## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 21, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Terlantar  Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara) Oleh : 1. Hamdani Cibro 2. Nelvita Purba
3. Ibnu Affan

## Abstract
Children  are  an  inseparable  part  of  human survival  and  the  sustainability  of  a  nation  and state.  In  the  Indonesian  constitution,  children have  a  strategic  role  which  is  explicitly  stated that  the  state  guarantees  the  rights  of  every child  to  survival,  growth,  and  development  as well as protection from violence and discrimination. A child needs complete affection, guidance, protection from his parents, this  is  in  accordance  with  the  provisions  of Human  Rights  (HAM).  One  of  the  universal rights of children is the right to obtain protection due  to  physical,  mental  violence,  neglect  or mistreatment  (exploitation)  and  sexual  abuse as  well  as  the  right  to  obtain  protection  from discrimination and punishment.
The  formulation  of  the  problem  in  this  study are:  1).  How  is  the  legal  protection  for neglected child victims in terms of Law Number 35  of  2014  concerning  Child  Protection,  2). How  is  the  implementation  of  legal  protection for neglected child victims in North Sumatra, 3). How  barriers  to  women's  empowerment  and child  protection  services  in  North  Sumatra province  in  protecting  neglected  children  and how to overcome them.
The  results  of  the  study  can  be  stated  that children  get  legal  protection  in  the  women's empowerment  and  child  protection  services  by assisting in solving cases of children who have been abandoned by their mothers until they are finished.
Keywords :Legal Protection, Victims, Abandoned Children Abstrak
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  negara. Dalam  konstitusi  Indonesia,  anak  memiliki peran  strategis  yang  secara  tegas  dinyatakan bahwa  negara  menjamin  hak  setiap  anak  atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.Seorang  anak  membutuhkan  rasa kasih sayang yang utuh, bimbingan, perlindungan  dari  orang  tuanya,  hal  ini  sesuai dengan ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM).Salah  satu  dari  hak  anak  secara universal adalah hak memperoleh perlindungan akibat  kekerasan  fisik,  mental,  penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) dan penyalahgunaan
seksual serta hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:1).Bagaimana  pengaturan  perlindungan hukum  terhadap  anak  korban  terlantar  ditinjau dari  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak,  2).Bagaimana pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap anak  korban  terlantar  di  Sumatera  Utara, 3).Bagaimana  hambatan  dinas  pemberdayaan perempuan  dan  perlindungan  anak  provinsi sumatera utara dalam melakukan perlindungan anak  korban  terlantar  dan  bagaimana  upaya mengatasinya.
Hasil  penelitian  dapat  dikemukakan  bahwa anak  mendapatkan  perlindungan  hukum  di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan  anak  dengan  cara  mendampingi dalam  penyelesaian  kasus  anak  yang  telah ditelantarkan  oleh  ibunya  sampai  dengan selesai.
Kata  Kunci  : Perlindungan  Hukum,  Korban, Anak Terlantar

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Indonesia  Merupakan  suatu  negara hukum  (rechstaaat)  yang  sebagaimana  telah diatur  dalam  pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  yang

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
berbunyi”  Negara  Indonesia  adalah  Negara Hukum”. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan  bernegara  diatur  menurut  hukum  yang berlaku. 1 Dalam  hal  ini  Negara  memberikan perlindungan  terhadap  hak  asasi  pada  anak, hak  asasi  tersebut  telah  diatur  dalam  Pasal  6 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  dan Pasal  1  ayat  (12)  menyatakan  bahwa  hak adalah  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
Menurut  Pasal  1  angka  3  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang perlindungan  anak,  keluarga  adalah  unit terkecil  dalam  masyarakat  yang  terdiri  dari suami,  istri,  dan  anaknya,  atau  ayah  dan anaknya, atau  ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah  dalam  garis  lurus  ke  atas  atau  ke bawah  sampai  dengan  derajat  ketiga.  Anak memiliki  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan dan  kasih  sayang  atau  kebutuhan  lainnya seperti  psikis  dan  fisik  sehingga  anak memperoleh kenyamanan di lingkungan keluarga.  Orang  tua  merupakan  yang  pertama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan  anak  baik  secara  rohani, jasmani,  maupun  sosial  serta  orang  tua memiliki  tanggung  jawab  untuk  memelihara kelangsungan  hidup  anak  dari  lahir  hingga dewasa  atau  bisa  bertanggungjawab  atas dirinya. 2
1 Republik  Indonesia,  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3.
2 Febrinansia Elsy Sengkandai,dkk,
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai Korban ,  Lex  Crime  Vol.  IX,  No.  3  Juli – September 2020,h.50 .
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan  dari  keberlangsungan    hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan  negara.  Dalam  konstitusi  Indonesia,  anak memiliki  peran  strategis  yang  secara  tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang  serta  atas  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi.  Oleh  karena  itu, kepentingan  terbaik  bagi  anak  patut  dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.
Konsekuensi  dari  ketentuan  Pasal  28  B  ayat (2)  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun  1945 yang  berbunyi  “Setiap  anak berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi”  perlu ditindaklanjuti  dengan  membuat  kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.
Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak  negatif  perkembangan  pembangunan yang  cepat,  arus  globalisasi  di  bidang komunikasi  dan  informasi,  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  serta  perubahan gaya  dan  cara  hidup  sebagian  orang  tua  yang telah  membawa  perubahan  sosial  yang mendasar  dalam  kehidupan  masyarakat  yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.  Penyimpangan    tingkah  laku  atau perbuatanmelanggar  hukum  yang  dilakukan anak  antara  lain,  disebabkan  oleh  faktor  diluar diri anak tersebut. 3
Kini  permasalahan  mengenai  anak menjadi topik hangat dalam suatu perbincangan maupun pemberitaan di Indonesia.  Anak  merupakan  sosok  penerus
3 Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya,  2014, Sistem  Peradilan  Pidana
Anak , Yogyakarta;Medpress Digital, h.1.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bangsa dan merupakan sosok penerus keluarga.  Anak  adalah  generasi  penerus bangsa  yang  wajib mendapatkan  perlindungan hukum  di  negara  asal  dia  dilahirkan,  ia  wajib mendapatkan perlindungan hukum oleh negaranya sendiridan khususnya adalah orang tuanya  sendiri.  Perlindungan  hukum  terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan  hukum  terhadap  hak  asasi manusia anak yang perlu dan wajib mendapatkan  kehidupan  yang  layak  dan sejahtera. Anak adalah buah alami (sunnatullah), hasil kekuatan rasa kasih sayang suami  istri  sebagai  rahmat  Allah  untuk memperkuat  hubungan  rumah  tangga  yang rukun,  damai,  bahagia  dan  sejahtera.  Anak adalah  kader  pelanjut  generas,  pelindung orang tua dikala lemah dan pelanjut do’a mana kala  orang  tuanya  meninggal  dunia.  Banyak pasangan  suami  isteri  tidak  siap  menunaikan tugas  sehingga  anak  lahir  tanpa  perancanaan, tidak  dapat  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang secara  wajar.  Anak  merupakan  harapan  masa depan  orang  tua,  keluarga,  bangsa  dan negara. 4
Seorang  anak  membutuhkan  rasa kasih sayang yang utuh, bimbingan, perlindungan  dari  orang  tuanya,  hal  ini  sesuai dengan  ketentuan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM). Jika  orang  tua  tidak  ada  dan  tidak  mampu untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya,  maka  pihak  lain  karena kehendak sendiri atau karena ketentuan hukum diserahi  kewajiban  tersebut.  Apabila  tidak  ada pihak lain, maka anak menjadi tanggung jawab negara  karena  anak  adalah  tunas  bangsa,
4 Sri  Lestari,  2012, Psikologi  Keluarga  : Penanaman  Nilai  dan  Penanganan  Konflik dalam  Keluarga ,  Jakarta,  Prenada  Media Group, h.6.
potensi,  dan  generasi  muda  penerus  cita –cita perjuangan  bangsa  yang  memiliki  peran strategis  dalam  pembangunan  bangsa  dimasa mendatang.
Pasal  1  Konvensi  Hak  Anak  tahun 1989  disebutkan  bahwa  anak  adalah  manusia yang  berusia  di  bawah  18  tahun  kecuali berdasarkan  Undang-Undang  yang  berlaku bagi anak yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai  lebih  awal.  Sehubungan  dengan  itu  di dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  anak  juga  di  tegaskan bahwa  anak  adalah  mereka  yang  belum berusia  18  tahun  termasuk  yang  ada  dalam kandungan.
Salah  satu  dari  hak  anak  secara universal adalah hak memperoleh perlindungan akibat  kekerasan  fisik,  mental,  penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) dan penyalahgunaan
seksual serta hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman.  Paradigma  bahwa  anak  hak  milik orang  tua  yang  boleh  diperlakukan  semaunya, asal  dengan  alasan  yang  menurut  orang  tua masuk  akal.  Paradigma  tersebut  adalah paradigma yang keliru, menganggap anak tidak memiliki  hak,  dan  harus  selalu  menurut  orang tuanya. 5
Permasalahan multidimensi yang dialami  keluarga,  yaitu  antara  lain  yaitu kehidupan  perekonomian  yang  tidak  stabil, masalah  dipekerjaan,  masalah  rumah  tangga, ketidak  harmonisan  di  dalam  keluarga  dan lainnya.    Orang  tua  untuk  melampiaskan kekecewaan, kegelisahan dan dan ketidakstabilan  emosinya,  dengan  melakukan
5 Muhammad Iqbal, Perlidungan Hukum Terhadap  Anak  Korban  Tindak  pidana ,  Kanun Jurna Hukum No.54 Tahun XIII (Agustus,2011), h.98 – 100.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kekerasan  fisik  maupun  kekerasan  seksual ( incest ) kepada anaknya. Sementara dari pihak anak,  sebagai  individu  yang  masih  di  bimbing dan  memiliki  ketergantungan  yang  sangat tinggi  terhadap  orang  tua,  anak  dipandang sebagai individu yang lemah. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini membuat anak sebagai menjadi sasaran pelampiasan emosi orang tua dan orang dewasa lainnya.
Negara  hukum  yang  demokratis,  hak individu  selalu  dilindungi  oleh  Undang-Undang yang demokratis berasal dari rakyat. Perlindungan  terhadap  individu  adalah  tugas negara,  dan  perlindungan  individu  ini  harus sama  terhadap  semua  warga  negara  tanpa terkecuali  termasuk  terhadap  anak  ( equality before the law ).
Perlindungan  anak  adalah  segala kegiatan  untuk menjamin  dan melindungi  anak dan  haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan  dan  diskriminasi.  Anak  semula  di pandang  sebagai  beban  ekonomi,  tetapi karena  keberhasilan  anak  akan  mengangkat derajat  orang  tua,  maka  orang  tua  akan mengusahakan  apa  saja  agar  masa  depan anak  lebih  baik  dari  mereka.  Akibatnya ketergantungan anak terhadap orang tua tinggi yang mengakibatkan kemandirian anak berkurang. 6 Pandangan
negatif masyarakat menunjukkan  bahwa  anak  adalah  seorang yang  dapat  di  jadikan  sarana  mencari  nafkah. Akibatnya  anak  dipaksa  bekerja  dan  tidak
6 Endang Sumiarni dan Chandra Halim,
2009, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak
Dalam Hukum Keluarga , Yogyakarta,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, h. 53.
dapat  sekolah,  menjadi  anak  jalanan,  terlantar dan  tidak  dapat  tumbuh  wajar.  Seorang  anak yang umumnya secara fisik  dan mental lemah, polos,  dan  rentan  sering  di  tempatkan  pada posisi  yang  kalah  dan  hanya  di  perlakukan sebagai  obyek.  Inisiatif,  ide  keinginan  dan kemauan  anak  sering  tidak  diakui,  apa  yang baik  menurut  orang  tua  adalah  terbaik  untuk anak akibatnya kreatifitasnya berkurang.
Menurut  Arif Gosita  perlindungan  anak adalah  suatu  hasil  interaksi  karena  adanya intelerasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.  Oleh  sebab  itu,  kita  harus mengetahui  adanya  terjadinya  perlindungan anak  yang  baik  atau  buruk,  tepat  atau  tidak. Maka  kita  harus melihat fenomena mana  yang relevan  yang mempunyai  peran  penting  dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. 7
Persamaan di hadapan  hukum adalah adalah  asas  dimana  setiap  orang  tunduk  pada hukum  peradilan  yang  sama  (proses  hukum). Hukum  juga  menimbulkan  persoalan  penting dan  kompleks  tentang  kesetaraan,  kewajaran, dan  keadilan.    Kepercayaan  pada  persamaan di  hadapan  hukum  disebut  dengan  istilah egalitarianisme  hukum.  Setiap  orang  harus  di perlakukan  sama  dibawah  hukum  tanpa memandang  ras,  gender,  kebangsaan,  warna kulit, etnis, agama, karakteristik lain, tanpa hak istimewa dan diskriminasi. Konstitusi Indonesia dengan  tegas  memberikan  jaminan  adanya persamaan  kedudukan  di  dalam  hukum  tanpa terkecuali. Hal tersebut di jelaskan dalam pasal 27  ayat  (1)  “  segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum
7 Arif  Gosita,  2004, Masalah  korban Kejahatan  (Kumpulan  Karangan ),  Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, h.204.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya”. 8 Sejak tahun 1990 Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA).
Indonesia  merupakan  salah  satu  dari  191 negara  yang  telah  meratifikasi  konvensi  hak anak ( convention on the right of children ) pada tahun  1990  melalui  Kepres  Nomor  36  tahun 1990.  Dengan  meratifikasi  Konvensi  ini, Indonesia  memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi haknya  bagi  semua  anak  tanpa  terkecuali, salah  satu  hak  anak  yang  perlu  mendapat perhatian dan perlindungan dari diskriminasi.
Anak  adalah  makhluk  sosial  seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain  untuk  dapat  membantu  mengembangkan kemampuannya,  karena  anak  lahir  dengan segala  kelemahan  sehingga  tanpa  orang  lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan  yang  normal.  Anak  merupakan makhluk  sosial,  perkembangan  sosial  anak membutuhkan  pemeliharaan  kasih  sayang  dan tempat  bagi  perkembangannya.  Anak  juga mempunyai  suatu  perasaan,  pikiran, kehendak tersendiri  yang  semuanya  itu  merupakan totalitas  psikis  dan  sifat  serta  struktur  yang berlainan  pada  tiap    fase  perkembangan  pada masa anak.
Anak  juga  merupakan  salah  satu  aset bangsa  yang  memiliki  peran  sangat  penting sebagai  bagian  dari  generasi  muda,  seorang anak  memiliki  peran  yang  sangat  strategis sebagai successor suatu  bangsa.  Di  dalam konteks negara Indonesia anak adalah penerus dari  cita –  cita    perjuangan  bangsa,  yang dimana  peran  strategis  ini  telah  disadari  oleh masyarakat  internasonal  untuk  melahirkan
8 Republik Indonesia , Undang – Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 , Pasal 27 .
sebuah  konvensi  yang  intinya  menekankan posisi seorang anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan terhadap  haknya  yang  sebagaimana  mesti dimilikinya. 9
Orang  tua  bisa  melakukan  perbuatan yang  pada  hakikatnya  termasuk  pada  prilaku durhaka  kepada  anak.  Diantara  perbuatan durhaka yang dilakukan orang tua kepada anak yaitu  salah  memilih  calon  ibu  atau  ayah, menafkahi  anak  dari  hasil  yang  haram, mengajak  anak  kepada  hal  yang  bersifat kemusyrikan,  merintangi  anak  dengan  agama dengan  benar,  menelantarkan  hak  anak, menelantarkan pendidikan agama anak, menempatkan  anak  pada  lingkungan  yang rusak,  memaksa  anak  menikah  dengan  orang yang  tidak  disukai,  merintangi  anak  menikah, memperlakukan  anak  tidak  adil,  membiasakan hal  buruk  kepada  anak,  menyerahkan  asuhan anak  kepada  non  muslim,  membebani  anak dengan  tugas  di  luar  kemampuannya  dan sebagainya.
Permasalah  di  bidang  hukum  yang merupakan masalah yang perlu di tindak lanjuti mengingat kompleksnya masalah hukum termasuk  maraknya  kejahatan  penelantaran yang terus terjadi seiring dengan perkembangan  zaman.  Pemerintah  Indonesia melalui  badan  atau  instansi  beserta  aparatur penegak hukum diharapkan mampu melaksanakan  upaya  penegakan  hukum  yang nyata  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan sesuai  dengan  peraturan  hukum  yang  berlaku agar  tatanan  kehidupan  bermasyarakat  yang
9 Evi  Hasbita  dan  Tri  Riska  Hidayati, Terapi  Okupasi  Perkembangan  Motorik  Halus Anak  Autisme ,  Jurnal  Iptek  Terapan,  Vol.9, No.1. 2009, h.3.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
aman  dan  tertib  dapat  dicapai  semaksimal mungkin. 10
Seiring zaman dalam pergaulan manusia  dalam  interaksi  sosial  masyarakat telah  menimbulkan  berbagai  pelanggaran hukum  berupa  kejahatan  atau  tindak  pidana. Salah  satu  yang  terjadi  yaitu  adanya  tindakan penelantaran yang dilakukan orang tua terhadap  anaknya,  yang  dimana  seharusnya orang  tua  memberikan  rasa  penuh  kasih sayang  yang  begitu  besar  kepada  anak  nya dan bukan malah sebaliknya yang ditelantakan dan  tidak  diurusi  mengenai  kebutuhan  hidup bagi  anaknya.  Hal  ini  disebabkan  karena dimana anak yang berada masih dibawah umur masih  dalam  pengasuhan  orang  tua,  anak sebagai  tunas  bangsa  dan  generasi  penerus cita – cita bangsa harus diperhatikan, dilindungi dan  dijaga  dari  segala  tindakan  yang  dapat merugikan. 11
Perlindungan  anak  Indonesia  berarti melindungi  potensi  sumber  daya  insani  dan membangun  manusia  Indonesia  seutuhnya, menuju  masyarakat  yang  adil  dan  makmur, materill  spritual  berdasarkan  pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Memelihara  kelangsungan  hidup anak  adalah  tanggung  jawab  orang  tua  yang tidak  boleh  diabaikan.  Pasal  45  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  pokok perkawinan,  menentukan  bahwa  orang  tua wajib  memelihara  dan  mendidik    anak  yang belum dewasa sampai anak yang
10 Ibid., h.30. 11 Laurensius  Arliman, Konsep  dan Gagasan  Pemenuhan  Perlindungan  Hak  Anak Oleh Pemerintah Daerah di Perabatasan NKRI , Tanjung  Pinang,  Universitas  Maritim  Raja  Ali, Jurnal  Ilmu  Hukum  Selat,  Vol.  3,No.1,  2015, h.12.
bersangkutan  dewasa  atau  sampai  dapat berdiri sendiri.
Perlindungan  terhadap  anak  pada suatu  masyarakat  bangsa,  merupakan  tolak ukur  peradaban  bangsa  tersebut,  karenanya wajib  diusahakan  sesuai  dengan  kemampuan nusa dan bangsa.  Kegiatan perlindungan anak merupakan  suatu  tindakan  hukum  yang berakibat hukum. Masalah perlindungan hukum dan  haknya  bagi  anak  merupakan  salah  satu sisi pendekatan untuk melindungi anak Indonesia.  Agar  perlindungan    hak  anak  dapat dilakukan secara teratur, tertib dengan perkembangan  masyarakat  Indonesia  yang dijiwai sepenuhnya oleh pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 34 bahwa fakir miskin dan  anak terlantar dipelihara oleh negara.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  harus adanya perhatian yang khusus dari pemerintah terhadap  hak  anak  dan  perlindungannya.  Agar tindak  Penelantaran  anak  yang  dilakukan  oleh orang  tuanya  dapat  di  pertanggung  jawabkan dan di proses secara hukum, dikarenakan tidak dapat bisa memberikan hak  anak secara utuh dan  baik.Kasus  penelantaran  rumah  tangga  di Indonesia cukup tinggi, komisi nasional perempuan  dalam  catatan  tahunan  2017 mencatat  jumlah  kekerasan  penelantaran rumah  tangga  pada  perempuan  adalah  13  % (1.244) kasus. Sementara kementerian pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan anak  pada  tahun  2019  mencatat  kasus penelantaran sebanyak 920 kasus. 12
Penelantaran    anak  adalah  salah  satu bentuk  kekerasan  pada  anak  yang  cukup umum  terjadi.  Namun,  mungkin  beberapa
12 Dian  Puspita  Sari, Penelantaran  - Rumah –  Tangga ,  https://www.  jalastoria.id, diakses tanggal 25 April 2021, pukul 09.45 wib.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
orang dewasa masih belum memahami bahwa penelantaran  juga  masuk  dalam  tindakan kekerasan  yang  nyatanya  bisa  memengaruhi kesehatan  fisik  dan  mental  anak.  Pada umumnya  penelantaran  anak  sangat  besar kemungkinan  menyebabkan  munculnya  suatu konsekuensi  jangka  panjang  bagi  hidup  sang anak.  Sedangkan  di  Amerika  serikat  , The federal  child  abuse  prevention  treatment  act (CAPTA) secara hukum mendefinisikan penelantaran  sebagai  setiap  tindakan    baru  ini atau  kegagalan  untuk  bertindak  di  pihak  orang tua  atau  pengasuh  yang  menimbulkan  resiko bahaya serius bagi anak. 13
Tujuan  perlindungan  hukum  terhadap anak  yaitu  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang, dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan, serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan dan  diskriminasi,  demi  terwujudnya  anak Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak  mulia dan  sejahtera,  tetapi  dalam  hal  perlindungan dan  penanganan  terhadap  penelantaran  anak belumlah berjalan secara efektif.
Dinas sosial sumatera utara melakukan  suatu  peningkatan  razia  dan pembinaan  terhadap  anak  jalanan.  Data  dinas sosial  sumatera  utara  menunjukkan  jumlah anak  jalanan  saat ini  adalah  525  anak  dengan rincian 436 lelaki dan 89 perempuan. Selain itu masih banyak juga yang melakukan eksploitasi anak untuk bekerja di jalanan. 14
13 Verury  Verona  Handayani, Ini  Tipe
Penelantaran yang Terjadi Pada Anak , https://www.halodoc.com,  diakses  tanggal  25 April 2021, pukul 09.50 wib.
14 Indra    Widyastuti, Masalah  Anak Jalanan ,  https://www.rrr.com,  diakses  tanggal 18 Mei 2021, pukul 10.30 wib.
Salah  satu  contohnya  yaitu  adanya  2 orang  anak  yang  di  telantarkan  oleh  orang tuannya.  Adapun  kedua  anak  tersebut  adalah Ester seorang anak perempuan yang berusia 1 tahun  dan  Esra  seorang  anak  lelaki  berusia  2 tahun  yang  pada  saat  itu  ditemukan  warga Jalan  Jenderal  A.H.  Nasution,  Simpang  Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor, yang dimana dalam ini ditemukan oleh salah seorang  warga dan  melihat  kedua  anak  tersebut  telah ditelantarkan oleh orang tuanya di depan pagar rumah  warga  yang  melihat  kedua  anak tersebut (dewi).

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang  diatas,  maka  adapun  perumusan masalah  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.  Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum  terhadap  anak  korban  terlantar  di
Sumatera Utara ? 2.  Bagaimana hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan  Anak  Provinsi  Sumatera Utara dalam melakukan perlindungan anak korban  terlantar  dan  bagaimana  upaya mengatasinya ?

## C.  Tujuan Penelitian
Setiap penelitian yang dilakukan memiliki  tujuan  yang  diharapkan,  begitu  juga dengan  tesis  ini,  adapun  tujuan  yang  ingin dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
1.  Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban terlantar di Sumatera Utara.
2.  Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Dinas Pemberdayaan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan perlindungan  anak  korban  terlantar  dan bagaimana upaya mengatasinya.

## D.  Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  diharapkan  memiliki manfaat  bagi  penulis  dan  juga  para  pembaca (masyarakat).  Manfaat  ini  dapat  digolongkan menjadi dua (2) bagian yaitu : 1.  Manfaat Teoritis
a.  penelitian  ini  merupakan  syarat  dalam menempuh dan
menyelesaikan program  pasca  sarjana  Ilmu  Hukum  di
Perguruan  Tinggi  Swasta  Universitas
Islam Sumatera Utara.
b.  diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan  wawasan  dan  kajian teoritis  lebih  lanjut  bagi  yang  ingin mengetahui dan memperdalam tentang Tinjauan  yuridis  perlindungan  hukum terhadap    anak  korban  terlantar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak (studi kasus dinas pemberdayaan perempuan  dan  perlindungan  anak provinsi sumatera utara).
2.  Manfaat Praktis
Secara  praktis  dengan  adanya  penelitian ini  diharapkan  dapat  dijadikan  bahan masukan bagi pemerintah, lembaga- lembaga  dan  penegak  hukum  serta masyarakat  dalam  menentukan  kebijakan dan  langkah-langkah  untuk  memberikan pelindungan hukum terhadap  anak korban
terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan  Anak.  Dan  dengan  adanya penelitian ini juga diharapkan bisa
dimanfaatkan  oleh  masyarakat  dalam kehidupan sehari – hari.

## II. PEMBAHASAN
A.  Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum
Terhadap  Anak  Korban  Terlantar  Di Sumatera Utara
Pertumbuhan  penduduk  di  kota besar  di  Indonesia  ini  sangat  cepat, sehingga  terdapat  berbagai  masalah  yang cukup  besar  pula,  diantara  nya  masalah sosial,  ekonomi,  politik,  budaya  dan sebagainya.Salah  satu  masalah  sosial yang sering kita jumpai yaitu masalah anak yang  menjadi  korban  terlantar.  Korban anak  terlantar  seharusnya  keberadaannya dipelihara oleh Negara sebagaimana bunyi Pasal  34  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang menyatakan  bahwa  fakir  miskin  dan  anak terlantar dipelihara oleh Negara.
Pelaksanaan  perlindungan  hukum terhadap  anak  terlantar  sangatlah  jelas telah  diatur  di  dalam  suatu  undang- undang.  Pemerintah  sebenarnya  sudah menetapkan regulasi terkait upaya perlindungan  tehadap  anak  yang  dimana bahwa  perlindungan  anak  adalah  segala kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi anak  dan  haknya  agar  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi, secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah daerah adalah
penyelenggaraan  urusan  pemerintah  oleh pemerintah  daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah menurut  asas  otonomi  dan tugas pembantuan dengan  prinsip otonomi

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
seluas  luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Pemerintah  adalah  Gubernur dan  perangkat  daerah  sebagai  unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Perlindungan  Khusus  adalah  perlindungan yang  diberikan  kepada  anak  dalam  situasi darurat,  anak  yang  berhadapan  dengan hukum,  anak  dari  kelompok  minoritas  dan terisolasi,  anak  yang  dieksploitasi  secara ekonomi  dan/atau  seksual,  anak  yang diperdagangkan, anak yang menjadi
korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya,  anak korban penculikan,
penjualan,
perdagangan, dan laninya. Berdasarkan peraturan daerah sumatera  utara  Nomor  3  Tahun  2014 tentang  penyelenggaraan  Perlindungan Anak tujuan
penyelenggaraan
Perlindungan  Anak  di  Sumatera  Utara untuk  menjamin  terpenuhinya  hak  anak agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang, dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat
perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. B.  Faktor  Penyebab  Terjadinya  Anak
Korban Terlantar
1.  Faktor Internal a.  Keluarga Keluarga merupakan unit sosial  terkecil  dan  sederhana  yang terdapat disetiap lapisan masyarakat di dunia. Keluarga memiliki peranan yang
penting dalam memfasilitasi perkembangan setiap individu
khususnya  bagi  si  anak.  Konsisi keluarga  yang  baik  akan  berpengaruh positif  dan  sebaliknya  konsisi  keluarga yang  buruk  akan  berpengaruh  negatif terhadap  perkembangan  anak.  Dalam hal  ini  Erick  Erickson  mengatakan bahwa  delapan  tahap  perkembangan psikologis dalam kehidupan seseorang bergantung  pada  pengalaman  yang diperolehnya  dalam  keluarga.  Oleh sebab itu, kualitas perkembangan anak tergantung  pada  kondisi  keluarga tempat tinggalnya. 15
Keluarga bahagia atau
harmonis  merupakan  syarat  utama bagi  perkembangan  para  anggota  di dalam  keluarga  tersebut  khususnya terhadap anak yang sangat memerlukan rasa kasih sayang seutuhnya  dari  kedua  orang  tuanya. Iklim keluarga yang sehat atau perhatian  orang  tua  yang  penuh  kasih sayang  yang  merupakan  faktor  paling penting  dalam  proses  pertumbuhan dan  perkembangan  si  anak.    Menurut Syamsu Yusuf bahwa keluarga bahagia dapat terwujud apabila keluarga dapat memerankan fungsinya dengan  baik  yaitu  memberikan  rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan  hubungan  yang  baik di antara anggota keluargannya.
Keluarga menjadi benteng pertahanan  yang  pertama  sekaligus yang  terakhir  dalam membentuk moral
15 Evelyn, Komunikasi Interpersonal Antara  Anak  Agnostik  Dengan  Orang  Tua , Jurnal E- Komunikasi, No.6 Tahun 2018, h. 1.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
generasi  bangsa.  Sejatinya  keluarga adalah pondasi primer bagi perkembangan, kepribadian dan tingkah laku anak. Keberhasilan keluarga (orang tua) dalam membentuk watak anak sangat tergantung pada subjek dalam keluarga  tersebut.  Menurut  Aisyah Dahlan mengemukakan hal yang dibutuhkan  anak  dari  orang  tuanya adalah sebagai berikut : 16
a)  Perasaan kasih sayang
Setiap  anak  harus  merasa  bahwa ia  disayangi,  dikasihi  dan  dicintai oleh  orang  tuanya.  Kehilangan kasih  sayang  akan  menghambat pertumbuhan  jiwa  anak.  Tidak disayangi membuat mereka merasa terpencil, terasing,
terisolasi yang kadang membuat si anak  nakal,  keras  kepala,  cerewet dan  bandel.  Tetapi  kasih  sayang itu  hendaknya  sekedarnya  saja agar  tidak  terlalu  membuat  terlalu manja dan tidak disiplin.
b)  Merasa aman
Anak    harus  merasa  aman  di rumah  tangganya,  jangan  terlalu mencampuri urusannya yang membuat  dia  merasa  terganggu dan tidak senang di rumah. Berilah
ia  kesempatan  berbuat,  namun orang tua tetap mengawasi.
Merasa  ada  harga  diri  walaupun anak  masih  kecil,  jika  bertanya sesuatu  maka  jawablah  dengan baik.
b.  Masalah keuangan dalam keluarga
16 Ibid., h.13.
Tidak bisa dipungkiri keuangan dalam rumah tangga menjadi suatu hal yang  sangat  vital.  Satu  keluarga  bisa bercerai  berai  karena  hanya  sistem keuangan  yang  buruk,  misalnya  suami bekerja  keras  untuk  nafkah  keluarga sedangkan sementara istri boros dalam  penggunaan,  penghasilan  istri yang lebih tinggi dari suami, atau tidak bisa menerapkan tips mengatur keuangan  rumah  tangga  agar  tidak boros.
Nafkah  adalah  suatu  kegiatan pencarian  uang  yang  dilakukan  oleh seorang  suami  untuk  dapat  bisa memenuhi segala kebutuhan keluarganya  baik  itu  kebutuhannya sendiri,  istri  maupun  juga  anak. Dengan  demikian  nafkah  adalah  suatu belanja untuk hidup, uang pendapatan, selain  itu  juga  berarti  bekal  untuk memenuhi  keperluan  sehari –  hari. Dalam  hal  ini  adalah  nafkah  dalam suatu  perkawinan,  yaitu  uang  yang diberikan  oleh  suami  untuk  belanja hidup  keluarganya,  nafkah  meliputi makanan, minuman, lauk, pakaian, dan tempat tinggal. Apabila semua kebutuhan  ini  tidak  terpenuhi  maka dapat  dikatakan  penelantaran  dalam rumah tangga. 17
Kasus  yang  dilaporkan  dalam kaitannya  dengan  penelantaran  rumah tangga karena alasan ekonomi memang pada umumnya karena penghasilan  kurang  yaitu  ada  tuntutan istri  yang  selalu  minta  lebih  kepada
17 Djiwandono,  Sri  Esti  Wuryani,  2005, Konseling dan Terapi dengan Anak dan Orang Tua , Jakarta, PT Grasindo, h. 23.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
suami,  sedangkan  suami  tidak mampu memenuhinya.  Tetapi  ada  juga  dari yang  yang  berpenghasilan  cukup  atau berlebih  yaitu  karena  korban  atau  istri tidak  bisa  mengatur  keuangan  rumah tangga, sehingga berapa pun besarnya uang yang diberikan selalu habis.
Hasil  temuan  menunjukkan bahwa mayoritas kondisi sosial ekonomi  pada  kasus  kekerasan  dalam rumah tangga khususnya penelantaran rumah  tangga  dapat  dikatakan  rumah tangga  yang  ekonominya  rendah. Dikatakan  sosial  ekonomi  rendah karena  masalah  perekonomian  yang minim  di  dalam  rumah  tangga  yang disebabkan besarnya kebutuhan kehidupan sehari – hari, juga minimnya pendidikan  sehingga  tidak  luas  untuk mendapatkan  pekerjaan  yang  nilai penghasilannya besar dan juga minimya  usia  saat  memutuskan  untuk berumah tangga. 18
Seorang  lelaki  yang  dijadikan sebagai  kepala  rumah  tangga  yang dianggap  dapat  menjaga  anggota keluarganya dan menghidupi
keluarganya  dalam  keadaan  apapun. Ternyata  sebaliknya,  berawal  dari perselisihan, perbedaan mengenai masalah  kebutuhan  di  dalam  rumah tangga yang selalu menjadikan kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis, penelantaran  ekonomi  sebagai  cara menyelesaikan masalah. Keadaan seperti  inilah  yang  menjadikan  korban (wanita)  menjadi  mandiri  dan  berfikir
18 Djiwandono, Sri Esti Wuryani, Op Cit, h. 25.
maju  untuk  tetap  mempertahankan kehidupan  di  dalam  rumah  tangga yang awalnya selalu bergantung kepada suami.
Sehingga pada umumnya bahwa pengaruh ekonomi yang rendah ini  dapat memicu  terjadinya  kekerasan maupun  penelantaran  dalam  rumah tangga,  hal  ini  disebabkan  karena kebutuhan  di  dalam  rumah  tangga lebih  besar  dari  nilai  pendapatan.  Dan yang  bermasalah  dengan  tindakan kekerasan  di  dalam  rumah  tangga  ini lebih  banyak  pada  masyarakat  yang sedikit anggota masyarakat yang tinggal  di  daerah  tersebut.  Adapun permasalahan  yang  sering  terjadi  di dalam  hal  ini  yaitu  perselisihan  akibat berbeda pendapat pemenuhan kebutuhan,  keegoisan  dari  pasangan untuk  memaksakan  keinginan  pribadi, tuntutan  pemenuhan  kebutuhan  sehari –  hari  dan  kurangnya  rasa  jujur  dari nilai suatu penghasilan. 19
c.  Orang  tua  terlalu  sibuk  dengan dunianya sendiri
Keadaan  dimana  orang  tua baik  itu  ayah  atau  ibu  sama  bekerja, sama  sibuk  dengan  pekerjaan  setiap harinya dapat memicu terjadinya penelantaran  anak,  hal  ini  disebakan karena tidak adanya pengurusan terhadap  anak  sebaik  mungkin  yang dilakukan  oleh  kedua  orang  tua  hal  ini ditandai dengan kurangnya komunikasi yang terjadi di dalam keluarga tersebut.
19 Jamal Ma’aruf Asmani, 2009,
Manajemen  Pendidikan  Anak  Usia  Dini , Yogyakarta, Diva Press, h.13.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
d.  Orang  tua  tidak  dewasa  dalam berpikir Selalu  mengedepankan  ego masing – masing dan selalu
menganggap  pendapatnya  lah  yang paling  benar.  Hal  ini  akan  menjadi penyebab suami –  istri sering bertengkar dalam rumah tangga.
Dengan  adanya  suatu  pertengkaran yang  terjadi  di  dalam  rumah  tangga membuat  sang  anak  tidak  menjadi nyaman  di  dalam  rumah  dan  merasa ketakutan  yang  luar  biasa  dan  sering membuat  anak  menjadi  murung  atau suka menyendiri karena kurang adanya  rasa  kasih  sayang  yang diberikan oleh kedua orang tuanya. 20
e.  Rumah  tangga  dengan  landasan
keimanan yang tidak kuat
Suatu permasalah yang
muncul  dalam  kehidupan  berumah tangga  sejatinya  adalah  suatu  cobaan terhadap  semua  umat  manusia  yang ada di muka bumi untuk melatih dirinya dengan suatu kesabaran dalam menghadapi  setiap  persoalan  yang menghampirinya.Tidak  sedikit  orang yang  depresi  lalu melakukan  hal  diluar dugaan  karena  tidak  punya  iman  yang kuat dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangganya sendiri.
f. Wawasan pikiran yang kurang luas Pada umumnya dengan
pendidikan  yang  kurang  membuat orang  bisa  melakukan  suatu  tindakan yang  bisa  membuat  hubungan  rumah
20 Taylor Jimmy, 2007, Memberi Dorongan  Positif  pada  Anak ,  Jakarta,    PT Gramedia Utama, h.23.
tangganya berantakan baik itu terhadap istri maupun anaknya. 21 Wawasan  yang  kurang  luas bisa  mempengaruhi  cara  berpikir  dan mengambil  sikap  terhadap  masalah yang  sedang  dihadapi.  Orang  yang tidak  memiliki  latar  pendidikan  yang baik  maka  secara  otomatis  akan ceroboh  dalam mengambil  suatu  sikap yang  dihadapinya  dan  tidak  tau  cara menyelesaikan permasalahn yang sedang  dihadapinya  dan  yang menjadi sasaran  dalam  hal  ini  secara  otomatis adalah  anak  dan  istrinya  sendiri  yang mana  sering  kali  terjadinya  kekerasan yang dilakukan.

