaat) adalah penetapan wasiat  yang  khusus    dimana  pewaris  memberikan  sebuah  atau  beberapa  buah  benda  dari suatu  jenis  tertentu  kepada  seseorang  atau  lebih  (Pasal  957  KUHPerdata)(Irzan,  2017). Legaataris  (penerima legaat) bukan ahli waris testament (erfgenaam testamenter) karena dia tidak  mempunyai  hak  untuk  menggantikan  pewaris,  tetapi  mempunyai  hak  untuk  menagih kepada ahli waris agar legaat dilaksanakan.
Implementasi  Erfstelling  atau  suatu  Legaat  dapat  digantungkan  pada  suatu  syarat  atau “voorwarde”, yaitu  suatu  kejadian  di  kemudian  hari  yang  pada  saat  pembuatan  testament  itu belum  tentu  akan  dating  atau  tidak.  Misalnya  seorang  dijadikan  waris  atau  diberikan  suatu barang  warisan  dengan  syarat  atau  voorwarde,  bahwa  dari  perkawinannya  akan  dilahirkan seorang  anak  lelaki.  Adapun  tidak  diperbolehkan  suatu  syarat  yang  pelaksananaannya  berada dalam kekuasaan si waris atau legataris sendiri, misalnya syarat bahwa si waris atau legataris itu akan pergi melihat saudaranya.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Suatu Erfstelling atau  suatu  legaat  dapat  disertai  dengan  suatu  “beban” (“last”), misalnya  seorang  dijadikan  waris  dengan  beban  untuk  memberikan  suatu  pensiun  pada  ibu  si meninggal.
Dalam  menunjuk  ahli  waris  di  dalam  surat  wasiatnya  si  pewaris  harus  tetap  mengacu kepada  KUH  Perdata  dimana  ada  ketentuan  bahwa  sebelum  penetapan  ahli  waris  dalam  surat wasiatnya  si  pewaris  harus  memberikan  bagian  yang  mutlak  (Ligitieme  Portie)  kepada legitimaris ( ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dalam garis vertikal).
Pasal  857  KUH  Perdata  memberikan  definisi  wasiat  sebagai  berikut: “  Surat  wasiat atau  testament  adalah  suatu  akta  yang  berisi  pernyataan  seseorang  tentang  apa  yang  akan terjadi setelah ia meninggal , dan olehnya dapat ditarik kembali” . Dengan demikian, maka suatu testament  adalah  suatu  akta,  suatu  keterangan  yang  dibuat  sebagai  pembuktian  dengan  campur tangan  pejabat  resmi.      Pasal  897KUH  Perdata  menyatakan: “Pembuat  testament  harus mempunyai budi akalnya, artinya tidak boleh membuat testament ialah orang sakit ingatan dan orang  yang  sakitnya  begitu  berat,  sehingga  ia  tidak  dapat  berfikir  secara  teratur” Pasal  897 menyatakan: “  Orang  yang  belum  dewasa  dan  belum  berusia  18  tahun  tidak  dapat  membuat testament”
Menurut  Pasal  938-939  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  wasiat    dengan  akta umum  harus  dibuat  di  hadapan  notaris  dan  dua  orang  saksi  dan  notaris  harus  menulis  atau menyuruh  menulis  kehendak  pewaris  dalam  kata-kata  yang  jelas  menurut  apa  adanya  yang disampaikan oleh pewaris kepadanya.
Notaris harus membuat akta penjelasan mengenai hal itu, yang ditulis di atas kertas atau sampulnya, akta ini harus ditandatangani baik oleh pewaris maupun oleh notaris serta para saksi, dan  bila  pewaris  tidak  dapat  menandatangani  akta  penjelasan  itu  karena  halangan  yang  timbul setelah penandatanganan wasiatnya, maka harus disebutkan sebab halangan itu.  Notaris bertugas dan  berkewajiban  untuk  membuat  daftar  akta  yang  berkenaan  dengan  wasiat  menurut  urutan waktu  pembuatan  akta  setiap  bulan;  mengirimkan  daftar  akta  atau  daftar  nihil  yang  berkenaan dengan  wasiat  ke  Pusat  Daftar  Wasiat  pada  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  hukum  dalam  waktu  5  (lima)  hari  pada  minggu  pertama  setiap  bulan berikutnya.

