Pelaksanaan BUMDes Di Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Oleh:
Jon Hendri 1 Hardiyanto 1
Kemaritiman, Politeknik Negeri Bengkalis Jl. Busntanul Abidin-Bengkalis Email: jon@polbeng.ac.id

## Abstrak
Persoalan  yang  Menarik  untuk  diteliti  disini  adalah  BUMDes  di  Desa pangkalan batang Jaya Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, dimana pengurus BUMDes  sudah  dibentuk  melalui  tim  seleksi  yang  ditunjuk  oleh  Kepala  Desa Pangkalan  Batang  tetapi  BUMDes  sampai  saat  ini  belum  berjalan  sebagaimana mestinya.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Mengenai  Badan  Usaha  Milik  Desa  Di  Desa Pangkalan  Batang  Kecamatan  Bengkalis  Kabupaten  Bengkalis,  Faktor-Faktor  yang menghambat dan juga solusi. Hasil dari penelitian ini pelaksanaan pendirian BUMDes Pangkalan  Batang  sudah  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  akan  tetapi masih ada persoalan yang terjadi yaitu belum optimalnya proses peleburan Unit Usaha Ekonomi  Desa  Simpan  Pinjam  (UED-SP)  ke  dalam  BUMDes.  Adapun  Faktor-faktor yang  mengahambat  pelaksanaan  BUMDes  di  Desa  Pangkalan  Batang  Kabupaten Bengkalis  diantaranya  adalah  Faktor  yuridis,  Faktor  Sumber  Daya  Manusia  yang berhenti  kerja,  faktor  keuangan,  Penggalian  potensi  Desa,  Sosialisasi  dan  Faktor Belum  Belum  mau  Meleburnya  Program  PAMSIMAS  kedalam  Unit  BUMDes Pangkalan Batang Jaya dan Solusi Yang Dilakukan Untuk Mengefektifkan Pelaksanaan BUMDes    Desa  Pangkalan  Batang  Kabupaten  Bengkalis  adalah  Perlunya mempercepat  agenda  sosialisi  mengenai  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis Nomor: No 71 tahun 2017  Tentang Pedoman Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ke BUMDes  yang  berasal  dari  dana  Usaha  Ekonomi  Desa  Simpan  Pinjam  (UED-SP), Perlunya  Peran  Kepala  Desa,  Direktur  BUMDes,  Perlunya  Peran  dari  Pengawas BUMDes  Pangkalan  Batang  Jaya  terpilih  dalam  melakukan  pengawasan,  Perlunya Bimbingan  secara  berkesinambungan  dari  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  dalam mengoptimalkan BUMDes.
Keyoword : BUMDes Pangkalan Batang

## Pendahuluan
Pendirian BUMDes bertujuan:
1. Meningkatkan perekonomian Desa.
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
3. Meningkatkan  usaha  masyarakat  dalam  pengelolaan  potensi  ekonomi Desa.
4. Mengembangkan    rencana    kerja    sama    usaha    antar    desa    dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan  peluang  dan  jaringan  pasar  yang  mendukung  kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  perbaikan  pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. 1
Menarik  untuk  di  teliti  disini  adalah  BUMDes  Pangkalan  batang  Jaya Kecamatan  Bengkalis  Kabupaten  Bengkalis,  dimana  pengurus  BUMDes  sudah dibentuk  melalui  tim  seleksi  yang  ditunjuk  oleh  Kepala  Desa  tetapi  BUMDes sampai  hari  ini  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Sementara  yang  berjalan adalah  UED-SP  (Usaha  Ekonomi  Desa  Simpan  Pinjam).  Sementara  payung hukum  Program  Peningkatan  Ekonomi  Desa-Simpan  Pinjam  atau  lebih  dikenal UED-SP  adalah  BUMDes  itu  sendiri,  yang  dikucurkan  pemerintah  daerah Kabupaten Bengkalis selama 5 tahun tidak memiliki badan hukum. Sementara itu Komisi I DPRD Bengkalis Adihan menegaskan pihak eksekutif segera menyusun naskah  akademis  BUM  Desa    Peraturan  Daerah  sesuai  diamanatkan  Undang- Undang  Nomor 06 tahun 2014.
Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang digulirkan Pemkab  Bengkalis  sejak  tahun  2011  lalu,  dinilai  masih  belum  memiliki  payung hukum yang kuat. Ditambah lagi, Pemkab Bengkalis menyalurkan bantuan UED- SP  atas  nama  bantuan  hibah,  seharusnya  adalah  dalam  bentuk  penyertaan  modal pemerintah kabupaten ke desa-desa yang berada di lingkup Kabupaten Bengkalis. "Pelaksanaan  program  UED-SP  yang  dilakukan  Pemkab  Bengkalis  sejak  lima tahun  belakangan  ini  belum  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat.  Sebab, digulirkannya  UED-SP  hanya  memiliki  payung  hukum  berupa  Peraturan  Pupati (Perbup),  tidak  ada  payung  hukum  yang  lebih  tinggi  seperti  peraturan  daerah (Perda)," ungkap Misliadi, anggota DPRD Bengkalis, di kantor DPRD Bengkalis. Sementara  itu,  dari  data  yang  penulis  temukan  di  media  sosial  bahwa dalam pemberitaan  Goriau - Diungkapkan bahwa ternyata hampir seluruh Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Kabupaten  Bengkalis,  Riau,  yang  mengelola dana unit simpan pinjam belum memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  Perwakilan  Provinsi  Riau.  Hal  ini  bertentangan  dengan  UU  No  1  Tahun 2013  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro.  "Berdasarkan  UU  No  1  Tahun  2013 tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  Pasal  9  Ayat  (1), 2 sebelum  menjalankan kegiatan  usaha,  LKM  harus  memiliki  izin  usaha  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan," ujar  Ketua  Solidaritas  Masyarakat  Peduli  Lingkungan  (SMPL)  Kabupaten
1 Pemendes  nomor  04  tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan  Pengelolaan,  dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
2 UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
Bengkalis,  Turadi  melalui  pesan  singkatnya  kepada  pers,  Sabtu  (2/4/2016). Dijelaskan Turadi, selanjutnya mengacu pada Pasal 34 ayat (1), Setiap orang yang menjalankan  usaha  LKM  tanpa  izin  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). "Untuk itu, kita  minta  kepada  Pemkab  Bengkalis  untuk  memberikan  bimbingan  dan  kepada OJK  untuk  dapat  memonitoring  LKM-LKM  yang  ada  di  Kabupaten  Bengkalis agar tidak menimbulkan persolan hukum di kemudian hari," ujarnya. "Ini amanah UU.  Semua  ketentuan  yang  diatur  di  dalamnya,  wajib  hukumnya  ditaati  oleh LKM, termasuk di Kabupaten Bengkalis," tegasnya. 3
Dari  kondisi  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  penulis  melihat  adanya ketimpangan  dari  apa  yang  telah  ditentukan  ( das-sollen )  dengan  realita  atau praktik  ( das-sein )  yang  ada  pada  saat ini.  Oleh  karena itu,  penulis tertarik  sekali untuk meneliti serta membahas lebih lanjut dan lebih meluas lagi ke dalam sebuah karya  tulis  ilmiah  yang  berjudul  : " Pelaksanaan  BUMDes  Di  Desa  Pangkalan Batang  Kabupaten  Bengkalis  Ditinjau  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa".

## Kerangka Teori
Pasal  1  ayat  (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun  2010 Tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa,  yang  menyatakan  bahwa  BUMDesa  adalah usaha  desa  yang  dibentuk  atau  didirikan oleh  pemerintah  desa  yang  kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. 4
Selanjutnya  BUMDes  dalam  Pasal  78  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 Tahun  2005  Tentang  Desa  dinyatakan  bahwa  dalam  rangka  meningkatkan pendapatan  masyarakat  dan  desa,  Pemerintah  Desa  mendirikan  Badan  Usaha Milik  Desa  (ayat  1)  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  ditetapkan  dalam Peratuan  Desa  dengan  berpedoman  pada  peraturan  per  Undang-Undangan  (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3). 5
Terdapat  7  (tujuh)  ciri  utama  yang  membedakan  BUMDes  dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:
a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
b. Modal  usaha  bersumber  dari  desa  (51%)  dan  dari  masyarakat(49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
c. Operasionalisasinya      menggunakan      falsafah      bisnis      yang      berakar dari budaya lokal ( local wisdom );
d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasilinformasi pasar;
e. Keuntungan    yang    diperoleh    ditujukan    untuk    meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa  ( village policy );
3 https://www.goriau.com/berita/hukrim/hampir-semua-bumdes-yang-mengelola-dana- unit-simpan-pinjam-di-kabupaten-bengkalis-belum-memiliki-izin-ojk-ini-ancaman-pidananya.html
4 Peraturan  Menteri    Dalam    Negeri  Nomor:  39  Tahun    2010  Tentang    Badan    Usaha Milik Desa.
5 Pemerintah  Nomor: 72 Tahun 2005 Tentang Desa
f. Difasilitasi oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa;
g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, anggota). 6
Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  atau  disebut  juga  dengan istilah etnografi atau participan observation .

