## Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Automatic Teller Machine

## Muhammad Akbar Fhad Syahril
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir Parepare
Email : akbar9.a9@gmail.com

## Abstract
The community has now been introduced to various kinds of conveniences. The services provided by the banking sector certainly also play an important role in it, apart from providing convenience, it turns out that this also has weaknesses that will indirectly harm the customers of service users and banks that provide services. This study aims to determine and analyze how the responsibility and legal protection of customers in Automatic Teller Machine transactions and legal efforts that can be taken by customers who use Automatic Teller Machine cards in obtaining their rights in the event of a loss in the use of the Automatic Teller Machine. This research  method  uses  juridical  normative  research,  which  is  research  conducted  with  an approach  to  legal  norms  or  substances,  legal  principles,  legal  arguments  and  legal comparisons, using a conceptual approach which is a type of approach in legal research that provides an analytical perspective on solving problems in legal research, which is seen from the aspects and legal concepts behind it, can even be seen from the values  contained in the norming of a regulation related to the concepts used. The results showed that the bank was fully responsible for errors that resulted in losses to customers. And the legal remedy that can be taken is to file a written complaint that is submitted to the bank Keyword: Legal Protection, Responsibility and Banking Law.

## Abstrak
Masyarakat  kini  sudah  diperkenalkan  dengan  berbagai  macam  kemudahan.  Jasa  yang diberikan  oleh  pihak  perbankan  tentunya  juga  sangat  berperan  penting  didalamnya,  selain memberikan  kemudahan  ternyata  hal  tersebut  juga  mempunyai  kelemahan-kelemahan  yang secara tidak langsung akan merugikan nasabah pengguna jasa dan perbankan yang memberikan pelayanan  jasa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana tanggung jawab dan  perlindungan hukum terhadap nasabah pada transaksi Automatic Teller Machine  dan  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  nasabah  pengguna  kartu  Automatic Teller  Machine  dalam  memperoleh  hak-haknya  apabila  terjadi  kerugian  dalam  penggunaan Automatic  Teller  Machine.  Metode  penelitian ini  menggunakan  penelitian  normatif  yuridis, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum,  dalil-dalil  hukum  dan  perbandingan  hukum,  dengan  menggunakan  pendekatan konseptual yang merupakan suatu jenis pendekatan di dalam penelitian hukum yang memberi sudut  pandang  analisa  terhadap  penyelesaian  permasalahan  dalam  penelitian  hukum,  yang dilihat  dari  aspek  dan  konsep-konsep  hukum  yang  melatarbelakanginya,  bahkan  bisa  juga dilihat  dari  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  penormaan  sebuah  peraturan  yang  sekaitan dengan  konsep-konsep  yang  digunakan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bank bertanggung jawab penuh terhadap kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap nasabah. Dan upaya hukum yang dapat dilakukan yakni melakukan pengaduan yang dilakukan secara tertulis yang disampaikan kepada bank.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab dan, Hukum Perbankan.

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  bank  dalam  melaksanaan  pemberian  kredit,  tentunya  menerapkan prinsip  kehati-hatian.  sebagaimana  di  dalam  Pasal  6  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 18/21/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia no. 9/14/PIB/2007 tentang sistem  informasi  debitur,  yang  pada  prakteknya  adalah  dengan  pengecekan  nasabah  melalui Bank Indonesia checking dan penyampaian laporan debitur oleh pelapor dalam hal ini adalah bank  yang  pernah  memberikan  fasilitas  pembiayaan  kredit,  kepada  Bank  Indonesia  secara akurat dan terkini untuk posisi akhir bulan.(Said, 2017).
Peranan  dan  fungsi  perbankan  secara  langsung  maupun  tidak langsung  yaitu  dengan memberikan  jasa  juga  mekanisme  pembayaran  yang  mudah  cepat  dan  aman.  Bank  saat  ini memanfaatkan  kemajuan  teknologi  sejalan  dengan  perkembangan  zaman,  dimana  berusaha memberikan  berbagai  fasilitas  yang  semakin  modern  dalam  melayani  nasabah,  diantaranya dengan  menyediakan Automated  Teller  Machine .  Pelayanan  khusus  yang  terdapat  dalam perbankan,  yaitu  layanan  transfer  dana  menggunakan  Kartu Automatic  Teller  Machine atau kartu debit dan secara meluas keberadaannya sangat amat membantu dalam proses melakukan transaski  sehari-hari.
Automatic  Teller  Machine menggantikan  fungsi  dari  uang  sebagai  alat  untuk melakukan  pembayaran,  penggunaan  kartu Automatic  Teller  Machine dirasakan  lebih  aman dan praktis untuk segala keperluan. Jika tadinya nasabah dilayani oleh petugas bank di kantor bank yang bersangkutan apabila hendak bertransaksi, dengan kartu Automatic Teller Machine nasabah  tetap  dapat  mengendalikan  kegiatan  keuangan  rutin  tersebut  tanpa  harus  pergi  ke kantor yang bersangkutan. Pemindahan ini berlaku terhadap tabungan milik nasabah.
Pemindahan  uang  melalui  bank  merupakan  pengiriman  uang  atas  permintaan  pihak pengirim  dengan  menggunakan  bank  sebagai  peraturan  agar  uang  tersebut  dibayar  kepada pihak  yang  dituju  ( Beneficiary,  Transfere ).(Fuady,  2001)  Beberapa  permasalahan  yang krmudian timbul akibat adanya layanan perbankan digital seperti kejahatan Cyber Crime yang kini  semakin  marak  dan  semakintingginya  perkembangan  teknik  penyalahgunaan  dataoleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Cyber Crime sudah menjadi kejahatan nomor satu dalam dunia perbankan, terlebih lagi di era digital seperti sekarang.(Tarigan & Paulus, 2019).
Penelitian  ini  diambil  dari  beberapa  contoh  penelitian  terdahulu  sebagai  panduan ataupun  contoh  untuk  penelitian  yang  dilakukan  saat  ini.  Diambil  berupa  jurnal-jurnal mengenai Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Dalam Transaksi Elektronik pada tulisan
tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan dalam praktik transaksi  elektronikberhubungan  dengan  tanggung  jawab  bank  atas  keabsahan  informasi nasabah  adalah  dengan  mengendalikan  risiko  yang  sudah  diatur  dalam  peraturan  bank Indonesia  serta  Undang-Undang  Informasi  Transaksi  Elektronik,  selain  itu  mencegah  agar tidak  terjadinya  kejahatan  dalam  elektronik  dengan  mengupayakan  konsumen  agar  selalu update terhadap pembaharuan data nasabah.
Kemudian  jurnal  mengenai  Fungsi  lembaga  penjamin  simpanan  dalam  rangka perlindungan hukum bagi nasabah perbankan di indonesia, pada penelitian tersebut membahas mengenai Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan di Indonesia dilakukan secara implisit dan secara eksplisit. Perlindungan secara implisit melalui pengawasan  dan  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  untuk  menghindarkan kebangkrutan  bank.  Melalui  peraturan  perundang-undangan  yakni  UU  Perbankan  dan  UU Perlindungan Konsumen, memelihara tingkat kesehatan bank, melakukan usaha sesuai dengan prinsip  kehati-hatian,  cara  pemberian  kredit  yang  tidak  merugikan  bank  dan  kepentingan nasabah dan menyediakan informasi risiko pada nasabah. Perlindungan secara eksplisit melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat yakni Lembaga  Penjamin Simpanan  (LPS)  sehingga  apabila  bank  mengalami  kegagalan,  lembaga  tersebut  yang  akan membayar dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.
Keluhan-keluhan  pemegang  kartu Automatic  Teller  Machine menarik  untuk  secara khusus dianalisis. Tidak hanya pada kecenderungan ke depan bahwa semakin banyak transaksi menggunakan Automatic  Teller  Machine ,  tapi  juga  dengan  adanya  ketergantungan  bisnis perbankan  pada  kehadiran  teknologi  dan  informasi.  Secara  umum  keluhan  nasabah  dalam permasalahan penggunaan Automatic Teller Machine tersebut dapat digolongkan menjadi dua jenis keluhan finansial yang umumnya yang bersifat kasuistik dan juga keluhan Non finansial yang sifatnya sistematik.
Namun disisi lain nasabah sebagai pengguna layanan jasa perbankan, tentunya sering berada  pada  posisi  kurang  diuntungkan,  bilamana  terjadi  perselisihan  antara  bank  dengan nasabahnya.  Pihak  nasabah  sebagai  konsumen  berada  pada  posisi  yang  lemah  ketika  terjadi gangguan dalam bertransaksi, sehingga konsumen sering dirugikan. Dengan adanya pihak yang dirugikan, tentunya karena terjadi kesalahan dari pihak lainnya, kecuali dalam hal terjadinya Force  Majeur .  Perlindungan  konsumen  sendiri  dipandang  sangatlah  penting  baik  secara materil maupun secara formal. Mengingat semakin pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,  yang  juga  merupakan  penggerak  bagi  produktivitas  dan  efisiensi  produsen  atas
barang dan jasa yang dihasilkannya dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, pada  akhirnya  baik  itu  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  konsumenlah  yang  akan merasakan dampaknya.
