## RELASI EKONOMI DENGAN HUKUM DAN AGAMA
Oleh: Zakaria Husin Lubis 1
صخلم
ومنلاو ،ةٌعٌزوتلا ةلادعلا قٌقحت ًف عمتجملا ةٌهافر ًف ةٌداصتقلاا فادهلأا تلشف ةنزاوتملا ةٌرشبلا ةٌمنتلاو  مادتسملا ةٌرشبلل ،ةٌمٌلقلإا ةاواسملاو  ًعامتجلاا  مائولاو
ءاعمج .
ًف ققحتت نأ نكمٌ هلاعأ ةروكذملا ةٌداصتقلاا فادهلأا نإف ،لاحلا ةعٌبطب
ةاٌحلا  هذه .
سانلل حمست  ًتلا ةٌنٌدلاو ةمزلالا نٌناوقلا  هذه  قٌقحتل  ةلوذبملا دوهجلا دارفلأا  يدرف  لكشب  ققحتٌ  نأ  نكمٌ  لا  يذلا  فدهلا  قٌقحتل
. يذلا  ناكملا  وه  اذه نأ نكمٌ اننأ روعش عم ،لقعلاو ركفلا لكش ًف قلاخلا لبق نم اٌازملا ناسنلإل ىطعٌ
رفست فوس ام ءًشب ماٌقلا ىلع ةرداق نوكت نأ دقتعٌو رٌكفتلا ةٌلمع ًف امك لعفن
عم بنج ىلإ ابنج تمزتلا يذلا قافتلاا لكش ًف جئاتن نع
نوناقلا .
نوناقلا  نإف  ،كلذ  عمو ًعامتجلاا  داصتقلاا  ًف  حاٌترلاا  لولحلا  لماكلاب  رفوت  لا اهفادهأ قٌقحت لجأ نم نولمعٌ ةٌرح ىطعت ضرلأا ًف ةفٌلخلا وه لجرلا ًلاتلابو
.
نأ بجٌ ًتلا دوٌقلاو ،دوٌق هٌدل لازٌ لا ءاعمج ةٌرشبلل الله اهحنم ًتلا ةرحلا ةدارلإا
دقتعملا  للاخ  نم  اهسٌردت  متٌ  ًتلا  دعاوقلل  هجوت ةٌنٌدلا  تا . ةٌرح  هذه  سٌسأت  عم
نم فرظ يأ تحت رشبلا نأ ىلع رصت اهنكل دعاوق دٌدحت ًف ةدماج تسٌل ناسنلإا مت  ًتلا  لجو  زع  ماكحأ  ىلإ  دنتست  ًتلا  تاءارجلإاو  دعاوقلا  دشرتست  نأ  فورظلا ظحلا نوثحبٌ تاملاع ماع ًهٌجوت أدبمك نٌد لك ًف باتكلا تادقتعم يأ ًف اهتباتك وه دٌجلا
هل ةبسنلاب حٌحصلا .
Abstrak
Tujuan ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat telah gagal dalam  mencapai  keadlian  distributif,  pertumbuhan  yang berkesinambungan,  pembangunan  manusia  yang  seimbang,
keharmonisan sosial dan persamaan regional, bagi seluruh umat manusia. Sudah barang tentu tujuan ekonomi yang disebutkan di atas  dapat  terealisasikan  dalam  kehidupan  ini.  Upaya mencapai hal  tersebut  diperlukan  hukum dan  agama  yang  memungkinkan masyarakat  mencapai  suatu  tujuan  yang  tidak  dapat  dicapai individu  secara  perseorangan.  Di  sinilah  peran  manusia  yang diberikan kelebihan oleh Sang Pencipta berupa akal dan pikiran, dengan  akal  tersebut  kita  bisa  melakukan  perenungan  dan pemikiran  sebagai  proses  untuk  dapat  melakukan  sesuatu  yang
1 Zakaria Husin Lubis lahir di Medan 29 Mei 1988. Lulus S1 dari IAIN Medan dan  S2  an  S3  dari  UIN  Syarif  Hiayatullah  Jakarta.  Saat  ini  tercatat  sebagai  dosen tetap di STAI Nurul Iman Parung Bogor.

## Relasi Ekonomi Dengan Hukum Dan Agama
akan membuahkan hasil berupa kesepakan yang di taati bersama yaitu hukum.
Namun tetap saja hukum belum sepenuhnya memberikan solusi kepuasan dalam ekonomi sosial oleh karena itu manusia sebagai khalifah  di  muka  bumi  diberi  kebebasan  untuk  betindak  guna mencapai  tujuannya.  Kehendak  bebas  yang  diberikan  Tuhan kepada  seluruh  manusia  tetap  mempunyai  batasan-batasan,  dan batasan itu harus bermuara kepada aturan yang diajarkan melalui keyakinan  beragama.  Dengan  landasan  kebebasan  ini  manusia tidak  kaku  dalam  menentukan  aturan  tapi  menegaskan  bahwa manusia dalam situasi apapun dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur-prosedur  yang  didasarkan  pada  ketentuan-ketentuan yang  Maha  Kuasa  yang  telah  tertulis  dalam  setiap  kitab  suci kepercayaan  masing-masing  agama  sebagai  pedoman  umum dalam rambu-rambu mencari rizki yang benar bagi dirinya.

## A. Ekonomi dan Hukum
Proses  sejarah  dan  proyek  ekonomi  yang  sedang  berjalan dewasa  ini  melahirkan  sebuah  gaya  hidup  dan  budaya  global  ( Global Culture)  yang  merasuki  setiap  sudut  dunia  dan  mempengaruhi  setiap orang. 2 Termasuk  salah  satu  yang  mempengaruhinya  tidak  terlepas dari  agama  dan  hukum,  sebab  dua  komponen  ini  yang  memberikan kesan keadilan dan kesejahteraan yang dapat dipertahankan    kepada seluruh  umat  manusia.  Tanpa  adanya  kedua  komponen  ini  penerapan ekonomi  dapat  dipermainkan  oleh  oknum-oknom  tidak  bertanggung jawab  karena  tidak  adanya  sanksi  yang  diterapkan,  dan  sanksi  itu dapat datang dari hukum dan agama. agama sendiri memberikan sanksi berupa  doktrin  akhirat  sedangkan  hukum  memberikan  sanksi  dengan doktrin  duniawi.  Tidak  dapat  dipungkiri  juga  bahwa  agamalah  yang membawa  majunya  perekonomian-perekonomian  di  dunia,  salah  satu buktinya  dalam  penelitian  Weber  dan  Hutington  tentang  majunya perekonomian  di  eropa  disebabkan  karena  doktrin  agama,  bahkan hukumpun dapat dipengaruhi dari keyakinan warga suatu negara.
Musuh  utama  dalam  majunya  ekonomi  tersebut  adalah kemiskinan,  ini  memang  menjadi  permasalahan  sosial  yang  terjadi pada  masyarakat  modern,  sebab  hilangnya  rasa  syukur  dalam  diri mereka  membuat  kebutuhan-kebutuhan  sekunder  menjadi  kebutuhan primer  dan  tolak  ukur  dalam  memenuhi  kehidupan  sehari-hari.
2 Kelton  Cobb, Theology  and  Popular  Culture (Oxford:  Blackwell Publishing, 2005), 27.
Kebehagian-kebahagian  hilang  tidak  pernah  dirasakan  lagi  oleh masyarakat  modern  sebab  sukur  dan  iman  tidak  muncul,  padahal kemiskinan itu dikarenkan kemalasan mereka yang tidak mau bekerja keras.  Sosiolog  Soerjono  Soekanto  menanggapi  permasalahan  sosial yang terjadi di era modern menjadi lain bagi mereka yang turut dalam arus  urbanisasi  tetapi  gagal  mencari  pekerjaan.  Bagi  mereka  pokok persoalan kemiskinan disebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan- kebutuhan  primer  sehingga  timbul  tuna  karya,  tuna  susila  dan  lain sebagainya.  Secara  sosiologi,  sebab-sebab  timbulnya  problema tersebut  adalah  karena  salah  satu  lembaga  kemasyarakatan  di  bidang ekonomi.  Kepincangan  tersebut  akan  menjalar  ke  bidang-bidang lainnya, misalnya pada kehidupan keluarga yang tertimpa kemiskinan tersebut. 3
Derek Neal mengungkapkan bahwa ekonomi adalah ilmu sosial yang  mencakup  paradigma  tertentu  (fleksibel)  untuk  penelitian  yang melibatkan  pembangunan  dan  pengujian  model  abstrak  dari  perilaku manusia. Bagi mereka yang bekerja dalam paradigma ini, sering terjadi mengambil  bentuk-bentuk  kepalsuan.  Satu  dapat  menggambarkan model ekonomis penyediaan prediksi atau wawasan mengenai perilaku dalam pengaturan pasar tertentu padahal sebenarnya model itu bukan panduan  ke  pengaturan  yang  bersangkutan  sama  sekali.  Dan  satunya lagi  dapat  mengatur  tes  dari  prediksi  model  yang  tidak  benar-benar membedakan  model  dari  teori  alternatif  yang  jelas. 4 Dalam  suatu sistem  ekonomi  tercakup  seluruh  proses  dan  kegiatan  masyarakat dalam  usahanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  dengan  alat  pemuas kebutuhan yang terbatas. Sistem ekonomi yang dianut tiap kelompok masyarakat atau antara negara satu dengan lainnya tidak sama. Hal ini tergantung  dari  keputusan-keputusan  dasar  tentang  kepemilikan, produksi,  distribusi,  serta  konsumsi  yang  dilakukannya.  Ada keputusan-keputusan  yang  diserahkan  kepada  orang  per-orang (private)  dan  ada  pula  yang  lebih  disarankan  atau  diatur  oleh  pusat (pemerintah).  Bentuk  sistem  dengan  pola  keputusan  pertama  (lebih banyak  diserahkan  kepada  kemauan  orang  perorang)  disebut  sistem
3 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 366.
4 Derek Neal, ‚Comments On The Economics of Religion,‛ Online Journal of Faith and Economic no. 46 (Fall, 2005), 10,
https://www.gordon.edu/ace/pdf/Sympo  siumF05F&E46.pdf  (Akses  Oktober  6, 2015).

## Relasi Ekonomi Dengan Hukum Dan Agama
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 2│ Nomor 1│ Oktober │ 2016
liberal/kapitalisme.  Sebaliknya,  sistem  yang  serba  diatur  dan dikomando oleh pemerintah disebut sosialisme. 5
Munculnya hukum  dalam  ekonomi di sini atas dasar kemauan antara  orang-perorang  yang  bersatu  membuat  suatu  lembaga  hukum sebagai pelindung ekonomi rakyat demi rasa kenyamanan antar pelaku dalam penerapannya. Berdasarkan hal tersebut, tampaknya titik tekan ekonomi  rakyat  adalah  bagaimana  memberdayakan  rakyat  dalam  hal ekonomi,  serta  memastikan  tidak  terjadinya  ketidakadilan  ekonomi karena adanya perlakuan yang tidak sama antara pemilik modal besar dengan  rakyat  sehingga  timbul  ketimpangan  ekonomi.  Pertama, karakteristik  ekonomi  rakyat  sebagai  sebuah  entitas  ekonomi  yang cakupannya  sangat  signifikan  dan  luas,  karakteristik  yang  dimiliki ekonomi rakyat sangat beragama, tergantung dari jenis kegiatan yang dimaksud.  Meskipun  demikian,  kiranya  dapat  digambarkan  beberapa karekteristik  dasar  antara  lain  informalitas,  mobilitas,  bersifat keluarga, kemandirian, dan berhubungan dengan sektor formal. 6
Hukum  dapat  dilihat  dari  segi  material  dan  formal,  namun sumber-sumber  hukum  material  dalam  sumber  hukum  material  dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi sejarah sosiologi, filsafat dan sebagainya.
Contoh:
1. Timbulnya  hukum  tidak  dapat  dipungkiri  dari  banyaknya kebutuhan-kebutuhan  yang  ada  dalam  masyarakat  menurut seorang ahli ekonomi
2. Timbulnya  hukum  disebabkan  adanaya  peristiwa-peristiwa yang  terjadi  dalam  masyarakat  menurut  ahli  sosiologi  atau kemasyarakatan

## Sumber hukum formal
1. Undang-undang  (statute)  ialah  suatu  peraturan  Negara  yang mempunyai  kekuasaan  hukum  yang  mengikat  diadakan  dan dipelihara oleh penguasa Negara.
2. Kebiasaan  (costom)  adalah  tindakan  manusia  yang  dilakukan berulang  kali  dengan  suatu  hal  yang  sama  dengan  sebelumnya. Namun  apabila  tindakan  tersebut  dapat  diterima  dalam  suatu
5 Deliarnov, Perkembangan  Pemikiran  Ekonomi (Jakarta:  Rajawali  Press, 2007), 3 6 Bambang  Ismawan,  ‚Ekonomi  Rakyat,  Sebuah  Pengantar,‛ Jurnal Ekonomi Rakyat no. 1 (2002)
masyarkat,  maka  bisa  jadi  perbuatan  itu  menjadi  sumber  hukum dalam  masyarakat,  seperti  norma-norma  yang  ada  dalam masyarakat  yang  menjadi  aturan  yang  harus  ditaati  bersama  dan sebaliknya  jika  itu  bertentangan  dengan  masyarakat  menjadi sumber hukum yang harus ditati juga.
3. Keputusan hakim (jurisprudentie) seorang hakim berhak dan dapat membuat  peraturan  sendiri  sesuai  dengan  norma-norma  dan  etika yang berlaku dimasyarakat, ini terlampir dalam ketentuan pasal 22 A.B. dengan syarat bahwa perkara yang terjadi pada saat itu belum ada  undang-undang  yang  mengaturnya.  Artinya  seorang  hakim dapat  membuat  suatu  peraturan  seketika  dalam  menyelesaikan masalah yang belum ada undang-undangnya dalam negara.
Satnya  dinamika  bidang  ekonomi  nasional,  tidak  dapat dipungkiri  telah  memacu  pula  perkembangan  bidang  hukum  yang merupakan ‚rule  of  the  game‛  dari  kegiatan  ekonomi.  Berbagai perangkat hukum dibidang ekonomi sebelum ini yang berbasis kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang- Undang  Hukum  Dagang  serta  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana yang  nota  bene  merupakan  peninggalan  pemerintah  Kolonial  Hindia Belanda  yang  berkiblat  kepada  mahzab  Eropa  Kontinental  tidak  lagi mampu  mengakomodasi  permasalahan  dari  dinamika  kegiatan ekonomi  yang  ada.  Oleh  karenanya  kecenderungan  penyusunan berbagai  produk  peraturan  perundang-undangan  yang  khusus  (lex specialist)  dibidang  ekonomi  tidak  lagi  dapat  terbendung.  Kekhasan yang  sangat  menonjol  dari  produk  perundang-undangan  yang  khusus ini  adalah  kondisi  karakteristik  substansialnya  dimana  telah terlingkupinya  seluruh  aspek  dari  bidang-bidang  hukum  yang  selama ini  dikenal  yaitu  hukum  perdata  dan  hukum  publik  didalam  sistem hukum  nasional.  Sehingga  sebagian  pakar  hukum  Indonesia menyatakan bahwa pembidangan hukum yang selama ini dianut yaitu pembedaan  hukum  privat  dan  hukum  publik  dalam  sistem  hukum nasional sudah dianggap tidak relevan lagi untuk dipertahankan. Pada akhirnya  maka  pembidangan  hukum  seharusnya  didasarkan pembidangan  dari  kegiatan  yang  terkait,  misalnya  untuk  kegiatan dibidang  kegiatan  ekonomi  maka  bidang  hukumnya  adalah  hukum ekonomi. 7
7 Syamsul Maarif & BC Rikrik Rizkiana, ‚Posisi Hukum Persaingan Usaha dalam Sistem Hukum Nasional,‛ no. 5 (Maret, 2004),

## Relasi Ekonomi Dengan Hukum Dan Agama
Dalam pada itu, hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya  pertumbuhan  dan  perkembangan  perekonomian.  Di  seluruh dunia  hukum  berfungsi  untuk  mengatur  dan  membatasi  kegiatan- kegiatan ekonomi, dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Sunaryati hartono mengatakan  bahwa  hukum  ekonomi  adalah  penjabaran  hukum ekonomi  pembangunan  dan  hukum  ekonomi  sosial,  sehingga  hukum ekonom tersebut mempunyai dua aspek, sebagai berikut.
1. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi, dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan.
2. Aspek  pengaturan  usaha-usaha  pembagian  hasil  pembangunan ekonomi  secara  merata  di  antara  seluruh  lapisan  masyarakat, sehingga  setiap  warga  negara  Indonesia  dapat  menikmati  hasil pembangunan ekonomi sesuai dengan sumbangannya dalam usaha pembangunan ekonomi tersebut. 8

## B. Ekonomi dan agama
Dalam sosiologi agama pembahasan antara agama dan ekonomi memiliki daya tarik tersendiri sebab dalam literasinya antara kedua hal tersebut sangat  paradok yang mana agama selalu berorientasi kepada akhirat  sedangkan  ekonomi  selalu  berorientasi  kepada  dunia, simpelnya  antara  materi  dan  imateri.  Meskipun  demikian,  membahas tentang  agama  tidak  serta  merta  harus  dalam  konteks  teologis  saja yaitu  suatu  doktrin  transendental  yang  mempengaruhi  akal  manusia bahwa  Tuhan  adalah  sebagai  sumber  kebenaran  utama.  Akan  tetapi, perlu  adanya  aspek  sosiologis  yang  harus  dikondisikan  agar  agama terimplementasikan  secara  real  sebagai  aturan  atau  norma  yang mengatur dalam berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Dengan kata  lain,  konteks  agama  dalam  pandangan  sosiologis  ingin  melihat bagaimana  ajaran  kebenaran  dan  keyakinan  agama  itu  dilakukan  dan mewujud  dalam  norma,  nilai,  dan  etika  perilaku  para  pemeluknya selama kehidupan sehari-hari.  Ajaran mengenai norma, nilai, dan etika adalah bentuk dari religiositas dan kristalisasi abstraksi ajaran agama tersebut. 9
8 Elsi  Kartika  Sari  &  Advendi  Simangungsong, Hukum  dalam  Ekonomi (Jakarta: Grasindo, 2007), 4 9 Dwi  Suyanto, Sosiologi  Teks  Pengantar  dan  Terapan (Jakarta:  Kencana, 2005), 247.
Agama merupakan sistem sosial yang sudah terlembaga dalam setiap  masyarakat.  Secara  mendasar  agama  menjadi  norma  yang mengikat  dalam  keseharian  dan  menjadi  pedoman  dari  sebagian konsep ideal. Ajaran-ajaran agama yang telah dipahami dapat menjadi pendorong  kehidupan  individu  sebagai  acuan  dalam  berinteraksi kepada  Tuhan,  sesama  manusia  maupun  alam  sekitarnya.  Ajaran  itu bisa  diterapkan  dalam  mendorong  perilaku  ekonomi,  sosial  dan budaya. 10 Ajaran-ajaran  keagamaan  secara  khas  melalui  doktrin  yang dikembangkan  dari  ajaran  dasarnya  baik  oleh  tokoh  generasi  awal, pengikutnya,  maupun  doktrin  sekundernya  telah  mengambil  posisi tertentu  antara  individualisme  dan  sosialisme.  Masing-masing  ajaran mempunyai  titik  tekan  yang  berbeda  walaupun  secara  doktrin mendasar mengakui keduanya sebagai pandangan hidup yang berlaku bagi  umatnya.  Ajaran  individualisme  dalam  Protestan  mempengaruhi sikap kebebasan dan lebih luas dalam hak kepemilikan penggunaan dan konsumsi suatu modal atau benda dalam lalu lintas perekonomian. 11
Analisis  palanca  tentang  agama  dan  hubunganya  dengan pengembangan ekonomi dapat dijadikan rujukan yang menarik dalam upaya  memahami  peran  agama  yang  djalankan  masyarakat.  Dengan cara  pandang  positivistik,  tidak  ada  cara  untuk  memaksakan  etika agama  agar  tidak  dipatuhi  oleh  pemeluknya.  Di  samping  itu  di sebagian  besar  di  dunia,  dengan  degradasinya  peran  agama  dalam suatu  masyarakat  saat  ini,  kita  tidak  mungkin  dapat  berharap  suatu etika  agama  memainkan  peranan,  seperti  pada  masa  pertengahan  dan zaman  reformasi.  Agama  dapat  disebut  sebagai  suatu  faktor,  bukan penyebab  pertumbuhan  ekonomi.  Hubungan  agama  dengan pembangunan  ekonomi  bukanlah  hubungan  kuasalitas,  namun hubungan  timbal  balik.  Agama  merupakan  salah  satu  faktor  yang mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  perubahan  struktur  ekonomi  dan kemajuan  masyarakat.  di  sisi  lain  agama  sangat  dinamis  dapat mengikuti  perkembangan  zaman  dan  petukaran  waktu  serta  oleh
10 Nanat Fatah Nasir, Etos Kerja Wirausahawan Muslim (Bandung: Gunung Jati Press. 1999), 45-47 11 Syafiq  Mahmadah  Hanafi,  ‚  Relevansi  Ajaran  Agama  dalam  Aktivitas Ekonomi (Studi Komparatif antara Ajaran Islam dan Kapitalisme),‛ Online Journal of Islamic Economic Vol 3, no. 1 (Maret, 2002), 24,
http://journal.uii.ac.id/index.php/Iqtisad/  article/download/358/274 (Akses  Oktober
8, 2015).

## Relasi Ekonomi Dengan Hukum Dan Agama
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 2│ Nomor 1│ Oktober │ 2016
perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi sosial dan ekonomi ikut mempengaruhi keberadaan keberadaan agama. 12
Agama  dan  ideologi  tertentu  yang  dianut  sebagai  pandangan kuat  memuat  berbagai  bentuk  ajaran  positif  dalam  mendorong manusia  untuk  melakukan  sebuah  tindakan.  Ajaran-ajaran  agama yang menjadi wacana keseharian manusia secara sadar maupun tidak, secara  imperatif  menjadi  dorongan  teologis  seseorang  untuk melakukan  berbagai  aktivitas  termasuk  dalam  kegiatan  ekonomi. ajaran-ajaran  agama,  Islam  maupun  Kristen,  yang  terangkum  dalam doktrin  kemanusian  baik  hubungan  dengan  Tuhan,  sesama  manusia maupun  alam  serta  tanggung  jawab  individu  kepada  khalik memerlukan  bukti-bukti  konkrit  dalam  kerja-kerja  kemanusian sebagai  nlai  keberhasilan  dalam  mengemban  amanat  yang  diberikan dalam  statusnya  sebagai  makhluk. 13 Agama  Kristen  dan  Islam  tidak melarang  aktivitas  perekonomian  yang  dilakukan  secara  benar menurut  ajaran agama.  Aktivitas perekonomian diidentikkan dengan dunia  perdagangan  yang  merupakan  mayoritas  mata  pencaharian penduduk, disamping pertanian. 14
Namun  prakteknya  berbeda  ketika  kegitan  ekonomi diterapakan  dalam  aktivitas  sehari-hari.  Ekonomi  diartikan  sebagai alat untuk mengumpulkan materi untuk pemuasan kebutuhan manusia tanpa ada nilai-nilai ketuhan dalamnya, padahal melihat dari pengguna ekonomi sendiri (manusia) adalah makhluk sosial saling membutuhkan antara  satu  dengan  lainnya  dan  kelangsungan  hidup  mereka  sangat membutuhkan figur untuk berkembang dan belajar untuk kebahagiaan dan kesuksesan di dunia. 15 Hal ini berbeda dengan pengertian ekonomi
12 Ishomuddin, Pengantar  Sosiologi  Agama (Jakarta:  Ghalia  Indonesia UMM Press, 2002), 82-83 13 Syafiq  Mahmadah  Hanafi,  ‚  Relevansi  Ajaran  Agama  dalam  Aktivitas Ekonomi (Studi Komparatif antara Ajaran Islam dan Kapitalisme),‛ Online Journal of Islamic Economic Vol 3, no. 1 (Maret, 2002), 16-17, http://journal.uii.ac.id/index.php/Iqtisad/  article/download/358/274 (Akses  Oktober
8, 2015).
14 Ahmed Abdel- Fattah El-Ashker, The Islamic Business Enterpriss (Sdney: Croom Helm Ltd. 1987)
15 Paula  Gray,‛Human  Are  Social  Animals,‛ Online  Article  of Anthropology http://www.aipmm.com/anthropology/2010/05/humans-are-social- animals-1.php (Oktober  9,  2015),  Stuart  Duncan,  ‚Human  Are  Social  Being,  So  If
You’re  Not  Social  What  Are  You?,‛ Online  Article (Januari  16,  2012), http://www.stuartduncan.name/autism/humans-are-social-beings-so-if-youre-not- social-what-are-you/ (Oktober 9, 2015)
yang  lebih  kepada  kebutuhan  materi  oleh  karena  itu  Sjafrudin mengunngkapkan  bahwa,  ilmu  ekonomi  tidak  sampai  kepada pertanyaan itu, karena ekonomi hanya mempunyai minat terhadap cara atau  metode  untuk  menjadi  kaya  atau  makmur.  Makmur  dalam  arti kebendaan.  Apa  yang  oleh  ilmu  ekonomi  dimaksudkan  dengan kemakmuran ‚welvaart‛  atau  ‚prosperty‛  pada  hakikatnya  bersifat kebendaan (stoffelijke  welvaart)  meskipun  dalam  ilmu  ekonomi diadakan  perbedaan  antara  barang-barang  kebendaan (stoffelijke goederen)  dan  barang-barang  yang  bukan  bersifat  benda,  namun melihat  tujuan dari  semua barang-barang itu, yakni  guna memuaskan kebutuhan-kebutuhan  hidup  duniawi,  memuasan  nafsu  dan  kegemran hidup  di  dunia  ini,  maka  pengertian  ilmu  ekonomi  tentang kemakmuran itu pada dasarnya bersifat material atau kebendaan. Cara atau  metode  untuk  memperoleh  kemakmuran  kebendaan,  inilah  yang menjadi pokok persoalan ilmu ekonomi. 16
Jadi,  Sjafruddin  melihat  ilmu  ekonomi  yang  ada  tidak  bisa menjawab  pertanyaan  tersebut  secara  mendasar  dan  komprehensif, padahal  menurutnya  jawaban  atas  pertanyaan-pertanyaan  itu  penting sekali  untuk  membantu  si  miskin  menghindarkan  diri  dari  bencana menjadi gila atau menjadi lebih miskin lagi. Pertanyaan-pertanyaan itu dan  jawabannya,  menurut  hemat  saya  hanya  dapat  diajukan  dan diberikan oleh agama. agama menyatakan bahwa mereka yang beriman pada Tuhan, yakni yang percaya bahwa nasib manusia di tangan Tuhan Yang  Esa,  dan  yang  yakin,  bahwa  kemakmuran  yang  hakiki  itu sifatnya berlainan dengan kekayaan akan barang-barang benda, mereka inilah  yang  tidak  akan  tergoda  menjadi  gila  atau  menjadi  miskin. 17
Karena  setiap  agama  besar  memiliki  beberapa  mekanisme  untuk mempromosikan  usaha  kerja  dan  akumulasi  kekayaan  yang berkontribusi terhadap keberhasilan ekonomi. 18 Namun, insentif untuk memperoleh dan mengumpulkan properti terbatas dalam Buddhisme , karena  berbagi  kekayaan  cenderung  ditekankan.  Salah  satu  alasan
16 Sjafruddin  Prawiranegara,  ‚Peranan  Agama  dan  Moral  dalam pembangunan masyarakat dan Ekonom Indonesia,‛ 96
17 Sjafruddin  Prawiranegara,  ‚Peranan  Agama  dan  Moral  dalam pembangunan masyarakat dan Ekonomi Indonesia,‛ 97
18 Lihat  diskusi  detailnya  di  Rachel  M.  McCleary  and  Robert  J.  Barro,
‚Religion and Economy,‛ Journal of Economic Perspectives Vol 20, no. 2 (Spring,
2006), 49-72
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic96263.files/Religion_and_Economy.pdf (Oktober 9, 2015),

## Relasi Ekonomi Dengan Hukum Dan Agama
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 2│ Nomor 1│ Oktober │ 2016
untuk  penekanan  ini  adalah  untuk  menjamin  kelangsungan  hidup masyarakat. 19
Para  ekonom  yang  memperhatikan  tentang  moral  akan memberikan  definisi  ekonomi  dalam  pengertian  yang  cukup  berbeda. Sebagai  contohnya,  Alfred  Marshal  mendefinisikan  ekonomi  sebagai suatu  disiplin  ilmu  yang  tidak  hanya  mempelajari  tentang  kekayaan materi,  tetapi  juga  suatu  disiplin  ilmu  yang  mempelajari  tentang manusia dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhannya. Lebih lanjut  Milton  Spenser  dalam  bukunya Contemporary  Economics mendefinisikan  ekonomi  sebagai  ‚Suatu  cara  masyarakat  memilih jalan yang tepat untuk memperdayagunakan sumber-sumber kekayaan yang  terbatas,  yang  mana  mempunyai  beberapa  penggunaan  untuk memproduksi  barang-barang  kebutuhan  dan  manfaat  lain  untuk konsumsi  saat  sekarang  dan  yang  akan  datang‛.  Mengingat  sumber- sumber  kekayaan  yang  sangat  terbatas  dan  keinginan  manusia  akan keyaaan  yang  tidak  terbatas,  maka  manusia  yang  bertanggung  jawab harus menggunakan sumber-sumber kekayaan yang ada dengan sebaik- baiknya.  Dari  pendapat  para  ahli  ekonom  tadi  dapat  disimpulkan bahwa  kegitan  ekonomi  merupakan  aktifitas  untuk  pemenuhan kebutuhan hidup belaka tanpa mengindahkan sesama, sebab itu agama datang  mengajarkan  nilai-nila  sosial  yang  menyuruh  para  penganut agama untuk berbagi.
Teori  tingkah  laku  dalam  ekonomi  digantung  pada  asumsi- asumsi  rasionalitas.  Disamping  itu  teori  tingkah  laku  ekonomi  juga menjelaskan  motivasi-motivasi  manusia  yang  melandasi  pengambilan keputusan  dalam  ekonomi  dan  keadaan-keadaan  yang  secara  khusus memotivasi kemunculannya. Nilai-nilai keagamaan yang dimiliki oleh seseorang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  akan  berpengaruh terhadap  pilihan  tindakan  atau  prilaku.  Faktor  lingkungan  ini  sering menjadi  faktor  yang  dominan  yang  mewarnai  perilaku  seseorang,
19 Hal ini bisa kita lihat dari kisah yang menceritakan bahwa Sang Buddha tidak  mengajarkan  Dhamma  kepada  orang  yang  kelaparan.  Pada  suatu  ketika  Sang Buddha  menerima  murid  yang  datang  dari  jauh,  yang  kelihatan  lelah,  sehingga Beliau memerintahkan kepada para Bhikkhu untuk memberi makanan kepada orang tersebut,  baru  setelah  makan  Beliau  mengajarkan  Dhamma,  dengan  artian  ajaran Buddha lebih menekankan pembagian kekayaan kepada yang lain. Lihat lengkapnya di  Y.M.  Bhikkhu  Suguno,  ‚Pandangan  Agama  Buddha  Tentang  Ekonomi,‛ Online Artikel Buddhist (Mei, 2011) http://artikelbuddhist.com/2011/05/pandangan-agama- buddha-tentang-ekonomi.html
termasuk di dalamnya faktor lingkungan yang bercirikan keagamaan. 20
Selayaknya seorang yang mempunyai tingkat pemahaman keagamaan tinggi  akan  selalu  berupaya  untuk  menjalankan  syariat  Islam  secara konsisten.  Bukan  hanya  dalam  tataran  ibadah  tapi  juga  pada  tataran muamalah,  yakni  hubungan  antara  sesama  manusia  dalam  bidang ekonomi.  kalau  seorang  muslim  mau  konsisten  maka  ia  akan bermuamalah/berdagang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah. 21
Pencapaian yang dicari dalam kegiatan ekonomi bukan sekedar adaya faktor  imbalan  tetapi  pencapaian  prestasi  yang  unggul  sehingga melahirkan  keprofesionalan  dalam  bekerja,  inilah  manifestasi  ajaran agama terhadap manusia yang diciptakan untuk memakmurkan bumi.
Konsep McClelland yang sangat  terkenal  adalah The need for Achiefman (n-Ach). Konsep tu mengandung maksud bahwa ketika di dalam  suatu  masyarakat  banyak  orang  memiliki  n-Ach  yang  tinggi maka  ada  kecendrungan  bahwa  masyarakat  tersebut  akan  mengalami pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  begitu  pula  sebaliknya.  Catatan McClelland  bahwa  semangat  berprestasi  yang  dimilki  oleh  seseorang sebenarnya  akan  sampai  pada  pencapaian  kepuasaan  dari  pekerjaan yang  dilakukannya.  Dalam  hal  ini,  orang  bekerja  tidak  didominasi karena faktor imbalan sebagai tujuan dalam pekerjaan itu tetapi yang utama adalah lahirnya perasaan puas atau usaha dalam pekerjaan yang dapat  diselesaikannya  dengan  baik  sehingga  penelitian  yang dilakukananya  dengan  terus  menurerus  untuk    menguji  konsepnya tersebut  sampai  pada  kesimpulan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang sangat tinggi selalu didahului oleh nlai n-Ach yang tinggi. 22

## C. Hukum dan Agama
Dengan  berkembangnya  zaman  muncullah  kesadaran  tentang adanya  relasi  antara  hukum  dan  keberagamaan  dalam  fenomena- fenomena  global.  Namun  tetap  saja  kajian  pluralistik  masih  belum menjadi  tren  topik.  Pada  konteks  ini  relasi  antara  hukum  dan  moral yang  sebelumnya  adanya  dikotomi  yang  dibuat  oleh  para  penganut
20 Notoatmodjo,  ‚Konsep  Perilaku;  Pengertian  Perilaku,  Bentuk  Perilaku, dan Domain Perilaku,‛, Artikel (2007),139.
21 Roni  Mohammad  &  Mustafa,  ‚Pengaruh  Tingkat  Pemahaman  Agama Terhadap  Perilaku  Bisnis  Pedagang  Pasar  Minggu  Telaga  Kabupaten  Gorontalo,‛ Jurnal Al-Mizan Vol 10, no. 1 (Juni, 2014), 3.
22 David  C  McClelland, The  Achievement  Motive  in  Economic  Growth. Fingkle & Gable 1971

## Relasi Ekonomi Dengan Hukum Dan Agama
positifisme  kini  mulai  dipertemukan  kembali.  Pertemuan  tersebut dapat  ditemukan  pada    pembahasan-pembahasan  sosio-legal  yang melihat  hukum  dalam  konteks  sosialnya.  Para  penganut  socio-legal daripada  mengkaji  hukum  dari  segi  peraturan  lebih  terfokus  pada bagaimana  peraturan  tersebut  dapat  terealisasikan.  Socio  Legal  hadir setelah  adanya  perkembangan  dalam  bidang  sosiologi  sebagai  bagian dari  ilmu  pengetahuan  yang  kemudian  turut  mengkaji  hukum  dalam kajian  sosiologi.  Kajian  tersebut  berawal  dari  sociological  jurisprudence dan sociology of law dan kemudian berkembang dalam ranah ilmu hukum menjadi sosio-legal. 23 Melihat dari konteks sejarah agama dan hukum tidak bisa dipisahkan, hukum lahir dari agama begitu juga agama adalah entitas dari hukum dalam implementasinya.
Integrasi  hukum  dan  agama  melahirkan  kekuatan  absolut  dalam  suatu undang-undang  negara,  hukum  yang  dibuat  manusia  tidak  terlepas  dari  hasil pemikiran  yang  terdoktrin  dari  keyakinannya.  Di  indonesia  misalnya  integrasi tersebut  melahirkan  suatu  instansi  peradilan  agama  yang  berwewenang  untuk menyelesikan maslah-maslah yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Ketiga maslah ini merupakan bagian dari objek garapan fikih muamalah,  dan  secara  integral  merupakan  bagian  dari  ruang  lingkup hukum  Islam,  baik  yang berdimensi  syariah  maupun yang berdimensi fikih.  Kalau  dilihat  pelaksanaan  hukum  Islam  di  Indonesia,  dapatlah dikatakan  bahwa  hukum  Islam  yang  berlaku  bagi  umat  Islam  dapat dibagi  menjadi  dua,  yaitu  hukum  Islam  yang  berlaku  secara  formal yuridis  dan  hukum  Islam  yang  berlaku  secara  normatif. 24 Menurut Baber  Johansen,  transformasi  hukum  Islam  ke  dalam  sistem  legislasi yang tidak hati-hati jelas akan merubah otoritas struktural di dalamnya dan  bahkan  dapat  mengorbankan  dimensi-dimensi  terpenting  secara karakteristik etik dan transendentalnya. 25
Sedangkan  secara  politis  dan  praktis  institusional,  realitas berikutnya juga menunjukkan bahwa penerimaan nations-states dalam praktek  demokrasi  kebangsaan  modern  pada  akhirnya  berimplikasi pada  apa  yang  disebut ‚deprivatisasi  Shari>’ah  (hukum)  Islam‛  dari
23 Rian Adhivira, ‚Hukum, Moral dan Agama: Sebuah Risalah Hukum Alam Sampai Positivisme,‛ Makalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2012), 6.
24 Muhammad Daud Ali, ‚Hukum Islam: Peradilan dan Masalahnya,‛ dalam Yjun  Surjaman  (ed). Hukum Islam  di  Indonesia:  Pemikiran  dan  Praktek (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 75.
25 Baber Johansen, The Muslim Fqh As a Sacred Law: Religion, Law, and Ethics In A Normative System, dalam Baber Johansen, Contingency In a Sacred Law Legal and Ethical Norm In The Muslim Fiqh (Boston-Koln: Leide, 1999), 59.
tangan  ulama  sebagai  pengawal  utama  hukum  Islam. 26 Peran  ulama, baik  pada  tingkat  pembuat  ketentuan  hukum  dan  praktek pelaksanaannya  kini  hanya  sebagai  nara  sumber  yang  tidak  memiliki otoritas  legal  maupun  politik.  Biasannya  negara-negara  berhaluan sekuler  sangat  dominan  legitimasi  hukum  dunianya  daripada  agama, jika  kita  telusuri  sejarah  peradaban  dunia  khususnya  pengembangan sains  dan  teknologi  tidak  bisa  disampingkan  peran  dan  kontribusi Islam  di  dalamnya.  Pada  masa  keemasan  Islam  hampir  disetiap wilayah  memiliki  mufti  sebaga  otoritas  kekuasaan  hukum  sebab seorang pemimpin adalah ulama juga, seperti Rasullullah, Khulafa al- Rasidin dan beberapa khalifah Umayyah dan Abbasiyah namun setelah kekecauan-kekacauan  terjadi  dalam  Islam  terjadi  pemisahan  antara ulama  dan  pemimpin  sehingga  peran  dan  fungsi  ulama  atau  mufti hanya sebagai sumber hukum tanpa adanya legitimasi dari negara. 27
Hubungan  agama  dan  negara  dalam  menghadap  masyarakat yang masif dan  heterogen sangat  penting, tidak ada satu  manusiapun yang  bisa  berpisah  dari  keyakinan  agamanya  bahkan  ateis  sekalipun hakikatnya  meyakini  adanya  agama.  ketidak  percayaannya  adalah bukti  keyakinannya  terhadap  adanya  Tuhan  hanya  saja  Tuhan  yang menurutnya belum sesuai dengan pikirannya, selama ateis itu berbuat baik inilah entitas dari adanya agama sebab agama sudah barang tentu mengajarkan  kebaikan.  Pada  dasarnya  semua  agama  memiliki  tujuan yang  sama;  ‚menjaga  keselamatan  manusia‛.  Setiap  umat  manusia yang bekerja ke arah memelihara keselamatan umat manusia, niscaya dia  telah  berjuang  menghadirkan  Allah  melalui  agamanya  ke  dalam kehidupan  menusia  secara  penuh  kasih.  Sehingga  manusia  yang terjamin keselamatannya adalah mereka yang mencari dan menemukan Tuhan  dalam  agama  yang  ditaburi  cinta  kasih  manusia.  Tuhan  yang selalu hidup di hati manusia adalah dia yang memberikan rasa damai dan sejahtera di tengah-tengah umat-Nya itu. Bukan rasa dendam dan benci, bukan pula rasa permusuhan karena beda agama. 28
26 Aharon Layish, ‚The Transformation of The Shari’a From Jurists’ Law to Statutory Law in The Contemporary Muslim World,‛ Article of The Die Welt Islam Vol 44, no. 1 (2004), 85-113. 27 Bandingkan  dengan  Ahmad  Zain  An-najah,‛Otoritas  Ulama  dalam
Perspektif Islam,‛ Artikel Online (Agustus 5, 2015), http://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/  2015/08/05/75184/otoritas-ulama- dalam-prespektif-islam.html (Akses Desember 1, 2015).
28 Djohan Efendi, Merajut Kedewasaan Beragama, dalam Agama di Tengah Kemelut, Komarudin Hidayat et. Al (Jakarta: Mediacita, 2001), 17

## Relasi Ekonomi Dengan Hukum Dan Agama
Memang  keberagamaan  pada  hakikatnya  adalah  penerimaan  atas  nilai- nilai bahkan institusi yang diyakini secara mutlak. Tetapi, agama hadir tidak dalam ruang  hampa  budaya  dan  agama.  sehingga  keberagaman  sebahagian  besar penganut agama tidak bermula dari pilihan bebas, ia lahir dari proses pewarisan atau penuturan dari generasi kegenerasi. Artinya, tidak terelakkan setiap penganut agama  memiliki  tradisi  kebudayaan  dengan  sudut  pandang  yang  berbeda-beda dalam  praktik  keberagamaannya,  tidak  terkecuali  dalam  serumpun  penganut agama itu sendiri. Lihat bagaimana hinduisme ala Nehru dan Bali, Budha aliran Mahayana  atau  Hinayana,  Kristen  versi  Roma  katolik,  Ortodoks  Yunani  dan Protestan, atau bahkan versi orang Muangtai dan Papua Nugini, demikian pula dalam  Islam  terdapat  Sunni,  Syiah,  Wahabi,  Khawarij,  Mu’tazilah  dan seterusnya. 29 Dari kemajemukan itu, belakangan kalangan yang sadar akan pentingnya  menjaga  harmoni  dalam  kebersamaan  hidup  mulai merumuskan  undang-undang  atau  semacam  aturan  sebagai  upaya pencegahan  atas  nafsu  serakah  manusia  yang  sering  tidak  terkendali itu.  Ternyata  undang-undang  yang  dibuat  berdasarkan  akal  manusia memiliki kelemahan yang menunjukkan betapa lemahnya akal manusia yang merumuskannya.
Muhammad  Syaltut  mencoba  memberi  jawabannya,  memang benar aturan-aturan yang disusun berdasarkan kemampuan akal semata tidak  bisa  menjadikan  hukum  universal  dan  tidak  bisa  dipedomani secara  baku.  Sebab  bagaimanapun  produk  pemikiran  yang  dihasilkan oleh  akal  manusia  bersifat  relatif  dan  nisbi.  Karenanya,  manusia membutuhkan  undang-undang  yang  lebih  universal  dari  itu,  undang- undang yang lebih suci dan terbebas dari unsur emosi dan nafsu sang pembuatnya. Hanya ada satu  jalan, manusia harus menerima undang- undang  yang  langsung  dibuat  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Suci.  Pada konteks  inilah  kehadiran  agama  menjadi  penting,  untuk  memenuhi kebutuhan  manusia  akan  aturan-aturan  yang  bersifat  abadi,  universal dan ccok bagi segala umat manusia di belahan bumi manapun mereka berada. Undang-undang yang dapat memenuhi kriteria tersebut adalah agama.  karena  agamalah  yang  mempu  menetapkan  arah  keyakinan untuk  mengatur  kehidupan  individu  dan  masyarakat,  menjamin kebahagiaan  dunia  dan  akhirat  serta  mampu  menjelaskan  tentang pencipta dan adanya hari akhrat. Tak diragukan lagi, agama (manapun
29 Kholis  Ridho,  ‚Memperbincangkan  Otoritas  Keagamaan  dalam  Islam,‛
Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan Vol 31, no. 65 (Juli, 2008), 53.
juga) jelas-jelas menjadikan keselamatan manusia sebagai misi utama ajarannya. 30
Bagaimanapun  juga  membahas  hukum  pasti  saling  berkaitan dengan  negara  sebab  hukum  lahir  dari  hasil  pemikiran  warga  negara yang  tertulis  dan  menjadi  kewajiban  untuk  menjalankan  setiap warganya.  Inilah  disebut  dengan  undang-undang  dan  dengannya kewibawaan  negara  akan  muncul  dimata  internasional.Segala  bentuk hubungan  eksperimentasi  negara  menunjukkan  upaya  institusionalisasi  ajaran agama  (dalam  persfektifnya  masing-masing)  ke  dalam  negara.  Proses institusionalisasi ajaran agama tersebut, diawali dengan proses desakralisasi agar dapat mengurusi semua penghuni ruang publik yang tidak semuanya merupakan umat (pemeluk dari ajaran agama yang menjadi sumber hukum negara). Hal ini, terjadi pula dalam pembentukan hukum (legislasi) dari suatu negara, sebagaimana dikemukakan  oleh  Satjipto  Raharjo  (1930-2010),  bahwa  semuanya  berhadapan dengan kemajemukan (plurality) dalam hukum di dunia. 31
Secara  umum,  terdapat  tiga  paradigma  hubungan  antara  agama  dan negara, yaitu: Pertama, paradigma integralistik. Pendukung paradigma ini antara lain: Hasan-al-Banna (1906-1949 M), sayyaid Qutb (1906-1966 M), dan Maula>na al-Mawdu>di  (1903-1979  M). 32 Dalam  konsep  ini  agama  dan  negara  menyatu (integral).  Wilayah  agama  juga  meliputi  wilayah  negara (din>  wa  dawlah). Pemerintahan  negara  diselenggarakan  atas  dasar  kedaulatan  ilahi (divine sovereignity) karena memang kedaulatan ituberasal dan beradadi Tangan Tuhan. 33
Kedua paradigma sekularistik. Paradigma ini menolak konsep integalistik antara agama dan negara dan paradigma sekularistik ini mengajukan pemisahan antara agama  dan  negara,  sekaligus  menolak  pendasaran  negara  kepada  agama    atau paling  tidak  menolak  determinasi  agama  akan  bentuk  tertentu  dari  negara. Pemrakarsa  paradgma  ini  antara  lain  Ali  Abd  al-Raziq. 34 Ketiga  paradigma simbiotik. Tokoh pendukung paradigma ini antara lain adalah Muhammad Abduh (1849-1905), Fazlurrahman (1919-1988), dan Jose Cassanova. Menurut pandangan
30 Imam Tolkhah, ‚Makna Agama di Tengah Pluralitas Masyarakat,‛ Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan Vol 29, no. 62 (Desember, 2006), 34-35.
31 Satjipto  Rahardjo, Perjalanan  Panjang  ‚Rule  of  The  Law‛  Bacaan Mahasiswa  Program  Doktor  Undip  dalam  Mata  Kuliah  Ilmu  Hukum  dan  Teori Hukum (No.23), (Oktober 1, 2007), 6
32 Munawir Sdjadzali, Islam dan Tata Negara (Jakarta: UI Press, 1993), 1.
Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Madhhab Negara (Yogyakarta: LkiS, 2001), 24.
33 Din  Syamsuddin,‛Usaha  Pencaraan  Konsep  Negara  dalam  Sejrah
Pemikiran politik islama,‛ Junrnal Ulumul al-Quran Vol IV, no. 2 (1993), 5.
34 Marzuki Wahid, Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara), 26.

## Relasi Ekonomi Dengan Hukum Dan Agama
ini agama versus negara berhubungna secara simbiotk, yakni satu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang, sebaliknya negara memerlukan agama kaarena dengan agama negara dapat bimbingan moral. 35

## D. Etika ekonomi dalam Agama dan Hukum
Definisi  Tusi  mengenai  ilmu  ekonomi  menggaris  bawahi pentingnya  pertukaran,  pembagian  kerja  dan  kesejahteraan  rakyat. Demikianlah  Tusi  dalam  karyanya  berbahasa  Persia Akhlaq-Nasiri yang  termashur  menulis:  ‚bila  setiap  orang  harus  tetap  tekun  untuk menghasilkan makanan, pakaian, rumah dan alat-alatnya sendiri, tentu dia  tidak  akan  tahan  hidup  karena  dia  tidak  akan  punya  makanan dalam  jangka  waktu  (lama)  yang  diperlukan.  Tetapi  karena  oranag bekerja sama maka dengan otomatis dia akan saling memburuhkan dan terjadilah  kontak  sosial  dalam  hal  memenuh  kebutuhan  secara  tidak sadar telah terjadi hubungan ekonomi.‛ itulah pembagaian kerja untuk kesejahteraan  yang  ditawarkan  Tusi  dalam  gagasannya  yang  termuat dalam  bukunya.  Sedangkan  Ibd  Khaldun,  cendikiawan  arab  dari Tunisia  yang  diseluruh dunia  diakui  sebagai  bapak  ilmu  pengetahuan sosial  telah  memberikan  definisi  bagi  ilmu  ekonomi  yang  lebih  luas ruang  lingkupnya  daripada  defini  Tusi  dibandingkan  dengan  banyak ahli  ekonomi  yang  kemudian  ia  telah  dapat  melihat  dengan  jelas hubungan erat antara ilmu ekonomi dan kesejahteraan manusia. 36
Referensinya  tentang  "  ketentuan  akal  dan  etika" memperlihatkan  bahwa  dia  menganggap  ilmu  ekonomi  sebagai  ilmu pengetahuan  yang  positif  dan  normatif.  Selanjutnya  digunakan  kata "Massa" (  al-jambur  )  menunjukkan  kenyataan  bahwa  maksudnya mempelajari  ekonomi  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan massa,  bukannya  kesejahteraan  individu.  Hal  ini  karena  hukum ekonomi  dan  sosial  berlaku  pada  masa  dan  tidak  dapat  banyak dipengaruhi  oleh  individu  yang  terkecil.  Ibnu  Khaldun  yang  telah melihat  adanya  hubungan  timbal  balik  antara  faktor-faktor  ekonomi, politik,  sosial,  etika  dan  pendidikan.  Dia  memperkenalkan  sejumlah gagasan ekonomi yang mendasar seperti pentingnya pembagian kerja,
35 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, 235-336.
36 A Kumedi Ja’far,‛Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia,‛ Jurnal  Online  Asas  Syariah,  dan  Ekonomi  Vol  4, no.  1 (2012),  3-4, http://ejour nal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/213 (Akses
Desember 2, 2015).
pengakuan  terhadap  pembentukan  modal,  lintas  perdagangan,  sistem harga dan sebagainya. Kenyataan ini berbanding terbalik dengan fakta ekonomi sekarang yang  kurang memperhatikan etika, jauh hari  Islam telah  membuktikan  bagaimana  pembagian  ekonomi  bedasarkan keadilan  dan  kesejahteraan  dan  sangat  terbukti  ampuh  dalam menanggulangi kemiskinan pada masa keemasan Islam dulu.
Konsep Maqa>sid  al-Shari>’ah  yang  dikemukakan  beberpa ulama-ulama terdahulu seperti, Abu Mansur al-Maturidy (w. 333. H.); Abu  Bakar  al-Qaffal  al-Syasyi  (w.365  H.);  Abu  Bakar  al-Abhari (w.375 H) dan al-Baqillany (w. 403 H.). Kemudian selanjutnya muncul pemikiran Maqashid yang dipelopori oleh ulama Ushul Fiqh seperti al- Juwaini  (w.  478  H.)  dan  al-Ghazali  (w.  505  H.).  Sedangkan  dalam pandangan ulama fiqih ditemukan al-‘Izz ibnu ‘Abd al-Salam (w. 660 H.),  Syihab  al-Din  al-Qarafi  (w.  685  H.),  Najam  al-Din  al-Thufi  (w.
716 H.), Ibnu Taimiyah (w. 728 H.) dan muridnya Ibnu al-Qayyim (w. 751  H.)  dan  al-Syathibi  Abu  Ishaq  (w.  790  H.). 37 Banyak  peneliti beranggapan  bahwa  Ima>m  Sha>tibi>  merupakan  bapak  penggagas  teori ini  karena  beliau  memang  mensistematiskan  teori  tersebut  dari beragam  pendapat  para  ulama-ulama  sebelumnya.  Teori  ini  seakan menjadi  tujuan  utama  dari  tujuan  dari  keadilan  dan  kesejahterann ekonomi
Banyak  kritik  yang  datang  dari  para  ahli  ekonomi  terhadap kebijakan ekonomi konvensional, maksudnya ialah mengacu pada ilmu ekonomi  yang  didasarkan  pada  paradigma  sekularisasi,  fragmentasi, dan  kebebasnilaian  pengetahuan.  Kritik  terhadap  teori  ekonomi  lama ini telah disampaikan oleh Sismondi (1773-1842, Carlyle (1795-1881), dan  lain-lain  sampai  dengan  Kenneth  Boulding  (1910-1993). 38 Bagi mereka  ekonomi  konvensional  tidak  adil  dan  tidak  mensejahterakan masyarakat,  kekeliruan  selama  ini  paradigma  pembangunan  ekonomi didasarkan  pada  pemikiran  kelompok  liberal  yang  berujung  pada disempowerment,  impoverishment  yang  dapat  menumbuhkan  self disempowerment.  Partisipasi  dan  emansipasi  masyarakat  harus menjadi  tujuan  pembangunan.  Adapun  subsidi  dan  proteksi  yang diberikan untuk kelompok bawah dan marginal tidak dimaknai secara keliru  sebagai  pemborosan  sosial  dan  beban  negara.  Subsidi  dan
37 Ah}mad  al-Raisu>ni>, Naz}ariyah  al-Maqa>sid  ‘Inda  al-Ima>m al-Sha>tibi> (Da>r ‘Alamiyyah li al-Kita>b al-Isla>miyyah, tt), 39-71.
38 Tim P3EI UII Yogyakarta dan Bank Indonesia, Ekonomi Islam (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 35

## Relasi Ekonomi Dengan Hukum Dan Agama
proteksi  memperoleh  peran  strategis  dalam  melaksanakan people empowerment.  Subsidi  dan  proteksi  terkait  dengan  strategi  human resource  development  dan  human  investment  sebagai  cost  of  human empowerment. 39
Menurut penulis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (good  governance)  harus  mengurangi  kemiskinan  warganya,  selama peredaran  ekonomi  tidak  berjalan  dengan  adil  dan  mensejahterakan rakyatnya  sangat  jauh  sekali  dari  dimensi good  governance.  Dalam implementasi  good  governance  negara  didukung  oleh  sektor  swasta dan  masyarakat  sehingga  tiga  element  tersebut  dapat  saling mendukung  dan  sinergis.  Fungsi  ketiga  elemen  tersebut  dalam mendukung  implementasi  good  governance  dan  contoh  fungsi  ketiga elemen  tersebut  adalah  sebagai  berikut. 40 Pertama,  negara  berfungsi menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil, membuat peraturan  yang  efekktif  dan  berkeadilan,  menyediakan public  service dan accountable, menegakkan HAM, melindungi lingkungan hidup dan mengurus  standar  kesehatan  dan  standar  keselamatan  publik. Kedua, sektor  swasta  berfungsi  menjalankan  industri,  menciptakan  lapangan kerja,  menyediakan  insentif  bagi  karyawan,  meningkatkan  standar hidup masyarakat,  memelihara lingkungan hidup, mentaati peraturan, mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat serta menyediakan  kredit  bagi  pengembangan  usaha  kecil  menengah. Ketiga,  masyarakat  madani  yang  berfungsi  mengajar  agar  hak-hak masyarakat  terlindungi,  mempengaruhi  kebijakan  publik,  sebagai sarana chek  and  balance  pemerintah,  mengawasi  penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah, mengembangkan smber daya manusia dan  sarana  berkomunikasi  antara  anggota  masyarakat.  Dengan demikian  adanaya  hubungan  yang  sinergis  dan  konstruktif  di  antara negara, sektor swasta dan masyarakat (civil society). 41
Selama  tiga  sektor  ini  tidak  menjalankan  etika  kinerja  yang baik  pasti  kemiskinan dan penganguran tidak terelakkan lagi, apapun
39 Sri-Edi Swasono dalam Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez, 66-69
40 Koirudin, Sketsa  Kebijakan  Desentralisasi  di  Indonesia  Format  Masa Depan  Otonomi  Menuju  Kemandirian  Saerah (Malang:  Averroes  Press,  2005),  9.
Sumarto, Hetfah sj, Inovasi Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan partisipatif di Indonesia (jakarta: Yayasan Obor Indonesa, 2003).
41 Said  Abdullah  Syahab,  ‚Negara  Versus  Masyarakat  dalam  Pengelolaan Zakat:  Analisis  Al-Maslahah  di  Indonesia,‛ Disertasi (Ciputat:  Cinta  Buku  Media, 2014), 82-83.
usaha  masyarakat  kecil  yang  dibangunnya  tetap  tidak  akan membawanya  kedalam  kesejahteraan  dan  sebaliknya  kalangan  makro ekonomi akan terus menjadi kaya sehingga terjadi ketidakseimbangan. Padahal usaha kecil mikro tidak bisa diremehkan juga sebab kontribusi mereka  terhadap  negara  cukup  besar  menurut  Euis  Amalia  yang dilaporkannya  dalam  jurnal  ilmu  ekonomi  syariah,  di  sinilah  butuh peran  agama  dalam  memberikan  etika  menempatkan  kemaslahatan sebagai  pilar  utama  untuk  mewujudkan  keadilan  distrbutif  bagi masyarakat,  adapun  peran  hukum  memberikan  legitimasi  terhadap otoritas  tersebut. 42 Pelaksanaan  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat sehari-hari  mempunyai  arti  yang  sangat  penting  karena  apa  yang menjadi  tujuan  hukum  justru  terletak  pada  pelaksanan  hukum  itu. 43
Apalagi  dengan  perkembangan  sains  dan  teknologi  saat  ini perekonomian pun ikut berubah dalam  pergerakannya, kesulitan yang tidak terhindari adalah taransformasi etika kepada keburukan.
Peninjauan kembali saat ini dapat dirasakan dari perkembangan teknologi  dan  arus  globalisasi  dimana  mobilisasi  manusia  dari  satu tempat ketempat lain lebih cepat dan praktis. Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan  manusia  yang  ingin  serba  dimanjakan  dengan perkembangan  teknologi-teknologi  tersebut,  ini  juga  yang mempengaruhi  berkembangnya  globalisasi  ekonomi  dan  membuat meningkatnya  kriminalisasi  yang  lebih  elit  sehingga  ada kecenderungan  kuat  terjadi  ‚internasionalisasi  kejahatan‛  (termasuk dan terutama di bidang kejahatan professional. August Bequai pernah mengatakan:  Penjahat  modern  telah  menunjukkan  kemampuan  luar biasa  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan  yang  sedang berubah.  Sementara  teknologi  komputer  telah  menimbulkan  bentuk- bentuk kejahatan baru. Dan ini akan lebih menambah kesuburan bagi kejahatan yang lebih canggih dan lebih terorganisir dalam masyarakat kita.  Dan  juga  membantu  perkembangan  internasionalisasi  kejahatan yang lebih besar/meningkat. 44
42 Euis  Amalia,  ‚Transformasi  Nilai-Nilai  Ekonomi  Islam  dalam Mewujudkan Keadilan Distrbutif bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro di Indonesia,‛
Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol 3, no. 1 (Januari 2011)
43 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 181 44 Muladi  dan  Badra  Nawawi, Bunga  Rampai  Pidana (Bandung:  Alumni, 1992), 74. Livia V Pelle, ‚Peranan Etika profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum  di  Indonesia,‛ Online  Article  Lex  Crimen  Vol  1, no.  3  (Juli-September,
2012), 35-36,
http://

## Relasi Ekonomi Dengan Hukum Dan Agama
Sesuai  dengan  ungkapan  penulis  sebelumnya,  yaitu  sangat diperlukan  setiap  manusia  adanya  keyakinan  dalam  hidupnya  berupa agama  sebab  darinya  akan  menghasilkan  suatu  etika  yang  menjadi pedoman kesejahteraa ekonomi, namun etika itu tidak hanya berhenti sampai disitu diperlukannlah hukum untuk menjadikannya kuat dalam aplikasi kehidupan sosial sehingga terciptalah pendistribusian ekonomi secara  adil  dan  merata.  Sebenarya  wacana  etika  ekonomi  ini  sduah baku adanya ketka Imam Gazali jauh lebih dahulu membahanya secara detail dan teori-teori beliau pun dijadikan acuan dalan etika ekonomi konvensioanal,  salah  satu  teorinya  yang  populer  tentang  masalah ekonomi  adalah maslahah  tentang  kesejahteraan  sosial  berdasarkan tiga  aspek  sosial d}arura>t,  h}aja>t,  dan  tah}sinat  yang  akhirnya  konsep tersebut  disempurnakan  dengan  konsep Maqa>sid  al-Shari>’ah,  yaitu agama, diri, akal, harta, keturunan . 45

## E. Kesimpulan
Setiap  orang  berhak  mengumpulkan  materi  di  dunia  tetapi dalam  pengumpulan  materi  itu  tidak  dibenarkan  diantara  seorang dengan  yang  lainnya  saling  merugikan  atau  memonopoli  dalam mencarinya oleh karena itulah disni dibutuhkan etika dan moral yang diajarkan  melalui  agama  sebagai  keyakinan  dan  untuk  menjaga keamanan  dan  kenyamanan  kepemilikan  materi  serta  moral  tersebut harus  adanya  hukum  berupa  undang-undang  sebagai  sanksi. Keberagamaan  tidak  hanya  mampu  mempengaruhi  perkembangan ekonomi,  tapi  bahkan  mampu  mempengaruhi  perkembangan  hukum sebuah  negara.  Dengan  kata  lain,  keyakinan  mayoritas  penduduk sebuah negara mempengaruhi perkembangan hukum dan perkembangan ekonomi.
Hubungan  antara  hukum  dengan  ekonomi  yaitu  ekonomi merupakan  tujuan  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan kesejahteraan,  sedangkan  hukum  adalah  aturan  atau  tata  tertib  sosial yang di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi,  Seperti para pembisnis yang  membutuhkan  hukum  dalam  masalah  ekonomi,  apabila  hukum ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/709/566  (Akses  Desember
2, 2015).
45 Thomas  Bauer, Die  Kultur  der  Ambiguität.  Eine  andere Geschichte  des Islams ( The Culture of Ambiguity: A Different History of Islam) (Berlin: Verlag der Weltreligionen, 2011), Masudul Alam Choudhury, The Principles of Islamic Political Economy: A Mtethodological Enquiry (New York: Macmillan, 1992).
lemah maka mengakibatkan usaha bagi para pembisnis menjadi tidak sehat, Pengaruh ini dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan untung- rugi  yang  berpengaruh  pada  kerja  hukum.  Karena  tidak  semua  orang patuh  terhadap  hukum  atas  dasar  hukum  memang  harus  di  taati. Hukum  dan  ekonomi  sangatlah  erat  dan  bersifat  timbal  balik,  kedua- duanya  saling  mempengaruhi  bekerjanya  satu  sama  lain.  Hukum sebagai  pengontrol  perkembangan  ekonomi  dengan  peraturannya, sedangkan ekonomi sebagai bekerjanya hukum itu sendiri.
Daftar pustaka Adhivira,  Rian.  ‚Hukum,  Moral  dan  Agama:  Sebuah  Risalah  Hukum
Alam  Sampai  Positivisme,‛ Makalah  Fakultas  Hukum
Universitas Diponegoro (2012), 6.
Ali,  Muhammad  Daud.  ‚Hukum  Islam:  Peradilan  dan  Masalahnya,‛ dalam  Yjun Surjaman. Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991. al-Raisu>ni>,  Ah}mad. Naz}ariyah  al-Maqa>sid  ‘Inda  al-Ima>m  al-Sha>tibi>. Da>r ‘Alamiyyah li al-Kita>b al-Isla>miyyah, tt. Amalia,  Euis.  ‚Transformasi  Nilai-Nilai  Ekonomi  Islam  dalam Mewujudkan  Keadilan  Distrbutif  bagi  Penguatan  Usaha  Kecil Mikro di Indonesia,‛ Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol 3, no. 1
(Januari 2011) An-najah,  Ahmad  Zain.  ‛Otoritas  Ulama  dalam  Perspektif  Islam,‛ Artikel Online (Agustus 5, 2015), http://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/
2015/08/05/75184/otoritas-ulama-dalam-prespektif-islam.html (Akses Desember 1, 2015). Bauer,  Thomas. Die  Kultur  der  Ambiguität.  Eine  andere  Geschichte des Islams: The Culture of Ambiguity: A Different History of Islam. Berlin: Verlag der Weltreligionen, 2011.
Choudhury,  Masudul  Alam. The  Principles  of  Islamic  Political Economy: A Mtethodological Enquiry. New York: Macmillan, 1992.
Cobb,  Kelton Theology  and  Popular  Culture.  Oxford:  Blackwell Publishing, 2005.
Deliarnov, Perkembangan  Pemikiran  Ekonomi.  Jakarta:  Rajawali Press, 2007.
Duncan,  Stuart.  ‚Human  Are  Social  Being,  So  If  You’re  Not  Social What  Are  You?,‛ Online  Article  (Januari  16,  2012),

## Relasi Ekonomi Dengan Hukum Dan Agama
http://www.stuartduncan.name/ autism/humans-are-social- beings-so-if-youre-not-social-what-are-you/ (Oktober 9, 2015) Efendi,  Djohan. Merajut  Kedewasaan  Beragama,  dalam  Agama  di Tengah  Kemelut,  Komarudin  Hidayat  et.  Al.  Jakarta: Mediacita, 2001.
El-Ashker,  Ahmed  Abdel-  Fattah  . The  Islamic  Business  Enterpriss. Sdney: Croom Helm Ltd. 1987. Gray,  Paula  ‛Human  Are  Social  Animals,‛ Online  Article  of Anthropology http://www.aipmm.com/anthropology/2010/05/humans-are- social-animals-1.php (Oktober 9, 2015),
Hanafi, Syafiq Mahmadah, ‚ Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi  (Studi  Komparatif  antara  Ajaran  Islam  dan Kapitalisme),‛ Online Journal of Islamic Economic Vol 3, no. 1
(Maret,  2002),  16-17,  http://journal.uii.ac.id/index.php/Iqtisad/ article/download/358/274 (Akses Oktober 8, 2015).
Hanafi, Syafiq Mahmadah. ‚ Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas
Ekonomi  (Studi  Komparatif  antara  Ajaran  Islam  dan Kapitalisme),‛ Online Journal of Islamic Economic Vol 3, no. 1
(Maret,  2002),  24,  http://journal.uii.ac.id/index.php/Iqtisad/ article/download/358/274 (Akses Oktober 8, 2015).
Ishomuddin, Pengantar  Sosiologi  Agama.  Jakarta:  Ghalia  Indonesia
UMM Press, 2002.
Ismawan,  Bambang  ‚Ekonomi  Rakyat,  Sebuah  Pengantar,‛ Jurnal Ekonomi Rakyat no. 1 (2002)
Ja’far,  A  Kumedi.‛Peranan  Hukum  Islam  dalam  Pembangunan Ekonomi  di  Indonesia,‛ Jurnal  Online  Asas  Syariah,  dan
Ekonomi  Vol  4,  no.  1  (2012),  3-4,  http://ejour nal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/213  (Akses Desember 2, 2015). Johansen,  Baber. The  Muslim  Fqh  As  a  Sacred  Law:  Religion,  Law, and  Ethics  In  A  Normative  System,  dalam  Baber  Johansen, Contingency In a Sacred Law Legal and Ethical Norm In The Muslim Fiqh (Boston-Koln: Leide, 1999), 59.
Koirudin, Sketsa  Kebijakan  Desentralisasi  di  Indonesia  Format  Masa Depan  Otonomi  Menuju  Kemandirian  Saerah  (Malang: Averroes Press, 2005), 9.
Layish,  Aharon.  ‚The  Transformation  of  The  Shari’a  From  Jurists’
Law  to  Statutory  Law  in  The  Contemporary  Muslim  World,‛
Article of The Die Welt Islam Vol 44, no. 1 (2004), 85-113. Maarif,  Syamsul  &  BC  Rikrik  Rizkiana,  ‚Posisi  Hukum  Persaingan Usaha dalam Sistem Hukum Nasional,‛ no. 5 (Maret, 2004) McCleary,  Rachel  M.  and  Robert  J.  Barro,  ‚Religion  and  Economy,‛ Journal of Economic Perspectives Vol 20, no. 2 (Spring, 2006), 49-72
http://isites.
harvard.edu/fs/docs/icb.topic96263.files/Religion_and_Econom y.pdf (Oktober 9, 2015), McClelland, David C. The Achievement Motive in Economic Growth. Fingkle & Gable 1971
Mohammad, Roni & Mustafa, ‚Pengaruh Tingkat Pemahaman Agama Terhadap  Perilaku  Bisnis  Pedagang  Pasar  Minggu  Telaga  Kabupaten Gorontalo,‛ Jurnal Al-Mizan Vol 10, no. 1 (Juni, 2014), 3. Muladi dan Badra Nawawi, Bunga Rampai Pidana. Bandung: Alumni, 1992. Nasir,  Nanat  Fatah. Etos  Kerja  Wirausahawan  Muslim  (Bandung: Gunung Jati Press. 1999.
Neal,  Derek.  ‚Comments  On  The  Economics  of  Religion,‛ Online Journal  of  Faith  and  Economic  no.  46  (Fall,  2005),  10, https://www.gordon.edu/ace /pdf/SymposiumF05F&E46.pdf (Akses Oktober 6, 2015).
Notoatmodjo, ‚Konsep Perilaku; Pengertian Perilaku, Bentuk Perilaku, dan Domain Perilaku,‛, Artikel (2007),139.
Pelle,    Livia  V.  ‚Peranan  Etika  profesi  Hukum  Terhadap  Upaya Penegakan  Hukum  di  Indonesia,‛ Online  Article  Lex  Crimen Vol  1,  no.  3  (Juli-September,  2012),  35-36,  http:// ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/709/ 566 (Akses Desember 2, 2015).
Prawiranegara,  Sjafruddin  ‚Peranan  Agama  dan  Moral  dalam pembangunan masyarakat dan Ekonom Indonesia,‛ 96 Rahardjo,  Satjipto. Perjalanan  Panjang  ‚Rule  of  The  Law‛  Bacaan Mahasiswa  Program  Doktor  Undip  dalam  Mata  Kuliah  Ilmu Hukum dan Teori Hukum (No.23), (Oktober 1, 2007), 6 Ridho,  Kholis.  ‚Memperbincangkan  Otoritas  Keagamaan  dalam Islam,‛ Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan Vol 31, no. 65 (Juli, 2008), 53.

## Relasi Ekonomi Dengan Hukum Dan Agama
Sari,  Elsi  Kartika  &  Advendi  Simangungsong, Hukum  dalam Ekonomi. Jakarta: Grasindo, 2007. Sdjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara. Jakarta: UI Press, 1993.
Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara. Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Sri-Edi  Swasono, Indonesia  dan  Doktrin  Kesejahteraan  Sosial:  Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez.
Suguno,  Y.M.  Bhikkhu  .‚Pandangan  Agama  Buddha  Tentang
Ekonomi,‛ Online Artikel Buddhist (Mei, 2011) http://artikelbuddhist.com/2011/05/pan  dangan-agama-buddha- tentang-ekonomi.html
Sumarto,  Hetfah  sj. Inovasi  Partisipasi  dan  Good  Governance:  20 Prakarsa  Inovatif  dan  partisipatif  di  Indonesia.  jakarta: Yayasan Obor Indonesa, 2003. Suyanto,  Dwi. Sosiologi  Teks  Pengantar  dan  Terapan.  Jakarta: Kencana, 2005.
Syahab, Said Abdullah ‚Negara Versus Masyarakat dalam Pengelolaan Zakat: Analisis Al-Maslahah di Indonesia,‛ Disertasi (Ciputat: Cinta Buku Media, 2014), 82-83. Syahrani,  Riduan. Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum.  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
Syamsuddin,  Din.  ‛Usaha  Pencaraan  Konsep  Negara  dalam  Sejrah Pemikiran politik islama,‛ Junrnal Ulumul al-Quran Vol IV, no.
2 (1993), 5.
Tim  P3EI  UII  Yogyakarta  dan  Bank  Indonesia, Ekonomi  Islam. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
Tolkhah,  Imam.  ‚Makna  Agama  di  Tengah  Pluralitas  Masyarakat,‛
Jurnal  Penelitian  dan  Kajian  Keagamaan  Vol  29,  no.  62
(Desember, 2006), 34-35.
Wahid,  Marzuki  dan  Rumadi, Fiqh  Madhhab  Negara.  Yogyakarta: LkiS, 2001. Wahid,  Marzuki. Fiqh  Madzhab  Negara:  Kritik  Atas  Politik  Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara.