Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP RISIKO YANG DIHADAPI PEMODAL PADA SECURITIES CROWDFUNDING DI INDONESIA
Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta nurindahputri@upnvj.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun  2020 tentang  Penawaran  Efek  Melalui  Layanan  Urun  Dana  Berbasis  Teknologi  Informasi pada  sistem  perundang-undangan  di  Indonesia  dalam  mengatur securities  crowdfunding serta penyelesaian  sengketa  terhadap  risiko  yang  dihadapi  pemodal  dalam securities  crowdfunding di Indonesia. Securities  crowdfunding sendiri merupakan  penyempurnaan  layanan  urun  dana equity crowdfunding yang  sebelumnya  sudah  berjalan  di  Indonesia.  Dalam  penyempurnaannya  ini, perubahan POJK 37/2018 tentang equity crowdfunding menjadi POJK 57/2020 tentang securities crowdfunding oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dikarenakan  adanya  kekurangan pada  equity crowdfunding yang diantaranya adalah karena equity crowdfunding tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh usaha kecil menengah (UKM) serta pelaku usaha pemula ( start-up company ) karena keduanya  bukan  berbentuk  perseroan  terbatas,  serta  penerbitan  efek  yang  hanya  berupa  saham. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conseptual  approch. Pendekatan statute  approach melalui  POJK  57/2020  dan  pendekatan conseptual  approch menggunakan  teori  Hans  Nawiansky  mengenai theorie  von  stufenufbau  der rechtsordnung. Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa pertama ,  berdasarkan  teori theorie  von stufenufbau der rechtsordnung dari Hans Nawiasky, kedudukan POJK dalam tata susunan norma hukum negara adalah sebagai Verordnung atau peraturan pelaksana dan POJK memiliki kekuatan hukum mengikat serta konsekuensi hukumnya adalah segala bentuk praktek security crowdfunding di Indonesia tunduk dan patuh pada ketentuan POJK 57/2020. Kedua , terhadap risiko yang dihadapi pemodal, penyelesaian  sengketanya dapat dilakukan dengan 3 cara  yaitu  melalui internal  dispute resolution, external dispute resolution dan pengadilan. Kata Kunci: Pemodal; Penyelesaian Sengketa; Securities Crowdfunding

## DISPUTE RESOLUTION ON THE RISKS FACED BY INVESTORSIN INDONESIAN SECURITIES CROWDFUNDING

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  Financial  Services  Authority  Regulation  (POJK)  Number  57  of 2020's  position  concerning  Securities  Offering  Through  Information  Technology-Based Crowdfunding  Services  in  the  Legislative  System  in  Indonesia  in  regulating  securities crowdfunding  and  resolving  disputes  regarding  the  risks  faced  by  investors  in  securities crowdfunding  in  Indonesia.  Securities  crowdfunding  itself  is  an  improvement  of  equity crowdfunding which has been running in Indonesia. In the process of the improvement, the revision of  Financial  Services  Authority  Regulation  number  37  of  2018  about  equity  crowdfunding  to become  the  Financial  Services  Authority  Regulation  number  57  of  2020  about  securities crowdfunding by Financial Services Authority (OJK) induced by an imperfection in the running of equity crowdfunding. Equity crowdfunding is unable to be maximally utilized by small and medium businesses (UKM) as well as start-up companies because both of them are not considered limited companies  (PT).  The  securities  issuance  of  small  and  medium  businesses  as  well  as  start-up companies are also fixed in the form of shares sale. The research method used is normative juridical
Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
with a statute approach and conceptual approach. The statute approach uses POJK 57/2020, and the conceptual approach uses Hans Nawiansky's theory of theorie von stufenufbau der rechtsordnung. The  results  of  the  study  conclude  that  first,  based  on  the  theory  of  theorie  von  stufenufbau  der rechtsordnung from Hans Nawiasky, the position of POJK in the arrangement of state legal norms is as  Verordnung  or  implementing  regulations,  and  POJK  has  binding  legal  force  and  the  legal consequence  is  that  all  forms  of  security  crowdfunding  practices  in  Indonesia  are  subject to  and comply  with  the  provisions  of  POJK  57/2020.  Second,  regarding  the  risks  faced  by  investors, dispute resolution can be solved in three ways, namely through internal dispute resolution, external dispute resolution, and courts.
Keywords: Financier;; Dispute Resolution; Securities Crowdfunding

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dengan  pesatnya  perkembangan  teknologi,  berkembang  juga  inovasi baru  di  sektor  finansial  sebagi  bentuk  perkembangan  ekonomi  digital  yang dikenal  dengan  istilah financial  technology (fintech). Salah  satu  bentuk  dari fintech ini  sendiri  adalah crowdfunding. Konsep crowdfunding atau  yang  di Indonesia dikenal dengan urun dana adalah suatu kegiatan penggalangan dana di  mana  melibatkan  orang  banyak  untuk  memenuhi  suatu  kegiatan  finansial bisnis  dengan  menggunakan  internet. 1 Konsep crowdfunding terdiri  dari  4 macam  yaitu donation  based  crowdfunding,  reward  based  crowdfunding, lending based crowdfunding, serta equity based crowdfunding . Crowdfunding memainkan  peran  yang  semakin  penting  untuk  inovasi  dan  kewirausahaan, terutama  sebagai  pelengkap  sumber  benih  lainnya. 2 Munculnya equity crowdfunding sebagai inovasi fintech di  Indonesia  menjadi  angin  segar  bagi pelaku  bisnis  untuk  mendapatkan  akses  modal  dengan  lebih  mudah. 3
Penawaran equity crowdfunding ,  memang,  menarik  investor  kecil  dan profesional. 4 Equity  crowdfunding telah  diakui  keefektifannya  dalam membiayai  usaha  baru  dengan  dibuktikan  pada  pendanaan  19  dari  24  bisnis dalam  waktu  2  tahun  pada platform penyelenggara  Santara  dan  Bizhare. 5
1 Ratna  Hartanto,  “Hubungan  Hukum  Para  Pihak  Dalam  Layanan  Urun  Dana  Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, no. 1 (2020): 151–68.
2 Kourosh  Shafi,  “Investors’  Evaluation  Criteria  in  Equity  Crowdfunding,” Small  Business Economics 56, no. 1 (2021): 3–37, https://doi.org/10.1007/s11187-019-00227-9.
3 Evy Nur Sugiarti, Nur Diana, and M Cholid Mawardi, “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Malang,” Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi 8, no. 04 (2019).
4 Douglas  Cumming,  Michele  Meoli,  and  Silvio  Vismara,  “Does  Equity  Crowdfunding Democratize  Entrepreneurial  Finance?,” Small  Business  Economics 56,  no.  2  (2021):  533–52, https://doi.org/10.1007/s11187-019-00188-z.
5 Dalilatiyani  Ajrinatia  Aprihasyyati  and  Shoimatul  Fitria,  “Analisis  Pengaruh  Kinerja UMKM,  Kepercayaan Dan Persepsi Risiko Terhadap  Niat  Investasi Pada  UMKM Melalui Platform Equity Crowdfunding Di Indonesia,” Diponegoro Journal of Management 9, no. 2 (2021).
Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Santara dan Bizhare merupakan dua dari tiga perusahaan penyelenggara yang pada  31  Desember  2019  telah  mendapat  izin  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) dalam  menjalankan equity  crowdfunding di  Indonesia,  serta  satu  perusahaan lainnya  adalah CrowdDana . 6 Equity  crowdfunding sendiri  diatur  oleh  OJK dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  37/POJK.04/2018  (selanjutnya disebut  POJK  37/2018)  di  mana  dalam  penyelenggaraannya  masih  banyak kekurangan  sehingga  pada  tahun  2020,  OJK  menyempurnakan equity crowdfunding menjadi securities crowdfunding berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  57  Tahun  2020  tentang  Penawaran  Efek  Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (untuk selanjutnya disebut POJK 57/2020).
Dalam  penyempurnaannya,  perubahan  POJK  37/2018  tentang equity crowdfunding menjadi  POJK  57/2020  tentang securities  crowdfunding oleh OJK  dikarenakan  adanya  kekurangan  pada equity  crowdfunding yang diantaranya  adalah  karena equity  crowdfunding tidak  dapat  dimanfaatkan secara maksimal oleh usaha kecil menengah (UKM) serta pelaku usaha pemula ( start-up company ) karena keduanya bukan berbentuk perseroan terbatas serta penerbitan efek yang hanya berupa saham. Sehubungan dengan hal tersebut, penyempuraan menjadi securities crowdfunding berimplikasi pada pemanfaatan secara maksimal pembiayaan urun dana pada UKM dan start-up company serta memperluas penerbitan efek yang kini mencangkup utang atau obligasi, dan sukuk. 7 Adanya 16 calon penyelenggara securities crowdfunding pada  akhir  Desember  2020  yang  mengajukan  izin  untuk  menjadi penyelenggara yang sah dan terdaftar pada OJK hanya dalam selang waktu dua bulan setelah diterbitkannya POJK 57/2020 mengenai securities crowdfunding di  Indonesia  membuktikan  bahwa  adanya  respon  pasar  yang  positif  dari perkembangan  ini.  Di  samping  terus  berkembangnya fintech equity crowdfunding menjadi securities crowdfunding , belum adanya undang-undang yang  jelas  dalam  mengatur  perlindungan  hukum  bagi  penggunanya menimbulkan kekhawatiran. Padahal, para pengguna perlu dilindungi haknya baik dari modal yang diberikan dan juga perlindungan terhadap data privasinya yang didaftarkan pada platform penyelengara.
6 Teuku Ghalib Muadzan and Bernardus Yuliarto Nugroho, “Analisis Optimasi Model Bisnis Perusahaan Fintech Berbasis Equity Crowdfunding Menggunakan Business Model Canvas,” Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 6, no. 6 (2021).
7 Gigih Prahastoro, Firdaus Yuni Dharta, and Rastri  Kusumaningrum, “Strategi  Komunikasi Pemasaran Layanan Securities Crowdfunding Dalam Menarik Minat Masyarakat Untuk Berinvestasi Di Sektor UKM,” Kinerja 18, no. 2 (2021): 210–17.
Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Kedudukan  pemodal  dapat  dikatakan  lebih  rendah  dari  penyelenggara dilihat  dari  perjanjian  antara  pemodal  dan  penyelenggara  di  mana  tertuang dalam perjanjian baku serta dana pemodal disetorkan secara penuh pada masa penawaran  saham.  Hal  ini  menimbulkan  risiko-risiko  yang  akan  dihadapi pemodal. Berdasarkan kemungkinan risiko yang ada tersebut menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas berkaitan dengan kedudukan POJK sebagai dasar hukum  penyelenggaraan securities  crowdfunding dan  OJK  sebagai  lembaga yang memiliki fungsi dalam hal pengaturan serta pengawasan terhadap seluruh kegiatan  pada  sektor  jasa  keuangan 8 salah  satunya  dalam  penyelenggaraan securities  crowdfunding .  Tidak  hanya  itu,  kemungkinan  risiko  yang  muncul dari  penyelenggaraan securities  crowdfunding perlu  dilakukan  penelitian untuk  menemukan  cara  penyelesaian  sengketa  yang  timbul  dari  pelaksanaan securities crowdfunding di Indonesia.
Penelitian  tentang securities  crowdfunding dikaji  oleh  Prahastoro  dkk (2021).  Penelitian  tersebut  membahas  tentang  strategi  dalam  komunikasi pemasaran  pada  salah  satu  perusahaan  rintisan  teknologi  berbasis securities crowdfunding .  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  strategi  komunikasi  yang dilakukan  oleh  salah  satu  perusahaan  rintisan  teknologi  berbasis securities crowdfunding adalah  dengan  memanfaatkan  sosial  media,  berkolaborasi dengan  media  lokal  dan  nasional,  membuat  konten  dan  artikel  pada  blog perusahaan,  serta  berpartisipasi  pada  acara-acara  yang  berhubungan  dengan start-up dan investasi. 9
Penelitian serupa juga dilakukan oleh Kadir (2021) di mana penelitian ini membahas  keterlibatan  dan  kedudukan  DSN-MUI  pada  penyelenggaraan securities  crowdfunding .  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  penawaran  sukuk melalui  platform securities  crowdfunding ,  yang  menjadikan  sukuk  berbeda dengan  efek  lainnya,  keharusan  memiliki  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS) untuk  melakukan screening pada  produk  yang  dikeluarkan  melalui  sukuk. Upaya  ini  untuk  menjamin  kegiatan  sukuk  dalam securities  crowdfunding dapat berjalan sesuai prinsip syariah. 10
Penelitian tentang securities crowdfunding juga dilakukan oleh Saputra (2021) di mana dalam penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana relevansi securities  crowdfunding dalam  nilai-nilai  ekonomi  Pancasila  melalui pembiayaan  UMKM  yang  ada.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa
8 S E Kasmir, “Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi,” 2018.
9 Prahastoro,  Dharta,  and  Kusumaningrum,  “Strategi  Komunikasi  Pemasaran  Layanan Securities Crowdfunding Dalam Menarik Minat Masyarakat Untuk Berinvestasi Di Sektor UKM.”
10 Muhammad  Rusydi  Kadir,  “Shariah  Compliance  Pada  Investasi  Sukuk  Dalam  Securities Crowdfunding Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah 3, no. 1 (2021): 16–29.
Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
securities  crowdfunding selaras  dengan  Pancasila  khususnya  implementasi ekonomi  kerakyatan  dalam  masyarakat.  Peran  masyarakat  yang  melakukan gotong-royong  yang  menjadi  dasar  dari  perekonomian  kerakyatan  dapat diimplementasikan dalam UKM. Pemerintah seharusnya menyiapkan struktur hukum yang melindungi pemodal. 11
Penelitian  ini  melengkapi  penelitian  sebelumnya  yang  membahas mengenai securities  crowdfunding di  Indonesia.  Penelitian  yang  dilakukan oleh  Prahastoro  lebih  membahas  mengenai  strategi  yang  dilakukan  oleh perusahaan  penyelenggara  dalam securities  crowdfunding untuk  melakukan pemasaran.  Sedangkan  penelitian  oleh  Kadir,  lebih  membahas  mengenai keterlibatan  dan  kedudukan  DSN-MUI  pada  penyelenggaraan securities crowdfunding . Dan penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Qurrata lebih membahas pada relevansi securities crowdfunding dalam nilai-nilai ekonomi Pancasila  melalui  pembiayaan  UMKM.  Berdasarkan  ketiga  penelitian sebelumnya yang sudah disebutkan, maka terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya  ada  pada  sama-sama  meneliti  mengenai securities crowdfunding. Sedangkan  perbedaannya  ada  pada  rumusan  masalah. Penelitian  ini  diorientasikan  pada  permasalahan  yang  lebih  kompleks,  yaitu mengenai kedudukan POJK yang dihubungkan dengan teori Hans Nawiansky serta  bentuk-bentuk  risiko  yang  kemungkinan  dihadapi  oleh  pemodal  dalam securities crowdfunding . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan  POJK  57/2020  pada  sistem  perundang-undangan  di  Indonesia dalam mengatur securities crowdfunding serta penyelesaian sengketa terhadap risiko yang dihadapi pemodal dalam securities crowdfunding di Indonesia.
B. Permasalahan
Dari  uraian  di atas,  rumusan  masalah  penelitian  ini  berfokus  pada  dua hal,  yaitu: pertama ,  bagaimana  kedudukan  POJK  57/2020  pada  sistem perundang-undanganan di Indonesia dalam mengatur securities crowdfunding ? Kedua , bagaimana penyelesaian sengketa terhadap risiko yang dihadapi pemodal dalam securities crowdfunding di Indonesia?
C. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini dipergunakan penelitian hukum normatif, di mana penelitian  hukum  normatif  dilakukan  untuk  menemukan  suatu  kebenaran dengan  berdasarkan  logika  keilmuan  dari  sisi  normatif.  Peter  Muhammad berpendapat  bahwa  tujuan  dilakukannya  penelitian  hukum  normatif  adalah untuk menghasilkan suatu argumentasi maupun konsep baru sebagai preskripsi
11 Mochamad  Dandy  Hadi  Saputra  and  Vika  Annisa  Qurrata,  “Securities  Crowdfunding: Bagaimana  Relevansinya  Pada  Nilai-Nilai  Pancasila?,”  in Prosiding  Seminar  Nasional  Ekonomi Pembangunan , vol. 1, 2021, 28–37.
Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
terhadap  penyelesaian  masalah  yang  dihadapi. 12 Kemudian  digunakan pendekatan  melalui statute  approach dan conseptual  approch. Pendekatan statute approach sebagai pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan merujuk  pada  regulasi  atas  isu  hukum  yang  dibahas 13 yaitu  melalui  POJK
57/2020 serta pendekatan conseptual approch sebagai pendekatan konseptual dilakukan melalui pendekatan atas pandangan serta doktrin yang berkembang dalam  ilmu  hukum  yang  dalam  penulisan  ini  menggunakan  teori  Hans Nawiansky mengenai theorie von stufenufbau der rechtsordnung . 14

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan POJK 57/2020 Pada Sistem Perundang-Undanganan Di Indonesia Dalam Mengatur Securities Crowdfunding
Kegiatan securities  crowdfunding di  Indonesia  hanya  diatur  oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  melalui  POJK  57/2020  tentang  Penawaran Efek  Melalui  Layanan  Urun  Dana  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Kegiatan securities  crowdfunding sendiri merupakan  penggalangan  dana  secara terbuka  dengan  menggunakan  internet  untuk  mencari  penyediaan  sumber keuangan 15 yang memiliki perjanjian bersifat finansial seperti profit-sharing, revenue-sharing , atau ketentuan manfaat uang lainnya. Dalam penerapannya di Indonesia, securities crowdfunding digunakan sebagai penghimpunan dana oleh  pelaku  UKM  dan start-up  company dengan  skema  patungan  melalui platform fintech menggunakan internet sehingga UKM dan start-up company dapat  dengan  mudah  mendapatkan  pembiayaan  dari  investor.  Selain  dapat membeli  saham  atau  kepemilikan  dari  UKM  dan start-up  company ,  dalam securities crowdfunding, investor juga dapat membeli dalam bentuk obligasi dan sukuk. 16 OJK  yang dalam hal ini melakukan pengaturan pada kegiatan securities crowdfunding di Indonesia merupakan lembaga independen yang kedudukannya  berada  di  luar  pemerintahan 17 serta  memiliki  fungsi menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  terintegrasi  yang salah  satunya  pada  ruang  lingkup  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  pasar
12 Peter  Mahmud  Marzuki,  “Penelitian  Hukum,  Edisi  Pertama,  Cet,” VII,  Kencana  Prenada (Jakarta, Media Group, 2011) , 2011.
13 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum (Edisi Kesatu)” (Jakarta, Kencana, 2010).
14 Marzuki.
15 Paul Belleflamme, Thomas Lambert, and Armin Schwienbacher, “Crowdfunding: Tapping the Right Crowd,” Journal of Business Venturing 29, no. 5 (2014): 585–609.
16 Prahastoro,  Dharta,  and  Kusumaningrum,  “Strategi  Komunikasi  Pemasaran  Layanan Securities Crowdfunding Dalam Menarik Minat Masyarakat Untuk Berinvestasi Di Sektor UKM.”
17 Wiwin  Sri  Rahyani,  “Independensi  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (The Independence Of The Financial Services Authority Perspectives In Law Number 21 Year 2011 Concerning The,” Daftar Isi , n.d., 361.
Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
modal. 18 Pengaturan securities  crowdfunding yang  tertuang  dalam  POJK 57/2020 ini terdiri dari 13 bab.
Pengaturan securities  crowdfunding di  Indonesia  yang  hanya  melalui POJK  57/2020  tanpa  adanya  undang-undang  yang  lebih  tinggi  dalam mengatur penyelenggaraannya membuat sebuah tanda tanya besar, kegiatan securities  crowdfunding di  Indonesia  ini  dapat  tetap  berlangsung  serta memiliki kekuatan hukum tetap. Sebab, apabila dilihat dalam tata urutan jenis dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan yang  terdapat  pada Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2012), POJK sebagaimana yang dalam pembahasan ini mengatur mengenai securities crowdfunding di Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Dalam pasal 7 ayat (1) UU 12/2012, yang  masuk  ke  dalam  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia adalah:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Pembahasan  mengenai  hierarki  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia,  pendasaran  terhadap  teori  Hans  Nawiansky  tentang theorie  von stufenufbau  der  rechtsordnung harus  dibicarakan.  Hal  ini  karena penerapannya  dalam  struktur  tata  hukum  di  Indonesia  oleh  A.  Hamid  S. Attamimi  yang  terimplementasikan  pada  UU  10/2004  maupun  UU 12/2011. 19 Teori  Hans  Nawiasky  ini  menjelaskan  bahwa  selain  norma  itu berlapis-lapis dan
berjenjang-jenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Pengelompokkan norma hukum dalam suatu negara tersusun  dalam  tata  susunan  norma  hukum  negara (die  Stufenordnung  der Rechtsnormen) . 20 Susunan  norma  menurut  teori  ini  serta  implementasinya
18 Hasbi  Hasan,  “Efektivitas  Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap  Lembaga Perbankan Syariah,” Jurnal Legislasi Indonesia 9, no. 3 (2012): 373–94.
19 Bivitri  Susanti,  “Menyoal  Jenis  Dan  Hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia,” Jentera: Jurnal Hukum 1, no. 2 (2017): 128–43.
20 Bambang  Antariksa,  “Penerapan  Hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan  Dalam Ketatanegaran Indonesia,” Deliberatif 1, no. 1 (2017): 24–41.
Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
pada  struktur  tata  hukum  di  Indonesia  oleh  A.  Hamid  S.  Attamimi  adalah sebagai berikut: 21
1) Saats Fundamentalnorm/ Grundnorm Staats  fundamentalnorm/  grundnorm atau  norma  fundamental  negara merupakan kelompok pertama dan paling teratas posisinya pada hierarki norma hukum suatu negara. Norma ini memiliki kedudukan yang paling tinggi,  sebab  norma  ini  merupakan  dasar  yang  digunakan  untuk membentuk konstitusi atau undang-undang dasar. Hakikat hukum staats fundamentalnorm adalah  syarat  untuk  berlakunya  konstitusi 22 di  mana menjadi landasan dasar filosofis bagi negara. 23 Staats fundamentalnorm/
grundnorm berupa Pancasila (Pembukaan UUD RI Tahun 1945).
2) Staatsgrund Gezets
Staatsgrund gezets atau aturan dasar negara adalah kelompok kedua pada hierarki  norma  hukum  suatu  negara  di  mana  norma  ini  merupakan aturan-aturan umum yang general . Isi norma ini adalah aturan terhadap pembagian kekuasaan serta hubungan antar negara dan warga negara. 24
Staatsgrund  gezets berupa  Batang  Tubuh  UUD  1945,  Tap  MPR,  dan Konvensi Ketatanegaraan.
3) Formell Gezets
Formell  gezets atau  undang-undang  adalah  kelompok  ketiga  dalam hierarki  norma  hukum  negara  di  mana  norma  ini  lebih  terinci  dan konkret,  serta  sudah  langsung  dapat  berlaku  di  masyarakat. 25 Formell gezets berupa undang-undang.
4) Verordnung & Autonome Satzung
Verordnung atau peraturan pelaksana dan autonome atau aturan otonomi adalah kelompok keempat dalam hierarki norma hukum negara di mana norma ini berada dibawah undang-undang dengan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan  undang-undang  tersebut. 26 Dalam  penerapannya, peraturan  pelaksana  bersumber  dari  kewenangan  delegasi,  sedangkan
21 Jimly  Asshiddiqie  and  Muchamad  Ali  Safa’at, Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum (Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan, 2006).
22 Arifin.
23 Ni’matul Huda,  “Kedudukan  Peraturan  Daerah  Dalam  Hierarki  Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal Hukum Ius Quia IusTum 13, no. 1 (2006): 27–37.
24 Arifin, “Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah.”
25 Arifin.
26 Arifin.
Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
aturan  otonom  bersumber  dari  atribusi. 27 Adapun  delegasi  merupakan pelimpahan kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi  ke  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah 28 dan bersifat  “diwakilkan”  serta  bersifat  temporer  sepanjang  masih  adanya pelimpahan  tersebut.  Sedangkan  atribusi  merupakan  pemberian kewenangan  dalam  membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang diberikan  kepada  suatu  lembaga  negara  atau  pemerintahaan  oleh undang-undang  dasar  atau  undang-undang. 29 Verordnung  &  autonome satzung secara  hierarkis  mulai  dari  peraturan  pemerintah  hingga keputusan bupati atau walikota.
Akibat dari adanya kelompok hierarki di atas, maka berlakunya norma hukum  yang  lebih  rendah  akan  sangat  tergantung  pada  norma  yang  lebih tinggi  di  atasnya.  Ketentuan  yang  lebih  tinggi  menjadi das  sollen untuk pembentukan  norma  yang  lebih  rendah,  norma  hukum  yang  posisinya  di bawah maka isinya tidak boleh bertentangan dengan norma hukum di atasnya dan apabila dicabutnya norma hukum yang lebih tinggi yang menjadi dasar sumber  berlaku  norma  yang  lebih  rendah,  maka  norma  yang  lebih  rendah tersebut tidak berlaku lagi. 30
Berdasarkan  penjabaran  terhadap  teori  Hans  Nawiasky  di  atas  yang diterapkan  pada  struktur  hierarki  tata  hukum  di  Indonesia,  Pancasila berfungsi  sebagai  norma  hukum  tertinggi  atau  norma  fundamental  negara. Pancasila  yang  merupakan  dasar  negara  menjadi  sumber  dan  dasar  atas pembentukan norma-norma hukum pada Batang Tubuh UUD 1945, demikian pula  seterusnya  ke  bawah.  Keberadaan  POJK  dalam  struktur  hierarki  tata hukum di Indonesia masuk dalam Verordnung , yaitu aturan pelaksana yang kedudukannya  ada  di  bawah  undang-undang  memiliki  fungsi  untuk melaksanakan  dan  menyelenggarakan  ketentuan  dalam  undang-undang,  di mana  pelaksanaan  ini  atas  kewenangan  delegasi.  Sehingga  di  sini  terlihat adanya aturan pelaksana melalui delegasi dari peraturan
27 Permadi  Setyonagoro,  “Wacana  Hukum  Uji  Konstitusionalitas  Produk  Hukum  Peraturan Daerah (Legal Discourse About Testing Constitutionality Of Regional Regulations),” Cakrawala 13, no. 1 (2019).
28 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu  Perundang-Undangan  2:  Proses  Dan  Teknik Penyusunan (PT Kanisius, 2018).
29 Maria  Farida  Indrati,  “Ilmu  Perundang-Undangan:  Dasar-Dasar  Dan  Pembentukannya,”
Jakarta. Kanisius , 1998.
30 Taufiqurrohman  Syahuri, Hukum  Konstitusi:  Proses  Dan  Prosedur  Perubahan  UUD  Di Indonesia  1945-2002  Serta  Perbandingannya  Dengan  Konstitusi  Negara  Lain  Di  Dunia (Ghalia Indonesia, 2004).
Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  ke  peraturan  perundang-undangan yang lebih rendah.
Tidak  terdapatnya  POJK  dalam  pasal  7  ayat  (1)  UU  12/2011 dikarenakan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu: 31
1) Peraturan  yang  masuk  sebagai  jenis  dan  hierarki  peraturan perundang-undangan
Di  mana  peraturan  ini  terdiri  atas:  Undang-Undang  Dasar, Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah, hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011.
2) Jenis peraturan lainnya
Di mana peraturan ini tidak termasuk sebagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan  tetapi  keberadaannya  tetap  diakui  serta  memiliki kekuatan hukum mengikat selama diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, di mana hal ini berdasarkan pasal
8 ayat (1) dan (2) UU 12/2011.
Ketika  dikaitkan  dengan  pasal  8  ayat  (1)  dan  (2)  UU  12/2011,  maka POJK masuk sebagai peraturan di dalamnya, sebab pada pasal 8 ayat (1) dan (2)  UU  12/2011  ini  dijelaskan  bahwa  selain  jenis  peraturan perundang-undangan  yang  dimaksud  dalam  pasal  8  ayat  (1)  UU  12/2011 adalah  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,  Menteri,  badan,  lembaga,  atau  komisi  yang  setingkat  yang dibentuk  dengan  Undang-Undang  atau  Pemerintah  atas  perintah Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  Gubernur, Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota,  Bupati/Walikota, Kepala  Desa  atau  yang  setingkat  diakui  keberadaannya  dan  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan kewenangan.
POJK sendiri adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh OJK untuk melaksanakan  dan  menyelenggarakan  apa  yang  ada  dalam  Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga, regulasi atas security crowdfunding di Indonesia melalui POJK 57/2020 yang di mana dalam pelaksanaanya mendapatkan pelimpahan kewenangan dari
31 Susanti, “Menyoal Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.”
Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Undang-undang  Pasar  Modal  dan  Undang-undang  Otoritas  Jasa  Keuangan, maka  ketentuan  POJK  57/2020  ini  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat sehingga  konsekuensi  hukumnya  adalah  segala  bentuk  praktek security crowdfunding di Indonesia tunduk dan patuh pada ketentuan POJK 57/2020 yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keungan.
B. Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Risiko  Yang  Ditimbulkan Penyelenggara Dalam Securities Crowdfunding Di Indonesia
Di  samping  kemudahan  mendapatkan  modal  yang  ditawarkan  oleh securities  crowdfunding ,  terdapat  pula  risiko  yang  mungkin  dihadapi  baik bagi  pemodal  ataupun  penerbit.  Penyelenggara  dalam  menyelenggarakan securities crowdfunding memiliki peran yang sangat penting, sebab setelah mendapat  izin  dari  OJK,  penyelenggara  wajib  memastikan  keamanan  serta kelancaran  proses securities  crowdfunding di  Indonesia.  Dalam  POJK 57/2020,  ketentuan  mengenai  risiko  diatur  dalam  pasal  16  di  mana penyelenggara wajib memasukkan risiko dalam platformnya, minimal risiko usaha,  risiko  investasi,  likuiditas,  kegagalan  atas  sistem  elektronik, kelangkaan pembagian keuntungan atau dilusi kepemilikan saham dan gagal bayar atas Efek bersifat utang atau Sukuk.
Kedudukan pemodal dapat dikatakan lebih rendah dari penyelenggara dilihat  dari  perjanjian  antara  pemodal  dan  penyelenggara  di  mana  tertuang dalam perjanjian baku serta dana pemodal disetorkan secara penuh pada masa penawaran  saham.  Hal  ini  menimbulkan  risiko-risiko  yang  akan  dihadapi pemodal.  Adanya  risiko  ini  menyebabkan  munculnya  sengketa  di  mana dalam  POJK  57/2020  tidak  dijelaskan  secara  rinci  bagaimana  bentuk risiko-risiko  yang  akan  dihadapi  beserta  penyelesaian  sengketanya, melainkan hanya menjelaskan dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu melalui internal  dispute  resolution,  external  dispute  resolution dan  pengadilan. Penyelesaian sengketa sendiri termasuk sebagai perlindungan hukum represif yaitu  perlindungan  hukum  yang  tujuannya  adalah  untuk  menyelesaikan permasalahan  hukum. 32 Penyelesaian  sengketa  bisnis  pinjam  meminjam berbasis  teknologi  finansial  dapat  dilakukan  melalui  jalur  litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). 33 Berkaitan dengan 3 cara  penyelesaian  sengketa  dalam equity  crowdfunding yang  diatur  dalam POJK 57/2020, maka berikut adalah risiko-risiko dalam equity crowdfunding yang dipetakan berdasarkan tempat menyelesaikan sengketanya:
32 M  Hadjon Philipus, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,” Bina Ilmu, Surabaya 25 (1987).
33 Iswi Hariyani, “Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin,” Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 3 (2018): 345–58.
Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
a. Non litigasi
1) Internal Dispute Resolution
Internal  dispute  resolution merupakan  suatu  bentuk  penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan itu sendiri. Dalam pasal 32
POJK  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen Sektor  Jasa  Keuangan,  pelaku  usaha  jasa  keuangan  mempunyai kewajiban untuk memiliki serta menjalankan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Hal ini juga dipertegas dalam  pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  POJK  57/2020  bahwa penyelenggara  wajib  untuk  menyediakan  layanan  penanganan pengaduan.  Segala  bentuk  risiko  dari  penggunaan  platform securities crowdfunding perlu dibuatkan penggaduan pada platform penyelenggara securities  crowdfunding untuk  dilakukan  tindak lanjut.  Konsumen  wajib  melakukan  pengaduan  dan  penyelesaian sengketa  secara  internal  dengan  pihak  platform  penyelenggara terlebih  dahulu  dan  pihak  platform  penyelenggara  wajib memberikan  penyelesaian  atas  aduan  yang  masuk.  Penyelenggara securities crowdfunding wajib segera melakukan tindak lanjut serta memberikan  penyelesaian  pengaduan  paling  lama  20  hari  kerja setelah  tanggal  diterimanya  pengaduan  dan  dapat  diperpanjang ketika  terdapat  kondisi  tertentu.  Apabila  sengketa  masih terselesaikan secara internal, maka atas kesepakatan para pihak yang bersengketa,  sengketa  tersebut  dapat  diselesaikan  melalui external dispute resolution.
2) External Dispute Resolution External  dispute  resolution adalah  suatu  bentuk  penyelesaian sengketa  yang  dilakukan  oleh  lembaga  berwenang  baik  melalui pengadilan  dan/atau  di  luar  lembaga  peradilan.  Penyelesaian sengketa  oleh  lembaga  di  luar  peradilan  dialakukan  oleh  lembaga alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  sudah  ditentukan  OJK  serta dimuat  dalam  Daftar  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa (LAPS). 34 Secara  umum,  LAPS  memiliki  3  (tiga)  layanan penyelesaian  sengketa,  yaitu  dapat  melalui  mediasi,  ajudikasi  dan arbitrase. Untuk jalur ajudikasi dan arbitrase tidak dapat ditempuh
34 Tika Purnami, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending,” Jurnal Kertha Wicara 9, no. 12 (2020): 1–10.
Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
apabila  sebelumnya  tidak  melalui  jalur  mediasi. 35 Di  Indonesia, OJK mengatur 6 LAPS dalam memberikan penyelesaian sengketa di sektor  jasa  keuangan  berdasarkan  Peraturan  OJK  nomor  1/ POJK.07/ 2014, yaitu: 36 1. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), 2. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), 3. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), 4. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI),
5. Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI),
dan 6. Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP). Dalam penyelesaian sengketa mengenai securities crowdfunding ,  maka  diselesaikan  pada  Badan  Arbitrase  Pasar Modal  Indonesia  (BAPMI).  Untuk  melakukan  penyelesaian sengketa di BAPMI, dibutuhkan kesepakatan antar para pihak yang bersengketa  bahwa  penyelesaian  sengketa  dilakukan  melalui BAPMI. Kkesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian bisnis di antara mereka. Kemudian juga perlu adanya permohonan tertulis kepada BAPMI dari para pihak. BAPMI memiliki 4 (empat) bentuk penyelesaian  sengketa  yang  dapat  dipilih  oleh  para  pihak,  yaitu pendapat  mengikat,  mediasi,  adjudikasi,  dan  arbitrase. 37 Setelah adanya putusan yang dikeluarkan oleh BAPMI maka putusan yang sudah ditetapkan apabila diterima oleh masing-masing pihak maka putusan tersebut harus didaftrakan kepada Pengadilan Negeri dearah hukum yang berwenang. Setelah dilakukan pendaftaran dan putusan dijalankan  maka  selesai  proses  penyelesaian  sengketa  tersebut. Berkaitan  dengan  risiko  pemodal  pada securities  crowdfunding , maka risiko yang mungkin diselesaikan melalui BAPMI adalah:
1. Risiko keterlambatan pengembalian dana Dalam  pasal  34  ayat  POJK  57/2020  telah  diatur  mengenai pengembalian  dana  pemodal  apabila  jumlah  minimum  dana dalam  penawaran  efek  tidak  terpenuhi,  maka  penawaran  efek tersebut  batal  demi  hukum  dan  penyelenggara  wajib
35 Deza  Pasma  Juniar,  Agus  Suwandono,  and  Helitha  Novianty  Muchtar,  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Konsumen  Peer  To  Peer  Lending  Atas  Perbuatan  Melawan  Hukum  Yang Dilakukan Oleh Debt Collector,” Widya Yuridika: Jurnal Hukum 3, no. 2 (2020): 107–18.
36 Hariyani, “Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin.”
37 Frans Hendra Winarta, “Hukum Penyelesaian Sengketa,” 2013.
Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
mengembalikan dana pemodal yang telah disetorkan pada escrow account paling  lambat  2  (dua)  hari  kerja.  Bila  mana penyelenggara  tidak  mengembalikan  dana  pemodal  melebihi  2 (dua)  hari  kerja  baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja,  maka pemodal dapat membawa permasalahan ini pada BAPMI. 2. Risiko  berubahnya  syarat,  biaya,  manfaat,  risiko  dan  ketentuan yang tercantum pada dokumen/perjanjian Pelaku  usaha  jasa  keuangan  yang  dalam  hal  ini  adalah penyelenggara securities  crowdfunding wajib  memberikan informasi  kepada  pemodal  dan  penerbit  atas  setiap  adanya perubahan baik dari syarat, biaya, manfaat, risiko dan ketentuan yang  tercantum  pada  dokumen/perjanjian  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari  sebelum  diberlakukannya  perubahan  tersebut.
Apabila ternyata pemodal dan penerbit tidak diberitahu samapai dengan  perubahan  tersebut  berlaku  dan  dari  perubahan  tersebut menimbulkan  kerugian,  maka  keduanya  dapat  mengajukan penyelesaian sengketa ke BAPMI. 3. Risiko tidak dicatatnya kepemilikan saham pemodal pada daftar pemegang saham oleh penerbit Merujuk  pada  pasal  55  POJK  57/2020,  penerbit  memiliki kewajiban  untuk  mencatatkan  kepemilikan  saham  pemodal dalam  daftar  pemegang  saham.  Apabila  karena  kelalaian  atau keteledoran  penerbit  yang  menyebabkan  tidak  dicatatnya kepemilikan  saham  pemodal  dalam  daftar  pemegang  saham,
maka  pemodal  dapat  mengajukan  penyelesaian  sengketa  ke BAPMI.
b. Litigasi
Langkah hukum secara litigasi melalui lembaga peradilan formal adalah  upaya  dan  langkah  hukum  terakhir (ultimum  remedium) yang dapat diambil dalam penegakan hukum setelah upaya-upaya non-litigasi menemui jalan buntu. Penggunaan upaya hukum atau langkah-langkah hukum  secara  litigasi  dapat  dilakukan  melalui  ranah  hukum  pidana maupun hukum perdata. Langkah hukum pada ranah hukum pidana akan berakhir  pada  sanksi  hukum  berupa  hukuman  badan  (penjara)  atau hukuman  pengganti  (denda  atau  kurungan).  Sedangkan  upaya  hukum atau  langkah  hukum  pada  ranah  hukum  perdata  akan  berakhir  pada
Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
sanksi  hukum  yang  salah  satunya  berupa  ganti  rugi. 38 Penyelesaian sengketa  secara  litigasi  terhadap  risiko  di  dalam  penyelenggaraan securities  crowdfunding dibagi  menjadi  2  macam,  yaitu  yang  pertama terhadap risiko ancaman kejahatan dan pertanggungjawaban pidana dan yang  kedua  terhadap  risiko  adanya  wanprestasi  maupun  perbuatan melawan hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban secara perdata.
1. Risiko  berubahnya  berubahnya  syarat,  biaya,  manfaat,  risiko  dan ketentuan  yang  tercantum  pada  dokumen/perjanjian  serta  risiko tidak  dicatatnya  kepemilikan  saham  pemodal  dalam  daftar pemegang  saham  oleh  penerbit,  sebagaimana  yang  sudah  dibahas pada non-litigasi Seperti  hal  yang  sama  dibahas  dalam  penyelesaian  sengketa secara non-litigasi, atas risiko yang sama yaitu risiko keterlambatan pengembalian  dana,  risiko  berubahnya  berubahnya  syarat,  biaya, manfaat, risiko dan ketentuan yang tercantum pada dokumen/perjanjian serta risiko tidak dicatatnya kepemilikan saham pemodal dalam daftar pemegang saham oleh penerbit. Ketiga risiko tersebut  dapat  dikatakan  sebuah  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh suatu pihak, dan juga terdapat potensi di mana salah satu atau lebih pihak melakukan sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa  didasari  dari  perjanjian  yang  disepakati  bersama.  Perbedaan proses litigasi dan non-litigasi itu dapat dikatakan secara kasuistis. Hal  ini  dikarenakan  seperti  yang  dikatakan  sebelumnya  proses litigasi adalah upaya terakhir dalam mencapai suatu keadilan ketika terjadinya  suatu  sengketa.  Proses  litigasi  akan  dilakukan  jika terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan.
Pertama, bahwa  penyelesaian  secara  non-litigasi melalui external  dispute  resolution yaitu  lembaga  arbitrase  perlu diperhatikan  bahwa  hal  tersebut  sudah  dimasukan  dan  disepakati bersama  atau  tidak  di  dalam  perjanjian  yang  telah  dibuat.  Hal  ini berakibat  jika,  penyelesaian  sengketa  melalui  Lembaga  arbitrase tidak dicantumkan dan disepakati bersama di dalam perjanjian, tentu konsekuensi  hukumnya  lembaga  arbitrase  tidak  berhak  menangani penyelesaian  sengketa  tersebut.  Hal  tersebut  secara  konsekuensi hukum proses penyelesaian sengketa secara litigasi diperlukan yang mana  lembaga  pengadilan  yang  berwenang  adalah  Pengadilan
38 A  A  Ngurah  Deddy  Hendra  Kesuma,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  and  Puru  Ayu  Sriasih Wesna,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Keamanan  Data  Pribadi  Konsumen  Teknologi  Finansial Dalam Transaksi Elektronik,” Jurnal Preferensi Hukum 2, no. 2 (2021): 411–16.
Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Negeri untuk memeriksa dan membuktikan gugatan  yang diajukan dari  salah  satu  pihak  dalam  penyelenggaraan securities crowdfunding.
Kedua, secara  teori  memang  putusan  lembaga  arbitrase  itu bersifat final  and  binding ,  artinya  keputusan  tersebut  memiliki kekuatan  hukum  tetap  dan  mengikat  para  pihak,  jika  putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Negeri. Hal yang menarik dalam praktik  penyelesaian  sengketa  melalui  badan  arbitrase,  salah  satu pihak tidak menerima keputusan tersebut dan mengajukan kembali gugatan dengan membuka kasus dari awal sehingga pihak tersebut tidak  mengakui  putusan  arbitrase.  Hal  tersebut  terkesan  menjadi suatu cara berhukum yang salah dan melemahkan marwan lembaga arbitrase.  Hal  ini  perlu  dianalisis  dan  dijelaskan  bahwa  “putusan arbitrase” itu jelas final and binding . Keputusan lembaga arbitrase itu  dilindungi  oleh  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang
Arbitrase  dan  Penyelesaian  Sengketa  (UU  No.30/1999)  sehingga para pihak yang bersengketa melalui lembaga arbitrase tentu  harus mematahui  putusan  tersebut  karena  kekuatan  hukumnya final  and binding.
Pada  kenyataannya  terdapat  suatu  praktek  yang  dapat dibenarkan  dalam melawan  putusan  arbitrase,  meskipun  sifat final and  binding .  Hal  ini  bukan  bersifat  paradoks  akan  tetapi  menjadi cara  para  pencari  keadilan  mendapatkan  keadilan  dalam  suatu penyelesaian sengketa. Putusan arbitrase dapat dilawan dengan cara proses litigasi yang mana pada proses arbitrase terdapat unsur-unsur yang menjadikan putusan lembaga arbitrase dirasa kurang  adil dan dapat  dijadikan  diujikan  kembali  secara  litigasi  di  Pengadilan Negeri. Unsur-unsur yang dimaksud tertuang berdasarkan pasal 70
UU No. 30/1999 yaitu:
a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
b. Setelah  putusan  diambil  ditemukan  dokumen  yang  bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
c. Putusan  diambil  dari  hasil  tipu  muslihat  yang  dilakukan  oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Unsur-unsur  tersebut  memiliki  konsekuensi  secara  alternatif, yang artinya jika terdapat satu unsur tersebut pada putusan arbitrase,
maka  putusan  tersebut  dapat  diuji  dan  dibatalkan  dengan  proses litigasi  di  Pengadilan  jika  putusan  pengadilan  terhadap  amar putusannya  membatalkan  putusan  arbitrase,  maka  permohonan
Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
pengesahan  putusan  arbitrase  dapat  ditolak  dan  putusan  arbitrase tidak memiliki kekuatan hukum secara final and binding .
Berdasarkan  kedua  hal  tersebut  dapat  dikatakan  bahawa penyelesaian  sengketa  terhadap  potensi  adanya  wanprestasi  dan perbuatan  melawan  hukum  dalam  penyelenggaraan securities crowdfunding dapat  dilakukan  melalui  proses  litigasi  dengan memperhatikan  dua  hal  yaitu  ada  atau  tidaknya  klausul choice  of forum didalam  perjanjian securities  crowdfunding yang  disepakati para  pihak  dan  menganalisis  kembali  putusan  lembaga  arbitrase yang  telah  dibuat  terdapat  unsur-unsur  yang  dapat  membatalkan putusan  lembaga  arbitrase  meskipun  secara  teori  putusan  lembaga arbitrase bersifat final and binding.
2. Risiko terhadap ancaman kejahatan dan bentuk pertanggungjawaban
Berdasarkan  penelitian  literasi  yang  dilakukan,  terdapat potensi  ancaman  kejahatan  didalam  penyelenggaraan securities crowdfunding, yang  mana  ancaman  tersebut  perlu  dikaji  lebih mendalam  untuk  mengetahui  ancaman  kejatan  dan  bentuk pertanggungjawaban  yang  dapat  diajukan  secara  litigasi  terhadap kasus pidana. 1) Risiko Penipuan Risiko  utama  dari crowdfunding adalah  risiko  penipuan yang dilakukan oleh penyelenggara. 39 Terdapat 3 (tiga) modus penipuan,  yaitu: 40 penipuan  yang  dilakukan  oleh  penjual produk atau penyedia jasa kepada konsumen, penipuan dengan menggunakan  nama  palsu  atau  martabat  palsu  dengan  akses ilegal terlebih dahulu ataupun di luar dari hubungan produsen – konsumen  dan  penipuan  yang  dilakukan  oleh  calon  pembeli kepada  penjual  produk  atau  penyedia  jasa.  Untuk  risiko penipuan  dalam equity  crowdfunding masuk  dalam  modus penipuan  yang  dilakukan  penyedian  jasa  (penyelenggara) kepada konsumen baik bagi pemodal dataupun penerbit di mana penyelenggara  memberikan  informasi  yang  tidak  benar  atau disembunyikan atas status keuangan perusahaan penyelenggara ataupun penggunaan uang yang telah didapat dari pemodal tidak
39 Betania  Jezamin  Setiawan  and  Adrian  Azhar  Wijanarko,  “Crowdfunding:  Aspek Kemitraan  Pad  Penyelenggaraan  (Studi  Pada  Platform  Gandengtangan),” Jurnal  Manajemen  Dan Bisnis Madani 2, no. 2 (2020).
40 Reza  Hikmatulloh  and  Evy  Nurmiati,  “Analisis  Strategi  Pencegahan  Cybercrime Berdasarkan UU ITE Di Indonesia (Studi Kasus: Penipuan Pelanggan Gojek),” Kosmik Hukum 20, no. 2 (2020): 121–27.
Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
sesuai dengan tujuan awal. 41 Terhadap risiko ini, penyelesaian sengketanya  adalah  dengan  melakukan  gugatan  pidana  ke pengadilan    atas  pasal  90  jo  104  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM). Pasal ini mengatur bahwa para pihak dalam perdagangan efek dilarang  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk:  a) Melakukan  penipuan  atau  pengelabuan  dengan  menggunakan sarana atau cara apapun; b) Turut serta menipu; dan c) Membuat suatu  pernyatan  yang  tidak  benar  terhadap  fakta  materiel  atau tidak  mengungkapkan  fakta  materiel  dengan  maksud  untuk memperoleh  keuntungan  sendiri  atau  untuk  mempengaruhi pihak lain untuk menjual atau membeli efek.
Pelanggaran  terhadap  pasal  ini  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp15.000.000.000,00  (lima  belas  milyar  rupiah). Kemudian  penipuan  pada securities  crowdfunding juga  dapat dikenakan  pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  jo.  Pasal  45A  ayat  (1) Perubahan UU ITE, di mana unsur-unsurnya: a. Korban adalah konsumen, b. Terdapat  berita  bohong  yang  mengakibatkan  kerugian konsumen, dan c. Berita  bohong  tersebut  disebarkan  atau  disampaikan menggunakan  transmisi,  distribusi,  dan/atau  dapat diaksesnya  suatu  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik. Penipuan  ini  menghukum  pelakunya  dengan  pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 2) Risiko peretasan pada platform penyelenggara dan data pribadi pemodal Data  pribadi  sangat  sensitif  sehingga  diperlukan  adanya perlindungan khusus atas data pribadi. Data pribadi terdiri dari data  yang  berkaitan  dengan  agama/keyakinan,  kesehatan, kondisi  fisik  dan  kondisi  mental,  kehidupan  seksual,  data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data apabila data
41 Setiawan  and  Wijanarko,  “Crowdfunding:  Aspek  Kemitraan  Pad  Penyelenggaraan  (Studi Pada Platform Gandengtangan).”
Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
tersebut  diretas  atau  bocor. 42 Penyelenggara  berkewajiban menjalankan  sistem  elektronik  secara  aman  dan  andal  serta bertanggung jawab atas beroperasinya sistem elektronik sesuai pada peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika.  Pada  risiko  ini  dilakukan  penyelesaian  sengketa dengan  melakukan  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  secara perdata  melalui  Pengadilan  Negeri.  Apabila  karena  adanya pelanggaran  atas  perjanjian  yang  disepakati  di  mana  dalam perjanjian tersebut  ada  hubungan  kontraktual antar  para  pihak kemudian  dari  hubungan  kontraktual  tersebut  menimbulkan kerugian  pada  pemodal  maka  dapat  diajukan  gugatan wanprestasi.  Sedangkan  apabila  tidak  adanya  hubungan kontraktual antara pihak, maka dapat diajukan gugatan berupa perbuatan  melawan  hukum  ke  Pengadilan  Negeri  setempat untuk  tingkat  pertama.  Gugatan  perdata  bertujuan  untuk memulihkan (recovery) kerugian  penggugat  dengan  sanksi denda  atau  ganti  rugi  yang  dijatuhkan  kepada  tergugat  jika terbukti bersalah.
3) Risiko  penggunaan  dana  pada escrow  account dari  pembelian efek oleh pemodal selain untuk penampungan dana. Merujuk  pada  pasal  38  ayat  (7)  POJK  58/2020, escrow account digunakan sebagai penampungan dana pembelian efek oleh pemodal dan dilarang digunakan untuk selain dari fungsi tersebut.  Apabila  penyelenggara  memiliki  itikad  tidak  baik  di mana misalnya penyelenggara menggunakan dana dari pemodal untuk kepentingan pribadi, maka pemodal dapat menyelesaikan sengketa  dengan  melakukan  tuntutan  pidana  ke  Pengadilan Negeri  atas  pasal  372  KUHP  yaitu  terkait  penggelapan. Penggelapan  memiliki  unsur  objektif  dan  subjektif.  Unsur objektif  dari  penggelapan  antara  lain  perbuatan  memiliki,
sesuatu  benda (eenig  goed), yang  sebagian  atau  seluruhnya milik  orang  lain,  yang  berada  dalam  kekuasaannya  bukan karena  kejahatan.  Sedangkan  unsur  subjektif  dari  penggeapan
42 Ardhiana  Hidayah  and  Marsitiningsih  Marsitiningsih,  “Aspek  Hukum  Perlindungan  Data Konsumen E-Commerce,” Kosmik Hukum 20, no. 1 (2020): 56–63.
Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
meluputi  penggelapan  dengan  sengaja (opzettelijk) dan penggelapan melawan hukum (wederechtelijk) . 43

## III. PENUTUP
Meskipun POJK 57/2020 mengenai pengaturan securities crowdfunding di  Indonesia  tidak  termuat  dalam  dalam  jenis  dan  hierarki  peraturan perundang-undangan di Indonesia akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU 12/2012,  bahwa  POJK  57/2020  termasuk  ke  dalam  peraturan  yang  tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan akan tetapi tetap diakui keberadaannya serta memiliki kekuatan hukum mengikat selama masih diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di mana hal ini berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (2) UU 12/2011. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa POJK 57/2020 ini memiliki kekuatan hukum mengikat dan  konsekuensi  hukumnya  adalah  segala  bentuk  praktek security crowdfunding di  Indonesia  tunduk  dan  patuh  pada  ketentuan  POJK  57/2020 yang  diatur  dan  diawasi  oleh  Otoritas  Jasa  Keungan.  Kemudian  terhadap penyelesaian  sengketa  atas  risiko  dalam  penyelenggaraan securities crowdfunding dapat  dilakukan  dengan  2  cara,  yaitu  secara  non-litigasi  dan litigasi.  Penyelesaian  sengketa  secara  non-litigasi  terbagi  menjadi  2  forum yaitu  forum internal  dispute  resolution yang  diselenggarakan  oleh platform penyelenggara  dan  forum external  dispute  resolution yang  diselenggarakan oleh  lembaga  arbitrase  yang  berwenang.  Mengenai  penyelesaian  sengketa secara litigasi terbagi menjadi 2 kategori risiko perkara yaitu risiko terhadap potensi  adanya  wanprestasi  dan  perbuatan  melawan  hukum  dengan memperhatikan ada atau tidaknya klausul choice of forum.

## DAFTAR PUSTAKA
Antariksa,  Bambang.  “Penerapan  Hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan Dalam Ketatanegaran Indonesia.” Deliberatif 1, no. 1 (2017): 24–41.
Aprihasyyati, Dalilatiyani Ajrinatia, and Shoimatul Fitria. “Analisis Pengaruh Kinerja  UMKM,  Kepercayaan  Dan  Persepsi  Risiko  Terhadap  Niat Investasi  Pada  UMKM  Melalui  Platform  Equity  Crowdfunding  Di Indonesia.” Diponegoro Journal of Management 9, no. 2 (2021). Arifin,  Arifin. “Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah.” Tadulako University, 2015.
Asshiddiqie, Jimly, and Muchamad  Ali Safa’at. Teori  Hans  Kelsen  Tentang Hukum .  Mahkamah  Konstitusi  RI,  Sekretariat  Jenderal  dan
43 Mazmur Septian Rumapea, “Perlindungan Hukum Terhadap Penggelapan Uang Elektronik Dalam Transaksi Elektronik,” Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat 18, no. 3 (2019): 27–39.
Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Kenpaniteraan, 2006. Belleflamme,  Paul,  Thomas  Lambert,  and  Armin  Schwienbacher. “Crowdfunding:  Tapping  the  Right  Crowd.” Journal  of  Business Venturing 29, no. 5 (2014): 585–609.
Cumming,  Douglas,  Michele  Meoli,  and  Silvio  Vismara.  “Does  Equity
Crowdfunding  Democratize  Entrepreneurial  Finance?” Small  Business Economics 56, no. 2 (2021): 533–52. https://doi.org/10.1007/s11187-019-00188-z. Hariyani, Iswi. “Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin.” Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 3 (2018): 345–58. Hartanto, Ratna. “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana
Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, no. 1 (2020): 151–68.
Hasan,  Hasbi.  “Efektivitas  Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap Lembaga  Perbankan  Syariah.” Jurnal  Legislasi  Indonesia 9,  no.  3 (2012): 373–94.
Hidayah,  Ardhiana,  and  Marsitiningsih  Marsitiningsih.  “Aspek  Hukum Perlindungan Data Konsumen E-Commerce.” Kosmik Hukum 20, no. 1 (2020): 56–63.
Hikmatulloh,  Reza,  and  Evy  Nurmiati.  “Analisis  Strategi  Pencegahan Cybercrime Berdasarkan UU ITE Di Indonesia (Studi Kasus: Penipuan Pelanggan Gojek).” Kosmik Hukum 20, no. 2 (2020): 121–27. Huda,  Ni’matul.  “Kedudukan  Peraturan  Daerah  Dalam  Hierarki  Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Hukum Ius Quia IusTum 13, no. 1 (2006): 27–37. Indonesia, PT Joinan Kapital. “No Title.” Disclaimer, n.d. https://www.joinan.co.id/legal#syarat-ketentuan-pemodal.
Indrati,  Maria  Farida.  “Ilmu  Perundang-Undangan:  Dasar-Dasar  Dan Pembentukannya.” Jakarta. Kanisius , 1998. Juniar,  Deza  Pasma,  Agus  Suwandono,  and  Helitha  Novianty  Muchtar.
“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Peer To Peer Lending Atas Perbuatan  Melawan  Hukum  Yang  Dilakukan  Oleh  Debt  Collector.”
Widya Yuridika: Jurnal Hukum 3, no. 2 (2020): 107–18.
Kadir, Muhammad Rusydi. “Shariah Compliance Pada Investasi Sukuk Dalam Securities  Crowdfunding  Di  Indonesia.” Jurnal  Ilmu  Perbankan  Dan Keuangan Syariah 3, no. 1 (2021): 16–29.
Kasmir, S E. “Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi,” 2018.
Kesuma, A A Ngurah Deddy Hendra, I Nyoman Putu Budiartha, and Puru Ayu Sriasih Wesna. “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen  Teknologi  Finansial  Dalam  Transaksi  Elektronik.” Jurnal Preferensi Hukum 2, no. 2 (2021): 411–16. Marzuki,  Peter  Mahmud.  “Penelitian  Hukum,  Edisi  Pertama,  Cet.” VII, Kencana Prenada (Jakarta, Media Group, 2011) , 2011.
———. “Penelitian Hukum (Edisi Kesatu).” Jakarta, Kencana, 2010. Muadzan, Teuku Ghalib, and Bernardus Yuliarto Nugroho. “Analisis Optimasi Model  Bisnis  Perusahaan Fintech Berbasis  Equity  Crowdfunding
Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Menggunakan Business Model Canvas.” Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 6, no. 6 (2021).
Philipus,  M  Hadjon.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia.” Bina Ilmu, Surabaya 25 (1987).
Prahastoro, Gigih, Firdaus Yuni Dharta, and Rastri Kusumaningrum. “Strategi
Komunikasi  Pemasaran  Layanan  Securities  Crowdfunding  Dalam Menarik  Minat  Masyarakat  Untuk  Berinvestasi  Di  Sektor  UKM.” Kinerja 18, no. 2 (2021): 210–17.
Purnami, Tika. “Perlindungan Hukum  Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending.” Jurnal Kertha Wicara 9, no. 12 (2020): 1–10.
Rahyani, Wiwin Sri. “Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (The Independence Of The Financial Services Authority Perspectives In Law Number 21 Year 2011 Concerning The.” Daftar Isi , n.d., 361. Rumapea,  Mazmur  Septian.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penggelapan Uang Elektronik Dalam Transaksi Elektronik.” Jurnal Hukum Kaidah: Media  Komunikasi  Dan  Informasi  Hukum  Dan  Masyarakat 18,  no.  3 (2019): 27–39.
Saputra,  Mochamad  Dandy  Hadi,  and  Vika  Annisa  Qurrata.  “Securities Crowdfunding:  Bagaimana  Relevansinya  Pada  Nilai-Nilai  Pancasila?” In Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan , 1:28–37, 2021. Setiawan,  Betania  Jezamin,  and  Adrian  Azhar  Wijanarko.  “Crowdfunding: Aspek  Kemitraan  Pada  Penyelenggaraan  (Studi  Pada  Platform Gandengtangan).” Jurnal  Manajemen  Dan  Bisnis  Madani 2,  no.  2
(2020). Setyonagoro,  Permadi.  “Wacana  Hukum  Uji  Konstitusionalitas  Produk Hukum Peraturan Daerah (Legal Discourse About Testing
Constitutionality  Of  Regional  Regulations).” Cakrawala 13,  no.  1 (2019).
Shafi,  Kourosh.  “Investors’  Evaluation  Criteria  in  Equity  Crowdfunding.” Small Business Economics 56, no. 1 (2021): 3–37. https://doi.org/10.1007/s11187-019-00227-9.
Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati. Ilmu  Perundang-Undangan  2:  Proses  Dan Teknik Penyusunan . PT Kanisius, 2018.
Sugiarti, Evy Nur, Nur Diana, and M Cholid Mawardi. “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Malang.” Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi 8, no. 04 (2019). Susanti, Bivitri. “Menyoal Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Jentera: Jurnal Hukum 1, no. 2 (2017): 128–43. Syahuri,  Taufiqurrohman. Hukum  Konstitusi:  Proses  Dan  Prosedur Perubahan  UUD  Di  Indonesia  1945-2002  Serta  Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia . Ghalia Indonesia, 2004. Winarta, Frans Hendra. “Hukum Penyelesaian Sengketa,” 2013.