Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di DesaTua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat
Alfian Eikman 1 , Mala Vinuzia 2
Universitas Muhammadiyah Mataram 1 , Universitas Muhammadiyah Mataram 2
Abstrak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa pemerintah  desa  dianjurkan  memiliki  suatu  lembaga  perekonomian  yaitu  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes).  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  adalah  lembaga  masyarakat  sebagai  wadah  untuk memenuhi  kebutuhan  khususnya  kebutuhan  pokok.  Adanya  lembaga  ini  diharapkan  dapat  menggali potensi  yang  dimiliki  oleh  desa  dan  kemudian  dikembangkan  sebagai  salah  satu  produk  yang berpengaruh  terhadap  peningkatan  perekonomian  masyarakat.  Seperti  Pemerintah  Desa  Tua  Nanga yang  mendirikan  sebuah  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  sejak  tahun  2018. Harapannya,  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dapat berperan secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  bahwa  secara  umum  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  belum  berperan  secara maksimal  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  Desa  Tua  Nanga  jika  menggunakan indikator  kesejahteraan  yaitu  pendapatan,  konsumsi  pengeluaran,  pendidikan,  kesehatan  dan perumahan  masyarakat.  Selain  itu  pelaksanaan  unit  usaha  juga  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor seperti  ketersediaan  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  yang  melimpah  dan  tingkat  partisipasi  masyarakat yang  tinggi  menjadi  sebuah  faktor  pendukung  program  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes). Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah rendahnya ketersediaan anggaran yang dimiliki Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  menjadi  kendala  dalam  memaksimalkan  program  serta  tidak  adanya agenda  sosialisasi  yang  pernah  direncanakan  ataupun  dijalankan  oleh  pengurus  Badan  Usaha  Milik Desa (BUMDes) Desa Tua Nanga sejak tahun 2018.
Kata Kunci : Peran, BUMDes, Kesejahteraan Masyarakat .
Abstract. Law No. 6 of 2014 concerning villages elucidates that the governments of village is recommended to have a financial institution, namely Village Owned-Enterprises (BUMDes). Village- Owned Enterprises is the community institutions as a means to meet special needs especially the basic needs. The existence of this institution is expected to be able to exploit the potential of the village and be developed as one of the products intended for improving the people's economy. The establishment of  Village-Owned  Enterprises  by Tua  Nanga  Village Government  since  2018  was  expected  to significantly  support  the  community  welfare.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive qualitative,  the  data  collection  techniques  done  through  interviews,  observation  and  documentation. Generally,  the  results  of  the  study  showed  that  the  Village-Owned  Enterprises  do  not  yet  supported optimally in improving the welfare of the community in Tua Nanga Village, if it is refers on welfare indicators  namely  income,  consumption, education,  health  and  public  housing.  In  addition,  the implementation of business units also involves several factors such as the payment of abundant natural resources  (SDA)  and  a  high  level  of  community  participation  is  a  supporting  factor  for  the  Village Owned  Enterprises  program.  While  the  inhibiting  factor  is  the  lower  budget  issued  by  the  Village- Owned Enterprises is being a barrier in maximizing the program, and there was no socialization agenda undertaken by the management of the Village-Owned Enterprises of Tua Nanga Village since 2018.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Keywords; Role, Village Owned-Enterprises, Community Welfare

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  sebuah  negara luas  yang  tidak  hanya  berpusat  di  ibu  kota semata,  melainkan  pergerakan  perekonomian maupun pengembangan sebagai bentuk perwujudan  pencapain  cita-cita  negara  juga berlangsung  pada  tingkat  desa.  Seperti  yang kita  ketahui  bahwa  70%  dari  keseluruhan penduduk  di  Indonesia  hidup  di  daerah pedesaan,  sehingga  titik  sentral  pembangunan adalah  daerah  di  kawasan  desa.  Keberadaan desa juga menentukan keberhasilan pemerintah dalam  hal  pembangunan  baik  itu  dari  tingkat daerah  maupun  pusat,  sehingga  dalam  hal  ini kemajuan  suatu  desa  sangat  menentukan kemajuan  suatu  Negara  (Lorosa,  2017).Desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan
kesejahteraan  masyarakatnya(Undang-undang
Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 angka 1). Menurut Badrudin(2012:156) menjelaskan bahwa kesejahteraan  masyarakat  adalah  suatu  kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan  masyarakat  yang  dapat  dilihat  dari standar  kehidupan  masyarakat.  Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan  material,  spiritual,  dan  social  warga Negara  agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu mengembangkan diri (Undang - Undang No 11 tahun 2009).
Dengan  demikian,  desa  merupakan suatu  wilayah  yang  sangat  memerlukan pembangunan  dan  pengembangan  khususnya basis  ekonomi.  Pembangunan  ini  merupakan suatu  usaha  untuk  mengurangi  berbagai kesenjangan  baik  itu  pendapatan,  kesenjangan kaya  dan  miskin,  maupun  kesenjangan  antara desa  dan  kota.  Disamping  itu,  pembangunan
pedesaan dipandang juga sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan  dalam  arti  peningkatan  kualitas hidup  dibidang  pendidikan,  kesehatan  maupun perumahan (Rani, 2018).
Adanya  suatu  upaya  untuk  melakukan pembangunan  dan  pengembangan  di  wilayah desa  merupakan  suatu  strategi  yang  mengarah pada tujuan utama yaitu mencapai kesejahteraan  masyarakat.  Hal  inilah  yang menjadi  suatu  kebijakan  atau  program  yang sudah direncanakan lalu kemudian diimplementasikanbaik  oleh  pemerintah  pusat maupun daerah.
Kesejahteraan masyarakat dalam hal ini adalah  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan  dasar seperti  rumah  yang  layak,  tercukupinya sandang  dan  pangan,  biaya  pendidikan  dan kesehatan  yang  murah  serta  berkualitas  atau suatu kondisi dimana suatu individu atau orang atau kelompok mampu memaksimalkan kemampuan  pada  tingkat  batas  anggaran tertentu  serta  kondisi  dimana  tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.
Tujuan  utama  yang  ingin  dicapai  oleh pemerintah Indonesia khususnya masyarakat di pedesaan  tentu  direalisasikan  melalui  beberapa kebijakan  ataupun  program  yang  dalam pelaksanaanya  sudah  terlihat  sejak  adanya otonomi  daerah  sebagai  salah  satu  bentuk strategi  pembangunan  desa.  Menurut  Suharto (2005:132) menjelaskan bahwa strategi pembangunan desa merupakan langkah-langkah yang  akan  ditempuh  oleh  seluruh  perangkat organisasi, yang berisi program untuk mewujudkan  visi,  misi  dan  tujuan  yang ditetapkan. Akan tetapi strategi pada kenyataannya,  pembangunan  pedesaan  dirasa masih  kurang  sehingga  masih  banyak  desa tertinggal.  Akan  tetapi  pada  faktanya,  telah banyak  cara  yang  sudah  ditempuh  oleh pemerintah untuk mengentaskan masalah ketertinggalan desa tersebut, seperti meningkatkan  anggaran  untuk  pembangunan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
desa  dari  tahun  ke  tahun  agar  mampu mengurangi  jumlah  desa  yang  tertinggal,  dan beberapa program lainnya .
Meninjau masalah kesejahteraan masyarakat  dan  pembangunan  pedesaan,  maka salah  satu  srtategi  yang  dapat  dilakukan  oleh desa  yaitu  dengan  membentuk  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes).  Menurut  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Pasal  1  Ayat  6 Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  diartikan badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk  sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat.
Selain  itu  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  merupakan  lembaga  usaha  yang bergerak  dalam  bidang  pengelolaan  asset-asset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan  masyarakat  desa.  Pengaturan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  diatur  di dalam  pasal  213  ayat  (1)  Undang  –  Undang Nomor  32  Tahun  2004,  bahwa  desa  dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai
dengan kebutuhan danpotensi  desa.  Selain  itu  juga  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  tahun  2005 tentang  desa,  yang  didalamnya  mengatur tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes), yaitu  pada  pasal  78-81  bagian  kelima  tentang Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  serta yang  terakhir  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  nomor  39  Tahun  2010  tentang  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  Pengembangan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  perlu dilakukan  agar  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  yang  telah  berdiri  dapat  berfungsi sesuai dengan peranannya.
Pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) merupakan perwujudan dari pengelolaan  ekonomi  produktif  desa  yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable.  Selain  itu,  dengan  adanya  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  inidiharapkan desa  menjadi  lebih  mandiri  dalam  hal
pengelolaan  aset  desa  atau  sumber  daya  desa agar dilakukan secara optimal dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera.
Pada  saat  ini  sudah  banyak  desa  yang mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan mampu menjalankannya secara optimal  yang  tentunya  memberikan  dampak besar  terhadap  kemajuan  pedesaan  dan  tingkat kesejahteraan  masyarakatnya.  Namun  tidak menutup kemungkinan dari beberapa desa yang memiliki  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) namun belum memberikan dampak yang cukup signifikan  terhadap  peningkatan  kesejahteraan masyarakatnya.
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) didirikan pada hampir seluruh wilayah pedesaan di Indonesia, begitu juga dengan salah satu  desa  yang  bernamaTua  Nanga  dan berlokasi  di  wilayah  Kecamatan  Poto  Tano Kabupaten  Sumbawa  Barat.  Desa  Tua  Nanga sebagai sebuah desa yang terdiri atas 12 Rukun Tetangga (RT) dan 6 Dusun, dengan mayoritas mata  pencaharian  penduduknya  sebagai  petani dan nelayan(www.sumbawabaratkab.go.id).Adapun pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  di  desa  Tua  Nanga  sejauh  ini menurut  analisa  sementara  penulis  bahwa pelaksanaanya  belum  mampu  memperbaiki kehidupan  masyarakat  ataupun  memberikan dampak akan adanya peningkatan kesejahteraan.  Hal  ini  didasarkan  pada  data jumlah  masyarakat  miskin  dan  pengangguran yang  relatif  masih  tinggi,  sampai  saat  ini  yang mencapai  jumlah  lebih  dari  500  orang (www.sumbawabaratkab.go.id).  Dengan  angka yang  cukup  tinggi  tersebut  tentu  memberikan dampak  yang  signifikan  terhadap  tingkat kesejahteraan  masyarakat  desa  Tua  Nanga. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  seharusnya  dapat  menjadi  stimulus terhadap  perbaikan  kualitas  kesejahteraan masyarakat, namun harapan tersebut berbanding  terbalik  dengan  realita  di  lapangan. Sehingga  masalah  tersebut  sampai  saat  ini belum  diketahui  faktor  apa  yang  menyebabkan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
tidak  optimalnya  pelaksanaan  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tuananga.
Dari permasalahan diatas, membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di desa Tua  Nanga  masih  jauh  dari  harapan.  Meskipun pemerintah  desa  telah  mampu  mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari masa pemerintahan  kepala  desa  yang  satu  kepada kepala  desa  yang  baru,  namun  belum  mampu memberikan  pengaruh  yang  besar  terhadap kehidupan  masyarakat  di  desa  Tua  Nanga sampai  saat  ini.  Bahkan  sampai  tahun  kedua pendirian Badan Usaha
Milik  Desa  (BUMDes),  tidak  ada kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa yang  berhubungan  dengan  pengembangan ataupun  pemberdayaan  masyarakat  yang  dapat memperbaiki  perekonomian  masyarakat  pada khususnya.
Disisi  lain  desa  Tua  Nanga  mempunyai potensi  yang  cukup  baik  disektor  pariwisata khususnya  pantai  dan  disektor  pertanian. Namun, kedua sektor ini sebagai salah satu aset desa  ternyata  belum  mampu  dimanfaatkan secara  optimal  oleh  pemerintah  setempat dengan  memaksimalkan  adanya  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes).  Dalam  hal  ini, seharusnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  dapat  menjadi  solusi  yang  cukup efektif  digunakan  dalam  mengembangkan beberapa  sektor  yang  menjadi  aset  desa  dan mampu  membangun  desa  Tua  Nanga  menjadi desa yang lebih maju dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang tinggi. Selain itu, pendirian Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) di Desa Tua Nanga seharusnya  dapat  memperbaiki  perekonomian masyarakat  yang  mengarah  pada  peningkatan kesejahteraan  masyarakat,  akan  tetapi  hal tersebut  justru  berbanding  terbalik  dengan realita  dilapangan,  dimana  Badan  Usaha  Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Tua Nangan belum  mampu  mencapai  tujuan  utama  dan menjalankan  fungsi  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  secara  optimal.  Sehingga  sampai saat  ini  belum  ada  perbaikan  perekonomian
yang  dirasakan  oleh  masyarakat  di  Desa  Tua Nanga.
Berangkat  dari  permasalahan  di  atas, penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan  judul “  Peran Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDES)  Terhadap  Kesejahteraan Masyarakat  di  Desa  Tua  Nanga  Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat ” 1.2 Rumusan Masalah
1.  Bagaimana  peran  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes)  terhadap  kesejahteraan masyarakat  desa  Tua  Nanga  Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat  dan  mendukung  Peran Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di desa  Tua  Nanga  Kecamatan  Poto  Tano Kabupaten Sumbawa Barat?
1.3 Tujuan Penelitian
1.  Untuk  mengetahui  peran  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan  masyarakat  Desa  Tua
Nanga  Kecamatan  Poto  Tano  Kabupaten Sumbawa Barat.
2.  Untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa sajakah yang menghambat dan mendukung  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) dalam peningkatan
kesejahteraan  masyarakat  di  Desa  Tua Nanga  Kecamatan  Poto  Tano  Kabupaten Sumbawa Barat.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi salah satu bahan untuk :
1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pembahasan- pembahasan  mengenai  kebijakan  publik yang mengarah pada konsep
kesejahteraan  masyarakat.  Selanjutnya penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang terkait.
2. Praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan  positif  bagi  Pemerintah  desa Tua  Nanga  dalam  mengambil  keputusan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) agar  pelaksanaanya  lebih  optimal  dan bermanfaat  bagi  masyarakat  sebagai sasaran.

## TINJAUAN PUSTAKA Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Menurut  Pasal  1  Angka  (6)  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Badan  Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar  modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melalui penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha lainnya  untuk  sebesar  besarnya  kesejahteraan masyarakat Desa (Kamoaroesid 2004 : 16).
Menurut Maryunani (2008 :59), menjelasakan  bahwa  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  didirikan  antara  lain  dalam  rangka peningkatanPendapatan  Asli  Desa  (PAD). Berangkat  dari  cara  pandang  ini,  jika pendapatan asli Desa dapat diperoleh dariBadan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka kondisi itu akan  mendorong  setiap  Pemerintah  Desa memberikan  “goodwill”  dalam  merespon pendirianBadan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes). Sebagai  salah  satu  lembaga  ekonomi  yang beroperasi  dipedesaan,  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes)  harus  memiliki  perbedaan dengan  lembaga  ekonomi  pada  umumnya.  Ini dimaksudkan  agar  keberadaan  dan  kinerja Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping  itu,  hal  ini  dilakukan  agar  tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaaan yang  tentu  dapat  mengakibatkan  terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

## Otonomi Desa
Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli,  bulat  dan  utuh  serta  bukan  merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli  yang  dimiliki  oleh  desa  tersebut.  Sebagai masyarakat  hukum  yang  mempunyai  susunan berdasarkan  hak  istimewa,  maka  desa  dapat
melakukan  perbuatan  hukum  baik  hukum perdata,  memiliki  kekayaan,  harta  benda  serta dituntut  dan  menuntut  di  muka  pengadilan (Widjaja, 2003 : 56-57).
Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor  22  Tahun  1999  yang  kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah  Daerah  memberikan  landasan  kuat bagi  desa  dalam  mewujudkan  “Development Community”,  dimana  desa  tidak  lagi  sebagai level  administrasi  atau  bawahan  daerah  tetapi sebaliknya sebagai “Independent Community”yaitu desa dan masyarakatnya berhak mengatur desanya secara mandiri  termasuk  bidang  sosial,  politik  dan ekonomi.  Dengan  adanya  kemandirian  ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat  desa  dalam  pembangunan  sosial dan politik maupun ekonomi.
Bagi  desa,  otonomi  yang  dimiliki berbeda  dengan  otonomi  yang  dimiliki  oleh daerah  provinsi  maupun  daerah  kabupaten  dan daerah  kota.  Otonomi  yang  dimiliki  oleh  desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya,  bukan  berdasarkan  penyerahan wewenang  dari  Pemerintah  Desa  atau  nama lainnya,  yang  selanjutnya  disebut  desa  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam  sistem  Pemerintahan  Nasional  dan berada di daerah kabupaten.
Pengakuan  otonomi  desa  menurut Widjaja  (2003  :  63-61),  menjelaskan  sebagai berikut :
a. Otonomi  desa diklasifikasikan,  diakui, dipenuhi,  dipercaya  dan  dilindungi  oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat  desa  kepada  “kemurahan  hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
b. Posisi dan peran pemerintah desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu
mengantisipasi masa depan.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Otonomi desa merupakan hak, wewenang  dan  kewajiban  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  berdasarkan  hak  asal- usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat  untuk  tumbuh  dan  berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan  berdasarkan  asal-usul  desa, urusan  yang  menjadi  wewenang  pemerintahan kabupaten  dan  kota  diserahkan  pengaturannya kepada desa.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  terdahulu  ini  menjadi  satu acuan  penulis  dalam  melakukan  penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan  dalam  mengkaji  penelitian  yang dilakukan. Dalam proposal ini penulis mengangkat beberapa referensi dalam memperkaya  bahan  kajian  pada  penelitian penulis.  Bagian  ini  memuaturaian  secara sistematis  terkait  hasil  penelitian  terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam penelitian. Adapun  hasil-hasil  penelitian  terdahulu  akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :
Tabel 2.3
Penlitian Terdahulu

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelitian  kualitatif  dapat  diartikan sebagai  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  mengenai  kata-kata  lisan  maupun tertulis,  dan  tingkah  laku  yang  dapat  diamati dari orang-orang yang diteliti dengan penjelasan
secara terperinci tentang permasalahan  yang  berhubungan  dengan  teori dan  data  yang  ada,  sehingga  mendapat  suatu kesimpulan (Suyanto,2005 : 166).
Permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  secara  mendalam tentang  peran  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  terhadap  kesejahteraan  masyarakat di  Desa  Tua  Nanga  Kecamatan  Poto  Tano
Kabupaten  Sumbawa  Barat.  Di  samping  itu juga  akan  dibahas  tentang  faktor  apa  saja  yang mempengaruhi  pelakanaan  Badan  Usaha  Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat  di  Desa  Tua  Nanga. 3.2  Fokus Penelitian
Agar  penelitian  ini  lebih  terarah,  maka jangkauan  dari  ruang  lingkup  penelitian  ini perlu  ditegaskan.  Sesuai  dengan  judul  yang penulis  angkat,  oleh  karena  itu  peneliti  ingin berfokus  untuk  mengamati  dan  meneliti  peran Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  terhadap kesejahteraan  masyarakat  di  Desa  Tua  Nanga Kecamatan  Poto  Tano  Kabupaten  Sumbawa Barat  dan  mengamati  faktor  apa  saja  yang mempengaruhi  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  dalam  peningkatan  kesejahteraan masyarakat Desa Tua Nanga.

## Metode dan Dasar Penelitian
Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif.Penelitian deskriptif dilakukan  untuk  memberikan  gambaran  yang lebih rinci mengenai suatu masalah, gejala yang diteliti,mengidentifikasikandan menjelaskan data  yang  ada  secara  sistematis  (Sugiyono, 2014:46).  Tipe  deskriptif  didasarkan  pada peristiwa yang terjadi pada saat peneliti sedang melakukan  penelitian  di  lokasi.  Kemudian menganalisisnya dan membandingkannya
dengan  kenyataan  yang  ada  di  teori  dan selanjutnya menarik kesimpulan.
Dasar  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  wawancara  kepada narasumber atau informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan  mengenai  hal  yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian.  Dalam  penelitian  ini  yang  dikaji adalah  bagaimana  peran  Badan  Usaha  Miliki Desam  (BUMDes)  terhadap  kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga.

## Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata  dan  tindakan  para  informan  sebagai data  primer  dan  data  tulisan  atau  dokumen- dokumen yang mendukung pernyataan informan. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu;
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
3.4.1 Data Primer Menurut Sugiyono (2014:57)
menjelaskan  bahwa  data  primer  adalah  data yang  diperoleh  dari  lokasi  penelitian  ataupun data  yang  bersumber  dari  informan  atau narasumber  yang  berkaitan  dengan  variabel penelitian  atauperan  Badan  usaha  Milik  Desa (BUMDes) di Desa Tua Nanga.
Adapun  data  primer  yang  digunakan dan dibutuhkan oleh peneliti, antara lain :
1. Data  hasil  wawancara  dengan  informan pertama  (I)  Hamzah  selaku  Kepala  Desa
Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten  Sumbawa  Barat  mengenai sejarah berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  di  desa  Tua  Nanga  Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Data hasil wawancara dari informan kedua (II)  Mansyur  selaku  Ketua  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Tua  Nanga mengenai  profil  dan  program  kerja  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  desa  Tua Nanga  Kecamatan  Poto  Tano  Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Data hasil wawancara dari informan ketiga (III)  Nurdin  selaku  bendaha  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Tua  Nanga mengenai anggaran dan alokasi dana Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Tua Nanga
4. Data  hasil  wawancara  dari  informan keempat (IV) Masyarakat Desa Tua Nanga sebagai pengguna Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  mengenai  pelayanan  yang diberikan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  di  desa  Tua  Nanga  Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.
3.4.2  Data Sekunder Menurut Sugiyono (2014:58)
menjelaskan  bahwa  data  sekunder  adalah  data yang  telah  terlebih  dahulu  dikumpulkan  dan dilaporkan  oleh  organisasi  diluar  penelitian  itu sendiri,  walaupun  yang  dikumpulkan  itu sesungguhnya  adalah  data  asli.  Data  ini  sudah diolah  lebih  lanjut  dan  disajikan  oleh  pihak pengumpul  data  primer  atau  pihak  lain misalnya  dalam  bentuk  narasi,  tabel-tabel  atau
diagram-diagram.  Dalam  penelitian  ini  data yang  diperoleh  dari  data  sekunder  berupa:  (1). Laporan  pertanggung  jawaban  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes), (2). Profil Badan Usaha Milik  Desa  (BUMDes),  (3).  Data  penduduk Desa  Tua  Nanga  yang  meliputi  data  tingkat kesejahteraan,  tingkat  pengangguran  dan,  (4). Lain-lain  serta  data-data  lain  yang  terkait dengan  Badan  usaha  Milik  Desa  (BUMDes) yang peneliti peroleh dari media publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Lokasi Penelitian Gambaran Umum Desa Tua Nanga 1. Kondisi Geografis
DesaTua  Nanga  terletak  di  sebelah Barat  Daya  Kecamatan  Poto  Tano  dan berbatasan  dengan  Desa  Kertasari  Kecamatan Taliwang  Kabupaten  Sumbawa  Barat  dengan kondisi  geografis,  yang  berbukit-bukit  serta sebagian  besar  lahan  tandus  yang  bagian Baratnya  dibatasi  oleh  Selat  Alas.  Desa  ini terletak pada 100 – 560 º derajat bujur timur dan 8  –  9 o lintang  selatan.  Secara  letak  geografis Desa  Tua  Nanga  merupakan  salah  satu  desa yang  berada  di  wilayah  Kecamatan  Poto  Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Desa ini terletak 20 KM  jarak  dari  Taliwang  sebagai  pusat  kota  di Kabupaten Sumbawa Barat. Secara administrasi Desa  Tua  Nanga  memiliki  batas-batas  wilayah sebagaiberikut :
Sebelah Utara : Desa Kiantar Kecamatan Poto Tano Sebelah Selatan  : Desa Kertasari Kecamatan Taliwang Sebelah Timur : Desa Mantar Kecamatan Poto Tano Sebelah Barat : Selat Alas
2. Kondisi Demografi
Desa  Tua  Nanga  merupakan  salah  satu desa  dari  8  desa  yang  tersebar  di  wilayah Kecamatan Poto Tano yang memiliki penduduk sampai  dengan  Desember  2019  tercatat sebanyak  1.529  jiwa,  yang  terbagi  dalam  4 dusun, 12 rukun tetangga (RT) yang terdiri atas 515 kepala keluarga (KK). Desa Tua Nanga ini merupakan daerah pemukiman dengan sebagian masyarakatnya  bermata  pencaharian  sebagai
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
petani,  peternak  dan  juga  nelayan.  Adapun jumlah  penduduk  Desa  Tua  Nanga  menurut jenis  kelamin  pada  tahun  2018  dapat  dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 4.1.2
Jumlah Penduduk Desa Tua Nanga berdasarkan jenis kelamin
(Sumber : Data Profil Desa Tua Nanga Tahun 2018) Dari tabel 4.1.2 di atas dalam pengelompokan  jenis  kelamin  dapat  dilihat bahwa  laki-laki  761  jiwa  atau  (49,7%)  dan perempuan 768 jiwa atau sebesar (50,23%).
Adanya  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  Saling  Beme  dalam  hal  perumahan masyarakat telah berkontribusi walaupun persentasenya kecil. Adapun mengenai keberlangsungan kebutuhan perumahan masyarakat,  tidak  terdapat  unit  usaha  yang dapat membantu secara khusus dalam perbaikan perumahan  masyarakat.  Adapun  unit  usaha pertanian  jagung  tidak  dapat  berkontibusi dengan banyak dalam hal perbaikan perumahan masyarakat  begitupun  dengan  unit  usaha-usaha lainnya,  sebab  unit  usaha  ini  hanya  bersifat menstimulus dan menjadi wadah bagi perekonomian masyarakat bukan terlibat langsung dalam perbaikan perumahan masyarakat.
Dengan  demikian  berdasarkan  hasil penelitian, observasi dan data sekunder sebagai data  pendukung  yang  ditemukan  oleh  peneliti selama  dilapangan  bahwa  unit  usaha  yang dijalankan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  Saling  Beme  belum  mampu berperan  secara  optimal  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa indikator yang masih banyak belum terpenuhi  dengan  baik  dan  sesuai dengan  harapan  seperti  pendapatan  yang  tetap menjadi  tumpuan  kehidupan  masyarakat  yang masih tergolong rendah dan tingkat pendidikan yang masih rendah pula.
Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saling Beme di Desa Tua Nanga ini masih  sangat  kurang,  manfaat  yang  dirasakan masyarakat  pun  masih  rendah  dan  belum dirasakan  secara  merata  oleh  masyarakat. Meskipun  pemerintah  desa  sudah  mendirikan suatu  badan  usaha  yang  mampu  menjadi stimulus maupun penggerak roda perekonomian masyarakat  khususnya  masyarakat  yang  ada  di tingkat desa, namun hal tersebut belum mampu berperan  secara  optimal  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Dari  5  indikator yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat yaitu indikator pendapatan, konsumsi  pengeluaran  dan  pendidikanlah  yang tidak  berpengaruh  besar  dalam  kehidupan masyarakat  di  Desa  Tua  Nanga  meskipun Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Saling Beme  telah  menjalankan  beberapa  unit  usaha yang mengarah pada indikator tersebut. Dengan demikian,  sampai  saat  ini  peran  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  Saling  Beme  belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga.
PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan  diatas.Skripsi  diatas  membahas tentang  Peran  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)
Terhadap Kesejahteraan Masyarakat  di  Desa  Tua  Nanga  Kecamatan Poto  Tano  Kabupaten  Sumbawa  Barat.  Dari permasalahan  diatas,  peneliti  dapat  menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Dilihat  dari  beberapa  indikator  untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di  Desa  Tua  Nanga  Kecamatan  Poto  Tano Kabupaten  Sumbawa  Barat  dari  tingkat pendapatan, pengeluaran, pendidikan, kesehatan dan perumahan masyarakat dapat dikategorikan  masyarakat  tersebut  berada pada tingkat Sejahtera I. Akan tetapi dalam hal  melihat  peran  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  Saling  Beme  yang  disahkan sejak  tahun  2018  ternyata  belum  mampu memberikan  pengaruh  dalam  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  atau  lembaga
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
tersebut  belum  mampu  berperan  secara maksimal sesuai dengan tujuan didirikannya lembaga  usaha  ini.  Dari  4  unit  usaha  yang dibangun, hanya beberapa saja yang mampu berperan secara signifikan dalam kehidupan masyarakat.  Dengan  demikian  sampai  saat ini  masyarakat  Desa  Tua  Nanga  hanya mengalami sedikit perubahan dalam hidupnya.
2. Adapun  faktor-faktor  yang  memperngaruhi peran  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)
Saling  Beme  yaitu  ada  faktor  pendukung dan  faktor  penghambat.  Dimana  faktor pendukung dalam hal ini adalah ketersediaan  Sumber  Daya  Alam  (SDA) Desa  Tua  Nanga  yang  melimpah,  serta tingkat  partisipasi  masyarakat  yang  cukup tinggi  dari  tahun  2018  sampai  tahun  2019. Sedangkan  untuk  faktor  penghambatnya adalah  rendahnya  ketersediaan  anggaran yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa dalam  mengembangkan  unit  usaha  yang dibangun,  sehingga  beberapa  unit  usaha tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.  Selain  itu  faktor  penghambat yang  terakhir  adalah  tidak  adanya  agenda sosialisasi yang direncanakan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saling Beme  sejak  awal  disahkan  lembaga tersebut.  Sosialisasi  yang  menjadi  penentu keberhasilan  program  ini  ternyata  tidak pernah  dilaksanakan  sehingga  banyak masyarakat setempat yang tidak memahami bahkan  tidak  mengetahui  unit  usaha  yang diselenggarakan  oleh  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes)  Saling  Beme  di  Desa Tua Nanga  Kecamatan  Poto  Tano  Kabupaten Sumbawa Barat
Saran Sebagai  upaya  memberikan  masukan dalam  rangka  mengoptimalkan  peran  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di  Desa Tua  Nanga  Kecamatan  Poto  Tano  Kabupaten Sumbawa  Barat,  maka  berdasarkan  hasil penelitian  adapaun  saran  yang  dapat  diberikan adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah  Desa  sebagai  pemangku kepentingan  tertinggi  tingkat  desa  untuk memberikan dukungan penuh pada setiap unit usaha atau program yang dicanangkan  oleh  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes)  Saling  Beme  Desa  Tua Nanga  baik  secara  materiil  maupun  non materiil  agar  lembaga  tersebut  dapat mengoptimalkan kinerja dan programBadan Usaha Milik Desa(BUMDes)  sesuai  dengan  tujuan yang diharapkan.
2. Untuk pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saling Beme Desa Tua Nanga agar  mampu  mengoptimalkan  unit  usaha yang  sudah  dijalankan  dengan  mencari modal  melalui  kerja  sama  dengan  pihak diluar.  Selain  itu,  pengurus  juga  harus mampu melakukan manajemen administrasi dan kelembagaanBadan Usaha  Milik  Desa(BUMDes)  dengan baik.
3. Untuk masyarakat Desa Tua Nanga untuk memiliki  kesadaran  tersendiri  agar  dapat ikut  berpartisipasi  secara  penuh  pada setiap  unit  usaha  yang  sudah  dijalankan olehBadan  Usaha  Milik  Desa(BUMDes). Sebab  keberhasilan  suatu  program  juga diukur  dari  bagaiman  respon  masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam mengsukseskan  program  atau  unit  usaha melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  Desa  Tua  Nanga  Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Seharusnya  pengurus  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes)  lebih  menekankan adanya  sosialisasi  program  pada  unit usaha  yang  sudah  dicanangkan  kepada masyarakat secara berkala. Atau kata lain sebelum  menjalankan  suatu  program terlebih  dahulu  memberikan  gambaran atau  ilmu  mengenai  program  tersebut kepada masyarakat melalui sosialisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aslamiah. R.  (2017), Peran  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mensejahterakan  Masyarakat  Desa
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Panggung  harjo  Melalui  Kelompok Usaha  Pengelolaan  Sampah  (Kupas)
Panggung  Lestari,  Sewon,  Bantul, Yogyakarta , Jurusan Ilmu Kesejateraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi  Universitas  Islam  Negeri Sunan Kalijaga.
Atshil.  M.  (2017), Pengembangan  Ekonomi Masyarakat  Melalui  Badan  Usaha
Milik  Desa  (BUMDes)  Di  Desa
Hanura  Kecamatan  Teluk  Pandan Kabupaten  Pesawaran, Universitas
Islam  Negeri  Raden  Intan Lampung hal.1-113 Badrudin. R.  (2012), Ekonomika  Otonomi Daerah, UPP STIM YKPN:Yogyakarta. Fahrudin  (2008), Membangun  Masyarakat
Memberdayakan  Rakyat. Bandung  : PT Rekan Aditama. Fahrudin. A. (2012), Pengantar Kesejahteraan  Sosial ,  Bandung:PT. Refika Aditama.
Ibnu. M,  (2018), Penjelasan  (Explanation) Mengenai Tingkat Keberhasilan
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) ,
Universitas Lampung hal 1-112.
Kamoaroesid.  H.  (2004),  Tata  Cara  Pendirian dan  Pengelolaan  BUMDES,  Mitra
Wacana Media:Jakarta.
Kamoaroesid.  H.  (2011),  Pengembangan  Desa Mandiri Melalui Pengembangan Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDES),  Mitra Wacana Media : Jakarta.
Keputusan Kepala Desa Tua Nanga Nomor 110
Tahun  2018  Tentang  Pengurus  Badan
Usaha  MilikDesa  Saling  Beme  Desa Tua  Nanga  Kecamatan  Poto  Tano
Kabupaten Sumbawa Barat
Lorosa.  A.  (2017),  Pengaruh  Pelaksanaan Program  Masyarakat  Berkelanjutan (P2MB) dalam Mendukung Kesejahteraan  Masyarakat  Menurut
Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  di Kelurahan  Way  Dadi  Kecamatan Sukarame  Bandar  Lampung),  Jurusan EKonomi  Fakultas  dan  Bisnis  Islam Universitas  Islam  Negeri  Raden  Intan Lampung.
Maryunani  (2008),  Pembangunan  Bumdes  dan Pemberdayaan Pemerintah Desa, Bandung:CV. Pustaka Setia.
Patilama.  H.  (2013),  Metode  Kualitatif, Bandung:ALFABETA, cv.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 Tentang Desa
Sartika. R. (2018), Peran Dan Kontribusi Badan Usaha  Milik  Desa  (  BUMDes  ) Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat Menurut  Persektif  Ekonomi  Islam, Universitas  Islam  Negeri  Raden  Intan Lampung hal. 1-125
Subana  (2005),  Dasar-Dasar  Penelitian  Ilmiah,
Bandung:Pustaka Setia. Sugiyono (2014), Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung:Alfabeta. Suharto.  E.  (2005),  Membangun  Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis  Pembangunan  Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung : PT. Refika Aditama. Sumodiningrat. G. (1996), Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat
Kumpulan  Esai  Tentang  Penanggualangan
Kemiskinan,Jakarta : Bina Rena Perwira.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Suyanto.  B.  (2005),  Metode  Penelitian  Sosial,
Kencana Prenada Media Group. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004Tentang  Pemerintahan  Daerah Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2009Tentang Kesejahteraan Sosial Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014Tentang  Desa  Widjaja  (2003),
Otonomi Desa,Raja Grafindo:Jakarta.
Widyastuti.  Y.  (2017),  PeranBadan  Usaha MilikDesa(  BUMDes  )  Terhadap Kesejahteraan  Masyarakat  Pujokerto
Kecamatan Trimurjo
Kabupaten
Lampung  Tengah  Perspektif  Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung hal.1-14 www.sumbawabaratkab.go.id