## ANALISIS KELAYAKAN BUKU TEKS PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
KELAS VII KURIKULUM 2013

## Hidayatul Wakhidah dan Deny Setiawan
PPs UNIMED, Universitas Negeri Medan Email : hida.uny.07@gmail.com, geodeny@ymailcom
Abstract : This study is aimed to describe the feasibility of civics textbook for  seventh  grade  in  Curriculum  2013  in  terms  of  aspect  of  the  content/
material, the presentation based on  a scientific  approach, the presentation based  on  an  authentic  assessment,  language,  and  graphic  and  also  factors cause of publication of civics textbook which has not appropriate with the demands of Curriculum 2013. The problems is discussed in this study are how  feasibility  of  civics  textbook  for  seventh  grade  in  Curriculum  2013 reviewed  by  those  various  aspects.  This  study  is  a  descriptive  content analysis.  Samples  were  taken  by  purposive  sampling  technique  which  is civics textbook for seventh grade in Curriculum 2013. Data was collected by questionnaire, documentation, interviews, and literature technique. Data were  analyzed  by  descriptive  statistical  techniques,  statistical  hypothesis with one sample t test, and analysis of qualitative. The results showed: (1) some  aspects  of  the  content  /  material  in  the  textbook  are  still  in  need  of improvement,  (2)  textbooks  generally  has  not  enough  to  encourage  the learning activities carried out by the scientific approach, (3) component of authentic  assessment  has  been  accommodated  in  the  book,  (4)  some aspects of language are still need of improvement, (5) some aspects of the graphics  are  still  need  of  improvement,  (6)  the  factors  that  cause  the emergence  in  the  problem  of  the  book  are  compilation  of  the  textbook  is still trapped on cognitive aspects, civics used as a tool to perpetuate power, and  the  difficulties  to  implement  book  valuation  with  multilevel mechanism.  The  conclusions  acquired  in  this  study  are:  (1)  aspects  of conformity  contents/  materials  and  participation  skills  have  not  complied the  feasibility  standards,  while  civic  knowledge,  intellectual  skills,  and civic dispositons have complied the the feasibility standard, (2) aspects of the  scientific  approach  has  not  complied  the  feasibility  standard,  (3) aspects  of  authentic  assessment  has  complied  the  feasibility  standard,  (4) aspects of language has not complied the feasibility standard, (5) aspect of graphics has not complied the feasibility standard, and (6) the factors that cause  the  emergence  in  the  problem  of  the  book  are  compilation  of  the textbook  is  still  trapped  on  cognitive  aspects,  civics  used  as  a  tool  to perpetuate  power,  and  the  difficulties  to  implement  book  valuation  with multilevel mechanism.
Abstrak :  Penelitian ini  bertujuan untuk  mendeskripsikan kelayakan buku teks  pelajaran  PPKn  Kelas  VII  Kurikulum  2013  ditinjau  dari  aspek  isi/ materi, penyajian berdasarkan pendekatan scientific , penyajian
berdasarkan  penilaian  autentik,  bahasa,  dan  grafika  serta  faktor-faktor penyebab  terbitnya  buku  teks  pelajaran  PPKn  yang  belum  sesuai  dengan
tuntutan Kurikulum 2013. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah  bagaimana  kelayakan  buku  teks  pelajaran  PPKn  Kelas  VII Kurikulum  2013  ditinjau  dari  berbagai  aspek  tersebut.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  deskriptif  analisis  isi  ( content  analysis ).Sampel penelitian  diambil  dengan  teknik purposive  sampling yaitu  buku  teks pelajaran  PPKn  Kelas  VII  Kurikulum  2013.Pengumpulan  data  dilakukan dengan  teknik  angket,  dokumentasi,  wawancara,  dan  studi  pustaka.Data penelitian  dianalisis  dengan  teknik  statistik  deskriptif,  hipotesis  statistik dengan  uji  t  satu  sampel,  dan  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan:  (1)  beberapa  aspek  isi/  materi  dalam  buku  teks  masih membutuhkan  perbaikan,  (2)  buku  teks  pelajaran  secara  umum  belum cukup  mendorong  kegiatan  pembelajaran  dilakukan  dengan  pendekatan scientific ,  (3)komponen  penilaian  autentik  telah  diakomodir  dalam  buku, (4)  beberapa  aspek  bahasa  masih  membutuhkan  perbaikan,  (5)  beberapa aspek  grafika  masih  membutuhkan  perbaikan,  serta  (6)  faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan buku tersebut adalah penyusunan buku teks  masih  terjebak  pada  aspek  kognitif,  PPKn  digunakan  sebagai  alat untuk melanggengkan kekuasaan, dan sulitnya menerapkan penilaian buku dengan  mekanisme  bertingkat.  Simpulan  yang  diperoleh  dalam  penelitian ini  adalah:  (1)  aspek  kesesuian  isi/  materi  dengan  kurikulum  dan keterampilan  partisipasi  belum  memenuhi  standar  kelayakan,  sementara pengetahuan  kewarganegaraan,  keterampilan  intelektual,  dan  karakter kewarganegaraan telah memenuhi standar kelayakan, (2) aspek pendekatan scientific belum memenuhi standar kelayakan, (3) aspek penilaian autentik telah  memenuhi  standar  kelayakan,  (4)  aspek  bahasa  belum  memenuhi standar kelayakan, (5)  aspek  grafika belum memenuhi standar  kelayakan, dan  (6)  faktor-faktor  penyebab  munculnya  permasalahan  buku  tersebut adalah  penyusunan  buku  teks  masih  terjebak  pada  aspek  kognitif,  PPKn digunakan  sebagai  alat  untuk  melanggengkan  kekuasaan,  dan  sulitnya menerapkan penilaian buku dengan mekanisme bertingkat.
Kata kunci : buku teks, PPKn, kurikulum 2013

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan
pendidikan nasional  merupakan  tanggung  jawab pemerintah.  Salah  satu  upaya  yang telah  dilakukan  pemerintah  dalam rangka  meningkatkan  mutu  pendidikan nasional  adalah  mengganti  Kurikulum
2006 dengan Kurikulum 2013.
Kurikulum  2013  menghendaki  agar pendidikan mampu menghasilkan insan Indonesia  yang  produktif,  kreatif, inovatif,  afektif,  melalui  penguatan sikap,  keterampilan,  dan  pengetahuan yang terintegrasi. Ciri ini yang
membedakan  Kurikulum  2013  dengan kurikulum yang ada sebelumnya, yaitu: (1)  pendidikan  merupakan  proses sistematik untuk
meningkatkan martabat  manusia  secara  holistik  yang memungkinkan  potensi  diri  berupa afektif, kognitif, dan psikomotor berkembang  secara  optimal,  (2)  proses pembelajaran  terdiri  atas  lima  kegiatan yang dikenal dengan pendekatan scientific ,  yaitu  mengamati,  menanya, menalar, mencoba, dan membuat jejaring,  serta  (3)  penilaian  dilakukan berdasarkan indicator - indikator
pencapaian  hasil  belajar,  baik  pada domain kognitif, afektif, maupun psikomotor/ penilaian autentik (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012: 25-26). Perubahan kurikulum ini dengan sendirinya menuntut dan mem-
persyaratkan  berbagai  perubahan  pada komponen pendidikan yang lain (Mulyasa, 2013: 6). Salah satu komponen  yang  paling  terkena  imbas dari  perubahan  kurikulum  adalah  buku teks  pelajaran.  Hal  ini  dikarenakan kurikulum  merupakan  acuan  utama dalam pengembangan buku teks pelajaran. Dalam kurikulum disebutkan tujuan  pembelajaran  dalam  bentuk kompetensi - kompetensi yang diharapkan  dicapai  oleh  siswa.Isi  buku teks  pelajaran  merupakan  hasil  analisis dan  uraian  yang  perlu  diketahui  siswa untuk dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan (Sitepu, 2005: 120-121).
Buku teks pelajaran yang beredar  di  Kurikulum  2006  digantikan oleh  buku  teks  pelajaran  Kurikulum 2013.Buku  teks  pelajaran  baru  ini, memiliki  perbedaan  dengan  buku  teks pelajaran kurikulum sebelumnya. Artinya,  buku  teks  pelajaran  yang beredar  idealnya  memiliki  ciri  sesuai Kurikulum 2013, diantaranya: (1) berisi materi dengan aspek kompetesi berimbang  baik  kognitif,  afektif,  dan psikomotor,  (2)  mendorong  proses pembelajaran dengan
pendekatan
scientific , dan (3) mendorong penilaian hasil belajar dilakukan secara autentik.
Buku  teks  pelajaran  Kurikulum 2013  di  jenjang  SD  hanya  ditujukan untuk  kelas  I  dan  kelas  IV,  jenjang SMP untuk kelas VII, dan jenjang SMA untuk  kelas  X.  Khusus  untuk  jenjang SMP  kelas  VII,  buku  teks  pelajaran Kurikulum  2013  yang  telah  diterbitkan di  antaranya  buku  IPS,  IPA,  Bahasa Indonesia,  Matematika,  dan  PPKn. Buku  teks  pelajaran  PPKn  umumya
men-dapatkan  sorotan  yang  berbeda jika  dibandingkan  dengan  buku  teks pelajaran yang lain. Hal ini dikarenakan, sejarah menunjukkan bahwa  buku  teks  pelajaran  PPKn  tidak berisi pesan kurikulum, tetapi berisikan pesan  dan  kepentingan  rezim  penguasa dengan sajian sangat tidak menarik dan formalistik.
Materi-materi yang diajarkan cenderung berbentuk hafalan/ kognitif,  seperti  hafalan  butir-butir tafsir Pancasila (Samsuri, 2011: 2).
Buku teks pelajaran PPKn kelas VII Kurikulum 2013, idealnya memiliki ciri  sesuai  Kurikulum  2013, pertama , berisi  materi  dengan  aspek  kompetensi berimbang  baik  kognitif,  afektif,  dan psikomotor.  Kompetensi  berimbang  ini dalam PPKn dikenal dengan komponen paradigma baru. Terkait dengan paradigma  baru,  Cholisin  (2005:  3) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan  pa-radigma  baru  ini sering  dikenal  sebagai  Pendidikan Kewarganegaraan yang bermutu.
Dikatakan  bermutu  karena  memiliki pengetahuan  ke-warganegaraan  ( civic knowledge ) yang berbasis pada keilmuan  yang  jelas  dan  relevan  bagi masyarakat demokratis, memiliki keterampilan  kewarganegaraan  ( civic skills ),  dan  karakter  kewarganegaraan ( civic  dispositions )  yang  mampu  untuk mengembangkan pembangunan karakter  bangsa,  pemberdayaan  warga negara dan masyarakat kewargaan.
Selama  ini,  buku  teks  pelajaran PPKn  sebagai  buku  wajib  di  sekolah cenderung menggambarkan konsep yang  kuat  tentang  ideologi  negara, konstitusi negara, dan materi lain sesuai narasi  menurut  tafsir  rezim  yang berkuasa  (Kalidjernih  dalam  Sunarso, 2011:  66).  Materi  dalam  buku  teks PPKn  juga  masih  didominasi  oleh aspek kognitif. Hasil penelitian Winarno  Narmoatmojo  menemukan bahwa rata-rata komposisi materi PPKn
untuk  aspek  kognitif  (pengetahuan) mencapai  angka  69,43%,  aspek  sikap (afektif)  sebesar  12%,  dan  aspek perilaku  (psikomotor)  sebesar  20,17% (Narmoatmojo, 2009: 4).
Kedua ,  buku  teks  pelajaran
PPKn  kelas  VII  Kurikulum  2013, mendorong proses pembelajaran dengan  pendekatan scientific .  Menurut Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, pendekatan scientific menuntut  kegiatan  aktif  siswa  untuk mengamati, menanya, menalar, mencoba,  dan  membuat  jejaring  atas apa  yang  mereka  pelajari.  Sayangnya, bahan  ajar  dalam  buku  teks  pelajaran PPKn  belum  memberikan  pemahaman dan  peningkatan  keterampilan  berpikir yang serasi dengan tujuan pembelajaran PPKn.  Kandungan  buku  teks  pelajaran PPKn  juga  tidak  banyak  memiliki muatan  pola  pembelajaran  kontekstual seperti  model  pemecahan  masalah, inquiri sosial, tugas observasi lapangan, dan studi dokumen (Abdulkarim, 2005). Ketiga ,  buku  teks  pelajaran PPKn  kelas  VII  Kurikulum  2013 menyajikan  penilaian  hasil  belajar autentik. Penilaian ini meng- kombinasikan pengetahuan, ke- mampuan,  dan  sikap  dalam  kriteria situasi kehidupan profesional (Muchtar, 2010:  73).  Selama  ini,  evaluasi  dalam buku  teks  pelajaran  PPKn  masih terjebak  pada  tataran  data,  fakta,  dan konsep  yang  sifatnya  umum  (kognitif tingkat  rendah).  Penyajiannya  belum sampai  pada  fakta  dan  konsep  yang sifatnya khusus, aktual, dan kontekstual dengan  kadar  kompetensi  taksonomi yang  tinggi.  Hal  ini  berakibat,  93% guru PPKn hampir seluruhnya menekankan  penilaian  hanya  pada aspek  kognitif,  sedangkan  7%  lainnya
merupakan  gabungan  dari  kognitif  dan afektif.
Buku teks pelajaran PPKn kelas VII Kurikulum 2013, idealnya memiliki tiga  komponen  seperti  yang  telah disebutkan  di  atas.  Sebagai  pelengkap agar  dapat  disebut  sebagai  buku  teks pelajaran yang baik, buku teks pelajaran PPKn Kurikulum 2013 hendaknya juga memenuhi kriteria dari aspek  bahasa  dan  kegrafikaan.  Hal  ini sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  43  ayat (5)  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2013 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan, yang  menyatakan  bahwa  buku  teks pelajaran  harus  memenuhi  kelayakan isi/  materi,  penyajian,  bahasa,  dan kegrafikaan.  Ketiga  komponen  yang telah  disebutkan  sebelumnya  hanya memenuhi  kriteria  buku  teks  pelajaran dari aspek isi/ materi dan penyajian.
Keempat ,  ditinjau  dari  segi bahasa.  Buku  teks  pelajaran  PPKn kelas  VII  Kurikulum  2013,  hendaknya menggunakan  bahasa  yang  mudah dipahami  oleh  siswa.  Bahasa  adalah alat  komunikasi  untuk  menyampaikan materi buku teks pelajaran dari pengembang buku kepada siswa. Sebagai  alat  komunikasi,  bahasa  yang tepat  dapat  memudahkan  pemahaman dan  menimbulkan  atau  meningkatkan motivasi  belajar  (Sitepu,  2005:  123). Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa tingkat keterbacaan buku teks pelajaran PPKn  masih  rendah.  Sebagian  besar siswa  (74,2%)  tergolong  pembaca frustasi/  gagal,  sebagian  kecil  siswa (20,2%) tergolong pembaca sedang dan instruksional,  serta  hanya  ada  5,6% siswa  yang  masuk  ke  dalam  pembaca mudah  atau  independen  (Abdulkarim, 2005).  Artinya,  pilihan  bahasa  yang digunakan  dalam  buku  teks  pelajaran PPKn masih sulit dipahami oleh siswa.
Kelima , ditinjau dari segi kegrafikaan. Grafika buku erat hubungannya  dengan  kualitas  fisik buku. Pembaca cenderung akan melihat tampilan  fisik  buku  sebelum  mereka menginginkan dan tertarik untuk melihat  lebih  jauh  isi  buku.  Buku  teks pelajaran  PPKn  kelas  VII  Kurikulum 2013  hendaknya  memenuhi  kriteria aspek  grafika  yang  meliputi  ukuran buku,  ilustrasi,  tata  letak,  ukuran  huruf dan  spasi,  jenis  huruf,  serta  anatomi buku  (Sitepu,  2012:  127-160).  Salah satu hasil penelitian Sulistyowati tentang  analisis  buku  teks  pelajaran PPKn,  menyatakan  bahwa  kesesuaian ilustrasi pada buku teks pelajaran PPKn masih  terdapat  banyak  kekurangan karena  gambar  yang  disajikan  kurang bermanfaat  bagi  siswa  (Sulistyowati, 2011).
Pemberlakuan  Kurikulum  2013 diharapkan  dapat  membawa  perubahan pada  buku  teks  pelajaran  PPKn, terutama  pada  buku  pokok.  Masih ditemukannya permasalahan - permasalahan  pada  buku  teks  pelajaran PPKn  yang  diterbitkan  pemerintah,
diindikasikan  terjadi  juga  pada  buku teks pelajaran PPKn kelas VII
Kurikulum  2013.  Karena  itu,  perlu dilakukan  penelitian  tentang  analisis buku  teks  pelajaran  PPKn  kelas  VII Kurikulum  2013.  Buku  teks  pelajaran yang  akan  diteliti  terbatas  pada  buku pokok  karena  menjadi  sumber  acuan utama  bagi  guru  dan  siswa  dalam pembelajaran  di  kelas.  Buku  ini  juga menjadi  acuan  bagi  penulis  atau penerbit  buku  yang  akan  menyusun buku  pelengkap.  Buku  teks  pelajaran Kurikulum 2013 ini juga telah disebarkan  ke  sekolah-sekolah  yang menerapkan Kurikulum 2013.

## KAJIAN PUSTAKA
Pasal  1  ayat  (23)  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor
32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan bahwa “buku teks pelajaran adalah sumber pembelajaran  utama  untuk  mencapai Kompetensi  Dasar  dan  Kompetensi Inti”.Sementara, istilah Pendidikan Kewarganegaraan  (PKn),  merupakan terjemahan  dari  bahasa  Inggris civic education atau citizenship  education .
Untuk konteks Indonesia, civic education atau citizenship  education oleh  beberapa  pakar  diartikan  secara luas sebagai Pendidikan Ke- warganegaraan atau Pendidikan Kewargaan  (Winarno,  2010:  1).  Secara terminologis,  Cholisin  dalam  Winarno (2010:  1-2),  mengartikan  Pendidikan Kewarganegaraan  sebagai  pendidikan politik  yang  fokus  materinya  peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses  dalam  rangka  untuk  membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan  Pancasila  dan  UUD  1945 agar  menjadi  warga  negara  yang  dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Pendapat lain mengatakan bahwa  Pendidikan  Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan  demokrasi  politik  yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan  lainnya,  pengaruh  positif dari  pendidikan  sekolah,  masyarakat dan  orang  tua  yang  kesemuanya  itu diproses guna melatih para siswa untuk berfikir  kritis,  analitis,  bersikap,  dan bertindak  demokratis  yang  berdasar Pancasila  dan  UUD  1945  (Somantri dalam  Winarno,  2010:  2).  Sedangkan
Udin Winataputra mengartikan Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai suatu  bidang  kajian  yang  mempunyai objek  telaah  kebajikan  dan  budaya kewarganegaraan,  menggunakan  di- siplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok
serta  disiplin  ilmu  lain  yang  relevan, secara  koheren  diorganisasikan  dalam bentuk program kurikuler ke- warganegaraan, aktivitas sosial-kultural kewarganegaraan,  dan  kajian  ilmiah kewarganegaraan  (Winataputra  dalam Winarno, 2010 : 2).
Dari  berbagai  pendapat  di  atas, buku  teks  pelajaran  PPKn  adalah  (1) buku  standar  yang  disusun  dan  ditulis oleh  para  pakar  di  bidang  ilmu  PPKn,
(2)  digunakan  sebagai  pegangan  pokok atau  pelengkap  dalam  pembelajaran
PPKn, (3) merupakan sumber pembelajaran  utama  untuk  mencapai Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti dalam  pembelajaran  PPKn,  (4)  fokus materinya  adalah  mengatur  hubungan (hak  dan  kewajiban)  antara  warga negara dengan negara agar menciptakan warga  negara  yang  dapat  diandalkan, dan  (5)  bentuknya  berupa  kumpulan lembaran  kertas  terjilid  atau  dalam bentuk BSE.
Fungsi  buku  teks  pelajaran PPKn  adalah:  (1)  menyediakan  sumber belajar  yang  rapi,  kaya,  dan  variatif sesuai  kurikulum  guna  membentuk multidimensional citizenship , (2)
menyajikan  pokok  masalah  yang  kaya dan  variatif  guna  mencapai desirable personal  quality ,  (3)  menyediakan metode  belajar  yang  variatif  untuk mendorong  siswa  aktif  berpartisipasi, kritis,  kreatif,  dan  berbudaya civic culture , (4) menyajikan evaluasi autentik sesuai dengan kehidupan nyata siswa, meliputi pengetahuan ke- warganegaraan, keterampilan ke- warganegaraan, dan karakter kewarganegaraan.
Sesuai  ketentuan  Pasal  43  ayat (5)  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2013 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan, dijelaskan  bahwa  buku  teks  pelajaran
harus  memenuhi  kelayakan  isi/  materi, penyajian,  bahasa,  dan  kegrafikaan. Ketentuan ini berlaku bagi semua buku teks  pelajaran  termasuk  PPKn.  Buku teks  pelajaran  PPKn  yang  berlaku dalam Kurikulum 2013 harus memenuhi  empat  syarat  kelayakan tersebut. Selain itu, buku teks pelajaran
PPKn  juga  harus  mencerminkan  ciri sesuai  Kurikulum  2013,  yaitu:  (1) memungkinkan  potensi  diri  berupa afektif, kognitif, dan psikomotor berkembang secara optimal/ kompetensi  berimbang,  (2)  mendorong proses pembelajaran dengan pendekatan scientific , dan (3) penilaian pencapaian hasil belajar dilakukan pada domain kognitif, afektif, maupun psikomotor/ penilaian autentik (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012: 25-26). METODE Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis isi ( content analysis ). Penelitian deskriptif dimaksudkan  untuk  mengumpulkan informasi  mengenai  subjek  penelitian pada  suatu  periode  tertentu  (Mukhtar,
2013: 11). Informasi itu meng-
gambarkan  bagaimana,  berapa  banyak, sejauh mana dan sebagainya.
Sedangkan analisis isi ( content analysis )  dimaksudkan  untuk  membuat inferensi/  kesimpulan  yang  dapat  ditiru ( replicable )  dan  sahih  mengenai  buku, majalah, koran, undang-undang, laporan  dan  lain-lain  (Mukhtar,  2013:
34-35).  Melalui  penelitian  ini,  peneliti bermaksud untuk
memperoleh gambaran  tentang  bagaimana,  berapa banyak,  dan  sejauh  mana  kelayakan buku  teks  pelajaran  PPKn  kelas  VII Kurikulum 2013.
Penelitian  deskriptif  analisis  isi merupakan  jenis  penelitian  yang  tidak menggunakan  populasi,  tetapi  hanya memiliki  sampel  penelitian.  Sampel
dalam  penelitian  deskriptif  disebut dengan sampel teoretis (Mukhtar, 2013:
23). Teknik pengambilan sampel dilakukan  dengan purposive  sampling , yaitu  penetapan  sampel  penelitian berdasarkan  tujuan  atau  kepentingan tertentu  (Mukhtar,  2013:  95).  Sampel dalam  penelitian  deskriptif  ini  adalah buku  teks  pelajaran  PPKn  kelas  VII
Kurikulum 2013 karena peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan kelayakan  buku  tersebut  dari  segi  isi/ materi, penyajian ( pendekatan scientific dan  penilaian  autentik),  bahasa,  dan grafika.
Teknik pengumpulan data dalam  penelitian  ini  menggunakan angket,  dokumentasi,  wawancara,  dan studi  pustaka.Angket  diisi  oleh  guru PPKn kelas VII untuk memperoleh data tentang  kelayakan  isi/  materi  dan penyajian, ahli bahasa untuk
mengetahui  kelayakan  bahasa,  dan  ahli grafika  untuk  mengetahui  kelayakan dari segi grafika. Dokumentasi dilakukan  dengan  membuat  catatan penting  berkaitan  dengan  penilaian buku.Wawancara dilakukan kepada ahli bahasa dan ahli grafika untuk mengetahui  deskriptor  bahasa  dan grafika  buku  teks  yang  sesuai  untuk siswa kelas VII. Sementara stdi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan sumber  atau  referensi  lain  yang berkaitan  dengan  buku  teks  pelajaran. Data  hasil  penelitian  yang  diperoleh melalui  instrumen  angket  merupakan data  kuantitatif.  Data  ini  dianalisis secara statistik deskriptif dan pengujian hipotesis  dengan  “ student’s T  statistik” (uji t satu sampel). Sementara data hasil dokumentasi,  wawancara  dan  studi pustaka, akan dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian terhadap buku  teks  pelajaran  PPKn  Kelas VII Kurikulum  2013  terangkum  dalam Tabel 1. Tabel 1. Hasil Penelitian terhadap Buku Teks Pelajaran PPKn Kelas VII Kurikulum 2013 No Aspek Kelayakan Harapan Kenyataan 1 Isi/ materi a. Memenuhi aspek kesesuaian isi/ materi dengan kurikulum b. Memenuhi komponen paradigma baru ( civic knowledge, intellectual skills,  participation  skills, dan civic dispositions ) a. Aspek kedalaman materi,  keluasan  materi, keterpaduan pokok bahasan,  keseimbangan materi, dan alokasi waktu belum sesuai dengan kurikulum. b. Komponen civic knowledge,  intellectual skills , dan civic dispositions telah memenuhi standar kelayakan, sementara komponen participation skills masih membutuhkan perbaikan.
2 Pendekatan scientific Mendukung proses pembelajaran dengan 5M (mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membuat jejaring) a. Kegiatan menanya masih  didominasi  guru dengan pertanyaan berpikir tingkat rendah. b. Menalar  masih  terbatas pada mengumpulkan ide,  belum  sampai  tahap konstruktivistik. c. Penyajian kegiatan mencoba  masih  sangat terbatas 3 Penilaian auentik Penilaian hasil belajar menuntut partisipasi nyata siswa,  baik  kognitif,  afektif, dan psikomotor secara terpadu. Telah  diakomodir  dalam buku,  penyajian  di  akhir setiap bab dalam bentuk uji kompetensi (kognitif), penilaian afektif, dan praktik kewarganegaraan (psikomotor). 4 Bahasa Memenuhi  aspek  bahasa  dan keterbacaan a. Beberapa  aspek  bahasa seperti kelugasan bahasa,  struktur  kalimat, komunikatif,  mendorong berpikir kritis, dan keruntutan  alur  berpikir masih membutuhkan perbaikan. b. Beberapa  istilah  mental proses  digunakan  tanpa diikuti material prosesnya. c. Gaya hit  and  run masih ditemukan sehingga pembahasan suatu pokok  bahasan  menjadi kurang runtut. 5 Grafika a. Memenuhi  kualitas  fisik buku b. Gambar  sampul  dan  isi hand made (buatan tangan) a. Beberapa  aspek  grafika seperti perbandingan ilustrasi  dengan  teks, kesesuaian ilustrasi dengan teks, dan anatomi sampul belakang masih membutuhkan perbaikan. b. Gambar sampul dan gambar isi sebagian besar  adalah gambar jadi.
Pemberlakuan  Kurikulum  2013 diharapkan  dapat  membawa  perubahan pada  buku  teks  pelajaran  PPKn, terutama  buku  pokok  agar  menjadi lebih baik. Sayangnya, masih ditemukan  juga  buku  teks  pelajaran PPKn  yang  belum  sesuai  dengan tuntutan  Kurikulum  2013.  Keadaan  ini dapat  disebabkan  oleh  berbagai  faktor. Pertama , penyusunan buku teks pelajaran  PPKn  masih  terjebak  pada aspek  kognitif  yang  menyebabkan kompetensi berimbang dalam Kurikulum  2013  belum  tercapai.Pada buku  teks  pelajaran  PPKn  Kelas  VII Kurikulum 2013, komponen pengetahuan  kewarganegaraan  ( civic knowledge ) dan keterampilan intelektual  ( intellectual  skills )  telah diakomodir  di  dalam  buku  teks pelajaran, tetapi komponen keterampilan  partisipasi  ( participation skills )  belum  cukup  memberikan  bekal kepada siswa untuk memiliki keterampilan partisipasi. Meskipun sebagian besar komponen keterampilan intelektual  ( intellectual  skills )  telah diakomodir  di  dalam  buku  teks tersebut,  tetapi  dominasinya  masih kepada  kemampuan  berpikir  tingkat rendah  ( lower  order  thinking  skills ). Idealnya,  buku  teks  pelajaran  PPKn
Kurikulum 2013 memiliki ciri kompetensi  berimbang,  tetapi  hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen  kognitif  lebih  mendominasi dibandingkan komponen keterampilan. Kedua, PPKn mengalami penyimpangan  visi  dan  misi  karena dijadikan  sebagai  alat  penguasa  untuk melanggengkan  kekuasaan  (Sunarso, 2011: 3). Kebijakan kurikulum bukanlah  sesuatu  yang  netral  karena merupakan hasil interaksi antara pemerintah,  masyarakat,  dan  pendidik profesional yang saling mem-
perebutkan  kepentingan.  Keadaan  ini
menjadi  relevan  ketika  perjalanan PPKn dikembangkan sesuai kepentingan pemerintah (Samsuri, 2013: 3).
Tiga , sulitnya menerapkan penilaian  buku  teks  pelajaran  dengan menggunakan  mekanisme  bertingkat karena  membutuhkan  banyak  biaya, waktu, dan tenaga. Akibatnya, terdapat beberapa  bagian  buku  yang  belum memenuhi standar kelayakan. Mengingat buku yang dinilai jumlahnya sangat banyak, maka proses penilaian  tidak  dapat  dilakukan  tahap demi  tahap  sebagaimana  idealnya. Penilaian  yang  ideal  adalah  setiap penilai  membaca  secara  detail  kalimat demi  kalimat,  menandai  yang  salah/ kurang,  memberikan  saran  perbaikan, menunjukkan sumber - sumber penunjang yang relevan, menyampaikan kekeliruan pada penerbit/pengarang,  meminta  penerbit/ pengarang untuk melakukan perbaikan, dan  hasil  perbaikan  dinilai  ulang  oleh tim  penilai.  Prosedur  yang  sangat panjang  ini  mengandung  kelemahan  di mana penilaian yang dilakukan menjadi kurang  akurat  dan  tidak  teridentifikasi dengan  baik  jika  ada  kesalahan  pada buku  yang  dinilai  (Supriadi,  2001: 191).

## SIMPULAN
Ada  beberapa  kesimpulan  yang dapat  diambil  dari  analisis  kelayakan buku  teks  pelajaran  PPKn  Kelas  VII Kurikulum  2013,  yaitu: Satu ,  ditinjau dari  segi  isi/  materi,  isi/  materi  buku teks  pelajaran  secara  umum  belum memenuhi  standar  kesesuaian  isi/ materi dengan kurikulum. Ditinjau dari komponen  paradigma  baru  PPKn, komponen pengetahuan ke- warganegaraan  ( civic  knowledge )  dan keterampilan  intelektual  ( intellectual skills )  secara  umum  telah  memenuhi
standar  kelayakan  karena  sebagian besar substansi inti komponen pengetahuan  kewarganegaraan  ( civic knowledge ) dan keterampilan intelektual  ( intellectual  skills )  telah terakomodir  dalam  buku teks pelajaran tersebut.  Hanya  saja,  keterampilan kognitif  tingkat  rendah  ( lower  order thinking skill)  lebih  mendominasi dibandingkan  keterampilan  kognitif tingkat  tinggi  ( higher  order  thinking skill ). Komponen keterampilan partisipasi  ( participation  skills )  secara umum belum memenuhi standar kelayakan. Sementara, komponen karakter kewarganegaraan ( civic dispositions )  yang  ingin  ditanamkan dalam  diri  siswa  agar  dilaksanakan ( doing ) dan menjadi kebiasaan (habbit ) telah  diakomodir  oleh  buku  teks tersebut.
Dua , ditinjau dari aspek penyajian berdasarkan pendekatan scientific ,  buku  teks  pelajaran  secara umum belum cukup mendorong kegiatan pembelajaran dilakukan dengan  pendekatan scientific .Metode pembelajaran yang mendorong kegiatan  pembelajaran scientific masih disajikan  secara  terbatas.  Metode pembelajaran  yang  sudah  ditampilkan antara lain portofolio, problem solving , dan simulasi.
Tiga , ditinjau dari aspek penyajian berdasarkan penilaian autentik,  buku  teks  pelajaran  secara umum telah memenuhi standar kelayakan dari segi penyajian berdasarkan  penilaian  autentik.  Dalam buku teks pelajaran ini dapat ditemukan penilain afektif untuk mengevaluasi  sikap,  uji  kompetensi untuk  mengevaluasi  pengetahuan,  dan praktik kewarganegaraan untuk mengevaluasi  keterampilan.  Semuanya disajikan secara komprehensif di dalam sebuah  penugasan  di  akhir  setiap  bab yang disajikan.
Empat, ditinjau  dari  aspek bahasa,  buku  teks  pelajaran  PPKn secara umum belum memenuhi standar kelayakan  dari  segi  bahasa  dan keterbacaan.
Lima ,  ditinjau  dari  segi  grafika, buku teks pelajaran PPKn secara umum belum  memenuhi  standar  kualitas  fisik buku yang baik.
Enam ,  ada  beberapa  faktor penyebab munculnya buku teks pelajaran  PPKn  yang  belum  sesuai dengan  tuntutan  Kurikulum  2013, yaitu:  (1)  penyusunan  buku  teks pelajaran  PPKn  masih  terjebak  pada aspek  kognitif,  (2)  PPKn  sering mengalami penyimpangan visi dan misi karena  dijadikan  sebagai  alat  penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Kebijakan  kurikulum  merupakan  hasil interaksi antara pemerintah, masyarakat,  dan  pendidik  profesional yang saling memperebutkan kepentingan  sehingga  dengan  mudah, materi  PPKn  dikembangkan  sesuai kepentingan pemerintah, dan (3) sulitnya menerapkan penilain buku teks pelajaran dengan menggunakan mekanisme bertingkat karena membutuhkan  banyak  biaya,  waktu, dan tenaga.
Dari  simpulan  penelitian  yang telah  disebutkan  di  atas,  ada  beberapa saran  yang  dapat  direkomendasikan untuk  perbaikan  buku  teks  pelajaran PPKn  di  waktu  yang  akan  datang. Pertama ,  bagi  sekolah,  guru,  dan siswa,  sebaiknya  lebih  bijak  dalam menggunakan  buku  teks  pelajaran PPKn  dengan  cara  melengkapinya dengan  berbagai  sumber  belajar  yang lain. Hal ini bertujuan untuk melengkapi  dan  menutupi  kekurangan dari  buku  teks  yang  digunakan  serta melatih guru dan siswa untuk menggunakan  berbagai  sumber  belajar (multi sumber).
Kedua ,  bagi  penulis/  penerbit buku,  penyusunan  buku  teks  pelajaran PPKn  lebih  memperhatikan  batang tubuh  ( body  of  knowledge )  dari  PPKn itu  sendiri  agar  tidak  hilang  akar keilmuannya. Kegiatan dalam pendekatan scientific seperti  menanya, menalar, dan mencoba/ experimenting lebih banyak dimunculkan.  Aspek  penilain  kognitif, sebaiknya  memperhatikan  kemampuan siswa  berpikir  tingkat  tinggi  dan berpikir  kritis.  Aspek  kebahasaan  dan grafika  sebaiknya  dikemas  semenarik mungkin,  disesuaikan  dengan  per- kembangan siswa, dan mampu memotivasi  siswa  untuk  mempelajari buku tersebut hingga tuntas. Tiga , bagi Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan,  dalam menentukan  buku  teks  pelajaran  PPKn yang  layak,  terdapat  berbagai  macam aspek  yang  harus  diperhatikan  dan membutuhkan  proses  penilaian  yang panjang.  Jika  buku  teks  pelajaran  dan aspek-aspeknya yang dinilai jumlahnya banyak  dan  mendetail,  sedangkan mereka  kekurangan  biaya,  waktu,  dan tenaga,  maka  mereka  dapat  meminta tambahan sumber daya dari pemerintah baik dana maupun manusia.
Empat ,  bagi  pemerintah  selaku pengambil kebijakan, buku teks pelajaran  PPKn  sebaiknya  benar-benar memuat pesan untuk membentuk warga negara yang dapat diandalkan ( desirable personal quality ) sebagaimana tuntutan konstitusi nasional.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdulkarim, Aim.  2005. Analisis  Buku Teks  PPKn  dan  Implikasinya dalam  Pengembangan  Bahan Ajar yang Dapat Memberdayakan Keterampilan Berpikir  Siswa .  Disertasi  tidak diterbitkan.  Bandung:  Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Cholisin. 2005. Pengembangan Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan . Makalah disampaikan  pada Training  of Trainers (ToT)  Nasional  Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diselenggarakan  oleh  Direktorat Pendidikan  Lanjutan  Pertama (PLP) Dirjen Dikdasmen Depdiknas, Asrama Haji Surabaya,  tanggal  3  –  17  Mei 2005 (tahap I) dan tanggal 6 – 20 Mei 2005 (tahap II). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.2012.  Bahan  Uji Publik Kurikulum 2013, (http://akhmadsudrajat.files.word press.com,  diakses  27  Januari 2014). Muchtar,  Hartati.  2010.  Penerapan Penilaian  Autentik  dalam  Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan. Jurnal Pendidikan Penabur .  No.14/  Tahun  ke-9/ Juni 2010, (http://www.bpkpenabur.or.id, diakses 30 April 2013). Mukhtar. 2013. Metode Praktis Penelitian  Deskriptif  Kualitatif .
Jakarta: GP Press Group.
Mulyasa.  2013. Pengembangan  dan Implementasi  Kurikulum  2013 . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Narmoatmojo, Winarno. 2009. Perkembangan Mutakhir Pendidikan  Kewarganegaraan  di Indonesia, (http://winarno.staff.fkip.uns.ac.i d, diakses 2 Mei 2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun
2005  tentang  Standar  Nasional
Pendidikan. 2013. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor  65  Tahun  2013  tentang
Standar  Proses  Pendidikan  Dasar dan  Menengah.  2013.  Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Samsuri.  2013. Paradigma  Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013. Makalah disampaikan  pada  kuliah  umum Program Studi Pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan, FKIP  Universitas Ahmad  Dahlan di  Yogyakarta  pada  tanggal  15 September 2013. Samsuri.  2011. Model  Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk  Membangun  Kompetensi Warga Negara . Makalah disampaikan  dalam  kajian  kuliah umum  di  Program  Studi  PPKn, FKIP, Universitas Ahmad Dahlan,  Yogyakarta,  9  Mei  2011 dan  pernah  disajikan  dalam kajian  mandiri  kewarganegaraan di  Program  Studi  PIPS,  Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan  Indonesia  Bandung, Semester Genap 2008/2009. Sitepu,  B.P.  2005.  Memilih  Buku Pelajaran. Jurnal Pendidikan
Penabur ,  No  04/  Tahun  IV/  Juli
2005,
(http://www.bpkpenabur.or.id,
diakses 14 Februari 2013). Sulistyowati. 2011. Analisis Buku Teks Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)  Kelas  IV  Sekolah  Dasar (SD)  di  Kota  Malang .  Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Negeri Malang. Sunarso.  2011. Laporan  Penelitian: Pendidikan  Kewarganegaraan  di Indonesia, Kajian Tentang Perkembangannya  Pada  Tiga Orde .  Yogyakarta:  Universitas Negeri Yogyaarta, (http://staff.uny.ac.id, diakses tanggal 24 Desember 2013 Supriadi,  Dedi.  2001. Anatomi  Buku Sekolah Di Indonesia, Problematik Penilaian, Penyebaran,  dan  Penggunaan Buku  Pelajaran,  Buku  Bacaan, dan  Buku  Sumber .  Yogyakarta: Adicita Karya Nusa Winarno.2010. Merekonfigurasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)  di  Indonesia  sebagai Pendidikan Kebangsaan dan Pendidikan  Demokrasi .  Makalah disajikan dalam Internship Nasional Dosen dan Guru Pendidikan Kewarganegaraan, Kerja Sama Deputi Seswapres RI bidang  politik  dengan  MKU UNS,  Solo,  tanggal  17  April
2010.