Pada  Peraturan  Bank  Indonesia  Tahun  2005,  menegaskan  bahwa  Bank  wajib menetapkan kebijakan atau prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian  pengaduan  serta  pemantauan  penanganan  dan  penyelesaian  pengaduan.  Hal tersebut dirasa penting untuk dilakukan, demi menjaga keamanan, kenyamanan dan kepastian nasabah  untuk  bertransaksi,  sehingga  diharapkan akan  tercipta  keadilan  masyarakat  yang  di berikan  oleh  institusi  Perbankan.  Masyarakat  kini  sudah  diperkenalkan  dengan  berbagai macam kemudahan. Jasa yang diberikan oleh pihak perbankan tentunya juga sangat berperan penting  didalamnya,  selain  memberikan  kemudahan  ternyata  hal  tersebut  juga  mempunyai kelemahan-kelemahan yang secara tidak langsung akan merugikan nasabah pengguna jasa dan perbankan  yang memberikan  pelayanan jasa.  Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis  bagaimana  tanggung  jawab  dan  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  pada transaksi Automatic  Teller  Machine dan  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  nasabah pengguna  kartu Automatic  Teller  Machine dalam  memperoleh  hak-haknya  apabila  terjadi kerugian dalam penggunaan Automatic Teller Machine.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis, yakni penelitian yang dilakukan  dengan  pendekatan  pada  norma  atau  substansi  hukum,  asas  hukum,  dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Pendekatan yang digunakan yakni  Pendekatan konseptual, yang merupakan  suatu  jenis  pendekatan  di  dalam  penelitian  hukum  yang  memberi  sudut pandang  analisa  terhadap  penyelesaian  permasalahan  dalam  penelitian  hukum,  yang  dilihat dari aspek dan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, bahkan bisa juga  dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang sekaitan dengan konsep- konsep  yang  digunakan . Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  yaitu  menggambarkan, menganalisis, menyimpulkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian.

## PEMBAHASAN

## Kedudukan Nasabah Dalam Hukum Perbankan
Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam hal ini dapat  dikatakan Lex  Generalis ,  dimana  diberikannya  perlindungan  kepada  nasabah,  selaku konsumen  dari  pengguna  jasa  perbankan.  Pada  Undang-undang  No  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  Pasal  4  disebutkan  mengenai  hak  yang  dimiliki  oleh  konsumen
sebagai pengguna produk atau jasa tertentu. Hak-hak tersebut meliputi : (a) Hak atas keamanan dan keselamatan; (b) Hak untuk memperoleh informasi; (c) Hak untuk memilih; (d) Hak untuk didengar; (e) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; (f) Hak untuk memperoleh ganti rugi; (g) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; (h) Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih  dan  sehat;  (i)  Hak  untuk  mendapatan  barang  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang diberikannya, dan (j) Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.
Dari kesepuluh hak konsumen tersebut, ada dua hak yang sangat bersinggungan dengan permasalahan dalam pembahasan ini. Kedua hak itu adalah :
a. Hak untuk memperoleh ganti rugi kerugian, ganti rugi merupakan hal yang wajib dipenuhi, jika salah satu pihak mengalami kerugain materil akibat dari perbuatan melawan  hukum  dan  ataupun  wanprestasi  dari  pihak  lainnya.  Yang  mana seharusnya, kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut muncul secara otomatis. Namun  kesadaran untuk mengganti rugi tersebut baru akan muncul secara terpaksa, jika  pihak  yang  dirugikan  tersebut  melakukan  penuntutan  atau  telah  jatuhnya putusan yang mengharuskan adanya ganti rugi.
b. Hak  untuk  mendapatkan  upaya  penyelesain  hukum  yang  patut,  sebagai  seorang nasabah atau konsumen yang bila mana kepentingannya dilanggar, tentu saja selain mekanisme  ganti  rugi,  juga  nasabah  mutlak  membutuhkan  upaya  penyelesaian hukum  yang  patut.  Seperti  diuraikan  sebelumnya  bahwa  kebanyakan  ganti  rugi hanya  dilakukan  secara  terpaksa,  dikarenakan  akibat  jatuhnya  putusan  yang mengharuskan ganti rugi dilakukan.