## D. Simpulan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Dalam pelaksanaan hukum waris perdata, kedudukan ahli waris menurut surat wasiat yang lebih  diutamakan,  dengan  pengecualian  selama  isi  dan  pembagian  dalam  surat  wasiat  tidak bertentangan dengan undang-undang. Kemudian mengenai wasiat jenis erfstelling, yaitu  orang yang memperoleh hak dengan titel umum, ia bertanggung jawab dan memikul hutang dari harta peninggalan,  untuk  seluruhnya  atau  untuk  bagian  yang  sebanding.  Sedangkan  penerima legaat (hibah wasiat) sebagai penerima hak dengan titel khusus, ia tidak ada sangkut pautnya dengan hutang-hutang  orang  yang  memberi  wasiat  tersebut.  Ia  juga  tidak  mempunyai  kedudukan sebagai ahli waris menurut undang-undang, oleh karena itu ia tidak menggantikan si peninggal dari  hak-hak  dan  kewajibannya.  Ia  hanya  berhak  menuntut  penyerahan  barang  tertentu  yang diserahkan padanya dari ahli waris.
Setelah memperhatikan kedua jenis wasiat menurut isinya, terdapat perbedaan mendasar antara  keduanya.  Perbedaan  tersebut  adalah  wasiat  jenis erfstelling, orang  yang  ditunjuknya, sebagai  orang  yang  memperoleh  hak  dengan  titel  umum,  ia  bertanggung  jawab  dan  memikul hutang dari harta peninggalan, untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding. Sedangkan penerima legaat (hibah wasiat) sebagai penerima hak dengan titel khusus, ia tidak ada sangkut pautnya  dengan  hutang-hutang  orang  yang  memberi  wasiat tersebut.  Ia  juga  tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris menurut undang-undang, oleh karena itu ia tidak menggantikan si peninggal  dari  hak-hak  dan  kewajibannya.  Ia  hanya  berhak  menuntut  penyerahan  barang tertentu yang diserahkan padanya dari ahli waris Erfstelling memiliki ciri khusus yaitu apabila pewasiat  tidak  memberikan  harta  warisan  kepada  seseorang  berupa  harta  benda  tertentu  atau dari  suatu  jenis  tertentu,  misalnya  segala  barang-barangnya  bergerak  atau  tak  bergerak. Melainkan  jika  pewasiat  menentukan  seluruh  harta  warisan  atau  bagian  tertentu  misalnya setengahnya sepertiganya dan lain sebagainya dari harta warisan itu kepada seseorang. Dengan kata  lain  apabila  pewasiat  memberikan  harta  kekayaannya  yang  tidak  ditentukan  macam  atau jenisnya  melainkan  hanya  bagiannya  misalnya  seluruh  atau  sebagiannya  saja  maka  hal  itu dinamakan erfstelling.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086 -

## 1702

## DAFTAR PUSTAKA
Amanat, A. (2000). Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Darmabrata, W. (2003). Hukum Perdata Asas-asas Hukum Waris . Jakarta: Fakultas Hukum Universitas.
Irzan. (2017). Azas-Azas Hukum Perdata . Jakarta: Universitas Nasional Press.
Nadriana, Lenny & Judiasih, S. D. (2017). Jurnal Notariil. Jurnal Notariil , Vol. 2 , No (ASPEK PERTANGGUNG JAWABAN AHLI WARIS DARI PEWARIS PEMEGANG PERSONAL GARANSI PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT DI INDONESIA),
101–117. Retrieved from file:///C:/Users/user/Downloads/ejurnal mkn/ACC/0kt 2019/okt rev baru 2019/347-1606-3-PB.pdf
Perangin, E. (2014a). Hukum Waris . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Perangin, E. (2014b). Hukum Waris . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soetojo Prawirohamidjodo. (2011). Hukum Waris Kodifikasi . Surabaya: Airlangga Press University.
Subekti. (1994). Pokok- Pokok Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa.
Subekti. (2003). Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa. Suparman, E. (1995). Intisari Hukum Waris Indonesia . Bandung: Mandar Maju.
Suparman, E. (2007). Hukum Waris Perdata . Bandung: Refika Aditama.
Afandi,  Ali . (2000). Hukum  Waris,  Hukum  Keluarga,  Hukum  Pembuktian .  Jakarta  :  Rineka Cipta.
Ali, H.Zainuddin. (2008). Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, Arikunto, Suharsimi . (2000). Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta,
Djamali, R. Abdul . (2002). Hukum Islam. Bandung : Mandar Madju. Hadi, Sutrisno. ( 1980 ). Metodologi Riserch . Yogyakarta: Gajah Mada. Hadikusumah, Hilman (1996). Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam. Bandung, Citra Aditya Bhakti.
Kuncoro, N.M. Wahyu. ( 2015 ). Hukum Waris Permasalahan dan Solusinya. Jakarta : Raih Asa Sukses.
Mulyadi. (2011). . Hukum Waris Dengan Adanya wasiat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Pitlo, A. (1979). Hukum Waris . Jakarta: Intermasa. Prodjodikoro, Wirjono. (1962). Hukum Warisan di Indonesia. Bandung : IS Gravennage Vorkink van Hove.
Pudjosubroto, R. Santoso. (1964). Masalah Hukum Sehari-hari . Yogyakarta : Hien Hoo Sing. Prawirohamidjodo, Soetojo. 2011. Hukum Waris Kodifikasi, Surabaya: Airlangga Press University.
Ramulyo, H.M Idris. (2004). Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitap Undang-Undang Hukum Perdata . Jakarta: Sinar Grafika. Salim, Oemar. (1987). Dasar- Dasar Hukum Waris di Indonesia . Jakarta: Bina Aksara. Sjarif, Surani Ahlan. (1982). Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek , Jakarta : Ghalia Indoneisa.
Satrio, J. (1992). Hukum Waris, Penerbit Alumni, Bandung.
Soekanto, Soerjono . (1981).Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Soerjopratiknjo, Hartono. (1984). Hukum Waris Testamenter . Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
Sudarsono, (1993). Hukum waris dasn sistem bilateral, Jakarta: Renika Cipta. Tamakiran. (1992). Asas-asas hukum waris menurut tiga sistem hukum. Bandung: Pioner Jaya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Wijaya, M. “Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 2 Tahun 2014. wawancara dengan Mohamad Reza Kurniawan, S.H,M.Kn. Notaris Semarang Jawa Tengah pada tanggal 20 Mei 2019