BEAS PERELEK:  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PURWAKARTA
BEAS PERELEK: SOCIETY EMPOWERING IN PURWAKARTA REGENCY
Nandang Rusnandar Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat Jalan Cinambo No. 136 Ujungberung-Bandung 42094 e-mail: nd_roes@yahoo.co.id
Naskah Diterima: 27 Juni 2016 Naskah Direvisi: 25 Juli 2016 Naskah Disetujui: 19 Agustus 2016

## Abstrak
Beas  perelek,  merupakan  tradisi  lama  yang  terlupakan,  kini  dihidupkan  kembali  oleh Bupati Purwakarta. Tujuannya  sebagai salah satu strategi dalam pemerataan pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat  dalam  satu  upaya  memenuhi  kebutuhan  dasar  warga.  Manfaatnya untuk  meningkatkan  kepedulian  dan  peran  serta  masyarakat  dalam  pembangunan  khususnya dalam  mengentaskan  kemiskinan  dan  menyejahterakan  masyarakat.  Di  samping  itu  manfaat lainnya  memberi  makna  teladan,  melatih  jiwa  berkorban  dari  hal  yang  paling  kecil,  melatih kebersamaan  dan  kepedulian  antar  sesama  dan  semangat  gotong  royong.    Namun  dalam perkembangannya,  akan  menghadapi  tantangan  dan  mengalami  perubahan  mengingat  budaya lokal  ini  tidak  lepas  dari  budaya  global  melalui  inovasi  ekonomi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menggambarkan  pranata  sosial  (ekonomi)  dalam  program  beas  perelek  sebagai  sebuah pemberdayaan  bagi  masyarakat  di  Kabupaten  Purwakarta.  Setelah  dicermati,  ternyata  dalam program beas perelek memiliki nilai-nilai yang bersinergi dengan falsafah hidup manusia Sunda, yaitu  silih  asah,  silih  asah  dan  silih  asuh.  Beas    perelek  ini  representasi  dari  nilai-nilai  itu semua.Oleh  karena  itu  perlu  peran  pemerintah  daerah  dalam  melestarikan  sikap  hidup  yang berazaskan  kebersamaan.  Beas  perelek  merupakan  solusi  atas  persoalan  kesenjangan  sistem sosial  karena  kalangan  masyarakat  yang  sudah  mampu  dapat  berbagi  pada  masyarakat  kurang mampu.
Kata kunci : beas perelek, pemberdayaan.

## Abstract
Beas  perelek  is  a  long  forgotten  tradition,  now  it  is  being  revived  by  the  Regent  of Purwakarta. The goal is as one of the strategies in the distribution of development and community empowerment  in  an  effort  to  meet  the  basic  needs  of  citizens.  The  benefit  is  to  raise  community awareness and participation in development, especially in poverty alleviation and public welfare. In addition, the other benefits are exemplary, sacrifice of the smallest things, bonding and caring between  people  and  the  spirit  of  mutual  cooperation.  But  in  its  development,  it faces  challenges and  changes  considering  the  local  culture  cannot  be  separated  from  global  cultural  economy through  innovation.  This  study  aims  to  describe  social  institutions  (economy)  in  beas  perelek program  as  an  empowerment  for  people  in  Purwakarta.  After  the  observation,  the  beas  perelek program have values that are in synergy with the philosophy of human life of Sunda, that is silih asah, silih  asih, silih  asuh. Beas Perelek is a representation  of those values.  Therefore, it needs local government's role in preserving the life attitude based on the principle of togetherness. Beas perelekis a solution to the problem of social inequality system since the community that has been able to share to disadvantaged communities.
Keywords : beas perelek, empowering.
Patanjala Vol. 8  No. 3 September  2016: 301- 316 302

## A. PENDAHULUAN
Pada  masa  Orde  Baru,  perencanaan program  pembangunan  selalu  ditetapkan oleh pemerintah pusat ( top down planning ),  dengan  konsep  penyeragaman terhadap  strategi  pembangunan  masya- rakat.  Masyarakat  dalam  hal  ini,  pada akhirnya  hanya  berperan  sebagai  objek pembangunan  saja.  Pola  kebijakan  yang bersifat  penyeragaman  ini  sering  tidak berhasil  dan  menimbulkan  krisis  ekonomi. Krisis ekonomi di Indonesia dapat membe- rikan  kesadaran  bahwa  strategi  pemba- ngunan semacam itu kurang tepat,
sehingga  muncul  kesadaran  akan  potensi lokal  yang  kurang  dimanfaatkan  dan dioptimalkan dalam pembangunan. Potensi lokal  masyarakat  merupakan  modal  sosial ( social capital ) bagi pembangunan nasional.
Pasca  Orde  Baru  runtuh  dan kemudian  disusul    oleh  era  reformasi,  isu sentralisasi ikut runtuh pula dan muncullah era  desentralisasi  yang  dibingkai  demo- krasi,  sehingga  dinamika  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara semakin dinamis. Pengaturan  yang  bersifat  sentral  menye- babkan  kemiskinan  dan  marginalisasi masyarakat  desa.  Maka  dengan  desen- tralisasi  diharapkan  mampu  merevitalisasi otonomi daerah.
Apalagi  ketika  otonomi  daerah bergulir  dan  sekarang  sudah  berjalan, setiap  daerah  perlu  memahami  dan mengenal  potensi  lokal  (budaya  lokal) sebagai  modal  sosial  dalam  pembangunan daerahnya  sendiri.      Keberadaan  pemba- ngunan  daerah  diarahkan  untuk  memacu pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasil- nya  dalam  rangka  meningkatkan  kesejah- teraan  rakyat,  menggalakkan  prakarsa  dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan    potensi  daerah    secara optimal  dan  terpadu  dalam  mengisi otonomi  daerah  yang    nyata,  dinamis, serasi,  dan  bertanggung  jawab  serta memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa  (Setiawan,  2011:  18).  Dalam praktiknya  Sarundajang  (2000:35)  menya- takan bahwa pembangunan pada umumnya
berorientasi pada modernisasi ala kapitalis- me  yang  menggeser  jati  diri  budaya  lokal. Hal  ini  ditandai  dengan    terganggu  dan berkurangnya    nilai-nilai  budaya  asli  yang dilembagakan  (pranata  sosial).    Karena dengan  memahami  dan  mengenal  budaya lokalnya  sendiri,  berarti  jalan  ke  arah pembangunan  akan  lebih  mudah  dalam mengatasi  permasalahan  yang  ditimbulkan oleh  dampak  pembangunan.  Budaya  lokal dapat  dimanfaatkan    sebagai  solusi  dalam menghadapi permasalahan.
Di  tatar  Sunda  (Provinsi  Jawa Barat),  mengenal  nilai-nilai  yang  berlaku dalam  tata  kehidupan  bermasyarakat  yang diwujudkan  dalam  falsafah  “ silih  asih, silih asah, silih asuh ” . Merupakan falsafah hidup yang sangat melekat pada hati setiap individu masyarakat Jawa Barat. Motto ini menjadi  pedoman  setiap  individu  dalam menghadapi  segala  bentuk  fenomena kehidupan  ini,  baik  di  lingkungan  terkecil (keluarga)    maupun  dalam  kancah  yang lebih  luas  lagi  (negara). Silih  asih merupakan  ungkapan  rasa  atau  tingkah laku  yang  memperlihatkan silih  pika- nyaah,  silih  pikaasih,  silih  pikaheman (saling menyayangi). Kata asih ,  memiliki arti yang sangat luas, menunjuk pada sikap individu  yang  sangat  refleksif  terhadap dirinya,  seperti  etos  kerja,  aktif,  adanya dedikasi,  dapat  berkompromi,  disiplin, bertanggungjawab,    sabar,  pengorbanan, ekspresi  diri,  realitas  hidup,  adanya kejujuran,  rasa  kepuasan  hati  dalam  be- kerja  sama,  rasa  keindahan,  rasa  duka yang  dapat    dirasionalisasikan  atau  disub- limasikan.
Silih  asah yaitu  saling  memberi, curah  pendapat  „ silih  seukeutan  elmu pangaweruh‟ atau „silih tambahan pangalaman‟ .  Arti silih  asah itu  adalah cara  untuk  memperkaya  pengetahuan  dan ilmu baik secara lahir maupun  batin, serta dalam  praktiknya  harus  ada  dua  belah pihak,  yaitu  yang  diasah  dan  yang mengasah.  Yang  memberi  tahu  dan  yang diberitahu.  Dalam silih  asah ini  mengan- dung  unsur:  Semangat  dan  keinginan, mampu  mengendalikan  diri,  bermetode,
sabar, bruk-brak (keterbukaan),  kejujuran, berkelanjutan, ngaropea (pengelolaan), kreativitas, inovatif, mere pangajen
(menilai),  berani  diuji,  proaktif,  berjuang, kualitas diri, komunikasi, dan  sinergik.
