## JIEE:
Dampak  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Dana  Desa  Covid-19

## Terhadap Perekonomian Masyarakat
Musfi Yendra 1 , Windi Putri Malfa Wetsi 2
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Ekasakti, Indonesia 2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Ekasakti, Indonesia
* penulis korespondensi: indiputri8@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRAK

## Article history:
Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT)  Dana  Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber  dari  Dana  Desa  untuk  mengurangi  dampak pandemi  Covid-19.  Adapun  nilai  BLT  Dana  Desa  adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp.300.000  setiap  bulan  untuk  tiga  bulan  berikutnya. Adapun  yang  menjadi  tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Nagari Sungai  Tunu  saat  terjadi  Covid-19.    Kendala-kendala  apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi masalah  tersebut.    Untuk  mengetahui  dampak  BLT  Dana Desa  Covid-19  terhadap  perekonomian  masyarakat  Nagari Sungai  Tunu.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif    dengan pendekatan  kualitatif.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini terdiri  dari  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari observasi  dan wawancara  terhadap 11  informan  serta  data sekunder  yang  diperoleh  dari  dokumen  dan  laporan. Kesimpulan  hasil  penelitian  ini  adalah  BLT  Dana  Desa periode pertama yang dikeluarkan pada tahun 2020 sangat berdampak  pada  perekonomian  masyarakat  Nagari  Sungai Tunu,  jumlah  Kepala  Keluarga  yang  menerima  BLT  Dana Desa Covid-19 adalah sebanyak 169 KK dengan jumlah dana yang  diterima  sebanyak  Rp.600.000    selama  tiga  bulan lamanya yakni pada bulan Mei-Juli. BLT Dana Desa Covid- 19  dapat  membantu  kebutuhan  hidup  masyarakat  Nagari Sungai  Tunu  selama  pandemi,  dan  dana bantuan  tersebut masyarakat gunakan untuk membeli kebutuhan pokok serta untuk kebutuhan sekolah anak.
Received 18 November 2021
Received  in  revised  form  06 December 2021 Accepted 15 December 2021
Keyword: BLT Dana Desa, Covid-19, Ekonomi Masyarakat

## PENDAHULUAN
Menurut  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa,  yang  disebut  dengan  Desa  adalah
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan
pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam  Perda  Sumbar  Nomor  7 Tahun 2018 Tentang
Pemerintahan Nagari, dijelaskan nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara genealogis dan  historis,  memiliki  batas-batas  dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri,  berwenang  memilih  pemimpinnya secara  musyawarah  serta  mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  filosofi  dan  sandi adat, Adat Basandi Syara’ - Syara’ Basandi Kitabullah dan/atau  berdasarkan  asal usul  dan  adat  istiadat  setempat  dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
Pandemi Coronavirus  Disease 2019 (Covid-19),  pada  2  Maret  2020  untuk pertama  kalinya  pemerintah  menyatakan ada  dua  kasus  pasien  Covid-19  di Indonesia,  namun  pakar  Epidemiologi Universitas  Indonesia  (UI)  Pandu  Riono menyebutkan  virus corona jenis  SARS- CoV-2  sebagai  penyebab  Covid-19  itu sudah  masuk  ke  Indonesia  sejak  awal Januari. Dampak dari masuknya Covid-19 ke Indonesia menyebabkan kepanikan bagi seluruh kalangan masyarakat di
Indonesia, hampir semua aspek kehidupan masyarakat terkena dampaknya, mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan serta sosial
mengalami perubahan yang sangat signifikan. (Setiawan, 2021)
Dampak yang sangat terlihat adalah dari segi ekonomi, masyarakat merasakan krisis ekonomi yang menyebabkan kelumpuhan dari segi pendapatan, baik itu masyarakat yang kurang mampu maupun masyarakat yang mampu sekalipun, karena  pandemi  Covid-19  ini  membuat masyarakat harus mematuhi aturan pemerintah yakni menjaga jarak dan stay at  home yang  membuat  masyarakat  sulit
berinteraksi  dan  dalam  hal  ini  tentu menjadi penghalang bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha  sekalipun  karena  mengalami penurunan  dari  penghasilan.  Fenomena yang terjadi di masyarakat akibat Covid-19 sangat  memprihatinkan  karena  banyak kasus yang muncul di tengah masyarakat seperti  meningkatnya  kasus  bunuh  diri, perceraian, perampokan dan aksi kriminal lainnya, hal tersebut terjadi akibat susahnya  perekonomian  yang  melanda seluruh kalangan masyarakat yang ada di Indonesia. (Wijoyo et al., 2020)
Akan  tetapi  Pemerintah  tak  tinggal diam,  untuk  mengatasi  permasalahan yang  tengah  terjadi  di  Indonesia  saat  ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan bantuan sosial berupa uang tunai, yang dikenal masyarakat  saat  ini  dengan  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  bantuan  tersebut dikeluarkan untuk membantu perekonomian  masyarakat  yang  terkena dampak  Covid-19.  BLT  ini  sendiri  ada beberapa  macam,  ada  BLT  dari  Provinsi, Kemensos,  Pemerintah  Kabupaten  dan juga  dari  Dana  Desa.  BLT  tersebut berjumlah  Rp.600.000  yang  berlangsung selama 3 bulan lamanya, akan tetapi BLT ini bisa saja masih berlanjut dikarenakan masyarakat  masih  kesulitan  ekonomi  di masa pandemi ini.
Dikeluarkannya kebijakan pemerintah  pusat  untuk  meminta  daerah sebagai daerah siaga Covid-19, selain juga memberikan  penyuluhan  kepada  warga masyarakat tentang bahaya virus tersebut, serta mempersiapkan dana talangan sosial untuk masyarakat. Namun terjadi kesimpangsiuran  dalam  dana  yang  harus dikeluarkan  untuk  bantuan  sosial  yaitu Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKTD yaitu terkait dana senilai 8,1  milyar  yang  digunakan  untuk  padat karya desa dan bukan untuk dana sosial, sedangkan dalam Instruksi Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 memerintahkan bupati kepada kepala desa untuk menggeser dana padat karya  desa  digunakan  untuk  bantuan sosial  Covid-19  dan  masalah  sosial. Karena  antara  SE  Nomor  8  tahun  2020 dari  Menteri  Desa  dan  Instruksi  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  3  tahun  2020  dari menteri dalam negeri berbeda.
Selang  beberapa  minggu  kemudian muncul Surat Edaran Menteri Desa Nomor 11  tahun  2020  yang  berisi  tentang memperkuat  Surat  Edaran  No.  8  tahun 2020  tentang  padat  karya  dan  dana  desa yang  bisa  digunakan  untuk  BLT,  tetapi yang  membuat  bingung  adalah  pada kriteria    BLT,  dimana  dalam  poin  1  ada kriteria  miskin  tetapi  bukan  karena dampak covid-19. Dijelaskan di dalam poin 1  yaitu  orang  yang  tinggal  di  rumah beralaskan  tanah  dan berdinding  bambu, tidak  ada  listrik  karena  itu  merupakan problematik, dan pada poin ke 7 ada yang tidak  boleh  menerima  bantuan  BLT  dari dana  desa  yaitu  yang  menerima  bantuan dari  provinsi,  Kemensos,  dan  pemerintah kabupaten.
Nagari  Sungai  Tunu  berada  di Kecamatan  Ranah  Pesisir,  Kabupaten Pesisir  Selatan,  Provinsi  Sumatera  Barat. Luas  Nagari:  25  kilometer  persegi  atau 4,43  persen  dari  luas  wilayah  Kecamatan Ranah  Pesisir.  Jarak  dari  Kantor  Wali Nagari ke ibukota Kecamatan adalah 7,00 kilometer,  ke  Painan  83,00  kilometer  dan ke  Kota  Padang  151,00  kilometer.  Nagari Sungai  Tunu  berpenduduk  2676  jiwa (2018) terdiri dari 1336 laki-laki dan 1340 perempuan,  serta  623  rumah  tangga. Terdiri  dari  4  kampung  dan  13  Aparat Nagari, dengan
Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari
sebanyak 1 unit.
Nagari  Sungai  Tunu  merupakan salah satu  Nagari  yang  memberikan  BLT- Dana  Desa  kepada  beberapa  masyarakat yang terdampak Covid-19. Dalam kategori ini  masyarakat  yang  miskin  tetapi  tidak
terdampak  Covid-19  tidak  bisa  menerima bantuan  tersebut,  begitu  pula  sebaliknya masyarakat yang mampu tetapi terdampak Covid-19 akan mendapat BLT-Dana Desa. Akan  tetapi  fenomena  yang  terjadi  di masyarakat tidak berjalan dengan seharusnya. Masyarakat yang
merasa keluarganya  kurang  mampu  tetapi  tidak menerima  bantuan  tersebut  merasa  tidak terima,  banyak  masyarakat  yang  kecewa bahkan sampai melakukan berbagai macam  kericuhan  karena  protes  yang tidak  dapat  menerima  BTL-Dana  Desa. Akan  tetapi  dibalik  ketetapan  yang  telah dipaparkan sebelumnya ada hal yang tidak sesuai dengan ketetapan yang ada, karena BLT-Dana Desa ini diberikan stempel pada dinding rumah dengan bertuliskan Keluarga Miskin Penerima BLT Dana Desa. Hal  ini  mendapat  protes  dari  beberapa warga  yang  merima  bantuan  Dana  Desa tersebut, beberapa masyarakat yang mampu  tetapi  terdampak  Covid-19  ini menolak  rumahnya  diberikan  stempel dengan bertuliskan Keluarga Miskin Penerima BLT-Dana Desa. Hal ini tentunya menjadi  masalah bagi program  BLT-Dana Desa.
Periode  BLT  Dana  Desa  yang berlangsung  selama  3  bulan  lamanya  ini, cukup membantu perekonomian masyarakat  yang  terdampak  Covid-19  di Nagari Sungai
Tunu. Dalam pelaksanaannya  bantuan  ini  langsung diberikan  oleh  aparat  Kenagarian  kepada masyarakat  dengan  langsung  datang  ke rumah  warga  dan  memberikan  bantuan dalam  bentuk  tunai  sebesar  Rp.600.000. selama periode BLT-Dana Desa ini berjalan masyarakat  dapat  memenuhi  kebutuhan sehari-hari  seperti  membeli  kebutuhan pokok.  Bantuan  tersebut  diberikan  tiap bulannya  selama  3  bulan,  biasanya bantuan tersebut diberikan pada masyarakat di pertengahan bulan, karena BLT-Dana  Desa  ini  harus  menunggu  BLT dari  provinsi,  kemensos  dan  pemerintah
kabupaten  diberikan  pada  masyarakat penerima  manfaat,  barulah  BLT-Dana Desa ini dapat disalurkan kepada masyarakat  penerima  manfaat.  (Iping, 2020)
Ekonomi  merupakan  faktor  yang terpenting  dalam  kehidupan  manusia. Kebutuhan ekonomi erat kaitannya dalam kehidupan  sehari-hari.  Manusia  untuk memenuhi  kebutuhannya  seperti  makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain- lain memerlukan suatu ekonomi yang kuat (Apriyanto & Ramli, 2020). Negara dituntut untuk  mengatur  kebijakan  mengenai perekonomian  Indonesia  dan  dituntut untuk  menjamin  ekonomi  masyarakat Indonesia  dikarenakan  faktor  terpenting dalam kehidupan manusia, faktor ekonomi tersebut juga merupakan faktor pendukung
pembangunan
Nasional dikarenakan pertumbuhan ekonomi sebuah Negara yang baik dapat
meningkatkan sebuah pembangunan Nasional.
Pada  tahun  2020  ini,  Covid-19 menjadi perhatian yang sangat besar bagi bangsa  Indonesia.  banyak  kerugian  yang ditimbulkan dari pandemi ini yang berdampak pada perekonomian Indonesia. setelah  mengalami  peningkatan  kasus yang melesat dengan kurun waktu sangat cepat,  pemerintah  membuat  kebijakan dalam mengatasi pandemi Covid-19, dengan berlakunya PSBB yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020.  Dengan  adanya  PSBB  tersebut semua  kegiatan  yang  biasa  dilakukan terpaksa terhenti. Seluruh kegiatan dibidang  industri  maupun  perkantoran untuk sementara waktu terpaksa berhenti untuk  beroperasi.  Selain  itu,  sektor pendidikan, layanan publik, seluruh tempat  beribadah,  pusat  perbelanjaan, rumah makan maupun tempat pariwisata juga mengalami hal yang sama. Sosial atau physical distancing ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. (Jubaedah & Malihah, 2021)

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Kebijakan Pemerintah Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI)  kebijakan  dijelaskan sebagai  rangkaian  konsep  dan  asas  yang menjadi  garis  dan  dasar  rencana  dalam pelaksanaan  pekerjaan,  kepemimpinan, serta  cara  bertindak  (tentang  perintah, organisasi, dan sebagainya).
Mustopadidjaja menjelaskan, bahwa istilah  kebijakan  lazim  digunakan  dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah,  serta  perilaku  negara  pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. (Mustopadidjaja, 2020)
Sedangkan menurut Anderson kebijakan  adalah  suatu  tindakan  yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang  pelaku  atau  sejumlah  pelaku untuk memecahkan suatu masalah (Nurcholis, 2015).
Menurut  Holwet  dan  M.  Ramesh berpendapat  bahwa  proses  kebijakan publik  terdiri  atats  lima  tahapan  yaitu sebagai berikut: (Subarsono, 2012) 1. Penyusunan  agenda, yakni suatu proses  agar  suatu  masalah  bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi  kebijakan,  yakni  proses penyusunan  pilihan-pilihan  kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan  kebijakan,  yakni  proses ketika  pemerintah  memilih  untuk melakukan  suatu  tindakan  atau  tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi  kebijakan,  yakni  proses untuk  melaksanakan  kebijakan  agar mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor  dan  memilih  kerja  atau hasil  kebijakan. (Anisa et al., 2021)
Menurut  Abdul  Wahab,  kebijakan publik  adalah  suatu  tindakan  bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan  pada  suatu  masalah  tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi
sebagian besar warga masyarakat (Wahab, 2005).
James  E.  Anderson  mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang  mempunyai  tujuan  tertentu  yang diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  seseorang pelaku sekelompok pelaku guna
memecahkan  suatu  masalah  tertentu). Sedangkan Amara Raksasataya
menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah  suatu  taktik  dan  strategi  yang diarahkan  untuk  mencapai suatu  tujuan. Oleh  karena  itu  suatu  kebijaksanaan harus  memuat  3  (tiga)  elemen,  yaitu: (Islamy, 2000)
1. Identifikasi  dari  tujuan  yang  ingin dicapai.
2. Taktik  atau  strategi  dari  berbagai langkah  untuk  mencapai  tujuan  yang diinginkan.
3. Penyediaan  berbagai input untuk memungkinkan  pelaksanaan  secara nyata dari taktik atau strategi.
Kebijakan  untuk  memutus  mata rantai  penyebaran  atau  penularan  wabah virus melalui penerapan karantina wilayah atau lockdown itu  ternyata  memang  jauh lebih  efektif  dan  efisien  untuk  bisa menekan  angka  penyebaran.  Bahkan, beberapa  negara  menunjukkan  angka orang yang terpapar atau positif Covid-19 sangat rendah atau bahkan dianggap zero sama  sekali  dengan  penerapan  karantina wilayah  secara  ketat.  Hal  tersebut  bisa menjadi  salah  satu  referensi  yang  sangat baik  guna  mempermudah  melakukan penanganan Covid-19.

## BLT Dana Desa
Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT) adalah  program  dari  pemerintah  akibat dicabutnya  subsidi  BBM  dan  dialihkan kepada masyarakat miskin agar kemiskinan di Indonesia berkurang, dengan  adanya  BLT  ini  diharapkan kemakmuran penduduk semakin merata.
Bantuan  Langsung  Tunai  Dana Desa  (BLT  Dana  Desa)  adalah  bantuan
uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi  dampak  pandemi  Covid-19. Adapun  nilai  BLT  Dana  Desa  adalah Rp.600.000  setiap  bulan  untuk  setiap keluarga  miskin  yang  memenuhi  kriteria dan  diberikan  selama  3  (tiga)  bulan  dan Rp.300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya.
Calon  penerima  BLT  Dana  Desa adalah keluarga miskin baik yang ter data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)  maupun  yang  tidak  ter  data ( exclusion  error )  yang  memenuhi  kriteria sebagai berikut:
1. Tidak  mendapat  bantuan  PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja.
2. Mengalami
kehilangan mata pencaharian  (tidak  memiliki  cadangan ekonomi  yang  cukup  untuk  bertahan hidup selama tiga bulan ke depan).
3. Mempunyai  anggota  keluarga  yang rentan sakit   menahun/kronis.

## Covid-19
Coronavirus adalah  keluarga  besar virus  yang  menyebabkan  penyakit  mulai dari  gejala  ringan  sampai  berat.  Ada setidaknya  dua  jenis coronavirus yang diketahui  menyebabkan  penyakit  yang dapat  menimbulkan  gejala  berat  seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe  Acute  Respiratory  Syndrome (SARS). Coronavirus  Disease 2019  (Covid- 19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah  diidentifikasi  sebelumnya  pada manusia.  Virus  penyebab  Covid-19  ini dinamakan Sars-CoV-2.
Tanda  dan  gejala  umum  infeksi Covid-19  antara  lain  gejala  gangguan pernapasan  akut  seperti  demam,  batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14  hari.  Pada  kasus  Covid-19  yang  berat dapat  menyebabkan  pneumonia,  sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

## Perekonomian Masyarakat
Ekonomi  atau economic dalam banyak  literatur  ekonomi  disebutkan berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu Oikos atau Oiku dan Nomos yang  berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian  ekonomi  adalah  semua  yang menyangkut  hal-hal  yang  berhubungan dengan  peri  kehidupan  dalam  rumah tangga  tentu  saja  yang  dimaksud  dan dalam  perkembangannya  kata  rumah tangga  bukan  hanya  sekedar  merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri  dan  anak-anaknya,  melainkan  juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.
Ekonomi  adalah  aktivitas  manusia yang  berhubungan  dengan  produksi, distribusi,  pertukaran,  dan  konsumsi barang  dan  jasa.  Ekonomi  secara  umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.
Ekonomi  juga  dikatakan  sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan,  mengedarkan,  membagi serta  memakai  barang  dan  jasa  dalam masyarakat  sehingga  kebutuhan  materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik- baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat  adalah  mengatur  urusan harta  kekayaan  baik  yang  menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.(Mulia, 2019)
Manusia hidup dalam suatu kelompok yang membentuk suatu sistem. Sistem  secara  sederhana  dapat  diartikan sebagai  interaksi,  kaitan,  atau  hubungan dari  unsur-  unsur  yang  lebih  kecil membentuk  satuan  yang  lebih  besar  dan kompleks  sifatnya.  Dengan  demikian sistem ekonomi adalah interaksi dari unit- unit  yang  kecil  (para  konsumen  dan produsen)  ke  dalam  unit  ekonomi  yang lebih besar di suatu wilayah tertentu.
Menurut  Deliarnov  (2009)  ekonomi masyarakat  adalah  sistem  ekonomi  yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat
sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau  usaha  yang  dilakukan  masyarakat kebanyakan  yang  dengan  cara  swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat  diusahakan,  yang  selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya.
Tujuan  dari  perekonomian  adalah untuk  menyejahterakan  dan  memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai  kemudahan  dan  kepuasan.
Dengan
terpenuhinya
kebutuhan masyarakat
maka akan tercipta kesejahteraan  kelangsungan  hidup  yang produktif.

## Nagari
Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera  Barat  Nomor  7  Tahun  2018 tentang  Nagari.  Nagari  adalah  Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara genealogis dan  historis,  memiliki  batas-batas  dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri,  berwenang  memilih  pemimpinnya secara  musyawarah  serta  mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  filosofi  dan  sandi adat, Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah dan/atau  berdasarkan  asal usul  dan  adat  istiadat  setempat  dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

## METODE PENELITIAN
Di  dalam  penyusunan  ini  penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kemudian  ditunjang  kualitatif.  Penelitian deskriptif  merupakan  penelitian  yang berusaha mendeskriptifkan mengenai unit sosial  tertentu  yang  mengikuti  individu- individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.  Menurut  Jaludin  Rahmat, tujuan  dari  penelitian  deskriptif  adalah untuk  mengumpulkan  informasi  aktual secara  rinci  untuk  melukiskan  sejarah yang  ada,  mengidentifikasi  masalah  atau memeriksa  kondisi  dan  praktik-praktik
yang  berlaku,  membuat  perbandingan atau  evaluasi,  menentukan  apa  yang dilakukan  orang  lain  dalam  menghadapi masalah  yang  sama  dan  belajar  dari pengalaman  mereka  untuk  menetapkan rencana dan keputusan untuk waktu yang akan datang (Jalaludin, 2004).
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah  dengan  maksud  menafsirkan fenomena  yang  terjadi  dan  dilakukan dengan jalan  melibatkan  berbagai  metode yang ada :
1. Populasi.
Populasi merupakan sekelompok  orang,  benda  atau  hal yang
memenuhi syarat-syarat tertentu  yang  berkaitan  dengan masalah  penelitian.  Yang  menjadi populasi dalam penelitian ini adalah aparatur  Nagari,  Tokoh  Masyarakat dan Masyarakat penerima BLT Dana Desa.
2. Sampel.  Sampel  adalah  bagian- bagian dari keseluruhan yang menjadi  objek  sesungguhnya  bagi suatu  penelitian.  Metodologi  untuk menyeleksi  individu-individu  masuk dalam  sampel  yang  representatif itulah yang disebut sampling.
Adapun proses pengambilan datanya  menggunakan  metode purpose sampling adalah salah satu teknik sampling  non  random  sampling  dimana peneliti  menentukan  pengambilan  sampel dengan  cara  menetapkan  ciri-ciri  khusus yang  sesuai  dengan  tujuan  penelitian sehingga diharapkan menjawab permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi  Ekonomi  Masyarakat  sebelum dan saat terjadi Covid-19
Ekonomi  merupakan  salah  satu faktor  terpenting  di  dalam  kehidupan masyarakat.  Kondisi  ekonomi  yang  baik dan  juga  stabil  akan  menjadi  pengaruh bagi kehidupan setiap masyarakat.
Jumlah  masyarakat  miskin  yang  ada  di Nagari  Sungai  Tunu  sekitar  40  %  dan
jumlah  masyarakat  yang  tergolong  ke dalam masyarakat mampu sebanyak 60 %. Kondisi  ekonomi  di  Nagari  Sungai  Tunu saat sebelum terjadi Covid-19 bisa dikatakan baik-baik saja atau  bisa dikatakan stabil.
Saat terjadi Covid-19 kondisi ekonomi masyarakat bisa dikatakan cukup  stabil,  hanya  saja  ada  beberapa masyarakat  yang  merasa  agak  kesulitan karena  masyarakat  sebagian  kecil  adalah pedagang.  masyarakat  yang  berprofesi sebagai  petani  tidak  terlalu  merasakan dampaknya (Mulia & Saputra, 2021).
BLT  Dana  Desa  periode  pertama pada  tahun  2020  kami  terdapat  banyak masukan dan  pelajaran,  kelemahan- kelemahan dalam penentuan tahun 2020, untuk tahun 2021 ini akan diketatkan lagi orang-orang  yang  akan  mendapat  BLT Dana  Desa  ini,  kemudian  juga  dalam penyaluran mungkin tidak begitu berubah dan  tetap  sama  sepeti  periode  pertama, tetapi  yang  perlu  dievaluasi  adalah penentuan  siapa-siapa  yang  dapat  di dalam BLT Dana Desa tahun 2021, kalau dulu  memang  tahun  2020  mereka  tidak layak  menerima  BLT  Dana  Desa  tetapi diberikan  juga,  dan  pada  tahun  2021 diperketat  lagi  dan  memang  betul-betul orang yang sangat membutuhkan lah yang akan menerima BLT Dana Desa.

## Dampak  BLT  Dana  Desa  terhadap perekonomian  masyarakat  di  Nagari Sungai Tunu
Program  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT) Dana Desa pada saat pandemi Covid- 19  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah dalam  mengatasi  permasalahan  ekonomi yang  melanda  masyarakat  di  seluruh Indonesia,  tentunya  kebijakan  ini  sangat berdampak pada setiap kehidupan masyarakat.  Nagari  Sungai  Tunu  sebagai salah satu desa yang memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat yang terdampak Covid-19,  Masyarakat  yang  ada  di  Nagari
Sungai  Tunu  berjumlah  3265  jiwa,  yang sebagian  besar  masyarakatnya  berprofesi sebagai petani (80 %), masyarakat lainnya berprofesi  sebagai  pedagang  (10%),  dan masyarakat  yang bekerja  sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak (10%).
Nagari  Sungai  Tunu  mengeluarkan BLT  Dana  Desa  periode  pertama  pada tahun  2020  yakni  pada  bulan  Mei-Juli, dana yang dianggarkan adalah sebanyak 1 Milyar, dana dari Nagari Sebanyak 3 % dan selebihnya  adalah  dana  dari  Provinsi  dan Pemerintah Daerah.
Dampak  BLT  Dana  Desa  bagi perekonomian  masyarakat  Nagari  Sungai Tunu:
1. Dapat menambah modal usaha.
2. Membeli kebutuhan pokok sehari-hari, seperti  berasa,  sayur-sayuran  dan kebutuhan dapur lainnya.
3. Membayar biaya sekolah anak.
4. Untuk  membayar  beberapa  tagihan, seperti  tagihan  listrik,  motor dan  lain- lain.
Kendala-kendala  yang  terjadi  dalam pelaksanaan  penyaluran  BLT  Dana  Desa beserta  upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi masalah
Penyaluran
Bantuan Sosial (Bansos)  kepada  masyarakat  merupakan fenomena  yang  biasa  disaksikan  oleh masyarakat  setempat.  Dimasa  pandemi Covid-19  penyaluran  Bansos  atau  yang biasa  disebut  pada  saat  ini  Bantuan Langsung  Tunai  mengalami  beberapa kendala.  Nagari  Sungai  Tunu  merupakan salah  satu  Nagari  yang  memberikan  BLT Dana  Desa  kepada  masyarakat  penerima manfaat.
Kendala-kendala  serta  upaya  yang dilakukan  saat  proses  penyaluran  BLT Dana Desa Covid-19 :
1. Masyarakat  tidak  terima  karena  tidak mendapat bantuan dari nagari setempat,  masyarakat  meminta  agar wali nagari mendata ulang berkas yang
ada  karena  masyarakat  yang  protes juga membutuhkan bantuan tersebut. 2. Masyarakat  yang  menerima  bantuan BLT  Dana  Desa  Covid-19  merasa  tida terima  diberikan  stempel  masyarakat miskin,  masyarakat  penerima  manfaat tersebut  tidak  merasa  miskin  dan meminta agar bantuan tersebut diberikan  kepada  masyarakat  yang lebih  membutuhkan.  Dana  yang  telah keluar tersebut akhirnya dialihkan oleh aparatur  nagari  karena  masyarakat tersebut menolak menerima BLT Dana Desa Covid-19.
3. Transparansi  terkait  BLT  Dana  Desa sudah  dilakukan  kepada  masyarakat dan  hasil  yang  telah  didata  akan ditempel di beberapa kampung, masyarakat yang protes juga diberikan pemahaman agar masyarakat tidak lagi melakukan berbagai macam protesnya kepada  wali  nagari  dan  juga  kepada aparatur nagari.

## SIMPULAN
1. Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT  Dana Desa)  merupakan  program  bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka untuk membantu  perekonomian  masyarakat selama masa pandemi Covid-19. Nagari Sungai  Tunu  merupakan  salah  satu Desa yang memberikan BLT Dana Desa kepada  masyarakatnya.  Masyarakat Nagari  Sungai  Tunu  sebagian  besar tidak  terlalu  terdampak  Covid-19. Karena  masyarakat  Nagari  Sungai Tunu  yang  sebagian  besar  berprofesi sebagai  petani,  tetapi  sebagian  kecil masyarakat yang bekerja sebagai pedaganglah yang paling terkena dampaknya.
2. Nagari  mengeluarkan  bantuan  pada periode  pertama  selama  tiga  bulan lamanya  yakni  dari  bulan  Mei,  Juni, Juli,  aparatur  Nagari  didampingi  oleh Bamus  secara  langsung  turun  ke rumah target untuk memberikan bantuan  secara  tunai.  Uang  yang
diterima  masyarakat  adalah  sebesar Rp.600.000  per  bulannya.  Jumlah masyarakat  yang  menerima  BLT  Dana Desa adalah sebanyak 162 KK.

## DAFTAR PUSTAKA
Anisa, A., Takdir, M., & Anshar, S. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA SD NEGERI 21 JATI UTARA KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG. Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi , 1 (1), 52 – 65.
Apriyanto, M., & Ramli, M. (2020).
Manajemen Keuangan Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19. Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir , 6 (3), 145 – 152.
Iping, B. (2020). Perlindungan sosial melalui kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan perspektif ekonomi dan sosial. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 1 (2), 516 – 526.
Islamy, M. I. (2000). Kebijakan Publik dan kepentingan Daerah. Makalah Dipresentasikan Pada Diklat Pendalaman Bidang Tugas Anggota DPRD Kota Kediri Tanggal , 22 .
Jalaludin, R. (2004). Psikologi Komunikasi Suatu Pengantar . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Jubaedah, E., & Malihah, E. (2021). MEMBANGUN CIVIC VIRTUE MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 MELALUI TRADISI BEAS PERELEK DI KABUPATEN PURWAKARTA. JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT , 9 (3), 13 – 19.
Mulia, R. A. (2019). Influence Of Public Policy, Participation Of Community And Education Level To Public Welfare In Padang Pariaman District. Jurnal EL-RIYASAH , 10 (1), 37 – 56.
Mulia, R. A., & Saputra, N. (2021). Systematic Literature Review: Determination of Government Policy in Health and Education Development for Improved Human Capital. Jurnal EL-RIYASAH , 12 (1), 92 – 107.

## Mustopadidjaja, M. (2020). Reformasi
Hubungan KepemimpinN Birokrasi Dalam Percepatan Pelayanan Publik. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik , 10 (2),
73 – 80.
Nurcholis, H. (2015). PerTahanan desa adaT di Tengah gemPUran modernisme dan UrBanisme. LITERASI: Indonesian Journal of Humanities , 1 (2), 256 – 260.
Setiawan, Z. (2021). Strategi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Pandemi Global Covid 19. PROSIDING SENASPOLHI , 1 (1).
Subarsono, A. G. (2012). Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi .
Wahab, S. A. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Jakarta. PT. Bumi Aksara .
Wijoyo, H., Sunarsi, D., Akbar, M. F., Prasada, D., Lutfi, A. M., Safiih, A. R., Sari, W. I., Suhartono, A., Ariyanto, A., & Setyawati, L. (2020). Berdamai dengan Covid-19: true story . Insan Cendekia Mandiri.