## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Mengulik Kebijakan National Cycle Network di Inggris dan Harapan Bagi Indonesia

## Shofiatul Ummah

## Universitas Airlangga Surabaya
shofiatul.ummah-2017@fisip.unair.ac.id

## Abstrak
National  Cycle  Network  adalah  sebuah  kebijakan  pemerintah  Inggris  yang  telah berhasil  menerapkan  kebijakan  secara  nasional  untuk  warganya  dengan  mewajibkan seluruh warganya bersepeda secara nasional dan dilakukan secara serius selama lebih dari 25  tahun  hingga  saat  ini.  Indonesia  telah  membangun  jalur  bersepeda  sejak  2009,  namun banyak infrastrukturnya terbengkalai dan tidak terurus. Jumlah penduduk yang setiap tahun selalu  mengalami  kenaikan,  tidak  dibarengi  ketersediaan  lahan  kosong  dan  ruang terbuka hijau,  di  samping  itu  jumlah  pepadatan  penduduk  juga  selalu  dibarengi  dengan  jumlah kenaikan  kendaraan  akan  memberikan  dampak  serius  bagi  kerusakan  alam  Indonesia. Berpijak  pada  Undang-Undang  negara  no  32  Tahun  2009  tentang  Perlingungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  bahwa  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  merupakan  hak setiap warga negara. Salah satu cara yang diharapkan mampu mengubah mode transportasi untuk Indonesia saat ialah dengan menerapkan National Cycle Network yang ada di Inggris dengan  metode  dan  cara  yang  muda  diterima  di  Indonesia.  Tulisan  ini  akan  memberikan solusi kemungkinan memudahkan mengadopsi NCN di Inggris untuk diterapkan di Indonesia. Pertama, dengan membangun jalur bersepeda dengan sistem lalu lintas yang memadai dan aman. Kedua, adanya regulasi yang jelas. Dan ketiga, sistem pembangunan jangka panjang dan konsisten.
Kata Kunci: National Cycle Network, Kerusakan Alam Indonesia, Penerapan Kebijakan.

## Abstract
The National Cycle Network is a policy of the British government that has succeeded in implementing national policies for its citizens by requiring all citizens to cycle nationally and be carried out seriously for more than 25 years to date. Indonesia has been building cycling paths since 2009, but many of its infrastructure is abandoned and neglected. The population that always increases every year, is not accompanied by the availability of vacant land and green open space, in addition to the number of population congestion also accompanied by the increase in vehicles will have a serious impact on the destruction of Indonesia's natural

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
environment.  Based  on  the  State  Law  No.  32  of  2009  concerning Environmental  Protection and Management that a good and healthy environment is the right of every citizen. One way that is expected to be able to change the mode of transportation for Indonesia when it is by applying the National Cycle Network in the UK with young methods and methods is accepted in Indonesia. This paper will provide a possible solution to facilitate the adoption of NCN in the UK to be applied in Indonesia. First, by building a cycling track with an adequate and safe traffic  system.  Second,  there  are  clear  regulations.  And  third,  a  long-term  and  consistent development system.
Keywords: National Cycle Network, Natural Damage in Indonesia, Implementation of Policy.

