Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 1, No. 1, Edisi Januari – Juni 2021, pp.76-84 Website : http://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm , e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat

## Konflik Politik dalam Kepengurusan Partai di Sumatera Barat
Penulis:
Akmal Arianto 1 , Aidinil Zetra 2 , Rheinaldo Resta Fadhilah 3
Afiliasi: Pascasarjana Universitas Andalas, Indonesia 1 2 3 Email: akmaljidan32@gmail.com 1 , aidinil@soc.unand.ac.id 2 , rheinaldo.resta043@gmail.com 3
©2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) DOI : https://doi.org/10.33701 / jtpm.v1i1.1871
*Penulis Korespondensi
Akmal Arianto Pascasarjana Universitas Andalas Email: akmaljidan32@gmail.com Diterima: 04 Februari 2021 Direvisi:  08 Maret2021 Publikasi Online : 30 Juni 2021

## Abstract
This research discusses the political conflict in the management of the Regional Representative Council (DPD) of X Political Party in West Sumatera. This study aims to analyze the factors and implications  of political conflicts that occur  in the management of  the Regional Representative Council (DPD) of X Political Party in West Sumatera . In this research, the researcher uses the definition of political conflict from Ramlan Surbakti that defines political conflict as opinion differences, competition and disagreement among a number of individuals, groups or organizations as an effort to obtain and maintain the sources of decisions made and implemented by the government. The method used in this research is a qualitative descriptive approach. The theory used in this research is the theory of the conflict-causing factors from Simon Fisher and the concept of political conflict from Ramlan Surbakti. From the research, it was found that there are some factors that caused the political conflicts. Firstly, there was a sense of distrust from the management of the Regional Leadership Council of  X in West Sumatera towards SO.  Secondly, the feeling of disappointment of the Chief of Regional Leadership Council of X in West Sumatera towards W's inability to take a firm stand regarding the conflicts that occurred in the management. Thirdly, the lack of mutual respect between senior and junior figures of  X in West Sumatera. Fourthly, different opinions about party management occurred between SO's side and D's side. The political conflict in X has implications for the replacement of the chairman of the Regional Representative Council and the dismissal of 10 X members from the House of Regional Representatives in West Sumatera, who are on D's side, that caused the dismissed cadres chose to switch parties. The results show that the conflict management of the West Sumatra Hanura DPD is caused by the interest conflict of the power source between VM who received support from SO and the stronghold of  MH who received support from D. Conflict is further exacerbated by the ego of M and MH ’ seniority that see VM as a young figure who has no experience in the party. This conflict surely has implications for public trust in the X Party, especially the board of the DPD X, West Sumatra.
Keywords: political conflict; political party; implication

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang konflik politik dalam kepengurusan Partai  X Sumatera Barat. Penelitian bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab dan implikasi konflik politik yang terjadi di kepengurusan Partai X Sumatera Barat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan defenisi konflik politik dari Ramlan Surbakti yang mendefenisikan konflik politik sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber  dari  keputusan  yang  dibuat  dan  dilaksanakan  pemerintah.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori faktor-faktor penyebab  konflik  dari  Simon  Fisher  dan  konsep  konflik  politik  dari  Ramlan  Surbakti.  Penelitian  ini
menghasilkan  beberapa  simpulan  terkait  faktor  penyebab  konflik  politik. Pertama adanya  rasa ketidakpercayaan pengurus  X Sumatera Barat terhadap SO. Kedua rasa kekecewaan ketua  X kepada W yang tidak mampu mengambil sikap dengan tegas dalam konflik yang terjadi di kepengurusan. Ketiga kurangnya rasa saling menghargai antara tokoh senior dan junior X di Sumatera Barat. Keempat perbedaan pandangan dalam kepengelolaan partai antara kubu SO dengan kubu D. Konflik politik di X memiliki implikasi terhadap pergantian ketua  serta pemecatan 10 anggota dewan X Sumatera Barat dari kubu D, sehingga kader yang dipecat memilih untuk berpindah partai. Hasil penelitian ini dapat disimpukan bahwa konflik kepengurusan X  Sumatera  Barat  disebabkan  oleh  benturan  kepentingan  sumber  kewenangan  antara  pihak  VM  yang mendapatkan  dukungan  dari  SO  dengan  kubu  HM  yang  mendapat  dukungan  dari  D.  Konflik  semakin diperuncing  dengan  ego  senioritas  M  dan  HM  memandang  VM  sebagai  tokoh  muda  yang  belum bepengalaman dalam dunia kepartaian. Konflik ini tentu berimplikasi pada kepercayaan masyarakat terhadap Partai X terutama pengurus  X Sumbar.
Kata kunci: konflik politik; partai; implikasi
PENDAHULUAN Di  era  reformasi,  demokrasi  kembali ditegakkan.
Kebebasan
berpendapat menemukan  lagi  momentumnya.  Berbagai penghargaan diterima oleh pemerintah Indonesia  dalam  kaitan  dengan  kualitas demokrasi yang sedang berlangsung (Noor, 2016 :  1-17).  Partai  politik  (Parpol)  merupakan fenomena umum dalam kehidupan berdemokrasi  dan  keberadaannya  memiliki  arti yang sangat penting.
Partai  politik  sebagai  prasyarat  institusi demokrasi,  diciptakan  sebagai  alat  perjuangan nilai  dan  ideologi  tertentu  melalui  struktur kekuasaan  dan  kekuasaan  itu  diperoleh  melalui keikutsertaannya dalam pemilihan umum Sistem demokrasi  tidak  mungkin  berjalan  dengan baik tanpa  adanya  partai  politik  (Abu  Bakar,  2013 :105-119).
Partai  politik  sebagai  perantara  yang menghubungkan  kekuatan  dan  ideologi  sosial dengan  lembaga-lembaga  pemerintahan  yang resmi  serta  mengaitkannya  dengan  aksi  politik yang  lebih  luas  di  dalam  masyarakat  dengan tujuan  untuk  memperoleh  kekuasaan  politik dengan  cara  konstitusional  (Miriam  Budiardjo, 2009 : 403).
Di  negara  yang  tidak  memiliki  partai politik  dapat  disebut  sebagai  negara  yang  tidak memiliki  sarana  kelembagaan  dalam  suksesi kepemimpinan  guna  mendorong  perubahan yang terus-menerus dan menyerap segala gejolak perubahan  yang  terjadi  dalam  masyarakat (Samuel  P.Hungtinton,  1983  :  263).  Partai memainkan  peran  penghubung  yang  sangat strategis di antara pemerintahan  dengan warga
negara. Karena itu partai politik merupakan pilar dalam  sistem  politik  yang  demokratis (Schattschneider, 1975 : 8). Bahkan banyak yang mengatakan  bahwa  partai  politiklah  yang sebetulnya menentukan demokrasi (Yves Meny dan Andrew  Knapp, 1968 : 7).
Dengan semakin kuatnya  peran Parpol dalam  kehidupan  negara  demokrasi,  mulai timbul konflik-konflik dalam tubuh Parpol baik itu konflik sosial maupun konflik politik. Konflik adalah  hubungan  antara  dua  belah  pihak  atau lebih  (individu  atau  kelompok)  yang  memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Simon Fisher, 2001 : 407).
Konflik  politik  di  internal  Parpol semakin  meningkat,  baik  di  tingkat  pusat maupun  di  tingkat  daerah.  Salah  satu  partai sedang dilanda permasalahan konflik yaitu Partai X.  Konflik  ini  terjadi  karna  adanya  perbedaan kepentingan  antara  ketua  umum  dan  sekretaris jendral.
Konflik  ini  juga  berimbas  sampai  pada kepengurusan  X Sumbar. Ini dibuktikan dengan surat  keputusan  tersebut,  SO  atas  nama pimpinan partai memecat M dan mencabut kartu tanda  anggota  (KTA)  partai  sekaligus  meminta M untuk mengembalikan seluruh aset Partai X.
Salah satu daerah yang jelas-jelas terkena dampak dari konflik yaitunya kepengurusan X di Sumatera  Barat,  dualisme  yang  terjadi  pada Partai X di Sumatera Barat, membuat 10 kader yang  kini  duduk  di  kursi  dewan,  harus  kosong sesaat karna dipecat status keanggotaannya oleh ketua  umum  SO  karna  sebelumnya  mereka mendukung  untuk  pemecatan  SO  yang  di promotori oleh sekretaris jendral SS.
Peran  penting  partai  politik  dalam pemerintahan dewasa ini membuat Parpol juga tidak  terlepas  dari  konflik  kepentingan  baik secara eksternal maupun secara internal (Ichlasul Amal, 1998 : 49). Disatu sisi konflik ini bisa saja menimbulkan  situasi  dinamis  dalam  tubuh Parpol itu sendiri namun di sisi lain Parpol dapat saja  mengalami  kemunduran  akibat  instabilitas dalam tubuh partainya.
Idealisme partai politik yang menghendaki partai berperan sebagai lokomotif dalam  perubahan  sosial  politik  ternyata dibelokkan menjadi sarana mencapai kekuasaan semata. Orientasi perjuangan partaipun tidak lagi mengakar pada rakyat, tetapi lebih menggantung pada kekuasaan.
Perebutan  kekuasaan  yang  terjadi, seringkali  indiviu-individu  dalam  Parpol memiliki  kepentingan  yang  berbeda-beda, sehingga  dimata  publik  partai  politik  memiliki citra yang kurang bagus (Romli, 2011 : 199-220) Bahkan  tidak  jarang  muncul  tensi (ketegangan) bahkan  tahapan  lebih  lanjut  dapat  menjadi konflik internal Parpol.
Konflik yang terjadi di internal Partai X berujung  pada  pemecatan  10  orang  anggota dewan  yang  berasal  dari  Partai  X  Sumbar. Sepuluh orang yang di pecat itu di antaranya M anggota  dewan  Sumatera  Barat,  Y,  Z  dan  AO anggota  dewan  kota  Padang,  anggota  dewan Pesisir Selatan, S dan E. Dari Kota Solok Selatan ME  dan  A,  anggota  dewan  Dhamasraya  dan yang terakhir anggota dewan Tanah Datar DY. Dari penjelasan atas fenomena yang terjadi maka peneliti menganganggap bahwa konflik internal yang terjadi dalam tubuh Partai X belum selesai di tingkat  Sumatera Barat karena setelah islahnya kepengurusan  di  tingkat  pusat  namun,  masih terjadi pemecatan terhadap kader-kader kubu D di tingkat Sumatera Barat.
Ramlan  Surbakti  menegaskan  bahwa konflik  politik  dirumuskan  sebagai  perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah  individu,  kelompok  atau  organisasi dalam  upaya  untuk  mendapatkan  dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan  yang  dibuat  dan  dilaksanakan pemerintah. (Ramlan Surbakti, 1992 : 151).
Pada dasarnya politik selalu mengandung konflik  dan  persaingan  kepentingan.  Suatu konflik  biasanya  berawal  dari  kontroversi  yang muncul dalam berbagai peristiwa politik, dimana kontroversi tersebut diawali dengan hal-hal yang abstrak  dan  umum,  kemudian  bergerak  dan berproses menjadi suatu konflik. (Imam Hidayat, 2009 : 104).
Konflik  politik  merupakan  salah  satu bentuk konflik sosial, dimana keduanya memiliki ciri-ciri mirip, hanya yang membedakan konflik sosial  dan  politik  adalah  kata  politik  yang membawa konotasi tertentu bagi istilah konflik politik,  yakni  mempunyai  keterkaitan  dengan negara atau pemerintah, para pejabat politik atau pemerintahan,  dan  kebijakan  (Maswardi  Rauf, 2001 : 19).
Menurut  Surbakti  konflik  politik dikelompokkan  menjadi  dua  tipe.  Pertama, konflik positif yaitu konflik yang tak mengancam eksistensi  sistem  politik,  yang  biasanya disalurkan  lewat  mekanisme  penyelesaian konflik  yang  disepakati  bersama  dengan konstitusi.  Kedua  konflik  negatif  ialah  konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara non- konstitusional,  seperti  kudeta,  separatism, terorisme, dan revolusi.
Tujuan dari penelitian adalah menganalisis  faktor-faktor  penyebab  dan implikasi  konflik  politik  yang  terjadi  di kepengurusan  Partai X Sumatera Barat.
Untuk  menganalisis  faktor  penyebab konflik dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumbangsi teori yang dikemukakan  oleh  Simon  Fisher.  Fisher menyumbangkan beberapa teori untuk menganalisis  penyebab  konflik  di  antaranya: Pertama, Teori hubungan masyarakat. Teori ini berbicara  bahwa  konflik  disebabkan  oleh polarisasi  yang  terus  terjadi,  ketidakpercayaan dan  permusuhan  diantara  kelompok  yang berbeda  dalam  suatu  masyarakat.  Teori  ini memiliki sasaran untuk meningkatkan komunikasi  dan  saling  pengertian  antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik.
Teori  ini  juga  mengusahakan  toleransi agar  masyarakat  lebih  saling  menerima keragaman  didalamnya.  Kedua  yaitu  teori
negosiasi prinsip. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras  dan  perbedaan  pandangan  tentang konflik  oleh  pihak-pihak  yang  mengalami konflik (Meyer, 2012).
Sasaran  yang  dicapai  teori  ini  yaitu membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk  memisahkan  perasaan  pribadi  dengan berbagai  masalah  dan  isu.  Ketiga  yaitu  teori kebutuhan  manusia  berasumsi  bahwa  konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia-fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi  atau  dihalang-halangi,  keamanan, identitas,  pengakuan,  partisipasi,  dan  otonomi sering  merupakan  inti  pembicaraan.  Keempat yaitu  teori  identitas,  teori  ini  berasumsi  bahwa konflik  disebabkan  karena  identitas  yang terancam,  yang  sering  berakar  pada  hilangnya suatu  penderitaan  dimasa  lalu  yang  tidak terselesaikan.
Sasaran dari teori ini yaitu melalui dialog antara  pihak-pihak  yang  berkonflik  diharapkan dapat  mengidentifikasi  ancaman-ancaman  dan ketakutan  yang  mereka  rasakan  masing-masing dan  membangun  empati  dan  rekonsiliasi  di antara mereka (Abdul Halim, 2014 : 26).  Teori ini  juga  bertujuan  untuk  meningkatkan  jalinan hubungan  dan  sikap  jangka  panjang  diantara pihak pihak yang mengalami konflik.

## METODE
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini dilakukan di sekretariat X  Provinsi  Sumatra  Barat  Versi  VM,  dan sekretariat  X versi HM Provinsi Sumatera Barat.
Penelitian  ini  lebih  difokuskan  pada konflik  politik  di  kepengurusan    Partai  X Sumatera Barat. Peran peneliti sebagai instrumen penelitian  sehingga  peneliti  bisa  mengolah informasi  dengan  melakukan  wawancara  untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab konflik dan implikasi konflik yang terjadi di  X Sumbar. Jadi peneliti  merupakan  key  instrument  dalam mengumpulkan data peneliti harus terjun sendiri kelapangan secara aktif.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  juga berperan  dalam  menentukan  fokus  penelitian, memilih  informan  sebagai  sumber  data
melakukan  pengumpulan  data,  menilai  kualitas data,  analisa  data,  menafsirkan  data  dan membuat kesimpulan atas temuan (Afrizal 2014 : 38).
Dalam pemilihan informan penelitian ini menggunakan  teknik purposive  sampling agar diperoleh data yang tepat dari orang yang tepat pula.  Informan  yang  diteliti  memiliki  beberapa kriteria  yang  ditentukan  peneliti,  hal  ini diperlukan  jika  informan  yang  telah  di  pilih ternyata berhalangan atau tidak bisa diwawancarai akan diganti dengan informan lain yang  memenuhi  kriteria,  sehingga  penelitian dapat  dilaksanakan  dengan  baik  (Burhanuddin Bungin, 2011 : 57).
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  unit analisisnya adalah lembaga atau organisasi, alasan pemilihan ini karena konflik ini terjadi antara dua kubu atau kelompok yang mewakili kepentingan masing-masing.  Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  deskriptif.  Data  dalam  penelitian  ini terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer  dikumpulkan  dengan  wawancara  dan dokumentasi.      Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan teknik wawancara yang mendalam ( in-depth interview ).  Wawancara mendalam adalah sebuah  wawancara  tidak  terstruktur  antara pewawancara  dengan  informan  yang  dilakukan berulangkali  yang tidak berati  mengulang-ulang pertanyaan  yang  sama  akan  tetapi  menanyakan hal yang berbeda dan mengklarifikasi informasi yang sudah didapat sebelumnya.
Untuk  menguji  keabsahan  data  dalam penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  triangulasi sumber  data.  Teknik  triangulasi  berdasarkan sumber disini maksudnya adalah membandingkan  dan  mengecek  ulang  derajat kepercayaan  suatu  informasi  yang  diperoleh melalui orang-orang (sumber) yang berbeda.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  akan menggunakan  teknik  analisis  data  deret  waktu, perjodohan  pola,  pembuatan  penjelasan, Analisis  tersebut  dengan  cara  membandingkan pola  yang  diprediksi  (berdasarkan  literatur) dengan  pola  yang  ditemukan  (empiris)  pada kasus-kasus  kemudian  peneliti  juga  melakukan analisis  penjelasan  kasus  dan  kesimpulan berdasarkan analisis tersebut.
Dalam  menganalisa  penelitian  ini menggunakan  analisis  etik  dan  emik.  Data  etik adalah  pandangan  informan  terhadap  hasil wawancara  atau  data  yang  didapat.  Sedangkan emik adalah data yang didapat dalam wawancara mendalam  dari  informan,  transkip  yang  telah diseleksi dan dikualifikasi sesuai kebutuhan dan kemampuan penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kronologis Konflik Awal  mula  gejolak  konflik  yang  terjadi dalam  kepengurusan    X  dilatarbelakangi hilangnya rasa kepercayaan dalam kepengurusan Partai  X  terhadap  pengurus  (DPP)  yang berdampak  pada  kepengurusan  Sumatera  Barat pasca pergantian kepemimpinan dari W ke SO.
Pergantian posisi W sebagai ketua umum yang  telah  diangkat  menjadi  Mentri  yang mana pergantian  ini  sangat  sesuai  dengan  komitmen politik Presiden.
Harapan  dari  mayoritas  ketua    se-Indonesia meminta M selaku wakil ketua umum Partai  X untuk  menggantikan  posisi  W  sebagai  ketua umum, maka dibangun komunikasi yang intens, baik dengan sesama ketua  ataupun dengan M.
Melihat  dinamika  yang  terjadi  dalam tubuh  kepengurusan  terkait  calon  yang  akan menggantikan  dirinya,  maka  W  mencoba mengakomodir  kepentingan  tersebut  dengan membuat pertemuan tertutup dengan pimpinan seluruh Indonesia di kediaman pribadi milik W.
Dalam  pertemuan  tersebut  beberapa pimpinan  Partai X mempertanyakan keputusan W  untuk  memilih  SO  sebagai  ketua  umum partai. Dalam pertemuan yang dilakukan oleh W secara  tertutup.  Pertemuan  ini  hanya  dihadiri oleh  W  selaku  ketua  umum  dan  seluruh  ketua tanpa satu orangpun pengurus DPP.
Dalam  konteks  pertumbuhan  partai politik  mungkin  yang  disebut  Afan  Gaffar  ada benarnya,  bahwa  suasana  itu  merefleksikan orientasi  elit  politik  (Nurhasim,  2013  :  17-28). Maka  dalam  forum  pertemuan  tertutup  ini peneliti  menilai  ada  pemaksaan  kehendak  yang dilakukan  oleh  W  terhadap  mekanisme pemilihan  ketua  umum  Partai  X  yang  akan dilaksanakan dalam forum Munaslub.
Dalam  proses  terpilihnya  SO  sebagai ketua umum Partai X peneliti mendasarkan pada 2  asumsi  modal  yang  dimiliki  SO  yaitu  modal simbolik dan finansial.
Modal  pertama,  yaitu  modal  simbolik. Modal simbolik adalah jenis  sumber daya yang dioptimalkan dalam meraih kekuasaan simbolik. Dengan jabatan tinggi di  DPD RI dan MPR RI tentu  dengan  simbol  jabatan  tinggi  lembaga tinggi  negara    DPD  RI  dan  MPR  RI,  W  tentu berfikir itu bisa mendongkrak elaktabilitas partai jika di pimpin ketua Dewan Perwakilan Daerah tersebut.
Kedua,  modal  yang  dimiliki  SO  yaitu modal ekonomi. Modal ekonomi adalah sumber daya      yang  bisa  menjadi  sarana  produksi  dan sarana finansial. Modal ekonomi  ini  merupakan jenis modal yang mudah dikonversikan ke dalam bentuk-bentuk    modal  lainnya.  Selain  sebagai tokoh  publik  yang  memiliki  jabatan  pimpinan lembaga  tinggi  negara.  SO  juga  merupakan pebisnis  sukses  yang  memiliki  perusahaan dengan kekayaan mencapai USD 350 juta.
Pasca  terlantik  sebagai  ketua  umum Partai  X  SO  mulai  membuat  kebijakan  yang kotroversional  yaitu  dengan  memasukkan anggota DPD RI dalam kepengurusan DPP dan, memecat beberapa ketua  dan mengganti dengan teman  sejawat  SO.  Selanjutnya  melarang memasang  foto  W  di  setiap  baliho  yang  akan dipasang  termasuk  foto  di  sekretariat   maupun DPC  seluruh  Indonesia.  Untuk  aturan  dalam pembuatan baliho cukup menempelkan foto SO selaku ketua umum, ketua  ataupun ketua DPC.
Kebijakan  ini  menjadi  awal  mosi  tidak percaya  terhadap  ketua  umum.  Pengurus kemudian  menemui  W  untuk  meminta  solusi atas  permasalahan  yang  terjadi  dalam kepengurusan  X,  W  memberikan  rekomendasi untuk  melaksanakan  Munaslub  sebagai  forum legal dan konstitusional.
Forum  ini  dimaksudkan    untuk membicarakan  terkait  mekanisme  penyelesaian dalam  persoalan  ketidak  percayaan  dalam kepengurusan  ini.  Perwakilan  dewan  pembina dan  dewan  kehormatan  Partai  X  turut  hadir dalam pleno yang diselenggarakan oleh sebagian besar ketua  dan pengurus DPP.
Hasil rapat pleno menyetujui pemecatatan SO sebagai ketua umum yang sah dan  sudah  ditandatangani  sehari  sebelumnya. Alasan utamanya, mosi tak percaya dari 27  dan 400 DPC yang meminta pergantian ketua umum. Pemecatan  SO  ini  memunculkan  dualisme kepemimpinan,  karna  pasca  forum  rapat  pleno memecat  SO  sebagi  ketua  umum  forum  juga menunjuk  wakil  ketua  umum  D  sebagai pelaksana tugas ketua umum (Plt). Sejak lahirnya keputusan  pleno  yang  disepakati  oleh  sebagian besar  pengurus    dan  DPP  Partai  X  terkait pemecatan  ketua  umum  SO.  Semuanya  praktis menciptakan  kondisi  ketergantunagan    dalam mendesign tatakepartaian internal yang sentralistik  sekaligus  memperkuat  model patront-client  yang  sukar  diputus.  (Sutisna, 2015).
Keputusan ini malah menjadi awal mula perpecahan di tubuh kepengurusan X di tingkat pusat yang berimbas ketingkat daerah termasuk Sumatera  Barat,  karna  bagaimanapun  M termasuk barisan terdepan untuk menggulingkan kekuasaan SO.
B. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Temuan  dari  hasil  penelitian  tentang faktor-faktor  penyebab  konflik,  diantaranya Pertama,  teori  hubungan  masyarakat.  Teori  ini berbicara  bahwa  konflik  disebabkan  oleh polarisasi yang terus terjadi, bentuk ketidakpercayaan  dan  permusuhan  diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Dalam hal pengelolaan sekretariat DPP partai,  SO  memulai  membuat  kebijakan  yang menguntungkan pribadinya yaitu memindahkan lokasi  sekretariat  partai  ke  sebuah  gedung mewah  di  kawasan  Jakarata  tapi  sesudah dipindahkan  malah  disuruh  untuk  membayar sewa untuk sekretariat yang baru.
Namun  ada  yang  membuat  hati pengurus    kecewa.  Kekecewaan  itu  mul  ketika mendengar kabar bahwa kantor sekretariat DPP saat  ini  tidak  gratis  namun  disewa  karna  salah seorang staf perusahaan SO Goup datang untuk meminta sewa gedung kepada pengurus DPP.
Teori  ini  menganggap  bahwa  konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh
pihak-pihak yang mengalami konflik. Pergantian ketua  dan  sekretaris    X  Sumatera  Barat  yang dilakukan  SO  membuat  beberapa tokoh  senior X Sumbar merasa tidak dihargai.
Dari penuturan yang disampakaian oleh sekretaris    X  Sumbar  versi  HM  di  bawah kepemimpinan  D  memang  memiliki  rasa solidaritas ditengah kemelut konflik politik yang mendera  partainya.  Negosiasi  yang  harusnya dilakukan oleh kedua belah pihak nyatanya tidak membuahkan  hasil  yang  memuaskan  sehingga banyak  tokoh  senior    X  Sumbar  di  bawah kepemimpinan M yang tidak mau masuk dalam kepengurusan VM.
Ketiga  yaitu  teori  kebutuhan  manusia berasumsi  bahwa  konflik  yang  berakar  dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia-fisik, mental,  dan  sosial  yang  tidak  terpenuhi  atau dihalang-halangi, keamanan, identitas, pengakuan,  partisipasi,  dan  otonomi  sering merupakan inti pembicaraan.
Keempat  yaitu  teori  identitas,  teori  ini berasumsi  bahwa  konflik  disebabkan  karena identitas  yang  terancam,  yang  sering  berakar pada  hilangnya  suatu  penderitaan  dimasa  lalu yang tidak terselesaikan.
Konflik  politik  yang  terjadi  di  Partai  X akan  berimbas  pada  elektabilitas  partai.  Dalam proses pemilihan SO sebagai ketua umum Partai X  secara  aklamasi  ada  proses  instruksi  yang dilakukan  oleh  W  kepada  seluruh  ketua, walaupun para Ketua  menginginkan M sebagai ketua umum.

## C. Implikasi Konflik
Konflik  politik  di  X  memiliki  implikasi terhadap  pergantian  ketua    serta  pemecatan  10 anggota dewan X Sumatera Barat dari kubu D, sehingga  kader  yang  dipecat  memilih  untuk berpindah  partai.  Namun  konflik  ini,  juga berdampak baik dalam pengembangan struktur organisasi partai sampai tingkat anak ranting.
Selain itu, pengurus  yang baru mampu melaksanakan  agenda  kaderisasi  pratama  yang belum pernah dilakukan. Konflik politik Partai X adalah  cerminan  bagaiamana  rusaknya  sub sistem dalam kepartain di Indonesia, karna partai sudah  berevolusi  menjadi  lembaga  ekonomi
yang  syarat  akan  kepentingan  dan  transaksi modal finansial.
Menurut Ramlan Surbakti konflik politik dikelompokkan  menjadi  dua  tipe  yaitu:  konflik positif  yaitu  konflik  yang  tak  mengancam eksistensi  sistem  politik,  yang  biasanya disalurkan  lewat  mekanisme  penyelesaian konflik  yang  disepakati  bersama  dengan konstitusi.
Mekanisme  yang  dimaksud  ialah lembaga-lembaga  demokrasi,  seperti  partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, dan forum-forum terbuka  yang  lain.  Tuntutan  akan  perubahan yang  diajukan  oleh  sejumlah  kelompok masyarakat  melalui  lembaga-lembaga  itu merupakan contoh konflik positif.
Pada awalnya peneliti berasumsi konflik politik  yang  terjadi  dalam  kepartaian  dapat dikelompok sebagai konflik positif yaitu konflik tidak  mengancam  eksistensi  sistem  politik. Karna kalau kita menarik konflik yang terjadi di X dengan tarikan yang pendek maka konflik ini hanya  kita  maknai  sebagai  konflik  positif  tapi kalau  kita  tarik  dengan  tarikan  yang  panjang maka  kita  bisa  memahami  bahwa  konflik  yang terjadi bukanlah kesalahan dari X.
Ditengah kepengurusan W ternyata tidak mampu  mengendalikan  SO  dalam  hal kewenangan  strategis  partai.  Manuver  yang dibuat  SO  menjadi  bumerang  bagi  W.  Mantan pendiri sekaligus ketua umum Partai X menjadi masuk dalam pusaran kekecewaan para pengurus karna  inkonsistensinya  dalam  menyatakan dukungan terhadap salah satu kubu.
D. Konflik  Politik  Karna  Perbedaan Kepentingan
Konflik yang terjadi di kepengurusan  X Sumbar di akibatkan oleh benturan kepentingan antara  dua  sumber  kekuatan  yaitu  kubu  VM mendapat  representatif  dukungan  dari  SO sedangkan  M  mendapat  dukungan  dari  SS. Benturan kepentingan dua sumber kekuatan ini membuat  permasalahn  pengurus    menjadi semakin  memanas  akibat  sikap  masing-masing pengurus  tidak  mau  menurunkan  ego  untuk kebaikan  partai.  Sebagai  ketua    X  Sumbar  VM sudah  mencoba  mengajak  kubu  HM  untuk
bergabung  dalam  kepengurusan  X  Sumbar  di bawah kepemimpinannya, namun selalu ditolak oleh HM dan rekan-rekan pengurus  versi D.
Hal  yang  berbeda  dialami  oleh  M, mantan  ketua    X  Sumbar  mengikuti  jejak Sekretaris Jendaral mengikuti SS pindah ke Partai Z dengan tetap mecalonkan diri pada pemilihan legislatif 2019 pasca dipecat status keanggotaan oleh SO selaku ketua umum.
Sedangkan HM beserta pengurus  versi D masih berusaha  lewat  jalur  persidangan  di  Pengadilan Tata Usaha Negara karna menganggap KS yang diterbitkan Kemenkumham cacat hukum.
Sampai  saat  ini  dua  kepengurusan    X Sumatera  Barat  masih  berjalan  dengan  lokasi sekretariat yang berbeda dan aset yang berbeda, tapi  yang  paling  penting  dua  kepengurusan  ini mendapatkan  legalitas  yang  berasal  dari  dua sumber kekuatan yang berbeda.
Jadi  selama  sumber  kekuatan  mereka belum berdamai, maka pengurus  X Sumbar juga tidak  akan  bisa  berdamai  secara  kelembagaan. Konflik  Partai  X  menjelaskan  bagaimana bobroknya  sistem  manjerial  partai  dalam menjalankan  fungsi  sebagai  sarana  pengatur konflik.
Faksi-faksi dalam internal kepengurusan harus  mampu  dicairkan  oleh  SO  selaku  ketua. Kondisi  kepartaian  yang  rusak  juga  akan berimbas  pada  kualitas  kader  yang  menjadi legislator dari partai tersebut.

## KESIMPULAN
Konflik  politik  berarti  pertentangan kepentingan politik untuk memperoleh kekuasaan politik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  defenisi  konflik  politik  dari Ramlan  Surbakti  yang  mendefenisikan  konflik politik  sebagai  perbedaan  pendapat,  persaingan dan  pertentangan  di  antara  sejumlah  individu, kelompok  atau  organisasi  dalam  upaya  untuk mendapatkan  dan  mempertahankan  sumber- sumber  dari  keputusan  yang  dibuat  dan dilaksanakan pemerintah.
Peneliti  mengunanakan  teori  faktor penyebab  konflik  dari  Simon  Fisher,  hasil  dari temuan  peneliti  menyimpulkan  ada  beberapa faktor penyebab terjadinya konflik politik dalam kepengurusan    X  Sumatera  Barat.  Pertama,
adanya  rasa  ketidakpercayaan  pengurus    X Sumatera  Barat  terhadap  ketua  umum  SO. Kedua, adanya rasa kekecewaan ketua  X W yang tidak mampu mengambil sikap yang bijak dalam konflik yang terjadi di kepengurusan X. Ketiga, kurangnya rasa saling menghargai antara tokoh senior dan junior X di Sumatera Barat. Keempat, Perbedaan  pandangan  dalam  kepengelolaan Partai antara kubu SO dengan kubu SS. Kelima, masuknya  gerbong  UA  melalui  Perhimpunan Pergerakan  Indonesia  dan  beberapa  anggota Dewan
Perwakilan Daerah
dalam kepengururusan X baik di tingkat DPP maupun di tingkat DPC.
Peneliti juga menganalisis implikasi dari konflik politik yang terjadi di  X Sumatera Barat dan  menemukan  beberapa  dampak  yaitu pertama,  dipecatnya  10  anggota  dewan  dengan rincian satu orang anggota dewan provinsi dan 9 orang anggota dewan Kabupaten/Kota. Kedua, rusaknya  hubungan  sosial  sesama  pengurus    X Sumbar.  Ketiga  adanya  pembaharuan  dalam struktur kepengurusan partai sampai ke tingkat anak  ranting.  Kemudian,  adanya  terobosan dalam hal kaderisasi dalam kepartaian X dengan dijalankannya  latihan  kader  pratama.  Konflik politik  yang  terjadi  dalam  Partai  X  termasuk dalam  bentuk  konflik  positif  karna  tidak mengancam eksistensi sistem politik karna dapat diselesaikan  lewat  pengadilan  pemerintah. Walaupun  dalam  keputusan  yang  dikeluarkan oleh  Kemenkumham  sangat  kental  unsur politiknya.
Hasil  dari  penelitian  ini  dapat disimpukan  bahwa  konflik  yang  terjadi  pada kepengurusan    X  Sumatera  Barat  disebabkan oleh benturan kepentingan sumber kewenangan antara  pihak  VM  yang  mendapatkan  dukungan dari  SO  dengan  kubu  HM  yang  mendapat dukungan dari D.
Konflik  semakin  diperuncing  dengan ego  senioritas  M  dan  HM  memandang  VM sebagai tokoh muda yang belum bepengalaman dalam  dunia  kepartaian.  Konflik  ini  tentu berimplikasi  pada  kepercayaan  masyarakat terhadap Partai X terutama pengurus  X Sumbar.
Penelitian ini masih banyak kekurangan dalam  unsur  pembahasan  tentang  bagaimana kondisi dan kepengelolaan partai saat ini. Partai
X  sebagai  salah  satu  partai  nasionalis  harusnya mulai  berbenah  dalam  hal  pengelolaan organisasi.
Dalam hal ini peneliti akan memberikan beberapa rekomendasi baik untuk Parpol secara umum  maupun  Partai  X  secara  terkusus. Pertama, Parpol harusnya kembali memperkuat basis  ideologi  dengan  menjalankan  agenda kaderisasi.  Kedua,  Parpol  harus  memiliki mahkamah  konstitusi  partai  sebagai  lembaga yang akan menyelesaikan konflik internal partai. Ketiga,  Parpol  harusnya  membuka  ruang dialektika untuk mendapatkan terobosan dalam menjawab tantangan zaman. Keempat, kepemimpinan partai tidak lagi bersifat oligarki.

## REFERENSI
Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif-Sebuah Upaya  Mendukung  Penelitian  Kualitatif  dalam Berbagai Disiplin Ilmu . Jakarta: Rajawali Pers. Amal, I. (1998). Teori-Teori Mutakhir Partai Politik . Jakarta: Tiara  Wacana.
Budiardjo,  M.  (2009). Dasar-Dasar  Ilmu  Politik.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Budiarjo,  M.  (1998). Partisipasi  dan  Partai Politik,. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Bungin,  B.  (2011). Analisa  Data  Penelitian Kualitatif . Jakarta: PT. Raja Grafindo. Fisher,  S.,  et.al.  (2001). Mengelola  konflik- Keterampilan & Strategi . The British Council . Halim, A. (2014). Politik  Lokal;  Pola,  Aktor  & Alur  Dramatikalnya . Yogyakarta: LP2B. Hidayat,  I.  (2009). Teori-teori  Politik. Malang: Setara Press.
Huntington, P. S. (1983). Tertib Politik Masyarakat Yang Sedang Berubah . Jakarta: CV Rajawali. Marijan,  K.  (2010). Sistem  Politik  Indonesia  : Konsolidasi  Demokrasi  Pasca  Orde  Baru. Jakarta: Prenada Media Group. Noor, F. (2015). Perpecahan dan Soliditas Partai di Indonesia kasus PKB dan PKS di dekakade awal Reformasi . Jakarta: LIPI Press. Rauf,  M.  (2001). Konsensus  dan  Konflik  Politik . Jakarta: DIKTI.
Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Subakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik . Jakarta:
PT Grasindo.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Tim Pustaka Phoenix.
Jurnal dan Penelitian: Bakar,  A.  (2013).  Politik  dinasti  dan pelembagaan partai politik. Al-Daulah , 1 (2), 105 – 119.
Bambang.  (2010). Konflik  Internal  partai kebangkitan  bangsa  di  Kabupaten  Karawang: Sumber dan Dampak konflik pada pemilu 2009. (Skripsi, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik). Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Diana,  Yunica,  &  Kurniawan  R.  C.  (2016). Konflik  Internal  Partai  Nasdem  dan Pemilihan  Legislatif    2014. Jurnal  Wacana Politik – Jurnal  Ilmiah  Departemen  Ilmu  Politik,
1(1).
(2006). Jurnal  Konstitusi,  3 (4).  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
Krisdinanto,  &  Nanang.  (2014).  “Pierre Bourdieu,  Sang  Juru  Damai”. Jurnal KANAL, 2 (2). Meyer,  T.  (2012). Peran  Partai  Politik  Dalam Sebuah  Sistem  Demokrasi :  Sembilan  Tesis (Ketiga).  Jakarta:  Kantor  Perwakilan Indonesia.
Mulyawan,  A.  (2017). Konflik  Internal  Partai Golkar  Pasca  Pemilihan  Umum  Tahun  2014. (Skripsi, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik). Jakrta: Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Noor,  F.  (2016).  Oposisi  Dalam  Kehidupan
Demokrasi :  Arti  Penting  Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi  di  Indonesia. Masyarakat Indonesia , 42 (1), 1 – 17.
Nurhasim,  M.  (2013).  Di  Era  Reformasi  the Failure of Political Parties Modernization in the Re  F  Orm  Era. Jurnal  Penelitian  Politik ,
10 (1), 17 – 28.
Romli,  L.  (2011).  Reformasi  Partai  Politik  dan Pistem  Kepartaian  di  Indonesia. Politica , 2 (2), 199 – 220. Said,  R.  (2014). Persepsi  Masyarakat  Mengenai Partai  Politik  Di  Kelurahan  Penyengat  Kota Tanjung pinang . (Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Haji Tanjung pinang).
Sarbaini, Harpani, M., & Zainal, (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik Di Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten  Barito  Kuala. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan. Universitas    Lambung Mangkurat.
Sitompul,  C.  (2010).  Konflik  Internal  Partai Sebagai Salah Satu Penyebab Kompleksitas Sistem  Multipartai  Di  Indonesia. Jurnal Legislasi , 5 (1).
Sutisna,  A.  (2015).  Devolusi  Kekuasaan  Parpol di Indonesia. Jurnal Administrasi Negara , 3 (1),
1 – 8.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik Undang-Undang (UU) Nomor 02/2011 tentang Partai Politik
Sumber Internet dan Situs: Anggaran dasar dan anggaran rumat tangga partai X . (2020,  Oktober  19).  Retrieved  from partaix.or.id: partaix.or.id/AD-.ART.html Dipecat,  Agung  Laksono  Masih  Bisa  Jadi  Ketua Umum .  (2020,  Oktober  21).  Diakses  dari tempo.co.id
Konflik Internal Sebagai Ujian Solidaritas Golkar. hlm 3 .  (2020,  Oktober  20).  Diakses  dari kompas.co.id
Strukur kepengurusan dibawah pimpinan SO . (2020, Oktober  18).  Diakses  dari  partaix.or.id: partaix.or.id/profil/detil/2120/struktur organisasi