## Relevansi Filsafat Hukum dalam Pemahaman Konsep Keadilan
Alon Maemanah, Bunga Kinasih, Dominikus Rato, Fendi Setyawan Fakultas Hukum Universitas Jember alonmaemanah99@gmail.com , bungakinasih04@gmail.com, dominikusrato@gmail.com, fendisetyawan.fh@unej.ac.id

## ABSTRACT
Justice according to legal philosophy considers every aspect related to the terminology of legal philosophy and justice, which is the purpose and ideal of law and covers the entire nature of the concept of justice that wants to be upheld by the existence of law. Based on the arguments of  Plato  who  is  used  as  a  reference  for  justice,  Thomas  Aquinas  who  states  that  Justice  is  a proportional equality, and John Rawles who has a perspective that justice is fairness so that the value of justice studied by the philosophy of law will find the answer based on the philosophy of law itself. Justice is one of the important elements for human life so that there is a balance of rights and obligations to achieve the truth. It also explains that between duty and truth must be in harmony and achieve balance. Law is only a set of formulas when the law has not been able to establish  justice  and  when  the  law  is  far  from  justice,  the  law  will  lose  its  meaning.  Legal formulation is the harmony and harmony of legal proportionality and also legal certainty.
Keywords: Philosophy of Law, Law, Justice

## ABSTRAK
Keadilan  menurut  filsafat  hukum  mempertimbangkan  setiap  aspek  yang  berkaitan terhadap terminologi filsafat hukum dan keadilan, yang menjadi tujuan serta cita-cita hukum dan mencakup keseluruhan hakikat konsep keadilan yang ingin ditegakkan dengan adanya hukum. Berdasarkan argumentasi dari Plato yang dijadikan acuan keadilan, Thomas Aquinas yang  menyebutkan  bahwasanya  Keadilan  adalah  suatu  kesamaan  proporsional,  dan  John Rawles yang memiliki perspektif bahwa keadilan merupakan fairness sehingga nilai keadilan yang dikaji oleh filsafat hukum akan menemukan jawabannya berdasarkan filsafat hukum itu sendiri.  Keadilan  merupakan  salah  satu  unsur  penting  untuk  kehidupan  manusia  sehingga terjadi  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  untuk  meraih  kebenaran.  Hal  tersebut  juga menjelaskan  bahwa  antara  kewajiban  dan  kebenaran  harus  Selaras  dan  mencapai keseimbangan.  Hukum  hanyalah  Merupakan  sekumpulan  rumusan  saat  hukum  tersebut belum  bisa  menegakkan  keadilan  dan  saat  hukum  jauh  dari  keadilan  maka  hukum  akan kehilangan  artinya.  Formulasi  hukum  merupakan  keselarasan  dan  keserasian proporsionalitas hukum dan juga kepastian hukum.
Kata kunci: Filsafat Hukum, Hukum, Keadilan

## PENDAHULUAN
Filsafat  hukum  dan  konsep  keadilan  memiliki  korelasi  signifikan  dan mempengaruhi satu sama lain, filsafat hukum membahas mengenai asas dasar yang dijadikan acuan untuk membentuk hukum dan kebijakan. Sementara konsep keadilan
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1376 – 1384   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6516
membantu memahami tujuan dan nilai tertentu yang wajib dihormati dalam sistem negara. 1
Dalam hal ini, relevansi filsafat hukum dalam konsep keadilan menjadi sangat penting  untuk  memastikan  sistem  hukum  yang  diterapkan  adil  dan  merata  bagi seluruh  masyarakat.  Beberapa  contoh  relevansi  filsafat  hukum  dalam  konsep keadilan  menurut  para  tokoh  filsuf  melalui  kontribusi  pemikir  seperti  Plato, menyatakan  bahwa  keadilan  merupakan  suatu  ide  yang  abstrak  dan  ilahi  yang menjadi  dasar  hukum  yang  adil.  Thomas  Aquinas  menganggap  keadilan  sebagai kesamaan proporsional, dimana setiap individu diberikan hak dan kewajiban yang sesuai  dengan  kontribusinya 2 ,  sedangkan  menurut  Rawls  keadilan  adalah  prinsip yang  digunakan  untuk  memperbesar  keuntungan  dari  kepuasan  yang  diperoleh anggota  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  filsafat  hukum  membantu  memahami  dan menerapkan  konsep  keadilan  dalam  sistem  hukum.  Selain  itu  filsafat  hukum  juga mempunyai  relevansi  konsep  keadilan  terutama  dalam  bidang  hukum.  Keadilan adalah  bagian  yang  berhubungan  erat  dengan  tujuan  dari  hukum,  di  samping  itu kepastian  hukum  dan  kemanfaatannya  menyikapi  berbagai  masalah  hukum  yang diwujudkan melalui putusan hakim, sehingga dalam perkara tersebut filsafat hukum juga bisa dijadikan landasan utama agar tercapainya suatu hukum yang berkeadilan. Hal  ini  perlu  diingat  bahwa  keabstrakan  dari  adanya  konsep  keadilan  masih membutuhkan dari beberapa kajian hukum yang mampu menerangkan beberapa hal yang  harus  menjadi  nilai-nilai  keadilan.  Sehingga  dengan  adanya  konsep  tersebut mampu  menjawab  adanya  sebuah  persoalan-persoalan  yang  diantaranya  sebuah polemik di seluruh belahan dunia, tidak lain salah satu dari permasalahan tersebut ada  di  Indonesia.  Dengan  demikian  dari  beberapa  kompleksnya  sebuah  filsafat hukum, kecerdikan dalam hal memilah-memilih dari segala macamnya sebuah filsafat hukum, kita mampu untuk mempelajari dan mampu memahami, agar koteks filsafat hukum mampu menjawab persoalan dari beberapa persoalan yang sesuai dengan isi kandungan filsafat tersebut.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan ini menggunakan tipe  penelitian  hukum  doktrinal.  Penelitian  doktrinal  merupakan  penelitian  yang bersifat normatif yang pada dasarnya mengkaji aspek – aspek untuk menyelesaikan masalah dalam hukum positif. Pendekatan metode penelitian doktrinal menggunakan pendekatan yuridis normatif yang meninjau hierarki peraturan perundang-undangan dan harmoni perundang-undangan.
1 Helmi Muhammad , Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam , Jurnal Pemikiran Hukum, Vol. XIV, Hal. 2
2 Sugiarto Totok, Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum , Jurnal Vol. 02 Hal. 01

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Filsafat Hukum dan Tujuan Hukum
Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum 3 dan menjadikan hukum sebagai objeknya 4 . Hal ini mencakup pertanyaan meliputi dasar mengenai hukum, seperti apa hakikat hukum, apa dasar kekuatan mengikat hukum, dan bagaimana hukum yang benar dapat diidentifikasi.
Dalam  memperoleh  pemahaman  tentang  kebenaran  hukum  menurut perspektif  filsafat  hukum,  perlu  dipahami  definisi  dan  tujuan  dari  hukum.  Hukum adalah seperangkat aturan atau tata tertib dan kaidah yang berasal dari nilai-nilai dan akhirnya terbentuk sebagai norma. Dalam filsafat hukum ini juga berupaya mencari dan  menemukan  hakikat  hukum  secara  radikal,  sistematis,  rasional,  dan  metodis, dalam  prosesnya  berusaha  menemukan  jawaban  yang  mendasar  dari  objek formalnya,  yaitu  hukum.  Filsafat  hukum  dapat  menjadikan  seseorang  mengetahui hukum  tersebut  secara  radikal  dan  komprehensif,  sebagaimana  menurut  Plato "seorang  filosof  selalu  berusaha  mencari  dan  menemukan  kebenaran  dan menciptakan  keadilan"  di  mana  filsafat  sendiri  tidak  mengenal  kebenaran  yang bersifat final, sama halnya filsafat hukum 5 .
Guna  mendapatkan  penalaran  hukum  yang  dapat  mencapai  terciptanya tujuan hukum baik secara aspek ontologis dan aspek epistemologi perlu diperhatikan dengan  seksama  tiga  hal  utama  yang  dijelaskan  oleh  Gustav  Randbuch,  yaitu: keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum.  Keadilan  merupakan  cita-cita  yang mengimbangi kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam konteks hukum, keadilan berarti  memberikan  perlakuan  yang  adil  dan  merata  kepada  setiap  individu  dan seluruh  masyarakat,  kepastian  hukum  dalam  hal  ini  merupakan  prinsip  yang menjamin bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diterapkan secara konsisten. Hal ini merupakan bagian penting agar setiap individu dapat memahami hak  dan  kewajiban  mereka,  serta  dapat  mengandalkan  perlindungan  hukum  yang konsisten dari negara, kemanfaatan hukum berkaitan dengan tujuan hukum untuk mencapai  kebaikan  sosial.  Hukum  harus  berfungsi  untuk  melindungi  kepentingan masyarakat secara keseluruhan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.
Tujuan  hukum  menjadi  objek  kajian  yang  mendalam  dalam  pembahasan filsafat ilmu hukum, para filsuf seperti Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Raqls mengemukakan pandangan tujuan hukum terutama dalam konteks keadilan. Mereka  berpendapat  bahwa  “keadilan  harus  menjadi  prinsip  yang  dipegang  teguh dalam  penegakan  hukum,  karena  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari tujuan hukum itu sendiri 6 . Sementara itu tujuan hukum merupakan masalah filsafat
3 Totok Sugiarto, 2014, Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum , Vol. 1, No, 1, Hal 11 4 Prof. DR. Limahelu Frans, S.H., LL.M, 2020, Eksistensi, Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Persepektif Teori dan Filsafat Hukum , Jakarta: Kencana, Hal 29.
5 Harefa Beniharmoni, 2016, Kebenaran Hukum Persepektif Filsafat Hukum , Yogyakarta, Vol. 2 No. 1, Hal 14
6 Totok Sugiarto, 2014, Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum , Vol. 1, No, 1, Hal 12
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1376 – 1384   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6516
hukum,  oleh  sebab  itu  untuk  menjawab  masalah  ini  banyak  perbedaan  pendapat, Plato atau Aristoteles mengemukakan bahwasanya hukum dan perundang-undangan tidak  hanya  bertujuan  menjaga  ketertiban  serta  stabilitas  negara,  melainkan  juga membantu setiap masyarakat mencapai keutamaan atau kebijakan pokok, sehingga dapat menjadi warga negara yang ideal 7 . Meskipun dalam konteks negara Indonesia masih  banyak  terdapat  beberapa  kasus  yang  menunjukkan  adanya  ketidakadilan dalam  sistem  hukum,  adapun  salah  satu  contoh  nyata  ketidakadilan  dalam  sistem negara Indonesia yaitu kasus pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), hal tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum, ketidakadilan ini dapat terjadi sebab adanya diskriminasi, ketidaktepatan dalam pemberian putusan. Kasus tersebut  menunjukkan  bahwa  sistem  negara  Indonesia  masih  banyak  yang  perlu diperbaiki  agar  dapat  memberikan  keadilan  kepada  semua  individu  dalam masyarakat.
Dalam  konteks  ini,  pemahaman  dan  penerapan  filsafat  hukum  menjadi penting  yang  diharapkan  dapat  memberi  landasan  teoritis  dan  pemahaman  yang mendalam  tentang  hakikat  hukum  dan  tujuan  hukum  yang  mencakup  keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum 8 .

## B. Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum
Konsep keadilan merupakan hal yang sangat kompleks dan dapat dan dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh individu, ukuran mengenai keadilan sering kali ditafsirkan berbeda-beda, begitu pun dalam konsep keadilan memiliki rumusan yang berbeda pula. Adapun beberapa pemikir seperti, Plato, John Rawls, Thomas Aquinas, memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep keadilan 9 :

## 1. Keadilan menurut Plato
Konsep  keadilan  secara  teoritis  menurut  Plato  berdasarkan  pada aliran Filsafat Idealisme yang mendasarkan pemikiran dirinya pada ide dari alam  yang  bersifat  mutlak  dan  abadi,  landasan  tersebut  mempercayai  dan menerima  sepenuhnya  alam  nyata  sebagai  objektivitas 10 .  Selain  itu  konsep keadilan  menurut  plato  dirumuskan  dalam  ungkapan  “ giving  each  man  his due ” yang memiliki pengertian “memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya”. Dalam pembentukan hukum terlihat bahwa nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum, objek dari keadilan itu adalah hak yang  meliputi  dari  aspek  ekonomi,  politik,  dan  budaya.  Akan  tetapi  pada dasarnya  tetap  tidak  berubah  dan  tidak  dapat  diubah, artinya memberikan keadilan bagi semua orang yang berhak.
7 Samosir Oktaviani, 2020, Tujuan hukum dan fungsi hukum dalam perspektif filsafat hukum , Vol. 1, Hal 4
8 Totok Sugiarto, 2014, Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum , Vol. 1, No, 1, Hal 12
9 Handayani, Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan , Jurnal Muara Sosial Humaniora Dan Seni, 2018, Vol. 2, Hal 722
10 Nurhayati Ismi, Konsep Keadilan Dalam Persepektif Plato , Jurnal Nusantara, 2023, Hal 9
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1376 – 1384   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6516
Plato  juga  berpendapat  bahwa  definisi  keadilan  itu  sebagai  “ the suprem virtue of the good state ” yang berarti “ kebijakan tertinggi dari negara yang baik”. Plato juga mengemukakan bahwasanya keadilan dan Taat Hukum adalah substansi general sebuah masyarakat yang membentuk, memelihara serta  menyayangi  kesatuan 11 .  Agstinus  telah  mentransformasikan  gagasan Plato  mengenai  keadilan  yang  memiliki  hubungan  yang  benar  dan  tepat antara manusia kepada Tuhannya, keadilan merupakan sumber Hakiki untuk bernegara dan Tuhan merupakan sumber keadilan yang sesungguhnya.
Plato  mengungkapkan  bahwa  negara  muncul  karena  keperluan  dan kehendak manusia, Oleh sebab itu pembentukan negara berasal dari manusia dan  untuk  manusia.  Tujuan  dari  negara  diselaraskan  tujuan  kehidupan masyarakat  yakni  untuk  mencari  kebahagiaan  dan  kesenangan  setiap masyarakat.  Orang  yang  memerintah  diharuskan  untuk  menggantikan hidupnya  dalam  pemerintahan  dan  Rela  menunda  kepentingan  pribadinya demi  kepentingan  yang  diperintahkannya,  dengan  demikian  negara  yang ideal  merupakan  negara  penuh  dengan  kebajikan  dan  kebijakan.  Pada akhirnya pelaku berpandangan bahwasanya negara wajib berporos terhadap kontrol diri, keberanian, kearifan dan keadilan untuk memelihara ketertiban dalam bernegara.
2. Keadilan Menurut John Rawls
memakai  alat  teoritis  agar  bisa  sampai  pada  prinsip  keadilan  sosial dengan sebutan the original position atau posisi orisinal dengan menggunakan hipotesis tertentu di mana secara aktual tidak terdapat dalam realitas.. Bukan peristiwa historis dalam posisi orisinal tersebut akan tetapi setiap personal ada  pada  belakang  tabir  ketidaktahuan  ( a  veil  of  ignorence ).  John  Rawls menyusun  konsep  tersebut  dengan  menetapkan  prinsip  keadilan  yang rasional  agar  memungkinkan  ditetapkannya  prinsip  irasional  yang  berada dalam tabir ketidaktahuan 12 .
John  Rawles  menyatakan  bahwasanya  keadilan  yang  ada  pada lembaga  sosial  merupakan  kebenaran  dan  kebajikan  paling  tinggi  suatu pemikiran.  Dalam  teori  keadilan  harus  dibentuk  melalui  pendekatan kontraktual, di mana keadilan dipilih secara general dari hasil kesepakatan bersama  yang  didasarkan  pada  kesetaraan  rasionalitas  dan  kebebasan. Menurut John Rawls konsep yang baik harus bersifat kontraktual 13 . Konsep keadilan  John  Rawls  dapat  dipahami  sebagai  prinsip-prinsip  kebijakan rasional  yang  diterapkan  untuk  mencapai  kesejahteraan  seluruh  kelompok dalam  masyarakat,  yang  harus  didasarkan  pada  prinsip  kegunaan,  yaitu
11 Ibid, Hal 7.
12 Taufik Muhammad, Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan , 2013, Jornal Studi Islam, Vol 19, No. 1, Hal 56
13 Yuanita Alifa Cikal , Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri , 2022, Jurnal University Of Jember, Vol 3, Issue 2, Hal 136.
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1376 – 1384   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6516
memaksimalkan keuntungan yang bersih dari kepuasan yang akan diperoleh masyarakat.  Rawls  juga  mengemukakan  bahwa  keadilan  harus  didasarkan pada prinsip yang adil dan saling menguntungkan, dalam konsepsi keadilan sebagai  kewajaran  ( justice  of  fairness )  Rawls  mengidentifikasi  kumpulan prinsip  yang  saling  berhubungan  untuk  menentukan  pertimbangan  yang relevan dan mencapai keseimbangan yang adil. Konsep keadilan John Rawls memberikan  dasar  yang  kuat  untuk  menerapkan  sistem  tanggung  jawab keperdataan dalam hukum dengan memastikan hak dan kewajiban yang sama bagi semua pihak.

## 3. Keadilan Menurut Thomas Aquinas
Keadilan  dalam  perspektif  Thomas  Aquinas  merupakan  kesetaraan, Thomas mengutamakan keadilan sebagai “ aliquod opus adaequantum alteri secundum  aliquem  aequalitatis  modum ”,  yaitu  suatu  hal  yang  seyogyanya untuk individu lainnya didasarkan pada kesamaan proporsional 14 . Thomas Aquinas mengelompokkan keadilan menjadi dua bagian yaitu 15 :
1. Keadilan Umum ( Justitia Generalis )
Keadilan  berdasarkan  kehendak  perundang-undangan  yang wajib dilaksanakan untuk kemaslahatan bersama
2. Keadilan Khusus Keadilan yang didasarkan proporsionalitas atau kesamaan, dalam hal ini diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu: a) Keadilan Distributif ( Justitia Distributive ) Konsep  keadilan  yang  menginginkan  semua  individu mendapatkan  haknya  dengan  proporsional  sehingga  keadilan tidak  menetapkan  nilai  aktual  saja,  juga  mendasari  kesamaan oleh  perihal  tertentu  terhadap  perihal  yang  lain  ( aequalitas  rei adrem ). Penegakan hukum juga wajib didasari adanya keadilan, kesesuaian  sanksi  terhadap  perbuatan  hukum  serta kebermanfaatan untuk masyarakat. Thomas Aquinas menegaskan  bahwasanya  di  tempat  lainnya  terdapat  korelasi antara  keseluruhan  atas  setiap  bagiannya  yang  juga menghubungkan  hubungan  keteraturan  dari  suatu  hal  yang merupakan kepemilikan komunitas dan hubungannya terhadap masing-masing  orang.  Hubungan  tersebut  diatur  berdasarkan keadilan  distributif  untuk  membagikan  hak  umum  dengan proporsional. 16
14 Anwar Mashuril, Menelaah Keadilan Dalam Kebijakan Penanggulangan Ilegal Fishing di Indonesia: Persepektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas , Jurnal, 2020, Vol. 27, No. 2, Hal. 4
15 Drs. El Faisal Emil, M.Si, 2020, Filsaf Hukum , Palembang, Bening Media , Hal 22 16 Anwar Mashuril, Menelaah Keadilan Dalam Kebijakan Penanggulangan Ilegal Fishing di Indonesia: Persepektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas , Jurnal, 2020, Vol. 27, No. 2, Hal. 130
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1376 – 1384   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6516
b) Keadilan Komutatif ( Justitia Commutative )
Keadilan  komutatif  disebut  juga  sebagai  keadilan kebersamaan,  tidak  memandang  posisi  atau  derajat  kehidupan bermasyarakat 17 dengan  mempersamakan  antara  prestasi dengan kontraprestasi. 18 Pada hakekatnya bentuk dari Keadilan komutatif  adalah  hubungan  primer  atau  seseorang  di  dalam komunalnya serta hubungan yang mengatur interpersonal dalam konsep  keadilan  komutatif  ini  bertujuan  memberikan  setiap orang secara sama banyaknya atau mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif dengan tidak memandang jasa, gender, posisi, status dan tidak menghendaki adanya perlakuan khusus. 19 c) Keadilan Vindikatif ( Justitia Vindivative )
Konsep  keadilan  yang  berorientasi  untuk  memberikan sanksi  setimpal  berdasarkan  tindakan  yang  dilakukan 20 ,  dalam hal  memberikan  sanksi  maupun  ganti  rugi  terhadap  perbuatan pidana.  Seseorang  dinilai  adil  jika  dihukum  berdasarkan hukuman yang sudah dilakukannya 21 .

## KESIMPULAN DAN SARAN
Filsafat  hukum  memberikan  perspektif  bahwa  keadilan  diwujudkan  dalam hukum. Filsafat hukum berupaya memecahkan persoalan dan menciptakan hukum yang lebih sempurna membawa seseorang pada hal yang dimaksud mengenai hukum tersebut  dengan  sebenar-benarnya  dan  sedalam-dalamnya,  serta  membuktikan bahwa hukum mampu menyolusikan persoalan yang berkembang dalam masyarakat. Ditinjau  dari  banyaknya  hukum  yang  berlaku  secara  umum,  maka  penulis  sengaja memilih  penalaran  hukum  yang  dapat  mewujudkan  tujuan  untuk  menghasilkan penalaran hukum yang dapat mewujudkan tujuan hukum dalam aspek ontologis dan aspek  epistemologi,  perlu  diperhatikan  dengan  seksama  tiga  hal  utama  yang dikemukakan  oleh  Gustav  Randbuch,  yaitu:  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan hukum.  Dalam  konsep  keadilan  penulis  mengambil  beberapa  perspektif  dari  para pemikir filsafat yakni, Plato, John Rawls, dan Thomas Aquinas.
Keadilan menurut John Rawls sebagai fairness yang berarti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki kemampuan dan bakat yang lebih baik berhak atas manfaat sosial yang lebih banyak. Akan tetapi juga harus bisa memberikan kesempatan yang sama bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya, sedangkan  konsep  keadilan  menurut  Thomas  Aquinas  lebih  menekankan  pada kesetaraan atau persamaan. Dikatakan adil apabila seseorang memperoleh hak dan
17 Ibid , 130 18 Drs. El Faisal Emil, M.Si, 2020, Filsaf Hukum , Palembang, Bening Media, Hal 22
19 Anwar Mashuril, Menelaah Keadilan Dalam Kebijakan Penanggulangan Ilegal Fishing di Indonesia: Persepektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas , Jurnal, 2020, Vol. 27, No. 2, Hal. 131
20 Drs. El Faisal Emil, M.Si, 2020, Filsaf Hukum , Palembang, Bening Media, Hal 22
21 Ibid , Hal 22
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1376 – 1384   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6516
kewajibannya  menurut  suatu  kesamaan  yang  proporsional.  Dari  beberapa  konsep keadilan  yang  dikemukakan  oleh  beberapa  tokoh  ini  penulis  lebih  sepakat  dengan keadilan  yang  dikemukakan  oleh  Plato  yang  menganggap  sebuah  keadilan  itu  bisa dicapai  apabila  suatu  perbuatan  mampu  memberikan  perlakukan  yang  seimbang antara hak dan kewajibannya, dan mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan. Dari hasil pemahaman yang dikemukakan oleh Plato, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan apa yang menjadi kepentingan bersama, akan lebih mudah dicapai apabila masyarakat dapat ditata menurut makna dari keadilan itu sendiri, dalam konteks ini keadilan menuntut kepada  semua  orang  diperlakukan  sama  dengan  capaian  dapat  terwujudnya  nilai- nilai keadilan yang seimbang antara tujuan pribadi dengan tujuan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Beniharmoni,  Harefa,  2016,  “Kebenaran  Hukum  Perspektif  Filsafat  Hukum”, Jurnal Yogyakarta , Vol. 2 No. 1
Cikal , Yuanita  Alifa,  2022,  “Menelaah  Konsep  Keadilan  Hukum  Teori  John  Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri”, Jurnal University Of Jember , Vol 3, Issue 2.
Emil, El Faisal,  2020, Filsaf Hukum , Palembang: Bening Media
Frans, Limahelu, 2020, Eksistensi, Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum , Jakarta: Kencana.
Handayani,  2018,  “Peranan  Filsafat  Hukum  Dalam  Mewujudkan  Keadilan”, Jurnal Muara Sosial Humaniora Dan Seni , , Vol. 2
Ismi, Nurhayati, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato”, Jurnal Nusantara
Mashuril, Anwar, 2020, “Menelaah Keadilan Dalam Kebijakan Penanggulangan Ilegal Fishing  di  Indonesia:  Perspektif  Konsep  Keadilan  Thomas  Aquinas”, Jurnal Justisia Vol. 27 No. 2.
Muhammad , Helmi, “Konsep  Keadilan  Dalam  Filsafat  Hukum  Dan  Filsafat  Hukum Islam”, Jurnal Pemikiran Hukum , Vol. XIV
Muhammad, Taufik, 2013, “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan”, Jornal Studi Islam , Vol 19, No. 1.
Oktaviani,  Samosir,  2020,  “Tujuan  Hukum  Dan  Fungsi  Hukum  Dalam  Perspektif Filsafat Hukum”, Vol. 1.
Totok, Sugiarto, “Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum”, Jurnal Vol. 02.