## PERSPEKTIF HADITS BUKHARI MUSLIM, KUHP, DAN UUPA NO.

## 5 TAHUN 1960 TERKAIT PRAKTIK MAFIA TANAH
Tansya Hadiansyah Ramdi 1) ; Tajul Arifin 2)
1) mastert223@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
2) tajularifin64@uinsgd.ac.id, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

## Abstract
The issue of land mafia activities in Indonesia has grown to be a major worry due to the rise of illicit activities that  disturb  social  and  economic  order.  To  solve  this  issue,  the  positive  legal  framework  that  now  exists  in Indonesia particularly the Agrarian UUPA No. 5 of 1960 and the Criminal Code must be combined with Bukhari hadith. This paper was written using a qualitative approach, and the research was conducted by tracking down and gathering material from normative legal or library sources. In the framework of Islamic morals and ethics, the hadith offers rules of fairness, ownership, and the proscription against taking other people's property rights. By  observing  the  land's  activities  from  a  hadith  perspective,  the  mafia  may  be  a  way  to  address  injustice  and remind  people  of  the  value  of  fairness  in  land  ownership.  By  emphasizing  efforts  to  tighten  land  legislation, increase  transparency  in  administration  and  the  notary  preparation  process,  and  empower  the  community  to safeguard their rights, positive law in Indonesia and hadith values can help solve the problem of the land mafia. Keywords: Hadits, KUHP, Land mafia, UUPA

## Abstrak
Permasalahan  praktik  mafia  tanah  telah  menjadi  perhatian  serius  di  Indonesia,  maraknya  praktik-praktik  ilegal yang  berdampak  pada  masyarakat  baik  mengganggu  stabilitas  sosial  serta  ekonomi.  Untuk  mengatasi permasalahan  tersebut  yaitu  dengan  menggabungkan  antara  perspektif  hukum  positif  yang  ada  di  Indonesia khususnya KUHP dan UUPA Agraria No 5 Tahun 1960 serta Hadits Bukhari Metodologi pembuatan artikel ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  jenis  penelitiannya  berupa  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian kepustakaan  dengan  menelusuri  dan  mengumpulkan  sumber  informasi.  Hadits  memberikan  pedoman  tentang keadilan, kepemilikan, dan larangan untuk merampas hak milik orang lain dalam konteks moral dan etika Islam. Dengan  melihat  tindakan  mafia  tanah  dari  sudut  pandang  hadits,  bisa  menjadi  solusi  akan  ketidakadilan  yang terjadi dan mengingat pentingnya keadilan dalam kepemilikan tanah. Hukum positif di Indonesia dan nilai-nilai hadits  dapat  membantu  memecahkan  masalah  mafia  tanah,  dengan  berfokus  pada  upaya  untuk  memperkuat regulasi pertanahan, meningkatkan transparansi pada administrasi dan pembuatan surat-surat oleh notaris, serta memberdayakan masyarakat untuk melindungi hak-hak mereka.
Kata Kunci: Hadits, KUHP, Mafia tanah, UUPA

## PENDAHULUAN
Indonesia menjadi sebuah negara yang memiliki kekayaan akan sumber daya alam, juga menjadi  negara  dengan  populasi  terbesar  ke-4  memiliki  potensi  yang  besar  dalam  bidang pertanahan, Indonesia menjadi negara yang memiliki sejarah yang panjang terkait konflik pada bidang pertanahan juga maraknya praktik mafia tanah. Fenomena ini sangat berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia. Faktor utama dari maraknya tindakan ini  meliputi  lemahnya  sistem  hukum  yang  dijalankan  dan  kurangnya  transparansi  dalam pengelolaan  pertanahan,  Ketika  harga  tanah  ditentukan  oleh  penawaran  dan  permintaan, penggunaan tanah berpengaruh bagi tinggi rendahnya suatu tanah (Yudik, 2020). Dampak yang dihasilkan pada praktik tersebut secara langsung merugikan para korban, karena menyebabkan hilangnya hak atas tanah mereka. Serta menciptakan hambatan dalam pembangunan nasional.
Terdapat  banyak  kasus  yang  melibatkan  beberapa  oknum  yang  memfasilitasi  praktik mafia tanah ini demi kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Dengan mengungkap dan menganalisis  secara  komprehensif  praktik  mafia  tanah  di  Indonesia.  serta  dapat  memahami secara menyeluruh terkait struktur, modus operandi, dan dampak fenomena ini terutama bagi masyarakat juga bagi negara.  Modus praktik mafia tanah tersebut salah satunya bertujuan untuk mencari  legalitas  agar  pihak  pengadilan  memberikan  izin  atas  kepemilikan  tanah  tersebut dengan  berbagai  cara  baik  pemalsuan  dokumen  ataupun  dengan  melibatkan  pihak  ketiga lainnya.
Adanya  pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai  pola  pergerakan  pelaku  mafia  tanah, diharapkan  dapat  menjadi  solusi  bagi  sistem  hukum  di  Indonesia  dengan  menguatkan administrasi  pertanahan  di  daerah  tersebut.  Hal  tersebut  akan  membawa  manfaat  nyata khususnya  bagi  masyarakat  sipil  untuk  berkontribusi  dalam  melindungi  hak-hak  masyarakat atas  tanahnya,  peningkatan  terhadap  investasi,  maupun  pembangunan  yang  berkelanjutan. Mengakibatkan keresahan bagi sebagian besar dari mereka yang memiliki kepemilikan tanah dikarenakan  maraknya  praktik  mafia  tanah.  Hal  ini  disebabkan  oleh  dua  faktor  utama  yang saling  terkait.  Terbatasnya  lahan  yang  semakin  menyempit  seiring  dengan  pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan aktivitas mafia tanah yang semakin menyebar  dan  sulit  dikendalikan.  Dampak  dari  fenomena  ini  tidak  hanya  terbatas  pada hambatan dalam penyelesaian kasus pertanahan semata, tetapi juga berdampak pada kerugian sosial, ekonomi, dan masyarakat secara keseluruhan. Peran pemerintah sangat penting untuk menindaklanjuti praktik mafia tanah demi mencapai good governance di masyarakat (Wahyuni & Misrah, 2023).
Suatu  kepastian  hukum  yang  memiliki  konsep  yang  relevan,  sangat  penting  dalam menangani  masalah  kompleks  seperti  persoalan  pertanahan  oleh  para  pelaku  mafia  tanah, terutama ketika kita mempertimbangkan tujuan utama dari kepastian hukum itu sendiri. Salah satu tujuan utamanya adalah menciptakan rasa aman bagi masyarakat dengan melindungi hak- hak mereka. Kepastian hukum juga akan membantu menjamin bahwa hak-hak pemilik tanah agar  diakui  dan  dilindungi,  sehingga  masyarakat  merasa  aman  dan  terlindungi  dari  tindakan mafia tanah. Upaya reformasi agraria di Indonesia yang direncanakan oleh pemerintah memiliki potensi besar untuk membantu mengatasi masalah mafia tanah yang meresahkan masyarakat sekitar  (Utomo,  2021).  Dengan  melakukan  tinjauan  menyeluruh  terhadap  sistem  pertanahan yang ada, pemerintah dapat mengidentifikasi dan menutup celah-celah yang dimanfaatkan oleh mafia  tanah  untuk  beroperasi  prosedur  ini  diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan  yang lebih baik bagi pemilik tanah dan mencegah praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan mafia tanah telah menimbulkan kekhawatiran yang besar di kalangan pemilik tanah. Pertumbuhan populasi yang pesat dan peningkatan permintaan akan  lahan  telah  menciptakan  situasi  di  mana  mafia  tanah  memiliki  kesempatan  lebih  besar untuk berkembang biak.
Hadits  Bukhari  dan  Muslim,  sebagai  salah  satu  koleksi  hadits  yang  dianggap  sangat otentik dalam Islam, tidak secara langsung mengomentari fenomena mafia tanah yang spesifik seperti yang kita kenal saat ini. Namun, prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadits-hadits Bukhari  dan  Muslim  memberikan  pedoman  moral  dan  etika  yang  dapat  diterapkan  dalam konteks  kepemilikan  tanah  dan  perlindungan  hak-hak  individu.  Beberapa  prinsip  tersebut termasuk keadilan, perlindungan terhadap hak milik, larangan terhadap penindasan, dan etika dalam berbisnis dan bertransaksi. Dalam pandangan Islam, konsep kepemilikan tanah dan harta benda  didasarkan  pada  prinsip  keadilan,  di  mana  hak-hak  individu  harus  dihormati  dan dilindungi.  Praktik-praktik  yang  melanggar  prinsip-prinsip  keadilan  dan  merampas  hak-hak orang lain, seperti yang sering dilakukan oleh mafia tanah, bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kedua Hadits, terdapat berbagai petunjuk tentang pentingnya memperlakukan orang lain dengan adil, tidak menzalimi, dan menghormati hak-hak mereka. Misalnya, dalam hadits-hadits yang mengajarkan pentingnya kejujuran dalam bertransaksi, larangan terhadap penipuan, dan perlindungan terhadap hak-hak orang lain.
Menurut penelitian Muhlis (2023), pertanggungjawaban Kementerian ATR/BPN Kota Makassar  dalam  kasus  sengketa  tanah  hibah  yang  dijual  kembali  (Studi  Kasus  Nomor: 391/Pdt.G/2018/Pn  Mks).  Menggunakan  metode  normatif-empiris  dengan  wawancara,  studi pustaka,  dan  bahan  hukum,  penelitian  ini  menemukan  bahwa  tanggung  jawab  Kementerian mencakup tanggung jawab hukum dan administrasi. Mereka harus membuktikan di pengadilan
bahwa  sertifikat  tanah  dikeluarkan  sesuai  prosedur.  Penyebab  sengketa  termasuk  kelalaian pemilik  tanah,  kesalahan  dalam  penunjukan  batas  tanah,  dan  ketidakpatuhan  oknum  BPN terhadap sumpah jabatan. Sejalan dengan Tenri Salsa (2021), pemulihan kepercayaan rakyat, pencegahan  korupsi  berlanjut,  penyelamatan  aset  negara,  dan  peningkatan  investasi.  Dalam hukum Islam, korupsi dianggap dosa besar yang merusak tatanan kehidupan.
Menurut  Edison  (2023)  kelemahan  regulasi  saat  ini,  seperti  mekanisme  pembayaran uang  pengganti  yang  tidak  jelas.  Regulasi  perlu  direkonstruksi  untuk  memperjelas  norma hukum  dan  prosedur,  termasuk  penerapan  sita  umum  sejak  penetapan  tersangka.  Hal  ini ditambah  dengan  penelitian  Kelvin  (2022)  organisasi  advokat  saat  ini  hanya  sebagai  organ penunjang dan perlu diangkat  menjadi  organ negara sejajar dengan institusi  penegak hukum lainnya.  Reformasi  termasuk  membentuk  Komisi  Advokat  Indonesia  dan  memperbaiki ketentuan pendidikan advokat (ARBAKMIS LAMID, 2020). terdapat perbedaan ketentuan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keislaman dan dapat merugikan masyarakat Muslim dalam hal agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Advokat non-Muslim dianggap tidak sesuai dengan maqashid  syari’ah dalam menyelesaikan perkara  di  pengadilan agama. Semua penelitian ini bisa mendapatkan manfaat dari pendekatan multidisipliner, misalnya dengan menggabungkan perspektif hukum dengan ekonomi, sosiologi, atau studi politik untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implikasi kebijakan mereka.
Penelitian dari perspektif Hadits Bukhari Muslim cenderung menekankan aspek moral dan  etika  dalam  kepemilikan  dan  pengelolaan  tanah.  Hadits-hadits  Nabi  Muhammad  SAW memberikan panduan mengenai keadilan, kejujuran, dan larangan mengambil hak orang lain tanpa izin. Praktik mafia tanah dilihat sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak milik. Selain sanksi di dunia, ada  penekanan  pada  sanksi  di  akhirat  bagi  mereka  yang  terlibat  dalam  praktik  mafia  tanah, mengingat ajaran Islam mengaitkan perbuatan di dunia dengan balasan di akhirat.  Penelitian dari perspektif KUHP menekankan aspek hukum pidana dalam menangani praktik mafia tanah. KUHP  memberikan  ketentuan  mengenai  tindakan  penipuan,  pemalsuan  dokumen,  dan perampasan  tanah  secara  ilegal.  Pelaku  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  seperti  penjara  dan denda. Fokusnya adalah pada proses hukum yang melibatkan penyelidikan oleh polisi, dakwaan oleh  jaksa,  dan  persidangan  di  pengadilan.  Penegakan  hukum  dilakukan  melalui  sistem peradilan pidana dengan bukti dan prosedur yang ketat.
Tujuan  penelitian  pada  artikel  ini  adalah  memberikan  landasan  hukum  yang  penting dalam  menangani  masalah  ini  di  tengah  maraknya  praktik  mafia  tanah  yang  mengancam stabilitas  sosial  dan  ekonomi.  Dengan  penyelesaian  konflik  tersebut  dikaitkan  dengan pandangan  KUHP  dan  UUPA  No.  5  Tahun  1960  sebagai  hukum  positif  Indonesia  agar mengetahui apakah terdapat sanksi yang diberikan dan efek jera terhadap pelaku tindakan mafia tanah dan juga mengetahui solusi dari pandangan islam tersendiri dengan mengkaji dari Hadits Shahih Bukhari dan Muslim. Diterapkannya hukum positif ini secara konsisten dan tegas oleh lembaga  penegak  hukum,  diharapkan  dapat  menekan  praktik  mafia  tanah  dan  memberikan keadilan  serta  perlindungan  bagi  masyarakat  atas  hak-hak  kepemilikan  tanah  mereka. Kehadiran  hukum  positif  di  Indonesia,  terutama  dalam  bentuk  KUHPidana  (Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana) dan UUPA Agraria No. 5 Tahun 1960. KUHPidana, sebagai salah satu instrumen  hukum  utama  di  negara  ini,  memberikan  kerangka  hukum  yang  kuat  untuk menegakkan aturan dan  memberikan sanksi yang tegas terhadap praktik-praktik mafia tanah yang  melanggar  hukum.  Melalui  pasal-pasal  yang  mengatur  tentang  penipuan,  pemalsuan dokumen, penggelapan, dan tindak pidana lainnya, KUHPidana memberikan dasar hukum bagi penuntutan terhadap pelaku mafia tanah yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Selain itu, UUPA Agraria No. 5 Tahun 1960, yang mengatur tentang kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Indonesia, memberikan landasan hukum yang jelas tentang hak-hak atas tanah dan tata
cara  pendaftaran  serta  sertifikasi  tanah.  Dengan  demikian,  UUPA  Agraria  menawarkan kerangka hukum yang krusial untuk melindungi hak-hak pemilik tanah dari praktik mafia tanah yang dapat merugikan mereka. Kedua instrumen hukum ini, KUHPidana dan UUPA Agraria, secara  bersama-sama  membentuk  fondasi  hukum  yang  kuat  dalam  upaya  pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah di Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA
"Mafia  tanah"  adalah  istilah  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  praktik  yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi/badan yang dengan sengaja merampas hak tanah  dengan  proses  yang  tidak  sah  yang  menyebabkan  adanya  hambatan  pada  proses penyelesaian  masalah  terkait  pertanahan.Menurut  Prof.  Nia,  beliau  merupakan  Guru  Besar Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  mengatakan  bahwa  mafia  tanah  adalah  sebuah kejahatan terhadap bidang pertanahan di mana sekelompok orang mengambil tanah milik pihak lain secara ilegal atau melanggar hukum. Praktik mafia tanah ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, yang mengakibatkan beberapa masalah dan sengketa terkait tanah karena praktik mafia tanah tersebut.
Salah  satu  faktor  terjadinya  perampasan  akan  tanah  oleh  para  mafia  tanah    tersebut dikarenakan  luas  dan  jumlah  tanah  dengan  kebutuhan  masyarakat  yang  tidak  seimbang (Wirawan  et  al.,  2022),  dan  adanya  perselisihan  terkait  dengan  tanah  dapat  menimbulkan tindakan yang tidak etis, termasuk tindakan praktik mafia tanah, karena meninjau dari proses praktik mafia tanah yang semata-mata menghilangkan Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang Dalam memberantas tindakannya tersebut, perlu beberapa penegak hukum yang berperan dan ikut  andil,  bersama-sama  dalam  menyelesaikan  permasalahan  terkait  pertanahan  yang melibatkan jaksa, polisi, KPK, dan Menteri ATR/BPN,  Adanya sengketa, konflik, atau bahkan perkara yang berkaitan dengan tanah harus ditangani dan diselesaikan melalui penegakan yang sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  diawali  dengan  penanganan  dari  kantor pertanahan yang bertanggung jawab kemudian disampaikan langsung kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Menteri ATR/BPN
Berbagai  strategi  dan  cara  mafia  tanah  demi  dapat  menguasai  suatu  hak  atas  tanah, dengan  membeli  suatu  tanah  milik  masyarakat  yang  digarap  di  tanah  kepemilikan  negara dengan harga yang rendah, Para mafia tanah mempunyai modus operandi untuk memiliki hak atas tanah, mulai dari pemalsuan data atau dokumen terkait hak atas tanah, bahkan notaris dapat menerima  suap  dari  para  pelaku  mafia  tanah  untuk  memfasilitasi  transaksi  tanah  ilegal  dan memberi  kesan  dokumen  palsu.demi  mencari  legalitas  di  pengadilan  dengan  cara  mengadu, yang mana perkara tersebut dilakukan untuk merekayasa suatu kejadian yang nyatanya terdapat persekongkolan  di  balik  layar  atau  kolusi  bersama  dengan  oknum  aparat  melalui  cara  yang melanggar  hukum  terkait  departemen,  Salah  satu  contoh  modus  operandi  yang  digunakan pelaku mafia tanah yaitu melakukan pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah, praktik jual beli tanah yang diselenggarakan dengan kedok formalitas, dan kehilangan warkah tanah.
Dalam  memberantas  mafia  pertanahan  diharuskan  penegakkan  hukum  secara  tegas terhadap  para  pelaku  kejahatan.  Penegakan  hukum  yang  kuat  akan  memberikan  sinyal  jelas bahwa  tindakan  ilegal  tidak  akan  ditoleransi  dan  akan  dikenakan  sanksi  yang  berat  dibantu dengan  peningkatan  integritas  dan  profesionalisme  aparat  penegak  hukum.  Tidak  kalah pentingnya  adalah  melibatkan  masyarakat  secara  aktif  dalam  upaya  melindungi  hak-hak mereka terhadap tanah. Peningkatan kesadaran m asyarakat tentang pentingnya memahami hak- hak mereka dan mengawasi  transaksi  tanah akan membantu  mencegah praktik-praktik ilegal yang merugikan.
