## KONSEP IJMA’ DALAM USHUL FIQH DAN KLAIM GERAKAN ISLAM 212

## Chamim Tohari
Universitas Muhammadiyah Surabaya amimzon@yahoo.co.id
Abstrack: This research discusses about the results of ijtima 'ulama issued some time ago ahead of the 2019’s presidential elections in Indonesia and afterward. This research aims to answer the following problems: (1) Are the decisions of ijtima 'ulama claimed to be the result of ijma' in line with the concept of ijma’ in ushul fiqh? (2) How were the decisions of ijtima' they claimed as the result of ijma' viewed according to the concept of fatwa  in  Islamic  law?  The  research  used  a  descriptive  analitical  method  where  the author in this study analyzes the data obtained and then interpreted them based on the perspective  of  the  ijma’  theory.  The  results  of  this  research  are:  (1)  The  agreements produced by ijtima' ulama regarding their political choices fail to be categorized as ijma’ results  because  the  decisions  do  not  meet  to  the  ijma  requirements  in  ushul  fiqh. Namely; not being produced by the mujtahid ulama. Further, the decisions made are not related to Islamic law (such as taklifi laws), and the decisions do not reflect the political views of prominent ulamas (moslem scholars) in Indonesia, especially in the world. (2) The decision of ijtima’ ulama is also not worth mentioning as a fatwa which is one form of Islamic law, because there is no a clear legal basis in their ijtihad method, or scientific analysis.  Finally,  their  ijtima’s  result  does  not  come  out  from  the  competent  and qualified people having authority in the field of law.
Key Words : Ijma’, Ijtima’, Ijtihad, Politic, 212.
Abstrak: Penelitian  ini  membahas  tentang  hasil  keputusan ijtima’ ulama  yang dikeluarkan  beberapa  waktu  lalu  menjelang  pelaksanaan  pemilu  di  Indonesia  dan sesudahnya. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa permasalahan berikut ini: (1) Apakah keputusan ijtima ’ ulama yang diklaim sebagai hasil ijma ’ tersebut sejalan dengan  konsep  ijma’  dalam  ilmu  ushul  fiqh?  (2)  Bagaimana  keputusan ijtima’ ulama yang  diklaim sebagai  hasil ijma ’  tersebut apabila  dilihat  menurut  konsep  fatwa  dalam hukum  Islam?  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menemukan  jawaban  dari  dua pertanyaan tersebut. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif  dimana  penulis  dalam  penelitian  ini  hendak  melakukan  analisis  data  yang diperoleh dan kemudian melakukan penafsiran terhadap objek penelitian berdasarkan perspektif ilmu ushul fiqh. Hasil penelitian ini adalah: (1) Kesepakatan yang dihasilkan oleh ijtima’ ulama  tentang  pilihan  politik  mereka  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai hasil ijma’ karena  keputusan  tersebut  tidak  memenuhi  persyaratan-persyaratan ijma’ dalam ilmu  ushul  fiqh,  seperti  tidak diputuskan  oleh para  ulama  yang  telah  mencapai derajat  sebagai  mujtahid,  keputusan  yang  dihasilkan  tidak  berkaitan  dengan  hukum Islam  (seperti  hukum-hukum taklifi ),  serta  keputusan  tersebut  tidak  mencerminkan
representasi  pandangan  politik  para  ulama  terkemuka  di  Indonesia,  lebih-lebih  di dunia.  (2)  Keputusan ijtima’ ulama  juga  tidak  layak  disebut  sebagai  fatwa  yang  mana merupakan salah satu bentuk hukum Islam, karena tidak adanya landasan hukum yang jelas,  metode ijtihad ,  apalagi  analisis  ilmiah.  Selain  itu  keputusan  tersebut  juga  tidak keluar dari orang yang layak dipandang sebagai orang yang berwenang atau mumpuni untuk memutuskan hukum.
Keywords: Ijma’, Ijtima’, Ijtihad, Politic, 212.

## Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  yang berpenduduk mayoritas beragama Islam tidak hanya tampak pada suasana kehidupan  yang  religius  semata,  tetapi juga  nilai  kepatuhan  terhadap  para pemuka  agama  masih  sangat  kental dalam kehidupan keagamaan masyarakat kita. Ajaran
Islam memainkan  pengaruh  yang  sangat penting  tidak  hanya  dalam  cara  hidup masyarakat Indonesia, tetapi juga dalam perilaku  berpolitik  yang  dijalankan. Misalnya  saja  warga  Nahdhiyin  yang pada umumnya tunduk dan patuh pada pilihan politik para kyai yang dihormatinya.  Kepatuhan  masyarakat kepada  seorang  tokoh  agama  seperti kyai dalam dunia politik memang bukan hal  yang  baru  terjadi,  melainkan  sudah sejak berdirinya negara ini.
Kondisi sebagaimana dijelaskan di atas  kemudian  menjadi  celah  bagi  para politisi  untuk  memanfaatkan  simbol- simbol  keagamaan  untuk  meraih simpati  masyarakat  muslim  dimana mereka adalah warga  negara mayoritas di  Indonesia  yang  mana  suara  mereka selalu  diperebutkan  oleh  partai-partai politik peserta pemilu. Dengan demikian klaim keagamaan yang bertujuan untuk mendulang suara massa dalam perpolitikan  di  Indonesia  merupakan hal  yang  lazim  dilakukan  terutama menjelang  pemilu  dilaksanakan.  Hal  ini pun terjadi pada pemuli 2019 yang baru saja  selesai  dilaksanakan,  dan  salah satunya adalah munculnya klaim bahwa telah  terjadi  kesepakatan  atau  ijma’ para  ulama  yang  memutuskan  agar umat  Islam  memilih  seorang  calon pemimpin  yang  mereka  pilih  dengan alasan kewajiban untuk mentaati ulama dan  hasil ijma’ yang  dikumandangkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri sebagai ijtima’ ulama.
Penelitian  ini  secara  khusus hendak  mencari  jawaban  dari  dua pertanyaan  berikut  ini:  (1)  Apakah keputusan  ijtima’  ulama  yang  diklaim sebagai  hasil ijma’ tersebut  sejalan dengan  konsep  ijma’  dalam  ilmu  ushul fiqh?  (2)  Bagaimana  keputusan  ijtima’ ulama  yang  diklaim  sebagai  hasil ijma’ tersebut apabila dilihat menurut konsep fatwa  dalam  hukum  Islam?  Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban  dari  dua  pertanyaan  tersebut. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan  adalah  deskriptif  kualitatif dimana  penulis  dalam  penelitian  ini hendak  melakukan  analisis  data  yang diperoleh  dan  kemudian  melakukan penafsiran  terhadap  objek  penelitian berdasarkan perspektif ilmu ushul fiqh.

## Definisi Ijma’
Secara  bahasa ijma’ berarti kesepakatan  terhadap  sesuatu,  berniat untuk  melakukan  suatu pekerjaan,  atau membuat  keputusan  terhadap  suatu permasalahan. Dalam terminologi ushul fiqh, ijma’ dimaknai  sebagai  suatu kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa tertentu terhadap masalah hukum syariah  setelah  meninggalnya  Nabi saw. 1 Apabila  suatu  peristiwa  terjadi dan memerlukan ketentuan hukum dan peristiwa tersebut dikemukakan kepada para  ulama  yang  memiliki  kemampuan berijtihad,  dan  mereka  kemudian mengambil  kesepakatan  berupa  hukum dari peristiwa tersebut, maka kesepakatan  mereka  disebut  sebagai ijma’ .
Imam  al-Syaukani  menyebutkan adanya  tiga  unsur  dalam ijma’ ,  antara lain: (1) Kesepakatan tersebut dilakukan  oleh  para  ulama  mujtahid dari  kalangan  umat  Islam  dari  seluruh
1 Fahretin  Atar. Fikih  Usulu .  (Istanbul: MU Vakfi Yayinlari, 2013), h. 78.
penjuru  dunia,  tidak  boleh  ada  yang tertinggal satu orang pun. (2) Kesepakatan  terjadi  setelah  Nabi  saw wafat.  (3)  Kesepakatan  yang  dimaksud adalah  kesepakatan  dalam  masalah hukum keagamaan. 2
Dari  definisi  tersebut  maka  dapat diketahui  bahwa  suatu  kesepakatan tentang  hukum  dapat  disebut  sebagai ijma’ manakala  memenuhi  beberapa persyaratan sebagai berikut:

## Memaknai Mujtahid
Mengenai makna mujtahid ini para ulama  berbeda  pendapat  dalam  hal redaksi pemaknaannya, namun memiliki  kesamaan  dalam  maknanya, yaitu  seorang  ulama  yang  memiliki kemampuan dalam melakukan penggalian dan istinbath hukum berdasarkan  dalil-dalil  syar’i  yang  ada. 3 Beberapa pakar ushul fiqh kontemporer kemudian mempertegas kriteria seorang  mujtahid  sebagai  orang  yang beragama  Islam,  baligh,  berakal  sehat, mempunyai  akhlak  yang  baik,  serta mampu  melakukan  istinbath  hukum dari al-Qur’an dan Sunnah.
Dalam sejarah pembentukan hukum  Islam,  tidak  banyak  orang  yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok mujtahid  ini,  mengingat  persyaratan menjadi  seorang  mujtahid  sangatlah berat  dan  tidak  mudah  dipenuhi.  Di antara  persyaratan  bahwa  seseorang dapat  disebut  sebagai mujtahid di antaranya  adalah  ia  harus  menguasai dan  memahami  dengan  baik  ayat-ayat hukum  yang  terdapat  di  dalam  al- Qur’an,  menguasai  hadis-hadis  yentang hukum beserta transmisi periwayatannya,  menguasai  dengan baik  ilmu  ushul  fiqh  seperti  metode
2 Muhammad  al-Syaukani. Irsyad  al- Fuhul  ila  Tahqiqi  al-Haq  min  ‘Ilm  al-Ushul . (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 72.
3 Rachmat Syafe’i. Ushul Fiqh . (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 70.
ijma’,  qiyas,  istihsan,  istishab,  maslahah mursalah,  sad  dzara’i,  ‘urf, dan sebagainya,  juga  menguasai  ilmu-ilmu al-Qur’an  seperti  nasakh-mansukh  dan sebagainya,  menguasai  ilmu  maqashid al-syariah  dan  bagian-bagiannya,  serta menguasai  ilmu  bahasa  Arab  beserta tata bahasanya secara baik. 4
Apabila  dilihat  dari  tingkatannya, terdapat  beberapa  tingkatan  mujtahid, yaitu:  (1) Mujtahid mutlak,  ialah  orang yang  telah  memenuhi  persyaratan- persyaratan  untuk  melakukan ijtihad dan  memberikan  fatwa  dalam  segala permasalahan  hukum  Islam  tanpa terikat  oleh  karakteristik ijtihad suatu mazhab  tertentu.  tingkatan  ini  adalah tingkatan  yang  paling  tinggi  dan  hanya para  ulama  pendiri  mazhab  saja  yang berada  pada  posisi  tersebut.  (2) Mujtahid  muntasib ,  yaitu  orang  yang telah  memenuhi  seluruh  persyaratan sebagai mujtahid ,  tetapi  ia  cenderung berafiliasi dengan suatu mazhab tertetu dan  mengikuti  karakteristik ijtihad mazhab  tersebut  dengan  berpedoman pada  metode  ijtihad  yang  ditetapkan oleh  imam  mazhabnya.  (3) Mujtahid muqayyad ,  adalah  orang  yang  memiliki kemampuan memahami dalil-dalil syar’i , tetapi  tidak  mau  keluar  dari  nalar pemikiran  hukum  yang  dikembangkan oleh  mazhab  yang  ia  anut,  mujtahid dalam  tingkatan  ini  sebenarnya  tidak pernah  menggali  hukum  terhadap permasalahan  yang  baru,  tetapi  hanya mengambil hukum yang telah dirumuskan  oleh  mazhab  yang  ia  ikuti untuk  menjawab  permasalahan  hukum yang muncul. 5
Dari  penjelasan  tersebut  maka dapat  dikatakan  bahwa  kesepakatan orang  awam  yang  tidak  memiliki kemampuan  dalam  berijtihad  atau
4 Rachmat Syafe’i . Ushul Fiqh. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 105-106.
5 Saefuddin  Nur. Ilmu  Fiqh:  Suatu Pengantar  Komprehensif  Kepada  Hukum  Islam . (Bandung: Tafakur, 2007), h. 45.
orang  yang  belum  mencapai  derajat sebagai mujtahid tidak  dapat  dikatakan sebagai ijma ’,  begitu  pula  penolakkan mereka.  Karena  orang  yang  tidak memenuhi persyaratan sebagai mujtahid  tidak  memiliki  keahlian memahami  hukum  syariah,  sehingga pendapatnya  tidak  dapat  dianggap sebagai ijma’ ,  meskipun  jumlah  mereka sangatlah  banyak.  Dalam  hal  ini  para ulama  ushul  berpendapat  bahwa apabila  pada  suatu  masa  tidak  didapati seorang  pun  yang  dapat  memenuhi persyaratan  sebagai mujtahid ,  maka dapat  dipastikan  tidak  ada ijma’ dalam masa  tersebut.  Apabila  hanya  ada  satu atau  beberapa  ulama  yang  dapat mencapai  derajat mujtahid misalnya, apabila  kesepakatan  tersebut  dapat mewakili  seluruh  pendapat  ulama dengan  derajat mujtahid pada  masa tersebut,  maka  dapat  disebut  ijma’ namun  apabila  kesepakatan  tidak mewakili  pandangan  para  ulama mujtahid  lainnya,  maka  tidak  dapat dikatakan  sebagai ijma ’. 6 Memang  ada pendapat  yang  menyatakan  bahwa kesepakatan  sebagian  ulama mujtahid atau  sebagian  besar  dari  mereka  sudah dapat  dikatakan  sebagai ijma’ ,  tetapi pendapat  tersebut  adalah  pendapat yang  lemah.  Karena  hakekat  ijma’ menurut  jumhur  ulama  ushul  fiqh adalah  kesepakatan  seluruh  ulama mujtahid pada masa tertentu. 7
Ijma’ dilakukan  Setelah  Nabi  SAW Wafat
Pada masa Nabi saw masih hidup, umat  Islam  dapat  menanyakan  semua permasalahan  yang  dihadapinya  terkait hukum  syariah  secara  langsung  kepada
6 Ibn Hazm. Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm , Juz  4,  (Beirut:  Dâr  Ibn  Hazm,  1438  H),  h.  138,
201.
7 Abdul Madjid al-Tarkiy, Munâdharat fî Ushûl al-Sharî’ah al-Islamiyah ‘Inda Ibn Hazm wa al-Bâjî. (Beirut: Dâr al-Galb al-Islâm, tth), h. 167.
Nabi saw, kemudian Nabi menjawabnya berdasarkan  wahyu  yang  diturunkan kepada baliau. Karena itu pada tersebut tidak  ada  ruang  untuk ijma’ sebagai sumber  hukum.  Sepeninggalnya  beliau kemudian muncul permasalahan- permasalahan  baru  yang  tidak terdapat pada  masa  Nabi,  sehingga  untuk memutuskan hukumnya mutlak diperlukan ijtihad dan ijma’ sebagai salah satu metodenya. Misalnya tentang masalah  kodifikasi  al-Qur’an,  atau masalah penetapan status tanah daerah taklukan yang semakin luas. Pada masa tersebut  khalifah  biasa  bermusyawarah dengan  para  sahabat  lainnya  untuk bersama-sama  memecahkan  masalah yang  dihadapi.  Berdasarkan  realitas tersebut  banyak  ulama  ushul  fiqh  yang hanya  mengakui  bahwa ijma’ dalam Islam  hanya  terjadi  pada  zaman sahabat,  dan  tidak  pada  zaman setelahnya.  Karena  menurut  mereka setelah  masa  sahabat ijma’ tidak mungkin dan tidak pernah terjadi. 8 Adapun  yang  dimaksud  dengan sahabat  yang  diakui ijma’ -nya  sebagian ulama  berpendapat  bahwa  mereka adalah  para  sahabat  dari  golongan ahl al-halli  wa  al-aqdi .  Namun  sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa yang lebih  penting  adalah  mereka  yang diakui ijma ’-nya  yakni  mereka  yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid  yang  terdiri  dari  sahabat- sahabat  terkemuka  yang  sudah  diakui keilmuannya seperti Khulafa’u Rasyidin, Ibn  Abbas,  Ibn  Umar,  Ibn  Mas’ud,  dan lainnya.  Karena  mereka  selain  diakui keilmuannya,  juga  diyakini  sebagai sahabat-sahabat  yang  adil  dan  berhati- hati  dan  tidak  mungkin  bersepakat untuk  melakukan  kesalahan.  Selain  itu dalam  sejarah  pensyariatan  dapat diketahui  bahwa  Nabi  saw  senantiasa mendiamkan  dalam  arti  menyepakati perbuatan-perbuatan para sahabat yang
8 Fahretin Atar. Fikih Usulu , h. 79.
dimandang baik dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.
Menurut jumhur ulama, ijma’ yang diakui tidak hanya ijma’ yang dilakukan oleh  para  sahabat  dan  ahlul  bait  saja, tetapi setiap masa dimana terdapat para ulama  yang  telah  mencapai  derajat sebagai  mujtahid,  maka  kesepakatan mereka  hendaknya  diakui  sebagai  ijma’ dan  dapat  dijadikan  sebagai  rujukan hukum.  Hal  ini  karena  setiap  masa selalu  ada  masalah-masalah  baru  yang berbeda dengan masa sebelumnya yang membutuhkan  penyelesaian  hukum. Apabila  ijma’  yang  diakui  hanya ijma’ sahabat, maka umat Islam setelah masa sahabat akan kesulitan mencari rujukan hukum terhadap masalah yang dihadapinya. 9

## Kesepakatan Dalam Hukum Syariah
Ulama  ushul  fiqh  mensyaratkan bahwa  kesepakatan  yang  terjadi  di antara  para  ulama  mujtahid  haruslah tentang  permasalahan  hukum  syariah, terutama yang berkaitan dengan hukum taklifi  seperti  hukum  wajib,  sunnah, haram, makruh, dan mubah, baik dalam masalah  ibadah  maupun  muamalah. Para ulama yang berpendapat demikian di  antaranya  adalah  al-Ghazali  dalam kitabnya al-Musytasyf a, al-Juwaini dalam  kitabnya Warakat ,  serta  Kamal bin  Hanbal  dalam  kitabnya al-Tahrir . 10 Kesepakatan pandangan dalam masalah sejarah,  pembuktian  dan  kesaksian dalam  peradilan,  masalah  pandangan atau  pilihan  politik,  atau  masalah lainnya  diluar  masalah  hukum  taklifi dalam hal  ini tidak dapat  dikategorikan sebagai ijma ’. 11
9 Fahretin Atar . Fikih Usulu, h. 80.
10 Rachmat Syafe’i. Ushul Fiqh, h. 71.
11 Fahretin Atar. Fikih Usulu , h. 80.
Kesepakatan  Harus  dilakukan  Oleh Seluruh Mujtahid
Sesuatu  disebut ijma’ apabila kesepakatan  hukum  tersebut  dilakukan oleh  seluruh  ulama  mujtahid  dari seluruh dunia, tidak ada yang tertinggal satupun.    Dalam  hal  ini  seluruh  ulama mujtahid harus menyetujui hukum yang telah  mereka  putuskan  dengan  tanpa memandang  dari  negara  mana,  bangsa serta golongan mazhab apapun. Artinya, apabila  kesepakatan  hanya  dilakukan oleh sebagian  mujtahid  saja,  sedangkan sebagian  lainnya  menentangnya,  maka tidak dapat dikatakan sebagai ijma’ dan tidak  dapat  dijadikan  sebagai hujjah syar’iyah .  Misalnya  kesepakatan  hanya dilakukan  oleh  para  ulama  mujtahid dari  negara  Arab  Saudi  saja,  sedangkan tidak disepakati oleh ulama mujtahid di Indonesia,  maka  hasil  keputusan tersebut bukan termasuk ijma ’. 12 Hal  ini  sejalan  dengan  kritik Ahmed  Abdullah  Al-Naim  terhadap konstruks  ijma’  klasik  yang  dipahami dalam perspektif ushul fiqh. Menurutnya  pada  masa  sekarang dimana berbagai sarana komunikasi dan transportasi  modern  telah  tersedia, tidak  ada  alasan  bagi  para  mujtahid untuk  mengalami  kesulitan  dalam melakukan kesepakatan yang lingkupnya  internasional.  Karena  itu ijma’ pada  zaman  sekarang  yang  diakui menurutnya  haruslah ijma’ yang lingkupnya  internasional,  bukan ijma’ dalam  lingkup  nasional  atau  bahkan hanya  dalam  satu  kelompok  saja.  Al- Naim berpendapat bahwa ijma’ internasional  dapat  dilakukan  dengan adanya  pertemuan  dialog  informal seperti Non-Govermental  Organization (NGO)  Internasional  antara  para  ulama mujtahid  dari  seluruh  negara  di  dunia
12 Lihat  penjelasan  Mukhtar  Yahya dalam  bukunya  yang  berjudul Dasar-Dasar Pembinaan  Fiqh  Islam ,  (Bandung:  Al-Ma’arif, 1986), h. 59-60.
tanpa  memandang  latar  belakangnya yang penting mereka memiliki
kesamaan
komitmen
untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Konsep ijma’ dalam pandangan  al-Naim  juga  menggugat pandangan  bahwa  keputusan ijma’ terdahulu tidak dapat dihapus oleh ijma’ kemudian.  Selain  itu  ia  juga  menolak klaim ijma’ yang  hanya  berdasarkan pada  otoritas  kepompok  atau  bangsa tertentu, lebih-lebih
otoritas perorangan  dimana  dalam  suatu musyawarah ada orang yang mendominasi  pendapatnya  dan  ada orang yang hanya mengikuti saja. Ijma’- ijma ’  seperti  itu  tidak  diakui  sebagai ijma’  dalam  pandangan  Abdullah  al- Naim. 13

## Perdebatan Terkait Kehujjahan Ijma’
Para  ulama  ushul  fiqh  berbeda pendapat  tentang  kehujjahan ijma’ sebagai  sumber  hukum  Islam.  Empat mazhab Sunni memandang ijma’ sebagai hujjah  yang  berdiri  sendiri  ( mustaqil ) dan bersifat qath’i. Oleh sebab itu tidak boleh  mengingkarinya.  Tetapi  al- Nazzam,  kaum  Khawarij  dan  Rafidhah serta  kelompok  Syiah  pada  umumnya tidak  memandang  ijma’  sebagai  hujjah. Argumentasi  mereka  adalah  bahwa ijma’  yang  memenuhi  persyaratan- persyaratan  sebagaimana  dijelaskan sebelumnya  adalah  hal  yang  sangat tidak  mungkin  dapat  terwujud.  Selain itu , ijma’ haruslah bersandar pada suatu dalil syar’i . Apabila dalil yang digunakan berijma’  tersebut  adalah  dalil  yang qath’i ,  maka  mustahil  dalil  tersebut tersembunyi  dan  memerlukan ijma’ untuk  menunjukkannya.  Sebab  suatu dalil  yang  sifatnya qath’i pasti  akan diketahui  dan  diamalkan  oleh  seluruh
13 Abdullah  Ahmed Al-Naim. Toward an Islamic  Reformation,  Civil  Liberties,  Human Rights  and  Interbational  Law .  (Syracuse: Syracuse University Press, 1990), h. 23-24.
umat  Islam.  Adapun  apabila  dalil  yang dijadikan  sandaran  berijma’  tersebut adalah  dalil  yang  sifatnya zhanni ,  maka mustahil  pula  menurut  adat  dapat terjadi ijma’ ,  karena  berdasarkan sejarah pembentukan hukum Islam dalil zhanni selalu  menimbulkan  beraneka ragam  pandangan  hukum  yang  saling berbeda di antara para ulama mujtahid . 14
Bahkan  di  kalangan  ulama  Sunni sendiri ada yang meragukan kemungkinan terwujudnya ijma’ seperti yang  didefinisikan  di  atas.  al-Syafi’i  – seperti  yang  disebutkan  Abu  Zahrah  – mengisyaratkan  penolakannya  atas adanya ijma’ ulama  setelah  masa sahabat. 15 Ahmad  Ibn  Hanbal  juga menyepakati  as-Syafi’i,  seperti  yang dikatakannya,
“Barang siapa mengatakan  adanya ijma’ berarti  ia telah  berdusta,  karena  mungkin  saja orang-orang berbeda pendapat sedangkan  ia  tidak  mengetahuinya  dan belum  sampai  pengetahuannya  ke  situ. Karena  itu  hendaklah  ia  mengatakan “kami  tidak  mengetahui  ada  perbedaan pendapat orang tentang itu”. 16 Pendapat  yang  sama  dikatakan pula  oleh  Abu  Muslim  al-Isfahani  dan Ibn  Taymiyah  serta  mazhab  Zahiri. 17 Para  ulama  ushul  al-fiqh  kontemporer seperti  Muhammad  Abu  Zahrah,  Abdul Wahab  Khalaf,  Wahbah  Zuhaili  dan beberapa  yang  lainnya  juga  melihat bahwa  ijma’  yang  mungkin  terjadi hanyalah pada masa sahabat. Ketidakmungkinan itu mengingat luasnya  wilayah  dunia  Islam,  sehingga
14 Mukhtar Yahya. Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam , h. 63.
15 Muhammad  Abu  Zahrah. Ushul  al- Fiqh .  (Kairo:  Dar  al-Fikr  al-Arabi,  1377  H),  h.
157-158.
16 Muhamamd Ibn Ali al-Syaukani, Irsya al-Fuhul  ila  Tahqiq  al-Haqq  min  Ilm  al-Ushul . (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), h. 73.
17 Wahbah  al-Zuhaili. Ushul  al-Fiqh  al- Islami .  Juz  1.  (Beirut:  Dar  al-Fikr,  1406  H),  h. 572.
sulit  mengumpulkan  seluruh  mujtahid dalam  satu  pendapat.  Di  samping  juga sulit  untuk  mengetahui  siapa  yang mujtahid  dan  siapa  yang  bukan mujtahid. 18 Muhammad  Khudhari  Bek bahkan mempersempit lagi kemungkinan  terjadinya ijma’ hanya pada masa Abu Bakar dan Umar, karena pada  masa  sesudah  itu  telah  terjadi keretakan dalam tubuh kaum muslimin, sehingga  tidak  mungkin  terjadi  ijma’ lagi. 19 Pandangan  tersebut  berbeda dengan  pandangan  Hasbie  as-Shiddiqi, ulama  fiqh  Indonesia  yang  melihat bahwa semakin majunya ilmu pengetahuan  dan  teknologi  justru semakin
mempermudah mengumpulkan  para  mujtahid.  Dengan demikian  kemungkinan  terjadinya  ijma bukan hal yang mustahil. 20
Imam  al-Syaukani  menjelaskan bahwa  terdapat  dua  pandangan  yang berkembang  dalam  sejarah  hukum Islam  berkaitan  dengan  kehujjahan ijma’ tersebut.
Pertama , pendapat yang dikemukakan  oleh  jumhur  ulama  ushul fiqh  yang  menganggap  bahwa  ijma’ merupakan  salah  satu  metode  untuk mendapatkan  hukum  atau  sebagai sumber  hukum  Islam  setelah  al-Qur’an dan Sunnah.
Kelompok
ini menggunakan  beberapa  ayat-ayat  al- Qur’an  dan  hadis 21 serta  argumentasi rasional  dalam  menetapkan  aksistensi ijma’ sebagai  metode ijtihad . Mereka berpendapat  bahwa  tidak  tertutup kemungkinan kalau umat Islam bersepakat  atas  suatu  kebenaran. Menurut  mereka  orang-orang  yang
18 Muhammad  Abu  Zahrah, Ushul  al- Fiqh . h. 159. 19 Muhammad  Khudhari  Bek. Ushul  al- Fiqh . (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H), h. 285.
20 Hasbie  al-Shiddiqi. Pengantar  Ilmu Fiqh . (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 203.
21 Di  antara  dalil  yang  digunakan sebagai  landasan  kehujjahan  ijma’  oleh kelompok ini adalah al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 59
mengingkari  terjadinya ijma’ adalah sama  halnya  dengan  mengingkari  hal- hal  yang  nyata  terjadi  dan  untuk menunjukkan  bukti  bahwa  telah  terjadi ijma’ mereka  mengemukakan  antara lain ijma’ pengangkatan  Abu  Bakar menjadi khalifah, ijma’ tentang ketentuan  hak  waris  nenek  yaitu  1/6 dari harta peninggalan, serta terhalangnya  cucu  laki-laki  oleh  anak laki-laki  untuk  menerima  warisan. 22 Menurut kelompok ini, itulah dalil yang jelas menunjukkan adanya ijma’ dengan perbuatan,  dan  sekaligus  sebagai petunjuk  bahwa ijma’ benar-benar terwujud  dalam  kehiduan  nyata.  Hanya saja,  kelompok  yang  meyakini  telah terjadinya ijma’ tersebut tidak menjawab  berbagai  argumentasi  yang dikemukakan  oleh  kelompok  yang mengingkari  adanya ijma’ secara  detail dan memuaskan. 23
Pendapat  ini  kemudian  dibantah oleh  para  ulama  yang  menolak terjadinya ijma’ dalam masalah tersebut.  Menurut  kelompok  yang menolak ijma’ pengangkatan Abu Bakar menjadi  khalifah  tidak  berdasarkan kesepakatan  seluruh  tokoh-tokoh  dan pemimpin  kaum  muslimin  pada  masa itu, melainkan hanya sebagian saja dari mereka.  Demikian  pula  para  sahabat yang  dikumpulkan  oleh  khalifah  Abu Bakar  serta  Umar  untuk  membahas suatu masalah hukum, tidak seluruhnya dapat hadir untuk memberikan pendapatnya.  Karena  pada  masa  itu para  sahabat  terkemukaa  telah  banyak yang meninggalkan kota Madinah untuk berdakwak ke negeri-negeri lain seperti Mekkah, Yaman, Syam, Mesir, Iraq, serta ada pula yang berada di medan perang. Jadi, pendapat tentang suksesi kepemimpinan Abu Bakar dan seterusnya,  serta  keputusan  hukum yang  diambil  pada  masa  sahabat
22 Mukhtar Yahya. Dasar-Dasar
Pembinaan Fiqh Islam , h. 64-65.
23 Rachmat Syafe’i. Ushul Fiqh, h. 82.
tersebut  bukanlah  hasil  ijma’  menurut mereka  yang  mengingkari  terjadinya ijma’ dalam Islam. Adapun setelah masa sahabat ini sudah tidak lagi dimungkinkan adanya ijma’ antara para ulama  mujtahid,  yang  ada  adalah keputusan  hukum  dari  perseorangan yang  berbeda-beda  metode  dan  hasil ijtihadnya  sesuai  dengan  kondisi masyarakat yang dihadapinya. 24 Kedua , pendapat yang mengingkari  terjadinya ijma’ dalam hukum  Islam.  Menurut  kelompok  ini, untuk mencapai ijma’ sebagaimana yang telah  disepakati  definisinya  oleh  para ulama  ushul  fiqh  tersebut  adalah  hal yang sangat sulit untuk diwujudkan. Hal tersebut karena beberapa faktor berikut ini:  (1)  Sulitnya  menentukan  siapa  di antara  ulama  yang  telah  mencapai derajat sebagai mujtahid dan siapa yang belum  layak  disebut mujtahid. Karena seringkali  orang  yang  dipandang  telah mumpuni  untuk  melakukan ijtihad tapi ternyata tidak mampu untuk melakukannya,  dan  tidak  jarang  orang yang  dianggap  tidak  mampu  berijtihad tapi  ternyata  ia  mampu  melakukannya. Kesulitan  seperti  ini  adalah  wajar karena  keilmuan  sifatnya  abstrak,  tidak dapat  diukur  secara  konkrit,  karena  itu tidak  mudah  untuk  membedakan  mana orang  yang  telah  mencapai  derajat mujtahid  dan  mana  yang  bukan.  (2) Semakin  luasnya  wilayah  yang  dihuni oleh  umat  Islam  merupakan  halangan untuk  melakukan  ijma’.  Karena  untuk mengumpulkan seluruh ulama mujtahid dari negeri-negeri Islam adalah pekerjaan  yang  tidak  mudah  dilakukan. Bahkan pada masa sekarang pun ketika sarana  transportasi  dan  komunikasi telah  memadai,  tetap  saja  tidak  mudah mengumpulkan  para  ulama  mujtahid modern  karena  berbagai  kendala.  (3) Adanya perbedaan kultur yang dihadapi oleh  umat  Islam  dan  para  ulama  pada
24 Rachmat Syafe’i. Ushul Fiqh . h. 65.
suatu wilayah yang berbeda menjadikan tidak mungkin tercapainya kesepakatan tentang  suatu  hukum.  Karena  perbedaa situasi  dan  kondisi  pada  suatu  wilayah dengan wilayah lainnya akan menimbulkan  perbedaan  cara  pandang terhadap suatu permasalahan.
Sedangkan  perbedaan  yang  demikian tidak semestinya ada dalam ijma’ . 25 Menurut  hemat  penulis,  pendapat kedua  inilah  yang  lebih  kuat,  yaitu pendapat yang mengatakan bahwa ijma’ tidak pernah ada dan tidak akan mudah untuk  mewujudkannya  di  sepanjang zaman.  Hal  ini  berdasarkan  realitas yang terjadi saat ini dimana umat Islam dalam  setiap  negara  yang  berbeda selalu  menghadapi  permasalahan  yang berbeda.  Misalnya  saja  ketika  Syeikh Yusuf  al-Qardhawi  mengemukakan gagasannya untuk mengembangkan fiqh yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat  muslim  minoritas  yang tinggal  di  negara-negara  Barat  dimana menurut  pandangan  beliau  umat  Islam yang tinggal di wilayah benua Eropa dan Amerika  diperbolehkan  untuk  ukut serta dalam pelaksanaan pesta demokrasi  di  negara  tempat  mereka tinggal.  Artinya  mereka  diperbolehkan untuk  memilih  pemimpin  yang  tidak beragama Islam atau dalam istilah yang agak  radikal  disebut  sebagai  pemimpin kafir,  padahal  jelas  dalam  pandangan jumhur  ulama  bahwa  kewajiban  umat Islam  adalah  mengangkat  pemimpin yang beragama Islam. Juga pendapatnya yang  membolehkan  umat  Islam  disana melakukan sholat jum’at pada pagi hari atau  sore  hari  karena  adanya  halangan adat  di  negara-negara  Eropa  yang menetapkan  jam  kerja  dan  jam  sekolah hingga  menyebabkan  umat  Islam kesulitan  melaksanakan  sholat  jum’at pada  siang  hari.  Pandangan-pandangan Syeikh  Yusuf  al-Qardhawi  tersebut
25 Nasrun  Rusli. Konsep  Ijtihad  al- Syaukani . (Ciputat: Logos, 1999), h. 129.
meskipun  dikeluarkan  melalui  lembaga fatwa yang disebut European Council for Fatwa  and  Research (ECFR)  yang bermarkas  di  Dublin  Irlandia  dan dipimpin oleh para ulama terkemuka di dunia,  tetap  saja  tidak  terlepas  dari kritikan-kritikan  keras  ulama  besar Islam  lainnya  seperti  Syeikh  Said Ramadhan  al-Buthi,  ulama  kenamaan yang  tinggal  dan  syahid  di  Syria beberapa  waktu  silam  karena  konflik politik yang terjadi di negeri tersebut. 26
Selain  itu,  ijma’  yang  dimaksud dalam  kitab-kitab  fiqh  hakekatnya adalah ijma’ yang  berasal  dari kesepakatan para ulama yang ada dalam satu  mazhab  tertentu  yang  diikuti  oleh penulis kitab-kitab tersebut, bukan ijma’ dalam  arti  sebagaimana  yang  telah disepakati  definisinya  tersebut.  Karena itu  menggantungkan  diri  kepada  kitab- kitab fiqh yang mana terdapat kata ijma’ di dalamnya bukanlah cara yang sah dan kuat.
Klaim Gerakan Islam Politik Terhadap Terjadinya Ijma’
Sebagaimana  yang  disaksikan bersama  bahwa  pada  saat  ini  di Indonesia  marak  terjadi  klaim  yang menyatakan bahwa keputusan sekelompok orang yang disebut sebagai ulama  di  Indonesia  adalah  ijma’  yang harus  dipatuhi  dan  harus  dikawal pelaksanaannya.  Mulai  dari  munculnya fatwa haramnya menjadikan orang kafir sebagai pemimpin yang melatarbelakangi  munculnya  gerakan massa  212  di  Monas  Jakarta,  hingga munculnya  ijtima’  ulama  1  dan  2  yang mengeluarkan  pernyataan  agar  umat Islam  harus  memilih  pemimpin  yang mereka fatwakan. Adapun yang disebut dengan ijtima ’  212  sebenarnya  hingga
26 Lihat  Chamim  Tohari. Fiqh  al- Aqalliyyat:  Framework  Ijtihad  Hukum  Islam Untuk Muslim Minoritas . Jurnal Istinbath Volume 11, Nomor 2, November 2014, h. 311-364.
saat  ini  tidak  ada  definisi  yang  jelas tentangnya,  meskipun  banyak  umat Islam  yang  sudah  memahaminya  dan menyaksikan apa dan siapa mereka itu. Pada kajian ini penulis akan memfokuskan pembahasan pada fenomena  munculnya ijtima’ ulama  1 dan 2 yang mewajibkan bagi umat Islam untuk  memilih  pemimpin  yang  mereka putuskan,  di  antara  alasannya  adalah keputusan  yang  mereka  keluarkan adalah  hasil  kesepakatan  para  ulama, sehingga harus dipatuhi.
Ijtima’  secara  bahasa  berasal  dari kata “jami’a” yang berarti pertemuan atau perkumpulan. Sedangkan  ijma berarti hasil keputusan yang diperoleh lewat ijtima yang dihadiri  oleh  para  ulama  mujtahid. Ijtima menghasilkan  keputusan  hukum dari  konsensus  tersebut  atau  produk hukum  dari musyawarah seluruh ulama mujtahid.  Realitas  dari  ijtima’  ulama adalah  kesepakatan  sekelompok  elit politikus dan  orang-orang  yang  mereka anggap sebagai ulama tersebut kemudian  memutuskan  untuk  memilih seorang  calon  presiden  dan  wakil presiden  RI  tahun  2019-2014.  Kesan yang  kemudian  timbul  dari  hasil keputusan  tersebut  adalah  bahwa keputusan  tersebut  memiliki  legitimasi religius  yang  kuat.  Hal  tersebut  terjadi lantaran  para  pelaku ijma dianggap sebagai  para  ulama  yang  mumpuni  dan ahli  di  bidang  ilmu  agama.  Hasil ijma’ tersebut  kemudian  mereka  gunakan sebagai  legitimasi  politik  dan  sarana untuk  memperoleh  dukungan  terutama dari kalangan umat Islam di Indonesia.
Sedangkan  kata  “ulama”  secara etimologis  merupakan  bentuk  plural dari  kata ‘âlim yang  maknanya  adalah orang  yang  berpengetahuan  atau  ahli ilmu.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  ulama  diartikan  sebagai  ahli pengetahuan  tentang  agama  Islam. Karena  itu  kata  “ulama”  seringkali dihubungkan  dengan  perkataan  lain, seperti  ulama  hadis,  ulama  tafsir  dan
sebagainya dimana penggabungan tersebut  memiliki  makna  bahwa  orang tersebut adalah seorang yang ahli dalam bidang-bidang  ilmu  agama  Islam. Adapun makna “ulama” secara terminologis adalah orang yang memiliki  ilmu  agama  dan  menguasai pengetahuan,  yang  mana  dengan pengetahuannya  tersebut  ia    memiliki rasa  takut  dan  tunduk  kepada  Allah serta  menunjukkan  akhlak  yang  terpuji yang  dapat  menunjukkan  contoh  yang baik  kepada  umat.  Ulama  sepanjang sejarah  adalah  orang-orang  terpelajar yang  membawa  pencerahan  kepada masyarakat sekitarnya.
Sampai  di  sini  dapat  dipahami tentang  makna “ijtima’ ulama”,  yaitu hasil kesepakatan yang diputuskan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan luas di bidang ilmu agama Islam, yang mana mereka adalah orang- orang  yang  takut  kepada  Allah  dan mampu  menunjukkan  akhlak  yang terpuji. Sekarang penulis akan menjelaskan  siapa  saja  termasuk  di dalam ijtima’ ulama tersebut.
Dalam  hal  ini  penulis  tidak mungkin  menyebutkan  satu-persatu dari  siapa  saja  yang  terlibat  dalam kesepakatan  ijtima’  ulama  1  dan  2. Namun  sejauh  penelusuran  penulis, terdapat  beberapa  mana  kunci  yang dianggap  sebag ai  tokoh-tokoh  utama dalam ijtima’  ulama  tersebut.  Di antaranya  adalah:  (1)  Munarman,  yang tertera  sebagai  Sekretaris  di  Ijtima’ Ulama 2 yang sekaligus merupakan juru bicara  FPI  dan  Panglima  Komando Laskar  Islam.  (2)  Al  khatath  yang merupakan  Sekjen  Forum  Umat  Islam (FUI),  mantan  pemuka  HTI.  (3)  Abu jibril yang merupakan tokoh terkemuka HTI.  (4)  Yusuf  Muhammad  Martak, Ketua  GNPF-U  sekaligus  Direktur  PT Energi  Mega  Persada  Tbk.  (5)  Para politisi  partai  politik  oposisi  seperti Ketua  Majelis Syuro  PKS  Salim Segaf  Al
Jufri,  dan  Ketua  Umum  Partai  Berkarya Hutomo Mandala Putra. 27
Kesepakatan  mereka  yang  datang dalam  pertemuan  tersebut  yang  berisi seruan  bagi  umat  Islam  di  Indonesia untuk memilih calon presiden dan wakil presiden  yang  telah  mereka  tetapkan kemudian  diklaim  sebagai  hasil  ijma’ dang  mereka  sebut  sebagai  ijtima’ ulama  1  dan  2.  Artinya,  hasil kesepakatan tokoh-tokoh tersebut dianggap  sebagai  ijma’  seakan-akan ijma’  yang  dilakukan  oleh  para  ulama yang  telah  mencapai  pada  derajat sebagai mujtahid.

## Analisis Kritis Keputusan Ijtima’ Ulama Menurut
Konsep Ijma’
Sebagaimana
dijelaskan sebelumnya  bahwa  suatu  keputusan dapat  dusebut  sebagai  hasil  ijma’ manakala memenuhi beberapa persyaratan  seperti  yang  bersepakat adalah para ulama yang telah mencapai derajat mujtahid, kesepakatan berkaitan dengan  hukum  syariah,  serta  yang bersepakat  adalah  seluruh  ulama mujtahid di seluruh dunia. Berdasarkan konsep ijma’ tersebut penulis memandang  bahwa  hasil  keputusan ijtima’ ulama  tidak  dapat  disebut sebagai  ijma’  dengan  alasan-alasan berikut:
Pertama , dalam pandangan penulis  tidak  ada  satupun  anggota ijtima’  ulama  yang  dari  aspek keilmuan terbukti telah mencapai derajat sebagai mujtahid.  Seperti  yang  telah  dijelaskan bahwa  seorang  mujtahid  haruslah memiliki  keahlian  dibidang  ilmu-ilmu agama  seperti  keahlian  dalam  ilmu tafsir,  ilmu  hadis,  ilmu  ushul  fiqh,  ilmu
27 https://foto.tempo.co/read/66393/ulama-dan- tokoh-nasional-yang-ikut-hadir-dalam-ijtima- ulama-gnpf. data  diakses pada tanggal  30 April 2019.
fiqh, serta ilmu bahasa Arab. Sementara orang-orang  yang  menjadi  pemuka ijtima’ ulama dan melakukan kesepakatan tersebut sebagaimana yang telah  penulis  sebutkan  sebelumnya tidak  pernah  terbukti  sebagai  seorang pakar  di  salah  satu  bidang  ilmu  agama Islam  tersebut.  Bagaimana  seorang ulama  besar  seperti  Imam  Fakhruddin al-Razi  yang  oleh  sebagian  ulama  tidak diakui  ijma’-nya,  juga  seorang  ulama sekaliber  Jalaluddin  al-Suyuthi  yang oleh  Syeikh  Rashid  Ridha  dianggap sebagai seorang pengumpul kayu bakar di  malam  hari,  yang  dianggap  bukan sebagai seorang yang mampu melakukan ijtihad , apalagi mereka yang berkumpul  dalam ijtima’ ulama  yang sama sekali belum terbukti keilmuannya.
Kedua ,  ijma’  adalah  kesepakatan para  mujtahid  dalam  masalah  hukum Islam  yang  berkaitan  dengan  hukum taklifi  seperti  wajib,  sunnah,  haram, makruh, dan mubah. Adapun keputusan yang  dilahirkan  dari  hasil  ijtima’  ulama tidak berkaitan dengan masalah hukum, melainkan hanya tentang masalah siapa yang dipilih menjadi calon presiden dan wakil  presiden.  Artinya  itu  hanya masalah  pilihan  politik  yang  secara langsung tidak berkaitan dengan hukum Islam. Karena itu menurut penulis hasil ijtima’  ulama  tidak  sepatutnya  disebut sebagai ijma’, karena sangat tidak sesuai dengan konsep ijma’ dalam ushul fiqh.
Ketiga , ijtima’ ulama  tidak  diikuti oleh  seluruh  ulama  mujtahid  di  dunia Islam.  Seperti  yang  telah  penulis jelaskan  bahwa  mereka  yang  hadir  dan turut  menyepakati  keputusan  ijtima’ ulama  tidak  hanya  orang-orang  yang diragukan  tingkat  keilmuannya  sebagai mujtahid,  tetapi  juga  tidak  melibatkan sebagian  besar  ulama  yang  diakui otoritas  keilmuannya  di  Indonesia, apalagi di dunia. Ijtima’ ulama dalam hal ini  hanya  terdiri  dari  para  ustad  dan orang-orang yang diklaim sebagai ulama
yang  memiliki  kesamaan  pilihan  politik dengan  elit-elit  politik  yang  terlibat dalam ijtima’ tersebut. Sehingga pandangan  dan  pilihan  politik  mereka sama  sekali  tidak  merepresentasikan pandangan  politik  jumhur  ulama  di Indonesia,  lebih-lebih  di  dunia.  Karena itu  penulis  berpendapat  bahwa  hasil kesepakatan  ijtima’  ulama  sama  sekali tidak  layak  dianggap  sebagai  ijma’ dalam perspektif ilmu ushul fiqh.
Keempat , dari sisi perilaku akhlaknya,  banyak  penulis  jumpai  dari para pendukung kelompok ijtima’ ulama yang  berasal  dari  tokoh-tokoh  gerakan 212  tidak  menunjukkan  kualitasnya sebagai ulama yang mempunyai kelayakan  sebagai  mujtahid.  Hal  ini dibuktikan  misalnya  kesalahan  tokoh mereka  seperti  Tengku  Zulkarnain dalam mentashrif kata “kafara”, pernyataan
Haikal Hasan soal perbedaan  antara  kata  “kafir”  dan “kuffar” dimana  ia  mengaku  mengambil pendapat  tersebut  dari  buku  seorang ulama  terkemuka,  KH.  Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan kemudian terbukti bahwa  Gus  Dur  tidak  berpendapat demikian,  serta  pengucapan  doa  Nabi saw  pada  waktu  perang  Badar  yang diucapkan  oleh  Neno  Warisman  yang tidak  sesuai  konteksnya,  yang  justru menimbulkan  makna  yang  berimplikasi serius dan menyakitkan bagi umat Islam lainnya. 28

## Keputusan Ijtima’ Ulama Menurut Konsep Fatwa
Menurut  bahasa,  kata  “fatwa” berarti  jawaban  mengenai  suatu kejadian atau peristiwa hukum. Sedangkan  secara  istilah,  kata  “fatwa” berarti  menerangkan  hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban
28 Lihat  Muhammad  Alwi  HS. Resepsi Hadis  Do’a  Nabi  Jelang  Pilpres  2019  (Analisis Informatif  Dan  Performatif). Jurnal  Aqlam, Volume 4, Nomor 1, Juni 2019.
dari
suatu pertanyaan, baik perseorangan maupun secara kolektif. 29
Fatwa dapat dilakukan oleh perorangan (ulama  mujtahid  atau  yang  setingkat) atau  atas  nama  lembaga  fatwa  (jamaah para  ulama  mujtahid)  seperti  di Indonesia  ada  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI),  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah, Dewan  Hisbah  Persis,  Bahtsul  Masa’il NU, dan lembaga fatwa lainnya. 30 Dalam mengeluarkan fatwa, terdapat langkah-langkah yang semestinya  dilalui  seperti  berikut  ini: (1)  Setiap  masalah  yang  disampaikan kepada  pemberi  fatwa  atau  mufti hendaknya  terlebih  dahulu  dipelajari secara  seksama  oleh  mufti;  (2) Berkaitan  dengan  masalah  yang  sudah jelas  hukumnya  ( qath’i ),  hendaknya difatwakan  apa  adanya,  karena  fatwa hukum  yang  berbeda  dari  hukum  yang telah  jelas  disebutkan  dalam  al-Qur’an dan  Sunnah  maka  fatwa  tersebut menjadi  gugur.  Kecuali  hukum  qath’i tersebut  adalah  masalah  muamalah yang  memungkinkan  untuk  dilakukan perubahan  hukum  atasnya;  (3)  Dalam masalah  yang  terdapat  ikhtilaf  atau perbedaan  pendapat  di  kalangan mazhab,  maka  fatwa  yang  disampaikan harus menjelaskan perbedaan pendapat tersebut  sembari  menganjurkan  untuk mengikuti  pendapat  yang  terkuat  dari pendapat-pendapat  yang  ada;  (4)  Mufti hendaknya  menetapkan  keputusan fatwa  dengan  menggunakan  bahasa yang  mudah  dipahami  oleh  masyarakat umum; (5) Fatwa harus mencantumkan landasan  hukum,  metode ijtihad ,  serta analisis  dan  kesimpulannya  agar  dapat dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah; dan  (6)  Fatwa  yang  dibuat  haruslah dapat  menjadi  solusi  hukum  bagi peminta fatwa atau masyarakat. 31
29 Yusuf  al-Qardhawi. Fatwa:  Antara Kehati-hatian  dan  Kecerobohan .  (Jakarta:  Gema Insani Press, 1997), h.5. 30 Saifuddin Nur. Ilmu Fiqh, h. 109.
31 Saifuddin Nur . Ilmu Fiqh h.109-110.
Salah  satu  karakteristik  menonjol dari sebuah fatwa adalah tidak ada daya pengikatnya dari segi kekuatan hukumnya.  Fatwa  sebagai  pandangan hukum  seorang  ulama  atau  lembaga fatwa  tertentu  tidak  bersifat  mengikat. Dengan  kata  lain,  pihak  yang  meminta fatwa  ( mustafti )  -  baik  perorangan maupun  kelompok  -  tidak    diwajibkan mengikuti  isi  fatwa  yang  diberikan kepadanya. Hal ini karena fatwa seorang mufti  di  suatu  daerah  kemungkinan berbeda  dengan  fatwa  mufti  lainnya  di daerah yang sama.
Keputusan  ijtima’  ulama  apabila dilihat  berdasarkan  konsep  fatwa tersebut, maka menurut penulis keputusan  tersebut  tidak  layak  disebut sebagai  fatwa.  Alasan  penulis  adalah: (1)  Fatwa  adalah  pandangan  tentang hukum  suatu  permasalahan  dalam Islam,  sedangkan  keputusan ijtima’ ulama  bukanlah  merupakan  pandangan hukum,  melainkan  hanya  kesepakatan untuk memilih pasangan calon presiden dan  wakil  presiden,  tidak  berkaitan sama sekali dengan masalah hukum. (2) Fatwa yang dikeluarkan harus mencantumkan landasan hukum, metode ijtihad ,  serta  analisis  dan kesimpulan  yang  jelas  agar  dapat dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah, sedangkan  hasil  ijtima’  ulama  tidak pernah  ada  yang  namanya  landasan hukum  yang  jelas,  metode  ijtihad, apalagi analisis ilmiah.
Karena  itu  penulis  berpendapat bahwa  keputusan  ijtima’  ulama  tidak dapat  dikategorikan  sebagai  fatwa, lebih-lebih  diwajibkan  bagi  umat  Islam untuk  mengikutinya.  Karena  bahkan fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  seorang mufti  pun  tidak  wajib  untuk  diikuti, apalagi  hanya  keputusan ijtima’ ulama yang  masih  diragukan  kemampuan ijtihad anggota-anggotanya.

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  kesepakatan  yang dihasilkan  oleh ijtima’ ulama  tentang pilihan  politik  mereka  tidak  dapat dikategorikan sebagai hasil ijma’ karena keputusan  tersebut  tidak  memenuhi persyaratan-persyaratan ijma’ dalam ilmu ushul fiqh, seperti tidak diputuskan oleh  para  ulama  yang  telah  mencapai derajat  sebagai  mujtahid,  keputusan yang  dihasilkan  tidak  berkaitan  dengan hukum  Islam  (seperti  hukum-hukum taklifi ),  serta  keputusan  tersebut  hanya disepakati oleh sekelompok orang yang memiliki  kesamaan  pilihan  politik  saja, tidak mencerminkan representasi pandangan politik para ulama terkemuka  di  Indonesia,  lebih-lebih  di dunia.  Selain  itu,  keputusan ijtima’ ulama  juga  tidak  layak  disebut  sebagai fatwa yang mana merupakan salah satu bentuk  hukum  Islam,  karena  tidak adanya  landasan  hukum  yang  jelas, metode ijtihad, apalagi  analisis  ilmiah. Di  samping itu keputusan  tersebut  juga tidak  keluar  dari  orang  yang  layak dipandang sebagai orang yang berwenang  atau  mumpuni  untuk memutuskan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Ghazȃlȋ,  Muhammad  bin  Muhammad Abu Hamid, Al-Mustasfa min ‘ilmi al-ushûl ,  Beirut:  Dȃr  al-Kitȃb  al- Ilmiyyah, t.th.
Al-Naim,  Abdullah  Ahmed. Toward  an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human  Rights  and  International Law . Syracuse: Syracuse
University Press, 1990.
Al-Qaradhȃwȋ,  Yûsuf, Taysȋr  al-Fiqh  li-
Muslim  al-Mu’ȃsir  fȋ  Daw’  al-
Qur’ȃn  wa  al-Sunnah, Beirut: Muasasat al-Risȃlah, 1996.
Al-Qardhawi,  Yusuf. Fatwa:  Antara Kehati-hatian  dan  Kecerobohan .
Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
Al-Salȃm, Izz al-Dȋn ibn Abd, Qawȃ’id al- Ahkȃm Fȋ Masȃlih al-Anȃm , Kairo: Dȃr al-Qalam, 1400 H.
Al-Shȃthibȋ,  Abû  Ishaq, Muwȃfaqȃt  Fȋ
Ushûl al-Ahkȃm , Kairo: t.p, t.th.
Al-Tarkiy,  Abdul  Madjid. Munâdharat fî Ushûl al-Sharî’ah al-Islamiyah ‘Inda
Ibn  Hazm  wa  al-Bâjî. Beirut:  Dâr al-Galb al-Islâm, tth.
Al-Zanjȃnȋ,  Shihȃb  al-Dȋn, Takhrȋj  al- Furû’  ‘alȃ  al-Ushûl ,  Beirut: Mu’assasah al-Risȃlah, 1994.
Al-Zuhaili,  Wahbah. Ushul  al-Fiqh  al- Islami .  Juz  1.  Beirut:  Dar  al-Fikr,
1406 H.
As-Shiddiqi,  Hasbie. Pengantar  Ilmu Fiqh . Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
As-Syaukani,  Muhammad  Ali. Irsyad  al- Fuhul  ila  Tahqiqi  al-Haq  min  ‘Ilm al-Ushul . Beirut: Dar al-Fikr, tth.
Atar, Fahretin. Fikih Usulu . Istanbul: MU Vakfi Yayinlari, 2013.
Bek,  Muhammad  Khudhari. Ushul  al- Fiqh . Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H.
Hallaq,  Wael  B., A  History  of  Islamic Legal  Theories, United  Kingdom:
Cambridge  University  Press,
1997.
Hazm,  Ibn. Al-Ihkâm  fî  Ushûl  al-Ahkâm ,
Juz 4, Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1438 H.
HS, Muhammad Alwi. Resepsi Hadis Do’a Nabi  Jelang  Pilpres  2019  (Analisis Informatif  Dan  Performatif). Jurnal Aqlam, Volume 4, Nomor 1, Juni 2019. Nur,  Saefuddin. Ilmu  Fiqh:  Suatu Pengantar  Komprehensif  Kepada Hukum  Islam .  Bandung:  Tafakur,
2007.
Rusli,  Nasrun. Konsep  Ijtihad  al- Syaukani . Ciputat: Logos, 1999.
Syafe’i,  Rachmat. Ushul  Fiqh .  Bandung:
Pustaka Setia, 1999.
Tohari,  Chamim. Fiqh  al-Aqalliyyat:
Framework  Ijtihad  Hukum  Islam Untuk  Muslim  Minoritas .  Jurnal Istinbath  Volume  11,  Nomor  2, November 2014.

## Yahya,
Mukhtar.
Dasar-Dasar
Pembinaan  Fiqh  Islam .  Bandung:
Al-Ma’arif, 1986.
Zahrah,  Muhammad  Abu. Ushul al-Fiqh .
Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1377 H.