## JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi
Vol. 17, No. 2, Maret 2022 Website: http://ejournal.iba.ac.id/index.php/jemasi ISSN 1858-2702, e-ISSN 2684-8732

## ANALISIS PENYELESAIAN ISU PEMAJAKAN EKONOMI DIGITAL: STUDI
KASUS GOOGLE ASIA PACIFIC Pte Ltd.
Yosafat Cornelius Poernomo 1 , Ferry Irawan 2
1 Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia, 2301180301_yosafat@pknstan.ac.id
2 Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia, ferry.irawan@pknstan.ac.id

## Abstract
Digitalization raises taxation issues for the market jurisdiction authority including Indonesia, both on the aspect of direct taxation and indirect taxation, due to the capability of the digital multinational  entities  (MNEs)  to  avoid  physical  presence  to  exercise  a  transaction  with  the customer in the market jurisdiction. In terms of indirect taxation, issues raised by Google Asia Pacific Pte Ltd (Singapore) related to the business to customer (B2C) model on service and intangible  transactions  to  the  consument  in  Indonesia,  especially  the  nonregistered  taxable business consument (nonPKP) . In general, the consumption of services and intangibles from abroad by resident in Indonesia is taxed using the mechanism of reverse charge. Due to its ineffectivity and ineffeiciency at the implementation, in 2020, Indonesia government appointed several  nonresident  MNE  including  Google  Asia  Pacific  Pte  Ltd  (Singapore)  to  collect  the VATs. Meanwhile, issue in direct taxation raised by Google Asia Pacific is due to the provision of  Indonesia  and  Singapore  tax  treaty  that  still  oblige  the  degree  of  physical  presence  to measure  the  existence  of  permanent  establishment.  After  the  publication  of  BEPS  Action  1: Final Report (2015), the Indonesian government  has made several policy  decisions, both in terms of domestic regulations to the international realm, such as the signing of multilateral instruments (MLI) and tax treaty negotiation. In addition, currently a negotiation is underway regarding the consensus on digital economy taxation proposals known as the two pillars. One of  the  proposals  initiated  was  the  first  pillar  proposal  (unified  approach)  which  focus  on updating rules related to nexus and profit allocation. The purpose of this study is to identify the alternative for VAT and income taxation against Google Asia Pacific Ltd by considering the principles of international taxation. The research used qualitative method with a case study approach. The research data were collected using literature study.
Keywords: VAT, Income Tax, MNE, BEPS, Pillar One

## PENDAHULUAN
Menurut  Puspita  dan  Febrianti  (2017)  penghindaran  pajak  atau tax  avoidance adalah rekayasa tax  affairs yang  masih  tetap  berada  dalam  bingkai  ketentuan  perpajakan  ( lawful ). Adapun menurut Rohatgi (2002) penghindaran pajak dibedakan atas penghindaran pajak yang diperbolehkan  ( acceptable  tax  avoidance/tax  planning/tax  mitigation) dan  yang  tidak diperbolehkan  ( unacceptable  tax  avoidance). Transaksi  akan  disebut unacceptable  tax avoidance apabila memiliki ciri antara lain tidak memiliki tujuan usaha yang baik, semata-mata
menghindari  pajak,  dan  adanya  transaksi  yang  direkayasa  agar  menimbulkan  biaya  atau kerugian.  Sedangkan,  menurut  Ronen  Palan  (2008)  dalam  Rahayu  (2010),  suatu  transaksi diindikasikan sebagai tax avoidance jika memenuhi aspek berikut:
1. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak
2. Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas  keuntungan yang di declare dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh;
3. Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak.
Isu  penghindaran  pajak  dalam  ruang  lingkup  internasional  timbul  dari  perbedaan ketentuan pajak khususnya tarif pajak antar negara dan juga ketentuan P3B dari negara-negara terkait. Adapun penggelapan pajak atau tax evasion cenderung menutupi fakta material pajak yang semestinya dibayar, dengan demikian dianggap melawan hukum (Rahayu, 2010).
Bulan  Februari  2013,  OECD  mengeluarkan  Base  Erosion  and  Profit  Shifting  (BEPS) Report  dalam  rangka  mengkaji  perkembangan  skema  dan  penyelesaian  penghindaran  pajak lintas  batas  Triyanto  dan  Zulvina  (2017)  mengutip  pengertian  BEPS  menurut  Sugiarti (2015,20) yaitu sebagai strategi perencanaan pajak (tax planning) yang memanfaatkan gap dan kelemahan  peraturan  perundangan  di  dalam  negeri  untuk  menghilangkan  atau  mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak rendah atau bahkan bebas pajak. Proyek  BEPS  tersebut  memiliki  tiga  tujuan  utama  yaitu  koherensi  sistem  perpajakan internasional, transparansi (proses) bisnis dan penghasilan yang dilaporkan oleh korporasi dan adanya syarat substansi (terkait alokasi) yaitu hubungan antara timbulnya nilai ekonomis dan pemajakan  (nexus).  Sebagai  tindak  lanjut,  OECD  dan  negara-negara  G20  mengadopsi  15 rencana aksi untuk mengatasi BEPS atau dikenal dengan BEPS Action Plan.
Selang dua tahun, 15 rencana rencana aksi BEPS yang digagas pada tahun 2013 telah diselesaikan (OECD, 2015). Salah satu laporan rencana aksi BEPS terkait ekonomi digital yang dirilis OECD adalah “ Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 : 20 1 5 Final  Report ”.  Gallantino  Farman  (2016)  menyimpulkan  bahwa  terdapat  tiga  opsi  yang dirancang dalam BEPS Action 1 Final Report secara umum. Ketiga opsi tersebut antara lain:
1. Mengubah  ketentuan  pengecualian  BUT,  terutama  untuk  memastikan  bahwa  status pengecualian BUT ini hanya tersedia bagi kegiatan yang bersifat pelengkap atau penunjang ( preparatory or auxiliary activities). Opsi ini dilakukan bersama dengan rekomendasi BEPS Action 7 dan BEPS Action 15 ( Multilateral Instrument ).
2. Untuk pemungutan PPN dalam transaksi lintas batas terutama B2C, mengadopsi ketentuan pada International VAT guidelines.
3. Perluasan hak pemajakan. Pertama, dengan merekomendasikan nexus baru melalui proposal significant economic presences, Kedua, witholding tax atas setiap transaksi digital dilakukan oleh  institusi  keuangan  sebagai  mediator  pembayaran.  Ketiga,  melakukan  pemungutan untuk transaksi digital tertentu ( equalization levy ). Opsi pertama dan kedua membutuhkan perubahan pada P3B sedangkan untuk opsi ketiga tidak karena merupakan jenis pajak baru (Avi-Yonah, 2016).
Paket BEPS Action  Plan tersebut  diharapkan  untuk  dapat  diimplementasikan  oleh negara-negara  anggota  OECD  dan  G20  melalui  perubahan  aturan  domestik  dan  juga  P3B (OECD, 2015). Adapun saat itu, terdapat lebih dari 3000 (tiga ribu) P3B bilateral yang berlaku
di seluruh dunia, amandemen terhadap P3B bilateral tersebut merupakan proses yang panjang dan lama (Lowell & Herrington, 2019). Untuk efisiensi biaya dan waktu dalam memodifikasi P3B bilateral, OECD menggagas penerapan BEPS Action 15 tentang Multilateral Instrument . Multilateral  Instrument (MLI)  sendiri  tidak  menggantikan  P3B  bilateral  yang  telah  berlaku tetapi  menjadi  sarana  untuk  memodifikasi  aspek  tertentu  dalam  P3B  dan  akan  diterapkan bersama-sama dengan P3B bilateral (Kleist, 2018).
BEPS Action  Plan 1 Final  Report tidak  memberikan  suatu  rekomendasi  final  yang bersifat konsensus, tetapi berupa opsi-opsi kebijakan yang bisa dipertimbangkan (Darussalam, 2018).  Di  tengah  ketiadaan  konsensus  tersebut,  banyak  negara  justru  mendesain  kebijakan domestik yang bersifat unilateral dalam mengejar pajak dari pemain (raksasa) bisnis digital. Menurut  Firmansah  &  Rahayu  (2020),  terdapat  3  (tiga)  karakteristik  yang  melatarbelakangi kebijakan unilateral negara yaitu:
1. Memiliki tujuan untuk melindungi dan memperluas basis pemajakan dimana customer atau user berada.
2. Menggunakan  elemen  yang  terkait  dengan market sebagai  basis  pemajakan,  contohnya; penjualan dan tempat konsumsi.
3. Adanya ketidakpuasan terhadap model alokasi laba yang disediakan oleh sistem perpajakan internasional.
Alasan lain yang melatarbelakangi kebijakan unilateral adalah penghindaran pajak oleh perusahaan  multinasional  yang  marak  terjadi.  Menurut  UNCTAD  (2015),  diperkirakan terdapat  hilangnya  potensi  pajak  sebesar  100  milyar  US  dollar  per  tahun  akibat  skema penghindaran  pajak  oleh  perusahaan  multinasional.  UNCTAD  (2019)  melakukan  analisis terhadap  laporan  keuangan  Facebook  dan  Alphabet  (Inc)  khususnya  terkait  dengan  terkait dengan besaran pendapatan, laba dan pajak yang dibayar tahun 2017 sebagaimana tercantum pada tabel 1.
Tabel 1. Pendapatan, Profit dan Pajak Facebook dan Alphabet 2017
Sebuah riset baru yang dilakukan oleh Action Aid International mengungkapkan bahwa terdapat perkiraan hilangnya penerimaan pajak global sebesar 2,8 Milyar US Dollar atau setara dengan  kira-kira  41  Triliun  Rupiah  dari  Facebook,  Alphabet  Inc  (induk  dari  Google)  dan Microsoft  untuk  tahun  pajak  2020.  Angka  tersebut  didapatkan  dari  penelitian  terhadap
pemenuhan  perpajakan  ketiga  perusahaan  tersebut  pada  20  negara  berkembang.  Indonesia termasuk dalam 5 negara yang paling dirugikan atas skema aturan perpajakan tersebut bersama dengan  India,  Brazil,  Nigeria  dan  Bangladesh.  Menurut  juru  bicara Action Aid International,  David  Archer,  nilai  pajak  USD  2,8  miliar  hanyalah  fenomena  puncak gunung es.
Alphabet Inc sendiri merupakan perusahaan multinasional digital rakasasa dan induk dari Google  Inc  hasil  dari  restrukturasi  bisnis  yang  dilakukan  pada  tanggal  10  Agustus  2015. Meskipun  begitu  Google  tetap  menjadi  perusahaan  anak  terbesar  dari  Alphabet  Inc. Berdasarkan catatan di laporan keuangan kuartal ke-4 Alphabet Inc, sumber utama penghasilan didapatkan dari performance advertising dan brand advertising. Dilansir dari situs google, saat ini Google memiliki 85 kantor yang tersebar di 40 negara, salah satunya di Jakarta, Indonesia.
Pekerjaan untuk menyelesaikan isu pemajakan ekonomi digital masih terus dikerjakan. Pada Januari 2019, para anggota Inclusive Framework sepakat untuk mengkaji proposal baru terkait  alternatif  isu  pemajakan  yang  timbul  akibat  digitalisasi  ke  dalam  2  (dua)  pilar (Firmansah & Rahayu, 2020). Salah satu proposal yang digagas adalah proposal pilar pertama (unified approach) yang berfokus pada pembaharuan aturan terkait nexus dan alokasi laba.
Berdasarkan  oleh  latar  belakang  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian mengenai skema usaha intra grup Alphabet Inc dalam melakukan transaksi langsung dengan pasar  di  Indonesia  dan  proses  bisnis  dari  perusahaan  terkait.  Selanjutnya  penulis  akan mengidentifikasi dan menganalisis alternatif kebijakan pemajakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia pasca diterbitkannya BEPS Action 1 serta proposal pilar pertama ( unified approach ) yang saat ini sedang dibahas dalam ruang publik internasional.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell (2014) dalam (Wijaya & Utamawati, 2018), metode penelitian  kualitatif  merupakan  suatu  pendekatan  untuk  mengeksplorasi  dan  memahami masalah sosial atau kemanusiaan.  Pada pendekatan studi kasus, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap suatu kasus, seringkali program, kejadian, aktivitas, proses atau maupun satu atau lebih individual dalam suatu periode tertentu (Creswell, 2014).
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan  melakukan  penelaahan  terhadap  buku,  literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir : 1988). Data  primer diperoleh  peneliti  dari  analisis  laporan  keuangan  dari  Alphabet  Inc (Google)  dan  aturan  perpajakan  terkait. Data  sekunder  diperoleh  peneliti  dari  studi  literatur melalui jurnal, buku, artikel dan literasi lain yang terkait dengan topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses Bisnis Alphabet Inc
Alphabet  Inc  merupakan  perusahaan  multinasional  digital  rakasasa  dan  induk  dari Google  Inc  hasil  dari  restrukturasi  bisnis  yang  dilakukan  pada  tanggal  10  Agustus  2015. Meskipun  begitu  Google  tetap  menjadi  perusahaan  anak  terbesar  dari  Alphabet  Inc.  Hal  ini dapat  disimpulkan  dari  laporan  keuangan  Alphabet  Inc  yang  mengklasifikasikan pendapatannya berdasarkan dua sumber yaitu pendapatan dari Google ( google revenues ) dan pendapatan lainnya ( other bets revenues ) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2. Sedangkan, segmentasi pendapat lain dari Alphabet Inc berasal dari beberapa perusahaan anaknya diluar Google seperti Acces, Calico, CapitalG, GV, Verily, Waymo, X dan lain-lain yang memiliki nilai yang tidak signifikan (dibawah 1 miliar dollar USD) dan konsumennya mayoritas adalah pasar Amerika Serikat.
Tabel 2. Pendapatan Alphabet Inc 2017 - 2019

## Sumber: Alphabet Inc Q4 2019 Financial Statements
Adapun atas segmentasi  pendapat  google tersebut dikelompokkan menjadi  tiga akun sumber pendapatan yaitu akun pendapatan dari Google Advertising, Google Cloud dan  Google Others sebagaimana ditunjukkan pada tabel  2 di  atas. Pendapatan iklan menjadi  pendapatan utama  dari  segmen  pendapatan  Alphabet  dari  Google.  Secara  lebih  terperinci,  cakupan transaksi untuk masing-masing akun pendapatan antara lain:
1. Google Advertising (Pendapatan Iklan).
Pendapatan  iklan  memegang  proporsi  terbesar  dari  penghasilan  Google.  Adapun  jenis iklan Google terbagi menjadi dua jenis yaitu performance advertising dan brand advertising. Iklan  tersebut oleh  Google  ditampilkan  melalui  platform  murni  yang  dimiliki  oleh  Google ( Google  Property )  dan  juga  platform  anggota  mitra  Google  ( Google  Network  Member’s Properties ).
a. Google Property. Akun ini menyatakan pendapatan iklan yang didapatkan Google dari property yang dimiliki (secara utuh) oleh Google.
• Google  Search  &  Other.  Akun  Google  Search  &  Other  merepresentasikan  pendapatan (Google)  yang  bersumber  dari intangible  property yaitu search  engine dengan  default google.com dan intangible property Google lainnya seperti aplikasi gmail, google maps dan  google  playstore .  Adapun  platform  yang  digunakan  oleh  pengiklan  untuk  dapat menampilkan iklan pada situs dan aplikasi miliki Google adalah google adwords atau biasa disingkat dengan google ads.
• Youtube  Ads.  Pendapatan  iklan  didapatkan  dari  iklan  pada  platform  Youtube.  Pada dasarnya platform Youtube ini sifatnya hybrid dikarenakan pengiklan dapat beriklan pada halaman Youtube langsung maupun pada video mitra Youtube atau familiar dengan istilah Youtuber .
b. Google Network Member’s properties. Akun ini menyatakan pendapatan iklan Google dari  hasil  kerja  sama  dengan  platform  anggota  mitra  Google  yang  berpartisipasi  melalui Admob, Adsense ataupun Google Ad Manager. Layanan iklan Admob dapat dijumpai melalui iklan yang muncul pada aplikasi Android Mobile. Sedangkan iklan dari platform Adsense dapat dijumpai melalui iklan yang muncul pada situs milik milik seseorang seperti blog, website dan sebagainya.

## 2.Google Cloud
Google Cloud merupakan platform yang dimliki ileh Google yang menyediakan layanan diantarnya  komputasi  awan,  analisis  dan  penyimpanan  data,  pengelolaaan big  data , pengembangan  situs  dan  jaring  serta  database  dan  sebagainya.  Pendapatan  Google  Cloud diperoleh  dari  pembayaran  atas  jasa  layanan  terkait  baik  yang  sifatnya  pembelian  satu  kali maupun langganan.

## 3.Google Others
Pendapatan  Google  lainnya  berasal  dari  penjualan  konten  digital  di  google  playstore, penjualan  fitur  pada  aplikasi  di  playstore  (i.e  game),  penjualan  hardware  dari  google  Nest, langganan youtube premium dan sebagainya.
Google membagi operasinya kedalam empat wilayah geografi sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3. Berdasarkan perbandingan antara nilai pendapatan Alphabet segmen APAC pada laporan keuangan Alphabet Inc tahun 2017 dan nilai pendapatan Google Asia Pacific Pte Ltd pada penelitian Lee (2020), disimpulkan bahwa Google Asia Pacific Pte Ltd merupakan pusat koordinator transaksi kawasan Asia-Pasifik termasuk Indonesia.
Tabel 3. Segmentasi Pendapatan Alphabet Inc.
Sumber: Alphabet Inc Q4 2020 Financial Statements
Proses Bisnis Google Asia Pacific Pte Ltd
Berdasarkan informasi perpajakan pada support.google.com, Google Asia Pacific Pte Ltd merupakan contracting  entity dari  transaksi  pembayaran  terkait  iklan Adsense dan Admob untuk pasar Indonesia. Selain itu Google Asia Pacific Pte Ltd juga merupakan pemutus kontrak atas transaksi iklan dengan konsumen di Indonesia yang dilakukan melaluis server elektronik. Google Indonesia hanya mendapatkan fee atas kontrak iklan yang didapatkan oleh Google Asia Pacific Pte Ltd. Tidak menutup kemungkinan terdapat transaksi intra grup antara Google Asia Pacific Pte Ltd dengan PT. Google Indonesia sebagai kantor perwakilan di Indonesia seperti jasa teknik, manajemen dan sebagainya.

## Isu Pemajakan PPN Google Asia Pacific Pte Ltd
Isu ini pemajakan terkait dengan transaksi B2C pemanfaatan jasa dan/atau barang digital dari Google Asia Pacific Pte Ltd ke konsumen khususnya non PKP di Indonesia. Secara umum, pemanfaatan JKP dan/atau BKPTB di Indonesia dilakukan dengan mekanisme reverse charge . Sedangkan,  konsumen  non  PKP  baik  orang  pribadi  maupun  badan  tidak  memiliki  insentif untuk  melakukan  kewajiban  memungut,  menyetor,  dan  melaporkan  PPN karena  tidak  dapat mengkreditkan pajak masukan. Disatu sisi, pengawasan terhadap konsumen akhir selain non PKP sangat sulit dilakukan (Utomo, 2017). Selain itu, terdapat juga permasalahan tingginya biaya kepatuhan pajak baik dari sisi wajib pajak maupun otoritas pajak Indonesia dibanding dengan nilai PPN yang disetorkan.

## Isu Pemajakan PPh Google Asia Pacific Pte Ltd
Isu pemajakan PPh Google Asia Pacific Pte Ltd adalah adanya ketidakadilan sistem pajak terkait dengan nexus dan alokasi pajak terhadap penghasilan yang didapat dari pasar Indonesia. Pada saat itu, aturan terkait BUT pada undang-undang domestik Indonesia dan P3B Indonesia- Singapura masih mensyaratkan kehadiran fisik sebagai nexus BUT.
Google Asia Pacific Pte Ltd sendiri memiliki kantor perwakilan yaitu Google Indonesia yang telah terdaftar di KPP Pratama Tanah Abang Tiga pada tahun 2011 sebagai dependent agent. Dikutip dari cnnindonesia.com (2016), Google Indonesia menolak ditetapkan sebagai BUT dari Google Asia Pacific Pte Ltd karena aktivitas perjanjian dan pembayaran dilakukan secara online langsung dari konsumen ke Google Asia Pacific Pte Ltd. Google Indonesia hanya mendapatkan fee atas kontrak iklan yang didapatkan oleh Google Asia Pacific Pte Ltd.
Google  Indonesia  melakukan  kegiatan  yang  bersifat  preparatory  dan  auxiliary  sesuai dengan ketentuan P3B Indonesia-Singapura. Akibatnya, Google Indonesia tidak menciptakan suatu BUT untuk Google Asia Singapore Pte Ltd. Google Indonesia hanya dikenai kewajiban pembayaran  pajak  atas fee  yang didapat  dari  kontrak  dan witholding  tax atas  jasa  (teknik, manajemen, dan lainnya) yang diberikan oleh Google Asia Pacific Pte Ltd yang nilainya sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan yang didapat dari Indonesia.

## Aturan Positif Pemajakan PPN dan PPh terkait Ekonomi Digital di Indonesia
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  dilakukan  oleh  penulis,  pemerintah  Indonesia  pada dasarnya  telah  mengeluarkan  beberapa  kebijakan  baru  terkait  dengan  pemajakan  ekonomi digital  pasca  diterbitkannya  BEPS Action : Final  Report tahun  2015.  Kebijakan-kebijakan tersebut,  sebagian  menyasar  pada  pemajakan  perusahaan-perusahaan  berbasis  digital  baik
domestik  dan  asing  dan  sebagian  menyasar  pada  perusahaan  digital  asing  saja.  Beberapa kebijakan tersebut, yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia secara kronologis antara lain:
Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  No  3  Tahun  2016  Tentang Penyediaan Layanan/Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet
Surat Edaran ini ditetapkan oleh Menteri Komunikasi RI pada tanggal 31 Maret 2016 yang  mewajibkan  perusahaan  asing  untuk  mendirikan  BUT  untuk  dapat  melakukan penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet ( Over the top) . Google dalam hal ini Google Asia Pacific Pte Ltd termasuk ke dalam kategori penyedia layanan over the top. Namun,  sama  halnya  dengan  Facebook  Singapore  Pte  Ltd,  kebijakan  Surat  Edaran Kominfo No 3 tahun 2016 ini bertentangan dengan ketentuan pada P3B. Berdasarkan asas hukum lex specialis derogate lex generali dan pendapat Tjen dan Khairani (2018) bahwa Indonesia menganut aliran monism primat international, aturan ini tidak dapat dijustifikasi untuk memajaki Google Asia Pacific Pte Ltd. Jika tetap dipaksakan, akan berpotensi untuk menimbulkan sengketa.

## Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.03/2019
PMK ini ditetapkan pada tanggal 1 April April 2019. Terdapat 2 pertimbangan yang mendasari penerbitan PMK ini. Pertama, untuk memberikan kepastian hukum bagi subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Indonesia. Kedua, untuk memberikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat 5 UU KUP.
Substansi PMK ini hanya mengadopsi konsep BUT pada model P3B konvensional (cenderung ke UN Model). Oleh karena itu, tidak dapat menjadi alternatif penyelesaian isu pemajakan  atas  Google  yang  melakukan  penghindaran  pajak  memanfaatkan  celah  aturan P3B tersebut khususnya terkait dengan ketentuan preparatory dan auxiliary serta kehadiran fisik.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting
Peraturan  Presiden  No  77  Tahun  2019  ini  ditetapkan  pada  tanggal  12  November 2019 sebagai dasar pemberlakuan multilateral instrument (MLI) yang ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2017 di Paris. Bagian IV dari pada teks konvensi MLI membahas mengenai penghindaran status BUT. Bagian IV artikel 12 membahas mengenai penghindaran status BUT secara artifisial melalui skema komisioner dan strategi sejenis. Sedangkan, bagian IV artikel  13  (tiga  belas)  membahas  membahas  mengenai  penghindaran  stasus  BUT  secara artifisial melalui skema kegiatan usaha yang dibebaskan (dari penetapan status BUT).
Di bagian IV artikel 13 ini disediakan provisi anti fragmentation angka 4 (empat). Secara singkat, provisi anti fragementasi tersebut menyebutkan bahwa pengecualian nexus BUT  berdasarkan  kegiatan preparatory dan auxiliary tidak  berlaku  jika enterprise yang sama atau enterprise afiliasi menjalankan kegiatan usaha di tempat yang sama atau ditempat lain  di  yurisdiksi  pihak  P3B  yang  sama.  Adapun  P3B  Singapura  dan  Indonesia  tercakup dalam provisi di artikel 13 (tiga belas).

## Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun  2019  Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019 ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan merupakan turunan dari UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa
“pelaku  usaha  luar  negeri  yang  secara  aktif  melakukan  penawaran  dan/atau  melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) kepada konsumen yang berkedudukan di wilayah  hukum  NKRI  yang  memenuhi  kriteria  tertentu  dianggap  memenuhi  kehadiran secara  fisik  di  Indonesia  dan  melakukan  kegiatan  usaha  secara  tetap  di  wilayah  hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia .”
Kriteria  tertentu  tersebut  diukur  berdasarkan  jumlah  transaksi,  nilai  transaksi, jumlah paket pengiriman, dan/atau jumlah traffic atau pengakses. Ketentuan kriteria baru terkait dengan kehadiran fisik ini memiliki kemiripan dengan usulan significant economic presence pada BEPS Action 1 Final Report . Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dapat menetapkan  Google  Asia  Singapore  Pte  Ltd  sebagai  BUT  terlepas  dari  kegiatan  usaha Google  Indonesia.  Adapun  untuk  administrasi  kewajiban  pemajakannya,  Google  Asia Singapore Pte Ltd dapat menunjuk Google Indonesia sebagai perwakilan sesuai pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  48/PMK.03/2020  Tentang Tata  Cara Penunjukan  Pemungut,  Pemungutan,  dan  Penyetoran,  Serta  Pelaporan  Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa  Kena  Pajak  Dari  Luar  Daerah  Pabean  di  Dalam  Daerah  Pabean  Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PMK ini ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2020. Aturan ini mewajibkan Pelaku Usaha PMSE luar negeri untuk memungut PPN atas pemanfaaatan jasa digital dan barang digital yang dilakukan oleh konsumen di dalam daerah pabean ketika memenuhi kriteria tertentu. Penghasilan Google dari transaksi penyerahan jasa (khususnya iklan) dan BKPTB memiliki porsi  yang  sangat  besar.  Adapun  berdasarkan  pengertian  jasa  digital  dan  ruang  lingkup BKPTB  yang  tertera  pada  aturan  ini  mencakup  penghasilan  Google  tersebut  untuk dibebankan kewajiban pemungutan PPN.
Kriteria tertentu tersebut diatur dalam PER 12/PJ/2020. Berdasarkan aturan tersebut terdapat 2 macam kriteria. Pertama, nilai transaksi dengan Pembeli di Indonesia melebihi Rp600.000.000,00  (enam  ratus  juta  rupiah)  dalam  1  (satu)  tahun  atau  Rp50.000.000,00 (lima  puluh  juta  rupiah)  dalam  1  (satu)  bulan.  Kedua,  jumlah  traffic  atau  pengakses  di Indonesia melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam 1 (satu) tahun atau 1.000 (seribu) dalam 1 (satu) bulan. Adapun kriteria tersebut tidak bersifat kumulatif melainkan dapat diterapkan jika sudah terpenuhi salah satu kriteria.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang Kebijakan  Keuangan  Negara  Dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk  Penanganan Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  Dan/Atau  Dalam  Rangka Menghadapi  Ancaman  Yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
Peraturan  Pemerintah  ini  ditetapkan  pada  tanggal  31  Maret  2020  dan  ditetapkan menjadi  undang-undang  melalui  UU  Nomor  2  Tahun  2020  pada  tanggal  16  Mei  2020. Dengan hadirnya Peraturan Pemerintah ini, otoritas pajak Indonesia resmi mengadopsi opsi kehadiran ekonomi signifikan dan pajak transaksi elektronik untuk mengatasi isu pemajakan ekonomi digital. Pajak elektronik diterapkan dalam hal aturan P3B Indonesia dengan negara lain menyebabkan penghindaran status BUT. Adapun tarif yang berlaku adalah 6%, dimana pemungutan dapat dilakukan langsung ke pengusaha PMSE maupun melalui perwakilan.

## Analisis Alternatif Pemajakan PPN dan PPh Google Asia Pacific Pte Ltd Alternatif Pemajakan PPN Google Asia Pacific Pte Ltd
Secara  umum,  pemanfaatan  JKP  dan/atau  BKPTB  di  Indonesia  dilakukan  dengan mekanisme reverse  charge .  Selain  itu,  mengutip  Miftahudin  dan  Irawan  (2020),  terdapat  3 (tiga)  alternatif  kebijakan  pemungutan  PPN  atas  pemanfaatan  jasa  dan  barang  digital  yaitu supplier collection, intermediary collection , dan customs collection . Perbedaan dari keempat mekanisme tersebut terletak pada pembebanan kewajiban administratifnya (pemungutan dan penyetoran). Reverse  charge membebankan  kewajiban  administratif  tersebut  kepada konsumen. Supplier  collection membebankan  kewajiban  administratif  kepada  penyedia  luar negeri. Intermediary collection membebankan  kewajiban  administratif  kepada  perwakilan pihak ketiga yang terlibat  dalam supply chain . Sedangkan, custom  collection membebankan kewajiban administratif kepada pihak bea cukai.
Dikutip dari pajak.go.id dalam SP-29 PMSE gelombang 1, pemerintah telah menunjuk Google  Asia  Pacific  Ltd  sebagai  pemungut  PPN  terkait  PMSE.  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemungutan PPN telah memenuhi prinsip destinasi. Adapun mekanisme  yang  dianut  oleh  Indonesia  terkait  penyerahan  jasa  dan/atau  barang  digital  oleh Google  Asia  Pacific  Pte  Ltd  ke  orang  pribadi  atau  badan  di  dalam  daerah  pabean  adalah supplier collection .
Analisis Alternatif Kebijakan Pemungutan PPN terkait transaksi pemanfaaatan jasa dan barang  digital  dari  Google  Asia  Pacific  Pte  Ltd  terhadap  prinsip  neutrality,  efficiency, dan effectivity.
Sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya, (empat) alternatif pemungutan PPN terkait dengan pemanfaatan jasa dan/atau barang digital dari Google Asia Pacific Pte Ltd ke konsumen  di  dalam  daerah  pabean  yaitu  reverse  charge,  supplier  collection,  intermediary collection  dan  custom  collection.  Ditinjau  terhadap  prinsip  neutrality,  keempat  alternatif pemungutan PPN tersebut sama-sama dapat menghilangkan distorsi ekonomi antara pengusaha PMSE domestik dan luar negeri serta antara pengusaha berbasis digital dan konvensional.
Ditinjau terhadap prinsip efficiency, untuk transaksi B2C, mekanisme intermediary bisa dikatakan  paling  efisien  dari  segi  biaya  kepatuhan  wajib  pajak  maupun  biaya  administrasi pengawasan  otoritas  pajak.  Adapun  untuk  transaksi  B2B,  mekanisme  yang  paling  efisien adalah reverse charge, dengan membebankan kewajiban administratif kepada konsumen PKP. Alternatif  custom  collection  pada  dasarnya  memiliki  karakteristik  yang  sama  dengan intermediary  collection,  namun  DJBC  memiliki  keterkaitan  yang  lebih  jauh  daripada  pihak intermediary  yang  terlibat  lebih  langsung  dalam  supply  chain.  Sedangkan,  alternatif  supply collection merupakan yang paling tidak efisien.
Ditinjau  terhadap  prinsip  effectivity,  mekanisme  yang  paling  efektif  penerapannya adalah  intermediary  collection.  Keberadaan  intermediary  diwilayah  hukum  NKRI  membuat penegakan aturan oleh otoritas pajak menjadi  lebih mudah dan efektif. Hal  ini berkebalikan dengan mekanisme supplier collection .

## Alternatif Pemajakan PPh Google Asia Pacific Pte Ltd
OECD  BEPS  Action  1:  Final  Report  (2015)  menjelaskan  3  (tiga)  opsi  dalam  rangka penyelesaian  isu  pemajakan  ekonomi  digital.  Ketiga  opsi  tersebut  adalah  aturan  nexus  baru berdasarkan kehadiran ekonomi signifikan, withholding tax dan equalization levy. Pemerintah Indonesia  sendiri  telah  mengeluarkan  Perpu  1  Tahun  2020  yang  memberikan  provisi  untuk memajaki Google Asia Pacific Pte Ltd. Alternatif pemajakan yang diatur dalam Perpu tersebut adalah dengan menerapkan aturan nexus baru untuk pengusaha PMSE yaitu kehadiran ekonomi signifikan atau mengenakan pajak transaksi elektronik dalam hal terhalang P3B. Dua alternatif itu mengadopsi opsi pada BEPS Action 1: Final Report (2015).
Perpu  No  1  Tahun  2020  sendiri  belum  dibuat  aturan  turunan  pelaksanaan  terkait mengenai  kriteria  kehadiran  ekonomi  signifikan  dan  besaran  tarif  pajak  elektronik.  Hal  ini dikarenakan  sedang  berjalannya  diskusi  di  forum  internasional  untuk  menciptakan  suatu konsensus pemajakan ekonomi digital. Salah satu pilar yang diusung oleh adalah pilar pertama (unified approach) yang berfokus untuk memperbaharui aturan nexus dan alokasi laba dengan dasar bahwa kehadiran fisik sudah tidak relevan untuk dijadikan dasar alokasi hak pemajakan di era digital.
Elemen  kunci  dari  proposal  pillar  pertama  dapat  dibagi  menjadi  3  (tiga)  komponen. Pertama,  yaitu  hak  pemajakan  baru  bagi  negara  yurisdiksi  pasar  dengan  dasar  laba  residual pada level grup perusahaan multinasional (Amount A). Kedua, tentang hak pemajakan tetap terkait dengan kegiatan pemasaran dan distribusi tertentu yang secara fisik dilakukan di negara yurisdiksi  pasar  (Amount  B).  Ketiga,  tentang  alternatif  mekanisme  pencegahan  dan penyelesaian sengketa (dispute prevention and resolution).
Proposal  hak  pemajakan  baru  (Amount  A)  digagas  untuk  menutup  kekurangan  pada aturan nexus dan alokasi laba yang telah ada. Adapun proposal Amount A ini ditargetkan untuk diterapkan terhadap perusahaan multinasional secara luas, dengan mempertimbangkan biaya kepatuhan  baik  dari  sisi  otoritas  pajak  dan  wajib  pajak  dan  kemudahan  administrasi. Berdasarkan report terkait pillar one blueprint yang diterbitkan oleh OECD tahun 2020, alur proses pengaplikasian proposal Amount A dapat dibagi ke dalam 7 (tujuh) tahap yaitu:
1.  Pengujian terkait MNE yang termasuk dalam ruang lingkup Amount A  ( scope   test ).
Untuk menguji ketercakupan MNE dalam proposal Amount A, pertama dilakukan pengujian terhadap  penghasilan  grup  MNE  secara  global  sebagaimana  tercatat  pada  laporan  keuangan konsolidasi  ( global  revenue  treshold  test) .  Selanjutnya, dilakukan  pengujian  terhadap penghasilan (yang termasuk dalam ruang lingkup pemajakan) grup MNE yang diperoleh dari luar negeri ( de minimis foreign in-scope test ). Belum terdapat kesepakatan terkait dengan nilai kedua threshold diatas  (OECD,  2020).  Adapun  OECD  mengusulkan  pendekatan  bertahap ( phased approach ) agar threshold ditetapkan cukup tinggi dan terbuka untuk modifikasi seiring dengan pelaksanaannya.
2. Penentuan dasar pengenaan pajak ( tax base )
Untuk menentukan Dasar Pengenaan Pajak (tax base), OECD (2020) membaginya kedalam tiga  subtahap.  Subtahap  pertama  adalah  penentuan  laba  sebelum  pajak  (PBT)  berdasarkan laporan keuangan konsolidasian. Untuk menentukan PBT, identifikasi terhadap kompabilitas standar  akuntansi  dengan  IFRS  juga  dilakukan.  Penyesuaian  dalam  hal  terdapat  perbedaan standar  akuntansi  yang digunakan terbatas pada pengecualian terhadap  income tax expense, pengecualian terhadap dividend revenue, gains and losses transaksi saham, dan nondeductible expense  untuk  PPh  Badan.  Meskipun  begitu,  mekanisme  monitoring  tetap  dilakukan  dalam rangka memitigiasi gap yang sifatnya material dikarenakan perbedaan standar akuntansi.
Subtahap  kedua  adalah  penentuan  apakah  untuk  mengukur  nilai  PBT  grup  MNE  perlu dilakukan segmentasi (berdasarkan jenis penghasilan). Segmentasi atas penghasilan dilakukan dengan  mengklasifikasikan  penghasilan  grup  MNE  berdasar  sumber  jenis  usaha  yaitu Advertising Digital Business (ADB), Consumer Facing Business (CFB), dan lainnya (diluar scope).  Adapun  OECD  (2020)  menganut  prinsip  pemajakan  basis  neto  (net  basis  taxation) sehingga  alokasi  hanya  dilakukan  terhadap  laba  yang  tercakup  dalam  scope.  Asumsi  yang dipakai  untuk  menentukan profit dari penghasilan yang tercakup dalam  scope  (PBT) adalah dengan ekualisasi terhadap profit margin dari penghasilan global grup MNE.
Tidak  semua  MNE  dikenakan  pemajakan  berdasarkan  tax  base  PBT  di  level  grup perusahaan, melainkan hanya MNE yang tidak memenuhi revenue threshold untuk segmentasi tax base. OECD juga memberikan alternatif safe harbour terhadap pembebasan segmentasi tax base sehingga MNE bebas memilih dalam hal tidak memenuhi syarat. Selain itu, pembebasan atas  segmentasi  tax  base  juga  dilakukan  jika  tanda  segmentasi  penghasilan  (segmentation hallmarks) tidak sesuai dengan proposal segmentasi OECD yaitu ADB, CFB, dan lainnya.
Subtahap ketiga dalam penentuan tax base adalah dengan menerapkan prinsip kompensasi kerugian ( loss carry forward rules ). Kompensasi kerugian ini hanya berlaku untuk rugi yang berasal dari penghasilan MNE di luar negeri ( earn out ).
3. Pengujian nexus atau taxable presence MNE di negara pasar Pengujian nexus MNE  meggunakan  aturan  penentuan  sumber  pendapatan  ( revenue- sourcing  rules ).  Dalam report terkait,  OECD  (2020)  menentukan  prinsip  dan  indikator penentuan sumber pendapatan untuk masing-masing sub klasifikasi jenis usaha CFB dan ADS. Selanjutnya, diterapkan monetary threshold terkait secara terpisah untuk pendapatan dari ADS dan CFB. Monetary threshold yang dipakai utamanya adalah revenue threshold (satu-satunya untuk ADS) dan dapat ditambah beberapa faktor lainnya untuk CFB seperti kehadiran fisik di negara pasar.

## 4. Penghitungan dan Alokasi Amount A
Formula  untuk  melakukan  penghitungan  dan  alokasi Amount A  mengandung  3  variabel penting, yaitu jumlah laba residual, persentase laba residual yang dapat dialokasikan, dan basis alokasi Amount A.  Untuk  menentukan  jumlah  laba  residual,  OECD  mengusulkan penggunanaan Profitability  threshold diukur  berdasarkan  rasio  PBT  terhadap  pendapatan ( revenue ). Kemudian setelah itu dari total laba dikurangkan laba rutin peruasahaan, sehingga menyisakan laba residual. sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1 Persentase alokasi berdasar profitability treshold dan estimasi laba residual global Sumber : OECD's Report on Pillar One Blueprint (2020)
Terakhir, untuk basis alokasi Amount A digunakan rasio pendapatan dari satu yurisidiksi terhadap  pendapatan  total.  Jika  digabungkan  maka  akan  menghasilkan  rumus  jadi  sebagai berikut:
*M = Amount A yang didapat oleh suatu negara pasar
S = pendapatan di negara pasar
y = persentase alokasi laba residual
P = tax base dari grup atau segmen
R = pendapatan dari grup atau segmen
z = profit margin laba rutin
5. Eliminasi pemajakan berganda dan pembayaran Amount A
Proposal  aturan  hak  pemajakan  baru  Amount  A  dapat  menimbulkan  isu  pemajakan berganda  jika  tidak  dilakukan  rekonsiliasi  dengan  aturan  alokasi  laba  yang  sudah  ada  yang mana memajaki di level entitas (OECD, 2020). Terdapat 2 (dua) komponen dalam mekanisme eliminasi  pemajakan  berganda  dan  pembayaran  Amount  A  yaitu  pengidentifikasian  entitas perusahaan yang memiliki kewajiban membayar Amount A dan pemilihan metode eliminasi penghindaran pajak berganda.
Proses  penentuan  entitas  pembayar  Amount  A  dapat  dibagi  ke  dalam  4  (empat)  tahap. Pertama, pengidentifikasian entitas dalam grup MNE yang melakukan kegiatan yang bersifat material  dan memiliki kontribusi signifikan terhadap kemampuan grup dalam menghasilkan laba  residual  (activities  test).  Kedua,  untuk  memastikan  entitas  memiliki  kemampuan  untuk menanggung  kewajiban  membayar  Amount  A  (profitabilities  test).  Ketiga,  pengalokasian
Atau 𝑀 = 𝑆 /R × [ 𝑦 × ( 𝑃 – (R x 𝑧 )] 𝑀 = 𝑆 × [ 𝑦 × ( 𝑃 / 𝑅 − 𝑧 )]
Sumber: OECD’s Reports On Pillar One Blue Print (2020)
Gambar III.2 Formula profit approach dan profit based approach Amount A
kewajiban  pembayaran  Amount  A  ke  entitas  yang  memiliki  hubungan  dengan  negara  pasar yang  berhak  atas  alokasi  Amount  A  (market  connection  priority  test).  Keempat,  dalam  hal tahap kedua dan ketiga tidak dapat dipenuhi, maka alokasi kewajiban pembayaran Amount A dilakukan dengan basis pro rata.
Metode  eliminasi  penghindaran  pajak  berganda  atas  proposal  Amount  A  dapat menggunakan metode pembebasan pajak (exemption method) atau metode pengkreditan pajak (credit  method).  Jika  menggunakan exemption  method ,  entitas  pembayar Amount A  tinggal mengurangkan laba yang telah dialokasikan ke negara pasar dalam Amount A. Sedangkan jika yang digunakan adalah credit method , entitas pembayar Amount A dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayar pada alokasi Amount A dan tidak boleh melebihi jumlah pajak terutang di yurisdiksi negara pasar.

## 6. Implementasi & Administrasi
OECD (2020) mengharapkan proposal pilar pertama untuk dapat diimplementasikan pada hukum  domestik  dan  hukum  internasional  melalui  perjanjian  multilateral  baru.  Aturan domestik tersebut mencakup:
a. Subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, masa pajak, dan tarif pajak. b. Mekanisme pencegahan pemajakan berganda c. Aturan formil terkait dengan ketentuan materiil pada angka 1 dan 2 d. Provisi terkait dengan pencegahan dan alternatif sengketa pajak yang timbul.

## Analisis  Alternatif  Pemajakan  PPh  Google  Asia  Pacific  Pte  Ltd  terhadap  Prinsip  dan Teori Pajak
Berdasarkan benefit theory of taxation, kedua alternatif pemajakan Google tersebut dapat dijustifikasi.  Hal  ini  dikarenakan  pemerintah  Indonesia  memberikan  akses  dan  juga  secara tidak langsung memberikan perlindungan terhadap penghasilan yang didapatkan Google Asia Pacific Pte Ltd di pasar Indonesia. Oleh karena itu, Google seharusnya memberikan kontribusi atas fasilitas yang didapat dari pemerintah Indonesia tersebut.
Analisis terhadap prinsip fundamental pemajakan dapat dilakukan untuk masing-masing alternatif  pemajakan  untuk  menentukan  alternatif  kebijakan  terbaik  dalam  rangka  memajaki Google,  Alternatif  yang  diperbandingkan  pada  penelitian  ini  adalah  kebijakan  domestik Indonesia saat ini dengan proposal pilar pertama khususnya Amount A. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama membahas mengatur mengenai nexus, alokasi pajak serta penghitungan besaran pajak terutang, tetapi dengan pendekatan yang berbeda.
Pertama,  kebijakan  Indonesia  saat  ini  mengacu  pada  Perpu  No  1  Tahun  2020  yang menganut  penentuan  nexus  BUT  berdasarkan  kehadiran  ekonomi  signifikan  dan  juga  pajak transaksi  elektronik  beserta  aturan  terkait  lainnya.  Terkait  dengan  pajak  atas  transaksi elekronik,  kurang  memenuhi  prinsip  neutrality  karena  menyasar  wajib  pajak  tertentu  atau dalam hal ini subjek pajak luar negeri penjual jasa dan/atau barang melalui PMSE baik secara langsung maupun melalui penyelenggara PMSE. Selain itu, pajak atas transaksi elektronik ini juga  kurang  memenuhi  prinsip  fairness  dan  equity  karena  berpotensi  menimbulkan  isu pemajakan berganda dan retaliasi  mengingat sifatnya yang unilateral.  Prinsip  flexibility  dan simplicity sudah terpenuhi karena definisi dari objek pajak dan subjek pajak luas serta terdapat
kesederhanaan  penghitungan  dan  adminsitrasi  kewajiban  perpajakan  terkait  pajak  transaksi elektronik.  Terakhir,  untuk  prinsip  effciency  dan  certainty  kurang  terpenuhi  karena  adanya potensi sengketa pajak.
Aturan  nexus  kehadiran  ekonomi  signifikan,  yang  mana  akan  dilanjutkan  dengan mekanisme  aturan  perpajakan  domestik  Indonesia,  seharusnya  cukup  memenuhi  prinsip fairness, equity, efficiency dan certainty. Hal itu dikarenakan sudah sejalannya aturan domestik dengan  P3B  Indonesia  dengan  negara  pihak  terkait.  Adapun  untuk  prinsip  efficiency, pemenuhannya  tergantung  juga  dengan  ketepatan  penentuan  threshold  nexus  dalam  rangka efisiensi biaya kepatuhan pajak sebaliknya optimalisasi penerimaan pajak.
Kedua, proposal Amount A dalam pilar pertama yang diusung oleh OECD, jika ditinjau terhadap prinsip fairness dan equity, secara umum sudah memenuhi dikarenakan sifatnya yang berupa  konsensus,  namun  perlu  diperhatikan  juga  pendefinisian  laba  rutin.  Selain  itu,  jika ditinjau  terhadap  prinsip  simplicity,  dan  flexibility,  ketentuan  yang  diusung  dalam  proposal Amount  A  sudah  jelas  aturan  materiil  dan  proseduralnya,  serta  sifatnya  yang  fleksibel. Sedangkan  untuk  prinsip  certainty  dan  efficiency,  tergantung  juga  pada  implementasi  pada aturan domestik serta perjanjian multilateral terkait proposal Amount A.
Pemerintah Indonesia juga dapat mengestimasi besaran penerimaan pajak antara kedua alternatif diatas. Untuk Amount A, besaran alokasi penerimaan pajak tergantung pada besaran persentase  atas  laba  rutin  dan  alokasi  laba  residual  ( reallocation  percentage )  serta  proporsi penjualan di Indonesia dibandingkan total penjualan pada tingkat segmen (Asia-Pasifik).

## KESIMPULAN
Untuk  sektor  PPN,  Saat  ini  pemerintah  Indonesia  menganut  mekanisme  supplier collection  dengan  menunjuk  Google  Asia  Pacific  Pte  Ltd,  sebagai  pemungut  PPN  atas pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  digital  dari  luar  negeri  berdasarkan  PMK  No 48/PMK.03/2020.  Penulis  merekomendasikan  bahwa  seharusnya  metode  intermediary collection adalah metode terbaik karena lebih memenuhi prinsip effectivity dan efficiency.
Untuk sektor PPh, Pemerintah Indonesia sendiri sudah menetapkan Perpu No 1 Tahun 2020  yang  menyediakan  provisi  terkait  dengan  pajak  atas  transaksi  elektronik,  manakala penetapan kehadiran ekonomi signifikan tidak menimbulkan suatu BUT di Indonesia karena terhalang  oleh  aturan  P3B  Singapura-Indonesia.  Selain  itu  Pemerintah  juga  telah menandatangani multilateral instrument (MLI) dalam rangka mengatasi BEPS. MLI tersebut memiliki  anti-fragmentation  rule  terkait  dengan  penghindaran  status  BUT  oleh  MNE  yang memanfaatkan  ketentuan  preparatory  dan  auxiliary  pada  P3B  termasuk  P3B  Indonesia- Singapura.  Jika  struktur  usaha  Google  Indonesia-Google  Asia  Pacific  Pte  Ltd  (Singapura) tercakup,  pemerintah  Indonesia  saat  ini  sudah  dapat  memajaki  Google  Asia  Pacific  Pte  Ltd sesuai  dengan ketentuan perpajakan domestik yang berlaku terkait BUT. Namun,  dalam hal struktur  usaha  tersebut  tidak  tercakup  dalam  skema  fragmentasi  yang  terkena  anti fragmentation rule dalam MLI, maka masih belum terbentuk BUT atas Google Asia Pacific Pte Ltd.
Kriteria kehadiran ekonomi signifikan dan pajak atas transaksi  elekronik  masih belum memiliki aturan pelaksanaan. Hal ini dikarenakan saat ini sedang dilakukan pembahasan terkait dengan konsensus pemajakan ekonomi digital dikenal dengan istilah two pillar. Salah satu pilar yang  diusung  oleh  OECD  adalah  pilar  pertama  (unified  approach)  yang  berfokus  untuk
memperbaharui aturan nexus dan alokasi laba. Salah satu proposal yang digagas dalam pilar pertama  adalah,  proposal  Amount  A,  yang  membahas  mengenai  hak  pemajakan  baru  bagi negara yurisdiksi pasar dengan dasar laba residual pada level grup perusahaan multinasional.
Alternatif  pajak  atas  transaksi  elektronik  kurang  memenuhi  prinsip  fairness,  equity, effciency  dan  certainty  dikarenakan  sifatnya  yang  unilateral  dan  berpotensi  melanggar ketentuan  P3B.  Ditinjau  dari  prinsip  simplicity,  alternatif  pajak  atas  transaksi  elektronik merupakan yang paling sederhana.
Selanjutnya, untuk aturan nexus kehadiran ekonomi signifikan cukup memenuhi prinsip fairness, equity, efficiency dan certainty. Hal itu dikarenakan sudah sejalannya aturan domestik dengan  P3B  Indonesia  dengan  negara  pihak  terkait.  Adapun  untuk  prinsip  efficiency, pemenuhannya  tergantung  juga  dengan  ketepatan  penentuan  threshold  nexus  dalam  rangka efisiensi biaya kepatuhan pajak yang berkorelasi dengan penerimaan pajak.
Terakhir  untuk  Proposal  Amount  A  dalam  pilar  pertama  yang  diusung  oleh  OECD, prinsip  fairness  dan  equity  sudah  memenuhi  dikarenakan  sifatnya  yang  berupa  konsensus. Namun,  perlu  diperhatikan  juga  pendefinisian  laba  rutin.  Jika  ditinjau  terhadap  prinsip simplicity dan flexibility, proposal Amount A cenderung lebih rumit dan paling tidak fleksibel karena melibatkan kesepakatan multilateral. Sedangkan, untuk prinsip certainty dan efficiency, tergantung juga pada implementasi pada aturan domestik serta perjanjian multilateral terkait proposal  Amount  A.  Terakhir,  ditinjau  terhadap  prinsip  effectivity,  tergantung  pada pendefinisan laba rutin dan implementasi pengeliminasian pemajakan berganda.
Saran  yang  dapat  penulis  berikan  dari  hasil  penelitian  antara  lain:  Untuk  sektor  PPN, pemerintah Indonesia dapat mengadopsi metode pemungutan intermediary collection dengan menunjuk PT. Google Indonesia untuk transaksi yang pemanfaatan oleh konsumen (B2C) di Indonesia dari Google Asia Pacific Pte Ltd karena lebih efektif dan efisien dalam pengawasan serta penegakan hukumnya. Adapun untuk transaksi B2B, pemerintah sebaiknya mengadopsi mekanisme reverse  charge dengan  membebankan  kewajiban  pemungutan  ke  PKP.    Untuk sektor PPh. Pemerintah Indonesia dapat memproyeksikan risiko dan potensi penerimaan yang didapatkan antara memilih untuk mengeksekusi aturan yang sudah ada ataupun menunggu hasil konsensus.

## REFERENSI
ActionAid International. (2020, October 26). $2.8bn ‘tax gap’ exposed by ActionAid research reveals tip of the iceberg of ‘Big Tech’s big tax bill’ in the global south.
__________(2020). Agreement Between The Government Of The Republic Of Singapore And The Government Of The Republic Of Indonesia For The Elimination Of Double Taxation With  The  Respect  To  Taxes  On  Income  And  The  Prevention  Of  Tax  Evasion  And Avoidance.
Alphabet Inc. (2019). Alphabet 2019 REPORT Q4. Alphabet Inc. (2020). Alphabet 2020 REPORT Q4.
Ardiansyah,  H.,  &  Nurhidayati.  (2019).  Perbandingan  Alterantif  Aspek  Pemajakan  Bagi Penyedia Layanan Over The Top Asing. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara , 1, 43-52. Avi-Yonah, R. S. (2016). Three steps forward, one step back? Reflections on "google taxes" and the the destination-based corporate tax. Nordic Tax Journal , 2, 69-76.
Cresswell, J. W. (2014). Research Design. SAGE Publications, Inc.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2020,  Juli).  Gelombang  Pertama,  Enam  Perusahaan  Ditunjuk Sebagai Pemungut Pmse.
Eden, L. (2020). Winners and Losers : The OECD's Economic Impact Assesment of Pillar One.
Tax Management International Journal , 597-609.
Farman, G. (2016). BEPS dan Isu Pemajakan Ekonomi Digital. Inside Tax , 17-24.
Firmansah, B., & Rahayu, N. (2020). Analysis of TAx Authority Readiness in TAx Policy on Digital Economy. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik , 4, 51-69.
Khairani , D., & Aeny, S. N. (2016, Mei). Beramai-ramai Melawan Praktik BEPS. Inside Tax , 38, 5-16.
Kleist, D. (2018). The Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Relaed Measures to Prevent BEPS- Some Thoughts on COmplexity and Uncertainty. Nordic Tax Journal , 1, 31-48.
Lee, T. (2020). Base erosion and profit shifting by Google and platform market competition in Korea.  SHS  Web  of  Conferences  73  (pp.  -).  Les  Ulis:  EDP  Sciences. doi:https://doi.org/10.1051/shsconf /20207301016
Lowell, C. H., & Herrington, M. (2019). Planning for Multilateral Tax Controversy in the POst- BEPS World. International Transfer Pricing Journal , 281-296.
Miftahudin,  A.,  &  Irawan,  F.  (2020).  Alternatif  Kebijakan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Atas Konsumsi  Atau  Pemanfaatan  Konten  dan  Jasa  Digital  dari  Penyedia  Luar  Negeri. ResearchGate .
Nomor  48/PMK.03/2020  Tentang  Tata  Cara  Penunjukan  Pemungut,Pemungutan,  Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalu. (n.d.).
OECD. (2015). Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing.
OECD. (2015). International VAT Guidelines. Paris: OECD Publishing.
OECD. (2020). Tax Challenges Arising From Digitalisation- Report on Pillar One Blueprint :
Inclusive Framework on BEPS. Paris: OECD Publishing .
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.03/2019. (n.d.).
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang  Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perek. (n.d.).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun  2019  Tentang  Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. (n.d.).
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  77  Tahun  2019  Tentang  Pengesahan Multilateral Convention To Implement Tax Treaty Related Measures To Prevent BAse Erosion and Profit Shifting. (n.d.).
Puspita,  D.,  &  Febrianti,  M.  (2017).  Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi  Penghindaran  Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek. Jurnal Bisnis dan Akuntansi , 19, 38-46. Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  No  3  Tahun  2016  Tentang  Penyediaan Layanan/ Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet. (n.d.).
Tjen, C., & Putri, L. K. (2018). Tax Analysis on Impelementing BEPS Action Plan 1 in Respect of  the  Digital  Economy  in  Indonesia  (A  case  study  of  Facebook  Singapore  Pte  Ltd). eJournal of Tax Research , 285-298.
Triyanto, H. U., & Zulvina, S. (2017). Analisis Perumusan Kebijakan Mandatory Disclosure Rules  Sebagai  Alternatif  Dalam  Mengatasi  Praktik  Penghindaran  Pajak  Di  Indonesia. Jurnal Pajak Indonesia , 1, 65-75.
UNCTAD. (2019). Digital Economy Report 2019, Value Creation And Capture : Implication For Developing Countries. New York: United Nations Publications.
Utomo, R. (2017). Tantangan Pengawasan Ppn Atas Transaksi Konten Digital. Jurnal Pajak Indonesia , 1, 38-43.
Wijaya,  S.,  &  Utamawati,  H.  (2018).  Pajak  Penghasilan  dari  Ekonomi  Digital  atas  Cross- Boarder Transacation. Jurnal Online Insan Akuntan , 3, 135-148.