## ANALISA KONTRIBUSI PROGRAM KAMPUNG KB DALAM UPAYA
PENINGKATAN PROGRAM KKBPK DI KAB. JOMBANG,

## PROVINSI JAWA TIMUR
Analysis Of Contribution Of KB Kampung Program In Efforts To Improve the KKBPK Program In Jombang, East Java Province
Agus Raikhani 1 , Novy Setia Yunas 2 , Linda Ratnasari 3 , Iswari Hariastuti 4
1,2,3 Universitas Darul „Ulum Jombang E-mail: agusraikhani@gmail.com
4 Peneliti BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur E-mail: iswarihariastuti@yahoo.com

## ABSTRAK
Arah  pembangunan  dewasa  ini  tentunya  tidak  semata  mengarah  pada  pembangunan  fisik  semata, melainkan  lebih dari  itu pembangunan  manusia secara  menyeluruh. Mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, perkembangan  teknologi,  peningkatan  akses  kesehatan,  peningkatan  dalam  infrastruktur  yang  tersedia  dan peningkatan  dalam  pendapatan  serta  kemakmuran  masyarakat.  Sesuai  dengan  amanat  UU  52/2009,  maka salah satu wujud konkrit dalam pembangunan manusia adalah melalui Pembentukan Kampung KB. Program kampung  KB  merupakan  salah  satu  program  pemerintah  dalam  agenda  prioritas  pembangunan  Nawacita sebagai  bagian  dari  penguatan  program  KKBPK.  Tulisan  ini  akan  menjelaskan  kontribusi  Kampung  KB sejak  dicanangkan  tahun  2016  di  Kabupaten  Jombang  dalam  upaya  peningkatan  program  KKBPK  yang didalamnya  terdapat  beberapa  indikator  antara  lain  peningkatan  jumlah  akseptor  KB  baru,  terlayaninya kesehatan ibu hamil dan menyusui, remaja aktif dalam kegiatan BKR dan PIK, penurunan angka buta aksara, meningkatnya partisipasi keluarga pra sejahtera dan  KS-1 dalam  program  UPPKS. Metode yang digunakan melalui  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  metode  eksplorasi  pada  3  wilayah  Kampung  KB  yang tersebar  di  Kabupaten  Jombang.  Hasilnya,  secara  umum  keberadaan  Kampung  KB  berkontribusi  secara signifikan  pada  penguatan  program  KKBPK,  namun  kontribusi  tersebut  dirasa  belum  maksimal  mengingat masih  kuatnya  ego  sektoral  diantara  stakeholder  terkait  program  maupun  anggaran,  sehingga  dibutuhkan political  will dan  model  sinergitas  antar  stakeholder  yang  ada  tersebut.  Selain  itu,  perencanaan  yang partisipatif  dari  masyarakat  dan  pemberdayaan  potensi  yang  ada  menjadi  salah  satu  kunci  keberhasilan program Kampung KB.
Kata Kunci : pembangunan, keluarga, kependudukan, kampung kb

## ABSTRACT
The development is certainly not merely directed at physical development, but more than that of human  development  as  a  whole.  Starting  from  the  aspects  of  economics,  education,  technological development, increasing access to health, improvements in available infrastructure and an increase in income and prosperity. In accordance with the mandate of Law 52/2009, then one of the concrete manifestations in human  development  is  through  the  Establishment  of Kampung  KB . Kampung  KB program  is  one  of  the government's  programs  in  the  Nawacita  development  priority  agenda  as  part  of  strengthening  the  KKBPK program. This paper will explain the contribution of Kampung KB since it was launched in 2016 in Jombang Regency in an effort to improve KKBPK programs in which there are several indicators including increasing the number of new KB acceptors, serving the health of pregnant and lactating mothers, active adolescents in BKR  and  PIK-R  activities,  decreasing  blind  numbers  characters,  increased  participation  of  pre-prosperous families  and  KS-1  in  the  UPPKS  program.  The  method  used  is  a  qualitative  descriptive  approach  with exploration  methods  in  3  areas  of Kampung  KB scattered  in  Jombang  Regency.  As  a  result,  in  general  the existence  of Kampung  KB contributed  significantly  to  the  strengthening  of  the  KKBPK  program,  but  the contribution  was  deemed  not  optimal  given  the  still  strong  sectoral  ego  among  stakeholders  related  to  the program and budget, so that political will and synergy models among existing stakeholders were needed. In addition, participatory planning from the community and empowerment of existing potentials are one of the keys to the success of the Kampung KB program.
Keyword : Development, Family, Population, Kampung KB

## PENDAHULUAN
Pembangunan menjadi kunci menuju kesejahteraan masyarakat. Pemerintah  dituntut  untuk  bisa  mempercepat pembangunan
demi kesejahteraan masyarakatnya  (Yunita,  2016).  Pemerintah sebagai  regulator  dan  eksekutor  kebijakan bertanggungjawab penuh untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  menjunjung  tinggi keinginan rakyat, melaksanakan pembangunan  berkelanjutan,  dan  berkeadilan sosial,  menjalankan  aspek-aspek  fungsional dari pemerintahan secara efisien dan efektif.
Penduduk  merupakan  modal  dasar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang baik hanya akan  bisa  diwujudkan  oleh  penduduk  yang berkualitas  baik,  yang  tentu  tergantung  pada besar  jumlah  penduduk.  Jumlah  penduduk yang  besar  dengan  laju  pertumbuhan  yang cepat  serta  kualitas  rendah  tentu  mempersulit tercapainya tujuan pembangunan dan menimbulkan  masalah  peningkatan  jumlah penduduk.  Permasalahan  peningkatan  jumlah penduduk  merupakan  permasalahan  penting yang dialami oleh banyak Negara berkembang,  termasuk  Indonesia.  Besarnya jumlah  dan  laju  pertumbuhan  penduduk  yang tidak  diimbangi  dengan  kondisi  kesejahteraan yang baik masih menjadi permasalahan pokok di Indonesia (Zultha, 2017). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sensus penduduk tahun  2010,  menunjukan  bahwa  jumlah penduduk  di  Indonesia  telah  mencapai 255.461.700  jiwa  dengan  jumlah  laki-laki sebanyak  128.648.542  jiwa  dan  jumlah perempuan sebanyak 126.813.158 jiwa. Jumlah  penduduk  di  Indonesia  masih  akan terus meningkat setiap tahunnya (BPS, 2010).
Menyikapi  permasalahan  peningkatan jumlah  penduduk,  pemerintah  Indonesia kemudian fokus menjalankan program Keluarga  Berencana  (KB).  Program  KB  di Indonesia  dimulai  sejak  masa  Orde  Baru (1971)  dan  pernah  terbukti  mampu  menekan laju  pertumbuhan  penduduk  di  Indonesia. Berdasarkan BPS, laju pertumbuhan penduduk  pada  tahun  1971-1980  adalah 2,31%.  Jika  dilihat  dalam  sepuluh  tahun berikutnya,  angka  ini  mengalami  penurunan yang  cukup  signifikan,  yakni  sebesar  1,47% pada  tahun  (1990-2000).  Jumlah  penduduk
Indonesia  pada  tahun  2010  kurang  lebih mencapai  237.556.363  jiwa  dengan  laju pertumbuhan  penduduk  mencapai  1,49%. Artinya, ada penambahan sekitar 3,5 hingga 4 juta penduduk setiap tahun. Dengan pertumbuhan  sebesar  ini,  jumlah  penduduk Indonesia  diakhir  tahun  2015  diperkirakan akan  menyentuh  250  juta  jiwa.  Akan  tetapi, dalam sepuluh tahun terakhir (2000-2010) laju pertumbuhan  penduduk  Indonesia  kembali naik  dan  ini  tentu  menjadi  perhatian  penting bagi  pemerintah  agar  lebih  serius  dalam menjalankan  program  KB  (BKKBN,  2014). Khusus  di  Provinsi  Jawa  Timur,  selama  tiga dasawarsa  terakhir  ini  jumlah  penduduk  Jawa Timur  terus  meningkat  pesat  meski  laju pertumbuhan penduduk menunjukkan kecenderungan menurun. Data Sensus
Penduduk  tahun  2000  dari  Badan  Pusat Statistik (BPS, 2000) sebesar 34.765.998 jiwa, terjadi  kenaikan  dalam  sepuluh  tahun  hasil Sensus penduduk tahun 2010 sebesar 37.476.011  jiwa  (BPS,2010).  Data  hasil sensus  menunjukkan  setiap  sepuluh  tahun terjadi kenaikan kurang lebih 3 juta jiwa. Jika dihitung  sejak  tahun  1961  terjadi  kenaikan kurang lebih 16 juta (BPS, 2010).
