NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## AKIBAT HUKUM PERJANJIAN SEWA TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BTS ( BASE TRANCEIVER STATION)

## Arsy Soviani dan Ngadino,  Budi Ispriyarso
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : arsysoviani@gmail.com

## Abstract
The  massive  construction  of  telecommunication  towers  (BTS) tends  to  be  uncontrolled  and  cause problems both in the community and the government. The method of approach used in this research is  the  empirical  juridical  approach,  which  is  an  approach  based  on  applicable  law  and  based  on reality in practice. The results of this study are that the arrangement of joint use of cellular towers (BTS) must be realized as soon as possible so that legal certainty is achieved and legal uniformity is created in each region. Normatively the role of the Regional Government has been regulated in PP No.38 of 2007, which explicitly  separates Government Affairs,  both for the government (central), provincial,  and  district  /  city.  In  its  realization  in the  Salatiga  City  Government, the  Salatiga  City Government  cannot  take  such  a  large  policy  before  the  existing  government  issued  a  Regional Regulation.

## Keywords: legal consequences; land lease; BTS

## Abstrak
Pendirian menara telekomunikasi (BTS) yang berjumlah massif tersebut cenderung tidak terkontrol dan menimbulkan permasalahan baik di masyarakat maupun pemerintah. Metode pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan yuridis  empiris ,  yaitu  pendekatan  yang berdasarkan  hukum  yang  berlaku  dan  berdasarkan  kenyataan  dalam  praktek.  Hasil  penelitian  ini adalah  pengaturan  penggunaan  bersama  menara  seluler  (BTS)  harus  segera  direalisasikan  secepat mugkin  agar  tercapai  kepastian  hukum  dan  tercipta  keseragaman  hukum  di  setiap  daerah.  Secara normative  perananan  Pemerintah  Daerah  telah  diatur  dalam  PP  No.38  tahun  2007,  yang memisahkan  secara  tegas  Urusan  Pemerintahan,  baik  bagi  pemerintah  (pusat),  provinsi,  maupun kabupaten/kota. Dalam realisasi di Pemerintah Kota Salatiga, Pemerintah Kota Salatiga tidak dapat mengambil  kebijakan  yang  begitu  besar  sebelum  pemerintahan  yang  ada  diatasnya  mengeluarkan Peraturan Daerah.
Kata kunci: akibat hukum; sewa tanah; BTS

## A. PENDAHULUAN
Dalam  era  globalisasi  sekarang  ini  di  segala  sektor  pembangunan  yang  sedang dijalankan, tidak dapat terlepas dari kebutuhan sarana dan prasarana pendukung. Salah satu sektor  yang  paling  utama  dan  berpengaruh  terhadap  terciptanya  masyarakat  adil  dan makmur,  adalah  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  komunikasi,  sebagai  salah  satu  aspek penunjang keberhasilan pembangunan. (Abdi, 2006)
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi, yang dimaksud telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
Pembangunan  telekomunikasi  di  Indonesia  mengemban  misi  yang  luas. Telekomunikasi  merupakan  alat  pemersatu  bangsa  dan  pendorong  pertumbuhan  ekonomi dan  pembangunan  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu  perluasan  dan  pemerataan  sarana telekomunikasi  merupakan  keharusan  jika  dilihat  dari  kepentingan  yang  lebih  luas sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Telekomunikasi, yang berbunyi sebagai berikut :
“Penyelenggaraan  telekomunikasi  mempunyai  arti  strategis  dalam  upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung  terciptanya  tujuan  pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya,  serta meningkatkan hubungan antar bangsa”.
Dewasa  ini  peranan  telekomunikasi  dirasakan  tak  ubahnya  sebagai  urat  nadi  yang memperlancar jalannya kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan usaha-usaha pembangunan.  Pengembangan  telekomunikasi  di  Indonesia  pada  akhir-akhir  ini  dipacu dengan  cepat  untuk  mengimbangi  kecepatan  lajunya  perkembangan  di  sektor-sektor kehidupan  lain,  seperti  ekonomi,  keuangan,  perbankan,  sosial  politik,  dan  sosial  budaya. (Saydam, 1993)
Telepon  seluler  ( handphone )  saat  ini  telah  menjadi  kebutuhan  bagi  masyarakat modern.  Telepon  seluler  bukan  lagi  menjadi  barang  mewah,  hampir  semua  lapisan masyarakat  mempergunakan  telepon  seluler  untuk  berkomunikasi.    Selain  sebagai kebutuhan, kepemilikan telepon seluler juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Apabila dilihat dari ke efisiennya telepon seluler memberi berbagai kemudahan berkomunikasi yang ditawarkan  misalnya  melalui  fasilitas Short  Message  Servis (SMS)  sebagai  salah  satu  dari keunggulan  teknologi  seluler,  yaitu  komunikasi  diadakan  tidak  lewat teknologi  suara  yang dapat  memakan  biaya  cukup  besar  tetapi  berupa  tulisan  atau  teks  yang  dapat  langsung terkirim  dan  diterima  oleh  pengguna  layanan  yang  sama  saat  itu  juga  dengan  biaya  yang lebih ringan dibandingkan langsung menelepon.
Untuk  meningkatkan  kapasitas  dan  kualitas  pelayanannya,  perusahaan-perusahaan operator seluler pun semakin gencar membangun menara telekomunikasi di berbagai daerah. Menara  telekomunikasi  ( Base  Tranceiver  Station /BTS)  sangat  diperlukan  oleh  operator
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
telepon  seluler  karena  keberadaan  menara  telekomunikasi  (BTS)  sangat  berpengaruh terhadap pelayanan telekomunikasi bagi pelanggan operator telepon seluler. Oleh karena itu pembangunan  menara  telekomunikasi  merupakan  suatu  keharusan  bagi  pelaku  usaha operator  seluler.  Tidaklah  mengherankan  apabila  kemudian  menara  telekomunikasi bermunculan  dalam  jumlah  banyak  di  hampir  semua  wilayah,  bahkan  keberadaannya  pun tidak  memedulikan  estetika  lingkungan,  tata  ruang,  dan  tata  wilayah,  serta  mengabaikan aspek  keselamatan  dan  keamanan  bagi  masyarakat  yang  berada  di  sekitar  menara telekomunikasi tersebut. (Komar, 1994)
Dalam  usaha  memaksimalkan  perluasan  jaringan  sinyal,  maka  pihak  perusahaan penyedia  jasa  layanan  operator  telekomunikasi  seluler  mendirikan  perangkat  penting jaringan komunikasi  yaitu Base Transceiver Station (BTS) di berbagai tempat di Indonesia dengan  perkiraan  perusahaan  tersebut  yang  memiliki  banyak  BTS  pasti  dapat  memberikan layanan  komunikasi  yang  lebih  baik  kepada  pelanggannya  dibanding  perusahaan komunikasi yang sejenis tetapi jumlah BTS nya lebih sedikit.
Sewa-menyewa  adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan dirinya  untuk  memberikan  kepada  pihak  yang  lainnya  kenikmatan  dari  sesuatu  barang, selama  suatu  waktu  tertentu  dan  dengan  pembayaran  suatu  harga  yang  oleh  pihak  yang tersebut  terakhir  itu  disanggupi  pembayarannya.  Demikianlah  definisi  yang  diberikan  oleh Pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perjanjian sewa-menyewa.  (R. Subekti, 1995)
Pemilik  bangunan  selama  jangka  waktu  perjanjian  tersebut  diwajibkan  untuk memenuhi  beberapa  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  pihak  operator  telekomunikasi  yang cenderung  tidak  berpihak  kepada  pemilik  bangunan,  seperti  menyediakan  akses  penuh terhadap  objek  sewa  selama  dua  puluh  empat  jam  setiap  hari  kepada  operator telekomunikasi.
Selain  itu  pemilik  bangunan  juga  dihadapkan  pada  risiko  seandainya  menara  yang dibangun  operator  telekomunikasi  tersebut  tumbang  ataupun  terjadi  musibah  yang mengancam  keselamatan  jiwa  dan  keberadaan  bangunan  milik  pihak  yang  menyewakan tersebut.  Kemungkinan  terjadinya  risiko  tersebut  bisa  menimpa  langsung  pihak  pemilik bangunan sendiri ataupun pihak ketiga yang berada di sekitar lokasi menara telekomunikasi tersebut karena lokasi pendirian menara tersebut yang berada di tengah wilayah permukiman masyarakat.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## - Kerangka Teori (Teori Keadilan)
Pandangan  Aristoteles  tentang  keadilan  bisa  didapatkan  dalam  karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti  dianggap  sebagai  inti  dari  filsafat  hukumnya,  “karena  hukum  hanya  bisa  ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. (Apeldoorn, 1996)
Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan  persamarataan.  Aristoteles  membedakan  hak  persamaanya  sesuai  dengan  hak proposional.  Kesamaan  hak  dipandangan  manusia  sebagai  suatu  unit  atau  wadah  yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum  sama. Kesamaan proposional  memberi tiap orang apa  yang  menjadi  haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.
- Rumusan Masalah
Adapun  permasalahan  yang  diteliti  dan  dibahas  pada  penulisan  tesis  ini  adalah  :  1) Bagaimana  pelaksanaan  dan  akibat  hukum  perjanjian  sewa  menyewa  tanah  untuk pembangunan Base  Tranceiver  Station (BTS)  selluler, 2)  Bagaimana  bentuk  perlindungan hukum  bagi  pemilik  bangunan  dan  masyarakat  sekitar  bangunan  dalam  perjanjian penggunaan tanah antara perusahaan telekomunikasi dengan pemilik bangunan.
- Orisinalitas Hasil Penelitian
Fakta  menunjukkan  bahwa  belum  banyak  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan obyek penelitian baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis maupun disertasi. Namun khusus untuk  penelitian  hukum,  dengan  keterbatasan  kemampuan  penulis  untuk  menelusuri  hasil- hasil  penelitian  di  bidang  hukum,  ada  beberapa  penelitian  tentang  penerapan  doktrin persamaan  pada  “Akibat  Hukum  bagi  Para  Pihak  dalam  Perjanjian  Sewa  Tanah  untuk Pembangunan BTS ( Base Tranceiver Station )”
Berdasarkan  hasil  penelusuran,  penulis  mendapat  penelitian  dalam  bentuk  jurnal yang  ditulis  oleh  Mochamad  Erwin  Radityo  pada  tahun  2018  dengan  judul  “Pelaksanaan Perjanjian  Sewa  Menyewa  Lahan  Untuk  Pemasangan  Base  Transceiver  Station”,  yang mengungkapkan  dua  pokok  permasalahan,  yaitu:  pertama  bagaimana  bentuk  dan pelaksanaan  perjanjian  sewa-  menyewa  lahan  untuk  pemasangan  BTS.  Kedua  apa  sajakah hambatan dan perselisihan  hukum  yang  timbul dari perjanjian sewa- menyewa  lahan untuk pemasangan  BTS.  Ketiga  bagaimanakah  cara  penyelesaian  hambatan  dan  perselisihan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
hukum yang timbul dari perjanjian sewa- menyewa lahan untuk pemasangan BTS. (Radityo,

## 2018)
Jurnal yang ditulis oleh Iskandar Sawaleo pada tahun 2016 dengan judul “Perjanjian Penggunaan Rooftop Antara  Perusahaan  Telekomunikasi  Dengan  Pemilik  Bangunan  Di Kota  Medan”  dengan  permasalahan  adalah:  Pertama,  Mengapa  terjadi  perjanjian penggunaan rooftop antara  perusahaan  telekomunikasi  dengan  pemilik  bangunan  di  kota Medan  dan  Bagaimana  pelaksanaan  perjanjian  tersebut.  Kedua  bagaimana  bentuk perlindungan  hukum  bagi  pemilik  bangunan  dan  masyarakat  sekitar  bangunan  dalam perjanjian penggunaan rooftop antara perusahaan telekomunikasi dengan pemilik bangunan di kota Medan. (Sawaleo, 2016)
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Wahyu  Hamdani  pada  tahun  2018  dengan  judul  “Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Antara Pengelola Telepon Seluler Dengan Pemilik Tanah  Dalam  Pembuatan  Tower  Seluler  (Studi  Perjanjian  PT.  XL  AXIATA  Tbk)”  dengan permasalahan  adalah:  Pertama,  bagaimana  bentuk  perjanjian  sewa-menyewa  serta  hak  dan kewajiban  yang  dibuat  oleh  pihak  pengelola  pt.  xl  axiata, tbk  dengan  pemilik  tanah  dalam pembangunan  tower  seluler.  Kedua  bagaimana  bentuk  pertanggungjawaban  para  pihak apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. (Hamdani 2018)

## B. Metode Penelitian
Metode pendekatan  yang digunakan dalam penelitian  ini adalah  metode pendekatan yuridis  empiris ,  yaitu  pendekatan  yang  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  dan  berdasarkan kenyataan dalam praktek. (Soekanto dan Sri Mamuji, 2009) Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan akibat hukum bagi para pihak dari perjanjian sewa tanah untuk pembangunan Base Tranceiver Station (BTS) Selluler di  Kota Cirebon.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Akibat Hukum  Bagi  Para Pihak  Dalam  Perjanjian Sewa Tanah Untuk Pembangunan BTS ( Base Tranceiver Station ) Selluler Di Kota Salatiga
Perjanjian  sewa  menyewa  tanah  untuk  pendirian  menara  telekomunikasi  yang dilakukan  oleh  Perusahaan  Telekomunikasi  sebagai  penyewa  tanahnya,  perjanjian  sewa menyewa  tanah  dibuat  dalam  bentuk  tertulis,  bentuk  tertulis  lebih  menjamin  kepastian hukum, apabila terjadi perselisihan, maka pembuktiannya akan lebih kuat jika dibandingkan dengan  bentuk  lisan.  (Setiawan,  1987)  Perjanjian  sewa  menyewa  merupakan  perjanjian
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
bernama  yaitu,  perjanjian  yang  dikenal  dalam  KUH  Perdata.  (Tobing,  2011)  Selain  sewa menyewa  perjanjian  bernama  lainnya  adalah,  jual  beli,  tukar  menukar,  pinjam  pakai  dan seterusnya.  Menurut  Sugito  selaku Legal  Officer PT.  INDOSAT  Regional  Jateng  dan  DIY bahwa  Sebelum  perjanjian  sewa  tanah  tersebut  dilaksanakan,  Perusahaan  Telekomunikasi mengadakan verifikasi dokumen tanah yang akan disewa yaitu:
1) Permintaan  copy  dokumen  kepemilikan  tanah,  yaitu  :  Sertipikat  hak  :  Hak  Milik,  Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha atau Letter D atau C
2) Dokumen-dokumen pendukung perijinan, yaitu Ijin Mendirikan Pembangunan (IMB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3) Asli dokumen agar dapat dilihat ( on the spot )
4) Pelacakan dokumen ke kantor Arsip Nasional atau Daerah.
Setelah  proses  verifikasi  selesai  maka  tahap  selanjutnya  yang  dilaksanakan  sebelum mengadakan  perjanjian  sewa  menyewa  tanah  yang  dilakukan  oleh  Perusahaan Telekomunikasi  agar  mengantisipasi  agar  tidak  terjadi  sengketa  dikemudian  hari  yaitu melakukan legalisir dokumen tanah, tahapannya adalah :
1) Legalisir  ke  kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN),  guna  memastikan  keaslian kepemilikan, luas tanah dan gambar situasi dengan data yang ada di BPN, hl ini dapat di bantu Notaris yang ditunjuk, sekaligus pengecekan Hak Tanggungan,
2) Menghadap  ke  Kantor  Pemerintah  Daerah  atau  Pemerintah  Kota,  Dinas  Tata  Kota, Bapedal,  Dinas  Advis  Planing  untuk  pengecekan  pemenuhan  Otonomi  daerah  dan  blue print atau Kimpraswil untuk mengetahui Tata Ruang dan Penghijauan, dll
3) Menghadap ke kantor instansi yang terkait sekitar lahan yang secara langsung berpotensi mempengaruhi operasional tower,
4) Menghadap ke Pengadilan Negeri setempat, untuk melakukan pengecekan apakah status tanah  yang  akan  disewa  oleh  Perusahaan  Telekomunikasi  tesebut  dalam  keadaan sengketa atau tidak.
Tahapan  selanjutnya  setelah  masalah  tentang  pertanahannya  telah  terpenuhi,  yaitu tahapan yang berkaitan tentang pembangunan dan pendirian Base Transceiver Station (BTS) ditanah  yang  akan  disewa  oleh  Perusahaan  Telekomunikasi.  Dokumen  yang  dibutuhkan dalam pembangunan dan pendirian BTS adalah (Soetomo, 1981) :
1) Aspek hukum kepemilikan tanah :
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
a) Surat  bukti  kepenilikan  hak  atas  tanah,  dapat  berupa  sertipikat  Hak  Guna  Bagunan atau Hak Milik,
b) Surat keterangan kepemilikn tanah yang dibuat institusi berwenang apabila belum ada bukti kepemilikan hak atas tanah.
2) Perijinan pendirian tower :
a) Surat Persetujuan dari warga sekitar lokasi pendirian BTS
b) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB),
c) Ijin Gangguan atau Hinder Ordonantie (HO).
3) Ijin BTS :
a) Ijin Stasiun Radio (ISR).
b) Setelah semua tahapan tersebut terpenuhi, Perusahaan Telekomunikasi melalui Kantor Pusat mengadakan dukungan  hukum  yaitu dengan cara  Penyediaan dokumen hukum, Penyimpanan  dokumen  secara  terpusat,  Peninjauan  kembali  standarisasi  perjanjian dan  metode  pelaporan,  Hubungan  melalui legal  contak  person di  Kantor  Regional, Konsultasi  dan  pendampingan,  termasuk  karena  adanya  panggilan  dari  otoritas setempat, Sosialisasi dan workshop, Kunjungan lokasi dan penanganan langsung. Berdasarkan dukungan dari  Kantor Pusat tersebut  sub nomor 1 maka perjanjian sewa menyewa  tanah  dibuat  dalam  bentuk  standar,  karena  konsep  perjanjian  dibuat  oleh perusahaan telekomunikasi tetapi telah disetujui oleh pemilik tanah. Dari isi perjanjian sewa menyewa tanah ini dapat diketahui ketentuan yang ditur sebagai berikut :

## 1. Tanah yang di sewa
Perusahaan Telekomunikasi dalam  hal  menyewa tanah dari  masyarakat sebelumnya mencari  informasi  lingkungan  tanah  disewa  mengenai  letak,  pemilik,  status  hukum, apakah  ada  sengketa,  pajak  dan  keadaan  tanah  yang  akan  disewanya,  sehingga Perusahaan  Telekomunikasi  dapat  mengetahui  dan  menerima  keadaannya,  gambaran lokasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian. (Satrio, 1992)

## 2. Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian
Mengenai  jangka  waktu  berlakunya  perjanjian  sewa  menyewa  tanah  diatur  dalam Pasal 2 Perjanjian sewa Menyewa tanah antara Perusahaan Telekomunikasi dengan Pihak pemilik tanah, dimana pada Pasal 2 ayat (1) mengatur Mengenai jangka waktu perjanjian berlaku  selama  10  (sepuluh)  tahun  terhitung  mulai  tanggal  yang  telah  disepakati  oleh kedua belah pihak dalam perjanjian, mengenai jangka waktu berlakunya perjanjian hal ini dapat  diperpanjang  oleh  para  pihak  selambat-lambatnya  1  bulan  sebelum  berakhirnya
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
jangka waktu sewa ini,wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik tanah hal ini sesuai  dalam  Pasal  10  ayat  4,  Berdasarkan  Pasal  1570  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :
“Jika  sewa  dibuat  dengan  tulisan,  maka  sewa  itu  berakhir  demi  hukum,  apabila waktu  yang  ditentukan  telah  lampau  tanpa  diperlukannya  sesuatu  pemberhentian  untuk itu“
Maka  perjanjian  yang  dilaksanakan  oleh  Perusahaan  Telekomunikasi  dan  pemilik tanah  yang berjangka waktu 10 tahun akan  berakhir  juga selama  jangka waktu 10 tahun demi  hukum.  Apabila  waktu  perjanjian  sewa  telah  terlampaui  dan  Perusahaan Telekomunikasi  dan  pemilik  tanah  untuk  memperpanjang  jangka  waktu  perjanjian  ini tetapi  perjanjiannya  belum  ditandatangani  maka  mereka  tunduk  dan  terikat  pada perjanjian sewa yang lalu sampai perjanjian sewa yang baru ditandatangani, hal tersebut sesuai Pasal 1598 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :
“Jika  setelah  berakhirnya  suatu  sewa  dibuat  tertulis,  si  penyewa  tetap  menguasai barangnya  dan  dibiarkan  menguasainya,  maka  akibatakibat  sewa  yang  diatur  dalam pasal yang lalu”
2. Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemilik  Bangunan  Dan  Masyarakat  Sekitar  Bangunan Dalam  Perjanjian  Penggunaan  Tanah  Antara  Perusahaan  Telekomunikasi  Dengan Pemilik Bangunan Di Kota Salatiga
Dalam  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang dikemukakan  bahwa  pelaksanaan  pembangunan,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  tingkat daerah,  harus  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  yang  telah  ditetapkan.  Kondisi  wilayah Indonesia yang terdiri wilayah nasional, provinsi, kabupaten dan/kota, yang masing-masing merupakan subsistem ruang  menurut batasan administrasi, dan di dalam  subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dan berbagai macam kegiatan pemanfatan sumber daya alam dan  sumber  daya  buatan  dengan  tingkat  pemanfaatan  ruang  yang  berbeda-beda.  (Patrik, 1982)
Apabila  tidak  dilakukan  penyusunan  rencana  tata  ruang  yang  baik,  kemungkinan ketidakseimbangan  laju  pertumbuhan  antar  daerah  dan  merosotnya  kualitas  lingkungan hidup  akan  semakin  meningkat.  Menurut  Pasal  1  huruf  F  Peraturan  Daerah  Kota  Salatiga No.35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat- II Nomor 15 Tahun 1996 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Salatiga Tahun 2008 menyatakan ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
sebagai  satu  kesatuan  wilayah,  tempat  manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya  hidup  dan melakukan kegiatan secara memelihara kelangsungan hidupnya.
Dalam  melaksanakan  suatu  kebijakan  di  suatu  pemerintah  daerah  misalnya  kota Salatiga  tidaklah  mudah  seperti  apa  yang  kita  bayangkan.  Walaupun  Undang-Undang Nomor  12 Tahun  2008  jo  UU  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  telah memberikan  wewenang  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  melaksanakan  kegiatan pemerintahannya  sendiri,  namun  tetap  saja  dalam  realisasinya  harus  berkoordinasi  dengan pemerintahan diatasnya.
Inilah  yang  menjadi  kendala  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mengambil  kebijakan- kebijakan  yang  berkaitan  dengan  pemerintahannya.  Seperti  dalam  halnya  pengaturan penempatan  lokasi  BTS  yang  diamanatkan  oleh  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Republik  Indonesia  No.02/PER/M.KOMINFO/3/2008  dimana  pengaturan penempatan lokasi BTS yang berhak menentukan adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini, tidak dapat dijalankan sama sekali oleh Pemerintah Kota Salatiga sebab belum ada Peraturan Daerah  yang  mengaturnya.  Kebijakan  tersebut  baru  dapat  terlaksana  bila  telah dikeluarkannya suatu peraturan yang terkait dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## D. Simpulan
Mengenai  pengaturan  penggunaan  bersama  menara  seluler  (BTS)  harus  segera direalisasikan secepat mugkin agar tercapai kepastian hukum dan tercipta keseragaman hukum di  setiap  daerah.  Dengan  adanya  pengaturan  mengenai  penggunaan  bersama  menara  seluler, diharapkan  akan  dapat  menghemat  dana  dari  pihak  operator  seluler  dan  terutama  dapat menghindarkan  terjadinya  “hutan  tower”  di  berbagai  daerah  di  Indonesia.  Sebab  diyakini dengan  adanya  penggunaan  bersama  menara  seluler  dapat  mengurangi  tingkat  pencemaran keindahan tata kota sehingga tata ruang suatu kota dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
Secara  normative  perananan  Pemerintah  Daerah  telah  diatur  dalam  PP  No.38  tahun 2007,  yang  memisahkan  secara  tegas  Urusan  Pemerintahan,  baik  bagi  pemerintah  (pusat), provinsi,  maupun  kabupaten/kota.  Dalam  realisasi  di  Pemerintah  Kota  Salatiga,  Pemerintah Kota Salatiga tidak dapat mengambil kebijakan yang begitu besar sebelum pemerintahan yang ada  diatasnya  (Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah)  mengeluarkan  Peraturan  Daerah.  Peranan Pemerintah  Kota  Salatiga  menjadi  sangst  kecil  karena  keterlambatan  Kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Pusat,  dalam  hal  ini  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086 - 1702 Kewenagan  yang dilakukan Pemerintah  Kota Salatiga  hanya sebatas peraturan daerah  yang  ia miliki,  sebab  dalam  melakukan  suatu  kebijakan  harus  terlebih  dahulu  berkoordinasi  dengan Pemerintahan  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  membuthkan  waktu  yang  cukup  lama.  Hal  ini dimkasudkan  agar  suatu  peraturan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi  dari padanya. Peran yang ada pada Pemerintah Kota Salatiga dalam pembangunan dan penggunaan BTS  hanya  sebatas  dalam  pemberian  izin.  Sedangkan  peran  dalam  pengaturan  penempatan lokasi BTS tidak dapat terlaksana sebab belum ada Peraturan Daerah yang mengaturnya.
Dalam penggunaan bersama menara seluler ini, diharapkan pemerintah daerah setempat tidak  mengambil  alih  keseluruhan  pengaturan  pembangunan  menara  seluler  (BTS)  ini  karena dikhawatirkan  bahwa  semakin  susahnya  birokrasi  di  pemerintahan  daerah  setempat  dalam  hal pengadaan  menara  ini.  Di  satu  sisi  pemerintah  juga  dikhawatirkan  akan  memonopoli pengaturan  menara seluler  bersama  ini  sehingga secara serta merta  memunculkan suatu ruang bagi para pelaku usaha pembangunan menara untuk “berbuat curang” dalam proses tender yang tentu  saja  diurusi  langsung  oleh  pemerintah  setempat.  Untuk  itu  perlunya  kebijaksanaan  dari pemerintah setempat untuk menyikapi fenomena tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU-BUKU
Abdi,  Zainal.  (2006). Industri  Telekomunikasi:  Lokomotif  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Kemaju  Bangsa .  Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia.
Apeldoorn, L. J. Van. (1996). Pengantar Ilmu Hukum . Cetakan kedua puluh enam. Jakarta: Pradnya Paramita.
Komar, Mieke. (1994). Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang . Bandung: Mandar Maju.
Patrik, Purwahid. (1982). Diktat Hukum Perdata . Semarang: Universitas Diponegoro.
Satrio,  J.  (1992). Hukum  Perjanjian  (Perjanjian  Pada  Umumnya) .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Saydam, Gouzali. (1993). Sistem Telekomunikasi . Jakarta: Djambatan.
Setiawan, R. (1987). Pokok-Pokok Hukum Perikatan . Bandung: Bina Cipta.
Soekanto,  Soerjono,  dan  Sri  Mamuji.  (2009). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702
- 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
Soetomo.  (1981). Pedoman  Jual  Beli  Tanah,  Peralihan  Hak  Dan  Sertifikat .  Malang:
Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya.
Subekti, R. (1995). Aneka Perjanjian . Bandung: Citra Aditya Bakti.

## B. JURNAL
Hamdani,  Wahyu.  (2018).  “Tinjauan  Yuridis  Perjanjian  Sewa  Menyewa  Tanah  Antara Pengelola Telepon Seluler Dengan Pemilik Tanah Dalam Pembuatan Tower Seluler (Studi Perjanjian PT. XL AXIATA Tbk).” Universitas Mataram Repository .
Radityo,  Mochamad  Erwin.  (2018).  “Pelaksanaan  Perjanjian  Sewa  Menyewa  Lahan  Untuk Pemasangan Base Transceiver Station.” Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol. 4 (No. 1).
Sawaleo,  Iskandar.  (2016).  “Perjanjian  Penggunaan  Rooftop  Antara  Perusahaan Telekomunikasi  Dengan  Pemilik  Bangunan  Di  Kota  Medan.” Premise  Law  Jurnal Vol. 3.
Tobing,  Rudyanti  Dorotea.  (2011).  “Aspek  Hukum  Pendirian  Menara  Telekomunikasi.” Jurnal Socioscientia Vol. III (1).

## C. UNDANG-UNDANG
Pasal  1  huruf  F  Peraturan  Daerah  Kota  Salatiga  No.35  Tahun  1999  Tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Daerah  Kotamadya  Daerah  Tingkat-II  Nomor  15  Tahun  1996 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Salatiga Tahun 2008 .
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi .
Pasal 1570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

## Pasal 1598 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.02/PER/M.KOMINFO/3/2008 .
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  jo  UU  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah .
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang .