## PROBLEMATIKA DAN KESIAPSIAGAAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN BENCANA

## GOVERNMENT PREPAREDNESS AND PROBLEMS IN DISASTER MANAGEMENT
Mustainah M 1* dan Moh. Royfandi 2
1,2 Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Palu *Koresponden email: mustainahfisip@gmail.com

## ABSTRAK
Bencana alam tidak dapat diprediksi dan bisa datang kapan saja sehingga perlu ditangani dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan bencana di Kabupaten Sigi yang terdiri dari gempa bumi, likuifaksi, dan banjir bandang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan focus group discussion (FGD) dengan peserta yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang ditentukan menggunakan teknik purposive. Hasil penelitian menunjukkan terjadi berbagai permasalahan dalam penanganan bencana di Kabupaten Sigi, seperti masalah kesiapsiagaan belum efektif karena sistem peringatan dini dan rencana kesiapan belum sempat dijalankan karena bencana terus terjadi sehingga rencana kesiapan belum dapat dijalankan sehingga simulasi atau pelatihan bencana juga belum efektif. Sementara masalah respon terjadi lambatnya bantuan darurat pada bencana gempa bumi, likuifaksi, dan banjir bandang, sedangkan pada pemulihan terjadi masalah besar tentang hibah pengadaan lahan huntap bagi korban gempa bumi dan likuifaksi. Berdasarkan hal tersebut, temuan penelitian ini menambahkan indikator komunikasi dalam aspek pemulihan bencana karena terjadi kesalahan komunikasi antara pemerintah, lembaga pemerintah (pertanahan) dengan masyarakat terkait pengadaan hibah untuk lahan perumahan tetap bagi warga korban bencana gempa bumi dan likuifaksi.
Kata kunci : Manajemen bencana; kebijakan bencana; gempa bumi; banjir bandang; likuifaksi

## ABSTRACT
Natural disasters are unpredictable and can come at any time so they need proper management. This study aims to determine disaster management of earthquakes, liquefaction, and flash flood in Sigi District. This study used the qualitative method. Data were collected by observation, interviews, and focus group discussions (FGD) involving government and communities determined using purposive sampling techniques. The results showed that there were various issues in disaster management in Sigi District, such as ineffective preparedness due to unimplemented early warning systems and preparedness plans as the disaster continued so that the simulation or training was also not effective. Meanwhile, the issue in terms of response was the delay in the provision of emergency assistance during the earthquake, liquefaction, and flash floods. In terms of recovery, there was a big issue regarding grants for the provision of permanent housing land for earthquake and liquefaction victims. The findings of this study add an indicator of communication in the aspect of disaster recovery due to miscommunication between the government, land agency, and the community regarding the provision of grants for permanent housing land for the earthquake and liquefaction victims.
Keywords : Disaster management; disaster policy; earthquake; flash flood; liquefaction
PENDAHULUAN Bencana alam merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi. Bencana itu sendiri me- rupakan peristiwa yang menimbulkan dampak kerusakan bagi manusia dan lingkungannya, serta dapat menimbulkan korban jiwa. Bencana alam berdampak pada kerugian materil dan menim- bulkan korban jiwa (Ahmad et al., 2011). Bencana yang terjadi kerap mendapat perhatian media yang luas, terutama ketika nyawa manusia terancam (Schweizer & Renn, 2019). Bencana alam me-
nyebabkan manusia berada dalam penderitaan, dan bahaya, serta memerlukan waktu dan materi agar manusia bisa pulih dari rasa trauma akibat bencana. Dampak bencana alam terhadap manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh alam, tetapi ada faktor lain seperti hubungannya dengan ekonomi, budaya, dan social (Neumayer & Plümper, 2007).
Bencana dikelompokkan menjadi tiga kate- gori, yaitu (1) bencana alam, (2) bencana non- alam, dan (3) bencana sosial (Asy’ari, 2018). Pada umumnya bencana alam terjadi karena adanya
perubahan pada alam, baik secara perlahan mau- pun secara ekstrim. Bahaya alam itu sendiri tidak serta merta menyebabkan bencana (de Guzman & Unit, 2003). Namun, beberapa peristiwa bencana alam terjadi karena ada faktor campur tangan manusia, misalnya penebangan pohon di hutan yang berdampak pada kerusakan hutan itu sendiri sehingga tidak adanya resapan air ketika hujan dan mengakibatkan tanah longsor (Maxmanroe. com, 2018). Melihat peristiwa tsunami di samu- dera Hindia tahun 2004, Badai Katrina tahun 2005, dan juga gempa bumi yang terjadi di Haiti, Chili tahun 2010 telah mendapat liputan dari berbagai media di seluruh dunia, tentunya dengan adanya liputan tersebut seharusnya masyarakat menyadari tentang dampak kerusakan dari bencana (Cavallo et al., 2013). Meskipun ada himbauan tentang bahaya dari kerusakan akibat bencana yang terjadi, namun sering kali tidak mendapat perhatian dari masyarakat (Cutter et al., 2008).
Penyebab bencana terkadang tergantung pada jenis bencananya, seperti longsor ataupun banjir bandang yang terkadang karena kerusakan lingkungan. Namun terdapat bencana yang tidak disebabkan oleh kerusakan lingkungan seperti gempa bumi dan likuifaksi. Bencana juga dapat disebabkan oleh kondisi geografisnya. lokasi geografis, wilayah kepulauan, populasi yang besar, dan kondisi iklim tropis, telah menempatkan Indonesia sebagai daerah dengan risiko bencana tinggi (Prihatin & Suryanti, 2018). Salah satu daerah yang intensitas bencananya sangat tinggi adalah Provinsi Sulawesi Tengah termasuk di Kabupaten Sigi.
Bencana alam di Kabupaten Sigi hampir secara bersamaan terjadi seperti gempa bumi, likuifaksi, dan banjir bandang disertai tanah longsor yang menyebabkan masyarakat kehila- ngan keluarga, tempat tinggal, dan sumber penghasilan. Dampaknya masyarakat mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Masyarakat di daerah yang terkena bencana gempa bumi, likuifaksi dan banjir bandang masih dihantui oleh kegelisahan dan trauma karena hingga saat ini gempa bumi dan banjir bandang masih berpotensi untuk terjadi. Tidak semua bencana alam dapat dideteksi secara dini karena masih merupakan misteri hingga kini (Maxmanroe.com, 2018). Bencana adalah gangguan yang parah, relatif tiba- tiba dan tidak terduga dari tatanan struktural normal dalam suatu sosial sistem di mana sistem tidak memiliki kendali tegas (Nasreen 2004 & Barton, 1974). Bencana alam sering kali mem- bangkitkan motivasi terhadap para penentu kebijakan untuk mengalokasikan sumber daya
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terkena dampak bencana (Altay et al., 2013). Pasca gempa bumi yang mengguncang pada tanggal 28 September 2018 mengubah bentang alam Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah yang berdampak pada seluruh wilayah Kabupaten Sigi menjadi rawan bencana banjir bandang dan longsor, serta ancaman juga datang dari tumpukan pasir, kerikil, kayu batangan serta bebatuan dari rekahan gunung yang terbelah karena longsor saat gempa bumi (Litha, 2019). Dampak dari gempa bumi tersebut hingga saat ini masih menimbulkan berbagai permasalahan, terutama dalam penanga- nannya.
Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah merupakan daerah yang rawan bencana. Setelah gempa pada tanggal 28 September 2018, belasan rumah penduduk di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, diterjang banjir lumpur yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020 yang disebabkan oleh alam dan kerusakan lingkungan. Daerah tersebut juga merupakan wilayah yang cukup parah terdampak gempa bumi pada tanggal 28 September 2018. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat, gempa bumi memporak-porandakan bangunan rumah, sekolah, gereja, masjid, kantor pemerintah, balai desa dan infrastruktur jalan, jembatan, listrik dan jaringan irigasi serta jaringan telekomunikasi di 12 dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Sigi (yoanes litha, 2019). Secara total kerugian dan kerusakan mencapai 18 triliun rupiah (BNPB). Selain itu kerusakan fisik akibat bencana besar. Ditambah dengan kerugian non fisik seperti lumpuhnya kegiatan perekonomian dan pelayanan umum termasuk pelayanan kesehatan (Syafei, 2019). Berkaitan dengan kondisi bencana yang terjadi dan berbagai macam problematika dalam penanggulangan bencana yang hingga saat ini belum terselesaikan. Dampaknya adalah banyak masyarakat yang mengeluhkan dan merasa dite- lantarkan oleh pemerintah. Sebagian besar mas- yarakat yang terkena dampak bencana gempa bumi, likuifaksi, masih banyak menempati hunian sementara (Huntara), dan bagi korban bencana banjir bandang juga masih menempati tenda-tenda pengungsian, dan saat ini juga masih sering terjadi banjir bandang yang penanganannya menimbul- kan berbagai masalah. Sementara hunian tetap yang dijanjikan oleh pemerintah sampai saat ini belum juga terealisasi sehingga tidak dapat ditempati oleh para korban bencana (gempa bumi dan likuifaksi).
Berbagai permasalahan yang ada, seperti. lokasi untuk pengadaan hunian tetap bagi mas-
yarakat yang terkena dampak bencana gempa bumi dan likuifaksi masih bermasalah dengan lahan masyarakat. Dampaknya, masyarakat yang ada di hunian sementara semakin memprihatinkan karena hunian tersebut tidak layak untuk ditempati karena sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti banyaknya atap, dinding rumah, tempat tidur, mesin penyedot air, lampu penerang dan tempat penampungan air yang sudah rusak dan sebagian telah dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sementara dalam kurung waktu lima (7) bulan terakhir pemerintah tidak pernah mengunjungi hunian tersebut. Selain itu masyarakat yang terkena dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor, sampai hari ini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian karena rumah mereka tergenang air, lumpur dan material kayu dan bebatuan. Selain itu, dampak yang dirasakan masyarakat pasca bencana gempa bumi, likuifaksi, dan banjir bandang banyak masyarakat kehilangan sumber pencaharian sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran semakin tinggi dan ini menjadi masalah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah.
Salah satu contoh kasus yang terjadi di desa Poi Kecamatan Dolo Selatan, ada 50 keluarga diungsikan untuk mengantisipasi potensi longso- ran material pasir, batu, dan kayu dari lereng gunung (Litha, 2019). Namun kondisi di lapangan membuat banyak masyarakat protes terhadap penyalurannya karena bantuan tidak merata dan penanganan bencana yang tidak responsive. Data dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Dae- rah (BPBD) Kabupaten Sigi menunjukkan bahwa banjir bandang selama 2019 mengakibatkan 371 keluarga di desa Bangga terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal (Litha, 2019). Bencana merupakan aktivitas bumi dalam meres- pon perubahan alam. dan menimbulkan kerusakan yang merugikan makhluk disekitarnya termasuk manusia. Hal ini semakin memperburuk keadaan yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Manusia dibekali akal sehat dan diberikan ke- mampuan untuk berfikir, maka seharusnya semua pihak menyadari dan bersama-sama untuk menata kehidupan yang lebih baik, dengan cara menjaga kelestarian lingkungan alam, hutan dan sungai (Hajiji, 2019). Hal ini sejalan dengan himbauan pemerintah dalam hal ini Bupati Kabupaten Sigi bahwa masyarakat di semua kecamatan dan wila- yah rentang bencana untuk menjaga kelestarian lingkungan, alam serta hutan sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya bencana seperti lo- ngsor dan banjir bandang. Penyesuaian dan him- bauan itu perlu dilakukan disetiap pemukiman
manusia untuk memastikan terjadinya interaksi yang harmonis antara sistem alam dan manusia sehingga kerentanan terhadap bencana dapat diminimalkan (El-Masri & Tipple, 2002). Ben- cana tersebut sering disebut sebagai konsekuensi dari cara menyusun hidup masyarakat itu sendiri, baik secara ekonomis maupun sosial, hal ini merupakan cara masyarakat dan pemerintah saling berinteraksi, cara tersebut dapat membuat kepu- tusan bersama untuk dapat dipertahankan (Kusu- masari et al., 2010).
Berbagai problematika yang terjadi mem- butuhkan kehadiran dan keseriusan pemerintah serta lebih responsive dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di masyarakat pasca bencana alam gempa bumi, likuifaksi, dan banjir bandang melalui kebijakan-kebijakan yang dianggap penting berkenaan dengan keberlangsungan hidup masyarakat saat terjadi bencana. langkah tersebut untuk memastikan bahwa kebutuhan korban terpenuhi dan penderitaan diminimalkan dan kegiatan tahap ini disebut kegiatan tanggap darurat (Khan, 2008). Kehadiran pemerintah tidak hanya sekedar memberikan bantuan darurat pada saat bencana terjadi. Namun hal yang paling penting dan sangat mendasar adalah kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan keselamatan nyawa masyarakat, disamping tetap berperan dan menjadikan masyarakat tahan ben- cana (Pandey & Oxfam dan ADPC, 2014, 2019). Dengan adanya hal tersebut, maka akan me- lahirkan kewaspadaan masyarakat secara akurat terhadap bahaya bencana (Cutter et al., 2008). Tujuan penelitian ini adalah untuk meng- analisis penanganan bencana di Kabupaten Sigi yang terdiri dari gempa bumi, likuifaksi, dan banjir bandang.
METODE Penelitian ini menggunakan metode kua- litatif dengan pendekatan deskriptif. Metode des- kriptif dapat diartikan sebagai prosedur peme- cahan masalah yang diselidiki dengan meng- gambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, mas- yarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya (Sugiyono, 2017). Metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi, dan focus group discussion (FGD) yang melibatkan unsur pemerintah dan masya- rakat. Pendekatan FGD melibatkan responden masyarakat terdampak bencana, pemerintah, lem- baga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kebencanaan, dan pakar-pakar dari
perguruan tinggi untuk merumuskan alternatif kebijakan serta implementasi serta implikasi dari prioritas kebijakan (Oktorie, 2018).
Peserta FGD adalah para informan atau responden yang dipilih menggunakan Teknik Purposive yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat terdampak bencana, LSM, ahli keben- canaan, dan perguruan tinggi. Penggunaan Teknik tersebut bertujuan untuk menemukan informan atau responden yang tepat karena dianggap mengetahui dan memahami masalah bencana di Kabupaten Sigi. Hasil data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan pendekatan inte- raktif yang kembangkan oleh Miles & Huberman (1994).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Respon Penanggulangan Bencana Pemerintah Pemerintah Kabupaten Sigi telah meng- ambil langkah strategi dalam menanggulangi bencana, baik itu gempa bumi, likuifaksi maupun banjir bandang. Data penelitian menunjukkan bahwa dari aspek mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan, Pemerintah telah merelokasikan sebanyak 90.603 jiwa atau 28.588 KK bagi korban bencana gempa bumi dan likuifaksi ke tempat pengungsian, yang tersebar di 154 titik yang dianggap aman (Gravatar, 2018). Kemudian beberapa bulan setelah bencana terjadi, peme- rintah telah membangun hunian sementara (hutara) untuk para korban bencana gempa bumi dan likuifaksi. Hunian ini tentunya lebih layak dari tempat pengungsian darurat pasca bencana terjadi. Jumlah hunian dibangun sebanyak 6000 unit (“Radar Sulteng,” 2018). Yang tersebar di 72 titik lokasi hunian sementara (huntara). Dengan di- lengkapi fasilitas seperti, penampungan air, mesin penyedot air, keran dan pipa air, lampu penerangan (Arsyhandi, 2019).
Sementara itu untuk hunian tetap (huntap), pemerintah membangun di 9 lokasi, seperti di Desa Loru sebanyak 100 unit, Desa Sibalaya Selatan 150 unit, Desa Sibalaya Utara 40 unit, Desa Lambara 100 unit, Desa Bangga 400 unit, Desa Salua sebanyak 75 unit, Desa Tuva 50 unit, Mantikole 50 unit dan Wisolo 75 unit, (Ke- menterian PUPR Targetkan Huntap di Sulteng Selesai Tahun 2020,n.d.). Namun dari 9 lokasi huntap yang ditetapkan oleh pemerintah, 3 yang dinyatakan jelas dan bersih oleh PUPR, terkait dengan pembebasan lahan. Yaitu, Desa Loru, Desa Lambara, dan Desa Salua (Redaksi, 2020). Sedangkan 6 lokasi lainnya terhambat dengan masalah pembebasan lahan, hal ini disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang terbangun
antara pemerintah dan pemilik lahan terkait pembebasan lahan.
Adapun kerusakan rumah akibat bencana gempa bumi dan likuifaksi berdasarkan penya- luran dana bantuan Stimulan Per-Kecamatan yang terbagi menjadi 3 kategori. Seperti, rusak berat (RB), rusak sedang (RS), rusak ringan (RR). Jumlah kerusakan rumah warga secara keselu- ruhan di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sigi berdasarkan 3 kategori tersebut adalah untuk rusak berat 5.428 rumah, untuk rusak sedang 5.683 rumah, sedangkan rusak ringan 13.108 rumah (BPBD Kab. Sigi, n.d.).
Selanjutnya korban banjir bandang yang terjadi di beberapa desa, diantaranya desa rogo kecamatan dolo selatan sebanyak 41 rumah rusak berat, sementara rusak sedang sebanyak 21 rumah. Desa rezeki kecamatan palolo, sebanyak 1 rumah hanyut terbawa banjir bandang, dan 8 rumah, 1 sekolah terendam lumpur setinggi paha orang dewasa. Dampaknya adalah, 57 KK di desa rezeki harus mengungsi ke tempat yang lebih aman seperti kantor balai desa setempat (antara- news.com, 2020). Selanjutnya desa bolapapu kecamatan kulawi sebanyak 3 rumah hanyut terseret oleh banjir bandang dan 12 rumah rusak berat, tercatat dari data yang penulis dapatkan bahwa 462 jiwa mengunsi yang terdiri dari dusun 1 dan 2 desa bolapapu kecamatan kulawi (Lia Harahap, 2020). Dari semua korban banjir bandang, saat ini membutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pasca bencana. Selain itu pemerintah juga merekonstruksi sekolah dan madrasah sebanyak 11 sekolah dan 19 madrasah. Total rumah yang rusak mencapai 897 unit di Sigi (Basith, 2018).
Penanganan Bencana Penanggulangan bencana mencakup mana- jemen bencana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana. Tujuan manajemen bencana untuk men- cegah kehilangan jiwa, mengurangi penderitaan manusia, memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko, dan me- ngurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda, dan kehilangan sumber ekonomis. Selain itu pengelolaan bencana juga dapat dilakukan dengan cara yang efektif dengan kombinasi empat konsep, yaitu atas semua bahaya, menyeluruh, terpadu, dan kesiapan masyarakat (Hazlin, Purnomo, dan Sugiantoro, 2010, 2018).
Bencana alam seperti gempa bumi dan banjir bandang adalah bencana yang kerap kali terjadi di negara geografis, wilayah kepulauan, populasi yang besar, dan kondisi iklim tropis, salah satunya adalah negara Indonesia yang memposisikan negara tersebut dalam kategori negara yang sering terjadi bencana seperti gempa bumi, likuifaksi, banjir bandang, angin topan dan lain-lain (Prihatin & Suryanti, 2018). Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir bandang dan tanah longsor juga sering terjadi di negara-negara luar seperti Jepang, Bangladesh, India, Guatemala, Filipina, Vanuatu (Times & Anggara, 2019). Secara umum, dalam penanganan bencana yang dilakukan oleh negara tersebut dalam empat (4) tahapan yaitu mitigasi, kesiap- siagaan, respon, dan pemulihan cenderung lebih cepat sehingga dapat menekan angka kematian bagi para korban bencana. Secara umum, Indo- nesia sendiri terbilang lambat dalam penanga- nannya sehingga tingkat kematian lebih tinggi ketika bencana terjadi. Hal ini dapat dilihat di berbagai daerah seperti Aceh, Jawa, Nusa Teng- gara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan termasuk di Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Sigi. Kabupaten Sigi merupakan daerah lembah yang kaya akan sumber daya alam termasuk kandungan air pegunungannya, Kabupaten Sigi secara geo- grafis dikelilingi oleh pegunungan yang menyam- bungkan antara Kabupaten Sigi, Kabupaten Dong- gala dan Kota Palu. Maka dapat diprediksi bahwa potensi bencana di daerah tersebut sangat besar. Kondisi masyarakat Kabupaten Sigi saat ini dihadapkan dengan berbagai masalah pasca ben- cana, seperti kehilangan keluarga, kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencaharian dan sebagainya. Gempa bumi, likuifaksi, dan banjir merupakan tiga bencana alam global yang sering terjadi yang menyebabkan kerugian terbesar (Guo & Huadong, 2010). Dapat dipastikan bahwa dari dampak bencana terjadi, yang paling berat di- rasakan oleh masyarakat adalah mereka yang berada dalam kondisi ekonomi dan politik yang paling lemah (Toya & Skidmore, 2007). Tentunya pemerintah dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah yang lebih serius dalam pena- nganan pasca atau sebelum bencana terjadi. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan manajemen bencana dengan tahapan Mitigasi, Kesiapsiagaan, Respon, Pemulihan un- tuk mengurangi korban bencana tersebut (Khan, 2008). Mitigasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah meminimalkan efek bencana. Mitigasi
bencana adalah serangkaian upaya untuk mengu- rangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana (Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, 2008). Mitigasi merupakan aplikasi dari pengukuran untuk mencegah sebuah bencana atau untuk mengurangi dampak bencana (Altay et al., 2013). Upaya mitigasi ini dapat dilakukan melalui penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan cara memberikan poster dan leaflet kepada masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana, tentang tata cara mengenali, mencegah dan penanganan bencana (Rahman, 2015). Ter- masuk dengan pemberian kodefikasi bangunan, zonasi, analisis kerentanan, dan edukasi publik (Himayatullah Khan, 2008). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sigi melalui kerjasama dengan pemerintah pusat dan telah mengeluarkan beberapa himbauan kepada mas- yarakat tentang potensi terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, likuifaksi, banjir bandang di daerah rawan bencana.
Himbauan pemerintah merupakan upaya mitigasi yang ditandai dengan pemberian kode- fikasi bangunan, zonasi, analisis kerentanan, dan edukasi publik. Dari semua tanda tersebut masuk dalam kategori zona merah, namun dari hasil penelitian banyak masyarakat yang ada di daerah zona merah tetap bertahan di rumahnya masing- masing. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mitigasi bencana untuk gempa bumi dan likuifaksi masih diatur oleh pemerintah pusat terkait kode- fikasi bangunan, zonasi, dan analisis kerentanan, sementara untuk edukasi public, pemerintah Kabupaten Sigi sudah melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat, terutama di daerah hasil zonasi oleh pemerintah pusat. namun mas- yarakat yang berada di zona merah mengabaikan bahkan menolak semua edukasi dan himbauan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten tentang bahaya penyebab dan dampak bencana yang kapan saja bisa terjadi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penolakan tersebut bukan tanpa alasan, terjadinya pengabaian dan penolakan itu karena masyarakat diberi satu (1) pilihan dari dua pilihan yang disiapkan. Pertama, bagi korban bencana yang masuk dalam kategori zona merah akan diberikan bantuan uang tunai sebesar 50 juta, tetapi tidak menempati hunian tetap (huntap) yang disiapkan. Kedua, bagi korban bencana yang masuk dalam kategori zona merah akan diberikan hunian tetap (huntap) tetapi tidak mendapatkan
uang tunai sebesar 50 juta tersebut. Hal ini membuat para korban semakin menderita karena kedua jenis bantuan tersebut selayaknya diterima oleh para korban bencana.
Selain tahap mitigasi, selanjutnya ada tahap kesiapsiagaan untuk penanggulangan bencana. Kesiapsiagaan adalah merencanakan cara meres- pons, seperti rencana kesiapan, latihan/pelatihan darurat, sistem peringatan (Khan, 2008). Pene- litian ini mengadopsi pendapat tersebut bahwa kesiapsiagaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah rencana kesiapan, pelatihan atau simulasi, dan sistem peringatan dini. Hasil pene- litian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sigi telah melakukan rencana kesiapan dalam penanggulangan bencana namun itu dilaku- kan setelah terjadi bencana pada 28 September 2018 karena bercermin pada kondisi bencana yang menyebabkan banyak korban, rumah/gedung dan bahkan banyak infrastruktur umum yang rusak parah. Kejadian gempa bumi dan likuifaksi membuat perencanaan terhadap bencana di Kabupaten Sigi lebih baik. Selain itu juga saat terjadi banjir bandang, peristiwa banjir bandang tidak mudah untuk dipantau (Creutin & Borga, 2003). Berdasarkan hasil wawancara dengan 25 orang tokoh masyarakat desa Poi Kecamatan Dolo Selatan menyatakan bahwa telah terjadi perubahan ekosistem yang signifikan di bagian hulu atau pedalaman hutan sejak 10 atau 20 tahun yang lalu, artinya telah terjadi penebangan pohon dan perusakan hutan lembah di pedalaman oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, masyarakat atau siapapun itu untuk menjaga lingkungan dan tidak melakukan penebangan pohon secara liar yang menyebabkan banjir bandang di Kabupaten Sigi. Banjir bandang dapat menyebabkan bangunan dan infrastruktur menjadi rusak parah dan berdampak pada kehidupan (Gaume et al., 2009; Gupta et al., 2012). Selain itu saat ini pemerintah juga me- lakukan kesiapsiagaan dalam perencanaan dengan melakukan penataan pada sungai yang menye- babkan banjir sebagai upaya kesiapan. Sementara itu, pelatihan dan simulasi juga sudah mulai dilakukan namun itu belum efektif karena saat ini bencana masih terus terjadi di Kabupaten Sigi, khususnya banjir bandang yang membuat pemerintah tidak dapat menerapkan rencana dengan baik karena banjir terus terjadi. Namun di sisi lain, kesiapsiagaan menimbulkan masalah pada sistem peringatan dini yang tidak terintegrasi. Berdasarkan temuan di lapangan, pemerintah hanya memberikan system peringatan setelah bencana terjadi. Jika bencana sudah terjadi,
pemerintah melalui BPBD bekerjasama dengan BMKG memberikan peringatan akan ada bencana susulan yang lebih besar. Dampaknya, masyarakat kebingungan dan panik dalam menghadapi ben- cana susulan tersebut, karena tidak dibekali latihan/pelatihan darurat, sehingga memakan kor- ban jiwa yang lebih banyak. Oleh karena itu, meningkatkan kesiapsiagaan bencana sangatlah penting. Salah satu komponen penting dari perencanaan penanggulangan bencana adalah penyimpanan persediaan darurat, peralatan, dan dokumen penting yang akan dibutuhkan pada saat krisis (Hale & Moberg, 2005). Hal demikian di- anggap efektif untuk mengurangi korban dampak bencana.
Selain kesiapsiagaan, tahapan terhadap res- pon juga sangat penting. Respon merupakan upaya untuk meminimalkan bahaya yang ditim- bulkan oleh bencana seperti pencarian, penyela- matan dan bantuan darurat ( Khan, 2008). Hasil temuan di lapangan, respon pemerintah pasca bencana gempa bumi, likuifaksi, dan banjir bandang terbilang lambat dalam hal pencarian dan penyelamatan saat beberapa jam bencana terjadi. Dampaknya, banyak korban jiwa yang tidak terselamatkan diakibatkan lambatnya pertolongan tersebut, khususnya saat terjadi gempa bumi dan likuifaksi. Sementara itu, saat banjir bandang juga demikian, pemerintah Kabupaten Sigi sangat lambat dalam memberikan informasi awal dan penanganannya.
Kebutuhan datang dari para korban bencana, kebutuhan tersebut cenderung lebih bervariasi berdasarkan status korban bencana yang ada di pengungsian. Sebagian besar korban bencana memiliki kebutuhan yang sama, dalam hal ketahanan pangan, sanitasi, pakaian, air, dan tenda. Namun bantuan darurat seperti pangan, pakaian, air bersih, dan tenda-tenda pengungsian sangat lambat penyalurannya. Adapun faktor lain dengan berbagai kendala yang dihadapi seperti sulitnya akses menuju ke tempat kejadian dikarenakan banyak infrastruktur jalan yang terputus dan rusak. Orang-orang yang terkena bencana biasanya dikategorikan sebagai korban yang masih selamat atau masih hidup dan hal tersebut menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok yang secara pasif menunggu bantuan dari berbagai kalangan ter- masuk pemerintah, swasta dan lain-lain (Briones et al., 2019). Untuk itu diperlukan upaya mem- bangun fasilitas untuk mengatur posisi bantuan dan melaksanakan operasi tanggap pasca bencana dan sistem distribusi dua tingkat yang meman- faatkan fasilitas umum yang ada secara lokal di samping fasilitas baru yang akan bertindak
sebagai titik pasokan regional (Gormez et al., 2011), sebagai wujud pemerintah dalam merespon bencana.
Siklus terakhir dari penanganan bencana yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemulihan. Pemulihan adalah mengembalikan komunitas dalam kondisi normal seperti hibah, perawatan medis, perumahan sementara (Khan, 2008). Penelitian mengacu pada pendapat tersebut dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan atas bencana alam seperti gempa bumi, likuifaksi, dan banjir bandang sangat bermasalah. Artinya adalah pemulihan bencana di Kabupaten Sigi menimbulkan berbagai masalah, terutama bagi penanganan gempa bumi dan likuifaksi, di mana hingga saat ini sejak gempa bumi 28 September 2018, masyarakat korban masih berada di hunian sementara (Huntara), karena terdapat masalah pada hibah untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Masalah yang terjadi membuat pembangunan Huntap di sebagian titik lokasi pembangunan Huntap tersebut tertunda karena adanya tuntutan masyarakat yang belum dise- lesaikan terkait masalah kepemilikan tanah untuk dilakukan pembebasan tanah. Sementara itu masalah perawatan medis juga sangat bermasalah, terutama saat gempa bumi dan likuifaksi terjadi. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sigi sangat minim dan tidak memadai. Fakta lain di lapangan juga menunjukkan bahwa selain masalah pemu- lihan dari gempa bumi dan likuifaksi, masalah banjir bandang juga tidak dapat dihindari karena kerugian yang dihadapi masyarakat sangat besar dan banyak rumah warga yang terdampak banjir bandang namun respon pemerintah dalam pe- mulihan sangat lambat. Hasil temuan penting di lapangan yang tidak termasuk dalam aspek penelitian ini adalah adanya miscommunication antara pemerintah dan lembaga pemerintah dengan masyarakat terkait pemulihan korban bencana gempa bumi dan likuifaksi. Dalam hal ini, pengadaan hibah dan perumahan tetap untuk warga terkena dampak bencana gempa bumi dan likuifaksi dibeberapa titik lokasi yang masih bermasalah. Masyarakat menganggap bahwa pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah sangat lambat bahkan tidak terealisasi karena sejak terjadinya gempa bumi dan likuifaksi, sampai saat ini hunian tersebut tidak dapat ditempati karena masalah kepemilikan lahan. Dampaknya, warga yang berada di hunian sementara semakin lama semakin memprihatinkan dengan melihat fasilitas yang ada saat ini. Namun hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menyiapkan hunian tetap
terus dilakukan hingga saat ini, akan tetapi yang terjadi adalah adanya tarik menarik antara pemerintah, lembaga pemerintah (pertanahan) dan pemilik tanah yang direncanakan untuk menjadi lokasi perumahan tetap, sehingga hunian tersebut sampai saat ini belum dapat bangun sebagai hunian tetap. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi akibat dari bencana (Riadi & Erdiyansyah, 2021).
Dampak dari semua permasalahan dalam pemulihan bencana adalah warga yang berada di hunian sementara tidak lagi mempercayai atas janji yang pernah diucapkan oleh pemerintah dan dampak dari kekecewaan itu adalah kondisi bagi para warga korban bencana semakin lama semakin memprihatinkan. Dari empat aspek manajemen bencana yang diterapkan pemerintah Kabupaten Sigi dalam penanganan bencana gempa bumi, likuifaksi, dan banjir bandang yang terdiri dari mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan. Penanggulangan tersebut adalah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mempersiapkan, menanggapi, dan memulihkan diri dari bencana (Clark ‐ Ginsberg et al., 2020). Hasil penelitian ini secara umum me- nunjukkan bahwa penanggulangan bencana di Kabupaten Sigi masih sangat buruk karena menimbulkan berbagai masalah dalam pena- nganannya. Setiap aspek dalam penanganan bencana mengalami masalah seperti mitigasi belum efektif dalam mengedukasi masyarakat, di mana pemerintah Kabupaten Sigi hanya melaku- kan sosialisasi saat terjadi bencana dan mas- yarakat juga kurang merespon sosialisasi tersebut. Kesiapsiagaan juga belum efektif karena sistem peringatan dini dan rencana kesiapan belum sempat dijalankan karena bencana terus terjadi sehingga rencana kesiapan belum dapat dijalankan dengan efektif, serta simulasi atau pelatihan bencana yang belum efektif. Sementara respon juga mengalami masalah seperti system bantuan darurat yang terlambat, termasuk penyelamatan dan pemberian bantuan, sedangkan aspek terakhir seperti pemulihan sangat bermasalah dibanding aspek yang lain.
Permasalahan besar pada aspek pemulihan adalah penyediaan hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi dan likuifaksi, terutama masalah komunikasi antar pemerintah, lembaga pemerintah (pertanahan), dan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan bahwa penanganan bencana di Kabupaten Sigi sangat bermasalah dan dari segi manajemen bencana belum sesuai dengan harapan atas peris- tiwa yang terjadi. Namun penelitian ini mem-
berikan kontribusi pada pemulihan bencana untuk memasukan aspek atau indikator komunikasi. Hal tersebut sangat penting, terutama saat terjadi bencana gempa bumi yang mengakibatkan likui- faksi. Penambahan indikator tersebut karena hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi peme- rintah dan lembaga pemerintah serta masyarakat sangat diperlukan, terutama dalam pengadaan hibah atau lahan untuk pembangunan kembali rumah warga yang terdampak gempa bumi dan likuifaksi.
SIMPULAN Penanganan bencana di Kabupaten Sigi mengalami berbagai masalah, terutama dalam manajemen bencananya. Permasalahan terjadi di- sebabkan oleh siklus penanganan bencana yang tidak efektif seperti mitigasi, kesiapsiagaan, res- pon, dan pemulihan. Dari empat siklus atau aspek penanganan bencana tersebut terjadi masalah pada aspek kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pada aspek mitigasi pemerintah sudah melakukan tahapan- tahapan yang sesuai standar operasional, namun tidak mendapat respon dari masyarakat korban bencana.
Masalah kesiapsiagaan belum efektif karena sistem peringatan dini dan rencana kesiapan belum sempat dijalankan karena bencana terus terjadi sehingga rencana kesiapan belum dapat dijalankan sehingga simulasi atau pelatihan ben- cana juga belum efektif. Sementara masalah respon terjadi lambatnya bantuan darurat pada bencana gempa bumi, likuifaksi, dan banjir ban- dang, sedangkan pada pemulihan terjadi masalah besar tentang hibah pengadaan lahan huntap bagi korban gempa bumi dan likuifaksi. Berdasarkan hal tersebut, temuan penelitian ini menambahkan indikator komunikasi dalam aspek pemulihan bencana karena terjadi miscommunication antara pemerintah, lembaga pemerintah (pertanahan) dengan masyarakat terkait pengadaan hibah untuk lahan perumahan tetap bagi warga korban bencana gempa bumi dan likuifaksi. Selain itu hasil pene- litian ini memberikan kontribusi bagi pemerintah baik secara teoritik dan aplikasi dalam merumus- kan dan mengevaluasi kebijakan berkenaan de- ngan penanganan bencana di berbagai negara maupun berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdul Basith. (2018). Kementerian PUPR Targetkan Huntap di Sulteng Selesai Tahun 2020 . tirto.id. https://tirto.id/kementerian-
pupr-targetkan-huntap-di-sulteng-selesai- tahun-2020-ejCl Ahmad, F., Kazmi, S. F., & Pervez, T. (2011). Human response to hydro-meteorological disasters: A case study of the 2010 flash floods in Pakistan. Journal of Geography and Regional Planning , 4 (9), 518–524. https://doi.org/10.5897/JGRP.9000074 Altay, N., Prasad, S., Tata, J., & Lagadec,. (2013). A dynamic model for costing disaster mitigation policies. Disasters , 37 (3), 357– 373. https://doi.org/10.1111/disa.12004 Briones, F., Vachon, R., & Glantz, M. (2019).
Local responses to disasters: Recent lessons from zero-order responders. Disaster Prevention and Management: An International Journal , 28 (1), 119–125. https://doi.org/10.1108/DPM-05-2018-0151 Cavallo, E., Galiani, S., Noy, I., & Pantano, J.
(2013). Catastrophic Natural Disasters and Economic Growth. The Review of Economics and Statistics , 95 (5), 1549–1561. https://doi.org/10.1162/REST_a_00413
Clark ‐ Ginsberg, A., Blake, J. S., Patel, K., & UNISDR, 2017. (2020). Hybrid Governance of Disaster Management in Freetown, Monrovia, and Dar es Salaam. Disasters , n/a (n/a). https://doi.org/10.1111/ disa.12466 Creutin, J.-D., & Borga, M. (2003). Radar hydrology modifies the monitoring of flash- flood hazard. Hydrological Processes , 17 (7), 1453–1456. Cutter, S. L., Barnes, L., Berry, M., Burton, C., Evans, E., Tate, E., & Webb, J. (2008). A place-based model for understanding community resilience to natural disasters. Global Environmental Change , 18 (4), 598– 606.
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2008.07. 013 El-Masri, S., & Tipple, G. (2002). Natural Disaster, Mitigation and Sustainability: The Case of Developing Countries. International Planning Studies , 7 (2), 157– 175.https://doi.org/10.1080/1356347022013 2236
Gaume, E., Bain, V., Bernardara, P., Newinger, O.,
Barbuc, M., Bateman, A., Blaškovičová, L., Blöschl, G., Borga, M., Dumitrescu, A., Daliakopoulos, I., Garcia, J., Irimescu, A., Kohnova, S., Koutroulis, A., Marchi, L., Matreata, S., Medina, V., Preciso, E., … Viglione, A. (2009). A compilation of data on European flash floods. Journal of
Hydrology , 367 (1), 70–78. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2008.12.02 8 Gormez, N., Köksalan, M., & Salman, F. S.
(2011). Locating disaster response facilities in Istanbul. Journal of the Operational Research Society , 62 (7), 1239–1252. https://doi.org/10.1057/jors.2010.67 Gravatar. (2018, December 17). JurnalNews . JurnalNews. https://jurnalnews.id/korban- bencana-sulteng-mulai-huni-huntara/ Guo, & Huadong. (2010). Understanding global natural disasters and the role of earth observation. International Journal of Digital Earth , 3 (3), 221–230. https://doi. org/10.1080/17538947.2010.499662
Gupta, P., Khanna, A., & Majumdar, S. (2012). Disaster Management in Flash Floods in Leh (Ladakh): A Case Study. Indian Journal of Community Medicine : Official Publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine , 37 (3), 185– 190. https://doi.org/10.4103/0970-0218.
99928
Hale, T., & Moberg, C. R. (2005). Improving supply chain disaster preparedness: A decision process for secure site location. International Journal of Physical
Distribution & Logistics Management ,
35 (3), 195–207. https://doi.org/10.1108/ 09600030510594576 Himayatullah Khan, A. K. (2008). Natural hazards and disaster management in Pakistan . ResearchGate. https://www. researchgate.net/ publication/23543105_Natural_hazards_an d_disaster_management_in_Pakistan Kusumasari, B., Alam, Q., & Siddiqui, K. (2010). Resource capability for local government in managing disaster. Disaster Prevention and Management: An International Journal ,
19 (4), 438–451. https://doi.org/10.1108/ 09653561011070367 Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994).
Qualitative data analysis: An expanded sourcebook . sage.
Palttala, P., Boano, C., Lund, R., & Vos, M. (2012). Communication Gaps in Disaster Management: Perceptions by Experts from Governmental and Non-Governmental Organizations. Journal of Contingencies and Crisis Management , 20 (1), 2–12. https://doi.org/10.1111/j.1468- 5973.2011.00656.x
Pandey, C. L., & Oxfam dan ADPC, 2014. (2019). Making communities disaster resilient: Challenges and prospects for community engagement in Nepal. Disaster Prevention and Management: An International Journal , 28 (1), 106–118. https://doi.org/10.1108/ DPM-05-2018-0156 Prihatin, R. B., & Suryanti. (2018). Masyarakat Sadar Bencana: Pembelajaran dari Karo, Banjarnegara, dan Jepang. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 9 (2), 221-239– 239. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v9i2.1106 Riadi, S., & Erdiyansyah. (2021). Collaborative governance in handling natural and non- natural disasters based on the perspective of public administration: Evidence from Indonesia. Problems and Perspectives in Management , 19 (2), 468–479. https://doi. org/10.21511/ppm.19(2).2021.37 Schweizer, P.-J., & Renn, O. (2019). Governance of systemic risks for disaster prevention and mitigation. Disaster Prevention and Management: An International Journal , 28 (6), 862–874. https://doi.org/10.1108/- 09-2019-0282 Toya, H., & Skidmore, M. (2007). Economic development and the impacts of natural disasters. Economics Letters , 94 (1), 20–25. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2006.06.02
0
Yoanes Litha. (2019, December 12). Pasca Gempa Bumi, Kabupaten Sigi Rawan Banjir Bandang dan Longsor . VOA Indonesia.https://www.voaindonesia.com/a/ pasca-gempa-bumi-kabupaten-sigi-rawan- banjir-bandang-dan-longsor-/5202962.html