## Evaluasi Tingkat Pengungkapan Laporan Keberlanjutan (Studi Kasus pada Perusahaan Peleburan Tembaga)
Nirmalasari Dwi Cahyaningrum 1*, Evony Silvino Violita 2
1,2) Universitas Indonesia
1) nirmalasdc95@gmail.com , 2) evony.silvino@gmail.com
*Corresponding Author
Diajukan : 16 Mei 2023 Disetujui : 20 Mei 2023
Dipublikasi : 1 Oktober 2023

## ABSTRACT
The issue of sustainability has begun to become the focus of worldwide attention in all aspects. The copper smelting industry can be said to be one of the causes of emergences of environmental and social  problems  so  the  sustainability  strategy  becomes  an  essential  thing  for  this  industry  This research is designed to examine the sustainability reporting issued by one of the copper smelting industry in Indonesia, which is the first time the company has issued a sustainability report in 2021 which is after the enactment of POJK No. 51/POJK.03/2017. The method used in this research is a case  study  by  doing  content  analysis  qualitative  where  content  analysis  is  performed  on  the information published in the sustainability reports disclosure to use Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan  (SEOJK)  number  16  and  also  the  Global  Reporting  Initiative  (GRI)  as  assessment parameters, as well as interviews with a corporate secretary, become supporting data. Then, this research fills in the inner gap empirical approach to analyze the sustainability report disclosure within  the  company  smelting  industry.  The  results  of  this  study  show  that  the  revelation  of  the company's  sustainability  report  in  2021  has  fulfilled  the  regulations  by  POJK  No. 51/POJK.03/2017 However, in terms of the quality of the contents of each component, it is still not explained  comprehensively.  One  of  the  copper  smelting  industries  in  Indonesia's  sustainability disclosure includes 35 indicators in the GRI standard.
Keywords: Copper Smelting; GRI Standard; POJK 51; SEOJK 16; Sustainability Reporting

## PENDAHULUAN
Perusahaan  yang  bergerak  dalam  industri  peleburan  tembaga  harus  memiliki  kegiatan berkelanjutannya,  industri  tersebut  berpotensi  dalam  mencemari  lingkungan  dan  alam.  Industri peleburan tembaga dapat menimbulkan dampak lingkungan yang terjadi, terutama adalah debu dan asap yang  keluar  dari  tungku,  debu  dari  pasir  cetak, bising  dan  getaran  dari  mesin dan lain-lain (Prayudi, 2005). Pasalnya sudah sering terjadi di Indonesia terkait lemahnya perhatian perusahaan pada aspek sosial dan lingkungan (Rudyanto & Siregar, 2017).
Dengan  demikian  perusahaan-perusahaan  yang  berhubungan  langsung  dengan  alam  dan lingkungan memiliki tantangan dalam melakukan keberlanjutan. Cara menuju keberlanjutan adalah dengan pengungkapan laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan bagi perusahaan merupakan publikasi  informasi  yang  mencerminkan  kinerja  organisasi  dalam  dimensi  ekonomi,  sosial  dan lingkungan  yang  bisa  dijadikan  media  bagi  perusahaan  kepada  seluruh  pemangku  kepentingan (stakeholders) (Tarigan & Semuel, 2015).
Implementasi kewajiban dalam pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia sudah efektif berjalan pada tahun 2020. Dalam mendorong motivasi dalam pengungkapan laporan keberlanjutan
di  Indonesia  sudah  berkembang  dan  telah  diatur  secara  terperinci  dalam  POJK No.51/POJK.03/2017 berkaitan Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik peraturan tersebut disebut juga dengan POJK 51. Berbeda dengan peraturan-peraturan sebelumnya yang hanya menekankan pada konsep dan pengungkapan tanggung jawab sosial, pada pasal 10 POJK 51 sudah mengharuskan LJK, emiten, dan perusahaan publik diharuskan untuk menyusun laporan berkelanjutan dan disampaikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tenggang waktu harus disampaikan pada 30 April 2021. Kemudian adapun  SEOJK  No. 16/SEOJK.04/2021  yang disebut  sebagai  SEOJK  16  berisikan  panduan  dan contoh secara rinci atas pengungkapan keberlanjutan yang baru terbit pada 29 Juni 2021.
Penelitian  mengenai  evaluasi  dari  laporan  keberlanjutan  masih  jarang  ditemukan,  namun demikian sudah ada beberapa peneliti terhadulu yang telah membahas hal tersebut.  Penelitian ini adalah  perkembangan  dari  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  sawit  Zharifah,  2021  yang mengevaluasi  pengungkapan  laporan  keberlanjutan  dan  strategi  keberlanjutan  dari  perusahaan kelapa sawit dengan metode analisis konten dimana perusahaan sawit tersebut belum sepenuhnya memenuhi aspek dari SEOJK 16.
Hal  yang  menjadi  pembeda  dari  penelitian  sebelumnya  bahwa  penelitian  ini  menggunakan industri  peleburan  tembaga  dimana  PT  Tembaga  Mulia  Semanan  Tbk  (TMS)  merupakan perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang  peleburan  tembaga  terkemuka  di  Indonesia.  TMS melakukan  operasionalnya  berdampingan  dengan  pemukiman  warga  sehingga  memungkinkan untuk menimbulkan risiko sosial mengingat lokasi perusahaan beroperasi.
Kemudian, hal yang menarik dari PT TMS baru saja menerbitkan laporan keberlanjutan pada tahun  2021  dimana  laporan  keberlanjutan  tersebut  kali  pertama  perusahaan  menerbitkannya. Dengan adanya gap dari pemberlakuan POJK 51 pada tahun 2019 sehingga penting untuk dianalisis lebih lanjut atau ditelusuri keberadaan informasinya dalam laporan keberlanjutan PT TMS 2021. Kemudian, kualitas informasi dari setiap item yang diungkapkan harus dianalisis dengan dianalisis dengan  menggunakan  SEOJK  16  akan  dibandingkan  dengan  standar  GRI  dimana  merupakan standar internasional. Hal tersebut merujuk pada tingkatan pengungkapan dalam laporan tersebut yang  kemudian  akan  dievaluasi  mengenai  kekurangan  yang  ditemukan.  Pembeda  lainnya  dari penelitian  terdahulu  adalah  adanya  pengumpulan  data  primer  yang  merupakan  hasil  wawancara dengan pihak perusahaan sebagai pendukung dari hasil laporan yang dipublikasikan perusahaan.
Teori legitimasi, teori pemangku kepentingan, dan teori institisional menjadi grand theory yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini.  (Suchman,  1995) menyebutkan  bahwa  legitimasi  merupakan pemahaman umum atas tindakan entitas harus tepat dan juga berimbang dengan sistem sosial yang dilandaskan  dengan  norma,  nilai-nilai,  keyakinan,  dan  definisi  di  dalamnya.  Teori  legitimiasi mengartikan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bisa memastikan dan menggiring operasi perusahaan bisa diterima dan mendapat dukungan oleh masyarakat di sekitar perseroan beroperasi.
Adapun  teori  pemangku  kepentingan  yang  diisyarakatkan  berupa  pengembangan  teori legitimasi. (Freeman et al., 2010) menyatakan bahwa organisasi harus bertindak secara etis dan sah cara  berpikir  pemangku  kepentingan,  dengan  asumsi  semua  pemangku  kepentingan  memliki “atribusi  universal,  kepribadian  moral”.  Teori  stakeholder  mempertegas  bahwa  keberadaan perusahaan di tengah lingkungan tidak dapat dilepaskan dengan stakeholder, sebab mereka adalah para pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan serta dipengaruhi dan mempengaruhi perusahaan. Untuk itu, survival perusahaan sangat tergantung pada  sejauh  mana  perusahaan  memperoleh  legitimasi  dari  stakeholder  (Hasanah  &  Rudyanto, 2020).
Menurut teori institusional, perusahaan dapat kurang lebih secara sadar memilih strategi yang berbeda  untuk  mengatasi  ekspektasi  sosial  seperti  kinerja  perusahaan (DiMaggio  &  Powel,  1991). Berdasarkan teori institusional, lingkungan institusi perusahaan dapat mempengaruhi strategi. Hal tersebut  bermaksud  bahwa  kondisi  sebuah  institusi  dapat  mengubah  perilaku  perusahaan  untuk bertindak bertanggung jawab secara sosial bahwa perusahaan harus memiliki visi perusahaan dalam mencapai keberlanjutan dan strategi keberlanjutan jangka panjang akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan institusi.

## STUDI LITERATUR

## Penelitian Terdahulu
Zharifah (2021) melakukan penelitian dengan topik “Evaluasi Tingkat Pengungkapan Laporan Keberlanjutan dan Strategi Keberlanjutan Pasca Implementasi POJK 51: Studi Kasus PT Dharma Satya Nusantara Tbk” dimana perusahaan tersebut bergerak pada industri perusahaan kelapa sawit dengan  periode  laporan  keberlanjutan  tahun  2020.  Penelitian  tersebut  menggunakan  metode pendekatan studi kasus dengan analisis konten melalui publikasi perusahaan dengan acuan SEOJK 16 dan GRI. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan periode 2020 belum sepenuhnya memenuhi informasi yang diwajibkan SEOJK 16.
Ramadani Kurnia (2019) melakukan penelitian atas pengungkapan pada PT. Perusahaan Gas Negara  (PGN)  Tbk  tahun  2016  dan  2017  yang  menyimpulkan  bahwa  meskipun  PGN  sudah mengimplementasikan Standar GRI dalam penyusunan Laporan Keberlanjutan, namun tidak semua topic  yang  ada  di  dalam  Standar  GRI  tersebut  diungkapkan  dimana  pada  tahun  2016  hanya memenuhi 59% dan 2017 memenuhi 67%.
Kanigoro  (2020)  meneliti  pengungkapan  laporan  keberlanjutan  pada  perguruan  tinggi Indonesia dengan indikator GRI G4 dimana hasil penelitiannya menginformasikan bahwa tingkatan pengungkapan informasi keberlanjutan pada perguruan tinggi di Indonesia lebih rendah dibanding dengan  perguruan tinggi  di  negara lain  seperti  Kanada  dan  Lithuania.  Selain  itu,  pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia masih dalam lingkup yang terbatas dan belum terdapat perguruan tinggi yang melaporan pengungkapan informasi keberlanjutan dalam laporan teritegrasi.

## METODE
Fenomena yang menjadi kasus dalam penelitian ini studi kasus pada PT Tembaga Mulia Semanan (TMS) yang menerbitkan laporan keberlanjutan untuk pertama kalinya pada tahun 2021 dimana setelah pemberlakuan wajib oleh POJK 51 di tahun 2019 yang paling lambat diungkapkan pada 30 April 2020. Dengan adanya gap dari hal tersebut maka menarik untuk ditelusuri lebih lanjut akan laporan keberlanjutan yang diungkapkan kepada publik.
Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer yang dikumpulkan melalu dokumentasi yang  dipublikasikan  oleh  perusahaan  dan  wawancara  dengan  pihak  terkait.  Data  sekunder  yang dimaksud berupa teknik dokumentasi menggunakan laporan keberlanjutan TMS 2021 dimana akan dianalisis  kemudian  dievaluasi  kelengkapan  dalam  sebuah  laporan  keberlanjutan,  setiap item pengungkapan wajib dalam Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan yang terlampir dalam  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.16/SEOJK.04/2021  harus  ditelusuri  keberadaan informasinya  dalam  laporan  keberlanjutan  PT  TMS  2021.  Kemudian,  bukan  hanya  berdasarkan kelengkapan namun kualitas informasi dari setiap item yang diungkapkan harus dianalisis dengan menggunakan acuan berupa standar GRI dan SEOJK 16.
Gambar 1 Kerangka Penelitian Sumber Gambar : diolah oleh penulis
Selain itu, pengumpulan data primer yang merupakan hasil wawancara dengan pihak corporate secretary sebagai  pendukung  guna  menggali  urgensi  pelaporan  keberlanjutan  hingga  proses pembuatan  laporan  keberlanjutan  sehingga  bisa  membandingkan  apa  yang  dituangkan  di  dalam laporan tervalidasi benar adanya.

## HASIL
Hasil  wawancara  dengan  Ibu  X  selaku  narasumber  dari  PT  Tembaga  Mulia  Semanan  Tbk (TMS) yang dilakukan pada 14 November 2022 diperoleh informasi bahwa perusahaan sudah lama melakukan  kegiatan corporate  social  responsibility (CSR)  namun  baru  mengungkapan  dalam sebuah  laporan  keberlanjutan  di tahun  2021  dengan  alasan  utama  karena  adanya  kewajiban atas pengungkapan tersebut dalam POJK 51. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan hasil wawancara berikut:
“Prinsipnya kalau berkelanjutan secara keuangan, sosial ataupun lingkungan sudah kami (TMS) lakukan sejak lama namun belum dituangkan ke dalam laporan dan baru dilaporkan pada tahun buku 2021 ini karena TMS berupaya dalam memenuhi compliance pemerintah” Ibu X
Ibu  X  menyadari  akan  terdapat  hal-hal  yang  perlu  diperbaiki  dalam  laporan  keberlanjutan TMS pada periode 2021 sehingga menyatakan:
“Laporan  merupakan  sebuah  hal  yang  dinamis,  sehingga  TMS  akan  terus  berusaha  untuk berevolusi dalam mengeluarkan sebuah laporan yang lebih baik lagi kedepannya” Ibu X

## Penjelasan Strategi Keberlanjutan
Dalam  bagian  pertama  di  SEOJK  16  berupa  penjelasan  strategi  keberlanjutan  sebagaimana memuat uraian mengenai implementasi atas visi dan misi penerapan keuangan berkelanjutan secara komprehensif mencakup target waktunya, pengelolaan risiko, dan hasil yang ingin dicapai. Pada laporan  keberlanjutan  TMS  2021  mengungkapan  strategi  keberlanjutannya  bahwa  TMS menunjukkan salah satu bentuk keseriusan TMS dalam mengimplementasi praktik keberlanjutan, yaitu dengan memfokuskan pada tiga aspek mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
Selain itu, informasi tambahan mengenai strategi keberlanjutan TMS yang belum diungkapkan TMS  adalah  menjaga  kredibilitas  manpower  sebagaimana  ditekankan  bahwa  TMS  sangat memberikan perhatian lebih kepada para karyawannya bukan hanya sebatas feedback dalam bentuk imbalan  gaji  namun  dengan  kegiatan-kegiatan  yang  sekiranya  bisa  membuat  nyaman  dalam bekerja. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu X:
“Pencemaran bukan hanya lingkungan aja sekarang namun bisa pencemaran secara moral itu bisa berpengaruh ke lingkungan kerja atau karyawan (manpower) namum belum ada peraturan khusus dari pemerintah mengenai penjagaan pencemaran moral karyawan biar gimanapun juga aset perusahaan yang penting adalah karyawan, karena jika karyawan sudah tercemar moralnya maka  akan  berdampak  pada  kinerja  pekerjaannya  sehingga  perusahaan  juga  memfokuskan berkelanjutan pada manpower yang harus dimaintain.” Ibu X
Berdasarkan uraian analisis di atas dapat diikhtisarkan bahwa penjelasan strategi keberlanjutan yang diungkapkan TMS masih bersifat mengeneralisasi sehingga belum diklasifikasikan ke dalam jangka waktu baik jangka pendek, menengah dan panjang dan juga TMS tidak menyebutkan target keberlanjutan yang ingin dicapai perusahaan.

## Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan
Bagian  kedua  dalam  SEOJK  16  mengindikasikan  bahwa  perusahaan  perlu  mengungkapkan ringkasan  atas  kinerja  ekonomi,  lingkungan  dan  sosial  dalam  tiga  tahun  terakhir.  Dalam pengungkapan  di  laporan  keberlanjutan  TMS  2021  menunjukkan  bahwa  secara  aspek  ekonomi sudah memuat tabel yang berisikan kuantitas produksi dan penjualan serta nominal pendapatannya,
laba bersih perusahaan dan juga jumlah tenaga kerja lokal selama tiga tahun terakhir. Namun hal tersebut  masih  terdapat  kekurangan  bahwa  TMS  tidak  melampirkan  jumlah  produk  ramah lingkungan dalam tiga tahun terakhir dan tidak ada informasi tambahan mengenai hal terbut sudah dilakukan atau belum di perusahaan.
Selanjutnya, iktisar kinerja keberlanjutan yang perlu diungkapkan yaitu terakit dengan aspek lingkungan  hidup  paling  sedikit  mencakup  informasi  penggunaan  listrik  dan  air,  pengurangan emisi, pengurangan limbah dan enfluen selama tiga tahun terakhir. Dalam aspek lingkungan hidup TMS sudah menyertakan tabel yang berisikan ketentuan dari SEOJK dan juga informasi tersebut lebih  bermanfaat  dan  mudah  dimengerti  karena  menambahkan  perbandingan  atas pengungkapannya baik aspek ekonomi dan lingkungan hidup.
Aspek sosial yang diungkapkan TMS di laporan keberlanjutan harus mencakup penjelasan atas dampak  positif  dan  negatif  penerapan  keuangan  berkelanjutan  bagi  masyarakat  dan  lingkungan serta adanya upaya dalam meminimalisir dampak negatif. TMS mengungkapkan:
“TMS  berupaya  untukj  berkontibusi  untuk  masyarakat  sekitar,  dari  tahun  ke  tahun  TMS  terus berkontribusi dalam bentuk kegiatan santunan anak yatim, pembagian hewan kurban, donasi untuk kesejahteraan  dan  keamanan  serta  bantuan  dana  perayaan  kemerdekaan  di  lingkungan  TMS. Namun khusus tahun 2021, Perseroan memfokuskan untuk memfasilitasi pemberantasan Covid 19, bekerja sama dengan pemerintahan/kelurahan di mana TMS berdomisili”. (TMS, 2021)
Dengan  demikian  bahwa  TMS  baru  menginformasikan  hal  yang  berdampak  positif  namun tidak ada informasi mengenai hal negatif dari penerapan keuangan keberlanjutan. Kemudian, pada aspek  sosial  TMS  belum  memuat  kenaikan  ataupun  target  atas  kegiatan  yang  sudah  dilakukan perusahaan.
Berdasarkan  analisis  yang  sudah  diuraikan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  bagian  ikhtisar kinerja  keberlanjutan  TMS  yang  diungkapkan  sudah  memenuhi  kriteria  SEOJK  16  namun  atas kualitas  isi  masih  belum  memuat  informasi  penjelasan  yang  lengkap  karena  TMS  tidak menarasikan apa yang ada di dalem tabel aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup meskipun sudah melakukan perbandingan selama tiga tahun sebelumnya dan pada aspek sosial juga masih belum komprehensif.

## Profil Perusahaan
Hal  yang  diwajibkan  lainnya  dalam  SEOJK  16  adalah  mengungkapkan  profil  perusahaan mencakup:  visi,  misi  dan  nilai-nilai  keberlanjutan,  alamat  perusahaan,  skala  usaha,  produk  dan kegiatan usaha yang dijalankan, keanggotaan pada asosiasi, dan perubahan emiten yang signifikan.
Pada  laporan  keberlanjutan  TMS  2021  terdapat  secara  eksplisit  visi,  misi,  nilai-nilai keberlanjutan,  dan  alamat  perusahaan.  Namun  pada  bagian  nilai-nilai  keberlanjutan  TMS “ keterbukaan, adil, bersih, jujur dan agresif” masih bersifat umum sebagaimana tidak disertakan penjelasan  atas  setiap  nilai  sehingga  belum  bisa  memastikan  dalam  menyinggung  dari  unsur keberlanjutan.  Pengungkapan  hal-hal  ini  termasuk  dalam  pengungkapan  GRI  102-1,  102-2  dan 102-16.
Kemudian, TMS sudah melampirkan skala usaha yang mencakup total aset dan total kewajiban; jumlah karyawan berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, komposisi, dan usia; pemegang saham dan  presentase  kepemilikan.  TMS  juga  mengungkapkan  bidang  usaha  yang  dijalankan  dalam bidang industri memproduksi tembaga dan aluminium dalam bentuk kawat batangan, serta produk- produk kawat sebagaimana hal-hal tersebut sehubungan dengan GRI 102-7 dan GRI 102-5.
Komponen SEOJK 16 lainnya yang sudah diungkapkan TMS adalah wilayah operasionalnya, hal  tersebut  memenuhi  GRI  102-3  dan  GRI  102-4.  Selanjutnya,  TMS  juga  mengungkapkan keanggotaan  pada  asosiasi  dimana  TMS  bergabung  dengan  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia (Apindo), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dan Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)
sebagaimana berkaitan dengan GRI 102-13. Baik seperti itu namun perseoran belum menjelaskan secara lebih detail mengenai tahun bergabung, peran dari asosiasi tersebut dan juga kegiatan rutin dari aktifitas tersebut. Terakhir, perusahaan tidak ada hal-hal mengenai perubuahan baik perubahan organisasi sehubungan dengan merger ataupun akuisisi sepanjang tahun 2021 sesuai GRI 102-10
Dapat disimpulkan bahwa profil perusahaan yang diungkapkan oleh TMS sudah sesuai SEOJK 16 namun  belum  inklusif  dan  apabila  berdasarkan  GRI  2021,  TMS  sudah  memenuhi  beberapa pengungkapan standar GRI.

## Penjelasan Direksi
Pada penjelasan direksi menurut SEOJK 16 diwajibkan mengungkapkan tiga komponen utama yang  harus  dibahas  seperti  kebijakan  dalam  menanggapi  tantangan  keberlanjutan,  penerapan keuangan keberlanjutan, dan strategi pencapaian target.
Komponen terkait kebijakan dalam menanggapi tantangan strategi keberlanjutan, merupakan uraian nilai dan cara penyebaran nilai tersebut dimana TMS menanamkan nilai-nilai keberlanjutan “terbuka, adil, bersih, jujur dan agresif” dalam melakukan pekerjaan di lingkup perusahaan yang disimpulkan  TMS  ingin  memastikan  bahwa  semua  insan  perusahaan  dapat  beraktifitas  dengan tujuan  dan  etika  yang  berseragam  guna  dijadikan  pondasi  penting  untuk  membandung  budaya positif  dalam  tataran  internal  maupun  eksternal  perusahaan.  Kemudian,  penguraian  isu-isu keberlanjutan perusahaan dan tanggapan perusahaan namun TMS menyebutkan bahwa “…..belum terlihat isu-isu yang berpotensi menghambat keuangan keberlanjutan…” meskipun begitu TMS menambahkan  bahwa  kewaspadaan  atas  kondisi  yang  dinamis  seperti  Covid-19  dan  juga memperhatikan lingkungan internal maupun eksternal perusahaan.
Pengungkapam  komitmen  dalam  menerapkan  keuangan  keberlanjutan  dapat  memenuhi komponen  kebijakan  dalam  menanggapi  tantangan,  dimana  TMS  telah  berkontribusi  secara langsung terhadap Tujuan Pembangunan Bekerlanjutan (TPB) dengan fokus 4 (empat) kontribusi Perseroan yang mana disebutkan dalam laporan keberlanjutan 2021 “….. TPB No. 5 – Keseteraan Gender, TPB No. 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, TPB No. 12 – Konsumsi dan Produksi  yang  bertanggung  jawab,  dan  TPB  No.  13  –  Penangan  Perubahan  Iklim” dengan  itu TMS membutkikan bahwa aktivitas, binis, produk dan jasa perusahaan dapat dikorelasikan dengan dukungan kontribusi perusahaan pada TPB tersebut.
Selain itu, TMS memuat beberapa pencapaian kinerja keberlanjutan dalam 3 (tiga) aspek pada laporan  keberlanjutan  2021.  Aspek  ekonomi  diungkapkan “…pendapatan  dan  laba  bersih Perseroan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2020 dengan kenaikan 54%” kemudian aspek lingkungan tergambar bahwa “…perseroan telah memiliki sertifikasi ISO 1400:2015 untuk sistem Manajemen Lingkungan yang dikeluarkan oleh SGS dan berlaku hingga 2024.” Untuk  aspek lingkungan perseroan  menyatakan ”memfasilitasi pemberantasan Covid-19 bekerja sama dengan pemerintah/kelurahan wilayah Perseroan beroperasi.” Dengan penjabaran 3 (tiga) aspek tersebut belum memenuhi kualitas SEOJK, dimana  TMS baru melakukan evaluasi pencapaian yang dibandingkan dengan target hanya aspek ekonomi yang dapat dikatakan bersifat hasil dari operasional perusahaan.
Kemudian,  TMS  belum  selaras  dengan  SEOJK  16  pada  menagungkapkan  tantangan  yang dihadapi  dalam  menerapkan  keuangan  berkelanjutan  karena  TMS  menyatakan “Implementasi keuangan  berkelanjutan  berupa  regulasi  yang  baru  saja  dimulai,  sehingga  Perseroan  perlu penyesuaian…” sedangkan  SEOJK  16  menjelaskan  bahwa  penjelasan  direksi  di  sini  berupa penjelasan singkat atas tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mencapai target keberlanjutan dengan jangka waktu tertentu.
Komponen  kedua  dalam  penjelasan  direksi  bahwa  diharuskan  adanya  penjelasan  penerapan keuangan keberlanjutan dimana hal pertama yang diungkapkan TMS mengenai pencapaian kinerja penerapan keuangan keberlanjutan berupa mencapaian atas target pendapatan dan laba yang sudah
ditentukan.  Untuk  aspek  lingkungan  hidup,  TMS  berupaya  mengurangi  intensitas  penggunaan energi sehingga emisi yang dihasilkan hanya sebesar 0,27 Tco2E. Untuk aspek sosial, perseroan bekerja sama dengan pihak kelurahan dan kecamatan hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Ibu X:
“PT  TMS  saat  era  Covid-19  terus  berupaya  untuk  memberikan  atau  berkontribusi  dalam memperhatikan lingkungan dengan aksi nyata memberikan masker, handsanitizer dan keperluan lainnya terkait memberantas rantai Covid-19” Ibu X
Komponen ketiga berupa strategi dalam mencapai target. Pada laporan keberlanjutan 2021 TMS  menyatakan “Perseroan  mengawali  dengan  mengidentifikasi  risiko  yang  dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha” namun  belum  ada  penjelasan  lebih  lanjut  cara  perusahaan mengidentifikasi  risiko  atau  pengolahan  risiko,  melainkan  TMS  menyebutkan  sudah mengimplementasi sistim manajemen risiko. Hal lain yang perlu disampaikan adalah pemanfaatan peluang  dan  prospek  usaha,  TMS  memiliki  dua  peluang  baik  dari  dalam  negeri  berupa  “ ……… Mega proyek pembangkit listrik 35.000 MW hingga 2024” dimana prospek menjadi pemasok dan untuk luar negeri adalah adanya peningkatan ekspor namun TMS tidak menyebutkan bekerja sama dengan negara mana saja. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa adanya faktor eksternal bisa menghambat operasional keberlanjutan TMS seperti Covid-19.

## Tata Kelola Keberlanjutan
Laporan  keberlanjutan  perlu  memuat  informasi  berkaitan  atas  komitmen  perusahaan  dalam menjelankan praktik tata kelola keberlanjutan dengan memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan (Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia,  2017).  Komponen  pertama  dalam  tata  kelola berkaitan dengan penanggung jawab atas penerapan keberlanjutan dimana TMS diketahui belum memiliki divisi khusus mengenai keberlanjutan atau divisi Corporate Social Responsibility (CSR) melalui  ungkapannya “Presiden  direktur  mendelegasikan  kepada  Direktur  bersama  jajarannya untuk menjalankan tugas-tugas sebagai berikut…”
Komponen selanjutnya berupa ungkapan atas penjabaran pengembangan kompetensi di bidang keberlanjutan bagi unit yang bertanggung jawab terhadap praktik keberlanjutan perusahaan. TMS mengungkapkan melalui tabel yang berisikan 12 (dua belas)  nama karyawan disertai jabatan, tema atas pelatihan dan juga penyelenggara atas pelatihan yang terlaksanakan dengan kutipan “Untuk mendukung  penerapan  keuangan  keberlanjutan,  perseroan  telah  mengikutsertakan  karyawan dalam pelatihan”. Pelatihan yang diberikan mencakup atas pengungkapan GRI 404-2.
Selanjutnya, TMS masih belum mengungkapkan secara komprehensif mengenai evaluasi risiko yang  berpotensi  terjadi  dalam  perusahaan  sedangkan  OJK  (2021)  menjelaskan  evaluasi  atas prosedur manajemen risiko terkait keberlanjutan perlu memuat penjelasan atas proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko baik dari aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.
Kemudian, pengungkapan dalam melakukan identifikasi keterlibatan pemangku kepentingan TMS  menilai  atas  dasar  tingkatan  seberapa  besar  pengaruh  seseorang  atau  sebuah  organisasi terhadap keberlangsungan usaha dengan metode yang dikutip “ Untuk menentukan siapa saja yang menjadi bagian dari pemangku kepentingan melalui observasi.” Observasi yang diungkapkan oleh TMS tidak dijelaskan dilakukan oleh siapa dan informasi mengenai waktu observasi seperti yang dikatakan pada SEOJK 16. Selain identifikasi pemangku kepentingan TMS juga mengungkapkan bagaimana  cara  perusahaan  memenuhi  harapan  dari  para  pemangku  kepentingan  yaitu  dengan menjalin interaksi dan melibatkan pemangku kepentingan, namun tidak ada penjelasan frekuensi interaksi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Hal ini memenuhi GRI 102-42.
Komponen  terakhir  berupa  TMS  menguraikan  permasalah  terhadap  penerapan  keuangan berkelanjutan yaitu dalam mengedukasi karyawan dan stakeholder agar memiliki kesadaran yang tinggi dalam mengimplementasikan strategi keberlanjutan dengan target bahwa seluruh karyawan bisa memiliki kesadaran dalam hal keberlanjutan. Namun tidak dikuti dengan pengungkapan atas solusi dari tantangan tersebut.

## Kinerja Keberlanjutan
Kinerja Keberlanjutan yang diungkapkan pada laporan keberlanjutan menyesuakan SEOJK 16 dengan  minimal  menyinggung  hal:  (1)  penjelasan  terkait  kegiatan  dalam  membangun  budaya keberlanjutan dan internal perusahaan; (2) uraian kinerja ekonomi dalam tiga tahun terakhir; (3) kinerja lingkungan hidup; (4) kinerja sosial selama  tiga tahun terakhir; (5) kinerja lingkungan hidup yang  bisnisnya  berhubungan  langsung  dengan  lingkungan  hidup;  (6)  tanggung  jawab pengembangan produk berkelanjutan.
Aksi  nyata  dari  TMS  dalam  menunjukkan  komitmen  untuk  serius  membangun  budaya keberlanjutan dalam perusahaan, dimana kebijakan lainnya berkenaan dengan mutu dan lingkungan dilaksanakan secara terus menerus dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak serta direview secara berkala, namun wewenang dari melakukan review atas kebijakan tersebut tidak disebutkan dalam laporan keberlanjutan TMS.
Kedua,  memuat  kinerja  ekonomi  dalam  tiga  tahun  terakhir  mencakup  target.  TMS  telah melakukan  pemaparan  kinerja  produksi,  penjualan  dan  realisasi  laba/rugi  melalui  tabel  dalam laporan  keberlanjutan  2021.  Selain  itu  Perseroan  menyatakan  bahwa  pada  tahun  2021  tidak melakukan kegiatan investasi atau sejenisnya yang diungkapkan dalam komponen SEOJK 16.
Ketiga, mengenai kinerja lingkungan hidup yang dalam pelaksanaan dari komitmen menjaga lingkungan pada aspek umum TMS mengungkapkan bahwa “Atas kegiatan aspek lingkungan ini, pada  tahun  2021  Perseroan  mengeluarkan  biaya  sebesar  Rp.  84.409.500”. Langkah  lainnya  di lingkup  aspek  material  diikuti  dengan  pemilihan  bahan  baku  pengemasan  dengan  melakukan metode life  cycle  perspective berupa  daur  ulang  dan  pergunakan  ulang  dalam  kegiatan administrasinya.  Kemudian,  aspek  energi  (pengungkapan  GRI  302-1,  GRI  302-3)  masih  dalam cakupan    kinerja  lingkungan  hidup  yang  mana  TMS  menguraikan  melalui  tabel  jumlah  dan intensitas  energi  yang  digunakan   dalam  3 (tiga)  tahun  terakhir  meskipun  demikian  hal tersebut belum  menyesuaikan  dengan  SEOJK  16  dikarenakan  berdasarkan  regulasi  tersebut  perusahaan harus  menyertakan  metode  dan  standar  yang  digunakan  dalam  menghitung  pemakaian  energi, dengan demikian akan memberikan informasi yang lebih rinci kepada pembaca.
TMS juga mengungkapan metode dalam melakukan efisiensi energi “….. Perseroan melakukan Total  Preventive  Maintenance  (TPM),  yaitu  metode  yang  digunakan  untuk  meningkatkan produktivitas mesin melalui perawatan / maintenance peralatan.” Dengan dukungan penjelasan lebih lanjutan dalam implementasi TPM dari hasil wawancara:
“Cara mengimplementasiannya pada TMS berupa Departemen Maintenance (Electric, Mechanic, dan Utility) melakukan analisa awal untuk setiap mesin proses produksi. Dari data harian, dan data bulanan tersebut maka dilakukanlah perencanaan perawatan secara berkala, dan preventive, sehingga  mesin  dapat  berfungsi  dengan  baik.  Jika  dari  analisa-analisa  harian  dan  periodic bulanan  tersebut  mengindikasikan  adanya  potensi  kerusakan,  maka  dilakukan  perencanaan sehingga perbaikan dapat berjalan tanpa menganggu proses produksi” Ibu X
Penjelasan selanjutnya yang diungkapkan terakit penggunaan air (pengungkapan GRI 303-5) untuk kegiatan operasionalnya melalui tabel aspek air pada laporan keberlanjutan 2021, TMS sudah memaparkan  secara  komprehensif  atas  pengelolaan  air  dengan  “ Upaya  yang  dilakukan  untuk efisiensi  penggunaan  air  adalah  menggunakan  evaporator  untuk  mendaur  ulang  air  yang  telah digunakan dan menyalurkan semua air buangan AC ke pit penampungan agar dapat digunakan kembali untuk proses produksi”. Namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan penggunaan air sebesar 11.984M3 dari tahun sebelumnya dan tidak ada informasi mengenai kenaikan tersebut.
Pengungkapan  aspek  emisi  (pengungkapan  GRI  305-7)  juga  terdapat  pada  laporan keberlanjutan  TMS  2021  melalui  tabel  aspek  emisi  yang  berdirikan  jumlah  dan  intensitas  emisi yang dihasilkan dengan perbandingan 3 (tiga) tahun terakhir namun pengungkapan tersebut belum memuat  metodologi  dan  standar yang  digunakan dalam  menghitung  emisi.  Selain  itu,  infomrasi
atas limbah dan influen juga penting diungkapkan melalui tabel yang berisikan limbah berbahaya (pengungkapan GRI 306-1, GRI 306-2, dan GRI 306-4) yang dihasilkan dan limbah yang diangkut diikuti dengan tabel efluen atas total volume air yang dibuang dan persentase air yang didaur ulang. TMS  melakukan  proses  IPAL  (Instalasi  Pengolahaan  Air  Limbah)  sebelum  dibuang  ke  kali mookervart dengan informasi tambahan dari hasil wawancara:
“Seumpamanya seperti perusahaan akan melakukan tester ke kolam ikan, apabila ikannya masih hidup berarti kandungan airnya aman untuk dilepaskan ke saluran akhir” Ibu X
Keempat,  kinerja  keberlanjutan  memuat  kinerja  sosial  dalam  tiga  tahun  terakhir.  TMS menyertakan  penjelasan  bagaimana  produk  yang  dihasilkan  bisa  memenuhi  berbagai  konsumen “…….dalam kebijakan manajemen mutu, perseroan menjamin produk yang dihasilkan bermutu sesuai  dengan  kebutuhan, keinginan,  harapan,  dan  kepuasan  pelanggan….” .  Selain  konsumen, kinerja  sosial  juga  berkaitan  dengan  ketenagakerjaan  dimana “Perseroan  memberika  perlakuan yang sama untuk seluruh karyawan yang dideklarasi pada Perjanjian Kerja Sama (PKB) antara Perseroan  dengan  Serikat  Kerja” yang  menandakan  TMS  sudah  menerapkan  kesetaraan  atas kesempatan  bekerja  karyawannya  dan  juga  TMS  menjamin  tidak  mempekerjakan  karyawan  di bawah  umur  terbukti  dari  data  usia  karyawan  TMS  yang  paling  muda  berusia  18-25  tahun. Kemudian  juga  untuk  pemberian  imbalan  TMS  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  Upah  Minimum Regional (UMR). Meski demikian, TMS pada laporan keberlanjutan tahun 2021 belum memuat tentang presentase remunerasi karyawan tetap di tingkat terendah terhadap UMR yang disebutkan pada SEOJK 16.
Indikator lainnya yang masih berkaitan dengan ketenagakerjaan, yang diungkapkan oleh TMS berupa  kepedulian  terhadap  manpowernya  dengan  melakukan  kemanan,  keselamatan  dan kesehatan kerja karyawan (K3) “ Perseroan memiliki Sistem Manajemen Keselamatan Kerja yang sesuai  dengan  Peraturan  dari  instansi  terakit” hal  tersebut  memenuhi  GRI  403-1.  TMS  juga memberikan  fasilitas  kesehatan  berupa  Poliklinik  dan  Dokter  yang  mana mencakup  GRI  403-3. Tidak  hanya  itu,  Para  tenaga  kerja  di  TMS  juga  diberikan  pelatihan  mengenai  kesehatan  dan keselamatan dengan “…… secara  rutin  Perseroan  mengikutsertakan  dan  mengadakan  beberapa pelatihan  seperti  evakuasi  kebkaran,  pengecekan  APAR  (Alat  Pemadan  Api  Ringan),  hingga pelatihan terakait K3.” Begitu banyak upaya dan fasilitas yang diberikan oleh TMS guna menjaga kestabilan manpower agar tidak tercemar merupakan bukti nyata yang baik diantaranya mencakup dalam GRI 403-4, DAN gri 403-5. Namun adapun penjelasan tambahan yang diberikan oleh Ibu X selaku  narasumber  yaitu “5S  merupakan  aktifitas  Ringkas,  Rapih,  Resik,  dan  Rajin.  Dilakukan melalui  training  terhadap  karyawan,  dan  dievaluasi  melalui  patrol  oleh  manajemen  setiap minggu.”
Adapun pernyataan yang tidak diungkapkan pada laporan keberlanjutan namun ternyata TMS menyediakan lingkungan kerja yang layak dan aman bagi kayawannya melalui program lainnya yaitu di bawah tanggung jawab fungsi Safety, Health dan Environment (SHE) dimana bertujuan untuk  mencapai  0  (nol)  kecelakaan,  pemberian  vitamin  kepada  karuawan  secara  berkala,  dan menjaga  kelestarian  lingkungan  sehingga memenuhi GRI  403-4.  Informasi tersebut  didapat  dari hasil wawancara TMS.
Sebagai  bukti  kuantitatif  atas  pelatihan  dan  pengembangan  yang  dilakukan  (pengungkapan GRI  404-2),  TMS  mengungkapan  melalui  tabel  uraian  pelatihan  karyawan  baik  berdasarkan gender, jumlah pekerja berdasarkan jabatan dan jumlah jam pelatihan. Namun pada tabel tersebut belum ada pengungkapan yang berkaitan dengan persentase karyawan yang mendapatkan tinjauan rutin  atas  kinerja.  Hal  tersebut  dapat  dikatakan  penting  guna  menunjukkan  atensi  perusahaan terhadap pengembangan karir dan kesejahteraan karayawan.
Kinerja sosial juga berkaitan dengan aspek masyarakat yang sesuai dengan kriteria dari SEOJK 16.  Selain  itu,  mengingat  lokasi  operasional  TMS  berdampingan  dengan  masyarakat  sehingga
berpotensi  adanya  dampak  positif  maupun  negatif  yang  diberikan  oleh  TMS  dengan pengungkapannya “Perseroan  telah  berupaya  meminimalisir  dampak  terebut  dengan  berbagai cara  diantaranya  mengidentifikasi  potensi  dampak  terhadap  lingkungan  dan  penanganan  atas potensi dampak tersebut, melakukan Pemantauan dan pengujian aspek-aspek lingkungan secara rutin seperti asap, limbah cair, kebisingan, agar lingkungan masyarakat terjamin.” Kemudian, TMS juga mengutamakan penyerapan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar dan melakukan berbagai program seperti chairity kegiatan CSR. Kegiatan tersebut memenuhi GRI 413-1.
TMS membuka kesempatan bagi masyarakat atas pengaduan dengan ungkapan “Masyarakat dapat langsung berkomunikasi kepada Penasehat Hukum Perseroan.” Namun informasi tersebut kurang mudah diakses untuk semua kalangan masyarakat karena belum memuat nama  penasehat hukum perseroan dan nomor kontak yang bisa dihubungi, sehubung dengan pengungkapan GRI 102-17. Kemudian, pada akhir tahun 2021 TMS tidak memiliki pengaduan dari masyarakat. Aspek masyarakat  terakhir  berupa  pengungpan  kegiatan  TJSL.  TMS  memiliki  4  jenis  kegiatan  TJSL diantaranta rekruitmen karyawan, rekruitmen karyawan terbuka untuk usia muda dan pendidikan SMA/Sederajat,  melakukan life  cyle  perpective dan re-charging dan  menerapan  TPM.  Namun, program-program yang sudah diungkapkan belum ada program yang dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat hanya baru berkaitan dengan operasional bisnis perusahaan.
Komponen terakhir mencakup atas tanggung jawab pengembangan produk keberlanjutan. TMS menyatakan bahwa belum melakukan inovasi terhadap produk keberlanjtan melainkan “Perseroan telah  melakukan  perbaikan-perbaikan  dalam  proses  produksinya  yang  sejalan  dengan  bisnis berkelanjutan.” Perbaikan tersebut berupa dari bahan baku pengemasan yang digunakan oleh TMS. .  Kemudian  adapun  perbaikan  lainnya  seperti “Melakukan re-charging peleburan  sisa  material tembaga  dari  sisa  proses.” dan “Mengurangi  konsumsi  kertas  dengan  menggunakan  media elektronik.” Uraian yang dijelaskan dalam laporan keberlanjutan tersebut telah cukup menunjukkan upaya  TMS  dalam  berinovasi  untuk  proses  produksi  yang  lebih  baik  dan  ramah  lingkungan, sehingga kedepannya TMS bisa membuat produk inovasi.
Masih  dalam  menjawab  atas  tanggung  jawab  pengembangan  produk  keberlanjutan  dimana TMS mengungkapkan bahwa “ Produk yang dihasilkan dikemas dalam gulungan karton dan kotak karton,  dan  dilekatkan  label  “QA  Passed, dimana  telah  melalui  uji  kualitas.” .” Hal  tersebut kurang memaparkan penjelasan persertanse yang harusnya disertakan pada pengungkapan tersebut guna  menekankan  bahwa  memang  TMS  udah  melakukan QA  Passed untuk  seluruh  produknya sebelum didistribusikan ke pelanggan. Sebagaimana hal tersebut masuk dalam cakupan GRI 417- 1.
TMS  menyadari  akan  bahaya  dari produk  yang  diciptakan mengingat lini bisnis perusahaan tersebut  sehingga  menytakan “Perseroan  memberi  label  spesifikasi  dan  symbol  bahaya  pada produknya  secara  jelas,  sehingga  pelanggan  dapat  melakukan  pengaplikasikan  sesuai  dengan spesifikasi symbol yang tertera.” .Oleh karena itu, pada tahun 2021 TMS tidak memiliki produk yang ditarik kembali. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa TMS sangat peduli dengan keamanan produk dan juga keamanan pelanggannya, pengungkapan hal tersebut termasuk dalam GRI 417-1. Namun  TMS belum membuktikan  atas  kepuasan  pelanggan  karena  perseroan  belum melakukan survey atas kepuasan pelanggan.

## Lain-lainnya
POJK  51  mengungkapkan  perusahaan  untuk  melampirkan  verifikasi  tertulis  dari  pihak independen  jika  perusahaan  menggunakan  pihak  independen  dalam  menilai  laporan keberlanjutannya.  TMS  menyatakan  bahwa “Atas  pertimbangan  tertentu  dari  manajemen, Perseroan belum menggunakan jasa pihak ketiga yang independen. Namun demikian, Perseroan menjamin bahwa seluruh informasi yang diungkapkan di dalam laporan ini adalah benar, akurat, dan factual” . Namun penggunaan pihak independen dapat meningkatkan tingkat kredibilitas dari laporan keberlanjutan karena adanya validitas data dan pengungkapan yang bersifat objektif. Hal
ini  bisa  dijadikan  pertimbangan  perusahaan  agar  laporan  keberlanjutan  perusahaan  bisa  terus berkembang dan mendapatkan kepercayaan lebih tinggi.
Pada tanggapan terhadap umpan balik laporan keberlanjutan tahun sebelumnya TMS belum bisa menguraikan  informasi  terkait  mengingat  bahwa  Laporan  Keberlanjutan  tahun  buku  2021 merupakan  laporan  yang  pertama  kali  yang  diterbitkan  oleh  perseroan.  Hal  tersebut  memenuhi pengungkapan GRI 102-53.

## PEMBAHASAN
Hasil  dokumentasi  atas  laporan  keberlanjutan  PT  Tembaga  Mulia  Semanan  Tbk mengindikasikan  bahwa  sudah  sesuai  secara  konten  namun  secara  kualitas  isi  masih  belum memuaskan  karena  apabila  melihat  contoh  yang  diberikan  pada  SEOJK  16,  TMS  belum mengungkapkan  penjelasan  secara  komprehensif.  Kemudian,  pada  laporan  keberlanjutan  2021 TMS sudah ada yang mencakup dalam pengungkapan standar Global Reporting Initiative (GRI).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pihak corporate  secretary ,  diperoleh  banyak  informasi yang  belum  dijelaskan  secara  komprehensif  pada  laporan  keberlanjutan  TMS  2021.  Selain  itu, pihak corporate  secretary juga  sudah  memastikan  bahwa  TMS  telah  melakukan  program keberlanjutan ataupun CSR sejak lama dikarenakan memang TMS tidak bisa lepas dari tanggung jawab  atas  kegiatan  operasional  terhadap  masyarakat  sehingga  hal  tersebut  sejalan  dengan  teori legitimasi, Dalam teori tersebut TMS mencoba bahwa kegiatan operasinya selalu mematuhi norma- norma dan batasan masyarakat guna bisa diterima baik oleh masyarakat. Dengan pemberlakukan atas POJK 51 pasal 10 akan wajibnya melaporakan laporan keberlanjutan bagi entitas terbuka tidak dipungkiri merupakan  satu  hal  yang mendorong  TMS  dalam  menerbitkan  laporan  keberlanjutan 2021.  Hal  terkonfirmasi  dengan  hasil  wawancara,  dengan  demikian  sejalan  dengan  teori institusional. Institusi memberikan aturan-aturan yang harus dikuti oleh organisasi.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  mendeklarasi  bahwa  laporan  keberlanjutan  2021  memang  sudah mengungkapkan sepenuhnya komponen yang ada di SEOJK namun belum memberikan penjelasan secara rinci dan informatif dan juga belum memenuhi kualitas standar Global Reporting Initiative (GRI) 2021. Dengan demikian diharapkan untuk PT Tembaga Mulia Semanan Tbk (TMS) dalam memperhatikan  kekurangan  atas  penjabaran  informasi  yang  dituangkan  dalam  laporan keberlanjutan di tahun selanjutnya sehingga lebih berkualitas dan komprehensif.

## REFERENSI
DiMaggio, P. J., & Powel, W. W. (1991). The New Institutionalism in Organizational Analysis . Chicago: University of Chicago Press.
Freeman, R. E., Parmar, B. L., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Purnell, L., & de Colle, S. (2010). Stakeholder  theory:  The  state  of  the  art. Academy  of  Management  Annals , 4 (1),  403–445. https://doi.org/10.1080/19416520.2010.495581 Hasanah, H., & Rudyanto, A. (2020). Determinan Pengungkapan Corporate Social Responsibility
Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Equity , 22 (2), 215–238. https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.932
Kanigoro,  B.  Y.  (2020).  Pelaporan  Berkelanjutan  Oleh  Perguruan  Tinggi  Di  Indonesia. ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal , 6 (4). https://doi.org/10.22146/abis.v6i4.58799
Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2017). Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No. 51/POJK.03/2017  tentang  Penerapan  Keuangan  Berkelanjutan  bagi  Lembaga  Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik . Prayudi, T. (2005). Dampak Industri Peleburan Logam Fe . 2 , 385–390.
Ramadani,  A.  K.  (2019).  Analisis  Pengungkapan  Laporan  Keberlanjutan  PT  Perusahaan  Gas Negara (PGN) Tbk Tahun 2016 dan 2017 Berdasarkan Standar Global Reporting Initiative
(GRI). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 561 (3), S2–S3.
Rudyanto, A., & Siregar, S. V. (2017). The effect of stakeholder pressure and corporate governance on the quality of sustainability report. International Journal of Ethics and Systems . SEOJK 16. (2021). SEOJK 16 . 1 (March), 1–19.
Suchman,  M.  C.  (1995).  Managing  Legitimacy:  Strategic  and  Institutional  Approaches. The Academy of Management Review , 20 (3), 571. https://doi.org/10.2307/258788
Tarigan,  J.,  &  Semuel,  H.  (2015).  Pengungkapan  Sustainability  Report  dan  Kinerja  Keuangan.
Jurnal Akuntansi dan Keuangan , 16 (2), 88–101. https://doi.org/10.9744/jak.16.2.88-101
TMS. (2021). Laporan Keberlanjutan 2021 PT Tembaga Mulia Semanan Tbk. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. , 42. Zharifah, N. (2021). Keberlanjutan dan Strategi Keberlanjutan Pasca Penerapan POJK 51 : Studi Kasus PT Dharma Satya Nusantara Tbk .