Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam ISSN: 2745-8741(p), 2746-3990 (e) Vol. 2, no. 2 (September 2021), pp. 183-198, doi: 10.15575/as.v2i2.14338

## MODEL PENYELESAIAN SENGKETA MEDIASI DI

## PENGADILAN AGAMA BANDUNG DAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA BANDUNG

## Shania Anwar, Ramdani Wahyu Sururie, Burhanuddin
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung Correponding Author: 1163010091@student.uinsgd.ac.id,

## Abstract
Mediation is an alternative method of dispute resolution that can be used by the parties in litigation  such  as  at  religious  courts  and  non-litigation  at  BPSK.  The  implementation  of mediation  is  generally  the  same  at  both  institutions.  The  purpose  of  this  study  was  to determine the basis, implementation and effectiveness of mediation at the both. This type of research is empirical juridical approach. The sources used primary and secondary data from various related literatures and interviews with mediators. The results is: First, the legal basis for mediation in the Religious Courts is Perma Number 1 of 2016 and BPSK it refers to Perma Number 8 of 1999 which is then specifically regulated in Kepmenperindag Number 350/MPP/Kep/12/2001. Second, mediation in the Religious Courts is a procedure that must be passed before the trial. While in BPSK, mediation is the stage of the trial. Third, the  effectiveness  of  mediation  at  the  Bandung  Religious  Court  is  very  low,  based  on  data obtained from January to September 2020, only 14 cases successful mediation out of 410 cases. In BPSK, mediation can be said to be effective, from the data obtained from October 2019 to June 2020 there were 6 cases that completed mediation, 4 of which were successful and 2 reached deadlocks.
Keywords: Meditation, Alternative Dispute Resolution, Religious Courts, BPSK.

## Abstrak
Mediasi  ialah  metode  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  dapat  digunakan para pihak secara litigasi seperti di Pengadilan agama dan non litigasi di BPSK. Pada  kedua  lembaga  tersebut  pelaksanaan  mediasi  pada  umumnya  sama. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  landasan, pelaksanaan  dan  efektivitas mediasi  pada  kedua  lembaga  tersebut.  Jenis  penelitian  ini  kualitatif  dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber yang digunakan meliputi data primer dan sekunder  dari  berbagai  literatur  yang  berhubungan  dan  hasil  wawancara  dari mediator.  Hasil  penelitian  ini  meliputi:  Pertama,  landasan  hukum  mediasi  di Pengadilan Agama adalah Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan di BPSK mengacu

## Shania Anwar, Ramdani Wahyu Sururie, Burhanuddin
Model Penyelesaian Sengketa Mediasi Di Pengadilan Agama Bandung Dan Badan Penyelesaian …
pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  kemudian  diatur  secara  khusus dalam  Kepmenperindag Nomor  350/MPP/Kep/12/2001.  Kedua,  mediasi  di Pengadilan  Agama  merupakan  prosedur  yang  harus  dilalui  sebelum persidangan.  Sedangkan  di  BPSK,  mediasi  merupakan  tahap  persidangan. Ketiga,  efektivitas  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Bandung  sangat  rendah, berdasarkan perolehan data dari bulan Januari hingga September 2020, mediasi yang berhasil hanya 14 perkara dari 410 perkara. Sedangkan di BPSK mediasi dapat dikatakan efektif, dari data yang diperoleh rentang bulan Oktober 2019 hingga Juni 2020 ada 6 kasus yang menempuh mediasi, 4 di antaranya berhasil dan 2 menemui jalan buntu.
Kata Kunci: Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Agama, BPSK.

