p-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789

## KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

## Dian Khoreanita Pratiwi
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

## Syamsul Hadi
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Coresponding

## Taupiqqurrahman
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

## Dian Eka Pertiwi
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Coresponding Email Penulis:  syamsulhadi@upnvj.ac.id

## Abstrak
Konstitusi  Negara  menjamin  tentang  pekerjaan  yang  layak  untuk  setiap warga negara Indonesia. Tahun 2021 jumlah TKI yang bekerja di luar negeri paling  banyak  berada  di  wilayah  Asia  Pasifik,  dilanjutkan  dengan  Timur Tengah  dan  Afrika.  Banyaknya  TKI  yang  berada  diluar  negeri  menjadi tanggung  jawab  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dalam  penempatan  dan perlindungan  TKI  tersebut.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  bagaimana kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil dalam penelitian bahwa Penempatan TKI harus dilakukan proses yang ketat  tanpa  mengenyampingkan  hak  konstitusi  warga  negara.  kewenangan penempatan  TKI  berada  pada  pemerintah  pusat  perlu  dilakukan  perubahan dengan  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  dalam penempatan TKI. TKI yang berada di luar negeri harus diberi perlindungan. Perlindungan  diberikan  sebelum  bukan  hanya  pada  saat  diluar  negeri, namun juga sebelum pemberangkatan calon TKI tersebut.
Kata kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, TKI
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (Dian Khoreanita Pratiwi,Syamsul Hadi,Taupiqqurrahman,Dian Eka Pertiwi)

## Abstract
The  State  Constitution  guarantees  about  decent  work  for  every  Indonesian citizen. In 2021, the number of migrant workers working abroad is the most in  the  Asia  Pacific  region,  followed  by  the  Middle  East  and  Africa.  The large number of migrant workers who are abroad is the responsibility of the government and local governments in the placement and protection of these migrant  workers.  The  problem  in  this  study  is  how  the  authority  of  local governments  in  the  placement  of  Indonesian  workers  and  how  to  legally protect  Indonesian  workers  abroad.  The  method  used  in  this  study  is normative  juridical.  The  results  in  the  study  that the  placement  of  migrant workers  must  be  carried  out  a  strict  process  without  prejudice  to  the constitutional  rights  of  citizens.  The  authority  to  place  migrant  workers  is with the central government, it is necessary to change by giving authority to local  governments  in  the  placement  of  migrant  workers.  Migrant  workers who are abroad must be given protection. Protection is provided before not only when abroad, but also before the departure of the prospective migrant workers.
Keyword : Authority, Local Government, Migrant Workers

