Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(03), 2017,  157-166
Strategi Pemasaran Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Edi Santoso, Riawan*
Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia *Email korenpondensi: riawan13awan@gmail.com
Recieved 10-10-2017 | Revised 14-11-2017 | Accepted 29-11-2017

## Abstrak
Keberadaan BPRS adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam dunia perbankan, selaras  dengan  tuntutan  globalisasi  di  masa  mendatang  serta  memberdayakan  ekonomi  mikro  di daerah-daerah yang mungkin belum terwadahi dengan maksimal oleh keberadaan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Setiap bank syariah mempunyai produk yang berbeda-beda yang ditawarkan kepada  masyarakat,  akibatnya  muncul  persaingan  diantara  bank  syariah  itu  sendiri  untuk memasarkan  produk  kepada  masyarakat,  oleh  karena  itu  perlu  adanya  strategi  pemasaran  produk bank  syariah.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dan  data diperoleh  melalui  wawancara  langsung  dengan  pihak  direktur  BPRS  Mitra  Mentari  Sejahtra.  dari hasil  wawancara  ditemukan  bahwa  BPRS  dalam  menawarkan  produknnya,  hendaknya  selalu memanfaatkan warga Muhammadiyah untuk dijadikan sebagai nasabah, hal ini terbukti dengan lebih dominannya  jumlah  nasabah  yang  ada  di  BPRS.  Tahap  perencanaan,  strategi  dan  sampai  pada implementasi  telah  dilakukan  dengan  baik.  Dari  data  yang  diperoleh  bahwa  penghimpunan  dan penyaluran  dana  untuk  setiap  bulan  selalu  mengalami  peningkatan,  hal  ini  akan  menjadi  kekuatan BPRS untuk tetap bertahan untuk jangka panjang.

## Kata Kunci: BPRS, Produk BPRS, Strategi Pemasaran Produk
Saran sitasi: Riawan, R., & Santoso, E. (2017). Strategi Pemasaran Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3 (03), 157-166. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v3i03.111

## DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v3i03.111

## 1. Pendahuluan
Indonesia sebagai negara dengan berpenduduk  muslim  terbesar  di  dunia  mestinya bisa  menjadi  potensi  sangat  besar  untuk pemasaran  produk  perbankan  syariah.  Namun perkembangan  bank  syariah  di  Indonesia  masih kalah jauh dengan perkembangan bank konvensional. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat  akan  layanan  perbankan  syariah, memacu pertumbuhan jumlah bank syariah  yang ada  di  Indonesia.  Setelah  berdirinya  Bank Muamalat  Indonesia,  beberapa  bank  umum
syariah  mulai  berdiri  dan  beberapa  bank konvensional  mulai  membentuk  unit  usaha syariah.  Berdasarkan  data  Bank  Indonesia  pada 2005  terdapat  3  Bank  Umum  Syariah,  dan  19 Unit  Usaha  Syariah  yang  berdiri  di  Indonesia. Jumlah  itu  terus  mengalami  peningkatan  setiap tahun. Pada periode Maret 2013 telah beroperasi 11  Bank  Umum  Syariah  dengan  1.812  kantor, dan 24 Unit Usaha Syariah dengan 529 kantor di Indonesia ( Bank Indonesia , 2013).
Berdirinya  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit Usaha  Syariah  tersebut  memberikan  alternatif pilihan  bagi  masyarakat  muslim  di  Indonesia
dalam  memanfaatkan  jasa  perbankan.  Meskipun demikian  jangkauan  layanan  bank-bank  tersebut belum  bisa  mengakomodir  seluruh  lapisan masyarakat,  terkait  dengan  kebijakan  masing- masing  bank  dan  pangsa  pasar  yang  ingin mereka  dapatkan.  Disebabkan  oleh  itu,  maka keberadaan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS)  dapat  menjadi  sarana  bagi  masyarakat untuk  memanfaatkan  layanan  mikro  perbankan syariah.  BPRS  merupakan  suatu  lembaga keuangan  mikro  yang  berlandaskan  prinsip syariah  yang  tidak  memberikan  jasa  dalam  lalu lintas  pembayaran.  Operasional  usaha  BPRS meliputi  penghimpunan  dana  dari  masyarakat dalam  bentuk  simpanan  dan  investasi  serta menyalurkan  pembiayaan  bagi  nasabah  (Studi BPRS Keresidenan Madiun).
Berdirinya  BPRS  ini  didukung  dengan adanya  Undang-undang  no  7  Tahun  1992 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  No.10  tahun  1998  tentang  perbankan, serta Undang-undang no 21  Tahun 2008  tentang perbankan syariah. Selain itu juga ditunjang oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 yang  kemudian  direvisi  dengan  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  8/25/PBI/2006  tentang  Bank Perkreditan  Rakyat  Berdasarkan  Prinsip  Syariah serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Perkembangan  BPRS  di  Indonesia  cukup signifikan,  terlihat  pada  perkembangan  jumlah BPRS  yang  berdiri.  Berdasarkan  data  Bank Indonesia,  pada  tahun  2005  terdapat  92  BPRS yang  beroperasi  dan  pada  Maret  tahun  2013 jumlah  itu  meningkat  menjadi  sejumlah  159 BPRS.  Berdasarkan  Kajian  Ekonomi  Regional Jawa Timur Triwulan IV 2011 (2012), perbankan syariah  di  Jawa  Timur  memperlihatkan  perkem- bangan  yang  cenderung  positif.  Sejalan  dengan itu,  BPRS  di  Jawa  Timur  juga  menunjukkan indikasi  yang  sama  dan  cenderung  tumbuh  pada triwulan IV 2011 (Bank Indonesia, 2011).
Melihat  kondisi  dan  tujuan  tersebut  diatas, beberapa  Amal  Usaha  Muhammadiyah  (AUM) di  Jawa  Timur,  pengusaha  daerah  yang  selama
ini  berkecimpung  diberbagai  bidang  usaha  dan para  tokoh  masyarakat  yang  aktif  dalam pengembangan  Masyarakat  Ekonomi  Syariah serta  Majelis  Ekonomi  Muhammadiyah  Jawa Timur,  memikirkan  dan  membahas  kemajuan pengusaha  mikro  khususnya  yang  berbasis syariah  dilingkungannya  dengan  berencana mendirikan  BPRS  yang  beroperasi  di  wilayah eks-Karesidenan Madiun.
BPRS  akan  didirikan  dalam  bentuk  badan usaha Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. BPRS  Mitra  Mentari  Sejahtera  (MMS).  Adapun maksud  dan  tujuan  pendirian  BPRS  ini  adalah untuk  melakukan  penghimpunan  dana  dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Di  samping  itu  BPRS  juga  akan  memberikan pembiayaan bagi pengusaha mikro-kecil, staf dan karyawan  Amal  Usaha  Muhammadiyah  (AUM) serta masyarakat umum.
Untuk  membangun  tingkat  kepercayaan kepada  nasabah  dalam  rangka  memberikan keyakinan terhadap produk yang akan ditawarkanya  kepada  calon  nasabanyanya,  maka pihak  perbankan  berusaha  untuk  memberikan pelayana  yang  baik  dengan  maksud  untuk memberikan  kpercayaan  dan  keyakinan  kepada calon  nasabah  maupun  nasabah  yang  sudah  ada. Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Maski (2010), dengan hasil penelitian bahwa keputusan nasabah dalam memilih atau tidak memilih bank syariah  dipengaruhi  oleh  variabel  pelayanan  dan kepercayaan  yang  diberikan  oleh  bank  tersebut. Disamping memberiekan layanan dan kepercayaan  yang  baik,  Perusahaan  dalam mengembangkan  usahanya  terdapat  4  indikator yang  menjadi  acuan  untuk  mempertahankan usahanya  dan  sebagai  strategi  untuk  bersaing, yaitu  kualitas  sumber  daya  manusia,  produk, kualitas layanan, dan image (Kotler, 2007).
Berdasar  pada  pemikiran  tersebut  perlu merumuskan strategi yang tepat untuk memasarkan  produk  dari  BPRS  Mitra  Mentari Sejahtera  baik  yang  berupa  tabungan  maupun pembiayaan bagi masyarakat (nasabah) khususnya  yang  berada  di  wilayah  Kabupaten Ponorogo.
Berdasarkan  pada  uraian  masalah  tersebut diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perencanaan dan perumusan  strategi  pemasaran  produk  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Mitra Mentari  Sejahtera  di  Kabupaten  Ponorogo;, Bagaimana  implementasi  strategi  pemasaran produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Mentari Sejahtera di Kabupaten Ponorogo.

## 2. Kajian Pustakan

## 2.1 Hukum Bank Syariah
Al  Qur’an  Surat  Al  Baqarah  ayat  275 Allah  menegaskan  yang  artinya  “ Orang-orang yang  makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan  syaitan  lantaran  (tekanan)  penyakit gila  Keadaan mereka yang  demikian itu, adalah disebabkan  mereka  berkata  (berpendapat), sesungguhnya  jual  beli  itu  sama  dengan  riba, padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan  riba.  Orang-orang  yang  telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus  berhenti  (dari  mengambil  riba),  maka baginya  apa  yang  telah  diambilnya  dahulu (sebelum  datang  larangan);  dan  urusannya (terserah)  kepada  Allah.  Orang  yang  kembali (mengambil  riba),  maka  orang  itu  adalah penghuni-penghuni  neraka;  mereka  kekal  di dalamnya”
Al  Qur’an  Surat  Ar-Rum  ayat  39 Allah SWT  menegaskan  yang  artinya  “ Dan  sesuatu riba  (tambahan)  yang  kamu  berikan  agar  dia bertambah  pada  harta  manusia,  maka  riba  itu tidak  menambah  pada  sisi  Allah.  Dan  apa  yang kamu  berikan  berupa  zakat  yang  kamu maksudkan  untuk  mencapai  keridhaan  Allah, maka  (yang  berbuat  demikian)  itulah  orang- orang yang melipat gandakan (pahalanya )”.
Sejak  diberlakukannya UU  No.7  Tahun 1992, yang  memposisikan  bank  Syariah  sebagai bank  umum  dan  bank  perkreditan  (pembiayaan) rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat  muslim  yang  anti-riba,  yang  ditandai dengan  mulai  beroperasinya  Bank  Muamalat Indonesia  (BMI)  pada  tanggal  1  Mei  1992
dengan  modal  awal  Rp.106.126.382.000,00. Namun  bukan  hanya  itu,  Tercatat  bahwa  bank- bank  (pedesaan)  Islam  pertama  di  Indonesia adalah  BPR  ”Mardatillah”  (BPRMD)  dan  BPR “Berkah  Amal  Sejahtera”.  Keduanya  beroperasi atas dasar hukum  Islam  (syariah) dan terletak di Bandung. Keduanya mulai mengoprasikan usahanya  pada  tanggal  19  Agustus  1991. Meskipun  UU  No.7  Tahun  1992  tersebut  tidak secara  eksplisit  menyebutkan  pendirian  bank syariah  atau  bank  bagi  hasil  dalam  pasal- pasalnya,  kebebasan  yang  diberikan  oleh pemerintah  melalui  deregulasi  tersebut  telah memberikan  pilihan  bebas  kepada  masyarakat untuk  merefleksikan  pemahaman  mereka  atas maksud dan kandungan peraturan tersebut.
UU  No.10  Tahun  1998 ini  memberi kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  mendirikan bank  yang  menyelenggarakan  kegiatan  usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada BUK untuk membuka kantor cabangnya  yang  khusus  menyelenggarakan kegiatan  berdasarkan  prinsip  syariah.  Selain  itu, pemerintah  juga  menjabarkan  apakah  yang dimaksud dengan Prinsip Syariah dalam pasal ini, yaitu  terdapat  dalam  pasal  1  ayat  13  UU  No.10 Tahun  1998:  Prinsip  Syariah  adalah  aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan  kegiatan  usaha,  atau  kegiatan lainnya  yang  dinyatakan  sesuai  dengan  syariah, antara  lain  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  bagi hasil  (mudharabah),  pembiayaan  berdasarkan prinsip  penyertaan  modal  (musyarakah),  prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah),  atau  pembiayaan  barang  modal berdasarkan  prinsip  sewa  murni  tanpa  pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan  atas  barang  yang  disewa  dari  pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
UU  No.23  Tahun  1999 tentang  Bank Indonesia  telah  menugaskan  kepada  BI  untuk mempersiapkan  perangkat  aturan  dan  fasilitas- fasilitas  penunjang  lainnya  yang  mendukung kelancaran  operasional  bank  berbasis  Syariah serta penerapan dual bank sistem.
2.2 Peraturan Mahkamah Agung  (MA)  No.2
Tahun  2008  tentang  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  3  tahun 2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama telah  membawa  beberapa  perubahan  yang signifikan  terhadap  kedudukan  dan  eksistensi peradilan  agama  di  Indonesia.  Kewenangan absolut dari peradilan agama mengalami perluasan,  yakni  pengadilan  agama  berwenang menangani  permasalahan  ekonomi  syariah  yang meliputi  perbankan  syariah,  lembaga  keuangan mikro  syariah,  asuransi  syariah,  reasuransi syariah,  reksadana  syariah,  dan  beberapa masalah ekonomi Islam lainnya.
Perkembangan  ini  menuntut  Mahkamah Agung  mengeluarkan  peraturan  yang  terkait dengan  permasalahan  ekonomi  Islam.  Pada tanggal  10  September  2008  Mahkamah  Agung mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi  Syariah.  PERMA  ini  adalah  sarana memperlancar dalam pemeriksaan dan penyelesasian sengketa ekonomi syariah sekaligus pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi berdasarkan prinsip Islam, sebagaimana terdapat  di  dalam  konsiderannya.Penyusunan KOHES  ini  tidak  bisa  terlepas  dari  sejumlah rujukan  baik  dari  beberapa  kitab  fiqh,  fatwa- fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis Ulama  Indonesia,  dan  peraturan  Bank  Indonesia tentang Perbankan Syariah.

## 2.3 Prinsip-prinsip Umum Bank Syariah
Dalam  menjalankan  usahanya,  bank  syariah harus  tetap  berpedoman  pada  nilai-nilai  syariah. Prinsip itu berpedoman pada Alquran dan Hadits. Prinsip  yang  diterapkan  bank  syariah  meliputi (Hafidhuddin, 2003):
1. Prinsip pengharaman riba
Prinsip ini tercermin dari praktek pengelolaan dana nasabah. Dana yang berasal dari  nasabah  penyimpan  harus  jelas  asal usulnya.  Sedangkan  penyalurannya  harus dalam  usaha-usaha  yang  tidak  bertentangan dengan syar’i.
2. Prinsip keadilan
Prinsip  ini  tercermin  dari  penerapan  sistem bagi  hasil  dan  pengambilan  keuntungan berdasarkan  hasil  kesepakatan  dua  belah pihak.
3. Prinsip Kesamaan
Prinsip  ini  tercermin  dengan  menempatkan posisi  nasabah  serta  bank  pada  posisi  yang sederajat. Kesamaan ini terwujud dalam hak, kewajiban,  risiko  dan  keuntungan  yang berimbang  di  antara  nasabah  penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

## Karakteristik Bank Syariah
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2002), beberapa  hal  yang  menjadi  ciri  sekaligus  yang membedakannya  dengan  bank  konvensional adalah:
1. Prinsip  syariah  Islam  dalam  pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan  individu  dan  masyarakat.  Harta harus  dimanfaatkan  untuk  hal-hal  produktif terutama  kegiatan  investasi  yang  merupakan landasan aktifitas ekonomi dalam masyarakat.
2. Bank  syariah  adalah  bank  yang  berasaskan antara  lain  pada  asas  kemitraan,  keadilan, transparansi  dan  universal  serta  melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.
3. Bank  syariah  beroperasi  atas  dasar  konsep bagi  hasil.  Bank  syariah  tidak  menggunakan bunga  sebagai  alat  untuk  memperoleh pendapatan  maupun  membebankan  bunga atas  penggunaan  dana  dan  pinjaman  karena bunga merupakan riba yang diharamkan.
4. Tidak  secara  tegas  membedakan  sektor moneter  dan  sektor  riil  sehingga  dalam usahanya dapat melakukan transaksi- transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa.

## 2.4 Pengawasan Internal Bank Syariah
Pengawasan  Internal  merupakan  salah  satu elemen  dalam  sistem  pengawasan  bank  syariah yang merupakan suatu mekanisme internal untuk memberikan  jaminan  kepatuhan  syariah  kepada para stakeholder bank  syariah.  Pengawasan
internal  syariah  yang  efektif  akan  meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat dan para stakeholder kepada bank syariah dalam menerapkan prinsip dan aturan syariah.

## 3. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  kualitatif  diskriftif.  Metode  penelitian kualitatfi adalah berupa prosedur penelitian yang mengjasilkan  data  berupa  kata-kata  tertulis  atau lisan  dari  orang-orang  dan  prilaku  yang  dapat diamati.  (Bachtiar,  1997)  Penelitian  kualitatif adalah penelitian yang tergantung pada pengamatan  sesuai  dengan  kemampuan  yang berhubungan  langsung  dengan  orang-orang  di sekitar  obyek  penelitian  (Moelong,  2002), subyek  dalam  penelitian  ini  adalah  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Mitra Mentari  Sejahtera  (MMS).  Sedangkan  obyek dalam  penelitian  ini  adalah  strategi  pemasaran produk dari BPRS Mitra Mentari Sejahtera yang berupa  tabuangan  dan  pembiayaan.  Dengan sumber  data  diperoleh  dari  hasil  wawancara langsung  dan  literatur-literatur  yang  relevan dengan penelitian ini
Untuk  mengumpulkan  data  yang  berkenaan dengan  judul  penelitian  menggunakan  jenis pengumpulan data meliputi; 1) Studi Kepustakaan, merupakan suatu metode mengkaji data-data yang diperoleh dari buku-buku, bahan- bahan referensi, artikel, brosur dan bahan bacaan lainnya  yang  berkaitan  dengan  pembahasan penelitian ini. 2)Interview (wawancara), merupakan  percakapan  langsung  yang  dilakukan oleh  dua  belah  pihak  dengan  maksud  tertentu. Yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan)  dan  yang  diwawancarai  (yang memeberikan  jawaban)  atas  pertanyaan  itu. Wawancara  dilakukan  dengan  tidak  terstruktur dan tidak terlalu formal karena untuk menghindari  antara  peneliti  dengan  responden dengan  wawancara  bersifat  pribadi.  Nama  objek wawancara  dalam  penelitian  ini  di  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Mitra Mentari  Sejahtera  yaitu  Budi  Eko  Cahyono
selaku  Direktur  Utama  dan  Rudi  Candra Setiyawan selaku Direktur.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Peluang Pasar BPRS
Peluang pasar memiliki peran penting dalam menentukan segmen pasar terhadap produk yang akan  diperjual  belikan.  Melakukan  segmentasi pasar  bertujuan  untuk  melihat  tingkat  kebutuhan masyarakat mengenai ketertarikan untuk melakukan  kerjasama  dengan  perbankan  syariah sebagai  nasabah.  Mengingat  Bank  Penkreditan Rakyat  Syariah  adalah  lembaga  perbankan melalui  perserikatan  Muhammadiyah  maka peluang  pasar  yang  menjadi  sasaran  utama adalah  dikalangan  amal  usaha  Muhammadiyah. Hal  ini  sesuai  dengan  kutipan  wawancara  dari direktur BPRS Ponorogo, berikut kutipannya:
“Direktur  utama  BPRS  Mitra  Mentari  Budi Eko  Cahyono  menyatakan  bahwa  BPRS  sebagai badan  usaha  yang  bergerak  dibidang  Amal Usaha  Muhammadiyah  maka,  peluang  pasar yang  terbuka  sebagai  nasabah  yakni  melalui jaringan  perserikatan  Muhammadiyah  anara lain  Universitas  Muhammadiyah  Ponorogo, Rumah  Sakit  Aisyiah  dan  sekolah-sekolah Muhammadiyah  yang  tersebar  di  wilayah Ponorogo atau melalui perserikatan

## Muhammadiyah”
Peluang pasar yang dapat dimanfaatkan oleh BPRS  Mitra  Mentari  dapat  dilihat  dari  jumlah penghimpunan  dana (outstanding  fund) dan jumlah  penyaluran  kredit (outstanding  credit) . Karakteristik tersebut dapat menunjukkan besaran nilai dana di masyarakat yang berpotensi untuk  diserap  sekaligus  yang  berpotensi  untuk diberikan  kredit  serta  ceruk  pasar  yang  masih tersedia  untuk  BPRS.  Adapun  data  Data perkembangan  penghimpunan  dan  penyaluran dana  masyarakat  dari  tahun  2008  sampai  2013 pada  wilayah  keresidenan  Madiun  yang  menjadi acuan  untuk  berdirinya  BPRS  Mentari  Sejahtera di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:
Data  penghimpunan  dana  dari  masyarakat dari  tahun  2008  sampai  2013  pada  wilayah keresidenan  Madiun  disajikan  pada  Gambar  1.
Gambar 1. Data penghimpunan dana dari masyarakat tahun 2008-2013 Sumber: Bank Indonesia, (2013)
Gambar 2. Data Penyalurana Dana ke Masyarakat tahun 2008- 2013 Sumber: Bank Indonesia, (2013)
Sedangkan  data  penyalurana  dana  ke masyarakat  dari  tahun  2008  sampai  2013  pada wilayah  keresidenan  Madiun  dapat  disajikan pada Gambar 2.

## 4.2 Strategi Penghimpunan Dana
Bank  Penkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS) adalah bank Syariah dari amal usaha Muhammadiyah  yang  berfungsi  menghimpun dana masyarakat dan dikembalikan dimasyarakat dalam  bentuk  utang  (kredit).  seperti  yang  sudah dijelaskan  sebelumnya  bahwa  peluang  pasar yang  akan  menjadi  sasaran  sebagai  nasabah adalah  melalu  perserikatan  Muhammadiyah. Namun  bukan  berarti  bahwa  peluang  tersebut akan  mempermudah  untuk  menarik  minta masyarakat yang khususnnya anggota
Muhammadiyah  untuk  menjadi  nasabah  pada bank BPRS. Bank Penkreditan Rakyat Muhammadiyah  merupakan  bank  baru  tumbuh dan  usia  bank  tersebut  kurang  lebih  setahun sehingga  butuh  strategi  untuk  menarik  minat masyarakat.  Strategi  merupakan  serangkaian rancangan besar yang menggambarkan
bagaimana  sebuah  perusahaan  harus  beroperasi untuk mencapai tujuannya (William, 2006).
Strategi  yang  digunakan  untuk  penghimpu- nan  dana  adalah  dengan  memanfaatkan  jaringan persyarikatan Muhammadiyah di wilayah Ponorogo.  Sebagai  BPRS  yang  dimiliki  oleh Muhammadiyah,  BPRS  Mitra  Mentari  Sejahtera memiliki captive  market untuk outstanding  fund dari  dana  Amal  Usaha  Muhammadiyah  (AUM). Seperti  yang  dikemukakan  oleh  direktur  utama Bank BPRS dalam wawancara langsung mengenai  strategi  dalam  menghimpun  dana masyarakat. Berikut kutipan wawancarannya;
“BPRS  adalah  bank  dari  Amal  Usaha Muhammadiyah (AUM) yang berkerja menghimpun  dan  memberikan  dana  pada masyarakat  sebagai  nasabah.  Karena  BPRS merupakan  amal  usaha  Muhammadiyah  maka peluang pasarnya melalui perserikatan
Muhammadiyah.
Sebagai strategi yang digunakan  untuk  menghimpun  dana  masyarakat adalah  dengan  memberikan  penawaran  prodak yang  kami  miliki  kepada  karyawan  dan  dosen
Universitas  Muhammadiyah  serta  guru-guru SMA,  SMP  dan  SD  Muhammadiyah  dan  juga pelaku usaha.

## 4.3 Strategi Penyaluran Dana
Merujuak pada  undang-undang  No.10  tahun 1998  mendefenisikan  kredit  sebagai  penyediaan uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan  pinjam  meminjam  untuk  melunasi hutangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan jumlah  bunga.  Dalam  proses  penyaluran  dana masyarakat  atau  kredit  perlu  dilakukan  dengan hati-hati  sehingga  tujuan  dan  sasaran  dapat dicapai  dengan  sempurna.  Dan  uang  yang dsalurkan  dalam  kondisi  aman,  terarah  dan menghasilkan pendapatan. Aman yang dimaksud disini adalah akan dapat menerima kembali nilai ekonomi yang sudah disalurkan, terarah maksudnya dalam pemberian kredit tepat sasaran sesuai  dengan  tujuannya  dan  mengahsilkan maksudnnya  adalah  dana  yang  dihasilkan  dapat memberikan  kontribusi  bagi  Bank  (Taswan, 2006).
Dalam  wawancara  dengan  direktur  BPRS Mitra  Mentari  Sejahtera  menjelaskan  tentang strategi  penyaluran  kredit  pada  masyarakat. Kutipan  wawancaranya  yang  sudah  diringkas adalah sebagai berikut:
“BPRS  Mitra  Mentari  Sejahtera  menyalurkan pembiayaan  konsumtif  dan  produktif  kepada masyarakat.  Segmen  pasar  utama  yang  dibidik oleh BPRS, terutama untuk pembiayaan konsumtif, adalah  para guru  dan  staf  di sekolah milik Muhammadiyah, staf rumah sakit Muhammadiyah,  serta  para  dosen  dan  staf universitas Muhammadiyah. Selain itu juga para peaku  usaha  mikro  yang  menjadi  sasaran  yang dilakukan dalam menyalurkan pembiayaan untuk keberlanjutan usahan mereka. Jenis pembiayaan yang  dilakukan  oleh  BPRS  Mitra  Mentari Sejahtera  terdiri  dari  dua  yaitu  pembiayaan mitra karya dan pembiayaan mitra usaha. Kedua unsur  pembiayaan  tersebit  memiliki  tingkat resiko yang berbeda.”
Sinungan  (2000)  menyatakan  bahwa  kredit yang disalurkan pada masyarakat pada umumnya
ditujukan  untuk  kredit  konsumtif  yaitu  kredit yang  diperuntukan  untuk  keperluan  konsumsi. Artinya  bahwa  kredit  tersebut  akan  digunakan untuk  kebutuhan  sehari-harinya,  sehingga  kredit tersebut  jika  dinilai  dari  segi  utiliti  uang,  akan tetapi  hanya  digunakan  untuk  membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhan. Selanjutnya  adalah  kredit  produktif,  yaitu  kredit yang  diperuntuka  untuk  keperluan  produksi. Kredit  produktif  digunakan  untuk  keperluan peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan,  maupun  investasi.  Dalam  hal  ini aktivitas kredit yang dimaksud sama halnya yang dilakukan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera. 4.4 Perkembangan Simpanan Masyarakat Perkembangan simpanan masyarakat merupakan  salah  satu  indikator  terhadap  suatu keberhasilan  bank  dalam  menghimpun  dana masyarakat.  Sehingga  hal  ini  penting  untuk selalu dipantau perkembangannya, apakah memenuhi target yang diharapakn atau sebaliknnya. Dana masyarakat yang tersimpan di bank umum pada umumnya terbagi menjadi tiga antara  lain  giro,  simpanan  berjangka  dan tabungan. Sedangkan untuk BPR/S hanya terbagi menjadi  dua  yakni  tabungan  dan  deposito  sebab BPR/S  tidak  diperbolehkan  untuk  menghimpun dana  masyarakat  dalam  bentuk  giro.  hal  ini sesuai  dengan  kutipan  wawancara  Budi  Eko Cahyono  selaku  direktur  utama  BPRS  Citra Mentari
Sejahtera.
Berikut kutipan wawancaranya; “Dana simpanan masyarakat yang tersimpan  di  BPRS  Mitra  Mentari  Sejahtera hanya  terbagi  dalam  kelompok  yaitu  tabungan dengan  deposito,  berbeda  dengan  bank  pada umumnya  yakni  terbagi  tiga  kelompok  antara lain giro, simpanan berjangka dan giro”.
Dari  gambar  3,  menunjukkan  bahwa  nilai simpanan  masyarakat  (tabungan  dan  deposito) cenderung  mengalami  peningkatan  sepanjang tahun  Januari-  Desember  2017.  Hal  ini menunjukkan tren yang positif dalam menghimpun  dana  masyarakat    Dalam  hal  ini BPRS ketika menentukan
strategi penghimpunan  dana  pada  masyarakat  sudah

## Gambar 3. Rencana Perkembangan Simpanan Masyarakat
Sumber: Data Sekunder dari BPRS
berjalana  secara  efektif  melalu  sosialisasi  dan gambaran  produk  yang  dimiliki  BPRS.  Disisi lain  masyarakat  sudah  memberikan  kepercayaan kepada  BPRS  untu  mengelolah  keuangan  baik dalam  bentuk  tabungan  maupun  deposito. Sebagai  bisnis  baru  BPRS  yang  baru  berumur kurang  lebih  setahun  telah  mampu  memberikan penguatan  pada  masyarakat  terhadap  prodak yang telah ditawarkan.

## 4.5 Perkembangan Penyaluran Dana
Pemberian kredit merupakan bentuk akivitas bank  pada  umumnya  dalam  menghasilkan keuntungan  (Dendawijaya,  2005).  Hal  ini  akan selalu dimanfaatkan dan menjadi trend yang baik terhadap  keberlangsungan  BPRS  untuk  jangka waktu  yang  panjang.  Strategi  yang  dibangun untuk  menyalurkan  dana  kepada  masyarakat sudah  cukup  efektif  jika  dilihat  dari  trend peningkatan dana yang telah tersalurkan. Strategi penyaluran  produk  suatu  perbankan  sangat penting dilakukan, termasuk melakukan segmentasi  pasar  dan  perkenalan  produk  yang dimilikinnya.  Dengan  strategi  yang  dibangun cukup efektif yaitu dengan melakukan penyeleksian  terhadap  nasabah  yang  akan diberikan kredit  untuk menghindari  kredit macet dari  nasabah  yang  tidak  dapat  membayar kreditnya.  Dengan  demikian  bank  tersebut  akan jauh  dari  resiko  dan  selalu  memaksimalkan keuntungan  yang  semaksimal  mungkin  (Suputra dkk., 2014)
Untuk  besaran  alokasi  dana  yang  akan disalurkan  pada  nasabahnya  menurut  hasil direktur  utama  BPRS  dalam  sebuah  hasil wawancara yaitu:
“Jenis pembiayaan yang kami berikan pada nasabah terdiri dari dua unsur yakni kredit mitra karya  dan  mitra  usaha.  Nasabah  Kredit  mitra karya adalaha dari kalangan pegawai dan dosen Universitas  Muhammadiyah  Ponorogo  serta guru  guru  Muhammadiyah  yang  tersebar diwilayah  Ponorogo.  Sedangkan  untuk  nasabah mitra  usaha  adalah  para  pelaku  usaha  mikro atau  industri  rumah  tangga.  Kredit  mitra  karya lebih  kecil  resikonnya  jika  dibanding  dengan kredit  mitra  usaha  sebagai  akibat  dari pendapatan  yang  tidak  tetap  dari  para  pelaku usaha”.
Dari  gambar  4.  dapat  dilihat  bahwa  sejalan dengan  peningkatan  simpanan  masyarakat, penyaluran dana pada masyarakat juga cenderung  mengalami  peningkatan  sepanjang tahun  dari  Januari  sampai  Desember  2017.  Hal ini  merupakan  trend  yang  baik  terhadap keberlangsungan BPRS untuk jangka waktu yang panjang. Strategi yang dibangun untuk menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  sudah cukup  efektif  jika  dilihat  dari  trend  peningkatan dana  yang  telah  tersalurkan.  Strategi  penyaluran produk suatu perbankan sangat penting dilakukan, termasuk melakukan segmentasi pasar dan perkenalan produk yang dimilikinnya.
- 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 Deposito Mudharabah Tabungan Mudharabah Tabungan Wadiah
Gambar 4. Rencana Penyaluran Dana Sumber: data sekunder dari BPRS tahun 2017
Untuk  menghindari  adanya  resiko  besar, pada  umumnnya  perbankan  dalam  memberika kredit  pada  pelaku  usaha  dilakukan  seleksi  yang sangat ketat  yakni jenis  usahannya, produk  yang diperjual  belikan  sampai  pada  pendapatan  yang diperoleh.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitin  menunjukan bahwa:  1)  BPRS  dalam  memasarkan  produknya tidak  terlepas  dari  perencanaan  yang  matang sampai  pada  strategi  pemasaran.  Sebagai  tahap perencanaan, maka pihak BPRS melihat peluang pasar. Peluang pasar yang terbuka adalah melalui jaringan perserikatan Muhammadiyah antara lain Universitas  Muhammadiyah  Ponorogo,  Rumah Sakit Aisyiah dan sekolah-sekolah Muhammadiyah  yang  tersebar  di  wilayah Ponorogo.  2)  Strategi  pemasaran  produk  BPRS Mitra Mentari Sejahtera, baik menghimpun dana dan  menyalurkannya  kembali  sebagai  kredit sudah  dilaksanakan  secara  efektif.  Hal  ini  telah dibuktikan dari perencanaan yang disusun dalam pencapaian  menghimpun  dan  menyalurkan  dana pada  masyarakat  sebagai  nasabahnya.  Dana disalurkan pada karyawan dan dosen Universitas Muhammadiyah serta guru-guru SMA, SMP dan SD Muhammadiyah dan juga pelaku usaha.
Implikasi hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi  dalam  mengembangkan usaha  di  bidang  jasa  keuangan/perbankan.
Strategi  pemasaran  produk  yang  tepat  sasaran akan  menentukan  keberlanjutan  usaha.  Dengan strategi  pemasaran  produk  yang  baik  akan membuka  peluang  pasar  untuk  memasarkan produknya.  Peluang  pasar  yang  tepat  sasaran dapat digambarkan seberapa besar
penghimpunan  dan  penyaluran  dana  masyarakat yang selalu meningkat pada setiap bulannya.

## 6. Ucapan Terimakasih
Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih  kepada  Universitas  Muhammadiyah Ponorogo  yang  telah  mendukung  selesainya penelitian ini.

## 7. Daftar Pustaka
Bachtiar, W. (1997). Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah . Jakarta: Logos
Bank  Indonesia  (2011),  Statistik  Perbankan Syariah. www.bi.go.id/id/statistik/perban- kan/syariah/Pages/sps_Des_2011.aspx diakses 01 November 2017
Bank  Indonesia  (2013),  Statistik  Perbankan Syariah. www.bi.go.id/id/statistik/perban- kan/syariah/Pages/sps_des2013.aspx diakses 01 November 2017
Bank  Indonesia, (2013).  SEKDA Provinsi Jawa Timur 2013.
Dendawijaya,  L.  (2005).  Manajemen Perbankan. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 Penyaluran Dana
Hafidhuddin,  (2003). Manajemen  syariah  dalam praktik . Jakarta: Gema Insani.
Ikatan Akuntansi  Indonesia .  ( 2002 ),  Standar
Akuntansi  Keuangan, Jakarta:  Salemba Empat.
Kotler  Philip,  (2007), Manajemem  Pemasaran,
Analisis  Perencanaan  Implementasi  dan Pengendalian , Jilid I, Ed 8. Jakarta:FEUI
Maski,  G.  (2010).  Analisis  Keputusan  Nasabah Menabung:  Pendekatan  Komponen  Dan Model Logistik Studi Pada Bank Syariah Di Malang.  Journal  of  Indonesian  Applied Economics. Vol. 4 No. 1 Mei 2010, 43-57
Moelong, Lexy J.; (2002) Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung:Remaja Rosdakata
Sinungan,  Muchdarsyah.  (2000). Manajemen Dana Bank . Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara
Suputra,  Eka  dkk,  2014.Pengaruh  Dana  Pihak Ketiga  (DPK),  Penyaluran  Kredit,  Dan Kredit  Bermasalah  Terhadap  Profitabilitas Pada  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD) Kecamatan  Karangasem. e-Journal  Bisma
Universitas  Pendidikan  Ganesha  Jurusan Manajemen (Volume 2 Tahun 2014) Taswan. 2006. Manajemen Perbankan.
Yogyakarta: UPP STIM YPKP
William,  J.  Stanton,  (2006) Prinsip  Pemasaran , alih  bahasa  Wilhelmus  W  Bokowatun. Jakarta: Erlangga