Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016

## TINJAUAN MASHLAHAH TERHADAP PERLINDUNGAN SENI UKIR MELALUI INDIKASI GEOGRAFIS

## Ahmad Khamim Jazuli
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Email: iluzajhamim@gmail.com
Abstrak Many regions in Indonesia that have produced and preserved the art of carving, but not all have been registered and protected. Carving, usually protected by copyright. But, Jepara Carved Furniture have gained protection through Geographical Indications Certificate. In Indonesia there are regulations related to Geographical Indications as a legal protection, but in the study of Islamic law there is no specific explanation or regulation about geographical indication which may bring the benefit to the community or even bring madhorot, considering the purpose of Islamic law is the welfare of human life both spiritual and material, individual or social.
Banyak daerah di Indonesia yang memproduksi dan melestarikan seni ukir, namun tidak semua didaftarkan dan mendapatkan perlindungan. Biasanya seni ukir dilindungi melalui hak cipta. Namun, ternyata Mebel Ukir Jepara telah mendapatkan perlindungan melalui sertifikat Indikasi Geografis. Di Indonesia sudah ada pengaturan terkait Indikasi Geografis sebagai payung hukumnya, namun dalam kajian hukum Islam belum ada penjelasan atau pengaturan yang spesifik mengenai Indikasi Geografis yang mungkin bisa mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat atau malah membawa madhorot, mengingat tujuan dari hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual atau sosial. Penelitian ini adalah penelitian normatif (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam penelitian ini metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.
Keywords : the art of carving, Maslahah, geographical indication

## Ahmad Khamim Jazuli
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016

## Pendahuluan
Biasanya Seni Ukir termasuk dalam pembahasan hak cipta. Namun Seni Ukir Jepara didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual dan mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis Mebel Ukir Jepara. Awal mulanya produk industri desain ukir Jepara berhasil masuk perdagangan internasional dan mendapatkan apresiasi yang positif dari konsumen di negara lain dan mampu menarik investor asing untuk menanamkan modal usaha di Jepara. Sampai pada akhirnya timbul permasalahan. PT. Horrison, perusahaan milik orang Inggrismembuat katalog yang memuat gambar-gambar desain ukiran Jepara dan mendaftarkan katalog tersebut ke Kantor HKI dalam rangka memperoleh perlindungan hak cipta.Namun setelah penyidikan, dinyatakan bahwa Dirjen HKI hanya memberi legalitas/pengesahan pada buku katalog Harrison, bukan content/isi gambar- gambar di dalam buku. 1
Untuk mengatasi agar kasus penjiplakan tidak terulang kembali, Pemerintah Kabupaten Jepara mendaftarkan Ukiran Jepara ke Dirjen HKI yang kemudian mendapatkan Sertifikat Indikasi Geografis Mebel Ukir Jepara dengan nomor: IG.00.2007.000005 tentang Mebel Ukir Jepara. 2
Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual atau sosial, dan kemaslahatan dimaksud tidak hanya di dunia saja namun juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. 3 Dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merekdan PP No. 51 Tahun 2007 sudah ada pengaturan terkait Indikasi Geografis, namun dalam kajian hukum Islam belum ada pengaturan mengenai Indikasi Geografis. Dengan adanya Indikasi Geografis yang diberikan terhadap seni ukir akankah mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat atau malah membawa madhorot. Maka yang menarik untuk diteliti yaitu seperti apakah tinjauan mashlahah terhadap perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis.
Pengertian Indikasi Geografis
Konsep perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual pertama kali berasal dari Eropa yang mempunyai budaya individualistis dan kapitalis. Indonesia telah meratifikasi TRIPs melalui keanggotaan WTO, sehingga secara yuridis Indonesia
1 http://ncexvero.blogspot.co.id/2014/06/kasus-haki-jepara-jawa-tengah.html , diakses pada tanggal 11 April 2016.
2   Farisa Adila, ”Hak Indikasi Geografis Mebel Ukir Jepara (IG MUJ) dalam Peningkatan Ekonomi Daerah Kabupaten Jepara”, (Online), ( https://www.academia.edu/10110570/ Hak_Indikasi_Geografis_Mebel_ Ukir_Jepara_IG_MUJ_dalam_Peningkatan_Ekonomi_Daerah_ Kabupaten_Jepara , diakses pada tanggal 27 Maret 2016), 2016. pukul 05.27.
