## IZIN POLIGAMI  DAI-AM TINJAUAN FIKIH

## DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Ali Tigilatno

## Abstract
Th gnvnnmt dSned sorrre ,,orm! ot doing plgary conrideritg its negatiw ffeds. One  of tln nqthvmnts b a lieean for fuing pfigary Inn tlx Btngio*t Ad. Tbb bw oJprtatsion  ontains sone bneftsfor thfani! espeial! pnaaingtlx ngltt { th ehildnn and th wfe
Kata kunci: iAh pnga"?| htfun pontl, fkih
.d Pendahuluan
Ada dua kata  yang konon amat dibenci  kaum perempuan, yakni  dicerai dan dimadu. Diceraikan ditakuti karena bayang- bayang menladi janda yang dengan segala gosip dan predikat tak sedap lainnya, sedang dimadu  menyiratkan sebgaian hak-haknya harus 'dibagi'  dan 'direbut'dengan madunya  yaog tentu saja dira- sakan 'menyakitkan'  bagi sebagian besar  wanita.
Bagi kaum lakilaki (pata  suami), berpoligami  mungkin dirasakan  sebagai  suatu hak  privilege  yang menantang  sekaligus mengasikkan.  Sehingga  pada umumnya  kaum pria dapat mema- hami dan menyetujui  poligami. Will  Durant seorang  sejarawan dari Inggris bahkan  pernah  menyatakan: "Man  by nature is polygamous," sebuah pernyata^t ylr.g barang kali lebih banyak benarnya dibanding salah nya.
Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009 225
Di Indonesia, poligami dibatasi dan diatur sedemikian rupa sehingga  pelaksanaannya cukup  sulit  dan terbatas. Karena  prose- durnya  yang dirasa cukup berat dan 'jlimet', seperti keharusan izin  terlebih dahulu  ke PA, tidak jarang sebagian  masyarakat memilih jalan pintas dengan melakukan nikah sirri yang disinyalir semakin marak dan bertambah. Model penikahan poligami 'liar' ini terkadang kurang disadari  akibat-akibat buruk di kemudian hari terutama bagi isteri ftedua dst)  dan anak-anaknya.
Tulisan ini mencoba  menjelaskan  kedudukan izin poligami ke Pengadilan Agama dalam sebuah perkawinan poligami dalam perspektif  hukum Islam (fikih) dan hukum positif di Indonesia.

## B. Pengertian dan Sejarah Poligami
Poligami merupakan praktik  pemikahan kepada lebih dari satu suami atau isteri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan)  sekaligus pada suatu waktu.  Terdapat  tiga variasi atau bentuk poligami, pertama poligini yakni seorang pria memiliki beberapa isteri sekaligus,  kedua poliandri  yakni seorang wanita memiliki beberapa  suami  sekaligus, dan  ketiga ap,^ y^ng disebut dengan pernikahan kelompok (grotp nariage), yaitu pernikahan kombinasi antara poligini  dan poliandri.l Dari ketiga bentuk tersebut,  poligami'z  adalah bentuk petkawinan  yang  paling banyak ditemukan,  walau  ketiga-tiganya pernah dan masih ada dipraktikkan  sampai masa  sekarang ini. Walaupun  diperboleh- kan  dan telah dipraktikkan dalam beberapa agama dan kebuda- yaan, poligami ditenang oleh sebagian kalangan yang lain, terutama kaum feminis menentang poligini, karena mereka menganggap poligini sebagai bentuk penindasan dan diskriminasi  kepada  kaum wanita.3
I Pembahesan lcbih  laniut baca Titik Ttiwulan Tutik & Triaoto, Poligani Pmpknf Pdihatal Nik/b, cet. I (akana: Pustaka  Raya, 2NT),  hd-  44 dan seterusnla.
'z Dalam tulisan ini kata poligini  dimaknai sama dengan poligami.  Dalam tulisan lebih  laniut,  kata  poligami  lebih  sering  dipakai  dadpada  kata  poligini  mengingat kata atau istilah po)igami lcbih  familiar dalam  penggunaan  sehari-hari di maslarakat  Indonesia.
! nary.uik;pedia.orydiakses  12 Nopember 2007.
Al-Manlhil, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009 226
Secara etimologis poligami berasal dari bzhxr Yunrm Pohs yang berarti banyak  dan gartlt y^ig berarti perkawinan. Secara harfiah  poligarni berani suatu  perkawinan  banyak  atau lebih dari satu pasang.  Sedang yang dimaksud di sini  poligami  adalah sebuah bentuk  perkawinan di mana  dalam waktu  yang  bersamaan seorang pria atau suami memiliki  lebih dari satu isteri. Sedang jika seorang isteri yang memiliki suami lebih dari satu lazim disebut dengan poliandri.a
Berbicara poligami sebenamya  usianya  sudah  sangat tua, setua peradaban umat manusia itu sendiri. Salah besar iila ada orang yang menuduh  bahwa  Islamlah  yang  mengintrodusir  penama  kali pemi- kahan poligami ini. Karena nun jauh sebelum Islam  diturunkan praktik poligami  sudah dikenal dan cukup  'melembaga' di berbagai agama maupun budaya masyarakat di hampir seluruh duoia.s Di masyarakat Barat purbakala,  poligami  dianggap sebagai  suatu kebiasaan karena lazim  dilakukan  para raja yang  melambangkan ketuhanan,  sehingga masyatakat  menganggapnya  sebagai  sebuah perbuatan suci.5
Di kalangan umat Hindu, potigami  juga cukup  dikenal dalam arti banyak dipraktikkan seiak zaman dahulu. Demikian  iuga di kalangan  Bangsa Israel, potigami  sudah  ber)alan  sejak zaman Nabi Musa AS yang tetus dipraktikkan tanpa  ada  batasan isteri yang dapat diperisteri  oleh seorang laki-laki.  Kemudian Talmud di Jerusalem membatasinya sampai iumlah seorang suami mampu memelihara isteri-isterinya dengan baik.  Meskipun para Rabbi menasihatkan supaya berpoligami  tidak lebih dari  empat  orang isteri, namun kaum Ikarait  tak mengakui  pembatasan itu.?
'Untuk peogcrtien secera €timologis, lebih jauh  dapat dibaca dalam Erilh4di Indoncsia, (rkarta Ichtiat Baru Van  Hoeve, 1984), Y: 2736.  Departemen  Pendidiken dao Kebndayean R[, Kznu Bsar Babau lafurctia {tktnr; Balai  Pustaka"  1988), hd. 693. 5 Titik Tri*ulao Tutik &-fiznto, Polgani Pcnpbif Pnikztan  Ni*ah, cet. 1 q^k^tt^l Pustaka  Raya, 2007), hal. 56. 6 Syed Ameer Ali, Tk SPifi of kla,, (Delhi  : Idarah-l  Adabiyat-I  Delli, 1978),  hal. 222. 7 lbid,. hd. 223.
227
Al-Manlhii,  vol. 3 No. 2, JuIi - Desember  2009
Menurut penuturan Nasarudin Umar, hampir semua agama dalam perkembznga  ny^ cenderung melarang  atau sekurang- kurangnya  memberikan pembatasan ketat terhadap poligami. Agama Hindu, Budha,  Yahudi, dan Nasrani semula memberikan  pengakuan terhadap  eksistensi poligami.  Menurutnya, ^g m -a;g tn^ tersebut terpengaruh  dengan  adanya asumsi budaya  masyarakat yang menganggap bahwa makin banyak isteri seseorang maka dirasa makin tinggi status  sosial yang diraih oleh laki-  laki tersebut. Pusat-pusat peradaban dunia di masa lampau seperti Babilonia, Syiria, dan Mesir juga telah lama mengenal dan mempraktilkan poligami.  Raja-rzia mereka  sudah terbiasa  melakukan poligami, bahkan di Cina,  laki- laki  mempunyai isteri 3000 orang adalah  sesuatu  yang dianggap lumrah. Demikian pula agama besar  sebelum Islam sepeni Hindu, Budha, Yahudi dan  Nasrani telah  memberikan pengakuan  terhadap eksistensi poligami.
Banyaknya isteri pada masa-masa klasik tersebut menjadi indikator dalam  penentuan  starus sosial  seseoraflg. Dalam  Bibel tidak  ditemukan ^y^t y^ng secara tegas menolak  atau melarang poligami. Dalam  Bibel  diceritakan  bahwa King Solomon (i.{abi
Sulaiman) mempunyai isteri sebanyak 700 orang.
Larangan poligami dalam  agama Kristen muncul kemudian setelah  renaisans, pada saat hukum-hukum gereja banyak  menga- dopsi  hukum-hukum Romawi,  sementara hukum  Romawi banyak dipengaruhi  oleh para pemikir humanis, terutama setelah Kaisar Yustianus  menetapkan Corp* btis Cirik (biasa disebut Corpu ltis Yrstianxs)  yang memuat hukum-hukum kekeluargaan (al-Abwil al- Sbakbsilllah).
Bertolak dari Romawi, akhirnya hukum-hukum  tersebut menyebar ke berbagai  pelosok penjuru dunia dan dikembangkan oleh imperialisme  Barat,  seperti Napoleon yang terkenal  dengan code ciril yang dalam hal perkawinan menganut  asas monogami.
Napoleon  Bonaparte  yang  menladi simbol kekuatan Perancis menerapkan code ciyil ke berbagai negara  jaiahannya.  Dalam
228
Al-Man;hii, Vol. 3 No. 2, Juli , Desember  2009
seiarahnya, Perancis pernah  meniaiah  Belanda yang kemudian Belanda menlajah Indonesia.  Ketika  menialah Indonesia  itulah Belanda  menerapkan Bwyerlfk lYctbook @$, yang ,uga menganut asas monogami.8

## C. Tata Cara Poligami
Dewasa ini beragam sikap  yang ditunjukkan oleh negara- negal^ y^ng mayoritas  penduduknya  beragama Islam dalam menyikapi, mengatur  dan memperlakukan  poligami. Ada yang melarangnya secara ketat dan tegas dan bahkan  mengkriminalkan bagi  pelakunya  seperti  yang ditunjukkan oleh Turki dan Tunisia.e Ada yaog tidak melarangnya  sama sekali, namun membatasinya dengan  sejumlah syarat yang  cukup  berat, silap seperti inilah yang kebanyakan diambil  oleh negara-negara muslim termasuk  Indonesia.
Sedang sebagian yang lain mengambil sikap cukup bermudah-mudah dalam  hal ini, po[gami  diperbolehkan sepanjang sesuai dengan aturan fikih pada umumnya.ro
Di Indonesia, poligami diatur  dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan khususnya pasal4 dan  5. Dalam pelaksanaannya, ketentuan  dimaksud  dilengkapi  dengan  PP No. 9/1975 khususnya pasal ,10 dan  seterusnya."  Khusus untuk PNS, pengaturan  poligami ditambahkan secara lebih operasional  dan ketat dengan dikeluarkan- nya PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegwai  Negeri Sipil yang  disempumakan  dengan PP Nomor 45 Tahun 1945 tentang Perubahan  atas Peraturan
3 Lihat Nasarudio  Umar,  "Telaah Poligini," dalam ,'ttt'.an/otu.to.;d.  diakses 12 Nopember 2007. 'q Lihat Siti Musdah Mulia, "Menuiu Hukum  Perkawinan  yaog Adil:
Membcrdayaken Pcrcmpuan  Indonesia,"  dalam Sulistyowati  Irianto @d), Pmnpaaa & Hthtm, cet. I flakart* Yayasen Obor,  2006), hal. 136-137. '0 l-ebih jauh lihat Tahit MzhmooA, Fani! l,.ot  B$orn in Tbc Mdin lVorll @ombay: NIr{ Tripathi  PVT Ltd., t.t.); iuga bukunya  yeng betiudul Paonal lzp h ltlamit  Comtriu (Ncw Dclhi: Acaademi of I-aw  end Religion, 1987). " Lihat Amiur  Nuruddio  dan Akmel Tarigan, Hxtu', Pcrdata I an y'i  Indoactia, cet. 2 flakarta:  Preflzda  Kencana, 2000), hd. 161 dan setcrusnya.
Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli  - Desember  2@9 229
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Petcemian bagi Pegawai Negeri Sipil.l'z
Pada dasamya Undang-Undang  perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami,  yakni seorang pria dan  atau seorang wanita dalam satu waktu hanya boleh memiliki satu isteri/suami.
Namun dalam kondisi tertentu,  celah pintu poligami terbuka  bagi pria  yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk  berpoligami. Seorang suami  yang bermaksud melakukan  poligami atau beristeri lebih  dari seorang wajib  mengajukan permohonan secara ternrlis disertai  alasan- alasannya seperti  ternrang dalam pasal 4 dan 5 UUP Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 PP Nomor 9 tahun 1975.11
Adapun  permohonan  dimaksud ditujukan  kepada pengadilan agama di daerah tempat  tinggalnya  dengan  membawa  kutipan Akta Nikah dan surat-surat izio yartg dibutuhkan. Di samping  harus mengajukan izin poligami sebagaimana diatur dalam pasal 40 PP No. 9/1975, seorang  suami  yang ingin berpoligami  harus memenuhi sejumlah s1'arat seperti diatur dalam  pasal  4 ayat 2 UUP,1a yang disebut dengan  syarat alternatif,  artinya syarat  yang tidak harus  dipenuhi semuanya, namun cukup jika salah satu ada maka dianggap sudah memenuhi syarat.  Berbeda  dengan ketentuan pasal  4 ini, maka ketefl-
'2 Poligami di Indonesia sebenarnya tidak banyak pelakunya. Sebelum  ada UUP atau  PP No. 10, iumlah  pctkawinan poligami  tak lebiH dad 5%. Setelah kcluarnya UUP  dao PP No. 10, jumlah  tersebut scmakin menurun.  Namun  jumlah poligami'liar' boleh  jadi  lebih  dari yang  tercatat resmi di Pengadilan  Agama. Nani Scrwotdt," Scmizar on L-an)', hd. 34 sebageimana dikutip  oleh Azlrmardi Azra, '"f\te Indonesian Marriage Lzw of '1974t Ao Iostitutionalization of The Shari'a fot Sosial Changes," dalam  Arskal Salim & Azyumardi Azra @d.),  Shai'a and Politict in Modcm bdonuia ( Siogapore : Institute of Southeast Asian Studies,  2003), hal. 89. 13 Baca lebih rioci dalam Sudarsono, Htkm Ptkavirur Naional, cet. -1, Qakena: Rineka Cipta,  199-l), hal.  27 dao seterusoya. I Syarat-syarat terscbut  adalah: (i) isteri  tidak  dapat  mcnjalankan kewaiibannl,a sebagai isteri; (ii) isteri  mendapat  cacat  badan atau penlukit yang tidak  dapat disembuhkan; dan (iii) Istcri tidak  dapat  mclahirkan  keturunan.  Lihat  Ahmad  Rofig, HrAm lthn di ladonsio, cet.4 (akana: Raja Grafindo Persade, 2000), hal. 171;  Zarrruddin A\, H*tn Pctdata Islan di Indoncsia, cct. 2 (Jakarta: Sioar Grafika,  2006),  hal. 47; Nuruddin & Taigm, Hrbtn Pcrdata lian,hal. 162:Titik  Ti,ontlan  Tutik & Trianto, Poligani Pttspc*nf Perihzlzr  Nikah,  cet. 1 (akana: Pustaka Raya,200D, hal. 137 dan seterusnva.
230 At-Man;hii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009
tuan pasal 5 ryat I drn 2 yang bersifat kumulatif, artinya semuanya harus ada dan dipenuhi.
Terkait  dengan ptosedur poligami, ketentuan  mengenai hal ini dapat  dibaca  pada PP No. 9/1975 pasal 40. Selaniumya,  pengadilan memeriksa permohonan izin tersebut  sebagaimana diatur dalam pasal 41 PP No. 9/1975.
Dari berb"gi aturan, syarat dan ketentuan  mengenai poligami dapat disimpulkan, Indonesia  termasuk negara muslim yarig membo- lehkan poligami dengan  melakukan  pembatasan dan pengetatan tetf adinya praktik tersebut.rs
D. Kedudukan Izin Poligami  Menurut Fikih dan Hukum Positif
Menurut  hukum  Islam klasik (fikih), tidak ada  keharusan untuk melangsungkan poligami, tidak ada aturan-aturan seperti termuat  dalam berbagai  peraturan petundangan sekarang ini, termasuk di antzrznya  keharusan  mengaiukan izin petmohonan poligami  ke Pengadilan Agama.  Pelibatan institusi Pengadilan Agama  sepeni  yang ditentukan  dalam UUP sama sekal.i tidak ada preseden historis dalam kitab-kitab 6kih.t6 Sehingga dalam praktik terkadang  kurang dipatuhi  oleh sebagian umat Islam karena dianggap tidak sejalan  dengan  kesadaran hukum mereka.
Hukum Islam  'hanya' mensyaratkan  adanya keadilan dari suami  yang oleh jumhur ulama dimaknai secara  agak longgar yakni  keadilan sebatas menyangkut persoalan fisik material  sepeni masalah  sandang, pangan,  papan dan giliran. Umumnya para
't Adanya  aturan yang kctat  dan dirasakan mempcrsulit sebagian kal&gao yang ingio  berpoligami, beberapa waktu lalu ade  gugaten \n$k rnel^k:uk^n j"dicial  ftti.a, ke MK (Mahkamah Koostitusi)  agrr pasal-pasal y.og mcrgatu! atau lebih tepatoye membatasi poligami ditiojau ulang. Pengejunya  adalah Ir{. losa seorang  wiraswasta  d1ri Jakata. Permohooan Insa ini tidak  dikabulkan oleh MK melalui putusao No. 12/ PUU-V,/2007  yang dibacakan pada hari Rabu 3 Oktobet  2007. Baca berita seutuhnya d^lun wLat'"ahAarrabhotutitrli.90.id.
'6 Nurudin  dan 'laigao, H*un Pcrdata Lhtr, htl. 162-
231
Al-Manihij, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009
ulama fikih berpandangan  bahwa  poligami adalah boleh bahkan  tak sedikit yang beranggapan sebagai  sebuah  sunnah Nabi SAW  dan 'ibadah'dan  menjadi  hak'istimewa' seorang  suami  tanpa persyaratan yang  macam-macam  dan menlmlitkan itu.17
Namun  demikian, berdasarkan pinsip maslabat ntrsalat,  odak ada halangan bagi penguasa (pemerintah)  untuk  menetapkan sebuah aturan  atau pembatasan sepanjang hal iru didasari atas kepentingan umum  yang lebih luas  dan lebih menjamin kemaslahatan  dan ketertiban  masyarakat  luas. Seorang penguasa dapat saja melarang,
membatasi, mengatur sebuah ketentuan dalam  agama  yang hukumnya mubah dengan alasan dan penimbangan yang cukup  kuat  unruk  itu.
Dengan  demikian,  baasan maupun  aturan  ambahan yang diberikan pemerintah  untuk mengatur warga  negaranya tetkait dengan  masalah pol.igami yang hukumnya  antara  sunah, mubah dan atta rukhsab,
dapat  dibenarkan  dan diterima  serta sudah  semestinya ditaati.t8
Kita tidak dapat menutup mata,  bahwa poligami, terutama poligami liar, lebih  sering dan banyak menimbulkan kemadha- ratan baik dalam skup keluarga  (anak-anak, isteri-isteri, mertua, dan  kerabat)  maupun  dalam level yang lebih luas. Sedang manfaat poligami  lebih banyak  dirasakan dan dinikmati  oleh suami  yang tentu saja jumlahnya  lebih  sedikit.  Maka  dari itu berdasarkan  kaidah Bl<th  dar' al-nafaid  nrqaddan  bE jah al-rrrar;lih (menolak  kerusakan didahulukan dari menarik manfaat),  maka poligami dapat saia dibatasi dan  diperketat untuk meminimalisir ekses-ekses negatif  tersebut.
Sedang terkait dengan  masalah  keharusan memohon izin ke PA, berdasat pasal  9 UUI izin poligami  merupakan salah satu  syarat untuk melangsungkan pernikahan lebih dari satu  oraog. Seseorang
t7 Pada urnumnya,  ulama  tradisionalis dan fundamenulis mcmiliki paodangao  yang cenderuog  looggar  terhadap  poligami. Sementara kalangan  ccndekiawan muslim dan kaum  birokat-terpelajar bcrpandangao  agak memperketat poligami. Di sisi lain kalangan feminis muslim ccnderung  menentang untuk ti&k mcngatakar 'meoghanmkan' poligami, sekureng-kuangnya halrm ligbalib menurut pandangan Siti  Musdah  Mulia. rt Pernbahesan seputat "rs*lnb "rtlrabn \$ar Mukhtar Yehla & Fatchu:izlmar\  Darrr' Daar Patbinaaz Htbn Fibh kbti, ca. 3 @aodung  Alrna  arif, 199r, haL  105 dan s€ien  snya"
232 Al-Manihij, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember 20O9
Izin Poligami dalam  Tinjauan  Fikih dan Hukum Positif di Indonesia
yang masih terikat perka\r/inan  dengan orang lain dilarang melang- sungkan pernikahan  sebelum zdt iztn dari pengadilan. Petugas pencatat  juga  dilarang untuk mencatat  sebuah perkawinan kedua dan seterusnya  sebelum  mendapat izin terlebih dahulu dari penga- dilan. Seseorang yang tanpa mendapat izin dari pengadilan melangsungkan pernikahan kedua dan seterusnya dapat dibatal- kan pernikahannya itu karena tidak mencukupi salah satu syarat. Ketentuan yang menegaskan  bahwa jika perkawinan  kedua  dan seterusnya tidak mendapatkan izin dai pengadilan  dapat dibatalkan terdapat  dalam  pasal  15 UUP

## E. Menirnbang  Manfaat  dan Madatat  Poligami
Pada  dasarnya tidak ada di dunia ini suatu perbuatan  yang semata-mata  mendatangkan maslahat  sebagaiman  juga tidak ada perbuatan  yang semata-mata  mendatangkan  madharat. Al-Qur'an secara iujur mengakui  bahwa  dalam  kbamr dart judi sekalipun terdapat  beberapz mznfzat  walau  harus  digarisbawahi  bahwa dosa dan madharatnya lebih besar daripada mlnf^ztny^.
Terkait dengan praktik poligami di tengah-tengah  masya- rakat, secara jujur jika kia amati, tidak sedikit yang  berhasil dalam arti tuiuan perkawinan  yang sakinab  mayaddab  wa  ruhmab dtpat berhasil dicapai. Namun  demikian, dengan  mudah  juga kita menjumpai  pernikahan  poligami  yang justru  memporak-poran- dakan  ketenangan rumah tangga sebelumnya  akibat  satu dan lain hal, misalnya  karena faktor  ekonomi,  psikologis, sifat yang tidak adil dan sebagainya.
Secara  sederhana dan ringkas,  beberapa manfatt a:o;u katakan- lah hikmah 1'ang diharapkan dapat muncul dari  adanya poligami  dapat disebutkan sebagian di antaranya :
1. Bagi suami lebih memungkinkan untuk terhindar  dari berbagai bentuk penyelewengan seperti petzinaan,  pelacuran  maupun perselingkuhan  dengan  mengambil langkah  'satria' menikah lagi dengan wanita  lain.
Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli - De sembcr 2009 233
2. Bagl sebagSan isteri, dengan  suami berpoligami  beban unruk 'melayani'  terutama  kebutuhan  biologis  suami sedikit  terkurangi.
3. Bagi isteri kedua  dan  seterusnya, lebihJebih  jika ia ianda, dengan berpoligami, sebagian masalahnya ikut teringankan  khususnya dalam  hal  mencari  nafkah, membesarkan anak, dan mengurangi timbulnya fitnah  di tengah-tengah masyarakat.
4. Bagi sebagian wanita,  menjadi isteri kedua, ketiga  atau  bahkan keempat tidak meniadi masalah  sepanjang ia mendapatkan laki-laki kaya lagi terhormat dan berpangkat,  dalam kasus sepeni ini, poligami bisa  dikatakan  dapat  mengangkat  deraiat wanita.
5. Bagi anak atau anak-anak isteri kedua dan seterusnya  yang berstus  janda  mendapatkan ayah tempat mengadu  dan berlindung serta penjamin hidup  atau nafkah.
Sementara dampak negatif dari poligami te tutama  bagi kalangan isteri @ertama) dan anak-anak dari isteri pertama  dapat disebutkan sebagian di antaranya :
1 . Dampak psikologis: perasaan inferior isteri dan menyalahkan diri karena metasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya  memenuhi kebutuhan biologis suaminya  dan )uga ketidakmampuan  'membahagiakan' suami.
2. Dampak  ekonomi  rumah tangga: Ketergantungan secara ekonomi kepada suami.  Walaupun  ada beberapa suami  memang  dapat berlaku  adil terhadap isteri-isterinya,  tetapi dalam praktiknya lebih sering ditemukan  bahwa suami  lebih  mementingkan  isteri muda dan menelantarkan isteri dan tnak-zntknya terdahulu. Akibatnya isteri  yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan  sehari-hari.
3. Kekerasan  terhadap  perempuan, baik  kekerasan fisik, ekonomi, seksual  maupun psikologis. Hal ini umum  terjadi pada rumah tangga poligami, walaupun begitu kekerasan juga teriadi pada rumah  tangga yang monogami.
234 Al-Manihij, Vol. 3 No. 2, Juli Desember  2009
Izin Poligami  dalam  Tinjauan  Fikih dan  Hukum Positif di Indonesia
4. Dampak hukum: Seringnya terjadi nikah di bawah tangan @erkawinan  yang tidak dicatatkan  pada Kantor Catatan  Sipil atau Kantor Urusan  Agama), sehingga perkawinan  dianggap tidak sah oleh negara, walaupun  perkawinan  tersebut sah menurut agama. Pihak  perempuan akan dirugikan karena konsekwensinya  suatu perkawinan  dianggap tidak ada,  seperti hak waris  dan sebagainya.
5. Dampak kesehatan: Kebiasaan  berganti-ganti pasangan menye- babkan suami/isteri menjadi  rentan  terhadap  penyakit  menular seksual (PMS),  bahkan renan teriangkit virus HIV/AIDS.1'g
Menurut al-Athar dalam bukunya Ta'addyd  al-Zawji t sebagaimana dikutip oleh Khairudin Nasution  dalam bukunya Nba dat Poligani: Sebuh Sndi atas Pemikiran M annad Abdtb, menjelaskan empat dampak negatif  dari poligami yakni :
1. Menimbulkan  kecemburuan  antar isteri.
2. Menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan di kalangan isteri iika suami tak dapat berlaku adil.
3. Anak-anak yang lahir  dari ibu yang  berbeda sangat  rau/an te4adi permusuhan atau  persaiflgan tidak sehat.
4. Kekacauan dalam bidang ekonomi.2o
Apakah ada korelasi  antara poligami dengan meningkamya angka perceraian,  yang berarti  iuga menimbulkan  instabilitas rumah tangga seseorang?.
Dalam hal ini  Nasarudin Umar, Dirjen  BIMAS ISI-AM Depag memaparkan seiumlah data menarik.  Menurut catatan  dari Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, sebagaimana dituturkan oleh Nasaruddin Umar, pada tahun 2004 terjadi 813 kasus perce- raian  akibat poligami. Pada tahun  2005, angka itu naik menjadi 879 kasus dan pada tahun  2006 xtgka  tersebut meningkat menjadi 983
t'g id.ttiUpedia.org  diakses  12 Nopembcr 2007. m Khairudin  Nasution, Rjlz dan Polgani : Scbuh Sndi  atat PcaiLirat M aanad Abd , $ost-akana,: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 100.
Al-Manahil, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember 20O9 235
kasus Menurumla, berdasarkan  data-data  tersebut, poligami dituding menjadi  penyebab  meningkamya angka perceraian.  Dengan bahasa lain,  poligami  menladi salah  satu kontributor bubarnya sebuah pernikahan. Tidak hanya itu, poligami  pun, lanjut dia, iuga menyebabkan  telantarnya  Perempuan dan anak-anak. Dibuatnya syarat izin isteri yang  harus diperoleh seorang pria untuk berpoligami seperti yang diatur dalam UU Perkawinan,  kata  Nasarudin, dimaksudkan untuk mengurangi dampak buruk akibat poligami.zl
F. Konsekuensi Pemikahan Poligami tanPa Izin Pengadilan
a. Status  perkawinan
Menurut ket€ntuan  pasal 9 UUP  izin pengadilan meruPa- kan sebuah keharusan bagi seorang suami  yang hendak berpoligami. Persoalannya lantas  bagaimana status  hukum pernikahan  kedua dan seterusnya yang tidak mendapatkan izin  terlebih dahulu dad Pengadilan  Agama?. UUP tampaknya belum  atau tidak tegas  menyatakan  apa  status hukumnya. Ia hanya mengatakan bahwa pernikahan kedua dan setelusnya yang tidak mendapat izin Pengadilan Agama dapat dicegah karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan pernikahan poligami tanpa izin Pengadilan yang sudah terlanjur dilakukan, UU ini hanya mengatakan pernikahan itu dapat  dibatalkan oleh Penga-
drLrn.22
Ketentuao UUP tersebut menurut  penulis kurang ielas dan tegas, karena menggunakan  kata-kata 'dapat' dicegah  dan 'dapat'  dibatalkan. Hal ini memberi kg52n - dan kenyataanya memang demikian -- UUP bersifat  pasif, artinya dapat dicegah atau  dibatalkan  tentunya jika ada gugatan,  laporan,
236 Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli  - Desember  2009
'1t nna@rblikz.taid, dixkses  12 Nopember 2007. 2 Lihat pasal 15  darr 24 UUP Bandingkan  Supatdi Mursalio, Mctrolak  Polgani Sttdi Tcntaag  Undarg-Undang Pcrkztinaz du Htbtn I aa, cct, 1 (Yogyakana: Pusaka Pelaiar, 2007), hel. 34.
pengaduan  atau  keberatan dari pihak-pihak terkait sehubungan dengan adanya perkawinan kedua atau ketiga tersebut. Jika  tidak ada kebetatan, tentunya j'',g" tidak begitu banyak persodan dengan perkawinan  kedua  dan seterusnya  tersebut.
b. Status  anak  dan isteri kedua dan seterusnya
Terkait  dengan  status perkau/inan poligami tanpa izin pengadilan  tersebut,  membawa implikasi  status pernikahan tersebut  menjadi tidak jelas. Keberadaannya belum diakui UU sebagai perkawinan  yang sah dan  diakui oleh negata. Sehingga posisi isteri kedua dan seterusnya dan anak-anaknya menjadi kurang atau  bahkan tidak terjamin kepastian hukumnya. Beruntung jika suami dan madunya  bertanggung iawab dan baik-baik saia, namun  jika  terdapat masalah, tentunya  kedudukan hukum  isteri kedua dan anak-anaknya menjadi  rentan dan lemah di mata hukum.

## G. Penutup
Pada dasarnya manusia  adalah makhluk  berakal yang dengan  akalnya dapat berpikir  dalam menentukan sebuah sikap atau pilihan tindakan.  Tindakan  mana  yang  diambilnya harus disadari dan dilandasi dari segi boleh tidaknya, patut-tidak patut,
ada, mrnftat atau  tidaknya dan seribu  satu pertimbangan  lainnya. Dengan  mengambil  sebuah  keputusan yang didasari  dan  dilandasi pertimbangan yang  masak dan matang,  diharapkan  keputusan yang diambilnya tidak salah atau mengakibatkan  kerugian di kemudian hari.
Berpoligami tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan jelas sebuah perbuatan melanggar hukum yang mestinya dihindari.  Tindakan melanggar hukum  sendiri bukanlah sebuah tindakan  yang terpuji  dari seorang wzrga  neg r^ dan  tidak semestinya dilakukan. Ia tidak pantas  dilakukan oleh  warga negara yang baik dan  juga seorang muslim  yang agamis.
Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009 237

## Ali Trigiyatno
Jika seorang ingin poligami hendaknya mengukur diri, sudahkah syarat-syarat lang ditetapkan  oleh  undang-undang sudah terpenuhi dan ada pada dirinya  ataukah tidak, termasuk  di dalamnya tentu persetuiuan dari  isteri  pertamanya. Jika syarat-syarat itu tidak ada maka janganlah  memaksakan diri buat melakukannya.  Karena jika  dipaksakan,  bukan hanya izin poligami  tak bakal  didapat, lebih dari itu iika ia tetap  nekad,  maka segudang masalah  dan  mungkin juga setumpuk dosa  bakal memaJungi  kehidupannya  di masa  datang.
Jika segala persyaratan  sudah dipenuhi dan  terpenuhi,  maka tempuhlah  dengan niat yang benar dan penuh kesadaran  dan tanggungjawab  dengan memenuhi hak-hak dan kewajiban hidup berumah  tangga bagi orang yang belpoligami. Dalam hal ini bekal ilmu mengenai poligami berikut  hak dan kewajiban  yang melekat mutlak  dipedukan.  Namun jika tidak memenuhi syarat-syarat, maka memiliki  isteri satu  jelas lebih aman dan selamat dari segi kemungkinan berlaku tidak  adil seperti penekanan ayat  al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3.
238
Al-Man;hii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. Htkm Perdata Islan  di Indonesia. Jakarta: Sinar
Graftka, 2006.
Fauzan, M. Pokok-Pokok Htktm Acara Perdata Peradilat  Agama dan Mabkanab Slar'i11ab di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2005.
Irianto,  Sulistyowati (ed.).  Penmptatt dy Htkm. Jakr*a: Yryasal:'
Obor, 2006.
Al-Jahtani, Musfir., Poligani Dari Berbagai Persepsi, terj. Mth.
Suten  Ritonga.  Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Machali, Rochayah (ed.). lYacana Poligani di hdonesia. Bandung
: Miza\ 2005.
Mahmood, Tahtr. Fanij Law Reforn ir Tbe Muslin lYarld.
Bombay: NM  Tdpathi  PVT LTD, t.t.
Personal Lav in Islamic Cotnlries. New Delhi:
Academy of Law and Religion, 1987.
Manan, Abdul. Penerapan Htkrm Acara Perdata di Litgkungan
Peradilal  Agama. . Jtkzttz: Kencana Prenada,2006.
Munti, Ratna  Batarz & Hindun Anisah . Posisi Perenpmn dalam Htkam Islam di lrdonesia. Jakarta: LBH APIK,2005.
I{ulia, Siti Nltsdah.  Islan nengygat  Poligani. Jakana: Gramedia, 2004.
Al-Manahii, Vol. 3 No. 2, JuJi Desember  2009
Harahap, M. Yahya. Kedadrkan Kewenangan dan Acara Peradilan Agana UU No. 7 Tabm 1989. Jakarta: Sinar Glafrlsr  2N3.
Nuruddin, Amiur & Azhari  Akmal  Tarigan. Htktn Perdata Islan di Indonesia. Jakarta: Prenada Kenctna,2004.
Rofiq,  Ahmad. Hrkm Islam di Indonesia. Jakarta:  Ra)a Grafindo Persada,2000.
Sosroatmodjo, Arso & A. lUasit Aulawi. Htkun Perkau,inan di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
Sudarsono. Htktm Perkavinan  Nasional. Jakarta: funeka  Cipta, 1994.
Tutik, Titik Triwulan & Trianto. Poligani Perspektif Peikatan
Nikab. lakarta; Pustaka  Raya, 2007.
Zein, Satria Efendi M. Problematika Huktm Keltarga Islam
Kontemporer Analitis Yuitprudensi dengan  Pendekatan Usbili11ab. Jakarta: Prenadz. Kercz,na, 2004.
Undang-Undang No. 1 Tahun  1974 tent^ng Perkawinan.
PP. No. 9 Tahun 1975
Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi  Hukum Islam.
tvrr)rt.galra.c0rr1, diakses 3 April 2007.
btktmorline.com, diakses 5 Mei 2007
id.wikipedia.org/ wiki / Poligani,  diakses 12 Nopember 2007.
w py. m a  b kam a  b ko n s ti t r s i.go. i d.
240
Al-Manahii, Vol. 3 No. 2,Juli - Desember  2009
PP. No. 10 Tahun 1983, PP. No. 45 Tahun 1990.
wuy.anlara.c0.id, diakses 12 Nopember 2007.