## 2. Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  berada  di  Desa  Pangkalan  batang,  Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau.

## 3. Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseleuruhan dari objek pengamatan dan atau objek yang menjadi penelitian dan ditentukan sebelumnya. 7 Oleh karena, yang menggunakan populasi sekaligus responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Kepala Desa (Penghulu).
b. Ketua  Badan  Permusyawaratan  Masyarakat  Desa  (BPD)  Desa  Pangkalan Batang.
c. Pengurus BUM Desa terpilih;
d. Kepala Unit Usaha Ekonomi Desa;
e. Kepala  Unit Pamsimas;
f. Kepala Unit Sumber Jaya dan;
g. Beberapa tokoh masyarakat Desa Pangkalan Batang.
Tabel 1 Sampel
6 Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007
7 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 98
No Klasifikasi Responden Populasi Sampel
1 Kepala Desa (Penghulu) 1. 1 orang 1 2 2. BPD 1 orang 1 3 3. Pengurus BUMDesa 1 orang 1 4 4. Kepala  Unit  Usaha  Ekonomi Desa 1 orang 1 Kepala Unit Usaha Pamsimas 1 orang 1 Kepala Unit Sumber Jaya 1 orang 1 Tokoh Masyarakat 3 orang 3 JUMLAH 9 orang 9

## 1. Jenis dan Sumber Data
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder sebagaimana dapat dilihat berikut ini:
a. Data primer
Data primer diambil melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah teknik  pengumpulan  data  dengan  mengajukan  pertanyaan  langsung  oleh pewawancara  kepada  responden,  dan  jawaban-jawaban  responden  dicatat  atau direkam.  Observasi  adalah  pengamatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki.
Data  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara langsung dengan:
1. Kepala Desa / Sekretaris Desa Pangkalan Batang.
2. Ketua  Badan  Permusyawaratan  Masyarakat  Desa  (BPD)  Desa Pangkalan Batang.
3. Pengurus BUM Desa terpilih ;
4. Kepala Unit Usaha Ekonomi Desa;
5. Kepala  Unit Pamsimas;
6. Kepala Unit Sumber Jaya dan;
7. Beberapa tokoh masyarakat Desa Pangkalan Batang.
Sementara observasi dilakukan langsung oleh peneliti ke lokasi penelitian yaitu  BUMDes  Pangkalan  batang  Jaya  yang  berada  di  Desa  Pangkalan  Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

## b. Data sekunder
Data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  oleh  orang yang  melakukan  penelitian  dari  sumber-sumber  yang  telah  ada.  Data  sekunder diambil  berupa  buku,  catatan,  transkrip,  surat  kabar,  majalah,  prasasti,  notulen rapat, legger ,  agenda  dan  sebagainya.  Sumber  data  sekunder  ini  merupakan sumber  data  yang  mendukung  sumber  data  primer,  yaitu  literatur  dan perundangundangan  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  diteliti penulis, antara lain:
1. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan  hukum  yang  terdiri  atas  peraturan perundang-undangan  yang  harus  diurutkan  berdasarkan  hierarki.  Bahan  hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa. d. Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014 tentang Desa.
e. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun  2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
f. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal, dan  Transmigrasi  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pendirian,
Pengurusan,  dan  Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan Usaha Milik Desa.
g. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  Nomor  1  Tahun 2014  tentang  Tata  Cara  Pembentukan  dan  Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. h. Peraturan  Desa  Pangkalan  batang  Nomor  03  tahun  2015 tentang    tatacara  pembentukan  dan  pengelolaan  Badan Usaha  Milik  Desa  Pangkalan  Batang  Jaya  Desa  Pangkalan Batang.
2. Bahan hukum sekunder
Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  data tertulis yang diambil dari lokasi penelitian yang berhubungan dengan administrasi BUMDes  Pangkalan  Batang  Jaya,  buku-buku,  jurnal  hukum,  literatur-literatur hukum, makalah, publikasi elektronik maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian empiris.

## 8. Metode Analisis Data
Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:
a. Metode Diskripsi Yaitu suatu sistem penulisan dengan dengan cara mendeskripsikan  realitas  fenomena  sebagai  mana adanya  yang dipilih dari persepsi subyek. b. Metode Conten Analisis.
c. Yaitu  metode  yang  di  gunakan  untuk  mengidentifikasi, mempelajari  dan  kemudian  melakukan  analisis  terhadap  apa yang diselidiki.

## Pembahasan
1. Pelaksanaan Pendirian BUMDes Pangkalan Batang
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  penulis  dengan  beberapa orang  narasumber  mengenai  pelaksanaan  BUMDes  Di  Desa  Pangkalan  Batang Kabupaten  Bengkalis  Ditinjau  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa, diperoleh hasil sebagai berikut:
a. Pendirian BUMDes Pangkalan Batang Jaya
Bahwa  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Pangkalan  Batang  Jaya didirikan  pada  tanggal  29  Desember  2015  melalui  sistem  musyawarah  sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 88 (1) Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa.
b. Organisasi BUM Desa
Badan  Usaha  Milik  Desa  atau  disingkat  menjadi  BUMDes  Pangkalan Batang Jaya telah terbentuk dan telah memiliki unit usaha jika ditinjau dari aspek yuridis  akan  tetapi  secara de  facto masih  belum  menyatu  sepenuhnya  secara optimal  dengan  unit  usaha  atau  lembaga  ekonomi  yang  ada  di  desa  hal  ini disebabkan:
1. Belum  meleburnya  Usaha  Ekonomi  Desa-Simpan  Pinjam  (UED- SP)  dan  Pamsimas  jika  ditinjau  dari  ketentuan  peralihan  ke  dalam
BUMDes  Pangkalan  Batang  Jaya  hal  ini  disebabkan  baru disosialisasikannya  Peraturan  Bupati  No  71  tahun  2017  tentang Pedoman  Penyertaan  Modal  Pemerintah  Desa  Ke  BUMDes  yang berasal  dari  dana  Usaha  Ekonomi  Desa  dan  perlunya  langkah inventarisasi  aset  yang  memakan  waktu  cukup  lama  dalam penyelesaiannya. 2. Belum siapnya usulan kelayakan usaha  yang akan dibentuk karena ada  beberapa  tahapan  dalam  pembentukan  suatu  unit  usaha misalnya survey kelayakan usaha.
3. Belum disalurkan anggaran dana APBDes untuk penyertaan modal oleh desa ke dalam BUMDes Pangkalan Batang Jaya.
Anggaran  Dasar  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Pangkalan  Batang Jaya  di  Desa  Pangkalan  Batang  menjadi  acuan  dalam  bentuk  organisasi kepengelolaan.  Organiasi  pengelola  BUMDes  Pangkalan  Batang  Jaya  didirikan terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa Pangkalan Batang.
Menurut Bapak Dudiar selaku Sekretaris Desa menjelaskan bahwa struktur pengurus BUMDes Pangkalan Batang Jaya  mempunyai struktur yang terdiri dari:
1. Komisaris BUMDesa Pangkalan Batang Jaya.
2. Direktur Pangkalan Batang Jaya.
3. Ketua dan anggota Pengawas Internal Pangkalan Batang Jaya.
4. Ketua Unit dan Staf BUMDes Pangkalan Batang Jaya.
c. Modal BUMDes
Dalam Peraturan Desa Pangkalan Batang Nomor 3 tahun 2015  pada pasal pasal 8 tentang Permodalan disebutkan bahwa Modal BUMDes berasal dari:
1. Modal  awal  BUMDes  Pangkalan  Batang  Jaya  bersumber  dari  APB Desa.
2. Modal BUMDes Pangkalan Batang Jaya berasal dari:
a. Penyertaan modal desa terdiri dari:
1. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan  dan/lembaga  donor  yang  disalurkan  melalui mekanisme APBDes. 2) Bantuan  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  propinsi  dan pemerintah  daerah  kabupaten  yang  diasalurkan  melalui  APB Des; 3) Kerjasama  usaha  dari  pihak  swasta    lembaga  sosial  ekonomi kemasyarakatan  dan/atau  lembaga  donor  yang  dipastikan sebagai  kekayaan  kolektif  Desa  dan  disalurkan  melalui mekanisme APBDes; 4) Aset  Desa  yang  diserahkan  kepada  APBDes  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
b. Penyertaan Modal Masyarakat
Adapun  hasil  wawancara  penulis  dengan  Direktur  Badan  Usaha  Milik
Desa  Pangkalan  Batang  Jaya  bahwa  beliau  mengatakan  sumber  modal  BUMDes Pangkalan Batang Jaya bedasarkan APBDes Pangkalan, beliau mengatakan bahwa anggaran  yang  pertama  yang  diajukan  pada  tahun  2015  sebesar  Rp. 200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dari  APBDes  sementara  disahkan  sebesar Rp. 40.000.000,00 akan tetapi pada tahun 2016 dana yang disahkan belum dapat dipergunakan  (menjadi  dana  silpa)  dan  baru  terealisasi  pada  tahun  2017  sebesar
Rp.  40.000.000,00  (Empat  puluh  juta  rupiah).  Dana  yang  telah  dikucurkan  ke BUMDes  Pangkalan  Batang  Jaya  dipergunakan  untuk  biaya  operasional  dan pendirian unit perdagangan material BUMDes Pangkalan Batang Jaya.
d. Alokasi Hasil Usaha BUMDes
Pasal 36 1. Hasil  usaha  BUMDes  merupakan  pendapatan  yang  diperoleh  dari hasil  transaksi  dikurangi  dengan  pengeluaran  biaya  dan  kewajiban pada  pihak  lain,  serta  penyusutan  atas  barang-barang  invetaris dalam satu tahun buku.
2. Bagi  hasil  usaha  BUMDes  setiap  tahun,  diutamakan  untuk dipergunakan  sebagai  penambahan  modal,  kas  desa,  jasa  produksi dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
3. Pemerintah desa berhak mendapatkan bagi hasil dari BUMDes dari keuntungan usaha selama satu tahun setelah dikurangi segala biaya operasional  dan  biaya  yang  telah  ditetapkan  dalam  AD/ART
BUMDes  untuk  diperuntukan  menjadi  Pendapatan  Asli  Desa (PADes). 4. Bagi  hasil  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diserahkan  oleh direktur BUMDes kepada bendahara desa untuk disetor ke rekening desa  selambat-lambatnya  satu  minggu  setelah  perhitungan  dan pembagian keuntungan usaha. 5. Alokasi  pembagian  hasil  usaha  dapat  dikelola  melalui  sistem akuntansi sederhana.
Pasal 37 1. Pendapatan  yang  dimaksud  pada  pasal  37  ayat  1  diterima  dari pembagian laba bersih hasil usaha unit sebesar 25% sampai dengan 50% perbulan/perunit yang ditetapkan lebih lanjut dalam AD/ART BUMDes.
2. Hasil usaha BUMDes secara umum diperuntukan antara lain:
a. Insentif pengurus BUMDes sebesar 40% perbulan;
b. Operasional BUMDes sebesar 10% perbulan;
c. Peruntukan APBDes, kerjasama bagi hasil dan lain-lain sebesar 50%  Perbulan  yang  ditetapkan  lebih  lanjut  dalam  AD/ART BUMDes.
2) Insentif pengurus  BUMDes dan insetif pengurus unit dapat ditetapkan batas  besaran  maksimal  yang  diatur  lebih  lanjut  dalam  AD/ART BUMDes.
e. Jenis Usaha
Berdasarkan  Peraturan  Desa  Pangkalan  Batang  Nomor  3  tahun  2015 menjelaskan  tentang  jenis  usaha  pada  pasal  7,  jenis  usaha  yang  tertulis diantaranya adalah:
a. Bisnis sosial
1. Listrik desa
2. Air minum desa
3. Bisnis sosial lainnya
b. Bisnis penyewaan
1. Alat transportasi
2. Perkakas pesta
3. Gedung pertemuan
4. Rumah toko 5. Penyewaan tanah Bum desa 6. Penyewaan lainnya
c. Bisnis perantara
1. Jasa Listrik 2. Jasa penitipan barang di pasar desa 3. Jasa pengiriman barang 4. Pasar desa 5. Jasa lainnya
d. Bisnis perdagangan 1. Pabrik es 2. Pabrik pengolahan karet 3. Pabrik pengolahan bata 4. Perdagangan jenis lainnya
e. Bisnis keuangan 1. Pinjaman keuangan mikro
2. Bisnis keuangan lainnya
f. Bisnis holding (usaha  bersama  antar  unit  dikelola  langsung  oleh BUMDes);
1. Desa wisata
2. Dan kegiatan usaha berskala besar lainnya.
Bedasarkan  Pasal  no  47  Peraturan  Desa  Pangkalan  Batang  Nomor  03
Tahun 2015 BUMDes Pangkalan Batang Jaya bahwa  kelembagaan yang bergerak di bidang ekonomi yang telah berdiri di Desa Pangkalan Batang secara langsung menjadi unit usaha di bawah BUMDes Pangkalan Batang Jaya, unit usaha tersebut diantaranya:
1. UED –SP Sepakat Desa Pangkalan Batang
Unit  Usaha  Okonomi  Desa-Simpan  Pinjam  Desa  Pangkalan  Batang telah  berdiri  sebelum  BUMDes  Pangkalan  Batang  Jaya,  selanjutnya telah  berada  di  bawah  naungan  BUMDes  Pangkalan  Batang  secara yuridis.
2. Pamsimas  (Program  Penyediaan  Air  minum  dan  Sanitasi  Berbasis Masyarakat)  yang  telah  berdiri  sebelum  didirikannya  BUMDes Pangkalan  Batang  Jaya  dan  wajib  melakukan  penyesuaian  dengan Peraturan  Desa  paling  lama  1  tahun  sejak  Peraturan  Desa  Pangkalan Batang Nomor 03 tahun 2015 berlaku.
Selanjutnya  setelah  beridirinya  BUMDes  Pangkalan  Batang  Jaya membentuk  satu  unit  usaha  yang  bergerak  dibidang  penjualan  material  bahan bangunan  dengan  sumber  modal  yang  diterima  dari  penyertaan  modal  yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa Pangkalan Batang.
2. Faktor-faktor  yang  mengahambat  pelaksanaan  BUMDes  di  Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis.
Berdasarkan  hasil  survey  lapangan,  hambatan  yang  terjadi  dalam pelaksanaan  BUMDes  Di  Desa  Pangkalan  Batang  Kabupaten  Bengkalis  ditinjau menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dalam  pengaturan Badan Usaha Milik Desa antara lain:
a. Faktor yuridis
Faktor  yuridis  merupakakan  salah  satu  faktor  yang  menghambat pelaksanaan  BUMDes  Pangkalan  Batang  jaya  di  desa  Pangkalan  Batang,  hal  ini jika  kita  melihat  bahwa  Badan  Usaha  Milik  Desa  Pangkalan  Batang  Jaya  yang mengatur  segala  kegiatan  operasionalnya  berdasarkan  pada  Peraturan  Desa  yang telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Desa  bersama-sama  dengan  badan pemusyawaratan  desa  serta  mengacu  kepada  Undang-undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa  serta  juga  Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Sementara persoalan yang muncul dalam hal ini adalah disebabkan belum disosialisasikannya Peraturan Daerah  Kabupaten  Bengkalis  Nomor:  No  71  tahun  2017  tentang  Pedoman Penyertaan  Modal  Pemerintah  Desa  Ke  BUMDes  yang  berasal  dari  dana  Usaha Ekonomi  Desa,  sehingga  pengurus  BUMDes  Pangkalan  Batang  Jaya  belum banyak memahaminya. 8
b. Faktor Sumber Daya Manusia yang berhenti kerja
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  direktur  Badan  Usaha  Milik  Desa atau  disingkat  BUMDes  Pangkalan  Batang  Jaya,  selain  dari  sosialisasi  yang belum dilaksanakan, faktor penghambat optimalisasi BUMDes yang kedua adalah pengurus dari badan usaha milik desa Pangkalan Batang Jaya yang sudah berhenti karena  belum  ada  kejelasan  tentang  pengelolaan  BUMDes  tersebut  dan  hal  yang berkaitan  dengan  tunjangan  kerja  (gaji),  sementara  mereka  tetap  harus mengupayakan  penghasilan  untuk  mencukupi  kebutuhan  hidup  keluarga  sehari- hari.
c. Faktor keuangan
Faktor  keuangan  merupakan  salah  satu  penyebab  belum  optimalnya BUMDes  Pangkalan  Batang  Jaya,  hal  ini  disebabkan  pada  Tahun  2015  sudah diajukan  permohonan  dalam  rincian  anggara  belanja  sebesar  Rp.  200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah sementara yang disahkan adalah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh  juta  rupiah)  akan  tetapi  sampai  dengan  tahun  2016  dana  tersebut  tidak masuk  ke  rekening  BUMDes  Pangkalan  Batang  Jaya,  lalu  menjadi  dana  silpa Pemerintah  Desa  Pangkalan  Batang,  hal  ini  dilakukan  dengan  alasan  belum adanya petunjuk penggunannya, hal ini sangat berpengaruh pada modal pendirian unit usaha maupun operasional yang akan memulai usahanya. Hingga pada tahun 2017  dana  tersebut  baru  bisa  dipergunakan  BUMDes  Pangkalan  Batang  Jaya untuk mendirikan unit usaha “Sumber Jaya” yang  bergerak di bidang perniagaan material, seperti semen, pasir, batu kerikil, kayu, batu bata dan material bangunan lainnya.
d. Penggalian potensi Desa
Penggalian  potensi  desa  merupakan  hal  yang  sangat  penting  karena  di dalam  kegiatan  usaha  dan  bisnis,  analisa  potensi  yang  akan  dikembangkan selalunya tidak kalah penting dengan kemampuan keuangan yang memadai. Tidak bisa  dipungkiri  bahwa  usaha  yang  dilakukan  oleh  BUMDes  Pangkalan  Batang Jaya tentunya juga harus memfokuskan profit atau keuntungan yang akan diraih. Setiap  unit  usaha  yang  akan  dibentuk  tentunya  harus  diuji  kelayakannya  agar anggaran yang dipergunakan sesuai dengan tujuan daripada BUMDes itu sendiri,
8 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  Nomor:  No  71  tahun  2017  Tentang  Pedoman Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ke BUMDes yang berasal dari dana Usaha Ekonomi Desa.
karena  jika  tidak  diuji  kelayakannya  akan  berdampak  negatif,  jadi  perlu  kiranya melakukan  tinjauan  akan  potensi  yang  bernilai  ekonomi  yang  ada  di  Desa Pangkalan  Batang,  sehingga  masyarakat  dapat  merasakan  hasil  dari  pendirian BUMDes itu sendiri.
e. Sosialisasi
Proses  sosialisai  merupakan  hal  yang  tidak  kalah  penting  yang  berkaitan dengan  BUMDes  dan  harus  benar-benar  dioptimalkan.  Tahap  konsultasi  publik dalam  bentuk  sosialisasi  atau  biasa  disebut  musyawarah  dan  sebagainya  dinilai sangat  minim,  sehingga  banyak  masyarakat  Desa  Pangkalan  Batang  yang  belum paham dan tidak mendapatkan informasi terkait BUMDes Pangkalan Batang Jaya. Hal  ini,  dibuktikan  dengan  jawaban  kuisioner  yang  telah  dikumpulkan  penulis dari 50 orang sampel yang bersedia dimintai keterangannya.
f. Faktor  Belum  Belum  Mau  Meleburnya  Pamsimas  kedalam  Unit BUMDes Pangkalan Batang Jaya
Bedasarkan  wawancara  yang  peneliti  lakukan  kepada  bapak  ketua pengelola  pamsimas  beliau  mengatakan  belum  siap  untuk  bergabung  ke  dalam BUMDes  pangkalan  Batang  Jaya  itu  sendiri  dan  beliau  mengatakan  bahwa Pamsimas  itu  sebenarnya  mempunyai  badan  hukum  tersendiri  di  mana  mereka tersebut berada di bawah naungan dinas tata kota kabupaten bengkalis yang mana mereka mempunyai struktur organisasi sendiri, menurut pengelola lagi kalau pun BUMDes Pangkalan Batang  Jaya ingin bekerjasama tidak apa-apa dan kami siap asalkan  ada  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  untuk  melakukan  hubungan kerjasama  tetapi  bukanlah  unit  daripada  BUMDes  itu  sendiri,  pengelola mengatakan bahwa mereka sudah lama berdiri sekitar tahun 2012 yang lalu.
Adapun  Pamsimas  ini  juga  bergerak  dalam  bidang  sanitasi,  kesehatan maupun  air  bersih.  Pada  tahun  2008  sampai  dengan  2013  para  pengelola  masih merintis dan penghasilan mereka pun belumlah mengalami kenaikan. Pada tahun 2014  Pamsimas  sudah  mulai  mengalami  peningkatan  hasil  usaha  menurut keterangan  pengelola  beliau mengatakan bahwa  pada  tahun  2015  sampai  dengan sekarang  ini  mereka  sudah  mendapat  penghasilam  hampir  lebih  kurang  Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulannya jika musim panas, sementara di musim  hujan  mereka  mendapat  penghasilan  kisaran  Rp.  8.000.000,00  (delapan juta  rupiah)  perbulannya  bahkan  beliau  juga  mengatakan  bahwa air  minum  yang mereka  kelola  sudah  teruji  oleh  tim  dari  Jepang  yang  turun  ke  desa  mereka sehingga  air  minum  yang  mereka  kelola  banyak  pembeli  yang  datang.  Adapun struktur organisasi Pamsimas adalah sebagai berikut:
Sekretaris Bendahara Anggota I Anggota II Ketua
Sementara Dalam Peraturan Desa Pangkalan Batang Nomor 03 tahun 2015 pasal 47 ayat (2) dijelaskan bahwa  kelembagaan UED SP Sepakat dan Pamsimas Desa  Pangkalan  Batang  yang  ada  dengan  bedirinya  BUMDes  Pangkalan  Batang Jaya  maka  secara  langsung  menjadi  unit  usaha  di  bawah  BUMDes  Pangkalan Batang Jaya.