Dalam  memahami  teks  hukum  dari  ayat-ayat  Al-Qur’an,  penting  untuk mempertimbangkan  asbab  al-nuzul  (sebab  turunnya  ayat)  dengan  cermat.  Jika  teks  hukum
tersebut  berasal  dari  Hadits,  maka  menurut  Arifin  (2014),  aspek-aspek  yang  terkait  dengan riwayah  dan  dirayah  harus  dianalisis  secara  teliti  (Arifin,  2014).  Ketika  melakukan reinterpretasi  terhadap  teks-teks  hukum  Islam  untuk  mencapai  kemaslahatan  sebagaimana diinginkan oleh Syara’, bisa digunakan berbagai pendekatan selama mengikuti epistemologi yang diakui oleh mayoritas  ulama. Tajul Arifin menekankan bahwa keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi hasil atau simpulan yang diperoleh (Arifin, 2016).

## METODE
Metodologi dalam pembuatan artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yaitu menelusuri dan mengumpulkan sumber informasi melalui jurnal, peraturan perundang-undangan hadits, dan buku. Sumber data yang digunakan meliputi  sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder.  Sumber  data  primer  yang  dipakai adalah  KUHP,  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Hadits  Bukhari,  dan  sumber  data  sekunder yang digunakan meliputi artikel, jurnal, website yang memiliki hubungan dengan judul yang tercantum. Pada artikel ini berupa studi pustaka akan referensi-referensi yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu memahami konteks tindakan mafia tanah dalam perspektif islam baik menurut Al-Quran ataupun Hadits, juga berdasarkan hukum positif di Indonesia yaitu KUHP dan UU yang berkaitan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perspektif UUPA No. 5 Tahun 1960 Dalam Menegakkan Hukum Tindakan Mafia Tanah
Hukum berperan sebagai solusi untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat, memberikan perlindungan yang diperlukan bagi rakyat. Dalam konteks mafia  tanah,  perlindungan  hukum  diberikan  kepada  pemilik  tanah  dengan  mengacu  pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang bertujuan untuk mengatur kepemilikan  tanah  dan  memastikan  pemilik  tanah  mendapatkan  perlindungan  yang  sesuai. Kebijakan  pertanahan  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  (UU)  No.  5  Tahun  1960 tentang Pokok-Pokok Agraria atau dikenal sebagai UUPA, yang memiliki dasar hukum pada Pasal  33  ayat  3  Undang-Undang  Dasar  tahun  1945.  Implementasi  kebijakan  ini  dilakukan melalui proses pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) No. 24 Tahun 1997. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah (Hidayatulloh & Saputri, 2020). Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai ketentuan yang berlaku bagi masyarakat,  mengingat  adanya  banyak  kepentingan  yang  harus  dipertimbangkan  (Rahardjo, 2000).
Penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan menjadi sangat penting dalam menjamin keamanan hak tanah masyarakat dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak. Perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah harus melibatkan para penegak hukum, terutama  pejabat  yang  memiliki  kewenangan.  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN)  berusaha  untuk  memberantas  praktik  mafia  tanah  dengan bekerja  sama  dengan  Kepolisian  RI  dan  Kejaksaan  Agung  untuk  membentuk  Satuan  Tugas (Satgas)  mafia  tanah.  Upaya  ini  bertujuan  untuk  semakin  meningkatkan  ketegasan  dan keamanan  untuk  mengatasi  berbagai  kegiatan  ilegal  yang  merugikan  masyarakat  dan mengganggu ketertiban hukum di bidang pertanahan.
Terdapat  pula  program  dari  Kementerian  Pertanahan  seperti  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang prosedurnya melakukan sertifikasi tanah di seluruh wilayah Indonesia (Nurahmani & Rismansyah, 2020). Pasal 2 ayat (2) jo ayat (3) UU No.5 tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Pokok  Agraria  menegaskan  bahwa  Negara  memiliki  mandat
dan wewenang untuk mengatur serta melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan, penyediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam, terutama tanah, guna mencapai kemakmuran yang sebesar- besarnya  bagi  rakyat  (Wahyuni  &  Misrah,  2023).  Namun,  keberadaan  mafia  tanah  telah menjadi  ancaman  serius  yang  menghambat  upaya  Negara  dalam  mengelola  dan mendistribusikan tanah secara efektif.  Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kehati-hatian dalam memberikan kuasa kepada pihak lain. Sebelum memberikan kuasa tersebut, penting untuk mempelajari dengan seksama dokumen surat kuasa yang dibuat, serta  memastikan  bahwa  isinya  sesuai  dengan  keinginan  dan  kepentingan  pribadi.  risiko penyalahgunaan dengan tidak mudah menyerahkan sertifikat dan dokumen-dokumen penting lainnya yang terkait dengan kepemilikan hak atas tanah kepada orang atau pihak lain yang tidak dapat dipercaya.
Pasal 52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria  (UUPA)  (The  Republic  Of  Indonesia,  1960),  menjadi  landasan  yang  penting  dalam upaya memerangi praktik mafia tanah. Namun, pemanfaatan Undang-Undang Agraria ini untuk membendung mafia tanah belum sepenuhnya dimaksimalkan dengan efektif. Hal ini membuat para penegak hukum menghadapi sejumlah tantangan ketika menangani masalah yang terkait dengan  mafia  tanah.  Mereka  tidak  hanya  harus  mengungkap  kasus-kasus  keterlibatan  mafia tanah, tetapi  juga harus  menangani  berbagai  permasalahan terkait dengan validitas dokumen kepemilikan  tanah.  Masyarakat  harus  memastikan  keamanan  hak  atas  tanah  mereka  serta memberikan jaminan akan adanya keadilan dalam proses hukum. Diperlukan juga keberanian dan ketegasan dari para penegak hukum untuk menolak segala bentuk suap atau tekanan dari pihak pelaku kejahatan tanah maupun dari oknum-oknum lainnya yang berusaha menghambat proses  penegakan  hukum  yang  berkeadilan.  Hanya  dengan  komitmen  yang  kuat  dari  para penegak hukum, didukung dengan integritas yang tinggi dan tindakan yang tegas, maka upaya untuk memberantas mafia tanah dapat menjadi lebih efektif dan masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam kepemilikan hak atas tanah mereka.
Selain  dalam  UUPA  No  5  Tahun  1960  terdapat  perpu  yang  bisa  dikaitkan  dalam penegakan hukum praktik mafia tanah di Indonesia. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 /Prp/1960 mengenai larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yangg Berhak Atau Kuasanya Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 mengenai larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak Atau Kuasanya, memiliki hubungan yang erat dengan tindakan mafia tanah. Praktik mafia tanah seringkali melibatkan pengambilalihan atau penggunaan tanah secara ilegal,  tanpa izin yang sah dari pemilik atau yang berhak atas tanah tersebut. Dalam banyak kasus, mafia tanah menggunakan berbagai cara untuk menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Mereka mungkin melakukan pemalsuan dokumen, memaksa pemilik tanah untuk menjual tanah mereka di bawah tekanan, atau bahkan secara fisik menduduki tanah tersebut tanpa izin yang sah.
Dengan melakukan hal ini, mereka melanggar ketentuan Pasal 6 Perpu Nomor 51 Tahun 1960  yang  melarangan  penggunaan  tanah  tanpa  izin  yang  sah  (Republik  Indonesia,  1960). Penerapan pasal ini menjadi penting dalam menegakkan hukum terhadap praktik-praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat. Dengan menegakkan larangan penggunaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, pihak berwenang dapat mencegah dan menindak tindakan mafia tanah  yang  mencoba  untuk  menguasai  tanah  secara  ilegal.  Ini  merupakan  langkah  penting dalam  menjaga  keadilan  dalam  kepemilikan  tanah  dan  melindungi  hak-hak  individu  dari praktik-praktik  yang  tidak  sah  dan  merugikan.  Dengan  demikian,  Pasal  6  Perpu  Nomor  51 Tahun 1960 memainkan peran kunci dalam pemberantasan praktik mafia tanah dan menjaga keadilan dalam pengelolaan tanah di Indonesia.

## Peran KUHP Dalam Menindaklanjuti Pelaku Mafia Tanah
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  memiliki  peran  yang  sangat  penting dalam  menegakkan  hukum  terkait  praktik  mafia  tanah,  terutama  dalam  kaitannya  dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA). KUHP menetapkan dasar hukum yang kuat untuk menangani berbagai tindak pidana yang sering terjadi dalam kasus kepemilikan tanah yang melanggar ketentuan UUPA. Praktik mafia tanah seringkali melibatkan pelanggaran terhadap  aturan  UUPA,  seperti  pemalsuan  dokumen,  penipuan,  atau  penggelapan,  yang berpotensi  menimbulkan  tindakan  pidana.  Namun,  meskipun  KUHP  memberikan  landasan hukum yang diperlukan, efektivitasnya dalam menegakkan hukum terkait praktik mafia tanah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah kendala dalam penyidikan dan penuntutan kasus-kasus mafia tanah. Pelaksanaan penyidikan yang cermat dan penyelidikan yang mendalam seringkali sulit  dilakukan karena kompleksitasnya kasus-kasus mafia  tanah,  serta  adanya  faktor-faktor  seperti  korupsi  atau  intimidasi  terhadap  pihak berwenang. Selain itu, kendala dalam proses hukum seperti kekurangan sumber daya manusia dan  teknis,  serta  kelemahan  dalam  sistem  peradilan,  juga  dapat  menghambat  efektivitas penegakan hukum terkait praktik mafia tanah. Proses pengadilan yang panjang dan birokratis dapat  memperlambat  penyelesaian  kasus-kasus  mafia  tanah,  yang  pada  gilirannya  dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum.
Untuk  mengatasi  tantangan-tantangan  ini,  diperlukan  upaya  yang  lebih  besar  dalam memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum, meningkatkan kerjasama antar lembaga, serta memperbaiki sistem peradilan. Dengan menggunakan hukum  pidana, aparat  penegak hukum dapat  melakukan  penyidikan  yang  intensif  Instrumen  hukum  pidana  merupakan  pendekatan yang tepat dalam menangani praktik mafia tanah karena memiliki potensi untuk dengan cepat membongkar kejahatan yang terkait (Karlina & Putra, 2022). Pemberdayaan masyarakat untuk melaporkan  kasus-kasus  mafia  tanah  dan  memberikan  informasi  yang  relevan  kepada  pihak berwenang juga dapat membantu dalam upaya penegakan hukum. Dengan demikian, meskipun KUHP  memiliki  peran  yang  penting  dalam  menegakkan  hukum  terkait  praktik  mafia  tanah, masih  diperlukan  upaya  yang  lebih  besar  untuk  meningkatkan  efektivitas  penegakan  hukum tersebut. Sinergi antara KUHP dan UUPA dalam menangani praktik mafia tanah menjadi kunci untuk  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  adil  dan  terbebas  dari  praktik-praktik  ilegal  yang merugikan masyarakat.
Tanah yang telah didaftarkan dan diberikan sertifikat merupakan bukti yang kuat dan akurat atas kepemilikan tanah. Sertifikat ini merupakan bukti tertulis dan legal yang dilindungi oleh Undang-Undang, dan sangat penting dalam menetapkan hak atas tanah bagi pemiliknya (Moniung & Natakharisma, 2020). Perlindungan terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah sangatlah penting karena masalah pemalsuan dokumen merupakan tindakan pidana. Beberapa pasal  dalam  KUHP  yang  terkait,  seperti  Pasal  263,  264,  266,  dan  274,  mengatur  tentang kejaatau dokhatan pemalsuan surat  atau  dokumen (Kitab Hukum Acara Pidana, 2021), yang termasuk dalam penyelesaian permasalahan mafia tanah. dan pasal terkait pemalsuan dokumen lainnya. Pada pasal Keseluruhan pasal yang terkait dengan pemalsuan dokumen dalam KUHP, seperti pada pasal 263, 264, 266, dan 274 (Hartanta & Rachmawati, 2019), memiliki relevansi yang signifikan terkait tindakan mafia tanah. Praktik pemalsuan dokumen seringkali menjadi modus  operandi  yang  digunakan  oleh  mafia  tanah  untuk  mencapai  tujuan  mereka,  seperti merampas tanah secara tidak sah atau menguasai properti dengan cara yang tidak sah.
Dengan  memalsukan  dokumen,  mereka  dapat  mengelabui  pihak  yang  berwenang, menggagalkan  proses  hukum  yang  seharusnya  berlaku,  dan  memperoleh  keuntungan  secara ilegal. Pasal-pasal tersebut menciptakan landasan hukum yang kuat untuk menangani tindakan pemalsuan  dokumen  yang  terjadi  dalam  konteks  mafia  tanah.  Dengan  mengkriminalisasi perbuatan pemalsuan dokumen, hukum memberikan pesan bahwa tindakan tersebut tidak akan
ditoleransi  dan  akan  dikenai  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Ini  membantu menegakkan aturan hukum, melindungi hak-hak individu, dan mencegah praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat.  Dengan demikian, keseluruhan pasal-pasal  yang terkait dengan pemalsuan dokumen dalam KUHP memiliki peran yang penting dalam upaya pemberantasan praktik mafia tanah. Melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran- pelanggaran  tersebut,  diharapkan  dapat  menekan  praktik-praktik  ilegal  yang  terkait  dengan kepemilikan tanah dan menjaga keadilan dalam masyarakat.
Selain itu, tindak pidana penggelapan hak yang terkait dengan barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, atau sawah, juga merupakan masalah serius.
Kejahatan ini sering disebut sebagai kejahatan stellionaat, yang diatur dalam Pasal 385 KUHP. ayat (1) mengenai penyerobotan tanah yang berbunyi "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani  dengan  crediet  verband  sesuatu  hak  atas  tanah  Indonesia,  sesuatu  gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai  hak  atasnya  adalah  orang  lain  (Lubis,  2021).  Pada  pasal  tersebut  melibatkan pengambilan  hak  atau  harta  tanpa  izin  atau  melanggar  hukum,  juga  merupakan  perbuatan melawan  hukum  yang  bisa  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun (Tehupeiory, 2016). Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah, terdapat unsur subjektif dan objektif yang harus dipenuhi, dan mereka akan dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

## Pandangan Hadits Shahih Bukhari/Muslim Mengenai Mafia Tanah
Perspektif Hadits Bukhari dan Muslim terkait fenomena mafia tanah menekankan pada nilai-nilai  moral  dan  etika  Islam  yang  mendasar.  Hadits  Bukhari  dan  Muslim  mengajarkan pentingnya keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak atas kepemilikan  tanah.  Dalam  konteks  mafia  tanah,  praktik-praktik  yang  bertentangan  dengan nilai-nilai tersebut, seperti penipuan, penindasan, dan pengambilalihan tanah secara tidak sah, jelas  menyalahi  ajaran  Islam.  Hadits-hadits  tersebut  menegaskan  bahwa  setiap  transaksi  dan kepemilikan harta benda harus didasarkan pada keadilan dan kejujuran, serta menghormati hak- hak individu  lainnya. Dengan demikian, perspektif Hadits Bukhari dan Muslim  menyerukan kepada umat Islam untuk berperan aktif dalam melawan praktik mafia tanah dan memastikan keadilan dalam kepemilikan tanah. Mereka mengajak untuk menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan tanah dan properti, sehingga masyarakat dapat hidup dalam kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan sesuai dengan ajaran agama.
Beberapa hadits Nabi juga menegaskan bahwa mengambil hak orang lain secara tidak adil  merupakan  perbuatan  yang  sangat  tercela  seperti  halnya  tindakan  mafia  tanah.  Dalam hadits  yang  disampaikan  oleh  Imam  Muslim,  disebutkan  bahwa  orang  yang  melakukan tindakan tersebut akan menderita kerugian besar di akhirat. Rasulullah bersabda:
ِم  َسِلْفُمْلا َّنِإ« :َلاَقَف ،َعاَتَم  َلَ َو ُهَل َمَه ْرِد  َلَ  ْنَم اَنيِف  ُسِلْفُمْلا :اوُلاَق ؟ ُسِلْفُمْلا اَم َنوُرْدَتَأ ة َلََصبِةَماَيِقْلا َم ْوَي يِتْأَي يِتَّمُأ  ْن
، ،اَذَه  َب َرَض َو ،اَذَه َمَد َكَفَس َو ،اَذَه َلاَم َلَكَأ َو ،اَذَه  َفَذَق َو ،اَذَه َمَتَش ْدَق يِتْأَي َو ، ةاَك َز َو ، ماَي ِص َو
ِهِتاَنَسَح  ْنِم اَذَه ىَطْعُيَف ،
َع  ْتَح ِرُطَف ْمُهاَياَطَخ  ْنِم َذ ِخُأ ِهْيَلَع اَم ىَضْقُي  ْنَأ َلْبَق ُهُتاَنَسَح  ْتَيِنَف  ْنِإَف ،ِهِتاَنَسَح  ْنِم اَذَه َو
ِراَّنلا يِف َح ِرُط َّمُث ،ِهْيَل
Artinya, “’Tahukah kalian orang yang merugi itu?’ Para sahabat pun menjawab, ‘Orang yang merugi itu menurut kami adalah orang yang tidak punya dirham dan harta benda.’ Maka beliau pun bersabda, ‘Orang yang merugi dari umatku itu adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat membawa shalat, puasa dan zakat, tetapi ia pernah mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah dan memukul seseorang. Maka pahala-pahala ibadahnya diberikan kepada orang yang pernah ia zalimi tersebut. Apabila pahala ibadahnya telah habis, sedangkan
masih  ada  kezaliman  yang  belum  ia  bayar,  maka  dosa-dosa  mereka  diambil  ditimpakan kepadanya. Kemudian ia pun dilemparkan ke dalam api neraka,’” (HR Muslim).
Hadits  tersebut  memberikan  penekanan  yang  kuat  terhadap  konsekuensi  akhirat  bagi mereka yang melakukan kerugian terhadap orang lain, termasuk dalam konteks praktik mafia tanah. Menurut Imam Muslim, kerugian yang terjadi di dunia bisa dianggap sebagai kerugian yang tidak hakiki, terutama bagi orang yang memiliki sedikit harta atau bahkan tidak memiliki harta  sama  sekali.  Namun,  kerugian  yang  sebenarnya  adalah  yang  terjadi  di  akhirat,  yang memiliki konsekuensi yang nyata dan tidak bisa dielakkan.
Dalam konteks praktik mafia tanah, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa para pelaku akan menerima siksa yang sangat pedih di akhirat, yaitu diimpit oleh tujuh lapis bumi. Hal  ini menunjukkan kecaman yang keras terhadap praktik yang merugikan masyarakat  dan menunjukkan bahwa tidak ada tempat bagi mereka di akhirat yang diimpikan bagi mereka yang berbuat  zalim.  Dari  paparan  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  praktik  mafia  tanah  tidak  hanya merugikan secara materiil di dunia, tetapi juga membawa konsekuensi yang serius di akhirat.
Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menjauhi praktik-praktik yang tidak adil dan  merugikan  sesama,  serta  berupaya  untuk  memerangi  praktik  mafia  tanah  dan  kejahatan lainnya demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Diriwayatkan:
ِض ْرَ ْلْا  ْنِم ا ًرْبِش ٌدَحَأ ُذُخْأَي  َلَ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ُلوُس َر َلاَق َلاَق َة َرْي َرُه يِبَأ  ْنَع ِعْبَس ىَلِإ ُ َّاللَّ ُهَق َّوَط  َّلَِإ ِهِ قَح  ِرْيَغِب
ِةَماَيِقْلا َم ْوَي َني ِض َرَأ
Artinya,  “Tidaklah  salah  seorang  dari  kamu  mengambil  sejengkal  tanah  tanpa  hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat kelak,” (HR Muslim). Berkaitan dengan hadits  di  atas, Abul  Abbas al-Qurthubi menjelaskan,  “Hadits ini merupakan  ancaman  sangat  berat  bagi  mafia  tanah.  Sebab,  bagaimapun  tindakan  demikian termasuk  kategori  dosa  besar.  Baik  merampas  tanah  dengan  cara  menggashab,  mencuri, ataupun menipu. Sedikit atau banyak sama saja.” (Abul Abbas al-Qurthubi, Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim, tanpa tahun: juz IV, halaman 534).
: ْن ِم َذَخَأ  ْنَم :َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ُّيِبَّنلا َلاَق :َلاَق ُهْنَع ُ َّاللَّ َي ِض َر ِهيِبَأ  ْنَع ، مِلاَس  ْنَع َفِسُخ ِهِ قَح  ِرْيَغِب اًئْيَش  ِض ْرَلْا
َني ِض َرَأ ِعْبَس ىَلِإ ِةَماَيِقْلا َم ْوَي ِهِب.
Artinya, “Dari Salim, dari bapaknya ra, dia berkata, ‘Nabi saw bersabda: Barang siapa yang mengambil sesuatu (sebidang tanah) dari bumi yang bukan haknya maka pada hari kiamat nanti dia akan dibenamkan sampai tujuh bumi,” (HR Bukhari). Aisyah berkata: "Ketika terjadi pertengkaran antara Abu Salamah dengan beberapa orang mengenai tanah, maka Abu Salamah mengadu  kepada  'Aisyah,  lalu  Aisyah  berkata:  'Hai  Abu  Salamah,  hindarilah  pertengkaran mengenai  tanah,  sebab  Nabi  Muhammad  SAW  bersabda:  'Siapa  yang  mengambil  hak  orang (secara zhalim) walau hanya sejengkal tanah, maka akan dikalungkan kepadanya sejauh tujuh lipat bumi” (Abdul Baqi, 2016).
Meskipun  hadits  tersebut  memberikan  pedoman  moral,  penafsiran  yang  benar  dan kontekstual  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  prinsip-prinsip  ajaran  Islam  tersebut diterapkan dengan tepat dan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku. Dengan  demikian,  keberadaan  hadits  Bukhari  dan  Muslim  memainkan  peran  penting  dalam mengkaji masalah mafia tanah dengan memberikan perspektif moral dan etis yang melengkapi pendekatan hukum positif di Indonesia. Hadits-hadits tersebut dapat menjadi sumber inspirasi untuk  memperkuat  kesadaran  akan  pentingnya  keadilan  dalam  kepemilikan  tanah  serta mendorong upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi praktik mafia tanah secara lebih holistik dan berkelanjutan.

## PENUTUP Simpulan
Dari  tinjauan  terhadap  Undang-Undang  Pokok  Agraria  No.  5  Tahun  1960  (UUPA), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hadits  Bukhari/Muslim,  kita  dapat  memahami  bahwa  praktik  mafia  tanah  bukanlah  sekadar masalah hukum semata, tetapi juga menyangkut prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasar dalam masyarakat. UUPA No. 5 Tahun 1960 memberikan kerangka hukum yang jelas tentang kepemilikan  tanah,  serta  prosedur  pendaftaran  dan  sertifikasi,  yang  seharusnya  memberikan perlindungan  terhadap  hak-hak  pemilik  tanah  dari  praktik-praktik  ilegal.  Namun,  dalam praktiknya,  implementasi  UUPA  No.  5  Tahun  1960  sering  kali  belum  optimal,  dan  masih terdapat  celah-celah  hukum  yang  dieksploitasi  oleh  pelaku  mafia  tanah.  Di  sisi  lain,  KUHP memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku mafia tanah yang terlibat dalam tindak pidana seperti  penipuan, pemalsuan dokumen, dan penggelapan.  Meskipun demikian, tantangan dalam penegakan hukum masih ada, terutama karena kekurangan sumber daya dan potensi korupsi di dalam sistem peradilan.
Selain  itu,  prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  Hadits  Bukhari/Muslim,  seperti larangan  terhadap  penindasan,  penipuan,  dan  pelanggaran  hak-hak  individu,  menegaskan pentingnya keadilan dan etika dalam kepemilikan tanah. Hadits tersebut menyerukan kepada umat Islam untuk menjaga keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi dan  kepemilikan  harta  benda.  Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum  yang  tegas  dan  konsisten berdasarkan  UUPA  No  5  Tahun  1960  sebagai  kajian  utama  dalam  menyikapi  tindak  mafia tanah,  KUHP,  serta  nilai-nilai  Islam  yang  terkandung  dalam  Hadits  Bukhari/Muslim  sangat penting untuk memerangi praktik mafia tanah dan menjaga keadilan dalam kepemilikan tanah di  Indonesia.  Dalam  rangka  mencapai  hal  tersebut,  diperlukan  upaya  kolaboratif  antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat sistem peradilan, serta mengedukasi masyarakat tentang hak- hak  mereka  dalam  kepemilikan  tanah.  Selain  itu,  reformasi  hukum  yang  lebih  luas  dan implementasi kebijakan yang lebih efektif juga diperlukan untuk menutup celah-celah hukum yang  dimanfaatkan  oleh  pelaku  mafia  tanah.  Hanya  dengan  langkah-langkah  ini,  kita  dapat melangkah menuju masyarakat yang lebih adil dan terbebas dari praktik-praktik mafia tanah yang merugikan.

## Saran
Untuk  mengatasi  praktik  mafia  tanah,  disarankan  agar  aparat  penegak  hukum memperkuat koordinasi antar lembaga terkait serta meningkatkan pengawasan dan penindakan hukum yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti KUHP dan UUPA No. 5 Tahun 1960. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi  nilai-nilai  etika dan ajaran agama yang menekankan keadilan dan penghormatan terhadap hak milik orang lain, seperti yang diajarkan dalam hadits Bukhari dan Muslim. Dengan penegakan hukum yang adil dan penerapan prinsip- prinsip  moral  ini,  kita  dapat  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  transparan  dan  bebas  dari praktik  mafia  tanah,  serta  memastikan  kepastian  hukum  dan  keadilan  sosial  bagi  semua masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Baqi,  M.  F.  (2016).  Shahih  BUKHARI  MUSLIM.  In  Muhammad  Ahsan  bin  Usman Penerbit  (Ed.),  Revista  Brasileira  de  Linguística  Aplicada  (Vol.  5,  Issue  1).  PT  Elex Media Komputindo.
ARBAKMIS  LAMID,  -.  (2020).  STUDI  KRITIS  TERHADAP  PENJELASAN  ALINIA KEDUA  PASAL  16  UNDANG  UNDANG  NO  18  TAHUN  2003,TENTANG
ADVOKAT  NON  MUSLIM  DI  PENGADILAN  AGAMA  PERSEFEKTIF MAQASHID  SYARI’AH  [Disertasi,  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim Riau]. https://repository.uin-suska.ac.id/28914/
Arifin, T. (2014). Ulumul Hadits. Jurnal Ulumul Hadist, 211, 1–203. Arifin, T. (2016). Antropologi Hukum Islam. 28. Edison,  H.  (2023).  REKONSTRUKSI  REGULASI  PENGEMBALIAN  KERUGIAN
KEUANGAN  NEGARA  DALAM  PENEGAKAN  HUKUM  TINDAK  PIDANA KORUPSI  BERBASIS  NILAI  KEADILAN  [Doctoral,  UNIVERSITAS  ISLAM SULTAN AGUNG]. https://repository.unissula.ac.id/30956/
Hartanta,  &  Rachmawati,  A.  D.  (2019).  Peran  Pemerintah  Dalam  Menangani  Mafia  Tanah Sebagai Perlindungan Kepada Pemilik Hak Tanah. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 7(3), 82–90.
Hidayatulloh,  M.  A.,  &  Saputri,  M.  E.  (2020).  Mafia  Tanah  Menurut  Kebijakan  Undang- undang Pertanahan. Dinamika Hukum & Masyarakat, Volume 3(1), 1–15.
Karlina, Y., & Putra, I. S. (2022). Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Istrumen Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 02 No 1, 109–130.
Kelvin,  E.  (2022).  REKONTRUKSI  REGULASI  WADAH  TUNGGAL  ADVOKAT SEBAGAI  ORGAN  NEGARA  BERBASIS  NILLAI  KEADILAN  PANCASILA [Doctoral,
UNIVERSITAS
ISLAM
SULTAN AGUNG].
https://repository.unissula.ac.id/31041/
Kitab Hukum Acara Pidana. (2021). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Indonesia, 5(8), 1–143.
Lubis,  M.  R.  (2021).  Tindak  Pidana  Penyerobatan  Tanah  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana. Jurnal  Hukum  Kaidah:  Media  Komunikasi  Dan  Informasi  Hukum  Dan  Masyarakat, 20(2), 242–260. https://doi.org/10.30743/jhk.v20i2.3661
Moniung,  E.  S.,  &  Natakharisma,  K.  (2020).  Peranan  Hukum  Pidana  Pada  Penyelesaian Sengketa Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Jurnal Ilmiah Raad Kertha, 3(1), 120–135. https://doi.org/10.47532/jirk.v3i1.172
Muhlis,  M.  (2023).  PERTANGGUNGJAWABAN  KEMENTERIAN  ATR/BPN  KANTOR PERTANAHAN  KOTA  MAKASSAR  TERHADAP  SENGKETA  TANAH  HIBAH YANG DIPERJUALBELIKAN (Studi Kasus Nomor: 391/Pdt.G/2018/Pn Mks) [Other, Universitas Muslim Indonesia]. http://fh.umi.ac.id/
Nurahmani,  A.,  &  Rismansyah,  M.  R.  (2020).  Analisis  Pengaturan  Kebijakan  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  Sebagai  Upaya  Percepatan  Reforma  Agraria.  Padjadjaran Law Review, 8(1), 1–19.
Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citraa Aditya Bakti.
Republik Indonesia. (1960). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 51 Tahun 1960tentangLarangan  Pemakaian  Tanah  Tanpa  Izin  yang  Berhak  atauKuasanya. 1956(110), 1–12.
Tehupeiory,  A.  (2016).  MONOGRAF  PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP  PRAKTEK MAFIA TANAH.
TENRI  SALSA,  S.  T.  (2021).  PENEGAKAN  HUKUM  TINDAK  PIDANA  KORUPSI DALAM PERSPEKTIF BAHARUDDIN LOPA [Other, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO]. http://repository.iainpalopo.ac.id
The Republic Of Indonesia, G. (1960). UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN  DASAR  POKOK-POKOK  AGRARIA  PRESIDEN  REPUBLIK INDONESIA. 5, 1–34.
Utomo, S. (2021). Percepatan Reforma Agraria untuk Mencapai Keadilan. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 4(2), 202–213.
Wahyuni, R. D., & Misrah, I. (2023). Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan
Pemberantasan Mafia Tanah. Inisiasi, 25–30.
https://doi.org/10.59344/inisiasi.v12i1.130
Wirawan, V., Yusriyadi, Silviana, A., & Widowaty, Y. (2022). Rekonstruksi Politik Hukum Sistem  Pendaftaran  Tanah  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Mafia  Tanah.  Jurnal  Negara Hukum, Volume 13(2), 185-207.
Yudik,  D.  (2020).  FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  HARGA  LAHAN  DI SEKITAR KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MANDALIKA KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNIVERSITAS. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 34(8), 709.e1-709.e9.