## UJIAN NASIONAL MENGKEBIRI KEDAULATAN GURU

## KH. Bustomi Arisandhi, S.H, M.H

## Abstraksi
Stardisasi  telah  menjadi  pilihan  Kebijakan  pendidikan  di  Indonesia, sebagai memenuhi dari pentingnya lokal, nasional dan global. ISO 9000 adalah  sebagai  standardisasi  internasional  kualitas  pendidikan  yang telah  dikompromikan  oleh  banyak  negara  di  dunia  telah  memberikan pelayanan  terbaik  dan  memberikan  harapan  konsumen  pendidikan. Standarisasi kelulusan siswa di Indonesia adalah Ujian Nasional, oleh karena pelaksanaan ini telah kehilangan nilai kejujuran, kebaikan dan karakter pendidikan kita . Karena alasan pengguna standardisasi Ujian Nasional tidak sebagai salah satu di semua ukuran fundamental sukses nasional  pendidikan  di  Indonesia.  Ujian  Nasional  telah  kehilangan kedaulatan guru karena tidak memberikan autoritas sama sekali untuk guru untuk memberikan nilai kepada siswa mereka. Pemerintah perlu mengambil  kebijakan  lain  untuk  mengubah  Ujian  Nasional  yang  satu dapat menciptakan kreativitas siswa dan guru untuk tidak membunuh demokrasi kita.
Kata Kunci: Ujian Nasional, Standardisasi,Kedaulatan Guru

## A. Pendahuluan
Perubahan merupakan suatu keniscayaan. Karena itu setiap bangsa yang  ingin  tetap  eksis  dan  berkembang  dituntut  untuk  mampu mengantisipasi  setiap perubahan  dan  perkembangan  politik, ekonomi,
pendidikan,  sosial  dan  budaya.  Abad  ke-21  telah  memunculkan persaingan global dan perdagangan bebas yang merasuki seluruh sistem kehidupan  bangsa.  Bahkan  pendidikan  mengalami  pergeseran  nilai dalam tataran pertarungan idealisme versus realisme, dan rasionalisme versus eksistensialisme.
Menurut  Syafaruddin  (2008),  ada  tiga  alasan  utama  perlunya perubahan termasuk dalam bidang pendidikan. Pertama , yaitu: struktur organisasi  yang  kaku  atau  sangat  mendominasi  pada  perusahaan  era industri pada masa lalu digantikan dengan model sistem baru. Hampir setiap model baru, bekerja atas sistem berpikir untuk mengejar tujuan peningkatan  berkelanjutan  dan  kualitas  yang  konsisten.  Metode manajemen  modern  menggunakan  analisis  statistik  menuju  titik perbedaan dalam proses.
Kedua , struktur baru organisasi dibedakan dari keadaan masa kini. Organisasi  sekolah  saat  ini  dirancang  dalam  lingkaran  guru  dan pengajaran  dibanding  pendekatan  berdasarkan  pelajaran  dan pembelajaran.  Setiap  pelajar  memiliki  sendiri  rencana  pembelajaran dan  tujuan  diputuskan  secara  bersama  oleh  guru  dengan  orang  tua siswa,  serta  masukan  dari  siswa  juga.  Perbedaan  jenis  pengaturan pembelajaran  diperoleh  dari  pribadi  pelajar  yang  tergantung  atas kebutuhan mereka.
Ketiga ,  struktur  baru  organisasi  berbeda  dari  yang  ada  saat  ini, menggunakan    kemampuan  teknologi  baru  diperoleh  untuk memudahkan  peningkatan  semakin  luas  dalam  semua  prosedur pengajaran, penguasaan informasi, dan metode pembelajaran.
Menurut Buchori (1994), fungsi sistem pendidikan nasional menopang pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  adalah  menyiapkan bangsa  sehingga  memungkinkan  usaha  pengembangan  iptek  yang sesuai  aspirasi  nasional,  dan  menyiapkan  bangsa  untuk  mampu menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  yang  ditetaskan  dari  kemajuan iptek.
Sistem  pendidikan  dewasa  ini  yang  akarnya  dalam  era  industri, dapat  ditingkatkan  atau  direstrukturisasi  supaya  sesuai  dengan karakteristik  baru  masyarakat  informasi.  Begitupun  standar  hidup masyarakat  ditingkatkan  secara  berkelanjuatan,  maka  harus  dibuat perubahan  fundamental  lain  dalam  sistem  pendidikan.  Semua komponen  sekolah dan  perguruan tinggi  perlu  diubah  secara  sengaja, terarah dan berkelanjutan. Perubahan yang disengaja adalah pekerjaan manajemen  melalui  perubahan  yang  direncanakan  ( planned  change ). Kebijakan  Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kebijakan  Dinas Pendidikan,  serta  kebijakan  sekolah  harus  bermuara  kepada peningkatan  derajat  pemerataan  mutu,  dan  pemberdayaan  masyarakat menuju bangsa berbudaya, beradab, dan bermartabat.

## B. Standarisasi Pendidikan
Dalam  dinamika  kehidupan  bangsa-bangsa  pada  abad  ke-21, persoalan standar produk dan pelayanan semakin mengemuka sehingga menuntut  respon  setiap  bangsa.  Lahirnya  standarisasi  bermula  dari dunia  industri  sebagai  suatu  kebutuhan  organisasi.  Tujuannya  adalah memudahkan  proses  produksi,  distribusi,  dan  layanan  penjualan. Institusi  industri  dan  pelayanan  umum  yang  tidak  memenuhi  standar produk  dan  layanan  yang  diinginkan  pelanggan  akan  kalah  bersaing dalam interaksi jaringan  ekonomi.  Karena itu diperlukan kesepakatan bersama mengenai standar mutu yang diinginkan, bahkan ada tuntutan membuat standarisasi dalam menghasilkan barang, pelayanan dan jasa lebih  efektif,  efisien,  cepat,  memenuhi  selera  konsumen  dan  harapan semua stakeholders . Faktanya telah muncul kesepakatan internasional dalam  kerangka  standar mutu dengan  istilah International Standardization  Organization (ISO).  Semua  bidang  industri  dan perdagangan, bahkan bidang jasa mulai menerapkan ISO sesuai dengan tuntutan  dan  wilayah  cakupan  industri,  perdagangan,  dan  jasa  yang dilaksanakan.
Menurut Arcaro (1999), mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki  keluaran  yang  dihasilkan.  Sedangkan  Everard  (2004) menyimpulkan  bahwa  mutu  ( quality )  dipahami  sebagai  keunggulan ( exellence ), dengan alasan cocok dengan tujuan. Selanjutnya berkembang secara  umum  bahwa  mutu  adalah  mencapai  apa  yang  diharapkan pelanggan.  Pelanggan  sekolah  mencakup  orang  tua,  murid,  pegawai, pemerintah  yang  kemudian  memantau  harapan  dan  kepuasan,  apakah tercapai atau tidak dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah.
Merujuk  kepada  Hoy,  et.  Al.  (2000),  dikatakan  bahwa:  “ Quality  is often  defined  in  term  of  outcomes  to  match  a  customer’s  satisfaction “. Dalam konteks sekolah, kepuasan orang tua, masyarakat dan pihak terkait (stakeholders)  terhadap  lulusan  berkualitas  dan  pelayanan  sekolah  yang baik  merupakan  kata  kunci  mutu  sekolah  yang  diandalakan.  Kesesuaian hasil dengan kepuasan pelanggan adalah indikator mutu yang harus dikejar setiap sekolah.
Setiap  bangsa  sepatutnya  belajar  dari  negara  maju  yang  telah menerapkan  standar  pendidikan yang baik  dalam  mempercepat kemajuan pendidikannya  lebih  awal  dalam  momentum  mengakhiri  dua  dasawarsa abad ke-20.  Seperti  halnya Inggris  dengan  filosofi British Standard (BS) 5750,  dan  secara  internasional  dengan International  Standardization Organization (ISO)  9000.  Semua  aktivitas  dituntut  untuk  menghasilkan pelayanan  yang  baik  sesuai  dengan  prosedur  yang  tertata  jika  sistem kualitas dikonfirmasikan dengan BS 5750 dan ISO 9000 (Sallis, 1993).
Standarisasi  adalah  proses  yang  menetapkan  standar-standar  yang dijadikan patokan untuk menghasilkan sesuatu lebih baik dan berkualitas unggul  sesuai  dengan  harapan  konsumen  (  Tilaar,  2006:  21).  Dengan adanya standar maka harapan masa depan bisa diprediksi, apalagi dengan dukungan  kemajuan  sains  dan  teknologi  yang  semakin  imperatif  dalam kehidupan  bangsa. Dalam konteks pendidikan,  bahwa  standarisasi hanya merupakan ikhtiar manusia dalam mengantisipasi dan memprediksi hasil pendidikan  di  masa  depan.  Persoalan  ini  berkenaan  dengan  persoalan
manajemen pendidikan. Namun hal itu, hanya merupakan bagian kecil dari upaya  memberikan  pelayanan  yang  memenuhi  harapan  pelanggan pendidikan.
Melaksanakan sistem yang ada dalam standarisasi itu bukan hal yang mudah, karena melibatkan modal yang memenuhi persyaratan bagi sumber daya  dan  ketersediaan  staf.  Setiap  orang  dalam  lembaga  memerlukaqn pemahaman atas implikasi dan bekerja atas sistem dan mengikuti prosedur pelaksanaannya. Banyak guru yang belum mampu memenuhi persyaratan standarisasi yang dimaksud dalam konteks pendidikan.
Mengacu kepada pendapat Tilaar (2006:136) di sini muncul prokontra standarisasi  pendidikan.  Ada  kelompok  yang  mempercayai  standarisasi pendidikan akan meningkatkan proses belajar peserta didik dengan kondisi tertentu. Disadari bahwa standarisasi pendidikan perlu dengan memenuhi syarat-syarat, diantaranya:
(1) standar yang akan dilaksanakan merefleksikan kebijakan (wisdom) dari orang tua dan guru,
(2) penyusunan dan penetapan standar isi atau kurikulum haruslah secara hati-hati,
(3) standar yang telah ditentukan hendaknya dapat dilaksanakan oleh guru yang profesional,
(4) kemajuan akademik di sekolah tidak dapat semata-mata diukur melalui tes akhir atau ujian akhir,
(5) standar  haruslah  memberikan  kesempatan  yang  sama  untuk  semua peserta didik.
Begitupun ada kelompok yang menolak standarisasi. Sikap kontra ini adalah  dengan  memperhatikan  perbedaan  dalam  masyarakat  demokrasi. Tampaknya, standarisasi pendidikan lebih banyak dipengaruhi keputusan- keputusan bisnis dan politis, serta para ahli pendidikan. Sedangkan orang tua dan masyarakat dengan pendapat berbeda kurang dilibatkan. Naifnya, bahwa  standarisasi  telah  menentukan  tujuan  yang  terletak  di  luar  proses
pendidikan  itu  sendiri.  Bahkan  standarisasi  ditentukan  oleh  pejabat birokrasi  pendidikan,  yang  tidak  begitu  mengenal  dekat  apa  yang  terjadi dan  dipraktikkan  dalam  proses  pendidikan  di  sekolah.  Padahal,  sekolah mempunyai otoritas tinggi, dalam hal ini, guru untuk melakukan evaluasi terhadap kemajuan belajar peserta didik.
Dengan  demikian,  sejatinya  evaluasi  terhadap  kemajuan  proses pembelajaran peserta didik terletak pada guru dan masyarakat lokal. Justru dengan  otoritas  pada  guru  dan  masyarakat  lokal  maka  wujud  demokrasi pendidikan  akan  terlaksana.  Efektifitas  pembelajaran  atau  efektifitas sekolah  ditentukan  oleh  interaksi  komponen  sekolah,  baik  dalam pembelajaran,  manajemen,  kepemimpinan  maupun  hubungan  eksternal dengan  komite  sekolah  ,  dan  warga  masyarakat  lokal.  Otoritas  yang dipaksakan  dari  atas  tentang  kebijakan  standarisasi  justru  merusak  nilai- nilai  demokrasi  yang  sudah  mulai  dihargai  sejak  reformasi  politik  dan pemerintahan pada era otonomi daerah.

## C. Standarisasi Kelulusan Siswa
Dalam  konteks  pembaruan  pendidikan  nasional,  kebijakan standarisasi  lulusan  yang  penuh  polemik  mengundang  berbagai pendekatan  dalam  mensikapi  kebijakan  standarisasi.  Sebenarnya standarisasi  mutu  pendidikan  nasional  dengan  Ujian    Nasional  (UN) diharapkan memotivasi semua komponen persekolahan dan pendidikan untuk  memacu  upaya-upaya  manajerial  yang  dapat  dipertanggung jawabkan  untuk  mencapai  mutu  tinggi.  Dengan  demikian  maka kebijakan  standarisasi  merupakan  kebaikan  manajerial  dan  bahkan mendorong sekolah menerapkan mutu terpadu. Tetapi, siapkah kepala dan  personel  sekolah  mengelola sekolahnya  dengan  manajemen  mutu terpadu untuk mencapai standar mutu pendidikan nasional?
Standarisasi  lulusan  dengan  mengacu  kepada  hasil  UN  yang disepakati  adalah  menjangkau  keperluan  masa  depan.  Tetapi  harus diingat  bahwa  standarisasi  dengan  hasil  UN  hanya  standar  kelulusan
dan bukan mutu pendidikan yang sesungguhnya.  Sebab seperti halnya BS 5750 atau ISO 9000 hanya penataan standar bagi sistem mutu. Hal ini tidak  menyusun  standar lembaga atau apa  yang akan  dicapai  oleh siswa.  Justru  pimpinan  dan  staf  sekolah  bersama  dengan  pelanggan melihat untuk siapa akuntabilitas standar pembelajaran itu dibuat. Jadi, standarisasi  bukan  perlakuan  nasional  terhadap  sekolah  supaya bermutu,  tetapi  tergantung  kembali  kepada  masing-masing  sekolah untuk mencapai prestasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
ISO 9000 hanya  merupakan  suatu  seri  dari International Standard for Quality  System .  Adapun  sistem  tersebut  membuat  rincian  mengenai tuntutan dan kombinasi untuk desain serta assesment (penilaian) dari sistem manajeman. ISO 9000 tidak menjamin konsistensi standar antara berbagai lembaga. Hal ini penting sebagai pertimbangan sebab banyak perhatian dari berbagai negara dalam memberikan kebijakan pendidikan berbeda, karena itu setiap negara harus memperhatikan keperluan sesuai kondisinya dalam memenuhi ISO 9000. Jadi bila suatu lembaga memperoleh ISO 9000, baru merupakan  satu  langkah  pertama  dalam  membina  budaya  mutu (Syafaruddin, 2008)
Perolehan  sertifikasi  ISO  9000  sebenarnya  merupakan  tujuan  akhir. Lulusnya seseorang dari ujian akhir belum berarti akhir dari perkembangan seseorang.  Kelulusan  tersebut  hanya  menyatakan  bahwa  telah  dicapai minimum standar, tetapi bukan berarti hasil atau produk yang dicapai dapat memenangkan  persaingan  dengan  kompetitor.  Untuk  itu  diperlukan langkah; mempertahankan standar yang telah dicapai, mengadakan upaya- upaya perbaikan dalam efektivitas dan efisiensi memenuhi standar tersebut, kemudian melakukan inovasi untuk peningkatan standar yang baru (Tilaar, 2006).
Standarisasi mutu lulusan dengan mengacu kepada UN adalah suatu hal mudah,  tetapi  yang  lebih  akuntabel  sebenarnya  bagaimana  menyiapkan perangkat  sumber  daya  dan  lingkungan  yang  kondusif  sehingga memungkinkan setiap sekolah mampu mencapai standar yang
dimaksudkan.  Itu  berarti,  pekerjaan  manajemen  pendidikan  nasional, manajemen pendidikan di daerah dan bahkan manajemen sekolah semakin berat dan menantang. Suatu hal yang penting dilakukan adalah menyeleksi kepala-kepala sekolah yang mampu, terpercaya dan visioner melalui sistem yang  baik  untuk  menangani  sekolah-sekolah  dalam  rangka  memenuhi standarisasi  pendidikan  nasional.  Khususnya  masalah  mengejar  standar kelulusan  tanpa  disertai  kebohongan-kebohongan  yang  bekerja  sama dengan peserta didik yang menyebabkan terperosok ke jurang kebodohan yang berkepanjanagan.
Sebagaimana  yang  ditegaskan  oleh  Tilaar  (2006)  bahwa  pendidikan yang  mematikan  demokrasi  mulai  terlihat  dalam  pelaksanaan  Ujian Nasional  yang  homogen  untuk  seluruh  Indonesia,  penentuan  kelulusan peserta  didik  oleh  Badan  Standar  Nasional  Pendidikan  (BSNP)  tanpa menghormati  kebebasan  guru  di  muka  kelas  dengan  berkedok  untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  nasional,  BSNP  telah  merupakan  suatu mesin raksasa pendidikan yang mengatur segala-galanya tanpa memberikan peluang terhadap tumbuhnya kreativitas dan mematikan demokrasi.
Banyak yang mensinyalir bahwa BSNP berlindung di balik peningkatan mutu,  tetapi  ada  maksud  tersembunyi  yang  secara  jujur  bukan  usaha meningkatkan  mutu  yang  dipercepat,  tetapi  pengukuran  hasil  yang diutamakan.  Standarisasi  bertujuan  sebagai  upaya  menata  standar pendidikan,  karena  itu  pemerintah  daerah  dan  sekolah  harus  disiapkan untuk  merancang  peningkatan  mutu.  Sekolah  perlu  diberdayakan  secara simultan,  progresif,  dan  antisipatif  untuk  melewati  daya  saing  di  daerah, menuju  daya  saing  nasional  dan  selanjutnya  daya  saing  global (Syafaruddin, 2008).
Pemerintah  selalu  menaikkan  nilai  standarisasi  kelulusan  siswa  setiap tahunnya. Kebijakan pemerintah tersebut dilandasi semangat baru tentang kualitas  pendidikan. Berbagai  pro dan kontra diutarakan oleh  masyarakat seiring  meningkatnya  nilai  standarisasi  kelulusan  siswa.  Sebagian masyarakat  menyambut  baik  kebijakan  tersebut  karena  dianggap  akan
meningkatkan  mutu  pendidikan,  dan  sebagian  lagi  menolak  karena dianggap mempersulit siswa dan tujuannya bukan sebagai peningkat mutu pendidikan tetapi malah sebaliknya akan merosotkan mutu pendidikan.
Pada  tahun  2004,  peningkatan  angka  dari  3,01  menjadi  4,01  telah menimbulkan  kekhawatiran  siswa  yang  tidak  lulus  akan  mencapai  40 persen.  Ternyata  kekhawatiran  ini  tidak  terbukti  karena  Depdiknas melakukan  konversi  nilai  UAN  dengan  cara  mengatrol  nilai  kurang  dan pengurangan  nilai  bagus,  sehingga  angka  ketidaklulusan  bisa  ditekan serendah mungkin. Dengan menekan angka ketidaklulusan ini, Depdiknas ingin  menunjukkan  bahwa  kecemasan  masyarakat  tidak  terbukti.  Yang tidak disadari, tindakan ini justru akan memicu kecemasan masyarakat atas kompetensi  dan  integritas  para  pembuat  kebijakan  di  bidang  pendidikan (Kompas, 15 Juni 2004). Konversi nilai ini merupakan tindakan bodoh dan mengisyaratkan bahwa  UAN  yang  dilaksanakan  dengan dana  besar  tidak memiliki  arti  dan  hanya  dijadikan  tradisi  tahunan.  Lebih  tepatnya,  UAN tidak diperlukan lagi karena hanya akan menghabiskan dan memubazirkan uang negara bila nilai UAN direkayasa atau tidak sesuai dengan hasil akhir.
Pada tahun 2006 angka kelulusan UN dipatok dengan nilai ratarata 5,0 dengan  nilai  minimal  rata-rata  4,25  atau  boleh  salah  satu  nilainya  4,0 dengan  catatan  nilai  lainnya  harus  6,00.  Sedangkan  tahun  2008  nilai minimal  rata-rata  naik  menjadi  5,00  atau  boleh  salah  satu  nilainya  4,0 dengan catatan  nilai lainnya harus 6,00.  Menurut Susilo (2007), kegilaan dalam melakukan manipulasi semakin marak. Ironisnya, pemerintah dalam hal  ini  Depdiknas  seakan  menutup  mata  dan  tidak  mau  tahu  dengan kecurangan tersebut. Mereka hanya menegaskan bahwa sekolah harus bisa meluluskan siswanya dengan nilai yang baik, tidak menegaskan untuk jujur dalam UAN supaya nilai standarisasi siswa benar-benar menjadi indikator mutu  pendidikan.  Alasannya  sangat  klasik  yaitu  tidak  mau  dicap  tidak becus dalam  menjalankan  tugasnya dikarenakan banyak  siswa yang  tidak lulus.
A Hidayatullah Al arifin mengemukakan berbagai modus operandi dari rencana “curang” yang berkembang  antara lain: Pertama , sikap permisif, artinya membolehkan antar siswa saling bekerja sama, siswa yang pandai diwajibkan membantu siswa lainnya yang kurang pandai. Kedua , guru atau petugas mengedarkan kunci jawaban bersamaan dengan guru atau petugas tersebut  meminta  tanda  tangan  presensi  pengawas  pada  tiap-tiap  ruang ujian. Ketiga ,  menganjurkan  kepada  siswa  untuk  tidak  mengerjakan  atau mengosongkan  jawaban  pada  soal-soal  yang  memang  siswa  tidak  bisa mengerjakannya.  Di  kandung  maksud  jawaban-jawaban  kosong  tersebut nanti  akan  diisikan  petugas. Keempat ,  dengan  memanfaatkan  alat komunikasi HP, yaitu mengirimkan kunci jawaban melalui SMS . Modus lain yang  perlu  diwaspadai adalah kemungkinan  soal  bocor  sebelum  hari pelaksanaan ujian (Kedaulatan Rakyat, 15 Mei 2006).
Tindakan  yang  dilakukan  guru  yang  membantu  siswa  dalam mengerjakan  soal  ujian  merupakan  bentuk  ketidakpecayaan  diri  guru tersebut.  Mereka  takut  bila  banyak  siswa  yang  tidak  lulus  pada  mata pelajaran  yang  diampu  sehingga  dimarahi  oleh  atasan,  takut  apa  yang diajarkan tidak dapat dimengerti oleh siswa, atau bisa juga guru melakukan hal tersebut murni hanya ingin membantu siswa, lebih tepatnya membantu siswa untuk lebih bodoh.
Seharusnya  pemerintah  tidak  terlalu  bernafsu  menaikkan  nilai standarisasi kelulusan  siswa. Bila angka kelulusan  pada nilai  standarisasi tidak mencapai 80%, untuk tahun berikutnya tidak perlu dinaikkan sampai angka kelulusan mencapai 80%. Begitulah seterusnya sampai siswa benar- benar  mampu lulus  dengan nilai  standarisasi yang  telah  ditetapkan  murni tanpa ada kecurangan.
Menurut  Susilo  (2007),  untuk  menghindari  terjadinya  kecurangan dalam UN, Depdiknas harus bertindak tegas dengan cara menghimbau sekolah-sekolah untuk jujur dan tidak malu apabila banyak siswa yang tidak lulus. Bila ada sekolah yang curang maka pemerintah memberikan sanksi yang akan membuat oknum jera. Apabila ada sekolah yang angka
kelulusannya  sangat  rendah  yaitu  di  bawah  50%,  pemerintah  tidak langsung  menyalahkan  kepala  sekolah  tetapi  berusaha  mencari  tahu penyebab  kegagalan  sekolah  tersebut  dan  membantu  mengatasinya dengan melibatkan sekolah-sekolah lain. Mungkin dengan cara itu akan terlihat peningkatan mutu pendidikan walaupun waktunya lama. Tetapi itu lebih baik dari pada meningkatkan mutu pendidikan dengan tergesa- gesa  sehingga  menyebabkan  penurunan  moral  karena  menghalalkan segala cara untuk mencapai standar.

## D. Ujian Nasional  Dan Kedaulatan Guru
Ujian  Nasional  menjadi  momok  tersendiri bagi  peserta  didik  dan guru. Artinya peserta didik yang mendapat peringkat pertama di kelas pun dapat gagal karena UN. Hal ini dikarenakan ketika pada hari Ujiaan Nasional  mereka  mendapat  nilai  di  bawah  standar,  Sedangkan  guru sendiri  tidak  memiliki  kewenangan  sedikit  pun  mengenai  hasil  UN. Pendidikan  yang  telah  lama  dijalani  kandas  oleh  hasil  ujian  dalam waktu tidak lebih dari empat hari. Guru telah kehilangan kedaulatannya. Artinya,  pergaulan,  pendidikan,  dan  senda  gurau  yang  telah berlangsung tidak pernah dihargai oleh pemerintah. Pemerintah melalui Ujian  Nasional  telah  menjadi  hakim  yang  dapat  memutuskan semuanya.
Guru  sebagai  individu  yang  telah  mengetahui  seluk  beluk  dan kemampuan  peserta  didik  tidak  mampu  berbuat  banyak.  Mereka  tidak diberi kewenangan sedikitpun untuk menilai apakah peserta didiknya dapat lulus atau tidak. Padahal sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan pasal 61 Ayat (2) Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional, seharusnya evaluasi hasil belajar dan penentu kelulusan peserta  didik dilakukan oleh  pendidik/guru dan satuan pendidikan/sekolah.
Kedaulatan  guru  sebagai  insan  pendidik  dengan  serta  merta  dicabut oleh UN. Keadaan ini semakin memperparah kondisi pendidikan Indonesia.
Artinya  pendidikan  Indonesia  masih  bertumpu  pada  nilai-nilai  akademis (kognitif) dan mengesampingkan nilai-nilai kecerdasan yang lain.
Pendidikan  Indonesia  masih  sangat  mementingkan  hasil  daripada proses. Artinya, pendidikan yang selama ini dijadikan basis penyadaran dan pendewasaan  tidak  lebih  diukur  dari  nilainilai  yang  dapat  dibuat.  Materi kecerdasan  yang  lain,  seperti  kecerdasan  emosional  dan  spiritual  tidak tersentuh dan dihargai sama sekali.
Menjelang UN, peserta didik ditekan sedemikian rupa untuk mengikuti jam tambahan. Hal ini dilakukan guna mengejar materi yang belum selesai dan mengenalkan peserta didik soal-soal UN. Banyak waktu yang sedianya digunakan peserta didik refreshing dan bercanda dengan teman direnggut sedemikian  rupa  oleh  UN.  Hal  tersebut  masih  ditambah  beban  jam tambahan yang diberlakukan oleh lembaga bimbingan belajar.
Dengan  demikian,  sudah  jelas  bahwa  sistem  pendidikan  Indonesia masih  mengikuti  trend  pasar.  Artinya,  pendidikan  Indonesia  masih  suka bongkar  pasang  sesuai  keinginan  pemerintah  pusat.  Jakarta  sering  kali dijadikan  miniatur  pendidikan  Indonesia,  sehingga  apa  yang  terjadi  di Jakarta dengan serta merta diterapkan di daerah. Jadi, daerah sama sekali tidak memiliki kemandirian. Ia dipaksa untuk mengikuti trend Jakarta yang belum tentu sesuai dengan potensi lokal yang ada. Demikian pula dengan para gurunya (Setiawan, 2008).
Pendidik  sering  kali  disalahkan  oleh  pemerintah,  orang  tua,  bahkan peserta  didik.  Mereka  dianggap  tidak  mampu  membimbing  peserta  didik dengan maksimal. Ketidakmampuan ini ditunjukkan oleh hasil UN. Ketika hasil  UN  jelek,  guru  dituding  sebagai  penyebab  utama.  Namun,  hal  ini berbeda ketika hasil UN menunjukkan hasil maksimal, lembaga bimbingan belajar  sering kali  mendapat  pujian  dari  berbagai  pihak.  Peran  serta guru yang selama ini menemani siswa dalam pembelajaran tidak pernah dihargai sedikitpun.
Lembaga  bimbingan  belajar  sering  kali  mengklaim  dirinya  sebagai pihak yang berjasa meluluskan peserta didik. Ia menuliskannya di berbagai
media  masa lokal dan  nasional  dengan  menyebutkan  siswa  yang  berhasil dibimbingnya beserta nilainya. Hal itu dapat dilihat dari maraknya lembaga bimbingan  belajar  yang  telah  “berhasil”  mengantarkan  siswanya mendapatkan jatah di perguruan tinggi negeri.
Guru yang selama ini berjuang sekuat tenaga dan berupaya walaupun dengan gaji rendah tidak mendapat ruang sedikitpun untuk bicara. Mereka lebih banyak nrimo dengan keadaan yang semakin tidak berpihak. Karena itu,  guna  mengakhiri  periode  pengasingan  guru,  perlu  dilakukan  upaya bersama.
Menurut Freire dalam The Politic of Education: Culture, Power, and Liberation ,  relasi  yang  harus  dibangun  antara  pendidik  dan  pemerintah adalah  evaluasi,  bukan  inspeksi.  Dalam  inspeksi,  pendidik  hanya  hanya menjadi obyek pengamatan pejabat dari pusat. Sedangkan dalam evaluasi, setiap  orang adalah  subjek yang  bekerja  sama dengan pejabat-pejabat itu dalam  melakukan  kritik  dan  menjaga  jarak  dengan  dengan  kerja  mereka (Setiawan, 2008).
Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang berpijak pada asumsi bahwa  kondisi  sekolah  di  Indonesia  tidak  sama  seharusnya  menjadi kerangka dasar bagi pemerintah dalam menerapkannya.Artinya dengan perbedaan  kondisi  tersebut,  seharusnya  KBK  diterjemahkan  sebagai wewenang  penuh  bagi  sekolah  untuk  mengembangkan  dan meningkatkan  kualitas  pendidikannya.  Namun  pemerintah  masih terlalu mencampuri wewenang sekolah. Sebagai contoh, Ujian Nasional (UN)  yang  masih  sentralistik  dengan  standar  nilai  dan  soal  ujian ditentukan oleh pemerintah jelas bertentangan dengan yang seharusnya dilakukan oleh guru untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil  belajar  peserta  didik  secara  berkesinambungan.  Bukankah  di dalam  KBK  digunakan  sistem  penilaian  authentic  assesment  yang bertujuan  untuk  menilai  seluruh  unsur  kemampuan  siswa  dari  aspek kognitif,  afektif,  dan  psikomotorik.  Jika  masih  ada  penilaian  secara
nasional  yang  hanya  bertumpu  pada  kemampuan  kognitif  siswa, bagaimana mengetahui keberhasilan KBK?
Dengan demikian, UN seharusnya tidak dilakukan secara nasional. Ujian  secara  nasional  hanya  akan  menambah  luka  hati  pendidik  dan mengerdilkan  aspek  multikulturalisme.  Ujian  dalam  bentuk  apapun sudah saatnya menjadi kewenangan  guru dalam penilaiannya. Hal ini disebabkan guru lebih mengetahui kapasitas kemampuan peserta didik dibanding pemerintah (Setiawan, 2008).

## E. Ketidakadilan Dalam Ujian Nasional
Ujian  Nasional  (UN)  menurut  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional  RI  Nomor  20  Tahun  2005  Pasal  4,  dijadikan  pertimbangan untuk  :  (1)  penentuan  kelulusan  peserta  didik  dari  suatu  satuan pendidikan,  (2)  seleksi  masuk  jenjang  pendidikan  berikutnya,  (3) pemetaan  mutu  satuan  dan/atau  program  pendidikan,  (d)  akreditasi satuan  pendidikan,  dan  (5)  pembinaan  dan  pemberian  bantuan  pada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
Sebuah  hal  yang  edial  dalam  dunia  pendidikan.  Pertanyaan  yang muncul kemudian adalah apakah UN yang dilakukan tidak lebih dari empat hari, dengan empat mata pelajaran untuk SLTP yaitu Matematika, Bahasa Indonesia,  IPA,  dan  Bahasa  Inggris  dapat  dijadikan  standar  mutu pendidikan di Indonesia?
Ujian Nasional ternyata menyisakan sejumlah permasalahan. Seorang guru  di  sebuah  SMK  di  Cilegon  harus  berbuat  hal  yang  sebaiknya  tidak dilakukan,  yaitu  memukul  peserta  didik  hingga  babak  belur.  Hal  ini dilakukan karena rasa jengkel  sang  guru terhadap  peserta didiknya.  Sang guru  sudah  membantu  peserta  didik  menyelesaikan  soal  ujian  agar  dapat lulus dengan nilai baik tetapi sang murid tidak dapat menunjukkan niatan yang  baik,  dia  tidak  tahu  terimakasih.  Cara  yang  dilakukan  sang  guru tersebut tidak  bisa dibetulkan karena  dia  mengirimkan  sejumlah jawaban
soal via SMS atau potongan kertas kecil yang dibagikan kepada pserta didik (Setiawan, 2008).
Mengapa pahlawan tanpa tanda jasa tersebut melakukan hal demikian? Penyebabnya  adalah  rasa  ketakutan  sang  guru  apabila  banyak  peserta didiknya yang tidak lulus ujian. Seorang guru dituntut sedemikian rupa agar seluruh peserta didiknya lulus 100 persen. Ketika banyak peserta didik yang tidak  lulus,  ia  pun  akan  merasa  malu.  Pada  akhirnya  reputasi  sekolah menurun  dan tahun  depan  sekolah tidak akan  mendapatkan  peserta  didik baru.  Intinya,  kelulusan  100  persen  menjadi  patokan  baku  bagi  setiap sekolah.
Bahkan isu pemutasian guru dan kepala sekolah mengiringi peristiwa ini.
Sistem  pendidikan  Indonesia  ternyata  masih  mengunggulkan kecerdasan intelektual (IQ). Tidak ada sedikitpun ruang untuk kecerdasan- kecerdasan  lain  untuk  menjadi  penentu  kelulusan  seseorang.  Karena  itu, tidak  aneh  jika  sekarang  banyak  peserta  didik  yang  mengalami  depresi berat. Hal ini dikarenakan mereka dianggap bodoh dan tidak mampu lagi melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.
Pemerintah  dengan  sengaja  membiarkan  generasi  muda  produktif bangsa  Indonesia  menjadi  layu  sebelum  berkembang.  Cita-cita  besar membangun  bangsa Indonesia kandas  dikarenakan  sistem  UN  yang  tidak memihak.
Ujian  Nasional  (UN)  juga  telah  mencabut  kedaulatan  guru.  Artinya, guru  sebagai  orang  yang  mendidik  selama  sekian  tahun  tidak  diberi kekuasaan  untuk  menilai  peserta  didiknya.  Kekuasaan  dan  kewenangan untuk  menyatakan  peserta  didik  lulus  atau  tidak  lulus  hanya  berada  di tangan pemerintah. Seorang guru yang telah bergelut lama dengan peserta didik  hanya  dapat  menahan  kesedihan  melihat  banyak  peserta  didiknya yang tidak lulus Ujian Nasional.
Guru  tidak  lebih  seperti  pekerja  kasar.  Mereka  dipekerjakan  tanpa memperdulikan hak-haknya. Jerih payah yang dilakukan selama ini hanya ditentukan dalam waktu empat hari. Ketika banyak peserta didik yang tidak
lulus,  mereka  akan  divonis  tidak  mampu  mengantarkan  peserta  didiknya menjadi insan cerdas.
Peter B Sihombing (Kompas, 15 Juni 2004) mengemukakan bebera pa dampak yang diakibatkan oleh adanya konversi nilai, yaitu:
1. Depdiknas berada di barisan paling depan dalam pemerkosaan arti nilai ujian. Nilai ujian ujian bukan lagi merupakan cermin kemampuan atau kompetensi  siswa,  tetapi  hanyalah  sebagai  alat  permainan  untuk menentukan kelulusan siswa.
2. Depdiknas  secara  sistematis  mengkhianati  tujuan  dan  fungsi  ujian nasional  yang  mereka  terapkan  sendiri.  Dengan  dalih  meningkatkan motivasi  siswa  belajar  dan  meningkatkan  mutu  lulusan,  mereka menetapakan minimal nilai lulus 4,01, di sisi lain mereka grogi melihat kenyataan begitu banyaknya siswa tidak lulus.
3. Hak siswa unggul dirampas. Terjadi pemberhangusan intelektual anak bangsa.  Siswa  pintar  seharusnya  diberi  penghargaan  ( Reward )  dan bukan malah menghukum mereka dengan sadis dengan menyunat nilai secara  besar-besaran.  Sehingga  terjadi intellectual  assassination dan sekaligus character assassination , anak terbaik bangsa dibuat kecewa dan frustasi.
4. Siswa  kurang  mampu  dianugerahi  penghargaan  besar-besaran  demi mencapai target.
5. Peluang  lulusan  SMA/MA  untuk  mengikuti  berbagai  tes/seleksi  di berbagai  instansi  kedinasan  menjadi  sirna.  Hampir  semua  instansi mengharuskan  minimal  nilai  rata-rata  tertentu,  misalnya  STAN,  STT Telkom, Akademi Militer.
6. Depdiknas dengan sengaja merusak citra sekolah-sekolah faforit/unggul.  Selama  ini  masyarakat  menggunakan  rata-rata  NUN sebagai  salah  satu  ukuran  keberhasilan  sekolah.  Dengan  adanya konversi nilai dari Depdiknas telah mengakibatkan anjloknya nilai rata- rata sekolah unggulan tersebut.
7. Guru dikecewakan  oleh Depdiknas.  Siswa dan orang  tua siswa hanya tahu  bahwa  nilai  tidak  baik.  Berarti  gurunya  tidak  becus  mengajar. Apakah dengan cara seperti ini Depdiknas menghargai jasa guru-guru di negeri ini?
Ketidakadilan  UN  semakin  menambah  deretan  persoalan pendidikan  di  Indonesia.  Kebijakan  pendidikan  selalu  berubah  ketika para  pemimpinnya ganti. Belum lagi  sekolah-sekolah  yang rusak  dan roboh, kesejahteraan guru yang memprihatinkan, dan seterusnya.
Sudah  selayaknya  UN  dijadikan  evaluasi  sekolah.  Artinya kewenangan  untuk  meluluskan  atau  tidak  meluluskan  peserta  didik diserahkan sepenuhnya kepada guru sekolah yang ada. Karena memang gurulah  yang  paling  mengetahui  tingkat  kecerdasan  seorang  peserta didik.  Mereka  tidak  hanya  mengukur  tingkat  kecerdasan  IQ  belaka, melainkan kecerdasan-kecerdasan yang lain.
Pemerintah  sudah  saatnya  memikirkan  hal  lain  yang  lebih bermakna, yaitu bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru dan mitu guru,  memperbaiki  sekolah  yang  rusak,  dan  menjadikan  pendidikan Indonesia lebih bermakna dari sekedar mengukurnya dengan nilai-nilai dalam bentuk angka, karena nilai-nilai itu belum tentu mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya.

## F. Menggugat Ujian Nasional
Setiap tahun, wacana tentang perlu tidaknya Ujian Nasional (UN) dilaksanakan  selalu  menarik  untuk  diperbincangkan.  Apalagi  sejak tahun 2008 pemerintah menetapkan menambah mata pelajaran yang di- UN-kan. Di tingkat SLTA untik jurusan Ilmu Pengetahua Sosial (IPS) selain Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, masih ditambah lagi  tiga  mata  pelajaran  yaitu:  Ekonomi,  Sosiologi,  dan  Geografi. Sedangkan  untuk  jurusan  Ilmu  Pengetahuan  Alam  (IPA)  ditambah Kimia, Fisika dan Biologi.
Sebagian pemerhati dan pengamat pendidikan berpendapat bahwa sistem  UN tidak  memanusiakan  manusia, tidak  sesuai  dengan khittah pendidikan dan mematikan daya nalar peserta didik.
Peserta didik dipaksa mengikuti aturan pemerintah yang jauh dari realitas pendidikan (Setiawan, 2008).
Pendidikan yang merupakan sebuah proses yang mulia, yang berusaha memanusiakan  manusia  (Freire),  pengangkatan  manusia  muda  ke  taraf Insani  (Driyarkara),  dan  pemerdekaan  (Romo  Mangun),  tidak  menjadi dasar pijakan pemerintah. Pemerintah lebih mementingkan hasil dari pada proses. Pemerintah merasa bangga mampu meluluskan peserta didk dengan nilai  rata-rata  5,25  daripada  melihat  peserta  didik  mandiri  dan  mampu berkarya  sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki.  Dengan  nilai  rata -rata tersebut,  konon  pendidikan  di  Indonesia  dapat  bersaing  dengan negaranegara lain.
Pemerintah  ternyata  masih  saja  mengikuti  pola  pikir  kaum  feodal. Yaitu, lebih bangga dengan gelar yang terpampang didepan dan dibelakang nama. Lebih bangga dengan nilai 10 atau 100 dan mengesampingkan nilai- nilai yang lain.
Kaum  fiodal biasanya anti kritik,  mereka  menganggap dirinya  orang yang paling benar dan pantang untuk dikritik. Hal ini juga ada dalam pola pikir dan laku pemerintah Indonesia. Ia merasa benar dengan apa yang telah diputuskan. Masukkan dan kritikkan hanya dijadikan hiasan dan angin lalu.
Karena  itu,  tidak  heran  jika  banyak  tuntutan  dari  orang  tua,  beserta didik, dan praktisi pendidikan mengenai UN tidak pernah ditanggapi serius, kritik  dan  saran  yang  disampaikan  komponen  pendidikan  tidak  pernah menjadi agenda kerja.
Bahkan,  untuk  menutupi  kekurangan  atau  membendung  unjuk  rasa yang  menolak  diselenggarakannya  UN,  pemerintah  sengaja  mengadakan seminar  yang  dikuti  oleh  kelompok  yang  pro  UN.  Dengan  demikian, pemerintah  dapat  beralasan  bahwa  tidak  benar  jika  masyarakat  dan
komponen  pendidikan  di  Indonesia  menolak  UN.  Masih  ada  sebagian kelompok yang mendukung dan setuju dengan UN.
Lebih  dari  itu,  proyek  penyeragaman  soal  UN  yang  tentunya menggunakan  dana  APBN  selalu  saja  tidak  transparan.  Semua  serba tertutup. Ketika ada pihak-pihak yang mencoba jujur dan menguaknya, ia akan dimutasi atau bahkan dipecat.
Karena  itu,  tidak  aneh  jika  banyak  guru  dan  pihak  sekolah  juga melakukan hal  yang tidak transparan. Bahkan  mereka rela menggadaikan idealisme  agar  peserta  didiknya  lulus  semua.  Salah  satunya  dengan memberikan  jawaban  soal  seperempat  jam  sebelum  ujian  dimulai. Sebagaimana  terjadi  di  sebuah  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  di  Jawa Tengah (Setiawan, 2008).
Guru  dan  pihak  sekolah  merasa  malu  dan  terancam  eksistensinya ketika banyak peserta didik yang gagal UN. Mereka akan mendapat kritik bahkan  cemoohan  dari  orang  tua,  kepala  dinas,  bahkan  oleh  pemerintah kabupaten/kota.  Tidak  jarang  dari  mereka  yang  dimutasi  akibat  tidak berhasil  meluluskan  peserta  didiknya.  Kepala  sekolah  pensiun  dini  atau dibebastugaskan  karena  tidak  mampu  membawa  nama  baik  sekolah  dan pendidikan di sebuah daerah.
Guru  dan  pihak  sekolah  pun  sangat  khawatir  jika  banyak  peserta didiknya  tidak  lulus.  Mereka  akan  kehilangan  pekerjaan  karena  sepinya peminat  atau  calon  peserta  didik  yang  mendaftar.  Hal  ini  dikarenakan menurunnya citra sekolah akibat banyaknya peserta didik yang tidak lulus. Tentu saja ini sering kali menjadi momok yang menakutkan bagi sekolah- sekolah swasta.
Pendek  kata,  UN  telah  banyak  merampas  hajat  hidup  orang  banyak. Karena  tidak  lulus  UN,  seseorang  bisa  minder  dan  ada  yang  bunuh  diri, sebagaimana yang terjadi di bali dan Sragen Jawa Tengah pada tahun 2007. Karena  UN,  guru  dan  pihak  sekolah  menjadi  “pecundang”  dengan memberikan jawaban soal kepada peserta didiknya. Karena UN pula, lepala sekolah  dimutasi  dan  pensiun  dini.  Dan  masih  banyak  lagi  hal  negatif
lainnya.  Karena  itu,  setelah  melihat  realitas  yang  demikian,  pemerintah perlu memikirkan formula yang tepat sebagai pengganti UN. Apabila tidak ada  formula  yang  tepat  untuk  mengganti  kebijakan  UN,  langkah  paling mudah  adalah  ditiadakannya  UN.  Biarkan  proses  belajar  mengajar  di sekolah “dinilai” oleh guru yang selalu mendampingi dan mendidiknya.

## G. KESIMPULAN
Perubahan  bukan  semata-mata  karena  kemajuan  sains  dan teknologi. Proses pendidikan memegang peranan yang sangat penting, bahkan  menjadi  faktor  signifikan  dalam  melahirkan  pemikiran  baru, kreativitas, dan  dinamika dalam kehidupan bersama. Perubahan tidak terjadi  dari  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan  saja  tetapi  lahir  dari manusia  yang  kreatif  dan  inovatif.  Sebab  perubahan  bermula  dari perubahan  ide,  perubahan  dalam  cara  pandang  ( view  of  point ) , atau pandangan dunia.
Sebagai  upaya  membangun  dunia  yang  diinginkan,  diperlukan untuk  mencatat  setiap  aktivitas  berkenaan  dengan  proses  program, mencakup  proses  memilih,  intervensi  masukan,  penilaian  disiplin, catatan prestasi, nasihat, dan bimbingan. Hal itulah yang ditempatkan dalam  BS  5750  dan  ISO  9000,  sebagai  totalitas  disiplin  dan  aturan sebagai maksud dari penggunaan standarisasi.
Standarisasi pendidikan nasional merupakan  tuntutan  globalisasi. Bangsa  Indonesia  hidup  di  perkampungan  global  (global  village). Terjadi persaingan yang begitu ketat untuk bekerja sama, maka warga negara Indonesia perlu meningkatkan dirinya dalam persaingan global. Agar bangsa Indonesia  dapat  mandiri  dan  mampu  bekerja  sama antar bangsa maka standar SDM lulusan pendidikan juga harus unggul.
Ujian  Nasional  (UN)  sebagai  standarisasi  mutu  pendidikan  nasional ternyata  belum  bisa  mencerminkan  kemampuan  siswa  yang  sebenarnya, karena dalam  implementasinya banyak sekali  kecurangan  dan
ketidakjujuran yang dilakukan oleh siswa, guru dan bahkan kepala sekolah. Hal  itu  menunjukkan  adanya  ketidakpercayaan  diri  guru  dan  pengelola sekolah  terhadap  apa  yang  telah  dilakukannya  selama  ini  sebagai  agen pembelajaran.
Ujian  Nasioanal  (UN)  juga  telah  mencabut  kedaulatan  guru  dan merampas  hajat  hidup  orang  banyak.  Guru  sebagai  pendamping  siswa dalam  pembelajaran  selama  bertahu-tahun  tidak mempunyai kewenangan sedikitpun  untuk  menilai  hasil  belajar  siswa,  sehingga  lulus  atau  tidak lulusnya  siswa  hanya  ditentukan  oleh  pemerintah  melalui  BSNP.  Oleh karena itu kebijakan Ujian Nasional ini perlu dikaji ulang oleh pemerintah dengan memperhatikan saran dan masukan dari berbagai pihak yang perduli terhadap peningkatan mutu pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arcaro, Jerome.S. 2005. Pendidikan Berbasis Mutu . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
A Hidayatullah Al Arifin. 2006. Mendambakan Ujian Nasional yang Bersih dan Jujur . Kedaulatan Rakyat: 15 Mei 2006
Hoy, Charles, Colin Bayne Jardin and Margaret Wood. 2000.
Improving Quality in Education . London: Philadelpia.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2005.
Peter B Sihombing. 2004. Batalkan Konversi Nilai UAN . Kompas 15 Juni 2004.
Sallis, Edward. 1993. Total Quality in Education .  London: Philadelpia.
Setiawan,  Benni.  2008. Agenda  Pendidikan  Nasional .  Yogyakarta:  Ar- Ruzz Media.
Susilo, M.J. 2007. Pembodohan Siswa Tersistematis . Yogyakarta: Pinus.
Syafaruddin. 2008. Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif . Jakarta: Rineka Cipta.
Tilaar,  H.A.R.  2006. Standarisasi  Pendidikan  Nasional .  Jakarta:  Rineka Cipta.

## Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional . 2003. Jakarta