Jumlah  penduduk  Indonesia  saat  ini melaju  dengan  cepat  dan  mengakibatkan angka pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi.  Pada  dasarnya  hasil  dari  program  KB berguna untuk pembangunan dan perkembangan  masyarakat  Indonesia  itu sendiri.  Upaya  untuk  terus  memaksimalkan pelaksanaan  program  KB  tentu  menjadi pilihan  mutlak  bagi  pemerintah  saat  ini. Pelaksanaan program KB Nasional dimandatkan  kepada  Badan  Kependudukan Keluarga  Berencana  Nasional  sebagai  sebuah lembaga non kementerian. BKKBN merupakan  lembaga  resmi  pelaksana  teknis program yang pelaksana kegiatannya terstruktur  secara  hierarkis  dan  terkoordinasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota,  hingga  Petugas  Lapangan Keluarga  Berencana  (PLKB)  yang  berada  di kecamatan dan kelurahan/desa (Zultha, 2017).
Sesuai Undang-undang nomor 52 tahun 2009  tentang  perkembangan  kependudukan dan  pembangunan  keluarga  sebagai  dasar pelaksanaan program Kependudukan
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga atau yang disingkat dengan KKBPK
(BKKBN,2016).  Salah  satu  pengejawantahan Undang-  undang  tersebut  khususnya  dalam pembangunan  keluarga  melalui  Pembentukan Kampung  KB  yang  merupakan  penguatan program  Kependudukan  Keluarga  Berencana dan  Pembangunan  Keluarga  (KKBPK)  yang dilakukan  dengan  menyusun  kegiatan  dengan memperkuat  pencapaian  target/sasaran  secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Pembentukan Kampung KB diharapkan menjadi  salah  satu  inovasi  strategis  untuk dapat mengimplementasikan kegiatan- kegiatan  prioritas  program  KKBPK  secara utuh  di  lini  lapangan  dalam  mewujudkan Agenda  Prioritas  5  (lima)  dari  9  agenda prioritas  pemerintahan  periode  2015  –  2019 yakni “Meningkatkan Kualitas
Hidup Manusia  Indonesia”  melalui  Pembangunan Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana. Apalagi  BKKBN  sendiri  telah  menyusun Renstra 2015 – 2019 dengan 6 (enam) sasaran strategis  yang  telah  ditetapkan,  yaitu:  (1) menurunkan  rata-rata  Laju  Pertumbuhan Penduduk  (LPP)  dari  1,38%  per  tahun  pada tahun 2015 menjadi 1,21% per tahun di tahun 2019,  (2)  menurunnya  Total  Fertility  Rate (TFR)  dari  2,37  per  Wanita  Usia  Subur (WUS)  di  tahun  2015  menjadi  2,28  di  tahun 2019, (3) meningkatnya Contraceptiive Prevalence  Rate  (CPR)  semua  metode  dari 65,2%  dari  tatal  Pasangan  Usia  Subur  (PUS) di tahun 2015 menjadi 66% di tahun 2019, (4) menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani/unmet  need  dari  10,6%  di  tahun 2015  menjadi  9,91%  di  tahun  2019,  (5) menurunnya  Age  Spesific  Fertility  Rate (ASFR)  dari  46  per  1000  perempuan kelompok  umur  15  –  19  tahun  di  tahun  2015 menjadi  28  per  100  perempuan  pada kelompok umur yang sama di tahun 2019, (6) menurunnnya  persentase  kehamilan  yang tidak diinginkan dari WUS dari 7,1% di tahun 2015  menjadi  6,6%  di  tahun  2019  (BKKBN, 2015).
Dalam  pelaksanaanya,  Kampung  KB memerlukan  dukungan  seluruh  perangkat pemerintah dan lebih lebih pihak swasta untuk bekerja  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kondisi wilayah  setempat,  serta  dilaksanakan  di tingkat  pemerintah  terendah  setingkat  RT (BKKBN,  2017).  Program  kampung  KB merupakan salah satu dari realisasi pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas
hidup  masyarakat  sesuai  dengan  indikator pencapaian  program  Kependudukan  Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Keberhasilan program
Kependudukan  Keluarga  Berencana  dan Pembangunan  Keluarga  (KKBPK)  ini  dapat dilihat  dari  3  aspek:  pertama,  dari  aspek pengendalian  kuantitas  penduduk,  kedua,  dari aspek  peningkatan  kualitas  penduduk  yang dalam  hal  ini  diukur  dengan  peningkatan ketahanan  dan  kesejahteraan  keluarganya. Peningkatan  ketahanan  dan  kesejahteraan keluarga  dapat  ditelusur  melalui  berbagi indikator  yang  merupakan  pencerminan  dari pelaksanaan  8  fungsi  keluarga  sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan  dan  Pembangunan  Keluarga,
Keluarga  Berencana  dan  Sistem  Informasi Keluarga. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut  disebutkan  bahwa  8  fungsi  keluarga meliputi:  (1)  fungsi  keagamaan,  (2)  fungsi sosial  budaya,  (3)  fungsi  cinta  kasih,  (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi  sosialisasi  dan  pendidikan,  (7)  fungsi ekonomi dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.  Indikator  tersebut  kemudian diejawantahkan  dalam  berbagai  capaian  yang diukur  dari  peningkatan  jumlah  KB    baru, terlayaninya kesehatan ibu hamil dan menyusui,  remaja  aktif  dalam  kegiatan  Bina Keluarga  Remaja  (BKR)  dan  Pusat  Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R),  perempuan  yang  buta  aksara, meningkatnya  partisipasi  pra  sejahtera  dan KS-1  keluarga  dalam  Usaha  Peningkatan Pendapatan  Keluarga  Sejahtera  (UPPKS) (BKKBN, 2017).
Penentuan Kampung KB tentunya tidak terlepas  dari  kriteria  yang  telah  dibuat  oleh BKKBN,  setidaknya  ada  beberapa  kriteria untuk menentukan layak atau tidaknya sebuah daerah  dijadikan  Kampung  KB  antara  lain; Jumlah  Keluarga  Pra  Sejahtera  dan  KS  1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1  tingkat  desa/kelurahan  di  mana  kampung tersebut  berada.  Serta  jumlah  peserta  KB  di bawah  rata-rata  pencapaian  peserta  KB tingkat  desa/kelurahan  dimana  kampung tersebut berlokasi. Sedangkan kriteria wilayah dalam  pembentukan  Kampung  KB  mencakup 10 kategori wilayah (dipilih salah satu), yaitu: 1.  Kumuh  2.  Pesisir  atau  Nelayan  3.  Daerah Aliran  Sungai  (DAS)  4.  Bantaran  Kereta  Api
5.  Kawasan  Miskin (termasuk  Miskin Perkotaan)  6.  Terpencil  7.  Perbatasan  8. Kawasan  Industri  9.  Kawasan  Wisata  10. Padat  Penduduk.  Untuk  kriteria  khusus pembentukan  Kampung  KB  meliputi  Kriteria data,  dimana  setiap  RT/RW  memiliki  Data dan  Peta  Keluarga  yang  bersumber  dari  hasil Pendataan  Keluarga,  data  Kependudukan  dan atau  pencacatan  sipil  yang  akurat,  serta kriteria kependudukan, dimana angka partisipasi  penduduk  usia  sekolah  rendah (BKKBN, 2015).
Tulisan  ini  nantinya  akan  menganalisa kontribusi  program  Kampung  KB  dalam upaya  peningkatan  Program  KKBPK  di Kabupaten  Jombang  Provinsi  Jawa  Timur. Mayoritas  Kampung  KB  di  Kabupaten Jombang  merupakan  daerah  terpencil,  berada di  sekitaran  hutan,  perekonomian  masyarakat banyak  bergantung  pada  sektor  pertanian maupun  perkebunan  serta  akses  pendidikan maupun  kesehatan  rendah.  Terdapat  3  lokasi Kampung  KB  yang  menjadi  lokus  dalam penelitian  ini  antara  lain  Dusun  Munggut, Desa  Cupak,  Kecamatan  Ngusikan;  Dusun Pulonasir,  Desa  Pulosari,  Kecamatan  Bareng dan  Dusun  Sumberpelas,  Desa  Plabuhan, Kecamatan Wonosalam.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan  metode  penelitian  studi eksploratif.  Untuk  memperoleh  data,  peneliti menggunakan  instrumen  berupa  wawancara mendalam  ( indepth  interview )  dan  observasi lapangan  serta  dianalisis  dengan  cara  non statistik sesuai dengan  sifat metode penelitian deskriptif  dimana  peneliti  akan  membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai  fakta  dari  Kampung  KB  di  3  Desa yakni  Dusun  Pulonasir,  Desa  Pulosari,  Kec. Bareng;  Dusun  Munggut,  Desa  Cupak,  Kec. Ngusikan;  dan  Dusun  Sumberpelas  Desa. Plabuhan,  Kec.  Plandaan.  Penentuan  lokasi tersebut  didasarkan  pada  lokasi  kampung  KB di  daerah  terpencil,  penduduk  pra  sejahtera cukup  tinggi,  tahun  pencanangan  2016  dan 2017  serta  akses  pendidikan  dan  kesehatan yang  minim.  Keberadaan  peneliti  di  tengah masyarakat Kampung KB tersebut, menjadikan peneliti memahami dan mendengar  langsung  percakapan  dan  cerita dari  masyarakat,  berbicara  dengan  mereka, melakukan wawancara, membaca pemberitaan
media,  serta  memverifikasi  data-  data  dan informasi pendahulu kepada stakeholder yang ada.  Untuk  mempermudah  melihat  hasil rangkuman, maka dibuat matriks. Dalam pola bentuk matriks tersebut dapat dilihat gambaran  seluruhnya  atas  bagian-bagian tertentu  dari  hasil  penelitian.  Atas  dasar  pola yang  tampak  pada  display  data,  ditarik kesimpulan  sehingga  data  yang  dikumpulkan memunyai makna, yang pada awalnya bersifat sangat  tentatif  atau  kabur.  Agar  kesimpulan lebih grounded maka  verifikasi  dilakukan sepanjang  penelitian.  Hal  ini  dimaksudkan untuk  menjamin  tingkat  kepercayaan  hasil penelitian,  sehingga  prosesnya  berlangsung sejalan dengan member check , triangulasi dan audit trail (Sugiyono, 2015: 21).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kontribusi  Program  Kampung  KB terhadap  Upaya  Peningkatan  Program KKBPK di Kabupaten Jombang
Berdasarkan  data  DPPKB  Kabupaten Jombang setidaknya hampir seluruh kecamatan  di  Kabupaten  Jombang  telah terdapat  Kampung  KB.  Namun  ada  beberapa desa  yang  menjadi  rintisan  Kampung  KB seperti Dusun Munggut, Desa Cupak, Kecamatan  Ngusikan  yang  diresmikan  pada tahun  2015.  Kecamatan  Ngusikan  merupakan kecamatan  pemekaran  dari  Kecamatan  Kudu berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Jombang  Nomor   15  Tahun  2000.  Sedangkan secara Geografis Kecamatan Ngusikan terletak  di  sebelah  utara  Sungai  Brantas  dan merupakan Kecamatan yang berbatasan langsung  dengan  Kabupaten  Mojokerto  dan Kabupaten  Lamongan.  Berdasarkan  peta  di bawah ini dapat kita ketahui bahwa Kecamatan  Ngusikan  yang  diberi  warna kuning  muda  merupakan  Kecamatan  yang letaknya  di  Timur  Laut  Kabupaten  Jombang. Kecamatan  Ngusikan  terletak  di  7°  22‟  15” LS s/d 7° 28‟ 49” LS dan 112° 16‟ 21” BT s/d 112°  21‟  56”  BT.  Kecamatan  Ngusikan memiliki  11  wilayah  desa  antara  lain  Desa Asem  Gede,  Kromong,  Cupak,  Mojodanu Ngampel, Manunggal, Sumbernongko, Ngusikan,  Kedung  Bogo,  Ketapang  Kuning, dan  Keboan.  Berdasarkan  jarak  dengan ibukota  kabupaten,  Kecamatan  Ngusikan merupakan  kecamatan  yang  terjauh  dengan jarak  tempuh  hingga  26  Km.  Jauhnya  pusat
kegiatan mengakibatkan Kecamatan Ngusikan cenderung  tertinggal  dalam  pembangunan fisik  maupun  sosial.  Beberapa  desa  yang terletak  di  bagian  utara  kecamatan  ngusikan cenderung tertinggal karena rendahnya aksesibilitas  sehingga  keterjangkauannya  pun rendah.
Desa  Cupak  adalah  salah  satu  desa yang  terletak  di  bagian  utara  Kecamatan Ngusikan.  Desa  cupak  berbatasan  dengan Desa  Asem  Gede  di  sebelah  utara,  Desa Kromong  di  sebelah  timur,  Desa  Made, Kecamatan Kudu di sebelah selatan dan Hutan di sebelah barat. Sebagian besar  wilayah desa cupak  merupakan  hutan  jati  dengan  relief perbukitan.  Secara  administratif  Desa  Cupak memiliki  dua  Dusun  yaitu  Dusun  Cupak  dan Dusun  Munggut.  Kedua  Dusun  terpisah  oleh hutan  dengan  jarak  sejauh  6  Km  dan  belum ada akses jalan memadai yang menghubungkan kedua dusun tersebut. Dusun Cupak  memiliki  4  RT  dan  Dusun  Munggut juga memiliki 4 RT.
Dusun  Munggut  merupakan  salah wilayah  di  Kabupaten  Jombang  yang  terletak di Desa Cupak Kecamatan Ngusikan. Munggut  merupakan  salah  satu  wilayah  di Jombang  yang  sulit  dijangkau.  Hal  ini dikarenakan  dusun  Munggut  berjarak  6  Km dari Pusat Kegiatan desa (Balai Desa), 10 Km dari  Ibu  Kota  Kecamatan  Ngusikan  dan  30 Km dari Ibu Kota Kabupaten Jombang. Selain itu infrastruktur jalan menuju Dusun Munggut juga  tidak  memadai.  Untuk  dapat  mencapai Dusun  Munggut  terdapat  dua  jalur  jalan  yang dapat  ditempuh,  jalur  pertama  melalui  rute Ngusikan-Cupak-Munggut  pada  rute  ini membutuhkan  jarak  tempuh  14  Km  dengan sebagian  besar  merupakan  jalan  batu.  Jalur kedua  bisa  melalui  Ngusikan-Made(Kudu)- Munggut,  apabila  melalui  jalur  ini  jarak tempuh  hanya  10  Km  dengan  jalan  tanah dengan  topografi  yang  cukup  curam  di beberapa  titik  sehingga  sangat  berbahaya untuk  dilewati  pada  saat  musim  penghujan. Dengan  melalui  dua  rute  tersebut  baik melewati  Desa  Cupak  maupun  Desa  Made belum  ada  kendaraan  umum  yang  mengakses Dusun Munggut.
Dusun Munggut memiliki luas wilayah  sebesar  5,18  Km2  namun  sebagian besar  merupakan  hutan.  Dusun  Munggut terletak  pada  ketinggian  kurang  dari  500  m tetapi  memiliki  kemiringan  lereng  2-15%.
Dengan kemiringan lereng tersebut serta jenis tanah  karst  menyebabkan  tanaman  jati mendominasi wilayah dusun munggut. Sebagian  besar  pola  penggunaan  lahan  di Dusun  Munggut  yaitu  wilayah  hutan  60%, Lahan  Pertanian  (tembakau,  tebu  dan  padi) 20%,  Pemukiman  warga  15%  serta  untuk fasilitas  umum  5%.  Bangunan  fasilitas  umum di  Dusun  Munggut  antara  lain  satu  Masjid, dua  Surau/Musholla,  satu  Sekolah  Dasar Negeri,  serta  bangunan  perumahan  guru  yang terbengkalai karena tidak dilanjutkan pembangunannya.
Balai  Dusun  dan  Polindes  belum terdapat  di  Dusun  Munggut,  sehingga  untuk mendapatkan  fasilitas  kesehatan  warga  harus menempuh  jarak  yang  cukup  jauh  ke  Cupak ataupun  Desa  Lain  yang  dekat  dengan  dusun munggut. Tenaga medis hanya ada satu bidan desa yang berdomisili di Desa Cupak. Dengan digiatkannya imunisasi, posyandu, pemberantasan  penyakit  menular,  UPGK, UKS,  GSI,  BKB  dan  sebagainya  Bidan  Desa harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mencapai  dusun  Munggut.  Fasilitas  dan sarana  prasarana  khususnya  bidang  kesehatan di  Dusun  Munggut  bisa  dikatakan  tidak memadai, hal ini dikarenakan masih terbatasnya  tenaga  personil  dan  prasarana yang ada.
Kondisi  jalan  di  Dusun  Munggut sudah berupa aspal cor dan paving, akan tetapi itu  hanya  sepanjang  wilayah  pemukiman  di Dusun  Munggut.  Jalan  menuju  Dusun Munggut yang ditempuh melalui Desa Cupak, dari  Ibu  Kota  Kecamatan  Ngusikan  sudah beraspal  namun  dalam  kondisi  rusak  sampai dengan  Dusun  Cupak,  akses  jalan  dari  Dusun Cupak  menuju  Dusun  Munggut  berupa  jalan batu.  Kondisi  jalan  menuju  Dusun  Munggut yang  ditempuh  melalui  Desa  Made  berupa jalan  tanah  sehingga  menjadi  sangat  rawan apabila  musim  hujan.  Setiap  rumah  di  Dusun Munggut sudah dapat menikmati aliran listrik dari  PLN.  Namun  demikian  listrik  belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dan pada umumnya hanya untuk lampu penerangan dan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya seperti TV,  kulkas  dan  sebagainya.  Sedangkan kebutuhan  air/air  minum  didapat  dengan memanfaatkan sumber-sumber air dari pegunungan  yang  dialirkan  melalui  pipa-pipa paralon  ke  rumah-rumah  warga.  Akan  tetapi debit  air  sangat  kecil  dan  hanya  dapat
mengalir  pada  jam-jam  tertentu  saja.  Rumah- rumah  penduduk  sebagian  besar  berdinding kayu  karena  memang  kayu  jati  mudah didapat.  Masih  banyak  rumah  warga  yang berlantai  tanah  dikarenakan  tanah  di  Dusun Munggut  cenderung  labil  sehingga  tanah mudah  retak  apabila  di  semen  atau  keramik. Untuk  Komunikasi  warga  sudah  dapat mengoperasikan  Handphone  meskipun  hanya sinyal dari provider tertentu yang dapat masuk ke Dusun Munggut. Untuk Sanitasi/ persampahan di rumah-rumah penduduk telah terdapat jamban keluarga. Pengelolaan sampah  masih  dengan  menggunakan  sistem pembakaran  karena  masyarakat  Desa  Cupak belum mengenal sistem daur ulang sampah.
Pada tahun 2016, Pemerintah
Kabupaten  Jombang  menetapkan  Dusun Munggut, Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan, sebagai  Kampung  Keluarga  Berencana  (KB). Pencanangan Kampung KB di Dusun Munggut  dilakukan  secara  simbolik  oleh
Bupati  Jombang  Nyono  Suharli  Wihandoko bersama  Wakil  Bupati  Mundjidah  Wahab,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten  Jombang,  serta  Direktur  Advokasi BKKBN  Yunus  Patriawan  Noya.  Penetapan lokasi  Kampung  KB  di  Dusun  Munggut  ini didasarkan  pada  kondisi  daerah  yang  cukup terpencil,  akses  infrastruktur,  pendidikan  dan kesehatan  yang  minim.  Pun,  kesejahteraan ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan  perhatian.  Dari  sisi  demografi, Dusun  Munggut  memiliki  jumlah  sebanyak 464  dengan  rincian  penduduk  Laki-laki  225 Jiwa  dan  penduduk  Perempuan  239  Jiwa. Seluruh  penduduk  terutama  yang  berusia  di bawah  17  Tahun  sudah  memiliki  akta kelahiran.  Dalam  setahun  jumlah  penduduk yang melangsungkan pernikahan yang tercatat di KUA Kecamatan Ngusikan  hanya 2 orang, hal  ini  dikarenakan  jumlah  penduduk  berusia muda  jumlahnya  lebih  sedikit  dibandingkan dengan  penduduk  yang  berusia  lanjut. Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  yang  ada  di Dusun Munggut sejumlah 173. Sebagian besar PUS  sedah  berKB  dengan  menggunakan berbagai  metode  kontrasepsi.  Lebih  dari  50% PUS  memilih  menggunakan  alokon  suntik,  7 PUS  memilih  MOW,  7  PUS  memilih  alokon implant, 8 PUS memilih alokon Pil, dan 2 Pus menggunakan  Kondom.  Sebanyak  2,1%  PUS bukan  peserta  KB  karena  sedang  hamil,  3% PUS  bukan  peserta  KB  karena  Ingin  anak
segera,  2,1%  PUS  bukan  peserta  KB  karena Ingin  anak  tunda,  dan  7,4%  PUS  bukan peserta KB karena tidak ingin anak lagi.
Tabel  1  Penggunaan  Kontrasepsi  di  Dusun Munggut, Desa Cupak tahun 2017
No Kontrasepsi Jumlah 1 IUD 0 2 MOW 7 3 MOP 0 4 Implant 7 5 Suntik 84 6 Pil 2 7 Kondom 0 Jumlah 100 Sumber PLKB Sedangkan untuk,
komposisi penduduk berdasarkan agama 100% penduduk di  dusun  munggut  memeluk  agama  islam. tingkat  pendidikan  didominasi  oleh  penduduk dengan  pendidikan  terakhir  lulus  SMP. Berdasarkan  mata  pencaharian  195  penduduk Dusun  Munggut  berprofesi  sebagai  petani dengan rincian petani pemilik 40 orang, petani penggarap  78  orang  dan  77  sebagai  buruh tani.  Petani  tersebut  menggarap  lahan  berupa sawah  padi  dan  ladang  tembakau.  Sebagian besar petani juga merangkap sebagai peternak, 15  peternak  sapi,  5  peternak  kambing,  dan 125  peternak  ayam.  Selain  sebagai  petani jenis  mata  pencaharian  penduduk  dusun munggut  yaitu  buruh  bangunan,  wiraswasta, dan  pedagang,  hanya  terdapat  satu  penduduk yang berprofesi sebagai PNS/TNI/Polri.
Dari  sisi  program  Bina  ketahanan keluarga  yang  ada  di  Dusun  Munggut  terdiri dari satu kelompok Bina Keluarga Balita, satu kelompok  Bina  Keluarga  Remaja,  serta  satu kelompok Bina Keluarga Lansia. Kader-kader dan  sasaran  keluarga  balita,  remaja,  ataupun lansia  di  Dusun  Munggut  sudah  ada.  Tetapi struktur organisasinya belum terbentuk dengan  baik.  Selain  itu  di  Dusun  Munggut juga  belum  terdapat  fasilitas/  sarana  media pelatihan  keluarga  balita,  remaja  dan  lansia seperti BKB Kit, BKR Kit, ataupun BKL Kit. Sarana prasarana berupa aula/balai juga belum ada  untuk  pelaksanaan  kegiatan  tribina ketahanan  keluarga  ini,  sehingga  untuk mengadakan  kegiatan  tersebut  seringkali dilaksanankan  di  kediaman  kader  dengan jadwal yang tidak teratur.
