Yustisia Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 1 Nomor 2, Desember 2021, hlm. (46-55) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Usaha Rumah Makan yang Melanggar Protokol Kesehatan dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Kota Serang

## Rafli Aulia
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail: raflitbs@gmail.com

## Rila Kusumaningsih
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail: rila.kusumaningsih.sh.mh.@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.12282
Info Artikel |Submitted : 31 Agustus 2021 |Revised : 09 November 2021 |Accepted : 22 November 2021
How  to  cite:  Rafli  Aulia,  Rila  Kusumaningsih,  “Penegakan  Hukum  Sanksi Administrasi  Terhadap  Pelaku  Usaha  Rumah  Makan  yang  Melanggar  Protokol Kesehatan  dalam  Masa  Pandemi  Coronavirus  Disease  2019  di  Kota  Serang”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021)”, hlm. 46-55.

## ABSTRACT
World Health Organization (WHO) declared Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) as a pandemic in early March 2020. The spread of  Covid-19 does not only have an impact on health aspects, but also on political, economic, social and cultural aspects. To restore economic growth, the Government issued a new normal policy (new normal order). To prevent and control Covid-19, the Serang City Government stipulates Serang  Mayor  Regulation  Number  30  of  2020  concerning  the  Implementation  of  Discipline  and  Law Enforcement of Health Protocols as an Efforts to Prevent and Control Coronavirus Disease 2019. The author is  interested  in  researching  how  to  enforce  administrative  sanctions  on  business  actors.  restaurants  that violate health protocols during a pandemic in Serang City based on Serang Mayor Regulation Number 30 of 2020? and what are the factors that are obstacles in enforcing administrative sanctions against restaurant business  actors  who  violate  health  protocols  during  the  pandemic  in  Serang  City  based  on  Serang  Mayor Regulation Number 30 of 2020?.
This study uses an empirical juridical research  method by taking a case approach and a statutory approach. The data used in this study is secondary data supported by primary data in the form of interviews with the Serang City Satpol PP, which were then analyzed descriptively qualitatively.
The results of the study show that the enforcement of administrative sanctions for business actors who violate health protocols during the Covid-19 pandemic in Serang City has been carried out according to Perwalkot Serang Number 30 of 2020. Sanctions are given to restaurant business actors who violate health protocols  during  the  pandemic.  Covid-19,  namely  sanctions  in  the  form  of  verbal  warnings  or  written warnings and temporary suspension of operations, as stipulated in Article 7 letter b paragraphs (1) and (2) Mayor Regulation Number 30 of 2020. As for the obstacles for the Serang City Satpol PP in implementing enforcement  Administrative  sanctions  law  is  in  the  form  of  lack  of  facilities  and  facilities  and  weak  legal awareness of the people of Serang City.
Keywords : Law Enforcement, Restaurant Business Persons, Covid-19
Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Usaha Rumah Makan yang Melanggar Protokol Kesehatan dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Kota Serang

## ABSTRAK
World Health Organization ( WHO) menetapkan Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19 ) sebagai  pandemi  pada  awal  Maret  2020.  Penyebaran Covid-19 tidak  hanya  berdampak pada aspek kesehatan, melainkan juga pada aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk  memulihkan  pertumbuhan  ekonomi,  Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  new normal  (tatanan  normal  baru).  Untuk  mencegah  dan  mengendalikan Covid-19 , Pemerintah Kota Serang menetapkan Peraturan Walikota Serang Nomor 30 Tahun 2020 tentang  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya Pencegahan  dan  Pengendalian Coronavirus  Disease  2019 .  Penulis  tertarik  untuk  meneliti mengenai  bagaimana  penegakan  hukum  sanksi  administrasi  terhadap  pelaku  usaha rumah makan yang melanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi di Kota Serang berdasarkan  Peraturan  Wali  Kota  Serang  Nomor  30  Tahun  2020?  dan  apa  faktor-faktor yang  menjadi  hambatan  dalam  penegakan  hukum  sanksi  administrasi  terhadap  pelaku usaha  rumah makan yang  melanggar  protokol  kesehatan dalam  masa  pandemi di  Kota Serang berdasarkan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 30 Tahun 2020?.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan pendekatan  kasus  dan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  ditunjang  dengan  data  primer berupa  wawancara  dengan  Satpol  PP  Kota  Serang,  yang  kemudian  dianalisis  secara deskriptif kualitatif.
Hasil  dari  penelitian  menunjukan  bahwa  penegakan  hukum  sanksi  administrasi bagi pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid-19 di Kota Serang telah terlaksana sesuai Perwalkot Serang Nomor 30 Tahun 2020. Sanksi yang diberikan  bagi  pelaku  usaha  rumah  makan  yang  melanggar  protokol  kesehatan  dalam masa  pandemi Covid-19 yaitu  sanksi  berupa  teguran  lisan  atau  teguran  tertulis  dan penghentian operasional sementara, sebagaimana diatur Pasal 7 huruf b ayat (1) dan (2) Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020. Adapun yang menjadi hambatan bagi Satpol PP  Kota  Serang  dalam  penerapan  penegakan  hukum  sanksi  administrasi  ialah  berupa kurangnya sarana dan fasilitas serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat Kota Serang
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelaku Usaha Rumah Makan, Covid-19

## Pendahuluan
Awal  tahun  2020, Coronavirus Disease  2019  (Covid-19) menjadi  masalah kesehatan  dunia.    ).  Pada  tanggal  12 Februari  2020,  WHO  resmi  menetapkan penyakit  virus Corona pada  manusia  ini dengan sebutan Corona virus Disease . 1
Indonesia  resmi  menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional  melalui  Keputusan  Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagai bencana nasional. 2 Pemerintah Indonesia mengambil  langkah  dengan  membuat kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB)  untuk  menekan  angka penyebaran Covid-19 . Berdasarkan  Pasal 1  Peraturan  Pemerintah  No.  21  Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 ,  yang  dimaksud dengan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  adalah  pembatasan  kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang  diduga  terinfeksi Coronavirus Disease  2019 sedemikian  rupa  untuk mencegah  kemungkinan  penyebaran Covid-I9 . PSBB paling sedikit meliputi:
1. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
2. Pembatasan  kegiatan  keagamaan; dan/atau
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 3 Untuk memulihkan pertumbuhan  ekonomi  yang  kian merosot,  pada  tanggal  1  Juni  2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan new normal (tatanan  normal  baru)  yang dalam praktiknya
merupakan pelonggaran  dari  kebijakan  PSBB.  Hal
1 Silferius  Hulu,  “Analisa  Efek  Covid-19
Terhadap Dimensi Kehidupan Manusia,” pustakabergerak.id, 2020, https://pustakabergerak.id/artikel/analisa-efek- covid-19-terhadap-dimensi-kehidupan-manusia.
2 “Keputusan  Presiden  Nomor  12 Tahun 2020” (n.d.).
3 “Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor 21 Tahun 2020” (n.d.).
tersebut  memungkinkan  para  pelaku usaha  rumah  makan  untuk  beroperasi kembali dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Menanggapi  Instruksi  presiden tersebut,  pada  tanggal  24  Agustus  2020 Pemerintah  Kota  Serang  menetapkan Peraturan  Walikota  Serang  Nomor  30 Tahun  2020  tentang  Penerapan  Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. .
Pelaksanaan
peraturan perundang-undangan  tidak  akan  efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum.  Penegakan  hukum  terhadap suatu  peraturan  perundang-undangan bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya  dituangkan  dalam  ketentuan sanksi, yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administratif. Ketentuan  sanksi  ini,  baik  pidana, perdata, maupun administratif merupakan  suatu  pilihan,  artinya  tidak harus  ketiga-tiganya  diterapkan  tetapi dapat  dipilih  mana  yang  paling  efektif dan yang  paling  tepat  dikaitkan  dengan lingkup substansi pengaturannya. Bahkan  sangat  mungkin  penegakan hukum dari suatu peraturan perundang- undangan  sama  sekali  tidak  diperlukan adanya sanksi. 4
Berdasarkan  Pasal  3  huruf  (b) Peraturan  Walikota  Serang  Nomor  30 Tahun  2020  Tentang  Penerapan  Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan dan  Pengendalian Coronavirus  Disease 2019 Pelaku  usaha  adalah  subjek  yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan  kegiatan  ekonomi,  misalnya, pedagang/usaha makanan
dan minuman,  pedagang  kaki  lima,  dan
4 Wicipto  Setiadi,  “Sanksi  Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan,” Jurnal Legislasi  Indonesia 6,  no.  4  (2009):  605,  https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view /336.
sebagainya.  Pelaku  usaha,  khusunya usaha  rumah  makan  wajib  menyiapkan sarana  dan  prasarana  4M  (memakai masker,  mencuci  tangan,  menjaga  jarak, menghindari
kerumunan) bagi
karyawan dan pengunjung yang datang. Apabila  pelaku  usaha    rumah  makan melanggar  protokol  kesehatan  tersebut maka  terdapat  sanksi  administrasi menurut  Pasal  7  Peraturan  Walikota Serang Nomor 30 Tahun 2020 tersebut di atas yang berbunyi: 5
1. Bagi  perorangan,  pelaku  usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung  jawab  tempat  dan fasilitas  umum  yang  melanggar kewajiban  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi. 2. Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana  dimaksud
pada ayat (2) berupa:
a. Bagi perorangan:
1) Teguran  lisan  atau  teguran tertulis
2) Kerja sosial;
3) Denda  administratif  paling banyak  Rp.  100.000  (Seratus Ribu Rupiah).
b. Bagi  pelaku  usaha,  pengelola, penyelenggara,
atau penanggung  jawab  tempat  dan fasilitas umum. 1) Teguran  lisan  atau  teguran tertulis;
2) penghentian sementara operasional usaha; dan
3) pencabutan izin usaha. Berbagai  ancaman  sanksi  di  atas tidak  menurunkan  tingkat  pelanggaran protokol  kesehatan  secara  signifikan yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha rumah  makan.  Banyak  ditemukan berbagai  bentuk  pelanggaran  protokol kesehatan    seperti  tidak  menyediakan fasilitas  mencuci  tangan,  tidak  adanya
5 “Pasal  7  Peraturan  Walikota  Serang Nomor 30 Tahun 2020” (n.d.).
pengecekan  suhu  tubuh  dan  tidak menerapkan physical  distancing yang menyebabkan  terjadinya  kerumunan  di tempat usaha rumah makan.
Salah  satu  contoh  pelaku  usaha rumah  makan  yang  melanggar  protokol kesehatan  di  Kota  Serang  yaitu kebanyakan  dilakukan  oleh  pedagang kaki  lima  (PKL).  Berawal  dari  operasi yustisi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong  Praja  Kota  Serang  yang mencatat  ada  sekitar  1.207  orang  yang melanggar  prokes  khususnya  mengenai pemakaian  masker  sejak  awal  operasi yustisi,  pada  Agustus  2020.  Para pelanggar  dikenakan  sanksi  sosial, seperti push  up, menyapu    jalan  dan bernyanyi. Namun, bagi pelanggar yang sudah tua hanya diberikan teguran. 6
Berdasarkan latar belakang tersebut  dapat  diuraikan  rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah  penegakan  hukum sanksi administrasi terhadap pelaku usaha rumah makan yang melanggar protokol kesehatan dalam  masa  pandemi Coronavirus Disease 2019 di Kota Serang? 2. Apa faktor-faktor yang menghambat  penegakan  hukum sanksi administrasi terhadap pelaku usaha rumah makan yang melanggar protokol kesehatan dalam  masa  pandemi Coronavirus Disease 2019 di Kota Serang?

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  menggunakan metode  yuridis  empiris  atau  sosiologis dapat memberikan gambaran bagaimana Penegakan  Hukum  Sanksi  Administrasi Terhadap  Pelaku  Usaha  Rumah  Makan Yang  Melanggar  Protokol  Kesehatan Dalam  Masa  Pandemi  di  Kota  Serang., yang  berarti  dalam  penelitian  ini  juga
6 Rizki  Putri,  “Ribuan  Orang  Terjaring Razia Protokol Covid-19, Kebanyakan Pedagang,” https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com , 2020.
diperlukan  data  primer  dan  sekunder 7 Metode yuridis empiris yakni dilakukan dengan  melihat  kenyataan  yang  ada dalam  praktek  dilapangan.  Metode  ini dikenal  pula  dengan  metode  secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Pembahasan 1. Penegakan Hukum Sanksi Administrasi  Terhadap  Pelaku  Usaha Rumah Makan yang Melanggar Protokol  Kesehatan dalam Masa Pandemi  Coronavirus  Disease  2019  di
Kota Serang
Kewenangan  Satpol  PP  Kota Serang Dalam Penegakan Hukum Sanksi Administrasi  Terhadap  Pelaku  Usaha Yang  Melanggar  Protokol  Kesehatan Dalam  Masa  Pandemi Covid-19 Di  Kota Serang Berdasarkan  Pasal  255  ayat  (1) Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP dibentuk  untuk  menegakkan  Perda  dan Perkada,  menyelenggarakan  ketertiban umum, dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan
masyarakat.  Kewenangan  Satpol  PP menurut  Pasal  255  ayat  (2)  sebagai berikut: a. Melakukan  tindakan  penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat,  aparatur,  atau  badan hukum yang melakukan pelanggaran  atas  Perda  dan/atau Perkada; b. Menindak warga masyarakat,
aparatur,  atau  badan  hukum  yang mengganggu  ketertiban  umum  dan ketentraman masyarakat;
c. Melakukan  tindakan  penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur,  atau  badan  hukum  yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
7 Suratman  dan  Philips  Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm. 106.
d. Melakukan  tindakan  administratif terhadap warga masyarakat, aparatur,  atau  badan  hukum  yang melakukan  pelanggaran  atas  Perda dan/atau Perkada.
Berdasarkan  uraian  yang  telah dijelaskan di atas, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang berwenang untuk menegakan hukum sanksi administrasi  bagi  pelaku  usaha  rumah makan yang melanggar protokol kesehatan  dengan  mengacu  kepada Peraturan  Wali  Kota  No.30  Tahun  2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 . Satpol  PP  Kota  Serang  dalam menjalankan  kewenangan  penerapan penegakan  sanksi  administrasi  memiliki standar  operasional  prosedur  sebagai berikut:
a. Kegiatan operasi yustisi pencegahan dan pengendalian Covid-19
dilaksanakan  berdasarkan  surat perintah tugas dari KASAT POL PP Kota Serang;
b. Melakukan  apel  persiapan  operasi yustisi pencegahan dan pengendalian Covid-19 ; c. Melaksanakan kegiatan operasi yustisi pencegahan dan pengendalian Covid-19 ;
d. Melaksanakan evaluasi setelah kegiatan  operasi  yustisi  pencegahan dan pengendalian Covid-19 . Evaluasi dibagi  menjadi  tiga,  yaitu  evaluasi harian, mingguan dan bulanan;
e. Membuat  laporan  hasil  kegiatan kepada KASAT POL PP;
f. Satpol PP Kota serang menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada Satgas Covid-19 Kota Serang dan Wali Kota Serang.
2. Analisis  Penegakan  Hukum
Sanksi  Administrasi  Terhadap  Pelaku Usaha  Rumah  Makan  yang  Melanggar Protokol  Kesehatan dalam Masa Pandemi Coronavirus  Disease  2019 di Kota Serang Penegakan  hukum  adalah  proses dilakukannya  upaya  oleh  penegak hukum dan masyarakat untuk menegakan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku bermasyarakat  dan  bernegara  di  dalam hubungan-hubungan hukum
agar terciptanya  tujuan  hukum.  Aparatur penegak  hukum  mencakup  pengertian mengenai  institusi  penegak  hukum  dan aparat  penegak  hukum.  Setiap  aparat memiliki  tugas  dan  perannya  yaitu terkait  dengan  kegiatan  penegakan hukum  yang  salah  satunya  ialah pemberian sanksi. Sanksi yang diberikan dapat  berupa  pidana,  perdata,  dan sanksi admnistrasi.
Penegakan hukum dalam hukum administrasi negara meliputi pengawasan  dan  penerapan  sanksi. Pengawasan merupakan langkah
preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah  represif  untuk  memaksakan kepatuhan.  Dalam  hukum  administrasi negara  terdapat  beberapa  jenis  sanksi administrasi, antara lain:
a. Paksaan
Pemerintahan ( bestuurdwang )
b. Penarikan  kembali  keputusan  yang menguntungkan (Izin,subsidi, pembayaran, dan sebagainya). c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah ( dwangsom )
d. Pengenaan denda administratif ( administrative boete ). Berdasarkan jenis sanksi administrasi  yang  telah  dijelaskan  di atas, mengenai sanksi paksaan pemerintah  dan  penarikan  kembali keputusan yang menguntungkan
(pencabutan  izin)  diterapkan  dalam Pasal  7  ayat  (2)  Peraturan  Wali  Kota Serang  Nomor  30  Tahun  2020  tentang
Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian Coronavirus  Disease  2019 ,  Pasal  tersebut mengatur  mengenai  penerapan  sanksi admnistrasi  bagi  pelaku  usaha  rumah makan yang melanggar protokol kesehatan.
Sanksi administrasi yang terdapat di  dalam  Perwalkot  pada  proses penerapannya  memiliki  tahapan,  antara lain  dimulai  dari  teguran  lisan  sebagai bentuk  upaya  peringatan  pertama  bagi pelaku  usaha  rumah  makan  yang melanggar  protokol  kesehatan,  jika teguran  lisan  tidak  diindahkan  oleh pelaku  usaha  rumah  makan  tersebut maka ditindak lanjuti dengan pemberian teguran tertulis sebagai bentuk peringatan kedua. Ketika teguran tertulis juga  tidak  dijalankan  oleh  pelaku  usaha rumah  makan  yang  melanggar  protokol kesehatan  maka  penegakan  hukumnya ialah penghentian sementara operasional usaha. Sanksi administrasi terakhir yang diberikan  kepada  pelaku  usaha  rumah makan yang melanggar protokol kesehatan ialah pencabutan izin usaha.
a. Analisis  Penegakan  Hukum
Sanksi  Administrasi  Terhadap  Pelaku Usaha  Rumah  Makan  yang  Melanggar Protokol  Kesehatan dalam Masa
Pandemi Coronavirus Disease 2019 oleh Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Serang.
Kewenangan  untuk  memberikan sanksi  administrasi  terhadap  pelaku usaha  rumah  makan  yang  melanggar protokol  kesehatan,  Pemerintah  Kota Serang  melalui  Satpol  PP  bertindak dalam  proses  penegakan  tahapan- tahapan  sanksi  administrasi.  Hal  ini sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  Pemerintahan  Daerah  yang menegaskan  bahwa  Satpol  PP  dibentuk untuk  menegakkan  Perda  dan  Perkada (Peraturan  Wali  Kota)  masyarakat.  Hal ini  berkaitan  dengan    hasil  wawancara kepada  Budi  Winarko  selaku  Kepala Seksi  Perundang-undangan  Satpol  PP
Kota  Serang    yang  menjelaskan  bahwa Satpol  PP  Kota  Serang  selaku  penegak hukum  telah  menjalankan  amanat  dari peraturan  perundang-undangan  yang berlaku di daerah  Kota Serang
(Perwalkot  Kota  Serang),  mengenai penegakan  hukum  sanksi  administrasi bagi  pelaku  usaha  rumah  makan  yang melanggar  protokol  kesehatan  di  masa pandemi  berdasarkan  Perwalkot  Serang Nomor 38 Tahun 2020, selama dilaksanakannya operasi yustisi pencegahan  dan  pengendalian Covid-19 ditemukan beberapa
pelanggaran protokol  kesehatan  di  berbagai  tempat rumah  makan  seperti  café,  pedagang kaki  lima  ataupun  restoran,  bentuk pelanggarannya  tidak  memakai  masker, tidak  menyiapkan  fasilitas  pengecekan suhu,  tidak  menyediakan  sarana  cuci tangan  maupun  tidak  mengatur phisycal distancing yang  menyebabkan  terjadinya kerumunan.
8
b. Analisis  Sanksi  yang  diberikan
Terhadap Pelaku Usaha Rumah Makan
Yang  Melanggar  Protokol  Kesehatan Dalam  Masa  Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Kota Serang
Pelanggar  protokol  kesehatan pelaku usaha rumah makan terjadi pada rumah makan yang antara lain:
1) Cafe “Sekitar Kopi” yang berlokasi di Lingkungan Kampung Tegal, Kecamatan Taktakan. 2) Kedai “FLEX Kopi” yang berlokasi di Cipare, Kecamatan Serang.
3) Restoran  “Ramen  Naruto”  yang berlokasi  di  Ciracas,  Kecamatan Serang.
4) Restoran “NGEBURGER” yang berlokasi  di  Ciracas,  Kecamatan Serang.
5) Restoran  “Holland  Bakery”  yang berlokasi  di  Jl.  Protokol  Serang, Kecamatan Serang.
8 “Budi Winarko, Kepala Sie. Perundang- undangan Satpol PP Kota Serang, Wawancara, 27 Mei 2021, pukul 10.00 WIB.,” n.d.
6) Rumah  Makan    “Bakso  Solo  Mas Roy”  yang  berlokasi  di  Jl.  Jendral Ahmad Yani, Kecamatan Serang.
7) Restoran  “Chatime”  yang  berlokasi di  Mall  Of  Serang,  Panancangan,
Kecamatan Cipocok Jaya. 8) Food court “ Wisata Kuliner
Perhutani”  yang  berlokasi  di  Jl.
Kejaksaan, Cipare, Kec. Serang.
9) Pedagang  Kaki  Lima,  yang  tersebar di  beberapa  lokasi  antara  lain,  Pasar Rau,  Pasar  Lama,  Royal,  Stadion Maulana  Yusuf,  Alun-Alun  Kota Serang,  Taman  Sari,  Wisata  Pantai Gope,  Wisata  MBS  Curug,  dan
Banten Lama. 10) Restoran “McDonald’s” yang
berlokasi di Ciceri.
Bentuk  pelanggaran  protokol kesehatan  yang  ditemukan  didominasi oleh pelanggaran tidak memakai masker dan tidak adanya upaya mengatur jarak sehingga  menyebabkan  kerumunan. Penegakan  hukum  sanksi  administrasi terhadap  pelaku  usaha  rumah  makan yang  melanggar  protokol  kesehatan, Pemerintah  Kota    Serang  melalui  Satpol PP  Kota  Serang  menerapkan  sanksi administrasi  berupa  teguran  lisan, teguran  tertulis,  dan  penghentian sementara  operasional  sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  Pasal  7  ayat  (2) huruf b angka 1 dan 2 Perwalkot Serang Nomor  30  Tahun  2020.  Penegakan hukum  sanksi  administrasi  terhadap pelaku  usaha  rumah  makan  di  atas belum  maksimal  dikarenakan  sanksi administrasi  yang  diterapkan  hanya sampai  pada  tahap  ketiga  atau penghentian  operasional  sementara. Padahal  terdapat  sanksi  administrasi tahap  terakhir  yang  dapat  diterapkan, yaitu  pencabutan  izin  usaha  yang sebagaimana  diatur  di  dalam  ketentuan Pasal  7  ayat  (2)  huruf  b  angka  3 Perwalkot Serang Nomor 30 Tahun 2020. Selain  tidak  diterapkannya  sanksi administrasi  pencabutan  izin  usaha, kelemahan  penegakan  hukum  sanksi administrasi  terhadap  pelaku  usaha
rumah makan di Kota Serang yakni tidak diaturnya  pemberian  sanksi  denda administrasi. Untuk
perbandingan, penegakan  hukum  sanksi  administrasi terhadap pelaku usaha rumah makan di wilayah DKI Jakarta mengatur mengenai sanksi  denda  administrasi  yang  bersifat progresif.  Jika  pelaku  usaha  rumah makan melakukan pelanggaran berulang 1 (satu) kali dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), pelanggaran berulang  2  (kali)  dikenakan  denda administrasi Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah),  pelanggaran  berulang  3  (tiga) kali  dan  berikutnya  dikenakan  denda administratif  sebesar  Rp.150.000.000 (seratus  lima  puluh  juta  rupiah) sebagaimana  diatur  di  dalam  ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Gubernur DKI Jakarta  Nomor  79  Tahun  2020  tentang Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian Coronavirus Disease 2019 . 3. Analisis Hambatan yang Dihadapi dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Usaha Rumah Makan yang Melanggar Protokol Kesehatan dalam  Masa  Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Kota Serang .
Hukum bertujuan untuk
menciptakan  keadilan  dan  menciptakan tatanan  masyarakat  yang  tertib  dan seimbang.  Mencapai  tujuan  hukum bukan hanya tugas dari penegak hukum melainkan  menjadi  tugas  bagi  setiap lingkungan masyarakat untuk menjalankan  perannya  sehingga  timbul keserasian  antara  penegak  hukum  dan masyarakat  yang  membuat  penerapan hukum menjadi efektif. Terdapat beberapa  faktor  yang  mempengaruhi penegakan hukum antara lain:
a. Faktor hukumnya sendiri
b. Faktor penegak hukum
c. Faktor  sarana  dan  fasilitas  yang mendukung penegakan hukum
d. Faktor masyarakat
e. Faktor kebudayaan
Kelima  faktor  tersebut  saling berkaitan  dengan  erat,  oleh  karena merupakan  substansi  dari  penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada  efektivitas  penegakan  hukum.  Hal ini  berkaitan  dengan  hasil  wawancara kepada  Tb.  Hasanudin  selaku  Kepala Bidang Perundang-undangan dan Trantib  Satpol  PP  Kota  Serang  yang menjelaskan  bahwa  terdapat  faktor- faktor  penghambat  dalam  penegakan hukum  sanksi  administrasi  terhadap pelaku  usaha  rumah  makan  yang melanggar  protokol  kesehatan  dalam masa  pandemi  di  Kota  Serang  yang antara lain:
a. Faktor  internal:  Satpol  PP  Kota Serang menjalankan tugas penegakan hukum sanksi administrasi  dalam  hal  ini  sebagai eksekutor  di  lapangan  selama  masa pandemi Covid-19 ,  mendapat  waktu kerja  lebih  banyak  dibandingkan masa sebelum pandemi,
dikarenakan    beban  kerja  yang bertambah.  Sehingga,  hal  tersebut menjadi  salah  satu  faktor  yang menghambat  proses  penegakan hukum sanksi administrasi.
b. Faktor  eksternal:  Selama  Satpol  PP Kota  Serang  melakukan  operasi pengendalian  penyebaran Covid-19 terdapat  beberapa  pelaku  usaha rumah makan yang tidak mengindahkan aturan protokol kesehatan,  sedangkan  beberapa sosialisasi  protokol  kesehatan  telah dilakukan guna mencegah
penyebaran Covid-19 . 9 Berdasarkan  penjelasan  di  atas, maka  faktor  internal  yang  menghambat
9 “Tb.  Hasanudin,  Kepala  Bidang Perundang-undangan dan Trantib Satpol PP Kota Serang  Wawancara,  3  Juni  2021,  pukul  13.15 WIB.,” n.d.
Satpol PP Kota Serang dalam melaksanakan  penegakan  hukum  sanksi administrasi  terhadap  pelaku  usaha rumah  makan  ialah  kurangnya  sarana dan fasilitas yang mendukung
penegakan  hukum.  Sarana  dan  fasilitas amat  penting  untuk  mengefektifkan suatu  aturan  tertentu.  Tanpa  adanya sarana  dan  fasilitas  tertentu,  maka  tidak mungkin  penegakan  hukum  akan berlangsung  dengan  lancar.  Sarana  dan fasilitas  tersebut,  antara  lain  mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang  memadai,  keuangan  yang  cukup dan  seterusnya.  Satpol  PP  Kota  Serang dalam  hal  melaksanakan  penegakan sanksi  administrasi  terhadap  pelaku usaha  rumah  makan  yang  melanggar protokol  kesehatan  memiliki  kendala pada padatnya jam kerja yang mempengaruhi proses penegakan hukum sanksi administrasi. Selain itu, adapun faktor eksternal  yang  menjadi  kendala  ialah faktor  masyarakat.  Penegakan  hukum berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan untuk  mencapai  kedamaian  di  dalam masyarakat.  Oleh  karena  itu  dipandang dari  sudut  tertentu  maka  masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Pada dasarnya, hukum berperan dalam menggerakan masyarakat dalam menuju suatu perubahan  yang  terencana,  dapat dikatakan  hukum  berperan  aktif  atau dikenal  dalam  istilah  hukum  sebagai anggota  rekayasa  sosial.  Suatu  hukum dianggap  efektif  apabila  sikap  dan tindak  perilaku  masyarakat  berubah menuju  tujuan  yang  dikehendaki. Namun,  untuk  mencapai  sebuah  tujuan yang  diinginkan  terdapat  masyarakat yang  memiliki  peran  penting  di dalamnya.  Terdapat  suatu  rumusan yang  menyatakan,  bahwa  sumber  satu- satu  hukum  dan  kekuatan  mengikat adalah  kesadaran  hukum  masyarakat.
Lemahnya kesadaran hukum masyarakat Kota Serang dalam
mematuhi  aturan  protokol  kesehatan mempengaruhi  keefektifan  hukum  yang telah  dirancang  sedemikian  rupa  untuk mencegah penyebaran Covid-19 .

## Penutup
Berdasarkan  Uraian  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  Penegakan hukum  sanksi  administrasi  terhadap pelaku  usaha  rumah  makan  yang melanggar  protokol  kesehatan  dalam masa  pandemi  di  Kota  Serang  telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Wali kota  Nomor  30  Tahun  2020  tentang Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian Coronavirus  Disease  2019 .  Satpol  PP  Kota Serang  sebagai  aparat  penegak  hukum Perda dan Perkada memiliki kewenangan  penegakan  hukum  sanksi administrasi  terhadap  pelaku  usaha rumah  makan  yang  melanggar  protokol kesehatan  di  Kota  Serang.  Selama operasi yustisi pencegahan dan pengendalian Covid-19 , ditemukan beberapa  pelaku  usaha  rumah  makan seperti  cafe,  restoran  maupun  pedagang kaki  lima  yang  melanggar  protokol kesehatan. . Pelaku usaha rumah makan yang melanggar antara lain adalah, Cafe ”Sekitar  Kopi”,  Kedai  “FLEX  Kopi”, Restoran  “Ramen  Naruto”,  Restoran “NGEBURGER”,  Restoran  “Holland Bakery”, Rumah Makan “Bakso Solo Mas Roy”,  Restoran  “Chatime”,  Food  Court “Wisata  Kuliner  Perhutani”,  Pedagang Kaki  Lima,  Restoran  “McDonald’s”. Bentuk  dari  pelanggarannya  ialah  tidak memakai  masker,  tidak  menyiapkan sarana cuci tangan, tidak adanya fasilitas pengecekan suhu badan, tidak melaksanakan  sosialiasi  dan  edukasi kepada  pengunjung  terkait  aturan protokol  kesehatan  dalam  pencegahan Covid-19 dan  tidak  menerapkan  upaya pengaturan jaga jarak (phisycal distancing) yang menyebabkan terjadinya kerumunan. Sanksi administrasi  yang  diberikan  berupa
teguran  lisan,  teguran  tertulis  dan penghentian  operasional  sementara. Tidak  diterapkannya  sanksi  pencabutan izin usaha dan sanksi denda administrasi menjadi  salah  satu  kelemahan  dalam penegakan  hukum  sanksi  administrasi terhadap  pelaku  usaha  rumah  makan yang  melanggar  protokol  Kesehatan  di Kota Serang.
Dalam  penegakan  hukum  sanksi administrasi  terhadap  pelaku  usaha rumah  makan  yang  melanggar  protokol kesehatan  di  Kota  Serang  terdapat beberapa  hambatan.  Satpol  PP  Kota Serang  selaku  aparat  penegak  hukum yang  berwenang  dalam  penegakan hukum  sanksi  administrasi  terhadap pelaku  usaha  rumah  makan  yang melanggar  protokol  kesehatan  di  Kota Serang  menjelasakan  hambatan  yang dihadapi  ialah  berupa  bertambahnya waktu kerja yang tidak ditunjang dengan sarana dan  fasilitas  yang  memadai.  Dan hambatan  lainnya  berupa  terdapat beberapa  pelaku  usaha  rumah  makan yang  tidak  mengindahkan  aturan protokol kesehatan. Lemahnya
kesadaran  hukum  masyarakat  Kota Serang  membuat  suatu  aturan  hukum yang dirancang menjadi tidak efektif.
Daftar Pustaka “Budi  Winarko,  Kepala  Sie.  Perundang- undangan  Satpol  PP  Kota  Serang, Wawancara,  27  Mei  2021,  pukul 10.00 WIB.,” n.d.
Hulu,  Silferius.  “Analisa  Efek  Covid-19 Terhadap Dimensi Kehidupan Manusia.” pustakabergerak.id, 2020. https://pustakabergerak.id/artikel /analisa-efek-covid-19-terhadap- dimensi-kehidupan-manusia. Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun 2020 (n.d.).
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 (n.d.).
Pasal  7  Peraturan  Walikota  Serang
Nomor 30 Tahun 2020 (n.d.). Putri,  Rizki.  “Ribuan  Orang  Terjaring Razia Protokol Covid-19, Kebanyakan Pedagang.” https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com , 2020. Setiadi,  Wicipto.  “Sanksi  Administratif Sebagai  Salah  Satu  Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan  Perundang-Undangan.” Jurnal  Legislasi  Indonesia 6,  no.  4 (2009): 605. https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jl i/article/view/336.
Suratman  dan  Philips  Dillah. Metode Penelitian Hukum . Bandung: Alfabeta, 2013. “Tb. Hasanudin, Kepala Bidang Perundang-undangan  dan  Trantib Satpol  PP  Kota  Serang  Wawancara,
3 Juni 2021, pukul 13.15 WIB.,” n.d.