## KOMPARASI DETERMINAN BELANJA PEMERINTAH ANTARA DAERAH PEMEKARAN DAN TIDAK DI PULAU SUMATERA, INDONESIA
Roosemarina Anggraini Rambe Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu Jl. WR. Supratman, Bengkulu, Indonesia Coressponding Author: roosemarina.rambe@unib.ac.id
ABSTRACT Purpose : This study aims to examine the role of previous year’s tax, revenue sharing,  GRDP,  population,  and  the  dummy  of  district  status toward the local government spending in Sumatra. Design/Methodology /Approach : Tuliskan  jenis/disain  peneltian  yang  digunakan,  variable  yang digunakan  serta  struktur  data  yang  digunakan.  The  study  is explanatory  research.  The  study  applies  the  data  panel  regression technique.  Data  used  is  panel  data  of  districts/cities  in  Sumatra from 2008 to 2019. Findings : Results  show  that  the  role  of  the  previous  year's  tax,  GRDP, population  toward  the  local  government  spending  significantly affects the local government spending of splitting and non-splitting regions.  For  a  dummy  of  district  status,  district's  government spendings  are  higher  than  those  of  cities’s  government  spendings. For  splitting  regions,  the  previous  year’s  tax  has  the  strongest impact  on  local  government  spending,  followed  by  the  dummy variable of district status. Revenue sharing does not influence local government  spending.  For  non-splitting  regions,  the  dummy variable  of  district  status  has  the  biggest  impact  on  local government spending, followed by the previous year’s tax. Revenue sharing positively influences local government spending. The study recommends  that  local  governments  encourage  the  growth  of  the business sector and manage tax revenue by implementing intensive taxation. Keywords : Regional splitting, Local government spending, previous year’s tax, GRDP, population, dummy variable of district status. JEL Classification : H76, H20

## PENDAHULUAN
Pemerintah memiliki fungsi untuk melaksanakan pembangunan. Dalam menyelenggarakan  pemerintahan  dan  menjalankan  fungsi  tersebut,  pemerintah  memiliki belanja yang bersumber dari uang rakyat. Seiring berjalannya waktu, belanja pemerintah terus  mengalami  peningkatan.  Belanja  pemerintah  yang  meningkat  mengindikasikan
Media Ekonomi Vol. 30 No. 2 Oktober 2022 : 213 - 228   ISSN : 2442-9686 (online)
DOI:  http://dx.doi.org/10.25105/me.v30i2.15817 ISSN : 0853-3970 (print) Submission date: 9 January 2023 Accepted date: 27  January 2023
Komparasi  Determinan  Belanja  Pemerintah  antara  Daerah  Pemekaran  dan  Tidak  di  Pulau Sumatera, Indonesia_______________________________________________________________
program  dan  kegiatan  pemerintah  yang  semakin  banyak  dalam  memberikan  pelayanan publik.  Dengan  semakin  besarnya  belanja  pemerintah,  seharusnya  semakin  banyak pelayanan  publik  yang  diberikan  yang  diarahkan  pada  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.  Peningkatan  belanja  pemerintah  menjadi  penting  dianalisis  karena  belanja diperoleh  dari  rakyat  sehingga  seharusnya  belanja  pemerintah  dapat  digunakan  dengan optimal agar dapat meningkatkan kesejateraan masyarakat.
Terkait  dengan  upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah,  Indonesia melakukan pemekaran wilayah, yang bertujuan agar kesejahteraan masyarakat di daerah meningkat.  Sejak  UU  no  32  tahun  2004  diberlakukan,  pemekaran  wilayah  berkembang pesat  sampai  tahun  2013.  Dilihat  dari  jumlah  kabupaten/kota  yang  mekar  selama  tahun 2004-2013,  jumlah  daerah  otonom  baru  yang  muncul  terbanyak  di  Sumatra,  khususnya kabupaten dan kota hasil pemekaran.
Pada  awal  pemekaran  wilayah,  pemerintah  kabupaten/kota  (selanjutnya  disebut  sebagai pemerintah  daerah)  hasil  pemekaran  masih  dalam  tahap  pembangunan  infrastruktur seperti  jalan,  bangunan,  perkantoran  pemerintah  dan  fasilitas  publik  lainnya.  Dengan demikian,  wajar  jika  belanja  pemerintah  daerah  mekar  lebih  besar  daripada  pemerintah daerah tidak mekar. namun ternyata pertumbuhan belanja pemerintah daerah di Sumatera lebih  kecil  dari Jawa, padahal  penambahan jumlah  daerah otonom  terbesar di  Indonesia terjadi  di  Sumatera.  Pertumbuhan  belanja  pemerintah  daerah  sebesar  8,12%  per  tahun, sedangkan belanja pemerintah daerah di Jawa tumbuh sebesar 12,8%
(djpk.kemenkeu.go.id).    Bahkan  pertumbuhan  belanja  pemerintah  daerah  di  Sumatera juga  lebih  rendah  daripada  Kalimantan,  yang  mengalami  penambahan  jumlah  daerah otonom baru terendah di Indonesia. Menarik untuk diteliti belanja pemerintah daerah dan variabel  determinannya  di  Sumatera  pada  era  pemekaran  wilayah.    Informasi  belanja pemerintah  daerah  baik  daerah  mekar  dan  daerah  tidak  mekar  di  Sumatera  ditampilkan dalam Gambar 1.
Sumber: DJPK, kementerian Keuangan RI. Data diolah .
Media Ekonomi Vol. 30 No. 2 Oktober 2022___________________________________________

## Belanja Rata-rata Pemerintah Daerah Tahun 2008 dan 2019  (Dalam Miliyar Rupiah)
Belanja  pemerintah  daerah  merupakan  dana  yang  digunakan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dialokasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Program  dan  aktivitas  pemerintah  daerah  dalam  pemberian  pelayanan  publik  tersebut tercermin  dalam  belanja  pemerintah  daerah.  Dengan  kata  lain,  belanja  pemerintah menjadi  salah  satu  indikator  kegiatan  pemerintah.  Semakin  besar  kegiatan  pemerintah maka akan semakin besar juga belanja pemerintah. Pemerintah daerah perlu memikirkan secara  seksama  tentang  program  dan  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  di  daerahnya. Pemerintah  daerah  juga  perlu  mengupayakan  dan  mengakomodir  tersedianya  faktor- faktor yang dapat meningkatkan belanja daerah.
Dari Gambar 1, terlihat bahwa dari 10 provinsi di Sumatera, belanja rata-rata pemerintah daerah mekar yang lebih tinggi daripada daerah tidak mekar hanya terjadi di dua provinsi (Riau  dan  Kepulauan  Riau)  di  tahun  2008.  Pertumbuhan  belanja  rata-rata  pemerintah daerah  tidak  mekar  (8,25%  per  tahun)  lebih  tinggi  daripada  pemerintah  daerah  mekar (7,99%  per  tahun).  Kondisi  ini  menyebabkan  belanja  pemerintah  daerah  tidak  mekar lebih tinggi daripada daerah mekar di semua provinsi di Sumatera pada tahun 2019.
Kondisi ini menarik untuk diteliti dan dianalisis mengapa pemerintah daerah tidak mekar di  Sumatera  memiliki  belanja  yang  lebih  besar  dan  tumbuh  lebih  tinggi  daripada pemerintah daerah mekar. Apakah yang menjadi determinan belanja pemerintah di daerah ini?  Kondisi  di  Sumatera  mengindikasikan  adanya  perbedaan  determinan  belanja pemerintah  antara  daerah  mekar  dan  daerah  tidak  mekar.  Untuk  itu  penelitian  ini menganalisis  model  determinan  belanja  pemerintah  pada  masing-masing  daerah,  yaitu daerah mekar dan daerah tidak mekar, agar dapat diketahui penyebab perbedaan belanja pemerintah di dua daerah tersebut.
Salah  satu  determinan  belanja  pemerintah  adalah  pajak.  Peacock  dan  Wiseman mengemukakan  teori  tentang  perkembangan  belanja  pemerintah    (Mangkoesoebroto, 2011).  Teori  ini  menyebutkan  pajak  sebagai  sumber  penerimaan  pemerintah  tertinggi. Teori  ini  menjelaskan  bahwa  pemerintah  selalu  meningkatkan  belanja;  sedangkan masyarakat  tidak  suka  membayar  pajak  yang  semakin  besar  untuk  membiayai  belanja pemerintah  yang  terus  meningkat.  Dengan  demikian,  semakin  banyak  pajak  yang diperoleh akan mendorong belanja pemerintah semakin besar.
Studi  empiris  mengungkapkan  hasil  penelitian  yang  bervariasi.  Beberapa  penelitian terdahulu  mendukung  teori  yang  diungkapkan  oleh  Peacock  dan  Wiseman.  Hasil penelitian yang menunjukkan   pajak berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah ini dilakukan  di  Indonesia  (Rambe  &  Febriani,  2021),  Bangladesh  (Rahman  &  Wadud, 2014), USA (Westerlund et al., 2011), dan Kenya (Kithinji, 2019). Sebagai sumber utama penerimaan  pemerintah  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  maka  belanja pemerintah dapat meningkat jika pajak yang diperoleh juga meningkat. Dengan demikian, perkembangan  belanja  pemerintah  dipengaruhi  secara  positif  oleh  pajak  yang  diterima pemerintah.  Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  maka  penelitian  ini  akan  menguji pengaruh positif pajak daerah terhadap belanja pemerintah daerah.
Komparasi  Determinan  Belanja  Pemerintah  antara  Daerah  Pemekaran  dan  Tidak  di  Pulau Sumatera, Indonesia_______________________________________________________________
Dana  transfer  dari  pusat  juga  memiliki  kontribusi  penting  dalam  menentukan  belanja pemerintah  daerah.  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  sebagai  komponen  transfer  pemerintah pusat, menunjukkan kemampuan perekonomian daerah yang menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
Penelitian  terdahulu  menyebutkan  adanya  pengaruh  positif  DBH  terhadap  belanja pemerintah  daerah  (Canare,  2019;  Ernayani,  2017;  Mulyati  &  Yusriadi,  2017).  DBH merupakan  transfer  dari  pusat  ke  daerah  yang  menggambarkan  kemajuan  ekonomi daerah.  Dapat  dikatakan  demikian  karena  daerah  yang  memiliki  pajak  pusat  tinggi  dan memiliki  sumber  daya  alam  melimpah  memberikan  kontribusi  pada  negara,  yang selanjutnya  dikembalikan  ke  daerah  dalam  porsi  tertentu.  Daerah  penghasil  pajak  pusat dan Sumber daya alam tersebut akan memperoleh porsi DBH yang lebih besar daripada daerah  yang  bukan  penghasil.  DBH  yang  besar  akan  memperbesar  penerimaan pemerintah  daerah.  Penerimaan  pemerintah  yang  besar  juga  memberikan  kesempatan bagi  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  belanja.  Namun  demikian,  adanya  sumber penerimaan  pemerintah  daerah  yang  lain  memungkinkan  belanja  pemerintah  meningkat tidak seiring dengan besarnya DBH yang diterima. Fatimah et al., (2020) mengungkapkan bahwa  DBH  tidak  mempengaruhi  belanja  pemerintah  daerah.  Beberapa  wilayah memperoleh  DBH  yang  berfluktuasi  namun  belanja  pemerintah  terus  meningkat.  Dari hasil  penelitian  tersebut  maka  penelitian  ini  akan  menguji  pengaruh  positif  terhadap belanja pemerintah daerah.
Faktor lain yang banyak diteliti sebagai determinan belanja pemerintah adalah kemajuan ekonomi.  Kemajuan  ekonomi  merupakan  variabel  yang  juga  memiliki  kontribusi  dalam menentukan belanja pemerintah. Adolf Wagner memperkenalkan Wagner’s Law  (1883) dalam  menjelaskan  kaitan  pendapatan  negara  dengan  belanja  pemerintah.  Wagner mengungkapkan  adanya  kecenderungan  belanja  pemerintah  meningkat  seiring  dengan meningkatnya  kemajuan  ekonomi  (Babajide  et  al.,  2020).  Kemajuan  ekonomi,  yang ditandai  dengan  peningkatan  GDP,  akan  mendorong  peningkatan  belanja  pemerintah. Masyarakat di dalam perekonomian yang maju memiliki pendapatan yang tinggi. Dengan pendapatan tinggi, masyarakat mempunyai kemampuan untuk mengkonsumsi barang dan jasa  dalam  jumlah  yang  banyak  dengan  kualitas  yang  bagus.  Untuk  itu  pemerintah menyediakan  berbagai  infrastruktur  pendukung  fasilitas  layanan  publik  yang  lebih lengkap  seperti  pembangunan  rumah  sakit  dengan  laboratorium  canggih  dan  tempat wisata  yang  menarik  dengan  harga  yang  lebih  mahal.  Upaya  penyediaan  infrastruktur untuk masyarakat berpendapatan tinggi tersebut memerlukan belanja yang semakin besar. Dalam  jangka  panjang  peningkatan  GDP  mendorong  peningkatan  belanja  pemerintah (Govindaraju et al., 2011).
Selain  itu  hubungan  yang  kompleks  antara  buruh  dengan  pengusaha  dalam  berbagai industri  di  wilayah  maju  memerlukan  perhatian  dan  pengawasan  ketat  dari  pemerintah sehingga masyarakat kecil tidak dirugikan. Untuk itu pemerintah harus membuat regulasi, program  dan  kegiatan  agar  aktivitas  dunia  usaha  semakin  berkembang  dan  masyarakat kecil  juga  diuntungkan.  Kompleksitas  aktivitas  pemerintah  cenderung  lebih  sederhana, dan  belanja  pemerintah  cenderung  lebih  sedikit  pada  saat  masyarakat  berpendapatan
Media Ekonomi Vol. 30 No. 2 Oktober 2022___________________________________________
menengah atau rendah. Hal ini menjelaskan bagaimana pengaruh PDRB terhadap belanja pemerintah.
Studi  empiris  menunjukkan  Wagner’s  Law  berlaku  di  berbagai  wilayah.  Dalam menjelaskan  pengaruh  pendapatan  nasional  terhadap  belanja  pemerintah,  para  peneliti menggunakan  beberapa  proksi  seperti  pertumbuhan  ekonomi  dan  GDP  dan  GDP  per kapita.  Penelitian  terdahulu  mengungkapkan  pertumbuhan  ekonomi  mempengaruhi secara  positif  terhadap  belanja  pemerintah  (Ibrahim  &  Bashir,  2019).  Proksi  lain,  yaitu GDP,  juga  berpengaruh  positif  terhadap  belanja  pemerintah  (Rambe  &  Febriani,  2021). Demikian  juga  dengan  proksi  GDP  per  kapita,  penelitan  terdahulu  menemukan  adanya pengaruh  positif  GDP  per  kapita  terhadap  belanja  pemerintah    (Lamartina  &  Zaghini, 2010).
Dalam  penelitian  ini  digunakan  proksi  PDB  karena  variabel  ini  menggambarkan kemajuan  ekonomi  suatu  wilayah.  Dengan  lingkup  daerah,  maka  digunakan  PDRB sebagai proksi aktivitas ekonomi dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka  penelitian  ini  akan  menguji  pengaruh  positif  PDRB  terhadap  belanja  pemerintah daerah.
Selain  itu,  populasi  juga  menjadi  determinan  belanja  pemerintah.  Belanja  pemerintah terkait  dengan  jumlah  populasi  yang  harus  dilayani.  Semakin  banyak  populasi,  maka diperlukan  belanja  pemerintah  yang  juga  semakin  besar  dalam  memberikan  pelayanan publik.  Studi  empiris  memperlihatkan  adanya  pengaruh  populasi  secara  positif  terhadap belanja pemerintah  di China (Cai et al., 2018), 36 negara OECD  (Akca et al., 2017), dan Nigeria  (Jibir  &  Aluthge,  2019).  Pemerintah  memerlukan  dana  dalam  menyediakan layanan publik. Beberapa jenis layanan publik diberikan dalam bentuk belanja per kapita, seperti dana asuransi kesehatan, uang pensiun, dan bantuan pendidikan. Semakin banyak jumlah populasi mendorong penyediaaan kuantitas layanan publik yang semakin banyak. Hal  ini  mengakibatkan  belanja  pemerintah  yang  semakin  besar.  Berdasarkan  uraian tersebut,  maka  penelitian  ini  akan  menguji  pengaruh  positif  populasi  terhadap  belanja pemerintah daerah.
Ada  juga  variabel  yang  dinilai  perlu  diteliti  bagaimana  pengaruhnya  terhadap  belanja, yaitu  status  administrasi  pemerintah  (kabupaten  atau  kota).  Sebagian  besar  pemerintah kabupaten memiliki belanja lebih tinggi daripada pemerintah kota. Dengan demikian ada indikasi  status  pemerintah  kabupaten  memiliki  belanja  yang  lebih  tinggi.  Maka,  untuk selanjutnya  variabel  status  administrasi  pemerintah  kabupaten  disebut  dengan dummy kabupaten.  Namun  masih  sangat  sedikit  kajian  tentang  komparasi  belanja  pemerintah kota  dan  kabupaten,  sehingga  hal  tersebut  menjadi  kontribusi  penelitian  ini.  Selain  itu, perlu  diteliti  lebih  lanjut  komparasi  determinan  belanja  pemerintah  antara daerah  mekar dan  daerah  tidak  mekar,  apakah  status  adminitrasi  pemerintah  kabupaten  ini  memang membedakan jumlah belanja pemerintah di antara keduanya.
Variabel  status  administrasi  pemerintah  daerah,  berupa  kabupaten  dan  kota, juga  diteliti dalam penelitian ini. Masih sangat sedikit studi empiris yang mengangkat isu perbedaan status  pemerintahan  di  daerah.  Namun  berdasarkan  pengamatan,  belanja  pemerintah kabupaten  lebih  besar  daripada  belanja  pemerintah  kota.  Untuk  itu, dummy kabupaten
Komparasi  Determinan  Belanja  Pemerintah  antara  Daerah  Pemekaran  dan  Tidak  di  Pulau Sumatera, Indonesia_______________________________________________________________
dipandang penting untuk diteliti dan menjadi kontribusi penelitian ini.  Dengan demikian, maka  penelitian  ini  akan  menguji  pengaruh  positif dummy kabupaten  terhadap  belanja pemerintah daerah.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis pengaruh  pajak  tahun  sebelumnya,  DBH,  PDRB,  populasi,  dan dummy kabupaten terhadap  belanja  pemerintah  daerah  di  Sumatra.  Penelitian  ini  mengkaji  model determinan  antara  daerah  mekar  dan  daerah  tidak  mekar.  Penelitian  ini  juga mengkomparasi  perbedaan  variabel  determinan  yang  paling  kuat  mempengaruhi  belanja pemerintah  di  antara  kedua  daerah  tersebut.  Masih  sangat  sedikit  penelitian  yang mengkaji  perbedaan    determinan  belanja  pemerintah  antara  daerah  mekar  dan  daerah tidak  mekar,  padahal  kajian  ini  diperlukan  untuk  mengevaluasi  perkembangan  belanja pemerintah  daerah  pada  era  pemekaran  wilayah.  Oleh  karena  itu,  hal  tersebut  juga menjadi kontribusi penelitian ini.

## METODE PENELITIAN
Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh pajak tahun sebelumnya, DBH, PDRB, populasi, dan dummy kabupaten terhadap belanja pemerintah daerah di Sumatra. Data  yang  digunakan  berupa  data  panel  pada  kabupaten  dan  kota  tahun  2008-2019. Informasi definisi operasional variabel yang diteliti dapat dilihat dalam Tabel 1.
Tabel 1

## Operasional Variabel dan Sumber Data
Variabel Definisi Operasional Sumber data Belanja Pemerintah Daerah (BP) Total belanja pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Pajak tahun sebelumnya (Pat-1 it ) Pajak yang diterima pemerintah kabupaten/kota di Sumatera pada tahun sebelumnya Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Dana Bagi Hasil (DBH) Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada kabupaten/kota penghasil di Sumatera Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jumlah nilai nominal barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi  di kabupaten/kota di Sumatera BPS RI Populasi (Pop) Jumlah penduduk kabupaten/kota di Sumatera BPS RI Dummy kabupaten (D kab ) D=1: kabupaten D=0: kota -
Penelitian  ini  menganalisis  kedua  model  determinan  belanja  di  setiap  daerah  secara terpisah,  yaitu  model  determinan  belanja  untuk  daerah  mekar  (terdiri  23  kabupaten  dan kota) dan daerah tidak mekar (terdiri 99 kabupaten dan kota).  Daerah induk (daerah awal dari  daerah  yang  mekar)  tidak  diteliti.  Untuk  menjawab  tujuan  penelitian  ini  digunakan metode  regresi  data  panel.    Model  regresi  data  panel  untuk  kedua  daerah  di  Sumatera dinyatakan sebagai berikut:
LnBP it = β 0 +β 1 LnPat-1 it +β 2 LnDBH it + β 3 LnPDRB it + β 4 LnPop it + β 5 D kabit + ծit    (1)
Dimana  BP  adalah  belanja  pemerintah  daerah,  Pat-1  adalah  pajak  tahun  sebelumnya, DBH adalah dana bagi hasil, PDRB adalah Produk Domestik Regional Bruto, Pop adalah populasi,  dan  D kab adalah dummy kabupaten,  β i adalah  koefsien  variabel  independen,  t adalah  waktu,  i  adalah  kabupaten/kota,  dan  ծ  it  adalah  error  term,  dengan  tingkat kepercayaan 95%.
Kedua  model  regresi  data  panel  akan  diuji  dengan  uji  Chow,  uji  Hausman  dan  Uji Lagrange  Multiplier  untuk  memperoleh  model  regresi  yang  terbaik,  apakah common effect  model,  fixed  effect  model, atau random  effect  model sebagai  model  terbaik (Wooldridge, 2013).  Kemudian,  berdasarkan  model  terbaik  tersebut, dilakukan uji statistik berupa uji F, uji t, dan koefisien determinant (Gujarati, 2003).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Belanja  pemerintah  daerah  di  Sumatera  bervariasi  setiap  tahunnya  dalam  periode  2008- 2019.  Dibandingkan  antara  daerah  mekar  dan  tidak  mekar,  belanja  rata-rata  pemerintah daerah tidak mekar selalu lebih tinggi daripada daerah mekar.  Hal ini berlangsung sejak awal  pemekaran  wilayah.  Bahkan  pertumbuhan  belanja  rata-rata  di  daerah  tidak  mekar juga lebih tinggi daripada daerah mekar, sehingga perbedaan belanja rata-rata pemerintah di  antara  keduanya  semakin  besar  dari  tahun  ke  tahun.  Kondisi  ini  mengindikasikan pemerintah  di  daerah  tidak  mekar  lebih  menguasai  perencanaaan  program  dan  kegiatan yang  diperlukan  dalam  menjalankan  pembangunan.  Sebaliknya,  pemerintah  di  daerah yang  baru  mekar  beberapa  tahun  ini  masih  dalam  proses  mengasah  kemampuan perencanaan  dan  pengelolaan  program  dan  kegiatan  pemerintah  yang  inovatif  dalam memberikan  pelayanan  publik.  Deskripsi  statistik  deskriptif  belanja  dan  variabel independen disajikan dalam Tabel 2.
Selanjutnya untuk variabel pajak, daerah tidak mekar memiliki pajak rata-rata yang lebih besar daripada daerah mekar. Kondisi ini menjelaskan kemampuan rata-rata dunia usaha untuk  membayar  berbagai  pajak  daerah  yang  lebih  tinggi  di  daerah  tidak  mekar.  Selain itu, kemampuan sumber daya  manusia dalam  menarik pajak dari dunia usaha juga lebih tinggi di daerah ini. Sedangkan untuk daerah yang baru mekar, mereka masih perlu waktu belajar untuk menerapkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Namun demikian usaha ini  terlihat  mulai  berhasil  karena  pertumbuhan  pajak  di  daerah  mekar  lebih  tinggi. Sehingga  jumlah  pajak  yang  seharusnya  menjadi  sumber  utama  penerimaan  pemerintah diyakini akan menjadi semakin tinggi di masa mendatang.
Sementara  itu variabel DBH  menunjukkan  kondisi yang  berbeda  antara daerah mekar dan  daerah  tidak  mekar.  Rata-rata  DBH  kecil    di  daerah  mekar  karena  tidak  banyak kabupaten/kota  yang  memiliki  SDA  alam  melimpah  yang  memberikan  DBH  besar  . Namun  demikian    jumlah  DBH  yang  diperoleh    tum  buh  perlahan.  Sebaliknya  dengan daerah  tidak  mekar.  DBH  di    kabupaten  dan  kota    di  wilayah  ini  berfluktuasi,  ada penurunan  penerimaan  rata-rata  DBH  menurun  pada  beberapa  tahun.    Hal  ini mengakibatkan  pertumbuhan  DBH  secara  umum  sangat  kecil  selama  2008-2019.
Komparasi  Determinan  Belanja  Pemerintah  antara  Daerah  Pemekaran  dan  Tidak  di  Pulau Sumatera, Indonesia_______________________________________________________________
Informasi  ini  mengindikasikan  DBH  tidak  kuat  mendorong    peningkatan  belanja pemerintah pada kedua daerah yang telah dijelaskan sebelumnya.
Tabel 2

## Statistik Deskriptif Belanja pemerintah dan variabel independen
Nilai rata-rata Variabel Daerah mekar Daerah tidak mekar 2008 2019 Pertumbuhan/th 2008 2019 Pertumbuhan/th Belanja (milyar) 04,30 1.179,47 7,99 663,14 1.505,81 8,25 Pajak (milyar) 11,68 49,41 21,34 17,92 99,94 17,35 DBH (milyar) 32,73 43,31 4,00 160,52        136,89 0,63 PDRB (milyar) 20,25 46,50 9,45 20,07 18.932,45 11,49 Penduduk (ribu) 69,93 275,75 1,52 367,64 446,17 5,05
Sumber: Data diolah
Selanjutnya  diuraikan  PDRB  di  tingkat  kabupaten/kota.  Baik  rata-rata  maupun pertumbuhan  PDRB  di  daerah  tidak  mekar  lebih  tinggi  daripada  daerah  mekar.  Hal  ini wajar  mengingat  dunia  usaha  di  daerah  ini  sudah  eksis  cukup  lama.  Selain  itu infrastruktur  pendukung  dunia  usaha  serta  regulasi  pemerintah  dalam  aktivitas  ekonomi juga lebih lengkap di daerah ini. Situasi ini mengakibatkan kemajuan ekonomi lebih baik di daerah tidak mekar.
Demikian  juga  untuk  populasi,  lebih  banyak  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  tidak mekar. Hal ini dikarenakan masyarakat tinggal bersama keluarganya dan sudah bekerja di daerah tersebut saat daerah tersebut belum mekar.
Variabel independen terakhir adalah dummy kabupaten. Pada tahun terakhir pengamatan, di  daerah  mekar,  jumlah  kabupaten  lebih  banyak  daripada  kota.  Terdapat  21  kabupaten (84%) dan 4 kota di daerah mekar. Begitu pula dengan daerah tidak mekar, terdiri dari 69 kabupaten  (69,7%)  dan  33  kota.  Dengan  demikian  persentase  kabupaten  lebih  besar  di kedua daerah.

## Model Regresi: Determinan Belanja Pemerintah
Pengujian model regresi data panel dilakukan dengan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier .  Hasil  pengujian  menunjukkan  model  yang  terbaik  adalah Random  Effect Model (REM), untuk daerah mekar dan daerah tidak mekar. Informasi ini dapat dilihat di dalam Tabel 3.
Table 3 Pengujian Model Regresi Data Panel Pengujian Tipe Daerah Mekar tidak mekar Chow test : Cross-section Chi-square 50,371435 - * Prob 0,0003 - * Hausman test Cross-section random Chi- square 4,089923 0,000
Pengujian Tipe Daerah Mekar tidak mekar Prob 0,5365 1,000 Lagrange Multiplier Breusch-Pagan 62,04858 37,644 Prob 0,0000 0.0000 Sumber: Data diolah
*model FEM di daerah tidak mekar tidak dapat dihasilkan (near singular matrix)
Selanjutnya  pengujian  statistik  dilakukan  pada  model  REM  di  kedua  daerah.  Pengujian statistik  ini  disajikan  di  dalam  Tabel  4.    Untuk  daerah  mekar,  uji  F  yang  dilakukan menunjukkan  semua  variabel  independen  secara  bersama-sama  mempengaruhi  belanja pemerintah daerah. Koefisien determinan memberikan informasi bahwa model ini bagus, karena kemampuan  empat variabel independen  cukup tinggi (78,7%) dalam menjelaskan variasi  naik  turunnya  belanja  pemerintah  di  daerah  ini.  Pengujian  berikutnya  yang dilakukan  adalah  uji  t.  Dari  hasil  uji  t  diketahui  bahwa  empat  variabel  independen memiliki pengaruh positif terhadap belanja pemerintah di daerah mekar secara signifikan pada  α=5%. dummy kabupaten  bernilai  positif  menunjukkan  belanja  pemerintah kabupaten lebih tinggi daripada pemerintah kota secara signifikan. Hanya variabel DBH yang tidak berpengaruh signifikan dalam menentukan belanja pemerintah.
Pengujian statistik dilakukan juga untuk daerah tidak mekar. Hasil uji F mengungkapkan bahwa  empat  variabel  independen  secara  bersama-sama  mempengaruhi  belanja pemerintah di daerah tidak mekar. Dilihat dari koefisien determinan, ternyata kemampuan variabel  independen  pada  daerah  tidak  mekar  lebih  tinggi  daripada  daerah  mekar. Kemampuan  lima  variabel  independen  di  daerah  ini  tinggi  (81,5%)  dalam  menjelaskan variasi  naik  turunnya  belanja  pemerintah.  Selanjutnya  dengan  uji  t  diketahui  ada  empat variabel  independen  secara  parsial  berpengaruh  positif  terhadap  belanja  pemerintah  di daerah tidak mekar pada α=5%. Sementara itu DBH berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah pada α=10%.
Dengan  demikian,  ada  pengaruh  positif  pajak  tahun  sebelumnya,  PDRB  dan  populasi secara  signifikan  terhadap  belanja  pemerintah  baik  di  daerah  mekar  dan  daeah  tidak mekar.  Demikian juga  untuk dummy kabupaten,  hasil  penelitian  ini  menjelaskan  belanja pemerintah  kabupaten  lebih  tinggi  daripada  belanja  pemerintah  kota  secara  signifikan pada kedua daerah ini.
Tabel 4

## Model Regresi: Determinan Belanja Pemerintah untuk Kedua Daerah
Variabel Arah pengaruh (teori) Tipe daerah Mekar Tidak mekar C 19,413 *** 17,100 *** LnPa_t-1 + 0,276 *** 0,243 *** LnDBH + 0,003 0,011* LnPDRB + 0,013 *** 0,099 *** LnPop + 0,087 *** 0,101 *** Dkab + 0,097** 0.378760 *** R-squared 0,787 0.815
Komparasi  Determinan  Belanja  Pemerintah  antara  Daerah  Pemekaran  dan  Tidak  di  Pulau Sumatera, Indonesia_______________________________________________________________
F-statistic 178,563 1.042,142 Prob(F- statistic) 0,00000 0.000000
Sumber: Data diolah
Ket:  ***  signifikan  pada    α=1%,  **  signifikan  pada  α=5%,  *  signifikan  pada α=10%.
Hasil  penelitian  ini  menemukan  pajak  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  belanja pemerintah  daerah  secara  signifikan.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  teori  Peacock  dan Wiseman.  Hasil  penelitian  ini  serupa  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rambe  & Febriani  (2021),  Kithinji  (2019),  Rahman  &  Wadud  (2014),  serta  Westerlund  et  al., (2011).  Penelitian  terdahulu  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  mengungkapkan  bahwa pajak menjadi sumber penerimaan pemerintah terbesar, sehingga peningkatan pajak yang diterima  pemerintah  menjadi  pendorong  meningkatnya  belanja  pemerintah.  Selanjutnya kondisi  di  Sumatera  diuraikan  lebih  lanjut.  Dalam  era  pemekaran  wilayah  saat  ini, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menarik pajak dari masyarakat di daerah. Ada 11 macam pajak daerah yang menjadi hak pemerintah kabupaten dan kota, beberapa diantaranya  ialah  pajak  hotel,  restoran,  pajak  hiburan,  dan  pajak  parkir.  Bahkan  pajak kabupaten/kota  ini  tidak  bersifat  limitatif  yang  diartikan  bahwa  pemerintah  daerah  ini diberikan  peluang  untuk  menggali  potensi  pajak  di  luar  yang  ditentukan  oleh  undang- undang. Tentu saja penarikan pajak daerah ini harus mempertimbangkan kemajuan dunia usaha  di  daerah,  jangan  sampai  usaha  yang  belum  stabil,  seperti  UMKM,  ditarik  pajak yang bisa memicu kebangkrutan UMKM tersebut.
Dari  tahun  ke  tahun  semakin  banyak  kabupaten  dan  kota  di  Sumatera  yang  memiliki usaha, baik UMKM maupun usaha besar, yang berpeluang ditarik pajak daerah tersebut. misalnya perkembangan pariwisata menyebabkan usaha perhotelan, restoran, hiburan, dan reklame  ikut  berkembang.  Berdasarkan  kondisi  ini,  pajak  dari  perkembangan  usaha  di daerah  ini  juga  meningkat.  Peningkatan  perolehan  pajak  daerah  tahun  sebelumnya tersebut  memberikan  ruang  bagi  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  pembangunan daerah  melalui  penyediaan  barang  publik  yang  lebih  luas,  yang  tercermin  dari  belanja pemerintah daerah yang terus meningkat.
PDRB  secara  signifikan  juga  berpengaruh  positif  terhadap  belanja  pemerintah.  Hasil penelitian  ini  menggambarkan  Wagner’s  Law  terjadi  di  Sumatera.  Hasil  penelitian  ini paralel  dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lamartina & Zaghini (2010).
Studi  empiris  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  mengungkapkan  bahwa  PDRB mendorong  peningkatan  belanja  pemerintah.  Masyarakat  dengan  peronomian  yang  maju secara  rata-rata  memiliki  daya  beli  yang  tinggi,  hal  ini  menyebabkan  permintaan  akan barang  dan  jasa  juga  tinggi,  baik  barang  swasta  maupun  barang  publik.  Kondisi  ini mendorong  pemerintah  daerah  untuk  menyediakan  berbagai  infrastruktur  pendukung fasilitas  layanan  publik  yang  lebih  lengkap.  Upaya  penyediaan  infrastruktur  tersebut memerlukan belanja yang besar. Namun demikian, berbagai fasilitas layanan publik yang dibangun  pemerintah  tidak  hanya  yang  bersifat  barang  publik  murni,  melainkan near public  goods seperti  pendirian  rumah  sakit  dan  laboratorium  dimana  masyarakat membayar ketika menggunakan jasa layanan publik milik pemerintah tersebut. Sehingga
Media Ekonomi Vol. 30 No. 2 Oktober 2022___________________________________________
nantinya  penyediaan  barang  publik  ini  akan  memberikan  pendapatan  asli  daerah  bagi pemerintah.
Sementara itu DBH tidak signifikan mempengaruhi belanja pemerintah di daerah mekar. Di daerah tidak mekar, DBH tidak berpengaruh pada α= 5%, namun berpengaruh positif pada  α=  10%.  Hasil  penelitian  ini  tidak  paralel  dengan  penelitian  terdahulu  yang menyebutkan  ada  pengaruh  positif  DBH  terhadap  belanja  pemerintah  daerah  (Canare, 2019;  Ernayani,  2017;  Mulyati  &  Yusriadi,  2017).  Sebaliknya,  hasil  penelitian  ini mendukung penelitian yang dilakukan  di Kabupaten dan kota di Jawa Timur (Fatimah et al., (2020).
Di  Sumatera,  beberapa  daerah  yang  kaya  sebagai  penghasil  sumber  daya  alam  (seperti kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Riau,  Kepulauan  Riau  dan  Sumatera  Selatan),  akan memperoleh DBH yang tinggi. Namun demkian, pada waktu-waktu tertentu penerimaan dari sumber daya alam menurun yang disebabkan oleh turunnya harga atau menurunnya permintaan  (ekspor).  Fluktuasi  penerimaan  DBH  rata-rata  dijelaskan  dalam  Tabel  1 tentang  deskripsi  variabel.  Namun,  belanja  pemerintah  daerah  terus  meningkat.  DBH merupakan  salah  satu  bentuk  transfer  pemerintah  pusat  ke  daerah  untuk  mengurangi ketidakmerataan  pendapatan  antar  pemerintah  daerah  dengan  tetap  mempertimbangkan porsi  lebih  besar  untuk  daerah  penghasil.  Selain  DBH,  transfer  pemerintah  pusat  juga berupa DAU dan DAK. Hal ini menyebabkan kemampuan belanja pemerintah daerah bisa terus  meningkat  karena  adanya  DAU  dan  DAK,  walaupun  DBH  berfluktuasi.    Hal  ini menjelaskan lemahnya pengaruh DBH terhadap belanja pemerintah daerah.
Berikutnya  diuraikan  variabel  populasi.  Variabel  populasi  secara  signifikan  mempunyai pengaruh  positif  terhadap  belanja  pemerintah.  Hasil  penelitian  ini  serupa  dengan penelitian yang dilakukan oleh Cai et al., (2018), Akca et al., (2017), dan Jibir & Aluthge (2019).  Pemerintah  menyediakan  pelayanan  publik  yang  disesuaikan  dengan  jumlah populasi,  misalnya  belanja  kesehatan.  Belanja  kesehatan  yang  dialokasikan  pemerintah seperti pembangunan infrastruktur rumah sakit, laboratorium, tenaga medis (dokter, bidan dan  perawat),  alat-alat  kesehatan,  serta  perlengkapan  kesehatan  seperti  imunisasi  balita dan  obat-obatan  disesuaikan  dengan  jumlah  populasi  di  wilayahnya.  Semakin  banyak populasi di wilayah tersebut menyebabkan alokasi belanja kesehatan juga semakin besar untuk  menjaga  kondisi  kesehatan  masyarakat  setempat.  Hal  yang  sama  berlaku  belanja fungsi  yang  lain  seperti  pendidikan,  ekonomi  dan  lainnya,  di  mana  semakin  banyak populasi akan mengakibatkan jumlah layanan publik yang tersedia semakin banyak, maka diperlukan belanja pemerintah yang semakin besar.
Variabel  terakhir  yang  diteliti  adalah dummy kabupaten.  Hasil  penelitian  ini mengungkapkan dummy kabupaten berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja pemerintah daerah. Dengan kata lain, belanja pemerintah kabupaten lebih besar daripada belanja  pemerintah  kota.  Temuan  ini  menjadi  kontribusi  penelitian  karena  masih  sangat sedikit  studi  empiris  yang  mengangkat  isu  perbedaan  status  pemerintahan.  Penjelasan kondisi di Sumatera, dengan jumlah kabupaten yang dominan dijelaskan sebagai berikut. Dunia  usaha  di  kabupaten  berkembang  lebih  lambat  dibandingkan  kota  sehingga  masih sedikit  pihak  swasta  yang  berinvestasi  untuk  menyediakan  infrastruktur,  serta
Komparasi  Determinan  Belanja  Pemerintah  antara  Daerah  Pemekaran  dan  Tidak  di  Pulau Sumatera, Indonesia_______________________________________________________________
memproduksi barang dan jasa untuk dijual di kabupaten tersebut. Demikian juga industri, yang  dipercaya  memiliki  kemampuan  memberikan  nilai  tambah  bagi  perekonomian sehingga  dapat  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  setempat,  ternyata  belum  banyak berkembang  di  Sumatera.  Masih  sangat  sedikit  jumlah  kabupaten  di  Sumatera  yang memiliki  industri  besar.    Hal  ini  berakibat  pada  pendapatan  masyarakat  kabupaten  lebih rendah  daripada  pendapatan  masyarakat  kota  yang  memiliki  banyak  industri.  Selain  itu, luas wilayah juga menjadi alasan besarnya belanja pemerintah. Sebagian besar kabupaten memiliki  wilayah  yang  lebih  luas  daripada  luas  kota,  sehingga  diperlukan  infrastruktur yang  lebih  banyak  untuk  menghubungi  satu  wilayah  dengan  wilayah  lain  dalam kabupaten  tersebut.  Kondisi  ini  menyebabkan  pemerintah  kabupaten  berfungsi  secara dominan  dalam  menyediakan  infrastruktur  dan  memberikan  layanan  publik  di wilayahnya.

## Komparasi model regresi antara daerah mekar dan daerah tidak mekar
Berdasarkan  pengujian  model  dan  pengujian  statistik  diketahui  bahwa  pajak  tahun sebelumnya, PDRB, penduduk dan dummy kabupaten mempunyai pengaruh positif secara signifikan  terhadap  belanja  pemerintah,  baik  di  daerah  mekar  maupun  di  daerah  tidak mekar.  Demikian  juga  DBH  yang  memiliki  kondisi  hampir  serupa  pada  kedua  daerah tersebut.    Walaupun  semua  variabel  independen  mempunyai  arah  pengaruh  yang  sama pada kedua daerah, ternyata ada perbedaan kekuatan variabel independen tersebut dalam mempengaruhi  belanja  pemerintah  di  antara  keduanya.  Adanya  perbedaan  kekuatan pengaruh variabel dapat menjelaskan mengapa belanja pemerintah di daerah tidak mekar lebih  besar  daripada  daerah  mekar.  Komparasi  model  kedua  daerah  ini  akan  diuraikan lebih lanjut.
Dalam model regresi untuk daerah mekar, koefisien regresi terbesar dimiliki oleh variabel pajak  tahun  sebelumnya  (0,276),  yang  diikuti  oleh  dummy  kabupaten  (0,097)  dan populasi (0,087).  Dengan  demikian,  pajak  tahun  sebelumnya  paling  kuat  mempengaruhi peningkatan  belanja  pemerintah  di  daerah  mekar,  yang  diikuti  oleh dummy kabupaten. Perkembangan  belanja  pemerintah  di  daerah  dipengaruhi  terutama  oleh  pajak  tahun sebelumnya.
Sementara itu, dalam  model regresi untuk daerah tidak  mekar, koefisien regresi terbesar dimiliki  oleh  variabel dummy kabupaten  (0,378),  yang  diikuti  oleh  pajak  (0,243)  dan populasi  (0,101).  Dengan  demikian, dummy kabupaten  paling  kuat  mempengaruhi peningkatan belanja pemerintah, yang diikuti oleh pajak. Berdasarkan informasi tersebut, penyebab  adanya  perbedaan  belanja  pemerintah  di  dua  daerah  ini  dapat  diidentifikasi. Perbedaan tersebut akan dianalisis lebih lanjut.
Di  daerah  mekar,  variabel  yang  paling  kuat  mempengaruhi  belanja  pemerintah  daerah adalah pajak tahun sebelumnya. Mayoritas alasan pemekaran wilayah adalah adanya rasa ketidakadilan  di  daerah  dalam  pemerataan  pembangunan  (Booth,  2011).  Pada  sebagian daerah  mekar,  dunia  usaha    baik  industri  maupun  jasa  sudah  berkembang  dengan  baik. Industri dan jasa yang tumbuh dengan baik tersebut tentu memberikan pajak daerah bagi pemerintah.  Kondisi perekonomian yang cukup baik dalam wilayahnya ini juga menjadi salah satu alasan suatu daerah menjadi mekar. Dengan mekar menjadi pemerintahan yang
Media Ekonomi Vol. 30 No. 2 Oktober 2022___________________________________________
baru,  mereka  memiliki  APBD  dan  dapat  merencanakan  program  pembangunan  untuk wilayahnya  sendiri,  termasuk  merencanakan  penerimaan  dan  belanja  pemerintah.  Dalam periode  penelitian,  walaupun  pajak  di  daerah  mekar  lebih  rendah  daripada  daerah  tidak mekar, namun pertumbuhan rata-rata pajak di daerah mekar lebih tinggi daripada daerah tidak  mekar.  Hal  ini  menunjukkan  peningkatan  pajak  mendorong  peningkatan  belanja pemerintah  di  daerah  mekar.  Hal  ini  membuktikan  pengaruh  pajak  lebih  kuat  di  daerah mekar.
Sementara  itu dummy kabupaten  menjadi  variabel  dengan  pengaruh  terkuat  di  daerah tidak  mekar.  Dari  99  daerah  tidak  mekar,  69,7%  diantaranya  berupa  kabupaten. Kondisi wilayah  dan  perkembangan  industri  di  kabupaten  telah  dijelaskan  sebelumnya  yang berdampak pada tingginya belanja pemerintah kabupaten. Jumlah kabupaten lebih banyak daripada  jumlah  kota  di  daerah  tidak  mekar,  dan  pertumbuhan  rata-rata  belanja pemerintah  di  daerah  tidak  mekar  lebih  besar  daripada  daerah  mekar.  Hal  ini membuktikan dummy kabupaten  berperan  paling  kuat  dalam  menentukan  belanja pemerintah  di  daerah  tidak  mekar.  Selain  dummy  kabupaten  dan  pajak,  urutan  kuatnya pengaruh variabel independen sama pada kedua daerah, yaitu populasi, PDRB dan DBH.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Dari  pengujian  model  dan  pengujian  statistik  diketahui  bahwa  pajak  tahun  sebelumnya, PDRB,  penduduk  dan  dummy  kabupaten  berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap belanja  pemerintah,  baik  di  daerah  mekar  maupun  di  daerah  tidak  mekar.  Namun demikian, untuk daerah mekar, variabel independen yang memiliki pengaruh paling kuat adalah    pajak  tahun  sebelumnya,  yang  diikuti  oleh  dummy  kabupaten.    Sebaliknya variabel dummy kabupaten  paling  kuat  mempengaruhi  belanja  pemerintah  di  daerah tidakmekar, yang diikuti oleh pajak.

## Saran
Dari pembahasan di atas, implikasi penelitian ini untuk daerah mekar, adalah peningkatan pajak  tahun  sebelumnya  dapat  mendorong  peningkatan  belanja  pemerintah  daerah. Dengan kata lain, pajak tahun sebelumnya turun mengakibatkan belanja pemerintah tahun ini menjadi rendah, dan sebaliknya. Untuk meningkatkan belanja pemerintah daerah tahun depan,  perlu  dilakukan  upaya  peningkatan  pajak  tahun  ini.  Peningkatan  pajak menggambarkan  adanya  peningkatan  kemampuan  dunia  usaha  di  daerah.  Dengan demikian  diperlukan  perhatian  pemerintah  daerah  agar  perekonomian  daerah  semakin maju. Dunia usaha dan industri yang sudah eksis difasilitasi dan didorong supaya semakin maju  dan  bisa  kompetitif  dan  bernilai  lebih  yang  tinggi.  Demikian  juga  untuk  UMKM yang baru tumbuh, perlu didorong supaya bisa berkembang, dan pada saatnya ada pajak yang  diperoleh  usaha  tersebut.  Untuk  itu  pemerintah  daerah  perlu  mencari  strategi peningkatan pajak, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sebagai penarik pajak.  Dengan strategi yang tepat dan kemampuan sumber daya manusia yang memadai, diharapkan ada peningkatan penerimaan pemerintah melalui pajak, yang akan diikuti oleh peningkatan belanja pemerintah di daerah mekar.
Komparasi  Determinan  Belanja  Pemerintah  antara  Daerah  Pemekaran  dan  Tidak  di  Pulau Sumatera, Indonesia_______________________________________________________________
Pemerintah  daerah  mekar  diharapkan  mampu  berinovasi  dalam  menarik  pajak  dari masyarakat  dan  menerapkan  sistem  pemungutan  yang  efektif  dan  efisien  supaya masyarakat  merasa  dimudahkan  dalam  membayar  pajak.  Tentu  saja  upaya  peningkatan penerimaan  pajak  tersebut  dengan  tetap  memperhatikan  kemampuan  dunia  usaha  yang terkena pajak daerah untuk terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Akca,  N.,  Sönmez,  S.,  &  Yılmaz,  A.  (2017).  Determinants  of  health  expenditure  in OECD  countries:  A  decision  tree  model. Pakistan  Journal  of  Medical  Sciences , 33 (6), 2–7. https://doi.org/10.12669/pjms.336.13300
Babajide, A. A., Okunlola, F. A., Nwuba, E., & Lawal, A. I. (2020). Wagner proposition in Nigeria: An econometric analysis. Heliyon , 6 (8 (e04680)), 1–10.
Booth,  A.  (2011).  Splitting,  splitting  and  splitting  again  A  brief  history  of  the development  of  regional  government  in  Indonesia  since  independence. Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde , 167 (1), 31–59.
https://doi.org/10.1163/22134379-90003601
Cai, Y., Feng, W., & Shen, K. (2018). Fiscal Implications of Population Aging and Social Sector Expenditure in China. Population and Development Review , 44 (4), 811–831. https://doi.org/10.1111/padr.12206
Canare,  T.  (2019).  The  Effect  of  Revenue  Shares  On  Local  Government  Spending: Evidence  From  Philippine  Provinces. Singapore  Economic  Review ,  1–35. https://doi.org/10.1142/S0217590819500206
Ernayani,  R.  (2017).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). JSHP ( Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan) , 1 (1), 43. https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234
Fatimah,  N.  N.,  Nopiyanti,  A.,  &  Mintoyuwono,  D.  (2020).  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  dan  Dana  Perimbangan  terhadap  Belanja  Daerah. Equity , 22 (2),  197. https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936
Govindaraju,  V.  G.  R.  C.,  Rao,  R.,  &  Anwar,  S.  (2011).  Economic  growth  and government  spending  in  Malaysia:  A  re-examination  of  Wagner  and  Keynesian views. Economic Change and Restructuring , 44 (3), 203–219. https://doi.org/10.1007/s10644-010-9099-z
Gujarati, D. (2003). Basic Econometrics . MCGraw-Hill.
Gurdal,  T.,  Aydin,  M.,  &  Inal,  V.  (2021).  The  relationship  between  tax  revenue, government expenditure, and economic growth in G7 countries: new evidence from time  and  frequency  domain  approaches.  In Economic  Change  and  Restructuring (Vol. 54, Issue 2). Springer US. https://doi.org/10.1007/s10644-020-09280-x
Ibrahim,  A.  A.  A.,  &  Bashir,  M.  S.  (2019).  Causality  between  government  expenditure and  economic  growth  in  sudan:  Testing  Wagner’s  law  and  Keynesian  hypothesis. Journal of Economic Cooperation and Development , 40 (4), 23–54.
Jaén-garcía, M. (2011). Empirical A nalysis of Wagner ’ s Law for the Spain ’ s Regions. International  Journal  of  Academic  Research  in  Accounting,  Finance  Nad
Management Sciences , 1 (1), 1–17.
Jibir, A., & Aluthge, C. (2019). Modelling the determinants of government expenditure in
Nigeria. Cogent Economics and Finance , 7 (1), 1–23. https://doi.org/10.1080/23322039.2019.1620154
Kithinji,  A.  M.  (2019).  the  Effect  of  Taxation  on  Government  Expenditure  in  Kenya.
International  Journal  of  Businesss  Management  and  Economic  Research , 10 (5), 1679–1686. https://www.ijbmer.com/docs/volumes/vol10issue5/ijbmer2019100503.pdf
Lamartina,  S.,  &  Zaghini,  A.  (2010).  Increasing  Public  Expenditure:  Wagner’s  Law  in OECD Countries. German Economic Review , 12 (2), 149–164.
Mangkoesoebroto. (2011). Ekonomi Publik . BPFE.
Meo,  M.  S.,  Khan,  V.  J.,  Ibrahim,  T.  O.,  Khan,  S.,  Ali,  S.,  &  Noor,  K.  (2018). Asymmetric  impact  of  inflation  and  unemployment  on  poverty  in  Pakistan:  new evidence  from  asymmetric  ARDL  cointegration. Asia  Pacific  Journal  of  Social Work and Development , 28 (4), 295–310.
https://doi.org/10.1080/02185385.2018.1523745
Mulyati,  S.,  &  Yusriadi.  (2017).    Dana  Bagi  Hasil  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap Belanja  Daerah  pada  Provinsi  Aceh. Agregat:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis , 1 (2), 211–220. https://doi.org/10.22236/agregat
Nawawi,  A.  (2021).  Analisis  Respon  Belanja  Apbd  Terhadap  Transfer  Tidak  Bersyarat Dari  Pemerintah  Pusat:  Studi  Kasus  Seluruh  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2020. Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia , 3 (1), 41.
Pahlavani, M., Abed, D., & Pourshabi, F. (2011). Investigating the Keynesian View and Wagner’s  Law  on  the  Size  of  Government  and  Economic  Growth  in  Iran.
International Journal of Business and Social Science , 2 (13), 170. www.ijbssnet.com Rahman,  S.  M.  .,  &  Wadud,  M.  .  (2014).  Tax  and  Spend,  Spend  and  Tax,  Fiscal Synchronization of Fiscal Neutrality: Evidence from Bangladesh. The International Journal of Applied Economics and Finance , 8 (3), 98–108.
https://doi.org/10.3923/ijaef.2014.98.108
Rambe,  R.  A.,  &  Febriani,  R.  E.  (2021).  The  Impact  of  Regional  Splitting  and  Local Taxes  on  Local  Government  Spending  in  Indonesia. Anatolian  Journal  of Economics and Business , 5 (2), 74–88.
Westerlund,  J.,  Mahdavi,  S.,  &  Firoozi,  F.  (2011).  The  tax-spending  nexus:  Evidence from a panel of US state-local governments. Economic Modelling , 28 (3), 885–890. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2010.10.016
Wooldridge, J . (2013). Introductory Econometrics: A Modern Approach (5th ed.). South- Western Cengage Learning.
Komparasi  Determinan  Belanja  Pemerintah  antara  Daerah  Pemekaran  dan  Tidak  di  Pulau Sumatera, Indonesia_______________________________________________________________