Share: Social Work Jurnal VOLUME: 8
NOMOR: 1 HALAMAN: 101-113 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
Doi: 10.24198/share.v8i1.16032

## RESOLUSI KONFLIK PILKADA DI KOTA CIMAHI JAWA BARAT
Sahadi Humaedi 1 , Imanudin Kudus 2 , Ramadhan Pancasilawan 3 , Soni A. Nulhaqim 4 1. Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Sahadi.humaedi@unpad.ac.id
2. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran Imanudin.kudus@unpad.ac.id
3. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id
4. Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran soni.nulhaqim@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Kota Cimahi sebagai salah satu wilayah yang menyelenggarakan Pilkada pada tanggal 15 Februari Tahun 2017, berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik  yang melibatkan para pendukung dari paslon. Sementara itu,  Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cimahi mencatat telah terjadi sekitar 46 kasus pelanggaran selama masa kampanye. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ini dilakukan oleh Tim sukses dari ketiga pasangan calon yaitu berupa pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK). Pelanggaran ini terjadi di 3 kecamatan: Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Utara. Walaupun terjadi cukup banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi khususnya pada masa kampanye, namun pelanggaran tersebut tidak menimbulkan konflik terbuka diantara para pendukung paslon, maupun konflik terbuka antara pendukung paslon dengan pihak aparat pemerintah.  Dengan  memperhatikan kondisi tersebut maka perlu untuk diadakannya penelitian  yang  menggambarkan peta kerawanan konflik pilkada di Kota Cimahi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa konflik Pilkada di Kota Cimahi yang terjadi umumnya adalah pelanggaran-pelanggaran admnistratif yang tidak menjadi pemicu  timbulnya  konflik terbuka di kalangan masyarakat. Hal ini sangat dimungkinkan sebab Bawaslu maupun Panwaslu Kota Cimahi menggunakan instrumen hukum yaitu peraturan KPU terkait dengan adanya pelanggaran- pelanggaran tersebut, hal ini juga mengindikasikan tingkat kesadaran hukum pemilih di Kota Cimahi dinilai sudah memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerawanan konflik ketika masa kampanye tidak berubah menjadi konflik terbuka diantara para pendukung pasangan calon hal ini terjadi karena pihak penyelengara  telah melakukan upaya pencegahan dengan instrumen hukum yang berlaku.

## Kata Kunci: Pilkada, Pelanggaran Kampanye, Resolusi Konflik
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 8
NOMOR: 1 HALAMAN: 101-113 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i1.16032

## ABSTRACT
Cimahi as one of the regions that hold elections on February 15 th , 2017, which has the potential to generate conflict, especially conflicts involving supporters of candidate pairs. Meanwhile, the Election Supervisory Committee (Panwaslu) in Cimahi noted that there have been approximately 46 violation cases during the campaign period. These violations were committed by the  Success Team of the three candidate pairs in the form of a violation of the Campaign Viewer Tool (APK). This violation occurred in 3 districts: South Cimahi Subdistrict, Central Cimahi Subdistrict, and North Cimahi Subdistrict. Despite considerable violations, especially during the campaign period, the violations did not result in open conflict between supporters of the candidate pair, nor open conflict between supporters of the candidate pair and the government apparatus. With regard to these conditions, it is necessary to conduct research that describes the map of conflict election in Cimahi.
The result of the research shows that electoral conflicts in Cimahi are generally administrative violations that do not trigger open conflict among the community. This is very possible because Bawaslu and Panwaslu of Cimahi use legal instruments namely KPU regulations related to the existence of these violations, it also indicates the level of legal awareness of voters in Cimahi considered to have a high legal awareness. Thus, it can be concluded that the vulnerability of conflict during the campaign period did not turn into an open conflict among supporters of the candidate pair. This happens because the organizers have made prevention efforts with the applicable legal instruments.
Keywords: Regional Elections, Campaign Violation, Conflict Resolution

## PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Konflik dalam dunia perpolitikan akan kental dalam nuansa-nuansa kepentingan, baik kepentingan yang dipertahankan sebagai status quo, maupun kepentingan yang akan diperjuangkan sebagai dasar untuk mencapai suatu perubahan. Kelompok atau orang-orang yang berada dalam level penguasa (superiordinasi) yang memiliki otoritas, dengan yang berada di luar level penguasa atau yang tersubordinat, didefinisikan sebagai suatu kelompok yang bergerak atas dasar kepentingan. Kepentingan ini selalu akan diperjuangkan oleh mereka sesuai dengan apa yang dinginkan oleh kelompok mereka (Dahrendrof dalam Ritzer, 2012:452-453).
Kepentingan dan keinginan dari kolompok atau orang yang bertikai
memiliki maksud dan tujuan. Tujuan dari kepentingan tersebut berupa suatu yang dipertahankan maupun suatu perubahan yang ingin diharpkan. Namun, kebanyakan realitas dari suatu konflik memiliki fungsi untuk membuat suatu perubahan dan perkembangan dalam masyarakat (Dahrendrof dalam Ritzer, 2012:455). Orang atau kelompok yang berkonflik sadar bahwa suatu konflik terjadi karena ada sesuatu yang tidak beres yang harus dirubah, dikembangkan dan dimenangkan. Untuk mencapai perubahan, diperlukan suatu instrumen untuk memperjungkan perubahan, perkembangan dan/atau memenangkan sesuatu yang diinginkan. Instrumen tersebut merupakan gesekan-gesekan yang terjadi berupa konflik sosial.
Dari data yang didapatkan dari sumber media masa online menunjukkan bahwa bagaimana pemilukada
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 8
NOMOR: 1 HALAMAN: 101-113 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
Doi: 10.24198/share.v8i1.16032
berdampak kepada stabilitas kemanan di daerah-daerah. Di tahun 2012 menunjukkan bahwa pilkada telah menelan korban sampai 47 orang. Dari 224 daerah yang menyelenggarkan pemilukada di tahun 2010, sebanyak 73% dari pemilu tersebut diwarnai dengan proses gugatan di MK. Catatan dari Kesbangpol Depdagri menunjukkan bagaimana konflik dalam pemilu itu nyata menelan korban. Menurut data tersebut, dari tahun 2005-2008 menunjukkan bahwa dari 486 daerah yang melakukan pemilukada, hampir setengah dari pemilukada tersebut bermasalah, Kemendagri  pada saat itu mengungkapkan bahwa  “sejak pelaksanaan Pilkada langsung di seluruh Indonesia, sudah ada 50 orang yang tewas akibat kisruh antar kandidat.” (http://www.berdikarionline.com/konflik -pilkada).
Selain itu, setelah dilakukan rekapitulasi  kerugian  pasca konflik pilkada yang dilakukan di kabupaten kota dan provinsi di Indonesia, Ditjen Otda Kemdagri mengeluarkan data yang menunjukkan bahwa “jumlah korban meninggal dunia 59 orang, korban luka 230 orang, kerusakan rumah tinggal 279 unit, kerusakan kantor pemda 30 unit, kantor polisi 6 unit, dan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah 10 unit. Jumlah kerusakan fasilitas umum 156 lokasi, kantor partai politik 11 unit, kantor media/surat kabar tiga unit, kendaraan 25 unit dan kawasan pertokoan 1 unit”. (http://sp.beritasatu.com/home/kemdagri -catat-kerugian-pasca-pilkada-langsung- meningkat/36741)
Untuk Provinsi Jawa Barat, potensi konflik bisa terjadi selama Pilkada serentak dilakukan. Potensi konflik diprediksi sejak penyiapan daftar pemilih. Pada tahap ini sangat rentan konflik karena masih banyak warga yang tidak memiliki identitas atau belum terdaftar sebagai pemilih. Permasalahan kampanye berpotensi besar menimbulkan konflik. Walaupun kampanye sudah diatur, kadang ada sejumlah calon yang melanggar. Hal itu
dapat memancing masalah hingga konflik antarpendukung. Konflik juga berpotensi terjadi dalam debat terbuka dan iklan kampanye. Titik rawan konflik lain di Provinsi Jawa Barat adalah mulai pemungutan, penghitungan, rekapitulasi suara, hingga penetapan hasil pilkada.
Kondisi kerawanan konflik juga terjadi untuk wilayah Kota Cimahi yang menyelenggarakan pilkada pada tahun 2017. Hal ini sangat dimungkinan dengan munculnya 3 pasangan calon (paslon) yang menjadi kontestan politik di Kota Cimahi terlebih lagi 1 paslon merupakan petahana. Kerawanan-kerawanan konflik menjelang pelaksanaan pilkada
khususnya pada masa kampanye tentunya perlu ada penangan dari pihak berwenang, untuk mencegah kerawanan tersebut berubah menjadi konflik terbuka. Dengan memperhatikan kondisi tersebut maka perlu diadakan sebuah penelitian yang mengungkap mengenai peta kerawanan konflik serta resolusinya, sebab resolusi konflik tidak bukan hanya sebuah upaya menyelesaikan konflik terbuka, resolusi konflik juga merupakan sebuah pendekatan dalam rangka upaya- uapaya pencegahan konflik, khususnya pencegahan atas kerawanan-kerawanan konflik pilkada di Kota Cimahi.

## 2. Rumusan Masalah
Setiap konflik memang memerlukan pemecahan masalah sebagai jalan supaya konflik tidak meluas dan berakibat hal yang lebih besar. Untuk melakukan hal demikian, resolusi konflik Pilkada sebagai jalan untuk meredam konflik sebelum ataupun sesudah pilkada.  Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana potensi konflik serta resolusinya dalam pilkada di Kota Cimahi?