Seringkali  nasabah  memperoleh  penyelesaian  yang  lumayan  berbelit-belit.  Sehingga tidak menyelesaikan masalah, tapi  malah akan menambah masalah. Kalaupun pihak bank pada saat itu bersedia melakukan penyelesaian secara kekeluargaan, justru kadang penggantian yang ditawarkan sangatlah jauh dari memuaskan. Dengan demikian, mekanisme hukumpun menjadi salah  satu  solusi  yang  layak  untuk  ditempuh,  yakni  berupa  ganti  kerugian,  sehingga  yang diharapkan  dapat  diterima  secara  pantas.  Dilihat  dari  fungsinya,  bank  mempunyai  fungsi berupa penyaluran dan pengerahan dana dengan hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur  dan  nasabah  penyimpan  dana.  Dalam  hal  penggunaan Automatic  Teller  Machine misalnya, setiap perjanjian yang dibuat nasabah dan bank, tidaklah boleh memuat klausul baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab bank sepenuhnya kepada nasabah dan memuat pernyataan  tunduknya  nasabah  pada  peraturan  yang  berupa  aturan  baru,  lanjutan,  dan tambahan, ataupun pengubahan lebih lanjut yang dibuat secara sepihak oleh bank.
Dalam  prakteknya,  klausula-klausula  baku  yang  menyatakan  pengalihan  tanggung jawab  sepenuhnya  kepada  nasabah  tentu  tidak  memenuhi  rasa  keadilan  dilihat  dari  sudut manapun.  Dimana  klausula  baku  menjadi  standar  dalam  setiap  perjanjian  dengan  bank, termasuk perjanjian penggunaan Automatic Teller Machine . Pada undang-undang perbankan tidak  memberikan  perlindungan  hukum  secara  spesifik  terhadap  nasabahnya  terutama pengaturan  mengenai  penggunaan Automatic  Teller  Machine .  Jika  nasabah  bank  pengguna kartu Automatic Teller Machine mengalami kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan dari nasabah, maka pihak bank wajib memberi ganti rugi sebagaimana yang diatur pada Pasal 10  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  16/1/PBI/2014  tentang  Perlindungan  Konsumen  Jasa Pembayaran,  yang  menyatakan  bahwa Penyelenggara  wajib  bertanggung  jawab  kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai penyelenggara.
Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa penyelenggara dalam hal ini pihak bank wajib bertanggung jawab kepada nasabah untuk ganti rugi atas kerugian yang bukan menjadi kesalahan nasabah, tapi atas kelalaian dari pihak bank itu sendiri selaku penyelenggara. Dalam penyelesaian  pengaduan  nasabah,  bank  mengupayakan  dalam  waktu  satu  hari,  yakni  saat adanya  pelaporan  dari  nasabah  ke Customer  Service ,  selanjutnya  dari Customer  Service kemudian  melakukan  penanganan  pengaduan  dengan  meminta  nasabah  mengisi  form pengaduan  disertai  dengan  melampirkan  kartu  identitas  dan  buku  tabungan,  kemudian  oleh Customer  Service melakukan  pendataan  identitas  dan  isi  pengaduan  nasabah,  untuk  proses permasalahan nasabah diminta menunggu dalam rentan waktu empat belas hari kerja.
Lebih lanjut bahwa pernah terjadi beberapa kasus, seorang nasabah pernah menerima telpon dari seseorang oknum yang mengaku dari pihak bank, yang menginformasikan bahwa nasabah  ini  berdasarkan  hasil  undian memenangkan  hadiah  berupa  alat-alat elektronik  yang bisa dipilih secara lansung hadiahnya di kantor cabang terdekat. Selanjutnya nasabah diminta untuk  mencocokkan  identitas  sesuai  dengan  data  KTP,  kemudian  nomor  rekeneing    yang disusul  dengan  masuknya    pesan  singkat  dari  bank  yang  mengirimkan  kode One  Time Password kepada nasabah. Nasabah kemudian diminta untuk menyebutkan kode yang masuk via  pesan  singkat  dari  bank  untuk  validasi  data  nasabah,  agar  selanjutnya  dikirimkan  kode. Kode tersebut yang kemudian dibawah ke bank pada saat pengambilan hadiah.
Selain kasus tersebut juga pernah terjadi kasus yang hampir sama yakni ada beberapa nasabah yang pernah menerima pesan singakat bahkan menerima telpon dari seseorang yang juga mengaku dari pihak bank, yang mengatakan bahwa si nasabah mendapatkan kupon undian yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengambil hadiah. Nasabah kemudian diminta untuk
mencocokkan identitas sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya nomor rekening dan terakhir diminta menyebutkan atau mengirimkan via pesan singkat nomor kartu Automatic Teller Machine untuk keperluan validasi data nasabah ke nomor sipenelpon.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  pihak  bank  sama  sekali  tidak  pernah  melakukan pengumuman yang pelaksanaannya dan pemberitahuannya melalui pesan singkat, lewat media sosial  Whatsapp  ataupun  via  telpon  dengan  nomor  pribadi.  Kemudian  adanya  himbauan- himbauan kepada masyarakat khususnya nasabah  bank agar jangan sama sekali memberikan info tentang nomor kartu Automatic Teller Machine , Personal Identification Number ataupun kode One  Time  Password kepada  siapapun,  bahkan  kepada  petugas  sekalipun  karena merupakan rahasia nasabah. Dikhawatirkan informasi pribadi yang diberikan kemudian dapat disalahgunakan  sehingga  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  seperti skimming ataupun phising terhadap  data  nasabah  yang  bisa  berakibat  hilangnya  dana  nasabah  tanpa sepengetahuan nasabah. Masyarakat khususnya nasabah Bank yang menjadi korban dihimbau untuk  datang  ke  kantor-kantor  cabang  untuk  melakukan  pengaduan.  Pengaduan  nasabah kemudian akan diproses lebih lanjut.

## Perlindungan Dan Tanggung Jawab Hukum Perbankan Terhadap Nasabah
Kejahatan  yang  menggunakan  media  perbankan  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua jenis yakni:
a. Tindak  pidana  perbankan  :  yaitu  kejahatan  yang  diatur  dalam  undang-undang perbankan  (Undang-undang  Bank  Indonesia,  Undang-undang  Otoritas  Jasa Keuangan,  Undang-undang  Perbankan,  Peraturan  Bank  Indonesia,  dan  Peraturan Otoritas Jasa Keaungan), seperti Tindak Pidana Rahasia Bank.
b. Tindak pidana di bidang perbankan : yaitu kejahatan yang menyangkut bank tetapi tidak diatur dalam Undang-undang Perbankan, misalkan Tindak Pidana Pencucian Uang.(Murwadji, 2016)
Dari dua jenis tindak pidana medianya ialah perbankan. Olehnya itu, bank dalam hal ini sebagai  korporasi  pastinya  terlibat  sebagai  media.  Dalam  Undang-undang  Nomor  10  tahun 1998 tentang Perbankan, setelah dianalisa tidak ada ketentuan secara khusus yang mengatur permasalahan  perlindungan  hukum  kepada  konsumen  perbankan.  Undang  undang ini  hanya menyebutkan secara jelas bahwa pengawasan dan pembinaan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia.(Disemadi & Prananingtyas, 2019)
Sifat  dasar  nasabah  umumnya  kurang  mempunyai  sifat  kritis  dalam  rangka mempertahankan  hak-haknya.  Salah  satu  persoalan  yang  sering  muncul  dan  mendapat
persoalan dalam pemenuhan hak-haknya. Pemerintah dan penegak hukum yang kurang serius dalam memberikan  perlindungan  terhadap  nasabah  serta  keterbatasan  sumber  daya  manusia yang  kurang  memadai  turut  andil  dalam  permasalahan  terpenuhinya  hak-hak konsumen.(Palilati, 2017)
Pada  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud dalam perlindungan konsumen adalah segala upaya yang dapat menjamin kepastian hukum untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen  pengguna  jasa  perbankan .  Hukum perlindungan  konsumen  dibutuhkan  jika  kondisi  para  pihak  yang  mengadakan  kerjasama ataupun perikatan mengalami masalah antara penyelenggara yakni bank dan konsumen sebagai nasabah.  Karena  pada  keyataannya  dalam  keseharian  masyarakat  yang  berkebutuhan  besar tersebut sangat lemah dibandingan dengan penyedia layanan.
Hukum perlindungan komsumen merupakan keseluruhan dari asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah yang terjadi dengan penyedia jasa. Ketidakseimbangan yang terjadi ini lambat laun akan berpengaruh pada kepentingan-kepentingan  pihak  lain,  karena  konsumen  merupakan  pelaku  ekonomi  yang sangat  penting  dalam  kegiatan  ekonomi. Jika  salah  satu  pelaku  ekonomi  tidak  menjalankan kegiatannya  atau  menundanya  maka  prestasi  kegiatan  pelaku  lainnya  menjadi terbengkalai.(Nasution, 2002)
Perlindungan terhadap konsumen pada umumnya dan perlindungan nasabah bank pada khususnya, merupakan topik yang menarik karena pada kenyataannya, konsumen atau nasabah bank seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Hubungan antara bank dengan nasabah sebagai konsumen merupakan hubungan yang timpang karena di satu sisi bank mempunyai Bargaining Power yang  lebih  kuat  sehingga  nasabah  berada  pada  posisi Take  It  Or  Leave  It .  Dengan hubungan  yang  tidak  seimbang  ini,  perlindungan  terhadap  nasabah  sebagai  konsumen  bank menjadi sangat penting.(Sutrisno Fernando Ngiu, 2015)  Nasabah sebagai pengguna fasilitas kartu Automatic Teller Machine sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian konsumen secara harfiah ialah Seorang  yang  membeli  barang  atau  mempergunakannya  sebagai  salah  satu  jasa . Sekaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:
a. Perlindungan secara implisit, yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan  pembinaan  bank  yang  efektif,  yang  dapat  menghindarkan  terjadinya kebangkrutan bank. Dan
b. Perlindungan  secara  eksplisit,  yaitu  perlindungan  melalui  pembentukan  suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila  bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank gagal tersebut melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998  tentang  Jaminan  Terhadap  Kewajiban  Bank  Umum.(Tengku  Andrias Prayudha, 2015)

## Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Menurut  Kontrak  Penerbitan  Kartu  Automatic Teller Machine
Konsumen  selaku    pengguna  layanan  barang  atau  jasa  yang  ditawarkan  pihak  bank dalam memperkenalkan produk bank. Pihak perbankan menawarkan produknya kepada para calon nasabah ataupun nasabahnya, agar nasabah dapat tertarik dan kemudian mempercayakan bank dengan memberikan sejumlah uang yang dapat disimpan dalam  bank tersebut. Produk- produk tersebut dapat berupa Electronic Banking , deposito, tabungan, kartu Automatic Teller Machine , kartu kredit, dan lain-lain.
Salah satu kegiatan sistem pembayaran yang saat ini telah berkembang dengan pesat yakni Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) atau disebut pula dengan kartu plastik.  Kartu Automatic  Teller  Machine merupakan  Alat  Pembayar  Menggunakan  Kartu (APMK). Kartu Automatic Teller Machine merupakan komponen dari mesin yang digunakan bank  untuk  melayani  transaksi-transaksi  keuangan,  berupa  pengecekan  saldo,  transfer, penyetoran tunai, dan transaksi keuangan lainnya secara elektronik. Automatic Teller Machine dapat juga dikatakan sebagai mesin kasir otomatis. Kontrak penerbitan kartu Automatic Teller Machine tidak secara rinci yang mengatakan bahwa nasabah memperoleh perlindungan hukum atas penggunaan transaksi kartu Automatic Teller Machine yang bermasalah. Artinya bahwa jika nasabah mengalami masalah dalam melakukan transaksi kartu Automatic Teller Machine , nasabah bisa berpedoman pada Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

## Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Menurut Undang-Undang Perbankan.
Bank dalam menjalankan tugasnya berdasar pada kepercayaan masyarakat. Masyarakat sebagai nasabah percaya bahwa uang yang disimpan di  bank selalu aman. Sebaliknya,  bank
yang diberi kepercayaan masyarakat perlu selalu menjaga kesehatan dirinya agar kepercayaan itu terus terpelihara. Untuk itu, diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap bank. (Supramono, 1997)
Kebanyakan dari nasabah pengguna kartu Automatic Teller Machine , telah banyak yang mengalami  masalah-masalah  seperti  uang  yang  tidak  keluar  pada  saat  penarikan,  kartu Automatic  Teller  Machine tertelan,  skimming,  Phising  dan  lain-lain.  Pada  Undang-undang Perbankan  bisa  dikatakan  bahwa  belum  memuat  secara  terperinci  mengenai  ketentuan perlindungan  hukum  bagi  nasabah  bank.  Dimana  yang  diatur  dalam  Undang-undang Perbankan  disebutkan  bahwa Untuk  kepentingan  nasabah,  bank  menyediakan  informasi mengenai  kemungkinan  timbulnya  resiko  kerugian  bagi  transaksi  nasabah  yang  dilakukan melalui  bank. Dari Pasal  tersebut  bisa  dilihat  bahwa  hanya  sedikit  penjelasan  mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah  bank. Dimana jika  kita lihat dalam penjelasan Pasal tersebut tidak dapat diberikan penjelasan dan pengertian secara menyeluruh tentang apa dan bagaimanakah kepentingan nasabah yang tidak boleh dirugikan.
Pada Surat Edaran Nomor 14/17/DASP/2012 tanggal 7 Juni 2012 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11 / 10 / DASP / 2009 tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat  Pembayaran  dengan  Menggunakan  Kartu,  penerbit  wajib memberikan informasi tertulis kepada pemegang kartu, sekurang-kurangnya meliputi :
a. Prosedur dan tata cara pengguna kartu, fasilitas yang melekat pada kartu, dan resiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu tersebut.
b. Hak dan kewajiban pemegang kartu, sekurang-kurangnya meliputi:
a) Hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu dalam penggunaan kartunya,  termasuk  segala  konsekuensi  yang  mungkin  saja  timbul  dari penggunaan kartu, misalnya tidak memberikan Personal Identification Number kepada  orang  lain  dan  berhati-hati  saat  melakukan  transaksi  melalui  mesin Automatic Teller Machine .
b) Hak  dan tanggung jawab  pemegang  kartu  dalam  hal terjadi  berbagai  hal  yang mengakibatkan  kerugikan  bagi  pemegang  kartu  dan  atau  penerbit,  baik  yang disebabkan  karena  adanya  pemalsuan  kartu,  kegagalan  system  penerbit,  atau sebab yang lainnya.
c) Jenis dan besarnya biaya yang dikenakan,dan
d) Tata  cara  dan  konsekuensi  apabila  pemegang  kartu  tidak  lagi  berkeinginan menjadi pemegang kartu.
c. Tata  cara  pengajuan  pengaduan  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  kartu  dan perkiraan waktu penanganan pengaduan tersebut.
Dalam praktek perbankan, suatu perjanjian antara bank dan pihak nasabah belum bisa dibuat sebagaimana dengan mestinya, artinya hanya untuk melindungi kepentingan bank, tetapi tidak  memberikan  perlindungan  yang  cukup  memadai  terhadap  kepentingan  nasabah. Berdasarkan  permasalahan  yang  ada,  masalah-masalah  dapat  dibagi  menjadi  dua  kelompok kasus  permasalahan Automatic  Teller  Machine yaitu  kasus  permasalahan  secara  yuridis  dan kasus  permasalahan  secara teknis.  Kasus permasalahan  secara  yuridis  yang  dimaksud  disini adalah  kasus  yang  diluar  dari  kehendak  nasabah  sehingga  berakibat  nasabah  mengalami kerugian baik secara materil dan imateril.

## Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Berdasarkan  Undang-undang  Perlindungan Konsumen.
Perlindungan  konsumen  ialah  upaya  untuk  menjamin  adanya  kepastian  hukum  dan memberi perlindungan kepada konsumen. Olehnya itu, perlu diketahui terlebih dahulu tentang pihak yang disebut dengan konsumen. Pengertian konsumen dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
a. Konsumen dalam arti yang umum yakni pemakai, pengguna atau pemanfaat barang dan jasa untuk tujuan tertentu.
b. Konsumen antara yakni pemakai, pengguna atau pemanfaat barang dan jasa untuk diproduksi menjadi barangdan jasa lain atau untuk diperdagangkan dengan tujuan komersial.
c. Konsumen  akhir  yakni  pemakai,  pengguna  atau  pemanfaat  barang  dan  jasa  untuk memenuhi  kebutuhan  diri  sendiri,  keluarga  ataupun  rumah  tangganya  dan  tidak untuk diperdagangkan kembali. (Meilianasari, 2013)
Hubungan yang terjalin antara nasabah selaku konsumen dengan bank didasarkan pada prinsip kepercayaan, akan tetapi pada praktiknya sangat rentan terjadi atau timbul sengketa di antara kedua pihak. Perselisihan atau sengketa tersebut biasanya disebabkan dimana salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan yang telah dibuat ataupun adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi, sehingga merugikan pihak lainnya. Dari berbagai pengalaman yang ada, timbulnya konflik tersebut terutama disebabkan oleh empat hal di bawah ini :
a. Informasi  yang  kurang  memadai  mengenai  karakteristik  produk  atau  jasa  yang ditawarkan oleh bank.
b. Pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa yang masih kurang.
c. Ketimpangan  hubungan  antara  nasabah  dengan  bank,  khususnya  bagi  nasabah peminjam dana, dan
d. Tidak  adanya  saluran  yang  memadai  untuk  menfasilitasi  penyelesaian  awal  friksi yang terjadi antara nasabah dengan bank.
Melihat  dari  empat  hal  tersebut,  maka  bisa  dilihat  bahwa  begitu  mudahnya  terjadi perselisihan atau sengketa antara nasabah dengan  bank. Olehnya itu harus ada perlindungan nasabah,  karena  hal  tersebut  sangat  berpengaruh  bagi  nasabah,  dengan  demikian  menjadi tantangan yang besar bagi perbankan dan Bank Indonesia untuk menciptakan standar yang jelas dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah.(Muhammad Audi, 2019).
Undang-undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi nasabah yang merasa dirugikan dan menuntut haknya. Jika kemudian terjadi masalah dalam penggunaan kartu Automatic Teller Machine yang mengakibatkan kerugian yang bukan karena kesalahan dari nasabah maka pihak bank wajib mengganti kerugian. sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 huruf F, huruf G . Dan pada Pasal 19 ayat  (1) . Sedangkan  jika  dilihat  lagi  pada  Pasal  45  Ayat  (1)  jelas  bahwa  konsumen  yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum. Kemudian  Ayat (2) juga mengaskan  bahwa  konsumen  dalam  hal  ini  sebagai  nasabah  dapat  menempuh  jalur  hukum melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan, berdasar pada pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
Masalah masyarakat, umumnya karena masyarakat belum mengetahui dan memahami tentang  tanggung  jawab  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Masyarakat  selaku  konsumen  atau  nasabah  juga  pada  umumnya belum  mengetahui  hak  dan  kewajibannya  sebagai  nasabah  apabila  terjadi  masalah  dalam penggunaan fasilitas kartu Automatic Teller Machine . Kurangnya sosialisasi terhadap aturan- aturan hukum pada nasabah sehingga mereka tidak memahami perlindungan hukum apabila masyarakat  mengalami  kerugian  terutama  masalah  penggunaan  kartu Automatic  Teller Machine .

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  di  uraikan  sebelumnya,  maka ditarik kesimpulan bahwa :
Tanggung  jawab  bank  terhadap  kerugian  nasabah,  berdasarkan  kontrak  penerbitan  kartu Automatic  Teller  Machine didalamnya  tidak  terdapat  pengalihan  tanggung  jawab  secara keseluruhan  dari  bank  ke  nasabah,  jika  nasabah  pengguna  kartu Automatic  Teller  Machine
kemudian mengalami kerugian yang bukan disebabkan karena kesalahan nasabah, maka bank tentunya wajib untuk memberi ganti rugi. Dan Untuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah dalam memperoleh hak-haknya jika terjadi kerugian dalam penggunaan fasilitas kartu Automatic  Teller  Machine maka  dipersilahkan  untuk  melakukan  pengaduan  secara  tertulis kepada kantor cabang bank. Pengaduan pemegang kartu yang disampaikan kepada bank setelah tiga bulan atau lebih sejak tanggal transaksi tersebut tidak akan dilayani.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan Hukum  Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna Crm (Cash Recycling Machine). Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 8 (3), 286. Https://Doi.Org/10.24843/Jmhu.2019.V08.I03.P07
Fuady, M. (2001). Hukum Perbankan Modern . Pt. Citra Aditya Bakti.
Meilianasari, Y. D. (2013). Analisis Kepercayaan Nasabah Pengguna Atm. Manajemen Bisnis , 2 (1). Https://Doi.Org/10.22219/Jmb.V2i1.1482
Muhammad  Audi.  (2019).  Mediasi  Perbankan  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Antara Nasabah Dan Bank. Supremasi Jurnal Hukum , 2 , 2.
Murwadji,  T.  (2016).  Etika  Bisnis  Sebagai  Dasar  “Pertanggungjawaban  Sosial  Dan
Lingkungan” Perbankan.
Jurnal Hukum Positum , 1 (1), 1. Https://Doi.Org/10.35706/Positum.V1i1.520
Nasution, A. Z. (2002). Hukum Perlindungan Konsumen . Daya Widya.
Nawi,  S.  (2017). Penelitian  Hukum  Normatif  Versus  Penelitian  Hukum  Empiris (5th Ed.). Pt.Umitoha Ukhuwah Grafika.
Palilati,  R.  M.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Konsumen  Perbankan  Oleh  Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal  Ius  Kajian  Hukum  Dan  Keadilan , 5 (1),  49. Https://Doi.Org/10.29303/Ius.V5i1.414
Said,  A.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Yang  Didaftarhitamkan  Akibat Kesalahan  Sistem  Perbankan  Menurut  Uu  No.  10  Tahun  1998  Tentang Perbankan. Lex Crimen , 6 (3).
Supramono, G. (1997). Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perkreditan . Alumni.
Sutrisno Fernando Ngiu. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek  Hukum  Menurut  Undang  –Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang Perbankan. Lex Privatum , 3 (1), 241.
Tarigan, H. A. A. B., & Paulus, D. H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas  Penyelenggaraan  Layanan  Perbankan  Digital. Jurnal  Pembangunan Hukum  Indonesia , 1 (3),  294–307.  Https://Doi.Org/10.14710/Jphi.V1i3.294- 307
Tengku  Andrias  Prayudha.  (2015).  Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Nasabah Perbankan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jom Fakultas Hukum , 2 , 5.

## Peraturan perundang-undang
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16 /1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pembayaran
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Penjelasan atas Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11
Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/13/DPNP/ 2008 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 / 10 / 2008 Tentang Pengaduan Nasabah.
Surat Edaran Nomor 14/17/DASP/2012 7 Juni 2012 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank  Indonesia  Nomor  11/10/DASP/2009  13  April  2009  Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu