## PEDOMAN TRANSLITERASI
Arab Latin Arab  Latin ا = a ف =  f
ب = b ق =  q ث = ts ك =  k ج = j ل =  l
ح = h م =  m خ =  kh ن =  n
د = d و =  w ذ = dz ه =  h ر = r ء =  ’ ز = z ي =  y س = s
ش =  sy
Untuk Madd dan Diftong
ص =  sh
ض = dl آ =  â (a panjang) ط = th ْ يِا =  î (i panjang) ظ = zh
ْ وُا =  û (u panjang)
ع = ‘ ْ وَا =  aw غ =  gh
ْ يَا =  ay

## ISI

## T RANSLITERASI

## A
NTARAN

## U
TAMA Rendra Khaldun Telaah Historis Perkembangan Orientalisme Abad XVI-XX  1-26 Iswahyudi Menyibak Kekerasan Simbolik Orientalisme  27-52 Mutiullah Orientalisme dan Upaya Dialog Antarperadaban  53-72 Afrizal Mengarifi Orientalisme: Meretas Jalan ke Arah Integrasi Epistemologi Studi Islam  73-92 Ahwan Fanani Orientalisme, Liberalisme Islam, dan Pengembangan Studi Islam di IAIN  93-120 L EPAS Miftahul Huda Membaca Teks Hadis: Antara Makna Literal dan Pesan Utama  121-140 Ismail Thoib Menggagas Reformasi Pendidikan Islam: Telaah Filosofis Paradigmatik  141-156 Abdul Mukti Ro’uf Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru  157-176
Ahmad Fathan Aniq Rejection of Perda Zakat in East Lombok: Public Criticism on Public Policy  177- 198
U LAS B UKU
Fachrizal Halim
Self-Criticism to Arab and Muslim Intellectuals  199-212
I NDEKS
157

## MENGURAI RADIKALISME AGAMA DI INDONESIA PASCA ORDE BARU
Abdul Mukti Ro’uf *
__________________________________________________

## Abstract
After the collaps of New Order regime some radical religious movements emerged . The  movements  that  is  always  related  to  terrorism , at  least  by Western mass media , has made Indonesia as a battlefield either in the level of ideas or actions . In that context , Indonesian Muslims are often confused by  many  problems  related  to  the  emerging  of  radical  Islamic  movements . Some of the problems are: (1) epistemological problem about how to put the term ― radicalism ‖ among  other  terms  implying  similar  sense , such  as fundamentalism , extremism , militantism , terrorism , and  jihad;  (2) contextualization  of  radical  political-religious  movements  in  Indonesian history; (3) Islam become accused with negative stigma of radicalism . Radical Islam  groups  in  Indonesia  that  emerge  as  a  reaction  of  any  despotic  and hegemonic  orders , any  distortion  on  Islamic  values , and  struggle  for implementing  Islam  completely  should  be  responded  wisely . Their  way  of removing violence through committing violence must be avoided by Muslim .
Keywords : Islam Radikal, Radikalisme, Hegemoni, Orde Baru.
______________
P ASCA -robohnya  rezim  Orde  Baru  di  Indonesia  bermunculan gerakan-gerakan  keagamaan  yang  dicap  ‗radikal‘  dan ‗fundamentalis‘.  Sebut  saja,  Front  Pembela  Islam  (FPI),  Laskar Jihad, Laskar Mujahidin, Hizbut Tahrir, Laskar Hizbullah, Front Pembela Islam Surakarta, Brigade Taliban, Laskar Santri, Laskar
*Penulis  adalah  dosen  di  STAIN  Pontianak,  Kalimantan  Barat.  e-mail: muktirouf@yahoo.com
Abdul Mukti Ro‘uf, Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru ___________________________________________________________
158 Ulumuna , Volume XI Nomor 1 Juni 2007
Jundullah, dan Laskar Allah. Tiga di antaranya cukup menonjol, yaitu FPI, Laskar Jihad, dan Laskar Mujahidin.
Gelombang
wacana fundamentalisme yang selalu disandingkan dengan aksi terorisme—sekurang-kurangnya—oleh media  Barat,  dalam  kurun  sembilan  tahun  terakhir  (tepatnya pasca tumbangnya rezim Orde Baru), telah menjadikan Indonesia sebagai  ladang  pertarungan,  baik  pada  level  ide  maupun  aksi. Tuduhan  yang  mengatakan  bahwa  Indonesia  sebagai  sarang teroris,  yang  semula  dibantah  termasuk oleh  Hamzah Haz yang pada  waktu  itu  menjadi  wakil  presiden,  tiba-tiba  sunyi  ketika ratusan  korban  Bom  Bali  12  Oktober  2002  bergelimpangan akibat  aksi  teror  kelompok  Imam  Samudera  dan  kawan-kawan. Tidak  hanya  Bali,  beberapa  tempat  lain  di  Indonesia  menjadi sasaran  aksi  mereka.  Terorisme  tidak  lagi  menjadi  wacana,  ia sudah menjadi realitas sosial.
Berbagai  kajian  digelar  untuk  menjelaskan  fenomena kekerasan  agama  tersebut  di  atas.  Berbagai  kerumitan  muncul untuk  menjelaskan  fenomena  yang  bukan  saja  memiliki perbedaan  dengan  pola  gerakan  pada  masa  lalu,  tetapi  juga bersentuhan  dengan  isu  geopolitik  global,  seperti  isu ketidakadilan politik-ekonomi negara adi kuasa terhadap negara- negara Islam di kawasan lain seperti Palestina, Afghanistan, Irak, dan  lain-lain.  Dengan  perspektif  demikian,  Indonesia  cukup diperhitungkan  dalam  skala  global  karena  identitasnya  sebagai negeri besar berpenduduk mayoritas muslim.
Akibat  kecenderungan  peradaban  kontemporer  itu,  umat Islam  Indonesia  akhir-akhir  ini  dibingungkan  oleh  beberapa  hal berkaitan  dengan  munculnya  gerakan-gerakan  keagamaan  yang radikal. Di antaranya, pertama , ―kebingungan epistemologis‖ yaitu bagaimana  mendudukkan  peristilahan  seperti  ―radikalisme‖, ―fundamentalisme‖,  ―ekstremisme‖,  ―militanisme‖  ―jihad‖,  dan ―terorisme‖.  Kebingungan  itu  semakin  rumit  ketika  istilah tersebut  menjadi  adjektif  (kata  sifat)  dari  ―Islam‖  seperti perkataan,  ―Islam  radikal‖.  Tragisnya,  berbagai  aksi  teror  di
Abdul Mukti Ro‘uf, Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XI Nomor 1 Juni 2007
159
Indonesia  baik  yang  diakui  langsung  oleh  pelakunya  atau  tidak, selalu  menyandingkannya  dengan  paham  ―keagamaan  radikal‖, sebuah  ungkapan  yang  menggiring  kepada  pemahaman  kata ―radikal‖  menjadi  negatif  dan  pejoratif.  Karena  itu,  eksplorasi epistemik  dan  sosio-historis  mutlak  dibutuhkan  untuk membedah gerakan radikalisme di Indonesia.
Kedua ,  gerakan-gerakan  politik–keagamaan  radikal  di Indonesia,  dalam  tahapan  dan  sejarahnya  memiliki  konteks  dan semangatnya sendiri. Gerakan Darul Islam (1949-1962) misalnya, sulit  dipersamakan  dengan  kelompok  Imam  Samudera  dan kawan-kawannya.  Jauh  ke  belakang,  di  zaman  kolonial  Belanda, di berbagai daerah Indonesia terdapat pula gerakan-gerakan yang bersifat  radikal  yang  bertujuan  menolak  tatanan  politik,  sosial, dan ekonomi yang dipaksakan pemerintah penjajah.  Itulah yang melahirkan  Perang  Aceh  (1873-1942),  Perang  Paderi  (1830- 1837), dan Perang Diponegoro (1825-1830).
Radikalisme mereka dianggap positif karena memperjuangkan hak-hak asasi rakyat pribumi yang tertindas oleh kaum penjajah. Sementara radikalisme pasca Orde Baru dipahami secara negatif, sebagaimana  ditunjukkan  dua  organisasi  keagamaan  arus  utama di  Indonesia,  NU  dan  Muhammadiyah,  yang  menolak  ―cara dakwah‖  Front  Pembela  Islam  (FPI)  yang  merepresentasikan sebagai kelompok radikal.
Ketiga , gerakan radikalisme di Indonesia akhir-akhir ini selalu disandingkan  dengan  agama  yang  dalam  beberapa  hal  dapat mereduksi  eksistensi  agama  itu  sendiri.  Agama  dalam  kerangka ini menjadi ―tertuduh‖ oleh stigma negatif radikalisme. Berbagai tafsir  diajukan  untuk  memaknai  istilah-istilah  keagamaan  seperti jihâd , harb , kufr ,  dan  istilah-sitilah  yang  berhubungan  dengan terorisme.  Kata  jihad  misalnya  diperebutkan  maknanya  oleh berbagai  kelompok  Islam  yang  secara  umum  terbelah  menjadi ―kelompok tekstualis‖ dan ―kelompok kontekstualis‖. Keduanya merujuk pada bunyi teks yang sama.
Abdul Mukti Ro‘uf, Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru ___________________________________________________________
160 Ulumuna , Volume XI Nomor 1 Juni 2007
Meskipun  tafsir  agama  bukanlah  faktor  determinan  lahirnya tindakan  terorisme,  pada  kenyataannya  banyak  teks  al-Qur‘an mengilhami  radikalisme  dalam  pengertian  tindakan  fisik.  Sebut saja ayat al-Qur‘an surat al-Anfâl (3): 39 yang bunyi aslinya, ― wa qâtilûhum  hattâ  lâ  takûna  fitnah ‖.  Ayat  ini  ditafsirkan  oleh  Imam Samudera—dengan  merujuk  pada  pemikiran  Ibnu  Katsîr— sebagai  ajakan  untuk  berperang  secara  fisik.  Artinya,  ada  fakta yang tak terbantahkan bahwa pemahaman agama yang skriptural menjadi  bagian  dari  berpikir  dan  bertindak  secara  radikal. 1 Namun demikian, jika parameter radikalisme di Indonesia hanya diasaskan  pada  gerakan  keagamaan an  sich ,  maka  terdapat degradasi  makna  radikal  yang  sejatinya  memiliki  horison  latar belakang  yang  luas.  Adalah  tidak  mungkin  untuk  melakukan generalisasi  terhadap  gerakan  keagamaan  yang  muncul  pasca- Orde Baru sebagai gerakan radikal dalam maknanya yang negatif.

## Radikalisme: Istilah dan Konsep
Secara  semantik,  radikalisme  ialah  paham  atau  aliran  yang menginginkan  perubahan  atau  pembaharuan  sosial  dan  politik dengan  cara  kekerasan  atau  drastis. 2 Kata  ―radikalisme‖  diambil dari  kata  Inggris,  ― radical ‖,  maka  ia  bermakna  ―sampai  ke  akar- akarnya‖. 3 Ada  juga  yang  menyebutkan  bahwa  radikalisme berasal  dari  kata radix ,  yang  berarti  akar.  Orang-orang  radikal
1 Abdussalam  al-Faradz  dalam booklet- nya, al-Farîdlah  al-Ghâibah ( The Neglected  Duty :  Kewajiban  yang  Terabaikan)  (1981),  menyajikan  sejumlah argumentasi  yang  lugas  bagi  pembenaran-pembenaran  keagamaan  dalam aksi-aksi muslim radikal. Dokumen itu menyebutkan di antaranya bahwa al- Qur‘an dan hadis berbicara tentang perang secara fundamental. Konsep jihad menurutnya harus diartikan secara harfiah, tidak secara alegoris. Lihat ulasan tentang konsep itu dalam Hasan Hanafi, Aku Bagian dari Fundaemtalisme Islam (Yogyakarta: Islamika, 2003), 115.
2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
3 John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily, Kamus  Inggris  Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1975), 463.
Abdul Mukti Ro‘uf, Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XI Nomor 1 Juni 2007
161
adalah seseorang yang menginginkan perubahan terhadap situasi yang  ada  dengan  menjebol  sampai  ke  akar-akarnya.  Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia , radikalisme secara etimologis berarti aliran  yang  ekstrem,  fundamental,  atau  mengakar.  Dilihat  dari kacamata  politik,  kata  radikal  dapat  diartikan  menyenangi pembersihan  dan  perubahan-perubahan  dalam  hukum  dan pemerintahan. Menurut Arthur G. Gish, radikal diartikan sebagai menuju  ke  akar  permasalahan  tersebut  dengan  menawarkan alternatif kepada status quo . 4 Egon Bittner mencatat bahwa terma radikalisme  cenderung  merujuk  pada  sesuatu  yang  bersifat revisionis  atau  perbaikan  atas  keadaan  sebelumnya. 5 Jadi radikalisme dapat dipahami sebagai suatu  sikap atau posisi yang mendambakan  perubahan  terhadap status  quo dengan  jalan menghancurkan status quo secara total, dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, yang sama sekali berbeda. Biasanya cara yang digunakan bersifat revolusioner, artinya menjungkirbalikkan nilai- nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan ( violence ) dan aksi-aksi yang ekstrem. 6 Secara konseptual,
istilah radikalisme mengalami perkembangan  makna.  Farish  A.  Noor  malah  menyebut  telah terjadi  ―alihan  paradigma‖  dan  ―alihan  wacana‖  yang menyebabkan  bercampuraduknya  antara  konsep  ‗radikalisme‘ dan  ‗militan‘. 7 Pengertian  radikalisme  pertama-tama  harus diletakkan secara netral-akademik seperti yang didefinisikan oleh sejarawan    Sartono  Kartodirjo  yaitu,  ―gerakan  sosial  yang menolak  secara  menyeluruh  tertib  sosial  yang  sedang  berlaku yang  ditandai  dengan  kejengkelan  moral  yang  kuat  untuk
4 Tim  Penyusun, Ensiklopedi  Nasional  Indonesia ,  vol.  XIV  (Jakarta:  Delta Pamungkas, 1997), 24.
5 Bittner Egon, ―Radicalims‖, International Encyclopedia of The Social Science , ed. W. Allen Wallis (New York: Kaka, 1980), 294.
6 M. Amien Rais, Cakrawala Islam (Bandung: Mizan, 1999), 132.
7 Farish A. Noor, ―Apa itu Islam Progresif?‖, Ummah Online , diakses 20
September 2004.
Abdul Mukti Ro‘uf, Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru ___________________________________________________________
162 Ulumuna , Volume XI Nomor 1 Juni 2007
menentang  dan  bermusuhan  dengan  kaum  yang  punya  hak-hak istimewa,  dan  yang  berkuasa‖. 8 Karena  pendefinisian  sebuah konsep  selalu  menyertakan  kemunginan  untuk  berubah,  maka konsep radikalisme pun demikian adanya, dan  ia  bisa bermakna positif dan negatif. 9
Dalam  perspektif  sejarah  sosial-politik  bangsa-bangsa  dunia, ditemukan  wacana  dan  gerakan  radikal  yang,  meskipun ―berbahaya‖  bagi  kelompok  lain,  ia  disanjung  dan  dibanggakan. Farish  A.  Noor  menyebutkan  bahwa  pada  akhir  abad  XIX  dan pertengahan  abad  XX  gerakan  nasionalis  dan  anti-kolonial  di dunia  ketiga  dipimpin  oleh  tokoh-tokoh  radikal  yang  hebat, berkepribadian tinggi, dan mulia. Tokoh-tokoh Asia seperti Jose Rizal  di  Filipina,  Pridi  Banomyong  di  Siam  (yang  mendirikan Universiti  Thamassat),  dan  Nguyen  Cho  Thacht  di  Vietnam. Kemudian Bung Karno dan Muhammad Hatta, juga Haji Agoes Salim  di  Indonesia,  dan  Syed  Sheikh  al-Hady  dan  Burhanuddin al-Hemly di Malaysia. Mereka semuanya boleh diatributi sebagai orang-orang radikal pada masanya.
Mengapa  mereka  radikal?  Karena  mereka  berusaha  untuk membebaskan  negara  dan  masyarakatnya  dari  beban  hidup  di bawah  suatu  rezim  kolonial  yang  tidak  adil.  Wawasan  politik mereka  berlandaskan  pada  suatu  ide  kebebasan  yang  asasi  dan konsep  keadilan  universal.  Mereka  tidak  berkompromi  dalam perjuangan  menentang status  quo secara  total  sehingga  mereka dianggap radikal pada masanya. Tetapi perlu diingat bahwa pada masa  itu  perlawanan  total  anti-kolonial  disokong  dan  didukung oleh  rakyat.  Tokoh-tokoh  ini  sadar  bahwa  perubahan  dan kemerdekaan  yang  sempurna  tidak  akan  dicapai  selagi  struktur- struktur  kuasa  dan  relasi  kuasa  yang  lama  masih  ada.    Oleh
8 Panjimas , 13-25 Desember 2002.
9 Mengikuti  tesis  Michael  Foucalt  (1926-1984),  setiap  pengetahuan, termasuk  ideologi  Barat,  selalu  menyimpan  kekuasaannya  sendiri;  tidak  ada ilmu yang steril dari kekuasaan, lihat Michel Foucault, Arkeologi Pengetahuan , ter. H. M. Mochtar Zoerni (Yogyakarta: Qalam, 2002), 129.
Abdul Mukti Ro‘uf, Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XI Nomor 1 Juni 2007
163
karena itulah fokus perlawanan mereka ditujukan kepada sistem politik dan institusi politik kolonial masa itu.
Contoh  yang  sama  dapat  ditemukan  dalam  perjuangan Mahatma  Ghandi  di  India,  para  pemimpin  nasionalis  Afrika seperti  Patrice  Lumumba  di  Kongo.  Dalam  kerangka  ini,  patut pula  disebut  pemimpin  radikal  yang  paling  terkenal  dalam  abad XX  yaitu  Nelson  Mandela  di  Afrika  Selatan,  yang  bersikeras untuk tidak berdialog atau berkompromi dengan rezim Apartheid di sana sehingga ia dipenjara lebih dari 25 tahun. Apakah Nelson Mandela, Mahatma Ghandi, dan Patrice Lumumba itu individu- individu  radikal  yang  berbahaya?  Ya,  tentu  sekali  ‗berbahaya‘, tetapi bagi rezim tentara yang kejam, zalim, dan korup!
Kasus Amerika juga bisa disebut di sini, karena Amerika juga didirikan  oleh  pemimpin-pemimpin  yang  dahulunya  dianggap radikal.  George  Washington,  yang  memberontak  menentang kerajaan Inggris pada abad XVIII, juga digelari radikal oleh Raja George  Inggris  pada  zaman  itu.  Malah  dapat  dikatakan  bahwa Amerika  tidak  mungkin  ada  tanpa  gerakan  pro-kemerdekaan yang radikal. 10
Dengan  demikian,  pandangan  positif  dan  negatif  terhadap radikalisme terletak pada cara
merealisasikan dan mengekspresikannya  serta  dasar  pandang  para  pengamatnya. Biasanya  kaum establishment amat  alergi  dengan  isu  radikalisme, berhubung kaum radikal amat gigih menuntut adanya perubahan sosial  politik  yang  berarti  pula  akan  sangat  tajam  mengoreksi kalangan status  quo .  Keinginan  adanya  perubahan  sosial-politik masih  dianggap  wajar  dan  positif  bila  disalurkan  melalui  jalur perubahan yang benar  dan tidak mengandung  resiko instabilitas politik  dan  keamanan.  Dalam  makna  ini,  radikalisme  adalah wacana sosial-politik yang positif. Adapun perubahan yang cepat dan  menyeluruh  (revolusi)  selalu  diikuti  oleh  kekacauan  politik
10 Noor, Apa… , diakses 20 September 2004.
Abdul Mukti Ro‘uf, Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru ___________________________________________________________
164 Ulumuna , Volume XI Nomor 1 Juni 2007
dan anarkhi sehingga menghancurkan infrastruktur sosial-politik bangsa  dan  negara  yang  mengalami  revolusi  tersebut.  Dalam makna  ini,  radikalisme  adalah  sebagai  pemahaman  yang  negatif dan  bahkan  dapat  pula  dikatagorikan  sebagai  bahaya  laten ekstrim kiri ataupun kanan.

## Radikalisme dan Agama
Radikalisme  berbasis  agama  sesungguhnya  fenomena  yang tidak  khas  Indonesia,  tetapi  merupakan  fenomena  umum  yang terjadi di dunia dan berbagai agama. Sejarah mencatat tahun 1999 terjadi  penembakan  etnis  di  California  dan  Illinois;  tahun  1998 kedutaan-kedutaan Amerika di Afrika diserang, pemboman klinik aborsi di Alabama dan Georgia tahun 1997; peledakan bom pada Olimpiade  Atlanta  dan  penghancuran  kompleks  perumahan militer Amerika Serikat di Dhahran Arab Saudi pada tahun 1996; penghancuran secara tragis bangunan Federal di Oklahoma City pada  tahun  1999;  dan  peledakan  World  Trade  Centre  di  New York City pada tahun 2001.
Insiden-insiden seperti ini dan serangkaian aksi radikal lainnya dikatakan  Marx  Juergensmeyer  memiliki  keterkaitan  dengan ekstremis-ekstremis  keagamaan  Amerika—di  antaranya  milisi Kristen,  gerakan  Christian  Identity,  dan  aktivis-aktivis  Kristen anti-aborsi.  Demikian  pula  Perancis  memiliki  masalah  dengan aktivis  muslim  Algeria,  Inggris  dengan  kaum  nasionalis  Katolik Irlandia,  dan  Jepang  dengan  gas  beracun  yang  disebarkan  oleh anggota-anggota  sekte  Hindu-Budhis  dalam  kereta  bawah  tanah di Tokyo. India menghadapi masalah dengan separatis Sikh dan pejuang-pejuang  Kashmir,  Srilanka  dengan  pejuang  Tamil  dan Singhalese,  Mesir  dengan  para  militan  muslim,  Aljazair  dengan Front  Penyelamat  Islam  (FIS),  dan  Israel  dan  Palestina berhadapan  dengan  aki-aksi  maut  para  ekstrimis  Yahudi  dan Islam.
Menurut Marx Juergensmeyer, yang lebih sering mendorong terjadinya  aksi-aksi  radikalisme  dalam  mengekspresikan
Abdul Mukti Ro‘uf, Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XI Nomor 1 Juni 2007
165
keyakinan  agama—kadang-kadang  melalui  suatu  perpaduan dengan  faktor-faktor  lain,  yang  tidak  jarang  sebagai  motivasi utama.  Anggapan  umum  yang  menyatakan  bahwa  telah  terjadi kebangkitan  kekerasan  agama  di  seluruh  dunia  pada  dekade terakhir  abad  XX  dibenarkan  oleh  mereka  yang  menyimpan catatan-catatan  seperti  ini.  Waren  Christopher,  menyatakan bahwa  aksi-aksi  teroris  agama  dan  identitas  etnis  menjadi  ‗salah satu tantangan keamanan terpenting yang dihadapi dalam kaitan dengan  bangkitnya  Perang  Dingin.‘ 11 Bahkan,  jauh  sebelum gagasan ―teologi pembebasan‖ ( liberation thelogy ) dikumandangkan di Amerika Latin dan Amerika Tengah pada dekade 1960-1970- an,  tradisi  radikalisme  dalam  pengertiannya  yang  positif inhern dengan  misi  agama-agama  Abraham  ( Abrahamic  religion )  seperti Nashrani, Yahudi, dan Islam. 12
Sejak kehadirannya, agama-agama besar, seperti Islam, diakui berwatak  subversif terhadap  kekuasaan  yang  korup.  Karena memang  demikianlah  cita-cita  agama  dirumuskan,  yaitu  untuk mengubah  tata  nilai  lama  ke  dalam  tata  nilai  baru.  Itulah sebabnya,  Musa,  Isa,  dan  Muhammad  saw.  dicap  sebagai ―pemberontak‖  oleh  ―kekuasaan‖  di  mana  mereka  hidup.  Dari beberapa  kisah  tentang  mereka  dapat  disimak  bagaimana  Musa menjadi  antagonis  bagi  Fir‘aun  yang  lalim,  Isa  menjadi  oposan bagi  imperialis  Byzantium,  dan  Muhammad  saw.  menjadi penghancur  sendi-sendi  wewenang  dan  wibawa  bangsawan Quraisy  Mekah.  Para  nabi  yang  diutus  Allah  berpikir  dan bertindak  radikal  demi  menghancurkan  tatanan  yang  zalim  dan lalim. 13
11 Marx  Juergensmeyer, Teror  In  The  Name  of  God:  The  Global  Rise  of Religious Violence (London: University of California Press, 2001), 7.
12 Mengenai  catatan  sejarah  paling  awal  tentang  akar-akar fundamentalisme  agama-agama  besar,  lihat  lebih  lengkap  dalam  Karen Amstrong, The Battle for God (New York: Alfred A. Knopf, 2000).
13 Ziaul  Haque, Wahyu  dan  Revolusi ,  ter.  E.  Setiawati  al-Khattab
(Yogyakarta: LKiS, 1987), 35.
Abdul Mukti Ro‘uf, Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru ___________________________________________________________
166 Ulumuna , Volume XI Nomor 1 Juni 2007
Radikalisme  yang  ada  pada  ajaran  agama  Islam—dan  agama yang  lain,  berawal  dari  visi  dan  wawasan  sosialnya,  yaitu  suatu wawasan  ‗orde  yang  baru‘,  yang  menentang  kesalahan  dan kemungkaran  ‗orde  yang  lama‘  untuk  tujuan  melahirkan  suatu orde  sosial  baru  yang  lebih  berkeadilan.  Bukankah  dengan demikian,  perjuangan  para  nabi,  yang  di  antaranya  melalui peperangan  yang  menolak  kezaliman  penguasa  dapat  disebut radikal?
Dengan  demikian,  tidak  saja  dalam  Islam,  agama  lain— dengan  semangat  yang  sama—memiliki  tradisi  sejenis, fundamentalis.  Sehingga  ada  Judaisme  fundamentalis,  Kristen fundamentalis,  Hindu  fundamentalis,  Sikh  fundamentalis,  dan bahkan  Konfusianisme  fundamentalis. 14 Dengan  demikian, fundamentalisme  muslim  atau  radikalisme  religio-politik bukanlah  fenomena  baru  yang  khas  Islam.  Faktor  ekonomi, politik,  militer,  dan  sosial  tidak  hanya  berlaku  di  negara-negara muslim.  Jeritan  kesengsaraan  ini  terdengar  umum  di  kalangan mayoritas  Dunia  Ketiga.  Radikalisme  religio-politik  adalah fenomena yang bersifat global.
Dalam  konteks  radikalisme  di  Indonesia,  sekedar  menyebut contoh,  spirit  keagamaan  juga  digunakan.  Sebut  saja  kasus  Kiai Kajoran  yang  melawan  Amangkurat  I  (1614-1677).  Gerakan  ini didorong  oleh  pertimbangan  keagamaan,  yaitu  menghentikan kezaliman  Amangkurat  I  yang  menginjak-injak  norma-norma agama. 15
Apakah  dengan  demikian  agama  mendorong  lahirnya pemikiran  dan  gerakan  radikal?  Tentu,  tetapi  selalu  dalam kerangka  mentransformasikan  dari  nilai-nilai  yang  ―anti- kemanusiaan‖  kepada  nilai-nilai  baru  yang  ―pro-kemanusiaan‖. Ziaul Haque mengatakan:
14 Karen  Armstrong, Islam  A  Short  History (Yogyakarta:  IKON TERALITERA, 2002), 193.
15 Lihat Laporan Panjimas , 13-25 Desember 2002.
Abdul Mukti Ro‘uf, Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XI Nomor 1 Juni 2007 167
―Seorang  nabi  revolusioner,  memadukan  dua  peran:  peran  sebagai seorang nabi yang menerima wahyu Ilahi dan dibimbing oleh kebenaran ilahiyah; dan peran seorang revolusioner atau seorang pemberontak yang membawa perubahan-perubahan radikal dalam tatanan sosial yang sudah usang  dan  mentransformasikannya  ke  model-model  dan  pola-pola perilaku,  pemikiran,  emosi  dan  moral  manusia  yang  sesuai  dengan kebenaran  wahyu.  Jadi  wahyu  atau  agama  adalah  revolusi  dan  revolusi adalah agama‖. 16
Pengertian  radikal  dengan  spirit  keagamaan  akan  bermakna positif  ketika  diletakkan  dalam  kerangka  melawan  ketidakadilan dan  berkehendak  merubah  tatanan  seperti  yang  dilakukan  oleh para  nabi.  Agama  menyediakan  perangkat  doktrin  untuk  itu. Persoalan  radikalisme  berwajah  negatif  akan  muncul  ketika ―metode  perlawanan‖  mulai  dipilih.  Jadi,  aksi  kekerasan  yang diduga  lahir  dari  cara  berpikir  radikal,  tidak  bisa  lagi  dirunut secara linier dengan doktrin-doktrin agama.

## Radikalisme Agama di Indonesia
Spirit radikalisme yang didorong oleh teks-teks agama, sejauh bertujuan  positif  dan  tidak  menghancurkan  sendi-sendi kemanusiaan,  akan  terjadi  di  mana  saja  ketika  ada  syarat-syarat sosial  politik  dan  ekonomi  mengandaikannya.  Keragaman  etnik dan  agama  saja  bukan  penyebab  konflik  sosial.  Konflik  sosial muncul  manakala  dalam  suatu  masyarakat  timbul  keresahan karena terdapat ketidakadilan dalam; (1) pembagian sumber daya ekonomi,  dan  (2)  partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan. Kedua  hal  tersebut  dapat  menyatukan  sentimen-sentimen etnisitas  dan  agama.  Dan  ketika  menggumpal,  pecahlah  konflik dari  terpendamnya  akumulasi  kebencian  dari  kelompok  yang merasa  diperlakukan  tidak  adil  kepada  pihak  yang  dianggap bertanggung jawab. 17
16 Haque, Wahyu… , 5. 17 Azumardi  Azra,  et.al.,  ―Sistem  Siaga  Dini  untuk  Kerusuhan  Sosial‖,
Laporan penelitian (Jakarta: Litbang Depag dan PPIM-IAIN Jakarta), 9-10.
Abdul Mukti Ro‘uf, Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru ___________________________________________________________
168 Ulumuna , Volume XI Nomor 1 Juni 2007
Sejauh melibatkan politik dan agama yang menggiring kepada isu ‗negara Islam‘ yang dalam hal-hal tertentu memicu pemikiran dan gerakan radikal, dalam sejarah Indonesia, menurut Sarpudin H. A., 18 dikenal empat diskursus penting 19 . Pertama , polemik akhir tahun 1930-an antara Soekarno dan A. Muchlas  (nama  samaran  M.  Natsir).  Polemik  itu  merupakan kelanjutan  dari  polemik  sebelumnya  tentang  kebangsaan Indonesia antara Soekarno, H. Agus Salim (tokoh Sarikat Islam), A.  Hasan  (guru  Persatuan  Islam),  dan  Is  (nama  samaran  dari tokoh  Masyumi,  M.  Natsir),  dari  tahun  1925.  Polemik  itu membicarakan  seputar  identitas  kebangsaan  pascamerdeka.  Di situ terjadi pertarungan wacana bagaimana menempatkan agama dalam negara
Kedua ,  perbincangan  dalam  sidang-sidang  Badan  Penyelidik Usaha-Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI), tanggal  28  Mei  s.d  1  Juni  1945,  10-17  Juli  1945,  dan  Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 18-22 Agustus 1945, dalam  rangka  penyusunan  dan  pengesahan  Undang-Undang Dasar  1945.  Delegasi  Islam  memajukan  Islam  sebagai  dasar negara, sedangkan kalangan nasionalis menghendaki negara yang netral.  Konfrontasi  dua  kubu  itu  diselesaikan  dengan  jalan memasukkan  Piagam  Jakarta  (yang  memuat  tujuh  kata  ―dengan kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk- pemeluknya‖).  Tetapi  dalam  sidang  PPKI  pada  tanggal  18 Agustus  1945,  tujuh  kata  itu  dihapus. 20 Selanjutnya,  isu  tentang
18 Lihat Saripudin HA (peny.), Negara Sekuler , Sebuah Polemik (Jakarta: PT Abadi, 2000), xi-xvi.
19 Dalam amatan penulis, di antara empat faktor itu, hanya dua pertama yang relevan untuk kebutuhan kajian ini.
20 Menurut Jajang Jahroni, penghapusan Piagam Jakarta dalam teks dasar negara itu merupakan kekecewaan pertama umat Islam yang dikemudian hari memicu  gerakan  DI/TII  Kartosuwiryo.  Lihat  Jajang  Jahroni, ―Fundamentalisme  dan  Munculnya  Islam  Politik  di  Indonesia‖, Makalah disampaikan di IIT Jakarta, 26 Nopember 2002.
Abdul Mukti Ro‘uf, Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XI Nomor 1 Juni 2007
169
Piagam Jakarta terus hidup dalam benak umat Islam hingga saat ini. 21
Dalam  amatan  Martin  van  Bruinessen,  akar-akar  munculnya gerakan radikal di Indonesia ada dua, pertama , dari gerakan politik muslim ―pribumi‖ seperti Darul Islam dan Masyumi, 22 dan kedua , dari jaringan Islam transnasional :
―The roots of most present Muslim radical groups in Indonesia can be traced  to  two  relatively  ―indigenous‖  Muslim  political  movements,  the Darul  Islam  movement  and  the  Masyumi  party,  and  to  a  number  of more recent transnational Islamic networks.‖ 23
Jamhari, dalam salah satu tulisannya, ― Mapping Radical Islam in Indonesia ‖  mengamini  tesis  Martin.  Menurutnya,  kehadiran kelompok  Islam  radikal  dipicu  oleh  dua  sebab  utama. Pertama , karena isu politik lokal seperti, kegagalan politik rezim berkuasa ( political  failures  in  the  ragime ),  marjinalisasi  politik  ( political
21 Setidaknya, dalam catatan sejarah bangsa, sudah empat kali perdebatan alot  dan  sengit  mengenai  kembalinya  Piagam  Jakarta  terjadi,  yakni:  (1)  saat sidang  BPUPKI-PPKI  tahun  1945,  (2)  saat  sidang  Majelis  Konstituante 1956-1959, (3) saat sidang MPRS tahun 1966-1968, dan (4) meski tidak sealot sidang  sebelumnya,  saat  sidang  Tahunan  MPR  tanggal  7-18  Agustus  2000 dan sidang Tahunan MPR yang berlangsung tanggal 1-10 Agustus 2002.
22 Menurut Dawam Raharjo, Darul Islam adalah kelompok muslim yang menghendaki  negara  Islam  dengan  jalan  ―revolusi‖,  sedangkan  Masyumi lebih memilih jalan-jalan demokrasi. Lihat Panjimas , 13-25 Desember 2002.
23 Martin  van  Bruinessen,  ―Genealogies  of  Islamic  Radicalism  in  post- Suharto  Indonesia‖, Makalah ditulis  untuk  the  international  colloquium ―L‘islam  politique  à  l‘aube  du  XXIème  siècle‖  di  Teheran  28-29  Oktober 2001.  Untuk  meyakinkan  pembaca,  Martin  dalam  makalahnya  menyebut beberapa hasil penelitian lain: Martin van Bruinessen, ―Islamic state or state Islam? Fifty years of state-Islam relations in Indonesia‖, in Indonesien am Ende des 20 . Jahrhunderts , ed. Ingrid Wessel (Hamburg: Abera-Verlag, 1996), 19-34. Dan  Robert  W.  Hefner, Civil  Islam , Muslims  and  Democratization  in  Indonesia (Princeton:  Princeton  University  Press,  2000).  For  the  first  decades  of  the Republic, Boland‘s account remains an important source. B. J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971).
Abdul Mukti Ro‘uf, Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru ___________________________________________________________
170 Ulumuna , Volume XI Nomor 1 Juni 2007
marginalization ),  dan  lain-lain. Kedua ,  adanya  solidaritas antarmuslim di dunia. 24
Untuk  faktor  yang  kedua,  solidaritas  dunia  Islam  kepada gerakan  islamisme,  menurut  Oliver  Roy,  terjebak  pada  ―emosi keagamaan‖,  karena  secara  empirik,  gerakan-gerakan  radikal  di dunia  Islam  tidak  selalu  didasarkan  pada  ideologi  semata, melainkan  karena  konteks  geostrategis  dunia  Islam.  Dalam kerangka  ini,  islamisme,  masih  menurut  Roy,  belum  berubah secara  mendasar.  Islamisme  didominasi  oleh  strategi  negara, bukan  oleh  gerakan  ideologis  maupun  internasional.  Sebagai contoh, konflik di Afghanistan pascapenarikan Uni Soviet tahun 1989, lebih dipicu oleh persoalan etnis dan kesukuan ketimbang ideologis. 25
Pada skala lokal, gerakan Islam radikal di Indonesia, tidak bisa dilepaskan  dari  isu  ―negara-bangsa‖  dan  itu  berarti  memiliki kesinambungan  wacana  antara  gerakan  pada  awal  kemerdekaan dan kontemporer, yaitu common platform , negara Islam. Meskipun harus dicatat bahwa ada variabel-variabel lain yang membedakan keduanya. 26 Pergerakan  Islam  menemukan  momentumnya terutama  ketika  Orde  Baru  tumbang.  Kemunculan  kelompok- kelompok radikal Islam sejatinya telah dimulai sejak berubahnya kebijakan  negara  pada  dasawarsa  1980-an;  dari  peminggiran Islam ke akomodasi Islam. Momentum kejatuhan penguasa Orde Baru,  yang  disinyalir  sebagai  akibat  dari  perlakuannya  terhadap umat  Islam  pada  masa-masa  awal  dengan  kebijakan depolitisasinya,  adalah  alasan  yang  gamblang  bagi  lahirnya gerakan-gerakan  yang  oleh  William  Liddle  disebut  sebagai
24 Jamhari, ―Mapping Radical Islam in Indonesia‖, Jurnal Studia Islamika , 3 (2003), 9.
25 Oliver Roy, The Failure of Polical Islam , ter. Harimurti dan Komaruddin SF (Jakarta: Serambi, 1996), 134.
26 Di antara variabel lain adalah, jika pada masa awal kemerdekaan belum ditemukan  isu  semacam  kapitalisme,  globalisme  bahkan  Amerikanisme, sedangkan pada masa kontemporer, isu itu hanya terlihat di permukaan.
Abdul Mukti Ro‘uf, Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XI Nomor 1 Juni 2007
171
gerakan  ―Islam  Skripturalis‖. 27 Liddle  menyebutkan  tiga  faktor kelahiran  mereka;  (1)  lebih  mudah  diterimanya  ajaran-ajaran kaum  skripturalis  oleh  kebanyakan  orang  Indonesia,  (2) kemungkinan  aliansi  politik  antara  kaum  skripturalis  dengan kelompok-kelompok  sosial  lain  yang  sedang  tumbuh,  (3)  nafsu besar politisi ambisius untuk membangun basis massa. 28
Selain  karena  faktor  kekecewaan  gerakan  Islam  pada  Orde Baru,  Khamami  menambahkan  pemicu  baru  antara  lain, kegagalan  ideologi  nasionalisme  sekular  yang  berasal  dari  Barat, sekaligus  bobroknya  sistem  politik  dan  ekonomi  di  Indonesia. Lebih  luas,  potret  gerakan  radikal  Islam  di  Indonesia  dapat dirujuk secara umum pada latar belakang kebangkitan Islam yang menurut Esposito dapat didorong oleh tiga hal; (1) adanya krisis identitas  yang  menimbulkan  ketidakpercayaan,  kekecewaan,  dan kehilangan  rasa  harga  diri,  (2)  kecewa  dengan  Barat  dan kegagalan  pemerintah  untuk  bereaksi  secara  cukup  akan kebutuhan-kebutuhan politik dan sosio ekonomi masyarakat, dan (3)  tampilnya  kembali  rasa  harga  diri  dan  kesadaran  akan kekuatan sendiri akibat sukses militer (Arab-Israel) dan ekonomi (embargo minyak) pada tahun 1973. 29
Apa yang sesungguhnya tengah diperjuangkan gerakan Islam radikal yang muncul pasca-Orde Baru? Di luar kelompok pelaku Bom  Bali—yang  diakui  oleh  Habib  Riziq  Shihab—sebagai
27 Gaya  kepemimpinan  politik  Orde  Baru  di  bawah  Soeharto,  dalam hubungannya  dengan  Islam  mengalami  metamorfosis,  yaitu  bersifat antagonistik (1966-1981), resiprokal-kritis (1982-1985), dan akomodatif sejak tahun 1985. Lihat penjelasan yang agak luas dalam Affan Gaffar, ―Islam dan Politik  dalam  Era  Orde  Baru:  Mencari  Bentuk  dan  Artikulai  yang  Tepat‖,
Jurnal Ulumul Qur ‘ an , 2 (1993), 22-4.
28 R.  William  Liddle,  ―Skripturalisme  Media  Dakwah:  Suatu  Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru‖, dalam Jalan Baru  Islam , Memetakan  Paradigma  Mutakhir  Islam  Indonesia ,  ed.  Mark  R. Woodward (Bandung: Mizan, 1999), 304.
29 John  L.  Esposito, Dinamika  Kebangkitan  Islam:  Watak , Proses , dan Tantangan (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 14.
Abdul Mukti Ro‘uf, Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru ___________________________________________________________
172 Ulumuna , Volume XI Nomor 1 Juni 2007
‗kelompok lain‘, gerakan-gerakan ini ternyata memiliki pandangan dan pola yang tidak seragam meskipun dapat pula ditemukan sisi- sisi  persamaannya. 30 Ada  beberapa  gerakan  Islam  radikal  yang semarak pasca-Rezim Soeharto yang bisa disebut di sini: Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin (MM), Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Persaudaraan  Pekerja  Muslim  Indonesia  (PPMI),  Ikhwanul Muslimin,  Himpunan  Mahasiswa  Antar  Kampus  (Hammas Indonesia),  dan  Gerakan  Tarbiyah.  Memasukkan  ketujuh organisasi itu ke dalam kelompok radikal mengacu pada batasan radikal  sebagai  kelompok  yang  memiliki  kecenderungan menghadapi persoalan dengan radikal. 31
Jika kembali kepada latar belakang lahirnya gerakan radikal di Indonesia utamanya pasca-Orde Baru berupa isu-isu politik lokal dan  jaringan  solidaritas  transnasional,  maka  isu  yang dikembangkan antara lain bagaimana merebut secara politik dan
30 Secara politik-keagamaan mereka hampir bersepakat bahwa hubungan agama dan politik tidak bisa dipisahkan yang kemudian mendorong terhadap gagasan  ―formalisasi  syariat‖.  Mereka  biasanya  digolongkan  sebagai kelompok konservatif yang tetap mempertahankan integrasi antara Islam dan negara,  karena  menurut  mereka  Islam  telah  lengkap  mengatur  sistem kemasyarakatan.  Kelompok  ini  terdiri  dari;  (1)  tradisionalis,  yaitu  mereka yang tetap mempertahankan tradisi dan praktik dan pemikiran politik Islam klasik/pertengahan seperti Rasyid Ridha dan (2) fundamentalis, yakni mereka yang  ingin  melaksanakan  reformasi  sistem  sosial  dengan  kembali  kepada ajaran  Islam  secara  total  dan  menolak  sistem  yang  dibuat  manusia,  seperti Sayyid Qutb, Maududi, dan Hasan Turabi. Pada pola gerakan, gerakan radikal Indonesia, ada yang memilih pada jalur politik dan yang lain kultural. Jamhari menyebutnya  sebagai,  ― radicalism  as  a  political  movements ‖  dan  ― radicalism  as  a cultural Mo vement‖
31 Demi  menyingkat  tulisan  ini,  tidak  akan  diulas  secara  panjang  lebar tentang  profil  ketujuh  gerakan  ini.  Beberapa  hasil  penelitian  tentang  profil gerakan ini dapat dibaca di: (1) ―Radikalisme agama (FPI, FKAWJ, MMI, dan HAMMAS)  dan  Perubahan  Sosial  di  DKI  Jakarta‖  oleh  tim  peneliti  Pusat Bahasa  dan  Budaya  UIN  Jakarta,  (2)  Martin  van  Bruinessen,  ― Genealogies  of Islamic Radicalism in post-Suharto Indonesia ‖.
Abdul Mukti Ro‘uf, Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XI Nomor 1 Juni 2007
173
kultural  gagasan  ―Islam  kafah‘  melalui  tema  ‗negara  syari‘ah‘. Terhadap  tema  itu,  banyak  argumentasi  yang  diajukan  baik argumentasi  sosio-historis  umat  Islam  di  Indonesia,  yaitu bagaimana  sejarah  awalnya  Indonesia  direbut  dan  dibangun maupun  argumentasi  teologis  yang  merujuk  kepada  teks-teks Kitab  Suci.  Kejatuhan  Soeharto  adalah  momentum  emas  untuk memuluskan  ‗cita-cita  besar‘  itu.  Sayang,  gagasan  formalisasi syariat tidak didukung oleh Islam arus utama di Indonesia seperti NU  dan  Muhammadiyah.  Meskipun platform mereka  dalam konteks  pembicaraan  ‗negara-bangsa‘  hampir  sama,  pada aktualitas  gerakannya  memiliki  aksentuasi  yang  berbeda. Misalnya,  FPI  lebih  sering  melakukan  gerakan  ―pembasmian‖ penyakit  sosial  seperti  rumah-rumah  pelacuran,  tempat-tempat judi,  dan  kafe-kafe  maksiat,  seperti  di  negeri-negeri  muslim lainnya, gerakan radikal Islam di Indonesia selalu merespons isu- isu internasional seperti Palestina, Afghanistan, Irak dan lain-lain. Respons  seperti  ini  sudah  lama  dilakukan  oleh  Dewan  Dakwah Islam  Indonesia  (DDII)  yang  kemudian  melahirkan  organisasi semacam KISDI.
Penggunaan  isu-isu  internasional  oleh  organisasi  semacam DDII  tidak  saja  sebagai  respons  solidaritas  sesama  muslim, tetapi,  dalam  konteks  DDII,  mereka  secara  politik  domestik tengah ―dikucilkan‖ oleh rezim berkuasa. Posisi politik DDII dan juga  berarti  KISDI  sangatlah  jelas,  yaitu  memisahkan  dengan tegas  antara  Islam  dengan  Barat,  terutama  respons  mereka terhadap isu Palestina.  Hingga kini, isu Palestina masih  menjadi pemicu  terhadap  lahirnya  gerakan  anti-Barat  dari  kalangan ―islamis-konservatif‖.

## Catatan Akhir
Radikalisme  dalam  Islam  di  Indonesia  yang  muncul  sebagai reaksi  terhadap  segala  bentuk  tatanan  yang  dinilai  menyimpang dari  nilai-nilai  Islam,  sebagai  perjuangan  untuk  penegakan  nilai- nilai  dan  ajaran  Islam,  melawan  hegemoni  dan  penindasan,
Abdul Mukti Ro‘uf, Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru ___________________________________________________________
174 Ulumuna , Volume XI Nomor 1 Juni 2007
mendorong  kita  untuk  menyikapi  gerakan-gerakan  tersebut secara  hati-hati.  Pada  beberapa  kasus,  agaknya  dapat  ditoleransi sejauh  tindakan-tindakan  yang  mereka  lakukan  tidak menggunakan  pola-pola  kekerasan,  meskipun  cara  yang  paling damai,  maslahat  dan  konstitusional  harus  menempati  prioritas pertama  sehingga  sebisa  mungkin  terhindar  dari  upaya ―melenyapkan kekerasan dengan kekerasan‖ atau ―menghalalkan segala  cara  dalam  mencapai  tujuan‖.  Sebab,  dalam  Islam  tidak dikenal  pola  menghalalkan  kekerasan  terhadap  siapapun  dan dalam  bentuk  apapun  yang  membahayakan  perdamaian  hidup manusia  di  muka  bumi  ini.  Sudah  sejak  lama  diketahui  bahwa Islam  adalah rahmah  li  l-‘alamîn yang  seharusnya  menjadi  dasar bagi  setiap  kelompok  muslim  untuk  bersikap  dan  bertindak  di manapun dan kapanpun.
Dalam masa transisi  di  Indonesia, memperdebatkan kembali tentang  ideologi  bangsa  tengah  menjadi  fakta.  Demokrasi misalnya,  sedang  diperebutkan,  begitu  juga  Islam.  Ada  ongkos sosial  dan  politik  yang  harus  dibayar  untuk  itu.  Enam  tahun pasca-jatuhnya Soeharto, berbagai kilatan isu menerpa Indonesia, ada  pergeseran  cara  berpolitik  bahkan  cara  beragama  umat muslim  Indonesia.  Arus  deras  demokratisasi  direspons  secara beragam. Tidak hanya isu demokrasi sebagai fakta politik, aspek lain  seperti  ekonomi  pasar  bebas,  militer,  teknologi,  dan globalisme ikut merubah tatanan politik bahkan agama.
Islam  Indonesia,  yang  dulu  ber- trade  mark moderat  kini— dengan  tampilnya  gerakan-gerakan  radikal  tiba-tiba  mendapat citra negatif. Pencitraan itu lantas dibantah, tetapi pada saat yang sama,  masyarakat  sipil  yang  tak  berdosa  menjadi  korban  akibat ulah para bomber yang berdalih atas nama Tuhan.●

## Daftar Pustaka
Affan Gaffar, ―Islam dan Politik dalam Era Orde Baru: Mencari Bentuk  dan  Artikulasi  yang  Tepat‖, Jurnal  Ulumul  Qur ‘ an ,  2 (1993).
Abdul Mukti Ro‘uf, Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XI Nomor 1 Juni 2007
175
M. Amien Rais, Cakrawala Islam (Bandung: Mizan, 1999). Azumardi  Azra,  et.al.,  ―Sistem  Siaga  Dini  untuk  Kerusuhan Sosial‖, Laporan Penelitian (Jakarta: Litbang Depag dan PPIM- IAIN Jakarta).
Bittner Egon, ―Radicalims‖, dalam International Encyclopedia of The Social Science , ed. W Allen Wallis (New York: Kaka, 1980). B. J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971).
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia
(Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
Farish A. Noor, ―Apa itu Islam Progresif?‖, dalam Ummah Online , diakses 20 September 2004.
Hasan Hanafi, Aku Bagian dari Fundamentalisme Islam (Yogyakarta: Islamika, 2003).
Ingrid  Wessel  (ed.), Indonesien  am  Ende  des  20  Jahrhunderts (Hamburg: Abera-Verlag, 1996).
Jajang  Jahroni,  ―Fundamentalisme  dan  Munculnya  Islam  Politik di  Indonesia‖, Makalah disampaikan  di  IIT  Jakarta,  26 Nopember 2002.
Jamhari,  ―Mapping  Radical  Islam  in  Indonesia‖, Jurnal  Studia Islamika , no.3 (2003).
John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily, Kamus  Inggris  Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1975). John L. Esposito, Dinamika Kebangkitan  Islam: Watak , Proses , dan Tantangan (Jakarta: Rajawali Press, 1987). Karen Amstrong, The Battle for God (New York: Alfred A. Knopf,
2000).
Mark  R.  Woodward  (ed.), Jalan  Baru  Islam , Memetakan  Paradigma Mutakhir Islam Indonesia (Bandung: Mizan, 1999). Martin  van  Bruinessen,  ―Genealogies  of  Islamic  Radicalism  in post-Suharto  Indonesia‖, Makalah ditulis  untuk  the international  colloquium  ―L‘islam  politique  à  l‘aube  du XXIème siècle‖ di Teheran 28-29 Oktober 2001.
Abdul Mukti Ro‘uf, Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru ___________________________________________________________
176 Ulumuna , Volume XI Nomor 1 Juni 2007
Marx Juergensmeyer, Teror In The Name of God: The Global Rise of Religious  Violence (London:  University  of  California  Press,
2001). Michel Foucault, Arkeologi Pengetahuan , ter. H.M Mochtar Zoerni (Yogyakarta: Qalam, 2002).
Oliver  Roy, Gagalnya  Islam  Politik ,  ter.  Harimurti  dan Komaruddin SF (Jakarta: Serambi, 1996).
Panjimas , 13-25 Desember 2002. Robert  W.  Hefner, Civil  Islam . Muslims  and  Democratization  in Indonesia (Princeton: Princeton University Press, 2000). Saripudin HA (peny.), Negara Sekuler: Sebuah Polemik (Jakarta: PT Abadi, 2000).
Tim  Penyusun, Ensiklopedi  Nasional  Indonesia ,  vol.  XIV  (Jakarta: Delta Pamungkas, 1997).
Ziaul  Haque, Wahyu  dan  Revolusi ,  ter.  E.  Setiawati  al-Khattab (Yogyakarta: LKiS, 1987).