## 2.  Faktor Eksternal
a.  Pendidikan
Masalah  paling  besar  yang dialami  oleh  anak  terlantar  adalah kecilnya kemungkinan untuk
mendapatkan  kesempatan  di  bidang pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan  karena  beberapa  aspek. Pertama ketiadaan biaya, tidak adanya biaya  untuk  menyekolahkan  anak disebabkan karena tidak adanya pendapatan  yang  tetap  dan  bahkan tidak  menyediakan  secara  khusus biaya pendidikan sehingga anak menjadi  putus  sekolah  karena  hasil pendapatan  dari  pekerjaan  hanya dapat  memenuhi  kebutuhan  sehari – hari keluarga.
Kedua,  keterbatasan  waktu. Keterbatasan  waktu  yang  dimiliki  oleh
21 Hurlock,  EB,  2008, Perkembangan Anak , Jakarta, Erlangga, h.5.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
anak  dalam  bersekolah  dikarenakan waktu  mereka  telah  dipakai  untuk berpartisipasi dalam membantu keluarga  memenuhi  kebutuhan  dasar dengan bekerja sebagai pencuci kuburan, tukang ojek, jualan tas kresek di pasar, menjajajkan kue, dan menjadi supir oto, dan juga menjaga adik ketika ibunya sedang tidak dirumah.
Ketiga,  rendahnya  kemauan untuk  belajar,  dari  hasil  temuan  di lapangan  terlihat  bahwa  anak  terlantar atau  ditelantarkan  memiliki  kemauan yang  rendah  dalam  belajar.  Hal  ini sangat  dipengaruhi  oleh  waktu  yang telah tersita dalam membantu ekonomi keluarga  (bekerja),  kondisi  tubuh  yang lelah  setelah  berjualan  menyebabkan mereka  tidak  memiliki  motivasi  atau semangat untuk belajar.
Keempat,  adanya  pemahaman yang  salah  terhadap  pendidikan.  Yang melatarbelakangi  pemahaman  anak terlantar  terhadap  pendidikan  yang keliru  disebabkan  karena  mereka memiliki kemudahan dalam mendapatkan  uang  dalam  memenuhi kebutuhan keluarga dan juga menambah uang jajan mereka sehingga  pendidikan  tidak  menjadi prioritas bagi mereka. 22 Terakhir, kurangnya  perhatian  dari  lingkungan. Perhatian  yang  kurang  dari  orang  tua maupun  keluarga  terhadap  pendidikan anak  membuat  anak  tidak  menikmati pendidikan yang seharusnya, situasi ini yang menjadikan pendidikan bukan hal yang penting bagi keluarga.
22 Ibid., h.27.
b.  Kesehatan
Sehat merupakan harapan semua manusia, tanpa  terkecuali  anak terlantar.  Anak  yang  memiliki  kondisi sehat  dalam  hal  ini  bukan  saja  secara fisik  namun  secara  psikis  dan  juga sosial, dapat berkembang dan bertumbuh menjadi seorang anak yang cerdas  dan  bermartabat.  Masalah kesehatan  merupakan  masalah  utama yang  harus  menjadi  perhatian  serius dalam setiap kehidupan manusia.
Artinya, seseorang akan menentukan aktivitas kehidupan sehari –  hari  tergantung  dari  kesehatannya. Kesehatan seseorang tidak hanya bisa dilihat secara terpadu. Seseorang yang dikatakan sehat adalah mampu melakukan segala aktivitas
kesehariannya  dan  dapat  berperan secara  maksimal  dalam  kehidupan sehari –  hari,  baik  sebagai  pribadi maupun  sebagai  anggota  masyarakat. Manusia  sehat  adalah  manusia – manusia  yang  mampu  memanfaatkan potensi    yang  ada  pada  dirinya  untuk mencapai tujuan hidup.
Kesehatan  yang  baik  dan prima memungkinkan seseorang hidup lebih  produktif  baik  secara  sosial maupun  ekonomi.  Oleh  karena  itu, kesehatan menjadi salah satu hak dan kebutuhan  dasar  yang  harus  dipenuhi agar  setiap  individu  dapat  berkarya dan menikmati kehidupan yang bermartabat.  Realitas  yang  ditemukan ternyata  kondisi  anak  terlantar  sangat bertolak  belakang  dengan  konsep sehat.  Artinya,  anak  terlantar  tidak memperoleh pelayanan kesehatan

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  memadai.  Hal  tersebut  terjadi karena beberapa faktor, yaitu :
a)  Kesadaran  akan  kesehatan  yang kurang Sebagian anak
beranggapan  bahwa  orang  tua atau  orang  tua  pengganti  tidak memiliki  kepedulian  saat  kondisi tubuh  mereka  dalam  keadaan sakit.  Hal  ini  dipicu  oleh  karena orang tua lebih fokus mencari uang untuk  menutupi  kebutuhan  hidup keluarga sehingga kesehatan anak bukan menjadi  prioritas  bagi  orang tua  atau  orang  tua  pengganti. Selain  itu  juga,  kondisi  ekonomi atau  penghasilan  hanya  cukup untuk makan sehingga untuk melakukan pengobatan atau pemeriksaan  ke  dokter  atau  ke rumah sakit tidak dilakukan. 23
Untuk meredakan rasa sakit  yang  dialami,  anak  tersebut diberikan  obat  yang  diperoleh dengan  membeli  di  toko  dekat rumah  mereka.  Menurut  orang  tua atau  orang  tua  pengganti,  saat  ini jasa  pelayanan  kesehatan  makin lama  makin  mahal.    Tingginya biaya  kesehatan  makin  sulit  di jangkau  oleh  masyarakat  terutama keluarga dari anak terlantar.
Dengan  kata  lain,  faktor  ekonomi keluarga  menyebabkan  kurangnya kesadaran orang tua akan kesehatan  anak  sehingga  mereka tidak  memiliki  akses  yang  lebih
23 M.  Sahlan  Syafei,  2009, Bagaimana
Anda Mendidik Anak , Bogor, Ghalia Indonesia,
h.15.
untuk mendapat pelayanan
kesehatan yang layak.
b)  Lingkungan  rumah  yang  tidak sesuai dengan standar kesehatan
Rumah  sebagai  tempat bagi  setiap  individu  mendiami  dan melepaskan  kepenatan setelah beraktifitas  seharian  di luar rumah. Situasi  yang  miris  atau  cukup memprihatinkan  yang  dialami  oleh anak terlantar adalah tidak layaknya  tempat  untuk  mereka bertumbuh  dan  berkembang.  Hal ini  disebabkan  oleh  tempat  tinggal yang  mereka  tempati  sangat  kecil dengan  ukuran  yang  hanya  dapat ditempati  oleh  dua  tau  tiga  orang serta  kondisi  air  yang  sangat  jauh dari  higeinis  menjadi  penyebab timbulnya berbagai penyakit.
Situasi  yang  tidak  kondisif  dan lingkungan yang tidak aman menciptakan  suasana  tidak  nyaman bagi  anak.  Dari  subjek  yang  diteliti, pada  umumnya  mereka  mengalami gangguan  kesehatan  secara  fisik,  baik itu  berupa  batuk,  pilek,  demam,  tipus, asma, hingga  paru basah. Saat dalam kondisi  sakit,  mereka  tidak  dapat  ke dokter  atau  rumah  sakit  dan  hanya dirawat  oleh  ibu  /  ayah  atau  orang  tua pengganti, bahkan ada diantara mereka tidak dipedulikan.
Masalah kesehatan, merupakan masalah utama yang harus menjadi  perhatian  serius  dalam  setiap kehidupan manusia. Artinya, seseorang seseorang dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari
–  hari  tergantung  dari  kesehatannya.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kesehatan seseorang tidak bisa hanya dilihat  dari  kondisi  fisik  saja,  tetapi harus dilihat secara terpadu.
Seseorang yang dikatakan sehat adalah  mampu  melakukan  segala aktivitas  kesehariannya  dan  dapat berperan  secara  maksimal  dalam kehidupan  sehari –  hari,  baik  sebagai pribadi maupun sebagai anggota
masyarakat. c.  Perselingkuhan Perselingkuhan  adalah  salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya
kekerasan  dalam  rumah  tangga. Berbagai  alasan  yang  secara umum  nyatakan  bahwa  karena adanya  perselingkuhan  dari  salah satu  pihak  yang  dilakukan  oleh suami  atau  istri  keduanya  dapat menjadi pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga yang bentuknya dapat berupa kekerasan fisik,  psikis,  dan  penelantaran rumah tangga. Selain penelantaran rumah tangga maka peristiwa yang dapat terjadi adalah kekerasan fisik baik  terhadap  istri  maupun  anak yang menjadi korban dalam hal ini.
d.  Perilaku Faktor perilaku seseorang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berupa penelantaran rumah tangga baik
pelaku maupun korban. Faktor perilaku dalam  hal  ini  adalah  kebiasaan  buruk yang  dimiliki  seseorang  seperti  : gampang marah, pemain judi, pemabuk, pencemburu, cerewet, egois,  kikir,  dan  tidak  bergaul  dengan
lingkungan.  Perilaku  yang  demikian sebenarnya  dapat  menjadi  penyebab apabila  ada  faktor  lain  yang  turut mempengaruhi  sehingga  seseorang yang  berperilaku  tersebut  dengan lingkungan. 24
Dalam  suatu  tindak  pidana tentulah  terdapat  faktor  penyebab terjadinya  tindak  pidana  tersebut.  Hal ini digambarkan dalam peristiwa pasangan suami – istri yang mempunyai  pola  hidup  dengan  penuh kekerasan  telah  mempunyai  anak, yang  paling  merasakan  dampaknya adalah  anak. Memang dampak secara fisik  tidak  akan  selalu  ada  akan  tetapi dampak  secara  psikologis  itulah  yang paling berbahaya sehingga dimungkinkan  anak    tersebut  ketika besar  dan  telah  berkeluarga  kelak akan  melakukan  hal  yang  sama terhadap istri atau keluarganya sebagaimana bapak dan ibunya dahulu.
Bahwa  perilaku  buruk  sangat
mempengaruhi seseorang dalam bertindak  baik  dalam  lingkup  rumah tangganya maupun dalam
pergaulannya  di  dalam  masyarakat. Mereka  yang  telah  menjadi  korban kekerasan dalam rumah tangga datang pada  lembaga  yang  dikelolanya  untuk meminta perlindungan sekaligus meminta  bimbingan  rohani  adalah termasuk  orang  yang  mempunyai
24 Jupri, Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga (Suatu Tinjauan Kriminologi) , http://www.negarahukum.com/hukum/kekerasa
n/-dalam-rumah-tangga-suatu-tinjauan- kriminologi.html, diakses tanggal 24 Juni 2021, pukul 11.10 wib.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perilaku yang kurang baikseperti malas mengurus rumah tangga.
e.  Hadirnya orang ketiga dalam pernikahan Pada umumnya godaan pasangan yang sudah menikah biasanya  adalah  orang  ketiga  yang
hadir  diantara  mereka,  bila  tidak  bisa menghindari masalah ini bisa berakibat hilangnya kepercayaan karena ketidaksetiaan  salah  satu  pasangan lagi.  Biasanya  akibat  adanya  masuk pihak  ketiga  ini  akan  membuat  suatu permasalahan  dalam  rumah  tangga yang  pada  intinya  akan  munculnya suatu  perceraian  yang  terjadi  dalam rumah  tangga  tersebut.  Dan  yang menjadi korban akibat adanya perceraian  tersebut  adalah  anak  yang tidak  tahu  apa  apa  dan  belum  siap menjalani  kehidupan  yang  seharusnya tanpa adanya salah satu keluarga baik itu ibu maupun ayah.
f. Adanya  campur  tangan  orang  lain dalam pernikahan
Dalam  hal  ini  misalnya  ada kasus orang tua yang ikut ambil bagian dalam kehidupan rumah tangga anaknya,  setiap  masalah  yang  ada bukannya  mencari  cara  mendamaikan keluarga  yang  bertengkar  tetapi malah bertambah  runyam  karena  ada  pihak yang terpojokkan dari salah satunya.

## C.  Dampak Anak Korban Terlantar
Berbicara tentang dampak artinya  ada  sesuatu  yang  dialami  atau dirahasiakan  oleh  seseorang  karena
tindakan  orang lain,  sehingga  tindakan tersebut  berakibat  secara  langsung
maupun tidak langsung terhadap perkembangan individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Adapun dampak yang ditimbulkan  atau  yang  dialami  oleh anak  korban  terlantar  adalah  sebagai berikut:
a.  Dampak fisik
Setiap anak memiliki hak untuk bertumbuh  sesuai  dengan  usianya. Perkembangan dan pertumbuhan yang baik sangat di dukung oleh nutrisi yang masuk  ke  dalam  tubuh  sehingga  anak tumbuh  menjadi  pribadi  yang  sehat secara jasmani. Anak yang ditelantarkan  oleh  orang  tua  terutama ibu,  sangat  berpengaruh  terhadap penampilan fisik mereka. Kondisi tubuh yang  tidak  terurus  seperti  kuku  yang panjang  dan  kotor,  rambut  yang  tidak terurus bagi anak lelaki, dan menggunakan  pakaian  yang  tidak layak. 25
Dampak  yang  paling  signifikan adalah  anak  tumbuh  dan  berkembang tidak  sesuai  dengan  usianya  artinya anak  tersebut  melaksanakan  atau melakukan  suatu  aktivitas  tidak  sesuai dengan  kondisi  tubuhnya.  Selain  itu, dampak fisik dari anak korban terlantar adalah anak tidak mendapatkan makanan,  dari  orang  terdekat  mereka. Kehilangan  tempat  tinggal  dan  juga pakaian  untuk  digunakan  secara  layak dan optimal.
b.  Dampak psikologis
25 William  J.  Goode,  2008, Sosiologi Keluarga , Jakarta, Bumi Aksara, h.31.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Anak yang mengalami gangguan  psikologis  disebabkan  oleh perlakuan salah ataupun tindakan yang diterima  dari  orang  lain  sehingga menyebabkan  mereka  menjadi  pribadi yang tidak berani untuk menyampaikan atau  mengucapkan  apa  yang  mereka rasakan atau inginkan. F.Heider, sebagaimana  yang  dikutip  David  O. Sears, dkk,  menjelaskan perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor
internal  berupa  motif,  emosi,  sikap,
kemampuan, kesehatan dan keinginan, sedangkan
faktor eksternal dipengaruhi  oleh  lingkungan  umum, orang yang diajak berinteraksi, tekanan sosial,  peran  yang  dipaksakan  dan sebagainya. 26
Dari  hasil  temuan,  anak  dalam katagori  ini  mereka  selalu  berada dalam  perasaan  yang  tertekan,  sedih, kecewa, marah bahkan merasa minder dan  malu  terhadap  apa  yang  terjadi pada  diri  mereka  dan  bahkan  memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan usia mereka sehingga membuatnya tertekan.  Kemarahan  dan  perkataan hinaan  yang  selalu  mereka  terima merupakan perlakuan secara langsung yang  diperoleh  salah  satu  orang  tua memiliki  kontribusi  yang  sangat  besar dalam kehidupan pribadi anak, dimana anak  merasakan  kekosongan  figur atau  peran  seorang  ayah  maupun  ibu atau  keduanya.  Hal  ini  memberikan dampak  langsung  bagi  anak  dalam bertindak maupun bersikap serta
26 Khairuddin, 2009, Sosiologi Keluarga , Yogyakarta, Nur Cahaya, h. 45.
membentuk  pribadi  yang  pendiam sehingga mereka tidak dapat mengekspresikan kehidupan
pribadinya  secara  terbuka.  Di  samping itu,  dampak  lain  dari  kehilangan  figur ayah  atau  ibu  dan  atau  keduanya, anak  melakukan  suatu  aktivitas  untuk menarik  perhatian  orang  lain  untuk memperhatikan  apa  yang  mereka lakukan  untuk  mencari  perhatian  dari orang sekelilingnya. c.  Dampak sosial
Anak  sebenarnya  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam kehidupan  di  lingkungan  sosialnya dimana anak
mendapatkan perlindungan  sosial  dalam  lingkungan keluarga  dan  lingkungan  sekitarnya.
Namun berdasarkan temuan di lapangan,  interaksi  dan  relasi  sosial antara  anak  dan  orang  tua  berjalan tidak efektif. 27 Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perceraian
ataupun  tidak  adanya  pengakuan  dari orang  tua  dalam  hal  ini  adalah  ayah terhadap  anak  berpengaruh  terhadap hubungan dengan lingkungannya. Artinya,  ketika  anak  tumbuh  dan berkembang
dalam lingkungan sosialnya  maka  anak  tersebut  akan tetap  ada  dan  selalu  berinteraksi dengan  teman  sebayanya,  orang  tua, dan  masyarakat.  Namun,  orang  tua maupun  masyarakat  memperlakukan anak  koreban  terlantar  sebagai  orang terbuang.
d.  Dampak bagi individu
27 Ibid., h.50

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Anak  merasa  kasih  sayang orang  tua  yang  didapatkan  tidak  utuh, anak  akan  mencari  perhatian  dari orang  lain  atau  bahkan  ada  yang merasa  malu,  minder,  dan  tertekan, dan  tidak  jarang  yang  akhirnya terjerat dengan  pergaulan  bebas.  Selain  itu juga  mengakibatkan  anak  kurang  gizi, kurang  perhatian,  kurang  pendidikan, kurang  kasih  sayang  dan  kehangatan jiwa,  serta  kehilangan  hak  untuk bermain,  bergembira,  bermasyarakat, dan  hidup  merdeka,  atau  bahkan mengakibatkan  anak  dianiaya  batin, fisik dan seksual oleh keluarga, teman, dan orang lain lebih dewasa. 28 D.  Perlindungan Terhadap Anak Korban Terlantar Secara khusus Indonesia memiliki  aturan  hukum  yang  ditujukan untuk  melindungi  anak  yaitu  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  yang  mendorong adanya  perubahan  kebijakan  baru dibidang perlindungan dan kesejahteraan  anak  tentunya  telah disusun  secara  bersinergi  dengan kebijakan nasional dalam pemerintahan. Negara  dalam  menjalankan Perlindungan  terhadap  anak  yaitu dengan menghadirkan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan  Anak  ini,  tidak  hanya
28 Leo  Agustino,  2008, Dasar –  Dasar Kebijakan  Publik  Konsep  dan  Aplikasinya  di Indonesia , Yogyakarta, Mitra Wacana, h. 35.
menjadi kewajiban negara dan pemerintah saja, seperti pada Pasal 20 tentang  perlindungan  anak    yaitu  :’’ anak  terlantar  adalah  anak  yang  tidak terpenuhi  kebutuhannya  secara  wajar, baik  fisik,  mental,  spritual  maupun sosial’’ 29 .
Keberadaan anak terlantar pun tak  luput  dari  permasalahan  kompleks yang  terjadi  di  Provinsi  Sumatera Utara. Diantara problema tentang anak korban  terlantar  yang  masih  menjadi masalah  krusial  yang  harus  segera diselesaikan  baik  oleh  masyarakat, Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak,  terkhusus  pada Provinsi Sumatera Utara, sebab hal ini merupakan  bentuk  eksploitasi  pada anak  yang  seharusnya  memperoleh hak  pendidikan  ataupun  pergaulan selayaknya anak lainya pada
umumnya.
Perlindungan  hukum  terhadap anak  terlantar  merupakan  jaminan perlindungan dan sifatnya tidak sekedar  adaptif  dan  fleksibel.  Dalam hal  ini  peran  orang  dewasa  untuk mengurus seorang anak sangat diperhatikan  oleh  hukum.  Sering  kita dapati bahwa seorang anak ditelantarkan oleh orang tua
dikarenakan  faktor  psikis  sosial  dan ekonomi. 30 Penelantaran terhadap anak  merupakan  salah  satu  bentuk perlakuan terburuk dan tindakan
29 Republik  Indonesia,  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak, Pasal 20.
30 Abintoro  Prakoso,  2016, Hukum Perlindungan  Anak ,  Yokyakarta,  Laksbang Presindo, h. 23.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kekerasan yang dialami oleh anak dan ini  merupakan  suatu  pelanggaran  hak asasi manusia anak.
Perlindungan  terhadap  anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan  tolak  ukur  pada  suatu peradaban  bangsa  tersebut,  karena nya  wajib  diusahakan  sesuai  dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan  suatu  tindakan  hukum yang berakibat hukum. Berbicara penegakan  hukum  maka  akan  selalu melibatkan manusianya dengan tingkah  lakunya.  Karena  hukum  tidak bisa  tegak  dengan  sendirinya,  artinya ia  tidak  mampu  untuk  mewujudkan sendiri  janji  serta  kehendaknya  yang tercantum dalam hukum itu. 31
Dengan  adanya  jaminan  atas perlindungan  hukum  bagi  anak  korban terlantar demi keberlangsungan seluruh  kegiatan  dan  masa  depan sang  anak  tersebut  dan  mencegah adanya  penyelewengan  nantinya  pada sikap  tumbuh  kembang  anak  yang membawakan sifat negatif atas kejadian  traumatis  yang  ia  alami. Perlindungan  anak  merupakan  upaya penting  dan  segera  harus  dilakukan, karena  perlindungan  anak  merupakan usaha  membangun  investasi  terbesar peradaban suatu bangsa, sebab apabila  fenomena  berbagai  bentuk kekerasan terus menimpa anak.
Perlindungan  anak  merupakan
perwujudan  adanya  keadilan  dalam
31 Nashriana, 2011, Perlindungan
Hukum  Pidana  Bagi  Anak  di  Indonesia , Jakarta, Rajawali Pers, h.37.
suatu  masyarakat.  Dengan  demikian maka perlindungan anak harus diusahakan  dalam  berbagai  bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Melindungi anak adalah melindungi manusia, melindungi manusia adalah membangun manusia seutuhnya. Mengabaikan  masalah  perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan  nasional.  Akibat  tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan  berbagai  permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. 32 B.  Hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak Provinsi Sumatera Utara Dalam
Melakukan  Perlindungan  Anak  Korban Terlantar Dan Upaya Mengatasinya
1.  Hambatan
Anak sebenarnya merupakan harta yang  tak  ternilai  harganya  baik  dilihat  dari perspektif  sosial,  budaya,  ekonomi,  politik, hukum  maupun  perspektif  keberlanjutan sebuah  generasi  keluarga,  suku  dan bangsa.  Anak  terlantar  identik  dengan kemiskinan sehingga bertambahnya populasi  mereka  dapat  menjadi  indikator bertambahnya keluarga
miskin.
Kemiskinan  memunculkan  gelandangan dan  pengemis.  Penanganan  anak  terlantar sering  dimanfaatkan  oleh  orang  yang  tidak bertanggung  jawab.  Ada  yang  memelihara untuk  dijadikan  sebagai  pengemis  jalanan,
32 M.  Nasir  Djamil,  2015, Anak  Bukan Untuk Di Hukum , Jakarta, Sinar Grafika, h. 14.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ada  yang  memelihara  untuk  disodomi  dan tragisnya ada yang memutilasinya.
Di dalam hal hambatan menangani korban anak terlantar di dinas pemberdayaan perempuan dan
perlindungan  anak  di  provinsi  sumatera utara dalam hal ini tidak ada kendala yang ditemukan,  hal  ini  dikarenakan  kegiatan yang  dilakukan  dalam  upaya  perlindungan terhadap  anak  korban  terlantar  saling berkoordinasi  atau  bersinergi  dengan berbagai  pihak  antara  lain  dinas  sosial, lembaga masyarakat,  pihak  kepolisian  dan lain sebagainya.

## a.  Upaya Preventif
Indonesia  merupakan  salah  satu negara  berpenduduk  terbanyak  di  dunia. Pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami  peningkatan  yang  signifikan setiap  tahunnya.  Kemiskinan  dan  anak korban  terlantar  sangat  erat  dan  saling berhubungan,  karena  kemiskinanlah  yang menyebabkan adanya anak korban terlantar  dari  orang  tuanya.  Permasalahan kemiskinan  yang  mengakibatkan  adanya keluarga  yang  menyebabkan  munculnya anak korban terlantar di Indonesia khususnya  di  Sumatera  Utara  harus ditangani  dengan  amanat  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 33
Anak korban terlantar pada umumnya  berada  pada  usia  produktif  dan usia sekolah. Mereka mempunyai kesempatan  yang  sama  seperti  anak lainnya.  Anak  terlantar  merupakan  warga negara yang berhak memperoleh
33 R. David, 2009, Manajemen Stategis , Jakarta, Salemba Empat, h.5.
pelayanan pendidikan. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera utara yang memiliki kewenangan dalam
mengatasi  masalah  anak  terlantar  dan penanggulangan anak terlantar
berkewajiban  untuk  penanganan  masalah yang dihadapi anak sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar Republik
Indonesia  tahun  1945  supaya mereka  bisa memperoleh  haknya  dan  benar  dilindungi oleh negara. 34
Program  upaya  penanganan  anak terlantar yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak provinsi sumatera utara, khususnya  bagian  anak  korban  terlantar yang  sesuai  dengan  tujuannya  yaitu  untuk dapat  terwujudnya  kesejahteraan  sosial anak  yang  menjadi  korban  terlantar. Program yang berhubungan dengan permasalahan  anak  yang  terlantar  yang ditangani yaitu dengan diadakanya pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar, pelatihan keterampilan, dan praktek belajar bagi anak terlantar, pengembangan keterampilan bagi anak terlantar.
Mengatasi  masalah  anak  terlantar ini  diperlukan  kerjasama  yang  baik,  agar anak  yang  menjadi  korban  terlantar  dapat terlindungi  secara  keseluruhan  dan  tanpa ada  yang  terlewatkan  sama  sekali. 35 Tujuannya agar upaya yang dilakukan oleh
34 Hadari  Nawawi,  2008, Manajemen
Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan , Yogyakarta, UGM Press, h. 8.
35 Wawancara  bersama  dengan  ibu
Widya Susanti selaku Kasi di Dinas
Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dinas  pemberdayaan  perempuan  dan perlindungan  anak  ini  juga  mendapatkan dukungan  dari  lingkungan  masyakarat sekitar.  Dan  masyarakat  juga  memiliki suatu  peranan  yang  sangat  penting  dalam menanggulangi  terjadinya  korban  anak terlantar.
Di  dalam  penanganan  masalah anak  terlantar  di  Sumatera  Utara,  dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera utara melakukan  strategi  penanganan  secara preventif. Penangulangan
preventif tujuannya  untuk  mencegah  anak  bekerja dan turun kejalanan dengan tujuan mencari uang.  Beberapa  program  atau  kegiatan yang  dilakukan  untuk  mencegah  dan mengendalikan  jumlah  anak  jalanan  yaitu kegiatan yang dilakukan sosialisasi,
penjaringan  atau  razia,  pembinaan  dan pelatihan, serta pemberian bantuan kepada anak terlantar.
Tujuan dilakukannya kegiatan
program  ini  adalah  untuk  agar  bisa mengendalikan  dan  mengurangi  jumlah anak korban terlantar yang bisa kemungkinan  berkeliaran  di  jalanan  di sumatera  utara,  dan  selain  itu  juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan  anak  agar  mereka  tidak usah turun kejalanan untuk mencari nafkah dan  tetapin  mereka  akan  lebih  baik diberikan pendidikan untuk sebagai generasi  penerus  bangsa  kedepannya nanti.
Penelantaran sebagai dampak
kemiskinan  keluarga  yang  ditampilkan dalam  bentuk  ketidakmampuan  fisik  dan
sosial. 36 Dalam  pola  dasar  pembangunan kesejahteraan  anak,  dikemukakan  bahwa anak  terlantar  dapat  dikarenakan  karena orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga  kebutuhan  anak  tidak  dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani maupun jasmani.
Penanganan anak terlantar sampai saat  ini  cenderung  lebih  dititik  beratkan pada  upaya  pemberdayaan  langsung kepada  anak.  Keberadaan  keluarga  atau orang  tua  anak  yang  cenderung  sebagai penyebab  nya  dan  anak  yang  menjadi korbannya.Padahal ketika dilihat dari perkembangannya,  penyebab  banyaknya anak yang menjadi korban terlantar adalah dari  keluarga  yang  mengalami  kemiskinan maupun  keretakan  hubungan  orang  tua. Bila dilihat dari jauh lagi ada 2 (dua)  faktor utama  yaitu,  ketidak  siapan  orang  tua melakukan  pernikahan  baik  fisik  maupun mental, dan faktor ekonomi seperti terjadinya pemutusan kerja secara massal. Sehingga anak yang berada dalam kondisi keluarga  seperti  itu  mumpunyai  resiko sangat tinggi sebagai anak korban terlantar. 37

## b.  Upaya Represif
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan  Anak  Provinsi  Sumatera Utara  Medan  melalui  harus  berhadapan dengan  lingkungan  masyarakat  dengan berbagai  unsur  penopangnya.  Dukungan
36 Ibid.h. 15.
37 Isbandi Rukminto Adi, 2007, Pemberdayaan,  Pengembangan  Masyarakat dan  Intervensi  Komunitas, Lembaga  Penerbit
Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia, h.12.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
peraturan perundang-undangan serta kebijakan penanggulangan maupun pemberdayaan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  kota  masih  harus  disinergikan dengan  kondisi  sosial  kemasyarakatan  di daerah  ini.  Tidak  adanya  strategi  khusus pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya penanggulangan masalah anak yang menjadi korban anak terlantar ini. Dinas sosial juga
telah bekerjasama  dengan  beberapa  pihak, diantaranya  yaitu  kepolisian  satpol  polisi pamongpraja  (pp)  camat,  lurah,  dinas pendidikan,  lembaga  swadaya  masyarakat (LSM)  untuk  membuat  kreativitas  untuk para  anak  terlantar  misalnya  adanya pembuatan  kerajinan  tangan  maupun keterampilan  lainnya.  Beberapa  faktor yang selama ini dianggap sebagai persoalan klasik yang memunculkan adanya  anak  terlantar  yang  memerlukan perhatian  serius  dari  orang  tua  ataupun masyakat. 38 Dalam
penerapan kebijakan
terhadap  anak  terlantar,  yang  diberi  nama operasi simpatik, ada beberapa tahap yang dilaksanakan yaitu :
a.  Penertiban
Penertiban  dilaksanakan  setiap  bulan yang pelaksanaanya melibatkan berbagai  instansi  terkait  yaitu  Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas), Polresta  dan  Dinas  Polisi  Pamong Praja  (Dispol  PP).  Penertiban  anak terlantar  ini  dilakukan  bersamaan dengan penertiban terhadap
gelandangan  dan  pengemis  (gepeng)
38 Nuraeny Henny, 2011, Tindak Pidana
Perdagangan Orang , Jakarta, Sinar Grafika, h.
15.
dengan  alasan  untuk  efisiensi  waktu. 39 Setelah  para  anak  terlantar  tersebut terjaring,  maka  akan  dilakukan  seleksi apakah  mereka  berasal  dari  luar Medan  atau  mereka  berasal  dari Medan.
b.  Seleksi
Anak korban yang menjadi terlantar ini kemudian  diseleksi  lagi  secara  kondisi fisik mereka, yaitu bila sakit secara fisik akan diserahkan kepada Dinas
Kesehatan  Kota  Medan,  sedangkan yang  mengalami  psikotik/gangguan kejiwaan  akan  diserahkan  kepada rumah sakit jiwa kota Medan.
c.  Stimulus Sebelum  dilakukan  pembinaan,  para anak  terlantar  ini  akan  diberi  stimulus dengan  memberikan  mereka  sejumlah uang  bila  mereka  mau  mengikuti pembinaan.
d.  Pembinaan
Untuk  kegiatan  pembinaan  ini,  Dinas Sosial  akan  bekerjasama  dengan lembaga pembinaan yang ada,
misalnya  kursus  montir,  mengemudi, menjahit, memasak dan lain sebagainya. e.  Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi  sosial  dilakukan  dimana para  anak  terlantar  ini  akan  dengan adanya keterampilan yang telah diberikan  dapat  membantu  para  anak terlantar  ini  menjadi  mandiri  untuk kedepannya nanti setelah diberikannya pembinaan yang semaksimal mungkin.
Penelantaran  anak  adalah  praktik melepaskan  tanggung  jawab  dan  klaim atas  keturunan  dengan  cara  ilegal.  Hal  ini antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental. Seorang anak  yang  ditinggalkan  atau  dibuang  oleh orang  tuannya  disebut  dengan  bayi terlantar  atau  anak  buangan  (berbeda dengan anak yang kabur atau yatim piatu). Sedangkan  penelantaran  bayi  mengacu pada  orang  tua  (biasanya  ibu)  yang meninggalkan  atau  membuang  bayinya yang  berusia  kurang  dari  12  bulan  dengan
39 Ardiansyah  &  dkk, Kajian  Yuridis Penelantaran  Anak  Oleh  Orang  Tua  Menurut Pidana , Jurnal Ilmu Hukum, 2017.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sengaja  di  tempat  umum  ataupun  tempat tersembunyi dengan maksud untuk membuangnya.
c.  Memberikan Pendidikan
Anak  adalah  amanah  sekaligus karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang senantiasa  harus  kita  jaga  karena  dalam dirinya  melekat  harkat,  martabat,  dan haknya  sebagai  manusia  yang  harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan  bagian  dari  hak  asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  dan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  tentang  haknya  anak.  Dari  sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah  masa  depan  bangsa  dan  generasi penerus  cita-cita  bangsa,  sehingga  setiap anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh,  dan  berkembang,  berpartisipasi serta  berhak  atas  perlindungan  dari  tindak kekerasan  dan  diskriminasi  serta  hak  sipil dan kebebasan. 40
Anak  terlantar  identik  dengan
kemiskinan sehingga bertambahnya populasi  mereka  dapat  menjadi  indikator bertambahnya keluarga miskin. Kemiskinan  memunculkan  gelandangan dan pengemis (gepeng), mereka menjadikan  tempat  apapun  sebagai  arena hidup  termasuk  pasar,  kolong  jembatan, trotoar  ataupun  ruang  terbuka  yang  ada. Penanganan  anak,  seperti  anak  terlantar sering  dimanfaatkan  oleh  orang  yang  tidak bertanggung  jawab.  Ada  yang  memelihara untuk  dijadikan  sebagai  pengemis  jalanan,
40 Fifik  Wiryani, Perlindungan  Hukum Bagi  Pekerja  Anak ,  Jurnal  Legality,  Vol  11, No.2 September 2003 – Februari 2004, h. 288.
ada  yang  memelihara  untuk  disodomi  dan tragisnya ada yang memutilasinya. Sementara  anak  terlantar  juga  berhak untuk  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi,  mendapatkan  pendidikan yang layak berpartisipasi dan lain sebagainya. 41
Pendidikan  merupakan  suatu  hal yang  sangat  penting  diberikan  kepada semua  orang  tanpa  terkecuali  khususnya bagi  anak  yang  dimana  mereka  lah  yang akan  menjadi  generasi  penerus  bangsa  ini untuk  kedepannya  nanti.  Anak  yang menjadi  korban terlantar  akan  diambil  oleh negara  untuk  dibina  dan  dilatih  untuk diberikan  bekal  berupa  ilmu  pengetahuan yang  sangat  penting  dan  berguna  bagi anak  tersebut.  Pemenuhan  pendidikan  itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan  fisik  dan  mental  mereka.
Kasih sayang adalah fundamen pendidikan.  Tanpa  kasih,  pendidikan  ideal tak mungkin
dijalankan.Pemerintah sebagai  salah  satu  organ  penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab terhadap  pemeliharaan  dan  pembinaan anak terlantar. 42

## III.  PENUTUP

## A.  Kesimpulan
1.  Di  dalam  pelaksanaan  perlindungan hukum  bagi  anak  yang  menjadi korban  terlantar  sudah  sesuai  dengan apa  yang  tertera  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014
41 Abdul  Rachmad  Budiono,  2008,
Hukum  Pekerja  Anak ,  Malang,  UM  Press,  h.
69.
42 Suseno  Hadi, Kekerasan  Terhadap Anak ,  www.KPAI.go.id,  diakses  tanggal  2 Agustus 2021, pukul 08.53 wib .

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Tentang  Perlindungan  anak  hal  ini ditandai  dengan  telah  terlaksanaanya dengan baik dengan adanya pendampingan  anak  yang  dilakukan oleh  dinas  pemberdayaan  perempuan dan  perlindungan  anak    yang menjadi korban  terlantar  yang  ditelantarkan oleh orang tuannya, hal ini disebabkan karena para anak merupakan generasi  penerus  bangsa  yang  harus mendapatkan haknya secara keseluruhan tanpa terkecuali.
2.  Hambatan yang dihadapi dalam
memberikan perlindungan hukum oleh dinas  pemberdayaan  perempuan  dan perlindungan anak di provinsi sumatera utara adalah sangat sulitnya untuk  mencari tahu  identitas  terhadap anak yang telah ditelantarkan
tersebut.  Sedangkan  upaya  yang dilakukan dalam hal ini ialah
menyebarkan  segala  jenis  informasi kepada  masyarakat  bahwa  ada  anak yang  terlantar  baik  itu  melalui  media massa

## B.  Saran
1.  Sebaiknya  dengan  adanya  Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini dapat
dilaksanakan  sebagaimana  mestinya dengan  baik  agar  tidak  ada  satupun anak lagi yang kedepannya mengalami kekerasan maupun diskriminasi karena anak  juga  memiliki  hak  yang  sama  di dalam hukum dan mendapatkan
perlakuan  yang  sama  juga  serta memperoleh perlindungan hukum.
2.  Diharapkan  semoga tidak  ada  satupun hambatan  yang  dapat  menggangu
kegiatan  upaya  preventif  dan  represif yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan  Anak  Provinsi  Sumatera Utara  ini  dapat mengurangi  anak  yang menjadi  korban  terlantar  dan  dapat membina  serta    melatih  para  anak korban  terlantar  untuk  diberi  bekal sebagai ilmu mereka untuk kehidupannya kelak nanti.

## Daftar Pustaka

## A.  Buku
Abdurrahman,  H.  dan  Soejono, Metode Penelitian  Hukum ,  Jakarta;  Rineka
Cipta, 2003.
Adi, Isbandi Rukminto, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia, 2007. Agustino, Leo, Dasar – Dasar Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia ,  Yogyakarta,  Mitra Wacana, 2008. Asmani,Jamal Ma’aruf, Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini , Yogyakarta, Diva Press, 2009. Ali,  Achmat    dan  Wiwie  Hariyani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum ,  Jakarta;  Prenada  Kencana Media Group, 2012. Astuti, M., Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial  Anak) ,  Jakarta,  P3KS  Press, 2013.
Boven,Theo  Van, Mereka  yang  Menjadi Korban , Jakarta; Elsam, 2002.
Budiono,  Abdul  Rachmad, Hukum  Pekerja Anak , Malang, UM Press, 2008.
Badriyah, Khaleed, Penyelesaian Hukum KDRT : Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  dan  Upaya

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pemulihannya , Yogyakarta,
Pustaka Yustisia, 2015.
David,  R., Manajemen  Stategis ,  Jakarta, Salemba Empat, 2009.
Djiwandono,  Sri  Esti  Wuryani, Konseling  dan Terapi dengan Anak dan Orang  Tua ,  Jakarta,  PT  Grasindo, 2005.
Dwiyanto, Agus, et.al., Kemiskinan dan Otonomi Daerah , Jakarta, LIPI Press, 2009.
Djamil,  M.  Nasir, Anak  Bukan  Untuk  Dihukum , Jakarta; Sinar Grafika, 2013.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta ; Sinar Grafika, 1992.
Gosita, Arif, Masalah korban Kejahatan (Kumpulan Karangan ), Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2004.
Gunawan, Setiadirja, Hak – hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi
Pancasila , Jakarta, Kanisius, 1993.
Goode, William J., Sosiologi Keluarga , Jakarta, Bumi Aksara, 2008.
Hardjon, M. Philipus, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Surabaya; Bina Ilmu, 1987.
Hartono, Sunaryati, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional , Bandung, Alumni, 1991.
Hamzah, Andi, Asas – Asas Hukum Pidana , Bandung; Persada, 2010.
Henny, Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang , Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
Harahap,  Krisna, HAM  dan  Upaya  Penegakannya  di  Indonesia ,  Jakarta,  PT. Grafitri Budi Utama, 2003.
Huraerah, Abu, Kekerasan Terhadap Anak , Jakarta, Nuzuma Cendekia, 2007.
Hurlock, EB, Perkembangan Anak , Jakarta, Erlangga, 2008.
Hadi, Supeno, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Terhadap Pemidanaan , Jakarta, Gramedia Pustaka, 2010.
Hadi, Supeno, Kriminalisasi Anak , Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
Jimmy, Taylor, Memberi Dorongan Positif pada Anak , Jakarta, PT
Gramedia Utama, 2007.
Khairuddin, Sosiologi Keluarga , Yogyakarta, Nur Cahaya, 2009.
Krisna, Liza Agnesta, Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum , Yogyakarta; Deepublish,
2018.
Lestari,  Sri, Psikologi  Keluarga  :  Penanaman  Nilai  dan  Penanganan  Konflik dalam Keluarga , Jakarta, Prenada Media Group, 2012.
Muhadjir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif ,Yogyakarta; Rakesarasin, 1996.
Mansur,  Dikdik  M.  Arief  dan  Elisatris  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban Kejahatan  Antara  Norma  dan  Realita ,  Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo Utama, 2007.
Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar , Yogyakarta; Liberty, 2001.
Mas, Marwan, Pengantar Ilmu Hukum , Bogor; Ghalia Indonesia, 2004.
Marzuki, Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta; Kencana, h. 2010.
Maidin, Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan , Bandung, PT.Refika Aditama, 2012.
Makarao, Taufik, et. Al., Hukum
Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta, Rineka Cipta, 2013.
Maldin, Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem
Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia ,  Bandung,  PT.  Refika  Aditama, 2014.
Nawawi, Hadari, Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan , Yogyakarta, UGM Press, 2008. ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum
Normatif & Empiris, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010.
Nashriana, Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  di  Indonesia ,  Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
Poernomo,Bambang, Asas –AsasHukum Pidana , Jakarta; Ghalia Indonesia,
1993.
Prodjodikoro,  Wirjono, Asas –  Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia ,  Bandung; Refika Aditama, 2003.
Pramukti,  Angger  Sigit  Fuady  Primaharsya, Sistem  Peradilan  Pidana  Anak , Yogyakarta; Medpress Digital, 2014.
Prakoso, Abintoro, Hukum Perlindungan Anak , Yogyakarta, Laksbang
Pressindo, 2016.
Purba,  Nelvitia  dan  Sri  Sulistyawati, Mengenal  Lebih  Dekat  Hukum  Pidana Dari  Perspektif  Hukum  di  Indonesia ,  Kota  Serang,  Banten,  CV.  AA Rizky, 2020.
Purba, Nelvitia, Sri Sulistyawati, Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif
Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Pidana  di  Indonesia ,  Kota  Serang, Banten, CV AA Rizky, 2020.
Paripurna, Amira, et.al., Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana , Yogyakarta; CV Budi Utama, 2021.
Raharjo, Satijipto, Ilmu Hukum , Bandung; Citra Aditya, 2000.
Richard,  C.  Wofson, Mengapa  Anakku  Begitu ,  Jakarta,  PT  Glora  Aksara Pratama, 2005.
R. Megawangi, Membiarkan Berbeda , Bandung, Mizan 2009.
Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia (HAM ), Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta; Universitas
Indonesia, 1986.
Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum , Jakarta; PT. Raja Grafindo Perkasa, 2003.
Supranto,  J., Metode  Penelitian  Hukum  dan  Statistik ,  Jakarta;  Rineka  Cipta, 2003.
Suharto, Edi,dan Edi Suhanda, Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak , Jakarta, Pustaka Sociaty, 2009.
Susilowati, Ima et.al., Pengertian Konvensi Hak Anak, Jakarta, UNICEF,
2003.
Sadli, Saparinah, Berbeda Tetapi Setara (Pemikiran Tentang Kajian Perempuan) , Jakarta,  PT.Kompas Media Nusantara, 2010.
Soemitro, Irma Setyo Wati, Aspek Hukum Perlindungan Anak , Jakarta, Bumi Aksara, 1990. Sumiarni, Endang dan Chandra Halim, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga , Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.
Suyanto, Bagong , Masalah Sosial Anak , Jakarta, Kencana, 2010.
Saraswati, Rika, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia , Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2015.
Syafei, M. Sahlan, Bagaimana Anda Mendidik Anak , Bogor, Ghalia Indonesia, 2009.
Salman,  Otje  dan  Anton  F.  Susanto,  2005, Teori  Hukum ,  Bandung;  Refika Aditama, 2005.
Syahrani,  Ridwan, Rangkuman  Inti  Sari  Ilmu  Hukum ,  Bandung;  Citra  Aditya Bakti, 2013.
Samosir,  Djisman, Penologi  dan  Pemasyarakatan ,Bandung;  Nuansa  Aulia,
2016.
Wuisman dengan penyunting M. Hisyam, Penelitian Ilmu –  Ilmu  Sosial,
Jakarta; Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996.
Wigjosoebroto, Soetandyo, Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya , Jakarta; Elsam Huma, 2002.
Wiyono, R., Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia , Jakarta, Kencana, 2006.
Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak , Bandung, Mandar Maju, 2009.

## B. Peraturan Perundang – undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## C. Jurnal, Tesis dan Karya Ilmiah
Abdurracman, Hamidah, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak –  Hak  Korban, Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 3, 2010.
Ardiansyah & dkk, Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Pidana , Jurnal Ilmu Hukum, 2017.
Evi,  Hasbita  dan  Tri  Riska  Hidayati, Terapi  Okupasi  Perkembangan  Motorik Halus Anak Autisme , Jurnal Iptek Terapan, Vol.9, No.1. 2009.
Evelyn, Komunikasi Interpersonal Antara Anak Agnostik Dengan Orang
Tua , Jurnal E- Komunikasi, No.6 Tahun 2018.
Fifik  Wiryani, Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Anak ,  Jurnal  Legality,  Vol
11, No.2 September 2003 – Februari 2004.
Iqbal, Muhammad, Perlidungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak pidana , Kanun Jurna Hukum No.54 Tahun XIII
(Agustus,2011).
Laurensius, Arliman, Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi
Pada  Komnas  HAM  Perwakilan  Sumatera  Barat ),  Jurnal  Ilmu  Hukum Volume 2 No. 2, 2015.
Lilis,  HS, Perlindungan  Terhadap  Asasi  Anak ,  Jurnal  Mahkamah  Konstitusi, No.2 Mei 2006.
Laurensius Arliman, Konsep dan Gagasan Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Oleh Pemerintah Daerah di Perabatasan NKRI , Tanjung Pinang,  Universitas  Maritim  Raja  Ali,  Jurnal  Ilmu  Hukum  Selat,  Vol. 3,No.1, 2015.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Sengkandai, Febrinansia Elsy dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban , Lex Crime Vol. IX, No. 3 Juli – September 2020. Teguh, Sulistia, Peran Internasional Criminal Court dan Kejahatan Terhadap  Kemanusiaan  oleh  Militer ,  Jurnal  Hukum  Internasional  Vol. 5 No. 1, 2007.
Yoserwan, Model Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Aparat Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Peradilan Pidana Terpadu
(Integrated  Criminal  Justice  System) ,  Jurnal  Hukum  Republica,  Vol. 7 No. 1, 2007.

## D. Internet
Diniyanti, Dessy Memahami Broken Home dan Dampaknya Bagi Anak , https://www.rumah.com, diakses tanggal 1 Mei 2021, pukul 11.40 wib.
Glosarium, Pengertian perlindungan Hukum Menurut Para Ahli , https://tesishukum.com, diakses tanggal 28 April 2021, pukul 12.22 wib. Hadiadi, Kajian Teori Perlindungan Hukum , https://www.hnikawawz.blogspot.com, diakses tanggal 28 April 2021, pukul 11.00 wib Handayani, Verury Verona Ini Tipe Penelantaran yang Terjadi Pada Anak , https://www.halodoc.com, diakses tanggal 25 April
2021, pukul 09.50 wib.
Kasus Penelantaran Anak Terjadi di Mana – Mana , https://www.liputan6.com, diakses tanggal 25 April 2021, pukul 10.00 wib. Sari, Dian Puspita Penelantaran - Rumah – Tangga , https://www.
jalastoria.id, diakses tanggal 25 April 2021, pukul 09.45 wib.
https://Srimulyaninasution.wordpress.com/ Perkembangan
Anak, diakses tanggal 18 Juni 2021, pukul 09.18 wib.
https;//Handarsubhndi.blogspot.com/2015/05/ Perlindungan –Anak
.html?m=, diakses tanggal 19 Juni 2021, pukul 11.00 wib.
Etikawati, A.I.,Siregar, J.R. Widjaya, H. & Jatnika, R. Mengembangkan Konsep dan Pengukuran Pengasuhan Dalam Perspektif Kontekstual Budaya , https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.41079,
diakses tanggal 22 Juni 2021, pukul 10.21 wib.
Jupri, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Tinjauan Kriminologi) , http://www.negarahukum.com/hukum/kekerasan/-dalam-rumah- tangga-suatu-tinjauan-kriminologi.html, diakses tanggal 24 Juni
2021, pukul 11.10 wib
Indra Widyastuti, Masalah Anak Jalanan , https://www.rrr.com, diakses tanggal 18 Mei 2021, pukul 10.30 wib.
Vanya Karunia Mulia Putri, Teori Keadilan Menurut Aristoteles dan contohnya, https://www.kompas.com, diakses tanggal 10 Mei 2021, pukul 08.00 wib.
Vidya Prahassacitta, Makna Keadilan Dalam Pandangan Jonh Rawls , https://business- Law .binus ac.id, diakses tanggal 10 Mei 2021, pukul 08.10 wib. https://tesishukum.com, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli , diakses tanggal 25 April 2021, pukul 10.00 wib. Siti Nafidah, Anak Terlantar Bukti Pemerintah Abai , http://sitinafidah@blogspot.com, diakses tanggal 2 Agustus 2021, pukul 08.45 wib.
Suseno  Hadi, Kekerasan  Terhadap  Anak ,  www.KPAI.go.id,  diakses  tanggal 2 Agustus 2021, pukul 08.53 wib.