## Legalitas
Kekuatan Hukum Surat Assesment Bnnp Sebagai Rekomendasi Bagi Hakim Untuk Memutus  Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalaguna Narkotika di Kota Jambi
1 Septia Intan Putri, 2 S. Sahabuddin, dan *2 Ferdricka Nggeboe
1) Sekolah Polisi Negara, POLDA Jambi Pd. Meja, Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36361
2) Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Tel / Faks: 0741-667084
*2 Correspondence email: ferdricka.nggeboe@unbari.ac.id
Abstract. It is known that the assessment is an assessment action to determine the resident's condition due to drug abuse which includes  medical  and  social  aspects.  The  assessment  is  carried  out  by  means  of  interviews,  observations  and  physical  and mental examination of the suspect by investigators. So that investigators can determine whether the suspect has the right to receive  an  assessment  application.  However,  even  though  narcotics  abusers  have  received  an  assessment  letter  to undergo rehabilitation, several drug abusers have not had their assessment applications approved by the judge. The purpose of writing is to find out and analyze the legal strength of the BNNP assessment letter as a recommendation for judges to decide on the implementation of rehabilitation for narcotics abusers in Jambi City. In this research the author uses an empirical juridical research method, namely "research in the form of field studies starting from primary data to find theories regarding the process of occurrence and the process of how the law works. Meanwhile, the empirical approach (law as social, cultural or das sein reality),  because  in  this  research  primary  data  obtained  from  the  field  is  used.  Data  obtained  from  interviews  and  direct observation
Keywords: Legal Power, Narcotics Abusers, Assessment
Abstrak. Asesmen  diketahui  merupakan  suatu  tindakan  penilaian  untuk  mengetahui  kondisi  residen  akibat  penyalagunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek social. Asesmen dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta pemeriksaan fisik  dan  pisikis  tersangka  oleh  penyidik.  Sehingga  penyidik  dapat  menetapkan  apakah  tersangkah  tersebut  berhak  untuk mendapatkan  pengajuan  asesmen  Akan  tetapi  walaupun  penyalaguna  narkotika  telah  mendapat  pengajuan  surat  assessment untuk  menjalani  rehabilitasi,  beberapa  penyalaguna  tidak  di  setujui  pengajuan  assesmentnya  oleh  hakim.  Tujuan  penulisan Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  yang  menjadi  kekuatan  hukum  surat  assesment  bnnp  sebagai  rekomendasi  bagi  hakim untuk  memutus  pelaksanaan  rehabilitasi  terhadap  penyalaguna  narkotika  di  Kota  Jambi.  Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris  yaitu  “penelitian  berupa  studi-studi  lapangan  yang  bertitik  tolak  dari  data primer  untuk  menemukan  teori-teori  mengenai  proses  terjadinya  dan  mengenai  proses  berkerjanya  hukum.  Sedangkan pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan
Kata Kunci :    Kekuatan Hukum, Penyalahguna Narkotika, Asesment

## PENDAHULUAN
Perkembangan pergaulan dalam bernegara tidak hanya menimbulkan pengaruh yang bersifat negatif. Kedua pengaruh ini harus dihadapi dan bahkan memerlukan pencegahan atau penanggulangan melalui instrumen hukum. Pengaruh  yang  bersifat  sangat  menunjang  kelangsungan  pemerintahan  negara  untuk  mensejahterakan  warganya sebagai  mana  yang  diamanatkan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945).  Pengaruh  yang bersifat negatif merupakan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh negara untuk mencapai tujuannya. misalnya, kejahatan  di  bidang  narkotika,  korupsi  dan  gangguan  keamanan  Negara  (terorisme/  pemberontakan).  Seiring perkembangan zaman, di Indonesia yang menjadi masalah besar adalah Narkotika, Narkotika merupakan salah satu musuh bagi Negara kita Indonesia yang tentunya harus diberantas.
Narkotika  itu  sendiri  sebenarnya merupakan  zat  atau  obat  yang  sangat  bermanfaat  dan  diperlukan  untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal  ini  akan  lebih  merugikan  jika  disertai  dengan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  yang  dapat mengakibatkan  bahaya  yang  lebih  besar  bagi  kehidupan  dan  nilai-nilai  budaya  bangsa  yang  pada  akhirnya  akan dapat melemahkan ketahanan nasional.
Penyalahguna narkotika adalah mereka yang melakukan pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian atau dalam  pengertian  yang  lain  adalah  mereka  yang  melakukan  pemakaian  obat  tanpa  petunjuk  medis.  Walaupun seorang penyalahguna baik secara sengaja atau tidak  sengaja melakukan perbuatan penyalahgunaan seperti  yang
Septia Intan Putri,  S. Sahabuddin, dan Ferdricka Nggeboe. Kekuatan Hukum Surat Assesment Bnnp Sebagai Rekomendasi Bagi Hakim Untuk Memutus  Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalaguna Narkotika di Kota Jambi
disebut di atas dan dikategorikan sebagai korban narkotika, apapun alasannya, perbuatan tersebut tetap bertentangan dengan hukum beserta ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Tindak  pidana  narkotika  seperti  pencandu  narkotika  dalam  kajian  kriminologi  dapat  digolongkan  sebagai kejahatan  tanpa  korban  atau  victimless  crime.  Penggolongan  ini  merujuk  kepada  sifat  kejahatan  tersebut  yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain. 1 Pencandu narkotika dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkotika) tersebut. Pencandu narkotika  selain  berbahaya  terhadap  diri  si  pemakai  itu  sendiri  juga  berbahaya  terhadap lingkungan  masyarakat, dimana agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkotika, maka si pemakai narkotika tentu saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bagi orang–orang yang tidak berpenghasilan cukup maka dia akan berupaya untuk mencuri, merampok serta melakukan berbagai tindakan kriminal lainnya.
Dalam upaya untuk  melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, maka pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010  Tentang  Badan  Narkotika  Nasional.  Menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  23Tahun  2010  Tentang  Badan Narkotika  Nasional  Pasal  1  dan  Pasal  2,  BNN  adalah  lembaga  pemerintah  non  kementrian  yang  dipimpin  oleh kepala serta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara  Republik  Indonesia.  Tugas  dan  wewenang  BNN  menurut  Pasal  2  Ayat  (1)  Huruf  b  diantaranya  adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta dalam Pasal 4 mengatur untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
Berdasarkan dari data BNN Provinsi Jambi tiga tahun belakangan ini, banyak kasus penyalagunaan narkotika yang telah di selesaikan oleh pihak BNN Provinsi Jambi. antara lain pada tahun 2020 sebanyak 24 kasus yang di ajukan untuk mendapatkan assessment 8 kasus diterima dan 16 kasus ditolak. Pada tahun 2021 sebanyak 16 kasus yang di ajukan untuk mendapatkan assessment 10 kasus diterima dan 6 ditolak. Pada tahun 2022 sebanyak 15 kasus yang di ajukan untuk mendapatkan assessment 5 kasus diterima dan 10 kasus ditolak. Selain itu dari kasus tersebut sebagian penyalaguna narkotika ada yang bias mengajukan assessment dan ada juga yang tidak bias mengajukan assessment. Walaupun ada beberapa penyalaguna yang dapat mengajukan assessment, akan tetapi hanya sebagian dari penyalaguna yang surat assesmentnya dapat diproses untuk mendapatkan sanksi rehabilitasi secara medis. Ada beberapa factor yang mempengaruhi, pengajuan surat assessment bagi penyalaguna narkotika
Selain itu walaupun telah jelas aturan yang mengatur  penyalaguna narkotika dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009  tentang  Menempatkan  Pemakai  Narkotika  ke  Dalam  Panti  Terapi  dan  Rehabilitasi,  serta  SEMA  Nomor  4 Tahun  2010  tentang  Penempatan  Penyalahgunaan,  Korban  Penyalahgunaan  dan  Pecandu  Narkotika  ke  Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Akan tetapi Hakim berhak untuk memutus perkara tersebut berdasarkan pandangan Hakim tersendiri

## PEMBAHASAN
A. Kekuatan  Hukum  Surat  Assesment  BNNP  Sebagai  Rekomendasi  Bagi  Hakim  Untuk  Memutus Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalaguna Narkotika Di Kota Jambi
Permasalah  narkotika  merupakan  permasalahan  yang  sangat  kompleks  dan  sangat  sulit  untuk  di tanggulangi.  Walaupun  sudah  banyak  upaya  yang  telah  dilakukan  mulai  dari  upaya  preventif  hingga  upaya represif, namun permasalahan narkotika ini tidak juga hilang dari negara kita khususnya Kota Jambi itu sendiri. Walaupun Pengawasan  yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat setiap tahunnya semakin  meningkat tapi masih belum menyurutkan niat dari pengedar untuk mengedarkan barang haram ini.
Hal  tersebut  terjadi  karena  banyaknya  orang  yang  membutuhkan  dan  keuntungan  yang  dapat didapatkan oleh pengedar dari penjualan narkotika itu sendiri. Dilihat dari keadaannya, narkotika berkembang seiring  dengan  perkembangan  zaman,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  banyaknya  orang  yang  menggunakan narkotika  mulai  dari  kalangan  orang  dewasa  hingga  anak-anak,  berawal  dari  niat  coba-coba  hingga  untuk mendapatkan ketenangan batin dari masalah yang dihadapiAnang Iskandar menegaskan bahwa dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa penyalahguna narkoba sebenarnya tidak boleh  diperlakukan  sebagai  seorang  kriminal  atau  penjahatSehingga  mereka  tidak  boleh  dipidana  atau pidananya  otomatis  gugur.  Hal  tersebut  dikarenakan  pendekatan  kasus  narkotika  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Narkotika  menggunakan  pendekatan “Prevention  Without  Punishment” atau  pencegahan tanpa hukuman pidana,” dengan cara mewajibkan penyalah guna menjalani rehabilitasi secara sukarela Pasal 55,  bila  melaksanakan  kewajibannya  status  pidananya  demi  hukum    gugur  berubah  menjadi  tidak  dituntut pidana Pasal 128, dengan demikian masalah pidananya selesai tanpa penegakan hukum.
1 Makaro,Moh.Taufik,dkk,2005, Tindak Pidana Narkotika , Ghlmia Indonesia, Jakarta hlm 5.
Septia Intan Putri,  S. Sahabuddin, dan Ferdricka Nggeboe. Kekuatan Hukum Surat Assesment Bnnp Sebagai Rekomendasi Bagi Hakim Untuk Memutus  Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalaguna Narkotika di Kota Jambi
Penempatan  penyalahgunaan  narkotika,  baik  pecandu  maupun  korban  penyalahguna  narkotika berdasarkan Pasal 54 UU Narkotika wajib hukumnya menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Akan tetapi UU Narkotika pun mengandung beberapa multi-tafsir dalam pelaksanaan penegakan hukumnya, dimana penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan nakrotika tetap dianggap sebagai pelaku tindak pidana.
Walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang Narkotika, penyalahguna narkoba tidak boleh dipidana atau  pidananya  otomatis  gugur,  dia  harus  menjadi  pasien  rumah  sakit  atau  tempat  rehabilitasi  untuk menyembuhkan penyakit ketergantungan, bukan dipenjara. Tapi masih ada beberapa penyalaguna narkotika ditangkap, diperiksa, ditahan dan divonis penjara.
Dasar hukum dan tata cara pengajuan dan pelaksanaan proses asesmen diatur dalam Peraturan Kepala BNN No 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Adapun tata  cara  pelaksanaan  asesmen  dalam  aturan  tersebut.  Dalam  Pasal  8  PerkaBNN  tersebut  diatur  prosedur pengajuan asesmen untuk menempatkan Tersangka Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Penempatan dilakukan setelah tersangka mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen  Terpadu  berdasarkan  hasil  asesmen.  Asesmen  dilakukan  atas  permohonan  Penyidik  dan  harus diajukan secara tertulis dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat. Penyidik akan mendapatkan nomor register asesmen sebagai tindak lanjut dari permohonan yang diajukan.
Laporan hasil asesmen Badan Narkotika Nasional yang dilakukan oleh Tim BNN terhadap tersangka atau terdakwa digunakan sebagai suatu alat bukti dalam persidangan tindak pidana narkotika. Laporan hasil assesment  BNN  dapat  memenuhi  kriteria  sebagai  alat  bukti  keterangan  ahli,  alat  bukti  surat,  dan  alat  bukti keterangan  ahli a  de  charge .  Dalam  hal  laporan  hasil  assesment  sebagai  keterangan  ahli,  mengacu  pada ketentuan Pasal 186 KUHAP yakni keterangan ahli yang diberikan di sidang pengadilan. Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan.
Dalam  hal  laporan  hasil  assesment  BNN  sebagai  surat  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  187  huruf  a KUHAP  dengan  keterangan  bahwa  laporan  hasil  asesmen  BNN  diserahkan  ke  hakim  dalam  bentuk  surat keterangan  dan  dimasukkan  dalam  berita  acara.  Kemudian,  laporan  hasil  asesmen  dapat  menjadi  alat  bukti keterangan  ahli a  de  charge ,  bila  kuasa  hukum  terdakwa  menghadirkan  dokter  BNN  untuk  memberikan keterangannya  di  pengadilan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  65  KUHAP  dimana  tersangka  atau  terdakwa berhak  mengajukan  saksi  atau  ahli  yang  meringankan  atas  dirinya.  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusannya terhadap  pecandu  narkotika,  penyalahgunaan  narkotika,  korban  penyalahgunaan  narkotika  dapat memperhatikan  rekomendasi  sebagaimana  disebutkan  dalam  Laporan  Hasil  Asesmen  BNN.  Dalam menjatuhkan putusannya hakim mempertimbangkan dari sisi yuridis dan sisi non yuridis. Hakim yang mengacu pada laporan hasil asesmen BNN mencangkupi pertimbangan yuridis dan non-yuridis
Hasil  asesmen  yang  diberikan  oleh  Tim  Asesmen  Terpadu  BNN  dapat  mencakup  informasi  seperti tingkat  ketergantungan  narkoba,  dampak  penyalahgunaan  terhadap  kesehatan  fisik  dan  mental  individu, kemungkinan kecenderungan kriminal terkait narkoba, serta rekomendasi untuk rehabilitasi atau pengobatan yang diperlukan. Rekomendasi tersebut dapat menjadi bukti yang kuat dalam persidangan karena didasarkan pada  penilaian  yang  objektif  dan  dilakukan  oleh  tim  yang  memiliki  keahlian  di  bidangnya  masing-masing. Namun,  penting  untuk  dicatat  bahwa  rekomendasi  tersebut  tidak  bisa  menjadi  satu-satunya  bukti  yang digunakan dalam proses hukum, melainkan harus disertai dengan bukti-bukti lain yang relevan
Dalam  konteks  sistem  peradilan  Indonesia,  rekomendasi  Tim  Asesmen  Terpadu  BNN  sering digunakan  sebagai  salah  satu  alat  bukti  tambahan  yang  mendukung  tuntutan  hukum  terhadap individu  yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan hakim  yang akan mempertimbangkan semua bukti yang ada dalam persidangan sebelum membuat keputusan hukum yang final
Berdasarkan fakta di lapangan, ditemukan bahwasanya pertimbangan hakim mengenai Rekomendasi TAT-BNN yang dilaksanakan hanya sebatas tanya-jawab, tidak ada tindakan/observasi yang komprehensif dan waktunyajuga sangat singkat yaitu sekali pertemuan, sehingga membuat hakim tidak yakin dengan hasil yang dibuat  oleh  Tim  TAT-BNN  tersebut.  Apabila  asesmen  dilakukan  secara  komprehensif  terhadap  tersangka, maka tentunya hakim dapat mempercayai hasil rekomendasi yang dibuat Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN. Syaratnya adalah, dalam hal hasil rekomendasi TAT-BNN diajukan sebagai bukti surat, maka harus memenuhi ketentuan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf a KUHAP
Sedangkan, dalam hal hasil rekomendasi TAT-BNN diajukan juga ahli untuk menerangkannya, maka harus memenuhi ketentuan sebagai keterangan ahli sebagaimana diatur Pasal 186 KUHAP. Syarat menjadi ahli adalah harus disumpah terlebih dahulu di muka hakim, barulah pendapatnya dianggap sebagai keterangan ahli.
Septia Intan Putri,  S. Sahabuddin, dan Ferdricka Nggeboe. Kekuatan Hukum Surat Assesment Bnnp Sebagai Rekomendasi Bagi Hakim Untuk Memutus  Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalaguna Narkotika di Kota Jambi
Sehingga,  jika  kedua  syarat-syarat  alat  bukti  tersebut  telah  terpenuhi,  maka  Hasil  Rekomendasi  TAT-BNN akan menjadi bukti yang kuat guna meyakinkan hakim bahwasanya terdakwa adalah penyalahguna narkotika dan selayaknya untuk dijatuhi pidana rehabilitasi medis/sosial

## B. Dampak  Hukum  Terhadap  Pengadilan  Narkotika  Bila  Hakim  Menolak  Assessment  Untuk  Memutus Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalaguna Narkotika Di Kota Jambi
Penyalahguna  Narkotika  dapat  dibuktikan  atau  terbukti  sebagai  korban  penyalahgunaan  Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi penyalah guna/korban penyalahgunaan narkotika sebagai akibat hukum, juga diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada hakim dalam memutus perkara  di  Pengadilan.  Amanat  ini  disebutkan  dalam  Pasal  103.
Peran hakim menjadi hal yang sanggat utama dalam menentukan pecandu tersebut dapat direhabailitasi atau  tidak.  Peraturan  tentang  pertimbangan  hakim  dalam  memberikan  rehabilitasi  kepada  para  pecandu narkotika pada umumnya dapat dilihat dari dua segi, yakni pertimbangannya pada hakim untuk menerapkan proses peradilan dan kewenangan pada putusan akirnya yang dapat berubah berupa putusan rehabilitasi atau penerapan  rehabilitasi.  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  pemidanaan  berupa Tindakan sebagai berikut
Sebagai tolak ukur hakim dalam menerapkan sanksi bagi seorang penyalah guna/pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah  Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009. SEMA ini menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan  dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria:
a. Terdakwa  pada  saat  ditangkap  oleh  Penyidik  Polri  dan  Penyidik  BNN  dalam  kondisi  tertangkap tangan.
b. Pada saat tertangkap tangan, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung.
c. Surat  Uji  Laboratorium  yang  berisi  positif  menggunakan  Narkotika  yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.
d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
e. Tidak terdapat bukti bahwa  yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap          narkotika
Kemudian  dalam  PP  No.  25  Tahun  2011  tentang  Pelaksanaan  Wajib  Lapor  Pecandu  Narkotika,  juga mengatur  mengenai  rehabilitasi.  Konstruksi  mengenai  rehabilitasi  diatur  dalam  Pasal  13  ayat  (3),  yang menyebutkan“Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi  medis  dan/atau  rehabilitasi  sosial”.  Pasal  13  ayat  (4),  menyebutkan  “Penempatan  dalam  lembaga rehabilitasi  medis  dan/atau  rehabilitasi sosial  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  merupakan  kewenangan Penyidik,  Penuntut  Umum,  atau  Hakim  sesuai  dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter. Dan Pasal 13 ayat (5) menyebutkan “Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau  rehabilitasi  sosial  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  berlaku  juga  bagi  Korban Penyalahgunaan Narkotika.
Secara  esensial  penyalahguna  narkotika  mempunyai  karakteristik ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi  penyalahguna Narkotika hanya dikenakan tindakan berupa  kewajiban menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial.  Namun,  kenyataannya  pada pelaksanaannya  hakim  tidak melakukan putusan rehabilitasi.
Sistem  pemidanaan  terhadap  penyalah  guna  narkotika  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sistem  pemidanaan yang  dianut  dalam  hukum  Indonesia.  Tujuan  sistem  pemidanaan  pada  operasionalnya  adalah  tujuan penegakan  hukum  yang  dijalankan  oleh  sistem  peradilan  berdasarkan  perangkat-perangkat hukum  yang mengatur  kriminalisasi  penyalah  guna  narkotika  yaitu  Undang-  Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  Menentukan  tujuan  pemidanaan  pada  sistem  peradilan  menjadi  persoalan  yang  cukup  dilematis, terutama  dalam  menentukan  pemidanaan  ditujukan  untuk  melakukan  pembalasan  atas  tindak  pidana  yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial.
Sanksi  pidana  dikatakan  sebagai ultimum  remidium (obat  terakhir),  artinya  sanksi  pidana  baru  dapat dipergunakan bila upaya-upaya hukum yang lain dianggap tidak mampu. Secara teoritis kecenderungan hakim dalam penjatuhan pidana penjara pada Penyalahguna narkotika adalah:
1. Pidana penjara merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Bila seseorang mendapat sanksi pidana penjara, tidak ada jaminan bagi orang tersebut dengan sendirinya akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.
Septia Intan Putri,  S. Sahabuddin, dan Ferdricka Nggeboe. Kekuatan Hukum Surat Assesment Bnnp Sebagai Rekomendasi Bagi Hakim Untuk Memutus  Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalaguna Narkotika di Kota Jambi
2. Penggunaan  hukum  pidan  dalam  penanggulangan  kejahatan  akan  berdampak  pada  kesiapan  orang tersebut untuk dapat kembali menajlani kehidupan yang bebas.
Hakim harus memutus suatu perkara dengan cara yang seadil-adilnya menurut unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan.  Dalam memutus suatu perkara, hakim diberi kebebasan dalam menggali fakta-fakta yang belum pernah terungkap sebelumnya. Akan tetapi kebebasan itu pundilindungi oleh undang-undang, yang artinya bahwa hakim tidak bisa serta-merta memutus suatu perkara dengan alasan yang tidak  jelas.  Dalam  hal  ini,  hakim  memperhatikan  kaidah  dan  norma  yang  ada  dalam  UUN  saat  menangani perkara penyalahgunaan narkotika. Penjatuhan sanksi terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan Pasal 127 UUN terdapat 2(dua) pilihan yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

## KESIMPULAN
Kekuatan  pembuktian  hasil  rekomendasi  Tim  Asesmen  Terpadu  (TAT)  BNN  bagi  terdakwa  penyalahguna narkotika  dalam  persidangan  perkara  narkotika  berdasarkan  sistem  pembuktian  secara  negatif.  Validitas  dan keabsahan Rekomendasi TAT BNN. Rekomendasi TAT-BNN harus memenuhi persyaratan sebagai bukti yang sah, yaitu diperoleh secara sah dan tidak diragukan kebenarannya. Hal ini harus dibuktikan oleh penuntut umum pada saat persidangan, sehingga Rekomendasi TAT-BNN tersebut dapat diterima sebagai bukti di persidangan. Peran Tim Ahli  Medis  dan  Kedokteran  biasanya  akan  diminta  memberikan  pendapatnya  di  persidangan  mengenai  hasil observasi  terhadap  terdakwa,  uji  laboratorium  atas  narkotika  yang  ditemukan,  dan  apakah  telah  sesuai  dengan rekomendasi TAT-BNN. Kesaksian ahliahli tersebut dapat  membantu  menguatkan pembuktian hasil rekomendasi TAT-BNN. Hasil Rekomendasi TAT-BNN yang dilampirkan dalam berkas perkara, sebagai bukti dipertimbangkan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Penyalahguna narkotika
Akibat hukum dari hakim dalam pengenaan sanksi pidana penjara daripada sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika menunjukkan bahwa hakim memfokuskan pada tujuan pemidanaan yang sesuai dengan tujuan hukum pidana. Berdasarkan haltersebut, maka tujuan hukum berupa keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. Apabila dikaitkan dengan masalah pemidanaan bagi penyalahgunaan narkotika, putusan hakim yang memidanakan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri akan dapat menurunkan tingkat kriminalitas jika dapat memberikan efek jera,  baik  bagi  pelaku  yang  bersangkutan  maupun  orang  lain.  Selain  itu,  pemidanaan tersebut harus memberikan manfaat kepada penyalahguna narkotika tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya kembali

## DAFTAR PUSTAKA
Antonius  Cahyadi  dan  E.  Fernando  M.  Manullang,  2007,  Pengantar  Ke  Filsafat  Hukum,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996).
Barda  Nawawi  Arief,  Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Dengan  Pidana  Penjara,  (Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994.
Evi Hartanti, , Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua, Jakarta, Sinar Grafika, 2008 Philipus M. Hadjon dkk, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cet. ke-X, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta
Gatot Supramono, 2004, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta Joko Suyono, 1980, Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya, Yayasan Kanisius, Yogyakarta Lamintang. 1997. Dasar-dasar hukum pidana indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti Makaro,Moh.Taufik,dkk,2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta
Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh, Zakky A.S., 2003, Tindak Pidana
Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta
Mohammed Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2010). Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni,  Bandung, 2008
Muladi, “Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Semarang:
Universitas Diponegoro, 1991).
Nny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang,2006 O.C. Kaligis, 2002, Narkotika dan Peradilannya di Indonesia, Alumni, Bandung