Penerapan Prinsip Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas
Lana Aulia Afiftania dan Dian Purnama Anugerah lana.aulia.afiftania-2019@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
A limited liability company is a legal subject capable of being responsible for the risks in carrying out its business. The principle of vicarious liability is the basis of a person’s responsibility for acts against the law of others. One of these principles is applied in the employer’s responsibility to his subordinates. This research is a legal research that uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. This study aims to analyze the legal relationship between a limited liability company and an employee related to the principle of vicarious liability and the liability of a limited liability company in the consideration of the panel of judges. The results of this study indicate that a limited liability company is able to act as an employer and hiring employees. According to the principle of vicarious liability, the company will be responsible if an employee causes a loss during the performance of their duties. The panel of judges recognizes the principle of vicarious liability as the basis for corporate liability. There is a lot of diversity in the implementation of these principles. However, the important elements of the principle of vicarious liability are still reflected in the considerations of the panel of judges.
Keywords: Liability; Limited Company; Vicarious Liability Principle.

## Abstrak
Perseroan  terbatas  merupakan  subjek  hukum  yang  mampu  bertanggung  jawab  atas risiko  dalam  pelaksanaan  usahanya.  Prinsip  vicarious  liability  merupakan  dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan melawan hukum orang lain. Salah satu prinsip tersebut diterapkan dalam pertanggungjawaban majikan terhadap bawahannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang- undangan  (statute  approach),  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach),  dan pendekatan  kasus  (case  approach).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis hubungan hukum perseroan terbatas dan karyawan terkait prinsip vicarious liability serta  pertanggungjawaban  perseroan  terbatas  dalam  pertimbangan  majelis  hakim. Hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  perseroan  terbatas  mampu  berkedudukan sebagai  majikan  dan  mempekerjakan  karyawan.  Menurut  prinsip  vicarious  liability, perseroan akan bertanggung jawab bilamana karyawan menimbulkan kerugian selama pelaksanaan tugasnya. Majelis hakim mengakui prinsip vicarious liability sebagai dasar pertanggungjawaban  perseroan.  Timbul  banyak  keberagaman  dalam  implementasi prinsip  tersebut.  Akan  tetapi,  unsur-unsur  penting  prinsip  vicarious  liability  tetap tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan majelis hakim.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Perseroan Terbatas; Prinsip Vicarious Liability.

## Notaire
Article history: Submitted 24 October 2022; Accepted 30 October 2022; Available online 31 October 2022.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v5i3.40084 Vol. 5 No. 3, Oktober 2022
Copyright © 2022 Lana Aulia Afiftania dan Dian Purnama Anugerah. Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga,  Magister Kenotariatan.
416
Lana Aulia dan Dian Purnama: Penerapan Prinsip Vicarious ...

## Pendahuluan
Perseroan terbatas dikenal dalam istilah Naamloze Vennotschap atau Company Limited. Artinya, badan hukum tersebut terdiri dari beberapa subjek hukum yang ber- company secara  terbatas.  Pembatasan  merujuk  pada  pemegang  saham  yang ruang lingkup kekuasaannya hanya terbatas pada besaran nilai saham miliknya. Merujuk pada Pasal 109 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta  Kerja  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020), perseroan terbatas diartikan sebagai:
“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi  dalam  saham  atau  Badan  Hukum  perorangan  yang  memenuhi kriteria  Usaha  Mikro  dan  Kecil  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.
Sebagai badan hukum, perseroan terbatas termasuk dalam golongan subjek hukum yang memungkinkan baginya untuk menyandang hak dan kewajiban. Di  sisi  lain,  perseroan  terbatas  juga  memiliki  kedudukan  yang  mandiri  atau persona standi in judicio . 1 Pengurus  perseroan  terbatas  dikenal  sebagai  organ perseroan  yang  terdiri  dari  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (selanjutnya disingkat  RUPS),  dewan  komisaris,  dan  direksi.  Seiring  berjalannya  waktu, organ perseroan akan menemukan kendala atau hambatan yang menjadi risiko dalam menjalankan usahanya. Hal-hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab perseroan karena menurut teori, kehendak organ dianggap sebagai kehendak perseroan terbatas. 2
Pertanggungjawaban dalam ilmu hukum perdata memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Tanggung jawab mencakup pelanggaran atas hubungan hukum yang lahir karena suatu perjanjian, pelanggaran undang-undang tertulis ataupun tidak tertulis, serta hubungan hukum yang timbul berdasarkan undang-undang. Dikenal tiga jenis tanggung jawab hukum yaitu, tanggung jawab karena adanya
1 Zainal  Asikin  dan  L.Wira  Pria  Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan (Prenadamedia Group 2020).[53].
2 ibid
unsur  kesalahan  (kesengajaan  atau  kelalaian),  tanggung  jawab  karena  adanya unsur kelalaian, dan tanggung jawab tanpa adanya kesalahan.
Tanggung  jawab  karena  dipenuhinya  unsur  kesalahan  dikenal  pula  dengan perbuatan  melawan  hukum (onrechtmatig daad) .  Pasal  1365 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya  disebut  BW)  mengatur  bahwa  apabila  terdapat  kerugian  dari  suatu perbuatan  melawan  hukum,  maka  pelaku  perbuatan  melawan  hukum  wajib mengganti  kerugian  atas  kesalahan  yang  dilakukannya.  Kesalahan  atau schuld merupakan  syarat  untuk  menetapkan  seseorang  telah  melakukan  perbuatan melawan hukum . 3 Kemudian, Tanggung jawab karena dipenuhinya unsur kelalaian diatur dalam Pasal 1366 BW bahwa setiap orang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukumnya, namun juga bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari kelalaian atau kurang kehati-hatiannya. 4
Tanggung jawab tanpa adanya kesalahan dikenal dengan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) yang diatur dalam Pasal 1367 Ayat (1) BW. Ditetapkan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan sendiri, perbuatan  orang  lain  yang  menjadi  tanggungannya,  dan  atas  kerugian  yang timbul dari barang-barang di dalam pengawasannya. Prinsip ini membebankan tanggung  jawab  tanpa  melihat  apakah  seseorang  memenuhi  unsur  kesalahan maupun kelalaian. BW membagi tanggung jawab mutlak kepada beberapa subjek hukum. Pembagian ini dikenal dengan prinsip vicarious liability. Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 1367 Ayat (2) BW sampai dengan Pasal 1369 BW. Salah satunya ialah majikan yang harus bertanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum bawahannya. Pasal 1367 Ayat (3) BW mengatur bahwa: 5
“Majikan-majikan  dan  mereka  yang  mengangkat  orang-orang  lain  untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang  diterbitkan  oleh  pelayan-pelayan  atau  bawahan-bawahan  mereka  di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.
3 Munir  Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer (PTCitra  Aditya  Bakti 2002).[45].
4 ibid .[73].
5 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (PT  Balai  Pustaka 2014).[346].
418
Lana Aulia dan Dian Purnama: Penerapan Prinsip Vicarious ...
Pasal  1367  Ayat  (3)  BW  mengandung  2  (dua)  klausul  penting.  Pertama, majikan  akan  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  diterbitkan  bawahannya. Kedua, kerugian timbul saat bawahan melakukan pekerjaan untuk mana orang- orang ini diangkatnya. Namun, klausul-klausul tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai penjelasan, pembatasan, ataupun penerapannya.
Di sisi lain, hukum pertanggungjawaban perdata juga tidak menguraikan secara jelas batasan hubungan kerja dan lingkup pekerjaan sebagai dasar tuntutan tanggung  jawab  majikan.  Oleh  karena  itu,  timbul  penafsiran  beragam  dalam pertimbangan  majelis  hakim  untuk  memutus  penyelesaian  sengketa  perseroan terbatas yang menggunakan prinsip tersebut. Paula Giliker menambahkan bahwa prinsip vicarious liability majikan  terhadap  bawahannya  merupakan  kewajiban perwakilan  yang  kontoversial.  Hal  itu  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa peran kesalahan, perlindungan, dan sistem hukum modern dinilai belum mampu menganggap adil sejauh mana majikan harus diminta menanggung risiko yang berhubungan dengan lotus perbuatan melawan hukum. 6
Seperti  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  558  K/Sip/1971  yang memutus bersalah N.V. Bintang dan Soegono Atmodirejo. Soegono Atmodirejo merupakan bawahan N.V. Bintang yang telah lalai dalam melakukan tugasnya sehingga menyebabkan bis N.V. Indah terbakar habis. Atas dasar itu, majelis hakim memutuskan untuk menghukum N.V. Bintang dan bawahannya secara tanggung menanggung untuk mengganti otobis dengan merek dan tahun pembuatan yang sama seperti milik N.V. Indah. Selain itu, N.V. Bintang dan bawahannya dihukum untuk membayar biaya kerugian sejumlah Rp.142.834.010,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sepuluh rupiah). Di sisi lain, mereka juga dibebankan penggantian biaya-biaya yang timbul dalam proses balik nama.
Terdapat pula Putusan Mahkamah Agung Nomor:1422/K/Pdt/2007 yang memutus  PT.BNI,  Tbk.  melakukan  perbuatan  melawan  hukum.  Hal  itu  terjadi karena  karyawannya  yaitu  pemimpin  kantor  cabang  pembantu  melanggar
6 Paula Giliker, Vicarious Liability in Tort: A Comparative Perspective (Cambridge University Press 2010).[38].
ketentuan  Pasal  1694  BW  jo.  1365  BW.  Pemimpin  tersebut  melakukan  perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat penitipan sertiplus (fiktif) dan mencairkan dana nasabah tanpa persetujuan pemiliknya. Oleh karena itu, PT.BNI, Tbk. dihukum untuk  membayar  kerugian  materiil  kepada  nasabah  sebesar  Rp.3.000.000.000,00  (tiga miliar rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per-tahun. Selain itu, majelis hakim juga menghukum perseroan secara mandiri untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara sampai dengan tingkat kasasi.
Kaburnya  kedua  klausul  dalam  Pasal  1367  Ayat  (3)  BW  menyebabkan ketidakpastian  terhadap  sejauh  mana  majikan  akan  dibebankan  tanggung  jawab dan  perbuatan  hukum  mana  yang  menjadi  syarat  diterapkannya  prinsip vicarious liability majikan atas bawahannya . Seperti halnya kedua putusan di atas, terdapat putusan  majelis  hakim  yang  memberikan  sanksi  pembayaran  sejumlah  ganti  rugi dengan sistem tanggung renteng oleh perseroan terbatas dan karyawannya sebagai pelaku  perbuatan  melawan  hukum.  Terdapat  pula  putusan  majelis  hakim  yang membebankan penggantian ganti rugi kepada majikan secara mandiri. Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini akan membahas tentang penerapan prinsip vicarious liability dalam  pertanggungjawaban  perseroan  terbatas.  Rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  yaitu,  hubungan  hukum  perseroan  terbatas  dan  karyawan  terkait prinsip vicarious liability serta  pertanggungjawaban  perseroan  terbatas  dalam pertimbangan majelis hakim.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian dalam penulisan ini ialah penelitian hukum, atas dasar itu maka sifatnya  normatif.  Pendekatan  yang  digunakan  meliputi  pendekatan  perundang- undangan (statute approach), pendekatan  konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Sedangkan  analisis  bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  menggunakan  interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal, dan interpretasi komparatif.
420
Lana Aulia dan Dian Purnama: Penerapan Prinsip Vicarious ...