Budaya  dan  adat  istiadat  di  Dusun Munggut sama seperti desa-desa lain yang ada di  Kecamatan  Ngusikan.  adat  istiadat  Dusun Munggut  mencerminkan  adat  Jawa,  yang masih melekatnya adat selamatan, sesajen dan percaya  pada  roh-roh  ghaib,  walaupun sebagian  telah  memudar  karena  kemajuan pengetahuan  dan  teknologi.  di  Dusun  Cupak yang letaknya tidak jauh dari Dusun Munggut terdapat  tempat  pemujaan  dan  pemberian sesajen  yaitu  Gunung  pucangan,  tempat  ini dianggap sebagai tempat wisata religi sehingga setiap tanggal-tanggal tertentu gunung pucangan ini akan dipenuhi pengunjung. Mengenai budaya dapat disebutkan bahwa banyak/kaya akan khasanah budaya  baik  budaya  Jawa  seperti  tayub, ludruk  campur  sari,  kuda  lumping,  budaya Islam seperti qasidah, hadrah, dan robbana.
Keberadaan  Kampung  KB  di  Dusun Munggut sejak 2016 memang telah membawa dampak  yang  signifikan  utamanya  dalam  hal pembangunan  infrastruktur  yang  dananya bersumber  dari  APBN  hingga  APBD.  Di  sisi lain,  terdapat  pula  bantuan-  bantuan  bagi kelompok  tani  yang  ada  di  Dusun  Munggut, Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan tersebut.
Tabel  2  Data  Program  Kegiatan  Pasca Pencanangan  Kampung  KB  di  Dusun
Munggut No Program Tahun Sumber Anggaran 1 Pembinaan dan Penyuluhan KB dan Tribina, PIKR, UPPKS oleh DPPKB Kabupaten Jombang 2017 APBD 2 Baksos oleh Dinas Kesehatan 2016 APBD 3 Penyerahan BKL Kit, BKB Kit dan Genre Kit 2017 APBD 4 Penyerahan Bantuan Ternak 10 Kambing Jantan dan 20 Kambing Betina 2017 APBD 5 Pelatihan CTU Bidan 2016 APBD (BKKBN Provinsi Jawa Timur) 6 Obgyn Bed, 2016 APBD
Implan Kit, IUD Kit dan Leaflet (BKKBN Provinsi Jawa Timur) 7 Kartu KB Informed Consent 2016 APBD (BKKBN Provinsi Jawa Timur) 8 Jalan Cor 2017 APBD (Dinas PUPR Kabupaten Jombang 9 Penerangan Jalan Umum 2017 APBD (Dinas PUPR Kabupaten Jombang 10 Jalan Cor 2016 APBN (Kemendes PDT) Sumber: PLKB
Selain  Dusun  Munggut,  Desa  Cupak, Kecamatan  Ngusikan,  wilayah  lain  yang ditetapkan sebagai Kampung KB di
Kabupaten Jombang adalah
Dusun Sumberpelas,  Desa  Plabuhan,  Kecamatan Plandaan.  Pencanangan  Kampung  KB  di dusun  tersebut  dilaksanakan  pada  tahun  2016 setelah  pencanangan  di  Dusun  Munggut. Dusun  Sumberpelas  merupakan  salah  satu dusun  yang  terletak  di  bagian  utara  Desa Plabuhan, Kecamatan Plandaan. Secara administratif  terdiri  dari  3  RT  dengan  luas wilayah  5,18  Km2  .  Sebagian  besar wilayahnya merupakan pemukiman penduduk dan  hutan  dengan  relief  perbukitan.  Dusun Sumberpelas  terletak  pada  ketinggian  kurang dari 500 m tetapi memiliki kemiringan lereng 2-15%.  Dengan  kemiringan  lereng  tersebut serta  jenis  tanah  karst  menyebabkan  tanaman jati mendominasi wilayah dusun Sumberpelas. Secara geografis, Dusun Sumberpelas berbatasan  dengan  Dusun  Kalirejo,  Desa Darurejo  di  sebelah  utara,  Dusun  Bangsri, Desa  Bangsri  di  sebelah  timur,  Dusun Plabuhan,  Desa  Plabuhan  di  sebelah  selatan dan  Dusun  Gembyang,  Desa  Plabuhan  di sebelah barat. Dusun Sumberpelas merupakan salah  satu  dusun  dengan  aksesibilitas  yang sulit  dijangkau.  Hal  ini  dikarenakan  Dusun Sumberpelas  berjarak  1,5  Km  dari  Pusat kegiatan  desa  (Balai  Desa)  dengan  jalur  yang cukup sulit.  Infrastruktur jalan menuju Dusun Sumberpelas  juga  tidak  memadai.  Untuk dapat  mencapai  Dusun  Sumberpelas  terdapat dua  jalur  jalan  yang  dapat  ditempuh,  jalur
pertama  melalui  rute  Bangsri  –  Jambe  – Sumberpelas  pada  rute  ini  sebagian  besar merupakan  jalan  beraspal  yang  rusak  parah. Jalur kedua bisa melalui Bangsri – Plabuhan – Sumberpelas,  apabila  melalui  jalur  ini  jalan yang  dilalui  sebagian  besar  tanah  dengan topografi  yang  cukup  curam  di  beberapa  titik sehingga  sangat  berbahaya  untuk  dilewati pada  saat  musim  penghujan.  Dengan  melalui dua  rute  tersebut  baik  melewati  Desa  Bangsri maupun  Desa  Plabuhan  belum  ada  kendaraan umum yang mengakses Dusun Sumberpelas.
Selain  itu,  Kondisi  rumah-rumah penduduk  di  Dusun  Sumberpelas  sebagian besar  berdinding  kayu  karena  memang  kayu jati  mudah  didapat.  Masih  banyak  rumah warga yang berlantai tanah dikarenakan tanah di  Dusun  Sumberpelas  cenderung  labil sehingga  tanah  mudah  retak  apabila  di  semen atau keramik. Untuk Komunikasi warga sudah dapat  mengoperasikan  Handphone  meskipun hanya sinyal dari provider tertentu yang dapat masuk  ke  Dusun  Sumberpelas.  Untuk Sanitasi/ persampahan di rumah-rumah penduduk  telah  terdapat  jamban  keluarga. Pengelolaan sampah masih dengan menggunakan  sistem  pembakaran  karena masyarakat  Desa  Plabuhan  belum  mengenal sistem  daur  ulang  sampah.  Kondisi  jalan  di sepanjang wilayah pemukiman Dusun Sumberpelas sudah berupa paving, sedangkan Jalan  menuju  Dusun  Sumberpelas  yang ditempuh melalui Desa Bangsri, dari Ibu Kota Kecamatan  Plandaan  sudah  beraspal  namun dalam  kondisi  rusak  parah.  Kondisi  jalan menuju  Dusun  Sumnerpelas  yang  ditempuh melalui  Desa  Plabuhan  berupa  jalan  berbatu dengan  kemiringan  curam  sehingga  sangat rawan  dilewati,  terutama  apabila  musim hujan.  Setiap  rumah  di  Dusun  Sumberpelas sudah dapat menikmati aliran listrik dari PLN dan  pada  umumnya  dimanfaatkan  untuk lampu  penerangan  dan  untuk  kebutuhan rumah  tangga  lainnya.  Sedangkan  kebutuhan air/air  minum  didapat  dengan  memanfaatkan air  sumur  yang  dialirkan  ke  rumah  warga dengan  menggunakan  pompa  air,  air  PAM dan  air  sumber  yang  diperoleh  dengan  cara menimba.
Di sisi demografi, Di Dusun sumberpelas  terdapat  104  KK  dengan  jumlah penduduk  327  jiwa  terdiri  dari  laki-laki  167 jiwa  dan  perempuan  160  jiwa.  Penduduk terutama  yang  berusia  di  bawah  17  tahun
sebagian besar sudah memiliki akta kelahiran. Jumlah penduduk yang melangsungkan pernikahan  yang  tercatat  di  KUA  Kecamatan Plandaan  pada  tahun  2015  sebanyak  5  orang, sedangkan  tahun  2016  belum  ada  pernikahan yang  tercatat.  Pasangan  Usia  Subur  (PUS) yang ada di Dusun Sumberpelas sejumlah 58. Sebagian  besar  PUS  sedah  ber  KB  dengan menggunakan  berbagai  metode  kontrasepsi. Selain  itu,  tingkat  pendidikan  berpengaruh pada  kualitas  sumberdaya  manusia.  Proses pembangunan    akan  berjalan  dengan  lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Data penduduk
Dusun Sumberpelas menurut tingkat pendidikannya  dapat  dilihat  pada  Tabel berikut:
Tabel  3  Data  Tingkat  Pendidikan  Masyarakat
Dusun Sumberpelas, Desa Plabuhan No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) 1 Tidak Sekolah / Buta Huruf 49 2 Tidak Tamat SD/Sederajat 19 3 Tamat SD / sederajat 139 4 Tamat SLTP / sederajat 71 5 Tamat SLTA / sederajat 46 6 Tamat D1, D2, D3 0 7 Sarjana / S-1 3 Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2015
Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan  masyarakat  Dusun  Sumberpelas keseluruhan beragama Islam. Sedangkan mata pencaharian  penduduk  di  Dusun  Sumberpelas sebagian  besar  masih  berada  di  sektor pertanian.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sektor pertanian  memegang  peranan  penting  dalam bidang  ekonomi  masyarakat.  Data  menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel  berikut ini:
Tabel  4  Data  Mata  Pencaharian  Masyarakat
Dusun Sumberpelas, Desa Plabuhan No. Jenis Pekerjaan Jumlah (Orang) 1 Tani 130 2 Buruh Tani 25 3 Dagang 9 4 Supir 1 5 PNS - 6 TNI - 7 Polri 2
Sumber  Data  :  Data  Potensi  Sosial  Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2015
Mayoritas  mata  pencarian  penduduk Desa  Plabuhan  bergerak  dibidang  pertanian. Permasalahan  yang  sering  muncul  berkaitan dengan  mata  pencaharian  penduduk  adalah tersedianya  lapangan  pekerjaan  yang  kurang memadai  dengan  perkembangan  penduduk sebagaimana  tertuang  dalam  perencanaan pembangunan  daerah  Kabupaten  Jombang. Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  dalam pembangunan  desa  adalah  melakukan  usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan  penguatan  usaha  kecil  pemberian kredit  sebagai  modal  untuk  pengembangan usaha  khususnya  di  bidang  perdagangan. Diharapkan  kedepannya  masyarakat  Desa
Plabuhan terutama masyarakat Dusun Sumberpelas  bisa  mencari  peluang  lain  yang bisa  menunjang  peningkatan  taraf  ekonomi bagi  masyarakat.  Banyaknya  kegiatan  Ormas di  Desa  Plabuhan.  seperti  Remaja  Masjid, Karang  Taruna,  Jamiyah  Yasin,  Tahlil,  PKK, Posyandu,  Kelompok  Arisan  merupakan  aset desa  yang  bermanfaat  untuk  dijadikan  media penyampaian  informasi  dalam  setiap  proses pembangunan desa pada masyarakat.
Setelah  dicanangkannya  Kampung KB  di  Dusun  Sumberpelas  pada  tahun  2016, penggunaan  akseptor  KB  di  dusun  tersebut mengalami perubahan yang signifikan. Pilihan Alkon  yang  digunakan  antara  lain  38  PUS memilih  KB  suntik,  10  PUS  memilih  KB implant,  dan  7  PUS  memilih  KB  Pil,  dan Tidak  ada  PUS  menggunakan  KB  IUD maupun  MOW.  Sedangkan  partisipasi  KB Pria MOP dan Kondom belum ada. Sebanyak 1  PUS  bukan  peserta  KB  karena  sedang hamil,  dan  2  orang  PUS  bukan  peserta  KB karena ingin anak segera.
Tabel  5  Penggunaan  Kontrasepsi  di  Dusun Sumberpelas,  Desa  Plabuhan  tahun 2017
No Kontrasepsi Jumlah 1 IUD 0 2 MOW 0 3 MOP 0 4 Implan 10 5 Suntik 38 6 Pil 7 7 Kondom 0 Jumlah 55 Sumber Data : PLKB Pada program Bina ketahanan keluarga  yang  ada  di  Dusun  Sumberpelas terdiri  dari  satu  kelompok  Bina  Keluarga Balita,  sedangkan  kelompok  Bina  Keluarga Remaja, serta kelompok Bina Keluarga Lansia belum  ada.  Selain  itu  di  Dusun  Sumberpelas juga  belum  terdapat  fasilitas/  sarana  media pelatihan  keluarga  balita  (BKB  Kit)  sudah ada,  sedangkan  media  pelatihan  remaja  dan lansia BKR Kit, ataupun BKL Kit belum ada. Sarana  prasarana  berupa  aula/balai  untuk pelaksanaan kegiatan tribina ketahanan keluarga  ini  dilaksanankan  di  balai  Dusun Sumberplas.
Tabel  6  Jumlah  Sasaran  Program  Ketahanan
Keluarga di Dusun Sumberpelas No Kelompok Umur Sasaran Program Jumlah 1 < 1 Tahun Bayi 4 2 1 - 4 Tahun Balita 13 3 5 - 6 Tahun Kemas 9 4 7 - 14 Tahun Remaja Muda 52 5 15 - 24Tahun Remaja Dewasa 25 6 25 - 65 Tahun Produktif 197 7 > 65 Tahun Lansia 27 Jumlah 327 Sumber Data : PLKB
Di Kabupaten Jombang, selain Dusun Munggut  dan  Dusun  Sumberpelas,  Kampung KB yang dicanangkan pada tahun 2016 adalah Dusun  Pulonasir,  Desa  Pulosari,  Kecamatan Bareng.  Desa  Pulosari  merupakan  Desa  yang terletak  ±  8  Km  dari  pusat  Pemerintahan Kecamatan Bareng Secara administratif batas- batas  Desa  Pulosari  adalah  sebagai  berikut: Sebelah  Utara:  Desa  Ngrimbi  Kec.  Bareng; Sebelah  Selatan:  Desa  Jenis  Gelaran  Kec. Bareng;  Sebelah  Barat:  Desa  Nglebak  Kec. Bareng dan  Sebelah  Timur: Desa Wonosalam Kec.  Wonosalam.  Desa  Pulosari  terdiri  dari  3 Dusun  8  RW  (Rukun  Warga)  dan  23  RT (Rukun  Tetangga).  Perincian    Dusun  tersebut adalah sebagai berikut: Dusun Sumber mulyo: 6 RT dan 2 RW; Dusun Pulosari: 9 RT dan 3 RW serta Dusun Pulonasir: 8 RT dan 3 RW.
