## PEMETAAN KEKUATAN DAN KEPENTINGAN STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE DI PULAU BAAI BENGKULU
Abdul Kholek 1) , Muhammad Izzudin 2)
1 ) Jurusan Sosiologi, Universitas Sriwijaya 2 ) Jurusan Sosiologi, Universitas Sriwijaya

## ABSTRAK
Kawasan mangrove merupakan kawasan yang cukup populer dalam pengembangan wisata dewasa ini.  Kawasan  mangrove  menyimpan  potensi  pariwisata  yang  dapat  terus  dikembangkan.  Dalam pengembangan  wisata  menuntut  adanya  aktor  atau  stakeholder  yang  sangat  penting  peranannya. Paper ini menjelaskan bagaimana peran stakeholder punya peranan yang besar dalam keberhasilan pengembangan  ekowisata  mangrove  di  Pulau  Baai,  Bengkulu.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui FGD, indepth interview kepada stakeholder yang berperan dakam pengembangan ekowisata  sebanyak 18 informan. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  stakeholder  yang  paling  berperan  dalam  pengembangan ekowisata adalah masyarakat lokal ( civil society ) dan (2) pengaruh yang besar didalam penentuan keberhasilan  pengembangan  ekowisata  dipengaruhi  oleh  kekuatan  lurah  sebagai  aktor  state  di tingkat  local.  Secara  akademis,  penelitian  ini  berkontribusi  secara  lebih  mendalam mengidentidikasi  aktor,  kekuatan  dan  kepentingannya  dalam  ekowisata.  Secara  praktis,  dengan mendapatkan  peta  pemangku  kepentingan,  proses  pengembangan  ekowisata  akan  dapat dilaksanakan dengan lebih terarah.
Kata Kunci: ekowisata, pengembangan wisata, stakeholder, kepulauan

## ABSTRACT
Mangrove  area  is  an  area  that  is  not  very  favorable  in  tourism  development.  However,  the mangrove area offers tourism potential that can continue to be developed. The development of this tourism  requires  actors  or  stakeholders  who  have  a  very essential  function.  This  study discusses how  the  participation  of  stakeholders  plays  a  large  influence  in  the  successful  development  of mangrove  ecotourism  on  Baai  Island,  Bengkulu.  The  approach  employed  in  this  research  is  in- depth  interviews  with  18  informants  who  play  a  role  in  ecotourism  development.  The  results showed  that  (1)  the  most  significant  stakeholder  in  the  development  of  ecotourism  is  the  local community  (civil  society)  and  (2)  the  key  effect  in  determining  the  success  of  ecotourism development is influenced by the power of the lurah as local authority. Academically, this research adds more profoundly to identify actors, their abilities and interests in ecotourism. Practically, by acquiring  a  stakeholder  map,  the  ecotourism  development  process  will  be  carried  out  in  a  more concentrated manner.
Keywords: ecotourism; tourism development, stakeholder, archipelago
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 129-152

## PENDAHULUAN
Kawasan  mangrove  sebagai  kawasan  lindung  telah  menarik  banyak penelitian  misalkan  tentang  konservasi  keanekaragaman  hayati,  hal  ini  karena kawasan  lindung  (KL),  diidentifikasi  sebagai  strategi  paling  efektif  yang digunakan di dunia untuk konservasi keanekaragaman hayati (Borrini, Kothari, & Oviedo, 2004; Mukul, 2007) . Banyak KL telah dibuat sebagai strategi ideal untuk melestarikan  keanekaragaman  hayati,  dan  pada  saat  yang  sama  menguntungkan penduduk  lokal  (Kimengsi,  Aung,  Pretzsch,  Haller,  &  Auch,  2019).  Dalam kebanyakan  kasus,  pembentukan  KL  ini  mengadopsi  pendekatan  “benteng (fortress)”  untuk  pengelolaan  kawasan  lindung.  Pendekatan  ini  menganggap  KL sebagai  “hutan  belantara”  yang  masih  asli,  tidak  terbuka  untuk  pendudukan  dan penggunaan  manusia  (Pyhälä,  Oroza,  &  Counsell,  2016;  Kimengsi  &  Azibo, 2017;  Forje,  Tchamba,  &  Eno-Nku,  2020).  Sayangnya,  pendekatan  konservasi keanekaragaman  hayati  ini  terkadang  mengakibatkan  ancaman  terhadap  mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat miskin pedesaan yang tinggal di sekitar kawasan  lindung  di  negara-negara  berkembang  (Amin,  Zaehringer,  Schwilch,  & Koné, 2015).
Selain itu penelitian tentang kawasan mangrove untuk kepentingan wisata juga  sudah  banyak  dilakukan,  karena  kawasan  hutan  mangrove  juga  dianggap memiliki  potensi  wisata  yang  cukup  besar.  Sehingga  pentingnya  kawasan mangrove dijadikan salah satu destinasi wisata. Kegiatan rekreasi bakau termasuk hiking dan berperahu – sering kali dipusatkan di sekitar pengamatan satwa liar – dan memancing. Sementara banyak pengunjung menjadi peserta dalam perjalanan satu  hari  atau  setengah  hari,  beberapa  melakukan  perpanjangan  masa  tinggal untuk  rekreasi  memancing  dan  perjalanan  berperahu  semalaman.  Mangrove mungkin bukan pendorong utama untuk pilihan tujuan, tetapi mereka menawarkan daya  tarik  populer,  yang  dapat  mempengaruhi  pilihan  tujuan,  dan  popularitas mereka  tampaknya  tumbuh  (Avau,  Cunha-Lignon,  De  Myttenaere,  Godart,  & Dahdouh-Guebas, 2011).
Saat  ini,  ekowisata  menjadi  salah  satu  alternative  untuk  mendukung pelestarian  ekologi  mangrove  tanpa  memarginalkan  akses  bagai  para  nelayan
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 129-152
untuk  peningkatan  mata  pencarian  di  sekitar  kawasan  lindung  (Dologlou  & Katsoni, 2016). Sebagai strategi mata pencaharian yang bergantung pada sumber daya, strategi ini dapat membantu mengentaskan kemiskinan di dalam dan sekitar kawasan  lindung  dengan  menyediakan  pilihan  mata  pencaharian  baru  melalui keterampilan baru, membuka peluang kerja alternatif bagi penduduk lokal seperti pembersih,  juru  masak,  resepsionis,  tukang  kebun,  pemandu,  penari  dan  penjaga (Harilal,  2018;  Sama  &  Molua,  2019).  Pada  saat  yang  sama,  ekowisata  dapat berkontribusi  pada  konservasi  kawasan  konservasi  melalui  pendidikan lingkungan,  peluang  mata  pencaharian  alternatif  bagi  para  pengangguran, pembagian manfaat pendapatan konservasi berbasis ekowisata kepada masyarakat lokal  dan  pendapatan  yang  dihasilkan  untuk  memfasilitasi  upaya  konservasi (Imanishimwe, Nsengimana, & Nsengumuremyi, 2018).
Secara global luas hutan mangrove di Dunia saat ini yaitu 16.530.000 Ha, sedangkan  Indonesia  memiliki  3.490.000  Ha  atau  21%  mangrove  dunia.  Jika dilihat  dalam  data  terbaru  luas  mangrove  mengalami  penurunan  yaitu  tercatat 3.311.208,  dimana  637.624  Ha  (19,26%)  dalam  kondisi  kritis  (atau  penutupan tajuk kurang dari 60%), sedangkan mangrove dalam kondisi baik seluas 2.673.548 (80,74%).  Dari  mangrove  kritis  tersebut,  berdasarkan  kewenangan  dimana 460.210  ha  (72,18%)  berada  dalam  kawasan  hutan  dan  177.415  ha  (27,82%) diluar kawasan hutan (KKP Indonesia, 2020).
Sumber: kementrian kelautan dan perikanan (KKP) Indonesia, 2020 .
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 129-152
Upaya  pengelolaan  dan  pelestarian  ekosistem  mangrove  telah  menjadi salah satu fokus dari berbagai kementerian dan lembaga, sektor privat, akademisi dan  LSM  atau  NGO.  Misalkan  BRGM,  KLHK,  KKP,  Kemendes,  CSR Perusahaan  dan  LSM  telah  bersama-sama  melakukan  perbaikan  ekosistem mangrove dengan pembagian daerah rehabilitasi dimana BRGM akan melakukan rehabilitasi  di  483.194  Ha  (75,78%),  KLHK  di  89.685  Ha  (14,07%)  dan  KKP, K/L, CSR dan LSM di 64.745 Ha (10,15%) (KKP Indonesia, 2020).
Kawasan ekowisata mangrove sebagai salah satau kawasan penting bukan hanya untuk konservasi  keanekaragaman hayati tetapi juga memiliki arti  penting bagi  nelayan.  Sehingga  kondisi  tersebut  seringkali  memunculkan  banyak aktor/stakeholders  yang  berkepentingan  didalamnya.  Sayangnya,  literatur  ilmiah tentang  kajian  ini  belum  banyak  ditemukan.  Sebagian  besar  penelitian  tentang ekowisata  memang  telah  mengidentifikasi  stakeholder  dan  peranannya  dalam pengembangan  ekowisata.  Namun,  sejauh  pengamatan  penulis,  studi  untuk memetakan  aktor  secara  lebih  mendalam,  termasuk  mengkaji  kekuatan  dan kepentingannya  masih  belum  banyak  didikusikan  (Chirozva,  2015;  Fafurida, Oktavilia,  Prajanti,  &  Maretta,  2020;  Kuvan  &  Akan,  2012;  Mendoza-Ramos  & Prideaux,  2018;  Rudianto  &  Ridho,  2019).    Kontestasi  aktor  didalam pengembangan  ekowisata  mangrove  menjadi  salah  kajian  yang  cukup  menarik dan  belum  banyak  dilakukan.  Sehingga  dengan  pertimbangan  tersebut  artikel  ini mencoba  menawarkan  kajian  pemetaan  kekuatan  dan  kepentingan  aktor  dalam pengembangan  ekowisata  mangrove  di  Pulai  Baai  Bengkulu.  Tujuan  utama penelitian  ini  adalah pertama; mengeksplorasi  stakeholder  yang  paling  berperan dalam  pengembangan  ekowisata?, kedua; bagaimana  kekuatan  ( power )  dan kepentingan  ( interest )  stakeholder  dalam  penentuan  keberhasilan  pengembangan ekowisata? .

## KAJIAN PUSTAKA

## Konsep Ekowisata dan Pembangunan Ekowisata
Istilah ekowisata adalah sebuah konsep baru-baru ini, yang telah mengalami kebingungan mengenai etimologi atau asal usulnya (Fennell, 2001).  Namun asal-
usulnya dapat dilacak sejauh tahun 1970-an, ketika banyak gerakan lingkungan di seluruh  dunia  menekankan  bentuk  pariwisata  yang  berkelanjutan  dan  lebih bertanggung jawab, karena hilangnya hutan hujan dan habitat lain yang terancam punah di seluruh dunia.
Kerugian  ini  telah  memaksa  Bank  Pembangunan  Internasional  dan  Bank Dunia  pada  tahun  1970  untuk  berhenti  meminjamkan  uang  kepada  perusahaan pariwisata dan hanya harus memulai kembali pinjaman pada tahun 1990 di bawah judul ekowisata (Miller, 1993). Menurut Nelson  (1994), konsep ekowisata adalah konsep  sudah  lama  menjadi  isu  sejak  tahun  1960-an  dan  awal  tahun  1970-an karena meningkatnya kekhawatiran para peneliti tentang bagaimana memperbaiki penggunaan  sumber  daya  alam  yang  tidak  tepat  dengan  diperkenalkannya  istilah “pengembangan lingkungan”.
Kata ekowisata pertama kali digunakan pada tahun 1980-an oleh Ceballos- Lascurain  (Ceballos-Lascurain,  1993;    1996),  suatu  upaya  untuk  melakukan perjalanan  di  wilayah  yang  masih  alami,  untuk  sebuh  penelitian,  atau  hanya melakukan  kunjungan  wisaya  untuk  menikmati  pemandangan  flora  dan  fauna yang ada di alam bebas, selain itu juga tradisi masyarakat di sekitar wilayah yang masing  sangat  alami  (Higham,  2007).  Definisi  ini  dianggap  lebih  fokus  pada wisata  alam  dengan  penekanan  pada  pendidikan  dan  pengembangan  produk  dan aktivitas  pariwisata  yang  berkelanjutan  (Buckley,  1994).  Pada  tahun  1990,  The International  Ecotourism  Society  (TIES)  mengusulkan  definisi  ekowisata  yang dapat diterima secara luas (TIES, 2005).
Menurut  TIES,  ekowisata  adalah  suatu  kunjungan  atau  perjalanan dikawasan  alami  dengan  tujuan  pelestarian  lingkungan  hiudp  dan  peningkatan ekonomi  lokal  (TIES,  2005).  Pada  bulan  Oktober  1996,  International  Union  for Conservation  of  Nature  (IUCN),  mengadopsi  definisi  kerja  ekowisata  sebagai tanggapan terhadap konsep yang berkembang pesat. Bagi IUCN, ekowisata adalah suatu  perjalanan  wisata  yang  bertanggungjawab  terhadap  ekologi  diwilayah- wilayah  yang masing alami dalam mendukung upaya konservasi kenakaragaman hayati baik flora, fauna  maupun biota laut lainnya. Ekowisata berkontribusi bagi
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 129-152
peningkatan  ekonomi  masyarakat  serta  memberikan  kebermanfaatan  pada  aspek sosial dan juga budaya masyarakat setempat (Wearing & Neil, 2009).

## Kawasan Mangrove
Mangrove adalah ekosistem pesisir yang memiliki interaksi yang kuat antara laut,  air  asin,  sungai  dan  perairan  daratan.  Kondisi  tersebut  membuat  ekosistem mangrove  sangat  kaya  akan  keanekaragaman  flora,  fauna  dan  biota  laut  yang sangat tinggi (Macintosh & Ashton, 2002). Mangrove hidup di daerah tropis dan subtropis,  terutama  pada  25°LU  dan  25°S.  Tumbuhan  ini  bergabung  dengan organisme  lain  (jamur,  mikroorganisme,  alga,  fauna  dan  tumbuhan  lain)  untuk membentuk  komunitas  mangrove.  Komunitas  mangrove  berinteraksi  dengan faktor abiotik (iklim, udara, tanah dan air) untuk membentuk ekosistem mangrove (Sengupta,  2010).    Tanpa  tumbuhan  mangrove,  kawasan  tersebut  tidak  dapat disebut  sebagai  ekosistem  mangrove  (Dahdouh-Guebas,  Kairo,  Jayatissa, Cannicci, & Koedam, 2002).
Mangrove  merupakan  bentang  alam  yang  menggambarkan  wilayah  pesisir tropis  didominasi  oleh  pohon  atau  semak  yang  tumbuh  di  air  asin.  Mangrove adalah struktur hutan  yang khas di daerah tropis dan mikro-subtropis, terletak di dataran rendah dan pantai yang tenang, berlumpur dan sedikit berpasir, dengan air laut yang bergelombang (Arief, 2003).

## Stakeholder
Stakeholders  dapat  dibagi  kedalam    tiga  kelompok  menurut  Maryono  dalam (Handayani & Warsono, 2017)  antara lain:
a. Stakeholders primer
Stakeholder  primer  adalah  stakeholder  utama  yang  bersinggungan  langsung dengan aktivitas, proyek atau pembangunan. Sehingga stakeholder atau aktor tersebut merasakan dalam langsung dampak baik positif maupun negatif dari suatu  kegiatan.  Stakeholder  primer  tentunya  memiliki  pengaruh  dan kepentingan  yang  tinggi  terhadap  suatu  aktivitas  diwilayah  mereka.  Dalam implementasi program atau kegiatan stakeholder utama sangat penting untuk
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 129-152
berpartisipasi  dalam  semua  tahapan  kegiatan  dari  perencanaan  sampai  pada evaluasi kegiatan.
b. Stakeholders kunci
Stakeholder  kunci  merupakan  stakeholder  dari  unsur  pemerintah  atau state terutama  ditingkat  lokal,  yang  memiliki  otoritas  formal  dalam  pengambilan kebijakan  atau  keputusan.  Stakeholder  kunci  dalam  penelitian  ini  adalah stakeholder  yang  bertanggungjawab  dalam  pengembangan  ekowisata mangrove.
c. Stakeholders sekunder atau pendukung
Stakeholder  pendukung  adalah  individu,  kelompok  atau  organisasi  baik formal maupun informal yang tidak bersinggungan langsung dengan kegiatan atau  sebuah  proyek,  tetapi  memiliki  perhatian  atau  kepentingan  yang  cukup besar  terhadap  suatu  proyek  tertentu.  Misalkan  kelompok  NGO  aktor pemerhati lingkungan dan lain sebagainya.

## METODE
Lokasi  penelitian  yang  dipilih  adalah  Kelurahan  Sumber  Jaya  yang merupakan  kelurahan  yang  masuk  dalam  kawasan  mangrove  Pulau  Baai, Bengkulu.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  kaulitatif  dengan pengumpulan  data  melalui indepth  interview, serta  FGD  kepada  stakeholder diwilayah  penelitian  (DiCicco‐Bloom  &  Crabtree,  2006);  (Rahardjo,  2011) kepada  18  informan.  Informan  sekaligus  sebagai  actor  dipilih  dengan  metode snowball  sampling  dengan  kriteria:  (1)  dianggap  sebagai  actor  oleh  masyarakat atau  key  informan  yang  berada  di  kawasan  mangrove  Pulau  Baai,  Bengkulu,  (2) Tergabung dalam komunitas pengembangan wisata, (3) masuk kedalam salah satu kategori  state,  civil  society  dan  privat  sector.  Selain  Indepth  Interview,  juga digunakan Focus  Group  Discussion (FGD)  dan  kuesioner  dalam  pencarian  data. Nama  asli  informan  dalam  penelitian  ini  dirahasiakan  dan  diganti  dengan penggunakan istilah informan dengan urutan 1 hingga 18.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 129-152

## Tabel 1.  Informan di Kelurahan Sumber Jaya
No Informan (I) Jenis Kelamin Umur Jabatan Posisi Aktor  Kategori Aktor 1  Informan 1 (I1) P 54  Lurah Organisasi State 2  Informan 2 (I2) P 45  Sekretaris Lurah Organisasi State 3  Informan 3 (I3) P 52 Ketua LPM dan Ketua LKM Organisasi Civil society 4  Informan 4 (I4) L 35 Ketua RW 06/Tokoh Pemuda/Ketua Kelompok Wisata Mangrove Organisasi Civil society 5  Informan 5 (I5) P 38 Ketua RW 02 Kampung Sejahtera/ Tokoh Perempuan Organisasi Civil society 6  Informan 6 (I6) P 41 Ketua RT 06/Tokoh Perempuan/Kelompok Usaha Kelompok Civil society 7  Informan 7 (I7) P 58 Kepala Sekolah SD 105 Kampung Bahari Organisasi State 8  Informan 8 (I8) L 51 Kepala Sekolah SMP N 25 Bengkulu Organisasi State 9  Informan 9 (I9) L 56 Kepala Sekolah SMK N 6 Bengkulu Organisasi State 10  Informan 10 (I10) P 34  Tokoh Perempuan Individu Civil society 11  Informan 11 (I11) L 55  Penghulu Adat Individu Civil society 12  Informan 12 (I12) L 52  Tokoh Agama Individu Civil society 13  Informan 13 (I13) L 42  Ketua RW 01 Organisasi Civil society 14  Informan 14 (I14) L 25 Ketua Karang Taruna/Tokoh pemuda Organisasi Civil society 15  Informan 15 (I15) P 55  Tokoh Masyarakat Individu Civil society 16  Informan 16 (I16) L 65  Tokoh Adat Individu Civil society 17  Informan 17 (I17) L 59 Pelaku Usaha Besar (tokeh) Individu Privat 18  Informan 18 (I18) L 42 Pelaku Usaha Besar (tokeh) Individu Privat

## Sumber: Indepth Interview, 2020
Kelurahan  Sumber  Jaya  terdiri  dari  18  informan.  Informan  yang terindentifikasi  yaitu  dari  stakeholder  organisasi  11  orang  aktor.  Stakeholder organisasi  terdiri  dari  I1  menjabat  sebagai  lurah,  I2  dengan  jabatan  sebagai sekretaris lurah, I3 sebagai ketua LPM dan ketua LKM, I4 merupakan Ketua RW 6  sekaligus  sebagai  tokoh  pemuda  yang  cukup  aktif  di  Kampung  Bahari.  I5 sebagai  ketua  RW  2  juga  sebagai  salah  satu  tokoh  perempuan,  I6  sebagai  ketua RT 06 juga aktif dalam mendampingi masyarakat pelaku UMKM di Sumber Jaya, serta aktif dalam berbagai kegiatan ditingkat kelurahan. I7 sebagai kepala Sekolah SDN  105  Kampung  Bahari,  I8  sebagai  kepala  Sekolah  SMPN  25  Bengkulu,  I9 sebagai  Kepala  Sekolah  SMK  N  6  Bengkulu,  I13  sebagai  ketua  RW  01  dan  I14 sebagai ketua Karang Taruna.
Sedangkan  stakholder  individu  sebanyak  7  (tujuh)  orang  aktor  yaitu  I10 sebagai  salah  seorang  tokoh  perempuan  yang  aktif,  I11  sebagai  Penghulu  Adat, I12 sebagai tokoh agama, I15 sebagai tokoh masyarakat, I16 sebagai tokoh adat, I17  merupakan  pengusaha  nelayan  dan  I18  sebagai  salah  satu  pengusaha  bidang umum di Kelurahan Sumber Jaya.
Tahap  selanjutnya  setelah  identifikasi  informan  penelitian,  diukur  derajat kekuatan ( power ) dan derajat kepentingan ( interest ) (Hasnanda, 2019). Kekuatan diukur  dengan  5  (lima)  indikator  yaitu  1)  tingkat  Pendidikan  ( education ),  2) jaringan  ( network ),  3)  kekuatan  massa  ( Mass  Power  Capability ),  4)  tipe kepemimpinan  ( Leadership  type )  dan  5)  kekuatan  ekonomi  ( Financial  Power ). Sedangkan  untuk  mengukur  derajat  kepentingan  ( interest )  digunakan  5  indikator yaitu 1) Ekonomi ( economy ), 2) Pemberdayaan  ( empowerment ), 3)  Tenaga kerja ( man power ), 4) Lingkungan ( environment ), 5) infrastruktur ( infrastructure ).
Masing  –  masing  indikator  dinilai  dengan  skala  1  –  5  dimana  nilai  1 merupakan nilai terendah atau kekuatan / kepentingan  yang rendah dan 5 adalah nilai  dengan  nilai  tertinggi  atau  memiliki  kekuatan  /  kepentingan  yang  tinggi terhadap pengembangan wisata. Selanjutnya hasil semua indikator akan di skoring dan dibuat peringkat kekuatan dan kepentingan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 129-152
Pemetaan Aktor ( stakeholders )
Aktor/stakeholders  pihak  yang  bersinggungan  langsung  dengan  isu  dan permasalahan yang sedang terjadi atau berkembang didalam masyarakat. Sebagai mesin penggerak dalam berbagai kegiatan yang ada di masyarakat aktor memiliki berbagai  kepentingan  yang  dimanipestasikan  dalam  tindakan  riil,  baik  tindakan yang  berdampak  positif  maupun  tindakan  yang  berdampak  negatif.  Aktor memiliki  jejaring  dan  jangkauan  pengaruh  yang  mampu  menggerakan masyarakat.  Latar  belakang  penguasaan  ekonomi,  pendidikan,  pengetahuan  dan teknologi  dan  lingkungan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari “ketokohannya”  dari  masing-masing  aktor  yang  dipetakan.  Berdasarkan  temuan identifikasi  aktor  terhadap  tiga  klasifikasi  aktor  yaitu  individu,  kelompok, organisasi  atau  lembaga.  Selain  itu  aktor  tersebut  juga  memiliki  latar  belakang yaitu  dari  kelompok State (aktor  negera), Civil society (aktor  masyarakat  sipil) dan privat (aktor sector bisnis).
Aktor individu merupakan aktor yang bertindak baik rasional maupun non rasional  atas  dasar  perannya  sebagai  individu  dan  untuk  kepentingan  pribadi, maupun  kelompok  atau  golongan.  Misalkan  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama, tokoh  politik,  tokoh  pemuda,  tokoh  perempuan  dan  lain  sebagainya.  Aktor kelompok merupakan aktor yang bertindak atas dasar kepentingan kelompok atau mewakili  kelompoknya.  Misalkan  kelompok  tani,  kelompok  arisan,  kelompok pengajian dan lain sebagainya. Sedangkan aktor organisasi merupakan aktor yang bertindak untuk mewakili kepentingan organisasi baik formal maupun organisasi non formal.
Temuan  dari  identifikasi  aktor  tersebut  sejalan  dengan  konsep  aktor menurut  West  dan  Freeman.  Stakeholder  adalah  aktor  individu  atau  perorangan juga  kelompok  atau  organisasi,  yang  memiliki  pengaruh  sekaligus  terpengaruh oleh  aktivitas  atau  proyek  atau  program  tertentu  (West,  1999)  sejalan  dengan perspektif  aktor  diatas  (Freeman,  1984)  menyampaikan  bahwa  stakeholder  atau kelompok  kepentingan  adalah  aktor  yang  memiliki  kepentingan  dan  memiliki pengaruh dari sebuah tindakan, proyek atau pembangunan.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 129-152
Dalam  pemetaan  aktor  (stakeholder)  terkadang  ditemukan  aktor  yang memiliki  multi  peran,  sebagai  individu,  kelompok  dan  bahkan  organisasi, biasanya aktor ini merupakan aktor yang paling berpengaruh didalam masyarakat. Berdasarkan  pendalaman  data  dan  informasi  melalui  wawancara  mendalam dengan key informan, FGD, wawancara dengan aktor dan penyebaran kuesioner, teridentifikasi  aktor-aktor  ( stakeholders )  yang  berpengaruh  dan  memiliki kepentingan di Kelurahan Sumber Jaya.
Gambar 1. Kategori Aktor di
Kelurahan Sumber Jaya Gambar 2. Tingkat Pendidikan Aktor di Kelurahan Sumber Jaya Sumber : Analisis Data Primer, 2020. Sumber : Analisis Data Primer, 2020. Gambar 3. Klasifikasi Berdasarkan Gender Aktor di Kelurahan Sumber Jaya Gambar 4. Jenis Pekerjaan Aktor di Kelurahan Sumber Jaya
Sumber : Analisis Data Primer, 2020.
Sumber : Analisis Data Primer, 2020.
Sebaran  pengelompokan  aktor  berdasarkan  ketegori  aktor  di  Kelurahan Sumber Jaya dapat dilihat di Gambar 1. Aktor  yang berasal dari kelompok State atau negara  yaitu 5 (lima) atau 28  % orang  aktor  yaitu  I1 berkedudukan  sebagai lurah,  aktor  ini  cukup  berpengaruh  di  dalam  masyarakat.  I2  sebagai  sekretaris
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 129-152
lurah  merupakan  salah  satu  aktor  State  .  Aktor  dari  lembaga  pendidikan  juga sebagai aktor State  yaitu I7 sebagai Kepala Sekolah SD 105 Kampung Bahari, I8 sebagai  Kepala  Sekolah  SMP  N  25  Bengkulu  dan  I9  sebagai  Kepala  Sekolah SMK N 6 Bengkulu.  Selain, aktor negara yang ditemukan dalam berbagai macam penelitian  terdahulu  (Abd  Rashid  et  al.,  2020;  Nugroho,  2020;  Parsons  & Draheim,  2009),  penelitian  ini  menemukan  bahwa  beberapa  sekolah  juga memiliki kepentingan dalam pengembangan ekowisata.
Sedangkan aktor dari kelompok Civil society sebanyak 11 (sebelas) atau 61%  aktor,  yaitu  I3  sebagai  Ketua  LPM  dan  Ketua  LKM,  selain  itu  juga  aktif sebagai  salah  satu  tokoh  perempuan  yang  berpengaruh  di  tingkat  kelurahan.  I4 sebagai  ketua  RW  06  sekaligus  sebagai  salah  satu  tokoh  pemuda  yang  cukup berpengaruh di kelurahan. I5 sebagai salah satu tokoh perempuan dan Ketua RW 02  Kampung  Sejahtera  atau  kampung  nelayan.    I6  sebagai  ketua  RT  6,  juga sebagai  salah  satu  tokoh  perempuan  yang  cukup  aktif  diberbagai  kegiatan masyarakat.  I10  merupakan  salah  satu  aktor  tokoh  perempuan  sekaligus  sebagai pendamping  sosial  di  Kecamatan  Kampung  Melayu.  I11  adalah  penghulu  adat sebagai aktor tokoh adat, I12 sebagai tokoh agama, I13 sebagai ketua RW 01. I14 sebagai  ketua  karang  taruna  sebagai  aktor  Civil  society.  I15  sebagai  tokoh masyarakat, I16 sebagai tokoh adat. Sedangkan aktor dari kelompok privat sector atau  kelompok  bisnis  yaitu  I17  sebagai  salah  satu  tokoh  pengusaha  nelayan  di Sumber  Jaya  dan  I18pek  sebagai  salah  satu  pelaku  usaha  besar  dibidang perdagangan. Memperkuat dan memperinci penelitian terdahulu (Bobtwash, 2001; Fafurida et al., 2020; Ramos & Prideaux, 2014) , aktor dari kelompok civil society terdiri dari pemuda, tokoh perempuan, penhulu adat, dan tokoh agama. Sementara itu, aktor dari kelompok private sector terdiri dari pengusaha nelayan .
Tingkat  pendidikan  aktor  di  Kelurahan  Sumber  Jaya  Berdasarkan (Gambar  2)  bahwa  sebagian  besar  menamatkan  pendidikan  tingkat  atas  yaitu sebanyak  9  orang  aktor  sedangkan  tamat  pendidikan  tingkat  sarjana  sebanyak  8 orang  aktor.  Sedangkan  satu  orang  aktor  yaitu  tamat  pendidikan  SD  yaitu  I16 merupakan salah satu tokoh adat yang ada di Kelurahan Sumber Jaya. Jika dilihat dari  tingkat  pendidikan,  aktor  yang  berada  di  wilayah  tersebut  relative  cukup
tinggi  yaitu  tingkat  SMA  dan  Sarjana.  Kondisi  ini  sejalan  dengan  kondisi  lokasi yang berada di wilayah perkotaan.
Jenis  pekerjaan  aktor  cukup  beragam  (Gambar  4)  yaitu  terdiri  dari  PNS sebanyak  5  orang  aktor,  Swasta  sebanyak  5  orang,  sebagai  staff  kelurahan  1 orang,  Pelaku  Usaha  1  orang,  Pendamping  Sosial  1  orang,  Wiraswasta  2  orang, Petani 1 orang, Pengusaha Nelayan 1 orang, pengusaha dibidang perdagangan ada 1 orang aktor. Jenis pekerjaan aktor yang beragam sesuai dengan kondisi wilayah yang  berada  diwilayah  perkotaan  yang  memiliki  berbagai  keragaman  teramasuk dibidang pekerjaan.
Aktor  berdasarkan  gender  laki-laki  lebih  banyak  dibandingkan  dengan aktor  perempuan  yaitu  laki-laki  sebanyak  10  (sepuluh)  orang  dan  perempuan sebanyak 8 (delapan) orang aktor (Gambar 3).  Berdasarkan pengamatan lapangan sebagain besar aktor yang aktif dalam berbagai kegiatan yaitu aktor dari kelompok gender perempuan, hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan  yang berlangsung di tingkat kelurahan sebagian besar adalah perempuan. Bahkan Camat, Lurah dan berapa  tokoh  perempuan  menduduki  jabatan  strategis  di  tingkat  kelurahan. Misalkan sebagai ketua LPM, LKM dan ketua RW.
Derajat Kekuatan ( power ) Aktor/ Stakeholder
Derajat  kekuatan  actor  dalam  pengembangan  ekowisata  di  Pulau  Baai yang  diukur  melalui  5  indikator  yaitu  1)  tingkat  Pendidikan  ( education ),  2) jaringan  ( network ),  3)  kekuatan  massa  ( Mass  Power  Capability ),  4)  tipe kepemimpinan  ( Leadership  type )  dan  5)  kekuatan  ekonomi  ( Financial  Power ). Analisis  derajat  kekuatan  sebagai  pemetaan  mengenai  kepasitas power sebagai salah  satu  atribut  stakeholders.  Analisis  kekuatan  stakeholder  berdasarkan  pada tiga  unsur  penting  diantarnya power,  legitimacy  dan  urgency. Power  merujuk pada  seberapa  besar  aktor  memiliki  pengaruh. Legitimacy merujuk  pada  struktur kewenangan atau otoritas dan Urgency, merujuk pada seberapa besar desakan atau dorongan  dari  aktor  atau  stakeholerder  terhadap  sebuah  proyek  atau  kegiatan (Mitchell, Agle, & Wood, 1997).
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 129-152

## Tabel 2. Derajat Kekuatan (power) Aktor  Kelurahan Sumber Jaya
No Nama Jabatan Derajat Kekuatan (Power) (a) (b) (c) (d) (e) Total Persentase 1 Informan 1 (I1) Lurah 4 4 4 4 5 21 8,20 2 Informan 2 (I2) Sekretaris Lurah 4 2 1 2 4 13 5,08 3 Informan 3 (I3) Ketua LPM dan Ketua LKM 3 3 3 3 3 15 5,86 4 Informan 4 (I4) Ketua RW 06/Tokoh Pemuda/Ketua Kelompok Wisata Mangrove 3 3 3 3 3 15 5,86 5 Informan 5 (I5) Ketua RW 02 Kampung Sejahtera/ Tokoh Perempuan 4 2 3 3 2 14 5,47 6 Informan 6 (I6) Ketua RT 06/Tokoh Perempuan/Kelo mpok Usaha 3 3 3 3 3 15 5,86 7 Informan 7 (I7) Kepala Sekolah SD 105 Kampung Bahari 4 3 1 2 3 13 5,08 8 Informan 8 (I8) Kepala Sekolah SMP N 25 Bengkulu 4 3 1 3 3 14 5,47 9 Informan 9 (I9) Kepala Sekolah SMK N 6 Bengkulu 4 3 1 2 3 13 5,08 10 Informan 10 (I10) Tokoh Perempuan 4 3 3 3 3 16 6,25 11 Informan 11 (I11) Penghulu Adat 3 2 3 4 3 15 5,86 12 Informan 12 (I12) Tokoh Agama 3 2 3 3 3 14 5,47 13 Informan 13 (I13) Ketua RW 01 3 3 3 3 3 15 5,86
No Nama Jabatan Derajat Kekuatan (Power) (a) (b) (c) (d) (e) Total Persentase 14 Informan 14 (I14) Ketua Karang Taruna/Tokoh pemuda 3 2 2 2 2 11 4,30 15 Informan 15 (I15) Tokoh Masyarakat 3 2 2 2 3 12 4,69 16 Informan 16 (I16) Tokoh Adat 1 2 3 3 2 11 4,30 17 Informan 17 (I17) Pelaku Usaha Besar (tokeh) 4 3 1 2 5 15 5,86 18 Informan 18 (I18) Pelaku Usaha Besar (tokeh) 3 3 1 2 5 14 5,47 Derajat kekuatan (Power) 256 100,00 Sumber: FGD dan Kuesioner, 2020 Keterangan: (a) Pendidikan ( education )
(b) jaringan ( network ),
(c) kekuatan massa ( Mass Power Capability ),
(d) tipe kepemimpinan ( Leadership type )
(e) kekuatan ekonomi ( Financial Power )
Hasil  analisis  temuan  lapangan  (Tabel  2)  berupa  derajat  kekuatan masing-masing aktor di Kelurahan Sumber Jaya. Berdasarkan indikator kekuatan yang  paling  tinggi  yaitu  Lurah  (I1)  total  skor  21  (8,20  persen)    masuk  kedalam ketegori high  power .  Tokoh  perempuan  (I10)  juga  sebagai  aktor  yang  memiliki high power dengan total skor 16 atau 6,25 persen. Sedangkan aktor yang memiliki skor  15  atau  high  power  yaitu  sebanyak  6  orang  aktor  I3  Ketua  LPM/LKM,  I4 berkedudukan  sebagai  ketua  RW  06/tokoh  pemuda,  I6  sebagai  ketua  RT  06  dan ketua  kelompok  pelaku  usaha,  I11  sebagai  penghulu  adat  atau  tokoh  adat,  I13 sebagai ketua RW 01 dan  I17 sebagai pelaku usaha besar  (tokeh)  yang bergerak dibidang kelautan atau nelayan.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 129-152
Gambar 5. Spiderweb derajat kekuatan stakeholder pengembangan ekowosata mangrove Pulau Baai
Sumber : Analisis Data Primer, 2020.
Apabila  dilihat  dari  18  sampel  informan  dalam  penelitian  ini,  distribusi kekuatan  dalam  pengembangan  wisata  masih  dibawah  10  persen.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  tidak  ada  kekuatan  yang  paling  dominan  yang  dapat menggerakan  pengembangan  ekowisata  namun  semua  mempunyai  porsi  yang hamper  sama  sehingga  dalam  penentuan  pengembangan  Kawasan  ekowisata mangrove  lebih  ditentukan  bagaimana  diskusi  antar stakeholder dapat  sinergis untuk  kepentingan  bersama.  Dibandingkan  dengan  penelitian  terdahulu  yang menemukan  bahwa  dalam  suatu  lokasi  ekowisata,  biasanya  ada  aktor  tertentu yang  terkuat  seperti  pemerintah,  masyarakat  adat,  masyarakat  pengelola ekowisata,  dan  pihak  swasta  pelaku  ekowisata  (Cárcamo  &  Gaymer,  2013; Ceballos-Lascurain, 1996;  Li, 2012; Ohl-Schacherer, Mannigel, Kirkby,  Shepard Jr.,  &  Yu,  2008;  Pappas,  2008),,  penelitian  ini  menemukan  bahwa  stakeholder dalam ekowisata ini cenderung memiliki kekuatan yang setara.
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Suzanna Erdawati Yulita Minarni Rismayani Evan Suryadi Wimi Helvi Eka Indrawati Dewi Septinsiana Indra Jaya Syaripin Efendi Heni Utami Maziadi Amirul Mukminin Komarudin Suhendra Saputra Sarmiati Ambo Ecce H. Adhar Ambo Upek education network Mass Power Capability Leadership type
Financial Power
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 129-152
Hasil  analisis  derajat  kekuatan  stakeholders  berdasarkan  pada  indikator kekuatan education , network , Mass  Power  Capability,  Leadership  type dan Financial  Power .  Temuan  tersebut  sejalan  dengan  kata  kunci  stakeholders menurut  Grimble  bahwa  yang  menajdi  karakteristik  utama  stakeholders  adalah kekuatan  dan  legitimiasi  sebagai  basis  kekuatan  atau  power.    Temuan  lapangan menunjukkan  bahwa  aktor  yang  memiliki  kekuatan  tinggi  adalah  aktor  yang memiliki basis ligitimasi formal maupun legitimasi informal.
Grimble (1998) mendifinisikan stakeholder dalam persfektif posisi sosial dan  pengaruh  yang  memiliki  kekuasaan,  legitimasi  dan  kepentingan.  Hal  ini sejalan  dengan  temuan  penelitian  bahwa  masing-masing  aktor  baik  individu, kelompok,  organisasi  baik  formal  maupun  informal  memiliki  tingkat  pengaruh yang  berbeda-beda.  Tentunya  hal  itu  menandakan  adanya  variasi  atau kompleksitas  terhadap  aspek  kekuatan  atau  pengaruh  dari  masing-masing stakeholder dalam hal kegiatan pengembangan ekowisata mangrove di Pulau Baai Bengkulu.
Derajat Kepentingan (interest) Aktor/ Stakeholder
Derajat  kepentingan  stakeholder  dalam  pengembangan  ekowisata  di Pulau Baai  yang diukur melalui 5 indikator yaitu ekonomi, pemberdayaan, tenaga kerja, lingkungan dan infrastruktur.
Tabel 3. Derajat Kepentingan Stakeholders
No Nama Jabatan Derajat Kekuatan (Power) (a) (b)  (c)  (d)  (e)  Total Persentase 1 Informan 1 (I1) Lurah 5 5 3 5 4 22 8,46 2 Informan 2 (I2) Sekretaris Lurah 2 3 2 2 4 13 5,00 3 Informan 3 (I3) Ketua LPM dan Ketua LKM 4
4 3 4 4 19 7,31 4 Informan 4 (I4) Ketua RW 06/Tokoh Pemuda/Ketua Kelompok Wisata Mangrove 4 4 3 4 4 19 7,31 5 Informan 5 (I5) Ketua RW 02 Kampung Sejahtera/ Tokoh Perempuan 3 4 2 3 4 16 6,15 6 Informan 6 (I6) Ketua RT 06/Tokoh Perempuan/Kelompok Usaha 4 4 2 5 4 19 7,31
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 129-152
7 Informan 7 (I7) Kepala Sekolah SD 105 Kampung Bahari 2 2 1 3 5 13 5,00 8 Informan 8 (I8) Kepala Sekolah SMP N 25 Bengkulu 2 2 1 3 5 13 5,00 9 Informan 9 (I9) Kepala Sekolah SMK N 6 Bengkulu 4 4 3 3 5 19 7,31 10 Informan 10 (I10) Tokoh Perempuan 4 4 2 3 4 17 6,54 11 Informan 11 (I11) Penghulu Adat 2 3 2 2 3 12 4,62 12 Informan 12 (I12) Tokoh Agama 2 2 1 3 3 11 4,23 13 Informan 13 (I13) Ketua RW 01 3 3 1 3 3 13 5,00 14 Informan 14 (I14) Ketua Karang Taruna/Tokoh pemuda 2 3 2 3 3 13 5,00 15 Informan 15 (I15) Tokoh Masyarakat 3 3 1 2 2 11 4,23 16 Informan 16 (I16) Tokoh Adat 2 3 1 2 2 10 3,85 17 Informan 17 (I17) Pelaku Usaha Besar (tokeh) 2 2 1 2 3 10 3,85 18 Informan 18 (I18) Pelaku Usaha Besar (tokeh) 2
2 1 2 3 10 3,85 Derajat kepentingan ( interest ) 260 100,00 Sumber: FGD dan Kuesioner, 2020 Keterangan:
(f) ekonomi ( economy )
(g) pemberdayaan ( empowerment ),
(h) tenaga kerja ( man power ),
(i) lingkungan ( environment )
(j) infrasruktur ( infrastructure )
Stakeholder  yang memiliki tingkat kepentingan  yang paling tinggi  yaitu Lurah  I1  dengan  total  skor  22  dari  skor  maksimal  25,  artinya  aktor  tersebut sebagai  salah  satu  aktor  yang  memiliki  kepetingan  yang  sangat  tinggi  atau high interest. Selain itu ada 4 aktor yang memiliki skor total sama yaitu 19 terdiri dari I3  sebagai  ketua  LPM  dan  LKM,  I4  sebagai  Ketua  RW  06  Kampung  Bahari sekaligus sebagai tokoh pemuda, I6 sebagai Ketua RT 06 sekaligus sebagai ketua kelompok  usaha,  I9  sebagai  Kepala  Sekolah  SMK  6  Bengkulu.  Keempat  aktor tersebut  juga  termasuk  kedalam  kategori  aktor  dengan high  interest .  Selain  itu aktor  lain  yang  masuk  kedalam  kategori  high  interest  yaitu  I10  sebagai pendamping sosial dan tokoh perempauan dengan skor 17. I5 sebagai Ketua RW 02 Kampung Sejahtera dengan sekor 16.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 129-152

## Gambar 6. Spiderweb Derajat Kepentingan Stakeholder Pengembangan
Ekowosata Mangrove Pulau Baai .
Sumber : Analisis Data Primer, 2020.
Analisis  kepentingan (interest) stakeholder  diatas  merupakan  bagian penting  dalam  pemetaan  stakeholders.  Karena  aspek  kepentingan  akan  menjadi poin  yang  juga  sangat  penting  dalam  keterlibatan  aktor  dalam  pengembangan ekowisata  mangrove  Pulau  Baai.  Temuan  lapangan  menemukan  beberapa  aktor yang berada pada level high interest , artinya aktor tersebut memiliki kepentingan yang  sangat  tinggi  terhadap  pengemabnagn  ekowisata  mangrove.  Tentunya pemetaan  kepentingan  ini  sangat  penting  untuk  mempredeksikan  kesuksesan sebuah kegiatan atau program. Pemetaan stakeholder (Walker, Bourne, & Shelley, 2008) adalah  suatu  upaya  untuk  menggali  dan  menilai  kepentingan  dari  aktor- aktor  kunci  baik  dari  individu,  kelompok  atau  ornisasi  yang  memberikan pengaruh pada keberhasilan atau kegagalan sebuah program.
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Suzanna Erdawati Yulita Minarni Rismayani Evan Suryadi Wimi Helvi Eka Indrawati Dewi Septinsiana Indra Jaya Syaripin Efendi Heni Utami Maziadi Amirul Mukminin Komarudin Suhendra Saputra Sarmiati Ambo Ecce H. Adhar Ambo Upek economy empowerment man power environment
infrastructure
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 129-152

## Peran stakeholder dalam pengembangan ekowisata mangrove
Hasil  kajian  potensi  pengembangan  ekowisata  mangrove  yang  diteliti oleh  Joandani,  et.  al.  (2019)  di  Desa  Pasar  Banggi,  Kabupaten  Rembang  yang menemukan  bahwa  salah  satu  upaya  penting  dalam  pengembangan  ekowisata adalah  kualitas  sumberdaya  manusia  dalam  menangani  wisatawan.  Upaya-upaya dalam  pengembangan  wisata  termasuk  ekowisata  mangrove  harus  menjadikan masyarakat sebagai subjek, sehingga kontribusi dari masyarakat akan sangat besar memberikan  pengaruh  pada  keberhasilan  sebuah  progam  atau  kegiatan  terutama dikawasan  pengembangan  pesisir.  Kelembagaan  menjadi  poin  penting  untuk menuju pada keberlanjutan sebuah program (Diarto et.al, 2012).
Kelembagaan  tersebut  sebagai  wujud  dan  komimten  yang  lahir  dan terbentuk  dari  partisipasi  masyarakat  atau  stakeholder  di  tingkat  lokal. Kelembagaan  inilah  yang  akan  menjamin  keberlanjutan  sebuah  program  yang akan  digagas  atau  sudah  diimplementasikan.  Bahkan  dalam  berbagai  program pengembangan  masyarakat  dan  kawasan  kelembagaan  merupakan  salah  satu indikator  keberhasilan  sebuah  progam.  Temuan  penelitian  ini  menunjukkan stakeholder  memiliki  tingkat  kekuatan  dan  kepentingan  yang  berbeda-beda,  ada yang  masuk high  power,  low  power,  high  interest maupun low  interest. Fakta temuan  temuan  tersebut  menunjukkan  bahwa  masing-masing  stakeholder memberikan  kontribusi  yang  tentunya  berbeda-beda  dalam  pengembangan ekowisata  mangrove  di  Pulau  Baai.  Temuan  lain  yang  penting  adalah  perluanya adanya  dorongan  untuk  pembentukan  kelembagaan  berbasis  masyarakat  sebagai bagian  dari  stakeholder  penting  dalam  upaya  yang  lebih  terstruktur  dan konstruktif  dalam  pengembangan  ekowisata  mangrove,  sebagai  upaya  menuju pada keberlanjutan sesuai dengan cita-cita masyarakat setempat (Karst, 2017).

## SIMPULAN
Penelitian pengembangan ekowisata mangrove di Pulau Baai berbasis dari kekuatan  dan  kepentingan  stakeholder,  menunjukkan  bahwa  masing-masing stakeholder  baik  dari  unsur state,  civil  society dan privat sector,  sama-sama memiliki  kontribusi  dalam  pengembangan  wisata  tersebut.  Menarik  dari  hasil
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 129-152
temuan pemetaan kekuatan dan kepentingan stakeholder adalah adanya aktor state yang  memiliki  kekuatan  dan  kepentingan  yang  sangat  tinggi,  selain  itu  aktor masyarakat  sipil  juga  sebagian  memiliki  kekuatan  dilevel high  power dan high interest .  Artinya  keberhasilan  pengembangan  wisata  tersebut  terwujud  dengan baik  jika  masing-masing  stakeholder  dapat  bersinergi  dengan  baik  dalam  upaya pengembangan  ekowisata  mangrove  tersebut.  Penelitian  ini  masih  perlu disempurnakan lagi untuk melihat bagaimana dampak kekuatan dan kepentingan stakeholder tersebut dalam pengelolaan ekowisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd Rashid, I. M., Mohd.yusof, A., Abu Samah, I. H., Wan Husain, W. A. F., Shafiai, S., & Amlus, M. H. (2020). Rethinking tourism impact and development on local community in Perlis, Malaysia. Journal of Environmental Management and Tourism , 11 (8), 2043–2052. https://doi.org/10.14505/jemt.v11.8(48).16
Amin, A., Zaehringer, J. G., Schwilch, G., & Koné, I. (2015). People, protected areas and ecosystem services: a qualitative and quantitative analysis of local people’s perception and preferences in C ôte d’I voire. In Natural Resources Forum (Vol. 39, pp. 97–109). Wiley Online Library.
Arief, A. (2003). Hutan mangrove fungsi dan manfaatnya. Kanisius. Yogyakarta ,
47 .
Avau, J., Cunha-Lignon, M., De Myttenaere, B., Godart, M.-F., & Dahdouh- Guebas, F. (2011). The commercial images promoting Caribbean mangroves to tourists: Case studies in Jamaica, Guadeloupe and Martinique. Journal of Coastal Research , 1277–1281.
Bobtwash, R. (2001). Indigenous peoples, NGOs and the international year of ecotourism. Industry and Environment , 24 (3–4), 48.
Borrini, G., Kothari, A., & Oviedo, G. (2004). Indigenous and local communities and protected areas: Towards equity and enhanced conservation: Guidance on policy and practice for co-managed protected areas and community conserved areas . IUCN.
Buckley, R. (1994). A framework for ecotourism. Annals of Tourism Research , 21 (3), 661–665.
Cárcamo, P. F., & Gaymer, C. F. (2013). Interactions between spatially explicit conservation and management measures: Implications for the governance of marine protected areas. Environmental Management , 52 (6), 1355–1368. https://doi.org/10.1007/s00267-013-0167-9
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 129-152
Ceballos-Lascurain, H. (1993). Ecotourism as a worldwide phenomenon. Ecotourism as a Worldwide Phenomenon. , 12–14.
Ceballos-Lascurain, H. (1996). Tourism, ecotourism, and protected areas: The state of nature-based tourism around the world and guidelines for its development. Iucn.
Chirozva, C. (2015). Community agency and entrepreneurship in ecotourism planning and development in the Great Limpopo Transfrontier Conservation Area. Journal of Ecotourism , 14 (2–3), 185–203. https://doi.org/10.1080/14724049.2015.1041967
Dahdouh-Guebas, F., Kairo, J. G., Jayatissa, L. P., Cannicci, S., & Koedam, N. (2002). An ordination study to view vegetation structure dynamics in disturbed and undisturbed mangrove forests in Kenya and Sri Lanka. Plant Ecology , 161 (1), 123–135.
DiCicco ‐ Bloom, B., & Crabtree, B. F. (2006). The qualitative research interview.
Medical Education , 40 (4), 314–321.
Dologlou, N., & Katsoni, V. (2016). Ecotourism in protected areas, a literature review. ECOCLUB. Com Ecotourism Paper Series , 38 , 1–20.
Ecotourism, T. G. (2005). The International Ecotourism Society (TIES).
Fafurida, F., Oktavilia, S., Prajanti, S. D. W., & Maretta, Y. A. (2020).
Sustainable strategy: Karimunjawa national park marine ecotourism, Jepara,
Indonesia. International Journal of Scientific and Technology Research , 9 (3), 3234–3239.
Fennell, D. A. (2001). A content analysis of ecotourism definitions. Current Issues in Tourism , 4 (5), 403–421.
Forje, G. W., Tchamba, M. N., & Eno-Nku, M. (2020). Scientific African.
Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang. Journal of Public Policy and Management Review , 6 (3), 40–53.
Harilal, V. (2018). Ecotourism and alternative livelihood strategies in Cameroon’s protected areas.
Hasnanda, O. (2019). Jejaring kekuasaan aktor dalam pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat di Provinsi Aceh. Journal of Natural Resources and Environmental Management , 9 (2), 380–393.
Higham, J. (2007). Ecotourism: Competing and conflicting schools of thought.
Critical Issues in Ecotourism: Understanding a Complex Tourism Phenomenon , 1–14.
Imanishimwe, A., Nsengimana, V., & Nsengumuremyi, C. (2018). Contribution
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 129-152
of ecotourism to the conservation of Nyungwe National Park in Rwanda. J Tourism Hospit , 7 (348), 269–2167.
Karst, H. (2017). “This is a holy place of Ama Jomo”: buen vivir, indigenous voices and ecotourism development in a protected area of Bhutan. Journal of Sustainable Tourism , 25 (6), 746–762. https://doi.org/10.1080/09669582.2016.1236802
Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. (2020). Kondisi Mangrove Indonesia .
Kimengsi, J. N., Aung, P. S., Pretzsch, J., Haller, T., & Auch, E. (2019). Constitutionality and the co-management of protected areas: Reflections from Cameroon and Myanmar. International Journal of the Commons , 13 (2).
Kimengsi, J. N., & Azibo, B. R. (2017). Repositioning local institutions in natural resource management: perspectives from Sub-Saharan Africa. Journal of Contextual Economics , 137 (1–2), 149–172.
Kuvan, Y., & Akan, P. (2012). Conflict and agreement in stakeholder attitudes: Residents’ and hotel managers’ views of tourism impacts and forest-related tourism development. Journal of Sustainable Tourism , 20 (4), 571–584. https://doi.org/10.1080/09669582.2011.617824
Li, W. (2012). Tourism, local community and natural resources: Tourism impact assessment and tourism management analysis in the Jiuzhaigou biosphere reserve, China . Ecotourism and Environmental Sustainability: Principles and Practice . Ashgate Publishing Ltd. Retrieved from https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 84936953435&partnerID=40&md5=b0fff517095ce6791288551646db17ed
Macintosh, D. J., & Ashton, E. C. (2002). A review of mangrove biodiversity conservation and management. Centre for Tropical Ecosystems Research, University of Aarhus, Denmark .
Mendoza-Ramos, A., & Prideaux, B. (2018). Assessing ecotourism in an Indigenous community: using, testing and proving the wheel of empowerment framework as a measurement tool. Journal of Sustainable Tourism , 26 (2), 277–291. https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1347176
Miller, M. L. (1993). The rise of coastal and marine tourism. Ocean & Coastal Management , 20 (3), 181–199.
Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. Academy of Management Review , 22 (4). https://doi.org/10.5465/AMR.1997.9711022105
Mukul, S. A. (2007). Biodiversity conservation strategies in Bangladesh: the state of protected areas. Tigerpaper , 34 (3), 28–32.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 129-152
Nelson, J. G. (1994). The spread of ecotourism: Some planning implications.
Environmental Conservation , 21 (3), 248–255.
Nugroho, A. W. (2020). Ecotourism implementation for tropical forest resource conservation in Indonesia: Legal aspects. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 533). https://doi.org/10.1088/1755- 1315/533/1/012001
Ohl-Schacherer, J., Mannigel, E., Kirkby, C., Shepard Jr., G. H., & Yu, D. W.
(2008). Indigenous ecotourism in the Amazon: A case study of Casa Matsiguenka in Manu National Park, Peru. Environmental Conservation ,
35 (1), 14–25. https://doi.org/10.1017/S0376892908004517
Pappas, N. V. (2008). City of Rhodes: Residents’ attitudes toward tourism impacts and development. Anatolia , 19 (1), 51–70. https://doi.org/10.1080/13032917.2008.9687053
Parsons, E. C. M., & Draheim, M. (2009). A reason not to support whaling - a tourism impact case study from the Dominican Republic. Current Issues in Tourism , 12 (4), 397–403. https://doi.org/10.1080/13683500902730460
Pyhälä, A. A., Oroza, A. O., & Counsell, S. (2016). Protected Areas in the Congo Basin: Failing Both People and Biodiversity?
Rahardjo, M. (2011). Metode pengumpulan data penelitian kualitatif.
Ramos, A. M., & Prideaux, B. (2014). Indigenous ecotourism in the Mayan rainforest of Palenque: empowerment issues in sustainable development. Journal of Sustainable Tourism , 22 (3), 461–479. https://doi.org/10.1080/09669582.2013.828730
Rudianto, & Ridho, M. F. (2019). Sustaining marine ecotourism through multi- use planning for securing mangrove ecosystems. Journal of Environmental Management and Tourism , 10 (6), 1281–1294. https://doi.org/10.14505/jemt.v10.6(38).10
Sama, G. L., & Molua, E. L. (2019). Determinants of ecotourism trade in Cameroon. Natural Resources , 10 (6), 202–217.
Sengupta, R. (2010). Mangroves: soldiers of our coasts. New Delhi: TERI , 32 . Walker, D. H. T., Bourne, L. M., & Shelley, A. (2008). Influence, stakeholder mapping and visualization. Construction Management and Economics , 26 (6). https://doi.org/10.1080/01446190701882390
Wearing, S., & Neil, J. (2009). Ecotourism . Routledge.