## PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DENGAN BERLAKUNYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Licensing Use Foreign Labor on Applying ASEAN Economic Community
May Yanti Budiarti
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung email: mayyanti79@gmail.com

## Abstract
In  early  2016  the  ASEAN  countries  have  officially  implement  the commitments  which  named  the  Asean  Economic  Community  (AEC).  The spirit  of  the  stretcher  is  the  spirit  of  ASEAN  economic  integration.  In  the MEA of skilled labor in the region is given the freedom to work anywhere in the  ASEAN  region.  However,  each  country  still  has  licensing  restrictions. Law No. 13 of 2003 be the main pillars that govern the licensing of foreign workers,  especially  in  Chapter  VIII  started  to  subsection  42  through subsection  49.  That  should  be  of  concern  is  subsection  45  paragraph  (1a) requires  manpower  Indonesian  citizen  who  becomes  the  companion  of foreign. The presence of foreign workers in the MEA era is no longer in the context of knowledge transfer and technology transfer, but TKA comes with the spirit of ASEAN economic integration. Or in other words the freedom to work  wherever  the  foreign  workers  want  to  work.  Employers  of  foreign workers required to implement the education and training for workers who become  facilitators  TKA.  But  employers  are  reluctant.  Because,  there  are loopholes  in  our  licensing  that  would  allow  foreign  workers  to  work continuously  in  Indonesia.  By  regulation,  of  course,  the  implementation  of the MEA are now in violation of the contents of Law 13/2003 on Manpower. Another  major  problem  associated  MEA  is  the  readiness  of  Indonesian Labor competence and the availability of jobs for Indonesian workers.
Keywords: Foreign Workers, AEC, Economic Integration
Volume  10  Issue  3,  July-September  2016:  pp.  413-. Copyright  ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.

## Abstrak
Di  awal  Tahun  2016  Negara-negara  ASEAN  sudah  resmi  melaksanakan komitmen  bersama  yang  bernama  Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA). Semangat  yang  di  usung  adalah  semangat  integrasi  ekonomi  ASEAN.  Di dalam  MEA  tenaga  kerja  terampil  yang  ada  di  kawasan  ini  di  berikan kebebasan untuk berkerja di mana saja di kawasan ASEAN. Namun masing- masing negara tetap memiliki batasan perizinan. UU Nomor 13 Tahun 2003 menjadi  pilar  utama  yang  mengatur  perizinan  TKA  terutama  di  Bab  VIII mulai  Pasal  42  sampai  dengan  Pasal  49.  Yang  harus  menjadi  perhatian adalah  Pasal  45  ayat  (1a)  yang  mewajibkan  adanya  tenaga  kerja  warga negara Indonesia yang menjadi pendamping. Kehadiran TKA di era MEA ini tidak  lagi  dalam  konteks  alih  pengetahuan  ( transfer  of knowledge )  dan  alih tehnologi  ( transfer  of  technology ),  tetapi  TKA  hadir  dengan  dengan semangat  integrasi  ekonomi  ASEAN.  Atau  dengan  kata  lain  kebebasan bekerja  dimanapun  TKA  tersebut  ingin  bekerja.  Pengusaha  pengguna  TKA wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi TKI yang menjadi tenaga pendamping TKA. Namun pengusaha seringkali enggan. Pasalnya, ada celah dalam  perizinan  kita  yang  menungkinkan  TKA  bisa  bekerja  terus  di Indonesia.  Secara  regulasi,  tentunya  pelaksanaan  MEA  saat  ini  sudah melanggar  isi  UU  13/2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Masalah  utama  lain terkait  MEA  adalah  kesiapan  kompetensi  Tenaga  Kerja  Indonesia  dan ketersediaan lapangan kerja buat pekerja Indonesia.
Kata Kunci: TKA, MEA, integrasi ekonomi

## A. Pendahuluan
Di  tinjau  dari  segi  filosofis,  negara  sebagai  organisasi  mempunyai tujuan  dan  tujuan  ini  juga  harus  mempunyai  kekuatan.  Memperhatikan Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 secara jelas dinyatakan bahwa negera ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal  ini  juga  menjadi  tujuan  dirumuskannya  peundang-undangan  perizinan TKA  yang  bertujuan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.  Untuk  mewujudkan  tujuan  negara  tersebut  negara  sebagai pemegang  mandat  dari  rakyat  bertanggungjawab  menyelenggarakan perizinan TKA dan mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia.
Secara  sosiologis,  terdapat  fakta  yang  terjadi  di  sektor  ketenaga kerjaan,  yaitu  adanya  tiga  permasalahan  utama  yang  dapat  mempengaruhi daya saing tenaga kerja, yaitu :
1. Persoalan kesempatan kerja yang terbatas.
2. Rendahnya kualitas angkatan kerja.
3. Masih tingginya tingkat pengangguran.
Fakta-fakta  di  atas,  jelas  harus  ada  upaya  untuk  selalu  menjaga kondisi ketenagakerjaan yang kondusif di Indonesia. Jangan sampai undang- undang  perizinan  TKA  merugikan  bahkan  menyingkirkan  TKI.  Dari  sisi yuridis,  adanya  berbagai  persoalan  ketenagakerjaan  ditambah  dengan bergabungnya  Indonesia  ke  dalam  Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA), permasalahan perizinan TKA harus di perhatikan dengan serius.
Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  adalah  integrasi  ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara ASEAN. MEA memiliki pola mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem  perdagangan  bebas  atau free  trade antara  negara-negara  anggota ASEAN.  Penggunaan  TKA  tidak  lain  dimaksudkan  untuk  meningkatkan kemampuan  dan  pengetahuan  sumber  daya  manusia  dalam  negeri,  dalam jangka  waktu  tertentu,  diharapkan  TKA  dapat  alih  teknologi  khususnya transfer of knowledge dan telah dikuasai atau sekurang-kurangnya dipahami dengan baik oleh tenaga kerja dalam negeri.

## B. Pembahasan
Agar  pengendalian  TKA  berjalan  sesuai  dengan  tujuan  negara,  yaitu mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dan juga agar selalu terjaga  kondisi  ketenagakerjaan  yang  kondusif  di  dalam  negeri,  maka perizinan dalam pengandalian TKA harus memiliki 5 (lima) fungsi, yaitu:
1. Mengarahkan aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan oleh TKA.
2. Negara  mencegah  dampak  negatif  kehadiran  TKA  terhadap  lingkungan sosial
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu.
4. Hendak membagi yang sedikit.
5. Mengarahkan  dengan  menyeleksi  orang-orang  dan  aktivitas,  yang  harus memenuhi syarat tertentu
Berangkat  dari  pembatasan  penggunaan  TKA  di  Indonesia  guna melakukan alih pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kemampuan dan  pengetahuan  sumber  daya  manusia  dalam  negeri  (TKI)  serta pendayagunaan  TKI  secara  optimal,  berdasarkan  UU  13/2003  dibagi menjadi  3 (tiga)  cara  pembatasan.  Sebagaimana  diatur  pada  Bab VIII  pasal 42  hingga  49  UU  13/2003,  ketentuan  mengenai  pembatasan  penggunaan TKA terdiri dari 3 (tiga) kaedah hukum yang bersifat menyuruh atau suruhan ( gebod ),  bersifat  melarang  atau  larangan  ( verbod), dan  bersifat memperbolehkan atau kebolehan ( mogen ). 1
1 Macam kaedah hukum jika ditinjau dari isinya. Jika dilihat dari sifat,  maka kaedah hukum dapat bersifat imperatif atau memaksa dan secara a priori wajib ditaati, dan fakultatif yang sifatnya tambahan atau tidak secara a priori wajib itaati (kebolehan). Purbacaraka, Purnadi
Pemberi kerja juga diwajibkan untuk memiliki RPTKA yang sifatnya melekat  dengan  izin  mempekerjakan  TKA  tersebut,  yaitu  sebagai  syarat dikeluarkannya  IMTA. 2 Adapun  sasaran  pemberian  IMTA  pada  UU  13 Tahun  2003  adalah  perlindungan  TKI  melalui  pengendalian  penggunaan TKA  sesuai  dengan  kebutuhan  sehingga  dalam  mempekerjakan  TKA  perlu dipertimbangkan  secara  teliti  dan  mendalam  menyangkut  2  (dua)  aspek, yaitu: 3 Aspek manfaat ( prosperity ); dan Aspek keamanan (security ). Terdapat  empat  hal  yang  akan  menjadi  fokus  MEA  pada  tahun  2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan  pasar  dan  basis  produksi.  Dengan  terciptanya  kesatuan  pasar  dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.
Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi  yang  tinggi,  yang  memerlukan  suatu  kebijakan  yang  meliputi competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation,  dan  E-Commerce .  Dengan  demikian,  dapat  tercipta  iklim persaingan  yang  adil;  terdapat  perlindungan  berupa  sistem  jaringan  dari agen-agen  perlindungan  konsumen;  mencegah  terjadinya  pelanggaran  hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan  sistem Double  Taxation ,  dan;  meningkatkan  perdagangan dengan media elektronik berbasis online 4 .
Ketiga,  MEA  pun  akan  dijadikan  sebagai  kawasan  yang  memiliki perkembangan  ekonomi  yang  merata,  dengan  memprioritaskan  pada  Usaha Kecil  Menengah  (UKM).  Kemampuan  daya  saing  dan  dinamisme  UKM akan  ditingkatkan  dengan  memfasilitasi  akses  mereka  terhadap  informasi terkini,  kondisi  pasar,  pengembangan  sumber  daya  manusia  dalam  hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi.
Keempat,  MEA  akan  diintegrasikan  secara  penuh  terhadap perekonomian  global.  Dengan  dengan  membangun  sebuah  sistem  untuk
dan Soekanto, Soerjono. (1993) Perihal Kaedah Hukum , cet. 6. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, p. 34-38.
2 Lihat Pasal 43 UU 13/2003 jo. Pasal 3 ayat (1) Kepmenakertrans No. 173/Men/2000, Pasal 4 ayat  (1)  huruf  a  Kepmenakertrans  No.  20/Men/III/2004,  Pasal  2  ayat  (1)  huruf  a Permankertrans  No.  Per-15/Men/IV/2006,  Pasal  3  ayat  (2)  Permenakertrans  No. Per.02/Men/III/2008.
3 Departemen  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia.  (2003). Pemahaman Pasal-Pasal  Utama  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  (UU  No.  13/2003) .  Jakarta:
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, p. 13.
4 Peluang,  Tantangan,  Dan  Risiko  Bagi  Indonesia  Dengan  Adanya  Masyarakat  Ekonomi Asean ,  http://crmsindonesia.org/knowledge/crms-articles/ peluang-tantangan-dan-risiko-ba gi-indonesia-dengan-adanya-masyarakat-ekonomi , (diakses pada tanggal 21/10/2016).
meningkatkan  koordinasi  terhadap  negara-negara  anggota.  Selain  itu,  akan ditingkatkan  partisipasi  negara-negara  di  kawasan  Asia  Tenggara  pada jaringan  pasokan  global  melalui  pengembangkan  paket  bantuan  teknis kepada  negara-negara  Anggota  ASEAN  yang  kurang  berkembang.  Hal tersebut  dilakukan  untuk  meningkatkan  kemampuan  industri  dan produktivitas  sehingga  tidak  hanya  terjadi  peningkatkan  partisipasi  mereka pada  skala  regional  namun  juga  memunculkan  inisiatif  untuk  terintegrasi secara global.
Para pengusaha di Indonesia di khawatirkan akan cenderung merekrut TKA  dibandingkan  pekerja  Indonesia.  Selain  masalah  kompetensi,  para pengusaha akan lebih suka merekrut TKA karena TKA, sesuai Pasal 42 ayat (4) UU 13/2003, dipekerjakan di Indonesia dengan jangka waktu tertentu. Ini artinya  tidak  ada  TKA  yang  menjadi  pekerja  tetap,  yang  bila  di-PHK  akan memperselisihkannya  ke  Pengadilan  Hubungan  Industrial  (PHI)  dan Mahkamah Agung (MA).
Karena  TKA  dipekerjakan  dengan  jangka  waktu  tertentu  maka  TKA akan lebih mudah di-PHK karena alasan habis masa kerjanya. Dibandingkan dengan  pekerja  Indonesia  yang  bisa  dikontrak  tetapi  dalam  batas  waktu tertentu  dan  pekerjaan  tertentu  seperti  diamanatkan  Pasal  59  UU  13/2003, dan bila pengusaha melanggar pasal tersebut maka pekerja tersebut otomatis menjadi  pekerja  tetap,  maka  pengusaha  akan  lebih  senang  merekrut  TKA dibandingkan pekerja Indonesia.

## C. Penutup

## 1. Simpulan
Fungsi  izin  dalam  pengendalian  TKA  adalah  mengarahkan  aktivitas- aktivitas  yang  dapat  dilakukan  oleh  TKA,  yaitu  pembatasan  penggunaan TKA  pada  jabatan  tertentu,  pembatasan  hanya  pada  pekerjaan  tertentu  dan juga  pembatasan  masa  kerja,  mencegah  dampak  negatif  kehadiran  TKA terhadap  lingkungan  sosial  dalam  hal  ini  budaya  asing  yang  dibawa  oleh TKA, melindungi TKI dalam penekanan sebagai agen transfer of knowledge dan transfer  of  technologi ,  tidak  mempersempit  lapangan  kerja  bagi  TKI, memperketat  persyaratan  masuknya  TKA,  dan  meningkatkan  daya  saing TKI hingga dapat mempunyai kualitas atau keahlian yang sebanding dengan TKA.  Dari  ke  lima  fungsi  tersebut  belum  ada  satupun  yang  bisa  berjalan dengan baik karena masih terdapat banyak kekurangan yang harus di benahi oleh semua pihak yang terkait. Apalagi dengan semakin majunya teknologi, pengunaan  TKA  tidak  membutuhkan  kehadirkan  secara  fisik.  Pekerjaan tertentu sudah bisa menggunakan internet, baik untuk instruksi maupun hasil dari  pekerjaannya.  Hal  ini  membuat  semakin  sulit  untuk  mengawasi penggunaan TKA.

## 2. Saran
Berikut  adalah  beberapa  saran  kepada  pemerintah  yang  terkait  agar perizinan TKA tetap bisa bermanfaat bagi negara dengan tetap memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi TKI a. Semangat  kebebasan  tenaga  kerja  yang  di  usung  oleh  MEA  dalam pelaksanaannya  di  dalam  negeri  harus  tetap  memperhatikan  amanat perundang-undangan, yaitu alih pengetahuan ( transfer of knowledge ) dan alih  tehnologi  ( transfer  of  technology ).  Jangan  sampai  MEA  tidak memberdayakan tenaga kerja lokal yang ada, diperlukan peraturan khusus untuk mengatur penggunaan TKA dengan berlakunya MEA.
b. UU  13/2003  masih  membuka  peluang  bagi  pemberi  kerja  untuk  dapat terus  menggunakan  TKA  tanpa  berbatas  waktu.  Celah  tersebut  adalah Pasal 59 UU 13/2003. Pengusaha tinggal melanggar pasal tersebut maka, otomatis  TKA  menjadi  pekerja  tetap.  Untuk  perlindungan  tenaga  lokal, maka pasal ini perlu di amandemen.
c. Di  era  MEA  seperti  saat  ini,  harusnya  pemerintah  tidak  hanya  fokus kepada  membangun  infrastrukturnya  saja.  Namun  lebih  kepada  jumlah dan  kualitas  kompetensi  pekerja  Indonesia  yang  telah  sesuai  dengan standar yang ditetapkan MEA.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Departemen  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia.  (2003).
Pemahaman  Pasal-Pasal  Utama  Undang-Undang  Ketenagakerjaan (UU  No.  13/2003) ,  Jakarta:  Departemen  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Republik Indonesia. Purbacaraka,  Purnadi  dan  Soekanto,  Soerjono.  (1993). Perihal  Kaedah Hukum . Cet. 6. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

## B. Sumber Lain
Undang-Undang  No.  3  Tahun  1958  tentang  Penempatan  Tenaga  Kerja
Asing.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang  No.  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial. http://crmsindonesia.org/knowledge/crms-articles/ peluang-tantangan-dan- risiko-bagi-indonesia-dengan-adanya-masyarakat-ekonomi ,  (diakses 21 Oktober 2016).