Dusun  Pulonasir  merupakan  salah satu  dusun  yang  cukup  terpencil  di  Desa Pulosari,  Kecamatan  Bareng.  Akses  menuju dusun  tersebut  sangat  sulit,  karena  harus
melalui  hutan  dan  jalanan  yang  tak  beraspal. Secara  demografi,  Dusun  Pulonasir  terdapat 496 KK yang terdiri dari Perempuan sejumlah 71  dan  Laki-  Laki  sejumlah  425.  Sedangkan jumlah  penduduk  sebesar  1.430  jiwa  dengan rincian sebagai berikut:
Tabel  7  Data  Jumlah  Penduduk  Dusun Pulonasir, Desa Pulosari, Kecamatan
Bareng
Jenis Kelamin Jumlah Laki- Laki 712 Jiwa Perempuan 718 Jiwa Jumlah 1.430 Jiwa Sumber Data : PLKB Salah
satu aspek penting
kesejahteraan  di  tingkat  pedesaan  adalah kondisi  sumber  daya  manusia.  Di  Dusun Pulonasir, mayoritas masyarakat tamat pendidikan  SD  dan  SMP  sejumlah  258  KK; Tidak  Tamat  SD  sebanyak  181  KK;  Tamat SMA  sebanyak  38  KK  dan  Tamat  Akademi sebanyak  8  KK.  Sedangkan  Pada  aspek perekonomian,  mayoritas  masyarakat  Dusun Pulonasir  bermata  pencaharian  sebagai  Buruh Tani,  Petani  dan  Pedagang.  Selain  itu, mayoritas  masyarakat  Dusun  Pulonasir  juga termasuk  Keluarga  Pra  Sejahtera  dengan rincian data sebagai berikut:
Tabel  8  Data  Jumlah  Penduduk  Prasejahtera dan  KS  di  Dusun  Pulonasir,  Desa
Pulosari, Kecamatan Bareng Kategori Keluarga Jumlah Pra-Sejahtera 355 KS- 1 55 KS- 2 39 KS- 3 37 KS- 3+ 10 Sumber Data : PLKB Setelah  dicanangkannya  Kampung
KB  di  Dusun  Pulonasir  pada  tahun  2016, penggunaan  akseptor  KB  di  dusun  tersebut mengalami perubahan yang signifikan. Pilihan Alkon  yang  digunakan  antara  lain  71  PUS memilih  KB  suntik,  6  PUS  memilih  KB implant,  dan  75  PUS  memilih  KB  Pil,  39 menggunakan  KB  IUD  dan  14  menggunakan KB MOW.
Tabel  5  Penggunaan  Kontrasepsi  di  Dusun
Pulonasir, Desa Pulosari tahun 2017 No Kontrasepsi Jumlah 1 IUD 39 2 MOW 14 3 MOP 5 4 Implan 6 5 Suntik 71 6 Pil 75 7 Kondom 6 Jumlah 233 Sumber Data : PLKB
Beberapa  kegiatan  Bina  Ketahanan Keluarga  juga  sudah  terpenuhi  dan  tingkat partisipasi  masyarakat  didalamnya  cukup tinggi  seperti  Bina  Keluarga  Balita,  Bina Keluarga  Remaja,  serta  kelompok  Bina Keluarga  Lansia.  Namun  problemnya  masih ada  beberapa  fasilitas  pendukung  yang  belum terpenuhi.  Begitupula  program  UPPKS  juga belum  tersedia  secara  maksimal,  dikarenakan effort dari  masyarakat  masih  cukup  rendah dalam kegiatan yang ada.
Dari  hasil  penelitian  di  3  lokasi kampung  KB  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa  keberadaan  kampung  KB  cukup berkontribusi pada beberapa indikator Program  KKBPK  seperti  peningkatan  angka pengguna  akseptor  KB  baru  yang  mayoritas terjadi di seluruh lokasi Kampung KB. Selain itu,  juga  terlayaninya  dengan  baik  kesehatan ibu hamil dan menyusui yang ditandai dengan tidak adanya lagi angka kematian terhadap ibu dan bayi di 3 lokasi tersebut. Pun, remaja aktif dalam  kegiatan  BKR  dan  PIK  di  setiap program  yang  ada  dan  menurunannya  angka buta  aksara.  Namun  ada  salah  satu  indikator yang  belum  mengalami  perubahan  secara signifikan  meski  implementasi  kampung  KB berjalan  hampir  2  tahun  yakni  belum maksimalnya  program-program  UPPKS  di  3 lokasi  kampung  KB  tersebut  akibat  tidak adanya  modal  untuk  UPPKS,  minimnya pengetahuan  untuk  menciptakan  program serta rendahnya kesadaran maupun partisipasi masyarakat dalam program UPPKS.
2. Faktor Pendukung Keberhasilan
Implementasi Program Kampung KB di Kabupaten Jombang
Sebagai  sebuah  proses,  indikator ketercapaian  model  kampung  KB  tidak
semata-mata  hanya  melihat  hasil,  namun keberhasilan  juga  didasarkan  pada  input, proses dan output. Keberhasilan input ditandai dengan  jumlah  PLKB/  PKB  proporsional, kuantitas  dan  kualitas  IMP,  ketersediaan dukungan operasional (anggaran) untuk program  KKBPK  daari  APBD  dan  APBN maupun  sumber  dana  lain  seperti  PNPM, Anggaran  Dana  Desa  (ADD),  ketersediaan alat  dan  alat  kontrasepsi,  Jamkesda,  maupun sarana pendukung lainnya. Sedangkan,
Indikator
Keberhasilan
Proses dalam
ketercapaian  kampung  KB  ditentukan  oleh Peningkatan  frekuensi  dan  kualitas  kegiatan advokasi  dan  KIE;  Peningkatan  kualitas pelayanan  KB  dan  KR  serta  Pertemuan berkala kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS  dan  pertemuan  dalam  mekop; Pelayanan  Taman  Posyandu,  akta  kelahiran. Sedangkan  keberhasilan  Output  ditentukan terdiri  dari  indikator  utama  dan  indikator penyerta/ pendukung.
1. Indikator Utama Kampung KB yaitu :
1) Meningkatnya persentasi peserta Kb aktif (PA)  65%  dalam  3  Tahun  s/d  Tahun 2019.
2) Meningkatnya  persentasi  kesertaan  KB MKJP menjadi 20%
3) Unmet need < 10%.
4) Terbinanya  Pusmupar  dan  Pospartum dalam  keberlangsungan  pemakaian  alat kontrasepesi.
5) Semua Ibu hamil, Ibu menyusui terlayani kesehatan dan KB
6) Semua  keluarga  yang  punya  anak  0  –  6 Tahun terlayani BKB
7) Semua  remaja  dapat  aktif  dalam  BKR dan PIK Remaja.
8) Meningkatkannya  partisipasi  keluarga dalam  kegiatan  BKB,/BKR  /  BKL/ UPPKS  (  melalui  lembaga  keuangan mikro : koperasi & per-bankan / BPR).
9) Kelompok  lansia  terlayani  dalam  BKL  / Posbindu.
10) Semua  anak  usia  0  –  6  Tahun  terlayani dalam Taman Posyandu.
2. Indikator  Penyerta  /  Pendukung  Kampung KB yaitu :
1) Semua  anak  (0  –  18th)  mendapatkan akta kelahiran.
2) Semua  penduduk  usia  ≥  17  Tahun mempunyai KTP.
3) Terbinanya lingkungan/ Kampung
dengan semua keluarga yang berprilaku
hidup  bersih  dan  sehat  (PHBS),  semua keluarga  Renta  mendapat  bantuan  dan penanganan sosial, serta tidak ditemukan  rumah  tidak  layak  huni, melalui PKLK &
KESLING (Kesehatan Lingkungan).
4) Semua anak usia 7 – 12 Tahun dan 13 – 15  Tahun  bersekolah  (Wajib  Belajar Pendidikan Dasar).
5) Semua Penduduk bisa baca tulis.
6) KDRT  nihil  (tidak  ada  yang  menjadi korban trafficking dan korban kekerasan dalam rumah tangga).
7) Jumlah pengangguran turun.
Untuk mencapai Keberhasilan kampung KB setidaknya  terdapat  5  faktor  utama, antara lain :
1. Komitmen  yang  kuat  dari  pemangku kebijakan  disemua  tingkatan  (Kabupaten / Kota, Kecamatan, Desa/ kelurahan) Salah  satu  hal  paling  mendasar  dari keberhasilan  kampung  KB  adalah political will atau  komitmen  dari  kepala  daerah  atau pemangku  kebijakan  disemua  tingkatan. Komitmen  ini  harus  jelas  agar  setiap program dalam Kampung KB dapat berjalan baik  dengan  dukungan  anggaran.  Selain  itu, komitmen ini diperlukan untuk menjembatani  berbagai  sektor  yang  harus mengambil bagian dari implementasi program  Kampung  KB  tersebut.  Pasalnya, implementasi  program  Kampung  KB  ini tidak dilakukan sendiri oleh OPD terkait KB melainkan  diperlukan  sinergi  dari  berbagai OPD yang ada.
