PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 3, 2023
Luthfia Bakari, Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan …. Page 1219

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMADIRIAN KESEHATAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO
Luthfia Bakari 1 , Yahya Antu 2 , Andi Yusuf Katili Universitas Bina Taruna Gorontalo
bakariluthfia@gmail.com 1 , yahyaantu03@gmail.com 2 , yusuf2801@gmail.com 3

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  kebijakan  percepatan  pencegahan  dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bone Bolango dan implikasinya bagi kemandirian kesehatan  daerah  Provinsi  Gorontalo.  Yang  menjadi  fokus  pada  penelitian  ini  adalah implementasi  kebijakan  percepatan  pencegahan  penanggulangan  stunting  dan implikasinya  kebijakan  terhadap  kemandirian  kesehatan.  Populasi  ditetapkan  secara purposive sampling dan pengambilan sampelnya secara purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu melakukan identifikasi berkaitan dengan  implementasi  kebijakan  percepatan  pencegahan  penanggulangan  stunting  dan implikasinya  kebijakan  terhadap  kemandirian  kesehatan.  Secara  umum  implementasi kebijakan sosial pencegahan stunting di Kabupaten  Bone Bolango telah berjalan dengan baik.  kebijakan  pencegahan  dan  penanggulangan  stunting  lebih  menekankan  kepada aspek  komitmen  dan  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  serta  peran  serta  masyarakat sebagai  isu  utama.  Pemerintah  kabupaten  Bone  Bolango  diharapkan agar  tetap  menjaga komitmen dalam mengatasi masalah stunting dengan cara meningkatkan koordinasi pada semua  perangkat  daerah  yang  terkait  dengan  stunting.  Dibutuhkan  pendidikan  publik tentang  pentingnya  makan  makanan  bergizi  dengan  pola  gizi  seimbang.  Perbaikan  dari sisi  hilir,  yaitu  dengan  peningkatan  hasil  produksi  pertanian  melalui  intensifikasi  dan ekstensifikasi  budi  daya  pertanian,  serta  menyediakan  lapangan  pekerjaan  yang  layak bagi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Stunting, Implikasi, Kemandirian

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  policy  to  accelerate  stunting  prevention  and  control  in Bone  Bolango  Regency  and  its  implications  for  regional  health  independence  in Gorontalo  Province.  The  focus  of  this  research  is  the  implementation  of  policies  to accelerate  stunting  prevention  and  the  implications  of  policies  on  health  independence. The  population  is  determined  by  purposive  sampling  and  purposive  sampling. The  data analysis  used  is  a  qualitative  descriptive  method,  namely  identifying  related  to  the implementation  of  policies  to  accelerate  stunting  prevention  and  the  implications  of policies  for  health  independence.  In  general,  the  implementation  of  stunting  prevention social  policies  in  Bone  Bolango  Regency  has  been  going  well. The  stunting  prevention and  control  policy  emphasizes  aspects  of  commitment  and  responsibility  of  local governments and community participation as the main issues. The Bone Bolango district government  is  expected  to  maintain  its  commitment  to  overcome  stunting  problems  by
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 3, 2023
Luthfia Bakari, Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan ….
Page 1220
improving coordination in all regional apparatuses related to stunting. Public education is needed about the importance of eating nutritious foods with a balanced nutritional pattern. Improvement  from  the  downstream  side,  namely  by  increasing  agricultural  production through intensification and extensification of agricultural cultivation, as well as providing decent jobs for the community, so as to increase people's purchasing power.
Keywords : Implementation, Policy, Stunting, Implications, Independence

## PENDAHULUAN
Stunting  merupakan  masalah  gizi  kronis  yang  memerlukan  penanganan terintegrasi dan menyeluruh. Stuting menurut (Supariasa, D. N., & Purwaningsih, 2019)  adalah  kondisi  perkembangan  anak  balita  yang  gagal  karena  adanya kekurangan  gizi  kronis,  rendahnya  stimulus  psikososial,  serta  paparan  infeksi berulang  terutama  pada  periode  1.000  Hari  Pertama  Kehidupan  (1.000  HPK). Stunting selama  ini  masih  belum  sepenuhnya  dipahami  oleh  masyarakat  luas.
Masih  banyaknya  masyarakat  yang  beragapan  bahwa  stunting adalah  hal  biasa, dan  masih  adanya  anggapan  bahwa  stunting adalah  genetik  (Yuliastini,  S.  R.  I., Sudiarti,  T.,  Sartika,  2020).  Menurut  WHO  pengertian stunting yaitu  anak  yang mengalami  cacat  pertumbuhan  dan  perkembangannya.  Anak  mengalami kekurangan gizi  buruk, infeksi  berulang dan stimulasi psikologisosial  yang tidak memadai  (Kwami,  C.  S.,  Godfrey,  S.,  Gavilan,  H.,  Lakhanpaul,  M.,  &  Parikh, 2019)  .  Stunting dikatakan  sebagai  penyakit  infeksi  kronis  yang  ditunjukkan dengan  nilai  z-skor  tinggi  badan  untuk  umur  (TB/U)  <  -2SD.    Balita  dikatakan stunting apabil memliki nilai z skor di bawah garis normal yaitu kurang dari -2SD, yang  biasa  dikatakan  balita  pendek.  Sedangkan  apabila  kurang  dari  -3SD  maka balita dikategorikan sangat pendek (Kemenkes RI, 2019).
Kabupaten Bone Bolango adalah sebuah daerah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Gorontalo yang memiliki modal sangat besar, baik sumber daya alam, letak  geografis,  struktur  demografis  penduduk  dan  sumber  daya  manusia  yang memiliki  kompetensi  serta  variabilitas  daya  kreasi  yang  tidak  terbatas.  Dengan karakteristik  tersebut,  terdapat  2  (dua)  keunggulan  wilayah  Kabupaten  Bone Bolango  dibandingkan  dengan  beberapa  daerah  lainnya  di  Provinsi  Gorontalo. Keunggulan tersebut  yakni (1) keunggulan  lokasi (locational advantage) dengan aksesibilitas  yang sangat tinggi dengan pusat  pelayanan pemerintahan dan social ekonomi,  dan  (2)  keunggulan  sumber  daya  alam (natural  resources  advantage) yang  merupakan  potensi  besar  bagi  penguatan  kapabilitas  wilayah  yang kompetitif (competitive  regional  capability). Sektor  kelautan  dan  perikanan merupakan salah satu sektor yang mempunyai nilai strategis dan sangat prospektif disamping  sebagai  sektor  unggulan  Provinsi  Gorontalo  dan  Kabupaten  Bone Bolango. (Kolaboratif et al., n.d.)
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 3, 2023

## Luthfia Bakari, Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan ….
Page 1221
Dalam bidang kesehatan, berdasarkan Studi Status  Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting  di  Provinsi  Gorontalo  menurun  dari  34,89%  tahun  2019  menjadi  29% pada tahun 2021. Kabupaten Pohuwato menjadi  daerah dengan angka prevalensi stunting  tertinggi,  yakni  mencapai  34,6%.  Disusul  oleh  Kabupaten  Boalemo dengan angka 29,8%, Gorontalo Utara 29,5%, Kabupaten Gorontalo 28,3%, dan Kota  Gorontalo  26,5%.  Sedangkan  Angka  prevalensi  stunting  terendah  dicapai oleh Kabupaten Bone Bolango sebesar 25,1%. Berdasarkan data dinas kesehatan kabupaten Bone Bolango, angka prevalensi  stunting di Bone Bolango yaitu 25,1 persen.  Angka  itu  masih  di  atas  angka  standar  yang  ditoleransi  World  Health Organization  (WHO),  yaitu  di  bawah  20  persen.  Data  tiga  tahun  menunjukan penderita  stunting  mengalami  kenaikan  yang  signifikan  yaitu  tahun  2020 sebanyak 1.075 kasus, tahun 2021, 1.140 kasus, dan ditahun 2022 sebanyak 1.190 kasus. Pencegahan serta penanggulangan stunting telah menjadi program prioritas dan  tertuang  salah  satunya  dalam  Rencana Aksi  Daerah  (RAD)  Pencegahan  dan Penanggulangan  Stunting,  yang  selanjutnya  RAD  tersebut  di  Perbupkan  yaitu Peraturan  Bupati  Kabupaten  Bone  Bolango  Nomor  77  Tahun  2021 tentang Percepatan  Penurunan  dan  Pencegahan  Stunting  di  Kabupaten  Bone Bolango.( Percepatan  Penurunan  Dan  Pencegahan  Stunting  Di  Kabupaten  Bone Bolango.Pdf , n.d.)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2016) yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada fenomena alamiah  dan  menekankan  makna  dari  pada  generalisasi.  Penelitian  ini  diarahkan untuk  menganalisis  Implementasi  Kebijakan  pencegahan  dan  Penanggulangan Stunting Kabupaten Bone Bolango dan Implikasi kebijakan terhadap Kemandirian kesehatan.  Pada  penelitian  ini  yang  menjadi  fokus  penelitian  yakni  komitmen pemerintah,  Sumber  daya  dan  peran  serta  masyarakat.  Sumber  data  yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dan menggunakan teknik pengumpulan  data  yaitu  dengan  Observasi,  Wawancara  dan  telaah  dokumen. Analisis  data  dengan  metode triangulasi  data  berupa  pengumpulan  data,  reduksi dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian Kabupaten Bone Bolango  provinsi  Gorontalo  dengan  waktu  penelitian  selama  3  bulan  yakni  dari bulan Juli-September 2023.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Gizi  merupakan  faktor  penting  karena  secara  langsung  berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), oleh karena itu perlu pelayanan gizi  yang  berkualitas  pada  individu  dan  masyarakat.  Pelayanan  gizi  merupakan salah satu sub-sistem dalam pelayanan kesehatan paripurna, yang berfokus kepada
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 3, 2023
Luthfia Bakari, Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan ….
Page 1222
keamanan pasien. Dengan demikian pelayanan gizi wajib mengacu kepada standar yang  berlaku. Mengingat masih dijumpai kejadian  malnutrisi di rumah sakit dan fasilitas  pelayanan  kesehatan  lainnya  khususnya  stunting,  maka  perlu  upaya pendekatan yang lebih strategis.

## Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting
Pencegahan  dan  penanggulangan  stunting  secara  nasional  tertuang  dalam peraturan  menteri  kesehatan  republik  indonesia  nomor  23  tahun  2014  tentang upaya  perbaikan  gizi.  Kebijakan  ini  menyebutkan  secara  eksplisit  tujuan kebijakan  (pasal  2)  yaitu  untuk  menjamin  setiap  orang  memiliki  akses  terhadap informasi gizi dan pendidikan gizi, pangan yang bergizi serta mendapat pelayanan gizi dan kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi dan peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (Kemenkes RI, 2014). Di  kabupaten  Bone  Bolango  kebijakan  yang  telah  dilakukan  oleh pemerintah  setempat  terkait  pencegahan  dan  penanggulangan  stunting  tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 77 Tahun 2021 tentang Percepatan  Penurunan  dan  Pencegahan  Stunting  di  Kabupaten  Bone  Bolango. Dalam  beberapa  tahun  terakhir  kegiatan  pemerintah  kabupaten  Bone  Bolango dalam  pencegahan  stunting  adalah  memperkuat  kerja  sama  lintas  program  dan lintas  sektor  terkait.  Selain  itu  pemda  melalui  dinas  kesehatan  Bone  Bolango melaksanakan  Intervensi  spesifik  dan  sensitive,  pemberian  makanan  bergizi melalui  kegiatan  posyandu  secara  berkala  setiap  bulannya,  rembuk  stunting, pembinaan  kader  pembangunan  manusia,  sistem  manajemen  stunting,  serta program Dusun Bebas Stunting.

## Efektivitas Implementasi Kebijakan stunting
Implementasi kebijakan dapat dinilai kinerjanya melalui keberhasilan dari suatu  ukuran  dan  tujuan  kebijakan  yang  realistis.  Ketika  ukuran  dan  tujuan kebijakan  terlalu  ideal  untuk  dilaksanakan,  maka  akan  sulit  juga  untuk  dapat melaksanakannya. Sehingga untuk dapat  melihat kinerja  implementasi kebijakan dapat  diukur  tingkat  keberhasilannya  melalui  standar  dan  sasaran  dalam memberikan  penjelasan  terkait  peraturan  yang  menjadi  landasan  implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi dan apakah para pelaksana kebijakan mengetahui dan memahami dengan baik apa yang menjadi tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan (Shauma, Udzu Nabila & Purbaningrum, 2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diperoleh keterangan bahwa standar  dalam  menjalankan  kebijakan  percepatan  pencegahan  stunting, pemerintah  kabupaten  Bone  Bolango  sudah  memiliki  standar  yakni  dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 77 Tahun 2021 tentang
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 3, 2023
Luthfia Bakari, Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan ….
Page 1223
Percepatan  Penurunan  dan  Pencegahan  Stunting  di  Kabupaten  Bone  Bolango yang  sesuai  dengan  amanat  Peraturan  Presiden  RI  No.  42  tahun  2013  tentang Gerakan  Nasional  Percepatan  Perbaikan  Gizi  yang  sekarang  digantikan  menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan  Stunting.  Jika  dilihat  adanya  peraturan  Peraturan  Bupati  Kabupaten Bone  Bolango  Nomor  77  Tahun  2021 tentang  percepatan  pencegahan  stunting terintegrasi  sudah  cukup  efektif  untuk  dijadikan  landasan  oleh  para  pelaksana dalam  menjalankan  kebijakan  pencegahan  stunting  terintegrasi  di  Kabupaten Bone  Bolango.  Kebijakan  percepatan  pencegahan  stunting  terintegrasi  di Kabupaten Bone Bolango bertujuan untuk memperbaiki mutu gizi masyarakat dan mengatasi masalah stunting yang terjadi di wilayah kabupaten Bone Bolango yang harus  diatasi  secara  multisektoral.    Sebanyak  1.190  anak  di  Kabupaten  Bone Bolango berstatus stunting.  Catatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda-Litbang) secara rinci, jumlah itu tersebar di 22 desa dalam 8 kecamatan.

## Komitmen Pemerintah
Sasaran  dari  dibentuknya  kebijakan  percepatan  pencegahan  stunting  ini ditujukan  kepada  seluruh  organisasi  perangkat  daerah  yang  berada  di  tingkat Kabupaten  Bone  Bolango  sampai  ke  tingkat  desa  dan  berdasarkan  Peraturan Bupati  Kabupaten  Bone  Bolango  Nomor  77  Tahun  2021,  sasaran  masyarakat terdiri  dari  kelompok  sasaran  dari  kegiatan  Intervensi  Gizi  Spesifik  dan  dari kegiatan  Intervensi  Gizi  Sensitif.  Para  pelaksana  sudah  memahami  standar  dan tujuan  serta  sasaran  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  percepatan pencegahan  stunting  terintegrasi  dan  sudah  dijalankan,  namun  masih  terdapat OPD yang tidak dapat menjelaskan dengan baik terkait standar, tujuan dan sasaran dalam  mengimplementasikan  kebijakan  percepatan  pencegahan  stunting, pemahaman terkait standar, tujuan dan sasaran  belum  seragam di  beberapa OPD yang terkait.
Penanganan stunting merupakan program strategis pemerintah yang harus terus  dikerjakan  hingga  mencapai  target  yang  diharapkan.  Artinya  program penanganan stunting sebagai program prioritas memerlukan anggaran yang cukup besar. Jika ada Kementerian/Lembaga atau Pemda yang melakukan realokasi dana stunting,  maka  hal  tersebut  merupakan  pelanggaran  serius  dan  harus  dikenakan sanksi tegas demi  masa depan anak-anak Indonesia  (Catatan et  al., 2021). Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam mengatasi stunting sangat  tergantung  pada  komitmen  pemimpin  daerah  tersebut.  Pengalaman  di negara  Peru  membuktikan  bahwa  peran  kepemimpinan  yang  tinggi  mampu menurunkan prevalensi stunting dari 28,5% pada tahun 2007 menjadi 14,4% pada
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 3, 2023
Luthfia Bakari, Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan ….
Page 1224
2015.  Demikian  pula  di  negara  Brazil,  komitmen  dan  kepemimpinan  presiden yang  memprioritaskan  upaya  peningkatan  gizi  dan  akses  terhadap  layanan kesehatan  mampu  menurunkan  prevalensi  stunting  dari  37%  menjadi  7%  dalam kurun waktu 30 tahun (Sugianto, 2021)
Tantangan utama penanggulangan stunting adalah lemahnya koordinasi di tingkat  OPD  sekabupaten.  Bappeda  seharusnya  secara  teratur  berkoordinasi dengan berbagai sektor memantau pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi  (RAD-PG),  tetapi  yang  dilakukan  Bappeda  umumnya  hanya  terbatas  pada pemantauan  anggaran  saja  ( Institute  of  Social  and  Economic  Research,  2018 Unpublished ). Hasilnya adalah masing-masing sektor mengelola program mereka secara mandiri tanpa integrasi yang tepat (Sugianto, 2021).
Pelaksana program atau implementor merupakan faktor yang menentukan suatu  kebijakan  publik  sulit  atau  tidak  dilaksanakan.  Pelaksana  program penanggulangan stunting di Kabupaten Bone Bolango dilakukan oleh lintas sektor dan  sudah  terbentuk  Tim  Percepatan  Penurunan  Stunting  (TPPS)  baik  itu  TPPS Kabupaten,  TPPS  Kecamatan.  TPPS  memiliki  tugas  mengoordinasikan, mensinergikan,  dan  mengevaluasi  penyelenggaraan  percepatan  penurunan stunting  secara  efektif,  konvergen,  dan  terintegrasi  dengan  melibatkan  lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.
Dalam  perencanaan  program  aksi  untuk  penanggulangan  stunting  di Kabupaten  Bone Bolango dilakukan melalui tahap analisis situasi dengan melihat data  sasaran  kemudian  dilakukan  penyusunan  rencana  program.  Pemerintah kabupaten  Bone  Bolango  sudah  melaksanakan  delapan  aksi  konvergensi  sejak ditetapkannya  Kabupaten  Bone  Bolango  sebagai  Kabupaten  lokus  prioritas stunting.  Delapan  aksi  konvergensi  tersebut  yaitu  Analisis  Situasi,  Perencanaan Kegiatan,  Rembug  Stunting,  Pembuatan  Peraturan  daerah,  Pembinaan Pembangunan Kader Manusia, Sistem Manajemen Data Stunting, Pengukuran dan Publikasi  Data  Stunting,  dan  Review  Kinerja  Tahunan.  (Candarmaweni  & Rahayu,  2020).  Pelaksanaan  program  penanggulangan  stunting  sudah  dilakukan mulai  dari  ranah  remaja,  seperti  remaja  diberikan  tablet  tambah  darah  terutama remaja  putri,  adanya  posyandu  remaja,  dan  pelaksanaan  penjaringan  kesehatan anak  sekolah  mulai  dari  tingkat  SD,  SMP,  SMA  sekaligus  pemberian  edukasi. Untuk  ibu  hamil  implementasinya  adalah ANC  terpadu,  kelas  ibu  hamil  dengan kegiatan  seperti  senam  ibu  hamil  dan  penyampaian  materi  mengenai  perawatan kehamilan,  materi  mengenai  perawatan  bayi  dasar  dan  lain-lain,  Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil  KEK, pemberian IMD, pemantauan pertumbuhan di posyandu sekaligus PMT untuk balita, pemberian Vitamin A dan pemberian  obat  cacing.  Di  beberapa  desa  juga  terdapat  program  BKB  (Bina
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 3, 2023

## Luthfia Bakari, Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan ….
Page 1225
Keluarga  Balita),  program  kelas  balita  dan  kelas  balita  gizi  buruk.  Kegiatan tersebut dilakukan dengan sasaran ibu balita sebagai upaya pencegahan stunting di tingkat desa.

## Sumber Daya
Dalam  setiap  proses  pelaksanaan  kebijakan  senantiasa  menuntut  adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan ketersediaan  akan  sumber  daya  yang  memadai.  Menurut  (Van  Meter  dan  Van Horn,  1975)  keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan  sangat  bergantung  pada kemampuan  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia  baik  secara kuantitas maupun kualitasnya.
Sumber  daya  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  terdiri  dari  sumber  daya manusia  dan  sumber  daya  finasial/anggaran.  Ketersedian  sumber  daya  manusia yang disertai dengan kompetensi serta kapabilitas yang sesuai dengan bidangnya dalam  mengimplementasikan  suatu  kebijkan  menjadi  suatu  hal  yang  penting untuk  menentukan  keberhasilan  dalam  setiap  proses  pengimplementasian kebijakan.  Ketersediaan  sumber  daya  sangat  dibutuhkan  dalam  proses pelaksanaan kebijakan, adapun sumber daya yang dibutuhkan adalah sumber daya sarana  prasarana,  sumber  pembiayaan  dan  sumber  daya  manusia  yang  terlibat (Novita, 2021). Berdasarkan hasil wawancara ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk penanggulangan stunting di Kabupaten Bone Bolango secara jumlah telah  mencukupi,  seperti  jumlah  tenaga  gizi  di  tiap  puskesmas,  dokter,  perawat serta bidan sudah sesuai dengan peraturan mengenai jenis tenaga kesehatan wajib di puskesmas yaitu minimal terdapat satu tenaga gizi dan dokter, minimal terdapat 5 orang perawat dan minimal 4 orang bidan (Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43  tahun  2019,  2019).  Selain  tenaga  kesehatan,  dalam  upaya  penanggulangan stunting juga didukung oleh tenaga di luar kesehatan seperti kader posyandu dan kader Tim Pendamping  Keluarga (TPK), berdasarkan  hasil wawancara diketahui bahwa  untuk  jumlah  kader  posyandu  juga  sudah  mencukupi  dimana  masing- masing desa untuk 1 pos posyandu terdapat  3-5 kader posyandu dan kader TPK berjumlah 720 Orang yang tersebar di seluruh desa.
Selain  kuantitas  yang  perlu  diperhatikan  dalam  sumber  daya  manusia adalah kualitas atau kompetensi serta kapabilitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan  terkait  kompetensi  dan  kapabilitas  dalam  menjalankan  kebijakan percepatan pencegahan stunting, kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat masih kurang,  dilihat  dari  pemahaman  dalam  pencegahan  stunting  yang  masih  rancu dengan  gizi  buruk.  Selain  itu  terkait  kompetensi  kader  dimasing-masing kecamatan  belum  mampu  memanfaatkan  dan  memahami  teknologi  dengan  baik
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 3, 2023
Luthfia Bakari, Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan ….
Page 1226
dalam penginputan data yang dilakukan untuk mengetahui status gizi ibu dan anak sebagai  upaya  pencegahan  stunting,  sehingga  untuk  dapat  mencapai  inputan secara menyeluruh dengan cepat dan tepat membutuhkan waktu yang lama.
Problematika  stunting  menyebabkan  kesenjangan  kesejahteraan  yang semakin  buruk.  Stunting  dapat  menyebabkan  kemiskinan  antar  generasi  yang berkelanjutan. Oleh karena itu, permasalahan kesehatan stunting kini menjadi isu pembangunan  ekonomi.  Dengan  membingkai  stunting  sebagai  isu  produktivitas sumber  daya  manusia,  masalah  ini  dijadikan  ‘kambing  hitam’  untuk  lemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia (Prastyani, 2019).
Dalam  upaya  peningkatan  pengetahuan,  pemahaman  dan  keterampilan petugas  gizi,  Dinas  kesehatan  telah  melakukan  pelatihan-pelatihan  di  antaranya pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), pelatihan penggunaan alat antropometri,  pelatihan  konseling,  pelatihan Antenatal  Care  (ANC)  terpadu,  dan pelatihan lainnya yang menunjang dalam pelaksanaan penanggulangan stunting.

## Peran Serta Masyarakat
Peran  serta  masyarakat  dalam  pencegahan  stunting  di  lakukan  melalui program  Posyandu.  Pencegahan  stunting  dapat  di  optimalkan  dengan  lebih mengefektifkan  peran  penyuluhan  gizi  di  posyandu  dan  pemberian  PMT (Sugianto, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  juga  memiliki  peran  penting  dalam  menyukseskan  upaya  antisipasi  dan penuruan tingkat stunting pada anak baduta dan anak balita di Indonesia. Bentuk keterlibatan  PAUD  dalam  upaya  tersebut  adalah  dengan  mengoptimalkan penerapan  program  PAUD  berbasis  Holistik  Integratif  (Sugianto,  2021). Lingkungan  sosial  sangat  diperlukan  demi  mendukung  keberhasilan impelementasi kebijakan, karena keberadaan suatu kebijakan di masyarakat perlu mendapatkan dukungan dari  lingkungan sosial  (Sunaryo et  al., 2022). Salah satu instrumen  lingkungan  sosial  yakni  terkait  partisipasi  dan  pandangan  masyarakat terhadap  pengimplementasian  suatu  kebijakan.  Berdasarkan  hasil  penelitian menunjukan beberapa masyarakat telah ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan atau program yang mendukung pencegahan stunting di  Kabupaten Bone Bolango, namun tidak dipungkiri masih terdapat juga masyarakat yang belum berpartisipasi sepenuhnya  dan  memahami  dengan  baik  terkait  pencegahan  stunting  karena terbatasnya  pengetahuan  terhadap  pola  asuh  yang  baik  dan  pengetahuan  terkait asupan  yang  bergizi. Asupan  makanan  bergizi  yang tidak seimbang  ini termasuk dalam  pemberian  ASI  ekslusif  yang  tidak  diberikan  selama  6  bulan.  Selain  itu tingkat  pendidikan  orang  tua  yang  memiliki  anak  stunting  rata-rata  berada  pada tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang  dapat  mempengaruhi  tingkat  pengetahuan  seseorang.  Jika  tingkat
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 3, 2023
Luthfia Bakari, Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan ….
Page 1227
pengetahuan orang tua rendah ditambah dengan pola asuh yang kurang, sehingga sangat berisiko terjadinya stunting pada anak. Oleh karena itu dalam mendukung kondisi  lingkugan  sosial  masyarakat  pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango melalui  Dinas  kesehatan  kerja  sama  dengan  pemerintah  kecamatan  dan  desa mengupayakan  kegiatan  yang  dapat  meningkatkan  pengetahuan  ibu  terkait pemberian  ASI  melalui  kegiatan  KP-ASI.  Pemberian  kegiatan  dalam meningkatkan  pengetahuan  ibu  tidak  cukup  jika  hanya  mengandalkan  dari  satu sektor  saja  perlu  adanya  komitmen  dari  pelaksana  lainnya  dalam  meningkatkan kondisi sosial yang berada di Kabupaten Bone Bolango.
Terkait  lingkungan  ekonomi  di  Kabupaten  Bone  Bolango  rata-rata  anak yang  mengalami  stunting  di    Kabupaten  Bone  Bolango  berasal  dari  tingkat penghasilan  atau  perekonomian  keluarga  yang  rendah.  Kondisi  lingkungan ekonomi rendah yang berada pada tatanan suatu keluarga mengakibatkan sulitnya memenuhi  kebutuhan  pokok  keluarga  khususnya  pada  asupan  makanan  yang bergizi untuk anaknya. Asupan gizi yang kurang akibat kemiskinan dalam jangka waktu  yang  panjang  ini  yang  menimbulkan  kejadian  stunting.  Bahwasannya lingkungan  ekonomi  yang  dikaitkan  dengan  kemiskinan  merupakan  salah  satu faktor  penyebab  terjadinya  masalah  gizi  kurang  di  Indonesia  (Shauma,  Udzu Nabila & Purbaningrum, 2022). Oleh karena  itu dalam  membantu meningkatkan kondisi  lingkungan  ekonomi  yang  mendukung  pengimplementasian  kebijakan percepatan  pencegahan  stunting  terintegrasi  melalui  pemberian  bantuan  secara langsung,  selain  itu  mengupayakan  melaui  kegiatan-kegiatan  yang  dapat membantu  meningkatkan  kondisi  lingkungan  ekonomi,  yang  dilakukan  oleh puskesmas-puskesmas di  kabupaten Bone Bolango melalui kegiatan seperti Pos Gizi,  One  day  One  Egg  (ENDOG)  dan  kegiatan  lainnya.  Namun  dalam pelaksanaan  suatu kegiatan tentu saja terkadang terdapat kendala  yang dihadapi, contohnya  pada  kegiatan  pemberian  One  Day  One  Egg  (ENDOG)  karena rendahnya  perekonomian  yang  dialami  oleh  suatu  keluarga  mengakibatkan pemberian  30  butir  telur  yang  seharusnya  dapat  maksimal  diberikan  selama  1 bulan  penuh  kepada  anaknya  yang  mengalami  stunting,  namun  telur  tersebut dimakan  secara  bersama-bersama  oleh  keluarganya,  karena  keterbatasan  dalam memenuhi  kebutuhan  pokok  keluarganya.  Kejadian-kejadian  seperti  ini menunjukan  betapa  berpengaruhnya  lingkungan  ekonomi  dalam  mendukung pencegahan stunting.
Rendahnya  tingkat  sosial  ekonomi  masyarakat  akibat  kurangnya keterampilan  individu  dalam  mencari  nafkah  yang  diperparah  oleh  kurangnya pengetahuan  tentang  cara  memilih  bahan  makanan,  kurangnya  keterampilan memasak  untuk  menyiapkan  makanan  sehat  yang  murah  (Sugianto,  2021).
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 3, 2023
Luthfia Bakari, Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan ….
Page 1228
Representasi  kebijakan  sosial  memberikan  tanggung  jawab  kepada  pemerintah untuk  menciptakan  perubahan  kebijakan  sosial.  Meskipun  ada  peran  pemerintah dalam  penyediaan  dana  untuk  program  pendidikan,  tanggung  jawab  utama  tetap pada  masing-masing  individu  dalam  memperoleh  pengetahuan  dan  keterampilan terkait pangan (Sudiono, n.d.)

## Gambar 1.1

## Siklus stunting

## Implikasi kebijakan pencegahan Stunting terhadap Kemandirian kesehatan
Stunting  adalah  masalah  kurang  gizi  kronis  yang  disebabkan  oleh kekurangan  asupan  gizi  dalam  jangka  waktu  tertentu. Stunting dimulai  ketika masih dalam bentuk janin alias pada saat masa kehamilan. Kurangnya asupan gizi pada  ibu  hamil  mengakibatkan  melahirkan  bayi  dalam  keadaan  berat  badan rendah  dan  pendek.  Idealnya  bayi  terlahir  dengan  berat  badan  minimal  2500  gr dan  tinggi  48cm.  Stunting bahkan  bisa  dimulai  sejak  1000  hari  pertama kehidupan. 1000 hari pertama ini dimulai ketika sang ibu hamil (270 hari) hingga sampai  bayi  berumur  dua  tahun  (730  hari).  Masa  ini  adalah  masa  keemasan pertumbuhan anak. Dampak Akibat dari stunting adalah sebagai berikut:

## Menurunnya Produktifitas
Penelitian  menyebutkan  anak  yang  terkena stunting saat  dewasa  kelak berpotensi  memiliki  penghasilan  rendah  setidaknya  20%  lebih  kecil  dibanding anak  yang  tidak  terkena stunting.  Hal  ini  di  akibatkan  oleh  lemahnya  daya tangkap dan kondisi fisik anak stunting.

## Menurunnya Prestasi
Rendahnya  asupan  gizi  pada  anak  stunting tak  hanya  mempengaruhi pertumbuhan fisik tapi juga otaknya. Hal ini berakibat pada perkembangan IQ nya yang tidak maksimal. Akibatnya prestasi akademiknya akan rendah.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 3, 2023
Luthfia Bakari, Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan ….
Page 1229
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat            ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                          ISSN: 2715-9671 (Online)

## Menurunnya Kemampuan Bersaing
Anak  stunting akan  tertinggal  dalam  bersaing.  Ia  akan  mengalami kekalahan  demi  kekalahan  akibat  perkembangan  fisik  dan  otaknya  yang  tidak sempurna.  Tentu  ini  akan  mengancam  keberadaannya  dalam  daya  saing  global yang berimbas pada kehidupannya.

## Merusak Ekonomi Masyarat dan Negara
Ketidakmampuannya  dalam  bersaing  membuatnya  akan  tersisih.  Hal  ini menyebabkan ia akan menjadi beban negara dan masyarakat.

## Beresiko Mengalami Penyakit Kronis Ketika Dewasa
Metabolismenya  yang  tidak  berkembang  sempurna  menjadikan  anak stunting  berpotensi  terkena  penyakit  serius  seperti  diabetes,  jantung,  kanker  dan penyakit serius lainnya.
Pemerintah  kabupaten  Bone  Bolango  telah  melaksanakan  tindakan prevelensi  untuk  mencegah  dan  melakukan  penanganan  penderita  stunting  yaitu dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 77 Tahun 2021 tentang  Percepatan  Penurunan  dan  Pencegahan  Stunting  di  Kabupaten  Bone Bolango. Upaya  yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bone Bolango adalah memperkuat kerja sama lintas program dan  lintas sektor terkait. Selain itu pemda  melalui  dinas  kesehatan  Bone  Bolango  melaksanakan  Intervensi  spesifik dan  sensitive,  pemberian  makanan  bergizi  melalui  kegiatan  posyandu  secara berkala setiap bulannya, program Ijab Kabul yakni program nikah sehat, tanggung jawab bersama menuju keluarga bahagia unggul dan berkualitas, Gerakan Aksi di Desa  Mengatasi  dan  Mengintervensi  Stunting  serta  program  Dusun  Bebas Stunting.  Pelaksana  program  penanggulangan  stunting  di  Kabupaten  Bone Bolango  dilakukan  oleh  lintas  sektor  dan  sudah  terbentuk  Tim  Percepatan Penurunan  Stunting  (TPPS)  baik  itu  TPPS  Kabupaten,  TPPS  Kecamatan.  TPPS memiliki  tugas mengoordinasikan, mensinergikan,  dan mengevaluasi penyelenggaraan  percepatan  penurunan  stunting  secara  efektif,  konvergen,  dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.
Dalam  perencanaan  program  aksi  untuk  penanggulangan  stunting  di
Kabupaten Bone Bolango dilakukan melalui tahap analisis situasi dengan melihat data  sasaran  kemudian  dilakukan  penyusunan  rencana  program.  Pemerintah Kabupaten  Bone  Bolango  sudah  melaksanakan  delapan  aksi  konvergensi  sejak ditetapkannya  Kabupaten  Bone  Bolango  sebagai  Kabupaten  lokus  prioritas stunting.  Delapan  aksi  konvergensi  tersebut  yaitu  Analisis  Situasi,  Perencanaan Kegiatan,  Rembug  Stunting,  Pembuatan  Peraturan  daerah,  Pembinaan Pembangunan Kader Manusia, Sistem Manajemen Data Stunting, Pengukuran dan Publikasi Data Stunting, dan Review Kinerja Tahunan.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 3, 2023

## Luthfia Bakari, Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan ….
Page 1230
Berdasarkan hasil wawancara ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk penanggulangan stunting di Kabupaten  Bone Bolango secara jumlah telah mencukupi,  seperti  jumlah  tenaga  gizi  di  tiap  puskesmas,  dokter,  perawat  serta bidan  sudah  sesuai  dengan  peraturan  mengenai  jenis  tenaga  kesehatan  wajib  di puskesmas yaitu minimal terdapat satu tenaga gizi dan dokter, minimal terdapat 5 orang  perawat  dan  minimal  4  orang  bidan  (21).  Selain  tenaga  kesehatan,  dalam upaya  penanggulangan  stunting  juga  didukung  oleh  tenaga  di  luar  kesehatan seperti kader posyandu dan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), jumlah kader posyandu  juga  sudah  mencukupi  dimana  masing-masing  desa  untuk  1  pos posyandu terdapat 3-5 kader posyandu dan kader TPK berjumlah 720 Orang yang tersebar  di  seluruh  desa.  Sumber  pendanaan  untuk  pencegahan  dan penanggulangan  stunting  di  Kabupaten  Bone  Bolango  berasal  dari  di  antaranya Dana Alokasi Khusus (DAK) dana APBD dan APBN untuk Pemberian makanan tambahan (PMT) dan Pemenuhan kebutuhan di lapangan, dana desa dari masing- masing desa untuk kegiatan kelas balita dan kelas ibu hamil serta PMT lokal. Diperlukan peran nyata dari pemerintah yaitu kerjasama dan sinergi yang baik  antara  pemerintah/instansi  terkait  dengan  percepatan  pencegahan  dan penanggulangan  stunting,  sehingga  kemandirian  kesehatan  dapat  diwujudkan. Meningkatkan  upaya  koordinasi  dan  komunikasi  lintas  sektor  baik  di  tingkat kabupaten,  kecamatan  maupun  desa,  meningkatkan  sosialisasi  dan  pemahaman terkait  penanggulangan  stunting  di  semua  sektor  dan  lapisan  masyarakat, pemenuhan  sarana  dan  prasarana  penunjang  pelaksanaan  pengukuran  sebagai upaya  deteksi  dini,  dan  melakukan  upaya  peningkatan  kompetensi  sumber  daya manusia  dengan  melaksanakan  pelatihan  seperti  pelatihan  penggunaan  alat antropometri bagi kader posyandu.

## SIMPULAN
Secara  umum  implementasi  kebijakan  sosial  pencegahan  stunting  di Kabupaten Bone Bolango telah  berjalan dengan  baik. kebijakan pencegahan dan penanggulangan  stunting  lebih  menekankan  kepada  aspek  komitmen  dan tanggung  jawab  pemerintah  daerah  serta  peran  serta  masyarakat  sebagai  isu utama.  Pemerintah  kabupaten  Bone  Bolango  diharapkan  agar  tetap  menjaga komitmen  dalam  mengatasi  masalah  stunting  dengan  cara  meningkatkan koordinasi  pada  semua  perangkat  daerah  yang  terkait  dengan  stunting. Dibutuhkan pendidikan publik tentang pentingnya makan makanan bergizi dengan pola  gizi  seimbang.  Perbaikan  dari  sisi  hilir,  yaitu  dengan  peningkatan  hasil produksi  pertanian  melalui  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  budi  daya  pertanian, serta  menyediakan  lapangan  pekerjaan  yang  layak  bagi  masyarakat,  sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 3, 2023

## Luthfia Bakari, Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan ….
Page 1231

## DAFTAR PUSTAKA
Candarmaweni, & Rahayu, A. Y. S. (2020). Tantangan Pencegahan Stunting Pada Era Adaptasi Baru  “New Normal” Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten  Pandeglang  (the  Challenges  of  Preventing  Stunting  in Indonesia  in  the  New  Normal  Era  Through  Community  Engagement).
Jurnal  Kebijakan  Kesehatan  Indonesia :  JKKI , 9 (3),  136–146. https://journal.ugm.ac.id/jkki/article/view/57781
Catatan, S., Dipelajari, U., Senior, P., & Lingkungan, M. (2021). Agus pambagio: 39–43. Kemenkes RI. (2019). Injeksi 2018. In Health Statistics . https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/profil- kesehatan-indonesia/profil-kesehatan-indonesia-2018.pdf
Kolaboratif, P., Blu, D., Di, P., Bone, K., Tui, F. P., Pd, S., Tim, M. S. K., Nani, Y. N., Sos, S., Tim, M. S. A., & Gorontalo, U. N. (n.d.). Pengembangan kapasitas  kelembagaan  masyarakat  pesisir  dalam  meningkatkan  fungsi pengawasan di kecamatan bone bolango .
Kwami,  C.  S.,  Godfrey,  S.,  Gavilan,  H.,  Lakhanpaul,  M.,  &  Parikh,  P.  (2019).
Water, Sanitation, and Hygiene: Linkages with Stunting in Rural Ethiopia. Int. J. Environ. Res. Public Health, 16 (3793), 2–21. https://doi.org/10.3390/ijerph16203793.
Novita,  A.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Pelindungan  dan  Pemenuhan  Hak Kesehatan  Penyandang  Disabilitas  di  Kabupaten  Jember. Public  Health Perspective Journal , 11 (01), 1–13.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No  43  tahun  2019.  (2019).  Peraturan  Menteri Kesehatan  RI  No  43  tahun  2019  tentang  Puskesmas. Peraturan  Menteri Kesehatan  RI  No  43  Tahun  2019  Tentang  Puskesmas , Nomor  65 (879), 2004–2006.
Percepatan penurunan dan pencegahan stunting di kabupaten Bone Bolango.pdf . (n.d.).
Prastyani.  (2019).  Memburu  stunting:  Wacana  pembangunan  kesehatan  Jokowi dan  diskriminasi  fisik  untuk  pekerjaan.  In https://theconversation .com/memburu-stuntingwacana- pembangunan-kesehatan-jokowi-dan- diskriminasi-fisik-untuk-pekerjaan- 116184.
Shauma,  Udzu  Nabila  &  Purbaningrum,  D.  G.  (2022).  Implementasi  Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting. Jurnal Kebijakan Publik , 13 (2), 97–104. Sudiono, L. (n.d.). Model partisipasi masyarakat .
Sugianto,  A.  (2021).  Analisis  Kebijakan  Pencegahan  Dan  Penanggulangan Stunting  Di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan  Sosial , Vol. 1 (No. 3), Halaman 197-209. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (23rd ed.).
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 3, 2023

## Luthfia Bakari, Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan ….
Page 1232
Alfabeta, CV. Sunaryo,  D.  R.,  Candradewini,  C.,  &  Arifianti,  R.  (2022).  Implementasi Kebijakan  Percepatan  Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Stunting  Di Kabupaten Bandung. Responsive , 4 (4), 205. https://doi.org/10.24198/responsive.v4i4.34716 Supariasa, D. N., & Purwaningsih, H. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting pada balita di kabupaten  malang. E-Jurnal Inovasi  Dan Pembangunan Daerah , 1 (2), 55–64. https://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr/article/view/21/14 Van Meter dan Van Horn. (1975). Model-model dalam Kebijakan Implementasi . Yuliastini,  S.  R.  I.,  Sudiarti,  T.,  Sartika,  R.  A.  D.  (2020).  Factors  Related  to Stunting  among  Children  Age  6-59  Months  in  Babakan  Madang  Sub-
District,  West  Java,  Indonesia. Current  Research  in  Nutrition  and  Food Science Journal . https://doi.org/https://dx.doi.org/10.12944/CRNFSJ.8.2.10