Merancang Masa Depan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Sebagai Upaya Menciptakan Birokrasi Yang Responsif
Haunan Fachry Rohilie 1
 

## Abstrak
Studi  ini  ingin  melihat  bagaimana  peluang  reformasi  birokrasi  pemerintah  daerah  di  era  otonomi daerah saat ini. Segala kompleksitas permasalahan birokrasi pemerintahan daerah yang ada, terlebih birokrasi  pemerintahan  daerah  yang  masih  menunjukan  budaya  patrimonial.  Pesimisme  inilah  yang kemudian  dijadikan  batu  loncatan  yang  diakhirnya  nanti  mampu  memberikan  sedikit  rekomendasi dalam  mengawal  kinerja  birokrasi  yang  berfokus  sebagai  pelayan  masyarakat.  Upaya  pemerintah untuk memperbaiki kinerja para birokrat melalui reformasi birokrasi sering terganjal dengan budaya dari  birokrasi  pemerintahan  daerah  yang  cendrung  menunjukkan  budaya  patrimonial.  Sehingga banyak konsep reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah gagal untuk meningkatkan kualitas pelayanan  kepada  masyarakat,  terutama  di  daerah  luar  pulau  jawa  selalu  gagal.  Belum  lagi “perselingkuhan‟ antara birokrat dan juga politisi di daerah, terutama dalam penyelenggaraan pemilu kepala  daerah,  dimana  bupati  incumbent  sebagai  pejabat  pembina  kepegawaian  daerah  sering memanfaatkan  birokrat  sebagai  mesin  politiknya.  Melihat  fenomena  tersebut  timbul  asumsi bagaimana  kalau  birokrasi  pemerintahan  daerah  kembali  menerapkan  konsep  ideal  of  bureaucrachy ala Weberian dengan karakteristiknya.
Kata kunci : Inovasi Pemerintahan Daerah; reformasi birokrasi; politik birokrasi; governance

## Abstract
This  study  aims  to  identify  possibilities  of  local  government  bureaucratic  reforms  in  the  era  of regional  autonomy.  The  study  also  shows  the  complexity  of  the  local  government  bureaucratic problems, particularly the local government bureaucraticwhich still indicates patrimonial culture.This pessimism  way  of  looking  would  be  used  as  a  springboard  which  in  the  end,  aim  to  give recommendations  that  keep  the  bureaucratic  performance  focus  on  servingthe  public.  Any government  efforts  to  improve  the  performance  of  bureaucrats  through  bureaucratic  reforms  often meet  failureas  local  government  bureaucracytends  to  show  the  patrimonial  culture,  which  mostly occuroutside  Java  island.  Moreover,  the  'affair'  between  bureaucrats  and  politicians  in  the  region, particulary in the implementation of regional election, the incumbent regent as the head of regional staff  officials  often  exploit  and  takes  advantages  of  bureaucracy  as  a  political  machine.  Seeing  this phenomenon,  there  is  a  suggestion  to  considerfor  the  local  government  bureaucracyto  re-apply Weberian concept of ideal of bureaucracy and its characteristics.
Keywords :  Innovation  of  local  government;  bureaucratic  reformation;  bureaucratic  politic; governance
1 Korespondensi:
Pengajar Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta
Jl. Sunter Permai Raya No.1, RT.11/RW.6, Sunter Agung, Tj. Priok, Kota Jakarta Utara
Email : haunan.fachry@yahoo.com

## Pendahuluan
Studi ini ingin melihat bagaimana peluang reformasi birokrasi pemerintah daerah di era otonomi  daerah  saat  ini.  Artinya,  dengan  segala  kompleksitas  permasalahan  birokrasi pemerintahan  daerah  yang  ada,  terlebih  birokrasi  pemerintahan  daerah  yang  masih menunjukan  budaya  patrimonial,  apakah  upaya  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  dan juga  menciptakan  budaya  birokrasi  yang  responsif  di  Indonesia  melalui  reformasi  birokrasi masih rasional dilaksanakan. Pesimisme inilah yang kemudian dijadikan batu loncatan yang diakhirnya nanti mampu memberikan sedikit  rekomenasi  dalam mengawal  kinerja birokrasi yang berfokus sebagai pelayan atau abdi dari kepentingan masyarakat.
Munculnya  ide  reformasi  birokrasi  pemerintah  daerah  di  Indonesia  bukanlah  hal  baru dalam  tata  kelola  pemerintahan  daerah  yang  sudah  sejak  era  orde  lama,  orde  baru,  dan bahkan di era reformasi saat ini rancangan ideal reformasi birokrasi masih terus diupayakan. Reformasi  birokrasi  menjadi  jawaban  atas  segala patologi atau  penyakit  dari  birokrasi pemerintahan  di  Indonesia,  baik  itu  di  pusat  ataupun  di  daerah.  Patologi  birokrasi  ini  terus tumbuh  subur  tidak  terlepas  dari  buruknya  profesionalisme  para  oknum  birokrat  di pemerintahan.  Budaya  ini  terus  bertahan  dan  merupakan  warisan  dari  pemerintahan Indonesia di masa lalu, terutama birokrasi pemerintah era orde baru.
Di  era  pemerintahan  presiden  Soeharto  yang  sangat  sentralistis,  birokrasi  pemerintah (pusat atau daerah) selalu dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan kekuasaan pemerintahan orde  baru  saat  itu.  Strategi  pemerintah  orde  baru  untuk  menggolkarkan  seluruh  pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia menjadikan birokrasi pemerintah bekerja dan bergerak sesuai dengan  kehendak  pemerintah.  Jika  ada  oknum  birokrat  yang  mencoba  “menentang” kehendak  dari  pemerintah  maka  akan  dengan  sangat  mudah  pemerintah  mencopotnya  dari jabatannya saat itu, dan bahkan status PNS-nya juga akan dicopot.
Apa  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  Soeharto  tidak  terlepas  dari  upayanya  untuk tetap  mempertahankan  kursi  kekuasaan  dan  juga  kemenangan  Golkar  dalam  pemilu. Keterlibatan birokrat (PNS) dalam pemilu dan pemenangan partai Golkar tentu saja diperkuat dengan keberadaan undang-undang pemilihan umum (pemilu) melalui ketentuannya tentang presiden  mandataris  MPR  sebagai  pelaksana  pemilu.  Sehingga  pada  saat  itu  diatur  juga bahwa Mendagri sebagai Ketua Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan birokrat di bawahnya sebagai  ketua  Pemelihan  Daerah  I  dan  II,  maka  PNS  Depdagri  (saat  ini  Kemendagri) bertindak  sebagai  stafnya.  Untuk  mendukung  kebijakan  tersebut  pemerintah  juga mengeluarkan  peraturan  yang  mengatur  undang-undang  Partai  Golkar  yang  mengatur organisasi  peserta  pemilu  (OPP)  yang  tugasnya  untuk  memanfaatkan  menteri  sebagai vote
getter Golkar.  Belum  lagi  dengan  intervensi  pemerintah  terhadap  peraturan  Korps  Pegawai Negeri  (Kopri)  yang  kemudian  menghasilkan  mobilisasi  hampir  segenap  PNS  menjadi pendukung partai Golkar.
Budaya birokrasi  era orde baru menunjukkan begitu kuatnya hubungan paternalistik atau patron-client antara penguasa dan juga para birokrat. Fenomena seperti itu masih terus terjadi sampai saat ini. Bagaimana kinerja dan juga rekrutmen birokrasi pemerintahan daerah di Indonesia masih dipengaruhi oleh unsur subyektifitas antara atasan dan bawahan. Penyakit birokrasi  pemerintahan  daerah  di  Indonesia  tidak  sampai  disitu  saja.  Netralitas  birokrat (PNS)  dalam  penyelenggaraan  pemilu  (pilkada,  pileg,  dan  pilpres)  masih  menjadi  angan- angan  semata.  Para  birokrat  ini  justru  dengan  sadar  menunjukan  keberpihakannya  dan bahkan menjadi tim sukses pemenangan salah satu calon atau partai politik dalam pemilu.
Buruknya  kinerja  oknum  birokrat  pemerintahan  daerah  di  Indonesia  selalu mengkambing  hitamkan  kegagalan  birokrasi  sebagai  sebuah  organisasi.  Oleh  karnanya sampai saat ini salah satu upaya yang dianggap paling efektif dalam menyelesaikan penyakit dalam tubuh birokrasi adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini bertujuan tidak hanya memperbaiki birokrasi sebagai sebuah organisasi tetapi juga berupaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari aparat birokrat.
Pemerintah  hanya  berfikir  dengan  merubah  sistem  kerja  secara  keseluruhan  dalam tubuh birokrasi mereka akan menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam organisasi tersebut.  Sudah  banyak  design  reformasi  birokrasi  yang  telah  diterapkan  oleh  pemerintah untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  kinerja  birokrasi.  Namun  kenyataannya  sampai  saat ini segala macam penyakit birokrasi masih saja menggrogoti. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana masa depan reformasi birokrasi pemerintahan daerah di Indonesia. Apakah  reformasi  birokrasi  ini  masih  layak  dan  tepat  diterapkan  dalam  memecahkan permasalahan birokrasi pemerintahan daerah di Indonesia. Atau ada jalan lain yang sekiranya mampu  menjadi  jembatan  sehingga  misi  atau  niat  baik  dari  pemerintah  untuk  memperbaiki kinerja birokrasi melalui reformasi birokrasi mampu terealisasi .

