## PENDEKATAN EKONOMI TERHADAP HUKUM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
Oleh: Hernawati RAS 

## ABSTRAK
Kondisi hukum yang sudah tidak stabil lagi dikarenakan aparat penegak hukum yang korup dan tak mempunyai nilai-nilai philosophia, yang justru melakukan tindakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Memperhatikan kenyataan bahwa hakim, penasihat hukum dan individu agaknya melihat hukum dalam kaitannya dengan hak dan keadilan, terdapat ssuatu aliran pemikiran hukum yang tidak hanya mendukung bahwa hukum harus memperhatikan efisiensi ekonomi, tetapi juga mengemukakan suatu teori deskriptif tentang efisiensi ekonomi dan perlindungan kekayaan sebagai suatu nilai ( the economic efficiency and the protection of wealth as a value). Sementara pengadopsian seutuhnya substansi regulasi UNCAC 2003 akan menjadi langkah strategis pembenahan sistem dan pembaruan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan sangat strategis. Termasuk dalam masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana, kebijakan menetapkan pidana dalam perundang- undangan. Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan, untuk mengoperasionalkan hukum pidana.

## PENDAHULUAN
Berbagai fenomena yang terjadi di ranah hukum, seringkali memiliki dampak ekonomi yang tidak kecil. Kerugian ekonomi eksplisit aki-bat tindak pidana korupsi yang telah mendapat putusan Mahkamah Agung (MA) dari tahun 2001-2009 sebesar Rp73,07 triliun (harga tahun 2008). Meski demikian, total nilai hukuman finansial yang dijatuhkan kepada para koruptor adalah Rp5,32 triliun, sehingga implikasinya kerugian akibat korupsi yang tidak ditanggung koruptor adalah senilai Rp. 67,75 triliun yang menjadi tanggung jawab wajib pajak dalam pembayarannya. Setiap tindak kejahatan selalu memiliki implikasi ekonomi. Hal serupa juga terjadi di ranah hukum perdata. Kasus Temasek menunjukkan bahwa meski penurunan surplus konsumen akibat praktik bisnis Temasek mencapai Rp14 triliun. Namun, Temasek hanya dijatuhi denda Rp25 miliar saja. Di Indonesia, jenis hukuman yang diterapkan terhadap narapidana cenderung masih konvensional. Hukuman penjara, denda, pembayaran uang pengganti, adalah beberapa contoh jenis hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana. Namun demikian belum ada studi di Indonesia dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hukuman-hukuman tersebut efektif menurunkan tindak pidana maupun membuat jera pelaku kejahatan.
Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa fenomena hukum tidak bisa dipisahkan dari aspek ekonomi. Ekonomika Kriminalitas atau Crime
 Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
Economics atau Law and Economics adalah cabang ilmu ekonomika yang menitikberatkan analisis ekonomika pada bidang hukum dan regulasi. Cakupan pembahasan di Ekonomika Kriminalitas tidak saja terbatas pada tindak pidana yang terkait langsung dengan aspek ekonomi (misalnya korupsi, pencucian uang, fraud, dll), namun juga berbagai tindak kejahatan konvensional lain (misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan dll) dan kejahatan terorganisasi (misalnya perdagangan narkoba, terorisme, perdagangan manusia, prostitusi anak- anak, dll). Ekonomika Kriminalitas juga membahas fenomena yang terjadi di hukum perdata, misalnya terkait dengan persaingan usaha, perceraian, peradilan pajak, dan lain sebagainya.
Analisis tentang kriminalitas dan upaya penanggulangannya telah menjadi diskusi sejak terbitnya tulisan Montesquieu (1748) yang kemudian diikuti oleh Cesare Beccaria (1767) dan Jeremy Bentham (1789). Meski demikian perkembangan studi ini mengalami stagnasi dan baru muncul kembali setelah terbitnya seminar paper dari Gary S Becker (1968) yang kemudian mengantarkan beliau mendapatkan hadiah Nobel. Sejak terbitnya seminal paper tersebut perhatian para ekonom terhadap analisis ekonomi mengenai fenomena hukum menjadi meningkat pesat. Secara umum terdapat dua pendekatan utama di Ekonomika Kriminalitas, yaitu adalah pendekatan decision theory dan game theory . Pendekatan game theory dimulai dari terbitnya artikel karya George Tsebelis (1989, 1990, 1991, 1992, 1993) yang menciptakan polemik panjang diantara para ekonomi dan game theorists . Tsebelis (1989) menyatakan bahwa jika teori Becker (1968) dianalisis dengan menggunakan game theory, maka setiap upaya peningkatan intensitas hukuman atau pelaksanaan penanggulangan kejahatan, justru akan menurunkan probabilitas polisi dalam menangani kejahatan dan tidak menurunkan probabilitas pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan. Seperti layaknya analisis ekonomi di sektor lain (misalnya kesehatan, pendidikan dan lingkungan) ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk meminimasi pelanggaran. Pemberian hukuman dipandang sebagai salah satu metoda untuk mengurangi kejahatan. Di sisi lain, ekonom percaya bahwa tindak kejahatan bisa diminimasi dengan pemberian kompensasi kepada individu untuk tidak melukan tindak kejahatan.
Pada umumnya pelaku kejahatan konvensional berasal dari keluarga miskin, meski hal ini tidak berlaku pada pelaku kejahatan korupsi dan pencucian uang. Subsidi yang diberikan pemerintah kepada individu diharapkan mampu menurunkan hasrat seseorang untuk melakukan tindak kejahatan karena semua kebutuhan pokoknya tercukupi. Dalam kaitannya dengan pencegahan tindak pidana korupsi, pemerintah menempuh reformasi birokrasi melalui peningkatan standar gaji, akuntabilitas dan standar kinerja pegawai negeri. Reformasi birokrasi diharapkan akan mengurangi hasrat pegawai negeri melakukan korupsi akibat ketidaklayakan gaji yang diterima. Namun demikian, reformasi birokrasi tidak akan efektif menurunkan korupsi yang disebabkan oleh dorongan keserakahan para aparat. Berbagai kebijakan atau program di atas disebut dengan crime prevention atau pencegahan tindak kriminalitas. Dalam praktiknya, crime prevention seringkali tidak dilaksanakan dengan memberikan subsidi dalam bentuk uang, namun dalam bentuk berbagai program yang ditujukan kepada
individu-individu yang beresiko besar terlibat dalam kejahatan. Salah satu contoh dari program dalam pencegahan tindak kejahatan adalah the safer school partnership di Inggris. Program ini dilaksanakan di sekolah-sekolah menengah di Inggris yang murid-muridnya tinggal di daerah kumuh dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Seorang polisi dibantu oleh minimal dua pekerja sosial, bertugas di sekolah yang rawan terjadi tindak kejahatan. Tidak saja tim ini bertugas memberikan penyuluhan kepada para siswa, menjaga keamanan sekolah, namun juga menyalurkan bakat siswa dalam berbagai kegiatan positif (misalnya: kursus motocross , berkuda, memperbaiki motor, dll). Hasil evaluasi program ini menunjukkan peningkatan prestasi akademik dari sekolah-sekolah yang mengikuti program ini.
Ekonomika kriminalitas adalah cabang ilmu ekonomi yang relatif baru di Indonesia dan belum banyak mendapatkan perhatian, baik dari para ekonom maupun juga para ahli dan praktisi hukum. Berbagai proses dan keputusan hukum di Indonesia hanya mempertimbangkan aspek hukum semata dan belum mempertimbangkan aspek ekonomi. Lebih jauh lagi, di Indonesia, penyusunan mekanisme pengawasan, pemberian sanksi hukum, sistem insentif maupun penyusunan pembentukan lembaga baru yang dituangkan dalam undang-undang, seringkali lebih berat mempertimbangkan aspek hukum dibandingkan aspek ekonomi. Sanksi hukum di Indonesia seringkali tidak menciptakan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Di UU Tipikor disebutkan bahwa maksimum denda kepada koruptor adalah Rp1 miliar, berapapun nilai uang yang berhasil dikorupsi oleh koruptor tersebut. Penetapan hukuman maksimal di dalam undang-undang mungkin rasional ditinjau dari Ilmu Hukum, meski dari perspektif Ilmu Ekonomi, khususnya di Game Theory dan Behavioural Economics , hal tersebut justru cenderung mendorong pelaku kejahatan ataupun calon pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.
Implikasi dari penetapan hukuman maksimal di dalam UU yang cenderung rendah bagi koruptor, menyebabkan munculnya mekanisme subsidi rakyat kepada para koruptor! Seperti dijelaskan di awal, bahwa nilai kerugian negara yang harus ditanggung oleh pembayar pajak adalah Rp67,75 triliun. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa negara, melalui UU Tipikor, justru menciptakan sistem subsidi dari rakyat kepada para koruptor. Permasalahan menjadi semakin ironis, ketika karakteristik koruptor umumnya adalah tingkat pendidikan tinggi, berkedudukan tinggi di masyarakat dan seringkali memiliki kekayaan di atas rata-rata. Jika subsidi dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu disebut derma atau sedekah, mungkin perlu diciptakan satu kosakata baru untuk mengakomodasi fenomena orang miskin mensubsidi koruptor yang notabene orang kaya.

## PEMBAHASAN
A . Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia Kebutuhan pembaruan hukum pidana bersifat menyeluruh (komprehensif) sudah dipikirkan oleh pakar hukum pidana sejak Tahun 1960-an yang meliputi hukum pidana materill (subtantif), hukum pidana formal (procedural, hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum pidana itu
harus sama-sama diperbarui sebagai konsekoensi dianutnya asas legalitas di dalam hukum pidana Indonesia. Apabilah hanya salah satu bidang hukum pidana saja diperbarui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaan hukum dan tujuan pembaruaan tidak tercapai. Ini mengingat, tujuan utama pembaruan hukum pidana ialah untuk penanggulangan kejahatan. 1 Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai central sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sisoal, kebijakan criminal, dan kebijakan penegakan hukum di indinesia. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus di tempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ( policy-oriented approach ) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai ( value-oriented approach ). 2
Pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karna memang pada hakikatnya dia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik criminal, dan poltik sosial). dengan uraian diatas, dapatlah disimpulkan makna dan hakikat pembaruan hukum pidana sebagai berikut :
1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan:
a. Sebagai bagian dari kebijakan social, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah social (termasuk kemanusiaan) dalam rangka mencapai / menunjang tuuan nasional (kesejahteraan masayarakat dan sebagainya).
b. Sebagai bagian dari kebijakan krininal, pembaruan hukum pidana pada hakiktanya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penaggulangan kejahatan).
c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum,pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui subtansi hukum ( legal subtance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2 . Dilihat dari sudut pendekatan nilai: Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reefaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberikan isi terhadap muatan normative dan subtansi hukum pidana yang dicita- citakan.bukanlah pembaruan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama WpS ). 3 Pada era reformasi ini ada tiga faktor tatanan hukum pidana positif yang sangat mendesak dan harus segera diperbarui. Pertama, hukum pidana positif
1 Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, hukum pidana horizon baru pasca reformasi, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm.4
2 Ibid, hlm. 5
3 Marwan Efendi, Teori hukum dari perspektif kebijakan,perbandingan dan harmonisasi hukum pidana, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta,2014,hlm 312
untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Sebagai tatanan hukum pidan apositif merupakan produk hukum peninggalan colonial belanda. Misalnya, pada hukum pidana materill seperti KUHP. Ketentuan undang-undang ini kyrang memiliki relefansi social dengan situasi dan kondisi social yang diaturnya. Ini disebabkan perubahan social diindonesia dewasa ini adalah perubahan radikal meliputi kehidupan masyarakat. Kedua, sebagian ketentuan hukum pidana positif tidak sejalan lagi dengan semangat reformasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan , keadilan, kemandirian, HAM, dan demokrasi. ketiga , penerapan ketentuan hukum pidana positif menimbulkan ketidak adilan terhadap rakyat khususnya para aktifis politik, HAM, dan kehidupan demokrasi di negeri ini.
Reformasi hukum pidana harus bisa mengacu kepada kebijakan hukum pidana supaya sinergi dengan kepentingan penegakan hukum. Kebijakan itu meliputi tentang apa saja yang dapat dikriminilisasikan dalam undang-undang pidana luas. Undang-undang pidana itu bakal dilaksanakan oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum itu sendiri.
Upaya pembaruan hukum pidana dalam pembentukan suatu RUU KUHP Nasional merupakan kebutuhan pokok masyrakat guna tercipta penegakan hukum yang adil. Keamanan dalam naungan hukum didambakan oleh warga masyarakat yang mengalami “ketakutan terhadap kejahatan” sehingga ada upaya penanggulangan kejahatan melalui perundang-undangan pidana sebagai bagian dari langkah kebijakan , karna meningkatnya kualitas, kuantitas, dan identitas pelanggaran hukum. Semua ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum pidana. Upaya ini dapat dicapai dengan terbentuknya suatu KUHP Nasional. Artinya, adanya usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan suatu undang-undang pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral (terpdu) dari usaha perlindungan masyarkat ( social welfare ) . Kebijakan atau hukum pidana ini merupakan bagian integral pula dari kebijakan atau politik social ( social polici ) yakni segala usaha yang rasional untuk dapat mencapai kesejahteraan masyrakat dan sekaligus mencakup pada perlindungan masyrakat terhadap berbagai pelanggaran hukum.
Penegakan hukum berkaitan erat dengan kebijakan hukum pidana ( penal policy ) sebagai politik criminal yang dilakukan oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Marc ancel memberikan defeninisi tentang criminele politie sebagai “ rationale organisatie van maatschappelijke reakties of misdaad”. (artinya, usaha rasional dari reaksi masyarakat didalam upaya penaggulangan kejahatan). Penaggulangan kejahatan ini berdasarkan pada ketentuan/ aturan dalam het stelsel van hect wetboeek van 1886. Ia ditempuh karna adanya “ de objectiefe Ernst van hect delict ” atau keadaan bjektif sungguh-sungguh terjadi dari delik undang-undang (wet delik). Usaha rasional atau tindakan nyata ini dalam bentuk bidang hukm. lingkup kebijakan hukum pidana mencakup ruang lingkup kebijakan bidang hukum pidana materill, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanan pidana. 4
4 Barda Nawawi, kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru, Kencana Prenada Media Group,Jakarta,2008,hlm 29
Pembentukan RUU KUHP baru sampai saat ini masih dalam tahap pertama, yaitu formulasi hukum pidana. Pada tahap ini, segala aspek hukum dan jenis sanksi pidana dapat diberikan oleh warga masyarakat sebagai masukan kepada pihak pemerintah (cq departemen hukum dan ham) dan dewan perwakilan rakyat demi terwujudnya kesempurnaan dari RUU KUHP baru yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan bangsa Indonesia. Masukan dari masyarakat ini masih terbuka lebar sebelum ditetapkan dan diberlakukannya suatu KUHP Nasional. 5
Pembentukan KUHP baru diharapkan dapat menampung berbagai masalah dalam hukum pidana yang selama ini tidak terakomodasi dalam KUHP lama dan selalu timbul ketidakadilan di masyarkat dan praktik peradilan. Disamping itu, substansi KUHP baru juga harus mampu mengantisipasi berbagai perkembangan delik-delik baru pada proses perubahan masyarakat di dalam era reformasi, seperti masalah penyandraan, maker, terorisme, delik-delik terhadap komunikasi lewat satelit, penghinaan peradilan ( contempt of court ),delik-delik yang berhubungan dengan computer, teknologi informasi, dan ruang angkasa, delik-delik terhadap encemaran lingkungan, kejahatan ekonomi dan bisnis yang semakin berkembang pesat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kejahatan baru yang berkembang tersebut mempunyai implikasi terhadap seala aspek kehidupan bangsa dan Negara. Pembentukan KUHP Nasional merupakan amanah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dengan prinsip wawasan nusantara, yakni hanya ada satu hukum nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia sebagai Negara kesatuan. Konsekuensi logis prinsip ini adalah hanya ada satu satu hukum pidana nasional yang berlaku di Negara ini. Politik hukum pidana yang hendak ditempuh ialah politik unifikasi hukum pidana. Suatu hal yang wajar ada pada suatu Negara kesatuan seperti Indonesia berupa hanya ada satu hukum yang berlaku bagi seluruh golongan penduduk sebagai tuntutan dan kebutuhan hukum pada Negara hukum modern yang semakin kompleks dengan berbagai masalah hukum.
Aspek lain daripada politik hukum ini ialah hukum pidana nasional harus dapat dikodifikasikan dalam rangka adanya kepastian hukum. Semua ketentuan hukum pidana merupakan pidana tertulis yang dihimpun dalam satu system yang harus bersifat terbuka untuk dapat menanggapi berbagai perubahan akibat perkmbangan ilmu pegetahuan dan teknologi yang berlangsung sangat cepat dalam kehidupan masyarakat. Kodifikasi yang ditempuh oleh pemerintah ialah kodifikasi sektoral dalam arti semua asas, prinsip, dan ketentuan berlaku umum untuk seluruh bidang pidana dihimpun sebagai salah satu kesatuan sste dalam satu kitab undang-undang, yaitu KUHP Nasional
B . Pendekatan analisa Ekonomi dalam Hukum Teori analisa ekonomi terhadap hukum tokoh yang paling dominan adalah Richard Posner seorang mantan hakim di Amerika. Sejak tahun 1973 telah menulis buku dengan judul Economic Analysis of law dicetak sampai edisi ke 8
5 Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti Op. Cit hlm.11
pada tahun 2010 6 . Pentingnya faktor ekonomi dalam hukum untuk mengkaji dan menganalisis tindak pidana korupsi karena terdapat kerugian keuangan negara. Pendekatan ekonomi pada hukum menurut Fajar Sugianto 7 memiliki tujuan utama yaitu :
1. Tidak semata-mata membedah untuk menemukan limitasi hukum, tetapi melihat dan mrndudukan permasalahan hukum melalui dimensi hukum dan ekonomi dengan cara-cara dan pertimbangan ekonomis, ekonomis bukan alasan menghilangkan atau menyampaikan namun dilihat dari pertimbangan efisiensi, nilai, efektif dan lain sebagainya yang merupakan konsep-konsep fundamental hukum ekonomi
2. Pendekatan ekonomi kepada hukum dalam beberapa hal dapat mempertemukan kedua kutub hukum yang bertolak belakang yaitu antara kepastian hukum dan keadilan
Menurut Romli Atmasasmita dalam pidato purnabaktinya dinyatakan bahwa interfelasi dan relevansi antara ilmu hukum dengan ilmu ekonomi dalam pembangunan nasional ternyata telah diamanatkan di dalam UUD 1945 Bab I Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan negara kesatuan berbentuk republik (Pasal 1 ayat (1)) dan dalam Bab XIV, Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial pada Pasal 33 ayat (1) dinyatakan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara (ayat 2) dan ayat (4) yang berbunyi Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi, ekonomi dengan prinsif kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kalimat- kalimat tersebut membuktikan bahwa seluruh kegiatan dibidang perekonomian memerlukan hukum sebagai landasan dan sekaligus legitimasi kebijakan untuk mencapai tujuan bernegara sehingga merupakan suatu keniscayaan jika kedua disiplin ilmu ekonomi dan hukum dipandang tidak dapat bersekutu untuk memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia Selanjutnya menurit Romli Atmasasmita 8 analisis ekonomi tentang hukum yang menggunakan prinsip maksimalisasi (maximmazation) keseimbangan (equilibrum) dan efesinsi (effesiency) dengan pendekatan “cose and benefit ratio” diharapkan dapat ikut andil dalam mewujudkan cita hukum, kepastian keadilan dan kemanfaatan yang pasti dan terukur.
Pendekatan ekonomi tentang hukum dikaitkan dengan hasil penelitian desertasi M. Yusup bahwa nilai kerugian keuangan negara dari tindak pidan korupsi yang berhasil diselamatkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2007- 2012 tidak mencapai 50 % dari total kerugian negara yaitu sebesar 19,50 % dari
6 Tj Gunawan, Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi, Genta, Yogyakarta, 2015, hm 21-22
7 Fajar Sugianto, Economic Approach to Law, Analisis Ke ekonomian Tentang Hukum Seri II , Kencana 2013 hlm, 112 8 Romli Atmasasmita, “ Pidato Purnabakti Karakter dan arah Politik Hukum dalam Pembangunan Nasional ”, UNPAD, Bandung
IDR 180, 309, 318, 403, 96 dan sebesar 20, 28% dari 450, 37, 261, 549.65. Dalam upaya pengambilan kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi para ahli hukum dan ahli ekonomi harus bersinergi sebagaimana dikemukakan Romli Atmasasmita 9 dengan mengutip pernyataan Oliver Wendell Holmes dalam karya terbesarnya “ The Path Of Law” sebagai berikut “ For the rational study of law the black letter man may be the man of the present, but the man of the future is the man of statistic and the master of economics ”.
KESIMPULAN
Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali ( reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan sosio-politik, sosio filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Teori analisis ekonomi terhadap hukum (analysis economic of law) dengan pendekatan perhitungan nilai waktu dari uang sebagai bagian dari perhitungan efisiensi dan cost benefit analysis dapat digunakan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda Nawawi, kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru, Kencana Prenada Media Group,Jakarta,2008, Fajar Sugianto, Economic Approach to Law, Analisis Ke ekonomian Tentang Hukum Seri II , Kencana 2013
Marwan Efendi, Teori hukum dari perspektif kebijakan,perbandingan dan harmonisasi hukum pidana, Referensi Gaung Persada Pres Group,
Jakarta,2014 Romli Atmasasmita, Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Praktik di Era Globalisasi Penerbit: Kencana Prenada Media, Jakarta 2014 Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, hukum pidana horizon baru pasca reformasi, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, Tj Gunawan, Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi, Genta,
Yogyakarta, 2015, Romli Atmasasmita, “ Pidato Purnabakti Karakter dan arah Politik Hukum dalam Pembangunan Nasional ”, UNPAD, Bandung
9 Romli Atmasasmita, Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Praktik di Era Globalisasi Penerbit: Kencana Prenada Media 2014 hlm. 16