Volume 2 No. 2, 2022

## EKSTENSIFIKASI PERAN KEUANGAN SYARIAH DALAM KEUANGAN NEGARA MENGUNAKAN SKEMA COMMUNITY- DRIVEN DEVELOPMENT

## Raditya Hendra Pratama
h3ndra@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN

## Abstract
The APBN (state budget) deficit in accelerating national development requires broad and sustainable financing support. Waqf assets have been one of the joints in the development of the role of Islamic finance in society. Several previous studies have found the potential to integrate Islamic finance in tandem with state finances in development. This study aims to develop the contribution of waqf in state finances through the Community-Driven Development model which is expected to not only ease the burden on the state budget but also be able to provide other benefits in terms of targeting the accuracy of state budget expenditures and also involve social control in minimizing the potential for corruption. This research method uses triangulation, combining literature studies and interviewees to see objectively the potential of waqf in state finances, and then adding aspects of the behavior of the Indonesian Muslim community using Fogg's Behavior Model. The results of the study conclude that waqf has great potential to be able to contribute to state finances through the Community-Driven Development scheme.
Keywords: behaviourism, community, state budget, waqf

## Abstrak
Defisit APBN dalam upaya percepatan pembangunan nasional memerlukan dukungan pembiayaan yang luas dan berkesinambungan. Aset wakaf selama ini telah menjadi salah satu sendi berkembangnya peran keuangan syariah dalam masyarakat. Beberapa penelitian sebelumnya telah menemukan potensi untuk mengintegrasikan keuangan syariah  beriringan  dengan  keuangan  negara  dalam  pembangunan.  Penelitian  ini  bertujuan  mengembangkan kontribusi wakaf dalam keuangan negara melalui model Community-Driven Development yang diharapkan selain meringankan beban APBN namun juga mampu memberi benefit lain dari sisi ketepatan sasaran belanja APBN dan  juga  melibatkan social  control dalam  meminimalkan  potensi  tindak  pidana  korupsi.  Metode  penelitian  ini menggunakan triangulasi menggabungkan studi literatur dan wawancara narasumber untuk melihat secara obyektif potensi wakaf dalam keuangan negara, serta kemudian menambahkan aspek perilaku komunitas muslim Indonesia dengan menggunakan Fogg’s Behavior Model . Hasil penelitian memberikan kesimpulan wakaf berpotensi besar untuk bisa berkontribusi terhadap keuangan negara melalui skema Community-Driven Development . Kata kunci: APBN, masyarakat, perilaku, wakaf

## PENDAHULUAN
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  menjadi  acuan  pelaksanaan pembiayaan  pembangunan  nasional  tahunan  skala  nasional  dan  daerah.  Dalam  pelaksanaan pembangunan  nasional,  dibuat  rencana  kerja  pemerintah  dalam  rangka  melakukan pembangunan  nasional  yang  terarah  agar  langkah  pemerintah  dalam  melaksanakan pembangunan  nasional  berdampak  strategis.  Salah  satu  prioritas  nasional  adalah  melakukan pemerataan  wilayah  untuk  mengurangi  kesenjangan.  Pemerintah  dalam  melaksanakan kegiatan-kegiatan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyatnya  harus  ditunjang  dengan pengeluaran  pemerintah  yang  dibiayai  dengan  penerimaan  pemerintah.  Namun,  jika penerimaan  pemerintah  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  pengeluaran,  maka  dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan lainnya (Yonimurwanto & Pratama, 2017).
Defisit  yang  terjadi,  selama  ini  ditutup  dengan  melakukan  pembiayaan  baik  melalui pinjaman  maupun  obligasi,  yang  sampai  2021  lalu  untuk  pemerintah  pusat  dikendalikan  di kisaran 203 miliar USD (Kementerian Keuangan & Bank Indonesia, 2021).
Volume 2 No. 2, 2022

