## Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi
Sinthia Anjelina 1 , Diana Frederica 2 , Deni Iskandar 3
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta, Indonesia 1,2,3
Abstract. This study aims to examine the compliance of MSME taxpayers with tax socialization as a moderating variable. This study uses primary data by distributing questionnaires to owners of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) who are domiciled in West Jakarta. By using a sampling technique, namely convenience sampling, the researchers managed to collect 103 respondents from the distributed questionnaires. The data were tested using the SPSS application with multiple linear regression model analysis. From the test results that have been carried out, it can be concluded that tax incentives have no effect on taxpayer compliance, tax understanding  has  a  positive  effect  on  taxpayer  compliance,  tax  socialization  strengthens  the  effect  of  tax incentives on taxpayer compliance, and tax socialization weakens the effect of tax understanding on taxpayer compliance.
Keywords: Covid-19; MSMEs; Tax Incentives; Tax Understanding; Tax Socialization; Taxpayer Compliance
Abstrak .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  dengan  sosialisasi  pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dengan menyebarkan kuesioner ke pemilik  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  yang  berdomisili  di  Jakarta  Barat.  Dengan  menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu convenience sampling , peneliti berhasil mengumpulkan 103 responden dari kuesioner  yang  disebarkan.  Data  diuji  menggunakan  aplikasi  SPSS  dengan  analisis  model  regresi  linear berganda. Dari hasil uji yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  pemahaman  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, sosialisasi pajak memperkuat pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi pajak memperlemah pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci: Covid-19; UMKM Insentif Pajak; Pemahaman Pajak; Sosialisasi Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak
Corresponding author. Email:Sinhiaanjelin@gmail.com,  diana.frederica@ukrida.ac.id, Denny.iskandar@ukrida.ac.id How to cite this article. Anjelina, S. & Frederica, D. & Iskandar, D. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan , 11(1), 119-130. History of article. Received: Februari 2023, Revision: Maret 2023, Published: April 2023 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v11i1.45644 Copyright©2023. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai
negara berkembang
perlu
meningkatkan pertumbuhan  ekonominya.  Dari  hasil tinjauan  membuktikan  bahwa  semua negara  di  dunia  mengenakan  pajak  pada warga negaranya dan hanya negara-negara tertentu  dengan  keunggulan  sumber  daya alamnya  menggunakan  pajak  sebagai sumber utama pendapatan negara mereka. Indonesia merupakan negara yang mengenakan pajak kepada warga
negaranya  untuk  sumber  pendapatan negara.  Pajak  merupakan  sumber  utama pendapatan bagi pemerintah. Dalam laman
Jayani (2021) pada semester I tahun 2021, penerimaan  pemerintah  dari  sektor  pajak sebesar Rp 557,8 triliun atau naik sebesar 4,9% jika dibandingkan dengan semester I- 2020.  Sedangkan,  penerimaan  pajak ditargetkan  sebesar  Rp  1.229,6  triliun (Masdi,  2021).  Lalu  bagaimana  dengan pengeluaran  pemerintah  selama  tahun 2021?  Dalam  laman  Jayani  (2021), dikatakan bahwa belanja negara mengalami kenaikan sebesar 9,4%, sehingga  negara  harus  mengalami  defisit APBN sebesar Rp 283,2 triliun.
Salah satu penyebab APBN mengalami  defisit  adalah  karena  adanya
pandemi Covid -19.  Dapat  dilihat  pada gambar 1.1 dibawah ini.
Gambar 1.1 Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Perpajakan 2020 Sumber:Kementerian Keuangan (KemenKeu)
Dari laman Ridhoi (2020) dikatakan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2020 selama pandemi Covid-19 jauh dari target yang telah ditetapkan.
Dari  defisit  APBN  yang  dirasakan dan pandemi Covid-19 yang meningkatkan belanja  negara,  maka  pemerintah  telah merencanakan  beberapa  kebijakan  agar meningkatkan APBN, khususnya di sektor perpajakan, diantaranya adalah mendorong pemulihan  dan  transformasi  ekonomi pajak,  melalui  pemberian  insentif  pajak yang lebih selektif (Ridhoi, 2020). Insentif perpajakan  yang  dimaksudkan  adalah dengan  membebaskan  dan  menurunkan bea  masuk,  sehingga  diharapkan  hal tersebut  dapat  membantu  arus  kas  wajib pajak.  Pemerintah  menyadari  bahwa dampak  pandemi Covid -19  secara  nyata telah mengganggu aktivitas perekonomian sebagian  besar  negara  di  seluruh  dunia termasuk  di  Indonesia.  Selama  terjadi pandemi Covid -19 banyak yang menderita termasuk  proses  produksi  distribusi  dan kegiatan  operasional  lainnya  yang  pada akhirnya ikut menggangu jalannya dimensi perekonomian dan sosial secara nasional.
Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional  dan  stabilitas  sistem  keuangan tersebut  peraturan  pemerintah  pengganti Undang-Undang  No.  1  Tahun  2020  yang disahkan  menjadi  UU  No.  2  Tahun  2020
telah  mengamanatkan  upaya  pemulihan ekonomi nasional (PEN). Melalui Program PEN merupakan bentuk respons kebijakan yang  ditempuh  oleh  pemerintah  dalam upaya  untuk  menjaga  dan  mencegah aktivitas  usaha  dari  pemburukkan  lebih lanjut.  Mengurangi  semakin  banyaknya pemutusan hubungan, mempercepat pemulihan  ekonomi  nasional  serta  untuk mendukung  kebijakan  keuangan  negara, selain  itu  untuk  menjaga  stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat,  dan  produktivitas  sektor tertentu melalui program PEN pemerintah juga  memberikan  insentif  pajak  dalam rangka mendukung penanggulangan dampak virus Corona .
Dalam  hal  ini,  kebijakan  insentif pajak  terdapat  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  (PMK)  tentang  Insentif  Pajak bagi  wajib  pajak  yang  terkena  dampak pandemi  Virus  corona  2019.  Tentunya terdapat beberapa akibat yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak melaksanakan  kewajibannya  dalam  hal membayar pajak seperti kurangnya pemahaman tentang insentif  PMK No. 86 Tahun  2020  dan  kurangnya  sosialisasi pajak dari pegawai pajak itu sendiri.
Dalam  jurnal  Pitaloka et  al (2018) sosialisasi  merupakan  bagian  penting  dari tujuan  meningkatkan  jumlah  wajib  pajak. Sosialisasi  ini  merupakan  upaya  Ditjen Pajak  untuk  memberikan  informasi  dan pembinaan  serta  pemahaman  kepada masyarakat khususnya wajib pajak.
Dalam  jurnal  Herawati et  al (2018)
Sosialisasi  pajak  dapat  dilakukan  dalam berbagai  cara  diantaranya:  Sosialisasi melalui  media  cetak,  sosialisasi  melalui media elektronik, sosialisasi melalui media online,  sosialisasi  melalui  media  tatap muka,  sosialisasi  melalui  konsultasi  AR Direct .
Pemahaman pajak
guna meningkatkan  Kesadaran  pajak  bukan hanya  tanggung  jawab  otoritas  pajak, warga  juga  memainkan  peran  penting dalam  meningkatkan  kesadaran  tentang membayar  pajak.  Peran  ini  dapat  diambil
oleh Lembaga Pendidikan dan masyarakat luas (Nurlis et al , 2020).
Selain itu pemerintah akan melakukan ekstensifikasi dan pengawasan berbasis daerah, dimana Direktur Jenderal Pajak  (DJP)  melakukan  pemeriksaan, pemungutan,  dan  penegakan  hukum  yang adil  dan  berbasis  risiko  (Ridhoi,  2020). Agar  hal  ini  dapat  terlaksana,  tentunya pemerintah  harus  melakukan  sosialisasi kepada  UMKM  terkait  kebijakan  dan program pemerintah dalam sektor perpajakan untuk meningkatkan APBN.
Sejak awal tahun 2020 pelaku bisnis di Indonesia banyak mengalami penurunan pendapatan  yang  sangat  drastis,  hal tersebut  adalah  akibat  dari  munculnya virus  corona  dan  menimbulkan  yang dimana  mengharuskan  seluruh  warga negara  melakukan  pembatasan  sosial berskala  besar  atau  biasa  disebut  PSBB, berdasarkan  hasil  survey  yang  dilakukan oleh  badan  statistik  pusat  menyatakan bahwa  8,4%  pelaku  UMKM  mengalami penurunan  pendapatan,  sedangkan  UMB sebanyak  82%.  Kondisi  tersebut  terjadi akibat penjualan sepi.
Sebagian  besar  UMKM  tidak  dapat melanjutkan
pekerjaan
karena ketidakmampuan
karwayan untuk
bekerjan,  rantai  pasokan  terganggu  dan mengakibatkan permintaan pasar berkurang  akibat  pandemi  yang  berlarut, penurunan  kinerja  industri  dalam  hal tranformasi  mulai  dari  produksi  barang, permintaan  produk  baru  dan  terkait ketenagakerjaan  mengakibatkan  banyak pekerja (Hajawiyah et al , 2022)
Pemerintah telah mengeluarkan beberapa  kebijakan  tentang  perpajakan yang  memberikan  insentif  pajak  untuk bidang tertentu. Selama masa pandemi ini, pemerintah  telah  mengeluarkan  insentif pajak  dalam  bentuk  Pajak  Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah, Pajak  Penghasilan  yang  dikenakan  tarif final  UMKM  yang  ditanggung  oleh pemerintah,  Pajak  penghasilan  yang dikenakan tarif final yang ditanggung oleh pemerintah  untuk  bidang  padat  karya
tertentu,  pelepasan  dari  pengenaan  Pajak Penghasilan pasal 22 atas impor, penurunan  tarif  Pajak  Penghasilan  pasal 25, dan pengembalian awal Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  (Latief et  al , 2020).
Kepatuhan  wajib  pajak  adalah dimana  warga  negara  bisa  memenuhi kewajibannya  sebagai  warga  negara  yaitu membayar  pajak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ilhamsyah et  al ,  2016).  Kepatuhan  wajib pajak  merupakan  ialah  permasalahan perpajakan yang ada sejak dahulu.  Dalam penelitian  Azizah  (2019)  mengenai  rasio kepatuhan dari masa ke masa belum terjadi peningkatan  tingkat  kepatuhan  pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,  Hal  ini  didasarkan  pada perbandingan jumlah wajib pajak yang ada tidak  sebanding  dengan  yang  melaporkan pajaknya,  dan  menurut  penelitian  banyak wajib  pajak  yang  belum  paham  mengenai hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dan  ini  merupakan  tugas  dari  KPP  untuk melakukan  bimbingan,  pengawasan,  dan pelayanan.
Dalam  jurnal  Andrew  dan  Sari (2021), secara mikro ekonomi, wabah virus Corona  telah  berdampak  pada  semua Usaha  Kecil  Menengah  (UMKM)  di Indonesia,  yang  mana  UMKM  tersebut merupakan  salah  satu  sumber  perputaran uang di  Indonesia. Dampak tersebut salah satunya  adalah  banyak  UMKM  di Indonesia yang mengalami penurunan gaji bahkan  ada  yang  menutup  organisasinya karena bangkrut.
Di zaman yang sangat maju sekarang ini  banyak  pelaku  usaha  yang  memulai usaha  dari  usaha  yang  tergolong  kecil maupun  besar  namun  begitu  juga  pada sektor UMKM. Pada laman Christy (2021), Otoritas  Jasa  keuangan  (OJK)  mencatat perkembangan UMKM berlanjut menjelang  akhir  tahun  2020,  hingga  saat ini terdapat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar  di  seluruh  Indonesia.  Jumlahnya terus  bertambah,  pada  tahun  2017  jumlah UMKM mencapai 62,9 juta dan pada tahun
2018  jumlah  UMKM  mencapai  64,2  juta. Dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini.
Gambar 1.2 Pertumbuhan Jumlah UMKM Sumber: Tempo.com
Selanjutnya  yang  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sosialisasi pajak, sejauh ini sosialisasi pajak. Menurut Andreas  dan  Savitri  (2015)  sosialisasi pajak merupakan uapaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman  dan  informasi  kepada  wajib pajak  guna  untuk  mencapai  tujuannya. Sosialisasi  pajak  kurang  diterapkan  untuk memberikan  arahan/bimbingan  kepada wajib  pajak,  terlebih  lagi  ada  kebijakan insentif  pajak  dari  pemerintah  baru-baru ini,  karena  tidak  semua  wajib  pajak  yang mengerti  mengenai  PMK  No.  86  Tahun 2020  ini,  sosialisasi  selama  ini  hanya dilakukan  melalui  berita  saja.  Contohnya: Menteri keuangan Sri Mulyani mengeluarkan  insentif  pajak  mengenai PMK,  dan  juga  pada  DJP/  pegawai  pajak hanya  melakukan  penagihan  di  KPP  dan pelayanan di KPP tanpa adanya sosialisasi. Apalagi sejak pandemi Covid -19 ini semua aktivitas kebanyakkan beralih ke virtual/online, jadi tidak menutup kemungkinan  para  petugas  pajak  untuk melakukan sosialisasi secara daring.
Pemahaman  yang  kurang  mengenai pajak  menimbulkan  kurangnya  kepatuhan dari  wajib  pajak.  Kurangnya  pemahaman ini  bisa  mengakibatkan  wajib  pajak  tidak patuh pada kewajibannya membayar pajak.
Menurut Dewi et al (2020) kepatuhan  adalah  suatu  program  yang dibuat  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak setiap  saat,  dan  wajib  pajak  diharapkan dapat  menyadari  seberapa  pentingnya
peran  pajak  serta  perannya  bagi  suatu Negara.  Menurut  Ilhamsyah et  al (2016) yang  dimaksud  dengan  kepatuhan  Wajib Pajak  adalah  kemampuan  wajib  pajak untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakan dan  melaksanakan  hak  perpajakannya secara  adil  dan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.  Dari  penjelasan  tersebut  dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah  kemampuan  Wajib  Pajak  untuk melaksanakan  kewajiban  sebagai  wajib pajak dengan mengikuti peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  yaitu mendapatkan  NPWP,  melakukan self assessment (menghitung, memungut, membayar, dan melapor pajak), memeriksa dan memberikan data.
Rachmawati  dan  Ramayanti  (2016) mengatakan bahwa, “Insentif pajak adalah adalah kebijakan pajak yang diberikan oleh pemerintah  kepada  wajib  pajak  tertentu, untuk  meningkatkan  ketertarikan  investor dalam melakukan investasi”. Menurut Ayu (2020)  insentif  pajak  adalah  kebijakan pajak yang diberikan negara kepada wajib pajak  tertentu  orang  pribadi  atau  badan yang mendukung pemerintah, dan digunakan untuk memberikan insentif dan akomodasi  kepada  wajib  pajak  supaya selalu  memenuhi  kewajiban  pajaknya dengan  mengikuti  aturan  baik  sekarang maupun yang akan datang. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa insentif pajak  merupakan  kebijakan  pemerintah kepada  wajib  pajak  guna  membantu pemulihan ekonomi agar wajib pajak tetap patuh  melaporkan  pajaknya  baik  untuk orang  pribadi  maupun  badan  yang mendukung pemerintah. Pemberian insentif pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik wajib  pajak  orang  pribadi  maupun  badan, dalam menjalankan kewajiban perpajakannya,  baik  dalam  hal  pelaporan maupun  pembayaran  wajib  pajak.  Dalam penelitian Sitorus (2020) mengenai dampak insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa hasil dari insentif  pajak  berpengaruh  positif  dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di  masa  pandemi Covid -19.  Sebaliknya dalam  penelitian  Dewi et  al (2020) mendapatkan  hasil  bahwa  insentif  pajak justru tidak berpengaruh signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di  masa pandemi Covid -19.  Tentunya  pengaruh insentif  pajak  terhadap  kepatuhan  perlu diuji  ulang,  mengingat  kedua  penelitian tersebut dilakukan di masa pandemi Covid - 19  dan  dengan  topik  pembahasan  yang sama.
Menurut Adam et al (2020) sosialisasi  pajak  merupakan  usaha  awal untuk memberikan bimbingan/arahan kepada  wajib  pajak  supaya  mengerti Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  86 Tahun  2020.  Dalam  jurnal  Mudiarti  dan Mulyani  (2020),  sosialisasi  pajak  adalah usaha yang Direktur Jenderal Pajak (DJP) untuk  memberikan  informasi  kepada warga  negara,  khususnya  wajib  pajak, tentang  semua  hal  yang  berkaitan  dengan pajak, baik peraturan maupun tata cara atau strategi perpajakan, melalui cara-cara atau langkah-langkah  yang  tepat.  Dari  definisi yang  telah  dijabarkan,  maka  dapat disimpulkan bahwa sosialisasi wajib pajak adalah suatu bentuk usaha DJP (Direktorat Jenderal Pajak) untuk memberikan pengertian  dan  pembinaan  kepada  wajib pajak  tentang  perpajakan,  baik itu peraturan  dan  undang-undang,  tata  cara perpajakan  dan  informasi  perpajakan kepada  masyarakat,  khususnya  wajib pajak.Terkait pemahaman pajak, penelitian yang  dilakukan  oleh  Fauzi  dan  Maula (2020) mendapatkan hasil bahwa pemahaman  pajak  tidak  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mudiarti dan Mulyani (2020),
mendapatkan  hasil  bahwa  pemahaman pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dan  terakhir,  Menurut  Nurizzaman et  al (2020),  pemahaman  perpajakan merupakan  pemahaman  pajak  terhadap undang-undang  terkait  perpajakan  yang harus  diterapkan  pada  saat  memenuhi
kewajiban  perpajakan,  seperti  kewajiban perpajakan,  seperti  melaporkan  SPT, menghitung  jumlah  pajak  yang  terutang, dan  pembayaran  pajak.  Menurut  laman Andreas  dan  Savitri  (2015)  kegiatan sosialisasi  pajak  dibagi  menjadi  beberapa fokus,  yaitu:  a.  kegiatan  sosialisasi  untuk calon  wajib  pajak,  b.  kegiatan  sosialisasi untuk  wajib  pajak  baru,  dan  c.  kegiatan sosialisasi untuk wajib pajak terdaftar. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman  pajak  adalah  upaya  wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, tata cara perpajakan, menghitung  jumlah  pajak  yang  terutang, melaporkan SPT, dan melakukan pembayaran  pajak.  Dalam  penelitian Syaputra (2019) mengenai sosialisasi pajak sebagai  variabel  moderasi  mendapatkan hasil  bahwa  Sosialisasi  Pajak  tidak  dapat memperkuat pemahaman perpajakan untuk kepatuhan wajib pajak UMKM.
Dari penjelasan di atas, maka peneliti mengambil  judul  penelitian “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi”.

## METODE PENELITIAN
Jenis data dalam penelitian ini adalah data  primer.  Menurut    Bahri  (2018)  data primer  adalah  data  yang  didapat  atau diorganisir  langsung  dari  sumber  asli  dan tidak  melalui  perantara.  Tujuan  dari analisis  statistik  adalah  untuk  menguji hipotesis  yang  telah  ditetapkan.  Data primer  pada  penelitian  ini  akan  diperoleh dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada wajib pajak UMKM.
Populasi dalam penelitian ini adalah para pedagang UMKM dan pedagang kaki lima  (PKL)  Di  Kota  Jakarta  Barat. Sedangkan  sampel  dalam  penelitian  ini adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang melakukan kegiatan usaha. Adapun Teknik pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini menggunakan Teknik Convenience sampling .
Menurut  Bahri  (2018), convenience sampling adalah  et  alteknik  pemilihan
sampel berdasarkan kebetulan saja, elemen populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden akan dijadikan sampel.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  para pedagang UMKM dan pedagang kaki lima di daerah Jakarta Barat yang peneliti temui dan bersedia menjadi responden.
Peneliti menggunakan analisis model  regresi  linear  berganda  dengan model persamaan regresi sebagai berikut:
𝐾𝑊𝑃 = 𝛂  +  𝛃^𝟏. 𝐈𝐏  +  𝛃^𝟐. 𝐏𝐏  +  𝛃𝟑. 𝐈𝐏. 𝐒𝐏 + 𝛃𝟒. 𝐏𝐏. 𝐒𝐏  +  𝐞
Dimana:
KWP = Kepatuhan Wajib Pajak α = Konstanta β = Koefisien Regresi IP = Insentif Pajak SP = Sosialisasi Pajak PP = Pemahaman Pajak e = Standar Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Demografi Responden
Dari  kuesioner  yang  disebarkan  ke pemilik  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah UMKM,  didapatkan  103  responden, dimana 57 orang (55,3%) berjenis kelamin laki-laki  dan  46  orang  (44,7%)  berjenis kelamin  perempuan,  dengan  26  orang (25.2%)  berusia  21-30  tahun,  33  orang (32%)  berusia  31-40  tahun,  26  orang (25,2%) berusia 41-50 tahun, dan 17 orang (17,5%) berusia di atas 50 tahun.

## Uji Validitas
Dari  uji  SPSS  yang  telah  dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut:
Table 4.1
Item-Total Statistics Corrected Item-Total Correlation IP.1 .637 IP.2 .574 IP.3 .728 PP.1 .715 PP.2 .616
PP.3 .671 PP.4 .692 SP.1 .639 SP.2 .550 SP.3 .633 SP.4 .593 KWP.1 .486 KWP.2 .603 KWP.3 .677 KWP.4 .691 KWP.5 .739
Dari  hasil  uji  di  atas,  didapatkan bahwa  r hitung pada  masing-masing  butir indikator  lebih  besar  dari  0,3,  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  indikator kuesioner yang digunakan dalam penelitian  dinyatakan  valid,  sehingga kuesioner dapat digunakan untuk penelitian  terkait  pengaruh  insentif  pajak dan  pemahaman  pajak  tentang  PMK  No. 86  Tahun  2020  terhadap  kepatuhan  wajib pajak UMKM di  Jakarta Barat  pada masa pandemic Covid -19  dengan  sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi

## Uji Reliabelitas
Dari  uji  SPSS  yang  telah  dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 4.2 Uji Reliabelitas IP
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .735 3

## Tabel 4.3 Uji Reliabilitas PP
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .843 4

## Tabel 4.4
Uji Reliabilitas SP Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .784 4

## Tabel 4.5
Uji Reliabilitas KWP Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .856 5
Dari  hasil  uji  di  atas,  didapatkan bahwa Cronbach  Alpha pada  masing- masing  variabel  >  0,6,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  jawaban  atas  hasil kuesioner dari waktu ke waktu dinyatakan reliabel  dan  dapat  diuji  asumsi  klasik  dan uji hipotesis.

## Uji Asumsi Klasik
Gambar 4.1 Diagram Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dari  diagram Normal  P-P  Plot  of Regression Standardized Residual di atas,
didapatkan  bahwa  titik-titik  pada  diagram tersebut  berkumpul  dan  membentuk  suatu pola atau garis, sehingga dapat disimpulkan  bahwa  model  regresi  linear berganda berdistribusi normal.
Tabel 4.6 Coefficients a Model Collinearity Statistics VIF 1 (Constant) IP 2.305 PP 1.993 SP 2.313 a. Dependent Variable: KWP
Selanjutnya  pada  Tabel  4.9  di  atas, didapatkan  bahwa  VIF  pada  masing- masing  variabel  independen  dan  variabel moderasi < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel independen (insentif pajak dan pemahaman pajak) dan variabel moderasi  (sosialisasi  pajak) tidak terdapat multikolinearitas.
Gambar 4.2 Diagram Scatterplot
Terakhir,  pada  diagram Scatterplot di  atas,  didapatkan  bahwa  titik-titik  pada diagram  tersebut  tidak  berkumpul  dan tidak  membentuk  suatu  pola  atau  garis, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pada model  regresi  linear  berganda  tidak terdapat heteroskedastisitas.

## Uji Hipotesis
Tabel 4.7 Model Summary Model Adjusted R Square 1 .532 a. Predictors: (Constant), PP.SP, IP, PP, IP.SP
Pada tabel 4.7 di atas, angka Adjusted
R  Square sebesar  0,532  menunjukkan bahwa 53,2% variabel dependen (kepatuhan  wajib  pajak)  dapat  dijelaskan oleh  variabel  independen  (insentif  pajak dan sosialisasi pajak) yang dimoderasi oleh variabel  moderasi  (sosialisasi  pajak)  dan sisanya 46,8% dipengaruhi oleh faktor lain.
Tabel 4.8 Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients B Std. Error 1  (Constant) 5.117 1.254 IP -.493 .528 PP 1.178 .386 IP.SP .089 .047 PP.SP -.059 .034 a. Dependent Variable: KWP
Persamaan regresi yang diperoleh:
𝐾𝑊𝑃 = 𝛂  +  𝛃^𝟏. 𝐈𝐏  +  𝛃^𝟐. 𝐏𝐏  +  𝛃𝟑. 𝐈𝐏. 𝐒𝐏 + 𝛃𝟒. 𝐏𝐏. 𝐒𝐏  +  𝐞
Dari Tabel 4.8 di atas, dapat disimpulkan:
• Nilai Sig. (0,352) > α (0,05)
Insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
• Nilai Sig. (0,003) < α (0,05) Pemahaman  pajak  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak
• Nilai Sig. (0,061) > α (0,05) Sosialisasi  pajak  tidak  memoderasi insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.  Namun  apabila  menggunakan taraf  signifikan  0,1,  maka  sosialisasi pajak  memperkuat  pengaruh  insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
• Nilai Sig. (0,086) > α (0,05) Sosialisasi  pajak  tidak  memoderasi pemahaman  pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Namun
apabila menggunakan taraf signifikan 0,1, maka sosialisasi pajak memperlemah pengaruh  pemahaman  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Insentif  Pajak  Tidak  Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dari  uji  yang  telah  dilakukan, didapatkan bahwa insentif pajak PMK No. 86 Tahun 2020 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak  di  tengah  pandemi Covid -19.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sama dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Latief et al (2020) yang menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Sebaliknya,  hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Dewi et  al (2020) yang  menyatakan  bahwa  insentif  pajak tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Dari  hasil  kuesioner  yang telah  dikumpulkan,  dapat  disimpulkan bahwa  sebanyak  61,2%  setuju  bahwa seharusnya  insentif  pajak  mengurangi beban  pajak  UMKM;  sebanyak  58,3% setuju  bahwa  seharusnya  dengan  adanya insentif pajak, daya beli UMKM
meningkat;  dan  sebanyak  73,8%  setuju bahwa seharusnya dengan adanya insentif pajak,  UMKM  menjadi  rajin  melakukan pembayaran  dan  pelaporan  pajak.  Namun hal  ini  menunjukan  bahwa  kebijakan insentif  pajak  PMK  No.  86  Tahun  2020 yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada UMKM  belum  sesuai  dengan  harapan UMKM,  sehingga  insentif  pajak  yang diberikan belum bisa meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  tengah pandemi Covid -19. Salah satu faktor yang menyebabkan insentif pajak tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  adalah  rendahnya  kemampuan  daya beli masyarakat. Di tengah pandemi Covid - 19,  pendapatan  masyarakat  menurun. Dengan  penurunan  pendapatan,  maka masyarakat  merasa  insentif  pajak  yang diberikan pemerintah tidak mempengaruhi hal  apapun  dalam  hidup  masyarakat. Masyarakat  hanya  akan  fokus  untuk menambah  penghasilan,  setidaknya  untuk kebutuhan sehari-hari, dibandingkan memikirkan  insentif  pajak  yang  diberikan pemerintah  yang  wajib  pajak  hanya melaporkan pajaknya saja.

## Pemahaman  Pajak  berpengaruh  positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dari  uji  yang  telah  dilakukan, didapatkan  bahwa  pemahaman  pajak tentang  PMK  No.  86  Tahun  2020 berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  di  tengah  pandemi Covid -19.
Hasil tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syaputra (2019) yang menjelaskan  bahwa  pemahaman  pajak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM.  Dari hasil kuesioner yang telah dikumpulkan, dapat disimpulkan  bahwa  sebanyak  67,0% menyatakan bahwa mereka selaku UMKM mengetahui  fasilitas  yang  diberikan  atas insentif  pajak,  sebanyak  58,3%  mengerti tarif yang wajib dipatuhi dalam penyampaian  insentif  pajak Covid -19, sebanyak 80,6% mengerti konsekuensi jika mereka  telat  melaporkan  pajak,  dan sebanyak 62,1% memahami masa berlaku
insentif pajak Covid -19. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi pemahaman  pajak  yang  dimiliki  oleh UMKM tentang PMK No. 86 Tahun 2020, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak  dalam  melakukan  pembayaran  dan pelaporan  pajak  karena  sudah  memahami tujuan  pajak,  kemudahan  yang  dirasakan dari  insentif  pajak  yang  diberikan,  dan sanksi  serta  denda  yang  ditanggung  oleh wajib  pajak  jika  tidak  patuh  melakukan pembayaran  dan  pelaporan  pajak,  serta masih banyak lagi.
Sosialisasi Pajak Memperkuat Pengaruh  Insentif  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dari  uji  yang  telah  dilakukan, didapatkan  bahwa  sosialisasi  pajak  tidak memoderasi  insentif  pajak  tentang  PMK No.  86  Tahun  2020  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  di  tengah  pandemi Covid -19. Namun apabila menggunakan taraf signifikan  0,1,  maka  sosialisasi  pajak memperkuat pengaruh insentif pajak PMK No.  86  Tahun  2020  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  di  tengah  pandemi Covid -19. Hal ini menunjukan bahwa semakin sering pemerintah  melakukan  sosialisasi  pajak kepada  wajib  pajak  khususnya  UMKM, maka  hal  itu  akan  memperkuat  kebijakan insentif  pajak  PMK  No.  86  Tahun  2020 yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada UMKM,  sehingga  kepatuhan  wajib  pajak dalam melaporkan pajak semakin meningkat.
Sosialisasi Pajak Memperlemah
Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dari  uji  yang  telah  dilakukan, didapatkan  bahwa  sosialisasi  pajak  tidak memoderasi  pemahaman  pajak  tentang PMK  No.  86  Tahun  2020  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  di  tengah  pandemi Covid -19.  Namun,  apabila  menggunakan taraf signifikan 0,1, maka sosialisasi pajak memperlemah pengaruh pemahaman pajak tentang PMK No. 86 Tahun 2020 terhadap kepatuhan  wajib  pajak  di  tengah  pandemi
Covid -19.  Hasil  ini  juga  sama  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Syaputra (2019) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak  tidak  memperkuat  kepatuhan  wajib pajak UMKM. Banyaknya tindakan sosialisasi  pajak  yang  dilakukan  oleh pemerintah,  tidak  mampu  meningkatkan pengaruh  pemahaman  pajak  UMKM  di Jakarta  Barat  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  UMKM.  Salah  satu  penyebab sosialisasi  pajak  memperlemah  pengaruh pemahaman  pajak  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  adalah  tingkat  pendidikan UMKM  yang  tidak  merata,  sehingga UMKM tidak memahami sosialisasi pajak yang diberikan oleh pemerintah.

## SIMPULAN

## Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak UMKM  dengan  sosialisasi  pajak  sebagai variabel moderasi.
Penelitian ini
merupakan penelitian
kuantitatif menggunakan data primer dengan menyebarkan  kuesioner  kepada  pedagang kaki  lima  di  Jakarta  Barat.  Dengan menggunakan convenience sampling , peneliti mendapatkan 103 responden.
Data yang didapatkan diolah dengan bantuan software SPSS. Setelah dilakukan pengujian  dan  analisis  data,  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
• Insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
• Pemahaman  pajak  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
• Sosialisasi  pajak  tidak  memoderasi insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.  Namun  apabila  menggunakan taraf  signifikan  0,1,  maka  sosialisasi pajak  memperkuat  pengaruh  insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
• Sosialisasi  pajak  tidak  memoderasi pemahaman  pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Namun apabila menggunakan taraf signifikan 0,1, maka sosialisasi
pajak memperlemah
pengaruh  pemahaman  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Saran
Untuk menyempurnakan penelitian terkait  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM dengan  sosialisasi  pajak  sebagai  variabel moderasi,  peneliti  memberikan  saran untukneliti selanjutnya sebagai berikut:
• Pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan  pembayaran  dan  pelaporan pajak  dengan  memperluas  sosialisasi pajak dan menggunakan berbagai media yang mudah dijangkau oleh wajib pajak khususnya  UMKM  (seperti:  Facebook, Instagram,  Whatsapp,  dan  lain-lain), sehingga  wajib  pajak  lebih  memahami hak  dan  kewajiban  mereka  sebagai wajib pajak.
• Para UMKM secara sadar tau pentingnya  mengikuti  sosialisasi  pajak yang  diberikan  oleh  pemerintah  dan aktif  mendukung  program  pemerintah dalam meningkatkan pemahaman pajak UMKM  khususnya  insentif  pajak  yang diberikan bagi UMKM.
• Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain (seperti tarif pajak, sanksi pajak, tanggal pembayaran dan pelaporan pajak, E-Filing , dan lain- lain) terhadap kepatuhan wajib pajak.
• Peneliti selanjutnya dapat menggunakan model kerangka penelitian yang lebih bervariasi, seperti menggunakan variabel intervening atau menambahkan  satu  variabel  moderasi pada penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, K. C., Rumawir, J., & Bacilius, A.
(2020). Pengaruh
Penerapan Peraturan Pemerintah No . 23 Tingkat Kepatuhan  Membayar  Pajak  Umkm Yang Tondano Barat. Jurnal Akuntansi Manado , 1 (2), 19–24.
Andreas,  &  Savitri,  E.  (2015).  Pengaruh Sosialisasi Pajak, P. Procedia - Social and  Behavioral  Sciences , 211 ,  163–
169.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015. 11.024 Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK  86/2020  Di  Tengah  Pandemi Covid  19:  Apakah  Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Di Surabaya? Jurnal  Akuntansi  Dan
Pajak , 21 (2), 349–366. https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1 597 Ayu,  I.  (2020).  Pemanfaatan  Insentif
Minim,  Apa  Komentar  Anda?  Rebut
Hadiah Rp1,5 Juta. In Ddtc . https://news.ddtc.co.id/pemanfaatan- insentif-minim-apa-komentar-anda- rebut-hadiah-rp15-juta-21953 Azizah, F. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak dan  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  Yang  Melakukan  Usaha (Studi  Kasus  KPP  Pratama  Pare). Journal  of  Finance  and  Accounting
Studies , 1 (1), 43–44. https://ejournal.feunhasy.ac.id/jfas/ar ticle/download/169/125/260
Christy,  F.  E.  (2021).  Jumlah  UMKM  di Indonesia.  In Tempo.Co (p.  1). https://data.tempo.co/read/1111/juml ah-umkm-di-indonesia
Dewi,  S.,  Widyasari,  &  Nataherwin.
(2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak,  Sanksi  Pajak  Dan. Jurnal Ekonomika  Dan  Manajemen , 9 (2),
108–124.
Fauzi,  A.  R.,  &  Maula,  K.  A.  (2020). Pengaruh  Pemahaman,  Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang. Akuisisi: Jurnal  Akuntansi , 16 (2),  88–103. https://doi.org/10.24127/akuisisi.v16i 2.505
Hajawiyah, A., Suryarini, T., Kiswanto, &
Harjanto, A. P. (2022). The Impact of Tax Incentives
on MSMEs Survivability During Covid-19 Pandemic:  Case  Study  in  Semarang City . 27–28. https://doi.org/10.4108/eai.27-7-
2021.2316780 Herawati,  H.,  Tabroni,  R.,  &  Lusiana,  S. (2018). The Effectiveness of The Tax Regulation Socialization Strategies on Tax  Payers  Comprehension  and Compliance  In  Implementing  Their Tax  Obligations. The  International Journal  Of  Business  Review , 1 (2), 131–140.
Ilhamsyah,  R.,  Endang,  M.  G.  W.,  & Dewantara,  R.  Y.  (2016).  Pengaruh Pemahaman  dan  Pengetahuan  Wajib Pajak  Tentang  Peraturan  Perpajakan, Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas Pelayanan,  dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor. Journal  of Chemical Information and Modeling ,
8 , 1–9.
Indonesia,  M.  K.  R.  (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 . 7 , 1–131.
Jayani, D. H. (2021). Pendapatan Negara
Tumbuh  9,4  Persen  Di  Semester  I- 2020 . Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapu blish/2021/07/22/pendapatan-negara- tumbuh-94-persen-di-semester-i-
2021
Latief,  S.,  Zakaria,  J.,  &  Mapparenta.
(2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif  Pajak  Dan  Manfaat  Pajak
Terhadapa  Kepatuhan  Wajib  Pajak.
Center of Economic Student Journal ,
3 (3),
270–289. http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/C ESJ/article/view/581/425 Masdi,  A.  (2021). Menakar  Penerimaan Pajak Di Tahun Pandemi . Kementerian  Keuangan  Republik
Indonesia. https://www.kemenkeu.go.id/publika si/artikel-dan-opini/menakar- penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/ Mudiarti,  H.,  &  Mulyani,  U.  R.  (2020). Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan  Kemauan  Menjalankan Kewajiban  Perpajakan  Pada  Masa Covid-19  (  Pada  Umkm  Orang
Pribadi  Sektor. Accounting  Global Journal , 4 (86), 167–182.
Nurizzaman,  R.,  Wardhani,  A.  K.,  &
Sfaifudin, N. (2020). Analisis Kepatuhan  Perpajakan  Pelaku  Usaha
Mikro, Kecil, Dan Menengah
(Umkm)  Di  Indonesia:  Studi  Pada Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Bisnis , 6 (2),
176–185.
https://doi.org/10.35972/jieb.v6i2.34 5 Nurlis,  Nurlis,  &  Ariani,  M.  (2020). Tax Awareness  Moderates  Knowledge and
Modernization of Tax Administration  on  Tax  Compliance, Survey on MSMEs taxpayers in South Tangerang City, Indonesia .
Pitaloka,  L.  kurnia,  Kardoyo,  &  Rusdarti. (2018). The Socialization of Tax as a Moderation  Variable  Towards  The Taxpayer  Compliance  of  Industrial Performer  in  Kudus  Regency . 7 (1), 45–51.
Rachmawati,  N.  A.,  &  Ramayanti,  R.
(2016).  Manfaat  Pemberian  Insentif
Pajak  Penghasilan  dalam  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis , 4 (2), 176–185. https://jurnal.polibatam.ac.id/index.p hp/JAEMB/article/view/75
Ridhoi,  M.  A.  (2020). Langkah-Langkah
Pemerintah  Tingkatkan  Penerimaan Perpajakan 2021 . Katadata.
https://katadata.co.id/muhammadridh oi/finansial/5eec6fc0848ef/langkah- langkah-pemerintah-tingkatkan- penerimaan-perpajakan-2021 Sitorus,  R.  R.  (2020).  Moderasi  Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh  E-Faktur  Dan  E-Bukti Potong  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak. Journal  of  Business  Studies ,
5 (2), 1–16.
Syaiful  Bahri,  S.E.,  M.SA.,  A.  (2018). Metodologi Penelitian Bisnis (Pertama). Andi (Anggota IKAPI).
Syaputra,  R.  (2019). Pengaruh  Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23
Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi . 6 (2), 121–144.