3. Solusi  Yang  Dilakukan  Untuk  Mengefektifkan  Pelaksanaan BUMDes  Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis
Bedasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  peneliti  lakukan  bersama  Kepala Desa  Pangkalan  Batang  selaku  komisioner  BUMDes,  Badan  Pemusyawaratan Desa,  Pengurus  BUMDes  serta  tokoh  masyarakat  Desa  Pangkalan  Batang  dapat disimpulkan  bahwa  solusi  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  dalam pelaksanaan  BUMDes  di  Desa  Pangkalan  Batang  Kabupaten  Bengkalis  adalah sebagai berikut:
a. Perlunya  mempercepat  agenda  sosialisi  mengenai  Peraturan  Daerah Kabupaten  Bengkalis  Nomor:  No  71  tahun  2017  Tentang  Pedoman Penyertaan  Modal  Pemerintah  Desa  Ke  BUMDes  yang  berasal  dari dana Usaha Ekonomi Desa.
b. Perlunya peran Kepala Desa Pangkalan Batang untuk mengoptimalkan BUMDes  Pangkalan  Batang  Jaya  terutama  mengenai  peralihan  dan peleburan lembaga ekonomi yang telah berdiri ke BUMDes Pangkalan Batang Jaya.
c. Perlunya  peran  dari  Direktur  BUMDes  Pangkalan  Batang  Jaya  yang terpilih dalam optimalisasi BUMDes Pangkalan Batang Jaya.
d. Perlunya  peran  dari  Pengawas  BUMDes  Pangkalan  Batang  Jaya terpilih dalam melakukan pengawasan.
e. Perlunya  bimbingan  secara  berkesinambungan  dari  Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengoptimalkan BUMDes.

## Kesimpulan
1. Pelaksanaan pendirian BUMDes Pangkalan Batang sudah berjalan sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku,  akan  tetapi  masih  ada  persoalan  yang terjadi  yaitu  belum  optimalnya  proses  peleburan  Unit  Usaha  Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) kedalam BUMDes.
2. Adapun faktor-faktor yang mengahambat pelaksanaan BUMDes di Desa Pangkalan  Batang  Kabupaten  Bengkalis  diantaranya  adalah  Faktor yuridis,  faktor  Sumber  Daya  Manusia  yang  berhenti  kerja,  faktor keuangan, penggalian potensi Desa.
3. Sosialisasi  dan  faktor  belum  mau  meleburnya  Program  PAMSIMAS  ke dalam Unit BUMDes Pangkalan Batang  Jaya dan  solusi  yang dilakukan untuk  mengefektifkan  pelaksanaan  BUMDes  Desa  Pangkalan  Batang Kabupaten  Bengkalis  adalah  perlunya  mempercepat  agenda  sosialisi mengenai  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  Nomor:  No  71  tahun 2017  Tentang  Pedoman  Penyertaan  Modal  Pemerintah  Desa  Ke BUMDes  yang  berasal  dari  dana  Usaha  Ekonomi  Desa  Simpan  Pinjam (UED-SP),  Perlunya  Peran  Kepala  Desa,  Direktur  BUMDes,  perlunya peran  dari  pengawas  BUMDes  Pangkalan  Batang  Jaya  terpilih  dalam
melakukan  pengawasan,  perlunya  bimbingan  secara  berkesinambungan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengoptimalkan BUMDes.

## Ucapan Terima Kasih
Dalam penulisan penelitian ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu, selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan  yang sebesar-besarnya kepada:
a. Direktur  Politeknik  Negeri  Bengkalis,  Ir.  Muhammad  Milchan,  MT,  selaku Direktur Politeknik Negeri Bengkalis.
b. Seluruh  rekan-rekan  Dosen  Politeknik  Negeri  Bengkalis  yang  tidak  dapat penulis sebut satu persatu.

## Daftar Pustaka
Pemendes  nomor  04 tahun  2015  tentang pendirian,  pengurusan  dan  pengelolaan,
dan pembubaran badan usaha milik desa.
Pemerintah  Nomor  72  Tahun 2005 Tentang Desa
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  Nomor:  No  71  tahun  2017  Tentang Pedoman  Penyertaan  Modal  Pemerintah  Desa  Ke  BUMDes  yang  berasal dari dana Usaha Ekonomi Desa
Peraturan  Menteri    Dalam    Negeri    Nomor        39    Tahun    2010  Tentang    Badan Usaha  Milik Desa
Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007 UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. https://www.goriau.com/berita/hukrim/hampir-semua-bumdes-yang-mengelola- dana-unit-simpan-pinjam-di-kabupaten-bengkalis-belum-memiliki-izin-ojk- ini-ancaman-pidananya.html