## Tabel 1 Posisi Utang Pemerintah
Sumber: Kementerian Keuangan & Bank Indonesia (2021)
Pertumbuhan  Indonesia  yang  pesat  tidak  saja  akan  menimbulkan  masalah  ekonomi, tetapi  juga  masalah  lain misalnya  tindak  pidana korupsi  (Weda,  2013).  Permasalahan  dalam pelaksanaan pembangunan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah mengenai defisit anggaran yang akan memaksa negara untuk melakukan pembiayaan dalam rangka mendukung kegiatan  pembangunan.  Permasalahan  lain  yang  menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini  adalah masalah korupsi dalam pelaksanaan pembangunan dan pembangunan infrastruktur yang tidak tepat sasaran. Salah satu penyebab korupsi dalam pelaksanaan pembangunan adalah kurangnya pengendalian  untuk  mengontrol  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  pembangunan, sehingga akan terbuka peluang untuk melakukan korupsi karena kurangnya transparansi dalam pelaksanaan  pembangunan  tersebut  terhadap  masyarakat  (Adiperdana,  2018).  Hampir  sama dengan penyebab masalah tersebut, penyebab terjadinya pembangunan infrastruktur yang tidak tepat  sasaran  di  antaranya  adalah  kurangnya  pengendalian  dan  partisipasi  dari  masyarakat dalam  pelaksanaan  pembangunan,  sehingga  menyebabkan  pelaksanaan  pembangunan  hanya diputuskan secara sepihak oleh pihak yang melaksanakan pembangunan tanpa memperhatikan kebutuhan dari masyarakat.
Berdasarkan  permasalahan-permasalahan  yang  disebutkan  di  atas,  peneliti  mencoba untuk  memberikan  suatu  solusi  alternatif  kepada  pemerintah  agar  dapat  mengatasi permasalahan  tersebut  melalui  skema  pembiayaan  pembangunan  yang  berfungsi  untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pembangunan.  Skema  pembiayaan yang ditawarkan tersebut sekaligus berfungsi untuk membantu mengurangi beban APBN yang timbul  dan  menyebabkan  bertambahnya  defisit  APBN.  Skema  pembiayaan  tersebut  dapat dilakukan dengan berbasis peran masyarakat.
Penelitian  ini  menawarkan  skema  pembiayaan  pembangunan  alternatif  berbasis masyarakat  ( community  driven  development )  yang  memanfaatkan  wakaf  sebagai  sumber dananya. Penggunaan wakaf sebagai pendukung pembiayaan didasarkan pada beberapa alasan. Alasan  yang  pertama  adalah  wakaf  merupakan  salah  satu  cara  menghimpun  dana  dari masyarakat yang memiliki berbagai potensi (Ascarya et al., 2022). Potensi penggunaan wakaf tersebut  timbul  antara  lain  karena  banyaknya  jumlah  masyarakat  Indonesia  yang  memeluk agama Islam, banyaknya masyarakat Indonesia yang secara kuat memegang prinsip agama dan lebih senang ketika agama memiliki peran yang lebih besar di dalam negara Indonesia. Untuk mendukung  pernyataan  tersebut,  peneliti  akan  melakukan  survei  kepada  masyarakat  untuk
membuktikan  hal  tersebut  untuk  memberikan  bukti  yang  dapat  menunjukkan  fakta  yang terdapat di lapangan.
Keunggulan wakaf berikutnya adalah karena harta yang didapatkan melalui wakaf tidak perlu  dikembalikan  lagi  oleh  penerima  atau  pengelola  wakaf  ( nazir )  kepada  pemberi  wakaf ( wakif ) sehingga manfaatnya dapat bertahan dalam waktu yang panjang (Ascarya et al., 2022). Hal tersebut dikarenakan adanya pendapat dari ulama diantaranya mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali  yang  menyatakan  bahwa  wakaf  yang  telah  diberikan  oleh wakif tidak  dapat  ditarik kembali, ditukar, dijual, maupun diwariskan kepada ahli warisnya. Keadaan di negara Indonesia semakin  menguatkan  pendapat  peneliti  karena  mayoritas  umat  Islam  di  negara  Indonesia merupakan  penganut  mazhab  Syafi’i.  Adanya  pengendalian  dari  masyarakat  pemberi  wakaf terhadap  wakaf  yang  telah  diberikan  kepada  negara  diharapkan  mampu  meningkatkan pengendalian dengan memanfaatkan social control dari masyarakat.
Penggunaan wakaf bersifat mengikat, sehingga penggunaan wakaf harus sesuai dengan tujuan pemberi wakaf dalam memberikan wakafnya. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan adanya pembangunan  yang  tidak  tepat  sasaran,  dan  menciptakan  pengendalian  langsung  dari masyarakat  sebagai  pemberi  wakaf  yang  mengharuskan  pihak  pengelola  untuk  transparan terkait penggunaan dana wakaf kepada masyarakat sekaligus pemerintah sehingga menurunkan potensi terjadinya korupsi dalam pelaksanaan pembangunan.
Langkah untuk menentukan keselarasan antara penggunaan wakaf untuk pembangunan nasional dengan hukum syariah dapat dilakukan dengan melihatnya dari sudut pandang teori maqashid syari’ah (Suliaman & Yaakob, 2020) dan juga maslahah al-mursalah (Putra, 2017). Maqashid  syari’ah merupakan  suatu  teori  yang  mendefinisikan  tujuan  dari  penerapan  suatu syariat  agar  mewujudkan  kemaslahatan  bagi  manusia,  yaitu  harus  menjaga  5  prinsip  dasar dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sedangkan maslahah al-mursalah merupakan sebuah teori untuk menetapkan hukum atas suatu permasalahan yang baru, yang tidak disebutkan di dalam kitab Al-Quran dan As-Sunah yang sahih dan hasan secara eksplisit.  Dalam  hal  ini,  teori maqashid syari’ah dapat  digunakan  untuk  mengetahui  apakah terdapat kemaslahatan yang selaras antara penggunaan wakaf dan cabang-cabang pembangunan nasional.  Sedangkan  teori maslahah  al-mursalah digunakan  untuk  mengetahui  apakah permasalahan  mengenai  penerapan  skema  pembiayaan  pembangunan  dengan  wakaf  dapat dilakukan  secara  hukum  syariat.  Mengenai  langkah  untuk  menentukan  keselarasan  antara penggunaan  wakaf  untuk  pembangunan  nasional  dengan  hukum  nasional,  peneliti  akan melakukan  analisis  dengan  cara  menganalisis  aturan-aturan  yang  berkaitan  dengan  APBN, sehingga  dapat  memastikan  bahwa  penggunaan  wakaf  untuk  pembangunan  nasional  tidak melanggar aturan-aturan yang telah ada.
Berdasarkan  penelitian-penelitian  sebelumnya,  diperoleh  bahwa crowdfunding dapat dimanfaatkan sebagai  alternatif pembiayaan dalam  pembangunan infrastruktur. Modal  sosial atau social  capital yang  terbentuk  mempengaruhi  keberhasilan  pengumpulan  dana  untuk pembangunan  infrastruktur  menggunakan crowdfunding (Arifin  &  Wisudanto,  2017). Penelitian lain menunjukkan bahwa terdapat berbagai rintangan yang timbul ketika pemerintah ingin  menggunakan  zakat  yang  merupakan  dana  dari  umat  beragama  sebagai  sumber pendapatan negara (Yasni & Erlanda, 2020).
Dalam  rangka  memanfaatkan  wakaf  untuk  membantu  pembiayaan  pembangunan, diperlukan  juga  suatu  skema  pembiayaan  agar  tindakan  tersebut  menjadi  sistematis.  Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk  membuat  usulan skema pembiayaan  pembangunan melalui wakaf kepada negara dalam rangka memberikan dukungan pembiayaan dalam APBN yang  belum  pernah  dilakukan  pada  penelitian  sebelumnya.  Hasil  dari  penelitian  mengenai penggunaan wakaf untuk mendukung pembiayaan pembangunan ini adalah usulan skema yang digunakan untuk menggambarkan prosedur penggunaan wakaf sebagai pendukung pembiayaan
pembangunan dengan tujuan untuk  menunjukkan alur dari  skema, pihak-pihak yang terlibat, serta gambaran pengendalian yang dapat tercipta melalui skema tersebut.

## KAJIAN PUSTAKA
Keuangan Negara merupakan keseluruhan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijaidkan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak negara meliputi hak untuk  memungut  pajak,  mengeluarkan  dan  mengedarkan  uang  serta  melakukan  pinjaman. Sementara itu, kewajiban negara dilaksanakan dengan menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan  negara  dan  membayar  tagihan  pihak  ketiga.  Keuangan  negara  perlu  dikelola secara  profesional,  terbuka,  dan  bertanggung  jawab  untuk  mendukung  terwujudnya  good governance dalam penyelenggaraan negara.
Kekuasaan  pengelolaan  keuangan  negara  dipegang  oleh  Presiden  sebagai  kepala pemerintahan.  Untuk  membantu  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  negara,  presiden  dapat menyerahkan sebagian kekuasaan tersebut kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan  wakil  pemerintah  dalam  kepemilikan  kekayaan  negara  yang  dipisahkan,  serta  kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.
Sebagai wujud pelaksanaan keuangan negara disusunlah Anggaran Pendapatan Belanja Negara  yang  merupakan  rencana  keuangan  tahunan  meliputi  pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan  yang  disusun  oleh  pemerintah  dengan  persetujuan  DPR.  Dalam  menyusun anggaran tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan anggaran ekspansif. Kebijakan anggaran ekspansif  artinya  bahwa  dimungkinkan  anggaran  belanja  melebihi  anggaran  pendapatan negara.  Akibatnya,  terdapat  potensi  negara  mengalami  kekurangan  atau  defisit  anggaran. Defisit  anggaran  ditutup  menggunakan  dana  dari  pihak  lain  baik  dalam  bentuk  pinjaman maupun  surat  berharga  negara.  Kebijakan  anggaran  ekspansif  dilakukan  dalam  rangka mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Berdasarkan  UU  Nomor  17  Tahun  2003  ditetapkan  bahwa  defisit  anggaran  yang diperkenankan setiap tahunnya adalah maksimal 3% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) agar menjamin APBN dalam kondisi sehat. Namun, berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 telah ditetapkan bahwa defisit APBN boleh melebihi ketentuan yang diatur dalam UU 17 tahun 2003  pada  masa  pandemi  Covid-19.  Hal  ini  dikarenakan  pada  masa  pandemi  terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemiskinan. Efeknya adalah penerimaan tidak  sesuai  dengan  target  yang  telah  ditetapkan  ditambah  lagi  anggaran  belanja  untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi meningkat cukup signifikan, dan memperlebar defisit APBN sehingga pemerintah perlu mencari sumber-sumber pembiayaan defisit.