## 3. Identifikasi masalah
Berdasarkan latar belakang riset ini, maka rumusan masalahnya adalah:
1. Bagaimana Peta Konflik Pilkada di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 8
NOMOR: 1 HALAMAN: 101-113 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i1.16032
2. Bagaimana Resolusi yang dibangun dalam Konflik Pilkada di Kota Cimahi
Gambar 1.1
Alur  riset TINJAUAN PUSTAKA
1. Konflik Kepentingan
Konflik atau configere dalam bahasa latin merupakan suatu proses sosial antara kelompok ataupun orang yang jumlahnya lebih dari satu dengan tujuan ingin mengalahkan, meghancurkan ataupun membuat orang lain atau kelompok tidak berdaya (Rusdiana, 2015:68). Konflik bisa terjadi karena ketidaksinkronan antara harapan dan kenyataan. Naluri ingin mengalahkan ini ada karena adanya rasa ketidakpuasan terhadap suatu proses dari sistem sosial. Ketidaksinkronan yang kemudian melahirkan suatu ketidakpuasan oleh masyarakat ataupun kelompok tertentu akan menyebabkan suatu gesekan dalam mayarakat. Gesekan ini bisa terjadi karena “faktor ketidakpercayaan terhadap penegak hukum maupun institusiya”. Selain itu juga disebabkan oleh “kesenjangan sosial ekonomi, SARA, tersumbatnya saluran sosial politis” dan lain sebagainya (Rusdiana, 2015: 25-68).
Garna (1996: 65) menjelaskan bahwa konflik dapat berlaku dalam semua aspek relasi sosial yang bentuknya seperti dalam relasi atara individu, relasi individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok lain.
Konflik dapat disebut juga dengan pertentangan, adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan (Soekanto, 2001: 107).
Thomson (1960), mengatakan bahwa  konflik  sebagai perilaku anggota organisasi yang dicurahkan untuk beroposisi terhadap anggota yang lain. Menurut Thomas (1976) prosesnya dimulai jika satu pihak merasa bahwa pihak lainnya telah menghalangi atau akan menghalangi sesuatu yang ada kaitannya dengan dirinya atau menurut Deutch (1973) prosesnya terjadi jika ada kegiatan yang tidak cocok dengan kepentingannya (Tadjudin, 2000: 35). Robbins (Tadjudin, 2000: 36) memberikan definisi yang lebih luas, konflik dikatakannya sebagai :
Suatu proses yang dimulai tatkala suatu pihak merasa ada pihak lain yang memberikan pengaruh negatif kepada pihak lainnya. Dalam pengertian tersebut, wujud konflik itu mencakup rentang yang amat luas: mulai dari ketidaksetujuan yang samar-samar sampai dengan tindakan kekerasan. Singkatnya, setiap perbedaan itu merupakan potensi
Pemetaan wilayah Pilkada
Serentak Identifikasi potensi Konflik di Kota CImahi Konflik yang terjadi (kromnologis) Identifikasi penyebab konflik Resolusi yang sudah dilakukan Penguatan resolusi Resolusi Konlfik Pilkada di Cimahi Jawa Barat
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 8
NOMOR: 1 HALAMAN: 101-113 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i1.16032
konflik, yang jika tidak ditangani secara baik, potensi konflik itu bisa berubah menjadi konflik terbuka.
Sementara itu Budimanta (2003: 1) mendefinisikan konflik sebagai : Perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan, dan gambar-gambar kekayaan yang persediaan tidak mencukupi dalam pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan melainkan juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka.
Resolusi konflik yang efektif dapat terumuskan jika sebab-sebab konflik dapat diketahui dan diidentifikasi secara jelas sehingga dengan keadaan tersebut dapat ditetapkan resolusi apa yang sesuai kebutuhan pihak yang berkonflik Untuk memahami tentang penyebab konflik kekerasan akan diungkapkan pandangan- pandangan tentang penyebab konflik sehingga dapat menjadi kerangka acuan untuk merumuskan kerangka yang digunakan untuk memahami konflik Pilkada di  Jawa Barat  sebagai landasan dalam kerangka pemikiran.
Menurut Fisher dkk  (2001: 8-9), konflik dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: (1) Teori hubungan masyarakat, yang menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antar kelompok yang berbeda di masyarakat; (2) Teori negosiasi prinsip, menjelaskan konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik; (3) Teori kebutuhan manusia, menjelaskan konflik disebabkan oleh adanya kebutuhan manusia meliputi fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi; (4) Teori identitas, menerangkan konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak terselesaikan; (5) Teori kesalahpahaman antar budaya, konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara
berkomunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda; (6) Teori Transformasi Sosial, memfokuskan pada penyebab terjadi konflik adalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi.
Kepentingan-kepentingan yang dimaksud oleh Dahrendrof sebagai kepentingan yang memiliki sifat manifest (disadari) dan atau bersifat laten (potensial). Kepentingan laten dianggap sebagai tingkah laku potensial yang belum disadari, artinya mereka berada dalam  peranan tertetu namun mereka belum menyadari peranan tersebut. Manakala peranan ini menjadi suatu kepentingan yang disadari sebagai suatu yang harus diperjuangakan dengan pemaksaan, maka saat itu pula hal tersebut berubah menjadi manifest (Polma, 2007:135). Oleh karena itu, setiap konflik yang terjadi memang atas dasar kepentingan semata. Tujuan yang berbeda membuat seseorang memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga konflik merupakan suatu hal yang memang fenomena dalam memperebutkan kepentingan.
Dalam sosial politik, konflik akan dibangun atas dasar kepentingan semata. Bagaimana konflik itu berkembang hanya merupakan suatu proses dalam kegiatan politik. Kepentingan-kepentingan yang berbeda merupakan akar permasalahan dalam proses konflik. Hubungan kekuasaan ( Authority ) yang menyangkut tentang hubungan orang atau kelompok yang dikuasai dengan yang menguasai akan selalu menjadi bagian dari dinamika yang melahirkan konflik. Otoritas tersebut akan melahirkan dua kelas yanng berbeda. Ada dekotomi antara orang yyang menguasai dan dikuasai. Dominasi oleh kelas yang berbeda di mana kelas yang satu memiliki kekuasaan dalam struktur yang menjamin kekuatan yang dimiliki untuk menguasai kelompok yang berbeda. Biasanya kelompok yang ada dalam dua sistem kelas memiliki peran yang berbeda. Kelas yang menguasai memiliki sedikit banyak kekuasaan dalam jabatan struktural dan
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 8
NOMOR: 1 HALAMAN: 101-113 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
Doi: 10.24198/share.v8i1.16032
yang lain tidak. Jabatan struktural inilah sebagai legitimasi kekuasaan untuk menguasai kelompok yang lain. (Dahrendrof, 1995 dalam Polma, 2007:134).
Dalam konflik terdapat kelompok- kelompok yang melatarbelakangi suatu konflik. Dahrendrof (1995) mengungkapkan bahwa kelompok dalam konflik kepentingan di bagi menjadi tiga tipe utama. Pertama , kelompok semu ( quasi group ) merupakan kelompok yang memegang posisi dengan kepentingan yang sama antar satu dengan yang lain. Kelompok semu ini merupakan cikal bakal untuk membentuk kelomok tipe kedua , yaitu kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah agen riil dari konflik kelompok. Kelompok ini memeiliki struktur, bentuk organisasi, dan tujuan atau program serta memiliki anggota peroerangan yang jelas. Dari adanya kelompok kepentingan ini akan melahirkan tipe kelompok yang ketiga , yaitu kelompok konflik. Atinya kelompok ini merupakan kelompok yang terlibat aktif dalam konflik aktual. Dengan demikian, konsep dari kepentingan tersembunyi, kepentingan nyata, kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik adalah konsep dasar untuk menerangkan konflik sosial (Ritzer dan Goodman, 2004:156).
Galtung (2003:439) mengemukakan konflik kekerasan dipahami menjadi tiga konsep yaitu kekerasan kultural, kekerasan struktural, dan kekerasan  langsung. Ketiga konsep tersebut memiliki keterkaitan untuk menjelaskan penyebab konflik kekerasan dengan tesisnya adalah Kausal konflik kekerasan yaitu dari kekerasan kultural melalui kekerasan struktural ke kekerasan langsung. (Galtung, 2003:5).

## METODE
1. Rancangan Riset
Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dikarenakan dengan menggunakan metode dan pendekatan tersebut, maka penulis dapat mengkaji perspektif
partisipan yang mempunyai otoritas, data, informasi maupun keterkaitan mengenai potensi konflik Pilkada di Jawa Barat Tahun 2017 yaitu di Kota Cimahi.
Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena utamanya untuk mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi dan wawancara yang mendalam serta dokumentasi.

## 2. Data, Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena utamanya untuk mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi dan wawancara yang mendalam serta dokumentasi.
Penelitian ini dibutuhkan data yang valid, reliabel, dan objektif. Metode penelitian sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Teknik pengumpulan data primer Studi Lapangan, yaitu suatu cara untuk mendapat data dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan materi pembahasan masalah yang diteliti langsung pada objek penelitian dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:
a. Observasi Dalam observasi ini penulis menggunakan teknis non partisipatif, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi tanpa melibatkan penulis dalam obyek yang diamati serta mencatat kegiatan yang berhubungan
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 8
NOMOR: 1 HALAMAN: 101-113 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i1.16032
dengan pilkada serentak di
Provinsi Jawa Barat sehingga data yang terkumpul dapat diolah untuk menunjang penelitian.
b. Wawancara Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan dan berkompeten, dalam hal ini yakni dari pihak yang memiliki pemahaman dan keterlibatan Pilkada serentak. Penelitian ini penulis menggunakan wawancara mendalam ( in-depth interview )
atau wawancara informal (tidak terstruktur) dan wawancara terstruktur yang dituangkan kedalam pedoman wawancara, dalam penelitian penulis membuat beberapa daftar pertanyaan yang menyangkut  Pilkada serentak di
Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat yang kemudian melakukan wawancara dengan mencatat hasil wawancara tersebut, pada penelitian ini penulis memfokuskan wawancara pada pihak-pihak yang memiliki otoritas, data, informasi, maupun keterkaitan  mengenenai Pilkada Serentak di Provinsi Jawa Barat. 2. Teknik pengumpulan data sekunder Studi Kepustakaan, beberapa literatur yang penulis telah relevan berupa peraturan-peraturan atau arsip-arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan Pilkada di Kota Cimahi

## 3. Informan Penelitian
Penelitian kualitatif istilah sampel tidak lazim digunakan, untuk objek penelitiannya menggunakan istilah situasi sosial ( social situation ). Situasi sosial terdiri dari tempat ( place ), pelaku ( actors ), dan aktivitas ( activity ).  Maka penulis menggunakan istilah informan dalam penyusunan penelitian ini. Selanjutnya penunjukan informan yang dilakukan dalam penelitian ini
menggunakan teknik purposive , yaitu informan diambil berdasarkan kapasitas dan kapabilitas diri seseorang yang dianggap paling tahu dan memiliki kekuasaan sehingga dapat memberikan akses kepada peneliti untuk menjelajahi objek/situasi yang akan diteliti. Pertimbangan dalam  memilih informan sebagai narasumber ( key informan ) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Otoritas yang dimiliki oleh informan dalam kaitan dengan potensi konflik
Pilkada serentak di Provinsi Jawa Barat.
2. Dianggap memiliki informasi yang banyak mengenai potensi konflik Pilkada serentak di Provinsi Jawa Barat
3. Memiliki keterkaitan, baik secara individu maupun institusi, dengan
Pilkada serentak di Provinsi Jawa
Barat

## 4. Analisis data
Data-data yang diperoleh dari hasil studi lapangan maupun studi kepustakaan selanjutnya diolah dan dianalisa sehingga dapat ditafsirkan dan diinterpretasikan. Analisis data dilakukan dengan maksud pertama-tama mengorganisasikan data. terdapat tiga komponen dalam analisis data yaitu : 1. Reduksi Data Adalah proses analisis dengan bentuk analisi untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus,
membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga dapat dikumpulkan. 2. Penyajian Data Adalah susunaninformasi yang memungkinkan dapat ditarik suatu kesimpulan sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.
3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi Adalah suatu kesimpulan yang diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, dengan meninjau kembali secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih cepat.
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 8
NOMOR: 1 HALAMAN: 101-113 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
Doi: 10.24198/share.v8i1.16032

## 5. Lokasi dan Waktu Riset
Merujuk pada hasil review, lokasi riset  penelitian ini di ubah menjadi di Kota Cimahi. Wilayah  Kota Cimahi merupakan  salah satu daerah yang melakukan Pilkada secara  serentak Tahun 2017 di Provinsi Jawa Barat. Waktu pelaksanaan adalah selama satu tahun dengan tahapan kegiatan: penyusunan proposal, perijian riset, pengumpulan data, penulisan laporan, dan seminar hasil penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini berjudul “Resolusi Konflik Pilkada Di Kota Cimahi Jawa Barat” menggali mengenai gejala konflik selama proses pilkada berlangsung di Kota Cimahi, harapannya dengan penelitian ini akan terpetakan gejala- gejala konflik tersebut juga tergambarkannya resolusi konflik yang pernah dilakukan dalam rangka menyelesaikan konflik pilkada tersebut. Dalam setiap proses pilkada, nampaknya akan selalu rentan dengan setiap gesekan sekecil  apapun, hal ini menjadi wajar sebab proses pilkada secara tidak langsung telah membentuk kelompok-
kelompok dalam masyarakat yang boleh jadi berbeda haluan politik.
Pada kegiatan penelitian ini, tim berhasil mewawancarai beberapa pihak yang telah bersedia  berkontribusi dalam memberikan keterangan, pihak-pihak tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Cimahi, Panwaslu Kota Cimahi Pers/jurnalis, Partai Politik dan pemilih.

## 1. Peta Konflik Pilkada di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan data-data di lapangan baik dari hasil wawancara maupun dari hasil telaah dokumen konflik yang terjadi tidaklah sampai pada konflik langsung (seperti bentrokan, atau tindak kekerasan langsung lainnya), konflik yang terjadi masih sifatnya gejala saja, yang disebabkan oleh adanya beberapa pelanggaran selama proses pilkada berlangsung.
Pelanggaran-pelanggaran ini tentunya akan menimbulkan keresahan serta ketenggangan selama proses pilkada tersebut. Pemilihan Walikota Cimahi ini diikuti oleh 3 pasangan calon yaitu :
Tabel 2 Pasangan Calon Wali Kota Cimahi No. Urut Nama Pasangan Partai Pendukung 1 Atty Suharti Tochija Achmad Zulkarnain Partai Nasional Demokrat (NasDem) Partai Golongan Karya (Partai Golkar) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2 Asep Hadad Didjaya Irma Indriyani Partai Demokrat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 3 Ajay Muhammad Priatna Ngatiyana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Amanat Nasional (PAN)
Dengan adanya 3 pasangan calon wali kota tersebut, selain meramaikan kontestasi pilkada juga telah membentuk masyarakat majadi 3 pihak pendukung yang berbeda sehingga dengan demikian akan rentan jika proses Pilkada ini tidak disertai dengan pengawasan dari
berbagai pihak, termasuk dari pihak kontestan.
Pemilihan Wali Kota Cimahi yang telah lalu tersebut dinilai cukup berimbang bilamana dilihat dari figure- figur kontestan. Walaupun sebetulnya figure petahana yang diunggulkan hanya
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 8
NOMOR: 1 HALAMAN: 101-113 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
Doi: 10.24198/share.v8i1.16032
saja calon yang merupakan petahana ini terjerat kasus korupsi, sehingga popularitasnya menurun dan akhirnya kalah dalam Pilkada Kota Cimahi yang lalu.  Terjeratnya  calon walikota yang merupakan petahana mengenai kasus korupsi tidak ada indikasi ‘konsipirasi politik’ untuk menjatuhkan lawan politik. Kasus korupsi yang terkait pada calon petahana tersebut adalah murni tindakan kriminal yang selanjutnya di tangani oleh KPK, dan tidak menimbulkan keresahan namun menimbulkan kerugian pada pihak petahana.
Selain kasus korupsi yang menjerat calon petahana, selama proses pemilu kada Kota Cimahi yang lalu juga terjadi beberapa pelanggaran yang sifatnya administrative, merujuk pada data Bawaslu Propisni Jawa Barat tahun 2017 terdapat sekitar 10 pelanggaran yang terjadi selama Pilkada Kota Cimahi. Pelanggaran tersebut terjadi pada masa kampanye sekitar 9 pelanggaran dan pada tahap pungut hitung sebanyak 1 pelanggaran.
Umumnya pelanggaran- pelanggaran tersebut adalah pelanggaran yang sifatnya administrative yaitu dugaan pelanggaran berupa pemasangan alat peraga kampanye yg tidak sesuai PKPU yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 1, 2 dan 3. Pelanggaran- pelanggaran tersebut secara umum tidak menimbulkan ketegangan di kalangan masyarakat sebagai pemilih.
Pelanggaran tersebut selalu diproses untuk kemudian ditindaklanjuti. Selama proses kegiatan Pilkada hamper tidak ada gesekan atau bentrok, adapun peristiwa yang cukup mengganggu proses pilkada adalah tersangkutnya salah satu kontestan oleh kasus korupsi. Hal ini tentunya merugikan kubu tersebut sehingga kalah dalam pemiliha Wali Kota Cimahi yang lalu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi selama proses pilkada Kota Cimahi yang lalu, umumnya adalah
1 Oleh Wahyudi
( http://www.academia.edu/1891567/MOD EL_RESOLUSI_KONFLIK_PILKADA ) Jurnal
kejadian-kejadian pelanggaran yang sifatnya administrative, sementara itu peristiwa Opearasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK kepada salah satu pasangan calon, peristiwa tersebut merupakan murni tindakan pidana korupsi tanpa ada rekayasa untuk menjatuhkan lawan politik.

## 2. Resolusi yang dibangun dalam Konflik Pilkada di Kota Cimahi
Konflik yang mewarnai setiap penyelenggaraan pemilihan kepada daerah di berbagai tingkatan pemerintahan, yaitu baik di tingkat kabupaten maupun provinsi menunjukkan bahwa kedewasaan berpolitik pada masyarakat masih belum stabil dan masih penuh dengan tanda tanya. Beberapa persoalan dominan yang mampu menimbulkan konflik adalah pada saat dimana tahapan pilkada telah ditetapkan oleh KPUD dan mulai diimplementasikan.
Berbagai titik rawan bermunculan seiring dengan dinamika proses pilkada, yaitu dimulai dari proses pendaftaran dan pendataan pemilik, pendaftaran dan persyaratan calon, distribusi kartu pemilih, rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta seringkali kita mendengar adanya isu sara dan money politics . Hal- hal tersebut merupakan permasalahan yang cukup klasik, karena seringkali muncul ketika momentum pemilu itu berlangsung, dan uniknya lagi permasalahan ini sulit untuk dibuktikan dan direkam-jejakkan.  Berbagai konflik seperti itu sulit dihindari, dan pendapat ini sesuai dengan teori Sorensen yang mengatakan bahwa konflik domestik yang terjadi pada berbagai lebel dan segmen masyarakat, bersumber dari dan mengakibatkan kemerosotan otoritas kekuasaan, dan pada gilirannya diikuti dengan kekerasan dan anarki (Zein:2005) 1 .  Fenomena semacam ini menunjukkan bahwa telah terjadi indikasi tertentu yang perlu mendapatkan
academia online Volume 12 Nomor 2 Juli- Desember 2009, hlm. 141
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 8
NOMOR: 1 HALAMAN: 101-113 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
Doi: 10.24198/share.v8i1.16032
perhatian, kajian, dan analisa mendalam untuk menemukan faktor kuncinya serta kita harus mencarikan solusi yang terbaik demi kelancaran dan suksesnya proses politik lokal 2 .
Pilkada di Kota Cimahi dan sama halnya dengan yang terjadi di daerah- daerah lainnya, yaitu sebagai bentuk dalam mewujudkan demokrasi di tingkat lokal, namun disayangkan seringkali berujung pada konflik. Konfil-konflik itu muncul dari hal-hal yang kecil, misalnya diawali dari pelanggaran-pelanggaran kecil dan administratif, serta meluas menjadi sengketa antar kelompok calon pimpinan daerah. Dalam menyiasati dan mengatasi hal-hal tersebut,  pemerintah sudah melakukan berbagai resolusi untuk meredam konflik yang terjadi. Pemerintah melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
telah mengeluarkan peraturan-peraturan dalam rangka penanganan penindakan pelanggaran Pilkada Serentak tahun 2017 di Kota Cimahi 3 .
Kota Cimahi telah merekam data penanganan pelanggaran dalam konflik Pilkada sejumlah 10 pelanggaran yaitu terdiri dari 7 (tujuh) laporan dan 3 (tiga) temuan. Sehingga hal ini perlu ditindaklanjuti dengan mengeluarkan sanksi tertentu yang disesuaikan dengan kasus yang telah terjadi. Data yang terekam pada Bawaslu Kota Cimahi telah menyebutka bahwa ada beberapa sanksi yang diputuskan sebagai salah satu cara resolusi untuk mengatasi permasalahan dalam kegiatan Pilkada di Kota Cimahi. Adapun bentuk tindak lanjut dari pelanggaran tersebut terbagi menjadi 3 (tiga), seperti yang dideskripsikan pada tabel berikut: Tabel 4 Tindak Lanjut Pelanggaran Konflik Pilkada di Kota Cimahi Jenis Pelanggaran Jumlah Aduan yang diterima/ditemukan Pengawas Pemilu Status Tindak Lanjut KPU Kab/Kota Pelanggaran Administrasi Pemilihan 5 Diteruskan ke KPU Kab/Kota 1. Surat KPU Kota Cimahi No, 245/KPU Kota.011.329201/XII/ 2016 tentang Teguran Tertulis yang ditujukan kepada seluruh Tim Kampanye Paslon 2. Surat KPU Kota Cimahi No.250/KPU Kota.011.329201/XII/2016 tentang Teguran Tertulis yang ditujukan kepada Tim Kampanye Ajay-Ngatiyana Pelanggaran Pidana Pemilihan 3 • 2 (dua) kasus dihentikan karena tidak memenuhi unsur • 1 (satu) kasus diteruskan ke tahap penyidikan pada Pihak Kepolisian - Pelanggaran Kode Etik 1 Dalam proses pemeriksaan dan persidangan DKPP RI (Sidang ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat) No. Perkara: 33/DKPP-PKE-VI/2017 Para Pihak terdiri dari: - Pemohon: Danil Suharto
- Teradu: Handi Dananjaya dan Sri Suasti (Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi)
2 Oleh Junet, Ketua Umum HMI Komek Ponorogo dalam artikel online berjudul: “Konflik Pilkada & Pendewasaan Politik Masyarakat” 3 Materi PPt oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, “Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2017
Kota Cimahi”
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 8
NOMOR: 1 HALAMAN: 101-113 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
Doi: 10.24198/share.v8i1.16032
Sumber: Bawaslu Provinsi Jawa Barat Kota Cimahi, 2017
Berdasarkan tabel di atas, maka tindakan-tindakan resolusi yang dilakukan  khususnya oleh Bawaslu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan payung hukum yang KPU keluarkan, diharapkan konflik pilkada di Kota Cimahi dapat diminimalisir dan dapat dihindari oleh berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.
Data yang dikumpulkan oleh Pemerintah beserta Bawaslu Kota Cimahi tidak sampai disitu saja, terdapat juga data rekapitulasi pelanggaran pilkada yang dikolektifkan ketika sedang berlangsungnya pemilihan Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota Tahun 2017, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 5 Rekapitulasi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 Jawa Barat di Kota Cimahi Pencalonan DPT Kampanye Masa Tenang Pungut Hitung Non Tahapan 0 0 9 0 1 0 Sumber: Bawaslu Provinsi Jawa Barat Kota Cimahi, 2017 Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa pelanggaran pada tahap kampanye, yaitu berjumlah 9 (sembilan)
pelanggaran pada saat pilkada diselenggarakan, serta untuk kasus pelanggaran yang terjadi pada saat proses pungut hitung yaitu satu kasus saja. Hal ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya di masa-masa kampanye merupakan masa-masa yang rentan  akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat memicu konflik antar calon pimpinan daerah yang saling berkompetisi pada saat itu.
Guna mengatasi berbagai konflik tersebut, Bawaslu Kota Cimahi telah mengeluarkan beberapa proses sanksi administratif apabila aduan dan temuan kasus tersebut sudah terbukti telah terjadi pelanggaran.  Apabila sudah terbukti melakukan pelanggaran dan diperkuat dengan saksi-saksi terkait, dan apabila kasus ini termasuk ke jenis pelanggaran administrasi pemilu, maka kasus pelanggaran tersebut  diserahkan dan direkomendasikan ke KPU Cimahi untuk diproses lebih lanjut. Kemudian, apabila kasus pelanggaran yang terjadi itu menyangkut kode etik penyelenggaraan pemilu, maka apabila terbukti pelanggarannya, akan direkomendasikan ke DKPP (Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum) Kota Cimahi untuk diproses lebih lanjut.
Selanjutnya, bila jenis dugaan pelanggaran itu sudah terbukti dan termasuk ke dalam jenis pelanggaran pidana pemilu, maka kasusnya akan diserahkan ke Penyidik Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) Kota Cimahi.
Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada di Kota Cimahi, kemunculan konflik yang beranekaragam tidak dapat dihindari. Resolusi konflik yang terjadi dalam Pilkada ini sebenarnya bukan masuk ke dalam kategori untuk penyelesaikan konflik, namun karena secara teoritik penyelesaian itu bermakna “menghentikan” atau “menghilangkan” (Simon Fisher, 2001). Pengelolaan resolusi konflik Pilkada sebenarnya diarahkan pada dua hal. Pertama, yaitu dengan menggunakan payung hukum atas persoalan yang terjadi yang menjadi pemicu konflik. Ke dua, yaitu menggeser level konflik dari manifest level menjadi
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 8
NOMOR: 1 HALAMAN: 101-113 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
Doi: 10.24198/share.v8i1.16032
latent level 4 , atau biasa diterjemahkan dengan ‘menenggelamkan konflik di bawa permukaan”, atau biasa disebut pula transformasi konflik.
Oleh karena itu, dalam upayanya mengatasi permasalahan seperti itu, maka sebaiknya semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pilkada seharusnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dalam tentang pengelolaan dan resolusi konflik. Hal ini berlaku tidak hanya di Kota Cimahi, namun juga berlaku untuk semua daerah yang melaksanakan pilkada.

## SIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 1. Peta Konflik Pilkada di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat Konflik yang terjadi umumnya adalah berupa pelanggaran-pelanggaran admnistratif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkontestan. Pelanggaran-pelanggaran ini tidak kemudian menjadi pemicu terjadi terjadinya  sentiment, ‘gesekan’ atau bahkan konflik terbuka di kalangan masyarakat.
Hal ini sangat dimungkinkan sebab Bawaslu maupun Panwaslu menggunakan instrumen hokum yaitu peraturan KPU terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Hal ini juga mengindikasikan tingkat kesadaran hokum peserta pemilu khusus masyarakat pendukung pasangan calon diniai sudah memiliki kesadaran hokum yang cukup tinggi. Sehingga segala bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada Wali Kota Cimahi tidak menjadi pemicu terjadinya konflik.
2. Resolusi yang dibangun dalam Konflik Pilkada di Kota Cimahi
4 Oleh Wahyudi ( http://www.academia.edu/1891567/MOD EL_RESOLUSI_KONFLIK_PILKADA ) Jurnal academia online Volume 12 Nomor 2 Juli- Desember 2009, hlm. 158
Merujuk pada data-data lapangan, menunjukan bahwa  resolusi konflik yang  yang dibangun lebih diarahkan pada dua hal. Pertama, yaitu dengan menggunakan  payung hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sehingga tidak meluas menjadi konflik dipermukaan,  Ke dua, yaitu menggeser level konflik dari manifest level menjadi latent level 5 , atau biasa diterjemahkan dengan ‘menenggelamkan konflik di bawa permukaan”, atau biasa disebut pula transformasi konflik.

## 2. Saran
Berdasar  pada beberapa simpulan di atas, dirumuskan saran-saran penelitian, berikut ini:
1. Perlu adanya pemahaman mengenai konflik dan resolusi konflik khususnya dalam proses Pilkada yang selalu saja rentan akan ‘gesekan’ dan sentiment-sentimen antar golongan
2. Perlu adanya pemahaman yang dalam mengenai proses Pilkada, khususnya di kalangan masyarakat luas. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa Pilkada merupakan proses demokrasi yang mencirikan system masyarakat yang modern.
3. Sebagai tindaklanjut dari penelitian ini, perlu juga diadakan sebuah kegiatan penelitian lanjutan yang menggali mengenai pemahaman warga mengenai konflik dan resolusi konflik Pilkada, serta perlu adanya kegiatan edukasi mengenai mengenai konflik dan resolusi konflik Pilkada sebagai implementasi dari hasil penelitian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell, John W. 2002. Desain Penelitian, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif :  Jakarta: KIK Press.
5 Oleh Wahyudi ( http://www.academia.edu/1891567/MOD EL_RESOLUSI_KONFLIK_PILKADA ) Jurnal academia online Volume 12 Nomor 2 Juli- Desember 2009, hlm. 158
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 8
NOMOR: 1 HALAMAN: 101-113 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i1.16032
Miles & Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang
Metode-metode Baru) . UI Press.
Jakarta.
Polma, Margaret M. 2007. Sosiologi Kontemporer . Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada Ritzer, George. 2012. Te ori Sosiologi:
Dari Sosiologi Klasik Sampai
Perkembangan Terakhir Postmodern. Yogyakarta : Pustaka
Pelajar.
Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2004. Teeori Sosiologi Modern . Jakarta: Perenda Media Riyadh, Muhammad. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama Rusdiana, A. 2015. Manajemen Konflik .
Bandung: CV. Pustaka Setia

## website
Anonym. 2013. Konflik Pilkada . http://www.berdikarionline.com/k onflik-pilkada diakses tanggal 27 September 2016 Anonym. 2013. Kemdagri Catat Kerugian Pasca Pilkada Langsung Meningkat . http://sp.beritasatu.com/home/ke mdagri-catat-kerugian-pasca- pilkada-langsung- meningkat/36741 . Diakses tanggal 27 september 2016.Sunyoto, Danang dan Burhanudin. 2015. Teori Perilaku Keorganisasian . Yogyarta: CAPS ( Center of Academic Publishing Service ) Anonym. 2013. Konflik Pilkada . http://www.berdikarionline.com/k onflik-pilkada diakses tanggal 27 September 2016