## Hubungan Hukum Perseroan Terbatas Dan Karyawan Terkait Prinsip Vicarious Liability
Perseroan terbatas tersusun dari 2 (dua) kata yaitu, perseroan dan terbatas. Perseroan berkaitan dengan modal perusahaan yang terdiri dari saham-saham atau sero-sero. Terbatas berkaitan dengan hak dan kewajiban pemegang saham yang terbatas pada nominal sahamnya dalam perseroan. 7 Belanda menyebut perseroan terbatas  dengan naamloze vennotschap .  Artinya,  perseroan  terbatas  merupakan persekutuan yang tidak memiliki atau memakai nama para sekutunya. 8 Inggris mengenal perseroan terbatas dengan limited liability company. Company merupakan lembaga yang melakukan perbuatan hukum bersama dengan subjek hukum lain dan  tergabung  dalam  suatu  badan. Limited merupakan  pembatasan  tanggung jawab yang berlaku bagi para pemegang sahamnya. 9
Mengacu pada Pasal 109 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, perseroan terbatas memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
1.  Berbentuk badan hukum yang terdiri dari persekutuan modal. 10 Perseroan terbatas  sebagai  badan  hukum  telah  disebutkan  secara  eksplisit  sebagai subjek hukum yang lahir dari undang-undang. Pasal 109 Angka 2 Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  menetapkan  bahwa  perseroan  akan memperoleh status badan hukum setelah mendaftar kepada menteri serta mendapatkan bukti pendaftaran.
2.  Didirikan  berdasarkan  perjanjian.  Perseroan  terbatas  yang  terdiri  dari persekutuan  modal,  didirikan  dengan  pembuatan  akta  pendirian  yang berlaku  pula  sebagai  anggaran  dasar  perseroan.  Akta  tersebut  wajib memperoleh pengesahan dari menteri serta diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. 11
3.  Melakukan kegiatan usaha. Perseroan terbatas didirikan untuk melakukan
7 Zainal Asikin dan L.Wira Pria Suhartana, Op.,Cit. [51].
8 Tuti Rastuti, Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan (Refika Aditama 2015).[114].
9 ibid .[118]. 10 Perseroan  terbatas  juga  dapat  berbentuk  badan  hukum  perseorangan  yang  memenuhi kriteria UMK. Perseroan tersebut akan memperoleh status badan hukum setelah mendaftar kepada menteri serta memperoleh sertipikat pendaftaran secara elektronik. Perseroan untuk UMK didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang paling sedikit memuat tujuan, maksud, modal dasar, kegiatan usaha, serta keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pendirian. Surat pernyataan pendirian wajib didaftarkan dengan mengisi format-format isian kepada menteri secara elektronik. (Pasal 109 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).
11 Zainal Asikin dan L.Wira Pria Suhartana, Op.Cit. [56].
kegiatan  usaha  dalam  bidang  tertentu  untuk  memperoleh  keuntungan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) memberikan kriteria  yang  luas  terhadap  jenis  kegiatan  usaha.  Tujuan,  maksud,  dan kegiatan  usaha  dapat  ditentukan  secara  mandiri  oleh  pendiri  perseroan dengan tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, maupun peraturan perundang-undangan.
4.  Modal dasar terbagi dalam saham. Modal dasar (authorized capital) merupakan keseluruhan  nilai  nominal  saham  yang  dapat  dikeluarkan  oleh  perseroan terbatas  dan  telah  disebutkan  dalam  anggaran  dasar. 12 Pasal  31  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  menegaskan  bahwa  modal  dasar yang telah ditentukan, seluruhnya akan terbagi dalam nilai-nilai nominal saham. Bagian-bagian saham tersebut wajib diserahkan pada para pendiri sejak saat perseroan terbatas didirikan.
5.  Perseroan  terbatas  wajib  didirikan,  dijalankan,  serta  dikelola  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan  dalam  ruang  lingkup nasional ataupun internasional.
Sebagai  salah  satu  subjek  hukum,  perseroan  terbatas  dapat  dikenakan tanggung  jawab  secara responsibility 13 maupun liability. 14 Keduanya  dapat terimplikasi secara terbatas atau tidak terbatas tergantung campur tangan pihak terkait dalam timbulnya kerugian. Hal itu bersinggungan dengan prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability) organ perseroan. Organ perseroan terbatas dapat ikut bertanggung jawab bilamana organ terbukti memberikan sumbangsih dalam kerugian  yang  diderita  perseroan.  Hal  itu  didasarkan  pada  doktrin piercing corporate veil, doktrin ultra vires, atau doktrin fiduciary duty.
Zainal  Asikin  dan  L.  Wira  Pria  Suhartana  menekankan  bahwa  perseroan merupakan  badan  hukum  yang  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  melalui organ  direksinya.  Perbuatan  hukum  dilakukan  sesuai  dengan  anggaran  dasar dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  perseroan terbatas akan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. 15 Pertanggungjawaban
12 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2016).[233].
13 Responsibility merupakan  perbuatan  subjek  hukum  yang  telah  memenuhi  syarat  untuk melaksanakan  kewajibannya  berdasarkan  pemikiran,  kepedulian,  serta  perimbangan  terhadap akibat  dan  risiko  perbuatannya.  Ruslan  Mohammad  Yunus,  ‘“Kegagalan  Dini  Perkerasan  Jalan Akibat Pelaksanaan Konstruksi”’ (2006) 8 Mektek.[50].
14 Liability  merupakan  konsep  hukum  yang  memaksa  subjek  hukum  untuk  tertib  dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas terjadinya suatu permasalahan. (Ibid.)
15 Zainal Asikin dan L.Wira Pria Suhartana, Op.Cit .[73].
422
Lana Aulia dan Dian Purnama: Penerapan Prinsip Vicarious ...
dibayarkan dengan seluruh harta kekayaan yang dimiliki perseroan. Tanggung jawab hukum tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum itu sendiri. Pasal 1367 Ayat (1) BW menyatakan bahwa: 16
“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang  yang  menjadi  tanggungannya  atau  disebabkan  oleh  barang- barang yang berada di bawah pengawasannya”.
