## Pengaruh Penerapan Dimensi Value For Money Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato
Julie Abdullah
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gorontalo Email: julieabdullah99@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Value  for  money dibagi  menjadi  dimensi  ekonomis,  efisiensi,  dan efektivitas dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya. Dimensi ekonomis dan  efisiensi  bertujuan  untuk  menentukan:  (1)  apakah  suatu  entitas  telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung,  dan  peralatan  kantor)  secara  hemat  (ekonomis)  dan  efisiensi,  (2) penyebab  ketidakhematan  dan  ketidakefisiensian,  dan  (3)  apakah  entitas tersebut telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehematan  dan  efisiensi.  Dimensi  efektivitas  bertujuan  untuk  menentukan tingkat  pencapaian  hasil  program,  efektivitas  pelaksanaan  program,  dan ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  program.  Oleh  karena  itu,  dalam  penerapannya value  for  money memiliki tujuan utama, (Mulyadi, 2002: 39).
Tujuan  utama value  for  money adalah  menjamin  dilakukannya pertanggungjawaban  publik  oleh  lembaga-lembaga  pemerintah  kepada masyarakat,  yang  sering  disebut  dengan  akuntabilitas  publik.  Akuntabilitas
Abstract
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  dimensional  Value For  Money  to  the  public  accountability  at  the  Department  of  Health Pohuwato. As for the background of this study because of the negative phenomena that occur in the application of the dimensions of value for money  that  is  stronger  demands  for  accountability  by  the  public  on public  institutions,  both  at  central  and  local  levels.  Application  of dimension value for money is very necessary both to manage and use resources owned by the organization as well as a form of public sector organizations  to  the  public  over  the  public  resources  entrusted  to  the organization.
In  addition,  low-dimensional  application  value  for  money causes decreased levels of government accountability and increase the risk of investment and reduce the ability to compete  with other public sector organizations were similar.
Keywords: Value For Money, Accountability
dapat  diartikan  sebagai  bentuk  kewajiban  mempertanggungjawabkan keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  melalui  suatu  bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, (Mardiasmo, 2005: 16).
Pada dasarnya, bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas yang dilaksanakan  secara  periodik  adalah  pemberian  informasi  dan  pengungkapan ( disclosure )  atas  aktivitas  dan  kinerja  finansial  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan.  Pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah,  harus  dapat  menjadi subyek  pemberi  informasi  dalam  rangka pemenuhan  hak-hak  publik yaitu hak untuk  tahu,  hak  untuk  diberi  informasi,  dan  hak  untuk  didengar  aspirasinya. Oleh  karena  itu,  akuntabilitas  publik  dapat  dibedakan  menjadi  dua  macam, yaitu  (1)  akuntabilitas  vertikal  dan  (2)  akuntabilitas  horizontal.  Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih  tinggi.  Akuntabilitas  horizontal  adalah  pertanggungjawaban  instansi pemerintah  kepada  masyarakat  luas.  Tak  lepas  dari  itu  pula,  terdapat  suatu dimensi value for money untuk mendukung terlaksananya akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Oleh karena itu, organisasi sektor publik dituntut untuk  meningkatkan  penyelenggaraan  akuntabilitas  vertikal  dan  akuntabilitas horizontal  ini  dalam  rangka  mewujudkan  penerapan  dimensi value  for  money , (Mardiasmo, 2005: 19). Penerapan value  for  money yang  menekankan  pada  dimensi  ekonomis, efisiensi,  dan  efektivitas  dalam  penggunaan  dan  pengembangan  sumber  daya publik saat ini masih menjadi sorotan masyarakat. Hal ini disebabkan sebagian besar  masyarakat  menilai  bahwa  pemerintah  daerah  pada  khususnya  belum mampu menerapkan dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas tersebut dalam melakukan pengelolaan keuangan dan sumber daya publik yang dimiliki untuk pertanggungjawaban  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  masih  terdapat fenomena  negatif  dalam  rangka  penerapan  dimensi value  for  money sektor publik untuk proses terwujudnya akuntabilitas kepada masyarakat. Menurut  Renyowijoyo  (2008:  19),  fenomena  negatif  yang  terjadi  dalam penerapan dimensi value for  money adalah menguatnya  tuntutan  akuntabilitas oleh  masyarakat  atas  lembaga-lembaga  publik,  baik  di  pusat  maupun  daerah. Penerapan  dimensi value  for  money sangat  perlu  dilakukan  baik  untuk mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut serta  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  organisasi  sektor  publik  kepada masyarakat atas sumber daya yang dipercayakan masyarakat kepada organisasi. Oleh  karena  itu,  jika  masyarakat  menilai  pemerintah  daerah  tidak accountable masyarakat  dapat  menuntut  pergantian  pemerintahan,  penggantian pejabat,  dan  pergantian  struktur  kepemerintahan,  yang  pada  akhirnya  dapat menyebabkan konflik antara masyarakat dan pemerintah.
Konflik  ini  disebabkan  pemerintah  merasa  memiliki  kekuasaan  dalam sistem  politik  kepemerintahan  sedangkan  masyarakat  merasa  memiliki  hak memilih  dan  memberhentikan  kepemimpinan  pemerintah  yang  tidak accountable .  Oleh  karena  itu,  rendahnya  penerapan  dimensi value  for  money menyebabkan  tingkat  akuntabilitas  pemerintah  menurun  dan  meningkatkan risiko  berinvestasi  serta  mengurangi  kemampuan  berkompetisi  dengan organisasi  sektor  publik  lainnya  yang  sejenis. Fenomena  yang  dijelaskan  oleh Renyowijoyo  di  atas  juga  termasuk  fenomena  yang  terjadi  pada  salah  satu organisasi  sektor  publik  yang  peneliti  jadikan  objek  penelitian,  yakni  Dinas
Kesehatan  Kabupaten  Pohuwato.  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pohuwato dianggap  masih  belum  sepenuhnya  ekonomis,  efisiensi,  dan  efektif menggunakan sumber daya dan mengelola keuangannya. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan  Kabupaten  Pohuwato  merupakan  salah  satu  instansi  pemerintah daerah yang masih tergolong rendah dalam penerapan dimensi value for money untuk meningkatkan akuntabilitas publik.
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  keterpengaruhan antara  penerapan  dimensi value  for  money terhadap  akuntabilitas  publik  pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

## 2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 2.1 Landasan Teori
Agoes  (2004:  155),  mengemukakan  bahwa value  for  money merupakan konsep pengelolaan yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi,  dan  efektivitas.  Ekonomi  adalah  pemerolehan input dengan  kualitas dan  kuantitas  tertentu  pada  harga  yang  terendah.  Efisiensi  merupakan pencapaian output yang  maksimum  dengan input tertentu  atau  penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efektivitas adalah tingkat pencapaian  hasil  program  dengan  target  yang  ditetapkan.  Secara  sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output . Lebih  lanjut  lagi  Suharto  (2005:  121),  mendefinisikan value  for  money sebagai  nilai  untuk  uang  yang  digunakan  untuk  menilai  apakah  sebuah organisasi  telah  memperoleh  manfaat  maksimal  dari  barang  dan  jasa  dalam sumber  daya  yang  tersedia  untuk  itu.  Ini  tidak  hanya  mengukur  biaya  barang dan  jasa,  tetapi juga memperhitungkan  campuran  kualitas,  biaya,  penggunaan sumber  daya,  kebugaran  untuk  tujuan,  ketepatan  waktu  dan  kenyamanan untuk menilai 3 aspek yakni: ekonomis, efektivitas, dan efisiensi.
Artinya value  for  money adalah  istilah  yang  digunakan  untuk  menilai apakah  organisasi  telah  memperoleh  manfaat  maksimal  dari  barang  dan  jasa dalam sumber daya yang tersedia. Ini tidak hanya mengukur biaya barang dan jasa,  tetapi  juga  memperhitungkan  kualitas,  biaya,  penggunaan  sumber  daya, ketepatan  waktu  dan  kenyamanan  untuk  menilai  nilai  barang  dan  jasa. Value for  money memiliki    tiga  aktivitas  utama,  yaitu:  ekonomi,  efisiensi  dan efektivitas, (Imperial College London, 2010).
Lebih lanjut menurut Mulyadi (2002: 111), manfaat implementasi konsep value  for  money pada  organisasi  sektor  publik  antara  lain:  a)  meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran, b)  meningkatkan  mutu  pelayanan  publik,  c)  menurunkan  biaya  pelayanan publik  karena  hilangnya  inefisiensi  dan  terjadinya  penghematan  dalam penggunaan input ,  d)  alokasi  belanja  yang  lebih  berorientasi  pada  kepentingan publik,  e)  meningkatkan  kesadaran  akan  uang  publik  ( public  cost  awareness ) sabagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

## 2.2 Pengembangan Hipotesis
Lembaga  Administrasi  Negara  mendefinisikan  akuntabilitas  publik sebagai:  penyelenggaraan  negara  yang  solid  dan  bertanggung  jawab,  serta ekonomis  dalam  menjaga  kesinergisan  interaksi  yang  konstruktif  di  antara domain-domain  negara,  sektor  swasta,  dan  masyarakat.  Oleh  karena  itu, permasalahan yang timbul di atas digunakan dalam akuntabilitas publik sebagai dimensi  ekonomis,  sedangkan  kualitas  pelayanan  sebagai  upaya  pemenuhan
kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat,  serta  ketepatan  penyampaian  layanan untuk mengimbangi harapan masyarakat, (Tjiptono, 2010).
Pendanaan  kewenangan  yang  diserahkan  dari  pemerintah  pusat  pada pemerintah  daerah  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan Pusat- Daerah  dan  antar  Daerah.    Implikasi langsung  pendelegasian  kewenangan  dan penyerahan  dana  tersebut  adalah  kebutuhan  untuk  mengatur  hubungan keuangan antara Pusat-Daerah dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya.  Oleh  karena  itu,  dalam  penyelenggaraannya pemerintah daerah dituntut lebih responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kepentingan  masyarakat  dengan  menerapkan  dimensi  ekonomis  dalam penggunaan dan pengelolaan sumber dana, (Effendy, 2009). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H1 : Penerapan dimensi ekonomis dalam value for money berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.
Agoes  (2004:  157),  menjelaskan  bahwa  efisiensi  atau  daya  guna  adalah bertindak dengan cara meminimalkan kerugian dalam penggunaan sumber daya ekonomi.  Jadi  efisiensi  ini  diukur  dari  rasio output dan cost .  Pengelolaan keuangan  dan  sumber  daya  organisasi  dengan  menerapkan  prinsip  efisiensi dapat  menyelenggarakan  dan  meningkatkan  pencapaian  akuntabilitas organisasi baik kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo  (2005:  181),  efisiensi  mengacu  pada  rasio  terbaik  antara output dengan  biaya  ( input ).  Oleh  karena output dan  biaya  diukur  dalam  unit  yang berbeda, maka efisiensi dapat terwujud ketika sumber daya yang dapat dicapai dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. Oleh karena organisasi telah berlaku secara efisien dalam menjalankan program aktivitasnya, maka dapat mendorong organisasi  tersebut  untuk  bersedia  mempertanggungjawabkan  proses pelaksanaan program aktivitasnya tersebut kepada pihal eksternal. Mardiasmo (2002: 29), juga mengemukakan bahwa indikasi keberhasilan otonomi  daerah  dan  desentralisasi  adalah  terciptanya  peningkatan  pelayanan dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  semakin  baik,  kehidupan  demokrasi  yang semakin  maju,  keadilan,  pemerataan,  serta  adanya  hubungan  yang  serasi antara  pusat  dan  daerah  serta  antar  daerah.  Keadaan  tersebut  hanya  akan tercapai apabila lembaga sektor publik dikelola dengan memperhatikan konsep efisiensi,  dalam  rangka  pertanggungjawaban  baik  kepada  pemerintah  pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
Hal senada juga disampaikan oleh Kurniawan(2010), yang mengemukakan  bahwa  dalam  konteks  otonomi  daerah,  prinsip  efisiensi merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance ,  yang  salah  satu  indikatornya  adalah  akuntabilitas  publik.  Prinsip efisiensi  tersebut  harus  dioperasionalkan  dalam  pengelolaan  keuangan  dan penggunaan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  organisasi  untuk  meningkatkan akuntabilitas  publik  kepada  masyarakat.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H2 : Penerapan dimensi efisiensi dalam value for  money berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.
Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektivitas merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektivitas adalah efektif. Menurut Effendy (2009),  mendefinisikan  bahwa  efektivitas  sebagai    komunikasi  yang  prosesnya mencapai  tujuan  yang  direncanakan  sesuai  dengan  biaya  yang  dianggarkan, waktu  yang  ditetapkan,  dan  jumlah  personil  yang  ditentukan  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  terhadap  publik.  Efektivitas  menurut  pengertian  di  atas mengartikan  bahwa  indikator  efektivitas  dalam  arti  tercapainya  sasaran  atau tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  merupakan  sebuah  pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam rangka untuk pertanggungjawaban atas sumber daya yang dipercayakan . Mahmud  (2010),  mengemukakan  bahwa    pertanggungjawaban/ akuntabilitas  publik  dapat  tercapai  dengan  baik  apabila  pemerintah  dapat menggunakan  dan  mengelola  aktivitas  sumber  daya  secara  efektif.  Efektivitas menggambarkan  seluruh  siklus input ,  proses  dan output yang  mengacu  pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil  tidaknya  suatu  organisasi  mencapai  tujuannya.  Hal ini berarti,  bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.
Efektivitas  lebih  memfokuskan  pada  akibat  atau  pengaruh.  Lebih  lanjut menurut  Tanjung  (2006)  dalam  bukunya  Menuju  Pemerintahan good governance ,mengungkapkan  efektivitas  mencakup  kemampuan  melaksanakan tugas,  fungsi  (operasi  kegiatan  program  atau  misi)  daripada  suatu  organisasi atau  sejenisnya  yang  tidak  adanya  tekanan  atau  ketegangan  diantara pelaksanaannya  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  penggunaan  dan pengelolaan  sumber  daya  organisasi.  Tingkat  efektivitas  itu  sendiri  dapat ditentukan  oleh  terintegrasinya  sasaran  dan  kegiatan  organisasi  secara menyeluruh,  kemampuan  adaptasi  dari  organisasi  terhadap  perubahan lingkungannya. Mengacu pada penjelasan di atas, maka untuk mencapai tujuan organisasi  secara  efektif  perlu  adanya  harmonisasi  kemampuan  sumber  daya dengan  menggunakan  sarana  yang  lain  sehingga  sasaran  yang  akan  dicapai menjadi  jelas.  Pencapaian  sasaran  tersebut  dapat  dikatakan  efektif  apabila adanya keharmonisan. Tak  lepas  dari  itu  pula,  pertanggungjawaban  atas  aktivitas  pelaksanaan program  setiap  pegawai  dalam  organisasi  sangat  menentukan  bagi  pencapaian hasil kegiatan seperti yang telah direncanakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, faktor  keefektivitasannya  banyak  mempengaruhi  pada  kemampuan  aparatur dan  organisasi  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya.  Tingkat pencapaian  tujuan  aparatur  dalam  suatu  organisasi  dikatakan  efektif  apabila pencapaian  itu  sesuai  dengan  tujuan  organisasi  dan  memberikan  hasil  yang bermanfaat,  (Deis  dan  Giroux,  2010).  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H3 : Penerapan dimensi efektivitas dalam value for money berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan penelitian penjelasan ( explanatory research ) yakni kausalitas menjelaskan suatu hubungan  antara  variabel-variabel  melalui  pengujian  hipotesis  (Ghozali,  2004).
Jenis  penelitian  ini  dipilih  mengingat  tujuan  yang  hendak  dicapai  mencakup usaha-usaha  untuk  menjelaskan  hubungan  dan  pengaruh  yang  terjadi  antar kuisioner sebagai alat pengumpul data primer.
Analisis  regresi  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  berganda,  oleh karena dalam penelitian ini hanya digunakan satu variabel terikat (akuntabilitas publik)  dan  tiga  variabel  bebas  (dimensi  ekonomis,  dimensi  efisiensi,  dan dimensi efektivitas). Model yang akan dibentuk sesuai dengan tujuan penelitian adalah :
Y= a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 +ε
Y
: Variabel dependen (Akuntabilitas Publik). X 1 X 2 X 3 : Variabel independen (Penerapan Dimensi Value for Money ). b 1 b 2 b 3
: Angka arah atau koefisiensi regresi.
a : Intercept atau konstanta .
ε : Eror
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil Penelitian
4.1.1 Analisis Regresi Berganda
a. Koefisien Determinasi Pengaruh variabel independen Ekonomis (X 1 ), Efisiensi (X 2 ) dan Efektivitas (X 3 ) secara simultan terhadap Akuntabilitas Publik dapat dilihat pada Print Out SPSS pada Tabel Model Summary , Pada nilai R Square seperti tertera pada tabel 1 berikut ini :
Tabel 1. Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .949(a) .901 .891 .770 1.540 a  Predictors: (Constant), EFEKTIVITAS, EKONOMIS, EFISIENSI b  Dependent Variable: AKUNTABILITAS PUBLIK
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai koefisien determinasi atau R Square (R 2) sebesar 0,901. Angka tersebut memiliki makna bahwa  variabilitas  variabel  Akuntabilitas  Publik  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Pohuato,  dapat  dijelaskan  oleh  dimensi  ekonomis,  efisiensi,  dan  efektivitas sebesar  90,1%.  Sedangkan  sisanya  sebesar  9,9%  dijelaskan  oleh  variabel  lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini.
Nilai R yang menunjukkan korelasi secara bersama – sama ekonomis (X 1 ), efisiensi  (X 2 ),  dan  efektivitas  (X 3 )  terhadap  Akuntabilitas  Publik  sebesar  R  = 0,949  yang  mendekati  1  memberikan  makna  korelasi  antara  ekonomis  (X 1 ), efisiensi  (X 2 ),  dan  efektivitas  (X 3 )  terhadap  akuntabilitas  publik  sebesar  0,949. Hal ini berarti  terdapat hubungan yang sangat erat karena nilai R mendekati 1. b. Uji Signifikansi Simultan ( Uji Statisik F)
Pengujian  hipotesis  uji  F  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  secara simultan  atau  bersama  –  sama    variabe  bebas  mempunyai  pengaruh  yang bermakna terhadap variabel terikat.
Hasil  pengujian  dengan  menggunakan  program  SPSS  versi  21  diperoleh hasil sebagaiman dalam tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Uji Signifikansi Secara Simultan ANOVA(b) Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 151.362 3 50.454  85.066 .000(a) Residual 16.607 28 .593 Total 167.969 31 a  Predictors: (Constant), EFEKTIVITAS, EKONOMIS, EFISIENSI b  Dependent Variable: AKUNTABILITAS PUBLIK
Berdasarkan tabel diatas hasil uji ANOVA (Analysis of Variance) di peroleh nilai  F hitung sebesar  85,066  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  lebih  kecil dari nilai alpa = 0,05, maka terbukti variabel bebas ekonomis (X 1 ), efisiensi (X 2 ) dan  efektivitas  (X 3 )    secara  bersama  –  sama  berpengaruh  signifikan  terhadap akuntabilitas  publik  (Y).  Dengan  demikian  model  regresi  dapat  menjelaskan variabel  bebas  secara  bersama  –  sama  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Untuk menentukan pengaruh masing  – masing variabel berbas terhadap variabel terikat di gunakan uji t. Hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil sebagaimana dalam tabel 3 berikut ini.
Tabel 3. Uji Parsial Coefficients(a) Mod el Unstandardiz ed Coefficients Standardi zed Coefficient s T Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolera nce VIF 1 (Constant)  3.09 6 1.120 2.764 .010 EKONOMI S .493 .119 .538 4.124 .000 .208 4.812 EFISIENSI  .829 .155 .860 5.334 .000 .136 7.369 EFEKTIVI TAS .457 .183 .439 2.496 .019 .114 8.761
a  Dependent Variable: AKUNTABILITAS PUBLIK
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui  pengujian  signifikansi  secara  parsial pengaruh  variabel  bebas  secara  individual  terhadap  variabel  terikat  sebagai berikut;
1.  Pengaruh  ekonomis  terhadap  akuntabilitas  publik  Dinas  Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
Pada  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa ekonomis  berpengaruh  signifikan terhadap  akuntabilitas  publik  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pohuwato, keputusan  ini  di  ambil  berdasarkan  kriteria  dimana  nilai  signifikansi  untuk ekonomis  terhadap  kinerja  pengelolaan  keuangan  adalah  bernilai  0,000,  nilai signifikansinya  lebih  kecil  dari  nilai  alpa  =  0,05,  dengan  demikian  terdapat pengaruh  signifikan  ekonomis  terhadap  akuntabilitas  publik  Dinas  Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
2. Efisiensi  terhadap terhadap akuntabilitas publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato. Hasil perhitungan statistik pada tabel di atas  menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh efisiensi terhadap akuntabilitas publik sebesar 0,000 lebih kecil  dari  alpa  =  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  terdapat  pengaruh  siginifikan efisiensi  terhadap  akuntabilitas  publik  pada  Pengujian  hipotesis  untuk membuktikan  bahwa  efisiensi  berpengaruh  signifikan  terhadap  terhadap akuntabilitas publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
3. Pengaruh efektivitas terhadap terhadap akuntabilitas publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa efektivitas berpengaruh signifikan terhadap terhadap akuntabilitas publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato, keputusan  ini  di  ambil  berdasarkan  kriteria  dimana  nilai  signifikansi  untuk efektivitas  terhadap  akuntabilitas  publik  adalah  bernilai  0,019,  nilai signifikansinya  lebih  kecil  dari  nilai  alpa  =  0,05,  dengan  demikian  terdapat pengaruh  signifikan  efektivitas  publik  terhadap  terhadap  akuntabilitas  publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
d. Persamaan Regresi Berganda
Berdasarkan  tabel  3  di  atas  koefisien  persamaan  regresi  yang  terbentuk sebagaimana  pada  kolom Standardized  Coefficients    Beta, maka  persamaan regresi ganda yang dihasilkan adalah:
Y = 3,096 + 0,493X 1 + 0,829X 2 + 0,457X 3
Persamaan regresi yang diperoleh dapat di jelaskan sebagai berikut : 1.  Nilai  konstanta  (a)  =  3,096,  memberikan  makna  jika ekonomis  (X 1 ), efisiensi (X 2 ),  dan  efektivitas  (X 3 )  bernilai  0,  maka  terhadap  akuntabilitas  publik  Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato akan konstan pada nilai 3,096. 2. Nilai koefisien regresi ekonomis (b 1 ) bernilai positif yaitu  0,493, memberikan arti  bahwa  setiap  peningkatan  skor  ekonomis  sebesar  satu  satuan  akan meningkatkan  akuntabilitas  publik  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pohuwato sebesar 0,493, dengan asumsi efisiensi  (X 2 ) dan efektivitas (X 3 ) dalam keadaan tetap.
3. Nilai koefisien regresi efisiensi (b 2 ) bernilai positif yaitu  0, 829, memberikan arti  bahwa  setiap  peningkatan  skor  efisiensi  sebesar  satu  satuan  akan meningkatkan  akuntabilitas  publik  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pohuwato sebesar 0,829, dengan asumsi ekonomis  (X 1 ) dan efektivitas (X 3 ) dalam keadaan tetap.
4. Nilai koefisien regresi efektivitas (b 3 ) bernilai positif yaitu  0,457, memberikan arti  bahwa  setiap  peningkatan  skor  efektivitas  sebesar  satu  satuan  akan meningkatkan  akuntabilitas  publik  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pohuwato
sebesar  0,457,  dengan  asumsi ekonomis   (X 1 )  dan efisiensi  (X 2 ) dalam  keadaan tetap.

## 4.2. Pembahasan

## 4.2.1 Pengaruh Ekonomis Terhadap Akuntabilitas Publik
Berdasarkan  hasil  analisis  dengan  menggunakan  perhitungan  statistik, menunjukkan  nilai  koefisien  0,538  dengan  t hitung =  4,124  dan  nilai  signifikansi 0,000  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi  alpa  =  0,05,  hal  ini  berarti  bahwa terdapat  pengaruh  signifikan  ekonomis  terhadap  akuntabilitas  publik.  Bahwa adanya  pengaruh  positif  tersebut  berarti  semakin  tinggi  ekonomis,  maka akuntabilitas publik akan semakin baik.
Hipotesis  pertama  menyatakan  bahwa  ekonomis  berpengaruh  positif terhadap  akuntabilitas  publik  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pohuwato  dapat  di terima.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  pendapat  yang  di  kemukakan  oleh Tjiptono,  2010  bahwa  Lembaga  Administrasi  Negara  mendefinisikan akuntabilitas  publik  sebagai:  penyelenggaraan  negara  yang  solid  dan bertanggung jawab, serta ekonomis dalam menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif  di  antara  domain-domain  negara,  sektor  swasta,  dan  masyarakat. Oleh  karena  itu,  permasalahan  yang  timbul  di  atas  digunakan  dalam akuntabilitas  publik  sebagai  dimensi  ekonomis,  sedangkan  kualitas  pelayanan sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat,  serta ketepatan penyampaian layanan untuk mengimbangi harapan masyarakat.
Hasil  penelitian  ini,  juga  didukung  oleh  peneliti  sebelumnya  yang dilakukan  oleh  Wardhi  Suwardi,  (2010)  bahwa  dimensi  ekonomis  berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas publik pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung.
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  diketahui  bawa  hasil  penelitian  secara empiris dan didukung dengan pernyatan pakar dan peneliti sebelumnya, maka semakin  memperkuat  bahwa  hipotesis  pertama  yang  menyatakan  terdapat pengaruh  positif  ekonomis  terhadap  akuntabilitas  publik  terbukti.  Artinya  jika ekonomis  dapat  ditingkatkan,  maka  akan  berimplikasi  terhadap  peiningkatan akuntabilitas publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
4.2.2 Pengaruh Efisiensi terhadap Akuntabilitas Publik .
Berdasarkan  hasil  analisis  dengan  menggunakan  perhitungan  statistik, menunjukkan  nilai  koefisien  0,860  dengan  t hitung =  5,334  dan  nilai  signifikansi 0,000  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi  alpa  =  0,05,  hal  ini  berarti  bahwa terdapat  pengaruh  signifikan  efisiensi  terhadap  akuntabilitas  publik.  Bahwa adanya  pengaruh  positif  tersebut  berarti  semakin  baik  efisiensi,  maka akuntabilitas publik akan semakin meningkat.
Hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa  efisiensi    berpengaruh  positif terhadap  akuntabilitas  publik  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pohuwato  dapat  di terima.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  pendapat  yang  di  kemukakan  oleh Agoes  (2004:  157),  menjelaskan  bahwa  efisiensi  atau  daya  guna  adalah bertindak dengan cara meminimalkan kerugian dalam penggunaan sumber daya ekonomi.  Jadi  efisiensi  ini  diukur  dari  rasio output dan cost .  Pengelolaan keuangan  dan  sumber  daya  organisasi  dengan  menerapkan  prinsip  efisiensi dapat  menyelenggarakan  dan  meningkatkan  pencapaian  akuntabilitas organisasi baik kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat.
Hasil  penrlitian  ini,  juga  didukung  oleh  peneliti  sebelumnya  yang dilakukan  oleh Wardhi  Suwardi,  (2010)  bahwa  dimensi  efisiensi  berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas publik pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung.
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  diketahui  bawa  hasil  penelitian  secara empiris dan didukung dengan pernyatan pakar dan peneliti sebelumnya, maka semakin  memperkuat  bahwa  hipotesis  kedua  yang  menyatakan  terdapat pengaruh  positif  efisiensi  terhadap  akuntabilitas  publik  telah  terbukti.  Artinya jika efisiensi dapat ditingkatkan, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan akuntabilitas publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
4.2.3 Pengaruh Efektivitas terhadap Akuntabilitas Publik .
Berdasarkan  hasil  analisis  dengan  menggunakan  perhitungan  statistik, menunjukkan  nilai  koefisien  0,439  dengan  t hitung =  2,496  dan  nilai  signifikansi 0,019  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi  alpa  =  0,05,  hal  ini  berarti  bahwa terdapat  pengaruh  signifikan  efektivitas    terhadap  akuntabilitas  publik.  Bahwa adanya  pengaruh  positif  tersebut  berarti  semakin  tinggi  efektivitas,  maka akuntabilitas publik akan semakin baik.
Hipotesis  ketiga  menyatakan  bahwa  efektivitas    berpengaruh  positif terhadap  akuntabilitas  publik  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pohuwato  dapat  di terima. Hasil penelitian ini telah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mahmud (2010),  mengemukakan  bahwa    pertanggungjawaban/  akuntabilitas  publik dapat  tercapai  dengan  baik  apabila  pemerintah  dapat  menggunakan  dan mengelola  aktivitas  sumber  daya  secara  efektif.  Efektivitas  menggambarkan seluruh siklus input , proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu  organisasi,  program  atau  kegiatan  yang  menyatakan  sejauhmana  tujuan (kualitas,  kuantitas,  dan  waktu)  telah  dicapai,  serta  ukuran  berhasil  tidaknya suatu  organisasi  mencapai  tujuannya.  Hal  ini  berarti,  bahwa  pengertian efektivitas  yang  dipentingkan  adalah  semata-mata  hasil  atau  tujuan  yang dikehendaki.
Hasil  ini,  juga  sejalan  hasil  penelitian  yang  di  kemukakan  oleh  Abbas Mahmud (2010) bahwa efektivitas adalah salah satu elemen utama dalam sistem pengelolaan  kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance ),  yang  salah  satu indikator utamanya adalah akuntabilitas publik pada Pemerintah Kota Blitar. Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  diketahui  bawa  hasil  penelitian  secara empiris dan didukung dengan pernyatan pakar dan peneliti sebelumnya, maka semakin  memperkuat  bahwa  hipotesis  ketiga  yang  menyatakan  terdapat pengaruh positif efektivitas terhadap akuntabilitas publik. Artinya jika efektivitas ditingkatkan,  maka  akan  berimplikasi  terhadap  peiningkatan  akuntabilitas publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

## 5. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa:  (1)  Hasil  pengujian hipotesis  pertama  diterima,  artinya  dimensi  ekonomis  (X 1 )  berpengaruh  positif terhadap  akuntabilitas  publik  (Y)  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pohuwato; (2)  Hasil  pengujian  hipotesis  kedua  diterima,  artinya  dimensi  efisiensi  (X 2 ) berpengaruh  positif    terhadap  akuntabilitas  publik  (Y)  pada  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Pohuwato;  (3)  Hasil  pengujian  hipotesis  ketiga  diterima,  artinya
dimensi efektivitas (X 3 ) berpengaruh positif  akuntabilitas publik (Y) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

## DAFTAR PUSTAKA
Agoes, Sukrisno. 2004. Pengantar Akuntansi Sektor Publikdan Auditing . Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Deddy Supriadi Bratakusumah, dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
Fatchurrochman,  Agam,  2002.  Managemen  Keuangan  Publik,  Materi  Pelatihan Anti Korupsi, Indonesian Corruption Watch, Jakarta.
Ghozali Imam, 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi 4, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Halim, 2001. Managemen Keuangan Daerah, Yogyakarta UPP YKP Halim,  Abdul  dan  Theresia.  2007.  Manajemen  Keuangan  Daerah  Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi kedua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
Hudana,  Revy  Septhian.  2011.  Pengaruh  Audit  Kinerja  Sektor  Publik  dan Indepedensi Auditor terhadap Akuntabilitas Publik. Skripsi. UNIKOM. Bandung
Jogiyanto,  2004.  Metodologi  Penelitan  Bisnis.  Salah  Kaprah  dan  Pengalaman  – Pengalaman, BPFE, Jorjakarta.
Mahoney,  Thomas  A.,  Thomas  H.  Jerdee,  and  Stephan  J.  Carrol,  1963, Developmentof  Managerial  Performance  a  Research  Approact ,

## Soutwestern Publishing
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Andi. Mas’Ud  Fuad,  2004.  Survei  Diagnosis  Organisasional  Konsep  dan  Aplikasi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
Noordiawan,  Putra,  Rahmawati,  2007.  Akuntansi  Pemerintahan.  Salemba Empat,Jakarta.
Renyowijoyo,  Muindro.  2008. Akuntansi  Sektor  Publik  Non  Laba .  Jakarta:  Mitra Wacana.
Riduwan. 2008. Metode Dan Tehnik Menyusun Tesis, cetakan keenam .  Bandung: Alfabeta.
Singarimbun,  Masri.  2001  “Metode  dan  Proses  Penelitian”,  dalam  Masri Singarimbun  danSofian  Efendi  (eds.)  Metode  Penelitian  Survai. Jakarta: LP3ES.
Sugiyono. 2011. Statistika Untuk Penelitian, Cetakan ke-19 . Bandung: Alfabeta. Suharto,  Harry.  2005. Compliance  Audit  Pemerintah  Daerah .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Tanjung,  Hafiz.  2006. Menuju  Pemerintahan  Good  Governance .  Bandung: Alfabeta.
Umar Husein, 2003. Riset Akuntansi Terapan, Galia Indenesia, Jakarta.
Ulum,  Ihyaul,  M.D  (2009).  Audit  Sektor  Publik  Suatu  Pegantar.  Jakarta:  Bumi Aksara