2. Integrasi  program  KKBPK  dan  integrasi lintas sektor
Pada prinsipnya Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera  dengan  melaksanakan  delapan fungsi  keluarga.  Penerapan  fungsi  keluarga ini  membantu  keluarga  lebih  bahagia  dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan
dan keterbelakangan. Keberadaan Kampung KB selain membangun  masyarakat  berbasis  keluarga, menyejahterakan masyarakat, serta memenuhi  kebutuhan  masyarakat  melalui pelaksanaan  integrasi  program  lintas  sektor. Pembangunan  lintas  sektor  dan  kemitraan melibatkan  peran  bernagai  pihak  seperti swasta, provider , dan pemangku kepentingan  lainnya.  Integrasi  lintas  sektor
berupa  pelayanan  terpadu  antar  sektor  yang menjadi  kebutuhan  masyarakat,  seperti pelayanan  KB,  pelayanan  pembuatan  akta, pembangungan jalan dan jembatan, pembuatan ktp, pendiaan buku-buku bacaan, posyandu, PAUD, P2WKSS dan lain-lain.
3. Optimalisasi  fasilitasi  dan  dukungan mitra/ stakeholder
Keberhasilan  Kampung  KB  disamping meningkatkan  peran  pemerintah,  lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi,  melakukan  pendampingan dan  pembinaan  kepada  masyarakat  agar turut  berperan  serta  aktif  dalam  program pembangunan.
4. Semangat  dan  dedikasi  para  pengelola program  KKBPK di  lini  lapangan  (PKB, IMP)
Keberhasilan  Program  Kampung  KB penting didukung adanya peningkatan kepedulian  dan  peran  serta  masyarakat dalam mengelola Program KB yang dilakukan oleh Instituasi Masyarakat
Pedesaan  (IMP),  LSOM,  swasta,  tokoh masyarakat  dan  Institusi  pemerintah  yang terkait  lainnya.  Dalam  upaya  penguatan program  tersebut, maka IMP bersama-sama PKB/PLKB  senantiasa  ikut  serta   dalam kegiatan kelompok seperti Bina-bina keluarga  (BKB,  BKR,  BKL,  PIK-R  dan UPPKS)  serta  kegiatan  lain  yang  berada  di tingkat  Desa  ke  bawah,  seperti  kelompok kerja  teknis  (Pokjanis)  KB-Kesehatan, Pendidikan  dan  Penerangan  serta  Ekonomi produktif  yang  ada  di  Desa,  yaitu  pada Lembaga  Pembangunan  Masyarakat  Desa (LPMD),  disamping  itu  juga  dengan  PKK Desa/Dusun  terutama  pada  pokja  IV  PKK yang membidangi masalah KB dan Kesehatan
5. Partispasi aktif masyarakat Dukungan  partisipasi  aktif  dari  tokoh masyarakat,  tokoh  agama  dan  tokoh  adat serta  masyarakat  dalam  pengelolaan  dan pelaksanaan  seluruh  kegiatan  yang  akan dilakukan di kampung KB secara berkesinambungan merupakan prasyarat
pembentukan
kampung KB guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat  yang  di  wilayahnya.  Selain  itu keterlibatan pihak swasta dalam penggarapan  program  Pembangunan  di Kampung KB sangat penting sebagai bentuk gotong royong dari semua pihak.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kampung KB menjadi program inovatif yang strategis dalam mengejawantahkan  program  KKBPK  secara paripurna  di  lapangan.  Pasalnya,  Kampung KB menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan  seluruh sektor di  masyarakat.  Kehadiran  Kampung  KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat  di  tingkat  kampung  atau  yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan  sektor  lain  dalam  rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Prinsipnya  Program  KKBPK  mewujudkan keluarga  kecil  bahagia  sejahtera  dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan  fungsi  keluarga  ini  membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Indikator keberhasilan Kampung  KB  terhadap  program  KKBPK meliputi  peningkatan  jumlah  akseptor  KB baru,  terlayaninya  kesehatan  ibu  hamil  dan menyusui,  remaja  aktif  dalam  kegiatan  BKR dan  PIK,  penurunan  angka  buta  aksara, meningkatnya partisipasi keluarga pra sejahtera  dan  KS-1  dalam  program  UPPKS. Hasil  penelitian  di  3  lokasi  kampung  KB  di Kabupaten  Jombang  yakni  Dusun  Munggut, Desa  Cupak,  Kecamatan  Ngusikan;  Dusun Sumberpelas,  Desa  Plabuhan,  Kecamatan Plandaan dan Dusun Pulonasir, Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, dapat disimpulkan bahwa keberadaan  kampung  KB  sejak  dicanangkan tahun 2016 cukup berkontribusi pada beberapa  indikator  Program  KKBPK  seperti peningkatan  angka  pengguna  akseptor  KB baru  yang  mayoritas  terjadi  di  seluruh  lokasi Kampung  KB.  Selain  itu,  juga  terlayaninya dengan  baik  kesehatan  ibu  hamil  dan menyusui  yang  ditandai  dengan  tidak  adanya lagi  angka  kematian  terhadap  ibu  dan  bayi  di 3  lokasi  tersebut.  Pun,  remaja  aktif  dalam kegiatan  BKR  dan  PIK  di  setiap  program yang  ada  dan  menurunannya  angka  buta aksara.  Namun  ada  salah  satu  indikator  yang belum mengalami perubahan secara signifikan meski  implementasi  kampung  KB  berjalan hampir  2  tahun  yakni  belum  maksimalnya program-program UPPKS di 3 lokasi kampung  KB  tersebut  akibat  tidak  adanya modal  untuk  UPPKS,  minimnya  pengetahuan untuk  menciptakan  program  serta  rendahnya
kesadaran  maupun  partisipasi  masyarakat dalam program UPPKS.
Namun untuk menyempurnakan implementasi program Kampung KB tersebut,
yang paling utama adalah dibutuhkan komitmen  atau political  will para  pengambil kebijakan  di  berbagai  tingkatan  mulai  dari Pemerintah  Daerah  hingga  Pemerintah  Desa guna  memberi  dukungan  total  bagi  setiap program  yang  direncanakan.  Selain  itu, menghilangkan  ego  sektoral  menjadi  kunci penting  bagi  keberhasilan  program  Kampung KB,  pasalnya  implementasi  program  ini  tidak semata  mata  menjadi  tanggung  jawab  OPD terkait  Kependudukan  dan  KB  melainkan OPD  lain  yang  terkait  dengan  Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi,
Pemberdayaan
Masyarakat  hingga  penyediaan  infrastruktur.
Pembangunan  lintas  sektor  dan  kemitraan tersebut  melibatkan  peran  berbagai  pihak seperti swasta, provider dan pemangku kepentingan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Kependudukan  Keluarga  Berencana Nasional,  2015.  Petunjuk  Teknis Kampung KB.  Jakarta: BKKBN Mardiyono,  2017.  Kampung  KB  sebagai Upaya  Pemberdayaan  Masyarakat  / Keluarga  di  Jawa  Timur.  Jurnal Cakrawala  Vol.  11  No. 2  Desember 2017: p 129-136 Prijono  Onny  S.,  &  A.M.  W.  Pranaka,  1996. Pemberdayaan:  Konsep,  Kebijakan dan  Implementasi.  Jakarta:  Center for Strategic and International Studies. Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D. Bandung: Alfabeta. Zultha, Nurhafifah. 2017. Implementasi Program Kampung KB dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Lampung: Universitas Lampung Kampung KB wujud Konkret People
Centered  Devolepment,  Majalah
Warta Kencana Edisi 12 halaman 8- 9 Tahun IV /April 2013. Profil  Kampung  KB  Dusun  Munggut,  Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang Profil  Kampung  KB  Dusun  Sumberpelas, Desa Plabuhan, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang
Profil  Kampung  KB  Dusun  Pulonasir,  Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang Sensus  Penduduk  Tahun  2010  Badan  Pusat Statistik
Undang-undang  No.  52  tahun  2009  tentang Perkembangan  Kependudukan  dan Pembangunan  Keluarga.  Pasal  3 ayat (a) & (b)