Prinsip strict liability merupakan  bagian  dari  teori  tanggung  gugat  risiko (risicoaanprakelijkheid). Munir  Fuadi  berpendapat  bahwa  terdapat  3  (tiga)  teori yang lahir dari teori tanggung gugat risiko. Pertama, teori tanggung jawab atasan (respondeat superior or a superior risk bearing theory). Kedua, teori tanggung jawab pengganti  yang  bukan  dari  atasan  atas  orang-orang  dalam  tanggungannya. Ketiga, teori tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya. 17 Melalui prinsip strict liability, lahir prinsip vicarious liability yang dapat menentukan pertanggungjawaban subjek-subjek hukum tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan .
Prinsip vicarious liability diartikan  sebagai  kemungkinan  subjek  hukum untuk bertanggung jawab secara perdata tanpa melakukan kesalahan, melainkan kesalahan tersebut dilakukan oleh orang lain. 18 BW menunjuk 7 (tujuh) golongan yang  masuk  dalam  subjek  hukum  penanggung  kerugian  berdasarkan  prinsip vicarious liability . Ketujuh golongan tersebut meliputi orang tua atau wali hukum yang  bertanggung  gugat  atas  perbuatan  anak-anak  di  bawah  tanggungan  atau perwaliannya dalam Pasal 1367 Ayat (2) BW. Guru-guru sekolah yang bertanggung gugat  atas  perbuatan  murid-muridnya  dalam  Pasal  1367  Ayat  (4)  BW.  Kepala- kepala tukang yang bertanggung gugat atas perbuatan tukang-tukangnya Pasal 1367  Ayat  (4)  BW.  Pemilik  binatang  yang  bertanggung  gugat  atas  perbuatan binatang piaraannya Pasal 1368 BW. Pemakai binatang yang bertanggung gugat atas perbuatan binatang yang dipakainya itu Pasal 1368 BW. Pemilik gedung yang
16 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op.Cit .[346].
17 Munir Fuady, Op.Cit .[17].
18 Nurwahjuni, ‘Tanggung Jawab Pemegang Saham Bank Sebagai Perwujudan Prinsip Kehati- Hatian’ (Universitas Airlangga 2019).[183].
bertanggung gugat atas robohnya gedung karena kelalaian dalam pemeliharaan atau  karena  adanya  cacat  dalam  pembangunan  dan  tatanannya  Pasal  1369 BW.  Lalu,  ketujuh  ialah  majikan  yang  bertanggung  gugat  atas  perbuatan  yang dilakukan oleh pekerjanya Pasal 1367 Ayat (3) BW.
Apabila  menelaah  pasal  Pasal  1367  Ayat  (3)  BW,  terdapat  2  (dua)  unsur utama  yaitu,  majikan  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  diterbitkan  oleh bawahannya  dan  kerugian  timbul  saat  bawahan  melakukan  pekerjaan  yang ditugaskan padanya. Terdapat beberapa hal yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam pasal tersebut yaitu, ruang lingkup hubungan majikan-bawahan dan ruang lingkup pekerjaan dimana kerugian ditimbulkan.
Hubungan  majikan-bawahan  atau  yang  dikenal  dengan  hubungan kerja  dalam  Pasal  1  Angka  15  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai hubungan antara majikan dengan bawahan berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki unsur perintah, pekerjaan, dan upah. Sedangkan perjanjian kerja merupakan perikatan antara majikan dengan bawahan yang memuat klausul syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, keabsahan perjanjian kerja memungkinkan perseroan terbatas berkedudukan sebagai  majikan  dan  membentuk  hubungan  kerja  dengan  karyawannya.  Selain melalui  perjanjian  kerja,  hubungan  atasan-bawahan  dapat  lahir  melalui  teori kemanfaatan (profit theory), gevaarzettings theori, atau teori kuasi ketenagakerjaan (quasi employment theory).
Pada praktiknya, berkembang pula hubungan kerja segitiga dimana bawahan memiliki 2 (dua) majikan seperti dalam pekerjaan alih daya (outsourcing). Bawahan tidak hanya dapat memiliki hubungan kerja dengan dengan perusahaan penyedia jasa  pekerja, 19 tetapi  juga  dapat  memiliki  hubungan  kerja  dengan  perusahaan
19 Perusahaan penyedia jasa pekerja merupakan badan usaha berbadan hukum yang memiliki kegiatan  usaha  berupa  penyediaan  jasa  buruh  atau  pekerja  untuk  dipekerjakan  di  perusahaan pemborong pekerjaan. (Pasal 1 Angka 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No- Kep.220/MEN/X/2004 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain).
424
Lana Aulia dan Dian Purnama: Penerapan Prinsip Vicarious ...
pemborong pekerjaan. 20 Mulanya, bawahan direkrut oleh perusahaan penyedia jasa pekerja untuk mendapatkan pelatihan, persiapan, sampai dengan memenuhi kualitas-kualitas  tertentu.  Apabila  terdapat  perusahaan  pemborong  pekerjaan membutuhkan pekerja, maka bawahan yang memenuhi kualifikasi akan pindah bekerja kepada perusahaan pemborong pekerjaan. Demi hukum, status hubungan kerja  bawahan  dengan  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja  akan  beralih  menjadi hubungan kerja bawahan dengan perusahaan pemborong. 21
Pekerjaan juga dapat timbul dari pendelegasian tugas (the delegation of task theory) dan pelimpahan kuasa dari majikan kepada bawahan. Secara konstitusional,
Indonesia membagi ruang lingkup pekerjaan berdasarkan kuantitas waktu. Pasal 81 Angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 membagi perjanjian kerja menjadi perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan perjanjian kerja untuk waktu tidak  tertentu.  Pengertian  kedua  jenis  perjanjian  kerja  tersebut  tertuang  dalam Pasal  1  Angka  10  jo.  Angka  11  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021 Tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  Dan  Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja bahwa:
“ 10. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh  dengan  Pengusaha  untuk  mengadakan  Hubungan  Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu; dan 11. Perjanjian Kerja Waktu  Tidak  Tertentu  (PKWTT)  adalah  Perjanjian  Kerja  antara  Pekerja/ Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja yang bersifat tetap”.
Status  perseroan  terbatas  sebagai  subjek  hukum  memungkinkan  baginya untuk berkedudukan sebagai majikan. J. Satrio mengemukakan bahwa bilamana bawahan  perseroan  menimbulkan  kerugian  dalam  pelaksanaan  tugas  yang dilimpahkan, maka korban dapat menuntut perseroan terbatas sebagai pihak yang bertanggung  jawab. 22 Setiawan  menambahkan  bahwa  bawahan  tersebut  harus
20 Perusahaan pemborong pekerjaan merupakan perusahaan yang menerima pelaksanaan- pelaksanaan tugas dari perusahaan pemberi pekerjaan. (Pasal 1 Angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  No-Kep.220/MEN/X/2004  Tentang  Syarat-Syarat  Penyerahan  Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain).
21 I Nyoman Putu Budiartha, Hukum Outsourcing (Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, Dan Kepastian Hukum) (Setara Press 2016).[104].
22 Nurwahjuni, Op.Cit .[182].
memiliki hubungan kerja dengan perseroan terbatas. 23 Hal itu merupakan penerapan prinsip vicarious liability majikan terhadap bawahannya . Pada implementasinya, terdapat beberapa parameter untuk menentukan pertanggungjawaban perseroan terhadap karyawannya yaitu:
1.  Perseroan  terbatas  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  melawan  hukum karyawan,  bila  kerugian  timbul  dalam  rangka  memberikan  manfaat  bagi perseroan;
2.  Perseroan  terbatas  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  melawan  hukum karyawan, bila kerugian timbul dalam rangka mencapai tujuan perseroan;
3.  Perseroan  terbatas  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  melawan  hukum karyawan,  bila  kesalahan  dilakukan  setelah  memenuhi  ketentuan  formal perseroan; dan
4.  Perseroan  terbatas  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  melawan  hukum karyawan,  bila  kesalahan  dilakukan  setelah  memenuhi  ketentuan  materil perseroan.

## Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Dalam Pertimbangan Majelis Hakim
Melalui  beberapa  pertimbangan  majelis  hakim,  perseroan  terbatas dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  menurut  Pasal  1367  Ayat  (3)  BW. Pertanggungjawaban tersebut ditujukan untuk kerugian yang ditimbulkan oleh karyawan perseroan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mana karyawan tersebut digunakan. Melalui beberapa putusan majelis hakim, terdapat 3 (tiga) syarat untuk menerapkan  Pasal  1367  Ayat  (3)  BW. Pertama, pembuktian  adanya  perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  bawahan.  M.A.  Moegni  Djojodirdjo mengemukakan bahwa: 24
“Sebagaimana  dimaklumi  maka  Pasal  1365  BW  adalah  mengenai pertanggungan  jawab  atas  perbuatannya  sendiri.  Sedangkan  Pasal  1367 Ayat (3) BW adalah mengenai pertanggungan jawab untuk bawahan. Maka agar si majikan dapat dituntut berdasarkan Pasal 1367 Ayat (3) BW, harus semua unsur Pasal 1365 BW dipenuhi oleh seorang buruh”.
Paula  Giliker  turut  menambahkan  bahwa  terdapat  3  (tiga)  unsur  penting yang harus dibuktikan penderita kerugian untuk meminta pertanggungjawaban
23 ibid.
24 M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum (Pradnya Paramita 1982).[183].
426
Lana Aulia dan Dian Purnama: Penerapan Prinsip Vicarious ...
majikan atas kesalahan bawahannya. Salah satunya ialah dapat dibuktikan sesuai dengan hukum umum perbuatan melawan hukum dilakukan oleh bawahan. 25
Kedua, adanya  hubungan  majikan-bawahan  sebagai  syarat  mutlak penerapan  prinsip vicarious liability majikan  terhadap  bawahannya.  Pada praktiknya,  penderita  kerugian  menuntut  majikan  atas  perbuatan  melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan  konstruksi vicarious liability berdasarkan Pasal 1367 Ayat (3) BW. Hal itu terjadi karena perbuatan melawan hukum yang diajukan didasarkan pada hubungan majikan-karyawan. Secara yuridis karyawan harus diikutsertakan sebagai pihak yang berperkara untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dan membuktikan petitum penggugat harus menjadi tanggung jawab majikan. 26 Sebagai contoh, Penggugat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 472 PK/Pdt/2015.
Tergugat ialah PT. Bank Mega, Tbk. yang memiliki pejabat atau pemimpin KCP Bekasi-Jababeka yaitu Itman Harry Basuki. Jabatan pemimpin KCP dikenal pula  dengan  Branch  Manager.  Jabatan  tersebut  tetap  memberikan  kewajiban kepada Itman Harry Basuki untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan perintah Tergugat yang dituangkan dalam Surat Kuasa Nomor: SK.503/DIRBM/07, tertanggal  24  Mei  2007.  Pada  hubungan  hukum  kelembagaannya,  KCP  Bekasi- Jababeka merupakan cabang pembantu dari Kantor Cabang Bekasi Ahmad Yani (selanjutnya disingkat KC Bekasi Ahmad Yani). 27 Sehingga, pertanggungjawaban atas  perbuatan  hukum  KCP  Bekasi-Jababeka  dibebankan  kepada  KC  Bekasi Ahmad Yani. Sedangkan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum KC Bekasi Ahmad Yani dibebankan kepada Tergugat.
Hubungan majikan-bawahan tidak hanya nampak melalui perjanjian kerja. Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  melalui  Putusan  Nomor:  386/Pdt./G/1989/ PN.Jkt.Brt  menyatakan  bahwa  tidak  diperlukan  hubungan  majikan-bawahan
25 Paula Giliker, Op.Cit .[24].
26 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1422 K/Pdt/2007.
27 Kantor Cabang merupakan kantor bank yang bertanggung jawab secara langsung kepada kantor pusat bank. Penentuan kantor cabang disertai dengan kedudukan yang jelas dimana kantor tersebut  melangsungkan  usahanya.  (Pasal  1  Angka  3  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/1/ PBI/2009 Tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 27).
seperti yang seringkali dipersyaratkan dalam penerapan prinsip vicarious liability majikan  atas  bawahannya.  Majelis  hakim  berpendapat  bahwa  setidak-tidaknya terdapat  hubungan  kerja  yang  dibuktikan  dengan  adanya  perintah  satu  orang kepada orang lainnya sebagai penerima perintah.
Ketiga, adanya  kerugian  yang  timbul  saat  pelaksanaan  tugas  yang diberikan. Hubungan kausalitas antara kesalahan dengan tugas bawahan adalah sangat  penting.  Majikan  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  berdasarkan prinsip vicarious liability hanya  karena  lekatnya  hubungan  perbuatan  melawan hukum dengan tugas yang dikerjakan, disertai atau tanpa adanya perintah dari majikan. 28 Kesalahan harus terjadi dalam pelaksanaan tugas atau setidak-tidaknya terdapat  hubungan  antara  perbuatan  melawan  hukum  dengan  pekerjaan  yang harus diselesaikan. Hal-hal tersebut merupakan pembatasan umum sejauh mana majikan dapat dimintakan pertanggungjawaban.
Prinsip vicarious liability dalam  Pasal  1367  Ayat  (3)  BW  tidak  dapat digunakan sebagai dasar gugatan bilamana tidak memenuhi 2 (dua) hal. Pertama, konstruksi  perbuatan  melawan  hukum  tidak  memiliki  syarat  dapat  dibuktikan terlebih  dahulu  kesalahan  oleh  karyawan,  syarat  adanya  hubungan  kerja,  dan syarat kerugian ditimbulkan saat pelaksanaan tugas sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, Moegni Djojodirdjo berpendapat bahwa Pasal 1367 Ayat (3) BW tidak dapat diterapkan bilamana terdapat klausul eksonerasi (exoneratie clausule) dalam perjanjian kerja yang telah disepakati. 29
Pertanggungjawaban  perseroan  terbatas  atas  perbuatan  melawan  hukum karyawannya  terimplikasi  dalam  beberapa  kasus  berikut  ini. Kasus pertama, tertuang dalam Putusan Nomor: 558 K/Sip/1971 antara Lim Chian Soen sebagai Penggugat  melawan  N.V.  Bintang  sebagai  Tergugat  I  dan  Soegono  Atmodirejo sebagai  Tergugat  II.  Penggugat  merupakan  direktur  N.V.  Indah  yang  memiliki usaha  serupa  dengan  N.V.  Bintang  yaitu  angkutan  transportasi  darat  dengan menggunakan bis. Sedangkan, Tergugat I merupakan majikan yang memberikan
28 M.A. Moegni Djojodirdjo, Op.Cit .[8]. 29 ibid .[183].
428
Lana Aulia dan Dian Purnama: Penerapan Prinsip Vicarious ...
pekerjaan  dan  tugas  kepada  Tergugat  II  untuk  mengoperasikan  bis  miliknya sebagai angkutan umum.
Kasus  bermula  saat  bis  Tergugat  I  dengan  Nomor  Polisi:  G.9688,  merek Dogde diparkir di stasiun bis Purwokerto oleh Tergugat II. Pada saat Tergugat II mengisi bensin bis, terdapat semburan api dalam ember tempat mengisi bensin. Kemudian, Tergugat II melemparkan ember tersebut ke bawah kolong bis N.V. Indah. Akibatnya, bis N.V. Indah terbakar habis. Lalu, Pengadilan Negeri Tegal melalui Putusan Nomor: 60/1966/Pdt/Tgl memutuskan untuk:
“Menghukum Para Tergugat secara tanggung menanggung menyerahkan sebuah  otobis  yang  memiliki  macam  dan  tahun  pembuatan  yang  sama dengan otobis milik Penggugat yang terbakar. Para Tergugat juga dihukum untuk  membayar  ganti  kerugian  secara  tanggung  menanggung  kepada Penggugat  berupa  uang  sejumlah  Rp.142.834.010,00  (seratus  empat  puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sepuluh rupiah). Para Tergugat turut wajib mengganti biaya-biaya yang timbul dari balik nama bis hingga menjadi atas nama Penggugat”.
Para  Tergugat  mengajukan  banding  dan  kasasi  dengan  alasan  bahwa kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  Tergugat  II  merupakan overmacht. Namun, Mahkamah Agung menolak alasan tersebut dengan pertimbangan yaitu tiap-tiap subjek hukum telah mengetahui bahwa mengisi bensin menggunakan ember atau tidak  menggunakan  pompa  bensin  merupakan  hal  yang  berbahaya.  Tergugat II  yang  seyogyanya  mengetahui  bahaya  tersebut  nyata-nyata  tetap  melakukan pengisian  bensin  dengan  menggunakan  ember.  Oleh  karena  itu,  ia  harus menanggung risikonya.
Kasus kedua, tertuang dalam Putusan Nomor: 202 K/Pdt/1992 antara Elly Afinda  sebagai  Penggugat  melawan  Ujen  sebagai  Tergugat  I  dan  PT.  Hartono Raya Motor Service sebagai Tergugat II. Penggugat merupakan janda dari Asril. Sedangkan Para Tergugat memiliki hubungan hukum majikan-bawahan karena Tergugat  I  merupakan  sopir  borongan  yang  bekerja  untuk  Tergugat  II.  Kasus bermula  ketika  Tergugat  I  mengendarai  truk  merek  Nisan  dalam  pelaksanaan tugasnya  sehari-hari  sebagai  sopir.  Secara  mendadak,  Tergugat  I  tidak  dapat menguasai  truk  yang  dikendarainya  sehingga  menabrak  sebuah scooter yang
sedang  berjalan  di  depannya. Scooter tersebut  dikendarai  oleh  Asril  dengan membonceng Alfiar anaknya. Akibat benturan tersebut, Asril meninggal di lokasi kejadian dan anaknya menderita luka parah dan meninggal dunia di rumah sakit.
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  memutuskan  bahwa  Tergugat  I  telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat II bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I. Keduanya dihukum untuk membayar sejumlah ganti rugi dan biaya perkara secara tanggung renteng. Setelah upaya banding, Pengadilan Tinggi  merubah  nominal  ganti  rugi  dan  merubah  beban  pertanggungjawaban yang hanya dilimpahkan kepada Tergugat II. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor:  202  K/Pdt/1992  membatalkan  putusan  Pengadilan  Tinggi.  Mahkamah Agung  berpendapat  bahwa  Tergugat  I  merupakan  subjek  hukum  yang  bekerja pada Tergugat II. Sebagai tergugat asal, ia telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, telah cukup pertimbangan bahwa Tergugat I harus turut menanggung ganti rugi atas kesalahannya. Sehingga, Para Tergugat tetap menanggung kerugian secara tanggung renteng.
Kasus ketiga, tertuang  dalam  Putusan  Nomor:  1422  K/Pdt/2007  antara Hj. Siti Maimunah Alamsyah sebagai Penggugat I dan Soeharto Djokojahjono sebagai  Penggugat  II  melawan  PT.  Bank  Negara  Indonesia  (Persero),  Tbk. sebagai  Tergugat.  Para  Penggugat  merupakan  nasabah  dan/atau  deposan dari Tergugat. Kasus bermula saat Penggugat I melakukan pemindahan debet antar cabang dari Bank BNI Cabang Fatmawati ke Bank BNI Cabang Pembantu Graha  Sejahtera  yang  dibuktikan  dengan  penerbitan  sertiplus. 30 Sedangkan, Penggugat  II  menyetorkan  uangnya  kepada  Tergugat  yang  dibuktikan  pula dengan penerbitan sertiplus. M.Gunawan yang pada saat itu menjabat sebagai Pemimpin KCP Graha Sejahtera, menawarkan jasa penitipan sertiplus-sertiplus tersebut kepada Para Penggugat dengan alasan untuk menjamin keamanan surat berharga itu.
30 Sertiplus atau sertipikat deposito merupakan surat berharga atas unjuk yang dikeluarkan oleh  Bank  sebagai  bukti  simpanan.  Sebagai  surat  berharga,  sertiplus  dapat  diperjualbelikan  atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga.
430
Lana Aulia dan Dian Purnama: Penerapan Prinsip Vicarious ...
Kemudian, Para Penggugat setuju dan diterbitkan Surat Penitipan Sertiplus Nomor: GRH 111/GRH/IX/02 dan Surat Penitipan Sertiplus Nomor: GRH 105/ GRH/IX/02  sebagai  tanda  bukti  penerimaan  penitipan  sertiplus.  Akan  tetapi, ketika  Para  Penggugat  mengajukan  pencairan  atas  sertiplus-sertiplus  miliknya, Tergugat  mengaku  bahwa  asli  sertiplus  Para  Penggugat  sudah  tidak  ada  lagi. Atas  dasar  itu,  Para  Penggugat  melayangkan  gugatan  kepada  Tergugat  untuk membayarkan sejumlah kerugian yang diderita.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor: 269/PDT.G/2005/ PN.JKT.PST memutus Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian, Tergugat harus membayar kerugian materil sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per-tahun, serta biaya-biaya yang timbul selama proses perkara berlangsung. Setelah mengajikan banding, Pengadilan Tinggi  melalui  Putusan  Nomor:  280/PDT/2006/PT.DKI  hanya  menguatkan putusan  Pengadilan  Negeri.  Pada  tingkat  kasasi,  Mahkamah  Agung  menolak permohonan kasasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Putusan Mahkamah Agung didasarkan dengan pertimbangan bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum  karena  telah  mempertimbangkan  fakta-fakta  persidangan  dengan  benar. Selain itu, alasan dalam permohonan kasasi kurang tepat untuk dimohonkan.
Kasus keempat, tertuang dalam Putusan Nomor: 472 PK/Pdt/2015 antara PT.  Elnusa,  Tbk.  sebagai  Penggugat  melawan  PT.  Bank  Mega,  Tbk.  sebagai Tergugat.  Kasus  bermula  ketika  Penggugat  berkedudukan  sebagai  nasabah deposan  dari  Tergugat  yang  melakukan  deposito  berjangka 31 pada  salah  satu kantor cabang Tergugat yaitu KCP Bekasi-Jababeka. Produk deposito yang dipilih Penggugat  ialah  deposito  berjangka  dalam  5  (lima)  kali  transaksi  penempatan. Pada  prosesnya,  bila  Penggugat  telah  menyetorkan  uangnya,  maka  Tergugat akan  menerbitkan Advis Deposito  Berjangka disertai  dengan  keterangan  atas penempatan  deposito  tersebut. Advis Deposito  Berjangka  tersebut  diterbitkan, diserahkan, dan ditandatangani oleh pejabat Tergugat.
31 Sri Vita Wahyuni dan Afriyeni, ‘Aktivitas Penghimpunan Dana Deposito Pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat Cabang Lintau’’ [2019] OSF Preprints.[6].
Pada  penempatan  pertama,  Penggugat  melakukan  penyetoran  sampai dengan  pencairan  sesuai  prosedur  yang  berlaku.  Namun,  Penggugat  belum mencairkan  deposito  penempatan  kedua  sampai  dengan  kelima  berikut perpanjangannya.  Sebelum  sempat  mencairkan  deposito  miliknya,  Penggugat menerima  informasi  bahwa Advis Deposito  Berjangka  atas  penempatan  kedua sampai dengan kelima berikut perpanjangan yang dipunyainya, merupakan Advis Non-Identik. Ketika Penggugat mengajukan konfirmasi dan pencairan deposito, Branch Manager KCP Bekasi-Jababeka saat itu menjelaskan bahwa penempatan deposito berjangka milik Penggugat telah habis dan sudah dicairkan.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor: 284/Pdt.G/2011/ PN Jak.Sel. memutuskan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian, Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materil sejumlah dana deposito Penggugat sebesar Rp.111.000.000.000,00 (seratus sebelas miliar rupiah) dan  bunga  6%  (enam  persen)  per-tahun  dari  jumlah  dana  deposito  Penggugat terhitung  sejak  gugatan  didaftarkan.  Kemudian  Tergugat  juga  dihukum  untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul.
Pada tingkat banding, majelis hakim hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Sedangkan Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari PT. Bank Mega, Tbk. Pada tingkat peninjauan kembali,  Mahkamah  Agung  menolak  permohonan  dari  PT.  Bank  Mega,  Tbk. dengan pertimbangan bahwa judex facti dalam perkara a quo maupun pertimbangan judex juris dalam tingkat kasasi tidak keliru dalam menerapkan hukum. Sehingga, tidak terdapat kekhilafan hakim dalam memutus perselisihan para pihak. Majelis hakim juga berpendapat bahwa kesalahan Itman Harry Basuki yang mencairkan dana deposito Penggugat tidak menghapuskan tanggung jawab perdata dari PT. Bank Mega, Tbk. kepada Penggugat.

## Kesimpulan
Perseroan  terbatas  dapat  menyandang  status  badan  hukum  setelah mendaftarkan diri kepada Menteri dan memperoleh bukti pendaftaran. Menurut
432
Lana Aulia dan Dian Purnama: Penerapan Prinsip Vicarious ...
undang-undang  ketenagakerjaan,  badan  hukum  termasuk  dalam  pemberi  kerja yang  dapat  mempekerjakan  tenaga  kerja  dengan  membayar  upah.  Di  sisi  lain, karyawan merupakan subjek hukum yang mampu melakukan pekerjaan untuk mendapatkan upah. Hubungan hukum perseroan terbatas dan karyawan disebut hubungan  kerja  yang  lahir  setelah  perjanjian  kerja  disahkan.  Hubungan  kerja menempatkan perseroan terbatas sebagai majikan dan karyawan sebagai bawahan. Melalui  prinsip vicarious liability dalam  Pasal  1367  Ayat  (3)  BW,  majikan  akan bertanggung jawab apabila bawahan menimbulkan kerugian dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, perseroan terbatas akan menanggung kerugian tersebut bilamana karyawan melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan.
Penerapan  prinsip vicarious liability sebagai  bentuk  pertanggungjawaban perseroan  terbatas  telah  terimplikasi  dalam  beberapa  putusan  majelis  hakim. Prinsip  tersebut  menjadi  pertimbangan  apakah  perseroan  dapat  dikenakan pertanggungjawaban  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  karyawan  dalam pelaksanaan tugasnya. Penerapan prinsip tersebut menjadi variatif sesuai dengan penafsiran  dan  keyakinan  majelis  hakim.  Akan  tetapi,  unsur-unsur  prinsip vicarious liability dalam  Pasal  1367  Ayat  (3)  BW  tetap  terkandung  dalam  setiap pertimbangan  majelis  hakim.  Unsur-unsur  tersebut  meliputi  adanya  perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawan, adanya hubungan atasan-bawahan, dan adanya kerugian yang timbul saat pelaksanaan tugas karyawan. Selain itu, majelis  hakim  juga  memutus  terlebih  dahulu  telah  dilakukannya  perbuatan melawan hukum sebelum membebankan pertanggungjawaban kepada perseroan.

## Daftar Bacaan

## Buku
I  Nyoman  Putu  Budiartha, Hukum Outsourcing (Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, Dan Kepastian Hukum) (Setara Press 2016).
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2016).
M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum (Pradnya Paramita 1982).
Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer (PTCitra Aditya Bakti 2002).
Paula  Giliker, Vicarious Liability in Tort: A Comparative Perspective (Cambridge University Press 2010).
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (PTBalai Pustaka 2014).
Tuti Rastuti, Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan (Refika Aditama 2015).
Zainal  Asikin  dan  L.Wira  Pria  Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan (Prenadamedia Group 2020).

## Jurnal
Ruslan Mohammad Yunus, ‘Kegagalan Dini Perkerasan Jalan Akibat Pelaksanaan Konstruksi’ (2006) 8 Mektek.
Sri Vita Wahyuni dan Afriyeni, ‘Aktivitas Penghimpunan Dana Deposito Pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat Cabang Lintau’’ [2019] OSF Preprints.

## Karya Ilmiah
Nurwahjuni,  ‘Tanggung  Jawab  Pemegang  Saham  Bank  Sebagai  Perwujudan Prinsip Kehati-Hatian’ (Universitas Airlangga 2019)

## Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  Tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  Dan  Waktu  Istirahat,  Dan  Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45).
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  No-Kep.220/MEN/X/2004
434

## Lana Aulia dan Dian Purnama: Penerapan Prinsip Vicarious ...
How to cite: Lana Aulia Afiftania dan Dian Purnama Anugerah, ‘Penerapan Prinsip Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas’ (2022) Vol. 5 No. 3 Notaire.

## Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27).

## Putusan
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 558 K/Sip/1971.
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 202 K/Pdt/1992.
Putusan Mahkamah Agung Nomor:1422/K/Pdt/2007.
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 472 PK/Pdt/2015.