## STRATEGI PENGENDALIAN PENCEMARAN MERKURI DARI PER- TAMBANGAN EMAS RAKYAT DI SUNGAI POBOYA, KOTA PALU YANG BERKELANJUTAN
Strategy for Mercury Pollution Control from a Sustainable People‘s Gold Minning in Poboya River, Palu City
Muhammad Aswadi a , Etty Riani b , Bambang Pramudya c , Budi Kurniawan d
a Program  Studi  Pengelolaan Sumberdaya  Alam  dan  Lingkungan,  Sekolah  Pascasarjana  Institut  Pertanian  Bogor, Kampus IPB Dramaga Bogor, 16680 –maswady69@gmail.com b Departemen Managemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga Bogor, 16680 c Departemen Keteknikan Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, 16680 d Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Jl. DI Panjaitan Jakarta, 13410
Abstract. Poboya  River  has  provided  many  benefits  for local  as to  suffice  their needs  of  clean  water,  agriculture/  plantation, husbandry, household and also used for people’s gold mining. Gold mining is dominated by amalgamation techniques which are potentially contaminated by mercury. This study aims to derive a mercury pollution control strategy from a sustainable people’s gold mining. This study includes interviewing the key  stakeholders that have been chosen purposively using questionnaire. The data obtained were then analyzed by AHP. The results of this study found that potential factors on mercury pollution control were government policies which related to the implementation of gold mining management, supporting facilities and infrastructure, and the adequate level of community education. The main stakeholders who had the control should be hold by the government (local government), law enforcers and the community. Preferred objectives should be to reduce the pollution and to restore the ecosystem. The ideal strategy for mercury pollution control from the gold mining process become successful and sustainable are super minor technology that uses the density without adding hazardous and toxic materials
Keywords: AHP, control strategy, mercury pollution, Poboya River, people’s gold mine.
(Diterima: 08-01-2018; Disetujui: 04-04-2018)

## 1. Pendahuluan
Sungai  Poboya  merupakan  salah  satu  sungai  yang bermuara  ke  Teluk  Palu.    Sungai  ini  mempunyai berbagai manfaat bagi penduduk Kota Palu bahkan san- gat vital untuk berbagai kebutuhan masyarakat di Kota Palu.  Fungsi Sungai Poboya diantaranya adalah untuk pemenuhan  kebutuhan  air  bersih  di  kawasan  Palu  Ti- mur, untuk kegiatan pertanian/perkebunan, peternakan dan  untuk  kebutuhan  rumah  tangga  lainnya  dari masyarakat Poboya.  Selain  untuk  keperluan tersebut, wilayah  hulu  Sungai  Poboya  juga  dimanfaatkan  oleh para  penambang  emas  untuk  kepentingan  proses penambangan emas.
Pada penambangan emas, ada berbagai teknik untuk melakukan  pengolahan  emas,  diantaranya  adalah teknik amalgamasi dan sianidasi.  Kedua teknik terse- but menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3), yaitu merkuri (Hg) dan sianida (A(CN)x).  Oleh karena itu, maka kegiatan tersebut sebenarnya tidak memenuhi kriteria  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah,  melalui  ke- bijakan  yang  tercantum  pada  PP  No.  74  Tahun  2001 tentang  Pengelolaan  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun. Teknik  pengolahan  emas  yang  dilakukan  di  hulu Sungai Poboya,  menggunakan  ke dua teknik tersebut. Kondisi ini  mengakibatkan badan Sungai Poboya dan
Teluk Palu (Pantai Talise) berpotensi tercemar merkuri, sianida dan pencemaran B3 lainnya, yang berasal dari penambangan rakyat.
Saat ini usaha pengolahan emas rakyat di Kota Palu, jumlahnya  mencapai  kurang  lebih  3000  usaha.    2900 usaha  diantaranya  menggunakan  tromol  (glundung) yang  menggunakan  merkuri  pada  proses  pengolahan emasnya.    Sisanya  menggunakan  tom  yang  dalam proses pengolahannya menggunakan sianida. Keberadaan  tromol  dan  tom  tersebut  tersebar  di berbagai  lokasi,  tidak  hanya  di  dalam  kawasan  DAS Poboya, tetapi juga di DAS Kawatuna yang airnya juga mengalir  ke  Pantai  Talise.  Sebanyak  85%  dari  kese- luruhan  penambang  tersebut  berada  di  kawasan  DAS Poboya, sehingga DAS Poboya berpotensi tercemar be- rat oleh B3.
Pada  pengolahan  emas  di  Kota  Palu,  dalam  sekali proses,  satu  unit  tromol  memproses  material pasir/tanah 35 - 35 liter (0.03 – 0.035 m 3 /tromol), dit- ambah merkuri 1000 - 1500 gram, dan air kurang lebih 30 liter. Pada pengolahan dengan tom, satu kali proses menggunakan material dengan volume 12,500 – 13,000 liter.  Sebagian besar bahan tersebut adalah tailing yang mengandung merkuri dari tromol, dan untuk proses ter- sebut memerlukan waktu 40 – 45 jam atau 1.67 – 1.875 hari).  Satu kali pengolahan tom menggunakan sianida
30 – 35 kg/tom, karbon aktif 50 kg, kapur 30 kg, dan air 10,000 liter atau 10 m3.
Setiap pengusaha tromol umumnya memiliki 5 – 15 unit tromol, sedangkan untuk pengusaha tom umumnya memiliki  2  –  5  tom.    Berdasarkan  hal  tersebut,  maka potensi  limbah  yang  dihasilkan,  baik  tailing  yang mengandung  merkuri  maupun  tailing  yang  mengan- dung sianida menjadi sangat tinggi. Di dalam material tambang  atau  batuan  yang  mengandung  emas, umumnya  juga  mengandung  logam  berat  yang  sangat berbahaya  seperti  arsen  (As)  dan  kadmium  (Cd),  dan mineral lainnya.  Oleh karena itu, maka Sungai Poboya berpotensi  untuk  terkontaminasi  oleh  merkuri  dan sianida, serta arsen dan kadmium, yang dapat memba- hayakaan kesehatan seperti munculnya penyakit kanker, itai-itai  dan  sebagainya.  Hal  tersebut  didukung  oleh penelitian  yang  dilakukan  oleh  Badan  Lingkungan Hidup  Daerah  (BLHD)  Provinsi  Sulawesi  Tengah, BLHD  Kota  Palu  dan  peneliti  dari  Universitas  Tadu- lako  yang  mendapatkan hasil bahwa kadar merkuri di badan  air,  sudah  berada  pada  ambang  batas  yang ditetapkan  oleh  Peraturan  Pemerintah  No.  82  tahun 2001  tentang  Pengelolaan  Kualitas  Air  dan  Pengen- dalian Pencemaran Air yang memperbolehkan merkuri hingga 0.002 mg/L, bahkan sebagian sudah melampaui ambang batas (berkisar antara 0.001 – 0.007 mg/L).
Secara  kasat  mata,  industri  pertambangan  emas rakyat  telah  memberikan  keuntungan  ekonomi  yang cukup  besar,  karena  telah  meningkatkan  pendapatan masyarakat  Kota  Palu,  khususnya  masyarakat  Ke- lurahan  Poboya,  Kelurahan  Kawatuna  dan  kelurahan sekitarnya.    Selama  ini  banyak  lahan  yang  tidak  di- manfaatkan  oleh  pemilik  lahan,  saat  ini  menjadi  ber- nilai  ekonomis,  karena  disewakan  kepada  pengusaha tambang dengan nilai sewa Rp. 2,000,000,- hingga  Rp. 4,000,000,-  per  bulan,  tergantung  luas  lahan  yang digunakan.  Selain  itu  kegiatan  ini  juga  telah  menda- tangkan  kesempatan  kerja  dan  kesempatan  berusaha pada penduduk sekitarnya. Usaha kecil berupa kios dan warung  makan  berkembang  pesat  di  daerah  tersebut, sehingga sangat sulit untuk menghentikan kegiatan per- tambangan tersebut, walaupun berdampak buruk pada lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu,  apabila  usaha  ini  dibiarkan  tanpa  pengendalian, maka dampak yang ditimbulkannnya akan semakin be- sar. Hal tersebut juga melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di dalamnya memberi mandat untuk  mempertahankan  lingkungan  hidup  agar  dapat dimanfaatkan  sesuai  dengan  peruntukannya  secara serasi,  selaras  dan  seimbang,  guna  menunjang  ter- laksananya  pembangunan  berkelanjutan  yang  berwa- wasan lingkungan.
Sungai Poboya diduga telah tercemar oleh logam be- rat, padahal logam berat selain dapat mengkontaminasi air dan terakumulasi pada sedimen (Cordova dan Riani, 2011), juga dapat merusak berbagai organ tubuh (Riani, 2010; Riani, 2012; Riani et al., 2011; Pandaunan et al.
(2016)), serta dapat mengakibatkan cacat bawaan pada embrio (Riani et al., 2011).  Sayangnya penelitian yang dilakukan  di  Sungai  Poboya  relative  terbatas. Penelitain tersebut antara lain dilakukan oleh Yusuf et
al. (2013)  tentang  logam  berat  pada  sedimen  dan  air; Arsad et  al. (2012)  tentang  kandungan  logam  berat pada ikan belanak (Liza melinoptera). Pandaunan et al. (2016) tentang logam berat pada air, sedimen dan ikan. Sedangkan  penelitian  komprehensif  yang  mengarah pada strategi pengendalian secara holistic belum pernah dilakukan.  Oleh karena itu maka dalam rangka menga- tasi  hal  tersebut,  hal  pertama  yang  perlu  segera  dil- akukan adalah mencari strategi pengendalian pencema- ran  terutama  merkuri  di  wilayah  DAS  Poboya. Penelitian ini bertujuan  untuk  mendapatkan  formulasi strategi  pengendalian  pencemaran  merkuri  dari  per- tambangan emas rakyat yang berkelanjutan.

## 2. Metode
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kelurahan  Poboya, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi  Sulawesi Tengah.    Penelitian  ini  dilakukan  dari  bulan  Agustus 2016  sampai  dengan  Maret  2017.  Dalam  rangka  me- nyusun  strategi  pengendalian  pencemaran  ini,  dil- akukan  analisis  dengan  menggunakan  AHP  (Analytic Hierarchy Process).  Pada AHP ini dipilih ahli terkait dengan  pengendalian  pencemaran  Hg  dari  tambang emas secara purposive, yang selanjutnya akan mengisi kuesioner  yang  disusun  dalam  bentuk  matrik  per- bandingan berpasangan untuk dinilai para ahli terpilih (Saxena et al. , 1992). Stakeholder yang dipilih berasal dari  pihak  pemerintah,  pengusaha,  lembaga  swadaya masyarakat, dan pakar yang paling mengetahui/faham kondisi  penambangan  emas  rakyat  di  Kota  Palu. Penentuan prioritas kebijakan dilakukan dengan  meli- batkan  seluruh  pemangku  kepentingan  agar  diperoleh hasil  yang  partisipatif  dan  akomodatif  sehingga  ke- bijakan  yang  dihasilkan  dapat  dilaksanakan  dan didukung oleh semua stakeholder serta dapat mewakili, baik untuk kepentingan saat ini maupun untuk kepent- ingan di masa yang akan datang.
Skala yang digunakan pada kuesioner menggunakan skala  Saaty  1  sampai  9  (Saaty,  1993).    Untuk  itu  dil- akukan  penyusunan  hierarki  dilakukan  dengan  men- gidentifikasi  pengetahuan/informasi  yang  sedang  dia- mati.  Adapun hirarki AHP penelitian ini adalah:
1)  Fokus:  pengendalian pencemaran merkuri dari per- tambangan  emas  rakyat  di  Sungai  Poboya  yang berkelanjutan
2)  Faktor:  tingkat  pendidikan,  tingkat  pendapatan, pendanaan,  sarana  dan  prasarana  serta  kebijakan pemerintah
3)  Aktor:  pemerintah,  penegak  hukum,  pengusaha, tenaga kerja (buruh), akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat.
4)  Tujuan: perluasan lapangan kerja, peningkatan pen- dapatan  masyarakat,  pemulihan  ekosistem,  mini- malisasi konflik, reduksi pencemaran.
5)  Alternatif:  pendulangan,  sianidasi,  superminor, teknologi grafitasi, kombinasi teknologi.
3. Hasil dan Pembahasan
Model AHP digunakan untuk memilih strategi pen- gendalian  pencemaran  merkuri  dari  tambang  emas yang berkelanjutan.  Pada penelitian ini, dilakukan an- alisis  pada  setiap  level  dari  hirarki  penentuan  strategi pengendalian  pencemaran  merkuri  dari  pertambangan emas rakyat di DAS Poboya.  Adapun bobot dan prior- itas  yang  dianalisis  pada  penelitian  ini  adalah  hasil kombinasi  gabungan  dari  pendapat  dan  penilaian  se- luruh  stakeholder  pada  setiap  matriks  perbandingan berpasangan.
Pada penelitian ini didapatkan lima faktor yang ber- potensi  dalam  pengendalian  pencemaran  merkuri  dari tambang  emas  yang  berkelanjutan,  yakni  tingkat  pen- didikan,  tingkat  pendapatan,  pendanaan,  sarana  dan prasarana  serta  kebijakan  pemerintah.    Hasil  analisis memperlihatkan bahwa faktor yang paling berperan da- lam  pengendalian  pencemaran  merkuri  dari  tambang emas  yang  berkelanjutan  menurut  pilihan  pakar  ber- turut-turut adalah:
1. Kebijakan pemerintah (0.270)
2. Sarana dan prasarana (0.227)
3. Tingkat pendidikan (0.197)
4. Pendanaan (0.197)
5. Tingkat pendapatan (0.109)
Nilai rasio konsistensi (CR ratio) pada level ke dua (yaitu  faktor)  besarnya  adalah  0.02663.  Nilai  tersebut kurang  dari  10%.    Oleh  karena  itu  maka  matriks  per- bandingan  dapat  diterima,  sehingga  juga  dapat melanjutkan ke level selanjutnya
Pada penelitian ini terlihat bahwa hasil analisis AHP, memperlihatkan bahwa aspek kebijakan pemerintah di- anggap  oleh  stakeholder  ahli  sebagai  prioritas  utama yang  dapat  mendukung  keberhasilan  pengendalian pencemaran  merkuri  dari  proses  pertambangan  emas rakyat.  Hal ini disebabkan kebijakan merupakan salah satu alat yang dimiliki oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran (David, 2013).  Menurut Serageldin (1996) selama ini pengelolaan sumberdaya alam telah mengabaikan  kaidah-kaidah  konservasi  dan  memar- ginalkan rakyat yang berada di sekitarnya.  Oleh karena itu, idealnya kebijakan pemerintah seharusnya menjadi petunjuk  dan  atau  perintah  dari  pemerintah  (instansi yang  berwenang)  untuk  melaksanakan  penambangan emas  yang  berkelanjutan.  Pada  kebijakan  tersebut selain menjadi petunjuk bagi penambang emas, namun di dalamnya juga terdapat aturan dan sekaligus sanksi (Nietzsche, 2002) bagi penambang emas yang melang- gar.  Oleh karena itu maka kebijakan pemerintah yang baik dan benar, tentunya akan menjadi pokok pangkal keberhasilan  pengendalian  pencemaran  dari  kegiatan penambangan emas rakyat, asalkan semua yang tertulis dalam  kebijakan  tersebut  diimplementasikan  dengan baik.
Namun  demikian  kenyataan  yang  ada  kebijakan yang sudah dibuat dengan sangat baik tersebut sering- kali  tidak  dapat  diimplementasikan,  atau  dengan  kata lain kebijakan tersebut kurang implementatif.  Menurut Caiden (1971) sulitnya membuat kebijakan yang tepat dan  dapat  diimplementasikan  dengan  benar,  dapat disebabkan oleh adanya kesulitan saat dilakukan pem- buatan kebijakan tersebut, seperti akibat dari kesulitan
untuk  mendapatkan  informasi  yang  cukup,  baik  yang sulit  disimpulkan  maupun  yang  mudah  disimpulkan. Penyebab lainnya diantaranya adalah adanya berbagai jenis kepentingan  yang berbeda-beda antar sektor dan instansi, namun semua kepentingan tersebut kurang di- analisis  secara  tajam.    Penyebab  lainnya  antara  lain adanya umpan balik keputusan yang bersifat sporadic. Proses  perumusan  kebijakan  tidak  dimengerti  dengan benar.  Oleh  karena  itu  untuk  terciptanya  kebijakan yang tepat (apropriateness) dan dapat diimplementasi- kan,  sehingga  pemerintah  harus  membuat  kebijakan yang bagus, benar dan implementatif.  Untuk itu maka dapat pada pembuatannya perlu dilakukan dengan hati- hati, dan melalui pentahapan yang jelas, misalnya per- tama  membuat  rancangan  atau  rencana  kebijakan  ter- lebih dahulu, selanjutnya dimintakan pendapat kepada para ahli, dan dari masukan-masukan tersebut selanjut- nya  dibuat  formulasi  rencana  kebijakan,  sekaligus dengan rencana pelaksanaannya di lapangan.  Hal yang juga  tidak  kalah  pentingnya  adalah  melakukan  proses evaluasi  sebagai  umpan  balik  terhadap  proses rancangan kebijakan tersebut. Selain itu juga harus di- jalin kemitraan dari semua stakeholder terkait (Mitchell et al. , 2000).
Pilihan  stakeholder  ke  dua  yang  dapat  mendukung keberhasilan  pengendalian  pencemaran  merkuri  dari proses pertambangan emas rakyat agar menjadi berke- lanjutan  adalah  sarana  dan  prasarana  (0.227).    Dalam hal  ini  agar  penambang  tradisional  melakukan  pen- golahan  emasnya  dengan  baik,  idealnya  pemerintah menyediakan  terlebih  dahulu  sarana  dan  prasarana yang  dapat  mendukung  pengolahan  limbah  penam- bangannya.    Hal  tersebut  sesuai  dengan  pendapat Norista  (2010)  yang  berpendapat  bahwa  dalam  suatu proses pembangunan, investasi pemerintah untuk mem- bangun/  menyediakan  sarana  dan  prasarana.    Meng- ingat  walau  pembangunan  sarana  dan  prasarana  me- merlukan modal yang besar, namun akan berpengaruh langsung  terhadap  kelestarian  lingkungan,  kesehatan dan  kesejahteraan  masyarakat  sekaligus  juga  akan mempunyai multiplier effect yang besar.
Pilihan  stakeholder  ke  tiga  yang  dapat  mendukung keberhasilan  pengendalian  pencemaran  merkuri  dari proses pertambangan emas rakyat agar menjadi berke- lanjutan adalah tingkat pendidikan (0.197) dan penda- naan  (0.197).    Pendidikan  merupakan  faktor  penting dalam merubah seseorang sehingga mau melakukan pe- rubahan  untuk  kemajuan  (Bakhurst,  2011),  sehingga akan  dapat  mendukung  dan  mensukseskan  pengen- dalian  pencemaran  merkuri  dari  proses  pertambangan emas rakyat.  Hal ini sesuai dengan pendapat Davis and Tisdell  (1995)  yang  mengatakan  bahwa  pendidikan dapat  menjadi  salah  satu  factor  yang  membawa masyarakat  sadar  terhadap  kelestarian  lingkungan. Apabila hal tersebut dapat dilakukan dengan baik maka keberlanjutan  yang  dinginkan  bukan  tidak  mungkin juga akan tercapai (Downey, 2004).
Pendanaan juga menjadi pilihan stakeholder ke tiga yang  dapat  mendukung  keberhasilan  pengendalian pencemaran  merkuri  dari  proses  pertambangan  emas rakyat agar menjadi berkelanjutan.  Hal ini disebabkan dalam  melaksanakan  semua  kebijakan  yang  telah
dibuat, termasuk dalam monitoring dan evaluasinya di lapang  semua  membutuhkan  dana  operasional  untuk- melaksanakannya.  Demikian pula halnya dengan pen- gadaan sarana dan prasarana untuk pengolahan limbah dari kegiatan pertambangan emas rakyat juga dibutuh- kan dana yang jumlahnya tidak sedikit.
Hasil  analisis  AHP  untuk  hierarki  ke  tiga,  yakni kriteria  stakeholder,  memperlihatkan  bahwa  stake- holder  yang  paling  berpengaruh  untuk  keberhasilan pengendalian  pencemaran  merkuri  dari  proses  per- tambangan emas rakyat dari urutan paling berpengaruh hingga kurang berpengaruh adalah sebagai:
1. Pemerintah (pemerintah daerah) (0.215)
2. Penegak hukum (0.215)
3. Masyarakat (0.176)
4. Pengusaha (0.118)
5. Akademisi (0.111)
6. LSM (0.103)
7. Buruh (0.062)
Nilai rasio konsistensi (CR ratio) pada level ke tiga, yakni stakeholder, besarnya adalah 0.03159. Nilai ter- sebut kurang dari 10%.  Oleh karena itu maka matriks perbandingan  dapat  diterima,  sehingga  juga  dapat melanjutkan ke level empat
Hasil tersebut di atas, memperlihatkan bahwa pilihan para  pakar  yang  menjadi  responden  utama  pada penelitian  ini  menempatkan stakeholders pemerintah (pemerintah  daerah)  sebagai stakeholders yang  per- tama yang paling berpengaruh pada keberhasilan pen- gendalian  pencemaran  merkuri  dari  proses  per- tambangan  emas  rakyat.  Pemerintah  harus  terlibat secara  aktif  dalam  proses  pengendalian  pencemaran merkuri dari proses pertambangan emas rakyat.  Hal ini disebabkan  pemerintah  memegang  otoritas  dalam perencanaan dan pembangunan di sekitar kawasan per- tambangan  emas  rakyat.    Selain  itu  pemerintah  juga mempunyai  peran/kewajiban  untuk  menjamin  keles- tarian  pemanfaatan  sumberdaya  untuk  kesejahteraan masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut.
Stakeholders penegak  hukum  juga  menjadi  pilihan para  pakar  yang  menempatkannya  sebagai  responden kedua  pada  penelitian  ini.    Dalam  hal  ini  melalui  ke- bijakan yang dibuatnya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berperan penting dalam pengelolaan lingkungan  agar  tetap  lestari,  termasuk  di  dalamnya mengatur tentang limbah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan,  termasuk  di  dalamnya  limbah  dari  kegiatan pertambangan emas rakyat.  Pada praktek di lapangan terkait dengan pengendalian pencemaran  merkuri dari proses  pertambangan  emas  rakyat,  memiliki  potensi yang  tinggi  terhadap  terjadinya  pelanggaran-pelang- garan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu  maka  pemerintah  cq  penegak  hokum  harus  selalu berupaya  agar  pelanggaran  tersebut  menjadi  minimal dan  harus  selalu  melakukan  monitoring  terhadap kegiatan pertambangan emas rakyat.  Selain hal terse- but,  hal  yang  juga  tidak  kalah  pentingnya  adalah melakukan  pengawasan  yang  ketat  pada  pengelolaan limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan emas rakyat.
Stakeholders masyarakat menjadi pilihan para pakar yang menempatkannya sebagai responden ketiga pada penelitian ini.  Mengingat agar pengendalian pencema- ran  merkuri  dari  pertambangan  emas  rakyat  berhasil dengan  baik,  maka  aktor  masyarakat  perlu  dilibatkan secara  partisipatif  dalam  proses  pengendalian  pence- maran merkuri dari pertambangan emas rakyat.  Ada- pun  pelibatan  masyarakat  sebaiknya  dilakukan  pada semua  aspek,  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasinya.  Namun demikian menurut  Ajzen  (2007)  niat  untuk  melakukan  perilaku tertentu, seperti perilaku ramah lingkungan ditentukan oleh berbagai aspek secara komprehensif seperti penge- tahuan, sikap, niat, dan perilaku itu sendiri.  Oleh ka- rena itu maka hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah merubah manusianya dulu misalnya melalui sis- tem  yang  teratur  dan  terencana,  sekaligus  harus  men- cari  masyarakat  yang  dapat  menjadi  agent  of  change (Kaufman  dan  Lick,  2001),  yakni  seorang  atau  ke- lompok  orang  yang  mendapatkan  kepercayaan  dari masyarakat dan orang tersebut pada akhirnya menghen- daki terjadinya perubahan ke arah lingkunganyang les- tari dan berkelanjutan
Pilihan  para  pakar  yang  menempatkannya  sebagai kriteria tujuan utama pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Reduksi pencemaran (0.440)
2. Pemulihan Ekosistem (0.193)
3. Perluasan lapangan kerja (0.187)
4. Minimasi Konflik (0.125)
5. Peningkatan pendapatan (0.055)
Nilai rasio konsistensi (CR ratio) pada level ke em- pat,  yakni  kriteria  tujuan  utama  besarnya  adalah 0.02756. Nilai tersebut kurang dari 10%.  Oleh karena itu  maka  matriks  perbandingan  dapat  diterima,  se- hingga juga dapat melanjutkan ke level lima
Hasil analisis AHP tersebut di atas, memperlihatkan bahwa pilihan para pakar dalam hal tujuan yang seha- rusnya  didahulukan  agar  keberhasilan  pengendalian pencemaran  merkuri  dari  proses  pertambangan  emas rakyat  dapat  berhasil  adalah  mereduksi  pencemaran merkuri  dari  pertambangan  emas  rakyat.      Hal  ini disebabkan merkuri adalah salah satu jenis logam berat yang sangat berbahaya, beracun dan sangat bioakumu- latif  (Markus,  2009),  dan  paling  toksik  dibanding logam berat lainnya.  Pada konsentrasi tertentu Hg da- lam  perairan  akan  terakumulasi  ke  dalam  sedimen (Spencer dan MacLeod, 2002). Padahal menurut Chen et al. (2012), jumlah Hg yang terkandung dalam sedi- men  mencerminkan  tingkat  polusi  bagi  badan  air.  Hg yang mengkontaminasi air berpotensi masuk ke dalam biota air, melalui dua jalur yaitu, melalui saluran pen- cernaan, yang berasal dari makanan, dan melalui insang (Skinner  dan  Bennet  2007,  Riani  2010;  Cordova  dan Riani  2011,  Riani et  al. 2014),  Riani et  al. 2017). Merkuri akan terus terakumulasi dalam tubuhnya (Ri- ani et  al. 2017),  dan  selanjutnya  akan  merusak  organ tubuh  (Riani  2015)  dan  dapat  mengakibatkan  cacat bawaan pada embrio yang dilahirkan (Riani et al. 2014 dan Riani et al. 2017). Apabila merkuri tersebut telah berikatan dengan gugus sulfidril, maka ikatan tersebut
bersifat ireversible, sehingga potensi lepasnya Hg dari dalam  tubuh  menjadi  sangat  kecil  (Riani,  2012). Bahkan akan berpindah dari satu tingkat trofik keting- kat lainnya (Sakamoto, 1994)   Berdasarkan hal terse- but, maka tujuan utama yang harus didahulukan adalah melakukan  reduksi  terhadap  pencemaran  Hg  di  ling- kungan.
Hasil analisis AHP juga memperlihatkan bahwa pili- han  para  pakar  dalam  hal  tujuan  utama  kedua  yang seharusnya  didahulukan  agar  keberhasilan  pengen- dalian  pencemaran  merkuri  dari  proses  pertambangan emas rakyat dapat berhasil adalah melaksanakan pem- ulihan  ekosistem  yang  sudah  terlanjur  terkontaminasi oleh Hg.  Mengingat logam berat dapat terakumulasi di sedimen  dari  lokasi  tempat  membuang  limbah  yang mengandung Hg tersebut, hingga ke muara sungai pada lapisan  5-20  cm  (El-Moselhy  dan  Yassien,  2005) ekosistem yang sudah terkontaminasi Hg, apabila tidak dipulihkan dengan baik, suatu saat malah akan menjadi sumber pencemar (Riani, 2012).  Hal ini terjadi karena sedimen berperan sebagai tempat penampung Hg, na- mun  demikian  menurut  Thomas  dan  Bendel-Young (1998), kemampuan  menampung dan  melepasnya ter- gantung pada jenis fraksi sedimen.  Hal tersebut sesuai dengan pendapat Louma dan Campbell (1987), bahwa karakteristik  geokimiawi  sedimen  merupakan  faktor yang penting dalam menentukan bioavailibilitas. Oleh karena  itu  maka  sedimen  yang  terkontaminasi  sering- kali menjadi sumber pencemar Hg di dalam ekosistem perairan.  Berdasarkan hal tersebut, maka pengendalian pencemaran  merkuri  dari  proses  pertambangan  emas rakyat  dapat  dilakukan  melalui  pemulihan  ekosistem yang sudah terlanjur terkontaminasi oleh Hg.
Pada  umumnya  mendulang  emas  merupakan  cara yang  dianggap  jauh  lebih  menguntungkan  dibanding pekerjaan  lainnya.    Selain  itu  juga  menjadi  sangat menarik  terutama  untuk  dilakukan  oleh  masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap.  Oleh karena itu maka  untuk  menghindari  masyarakat  yang  belum mempunyai pekerjaan tetap, melakukan penambangan emas,  maka  untuk  tujuan  perluasan  lapangan  kerja, menjadi satu alternative yang dapat dilakukan agar pen- gendalian  pencemaran  merkuri  dari  proses  per- tambangan  emas  rakyat,  dapat  berhasil  dilakukan dengan baik.
Hasil  analisis  AHP  untuk  hierarki  ke  lima,  yakni kriteria sasaran, memperlihatkan bahwa kriteria sasaran yang  paling  berpengaruh  untuk  keberhasilan  pengen- dalian  pencemaran  merkuri  dari  proses  pertambangan emas rakyat dari urutan paling berpengaruh hingga ku- rang  berpengaruh  menurut  pendapat  para  pakar  yang diwawancara adalah:
1. Superminor (0.345),
2. Kombinasi teknologi (0.301),
3. Sianidasi (0.168),
4. Pendulangan (0.115) dan
5. Amalgasi (0.070).
Nilai rasio konsistensi (CR ratio) pada level ke lima, yakni  kriteria sasaran, besarnya adalah 0.04812. Nilai
tersebut  kurang  dari  10%.    Oleh  karena  itu  maka matriks perbandingan dapat diterima.
Hasil analisis AHP tersebut di atas, memperlihatkan bahwa pilihan para pakar dalam hal alternatif teknologi yang  seharusnya  didahulukan  agar  keberhasilan  pen- gendalian  pencemaran  merkuri  dari  proses  per- tambangan emas rakyat dapat berhasil adalah teknologi superminor, yakni teknologi penambangan emas yang menggunakan sistem gravitasi.  Pada teknologi ini dil- akukan pemisahan emas dengan sistem pemisahan un- sur yan di dasarkan pada berat jenis dari unsur tersebut. Teknologi  ini  relatif  lebih  aman  mengingat  tidak  me- masukin  bahan  kimia  beracun  seperti  pada  teknologi lain. Di lain pihak limbah yang dihasilkan dari kegiatan pemisahan  tersebut  pada  umumnya  langsung  dikem- balikan ke lingkungan.  Oleh karena itu maka dengan teknologi  gravitasi  ini,  bahan  pencemar  yang dihasilkan relatif hanya bahan-bahan yang berasal dari batuan yang diproses saja, sehingga relatif tidak terlalu mencemari  lingkungan  seperti  halnya  pada  teknologi sianidasi yang menghasilkan sianida dan amalgasi yang menghasilkan  Hg  dalam  jumlah  yang  sangat  banyak. Berdasarkan hal tersebut maka teknologi ini merupakan teknologi  yang  paling  aman  dibanding  teknologi lainnya, sehingga menjadi pilihan utama para pakar.
Pilihan  ke  dua  para  pakar  dalam  hal  alternatif teknologi, agar keberhasilan pengendalian pencemaran merkuri  dari  proses  pertambangan  emas  rakyat  dapat berhasil  adalah  kombinasi  teknologi  antara  teknologi superminor yang harganya sangat mahal dan teknologi sianidasi, yang bahayanya relative lebih rendah diband- ing dengan amalgasi.   Teknologi ini diharapkan men- jadi alternative teknologi yang dilihat dari biayanya, di- anggap  tidak  semahal  biaya  teknologi  superminor murni yangsangat mahal, namun dilihat dari teknologi sianidasi,  walau  menggunakan  bahan  berbahaya  dan beracun  berupa  sianida,  namun  pada  teknologi  kom- binasi  ini  tidak  menggunakan  sianida  dalam  jumlah yang sangat banyak seperti halnya pada teknologi siani- dasi.  Proses  sianida  yang  dilakukan  di  sini  dimak- sudkan  untuk  memperoleh  bijih  emas  kualitas  rendah dengan ukuran butiran kurang dari 10 mm (Chryssoulis dan McMullen, 2001). Oleh karena itu, maka teknologi kombinasi ini menjadi teknologi alternative ke dua pili- han para pakar.
Pilihan  ke  tiga  para  pakar  dalam  hal  alternatif teknologi, agar keberhasilan pengendalian pencemaran merkuri  dari  proses  pertambangan  emas  rakyat  dapat berhasil  adalah  teknologi  sianidasi.    Teknologi  siani- dasi  dianggap  relatif  kurang  berbahaya  dibanding dengan  teknologi  amalgamasi.    Pada  teknologi  ini, pengambilan  logam  emas  dilakukan  dengan  cara ekstraksi memakai pelarut sianida. Metode sianidasi ini, dalam prosesnya memberikan nilai recovery (perolehan kembali)  yang  relatif  besar,  yaitu  mencapai  90-97  % (Suyartono,  2003).    Sianida  merupakan  reagen  yang paling sering digunakan untuk mengisolasi emas dalam proses eksploitasi emas skala industry (Lee, 1994).  Di lain pihak pada proses sianida akan dihasilkan limbah cair  yang  dikenal  sebagai  tailling  effluent  yang mengandung  sianida  (Sutoto,  2007),  yang  seharusnya
diolah  terlebih  dahulu  sebelum  dikeluarkan  ke  ling- kungan.  Mengingat  sianida  adalah  senyawa  yang  ter- masuk B-3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), sehingga berbahaya  terhadap  lingkungan  dan  makhuk  hidup disekitarnya seperti pada ekosistem air, satwa darat dan juga manusia.

## 4. Kesimpulan
Strategi  yang  ideal  dilakukan  agar  pengendalian pencemaran  merkuri  dari  proses  pertambangan  emas rakyat berhasil dan kegiatan pertambangan emas men- jadi  berkelanjutan,  idealnya  adalah  menggunakan teknologi  superminor  yang  memanfaatkan  berat  jenis tanpa  menambahkan  bahan  berbahaya  dan  beracun. Pilihan  selanjutnya  adalah  kombinasi  teknologi  dan sianidasi.  Terkait hal tersebut tujuan yang diutamakan hendaknya  mereduksi  pencemaran  dan  pemulihan ekosistem serta perluasan lapangan kerja.  Stakeholder utama  yang  memegang  kendali  idealnya  adalah pemerintah  (pemerintah  daerah),  penegak  hukum  dan masyarakat. Selain itu juga memperhatikan faktor yang berpotensi  dalam  pengendalian  pencemaran  merkuri yakni kebijakan pemerintah terkait pengelolaan penam- bangan emas yang implementatif, sarana dan prasarana yang  mendukung serta tingkat pendidikan  masyarakat yang memadai Mei-Juni 2016.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  penulis  tujukan  kepada  Balai  Riset Perikanan  Laut  yang  telah  memberi  kesempatan  pada penulis  untuk bergabung dalam  kegiatan penelitian di WPPNRI 711 Laut Cina Selatan di Bulan Mei hingga Juni  2016.  Tak  lupa  penulis  juga  sampaikan  terima kasih kepada Kapten Sakti Nababan selaku kapten Ka- pal  Madidihang  02  beserta  kru  yang  telah  membantu kelancaran kegiatan penelitian.

## Daftar Pustaka
Bakhurst, D., 2011. The formation of reason. John Wiley & Sons Ltd. 2nd Ed, Oxford.
Bendell-Young, L. I., Dutton, M., Pick, F.R., 1992. Contrasting two methods for determining trace metal partitioning in oxidized sed- iments. Biogeochemistry 17, pp. 15-29.
Caiden, G. E., 1971. The Dynamics of Public Administration. Holt,
Rinehar and Winston, New York
Chryssoulis, L. S., McMullen, J., 2001. Mineralogical investigation of gold ores. Developments in Mineral Processing 15, pp. 21-66.
Cordova, M, R., Riani, E., 2011. Konsentrasi logam berat (Hg, Cd,
Pb) pada air dan sedimen di muara Sungai Angke, Jakarta. Jurnal Hidrosfir 6(2), pp. 107 -112.
Davis, D., and Tisdell, C.,1995. Economic Management of Recrea- tional  Scuba  Diving  and the  Environment.  Journal  of  Environ- mental Management 48(3), pp. 229-248.
Downey, P. R., 2004. Sustainability takes time. International Journal of Sustainability in Higher Education. 5(2), pp. 81-90.
EL-Moselhy, K. M., Yassien, M. H., 2005. Accumulation patterns of heavy metals in Venus clams, Paphia undulata (Born, 1780) and
Grafarium  pectinatum  (Linnaeus,  1785),  from  Lake  Timsah, Suez Canal, Egypt. Egyptian Journal of Aquatic Research 31 (1), pp. 13-28.
Lee, J,. 1994. Concise inorganic chemistry 4th Ed.  Chapman & Hall, London.
Louma, A., Campbell, P. C. G., 1987. Partitioning of trace metals in sediment  relationships  with  bioavailability.  Hidrobiology  149, pp. 43-52.
Markus,  T.  L.,  2009.  Proses  bioakumulasi  dan  biotransfer  merkuri (Hg) pada organisme perairan di dalam wadah terkontrol. Jurnal Matematika Dan Sains 14(2), pp. 89-95.
Mitchell,  B.,  Setiawan,  B.,  and  Rahmi,  D.  H.,  2000.  Pengelolaan Sumberdaya  dan  Lingkungan.    Gadjah  Mada  University  Press, Jogjakarta.
Nietzsche, F., 2002. Beyond Good and Evil: Prelude Menuju Filsafat Masa Depan.  B.H. Winarno, Penerjemah. Ikon, Yogyakarta.
Pandaunan, M., E. Riani, S. Anwar, 2015. Kontaminasi logam berat merkuri  (Hg)  dan timbal  (Pb) pada air,  sedimen dan ikan  selar tetengkek (megalaspis cordyla L) di Teluk Palu, Sulawesi Ten- gah.  Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan 5(2), pp. 161-168.
Rian, E., Sudarso, Y., Cordova, MR, 2014. Heavy metals effect on unviable  larvae  of  Dicrotendipes  simpsoni  (Diptera:  Chirono- midae), a case study from Saguling Dam, Indonesia. Aquacultur, Aquarium, Conservation and Legislation (AACL)  International Journal of the Bioflux Society 7 (2), pp. 76-84.
Riani,  E, 2012.  Perubahan  Iklim dan  Kehidupan  Akuatik  (Dampak pada  Bioakumulasi  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  &  Repro- duksi). IPB Press, Bogor.
Riani, E., 2010. Kontaminasi merkuri (Hg) dalam organ tubuh ikan petek  (Leiognathus  equulus)  di  perairan  Ancol,  Teluk  Jakarta. Jurnal Teknologi Lingkungan 11(2), pp.139-322.
Riani,  E.,  2011  Dampak  Pencemaran  Logam  Berat  terhadap  Cacat Bawaan  (Malformasi)  pada  Keturunan  Kerang  Hijau  yang dibudidaya  di  Perairan  Muara  Kamal,  Teluk  Jakarta.    Seminar Nasional  PPLH  Mengakrabi  Paradigma  dan  Instrumen  Baru Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Dalam UU  No  32  tahun  2009. IICC – IPB [20 Oktober 2011].
Riani, E., 2015. The effect of heavy metals on tissue damage in dif- ferent organs of goldfish cultivated in floating fish net in Cirata Reservoir,  Indonesia.  PARIPEX  -  Indian  Journal  of  Research 4(2), pp. 54-58.
Riani, E., M. R. Cordova, Z. Arifin, 2017. A Potential of Green Mus- sel (Perna viridis) as a Bioacumulator in Heavy Metal Polluted Sea.    International  Conference  2017.  Advanced  Technology  in Waste Water and Waste Management for Extractive Industries. Nusa Dua Bali Indonesia [23-24 Oktober 2017].
Saaty, T. L., 1993. Decision Making for Leaders the Analytical Hier- archy Process for Decisions. (Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin  Proses  Hierarki  Analitik  untuk  Pengambilan  Kepu- tusan  dalam  Situasi  yang  Kompleks.  Ir.  Liana  Setiona,  Pen- erjemah. PT. Pustaka Binaman Pressindo dan PT. Gramedia, Ja- karta.
Sakamato,  M.,  1994.  Pencemaran  merkuri  Teluk  Buyat  dan  Teluk Totok Sulawesi Utara Indonesia. National Institute for Minamata.
Saxena,  J.P.,  Sushil,  P.,  Vrat.  1992.  Hierarchy  and  Clasification  of program plan elements using interpretative structural modeling: A case study of energy conservation in the Indian cement indus- try. Systemic practice and Action Research 5(6), pp. 651-670.
Skinner, K. M., J.D. Bennett, 2007. Altered gill morphology in ben- thic  macroinvertebrates  from  mercury  enriched  streams  in  the neversink reservoir watershed, New York. Ecotoxicology 16, pp. 311-316.
Spencer, K. L., C. L. MacLeod, 2002. Distribution and partitioning of heavy metals in estuarine sediment cores and implications for the use of sediment quality standards. Hydrology and Earth Sys- tem Sciences 6(6), pp. 989-998.
Sutoto,  2007.  Studi  efek  iradiasi  radium  untuk  pengolahan  limbah sianida  industri  pertambangan  emas.  Jurnal  Teknologi  Pengel- olaan Limbah 10, pp. 16-26.
Suyartono,  2003.  Good  mining  practice.  Studi  Nusa  Semarang,  Ja- karta.
Thomas, C. A., L. I. Bendell-Young, 1998. Linking the sediment ge- ochemistry of an intertidal region to metal bioavailability in the deposit  feeder  Macoma balthica. Marine  Ecology  Progress Se- ries 173, pp. 197-213.
Yusuf, M., B. Hamzah, N. Rahman, 2013. Kandungan merkuri (Hg) dalam air  laut,  sedimen,  dan  jaringan  ikan belanak  (Liza  meli- noptera) di perairan Teluk Palu. Jurnal Akademi Kimia  2(3) , pp. 140-145.