Tanjungpura Law Journal, Vol. 5, Issue 2, July 2021,  Page :115-132 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted: 7 July 2020 | Reviewed: 22 January 2021 | Accepted: 15 June 2021
PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP SIMPANAN NASABAH DALAM PENANGANAN LIKUIDASI BANK
Pidari Sinaga 1

## Abstract
Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation (DIC) became  a new chapter for the national banking system. This DIC cannot be separated from stability efforts,  financial  improvement,  and  ensuring  customer  deposits  to  create  public  trust  in the  banking  sector.  This  is  the  legal  form  of  protection  provided  by  the  Government  to banking customers. The public is no longer worried about saving money because of crisis and liquidation at a bank. The public's money will remain safe and receive a guarantee of return from the Government through the DIC. However, it cannot be denied that there are still  many  people  who  do  not  understand  the  role  of  DIC.  This  study  uses  a  normative juridical approach to determine the role of the DIC on customer deposits in handling bank liquidation. The role of the Deposit Insurance Corporation is part of the completeness of government  instruments  in  creating  a  banking  and  financial  safety  net.  As  a  banking safety net, it is carried out through a guarantee program and the handling of failed banks (liquidated banks), and as a financial safety net, it is realized in the use of surpluses and premium  accumulation.  When  bank  closure  fails  /  the  bank  was  liquidated,  LPS guarantees claim payment on customer deposits.

## Keywords : customer deposits; Deposit Institution Insurance; bank liquidation

## Abstrak
Lahirnya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)  menjadi  babak  baru  bagi  sistem  perbankan  nasional.  Keberadaan  LPS  ini  tidak bisa dilepaskan dari upaya meningkatkan stabilitas sektor keuangan dan untuk menjamin simpanan nasabah agar tercipta kepercayaan masyarakat kepada sektor perbankan. Hal ini  merupakan  bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  kepada nasabah  perbankan.  Masyarakat  diharapkan  tidak  lagi  khawatir  menyimpan  uang  di bank, karena apabila terjadi krisis dan likuidasi pada suatu bank, uang masyarakat akan tetap  aman  dan  mendapat  jaminan  pegembalian  dari  pemerintah  melalui  LPS.  Namun tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mengerti  tentang peran  LPS.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  secara  yuridis  normatif.  Penelitian ini  dilakukan  untuk  untuk  mengetahui  peranan  LPS  terhadap  simpanan  nasabah  dalam penanganan likuidasi bank. Peranan LPS merupakan bagian dari kelengkapan instrumen pemerintah  dalam  menciptakan  jejaring  pengaman  perbankan  (banking  safety  net)  dan pengaman sistem keuangan (financial safety net). Sebagai banking safety net dilakukan melalui  program  penjaminan  dan  penanganan  bank  gagal  (bank  yang  dilikuidasi),  dan sebagai  financial  safety  net  diwujudkan  dalam  pemanfaatan  surplus  dan  akumulasi premi.  Dan  ketika  terjadi  penutupan  bank  gagal/bank  dilikuidasi,  LPS  melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah.
Kata Kunci : simpanan nasabah; Lembaga Penjamin Simpanan; likuidasi bank
1 Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, email: pidarisinaga.law@gmail.com

## I. Pendahuluan
Perbankan merupakan penggerak roda perekonomian bagi suatu negara sehingga  bank  mempunyai  peranan  yang  penting  bagi  dunia  bisnis  yang dijalankan oleh para pelaku usaha baik secara makro ataupun secara mikro agar pelaku  usaha  tersebut  dapat  menjalankan,  memperluas,  dan  mengembangkan kegiatan  usahanya. 2 Bank  sebagai  perantara  keuangan  ( financial  intermediary institution )  tidak  hanya  mempunyai  tugas  menghimpun  dana  ( funding )  dari masyarakat,  akan  tetapi  bank  harus  juga  menyalurkan  dana  ( landing )  yang diwujudkan  dengan  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  pembiayaan  ( financing ) sebagai  tugas  pokoknya,  pelaksanaan  tugas  pokok  ini  diwujudkan  dalam penyediaan dana bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana. 3
Perkembangan  sistem  perbankan  Indonesia  telah  berevolusi  dalam  lima tahap,  yaitu:  (1)  tahap  rehabilitasi  dan  perbaikan  dari  inflasi  tinggi  tahun  1967- 1973,  (2)  tahap  pemberlakuan  pagu  aktiva  neto  tahun  1974-1983,  (3)  tahap pertumbuhan dan tahap deregulasi tahun 1983-1988, (4) tahap percepatan tahun 1988-1991, dan (5) tahap konsolidasi tahun 1991-1997. 4 Pada tahun 1998, krisis finansial di wilayah Asia Tenggara telah diikuti dengan krisis ekonomi dan politik di  Indonesia.  Saat  itu  kondisi  perekonomian  sangat  mengkhawatirkan  yang  di antaranya terlihat banyaknya bank-bank yang dilikuidasi, sehingga menimbulkan keresahan.  Keresahan  ini  memicu  krisis  kepercayaan  yang  besar  di  tengah masyarakat  atas  stabilitas  dunia  perbankan.  Dalam  agenda  pembangunan nasional  tahun  2004  sampai  dengan  2009,  secara  politis  dikatakan  bahwa kondisi  perbankan  dan  lembaga  keuangan  lainya  belum  mantap.  Lemahnya pengaturan  dan  pengawasan  terhadap  produk  perbankan  dan  keuangan  yang semakin bervariasi dan kompleks, serta mengantisipasi globalisasi perdagangan jasa  dan  inovasi  teknologi  informasi,  telah  meningkatkan  arus  transaksi keuangan masuk keluar Indonesia.
Kepercayaan  masyarakat  terhadap  perbankan  perlu  diperkuat.  Untuk  itu perlu diberikan jaminan atas dana yang disimpannya. Keberadaan suatu sistem penjaminan simpanan yang diatur secara tegas dan disusun secara lengkap dan meningkatkan  kepercayaan  pada  akhirnya  memperkuat  seluruh  sistem
2 Abdul Ghafur Anshori, 2008. Hukum Perusahaan. Jakarta: Refika Aditama, hlm. 312.
3 Ibid.
4 Hendri Jayadi dan Huala Adolf. 2018. “Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Hukum Perbankan Indonesia”, Jurnal Komunikasi Hukum , 4 (2): 67.
perbankan. 5 Pentingnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  bank  telah menciptakan  hubungan  kepercayaan  antara  bank  dengan  nasabahnya  menjadi penting.  Hal  ini  terjadi  karena  bank  memiliki  status  yang  unik  ditengah masyarakat,  selain  bank  sebagai  sandaran  suatu  kepercayaan,  bank  juga menempati  posisi  khusus  sebagai  tempat  yang  aman. 6 Resiko  dalam  konteks perbankan  merupakan  suatu  kejadian  potensial,  baik  yang  dapat  diperkirakan ( anticipated )  maupun  yang  tidak  diperkirakan  ( unanticipated )  yang  berdampak negatif  terhadap  pendapatan  dan  permodalan  bank.  Untuk  dapat  menerapkan proses  memantau  resiko,  maka  pada  tahap  awal  bank  harus  secara  tepat mengidentifikasi  resiko  dengan  cara  mengenal  dan  memahami  seluruh  resiko yang  sudah  ada (inherent  risks )  maupun  yang  mungkin  timbul  dari  suatu  bisnis baru  bank,  termasuk  resiko  yang  bersumber  dari  perusahaan terkait dan afiliasi lainnya. 7 Dalam  rangka  mengatasi  krisis  dan  ancaman  kehancuran  sistem perbankan,  Pemerintah  Indonesia  telah  menghentikan  sistem  penjaminan berdasarkan blanket guarantee . Pelaksaan sistem penjaminan blanket guarantee ini  telah  membebani  dan  menimbulkan moral  hazard ,  khususnya  bagi  pelaku perbankan.  Sistem penjaminan blanket guarantee kemudian diakhiri dan diganti dengan  system  penjaminan limited  guarantee melalui  pembentukan  suatu lembaga penjaminan yang diberi nama Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). 8
Berdasarkan hal tersebut maka dibentuklah LPS, yang merupakan suatu lembaga  independen  yang  berfungsi  untuk  menjamin  simpanan  nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 24  tentang  Lembaga  Penjamin  Simpanan  yang  ditetapkan  pada  22  September 2004  (UU  LPS).  Undang-undang  ini  mulai  berlaku  efektif  12  bulan  sejak diundangkan  sehingga  pendirian  dan  operasional  LPS  dimulai  pada  22 September  2005.  Sejatinya,  urgensi  LPS  dirasakan  oleh  hampir  semua negara. Pada  6  Mei  2002,  telah  terbentuk The  International  Association  of  Deposit Insurers (IADI).  IADI  merupakan  organisasi  nirlaba  yang  didirkan  berdasarkan hukum  Swiss  dan  bermarkas  di  Basel,  Swiss.  IADI  memiliki  114 participating
5 Zulkarnain  Sitompul.  2002. Perlindungan  Dana  Nasabah  Bank ,  Jakarta:  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 140
6 Edward L. Symons, Jr . “The Bank-Customer Relation: Part I The Relevance of Contract Doctrine” , Banking Law Journal: 224. 7 Ibid 8 Inda Rahadiyan. 2016. “Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam  Penanganan  dan  Penyelamatan  Bank  Gagal  Berdampak Sistemik”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 1 (23): 23
organization (90 members ,  10 associates, dan  14 partners )  dalam  rangka mendorong pengembangan penjaminan simpanan. 9
LPS  yang  seharusnya  diatur  dalam  bentuk  peraturan  pemerintah sebagaimana  dikehendaki  oleh  Pasal  37  b  ayat  (4),  namun  dalam  realitas yuridisnya telah dibentuk dalam UU LPS. Kemudian dengan adanya lembaga ini maka  setiap  bank  yang  akan  menjalankan  usahanya  di  Indonesia  diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi jaminan. 10
LPS sendiri mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu: sebagai menjamin simpanan nasabah bank, dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya dengan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal. Oleh karena itu lembaga ini fungsinya yang sangat penting, maka harus benar – benar  independen,  transparan  dan  akuntabel  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya. 11 Terbentuknya  LPS  diharapkan  mampu  menumbuhkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  kinerja  LPS,  serta  dapat  lebih  menjamin keamanan simpanan para nasabah dan dapat meningkatkan peran baik sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayanan jasa perbankan. Sejak terjadi krisis global  pada  tahun  2008,  Pemerintah  kemudian  mengeluarkan  Perpu  Nomor  3 Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  Nomor  24  Tahun  2004 Tentang  Lembaga  Penjamin  Simpanan  yang  mengubah  nilai  simpanan  yang dijamin oleh LPS menjadi Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Perpu ini dapat disesuaikan kembali, apabila krisis global meluas atau mereda. 12
Masalah  perlindungan  nasabah  dalam  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun 1992  tentang  Perbankan  (UU  Perbankan)  dikuatkan  dalam  pasal –  pasal tertentu. Namun, mesti diakui semua sistem perlindungan nasabah selaku penitip dana  masyarakat  tetap  dititik  beratkan  kepada  pembinaan  dan  pengawasan bank,  agar  bank  tetap  dalam  keadaan  sehat.  Perlindungan  kepada  nasabah bank dalam UU Perbankan secara rinci dalam beberapa pasalnya disebutkan :
1.  Untuk  kepentingan  nasabah,  bank  menyediakan  informasi  mengenai kemungkinan  timbulnya  resiko  kerugian  bagi  transaksi  nasabah  yang dilakukan melalui bank;
9 Tri  Budiyono.  2019. “Penjamin  Simpanan  dari  waktu  ke  waktu  (Studi  Penjaminan Simpanan di Indonesia”, Jurnal Refleksi Hukum , 3 (2): 130-131
10 Amerta  Mardjono, Meninjau  Kelembagaan  Penjamin  Simpanan ,  www.kompas.com, (akses pada 29 April  2014)
11 Nindyo Pramono. 2006. Bunga Rampai HUKUM BISNIS AKTUAL , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 33.
12 http://www.scribd.com/doc/52915298/Lembaga-Penjamin-Simpanan,  (diakses  30  April 2014).
2.  Memperberat hukuman pengusahaan bank tanpa izin. 13
Industri  perbankan  merupakan  salah  satu  komponen  sangat  penting dalam  perekonomian  nasional  demi  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan  ekonomi  nasional.  Stabilitas  industri  perbankan  dimaksud  sangat mempengaruhi  stabilitas  perekonomian  secara  keseluruhan,  sebagaimana pengalaman  yang  pernah  terjadi  pada  saat  krisis  moneter  dan  perbankan  di Indonesia  pada  tahun  1998.  Kepercayaan  masyarakat  terhadap  industri perbankan  nasional  merupakan  salah  satu  kunci  untuk  memelihara  stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank  serta  penjaminan  simpanan  nasabah  bank  untuk  meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. 14
LPS  melakukan  tindakan  penyelesaian  atau  penanganan  bank  yang mengalami kesulitan keuangan dalam kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan efektif untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia atau disebut Indonesia  Financial  Safety  Net (IFSN).  LPS  bersama  dengan  Menteri Keuangan,  Bank  Indonesia  (BI),  dan  Lembaga  Pengawas  Perbankan  (LPP) menjadi anggota Komite Koordinasi. 15 Apabila terjadi penarikan simpanan secara bersamaan ( bank rush ) dan besar-besaran, maka sebuah bank akan mengalami kesulitan likuiditas. 16 Penarikan simpanan dalam jumlah besar dan serentak yang terus-menerus  dipastikan  bisa  membuat  bank  tidak  sanggup  lagi  memenuhi seluruh  kewajibannya  ( insolvent ).  Pada  umumnya, bank  rush akan  merugikan semua  nasabah.  Namun,  yang  paling  dirugikan  adalah  deposan  kecil  karena mereka  kurang  memiliki  akses  informasi  dan  atau  kemampuan  mengevaluasi kondisi  kesehatan  suatu  bank.  Munculnya  krisis  moneter  yang  berimbas  pada tumbangnya  puluhan  bank  mendorong  banyak  negara  untuk  memberi  porsi perhatian yang spesial kepada penjaminan simpanan dan peningkatan stabilitas sektor  keuangan.  LPS  dinilai  memiliki  peranan  yang  penting  dalam  mendukung
13 RM. Subanindyo Hadiluih. 1997. Hukum Perbankan Antara Pembinaan Kepercayaan Masyarakat dan Ancaman Likuidasi , Jakarta: Djambatan, Jakarta, hlm. 10-11.
14 Hendri Jayadi dan Jimmy Simanjuntak. 2019. “Lembaga Penjamin Simpanan dalam Likuidasi Bank di Indonesia”, To-ra , 5 (2): 49. 15 Penjelasan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan . 16 Likuidasi bank adalah merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dankewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Jadi likuidasi bank bukanlah sekedar pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian segala hak dan kewajiban dari suatu bank yang dicabut izin usahanya
terciptanya  stabilitas  sistem  keuangan. 17 Peran  LPS  semakin  besar,  apalagi  di tengah  cepatnya  perkembangan  jasa  keuangan  dan  semakin  kompleksnya sektor keuangan.
Kedudukan  LPS  sebagai  lembaga  independen  untuk  mengawasi  bank agar  bank  tersebut  tidak  gagal  dipertanyakan  masyarakat  terhadap  adanya kasus bailout Bank  Century.  Dari  kasus  inilah  timbul  ketidak  percayaan masyarakat  atas  ketidakindependenan  LPS.  Kasus bailout Bank  Century menimbulkan  pertanyaan  sampai  saat  ini.  Dengan  hasil  kesepakatan  dalam Rapat  Dewan  Gubernur  BI menyatakan  Bank  Century  sebagai  bank  gagal  dan berdampak  sistemik.  Tim  Direktorat  Pengawasan  Bank  BI  telah  menyerahkan hasil  analisis  yang  merekomendasikan  Bank  Century  dinyatakan  sebagai  bank gagal dan diserahkan ke LPS untuk ditutup karena permasalahan likuiditas yang dialami.  Namun  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  hasil  yang  dikeluarkan  oleh  Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK). Di mana hasil rapat KKSK diputuskan Bank Century  berdampak  sistemik.  Sehingga  Bank  Century  dijamin  LPS,  lalu  LPS mem- bailout Bank  Century  sebesar  Rp  6,7  triliun.  Dalam  proses  pengambilan keputusan  penyelamatan  bank  gagal  yang  tidak  berdampak  sistemik,  LPS memiliki  pilihan  untuk  menyelamatkan  atau  tidak  menyelamatkan  bank  gagal tersebut.  Opsi  tersebut  didasarkan  pada  perkiraan  biaya  penyelamatan  dan perkiraan  biaya  tidak  melakukan  penyelamatan  bank  gagal  dimaksud. Sedangkan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  penyelamatan  bank  gagal yang  berdampak  sistemik,  LPS  tidak  memiliki  opsi  lain  kecuali  menyelamatkan bank  gagal  tersebut.  Keputusan  penyelamatan  bank  gagal  yang  berdampak sistemik diambil oleh Komite Koordinasi yang beranggotakan Menteri Keuangan, BI, LPS, dan LPP.
Selanjutnya,  Komite  Koordinasi  menyerahkan  penyelamatan  bank  gagal yang  berdampak  sistemik  tersebut  kepada  LPS.  LPS  sebagai  fungsi  utamanya melakukan  pengawasan  terhadap  Bank  Century  menimbulkan  ketidakpastian hukum.  Hal  ini  akan  memberikan  opini  negatif  kepada  tugas  dan  fungsi  LPS tersebut.  LPS  sebagai  lembaga  independen  seharusnya  bisa  membuat kebijakan-kebijakan  yang  tidak  berpengaruh  oleh  sistem  kebijakan  dari  BI  dan Kementerian Keuangan di dalam memutuskan untuk menentukan bank tersebut gagal  atau  tidak.  Padahal  tugasnya  LPS  selain  tersebut  di  atas  adalah  untuk
17 Sri  Bachtiar.  2004. “Penjaminan  Dana  Nasabah  Bank:  dari  Blanket  Guarantee  ke Limited  Guarantee  (Menyambut  Kehadiran  Lembaga  Penjamin Simpanan)”. Jurnal Hukum Bisnis, 23 (3): 80.
merumuskan,  menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan-kebijakan  bank  yang gagal  yang  tidak  berdampak  sistemik  dan  penanganan  bank  yang  gagal  yang berdampak sistemik.

## II.  Metode Penelitian
Metode  pendekatan  dilakukan  secara  penelitian  hukum  normatif  dan didukung  data-data  empiris  yaitu  penelitian  hukum  berdasarkan  asas-asas hukum. 18 Pendekatan masalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro arti dari yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan  terhadap  data  sekunder  dan  merupakan  suatu  penelitian  yang menekankan  pada  ilmu  hukum,  juga  menelaah  kaidah-kaidah  hukum  yang berlaku dalam masyarakat. 19
Pendekatan  normatif  dapat  dimaksudkan  sebagai  penelaah  suatu  objek penelitian  melalui  penelaahan  peraturan  perundang-undangan,  teori  yang  baku serta  saling  berhubungan  dan  menunjukkan  hubungan  kausalitas  antara  pokok permasalahan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan tersebut. 20 Sumber data dalam penelitian didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder ini  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan.  Bahan  hukum  dikumpulkan  menjadi  3 (tiga)  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier. 21 Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah studi  dokumen  yang  merupakan  langkah  awal  dari  setiap  penelitian  hukum normatif. 22 Metode  analisis  merupakan  langkah  terakhir  dalam  kegiatan penelitian.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  untuk  mendapatkan  kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. 23
III.  Analisis dan Pembahasan
A.  Peranan  Lembaga  Penjamin  Simpanan  Terhadap  Penanganan Likuidasi Bank
Menurut  Racmadi  Usman,  pengertian  likuidasi  tidak  terbatas  pada pencabutan  izin  usaha  bank,  tetapi  lebih  luas  lagi  termasuk  tindakan
18 Bambang  Sunggono.  2010. Metodologi  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, hlm.41.
19 Ronny  Hanitijo  Soemitro.  1989. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.11.
20 M. Solly Lubis. 1994. Filsafat Ilmu dan Penelitian. Bandung: Mandar Madju, hlm.12.
21 Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta, hlm. 392.
22 Burhan Ashshofa. 1996. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 45.
23 Lexy  J.  Moleong.  2012. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  Remaja  Rosda Karya, hlm.2.
pembubaran (out  binding) badan  hukum  bank  dan  penyelesaian  atau pemberesan (verifying) seluruh  hak  dan  kewajiban  bank  sebagai  akibat dibubarkannya  badan  hukum  bank  tersebut. 24 Sedangkan  menurut  Sutan  Remy Sjahdeni, likuidasi ialah tindakan pemberesan terhadap harta kekayaan atau aset (aktiva)  dan  kewajiban-kewajiban  (pasiva)  suatu  perusahaan  sebagai  tindak lanjut dari bubarnya perusahaan. 25
Jika  merujuk  pada  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  likuidasi  adalah proses  membubarkan  perusahaan  sebagai  badan  hukum  yang  meliputi pembayaran  kewajiban kepada  para  kreditor  dan  pembagian  harta  yang  tersisa kepada  para  pemegang  saham  (Persero).  Adapun  menurut  Kamus  Perbankan, likuidasi  adalah  pembubaran  perusahaan  dengan  penjualan  harta  perusahaan, penagihan  piutang,  dan  pelunasan  utang,  serta  penyelesaian  sisa  harta  atau utang antara pemilik”. 26
Di  dalam  UU  Perbankan  tidak  memberikan  perumusan  untuk  istilah likuidasi  yang  disebutkan  dalam  Pasal  37  ayat  (2)  dan  ayat  (3).  Namun,  jika diteliti  secara  cermat  ketentuan  Pasal  37  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  UU  Perbankan yang diubah tersebut, maka pengertian likuidasi tidak terbatas pada pencabutan izin  usaha  bank,  tetapi  lebih  luas  lagi  termasuk  tindakan  pembubaran  ( out binding )  badan  hukum  bank  dan  penyelesaian  atau  pemberesan  ( verifying ) seluruh  hak  dan  kewajiban  bank  sebagai  akibat  dibubarkannya  badan  hukum bank tersebut dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  istilah  likuidasi  diartikan  bahwa  dalam  hal  perseroan  bubar,  maka perseroan  tidak  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  kecuali  diperlukan  untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
Dalam  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  1999  Tentang Pencabutan  Izin  Usaha,  Pembubaran  dan  Likuidasi  Bank,  ada  tercantum mengenai  pengertian  Likuidasi  Bank  yaitu  sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  (4) menyebutkan  Likuidasi  Bank  adalah  tindakan  penyelesaian  seluruh  hak  dan kewajiban  bank  sebagai  akibat  pencabutan  izin  usaha  dan  pembubaran  badan hukum bank.
24 Rachmadi Usman. 2003. Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.167.
25 Sutan Remy Sjahdeini, Likuidasi Bank: Akibatnya dan Perlindungan Hukum Bagi Para Nasabah Penyimpan Dana , Jakarta: 2015, hlm.1.
26 Riduan  Tobing  dan  Nikholaus-Fanuel.  2003. Kamus  Istilah  Perbankan. Jakarta:  PT. Atalya Rilemi Sudeco, hlm.124.
Bahwa  apabila  melihat  berbagai  pengertian  mengenai  likuidasi sebagaimana  telah  dipaparkan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  likuidasi merupakan suatu proses yang diawali dengan pencabutan izin usaha dari suatu perusahaan atau bank, dilanjutkan dengan pernyataan pembubaran ( outbinding ) yang  selanjutnya  diikuti  dengan  tindakan  penyelesaian  atau  pemberesan ( vereffening )  seluruh  hak  dan  kewajiban  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Tampak  bahwa  likuidasi  mencakup  lembaga pembubaran  dan  pemberesan.  Tindakan  penyelesaian  atau  pemberesan  ini meliputi  penjualan  harta  perusahaan,  penagihan  piutang,  dan  pelunasan  utang serta  penyelesaian  sisa  harta  atau  utang  di  antara  pemilik  perusahaan  atau bank.
Pembubaran  ini  tidak  berarti  bahwa  keberadaan  perusahaan  atau  bank tersebut  berakhir.  Eksistensi  perusahaan  atau  bank  tersebut  secara  yuridis masih ada tetapi dalam status likuidasi. Hak dan kewajiban yang dimiliki bersifat terbatas  yakni  khusus  untuk  membereskan  hak  dan  kewajiban  terhadap  para kreditur.  Dalam  hukum Anglo  Saxon ,  pembubaran  perseroan  mengacu  kepada dissolution .  Sedangkan  likuidasi  mengacu  kepada winding  up atau liquidation .
Menurut  Pasal  1  angka  12  Peraturan  Lembaga  Penjamin  Simpanan  Nomor 02/PLPS/2008  tentang  Likuidasi  Bank,  yang  dimaksud  Likuidasi  Bank  adalah tindakan  penyelesaian  seluruh  aset  dan  kewajiban  bank  sebagai  akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.
Kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  perbankan  di  Indonesia hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu  berada  dalam  keadaan  sehat.  Oleh  sebab  itu  UU  Perbankan  telah menegaskan  bahwa  bank  wajib  selalu  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  untuk menciptakan  bank  yang  sehat  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  BI  selaku pengawas  dan  pembina  yang  mengadakan  pengamatan  gerak  dan  kegiatan bank.
Sejarah mencatat bahwa di Indonesia pernah terjadi likuidasi terhadap 16 bank  yang  tidak solvent ,  dimana  tindakan  likuidasi  terhadap  16  bank  ini merupakan  bagian  dari  restrukturisasi  sektor  keuangan,  bahkan  sebenarnya tindakan ini merupakan syarat awal dari pinjaman IMF. Adapun 16 bank tersebut adalah: Bank Harapan Sentosa, Sejahtera Bank Umum, Bank Pacific, South East Asian  Bank,  Bank  Pinaesaan,  Bank  Anrico,  Bank  Umum  Majapahit  Jaya,  Bank Industri, Bank Jakarta, Bank Astria Raya, Bank Guna Internasional, Bank Dwipa Semesta,  Bank  Kosagraha  Semesta,  Bank  Citrahasta  Danamanunggal,  Bank Andromeda, dan Bank Mataram Dhanaarta.
Pengalaman tersebut tentu tidak boleh terjadi lagi, oleh karenanya saat ini bank  yang  dinilai  mengalami  kesulitan  yang  membahayakan  kelangsungan usahanya akan mendapat pengawasan khusus dari BI. Dalam rangka mencegah berulangnya  kejadian  likuidasi  bank,  maka  pemerintah  telah  mengeluarkan Undang  Undang  Nomor  24  Tahun  2004  tentang  Lembaga  Penjamin  Simpanan sebagaimana yang telah direvisi dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 (UU  LPS).  Dengan  adanya  LPS  diharapkan  tidak  akan  ada  bank  gagal  lagi  di Indonesia.  Artinya  kedudukan  LPS  di  dalam  sistem  perbankan  Indonesia, memiliki  peranan  yang  vital  dalam  rangka  mencegah  bank  gagal.  Dan  apabila tetap  terjadi  juga  bank  gagal,  maka  peranan  LPS  menjadi  ujung  tombak,  agar kegagalan  bank  tersebut  tidak  membawa  dampak  sistemik  terhadap  bank-bank lain,  sebagaimana  yang  pernah  terjadi  pada  tahun  1997-1998,  dimana  16  bank dilikuidasi oleh pemerintah.
Dalam  rangka  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap perbankan Indonesia, LPS telah melakukan beberapa upaya. Upaya-upaya yang dilakukan LPS untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (public confidence) dalam menggunakan jasa perbankan adalah sebagai berikut : 27
1.  Mensosialisasikan  kepada  masyarakat  sistem  penjaminan  simpanan  yang diberikan oleh LPS.
2.  Menambahkan kriteria pengubahan nilai simpanan yang dijamin oleh LPS.
Dalam rangka mencegah terjadinya bank gagal, LPS juga dapat berfungsi sebagai  pengawas  yang  dilakukan  dengan  cara  memantau  neraca,  praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda- tanda financial distress yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itulah  keberadaan  LPS  sebagai  bagian  dari  sistem  perbankan  menjadi  penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank menurun.
Kewenangan  LPS  dalam  likuidasi  bank  mencakup  pula  wewenang  LPS untuk  mengambilalih  dan  menjalankan  segala  hak  dan  wewenang  pemegang saham,  termasuk  hak  dan  wewenang  RUPS.  Dengan  pemberian  wewenang  ini kepada LPS, diharapkan agar LPS dapat menjalankan proses pemberesan aset dan penyelesaian kewajiban dari bank yang dicabut izin usahanya secara efektif dan  efisien  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  serta  dapat  mengoptimalkan  tingkat
27 www.lps.go.id, (akses pada 30 April 2014)
pengembalian  dana  penjaminan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  LPS,  tanpa intervensi dari pemegang saham.
LPS,  suatu  lembaga  independen  yang  berfungsi  menjamin  simpanan nasabah  penyimpan  dan  turut  aktif  dalam  memelihara  stabilitas  sistem perbankan  sesuai  dengan  kewenangannya  LPS  adalah  badan  hukum  yang independen,  transparan  dan  akuntabel  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya. LPS bertanggung jawab kepada Presiden.
Keberadaan  LPS  juga  merupakan  bagian  dari  kelengkapan  instrumen pemerintah dalam menciptakan jaring pengaman perbankan ( banking safety net ) sekaligus  juga  pengaman  sistem  keuangan  ( financial  safety  net ).  Sebagai banking safety net dilakukan melalui program penjaminan dan penanganan bank gagal,  sementara  sebagai financial  safety  net diwujudkan  dalam  bentuk pemanfaatan surplus dan akumulasi premi yang diinvestasikan di SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan SUN (Surat Utang Negara). Dengan modal dan akumulasi yang  dimiliki  memberikan  peluang  bagi  LPS  untuk  memainkan  peran  sebagai market maker baik di pasar primer maupun sekunder pasar surat-surat berharga tersebut.
LPS dirancang dan dibentuk sebagai bagian dari jaring pengaman sistem keuangan  ( financial  safety  net )  di  Indonesia  yang  mencakup  4  (empat)  elemen yaitu:
1.  Pengaturan dan pengawasan terhadap institusi-institusi keuangan dan pasar;
2.  Bertindak sebagai lender of the last resort ;
3.  Skim penjaminan simpanan; dan
4.  Manajemen krisis.
Adapun  yang  termasuk  ke  dalam  sistem  jaring  pengaman  sistem keuangan adalah Departemen Keuangan selaku pemegang kekuasaan financial , BI  selaku  pengawas  dan lender  of  the  last  resort ,  dan  LPS  selaku  pemegang kewenangan  mengenai  penjaminan  simpanan  nasabah. 28 Kementerian Keuangan,  BI,  serta  LPS  bersama-sama  menentukan  kerangka  dan  prosedur jaring  pengaman  sistem  keuangan  yang  dapat  menggambarkan  secara  jelas tugas-tugas  dan  kewenangan  setiap  institusi  yang  terkait  sekaligus  mekanisme koordinasi terhadap pencegahan dan penanganan krisis finansial.
Fungsi  LPS  adalah  menjamin  simpanan  nasabah  penyimpan  dan  turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan
kewenangannya.  Fungsi  penjaminan  diejawantahkan  dengan  melakukan pembayaran  klaim  penjaminan  atas  simpanan  nasabah  bank  yang  dicabut izinnya dan menunjuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban bank tersebut,  sedangkan  fungsi  turut  aktif  memelihara  stabilitas  sistem  perbankan diwujudkan dalam bentuk upaya menyelamatkan atau penyehatan terhadap bank gagal  yang  tidak  berdampak  sistemik  maupun  bank  gagal  yang  terdampak sistemik ( bank resolution ).
Keputusan  menyelamatkan  atau  tidak  menyelamatkan  bank  gagal  tidak berdampak  sistemik  ditetapkan  oleh  LPS.  Salah  satu  pertimbangannya didasarkan  pada  penghitungan  biaya  yang  lebih rendah ( lower  cost test ) antara menyelamatkan bank tersebut dengan membayar klaim penjaminan. Sedangkan, keputusan untuk menyelamatkan gagal yang berdampak sistemik ditetapkan dan diserahkan  oleh  Komite  Koordinasi  (KK)  yang  terdiri  dari  Menteri  Keuangan, Gubernur BI, dan Ketua Dewan Komisioner. Setelah itu, LPS bertindak sebagai pelaksana  dalam  penyelamatan  bank  gagal  yang  telah  diputuskan  berdampak sistemik.
B. Implementasi  Hukum  Yang  Dilakukan  Lembaga  Penjamin  Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank
Pendirian  LPS  pada  dasarnya  dilakukan  sebagai  upaya  memberikan perlindungan terhadap dua risiko, yaitu irrational run terhadap bank dan systemic risk .  Dalam  menjalankan  usaha,  bank  biasanya  hanya  menyisakan  sebagian kecil  dari  simpanan  yang  diterimanya  untuk  berjaga-jaga  apabila  ada  penarikan dana  oleh  nasabah.  Sementara  itu,  bagian  terbesar  dari  simpanan  yang  ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah  yang  dikelolanya,  bila  terjadi  penarikan  secara  tiba-tiba  dan  dalam jumlah besar. Keterbatasan dalam penyediaan dana cash ini adalah karena bank tidak  dapat  menarik  segera  pinjaman  yang  telah  disalurkannya.  Bila  bank  tidak dapat  memenuhi  permintaan  penarikan  simpanan  oleh  nasabahnya,  maka nasabah  menjadi  panik  dan  akan  menutup  rekeningnya  yang  ada  pada  bank tersebut walaupun bank tersebut sebenarnya dalam keadaan sehat. Sedangkan resiko  sistematik  terjadi  apabila  kebangkrutan  satu  bank  berakibat  buruk
terhadap  bank  lain,  sehingga  menghancurkan  sekmen  terbesar  dalam  sistem perbankan. 29
LPS  memiliki  dua  fungsi  yaitu  menjamin  simpanan  nasabah  dan melakukan  penyelesaian  atau  penanganan  bank  gagal.  Hal  ini  sebagaimana telah  diatur  di  dalam  UU  LPS,  Pasal  4  yang  menyatakan  bahwa  fungsi  LPS adalah:
1.  menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
2.  turut  aktif  dalam  memelihara  stabilitas  sistem  perbankan  sesuai  dengan kewenangannya.
Saat  ini,  bila  terjadi  bank  gagal  lagi,  maka  tanggung  jawab  bank  dan pemerintah  sudah  dapat  dialihkan  ke  LPS.  Dengan  demikian,  nasabah  tidak perlu  khawatir  lagi  apabila  bank  tempat  menabung  dilikuidasi,  karena  nasabah akan mendapatkan hak tabungannya, dengan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU LPS  ditetapkan  paling  banyak  Rp.  100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah), berdasarkan  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  Tahun  2008  tentang Besaran  Nilai  Simpanan  Yang  Dijamin  Lembaga  Penjamin  Simpanan,  diubah menjadi  paling  banyak  Rp.  2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah). 30 LPS bertanggungjawab  untuk  merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan  pelaksanaan penjamin  simpanan,  melaksanakan  penjaminan  simpanan  nasabah  bank  dan melakukan  penyelesaian  atau  penanganan  bank  gagal.  Penjaminan  simpanan nasabah  bank  yang  dilakukan  LPS  bersifat  terbatas,  tetapi  dapat  mencakup sebanyak-banyaknya nasabah.
Peranan  LPS  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  nasabah penyimpan dana di perbankan, antara lain : 31
1.  Memberikan  jaminan  secara  eksplisit  bagi  nasabah  penyimpan  dana  apabila bank dilikuidasi serta kedudukan nasabah tetap terjamin.
Dengan  adanya  LPS,  maka  apabila  terdapat  bank  yang  mengalami kesulitan  usaha,  kemudian  dicabut  izin  usahanya  dan  dilikuidasi,  kedudukan nasabah tetap terjamin. Dengan  kata lain, LPS merupakan bentuk nyata dari adanya  penjaminan  dan  perlindungan  terhadap  dana  simpanan  masyarakat.
29 Adrian  Sutedi.  2007. Hukum  Perbankan:  Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang,  Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika , hlm. 116.
30 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.
31 Sentosa Sembiring. 2012. Hukum Perbankan, Bandung: Mandar Maju, hlm. 253-254.
Keberadaan  dan  pembentukan  LPS  pada  dasarnya  berkaitan  dengan penyelesaian dan penanganan bank gagal.
2.  Lebih  mengutamakan  kepentingan  nasabah  kecil  penyimpan  dana (small depositors ) sehingga terlebih dahulu terjamin keamanan dananya.
Nilai  yang  dijamin  diharapkan  dapat  melindungi  seluruh  simpanan  yang dimiliki oleh nasabah kecil yang merupakan sebagian besar nasabah bank di Indonesia.  Di  sisi  lain,  pembentuk  undang-undang  juga  memberikan  ruang kepada  pemerintah  untuk  mengatur  besarnya  nilai  jaminan  sesuai  dengan perkembangan  zaman.  Ketika  UU  LPS  diterbitkan  pada  tahun  2004,  jumlah simpanan  yang  dijamin  maksimal  Rp.  100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah) tersimpan  dalam  satu  bank.  Dalam  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  66 Tahun  2008  tentang  Besaran  Nilai  Simpanan  Yang  Dijamin  Lembaga Penjamin  Simpanan  dijelaskan  bahwa  nilai  simpanan  yang  dijamin  untuk setiap  nasabah  pada  satu  bank  yang  semula  berdasarkan  Pasal  11  ayat  (1) UU  LPS  ditetapkan  paling  banyak  Rp.  100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah), berdasarkan PP ini diubah menjadi paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3.  Simpanan  nasabah  yang  dijamin  oleh  LPS  mencakup  juga  simpanan  yang berasal dari bank lain.
Adapun simpanan yang dijamin oleh LPS, dijabarkan dalam Pasal 23 UU LPS, yakni: 32
a.  Simpanan  yang  dijamin  meliputi  giro,  deposito,  serifikat  deposito,  tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
b.  Simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin.
c.  Simpanan  yang  dijamin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) mencakup pula simpanan yang berasal dari bank lain.
Adapun  kriteria  layak  atau  tidak  layak  simpanan  mendapatkan penjaminan  dari  LPS,  dalam  UU  LPS  dijelaskan: 33 Klaim  penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:
a.  Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
b.  Nasabah  penyimpan  dana  merupakan  pihak  yang  diuntungkan  secara  tidak wajar; dan/atau
32 Ibid , hlm. 254.
33 Ibid .
c.  Nasabah  penyimpan  merupakan  pihak  yang  menyebabkan  keadaan  bank menjadi tidak sehat.
Sementara itu untuk simpanan dinyatakan tercatat pada bank, apabila : 34
a.  Dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan, antara lain nomor rekening,  nama  nasabah  penyimpan,  saldo  rekening,  dan  informasi  lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis; dan/atau
b.  Terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut.
4.  Jumlah  besar  simpanan  yang  dijamin  oleh  LPS  paling  banyak  Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Untuk  itu,  satu  hal  yang  harus  diperhatikan  oleh  nasabah  penyimpan dana  adalah  jika  ingin  simpanannya  dijamin  oleh  LPS  jumlah  simpanan  tidak melebihi  Rp.  2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah)  dalam  satu  bank  dan  tingkat bunga simpanan tidak melebihi dari bunga yang ditentukan oleh LPS. Selain itu, jika  telah  dinyatakan  bank  gagal,  nasabah  juga  harus  cermat  memperhatikan tenggang  waktu  yang  ditentukan  dalam  mengajukan  klaim  ke  LPS,  sebab  jika melewati  batas  waktu  yang  ditentukan,  tidak  mendapatkan  jaminan.  Nasabah penyimpan  yang  hilang  haknya  untuk  memperoleh  pembayaran  klaim penjaminan  dari  LPS  diperlakukan  sama  dengan  nasabah  penyimpan  yang simpanannya tidak dijamin, dan diselesaikan berdasarkan mekanisme likuidasi. 35 Diharapkan dengan diterapkannya aturan-aturan tersebut di atas, dimana aturan-aturan  tersebut  diterapkan  berdasarkan  UU  Perbankan  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  66  Tahun  2008  tentang  Besaran  Nilai  Simpanan  Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, maka apabila ada bank yang dilikuidasi, tidak  ada  lagi  nasabah  yang  dirugikan,  seperti  kejadian  pada  tahun  1997  dan 1998.  Sepanjang  pengetahuan  penulis,  Sejauh  ini  LPS  telah  melaksanakan tugasnya  secara  baik.  Tidak  ada  gejolak  perbankan  sejak  lembaga  itu  dibentuk hingga sekarang, kecuali kasus Bank Century (kini Bank Mutiara) yang melebar dan cenderung menjadi persoalan politis.
Perlu  disadari,  menciptakan  stabilitas  perbankan  yang  pada  muaranya adalah  stabilitas  sistem  keuangan  dan  perekonomian  secara  menyeluruh,  tidak hanya bisa bergantung kepada LPS. Lembaga tersebut hanya salah satu bagian dari  jaring  pengaman  sistem  keuangan,  sehingga  dengan  demikian membutuhkan  kerja  sama  dengan  lembaga-lembaga  lain  yang  terkait,  misalnya Bank  Indonesia  (BI).  Lebih  dari  itu,  LPS  sangat  memerlukan  dukungan  seluruh
34 Ibid , hlm. 255.
35 Ibid, hlm. 256-257
masyarakat,  khususnya  kalangan  perbankan  dalam  kerangka  mewujudkan perbankan yang sehat, profesional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menyejahterakan rakyat.
Arsitektur  Perbankan  Indonesia  (API)  yang  memetakan  dan  mengatur lanskap  perbankan  di  Tanah  Air  secara  lebih  rapi  amat  relevan  dengan  tugas dan  fungsi  LPS.  Sebab,  ada  klasifikasi  dan  spesifikasi  bank  sehingga pemantauannya  akan  lebih  mudah.  Dulu,  sebelum  krisis  ekonomi  bank-bank bermunculan bak cendawan di musim hujan. Syarat pendirian bank relatif mudah untuk  dilakukan  karena  persyaratannya  yang  ringan.  Akibatnya,  terjadi  banyak penyimpangan dan penyelewengan.
Walaupun  kondisi  perbankan  sekarang  sudah  makin  baik  dan  sehat, pengawasan tak boleh dikendorkan. Sepanjang sejarah umat manusia, menjaga kepercayaan adalah prinsip dasar utama yang menjadikan perekonomian makin kompleks, tumbuh besar dan stabil. Tanpa kepercayaan, runtuhlah struktur dasar sebuah  bangunan  kokoh  perekonomian.  Demi  cita-cita  Proklamasi  dan Pembukaan UUD NRI1945 untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Pemerintah pun  menarik  garis  kesimpulan  tajam  dan  tebal,  bahwa  ketidakpercayaan masyarakat kepada bank adalah kondisi buruk yang tidak boleh terulang lagi.

## IV.  Penutup
Peranan  LPS  terhadap  penanganan  likuidasi  bank  adalah  sangat  vital. LPS  sesuai  dengan  kedudukannya  sebagai  lembaga  yang  independen,  yang diberi tugas dan wewenang serta bertanggungjawab langsung kepada Presiden, untuk  melaksanakan  program  penjaminan  simpanan  nasabah  di  bank, memberikan  perlindungan  terhadap  nasabah  penyimpan  dana  di  perbankan. LPS dapat memberikan jaminan secara eksplisit bagi nasabah penyimpan dana, apabila bank dilikuidasi serta kedudukan nasabah tetap terjamin.
Kehadiran LPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap  industri  perbankan  yang  secara  otomatis  akan  menciptakan  industri perbankan  yang  kokoh.  Peranan  LPS  dalam  meningkatkan  kepercayaan masyarakat  terbukti  dari  kebijakan-kebijakannya  yang  melindungi  nasabah. Peranan  LPS  juga  merupakan  bagian  dari  kelengkapan  instrumen  pemerintah dalam  menciptakan  jaring  pengaman  perbankan  ( banking  safety  net )  sekaligus juga  pengaman  sistem  keuangan  ( financial  safety  net ).  Sejauh  ini  LPS  telah melaksanakan  tugasnya  secara  baik.  Tidak  ada  gejolak  perbankan  sejak lembaga  itu  dibentuk  hingga  sekarang.  Ini  artinya  bahwa  peranan  LPS  telah mengimplementasikan  atau  menerapkan  dengan  baik  aturan-aturan  UU Perbankan,  UU LPS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66  Tahun 2008 tentang
Besaran  Nilai  Simpanan  Yang  Dijamin  Lembaga  Penjamin  Simpanan. Seandainya  pun  terjadi  adanya  bank  gagal,  maka  berdasarkan  hukum  yang berlaku,  LPS  tentu  akan  melaksanaan  amanat  undang-undang  dengan  baik, artinya  nasabah  akan  mendapatkan  jaminan  terhadap  simpanannya  apabila bank  tempat  nasabah  itu  menyimpan  dana  di  likuidasi.  Nasabah  tetap menguhubungi bank tempat nasabah menyimpan karena LPS akan membentuk tim likuidasi.
Sebagai saran yang dikemukakan bahwa LPS, jangan sampai ada oknum yang  merusaknya,  karena  masyarakat  Indonesia  pernah  tidak  mempercayai bank  dan  tidak  membeda-bedakan  nasabah  yang  menyimpan  dananya  di perbankan,  baik  itu menyimpan  dana  dalam  jumlah  kecil  maupun  dalam jumlah besar  serta  senantiasa  memperhatikan  besaran  penjaminan  secara  periodik sesuai dengan perkembangan perekonomian secara global maupun nasional.

## Bibliografi
Buku:
Abdul Ghafur Anshori. 2008. Hukum Perusahaan. Jakarta : PT. Refika Aditama. Adrian  Sutedi.  2007. Hukum  Perbankan:  Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan . Jakarta: Sinar Grafika.
Bambang Sunggono. 2010. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Burhan Ashshofa. 1996. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Lexy J. Moleong. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
M. Solly Lubis. 1994. Filsafat Ilmu dan Penelitian. Bandung: Mandar Madju. Nindyo Pramono. 2006. Bunga Rampai HUKUM BISNIS AKTUAL . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Riduan  Tobing  dan  Nikholaus  Fanuel.  2003. Kamus  Istilah  Perbankan. Jakarta: PT. Atalya Rilemi Sudeco.
RM.  Subanindyo  Hadiluih.  1997. Hukum  Perbankan  Antara  Pembinaan Kepercayaan Masyarakat dan Ancaman Likuidasi. Jakarta:  Djambatan. Ronny  Hanitijo  Soemitro.  1998. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sentosa Sembiring. 2012. Hukum Perbankan. Bandung: Mandar Maju.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Sutan Remy Sjahdeini. 2015 Likuidasi Bank: Akibatnya dan Perlindungan Hukum Bagi Para Nasabah Penyimpan Dana. Jakarta
Zulkarnain Sitompul. 2005. Problematika Perbankan. Bandung: Books Terrace & Library.
________________. 2002. Perlindungan Dana Nasabah Bank. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Jurnal:
Edward  L.  Symons,  Jr . “The  Bank-Customer  Relation:  Part  I  The  Relevance  of Contract Doctrine” , Banking Law Journal .
Hendri  Jayadi  dan  Huala  Adolf.  2018. “Fungsi  Lembaga  Penjamin  Simpanan dalam Hukum Perbankan Indonesia”, Jurnal Komunikasi Hukum , 4 (2): 67.
Hendri  Jayadi  dan  Jimmy  Simanjuntak.  2019. “Lembaga  Penjamin  Simpanan dalam Likuidasi Bank di Indonesia”, To-ra , 5 (2): 49.
Inda  Rahadiyan.  2016. “Peran  dan  Tanggung  Jawab  Lembaga  Penjamin Simpanan dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 1 (23): 23-41.
Tri Budiyono. 2019. “Penjamin Simpanan dari waktu ke waktu (Studi Penjaminan
Simpanan di Indonesia”, Jurnal Refleksi Hukum , 3 (2): 130-131.
Sri Bachtiar. 2004. “Penjaminan Dana Nasabah Bank: dari Blanket Guarantee ke
Limited Guarantee (Menyambut Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan)”. Jurnal Hukum Bisnis, 23 (3).

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang  Undang  Nomor  24  Tahun  2004  tentang  Lembaga  Penjamin  Simpanan
(Lembaran  Negara  Nomor  96  Tahun  2004,  Tambahan  Lembaran  Negara 4420).
Undang  Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan,  Lembaran  Negara Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara 3790).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  Tahun  2008  tentang  Besaran  Nilai  Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.
Website: Amerta Mardjono. Meninjau Kelembagaan Penjamin Simpanan. www.kompas.com (akses pada 29 April  2014).
http://www.scribd.com/doc/52915298/Lembaga-Penjamin-Simpanan (akses pada 30 April 2014)
www.lps.go.id, (akses pada 30 April 2014)