## KINERJA IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DI KABUPATEN BANYUMAS

## PERFORMANCE OF THE PROGRAM IMPLEMENTATION OF JOINT VILLAGE- OWNED ENTERPRISES IN BANYUMAS REGENCY
Chamid Sutikno 1 , Slamet Rosyadi 2 , Denok Kurniasih 2
1 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Nahdlatul Ulama, Purwokerto
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman Email: sutiknochamid@gmail.com slamet.rosyadi@unsoed.ac.id, denok.kurniasih@unsoed.ac.id Diterima: 3 Mei 2018, Direvisi: 11 Mei 2018, Disetujui: 31 Mei 2018

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  adanya  kebijakan  mengenai  pembentukan  badan  usaha milik  desa  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banyumas  No  6  Tahun  2016  Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak bisa berjalan  secara  maksimal  dimana  banyak  desa-desa  yang  belum  memiliki  badan  usaha  milik  desa. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan  membentuk badan usaha milik  desa  bersama  (BUMADes).  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menganalisis  dan  mengetahui bagaimana  implementasi  program  BUMADes  di  Kabupaten  Banyumas.  Metode  kualitatif digunakan  dalam penelitian  ini untuk  menjawab  masalah implementasi program BUMADes.  Hasil penelitian ini  menunjukan bahwa kinerja implementasi  BUMADes di Kabupaten Banyumas secara umum belum berjalan secara maksimal. Hal ini ditunjukan dengan beberapa aspek. Pertama, belum sepenuhnya  masyarakat  dan  pemerintah  memiliki  kesamaan  pemahaman  mengenai  implementasi BUMADes.  Kedua,  kesamaan  visi  dan  misi  kedua  belah  pihak  lebih  mengarah  pada  upaya pemberdayaan, sehingga BUMADes implementasi program badan usaha milik desa bersama belum sepenuhnya menjadi unit bisnis yang berorientasi pada profit ( commercial institution ). Realitasnya, BUMADes lebih mengarah pada unit sosial yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat ( social institution ).
Kata Kunci: kebijakan publik, kinerja implementasi, Badan Usaha Milik Desa Bersama

## ABSTRACK
This  research  was  motivated  by  the  existence  of  a  policy  regarding  the  establishment  of village-owned enterprises regulated in the Banyumas District Regulation No. 6 of 2016 concerning the  Establishment  and  Implementation  of  Village-Owned  Enterprises.  However,  the  policy  cannot run optimally where many villages do not have village-owned enterprises. So that one of the efforts made  by  the  government  is  to  establish  a  joint  village-owned  business  entity  (BUMADes).  The purpose  of  this study  aims to  analyze  and  learn  how  the  program  implementation  of  joint  village- owned enterprises in Banyumas Regency. To achieve the research aims, the research method used in this study was a qualitative method. This study found that the performance of the implementation of joint village-owned enterprises in Banyumas Regency, in general, has not run optimally. This is indicated  by  two  aspects.  First,  the  community  and  the  government  have  not  fully  understood  the implementation of joint village-owned enterprises. Second, similarities in the vision and mission of the  two  parties  are  more  directed  towards  empowerment  efforts  so  that  the  BUMADes
implementation  of  the  joint  village-owned  business  enterprises  program  has  not  yet  become  a profit-oriented business unit (commercial institution). In fact, it is more directed at social units that has the aim for community empowerment (social institutions).
Keywords: pubic policy, implementation performance, joint village-owned enterprises

