## Hasil Penelitian
Hasil Penelitian

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian

## Kapasitas Lembaga Badan Permusyawaratan  Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu  Kabupaten Kampar dalam Membuat Peraturan Desa Tahun 2010

## Abstract
Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) are an institutionalism was held the governance in village that must be  function  as  a  legislation  in    village  and  so  BPD  gives  some  authority  to  discuss  about  the  rules  of village with head of village. BPD in Buluh Cina on 2010 doesnt have capacity for make a rules of village to keep  the  norm  of  society  or  rules  of  village  to  take  some  money  to  increase  income  a  village  in  order Buluh Cina Village are a tourisme village with a natural potentionand his culture. This research describes a factors  that cause  the weakness  of  BPD  Buluh  Cina  to make  a rules a  village. Kualitative descriptive methods  with  sampling  puprossive  technic  are  used  with  gets  data  from  depth  interview  with  informan untill  researcher  get  the  valid  information.  This  research  show  that  model’s  of  recruitment  BPD  was domination  from  elite  of  village.  Societies  choice  the  candidate  dont  have  a  popularities  and  so  many candidates dont know and dont have a science to be a BPD. Supra government in a village also never do a workshop for BPD and minim of salary also be a reason for BPD in Buluh Cina Village to do evectivelly. Keywords: Recruitmen, Capacity of candidate, workshop, salary and institutionalism capacity .
* Adlin, Raja Muhammad Amin, Isril
* Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan

## FISIP UR
Penyelenggaraan
pemerintahan desa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 72  Tahun  2005  tentang  Desa  merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Hal  ini  tertuang  dalam Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2004, pasal  200  ayat  1  :  “Dalam  pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan  desa  yang  terdiri  dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1 . Selanjutnya dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan desa diberi
kewenangan  untuk  mewujudkan  otonomi desa dengan cara mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
1 Abstrak Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa  oleh LAN RI, hal i.
berdasarkan  hak  asal  usul  dan  adat istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia 2 .
Didalam amanat peraturan perundangan.Badan Permusyawaratan Desa  dituntut  menjalankan  fungsi penting
demi terselenggaranya pemerintahan  desa  dalam  konteks otonomi  desa.  Dalam  PP  72  Tahun 2005  tentang  Desa  pasal  29  &  34 dijelaskan  Badan  permusyawaratan desa adalah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa dan BPD berfungsi menetapkan  peraturan  desa  bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 3 . Sehubungan dengan pentingnya peran BPD  dalam  pembuatan  Peraturan
2 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor  72 Tahun 2005 Tentan Desa pasal 1 ayat 6.
3 Ibid. pasal 29 & 34.

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
Desa  maka  BPD  diberi  kewenangan membahas rancangan aturan perundangan bersama kepala desa 4 .
Namun dalam penelitian yang
dilakukan oleh
beberapa
lembaga
ditemukan bahwa sebagian besar lembaga pemerintahan desa belum berhasil menjalankan tugas dan fungsinya disebabkan lemahnya kapasitas penyelenggara  pemerintahan  desa  baik secara  individu  maupun  kelembagaan. Penelitiannya,  LAN  RI  menyimpulkan bahwa kapasitas aparatur dan
kelembagaan pemerintahan desa di
Indonesia  dapat  dikatakan  sangat  tidak memadai. 5
Desa  Buluh  Cina  kecamatan  Siak Hulu  Kabupaten  Kampar  adalah  sebuah desa  yang    memiliki  potensi  wisata, diantaranya  potensi  kawasan  wisata  hutan alam  yang  dikenal  dengan  nama  Rimbo
Tujuh  Danau  dan  ditetapkan  melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor 468/IX/2006  tanggal  6  September  2006 tentang penunjukan kelompok hutan Buluh
Cina  di  Kabupaten  Kampar  Provinsi  Riau seluas  1.000  Ha  sebagai  kawasan  taman wisata  alam 6 .  Selain  itu  di  desa  Buluh Cina,  pada  bulan  Juli  biasanya  diadakan perlombaan Pacu Sampan Naga
memperebutkan  Piala  Presiden  RI  yang telah  menjadi  even  nasional  bahkan  diikuti oleh  peserta  lomba  dari  luar  negeri 7 . Namun  demikian  potensi  yang  ada  belum begitu memberikan kontribusi yang memadai  dalam  menambah    pendapatan asli desa.
Adapun belum optimalnya pendapatan desa disebabkan belum adanya  peraturan  desa  yang mengatur hal
4 Ibid pasal 35.
5 Abstrak Kajian Peningkatan Kapasitas
Pemerintahan Desa  oleh LAN RI, hal iii. 6 www. Riaubisnis.com, 22 Oktober 2010.
7 www. Riautourismboard.com
tersebut  secara  jelas.  Hal  tersebut diungkapkan  salah  seorang  aparatur desa  Buluh  Cina  berikut  ini,  yang diwawancara  awal  November  2011, berikut ini:
“  Desa  Buluh  mempunyai  potensi hutan  wisata  yang  di  dalamnya terdapat  7  danau  yang  dulunya dapat  menghasilkan  pendapatan bagi  desa.  Namun  beberapa tahun  ini  aturan  tersebut  tidak efektif lagi, namun sampai sekarang  belum  di  buat  lagi peraturan desanya”.
Hasil wawancara
tersebut menunjukkan  bahwa  peraturan  desa yang  efektif  belum  berhasil  dibuat,  hal ini disebabkan masih lemahnya kapasitas  BPD  Buluh  Cina  dalam membuat peraturan desa yang mampu meningkatkan penghasilan desa.
Selain itu, aparatur desa tersebut menjelaskan  bahwa  BPD  Buluh  Cina juga  belum  membuat  peraturan  desa tentang  norma-norma  yang  hidup dalam  masyakat  Buluh  Cina,  dalam wawancara  awal  November  2011 diuraikannya berikut:
“  Peraturan  desa  yang  mengatur penyelenggaraan  pemerintahan secara  umum  telah  dibuat  oleh BPD  di  tahun  2010,  sebanyak  2 buah.  Namun  peraturan  desa yang sifatnya lebih kreatif misalnya  tentang  adat  istiadat belum  di  buat  oleh  BPD  Buluh Cina.  Padahal  cukup  banyak aturan  ada  istiadat  yang  hidup dalam  masyarakat  Buluh  Cina yang  tampaknya    memang  perlu dibuat peraturan desanya”.
Berdasarkan  wawancara  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  BPD  Buluh  Cina belum begitu kreatif membuat