## Pendahuluan
Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu jalur litigasi dan nonlitigasi. Cara penyelesaian sengeketa melalui jalur litigasi merupakan  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan,  yaitu  mediasi  yang  telah diatur  dalam  ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan. Sedangkan  jalur  nonlitigasi  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan,  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Sebagai   salah   satu   pelaksana   kekuasaan   kehakiman   di Indonesia, peradilan  agama  telah  mempraktikkan  mediasi  di  dalam proses  penyelesaian perkara.  Secara  teoritis,  penyelesaian  sengketa melalui  mediasi  ini  membawa sejumlah  keuntungan,  diantaranya perkara  dapat  diselesaiakan  dengan  cepat dan  biaya  ringan  dan mengurangi  kemacetan  dan  penumpukan perkara  (court congestion) khususnya di pengadilan. 1
Contoh  lembaga  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  adalah  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyeleaian Sengketa Konsumen. Di BPSK sendiri, dalam  penyelesaian  sengketa  dapat  melalui  beberapa  metode  yang  dapat  dipilih oleh para pihak, yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  no.  8  tahun  1999, disebutkan  pada  pasal  49  ayat  (1)  “Pemerintah  membentuk  badan  penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen
1 Febri  Handayani  &  Syafliwar,  2017, Implementasi  Mediasi    dalam  Penyelesaian  Perkara Perceraian di Pengadilan Agama , Volume 1 Nomor  2  Oktober   2017, hlm. 231

## Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Vol. 2, no. 2 (September 2021), pp. 183-198, doi: 10.15575/as.v2i2.14338
di  luar  pengadilan.”  BPSK  adalah  suatu  badan  yang  bersifat  represif    dan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa konsumen dan mengawasi klausula baku yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam bentuk dokumen, arsip atau dalam bentuk apapun yang sifatnya dapat merugikan konsumen.
Kemudian  dalam  Peraturan  Pemerintah  no.  58  Tahun  2001  tentang Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Perlindungan  Konsumen  pasal  1 ayat  (6)  juga  dijelaskan  mengenai  BPSK  yang  bertugas  menangani  dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut BPSK, adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.” 2
Secara umum, pelaksanaan mediasi di BPSK sama saja seperti di Pengadilan Agama seperti yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Namun, pelaksaan mediasi  di  BPSK  diatur  secara  khusus  dalam  Kepmenperindag  Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Badan Peyelesaian  Sengketa  Konsumen  (Kepmenperindag  No.350/  MPP/Kep/12/ 2001). 3
Dalam  penyelesaian  sengketa  dengan  metode  mediasi  di  BPSK,  ada beberapa  hal  yang  membedakan  dengan  lembaga  Peradilan.  Salahsatu perbedaannya  terletak  pada  pihak  ketiga  yang  menjadi  mediator.  Di pengadilan,mediator dilakukanoleh satu orang saja dan begitu pun di lembaga lain seperti  lembaga  perbankan,  Lembaga  Penyedia  Jasa  Pelayanan  Penyelesaian Sengketa  Lingkungan  Hidup  Di  Luar  Pengadilan  dan  mediasi  pada  Dinas Ketenagakerjaan  sebagai  contohnya.  Lain  halnya  di  BPSK,  mediator  berbentuk majelis yang terdiri dari tiga orang yang berasal dari tiga unsur, yaitu konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Perbedaan lain yaitu, mediasi di BPSK merupakan persidangan, sedangkan di pengadilan, mediasi merupakan upaya perdamaian yang dilakukan para pihak sebelum masuk tahap persidangan. Lain lagi pada lembaga lain,  contohnya  pada  pelaksanaan  mediasi  di  lembaga  perbankan  ataupun hubungan  industrial,  mediasi  merupakan  upaya  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan yang bukan persidangan.
2 Peraturan  Pemerintah  no.  58  Tahun  2001  tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
3 Neli Gusmawati, dkk., 2019, Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi Oleh Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (Bpsk)  Kota  Pariaman ,  Vol.  1  No.3  Oktober  2019,  Ensiklopedia Social Review, http://jurnal.ensiklopediaku.org, hlm. 325

## Shania Anwar, Ramdani Wahyu Sururie, Burhanuddin
Model Penyelesaian Sengketa Mediasi Di Pengadilan Agama Bandung Dan Badan Penyelesaian …

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris  yang merupakan  pendekatan  terhadap  penelitian  yang  memahami  secara  mendalam terkait  penerapan hukum  pada situasi  dan kondisi sosial masyarakat. 4 Jenis  data yang digunakan ialah jenis data kualitatif yang mana memiliki sifat deskriptif atau menguraikan.
Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, sumber pertama adalah  data  primer  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  terhadap  mediator  di Pengadilan Agama Bandung dan BPSK Kota Bandung serta bahan hukum yang mengikat yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Kepmenperindag Nomor 350/ MPP/Kep/12/2001.  Sumber  yang  kedua  yaitu  data  sekunder  berupa  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa, serta buku-buku yang membahas tentang mediasi.

## Hasil dan Pembahasan
Landasan  Penyelesaian  Sengketa  Mediasi  di  Pengadilan  Agama  dan BPSK
Penyelesaian sengketa mediasi baik litigasi maupun non litigasi memiliki landasan hukum yang berbeda. Untuk prosedur mediasi di pengadilan agama, menggunakan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  (PERMA)  Nomor  1  Tahun 2016  tentang  Prosedur  mediasi  di  Pengadilan  dan  untuk  di  BPSK menggunakan  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Republik Indonesia  Nomor:  350/MPP/Kep/12/2001  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Regulasi tentang mediasi pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Namun,  peraturan  ini  secara  rinci  tidak  menjelaskan  pelaksanaan  mediasi hingga  Mahkamah  Agung  RI  mengeluarkan  PERMA  Nomor  2  Tahun  2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang bertujuan menyempurakan Surat Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  1  Tahun  2002  tentang Pemberdayaan  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dalam  Menerapkan  Lembaga Damai  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  130  HIR  dan  pasal  154  RBG,  kedua pasal  tersebut  mengatur  mengeani  lembaga  perdamaian  dan  mengharuskan
4 Mukti  Fajar  ND,  Yulianto  Achmad,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 44-45.
hakim  sebelum  memeriksa  perkara  untuk  mendamaikan  para  pihak  terlebih dulu. 5
Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  merupakan  dasar  hukum  pembentukan  BPSK  yang didalamnya  juga  mengatur  tentang  penyelesaian  sengketa  konsumen. Sedangkan  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor 350/MPP/Kep/12/2001  Tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, aturan ini biasa disebut juga dengan hukum acara BPSK dalam menangani sengketa konsumen.
Susunan  dasar  hukum  antara  kedua  jenis  mediasi  tersebut  dapat  dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1 Perbandingan Dasar Hukum Mediasi di Pengadilan Agama dan BPSK Pengadilan Agama BPSK 1. Pasal  130  HIR  dan  154
RBg  mengatur  tentang lembaga  perdamaian  dan mewajibkan  hakim  untuk terlebih dahulu mendamaikan  para  pihak yang  berperkara  sebelum perkaranya diperiksa; 1. Undang-undang    Nomor    8    Tahun
1999  tentang  Perlindungan Konsumen (Lembaran  Negara  Tahun  1999  Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821),  mengatur  tentang  segala  upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen;
2. Undang-Undang  Nomor 3  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor
14  Tahun  1985  tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2009  Nomor  3, Tambahan Lembaran Negara  Nomor  4958), yang didalamnya
2. Undang-undang    Nomor    22    Tahun
1999    tentang    Pemerintah    Daerah (Lembaran  Negara Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);
5 http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah- agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan  diakses  pada  20 Oktober 2020

## Shania Anwar, Ramdani Wahyu Sururie, Burhanuddin
Model Penyelesaian Sengketa Mediasi Di Pengadilan Agama Bandung Dan Badan Penyelesaian …

## mengatur
3. Undang-Undang  Nomor 48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2009  Nomor  157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-undang     Nomor      25    Tahun 1999      tentang      Perimbangan Keuangan      Antara  Pemerintah    Pusat dan  Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun 1999  Nomor  72,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
4. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 4. Peraturan    Pemerintah    Nomor    25 Tahun    2000    tentang  Kewenangan Pemerintah  dan Kewenangan   Propinsi Sebagai   Daerah   Otonomi   (Lembaran
Negara      Tahun      2000,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Keputusan      Presiden      Republik Indonesia   Nomor   177   Tahun   2000 tentang      Susunan  Organisasi    dan
Tugas  Departemen  sebagaimana  telah beberapa    kali    diubah    terakhir  dengan Keputusan Presiden Republik  Indonesia Nomor 58 Tahun 2001;
6. Keputusan    Presiden    Republik Indonesia    Nomor    90    Tahun    2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian      Sengketa      Konsumen Pada      Pemerintahan      Kota      Medan,
Kota  Palembang,  Kota  Jakarta  Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang,  Kota  Yogyakarta,      Kota Surabaya,      Kota    Malang      dan      Kota
Makassar   (Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 105);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor  228/M  Tahun  2001  tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

## Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Vol. 2, no. 2 (September 2021), pp. 183-198, doi: 10.15575/as.v2i2.14338
8. Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001  tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja  Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 9. Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Pada  kedua  lembaga  tersebut  dalam  pembentukan  regulasi  yang mengatur  prosedur  pelaksanaan  mediasi  menggunakan  acuan  yang  jelas berbeda  antara  satu  sama  lain  dan  berbeda  pula  ranah  perkara  yang diselesaikannya, sehingga sangat wajar apabila banyak perbedaan antara mediasi di Pengadilan Agama dan BPSK.
Mediasi sebagai penyelesaian sengketa pada intinya memiliki tujuan yang sama,  yaitu  untuk  mencapai  kesepakatan  bersama  secara  musyawarah  dan kekeluargaan  ( win-win  solution ),  baik  mediasi  secara  litigasi  di  badan  peradilan maupun mediasi secara non litigasi diluar badan peradilan.

## Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama dan di BPSK
Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama
Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.  Mediasi  di  Pengadilan  Agama  termasuk  proses  beracara  di pengadilan sebelum para pihak memasuki tahap persidangan, maka para pihak wajib menempuh mediasi sebelum memasuki tahap persidangan. Ada beberapa tahapan  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  di  pengadilan agama sesuai dengan yang tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016:

## Tahapan Pra Mediasi
Pada  hari  sidang  yang  telah  ditentukan  dan  dihadiri  oleh  kedua  pihak, maka  Hakim  Pemeriksa  Perkara  mewajibkan  kepada  para  pihak  untuk menempuh mediasi. Jika para pihak telah dipanggil secara sah dan patut pada panggilan pertama namun tidak hadir, maka dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktikum hukum acara.
Jika  pihak  lebih  dari  satu,  maka  mediasi  tetap  dilaksanakan  setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut meskipun tidak semua pihak hadir.

## Shania Anwar, Ramdani Wahyu Sururie, Burhanuddin
Model Penyelesaian Sengketa Mediasi Di Pengadilan Agama Bandung Dan Badan Penyelesaian …
Kehadiran  pihak  turut  tergugat  yang  kepentingannya  tidak  signifikan  tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.

## Tahapan Proses Mediasi
Pada  proses  ini,  terhitung  paling  lama  lima  hari  setelah  penetapan mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator.  Jangka  waktu  pelaksanaan  mediasi  adalah  30  hari  terhitung  sejak penetapan  perintah  melakukan  mediasi.  Pelaksanaan  mediasi  dapat diperpanjang  kembali  sejak  berakhir  jangka  waktu  sebelumnya,  paling  lama perpanjangan  adalah  30  hari  atas  kesepakatan  bersama  para  pihak  yang bersengketa. Jika para pihak menghendaki perpanjangan waktu mediasi, maka mediator  akan  mengajukan  permohonan  perpanjangan  jangka  waktu  mediasi kepada  Hakim  Pemeriksa  Perkara  disertai  dengan  alasannya.  Menurut peraturan yang berlaku, ada beberapa hasil kesepakatan mediasi:

## Mediasi Mencapai Kesepakatan
Apabila  hasil  mediasi  mencapai  kesepakatan,  maka  para  pihak  wajib merumuskan  kesepakatan  yang  dibantu  oleh  mediator  secara  tertulis  dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak dan mediator.

## Kesepakatan perdamaian sebagian
Jika  mediasi  mencapai  kesepakatan  antara  penggugat  dan  sebagian tergugat,  maka  penggugat  harus  mengubah  gugatannya  dengan  menghapus atau  tidak  lagi  mencantumkan  sebagian  tergugat  sebagai  pihak  lawan  yang mencapai kesepakatan. Kesepakatan perdamaian tersebut harus ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai perdamaian dan mediator, dan penggugat dapat mengajukan kembali gugatan kepada sebagian pihak yang tidak mencapai kesepakatan.
Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan:
Pertama, Mediasi  dinyatakan  tidak  berhasil  apabila  para  pihak  tidak mencapai kesepakatan sampai batas waktu mediasi yang telah ditentukan dalam Perma  Nomor  1  Tahun  2016  berikut  dengan  perpanjangan  waktunya  dan apabila  para  pihak  dinyatakan  tidak  beriktikad  baik,  maka  mediator  wajib menyatakan  ketidak  berhasilan  mediasi  dan  memberitahukan  hal  tersebut kepada hakim secara tertulis, dan
Kedua, Mediasi  yang  tidak  dapat  dilaksanakan  juga  harus  diberitahukan kepada  hakim  secara  tertulis  oleh  mediator.  Setelah  hakim  menerima pemberitahuan,  sesegera  mungkin  hakim  menerbitkan  penetapan  untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

## Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Vol. 2, no. 2 (September 2021), pp. 183-198, doi: 10.15575/as.v2i2.14338

## Pelaksanaan Mediasi di BPSK Kota Bandung
Penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha, dapat  diselesaikan  dengan  model  mediasi  di  BPSK.  Jenis  gugatan  yang  dapat diajukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha adalah ganti kerugian. Hal ini berdasar  pada  adanya  kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen.  Misalnya, konsumen  membeli  barang  elektronik  yaitu  televisi. 6 Jika  para  pihak menghedaki mediasi, maka tahapan yang harus dilaluiberdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 40/PDN/02/2010 Tahun 2010 dibagi menjadi tiga, sebagai berikut: 7 a) Tahap pramediasi, b) Mediasi c) Tahap putusan/penanganan tindak lanjut.
Sesuai  dalam  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  RI Nomor  350/MPP/Kep/12/2001  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  Melalui  BPSK,  bahwa  mediasi  di  BPSK  menggunakan  majelis sebagai mediator yang mendampingi para pihak ketika mediasi. Bunyi pasal 5 ayat  (2)  “ Penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  cara  Mediasi  dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak aktif sebagai Mediator. “ 8
Setelah mediasi dijalani oleh para pihak, langkah berikutnya tindak lanjut atas  kesepakatan  yang  telah  tercapai  antara  para  pihak.  Hal  tersebut  penting, karena  merupakan  tujuan  dari  dilaksanakannya  mediasi  untuk  menyelesaikan sengketa yang terjadi.
Berdasarkan  hasil  pemaparan  tersebut,  secara  garis  besar  pelaksanaan mediasi  secara  litigasi  di  Pengadilan  Agama  dan  secara  non  litigasi  di  BPSK dapat disimpulkan sebagai berikut:

## Tabel 2
Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama dan BPSK
No. Pengadilan Agama (berdasarka  Perma  Nomor  1 Tahun 2016) BPSK (berdasarkan Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001) 1. Jangka waktu pelaksanaan mediasi 30 hari kerja; Jangka waktu pelaksanaan mediasi 21 hari kerja;
2. Merupakan  tahapan  yang  harus  Merupakan tahapan persidangan;
6 Sembiring, Jimmy Joses, 2011, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi,
Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase , Visimedia, Jakarta, h 173.
7 Ni  Putu  Candra  Dewi,  I  Made  Pujawan, Pelaksanaan  Mediasi  Sengketa  Konsumen  Oleh Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Sebagai  Wujud  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 3-4
8 Kepmenperindag RI 350/MPP/Kep/12/2001

## Shania Anwar, Ramdani Wahyu Sururie, Burhanuddin
Model Penyelesaian Sengketa Mediasi Di Pengadilan Agama Bandung Dan Badan Penyelesaian …
dilalui sebelum memasuki persidangan; 3. Mediator pada pelaksanaan mediasi  di  Pengadilan  Agama berbentuk perseorangan; Mediator pada pelaksanaan mediasi  di  BPSK  berbentuk majelis;
4. Tahapan  mediasi  di  Pengadilan Agama meliputi:
a. Tahap Pra Mediasi
b. Tahap Proses Mediasi.
Tahapan  penyelesaian  sengketa konsumen  baik  melalui    mediasi meliputi: a. Tahap Permohonan
b. Tahap Persidangan
c. Tahap Putusan. 5. Kesepakatan  perdamaian  dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian yang kemudian ditandatangani oleh hakim pemeriksa perkara. Kesepakatan  perdamaian  dibuat dalam  bentuk  perjanjian  dan dikuatkan oleh putusan majelis.

## Efektivitas  Mediasi  di  Pengadilan  Agama  Bandung  dan  BPSK  Kota Bandung
Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Bandung
Dari  hasil  penelitian  di  Pengadilan  Agama  Bandung  terkait  efektivitas mediasi  dari  bulan  Januari  hingga  September  2020,  terdapat  beberapa  jenis perkara yang dimediasi diantaranya, izin poligami, cerai talak, cerai gugat, harta bersama,  penugasan  anak,  pengesahan  anak,  kewarisan,  ekonomi  syariah  dan lain-lain. Dari beberapa perkara tersebut, jenis perkara cerai gugat merupakan perkara yang paling banyak dimediasi kemudian diikuti oleh cerai talak.
Jika  dilihat  dari  keseluruhan  perkara  yang  masuk,  terkait  banyaknya perkara  dan  membandingkan  antara  perkara  yang berhasil,  tidak  berhasil  dan tidak dapat dilaksanakan dari rentang Januari sampai September 2020, ternyata lebih banyak perkara yang tidak berhasil dimediasi.
Untuk  data  perkara  yang  menempuh  mediasi  di  Pengadilan  Agama Bandung dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 3

## Data Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Bandung
No. Perkara Perkara Masuk yang dimediasi Berhasil Tidak Berhasil Tidak dapat dilaksanakan
1. Izin Poligami 4 2 2 - 2. Cerai Talak 124 4 113 1 3. Cerai Gugat  257 3 233 6 4. Harta Bersama 8 2 3 1 5. Penugasan Anak 7 - 6 - 6. Pengesahan Anak 1 - 1 - 7. Kewarisan 4 1 3 - 8. Lain-lain 4 2 2 - 9. Ekonomi Syariah 1 - - - Jumlah 410 14 360 8
Berdasarkan  tabel  di  atas  sejak  bulan  Januari  hingga  September  2020, dari  sebanyak  410  perkara  yang  terdaftar  untuk  dimediasi,  hanya  14  perkara yang  berhasil  dimediasi,  dengan  rincian  sebanyak  6  perkara  yang  berhasil dimediasi dikuatkan dengan akta perdamaian, 4 perkara yang berhasil sebagian, dan  4  perkara  yang  dicabut.  Sedangkan,  untuk  perkara  yang  tidak  berhasil dimediasi  sebanyak  360  perkara  dan  8  perkara  tidak  dapat  dilaksanakan. Kemudian untuk 28 perkara lainnya masih dalam proses mediasi ketika penulis mendapatkan data tersebut.
Dari  data  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  tingkat  keberhasilan  mediasi  di Pengadilan  Agama  Bandung  masih  sangat  rendah.  Dari  410  perkara  yang dimediasi, hanya 14 perkara yang berhasil dimediasi pada rentang waktu Januari hingga September 2020.
Efektivitas Mediasi di BPSK Kota Bandung Dari hasil penelitian yang didapat, mediasi ada pada urutan kedua setelah arbitrase  yang  banyak  dipilih  oleh  para  pihak  sebagai  metode  untuk menyelesaikan  sengketa.  Dari  wawancara  yang  dilakukan  melalui  pesan Whatsapp  dengan  anggota  sekretariat  BPSK  Kota  Bandung,  Mayang  Widya, sejauh ini ada sekitar 90% dari keseluruhan perkara yang diselesaikan melalui

## Shania Anwar, Ramdani Wahyu Sururie, Burhanuddin
Model Penyelesaian Sengketa Mediasi Di Pengadilan Agama Bandung Dan Badan Penyelesaian …
mediasi  menghasilkan  akta  perdamaian,  yang  berarti  bahwa  perkara  yang dimediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan. 9
Adapun data mediasi yang didapatkan dari rentang bulan Oktober 2019 hingga  Juni  2020  terdapat  enam  kasus  yang  dimediasi.  Namun  untuk  kasus perkara yang dimediasi dari bulan Oktober 2019 kebelakang sudah lenyap tidak tersisa.  Diketahui  pada  bulan  Oktober  2019  terjadi  kebakaran  yang  menimpa kantor BPSK Kota Bandung, yang mengakibatkan seluruh data dan inventaris yang ada di kantor BPSK seluruhnya hangus terbakar. Berikut data dari kasus mediasi yang didapatkan, yaitu:
Tabel 4 Data Perkara Mediasi di BPSK Kota Bandung No. Kasus Bulan dan tahun kasus Hasil Mediasi 1. Wanprestasi Oktober 2019 Berhasil 2. Penjabelan mobil  November 2019 Deadlock 3. Dealer mobil Januari 2020 Berhasil 4. Jasa Kurir Februari 2020 Berhasil 5. Finance Juni 2020 Deadlock 6. Jasa laundry Juni 2020 Berhasil
Dari  enam  kasus  yang  dimediasi  tersebut,  empat  diantaranya menghasilkan  akta  perdamaian  dan  sisanya  deadlock  atau  mediasi  tidak berhasil. Dari hasil wawancara dan data yang didapatkan, dapat membuktikan bahwa mediasi yang dilakukan oleh BPSK Kota Bandung dinilai efektif dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

## Kesimpulan
Model mediasi di BPSK Kota Bandung dari aspek regulasi diatur secara khusus  pelaksanaannya  dalam  Surat  Keputusan  Menteri  Perdagangan  dan Perindustrian  Nomor  350/MPP/Kep/12/2001  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  BPSK.  Terkait  model  mediasinya, BPSK  mengadopsi Small  Claim  Tribunal (SCT)  untuk  model  penyelesaian sengketa  yang  diterapkan,  termasuk  mediasi.  Konsep  SCT  merupakan
9 Wawancara dengan anggota sekretariat BPSK, Mayang Widya pada 27/07/2020

## Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Vol. 2, no. 2 (September 2021), pp. 183-198, doi: 10.15575/as.v2i2.14338
mekanisme  penyelesaian  sengketa  secara  sederhana  dan  singkat  dengan menghasilkan  keputusan  yang  mengikat  para  pihak.  Mengingat  sistem penyelesaian  sengketa  di  BPSK  sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tata Cara  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  BPSK  mewajibkan  majelis untuk  menyelesaikan  sengketa  konsumen  selambat-lambatnya  21  hari  kerja terhitung  sejak  gugatan  diterima  BPSK.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut model SCT ini menawarkan kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa dengan  sistem  pengadilan  yang  cepat  bagi  perolehan  ganti  rugi  mereka  yang dapat  dijangkau  oleh  penduduk  yang  ingin  menyelesaikan  sengketanya  secara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana dianut dalam sistem peradilan Indonesia.  Efektivitas  hasil  mediasi  di  BPSK  Kota  Bandung,  dalam pelaksanaannya  dapat  dikatakan  efektif.  Menurut  anggota  sekretariat  BPSK Kota  Bandung,  dari  keseluruhan  perkara  yang  diselesaikan  melalui  jalur mediasi, ada 90% perkara  yang menghasilkan akta perdamaian. Dari data yang didapatkan, dari bulan Oktober 2019 sampai Juni 2020 ada enam kasus yang menempuh mediasi, empat diantaranya berhasil dan sisanya deadlock . Namun, untuk  keseluruhan  berapa  data  kasus  mediasi  sebelum  bulan  Oktober  2019 sudah  tidak  ada,  sebab  Kantor  BPSK  Kota  Bandung  sempat  mengalami kebakaran  pada  bulan  Oktober  2019,  yang  mengakibatkan  seluruh  data  dan inventaris hangus terbakar seluruhnya. Mengenai keberhasilan mediasi, ada hal- hal  yang  mempengaruhi,  seperti  hambatan-hambatan  baik  secara  subjektif maupun secara objektif. Hambatan secara objektif terletak pada pihak pelaku usaha yang paham terhadap dampak dari mediasi itu sendiri, sehingga biasanya akan  sulit  untuk  diajak  berdamai.  Hambatan  secara  subjektif  ada  pada kemampuan majelis dan latar belakang anggota BPSK yang berbeda, dan tidak adanya pendidikan khusus terkait kemampuan penyelesaian sengketa di BPSK.

## Daftar Pustaka
Abbas,  Syahrizal.  (2011). Mediasi  Dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  dan Hukum Nasional . Jakarta: kencana.
Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani. Bulughul Maram . (Beirut: Darul Fikr,
tt)
Al-Munawar, Said Agil Husin. (2004). Hukum Islam dan Pluritas Sosial. Jakarta: Penamadina.

## Shania Anwar, Ramdani Wahyu Sururie, Burhanuddin
Model Penyelesaian Sengketa Mediasi Di Pengadilan Agama Bandung Dan Badan Penyelesaian …
Ambari, Asep. Itikad Baik dalam mediasi menurut peraturasn mahkamah agung nomor 1  tahun  2016  tentang  prosedur  mediasi  di  pengadilan,  Fakultas  Syariah  dan Hukum
Amriani, Nurnaningsih. (2011). Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan . Jakarta : Rajawali pers.
Anonim,  Kesadaran  hukum  dan  kepatuhan  masyarakat,  Jurnal  Pembangunan
FH UI, Vol 7, No 6 (1977), diakses melalui http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/742, pada 12 September 2020, pukul 17:29 WIB
Bashori, Imam Ali. Mediasi Perspektif Hukum Islam. STAI Khozinatul Ulum. Dewi,  Ni  Putu  Candra,  &  I  Made  Pujawan. Pelaksanaan  Mediasi  Sengketa Konsumen  Oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Sebagai  Wujud Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen. Bagian  Hukum  Acara  Fakultas Hukum Universitas Udayana.
El Amin, Ahmed Shoim. (2013). Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam . Jurnal Al-
Munqidz Vol. 2, Edisi 2, Juli 2013.
Fakhriah,  Efa  Laela.  (2013). Mekanisme  Small  Claims  Court  dalam  Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana . MIMBAR HUKUM Volume 25, Nomor
2.
Farida    Indrati    Soeprapto,  Maria.  (2007). Ilmu  Perundang-Undangan  (1)    (Jenis, Fungsi,  Materi Muatan) . Kanisius: Yogyakarta. Fikri. (2016). Transformasi Nilai Al-Islah Terhadap keberagaman . Jurnal Al-Risalah Vol.16, No.2, Desember 2016.
Fuady,  Munir.  (2000). Arbitrase  Nasional  (Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis) . Bandung: Citra Aditya Bakti. Gusmawati, Neli, dkk. (2019). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi Oleh Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (Bpsk)  Kota  Pariaman .  Vol.  1  No.3 Oktober 2019, Ensiklopedia Social Review. Hadiati,  M.,  &  Tampi,  M.  M.  (2017). Efektivitas  Mediasi  dalam  Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta. Jurnal Hukum Prioris, 6 (1). Kurniawan. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen . Malang: UB Press.
Kurniawan.  (2012). Permasalahan  dan  Kendala  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen Melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) .  Jurnal  Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1 Januari 2012. Kurniawan.  (2014). Perbandingan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Di  Indonesia Dengan  Negara-Negara  Common  Law  System .  Jurnal  Hukum  dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2014.

## Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Vol. 2, no. 2 (September 2021), pp. 183-198, doi: 10.15575/as.v2i2.14338
Kurniyanto, M. Nur Laili Dwi. (2018). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesian Sengketa Konsumen . Tesis Program Magister Ilmu Hukum  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia.
Lestari,  Rika. Perbandingan  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Secara  Mediasi  Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia . Jurnal Ilmu Hukum, vol. 3 no. 2 .
© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and  conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  ShareAlike  (CC  BY  SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Shania Anwar, Ramdani Wahyu Sururie, Burhanuddin
Model Penyelesaian Sengketa Mediasi Di Pengadilan Agama Bandung Dan Badan Penyelesaian …

## [Halaman ini sengaja dikosongkan]