## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Efektivitas Advokat sebagai Mediator
Zulfikri 1 , Alif Randi Ramadhan 2 , Fauziah Lubis 3
1,2,3 Fakultas Syariah  dan Hukum, Jurusan  Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sumatera Utara zulfikrizulfahmi40@gmail.com 1 , alifrandyramadham@gmail.com 2 , fauziahlubis@uinsu.ac.id 3

## ABSTRACT
Mediation is an initial step in the court process. This step is taken before entering into the trial process. In the mediation process it is hoped that both parties can reconcile with each other  in  their  case. so that the mediation process is increasingly  encouraged so that it can accelerate the process of resolving a dispute. In the mediation process, of course, the role of the mediator is the key to the success of mediation. Experienced mediators can of course bring together the two parties who are in dispute and reconcile it. Mediators themselves are not only limited to the court environment. However, mediators from outside the scope of the court also have a strategic role in the mediation process. An advocate is considered to have good skills in carrying out this mediation process, because an advocate has a deeper relationship with his clients.  It  is  hoped that the inclusion of an advocate as a mediator can actually resolve the problem without any party feeling disadvantaged and the results of the mediati on can be better understood by the litigants.
Keywords : advocate, law and legal profession.
ABSTRAK Mediasi merupakan suatu langkah awal dalam proses pengadilan.langkah ini ditempuh sebelum masuk kedalam proses persidangan.dalam proses mediasi diharapkan kedua pihak dapat saling berdamai dalam perkaranya. sehingga proses mediasi ini semakin digalakkan supaya dapat mempercepat proses penyelesaian suatu sengketa Dalam proses mediasi tentunya peran mediator menjadi kunci suksesnya mediasi. Mediator yang berpengalaman tentunya dapat mempertemukan kedua pihak yang sedang bersengketa dan mendamaikan Nya. Mediator sendiri tidak hanya terbatas dari lingkungan pengadilan saja.Namun mediator yang berasal dari luar lingkup pengadilan juga memiliki peran strategis dalam proses mediasi.seorang Advokat dinilai memiliki  kecakapan  yang  baik  dalam membawa proses mediasi ini,sebab seorang advokat memiliki hubungan yang lebih dalam dengan para kliennya, sehingga lebih memahami persoalan yang  ada.diharapkan  dengan  masuknya  advokat  sebagai  mediator  dapat  benar'benar menyelesaikan persoalan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan dan hasil dari mediasi tersebut dapat lebih dipahami oleh para pihak yang berperkara.
Kata kunci : advokat, hukum dan profesi hukum.

## PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  manusia  tak  lepas  dari  sengketa  yang  dihadapinya,tak padang dari latar belakang apapun baik agama,ras dan etnis,menyebakan ragmnya persoalan  dalam  kehidupan  manusia.Dalam  penyelesaian  konflik  ini  manusia dianugerahi akal dari Tuhan yang maha kuasa guna menyelesaikan dan mendamaikan persoalan yang ada guna mencapai kerukunan antar sesamanya
Penyelesaian  sengketa  sendiri  dapat  dilkukan  baim  didalam  pengadilan ataupun  luar  pengadilan  .Penyelesaian  sengeketa  didalam  pengadilan  dari  mulai tingkat satu sampai tingkat kasasi telah menjadi hal umum dalam penyelesasin suatu

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
konflik.Cara  ini  pula  yang  paling  banyak  digunakan  .Namun  disisi  lain  terdapat penyelesaian konflik diluar pengadilan,atau yang bias disebut juga dengan Alternative Dispute  Resolution  (ADR) 1 .Cara  penyelesaian ini walaupun dinilai kurang popular namun tetap membawa rasa keadilan serta efisiensi dalam pelaksanaanya.
Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini memiliki banyak kelebihan disbanding yang ada didalam pengadilan,sebab didalamnya terjadi perundingan dan musyawarah guna mencapai win-win solution maka keputusan akhir,dapat diterima semua  pihak  tanpa  ada satupun yang dirugikan dan konflik yang telah mereda ini tidak mencuat kembali dikemudian hari.

## Rumusan  Masalah
Berdasarkan  latar belakang yang telah disebutkan diatas ,berikut rumusan masalah yang diangkat :
1. Apa yang dimaksud advokat sebagai mediator
2. Bagaimana peran serta efektivitas advokat sebagai mediator

## Tujuan penulisan
Penelitian  ini  bertujuan  menggali  dan  mencari  informasi  dari  apa  yang dimaksud dengan advokat sebagai mediator.Selain itu guna member sumbangan ilmu serta  mencari  potensi  serta  lebih  menggalakkan  peran  seorang  advokat  sebagai mediator

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini berdasarkan kepada peneltian analisis,dimana penulisis meneliti dari berbagai sumber bacaan serta peraturan mengenai judul yang diangkat. Dimana penulis melihat dari sisi peraturan yang ada serta aplikasi dalam kehidupan nyata.Sedangkan  analisis  bahan  hokum  menggunakan  teknik  deskriptif  yaitu menjabarkan sserta argumentative dalam upaya penggambaran hukumyang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Advokat sebagai  profesi hukum
Advokat sendiri berasal dari kata a dvocates yang berarti  membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. 2
Dalam kamus English Languange Dictionary advokat diartikan sebagai kuasa hukum    yang  berbicara  atas  nama  seorang  atau  membela  mereka  di pengadilan.Pengertian advokat ini menunjukkan bahwa lingkup kerja sebagai advokat bukan hanya didalam pengadilan saja namun juga diluar pengadilan .Sebelum adanya Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  advokat, istilah advokat di dalam praktinya belum digunakan dalam istilah yang baku untuk sebutan profesi ini. Dalam Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1970  sendiri    sebagaimana  kemudian  diganti dengan  Undang-undang  Nomor  35 Tahun 1999, lalu diperbaharui dengan Undag- undang Nomor 4 tahun 2004 lalu akhrinya diganti dengan Undang-undang Nomor 48
1 Rachmadi Usman , “Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan” , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.2-3
2 Harlen Sinaga , Dasar-dasar Profesi Advokat ( Jakarta: Erlangga, 2011) h. 2.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman,barulah menggunakan istilah bantuan hukum dan advokat. 3
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dijelaskan bahwa: Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  yang  memenuhi  persyaratan berdasarkan  ketentuan  undang-undang  ini. 4 Jasa  hukum    yaitu  seorang  yang memberikan jasa dalam bidang hokum baik berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan  hukum,  menjalankan  kuasa,  mewakili,  mendampingi,  membela,  dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.  Klien sendiri yaitu merupakan orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.  Organisasi  advokat  merupakan  organisasi  profesi  yang  didirikan berdasarkan undang-undang ini.
Di  suatu  perkara  yang  ada  seorang  advokat  dituntut  bukan  hanya  dapat memenangkan perkara yang ia tangani namun lebih kepada pemenuhan hak-hak dari kliennya. Advokat memiliki hubungan yang dinilai dekat dengan klien sehingga bila diadakan  suatu  proses  mediasi,maka  seyogyanya  seorang  advokat  dapat  menjadi mediator, bila dicermati lebih jauh seorang advokat yang menjadi mediator memiliki kelebihan daripada mediator dari dalam pengadilan, sebab advokat telah mengetahui seluk  beluk  duduk  perkara  yang  ada,  Sehingga  besar  kemungkinan  mediasi  yang berlangsung  dapat  menemui  titik temu, sehingga tidak perlu lagi berlanjut dalam proses  persidangan  yang  berlarut  -larut.sehingga  penyelesaian  perkara  dapat dipercepat dan pihak yang berperkara dapat mendapat hak nya masing masing.
Sebagai  sebuah Profesi hukum advokat dituntuntu untuk menciptakan dan memelihara tatanan yang adil dalam masyarakat. Sehingga etika dan moral seorang advokat  mesti  dijaga  dengan  baik  selain  itu    harus  memiliki  sifat  tanggung jawab,terpercaya serta dapat memelihara keadilan .
Orang yang peduli terhadap apa yang dilakukannya untuk mengembangkan karirnya. Dia secara pribadi bertanggung jawab atas kualitas layanan profesionalnya. Seseorang  yang  menjalankan  profesi hukum haruslah orang yang dapat dipercaya sepenuhnya, sehingga ia (profesi hukum) tidak menyalahgunakan keadaan yang ada. Pengembangan  profesi  itu  haruslah  dilakukan  secara  bermartabat,  dan  ia  harus mengerahkan  segala  kemampuan  pengetahuan  dan  keilmuan  yang  ada  padanya, sebab  tugas  profesi  hukum  merupakan  merupakan  tugas  kemasyarakatan  yang langsung berhubungan dengan nilainilai dasar yang merupakan perwujudan martabat manusia,  dan  oleh  karena  itu  pulalah  pelayanan  profesi  hukum  memerlukan pengawasan dari masyarakat. Seseorang disebut profesi jika pengemban profesi itu menjalankan profesinya dengan benar.
Seseorang dikatakan berkarakter profesional apabila: memiliki akhlak yang baik,  memiliki  keterampilan  yang  diperoleh  melalui  pendidikan  atau  pelatihan, memiliki  kualitas  yang  baik,  mentaati  kode  etik  yang  ditetapkan  dan  disepakati bersama dalam suatu organisasi profesi. Profesional setidaknya harus bertanggung jawab  kepada:  klien,  masyarakat,  rekan  dan  kelompok,  pemerintah  dan  negara.
3 Supriyadi , Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 57.
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 1 angka 1

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Profesional  harus  memiliki  kepribadian  sosial,  bertanggung  jawab  atas  semua tindakannya, berusaha untuk terus meningkatkan pengetahuannya; mahir, menjaga kepercayaan, loyal, dapat menghindari gosip dan bangga dengan profesinya.
Sebagai sebuah Profesi yang bergerak di bidang hukum sudah menjadi suatu tujuan untuk mencapai nilai nilai keadilan,hal ini tentunya menjadi cita -cita setiap orang, terkhusus bagi advokat yang kerap bersinggungan dengan berbagai persoalan hukum,  tentunya  menyadari  akan  pentingnya  mencapai  keadilan  bagi  setiap pihak.Bukan hanya terbatas bagi pihak yang dibelanya saja namun setiap orang yang berperkara. Sehingga tak jarang dalam prosesnya memiliki perjalanan yang sangat panjang sampai berlarut -larut. Perkara yang sudah di putuskan di pengadilan negeri diajukan  banding  ke pengadilan Tinggi bila dirasa tidak cukup bisa sampai proses kasasi  di  mahkamah  agung,  bahkan  pada  kasus  tertentu  bisa  saja  mengajukan peninjauan kembali.
Proses yang berlarut -larut ini selain menyulitkan para pihak yang berperkara juga  membuat  antrian  panjang  dalam  pengadilan.oleh  karenanya  diajukan  suatu proses  mediasi  sebagai  media  bertemunya  para  pihak  guna  mencapai  win-win solution.
Konflik yang ada umumnya diselesaikan di meja hijau,tanpa adanya proses litigasi yang sungguh-sungguh,proses ini acapkali menimbulkan rasa ketidakadilan
Konflik yang terjadi ada yang dapat terselesaikan dengan baik oleh masing- masing  pihak,  namun  juga  banyak yang berujung menjadi sengketa di meja hijau. Penyelesaian melalu jalur litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Penyelesaian model ini acapkali menimbulkan rasa ketidak adilan, karena secar prinsip litigasi melahirkan kemenganagan bagi satu pihak dan loss bagi sebagian  yang  lain.  Maka  saat  ini  mulai  banyak  konflik  yang  lebih  serius  dalam menanggapi proses non litigasi sebab mebebri rasa adil kepada seluruh elemen. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun  2016.  Mediasi  merupakan  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  proses perundingan  yang  dibantu  oleh  seorang  mediator.  Mediasi  mengandung  prinsip memberdayakan para pihak untuk menghasilkan penyelesaian yang seimbang di atara para  pihak.  Mediasi  yang  selama  ini  berlaku  dilaksanakan  oleh  Mediator  Hakim, namun setelah diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan bahwa mediator berasal dari non-hakim 5 . Dibentuknya PERMA ini guna menggalakan proses restorative justice, dimana proses penyelesaian Sengketa dapat diselesaikan sebelum masuk ke lingkup peradilan.
Restorative  justice  adalah  sebuah  teori  dimana  demi  mencapai  sebuah keadilan  maka  lebih  menekankan  perbaikan  kerugian  yang  disebabkan  atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Maka dalam prosesnya lebih menekankan sikap kooperatif yang mencakup semua pemangku kepentingan. 6
Frances Crook, direktur Howard League of Penal Reform, telah mengatakan bahwa  Restorative  justice  adalah  yang  paling  banyak  diteliti  dan  paling  banyak
5 PERMA NO.1 TAHUN 2016 Pasal 1 ayat 2
6 Van Ness, Daniel W., 1949 Restoring justice  : an introduction to restorative justice / Daniel W. Van Ness, Karen Heetderks Strong., New Jersey, Anderson publishing

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
inovasi peradilan pidana yang kurang dimanfaatkan 7 . Lawrence Sherman dan Heather Strang baru-baru ini menganalisis penelitian lyzed yang dilakukan di seluruh dunia yang cocok dengan restoratif keadilan dengan peradilan pidana kontemporer. Mereka menemukan 36 studi yang perbandingan langsung adalah antara dua kelompok yang cukup mirip, salah satunya yang menerima intervensi keadilan restoratif sementara yang  lain  tidak.  Di  antara  kesimpulan  mereka  adalah  sebagai  berikut:  1.  Korban kejahatan yang menerima restorative justice berbuat lebih baik, terus rata-rata, dari korban yang tidak, di berbagai hasil, termasuk stres pasca-trauma. 2.Dalam banyak tes,pelanggar  yang  menerima  keadilan  restoratif  lebih sedikit kejahatan berulang daripada  pelanggar  yang  tidak.•  Tidak  ada  uji  sampel  besar  yang  meningkatkan pengulangan keadilan restoratif pelanggaran dibandingkan dengan peradilan pidana. 3.Keadilan restoratif mengurangi pelanggaran berulang secara lebih konsisten dengan kejahatan  kekerasan  dibandingkan  dengan  kejahatan  yang  kurang  serius. 4.Pengalihan dari penuntutan ke keadilan restoratif secara substansial meningkatkan kemungkinan pelaku dibawa ke pengadilan. 5.Keadilan restoratif tidak bertentangan dengan  aturan  hukum, juga tidak berangkat dari paradigma dasar common law  of crime.  6.  Keadilan  restoratif  dapat  dilakukan  sebaik,  atau  lebih  baik  daripada, singkatnya hukuman penjara, yang diukur dengan pelanggaran berulang. 7. Keadilan restoratif mengurangi keinginan korban untuk melakukan kekerasan balas dendam terhadap pelanggar. 8
Namun  dapat  disayangkan  dalam  beberapa  kasus  seperti  dalam  sengketa perceraian  hingga  dalam  bisnis  syariah  proses  penyelesaian  alternatif  ini  belum dianggap sebagai sebuah proses yang begitu penting 9 . Namun didalam PERMA nomor 1  tahun  2016  Terdapat  beberapa  alasan  penting  dari  keterlibatan  mediator profesional  dalam kasus-kasus seperti ini antara lain; Pertama, eksistensi mediator non-hakim baik yang berasal dari akademisi terlebih dari kalangan advokat memeliki nilai  lebih  dalam  menyelesaikan  sengketa-sengketa  keluarga  dan  bisnis  syariah sehingga dapat memaksimalkan proses litigasi . Hal ini dikarenakan seorang mediator yang berasal dari luar pengadilan terutama advokat memiliki kedekatan yang telah terbentuk antara dirinya kepada kliennya sehingga, sehingga dalam proses mediasi segala  bentuk  persoalan dapat dikeluarkan secara maksimal tanpa ada sedikitpun yang ditutupi.
Kedua; Kekuatan prosedur mediasi non-hakim, dinilai lebih memeiliki peluang dalam upaya penyelesaian konflik. Ketiga; lartar belakang pendidikan wawasan,serta pengalaman  seorang  mediator  profesional  memiliki  kekuatan  lebih  dalam  upaya perdaiaman dari para pihak.
Dalam upaya  meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi, terkhusus mediasi yang  dilakukan  oleh  non  hakim,  Mahkamah  Agung  (MA)  menerbitkan  kebijakan
7 Frances Crook, testifying before the Home Affairs Committee of Parliament , 24 February  2009. The testimony  can be found  http://www.publications.parlia-ment.uk/pa/cm200809/cmselect/cmhaff/1 12/9022405. htm.
8 . Lawrence Sherman and Heather Strang , Restorative Justice: The Evidence (London: The Sm ith Institute, 2007), 89.
9 Nurnaningsih Amriani, Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan , Cet. ke- II (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 28 . Bandingkan dengan Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Cet. ke-II (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 13.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
berupa Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA) No. 117/KMA/SK/VI/2018 yang berisi Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim. Hal ini Sesuai dengan peraturan MA (Perma) No. 1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  dalam  tujuan  untuk menjalankan fungsinya sebagai mediator,  maka setiap mediator harus mengikuti dan dinyatakan  lulus  dalam  pelatihan  sertifikasi  mediator  yang  diselenggaraan  oleh lembaga sertifikasi terakreditasi.Hal ini dimaksudkan agar mediator yang lahir dari proses yang panjang ini dapat menjadi seorang mediator ulung sehingga akreditasi lembaga sertifikasi ini dilakukan oleh MA atau tim akreditasi yang ditunjuk oleh MA agar terjamin kualitas dan kredibilitasnya. 10
Seorang  mediator  membantu  pihak  yang  berselisih  untuk  menyelesaikan perselisihan mereka. Tidak seperti seorang hakim atau arbiter, namun mediator tidak memiliki  kewenangan untuk menjatuhkan a keputusan para pihak; dia hanya bisa memfasilitasi proses Mediasi yang sudah ada. 11
Salah  satu  fungsi  utama  mediator  adalah  mengelola  komunikasi  proses komunikasi.  Dia harus campur tangan dengan hati-hati pada saat yang tepat. Oleh karena itu, ia harus memahami hubungan interpersonal dan negosiasi. Advokat harus mampu  mendengarkan dengan baik dan merasakan emosi yang mendasari, psiko- logis, dan orientasi nilai yang mungkin memegang kunci untuk menyelesaikan lebih banyak  masalah  yang dapat diukur. Dan dia harus mengatur agar ini dihormati di proses  mediasi,  kesepakatan,  dan  hubungan  yang  dihasilkan 12 . sensitivitas sangat penting  untuk  pengacara  menempati  lebih  tempat  yang  menonjol  dalam  daftar keterampilan yang dibutuhkan seorang mediator.
Ketika  seorang  pengacara  berfungsi  secara  eksplisit  sebagai  mediator sekaligus  mewakili  kedua  pihak,  atau hanya salah satu pihak sementara yang lain tidak  terwakili,perhatian  tanggung  jawab  profesional  utama  sekali  lagi  adalah persyaratan  bahwa  seorang  pengacara  menggunakan  penilaian  profesional independen atas nama dari klien.
Setidaknya terdapat tiga hal yang mesti dimiliki seorang advokat supaya dapat bekerja Secara efektif sebagai seorang mediator.
1.Keadilan
Pengacara netral dalam mediasi harus memiliki kewajiban untuk membantu para peserta mencapai kesepakatan, dan melalui sebuah proses, bahwa 1) memenuhi rasa  keadilan  para  peserta  sendiri;  2)  tidak  melanggar  pengertian  masyarakat minimal tentang keadilan antara orang-orang yang membuat perjanjian; dan 3) tidak melanggar standar minimal keadilan terhadap pihak ketiga yang tidak terwakili.
10 Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA ) No. 117/KMA/SK/VI/2018
11 P. GULLIVER, DISPUTES AND NEGOTIATIONS: A CROSS-CULTURAL PERSPECTIVE 209 (1979). See Eck off, The Mediator, the Judge and the Administrator in Conflict-Resolution , 10 ACTA SOCIOLOGICA  148,158-61  (1967)
12 See Steinberg , Towards an Interdisciplinary Commitment: A Divorce Lawyer Proposes Attorney- Therapist Marriages or, at the Least, an Affair , J. MARITAL & FAM. THERAPY, July 1980, at 259, 264. Some have taken the view that mediation is similar to group psychotherapy and that, accordingly, a mediator needs athe skills of a group therapist. Knowles, Mediation and the Psychology of Small Groups, 9 LAB. L.Jo 780,782-83  (1958); cf. Smith, supra note 12, at 208 ( mediation provides a form of therapy or catharsis)

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## 2. Maksimalisasi
Para penulis terkemuka dalam negosiasi dan mediasi mengakui bahwa tujuan penting  dari  proses  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  dan  mengeksploitasi keuntungan  bersama 13 .Pengacara  netral  dalam  mediasi  harus  berada  di  bawah kewajiban, untuk membantu para peserta melakukan ini.
Tidak seperti kebanyakan prosedur ajudikatif, mediasi biasanya tidak dimulai dengan  anggapan  bahwa  layaknya  ada  kue  yang  harus  dipotong  oleh  para  pihak. Sebaliknya,  idenya  adalah,  dengan  bekerja  secara  kooperatif,  mereka  dapat memperbesar pai dan mungkin berbagi seluruh makan malam. Jika proses seperti itu berhasil,  para  mediasi,  meskipun  mereka  mempertahankan  kepentingan  masing- masing, segera mengambil karakteristik kelompok, 14 dengan kepentingan bersama dalam  mencari  solusi  yang  paling  memuaskan  bagi  semua  orang.  Proses maksimalisasi ini setidaknya memiliki dua aspek. Salah satunya adalah membantu para pihak memperbesar apa pun yang tersedia untuk dibagikan atau dibagi. Yang lainnya adalah mengidentifikasi dan mengeksploitasi perbedaan nilai di antara para peserta.
3. Malpraktik
Untuk tujuan pertanggungjawaban malapraktik, pengacara netral tidak akan menjadi penjamin keadilan atau maksimalisasi. Tingkah lakunya akan dinilai dalam hal apakah dia melakukan perawatan yang wajar dalam membantu peserta menuju keadilan atau maksimalisasi. Kewajaran perawatannya umumnya akan diukur dengan standar  apa  yang  "hati-hati  yang  akan  dilakukan  dalam  situasi  tersebut.  Standar keadilan,  seperti  yang  disebutkan  di  atas,  akan  berimplikasi pada cara pengacara netral  memutuskan  apakah  dan  bagaimana  memberikan nasihat hukum. Ini akan mendorong  dialog  tentang  apakah  kesepakatan yang dipermasalahkan memenuhi perasaan  peserta  sendiri  tentang  keadilan  dan  pengertian  masyarakat  tentang keadilan Diskusi harus mencakup perhatian pada apakah setiap peserta dapat secara memadai membentuk pemahaman subyektif tentang keadilan tanpa berkonsultasi dengan penasihat luar.
Dialog semacam itu akan menghasilkan kesepakatan yang lebih baik daripada kesepakatan  yang  dihasilkan  dari  mediasi  yang diatur oleh aturan yang memaksa pengacara  netral  untuk  mengulang  teguran  dan  ancaman  tentang  kelayakan penasehat  hukum  independen.  Mereka  juga  akan  membuat  tindakan  malpraktek sangat tidak mungkin. Peserta yang telah mendalami bagaimana rasa keadilan mereka sendiri,  dan  masyarakat,  dinyatakan  dalam kesepakatan tidak mungkin menuntut pengacara  netral.  Pertama,  mereka  mungkin  tidak  akan  melihat  ketidakadilan
13 Fisher and Ury, supra note 113, at 58-83; Raiffa, supra note 113, at 219; Susskind, supra note 115 at 18, 46. John McCrory argues that Susskind's proposals to permit environmental mediators to be sued for failure to maximize joint gains (and for failure to protect unrepresented interests) would inject rigidity into the process and discourage would-be mediators. McCrory, Environmental Mediator-Another Piece for the Puzzle, 6 VT. L. REV.  49, 51 (1981). Stulberg maintains that mak ing environmental mediators responsible for maximizing joint gains puts a great burden on them . Stulberg, supra note 115, at 112-13.
14 M. DEUTSCH, THE RESOLUTION OF CONFLICT: CONSTRUCTIVE AND DESTRUCTIVE PROCESSES 48-49 (1973).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
nantinya. Kedua, mereka akan membentuk ikatan yang signifikan dengan pengacara netral.
Regulasi  pengacara  netral  adalah  ujian  kemampuan  pengacara  untuk membantu  memadukan  perspektif  individualistis  dengan  pandangan  yang  lebih didasarkan pada kepedulian dan interkoneksi. Dalam melakukannya, ia harus peduli tidak hanya dengan melayani konstituennya dan mempertahankan independensi dan integritas institusionalnya, 15 tetapi juga dengan memenuhi tujuannya yang lebih tinggi.

## KESIMPULAN
Proses  mediasi  merupakan  suatu  langkah  ligitasi  yang  dilakukan  sebelum perkara masuk ke pengadilan, mediasi dinilai memiliki efektivitas yang tinggi selain mempersingkat  waktu  dan  biaya, mediasi yang berhasil juga dapat mendamaikan pihak yang berperkara serta meredam amarah yang bisa timbul bila perkara masuk hingga  berlarut-larut  dalam  proses  persidangan.  seorang advokat memiliki peran strategis dalam mengambil peran sebagai mediator,selain lebih mengetahui perkara yang ada, para pihak yang berperkara juga dapat lebih terbuka dalam proses mediasi, Sehingga  hasil  dari  mediasi  tidak  merugikan siapapun, sebab tujuan dari mediasi sendiri  merupakan  win  -win  solution.  Diharapkan  dengan  adanya  mediator  yang berasal dari lingkungan luar pengadilan dapat mengurangi beban perkara yang masuk ke dalam pengadilan serta memberikan rasa nyaman kepada seluruh pihak sebab hak yang ia tuntut dapat terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bierig.  Whatever  Happened  to  Professional  Self-Regulation?,  69  A.  616,  617-19
(1983).
Fisher and Ury, supra note 113, at 58-83; Raiffa, supra note 113, at 219; Susskind, supra  note  115  at  18,  46.  John  McCrory argues  that  Susskind's  proposals  to permit  environmental  mediators  to  be  sued  for  failure  to  maximize  joint gains (and for failure to protect unrepresented interests) would inject rigidity into the process  and  discourage would-be mediators. McCrory, Environmental Mediator- Another  Piece  for  the  Puzzle, 6  VT.  L.  REV. 49, 51 (1981). Stulberg maintains that  making  environmental  mediators  responsible  for  maximizing  joint  gains puts a great burden on them . Stulberg, supra note 115
Frances Crook, testifying before the Home Affairs Committee of Parliament , 24 February 2009. The  testimony  can  be  found  http://www.publications.parlia- ment.uk/pa/cm200809/cmselect/cmhaff/112/9022405.htm.
Harlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat ( Jakarta: Erlangga, 2011) h. 2.
Lawrence Sherman and Heather Strang , Restorative Justice: The Evidence (London: The
Smith Institute, 2007), 89
15 Bierig. Whatever Happened to Professional Self-Regulation?, 69 A. 616, 617-19 (1983).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
M.  Deutsch, The  Resolution  Of  Conflict:  Constructive  And  Destructive Processes 48-49
(1973).
Nurnaningsih  Amriani,  Mediasi:  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di Pengadilan,  Cet.  ke- II (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 28. Bandingkan dengan Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Cet. ke-II (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 13.
P.  Gulliver, Disputes  And  Negotiations:  A  Cross-Cultural  Perspective 209  (1979). See
Eckoff, The Mediator, the Judge and the Administrator in Conflict-Resolution , 10 ACTA SOCIOLOGICA 148,158-61 (1967)
PERMA NO.1 TAHUN 2016 Pasal 1 Ayat 2
Rachmadi  Usman,  “Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan”  ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.2-3
See  Steinberg ,  Towards  an  Interdisciplinary  Commitment: A Divorce Lawyer Proposes
Attorney-Therapist  Marriages  or,  at  the  Least,  an  Affair ,  J.  MARITAL  &  FAM. THERAPY, July 1980, at 259, 264. Some have taken the view that mediation is similar  to  group  psychotherapy  and  that,  accordingly,  a  mediator  needs  athe skills  of  a  group  therapist.  Knowles,  Mediation  and  the  Psychology  of  Small Groups, 9  LAB.  L.Jo  780,782-83  (1958);  cf.  Smith,  supra  note  12,  at  208
( mediation provides a form of therapy or catharsis)
Supriyadi,  Etika  dan  Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum  di Indonesia ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 57.
Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA) No. 117/KMA/SK/VI/2018
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 1 angka 1
Van  Ness,  Daniel  W.,  1949 Restoring  justice  :  an  introduction to restorative justice /
Daniel W. Van Ness, Karen Heetderks Strong., New Jersey, Anderson publishing