Disfungsi  BP4  dalam  Perspektif  Maslahah  :  Studi  Kasus  pada  Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
Hasanudin 1 , Sadiani 2 , Elvi Soeradji 3 , Muslimah 4
1234 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palanga Raya, Indonesia
hasanudin.spt332@gmail.com

## Abstract
The BP4 advisory and guidance body has existed for a long time with the aim of enhancing the quality of marriage in order to create a sakinah, mawaddah, warohmh family, filled with inner and outer happiness and the blessings of the hereafter. However, the reality is that in Seruyan Hilir District the divorce rate is still high, therefore research is needed. This research is in the form  of  empirical  normative,  the  approach  method  used  is  a  qualitative  method  with  the respondents  being  BP4  administrators  and  officials  from  the  Office  of  Religious  Affairs  in Seruyan Hilir District and parties directly related to the problems studied, and data collection methods  through  library  studies,  observations  and  interviews.  (Interviews).  The  validity  of the  data  uses  a  triangulation  technique  which  includes,  (1)  comparing  the  results  of observations with the results of interviews, (2) comparing the results of interviews with the contents of a related documentation., (3) comparing the theory of information that has been carried out with its implementation. which are formulated in the form of questions, namely the  non-functioning  of  BP4  in  Seruyan  Hilir  District,  how  are  the  obstacles  experienced  by BP4 and is there a correlation between the non-functioning of BP4 and the high divorce rate in Seruyan Hilir District and how it is  resolved in  the  perspective of Maslahah.  So that it is hoped  that  everyone  who  files  for  divorce  or  divorce  can  change  his  mind  to  cancel  his intention  to  divorce  considering  that  divorce  cases  are  still  very  high  every  year,  so maintaining a harmonious marital relationship is our collective obligation.
Keywords :   Dysfunction BP4, Maslahah, Islamic Law Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara hukum, sehingga dalam menjalankan kehdupan  bernegara  didasari  oleh  hukum.  Salah  satu  hak  warga  negara  yakni membentuk keluarga, Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 menetepkan “Setiap orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui perkawinan yang sah.
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, pada bab Ketentuan Umum, keluarga dinyatakan sebagai “Unit terkecil  dalam  masyarakat  yang  terdiri  dari  suami-istri,  atau  suami  istri  dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya”
Dalam  Pasal  3  Komplikasi  Hukum  Islam  (KHI)  dikatakan  bahwa  “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan  warahmah”.  Namun  realita  berdasarkan  hasil  penelitian  Badan  LITBANG

## Jurnal Tana Mana
Kementerian Agama RI bahwa tingginya. perceraian, khususnya cerai gugat, dipicu oleh  pasangan  suami  isteri  yang  tidak  memiliki  bekal  pengetahuan  yang  cukup untuk mahami makna perkawinan dengan segala permasalahannya. Karena tidak memiliki  bekal  itulah  maka  lembaga  perkawinan  yang  dijalaninya  sangat  rentan terjadi konflik.
Temuan di atas diperkuat oleh data pada Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah  Agung  pada  rentan  lima  (5)  tahun  terakhir,  jumlah  pasangan  yang melakukan  perceraian  di  Pengadilan  Agama  mencapai  tiga  ratus  ribu  lebih  dari sekitar dua juta pasangan yang menikah.Data ini menunjukan adanya peningkatan angka  perceraian  hampir  dua  kali  lipat,  yaitu  dari  8%  menjadi  15%.  Selain  itu, diperoleh  pula  data  bahwa  dari  45%  perselisihan  yang  terjadi  di  dalam  rumah tangga,  sebesar  12-25%  berakhir  dengan  perceraian.  Meningkatnya  angka perselisihan  dan  perceraian  dalam  rentang  waktu  sepuluh  tahun  terakhir  ini menunjukkan  adanya  kegagalan  pasangan  suami  istri  dalam  mencapai  tujuan perkawinan.
Hasil  observasi  dan  wawancara  di  KUA  Kecamatan  Seruyan  Hilir  dan Pengadilan Agama (PA) Kuala Pembuang ditemukan jumlah peristiwa Nikah Rujuk (NR)  dari  bulan  Januari  sampai  dengan  desember  tahun  2020  sebanyak  198 Peristiwa  Nikah  Rujuk  dan  Talak/  Cerai  sebanyak  81  Peristiwa  (41%).  Untuk mengatasi  masalah  tersebut  Kementerian  Agama  memiliki  salah  satu  wadah organisasi tersendiri yang bernama Badan Penasehat Pelestarian Perkawinan dan Perceraian  (BP4)  yang  masih    sangat  diperlukan  kehadirannya  untuk berkontribusi  dalam  mediasi  perdamaian  bagi  pasangan  suami  istri  yang mengalami  perselisihan  dalam  rumah  tangga,  sehingga  diharapkan  melalui  BP4 percikan-percikan  konflik  dalam  perkawinan  dapat  diselamatkan  tidak  langsung ke  Pengadilan  Agama.  Namun  demikian  keberadaan  BP4  saat  sekarang  baik  dari segi  Organisasi  dan  Kelembagaan,  sarana  dan  prasarana,  program  kerja,  dan pendanaan masih belum maksimal. Inilah alasan kehadiran (reison  detrei) Karya ilmiah  penulis  yang  berjudul  “Disfungsi  BP4  Dalam Perspektif  Maslahah  Studi Kasus  pada  Kantor  Urusan  agama  Kecamatan  Seruyan  Hilir  Kabupaten  Seruyan. Peneliti  analisis  pada  dua  permasalahan  yaitu:  1)  Apakah  kendala  yang  dihadapi BP4  sehingga  BP4  Tidak  Berfungsi  dengan  baik  dalam  pembinaan  keluarga  dan tidak  dapat  mencegah  tingginya  angka  perceraian  dalam  masyarakaat;  dan  2) Bagaimana keberadaan BP4 Kedepan sehingga BP4 diharapkan berfungsi dengan baik  dalam  menjalankan  visi,  misi  dan  program  kegiataan  sehingga  keberadaan BP4 dapat dirasakan manfaatnya di masyarakaat.

## METODE
Peneliatian  ini  menggunakan  penelitian  normative  empiris  yaitu  Jenis  suatu penelitian  hukum  normative  dan  peneitian  diranah  socio-legal.  penelitian normative dilakukan dengan cara meneliti bahasan pustaka yang merupakan data
sekunder  dan  disebut  juga  penelitian  hukum  perpustakaan.  Penelitian  hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer. Penelitan ini menggunakan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  merupakan  suatu  pendekatan  dalam melakukan  penelitian  ilmiah  yang  berorientasi  pada  fenomena  atau  gejala  yang bersifat natural. Sifatnya mendasar dan dilaporkan dengan cara mendeskripsikan dengan  kata  atau  kalimat,  tanpa  menggunakan  rumus-rumus  statistic.45  Karena penelitian  ini  dilakukan  di  BP4  kecamatan  Seruyan  Hilir  kabupaten  Seruyan, berarti penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, sehingga penelitian ini disebut pula sebagai studi lapangan (field study).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  posisi  geografisnya,  Kecamatan  Seruyan  Hilir  memiliki  batas batas  wilayah  sebagai  berikut  :  di  sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Kecamatan Danau Sembuluh dan Seruyan Raya; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin  Timur  dan  Kecamatan  Seruyan  Hilir  Timur;  sebelah  Selatan berbatasan  dengan  Laut  Jawa;  dan  sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Kabupaten Kotawaringin  Barat.  Kecamatan  Seruyan  Hilir  merupakan  salah  satu  dari  10 Kecamatan  yang  berada  di  Kabupten  Seruyan.  Seruyan  Hilir  memiliki  topografi berupa  hamparan  dengan  luas  mencapai  4.659  Km²  .  Kecamatan  Seruyan  hilir merupakan  Kecamatan  terluas  di  Kabupaten  Seruyan,  Ada  sepuluh  Desa  yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Seruyan Hilir 1 .
Letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan  bentuknya  di  muka  bumi.  Letak  geografis  menunjukkan  batas-batas  wilayah dan berkaitan dengan fitur geografis fisik (seperti benua, pegunungan, samudera, laut, sungai, dan danau) . berikut jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin luas wilayah di kecamatan ini yaitu seluas :
Tabel 1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin No   Desa Jenis kelamin Jumlah Laki-laki Perempuan 1 Kuala Pembuang I 5.495 5.189 10.684 2 Kuala Pembuang II 5.725 5.314 11.039 3 Persil Raya 1.309 1.255 2.564 4 Pematang Limau 1.542 1.405 2.947 5 Sungai Undang 1.943 1.767 3.705 6 Sungai Perlu 55 62 117
7 Tanjung Rangas 2.789 2.237 5.026 8 Muara Dua 300 283 583 9 Jahitan 283 225 508 10  Baung 1.119 900 2019 Jumlah 20.560 18.632 39.192 Tabel 2 Luas Willayah Desa di Kecamatan Seruyan Hilir No   Desa Luas wilayah 1 Kuala Pembuang I 49 km2 2 Kuala Pembuang II  74 km2 3 Persil Raya 44 km2 4 Pematang Limau 1,121 km2 5 Sungai Undang 14 km2 6 Sungai Perlu 544 km2 7 Tanjung Rangas 680 km2 8 Muara Dua 475 km2 9 Jahitan 741 km2 10  Baung 882 km2 Jumlah Total:                        4,624 km2
Keberadaan BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasihatan, Pembinaan, dan  Pelestarian  Perkawinan,  adalah  organisasi  profesional  yang  bersifat  sosial keagamaan  sebagai  mitra  kerja  Kementrian  Agama  dan  institusi  terkait,  baik pemerintah  maupun  non  pemerintah  dalam  mewujudkan  keluarga  sakinah mawaddah  warahmah.  Tujuan  BP4  yaitu  mempertinggi  mutu  perkawinan  guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejatera materil dan spiritual. Badan  ini  telah  mendapat  pengakuan  resmi  dari  pemerintah  yaitu  dengan keluarnya  Surat  Keputusan  Menteri  Agama  Republik Indonesia  Nomor  85  Tahun 1961  Jo  Keputusan  Menteri  Agama  No  30  Tahun  1997  yang  menetapkan  BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan jika terjadi perselisihan rumah tangga (perceraian).
BP4 berdiri sebagai bentuk keperhatinan dan kepedulian terhadap kualitas perkawinan  umat  Islam  di  Indonesia.  Dari  berbagai  versi  disebutkan  istilah  BP4 pertama lahir di Bandung provinsi Jawa Barat pada hari Ahad, tanggal 3 Oktober 1954  atas  inisiatif  Arhata  (Abdur  Rauf  Hamidy),  almarhum  merupakan  mantan
kepala Kantor Urusan  Agama provinsi Jawa Barat saat itu. Pada hari dan tanggal tersebut musyawarah atau pertemuan yang dihadiri sekitar 100 orang wakil-wakil instansi  pemerintah,  tokoh  masyarakat,  para  ulama,  para  pemimpin  organisasi sosial Islam dan nasional. Bertempat di ruang sidang DPRD kota Bandung. Arhata sebagai  pemimpin  sidang  mengemukakan  konsep  pembentukan  organisasi  BP4 (badan  Penasehat  Perkawinan  dan  Penyelesaian  Perceraian)  yang  bertujuan mempertinggi  nilai  perkawinan  dan  mewujudkan  rumah  tangga  bahagia,  dengan berusaha  memberikan  nasehat  kepada  masyarakat  yang  berkepentingan  dalam soal perkawinan.
BP4 bersifat Nasional. Pada bulan Januari 1960 dalam pertemuan Pengurus BP4  tingkat  1  Se-Jawa  disepakati  bahwa  organisasi-organisasi  BP4  yang  bersifat lokal  akan  disatukan  menjadi  BP4  yang  bersifat  nasional.  Kemudian  hasil Komperensi  Dinas  Departemen  Agama  ke  VII  tanggal  25-30  Januari  1961  di Cipayung  Jakarta  diumumkan  berdirinya  BP4  Pusat  (yang  bersifat  nasional). Dalam  Anggaran  Dasar  baru  tersebut  ditetapkan  bahwa  organisasi  ini berkedudukan  di  Jakarta  dan  bertujuan,  (a).  Mempertinggi  nilai  perkawinan.  (b). Mencegah  perceraian  yang  sewenang-wenang.  (c).  Mewujudkan  rumah  tangga yang bahagia, sejahtera sesuai tuntunan Islam.
Dengan  adanya  reformasi  birokrasi  pada  KUA  Kecamatan  dengan Penerapan regulasi baru (PP Nomor 48 tahun 2014 yang diperbaharui menjadi PP Nomor  19  Tahun  2015)  tentang  jenis  dan  tarif  penerimaan  negara  bukan  pajak yang  berlaku  pada  kementerian  agama.  itu  tentu  membawa  dampak  tersendiri bagi  BP4,  diantaranya  :  (1)  BP4  tidak  lagi  memperoleh  lagi  manfaat  dana  biaya nikah  rujuk,  (2).  Majalah  nasehat  perkwaninan  umumnya  tidak  boleh  lagi  dijual belikan yang merupakan sumber informasi bagi BP4.
Organisasi BP4 disesuaikan dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari  Pusat,  Provinsi,  Kabupaten/kota,  Kecamatan  dan  tingkat  Desa/kelurahan. Keberadaan  BP4  di  Kecamatan  Seruyan  Hilir  berdiri  sejak  tahun  1985  yang memiliki visi dan misi sebaagai berikut:
Visi :Terwujudnya  Keluarga  sakinah,  mawadah,  warahmah,  penuh  dengan kebahagian lahir bathin dan keberkahan dunia akhirat.
Misi   :
a. Meningkatkan Kualitas konsultasi  perkawinan, mediasi, dan advokasi
b. Meningkatkan  pelayanan  terhadap  keluarga  yang  bermasalah  melalui kegiatan        konseling, mediasi dan advokasi
c. Meningkatkan  peran  serta  kelembagaan  dalam  membentuk  keluarga sejahtera bahagia lahir dan bathin
Program  BP4  Kecamatan  Seruyan  Hilir  seperti,  pelaksanaan  kursus  bagi  calon pengantin, melaksanakan pembinaan terhadap remaja usia dini dan  penasehatan perkawinan  banyak  dilakukan  oleh  KUA  Kecamatan  dan  Kementerian  Agama
Kabupaten. Pada tahun 2020 ditemukan data sebanyak 32 kasus, 22   kasus damai dan 10 kasus berujung cerai.
BP4 Kecamatan seruyan hilir didirkan pada tahun 1985 menurut H. Ending Badrudin Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawianan atau yang dikenal dengan sebutan BP4 itu adalah salah satu badan atau lembaga yang dibentuk secara formal ditingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk bergerak pada bidang penasihatan perkawinan dan pencegahan terjadinya perceraiaan.
Sedangkan menurut H. Sopian sebagai salah satu tokoh masyarakaat Ketua Pimpinan cabang NU Kabupaten seruyan serta ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Seruyan,  dia  mengenal  BP4  Menurut  beliau  merupakan  organisasi  perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama instansi terkait lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk  membimbing,  membina,  dan  mengayomi  keluarga  muslim  Indonesia  demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
Kendala dan hambatan yang membuat tidak berfungsinya BP4 menurut H. Ending Badrudin,  (a).  Kurangnya  sumber  daya  manusia  untuk  menjadi  mediator  dalam bidangnya masing-masing. (b). Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas BP4 (c). Kurangnya kesadaran akan pentingnya upaya mediasi dalam rangka menekan angka perceraian.  Sedangkan kendala dan hambatan BP4 menurut  H.  Sopian  yaitu  :  (a).Sebagian  besar  pengurus  BP4  adalah  aparat pemerintah  sehingga  pergerakannya  terbatas  (b).Sebagian  besar  masyarakat belum mengenal apa itu BP4 dan fungsinya karena kurangnya sosialisasi (c).Belum optimalnya  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  BP4  dan  kemampuan  manajerial pengurus BP4 yang belum memadai.
Pendapat  diatas  didukung  oleh  Khairul  Abidin  (tokoh  masyarakat  dan penghulu  Seruyan  hulu)  menurut    beliau  tidak  berfungsi  BP4  di  karenakan, (a).Tidak adanya biaya operasioanal BP4 (b).Tidak adanya ruang kerja BP4, sarana dan prasaran yang tidak memadai  Sedangkan menurut H.Khairul Amin (penghulu desa  kartika  bakti)  tidak  berfungsi  BP4  di  karenakan,  (a)  Tidak  memiliki  kantor tersendiri (b) Tidak banyak yang mengetahui tentang apa itu BP4
Tingginnya  angka  perceraian  pada  masyarakaat  Kecamatan  Seruyan  Hilir hal  ini  memiliki  korelasi  dengan  tidak  berfunngsinya  BP4.  Menurut  H.Ending Badrudin dengann tidak berfungsinya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan  di  Kecamatan  Seruyan  Hilir  menjadi  salah  satu  penyebab  tingginya angka  perceraian  di  Kecamatan  Seruyan  Hilir  khususnya  dan  umumnya  di Kabupaten  Seruyan.  Hal  ini  menjadi  fenomena  yang  harus  disikapi  bersama, mengingat  penyelesaian  permasalahan  rumah  tangga/keluarga  itu  memerlukan wadah untuk melakukan mediasi penyelesaian masalah atau jalan keluar, karena itu  yang  sangat  diperlukan  oleh  pasangan  yang  sedang  menghadapi  masalah rumah tangga untuk tetap terwujudya keutuhan rumah tangga.  Menurut H.Sopian Kalau  melihat  fungsi  dan  peran  BP4  diantaranya  adalah  mengurangi  angka
perceraian  dan  meningkatkan  mutu  perkawinan,  maka  jelas  bahwa  tidak berfungsinya  BP4  sedikit  banyaknya  berpengaruh  terhadap  tingginya  angka perceraian  di  Indonesia.    Menurut  Khairul  Abidin  sedikit  banyaknya  terdapat korelasi  karena  peran  penting  BP4  bagi  calon  pengantin  sangatlah  berharga sebagai modal awal pengetahuan dalam membina rumah tangga.
Berdasarkan  kondisi  objektif  diatas,  maka  sangat  penting  untuk  ditarik sebuah  kesimpulan  bahwa  Badan  Penasihatan,  Pembinaan,  dan  Pelestarian Perkawinan  (BP4)  masih    kurang  berfungsi  karena  lembaga  tersebut  seharusnya dapat  memberikan  pengawalan  terkait  perkawinan  dari  sebelum  terjadi perkawinan, berlangsungnya perkawinan, dan mempertahankan perkawinan agar tujuan  dari  membentuk  keluarga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  warohmah  dapat tercapai.  Islam  adalah  agama  yang  universal  untuk  segala  waktu,  tempat,  dan kondisi. Islam diturunkan sebagai rahmat dan petunjuk bagi umat manusia dalam kehidupan  ini  untuk  membawa  Maslahah.  Secara  garis  besar  kemaslahatan  itu dibagi  menjadi  tiga  bagian.  Yaitu  (a).  .Kemaslahatan  dari  wajibat  (tindakan  yang wajib) (b) Kemaslahatan dari mandubat (tindakan yang sunnah) (c) .Kemaslahatan dari  mubahat  (tindakan  yang  jawaz)  Kemafsadatan  juga  dibagi  menajadi  dua bagian  (a)  .Kemafsadatan  dari  makruhat  (tindakan  yang  makruh) (b).Kemafsadatan dari muharramat (tindakan yang haram)
Kata  Mashlahah  dalam  bahasa  Arab  terbentuk  atas  masdar  yang  telah dibakukan  kedalam  bahasa  indonesia  yang  memilki  makna  baik  atau  positif. Mashlahah  juga  berarti  manfaat  suatu  pekerjaan  yang  mengandung  manfaat. Sedangkan secara terminology Mashlahah dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak  madharat  (bahaya)  dalam  rangka  memelihara  tujuan  syara‟  (hukum Islam)
Beberapa  ketentuan  yang  dapat  menjadikan  suatu  mashlahah  dapat digunakan sebagai hujjah. Berikut ini adalah beberapa syarat mashlahah Menurut al-Ghazali yaitu, (a) Mashlahah itu sejalan dengan tindakan syara‟; (b) Mashlahah itu  tidak  meninggalkan  atau  bertentangan  dengan  nash  syara‟;(c)  Mashlahah  itu termasuk  ke  dalam  kategori  mashlahah  yang  dharuri,  baik  yang  menyangkut kemaslahatan  pribadi  maupun  orang  banyak  dan  universal,  yaitu  berlaku  sama untuk  semua  orang.  Menurut  Yusuf  Hamid  dalam  kitabnya  al-Maqashid  yang dikutip oleh Amir Syarifudin, yaitu: (a). Yang menjadi sandaran dari mashlahah itu selalu  petunjuk  syara„,  bukan  semata  berdasarkan  akal  manusia,  karena  akal manusia  itu  tidak  sempurna,  bersifat  relatif  dan  subjektif,  selalu  dibatasi  waktu dan  tempat,  serta  selalu  terpengaruh  lingkungan  dan  dorongan  hawa  nafsu;  (b). Pengertian mashlahah dalam pandangan syara„ tidak terbatas untuk kepentingan dunia  saja  tetapi  juga  untuk  akhirat;  (c).  Mashlahah  dalam  artian  hukum  tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak  dan  tidak  enak  dalam  artian  mental-spritual  atau  secara  rohaniyah. Sedangkan Menurut Imam Malik mengenai mashlahah mursalah yaitu (a) Adanya
kesesuaian  antara  mashlahah  yang  dipandang  sebagai  sumber  dalil  yang  berdiri sendiri  dengan  tujuan-tujuan  syari„ah  (maqâshid  al-  syarî„ah).  Dengan  adanya persyaratan  ini,  berarti  mashlahah  tidak  boleh  menegasikan  sumber  dalil  yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qath‟i. akan tetapi harus sesuai dengan mashlahah  yang  memang  ingin  diwujudkan  oleh  Syâri„.  (b)  Mashlahah  itu  harus masuk  akal  (rationable),  mempunyai  sifat-sifat  sesuai  dengan  pemikiran  yang rasional,  di  mana  seandainya  diajukan  kepada  kelompok  rasionalis  akan  dapat diterima; (c) Penggunaan dalil mashlahah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan  yang  mesti  terjadi,  seandainya  mashlahah  yang  dapat  diterima  akal  itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.
Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  maslahat  hujjah  syaraa  yang  dipakai sebagai  landasan  penetapan  hukum.  Apabila  suatu  kejadian  tidak  ada  hukumnya dalam nash, hadis, dan qiyas. Maka dengan ini maslahat ditetapkan sebgai hukum yang  dituntut  untuk  kemaslahatan  umum.  Namun  kemaslahatan  yang  dimaksud adalah dikhususkan untuk memelihara maksud atau tujuan-tujuan syarak.  Tujuan- tujuan    syarak  adalah  berkaitan  dan  pemeliharaan  lima  unsur  pokok  yaitu, memelihara  agama,  jiwa,  akal,    keturunan  dan  harta.    Jika  setiap  kegiatan mengandung  pemeliharaan  kelima  unsur  pokok  di  atas  itulah  disebut kemaslahatan.    baik  yang  menyangkut  kemaslahatan  saat  ini  ataupun kemaslahatan  mendatang,  kemaslahatan  didunia  ataupun  untuk  kemaslahatan akhirat.   Hal ini diperkuat dengan kaidah-kaidah usul fiqih yaitu:
(a).
Maksud dari prinsip ini setiap hukum yang ditetapkan oleh al-shari adalah termasuk  untuk  kemaslahatan  manusia  baik  sekarang  maupun  masa  yang  akan datang,  bahkan  termasuk  pula  baik  untuk  kemaslahatan  di  dunia  ataupun  di akahirat. Prinsip ini menunjukkan sangat mustahil hukum-hukum yang dibuat al- shari mengandung kemafsadatan karena sangat meustahil pula al-shari melakukan hal  sia-sia.  Kendatipun  manusia  belum  atau  tidak  menemukan  kemaslahatan tersebut, sangat dimungkinkan karena keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu penelitian atau pengkajian penting dilakukan secara terus menerus karena hukum Allah selalu terbuka untuk dikaji.
(b) prinip  al-shari  tidak  bermaksud  untuk  menyulitkan  dan  memberatkan dalam pemberian beban hukum. Hal ini dinyatakan tegas oleh Allah dalam firman- Nya  dalam  al-Qur’an,  2:233  dan  286,  al-Qur’an,  6:152,  al-Qur’an,  7:42,  al-Qur’an, 23:62,  dan  al-Qur’an,  65:7  bahwa  Allah  sama  sekali  tidak  memberikan  beban kepada  hambanya  diluar  kemampuan  atau  kesanggupan  mereka.  Jika  Allah menghendaki, ia dapat memberikan kesulitan sebagimana al-Qur’an 2:220, tetapi hal  tersebut  tidak  diinginkan-Nya,  sebaliknya  dalam  al-Qur’an,  2:185  dan  al- Qur’an,  22:78  Allah  menginginkan  manusia  merasakan  kemudahan  dan  sama
sekali  tidak  menginginkan  kesukaran  yang  menimpa  umat  manusia  sebagai hamba-Nya.  (c).  Kaidah  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  aktivitas  atau  perbuatan yang  kemudian  dihentikan  untuk  meneruskan  lagi  aktivitas  tersebut  sampai tujuannya terwujud maka aktivitas ini merupakan perilaku yang batil. tujuan yang dimaksud  tentu  adalah  perbuatan  yang  mengandung  kemaslahatan  dan  bukan termasuk tujuan yang merusak atau memudaratkan. Berdasarkan kaidah ini jelas bahwa salah satu dari perbuatan yang dilarang adalah perbuatan-perbuatan yang membawa kerusakan atau menolak kemaslahatan.
Salah satu tugas penting BP4 adalah penasihatan perkawinan.   Penasihatan perkawinan  adalah  upaya  pemberian  nasehat  atau  bimbingan  yang  dilakukan persorangan atau badan kepada seseorang yang membutuhkan nasehat baik pria maupun wanita, remaja atau dewasa yang akan melangsungkan perkawinan atau mempertahankan perkawinan.   Hal ini sejalan dengan al-Qur’an surah An-Nisa: 35 Terjemah: ” dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah  seorang  hakam  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam  dari keluarga  perempuan.  Jika  kedua  orang  hakam  itu  bermaksud  mengadakan perbaikan, niscaya Aljlah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal” . (QS. An-Nisa’35).
Asbabun  Nuzul  surah  diatas  adalah  Pada  suatu  waktu  datanglah  seorang wanita  menghadap  Rasulullah  SAW  untuk  mengadukan  masalah,  yaitu  dia ditampar mukanya oleh sang suami Rasulullah  SAW bersabda: “suamimu itu harus diqishah  (dibalas)”  sehubungan  dengan  sabda  Rosulullah  SAW  itu  Allah  SWT menurunkan ayat ke 34 dan 35 yang  dengan tegas memberikan ketentuan, bahwa bagi  seorang  laki-laki    ada  hak  untuk  mendidik  istrinya  yang  melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku istri. Setelah mendengar keterangan ayat ini  wanita  itu  pulang  dengan  tidak  menuntut  qishash  terhadap  suaminya  yang telah  menampar  mukanya.  . Istilah  hakam  berasal  dari  bahasa  arab  yaitu  al- hakamu  yang  menurut  bahasa  berarti  wasit  atau  juru  penengah,  dan  kata  al- Hakamu  identik  dengan  kata  al-Faishal.  Dalam  kamus  bahasa  Indonesia  Hakam berarti perantara, pemisah, wasit.
Tenteng  pengertian  hakam,  banyak  para  tokoh  islam  yang mendefenisikannya, diantaranya Ahmad Musthafa al-Maraghi, mengartikan hakam dengan orang  yang mempunyai hak memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa.  Menurut  Hamka,  pengertian  hakam  yaitu  penyelidik duduk  perkara yang  sebenarnya  sehingga  mereka  dapat  mengambil  kesimpulan.      Amir syarifuddin menyebutkan bahwa hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah  dalam  menghadapi  konflik  keluarga.      Ibnu  kasir  menafsirkan  Qs.  An- Nisa:  35  “dan  jika  kamu  khawatirkan  ada  persengketaan  antara  keduanya,  maka kirimkanlah  seorang  hakam  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam  dari keluarga perempuan. Bahwa jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga bisa diakhiri,  dan  semakin  mengkhawtirkan,  maka  utuslah  seorang  penengah  yang
terpercaya dari keluarga istri dan seorang penengah yang terpercaya dari keluarga suami agar keduanya bermusyawarah dan membicarakan masalah keduanya, serta menentukan  tindakan  yang  dipandang  oleh  keduanya  akan  bermaslahat,  apakah itu  perceraian  ataupun  rujuk.      Melihat  ayat  diatas  maka  dapat  dipahami  bahwa proses  penyelesaian  sengketa  dibutuhkan  seorang  hakam  (juru  damai)  sebagai penengah dalam penyelesaian sengekata.
Dari kaidah usul fiqih dan surah An-Nisa: 35  di atas maka menghidupkan, memfungsikan kembali BP4 merupakan manifestasi dari maqasid al-syariah untuk mewujudkan  kemaslahatan,  memelihara  keturunan  (hifdz  al-nasl)  karena  ketika terjadi  permasalahan  dalam  pernikahan  maka  hubungan  pernikahan  rusak  dan akan  terjadi  permasalahan  sosial  yang  cukup  besar.  Menurut  penelitian  yang dilakukan  oleh  Dr.  Dana  Alonzo,  guru  besar  di  Columbia  University,  yang melibatkan  49,093  orang  responden  mengungkapkan  bahwa  anak  yang dibesarkan  dalam  keluarga  yang  tidak  harmonis  cenderung  memiliki  keinginan bunuh  diri  lebih  besar.      Bukan  hanya  itu  pergaulan  bebas,  seks  bebas,  aborsi, kenakalan  remaja  dan  lain  sebagainya  akan  dengan  mudah  masuk  dalam kehidupan  keluarga  dan  akan  mempengaruhi  tradisi  dan    ketentraman  serta keutuhan  kehidupan  rumah  tangga.  Menurut  Dr.  Zakiyah  Darajat  banyaknya perkawinan  yang  gagal,  karena  suami/istri  terserang  gangguan  kejiwaan,  dan selanjutnya tidak sanggup menerima kekurangan teman hidupnya satu sama lain saling  membangkitkan  emosi  pihak  lain.  Semua  orang  yang  terganggu  jiwanya bersatu  dalam  satu  hal,  yaitu  tidak  memiliki  kematangan  emosi,  yang  biasanya menyebabkan  terjadinya  kelakuan  yang  kekanak-kanakan.Dibagian  latar belakanag  telah  diuraikan  bahwa  suasana  keluarga  tidak  harmonis  yang  timbul karena  perselisihan  rumah  tangga  tentu  akan  sangat  mengganggu  kondisi psikologis  seluruh anggota  keluarga.  Situasi  tersebut  akan  cenderung memburuk karena  perselisihan  dan  perceraian  sering  diiringi  dengan  kekerasan  baik  secara fisik maupun psikis.
Idealnya  setiap  keluarga  berada  pada  kondisi  yang  sejahtera,  sehat,  maju, mandiri,  berwawasan  kedepan  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  yang  mahas  Esa, implementasi fungsi keluarga akan lebih berharga lagi saat menghadapi pandemi dan  normal  baru.    Ketika  terjadi  pembatsan  dan  setiap  orang  dirumah, keharmonisan,  dan  kenyamanan  dalam  keluarga  sangat  perlu  agar  tidak  terjadi stres dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pandemi ini setiap keluarga wajib mengedukasi  anggota  keluarganya.  Tujuannya  agar  meningkatkan  sikap, penegetahuan,  dan  parkteknya  dalam  berprilaku  positif.  Ini  menjadi  tantangan bagi  semua  keluarga  yang  berada  di  Indonesia.  Untuk  itu  kita  semua  perlu memfungsikan kembali BP4 agar keluarga kita bisa selamat dari perceraian.

## KESIMPULAN
BP4  adalah  Organisasi  yang  disesuaikan  dengan  jenjang  administrasi pemerintah  mulai  dari  Pusat,  Provinsi,  Kabupaten/kota,  Kecamatan  dan  tingkat Desa/kelurahan, Keberadaan BP4 di Kecamatan Seruyan Hilir berdiri sejak tahun 1985,  Refoormasi  Birokrasi  pada  KUA  Kecamatan  telah  menyebabkan  tidak berfungsinya  BP4  karena    Anggaran  BP4  selama  ini  banyak  didukung  dari  biaya pencatatan  perkawinan  dan  pemasukan  dari  hasil  penjualan  majalah  nasehat perkawinan  di  KUA  telah  dihentikan.  Tingginya  angka  perceraian  di  KUA Kecamatan  Seruyan  Hilir  memiliki  Korelasi  dengan  tidak  berfungsinya  BP4  yang disebabkan  oleh:  a.  Kurangnya  sumber  daya  manusia  untuk  menjadi  mediator dalam  bidangnya  masing-masing.  b.  Kurangnya  sarana  dan  prasarana  untuk menunjang pelaksanaan tugas BP4 Kurangnya kesadaran akan pentingnya upaya mediasi dalam rangka menekan angka perceraian.  c. Sebagian besar pengurus BP4 adalah  aparat  pemerintah  sehingga  pergerakannya  terbatas  d.  Sebagian  besar masyarakat  belum  mengenal  apa  itu  BP4  dan  fungsinya  karena  kurangnya sosialisasi e. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 dan kemampuan manajerial pengurus BP4 yang belum memadai. f. Tidak adanya biaya operasioanal BP4  dan  Tidak  memiliki  kantor  tersendiri  Islam  menawarkan  dalam  ketidak berfungsinya  BP  dengan  solusi  pendekatan  Maslahah  karena  Visi  dan  Misi  BP4 sejalan  dengan  syariat  Islam  termasuk  Maslahah  al-Dharuriyah  yaitu, kemaslahatan  yang  berhubungan  dengan  kebutuhan    pokok  umat  manusia  di dunia  dan  akhirat,  yakni  memelihara  agama,  memelihara  jiwa,  memelihara  akal, memelihara  keturunan  dan  memelihara  harta.  Karena  pemerintah  BP4  perlu mengambil  langkah-langkah  strategis  untuk  memperdayakan  kembali  lembaga perkawianan inii untuk mengurangi lajunya angka perceraian. Langkah yang harus dilakukan dengan memberikan kewenangan kembali BP4 untuk bertindak sebagai madiasi dalam penyelesaian kasus sengketa  dalam perkawinan diluar pengadilan dangan  sumber  dana  APBN/APBD,  melengkapai  sarana  dan  prasarana  yang dimiiki  BP4,  melaksanakan  pembina  organisasi  berjenjang  dan  secara  berkala, memilih  pengurus  yang  benar-benar  mau  bekerja  serta  memperbaharui  sistem mediasi  kearah  yang  lebih  modern.  Bagaimana  tidak  risau  norma  dan  nilai  yang seharusnya  menajadi  simpul  pengikat  perkawinan  dan  kehidupan  rumah  tangga muslim ini tampak semakin pudar di masyarakat.
Selanjutnya ada beberapa yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian ini sebagai berikut: Kepada Menteri Agama agar membuat MOU dengan Mahkamah Agung untuk membuat peraturan bersama tentang mediasi sehingga masyarakaat tidak  langsung  ke  Pengadilan  Agama.  Kepada  Dirjen  Bimas  Islam  agar mengalokasikan  dana  untuk  BP4  di  semua  tingkatan  melalui  DIPA  Bimas  Islam seperti  halnya  dana  operasional  FKUB  melalui  DIPA  Sekretaris  Jendral.  Kepada pemerintah  Provinsi  maupun  pemerintah  Kabupaten  agar  mengalokasikan  dana kepada  BP4  di  semua  tingkatan  melaui  APBD.  Kepada  BP4  Provinsi/Kabupaten
Seruyan untuk selalu membina mengawasi kinerja BP4 dan mengusahakan sarana dan prasarana BP4 Kecamatan Seruyan Hilir.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Mudjab  Mahdi,  Asbabun  Nuzul:  Studi  Pendalaman  al-Qur’an,  Jakarta:  PT  Raja Persada, 2002.
Abbas  Syahrizal,  “Mediasi  dalam  Hukum  Syariah  Hukum  Adat  dan  Hukum Nasional”, Jakarta: Kencana, 2009.
Abdul  Fuad,  “Peranan  BP4  Kecamatan  Padang  Tualang  Kab.  Langkat  dalam Menyelesaikan  Sengketa  Perkawinan”,  Tesis  Program  Studi  Hukum  Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Tahun 2013.
Ahmad.  Musthafa  al-Maraghi,  Tafsir  Al-Maraghi,  Jilid  5,  Terj.  Bahrun  Abu  Bakar dan Henry Nur Aly, Semarang:Toha Putra, 1988.
Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progresif 2002.
Amir  Syarifudin,  Hukum Perkawinan  Islam  di  Indonesia,  Jakarta: Prenada  Media, 2006.
Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas BP4 XII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional, (Jakarta: tp, 2005)
Departemen Agama RI, Himpunan Majelis Ulama Indonesia, Jakarta Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Diponegoro, 2013. Direktorat  Bina  KUA  dan  Keluarga  Sakinah  –  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat RI, Modul BIMWIN untuk Catin, Jakarta Pusat: 2017. Hamka, Tafsir Al-Azhar. Juz V, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005, Hal.68 Jurnal Bimas Islam. 2015
M.  Mulyadi,  “Peranan  Petugas  BP4  dalam  Pembentukan  Keluarga  Sakinah  di Surakarta”,  Tesis  Program  Studi  Konsentrasi  Sosial  Budaya  Islam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2005.
Nur  Basuki  Winanrno,  Penyalahgunaan  Wewenang  dan  Tindak  Pidana  Korupsi, laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008
Rusadi  Kantaprawira,  “Hukum  dan  Kekuasaan”,  Makalah,  Universitas  Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998.
Subdit  Bina  Keluarga  Sakinah,  Direktorat  Bina  KUA  &  Keluarga  Sakinah  Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Fondasi Keluarga Sakinah, Jakarta: 2017.
Sugiyono,  Metode  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif  R&D,  Bandung:  Alfabeta,
2011
Suliswiyadi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Yogyakarta: CV. Sigma, 2015 Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Copyright Holder : © Hasanudin, Sadiani, Elvi Soeradji, Muslimah (2021).
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: CC BY SA