## POLITIKA
: Jurnal Ilmu Politik
Vol.11, No. 2, 2020 doi: 10.14710/politika.11.2.2020.219-238

## Sikap dan Perilaku Warga terhadap Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19
Saiful Mujani 1 & Deni Irvani 2 1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2 Saiful Mujani Reserch and Consulting (SMRC)
Recieved: 21 Juli 2020 Revised: 3 September 2020 Published: 20 Oktober 2020
Keywords:
Covid-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), protokol kesehatan, sikap dan perilaku warga

## Pendahuluan
ulisan  ilmiah  tentang  sosial-politik  terkait  Covid-19  sudah  mulai bermunculan, akan tetapi cakupan maupun kuantitasnya belum terlalu memadai.  Demikian  juga  terkait  dengan  sosial-politik  Covid-19  di Indonesia. Beberapa kajian  misalnya oleh  Mujani (2020), Kuipers et al (2020), Mietzner (2020), Jaffrey (2020), dan Dzakwan (2020) mengisi kekosongan tersebut. Fokus tulisan ini bervariasi,  mulai  dari  assessment  terhadap  kualitas  kebijakan  pemerintah  hingga pengaruh  konsisi  politik  dan  demokrasi  terhadap    kebijakan  penanganan  Covid-19. Tetapi,  yang  menjelaskan  kepatuhan  masyaraat  terhadap  kebijakan  Covid-19  masih T
Abstrak :
Sebuah  kebijakan  publik  akan  efektif  jika  publik  mendukungnya.  Hal  yang  sama berlaku dalam konteks wabah  Covid-19. Sejauh ini belum ada studi tentang kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan kepatuhan warga terhadapnya. Tulisan ini mengisi kekosongan tersebut dengan bertumpu pada hasil penelitian opini publik nasional tentang sikap dan perilaku publik terkait  PSBB  dan  protokol  kesehatan.  Hasilnya  adalah  perilaku  dan  sikap  pada kebijakan tersebut berhubungan dengan latar belakang perilaku politik, kepercayaan pada  kemampuan  pemerintah  menangani  Covid-19,  status  pekerjaan,  pendapatan, pendidikan, agama, dan gender. PSBB tidak akan efektif karena jumlah warga yang harus  bekerja  di  luar  rumah  sangat  banyak.  Sebaliknya,  memberikan  subsidi  pada warga agar tidak bekerja selama pandemi tetapi tidak jelas kapan akan berakhir, tentu bukan kebijakan yang realistis. Untuk itu, kebijakan mengubah PSBB dengan kembali membolehkan  warga  bekerja  seperti  sebelum  masa  Covid-19  dan  disertai  protokol kesehatan  yang  ketat  adalah  solusi  yang  lebih  realistis.  Sosialisasi  mendesaknya protokol kesehatan harus dilakukan lewat berbagai kelompok masyarakat dan lewat tokoh-tokoh berpengaruh karena mereka cenderung lebih didengar.
belum  banyak  padahal  studi  mengenai  ini  penting  untuk  memperkirakan  efektivitas kebijakan tersebut.
Mujani (2020) dan Kuipers et al (2020)  memberi perhatian bagaimana publik bersikap  dan  berperilaku  terkait  kebijakan  untuk  penanggulangan  pandemi  Covid-19. Studi  Mujani  (2020)  fokus  pada  penilaian  publik  atas  kinerja  pemerintah  menangani Covid-19  di  Indonesia,  sedang  Kuipers  et  al  (2020)    terbatas  pada  sikap  dan  perilaku pubik  terkait  kebijakan  tidak  beribadah  di  luar  rumah..  Tetapi,  bagaimana  sikap  dan perilaku  publik  terhadap  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  bukan hanya larangan ibadah di luar rumah, dan protokol kesehatan secara lebih luas belum banyak  dibahas  secara  akademik.  Tulisan  ini  berusaha  untuk  mengisi  kekosongan tersebut.  Ia  merupakan  hasil  uji  empirik  terhadap  sejumlah  hasil  studi  sebelumnya  di berbagai  wilayah  di  dunia  dan  uji  empiris  atas  beberapa  argumen  terkait.  Tulisan  ini diharapkan memberikan kontribusi dalam studi masalah Covid-19 di Indonesia.

## Hipotesis
Secara teoretis perilaku manusia berhubungan erat dengan sikapnya. Demikian juga  dalam  kehidupan    politik  (Campbell  at  al,  1960).    Pandangan  ini  kemungkinan berlaku juga dalam kasus sikap dan perilaku terkait dengan PSBB dan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Karena itu, hipotesa  mengenai hubungan antara sikap dan  perilaku  terhadap  kebijakan  terkait  PSBB  dan  protokol  kesehatan  adalah  sebagai berikut:
1. Hipotesa  nol (H0): Sikap terhadap kebijakan PSBB dan protokol kesehatan tidak berhubungan dengan perilaku mengikuti kebijakan tersebut.
Hipotesa  alternatif (H1): Sikap terhadap kebijakan PSBB dan protokol kesehatan berhubungan dengan perilaku mengikuti kebijakan tersebut.
Yang  menarik,  sejumlah  studi  menemukan  bahwa  kepatuhan  pada  kebijakan pemerintah terkait penanganan wabah Covid-19 dipengaruhi oleh sikap dan pengalaman perilaku politik (Mujani 2020, Kuipers et al 2020, Grossman, et al, 2020, Arriola dan Grossman 2020, Alcott et al 2020, Bhanots dan Hopkins 2020, Painter dan Qiu 2020, Adolph et al 2020, Gustomy, 2020). Sikap politik tersebut adalah partisanship atau sikap memihak,  mendukung,  atau  mengidentikkan  diri  dengan  partai  politik  tertentu.  Di samping  itu,  kepatuhan  pada social  distancing seperti  PSBB  juga  dipengaruhi  oleh pengalaman  perilaku  politik.  Satu  bentuk  dari  pengalaman  perilaku  politik  adalah memilih  pasangan  calon  presiden-wakil  presiden  dalam  pemilihan  presiden  Indonesia 2019.  Dalam perspektif  sikap dan perilaku politik, orang yang memilih pasangan Joko Widodo-Ma’ruf  Amin,  dibanding  pasangan  Prabowo  Subianto-Sandiaga  Uno, kemungkinan  akan  bersikap  dan  berperilaku  positif  terkait  kebijakan  PSBB  karena pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang memenangkan pemilihan presiden tersebut dan yang kemudian membuat kebijakan PSBB. Karena itu tulisan ini melaporkan hasil uji hipotesa  kedua dan ketiga berikut :
2. Hipotesa  nol (H0): Memilih pasangan calon presiden-wakil presiden pada pemilihan presiden  2019  tidak  punya  hubungan  dengan  perilaku  melaksanakan  kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.
Hipotesa  alternatif (COVID-1): Memilih pasangan calon presiden-wakil presiden pada   pemilihan presiden 2019 punya hubungan dengan perilaku melaksanakan kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.
3. Hipotesa  nol (H0): Memilih pasangan calon presiden-wakil presiden pada pemilihan presiden 2019 tidak punya hubungan dengan sikap terhadap  kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.
Hipotesa    alternatif  (Covid-19):  Memilih  pasangan  calon  presiden-wakil  presiden pada   pemilihan presiden 2019  punya hubungan dengan sikap terhadap kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.
Tulisan  ini  juga  melaporkan    hasil  uji  hubungan  antara  keyakinan  pada kemampuan pemerintah menangani wabah Covid-19 dengan sikap dan perilaku patuh pada kebijakan PSBB dan protokol kesehatan. Dasar pemikirannya adalah bahwa sikap dan perilaku publik pada pemerintah tergantung pada sikap percaya atau tidak percaya pada pemerintah (Ulbig, 2008), termasuk percaya pada kemampuan dan kesungguhan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19. Bila kepercayaan publik ini ada maka publik akan bersikap dan berperilaku positif terhadap PSBB. Atas dasar pemikiran ini maka hipotesa berikutnya (4 dan 5) adalah:
4. Hipotesa  nol (H0): Keyakinan pada kemampuan pemerintah mengatasi masalah pandemi Covid-19 tidak punya hubungan dengan perilaku terkait dengan kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.
Hipotesa    alternatif  (H1):    Keyakinan  pada  kemampuan  pemerintah  mengatasi masalah  pandemi  Covid  -19  punya  hubungan  dengan  perilaku  terkait  dengan kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.
5. Hipotesa  nol (H0): Keyakinan pada kemampuan pemerintah mengatasi masalah pandemi Covid-19 tidak punya hubungan dengan sikap terhadap kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.
Hipotesa    alternatif  (H1):    Keyakinan  pada  kemampuan  pemerintah  mengatasi masalah  pandemi  Covid-19  punya  hubungan  dengan  sikap  terhadap  kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.
Dalam  perspektif  ekonomi  politik,  sikap  dan  perilaku  massa  terhadap  sistem politik  dan  kebijakan-kebijakan  yang  dihasilkannya  berhubungan  dengan  kondisi ekonomi  mereka  (Clark  et  al,  1994;  Mujani  2020).  Seseorang  akan  bersikap  dan berperilaku sesuai dengan sebuah kebijakan bila kebijakan itu menguntungkan dirinya. Dalam  perspektif  ini,  menguntungkan  yang  dimaksud  berkaitan  dengan  kebutuhan material  hidupnya,  yakni  ekonomi.  Seseorang  yang  merasakan  keadaan  ekonominya sekarang lebih baik maka ia cenderung akan bersikap dan berperilaku positif terhadap setiap kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah. Atas dasar itu, maka hipotesa  6 dan 7 adalah:
6. Hipotesa    nol  (H0):  Kondisi  ekonomi  seseorang  tidak  punya  hubungan  dengan perilakunya terhadap kebijakan PSBB dan protokol kesehatan
Hipotesa    altenatif  (H1):      Kondisi  ekonomi  seseorang  punya  hubungan  dengan perilakunya terhadap kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.
7. Hipotesa    nol  (H0):  Kondisi  ekonomi  seseorang  tidak  punya  hubungan  dengan sikapnya terkait kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.
Hipotesa    altenatif  (H1):      Kondisi  ekonomi  seseorang  punya  hubungan dengan sikapnya terkait  kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.
Kebijakan PSBB dan protokol kesehatan berhubungan dengan pembatasan orang untuk  bekerja  di  luar  rumah.    Kebijakan  ini  menjadi  relevan  bagi  orang  yang  biasa bekerja di luar rumah. Karena itu orang yang biasa bekerja di luar rumah kemungkinan bersikap  negatif  dan  berperilaku  menolak  kebijakan  PSBB  dan  protokol  kesehatan tersebut. Atas dasar ini maka hipotesa  8 dan 9 adalah:
8. Hipotesa  nol (H0): Orang bekerja atau tidak bekerja tidak punya hubungan dengan perilaku terhadap PSBB dan protokol kesehatan.
Hipotesa  altenatif (H1):  Orang bekerja atau tidak bekerja punya hubungan dengan perilaku terhadap PSBB dan protokol kesehatan
9. Hipotesa  nol (H0): Orang yang bekerja atau tidak bekerja tidak punya hubungan dengan sikap terkait kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.
Hipotesa    altenatif  (COVID-1):      Orang  yang  bekerja  atau  tidak  bekerja    punya hubungan dengan sikap terkait kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.
Kebijakan PSBB dan protokol kesehatan membatasi orang untuk bisa produktif secara  ekonomi.  Karena  itu  mungkin  orang  yang  penghasilannya  lebih  tinggi  akan mematuhi PSBB karena kalaupun tidak bekerja di luar rumah kebutuhan pokoknya biasa dipenuhi.  Sementara  orang  yang  rendah  penghasilannya  mungkin  tidak  bisa mematuhinya  karena  tanpa  bekerja  tiap  hari  di  luar  rumah  tidak  bisa  memenuhi kebutuhan. Maka hipotesa 10 dan 11 adalah:
10. Hipotesa    nol  (H0):  Pendapatan  seseorang  tidak  punya  hubungan  dengan perilakunya terkait PSBB.
Hipotesa    alternatif    (H1):  Pendapatan  seseorang  punya  hubungan  dengan perilakunya terkait PSBB.
11. Hipotesa  nol (H0): Pendapatan seseorang tidak punya hubungan dengan sikapnya terkait PSBB.
Hipotesa  alternatif  (H1): Pendapatan seseorang punya hubungan dengan sikapnya terkait PSBB.
Pendidikan  biasanya  berhubungan  dengan  pendapatan.  Di  samping  itu pendidikan  juga  kemungkinan  berhubungan  dengan  pengetahuan,  termasuk  tentang bahaya Covid-19. Karena itu, pendidikan mungkin punya hubungan dengan sikap dan perilaku  terkait  PSBB  sebagai  kebijakan  untuk  mencegah  penularan  Covid-19.  Maka hipotesa 12 dan 13 adalah:
12. Hipotesa    nol  (H0):  Tingat  pendidikan  seseorang  tidak  punya  hubungan  dengan perilakunya terkait PSBB.
Hipotesa  alternatif  (H1): Tingkat pendidikan seseorang punya hubungan dengan perilakunya terkait PSBB.
13. Hipotesa  nol  (H0):  Tingkat  pendidikan  seseorang  tidak  punya  hubungan  dengan sikapnya terkait PSBB.
Hipotesa    alternatif    (H1):  Tingkat  pendidikan  seseorang  tidak  punya  hubungan dengan sikapnya terkait PSBB.
Sikap positif atau preferensi massa pada pemimpin nasional berhubungan dengan kesamaan suku-bangsa atau etnik antara kelompok massa tersebut dengan pemimpinan nasional  (Mujani,  2018,  Wang,  2018).  Kebijakan  publik  yang  dibuat  pemerintah berhubungan dengan latar belakang suku-bangsa pemimpin pemerintah yang membuat kebijakan  tersebut.  Massa  akan  mendukung  kebijakan  pemerintah  bila  pemimpin pemerintah  yang  membuat  kebijakan  tersebut  sama  suku-bangsanya  dengan  massa tersebut. (Arriola dan Grossman, 2020).  Dalam konteks PSBB,  pemimpin pemerintah pusat  adalah  Presiden  Joko  Widodo.  Latar  belakang  suku-bangsanya  adalah  Jawa. Karena  itu  orang  Jawa  kemungkinan  mendukung  PSBB  yang  dibuat  pemerintah  di bawah Presiden Joko Widodo. Maka hipotesa 14 dan 15 adalah:
14. Hipotesa  nol  (H0):  Latar  belakang  suku-bangsa  seseorang  tidak  punya  hubungan dengan perilakunya terhadap PSBB.
Hipotesa    alternatif  (H1):  Latar  belakang  suku-bangsa  seseoran  punya  hubungan dengan perilakunya terhadap PSBB.
15. Hipotesa  nol  (H0):  Latar  belakang  suku-bangsa  seseorang  tidak  punya  hubungan dengan sikapnya terkait PSBB.
Hipotesa  alternatif (H1): Latar belakang suku-bangsa seseorang punya hubungan dengan sikapnya terkait PSBB.
Menurut  sebuah  studi,    perbedaan  agama  berpengaruh  pada  kepatuhan  pada aturan agar ibadah dilakukan di rumah saja. Orang yang beragama Islam dibanding yang beragama  selainnya  tidak  mematuhi  kebijakan  tersebut  (Kuipers  et  al,  2020).  Apakah hubungan ini tetap signifikan ketika kebijakannya diperluas, yakni PSBB, bukan hanya salah  satu  darinya,  yakni  aturan  agar  ibadah  tidak  dilakukan  di  luar  rumah.  Maka hipotesa 16 dan 17 adalah:
16. Hipotesa    nol  (H0):  Latar  belakang  agama  seseorang  tidak  berhubungan  dengan perilakunya terkait kebijakan PSBB.
Hipotesa  alternatif  (H1):  Latar  belakang  agama  seseorang  berhubungan  dengan perilakunya terkait kebijakan PSBB.
17. Hipotesa    nol  (H0):  Latar  belakang  agama  seseorang  tidak  berhubungan  dengan sikapnya terkait kebijakan PSBB.
Hipotesa  alternatif  (H1):  Latar  belakang  agama  seseorang  berhubungan  dengan sikapnya terkait kebijakan PSBB.
Secara global, senior, dari pada junior lebih rentan tertular Covid-19. 1 Karena itu seorang  senior  kemungkinan  lebih  hati-hati  dengan  dampak  Covid-19  ini  sehingga mereka  cenderung  akan  mematuhi  PSBB  sebagai  kebijakan  untuk  mencegah  tertular Covid-19. Maka hipotesa 18 dan 19 adalah:
1 Lihat  misalnya  statistik  yang  dilaporkan  Worldometer:    https://Covid.worldometers.info/ coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/ diakses 22 Agustus 2020, jam 19:50.
18. Hipotesa  nol  (H0):    Tidak  ada  hubungan  antara  umur  dan  perilaku  terhadap kebijakan PSBB
Hipotesa  alternatif  (H1):  Ada  hubungan  antara  umur  dan  perilaku  terhadap kebijakan PSBB.
19. Hipotesa nol (H0):  Tidak ada hubungan antara umur dan sikap terkait kebijakan PSBB
Hipotesa  alternatif  (H1):  Ada  hubungan  antara  umur  dan  sikap  terkait  kebijakan PSBB.
Perbedaan  gender    kemungkinan  berhubungan  dengan  sikap  terhadap  dan perilaku terkait PSBB. Laki-laki, dibanding perempuan, kemungkinan bersikap negatif terhadap kebijakan PSBB karena kegiatan di luar rumah dalam masyarakat secara umum lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Dalam masyarakat, masih ada bias gender bahwa kegiatan di luar rumah adalah hak laki-laki. Setidaknya, kesempatan beraktivitas di luar rumah  lebih  terbuka  untuk  laki-laki.  Kemungkinan  masih  ada  pandangan  dalam masyarakat bahwa perempuan lebih baik beraktivitas di rumah. Karena kebiasaan dan cara pandang ini maka laki-laki kemungkinan tidak mendukung dan tidak berperilaku sesuai  kebijakan  PSBB  karena  ia  lebih  biasa  beraktivitas  di  luar  rumah  dibanding perempuan. 2 Maka hipotesa 20 dan 21 adalah:
20. Hipotesa    nol  (H0):  Perbedaan  gender  tidak  berhubungan  dengan  perilaku  pada kebijakan PSBB.
Hipotesa  alternatif  (H1):  Perbedaan  gender  berhubungan  dengan  perilaku  pada kebijakan PSBB.
21. Hipotesa  nol  (H0):  Perbedaan  gender  tidak  berhubungan  dengan  sikap  terkait kebijakan PSBB
Hipotesa  alternatif  (H1):  Perbedaan  gender  berhubungan  dengan  sikap  terkait kebijakan PSBB.

## Metode Riset dan Cara Pengukuran
Studi  sikap  dan  perilaku  publik  atas  berbagai  kebijakan  biasa  bersandar  pada survei  opini  publik.  Cara  studi  ini  merupakan  standar  dalam  studi  perilaku  politik (Curtice,  2007).  Tulisan  ini  sepenuhnya  bersandar  pada  data  dari  survei  opini  publik berskala nasional yang dilakukan pada bulan April 2020 ketika wabah Covid-19 secara resmi dinyatakan oleh pemerintah sudah menyebar di tanah air dalam waktu 1 bulan (sejak  Maret),  dan  pemerintah  telah  menetapkan  kebijakan  PSBB  di  sejumlah  daerah pada waktu itu. 3
Dalam  tulisan  ini  pengukuran  tentang  sikap  dan  perilaku  warga  terhadap kebijakan social  distancing dalam  bentuk  PSBB  dan  protokol  kesehatan  dalam  rangka pengendalian penyebaran wabah Covid-19 adalah sebagai berikut: 4
2 Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat misalnya, kegiatan di luar rumah menurut perbedaan gender  masih  terjadi.  Lihat  misalnya  https://Covid.statista.com/statistics/190118/outdoor-activities- participation-by-gender-in-the-us-2009/ diakses 22 Agustus 2020, jam 20: 10.
3 Penjelasan rinci tentang metodologi lihat appendiks 2.
4 Lebih detil bentuk pertanyaan dalam survei, coding, scoring , dan indexing lihat appendiks 1.
Perilaku  adalah  perbuatan  atau  tindakan  terkait  pengaturan  jarak  sosial, Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  yaitu  pengalaman  melakukan  atau  tidak melakukan kegiatan berikut dalam seminggu terakhir:
1. Tidak bekerja di luar rumah
2. Tidak pulang kampung untuk ‘idul fitri
3. Tidak melakukan ibadah di luar rumah secara kolektif
4. Tidak naik ojeg/ojeg online
5. Tidak mendatangi kegiatan di luar rumah yang dihadiri oleh lebih dari lima orang Sikap  adalah  pendirian  mendukung  atau  tidak  mendukung,  setuju  atau  tidak setuju, yakin atau tidak yakin, dengan ketentuan dan anjuran-anjuran terkait pengaturan jarak sosial, PSBB, berikut:
1. Bekerja di rumah
2. Beribadah di rumah
3. Menghindari kerumunan lebih dari 5 orang
4. Kendaraan pribadi dikurangi penumpangnya
5. Kendaraan umum dikurangi penumpangnya
6. Mengendarai sepeda motor tidak boleh membonceng
7. Ojeg/ojol tidak boleh mengangkut penumpang
8. Percaya PSBB dapat menekan penyebaran wabah
9. Harus memakai masker
10. Harus jaga jarak minimal 1 meter
11. Harus cuci tangan pakai sabun secara teratur dengan air mengalir
12. Tidak ke luar rumah
13. Sanksi denda bagi pelanggar PSBB

## 14. Sanksi pidana bagi pelanggaran PSBB

## Sikap dan Perilaku Warga pada PSBB dan Protokol Kesehatan
Statistik deskriptif menggambarkan bagaimana perilaku dan sikap warga dengan berbagai kebijakan terkait dengan PSBB dan protokol kesehatan (Tabel 1). Warga secara nasional umumnya berperilaku sesuai dengan ketentuan PSBB (skor rerata 0,70 dalam indeks  berskala  0-1). 5 Ada  sekitar  70%  dari  warga  yang  bertindak  dengan  mematuhi PSBB. Namun sisanya, 30%, tidak mematuhi. Dalam konteks pandemi, 30% itu sangat besar. 6 Lebih dari cukup untuk menyebarkan Covid-19 ke seluruh tanah air bila banyak di antara mereka positif terinfeksi.
Di samping itu, tingkat kepatuhan pada PSBB itu juga sangat bervariasi, dari yang sangat  rendah  hingga  sangat  tinggi  (Tabel  1).  Secara  nasional  warga  umumnya menyatakan  tidak  pulang  kampung  untuk  merayakan  Idul  Fitri  dengan  keluarga  dan kerabat di kampung halaman (skor rerata 0,89 dalam skala 0-1). Warga umumnya juga tidak ke luar rumah untuk beribadah (skor rerata 0,64 dalam skala 0-1), tidak naik ojek (skor  rerata  0,87  dalam  skala  0-1),  tidak  menghadiri  kegiatan  di  tempat  umum  yang
5 Indeks dibuat dengan asumsi bahwa setiap item punya bobot yang sama, dan cara membacanya lebih sederhana. Pembuatan indeks ini dimungkinkan karena korelasi inter-itemnya positif dan signifikan.
6 Menurut hasil penyusunan daftar pemilih tetap terakhir oleh KPU, warga dewasa (berumur 17 tahun atau lebih, atau telah menikah) yang jadi populasi dalam survei ini sekitar 190 juta orang. Angka 30% dari 190 juta sekitar 57 juta orang. Sangat banyak.
melibatkan  banyak  orang  (skor  rerata  0,68  dalam  skala  0-1).  Namun  demikian kebanyakan warga masih ke luar rumah untuk bekerja (skor rerata 0,45 dalam skala 0-1). Artinya  55%  warga  masih  bekerja  di  luar  umah.  Di  samping  itu,  walaupun  tidak mayoritas, masih banyak warga yang ke luar rumah untuk ibadah (sekitar 36%).
Pada  tingkat  perilaku  masih  banyak  warga  yang  berkegiatan  di  luar  rumah. Mereka tidak mengikuti kebijakan PSBB. Bagaimana pada tingkat sikap atas kebijakan terkait  PSBB  tersebut?  Secara  umum  sikap  warga  terhadap  kebijakan  PSBB  konsisten dengan  tingkat  perilakunya  (Tabel  1).  Secara  umum  warga  bersikap  positif  pada kebijakan pemerintah dalam bentuk PSBB untuk mencegah meluasnya pandemi Covid- 19 di tanah air. Skor rerata dari indeks sikap patuh pada PSBB sebesar 2,64 dalam skala 1-3,  yang  berarti  secara  umum  sebagian  besar  warga  setuju  dengan  kebijakan  PSBB tersebut.
Tabel 1. Statistik deskriptif perilaku dan sikap terhadap sejumlah aturan terkait PSBB dan protokol kesehatan  (usahakan dalam layout tabel ini tidak memotong halaman)
N Min  Max  Mean  St. Dev I. Perilaku jarak sosial (indeks) 1190 .00 1.00 .7044 .26414 1. Tidak pulang kampung untuk idul fitri dan tahu pemerintah mengimbau tidak mudik 1190 .00 1.00 .8856 .31840
2. Tidak keluar rumah untuk bekerja dalam seminggu terakhir 1190 .00 1.00 .4510 .49781
3. Tidak keluar rumah untuk ibadah dalam seminggu terakhir 1190 .00 1.00 .6356 .48147 4. Tidak Naik ojek/ojek online dalam seminggu terakhir 1190 .00 1.00 .8655 .34134 5. Tidak  Mendatangi  kegiatan  di  tempat  umum  dengan peserta lebih dari 5 orang dalam seminggu terakhir 1190 .00 1.00 .6841 .46506 II. Sikap terhadap kebijakan terkait PSBB (indeks) 1190 1.00 3.00 2.6444 .36672 1. Bekerja  di  rumah,  kecuali  untuk  bidang-bidang  tertentu yang ditetapkan pemerintah 1190 1.00 3.00 2.3800 .92045 2. Kegiatan keagamaan di rumah masing-masing 1190 1.00 3.00 2.6086 .78786 3. Kegiatan di tempat umum yang mendatangkan lebih dari 5 orang dilarang 1190 1.00 3.00 2.7309 .67472 4. Mobil pribadi dikurangi penumpangnya 1190 1.00 3.00 2.7662 .63025 5. Angkutan  umum  dikurangi  jumlah  penumpangnya menjadi setengah dari biasanya 1190 1.00 3.00 2.7361 .66443 6. Sepeda motor tidak boleh membonceng 1190 1.00 3.00 2.3218 .93652 7. Ojek/ojek  on-line  tidak  boleh  bawa  orang,  hanya  boleh antar barang 1190 1.00 3.00 2.6268 .76291 8. Percaya Strategi PSBB Mampu Cegah COVID-19 1190 1.00 3.00 2.8203 .52245 9. Percaya  bisa  mencegah  COVID-19:  Menjaga  jarak minimal 1 meter dengan orang lain 1190 1.00 3.00 2.9208 .36857 10. Percaya bisa mencegah COVID-19: Memakai masker 1190 1.00 3.00 2.9438 .30162
11. Percaya  bisa  mencegah  COVID-19:  Sering  cuci  tangan dengan sabun dan dengan air mengalir 1190 1.00 3.00 2.9579 .25711 12. Percaya bisa mencegah COVID-19: Tidak ke luar rumah 1190 1.00 3.00 2.8691 .47551 13. Setuju sanksi bagi yang Melanggar PSBB 1190 1.00 3.00 2.2568 .94048 14. Setuju hukuman penjara/denda bagi yang mudik 1190 1.00 3.00 2.0826 .93125
Namun  demikian,  ada  variasi  cukup  signifikan  dalam  sikap  terhadap  berbagai kebijakan terkait PSBB dan protokol kesehatan. Yang paling positif adalah sikap percaya dengan cuci tangan pakai sabun serta dengan air mengalir secara teratur dapat mencegah penularan Covid-19 (skor rerata 2.96 dalam skala 1-3), memakai masker (2,94), jaga jarak dari orang lain minimal satu meter (2,92). Walaupun mayoritas masih mendukung, sikap- sikap  mendukung  pada  aturan-aturan  PSBB  yang  lain  lebih  rendah,  mencakup  sanksi denda  terhadap  pelanggar  PSBB  (2,26),  sanksi  denda/pidana  bagi  yang  mudik  mau lebaran (2,08), tidak boleh membonceng di kendaraan bermotor (2,32), dan bekerja di rumah saja kecuali bagi jenis pekerjaan yang menurut aturan dibolehkan.  (2,38).
Bagaimana menjelaskan variasi dalam perilaku dan sikap terkait kebijakan PSBB dan  protokol  kesehatan  terkait  wabah  Covid-19  tersebut?    Seperti  telah  dikemukakan pada serangkaian hipotesa sebelumnya, perilaku dan sikap patuh tersebut kemungkinan dapat  dijelaskan  dengan  sejumlah  faktor,  yaitu  politik  yang  mencakup  kepercayaan terhadap  kinerja  pemerintah  dalam  mengatasi  Covid-19,  sikap  partisan  terkait pengalaman  perilaku  politik  pada  pemilihan  presiden  2019,  ekonomi,  dan  sejumlah demografi.
Statistik  bivariate  di  bawah  menggambarkan  variabel-variabel  mana berhubungan  signifikan  secara  statistik  dengan  perilaku  dan  sikap  terhadap  sejumlah ketentuan dan anjuran terkait PSBB dan protokol kesehatan (Tabel 2). Pertama, hipotesa yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara sikap dan perilaku terhadap PSBB dan  protokol  kesehatan  (H0)  ditolak.  Ada  hubungan  antara  keduanya,  dan  hubungan tersebut positif dan secara statistik signifikan. Hipotesa alternatif (H1) diterima (p ≤ 0,01). Ada konsistensi antara sikap dan perilaku terkait. Yang bersikap positif terhadap PSBB dan protokol kesehatan cenderung melaksanakan ketentuan-ketentuan PSBB tersebut.
Selanjutnya, hipotesa nol menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pilihan pasangan calon presiden-wakil presiden baik dengan sikap maupun perilaku terkait PSBB dan  protokol  kesehatan.  Kedua  hipotesa  nol  ini  ditolak.  Warga  yang  pada  pemilihan presiden  2019  memilih  pasangan  Joko  Widodo-Ma’ruf  Amien  dibanding  pasangan lainnya cenderung bersikap positif terhadap kebijakan PSBB (p ≤ 0,01), dan cenderung berperilaku sesuai aturan PSBB (p ≤ 0,05).
Hipotesa  nol  yang  menyatakan  tidak  ada  hubungan  antara  keyakinan  bahwa pemerintah dapat menanggulangi pandemi Covid-19 dengan sikap terhadap kebijakan PSBB  ditolak.  Terbukti  ada  hubungan  signifikan  secara  statistik  antara  keduanya (p ≤ 0,01).  Di  samping  itu,  hipotesa  nol  yang  menyatakan  bahwa  keyakinan  atas kemampuan pemerintah mengatasi masalah Covid-19 tidak ada hubungannya dengan
perilaku sesuai ketentuan PSBB juga ditolak. Sebaliknya, keduanya berhubungan secara positif dan secara statistik signifikan. (p ≤ 0,05).
Hipotesa    nol  selanjutnya  bahwa  kondisi  ekonomi  rumah  tangga  tidak  punya hubungan dengan sikap terhadap kebijakan PSBB terbukti secara empiris. Hipotesa nol diterima. Memang tidak ada hubungan antara kondisi ekonomi rumah tangga dengan sikap terhadap kebijakan PSBB. Demikian juga hubungan antara kondisi ekonomi rumah tangga  dengan  perilaku  mengikuti  aturan  PSBB.  Hipotesa  nol  diterima.  Tidak  ada hubungan signifikan antara keduanya secara statistik.
Hipotesa  nol  bahwa  status  pekerjaan,  yakni  bekerja  atau  tidak  bekerja,  tidak punya hubungan dengan sikap terhadap PSBB (H0) terbukti secara empirik. Baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja tidak beda sikapnya terhadap kebijakan PSBB. Tapi hipotesa nol yang menyatakan bahwa status pekerjaan itu tidak punya hubungan dengan perilaku  mengikuti  ketentuan  PSBB  ditolak.  Keduanya  terbukti  punya  hubungan signifikan secara statistik (p ≤ 0, 01). Artinya, warga yang punya pekerjaan, lepas dari jenis pekerjaannya, secara umum cenderung tidak mengindahkan ketentuan PSBB.
Bagaimana hubungan antara pendidikan dan sikap terhadap PSBB? Hipotesa nol menyatakan tidak ada hubungan antara pendidikan dan sikap terhadap PSBB. Hipotesa ini ditolak. Pendidikan ternyata punya hubungan signifikan dengan sikap terhadap PSBB (p ≤ 0,01).  Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan    seorang  warga  maka  ia  cenderung mendukung PSBB tersebut.
Pola  hubungan  yang  sama  juga  terlihat  pada  hubungan  antara  tingkat pendapatan  dan  sikap  terhadap  PSBB.  Hipotesa    nol  yang  menyatakan  bahwa pendapatan  tidak  punya  hubungan  dengan  sikap  terhadap  PSBB  ditolak.  Keduanya ternyata  punya  hubungan  signifikan  (p ≤ 0,01).  Semakin  tinggi  tingkat  pendapatan seorang warga maka ia semakin bersikap positif terhadap PSBB.
Sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya  adanya  hubungan  antara pendidikan dan pendapatan dengan sikap terhadap PSBB, kemungkinan karena warga yang  berpendidikan  lebih  tinggi  lebih  memahami  bagaimana  bahaya  Covid-19  bagi kesehatan warga secara umum. Warga yang berpendidikan lebih tinggi juga cenderung punya penghasilan lebih baik dan karena itu punya daya tahan secara ekonomi setidaknya untuk sementara untuk tidak melakukan kegiatan atau bekerja di luar rumah, dan karena itu ia mendukung ketentuan PSBB.
Bagaimana  hubungan  antara  suku-bangsa  dengan  sikap  terhadap  PSBB. Hipotesa  nol  menyatakan  bahwa  suku-bangsa  tidak  punya  hubungan  dengan  sikap terhadap PSBB, dan suku-bangsa tidak punya hubungan dengan perilaku terkait PSBB. Kedua  hipotesa  nol  ini  diterima.  Terbukti  secara  empiris  tidak  ada  hubungan  antara suku-bangsa  baik  dengan  sikap  maupun  perilaku  terkait    PSBB.  Asumsi  bahwa  orang Jawa akan mendukung dan berperilaku sesuai PSBB karena PSBB kebijakan pemerintah di bawah Presiden Jokowi yang orang Jawa tidak terbukti secara empiris.
Pola  berbeda  ditunjukkan  dalam  hubungan  antara  agama  dan  sikap  terhadap PSBB. Hipotesa nol bahwa agama dan sikap terhadap dan perilaku mengikuti ketentuan
PSBB  secara  empiris  ditolak.  Agama  ternyata  berhubungan  secara  signifikan  dengan sikap  terhadap  dan  dengan  perilaku  sesuai  ketentuan  PSBB.  Masing-masing berhubungan signifikan pada p ≤ 0, 01. (Tabel 2). Warga yang beragama Islam, dibanding yang  beragama  non-Islam,  cenderung  tidak  setuju  dengan  PSBB  dan  cenderung melanggarnya. Perbedaan ini perlu studi lebih lanjut.
Tabel 2. Korealsi (r’s Pearson) perilaku dan sikap atas kebijakan terkait PSBB dan sejumlah variabel lain
Vareabel Indeks  Perilaku Terhadap Kebijakan Indeks Sikap Terhadap Kebijakan Indeks perilaku terhadap kebijakan 1 .153 ** Indeks sikap terhadap kebijakan .153 ** 1 Pilihan pasangan calon presiden-wakil presiden .075 * .108 ** Percaya pada pemerintah mampu atasi COVID-19 .062 * .206 ** Kondisi ekonomi rumah tangga -.008 -.009 Status pekerjaan: Bekerja -.166 ** .003 Pendidikan .024 .101 ** Pendapatan -.041 .100 ** Suku-bangsa -.041 .023 Agama Islam -.146 ** -.081 ** Umur -.025 .015 Gender: Laki-laki -.156 ** -.062 *
** p≤ .01, * p≤ .05
Perbedaan  pengaruh  agama  tersebut  kemungkinan  terkait  dengan  sifat  dasar agama  masing-masing  dalam  soal  sembahyang  atau  ibadah.  Sifat  dasar  dan  intensitas sembahyang atau ibadah dalam Islam berbeda dan mungkin lebih tinggi dari pada dalam agama lain. Misalnya saja, setiap Muslim diwajibkan melakukan salat 5 kali dalam 24 jam. Ini wajib, bukan anjuran (sunnah). Bila seorang Muslim dewasa tidak melaksanakan maka ia berdosa. Namun demikian, pahala ibadah fardu ‘ain tersebut jauh lebih sedikit dibanding ibadah secara berjamaah walapun sunnah hukumnya. Perbandingan ibadah sendiri  dengan  ibadah  berjamaah  adalah  1  berbanding  27  menurut  hadis  populer  di kalangan umat Islam.7 Pahala yang berlipat dari salat berjamaah itu dapat memotivasi Muslim untuk salat berjamaah baik dengan keluarga di rumah atau dengan Muslim lain di luar rumah. Tapi kemungkinan yang memotivasi lebih kuat seorang Muslim untuk sembahyang berjamaah di luar rumah atau di masjid adalah al-Qur’an yang menyatakan bahwa  yang  memakmurkan  Masjid  hanya  orang  beriman.8  Sekilas  orang  bisa mengartikan bahwa yang tidak memakmurkan masjid adalah orang yang tidak beriman. Tentu saja para ahli bisa menafsirkan lain, termasuk konteks ayat dan konteks sekarang yang sedang darurat Covid-19.
7 Hadis menyatakan, “shalat berjamaah lebih baik 27 derajat dibanding shalat sendirian.” (Hadis riwayat HR. Bukhari no. 645, dan Muslim no. 650).
8 “Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada apapun) kecuali pada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk yang mendapat petunjuk.” (at- Taubah: 18).
Bagaimana dengan hubungan antara umur dengan sikap terhadap dan perilaku sesuai  aturan  PSBB?  Hipotesa    nol  menyatakan  bahwa  umur  tidak  punya  hubungan dengan sikap terhadap PSBB, dan hipotesa  nol yang lain menyatakan bahwa umur tidak punya hubungan dengan perilaku sesuai dengan PSBB, diterima. Terbukti secara empiris bahwa  umur memang tidak berhubungan dengan sikap maupun perilaku terkait PSBB. Pandangan  yang  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  orang  senior  yang  lebih  rentan terinfeksi virus Corona dan karena itu ia akan lebih mendukung segala kebijakan yang membatasi jarak sosial (PSBB) tidak terbukti secara empiris.
Mengenai hubungan antara gender dengan kebijakan terkait PSBB dinyatakan dalam  dua  hipotesa  nol:  Gender  tidak  berhubungan  dengan  sikap  terkait  PSBB,  dan gender tidak berhubungan dengan perilaku terkait PSBB. Uji empiris menolak  kedua hipotesa  nol tersebut. Gender berhubungan secara signifikan baik dengan sikap maupun dengan  perilaku  terkait  kebijakan  PSBB.  Laki-laki  dibanding  perempuan  cenderung bersikap negatif pada PSBB (p ≤ .05). Laki-laki, dibanding perempuan,  juga cenderung berperilaku  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  PSBB  (  p ≤ .01).  Sebabnya  mungkin  bukan karena perbedaan jenis kelamin   tapi lebih karena kebiasaan dalam masyarakat bahwa laki-laki diberi kesempatan lebih banyak untuk beraktivitas di luar rumah sehingga PSBB dirasakan oleh laki-laki mengganggu aktivitasnya. Pola ini juga menunjukkan bias laki- laki  akibat  dari  konstruksi  sosial  dalam  masyarakat  yang  selama  ini  masih  banyak mendiskriminasi perempuan untuk kegiatan di luar rumah.
Kalau  dilakukan  telaah  lebih  jauh  sejauh  mana  hubungan-hubungan  tersebut konsisten  setelah  memepertimbangkan  berbagai  faktor  secara  simultan  lewat  analisis multivariate (regresi linear ganda), maka diperoleh pola hubungan paling konisten (Tabel 3  dan  Tabel  4).9  Untuk  perilaku  terkait  PSBB,  yang  paling  konsisten  mempengaruhi perilaku  terkait  PSBB  adalah  sikap  terhadap  PSBB  itu  sendiri  lepas  dari  pengaruh berbagai faktor lainnya. 10 Orang yang setuju dengan PSBB cenderung berperilaku sesuai
9 Dalam analisis multivariate ini, pada regresi pertama (Tabel 3) variabel terikatnya   ( dependent variable ) adalah perilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan  PSBB. Ini merupakan indeks perilaku. Pada regresi kedua  (Tabel  4)  variable  terikatnya  adalah  sikap  terhadap  ketentuan-ketentuan  dalam  PSBB  dan protokol kesehatan. Ia merupakan indeks sikap terkait PSBB dan protokol kesehatan. Konstruksi kedua indeks  tersebut,  pengkodean,  dan  pemberian  skor  semua  variabel  yang  terkait  dalam  analisis multivariate ini lihat appendiks 1.  Sementara variabel bebas yang disertakan dalam kedua analisis ini dipilih atas dasar uji korelasi (Tabel 2). Hanya variabel-variabel bebas yang berhubungan signifikan dengan  sikap    atau  dengan  perilaku  terkait  PSBB  yang  disertakan  dalam  kedua  analisis  tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 3 dan Tabel 4. Regresi yang digunakan dalam analisis perilaku terkait PSBB    (Tabel  3)  adalah  model  linear  dengan  metode  Weighted  Least  Square  (WLS)  karena pertimbangan bahwa ia lebih sederhana untuk menafsirkan hubungan antara variabel-variabel bebas dengan  variabel  terikat.  Namun  demikian,  kami  juga  melakukan  analisis  dengan  model  regresi  lain yang  relevan,  yakni  Tobit  dan fractional  regression ,    untuk  memastikan  apakah  efek  masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara statistik signifikan pada tingkat kepercayaan 95%.  Hasil model Tobit dan fractional regression ternyata tidak berbeda dengan model linear yang kami gunakan dalam makalah ini.
