## PENGARUH SISA ANGGARAN, PENDAPATAN SENDIRI DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL

## Syukriy Abdullah dan Riza Rona
Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia Email: Syukriy1004@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah menelaah tentang pengaruh deficit, pendapatan personal dan budget anggaran terhadap perubahan belanja  modal  di  kabupaten/kota  di  Indonesia.  Sampel  yang dipergunakan  ada  30  kabupaten/kota  di  Indonesia  dengan menggunakan  data  yang  tersedia  di  internet.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  variabel  badget  anggaran  (diukur  dengan DBH)  secara  partsial  berpengaruh  pada  perubahan  belanja modal,  sementara  variabel    pendapatan  personal  (PAD)  tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan belanja modal.
Kata Kunci: Anggaran, Modal, Desentralisasi.

## Abstract
THE  EFFECT  OF  BUDGET  DEFISIT,  PERSONAL INCOME  AND  FUND  BUDGET  TOWARDS  CAPITAL EXPENDITURE . Purpose of this study is to examine the effect of budget deficit, personal income, and fund budget toward capital expenditure in the changes of districts’/ municipalities’ budget in Indonesia. The used samples are 30 (thirty) districts/ municipalities in Indonesia which its data is available in internet. Result of data
analysis shows that variable of fund budget (measured by DBH changes)  which  partially  effects  toward  the  changes  of  capital expenditure budget, while variable of budget deficit (measured by SiLPA  changes)  and  variable  of  personal  income  (measured  by PAD changes) do not have effect toward capital expenditure.
Keywords: Budget , Capital , Desentralisation.

## Pendahuluan A.
Anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD) merupakan dokumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah di  Indonesia.  APBD  harus  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah sebelum tahun pelaksanaannya dimulai.Oleh karena penyusunan rencana  kerja  yang  akan  dibiayai  dari  APBD  dilakukan  setahun sebelum  pelaksanaannya,  maka  kemungkinan  besar  akan  terjadi penyesuaian selama pelaksanaannya. Perubahan atau revisi terhadap anggaran yang sedang dilaksanakan pada tahun berjalan merupakan fenomena yang biasa dalam penganggaran di pemerintahan. Secara formal,  penyusunan  anggaran  dan  perubahannya  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  terkait  keuangan  negara  dan daerah. Pengaturan tersebut bersifat mengikat dan pelaksanaannya akan  diawasi  dan  dipertanggungjawabkan  melalui  pelaporan keuangan dan kinerja (Halim & Abdullah, 2006).
Perubahan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan antara target  dan  alokasi  dengan  perkembangan  terkini  di  lapangan. Misalnya  karena  terjadi  perubahan  asumsi  yang  mempengaruhi estimasi  penerimaan  dan  pengeluaran,  sehingga  dengan  adanya penyesuaian  maka  target  yang  telah  ditentukan  sebelumnya dapat  tercapai  seperti  yang  diharapkan  (Bland  &  Rubin,  1997); (Dougherty,  et  al.  2003);  (Forrester&  Mullins,  1992).  Namun, pada  praktiknya  penyesuaian  ini  tidak  selalu  sesuai  dengan konsep ideal karena adanya masalah keagenan ( agency problems ) pada para pembuat kebijakan anggaran ( budget actors ) (Halim & Abdullah,  2006).
Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan....
Draver  &  Pitsvada  (dalam  Forrester  &  Mullins,  1992) menyatakan  bahwa  perubahan  anggaran  menjadi  sarana  bagi legislatur, eksekutif, dan birokrat untuk saling menyesuaikan agenda masing-masing. Pada akhirnya selalu ada konsensus yang dicapai. Oleh karena itu, kebijakan, arah dan strategi dalam penganggaran menjadi ajang pertarungan kekuatan, dimanamasing-masing pihak berupaya untuk memenuhi kepentingannya ( self-interest ), sehingga sering  mengorbankan  kepentingan  publik  (Abdullah,  2012). Proses  pembahasan  dan  penetapan  anggaran  perubahan  relatif lebih  tertutup  dari  pengamatan  publik  sehingga  mengandung persoalan keagenan yang relatif besar (Abdullah & Nazry, 2014). Anessi-Pessina,et  al.  (2012)  menyatakan  bahwa rebudgeting sangat  dipengaruhi  oleh  tingkat incrementalism dalam  proses penganggaran awal , sebagaimana halnya determinants internal dan eksternal, seperti variabel politik, sifat organisasi, kondisi finansial, dan lingkungan sosial ekonomi.
Terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi  penentu dilakukannya  perubahan  anggaran  pada  pemerintahan  daerah. Bland & Rubin (1997) menyebutkan bahwa kinerja anggaran akan mempengaruhi revisi anggaran periode berikutnya, sementara Lee &  Plummer  (2007)  menemukan  bahwa  pola  penentuan  target sebelumnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran berikutnya. Miller, et al. (2007) memprediksi bahwa penyesuaian target kinerja selama anggaran berjalan dipengaruhi oleh insentif yang  diberikan  kepada agency atau  unit  kerja  yang  berkinerja baik,  yang  melaksanakan  anggaran  secara  efisien  sehingga memiliki savings .
Pembahasan B.
Landasan Teori dan Hipotesis Penelitian
1.
Hubungan  Keagenan  dalam  Penganggaran  di  Pemerintahan a. Daerah
Menurut Moe (1984), di pemerintahan terdapat hubungan principal-agent  relationships yang  bisa  ditelusuri  melalui  proses anggaran  diantarapara  piha,  yakni:  pemilih-legislatur,  legislatur-
pemerintah,  menteri  keuangan-departemen/lembaga,  perdana menteri-birokrat,  dan  pejabat-pemberi  pelayanan.  Hubungan tersebut terbentuk dalam hirarki pemerintahan dan birokrasi.Pada pemerintahan di Indonesia, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik,  karena  mengatur  kewajiban  dan  hak  pihak-pihak  yang terlibat dalam pemerintahan (Abdullah & Halim, 2006).
Halim  &Abdullah  (2006)  menyatakan  beberapa aturan  yang  secara  eksplisit  merupakan  manifestasi  dari  teori keagenan.Pertama , Undang-Undang  (UU)  Nomor  22  Tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  UU  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  mengatur  bagaimana hubungan  antara  eksekutif  dan  legislatif  dan  pihak  lain  pada pemerintahan  daerah.  Eksekutif  yang  dipilih  dan  diberhentikan oleh legislatif (UU 22/1999) atau diusulkan untuk diberhentikan (UU32/2004) menunjukkan adanya konsep hubungan keagenan di pemerintahan, yakni pelimpahan kewenangan ( delegation ) dan pertanggungjawaban  ( accountability ).  Eksekutif  akan  membuat pertanggungjawaban  kepada  legislatif  pada  setiap  tahun  atas anggaran  yang  dilaksanakannya  dan  setiap  lima  tahun  ketika masa jabatan kepala daerah berakhir, setelah sebelumnya legislatif menyetujui peraturan daerah tentang APBD dan RPJMD.
Kedua , Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2000 yang menjelaskan tentang penghasilan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Aturan ini memberikan batasan tentang hak kepala dan wakil kepala daerah, sehingga penambahan komponen penghasilan atau kompensasi di luar yang telah ditetapkan dapat diartikan sebagai sebuah pelanggaran. Ketiga , PP No. 110/2000, PP No. 24/2004, dan  PP  No.  37/2005  mengatur  mengenai  kedudukan  keuangan anggota  legislatif.  Anggota  DPRD  menerima  uang  representasi dan  tunjangan-tunjangan  yang  sudah  ditetapkan,  sehingga  tidak dapat  menerima  penghasilan  lain  secara  rutin  yang  dananya bersumber  dari  APBD.Terakhir, keempat ,  UU  No.  17/2003,  UU No. 1/2004, dan UU No. 15/2004, yang merupakan aturan yang secara tegas mengatur bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan
Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan....
pemeriksaan  keuangan  publik  (negara  dan  daerah)  dilaksanakan oleh pemerintah.
Hubungan keagenan merupakan konsep yang universal dan di dalamnya selalu terjadi masalah keagenan (Ross, 1973). Dalam penganggaran  publik,  masalah  keagenan  terjadi  secara  langsung dan  tidak  langsung  (Abdullah,  2012a;  Fozzard,  2001;  Smith  & Bertozzi, 1998). Halim  & Abdullah (2006) menjelaskan hubungan keagenan dalam konteks penganggaran daerah di Indonesia seperti berikut:Sebelum  penyusunan  APBD  dilaksanakan,  terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang arah dan kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran, yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan APBD. Tim anggaran pemerintah  daerah  atau  eksekutif  membuat  rancangan  APBD sesuai  dengan  kebijakan  dan  prioritas  anggaran  tersebut,  yang kemudian  diserahkan  kepada  legislatif  (memiliki  tim  anggaran sendiri)  untuk  dipelajari  dan  dibahas  bersama-sama  sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda).
Penganggaran  daerah  merupakan  proses  penyusunan rencana keuangan daerah yang menghasilkan dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). APBD ditetapkan secara formal  sebagai  produk  hukum  dengan  peraturan  daerah  (Perda) tentang APBD. Menurut Halim  & Abdullah (2006), dari perspektif keagenan, Perda tentang APBD merupakan suatu bentuk kontrak ( contract )  antara principal (legislatif)  dengan agent (eksekutif). Artinya, DPRD atau legislatif memberi kewenangan kepada Kepala Daerah  (eksekutif)  untuk  melaksanakan  dan  mempertanggung jawabkan anggaran yang sudah ditetapkan tersebut.
Hubungan  keagenan  di  pemerintahan  seperti  dalam penganggaran  ini  dapat  disebut incomplete  contract (Seabright, 1996).  Kewenangan  untuk  menyetujui  anggaran  sebelum ditetapkan menjadi alat bagi legislatif untuk mengontrol pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. DPRD sebagai lembaga perwakilan pada pemerintahan  daerah  memiliki  fungsi  penganggaran  dan  tugas untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  APBD.
Abdullah (2012a) menemukan bahwa DPRD sendiri sebagai agen dari voters dan sekaligus sebagai principal bagi pemerintah daerah memiliki  oportunisma  dalam  melaksankan  fungsi  dan  tugasnya terkait penganggara daerah.
APBD adalah rencana keuangan yang disusun berdasarkan asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi.Oleh karena itu, pelaksanaan atas  anggaran  yang  sudah  ditetapkan  tidak  selalu  berjalan dengan baik ketika realitas di lapangan tidak sesuai dengan yang diperkirakan,  sehingga  dibutuhkan  penyesuaian-penyesuaian ( fiscal  adjustments )  berupa  perubahan  atau  pergeseran  anggaran (Forrester  &  Mullins,  1992).Secara  sederhana,  perubahan APBD  dapat  diartikan  sebagai  upaya  pemerintah  daerah  untuk menyesuaikan  rencana  keuangannya  dengan  perkembangan yang  terjadi.  Perkembangan  dimaksud  bisa  berimplikasi  pada meningkatnya  anggaran  penerimaan  maupun  pengeluaran,  atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran- pergeseran dalam satu agency atau unit kerja (Cornia, et al. 2004). Perubahan  atas  setiap  komponen  APBD  memiliki  latar belakang  dan  alasan  berbeda,  baik  untuk  perubahan  anggaran penerimaan maupun perubahan anggaran pengeluaran (Abdullah & Nazry, 2014). Dalam struktur APBD di Indonesia, komponen anggaran  terdiri  dari  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan, dimana  ketiga-ketiganya  dapat  mengalami  penyesuaian  selama tahun berjalan. Logika penyusunan anggaran di Indonesia sendiri menggunakan tax-spending hypothesis, yangmengasumsikan bahwa besaran  target  penenerimaan  (yang  terdiri  dari  pendapatan  dan penerimaan pembiayaan) akan menentukan estimasi pengeluaran (yang  meliputi  belanja  dan  pengeluaran  pembiayaan).  Artinya, perubahan anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan akan menyebabkan perubahan dalam anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan.
Seperti  halnya  proses  penyusunan  anggaran  awal ( budgeting ),  perubahan  anggaran  ( rebudgeting )  juga  memiliki persoalan  keagenan.  Pengamatan  publik  terhadap  perubahan
Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan....
anggaran  tidak  sekuat  dalam  penyusunan  anggaran  murni (Abdullah  &  Nazry,  2014).  Hal  ini  disebabkan  karena  tidak  ada mekanisme  partisipatif  publik  dan  keterkaitan  langsung  dengan dokumen perencanaan yang sudah ditetapkan lebih awal, seperti RPJM  dan  RKPD.  Selain  itu,  waktu  sosialisasi  dan  pembahasan oleh legislatif relatif sangat singkat.
Perubahan Anggaran Belanja
b. Penyusunan anggaran merupakan bagian dari perencanaan, sedangkan  pelaksanaan  anggaran  merupakan  bagian  dari manajemen  ( McCaffery&  Mutty,  1999 ).  Oleh  karena  itu, fungsi  manajerial  dalam  mengendalikan  anggaran  cenderung memberikan rekomendasi untuk melakukan revisi atas anggaran belanja proyek/aktivitas apabila dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan  perkembangan  di  lapangan.  Perubahan  belanja  sering diartikan sebagai perubahan paling penting dalam penganggaran pemerintah dan sektor publik lainnya (Forrester & Mullins, 1992). Annesi-Pessina  (2012)  menyebutkan  bahwa  penganggaran  awal ( budgeting )  dan  perubahan  anggaran  ( rebudgeting )  nyaris  tidak memiliki  perbedaan  karena  sama-sama  sangat  penting  dalam manajemen pemerintahan.
Menurut Sharkansky (1967), anggaran belanja merupakan indikator  kualitas  pelayanan  publik  yang  dapat  diberikan  dan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Anggaran juga  dapat  dipandang  sebagai  posisi  tawar  ( bargaining  position ) dari para pembuat keputusan anggaran yang ada di pemerintahan (Rubin, 1996). Oleh karena itu, perubahan anggaran belanja dapat menjadi  cerminan  dari  perubahan  target  pelayanan  pubik  dan orientasi pembangunan daerah, setidaknya untuk jangka pendek.
Pedoman penyusunan APBD yang dikeluarkan setiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan beberapa  panduan  terkait  perubahan  anggaran,  termasuk perubahan  anggaran  belanja  modal.  Perubahan  atas  alokasi anggaran belanja merupakan bagian terpenting dalam perubahan anggaran  daerah,  khususnya  pada  kelompok  belanja  langsung.
Perubahan belanja dapat terjadi karena adanya perubahan estimasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, seperti dana bagi hasil. Sebagai contoh adalah Lampiran Permendagri No.27/2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2014 menegaskan bahwa besaran  pendapatan  daerah  dari  dana  bagi  hasil  (DBH)  yang ditetapkan di awal penyusunan APBD dapat mengalami perubahan setelah APBD ditetapkan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada saat pelaksanaan APBD yang bersangkutan.
Abdullah  (2012b)  memberikan  gambaran  tentang beberapa bentuk perubahan alokasi untuk belanja daerah. Pertama , Perubahan karena adanya pergeseran antar-kelompok atau antar- jenis anggaran (virement). Pergeseran anggaran dapat terjadi dalam satu SKPD, meskipun total alokasi untuk SKPD yang bersangkutan tidak berubah, dan antar-SKPD, namun tidak mengubah anggaran belanja pemerintah daerah secara keseluruhan. Kedua , perubahan belanja  karena  adanya  perubahan  dalam  penerimaan,  khususnya pendapatan,  sebagai  akibat  dari  adanya  perubahan  kebijakan oleh  pemerintahan  yang  lebih  tinggi.  Misalnya  kenaikan  harga bahan  bakar  minyak  (BBM)  dan  kenaikan  gaji  dan  tunjangan pegawai negeri yang dikompensasi oleh pemerintah pusat dengan mentransfer  dana  ke  kas  daerah.  Contoh  lain  adalah  perubahan dana perimbangan yang bersumber dari dana bagis hasil (DBH), baik  pajak  maupun  non-pajal  (minyak  dan  gas  bumi/Migas). Terakhir,  perubahan  anggaran  belanja  karena  kondisi  yang  tidak terprediksi sebelumnya, seperti bencana alam dan sosial.
Pengaruh  Perubahan  Anggaran  Sisa  Anggaran  terhadap c.

## Perubahan Anggaran Belanja Modal
Sisa  anggaran  tahun  sebelumnya  merupakan  sumber pembiayaan  penting  bagi  pemerintah  daerah,  terutama  pada awal tahun anggaran berikutnya. Hal ini disebabkan belum dapat terealisasinya pendapatan pada awal tahun anggaran. Besaran sisa anggaran tahun sebelumnya yang ditetapkan untuk tahun anggaran berjalan biasanya belum pasti atau masih dalam bentuk ramalan ( forecast ). Hal ini terjadi karena penetapan anggaran untuk tahun
Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan....
t dilakukan  sebelum  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan anggaran tahun t-1 selesai. Artinya, sisa anggaran pada tahun t-1 belum  dapat  dipastikan,  sehingga  akan  berbeda  dengan  jumlah yang sesungguhnya. Akibat dari perbedaan ini timbul kebutuhan untuk  melakukan  penyesuaian  anggaran  ketika  jumlah  pastinya telah diketahui.
Perubahan  atas  anggaran  penerimaan  pembiayaan  terjadi ketika asumsi yang dipakai pada saat penyusunan APBD untuk sisa anggaran harus direvisi. Ketika angka realisasi surplus/deficit tidak samadengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk tahun t-1 ,  maka  diperlukan  penyesuaian  dalam  anggaran  penerimaan pembiayaan  pada  tahun t ,  setidaknya  untuk  mengkoreksi penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun  Sebelumnya  (SiLPA).  SiLPA  adalah  sisa  anggaran  tahun sebelumnya ( t-1 ) yang diterima dan digunakan pada tahun berjalan ( t ). SiLPA  tahun  berjalan  (sebagai  komponen  penerimaan pembiayaan) merupakan realisasi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan) tahun sebelumnya. Artinya, SiLPA merupakan penerimaan yang secara otomatis diterima pada awal tahun berjalan sebagai akibat dana  pada  tahun  sebelumnya  tidak  habis  dibelanjakan.  Namun, karena jumlah SILPA belum dapat dipastikan pada saat penyusunan APBD,  maka  jumlah  yang  ditetapkan  dalam  Perda  APBD  juga masih bersifat taksiran atau belum “definitif”. Hal ini dikarenakan pada akhir tahun lalu tersebut belum seluruh pertanggungjawaban disampaikan oleh SKPD ke BUD dan belum dilakukan audit oleh BPK RI sehingga belum dapat disimpulkan bahwa jumlah SiLPA sudah final atau sesuai dengan yang sesungguhnya (riil).
Setelah  BPK  RI  melakukan  audit  dan  menyampaikan Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHKP),  maka  jumlah  SiLPA  yang sesungguhnya sudah dapat dipastikan. Selisih antara SiLPA yang tercantum dalam APBD tahun berjalan dengan SILPA dalam LRA tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh BPK RI adalah kesalahan estimasi dalam anggaran. Selisih (variance) ini menjadi salah satu
bahan untuk perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja (Abdullah, 2013a).
Perspektif  keagenan  dapat  digunakan  untuk  menjelaskan fenomena selisih sisa anggaran ini. Miller, et al. (2007) menyatakan bahwa agency menganggap  penghematan  (efisiensi)  seharusnya dijadikan  sebagai  ukuran  kinerja  untuk  pemberian  insentif  pada tahun  anggaran  berikutnya.  Jauh  sebelumnya,  Niskanen  (1971, dalam Blais & Dion, 1990) menyatakan bahwa agency cenderung memaksimalkan  alokasi  anggaran  belanjanya,  termasuk  dengan meniru  pola  penganggaran  pada  tahun-tahun  sebelumnya yang  sudah  dianggap  mapan  (Lee  &  Plummer,  2007). Mark up (penggelembungan)  anggaran  belanja  akan  menyebabkan terjadinya  akumulasi  sisa  anggaran  yang  besar  pada  akhir  tahun anggaran. Sisa anggaran ini akan diestimasi untuk “dipindahkan” ke  tahun  anggaran  berikutnya  sebagai  komponen  penerimaan pembiayaan,  yang  secara  tidak  langsung  akan  “disesuaikan” dengan perubahan alokasi belanja pada saat terjadinya perubahan anggaran.
Anggaran  belanja  modal  (yang  menghasilkan  aset  tetap) sering  menjadi  objek  yang  dimanfaatkan  untuk  memenuhi self- interest para  pembuat  keputusan  anggaran,  khususnya  untuk pengadaan aset yang sulit di identifikasi nilai perolehan sebenarnya (Abdullah,  2012a;  Mauro,  1998;  Shleifer  &  Vishny,  1993). Itulah  sebabnya  mengapa  dalam  Permendagri  yang  mengatur tentang  penyusunan  anggaran  ditegaskan  untuk  menghindari pengalokasian anggaran belanja modal dalam perubahan anggaran. Namun,  praktik  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  penambahan alokasi  untuk  belanja  modal  dalam  perubahan  anggaran  masih tetap  besar,  meskipun  dengan  besaran  pagu  per  kegiatan  tidak harus melalui lelang terbuka ( tendering ).
Berdasarkan  uraian  tersebut,  hipotesis  penelitian  dapat dinyatakan sebagai berikut:
H1: Perubahan anggaran sisa anggaran berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal daerah.
Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan....
Pengaruh  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  Sendiriterhadap d.

## Anggaran Belanja Modal
Taksiran atas penerimaan yang bersumber dari pendapatan menggunakan  asumsi-asumsi  tentang  potensi  pendapatan,  baik di  daerah  maupun  di  Pusat.  Asumsi-asumsi  tersebut  dapat  saja harus direvisi setelah tahun anggaran berjalan atau karena adanya perubahan kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks  otonomi  daerah,  Pemda  dapat  mengubah  perkiraan penerimaan atas pendapatan asli daerah (PAD).
Perubahan  atas  PAD  bisa  saja  berlatar  belakang  perilaku oportunisme para pembuat keputusan, khususnya birokrat di SKPD dan SKPKD yang merupakan agents bagi kepala daerah. Namun, tak jarang perubahan APBD juga memuat preferensi politik para politisi di parlemen daerah (DPRD) yang merupakan agents dari publik ( voters ). Menurut Abdullah (2013a), anggaran pendapatan dapat direvisi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan karena beberapa sebab, yani (a) tidak terprediksinya sumber penerimaan baru  pada  saat  penyusunan  anggaran,  (b)  adanya  perubahan kebijakan  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  dan  (c) penyesuaian target berdasarkan perkembangan terkini.
Abdullah (2013a) menyatakan bahwa perubahan target atas pendapatan asli daerah (PAD) dapat berpengaruh terhadap alokasi belanja perubahan pada tahun yang sama. Dari perspektif agency theory , pada saat penyusunan APBD murni, eksekutif (dan mungkin juga dengan sepengetahuan dan/atau persetujuan legislatif) target PAD ditetapkan di bawah potensi, lalu dilakukan “adjustment” pada saat dilakukan perubahan APBD.
Ada  beberapa  kondisi  yang  menyebabkan  mengapa perubahan  atas  anggaran  pendapatan  terjadi  (Abdullah,  2013a). Pertama ,  target  pendapatan  dianggarkan  terlalu  rendah  dalam anggaran  daerah  atau  APBD ( underestimated ).  Jika  sebuah angkat  untuk  target  pendapatan  sudah  ditetapkan  dalam  APBD, maka  angka  itu  menjadi  target  minimal  yang  harus  dicapai  oleh eksekutif.  Target  dimaksud  merupakan  jumlah  terendah  yang
“diperintahkan”  oleh  DPRD  kepada  eksekutif  untuk  dicari  dan menambah penerimaan dalam kas daerah.
Kedua ,  alasan  penentuan  target  PAD  oleh  SKPD  dapat dipahami sebagai praktik moral hazard yang dilakukan agency yang dalam konteks pendapatan adalah sebagai budget minimizer. Dalam penyusunan  rancangan  anggaran  yang  menganut  konsep partisipatif,  SKPD  mempunyai  ruang  untuk  membuat budget slack karena  memiliki  keunggulan  informasi  tentang  potensi pendapatan yang sesungguhnya dibanding DPRD.
Ketiga ,  jika dalam  APBD  “murni”  target  PAD under- estimated, maka dapat “dinaikkan” dalam APBD Perubahan untuk kemudian  digunakan  sebagai  dasar  mengalokasikan  pengeluaran yang  baru  untuk  belanja  kegiatan  dalam  APBD-P.  Penambahan target  PAD  ini  dapat  diartikan  sebagai  hasil  evaluasi  atas “keberhasilan” belanja modal dalam mengungkit ( leveraging ) PAD, khususnya yang  terealisasi  dan  tercapai outcome -nya  pada  tahun anggaran sebelumnya.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  hipotesis  kedua dapat dinyatakan seperti berikut:
H2:  Perubahan  anggaran  pendapatan  sendiri  berpengaruh  terhadap perubahan anggaran belanja modal daerah.
Pengaruh  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dari  Dana

## e. Perimbangan terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal
Dana  perimbangan  merupakan  penerimaan  daerah  yang bersifat transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana perimbang terbagi dua, yakni yang bersifat umum ( blockgrant ) dan  bersifat  khusus  ( specific  grant ).  Dana  perimbangan block grant merupakan  dana  milik  daerah  yang  dapat  digunakan  oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan daerah. Artinya, pemerintah daerah  dapat  membuat  diskresi  atau  kebijakan  sendiri  untuk pemanfaatan  dana block  grant tersebut.  Sedangkan  penggunaan dana spesific grant sudah ditentukan oleh pemerintahan atasan yang memberikan dana tersebut atau tidak boleh dimanfaatkan untuk
Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan....
mendanai kegiatan ( project ) lain selain yang sudah ditetapkan oleh si pemberi dana.
Di Indonesia, biasanya informasi grants sudah disampaikan oleh pemberi kepada pemerintah daerah sebelum anggaran daerah ditetapkan. Informasi tentang dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) disampaikan oleh pemerintah pusat sebelum pembahasan  anggaran  daerah  dilakukan  oleh  eksekutif  (kepala daerah)  dan  legislatif  (DPRD).  Kedua  jenis  dana  perimbangan tersebut tidak mengalami perubahan selama tahun berjalan karena ditentukan  dengan  menggunakan  formula  atau  pertimbangan tertentu.  Namun,  sebagian  jenis  dana  perimbangan  lain  dapat mengalami  perubahan  angka  karena  adanya  perbedaan  asumsi pada  saat  penghitungan  awal  dengan  yang  riil  terjadi  kemudian. Misalnya, dana perimbangan berupa dana bagi hasil (DBH).
Perubahan  DBH  sangat  penting  karena  merupakan  dana yang  bebas  digunakan  oleh  pemerintah  daerah.  Kecuali  DBH yang berasal dari bagi hasil cukai tembakau yang diperuntukkan untuk  melaksanakan  program/kegiatan  yang  dapat  membatasi konsumsi tembakau dan rokok dan menjaga kesehatan masyarakat, pemanfaatan  DBH  dari  pajak  lain  dan  minyak  dan  gas  bumi (Migas)  oleh  pemerintah  daerah  tidak  dibatasi/ditentukan  oleh pemerintah  pusat.  Artinya,  jika  ada  perubahan  (penambahan) alokasi  DBH  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah, maka  perubahan  penerimaan  tersebut  tidak  terikat  untuk membiayai kegiatan atau program tertentu ( earmark ). Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menentukan sendiri untuk apa dana tersebut akan dibelanjakan.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  hipotesis  ketiga dapat dinyatakan seperti berikut:
H3:  Perubahan  anggaran  dana  perimbangan  berpengaruh  terhadap perubahan anggaran belanja modal daerah.

## Metode Penelitian
2.
Populasi dan Sampel a. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  kabupaten/
kota di Indonesia yang berjumlah 410 Kabupaten dan 98 kota yang tersedia di internet , dengan tahun pengamatan yang diambil adalah tahun 2012. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria dalam sebagai berikut:
Kabupaten/kota yang mempublikasikan data APBD yang
1. sudah mengalami perubahan dan tersedia di internet untuk tahun anggaran 2012;
Kabupaten/kota  yang  memiliki  data  SiLPA,  PAD,  DBH,
2. dan Belanja Modal; dan Kabupaten/kota yang bukan daerah pemekaran.
3.
Setelah  dilakukan  penyaringan  sesuai  kriteria  diatas,
kabupaten/kota  sebagai  sampel  diperoleh  30  (tiga  publuh) pemerintah daerah, seperti yang tercantum pada Tabel 3.1.
Operasionalisasi Variabel Penelitian b.
Variabel  terikat  ( dependent  variable )  dalam  penelitian  ini adalah  Belanja  Modal  dan  variabel  bebas  ( independent  variables ) terdiri  dari  Sisa  Anggaran,  Pendapatan  Sendiri,  dan  Dana Perimbangan.  Belanja  Modal  merupakan  pengeluaran  dalam anggaran  untuk  memperoleh  aset  tetap  dana  selainnya  yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengukuran untuk  variabel  belanja  modal  menggunakan  angka  selisih  antara anggaran  belanja  modal  dalam  APBD  murni  (awal)  dengan
Syukriy Abdullah dan Riza Rona
sudah mengalami perubahan dan tersedia di internet untuk tahun anggaran 2012;
2.  Kabupaten/kota yang memiliki data SiLPA, PAD, DBH, dan Belanja Modal; dan
3.  Kabupaten/kota yang bukan daerah pemekaran.
Setelah  dilakukan  penyaringan  sesuai  kriteria  diatas, kabupaten/kota  sebagai  sampel  diperoleh  30  (tiga  publuh) pemerintah daerah, seperti yang tercantum pada Tabel 3.1.
Tabel 1 Pemilihan Sampel No. Jumlah Kab/kota Total 1. Total kab/kota Tahun 2012 508 2. Data yang tidak lengkap (478) 3. Kab/kota yang menjadi sampel 30 Sumber : Data diolah, 2013.
b.  Operasionalisasi Variabel Penelitian
Variabel  terikat  ( dependent  variable )  dalam  penelitian ini  adalah  Belanja  Modal  dan  variabel  bebas  (independent variables)  terdiri  dari  Sisa  Anggaran,  Pendapatan  Sendiri,  dan Dana  Perimbangan.  Belanja  Modal  merupakan  pengeluaran dalam anggaran untuk memperoleh aset tetap dana selainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengukuran untuk variabel belanja modal menggunakan angka selisih antara anggaran  belanja  modal  dalam  APBD  murni  (awal)  dengan anggaran  belanja  modal  dalam  APBD  setelah  perubahan,  yang diambil  dari  Perda  tentang  Perubahan  APBD  (APBD-P)  tahun anggaran 2012.
Sisa  Anggaran  adalah  sisa  lebih  perhitungan  anggaran tahun  sebelumnya  (SiLPA),  yang  merupakan  selisih  lebih realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran  anggaran  selama  satu periode anggaran. Pengukuran SiLPA menggunakan angka yang tercantum  dalam  APBD-P  dikurang  nilai  SiLPA  dalam  APBD murni tahun anggaran 2012.
Pendapatan  sendiri  adalah  pendapatan  asli  daerah
anggaran  belanja  modal  dalam  APBD  setelah  perubahan,  yang diambil  dari  Perda  tentang  Perubahan  APBD  (APBD-P)  tahun anggaran 2012.
Sisa  Anggaran  adalah  sisa  lebih  perhitungan  anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), yang merupakan selisih lebih realisasi penerimaan  dan  pengeluaran  anggaran  selama  satu  periode anggaran. Pengukuran SiLPA menggunakan angka yang tercantum dalam APBD-P dikurang nilai SiLPA dalam APBD murni tahun anggaran 2012.
Pendapatan sendiri adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang  diperoleh  pemerintah  daerah  dari  potensi  yang  ada  di daerah (berada dalam kendali pemerintah daerah), yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Pendapatan  sendiri  diukur  dengan  angka  selisih antara target PAD dalam APBD murni dengan target PAD APBD perubahan untuk tahun anggaran 2012.
MetodeAnalisis c.
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut: Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e , dengan Y adalahPerubahan Belanja Modal, a adalah konstanta, b 1 ,  b 2, b 3 adalah  Koefisien  Regresi,  X 1 adalah  Perubahan  SiLPA, X 2 adalah  Perubahan  PAD,  X 3 adalah  Perubahan  DBH,  dan  e adalah error term. Hasil Dan Pembahasan 3.
Hasil Pengolahan Data a.
Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan software  SPSS ,  diperoleh  persamaan  regresi  linier  berganda  dan angka-angka statistik sebagai berikut:
Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan ...
(PAD)  yang  diperoleh  pemerintah  daerah  dari  potensi  yang ada  di  daerah  (berada  dalam  kendali  pemerintah  daerah),  yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Pendapatan  sendiri  diukur  dengan  angka selisih antara target PAD dalam APBD murni dengan target PAD APBD perubahan untuk tahun anggaran 2012.

## c.  MetodeAnalisis
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut: Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e , dengan Y adalahPerubahan Belanja Modal, a adalah konstanta, b 1 , b 2 , b 3 adalah Koefisien Regresi, X 1 adalah Perubahan SiLPA, X2 adalah Perubahan PAD, X 3 adalah Perubahan DBH, dan e adalah error term.

## 3.  Hasil Dan Pembahasan
a.  Hasil Pengolahan Data
Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan software  SPSS ,  diperoleh  persamaan  regresi  linier  berganda  dan angka-angka statistik sebagai berikut:
PBM = 9,967+ 0,392PSA–0,083PPAD + 0,297PDBH Sig.-value 0,049 0,063 0,593 0,018 t-value 2,063 1,946 -0,542 2,525 F-value/Sig.value 3,146/0,042 R/R2/Adjusted R2 0,573/0,329/0,251
Analisis  atas  persamaan  dan  angka-angka  tersebut  dapat dijelaskan seperti di bawah ini.
1.  Koefisien  korelasi  ( R )  determinasi  (R2)  masing-masing bernilai  0,573  dan  0,329  memberi  makna  bahwa  masih terdapat  sebesar  67%  faktor  penjelas  perubahan  anggaran belanja modal belum tercakup di dalam model penelitian ini.
2.  Secara  bersama-sama,  semua  variabel  bebas,  yakni Perubahan  Sisa  Anggaran  (PSA),  Perubahan  Pendapatan Asli  Daerah  (PPAD)  dan  Perubahan  Dana  Bagi  Hasil (PDBH)  berpengaruh  terhadap  Perubahan  Belanja  Modal
Analisis  atas  persamaan  dan  angka-angka  tersebut  dapat dijelaskan seperti di bawah ini.
Koefisien korelasi ( 1. R ) determinasi ( R 2 ) masing-masing bernilai 0,573 dan 0,329 memberi makna bahwa masih terdapat sebesar 67% faktor penjelas perubahan anggaran belanja modal belum tercakup di dalam model penelitian ini.
Secara  bersama-sama,  semua  variabel  bebas,  yakni  Perubahan
2.
Sisa  Anggaran  (PSA),  Perubahan  Pendapatan  Asli  Daerah (PPAD) dan Perubahan Dana Bagi Hasil (PDBH) berpengaruh terhadap  Perubahan  Belanja  Modal  (PBM).  Secara  statistik, pengaruh  tersebut  signifikan  pada  level  α  =  5%.  Hal  ini didasarkan  pada  besaran  angka Sig.value sebesar  0,042  yang lebih  kecil  dari  0,050.  Artinya,  model  atau  persamaan  regresi ini  dapat  digunakan  untuk  memprediksi  faktor-faktor  yang mempengaruhi perubahan anggaran belanja modal.
Secara  sendiri-sendiri  (parsial),  pengaruh  perubahan  masing-
3. masing  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  ternyata  tidak seragam. Penjelasannya adalah sebagai berikut:
Pengaruh variabel bebas Perubahan Sisa Anggaran (PSA) a. terhadap  variabel  terikat  Perubahan  Belanja  Modal (PBM)  secara  statistik  signifikanpada  level  α  =  10%, atau  pengaruhnya  tidak  signifikan  pada  α  =  5%.  Nilai probabilitas  atau Sig.value sebesar  0,063  (lebih  besar dari 0,05 tetapi lebih kecil dari 0,10) dan t-value sebesar 1,946menunjukkan  bahwa  perubahan  saldo  anggaran (PSA) berpengaruh positif terhadap perubahan belanja modal (PBM).
Pengaruh  variabel  bebas  Perubahan  Pendapatan  Asli b. Daerah  (PPAD)  terhadap  variabel  terikat  Perubahan Belanja  Modal  (PBM)  secara  statistik  tidak  signifikan, baikpada level α = 5% maupun pada level α = 10%. Nilai t- value sebesar -0,542 menunjukkan arah hubungan kedua tersebut variabel tersebut negatif.
Pengaruh  variabel  bebas  Perubahan  Dana  Bagi  Hasil c. (PDBH)  terhadap  variabel  terikat  Perubahan  Belanja Modal (PBM) secara statistik signifikan pada level α = 5%. Nilai probabilitas atau Sig.value sebesar 0,018 (lebih kecil dari 0,05) dan t-value sebesar 2,525 menunjukkan bahwa Perubahan Dana Bagi Hasil (PDBH) berpengaruh positif  (signifikan)  terhadap  perubahan  belanja  modal (PBM).
Pembahasan b.
Berdasarkan  angka-angka  yang  diperoleh  dari  hasil pengolahan  data,  maka  penjelasan  empiris  dapat  dibuat  seperti berikut ini.
Adanya pengaruh secara bersama-sama variabel Perubahan
1. Sisa Anggaran (PSA), Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PPAD) dan Perubahan Dana Bagi Hasil (PDBH) terhadap Perubahan  Belanja  Modal  (PBM)  didasari  pada  asumsi adanya hubungan penerimaan mempengaruhi pengeluaran ( tax-spending  hypothesis ).  Di  dalam  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  13  Tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa penganggaran belanja modal harus didasarkan pada keyakinan  adanya  sumber  penerimaan  untuk  mendanai belanja  tersebut.  Hal  ini  membentuk  pemahaman  pada pemerintah  daerah  bahwa  apabila  ingin  melakukan perubahan anggaran belanja modal, maka perubahan atas komponen-komponen  yang  menjadi  sumber  penerimaan harus dipastikan dulu.
Perubahan  atas  sumber  penerimaan  sendiri  tidak dapat  dipastikan  apakah  terjadi  karena  terlalu  rendah ketika  menetapkan  target  ( under-estimated ),  misalnya mengikuti asas minimal untuk penentuan target PAD dan sisa anggaran pada akhir tahun lalu, atau karena perubahan asumsi  (misalnya  kebijakan  pemerintah  pusat,  khususnya dana perimbangan berupa DBH). Penetapan penerimaan
yang lebih rendah membuka ruang bagi budget actors untuk menambah alokasi belanja pada saat perubahan anggaran ketika  realisasi  penerimaan  tersebut  ternyata  melampaui target selama pelaksanaan anggaran.
Temuan ini menunjukkan bahwa persamaan regresi yang  digunakan  dapat  memprediksi  perilaku  perubahan belanja  modal  di  pemerintahan  daerah.  Namun,  belum sepenuhnya  memberi  bukti  apabila  perubahan  tersebut di prediksi pada level satuan kerja (SKPD) di pemerintah daerah.  Di  sisi  lain,  studi  ini  tidak  memasukkan  faktor pergeseran anggaran ( virement ), khususnya yang terjadi di SKPD.
Hasil pengolahan data yang menunjukkan bahwa Perubahan
2. Pendapatan  Asli  Daerah  (PPAD)  tidak  berpengaruh terhadap Perubahan Belanja Modal (PBM) memberi makna bahwa  PAD  bukan  sumber  pendanaan  untuk  membiayai belanja modal (BM). Secara teknis, hal ini dapat dimaklumi karena  pendanaan  untuk  BM  harus  lebih  pasti,  sehingga tidak boleh sensitif terhadap perubahan kondisi di daerah, seperti politik dan sosial ekonomi.
Penganggaran PAD sendiri sering tidak terukur dan memiliki ketidakpastian tinggi dalam pencapaian targetnya karena  adanya  masalah  keagenan  berupa rent-seeking politisi  dan  birokrasi  penyelenggaran  administrasi  pajak (Fjeldstad&  Semboja,  2000).  Oleh  karena  itu,  meskipun perubahan  PAD  besar,  namun  perubahan  tersebut  tidak diperuntukkan  bagi  perubahan  dalam  belanja  modal. Perubahan PAD dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada jenis belanja lain, yakni belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
Hubungan  yang  bertanda  negatif  ( t-value sebesar -0,542),  meskipun  tidak  signifikan/lemah,  menunjukkan perlunya  dilakukan  analisis  lebih  mendalam  tentang pengaruh  PAD  terhadap  belanja  dalam  perubahan
Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan....
anggaran.  Beberapa  penelitian  sebelumnya,  yang  melihat pengaruh PAD terhadap belanja modal dalam APBD murni, menunjukkan  bahwa  PAD  memiliki  pengaruh  positif. Perbedaan antara penentuan alokasi belanja modal dalam anggaran  awal  dan  anggaran  perubahan  membutuhkan penjelasan yang lebih baik.
Adanya pengaruh positif (secara statistik signifikan) Perubahan Dana Bagi Hasil (PDBH) terhadap Perubahan Belanja  Modal  (PBM)  menunjukkan  bahwa  perubahan atas target penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat diperhitungkan  oleh  pemerintah  daerah  sebagai  sumber pembiayaan  untuk  belanja  daerah.  Kenaikan  yang  terjadi dalam DBH akan menaikkan alokasi untuk belanja modal dalam  perubahan  APBD.  Oleh  karena  itu,  dalam  APBD, jumlah alokasi belanja yang akan didanai dari DBH relatif aman  dan  dapat  menjadi  “tabungan”  untuk  penambahan alokasi dalam anggaran perubahan.
Jika  dilihat  dari  perspektif  keagenan, budget  actor yang  oportunis  memiliki  preferensi  pada  belanja  modal karena memiliki peluang untuk memenuhi self-interest- nya, khususnya  berkenaan  dengan financial  incentives berupa fee atau  komisi.  Dalam  literatur  ekonomi  politik  terkait korupsi,  Mauro  (1998)  menyebutkan  bahwa  korupsi berkaitan  dengan  komposisi  belanja  dan  jenis  belanja pemerintah. Shleifer & Vishny (1993) menyatakan bahwa pengalokasian  untuk  pengadaan  senjata  dan  barang  lain yang harganya sulit diukur cenderung koruptif.
Penggunaan  pagu  tahun  sebelumnya  untuk penentuan anggaran pendapatan dari DBH, karena Menteri Keuangan terlambat menentukan pagu final atau definitif, merupakan  penyebab  utama  mengapa  perubahan  DPH berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal. Pemerintah daerah cenderung bersikap konservatif dalam penentuan  alokasi  belanja  modal  untuk  pendanaan  yang
bersumber  dari  DBH,  yakni  dengan  berpatokan  pada besaran anggaran penerimaan dari DBH tahun sebelumnya, sementara  alokasi  DBH  untuk  setiap  daerah  cenderung mengalami kenaikan setiap tahun.

## Simpulan C.
Simpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini  adalah: pertama, secara bersama-sama, perubahan anggaran sisa anggaran, perubahan  anggaran  pendapatan  asli  daerah,  dan  perubahan anggarandana  bagi  hasil  berpengaruh  terhadap  perubahan belanja  modal.  Kedua,  secara  parsial,  perubahan  sisa  anggaran dan perubahan dana bagi hasil berpengaruh terhadap perubahan belanja modal. Ketiga, perubahan anggaran PAD tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal.
Beberapa kelemahan dalam penelitian ini adalah: pertama, sampel  tidak  banyak  dan  hanya  menggunakan  data  untuk  tahun anggaran 2012. Hal ini disebabkan sulitnya memperoleh data dari APBD  dan  perubahan  APBD  di  internet. Kedua ,  nilai  koefisien korelasi ( R ) determinasi relatif kecil, sehingga masih ada variabel lain  yang  memiliki  pengaruh  signifikan  belum  tercakup  dalam model penelitian ini. Ketiga , studi ini menggunakan pengukuran ( proxy )  yang  relatif  sederhana,  yakni  selisih  angka  dalam  APBD setelah perubahan dengan APBD awal. Padahal di dalam angka- angka  tersebut  tersembunyi  beberapa  hal  yang  bersifat latent, seperti  “titipan”  dari  politisi  dan  “ mark-up ”  untuk  mendanai pembayaran yang secara normatif tidak boleh dilakukan.
Rekomendasi yang dapat diberikan untuk studi selanjutnya adalah, pertama ,  memperbesar  sampel  penelitian  dengan  cara menambah  periode  anggaran  amatan  ( pooling  data ),  sehingga variasi data antar-tahun dapat terlihat. Kedua , menambah variabel baru,  misalnya  dengan  memasukkan  faktor incrementalism atau budget  ratcheting . Ketiga ,  membuat  operasionalisasi  variabel penelitian  yang  lebih detail dan rigid .  Pengukuran  untuk  belanja modal  masih  bersifat  umum,  sementara  sebenarnya  belanja
Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan....
modal dapat dipecah menjadi belanja modal yang dinikmati oleh publik dan aparatur pemerintahan daerah. Keempat , memodifikasi model,  misalnya  dengan  menambahkan  variabel  pemoderasi ( moderating  variable ).

## DAFTAR PUSTAka
Abdullah,  Syukriy.  (2012a).  “ Perilaku  Oportunistik  Legislatif  dan Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhinya:  Bukti  Empiris  dari Penganggaran  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia”.  Disertasi (Tidak  Dipublikasikan).  Yogyakarta:  Universitas  Gadjah Mada.
_______.  (2012b). Varian  Anggaran  Pendapatan  dan  Varian Belanja Daerah: Sebuah  Pengantar. Laman sumber: http:// syukriy.wordpress.com/2012/10/16/varian-anggaran- pendapatan-daerah/?relatedposts_exclude=2784.
Oktober.
_______. (2012c). Hubungan Keagenan antara Kepala Daerah dan Kepala  SKPD~Anggaran SKPD .  Laman  sumber: http:// syukriy.wordpress.com/2012/11/26/hubungan-keagenan- antara-kepala-daerah-dan-kepala-skpd/ . November.
_______.  (2013a). Perubahan APBD .  Laman  sumber: http:// syukriy.wordpress.com/2013/04/22/perubahan- apbd/?relatedposts_exclude=2643 .
_______. (2013b). Belanja Modal dan Perubahan APBD . Laman sumber: http://syukriy.wordpress.com/2013/11/01/
belanja-modal-dan-perubahan-apbd/ .
_______& Abdul Halim. (2006). “Studi atas Belanja Modal pada
Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya  dengan Belanja  Pemeliharaan  dan  Sumber  Pendapatan”. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2
Anessi-Pessina,  Eugenio,  Mariafrancesca  Sicilia,  Ileana Steccolini. (2012). “Budgeting and Rebudgeting in Local Governments-Siamese Twins”. Public Administration Review
72(6)
Bland, Robert L. & Irene S. Rubin. (1997). Budgeting: A Guide for Local Government . Washinton, DC: ICMA.
Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan....
Cornia, Gary C., Ray D. Nelson & Andrea Wilko. (2004). “Fiscal Planning,  Budgeting,  and  Rebudgeting  Using  Revenue Semaphores”. Public Administration Review 64(2).
Fjeldstad,  Odd-Helge  and  Joseph  Semboja.  (2000).  “Dilemmas of Fiscal Decentralisation: A Study of Local Government Taxation in Tanzania”. Forum for Development Studies 27(1) Forrester, John P. (1991). “Budgetary Constraints and Municipal
Revenue Forecasting”. Policy Sciences 24(4).
_________  &  Daniel  R.  Mullins.  (1992).  Rebudgeting:  The Serial  Nature  of  Municipal  Budgetary  Processes. Public Administration Review 52(5).
Fozzard,  Adrian.  (2001).  “The  Basic  Budgeting  Problem: Approaches  to  Resource  Allocation  in  the  Public  Sector and  Their  Implications  for  Pro-Poor  Budgeting”.  Center for  Aid  and  Public  Expenditure,  Overseas  Development Institute (ODI) . Working paper.
Halim,  Abdul.  (2002).  “Analisis  Varian  Pendapatan  Asli  Daerah dalam  Laporan  Perhitungan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Indonesia”. Disertasi.
Yogyakarta: Program Doktor Universitas Gadjah Mada.
_________  dan  Syukriy  Abdullah.  (2006).  “Hubungan  dan Masalah  Keagenan  di  Pemerintahan  Daerah:  Sebuah Peluang  Penelitian  Anggaran  dan  Akuntansi”. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1).
Isaksen,  Jan.  (2005).  “The  Budget  Process  and  Corruption”. Working  Paper  No.U4  ISSUE  3:2005. U4  Anti-Corruption Resource Centre.Web: www.u4.no .
Lee, Tanya M. & Elizabeth Plummer. (2007). “Budget Adjustments in Response to Spending Variances: Evidence of Ratcheting of Local Government Expenditures”. Journal of Management
Accounting Research 19.
Mauro,  Paolo.  (1998).  “Corruption  and  the  Composition  of Government Expenditure”. Journal of Public Economics 69.
McCaffery, Jerry & John E. Mutty. (1999). “The Hidden Process of  Budgeting:  Execution”. Journal  of  Public  Budgeting, Accounting & Financial Management 11 (2).
Miller,  Gerald  J.,  Donijo  Robbins  &  Jaeduk  Keum.  (2007). “Incentives,  Certification,  and  Targets  in  Performance Budgeting”. Public  Performance  &  Management  Review
30(4).
Modlin, Steve. (2011). “Who Really Runs County Government? The County Manager in the Budget Formulation Process”. Public Administration and Management 21-45 :(1)16.
Moe,  Terry  M.  (1984).  “The  New  Economics  of  Organization”. American Journal of Political Science 28(4).
Nazry,  Ramadhaniatun.  2013.  “Masalah  Keagenan  dalam Penganggaran  Daerah”. Skripsi .  Banda  Aceh:  Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Darussalam.
Pitsvada,  Bernard  T.  (1984).  “Flexibility  in  Federal  Budget
Execution”. Public Budgeting & Finance (Summer).
Rubin, Irene S. (1996). The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing. Third edition. Chatam,
NJ: Chatham House Publishers, Inc.
Rubin,  Irene  S.  (1999).  Understanding  the  Role  of  Conflict in  Budgeting,  dalam  Meyers,  Roy  T.  1999. Handbook of  Government  Budgeting. San  Francisco:  Jossey  Bass Publishers.
Sharkansky,  Ira.  (1967).  “Government  Expenditures  and  Public Services  in  the  American  States”. The  American  Political Science Review 61(4).
Shleifer,  Andrea  and  R.  Vishny.  (1993).  “Corruption”. Quarterly Journal of Economics 108.
Smith, Robert W. & Mark Bertozzi. (1998). “Principals and Agents:
An  Explanatory  Model  for  Public  Budgeting”. Journal  of Public  Budgeting,  Accounting  &  Financial  Management 10 (3).