## Mengakarnya Budaya Birokrasi Patrimonial
Sebagai salah satu negara berkembang, birokrasi di Indonesia masih jauh dari harapan sebuah birokrasi yang ideal yang dikonsepkan oleh Weber. Penerapan birokrasi di Indonesia tidak  dapat  dilepaskan  dari  budaya  birokrasi  kolonial  dan  kerajaan.  Seperti  yang  banyak diketahui bahwa birokrasi di Indonesia dengan budaya seperti disebut di atas lebih cendrung pada  birokrasi  patremonial  atau  paternistic.  Artinya  birokrasi  di  Indonesia  mendekati pengertian  Weber  tentang dominasi  patrimonial ,  dimana  jabatan  dan  prilaku  dalam
keseluruhan hirarki lebih didasarkan pada hubungan pribadi dan hubungan bapak-anak buah atau patrimonial client relationship (Santoso, 1997:22) .
Dalam  model  Weber  tentang  dominasi  birokrasi  patrimonial,  individu-individu  dan golongan  yang  berkuasa  mengontrol  kekuasaan  dan  otoritas  jabatan  untuk  kepentingan ekonomi politik mereka. Ciri-ciri dominasi birokrasi patrimonial ala Weber adalah, pertama pejabat-pejabat  disaring  atas  dasar  pribadi  dan  politik. Kedua, jabatan  dipandang  sebagai sumber  kekayaan  atau  keuntungan. Ketiga, pejabat-pejabat  mengontrol,  baik  fungsi  politik maupun  administratif,  karena  tidak  ada  pemisahan  antara  sarana-sarana  produksi  dan administratif. Keempat, setiap  tindakan  diarahkan  oleh  hubungan  pribadi  dan  politik  (S.N Eisentadt,  1973:5).  Tujuan-tujuan  penguasa  merupakan  hal  pokok  dalam  sepak  terjang pemerintah,  kendatipun  mereka  dibatasi  oleh  fungsi-fungsi  sebagai  seorang  liberator  bagi masyarakat  yang  dipimpinnya.  Weber  menyebut  bentuk  paling  ekstrim  tipe  ini  adalah sultanisme (C.W Vroom, 1982:5).
Para  hamba  penguasa  yang  ikut  berpartisipasi  dalam  proses  pemerintahan  juga cendrung  untuk  tidak  menentang  terhadap  tata  yang  berlaku.  Karena  mereka  pun  akan  bisa memisahkan  sebagai  kekuasaan  yang  lumayan  adanya  bagi  diri  mereka  sendiri,  selama mereka  tetap  memberikan  kepada  pimpinan  tersebut  hak-hak  istimewa  secukupnya  agar membuatnya  senantiasa  puas  (C.W  Vroom,  1982:33).  Dengan  digunakannya  birokrasi bergaya tradisional ini sebagai alat kekuasaan politik, maka tipe ini akan ditanamkan sebagai „wajar‟  di  dalam  kultur  setempat.  Tipe  inipun  sebagai  layak  bagi  situasi-situasi  lainnya, seperti misalnya dalam perusahaan-perusahaan bisnis atau wiraswasta. Kekuasaan dipusatkan pada puncak organisasi,  orang-orang  yang menguasainya umumnya para  pemilik dan kaum kerabatnya, dan cendrung untuk menggunakannya sebagai milik pribadi (Santoso, 1997:24).
Dalam  hubungannya  dengan  penguasa-penguasa  politik,  mereka  berusaha  untuk menjaga  kondisi-kondisi  yang  sestabil  mungkin.  Karena  itu  mereka  menyiapkan  “hadiah- hadiah” bagi  penguasa  yang dimaksudkan sebagai  pelincir hubungan.  Disisi  lain, golongan penguasa  pun  memperoleh  kesempatan  untuk  menggunakan  posisi  timbal  baliknya  untuk memanfaatkan  perusahaan  bisnis  tersebut  demi  kepentingan  pribadinya  (C.W  Vroom, 1982:36).  Disini  terjadi  hubungan  simbiosa  yang  saling  menguntungkan  satu  sama  lain. Dalam  keadaan  seperti  ini,  pembagian  rezeki  berupa  jabatan-jabatan  yang  basah  menurut sistem  patrimonial,  sebagai  upaya  untuk  mempertahankan  kekuasaan  dan  stabilitas  politik, agaknya  akan  semakin  ditopang  oleh  cara-cara  penekanan  represif  yang  langsung.  Suatu tindakan  yang  dalam  jangka  panjang  mungkin  sekali  akan  berakibat  dektruktif  (Santoso, 1997:25).
Pendekatan  lainnya  yang  berkaitan  erat  dengan  konsep  patrimonial  adalah  konsep kebudayaan  politik  yang  dalam  masyarakat  Indonesia  mempunyai  akar  yang  kuat  dalam kebudayaan  Jawa  dan  sangat  dipengaruhi  oleh  hubungan  “bapak-anak  buah”  atau “bapakisme”.  Hubungan  ini  banyak  diwarnai  oleh  peninggalan  masa  lalu  yang  feodal- aristokratis.  Barangkali  faktor  yang  begitu  menentukan  dalam  “bapakisme”  adalah  hutang budi, yang menimbulkan sikap hormat yang begitu tinggi dari “anak buah” kepada “bapak”. Dalam hubungan seperti ini, maka “anak buah” tidak pernah akan mau menentang “bapak” sekalipun diketahui bahwa “bapak” tidak benar. Menentang kemauan dan perintah “bapak” di  hadapan  umum  adalah  merupakan  pantangan  besar  bagi  “anak  buah”.  Disini  pada hakikatnya  keduanya  mendapatkan  sesuatu  yang  diharapkan,  sehingga  sulit  dikatakan  siapa memeras siapa dan siapa memanfaatkan siapa. Walaupun dipandang dari sudut politik, maka “bapak”  jelas  memperoleh  keuntungan  lebih  penting  dari  “anak  buah”.  Dalam  sistem hubungan  ini,  ketaatan  dan  kesetiaan  yang  secara  suka  rela  diberikan  oleh  “anak  buah” kepada “bapak” merupakan sumber legitimasi kekuasaan bagi “bapak” di dalam masyarakat (Lucian, 1978:95).
Dari  berbagai  prinsip  yang  dikemukakan  dapat  dipahami  proses  sosial  budaya  yang menimbulkan  adanya  kelompok-kelompok  dimasyarakat  yang  sangat  menentukan  jalannya rekrutmen pada jabatan-jabatan birokrasi. Karir politik seseorang dalam masyarkat seperti ini lebih  bergantung  kepada  kecerdikan  orang  tersebut  dalam  memanfaatkan  dan  memelihara hubungan pribadi dan hubungan politik, sebagaimana halnya dalam mendapatkan pekerjaan atau  jabatan.  Jabatan-jabatan  birokrasi  ini  lebih  banyak  ditentukan  oleh  “persetujan”  dan “penunjukan”  dari  pemegang  jabatan  di  tingkat  atasnya  (bapak).  Ini  berarti  bahwa  konsep paternalisme atau patron-client merupakan sumber legitimasi yang berakar kuat dalam sosio kehidupan masyarakat Indonesia (Santoso, 1997:25).

## Ketika Politisi dan Birokrat ‘Bercinta’
Berbicara  tentang  birokrasi  dan  politik  tentu  tidak  akan  ada  habisnya,  selalu  menjadi pembicaraan  yang  mengusik  perhatian  banyak  orang.  Tentu  bukan  sekedar  melihat  dari hubungan antar lembaga, namun lebih pada relasi personal antara birokrat dan juga politisi. Apalagi  jika  kita  kaitkan  relasi  keduanya  ke  dalam  lingkup  pemilu  (terutama  pilkada),  kita akan  dikejutkan  bagaimana  keduanya  bersinergi  dan  bahkan  berkompetisi  demi kepentingannya  masing-masing.  Padahal  jelas  bagi  birokrat  (dalam  hal  ini  PNS)  larangan untuk terlibat dalam urusan politik (pemilu) telah dikeluarkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun Surat  Edaran dari Kepala Daerah. Tujuannya tegas dan jelas
agar  birokrat  (PNS)  tetap  berfokus  pada  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  dan  bersikap Netral dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu.
Namun sayangnya hal tersebut justru diabaikan begitu saja terutama oleh para birokrat, mereka  dengan  sadar  turut  serta  dalam  pemenangan  salah  satu  calon  dalam  pilkada. Pemanfaatan  birokrat  sebagai  mesin  politik  memang  cara  yang  sangat  efektif  untuk mendulang  suara  besar  dalam  pemilu.  Hal  tersebut  jugalah  yang  terus  dilakukan  selama pemerintahan Orde Baru, dimana Presiden Soeharto dengan kekuasaannya meng-Golkarkan seluruh PNS  di  Indonesia. Artinya bahwa birokrat  (PNS) memang sejak  dahulu  merupakan mesin  politik  yang  sangat  potensial  yang  tidak  mungkin  dilewatkan  oleh  para  politisi. Terutama  para  Eselon  II  di  daerah,  begitu  luar  biasanya  “dimanfaatkan”  oleh  para  politisi dalam  setiap  penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah.  Terutama  bila  incumbent  maju kembali dalam pilkada ataupun jika ada birokrat (PNS) yang ikut bertarung dalam pilkada.
Pemilihan  para  birokrat  sebagai  mesin  politik  pada  pilkada  tentunya  bukan  tanpa alasan. Seperti kita ketahui jabatan birokrat (PNS) merupakan jabatan karier yang ditentukan dengan prestasi dan juga pengabdian atau senioritas. Sehingga tidak heran jika para pejabat pemerintah (terutama pejabat eselon II dan III) ini sudah memiliki jejaring sosial yang luas, tidak  hanya  lingkup  organisasi  pemerintahan  namun  juga  organisasi  kemasyarakatan. Terutama  yang  berkaitan  dengan  identitas  yang  dimiliki,  baik  itu  etnis,  agama  dan  juga afiliasi  politik.  Memang  tepat  rasanya  jika  kemudian  birokrat  ini  dijadikan  sebagai  mesin politik utama dalam pilkada. Tidak hanya sebagai tim sukses, tapi ada beberapa politisi yang merangkul  birokrat  untuk  ikut  bertarung  dalam  memperebutkan  tangkup  kepemimpinan  di daerah.  Pada  intinya  pemanfaatan  birokrat  tidak  hanya  berdasarkan  dari  aspek  politis  dan sosiologis, namun juga aspek material sebagai penyandang dana kampanye.
Pertanyaannya,  bukankah  dalam  hal  ini  birokrat  yang  paling  dirugikan?  Jawabannya bisa iya dan bisa tidak, semua tergantung pada hasil akhir dari Pilkada. Disinilah pertaruhan besar  yang  dilakukan  oleh  para  birokrat.  Jika  pasangan  calon  yang  ia  dukung  kalah,  maka dengan otomatis sebagai pendukung lawan politik, jabatan yang diduduki oleh birokrat yang bersangkutan akan “dikudeta” oleh birokrat lain yang mendukung pasangan terpilih. Namun jika  pasangan  calon  yang  ia  dukung  menang,  maka  akan  ada  reward  berupa  promosi  atau juga  mutasi  ke  jabatan  yang  lebih  strategis.  Ada  beberapa  memang  deal-deal  tersebut diberikan  sebelum  pilkada  berlangsung,  baik  itu  berupa  promosi  ataupun  mutasi  jabatan. Tapi pada intinya semua itu bertujuan untuk mengikat para birokrat pada sebuah kesepakatan demi memenangkan dan mempertahankan kekuasaan itu nantinya.
Artinya, promosi pejabat struktural yang dilakukan dari kabupaten lagi-lagi tergantung pada  hal-hal  yang  sifatnya  politis,  terutama  kedekatan  antara  bupati  dan  gubernur.  Jika
keduanya berasal dari satu partai atau minimal dari koalisi yang sama, maka tidak sulit bagi bupati untuk mempromosikan loyalisnya pada jabatan eselon  yang lebih tinggi. Namun jika keduanya berasal dari partai yang berbeda, koalisi yang berbeda dan merupakan rival politik, maka  jalan  bupati  untuk  mempromosikan  loyalisnya  terkadang  mendapat  ganjalan  di Provinsi.  Sehingga  tidak  jarang  para  bupati  ini  lebih  memilih  untuk  memberikan  PLT (pelaksana  tugas)  bertahun-tahun  lamanya  kepada  pejabat  yang  tidak  mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan tim baperjakatnya.
Siklus  dan  pola  seperti  akan  terus  berlangsung  selama  belum  ada  kesadaran  dari masing-masing  pihak  terhadap  permasalah  pelik  ini.  Bukan  masalah  tidak  adanya  regulasi, tapi  lebih  pada  ketegasan  pihak  terkait  untuk  menegakkannya  masih  sangat  kurang,  dan cendrung  tidak  perduli.  Baik  kepala  daerah,  sekda  dan  juga  BKD  yang  seharusnya bertanggung  jawab  dan  menjamin  bahwa  setiap  PNS  harus  bersikap  impersonal,  terutama dalam penyelenggaraan pemilu, justru ikut bermain di dalamnya. Inilah mengapa menggugat netralitas  PNS  dalam  setiap  penyelenggaraan  pemilu  harus  terus  kita  suarakan.  Karena  jika hal  tersebut  terus  berlangsung,  para  birokrat  yang  seharusnya  sebagai  abdi  masyarakat, sebagai penyedia pelayanan publik tidak akan bekerja secara maksimal. Karena mindset dan cara  kerja  para  birokrat  ini  adalah  bagaimana  memuaskan  kehendak  dari  penguasa  (kepala daerah).  Semua  tentu  saja  kembali  pada  jabatan  yang  ia  duduki  saat  ini.  Karena  dengan mengikuti  apa  yang  “bos”  mau,  maka  jabatan  saat  ini  akan  didudukinya  dengan  tenang, bahkan  ada  kemungkinan  ia  kan  mendapatkan  jabatan  yang  lebih  strategis.  Tanpa  lagi memikirkan bagaimana menciptakan pelayanan prima bagi masyarakat.
Seharusnya birokrat (PNS) harus bersikap impersonal, netral dan tidak memihak pada kontestan  manapun  dalam  penyelenggaraan  pemilu.  Politisi  juga  harus  sadar  bahwasanya keberadaan  birokrat  hanya  sebagai  user  dan  juga  rekan  kerja  dalam  merumuskan  dan menjalankan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  politisi  (eksekutif  dan  legeslatif).  Politisi diharapkan  tidak  lagi  melibatkan  birokrat  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  pemilu.  Serta dari  internal  birokrasi  juga  harus  bersikap  tegas  bagi  para  birokrat  yang  dengan  sengaja menunjukan  keberpihakan  dan  turut  aktif  dalam  proses  pemilu.  Dan  yang  terakhir  ada kemungkinan jika pejabat pembina kepegawaian daerah tidak lagi dijabat oleh kepala daerah, melainkan dijabat oleh sekda. Sehingga rekrutmen pejabat (promosi/rotasi) yang terjadi tidak lagi  berbau  politis,  melainkan  lebih  mengutamakan  penerapan  sistem  meritokrasi. Diharapkan dengan penerapan undang-undang ASN (Aparatur Sipil Negara) rekrutmen yang dilakukan  lebih  profesional  dan  proporsional.  Terlebih  dengan  sistem  lelang  dan  rekrutmen
terbuka,  maka  akan  menghasilkan  birokrat  yang  profesional  dalam  memberikan  pelayanan kepada masyarakat.

## Kembali Ke- Gaya Lama
Banyak para peneliti menganggap bahwasanya konsep birokrasi ideal yang berakar dari organisasi ideal Max Weber sudah tidak relevan lagi bagi pemerintahan daerah di Indonesia. Hal  ini  tentu  saja  disebabkan  oleh  dinamika  birokrasi  pemerintahan  daerah  di  Indonesia masih  cendrung  menunjukan  budaya  patrimonial  atau  sultanistik.  Tentu  saja  permasalahan tersebut  akan  berdampak  pada  buruknya  kinerja  birokrasi,  terutama  dalam  memberikan pelayanan  yang  prima  bagi  masyarakat.  Karena  yang  dipikirkan  oleh  para  birokrat  adalah bagaimana  menyenangkan  atasannya  demi  kursi  jabatan  yang  ia  duduki  atau  ia  inginkan kedepannya. Pemberian pelayanan kepada masyarakat sudah diacuhkan, terlebih lagi laporan pertanggungjawaban tidak langsung ke masyarakat tetapi kepada atasan.
Weber  mengembangkan  kosep  birokrasi  sebagai  bentuk  respons  terhadap  lingkungan pada  waktu  itu,  yang  menurut  padangannya  akan  diatasi  dengan  baik  kalau  pemerintah mengembangkan  organisasi  yang  ia  sebut  sebagai Legal  Rational ,  yaitu  sebuah  model organisasi yang kemudian disebut sebagai birokrasi. Weber melihat adanya kebutuhan untuk melakukan  pembagian  kerja  sebagai  akibat  semakin  meluas  dan  kompleksnya  tugas-tugas administratif secara kuantitatif. Birokrasi publik dikembangkan untuk menanggapi perluasan dan  kompleksitass  tugas-tugas  administratif.  Demokratisasi  menuntut  adanya  suatu  institusi yang  dapat  menjalankan  pemerintahan  secara  efisien  dan  nonpartisan,  dan  peran  itu  hanya dapat diolakukan oleh birokrasi publik (Dwiyanto, 2011:22).
Konsep  birokrasi  Weber  lebih  dikenal  sebagai  konsep  tipe  ideal  birokrasi,  namun konsep  ini  kurang  dikenal  tentang  kritiknya  terhadap  seberapa  jauh  peranan  birokrasi terhadap  kehidupan  politik  atau  bagaimana  peran  politik  terhadap  birokrasi.  Birokrasi Weberian hanya berfokus pada bagaimana mesin birokrasi itu secara profesional dan rasional dijalankan (Thoha, 2010:16). Bagi Weber perbedaan antara kejadian nyata dengan tipe ideal itulah  justru  yang  amat  penting  untuk  dikaji  dan  diteliti.  Jika  suatu  birokrasi  tidak  bisa berfungsi dan berjalan sesuai dengan tipe ideal dari sebuah organisasi tertentu, maka hal ini yang kemudian menarik untuk diteliti bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi dan apa saja faktor-faktor yang sebenarnya mempengaruhi perbedaan tersebut (Thoha, 2011:17).
Tipe ideal birokrasi ini ingin menjelaskan bagaimana suatu birokrasi atau administrasi itu mempunyai suatu bentuk yang pasti dimana semua fungsi menjelaskan dalam bentuk dan cara-cara  yang  rasional.  Istilah  rasional  dengan  segala  aspek  pemahamannya  merupakan kunci dari konsep tipe ideal birokrasi Weberian(Thoha, 2010:17). Selain itu, Weber percaya bahwa  proses  administrasi  dalam  kegiatan  pemerintahan  itu  hanya  dapat  menjadi  efisien,
rutin, dan nonpartisan apabila cara kerja organisasi pemerintah itu dirancang sedemikian rupa sehingga  menyerupai  cara  kerja  sebuah  mesin.  Inilah  yang  kemudian  mengilhami  Weber untuk  merumuskan Ideal  Type  Of  Bureaucracy dengan  segala  karakteristiknya  (Dwiyanto, 2011:23).  Antar  Birokrasi  Weberian  yang  berawal  dari  konsep Ideal  Type  of  Organization memiliki beberapa ciri, yaitu sebagai berikut (Widodo, 2007:12) :
a.  Adanya  pembagian  pekerjaan,  hubungan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  yang didefinisikan dengan jelas.
b. Kantor diorganisasikan secara hierarki atau adanya rangkaian komando.
c. Pejabat manejerial dengan kualifikasi teknis yang ditentukan dengan pendidikan dan ujian.
d. Peraturan dan pengaturan mengarah pada pelaksanaan pekerjaan.
e. Hubungan antara manajer dan karyawan berbentuk impersonal.
f. Pegawai yang berorientasi pada karier dan mendapatkan gaji yang tepat.
Artinya  dengan  sangat  mudah  dapat  kita  pahami  mengapa  birokrasi  memiliki karakteristik  sebagaimana  yang  sekarang  melekat  dalam  berbagai  organisasi  pemerintan. Mengapa  harus  ada  pembagian  kerja,  prosedur  tertulis,  impersonalitas,  meritokrasi? Jawabannya  tentu  saja  agar  birokrasi  dapat  bekerja  menyerupai  cara  kerja  sebuah  mesin. Tidak  lain  adalah  cara  kerja  yang  mampu  mewujudkan  nilai-nilai  tertentu,  seperti  efisiensi, output yang  standar  dan  juga  kepuasan.  Semua  karakteristik  dari  birokrasi  Weberian diciptakan  untuk  mewujudkan  ketiga  nilai  tersebut.  Pembagian  kerja  dan  meritokrasi diperlukan agar birokrasi tersebut bekerja secara efektif. Lebih dari itu pembagian kerja dan meritokrasi  merupakan  dasar  dan  faktor  pendorong  berkembangnya  profesionalisme (Dwiyanto, 2011:24).
Birokrasi  dipandang  sebagai  suatu  bentuk  organisasi  yang  efisien, predictable, dan mampu memberikan pelayanan secara nonpartisan. Jaminan efisiensi yang ditawarkan Weber dapat  diwujudkan  apabila  semua  prinsip  birokrasi  dikembangkan  berlandaskan  pada rasionalitas pencapaian tujuan. Semua struktur birokrasi  dibentuk untuk  mencapai  efisiensi, keteraturan kontrol, dan pelayanan yang standar (Dwiyanto, 2011:32).
Penjelasan  di  atas  seharusnya  mampu  menunjukkan  dan  membimbing  pemerintahan daerah  di  Indonesia  untuk  kembali  menerapkan  konsep  birokrasi  ideal  demi  menciptakan birokrasi  yang  responsif  dalam  memberikan  pelayanan  publik.  Enam  konsep  dan  juga karakteristik dasar dari ideal of organization yang jika diterapkan dengan baik dan konsisten diyakini  dapat  mencapai  mimpi  tersebut.  Tentu  saja  ada  perbaikan  awal  yang  harus  segera dilakukan, pertama, pola  rekrutmen  PNS  terutama  pembekalan  dasar-dasar  birokrasi  sesuai dengan kategorisasi birokrasi ideal Weber. Kedua, memutus rantai politik antara birokrat dan
juga politisi. Ketiga, kepala daerah tidak lagi menjabat sebagi pejabat pembina kepegawaian daerah.

## Kesimpulan
Budaya birokrasi pemerintahan daerah di Indonesia saat ini tidak dapat dilepaskan dari budaya  birokrasi  pemerintahan  kolonial  dan  budaya  birokrasi  jawa  (sultanisme). Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia yang terjangkit budaya patrimonial tentu saja  amat  merugikan  masyarakat,  terutama  dalam  pelayanan  publik.  Masyarakat  yang dirugikan  tidak  dapat  berbuat  banyak  karena  selain  pertanggung  jawaban  pelayanan  publik tidak  langsung  kepada  masyarakat,  tetapi  kepada  atasan  dan  juga  pejabat  pembina kepegawaian  daerah.  Belum  lagi  komplain  dari  masyarakat  hanya  dapat  diselesaikan  oleh atasan,  namun  karena  hubungan  politis  dan  budaya  patrimonial  yang  kemudian  hanya membuat  aduan  tersebut  hilang  tak  berbekas.  Reformasi  birokrasi  pemerintahan  daerah  di Indonesia  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan  maksimal  jika  akar  permasalahan  budaya birokrasi patrimonial masih belum diputus. Secara otomatis pelayanan bagi masyarakat juga tidak  akan  maksimal  karena  birokrat  masih  memikirkan  bagaimana  menyenangkan atasannya.  Segala  konsep  yang  ditawarkan  oleh  pemerintah  tidak  akan  ada  hasilnya  jika permasalahan di atas masih diacuhkan.
Mengembalikan  birokrasi  pemerintahan  daerah  di  Indonesia  sesuai  dengan  konsep dasar  dari  birokrasi  ideal  tentu  bukan  hal  yang  mudah  untuk  dilakukan.  Ada  beberapa  hal utama  yang  harus  dilakukan  untuk  mencapai  mimpi  tersebut,  yaitu: Pertama, pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam proses dan seleksi penerimaan PNS  harus  mampu  mempersiapkan  para  CPNS  dengan  baik.  Konsep  penerimaan  saat  ini memang  sudah  cukup  baik,  namun  pembekalan  dan  diklat  yang  diberikan  hanya  sekedar formalitas  dan  juga  hanya  menyampaikan  beragam  regulasi.  Para  CPNS  ini  harus  dibekali bagaimana  dasar  dan  juga  tugas  utama  dari  birokrasi.  Terutama  kategorisasi  birokrasi  ideal dari Max Weber yang harus ditanamkan sejak dini kepada para CPNS.
Kedua, hubungan  romantis  antara  politisi  dan  oknum  birokrat  harus  segera  diputus terutama  ketika  penyelenggaraan  pilkada.  PNS  harus  bersikap  netral  dan  juga  impersonal, jika ada oknum PNS yang membandel harus ditindak tegas. Politisi yang juga menggunakan jasa  birokrat  (PNS)  sebagai  mesin  politiknya  pun  harus  ditindak  tegas.  Bahkan  jika  perlu politisi yang maju dalam pilkada dieliminasi.
Ketiga, kepala  daerah  tidak  lagi  menjabat  sebagai  pejabat  pembina  kepegawaian daerah, tujuannya adalah jelas agar tidak ada lagi hubungan personal antara politisi dan juga birokrat.  Kepala  daerah  merupakan  jabatan  politis,  sedangkan  birokrasi  (PNS)  merupakan jabatan karier. Pejabat pembina kepegawaian daerah cukup dirangkap oleh sekertaris daerah .

## Daftar Pustaka
Albrow, M. (2005). BIROKRASI (Vol. III). Yogyakarta: TIARA WACANA.
C.W.Vroom.  (1982). Pembangunan  Organisasi:  Sebuah  Telaah  Ulang  Tentang  Tesis Birokrasi Patrimonial-Rasional di Asia” . Jakarta : Prisma 6 LP3ES .
Dwiyanto,  A.  (2011). Mengembalikan  Kepercayaan  Publik  Melalui  Reformasi  Birokrasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Fokusmedia.  (2011).  Peraturan  Pemerintah  No  37  Tahun  2004  Tentang  Larangan  PNS
Menjadi Anggota Partai Politik. In Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian (PNS) Pegawai Negeri Sipil (pp. 113-114). Bandung: FOKUSMEDIA.
Ismail, H. (2009). Politisasi Birokrasi. Malang: ASH-SHIDDIQY PRESS.
K.Yin,  P.  (2013). Studi  Kasus  Desain  dan  Metode (Vol.  12).  (M.  Dr.M.Djauzi  Mudzakir, Ed.) Jakarta: Rajawali Press.
Lucian W.Pye. (1978). Participation and Authority, dalam: Sidney Verba and Pye (eds.) The Citizen and Politic: A Comparative. Stanford: Grey Look.
S.N.  Eisentadt.  (1973). Traditional  Patrimonialism  and  Modern  Neo  Patrimoniali. Baverly Hills, Calivornia: Sage Publication.
Santoso,  P.  B.  (1997). BIROKRASI  PEMERINTAH  ORDE  BARU  'Perspektif  Kultural  dan Struktural' (3 ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Thoha, M. (2010). Birokrasi & Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Thoha, M. (2011). Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi. Jakarta: Kencana. Widodo, J. (2005). MEMBANGUN BIROKRASI BERBASIS KINERJA. Malang: Bayumedia. Wilson, W. (1887). The Study of Poblic Administration 'In Political Science Quarterly.