10 Dalam model dengan variabel  terikat Perilaku Kebijakan tidak terjadi heteroscedastisitas (pada uji heteroskedastisitas Breusch-Pagan / Cook-Weisberg , p = 0.1573, atau tidak signifikan). Sementara itu pada model untuk variabel terikat sikap terkait kebijakan PSBB, heteroskedastisitas terjadi. Karena itu, robust  standard  error dapat  digunakan  untuk  menggantikan classical standard  error  yang  digunakan dalam paper. Meskipun demikian, penggunaan robust standard error ini tidak mengubah interpretasi
dengan ketetapan yang ditentukan dalam PSBB. Pengaruhnya positif dan secara statistik signifikan pada p ≤ .001. (Tabel 3)
Status  pekerjaan,  apakah  bekerja  atau  tidak  bekerja,  juga  punya  pengaruh konsisten pada perilaku terkait PSBB lepas dari berbagai faktor lain. Pengaruhnya negatif dan signifikan secara statistik pada pada  p ≤ .001 (Tabel 3). Orang yang bekerja dibanding yang tidak bekerja cenderung melanggar ketentuan PSBB. Orang tak bekerja karena ia seorang ibu rumah tangga, masih sekolah atau kuliah, belum dapat pekerjaan, atau baru berhenti dari pekerjaan. Semua warga ini walaupun dalam keadaan susah misalnya tentu akan  banyak  tinggal  di  rumah  dibanding  yang  biasa  bekerja  di  luar  rumah    sehingga otomatis membuat jarak sosial sebagaimana diharapkan PSBB.
Agama juga pengaruhnya sangat konsisten dan signifikan secara statistik terhadap perilalu terkait PSBB (p ≤ .001) (Tabel 3). Orang Islam dibanding orang non-Islam - lepas dari  berbagai  faktor  lainnya  seperti  pendidikan,  tingkat  penghasilan,  status  pekerjaan, sikap terhadap PSBB misalnya - tidak patuh terhadap ketentuan dalam PSBB. Dibanding seorang non-Muslim, seorang Mulim cenderung melanggar ketentuan  agar setiap warga membuat  jarak  sosial  untuk  berbagai  bentuk  kegiatan,  termasuk  dalam  kegiatan keagamaan  dan  kerja.  Seperti  telah  dikemukakan  sebelumnya,  Islam  dan  non-Islam punya perbedaan dalam meyakini ibadah. Di samping itu, kemungkinan jama’ah Kristen terbiasa  dengan  apa  yang  disebut  “gereja-rumah”  plus  “imamat  am,”  yang  berarti “keimaman universal.” 11 Kaum Nasrani di Indonesia secara kelembagaan mungkin lebih solid sehingga himbauan atau anjuran gereja lebih mudah sampai dan didengar. Sebagai gantinya  dilakukan  ibadah  online. 12 Perbedaan  ini  yang  membuat  beda  sikap  dan perilaku antara keduanya.
Tentu saja dalam Islam juga diakui adanya kaidah-kaidah pengecualian karena keadaan darurat seperti sedang menyebarnya wabah Covid-19. Majelis Ulama Indonesia (MUI)  dan  banyak  lembaga-lembaga  Islam  lain  dan  juga  tokoh-tokohnya  telah menyampaikan  bahwa  dalam  keadaan  darurat  ibadah  di  rumah  lebih  baik. 13 Namun demikian,  tentu  tidak  mudah  mengubah  keyakinan  dan  kebiasaan  orang  Islam  pada umumnya, dan karena itu banyak yang tetap ibadah di luar rumah.
Efek  perbedaan  gender  juga  konsisten,  lepas  dari  faktor-faktor  lain,  termasuk agama,  sikap  terhadap  PSBB,  dan  demografi  lainnya.  Laki-laki  dibanding  perempuan cenderung  melanggar  PSBB.  Perbedaannya  signifkan  secara  statistik  pada  p ≤ 0,01. Seperti  dikemukakan  sebelumnya,  perbedaan  ini  kemungkinan  akibat  dari  kebiasaan yang masih sangat kuat dalam masyarakat bahwa laki-laki punya kesempatan lebih besar untuk melakukan kegiatan di luar rumah seperti bekerja, berinteraksi dengan berbagai
model  dalam  hal  signifikansi  efek  masing-masing  variabel  bebas  pada  variabel  terikat  pada  tingkat kepercayaan  95%.  Karena  itu  kami  mempertahankan  hasil  WLS  tersebut.    Karena  keterbatasan halaman, semua hasil analisis ini tidak disertakan dalam tulisan ini. Ada pada penulis dan tersedia bagi yang berminat.
11 Wawancara dengan Pendeta Dr.Martin L. Sinaga, 19 Juli 2020.
12 Wawancara dengan Pendeta Dr.Martin L. Sinaga, 19 Juli 2020.
13 Akses https://nasional.kompas.com/read/2020/03/28/12233361/cegah-COVID-19-mui-shalat-di-rumah- adalah-keutamaan diakses 19 Juli 2020,jam 06:21.
kelompok dalam masyarakat, dan lain-lain. Kebiasaan laki-laki yang punya keistimewaan lebih  dari  perempuan  dalam  kegiatan  di  luar  rumah  ini  yang  membuat  laki-laki cenderung tidak mematuhi PSBB yang membatasi warga berkegiatan di luar rumah.
Sementara  itu  faktor  pengalaman  politik  dan  kepercayaan  pada  pemerintah dalam  mengatasi  Covid-19  tidak  punya  hubungan  signifikan  dengan  perilaku  terkait PSBB terutama setelah mempertimbangkan faktor sikap terhadap PSBB sendiri. Artinya, pengalaman  memilih  presiden  pada  2019  menjadi  tidak  berpengaruh  signifikan  pada perilaku mematuhi PSBB secara langsung setelah mempertimbangkan faktor sikap pada PSBB.  Ini  terjadi,  seperti  terlihat  dalam  uji  korelasi  (Tabel  2)  karena  pilihan  presiden berhubungan signifikan dengan sikap terhadap PSBB. Begitu faktor sikap ini diabaikan maka pengalaman politik tersebut bisa berpengaruh langsung pada perilaku terkait PSBB.
Tabel 3. Analisa multivariate perilaku terkait PSBB
B Std. error Beta t p-value (Constant) .608 .066 9.174 .000 Sikap Terhadap Kebijakan (indeks) .086 .021 .119 4.148 .000 Pilihan Presiden 2019 .018 .015 .033 1.154 .249 Percaya Pemerintah Pusat .011 .010 .031 1.090 .276 Bekerja vs Tidak Bekerja -.077 .018 -.134 -4.187 .000 Agama: Islam -.120 .023 -.149 -5.230 .000 Gender: Laki-laki -.050 .017 -.094 -2.938 .003 N 1183 R ² 0.081
Variabel terikat: Perilaku terkait kebijakan PSBB
Sementara dalam soal sikap terhadap berbagai aturan terkait PSBB, pengalaman pemilihan  presiden  2019  berpengaruh  signifikan  (p ≤ .05)  (Tabel  4).  Pemilih  pasangan Joko  Widodo-Ma’ruf  Amin  dibanding  pemilih  pasangan  Prabowo  Subianto-Sandiaga Uno  lebih  banyak  yang  setuju  dengan  PSBB.  Ini  mengkonfirmasi  temuan  studi sebelumnya di Indonesia (Kuipers et al, 2020) dan sejumlah studi di negara lain yang menunjukan kuatnya pengaruh politik terhadap sikap terkait perlunya membuat jarak sosial untuk menekan penyebaran Covid-19. (Grossman, et al, 2020; Alcott et al., 2020, Painter dan Qiu 2020, Adolph et al 2020).
Terkait  dengan  faktor  politik  lain  adalah  kepercayaan  pada  kemampuan pemerintah  dalam  menanggulangi  pandemi  Covid-19.  Kepercayaan  ini  juga berhubungan secara sangat signifikan dengan sikap terhadap PSBB (p ≤ 0,001) (Tabel 4). Warga  yang  percaya  bahwa  pemerintah  mampu  menanggulangi  masalah  Covid-19 mendukung berbagai ketentuan dalam PSBB dan protokol kesehatan.
Di samping itu, tingkat pendapatan dan pendidikan juga berpengaruh pada sikap mendukung PSBB lepas dari berbagai faktor lainnya. Semakin baik pendapatan seorang warga maka ia semakin mendukung PSBB. Hubungannya signifikan pada p ≤ 0,05 (Tabel 4). Orang yang berpenghasilan lebih baik mungkin punya daya tahan secara ekonomi untuk  mengikuti  pembatasan  sosial,  untuk  tinggal  di  rumah  saja.  Orang  dengan
pendapatan  lebih  baik  biasanya  juga  berpendidikan  lebih  baik.  Orang  berpendidikan lebih  baik  mendukung  PSBB  mungkin  karena  pendapatannya  lebih  baik,  dan pengetahuan tentang bahaya Covid-19 lebih baik juga. PSBB kemungkinan dipercaya dapat melindungi orang dari bahaya virus tersebut.
Tabel 4. Analisa multivariate sikap terhadap kebijakan terkait PSBB
Parameter B Std. Error Beta t p-value (Constant) 2.243 .066 33.980 .000 Pilihan Presiden 2019 .049 .022 .065 2.194 .028 Percaya Pemerintah Pusat .097 .013 .209 7.240 .000 Pendidikan .011 .005 .068 2.168 .030 Pendapatan .007 .003 .077 2.489 .013 Etnis: Jawa .019 .022 .026 .852 .395 Agama: Islam -.108 .034 -.097 -3.207 .001 Gender: Laki-laki -.048 .021 -.066 -2.305 .021 N 1149 R ² 0.078

## Variabel terikat: Sikap terhadap kebijakan terkait PSBB
Agama  dan  gender  secara  konsisten  bukan  hanya  punya  hubungan  signifikan dengan perilaku tapi juga dengan sikap terhadap PSBB dan protokol kesehatan lepas dari berbagai  faktor  lainnya.  Hubungannya  juga  sama-sama  negatif.  Sebagaimana  telah dikemukakan sebelumnya, warga yang beragama Islam cenderung bersikap negatif pada PSBB  karena  sifat  dasar  ibadah  dalam  Islam  berbeda  dengan  dalam  agama  lain. Sementara pengaruh perbedaan gender terhadap sikap atas PSBB terkait dengan konteks masyarakat  secara  umum  yang  mendiskriminasi  perempuan.  Laki-laki  dibanding perempuan  secara  umum  punya  kesempatan  lebih  besar  untuk  berkegiatan  di  luar rumah, dan kemudian sudah menjadi kebiasaan untuk aktif di luar rumah. Karena itu laki-laki dibanding perempuan lebih banyak yang bersikap menentang PSBB.

## Penutup
Walaupun  dampaknya  sangat  masif,  studi  ilmiah  tentang  sosial-politik  terkait Covid-19  masih  sedikit,  termasuk  di  Indonesia,  karena  gejala  ini  relatif  masih  baru. Tulisan ini pertama-tama mengisi kekurangan ini dengan bersandar pada hasil penelitian tentang perilaku dan sikap warga negara Indonesia dewasa secara nasional terkait dengan kebijakan  PSBB  ketika  kebijakan  ini  sedang  berjalan  di  sejumlah  daerah  dan  ketika protokol  kesehatan  berlaku  secara  nasional.  Mengamini  Kuipers  at  al  (2020)  maupun Mujani (2020), tulisan ini melihat pentingnya pengaruh sosial-ekonomi terhadap sikap dan  perilaku  warga  terhadap  PSBB  dan  protokol  kesehatan.  Warga  yang  berasal  dari kelompok  yang  lebih  rendah  pendapatannya  dan  lebih  rendah  tingkat  pendidikannya cenderung  tidak  patuh  pada  ketentuan-ketentuan  PSBB.  Di  samping  itu,  laki-laki
dibanding perempuan cenderung melanggar PSBB karena laki-laki selama ini lebih biasa berkegiatan di luar rumah. Perempuan karena umumnya kurang memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan di luar rumah  cenderung mendukung PSBB. Perbedaan sikap dan perilaku ini kemungkinan akibat dari pembagian kerja secara seksual yang selama ini dianggap wajar dalam masyarakat.14 Dari perspektif pentingnya kepatuhan pada PSBB, diskriminasi  seksual  tersebut  di  luar  dugaan  membuat  perempuan  berperilaku  dan bersikap  positif  dalam  konteks  pandemi  Covid-19.  Perlu  pendalaman  lebih  jauh mengenai hubungan gender dan kepatuhan terhadap PSBB ini.
Tulisan ini mengidentifikasi bahwa warga yang tidak menaati aturan terkait PSBB dan  protokol  kesehatan,  terutama  disebabkan  karena  keharusan  kerja  di  luar  rumah. Tidak  taat  pada  kebijakan  PSBB  dan  protokol  kesehatan  terbukti  terkait  dengan  latar belakang sosial-ekonomi warga. Warga yang biasa bekerja sebelum Covid-19 cenderung melanggar  PSBB.  Akibatnya,  untuk  mencegah  penyebaran  Covid-19  lebih  lanjut  sulit mengandalkan  PSBB.  Warga  yang  bersikap  negatif  pada  PSBB  tercatat  lebih  banyak memiliki  latar  belakang  pendidikan  dan  pendapatan  lebih  rendah.  Pendapatan  dan pendidikan berhubungan erat. Karena penghasilannya rendah, maka ia tidak sanggup hidup  tanpa  harus  bekerja  secara  teratur  di  luar  rumah  kecuali  ia  mendapat  jaminan sosial selama tinggal di rumah dan tidak bekerja. Karena kemampuan negara terbatas, maka  PSBB  secara  luas  bukan  kebijakan  yang  realistis.  Kebijakan  sekarang  yang melonggarkan  PSBB  dengan  “tatanan  normal  baru”  merupakan  konsekuensi  dari kapasitas  negara  yang  terbatas  tersebut.  Warga  yang  beragama  Islam  dan  laki-laki cenderung  tidak  patuh  pada  PSBB  dan  protokol  kesehatan.  Perhatian  lebih  khusus terhadap kelompok masyarakat ini harus diberikan untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19.
Politik Indonesia sejak pemilihan presiden 2019 masih terpolarisasi. Polarisasi ini berpengaruh terhadap respon warga pada berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah. Pemilih Joko Widodo cenderung patuh pada PSBB dibanding pemilih Prabowo Subianto karena  ikatan  politiknya  dengan  Presiden.  Ikatan  politik  pemilih  Prabowo  Subianto dengannya  juga  sama  kuat.  Karena  itu,  pemuka-pemuka  pendukung  Prabowo  juga menjadi  penting  untuk  mensosialisasikan  mendesaknya  mematuhi  protokol  kesehatan untuk  meredam  meluasnya  wabah  Covid-19  di  tanah  air    demi  kesehatan  publik  dan pemulihan krisis ekonomi akibat wabah Covid-19 tersebut.

## Apendiks 1

## Pengukuran, coding, dan indexing
No  Variable Keterangan 1 Indeks Perilaku Terhadap Kebijakam Indeks gabungan 5 item: (1) Tidak pulang kampung untuk idul fitri dan tahu pemerintah mengimbau tidak mudik, (2)
14 Tentang pembagian kerja secara seksual lihat misalnya Budiman (1985).
Tidak keluar rumah untuk bekerja dalam seminggu terakhir, (3)  Tidak  keluar  rumah  untuk  ibadah  dalam  seminggu terakhir,  (4)  Tidak  Naik  ojek/ojek  online  dalam  seminggu terakhir,  (5)  Tidak  Mendatangi  kegiatan  di  tempat  umum dengan peserta lebih dari 5 orang dalam seminggu terakhir. Masing-masing  item  diukur  dengan  skala  0-1  (1=tidak melakukan,  0=melakukan/tidak  jawab).  Tidak  melakukan tidak sama dengan “tidak menjawab”, tapi dalam coding ini dibuat  dalam  dua  kategori:  tidak  melakukan  (1)  versus selainnya  (0=  melakukan  atau  tidak  menjawab).  Seluruh item  dirata-ratakan  sehingga  membentuk  indeks  dengan skala  0-1  (1=Taat,  0=Tidak  taat).  Alpha  indeks  ini  0,595. (indeks  ini  tidak  terlalu  tinggi  tapi  kami  gunakan  untuk menyederhanakan jumlah item dari perilaku terkait PSBB). 2 Sikap terhadap Kebijakan Indeks gabungan 14 item, (1) Setuju PSBB Bekerja di rumah, kecuali  untuk  bidang-bidang  tertentu  yang  ditetapkan pemerintah, (2) Setuju PSBB Kegiatan keagamaan di rumah masing-masing, (3) Setuju PSBB Kegiatan di tempat umum yang mendatangkan lebih dari 5 orang dilarang, (4) Setuju PSBB  Mobil  pribadi  dikurangi  penumpangnya,  (5)  Setuju PSBB  Angkutan  umum  dikurangi  jumlah  penumpangnya menjadi  setengah  dari  biasanya,  (6)  Setuju  PSBB  Sepeda motor tidak boleh membonceng, (7) Setuju PSBB Ojek/ojek on-line tidak boleh bawa orang, hanya boleh antar barang,
(8)  Percaya  Strategi  PSBB  Mampu  Cegah  Covid-19,  (9) Percaya menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain bisa mencegah Covid-19, (10) Percaya Memakai masker bisa mencegah  Covid-19,  (11)  Percaya  Sering  cuci  tangan dengan  sabun  dan  dengan  air  mengalir  bisa  mencegah Covid-19, (12) Percaya Tidak ke luar rumah bisa mencegah Covid-19, (13) Setuju sanksi bagi yang Melanggar PSBB. (14) Setuju sangsi pidana bagi pelanggar PSBB.  Masing-masing item diukur dengan skala 1-5 (1=sangat tidak setuju/tidak percaya,  5=sangat  setuju/percaya).  Indeks  dibuat  dengan menjumlah seluruh skor 13 item tersebut dan dirata-ratakan hingga  membentuk  indeks  berskala  1-5  (1  =  sangat  tidak setuju/tidak  yakin  sampai  5  =  sangat  setuju  atau  sangat yakin). Alpha indeks ini 0,801. 4 Pilihan Presiden 2019 1=Memilih Jokowi dalam Pilpres 2019, 0=Lainnya. 5 Percaya Pemerintah Pusat bisa mengatasi COVID-19 1=Tidak percaya sama sekali, 5=Sangat percaya. 6 Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Dibanding Sebelum COVID-19 1=Jauh lebih buruk, 5=Jauh lebih baik. 7 Gender 1=Laki-laki, 0=Perempuan 8 Umur Dalam tahun 9 Desa-Kota 1=Pedesaan, 0=Perkotaan 10 Pendidikan Skala 1-10: 1=tidak pernah sekolah, 10=tamat S1 atau lebih tinggi 11 Pendapatan Skala 1-21: 1=di bawah 200 ribu, 21=Lebih dari 20 juta. 12 Status pekerjaan: Bekerja 1=Bekerja, 0=Tidak bekerja 13 Etnis 1=Jawa, 0=Lainnya 14 Agama 1=Islam, 0=Lainnya.

## Appendiks 2 Metodologi dan Data
Penjelasan tentang  metodologi di bawah ini disalin dari Mujani (2020) dan disesuaikan waktu  pelaksanaan  pengambilan  data  dan  jumlah  sampelnya.  Metode  penarikan  sampelnya sama. Data yang relevan dengan kebutuhan tulisan ini adalah data opini publik nasional yang secara standar diperoleh lewat survei opini publik berskala nasional. Sumber data untuk tulisan ini berasal dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang telah melakukan survei tentang sikap dan perilaku publik terkait wabah Covid-19 pada 23-26 April 2014.
Pada prinsipnya, metode yang digunakan dalam survei ini bersandar pada probability sampling dengan populasi nasional. Artinya semua warga negara dewasa atau yang berumur 17 tahun  atau  lebih  di  seluruh  tanah  air  berkesempatan  sama  untuk  terpilih  menjadi  responden sehingga  responden  tersebut  mencerminkan  karakteristik  populasi  nasional  dengan  tolearnsi kesalahan  tertentu  atau  dengan  tingkat  kepercayaan  95%.  Untuk  mendapatkan  sampel  yang representatif secara nasional, maka populasi nasional distrata terebih dahulu menurut provinsi, menurut desa dan kota, dan menurut jender.
Selanjutnya, agar survei bisa dilakukan secara efisien maka populasi diklaster menurut desa/kelurahan, menurut Rukun Tetangga (RT) atau Lingkungan, dan menurut Kartu Keluarga (KK).  Jumlah sampel awal pada survei Maret sebesar 2200. Dalam survei ini ditetapkan per kelurahan atau desa akan dipilih 10 responden. Karena itu dipilih secara random 220 desa atau kelurahan  sebagai  primary  sampling  unit,  dan  jumlahnya  proporsional  menurut  populasi provinsi.  Pada  desa  atau  kelurahan  terpilih  kemudian  didaftar  RT  yang  ada  di  desa  atau kelurahan terkait. Ditetapkan tiap RT akan diwawancarai satu orang laki-laki dan satu orang perempuan,  maka  dipilih  5  RT  secara  random  dari  daftar  RT  tersebut.  Pada  RT  terpilih kemudian didaftar KK, dan dipilih 2 KK secara random. Pada KK terpilih kemudian didaftar anggota keluarga yang berumur 17 tahun atau lebih atau telah menikah yang berjenis kelamin perempuan  saja  atau  laki-laki  saja,  dan  dipilih  satu  dari  mereka  secara  random  dengan menggunakan Kish grid. Bila pada KK pertama yang mendapat kuota untuk diwawancari laki- laki maka pada KK berikutnya harus perempuan. Demikianlah pemilihan responden dilakukan untuk survei dengan wawancara tatap muka langsung.
Serangkaian  survei  dengan  metode  di  atas  dilakukan  dengan  wawancara  tatap  muka langsung  dengan  responden  dalam  4  tahun  terakhir  (sejak  Juni  2016).  Total    responden  dari rangkaian survei tersebut sebanyak 50,089 orang. Di antara mereka 74% (37,035 orang) memiliki telepon. Karena sedang terjadi musibah pandemi Covid-19 dan pada bulan April 2020 sedang diberlakukan PSBB dan protokol kesehatan secara nasional, dan transportasi antara daerah juga sangat  dibatasi,  maka  tidak  bisa  dilakukan  survei  dengan  wawancara  tatap  muka  langsung. Sebagai penggantinya dilakukan lewat telepon pada responden yang punya telepon tersebut. Dari 37,035 responden pemilik telepon tersebut sebanyak 1200 orang  dipilih secara random untuk menjadi sampel pada survei 23-26 April yang hasilnya sebagai data untuk dianalisa dan hasilnya dilaporkan dalam tulisan ini.
Responden yang berbasis pada populasi yang pemilik telepon jelas tidak mewakili 100% populasi nasional. Hanya mewakili 74% dari mereka. Maka hasil survei ini bisa digeneralisasi pada pemilik telepon yang berjumlah 74% dari total populasi tersebut. Namun demikian agar karakteristik  responden  tidak  banyak  berbeda  dengan  karakteristik  populasi  maka  dilakukan pembobotan responden sedemikian menurut populasi. Dengan demikian karakteristik demografi
responden survei dan populasi dari sensus tidak berbeda signifikan (Tabel 5). Di dalam estimasi, sampling  weight  ini  digunakan  sebagai  probability  weight  ketika  menghitung  standard  error koefisien estimasi pada Tabel 3 dan 4.

## Ucapan Terima Kasih
Tulisan ini didasarkan atas data yang tersedia di Saiful Mujani Reserach and Consulting (SMRC) dan karena itu kami mengucapkan terima kasih atas ketersediaan data untuk penulisan ini, terutama pada direktur eksekutif SMRC Dr. Sirajuddin Abbas. Kami juga mengucapkan terima kasih atas saran-saran dua reviewer anonim untuk memperbaiki naskah awal kami ini.

## Pendanaan
Data  untuk  tulisan  ini  bersandar  pada  hasil  survei  opini  publik  SMRC  yang  dibiayai sendiri oleh perusahaan tersebut untuk item-item terkait dalam tulisan ini.

## Daftar Pustaka
Adolp, C et al, 2020, “Pandemic Politics: Timing State-Level Social Distancing Responses to
Covid-19,” https://preprints.apsanet.org/engage/apsa/article-details/ 5e8f4e5868bfcc00122e8084 diakses 18 Juli 2020 jam 10:22).
Allcott, Covid et al, 2020, “Polarization and Public Health: Partisan Differences in Social Distancing  during  the  Coronavirus  Pandemic,”  http://web.stanford.edu/ ~gentzkow/research/social_distancing.pdf Dikases tgl 3 Juli 2020 jam 10:33.
Arriola,  L,  dan  A  Grossman,  2020  (akan  terbit),  “Ethnic  Marginalization  and (Non)Compliance  in  Public  Health  Emergencies,” Journal  of  Politics , https://Covid.allisongrossman.com/ag-working-paper  diakses  3  Juli  2020, jam19:52
Bhanot,  S,  dan  DJ  Hopkins,  2020,  “Partisan  Polarization  and  Resistance  to  Elite Messages:  Results  from  a  Survey  Experiment  on  Social  Distancing,” https://ssrn.com/abstract=3593450 atau http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.3593450. Diakses 3 Juli 2020, jam 19: 53 Budiman, A, 1985, Pembagian Kerja Secara Seksual : Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat , Jakarta: Gramedia.
Campbell, A, et al, 1960, American Voter , Chicago: Chicago University Press. Curtice,  J  2007,  “Comparative  Opinion  Surveys.”  Dalam  RJ.Dalton  dan  COVID-D Klingemann  (editor). The  Oxford  Handbook  of  Political  Behavior .  Oxford:  Oxford University Press.
Dzakwan, MHA, 2020,  “Loose or Lose: Relaxation of Religious Services in Indonesia During Covid-19?” https://Covid.csis.or.id/publications/loose-or-lose-relaxation- of-religious-services-in-indonesia-during-COVID-19 Diakses 3 Juli 2020, jam 20: 05.
Gadarian,  SK  et  al,2020,  “Partisan  Endorsement  Experiments  Do  Not  Affect  Mass Opinion on Covid-19,” SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=3574605 diakses 25 Agustus 2020,jam 10:11.
Grossman,  G  et  al,  2020,  “Political  Partisanship  Influences  Behavioral  Responses  to Governors’  Recommendations  for  Covid-19  Prevention  in  the  United  States,”
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3578695 diakses hari Jumat 3 Juli 2020 jam  10:12
Gustomy, R (2020), "Pandemi ke Infodemi: Polarisasi Politik dalam Wacana Covid-19 Pengguna  Twitter," JIIP:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan ,  vol.  5,  no.  2,  pp.  190- 205, https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8781
Jaffrey,  S  2020,  “Coronavirus  Blunders  in  Indonesia  Turn  Crisis  into  Catastrope,” https://carnegieendowment.org/2020/04/29/coronavirus-blunders-in- indonesia-turn-crisis-into-catastrophe-pub-81684 Diakses 3 Juli 2020 jam 20:01 Kuipers,  N,  et  al,  2020,  “Encouraging  Indonesians  to  Pray  From  Home  During  the Covid-19  Pandemic,” Journal  of  Experimental  Political  Science .  https://doi.org/ 10.1017/XPS.2020.26
Mietzner, M 2020, “Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation and Institutionalised Corruption: How Indonesia’s Democratic Decline Shaped its Covid-19 Response,” Journal of Southeast Asian Affairs https://doi.org/10.1177%2F1868103420935561 Mujani,  S,  2020,  (segera  terbit).  “Asesmen  publik  atas  kinerja  pemerintah  Indonesia menangani wabah Covid-19. Sebuah penjelasan ekonomi politik.” Jurnal Penelitian Politik.
Painter, M dan T Qiu, 2020, “ Political beliefs affect compliance with Covid-19 social distancing  orders,”  https://voxeu.org/article/political-beliefs-and-compliance- social-distancing-orders
Saiful Mujani Reserach and Consulting(SMRC), 2020, “Wabah Covid-19 : Sikap atas Kebijakan  dan  Kondisi  Ekonomi  Warga,”    https://saifulmujani.com/wp- content/uploads/2020/04/rilis-Covid-april-2020-final-rev-1.pdf  Diakses    3  Juli 2020, jam 19: 39.
Ulbig, Stacy G. (2008), Voice is Not Enough: The Importance of Influence in Political Trust and Policy Assessments, Public Opinion Quarterly , Volume 72, Issue 3, hlm. 523– 539, https://doi.org/10.1093/poq/nfn030
Wang,  Chia-Chou  (2018) Primordialism,  Instrumentalism,  Constructivism:  Factors
Influencing  Taiwanese  People’s  Regime  Acceptance  of  Mainland  China’s Government, Journal of Contemporary China, 27:109,137-150 DOI: 10.1080/10670564.2017.1363026

## Daftar Informan
Wawancara  dengan  Dr.  Martin  L.  Sinaga,  seorang  pendeta  Greja  Kristen  Protestan Simalungun,  dan  seorang  dosen  di  Sekolah  Tinggi  Filsafat  Teologi  Jakarta. Wawancara dilakukan 19 Juli 2020.

## Tentang Penulis
Saiful  Mujani adalah  dosen  ilmu  politik  pada  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Penulis memiliki minat studi terutama  pada  kajian:  opini  publik,  perilaku  politik,  demokratisasi,  agama  dan politik, dan gerakan sosial.
Deni Irvani adalah direktur riset di Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Penulis saat ini  sedang menyelesaikan studi program doktor di bidang statistika di Institut Pertanian Bogor (IPB).