## SURAT KEPUTUSAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM KRITERIA JAMINAN PADA PERJANJIAN KREDIT

## (Studi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen)
Rakhel Luckyana Putri E-mail: rakhelluckyana98 @ gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pranoto E-mail: masp ra n7@ gmail.com

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Article Information

## Abstract
Keywords: Decree of Prospective Civil Servants; Guarantee; Credit
Agreement
Kata Kunci: Surat Keputusan
Calon Pegawai Negeri Sipil; Jaminan; Perjanjian
Kredit This article aims to determine whether the Decree of Prospective Civil  Servants  has  met  all the criteria for goods as guarantee in the  credit  agreement  at  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa Tengah  Cabang  Sragen.  This  research  was  conducted  with  a descriptive legal research method, which provides carefully studied data about humans, circumstances, and other symptoms aimed at strengthening hypotheses in order to help strengthen old theories or in the context of developing new theories. The research approach used  is  qualitative  in  that  it  uses  verbal  data  to  understand the phenomena  experienced  by  the  subject.  Research  location  at PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Tengah  Cabang  Sragen. The  source  of  research  is  primary  legal  material  in  the  form  of legislation, secondary legal material, namely literature, non-legal material,  and  tertiary  legal  material.  Data  collection  technique by interview. Legal materials analysis technique uses qualitative technical analysis with an interactive model. Based on the results of research conducted by the author, it can be concluded that the Decree of Prospective Civil Servants has met the criteria of having economic  value,  a  long  period  of  time,  easy  to  transfer,  and  the maintenance of guarantee assets does not bother the creditor, but has not fully met the last criteria which has juridical value.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi seluruh kriteria barang sebagai jaminan dalam perjanjian kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan data yang dikaji secara teliti mengenai manusia, keadaan, maupun gejala lainnya bertujuan untuk memperkuat  hipotesa- hipotesa supaya membantu memperkuat teori lama atau dalam rangka menyusun teori baru. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif yaitu menggunakan data verbal untuk memahami fenomena yang dialami subjek.
Lokasi penelitian di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen. Sumber penelitian adalah bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu kepustakaan, bahan non hukum, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknis analisis kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi kriteria memiliki nilai ekonomis, berjangka waktu yang panjang, mudah dalam pengajuan agunannya, serta pemeliharaan aset jaminan tidak merepotkan pihak kreditur, namun belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang terakhir yaitu memiliki nilai yuridis.

## A.  Pendahuluan
Perkembangan zaman membuat adanya kemajuan di bidang ekonomi dan pembangunan semakin pesat dengan munculnya inovasi-inovasi baru. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tak lepas dari peran serta sektor perbankan. Fungsi dari perbankan secara umum adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kelancaran dalam mekanisme pembayaran, memperlancar transaksi secara internasional, sebagai sarana investasi, tempat penyimpanan barang-barang berharga (Ram N. Acharya, 2008 : 419). Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menjelaskan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
Perbankan dalam melaksanakan tugasnya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dilakukan dengan memberikan berbagai penawaran fasilitas dan jasa-jasa  bank.  Pada  umumnya  bank  merupakan  tempat  atau  lembaga untuk menyimpan dana atau tabungan, namun selain itu bank juga menyediakan pelayanan kredit yang berguna untuk membantu setiap kebutuhan masyarakat. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan oleh bank (kreditur) terhadap nasabah (debitur) yang meminjam uang kepada bank, sehingga terjadilah kegiatan pinjam- meminjam atau utang-piutang antara keduanya dan mewajibkan debitur  untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Bank menyediakan fasilitas kredit untuk membantu setiap kebutuhan masyarakat, yaitu berupa penyediaan uang atau tagihan yang diberikan bank (kreditur) kepada nasabah (debitur). Jika hendak melaksanakan perjanjian kredit tentunya kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian kredit tersebut.
Apabila kedua belah pihak sepakat maka perjanjian kredit antara bank dan nasabah dapat dijalankan dan kedua pihak tunduk terhadap perjanjian tersebut. Terbentuknya perjanjian ini memiliki tujuan agar diantara kreditur dan debitur memiliki hubungan hukum atau ikatan, sehingga keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing dan dapat mempertanggungjawabkannya di kemudian hari. Biasanya perjanjian ini diikuti oleh perjanjian perorangan atau penanggungan , yang dimana bank menyediakan jasa pelayanan kredit terhadap debitur dengan meminta agunan atau jaminan atas kredit yang diajukan oleh debitur.  Jaminan  yang  diminta  oleh  bank  sesuai  dengan  jumlah  kredit  yang diajukan yang kadangkala bank juga meminta jaminan penanggungan terhadap utang tersebut (Salim HS, 2004 : 23).
Bank  dalam  memberikan  kredit  kepada  debitur  harus  memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat, yang artinya bahwa ada keyakinan atas kemampuan serta kesanggupan dari nasabah atau debitur itu sendiri untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Dengan adanya keyakinan yang diberikan bank terhadap debitur ini, bank berharap agar kredit yang diberikannya tidak menjadi kredit yang bermasalah atau bahkan menjadi kredit macet di kemudian hari. Mengenai hal tersebut bank harus melakukan analisis terhadap debitur mengenai itikad serta kesanggupannya dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya (Tarsisius Murwaji, 2013 : 192).
Saat ini jenis pelayanan kredit yang disediakan oleh bank semakin variatif. Salah satunya yaitu pelayanan kredit dengan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan atas kredit. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Bank SulutGo yang mempu memberikan kepercayaan kepada nasabahnya dengan melaksanakan perjanjian menggunakan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. Bank SulutGo memberikan kepercayaan tersebut karena Pegawai Negeri Sipil dan juga bank yang bersangkutan sama berada di bawah pengawasan serta naungan pemerintah Republik  Indonesia dengan pembayaran utang dilakukan  melalui pemotongan gaji secara langsung yang diterima oleh debitur melalui rekening debitur. Adanya pemotongan gaji atau pendebetan secara langsung pada rekening tabungan debitur makan akan kecil kemungkinannya untuk terjadi kredit macet (Paula Bawuna, 2013 : 79).
Berbeda halnya dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen yang baru-baru ini memunculkan pelayanan kredit namun dengan jaminan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sudah ada jaminan yang berupa Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil menerima 100% gaji yang seharusnya diterima, namun Calon Pegawai Negeri Sipil sendiri mendapatkan gaji sebesar 80% dari gaji Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jabatannya saat itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa bank mampu memberikan kepercayaan kepada kreditur yang memiliki penghasilan 80% dari gaji yang
sesungguhnya. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dikaji lebih jelas lagi apakah Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil sendiri telah memenuhi kriteria sebagai barang jaminan atau tidak sehingga bank memiliki kepercayaan tersebut kepada debitur.
Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas artikel ini membahasa apakah Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi kriteria sebagai barang jaminan.

## B.   Metode Penelitian
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum antara lain melalui wawancara dengan pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen atau mengumpulkan fakta yang ada, dan keterangan maupun pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat ditemui di dalam buku-buku pustaka, dokumen-dokumen, serta hasil-hasil penelitian.

## C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
Suatu benda yang dijadikan sebagai barang jaminan dalam suatu perjanjian kredit tidaklah sembarang benda, namun harus memenuhi kriteria sebagai jaminan sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam Hukum Jaminan, yaitu antara lain (Leni Oktafiani dan Irdanuraprida Idris, 2015 : 84):
1.   Memiliki nilai yang lebih besar dari jumlah nilai fasilitas kredit
2.   Memiliki nilai ekonomis serta jangka waktu yang panjang
3.   Barang tersebut mudah untuk dipindahtangankan
4.   Aset jaminan tidak merepotkan pihak kreditur dalam pemeliharaannya
5.   Memiliki nilai yuridis, yaitu mengikat berdasarkan ketentuan perundang- undangan.
Melalui penjelasan mengenai kriteria jaminan di atas, Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil belum memenuhi kesemuanya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kredit ini hal yang paling penting adalah gaji dari Calon Pegawai Negeri Sipil itu sendiri, bukanlah Surat Keputusannya. Surat Keputusan tersebut dapat dijadikan jaminan karena sebagai jaminan kepercayaan bagi bank. Calon Pegawai Negeri Sipil dinyatakan sah sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil melalui Surat Keputusan tersebut, tanpa adanya Surat Keputusan maka mereka dinyatakan bukan Calon Pegawai Negeri Sipil. Surat Keputusan pada dasarnya dijadikan sebagai legalitas bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar-
benar Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan sah oleh pemerintah. Jadi, Surat Keputusan tersebut merupakan jaminan perorangan yang sifatnya tambahan, jaminan perorangan utamanya sendiri adalah gaji Calon Pegawai Negeri Sipil itu sendiri.
Gaji yang diterima oleh Calon Pegawai Negeri Sipil ini sendiri memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai kredit yang diajukan, dimana pembayaran kredit dilakukan setiap bulannya dengan memotong gaji debitur sebesar 75% gaji yang diterimanya. Apabila debitur memiliki usaha, maka bank dapat menawarkan pemotongan gaji sebesar 90% untuk kepentingan mempercepat masa peminjaman. Kemudian dapat dikatakan memiliki nilai ekonomis yang berjangka waktu panjang. Berdasarkan hasil wawancara, bank memiliki kepercayaan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil untuk ke depannya sudah pasti akan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Apabila debitur meminjam untuk jangka waktu yang lama maka bukan menjadi suatu masalah bagi bank. Hal ini disebabkan jika Calon Pegawai Negeri Sipil kemudian menjadi Pegawai Negeri Sipil maka debitur hanya merubah salah satu persyaratan pengajuan kredit, yaitu merubah jaminan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atau dapat disebut sebagai pembaharuan kredit (kompensir). Hal ini dilakukan karena telah terjadinya perubahan jabatan serta perubahan gaji yang diterima oleh debitur. Dalam hal ini Calon Pegawai Negeri Sipil memiliki hak untuk melunasi utangnya hingga menjadi Pegawai Negeri Sipil. Jadi, fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur tidak hanya selama debitur menjabat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu selama 1 (satu) tahun, namun memiliki jangka waktu yang panjang, sesuai dengan batas maksimal peminjaman kredit.
Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil ini juga mudah dalam pengajuan  agunannya,  sebab  barang  jaminan  yang  sifatnya  tambahan  ini berupa surat yang tentunya sangat mudah dalam proses pengajuan agunan, yaitu  bank  tidak  memerlukan  usaha  yang  besar  untuk  melakukan  proses pemberian kredit. Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil ini sifatnya tidak untuk dipindahtangankan, sebab bukan merupakan barang yang dapat diperjualbelikan atau lainnya, sehingga disebut mudah dalam proses pengajuan agunan. Kemudian Surat Keputusan Calon Negeri Sipil yang berbentuk surat ini sangat memudahkan bank untuk pemeliharaannya, sehingga bank tidak kewalahan dalam penyimpanannya. Kemudian gaji yang sebagai jaminan perorangan utamanya tidak memerlukan kegiatan pemindahan barang jaminan dari debitur ke kreditur, melainkan bank sebagai kreditur cukup melakukan pemotongan gaji secara langsung dengan mendebet rekening nasabah atau debitur yang bersangkutan.
Kriteria yang terakhir yaitu suatu jaminan harus memiliki nilai yuridis. Hal tersebut bertujuan agar suatu saat nanti apabila debitur telah wanprestasi maka pihak kreditur atau bank dapat dengan mudah untuk melakukan eksekusi. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa debitur
dalam memenuhi kewajibannya membayar utang tidak perlu menyetorkan uang secara langsung kepada bank. Pihak bank telah melakukan pemotongan atau pendebetan terhadap rekening debitur. Hal ini mengingat bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil dalam penerimaan gajinya dari pemerintah khusunya di Jawa Tengah melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sehingga bank tidak ambil pusing dalam hal debitur wanprestasi. Pihak bank menjelaskan bahwa debitur tidak mungkin melakukan wanprestasi karena bank sepenuhnya bertanggung jawab atas gaji Calon Pegawai Negeri Sipil seperti yang telah diamanatkan pemerintah terhadap bank yang bersangkutan. Dapat dijelaskan bahwa 100% gaji Calon Pegawai Negeri Sipil dipegang oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, sehingga bank merasa tenang bahwa debitur tidak mungkin melakukan wanprestasi.
Adanya kemungkinan debitur melakukan wanprestasi sangat kecil, namun jaminan yang dimaksudkan tetap harus memiliki nilai yuridis. Dikatakan untuk keperluan eksekusi yang dimaksud bukan dalam hal debitur wanprestasi, melainkan apabila debitur melakukan sesuatu yang ada diluar perjanjian. Seperti yang telah dialami oleh PT. Bank Pembangunan Derah Jawa Tengah Cabang Sragen ini sendiri, yaitu debitur yang melunasi utangnya lebih cepat daripada waktu yang telah ditentukan dan disepakati, misalnya sesuai dengan perjanjian bahwa jangka waktu kredit selama 5 tahun, namun debitur telah membayar utangnya dalam waktu 3 tahun. Hal ini dikatakan melakukan sesuatu yang ada diluar perjanjian karena dalam perjanjian debitur harus memenuhi dalam waktu 5 tahun dan tidak boleh melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo waktu yang ditentukan (pelunasan dini). Apabila debitur melakukan hal tersebut maka bank akan memberikan penalti terhadap debitur yang besarnya maksimal 10% dari outstanding kredit. Penalti ini tidak berlaku terhadap debitur yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (pelunasan dini) sekaligus melakukan pembaharuan kredit (kompensir).
Meskipun Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dianggap telah memiliki  nilai  yuridis  karena  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat, namun belum sepenuhnya mudah untuk dieksekusi. Hal ini disebabkan karena belum ada opsi dari bank apabila selama jangka waktu 1 tahun itu Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan. Faktor yang membuat Calon Pegawai Negeri Sipil untuk diberhentikan cukup beragam. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil seorang Calon Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan apabila:
1.   Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
2.   Meninggal dunia;
3.   Terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
4.   Memberikan  keterangan  atau  bukti  yang  tidak  benar  pada  waktu melamar;
5.   Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6.   Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
7.   Tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.
Apabila debitur yang sedang menjalankan perjanjian kredit tersebut dan dinyatakan berhenti dari jabatannya, pihak kreditur masih cukup sulit untuk menentukan bagaimana eksekusinya. Dikatakan cukup sulit sebab oleh 2 (dua) faktor, yaitu yang menjadi jaminan utamanya adalah gaji dari debitur sendiri, jika debitur telah diberhentikan maka tentunya debitur tidak berhak menerima gaji yang seharusnya ia terima, kemudian yang akan menjadi barang jaminan setelah diberhentikan dari jabatannya belum begitu jelas. Kemudian faktor selanjutnya jaminan tambahannya yaitu Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil, jika debitur dinyatakan diberhentikan dari jabatannya maka tentunya Surat Keputusan tersebut dicabut oleh pemerintah, padahal Surat Keputusan tersebut dijadikan sebagai jaminan pendukung dari jaminan utamanya. Sehingga akan mempersulit bank untuk melakukan eksekusi. Belum adanya ketentuan yang jelas mengenai eksekusi akan hal ini dikarenakan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen belum pernah mengalami kasus wanprestasi tersebut. Sejauh ini PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen hanya  mengalami apabila debitur melunasi utangnya lebih ceppat daripada yang ditentukan yang kemudian dijatuhi penalti sebesar 10% dari utangnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil belum memenuhi kriteria yang terakhir, yaitu memiliki nilai yuridis dalam hal eksekusi.

## D.  Simpulan
Suatu barang dapat dijadikan jaminan apabila telah memenuhi kriteria jaminan. Dalam perjanjian kredit ini, Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil belum sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai barang jaminan, dimana Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil ini memiliki nilai ekonomis karena tanpa adanya Surat Keputusan, Calon Pegawai Negeri Sipil debitur tidak bisa mendapatkan gajinya yang dimana gaji tersebut merupakan jaminan kredit yang sifatnya utama. Kemudian memiliki jangka waktu yang panjang karena dapat diperpanjang apabila telah menjadi Pegawai Negeri Sipil dimana debitur harus melakukan pembaharuan kredit (kompensir) karena adanya perubahan jabatan serta besaran gaji yang diterima debitur. Mudah dalam pengajuan agunan, pihak bank tidak perlu melakukan suatu usaha yang besar untuk menyimpan Surat Keputusan tersebut. Dalam pemeliharaannya tentu tidak merepotkan pihak bank, karena hanya diperlukan penyimpanan berupa berkas-berkas saja sehingga bank tidak kerepotan, dan memiliki nilai yuridis, tetapi tidak sepenuhnya mudah untuk dilakukan eksekusi apabila debitur telah diberhentikan dari jabatannya yang dimana debitur sudah tidak mendapatkan gaji dan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipilnya telah dicabut.

## E.  Saran
Adapun saran  yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya  yang tertarik untuk meneliti tentang Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan kredit diharapkan untuk dapat mengkaji pelaksanaan perjanjian kredit dengan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan dalam hal debitur diberhentikan dari jabatannya selama perjanjian kredit masih berlangsung, sehingga bank dapat menentukan eksekusinya dikemudian hari.

## F.   Daftar Pustaka
Buku:
Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perdata Indonesia . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Munir Fuady. 2013. Hukum Jaminan Utang . Jakarta : Penerbit Erlangga.
Salim HS. 2004. Perkembangan  Hukum  Jaminan  di  Indonesia . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

## Jurnal:
Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution. 2013 “Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)”. Jurnal Ekonomi dan Keuangan , Vol. 1, No. 3.
Etty  Mulyati.  2016.  “Asas  Keseimbangan  Pada  Perjanjian  Kredit  Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil”. Jurnal Bina Mulia Hukum , Volume 1, Nomor 1. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
Fitria Hudaningrum. 2014. “Hubungan Antara Asas Kebebasan Berkontrak,
Pacta  Sunt  Servanda , dan Itikad Baik”. Jurnal  Repertorium , Volume 1, No.
2. Surakarta : Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Hasan   Abdurahman   dan   Asep   Ririh   Riswaya.   2014.   “Aplikasi   Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti”. Jurnal Computech & Bisnis , Vol. 9, No. 2. Bandung.
I Gusti Ngurah Anom. 2015. “Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia”. Jurnal Advokasi , Vol. 5, No. 2. Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
I Putu Agus Astra Wigoena, Ibrahim R, dan I Ketut Suardita. 2017. “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Terhadap Tenaga Honorer yang Tidak Dapat Diangkat Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil”. Journal Ilmu Hukum, Vol. 05, No. 05. Bali : Kertha Negara.
Katherine Tyler and Edmund Stanley. 2001. “Corporate Banking : The Strategic Impact of Boundary Spanner Effectiveness”. International  Journal  of  Bank Marketing , Vol. 19, No. 6. Westminster : Emerald Insight.
Khusnul Hataminah. 2019 “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan”. DiH : Jurnal Ilmu Hukum , Volume 15, Nomor 1. Surabaya : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus.
Leni  Oktafiani  dan  Irdanuraprida  Idris.  2015.  “Pelaksanaan  Pemberian  Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Debitur PT. Bank DKI Jakarta Pusat”. Lex  Jurnalica , Volume 12, Nomor 2. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
Made  Oka  Cahyadi  Wiguna.  2018.  “Peluang  Penyelesaian  Sengketa  Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution dengan Asas- asas Hukum Perjanjian di Dalamnya”. Jurnal Hukum  & Pembangunan , Vol. 48,
No. 3, Jakarta : Universitas Indonesia.
Miftah Idris. 2015. “Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah : Suatu Tinjauan Deskripsi Dalam Hukum di Indonesia”. Jurnal Komunikasi Hukum , Volume 1, Nomor 1. Singaraja:
Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
Misahardi Wilamarta dan Zulfadli Barus. 2012. “Manfaat Analisis Yuridis dan Sosiologis yang Bersifat Komplementer Dalam Perjanjian Kredit Untuk Meminimalisir Resiko Bank Sebagai Kreditor. Yustisia Jurnal Hukum , Vol. 1,
No. 2. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Mulhim Al Doori and Bassam Beyrouti. 2012 “Credit Scoring Model Based on Back Propagation Neural Network Using Various Activation and Error Function”. IJCSNS  International  Journal  of  Computer  Science  and  Network Security , Vol. 14, No. 3. Dubai.
M. Ardian Ilham, Kingkin Wahyuningdiah, dan M. Wendy Trijaya. 2018. “Tanggung Jawab Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil”. Pactum Law Journal, Vol. 2, No. 01. Lampung.
Niki Glaveli and Eugenia. 2006. “Bank Service Quality : Evidence From Live Balkan Countries”. International Journal of Managing Service Quality , Vol 16, No. 4. Greece : Emerald Insight.
Paula Bawuna. 2013. “Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS”. Jurnal Hukum Unsrat , Vol. 1, No.1. Manado : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
Ram N. Acharya. 2008. “Online Banking Applications and Community Bank Performance”. International Journal of  Bank Marketing , Vol. 26 No. 6. Arizona : Emerald Insight.
Tarsisius Murwaji. 2013. “Penjaminan Kredit Usaha Kecil Melalui Giralisasi dan Transmisi Jaminan Kebendaan Menjadi Tunai”. Mimbar Hukum , Volume 25, Nomor 2. Bandung : Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

## Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

## Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)