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
peraturan  desa  di  desa  Buluh  Cina. Padahal di desa Buluh Cina telah dibentuk BPD  sesuai  amanat  Peraturan  Daerah Kabupaten  Kampar  Nomor    9  tahun  2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Belum  berhasilnya  BPD  Buluh  Cina dalam membuat peraturan desa disebabkan masih lemahnya kualitas sumber  daya  manusia  BPD  Buluh  Cina. Hal  ini  diungkapkan  dalam  lampiran Peraturan Desa Buluh Cina Nomor 1 tahun 2010  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
Tahun  2011-2015  dijelaskan  bahwa  salah satu  masalah  dalam  penyelenggaraan pemerintahan desa adalah lemahnya kualitas  sumberdaya  manusia  pemerintah desa  dan  BPD  Buluh  Cina 8 .  Sejalan dengan itu, berdasarkan wawancara peneliti  dengan  Sekretaris  Desa  Buluh Cina,  ditemukan  gejala  bahwa  sebagian besar masyarakat  desa  Buluh Cina berpendidikan  Sekolah  Dasar  kebawah, termasuk  aparatur  desanya  juga  banyak yang  belum  berpendidikan  Tinggi,  hal  ini juga  diduga  membuat  kapasitas  BPD belum mampu untuk lebih kreatif membuat peraturan desa 9 .
Badan Permusyawaratan
Desa adalah  salah  satu  unsur  penyelenggara pemerintahan  desa.  Hal  ini  dijelaskan dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72
tahun  2005  tentang  Desa  pasal  29    yakni Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan desa 10 .  Kedudukan  BPD  di  desa-desa  di
8 Lihat lampiran Peraturan Desa Buluh Cina Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2011-2015. 9 Wawancara dengan Bapak Muhammad Rais, tanggal 11 Oktober 2011, di Kantor Desa Buluh Cina. 10 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 29.
kabupaten Kampar juga sebagai penyelenggara pemerintahan desa sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kampar Nomor    9  tahun  2007  tentang  Badan Permusyawaratan Desa Pasal 2 bahwa BPD sebagai unsur penyelenggara  pemerintahan  desa 11 .
Selain  itu  BPD  di  kabupaten  Kampar juga merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila 12 . Kemudian,
sebagai unsur penyelenggara  pemerintahan  desa, BPD  di  seluruh  Indonesia  diharapkan menjalankan beberapa fungsi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005  tentang  Desa  pasal  34  bahwa Badan Permusyawaratan Desa
berfungsi  menetapkan  peraturan  desa bersama kepala desa dan menampung aspirasi  masyarakat 13 .  Sejalan  dengan itu,  BPD  di  kabupaten  Kampar  juga mempunyai fungsi yang sama sebagaimana dituangkan dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kampar Nomor    9  tahun  2007  tentang  Badan Permusyawaratan Desa Pasal 3 dijelaskan bahwa BPD berfungsi menetapkan  peraturan  desa  bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat 14 . Oleh sebab itu disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan
penghubung antara kepala desa dengan  masyarakat  desa,  BPD  juga menjalankan  refresentasi  utama,  yakni
11 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor  9 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 2 ayat 1. 12 Ibid.Pasal 2 ayat 2.
13 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 34. 14 Lihat Peraturan Daerah Kabupaten
Kampar Nomor  9 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 3& 6.

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
fungsi legislasi 15 . Untuk menjalankan fungsi  legislasi  tersebut,  maka  BPD  diberi kewenangan membahas rancangan Peraturan  Desa  bersama  kepala  desa  dan diberi hak mengajukan rancangan peraturan desa 16 .
Banyak  penelitian  yang  menunjukan bahwa kapasitas penyelenggara pemerintahan  desa  sangat  terbatas  dalam menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya,
termasuk  lembaga  BPD.  Antara  lain kesimpulan  penelitian LAN RI yang menyatakan bahwa kapasitas pemerintahan  desa  di  Indonesia  dapat dikatakan  sangat  minim,  apa  lagi  bila dihadapkan pada
tuntutan aturan perundangan.
Oleh karena itu penyelenggaraan  pemerintahan  desa  di Indonesia memerlukan
penanganan optimal  menyangkut  kelembagaan,  SDM Aparatur Desa dan ketatalaksanaan/
manajemen 17 . Sejalan
dengan itu, kapasitas pemerintah memang perlu diperkuat  sebab  faktanya    kapasitas  desa memang  terbatas  dalam  menjalankan fungsi  legislasi,  pelayanan,  pemerintahan, pembangunan  dan  kemasyarakatan.  Hal ini  dikarenakan  penguatan  kapasitas  desa tidak begitu diperhatikan pemerintah 18 .
Menurut  USAID,  (2001),  kapasitas sering  dimengerti  sebagai  kemampuan seseorang  atau  individu,  suatu  organisasi atau  suatu  sistem  untuk  melaksanakan fungsi-fungsi  atau  kewenangannya  untuk mencapai  tujuan-tujuan  secara  efektif. Sejalan  dengan  itu,  Anneli  Milen  (2001)
15 Sadu Wasistiono & M. Irwan Tahir, 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: CV. Fokusmeda, hal.35 16 Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor  9 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 4 poin a. 17 Executif Summary  kajian Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa Oleh LAN RI, hal iii. 18 Buku pengembangan kapasitas desa. 105.
mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan  individual,  organisasi  dan sistem untuk menjalankan dan mewujudkan fungsi-fungsi secara efektif,  efisien  dan  berkelanjutan 19 . Wasistiono  &  Thahir  (2006),  fungsi legislasi BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa memang  perlu  ditingkatkan  melalui program peningkatan kemampuan, pengetahuan legislasi anggota BPD 20 .
Ada  beberapa  hal  yang  menurut peneliti menjadi faktor penyebab lemahnya kapasitas unsur penyelenggara  pemerintahan  desa,
termasuk BPD antara lain:
a. Model  Rekrutmen  anggota  BPD Bersifat Elitis.
Model pemilihan demokratis termasuk  musyawarah  dan  mufakat tidak menjamin terpilihnya pemimpin yang berkualitas. Menurut  Larry  Diamond  dalam sistem demokrasi pemilihan pemimpin  sangat  ditentukan  oleh persetujuan  rakyat  dan  legitimasi dibandingkan kinerja.
Artinya penentuan  pemimpin  dalam  setting demokrasi  sangat  ditentukan  oleh persetujuan  rakyat,  sekalipun  calon pemimpin  itu  buta  huruf,  kalau  dia dipilih  dan  disetujui  oleh  rakyat, maka ia absah menjadi pemimpin 21 .
19 Ibid. 108.
20 Sadu Wasistiono & M. Irwan Tahir,
2006. Prospek Pengembangan Desa.
Bandung: CV. Fokusmeda, hal.102. 21 Makalah Sutoro Eko, 2001 Disajikan dalam seminar Internasional dengan Tema Dimamika Politik Lokal: Politik Pemberdayaan, Kerjasama : Percik, Riau Mandiri, The Fort Foundation, 12-15 Agustus 2001 dengan judul Badan

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
Menurut tim penyusun naskah akademik  Rancangan  Undang-undang tentang desa bahwa Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun  25  yang  menyatakan  bahwa anggota BPD adalah wakil dari penduduk  desa  yang  bersangkutan dan ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat memunculkan distorsi berupa terjadinya  penunjukan  anggota  BPD secara elitis tanpa melibatkan masyarakat  luas,  sehingga  terpilih orang-orang yang dekat dengan kepala desa 22 .  sejalan  dengan  itu  Sutoro  Eko
(2001)  menjelaskan  bahwa  proses pembentukan BPD yang tidak melibatkan  partisipasi  warga  secara langsung, melainkan keanggotaan berbasiskan  tokoh  masyarakat,  tidak mencerminkan permusyawaratan masyarakat desa 23 .
b. Masyarakat  Memilih  Calon  anggota BPD yang Populer
Dalam Penelitiannya Sutoro Eko (2001) menemukan bahwa pertimbangan masyarakat dalam memilih
anggota
BPD adalah
popularitasnya  walaupun  jika  dinilai kurang  memahami  persoalan,  sebab ada  yang  menguasai  persoalan  tetapi tidak  terpilih  disebabkan  minimnya sosialisasi 24 .  Selanjutnya  Sutoro  Eko (2001) menemukan kriteria tokoh masyarakat
yang
dipilih oleh
Permusyawaratan Desa: Arena Baru Kekuasaan dalam Demokrasi Desa., 25. 22 Tim Penyusun naskah Akademik Undang- Undang Tentang desa ,(2007) . Naskah Akademik:  Rancangan Undang-Undang Tentang Desa. Direktorat Jenderal Pemberdayaan masyarakat Desa :Jakarta,  hal 62. 23 Sutoro Eko, Posisi Desa dalam Otonomi
Daerah. Yogyakarta: IRE & STPMD.
24 Makalah Sutoro Eko, 2001. Op.Cit., 19.
masyarakat untuk menjadi anggota BPD  :  1)  lengkap  bertutur  bahasa dan bertata krama; 2) berwawasan luas;  3)  dipercaya  dan  konsisten dalam  berbicara  dan  bertindak;  4) tanpa  pamrih  dan  rela  berkorban;
5) mampu mengurus administrasi 25 . Kondisi ini membuat penyelenggara  pemerintahan  desa memiliki kapasitas belum memadai, dan tidak mampu
menjalankan  tugasnya  misalnya membuat rancangan peraturan desa. Adapun penyebab lemahnya pembuatan  perencanaan di tingkat desa  menurut  Asmara  H  (2001) adalah  1)  lemahnya  kapasitas lembaga-lembaga yang secara fungsional mengurus perencanaan; 2) kelemahan identifikasi masalah pembangunan;  3)  dukungan  data perencanaan yang lemah; 4) kualitas  sumberdaya  manusia  di desa  yang  lemah;  5)  lemahnya dukungan  pendampingan  dalam pembuatan perencanaan; 6) lemahnya  dukungan  pendanaan dalam proses
pembuatan prencanaan 26 .
c. Tidak  adanya  Pembinaan  yang berkelanjutan dari Pemerintah Supra Desa Penyebab  kapasitas  desa  lemah sampai sekarang pemerintah
25 Makalah Sutoro Eko, 2001,  Badan Permusyawaratan Desa: Arena Baru Kekuasaan dalam Demokrasi Desa. hal. 21 Makalah sutoro Eko., Op.Cit., 21 26 Skripsi Agus Purbathin Hadi. Revisi mekanisme dan peningkatan perencanaan desa menuju pembangunan desa yang partisipatif berkelanjutan di era otonomi daerah. Program studi penyuluhan & komunikasi pertanian. Fakultas  Pertanian Mataram.

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
supra desa tidak serius mengembangkan kapasitas desa melalui kebijakan dan program agendatif  dan  berkelanjutan.  Desa selama  ini  memang  tidak  disiapkan untuk  siap,  dan  tidak  ada  pihak  yang siap secara serius menyiapkan desa 27 . Kemudian tim penyusun naskah akademik  Rancangan  Undang-undang tentang  desa  menyatakan  bahwa aparatur  desa  secara  umum  tidak mendapatkan pembinaan  sehingga kapasitas (pengetahuan, wawasan dan keterampilan)  sangat  terbatas,  banyak diantara perangkat desa tidak memahami  tugas  pokok  dan  fungsi mereka 28 . d. Minimnya kesejahteraan.
Menurut tim penyusun naskah akademik  Rancangan  Undang-undang tentang  desa  menyatakan  Selain  itu kinerja  organisasi  dan  perangkat  desa sangat  terbatas  berkaitan  dengan kesejahteraan  mereka  yang  tidak  jelas penggajiannya oleh pemerintah 29
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor
yang menyebabkan  lemahnya  kapasitas  Badan Permusyawaratan  Desa  di  desa  Buluh Cina    dalam  membuat  peraturan  desa tahun 2010.

## METODE
penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif-deskriptif  dengan  terlebih  dahulu mengambil  informan  yang  mengetahui tentang  kapasitas  BPD  Buluh  Cina  dalam membuat peraturan desa secara purposive sampling  .  Data-data  kualitatif  diambil  dari informan  penelitian  melalui  wawancara mendalam berdasarkan pedoman
27 Buku pengembangan kapasitas desa. 113
28 Tim Penyusun naskah Akademik Undang- Undang Tentang desa ,(2007) .Op.Cit., 30. 29 Ibid., 31.
wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Data-data yang didapatkan  dianalisa  menggunakan teknik triangulasi ,  sehingga data yang ditampilkan  sebagai  hasil  penelitian telah  sesuai  dengan  berbagai  sudut pandang informan penelitian.

## PEMBAHASAN a.  Model  Rekrutmen  anggota  BPD
Bersifat Elitis.
Proses  pemilihan  anggota  Buluh Cina  dilakukan  secara  demokratis, dengan prinsip musyawarah dan mufakat.  Hal  ini  diungkapkan  salah seorang  panitia  desa  Buluh  Cina sebagai berikut:
“  saya  waktu  itu,  menjadi  salah seorang panitia pemilihan anggota BPD Buluh Cina untuk periode  2007-2013.  Pemilihan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat
untuk memilih 7 orang anggota BPD,  masyarakat  desa  Buluh Cina  dibagi kedalam kelompok ninik  mamak,  alim  ulama, masyarakat,  profesi,  pemuda dan wanita. Kemudian masing- masing kelompok bermusyawarah  untuk  memilih utusannya masing-masing,
yakni  utusan  Ninik  Mamak  1 orang,  Alim  Ulama  2  orang, tokoh  masyarakat  1  orang, tokoh  profesi  1  orang,  tokoh pemuda  1  orang  dan  tokoh wanita  1  orang.”      (wawancara awal November 2011)
Berdasarkan  wawancara  di  atas  dapat dilihat  bahwa  pemilihan  anggota  BPD dilakukan  secara  musyawarah  dan mufakat sesuai dengan prinsip demokratis  pada  setiap  kelompok  di dalam masyarakat. Artinya masyarakat Buluh  Cina  menurut  kelompoknya berhak  berpartisipasi  untuk  memilih

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
anggota  BPD  utusan  kelompoknya  dan  ia tidak  berhak  memilih  calon  anggota  BPD yang  bukan  dari  kelompoknya.  Proses musyawarah  terjadi  dalam  kelompok- kelompok  yang  telah  di  bagi  dalam masyarakat Buluh Cina.
Kemudian
kondisi partisipasi masyarakat dalam pemilihan anggota BPD, diungkapkan  salah  seorang  anggota  BPD, berikut ini:
“  Sebagian  masyarakat  dan  tokoh masyarakat hadir dalam
musyawarah untuk memilih anggota BPD,  termasuk  aparatur  desa, sekretaris  desa,  kepala  urusan pemerintahan,  ketua  RT  dan  RW juga hadir” (wawancara awal November 2011)
Hasil  wawancara  tersebut  menunjukkan bahwa  tidak  semua  masyarakat  terlibat secara langsung dalam musyawarah untuk memilih  anggota  BPD  di  Buluh  Cina. Musyawarah pemilihan anggota BPD tersebut  hanya  diikuti  oleh  orang-orang yang  antusias  dan  berkepentingan  dengan pemilihan  itu,  misalnya  kalangan  elit  desa seperti tokoh-tokoh masyarakat dan aparatur  pemerintahan  desa  Buluh  Cina. Pada  prakteknya  musyawarah  di  desa biasanya  memang  hanya  diikuti  oleh sebagian kecil orang sehingga yang terjadi adalah  anggota  BPD  dipilih  oleh  segelintir orang, yang belum tentu mewakili masyarakat luas.
Proses  pemilihan  anggota  BPD memang  telah  sesuai  dengan  aturan perundangan yang pada hakikatnya menginginkan  pemilihan  BPD  dilakukan secara  musyawarah  di  kalangan  elit  di desa.  Menurut  Sutoro  Eko  (2001),  proses pembentukan  BPD  yang  tidak  melibatkan partisipasi warga secara langsung, melainkan dengan keanggotaan berbasiskan tokoh masyarakat, tidak mencerminkan permusyawaratan masyarakat desa. Praktek pemilihan anggota  BPD  yang  didominasi  kalangan elit  dan  pendukungnya  diungkapkan  salah
seorang  panitia  pemilihan  BPD  Buluh Cina berikut ini:
“ Proses pemilihan anggota BPD tidak  perlu  dipandu  lebih  jauh, sebab  elit-elit  dan  orang-orang tergabung dalam masing- masing kelompok tersebut telah bermusyawarah diantara mereka untuk menentukan
tokoh  yang  menjadi  utusan mereka  di  kepengurusan  BPD”. (wawancara  awal  November 2011) Hasil wawancara tersebut menunjukkan  bahwa  anggota  BPD yang  menjadi  utusan  kelompoknya dipilih  musyawarah  dan  pada  intinya merupakan  hasil  kesepakatan  kaum elit di masing-masing kelompok tersebut berserta
pendukungnya masing-masing. Dalam pembuatan keputusan  maupun  dalam  pemilihan ditingkat  desa,  dominasi  elit  desa berpengaruh terhadap proses pemilihan  yang  terjadi.  Elit  yang dominan dan paling
banyak pendukungnya  disaat  pemilihan  itu tentunya akan terpilih menjadi anggota BPD. Lebih  jauh,  seorang  aparatur desa Buluh Cina yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan tersebut memberi penjelasan sebagai berikut: “ Pemilihan anggota BPD di Buluh
Cina  memang  dilakukan  secara musyawarah dan mufakat, namun tidak bisa dihindari terjadi persaingan pengaruh
dan pendukung  didalamnya  siapa yang paling  disukai  banyak orang  di  dalam  kelompok  itu, beliaulah  yang  terpilih.  Biasanya calon  yang  paling  banyak  teman dan  kerabatnya  dalam  kelompok itu  akan  terpilih”.  (wawancara awal November 2011)

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
Berdasarkan    wawancara  ini,  dapat diketahui bahwa dalam proses musyawarah  dan  mufakat  tersebut,  tetap terjadi persaingan antar calon dan pendukung calon. Artinya proses
demokrasi yang terjadi berlangsung secara dinamis  dengan  menampilkan  kekuatan tokoh-tokoh  yang  ada  dalam  kelompok tersebut.  Selanjutnya  tokoh  yang  paling disukai  oleh  sebagian  besar  anggota kelompoklah  terpilih,  menunjukkan  bahwa pemilihan  yang  terjadi  tetap  didasarkan petimbangan suka atau tidak suka terhadap  calon  yang  dipilih.  Selain  itu peran  kepintaran  calon  dalam  bergaul  dan hubungan  pertalian  darah  dengan  pemilih di  kelompok  itu  pada  saat  pemilihan  akan membuat  calon  itu  lebih  mudah    terpilih menjadi anggota
BPD. Hal
ini menunjukkan bahwa peran strategi elit dan para  pendukungnya  pada  saat  pemilihan
BPD akan menentukan kemenangannya.
Proses pemilihan anggota BPD pada yang  menjabat  pada  tahun  2010  di  Buluh Cina,  memang  merupakan  kesepakatan elit  dan  masyarakat  yang  hadir  dalam musyawarah  pemilihan  tersebut  dengan pertimbangan tertentu, sebagaimana diungkapkan, panitia pemilihan BPD
berikut ini:
“Mantan  ketua  BPD  kami  yang sudah  meninggal,  adalah  tokoh masyarakat  yang  kaya  pengalaman dan  memiliki  kepintaran  melebihi yang lain. Oleh karena itu walaupun pendidikan  beliau  tidak  memenuhi syarat  secara  pendidikan,  namun kami  tetap  bersepakat  memilih beliau  untuk  menjabat  anggota BPD,  sebab  menurut  kami  beliau memang yang sangat layak menjadi anggota  BPD  di  desa  Buluh  Cina ini”.    (wawancara  awal  November 2011)
Berdasarkan  wawancara  tersebut  dapat diketahui  bahwa  kesepakatan  bersama para  elit  desa  dan  masyarakat  hadir  pada saat musyawarah pemilihan BPD
tersebutlah  yang  menjadi  keputusan bersama.  Syarat  pendidikan  formal tidak  menjadi  pertimbangan  utama bagi  orang-orang  yang  hadir  saat  itu dalam menentukan yang terpilih menjadi  anggota  BPD.    Hal  ini  sejalan dengan  pernyataan  Larry  Diamond bahwa  sistem  demokrasi  pemilihan pemimpin sangat  ditentukan  oleh persetujuan rakyat dan legitimasi dibandingkan  kinerja,  bahkan  calon pemimpin  itu  buta  huruf  sekalipun  jika dia  terpilih  dan  disetujui  oleh  rakyat, maka ia absah menjadi pemimpin.
Peran  pemerintah  desa  dalam musyawarah  pemilihan  anggota  BPD juga  sangat  besar.  Artinya  dalam pemilihan  BPD,  aparatur  desa  kepala desa,  sampai  RW  dan  RT  ikut mewarnai  hasil  pemilihan,  sehingga sangat  mungkin  mereka  mengarahkan agar  anggota  BPD  yang  terpilih merupakan  orang-orang  yang  dekat dengan  kepala  Desa.  Menurut  tim penyusun naskah akademik Rancangan  Undang-undang  tentang desa    bahwa  cara  musyawarah  dan mufakat  memunculkan  distorsi  berupa terjadinya  penunjukan  anggota  BPD secara elitis tanpa melibatkan masyarakat  luas,  sehingga  terpilih orang-orang yang dekat dengan kepala desa.
b.  Masyarakat Memilih Calon
anggota BPD yang Populer
Adapun  pertimbangan  kalangan elit  desa  dan  masyarakat  Buluh  Cina dalam  musyawarah  untuk  memilih anggota BPD diungkapkan oleh panitia pemilihan BPD Buluh Cina, berikut ini :
“Orang-orang
yang hadir
tampaknya  memilih  orang  yang memang  disukainya,  memiliki kepribadian  yang  baik,  dan dinilai mampu memimpin”. (wawancara  awal  November 2011)

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa  orang-orang  yang  hadir  memang memilih  orang-orang  memang  dianggap populer  dan  dinilai  mampu  menjalankan amanah  dalam  persfektif  mereka.  Namun kepribadian yang baik dan mampu memimpin  tidak  berhubungan  langsung dengan tugas BPD yakni membuat rancangan peraturan desa yang membutuhkan orang yang pintar,
memahami  persoalan  desa  dan  mampu membuat  rancangan  peraturan  desa  itu sendiri.  Jika  persyaratan  tersebut  tidak dimasukkan,  tentu  saja  BPD  yang  terpilih belum  begitu  mampu  membuat  peraturan desa  yang  menjadi  fungsi  utama  lembaga BPD itu sendiri.
Mengenai belum banyaknya peraturan desa yang dihasilkan BPD buluh cina,  diungkapkan  aparatur  desa  Buluh Cina berikut ini:
“  Sangat  sulit  masyarakat  untuk memilih  anggota  BPD  yang  mampu membuat  peraturan  desa,  sebab calon anggota BPD yang mempunyai  keahlian  seperti  itu, memang tidak ada. Kondisi masyarakat  di  Buluh  Cina  ini, pendidikannya sebagian besar rendah, diperkirakan  hanya 5 orang yang lulusan sarjana dan bertempat tinggal  di  desa  Buluh  Cina  ini”. (wawancara awal November 2011)
Hasil  wawancara  di  atas  menunjukkan bahwa kandidat yang mempunyai kemampuan  membuat  peraturan  desa memang tidak tersedia di desa Buluh Cina. Hal  ini  disebabkan  minimnya  sumberdaya manusia yang tersedia di desa Buluh Cina. Oleh  sebab  itu  para  elit  desa  dan masyarakat  yang  hadir    memilih  orang- orang  yang  menurut  mereka  merupakan tokoh yang paling layak di dalam kelompok-kelompok  yang  sudah  dibentuk. Kondisi  ini  tentu  saja  akan  membuat anggota  BPD  yang  terpilih  sulit  untuk membuat peraturan-peraturan desa
dengan  jumlah  yang  memadai  di  desa Buluh Cina ini.
Mengenai tingkat pendidikan anggota  BPD  yang  terpilih  di  desa Buluh  Cina  diungkapkan  oleh  panitia pemilihan  anggota  BPD  Buluh  Cina berikut ini:
“Di tengah minimnya sumberdaya manusia yang berpendidikan sarjana  di  desa  Buluh  Cina, anggota BPD yang terpilih sudah 3 orang (40%) dari anggota BPD adalah  lulusan  Sarjana.  Namun tentu  saja  anggota  BPD  terpilih adalah  orang  yang  disukai  oleh yang  hadir,  sebab  ada  calon- calon  yang  tidak  terpilih  dalam pemilihan itu”.  (wawancara awal November 2011)
Hasil  wawancara  di  atas  menunjukkan bahwa kalangan elit desa dan masyarakat yang hadir dalam musyawarah  untuk  memilih  BPD  di desa Buluh Cina tetap
mempertimbangkan  pendidikan  dan faktor  kesukaan  terhadap  calon.  Bagi calon  yang  kurang  disukai  kalangan yang  hadir  tidak  terpilih  menjadi anggota  BPD.  Hal  ini  sejalan  dengan hasil  penelitiannya  Sutoro  Eko  (2001) menemukan bahwa pertimbangan masyarakat  dalam  memilih  anggota BPD  adalah  popularitasnya  walaupun jika dinilai kurang memahami persoalan, sebab ada yang menguasai persoalan tetapi tidak
terpilih disebabkan minimnya sosialisasi. Dalam  hal  ini  terpilihnya  calon  yang kurang
memahami persoalan, disebabkan  keterbatasan  sumberdaya manusia yang ada di desa Buluh Cina. Artinya  dalam  konteks  masyarakat Buluh  Cina  calon  yang  terpilih  menjadi anggota BPD adalah
sudah
merupakan  tokoh  terbaik  di  dalam kelompok profesi yang ada.

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
c.  Tidak Adanya Pembinaan yang Berkelanjutan  dari  Pemerintah  Supra Desa Salah  penyebab  kapasitas  desa lemah  sampai  sekarang  pemerintah  supra desa tidak serius mengembangkan kapasitas  desa  melalui  kebijakan  dan program agendatif dan berkelanjutan. Desa selama  ini  memang  tidak  disiapkan  untuk siap, dan tidak ada pihak yang siap secara serius menyiapkan desa 30 . Ada pun kondisi pembinaan  anggota  BPD  Buluh  Cina  oleh Pemerintah  Daerah  kabupaten  Kampar, diungkapkan  oleh  salah  seorang  aparatur desa berikut ini:
“  Setahu  saya  selama  ini,  pemerintah belum pernah memberikan pelatihan tentang tata cara membuat  peraturan  desa,  maupun bentuk  pelatihan  yang  sifatnya memberdayakan anggota
BPD Buluh  Cina.  Bahkan  dalam  bentuk studi  banding  BPD  ke  BPD  lainnya pun  tidak  ada”.    (wawancara  awal November 2011)
Hasil  wawancara  tersebut  menunjukkan bahwa  BPD  Buluh  Cina  tidak  pernah mendapatkan  pembinaan  dalam  bentuk pelatihan  secara  serius  dari  pemerintah, termasuk  pemerintah  kabupaten  Kampar. Oleh sebab itu, sangat wajar anggota BPD Buluh  Cina  belum  punya  kemampuan memadai  dalam  membuat  peraturan  desa. Sebab anggota BPD yang terpilih memang berpendidikan cukup tinggi, namun pendidikannya belum berhubungan langsung  dengan  masalah  pembuatan peraturan desa. Masalah  latar  belakang  pendidikan anggota BPD dengan pembuatan
peraturan desa diungkapkan salah seorang aparatur desa berikut ini:
“  Memang  ada  tiga  orang  anggota BPD  yang  berpendidikan  sarjana, yaitu  ketua  BPD  yang  sekarang
30 Buku pengembangan kapasitas desa. 113
adalah sarjana pendidikan agama  Islam,  sekretaris  BPD sarjana  administrasi  Negara,
dan  1  orang  anggota  BPD permusyawaratan BPD berpendidikan  sarjana  hukum dan  berprofesi  sebagai  ibu rumah  tangga.  Namun  mereka belum  pernah  secara  khusus dilatih membuat peraturan desa, hal ini mungkin menyebabkan  mereka  belum mampu membuat banyak peraturan  desa”.  (wawancara awal November 2011)
Wawancara  di  atas  menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan anggota  BPD  belum  berhubungan langsung  dengan  tugas  yang  harus mereka lakukan, yakni membuat peraturan desa. Untuk membuat peraturan desa tentu harus memahami ilmu  hukum  dan  ilmu  pemerintahan yang  secara  khusus  mempelajari  tata cara pembuatan peraturan desa. Faktanya  anggota  BPD  hanya  1  orang yang  berpendidikan  sarjana  hukum, ditambah  dengan  tidaknya  pelatihan, maka  anggota  BPD  belum  banyak menghasilkan peraturan desa.
Disebabkan kurangnya tidak adanya  pembinaan  membuat  anggota BPD  belum  begitu  kreatif  membuat peraturan  desa,  hal  ini  diungkapkan aparatur desa Buluh Cina berikut ini:
“Sebenarnya ada beberapa potensi  desa  dan  norma-norma yang  hidup  di  desa  Buluh  Cina, namun
disebabkan keterbatasan  sumberdaya  dan tidak  adanya  pembinaan,  maka peraturan  desa  tentang  hal tersebut belum di buat”.
(wawancara  awal  November 2011)
Berdasarkan  wawancara  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  sebenarnya  di

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
desa  Buluh  Cina  ada  potensi  desa  dan norma-norma  desa  yang  mestinya  dibuat peraturan  desanya,  namun  disebabkan minimnya  pembinaan  sehingga  sampai saat  ini  peraturan  desa  tentang  itu  belum berhasil dibuat.
Mengenai kondisi sumberdaya manusia anggota BPD yang lemah diungkapkan  salah  seorang  anggota  BPD Buluh Cina berikut ini:
“Sumberdaya  manusia  anggota  BPD Buluh  Cina,  harus  diakui  masih lemah,  sehingga  dialami  kesulitan dalam  membuat  peraturan  desa. Potensi-potensi desa yang ada selalu terlihat statis, sehingga tampaknya tidak ada lagi yang harus di  buat  peraturan  desanya.  Namun peraturan desa yang isinya penyelenggaraan pemerintahan desa bersifat umum seperti APBDes,
RPJMDes dan lain-lain berhasil kami buat”.  (wawancara  awal  November 2011)
Berdasarkan  wawancara  di  atas  dapat dipahami  kondisi  sumberdaya  manusia anggota BPD masih terbatas, tidak adanya pembinaan  sehingga  hanya  peraturan desa  yang  dianjurkan  pemerintah  daerah Kampar dalam penyelenggaraan pemerintahan  umumnya  berhasil  dibuat. Namun  peraturan-peraturan  desa  yang berisi  pengaturan  potensi-potensi  desa yang  masih  tersebunyi  dan  norma-norma yang  perlu  dibuat  peraturan  desanya belum  berhasil  dibahas  untuk  dibuat peraturan  desanya  oleh  anggota  BPD.  Hal ini  sejalan  dengan  pendapat  tim  penyusun naskah  akademik  Rancangan  Undang- undang  tentang  desa  menyatakan  bahwa aparatur desa secara umum tidak mendapatkan pembinaan sehingga
kapasitas  (pengetahuan,  wawasan  dan keterampilan)  sangat  terbatas,  banyak diantaranya  tidak  memahami  tugas  pokok dan fungsinya.

## d.  Minimnya Kesejahteraan
Lemahnya  kinerja  BPD  dalam membuat peraturan desa, juga diungkapkan oleh anggota BPD berikut ini: “Honorarium anggota BPD tergolong  kecil,  lebih  kurang  300 ribu per bulan dan itupun 1 bayar
1  dalam  3  bulan.  Jika  hanya mengharapkan honor BPD, keluarga  bisa  tidak  makan.  Oleh sebab itu kami melakukan pekerjaan  kami  yang  menyita waktu,  sehingga  tugas  sebagai anggota  BPD    belum  begitu berhasil  dilakukan”.  (wawancara awal November 2011).
Berdasarkan  wawancara  di  atas  dapat dipahami  bahwa kapasitas  BPD dalam membuat peraturan desa dalam membuat peraturan  desa  masih  lemah disebabkan minimnya
minimnya kesejahteraan yang diperoleh  anggota BPD.  Honorarium  yang  ada,  belum mampu  memotivasi  anggota  BPD untuk bekerja lebih serius menjalankan fungsinya termasuk membuat peraturan desa.
Pengaruh rendahnya honorarium terhadap  kinerjanya  BPD  di  desa Buluh  Cina  juga  diungkapkan  aparatur desa Buluh Cina Berikut ini:
“Anggota BPD Buluh Cina merupakan wakil kelompok masyarakat  yang  cukup  sibuk dengan  rutinitas  pekerjaannnya masing-masing.  Oleh  karena  itu, para  anggota  BPD  berkumpul hanya sekali-sekali saja, diwaktu ada waktu rapat saja”. (wawancara awal November 2011). Berdasarkan  wawancara  di  atas  dapat diketahui bahwa anggota BPD disibukkan dengan urusan

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
pekerjaannya masing-masing untuk keberlangsungan
kehidupan rumah tangganya.  Sebab  honorarium  BPD  tidak cukup.  Sebagai  dampaknya  pertemuan bersama anggota-anggota BPD Buluh Cina jarang  terjadi,  sehingga  permasalahan desa  seperti  membuat  peraturan  desa yang lebih kreatif tidak sempat dibicarakan secara  serius.  Hal  ini  sejalan  dengan pendapat  tim  penyusun  naskah  akademik Rancangan  Undang-undang  tentang  desa menyatakan Selain itu kinerja organisasi di desa  sangat  terbatas  berkaitan  dengan kesejahteraan  mereka  yang  tidak  jelas penggajiannya oleh pemerintah.
Simpulan Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan  bahwa  lemahnya  kemampuan BPD Buluh Cina dalam membuat peraturan desa disebabkan beberapa faktor :
1.  Model rekrutmen BPD
melalui musyarawarah, membuat terjadinya dominasi  elit  dalam  menentukan  orang yang  terpilih  menjadi  anggota  BPD. Anggota BPD yang terpilih yang mendapat  banyak  dukungan  elit  desa dan tokoh-tokoh desa.
2.  Elit  desa,  tokoh-tokoh  masyarakat  dan memilih  kandidat  yang  populer  dan menurut  mereka  paling  layak  menjadi anggota BPD, sebab sumberdaya manusia  calon  yang  bersaing  memang pada dasarnya memang belum memiliki kemampuan  untuk  membuat  peraturan desa.
3.  Tidak  pernah  ada  pemberian  pelatihan dari  pemerintah  daerah  untuk  membuat anggota  BPD  Buluh  Cina  terpilih mampu membuat peraturan desa. Pada satu  sisi  anggota  BPD  terpilih  memang belum memiliki keahlian dalam membuat peraturan desa, kondisi semakin diperparah dengan tidak adanya  keseriusan  pemerintah  daerah membina  anggota  BPD,  sehingga  BPD
Buluh  Cina  belum  begitu  banyak membuat Peraturan Desa.
4.  Minimnya honorarium dari
pemerintah untuk menggaji anggota
BPD  dan  hal  ini  turut  membuat anggota  BPD  tidak  dapat  fokus menjalankan tugasnya.

## DAFTAR RUJUKAN
Buku : Hadi, Agus Purbathin. Revisi Mekanisme  Dan  Peningkatan Perencanaan    Desa  Menuju Pembangunan Desa Yang Partisipatif  Berkelanjutan  Di Era  Otonomi  Daerah.  Program studi penyuluhan & komunikasi pertanian.  Fakultas    Pertanian
Mataram.
Wasistiono,  Sadu  &  Tahir,    M.  Irwan (2006). Prospek Pengembangan Desa. Bandung: CV. Fokusmedia.
Buku pengembangan kapasitas Desa.

## Makalah:
Sutoro Eko, 2001 . “Badan Permusyawaratan Desa: Arena Baru Kekuasaan dalam Demokrasi Desa “.  Disajikan dalam seminar Internasional dengan Tema Dimamika Politik Lokal: Politik Pemberdayaan, Kerjasama : Percik, Riau Mandiri, The Fort Foundation, 12-15 Agustus 2001.
Sutoro Eko, Posisi Desa dalam Otonomi Daerah. Yogyakarta:

## IRE & STPMD
Tim Penyusun naskah Akademik Undang-Undang Tentang desa

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
,(2007) . Naskah Akademik: Rancangan Undang-Undang Tentang  Desa.  Direktorat  Jenderal Pemberdayaan  masyarakat  Desa :Jakarta. Executif  Summary    kajian  Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa Oleh LAN RI.

## Peraturan Perundangan:
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  tahun 2005 tentang Desa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor  9 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa Bahan Lampiran Peraturan Desa Buluh Cina kecamatan siak Hulu kabupaten Kampar Nomor 01 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2010- 2015. Internet: www. Riaubisnis.com, 22 Oktober 2010. www. Riautourismboard.com