Silih Asuh dapat disimpulkan dalam kata yang lebih populer yaitu proporsional dan  profesional.  Unsur silih asuh itu adalah  adanya  kesamaan  hak,  saling menghargai,  kerelaan,  berkorban,  menge- tahui  posisi  diri,  kejujuran,  adil,    sinatria, regenerasi,    penghormatan,    kaderisasi, pengakuan, kaweningan hate (kebersihan hati),  tanggung jawab,  dan rasa sauyun- an (kebersamaan) (Suryalaga, 1995). Nilai-nilai silih asih, silih asah, silih asuh tersebut  dapat  difungsikan  sebagai alat  untuk  mengatasi  salah  satu  masalah kemiskinan  dan  permasalahan sosial lainnya  yang  ada  dalam  masyarakat Sunda.  Falsafah  hidup silih  asih,  silih asah,  silih  asuh sebagai  modal  sosial, dapat  diimplementasikan  dengan  budaya lokal  lainnya  seperti beas  perelek yang mulai  digulirkan  kembali.  Selama  ini dibiarkan  dan  diabaikan  tanpa  perhatian sedikitpun dari pemerintah daerah.
Padahal  budaya  lokal  dapat  berkontribusi dalam  pembangunan,  baik  itu  sebagai antisipasi ataupun memberi solusi.
Akhir-akhir  ini,  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Purwakarta    merupakan  kabu- paten yang sangat dinamis dalam mengejar ketertinggalan  sehingga  pembangunan  di sana  sini  mulai  digiatkan  dan  dapat langsung  dirasakan  oleh  rakyatnya.  Mulai terasa ketika Bupati Dedi Mulyadi menjabat sebagai kepala daerahnya.
Kabupaten  Purwakarta  awalnya,  merupa- kan  daerah  yang  merasa  tertinggal  oleh daerah  lain.  Padahal  letak  geografis Kabupaten  Purwakarta  berada  di  tengah- tengah  antara  ibukota  Provinsi  Jawa  Barat yaitu  Bandung  dengan  ibukota  Republik Indonesia yaitu Jakarta.
Dedi Mulyadi sebagai kepala daerah mencoba  untuk  memberdayakan  masyara- katnya  melalui  berbagai  potensi  yang dimilikinya,  salah  satu  contoh  dengan
digulirkannya  kembali  budaya  lama  yaitu beas perelek yang selama ini diabaikan. Dalam  studi-studi  mengenai  per- ubahan  sosial,  konsep  „pemberdayaan‟ ( empowerment )  merupakan  antitesis  dari konsep  „pembangunan‟  ( development ). Konsep  „pembangunan‟  lebih  mencermin- kan  hadirnya  model  perencanaan  dan implementasi  kebijakan  yang  bersifat top- down, elitik,  sedangkan  „pemberdayaan‟ lebih  bersifat bottom-up ,  berbasis  kepen- tingan  konkret  masyarakat  (Aziz,  2005: 133-134 dalam Kusnadi, 2006:1). Pemberdayaan  merupakan  terjemahan  dari empowerment .  Menurut  Merriam  Webster dan Oxford English Dictionary ,  kata empower mengandung    dua  pengertian, yaitu  (1) to  give  power atau authority  to atau  memberi  kekuasaan,  mengalihkan kekuatan  atau  mendelegasikan  otoritas  ke pihak  lain;  (2) to  give  ability  to atau enable atau usaha untuk memberi kemampuan  atau  keperdayaan.  Dengan demikian,  secara  garis  besar  pengertian pemberdayaan mengandung dua unsur; (1) to  give  or  anable  to, yakni  upaya  untuk meningkatkan  kemampuan  masyarakat melalui  pelaksanaan  berbagai  kebijakan dan  program-program  pembangunan  agar kondisi    kehidupan  masyarakat  mencapai tingkat  kemampuan  yang  diharapkan;  (2) to  give  power  or  authority  to ,  yakni memberi  kekuasaan,  mengalihkan  kekua- saan,  atau  mendelegasikan  otoritas  kepada masyarakat  agar  memiliki  kemandirian dalam  pengambilan  keputusan  dalam rangka  pembangunan  diri  dan  lingkung- annya  secara    mandiri.  Dalam  konteks seperti  itu,  kemandirian  diartikan  sebagai kemandirian  material,  yaitu  kemampuan produktif  guna  memenuhi  kebutuhan materi dasar serta cadangan dan mekanisme  untuk  dapat  bertahan  pada waktu krisis (Setiawan, 2011:28-29). Kusnadi (2006:34), mengatakan bahwa  kebijakan  dan  program  pemberda- yaan  selama  ini  lebih  banyak  dipahami sebagai  upaya  menangani  residu  yang ditimbulkan  oleh  proses-proses  pemba- ngunan.  Padahal,  seharusnya  isu  pember-
Patanjala Vol. 8  No. 3 September  2016: 301- 316 304
dayaan masyarakat sudah menyatu ( included )  di dalam kebijakan atau proses pembangunan,  sehingga  secara  otomatis program  pemberdayaan  dapat  mengantisi- pasi  sejak  dini  atau  meminimalisasi dampak  negatif  dari  proses  pembangunan yang  sedang  berlangsung.  Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan  ekonomi  yang  merangkum nilai-nilai  sosial,  sehingga  bersifat people-
centered,  participatory,  empowering,  and sustainable (Chambers, 1995, dalam Kartasasmita,  1997:22).  Dalam  kerangka pemikiran  itu,  upaya  memberdayakan masyarakat  dapat  dilihat  dari  (a)  mencip- takan  suasana  atau  iklim  yang  memung- kinkan  potensi  masyarakat  berkembang ( enabling );  memperkuat  potensi  yang dimiliki  oleh  masyarakat.  Pemberdayaan bukan  hanya  meliputi  penguatan  individu anggota  masyarakat  tetapi  juga  pranata- pranatanya. (Kartasasmita, 1997:24-32).
Kebersamaan antarsesama dalam menjalani  kehidupan  khususnya  pada masyarakat  perkotaan,  Emile  Durkheim
(1893)  menamakan  hal  itu  dengan  istilah solidaritas.  Ia  membagi  dua  macam solidaritas, pertama: solidaritas  mekanik, yaitu  solidaritas  yang  terbangun  antara sesama  manusia  yang  didasari  akar-akar humanisme  serta  besarnya  tanggungjawab dalam  kehidupan  sesama.  Solidaritas tersebut mempunyai kekuatan sangat besar dalam  membangun  kehidupan  harmonis antarsesama.  Oleh  karena  itu,  landasan solidaritas  tersebut  lebih  bersifat  lama  dan tidak temporer. Ikatan utama pada solidaritras ini adalah kepercayaan bersama,  cita-cita  dan  komitmen  moral. Homogenitas  serupa  itu  hanya  mungkin kalau  pembagian  kerja  bersifat  sangat minim. Kedua, solidaritas  organik.  Bentuk hubungan  antarsesama  selalu  dilandaskan pada  hubungan  sebab  akibat  (kausalitas), bukan  pada  kesadaran  akan  nilai-nilai kemanusiaan.  Hubungan  yang  terjalin lebih  bersifat  fungsional  sehingga  lebih temporer  sifatnya.  Solidaritas  organik muncul karena pembagian kerja bertambah besar.  Solidaritas  ini  didasarkan  pada
tingkat  saling  ketergantungan  yang  tinggi, saling ketergantungan itu bertambah sebagai  hasil  dari  bertambahnya  spesiali- sasi  dalam  pembagian  pekerjaan,  yang memungkinkan  bertambahnya  perbedaan di kalangan individu (Jhonson, 1986 : 181- 187).
Menurut  Durkheim  (1893),    pemba- gian  kerja  meningkatkan    suatu  perubahan dalam  struktur  sosial  dari  solidaritas mekanik  ke  solidaritas  organik.  Namun pertumbuhan dalam pembagian  kerja tidak menghancurkan  kesadaran  kolektif,  tetapi mengurangi arti pentingnya dalam pengaturan  kehidupan  sehari-hari.  Hal  ini memberikan  lebih  banyak  ruang  untuk otonomi  individu  dan  heterogenitas  sosial, tetapi  tidak  harus  membuat  individu menjadi  terpisah  sama  sekali  dari  ikatan sosial  yang  didasarkan  pada  konsensus moral.
Penelitian  ini  mengangkat  permasa- lahan mengenai pemberdayaan masyarakat yaitu melalui beas perelek yang merupakan  program  pemerintah  Kabu- paten  Purwakarta,  serta  bagaimana  pula melihat  nilai-nilai  budaya  yang  menjadi falsafah  hidup  masyarakat  Sunda  dapat selaras  dengan  program  ini. Beas  perelek dalam perkembangannya akan menghadapi perubahan-perubahan  serta  tantangan  yang sesuai  dengan  perkembangan  zaman. Secara  umum  kajian  akan  dikaitkan  pada tantangan  yang  dihadapi,  perubahan  sosial dan konteks keilmuan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian tentang beas perelek sebagai  pemberdayaan  masyarakat  di Kabupaten Purwakarta ini merupakan jenis penelitian  yang  bersifat  deskriptif,  tuju- annya  untuk  mendeskripsikan  secara  gam- blang  atau  tepat    sifat-sifat  suatu  gejala sosial.  Oleh  karena  itu  pendekatannya adalah  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Teknis    pengumpulan  informasi dilakukan  dengan  wawancara  mendalam ( indepth  interview )  terhadap  beberapa tokoh  lokal  dan        tokoh-tokoh  lainnya serta  kajian  pustaka.  Metoda    analisis  data
dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif, sehingga  setiap  informasi  dan  data  yang diperoleh  atau  berhasil  dihimpun  dapat dideskripsikan yang kemudian dianalisis.

## C. HASIL DAN BAHASAN 1. Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta
Sifat kegotongroyongan ( sabilu-
lungan dan rereongan )  bagi  masyarakat
Sunda sudah merupakan budaya yang tidak lepas dari kehidupan kesehariannya. Makna  kata sabilulungan menunjukkan saling  membantu  dalam  hal  jasa,  sedang- kan rereongan lebih  menunjuk  pada makna  saling  membantu  dalam  hal  eko- nomi. Sabilulungan dan rereongan di pedesaan  (Setiawan,  2011:14)  banyak diimplementasikan  dalam  berbagai  cara, seperti  gotong  royong  dalam  membersih- kan  jalan,  membangun  rumah,  membuat saluran  air,  dan  sebagainya,  sedangkan gotong  royong  dalam  bentuk rereongan terlihat  dalam  kegiatan  iuran  hajatan (arisan), beas perelek, dan sebagainya. Untuk  kegiatan beas  perelek yang dilaksanakan  di  seluruh  Jawa  Barat,  baru dilaksanakan pada tahun 1940. Sejak tahun 1940,  dalam  masyarakat  Sunda  diterapkan kegiatan  yang  dikenal  dengan beas perelek , yaitu mengumpulkan beras sekitar satu  sendok  atau canting (takaran  kurang lebih  2,5  deciliter)  yang  setiap  bulannya dikumpulkan  di  lumbung  desa.  Hasil  dari pengumpulan  beras  tersebut  selanjutnya digunakan untuk menolong anggota masyarakat  yang  kelaparan  termasuk  fakir miskin  khususnya  pada  musim  paceklik. Kegiatan ini merupakan tradisi masyarakat Sunda  yang  dikenal  dengan rereongan yaitu budaya untuk saling menolong antar- tetangga  yang  ditujukan  untuk  mengatasi permasalah  kesejahteraan  sosial  dalam lingkup terbatas  (Sekarningrum, 2008:20).
Kegiatan beas perelek dilaksanakan di seluruh  wilayah  Jawa  Barat.  Setiap keluarga  pada  setiap  harinya  mengum- pulkan  berasnya    dengan  perbandingan satu liter beras yang dimasak pada hari itu. Beas  perelek yang  dimasukkan  ke  dalam
bumbung awi yang digantungkan di depan rumah  atau  ditempelkan  pada  bilik  rumah sebanyak  satu  sendok  atau canting . Kemudian ketua kampung, memerintahkan kepada  petugas  khusus  untuk  datang mengambil beas  perelek tersebut  pada hari-hari  tertentu  yang  sudah  disepakati, biasanya satu  kali dalam satu pekan. Hasil penarikan beas perelek tersebut dikumpul- kan  di  lumbung  desa.  Biasanya  ketua kampung  ( punduh )  akan  mendata  warga yang  kurang  mampu  dan  membutuhkan bantuan  dengan  segera,  maka  beras  yang terkumpul  tersebut  akan  diberikan  sesuai dengan  kebutuhannya.  Selain  itu, beas perelek dapat dipergunakan untuk pemba- ngunan wilayahnya.
Namun  dalam  perkembangannya  tra- disi beas  perelek ini  hilang  ditelan  masa, baik  akibat  gejolak  revolusi  yang  sedang terjadi  pada  masa  kemerdekaan  ataupun oleh  situasi  ekonomi  yang  kurang  mendu- kung  masyarakat  pada  waktu  itu.  Walau- pun    sebenarnya  manfaat  dari  kegiatan  ini sangat  dirasakan  oleh  masyarakat  pada waktu  itu,  khususnya  dalam  penanggu- langan  masalah  kemiskinan  dan  kesejah- teraan.
Baru  kemudian,  Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat  bergerak  melalui  Instruksi Gubernur  Jawa  Barat  No.  2/1995  tentang Peningkatan  Kepedulian  dan  Peran  Serta Masyarakat  dan  Pembangunan  Kesejah- teraan Sosial, yang dimanifestasikan mela- lui  Gerakan Rereoangan  Sarupi .  Peme- rintah Jawa Barat sangat menyadari bahwa di  Jawa  Barat  masih  cukup  banyak masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang  belum  tertangani,  maka  Instruksi Gubernur  tersebut  dimaksudkan  untuk mengambil  langkah-langkah  konkret  ke arah  pelestarian  sikap      hidup  yang  ber- asaskan  kebersamaan  dan  gotong  royong, sekaligus  meningkatkan  kepedulian  dan peran  serta  masyarakat  dalam  pemba- ngunan.
Kebijakan Rereongan  Sarupi dilaksa- nakan  berdasarkan  nilai-nilai  sosial  yang bersifat  kegotongroyongan  ( rereongan ). Kata sarupi yaitu  akronim  dari seratus
Patanjala Vol. 8  No. 3 September  2016: 301- 316 306
rupiah  saumpi (seratus  rupiah satu keluarga)  terkesan  sebagai  bentuk  iuran (mobilisasi)  tetapi  nilai  utamanya  adalah kegotongroyongan  dan  partisipasi. Rereo- ngan  Sarupi adalah  kegiatan  masyarakat secara  sukarela  yang  mempunyai  dasar kuat  sebagai  bagian  dari  usaha  untuk membangun  masyarakat  modern  dan mandiri  ( civil  sociaty )  dan  mempunyai landasan  keagamaan  yang  kuat.  Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Rereongan Sarupi berhenti seiring dengan berakhirnya  masa  jabatan  Gubernur  Jawa Barat sebagai penggagasnya.
Dengan hilangnya gerakan Rereongan Sarupi, kemudian  muncullah  Program Raksa Desa , yaitu program yang
mengupayakan  dan  mewujudkan  kualitas sumber  daya  manusia  dalam  menang- gulangi  angka  kemiskinan  masyarakat Jawa  Barat  yang  cenderung  bertambah setiap  tahunnya,  maka  diperlukan  sebuah tindakan  yang  cepat.  Untuk  itu,  Program Raksa Desa diluncurkan  yaitu  berupa program  bantuan  stimulan  berupa  kucuran dana  sebesar  Rp.  1.000.000.000,00  untuk setiap  desa.  Dana  tersebut  diperuntukkan bagi  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia,  kegiatan  ekonomi  produktif berupa  bantuan  modal  yang  diberikan secara  bergulir,  dan  untuk  pembangunan infrastruktur  yang  menunjang  peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  maupun kegiatan  ekonomi  masyarakat.    Program
Raksa Desa diluncurkan  pada  tahun  2003
dengan tujuan melakukan akselerasi percepatan  pembangunan  di  Jawa  Barat dalam  rangka  pencapaian  Visi  Jawa  Barat 2010,  ternyata  hasilnya  belum  sesuai dengan yang diharapkan.
Pada  tahun  2010,  untuk  pember- dayaan  masyarakat  di  Jawa  Barat  dimun- culkan Program  Pembangunan  Desa Mandiri  Menuju  Desa  Peradaban yang lahir  berdasarkan  Peraturan  Gubernur  No. 58  Tahun  2010,  yang  diformulasikan dalam  bentuk  bantuan  keuangan  dari pemerintah  provinsi  kepada  pemerintah desa  dari  sumber  APBD  sebesar  Rp. 1.000.000.000,00  (satu  milyar)  bagi  setiap
desa  terpilih,  sehingga  tidak  semua  desa yang  ada  di  Jawa  Barat  mendapat  bantuan ini.  Berdasarkan  kriteria  yang  ditetapkan oleh  provinsi  maka  hanya  ada  100  desa yang  mendapatkan  kucuran  dana  bantuan tersebut (Setiawan 2011: 121-129).
Sementara itu untuk menangani kemiskinan  di  wilayah  perkotaan,  dilun- curkan  program  Penanggulangan  Kemis- kinan  di  Perkotaan  (P2KP),  yang  secara substansi  berupaya  dalam  penanggulangan kemiskinan  melalui  konsep  memberdaya- kan  masyarakat  dan  pelaku  pembangunan sehingga  dapat  terbangun  gerakan  keman- dirian  penanggulangan  kemiskinan  dan pembangunan berkelanjutan  yang bertum- pu  pada  nilai-nilai  luhur  dan  prinsip- prinsip  universal    (Buku  Pedoman  Umum P2KP-3, Edisi  Oktober 2005).
Secara khusus di Pemerintahan Kabupaten  Purwakarta,  pada  tanggal  1
Februari  2016,  Bupati  Purwakarta  Dedi Mulyadi,  mengeluarkan  Surat  Edaran  No. 511.1/211/Kesra  tentang  Gerakan  Empati Penggunaan Bahan Pangan, yang berisikan anjuran,  salah  satunya  adalah  program pemberdayaan  masyarakat  dengan beas perelek sebagai  upaya  ketahanan  pangan masyarakat,    secara  efektif  mulai  dilaksa- nakan pada bulan itu juga.
Dalam rangka memupuk sikap empati di  tengah-tengah  keberagaman  tingkat kemampuan  ekonomi  masyarakat  serta efesiensi  konsumsi  bahan  pangan  seperti beras,  terigu,  daging,  minyak  goreng,  gula dan garam sebagai bentuk upaya ketahanan pangan  masyarakat,  diperlukan  ketela- danan  dan  kebersamaan  untuk  melakukan kegiatan  yang  mendukung  hal-hal  dimak- sud.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut, Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah menhimbau sebagai berikut:
1. Bagi  pejabat  Eselon  II,III,  IV  serta Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  di lingkungan  Pemerintahan  Kabupaten Purwakarta, Kepala Sekolah/Guru, serta para Lurah/Kepala Desa, Dharma Wanita, Penggerak PKK, Ketua
RT/RW untuk melakukan puasa secara teratur  selama  2  (dua)  hari  setiap minggu  bagi  yang  mampu  melaku- kannya  sebagaimana  yang  biasa  dila- kukan  selama  ini.  Selanjutnya  untuk jenis  puasa  diserahkan  sepenuhnya kepada  keyakinan  dan  agama  yang dianut masing-masing.
2. Bagi  seluruh  komponen  masyarakat yang  memiliki  kemampuan,  agar kembali  melakukan  gerakan Beas
Perelek dengan  cara  menyisihkan beras  sebanyak  ½  (setengah)  gelas beras  setiap  harinya  untuk  kemudian disimpan  oleh  Ketua  RT  di  ling- kungannya masing-masing yang sewaktu-waktu dapat diberikan kepada warga  yang  tidak  mampu  dan  mem- butuhkan.
3. Masyarakat  agar  tetap  mengkonsumsi bahan  pangan  dengan  baik  dan berkualitas. Apabila memiliki keterbatasan kemampuan dalam membeli  dan  mendapatkan  bahan pangan  agar  segera  menghubungi Ketua RT/RW atau Pemerintahan Desa setempat.
Demikian  untuk  menjadi  maklum  dan dipedomani sebagaimana mestinya.

## 2. Deskripsi Pranata Ekonomi: Beas Perelek
Sebetulnya  Kabupaten  Purwakarta bukan  merupakan  daerah  rawan  pangan, namun  pemerintah  berupaya  untuk  meng- antisipasi  bila  terjadi  kesulitan  bagi warganya, dengan membuat program Beas Perelek , yang di dalamnya terdapat subsidi silang  antarwarga  yang  mampu  dengan kurang mampu. Menurut Kamoes Basa Soenda: “ perelek  dilarapkeun  kana  sora  barang leutik  nu  murag”. (suara  yang  dihasilkan oleh  jatuhnya  benda  kecil)  (Satjadibrta, 1948:283).  Pengertian  kata perelek dalam bahasa  Sunda  merupakan onomatope dari suara  yang  dihasilkan  ketika  beras  dima- sukkan ke dalam bumbung bambu atau  ke dalam  tempat  penampungan  yang  biasa terbuat  dari  bambu  itu  biasa  terdengar
suara  ' plerek  plerek  plerek '  sehingga disebut beras perelek . Tujuan dihidupkannya kembali
budaya  lama  ini,  yaitu  untuk    menum- buhkan  rasa  kesetiakawanan  sosial  di antara  warga  di  wilayah  terkecil  yakni rukun  tetangga  atau  RT.  Diharapkan  pula akan  timbul  tali  persaudaraan  yang  tinggi, si  kaya  dan  si  miskin  pun  saling menyayangi  dan  saling  menghormati  satu sama  lainnya,  terutama  di  lingkungan tetangga.  Di  samping  itu  dengan  adanya program Beas  Perelek ini  diharapkan dapat berbagi kepada masyarakat lain yang membutuhkan  bantuan.  Manfaat  lainnya akan membantu meringankan beban warga yang  kekurangan  bahan  pangan,  merekat- kan  masyarakat  dan  adanya  pemerataan kesejahteraan  masyarakat  serta  sebagai simpanan (lumbung) dalam penang- gulangan bencana atau masa paceklik. Ketika Pemerintah Kabupaten Purwakarta,  meluncurkan  program Beas
Perelek, ternyata  di  Desa  Cilandak  Keca- matan  Cibatu  Kabupaten  Purwakarta, pengumpulan beas  perelek ini  sudah berlaku  sejak  dua  tahun  yang  lalu  yaitu tahun  2014.  Meskipun  pengumpulan beas perelek yang  dianjurkan  hanya  ½  gelas setiap  harinya,  hasilnya  cukup  banyak yaitu  satu  karung  (kurang  lebih  25  Kg) satu  kali  pengambilan  dalam  satu  minggu untuk setiap RT.
Biasanya  beras  yang  terkumpul  dapat diberikan  langsung  kepada  orang  yang membutuhkannya  atau  dijual  di  bawah harga  pasar.    Sisanya  diuangkan  untuk memenuhi kebutuhan sosial lainnya, seper- ti  pembangunan  infrastruktur,  membayar guru  ngaji,  membangun  masjid,  sampai memberi santunan kepada anak-anak yatim piatu.
Beas    Perelek merupakan  salah  satu program  dari  Bupati  Purwakarta,  yang diberlakukan  dan  diselenggarakan  pada tingkat RT di seluruh lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Purwakarta,  yang meliputi  17  kecamatan,  183  desa  dan  9 kelurahan.  Program  ini  disambut  dengan sangat antusias oleh seluruh warga, karena
Patanjala Vol. 8  No. 3 September  2016: 301- 316 308
dirasa  banyak  manfaatnya.  Selain    untuk mengentaskan  kemiskinan,  partisipasi  ma- syarakat,  juga  di  dalamnya  mengandung nilai-nilai kegotongroyongan.
Seluruh  kecamatan,  desa,  kelurahan, RW  dan  RT  di  Kabupaten  Purwakrta melaksanakan  program beas perelek ini dengan  antusias.  Hal  ini  disebabkan  ada nuansa  nostalgia  yang  terbangun  kembali di  antara  warga  yang  dahulu  pernah mendengar dari  cerita orang tuanya. Tidak heran hampir seluruh warga menerimanya, karena  program  ini  merupakan  himbauan kepada  keluarga  (yang  mampu)  tapi antusias  warga  lainnya  sangat  menyambut program ini.
Setiap rumah (keluarga mampu) dapat mengumpulkan beas    perelek dalam seharinya  ½  gelas beras yang dimasukkan ke  dalam bumbung  awi .    Biasanya bum- bung awi ditempatkan di depan dekat pintu atau  ditempelkan  pada  tembok  atau dinding di depan rumah agar memudahkan bagi  petugas  dalam  pengambilannya.  Di dalam pelaksanaannya, beas perelek dikumpulkan  pada  waktu  yang  telah ditentukan, petugas pengumpul beas perelek biasanya  adalah  ketua  RT  setem- pat dibantu oleh Linmas, yang
dilaksanakan  pada  siang  hari  menjelang sore hari. Apabila pada waktu pengambilan beas perelek di salah satu rumah, bumbung awi masih  kosong,  maka  petugas  RT  akan mengetuk  pintu  untuk  mengingatkan, bahwa  bumbungnya  masih  kosong.  Si empunya  rumah  dapat  menjawab  minggu ini  tidak  ikut rereongan  beas  perelek ,  tapi diganti  dengan  uang,  sesuai  dengan kemampuannya.  Hal  ini  dapat  juga dilakukan. Dewasa ini, pengumpulan beras dapat  dibedakan  dari  jenis  beras  yang berkualitas  bagus  dan  beras  berkualitas bulog, sehingga para petugas akan membawa dua karung beras yang berbeda.
Kualitas  beras  bulog  dan  kualitas  beras bagus  sangat  berbeda  harganya,  sehingga pengumpulan  beras  perlu  dipisahkan.  Hal ini  untuk  menjaga  agar  beras  kualitas bagus  dan  bulog  tidak  menyatu  sehingga tidak  merusak  harga.  Bahkan  ada  pula
warga  yang  mengumpulkan  langsung berupa  uang  yang  sesuai  dengan  harga beras perelek .
Proses pengumpulan dan pengambilan dan  penguliran beas  perelek ini  dapat dideskripsikan  sebagai  berikut:  pertama- tama  setiap  rumah  atau  keluarga  menyim- pan  beras  ½  gelas  ke  dalam bumbung  awi yang  disimpan  di  (dinding)  depan  rumah, kemudian  Ketua  RT  dibantu  Linmas  pada hari  yang  telah  ditentukan  biasanya dilaksanakan  pada  siang  hari  menjelang sore  beras  tersebut  diambil  (satu  minggu satu kali). Mereka datang mengambil beras (a)  beras  berkualitas  bagus,  (b)  beras berkualitas  bulog;  dan  (c)  bila  ada  yang langsung berupa uang. Ketua RT mencatat jumlah  beras  yang  diterima  dan  mencatat berapa  kebutuhan  yang  harus  dikeluarkan. Ketua  RT  kemudian  melaporkan  kepada Ketua RW, Ketua RW kemudian mencatat laporan  dari  setiap  RT  dan  dilaporkan  ke kelurahan  (desa).  Kepala  Kelurahan  atau Kepala  Desa  melaporkan  ke  kecamatan dari kecamatan baru ke kabupaten. Setelah beras  terkumpul,  berapa  kebutuhan  untuk dibagikan  kepada  warga  yang  memerlu- kannya,  sisanya  diuangkan  dan  diperguna- kan  untuk  kepentingan  pembangunan sosial lainnya. Untuk menjaga transparansi dari beas  perelek ini,  Pemerintah  Kabu- paten Purwakarta membuka e-perelek yang dapat  diakses  melalui  website  resmi Pemerintah  Kabupaten  Purwakarta,  yaitu purwakartakab.go.id.  di  sana  akan  terpam- pang logo di sebelah  kanan dengan tulisan Info  Pabeasan.  Melalui  laman  resmi  ini seluruh  masyarakat  Purwakarta  dapat membuka  dan  mengecek  berapa  jumlah beas  perelek yang  ada  di  setiap  keca- matannya.
Beas Perelek..... (Nandang Rusnandar)
Berikut ini gambaran tentang prosedur pengumpulan beas perelek:

## Prosedur Pengumpulan, pengambilan dan Pengguliran Beas Perelek
Keterangan: Alur pengumpulan beas perelek
Alur pengguliran beas perelek
“ Sedikit  demi  sedikit  lama-lama  menjadi bukit ”  pepatah  itu  menjadi  kenyataan  bagi warga setiap RT, ketika beas perelek yang dikumpulkan dari setiap rumah yang hanya ½ gelas setiap harinya, setelah sekian lama terkumpul,  akhirnya  dapat  membantu warga  yang  membutuhkannya,  bahkan sisanya  dapat  diuangkan,  dengan  rincian beras  berkualitas  baik  dihargai  sekitar  Rp. 6.000,00  sedangkan  beras  kualitas  bulog dihargai  Rp.  3.000,00.  Uang  (setiap  desa berbeda harganya) yang terkumpul digulir- kan  pada  berbagai  keperluan  dan  dapat dipergunakan  membangun  masjid,  mem- perbaiki  jalan  kampung,  membantu  orang yang sakit, dan lain-lain. Sementara itu ada pula  yang dipinjamkan untuk modal usaha dengan  pengembalian  yang  sesuai  dan tidak memberatkan warga.
Ketua  RT  pun  dapat  menentukan keperluan  yang  dibutuhkan  oleh  masya- rakatnya,  seperti  dipakai  beli  cat bumbung awi dan  tong  sampah,  dipakai  masak  nasi liwet  ronda,  diberikan  untuk  bantuan
kepada  warga  sakit  dan  warga  yang meninggal  dunia,  dibelikan  bahan  bakar mesin  potong  rumput,  dipergunakan  untuk biaya  pengajian  rutinan,  dipergunakan untuk  Neonisasi  sepanjang  jalan  kampung dan  digunakan  untuk  memberi  warga miskin.
Semenjak beas  perelek dicanangkan pada  bulan  Februari  2016  hingga  bulan September 2016, Untuk menjaga transparansi dan keterbukaan, maka Bupati Purwakarta  membuka  e-perelek.  Jumlah beras dan  uang  yang terkumpul dari setiap kecamatan di Kabupaten Purwakarta dapat diketahui  secara  langsung.  Di  bawah  ini akumulasi  persediaan beas  perelek sampai Tanggal 24 September 2016.
Tabel 1. Akumulasi Persediaan Beras Perelek Berdasarkan Kecamatan se-Kabupaten Purwakarta Kecamatan Beras (lt) Uang (Rp) Babakancikao 10.263 40.058.213 Bojong 8.164 2.394.955 Bungursari 19.988 53.219.476 Campaka 12.561 32.387.903 Cibatu 11.095 27.179.548 Darangdan 6.883 4.385.771 Jatiluhur 8.216 14.116.546 Kiarapedes 8.239 19.794.862 Maniis 6.993 84.654.500 Pasawahan 17.011 10.122.606 Plered 18.881 27.000.513 Pondoksalam 6.748 443.750 Purwakarta 6.448 5.748.919 Sukasari 690 2.900.678 Sukatani 26.389 21.518.870 Tegalwaru 10.245 24.896.092 Wanayasa 9.084 14.830.556 Sumber: http://daluwang.purwakartakab.go.id/laporan-
eperelek/  Diunduh Tanggal 24 Sep 2016.
Baik  beras  maupun  uang  yang terkumpul,  semuanya  dapat  dikembalikan kepada  warga  sesuai  dengan  kebutuhan yang  diminta  oleh  tiap-tiap  kecamatan hingga  RT  masing-masing.  Pemerintah
Keluarga Rukun Tetangga/ RT Rukun Warga/RW Kelurahan /Desa Kecamatan Kabupaten
Patanjala Vol. 8  No. 3 September  2016: 301- 316 310
Kabupaten  akan  mendistribusikan  kembali hasil beas  perelek ini  untuk  memenuhi kebutuhan yang ada di setiap daerah.
Tabel 2 Pemasukan / Pengeluaran Beras dan Uang se-Kabupaten Purwakarta
Sumber: http://daluwang.purwakartakab.go.id/laporan- eperelek/ Diunduh Tanggal 24 Sep 2016.

## 3. Tantangan yang Dihadapi
Gerakan Beas  Perelek sebagai sebuah pranata ekonomi yang menerapkan budaya gotong  royong  ( rereongan dan sabilu- lungan) dalam  kehidupan  bermasyarakat dewasa  ini  menghadapi  sebuah  tantangan, dengan  adanya  pergeseran  nilai    seiring dengan  kemajuan  ekonomi,  teknologi  dan informasi pada masyarakat di mana budaya lokal tersebut berlaku. Sedangkan globalisasi datang dengan inovasi ekonomi ke  seluruh  dunia  serta  penyesuaian- penyesuaian  politis  dan  budaya  yang menyertainya  sehingga  mendorong  integ- rasi  internasional  serta  meningkatkan ketergantungan  negara-negara  berkem- bang,  memungkinkan    terjadi  integrasi kebudayaan  internasional.  Suatu  negara yang  aktif  dalam  globalisasi,  maka  harus terbuka dengan adanya perubahan- perubahan  dasar  tanpa  melihat  nilai-nilai yang  telah  disepakati  masyarakat  dan menjadi  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari budaya lokal.
Dengan  mencermati  pernyataan  terse- but,  Kabupaten  Purwakarta  yang  terus membangun  tak  lepas  dari  pengaruh  dan proses globalisasi. Terbukti bahwa
Purwakarta  merupakan salah satu kabupa- ten sentra industri  di Jawa Barat, sehingga
banyak  industri  yang  berdiri  di  kawasan ini.  Hal  ini  sangat  memengaruhi  terhadap perkembangan  ekonomi  baik  dalam  skala makro  maupun  skala  mikro.  Dalam  skala makro  akan  memengaruhi  Penghasilan Asli Daerah (PAD) sedangkan skala mikro memengaruhi  sikap  hidup  warga  yang tadinya  sebagai  petani  sekarang  berorien- tasi  menjadi  buruh.  Munculnya  sikap hidup  untuk  menjadi  buruh  di  pabrik- pabrik (industri) akan memenga-ruhi sikap dan  struktur  ekonomi  suatu  komunitas masyarakat lokal.
Perubahan  sikap  yang  disebabkan globalisasi  ini  sangat  ditakutkan  oleh  para budayawan. Ketika masyarakat Purwakarta  yang  awalnya  berbudaya petani  yang  selalu  didasari  oleh  sikap hidup rereongan,  sabilulungan dengan tujuan  saling  mem-bantu,  kini  berubah menjadi  budaya  (industri)  menjadi  buruh yang  mate-rialistik,  semua    diukur  dengan materi  (upah).  Nilai-nilai  sosial  bergeser dengan  nilai-nilai  yang  terukur  dengan uang.
Maran (dalam Tabroni, 2006) menyatakan bahwa kebudayaan akan selau mengalami  perubahan,  penting  adanya penyadaran  akan  pentingnya  budaya  lokal sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya  global.  Perlu  adanya  peran  peme- rintah daerah dalam membangkitkan budaya  lokal  dengan  tanpa  meninggalkan sisi positif dari budaya global. Menyikapi hal tersebut, Bupati Purwakarta  melalui  Peraturan  Bupati
Purwakarta  No.  70.A  Tahun  2015  tentang Desa Berbudaya, sebagai berikut: Peraturan Desa Berbudaya mencakup
sedikitnya 15 hal, yaitu:
Mengembangkan budaya gotong
royong melalui kegiatan kerja bakti. Mengembangkan  sikap  tolong  meno- long melalui kegiatan “Beas Perelek” Masyarakat  pasangan  usia  subur  wajib menjadi akseptor KB.
Larangan  penyelenggaraan  kegiatan hiburan  yang  berpotensi  menimbulkan keributan atau kericuhan.
Bulan Pemasukan Pengeluaran Beras Uang Beras Uang Apr 137831 317340862 27272 120809515 Mei 23450 58498308 4288 15959086 Jun 26660 31346703 5499 8236204 Jul 18599 78060375 3704 5641163 Ags 28144 35445806 11654 10940411 Sep 9041 19015957 3410 15446690
Beas Perelek..... (Nandang Rusnandar)
Anak  yang  berusia  di  bawah  umur dilarang  mengendarai  kendaraan  ber- motor.
Masyarakat  yang  akan  menikah  harus menempuh  proses  pemeriksaan  kese- hatan.
Masyarakat  dan  pelajar  wajib  memiliki tanaman dan hewan peliharaan. Anak  usia  sekolah  wajib  mengikuti sekolah formal.
Anak  usia  sekolah  dilarang  berada  di luar rumah lebih dari pukul 21.00 WIB. Masyarakat  wajib  memadamkan  listrik di luar rumah pada saat bulan purnama. Tamu  wajib  lapor  ke  Ketua  RT  dan dilarang bertamu lebih dari pukul 21.00 WIB. Warga  masyarakat  yang  berumur  17 tahun  ke  bawah  dilarang  berpacaran. Warga masyarakat yang berumur di atas 17  tahun  dilarang  berpacaran  baik  di dalam  maupun  di  luar  rumah  lebih  dari pukul  21.00  WIB,  kecuali  didampingi oleh orang tua atau keluarganya. Pelarangan kegiatan yang berisi hasutan,  fitnah,  kebencian,  adu  domba antar  kelompok/golongan  yang  berpo- tensi  meruntuhkan  persatuan,  gotong royong dan ketenteraman masyarakat. Pelarangan  penjualan  dan  penggunaan minuman beralkohol.
Dengan demikian beas perelek
sebagai salah satu budaya lokal masyarakat Sunda  perlu  dilestarikan  dalam  kehidupan baik  di  tingkat  pemerintah  Kabupaten Purwakarta,  maupun  di  tingkat  nasional. Hal  ini  diperlukan  untuk  menjawab  tan- tangan  global  melalui  orientasi,  persepsi, sikap  dan  cara  hidup  yang  disesuaikan dengan nilai-nilai kekinian yang
menyentuh kebutuhan warga masyarakat.

## 4. Proses Perubahan Sosial Budaya
Perubahan  sosial  budaya  adalah sebuah  gejala  berubahnya  struktur  sosial dan  pola  budaya  dalam  suatu  masyarakat yang terjadi sepanjang masa. Perubahan ini terjadi  sesuai  dengan  hakikat  dan  sifat dasar  manusia  yang  selalu  ingin  berubah. Hirschman,  mengatakan  bahwa  kebosanan
manusia  sebenarnya  merupakan  penyebab dari perubahan 1 .
Hubungannya  dengan  budaya beas perelek di Kabupaten  Purwakarta, khusus- nya  di  daerah  perkotaan  yang  memiliki pluralisme  yang  sangat  tinggi,  sehingga kurang adanya  kesadaran akan kebersama- an.  Masyarakat  perkotaan  yang  memiliki tingkat pertumbuhan  ekonomi yang tinggi, maka  ciri-ciri  suatu  komunitas  cenderung melemah  karena  kehidupan  masyarakat perkotaan  semakin  kompleks.  Kerusakan alam  masyarakat  dapat  mengakibatkan perpecahan,  isolasi  dan  individualisasi. Orang  cenderung  tidak  peduli  kepada orang lain (Hikmat, 2001:149-162).
Terkait  dengan  budaya beas  perelek
yang terjadi di perkotaan (Kota Purwakarta)  yang memiliki tingkat  hetero- genitas  tinggi  dan  adanya  perubahan sebagian  warga  masyarakat  dari  petani  ke masyarakat  industri  (buruh  pabrik),  dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka tingkat  solidaritas  itu  bersifat  fungsional atau  bersifat  organik.  Program  yang diluncurkan  pemerintah  selalu  ditanggapi dengan  kritis,  tuntutan  transparansi  sangat tinggi,  karena  semua  harus  terukur.
Sehingga Pemerintah Kabupaten Purwakarta menanggapi hal tersebut dengan  meluncurkan  program e-perelek dengan  website  resmi  dari  pemerintah yang dapat diakses  semua  warga. Keguna- annya untuk memberikan rasa kepercayaan kepada  masyarakat  dalam  pemberdayaan ini.  Pendistribusian beas  perelek sangat terbuka,  selain  jumlah  beras  yang  terkum- pul  juga  pendistribusiannya  akan  terlihat jelas.  Di  samping  itu  pemerintah  yang bertanggung  jawab  akan  kesejahteraan rakyatnya  akan  langsung  melihat  secara kuantitas warga miskin di daerahnya.
Pengelolaan beas  perelek yang  dilak- sanakan  secara  transparan  atau  terbuka dimulai  dari  tingkat  RT,  RW,  kelurahan
1 http://id.wikibpedia/org/wiki/perubahan _sosial_budaya, diunduh tanggal 22-09-2016.
Patanjala Vol. 8  No. 3 September  2016: 301- 316 312
(desa), kecamatan hingga kabupaten memberikan  teladan  dan  pemberdayaan masyarakatnya  dari  pemerintah  sebagai pengayomnya. Bupati sebagai agen perubahan  yang  memberikan  kepercayaan kepada  masyarakat  umum,  akan  memberi- kan  manfaat  secara  struktural  di  dalam pemerintahannya.
Perubahan  sosial  baik  yang  direnca- nakan  maupun  yang  tidak,  pada  intinya adalah  pengupayaan  ke  arah  yang  lebih baik  dengan  mencoba  mereduksi  dampak negatif  dari  perubahan  sosial.  Dengan demikian  perubahan  sosial  ini  akan memperkaya  khasanah  kebudayaan.  Maka dengan  adanya  dinamika  kebudayaan tersebut  harus  dimaknai  sebagai  upaya pemberdayaan  dan  pemerkayaan  kebuda- yaan itu sendiri.

## 5. Beas  Perelek    sebagai  pranata  sosial (ekonomi)
Beas  perelek, sebagai  pranata  sosial (ekonomi)  yang  berlaku  pada  tataran kehidupan masyarakat Sunda (dahulu) dan kini  dibangkitkan  kembali  di  Kabupaten Purwakarta,  merupakan  salah  satu  upaya pemberdayaan  masyarakat  dalam  pemba- ngunan  yang  berbasis  masyarakat.  Hal  ini sesuai  dengan  falsafah  hidup  masyarakat Sunda  yaitu silih  asih,  silih  asah,  silih asuh. Falsafah  ini  dapat  dijadikan  sebagai dasar  program  pemberdayaan  masyarakat. Dalam  konteks  pemberdayaan,  nilai-nilai silih  asih, dapat  diimplementasikan  dalam menciptakan  suasana  atau  iklim  yang memungkinkan  berkembangnya  potensi yang  dimiliki  oleh  masyarakat.  Nilai-nilai ini  sesuai  bahkan  sangat  sejalan  dengan program world  Bank dalam  melaksanakan program pemberdayaan
masyarakat.
Sehingga  pemberdayaan  dilakukan  untuk membangkitkan  kesadaran  potensi  sumber daya  yang  dimiliki  dan  mengembang- kannya  secara  produktif  ( World Bank dalam  Pedoman  Pemberdayaan  Masyara- kat Desa, Dirjen PMD Depdagri,
2010:143-144). Silih  asah yaitu  saling memberi,  dapat  diimplementasikan  untuk memperkuat  potensi  atau  daya  yang
dimiliki  masyarakat.  Hal  ini  dilakukan dengan memberi kemudahan akses berbagai  peluang  yang  akan  membuat masyarakat  semakin  berdaya.  Unsur silih asuh itu  adalah  adanya  kesamaan  hak,
dapat digambarkan bahwa adanya pemihakan dari pemerintah kepada masyarakat  sehingga  tercipta  kesinam- bungan antara program pemerintah dengan masyarakatnya. Begitu pula sikap pemerintah  mencoba  menjembatani  jurang pemisah  antara  masyarakat  yang  berke- mampuan dengan masyarakat yang  kurang mampu  dengan  program  melalui  program yang dalam pelaksanaannya harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, karena  pada  dasarnya  setiap  apa  yang dinikmati  harus  dihasilkan  atas  usaha sendiri.  Nilai-nilai silih  asih,  silih  asah, silih  asuh tersebut  dapat  difungsikan  dan diterapkan  dalam  pemberdayaan  masyara- kat  yang  dibalut  dengan  konsep-konsep kekinian.
Hal  paling  umum  adalah  bahwa pemberdayaan disepadankan dengan partisipasi,  padahal  tidak  ada  sebuah pengertian  atau  model  tunggal  pember- dayaan.  Ada  yang  memahami  bahwa pemberdayaan  adalah  proses    memfasi- litasi    warga  masyarakat  secara    bersama- sama    pada  sebuah  kepentingan  bersama atau  urusan  yang  secara  kolektif  dapat mengidentifikasi  sasaran  mengumpulkan sumber  daya,  mengerahkan  suatu  kampa- nye  aksi  dan    oleh  karena  itu  membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.
Berkaitan  dengan  program beas perelek sebagai pemberdayaan masyarakat yang  menekankan  partisipasi  masyarakat untuk  menemukenali    permasalahan  (ma- syarakat)  sendiri.  Persepsi  partisipasi masyarakat  di  Indonesia  berbeda,  antara persepsi  yang  diartikan  pemerintah  dan masyarakat.  Aparat  pemerintah  mengarti- kan  partisipasi  sebagai  kemauan  masyara- kat untuk mendukung  suatu program yang direncanakan  dari  atas,  bukan  dari  rakyat sendiri.  Definisi  tersebut  pada  dasarnya diartikan dengan istilah mobilisasi.
Sedangkan  persepsi  masyarakat  mengan- dung  pengakuan,  kreativitas  dan  inisiatif dari  rakyat  sebagai  model  dasar  proses pelaksanaan pembangunan (Nasution,
2009:16).  Pengertian  partisipasi  masya- rakat  sangat  cocok  dengan  program  yang diluncurkan  Bupati  Purwakarta  mengenai beas  perelek ,  yang  menuntut  pengakuan dan  nilai-nilai  kreativitas  serta  inisiatif rakyat  atau  warga  masyarakat  dalam menyukseskan program ini. Hal ini sejalan dengan  pendapat  Sutrisno  (1995)  yang mengatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan  adalah  merupakan kerjasama  yang  erat  antara  perencana (bupati)  dan  rakyat  dalam  merencanakan, melaksanakan,  melestarikan  dan  mengem- bangkan  hasil  pembangunan  yang  telah dicapai.
Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya  ditujukan  untuk  meningkatkan kemandirian  dan  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan.  Sajogyo  (2001:49 dalam  Setiawan,  2011:45)  menyamakan pengertian  partisipasi  dengan  peran  serta dalam  pembangunan  berarti  ikut  serta  dan berperan dalam, proses itu sebagai pelaku. Peran serta masyarakat dalam  hal ini akan sangat  membantu  keberhasil  program, apabila  partisipasi  ini  dijalankan  secara holistik, dimulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian.
Model  pembangunan  yang  berpusat pada  rakyat  lebih  menekankan  pada pemberdayaan  ( empowerment ).  Model  ini memandang inisiatif-kreatif rakyat sebagai  sumber  daya  pembangunan  yang paling  utama  dan  memandang  kesejah- teraan  material  spiritual  rakyat  sebagai tujuan  yang  harus  dicapai  oleh  proses pembangunan itu. Kajian strategis pember- dayaan  masyarakat  baik  ekonomi,  sosial, budaya  maupun  politik  menjadi  penting, menjadi input untuk reformulasi pembangunan  yang  berpusat  pada  rakyat. Reformulasi  ini  memberikan  peluang sangat  besar  bagi  masyarakat  untuk membangun secara partisipatif
(Sekarningrum, 2008:39).
Pemberdayaan masyarakat dalam beas  perelek ,  mempunyai  makna  yang sangat  besar  dalam  membangun  masya- rakat  dalam  kemandirian.  Dalam beas perelek setiap  orang  dapat  berkontribusi atau  mendapat  kesempatan  menyumbang- kan sesuatu yang dimilikinya dan sumbangan  tersebut  dihargai  oleh  orang lain.  Sikap  saling  menghargai  inilah  akan mengembangkan  sikap  saling  percaya  di antara anggota masyarakat dan pemerintah dan  dapat  menumbuhkan  serta  memper- kuat  solidaritas.  Hal  ini  sangat  sesuai dengan  falsafah  hidup  orang  Sunda  yaitu silih asih, silih asah, silih asuh.

## 6. Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sistem Sosial Budaya Lokal
Berlandaskan Peraturan Bupati Purwakarta  No.  70.A  Tahun  2015  tentang Desa  Berbudaya,  untuk  mengembangkan budaya  gotong  royong  melalui  kegiatan kerja  bakti  serta  mengembangkan  sikap tolong  menolong  melalui  kegiatan  " beas perelek ".  Maka  pada  pelaksanaannya, Bupati  Purwakarta  mengeluarkan  Surat Edaran  pada  tahun  berikutnya,  No. 511.1/211/Kesra  tentang  Gerakan  Empati Penggunaan Bahan Pangan, yang berisikan anjuran,  salah  satunya  adalah  program pemberdayaan  masyarakat  dengan Beas Perelek.
Program Beas  Perelek merupakan salah  satu  strategi  dalam  pemerataan pembangunan  yang  berakar  pada  rakyat, dilaksanakan  bersama-sama  pemerintah dalam  memenuhi  pembangunan  di  bidang kesejahteraan  sosial.  Pembangunan  yang berlandaskan  kerakyatan  lebih  menekan- kan  pada  pemberdayaan    dan  memandang inisiatif  kreatif  sebagai  sumber  daya pembangunan  utama  dan  memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai  tujuan  yang  dicapai  oleh  proses pembangunan.
Patanjala Vol. 8  No. 3 September  2016: 301- 316 314
Model Pengembangan Masyarakat Berbasis Sistem Budaya Lokal (Sekarningrum, 2008:42)
Konsep  pemberdayaan  merupakan paradigma  baru  dalam  pembangunan masyarakat  yang  melibatkan  masyarakat dalam  kegiatan  pembangunan,  baik  peren- canaan, pelaksanaan maupun  evaluasi.
Priyono  dalam  Setiawan  (2011:84) memberikan  makna  pemberdayaan  masya- rakat  sebagai  upaya  menjadikan  suasana kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab menjadi  semakin  efektif  secara  struktural, baik  dalam  kehidupan  keluarga,  masya- rakat, negara, regional, internasional maupun  dalam  bidang  politik,  ekonomi, psikologi,  dan  lain-lain.  Memberdayakan masyarakat  mengandung  makna  mengem- bangkan,  memandirikan,  menswadayakan, dan  memperkuat  posisi  tawar  menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekua- tan  penekan  di  segala  bidang  dan  sektor kehidupan.
Dasar  dari  pemberdayaan  masyarakat melalui beas perelek ini adalah kepedulian sosial  dan  kegotongroyongan  masyarakat. Hal  ini  merupakan  spirit  bagi  kelancaran pembangunan  dan  sekaligus  merupakan refleksi  dari  kehidupan  masyarakat  Sunda khususnya.

## D. PENUTUP
Beas perelek, di Kabupaten Purwakarta  Provinsi  Jawa  Barat  sedang giat  dijalankan,  sesuai  dengan  Surat Edaran  Bupati.  Padahal  program beas perelek ini  merupakan  tradisi  lama  yang
terabaikan,  tradisi  yang  menjadi  ciri  kehi- dupan  masyarakat  Sunda  di  tatar  Sunda (Jawa Barat).
Program Beas Perelek yang dihidup- kan  kembali  sangat  bermanfaat  untuk membantu meringankan beban warga yang kekurangan  bahan  pangan.  Hasilnya beas perelek ini  dapat  digunakan  sebagai  keta- hanan  pangan  dalam  menghadapi  musim paceklik maupun dalam menghadapi musi- bah.  Ada  beberapa  faktor  mengapa  prog- ram Beas  Perelek ini  dapat  dijalankan kembali  di  Kabupaten  Purwakarta.  Per- tama  program  ini  merupakan  program lawas,  sehingga  ada  rasa  nostalgia  bagi para warga, selain itu peran Bupati sebagai agen  perubahan  mampu  membangkitkan kembali  dan  mempunyai  pengaruh  yang cukup  besar  dalam  menggerakkan  masya- rakat  untuk  mengikuti  program  yang dicanangkan. Beas Perelek menjadi  salah satu  solusi  yang  langsung  dapat  dirasakan masyarakat  dalam  menghadapi  musibah, khususnya  dalam  ketahanan  pangan. Beas perelek, sejalan dengan falsafah kehidupan masyarakat  Sunda  yaitu silih  asih,  silih asah, dan silih asuh . Program Beas Perelek ini merupakan program pemberdayaan masyarakat  dan  menuntut  partisipasi  aktif dari masyarakat itu sendiri untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Dalam menghadapi tantangan baik lokal, nasional dan  regional,  terjadi  adaptasi  nilai-nilai luar  (modern)  dalam  pengelolaan beas perelek .  Pada  awalnya  pengelolaan beas perelek, sangat  sederhana  yaitu  mengum- pulkan  beras  dan  kemudian  dibagikan kepada  orang  yang  membutuhkan,  dan sebagai  persediaan  di  masa  paceklik  atau musibah. Kini telah berubah dan berkembang  tidak  hanya  sekadar  pengum- pulan  beras  atau  tempat  penyimpanan persediaan  pangan,  namun  telah  menjadi sebuah lembaga ketahanan pangan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa program Beas  Perelek ini  mengalami perubahan seiring  perubahan  tatanan kehidupan.  Perkembangan  ekonomi  yang begitu pesat sangat mempengaruhi
Beas Perelek
Partisipasi Pemberdayaan Solidaritas
Pembangunan yang berpusat pada rakyat Kesejahteraan
program beas  perelek ,  khususnya  di perkotaan.  Proses  industrialisasi,  sangat mempengaruhi  sikap  hidup  masyarakat, dimana  dahulu  merupakan  masyarakat berbudaya petani berubah menjadi industri.
Selain  itu,  perubahan  terjadi  karena situasi  dan  kondisi  zaman  yang  menuntut transparansi atau keterbukaan, beas perelek berkonsep e-perelek .  Artinya sistem  informasi  dibuka  sedemikian  rupa, sehingga  semua  warga  dapat  memantau dengan baik.
Program Beas  Perelek sejalan  dengan nilai-nilai  falsafah  hidup  manusia  Sunda, yaitu silih asih, silih asah, silih asuh yang dapat  difungsikan  sebagai  alat  untuk mengatasi  salah  satu  masalah  kemiskinan dan  permasalahan  sosial  lainnya  yang  ada dalam  masyarakat  Sunda.  Banyak  budaya lokal  yang  sebenarnya  dapat  dijadikan dasar  sebagai  modal  sosial  yang  dapat berkontribusi  dalam  pembangunan,  baik itu  sebagai  antisipasi  ataupun  memberi solusi. Beas  perelek dan  falsafah  hidup manusia  Sunda silih  asah,  silih  asih ,  dan silih  asuh ,  merupakan  modal  sosial  yang dapat menunjang pembangunan.
Kebudayaan  akan  selalu  berubah  atau dinamis.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, maka  perlu  adanya  penyadaran  akan budaya  lokal  sebagai  penangkal  terhadap pengaruh  budaya  luar  (global). Beas perelek merupakan salah satu solusi dalam menangkal  pengaruh  tersebut.  Dalam  hal ini  peran  pemerintah  (Bupati  Purwakarta) sebagai  agen  perubahan  tampil    sebagai pelestari  budaya  lokal  tersebut.  Budaya lokal beas  perelek merupakan  pember- dayaan masyarakat yang berazaskan keber- samaan  dan gotong royong melalui partisi- pasi  aktif  dalam  kegiatan  pembangunan kesejahteraan sosial.
Dari  sudut  pandang  aplikasi, beas perelek yang  berbasis  nilai-nilai  budaya lokal, terlihat memadai untuk direvitalisasi sebagai  sebuah  pranata  ekonomi  yang menunjang  dan  mendukung  ekonomi masyarakat,  khususnya  ketahanan  pangan. Dukungan  tersebut  didasari  oleh  fungsi beas  perelek yang  tidak  hanya  semata-
mata    berfungsi  ekonomi,  melainkan  juga memiliki fungsi-fungsi sosial yang sinergis dengan masyarakat.
Kabupaten  Purwakarta  merupakan kabupaten  yang  tidak  termasuk  rawan pangan, namun masyarakatnya mau mene- rima program beas perelek sebagai sebuah kekayaan  tradisi  lama  yang  dihidupkan kembali.  Kabupaten  Purwakarta  didorong menjadi  kabupaten  yang  berlandaskan budaya  lokal  yang  kental. Beas  perelek,
menjadi ikon kehidupan masyarakat
Purwakarta.  Namun  demikian  perlu  lang- kah-langkah  dalam  pelestarian  program ini, yaitu:
a. Beas  perelek, perlu  disosialisasikan kepada  generasi  muda,  karena  memi- liki  nilai-nilai positif dan kebersamaan serta partisipasi.
b. Beas  perelek, merupakan  modal  sosial dalam pembangunan perlu dilestarikan dan  dukungan  penuh  dari  pemerintah, sehingga ketika penggagasnya (Bupati) diganti, beas  perelek tidak  ikut berhenti.
c. Beas Perlek, merupakan sistem kebersamaan  yang  bersifat  kegotong- royongan,  perlu  dipertahankan,  agar kebersamaan  masyarakat  tetap  terjaga dalam  pembangunan  kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR SUMBER 1. Makalah dan Tesis
Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Pemberdayaan Masyarakat . Makalah. 17-18 Maret.
Sekarningrum, 2008. “Gerakan Rereongan Sarupi” dalam Sistem Sosial Budaya Indonesia: Pranata Sosial Lokal Indonesia. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

## Suryalaga, Hidayat. 1995.
Jati  Diri,  Sikap  dan  Nilai-nilai  Budaya Sunda  “Upaya  Mencari  Kiat  untuk Menemukenali  Jatidiri,  Sikap  dan  Nilai Budaya  Sunda  dan  Upaya  Transfor- masinya” . Makalah.
Patanjala Vol. 8  No. 3 September  2016: 301- 316 316

## 2. Buku
Hikmat, Harry. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press Bandung.
Johson, Doyle Paul. 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern . Jakarta: Gramedia.
Kusnadi. 2006. Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Bandung: Humaniora Utama Press.
Nasution, Zulkarnaen. 2009. Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi . Cetakan I. Malang: UMM Press.
Sajogyo. 2001. Hubungan antara Daerah dan Desa. Bogor: FPPM.
Sarundajang. 2000. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Satjadibrata, 1948. Kamoes Basa Soenda. Djakarta: Bale Poestaka.
Setiawan, Danny. 2011. Wajah Desa Kita: Dimensi SDM, Politik, Ekonomi. Bandung: Pusat Kajian Pemberdayaan Desa.
Tabroni, Roni. 2006. Transformasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal. Bandung: Humaniora Utama Press Bandung.
Pedoman Umum P2KP-3, Edisi  Oktober 2005.
Dirjen PMD Depdagri. 2010. Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Desa .

## 3. Internet
http://daluwang.purwakartakab.go.id/laporan- eperelek/  Diunduh  Tanggal  24  Sep 2016.
Http://id.wikipedia/org/wiki/perubahan sosial_budaya.   Diunduh tanggal 22-09- 2016