## PENDAHULUAN
Konstitusi  Negara  menjamin  tentang  pekerjaan  yang  layak  untuk setiap warga negara Indonesia. Jaminan yang diamanahkan dalam konstitusi tersebut  berupa  hak  bagi  setiap  warga  negara.  Hak  konstitusi  tersebut termuat  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia.  Pasal  tersebut  berbunyi  bahwa  Tiap-tiap  warga  negara  berhak atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Selain  dari Pasal 27, dalam Pasal 28 E ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi bahwa setiap orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut  agamanya,  memilih pendidikan  dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan, memilih  kewarganegaraan, memilih  tempat  tinggal  di  wilayah  negara  dan  meninggalkannya,  serta berhak kembali.
Pemberian  hak  oleh  negara  kepada  setiap  warga  tentunya  menjadi tingkat  persaingan yang ketat  antara warga yang satu  dengan yang lainnya. Mengingat  jumlah  penduduk  Indonesia  dari  waktu  ke  waktu  selalu bertambah.  Setidaknya  pada  tahun  2020,  penduduk  Indonesia  berjumlah sebanyak  270.203.9  Juta  jiwa 1 .  Banyaknya  jumlah  penduduk,  sehingga berdampak  pada  ketatnya  mencari  lapangan  pekerjaan.  Apalagi  di
1 Tim penyusun, Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2021.
globalisasi menuntut pekerja untuk saling berlomba mempersiapkan dirinya supaya  mendapat  pekerjaan  yang  terbaik  bagi  dirinya 2 .  Persaingan  dalam dunia  pekerjaan  di  era  globalisasi  bukan  hanya  antar  warga  negara  namun juga  antar  manca  negara  atau  dengan  tenaga  kerja  asing.  Keketatan persaingan  dalam  mencari  kerja  mengharuskan    setiap  tenaga  kerja  di Indonesia untuk meningkatkan skil serta menggali talenta yang ada pada diri masing-masing,  sehingga  dengan  adanya  kemampuan,  dapat  bersaing dengan Tenaga Kerja Asing yang masuk ke Indonesia. 3
Para  pekerja  yang  bekerja  di  Indonesia  selain  warga  asli  juga terdapat  orang  asing  dari  Negara  lain  yang  biasanya  disebut  dengan  TKA. Sementara  yang  dimaksud  orang  asing  adalah  tiap  orang  bukan  warga Negara  Republik  Indonesia 4 .  Filosofi  dasar  penggunaan  TKA  adalah sebagai  serangkaian  upaya  untuk  meningkatkan  investasi,  alih  teknologi (Transfer of Technology) dan alih keahlian (Transfer of Skill) kepada TKI, serta perluasan kesempatan kerja 5 . TKA merupakan tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di  luar  hubungan  kerja,  guna  menghasilkan  jasa  atau  barang  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 6 . Kebutuhan masyarakat tersebut, sebagai bentuk  keinginan  pemerintah  dalam  mewujudkan  tatanan  pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Berdasarkan  data  statistik  Indonesia  tahun  2021  bahwa  terdapat perbedaan  antara  lowongan  kerja  terdaftar  dengan  penempatan/pemenuhan tenaga  kerja  di  Indonesia.  Pembagian  tersebut  tersebar  ke  34  (tiga  puluh empat)  provinsi  di  Indonesia.  Dari  34  Provinsi  yang  ada  di  Indonesia, lowongan  kerja  terbesar  ada  di  provinsi  Jawa  barat  dengan  total  399.763 urutan  kedua  berada  di  provinsi  Jawa  Timur  dengan  jumlah  310.376  jawa tengah sebanyak 249.081. untuk  di  luar pulau jawa, yang terbanyak adalah 190.790 sedangkan jumlah lowongan kerja terdaftar yang paling sedikit ada di  provinsi  Gorontalo  dengan  jumlah  12.678  selanjutnya  disuse  oleh provinsi  papua  barat  dengan  jumlah  15.089,  disusul  dengan  provinsi
2 Ida  Hanafiah,  “ Peluang  Tenaga  Kerja  Asing  Untuk  Bekerja  Di  Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja” , De Lega Lata, Vol 6 No 1 Tahun 2021, h. 164, https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.5536
3 Abel  Tasman  Marbun,  dkk.  “ Investasi  Asing  Dan  Tenaga  Kerja  Asing  Di Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja” , Jurnal Lex Specialis, Vol 1, No 2 Tahun 2020), h.169.
4 H.S.  Syarif, Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  di  Indonesia ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 1996,  h.6.
5 Ahmadi  Miru, Hukum  Kontrak  dan  Perancangan  Kontrak ,  Jakarta:  PT. Rajagrafindo Persada, 2008, h. 35.
6 Abdul Hakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, h. 27
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (Dian Khoreanita Pratiwi,Syamsul Hadi,Taupiqqurrahman,Dian Eka Pertiwi)
kepulauan  riau  pulau  sumatera  sebanyak  16.605  kemudian  Papua  Barat 18.694.  Data  tersebut  melihatkan  kepada  kita  bahwa  di  pulau  jawa merupakan  sebaran  lowongan  kerja  terbanyak  dibandingkan  dengan  pulau- pulau  atau  wilayah  yang  lainnya.  Sedangkan  di  Propinsi  yang  laun  masih terdapat  jumlah  yang  kurang  dari  20.000  lowongan  kerja  yang  terdaftar berdasarkan data statistik tersebut.
Sebagai  negara  yang  dengan  penduduk  beraneka  ragam  dan majemuk,  tentu  upaya  bagaimana  hak  dari  warga  negara  bisa  terpenuhi. tercatat  bahwa  data  tahun  2017  Indonesia  menduduki  urutan  ke  empat dengan  populasi  terbanyak 7 .  Dengan  jumlah  penduduk  yang  banyak, sehingga  menimbulkan  ketimpangan  antara  jumlah  penduduk  dengan lapangan/lowongan  pekerjaan  yang  ada.  Sehingga  berdampak  tidak  sedikit masyarakat  berpindah  ke  negara  lain  untuk  mendapatkan  pekerjaan  ke negara  lain 8 .  Ketidak  sebandingan  antara  jumlah  pekerjaan  dengan  jumlah penduduk  sebagai  salah  satu  penyebab  masih  banyak  yang  berpenghasilan rendah  di  Indonesia.  Untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  lebih  baik,  maka sebagian besar berpindah ke negara lain atau ke luar negeri 9 .
Berdasarkan  data  statistik  Indonesia  tahun  2021  bahwa  jumlah  TKI yang  bekerja  di  luar  negeri  paling  banyak  ada  di  wilayah  Asia  Pasifik. Terbanyak  kedua  yaitu  Timur  Tengah  dan  Afrika,  sedangkan  di  Eropa persentasenya sangat kecil. Selain dari itu, grafik diatas terlihat secara jelas perbandingan  antara  TKI  laki-laki  dengan  TKI  perempuan.  Jumah  TKI  di luar  negeri  pada  Tahun  2019  tersebut  sebanyak  276.553  (dua  ratus  tujuh puluh  enam  ribu  lima ratus lima puluh  tiga. TKI perempuan dari  total  TKI keseluruhan  adalah  191.237  TKI  dengan  persentase  69%  dari  jumlah  TKI secara keseluruhan.
Keberadaan  TKI  di  berbagai  negara  yang  ada,  perlu  dilakukan perlindungan. Perlindungan yang diberikan kepada TKI harus sesuai dengan perspektif  ILO  dan  Hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Perlindungan  TKI perlu dilakukan, apalagi terhadap negara yang sudah ada kerjasama dengan
7 Atedjadi,  R.  L, “Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Pelayanan Penempatan Dan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Di  Indonesia ”,  Veritas  et  Justitia,  Vol.1  No.2  Tahun 2015.
8 Ali  Ismael  Shaleh,  “ Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  Migran  Indonesia  Di Arab  Saudi  Sebagai  Negara  Non  Internasional  Convention  On  The  Protection  Of  The Rights  Of  All  Migrant  Wokers And  Members  Of  Their Families” , Jurnal  Yustiabel,  Vol  4 No 1 Tahun 2020, h. 27. http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/yustisiabel/article/view/481/660
9 Atedjadi, R. L, “ Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Pelayanan Penempatan Dan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Di  Indonesia ”,  Veritas et Justitia,  Vol  1  No 2  Tahun 2015.
Indonesia  atau  pola  interaksi  internasional.  Pola  interaksi  Hubungan Internasional      dapat  dipisahkan  dengan  segala  bentuk  interaksi  yang berlangsung  dalam  pergaulan  masyarakat  Internasional,  baik  oleh state actor , maupun oleh non state  actor .  Pola  hubungan  atau  interaksi   ini dapat  berupa cooperation, competition and conflict 10 . Menurut  Soepomo bahwa  perlindungan  tenaga  kerja  dibagi  menjadi  3  macam,  yaitu perlindungan  ekonomis,  perlindungan  sosial  dan  perlindungan  teknis 11 . Perlindungan hukum ini juga dimaksud perlindungan hak-hak mereka yang telah  dijamin  oleh  konstitusi  Negara,  sebagai  manusia  pemilik  mutlak  hak asasi  manusia  universal,  yang  hak-hak,  martabat  dan  keamanan  serta perlindungan  spesifik  maupun  khusus. 12 Pelaksanaan  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia,  meliputi  beberapa  hal,  yaitu:  penampungan,  repatriasi, termasuk  upaya  pemberian  bantuan  hukum  dan  pendampingan,  rehabilitasi dan pemulihan kesehatan fisik dan psikis, reintegrasi dan penyatuan kembali dengan keluarganya atau lingkungan masyarakatnya 13 .
Perlindungan  hukum  kepada  TKI  tidak  cukup  diberikan  pada  saat mereka  berada  di  luar  negeri.  Namun  sebelum  pemberangkatan.  Kaitan dengan  pemberangkatan,  harus  dilakukan  proses  yang  ketat  tanpa mengenyampingkan  hak  konstitusi  warga  negara.  Kaitan  dengan ketenagakerjaan  sendiri,  bagian  dari  kewenangan  pemerintahan  daerah sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang pemerintahan  Daerah.  Sehingga  dalam  proses  awal,  pemerintah  daerah seharusnya  mempunyai  kewenangan  yang  luas  dalam  pendataan  dan penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri.  Adapun  yang  menjadi tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

## METODE PENELITIAN
10 Rudy  dalam  Ratu  Rayanti  Arumsari,  “ Peran  Pemerintah  Republik  Indonesia Dalam  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI)”, Sektor  Informal  Di  Arab  Saud, Global Political Studies Jurnal Vol. 3 No. 1 Tahun 2019, h. 59.
11 Hakim, A, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003.
12 Adha,  L.H, “Urgensi  Ratifikasi  Konvensi  Internasional  Tahun  1990  Tentang Perlindungan Buruh Migran Dan Keluganya” , Juranalius, Tahun 2013.
13 Peni  Susetyorini,  “ Perlindungan  tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  Oleh Perwakilan  Republik  Indonesia” ,  Jurnal  Masalah-masalah  Hukum,  Vol  39  No  21  Tahun 2020, h. 69.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (Dian Khoreanita Pratiwi,Syamsul Hadi,Taupiqqurrahman,Dian Eka Pertiwi)
Penelitian  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada analisis  dan  konstruksi  yang  dilakukan  secara  sistematis,  metodologis  dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi  keinginan  manusia  untuk  mengetahui  apa  yang  sedang dihadapinya 14 .  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode penelitian  normatif.    Metode  penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian hukum  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan pustaka  atau  data  sekunder  belaka. 15 Pendekatan  yang  digunakan  yaitu statute  approach dan sosio approach .  Dalam  pendekatan  peraturan perundang-undangan  dengan  menelaah  peraturan  yang  bersangkut  paut dengan  isu  hukum  yang  ditangani 16 .  Sedangkan sosio approach dengan menguraikan data TKI di Indonesia yang bekerja diluar negeri.

## PEMBAHASAN
Kewenangan  pemerintah  Daerah  dalam  Penempatan  Tenaga  Kerja Indonesia
Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  otonom. 17 Pemerintah daerah  sebagai  kepala  daerah  memiliki  kedudukan  yang  penting  dan berpengaruh  terhadap  suatu  struktur  pemerintahan  daerah.  Kepala  daerah merupakan  kepala  eksekutif  di  suatu  daerah  yang  bertugas  memimpin jalannya  birokrasi  dan  roda  pemerintahan. 18 Oleh  karena  itu,  pemerintah daerah  sebagai  kepala  daerah  harus  cerdas  dalam  mengelola  birokrasi  dan roda  pemerintahan  di  suatu  daerah  agar  suatu  daerah  yang  dipimpinnya dapat terkelola dengan baik.
Dalam  menjalankan  tugasnya,  pemerintah  daerah  memiliki kewenangan  dalam  menyelenggarakan  otonomi  daerah.  Pasal  18  Ayat  (2)
14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Ui Press, 1986, h. 3.
15 Bambang  Sunggono, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2003, h. 13.
16 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Edisi  Revisi,  Jakarta:  Kencana, 2002, h. 133.
17 Nunung  Munawaroh, “Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pelaksanaan Pemerintahan  Yang  Baik  (Good  Governance)  Di  Bidang  Pembinaan  Dan  Pengawasan Indikasi Geografis” ,  Jurnal Media Birokrasi, Vol 1 No 2 Tahun 2019, h. 142-143.
18 Achmad  Fauzi, “Otonomi  Daerah  Dalam  Kerangka  Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah Yang Baik”, Jurnal Spektrum Hukum, Vol 16 No 1 Tahun 2019, h 123.
dan  Ayat  (5)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  memberikan  penjelasan bahwa  pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan, serta diberikan otonomi  yang seluas-luasnya. 19 Dalam hal  ini, pemerintah  daerah  sebagai  kepala  daerah  diberikan  kewenangan  dalam menyelenggarakan otonomi daerah adalah untuk membantu mensejahterakan  rakyat  serta  memberikan  rasa  adil  dan  menghormati budaya lokal sebagai bagian dari keanekaragaman daerah tersebut. 20
Lebih lanjut mengenai wewenang pemerintah daerah sebagai kepala daerah  dituangkan  dalam  Pasal  65  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yaitu kepala daerah berwenang; (1) mengajukan  rancangan  Perda;  (2)  menetapkan  Perda  yang  telah  mendapat persetujuan bersama DPRD; (3) menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;  (4)  mengambil  tindakan  tertentu  dalam  keadaan  mendesak  yang sangat  dibutuhkan  oleh  Daerah  dan/atau  masyarakat;  (5)  melaksanakan wewenang  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Kewenangan  yang  diberikan  kepada  pemerintah  daerah  dalam  pembuatan peraturan  daerah,  yang  secara  teoritik  memiliki  tingkat  fleksibiltas  yang sempit  karena  tidak  boleh  menyimpang  dari  sekat-sekat  perundang- undangan nasional. . 21
Kewenangan  pemerintah  provinsi  terdiri  dari  2  (dua)  kewenangan yaitu  kewenangan  wajib  kewenangan  pilihan.  Pada  kewenangan  tersebut pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakatnya  menyesuaikan  dengan  potensi  serta  keunikan daerah yang dipimpinnya. 22 Salah satu contoh wewenang pemerintah daerah provinsi  seperti  pada  bidang  ketenagakerjaan  meliputi;  (1)  pelatihan  kerja dan  produktivitas  tenaga  kerja,  (2)  penempatan  tenaga  kerja,  (3)  hubungan industrial. 23 Lampiran  tersebut  juga  menjelaskan  mengenai  wewenang pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  bidang  ketenagakerjaan  diantaranya;
19 Yusdianto, “Hubungan  Kewenangan  Pusat  dan  Daerah  Menurut  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” ,  Padjadjaran Jurnal  Ilmu Hukum, Vol 2 No 3, h 498
20 Ibid.
21 Taupiqqurrahman,  Taupiqqurrahman  &  Ali  Imran  Nasution, “Fungsi  DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bungo” , Supremasi Hukum, Vol 2 No 2, 2020, h. 99.
22 Abikusna, Loc.Cit. 23 https://disnaker.bulelengkab.go.id/informasi/download/31_jurnal-urusan-pemda- di-bidang-ketenagakerjaan.pdf, Diakses pada tanggal 6 September 2022, Pukul 20.46 WIB
(1)  pelatihan  kerja  dan  produktivitas  tenaga  kerja,  (2)  penempatan  tenaga kerja, dan (3) hubungan industrial. 24
Sebenarnya  berkaitan  dengan  pembagian  kewenangan  urusan pemerintahan  daerah.  Dalam  lampiran  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  sudah  dijelaskan  mana  yang  menjadi tanggung  jawab  pemerintah  pusat. 25 Untuk  lebih  jelasnya  mengenai pembagian  kewenangan  tersebut  di  bidang  ketenagakerjaan,  dapat  dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1 Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Urusan di Bidang Penempatan Tenaga Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Pemerintah Daerah Propinsi Pemerintah Pusat a. Pelayanan antar kerja di kabupaten/kota b. Penerbitan izin LPTKS dalam satu Daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota. d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota. e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang a. Pelayanan antar kerja lintas Daerah kabupaten/kota dalam  1  (satu) Daerah provinsi. b. Penerbitan izin LPTKS  lebih  dari
1  (satu)  Daerah kabupaten/kota dalam  1  (satu) Daerah provinsi c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi. d. Perlindungan  TKI di  luar  negeri  (pra dan purna penempatan) di a. Pelayanan antar
kerja nasional. b. Pengantar kerja. c. Penerbitan izin lembaga  penempatan tenaga  kerja  swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi d. Penerbitan izin pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS). e. Pengembangan bursa kerja  dan  informasi pasar  kerja  nasional
dan di luar negeri. f. Perlindungan  tenaga kerja
Indonesia
(TKI) di luar negeri. 24 Ibid.
25 Taupiqqurrahman, “ Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terkait Sarana Air Minum dalam Mendukung Sustainable Development Goals ”, Simbur Cahaya, Vol 29 No 1 Tahun 2021, h 122.
lokasi kerja dalam saru Daerah kabupaten/kota Daerah provinsi. e. Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA,  dan  lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi. f. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja  lebih  dari  1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam  1  (satu) Daerah provinsi. g. Pengesahan  rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) baru, pengesahan RPTKA perubahan seperti jabatan, lokasi, jumlah tenaga kerja asing, dan kewarganegaraan serta h. RPTKA perpanjangan lebih dari  1  (satu)  Daerah provinsi. i. Penerbitan izin mempekerjakan tenaga  kerja  asing (IMTA)  baru  dan perpanjangan  IMTA yang  lokasi  kerja lebih  dari  1  (satu) Daerah provinsi.
Salah  satu  wewenang  pemerintah  daerah  bidang  ketenagakerjaan yaitu  penempatan  tenaga  kerja.  Penempatan  tenaga  kerja  di  suatu  wilayah memiliki  beberapa  prosedur  guna  para  pencari  pekerja  memiliki  tempat yang  strategis  sehingga  memudahkannya  untuk  mencari  pekerjaan. Penempatan  tenaga  menurut  Permenketran  No.39  Tahun  2016  tentang Penempatan Tenaga Kerja yang mengatur mengenai: (1) bagian umum, (2) pencari  kerja,  (3),  pemberi  kerja,  (4)  lembaga  penempatan  tenaga  kerja swasta,  (5)  bursa  kerja  khusus,  (6)  orientasi  pra  pemberangkatan,  (7) pameran  kesempatan  kerja,  dan  (8)  petugas  pelayanan  penempatan  tenaga kerja. 26 Prosedur  penempatan  tenaga  kerja  mewajibkan  pencari  kerja melakukan  registrasi  ke  dinas  kabupaten/kota  atau  kecamatan  sesuai domisili  asal  untuk  mendapatkan  bukti  pendaftaran  pencari  kerja.  Tanda bukti  tersebut  disebut  dengan  AK/I  yang  berisikan  identitas  pencari  kerja terdaftar. 27
26 Siti Awaliyah, “Efektivitas Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Di Kota Malang” , Vol 7 No 2 Tahun 2019, h 334 27 Ibid.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (Dian Khoreanita Pratiwi,Syamsul Hadi,Taupiqqurrahman,Dian Eka Pertiwi)
Khusus  untuk  penempatan  TKI  di  luar  negeri  bukan  merupakan kewenangan  pemerintah  daerah,  baik  pemerintah  daerah  provinsi  maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini diperkuat dalam Pasal 5 Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2004  Pemerintah  bertugas  mengatur,  membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan  TKI  di  luar  negeri.  Pemerintah  Pusat  sesuai  dengan  Pada Undang-undang  tersebut,  dapat  memberikan  sebagian  kewenangan  kepada daerah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Namun  dalam  Undang- Undang  tentang  Pemda  tidak  memberi  kewenangan  kepada  daerah  dalam Penempatan  TKI.  Bahkan  bila  dilihat  dari  Pasal  7  Peraturan  pemerintah Nomor  4  Tahun  2013  bahwa  Penempatan  TKI  oleh  Pemerintah dilaksanakan oleh BNP2TKI.
Bila  dikaitkan  dengan  penempatan,  pada  Tahun  2019  dan  2020, pemerintah  Indonesia  telah  menempatkan  TKI  di  berbagai  negara. Sebagaimana  diuraikan  pada  data  sebelumnya,  penyebaran  TKI  terbesar berada  di  wilayah  asia  pasifik.  Adapun  penyebaran  berdasarkan  negara penempatan TKI dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
Grafik 3
Sebaran TKI Tahun 2019 dan 2020
Data di grafik menunjukkan bahwa negara paling banyak TKI adalah Malaysia,  selanjutnya  Taiwan  dan  yang  ketiga  di  negara  Hongkong. Sedangkan jumlah TKI di Singapura pada Tahun 2019 sebanyak 19.654 dan pada  tahun  2020  sebanyak  4.474  TKI.  TKI  yang  bekerja  di  luar  negeri tersebut  harus  mendapatkan  perlindungan.  Peraturan  perundang-Undangan memberikan  hak  kepada  mereka  untuk  mendapatkan  perlindungan,  untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 2
Peraturan tentang Perlindungan TKI
Peraturan  Pemerintah  Nomor  4 Tahun 2013 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 Pasal 29 Setiap  TKI  yang  ditempatkan oleh Pemerintah wajib mendapatkan perlindungan TKI. Penjelasan Umum
Tujuan  dari  PP  tersebut  sebagai payung hukum bagi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam rangka melaksanakan penempatan
Tenaga  Kerja  Indonesia  ke  luar negeri  oleh  Pemerintah  yang dilakukan  secara  terkoordinasi dan  terintegrasi  sehingga  tercipta pelayanan  yang  mudah,  murah, cepat, dan aman
Pasal 2 Penempatan  dan  perlindungan  calon
TKI/TKI berasaskan keterpaduan, persamaan  hak,  demokrasi,  keadilan sosial,  kesetaraan  dan  keadilan  gender, anti
diskriminasi, serta anti perdagangan manusia. Pasal 5 Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan  dan  perlindungan  TKI  di luar negeri. Pasal 6
Pemerintah  bertanggung  jawab  untuk meningkatkan  upaya  perlindungan  TKI
di luar negeri
Tabel  di  atas  memang  tidak  siapa  yang  berwenangan  dalam memberikan  perlindungan  kepada  TKI.    Karena  dalam  memberikan perlindungan sangat berbeda dengan penempatan TKI di luar negeri. Hal ini dikarenakan  Undang  undang  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah Daerah  dalam  melakukan  perlindungan  TKI.  Namun  perlindungan  yang diberikan  oleh  pemerintah  daerah  adalah  adalah  perlindungan  TKI Pra  dan Purna  Penempatan.  Apabila  pra  dan  purna  penempatan  di  daerah kabupaten/kota maka perlindungan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah  daerah,  namun  apabila  pra  dan  purna  penempatan  tersebut  di daerah  provinsi,  maka  perlindungan  tersebut  menjadi  kewenangan pemerintah provinsi.

## Perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Pasal  1  Ayat  1  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Mitra Usaha Dan
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (Dian Khoreanita Pratiwi,Syamsul Hadi,Taupiqqurrahman,Dian Eka Pertiwi)
Pengguna  Perseorangan  mendefinisikan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar  negeri  dalam  hubungan  kerja  untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan menerima  upah. 28 Salah  satu  indikator  penting  daya  saing  adalah produktivitas. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat dikatakan memiliki daya saing  yang  rendah  dibandingkan  dengan  negara  seperti  Malaysia  dan Thailand.  Kualitas  para  pekerja  masih  rendah  meskipun  bisa  memasuki pasar  kerja,  namun  disatu  sisi  tidak  mendukung  peningkatan  daya  saing perekonomian. 29 Banyaknya  jumlah  penduduk  sehingga  tidak  sebanding dengan  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia.  Hal  ini  menyebabkan  sebagian besar  masyarakat  Indonesia  berpindah  ke  negara  lain  dalam  rangka mendapatkan pekerjaan 30 . Ketidak sebandingan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, hal ini menyebabkan kemiskinan dan ketidakmampuan untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  dan  penghidupannya  sehingga  mengharuskan sebagian besar masyarakat Indonesia berpindah ke negara lain dalam rangka mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan disebut 31 .
Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  ditempatkan  di  luar  negeri  tak selamanya  bernasib  baik.  Sudah  banyak  kasus  yang  menimpa  TKI  akibat
28 https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/5TAHUN2013PP.HTM, Diakses pada tanggal 8 September 2022, Pukul 22.12 WIB.
29 Latif  Adam, “Membangun  Daya  Saing  Tenaga  Kerja  Indonesia  Melalui Peningkatan Produktivitas” , Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol.11 No.2 Tahun 2016, h. 72.
30 Ali  Ismael  Shaleh,  “ Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja Migran  Indonesia  Di Arab  Saudi  Sebagai  Negara  Non  Internasional  Convention  On  The  Protection  Of  The Rights  Of  All  Migrant  Wokers And  Members  Of  Their Families” , Jurnal  Yustiabel,  Vol  4 No 1 Tahun 2020, h. 27.
31 Atedjadi, R. L, “ Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Pelayanan Penempatan Dan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Di  Indonesia ”,  Veritas et Justitia,  Vol  1  No 2  Tahun 2015.
dari  perbuatan  tidak  menyenangkan  dari  sang  majikan.  Seperti  kasus seorang  TKW  berinisial  S  yang  bekerja  di  Hong  Kong  dianiaya  oleh majikan karena tidak mau tanda tangan surat terima gaji. S pun hanya tidur 4 (empat) jam setiap hari dan di 1(satu) hari ia hanya boleh pergi ke toilet 3 (tiga)  kali.  Kasus  selanjutnya  terjadi  kepada  A  yaitu  TKI  yang  bekerja  di Hong Kong. A mengalami patah tulang pada jarinya setelah ditikam dengan pisau  oleh  majikannya  sendiri.  Padahal  A  baru  bekerja  5  (lima)  hari  di rumah majikannya. 32
Kasus  TKI  tersebut  hanya  sebagian  kecil  yang  diketahui  oleh masyarakat.  Masih  banyak  kasus-kasus  TKI  lain  yang  diperlakukan  tidak baik  oleh  majikannya  sendiri. 33 Seharusnya,  majikan  sebagai  atasan memberikan  kenyamanan  bagi  karyawan  atau  bawahannya  agar  mereka dapat menjalankan pekerjaannya dengan senang hati sehingga membuahkan hasil  yang  baik  dan  membuat  atasan  tersebut  merasa  puas.  Kasus-kasus yang terjadi pada TKI yang ditempatkan di luar negeri tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004  Tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di Luar  Negeri  menyebutkan  bahwa  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. 34
Tabel 3

## TKI di Luar Negeri Berdasarkan Negara dan Jenis Kelamin
Negara Jenis Kelamin Total Laki-Laki Perempuan Asia Pasifik dan Amerika ± 100.000 ± 150.000 ± 250.000 Timur Tengah dan Afrika ± 30.000 ± 10.000 ± 40.000 Eropa - - ± 10.000
Dengan  banyaknya  jumlah  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  yang ditempatkan  di  luar  negeri,  tentu  negara  harus  memberikan  perlindungan terhadap warga negaranya yang sedang bekerja di  luar negeri. Pasal  1 ayat (4)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  Tentang  Penempatan  Dan
32 Wira  Purwadi,  Fitran  Amrain, “Kewajiban  Negara  Terhadap  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia” , Mimbar Yustitia, Vol.5 No.1 Tahun 2018, h. 25-26.
33 Ibid.
34 Ibid., h. 27.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (Dian Khoreanita Pratiwi,Syamsul Hadi,Taupiqqurrahman,Dian Eka Pertiwi)
Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar  Negeri  menjelaskan mengenai  perlindungan  TKI  adalah  segala  upaya  melindungi  kepentingan calon  Tenaga  Kerja  Indonesia/Tenaga  Kerja  Indonesia  dalam  mewujudkan terjaminnya  pemenuhan  hak-hak  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan,  baik  sebelum,  selama,  maupun  sesudah  bekerja. 35 Jadi, perlindungan  hukum  bagi  para  calon  TKI  dan  TKI  diperlukan  guna memenuhi  hak-hak  mereka  sebagai  pekerja  dan  juga  agar  pekerjaannya dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan  benar  karena  sudah  diselimuti  rasa aman  dan  nyaman  yang  diberikan  oleh  negara.  Setiap  TKI  yang  bekerja  di luar  negeri  berhak  atas  perlindungan  terhadap  hak  asasi  yang  dimilikinya. Negara  harus  melindungi  TKI  legal  dan  TKI  illegal  karena  pada  dasarnya mereka merupakan manusia yang hak asasinya harus dilindungi dari  segala bentuk kejahatan apapun. 36
Para  TKI  yang  bekerja  di  luar  negeri  membutuhkan  perlindungan yang  dalam  hal  ini  terdapat  3  (tiga)  perlindungan  yang  harus  didapatkan oleh  TKI  diantaranya  adalah  perlindungan  ekonomis,  perlindungan  sosial, serta  perlindungan  teknis.  Perlindungan  dari  segi  ekonomis  adalah  dimana perlindungan tersebut meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja seperti memberikan  gaji  yang  sesuai  dengan  apa  yang  mereka  lakukan  atau tunjangan-tunjangan  di  hari  tertentu. 37 Peranan  dan  tanggung  jawab  dalam memberikan  perlindungan  ekonomis  yaitu  dengan  melakukan  upaya diplomatik  untuk  menjamin  pemenuhan  hak  dan  perlindungan  TKI  secara optimal di negara tujuan.
Selanjutnya  Perlindungan  sosial.    Perlindungan  ini  merupakan perlindungan bagi tenaga kerja seperti jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial  berguna  bagi  para  tenaga  kerja  agar  kehidupan  mereka  dapat terlindungi  baik  saat  krisis  maupun  tidak  krisis. Tenaga  kerja  juga  dijamin kesehatannya  agar  tetap  mampu  bekerja  untuk  mendapatkan  penghasilan. 38
Pada  perlindungan  sosial  ini,  pemerintah  harus  memastikan  bahwa
35 Triyan Febriyanto, Agus Taufique Rohman, “ Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Bekerja DI Luar Negeri ”, Lex Scientia Law Review, Vol.2 No.2 Tahun 2018, h. 144.
36 Griselda  Athalia  Kaligis, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di  Malaysia  Menurut  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  Tentang  Penempatan  dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri” , Lex Privatum Vol.8 No.2 Tahun 2020, h. 192.
37 Pande  Md.  Meby  Elbina  Devita  Cesmi,  A.A.  Gede  Agung  DharmaKusuma, “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Yang  Bekerja  Melebihi  Batas  Waktu Lembur  Pada  Perusahaan  PT.Bintang  Merapi  Denpasar”, Jurnal  Kertha  Semaya,  Vol.6 No.5 Tahun 2018,  h.5 38 Syahrial, “Dampak  Covid-19  Terhadap  Tenaga  Kerja  Di  Indonesia”, Jurnal Ners, Vol.4 No.2 Tahun 2020, h. 27.
meningkatnya  kesejahteraan  TKI  yang  bekerja  di  luar  negeri.  Peningkatan kesejahteraan bukan hanya untuk TKI melainkan juga keluarga dari TKI itu sendiri,  sesuai  dengan  tujuan  penempatan  dan  perlindungan  TKI.  Terakhir Perlindungan teknis. Perlindungan ini diberikan kepada tenaga kerja berupa keamanan  serta  keselamatan  selama  bekerja. 39 Hal  ini  sesuai  dengan  salah satu  hak  TKI  yaitu  memperoleh  jaminan  perlindungan  keselamatan  dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal.
TKI  yang  bekerja  di  luar  negeri  harus  diberikan  perlindungan  oleh negara.  Hal  tersebut  sudah  tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945  yang  dalam  pembukaan  alinea  ke-4  terdapat  kalimat  melindungi segenap bangsa Indonesia yang berarti negara dalam hal  ini berperan besar dalam  melindungi  warga  negaranya  yang  sedang  bekerja  di  luar  negeri. Perlindungan  yang  diberikan  kepada  TKI  merupakan  peran  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah. 40 Bahkan,  Pasal  5  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2004  Tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia  Di  Luar  Negeri  tentang  tugas,  tanggung  jawab,  dan kewajiban  pemerintah  menjelaskan  bahwa  pemerintah  dan  masyarakat secara  seimbang  menyelenggarakan  penempatan  dan  perlindungan  TKI  di luar negeri. 41

## KESIMPULAN
Konstitusi  Negara  menjamin  tentang  pekerjaan  yang  layak  untuk setiap  warga  negara  Indonesia.  Pemberian  hak  oleh  negara  kepada  setiap warga  tentunya  menjadi  tingkat  persaingan  yang  ketat  antara  warga  yang satu  dengan  yang  lainnya.  Mengingat  jumlah  penduduk  Indonesia  dari waktu  ke  waktu  selalu  bertambah.  tahun  2020,  penduduk  Indonesia berjumlah  sebanyak  270.203.9  Juta  jiwa.  Banyaknya  jumlah  penduduk, sehingga berdampak pada ketatnya mencari lapangan pekerjaan. Persaingan dalam  dunia  pekerjaan  di  era  globalisasi  bukan  hanya  antar  warga  negara namun  juga  antar  mancanegara.  Keterbatasan  lapangan  pekerjaan  di Indonesia,  sehingga  tidak  sedikit  tenaga  kerja  memilih  bekerja  di  luar negeri.  TKI  yang  berada  di  luar  negeri  harus  diberi  perlindungan.  Bahkan perlindungan tersebut harus diberikan sebelum pemberangkatan calon TKI.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
39 Cesmi, DharmaKusuma, Loc.Cit
40 Ida Hanifah, “Peran dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga  Kerja  Indonesia  Yang  Bermasalah  Di  Luar  Negeri” ,  De  Lega  Lata,  Vol.5  No  1 Tahun 2020, h. 15.
41 Ibid., hlm 17.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (Dian Khoreanita Pratiwi,Syamsul Hadi,Taupiqqurrahman,Dian Eka Pertiwi)
Abdul Hakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 27 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum Cet. I, Bandung : Pt. Citra Adityabakti, 2004.
Abel  Tasman  Marbun,  dkk.  Investasi  Asing  Dan  Tenaga  Kerja  Asing  Di
Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang Cipta Kerja, Jurnal Lex Specialis, Vol 1, No 2 (2020): 169.
Adrian Sutedi, (2011), Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 242.
Ahmadi  Miru,  Hukum  Kontrak  dan  Perancangan  Kontrak,  (Jakarta:  PT.
Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 35.
Bambang  Sunggono,  Metodologi  Penelitian  Hukum,  (Jakarta:  Raja
Grafindo Persada, 2003), Hlm. 13.
Dicey,  A.V., 1968, An  Introduction  to  The  Study  of  The  Law  of  The Constitution , 10th ed., English Language Book Society, London: Mc Millan.
Hakim,  A.  (2003). Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia  Jakarta:
Citra Aditya Bakti.
H.S. Syarif, Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, 1996,  hlm.6.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, Hal. 3.

## Jurnal Ilmiah:
Adha,  L.H.  (2003).  “Urgensi  Ratifikasi  Konvensi  Internasional  Tahun 1990  Tentang  Perlindungan  Buruh  Migran  Dan  Keluarganya. Juranalius, 2013.
Ali  Ismael  Shaleh,  Perlindungan  Hukum Tenaga  Kerja  Migran  Indonesia
Di  Arab  Saudi  Sebagai  Negara  Non  Internasional  Convention  On The  Protection  Of  The  Rights  Of  All  Migrant  Workers  And Members Of Their Families, Jurnal Yustiabel, No 1 (2020): 27.
Atedjadi, R. L. (2015). “Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Pelayanan Penempatan  Dan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Di  Indonesia”, Veritas et Justitia, No 2.
Cici  Valency,  “Peran  International  Labour  Organization  (Ilo)  Dalam Melindungi      Buruh  Migran  Indonesia  Di  Arab Saudi  Tahun  2012-
2016”. JOM Fisip. No. 2 (2017): 3-4.
Disemadi,  H.  S.,  &  Prananingtyas,  P.  (2019).  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Nasabah  Perbankan  Pengguna  CRM  (Cash  Recycling Machine)”, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law
Journal), No.3: 286-402.
Hidayat,  “Perlindungan  Hak  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Taiwan  dan Malaysia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal HAM, No. 2 (2017):106.
Ida  Hanafiah,  Peluang  Tenaga  Kerja  Asing  Untuk  Bekerja  Di  Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, De Lega Lata, No 1 (2021): 164.
Ida  Hanifah.(2020).  Peran  dan  Tanggung  Jawab  Negara  dalam Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  Bermasalah  di
Luar Negeri. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum.
Istri  Karina  Prabasari  &  I  Made  Udiana,  Perlindungan  Hukum  Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar  Negeri, Universitas Lalu  Husni,  “Penempatan  Dan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga
Kerja  Indonesia  Yang  Bekerja  Di  Luar  Negeri  (Kajian  Yuridis Terhadap  Asas  Hukum  dalam  Undang-undang  Nomor  39  Tahun 2004  Guna  Mewujudkan  Penempatan  &  Perlindungan  TKI  yang Bermartabat)”, dalam Jurnal Ilmu Hukum, No. 1 (2011).
Maria Seraphine Kartika Dewi, Putu Tuni Cakabawa Landra. I Gede Pasek Eka Wisanjaya. 2015.
Ngabidin  Nurcahyo,  “Perlindungan  hukum  tenaga  kerja  berdasarkan peraturan  perundang  undangan  di  Indonesia”,  Jurnal  Cakrawala Hukum. No. 2, (2022): 77
Peni  Susetyorini,  Perlindungan  tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri Oleh  Perwakilan  Republik  Indonesia,  Jurnal  Masalah-masalah Hukum, No 21 (2020): 69.
Perlindungan  Terhadap  Tenaga  Kerja  Di    Indonesia  Dari  Perspektif Konvensi ILO   (International Labour Organization) Nomor 105 Dan
Nomor 182. E-journal Kertha Jaya.    Vol. 03, No. 1.
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum,  Edisi  Reevisi,  Jakarta:
Kencana, 2002, Hal. 133.
Rudy dalam Ratu Rayanti Arumsari, Peran Pemerintah Republik Indonesia
Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sektor Informal Di Arab Saud, Global Political Studies Jurnal No. 1 (2019):59.
Susetyorini, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia” Jurnal Masalah Hukum Undip, No. 10 (2010).
Taupiqqurrahman,  “Urgensi  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Terkait Sarana  Air  Minum  dalam  Mendukung  Sustainable  Development Goals”, Simbur Cahaya, Vol 29 No 1 (2021), h 99.
Taupiqqurrahman,  Taupiqqurrahman  &  Ali  Imran  Nasution, “ Fungsi DPRD  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Di  Kabupaten Bungo ” , Supremasi Hukum, Vol 2 No 2, h (2020)
Hadi,Taupiqqurrahman,Dian Eka Pertiwi)
Tim penyusun, Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2021.

## Website:
Audit Board of Indonesia, “ Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”. https://jdih.bpk.go.id/wp-
content/uploads/2012/06/Penempatan-dan-Perlindungan-TKI.pdf, Dikases pada 9 Maret 2022 Pukul 10.40 WIB. https://news.detik.com/berita/d-5509325/viral-tkw-polman-menderita- disiksa-di-bahrain-tolong-saya-ingin- pulang?_ga=2.173998112.2064924433.1647156442- 93539144.1646384122  di  akses  pada  tanggal  7  Maret  2022,  pukul 19.20 WIB.
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5661393/kasus-tkw-cianjur- disiksa-majikan-di-arab-saudi-ditangani- kedubes?_ga=2.103286787.2064924433.1647156442- 93539144.1646384122  di  akases  pada  tanggal  7 Maret  2022,  pukul 19.00 WIB.
https://www.suara.com/news/2020/09/28/175318/disiksa-majikan-tki-nekat- kabur-lewat-balkon-dari-lantai-15  di  akses  pada  tanggal  7  Maret 2022, pukul 19.40 WIB.

## Undang-Undang:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan
Perlindungan TKI di Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 4  tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Pemerintah Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 104A/Men/2002