## PENDAHULUAN
Implementasi  kebijakan  menjadi tahapan  penting  dalam  proses  kebijakan publik,  implementasi  menjadi  prosedur dalam  menjalankan  secara  langsung  apa yang  menjadi  keputusan  pemerintah  dan pengaturan  dari  program-program  yang dijalankan  (Micheal,  2012:7).  Implemen- tasi  kebijakan  merupakan  salah  satu tahapan  yang  memiliki  peran  strategis yang  mengarah  pada  proses  pelaksanaan dari  nilai  kebijakan  melalui  struktur administrasi  (Chen  and  Zhang,  2016:4). Artinya,  implementasi  kebijakan  menjadi keberlanjutan  dari  berbagai  perencanaan pemerintah  melalui  mekanisme  yang telah disepakati  (Stewart,  2013:26).  Dalam tahapan implementasi seringkali ditemukan adanya ketidaksesuaiaan antara hasil dengan rencana yang telah ditetapkan.  Oleh  karena  itu,  dalam  studi implementasi  kebijakan  perlu  diamati beberapa  kondisi  yang  memiliki  peran penting,  seperti  komunikasi  yang  baik antara pelaksana program dengan penerima  program  (Rezende,  2008:41). Penggunaan sumber daya, struktur birokrasi, serta kelembagaan secara umum untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  yang diimplementasikan  sesuai  dengan  kondisi yang  dibutuhkan  (Makinde,  2005:64). Proses  implementasi  kebijakan    adalah tahapan  yang  krusial  yang  menentukan tingkat kinerja sebuah program.
Implementasi  bukan  lagi  hanya  masalah teknis  pelaksanaan  program,  akan  tetapi implementasi menjadi proses yang memiliki saling keterkaitan dan berdampak dalam kehidupan umum (Mota and Ronzani, 2016:507).
Fungsi  dari  implementasi  kebijak- an  adalah  untuk  menghubungkan  antara berbagai  tujuan ataupun sasaran kebijakan publik  dengan  hasil  akhir  (Mujtaba  and Cavico,  2013).  Program-program  yang diimplementasikan harus mampu
memobilisasi  sumber  daya  manusia  dan financial ,  dimana  dalam  implementasi kebijakan terjadi persaingan dalam mendapatkan dukungan (Alba Luis Zavala De,  2012:783).  Implementasi  kebijakan harus  mampu  merespon  individu-individu yang  terlibat  untuk  mencapai  tujuan bersama,  sehingga  implementasi  menjadi arahan  pelaksanaan  suatu  program  yang bukan  hanya  berorientasi  pada  tujuan  dan hasil  yang  diinginkan  (Gollwitzer  & Oettingen,
2010:104,
Engstrom, 2009:317).  Dalam  tahap  implementasi dukungan  infra-struktur  dan  komponen fungsional  yaitu  organisasi,  kompetensi pelaksana,  dan  kepemimpinan  secara keseluruhan  dalam  sebuah  sistem  yang terancang  sebagai  daya  dukung  dalam menjalankan kebijkan
tersebut
(Fixsen,et.al, 2015:2-3, Ewalt, et.al, 2014:449). Dalam sudut pandang implementasi kebijkan kontemporer sangat mengutamakan jaringan pemerintah dan  non  pemerintah,  konteks  sosial  dan ekonomi  masyarakat,  serta  iklim  politik dalam  suatu  negara  tersebut  (Groff  and Margaret, 2009:47-48, Sajid, 2006).
Implementasi  kebijakan  publik  di bidang pembangunan ekonomi desa menjadi  salah  satu  upaya  pemerintah  saat ini untuk mengurangi kesenjangan pembangunan  wilayah  pedesaan.  Salah satu pendekatan strategis  yang diharapkan mampu mendorong
dinamika
perekonomian desa adalah dengan merumuskan kebijakan pembentukan kelembagaan  ekonomi  masyarakat  desa yang  disebut  dengan  istilah  Badan  Usaha Milik Desa (Budianto, 2014). Implementasi kebijakan pembentukan badan  usaha  milik  desa  sebagai  fondasi kegiatan  ekonomi  desa  yang  menjalankan dua  fungsi  strategis,  yaitu  sebagai  (1) lembaga  sosial  ( social  institution )  dan  (2)
lembaga komersial (commercial institution).  BUMDes  sebagai social institution harus  mampu  menjadi  lembaga dalam  penyediaan  layanan  sosial  bagi masyarakat  secara  adil  dan  merata, sedangkan  BUMDes  sebagai commercial institution harus  mempu  menjadi  lembaga bisnis yang mampu menghasilkan keuntungan dalam mendukung pemasukan bagi  peningkatan  pendapatan  desa  (Eko, 2007:5).
Implementasi  kebijakan  BUMDes secara  lebih  jelas  diatur  dalam  Undang  - Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Desa,  dimana  dalam  pasal 87 menjelaskan mengenai BUMDes sebagai lembaga  usaha  desa  untuk memberikan kesejahteraan
kepada masyarakat  melalui  pengelolaan  aset  dan sumber  daya  yang  dimiliki,  dan  diatur berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun  2014  Tentang  Desa.  Seperti  yang tertuang  dalam  Undang-Undang  Desa Nomor  6  Tahun  2014  pasal  1  Ayat  6 menyebutkan bahwa :
“Badan  Usaha  Milik  Desa,  yang  selanjutnya disebut  BUM  Desa,  adalah  badan  usaha  yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh  desa  melalui  penyertaan  secara  langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna  mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.
Salah satu kabupaten yang memiliki  komitmen  dalam  dalam  menye- lenggarakan  pembentukan  BUMDes  yaitu Kabupaten
Banyumas. Pemerintah Kabupaten  Banyumas  Melalui  Peraturan Daerah  Kabupaten  Banyumas  Nomor  6 Tahun  2016    Tentang  Badan  Usaha  Milik Desa,  secara  jelas  menegaskan  bahwa dalam upaya membangun kekuatan ekonomi  desa  dibutuhkan  kelembagaan yang  disebut  dengan  BUMDes  sebagai unit  usaha  yang  dibentuk  berdasarkan kesepakatan peme-rintah desa dan masyarakat berdasarkan potensi dan sumberdaya  yang  dimiliki  desa.  Berikut merupakan  data  BUMDes  di  Kabupaten Banyumas.
Tabel 1. Data BUMDes di Kabupaten Banyumas No Kecamatan Jumlah Desa yang sudah ada BUMDes 1 Wangon 2 Desa 2 Gumelar 3 Desa 3 Tambak 4 Desa 4 Sumpiuh 1 Desa 5 Baturraden 4 Desa 6 Sumbang 2 Desa 7 Somagede 6 Desa 8 Patikraja 13 Desa 9 Kedungbanteng 14 Desa 10 Kebasen 6 Desa 11 Pekuncen 3 Desa 12 Jatilawang 4 Desa 13 Rawalo 1 Desa 14 Lumbir 5 Desa 15 Cilongok 20 Desa 16 Purwojati 2 Desa 17 Kalibagor 12 Desa 18 Banyumas 3 Desa 19 Ajibarang 3 Desa 20 Kembaran 1 Desa 21 Kemranjen 2 Desa 22 Sokaraja 3 Desa Jumlah 114 Desa
Sumber: Dinsos Permades Kabupaten Banyumas, 2017.
Dari  tabel  diatas  menunjukan keberadaan  BUMDes  di  setiap  kecamatan dan  desa  di  Kabupaten  Banyumas.  Dalam pelaksanaannya  di  Kabupaten  Banyumas belum  semua  desa  memiliki  BUMDes. Dari  total  22  kecamatan,  tenyata  belum semua desa  memiliki  BUMDes. Dari total 301  desa  yang  ada  di  Kabupaten Banyumas,  baru  114  desa  yang  sudah memiliki BUMDes dan mulai membangun BUMDes.  Artinya  adalah  belum  semua desa  yang  ada  di  Kabupaten  Banyumas memiliki  unit  usaha  desa.  Sehingga inisiatif  pemerintah  daerah  yaitu  dengan adanya  kebijakan  BUMADes,  merupakan upaya  kerjasama  antar  desa  yang  belum memiliki  badan  usaha  untuk  membentuk dan  melaksanakan  unit  usaha  desa  secara
bersama.  BUMADes  di  atur  dalam  Perda Nomor  6  Tahun  2016,  pasal  30  tentang ketentuan pembentukan BUMADes.
Tujuan  dari  adanya  program  BUMADes adalah sebagai berikut:
1. Kerja  sama  antar  desa  mendorong pencapaian  tujuan  serta  peningkatan akses  dalam  pengelolaan  sumber  daya yang dimiliki.
2. Mendorong  sinergi  antar  pemerintah desa dalam suatu wilayah
3. Meningkatkan  kekuatan  kelembagaan dalam mendorong pembentukan desa
4. Meningkatkan produktivitas dan pengelolaan berbagai aset yang dimiliki  dan  mampu  menekan cost operasional dalam pengembangan usaha.
Tabel 2.
Data Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMADes) di Kabupaten Banyumas
No Kecamatan Desa yang Membentuk BUMADes Keterangan 1 Kemranjen Desa Grujugan dan Desa Sibalung Berjalan  Satu  Unit  Usaha Pertanian 2 Kebasan Desa Mandirancang dan Desa Tumiyang Berjalan  Satu  Unit  Usaha Pertanian 3 Cilongok Desa Panembangan dan Desa Sokawera Berjalan  Satu  Unit  Usaha Pertanian 4 Pekuncen Desa Pasiraman Lor dan Desa Pasiraman Kidul Berjalan  Satu  Unit  Usaha Pertanian Sumber: Dinsos Permades Kabupaten Banyumas, 2017. Data  diatas  menunjukan  jumlah badan  usaha  desa  bersama  (BUMADes) yang  ada  di  Kabupaten  Banyumas.  Dari data  yang  ada  dapat  diketahui  ternyata belum semua kecamatan dan desa membentuk  badan  usaha  desa  bersama. Sampai  saat  ini  di  Kabupaten  Banyumas hanya  terdapat  4  Kecamatan  yang  sudah memiliki  badan  usaha  desa  bersama, artinya  masih  banyak  desa-desa  yang belum  memiliki  badan  usaha  baik  yang dikelola  sendiri  maupun  secara  bersama. Dalam  proses  implementasi  kebijakan badan  usaha  desa  bersama  di  Kabupaten Banyumas  masih  mengalami  permasalah- an  yang  cukup  kompleks. Pertama , pluralitas  desa  dengan  berbagi  ciri  dan karakter yang berbeda-beda  menjadi dasar utama  yang  harus  diperhatikan  dalam upaya  membangun  kerja  sama  antar  desa. Kedua ,  perbedaan  kondisi  sosial  dan budaya  di  masing-masing  desa. Ketiga , kondisi  sumber  daya  yang  dimiliki  desa yang tentunya memilki karakteristik perbedaan  dari  segi  sumber  daya  manusia maupun  sumber  daya  alam.  Artinya, kebijakan program badan usaha milik desa berama  (BUMADes)  belum  sepenuhnya berjalan secara efektif dan maksimal.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  kualitatif  yang digunakan dalam penelitian ini. Alasannya,  penelitian  kualitatif  lebih efektif dalam  memahami dan  mendeskrip- sikan  realitas  sosial  secara  komprehensif dan kontekstual (Sugiyono, 2013). Realitas sosial yang dikaji dalam penelitian  ini  adalah  proses  implementasi kebijakan BUMADes. Penelitian ini dilakukan  di  Kabupeten  Banyumas  yang meliputi  Desa  Sibalung  dan  Grujugan Kecamatan  Kemaranjen,  Desa  Tumiyang dan  Mandirancan  Kecamatan  Kebasen, Desa Margasana dan Sokawera Kecamatan Cilongok, dan Desa Pasiraman Lor  dan  Pasiraman  Kidul  Kecamatan Pekuncen.  Adapun  tujuan  dari  penelitian ini  ingin  mengetahui  proses  implementasi BUMADes  dari  beberapa  aspek.  Aspek tersebut  meliputi kebijakan  yang  ideal dalam  implementasi  BUMADes,  aspek kesamaan visi dan misi, aspek permasalahan  yang  dihadapi  bersama, aspek organisasi pelaksana, aspek komitmen,  komunikasi  dan  koordinasi, aspek  efektivitas  serta  aspek  lingkungan yang  mempengaruhi pelaksanaan program badan  usaha  milik  desa  bersama.  Teknik pemilihan  informan  adalah purposive sampling .    Metode  analisis  data  model interaktif  yang  dikembangkan  oleh  Miles, Huberman dan Saldana (2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan yang ideal dalam implementasi  program  badan  usaha milik desa bersama
Hasil  penelitian  yang  dilakukan mengenai  implementasi  kebijakan  badan usaha  milik  desa  bersama  di  Kabupaten Banyumas tidak bisa lepas dari tujuan dan dukungan kebijakan. Secara teoritis, dalam implementasi  kebijakan  harus  mampu melaksanakan tujuan kebijakan dan dukungan  kebijakan  menjadi  menjadi faktor  penunjang  keberhasilan  pelaksana- an program BUMADes. Akan tetapi dalam hasil  penelitian  ini  ditemukan  bahwa implementasi  program  BUMADes  belum
sepenuhnya  sesuai  dengan  tujuan  yang  di harapkan.  Selain  itu  dari  sisi  dukungan kebijakan, pelaksanaan program BUMADes  masih  minim  dukungan  dari institusi,  salah  satunya  bahwa  pemerintah belum  mengeluarkan  kebijakan  yang secara  khusus  dan  spesifik  mengenai pengaturan  dan  tata  kelola  BUMADes yang secara ideal.
Sedangkan  untuk  di  level  desa yang  melaksanakan  BUMADes  hanya berpegang  pada  peraturan  desa  bersama yang merupakan komitmen dan kesepakatan  antar  desa.  Seperti  yang ditampilkan pada tabel dibawah ini. Tabel 3. Dukungan Kebijakan Program BUMADes No Pihak Bentuk Dukungan 1 Pemerintah Daerah Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2016  Tentang  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMADes)  Khususnya  pada    pasa  30  Tentag Ketentuan Pembentukan BUMADes 2 Pemerintah Desa 1. Desa  Sibalung  dan  Desa  Grujugan  Peraturan  desa  Bersama No 2 Tahun 2016 2. Desa Tumiyang dan Mandirancan Surat Keputusan  Bersama Tahun 2017 3. Desa  Panembangan  dan  Desa  Sokawera  Peraturan  desa Bersama No 01Tahun 2016 4. Desa  Pasiraman  Lor  dan  Pasiraman  Kidul  Peraturan  desa Bersama No 03 Tahun 2016 3 Pengelola BUMADes Didasarkan pada Peraturan pemerintah daerah dan peraturan desa bersama
Sumber: Hasil Penelitian
Kondisi tersebut
kemudian mengakibatkan  program  BUMADes  di Kabupaten  Banyumas  saat  ini  belum  bisa berjalan  secara  efektif.  Bahwa  implemen- tasi  kebijakan  program  BUMADes  di Kabupaten  Banyumas  belum  berjalan secara  efektif,  hal  ini  dikarenakan  tujuan kebijakan, pemahaman pelaksana kebijakan dan dukungan institusi/ organisasi pemerintah belum bisa dilaksanakan dengan maksimal.
1. Prasyarat  pelaksanaan  badan  usaha milik  desa  bersama  (kesamaan  visi dan misi dalam implememtasi program BUMADes
Kesamaan  visi  dan  misi  dalam implementasi  kerjasama  antar  desa  tidak bisa dilepaskan dari beberapa hal. Pertama adanya  kesamaan  visi  dan  misi  menjadi salah  satu  indikator  atau  prasyarat  dalam melakukan  kebijakan  kerjasama. Kedua , kesamaan  visi  dan  misi  ini  sebagai langkah  untuk  menentukan  tujuan  dan
kepentingan  bersama. Ketiga ,  kesamaan visi  dan  misi  menjadi  dasar  skema  dan strategi  yang  ingin  dilakukan  oleh  pihak yang  bekerjasama. Keempat ,  kesamaan visi dan misi merupakan langkah penyamaan  cara  berfikir  dan  bertidak  atas suatu  kepentingan  oleh  pihak-pihak  yang bekerjasama  (Almariil  and  Boussabaine, 2017).
Veena Iyer, et.al (2016), Guillermo Fuentes (2017) bahwa dalam implementasi kerjasama,  mengenai  kesamaan  visi  dan misi  bukan  hanya  sekedar  kesepakatan yang  bersifat  administrsi  saja.  Kesamaan visi dan misi dalam pelaksanaan kerjasama  mengatur  penyamaan  arah berfikir  tentang  tujuan  yang  hendak dicapai  dalam  kurun  waktu  tertentu. Oyigbo  and  O  Ugwu  (2017)  menjelaskan bahwa  kesaman  visi  dan  misi  dalam kerjasama  yang  dilakukan  baik  antar lembaga pemerintah dan lembaga pemerintah  dengan  swasta  tidak  bisa dilepaskan dari pencapaian dan keuntungan  ekonomi.  Kesamaan  visi  dan misi  harus  disetujui  oleh  berbagai  pihak yang  terlibat  guna  menghindari  kesalahan komunikasi  dan  presepsi  antar  pihak. Pelaksanaan  program  BUMADes  tidak bisa  berjalan  mana  kala  kedua  desa  tidak memiliki kesamaan visi dan misi. Kesamaan visi dan misi kedua belah pihak akan  menentukan  keberhasilan  pelaksana- an kerjasama antar desa dalam melaksana- kan usaha bersama dalam bentuk BUMADes.  Dari  hasil  penelitian  yang dilakukan  bahwa  dari  delapan  desa  yang melaksanakan  badan  usaha  milik  desa semuanya  mendasarkan  pada  kesamaan visi dan misi kedua belah pihak.
Selain  adanya  kesamaan  visi  dan misi,  prasyarat  pelaksanaan  BUMADes
juga pada hal permasalahan yang dihadapi oleh  masing-masing  desa.  Dalam  setiap pelaksanaan kerjasama tidak bisa dipisahkan  dari  adanya  masalah  yang dihadapi  secara  bersama  (Jingzhu  Xie  & S.  Thomas,  2013).  Dengan  adanya masalah  yang  dihadapi  oleh  salah  satu pihak,  maka  secara  tidak  langsung mendorog untuk melakukan proses kerjasama  (Almaril  and  Boussabaine, 2017).  Secara  umum  pihak-pihak  yang melakukan  kerjasama  memiliki  ciri  dan karakter  yang  sama,  masalah  yang  sama dan cara pandang  yang sama (Veena Iyer, et.al,  2017).  Artinya,  setiap  kebijakan kerjasama  yang  dilakukan  oleh  lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta didasari  dengan  adanya  masalah  yang dihadapi  bersama.  Masing-masing  desa yang  melaksanakan  BUMADes  memiliki kesadaran  bahwa  ada  hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan tidak  bisa dilakukan  secara sendiri.  Kesadaran  tersebut  memotivasi pemerintah desa untuk melakukan kerjasama  salah  satunya  adalah  dengan membentuk BUMADes. Selain itu, keterbatasan  sumberdaya  dan  kemampuan yang  dimiliki  oleh  desa  juga  menjadi faktor  pendorong  adanya  kerjasama  antar desa.  Pelaksanaan  BUMADes  dilakukan selain untuk menghadapi masalah bersama,  juga  sebagai  model  membangun dan  memperluas  jaringan  antar  desa. Dalam prasayarat pelaksanaan  BUMADes ada  dua  hal  yang  harus  diperhatikan. Pertama adanya  kesamaan  visi  dan  misi antar  desa. Kedua adanya  permasalahan yang  dihadapi  bersama.  Berikut  merupa- kan  gambaran  umum  mengenai  kesamaan visi dan misi dalam pelaksanaan BUMADes.

