## S    A    S    I
Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
• Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba
• Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  Terkait Dengan Jam Kerja
Agustina Balik
• Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan Pieter Radjawane
• Kriteria  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam  Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Rory J. Akyuwen
• Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Bangunan  Dengan  Kontrak Built,  Operate  And Transfer
Sarah S. Kuahaty
• Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Adonia Ivonne Laturette
• Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia Hb. Sujiantoro
• Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman  Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi  Simpan Pinjam
J. Hattu
• Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif Hadibah Zachra Wadjo
Penanggung Jawab : Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum (Dekan) Penasihat : 1.  J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum (PD I) 2.  Dr. A. D. Laturete, SH. MH (PD II) 3.  N. Tianotak, SH. M.Hum (PD III) 4.    O. Lawalata, SH. M.Hum (PD IV) Pemimpinan Redaksi : Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH Wakil Pemimpin Redaksi : Ny. R. D. Daties, SH. MH Sekretaris Redaksi :    E. S. Holle, SH. MH Redaksi Ahli : 1.  Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS 2.  Dr. H. Hattu, SH. MH 3.  Dr. J. Leatemia, SH. MH 4.  Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum Redaktur Pelaksana : 1.    Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH 2.    M. A. H. Labetubun, SH. L.LM 3.    A. D. Bakarbessy, SH. LLM 4.    S. Peilouw, SH. MH
Pemerintah  dalam  melaksanakan  tugasnya,  sering  diperhadapkan  dengan  perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata  menimbulkan  berbagai  permasalahan  hukum,  termasuk  masalah  tanggungjawab pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggungjawab  serta kewenangannya.    Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan  adalah  Peralihan  Hak  Cipta  Kepada  Ahli  Waris  Menurut  Hukum  Perdata,
Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  Terkait  Dengan Jam Kerja, Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan, Kriteria Badan Usaha
Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam  Perspektif  Hukum  Persaingan  Usaha,
Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak Built, Operate And Transfer ,
Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat,  Perlindungan  Korban
Kejahatan  Dalam  Hukum  Positif  Indonesia,  Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman
Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi  Simpan  Pinjam,  Pemidanaan  Anak  dalam  Perspektif  Keadilan Restoratif.
Pemikiran-pemikiran  yang  dikembangkan  di  atas  sebenarnya  didasarkan  pada kajian-kajian  yang  terkait  dengan  upaya  pengembangan  dan  pembangunan  ilmu  hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.
Editorial    ………………………………………………………………………….. i
Daftar Isi    ………………………………………………………………………….
ii
• Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata
Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba ..............................................
• Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL) Terkait Dengan Jam Kerja
Agustina Balik ................ ....................................................................................
• Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan
Pieter Radjawane ...............................................................................................
• Kriteria  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Rory J. Akyuwen ...............................................................................................
• Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Bangunan  Dengan  Kontrak Built, Operate And Transfer
Sarah S. Kuahaty ............................................................................................... • Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Adonia Ivonne Laturette ...................................................................................
• Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia Hb. Sujiantoro ....................................................................................................
• Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman  Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi Simpan Pinjam
J. Hattu ............................................................................................................... • Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif Hadibah Zachra Wadjo ..................................................................................... 1 12 21 30 43 52 67 71 79
Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

## KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI
Jurnal  SASI  adalah  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  oleh  Fakultas  Hukum Universitas  Pattimura,  sebagai  upaya  mempublikasikan  hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Naskah  Tulisan  bertemakan  hukum,  bersifat  ilmiah  yang  belum  pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika  penulisan  terdiri  dari  Abstrak,  Pendahuluan,  Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik  dengan  menggunkan  pengolah  kata  MS  Word,  spasi  rangkap, setebal 10-15 halaman kwarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi  berhak  menyingkat  atau  memperbaiki  tulisan  untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

## KERUGIAN NEGARA DALAM PEMBERIAAN PINJAMAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM

## Oleh: J. Hattu

## ABSTRACT
Cooperative is one of the pillars of economic effort that plays a very important role and is a vital  nation economic  tool, because  it can  reach  the  lives  of  all  people, especially  small communities  in  rural  areas.  To  support  the  Cooperative  as  an  economic  organization  that empowers small communities, the government provides a revolving fund program.
In pratiknya repayment of the loan does not run well so that occur troubles especially bad  loans,  while  the  funds  that  have  been  rolled  must  be  accounted  by  the  cooperative,  the inability of cooperatives in managing the loan funds raises the state money can not be returned and resulted in the loss of the state and it must be in account Criminally .
Keyword : State Losses, Revolving Funds, Cooperatives

## A. PENDAHULUAN
Konstitusi  Negara  Indonesia  yaitu Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun 1945)  Bab  XIV  Pasal  33  merupakan  salah satu  undang-undang  yang  mengatur  tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan
SDA,  dan  Prinsip  Perekonomian  Nasional, yang bunyinya sebagai
berikut;
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama  berdasar  atas  azas  kekeluargaan. Dengan  demikian  koperasi    merupakan salah  satu    roda  perekonomian  nasional yang  pada  hakekatnya  merupakan  gerakan ekonomi  rakyat,  yang  lahir  dari  kultur ekonomi masyarakat.
Pembentukan  koperasi  menjadi  badan hukum  pasal  1  dijelaskan  bahwa;  Koperasi adalah  badan  hukum  yang  didirikan  oleh orang  perseorangan  atau  badan  hukum Koperasi,  dengan  pemisahan  kekayaan  para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan  kebutuhan  bersama  di  bidang  ekonomi, sosial,  dan  budaya  sesuai  dengan  nilai  dan prinsip  Koperasi. 1 Undang-Undang  Nomor.
1 Pasal 1 Undang-undang No 17 tahun 2012
17  Tahun  2012  tentang  Pengkoperasian, yang  kemudian  menjadi  payung  hukum dalam  pelaksanaan  koperasi  itu  sendiri, 2 sebagai  badan  hukum  koperasi    merupakan salah  satu  bangun  usaha  ekonomi  yang memegang  peranan    sangat  penting  dan merupakan  alat  ekonomi  bangsa  yang  vital, karena dapat menjangkau kehidupan seluruh masyarakat  terutama  masyarakat  kecil  di pedesaan.
Untuk  mendukung  Koperasi  sebagi organisasi ekonomi yang melakukan pemberdayaan masyarakat kecil, pemerintah memberikan  program  dana  bergulir  yaitu bantuan  dana  yang  berasal  dari  APBN maupun  APBD.    Tata  cara  persyaratannya diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Negara Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah (UKM)  RI  Nomor  19.4/Per/M.KUKM/ VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil dan Menengah (UKM) RI Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008  tanggal  26  Juni 2008  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Lembaga  Pengelola  Dana  Bergulir  Koperasi
2 Hendar  &  Kusnadi, Ekonomi  Koperasi , Lembaga Penerbit FEUI, 2005, hal 18-23
Usaha  Kecil  dan  Menengah  dan  sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor  KEP-229/MK.5/2006  tanggal  28 Desember 2006 LPDB-KUMKM.
Dana  bergulir  adalah;  dana  yang dialokasikan  oleh  kementerian  Negara/ Lembaga/Satuan  Kerja  Badan  Layanan Umum  untuk  kegiatan  perkuatan  modal usaha  bagi  koperasi,  usaha  mikro,  kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.Koperasi  sebagai  suatu badan usaha haruslah bekerja dengan prinsip dan hukum ekonomi perusahaan, menjalankan asas bussiness efficiency, yaitu mengupayakan  keuntungan  finansial  untuk menghidupi dirinya sendiri. Provinsi Maluku terdapat 2800 Koperasi,  dengan  jumlah  aktif  1.967,  dan yang  bermasalah  sebagian  besar  adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebesar 833 Koperasi, akibat tidak berjalannya pengembalian pinjaman dengan baik sehingga  terjadi  kredit  macet 3 ,  sedangkan dana yang telah digulirkan harus dipertangungjawabkan oleh koperasi, ketidak mampuan koperasi dalam mengelola dana  pinjaman  menimbulkan  uang  negara tidak  bisa  dikembalikan  dan  mengakibatkan Kerugian  Negara.  Undang-Undang  No.  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  yang menyatakan  keuangan  negara  adalah  semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan  uang,  serta  segala  sesuatu  baik berupa  uang  maupun  berupa  barang  yang dapat  dijadikan  milik  negara  berhubung dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban tersebut (Pasal 1 angka 1). Selanjutnya pasal 2 menyatakan Keuangan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi, antara lain kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri  atau  oleh  pihak  lain  berupa  uang, surat  berharga,  piutang,  barang,  serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan  pada
3 Romelus  Far-Far, Kebijakan  Pembangunan Koperasi UKMKM Di Maluku, Makalah 2010/2011.
perusahaan negara/perusahaan daerah. 4 Berdasarkan gambaran tersebut Pengoperasiannya kadang mengalami kendala  dan  masalah,  yaitu,  pinjaman  yang sulit di kembalikan, sampai pada pemakaian modal oleh anggota koperasi untuk memperkaya diri sendiri. Ini jelas bertentangan  undang-undang  tindak  pidna korupsi  serta  nilai-nilai  dan  prinsip  dari koperasi  itu  sendiri  dimana  Nilai  mendasar dari koperasi adalah kemandirian, bertanggung  jawab,  demokrasi,  kesetaraan, keadilan,  dan  solidariatas,  untuk  itu  perlu dikaji  kebijakan  yang  pelu  diambil  dala mencegah kerugian Negara dalam pemberian dana bergulir bagi kopeasi
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  yang  menjadi  permasalahan  dalam penulisan  ini  adalah:  PertanggungJawaban Hukum    Bagi  Koperasi  Simpan  Pinjam Yang  tidak  dapat  mengembalikan  dana bergulir.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Kerugian Negara
Undang  Undang  Nomor  17  Tahun 2003  Tentang  Keuangan  Negara,  seperti yang  telah  dijelaskan  diatas  bahwa  dalam Pasal  1  angka  (1)  menyebutkan  pengertian keuangan  negara  adalah  “semua  hak  dan kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai  dengan uang,  serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik  negara  berhubungan  pelaksanaan  hak dan  kewajiban  tersebut”.  Artinya  bahwa keuangan  negara  tidak  sekedar  hanya berbentuk uang, tetapi termasuk di dalamnya segala hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan  nilai  uang.Apabila  dilihat  dari prosesnya,  maka  keuangan  negara  dapat diartikan  sebagai  segala  kegiatan  atau aktifitas  yang  berkaitan  erat  dengan  uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak negara untuk kepentingan publik.
Kemudian dalam Undang-undang
4 Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara Pasal 1 dan 2
Tindak  Pidana  Korupsi  Nomor  31  Tahun 1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  31  Tahun  1999,  tidak  memberikan rumusan  yang  jelas  dan  tegas  mengenai  apa yang  disebut  kerugian  keuangan  negara. Dalam penjelasan Pasal 32, hanya dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan kerugian  keuangan  negara  adalah  “kerugian yang  sudah  dapat  dihitung  jumlahnya berdasarkan  hasil  temuan  instansi  yang berwenang  atau  akuntansi  publik  yang ditunjuk”.    Adapun  siapa  instansi  yang berwenang  yang  dimaksud,  tidak  dijelaskan lebih lanjut. Dalam perspektif undang-undang  tersebut,  kerugian  keuangan negara  adalah  yang disebabkan  oleh
perbuatan  melawan  hukum  atau  tindakan menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan atau sarana  yang ada  pada  seseorang  karena jabatan  atau  kedudukannya  dan  hal  tersebut dilakukan  dalam  hubungannya  dengan perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau orang lain atau suatu koporasi. 5
Ketentuan  pidana  terhadap  perbuatan atau  tindakan  yang  merugikan  keuangan negara, yang termuat dalam Undang-undang Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah:
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan  negara  atau  perekonomian negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat  4  (empat)  tahun  dan    paling lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda paling  sedikit  Rp.  200.000.000.-  (dua ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)”.
5 Eddy Mulyadi Soepardi, Memahami
Kerugian  Keuangan  Negara  Sebagai  Salah  Satu Unsur  Tindak  Pidana  Korupsi, disampaikan  pada ceramah  ilmiah  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Pakuan Bogor, Tanggal 24 Januari 2009, hal 3
Sedangkan  kerugian  negara  menurut Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004 Tentang  Perbendaharaan  Negara,  Pasal  1 ayat  (22)  mengatakan  bahwa:  “Kerugian negara/daerah  adalah  kekurangan  uang, surat  berharga  dan  barang  yang  nyata  dan pasti  jumlahnya  sebagai  akibat  perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.
Lebih lanjut Pasal 64
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004, mengatakan  bahwa:  “Bendahara,  pegawai negeri  bukan  bendahara,  dan  pejabat  lain yang  telah  ditetapkan  untuk  mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan  pidana  tidak  membebaskan  dari tuntutan ganti rugi”.
2. PertanggungJawaban  Hukum    Bagi Koperasi  Simpan  Pinjam  Terkait  Dana
Bergulir Sebelum membicarakan pertanggungjawaban pidana Koperasi
Simpan  Pinjam  lebih  lanjut  maka  ada baiknya  dijelaskan  istilah  tindak  pidana. Tindak  pidana    berasal  dari  istilah  yang dikenal  dalam  hukum  pidana  Belanda yaitu  ” Strafbaar  feit ”.  Walaupun  istilah  ini terdapat  dalam Wetboek  van  Strafrecht Belanda,  tetapi  tidak  ada  penjelasan  resmi tentang apa yang dimaksud dengan Strafbaar  feit .  Oleh  karena  itu,  para  ahli hukum  berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut.
Menurut  Simons  dalam  bukunya Moeljatno,  “ Strafbaar  feit adalah  kelakuan ( handeling )  yang  diancam  dengan  pidana, yang  bersifat  melawan  hukum,  yang berhubungan  dengan  kesalahan  dan  yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung  jawab ”. Menurut  Van  Hamel sebagai mana dikutip oleh Moeljatno, bahwa “Strafbaar  feit adalah  kelakuan  orang ( menselijke  gedraging )  yang  dirumuskan dalam wet yang  bersifat  melawan  hukum, yang  patut  dipidana  ( strafwaardig )  dan dilakukan  dengan  kesalahan. ” 6 Dengan
6 Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana, PT
demikian hal terpenting dalam pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan manusia, adanya kesalahan adanya  sifat  melawan  hukum.  Unsur kesalahan  memegang  hal  terpenting  dalam suatu tindak pidana, tidak mungkin seseorang dapat di mintai pertanggungjawaban  kalau  orang  tersebut tidak mempunyai kesalahan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.05/2009  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor  99/PMK.05/2008  Tentang  Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga tersebut diatur  bahwa  suatu  dana  dikategorikan sebagai  Dana  Bergulir  jika  memenuhi karakteristik :
(1) merupakan bagian dari keuangan negara;
(2) dicantumkan  dalam  APBN  dan  atau laporan keuangan negara, (3) dimiliki,
dikuasai, dan atau dikendalikan  oleh  Pengguna  Anggaran (PA)  /  Kuasa  Pengguna  Anggaran (KPA), (4) disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat kelompok masyarakat, ditagih  kembali  dengan  atau  tanpa  nilai tambah,  dan  digulirkan  kembali  kepada masyarakat kelompok masyarakat (revolving fund), (5) ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro.
Dari  apa  yang  telah  diuraikan  di  atas maka  salah  satu  karakteristik  dari  dana bergulir  yang  terpenting  adalah  dana tersebut  disalurkan  kepada  masyarakat  dan masyarakat  akan  mengembalikan  dana tersebut kepada  satker  yang  mengelola dana bergulir.  Oleh  karena  itu  satker  yang mengelola  dana  bergulir  akan  menerima kembali  dana  yang  disalurkan  kepada masyarakat.
Sumber  dari  dana  bergulir  di  dapat
Bina Aksara, Jakarta,    1993 hal 56
dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara/Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBN/APBD) dan luar APBN/APBD misalnya dari masyarakat dan hibah  dari  luar  negeri.  Sesuai  dengan Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara, dan bergulir yang berasal  dari  luar  APBN,  diakui  sebagai kekayaan  negara/daerah  jika  dana  itu diberikan  dan/atau  diterima  atas  nama pemerintah/pemerintah daerah.Dana tersebut dicantumkan  dalam  APBN/APBD  dan/atau laporan
keuangan.Sesuai
dengan
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran negara/daerah
dimasukan dalam APBN/APBD. Oleh sebab itu  alokasi  anggaran  untuk  dana  bergulir harus dimasukan ke dalam APBN/APBD.
Program dana pinjaman bergulir diselenggarakan  oleh  Kementerian  Koperasi dan  UKM  dengan  tujuan  utama  untuk membantu  koperasi,  terutama  koperasi simpan  pinjam  dan  unit  simpan  pinjam koperasi  dalam  hal  perkuatan  modal.  Dana tersebut  disalurkan  melalui  pola  bergulir,  di mana pinjaman pokok yang telah dikembalikan  oleh  penerima  dana  akan digulirkan  atau  disalurkan  kembali  kepada penerima  lainnya  yang  belum  pernah menikmati  dana  tersebut.sebagimana  diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995  tentang  Pelaksanaan  Koperasi  Simpan Pinjam.
Koperasi simpan pinjam (KSP) masuk kategori sebagai lembaga keuangan pembiayaan  karena  KSP  menjalankan  usaha pembiayaan yaitu dengan menghimpun dana dari  anggotanya  dan  menyalurkan  lagi kepada anggotanya atau anggota masyarakat umum.Usaha koperasi simpan pinjam (KSP), yaitu sebagai penghimpun dana dan selanjutnya  menyalurkan  dana  pada  pihak lain.  Sebagimana  di  ketahui  bahwa  modal koperasi  juga  berasal  dari  pinjaman    dari pihak-pihak lain dalam hal ini pemerintah
Perumusan pertanggungjawaban
pidana  sebenarnya  sangat  berpengaruh terhadap  orientasi  perumusan  pidana  dan
pemidanaan  dalam  suatu  tindak  pidana, karena dalam perumusan pertanggungjawaban pidana ditentukan siapa  yang  dianggap  sebagai  subjek  hukum pidana.Perumusan pertangungjawaban pidana  dalam  hukum  KUH  Pidana  tidak menganut prinsip pertanggungjawaban korporasi (corporate liability ) artinya korporasi  tidak  dianggap  sebagai  subjek hukum  pidana.Oleh  karenanya,  perumusan pidana  dan  pemidanaan  dalam  KUH  Pidana tidak berorientasi terhadap korporasi.
Korporasi menurut Black’s Law Dictionary adalah; 7
Corporation  is  an  artificial  or  legal created  by  or  under  the  authority  of the  laws  of  a  state  or  nation, composed, in some rare instances, of a single person an his successors, being incumbents  of  a  particular  office,  but ordinarily consisting of an association of numerous individuals .
Terjemahan  bebas  adalah  Korporasi adalah  suatu  yang  disahkan/tiruan  yang diciptakan  oleh  atau  dibawah  wewenang hukum  suatu  negara  atau  bangsa,  yang terdiri,  dalam  hal  beberapa  kejadian, tentang  orang  tunggal  adalah  seorang pengganti, menjadi pejabat kantor tertentu,  tetapi  biasanya  terdiri  dari  suatu asosiasi banyak individu.)
Berdasarkan defenisi di atas terlihat bahwa  korporasi    merupakan  sebuah ciptaan  hukum  yang  secara  sah    yang tujuan bisnisnya mencari keuntungan atas nama  korporsi  atau  pribadi.  Dengan demikian    korporasi  mempunyai  status sebagi  subjek  hukum  yang  mempunyai hak  dan  kewajiban  yang  diatur  menurut undang-undang, termasuk juga pertanggungjawaban korporasi jika melakukan kejahatan Pertanggungjawaban pidana baik
7 Henrdy  Campell  Black,  1990, Black‘s    Law Dictionary ,  Sixth  Edition,  St.  Paul,  Minn,  West Publishing Co, page 318
secara  perorangan  maupun  secara  badan hukum  (korporasi)    bagi  koperasi  simpan pinjam  dapat  dilakukan.    Dengan  melihat bentuk-bentuk kerugian Negara yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam.Titel XXV  Buku  II  KUHP  berjudul  bedrog  yang berartipenipuan  dalam  arti  luas,  sedangkan pasal  pertama  dari  titel  itu,  yaituPasal  378 mengatur mengenai tindak pidana oplichting yang  berartipenipuan  juga  tetapi  dalam  arti sempit,  sedangkan  pasal-pasal  lain  darititel tersebut  memuat  tindak  pidana  lain  yang bersifat  penipuan  jugadalam  arti  luas. 8 Perumusan  dari  tindak  pidana  ini  termuat dalam  Pasal  372  KUHP  dari  titel  XXIV Buku  II  KUHP.  Adapun  bunyi  Pasal  372 KUHP.
Sedangkan tindak pidana lainnya yang dapat  dilakukan  koperasi  simpan  pinjam adalah  Tindak  pidana  penggelapan  yang dilakukan  oleh  Koperasi  Simpan  Pinjam tersebut  termasuk  dalam  kategori  tindak pidana  ekonomi.  Hal  itu  didasarkan  pada bentuk dari pelanggaran ekonomi sebagaimana  disebutkan  oleh  H.  Budi Untung dibawah ini antara lain; 9
1) pelanggaran/penghindaran pajak;
2) penipuan  atau  kecurangan  di  bidang perkreditan ( credit fraud);
3) penggelapan dana-dana masyarakat, dan penyelewengan/
Termasuk juga penyagunaan dana dari pemerintah untuk mensejaterahkan masyarakat ini berarti masuk dalam katagori penyalahunaan dana masyarakat.
Oleh sebab itu maka bagi mereka yang melakukan tindak pidana ini dapat di mintai pertanggungjawaban  sesuai  pasal  Pasal  15 Undang-undang  No.7  Drt  Tahun  1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan  Tindak  Pidana  Ekonomi.  Keadaan yang  demikian  berpotensi  menimbulkan penyalahgunaan  bantuan  yang  diberikan
8 Loc cit, Wirjono Prodjodikoro, hal 6
9 H.  Budi  Untung, Kredit  Perbankan  di Indonesia, Andy  Press,    Yogyakarta,    2005,  hal 152
oleh  pemerintah.  Dugaan  Penyalahgunaan bantuan  tersebut  bisa  mengarah  pada  tindak pidana korupsi karena dana bergulir tersebut bersumber    dari  APBN  maupun  APBD. Adapun Pasal-Pasal yang berpotensi dilanggar  oleh  Pengurus  Koperasi  Simpan
Pinjam  dalam  pengelolaan  bantuan  dana bergulir tersebut antara lain:
a) Pasal  2  Undang-Undang  No  31  Tahun 1999  jo  Undang-Undang  No  20  Tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: 10 (1) Setiap  orang  yang  secara  melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara, dipidana dengan  pidana  penjara  seumur hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling lama  20  tahun  dan  denda  paling sedikit  Rp  200.000.000,00  (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp  1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah).
(2) Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
b) Pasal  3  Undang-Undang  No  31  Tahun 1999  juncto  Undang-Undang  No  20
Tahun  2001  tentang  Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: ”Setiap  orang  yang  dengan  tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara  seumur  hidup  atau  dengan
10 Undang-Undang  No  31  Tahun  1999  jo Undang-Undang  No  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
pidana  penjara  paling  singkat  satu  (1) tahun  dan  paling  lama  20  (duapuluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Karena  itu  koperasi  yang  melakukan tindak  pidana  dalam  hal  ini  penyalagunaan dana  bergulir  sehingga  negara  di  rugikan dapat  di  mintai  pertanggungjawabannya sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku. Telah  disebutkan,  bahwa  untuk  adanya pertanggung-jawab pidana diperlukan syarat bahwa  pelaku  mampu  bertanggung  jawab. Dalam  literatur  hukum  pidana  Belanda dijumpai beberapa definisi untuk “kemampuan  bertanggung  jawab”  menurut Simons  :  “kemampuan  bertanggung  jawab dapat  diartikan  sebagai  suatu  keadaan psychis  sedemikian,  yang  membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya
pemidanaan,  baik  dilihat  dari  sudut  umum maupun dari orangnya”. Untuk
menentukan kesalahan korporasi  dan  unsur  pertanggungjawaban pidananya  dari  berbagai  konsep  dan  asas hukum  pidana  maka  menurut  penulis  dapat di simpulkan bahwa :
1) Adanya  suatu  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  korporasi  ;  artinya bahwa  adanya  suatu  perbuatan  yang  di lakukan  /  melanggar  ketentuan  - ketentuan perundang - undangan.
2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan yang dilakukan  oleh  korporasi  :  artinya bahwa untuk menetukan pertanggungjawaban korporsi harus
adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan  dan  atau    kealpaan, tentang  kesengajaan  dapat  dilihat  dari politik  perusahan  tersebut.  Sedangkan untuk  kealpaan  adalah  berupa  kelaian korporasi seperti  tidak  melakukan kontrol terhadap aktivitas korporasi atau kurangnya pembinaan terhadap pengurus  korporasi  yang    menjalankan operasional korporasi tersebut”.
77 3) Terhadap  pengurus  korporasi  sebagai pembuat dapat di pertanggungjawabakan karena, korporasi dapat bersikap seperti manusia  yang  dijalankan  oleh  organya yaitu pengurus itu sendiri.
4) Tidak ada alasan pemaaf atau pembenar atas  tindakan  pidana  yang  dilakukan oleh  korporasi;  bagimana  bisa  di berikan  alasan  pemaaf  jika  kesalahan korporasi  terbukti  telag  melanggar undang-undang.
Dari  apa  yang  di  paparkan  diatas nampaknya    ada  penempatan  korporasi sebagai  pelaku  tindak  pidana,  namun mengenai pertanggungjawab pidananya kelihatanya  tidak  jelas  arahnya.  Jika ditelusuri  lebih    mendalam  nampaknya  ada beberapa  cara  pembuat  undang-undang dalam  merumusakan  kedudukan  korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pertanggungjawabannya adalah sebagai berikut : a)  Perbuatan  yang  dilakukan  dalam
hubungannya  dengan  korporasi  harus dipandang  sebagai  perbuatan  yang dilakukan  oleh  pengurus  korporasi, jadi  penguruslah  yang  bertanggung jawab.  Pendapat  ini  mengacu  pada asas umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu bahwa sebuah perbuatan pidana hanya dapat dilakukan  oleh  manusia (naturlijke person). Hal  ini  dapat  dilihat  dalam rumusan  pasal  59  KUHP  yang berbunyi :
”Jika ditentukan pidana karena pelanggaran  bagi  pengurus,  anggota badan pengurus atau komisaris, maka pidana  itu  tidaklah  dijatuhkan  atas anggota  pengurus  atau  komisaris, jika  terang  bahwa  pelanggaran  itu terjadi bukan karena kesalahannya”.
b)  Korporasi  sebagai  pembuat  namun yang  harus  bertanggungjawab  adalah pengurusnya.
c)  Mengakui  bahwa  korporasi  dapat
menjadi pembuat dan yang bertanggung jawab adalah korporasi.
Pendapat  ini  merupakan  pendapat yang  paling  maju  yang  menganggap korporasi  sebagai  subjek  hukum  sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Korporasi  dapat  dijatuhi  hukuman  pidana karena  ada  anggapan  bahwa  keuntungan materi  yang  diperoleh  oleh  korporasi  dari hasil  usahanya  amatlah  besar.    Maka pidana  yang  dijatuhkan  kepada  pengurus dirasa  tidak  seimbang  dan  tidak  menjamin korporasi untuk tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut.

## C. P EN U T U P
Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah akta pendirian koperasi disahkan oleh menteri. Pertanggungjawaban  pidana  baik  secara perorangan  maupun  secara  badan  hukum (korporasi)    bagi  koperasi  simpan  pinjam dapat dilakukan. Dengan melihat bentuk-bentuk kerugian Negara yang dilakukan  oleh  koperasi.Karena  itu  koperasi yang melakukan tindak pidana dalam hal ini penyalagunaan  dana  bergulir  sehingga negara  di  rugikan    dapat  di  mintai pertanggungjawabannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

## DAFTAR PUSTAKA
Eddy Mulyadi Soepardi, Memahami Kerugian  Keuangan  Negara  Sebagai Salah Satu Unsur
Tindak  Pidana  Korupsi,  disampaikan  pada ceramah  ilmiah  pada  Fakultas  Hukum Universitas  Pakuan  Bogor,  Januari 2009,
H.  Budi  Untung,  Kredit  Perbankan  di Indonesia,    Andy  Press,    Yogyakarta, 2005,
Hendar  &  Kusnadi,  Ekonomi  Koperasi,
Lembaga Penerbit FEUI, 2005,
Henrdy  Campell  Black,  1990,  Black‘s Law    Dictionary,  Sixth  Edition,  St. Paul, Minn, West Publishing Co, Moeljatno,  Asas-Asas  Hukum  Pidana,  PT Bina Aksara, Jakarta,    1993 Romelus  Far-Far,  Kebijakan  Pembangunan
Koperasi UKMKM Di Maluku, Makalah 2010/2011.