## PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN PROGRAM CSR DI KABUPATEN TRENGGALEK
(Studi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan)
The Role Of Government In Managing CSR Program In Trenggalek Regency
(Study Of Implementation Of East Java Province Regional Regulation Number 4 Of 2011 Concerning Corporate Social Responsibility)
Reban 1 & Imam Fachruddin 2
1,2 Magister Ilmu Administrasi Universitas Kadiri

## Abstrak
Pelaksanaan  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  Program  atau  Program  Tanggungjawab  Sosial Perusahaan di Kabupaten Trenggalek telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tanggungjawab  sosial  Perusahaan.  Salah  satu  yang  menjadi  alasan  dari  pelaksanaan  program  ini  adalah karena  keterbatasan  dana  atau  pembiayaan  pemerintah  dalam  pembangunan  oleh  karena  itu  perlu perhatian, dukungan dan kerjasama  dari dunia usaha untuk turut serta dan bertanggung jawab terhadap pembangunan  di  lingkungan  sekitarnya.    Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  peran Pemerintah  Kabupaten  Trenggalek  dalam  pengelolaan  pelaksanaan  Program  CSR  dan  manfaat  dari Program CSR terhadap pembangunan di Kabupaten Trenggalek. Sumber data/ Informan dalam penelitian ini  yaitu  Tim  Fasilitasi  Pengelolaan  Program  CSR.  Penelitian  ini  menggunakan  Metode  Analisis  Data Kualitatif.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  mempunyai  peran  yang  sangat  stategis  dalam pengelolaan  pelaksanaan  Program  CSR  yaitu  pemerintah  sebagai  penyedia  data/  informasi,  sebagai perencana dan sebagai pelaksana monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program CSR. Sedangkan manfaat  dari  pelaksanaan  Program  CSR  yaitu  sudah  dirasakan  dan  dinikmati  oleh  masyarakat  dengan tersedianya sarana prasarana, fasilitas umum sampai untuk keperluan sehari-hari maupun pendidikan.
Kata Kunci : Peran pemerintah; CSR; Manajemen CSR

## Abstract
The  realization  of  the  Corporate  Social  Responsibility  Program  (CSR)  of  industry  in  Trenggalek  regency  has  been arranged in District Regulation Number  3, 2016 It is about corporate social responsibility. A reason for the realization of  this  program  is  fund  limitation  or  government  funding  in  development,  so  it  needs  attention,  motivation  and cooperation  from  corporate  to  participate  and  be  responsible  towards  the  development.  In  the  environment.  This research aims to know the government's role in  Trenggalek regency in case of management for the realization of the CSR  program  and  the  advantage  of  this  program  forward  Trenggalek  regency  development.  Data  resources  or informants in this research are management facilitate the team of the CSR program. This research used a Qualitative data analysis method. The results of this research show that the government has a very strategic role in the management of  the  realization  of  the  CSR  program,  that  is  the  government  as  the  data/  information  provider,  planner  and  the manager of monitoring and evaluation forward the realization of the CSR Program. The advantage of the achievement of the CSR Program has been enjoyed by Society, like public facilities for daily life or education.
Keywords : Government role; CSR; CSR management

## A. PENDAHULUAN
RPJMD  Kabupaten  Trenggalek  Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran Visi Bupati dan Wakil  Bupati,  yaitu  :  “Mewujudkan  Kabupaten Trenggalek  yang  Maju,  Adil,  Sejahtera,  serta Berkepribadian berdasarkan Iman dan Takwa”.
Untuk mewujudkan Visi, Misi Kepala Daerah dan Tema  Pemerintah  Daerah  Tahun  2016  yang dituangkan  dalam  berbagai  Program  dan Kegiatan  maka  dibutuhkan  peran  aktif  dan partisipasi  dari  seluruh  masyarakat  dan stakeholders.  Selain  itu  oleh  karena  kemampuan
pemerintah  dalam  pembiayaan  pembangunan yang  sangat  terbatas  maka  dukungan  dan  peran serta  dari  dunia  usaha  juga  sangat  dibutuhkan. Salah  satu  peran  serta  yang  digali  potensinya adalah peran serta perusahaan sebagai Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau
Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  yang mengarah pada pengembangan masyarakat lokal sekitar corporat itu berdiri.
Pembangunan  yang  dilaksanakan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  bukan hanya  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah semata  namun  juga  merupakan  tanggung  jawab sektor swasta dan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah  yang  terbatas,  maka  dibutuhkan  peran aktif  utamanya  dari  sektor  swasta  yang  terdiri dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan  Usaha  Milik  Daerah)  dan  BUMS  (Badan Usaha  Milik  Swasta  /Swasta  murni).  Salah  satu wujud  kepedulian  dan  keikutsertaan  sektor swasta  (dunia  usaha)  dalam  pembangunan  yaitu melalui  pelaksanaan  Tanggungjawab  Sosial Perusahaan  atau  Corporate  Social  Responsibility (CSR).
Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek melalui Badan Perencanaan
Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  pada  Bidang Perencanaan Perekonomian sejak tahun 2013 telah melaksanakan  kegiatan  Fasilitasi  Pelaksanaan Program  CSR/PKBL  BUMN/BUMD/Swasta  di Kabupaten Trenggalek.
Bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu koordinasi
dan fasilitasi dengan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta
dalam mengusulkan  maupun  menyalurkan  CSRnya. Namun  dalam  perjalanannya  ternyata  masih banyak  perusahaan  yang  kurang  paham/  peduli dengan  Program  CSR.  Dengan  berlatar  belakang sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka disusunlah penelitian ini yang sangat diperlukan untuk  mengetahui  tentang    Peran  Pemerintah dalamPengelolaan  Program  CSR  di  Kabupaten Trenggalek.

## B. LANDASAN TEORITIS

## 2.1. Teori Implementasi Kebijakan
Ripley  dan  Franklin  (dalam  Winarno, 2014:  148)  menyatakan  bahwa  implementasi adalah  apa  yang  terjadi  setelah  undang-undang ditetapkan  yang  memberikan  otoritas  program, kebijakan,  keuntungan  (benefit),  atau  suatu  jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi  mencakup  tindakan-tindakan  oleh sebagai  aktor,  khususnya  para  birokrat  yang dimaksudkan  untuk  membuat  program  berjalan. Grindle  (dalam  Winarno,  2014:  149)  memberikan pandangannya  tentang  implementasi  dengan
mengatakan  bahwa  secara  umum,  tugas implementasi  adalah  membentuk  suatu  kaitan (linkage)  yang  memudahkan  tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.
James  E.  Anderson  menyatakan  bahwa Public  policies  are  those  policies  developed  by governmental  bodies  and  official  (kebijakan negara  adalah  kebijaksanaan-kebijaksanaan  yang dikembangkan  oleh  badan  dan  pejabat-pejabat pemerintah).  Menurut  Anderson  implikasi  dari kebijakan negara tersebut adalah :
1.  Bahwa  kebijakan  negara  itu  selalu  punya tujuan  tertentu  atau  merupakan  tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2.  Bahwa  kebijakan  itu  berisi  tindakan  atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat
pemerintah. 3.  Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
4.  Bahwa  kebijakan  negara itu  bersifat  positif dalam  arti  merupakan  beberapa  tindakan pemerintah  mengenai  masalah  tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan  pejabat  pemerintah  dalam melakukan sesuatu.
Kebijaksanaan  menurut  James  E.Anderson (Solichin,  2003:  2),  adalah  sebagai  perilaku  dari sejumlah  aktor  (pejabat,  kelompok,  instansi pemerintah)  atau  serangkaian  aktor  dalam  sustu bidang  kegiatan  tertentu,  pemahaman  ini  terkait dengan  Carl  Friedrich  (Budi,  2002:  16),  yang menyatakan  bahwa  kebijaksanaan  sebagai  suatu arah  tindakan  yang  diusulkan  oleh  seseorang, kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-
kesempatan  terhadap  kebijakan  yang  diusulkan untuk  menggunakan  dan  mengatasi  dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan  suatu  sasaran  atau  suatu  maksud tertentu.  Hal  ini  sebenarnya  menyangkut  suatu dimensi yang sangat luas, karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh  pemerintah,  tetapi  juga  oleh  kelompok maupun  oleh  individu  yang  ada  dalam  suatu komunitas dalam masyarakat.

## 2.2. Teori Perencanaan
Perencanaan  pembangunan  daerah  acap  kali tidak  selalu  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan. Ada faktor-faktor penghambat dan  faktor  pendukung  keberhasilan  pada suatu  kegiatan  perencanaan  pembangunan daerah,  sebagaimana  diungkapkan  oleh Riyadi  dan  Bratakusumah  (2004,  h.15-38) meliputi :
1.  Faktor  lingkungan,  baik  eksternal  maupun internal  yang  dapat  mencakup  bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik.
2.  Faktor  sumber  daya  perencana,  sebagai motor  penggerak  perencanaan,  sumber daya  manusia  menjadi  sangat  penting bahkan  menjadi  kunci  berhasil  tidaknya proses perencanaan pembangunan.
3.  Faktor  sistem  yang  digunakan,  aturan- aturan  atau  kebijakan-kebijakan  yang digunakan  oleh  suatu  daerah/wilayah tertentu sebagai dasar/landasan pelaksanaan perencanaan pembangunan.
4.  Faktor  perkembangan  dan  ilmu  teknologi menjadi faktor penting dan berperan sangat besar bagi upaya
pencapaian pembangunan.
5.  Faktor pendanaan, merupakan faktor yang sudah  given  artinya  harus  ada  sebelum melakukan suatu kegiatan atau aktivitas.
3.  Pengertian dan Teori Peran
Peran  adalah  kelengkapan  dari  hubungan- hubungan  berdasarkan  peran  yang  dimiliki  oleh orang  karena  menduduki  status-status  sosial khusus.  Selanjutnya  dikatakan  bahwa  di  dalam peranan  terdapat  dua  macam  harapan,  yaitu: pertama,  harapan-harapan  dari  masyarakat terhadap  pemegang  peran  atau  kewajiban- kewajiban  dari  pemegang  peran,  dan  kedua harapan-harapan  yang  dimiliki  oleh  pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang- orang  yang  berhubungan  dengannya  dalam menjalankan peranannya atau kewajiban- kewajibannya.
Peran  menurut  Soekanto  (2009:212-213) adalah  proses  dinamis  kedudukan  (status). Apabila  seseorang  melaksanakan  hak  dan kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  dia menjalankan  suatu  peranan.  Perbedaan  antara kedudukan  dengan  peranan  adalah  untuk kepentingan  ilmu  pengetahuan.  Keduanya  tidak dapat  dipisah-pisahkan  karena  yang  satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.
Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007  :  67)  mengatakan  bahwa  peranan didefinisikan  sebagai  pola  tingkah  laku  yang diharapkan  masyarakat  dari  orang  yang menduduki  status  tertentu.  Sejumlah  peran disebut  sebagai  perangkat  peran  (role-set). Dengan  demikian  perangkat  peran  adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan  peran  yang  dimiliki  oleh  orang karena menduduki status-status sosial khusus.
Peran  serta  dapat  pula  dikenali  dari keterlibatan,  bentuk  kontribusi,  organisasi  kerja, penetapan  tujuan,  dan  peran.  Parwoto  (dalam Soehendy,  1997  :  28)  mengemukakan  bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri :
1.  Keterlibatan  dalam  keputusan  :
Mengambil dan menjalankan keputusan;
2.  Bentuk  kontribusi  :  seperti  gagasan, tenaga, materi dan lain-lain;
3.  Organisasi  kerja  :  bersama  setra (berbagi peran);
4.  Penetapan  tujuan  :  ditetapkan kelompok bersama pihak lain;
5.  Peran masyarakat : sebagai subyek
2.3. Teori Pemerintahan
Pemerintahan dalam konteks
penyelenggaraan  negara  menunjukkan  adanya badan  pemerintahan  (institusional)  kewenangan pemerintah (authority) cara memerintah (methods),  wilayah  pemerintahan  (state,  local, district, rural dan urban) dan sistem pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahannya.  Pemerintahan  tidak  dapat dilepaskan dengan keberadaan pemerintah untuk memerintah  yang  merupakan  keharusan  untuk melaksanakan  sesuatu  sesuai  dengan  tujuan pemerintahan.
Suryaningrat (1990:10) menjelaskan bahwa  unsur  yang  menjadi  ciri  khas  mendasar memerintah  atau  perintah  adalah:  1)  adanya keharusan  yang  menunjukkan  kewajiban  apa yang  diperintahkan;  2)  adanya  dua  pihak,  yaitu yang  memberi  perintah  dan  menerima  perintah; 3)  adanya  hubungan  fungsional  antara  yang memberi  dan  menerima  perintah;  4)  adanya wewenang  atau  kekuasaan  untuk  memberi perintah.  Sedangkan  Rasyid  (1995)  mengatakan bahwa  pemerintahan  mengandung  makna mengatur,  mengurus,  dan  memerintah  dalam menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bagi kepentingan rakyat.
Pemerintahan
pada prinsipnya
mengandung  makna  penyelenggaraan  urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan
pemerintahan dapat bersumber pada pemerintahan demokratis, pemerintahan otoriter, pemerintahan  sentralistis  dan  pemerintahan desentralistis,
pemerintahan diktator, pemerintahan  monarkhi  dan  lain    sebagainya. Pemerintahan secara filosofis mengandung unsur yang  berkaitan  erat  dengan  badan  publik (pemerintah)  yang  sah  secara  konstitusional; kewenangan  untuk  melaksanakan  pemerintahan; cara  dan  sistem  pemerintahan  dan  fungsi pemerintahan  yang  sesuai  dengan  kewenangan urusan  pemerintahan  serta  dalam  lingkup wilayah pemerintahan.
Ndaha  (2007:127)  mengemukakan  bahwa pemerintahan  adalah  hasil    dan  proses ”memerintah”. Pemerintahan (governance) terdapat  dimana-mana    berlangsung  pada  suatu waktu    di  dalam  setiap  masyarakat.  Di  dalam
masyarakat  negara,  pelaku  yang  terlibat  dalam proses  itu  dua  pihak  yaitu  pemerintah (government) dan yang diperintah pada masa dan tempat tertentu”. Prinsip penyelenggaraan fungsi dan  urusan  pemerintahan  yang  dilakukan pemerintah (badan publik) berdimensi pengaturan  berdasarkan  peraturan  (rulling) melalui  kebijakan;  pengurusan  atau  penataan dalam  rangka  (governing)  dengan  pengarahan, pembinaan,  pemberdayaan  dan    fasilitasi; melaksanakan  pelayanan  masyarakat  (serving) dalam  rangka  kepentingan  dan  kebutuhan masyarakat.  Dalam  penyelenggaraan  fungsi  dan urusan  pemerintahan  dengan  berbagai  dimensi, ruang  dan  waktu  akan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  melalui  kebijakan  dan  pelayanan publik  terhadap  rakyat  atau  masyarakatnya senantiasa mengalami perubahan atau pembaharuan  pemerintahan  (reform  governance) dengan pendekatan paradigma baru pemerintahan  (new  paradigms  for  governance) (Tjahya, 2010).
Kewenangan pemerintahan berkaitan erat dengan  segala  sesuatu  yang  melekat  pada  badan publik untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya  dalam  mewujudkan  berbagai urusan pemerintahan untuk mewujudkan keamanan,  ketertiban,  ketentraman,  keteraturan dan  kesejahteraan  masyarakat.  Kewenangan pemerintahan  berdimensi  secara  esensi  atau mendasar  berkenaan  dengan  tanggungjawab, distribusi,  delegasi  dan  lain  sebagainya  dalam penyelenggaraan pemerintahan bagi kepentingan masyarakat.
Setiap  kewenangan  pemerintahan  dalam badan  publik  melekat  tanggungjawab  dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan (authority and responcibility). Kewenangan sebagai deripasi dari hak dan tanggung jawab yang mencerminkan  kewajiban  untuk  melaksnakan dan  dilaksanakan  secara  institusional,  manajerial dan  profesional  (individual).  Keduanya  antara kewenangan dan tanggungjawab harus dilakukan secara  seimbang  dan  saling  penguatan  guna menumbuhkan satu kesatuan dalam mewujudkan kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan  yang  baik  atas  dasar  kualifikasi, kompetensi dan profesionalisasi.
2.4. Teori Corporate Sosial Responsibility (CSR)
Ide  tentang  tanggung  jawab  sosial perusahaan  berkembang  setiap  dekade  (Carroll, 1999).  Namun  sampai  saat  ini  belum  ada kesepakatan dalam pendefinisian CSR itu sendiri. Hal  tersebut  dinyatakan  oleh  Dahlsrud  (2006) yang  mencatat  adasebanyak  37  definisi  CSR  di dunia.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  CSR mendapat  perhatian  serius  sebagai  tema  antar para  pemangku  kepentingan.  Banyaknya  diskusi
tentang isu CSR juga sangat berhubungan dengan prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik (good  corporategovernance)  dimana  perusahaan tidak  hanya  memberikan  perhatian  kepada pemilik  saham  (shareholder)  semata  akan  tetapi juga perhatian terhadap kepentingan stakeholder berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  dan  bisnis yang berkelanjutan (OECD, 2004).
Steurer  (2009)  memberikan  beberapa alasan  kenapa  pemerintah  memiliki  kepentingan di  dalam  isu  CSR.  Pertama  hal  tersebut  sejalan dengan  konsep  pembangunan  berkelanjutan (sustainable  development).  Motivasi  pertama  ini berkaitan  dengan  politik  luar  negeri  seperti program  pengembangan  sumber  daya  manusia (human  development  program).  Alasan  kedua adalah,  kebijakan  CSR  dianggap  sebagai pelengkap  yang  menarik  dalam  peraturan  yang lain  misal  di  Indonesia  dalam  undang-undang Perseroan  Terbatas,  dalam  hal  ini  pemerintah dapat menunjukkan kepedulianya pada isu sosial dan  lingkungan  meskipun  peraturan  tentang tanggungjawab  sosial  perusahaan  ini  hanya mendapatkan  porsi  yang  sangat  sedikit  didalam undang-undang tersebut. Ketiga adalah, pelaksanaan  CSR  masih  sebatas  pada  asas sukarela  (voluntary  basis)  sehingga  pemerintah perlu  memberikan  penekanan  agar  pelaksanaan CSR  lebih  mendapat  fokus  perhatian  dari perusahaan.  Alasan  keempat  adalah,  banyak pendekatan dalam pelaksanaan CSR menggunakan  konsep  partnership  program (program  kemitraan)  sehingga  akan  membuka potensi keterlibatan masyarakat secara luas dalam pembangunan  berkelanjutan.  Hal  ini  sangat berkaitan  dengan  pengelolaan  hubungan  dan peran dengan pemangku kepentingan secara luas misalnya bisnis, pemerintah dan masyarakat sipil.

## C. METODE PENELITIAN
Sebagai penelitian yang hendak
mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan  realitas  sosial  di  bidang perencanaan, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi  merupakan  upaya  memahami  arti peristiwa  dan  kausalitasnya  terhadap  aktor pelaku  dalam  situasi  tertentu  (Moleong,  2002  h. 9).  Moleong  mengutip  Bogdan  dan  Taylor  (1975) menambahkan  bahwa  penelitian  kualitatif merupakan  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang  yang  diamati  serta  data-data tambahan  lain  dari  berbagai  sumber  (Moleong, 2002 h. 3).
Analisis  data  dilakukan  terhadap  data lapang  yang  telah  diperoleh.  Analisis  data dilakukan  untuk  menginterpretasikan  fenomena
yang  diteliti  berdasarkan  data  lapang  yang diperoleh.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian ini  menggunakan  metode  menurut  Miles, Huberman  dan  Saldana    di  dalam  analisis  data kualitatif  terdapat  tiga  alur  kegiatan  yang  terjadi secara  bersamaan.  Aktivitas  dalam  analisis  data yaitu:  Data  Condensation,  Data  Display,  dan ConclusionDrawing/Verifications.
1.   Kondensasi Data (Data Condensation)
2.   Penyajian Data (Data Display)
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing)
D. PEMBAHASAN
1.  Regulasi/  peraturan  daerah  yang  mengatur pelaksanaan dan pengelolaan program CSR.
Keberadaan  Regulasi/  Peraturan  Daerah tentang  pelaksanaan        suatu  program  maupun kebijakan  pemerintah  adalah  sangat  penting termasuk dalam pelaksanaan program CSR.
Peraturan  Daerah  sangat  dibutuhkan karena  selain  mengacu  pada  Undang-Undang, Peraturan Daerah Jawa Timur maupun Peraturan Gubernur Jawa Timur maka untuk menjawab dan mengakomodir muatan lokal yang sangat penting tentunya  dan    mengingat  tidak  semua pembangunan dapat di biayai dari APBD semata. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan pembiayaan yang  lain  selain  dari  APBN  dan  sumber pendanaan pusat lainnya juga dari Dunia Usaha. Aturan  secara  umum  mengenai  pengelolaan program  CSR  tersebut  harus  dituangkan  dalam Peraturan  Daerah  yang  dapat  dijadikan  acuan  di Kabupaten  Trenggalek  dalam  pelaksanaan Program  CSR.  Peraturan  Daerah  tentang  CSR harus  ada  karena  bermanfaat  bagi  pemerintah selaku pemangku kepentingan untuk mengontrol penerapan  CSR  perusahaan  agar  mampu memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  setempat, berjalan  berkelanjutan,  dan  sesuai  konsep pemberdayaan masyarakat.
Provinsi  Jawa  Timur,  telah  membentuk Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2011  yang mengatur tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan/  CSR.  Pemerintah  Kabupaten/  Kota bisa menggunakan Peraturan Daerah yang sudah ada  di  Provinsi  sebagai  landasan  hukum. Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  4 Tahun  2016  Tentang  Tanggungjawab  Sosial Perusahaan  sangat  penting  karena  dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas  pelaksanaan  CSR  di  Kabupaten  Trenggalek. Selain  itu  dengan  Peraturan  Daerah  dapat memberikan  arahan  kepada  semua  perusahaan dan  semua  pemangku  kepentingan  dalam pelaksanaan  dan  pengelolaan  program  CSR.  Hal ini  sejalan  dengan  Priyambodo,  2014  bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah
menyediakan  perangkat  peraturannya  sebagai regulator  dalam  hubungan  antara  masyarakat, swasta dan pemerintah.
Hasil penelitian Windarti (2004) menunjukkan  bahwa  tanggungjawab  sosial perusahaan  dalam  pemberdayaan  ekonomi masyarakat  ini  belum  diatur  secara  jelas  dalam hirarki  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia,  tetapi  diatur  secara  teknis  dalam keputusan  Menteri  dan  Surat  Edaran  Menteri. Dalam Keputusan Menteri  BUMN Nomor : Kep- 236/MBU/2004  tentang  Program  Kemitraan BUMN  dengan  Usaha  Kecil  dan  Program  Bina Lingkungan,  mengatur  bahwa  BUMN  wajib menyisihkan  satu  persen  dari  laba  perusahaan untuk  Program  Kemitraan  yang  dilakukan  oleh satuan  kerja  Pengembangan  Usaha  Kecil  dan Koperasi (PUKK), dan Program Bina Lingkungan yang  dilaksanakan  oleh  satuan  kerja  community development (comdev).
2.  Pengelolaan  Program  CSR  oleh  Pemerintah Kabupaten Trenggalek
Pelaksanaan program CSR oleh perusahaan agar tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan  dan  tujuan  untuk  pembangunan  yang menyejahterakan  masyarakat  maka  Pemerintah Kabupaten  Trenggalek    memfasilitasi  dalam pelaksanaanya.
Untuk  pelaksanaan  program  CSR  dari perusahaan,  yang  ada  di  Kabupaten  Trenggalek, Pemerintah  Daerah  telah  memfasilitasi  melalui kegiatan  yang  ada  di  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah.Pemerintah  Daerah  telah berusaha  menghimpun  bantuan-bantuan  yang berasal dari program CSR Perusahaan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Dalam  pelaksanan  Program  CSR di Provinsi Jawa Timur yang berpedoman pada  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa Timur  Nomor  4  Tahun  2011  Tentang Tanggungjawab  Sosial  Perusahaan  yang lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaannya  diatur  dalam  Peraturan Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  52  Tahun 2012  mengamanatkan  Bappeda  untuk menginisiasi  pembentukan  Tim  Fasilitasi Pengelolaan Program CSR dan sekertariat tetap.  Sekretariat  tetap  kemudian  akan melaksanakan    tugas  tugas  tekait pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Trenggalek. Tim  Fasilitasi  Pengelolaan  Program  CSR yang  merupakan  Tim  yang  dibentuk  dengan Surat Keputusan Bupati mempunyai tugas antara lain  mengkoordinir  dan  mensinergikan  Program CSR  BUMN/BUMD/Swasta  yang  ada  di Kabupaten  Trenggalek  agar  dapat  bersinergi dengan  program  Pemerintah  Daerah.  Badan
Perencanaan  Pembangunan  Daerah  merupakan sekretariat  dari  Tim  Fasilitasi  Pengelolaan Program  CSR  oleh  karena  untuk  lebih memaksimalkan  Perencanaan  Pembangunan  dan agar  dapat  bersinergi  dengan  Program  CSR Perusahaan
3.  Permasalahan  pengelolaan  program  CSR  di Kabupaten Trenggalek
Dalam pelaksanaan pengelolaan program CSR  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Trenggalek  tentu  saja  tidak  terlepas dari berbagai masalah.
Dalam pelaksanaan fasilitasi yang dilaksanakan  oleh  Sekretariat  CSR  di  Bappeda masih kurang efektif yang disebabkan kurangnya komunikasi  dengan  Perusahaan-perusahaan. Masih  banyak  perusahaan  yang  tidak  bersedia hadir  pada  saat  diundang  untuk  membicarakan Program  CSR  sehingga  menyulitkan  Pemerintah dalam  berkomunikasi  dengan  perusahaan.  Pada saat  Perusahaan  melaksanakan  Program  CSR langsung  kepada  masyarakat  tanpa  ada pemberitahuan  kepada  Pemerintah  Daerah sehingga  kesulitan  dalam  mendata  apa  saja program  CSR  yang  sudah  dilaksanakan  oleh Perusahaan.
Masalah  dari  pelaksanaan  pengelolaan program  CSR  yaitu  koordinasi  dan  sosialisasi selama  ini  dengan  perusahaan  maupun  SKPD belum optimal.
Terdapat  beberapa  permasalahan  dan agenda  besar  yang  harus  segera  dilaksanakan oleh  Tim  Fasilitasi  Pengelolaan  Program  CSR yaitu :
a.  Melaksanakan  Sosialisasi  Peraturan  Daertah Kabupaten  Trenggalek  Nomor  3  Tahun  2016 tentang  Tanggungjawab  Sosial  Perusahaan. Sosialisasi  dilakukan  kepada  seluruh  SKPD dan  perusahaan  yang  ada  di  Kabupaten Trenggalek;
b.  Pembentukan  Forum  CSR  yang  merupakan wadah  bagi  perusahaan-perusahaan  yang  ada di Kabupaten Trenggalek untuk mendiskusikan  berbagai  topik  program  CSR/ TSP  yang  memungkinkan  anggota  tersebut berbagi informasi dan program kegiatan yang selaras  dengan  program  prioritas  Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
4.  Peran  Pemerintah  Kabupaten  Trenggalek dalam pelaksanaan pengelolaan Program CSR
Dalam pengelolaan program CSR
Pemerintah  Kabupaten  Trenggalek  memegang peran penting dalam pelaksanaannya.
Pemerintah Kabupaten
Trenggalek berperan sebagai fasilitator dan tempat dalam hal ini  sekertariat  untuk  menghubungkan  program CSR  Perusahaan  dengan  Program  Pemerintah Daerah. Peran Pemerintah sangat strategis karena
yang lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan pembangunan, kebutuhan masyarakat  dan  pembiayaan  pembangunan sehingga  dapat  merencanakan  program-program CSR  agar  lebih  terarah.  Pemerintah  harus meningkatkan  koordinasi  dengan  Perusahaan dalam  rangka  pelaksanaan  program  CSR  dan komunikasi yang lebih terbuka dengan perusahaan menjadi hal yang sangat penting.(Wawancara tanggal 1 September 2016).
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  CSR  dengan pelaksanaan  program/  kegiatan  pembangunan, terutama  yang  terkait  dengan  percepatan pembangunan daerah, ada 4 (empat) fungsi yang harus diperankan pemerintah daerah, yaitu:
a)  Menyediakan data dan informasi b)  Memberikan konsultasi perencanaan c)  Melakukan supervisi pelaksanaan d)  Melakukan monitoring dan evaluasi Peran dari Pemerintah Daerah sebagai Tim Pengelolan  CSR  sangat  strategis  karena  dapat mensuport  kinerja  pembangunan  daerah  dengan menambah sumber pembiayaan diluar APBD. Hal ini  harus  terus  ditingkatkan  dengan  harapan semakin  banyak  perusahaan  yang  dapat membantu Pemerintah
Daerah dalam
pembiayaan pembangunan.
5.  Manfaat  pelaksanaan  pengelolaan  Program CSR di Kabupaten Trenggalek
Pelaksanaan pengelolaan Program CSR di Kabupaten  Trenggalek  mempunyai  tujuan  agar dapat  dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat. Program CSR dari Perusahaan sangat bermanfaat untuk membantu Pemerintah dalam pembangunan  karena  tidak  mungkin  semua pembiayaan pembangunan daerah dapat dibiayai dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah. Manfaat  dari  program  CSR  Perusahaan  tentunya sangat dirasakan terutama bagi masyarakat  yang mendapatkan program tersebut seperti pembagian  sembako  dan  pasar  murah  yang pernah dilaksanakan beberapa kali oleh beberapa Perusahaan  yang  ada  di  Kabupaten  Trenggalek.
Program  CSR  merupakan  salah  satu sumber  pembiayaan  yang  dapat  dimanfaatkan oleh  Pemerintah  Daerah  dengan  mensinergikan program  pembangunan  untuk  kesejahteraan masyarakat.  Program  CSR  bermanfaat  bagi lingkungan  sekitar  perusahaan  karena  dapat mendukung  kegiatan-kegiatan  yang  dapat memberdayakan  masyarakat  sekitar  perusahaan. Dengan adanya program CSR semoga dapat juga membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Kab. Trenggalek”.
Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Tanggungjawab  Sosial  Perusahaan  diamanatkan bahwa  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan
dan  kemakmuran  masyarakat  serta  kelestarian fungsi lingkungan hidup yang merupakan bagian integral  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan  sinergis  antara  Pemerintah  Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat.
Program  CSR  ternyata  sangat  dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan sebisa mungkin pemanfaatannya  dapat  dimanfaatkan  untuk  hal- hal yang mudah dinikmati dan dilaksanakan.
Dari  keseluruhan  pelaksanaan  program CSR  yang  telah  dilaksanakan  di  kabupaten Trenggalek  dan  di  fasilitasi  oelh  Tim  Fasilitasi Pengelolaan  Program  CSR  terdapat  pada  tabel realisasi  program  CSR  mulai  Tahun  2013  sampai dengan tahun 2016.
Apabila masyarakat di sekitar perusahaan terkesan  karena  perusahaan  yang  selalu  peduli dengan  program  CSR  nya  maka  hal  ini  akan membawa  keuntungan  jangka  pangjang  bagi perusahaan  tersebut  sebagaimana  menurut Direktur  CSR  Universitas  Trisakti  Maria  R Nindita Radyanti, CSR adalah investasi perusahaan dalam jangka panjang dan merupakan strategis sesuai bisnis intinya. "Bukan hanya  sekedar  alat  public  relation  maupun marketing,  tapi  sebagai  rangkaian  manajemen produksi,  sumberdaya  hingga  pemasaran," katanya.  Prinsipnya  kata  dia,  dalam  mengambil keputusan  perusahaan  bertujuan  mencapai kesejahteraan  internal  dulu  baru  kemudian menyebarkan kesejahteraan di luar. "Di sini, CSR merupakan kegiatan sukarela (voluntary) kepada masyarakat di luar perusahaan," tutur Maria.

## E.  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1. Kesimpulan
1)  Peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Trenggalek dalam Fasilitasi Pengelolaan Program CSR yaitu :
a.  penyedia  data  dan  informasi  dalam rangka  harmonisasi  Program  CSR
Perusahaan dengan Program
Pembangunan Daerah.
b.  Perencana  pembangunan  Pemerintah Daerah  memiliki  pengetahuan  yang lebih  baik  oleh  karena  itu  diperlukan oleh  pihak  swasta  dalam  perencanaan kegiatan CSRnya.
c.  Pelaksana  monitoring  dan  evaluasi Program  CSR.  Hal  ini    dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  untuk  melihat  dan menilai  terhadap  kegiatan  CSR  yang dilaksanakan baik oleh perusahaan yang bersangkutan  maupun  yang  dikerjakan pihak ketiga.
2)  Dari  keseluruhan  pelaksanaan  program CSR  yang  telah  dilaksanakan  di  Kabupaten Trenggalek ternyata memberikan manfaat bagi :
a.  Pembangunan dengan tersedianya sarana  dan  prasarana  umum  yang sangat  membantu  untuk  pelayanan kebutuhan masyarakat dan
kenyamanan masyarakat.
b.  Masyarakat  dengan  berbagai  bantuan yang  dapat  meringankan  kebutuhan hidupnya.
5.2. Rekomendasi
1)  Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek  yaitu  harus  selalu  meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi untuk mensinergikan  program  dan  kegiatan  guna mendukung program / prioritas pembangunan  di  Kabupaten  Trenggalek dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan rakyat secara lebih merata dan berkelanjutan.
2)  Untuk  perusahaan-perusahaan  yaitu  Program CSR  yang  selalu  di  identikan  dengan perusahaan-perusahaan  besar,  tidak  benar karena  tanggungjawab  ini  melekat  pada semua  kegiatan  usaha  tanpa  memandang ukurannya. Bahkan, usaha kecil  dan menengah sekalipun memikul tanggungjawab sosial tersebut.
3)  Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut mengenai  keberhasilan  atau  kesuksesan  dari program  CSR  yang  dapat  dijadikan  motivasi bagi  Perusahaan-  perusahaan  untuk  lebih peduli  pada  lingkungan  dan  masyarakat sekitarnya.

## F. REFERENSI
Abe,  Alexander,  2001.  Perencanaan  Daerah  :
Memperkuat Prakarsa RakyatDalam Otonomi  Daerah.  Yogyakarta:  lapera Pustaka Utama.
Anderson,  James  E.,  Publik  Policy  Making,  New York,  Holt  RinehartandWinston,  2n  dec, 1979.
Carrol,  A.  B.,  and  Shabana,  K.  M,  2010,The
Business Case for CorporateSocial
Responsibility:  A  Review  of  Concepts,
Research  and  Practice,                International Journal of Management Review. Darwin, A. (2009). Tailor CSRCommunication.http://www.thejakart apost
.com/news/2009/08/05/tailoring- csrcommunica
Friedman,  M.,  1970,  The  social  responsibility  of business is to increase its profits, The New York  Times  Magazine,  September  13, available athttp://www.colorado.edu/studentgroup
s/libertarians/issues/friedman- socrespbusiness.html Kartasasmita,  Ginandjar,  1997.  Administrasi Pembangunan:  Perkembangan  Pemikiran dan  Praktiknya  di  Indonesia,  Jakarta: LP3ES Miles,  Matthew  B  dan  A.  Michael  Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Diterjemahkan oleh  Tjejep Rohendi Rohidi. UI Press: Jakarta.
Moleong,  Lexy  J.,  2002,  Metodologi  Penelitian Kualitatif. Cetakan keenambelas.PT. Remaja Rosdakarya: Bandung. Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Steurer,  R.  (2009).  The  role  of  governments  in corporate social responsibility: characterising  public  policies  on  CSR  in Europe. Springer Science+Business Media,LLC. Sweeney,  L,  Coughlan,  J.  (2008).  Do  different industries report Corporate Social Responsibility differently? An investigation through the lens of stakeholder theory.Journal of Marketing Communications, 14(2), 113 – 124. Tschopp,  2005,  Corporate  social  responsibility:  A comparison between the United States and the  European  Union,  Corporate  Social-
Responsibility and Environmental Management, Vol. 12 No. 1, 55-59. Wibisono,  Yusuf.  Membedah  Konsep  dan Aplikasi CSR. Gresik: Fascho Publishing,2007.
Winarno,  Budi.,Teori  dan  Proses  Kebijakan Publik, Yogyakarta, Media Pressindo, 2004. Kebijakan  Publik  Dalam  Perspektif  Teori  Siklus Kebijakanhttp://fia.unira.ac.id/ wpcontent/uploads/2012/06/Publika- Tahun-IINomor-2-Juli- 2011.pdf Juliartha,  Edward.  2009.  Model  Implementasi Kebijakan  Publik.  Jakarta:  Trio  Rimba Persada