Menakar Korelatifitas Merdeka Belajar Dengan Sistem Pendidikan Nasional Undang-

## Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pancasila
Franciscus Xaverius Wartoyo 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Karawaci Jakarta Email: franciscus.wartoyo@uph.edu

## Abstrak
Merdeka  belajar  dalam  perspektif  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional, memiliki peran penting dalam pengembangan karakter peserta didik.  Sebagaimana konsep kampus merdeka belajar dengan konsep pendidikan hybrid untuk tiga semester pertama di jurusan yang diminatinya sebagai bagian dari pembentukan karakter di lapangan. Seperti mengerjakan proyek desa, bakti sosial, enterpreneurship, magang di perusahaan dan lain-lain. Sistem pendidikan nasional dalam batas pendidikan karakter diharapkan menghasilkan insan yang berkualitas, dalam membangun karakter budaya bangsa, lingkungan pendidikan harus mengarah pada penciptaan lingkungan yang kondusif sesuai dengan dasar  Negara  Pancasila  dan  UUD  1945.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan pendekatan  yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa karakter adalah objektifitas yang baik atas kualitas manusia.
Kata Kunci : Merdeka belajar, Pendidikan karakter, UU Sisdiknas, UUD 1945

## A. PENDAHULUAN
Kurikulum  Merdeka  Belajar  dapat disebut  sebagai  bentuk  evaluasi  dari Kurikulum 2013, hal ini seperti dinyatakan dari laman Kemdikbud 1 , bahwa Kurikulum Merdeka  merupakan  kurikulum  dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, dimana  konten  akan  lebih  optimal  agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami  konsep  dan  menguatkan kompetensi.  Kurikulum  ini  merupakan opsi  bagi  semua  satuan  pendidikan  yang dalam proses pendataan merupakan satuan
1 Admin, Kemendikbud. Kurikulum Merdeka Sebagai Upaya  Pemulihan  Pembelajaran,  diakses  dari  laman kemendikbud  pada  9  Juli  2022  dari  sumber:
pendidikan  yang  memiliki  kesiapan melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar.
Pengembangan  kurikulum  yang  baik didasarkkan pada sejumlah landasan, yakni landasan  filosofis,  sosiologis,  psikologis, konseptual-teoretis,  historis,  dan  yuridis. Landasan filosofis yang dipilih diharapkan dapat memberikan dasar bagi pengembangan  seluruh  potensi  peserta didik  menjadi  manusia  Indonesia  unggul sebagaimana  tercantum  dalam  tujuan pendidikan  nasional.  Pancasila  adalah pandangan  hidup,  dasar  negara,  dan ideologi  nasional  yang  berfungsi  sebagai
https://ditsmp.kemdikbud.go.id/kurikulum- merdeka-sebagai-upaya-pemulihan-pembelajaran/
salah  satu  pilar  negara  kebangsaan Indonesia.  Dalam  konteks  pendidikan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah diterima sebagai landasan pendidikan nasional.
Program  Merdeka  Belajar-Kampus Merdeka  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2020  Nomor  47).  Program  ini semestinya  juga  dikembangkan  dengan mengacu pada teori pendidikan berdasarkan  standar  atau  pendidikan berbasis  capaian  dan  kurikulum  berbasis kompetensi.
Pendidikan berdasarkan standar menetapkan  standar  nasional  sebagai kualitas minimal yang selanjutnya diturunkan  menjadi  standar  kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian,  standar  pendidik  dan  tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pendidikan 2 .
2 Suwandi,  S.,  Pengembangan  Kurikulum  Program Studi Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia yang Responsif  terhadap  Kebijakan  Merdeka  Belajar- Kampus Merdeka dan Kebutuhan Pembelajaran Abad ke-21, Jurnal Prosiding Nasional 21 Oktober 2020 , hal 3, diakses 9 Juli 2022 dari sumber: https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba/issue/
view/956/
Program  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan  soft  skill  mahasiswa  akan  terbentuk dengan  kuat.  Program  Merdeka  Belajar- Kampus  Merdeka  diharapkan  Perguruan Tinggi (PT) mampu menghasilkan lulusan yang  sesuai  perkembangan  zaman, kemajuan  IPTEK,  tuntutan  dunia  usaha dan  dunia  industri,  maupun  dinamika masyarakat 3 dengan  membentuk  karakter ( soft skills ) yang sesuai dengan cita-cita dan landasan Pancasila dan UUD 1945.
Hal mendasar dari pendidikan karakter adalah  mendidik  dan  memberdayakan peserta  didik  agar  mereka  memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya. Lickona 4 menekankan pentingnya  tiga  komponen  karakter  yang baik,  yaitu  pengetahuan  tentang  moral, perasaan tentang moral, dan perbuatan atau perilaku  moral.  Pendidikan  karakter diperlukan  agar  peserta  didik  dapat memahami,  merasakan,  dan  mengerjakan nilai-nilai kebajikan. Hal ini sesuai dengan UU  No  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  pada  Pasal  3,  yang menyebutkan  bahwa  pendidikan  nasional
3 Agus. AA., dan Asiah, N., Implementasi Kebijakan Merdeka  Belajar – Kampus  Merdeka  (Studi  pada Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Hukum  Universitas  Negeri Makassar). Jurnal  Kreatif  Online (JKO) ,  diakses  9  Juli 2022 dari sumber:
http://jurnal.fkip.untad.ac.id/jurnal/index.php/
4 Suwandi, S., op.cit ., hal. 5
berfungsi  mengembangkan  kemampuan dan  membentuk  karakter  serta  peradaban bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Memperhatikan  konsep  merdeka belajar bagi seluruh satuan pendidikan yang dalam proses pendataan merupakan satuan pendidikan  yang  memiliki  kesiapan melaksanakan  kurikulum  merdeka  belajar menurut  kebijakan  tersebut  bagaimana korelatifitasnya dengan system pendidikan nasional  yang  telah  diimplementasikan selama ini.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang bersifat normatif atau yang biasa disebut dengan penelitian  hukum  kepustakaan  yaitu metoda  atau  cara  yang  dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  yang  ada.  Pendekatan  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan perundang-undangan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana disebutkan oleh menteri  pendidikan  Bapak  Nadiem Makarim  bahwa  konsep  Merdeka
5 Muhaimin,  Persiapan  Implementasi  Kurikulum Merdeka  di  Kabupaten  Pekalongan, Berita Pendidikan dan Kebudayaan, 29 Maret 2022 diakses 9 Juli 2022 dari sumber:
https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/kuriku
Belajar  tersebut  antara  lain  memiliki karakteristik sebagai berikut 5 :
1) Pembelajaran  berbasis  proyek yang  bertujuan  mengembangkan soft  skill  serta  karakter  sesuai profil pelajar Pancasila.
2) Fokus  pada  materi  esensial, sehingga  ada  waktu  untuk pembelajaran  mendalam  untuk kompetensi  dasar  seperti  literasi dan numerasi.
3) Fleksibilitas guru untuk melakukan  pembelajaran  yang terdiferensiasi
berdasarkan kemampuan para peserta didik. Sedangkan  bagi  jenjang  pendidikan tinggi  implementasi  tersebut  dengan sebutan  Kampus  Merdeka  merupakan salah  satu  kebijakan  dari  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Bapak Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di  Luar  Program  Studi.  Program  tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran  dan  lulusan  pendidikan tinggi.  Landasan  hukum  pelaksanaan
lum-prototipe-utamakan-pembelajaran-berbasis- proyek
dan sumber:
https://www.aiminpublicize.com/berita/detail/persi apan-implementasi-kurikulum-merdeka-dikabupaten- pekalongan
program  kebijakan  Hak  Belajar  Tiga Semester  di  Luar  Program  Studi diantaranya, sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 20
Tahun  2003,  tentang  Sistem
Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12
Tahun  2012,  tentang  Pendidikan
Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2020,  tentang Standar  Nasional  Pendidikan
Tinggi. 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal, dan  Transmigrasi  Nomor  11 Tahun  2019,  tentang  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun 2020. 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa. 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019,  tentang  Pedoman  Umum Pembangunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan  Daerah  Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019,  tentang  Pedoman  Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Program  utama  yaitu:  kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan system  akreditasi  perguruan  tinggi, kemudahan  perguruan  tinggi  negeri menjadi  PTN  berbadan  hukum,  dan  hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan  aktivitas  pembelajaran  di luar perguruan tinggi.
Berbagai  bentuk  kegiatan  belajar  di luar  perguruan  tinggi,  di  antaranya melakukan  magang/praktik  kerja  di Industri  atau  tempat  kerja  lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat  di  desa,  mengajar  di  satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan,
membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusisaan. Semua kegiatan  tersebut  harus  dilaksanakan dengan  bimbingan  dari  dosen.  Kampus merdeka  diharapkan  dapat  memberikan pengalaman  kontekstual  lapangan  yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa  secara  utuh,  siap  kerja,  atau menciptakan lapangan kerja baru. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan  pembelajaran  yang  berpusat pada  mahasiswa  (student  centered learning) yang sangat esensial.
Pembelajaran  dalam  Kampus  Merdeka memberikan  tantangan  dan  kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas,  kepribadian,  dan  kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan
kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan  kemampuan,  permasalahan
riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen  diri,  tuntutan  kinerja,  target dan pencapaiannya.
Cukup  melegakan  bahwa  pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal. Sebab, setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak
mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dengan indikator
tetap.  Pada  konsep  survei  karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah.  Bukan  hanya  tentang  hasil belajar,  tetapi  juga  ekosistem  dan infrastruktur  pendidikan  yang  tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan  data  hasil  survei  terbaru terhadap  lembaga  pendidikan  dasar, menengah dan tinggi.
Salah  satu  pokok  masalah  yang cukup  menarik  pada  konsep  merdeka belajar  ini  adalah  adanya  perluasan penilaian  hasil  belajar  yang  sebelumnya hanya  dari  nilai  ujian  nasional,  menjadi penugasan  dan  portofolio.  Kedepannya akan  diberikan  ruang  untuk  dapat mengembangkan  diri  sesuai  minat  dan bakat mahasiswa. Dengan cara ini, stigma mahasiswa pintar dan bodoh diharapkan bisa  segera  dihilangkan.  Sebab,  manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda, dan  tidak  bisa  ditentukan  dengan  tes formal.  Pemerataan  kualitas  pendidikan hingga  ke  daerah  3T,  yaitu  daerah  yang tergolong  dalam  daerah  tertinggal, terdepan,  dan  terluar.  Tertinggal  berarti memiliki  kualitas  pembangunan  yang rendah,  dimana  masyarakatnya  kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain  dalam  skala  nasional.  Lalu  dari  sisi
geografis berada di daerah terdepan dan terluar wilayah Indonesia.
Berdasarkan  Perpres  No.  63  Tahun
2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal  2020-2024,  ada  62  kabupaten yang  masuk  kategori  ini.  Beberapa  di antaranya adalah, Nias (Sumatera Utara), Kepulauan  Mentawai  (Sumatera  Barat), Musi  Rawas  Utara  (Sumatera  Selatan), Lombok  Utara  (Nusa  Tenggara  Barat), Sumba  Tengah  &  Alor  (Nusa  Tenggara Timur),  Donggala  (Sulawesi  Tengah), Pulau Talibau (Maluku Utara), Nabire & Asmat (Papua), serta Teluk Wondoma & Pegunungan Arfak (Papua Barat).
Merdeka belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara  bagi  seluruh  mahasiswa  di Indonesia.  Oleh  karena  itu,  pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi mahasiswa yang  tinggal  di  daerah  3T.  Pada  masa pandemik konsep merdeka belajar sangat membantu,  tetapi  ketika  beralih  ke endemik  perlu  dikaji  ulang  ditata  agar kebijakan  merdeka  belajar  tepat  sasaran khususnya  sesuai  dengan  tujuan  seperti yang tertuang dalam UUD 1945 alenia ke 4.
Profil  Pelajar  Pancasila  merupakan pelajar  sepanjang  hayat  yang  kompeten dan  memiliki  karakter  sesuai  nilai-nilai Pancasila.”  Pernyataan ini  memuat  tiga
kata  kunci:  pelajar  sepanjang  hayat, kompeten,  dan  nilai-nilai  Pancasila.  Hal ini  menunjukkan  adanya  paduan  antara penguatan identitas khas bangsa Indonesia,  yaitu  Pancasila,  sebagai rujukan  karakter  pelajar  Indonesia; dengan  kompetensi  yang  sesuai  dengan kebutuhan  pengembangan  sumber  daya manusia  Indonesia  dalam  konteks perkembangan Abad 21.
Industri  4.0  adalah  momen  penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebab, pada tahun 2030 nanti akan  menjadi  puncak  dari  bonus demografi  Indonesia  dengan  64% penduduk  adalah  angkatan  kerja. Kesiapan  sumber  daya  manusia  (SDM) Indonesia  akan  sangat  menentukan keberhasilan  kita  dalam  menghadapi persaingan di industri 4.0. Khususnya di daerah  3T  yang  masih  memiliki  tingkat kelahiran yang sangat tinggi.
“Mencerdaskan  kehidupan  bangsa” begitulah bunyi dari slogan tujuan Sistem Pendidikan  Nasional  Indonesia  yang tertuang  dalam  Undang-undang  Dasar 1945  alenia  ke  IV.  Angka  pendidikan  di Indonesia  masih  tergolong  rendah.
Berdasarkan data Direktorat
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil (Dukcapil)  Kementerian  dalam  Negeri, jumlah  penduduk  Indonesia  mencapai 272,23  juta  jiwa  pada  juni  2021.
Berdasarkan  jenjang  pendidikannya, angka  tamat  Sekolah  Dasar  (SD) berjumlah  64,84  juta  jiwa  atau  sekitar (23,82%). Belum tamat SD berjumlah 31 juta jiwa atau sekitar (11,39%). Sedangkan yang  belum/  tidak  sekolah  sebanyak 63,49 juta jiwa atau sekitar (23,32% ) 6 . Hal  ini  disebabkan  kebijakan pemerintah  belum  dapat  berjalan  sesuai dengan  yang  diharapkan.  Selain  di sebabkan  karena  faktor  ekonomi,  faktor utama  penyebab  rendahnya  mutu pendidikan  di  Indonesia  adalah  model pendidikan/  pembelajaran  di  Indonesia itu  sendiri.  Pendidikan  di  Indonesia terkesan kaku, monoton, serta membosankan. Hal ini diperparah dengan menjadikan  nilai  sebagai  tolak  ukur kecerdasan siswa. Jika hal ini terus terjadi dan tanpa adanya perubahan, maka sistem pendidikan  di  Indonesia  akan  selalu rendah,  terbelakang  dan  yang  pasti tertinggal.
Hasil  skor  kemampuan  baca  siswa menurut berita Kompas Indonesia 7 dalam Programme  For  International  Student
Assessment (PISA) 2018 yang diumumkan  The  Organisation  for Economic Co-operation and 6 Admin Katadata, Pendidikan di Indonesia, diakses 9 Juli 2022 dari sumber: https://databoks.katadata.co.id/search/news/Pendid ikan
Development  (OECD)  menyatakan bahwa Indonesia berada di nomor urut 72 dari  78  negara  dengan  perolehan  skor 371. Hal ini tentu menjadi suatu kondisi yang  memprihatinkan.  Ironis  memang, kita  hidup  dinegara  yang  kaya  akan sumber  daya  alamnya,  namun  masih terbelakang  khususnya  dalam  bidang pendidikan.
Dalam  mengatasi  problem  di  atas, Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Bapak Nadiem  Makarim  mengeluarkan  sebuah kebijakan  baru  yang  dicanangkan  untuk merubah Sistem Pendidikan di Indonesia yang  telah  terbelenggu.  Kebijakan  baru yang dicanangkan oleh Bapak Nadiem ini dikenal  dengan  istilah  Merdeka  Belajar. Bapak  Nadiem  Makarim  mengartikan Merdeka  Belajar  ialah  sekolah,  kampus, murid,  mahasiswa,  maupun  guru/dosen memiliki  kebebasan  untuk  berinovasi, belajar  dengan  mandiri  dan  kreatif. Kebijakan merdeka mengajar ini memberikan pelayanan kemerdekaan bagi setiap  unit  pendidikan  maupun  satuan pendidikan  untuk  berinovasi,  mandiri serta  lebih  kreatif  yang  disesuaikan dengan  kearifan  budaya,  lokal,  sosio-
7 Admin  Kemendikbud,  diakses  9  Juli  2022  dari sumber:
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/ hasil-pisa-indonesia-2018-akses-makin-meluas- saatnya-tingkatkan-kualitas
ekonomi,  maupun  infrastruktur  masing- masing lembaga.
Merdeka Belajar bukan berarti bebas untuk  mau  belajar  atau  tidak  belajar. Merdeka Belajar bermakna kemerdekaan dalam  berpikir.  Sementara  itu,  esensi kemerdekaan  berfikir  ini  terutama  harus ada  pada  guru.  Ibaratnya,  jika  para  guru belum  memiliki  kemerdekaan  dalam berfikir, lalu bagaimana peserta didik bisa merdeka  berfikir?  Dan  tanpa  adanya merdeka berfikir maka tidak akan tercipta pula  konsep  Merdeka  Belajar.  Konsep Merdeka  Belajar  sendiri  sangatlah berbeda dengan kurikulum yang digunakan  oleh  pendidikan  formal  di Indonesia sebelumnya. Konsep merdeka belajar  cenderung  memiliki  kurikulum yang  fleksible  serta  mudah  dipahami. Lalu, bagaimana peran maupun implikasi guru,  dosen,  orangtua,  maupun  pelaku pendidikan  dalam  mewujudkan  merdeka belajar?  Mereka  berperan  sebagai fasilitator.  Caranya?  Dengan  metode- metode,  pendekatan  serta  menggunakan media pembelajaran yang terbukti efektif dan menyenangkan bagi peserta didik.
Merdeka Belajar memberikan
kesempatan  kepada  peserta  didik  untuk belajar sebebas-bebasnya dan senyaman- nyamannya  yang  disesuaikan  dengan minat dan bakat individual tanpa adanya beban, stres, maupun tekanan dari pihak
manapun. Seperti siswa diberi kebebasan untuk  memilih  mata  pelajaran  yang mereka  sukai.  Contoh  lain  misalnya seorang pelajar memiliki kelebihan dalam bidang Non akademik dan kurang pandai di  bidang  Akademik.  Dalam  menyikapi hal ini, Merdeka Belajar berfungsi untuk memberikan kebebasan untuk memfokuskan  dirinya  sesuai  bakat  yang dimilikinya,  yaitu  bakat  di  bidang  non akademik.  Disini  mahasiswa  tidak  boleh dipaksa untuk mempelajari lebih mendalam  khususnya  bidang  akademik, yang  sudah  terbukti  kontra  akan  minat, bakat, serta hobi yang dimiliki.
Setiap pelajar memiliki keistimewaan yang  berbeda-beda  antara  satu  dengan yang lainnya. Maka dari itu, seorang dosen harus mampu menjadi teman belajar yang menyenangkan  bagi  mahasiswa.  Agar proses belajar benar-benar atas kesadarannya dan merdeka atas pilihannya  sendiri.  Karena  jika  para pelajar  yang  belajar  mengenai  hal  yang digemari,  maka  mereka  akan  merasa senang.  Dengan  begitu,  dalam  kondisi yang menyenangkan ini diyakini memberikan  dampak  positif  dalam membangun  kecintaan  pada  belajar, mewujudkan ketahanan belajar serta akan terwujud Merdeka Belajar.
Dengan  hadirnya  slogan  Merdeka Belajar  menjadi  sebuah  kunci  untuk
memerdekakan, memajukan serta membebaskan  generasi  masa  depan, generasi  penerus  bangsa  dari  lembah kebodohan.  Merdeka  Belajar  bisa dijadikan solusi untuk memperbaiki serta menata ulang kembali sistem pendidikan yang  ada  di  Indonesia,  sebab  dalam merdeka  belajar  kebijakan  dirancang
berdasarkan keinginan
dan memprioritaskan  kebutuhan  mahasiswa. Sebagai  cara  mengimplementasikan  hal ini,  Bapak  Nadiem  Makarim  meminta para  pendidik  merancang  metode pembelajaran  berbasis  proyek  yang bertujuan untuk memacu kreativitas para mahasiswa.  Sementara  itu  Program Merdeka  Belajar  juga  menjadi  kunci untuk  memajukan  serta  membebaskan generasi  masa  depan,  generasi  penerus bangsa dari lembah kebodohan.
Pendidikan  merupakan  kata  yang
tidak pernah selesai untuk
diperbincangkan.  Sebab  pendidikan merupakan  jantung  pusat  kehidupan dalam menata peradaban ummat manusia sepanjang sejarah di muka bumi. Menurut Theodore  Brameld  bahwa  education  as power  “Pendidikan  sebagai  kekuatan’’. Lewat  proses  pendidikan  manusia  dapat mengetahui  eksisitensi  dirinya  dan mengenal  dunianya.  Gebrakan  Menteri pendidikan  Bapak  Nadiem  Makariem menggetarkan dunia pendidikan nasional
dengan  konsep  Merdeka  Belajar.  Suatu sistem  pendidikan  yang  di  nilai  baru  di Indonesia  pada  abad  moderen  ini  untuk diaplikasikan  dalam  proses  belajar mengajar  ke  dalam  satuan  pendidikan, sehingga melahirkan kurikulum baru yang disebut  dengan  Kurikulum  Merdeka Belajar.
Kurikulum  merdeka  belajar  disebut juga  sebagai  kurikulum  pelatihan  sebab guru  dituntut  untuk  banyak  melakukan pelatihan  baik  online  ataupun  offline. Munculnya  kurikulum  merdeka  belajar sebagai  jawaban  atas  ketertinggalan pendidikan  di  Indonesia.  Namun mampukah  merdeka  belajar  menjawab semua permasalahan-permasalah di dunia pendidikan?  Atau  mungkinkah  semakin memperkeruh suasana karena menggeser kurikulum 2013 yang sudah mengakar?
Kelahiran kurikulum merdeka belajar menjadi  jawaban  atas  peningkatan intelektualisme  dan  rasionalisme  sebagai bagian  integral  dalam  beragama.  Etos kurikulum mejadi spirit dalam berpancasila secara humanis dan univeral, Bukan  malah  mendikotomikan  antara pendidikan  islam  dengan  pendidikan moderen  (umum).  Urgensi  Kurikulum mendasarkan  pada  pendidikan  agama yang  akan  melahirkan  ilmuan  yang berbudi pekerti luhur (karakter kebajikan).  Bukan  justru  menghilangkan
diksi  dalam  peta  konsep  pendidikan nasional.  Kita  tidak  menginginkan seorang  pelajar  yang  cerdas,  selalu rangking  di  kampus  tetapi  amoral,  kita juga  tidak  menginginkan  seorang mahasiswa yang sabar, pendiam, hormat terhadap dosen di kampus tetapi bodoh.
UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Bab 1 pasal 1 ayat 1 di  jelaskan  bahwa  pendidikan  adalah usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara aktif  mengembangkan  potensi  dirinya untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,  kecerdasan,  ahlak  mulia, serta  keterampilan  yang  diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
Selanjutnnya  pasal  2  pendidikan national adalah pendidikan yang berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai  agama,  kebudayaan  Nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Pasal  3  sistem  pendidikan  nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan  yang  saling  terkait  secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan  nasional.  Selaras  dengan sisdiknas  tersebut  di  atas,  Konsep
pendidikan  ideal  juga  termaktub  pada kosep  Tutwuri  Handayani  yang  di wariskan oleh Ki Hadjar Dewantara yang berbunyi  ’’Ing  ngarso  sung  tulodo,  Ing madyo  mangun  karso,  Tut  wuri handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya jika  pendidik  sedang  berada  didepan maka  hendaklah  memberikan  contoh teladan yang baik terhadap anak didiknya. Ing  ngarso:  di  depan,  sung  adalah memberi, tulodo: keteladanan yang baik. Ing  madyo  mangun  karso  berarti  jika pendidik sedang berada di tengah-tengah anak  didiknya,  hendaknya  ia  dapat mendorong  keinginan  mereka  untuk berinisiatif dan bertindak. Ing madyo: di tengah; mangun: membangun, menimbulkan dorongan; karso: kehendak atau kemauan.
Saat peluncuran Peta Jalan Pendidikan  Nasional  2020-2035  oleh Kemendikbud yang tidak mencantumkan frasa agama di dalamnya, menuai banyak protes di kalangan para pakar pendidikan, bahwa  tidak  adanya  frasa  agama  dalam Peta Jalan Pendidikan tersbut merupakan perlawanan terhadap kosntitusi, Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  1945  adalah satu  kesatuan  integral  yang  tak terpisahkan  dalam  bingkai  kebhinekaan Indonesia.  Hal  ini  sesuai  dengan Keputusan Menteri
Pendidikan
Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor
009/H/KR/2022 tentang Dimensi
Elemen,  dan  Subelemen,  Profil  Pelajar Pancasila  pada  Kurikulum  Merdeka Belajar.
Dimana  dalam  salah  satu  pasalnya menjelaskan  bahwa  Profil  pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan
kebijakan-kebijakan pendidikan  termasuk  menjadi  acuan untuk  para  pendidik  dalam  membangun karakter  serta  kompetensi  peserta  didik. Profil  pelajar  Pancasila  harus  dapat dipahami  oleh  seluruh  pemangku kepentingan  karena  perannya  yang penting.  Profil  ini  perlu  sederhana  dan mudah  diingat  dan  dijalankan  baik  oleh pendidik maupun oleh pelajar agar dapat dihidupkan  dalam  kegiatan  sehari-hari. Berdasarkan  pertimbangan  tersebut, profil  pelajar  Pancasila  terdiri  dari  enam dimensi,  yaitu:  1)  beriman,  bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  dan berakhlak  mulia,  2)  mandiri,  3) bergotong-royong,  4)  berkebinekaan global, 5) bernalar kritis, dan 6) kreatif.
Mulai  tahun  ajaran  2022/2023, penerapan  Kurikulum  Merdeka  ini  tidak hanya  akan  dikhususkan  pada  salah  satu satuan  pendidikan  melainkan  seluruh jenjang pendidikan, seperti TK, SD, SMP,
hingga Perguruan Tinggi (PT). Tentunya, penerapan  kurikulum  ini  memiliki perbedaan  pada  masing-masing  jenjang antara lain:
Di Tingkat SD, sebelum membahas perbedaan  kurikulum  ini  di  tingkat  SD, perlu  diketahui  terlebih  dahulu  bahwa Merdeka  Belajar  di  tingkat  PAUD/TK maknanya  adalah  merdeka  untuk bermain.  Dengan  begitu,  penerapan Kurikulum Merdeka di tingkat PAUD/TK  adalah  dengan  mengajak anak bermain sambil belajar, tidak terlalu berbeda  dengan  kurikulum  sebelumnya. Sementara  itu,  di  tingkat  SD,  ada beberapa  perbedaan  dalam  hal  mata pelajaran  (mapel)  pada  penerapan Kurikulum Merdeka. Di antaranya adalah penggabungan  mapel  IPA  dan  IPS menjadi  satu  (Ilmu  Pengetahuan  Alam dan  Sosial),  serta  menjadikan  bahasa Inggris  yang  sebelumnya  merupakan mapel  muatan  lokal  (mulok)  sebagai mapel pilihan.
Di  Tingkat  SMP,  hampir  sama dengan tingkat SD, Panduan Kurikulum Merdeka  Belajar  di  tingkat  SMP  juga terdapat  perubahan  status  beberapa mapel.  Misalnya,  mapel  Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) menjadi mapel wajib. Pada kurikulum sebelumnya, mapel  ini  hanya  sebagai  pilihan.  Maka,
kelak  di  semua  jenjang  SMP,  wajib memiliki mapel Informatika.
Di  Tingkat  SMA,  untuk  tingkat SMA,  penggunaan  Kurikulum  Merdeka memungkinkan para siswa tidak akan lagi dibeda-bedakan dengan berbagai peminatan,  seperti  IPA,  IPS,  maupun Bahasa.  Sementara  itu,  di  tingkat  SMK, model pembelajaran akan dibuat menjadi lebih  sederhana,  yaitu  70  persen  mapel kejuruan  dan  30  persen  mapel  umum. Selain itu, pada akhir masa pendidikannya kelak,  para  siswa  dituntut  untuk menyelesaikan suatu esai ilmiah sebagaimana para mahasiswa yang harus menyelesaikan  tugas  akhir  atau  skripsi saat  akan  lulus  studi.  Hal  ini  demi mengasah kemampuan para siswa untuk dapat berpikir kritis, ilmiah, dan analitis.
Di  Tingkat  Perguruan  Tinggi  (PT), Kurikulum  Merdeka  Belajar  Perguruan Tinggi terwujud dalam Program Kampus Merdeka.  Pelaksanaannya  pun  memiliki beberapa  perbedaan  dengan  penerapan kurikulum  sebelumnya.  Dalam  Program Kampus  Merdeka,  mahasiswa  diberi kesempatan untuk mempelajari sesuatu di luar  program  studi  yang  ditempuhnya. Hal  ini  bisa  dilakukan  melalui  beberapa cara,  seperti  praktik  kerja  (magang), pertukaran mahasiswa, penelitian, proyek independen,  wirausaha,  menjadi  asisten
pengajar, juga Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik untuk membangun desa.
Dalam  setiap  penerapan  kebijakan, tentu ada kelebihan dan kekurangan yang senantiasa  mengiringi.  Demikian  halnya dengan  penerapan  Kurikulum  Merdeka pada  berbagai  tingkat  satuan  pendidikan. Kelebihan  yang  paling  mencolok  dari penerapan  kurikulum  ini  adalah  adanya proyek tertentu yang harus dilakukan oleh para  peserta  didik  sehingga  dapat membuat  mereka  menjadi  lebih  aktif dalam  upaya  mengeksplorasi  diri.  Selain itu, kurikulum ini juga lebih interaktif dan relevan  mengikuti perkembangan  zaman. Meski  begitu,  penerapan  Kurikulum Merdeka  tak  lepas  dari  berbagai kekurangan. Misalnya, persiapan penggunaan  kurikulum  ini  dinilai  masih belum matang. Hal ini terlihat dari masih kurangnya  kompetensi  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  untuk  melaksanakan kurikulum ini.

## D. Penutup
Karakter  adalah  objektifitas  yang baik  atas  kualitas  manusia.  Dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 telah  dijelaskan  secara  implisit  tentang pendidikan  karakter  yang  berlandaskan pada sistem pendidikan nasional. Konsep dasar  pendidikan  karakter  di  Indonesia merupakan  pendidikan  nilai-nilai  luhur yang bersumber dari nilai agama, budaya bangsa,  tujuan  pendidikan  nasional  dan
Pancasila agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila  sebagaimana  tertuang  dalam Kepmendikbudristek No 009/H/KR/2022 tentang Dimensi Elemen,  dan  Subelemen,  Profil  Pelajar Pancasila  pada  Kurikulum  Merdeka Belajar.  Sehingga  dirumuskan  bentuk- bentuk  karakter  utama  diantaranya: religius,  jujur,  toleransi,  disiplin,  kerja keras,  kreatif,  mandiri,  demokratis,  rasa ingin  tahu,  semangat  kebangsaan,  cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif,  cinta  damai, gemar  membaca,  peduli  lingkungan, peduli  sosial,  dan  tanggung  jawab.  Dan yang  menjadi  tolok  ukur  Pendidikan Indonesia  berdasarkan  kualitas  masukan peserta  didik  dan  hasil  yang  optimal dengan indikator upaya yang dilaksanakan.

## Daftar Pustaka

## Jurnal Dan Publikasi Ilmiah
Abdulkadir  Muhammad,  2004, Hukum  dan Penelitian  Hukum, Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Admin  Katadata,  Pendidikan  di  Indonesia, diakses  9  Juli  2022  dari  sumber: https://databoks.katadata.co.id/searc h/news/Pendidikan
Admin  Kemendikbud,  diakses  9  Juli  2022 dari
sumber: https://www.kemdikbud.go.id/main/ blog/2019/12/hasil-pisa-indonesia-
2018-akses-makin-meluas-saatnya- tingkatkan-kualitas
Admin, Kemendikbud. Kurikulum Merdeka Sebagai Upaya Pemulihan Pembelajaran,  diakses  dari  laman kemendikbud  pada  9  Juli  2022  dari sumber: https://ditsmp.kemdikbud.go.id/kuri
kulum-merdeka-sebagai-upaya- pemulihan-pembelajaran/
Agung  S.,  Leo.  2012. Sejarah  Pendidikan . Ombak Dua: Yogyakarta.
Agus.  AA.,  dan  Asiah,  N.,  Implementasi Kebijakan  Merdeka  Belajar – Kampus Merdeka  (Studi  pada  Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Hukum  Universitas  Negeri Makassar). Jurnal  Kreatif  Online (JKO) , diakses  9  Juli  2022  dari  sumber: http://jurnal.fkip.untad.ac.id/jurnal/i ndex.php/
Ali,  Zainuddin,  2016,  Metode  Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal,  2012, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
Lesmana, T., dkk. 2010. Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila  dalam  UUD  1945  dan Implementasinya . Yogyakarta: PSP Press. Muhaimin, Persiapan Implementasi Kurikulum  Merdeka  di  Kabupaten Pekalongan, Berita  Pendidikan  dan Kebudayaan, 29 Maret 2022 diakses 9 Juli 2022 dari sumber: https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artike l/detail/kurikulum-prototipe- utamakan-pembelajaran-berbasis- proyek dan sumber: https://www.aiminpublicize.com/beri ta/detail/persiapan-implementasi- kurikulum-merdeka-di-kabupaten- pekalongan
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Pamudji,  1985, Pengantar  Penelitian  Normatif ,  Jakarta  : Rajawali Pers.
Sutaryo, dkk. 2011. Sistem Pendidikan Nasional untuk  Membangun  Peradaban  Bangsa Indonesia  yang  dijiwai  Nilai-Nilai Pancasila. PSP. UGM :  Yogyakarta.
Suwandi,  S.,  Pengembangan  Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa (dan
Sastra)  Indonesia  yang  Responsif terhadap  Kebijakan  Merdeka  Belajar- Kampus  Merdeka  dan  Kebutuhan Pembelajaran  Abad  ke-21, Jurnal Prosiding  Nasional  21 Oktober  2020 ,  hal 3,  diakses  9  Juli  2022  dari  sumber: https://ejournal.unib.ac.id/index.php /semiba/issue/view/956/
Wartoyo, FX., Penilaian Pendidikan berkarakter  dalam  membentuk  rasa nasionalisme, Jurnal  Edukasi ,  Vol.  2, No. 1, hal. 69-82, 2016.