## Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Ketimpangan  Wilayah  Sebagai  Dampak  Pembangunan Infrastruktur Pertanian di Kabupaten Belu
Werenfridus Taena a* , Boanerges Putra Sipayung a , Fried Markus Allung Blegur a , Anggelina Delviana Klau b
a Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan, Universitas Timor
b Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Timor
* Correspondence author; email: weren_ntt@yahoo.co.id
Article Info Abstrak Article history: Received 03 February 2024 Received in revised from 20 April 2024 Accepted 02 May 2024 DOI: https://doi.org/10.32938/ag.v6i4.1393 The research objectives  are  to  analyze (1)  the level  of regional development based on infrastructure availability, (2) regional economic growth, (3) regional inequality  (4)  the  relationship  between  economic  growth  and  regional inequality  in Belu Regency. The data used  is GRDP data per sub-district in Belu Regency from 2016 to 2020. Data analysis uses scalograms, economic growth, Williamson index,  and  correlation. The results of the  analysis state that the development of agricultural infrastructure in Kakuluk Mesak District has contributed to the development of the Kakuluk Mesak sub-district area so that it occupies hierarchy II. The impact is an increase in economic growth and regional inequality. Kakuluk Mesak District, which is the location where the Rotiklot Dam was built, has a high correlation between economic growth and regional  inequality.  Therefore,  it  is  recommended  that  infrastructure development be more balanced between regions so that equitable development can be achieved. Keywords: Agricultural Infrastructure Economic Growth Regional Inequality Correlation Analysis

## 1. Pendahualuan
Paradigma  baru  pembangunan  wilayah  diarahkan  pada  terjadinya  pertumbuhan, pemerataan  dan  keberlanjutan  ( Rustiadi  et.  al  2009 ).  Indikator  keberhasilan  pembangunan ekonomi dilihat dari tercapainya pemerataan, pertumbuhan yang efisien dan keberlanjutan yang berimbang  dalam  pembangunan  ekonomi.  ( Sholihah  et.  al,  2013 )  menyatakan  Keterkaitan  yang erat antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat pembangunan ekonomi suatu wilayah.  Namun pembangunan yang lebih mengutamakan percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat berdampak pada kesenjangan pembangunan antar wilayah.
( Rustiadi  et.al    2011 )  menjelaskan  pendekatan  pembangunan  yang  sangat  menekankan pada  pertumbuhan  ekonomi  makro  cenderung  mengabaikan  ketimpangan  atau  kesenjangan pembangunan antar wilayah karena investasi dan sumberdaya terkonsentrasi di perkotaan atau pusat  pertumbuhan  tertentu.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  disertai  dengan  pemerataan pendapatan menyebabkan ketimpangan.
( Klasen,  2010 );  ( Ianchovichina  E,  2012 )  menyatakan  target  pembangunan  tidak  cukup dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun perlu memastikan bahwa seluruh Masyarakat menikmati  manfaat  dari  pertumbuhan  ekonomi  tersebut.  Salah  satu  upaya  strategi  dalam mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  merata  yaitu  melalui  pembangunan  dan  peningkatan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.
Infrastruktur  memegang  peranan  penting  dalam  pembangunan  suatu  wilayah. Pembangunan  infrastruktur  dapat  meningkatkan  penyerapan  tenaga  kerja,  dan  mendorong peningkatan  potensi  pertumbuhan  wilayah  dan  memajukan  perekonomian  wilayah.  Salah  satu prioritas  pembangunan  infrastruktur  adalah  infrastruktur  pertanian  berupa  bendungan  untuk memenuhi  kebutuhan  penyediaan  air  irigasi  pada  lahan  pertanian  sehingga  meningkatkan produksi  pertanian.  Sektor  pertanian  secara  langsung  dan  tidak  langsung  berkontribusi  pada pertumbuhan  ekonomi  melalui  penyediaan  pangan,  stabilitas  harga  pangan,  dan  pengentasan kemiskinan ( Awokuse, T. O., & Xie, 2015 ).
Peranan  sektor  pertanian  pada  PDRB  Kabupaten  Belu  merupakan  yang  tertinggi  yaitu sebesar 22,56% dibanding sektor lainnya  ( BPS Kabupaten Belu, 2023 ). Namun Kabupaten Belu memiliki iklim tropis dengan musim hujan yang sangat pendek (4-5 bulan) dan musim kemarau yang panjang 7-8 bulan sehingga membutuhkan sumber daya air yang cukup untuk kebutuhan pertanian. Salah satu upaya untuk menyediakan air dengan membangun infrastruktur pertanian khususnya bendungan.
Bendungan Rotiklot merupakan salah satu bendungan yang menjadi solusi dari pemerintah pusat  dalam  mengatasi  permasalahan  sumberdaya  air  bagi  sektor  pertanian  khususnya  di Kabupaten  Belu.  Bendungan  Rotiklot  berlokasi  di  Desa  Fatuketi,  Kecamatan  Kakuluk  Mesak, Kabupaten Belu. Direktorat Sumber Daya Air PUPR menyatakan Bendungan Rotiklot memiliki luas daerah tangkapan air ( cathment area ) sebesar 12,56 km 2 dengan kapasitas tampungan 2,79 juta meter kubik untuk melayani kebutuhan air baku penduduk, pengembangan daerah irigasi untuk padi dan palawija, untuk pembangkit listrik tenaga air dan menjadi tempat wisata serta mengatasi bencana banjir. Penelitian Taena et al., (2023) menyatakan bahwa keberadaan Bendungan Rotiklot
ini  memberikan  peningkatan  produksi  pertanian  dan  pendapatan  petani,  namun  pada  saat bersamaan meningkatkan ketimpangan pendapatan petani pada area layanan Bendungan Rotiklot di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste.
Pembangunan yang fokus pada wilayah tertentu berpotensi memberikan dampak terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Belu secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan  kajian  untuk  mengetahui  hubungan  pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan pembangunan di wilayah Kabupaten Belu serta hubungan diantara keduanya.

## 2. Metode Penelitian

## 2.1
Data
Penelitian dilakukan di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 12 kecamatan. Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah perbatasan lIndonesia dan Timor Leste. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat  Statistik  Kabupaten  Belu.  Data  tersebut  meliputi  Produk  domestik  regional  bruto  (PDRB) dan data jumlah penduduk serta infrastruktur di Kabupaten Belu tahun 2016-2020.
2.2 Analisis Skalogram
Analisis scalogram terbobot untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah berdasarkan ketersediaan  infrastruktur  setiap  kecamatan  di  Kabupaten  Belu.  Data  yang  digunakan  meliputi infrastruktur  pendidikan,  kesehatan,  sosial  dan  ekonomi  termasuk  pertanian.  Data  jumlah penduduk juga digunakan untuk melakukan analisis scalogram terbobot. Panuju, D. R. & Rustiadi, (2013) menyatakan  hasil  analisis  scalogram  dikategorikan  menjadi  3  hirarki  (tinggi,  sedang, rendah) sebagaimana ditampilkan tabel 1 . Tabel 1. Kriteria tingkat perkembangan wilayah
Hirarki Nilai Selang Tingkat I X ≥ (Rataan + (St Dev IPW) Tinggi II Rataan ≤ X ≤ (St Dev IPW) Sedang III X ≤ Rataan Rendah 2.3 Analisis pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  dianalisis  menggunakan  data  PDRB  yang  didasarkan  atas  dasar harga  konstan.  Perhitungan  pertumbuhan  ekonomi  masing-masing  tahun  dirumuskan  sesuai formula ( Boediono, 2009 )  sebagai berikut:
𝑃𝐸 = 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡1−𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1 ………………………………………. (1)
Keterangan: PE  : Pertumbuhan Ekonomi
PDRB t : PDRB tahun ke t PDRB t-1 : PDRB tahun ke t-1

## 2.4 Analisis Index Williamson
Ketimpangan  wilayah  adalah  ukuran  ketidakmerataan  pembangunan  yang  terjadi  dalam sebuah wilayah, yang diukur dengan menggunakan perhitungan Indeks Williamson. Formulanya sesuai dengan (Sjafrijal, 2008) sebagai berikut:
𝐼𝑊 = √∑(𝑌𝑖−𝑌̅)2𝑝𝑖 𝑌̅ ……………………………………………………..(2) Keterangan:
𝐼𝑊 = Indeks Williamson 𝑌̅ = Rata-rata PBB perkapita 𝑌 𝑖 = Penerimaan PBB perkapita wilayah i 𝑝 𝑖 = jumlah penduduk di kabupaten/kotai i/ total jumlah penduduk di wilayah perbatasan ( Kurniasih,  2013 )  menyatakan  hasil  dari  analisis  Indeks  Williamson  menyatakan perkembangan wilayah yang dikelompokkan berdasarkan kriteria berikut:
> 1
= sangat tinggi 0,7 – 1 = tinggi 0,4 – 0,69 = sedang < 0,39 = rendah 2.5 Analisis Korelasi
Analisis  korelasi  digunakan  untuk  menganalisis  hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi dengan ketimpangan wilayah. Formulanya sesuai dengan (Sambas, 2007)sebagai berikut:
𝑟 = 𝑆𝑥𝑦
√𝑆𝑥 2 .𝑆 𝑦 2 ……………………………………………………. (3)
Keterangan:
S xy : simpangan baku pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah
S x
: simpangan baku pertumbuhan ekonomi
S y : simpangan baku ketimpangan wilayah

## 3. Hasil Dan Pembahasan
3.1. Tingkat Perkembangan Wilayah di Kabupaten Belu
Salah  satu  cara  untuk  mengukur  tingkat  perkembangan  suatu  wilayah  secara  tepat  dan mudah  adalah  dengan  menggunakan  analisis  skalogram.  Wilayah  dengan  hirarki  atau  tingkat perkembangan  yang tinggi akan menyediakan berbagai jenis fasilitas yang beragam dibandingkan dengan wilayah yang memiliki hirarki lebih rendah ( Rustiadi et al 2011 ). Berdasarkan hasil analisis scalogram pada 12 kecamatan di Kabupaten Belu diperoleh hasil sebagaimana ditampilkan Tabel 2 .
Hasil  analisis  skalogram  untuk  12  kecamatan  di  Kabupaten  Belu  menunjukkan  bahwa wilayah yang termasuk dalam hirarki I atau wilayah yang memiliki tingkat perkembangan wilayah yang tinggi adalah Kota Atambua dengan indeks perkembangan wilayah (IPK) sebesar 34,810. Hal ini didukung oleh Kota Atambua sebagai ibu kota dari Kabupaten Belu yang juga merupakan Pusat Kegiatan  Strategis  Nasional  ( Peraturan  Perundang-undangan  Nomor  179  Tahun  2014 )  sehingga memiliki ketersediaan infrastruktur yang lebih lengkap dibanding wilayah lainnya. Ketersediaan infrastruktur  pendidikan,  kesehatan,  sosial,  perekonomian  termasuk  ketersediaan  infrastruktur pertanian (khususnya pemasaran pertanian) yang memadai dan lengkap.
Tabel 2. Hasil analisis Skalogram Kabupaten Belu Tahun 2020
No Kecamatan Indeks Perkembangan wilayah (IPK) Hirarki 1 Raimanuk 6,805 III 2 Tasifeto Barat 18,900 II 3 Kakuluk Mesak 24,360 II 4 Nanaet Dubesi 3,209 III 5 Kota Atambua 34,811 I 6 Atambua Barat 19,413 II 7 Atambua Selatan 22,951 II 8 Tasifeto Timur 11,315 III 9 Raihat 6,528 III 10  Laiolat 8,081 III 11  Lamaknen 12,001 III 12  Lamaknen Selatan 11,124 III
Wilayah atau kecamatan yang termasuk dalam hirarki II adalah Kecamatan Kakuluk mesak, Atambua  Selatan,  Atambua  Barat,  dan  Tasifeto  Barat.  Kecamatan  Kakuluk  Mesak  merupakan wilayah yang memiliki IPK tertinggi (24,360) pada hirarki II. Hal ini karena didukung oleh adanya infrastruktur  yang  memadai  khususnya  keberadaan  kampus  Fakuktas  Vokasi  Universitas Pertahanan, dan infrastruktur pertanian khususnya Bendungan Rotiklok serta irigasinya dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian di wilayah perbatasan; sebagaimana temuan ( Taena et al., 2023 ).
Kecamatan yang termasuk dalam hirarki III adalah Kecamatan Lamaknen, Tasifeto Timur, Lamaknen  Selatan,  Lasiolat,  Raimanuk,  Raihat  dan  Nanaet  Dubesi.  Kecamatan  Nanaet  Dubesi adalah kecamatan yang memiliki IPK terendah yaitu 3,208. Hal ini dikarenakan akses ke wilayah pusat  pertumbuhan  yang  jauh  karena  merupakan  salah  satu  kawasan  perbatasan  negara ( Undang-Undang    Nomor  43  Tahun  2008 ),  sehingga  ketersediaan  sarana  prasarana  yang  tidak memadai  dan  bahkan  masih  kurang.  Namun  pemerintah  telah  melakukan  pembangunan infrastruktur  berupa  pembangunan  jalan  sabuk  merah,  tetapi  belum  signifikan  untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pada wilayah perbatasan.
Hasil  analisis  mengindikasikan  diperlukan  infrastruktur  yang  lebih  memadai  pada  setiap kecamatan  sehingga  memudahkan  masyarakat  untuk  melakukan  aktifitas  ekonomi. Pembangunan  infrastruktur  yang  merata  memberikan  dampak  positif  terhadap  perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ( Klau et al., 2019 ; Ran, 2021 ; Taena et al., 2023 )    menunjukan  bahwa  ketersediaan  infrastruktur    pada  suatu  wilayah  dapat  menjadikan wilayah  tersebut  menjadi  sentra  produksi  pertanian  yang  tentunya  memberikan  dampak  pada pertumbuhan wilayah.

## 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Belu
Hasil  analisis  pertumbuhan  ekonomi  pada  tiap  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Belu menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016-2020 yang tergolong tinggi (>5%) adalah Kecamatan Lasiolat, Kakuluk Mesak, Lamaknen, Lamaknen Selatan, dan Raimanuk; sedangkan kecamatan yang pertumbuhannya tergolong rendah (<5%) meliputi Kecamatan Tasifeto Barat, Atambua Selatan, Atambua Barat, Atambua, Tasifeto Timor; bahkan 2 kecamatan lainnya (Nanaet Duabesi dan Raihat) memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi negatif.
Hasil  analisis juga  menunjukkan bahwa  pertumbuhan ekonomi  setiap wilayah  kecamatan mengalami fluktuasi terutama tahun 2016-2019. Kecamatan yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kecamatan Lasiolat (10,72%) dan Kecamatan Kakuluk Mesak (9,51%) pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi pada Kecamatan Kakuluk Mesak hingga tahun 2019 tetap berada pada kisaran 9%, meskipun bervariasi.
Tahun 2020 ketika wabah covid-19 merajalela terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia  termasuk  kontribusi  dari  Kabupaten  Belu.  Terdapat  5  kecamatan  di  Kabupaten  Belu yang  pertumbuhan  ekonominya  negatif,  sedangkan  7  kecamatan  lainnya  pertumbuhan ekonominya  positif  dan  pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  di  Kabupaten  Belu  adalah  Kecamatan Lasiolat  (5,75%)  dan  Kecamatan  Kakuluk  Mesak  (4,58%).  Pertumbuhan  negatif  terjadi  karena pemerintah  mengeluarkan  kebijakan Physical  distancing sehingga  sebagian  sektor  ekonomi mengalami  kontraksi  disebabkan  karena  adanya  penurunan  interaksi  antar  wilayah.  Seiring berkembangnya  pandemi,  perekonomian  lebih  berfluktuasi  ke  arah  yang  negatif  karena perkembangan  ekonomi  mengalami  pergerakan  yang  kurang  stabil  ( Junaedi  &  Salista,  2020 ); ( Aditia et al., 2020 );( Sadiyah, 2021 ).
Kecamatan yang pertumbuhan ekonominya tetap positif karena produksi sektor pertanian tidak  mengalami  gangguan,  khusus  untuk  Kecamatan  Kakuluk  Mesak  karena  adanya pembangunan  infrastruktur  pertanian. Taena  et  al.,  (2023) menjelaskan  bahwa  dampak pembangunan  bendungan di Desa Fatuketi Kecamatan Kakuluk  Mesak meningkatkan  produksi pertanian  sehingga  pendapatan  petani  mengalami  peningkatan  dan  berdampak  terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kajian sebelumnya dari Oki et al.,  (2020) menyatakan bahwa Kabupaten Belu  merupakan salah satu daerah yang berada pada garis terdepan negara sehingga pembangunan infastruktur mengalami perkembangan yang pesat. Selain itu untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan  perbatasan,  pemerintah  mengupayakan  peningkatan  layanan  sejumlah  infrastruktur berupa  penataan  kawasan  perbatasan  dan  pembangunan  Pos  Lintas  Batas  Negara  terpadu  di Motain serta pembangunan jalan sabuk merah sehingga mempermudah interaksi antar wilayah. Pengembangan sektor pariwisata seperti wisata padang Fulan Fehan, pantai dan juga wisata rohani guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belu. Kondisi tersebut selaras dengan ( Nurohman  et  al.,  2021 );  ( Prasetyo  et  al.,  2021 );( Rusmini  et  al.,  2023 )  yang  menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan mulai mengalami pemulihan pasca pandemi semenjak akhir tahun 2021. Hasil analisis pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belu dapat dilihat pada Tabel 3 .
Tabel 3. Hasil Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 Per Kecamatan Kecamatan 2016 2017 2018 2019 2020 Raimanuk 6.08 6.32 6.28 6.09 1.30 Tasifeto Barat 5.59 5.83 5.80 5.61 0.83 Kakuluk Mesak 9.51 9.73 9.73 9.52 4.58 Nanaet Dubesi 0.67 0.91 0.87 0.69 -3.86 Kota Atambua 3.61 3.84 3.81 3.63 -1.06 Atambua Barat 3.17 3.39 3.36 3.18 -1.49 Atambua Selatan 5.05 5.29 5.25 5.07 0.31 Tasifeto Timur 4.44 4.68 4.65 4.45 -0.26 Raihat -1.20 -0.98 -1.01 -1.19 -5.65 Lasiolat 10.72 10.96 10.95 10.71 5.75 Lamaknen 8.10 8.33 8.30 8.09 3.22 Lamaknen Selatan 8.26 8.49 8.48 8.26 3.39
3.3. Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Kabupaten Belu Tingkat kesenjangan atau ketimpangan antar wilayah pada 83,33% wilayah (10 kecamatan) di Kabupaten Belu tergolong rendah (<0,39). Pembangunan pada 10 kecamatan di Kabupaten Belu tergolong  berimbang  antar  wilayah  sehingga  tidak  ada  perbedaan  berarti  dan  aktifitas  ekonomi penduduknya cenderung sama, sebagaimana temuan (Muthalib et.al 2017).
Kondisi  berbeda  terjadi  pada  Kecamatan  Kakuluk  Mesak  yang  ketimpangannya  tergolong sangat tinggi (>1). Hal ini disebabkan karena adanya pembangunan infrastruktur pada Kecamatan Kakuluk  Mesak  termasuk  Bendungan  Rotiklot  yang  berdampak  terhadap  perkembangan pembangunan yang lebih tinggi dibanding kecamatan lain. Bendungan Rotiklot yang berada dekat kawasan perbatasan Timor Leste menjadi katalis pertumbuhan ekonomi karena ketersediaan air yang semakin meningkat ( Taena et al., 2023 ). Selain itu ( Sanam et al., 2022 ) menyatakan adanya potensi wisata rohani dan pantai Teluk Gurita yang semakin meningkat pengunjungnya sehingga berdampak  terhadap  peningkatan  pendapatan  wilayah.  Hasil  analisis  selengkapnya  dari  Indeks Williamson ditampilkan pada Tabel 4 . Tabel 4. Hasil Analisis Indeks Williamson Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 Per Kecamatan Kecamatan 2016 2017 2018 2019 2020 Raimanuk 0.102 0.120 0.140 0.163 0.183 Tasifeto Barat 0.103 0.118 0.136 0.157 0.173 Kakuluk Mesak 1.522 1.781 2.088 2.444 2.739 Nanaet Dubesi 0.102 0.115 0.130 0.147 0.159 Kota Atambua 0.100 0.114 0.130 0.148 0.162 Atambua Barat 0.094 0.107 0.121 0.137 0.149 Atambua Selatan 0.103 0.118 0.136 0.156 0.172 Tasifeto Timur 0.103 0.118 0.135 0.155 0.170 Raihat 0.105 0.120 0.136 0.153 0.164 Lasiolat 0.480 0.586 0.716 0.872 1.016 Lamaknen 0.114 0.124 0.135 0.146 0.151 Lamaknen Selatan 0.068 0.080 0.094 0.112 0.127
3.4. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah di Kabupaten Belu Pertumbuhan ekonomi yang berbeda menyebabkan menyebabkan ketimpangan wilayah yang berbeda pula. Selaras dengan ( Arkum, D., & Amar, 2022 ) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi  menyebabkan  ketimpangan  pendapatan.  Salah  satu  penyebabnya  karena  konsentrasi fasilitas ekonomi yang berbeda antar wilayah menyebabkan aktifitas ekonomi yang berbeda pula sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang berbeda pula. Hasil analisis korelasi pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan wilayah ditampilkan Tabel 5 . Tabel 5. Hasil Analisis Korelasi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah
No Kecamatan Koefisien Korelasi Keterangan 1 Raimanuk 0,160 Tidak signifikan 2 Tasifeto Barat 0,456 Tidak signifikan 3 Kakuluk Mesak 0,890 Signifikan 4 Nanaet Dubesi 0,690 Signifikan 5 Kota Atambua 0,163 Tidak signifikan 6 Atambua Barat 0,980 Signifikan 7 Atambua Selatan 0,154 Tidak signifikan 8 Tasifeto Timur 0,195 Tidak signifikan 9 Raihat 0,009 Tidak signifikan 10 Lasiolat 0,080 Tidak signifikan 11 Lamaknen 0,160 Tidak signifikan 12 Lamaknen Selatan 0,137 Tidak signifikan
Hasil analisis pada Tabel 5 menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah pada 3 kecamatan di Kabupaten Belu, sedangkan 9  kecamatan  lainnya  tidak  signifikan.  Kecamatan  Kakuluk  Mesak  sebagai  lokasi  dibangunnya Bendungan Rotiklot merupakan salah satu kecamatan dengan koefisien korelasi tertinggi (0,890). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur termasuk infrastrtur pertanian yang tidak berimbang menyebabkan pertumbuhan wilayah yang tidak berimbang. Hasil kajian ini mempertegas kajian dari ( Bhorat, H., & van der Westhuizen, 2008 ; Majeed, 2016) yang menyatakan ketimpangan  pendapatan  cenderung  meningkat  seiring  dengan  peningkatan  pertumbuhan ekonomi. Korelasi yang tidak signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah pada  kecamatan  lain  di  Kabupaten  Belu  karena  pembangunan  infrastruktur  dan  pertumbuhan ekonomi  yang  lambat  pada  kecamatan-kecamatan  tersebut.  Oleh  karena  itu  pembangunan infrastruktur yang lebih adil dan berimbang akan memberikan dampak pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan.

## 4. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  disimpulkan  bahwa  pembangunan  infrastruktur  pertanian  di Kecamatan  Kakuluk  Mesak  turut  berkonstribusi  terhadap  perkembangan  wilayah  kecamatan Kakuluk  Mesak  sehingga  menempati  hirarki  II.  Dampaknya  terjadi  peningkatan  pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan wilayah juga mengalami peningkatan. Kecamatan Kakuluk Mesak yang merupakan sebagai lokasi dibangunnya Bendungan Rotiklot memiliki korelasi yang tinggi antara pertumbuhan  ekonomi  dengan  ketimpangan  wilayah.  Oleh  karena  itu,  disarankan  agar pembangunan infrastruktur yang lebih adil dan berimbang sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan ekonomi pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Belu.

## Daftar Pustaka
Aditia, D., Nasution, D., Sains, F. S., Pembangunan, U., Budi, P., & Utara, U. S. (2020). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN. Jurnal Benefita , 5 (2), 212 – 224. Arkum, D., & Amar, H. (2022). he Influence of Economic Growth, Human Development, Poverty and Unemployment  on  Income  Distribution  Inequality:  Study  in  the  Province  of  the  Bangka Belitung Islands in 2005-2019. Urnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance , 14 (3),
413 – 422.
Awokuse,  T.  O.,  &  Xie,  R.  (2015).  Does  Agriculture  Really  Matter  For  Economic  Growth  In Developing  Countries? Canadian  Journal  Of  Agricultural  Economics , 63 (1),  77 – 99. https://doi.org/Https://Doi.Org/10.1111/Cjag.12038
Belu, B. P. S. K. (2023). Kabupaten Belu dalam Angka 2023 . Badan Pusat Statistik.
Bhorat, H., & van der Westhuizen, C. (2008). Economic growth, poverty and inequality in South Africa: the first decade of democracy. Development Policy Research Unit Conference , 5 (1). Boediono. (2009). Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE UGM.
Junaedi, D., & Salista, F. (2020). Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara terdampak. SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA , 995 – 1115. Klasen. (2010). Measuring and Monitoring Inclusive Growth. Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals .
Klau,  A.  D.,  Rustiadi,  E.,  &  Siregar,  H.  (2019).  Analisis  Pengembangan  Kawasan  Agropolitan Berbasis Tanaman Pangan Di Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Journal of Regional  and  Rural  Development  Planning  (Jurnal  Perencanaan  Pembangunan  Wilayah  Dan Perdesaan) , 3 (3), 172 – 179.
Kurniasih.  (2013).  Ketimpangan  Wilayah  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  Suatu  Kajian  terhadap Hipotesis Kuznet. Jurnal Eksos 9 .
Majeed,  M.  T.  (2016).  Economic  growth  and  income  inequality  nexus:  An  empirical  analysis  for Pakistan. Kashmir Economic Review , 25 (1), 1 – 11.
Nurohman, D., Abd, A., & Fahmi, M. F. (2021). Skenario Pertumbuhan Ekonomi Pasca COVID 19 dan Kondisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Tulungagung. Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam , 15 (01), 133 – 158.
Oki, K. K., Pangastuti, M. D., Ekonomi, F., Timor, U., Jurusan, J. K. M., Kefamenanu, K., Kupang, K., & Timur, N. T. (2020). Peran Sumber Daya Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah Perbatasan Timor  Leste  ( The Role of Resources in  the  Economic Growth of Timor  Leste Border Region  ) . VII (2), 98 – 103. Panuju,  D.  R.  &  Rustiadi,  E.  (2013). Teknik  Analisis  Perencanaan  Pengembangan  Wilayah. Departemen Ilmu Tanah Dan Sumberdaya Lahan IPB. Peraturan  Perundang-undangan  Nomor  179  Tahun  2014.  (2014). Peraturan  Presiden  (PERPRES) Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur .
Prasetyo, A., Saputro, T. H., & Kartika, R. S. (2021). Post-Covid-19 Pandemic Economic Recovery in Labuhanbatu District. Jurnal Administrasi Publik , XVII (2), 267 – 282.
Ran,  L.  (2021).  An  Empirical  Study  on  the  Effect  of  Agricultural  Infrastructure  Investment  on
Economic Growth. E3S Web of Conferences , 275 . https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127501004 Rusmini, M. ., Cahyono, D. N., Putri, K., Afkarina, I., Aprilia, P., & Jember, S. (2023). Bangkitnya Perekonomian Indonesia Pasca Covid-19. Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan , 12 (1), 59 – 75. Rustiadi  E,  Saefulhakim  S,  P.  D.  (2009). Perencanaan  dan  Pengembangan  Wilayah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Rustiadi E. Saefulhakim S. Panuju DR. (2011). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Sadiyah,  F.  N.  (2021).  IMPACT  OF  THE  COVID-19  PANDEMIC  ON  ECONOMIC  GROWTH  AND.
Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA) , 5 (3), 950 – 961. Sambas. (2007). Analisis Korelasi, Regresi, dan Lajur dalam Penelitian . Bandung: Pustaka Setia. Sanam, S. R., Luruk, R., & Nugraha, Y. E. (2022). Strategi Pemasaran  Destinasi Wisata Patung Bunda Maria Teluk Gurita Atambua Berbasis CHSE. JURNAL TOURISM , 5 (1), 15 – 21.
Sholiha et. al. (2013). Structural equation modeling-partial least square untuk pemodelan derajat kesehatan kabupaten/kota di Jawa Timur (studi kasus data indeks pembangunan kesehatan masyarakat Jawa Timur 2013). Jurnal Sains Dan Seni ITS , 4 (2).
Sjafrijal. (2008). Ekonomi Regional; Teori dan Aplikasi . Baduose Media.
Taena, W., Fried Markus Blegur, A., Sipayung, B. P., & Klau, A. D. (2023). Income Optimization by Utilizing Rotiklot Dam Irrigation and Marginal Agricultural Land in Border Area . Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-168-5
Taena, W., Sipayung, B. P., Blegur, F. A., & Klau, A. D. (2023). Comparative advantages and factors affecting agriculture production and income in the food estate area on the Indonesia – Timor- Leste  border  Keywords The  Indonesian  government  has  created  a  food  estate  area  in  Belu Regency , supported by the construction. Asian Journal of Agriculture and Rural Development , 13 (1), 56 – 65. https://doi.org/10.55493/5005.v13i1.4762 Undang-undang  (UU)  Nomor  43  Tahun  2008.  (2008). Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2008 tentang Wilayah Negara .