## Tabel 4.

## Kesamaan Visi dan Misi Desa dalam pelaksanaan BUMADes
Aspek BUMADes Desa Sibalung dan Grujugan, BUMADes Desa Tumiyang dan Mandirancan, BUMADes Desa Panembangan dan Sokawera, BUMADes Desa Pasiraman Lor dan Pasiraman Kidul Kesamaan Visi dan Misi Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kabupaten Banyumas Meningkatkan pembangunan dan pengembangan unit usaha secara sinergi antar des Meningkatkan pembangunan dan jaringan antar desa dalam mendukung sektor usaha bersama Menjadikan desa yang berdikari dengan melaksanakan unit usaha bersama melalui BUMADes Membentuk dan melaksanakan unit usaha bersama untuk menopang perekonomian masyarakat
Sumber: Hasil Penelitian
Selain  adanya  kesamaan  visi  dan misi  dalam  pelaksanaan  BUMADes,  juga terdapat  permasalahan  yang  dihadapi bersama  oleh  masing-masing  desa  dalam melaksanakan kerjasama antar desa,
khususnya dalam pelaksanaan BUMADes. Berikut  merupakan  gambaran  umum mengenai  permasalahan  yang  dihadapi bersama  oleh  masing-masing  desa  yang membentuk BUMADes.
Tabel 5.

## Gambaran umum permasalahan yang dihadapi bersama
Aspek BUMADes  Desa Sibalung dan Grujugan, Kec. Kemranjen BUMADes Desa Tumiyang dan Mandirancan, Kec. Kebasen BUMADes Desa Panembangan dan Sokawera, Kec. Cilongok BUMADes Desa Pasiraman Lor dan Pasiraman Kidul, Kec. Pekuncen Adanya permasalahan yang dihadapi bersama bersama dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kabupaten Banyumas 1). Adanya keterbatasan dalam penyediaan sarana penunjang di sektor pertanian 2). Keterbatasan manajemen dalam pengelolaan sumberdaya untuk mendukung unit usaha desa 1). Keterbatasan dalam pengelolaan sumberdaya dibidang pertanian 2). Kondis unit usaha desa yang belum berkembang maksimal 1). Adanya permasalahan terkait dengan monopoli pengelolaan dan penjualan gula kelapa 1). Belum memiliki unit usaha desa yang dijalankan 2). keterbatasan pengelolaan dan manajemen dalam pengembangan unit usaha desa

## Sumber: Hasil Penelitian
2. Adanya komitmen dalam
implementasi  program  badan  usaha milk desa bersama
Staffan  Johansson,  (2010),  Ni  Luh Putu  Wiagustini,  (2015)  menjelaskan bahwa  komitemen  yang  dibangun  dalam
pelaksanaan  kebijakan  harus  dibangun secara  dua  arah. Pertama, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memiliki komitmen baik dalam pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Kedua, komitem  para  pelaksana  kebijakan  atau
stakeholders terkait,  adalah  bagaiaman para pelaksana kebijakan memiliki tanggungjawab  dalam  pelaksanaan  dan penggunaan  seluruh  sumber  daya  pendu- kung pelaksanaan program kebijakan. Dari hasil  penelitian  mengenai  pelaksanaan
badan  usaha  milik  desa  bersama  di Kabupaten Banyumas masing-masing desa telah  memiliki  komitmen  dalam  bentuk peraturan desa bersama. Berikut merupakan bentuk komitmen dalam penyelenggaraan BUMADes. Tabel 6. Komitmen Dalam Pelaksanaan BUMADes Aspek BUMADes  Desa Sibalung dan Grujugan, Kec. Kemranjen BUMADes Desa Tumiyang dan Mandirancan, Kec. Kebasen BUMADes Desa Panembangan dan Sokawera, Kec. Cilongok BUMADes Desa Pasiraman Lor dan Pasiraman Kidul, Kec. Pekuncen Adanya komitmen dalam pelaksanaan BUMADes di Kabupaten Banyumas Komitmen di dasarkan pada peraturan desa bersama No 2 Tahun 2016 Tentang Pendirian BUMADes Komitmen di dasarkan pada peraturan desa bersama No 2 Tahun 2017 Tentang Pendirian BUMADes Komitmen di dasarkan pada peraturan desa bersama No 01 Tahun 2016 Tentang Pendirian BUMADes Komitmen di dasarkan pada peraturan desa bersama No 03Tahun 2016 Tentang Pendirian BUMADes

## Sumber: Hasil Penelitian
3. Saling menguntungkan
dalam implementasi  program  badan  usaha milik desa bersama
Dari  hasil  penelitian  yang  dilaku- kan bahwa masing-masing desa mendapat- kan  keuntungan  dari  pelaksanaan  badan usaha  milik  desa  bersama,  khususnya keuntungan  dari  masyarakat  dibidang pertanian.  Keuntungan  yang  didapatkan oleh  desa-desa  yang  melaksanakan  badan usaha  milik  desa  yaitu  semakin  mening- katkan  jejaring  dan  koneksi  antar  desa sehingga  mempercepat berbagai  informasi terkait  dengan  pembangunan  desa.  Imple- mentasi  kebijakan  program  badan  usaha milik desa bersama (BUMADes) yang ada
di  Kabupaten  Banyumas  belum  sepenuh- nya  menjadi  unit  bisnis  desa  yang  ber- oerientasi pada profit ( commercial institu- tion ), akan tetapi baru sebatas menjadi unit bisnis  sosial  ( social  institution )  yang dijalankan  oleh  pemerintah  desa  yang lebih  berorientasi  pada  pemberdayaan masyarakat  dan  sekaligus  sebagai  solusi bagi  permasalahan  yang  dihadapi  oleh masyarakat.  Selain  itu,  sampai  saat  ini BUMADes yang ada belum ada penyertaan  modal  dari  pemerintah  desa, akan  tetapi  masih  mengandalkan  bantuan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
Tabel 7.

## Keuntungan Dalam Implememntasi Program Badan Usaha Milik Desa Bersama
No.  Nama BUMADes Keuntungan 1 BUMADes  Desa  Grujukan  dan Sibalung 1. Kemudahan  akses  bagi  masyarakat  memperoleh sewa alat pertanian 2. Memperluas  jaringan  dalam  pengolaan  hasil pertanian 3. Kerjasama dalam pengelolaan pasar desa 2 BUMADes Desa Mandirancang dan Tumiang Kemudahan  akses  bagi  masyarakat  memperoleh  sewa alat pertanian 3 BUMADes Desa Pasiraman Lor dan Desa Parisaman Kidul Kemudahan akses pengelolaan air bersih atau PAM desa 4 BUMADes  Desa  Panembangan dan Desa Sokawera Memudahkan akses penjualan gula kelapa

## Sumber : Hasil Penelitian
4. Komunikasi  dan  koordinasi  dalam implementasi  program  badan  usaha milik desa bersama
Dari hasil penelitian yang dilakukan  bahwa  proses  komunikasi  dan koordinasi  badan  usaha  milik  desa bersama  (BUMADes)  melalui  forum  yang difasilitasi  oleh  pemerintah  desa.  Selain itu,  dalam  penelitian  ini  juga  ditemukan berbagai  kendala  dan  di  masing  –  masing desa  terdapat  masalah  dalam  proses
komunikasi dan koordinasi. Seperti kondisi  lokasi  desa  yang  berjauhan  yang terjadi di desa Panembangan dan Sokawera  sehingga  mengakibatkan  salah satu unit usaha kurang  berjalan. Selain  itu kondisi  yang  sama  yang  dihadapi  oleh desa  Pasiraman  Lor  dan  Pasiraman  Kidul yang  mengalami  permasalahan  komuni- kasi  dan  koordinasi  karena  kurangnya pemahaman mengenai pelaksanaan program BUMADes.
Tabel 8.

## Komunikasi dan Koordinasi dalam Pelaksanaan BUMADes
Aspek BUMADes  Desa Sibalung dan Grujugan, Kec. Kemranjen BUMADes Desa Tumiyang dan Mandirancan, Kec. Kebasen BUMADes Desa Panembangan dan Sokawera, Kec. Cilongok BUMADes Desa Pasiraman Lor dan Pasiraman Kidul, Kec. Pekuncen Komunikasi dan Koordinasi Komunikasi dan Koordinasi pelaksanaan BUMADes sejauh ini berjalan melalui didukung oleh: 1. Kedekatan lokasi antar desa 2. Adanya penjadwalan secara rutin oleh kedua desa dalam koordinasi pelaksanaan BUMADes 3. Keaktifan dari kepala desa selaku pembina BUMADes dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi antar desa
Komunikasi dan koordinasi kurang berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan oleh: 1. Susunan kepengurusan yang belum lengkap dalam melaksanakan BUMADes 2. Kurangnya pemahaman mengenai manajemen BUMADes 3. Kurang terjadwal dalam koordinasi antar desa Komunikasi dan koordinasi kurang berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan oleh:
1. Kondisi geografis yang kurang mendukung, dimana kedua desa secara lokasi berjauhan sehingga kurang bisa efektif dalam koordinasi antar desa 2. Komunikasi dan koordinasi tidak dilaksanakan secara rutin, dan lebih bersifat kondisional Komunikasi dan koordinasi kurang berjalan dengan efektif, hal ini dikarenakan oleh: Koordinasi masih kurang berjalan efektif dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai manajemen BUMADes

## Sumber: Hasil Penelitian
5. Efektivitas  dan  faktor  lingkunagan yang  mempengaruhi  implementasi program  badan  usaha  milik  desa bersama (BUMADes)
Efektifitas  implementasi  kebijakan juga  melihat  berbagai  kemungkinan- kemungkinan  hambatan  dan  peluang  bagi dari sisi kelembagaan pemerintah, ataupun dari sisi pelaksana dan kelompok masyarakat  yang  terlibat  untuk  menjalan- kan  kebijakan  tersebut  (Agnes  Molnar, et.al,  2016,  Guillermo  Fuentes,  2017, Mitchell N. Sarkies, 2017).
Hasil  penelitian  mengenai  imple- mentasi  badan  usaha  milik  desa  bersama (BUMADes)  di  Kabupaten  Banyumas secara  umum  masih  menjadi  lembaga yang  bersifat  sosial.  Artinya  BUMADes
saat  ini  memposisikan  dirinya  sebagai lembaga  bisnis  sosial  yang  dikelola  oleh pemerintah  desa  yang  bekerjasama  untuk menjadi alternatif dan solusi bagi permasalahan masyarakat. Artinya, BUMADes  yang  ada  semuanya  belum sepenuhnya  mejadi  lembaga  yang  murni mencari  keuntungan  dari  menjual  barang dan  jasa  kepada  masyarakat.  Penelitian terdahulu  dan  penelitain  yang  saya lakukan memiliki kesamaan bahwa lembaga  bisnis  pemerintah  desa  saat  ini masih  sulit  untuk  menjadi  lembaga ekonomi yang murni. Meskipun demikian, BUMADes  yang  ada  masih  bisa  tetap berjalan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

## Tabel 9.

## Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan BUMADes
No BUMADes Aspek Efektif dan Efisiensi Pelaksanaan BUMADes 1 BUMADes  Desa Sibalung dan Grujugan Pelaksanaan  BUMADes  di  Desa  Sibalung  dan  Desa  Grujugan sampai  saat  ini  baru  pada  tahan  efektif  sebagai  lembaga  bisnis sosial.  Unit  usaha  yang  dijalankan  lebih  pada  penyediaan  jasa bagi  para  petani.  Belum  efektif  menjadi  lembaga  bisnis  desa yang  berorientasi  pada  profit.  Sehingga  keberadaan  BUMADes sebantas membantu para petani dalam sewa alat pertanian 2 BUMADes  Desa Tumiyang dan Mandirancan Pelaksanaan  BUMADes  di  Desa  Tumiyang  dan  Desa Mandirancan  sampai  saat  ini  baru  pada  tahan  efektif  sebagai lembaga  bisnis  sosial.  Unit  usaha  yang  dijalankan  lebih  pada penyediaan jasa bagi para petani. Belum efektif menjadi lembaga bisnis yang berorientasi pada profit. 3 BUMADes  Desa Panembangan dan Sokawera Pelaksanaan  BUMADes  di  Desa  Panembangan  dan  Desa Sokawera  sampai  saat  ini  baru  pada  tahan  efektif  sebagai lembaga  bisnis  sosial.  Unit  usaha  yang  dijalankan  lebih  pada penyediaan jasa bagi para petani. Belum efektif menjadi lembaga bisnis  yang  berorientasi  pada  profit.  Selain  itu  sampai  saat  ini BUMADes yang  ada juga  sebagai sarana  membantu memasarkan produk-produk pertanian, seperti gula kelapa 4 BUMADes  Desa Pasiraman Lor dan Pasiraman Kidul Pelaksanaan  BUMADes  di  Desa  Pasiraman  Lor  dan  Desa Pasiraman Kidul sampai saat ini baru pada tahan efektif sebagai lembaga  bisnis  sosial.  Unit  usaha  yang  dijalankan  lebih  pada penyediaan jasa bagi para petani. Belum efektif menjadi lembaga bisnis  yang  berorientasi  pada  profit.  Selain  itu  juga  BUMADes yang  ada  hanya  membantu  penyediaan  air  bersih  bagi masyarakat desa (PAM Desa).
Sumber: Hasil Penelitian
Dari penjelasan tabel di atas, maka dapat  diketahui  bahwa  pelaksanaan  badan usaha  milik  desa  bersama  (BUMADes)  di Kabupaten  Banyumas  masih  sebatas  pada bisnis  sosial  ( social  institution )  belum efektif menjadi lembaga bisnis yang murni berorientasi pada keuntungan.
Hasil penelitian
menganai implementasi  badan  usaha  miliki  desa bersama (BUMADes) di Kabupaten Banyumas,  dari  empat  BUMADes  yang ada  semuanya  mendasarkan  pelaksanaan badan  usaha  milik  desa  bersama  dengan memperhatikan  aspek  laingkunagan  yang meliputi aspek sosial, aspek ekonomi, dan
aspek  kondisi  geografis.  Implementasi program  badan  usaha  milik  desa  bersama di  Kabupaten  Banyumas  tidak  bisa  lepas dari  kesamaan  aspek  sosial  budaya  antar desa,  kesamaan  ekonomi  antar  desa,  dan kondisi geografis dari masing-masing desa yang  bekerjasama.  Selain  itu  salah  satu faktor yang mendukung kebijakan kerjasama  antar  desa  dalam  pelaksanaan BUMADes  adalah    faktor  politik  yaitu kedekatan  personal  dari  kepala  antar kepala  desa.  Seperti  yang  disampaikan oleh Bapak RB selaku pengurus
BUMADes  dalam  kutipan  wawancara berikut:
“Aspek  yang  harus  kita  perhatikan  adalah terkait  dengan  kesamaan  kondisi  sosial  dan ekonomi,  hal  ini  penting  agar  kedepan BUMADes  ini  berlanjut  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat. Kebetulan  kita memiliki kesamaan kondisi ekonomi masyarakat  dibidang  pertanian,  sehingga kita  menjalankan  usaha  dibidang  pertanian, seperti sewa alat pertanian.”
Selain  aspek  sosial  budaya  yang memiliki  pengaruh  dalam  proses  imple- mentasi  kerjasama  antar  desa,  perlu diperhatikan  aspek  ekonomi  masyarakat. Aspek  ekonomi  masyarakat  sangat  perlu diperhatikan dalam pelaksanaan BUMADes sehingga unit usaha yang akan dikembangkan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat  setempat.  Dengan  memper- hatikan  kondisi  ekonomi  dan  kebutuhan masyarakat  makan  kebijakan  pengem- bangan  unit  usaha  akan  lebih  maksimal dilaksanakan dan sebagai upaya
mengurangi  kebijakan  yang  kurang  tepat sasaran dalam mendirikan unit usaha.

## KESIMPULAN
Kinerja Implementasi program
badan usaha milik desa bersama (BUMADes) secara umum belum berjalan secara  efektif.  Hal  ini  dikarenakan  oleh beberapa  hal. Pertama ,  dari  sisi  tujuan kebijakan pelaksanaan program
BUMADes  belum  sepenuhnya  sesuai dengan  tujuan  yang  telah  diharapkan, sampai  saat  ini  baru  sebatas  pada pembentukan  unit  usaha  saja,  selain  itu pemahaman  para  pelaksana  kebijakan mengenai  program  BUMADes  belum sepenuhnya  paham  secara  menyeluruh. Selain itu, dukungan kebijakan yang masih sangat  minim,  belum  adanya  dukunagn kebijakan secara khusus dalam melaksana- kan  BUMADes  secara  teknis.  Cakupan kebijakan program BUMADes yang ditujukan  ke  semua  desa  yang  belum memiliki unit usaha belum berjalan secara
maksimal,  sampai  saat  ini  baru  delapan desa  yang  tersebar  di  empat  kecamatan. Kedua , aspek prasyarat pelaksanaan kebijakan  program  BUMADes  dari  sisi kesamaan  visi  dan  misi,  semua  desa  yang melaksanakan BUMADes memiliki kesamaan visi dan misi pada pemberdaya- an  masyarakat,  bukan  mengarah  pada  visi pengembangan  bisnis. Ketiga ,  implemen- tasi  kebijakan  program  badan  usaha  milik desa  bersama  (BUMADes)  yang  ada  di Kabupaten  Banyumas  belum  sepenuhnya menjadi  unit  bisnis  desa  yang  beroerien- tasi  pada  profit  ( commercial  institution ). Realitasnya adalah BUMADes baru sebatas unit bisnis sosial ( social institution ) yang dijalankan oleh pemerintah  desa  yang  lebih  berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

## SARAN
1. Adanya  upaya  menyamakan  tujuan dan  pemahaman  baik  dari  pemerintah daerah  dan  pemerintah  desa,  serta pengelola  BUMADes  untuk  melak- sanakan unit usaha desa bersama  yang diharapkan oleh semua pihak.
2. Adanyan  dukungan  kebijakan  dalam pelaksanaan program BUMADes,
seperti peraturan-peraturan yang secara  spesifik  dan  khusus  mengatur mengenai  pelaksanaan  BUMADes  di Banyumas,  sehingga  dapat  memberi- kan  berbagai  arahan  dan  pengaturan secara  teknis  pelaksanaan  BUMADes di masing-masing desa.
3. Meningkatkan  cakupan  pelaksanaan Badan  usaha  milik  desa  bersama  di desa-desa  yang  belum  memiliki  badan usaha milik desa
4. Dari  sisi  organisasi  pelaksana,  perlu adanya keterlibatan masyarakat/ perwakilan dalam kepengurusan BUMADes,  yaitu  dengan  melibatkan masyarakat
sebagai pengurus BUMADes.
5. Dari sisi efektivitas pelaksanaan program  badan  usaha  milik  desa bersama,  peningkatan  kualitas  sumber daya  manusia  dalam  pelaksanaan BUMADes, artinya kepengurusan BUMADes  diisi  oleh  orang-orang yang profesional baik dibidang administrasi mapaun dibidang perekonomian  desa,  serta  peningkatan sarana dan prasarana BUMADes. 6. Dari  sisi  faktor  lingkungan,  perlu memahami  dan  mengetahui  kondisi dan  situasi  dari  masing-masing  desa baik dari aspek kondisi sosial, ekonomi,  budaya  dan  politik  sehingga program BUMADes bisa dilaksanakan secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Alba,  Luis  Eduardo  Zavala  De,  2012.
Toward  an  International  Imple- mentation  of  Public  Policies  in Human  Rights: A  Necessary  Step in Every Democratization Process  for  Advancements  in Economic  and  Social  Rights . Politics  &  Policy,  Volume  40, No. 5 783-801,The Policy Studies Organization.
Almarril, Khalid and Halim, Boussabaine.
Interdependency  of  Value  for Money  and  Ex-Post  Performance Indicators  of  Public  Private
Partnership  Projects .  Journal  of Engineering, Project, and Production  Management  2017, 7(2), 90-98
Budianto,Wahyu. Kerjasama  Antar  Desa Dalam  Pembentukan  Pedesaan . Jurnal Transfrmoasi No 14, Vol 1 Tahun 2014.
Chen, Jiajian and Zhang, Qiongwen, 2016. Fluctuating  policy  implementa- tion  and  problems  in  grassroots governance . Social Work Development  Research  Center, Southwestern University Wenjiang  District,  China,  The Journal of Chinese Sociology. Eko, Sutoro. 2007. Pendirian dan
Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Desa .    Australian  Community Development  adn  Civil  Society Strengthening Schame (ACCESS). Tahan II. Engstrom, Anne. Implementation of Public e-Procurement in Swedish Government  Entities .  Proceeding of    the  Imcsit.  Volume  4,  2009.
University  of  Technology,Lulea,
Sweden.
Fixsen,  Dean  L.,  et.al. Implementation:
Assessing  Best  Practices .  NIRN
Vol  5/2015  University  of  North Carolina Champel Hill.
Fuentes,  Guillermo. Silent  State  reform  : The  political  process  of  the  law on  Public-Private  Partnership  in Uruguay .  Brazilian  Journal  Of Public  Administration,  Rio  de Janeiro 51(6):1005-1022, 2017. Groff,  Amy  De  and  Margaret  C. 2009. Policy
Implementation:
Implications  for  Evaluation .New Direction  For  Evolution,  no  124, Winter  2009,  Wiley  Periodicals, Inc. and the American Evaluation Association.hal 47-48.
Gollwitzer,  Peter  M.  and  Oettingen, Gabriele. Implementation  Inten- tions . Department of Psychology, New York University, New York, NY, USA. Iyer,  Veena,  et.al. Characteristics  of private  partners  in  Chiranjeevi
Yojana, a public-private partnership to promote
institutional  births  in  Gujarat,
India Lessons for universal health coverage, epartment of Preventive  and  Social  Medicine . Valsad  Medical  College,  Valsad, Gujarat, India, 2017.
Johansson,  Staffan,  2010. Implementing evidence-based practices and programmes in the human services: lessons from research in public  administration .  European Journal  of  Social  Work  Vol.  13, No. 1, pp. 109-125. University of Gothenburg,  CEFOS  (Center  for Public  Sector  Research),  SE 40530 Gothenburg, Sweden. Makinde,  Taiwo.  2005 Problems  of  Policy Implementation  in  Developing Nations:The Nigerian Experience. J. Soc. Sci, 11(1): 63- 69  (2005)Department  of  Public Administration, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria.
Micheal, Ezugwu Chigozie. Policy Implementation and National Develompment: A Study of  Japan and  Nigeria  Railway  Policies . Hokaido University. Dikutip,dari:http//www.academia .edu/1211258/Policy,Implementat ion.diakses  Pada  Hari  Minggu Tanggal  13  November,  2016. 18.09. Mota, Daniela Belchior and Ronzani,Telmo Mota. 2016 . Implementation  of  public  policy on  alcohol  and  other  drugs  in Brazilian municipalities: comparative  studies .  Health  and Social  Care  in  the  Community,
24(4),  507–518.  Department  of
Psychology,  Federal  University of  Juiz  de  Fora,  Minas  Gerais, Brazil.
Mujtaba,  Bahaudin  G.  and  Cavico,  Frank
J.,  2013. Corporate  Wellness
Programs: Implementation Challenges in the Modern American  Workplace .  Internatio-
nal  Journal  of  Health  Policy  and
Management,1(3), 193–199 Molnar,  Agnes,  et.al.  2016. Using  Win-
Win  Strategies  to  Implement Health  in  All  Policies:  A  Cross- Case Analysis . Plos One DOI:10.1371/ journal.pone.0147003 , 2016. 19 Miles,  Metthew  B,  A.  Michael  Huberman and Johnny Saldana. 2014. Qualitative  Data  Analysis,  A Methods Sourcebook , Third Edition. Sage Publications, Inc. Oyigbo  and  O  Ugwu. Appraisal  Of  Key Performance Indicators On Road Infrastructure Financed By Public-Private  Partnership  In Nigeria .  Nigerian  Journal  of
Technology  Vol.  36,  No.  4, October 2017, pp. 1049 – 1058.
Rezende,  Flavio  da  Cunha.  2008. The Implementation  Problem  Of  New Public  Management  Reforms: The Dilemma Of Control And The
Theory  Of  Sequential  Failure. International  Public  Management Review, electronic Journal, Volume 9, Issue 2, 2008. Federal University of Pernambuco, Brazil.
Stewart,  Jenny,  2013. Public  policy  as information .  School  of  Business,
University  of  New  South  Wales Canberra, Canberra Australia 2013  Vol.  31,  No.    http://dx.doi. org/10.1080/08109028.2013.7636 30.  diakses  pada  hari  Senin Tanggal  26  September  2016,
22.14.
Sarkies,  Mitchell  N. The  effectiveness  of research  implementation  strate- gies  for  promoting  evidence- informed policy and management decisions in healthcare: a systematic  review .  Implemen- tation Science (2017) 12:132.
Sugiyono.  2013. Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif  dan R  &  D .  Bandung  : Alfabeta.
Wiagustini,  Ni  Luh  Putu. Partnership Strategy Of Village Owned Enterprises (Village Credit Institutions And Village Markets) . International Journal of Economics, Commerce and Management.  United  Kingdom Vol. III, Issue 4, 2015. Xie,  Jingzhu  and  S.  2013.  Thomas. Multiobjective  Bayesian  Network Model For Public-Private Partnership  Decision  Support . Journal of Construction Engineering  and  Management, Vol.  139,  No.  9,  September  1,
2013.