3  Ikrar, Paradigma Hukum Islam dan Problematika Penerapannya (Malang: UM Press, 2012), h. 65.
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
juga terikat dengan perlindungan HKI sebagaimana yang diatur dalam TRIPs. 4
Indikasi geografis di Indonesia diatur melalui UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. 5 Indikasi Geografis berdasarkan persetujuan TRIPs adalah tanda yang mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa asal suatu barang (tentu saja sebenarnya termasuk jasa) yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara juridis. 6
Adapun pengertian lain mengenai Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. 7 Ciri dan kualitas suatu barang yang dipelihara dan dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu barang tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. 8
Pengertian Seni Ukir/Ukiran 9
Ukiran merupakan gambar hiasan dengan bagian-bagian cekung (kruwikan) dan bagian-bagian cembung (buledan) yang menyusun suatu gambar yang indah. Pengertian ini berkembang hingga dikenal sebagai seni ukir yang merupakan seni membentuk gambar pada kayu, batu, atau bahan-bahan lain.
Di Indonesia ada beberapa motif ukiran yang sangat beraneka ragam coraknya,antara lain: motif Pajajaran, Mataram, Majapahit, Jepara, Pekalongan, Madura, Cirebon, Surakarta, Yogyakarta, Bali, dan juga Semarang. Dari beberapa motif tersebut memiliki ciri-ciri yang membedakan satu motif dengan motif yang lainnya.
4   Khoirul Hidayah. Tingkat Pemahaman Mahasiswa tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis
(Studi Terhadap Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). De Jure. Vol. 5 No. 1 (2013)
5   Khoirul Hidayah. Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Kajian UU dan Integrasi Islam). h.69.
6   OK. Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayan Intelektual (Intellectual Property Rights), h. 386.
7  Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, h. 151.
8   Penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis
9   Ahmad Wahyudi, Rancang Bangun Sistem Informasi Industri Mebel Ukir Jepara Berbasis Web (Malang: Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010), h. 8.

## Ahmad Khamim Jazuli
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016

## Pengertian Mashlahah
Secara etimologi, mashlahah berasal dari bahasa Arabyang berarti manfaat, faedah, bagus, guna atau kegunaan. Kata mashlahah merupakan bentuk masdar dari kata kerja salaha-yasluhu ( ُحُل ْصَي - َحَل َص ) menjadi sulhan-maslahatan (- ا ًحْل ُص ًة َحَل ْصَم ), yang mengikuti wazan (pola) fa‘ala-yaf ‘ulu ( ُلُع ْفْي - َلَعَف ). Dari sudut pandang ilmu sorof (morfologi), kata mashlahah satu wazan (pola) dengan kata manfa‘ah ( ٌةَعَفْنَم ). Kedua kata ini (mashlahah dan manfa’ah) telah di-Indonesiakan menjadi maslahat dan manfaat. 10 Kemudian secara terminologi, mashlahah diartikansebagai kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka. 11
Pembagian Mashlahah Para ulama ushul fiqh membagi mashlahah menjadi beberapa macam dilihat dari beberapa segi bentuk sebagai berikut:
Sebagian  ulama  ada  yang  membagi a. mashlahah berdasarkan  tujuan zamannya terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu: 12
Mashlahah (1) dunia adalah kewajiban atau aturan syara’ yang terkait dengan hukum-hukum muamalah (interaksi sosial dan ekonomi). Mashlahah (2) akhirat  adalah  kewajiban  atau  aturan  syara’  yang terkait dengan hukum-hukum tentang aqidah (tauhid) dan ibadah ( mahdlah /murni).
Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, dibagi menjadi b. tiga bagian yaitu :
Mashlahah al-dharuriyah (1) , adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan  kebutuhan  pokok  umat  manusia  di  dunia  dan  di  akhirat. Dalam  hal  ini  Allah  melarang  murtad  untuk  memelihara  agama; melarang  membunuh  untuk  memelihara  jiwa;  melarang  minum- minuman  keras  untuk  memelihara  akal;  melarang  berzina  untuk memelihara  keturunan;  dan  melarang  mencuri  untuk  memelihara harta. 13
Mashlahahal-hajiyyah (2) yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam
10  Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh , (Jakarta: Amzah, 2011), h.127.
11  Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqih , h.128
12  Abbas Arfan, “Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawabith al- Mashlahah Fi al-Syarî’ah al-Islamiyyah ),” h. 92.
13  Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, h. 371.
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan  untuk  memepertahankan  dan  memelihara  kebutuhan mendasar  manusia.  Semuanya  ini  disyariatkan  Allah  untuk mendukung kebutuhan mendasar al-mashlih al-khamsah . Mashlahah al-hajjiyah sering disebut kemaslahatan sekunder. Dengan kata lain, jika tingkat kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. 14 Mashlahah  al-tahsiniyyah (3) adalah  kemaslahatan  yang  sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.  Atau  mashlahah  yang  kebutuhan  hidup  manusia kepadanya  tidak  sampai  tingkat  daruri,  juga  tidak  sampai  tingkat hajjiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Apabila kemaslahatan ini tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan  memelihara  kelima  unsur  pokoknya,  tetapi  mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf hidup bermartabat. 15 Dilihat dari segi kandungan c. mashlahah dibagi menjadi:
Mashlahah al-mmah, (1) yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. 16 Mashlahah  al-khshshah, (2) yaitu  kemaslahatan  pribadi  dan  ini sangat  jarang  sekali,  seperti  kemaslahatan  yang  berkaitan  dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang ( mafqud ). 17 Kemaslahatan pribadi atau perseorangan tetap dihargai selama tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum. 18 Dilihat dari segi berubah atau tidaknya d. mashlahah dibagi menjadi:
Mashlahah  al-tsbitah
(1) adalah  kemaslahatan  yang  tidak  pernah mengalami  perubahan  dan  bersifat  tetap  sampai  akhir  zaman. Kemaslahatan ini bersifat tetap walaupun waktu, lingkungan, dan orang-orang yang berhadapan dengan kemaslahatan tersebut telah
14  Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh , h.310.
15  Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh , h.311.
16  Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 116.
17  Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I , h. 116.
18 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,
2001), h. 181.

## Ahmad Khamim Jazuli
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
berubah. 19 M (2) ashlahah al-mutaghayyirah adalah al-mashlahah yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, atau lingkungan, dan atau  orang-orang  yang  menjalaninya.  Hal  ini  dapat  terjadi  hanya pada  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  muamalah  dan kebiasaan ( al-’urf ). 20
Dilihat dari segi keberadaan e. mashlahah menurut syara’ dibagi: Mashlahah mu’tabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh syara’. Maksudnya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatantersebut. 21 Perhatian atau dukungan syara’ itu ada dalam dua bentuk, yaitu: 22 a) dukungan langsung dalam arti nash atau ijma’ secara langsung menetapkannya untuk diperhatikan. Mashlahah dalam bentuk ini disebut al-muatstsirah; b) perhatian atau dukungan tidak langsung, dalam arti memang tidak ada nash atau ijma’ yang memperhatikan atau mendukung mashlahah yang didasarkan pada akal itu, tetapi nash atau ijma’ yang memperhatikan dan mendukung terhadap hal lain yang sejenis dengan itu. Mashlahah dalam bentuk ini disebut al-mulimah.
Mashlahah al-mulghah (1) adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara’, karena bertentangan dengan ketentuan syara. 23
Mashlahah al-mursalah (2) adalah  memelihara  maksud  syara’  dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk. 24

## Pembahasan
Indonesia memiliki banyak seni ukir yang diproduksi di beberapa daerah seperti Bali, Cirebon dan Jepara yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik yang khas. Eksistensi seni ukir di Indonesia harus mendapatkan perhatian serius agar tidak diklaim oleh bangsa lain seperti yang terjadi pada kebudayaan Indonesia yang lain, misalnya Reog Ponorogo yang pernah diklaim sebagai bagian dari kebudayaan Malaysia. Kasus plagiasi dalam bidang seni ukir sendiri sudah pernah terjadi pada Seni Ukir Jepara yang pada waktu itu belum mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis.
Terjadinya klaim atau plagiasi terhadap Mebel Ukir Jepara oleh bangsa asing sebelum memperoleh sertifikat Indikasi Geografis tentu membawa madhorrot bagi Bangsa Indonesia, khususnya bagi para pengusaha dan para pegiat ukir di Kabupaten
19  Abd. Rahmad Dahlan, Ushul Fiqh , h.314.
20  Abd. Rahmad Dahlan, Ushul Fiqh , h.314
21  Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih , h.206.
22 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, h. 241.
23  Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih , h.203. 24  Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih , h.203.
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
Jepara. Padahal, dalam Islam kemudaratan itu harus dihilangkan. Hal ini tertuang dalam salah satu kaidah fiqh yang menjadi dasar untuk menghilangkan madhorrot , yaitu: ُلاَزُي ُرَر َّضلا yang artinya ”kemudaratan (bahaya) itu harus dihilangkan”. Aplikasi kaidah tersebut ialah lebih pada kewajiban menghilangkan madhorrot setelah madhorrot itu ada atau telah terjadi. 25
Berdasarkan kaidah di atas, apabila telah terjadi madhorrot maka kita diwajibkan untuk menghilangkan madhorrot tersebut. Setelah plagiasi atau klaim yang terjadi pada Mebel Ukir Jepara, maka langkah yang harus ditempuh adalah menghilangkan ke madhorrot an tersebut, yakni dengan mencari perlindungan secara legal formal. Kaitannya dengan Mebel Ukir Jepara, perlindungan bisa diperoleh melalui sertifikat Indikasi Geografis. Dengan adanya sertifikat Indikasi Geografis, Mebel Ukir Jepara akan mendapatkan perlindungan selama ciri dan karakteristik khasnya masih melekat. Begitu pula dengan seni ukir dari daerah yang lain akan terlindungi secara hukum dengan sertifikat Indikassi Geografis. Jadi dapat dikatakan, bahwa adanya Indikasi Geografis Mebel Ukir Jepara dapat menghilangkan madhorrot dan menarik mashlahah bagi semua pihak. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tidak akan bisa lagi melakukan klaim atau plagiasi terhadap desain Mebel Ukir Jepara.Hal ini tentu sesuai dengan apa yang yang menjadi tujuan utama dari mashlahah , yaitu: 26
Mendatangkan  manfaat  kepada  umat  manusia a. (jalbu  manfa’at), baik bermanfaat untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat.
Menghindarkan kemudaratan b. (daf’u madhorrot), baik dalam kehidupan di dunia, maupun untuk kehidupan akhirat.
Semestinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara sudah mendaftarkan Mebel Ukir Jepara ke Dirjen HKI sejak dulu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebelum terjadinya kasus plagiasi yang dilakukan oleh bangsa asing. Karena sebenarnya dalam kajian mashlahah , menghilangkan madhorrot justru harus didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan. Apalah gunanya kemaslahatan jika masih ada madhorrot yang merugikan atau bahkan membahayakan bagi kehidupan manusia. Sehingga kaitannya dengan hal tersebut dalam kaidah fiqh ditetapkan suatu kaidah, yaitu:
ÊƶÊǳƢ ÈǐÈǸÌǳơ ÊƤÌǴÈƳȄǴÈǟÆǵōƾÈǬÉǷÊƾÊǇƢÈǨÈǸÌǳơÉƔÌǁÈƽ Artinya: “menghilangkan kemafsadatan (madhorrot) harus didahulukan daripada
25  Abbas Arfan, Kaidah-Kaidah Fiqh Mu’amalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syari’ah (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012),  h. 185.
26 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, h. 233.

## Ahmad Khamim Jazuli
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016

## menarik kemaslahatan”.
Akan tetapi pada kenyataannya Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara baru menyadari hal tersebut pasca terjadinya insiden itu. Namun, lebih baik  terlambat daripada tidak berbuat sama sekali. Untuk itulah, agar dapat menjauhkan seni ukir yang ada di Indonesia dari berbagai tindakan yang ilegal atau madhorot yang lain, pendaftaran seni ukir ke Dirjen HKI sangat diperlukan untuk mendapatkan perlindungan melalui Indikasi Geografis. Sehingga kasus yang pernah terjadi pada Mebel Ukir Jepara tidak terjadi pada seni ukir yang lainnya.
Perlindungan hukum terhadap seni ukir seperti yang telah diperoleh Mebel Ukir Jepara melalui pendaftaran Indikasi Geografis, yang ketentuan dan prosedur pendaftarannya diatur oleh undang-undang, menurut penulis merupakan suatu kemaslahatan yang bersifat hakiki, bukan kemaslahatan yang bersifat imajinatif. Karena apabila mempunyai sertifikat Indikasi Geografis, seni ukir akan terhindar dari ke madhorrot an,seperti plagiasi yang pernah terjadi pada Mebel Ukir Jepara, yang merugikan bangsa Indonesia sebab salah satu kekayaan budayanya diklaim oleh bangsa asing. Demikian pula bagi para pengusaha seni ukir yang tentu akan banyak dirugikan karena produk unggulan mereka banyak diproduksi oleh pihak yang tidak berhak. Dengan adanya sertifikat Indikasi Geografis bagi seni ukir berarti menghilangkan madhorrot dan mendatangkan mashlahah yang berupa perlindungan hukum bagi eksistensi seni ukir.
Kemaslahatan yang ada pada perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis berlaku umum bagi seluruh Bangsa Indonesia terutama bagi pengusaha atau perajin seni ukir di Indonesia. Karena seni ukir adalah warisan budaya Bangsa Indonesia yang tidak hanya dimiliki oleh perorangan saja, melainkan menjadi milik Bangsa Indonesia secara umum, dan khususnya milik Pemerintah daerah dan warga dimana seni ukir itu berada.
Kemaslahatan yang ada pada perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis tentu sejalan dengan maqshid syari’ah, dalamhal ini adalah hifz al- ml (pemeliharaan atas harta). Karena produk seni ukir merupakan komoditi yang bernilai ekonomis, yang bisa diperjual belikan sehingga termasuk bagian dari harta kekayaan yang patut untuk dilindungi.
Selain itu, desain seni ukir di Indonesiatidak semerta-merta langsung ada, melainkan merupakan buah pikiran atau karya dan hasil kreatifitas nenek moyang di masa lampau. Menghargai serta mengapresiasi produk pemikiran atau karya yang tidak mengandung unsur-unsur kemusyrikan diperbolehkan dalam syari’at Islam, misalnya motif ukiran Jepara yang hanya berupa daun, bunga dan buah yang dikreasikan dan dikombinasikan.
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
Penjelasan yang tersebut di atas, menurut penulis telah sesuai dengan syarat- syarat ditentukannya mashlahah yang di antaranya adalah sebagai berikut: 27
Bahwa  kemaslahatan  tersebut  bersifat  hakiki,  bukan  bersifat  imajinatif a. dalam  arti  apabila  orang  yang  berkesempatan  dan  yang  memusatkan perhatian pada itu yakin bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan tersebut akan dapat menarik manfaat dan menolak madhorrot bagi umat manusia. Kemaslahatan itu hendaknya berlaku umum ( b. universal ) bagi orang banyak dan tidak parsial. Hendaknya  kemaslahatan  itu  sejalan  dengan c. maqosidsyari’ah dan  tidak bertentangan  dengan nash atau  dalil-dalil qath’i .  Dengan  kata  lain, kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan syar’i.  (ketentuan  yang  ada  ketegasan  dalam  Al-Qur’an  atau  sunnah Rasulullah, atau tidak bertentangan dengan ijma’). 28
Setelah diketahui bahwa perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis dapat menghilangkan madhorrot yang juga sekaligus di dalamnya terdapat suatu kemaslahatan, maka berikutnya penulis menganalisis mengenai klasifikasi atau pembagian mashlahah yang ada dalam perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis. Yakni mashlahah yang terkandung dalam perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis termasuk kategori mashlahah yang bagaimana, karena kategorisasi atau klasifikasi mashlahah meliputi lima aspek, yakni aspek tujuan zamannya, aspek kualitas dan kepentingan, aspek kandungan kemaslahatan, aspek berubah atau tidaknya mashlahah dan yang terakhir aspek keberadaan mashlahah menurut syara’.
Sebagaimana diketahui bahwa ukiran merupakan gambar hiasan pada kayu, batu, atau bahan-bahan lain. 29 Desain ini kemudian dipakai dalam berbagai produk untuk menambah nilai estetik, seperti produk mebel kayu misalnya. Produk yang dihiasi dengan ukiran tentu memberi nilai atau harga yang lebih daripada produk polosan. Jadi keberadaan seni ukir tentu sangat berperan dalam penentuan harga dari suatu barang yang diperjual-belikan.
Kemudian, dalam proses produksi sampai penjualan produk seni ukir tentu melibatkan banyak pihak. Begitu pula eksistensi seni ukir bernilai ekonomis dan bisa termasuk dalam kategori harta. Maka dari itu sangat dibutuhkan suatu perlindungan hukum yang dalam hal ini bisa didaftarkan untuk memperoleh 27  Saifudin Zuhri, Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.102.
28  Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.153.
29 Ahmad Wahyudi, Rancang Bangun Sistem Informasi Industri Mebel Ukir Jepara Berbasis Web , h. 8.

## Ahmad Khamim Jazuli
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
perlindungan melalui Indikasi Geografis agar bisa terhindar dari plagiasi atau tindakan ilegal yang lain, yang akhirnya menimbulkan persengketaan dan tindak kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara.
Berdasarkan beberapa klasifikasi mashlahah yang dijelaskan oleh para ulama’, penulis menganalisis bahwa perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis dalam tinjauan mashlahah, jika dilihat dari tujuan zamannya merupakan mashlahah yang termasuk dalam kategori mashlahah dunia, karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang terkait dengan hukum-hukum muamalah seperti interaksi sosial dan ekonomi dan tidak terkait dengan hukum-hukum tentang aqidah (tauhid) dan ibadah ( mahdlah /murni). Sedangkan dalam muamalah, terdapat asas kemaslahatan hidup, yakni suatu asas yang mengandung makna bahwa hubungan perdata apapun dapat dilakukan, asal hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan pribadi dan masyarakat, meskipun tidak ada ketentuannya dalam  al-Qu’ran dan al-Sunnah. 30
Kemudian jika ditinjau dari dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, maka termasuk mashlahah yang bersifat dharuriyyat (primer) , karena seni ukir merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang termasuk dalam kategori harta, yang memerlukan perlindungan hukum sehingga tidak terjadi persengketaan dan tindak kejahatan ekonomi yang dapat merugikan bangsa. Selain itu, dalam masalah harta, Islam jelas-jelas melarang memakan harta secara bathil . Dalam Al-Qur’an Allah berfirman: ÌǺÊǷƢÅǬȇÊǂÈǧơȂÉǴÉǯÌƘÈƬÊǳÊǵƢōǰÉƸÌǳơȄÈǳÊƛƢÈȀÊƥơȂÉǳÌƾÉƫÈȁÊǲÊǗƢÈƦÌǳƢÊƥÌǶÉǰÈǼÌȈÈƥÌǶÉǰÈǳơÈȂÌǷÈƗơȂÉǴÉǯÌƘÈƫ ÈȏÈȁ 31 ÈǹȂÉǸÈǴÌǠÈƫÌǶÉƬÌǻÈƗÈȁÊǶÌƯÊÌȍƢÊƥ ÊǅƢōǼǳơÊǱơÈȂÌǷÈƗ Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” 32
Kemudian jika dilihat dari segi kandungan kemaslahatan, perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis merupakan kemaslahatan umum ( mashlahah ‘ Ammah ).Karena pada dasarnya Indikasi Geografis lebih bersifat komunalistik, yakni dimiliki bersama oleh masyarakat. 33 Seni ukir merupakan kekayaan budaya Bangsa Indonesia, yang tentunya secara umum dimiliki oleh semua rakyat Indonesia, khususnya pemerintah dan warga dimana seni ukir itu berada yang harus dilindungi oleh hukum.
30 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), h. 5.
31  QS. Al-Baqarah (2), 188.
32  Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, Al-Quddus Al-Qur’an dan Terjemahannya (Kudus: CV. Mubarokatan Thoyyibah, 2014), h. 28.
33 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual , h. 152.
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
Selanjutnya, perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis ditinjau dari segi berubah atau tidaknya mashlahah merupakan mashlahah al-mutaghayyirah (kemaslahatan yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, atau lingkungan, dan atau orang-orang yang menjalaninya). Perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografissangat tergantung pada faktor alam seperti bahan kayu untuk membuat seni ukir dan manusia penghasil yang bersangkutan. Dengan kata lain, perlindungannya tetap berlangsung selama ciri dan/atau kualitas, karakteristik khas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada, dan tidak ada lagi perlindungan ketika karakteristiknya hilang.Namun tidak ada yang dapat memprediksi sampai kapan tanda atau karakteristik khas seni ukir dari masing- masing daerah di Indonesia masih melekat atau justru hilang, karena pada hakikatnya perubahan adalah keniscayaan.
Berikutnya ditinjau dari aspek keberadaan mashlahah menurut syara’, perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis termasuk kemaslahatan dalam kategori mashlahah al-mursalah yang dalam terminologi ushul fiqh diartikan sebagai memelihara maksud syara’ dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk. Perlindungan tersebut sangat dibutuhkan karena apabila terjadi plagiasi atau kejahatan lain terhadap penggunaan desain seni ukir dalam produksi yang tidak legal, maka tentu merugikan banyak pihak yang jelas-jelas bertentangan dengan cita-cita atau tujuan dari kemaslahatan, yaitu menarik maslahat dan menghilangkan madhorrot(jalbu al-mashȃlih dan daf ’u al-madhorrot). Selain itu tidak ada dalil syara’ yang secara khusus menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan terhadap perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis sehingga kemaslahatan terhadapnya bukan termasuk kategori mashlahah mu’tabarah . Begitu pula,eksistensi perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis yang ada dalam perundang-undangan tidak bertentangan dengan ketentuan syara’ sehingga bukan termasuk kategori mashlahah mulghah.
Simpulan Mengacu pada pengertian Indikasi Geografis dalam peraturan di atas, dapat diketahui bahwa secara definitif Seni Ukir bisa dimasukkan ke dalam kategori Indikasi Geografis untuk mendapatkan perlindungan karena seni ukir bisa menjadi tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang. Selain itu, seni ukir merupakan hasil kerajinan yang dibuat oleh manusia, atau yang dalam peraturan tersebut disebut sebagai faktor manusia. Setiap ukiran dari masing-masing daerah memiliki kualitas dan karakteristik tertentu sehingga layak untuk dimintakan perlindungan melalui Indikasi Geografis selama karakteristik khasnya masih melekat.Ciri dan kualitas

## Ahmad Khamim Jazuli
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
suatu barang yang dipelihara dan dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi.
Seni ukir harus dilindungi agar terhindar dari plagiasi dengan didaftarkan untuk memperoleh sertifikat Indikasi Geografis sehingga menimbulkan kemaslahatan. Apabila telah terjadi plagiasi yang pasti membawa madhorot maka secepatnya harus ditindak cepat untuk dicarikan perlindungan karena dalam Islam kemudaratan harus dihilangkan. Hal ini tertuang dalam salah satu kaidah fiqh, yaitu: ُلاَزُي ُرَر َّضلا . Aplikasi kaidah tersebut ialah lebih pada kewajiban menghilangkan mudarat setelah mudarat itu terjadi. Seperti kasus plagiasi yang pernah terjadi terhadap Mebel Ukir Jepara, maka langkah yang harus ditempuh untuk menghilangkan kemudaratan tersebut adalah mencari perlindungan melalui sertifikat Indikasi Geografis.
Daftar Pustaka Arfan, Abbas. “Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah Fi al-Syarî’ah al-Islâmiyyah ),” de Jure, 1 . Juni, 2013 .
Arfan, Abbas. Kaidah-Kaidah Fiqh Mu’amalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syari’ah. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012 .
Al-Qur’an Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, Al-Quddus Al-Qur’an dan Terjemahannya.
Kudus: CV. Mubarokatan Thoyyibah, 2014.
Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Falsafah Hukum Islam. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
Asmawi. Perbandingan Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2011.
Dahlan, Abd. Rahman. Ushul Fiqh. Cet. 3. Jakarta: Amzah, 2014.
Effendi,Satria. Ushul Fiqh. (Jakarta: Prenada Media, 2005.
Farisa Adila, ”Hak Indikasi Geografis Mebel Ukir Jepara (IG MUJ) dalam Peningkatan Ekonomi Daerah Kabupaten Jepara”,(Online), (https://www.academia. edu/10110570/Hak_Indikasi_Geografis_Mebel_Ukir_Jepara_IG_MUJ_ dalam_Peningkatan_Ekonomi_Daerah_Kabupaten_Jepara. Diakses 27 Maret 2016).
Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
Hidayah, Khoirul. Tingkat Pemahaman Mahasiswa tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis (Studi Terhadap Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) . De Jure. Vol. 5 No. : 52-66. 2013.
Hidayah, Khoirul. Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Kajian UU dan Integrasi Islam) . Malang: UIN Press, 2012.
Ikrar. Paradigma Hukum Islam dan Problematika Penerapannya. Malang: UM Press,
2012.
Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. Kamus Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Amzah,
2005.
Sutedi, Adrian. Hak atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh 2. Jakarta: Kencana, 2014.
Saidin, OK. Aspek Hukum Hak Kekayan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
Wahyudi, Ahmad. Rancang Bangun Sistem Informasi Industri Mebel Ukir Jepara Berbasis Web . Malang: Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010.
Zuhri,Saifudin. Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis
Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek