## ASEAN Dalam Neo Kolonialisme dan Imperialisme
Donatus Kladius Marut, dkk 1
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Bina Nusantara
Abstract: Neocolonialism  is  the  geopolitical  practice  of  using  capitalism,  business globalization, and cultural imperialism to influence a country, in lieu of  either direct  military control (imperialism) or indirect political control (hegemony). In post-colonial studies, the term neo-colonialism describes the influence of countries from the developed world in the respective internal  affairs  of  the  countries  of  the  developing  world;  that,  despite  the  wars  of  Spanish American wars of independence at the beginning of the nineteenth century, and decolonisation that occurred in the aftermath of the Second World War (1939–45), the (former) colonial powers continue  to  apply  existing  and  past  international  economic  arrangements  with  their  former colony countries, and so maintain colonial control.
Kata Kunci: Neo Kolonialisme; Imperialisme; ASEAN

## Pendahuluan
Keberadaan  organisasi  ASEAN  saat  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari  konteks  sejarahnya. Jauh sebelum organisasi ASEAN ini didirikan, bangsa-bangsa di Asia Tenggara telah mengalami penindasan kolonialisme dan imperialisme yang panjang. Selama berabad-abad lamanya negara- negara di kawasan ASEAN  mengalami penindasan dan penghisapan  yang dalam oleh  negara- negara Eropa dan Amerika.
Kawasan  ini  telah  menjadi  lahan  perebutan  sumber  daya  alam  negara- negara  Eropa sejak  abad  ke-16.  Portugis  adalah  kekuatan  Eropa  pertama menjajah Asia Tenggara, dengan cara menaklukkan Kesultanan Malaka pada tahun  1511.  Belanda  mengambil-alih  Malaka  dari Portugis  di  tahun  1641, sedangkan  Spanyol   mulai   mengkolonisasi  Filipina  sejak  tahun 1560-AN. Vereenigde  Oostindische  Compagnie  (VOC)  atau  Perserikatan  Perusahaan Hindia Timur yang bertindak atas nama Belanda, mendirikan  kota Batavia (sekarang Jakarta) sebagai pusat  perdagangan  dan  ekspansi  ke  daerah-  daerah  lainnya  di  pulau  Jawa,  serta  wilayah sekitarnya.
Inggris, yang diwakili oleh British East India Company menduduki Penang Malaysia.  Di tahun  1819,  Stamford  Raffles  mendirikan  Singapura  sebagai pusat  perdagangan  Inggris. Sejak  tahun  1850-an  dan  seterusnya,  mulailah terjadi  peningkatan  kecepatan  kolonisasi  di Asia  Tenggara.  Tahun  1913, Inggris   telah   berhasil   menduduki   Burma,   Malaya   dan wilayah-wilayah  Borneo, Perancis  menguasai  Indocina,  Belanda  memerintah  Hindia  Belanda, Amerika Serikat mengambil Filipina dari Spanyol, sementara Portugis masih berhasil  memiliki Timor  Timur.  Jepang  negara  terakhir  menduduki  Asia Tenggara melalui agresi militer hingga ahir  perang  dunia  II.  Meski  singkat  agresi  militer  Jepang  menimbulkan  korban  yang  besar, berlangsung sangat kejam dan mewariskan trauma sejarah hingga saat ini.
Penguasaan   kolonial   memberikan   dampak   yang   nyata   terhadap   Asia Tenggara. Kekuatan-kekuatan  kolonial  memang  memperoleh  keuntungan  yang besar dari sumber daya alam  dan  dan  pasar  Asia  Tenggara  yang  besar.  Namun    pada    saat    yang    sama    penindasan
1 Donatus Kladius Marut adalah Dosen Hubungan Internasional, Universitas Bina Nusantara. Turut terlibat dalam penulisan artikel ini antara lain Henry Saragih, Dani Setiawan, dan para aktivis LSM dari Infid, IGJ, Migran Centre, Walhi, Serikat Petani Indonesia, Kiara, dan lainnya.
Donatus Kladius Marut, dkk, ASEAN Dalam Neo Kolonialisme dan Imperialisme DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
kolonialisme    turut    menaburkan  benih-benih    kebangkitan    gerakan    nasionalisme    dan perlawanan.    Indonesia  meraih  kemerdekaan  pada  tahun  1945,  Malaysia  memperoleh kemerdekaan dari  Inggris  TAHUN1957,    Singapura  tahun  1965  dilepaskan  dari  Malaysia, Brunei  diberikan  kemerdekaan  penuh  dari  Inggris  pada  tahun  1984  dan Philipina    meraih kemerdekaan    secara    defacto    tahun    1946.    Vietnam dideklarasikan   sebagai   negara merdeka   1945,   namun   terlibat   dalam pertempuran  paling  hebat  dalam  sejarah  melawan imperialisme  AS  hingga 1975  hingga  meraih  kemenangan  mutlak.  Hanya  Thailand  satu- satunya negara anggota ASEAN yang tidak penah dijajah oleh negara-negara Eropa dan AS.
Pasca  perang  dunia  II,  pertarungan  untuk  merebut  Asia  Tenggara  terus  berlangsung. Kemerdekaan  negara-negara  di  Asia  Tenggara  tidak  mengahiri  dominasi  negara-negara imperialis  di  kawasan  ini.  Perusahaan-perusahaan  asing,  asal  AS,  Uni  Eropa,  Jepang,  masih menguasai sebagian besar sumber perkebunan, tambang dan migas.
Pertarungan   merebut   sumber   daya   alam   dan   pasar   menyebabkan   Asia Tenggara masuk dalam polarisasi ideologi yang ekstrim.  Pertarungan antara blok sosialis dengan kapitalis melahirkan perang melawan imperialisme dan konflik  nasional  yang  berdarah.  Lebih  dari  satu juta  warga  sipil,  200.000 hingga  300.000  orang  Viet  Minh  dan  lebih  dari  95.000  anggota pasukan kolonial   Perancis   telah   kehilangan   nyawanya.   AS   mengerahkan   sekitar setengah juta tentaranya ke Vietnam,  membombardir Vietnam utara dengan bom-bom   yang   mematikan melampaui   jumlah   yang   digunakan   semasa perang dunia kedua. Jumlah korban jiwa selama 30  tahun  perang  Vietnam  mencapai    400    ribu.    Di    Indonesia    pertarungan    idiologi    telah menyebabkan sekitar 1-2 juta orang-orang komunis dan nasionalis tewas dalam peristiwa kontra revolusioner tahun 1965.
ASEAN  lahir  tahun  1967  atas  inisiatif  Indonesia  pasca  penghancuran  total kekuatan kerakyatan   di  negara   ini.  ASEAN  didirikan   oleh  lima   negara pemrakarsa   awal,   yaitu Indonesia,   Malaysia,   Filipina,   Singapura   dan Thailand   di   Bangkok   melalui   Deklarasi Bangkok.   Menteri   luar   negeri penanda tangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah Adam Malik (Indonesia), Narciso  R.  Ramos  (Filipina),  Tun  Abdul  Razak  (Malaysia),  S.  Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand). Pada tingkat tertentu ASEAN memang  merupakan bagian  dari  strategi  untuk  membendung  kekuatan idiologi kiri masuk kembali ke kawasan ini.
Namun  demikian  semangat  anti  imperialisme  tidak  pupus  dan  masih  melekat  kuat dikalangan rakyat di Asia Tenggara. Masuknya TNC/MNC, negara maju dan lembaga keuangan multilateral  dalam  mengontrol  kawasan  Asia  Tenggara  semakin  menguatkan  sentimen  anti penjajahan Asing. Sentimen itu dipicu oleh semakin kuatnya penguasaan modal asing terhadap tanah, sumber energi, keuangan dan hilangnya akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi yang menyebabkan semakin memburuknya kondisi ekonomi rakyat.
Menyadari hal tersebut negara utara mengubah stratregi penjajahannya dengan bentuk baru yang  terkesan  modern  yaitu  globalisiasi  ekonomi.  Globalisasi  ekonomi  tidak  lain  adalah globalisasi pasar, atau juga disebut pasar bebas. Melalui pasar bebas globalisasi ekonomi maka negara-negara maju dapat dipastikan akan tampil sebagai pemenang. Dengan demikian mereka dapat melanjutkan praktek perampasan kekayaan negara-negara miskin.
Fakta  bahwa  negara-negara  anggota  ASEAN  masih  terjajah  menyuburkan semangat untuk  membebaskan  diri  dari  segala  bentuk  imperialisme  dan neokolonialisme masih melekat kuat dalam jiwa dan semangat pada gerakan sosial kawasan ini. Dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD  1945,  meletakkan  cita-cita  pembebasan  nasional  yang  prioritas  utama  dan  jalan  terbaik untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.
Donatus Kladius Marut, dkk, ASEAN Dalam Neo Kolonialisme dan Imperialisme DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2

## Regionalisme ASEAN Adalah Alat Penjajahan Baru
Meskipun bangsa-bangsa di Asia Tenggara telah memperoleh kemerdekaan formal, akan tetapi secara ekonomi dan politik belum dapat meraih kemerdekaan sepenuhnya. Hingga saat ini kekayaan alam negara-negara Asia Tenggara masih dibawah kontrol negara-negara utara yang dikerjakan dalam model investasi kolonial. Perusahaan dari EU, AS, Jepang menguasai sebagian besar  kekayaan  migas, tambang,  perkebunan,  perbankkan  dan  keuangan  di  kawasan  ini.  Arah kebijakan dan anggaran publik dikontrol melalui instrumen utang luar negeri  yang melahirkan ketergantungan sepanjang masa.
Setelah  sukses  mengarahkan  masing-masing  negara  anggota  ASEAN  dalam  sistem kapitalisme   pasar   bebas,   kini   negara-negara   maju   dan   lembaga keuangan   global   hendak menyatukan   kawasan   ini     dalam   satu   sistem ekonomi  yang sama. Konsep ini ditujukan untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar   tunggal   dan   basis   produksi   tunggal   dengan menerapkan   aturan bersama yang mengikat melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA). Gagasan membentuk pasar tunggal  ini telah dimulasi sejak 1992 dan semakin  intensif dikerjakan sejak krisis  moneter  1998.  Motivasi  ekonomi  yang  besar  semakin  terlihat        dalam        berbagai perundingan    pimpinan    ASEAN    sejak    krisis keuangan global 1998.
Meskipun organisasi ASEAN dibangun diatas tiga pilar, yaitu politik keamanan, ekonomi, dan sosial cultural, tampaknya pilar economic community  menjadi prioritas yang  ingin segera dicapai. Pilar kerjasama ini tidak lain adalah strategi pembentukan pasar tunggal, yang terkoneksi secara kuat dengan kapitalisme global. Strategi tersebut terlihat dari definisi ASEAN Economic Community  (AEC)  yaitu;  (a)  a  single  market  and  production  base,  (b)  a  highly  competitive economic  region,  (c)  a  region  of  equitable  economic  development,  and  (d)  a  region  fully integrated  into  the  global  economy.  Konsep  kerjasama  semacam  ini  rapuh  dan  sangat membahayakan karena tidak memiliki pijakan sejarah dan menjadi pintu masuk bagi ekspansi modal asing.
Arah  kebijakan  ekonomi  ASEAN  dicurigai  sebagai  agenda  negara-negara  maju  untuk menjadikan ASEAN sebagai lahan untuk mengeruk sumber daya alam dan ekspansi pasar produk industri  dan  jasa  keuangan.  Negara-negara  maju  hendak  mempertahankan  dan  meningkatkan dominasi  ekonomi  dan  politiknya  di  ASEAN.  Kawasan  ASEAN  memang  merupakan  lokasi favorit untuk perusahaan-perusahaan multinasional (TNC & MNC) Uni Eropa, AS dan Jepang.
Dalam  tahun  2000-2008  Uni  Eropa  mengalirkan  dana  investasi  sebesar US$  93,6 miliar,  jumlah  yang  terbesar.  Jepang  pada  urutan  kedua  dengan investasi sebesar US$ 48,2 miliar dan  AS dengan investasi sebesar US$ 34,9 miliar  berada  pada  urutan  ketiga  dalam periode  ini  (ASEAN  Statistical Yearbook,  2008).  Namun  total  investasi  langsung  AS  yang tercatat  sampai tahun 2006 di wilayah ini adalah US$ 99 miliar, nilai tersebut setara  empat kali lipat    di  China    dan    sepuluh    kali    lipat    yang    di    India    (Michael    Plummer,  2011, http://www.eastwestcenter.org).
ASEAN adalah pasar yang menjanjikan, memiliki populasi hampir 600 juta jiwa, dengan sumber daya alam tambang, migas, batubara, sumber perikanan dan hasil hutan yang melimpah. Sebagian anggota ASEAN merupakan negara yang sedang membangun, haus investasi asing dan utang  luar  negeri  dalam  rangka  mengembangkan  infrastrukturnya.  Potensi  dan  masalah  yang dihadapi anggota ASEAN dipandang oleh negara maju sebagai pasar bagi ekspansi perdagangan, investasi dan utang luar negeri.
Krisis  finansial  yang  saat  ini  melanda  nengara-negara  maju,  mendorong  mereka  secara lebih agresif untuk menguasai pasar ASEAN, mengontrol sumber daya alam, pasar keuangan, jasa-jasa dan asuransi. Ini merupakan satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi
Donatus Kladius Marut, dkk, ASEAN Dalam Neo Kolonialisme dan Imperialisme DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
kejenuhan pasar, di AS, EU dan Jepang dalam skema caunter cyclical policy. Dengan demikian mereka  dapat  memindahkan  beban  krisis  keuangan  dan  membentuk  apa  yang  disebut “keseimbangan global baru”. Keseimbangan yang hanya dapat diraih dengan menghisap lebih dalam negeri-negeri miskin.

## Utang Luar Negeri yang Menjerat Negara ASEAN
Strategi yang digunakan negara maju adalah mendorong ASEAN menjadi suatu kawasan yang terintegrasi,  baik  diantara  negara  anggota  ASEAN  sendiri  maupun  dengan  pasar  global. Untuk  itu  negara  maju  mengerahkan  dukungan  melalui  utang  langsung  dan  melalui  lembaga keuangan  multilateral  bagi  pembangunan  infrastruktur  dalam  rangka  mengintegrasi-  kan ekonomi ASEAN.
Ini sejalan dengan sikap menghiba, memohon utang dari lembaga keuangan internasional dan    negara-negara    maju    melalui    apa    yang    disebut    dengan  Chiang-Mai    Initiative Multilateralisation    (CMIM),     Asian    Bond    Markets  Initiative    (ABMI),   Fasilitas    Jaminan Kredit  Investasi  (CGIF).  Utang-utang tersebut  akan  digunakan  kembali  untuk  membangun infrastruktur  untuk konektivitas ASEAN dalam rangka mempermudah pengerukan sumber daya alam  dan  ekspansi  pasar  sejalan  dengan  ASEAN  Economic  Community (AEC),  yang  akan membentuk   ASEAN    sebagai    pasar  tunggal    dan    basis  produksi        pada      tahun       2015. Kesemuanya    jelas    untuk    mendukung kepentingan   bisnis   modal   besar   dari   negara maju   sebagai   pihak   yang memberi utang.
World Bank (WB) memperkirakan  developing East  Asian countries  membutuhkan dana sekitar US$ 1.2 Trilliun sampai US$ 1.5 Trilliun untuk investasi di sektor infrastruktur sampai tahun 2010 (PKKSI, DepkEU,2009). Angka  yang  sangat  besar  yang  melebihi  pembiayaan infrastuktur  pasca perang,  yang  dapat  menghidupkan  kembali  industri  minyak,  besi  baja, di negara-negara  maju,  AS,  Jepang,  dan  EU  yang  saat  ini  tengah  diterjang krisis (World Bank, 2009).
Dalam    proyek    infrastruktur    yang    ambisius    ini,    Asian    Development    Bank  (ADB) mengajukan   program   pembentukan   ASEAN  Infrastructure   Fund (AIF) yang akan menjadi Special  Purpose  Vehicle  (SPV)  di  bawah  koordinasi  ADB.    Modal    awal    untuk    SPV    ini direncanakan    didapat    dari    kontribusi  negara‐negara    ASEAN-5    sebesar    masing‐masing US$150  juta.  Modal  awal ini  kemudian  akan  di‐leverage  dengan cara  mengeluarkan  surat utang  AIF dengan peringkat AA yang diharapkan akan dibeli oleh bank‐bank sentral di ASEAN.
Jepang  menyediakan  20  miliar  dolar  AS  untuk  negara-negara  berkembang di Asia, termasuk  ASEAN  untuk  proyek  infrastruktur  (Koran  Antara,  Sabtu,  24  Oktober  2009). Selanjutnya China menjanjikan US$ 10 miliar untuk dana pembangunan  Asia  Tenggara  baru terealisasi  US$  1  miliar  sampai  saat  ini, kata  diplomat  pada  hari  Rabu  di  dalam  pertemuan regional    di    Thailand.  Pada      bulan      April,      Perdana      Menteri      China      Wen      Jiabao mengumumkan rencana  China  untuk  membentuk  dana  US$  10  miliar  Dana  China-ASEAN untuk  kerjasama  investasi  untuk  mendukung  pembangunan  infrastruktur  di  kawasan  ini. (Reuters, BEIJING | Wed Oct 21, 2009).
Di sektor keuangan, ADB menyetujui lebih dari US$ 16 miliar bantuan pada tahun   2009, termasuk   US$   2.5   miliar   untuk   Countercyclical   Support Facility dan US$ 850 juta untuk Trade Finance Facilitation Program untuk membentuk   pasar   keuangan   ASEAN   (Haruhiko Kuroda,      ADB,      8      April,  2010).    Dewan  Direktur  ADB  menyetujui  diadakannya  Credit Guarantee  and  Investment   Facility    (CGIF)    sebagai    dana    perwalian    (trust    fund)    dengan kontribusi modal USD 130 juta.   Pemerintah ASEAN+3 akan menyediakan secara bersama USD
Donatus Kladius Marut, dkk, ASEAN Dalam Neo Kolonialisme dan Imperialisme DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
570  juta  untuk  mengadakan  fasilitas  senilai  USD  700  juta  tersebut.      CGIF  pertama,  mulai beroperasi di 2011, akan menyediakan jaminan   bagi   bond   (obligasi)   mata   uang   lokal yang   diterbitkan   oleh perusahaan-perusahaan di wilayah regional.  Pasar obligasi mata uang lokal di Asia Timur telah meluas secara dramatis dalam tahun-tahun terakhir, dan mencapai USD 4.4 triliun pada akhir 2009.  Sebuah studi yang dibiayai ADB tentang    permintaan    jaminan kredit      menunjukkan      permintaan      yang  signifikan,  mencapai  USD  25  milyar  pada  2020 (Asian Development Bank, 8 April 2010).

## Uni Eropa melanjutkan dukungan pembentukan dan pelaksanaan ASEAN
Project    for   Regional   Integration   Support    (APRIS),   yang   menyediakan sarana untuk  dialog  kebijakan  dan  untuk  melaksanakan  studi  bersama tentang   integrasi   ekonomi. Selama   tahun   lalu,   dua   proyek   energi diluncurkan.     Program  EC-ASEAN  Energy Facility  senilai  18  juta  Euro diawali   Maret   2002,   serta   proyek   Technology   Transfer for   Energy Cogeneration from Biomass in ASEAN Countries (COGEN Phase III) yang dimulai Februari 2002.   Dalam kerjasama pembangunan, saat ini ada  lima proyek  senilai  55.5  juta Euro  di  sektor  lingkungan,  energi,  hak  kekayaan intelektual, dan pendidikan.  Dua program lainnya senilai 13 juta Euro akan dilaksanakan   segera.     Program   tersebut   adalah   European Commission-  ASEAN     Regional     Co-operation    Program     on    Standards,    Quality      and Conformity  Assessment  dan  ASEAN-EC  Project  on  Regional  Integration Support  (APRIS). Komisi  Eropa  juga  mendanai  pengembangan  rencana bisnis   ASEAN-EC   Management Center   di   Brunei   Darussalam.     APRIS, sebuah proyek senilai Euro 4.5 juta, adalah sebuah kerangka program untuk membangun integrasi regional ASEAN.   Program mencontoh pelajaran dari pengalaman     Komisi     Eropa     dalam     membentuk     integrasi     ekonomi, berkontribusi untuk    memperbaiki    mekanisme    ASEAN    dan    sistem komunikasi,   serta   mendukung kegiatan   pengembangan   kapasitas   bagi ASEAN   Secretariat   dan   Negara-negara   anggota ASEAN.      Kesepakatan pembiayaan APRIS ditandatangani awal 2003.
Keseluruhan  utang  dalam  rangka  integrasi  ASEAN  dimaksudkan  untuk  mengarahkan ASEAN  sesuai  dengan  kepentingan  negara-negara  pemberi  maju.  Kebijakan  ini  satu  sisi menguntungkan pihak pemberi utang, namun pada sisi lain akan semakin menjerat negara-negara di kawasan ini dalam beban utang yang semakin besar.
Indonesia  mengalami  tekanan  ekonomi  yang  besar  akibat  utang  luar  negeri  menjadi pengalam  berharga.  Beban  bunga  utang  dan  cicilan  pokok  utang luar  negeri  pemerintah dan  swasta  mencapai  US$  41.380  juta  pertahun. Ditambah  dengan   cicilan pokok  utang dalam negeri  pemerintah Rp  39.210 miliar (2008) dan bunga utang dalam negeri pemerintah sebesar Rp 70.857 miliar.  Jumlah  keseluruhan  pembayaran   hutang  dan  cicilan  hutang  pokok pemerintah  dan  swasta  sebesar  Rp.  482.487  miliar.  Bandingkan  dengan kenaikan  PDB berdasarkan  harga  konstan  dalam  tahun  2008-2009  (atas harga konstan) yang nilainya hanya sebesar  Rp  94.872  miliar.  Peningkatan  PDB    yang    merupakan    hasil    dari    seluruh    aktifitas ekonomi    bahkan    tidak  cukup  untuk  membayar  bunga  hutang  dan  cicilan  pokok.  Akibatnya negara  ini    tidak    dapat    mengalokasikan    anggaran    belanjanya    untuk   kesejahteraan  publik (Bank Indonesia, 2010).

## Perjanjian Ekonomi yang Mengikat
Untuk  menyukseskan  seluruh  rencana  liberalisasi  pasar  ASEAN  tersebut,  pemerintahan negara maju dan  lembaga keuangan  multilateral menyalurkan dukungan dana ke ASEAN dan negara-negara anggotanya dengan tujuan membangun regionalisme ekonomi. Dengan demikian
Donatus Kladius Marut, dkk, ASEAN Dalam Neo Kolonialisme dan Imperialisme DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
negara-negara  maju  dapat  mejalankan  agenda  melimpahkan  beban  krisis  dalam  kawasan ASEAN dengan landasan hukum yang mengikat semua anggota ASEAN.
Melalui    Programme    for    Regional    Integration    Support          (APRIS    II)    Uni  Eropa memberikan   €   8.4   juta   selama   3   tahun   (2006   –   2009)   untuk mendukung integrasi ASEAN  (http://www.aseansEC.ORG/APRIS2/INDEX.HTM).  Pada  tahun  2007  AS  melalui USAID memberikan US$ 7 juta untuk technical assitance, single windows program dan integrasi pasar regional (East West Center,  2008).  Jepang mengkontribusikan  sekitar  US$ 90  juta pada tahun 2009  kepada  ASEAN  melalui-Jepang  Integration  Fund  untuk  membangun skema  kerja sama  dengan  kawasan  ASEAN  (ASEAN  Secretariat  ,  29  June 2009).
Amerika Serikat (AS), di dalam kerangka asistensi bilateral, AS menyediakan US$  526 di  tahun  2009  untuk  sembilan  negara  ASEAN,  terkecuali  untuk Brunei  Darussalam  tidak menerima  bantuan  AS  (Congressional  Research Service,     November     16,     2009).     Selain itu     Pemerintah     Australia  mempersiapkan dana sekitar US$ 20 juta untuk AECWP yang pencairannya  dilakukan  secara  tahunan  selama  lima  tahun.  AECWP  akan  terdiri  dari  dua komponen    yaitu    (i)    pembentukan,    operasionalisasi,    dan    penyediaan dukungan dana bagi AANZFTA Support Unit di Sekretariat ASEAN, dan (ii) penyediaan  dana  untuk  program kerjasama  ekonomi  tahunan  yang  telah mendapatkan  persetujuan  FTA  Joint  Committee. Sebagai  dukungan  atas ditandatanganinya  perdagangan  bebas  ASEAN  Australia  Newzealand FTA, Australia    menyediakan    Program    Kerja    sama    Pembangunan    ASEAN- Australia Tahap  I  (2002-2008)  dengan  dana  sebesar  US$  45  juta  yang bertujuan  untuk  membantu integrasi  ekonomi  ASEAN.  Program  AADCP  I ini telah berakhir pada bulan Juni 2008 dan Australia  kemudian  dilanjutkan  dengan    AADCP  II  (2008-2015)  dengan  dana  US$  57  juta. (Asean  Selayang Pandang, Edisi 19 Tahun 2010).
Australia    memberikan    bantuan    sebesar    US$    50    juta,    (2002-2008)    untuk mengembangkan    integrasi    ekonomi    antar    negara-negara    ASEAN    melalui  berbagai mekanisme   seperti   proyek   jangka   menengah   mempromosikan integrasi   ekonomi   ASEAN, memperkuat   daya   saing   melalui   kegiatan kolaboratif    antara    ASEAN    dan    lembaga- lembaga Australia (Lihat: http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/a4t_at_a_glance_c hapters07_e.pdf ) Rencana    negara-negara    maju    tersebut    menuai    keberhasilan    dengan ditandatanganinya Piagam  ASEAN  20  November  2008.  Piagam  ASEAN merupakan perjanjian yang legally binding yang mengikat seluruh anggota ASEAN.
Piagam  ASEAN  merupakan  kerangka  pelaksanaan  agenda  liberalisasi  investasi, perdagangan, keuangan dan jasa. Dalam piagam ASEAN disebutkan bahwa tujuan pembentukan ASEAN  adalah  “Untuk  menciptakan  pasar  tunggal  dan  basis  produksi  tungga/  yang  stabil, makmur,  kompetitif  dan  terintegrasi  secara  ekonomi  dengan  fasilitas  bagi  perdagangan  dan investasi  di  mana  ada  aliran  bebas  barang,  jasa  dan  investasi;  perpindahan  pelaku  bisnis, professional, pekerja berbakat dan buruh; dan aliran modal yang lebih bebas” (Pasal 1 ayat 5). Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat 2 huruf (n) ”berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral  dan  rezim-rezim  yang  didasarkan  pada  aturan  ASEAN  untuk  melaksanakan komitmen-komitmen  ekonomi  secara  efektif  dan  mengurangi  secara  progresif  ke  arah penghapusan semua jenis hambatan menuju  integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi  yang digerakkan oleh pasar”. Kedua Pasal dalam piagam ASEAN ini merupakan konsepsi penyatuan pasar  di  atas  landasan  neoliberalisme  dengan  cakupan  yang  sangat  luas  meliputi  seluruh  isu ekonomi, investasi, perdagangan, keuangan dan perburuhan.
Donatus Kladius Marut, dkk, ASEAN Dalam Neo Kolonialisme dan Imperialisme DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2

## Kompetisi yang Saling Mematikan
Piagam  ASEAN  tidak  hanya  merupakan  landasan  hukum  pemberlakukan  Asean  Free Trade  Area  (AFTA),  akan  tetapi  memberi  dasar  hukum  yang  lebih  kuat  terhadap  Free  Trade Agrement (FTA) yang dilakukan melalui ASEAN dengan negara dan kawasan lainnya di dunia. FTA  merupakan  kesepakatan  perdagangan  yang  komprehensif  yang  tidak  hanya  menyangkut perdagangan barang akan tetapi investasi, jasa, dan IPR/HaKI (WTO Plus).
Hingga saat ini ASEAN telah menyepakati FTA dengan China, India, Korea, Australia & Newzealand, Jepang (EPA) dan Eropa (PCA) dan secara potensial dengan Amerika Serikat dan negara  lainnya.  Negara-negara  anggota  ASEAN  sebagian  mengambil  inisiatif  sendiri menyelenggarakan  FTA  secara  bilateral  dengan  negara  lainnya  diluar  kerangka  kerjasama ASEAN.  Negara  ASEAN  terlibat  dalam  kompetisi  kedalam  sesama  anggota  ASEAN,  dan kompetisi keluar merebut partner dagang.
ASEAN dan Amerika Serikat telah memulai kerja sama kemitraannya sejak tahun   1977. Melalui   Joint   Vision   Statement   on   ASEAN–US   Enhanced Partnership  dengan  Plan  of Action  5  tahunannya  (2006-2011)  pada  bulan Desember  2006,  untuk  pertama  kalinya  kerja sama  ASEAN-AS  memiliki payung  kerja  sama  dan  rencana  aksi  yang  bersifat  komprehensif sebagai komitmen  kerja  sama  ke  depan.  Sejak  tahun  2009,  telah  dikelompokkan kembali prioritas  kerja  sama  ASEAN-US  Enhanced  Partnership  dalam  8 bidang  sesuai  ketiga  pilar dalam  masyarakat  ASEAN,  yaitu:  Political  and Security: 1) Transnational Crime, including Counter Terrorism, 2) Capacity Building for Good Governance, the Rule of Law and Judiciary Systems  and  Human    Rights  Promotion;   Economic:    3)  Economic   Programs,   4)   Finance Cooperation;   Socio-Cultural:   5)   Science   and   Technology,   6)   Disaster Management, 7) Environment, Climate Change, Food and Energy Security, 8)  Education,  including  Scholarship and  Training  Programs  (Kemenlu, Selasa, 01 September 2009).
Hubungan diantara negara anggota ASEAN semacam ini bukanlah hal yang sehat dalam ukuran budaya dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakatnya. Hubungan ini menjebak dalam  rasa  saling  curiga  dan  saling  menghisap  secara  ekonomi.  Singapura  sebagai  contoh merupakan  negara  dengan  populasi  yang  sangat  kecil  tetapi  menghasilkan  PDB  yang  besar. Singapura hidup dari  industri, manufaktur dan jasa-jasa dengan  menghisap sumber daya alam dari negara-negara tetangganya. Singapura menguasai 70 persen Investasi di kawasan ekonomi khusus  (free  trade  zone)  Batam  salah  satu  wilayah  kabupaten  di  Indonesia.  Daerah  ini memproduksi  barang  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  alam,  tenaga  kerja  murah  dan kemudahan fiskal yang besar untuk menghasilkan produk made in Singapura. Selain itu negara ini berhasil menjadi eksportir migas yang besar dengan mengambil bahan mentah dari Indonesia. Kedudukan  Singapura  dalam  ekonomi  ASEAN  tidak  berbeda  dengan  posisi  negara-negara industri maju terhadap kawasan ini.
FTA antara ASEAN dengan negara-negara yang memiliki ekonomi yang kuat seperti AS, EU, Jepang, China, akan melahirkan hubungan yang tidak seimbang. Negara-negara kuat baik secara finasial, tehnologi dan sumber daya manusia, akan memenangkan persaingan, menghisap surplus ekonomi dari negara-negara yang miskin.
Sejak    pemberlakuan    FTA    dengan    China    2005,   negara–negara    miskin    di  ASEAN menerima  tekanan  impor  yang  sangat  hebat.  Di  Indonesia  hingga tahun 2008 mengalami defisit perdagangan dua   kali lipat terhadap China. Sektor-sektor   industri/   UKM   bangkrut karena   tidak   sanggup   bersaing dengan   produk-produk   China   yang   sangat   murah. Ratusan   perusahaan tekstil gulung tikar, demikian pula halnya dengan perusahaan baja. Puluhan perusahaan    paku,    kawat    bangkrut    sesaat    setelah    penurunan    tarif    impor  diberlakukan.
Donatus Kladius Marut, dkk, ASEAN Dalam Neo Kolonialisme dan Imperialisme DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Akibatnya   sekitar   tiga   ribu   pekerja   kehilangan   pekerjaan segera  setelah  FTA  ASEAN China  diberlakukan.  Diperkirakan  sekitar  500 ribu  pekerja  dari  berbagai  sektor  di  PHK sejak  kesepakatan  tersebut  pada 2005 lalu.
Meskipun  ASEAN  mengalami  surplus  perdagangan  dengan  AS,  EU  dan Jepang namun data  ini  tidak  boleh  mengecohkan  kita.  surplus  perdagangan tersebut  merupakan  perdagangan diantara perusahaan multinasional sendiri yang   berasal   dari   negara-negara   maju   tersebut. Total   investasi   US   di Singapura mencapai US$ 86,05 billion dengan 1300 perusahaan. Jumlah ini hampir setara dengan seluruh investasi asing di Indonesia.
Sebagian  besar  ekspor  dari  mayoritas  negara  ASEAN  merupakan  ekpor  bahan  mentah yang dikerjakan oleh perusahaan multinasional dari negara maju seperti Inggris, Jepang dan AS memang  dikerahkan  untuk  mengeruk  sumber  daya  alam  untuk  dikirimkan  ke  pusat-pusat industri. Selanjutnya negara-negara maju mengekspor kembali ke ASEAN produk industri yang bernilai tambah tinggi. Ekspor yang besar dari ASEAN dan surplus perdagangannya hanya akan menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  berkualitas  karena  tidak  memiliki  hubungan langsung dengan perekonomian mayoritas masyarakat ASEAN.

## ASEAN sebagai Ruang Manipulasi Isu Krisis
Krisis   keuangan   melahirkan   unbalance   ekonomi   dimana   produk   pasar keuangan 10 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan produk sektor riil. Jadi krsisis ini terjadi pada dua tingkatan pertama produksi barang dan jasa yang berlebih, kedua, produk pasar keuangan yang mengalami bubble.
Kedua  level  krisis  ini  dapat  diatasi  dengan  dua  cara;  pertama,  Ekspansi  pasar  barang- barang yang berlebih dan kapital yang bertumpuk di negara maju. Kedua ekspansi finasial dan produk  pasar  keuangan  dengan  meciptakan  ruang  sirkulasi  finansial  yang  baru.  Cara pertama dilakukan  dengan  membuka  investasi  di  negara-negara  yang  kaya  sumber  daya  alam  dan melakukan ekspansi perdagangan di negara yang memiliki pasar yang besar. Pasar besar tersebut sangat bergantung pada jumlah populasi dan pendapatan penduduknya. Sedangkan cara kedua dilakukan  dengan  menciptakan  pasar  finansial  dan  asuransi  yang  baru  khususnya  di  negara- negara  yang  dapat  menyediakan  captive  market  yang  besar.  Sebagai  contoh  adanya  dorongan untuk  membuat  sistem  asuransi  sosial  atas  nama  perlindungan  sosial  di  Indonesia  yang dikerjakan oleh ADB dan World Bank.
Ketertarikan bank dunia terhadap kapitalisasi skema social protection mengemuka dalam kajiannya  atas  kemitraan  ASEAN-Bank  Dunia  saat  ini,  Wakil  Presiden  Bank  Dunia  untuk Wilayah Asia Timur dan Pasifik, James W.    Adams    mengatakan    bahwa,    "Bank    Dunia berkomitmen    untuk meningkatkan  agenda  ekonomi  dan  perlindungan  sosial  ASEAN".  Dia juga menyatakan  harapannya  untuk  mempertahankan  interaksi  tingkat  tinggi secara  teratur. "Setelah  terjadi  krisis  global,  ada  kebutuhan  untuk  bekerja lebih    pada    isu    perlindungan sosial    (World    Bank,    Januari,    2010, http://web.worldbank.org).
Untuk  Indonesia  2009;  empat  tahun  belakangan  ini,  Kelompok  Bank  Dunia  akan menyediakan  sekitar  US$  2  miliar  setiap  tahun  untuk  membangun kapasitas institusi nasional dan lokal, terutama yang terkait dengan mitigasi bencana      dan      lingkungan,      pendidikan, pengentasan      kemiskinan, pembangunan      komunitas,      perlindungan      sosial,      infrastruktu, dan  pembangynan    sektor    swast.    Dukungan    untuk    jaringan    sosial    dan    bebagai  rogram perlindungan  sosial  lainnya  totalnya  US$  4,5  miliar  untuk  negara lebih    miskin.    (World Bank,    Washington    DC,    September    11,    2008, http://web.worldbank.org).
Namun  masalah  perlindungan  sosial  yang  dibiayai  utang  dari  World  Bank dikerjakan
Donatus Kladius Marut, dkk, ASEAN Dalam Neo Kolonialisme dan Imperialisme DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
dalam  program  karikatif  seperti  Jamkesmas  (non-contributory health  insurance  for  the  poor), PKH  (conditional  cash  transfer),  and  BLT (unconditional emergency cash assistance). Analisis akan  mengambil data- data  dari  Indonesia  untuk  menyimpulkan  efek  dari  partisipasi  di dalam program  ini,  seperti  pada  program  kesehatan  Program  Keluarga  Harapan (PKH), dan       profil       konsumsi       (BLT).       (World       Bank,       2010, http://web.worldbank.org). Dalam     prakteknya     pelaksanaan     program      ini  digunakan  untuk kepentingan  pemenangan pemilu presiden oleh incumbent dalam   pemilu   2009.   Program   justru   menambah   tingkat kemiskinan   di Indonesia.
Asian Development Bank melaporkan pada tahun 2002 bahwa mereka telah memberikan dukungan   dana   melalui   Financial   Governance   and   Sosial Security    Reform    Program (FGSSR),    dalam    menyukseskan    program pengamanan  sosial  yang  salah  satunya  adalah asuransi  sosial.   Technical assistance  tersebut  akan  disediakan,  atas  permintaan  Pemerintah, untuk bantuan  US$  1  juta  dari  Technical  Assistance  Funding  Program  dari  ADB untuk membantu  implementasi  FGSSR,  termasuk  studi  kelayakan  untuk reformasi   pengamanan sosial,   pilihan   restrukturisasi   yang   termasuk   di dalamnya   adalah   skema   asuransi   sosial publik,   dan   bantuan   dalam pembangunan    hukum    baru    untuk    jaminan    sosial    nasional (Asian Development   Bank,   2002,   Rrp:   Ino   33399).   Program   asuransi   sosial hanyalah penyediaan    captive    market    bagi    pasar    asuransi    yang    melibatkan  lebih    dari    100    juta penduduk  Indonesia.  Dalam  program  ini   masyarakat  miskin, buruh  miskin,  juga memiliki kewajiban membayar premi dan akan semakin memperparah kondisi kemiskinan mereka.
Pelaksanaan  program  climate  change  menciptakan  ancaman  yang  lebih  besar  terhadap kerusakan lingkungan. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dibiayai dengan utang luar negeri yang semakin membebani negara miskin di ASEAN. Deforestasi dilakukan dalam skema utang karbon  dan  perdagangan  karbon, keduanya  juga  membahayakan  karena  tidak  akan  mengatasi masalah apapun dalam kasus ini.
World    Bank    di    tahun    2010    menyetujui    pinjaman    kebijakan    pembangunan  yang diperuntukkan  bagi  penanganan  perubahan  iklim   dan  adaptasi  di Indonesia.     USD  200 juta  “Climate  Change  Development  Policy  Loan” didesain    untuk    mendukung    pemerintah Indonesia    dalam    usahanya mengadopsi  pertumbuhan  yang  rendah  karbon  dan  tahan-iklim (climate- resilient).    Dengan  investasi  ini,  World  Bank  bergabung  dalam  dukungan yang disediakan  dalam  dua  tahun  terkahir  oleh  pemerintah  Jepang  (JICA) dan Perancis (AFD) (World Bank, Press Release NO:2010/423/EAP).
Strategi pembiayaan  food crisis dalam skema utang luar negeri jelas sebuah kebodohan. Direktur   bank   dunia   Robert   B.   Zoellick,   Washington,   DC Thursday, October 9, 2008 mengatakan ; “Di bulan Mei 2008, World Bank Group  menetapkan  fasilitas  pembiayaan  senilai USD  1.2  milyar  untuk dukungan bagi golongan yang paling rentan dan terkena dampak paling parah  dari  krisis  pangan.    Kami  kini  telah  memprogram  USD  850  juta untuk  ini,  maka saya  sangat  senang  bahwa  Australia  mengumumkan komitmen   untuk   (berkontribusi)   50 juta   Dollar   Australia   bagi   dana tersebut, tetapi kami akan memerlukan lebih dari itu.  Saya juga mendesak donor-donor   Eropa   untuk   mendukung   usulan   Presiden   Komisi   Eropa, Barroso,  senilai  1  milyar  Euro  untuk  mendukung  warga  miskin  yang memerlukan  dan petani-petani  kecil  di  negara-negara  yang  mengalami tekanan  berat  karena  krisis  pangan global”.  Kebijakan  World  Bank  ini dapat  dipastikan  akan  semakin  menyulitkan  negara- negara  miskin  dalam mengatasi  krisis  pangan  di  masa  depan  dikarenakan  tekanan  utang luar negeri.
Dalam pengalaman Indonesia, berbagai kebijakan yang didorong dalam rangka mengatasi
Donatus Kladius Marut, dkk, ASEAN Dalam Neo Kolonialisme dan Imperialisme DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
krisis pangan bersandar pada peran perusahaan- perusahaan raksasa dalam menghasilkan pangan. Kebijakan menciptakan ancaman yang sangat besar bagi kehidupan jutaan petani yang terancam kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Penanganan krisis pangan versi lembaga keuangan global dan negara-negara maju dilaksanakan  melalui  food estate. Kebijakan ini akan secara langsung berimplikasi  terhadap  perampasan  lahan  pertanian  penduduk  oleh  perusahaan-persuahaan raksasa.

## Kesimpuan: Implikasi pada Kebijakan Nasional
Telah  disebutkan  sebelumnya,  bahwa  negara-negara  maju  dan  lembaga  keuangan internasional  seperti  Bank  Dunia  dan  Bank  Pembangunan  Asia  telah  memberikan  fasilitas keuangan,  berupa  utang  dan  bantuan  teknis  dalam  jumlah  besar  yang  diarahkan  untuk pembentukan  komunitas  ekonomi  ASEAN  yang  mendukung  pelaksanaan  agenda  liberalisasi investasi, perdagangan, keuangan dan jasa.
Terjadi peningkatan jumlah utang luar negeri yang diterima oleh pemerintah terutama sejak krisis  keuangan  global  tahun  2008.  Hal  tersebut  merupakan  konsekuensi  dari  kerangka  dasar penanganan  krisis  sebagaimana  disepakati  dalam  pertemuan  APEC  di  Lima  –  Peru  dan pertemuan G-20 di Washington
Amerika    pada    tahun    2008.    Yaitu    bagaimana    melakukan    suatu    upaya  reformasi struktural    perekonomian    dunia    yang    berlandaskan    pada    prinsip  pasar.    Dengan    cara mendorong  rezim  investasi  dan  perdagangan  bebas, meningkatkan  peran  lembaga-lembaga keuangan  internasional  (IMF,  Bank Dunia,  ADB,  dll)  dalam  mendorong  agenda-agenda pembangunan  serta meningkatkan penyaluran bantuan (utang) bagi negara-negara yang terkena krisis.
Pelaksanaan   agenda   ekonomi   pasar   bebas   jelas   bertentangan   dengan landasan perekonomian  nasional  yang  diatur  dalam  Undang  Undang  Dasar  1945.    Kendati    demikian, pemerintah    tetap    mengabaikan    amanat    konstitusi  dan        memilih        untuk        mengikuti kesepakatan-kesepakatan    internasional tersebut walaupun sangat merugikan Indonesia.
Indonesia  telah  terbebani  utang  dalam  jumlah  yang  sangat  besar.  Hingga Maret  2011, posisi  utang  pemerintah  pusat  telah  mencapai  Rp  1.694,63 triliun.  Terdiri  dari  utang  luar negeri  sebesar  Rp597  triliun  dan  Surat Berharga  Negara  sebesar  RP1,098  triliun.  Selama triwulan  pertama  2011, jumlah   utang   bertambah   sebesar   RP17,78   triliun   dibandingkan posisi Desember  2010.   Proporsi  utang  luar  negeri  pemerintah  masih  didominasi oleh tiga kreditor  utama  yaitu:  Jepang,  Asian  Development  Bank  (ADB),  dan  Bank    Dunia    dengan kontribusi  hingga  76%  dari  total  utang  luar  negeri pemerintah saat ini. Ketiganya juga sangat aktif  membiayai sejumlah proyek dan program utang hingga tahun 2011 (Koalisi Anti Utang, 2011).
Besarnya beban utang, menyebabkan beban pemerintah dalam APBN sangat besar. Pada tahun 2010, alokasi pembayaran cicilan pokok dan bunga utang dalam  APBN  mencapai  Rp237 trilun.  Merupakan  jumlah  terbesar  dalam alokasi belanja pemerintah pusat tahun 2010. Pada tahun 2011, pemerintah merencanakan    untuk    menambah    alokasi    pembayaran    utang hingga mencapai RP247 triliun, atau RP10 triliun lebih besar dari tahun 2010.
Kondisi  ini  jelas  menyebabkan  beban  fiskal  pemerintah  semakin  berat.  Dengan  tidak adanya kelonggaran dalam mekanisme pembayaran utang, penggunaan anggaran negara setiap tahun terlebih dahulu diprioritaskan untuk membayar cicilan utang dengan mengorbankan alokas anggaran sosial. Jika terus dibiarkan, maka rakyat banyak akan terus-menerus menjadi korban. Pembayaran utang sesungguhnya merupakan beban berat yang seringkali ditimpakan kepada si
Donatus Kladius Marut, dkk, ASEAN Dalam Neo Kolonialisme dan Imperialisme DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
miskin, dengan cara melakukan program “pengetatan” seperti memotong subsidi dan anggaran sosial yang sangat dibutuhkan.
Hal  ini  bertentangan  dengan  semangat  konstitusi UUD 1945 pasal  23  yang  menyatakan bahwa  penggunaan  APBN  untuk kemakmuran  rakyat.  Di  bawah  sistem      neoliberal,      politik anggaran   tidak   diarahkan   untuk   mendorong kemajuan  perekonomian  rakyat  yang  semakin ditindas  di  bawah  rezim perdagangan   bebas,   misalnya   dengan   cara   memperbesar   kapital dan kepemilikan alat produksi bagi rakyat atau meningkatkan kemakmuran bagi banyak  orang untuk  menjamin  kehidupannya  secara  bermartabat  dengan cara  menggratiskan  pendidikan dan  membangun  perumahan-perumahan rakyat.

## Bibliografi
Arif Darin, Neo Kolonialisme, jurnal ahkam 13 no.2c nopember, 2011 Harvey  David,  Imperialisme  Baru,Genealogi  dan  logika  kapitalisme  kontemporer,  terj.  Eko,
Yogyakarta: Resist book 2010.
Giddens Anthoni, Runaway world: How Globalization is reshaping our lives Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
Lomba, Ania, Kolonialisme/pasca kolonialisme, Jogjakarta: Bentang budaya,2003.
Mua’llifin  Darin  Arif,  Neo  Kolonialisme  :  Analisis  sejarah  dan  Gerakan  Neo  Kolonialisme Suabaya : Jurnal ashabi Vol. 13, 2012.
Prasetyo AP, Implikasi Praktik Neokolonialisme dalam Globalisasi Terhadap Stress dan Penuaan Dini. Solo: Fakultas Kedokteran UNS. 2009.
Lomba Ania, colonialism/postcolonialism,terj.hartono, Jogja : Bentang budaya, 1998. James  Petras,  cultural  imperialism  in  the  late  20th  century,materi  presentasi  terjemahan  heru endro sayono, 2006.