## Maqashid Al-Syari’ah
Syariat  Islam  dibuat  dengan  memiliki  tujuan  dan  arti  tertentu  (Shidiq,  2009). Berdasarkan pernyataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tujuan diciptakannya syariat adalah untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Seluruh syariat yang diciptakan adil, berisi rahmat, dan memiliki hikmah tersendiri. Seluruh persoalan yang keluar dari keadilan, rahmat, maslahat, serta hikmah sudah dipastikan bukan merupakan ketentuan syariat (Mutakin, 2017).
Definisi maqashid  al-syari’ah adalah  tujuan  untuk  memastikan  kemaslahatan  umat manusia sehingga diperlukan aturan dan hukum (Samud, 2018). Tujuan dan cita-cita tersebut dapat tercapai apabila umat manusia bertindak dan berperilaku sesuai dengan hukum syariah dan tidak menuruti hawa nafsunya sendiri (Shidiq, 2009). Maqashid al-syari’ah dalam sistem keuangan  Islam  merupakan  cita-cita  atau  tujuan  syariah  untuk  mencari  solusi  dari  berbagai permasalahan umat manusia dalam rangka mencapai kemaslahatan (Samud, 2018).
Menurut  Imam  Syathibi, maqashid  al-syari’ah dibagi  menjadi  dua  kelompok  yaitu tujuan  syariat  menurut  perumusnya  (qasdu  alsyari’)  dan  tujuan  syariat  menurut  pelakunya
Volume 2 No. 2, 2022
(qasdu  al-mukallaf) (Shidiq,  2009). Qasdu  al-syari’ (tujuan  syariat)  merujuk  pada  tiga pemeliharaan tujuan mendasar manusia yaitu dharuriyat, hajiyat dan tahsiyat . Sementara itu, qosdu  al-mukallaf dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  tindakan  yang  dibatasi  oleh  ketentuan syariah (Shidiq, 2009). Tingkatan pertama pada qosdu al-syari’ , maslahat dharuriyat , adalah maslahat primer yang terkait dengan kehidupan manusia meliputi agama, jiwa, keturanan, dan akal  serta  harta. Maslahat  hajiyat adalah  maslahat  sekunder  yang  dibutuhkan  untuk meringankan  kehidupan  manusia  dan  menghilangkan  kesempitan  dan  kesulitan,  sedangkan maslahat  tahsiniyat adalah  upaya  dalam  rangka  menjaga  kehormatan maslahah  dhuriyyat (Shidiq,  2009).  Suatu  hal  dapat  disebut  sebagai maqashid  al-syari'ah jika  telah  memenuhi keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan umum (Putra, 2017).
Dalam  penelitian  sebelumnya  (Pratama  et  al.,  2020)  menyatakan  bahwa  jika  fokus APBN  tersebut  dikelompokkan  dalam  matrix  yang  menggunakan  maqashid  syariah  namun hanya dalam batas dharuriyat (wajib pemenuhannya) maka akan menjadi seperti tabel berikut.
Tabel 2 Fokus Belanja APBN & Maqashid Syariah
Fokus APBN Melindungi Agama Jiwa Akal Harta Nasab Perlindungan Sosial V V Pendidikan V Agama V Pariwisata Kesehatan V V Perumahan & Fasum V Lingk. Hidup V Ekonomi V Ketertiban & Keamanan V V V Pertahanan V V Pelayanan Umum V Sumber: Pratama et al., (2020)

## Fogg Behaviour Model
Fogg Behavior Model (FBM) adalah model yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan  tiga  faktor  utama  yang  menentukan  apakah  sebuah  tindakan  akan  dilakukan (Fogg,  2009).  Tiga  faktor  utama  yang  ada  di  dalam  FBM  adalah  motivasi  ( motivation ), kemampuan ( ability ), dan pemicu ( triggers ).
Gambar 1 Fogg Behaviour Model
Gambar 1 di atas men unjukkan bahwa FBM memiliki dua sumbu. Sumbu vertikal dalam FBM adalah motivasi. Seseorang yang memiliki motivasi yang rendah untuk melakukan suatu tindakan  akan  terlihat  rendah  dalam  sumbu  vertikal  dan  semakin  tinggi  motivasi  seseorang untuk  melakukan  suatu  tindakan,  maka  akan  semakin  tinggi  pula  di  dalam  sumbu  vertikal. Sedangkan sumbu horizontal dalam FBM adalah kemampuan. Kemampuan seseorang dalam hal akan melakukan suatu tindakan digambarkan dengan sumbu horizontal di FBM. Semakin tinggi kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tindakan, maka sumbu horizontal akan semakin ke kanan.
Menurut B. J. Fogg, pemicu yang sukses memiliki tiga karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah orang menyadari pemicu tersebut. Kedua, orang mengaitkan pemicu tersebut dengan tindakan yang akan dilakukan. Ketiga, pemicu ada ketika orang memiliki motivasi dan memiliki  kemampuan  untuk  melakukan  tindakan  tersebut.  Masih  menurut  Fogg,  untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk  melakukan suatu  tindakan, maka tindakan harus dibuat  lebih  mudah  untuk  dilakukan  atau  dengan  kata  lain  disederhanakan,  karena kesederhanaan dapat  mengubah perilaku.  Faktor  kesederhanaan ini terdiri  dari  enam  elemen yang berkaitan satu sama lain yaitu waktu luang, ketersediaan uang, usaha fisik yang mudah, siklus otak yang ringan, tidak adanya penyimpangan sosial, dan rutinitas (Fogg, 2009).

## Wakaf Dan Unsur-unsurnya
Kata “wakaf” menurut bahasa merupakan kata yang bersumber dari bahasa Arab, yaitu “waqafa” yang berarti menahan. Kata tersebut bisa diartikan bahwa wakaf merupakan suatu tindakan seseorang yang menahan harta, untuk diwakafkan, tidak di pindah tangan. Terdapat beberapa istilah lain mengenai wakaf, seperti wakif yang berarti seseorang yang mewakafkan hartanya, nazir yang berarti orang atau badan hukum yang dipercaya untuk memelihara serta mengelola benda wakaf sesuai dengan bentuk dan tujuannya, serta mauquf ‘alaih yang artinya adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak untuk menerima wakaf .
Menurut  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  pengertian  wakaf adalah  tindakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  wakif  untuk  melepaskan  maupun  memberikan sebagian  harta  yang  dimiliki  oleh  wakif   untuk  kegiatan  keagamaan  dan/atau  kesejahteraan umum  yang  diberikan  sesuai  dengan  hukum  syariah  baik  secara  permanen  atau  sementara berdasarkan  kepentingannya . Wakaf  sah  dilaksanakan  apabila  telah  memenuhi  semua  unsur wakaf  yang  dalam  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  terdiri  dari  6  unsur  yaitu  adanya wakif,  nazir,  kejelasan  mengenai  harta  benda  wakaf,  dilakukannya  ikrar  wakaf,  kejelasan mengenai peruntukan harta benda wakaf, serta kejelasan mengenai jangka waktu wakaf.

## Community Driven Development
Community-Driven  Development (CDD)  adalah  suatu  program  pembangunan  yang memberikan  kendali  kepada  kelompok  komunitas  untuk  menentukan  keputusan  dan  sumber daya yang digunakan dalam pembangunan . Sebuah studi yang meneliti pasokan air dari 1.875 rumah tangga di masyarakat pedesaan di enam negara (Indonesia, Pakistan, Honduras, Uganda, Bolivia,  dan  Benin)  menunjukkan  bahwa  keberlanjutan  sistem  menjadi  lebih  tinggi  secara signifikan  saat  masyarakat  memegang  kendali  keputusan  utama  investasi  dan  saat  mereka mendanai sebagian dari biaya investasi tersebut untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan hal yang mereka inginkan (Sara et al., 1997)

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya membahas  mengenai  kemungkinan penggunaan crowdfunding sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di negara Indonesia serta membahas  mengenai  potensi penggunaan crowdfunding sebagai  pembiayaan alternatif  pembangunan  infrastruktur  di  negara  Indonesia  (Arifin  &  Wisudanto,  2017). Crowdfunding yang  dimaksud  dalam  penelitian  tersebut  adalah  sebuah  skema  intermediasi keuangan berbasis internet dalam rangka mengumpulkan dana yang bersumber dari masyarakat
Volume 2 No. 2, 2022
umum.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa crowdfunding dapat  dimanfaatkan  sebagai  alternatif pembiayaan  dalam  pembangunan  infrastruktur.  Penggunaan crowdfunding sebagai  alternatif pembiayaan  dalam  pembangunan  infrastruktur  semakin  tinggi  akan  lebih  memungkinkan dilaksanakan apabila masyarakat dan pemerintah memiliki kedekatan sosial yang tinggi (Arifin & Wisudanto, 2017) .
Selain itu juga terdapat hasil penelitian yang menyampaikan bahwa dana pembangunan dapat dikumpulkan menggunakan skema crowdfunding dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat dengan skema tabarru’ atau tijaroh (Pratama et  al., 2020). Sementara satu penelitian lainnya menyatakan bahwa pemerintah harus mencari sumber alternatif pendapatan selain yang telah  digunakan  dalam  mekanisme  APBN , dan  gagasan  yang  disampaikan  adalah pengintegrasian  zakat  sebagai  sumber  pendapatan  negara  karena  pendapatan  pajak  yang mengalami fluktuasi serta tingkat kemiskinan di negara Indonesia yang cenderung tinggi (Yasni & Erlanda, 2020) .

## METODE
Desain  penelitian  disusun  untuk  mengarahkan  penelitian  sehingga  dengan  langkah langkah  yang  dilakukan  dapat  menghasilkan  output  penelitian  yang  diharapkan  berdasarkan data  yang  telah  dikumpulkan.  Desain  penelitian  ini  terdiri  dari  perumusan  masalah, pengumpulan data, analisis dan pembahasan, validasi, serta rekomendasi.
Gambar 2 Desain Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  untuk  menjelaskan  tujuan  utama penelitian,  yaitu  meneliti  peluang  penggunaan  wakaf  sebagai  pendapatan  alternatif  dalam mendukung pembiayaan pembangunan dalam APBN.
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian  ini  merupakan  data  yang  diperoleh  langsung  melalui  survei  yang  dilakukan  oleh peneliti  melalui  formulir  Google  dan  melalui  Badan  Wakaf  Indonesia  untuk  data  terkait perolehan wakaf di Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2020 serta data mengenai survei Indeks  Literasi  Wakaf  pada  tahun  2020.  Sedangkan  data  sekunder  dalam  penelitian  ini merupakan  data  yang  diperoleh  melalui  berbagai  situs,  seperti Pew  Research,  Charity  Aid Foundation ,  Badan  Wakaf  Indonesia,  serta  Sistem  Informasi  Wakaf  Kementerian  Agama (Siwak Kemenag). Selain itu, data sekunder lain dalam penelitian ini juga berasal dari berbagai literatur  yang  tersedia  di  gudang  ( repository )  situs  Science  Direct,  Google  Scholar,  Media Neliti, dan Garba Rujukan Digital.
Selain  itu  juga  dilakukan  wawancara  kepada  para  ahli  untuk  mendapatkan  penilaian terhadap hasil penelitian ini ( expert judgement ). Penggunaan expert judgement digunakan agar hasil penelitian dapat diterima secara ilmiah oleh pihak-pihak yang akan menggunakan hasil penelitian  ini.  Dalam  rangka  melakukan  expert  judgement  sebagai  validasi  terhadap  hasil penelitian ini, diperlukan narasumber yang ahli dalam bidang syariah, bidang wakaf, dan bidang keuangan negara. Ahli bidang syariah yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Dr. Erwandi Tarmizi, Lc. M.A. sebagai narasumber yang ahli dalam fikih muamalat kontemporer. Sedangkan ahli di bidang wakaf yang menjadi narasumber untuk penelitian ini adalah seorang wakil dari Badan Wakaf Indonesia yang merupakan sebuah lembaga independen dan salah satu tugasnya adalah melakukan pengelolaan serta pengembangan harta wakaf di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Direktorat  Jenderal  Pemberdayaan  Zakat  dan Wakaf  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  mengenai  potensi  dan  tantangan  dalam optimalisasi  wakaf,  disebutkan  bahwa  negara  Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki jumlah  nazir  wakaf  terbanyak  di  dunia.  Dalam  data  tersebut  disebutkan  negara  Indonesia memiliki ribuan jumlah nazir wakaf tanah yang terdiri dari 66% nazir perseorangan, 16% nazir organisasi, dan 18% nazir berbadan hukum. Sedangkan dalam hal wakaf uang, negara Indonesia memiliki  248  nazir  uang  yang  terdaftar,  yaitu  1  nazir  umum  (Badan  Wakaf  Indonesia),  160 nazir berbentuk koperasi syariah dan baitul mal wa tamwil (BMT), 46 nazir berbentuk yayasan, 27 nazir berbentuk lembaga yang mempunyai induk pada lembaga amil zakat (LAZ), 7 nazir berbentuk lembaga yang berbasis organisasi masyarakat dan komunitas, serta 7 nazir berbentuk lembaga pendidikan perguruan tinggi dan kampus.

## Motivasi masyarakat yang tinggi untuk melakukan wakaf
Berdasarkan  data  kuesioner  yang  diperoleh  penulis  melalui  formulir  Google  yang disebarkan  kepada  masyarakat  yang  merupakan  warga  negara  Indonesia  (WNI)  berusia minimal  18  tahun,  diperoleh  sebanyak  302  responden  untuk  mengetahui  tingkat  motivasi masyarakat  untuk  turut  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  skema  pembiayaan  pembangunan infrastruktur  dalam  APBN  melalui  wakaf  serta  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  dapat memicu masyarakat untuk ikut serta dalam program berwakaf untuk negara.
Tingkat pendidikan para responden yang berpartisipasi mengisi kuesioner penelitian ini cukup beragam. Sebanyak 54 persen dari total responden merupakan masyarakat yang berpendidikan setara dengan sarjana atau strata satu (S1), 22,5 persen responden berpendidikan setara dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), 18,9 persen responden berpendidikan antara diploma I dan Diploma III, dan 4,6 persen responden berpendidikan setara dengan magister atau strata
dua  (S2).  Berikut  ini  merupakan  diagram  yang  menggambarkan  distribusi  frekuensi  tingkat pendidikan para responden.
Gambar 3 Diagram Tingkat Pendidikan Responden
Sumber: Diolah penulis
Status  pekerjaan  responden  yang  berpartisipasi  dalam  penelitian  ini  juga  cukup beragam.  Sebanyak  104  responden  berstatus  sebagai  mahasiswa  atau  pelajar,  88  responden berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), 57 responden berstatus sebagai wiraswasta atau wirausaha, 39 responden berstatus sebagai orang yang belum bekerja atau orang yang sudah pensiun,  7  responden  berstatus  sebagai  pegawai  swasta,  3  responden  berstatus  sebagai karyawan  badan  usaha  milik  negara  (BUMN),  3  responden  berstatus  sebagai  pegawai pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  (PPPK),  dan  1  responden  berstatus  sebagai  notaris. Diagram  berikut  merupakan  ilustrasi  mengenai  distribusi  frekuensi  status  pekerjaan  para responden.
Gambar 4 Diagram Status Pekerjaan Responden
Sumber: Diolah penulis
Dalam  bagian  kuesioner  ini,  peneliti  memberikan  beberapa  pertanyaan  kepada responden dalam rangka mengetahui tingkat motivasi mereka untuk berpartisipasi memberikan wakaf dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pertanyaan pertama yang diberikan kepada responden dalam kuesioner ini ditujukan untuk  mengetahui bahwa responden menyetujui  adanya penerapan skema yang diusulkan oleh peneliti.
54% 22% 19% 5% Tingkat Pendidikan Responden S1 SLTA D1 / D3 S2
29% 13% 35% 19% 1% 2% 1% 0%

## Status Pekerjaan Responden
Aparatur Sipil Negara Belum Bekerja / Pensiunan
Mahasiswa / Pelajar
Wiraswasta / Wirausaha
Karyawan BUMN
Pegawai swasta PPPK Notaris
Hasil jawaban dari pertanyaan kuesioner tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 74,9 persen  dari  total  responden  menyatakan  bahwa  mereka  menyetujui  pemerintah  untuk menerapkan  skema  pembiayaan  APBN  melalui  wakaf,  15,6  responden  menyatakan  sikap netral,  dan  sebanyak  9,6  persen  dari  total  responden  menyatakan  bahwa  mereka  tidak menyetujui apabila pemerintah menerapkan skema pembiayaan pembangunan tersebut. Berikut merupakan diagram yang menggambarkan hasil jawaban dari pertanyaan tersebut.
Gambar 5 Diagram Pendapat Responden tentang Penerapan Skema
Sumber: Diolah penulis
Berdasarkan  diagram  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  sebanyak  226  responden menyatakan persetujuan mereka terhadap penerapan skema pembiayaan pembangunan melalui wakaf, 47 responden menyatakan netral,  dan 29 responden menyatakan bahwa mereka tidak setuju terhadap penerapan skema pembiayaan pembangunan melalui wakaf.
Dari kuesioner tersebut, peneliti juga memberikan sebuah pertanyaan untuk mengetahui apakah  responden  menyetujui  pernyataan  peneliti  bahwa  skema  pembiayaan  APBN  melalui wakaf  merupakan  solusi  alternatif  yang  baik  untuk  mengatasi  permasalahan  pembangunan, jumlah responden yang menyatakan setuju sebanyak 74 persen dari responden, 19 responden menyatakan  pendapat  netral,  dan  7  persen  responden  menyatakan  tidak  setuju.  Berikut merupakan diagram yang menggambarkan hasil jawaban dari pertanyaan tersebut.
Gambar 6 Diagram Pendapat Responden tentang Manfaat Skema Wakaf
Sumber: Diolah penulis
Berdasarkan  diagram  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  sebanyak  224  responden menyatakan persetujuan mereka terhadap penerapan skema pembiayaan pembangunan melalui wakaf, 56 responden menyatakan netral,  dan 22 responden menyatakan bahwa mereka tidak
Tidak 10% Netral 15% Ya 75% Responden menyetujui pemerintah menerapkan pembiayaan pembangunan melalui wakaf
Tidak 7% Netral 19% Ya 74% Responden menyetujui pernyataan bahwa pembiayaan pembangunan melalui wakaf dapat mengatasi permasalahan pembangunan
setuju terhadap pendapat peneliti bahwa penerapan skema pembiayaan pembangunan melalui wakaf dapat mengatasi permasalahan pembangunan.
Kemudian, peneliti juga memberikan pertanyaan mengenai apakah responden memiliki keinginan  untuk  turut  berpartisipasi  membantu  negara  dalam  membiayai  pembangunan infrastruktur melalui wakaf, hasilnya sebanyak 63 persen dari responden menyatakan jawaban positif, 26 persen responden menyatakan netral, dan 11 persen responden menyatakan jawaban negatif.  Berikut  merupakan  diagram  yang  menggambarkan  hasil  jawaban  dari  pertanyaan tersebut.
Gambar 7 Diagram Pendapat Responden tentang Keinginan untuk Berwakaf

## Sumber: Diolah penulis
Berdasarkan  diagram  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  sebanyak  191  responden menyatakan  bahwa  mereka  memiliki  keinginan  untuk  memberikan  wakaf  dalam  rangka penerapan skema pembiayaan pembangunan melalui wakaf, 79 responden menyatakan netral, dan  32  responden  menyatakan  bahwa  mereka  tidak  memiliki  keinginan  untuk  memberikan wakaf.
Selain  pertanyaan  kuesioner  tersebut,  peneliti  juga  memberikan  dua  buah  pertanyaan kuesioner kepada responden dalam rangka mengetahui keteguhan mereka untuk tetap memiliki niat  memberikan  wakaf  untuk  membantu  pembiayaan  pembangunan  infrastruktur  negara walaupun  sedang  berada  dalam  kondisi  yang  kurang  optimal.  Pertanyaan  pertama  ditujukan untuk mengetahui ketetapan niat responden untuk tetap berniat memberikan wakaf meskipun sedang  dalam  kondisi  ekonomi  yang  tidak  berkecukupan.  Hasil  kuesioner  menunjukkan sebanyak  134  responden  menyatakan  bahwa  mereka  tetap  memiliki  niat  untuk  melakukan wakaf  dan  128  responden  menyatakan  mereka  tidak  lagi  berniat  untuk  melakukan  wakaf. Berikut merupakan diagram yang menggambarkan hasil jawaban dari pertanyaan tersebut.
Tidak 11% Netral 26% Ya 63% Responden memiliki keinginan untuk memberikan wakaf dalam rangka membantu pembangunan negara
Volume 2 No. 2, 2022
Gambar 8 Diagram Niat Berwakaf Saat Perekonomian Kurang Baik
Sumber: Diolah penulis
Sedangkan pertanyaan kedua mengenai keteguhan niat responden dalam berwakaf pada saat  kondisi  yang kurang optimal adalah pertanyaan untuk  mengetahui niat responden untuk berwakaf ketika mereka sedang dalam kondisi kurang bersemangat dalam melakukan ibadah. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 164 responden menyatakan bahwa mereka tetap memiliki niat untuk berwakaf meskipun sedang mengalami kondisi kurang bersemangat dalam beribadah,  sedangkan  96  responden  menyatakan  mereka  tidak  lagi  memiliki  niat.  Berikut merupakan diagram yang menggambarkan hasil jawaban dari pertanyaan tersebut.
Gambar 9 Diagram Niat Berwakaf Saat Kurang Semangat Ibadah

## Sumber: Diolah penulis
Berdasarkan  hasil  perolehan  jawaban  responden  yang  diharapkan  dapat  mewakili pendapat masyarakat di Indonesia mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan persetujuannya terhadap adanya skema pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui wakaf. Kemudian, mayoritas responden juga menyatakan setuju mengenai pendapat peneliti tentang manfaat yang dapat diperoleh melalui penerapan skema pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui wakaf. Selain itu, mayoritas responden  juga  menyatakan  bahwa  mereka  memiliki  niat  atau  keinginan  untuk  memberikan wakaf  apabila  skema  ini  telah  diterapkan  oleh  pemerintah.  Dalam  rangka  menilai  tingkat motivasi  responden  untuk  turut  berpartisipasi  dalam  skema  tersebut,  peneliti  telah  membuat rentang nilai sebagai berikut.
Ya 51% Tidak 49% Responden tetap memiliki niat untuk berwakaf meskipun dalam kondisi ekonomi yang tidak berkecukupan
Ya 63% Tidak 37% Responden tetap memiliki niat untuk berwakaf meskipun dalam kondisi kurang bersemangat dalam beribadah
Volume 2 No. 2, 2022

## Tabel 3 Standar Penilaian Tingkat Motivasi Masyarakat
Tingkat Motivasi Nilai dalam skala 5 Nilai dalam skala 100 Sangat tinggi 4,01 – 5 80,01 – 100 Tinggi 3,01 – 4 60,01 – 80 Rendah 2,01 – 3 40,01 – 60 Sangat rendah 1,00 – 2 20,00 – 40
Sumber: Diolah penulis
Dalam  rangka  menggolongkan  tingkat  motivasi  masyarakat  dalam  kategori  penilaian tersebut,  peneliti  menggunakan  rata-rata  nilai  dari  penilaian  terhadap  pertanyaan-pertanyaan yang  berkaitan  dengan  motivasi  masyarakat.  Berdasarkan  rata-rata  jawaban  responden  yang dikategorikan berdasarkan jenis pekerjaannya, diperoleh penilaian tingkat motivasi responden dalam skala 1 sampai dengan 5 dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai berikut.
Tabel 4 Penilaian Motivasi Responden Berdasarkan Pekerjaan
Status Pekerjaan Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 Rata-rata Aparatur Sipil Negara 3.81 3.82 3.76 3.80 Belum Bekerja / Pensiunan 4.00 3.54 3.46 3.67 Karyawan BUMN 4.00 4.00 3.33 3.78 Mahasiswa / Pelajar 4.08 4.02 3.92 4.01 Notaris 4.00 4.00 3.00 3.67 Pegawai swasta 3.86 4.00 3.57 3.81 PPPK 4.33 3.67 4.00 4.00 Wiraswasta / Wirausaha 3.77 3.86 3.63 3.75 Total Skor 3.93 3.86 3.75 3.85
Sumber: Diolah penulis
Berdasarkan penilaian motivasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh responden yang berasal dari berbagai jenis pekerjaan memiliki tingkat motivasi yang tinggi untuk turut berpartisipasi  dalam  skema  pembiayaan  pembangunan  infrastruktur  melalui  wakaf.  Nilai motivasi  responden  yang  tinggi  dinilai  berdasarkan  rata-rata  penilaian  terhadap  pertanyaan- pertanyaan mengenai motivasi responden. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai motivasi yang  paling  rendah  dimiliki  oleh  responden  yang  berstatus  pekerjaan  sebagai  notaris  dan responden yang belum memiliki pekerjaan atau responden yang sudah pensiun, yaitu sebesar 3,67 dalam skala 5 atau sebesar 73,4 dalam skala 100. Sedangkan responden yang memiliki nilai motivasi tertinggi adalah responden yang berstatus sebagai mahasiswa atau pelajar, yaitu sebesar 4,01 dalam skala 5 atau 80,2 dalam skala 100.
Selain  penilaian  tingkat  motivasi  masyarakat  yang  dikategorikan  berdasar  jenis pekerjaan  responden,  peneliti  juga  menilai  tingkat  motivasi  responden  berdasarkan  tingkat pendidikannya. Hasil penilaian tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
Tabel 5 Penilaian Motivasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 Rata-rata D1/ D3 3.84 3.81 3.65 3.77 S1 3.93 3.86 3.77 3.85 S2 3.79 3.43 3.43 3.55 SMA / Sederajat 4.03 4.01 3.82 3.96 Total Skor 3.93 3.86 3.75 3.85
Sumber: Diolah penulis
Berdasarkan penilaian motivasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh responden yang berasal dari berbagai tingkat pendidikan memiliki tingkat motivasi yang tinggi untuk turut berpartisipasi dalam skema pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui wakaf. Dari tabel
tersebut dapat dilihat bahwa nilai motivasi yang paling rendah dimiliki oleh responden yang tingkat  pendidikannya setara dengan magister atau strata dua (S2), yaitu sebesar 3,55 dalam skala 5 atau sebesar 71 dalam skala 100. Sedangkan responden yang memiliki nilai motivasi tertinggi adalah responden yang tingkat pendidikannya setara dengan SLTA, yaitu sebesar 3,96 dalam skala 5 atau 79,2 dalam skala 100.
Dari hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat motivasi responden secara  menyeluruh  dikategorikan  “Tinggi”.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  hasil  penilaian tingkat motivasi responden secara keseluruhan yang mencapai nilai 3,85 dalam skala 5 atau 77 dalam skala 100. Sedangkan untuk menilai konsistensi dari tingkat motivasi responden tersebut, penilai  memberikan  dua  butir  pernyataan  untuk  menilai  motivasi  responden  untuk  berwakaf ketika  mereka  sedang  berada  dalam  kondisi  yang  kurang  optimal,  yaitu  ketika  responden sedang mengalami kesulitan ekonomi dan ketika sedang mengalami fase kurang bersemangat dalam  melaksanakan  ibadah.  Persentase  hasil  jawaban  dari  pertanyaan-pertanyaan  tersebut dirangkum dalam tabel di bawah ini.
Tabel 6 Penilaian Konsistensi Motivasi Masyarakat Kondisi Responden Tetap Berniat Tidak Jadi Berniat Ekonomi sulit 51,1% 48,9% Malas Ibadah 63,1% 36,9% Rata-rata 57,1% 42,9%
Sumber: Diolah penulis
Berdasarkan penilaian tersebut, dapat diketahui bahwa sebanyak 57,1% responden tetap konsisten  untuk  berniat  memberikan  wakaf  dalam  rangka  mendukung  pembiayaan pembangunan infrastruktur meskipun sedang berada dalam kondisi yang kurang optimal untuk memberikan wakaf. Hal tersebut mencerminkan bahwa mayoritas responden memiliki motivasi yang  tinggi  untuk  turut  berkontribusi  membantu  pembiayaan  pembangunan  infrastruktur dengan memberikan wakaf.

## Penggunaan Wakaf Oleh Badan Wakaf Indonesia
Berdasarkan  situs  web  Direktorat  Pemberdayaan  Zakat  dan  Wakaf,  diperoleh  data mengenai banyaknya jumlah tanah yang diwakafkan serta proporsi penggunaan tanah tersebut yang digambarkan dalam diagram sebagai berikut.
Gambar 10 Diagram Penggunaan Tanah Wakaf
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia Berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dalam situs web Siwak Kemenag, diketahui tanah seluas 54.082,24 Ha atau 540.822.400 m 2 yang tersebar di 404.503 lokasi  telah  diwakafkan  di  seluruh  Indonesia  dengan  sebanyak  59,67%  tanah  wakaf  telah bersertifikat. Dari data tersebut, dapat dibuat tabel sebagai berikut.
Volume 2 No. 2, 2022
Tabel 7 Penggunaan Tanah Wakaf Penggunaan Tanah Wakaf Luas Tanah Wakaf Masjid 238.610.842,88 m 2 Musholla 152.565.999,04 m 2 Sekolah 57.705.750,08 m 2 Makam 21.120.679,04 m 2 Pesantren 19.956.346,56 m 2 Sosial lainnya 47.808.700,16 m 2

## Sumber : Kementerian Agama Republik Indonesia

## Integrasi Wakaf Dan APBN Menggunakan Maqashid Al-syari’ah
Dalam  rangka  menentukan  maslahat  yang  terkandung  dalam  penggunaan  wakaf  serta maslahat  yang  terkandung  dalam  fokus  belanja  pemerintah  dalam  APBN  berdasarkan fungsinya,  peneliti  menggunakan maqashid  sharia  tool yang  dicetuskan  oleh  Pratama  et  al., (2020). Dua tabel berikut merupakan hasil dari penggunaan tool tersebut.
Tabel 8 Maslahat dalam Penggunaan Wakaf Penggunaan Wakaf Tujuan yang dipelihara Agama Jiwa Akal Harta Keturunan Masjid √ Musholla √ Sekolah √ Makam √ Pesantren √ √ Sumber: Diolah penulis Tabel 9 Maslahat dalam Fokus Belanja Pemerintah Fokus Belanja Pemerintah Tujuan yang dipelihara Agama Jiwa Akal Harta Keturunan Perlindungan Sosial √ √ Pendidikan √ Agama √ Pariwisata Kesehatan √ √ Perumahan & Fasum √ Lingk. Hidup √ Ekonomi √ Ketertiban & Keamanan √ √ √ Pertahanan √ √ Pelayanan Umum √ Sumber: Diolah penulis
Tabel-tabel  di  atas  digunakan  untuk  menunjukkan  kandungan  maslahat  apa  yang  paling besar dalam setiap sektor penggunaan wakaf dan sektor belanja pemerintah. Berdasarkan tabel tersebut  dapat  diketahui  bahwa  sektor-sektor  yang  menjadi  fokus  belanja  pemerintah  dalam APBN telah sejalan dengan prinsip maqashid syariah.

## Skema Penggunaan Wakaf Dengan Community Driven Development Program
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, penulis telah merancang skema yang  dapat  digunakan  untuk  menggunakan  wakaf  untuk  mendukung  pembangunan infrastruktur dalam APBN. Berikut ini merupakan hasil skema yang telah dirancang.
Volume 2 No. 2, 2022
Gambar 11 Skema Penggunaan Wakaf untuk Pendukung Pembiayaan Infrastruktur
Sumber: Diolah penulis
Dalam  skema  tersebut  ditunjukkan  bahwa  terdapat  sebuah  pihak  yang  berperan  sebagai operator. Operator tersebut berfungsi sebagai pihak yang menjaga komitmen antara pemerintah dengan wakif atau  pemberi  wakaf.  Adanya  operator  tersebut  dikarenakan  penggunaan  tanah wakaf  yang  diberikan  oleh wakif juga  mempertimbangkan  keinginan wakif mengenai  tujuan pemberian  wakaf.  Dalam  hal  ini,  pihak  yang  dapat  dijadikan  operator  adalah  Badan  Wakaf Indonesia (BWI). Hal tersebut dikarenakan beberapa tugas dan wewenang dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf berskala nasional dan  internasional  serta  memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  pemerintah  dalam penyusunan  kebijakan  dalam  bidang  wakaf.  Hal  tersebut  juga  didukung  dengan  hasil wawancara  penulis  dengan  perwakilan  divisi  Pemberdayaan Nazir dan  Pengelolaan  Badan Wakaf Indonesia.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan penelitian mengenai potensi wakaf dan bagaimana melibatkan masyarakat dalam  pembiayaan  APBN  melalui  skema Community  Depvelopment  Program ,  dapat disimpulkan  bahwa  penggunaan  wakaf  untuk  mendukung  pembiayaan  pembangunan infrastruktur dalam APBN di negara Indonesia memiliki potensi besar untuk sukses diterapkan dengan banyaknya jumlah nazir wakaf di Indonesia, standar pengelolaan wakaf yang sudah ada, serta  motivasi  masyarakat  Indonesia  yang  tinggi  untuk  memberikan  wakaf  dalam  rangka mendukung  pembangunan  infrastruktur.  Selain  itu  Skema  penggunaan  wakaf  untuk mendukung  pembiayaan  pembangunan  infrastruktur  memiliki  sejumlah  manfaat  yang menguntungkan  bagi  negara  maupun  masyarakat.  Manfaat-manfaat  tersebut  adalah meringankan  beban  APBN  dalam  melaksanakan  pembangunan  infrastruktur,  mempercepat pemerataan  wilayah  di  negara  Indonesia,  meningkatkan  keberlanjutan  infrastruktur  yang dibangun,  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi,  meningkatkan  pembangunan  infrastruktur yang lebih tepat sasaran, meningkatkan pengendalian dari masyarakat.

## Saran
Namun demikian, berikut terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan saran dan bahan pertimbangan ke depan:
1. Bagi  pemerintah,  dalam  hal  ini  kementerian  keuangan,  kementerian  teknis,  dan  juga Bappenas  selaku  pihak  yang  mengelola  pembiayaan,  pembangunan,  serta  perencanaan pembangunan, peneliti menyarankan agar segera menerapkan skema yang dihasilkan dalam penelitian ini. Hal tersebut karena skema yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat menjadi
Kebutuhan Masyarakat Masyarakat Nazir Pemerintah Wakaf APBN Operator Pembangunan sesuai kesepakatan Wakaf Lapor an Lapor an
solusi  bagi  pemerintah  untuk  mempercepat  pemerataan  pembangunan  antarwilayah  serta mengatasi pembangunan salah sasaran.
2. Peneliti selanjutnya yang beragama selain Islam,  dapat menerapkan skema serupa dengan mengganti wakaf dengan objek lain sesuai agama masing-masing dalam rangka membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah.

## Keterbatasan
Dalam  pelaksanaan  penelitian  ini,  terdapat  beberapa  keterbatasan  yaitu akses  data  yang terbatas. Beberapa data dari Badan Wakaf Indonesia yang diperlukan dalam penelitian ini tidak dapat  diakses  oleh  sembarang  pihak,  sehingga  penelitian  ini  kurang  maksimal  karena kurangnya  data  yang  diperlukan  tersebut.  Hal  ini  menjadi  ruang  bagi  penelitian  selanjutnya untuk melengkapi data lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiperdana, A. (2018). Menegaskan Akuntabilitas dalam Perjalanan Pembangunan Indonesia Pascareformasi . Politeknik Keuangan Negara STAN. Arifin,  S.  R.,  &  Wisudanto.  (2017). Crowdfunding  Sebagai  Alternatif  Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur. Prosiding Simposium II –UNIID 2017 , 309–314. Ascarya, A., Hosen, M. N., & Rahmawati, S. (2022). Designing simple productive waqf models for  Indonesia. International  Journal  of  Ethics  and  Systems , 38 (3),  380–401. https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0101
Fogg,  B.  J.  (2009). A  Behavior  Model  for  Persuasive  Design. Proceedings  of  the  4th International Conference on Persuasive Technology . https://doi.org/10.1145/1541948.1541999
Kementerian  Keuangan,  &  Bank  Indonesia.  (2021).  Buku  Statistik  Utang  Luar  Negeri Indonesia Edisi Mei 2021 . Mutakin,  A.  (2017). The  Theory  of  Maqâshid  Al  Syarî’ah  And  The  Relation  With  Istinbath Method.
Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 19 (3), 547–570. http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun
Pratama, R. H., Azizah, H. N., Kuswendah, N. F., & Putri, O. E. (2020). Potential of Sharia finance in financing a budget deficit by adopting an electronic money transaction scheme in Indonesia. In Public Sector Accountants and Quantum Leap: How Far We Can Survive in Industrial Revolution 4.0? (pp. 110–114). Routledge. Putra, M. D. (2017). Maqasid Al Shari’ah Dalam Keuangan Islam. Iltizam Journal Of Shariah Economic Research , 1 (1).
Samud. (2018). Maqashid Syari’ah Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam , 3 (1), 45–68.
Sara, J., Katz, T., Lee, K., Manou Savina, A., Vera, R., Quiton Daza, J., Nuñez, M., Brand, T., Maber, S., Brown, G., Pollard, R., Khan, S., Rehan, R., Minatullah, K., Narathius, A., & Lidonde,  R.  (1997). Making  Rural  Water  Supply  Sustainable:  Report  on  the  Impact  of Project Rules (UNDP-World Bank Water Sanitation Program) . Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid Al-syari’ah  Dalam Hukum Islam. Majalah  Ilmiah Sultan Agung , 44 (118),  117–130.  https://www.neliti.com/publications/220106/teori-maqashid- al-syariah-dalam-hukum-islam#cite
Suliaman, I., & Yaakob, M. A. Z. (2020). Analysis on Textual Hadith of Waqf Infrastructure in al-Kutub  al-Sittah  and  Its  Applications  from  the  Perspective  of  Maqasid  al-Sunnah.  In Legal  History  Review (Vol.  17,  Issue  2,  pp.  221–245).  Brill  Nijhoff. https://doi.org/10.1163/22321969-12340077
Weda,  I. B. K.  (2013). Korupsi Dalam Patologi  Sosial: Sebab, Akibat Dan Penanganannya Untuk  Pembangunan Di Indonesia. Jurnal Advokasi, Vol. 3, No. 2, 2013. , 3 (2), 119–133.
Yasni,  R.,  &  Erlanda,  A.  R.  R.  (2020). Challenges  of  Zakat  Integration  as  Source  of  State Revenue. International  Journal  of  Islamic  Economics  and  Finance  (IJIEF) , 3 (3). https://doi.org/10.18196/ijief.3238
Yonimurwanto,  N.,  &  Pratama,  R.  H.  (2017). Instrumen  Pembiayaan  Defisit  Dalam Mendukung Penerimaan Pajak Untuk Pembangunan. Jurnal Pajak Indonesia , 1 (2), 38–46.