HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## PRINSIP KEADILAN PADA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH BERAKHIRNYA PERKAWINAN

## Dinda Suryo Febyanti
Magister Ilmu Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur
Email: dinda.availprobolinggo@gmail.com

## Abstraks
Pasal  97  KHI  belum  memberikan  penyelesaian  secara  tuntas  mengenai  harta bersama  dalam  hal  apabila  terjadi  suatu  perceraian,  sebuah  peraturan  atau ketentuan  hukum  dibuat  berdasarkan  rasa  keadilan,  tetapi  pada  ketentuan  ini, prinsip  keadilan  sepenuhnya  belum  terpenuh.  Tekait  hal  tersebut  diatas  maka legal  problem  dari  ketentuan  uraian  diatas  adalah  Kekaburan  Rumusan. Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 KHI, di mana janda maupun duda berhak  separuh  dari  harta  bersama,  pembagian  tersebut  adil  apabila  suami  dan istri  memberikan  besaran  kontribusi  yang  sama  selama  perkawinan,  salah  satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, seperti suami tidak memberikan nafkah maupun  istri  yang  tidak  mengurus  rumah  tangga,  keadilan  adalah  pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi para pihak, di mana pembagian yang adil tidak harus dibagi 50 persen bagi duda dan  50  persen bagi istri. Akan tetapi  duda  bisa  mendapatkan  bagian  yang  lebih  kecil  dari  janda  apabila kontribusinya  kurang  selama  perkawinan  dan  tidakmenjalankan  kewajibannya sebagai pencari nafkah. Terkait pada perkara gugatan pembagian harta bersama juga  mempertimbangkan  unsur  keadilan  bagi  para  pihak.Salah  satu  contohnya yaitu putusan di Pengadilan  Agama Bantul dengan No.:  229/Pdt.G/2009/PA.BTL yang  kemudian  dikuatkan  dengan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Yogyakarta No.:  34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.  Hingga  akhirnya  diperiksa  pada  tingkat  kasasi  di Mahkamah Agung dengan No.: 266 K/AG/2010 tanggal 21 Juli 2010. Pada perkara tersebut  hingga  tingkat  akhir  di  MA,  pembagian  harta  bersama  diputus  dengan pembagian ¾ untuk istri (penggugat) dan ¼ untuk suami (tergugat).
Kata Kunci : Prinsip Keadilan, Pembagian Harta Bersama, Gono-Gini.

## Abstract
Article 97 KHI not to provide a settlement holistically in terms of wealth with, if there is a divorce a regulation or the legal, was based on a sense of justice but in this, the principle of justice has not been fully. if it above the legal problems and the description
above  is  vagueness.  formulationThe  division  of  property  with  KHI,  Article  97  KHI stipulated  in  article  where  widows  and  widowers  to  half  of  the  wealth  with,  the distribution  will  be  fair  when  husband  and  wife  give  the  same  contribution,  during marriage  one  of  the  parties  not,  carrying  out  their  obligations  as  there  is  no  give provisions and the wife who do not propose, households fairness were the division of property with the contribution that the parties, where division fair not to be broken 50 percent for widowers and 50 percent to her. However, the widower can get a smaller share than the widow if his contribution is less during the marriage and does not carry out his obligations as the breadwinner.  Related to the lawsuit for the distribution of joint assets, it also considers the element of justice for the parties. One example is  the decision at the Bantul Religious Court. No.: 229/Pdt.G/2009/PA.BTL which was later confirmed  by  the  decision  of  the  Yogyakarta  Religious  High  Court  No.: 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.  Until  finally  it  was  examined  at  the  cassation  level  in  the Supreme  Court  with  No.:  266  K/AG/2010  dated  July  21,  2010.  In  this  case  until  the final  stage  in  the  Supreme  Court,  the  distribution  of  joint  assets  was  decided  by dividing for the wife and for the husband.
Keywords : Principles of Justice, Shared Assets, Gono-Gini.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Peraturan Perundang – undangan khusunya pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan yang selanjutnya disebut oleh (UU Perkawinan ) di indonesia mengatur bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dijadikan sebagai harta bersama suami isteri, tanpa membedakan siapa yang bekerja dan harta itu terdaftar atas nama siapa, apabila perkawinan itu berakhir, baik karena kematian maupun  karena  perceraian,  maka  harta  tersebut  harus  dibagi  dua  sama  banyak nilainya. 1 Berkaitan  dengan  bagian  yang  harus  diterima  oleh  masing-masing  bekas istri dan bekas suami, pasal 37 ayat 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa apabila suatu  perkawinan  putus  karena  perceraian  maka  harta  bersama  dibagi  menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, hukum postif. 2
Berkaitan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut (KHI), janda atau duda ceerai masing – masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan.  tekait  dengan  legal
1 Andy, Hartanto J, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Cet.2, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012) hlm 54
2 Ibid, hlm 56
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
problem  konsep  pembagian  harta  bersama  sebagaimana  dimaksud  diatas,  maka peraturan  undang-undang  tidak  memperinci  secara  jelas  mengenai  hal  tersebut. Tetapi  bisa  difahami  bahwa  pasal  97  KHI  belum  memberikan  penyelesaian  secara tuntas mengenai harta bersama  dalam hal  apabila  terjadi suatu  perceraian, sebuah peraturan  atau  ketentuan  hukum  dibuat  berdasarkan  rasa  keadilan,  tetapi  pada ketentuan  ini,  prinsip  keadilan  sepenuhnya  belum  terpenuh.  Tekait  hal  tersebut diatas maka legal problem dari ketentuan uraian diatas adalah Kekaburan Rumusan.
Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 KHI, di mana janda maupun duda    berhak  separuh  dari  harta  bersama,  pembagian  tersebut  adil  apabila  suami dan istri memberikan besaran kontribusi yang sama selama perkawinan, salah satu pihak  tidak  melaksanakan  kewajibannya,  seperti  suami  tidak  memberikan  nafkah maupun istri yang tidak mengurus rumah tangga, keadilan adalah pembagian harta bersama  dengan  menilai  besaran  kontribusi  para  pihak,  di  mana  pembagian  yang adil  tidak  harus  dibagi  50  persen  bagi  duda  dan  50  persen  bagi  istri.  Akan  tetapi duda  bisa  mendapatkan  bagian  yang  lebih  kecil  dari  janda  apabila  kontribusinya kurang  selama  perkawinan  dan  tidakmenjalankan  kewajibannya  sebagai  pencari nafkah.
Terkait  pada  perkara  gugatan  pembagian  harta  bersama  juga mempertimbangkan  unsur  keadilan  bagi  para  pihak.Salah  satu  contohnya  yaitu putusan  di  Pengadilan  Agama  Bantul  dengan  No.:  229/Pdt.G/2009/PA.BTL  yang kemudian  dikuatkan  dengan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Yogyakarta  No.: 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. Hingga akhirnya diperiksa pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung  dengan  No.:  266  K/AG/2010  tanggal  21  Juli  2010.  Pada  perkara  tersebut hingga tingkat akhir di MA, pembagian harta bersama diputus dengan pembagian ¾ untuk istri (penggugat) dan ¼ untuk suami (tergugat).
Dikarenakan  karena  seluruh  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan merupakan hasil kerja keras si istri. Sedangkan suami tidak pernah membawa atau menggunakan hasil kerjanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Suami dianggap tidak  pernah  menjalankan  kewajibannya  dalam  memberikan  nafkah  kepada keluarganya. Sehingga jika ketentuan mengenai pembagian harta bersama secara 50
persen  :  50  persen  diterapkan  pada  perkara  tersebut,  maka  akan  menghilangkan unsur keadilan dalam penegakan hukum.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas,  Penulis  ingin  mengkaji  dan menuangkan hal tersebut dalam bentuk penulisan jurnal ini dengan judul : “Prinsip Keadilan Pada Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan”.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  diatas,  maka  dapat diidentifikasikan masalah-masalah yang akan diteliti dan  dianalisa adalah :  Apakah didalam pasal 97 KHI telah memenuhi prinsip keadilan pembagian bersama setelah berakhirnya  perkawinan?.  Apa  konsep  hukum  pada  prinsip  keadilan  dalam pembagian harta bersama setelah berakhirnya perkawinan?

## C. Motode Penelitian
Pada  suatu  penulisan  harus  mempergunakan  metode  penulisan  yang  tepat karena  hal  tersebut  sangat  diperlukan  dan  merupakan  pedoman  dalam  rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum  adalah  mengandung  kesesuaian  dan  mengandung  kebenaran  yang  dapat dipertanggung jawabkan. 3
Penelitian  Hukum  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang  dihadapi.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  tesis  ini  adalah Yuridis  Normatif  (Legal  Research).  Pengertian  penelitian  tipe  Yuridis  Normatif adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengkaji  dan  menganalisa  substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas- asas  dan  norma  hukum  yang  ada. 4 Penulis  dalam  tesis  ini  mengunakan  3  (tiga) bentuk  pendekatan  masalah,  yaitu    pendekatan  perundang-undang  (statute approach),  pendekatan  konseptual    (conceptual  approach),  dan  pendekatan  kasus (case approach) yang diuraikan  sebagai berikut :
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi Cetakan ke 9, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2014). hlm. 60
4 Ibid, hlm 61
1. Pendekatan  perundang-undangan  (Statute  Approach),  yang  dijalankan  dengan memeriksa  semua  undang-undang  dan  peraturan  yang  berkaitan  dengan  isu yang ditandatangani. Hasil kajian adalah argumen untuk menyelesaikan masalah yang  dihadapi,  pendekatan  legislatif  sebagaimana  disebutkan  dalam  bahan hukum utama. 5
2. Pendekatan  konseptual  (conceptual  apparoach),  metode  pendekatan  dengan merujuk  pada  prinsip-prinsip  hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu  hukum, peneliti  akan  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu. 6
3. Pendekatan  kasus  (case  approach)  adalah  suatu  pendekatan  yang  mengkaji beberapa  kasus untuk referensi bagi suatu isu hukum. Pendekatan Pendekatan kasus bertujuan untuk mengkaji penerapan norma atau peraturan hukum yang dilakukan  dalam  praktik  hukum.  Terutama  mengenai  kasus  yang  telah diputuskan  seperti  yang  dilihat  dalam  perundangan  yang  menjadi  tumpuan penelitian. 7
Berbagai  peraturan  perundang  –  undangan  dan  kepustakaan  hukum  dapat ditemukan  istilah  istilah  lain  untuk  menyebutkan  istilah  peraturan  perundang  – undangan, 8 Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan Jurnal ini yang meliputi:
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW)
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang  hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku
5 Ibid, hlm 63
6 Ibid, hlm 65
7 Ibid, hlm 66
8 Dyah Ochtorina Susanti, A’an efendi, Penelitian Hukum, ( Jakarta : Sinar Grafika 2014 ) hlm 53
teks  hukum,  kamus-kamus  hukum,  ensiklopedia  dan  jurnal-jurnal  hukum,  bahan  – bahan cetakan (print out ). 9

## PEMBAHASAN

## Prinsip Keadilan Pasal 97 KHI Pembagian Harta Bersama
Gustav  Radbruch  dalam  Dyah  Ochtorina  Susanti  unsur  pertama  secara  filosofi dapat  menciptakan  keadilan. 10 Keadilan  menurut  Aristoteles  menguraikan  bahwa keadilan  adalah  persamaan,  dan  ketidakadilan  adalah  ketidaksamaan,  ketidakadilan terjadi  jika  satu  orang  memperoleh  lebih  dari  yang  lainnya  dalam  hubungan  yang dibuat  secara  sederajat.  Sedangkan  menurut  John  Rawls  ialah  bahwa  yang menyebabkan ketidakadilan adalah situsi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip – prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik.
Terkait  keadilan  bisa  disamakan  dengan  nilai-  nilai  dasar  sosial,  keadilan  yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagian orang  lain,  keadilan  yang  dimaknai  sebagai  tindakan  pemenuhan  kebahagiaan  diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai, keadilan dan tata nilai dalam  hal  ini  adalah  sama  tetapi  memiliki  esensi  yang  berbeda,  sebagai  hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi  adalah  nilai,  ketidakadilan  dalam  hubungan  sosial  terkait  erat  dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair. 11
Tujuan  utama  adalah  menyajikan  konsep  keadilan  yang  menggeneralisasikan dan  mengangkat  teori  kontrak  sosial  yang  diungkapkan  oleh,  katakanlah,  Locke, Rousseau,  Dan  Kant  ke  tingkat  abstraksi  yang  lebih  tinggi.  prinsip-prinsip  ini  akan mengatur  semua  persetujuan  lebih  lanjut,  mereka  menentukan  jenis  kerjasama  sosial yang bisa dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. Cara  pandang terhadap  prinsip  keadilan  ini  akan  penulis  sebut  keadilan  sebagai  fairness.  Dalam keadilan sebagai fairness, posisi kesetaraan saling berkaitan dengan kondisi alam dalam teori  tradisional  kontrak  sosial.  Posisi  Asal  itu  tentu  tidak  dianggap  sebagai  kondisi historis,  apalagi  Sebagai  kondisi  primitif  kebudayaan.  Dipahami  sebagai  situasi
9 Ibid.  hlm 54
10 Ibid,
11 John Rawls, Teori Keadilan, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011) hlm 3
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
hipotesis  yang  dicirikan  mengarah  pada  konsepsi  keadilan  tertentu.  Keadilan  sebagai fairness  dimulai  dengan  salah  satu  pilihan  yang  paling  umum  yang  bisa  dibuat  orang bersama-sama,  yakni,  dengan  pilihan  prinsip  pertama  dan  konsepsi  keadilan  yang mengatur  kritik  lebih  lanjut  serta  reformasi  institusi.  Maka,  setelah  memilih  konsepsi keadilan,  penulis  dapat  menganggap  bahwa  mereka  memilih  suatu  konstitusi  dan undang-undang  untuk  menegakkan  hukum,  dan  lain-lain  semuanya  Sesuai  dengan prinsip keadilan yang sebelumnya disepakati.
Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam  sistem  pemikiran.  Suatu  teori  elegan  dan  ekonomisnya,  harus  ditolak  atau direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli efisien dan rapinya,  harus  direformasi  atau  dihapus  jika  tidak  adil. 12 Atas  dasar  ini  keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar  yang  didapatkan  orang  lain.  Keadilan  tidak  membiarkan  pengorbanan  yang dipaksakan  pada  segelintir  orang  diperberat  oleh  sebagian  besar  keuntungan  yang dinikmati  banyak  orang.  Proposisi  tersebut  tampak  menunjukkan  keyakinan  intuitif kita  tentang  keutamaan  keadilan.  Seperangkat  prinsip  dibutuhkan  untuk  memilih diantara berbagai tatanan sosial yang menentukan pembagian keuntungan tersebut dan untuk  mendukung  kesepakatan  pembagian  yang  layak.  Prinsip-prinsip  ini  adalah prinsip keadilan sosial, memberikan jalan untuk memberikan hak hak dan kewajiban di lembaga-lembaga  dasar  masyarakat  serta  menentukan  pembagian  keuntungan  dan beban kerja sama sosial secara layak. 13
Masyarakat  yang  ada  tentu  jarang  yang  tertata  dengan  baik  dalam  pengertian seperti  itu,  sebab  apa  yang  adil  dan  tidak  adil  selalu  masih  dalam  perdebatan.  Orang tidak  saling  sepakat  tentang  prinsip  mana  yang  mesti  menentukan  kerangka  dasar asosiasi  mereka.  Namun  kita  masih  bisa  mengatakan  bahwa  mereka  semua  punya konsepsi  tentang  keadilan.  Yakni,  mereka  memahami  kebutuhan  akan  seperangkat prinsip  untuk  memberikan  hak-hak  dasar  dan  kewajiban-kewajiban  dasar  serta
12 Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, 2000 (Jakarta, Sinar Grafika) hlm 76
13 Ibid,
kebutuhan  untuk  menentukan  Bagaimana  seharusnya  keuntungan  dan  beban masyarakat didistribusikan.
Sejumlah kesepakatan dan konsepsi keadilan bukan satu-satunya prasyarat bagi komunitas  umat  manusia.  Terdapat  pula  problem-problem  sosial  yang  mendasar, khususnya  mengenai  koordinasi,  efisiensi,  dan  stabilitas. 14 Jadi,  rencana  individual butuh  digabungkan  bersama  supaya  aktivitas  mereka  saling  berkesesuaian  sehingga rencana-rencana tersebut bisa dilakukan tanpa dikecewakan nya harapan seseorang. Di tengah  tidak  adanya  ukuran  tertentu  tentang  kesepakatan  mengenai  mana  yang  adil dan  mana  yang  tidak,  jelas  lebih  sulit  bagi  para  individu  untuk  mengkoordinasikan rencana-rencana  mereka  secara  efisien  dalam  rangka  menjamin  bahwa  tatanan  yang saling menguntungkan tetap dipertahankan.
Apabila  dikaitkan  pada  perkara  gugatan  pembagian  harta  bersama  juga mempertimbangkan unsur keadilan bagi para pihak.Salah satu contohnya yaitu putusan di  Pengadilan  Agama  Bantul  dengan  No.:  229/Pdt.G/2009/PA.BTL  yang  kemudian dikuatkan  dengan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama Yogyakarta  No.: 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.  Hingga  akhirnya  diperiksa  pada  tingkat  kasasi  di  Mahkamah Agung dengan No.: 266 K/AG/2010 tanggal 21 Juli 2010. Pada perkara tersebut hingga tingkat akhir di MA, pembagian harta bersama diputus dengan pembagian ¾ untuk istri (penggugat) dan ¼ untuk suami (tergugat).
Dengan  demikian  aspek  keadilan  hukum  pada  Pasal  97  KHI  pembagian  harta bersama  menitik  beratkan  pada  kesamaan  hak  di  depan  hukum,  aspek  finalitas menunjuk  pada  tujuan  keadilan,  yaitu  memajukan  kebaikan  dalam  hidup  manusia, aspek ini menentukan isi hukum, sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum  (yang  berisi  keadilan  dan  norma-norma  yang  memajukan  kebaikan)  benar  - benar  berfungsi  sebagai  peraturan  yang  ditaati  dan  keadilan  serta  finalitas  tersebut merupakan kerangka ideal dari hukum. Menurut pemahaman penulis bahwa pada Pasal 97 KHI pembagian harta bersama, menunjukkan bahwa  kompilasi hukum islam dalam hal  ini  ingin  menciptakan  adanya  suatu  keadilan  yang  tentunya  akan  menciptakan kesejahteraan masyarakat, Dengan demikian pada mengacu pada unsur tersebut maka
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
secara filosofi untuk menciptakan keadilan ialah dari pergeseran peraturan perundang- undangan terkait  Kompilasi hukum Islam.

## Konsep Hukum Pada Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama
Harta  bersama  pada  perkawinan  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  harta milik  masing-masing  suami  istri,  harta  bersama  tersebut  dapat  berupa  benda  tidak bergerak, benda bergerak  dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa  hak  dan  kewajiban,  dapat  dijadikan  jaminan  oleh  salah  satu  pihak  atas persetujuan  dari  pihak  lainnya,  suami  istri,  tanpa  persetujuan  dari  salah  satu  pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut, terkait pada suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama. 15
Harta  bersama  adalah  harta  yang  diperoleh  suami  atau  istri  karena  usahanya pada masa perkawinan, baik mereka bekerja besama-sama untuk mendapatkan harta ataupun  hanya  sang  suami  saja  yang  bekerja  sedangkan  istri  hanya  berada  dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.  Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta  bersama  tersebut  melalui  persetujuan  kedua  belah  pihak,  semua  harta  yang diperoleh  suami  istri  selama  dalam  ikatan  perkawinan  menjadi  harta  bersama  baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama.
Harta yang dibeli selama ikatan  perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama,  tidak  menjadi  suatu  permasalahan  apakah  istri  atau  suami  yang  membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau  atas  nama  siapa  harta  itu  didaftarkan.    Pada  pasal  35-37  UU  Perkawinan menjelaskan mengenai harta bersama :
Pasal  35  (1)  Harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan,  adalah  di  bawah  penguasaan masing-masing  sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan  lain.  Pasal  36  (1)  Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak  atas persetujuan kedua belah pihak. (2)  Mengenai  harta  bawaan  masing-masing,  suami  isteri mempunyai  hak  sepenuhnya
15 John Rawls, Teori Keadilan, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011) hlm 3
untuk  melakukan  perbuatan  hukum  mengenai  harta  bendanya.  Pasal  37  Bila perkawinan putus karena perceraian,  harta benda diatur menurut hukumnya masing- masing.
Pengertian  harta  bersama  menurut  KHI,  sejalan  dengan  pengertian  harta bersama  dalamUU  Perkawinan  pada  Pasal  35  yang  pada  intinya,  harta  benda  yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Pada pasal 85 KHI yang pada intinya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, sedangkan pada  pasal 86  ayat (1) yang pada intinya dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan.
Jika  penggunaan  harta  bersama  tidak  mendapat  persetujuan  dari  salah  satu pihak dari keduanya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum karena merupakan tindak pidana yang bisa saja dituntut secara hukum. Dasarnya adalah pada pasal 92 KHI yang  pada  intinya  menguaraikan  Suami  atau  istri  tanpa  persetujuan  pihak  lain  tidak diperbolehkan  menjual  atau  memindahkan  harta  bersama.  Suami  atau  istri diperbolehkan menggunakan harta bersama sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak. tentang hal ini, pada pasal 91 ayat 4 KHI yang pada intinya harta bersama dapat dijadikan sebagi barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan  pihak  lainnya,    maka  dapat  dikesimpulkan  bahwa  tanpa  adanya persetujuan dari salah satu pasangan maka harta bersama tidak dapat di perjual belikan atupun dijadikan sebagai objek jamninan. 16
Konsep Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak,  berpihak  kepada  yang  benar,  sepatutnya,  tidak  sewenang  -  wenang.    dapat dipahami pada pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan  dalam  hubungan  antar  manusia,  keadilan  berisi  sebuah  tuntutan  agar  orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya
Secara  umum  dikatakan  bahwa  orang  yang  tidak  adil  adalah  orang  yang  tidak patuh  terhadap hukum  dan orang yang tidak fair, maka orang yang adil adalah orang yang  patuh  terhadap  hukum  dan  fair,  karena  tindakan  memenuhi/mematuhi  hukum
16 Ibid, hlm 7
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
adalah  adil,  maka  semua  tindakan  pembuatan  hukum  oleh  legislatif  sesuai  dengan aturan  yang  ada  adalah  adil,  tujuan  pembuatan  hukum  adalah  untuk  mencapai kemajuan  kebahagiaan  masyarakat,  maka  dapat  dipahami  semua  tindakan  yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.
Terkait  keadilan  bisa  disamakan  dengan  nilai-  nilai  dasar  sosial,  keadilan  yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagian orang  lain,  keadilan  yang  dimaknai  sebagai  tindakan  pemenuhan  kebahagiaan  diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai, keadilan dan tata nilai dalam  hal  ini  adalah  sama  tetapi  memiliki  esensi  yang  berbeda,  sebagai  hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi  adalah  nilai,  ketidakadilan  dalam  hubungan  sosial  terkait  erat  dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair. 17
Keadilan  menurut  Aristoteles  menguraikan  bahwa  keadilan  adalah  persamaan, dan  ketidakadilan  adalah  ketidaksamaan,  ketidakadilan  terjadi  jika  satu  orang memperoleh  lebih  dari  yang  lainnya  dalam  hubungan  yang  dibuat  secara  sederajat. Sedangkan menurut John Rawls ialah bahwa  yang menyebabkan  ketidakadilan adalah situsi  sosial  sehingga  perlu  diperiksa  kembali  mana  prinsip  –  prinsip  keadilan    yang dapat digunakan  untuk  membentuk  situasi masyarakat yang baik. 18
Apabila  dikaitkan  pada  perkara  gugatan  pembagian  harta  bersama  juga mempertimbangkan unsur keadilan bagi para pihak.Salah satu contohnya yaitu putusan di  Pengadilan  Agama  Bantul  dengan  No.:  229/Pdt.G/2009/PA.BTL  yang  kemudian dikuatkan  dengan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama Yogyakarta  No.: 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.  Hingga  akhirnya  diperiksa  pada  tingkat  kasasi  di  Mahkamah Agung dengan No.: 266 K/AG/2010 tanggal 21 Juli 2010. Pada perkara tersebut hingga tingkat akhir di MA, pembagian harta bersama diputus dengan pembagian ¾ untuk istri (penggugat) dan ¼ untuk suami (tergugat).
Dengan demikian konsep hukum pada prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama,  Banyak  hal  dikatakan  adil  dan  tidak  adil.  Tidak  hanya  hukum,  institusi,  dan
17 Ibid, hlm 8
18 John Rawls, Teori Keadilan, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011) hlm 3
sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk keputusan, penilaian, dan tuduan. Kita juga menyebut sikap-sikap serta kecenderungan orang adil dan tidak adil. Struktur dasar adalah subjek utama keadilan sebab efeknya begitu besar dan tanpa sejak awal, jika orang menganggap konsep keadilan bisa diterapkan di manapun maka akan  ada  alokasi  atas  sesuatu  yang  secara  rasional  dipandang  menguntungkan  atau tidak menguntungkan maka kita tertarik pada satu penerapannya. Tidak alasan untuk menduga  bahwa  prinsip-prinsip  tersebut  memadai  bagi  struktur  dasar  dalam  semua hal.  Maka  konsepsi  keadilan  sosial  harus  dipandang  memberikan  sebuah  standar bagaimana aspek-aspek struktur dasar masyarakat mesti diukur.

## KESIMPULAN
Pertama,  aspek  keadilan  hukum  pada  Pasal  97  KHI  pembagian  harta  bersama menitik beratkan pada kesamaan hak di depan hukum, aspek finalitas menunjuk pada tujuan  keadilan,  yaitu  memajukan  kebaikan  dalam  hidup  manusia,  aspek  ini menentukan  isi  hukum,  sedangkan  kepastian  menunjuk  pada  jaminan  bahwa  hukum (yang  berisi  keadilan  dan  norma-norma  yang  memajukan  kebaikan)  benar-benar berfungsi  sebagai  peraturan  yang  ditaati  dan  keadilan  serta  finalitas  tersebut merupakan kerangka ideal dari hukum. Menurut pemahaman penulis bahwa pada Pasal 97 KHI pembagian harta bersama, menunjukkan bahwa  kompilasi hukum islam dalam hal  ini  ingin  menciptakan  adanya  suatu  keadilan  yang  tentunya  akan  menciptakan kesejahteraan masyarakat, Dengan demikian pada mengacu pada unsur tersebut maka secara filosofi untuk menciptakan keadilan ialah dari pergeseran peraturan perundang- undangan  terkait    Kompilasi  hukum  Islam.  Kedua,  Pengadilan  Agama  Bantul  dengan No.:  229/Pdt.G/2009/PA.BTL  yang  kemudian  dikuatkan  dengan  putusan  Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No.: 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. Hingga akhirnya diperiksa pada tingkat  kasasi di Mahkamah Agung dengan No.: 266 K/AG/2010 tanggal 21 Juli 2010. konsep keadilan bisa diterapkan di manapun maka akan ada alokasi atas sesuatu yang secara  rasional  dipandang  menguntungkan  atau  tidak  menguntungkan  maka  kita tertarik pada satu penerapannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andy,  Hartanto  J.  Hukum  Harta  Kekayaan  Perkawinan,  Cet.2.  Yogyakarta:  Laksbang Grafika, 2012.
Dyah Ochtorina Susanti, A’an efendi. Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika 2014.
John Rawls, Teori Keadilan. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011.
Mohammad  Idris  Ramulyo.  Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam. Jakarta, Sinar Grafika. 2000.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Edisi Revisi Cetakan ke 9. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2014.

## Peraturan Perundang – Undangan
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW).