## Sosialisasi, Pelatihan Dan Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh
Meri Yarni, Dwi Suryahartati, Netty,  Suhermi, Nyimas Arfa Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Abstrak: Pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilaksanakan  di  Desa  Koto  Dian  Kecamatan  Hamparan  Rawang Kota  Sungai  Penuh.  dengan  tujuan  untuk  mendampingi  pemerintah  desa  dalam  peningkatkan  pengetahuannya dalam  membentuk  peraturan  desa  dan  peraturan  perundang-undang  lainnya..  Sedangkan  manfaat  yang diharapkan  dalam  penyuluhan  ini  adalah  untuk  memberikan  masukan  kepada  pemerintah  desa      dalam pelaksanaan  tugas,  kewajiban  hak  dan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  desa  dan  juga  menambah pengetahuan  pemerintah  desa  dalam  membentuk  perundangan-undangan  yang  berlaku  untuk  desa.  Serta memberi    pemahaman  bagi  masyarakat  dan  aparatur  pemerintah  desa  mengenai  aturan  yang  berlaku  dan prateknya dilapangan khususnya mengenai pembentukan peraturan desa, dengan metode yang dilakukan adalah pendampingan  ,  penyuluhan,  sosialisasi,  ceramah  dan  tanya  jawab  serta  tukar  pendapat  terhadap  rencana pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa.
Adapun hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini  agar  pemerintah desa dapat  memahami dan , Meningkatkan pengetahuan  pemerintah  desa    tentang  permasalahan  desa  sesuai  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa,  serta    mampu  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  asas-asas perundang-undangan  dan  teknik  perundang-undangan  yang  berlaku.,  Dengan  adanya  pemerintah  desa  yang terampil  dalam  melakukan  tugasnya,  diharapkan  dapat  membagi  pengetahuannya  dan  ketrampilannya  dalam mengembangkan desanya. Sedangkan hasil yang dicapai dalam kegiatan ini menghasilkan  4 (empat) rancangan peraturan  desa  yaitu:  (1)  Rancangan  Peraturan  Desa  Koto  Dian    Tentang  Tempat  Pemakaman  Umum;  (2) Rancangan  Peraturan  Desa  Koto  Dian    tentang  Pengelolaaan  Aset  Desa;  (3)  Rancangan  Peraturan  Desa  Koto Dian    tentang  Pungutan  Desa;  (4)  Rancangan  Peraturan  Desa  Koto  Dian    tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  ( BUMDES)
Kesimpulan dalam kegiatan ini  adalah (a)  Mitra dapat memahami tentang pentingnya Peraturan Desa; (b) Mitra mampu  meningkatkan  pemahamannya  tentang  tata  cara      pembentukan  peraturan  desa;.(3)  Mitra  mampu merencanakan  dan  merancang  serta  membentuk  rancangan    peraturan  desa  sesuai  yang  dibutuhkan    desa:    (4) Mitra  memahami  dengan  Peraturan  Desa   dapat  menigkatkan  pendapatan  asli  desa  ;  dan  (5)  Dengan  Peraturan Desa Pemerintah Desa dan BPD memahami dan mengimplementasi tugas dan kewenangan yang diperintahkan oleh  Undang-Undang.  Saran  :  (1)  Perlu  sosialisasi  dan  pendampingan  secara  berkelanjutan    dari  pihak  terkait tentang pembentukan  peraturan desa yang dimulai dari perencanaan, pengajuan , pembahasan, pengesahan dan pengundangan  peraturan desa  (2)  Perlu  kegiatan  lebih  lanjut  tentang  penyuluhan,  pelatihan  dan pendampingan pembentukan  peraturan  desa  dan  pelaksanaan    peraturan  desa    guna  meningkatkan  pendapatan  asli  desa  dan tertib administrasi  pemerintahan desa.
Kata Kunci : Pendampingan, Pemerintah Desa, Peraturan Desa.

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Analisis Situasi
Kecamatan Hamparan Rawang dibentuk dengan  Peraturan  Daerah   Nomor 21 Tahun 2000  yang  diubah  dengan    Peraturan  Daerah  Kota  Sungai  Penuh  Nomor  25  Tahun  2005 tentang  Pembentukan  Kecamatan  Hamparan  Rawang.    Secara  Geografis  luas  wilayah Kecamatan  Hamparan  Rawang  20.525  ha  yang  terdiri  dari  13  desa.  Dengan  batas  wilayah sebelah  utara  dengan  Kecamatan  Air  Hangat  Kabupaten  Kerinci,  sebelah  Selatan  dengan Kecamatan  Sungai  Penuh,  sungai  Bungkal  dan  Pesisir  Bukit,  Sebelah  Barat  dengan Kecamatan Kota Baru dan sebelah Timur dengan Kecamatan Tanah Kampung.
Sesuai  dengan  apa  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  Pasal  18  menyatakan  bahwa:  “Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota,  yang  tiap-tiapprovinsi  ,  kabupaten  dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan  daerah  yang
diatur dengan UU”. Mengenai pemerintah desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  menyatakan  bahwa  Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masayarakat  setempat    berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  atau  hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kecamatan  Hamparan  Rawang  memiliki    warisan  budaya  yang  masih  tetap dilestarikan  hingga  saat  ini  dan  telah  ditetapkan  sebagai  warisan  budaya  nasional.  Warisan budaya tersebut adalah tari rentak kudo dan anyaman lapek (alas duduk yang lebih kecil dari tikar).  Warisan  budaya  tersebut  telah  dikenal  secara  turun  temurun  terutama  masyarakat Provinsi Jambi. Kecamatan Hamparan Rawang yang artinya adalah hamparan tanah yang luas dan  datar,  hamparan  tersebut  ditumbuhi  oleh  tanaman  pandan  berduri.  Oleh  masyarakat setempat  tanaman  pandan  dimanfaatkan  untuk  diolah  menjadi  anyaman  untuk  kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti tikar dan lapik (alas duduk).
Salah  satu  desa  yang  ada  di  kecamatan  Hamparan  Rawang  adalah  Desa  Koto  Dian merupakan  salah  satu  desa  yang  menjadi  sentra  anyaman  dari  tumbuhan  pandan  berduri. Pengrajin  anyaman  ini  adalah  ibu-ibu  rumah  tangga  yang  memanfaatkan  waktu  luang  untuk menghasilkan kerajinan. Berbagai jenis anyaman telah diproduksi oleh Desa Koto Dian. Para pengrajin  anyaman  awalnya  berdiri  sendiri-sendiri  namun  saat  ini  telah  berkelompok- kelompok  dalam  melaksanakan  kegiatan  anyaman  sehingga  telah  memiliki  sentra  anyaman setiap  kelompoknya.  Masing-masing  kelompok  terus  berupaya  untuk  meningkatkan  kualitas dan kuantitas hasil anyaman agar semakin dikenal
Seiring dengan kemajuan desa-desa yang ada di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh  dapat dikatakan belum diikuti  dengan kemampuan kepemimpinan  yang baik. Agar  pelaksanaan  tugas  sebagai  aparatur  pemerintahan  desa,  seluruh  pihak  yang  berkaitan hendaknya  menjalankan  fungsi  secara  sinergi  dan  berkesinambungan  sehingga  tujuan pembangunan  desa  dapat  tercapai.  Untuk  itu  perlu  dibangun  suatu  koordinasi  antar  fungsi agar  program  pembangunan  dapat  berjalan  sesuai  yang  diharapkan  ,  maka  perlu  penataan administrasi  desa  yang  baik  dengan  mengimplementasikannya  dalam  bentuk  perundang- undangan yaitu peraturan desa.

## 1.2. Permasalahan Mitra
Berdasarkan  latar  belakang  serta    pendekatan  awal  dengan  mitra  maka  disusun prioritas permasalahan mitra yang dirumuskan secara bersama yaitu:
1. Prioritas permasalahan mitra adalah sosialisasi dan penyuluhan pentingnya peraturan desa
2. Prioritas permasalahan mitra  adalah  pelatihan  dan  pendampingan pembuatan peraturan desa
3. Prioritas  permasalahan  mitra  adalah  solusi  dalam   penataan dan pembentukan peraturan desa.

## 2. TARGET DAN LUARAN
Kegiatan  ini  diharapkan  akan  lebih  meningkatkan  pengetahuan  dan    kesadaran  serta kompetensi  pemerintah  desa  di  Kecamatan  Kecamatan  Hamparan  Rawang  Kota  Sungai Penuh  Kerinci  akan  pentingnya  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  sesuai  dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan perundang-undangan lainnya  yang berlaku.  Kegiatan  pengabdian  ini  secara  umum  akan  meningkatkan  pengetahuan  pemerintah desa  dan  mutu  kinerja  dari  aparatur  pemerintah  desa  sehingga  dapat  memaksimalkan penggunaan  tugas  dan  kewenangannya.  Secara  rinci  target  luaran  yang  ingin  dicapai  dari kegiatan ini adalah :
1. Mitra memahami arti pentingnya  peraturan desa
2. Mitra memahami prosedur pembentukan peraturan desa
3. Mitra memahami pentingnya  keberadaan peraturan desa
4. Mitra    dapat    meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas    tertib  administrasi  desa  pemerintah desa. Dan profesionalitas pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dari pemerintah desa.
5. Mitra mampu  melaksanakan tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa
6. Mitra  dapat  melaksanakan  pemerintahan  desa  yang  baik  melalui  peraturan  desa  dan peraturan perundang-undang lainnya.
7. Mitra  dapat.  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  sesuai  perundang-undangan  yang berlaku.
8. Mitra dapat meningkatkan pendapatan asli melalui   peraturan desa
9. Meningkatkan  pengetahuan  pemerintah  desa    tentang  permasalahan  desa  sesuai  yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
10. Aparatur  pemerintah  desa  mampu  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  sesuai  dengan asas-asas perundang-undangan dan teknik perundang-undangan yang berlaku.
11. Dengan  adanya  pemerintah  desa  yang  terampil  dalam  melakukan  tugasnya,  diharapkan dapat  membagi  pengetahuannya  dan  ketrampilannya  dalam  mengembangkan  desanya terutama  sekali  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  meningkatkan perekonomian  masyarakat  desa  serta  menjaga  kelestarian  budaya  yang  ada  di  desa. (seperti anyaman pandan).
Berdasarkan  target  yang  sudah  ditetapkan,  maka  luaran  dari  kegiatan  ini  adalah adanya  kemauan  dari  pemerintah  desa  dalam  meningkatkan  pemahaman  yang  tingggi  untuk pembentukan  peraturan  desa.  Guna  menjalankan  roda  pemerintahan  di  desa  dan  terciptanya tertib  administrasi  desa  serta  melahirkan  pemerintah  desa  yang    profesional      dalam membentuk peraturan desa.

## 3. METODE PELAKSANAAN

## 3.1. Khalayak Sasaran
Khalayak  sasaran  dari  kegiatan  ini  adalah  pemerintah  desa  Koto  Dian  Kecamatan Hamparan  Rawang  Kota  Sungai  Penuh.  Mengingat  jumlah  dan  sebaran  populasi,  maka sampel  sasaran  desa  ditetapkan  secara  purposive  sampling  yaitu  kesediaan  pemerintah  desa tersebut  dalam  berpartisipasi  pada  kegiatan  ini.  Kegiatan    pengabdian  pada  masyarakat  ini bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas    pemerintah  desa  dan  masyarakat  desa  dan  kuantitas kinerja  pemerintah  desa  .  Maka  khalayak  sasaran  kegiatan  ini  adalah  pemerintah  desa    dan aparaturnya,  badan  perwakilan  desa,    dan  lembaga-lembaga  yang  ada  di  desa,    terdiri  dari  : Pemerintah  Desa  dan  BPD  Masyarakat  Desa  dan  Organisasi    Masyarakat  (Kelompok Anyaman Pandan).

## 3.2. Metode Kegiatan
Berkaitan upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum maka solusi  yang  ditawarkan  dikemas  dalam  bentuk  dan  model  penyuluhan  dengan  metode
sosialisasi  an dPenyuluhan akan pentingnya peraturan desa,  dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya  jawab dan pendampingan  seerta pelatihan  terhadap permasalahan pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa

## 3.3. Langkah-langkah kegiatan
Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  ini  dilakukan  melalui  beberapa  langkah meliputi:
a. Persiapan  :  koordinasi  dengan  mitra,  untuk  menghimpun  persoalan  yang  dialami pemerintah  desa    dalam  melaksanakan  tugas  pemerintahan  desa  dan  menbuat  peraturan desa.  Penentuan  waktu  pelaksanaan,  menjalin  kerjasama  dengan  mitra,  persiapan penyuluhan  dan  materi  yang  akan  disampaikan.    Dalam  persiapan  ini  sesuai  dengan metode yang sudah disebutkan di  atas yaitu melakukan penjajakan ke lokasi yang sudah ditentukan.
b. Metode  yang  dilakukan  dalam  penentuan  lokasi  dalam  kegiatan    ini  dengan  langkah- langkah sebagai berikut :
- Menghimpun jumlah kecamatan di Kota Sungai Penuh
- Menentukan Kecamatan dan desa tempat lokasi penyuluhan
- Mengumpulkan aparat pemerintah desa
- Menghimpun masyarakat dengan bantuan aparat pemerintah desa
c. Pelaksanaan  :  pelaksanaan  pengabdian  pada  masyarakat  ini  melibatkan  semua  tim pengabdian pada masyarakat dan mitra (aparatur desa dan perangkat dan masyarakat yang ada  di  desa).  Lokasi  pengabdian  dilakukan  di  Desa  Koto  Dian  Kecamatan  Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Kerinci.  Rencana pelaksanaannya akan dilaksanakan diruang pertemuan  Kantor  Desa,  dengan  cara  menyampaikan  materi-materi    tentang  prosedur pembuatan  peraturan  desa,  lembaga  yang  berwenang  membuat  peraturan  desa  serta permasalahan  yang dapat  diatur dengan peraturan desa., dan permasalahan pemerintahan desa  yang hangat  dan  terjadi di pemerintah desa  pada saat sekarang ini.
d. Kemudian  memberikan  kesempatan  kepada  pemerintah  desa  dan  masyarakat  untuk menyampaikan  pertanyaan-pertanyaan  yang  belum  dimengerti  tentang  permasalahan materi-materi  hukum  dan  prosedur  pembuatan  peraturan  desa    pemerintahan  desa  yang terjadi pada saat sekarang ini
e. Evaluasi dan tindak lanjut: Evaluasi terhadap peningkatan kemampuan mitra sebelum dan sesudah  penyuluhan,  dilakukan  dengan  tehnik  meninjau  lokasi  kegiatan  Pengabdian. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan menghimpun data yang dilakukan oleh aparatur desa atas  pengetahuan  dan  kenyataan  dilapangan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  indikator  adanya perubahan pengetahuan pemerintah desa dalam  menghimpun permasalahan dan membuat rancangan peraturan desa  .

## 3.4. Partisipasi Mitra
Permasalahan  yang  dikemukakan  dalam  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  hasil pembicaraan bersama dengan pemerintah desa  (kepala desa dan aparat-aparatnya) dan Badan Perwakilan  Desa  serta  lembaga  desa  lainnya.  Dimana  selama  ini  memang  menjadi  kendala adalah  tidak  adanya  peraturan  desa  untuk  mengatur  permasalahan  yang  terjadi  di  desa. Tingkat  partisipasi  mitra  dalam  pelaksanaan  kegiatan    ini    sangat  tinggi,  hal  terlihat  dalam semangat  dan  tingkat  kepedulian  yang  tinggi  untuk  mencari  dan  mengali  ide  dalam merancang  peraturan    desa  dan  mengajak  BPD  untuk  berperan  dalam    merancang  peraturan desa

## 3.5. Jenis Luaran
Melalui  program  ini  permasalahan  pelatihan  dan  pendampingan  pembentukan peraturan desa dapat  diatasi dengan melibatkan partisipasi semua aparat desa  dan  BPD. Ini merupakan  esensi  pemberdayaan  aparat  desa.  Melalui  kegiatan  ini  maka  luaran  yang diharapkan dapat tercapai yaitu:
a. Desa yang memiliki peraturan  desa sesuai yang dikehendaki oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku
b. Meningkatkan  kemampuan  pemerintah  desa  dan  BPD  dalam  memahami  pentingnya peraturan  desa demi tertib administrasi dalam memajukan dan meningkatkan pendapatan desa.

## 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI
Universitas Jambi  merupakan perguruan tinggi negeri yang ada di Provinsi Jambi dan berdiri  tahun  1963.  Dengan  memiliki  fasilitas,  tenaga  pengajar,  administrasi  serta  beberapa lembaga  penunjang.  Sehinnga  dalam  pelaksanaan  Tri  Dhrama  Perguruan  Tinggi  tidak  usah diragukan.  Misi  Perguruan  Tinggi  adalah  menerapkan  ilmu  pengetahuan  dengan  kepakaran yang  dimiliki  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  timbul  dalam  masyarakat  sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena Universitas Jambi memiliki komitmen  untuk  mengaplikasikan  bidang  ilmu  yang  dimiliki  kepada  masyarakat  dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mengabdikan diri kepada masyarakat.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Jambi sangat membantu Tim dalam melaksanakan kegiatan pengabdian ini. Pada pengabdian sebelumnya  (tahun  2013,  tahun  2014,  tahun    2015  ,  tahun  2016  dan  tahun  2017  dan  2018  ) tergambar  dengan  jelas  keterlibatan  LPPM  UNJA  dalam  bentuk  pendampingan  ke  lokasi pengabdian dan penyusunan materi pengabdian sementara tahun 2019 ini keterlibatan LPPM dalam  bentuk  merumuskan  bentuk  luaran  dan  metode  yang  efektif  digunakan  dalam penerapan  penyelesaian  permasalahan  yang  muncul  di  Kecamatan  Hamparan  Rawang  Kota Sungai Penuh.
Tim  pelaksanaan  pengabdian  terdiri  dari  5  (lima)    orang  dosen  dan  dibantu  oleh  3 (tiga)  orang  mahasiswa.  Dalam  mencapai  tujuan  kegiatan  pengabdian  ini  dan  mendukung kebutuhan  mitra  maka  diperlukan  kerjasama  dan  koordinasi  dengan  lembaga  terkait  seperti Pemerintah Desa dan BPD dan masyarakat (kelompok masyarakat anyaman pandan). Hal ini dilakukan untuk  terwujudnya pemerintah , BPD    yang dapat  melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai eksekutif dan legislatif desa..
Kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi.  Adapun  susunan  tim  sebagai  berikut:  Ketua  Tim Pengabdian  adalah  Meri  Yarni,  SH.MH,  yang  merupakan  pengajar  mata  kuliah  hukum Pemerintahan  Daerah/Pemerintah  Desa.  Pendidikan  terakhirnya  S2    jurusan  Hukum  Tata Negara Anggota Tim pengabdian, Netty , SH. MH  pengajar mata kuliah hukum administrasi pemerintah desa, Dr. Dwi Surya Hartati , SH. MKn  pengajar mata kuliah hukum Bisnis dan Hak kekayaan intelektual memiliki latar belakang pendidikan S2 Jurusan Hukum Perdata dan S3  hukum  Pemerintahan  ,  Suhermi  pengajar  mata  kuliah  hukum  Perdata  memiliki  latar belakang  pendidikan  S2  Jurusan  Hukum  Bisnis,  Nys.  Arfa  pengajar  mata  kuliah  hukum
Pidana  memiliki  latar  belakang  pendidikan  S2  Jurusan  Hukum  Pidana  dan  Selain  tim pengabdian pada masyarakat dalam kegiatan ini juga dilibatkan 3 orang mahasiswa program kehususan  Hukum  Tata  Negara  dan  hokum  administrasi  negara    yang  memiliki  tugas membantu  tim  pengabdian  pada  masyarakat    dalam  mempersiapkan  administrasi  dan dokumentasi kegiatan.

## 5. HASIL YANG DICAPAI

## 5.1. Sosialisasi Tentang  UU Nomor 6 Tahun 2014
UU No. 6/2014 sesungguhnya lahir dari kesenjangan antara peran dan fungsi strategis desa  dalam  penyelenggaraan  roda  pemerintahan  yang  dihadapkan  dengan  lemahnya kewenangan  yang  dimiliki  desa  untuk  dapat  berpartisipasi  aktif    dalam  pembangunan nasional, sehingga membuat desa yang secara  fisik  ada namun  dilihat dari fungsinya  seperti tiada  ditengah  masyarakat.  Misi  yang  diemban  oleh  UU  No.  6  Tahun  2014  sebenarnya merupakan  amanat  Pasal  18  ayat  (7) 1 UUD  1945    yang  berbunyi  dan  Pasal  18B  ayat  (2) 2 UUD  1945.  Melalui  ini  diharapkan  dapat  memaksimalkan  fungsi  dan  peran  desa  untuk berkontribusi  membangun  desa.  Oleh  karena  itu,  kehadiran  undang-undang  ini  bertujuan sebagai berikut:
1) memberikan  pengakuan  dan  penghormatan  atas  Desa  yang  sudah  ada  dengan keberagamannya  sebelum  dan  sesudah  terbentuknya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia;
2) memberikan  kejelasan  status  dan  kepastian  hukum  atas  Desa  dalam  sistem ketatanegaraan  Republik  Indonesia  demi  mewujudkan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia;
3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4) mendorong  prakarsa,  gerakan,  dan  partisipasi  masyarakat  Desa  untuk  pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5) membentuk  Pemerintahan  Desa  yang  profesional,  efisien  dan  efektif,  terbuka,  serta bertanggung jawab;
6) meningkatkan  pelayanan  publik  bagi  warga  masyarakat  Desa  guna  mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7) meningkatkan  ketahanan  sosial  budaya  masyarakat  Desa  guna  mewujudkan  masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8) memajukan  perekonomian  masyarakat  Desa  serta  mengatasi  kesenjangan  pembangunan nasional; dan
9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

## 5.2. Materi Pengabdian Pada Masyarakat
A.  Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yaitu  :  (a)  Asas  formil yaitu  : Kejelasan tujuan, Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, Kesesuaian antara jenis dan materi  muatan,  Dapat  dilaksanakanKedayagunaan  dan  kehasilgunaan,.  Kejelasan  rumusan, Keterbukaan, (b)  Asas  Materiil yaitu: Pengayoman,  Kebangsaan,  Kekeluargaan, Kenusantaraan, Kebhinnekatunggalikaan, Keadilan yang merata, Kesamaan kedudukan dalam hukum  dan  pemerintahan,  Ketertiban  dan  kepastian  hukum;  Keseimbangan,  keserasian,  dan
1 Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang
2 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang
keselarasan, (c) Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang sedang disusun, antara lain:Dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa  kesalahan,  asas  pembinaan  narapidana,  dan  asas  praduga  tak  bersalah;  dan  Dalam hukum  perdata,  misalnya  dalam  hukum  perjanjian,  antara  lain  asas  kesepakatan,  kebebasan berkontrak, dan itikad baik.
B. Dasar Pembentukan Peraturan Desa : (1) UU No 12  Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (2) Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 80  tahun  2015  tentang  pembentukan  produk  hukum  daerah  (3)  Peraturan  menteri  dalam negeri republik indonesia nomor 111 tahun 2014tentang pedoman teknis peraturan di desa C. Tahapan  Pembentukan    Peraturan  Desa  yaitu  (1) Tahap  Perencanaan    (b)  Tahap Penyusunan    (c)  Tahap  Pembahasan    (d)Tahap  Pengesahan/Penetapan    dan  (d)  Tahap Pengundangan  /  Penyebarluasan    serta    beberapa  tahap  yang  harus  dilakukan  yaitu: Tahap Inisiasi Pada  tahap  inisiasi  ide  atau  gagasan  dalam  pembuatan  peraturan  desa  dapat  datang dari  dua  belah  pihak  baik  dari  pemerintah  desa  maupun  dari  BPD.  Apabila  usulan  tersebuT datangnya dari BPD, maka rancangan tersebut diserahkan kepada kepala desa, begitupun juga sebaliknya apabila usulan tersebut datangnya dari kepala desa maka rancangan peraturan desa diserahkan  kepada  BPD  artinya  keduanya  mempunyai  hak  untuk  mengajukan  peraturan desa. Tahap  Sosio  Politis Rancangan  Peraturan  Desa  yang  telah  diterima  oleh  pemerintah Desa, diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, Kepala Desa serta perangkat desa..  Peranan  perangkat  desa  disini    dimaksudkan  untuk  menampung  aspires  masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya nanti perdes dapat diterima. Dalam rapat pembahasan ketua BPD  memberikan  penjelasan  mengenai  latar  belakang  dan  tujuan  dibuatnya  perdes. Selanjutnya  dalam  rapat  tersebut  diadakan  sesi  Tanya  jawab  sebagai  bagian  pengumpulan aspirasi. Tahap Yuridis , Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk  dijadikan  peraturan  desa  maka  langkah  selanjutnya  adalah  kepala  desa  bersama  BPD menetapkan rancangan peraturan desa tersebut menjadi sebuah peraturan desa sesuai Pasal 83 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun sebelumnya, rancangan  peraturan  desa  yang  telah  disetujui  bersama  kepala  desa  dan  BPD  tersebut disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa, penyampaian rancangan peraturan desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama (Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 Pasal 84 ayat 1).
C. Jenis-Jenis  Peraturan  Desa yaitu  (a).  Peraturan  Desa;    (b)  Peraturan  Bersama  Kepala Desa; dan  (c) Peraturan Kepala Desa.
D. Rancangan  Peraturan  Desa  yang  dihasilkan    tentang  (1) Rancangan  Peraturan  Desa Koto  Dian    Tentang  Tempat  Pemakaman  Umum;  (2)  Rancangan  Peraturan  Desa  Koto  Dian tentang Pengelolaaan Aset Desa (3) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian  tentang Pungutan Desa  dan  (3)  Rancangan  Peraturan  Desa  Koto  Dian    tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  ( BUMDES)

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan
1. Mitra dapat memahami tentang keadaan  pentingnya peraturan desa
2. Mitra dapat memahami tentang cara mencari ide untuk membentuk peraturan desa
3. Mitra  dapat  menigkatkan  pendapatan  asli  desa  guna  membangun  desa  dengan  adanya peraturan desa
4. Mitra  mampu  meningkatkan  pemahamannya  tentang  tata  cara      pembentukan  peraturan desa.
5. Mitra mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan  peraturan desa sesuai yang dibutuhkan  desa.
6. Mitra dapat memanfaatkan buku-buku  dan undang-undang dalam membentuk rancangan peraturan desa dalam rangka tertib pemerintahan  desa  dalam meningkatkan  pendapatan asli desa.

## 6.2. Saran
1. Perlu sosialisasi   secara umum dari pihak terkait tentang  tentang pembentukan peraturan desa
2. Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan, pelatihan dan pendampingan pembentukan peraturan desa dan pelaksanaannya kedepan demi majunya desa

## DAFTAR PUSTAKA
Gde Pantja Astawa, Problematika Hukum Otonomi Daerah di  Indonesia, Alumni, Bandung, 2008.
Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah), Alumni, Bandung, 2008.
Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem  Pembangunan, Desa  Mandiri ,  Sekjen  Kementerian  Desa PDTT, Jakarta,  2007.
Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002.
Syaukani dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Jakarta 1999.
Abdullah,  Rozali,  Pelaksanaan  Otonomi  Luas  dan  Issu  FederalismeSebagai  suatu  Alternatif, Cet. 2 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
Huda, Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Kansil,  C.S.T.  Desa  Kita  Dalam  Peraturan  Tata  Pemerintahan  Desa,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1988.
Marbun, BN. Proses Pembangunan Desa, Erlangga, Jakarta, 1980.

## Perundang-undangan
Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004.
-----------------------, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor  12 Tahun 2008.
-----------------------, Undang-undang Tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor  6 Tahun 2014
-----------------------,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia    Tentang  Desa,  PP  Nomor  72 Tahun 2005.