## Pendahuluan
Banyak  sekali  diskusi  tentang kebijakan publik serta penataannya yang tidak  mempertimbangkan  kehidupan sehari-hari  penduduk  yang  tinggal  di kota-kota  berkembang.  Bahkan  lebih serius  lagi,  tata  ruang  ruang  kota  yang sudah  ada  sebenarnya  tidak  cocok  lagi dengan  cara  hidup  manusia  sekarang. Cara hidup manusia sebelum perang atau bahkan ratusan tahun lalu telah tergerus dengan  arus  perkembangan  zaman. Sehingga  bisa  dikatakan  cara  hidup manusia  sekarang  telah  mempengaruhi cara  hidup  manusia  ratusan  tahun  yang lalu.
Manusia  sebagai  makhluk  yang berperan  sentral  dalam  perubahan, memiliki  tanggung  jawab  yang  besar untuk  ikut  terlibat  dalam  menciptakan lingkungan  sebagai  tempat  tinggal generasi  mendatang,  meskipun  hal tersebut  tidak  hanya  cukup  dengan
menciptakan  sebuah  kota  yang  efisien, namun  juga  perlu  adanya  lingkungan yang  dimana  semua  makhluk  yang menghuni  di  dalamnya  bisa  merasakan kenyamanan, keamanan dan
kebahagiaan.
Keamanan dan
kenyamanan  tidak  mungkin  diperoleh jika  lingkungan  yang  dihuni  manusia tidak mendukung, dalam artian kenyamanan tercipta manakala lingkungan  tempat  tinggal  manusia bersih.
Hampir  lebih  40  tahun  terakhir wacana  mengenai  kerusakan  lingkungan selalu  menjadi  pembahasan  serius  bagi pemikir-pemikir  dunia  modern,  banyak sekali  teori  dan  kebijakan  yang  coba dikeluarkan untuk sama-sama mengatasi masalah  kerusakan  lingkungan  yang sudah  terjadi.  Baik  itu  yang  datang  dari pemikir  ilmu  sosial  politik  ( Green Political  Theory) ,  atau  dari  ilmu-ilmu sains lainnya.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
Berdasarkan  data  yang  dihimpun oleh  Intergovermental  Panel  on  Climate change  atau  yang  sering  dikenal  IPCC pada  tahun  2007  menyebutkan  bahwa kerusakan  lingkungan  sebanyak  43 persen  disebabkan  oleh  polusi  udara yang  bersumber  dari  gas  buang kendaraan,  dan  diperkirakan  pada  akhir abad  21  kerusakan  lingkungan  akan semakin  parah  dengan  banyaknya jumlah  volume  kendaraan  di  kota-kota besar di dunia 1
Indonesia  adalah  negara  yang memiliki  tingkat  kemacetan  tertinggi  di dunia, yakni empat dari 15 kota termacet di  dunia  ada  di  Indonesia. 2 Jumlah kemacetan  yang  terus  meningkat  setiap tahun  di  Indonesia  diikuti  dengan kenaikan  pengguna  kendaraan  mesin dan  berkurangnya  ruang  terbuka  hijau yang disediakan oleh pemerintah. Upaya pemerintah  Indonesia  untuk  mengatasi persoalan  kemacetan  dan  kerusakan lingkungan setiap tahun selalu
dipertanyakan.
Kondisi wilayah Indonesia  yang  saat  ini  mengalami penurunan  kualitas  lingkungan  bersih
1 https://www.wwf.or.id
2 Berdasarkan  survei  yang  dikeluarkan  oleh  Waze yang dilakukan pada tahun 2015 ada empat kota dari 15  kota  termacet  di  dunia  adalah  kota  Jakarta, Denpasar,  Yogyakarta,  Bandung.  Rata-rata  waktu yang  diperlukan  oleh  pengguna  jalan  di  kota-kota tersebut  sebanyak  47  jam  per  tahun.  Diambil  dari https://www.cnnindonesia.com pada  tanggal  10 Februari 2018.
memerlukan  penangan  yang  serius  dari pihak  pemerintah,  terutama  dalam  hal transportasi.  Mengacu  pada  Peraturan Presiden  no  60  Tahun  2011  tentang Rencana  Aksi  Nasional  Gas  Rumah  Kaca (RAN  GRK)  yang  salah  satu  poin utamanya  ialah  mengatur  transportasi yang  rama  lingkungan  dan  minim  emisi gas buang kendaraan seharusnya transportasi di Indonesia telah diarahkan untuk  menjadi  transportasi  yang  ramah terhadap  lingkungan. 3 Namun  pada kenyataannya  hal  tersebut  belum teruwujud.  Pemerintah  secara  serius harus  membuat  sebuah  kebijakan  yang mengatur  dan  menegaskan  seberapa pentingnya  menciptakan  transportasi ramah  lingkungan,  hal  tersebut  perlu dilakukan  dan  diresmikan  ke  dalam kebijakan negara.
Carl  J.  Federick  sebagaimana dikutip Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan  seseorang,  kelompok,  atau pemerintah  dalam  suatu  lingkungan
3 Peraturan  Presiden  no  60  Tahun  2011  Tentang Rencana  Aksi  Nasional  Gerakan  Rumah  Kaca bertujuan  untuk  mengurangi  penggunaan  emisi  gas rumah  kaca  yang  dilakukan  pemerintah  dalam bidang  industri,  transportasi  dan  energi,  pertanian dan  kehutanan.  Dalam  bidang  transportasi  sendiri implemetasinya  berupa  pengaturan  standart  mesin kendaraan,  pengaturan  bahan  bakar  yang digunakan dan  juga  pengaturan  batas  maksmimal  emisi  yang dikeluarkan. Perpres diambil dari www.bappenas.go.id

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
tertentu  dimana  terdapat  hambatan- hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan
terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut  dalam  rangka  mencapai  tujuan tertentu. 4 Sedangkan  definisi  kebijakan publik atau public policy menurut Easton sendiri  ialah  sebagai the  authoritative allocation  of  values  for  the  whole  society atau  sebagai  pengalokasian  nilai-nilai secara  paksa  kepada  seluruh  anggota masyarakat. 5 Anderson,  sebagaimana yang dikutip oleh Winarno (2007; 20-21) yang  mendefinisikan  kebijakan  publik sebagai  kebijakan  yang  dikembangkan oleh  lembaga  atau  pemerintah  dengan memiliki  implikasi  sebagai  berikut (Putra,  Mindarti,  &  Faturahman,  2018)  : (1)  Kebijakan  publik  selalu  memiliki tujuan  khusus  atau  tindakan  yang berorientasi  pada  tujuan.  (2)  Kebijakan publik memuat tindakan pemerintah. (3) Kebijakan publik adalah apa yang benar- benar  dilakukan  oleh  pemerintah, sehingga  bukan  apa  yang  masih dimaksudkan  untuk  dilakukan.  (4) Kebjakan  publik  yang  diambil  dapat menjadi positif jika dilakukan pemerintah  untuk  mengatasi  masalah
4 Taufiqurokhman, Kebijakan Publik; Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers),2014), hal 3.
5 ibid hal 3.
tertentu,  dan  bisa  menjadi  negatif  jika pemerintah tidak melakukan sesuatu. (5) Kebijakan pemerintah merupakan aturan yang mengikat dan bersifat rasional.
Dalam  pandangan  David  Easton ketika  pemerintah  membuat  kebijakan publik pada saaat itu pemerintah sedang menerapkan nilai-nilai kepada masayarakat  (Dikutip  Thomas  Dye, 1992).  Ketika  sebuah  kebijakan  publik tidak  sejalan  dengan  kondisi  sosial masyarakat  atau  bahkan  mengganggu tata  kehidupan  masyarakat  disitu memungkinkan  terjadinya  resistensi ketika diimplementasikan. Oleh sebab itu yang  dianjurkan  ialah  kebijakan  publik harus  sejalan  dengan  nilai-nilai  dan praktik-praktik  yang  ada  di  dalam masyarakat.
National  Cycle  Network  adalah salah satu bentuk kebijakan transportasi yang baik terhadap lingkungan, kebijakan  tersebut  mampu  mengurangi polusi  udara  di  Inggris  sebanyak  63  % selama lima tahun program dijalankan di Inggris.  Dengan  menerapkan  National Cycle  Network  warga  negara  yang tergabung  di  dalam  suatu  negara  akan sama-sama  bertanggung  jawab  untuk menjaga  lingkungan  mereka  terutama dalam hal transportasi. Melalui kebijakan ini  setiap  lalu  lintas  yang  ada  di  setiap

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
kota  akan  diwajibkan  memiliki  jalur khusus bersepeda serta memiliki fasilitas lalu  lintas  yang  memadai  sehingga transportasi mampu memberikan kenyamanan dan kemanan.
Kebijakan National Cycle Network perlu  untuk  diadopsi  di  Indonesia sebagai  implementasi  lanjutan  dari Peraturan  Presiden  no  60  Tahun  2011 tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Gas Rumah  Kaca,  juga  sebagai  solusi  untuk mengatasi  kemacetan  di  Indonesia  yang sampai  saat  ini  belum menemukan  jalan keluar.  Di  sisi  lain  kebijakan  National Cycle  Network  juga  akan  memberikan dampak  positif  terhadap  pariwisata  di Indonesia, karena dengan adanya NCN di Indonesia    setiap  kota-kota  yang  ada  di Indonesia  akan  dirancang  pro  terhadap pesepeda, dan hal tersebut akan menarik untuk  para  wisatawan  untuk  menikmati setiap sudut kota-kota di Indonesia.

## Kebijakan National Cycle Network Di
Inggris
Inggris  merupakan  negara  yang memiliki  tingkat  kesibukan  ketiga  di dunia nampaknya layak untuk
mempromosikan  kebijakan  bersepeda secara nasional (National Cycle Network).  Kebijakan  NCN  sendiri  telah dilakukan  sejak  tahun  1995  hingga  saat
ini,  kebijakan  tersebut  ialah  untuk mengajak  seluruh  warganya  baik  itu pekerja  pemerintahan,  sekolah,  dan swasta  untuk  sama-sama  mengubah mode  transportasi  mereka  kepada transportasi yang lebih sehat dan ramah lingkungan  yakni  sepeda.  Namun  dalam kebijakan  tersebut  nampaknya  kurang mendapatkan  respon  yang  baik  dari masyarakat  Inggris  di  tahun-tahun  awal kebijakan  itu  di  sosialisasikan,  sehingga pada  tahun  2010  Inggris  kembali menguatkan  program  bersepeda  dengan memperkuat  sistem  peraturan  dan undang-undang yang mengaturnya.
Sarana  dan  infrastruktur  yang merupakan  hal  yang  mendasar  dalam keberlangsungan  kebijakan  ini  juga sangat  diperhatikan  oleh  pemerintah Inggris.  Pemerintah  mulai  membangun jalan  khusus  bersepeda,  rambu-rambu lalu lintas, trowongan dan juga jembatan penyebrangan sebagai bentuk keseriusan berlangsungnya kebijakan tersebut. Penulis mengungkapkan alasan mengapa program  ini  sangat  getol  dilaksanakan oleh  pemerintah  Inggris  ialah  karena semakin  banyaknya  jumlah  angka kematian warga Inggris yang disebabkan oleh  Obesitas  karena  warganya  yang jarang berolahraga, selain itu juga tujuan utama  dari  program  ini  ialah  untuk

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
mengubah  mode  transportasi  Inggris yang  selama  ini  cenderung  merusak lingkungan  menjadi  transportasi  yang sehat dan ramah lingkungan.
Sebagai  kebijakan  yang  tergolong baru  di  Inggris  setidaknya  kebijakan tersebut  cukup  mendapatkan  respon yang baik dari warga Inggris, setidaknya kebijakan  tersebut  telah  menyumbang 10  %  pejalan  kaki  di  Inggri,  dan  telah meningkatkan angka pesepeda sebanyak empat  kali  lipat  empat  tahun  setelah kebijakan tersebut diterapkan.
Apa  itu  National  Cycle  Network? The  National  Cycle  Network  merupakan kebijakan  pemerintah  Inggris  untuk mengajak  warganya  bersepeda  secara nasional agar warganya lebih sehat serta bersama-sama menciptakan mode transportasi yang sehat dan pro terhadap lingkungan,  kebijakan  tersebut  nantinya akan  dilengkapi  dengan  dibangunkan jaringan  jalur  yang  aman,  bebas  lalu lintas,  dan  dapat  diakses  dari  mana  saja di setiap kota-kota yang ada di Inggris.
Jalur  NCN  sendiri  memiliki panjang  sekitar  14.000  mil  berselang- seling  di  setiap  sudut  kota,  ia  nantinya akan  menghubungkan  desa-desa,  kota- kota  dan  akan    menghubungkan  orang ke tempat-tempat yang mereka inginkan. Jaringan  ini  digunakan oleh hampir  lima
juta orang setiap tahun yang berjalan ke pusat  kota,  sekolah-sekolah,  kantor pemerintahan,  dan  juga  jalan-jalan pedesaan  Cornwall  ke  Shetland  Isles. Jaringan  ini  sangat  populer  di  Inggris dengan di lalui oleh pejalan kaki, jogging, pengguna  kursi  roda  dan  pengendara kuda serta orang-orang di sepeda secara umum.
Karena lebih dari separuh penduduk Inggris hidup dalam jarak satu mil  dari  rute  terdekat  mereka,  dengan dibangunkannya jaringan khusus bersepda  ini  akan  memudahkan  mereka untuk  mengakses  tempat-tempat  yang mereka  tuju  dengan  menggunakan sepeda atau traspotasi publik lainnya.
Menurut pemerintah Inggris, setidaknya  pemerintah  memiliki  tiga alasan  utama    mengapa  kebijakan  ini harus segera terlaksana. Pertama, karena merupakan  agenda  kerja  pemerintah untuk membuat kebijakan yang mengedepankan transportasi dan sarana yang  ada  di  kota.  Kedua,  adanya dorongan kuat dari kondisi yang ada saat itu  untuk  segera  menciptakan  jaringan yang  lebih  luas  dengan  otoritas  yang lebih  kuat.  Dan  ketiga  ialah  adanya keinginan  kuat  dari  pemerintah  untuk mengubah  individu  untuk  memiliki

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
kesadaran yang tinggi untuk hidup sehat dan mencintai lingkungan.
Dari  data  di  bawah  ini  dijelaskan bahwa  kebijakan  tersebut  akan  terarah secara jelas, dimana dari tahun ke tahun akan mengalami peningkatan.
Berdasarkan  survei  tahun  2003  oleh Sustrans  bahwa  program  NCN  ini  telah menarik  pengguna  sepeda  sebanyak  85
%,  dan  ada  sekitar  77  juta  perjalanan bersepeda yang melewati jalur-jalur yang telah  dibangun  oleh  pemerintah.  Dan sebagai  bonusnya  pemerintah  juga  telah berhasil  menurunkan  angka  Obesitas melalui  program  ini  sebanyak  38  % terhitung sejak 1996 hingga 2001 .
.

## Gambar 1. Kebijakan NCN Inggris
Sumber : Department of Sport and Exercise Sciences, University of Chester UK)
Bentuk lain dari pelaksanaan program  ini  ialah  dengan  memproduksi mode  transportasi  lokal  yang  didesain untuk mendorong peningkatan pengguna sepeda,  seperti  pembuatan  Bis  tingkat yang  terdapat  penitipan  sepeda  pada setiap  haltenya,  serta  peningkatan infrastruktur  baru  yang  berkualitas tinggi  sehingga  menarik  dan  mampu
mengubah  mindset  individu  untuk beralih kepada sepeda.
Hasil  lain  yang  terlihat  ialah  lebih dari  27  juta  perjalanan  di  Jaringan  ini digunakan oleh anak-anak yang bepergian  ke  dan  dari  sekolah,  165  juta perjalanan yang digunakan para pengguna  komuter  line,  dan  satu  dari lima  orang  yang  menggunakan  jaringan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
baru  untuk  bersepeda  atau  mulai bersepeda  lagi.  Selain  itu  manfaat  lain yang  ada  di  lapangan  terlihat  bahwa lebih dari 85% orang yang menggunakan jaringan  ini  merasa  lebih  bugar  sebagai hasilnya,  lebih  dari  50%  orang  yang menggunakan  jaringan  merasa  itu membantu mereka menghemat uang.

## Hasil dan Pembahasan
National Cycle Networking sendiri bukanlah  kebijakan  yang  pertama  yang dilakukanoleh pemerintah Inggris, negara  lain  seperti  Amsterdam,  Jepang telah  lebih  dulu  menerapkan  kebijakan tersebut.  Namun,  sebagai  program  yang cenderung  sulit  Inggris  bisa  dikatakan berhasil,  hal  itu  dikarenakan  kebijakan tersebut  dari  tahun  ke  tahun  selalau mengalami peningkatan. Baik itu dari sisi infrastruktur  yang  semakin  lengkap  dan memadai,  maupun  dari  sisi  jumlah pengguna  yang  semakin  banyak  dan membudaya.

## 1. Pengelolaan  Pelayanan  Publik  di Indonesia
Salah satu elemen terpenting yang dapat  digunakan  untuk  mengukur tingkat  kesejahteraan  dan  kemajuan suatu negara ialah dari pelayanan publik yang  ada  di  negara  tersebut.  Melalui pelayanan  publik  kita  bisa  melihat
bagaimana  pemerintah  memperhatikan rakyatnya,  karena  sebagai  bagian  dari negara, setiap individu berhak memperoleh pelayanan publik yang baik dan  layak.  Di  Indonesia  sendiri  jaminan mendapatkan hak yang setara baik dalam perlindungan hukum maupun pelayanan publik  terjamin  dalam  sila  ke  lima pancasila.  Selain  itu  juga  di  standar  dan acuan  pelaksanaan  pelayanan  publik birokrasi  di  Indonesia  juga  terjamin dalam Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Pelayanan  publik  selalu  menjadi sorotan  setiap  negara,  pemerintah  yang merupakan  utama  dalam  eksekusi program  selalu  menguapayakan  kualitas pelayanan publik yang ada di negaranya. Menurut  Albrecht  dan  Zemke  (1990) kualitas  pelayanan  publik  merupakan hasil  interaksi  dari  berbagai  aspek, sistem  pelayanan,  sumber  daya  manusia penyedia layanan, strategi, dan pelanggan.  Dengan  demikian  mustahil menciptakan  kualitas  pelayanan  publik yang  prima  untuk  mewujudkan Goog Governance tanpa  adanya  kerja  sama yang baik antara masyarakat, pemerintah,  dan  penyedia  pelayanan yang ada di dalam negara .
“Pelayanan publik yang dilakukan oleh    pemerintahan    atau korporasi    yang    efektif  dapat

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
memperkuat  demokrasi  dan  hak asasi manusia,    mempromosikan kemakmuran  ekonomi,  kohesi sosial,  mengurangi      kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak
dalam pemanfaatan  sumber  daya  alam, memperdalam  kepercayaan  pada pemerintahan  dan  administrasi publik” (Irawan, 2018).
Pelaksanaan  pelayanan  publik pada  prinsipnya  ditujukan  kepada manusia. Maka, sudah menjadi kodratnya setiap manusia membutuhkan pelayanan. Seperti halnya yang dikatakan oleh  Rusli  (2004)  yang  mengatakan bahwa  selama  hidupnya  manusia  selalu membutuhkan  pelayanan.  Dan  sebagai wujud  pemberian  pelayanan  yang berkualitas  dan  prima  pemerintah  telah mengupayakan berbagai macama strategi, salah satunya dengan melakukan  reformasi  birokrasi.  Tidak berbeda  dengan  angan-angan  setiap pemerintah, begitu juga dengan
pemerintah Inggris yang ingin memberikan  pelayanan  pubik  yang  baik untuk setiap warganya dengan mengeluarkan  kebijakan  National  Cycle Networking (NCN) sebagai salah satunya. Melalui  kebijakan  NCN  Inggris  berusaha meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik kepada  warganya  khususnya  dalam sektor  transportasi  agar  lebih  sehat  dan nyaman.
Indonesia  sebagai  salah  satu negara  yang  sangat  memperhatikan pelayanan  publik  seharusnya  bercermin kepada  negara-negara  lain,  terutama dalam hal transportasi. Seperti yang kita ketahui  selama  ini,  masalah  utama  yang belum  bisa  dipecahkan  oleh  pemerintah Indonesia  adalah  masalah  kemacetan. Kemacetan telah menyumbang sebanyak 70  persen  polusi  yang  ada  di  Indonesia dengan  tingkat  pertumbuhan  kendaraan dalam  lima  tahun  terakhir  8,12  persen per  tahun. 6 Apakah  dengan  mengganti mode transportasi seperti NCN di Inggris Indonesia  akan  terbebas  dari  masalah tersebut?
Sebenarnya,  Indonesia  sendiri telah  lama  juga  menerapkan  bersepeda di  beberapa  kota  maju  yang  ada  di Indonesia.  Seperti  Jakarta  yang  telah membangun  jalur  khusus  sepeda  sejak 2012  dan  pada  tahun  2017  Presiden Jokowi  juga  kembali  membangun  jalur bersepeda  sebanyak  6,7  Km  di  sepajang jalan jalur Kanal Banjir Timur di Jakarta. Selain Jakarta. Bandung, Medan,
Surakarta,  Jepara,  dan  kota-kota    lain juga telah menerapkan kebijakan tersebut.  Namun,  dari  sisi  kualitas, bersepeda  di  Indonesia  belum  mempuni untuk disandingkan dengan Inggris, baik
6 Data diambil dari https://sains.kompas.com pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 19.34.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
itu  dari  aspek  sarana  dan  pra  sarana, hukum,  dan  aturan  yang  mengatur. Sehingga  sampai  saat  ini  kemacetan  dan polusi  masih  menjadi  persoalan  yang serius bagi Indonesia.
Sebagai  bahan  renungan  kita bersama, tentu Indonesia juga mengidamkan  sistem  transportasi  yang sehat  seperti  halnya  yang  berhasil Inggris  lakukan,  namun  kita  juga  tidak bisa  memaksakan  suatu  kebijakan  yang diadopsi dari negara lain untuk bisa kita terapkan di negara kita. Menurut Tamim yang  dikutip  oleh  Arief  Akbar  dari Universitas  Diponegoro  Semarang  yang melakukan  penelitian  tentang  pemilihan mode  transportasi  dikatakan  bahwa  ada beberapa  faktor  yang  mempengaruhi seseorang dalam memilih mode transportasi,  faktor  tersebut  antara  lain bisa dilihat dari ciri jalan, disini bila jalan yang digunakan cenderung tidak memadai  akan  mengurangi  pengguna jalan tersebut, selain itu juga bisa dilihat dari faktor pergerakan, dan juga fasilitas yang tersedia.
Penerapan  kebijakan  National Cycle  Network  yang  cenderung  sulit dilakukan di Indonesia mungkin
memiliki  kendala  dan  alasan  mengapa Indonesia  sulit  untuk  mewujudkan. Berdasarkan data dari detik.com dikatakan  bahwa  ada  beberapa  alasan
mengapa  Indonesia  sulit  menerapkan mode  transportasi  sepeda  di  kota kotanya.
1. Alasan  Pertama,  ialah  kurangnya jalur  sepeda  yang  dibangun  di Indonesia.  Berdasarkan  data  BPS dikatakan bahwa dari 98 kota yang ada,  hanya  3  persen  yang menyediakan jalur bersepeda.
Artinya, untuk mewujudkan NCN di
Indonesia akan mengalami hambatan.  Secara  fisik,  menurut Ravenscroft  (2004),  jalur  sepeda yang  diinginkan  adalah  jalur  yang memiliki  lokasi  dalam  jaringan transportasi yang terintegrasi dengan beberapa pusat tujuan per- jalanan. Artinya, kemanapun tujuan per-jalanannya,  tersedia  informasi rute  dan  jalur  sepeda  yang dibangun. 7 Dan  jika  jalurnya  saja masih  mengalami  kendala  dalam pembangunan  akan  sulit  sekali menerapkan  NCN  seperti  halnya Inggris.  Selain  tersedianya  jalur untuk  bersepeda,  sistem  lalu  lintas di  jalur  tersebut  juga  perlu dilengkapi,  seperti  papan  jalan  dan rute,  tempat  parkir,  dan  jembatan
7 Ravenscroft, Neil. (2004). Tales from the Tracks: Discourses of Constraint in the Use of Mixed Cycle and Walk-ing Routes. International Review for the Sociology of Sport: 39/1, hal.27-44. Sage Publication Online.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
penyebrangan.  Menurut  data data dari  Direktorat  Lalu  Lintas  Polda Metro  Jaya,  angka  kecelakaan  yang melibatkan pesepeda di Jakarta sering terjadi  di  jalan  yang  tidak  memiliki jalur  khusus  sepeda. Dan  dari Total jalur khusus sepeda baru sepanjang 26 kilometer  yang  baru  tersedia  di Jakarta. Padahal,  berdasarkan  data dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) 2016,  jalan  provinsi  dan  jalan  kota administrasi di Jakarta tercatat ada 6.678  kilometer.  Jumlah  ini  pun  di luar jalan nasional .
Kendala terberat yang dihadapi pemerintah Indonesia untuk membangun  jalur-jalur  bersepeda ialah  kurangnya  angaran  dalam realisasi. Berdasarkan sumber berita  online  detik.com  dikatakan bahwa kebanyakan jalur-jalur bersepeda  yang  sudah  dibangun justru tidak terawat dan digunakan, sehingga akan sulit untuk membujuk  pemerintah  setempat untuk  memberi  anggaran  lebih dalam pembangunan jalur bersepeda.
2. Alasan  kedua  ialah  kurangnya kesadaran dari masyarakat. Seperti yang kita ketahui dalam pembahasan  sebelumnya,  bahwa untuk menciptakan pelayanan
publik  yang  prima  perlu  adanya kerja  sama  antara  pemerintah  dan juga masyarakat. Begitu juga dalam hal  ini.  Untuk  mewujudkan  NCN  di Indonesia  perlu  adanya awareness di  setiap  elemen  masyarakat  akan pentingnya  hidup  sehat,  serta perlunya  menciptakan  transportasi yang  sehat  dan  ramah  lingkungan. Selain  kurangnya  kesadaran  akan pentingnya  menjaga  lingkungan yang  sehat,  perlu  juga  kesadaran untuk  menjaga  fasilitas  bersepeda yang  sudah  ada.  Dari  data  di lapangan ditemukan bahwa, sebagian  jalur  bersepeda  yang sudah  dibangun  justru  tidak terawat  dan  disalahgunakan  oleh pengguna motor.
Menurut
Menteri Lingkungan  hidup  menjelaskan bahwa  tujuh  dari  sepuluh  jalur bersepeda yang ada di Jakarta telah beralih  fungsi.  Artinya,  meskipun pemerintah telah berinisiatif membangun  sarana  bersepeda namun karena kurangnya kesadaran  dan  kesiapan  dari masyrakat  akan  menghambat  juga penerapan  kebijakan  NCN  di Indonesia.
3. Terbatasnya akses dalam bersepeda. Disini mungkin

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
sebagian besar masyarakat Indonesia  akan  sependapat.  Bahwa di  Indonesia  pengguna  sepeda menjadi minoritas karena aksesnya yang sangat terbatas, selain itu juga tidak  adanya  transportasi  umum lain  yang  memberi  akses  sepeda untuk  masuk  di  dalamnya.  Baru pada  tahun  2016  ada  kebijakan baru  dari  Menteri  Perhubungan
Ignasius Jonan yang
memperbolehkan  sepeda  dibawah masuk  ke  dalam  kereta Commuter Line.
4. Kemacetan  yang  sulit  terurai. Kemacetan  tinggi  akan  mendorong pengguna  jalan  menempuh  jalur apapun  untuk  cepat  sampai  ke tempat  tujuan,  salah  satunya mereka  sering  menggunakan  jalur bersepeda,  padahal  secara  fisik jalur  kendaraan  umum  telah dibedakan  dengan  jalur  bersepeda, namun  fakta  dilapangan  jalur-jalur bersepeda banyak diterobos pengguna  motor  saat  terjebak macet  sehingga  jalur  sepeda  tidak menjalankan  fungsinya.  Pengguna jalan  cenderung  malas  untuk berhdapan  dengan  kemacetan, ditambah  lagi  tidak  adanya  ruang untuk  pengguna  sepeda  akan menambah alasan mengapa
pengguna  jalan  tidak  senang bersepeda dalam aktifitasnya.
5. Selain  empat  alasan  di  atas,  alasan mengapa Indonesia sulit menerapkan  mode  transportasi sepeda  ialah  karena  cuaca  yang cenderung  panas  yang  sering dikeluhkan banyak pengguna jalan. Kebanyakan  mereka  akan  berpikir dua  kali  untuk  menghabiskan waktu  di  jalan  dengan  sepeda dalam  keadaan  cuaca  yang  panas dan berpolusi.
2. Perbedaan Indonesia dengan

## Inggris
Baik  Indonesia  maupun  Inggris sama-sama memiliki cita-cita mewujudkan  Good  Governance.  Kedua negara  telah  berupaya  dengan  segala kebijakan  dan  program  kerja  yang  baik untuk  mewujudkannya,  namun  tidak segala  kebijakan    yang  ada  di  suatu negara  teretntu  bisa  juga  berhasil  di terapkan  di  negara  lain.  Begitu  juga dengan  Indonesia  dan  Inggris.  Ada beberapa sudut yang bisa menjadi alasan kebijakan  NCN  akan  sulit  berhasil  di Indonesia.
a. Regulasi,  regulasi  merupakan  faktor yang  paling  menentukan  akan dibawa  kemana  sebuah  kebijakan. Berhasilnya  suatu  kebijakan  sangat

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
bergantung  dengan  regulasi  yang ada  di  dalamnya.  Inggris  sangat consern dalam  hal  regulasi.  Dalam mensukseskan  NCN  pemerintah Inggris  sendiri  membentuk  badan pelaksana  dan  pengawas  program yang langsung dibawai oleh Departemen  transportasi,  selain  itu pemerintah  juga  memasukan  NCN sebagai  program  unggulan  yang tertuang  dalam  buku  perundang- undangan di Inggris. Agenda pembahasan  NCN  selalu  dijadikan pembahasan  serius  dalam  setiap rapat-rapat  di  kantor  pemerintahan di  Inggris.  Berbeda  sekali  dengan Inggris,  Indonesia  sangat  lemah dalam hal regulasi tentang bersepeda,  belum  ada  regulasi  yang jelas  bersepeda  di  Indonesia  akan diarahkan kemana, pemerintah daerah  tak  jarang  memasukan program  bersepeda  dalam  agenda kerjanya,  namun  dalam  jangka panjang  rtak  jarang  dari  mereka mengabaikan  program  tersebut. Bahkan  jalan-jalan  yang  telah terbangun  justru  tidak  terawat karena tak ada regulasi yang jelas.
b. Sosial  dan  Budaya,  Dari  sisi  sosial dan  budaya  Inggris  dan  Indonesia memiliki  perbedaan  yang  mungkin sangat  berbeda.  Inggris  cnderung
memiliki  budaya  hidup  sehat  dan gemar  jalan  kaki,  sedangkan  budaya jalan  kaki  mungkin  sangat  jarang sekali  di  temukan  di  Indonesia. Ketika  Inggris  menerapkan  NCN mungkin mengalami sedikit kesulitan saja, karena pada dasarnya masyarakat Inggris sudah membudayakan  diri  dengan  jalan kaki  sebelum  adanya  program tersebut, sehingga ketika dikenalkan dengan  NCN  mereka  tidak  berfikir dua  kali.  Akan  berbeda  dengan Indonesia, karena berbeda kebiasaan dan  budaya  akan  sangat  sulit membujuk warganya untuk mengubah mode transportasi mereka menjadi sepeda.
c. Populasi  penduduk,  dengan  jumlah penduduk  sekitar  66,02  juta  jiwa dengan  luas  wilayah  243.610,00 km2,  dimana  0,69%  adalah perairan dan  241.930,00  km2  adalah  daratan akan  sangat  mendukung  warga Inggris  untuk  memanfaatkan  sektor daratnya  untuk  mengembangkan transportasi  yang  sehat  dan  aman. Selain  itu  juga  penduduk  Inggris yang  tergolong  banyak  juga  banyak diimbangi  dengan  kualitas  sumber daya manusia yang memadai sehingga akan memudahkan pelaksanaan kebijakan NCN. Berbeda

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
dengan  Indonesia,  yang  memiliki populasi penduduk terbanyak ketiga di  dunia,  dengan  luas  wilayah  yang dikelilingi  lautan,  akan  sulit  untuk mengubah mindset warganya
disetiap  kota-kota  yang  ada  di Indonesia. Karena banyaknya populasi  penduduk  tak  diimbangi dengan  kualitas  SDA  sehingga banyak sekali pengangguran, kemiskinan,  dan  kesenjangan  sosial. Hal  tersebut  akan  mempengaruhi berlangsungnya kebijakan ini.

## Kesimpulan
Diskursus  mengenai  kebijakan publik  serta  penerapannya  yang  tidak mempertimbangkan  kehidupan  sehari- hari  penduduk  yang  tinggal  di  kota-kota berkembang  sering  terkesan  dipaksakan untuk diimplementasikan, faktanya keberadaan  tata  ruang  kota  yang  sudah ada  sebenarnya  tidak  cocok  lagi  dengan cara  hidup  manusia  sekarang.  Manusia modern akan selalu haus akan kecepatan dan  efisiensi  tanpa  memperdulikan akibat yang ditimbulkannya.
Kerusakan  alam  yang  semakin hari  semakin  serius  menuntu  akan adanya  pencegahan  dan  penanganan secara  besar-besaran,  dari  data  di lapangan  disebutkan  bahwa  kerusakan
alam  yang  terjadi  di  40  tahun  terakhir sebagian  besarnya  diakibatkan  oleh pencemaran  udara  dari  gas  buang kendaraan. Hal tersebut mungkin sejalan dengan  alasan  negara-negara  maju  di dunia mulai serius mengurangi penggunaan  kendaraan  berbasis  mesin menjadi  kendaraan  berbasis  sepeda, seperti halnya Belanda, Jepang, Paris, dan juga Inggris.
Inggris  merupakan  negara  ideal yang  bisa  dicontoh  untuk  Indonesia, karena dalam sejarah disebutkan pemerintah  Inggris  mengalami  banyak sekali  hambatan  dalam  penerapan kebijakan  National  Cycle  Network,  yakni selama  25  tahun  Inggris  masih  saja memperbaiki kebijakan NCN secara terus menerus  hingga  akhirnya  kebijakan tersebut  bisa  berhasil  ssampai  dengan saat  ini.  Kendala-kendala  yang  dihadapi oleh  Inggris  sebagian  besar  juga  pasti akan dihadapi oleh Indonesia, oleh sebab itu  sebagai  solusi  mungkin  bahan pertimbangan  dan  perbaikan  ehingga nantinya Indonesia juga mampu menerapkan kebijakan tersebut Ada  beberapa  alasan  mengapa
Indonesia saat ini sulit untuk menerapakn  kebijakan  National  Cycle Network,  selain  dari  sisi  regulasi,  peran aktif masyarakat Indonesia yang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
cenderung  acuh  juga  perlu  untuk disadarkan.  Sebagian  jalan-jalan  yang telah  disediakan  oleh  pemerintah terancam rusak karena keacuhan masyarakat untuk menjaga dan merawat, oleh sebab itu perlu adanya edukasi yang serius  baik  oleh  keluarga,  mappupun pemerintah itu sendiri.
Secara historis, Indonesia bukanlah  negara  yang  tidak  mampu dalam  membangun  infrastruktur  untuk jalur  bersepeda,  hal  tersebut  dibuktikan dengan banyaknya kota-kota yang ada di Indonesia telah banyak membangun jalur bersepeda,  namun  karena  tidak  adanya kebijakan
yang serius dari pemerintahnya akhirnya
kebijkan tersebut  hanya  sebatas  anjuran  dan terkensan sementara saja.

## Rekomendasi
Salah  satu  aspek  penghambat yang menjadikan Indonesia sulit
menerapkan  kebijakan  bersepeda  ialah
karena keterbatasan dalam hal penyediaan infrastruktur, sebagai solusinya  Indonesia  bisa  mengadopsi sistem  seperti  yang  dilakukan  oleh Inggris  yakni  kerjasama  dengan  swasta (public Privat Patnership). Pola kerjanya bisa  dilakukan  seperti  halnya  contoh penerapan  transportasi  Transjakarta yang ada di Jakarta.Untuk menarik minat
pengembang pemerintah harus memberikan  inovasi  dan  aturan  perlalu lintasan yang jelas. Misalnya pemerintah mewajibkan penutupan jalan-jalan tertentu  untuk  dilalui  mobil  atau  motor, sehingga  warga  akan  tertarik  untuk menggunakan  alternatif  sepeda.  Selain itu  adanya  jalur  yang  aman  serta tersedianya  lahan  parkir  yang  memadai akan  menarik  minat  pengguna  sepeda untuk  mengowes  sepedanya  setiap  hari. Serta  ditunjang  dengan  penyewaan sepeda  yang  lengkap  mungkin  akan menarik warga yang ingin menggunakan sepeda di Indonesia.

## Daftar Rujukan
Aditya,  A.  (2018). Negara  Termacet  di Dunia,  Indonesia  Nomor  Berapa , dikases dari https://www.cnn indonesia.com pada  20  Oktober 2018
Artikel non-personal. http://webarchive. nationalarchives.gov.uk
Chairullisan ,  Z.  (2019). Kerusakan Lingkungan  Perlu  Segera  Ditangani, diakses  dari https://www.wwf.or.id
pada tanggal 10 Februari 2019.
Irawan, A. (2018). Transparansi
Pelayanan  Publik  Pada  Dinas Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  DPMPTSP).

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
MADANI  Jurnal  Politik  Dan  Sosial Kemasyarakatan , 10 (3), 86–101.
Putra, A. E., Mindarti, L. I., & Faturahman, B. M. (2018). Policy Implementation of  City  Park  Utilization  in  Malang City. MADANI  Jurnal  Politik  Dan
Sosial  Kemasyarakatan , 10 (2),  30–
49.
Ravenscroft,  Neil  (2004) Tales  from  the
Tracks:  Discourses  of  Constraint  in the  Use  of  Mixed  Cycle  and  Walk-ing Routes . International Review for the Sociology  of  Sport:  39/1,  hal.27-44.
Sage Publication Online.
Taufiqurokhman (2014) Kebijakan Publik; Pendelegasian Tanggungjawab  Negara  Kepada Presiden Selaku
Penyelenggara
Pemerintah .  Jakarta:  Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Moestopo Beragama (Pers).
Winarno,  Budi  (2012) Kebijakan  Publik; Teori,  proses,  Dan  Studi  Kasus. Yogyakarta: CAPS.
Yang, H. (2013) Green Urban Public Bikes Rental  System:  A  Case  Study  of Taipei YouBike . Advanced Materials Research, Vol. 723, pp.968-975.
.

## Tabel 1. Peluang Pengembangan Jalur Sepeda pada Kota Berwawasan Lingkungan
Tahapan Peluang Tahap Awal/ Pendahuluan 1. Penyediaan jalur sepeda di Ruang Publik taman lingkungan, taman kota, pusat olah raga dikoneksikan dengan jalur biru pada public easment di bantaran sungai.
2. Alih fungsi jalan sebagai jalur sepeda temporer di akhir minggu Tahap Pertumbuhan/ Perkembangan 1. Rute Jalur sepeda antara hunian dan stasiun kereta/ halte bus 2. Integrasi dengan pedestrian Tahap Akhir Rute Jalur sepeda di seluruh kawasan terpisah dari pedestrian