## Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Volume 7 Nomor 1, Februari 2024 *************************************************************************************************
Eza Tri Yandy, Tri Endah Karya Lestiyani, & Cici Sundari, Hak Anak Usia Dini dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

## HAK ANAK USIA DINI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA
Eza Tri Yandy 1 , Tri Endah Karya Lestiyani 2 , Cici Sundari 3
1,2,3 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Email: ezatriyandy@uinjambi.ac.id, triendahlestiani@uinjambi.ac.id,
cicisundari06@gmail.com Submit: Juni 2023 Proses Review: Agustus 2023 Diterima: Juli 2024 Publikasi: Juli 2024

## Abstract
Early Childhood (AUD) is a form of government effort to provide access to quality education from an early age, which is the right of every child. This study aims to find out the rights of early childhood in the constitutional system in Indonesia. The type of research uses a type of field research with a normative juridical approach. Data sources were obtained through direct observation in the field, interviews with relevant respondents, and search for literature related to problems and laws and regulations.. The results of this research are in principle that the state through the government  has  made  good  efforts  starting  from  the  establishment  of  state institutions in Indonesia that are specifically engaged in protecting children, then formulating rules in fulfilling and guaranteeing children's rights in Indonesia, then child  protection  is  also  accommodated  in  Law  number  39  of  1999  concerning Human  Rights  articles  52  to  66.  In  the  laws  and  regulations  in  Indonesia,  in principle, children's rights have been guaranteed in it, including the rights of early childhood,  early  childhood  has  received  special  attention  because  holistic- integrative development is an effort to realize Indonesian children who are healthy, intelligent, cheerful and have noble character, while one of  the indicators of  the cause of the loss of children's rights is the crime of child exploitation.
Keywords : Early childhood rights , Constitutional System, Indonesia, Child Protection

## Abstrak
Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAUD,  merupakan  salah  satu  bentuk  upaya pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas sejak usia dini, yang merupakan hak setiap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak anak  usia  dini  dalam  sistem  ketatanegaraan  di  Indonesia.  Jenis  penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif.  Sumber  data  diperoleh  melalui  observasi  langsung  di  lapangan, wawancara  dengan responden yang relevan, dan penelusuran terhadap literatur yang  berkaitan  dengan  permasalahan  serta  peraturan  perundang-undangan.. Adapun hasil dari penilitian ini pada prinsipnya negara melalui pemerintah telah melakukan  upaya-upaya  baik  mulai  dari  pembentukan  lembaga  negara  di

## Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Volume 7 Nomor 1, Februari 2024 *************************************************************************************************
Eza Tri Yandy, Tri Endah Karya Lestiyani, & Cici Sundari, Hak Anak Usia Dini dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia
Indonesia  yang  bergerak  khusus  dalam  melakukan  perlindungan  terhadap  anak, kemudian  merumuskan  aturan-aturan  dalam  memenuhi  dan  menjamin  hak-hak anak di Indonesia, kemudian perlindungan anak juga terakomodir dalam Undang- undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 52 sampai dengan pasal  66.  Pada  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia,  pada  prinsipnya hak-hak anak sudah  terjaminkan di  dalamnya tak terkecuali hak Anak usia  dini, anak  usia  dini  mendapat  perhatian  khusus  karena  pengembangan  holistik- integratif merupakan upaya perwujudan anak indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia, adapun salah satu indikator penyebab hilangnya hak anak diantaranya adanya kejahatan eksploitasi anak.
Kata Kunci : Hak anak usia dini , Sistem Ketatanegaraan, Indonesia,  Perlindungan  Anak

## PENDAHULUAN
Setiap  anak  memiliki  hak  yang melekat  pada  dirinya  untuk  dapat  hidup dalam  kondisi  yang  aman  dan  sejahtera, terutama  dalam  konteks  berbangsa  dan bernegara.  Anak-anak  merupakan  aset berharga dan masa depan bangsa, sebagai generasi  penerus  yang  akan  meneruskan cita-cita dan harapan negara. Oleh karena itu,  setiap  anak  berhak  mendapatkan perlindungan  dalam  berbagai  aspek kehidupan  mereka.  Perlindungan  anak mencakup berbagai hal, seperti melindungi  mereka  dari  segala  bentuk kekerasan  dan  diskriminasi.  Anak-anak perlu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi
dalam kehidupan masyarakat dan negara dengan bebas dan tanpa  hambatan.  Hak  sipil  dan  hak berpartisipasi  merupakan  hak-hak  dasar yang harus dihormati dan dijunjung tinggi dalam  menjalankan  tugas  berbangsa  dan bernegara.
Dalam konteks hak anak usia dini dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak  anak  menjadi  sangat  penting. Pemerintah  Indonesia  melalui  berbagai regulasi  dan  kebijakan  telah  berusaha
untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  dasar anak  usia  dini,  termasuk  hak  untuk mendapatkan  pendidikan,  kesehatan,  dan perlindungan  dari  kekerasan,  terpenuhi dengan baik.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  misalnya,  merupakan  salah  satu bentuk upaya pemerintah untuk memberikan  akses  pendidikan  yang berkualitas sejak usia dini, yang merupakan  hak  setiap  anak.  Selain  itu, undang-undang  perlindungan  anak  yang ada  di  Indonesia  juga  berfungsi  sebagai payung  hukum  untuk  melindungi  anak- anak  dari  berbagai  bentuk  kekerasan  dan diskriminasi. Dengan demikian, hak anak usia  dini  dalam  sistem  ketatanegaraan  di Indonesia diupayakan untuk selalu dijaga dan  dilindungi,  guna  memastikan  bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam  lingkungan  yang  aman,  sejahtera, dan  penuh  kasih  sayang (Ilmu  et  al., 2020).
Didalam  Undang-undang  Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak telah merumuskan bahwa anak adalah individu

## Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Volume 7 Nomor 1, Februari 2024 *************************************************************************************************
Eza Tri Yandy, Tri Endah Karya Lestiyani, & Cici Sundari, Hak Anak Usia Dini dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia
yang  belum  mencapai  usia  18  tahun, termasuk  anak  yang  masih  berada  dalam kandungan (Kemensesneg, 2014). Undang-undang ini memberikan perlindungan  dan  jaminan  hak-hak  anak untuk  dapat  hidup,  berkembang,  dan berpartisipasi  dengan  maksimal  sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Perlindungan  anak  adalah  upaya  untuk memastikan  bahwa  setiap  anak  dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, tanpa  adanya  ketakutan  akan  kekerasan dan  diskriminasi.  Semua  pihak,  baik  itu pemerintah, masyarakat, maupun
individu, memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan menciptakan  lingkungan  yang  aman  dan mendukung pertumbuhan mereka. (Eleanora & Sari, 2020).
Anak-anak memiliki peran penting sebagai  aset  masa  depan  suatu  bangsa. Jika  anak-anak  tumbuh  dengan  normal dan  mendapatkan  hak-hak  mereka  tanpa adanya pelanggaran, mereka akan menjadi generasi  penerus  yang  tangguh  dan berpotensi  menjadi  pemimpin  bangsa yang membawa kejayaan. Oleh karena itu, sejak dini, anak-anak memerlukan pengawasan, perhatian, dan perlindungan yang kuat. Perlindungan ini sangat penting karena usia anak merupakan periode yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran  hak,  termasuk  kekerasan seksual  yang  sering  mengancam  mereka (Fibrianti et al., 2020).
Undang-undang perlindungan anak  memiliki  peran  yang  efektif  dalam memberikan  jaminan  hukum  bagi  anak- anak  agar  dapat  menerima  pendidikan yang  layak.  Anak-anak  memiliki  hak untuk  mendapatkan  pembelajaran  yang baik  dari  para  guru  di  sekolah.  Undang-
Undang  ini  juga  menjamin  anak-anak untuk mengembangkan pengetahuan, meningkatkan kreativitas, dan mengekspresikan diri dalam proses pembelajaran  yang  diberikan  oleh  para pengajar.  Meskipun  demikian,  perlu disadari  bahwa  implementasi  Undang- Undang Perlindungan Anak dapat membawa dampak negatif terhadap dunia pendidikan  dan  terkadang  memberikan kesan  imunitas  bagi  siswa  atau  keluarga siswa  yang  merasa  menjadi  korban (Hukum & Keadilan, 2016).
Perlindungan  anak  bukan  hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga terkait saja, tetapi juga merupakan  tanggung  jawab  bersama seluruh masyarakat. Melibatkan
komunitas  dalam  upaya  melindungi  anak merupakan langkah efektif untuk menciptakan  lingkungan  yang  aman, peduli,  dan  mendukung  perkembangan anak-anak  secara  menyeluruh.  Dengan adanya  dukungan  dan  peran  aktif  dari berbagai  pihak,  diharapkan  anak-anak dapat  tumbuh  dan  berkembang  dengan sehat,  bahagia,  dan  penuh  kreativitas untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah  bagi  bangsa  dan  negara . (Mayar  et al., 2019).
Perlindungan  hukum  bagi  anak merupakan  isu  yang  mencakup  beragam aspek  penting,  sebagaimana  tercermin dalam  berbagai  dokumen  dan  pertemuan internasional. Aspek-aspek tersebut meliputi  perlindungan  terhadap  hak-hak asasi  dan  kebebasan  anak,  perlindungan anak dalam proses peradilan, kesejahteraan  anak  dalam  lingkungan keluarga,  pendidikan,  dan  lingkungan sosial,  juga  perlindungan  dari  berbagai bentuk  eksploitasi  seperti  perdagangan

## Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Volume 7 Nomor 1, Februari 2024 *************************************************************************************************
Eza Tri Yandy, Tri Endah Karya Lestiyani, & Cici Sundari, Hak Anak Usia Dini dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia
anak, perbudakan, pornografi, dan penyalahgunaan
obat-obatan.
Perlindungan  juga  meliputi  anak-anak jalanan,  anak-anak  yang  terdampak peperangan,  serta  tindakan  kekerasan lainnya  (Sutra  &  Kurniawan,  2020). Seperti  yang  pernah  di  teliti  oleh  (Ariani et  al.,  2022)  tentang  Eksploitasi  Anak  di Kota  Makassar:  Studi  Kasus  Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua.
Perlindungan anak mencakup segala  bentuk  kegiatan  yang  bertujuan untuk memastikan anak-anak dapat hidup, tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  martabat kemanusiaan.  Anak-anak  juga  harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.  Keluarga  sebagai  unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran penting  dalam  memberikan  perlindungan kepada  anak.  Orangtua,  baik  yang kandung, tiri, maupun angkat, bertanggung  jawab  untuk  memberikan perlindungan  dan  rasa  aman  bagi  anak- anak  dalam  proses  tumbuh  kembangnya (Sultan et al., 2022).
Meskipun perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting, terdapat fakta  memprihatinkan  di  kekerasan  yang dihadapi    oleh    siswa  sekolah    dasar    di Kota    Malang  (Andini,  2019).  di  mana banyak  anak  yang  menjadi  korban kekerasan.  Kekerasan  ini  dapat  terjadi  di berbagai  tempat,  termasuk  di  sekolah, bahkan  dalam  lingkungan  rumah  tangga. Kekerasan di dalam rumah tangga sering melibatkan  anggota  keluarga  terdekat anak,  seperti  orangtua  atau  saudara- saudara  lainnya.  Faktor  ekonomi  juga dapat menjadi pemicu kekerasan, di mana tekanan  ekonomi  dapat  menyebabkan
ketegangan  dalam  keluarga  dan  akhirnya merugikan anak-anak.
Pendidikan  menjadi  faktor  kunci dalam membentuk perilaku dan pola pikir anak.  Dengan  memberikan  pendidikan yang  baik  dan  kondusif,  anak-anak memiliki  kesempatan  untuk  menghindari pengaruh  negatif  lingkungan  sekitarnya, termasuk  tindakan  melanggar  hukum seperti kekerasan. Namun, tantangan yang dihadapi  adalah  bahwa  pendidikan  yang merata untuk anak usia dini masih belum tercapai  di  seluruh  pelosok  Indonesia. Ketidakmerataan ini seringkali disebabkan  oleh  faktor  ekonomi,  dimana keluarga  dengan  keterbatasan  finansial tidak mampu memberikan akses pendidikan yang memadai bagi anak-anak mereka. Selain itu, daerah-daerah terpencil  seringkali  kekurangan  fasilitas pendidikan  yang  layak  dan  tenaga pendidik  yang  berkualitas.  Oleh  karena itu,  diperlukan  upaya  bersama  dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan  bahwa  semua  anak  di Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan hak mereka untuk mengenyam pendidikan yang  layak  sejak  usia  dini.  Dengan demikian, anak-anak di seluruh Indonesia dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara optimal, terlindungi dari pengaruh negatif, dan  siap  menjadi  generasi  penerus  yang berkualitas  bagi  bangsa  dan  negara (Andhini & Arifin, 2019).
Direktur Eksekutif UNICEF menekankan bahwa anak-anak sering kali menjadi  korban  yang  tidak  memiliki kesempatan  untuk  ikut  serta  dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Selama masa pandemi, anak-anak dihadapkan pada kewajiban untuk tinggal di  rumah,  yang  dapat  menyebabkan  rasa

## Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Volume 7 Nomor 1, Februari 2024 *************************************************************************************************
Eza Tri Yandy, Tri Endah Karya Lestiyani, & Cici Sundari, Hak Anak Usia Dini dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia
bosan dan bahkan stres bagi mereka. Oleh karena itu, penting untuk  memperhatikan kebutuhan  psikososial  anak  selama  masa sulit  ini.  Akibat  jangka  pendek  maupun jangka  panjang  dari  pandemi,  baik terhadap kesehatan, pertumbuhan, maupun masa depan  anak, harus  disadari dan  diatasi  dengan  serius  (Nurlia  et  al., 2022).
Definisi  kekerasan  oleh  World Health  Organization  (WHO)  mencakup berbagai  tindakan  yang  merugikan  anak, seperti  perlakuan  fisik,  emosional,  dan seksual,  juga  penelantaraan  anak  serta eksploitasi,  yang  dapat  membahayakan dan  mempengaruhi  perkembangan  dan harga  diri  anak(Mayasari  et  al.,  2021). Child  abuse  atau  kekerasan  pada  anak adalah  perbuatan  yang  disengaja  yang menyebabkan kerugian fisik atau emosional  bagi  anak.  Psikiater  anak, Lawson,  mengklasifikasikan  kekerasan pada  anak  menjadi  empat  bentuk,  yaitu: emotional  abuse  (kekerasan  emosional), verbal abuse (kekerasan verbal), physical abuse (kekerasan fisik), dan sexual abuse (kekerasan seksual) (Rochmawati, 2018).
Kekerasan  pada  anak  memiliki banyak  variasi  bentuk  dan  penyebabnya. Salah  satu  bentuk  kekerasan  yang  sering terjadi  adalah  kekerasan  dalam  rumah tangga  yang  dilakukan  oleh  orang  tua, keluarga,  atau  orang-orang  di  sekitarnya terhadap  anak-anak.  Kekerasan  semacam ini merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia karena setiap anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak lahir, dan hak-hak tersebut tidak boleh dirampas oleh siapapun (Pusat et al., 1999)
Berdasarkan penelitian, pada tahun  2014,  angka  kekerasan  terhadap
anak  yang  berusia  dewasa  muda  (AUD) tertinggi tercatat di wilayah Asia (Hillis et al., 2016). Lebih dari 714 juta AUD atau sekitar  64  persen  populasi  AUD  di  Asia mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan  berat.  Jika  kekerasan  yang dianggap  lebih  ringan  seperti  memukul pantat,  menepis  bahu,  dan  menampar wajah  ikut  dihitung,  angka  tersebut mencapai  888  juta  AUD  atau  setara dengan  80  persen  populasi  AUD  di  Asia (Herliana Cendana, 2021)
Dampak  kekerasan  terhadap  anak dapat  sangat  merugikan  dan  berdampak jangka panjang pada perkembangan fisik, emosional, dan psikologis mereka. Anak- anak yang mengalami kekerasan cenderung mengalami gangguan kesehatan  mental,  rendahnya  harga  diri, penurunan  prestasi  akademik,  hingga kesulitan dalam berinteraksi sosial. Selain itu,  kekerasan  pada  anak  juga  dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan  anak  secara  keseluruhan, mempengaruhi kemampuan mereka dalam  mencapai  potensi  maksimal,  dan berdampak  negatif  pada  kehidupan  masa depan mereka.
Mengatasi  kekerasan  pada  anak memerlukan  peran  aktif  dan  kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, keluarga, serta individu dalam lingkungan  sekitar  anak.  Menciptakan lingkungan  yang  aman,  peduli,  dan mendukung adalah langkah krusial dalam melindungi  hak-hak  asasi  anak  dan mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa.

## Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Volume 7 Nomor 1, Februari 2024 *************************************************************************************************
Eza Tri Yandy, Tri Endah Karya Lestiyani, & Cici Sundari, Hak Anak Usia Dini dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

## METODOLOGI
Untuk mendapatkan hasil yang konkret  dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field  research)  dengan  pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh  melalui  observasi  langsung
di lapangan, wawancara dengan responden yang relevan, dan
penelusuran  terhadap  literatur  yang berkaitan  dengan  permasalahan  serta peraturan perundang-undangan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Observasi dilakukan untuk mengamati secara  langsung  objek  penelitian  di lapangan  guna  memperoleh  data empiris  yang  akurat  mengenai  kondisi yang ada. Wawancara dilakukan secara mendalam  dengan  responden  yang dipilih  secara  purposif,  termasuk  para ahli,  praktisi,  dan  masyarakat  yang terlibat  langsung  dalam  permasalahan yang  diteliti.  Tujuan  wawancara  ini adalah  untuk  mendapatkan  informasi mendalam dan perspektif yang
beragam mengenai permasalahan yang dihadapi.  Dokumentasi  melibatkan pengumpulan dan penelaahan dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan perundang-undangan, laporan  resmi,  artikel  ilmiah,  dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik  penelitian.  Dokumentasi  ini berguna  untuk  memperkuat  data  yang diperoleh dari observasi dan wawancara.  Setelah  seluruh  data terkumpul, penulis menguraikan seluruh  masalah  yang  ada  secara eksplisit dan kemudian menarik kesimpulan  secara  deduktif,  sehingga
menemukan  simpulan  dari  uraian tersebut yang bersifat umum ke khusus. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan  mudah  dipahami  oleh setiap pembaca dan dapat memberikan kontribusi  nyata  terhadap  pemahaman permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lembaga
Perlindungan dan pemenuhan  hak Anak di Indonesia
Anak adalah generasi bangsa yang merupakan sumber potensial suatu Negara dalam  meneruskan  perjuangan  dan  cita- cita bangsa demi mewujudkan kehidupan layak  bagi  setiap  individu  begitupun  di Indonesia.  Tercatat  pada  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  total  kuantitas  anak  usia dini diperkirakan 30,73 juta orang di tahun 2022  dari  berbagai  usia  mulai  rentang umur  kurang  dari  1  tahun,  1-4  tahun  dan 5-6  tahun  angka  tersebut  diperkirakan 11,21%  dari  keseluruhan  penduduk Indonesia  pada  tahun  2022  maka  dengan jumlah demikian perlu adanya pengawasan secara khusus untuk menjaminkan keberlangsungan hidup yang layak (Rizaty, 2022).
Demi  terjaganya  pertumbuhan anak  agar  menjadi  produktif  nantinya maka  lembaga  yang  kredibel  menjadi solusi  dalam  melakukan  perlindungan terhadap  anak-anak  di  Indonesia.  Untuk memastikan  hukum  berjalan  dengan  baik dalam  melindungi  anak  tentu  perlu berdampingan  bersama  lembaga  yang menanganinya, keberadaan lembaga- lembaga  di  Indonesia  sebenarnya  tak terpisahkan dari amant konstitusi Mahfud mengemukakan,  pada  dasarnya  ada  dua pokok  penting  dari  konstitusi  yaitu pembatasan  kekuasaan  dan  perlindungan

## Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Volume 7 Nomor 1, Februari 2024 *************************************************************************************************
Eza Tri Yandy, Tri Endah Karya Lestiyani, & Cici Sundari, Hak Anak Usia Dini dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia
atas  ham,  karena  konstitusi  berperan penting dalam mengatur lembaga- lembaga  negara  agar  pelanggaran  HAM tidak terjadi (Syafi'ie, 2012)
Secara  yuridis  Indonesia  melalui konstitusinya telah membagi menjadi tiga lembaga utama yang menjalankan pemerintahan atau dalam teori montesquieu dikenal dengan Trias Politika yang  terdiri  dari  eksekutif, legislatif  dan  yudikatif.  Dalam  konteks perlindungan terhadap hak-hak masyarakat/anak  yang  sesuai  dengan amanat  konstitusi,  kekuasaan  tersebut dilimpahkan  kepada  lembaga  yudikatif (Soemantri, 2014). Adapun yang dikategorikan  sebagai  lembaga  yudikadif atau kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah  Agung  (MA)  dan  Mahkamah Konstitusi (MK), namun dalam menjalankan kekuasaan yudikatif didampingi  juga  oleh  Lembaga-lembaga lain  yang  setara  dengan  yudikatif diantaranya :
1. Kepolisian Republik Indonesia
2. Kejaksaan
3. Komisi  Perlindungan  Hak  Asasi Manusia (Komnas HAM)
4. Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
5. Komnas Perempuan
6. Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban (LPSK)
Jika membicara
persoalan perlindungan  anak  maka  sebenarnya  hal demikian terakomodir di dalam substansi Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi oleh  Negara.  Namun  menyoal  terkait perlindungan  anak  yang  merupakan bagian penting untuk di khususkan dalam menanganinya, Indonesia sendiri memiliki  lembaga  yang  demikian  biasa
disebut Komisi Perlindungan Anak
Indonesia KPAI (Putra, 2015). Secara historis dibalik
terbentuknya KPAI yang hari ini menjadi lembaga  khusus  dalam  menangani  dan melindungi hak-hak anak berbagai dinamika  dihadapi  oleh  setiap  rezim dalam merumuskan lembaga khusus yang menangani  persoalan  anak,  karena  pada sebelum  KPAI  resmi  menjadi  lembaga yang  bertugas  menangani  persoalan perlindungan  anak,  banyak  lembaga- lembaga sejenis dibentuk oleh pemerinah. Pada  awalnya  di  bawah  kepemimpinan Presiden  Soeharto,  Soeharto  menilai perlindungan  anak  merupakan  persoalan yang  kompleks,  sehingga  diterbitkannya Inpres  Nomor  3  tahun  1997  tentang penyelenggaraan pembinaan kualitas anak dan mendorong pemerintah untuk mendirikan  sebuah  lembaga  khusus. Lairnya Inpres sebagai perwujudan keseriusan  pemerintah  dalam  menangani hak-hak  anak  (Zhiyah  Zhulma  Zain, 2021).
Lembaga Perlindungan Anak (LPA)  yang  pada  saat  itu  di  naungi  oleh Departemen  Sosial  kemudian  melalui Forum nasional yang digelar tahun 1998, LPA  bertransformasi    menjadi  lembaga independen, yang mulanya sebagai lembaga negara berubah menjadi lembaga swadaya masyarakat untuk mengantisipasi  adanya  intervensi  oleh pemerintah/politik  dan  tak  kalah  penting agar  LPA  mampu  bekerja  secara  fokus serta optimal dalam menjalankan fungsinya.  Tidak  menuggu  waktu  lama seto  mulyadi  yang  pada  saat  itu  sebagai ketua  LPA  memberikan  gebrakan  baru dengan melakukan perubahan nama LPA menjadi  Komnas  Perlindungan  Anak

## Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Volume 7 Nomor 1, Februari 2024 *************************************************************************************************
Eza Tri Yandy, Tri Endah Karya Lestiyani, & Cici Sundari, Hak Anak Usia Dini dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia
(Komnas PA) sebagai upaya agar lembaga perlindungan  anak  lebih  dikenal  di Indonesia karena penggunaan kata komnas  sudah  populer  di  kalangan masyarakat dengan  adanya  komnas Perempuan.
Pemerintah melalui perannya terus melukan  gerakan  dalam  memusatkan perhatian  terhadap  perlindungan  anak, sampai  pada  akhirnya  mengesahkan Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002 tentang  perlindungan  anak  dan  didalam UU  tersebut  termaktub  bahwa  dalam memaksimalkan  perlindungan  anak  akan dibentuk  komisi  khusus,  lalu  kemudian melalui  Keppres  Nomor  77  tahun  2003 Megawati selaku presiden RI mengesahkan  lembaga  resmi  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI), dengan  posisi  sebagai  lembaga  langsung dibawah  naungan  negara  yang  bersifat Independen (Arliman, 2018).
Hadirnya  KPAI  sebagai  lembaga Independen dibawah naungan negara yang mengatasi  kejahatan  terhadap  anak  di Indonesia.  Sementara  lembaga-lembaga sebelumnya  seperti  PA  dan  LPAI  masih tetap eksis bergerak menjalankan fungsinya dalam memberikan perlindungan  terhadap  anak,  hanya  saja status  lembaga  tersebut  sebagai  lembaga swadaya  masyarakat.  Adanya  lembaga- lembaga perlindungan anak pada kenyataannya  tidak  dapat  menghentikan kekerasan terhadap anak secara menyeluruh, untuk memberikan perlindungan  anak  secara  maksimal diperlukannya sinergitas dengan berbagai elemen  masyarakat,  hal  demikian  sejalan dengan  teori  efektivitas  hukum  yang dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto bahwa  agar  hukum  dapat  berjalan  secara
maksimal  dipengaruhi  juga  oleh  faktor masyarakat  dan  kebudayaan.  Masyarakat dimaksut  adalah  dimana  hukum  tersebut berlaku dan diterapkan sedangkan kebudayaan  dimaksut  merupakan  hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa  mausia  di  dalam  pergaulan  hidup (Soerjono Soekanto, 2008).

## Perlindungan hak Anak
Persoalan  mengenai  perlindungan anak  demi  mewujudkan  tumbuh  dan berkembang anak seperti yang diharapkan setiap  orangtua  menjadi  sorotan  serius bagi  pemerintah  dalam  menjalankan fungsinya  sebagai  pemegang  kekuasaan yang  terlegitimasi.  Hal  demikian  penting karena  jika  belum  ada  jaminan  pasti kepada  anak  maka  akan  berimplikasi terhadap berbagai aspek yang seharusnya terpenuhi  dan  diperoleh  oleh  anak,  salah satunya adalah anak tidak dapat mengekspresikan/partisipasi  diri  secara optimal di tengah lingkungannya. Selaras dengan pasal 4 bahwa setiap anak berhak untuk  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang, dan  berpartisipasi  secara  wajar  sesuai dengan  harkat  martabat  kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan  diskriminasi  (Undang-undang 2002).
Kurang lebih satu dekade pemerintah memaksimalkan regulasi/aturan-aturan
mengenai keberlangsungan  hidup  anak,  mulai  dari diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 tahun  2002,  kemudian  Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU Nomor  23  tahun  2002  sampai  pada ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 tahun  2016  tentang  penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-undang

## Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Volume 7 Nomor 1, Februari 2024 *************************************************************************************************
Eza Tri Yandy, Tri Endah Karya Lestiyani, & Cici Sundari, Hak Anak Usia Dini dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia
Nomor  1  tahun  2016  terkait  perubahan kedua  atas  Undang-undang    Nomor  23 tahun  2002  tentang  perlindungan  anak menjadi Undang-undang. Masifnya gerak pemerintah dalam menyoroti aturan yang berkaitan dengan anak merupakan bentuk pertanggungjawaban Negara dalam menjalankan fungsinya.
Sebenarnya  perubahan  regulasi yang terjadi dapat  dikaitkan dengan hasil wawancara  dengan  bapak  Ariawijaya selaku orangtua yang memiliki dua orang anak laki-laki beliau mengatakan :
“Kami  selaku  orangtua  selalu berusaha memberikan pemahaman atau informasi-informasi kepada anak-anak, agar  jangan  sampai  nanti  menjadi korban  kekerasan,  karena  masalah kekerasan  terhadap  anak  belakangan ini  sering  terjadi  terutama  dalam konteks  kekerasan  seksual,  sebagai orangtua memberikan ultimatum jangan sampai mereka melakukan hal- hal  diluar  batas  terhadap  lawan  jenis maupun sesama jenis, harapan sebagai orangtua  pemerintah  harus  mampu menjadi  garantor  dengan  melakukan penguatan  dari  segi  aturan-aturan  dan ketegas dalam menindak pelaku kekerasan terhadap anak ”
Dari hasil wawancara diatas maka
dapat disimpulkan bahwa setiap orangtua berupaya  untuk  melalukan  perlindungan terhadap anak-anaknya untuk
menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan  dalam  konteks  kekerasan terhadap anak kemudian menuntut kepastian  hukum  dan  profesionalitas pemerintah dalam memutuskan perkara.
Selain  itu  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Anak  juga  tegas  mengatur mengenai  hak-hak  anak  yang  dalam kawasan  perlindungan  orang  tua,  hal demikian tercantum dalam Pasal 13 yang
berbunyi  :  “Setiap  anak  selama  dalam pengasuhan  orang  tua,  wali,  atau  pihak lain  berhak  mendapat  perlindungan  dari perlakuan: 1. diskriminasi; 2. eksploitasi; 3.  penelantaran;  4.  kekerasan,  dan penganiayaan; 5. ketidakadilan; 6. perlakuan buruk” (surianto, 2020). Upaya perlindungan  anak  dilakukan  dalam semua  aspek  kehidupan,  seperti  sosial, keagamaan,  kesehatan,  dan  pendidikan. Dalam  bidang  pendidikan,  setiap  anak berhak:  1)  memperoleh  pendidikan  dan pengajaran;  2)  mendapat  perlindungan  di satuan  pendidikan  dari  kejahatan  seksual dan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh pendidik,  tenaga  kependidikan,  sesama peserta  didik,  dan/atau  pihak  lain (Undang-undang 2014).
Negara  memikul  tanggungjawab memberi jaminan atas kesejahteraan anak- anak secara konstitusional dalam Undang- undang  Dasar  1945.  Secara  hierarkis dikeluarkan dan disahkan berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan rambu-rambu dalam memperlakukan anak-anak Indonesia, mulai produk hukum  nasional  dan  produk  hukum internasional  yang  telah  diratifikasi Indonesia (Hak et al., 2018).
Undang-undang yang sudah terlegitimasi  terkait  perlindungan  anak dirasa  sudah  mumpuni  untuk  dijadikan rujukan  serta  dipergunakan  sebagai tameng  perlindungan  terhadap  anak, penguatan  regulasi  merupakan  landasan fundamental dalam ketatanegaraan Indonesia untuk menjamin keberlangsungan  hidup  anak,  dengan demikian anak dapat bereksplorasi dalam mengembangakan kreativitas, karena kejahatan  anak  biasanya  berawal  dari pengabaian  hingga  ke  pemerkosaan  dan

## Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Volume 7 Nomor 1, Februari 2024 *************************************************************************************************
Eza Tri Yandy, Tri Endah Karya Lestiyani, & Cici Sundari, Hak Anak Usia Dini dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia
pembunuhan.    Suharto  mengemukakan bahwa  kekerasan  terhadap  anak  terbagi menjadi      empat      yaitu    kekerasan psikologis,    kekerasan  fisik,  kekerasan sosial hingga kekerasan  seksual. (Alycia Sandra Dina Andhini, 2019).
Jika dilihat secara kompleks maka dapat  dikongklusikan  bahwa  peraturan perundang-undangan  adalah  indikator utama  dalam  penegakan  perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia.
Perlindungan  Anak  Perspektif  Hak Asasi Manusia
Melalui perjanjian Indonesia bersama  Negara-negara  yang  tergabung dalam organisasi internasional Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) membawa  harapan  baru  bagi  masyarakat
Indonesia  dalam  melepaskan  diri  dari belenggu tirani dan kesewenang- wenangan. Karena pelantara sidang umum PBB  yang  digelar  pada  tahun  1948  di Paris/Perancis saat itu melahirkan Deklarasi  Universal  HAM  atau  dikenal oleh dunia sebagai Declaration of Human Rights (UDHR), melalui deklarasi tersebut setidaknya lahir 30 pasal yang didalamnya mengatur  hak  dasar  dan  kebebasan  dasar individu.  Kemudian  deklarasi  tersebut diadopsi  oleh  berbagai  negara  sebagai rujukan  perlindungan  ham  begitupun  di Indonesia (Sunaryo, 2012)
Konvensi yang diikuti oleh Indonesia kemudian diterjemahkan dalam bentuk  naskah  hukum  yang  di  Indonesia dikenal  sebagai  Undang-undang.  Dalam Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi  Manusia pada Bab  III setidaknya  terdapat  sepuluh  pembagian mengenai hak-hak apa saja yang menjadi tanggungjawab negara diantaranya  adalah
:  hak  untuk  hidup,  hak  berkeluarga melanjutkan keturunan, hak mengembangkan  diri,  hak  memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas  rasa  aman,  hak  atas  kesejahteraan, hak  turut  serta  dalam  pemerintahan,  hak wanita dan hak anak adapun pada bagian kesepuluh  pada  pasal  52  sampai  dengan pasal  66  fokus  mengenai  hak  anak  yang didalamny mencakup segala aspek penting  yang  diperuntukkan  untuk  anak mulai  dari  perlindungan  sejak  dalam kandungan sampai pada kebebasan berekspresi  yang  pada  prinsipnya  tetap dalam pengawasan orang tua/wali.
Bahkan negara dalam hal ini melalui UU juga  menjaminkan  hak  anak  yang mengalami  cacat  fisik  atau  mental. (Fransiska, 2016)
Hak anak merupakan bagian yang tak  terpisahkan  dari  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  HAM  adalah  hak  yang  melekat pada  setiap  manusia  sejak  lahir  dan berlaku  sepanjang  hidup,  yang  tak  dapat diganggu  gugat  oleh  siapapun.  HAM adalah hak yang tumbuh dari hakikat dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang  Maha  Kuasa,  dan  oleh  karena  itu, harus  dihormati,  dijunjung  tinggi,  dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,  serta  setiap  individu.  Hal  ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat  manusia  (Marzuki,  2017)  Hak anak juga merupakan bagian dari kategori hak yang setara dengan hak asasi manusia lainnya.  Setiap  anak  memiliki  hak  untuk dilindungi  oleh  orang  tua,  keluarga, masyarakat,  dan  negara.  Mereka  berhak mendapatkan  pendidikan  dan  pengajaran yang  mendukung  pengembangan  diri mereka,  dan  hak-hak  ini  tidak  boleh dirampas secara melawan hukum.

## Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Volume 7 Nomor 1, Februari 2024 *************************************************************************************************
Eza Tri Yandy, Tri Endah Karya Lestiyani, & Cici Sundari, Hak Anak Usia Dini dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia
Apabila mengingat kembali Konvensi  PBB  mengenai  Hak-hak  Anak (Convention on The Rights of The Child) 1989 pada konteks ini dalam merumuskan aturan-aturan terkait hak dan perlindungan anak  Indonesia  meratifikasi  dari  hasil convensi  PBB,  tak  hanya  itu  sekurang- kurangnya  191 Negara  pula  melakukan hal  yang  sama,  dengan  demikian  dapat dikatakan bahwa ketentuan mengenai hak anak telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.
Hak-hak  anak  menurut  konvensi perserikatan  bangsa-bangsa  tahun  1989 Konvensi  perserikatan  bangsa-bangsa tahun 1989 memberikan sepuluh hak yang sangat  penting  bagi  anak-anak.  Hak-hak ini bertujuan untuk melindungi, menghormati, dan memastikan perkembangan  optimal  anak-anak  dalam berbagai  aspek  kehidupan  mereka.  Hak untuk  bermain:  anak-anak  berhak  untuk bermain dan berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia mereka, karena  bermain  adalah  bagian  penting dalam  pertumbuhan  dan  perkembangan mereka. Hak untuk mendapatkan pendidikan:  setiap  anak  berhak  untuk menerima  pendidikan  yang  berkualitas dan  setara,  yang  membantu  mereka mengembangkan  potensi  akademik  dan keterampilan.  Hak  untuk  perlindungan:
anak-anak berhak
mendapatkan
perlindungan dari segala bentuk
kekerasan,  eksploitasi,  dan  penelantaraan yang membahayakan kesejahteraan mereka.  Penerapan  dan  pemenuhan sepuluh  hak  ini  sangat  penting  untuk menciptakan  lingkungan  yang  aman, peduli, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sebagai generasi  masa  depan  yang  tangguh  dan
berdaya  saing.    (Eleanora  &  Sari,  2020). (Novita et al., 2021)
Perlindungan terhadap anak diartikan  sebagai  upaya  pencegahan, rehabilitasi  dan  pemberdayaan  sehingga pelantara  itu  anak  dapat  terhindar  dari perlakuan-perlakuan negative (child abused). Pada hakikatnya prinsip perlindungan  anak  dapat  diklasifikasikan menjadi  dua  jenis  yaitu  :  perlindungan anak  secara  hukum  yang  bersifat  publik dan perdata serta perlindungan anak diluar hukum yang bersifat Pendidikan,
Kesehatan dan sosial (Said, 2018).
Indonesia  negara  hukum  yang dikalangan  ahli  hukum  dikenal  dengan istilah Civil Law System , artinya berjalannya  pemerintahan  di  Indonesia hukumlah sebagai kerangka peggeraknya. Pada konsep Hak Asasi Manusia sepenuhnya  penegakkan  HAM  dilakukan oleh  negara,  dalam  hal  ini  adalah pemerintah. Untuk
merealisasikan perlindungan HAM, negara harus menjalankan kewajiban pemenuhan HAM dalam  bentuk  diantaranya  penghormatan (torespect), melindungi (to  protect), dan memenuhi (to  fullfil), maka  dapat disimpulkan  bahwa  setiap  warga  negara yang tinggal di wilayah Indonesia berhak mendapatkan  perlakuan  sama  dimata hukum (Equality before the law) (Rahmat, 2014).
Implementasi Perlindungan dan pemenuhan  hak  Anak  Dalam  Sistem Ketatanegaraan
Membicarakan  persoalan  anak berarti  pula  sedang  mempersiapkan regenerasi  menuju  Indonesia  Emas  di tahun 2045, yang dimaksud anak usia dini dalam peraturan Presiden nomor 60 pasal

## Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Volume 7 Nomor 1, Februari 2024 *************************************************************************************************
Eza Tri Yandy, Tri Endah Karya Lestiyani, & Cici Sundari, Hak Anak Usia Dini dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia
1 AUD ialah sejak janin dalam kandungan sampai  dengan  6  tahun,  kemudian dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai dilahirkan, lahir sampai  usia  28  hari,  usia  1  tahun  sampai dengan  24  bulan  lalu  kemudian  usia  2-6 tahun (Perpres 2013). Sebenarnya hadirnya Perpres tersebut berfokus kepada perkembangan anak usia dini holistik dan integratif bertujuan agar terwujudnya anak Indonesia  sehat,  cerdas,  ceria  dan berakhlak  mulia  yang  mengacu  pada prinsip-prinsip yang mendukung perkembangan  AUD  dengan  melibatkan pimpinan  dan  anggota  yang  terdiri  dari menteri-menteri  sebagai  gugus  tugas dalam melakukan pengembangan AUD.
Jika  dicermati  Perpers  nomor  60 diatas  merupakan  intrumen  legal  yang disiapkan  negara  dalam  membangun proses pembelajaran interaktif bagi AUD di Indonesia dan sebagai bentuk pemenuhan  hak-haknya.  Karena  untuk mewujudkan  Pendidikan  anak  usia  dini yang  baik  perlu  adanya  integrasi  internal dan  eksternal  dalam  pengupayaannya, seperti halnya pendidikan dan pembelajaran integratif berbasis keluarga, pendidikan  dan  pembelajaran  berbasis sekolah, serta berbasis masyarakat. Program perkembangan  holistik interaktif akan  berjalan  baik  bilamana  hubungan kolaboratif yang terintegrasi antara orang tua,  sekolah  dan  masyarakat  terjalin beriringan  karena  ketiganya  memiliki peran  masing-masing  yang  tidak  dapat dipisahkan (Wahyuni, 2019).
Melihat  Peraturan  Perundang- undangan  di  Indonesia,  pada  prinsipnya hak-hak  anak  sudah  terjaminkan  di dalamnya  tak  terkecuali  hak  Anak  usia dini, namun menariknya negara memiliki
perhatian khusus teruntuk Anak usia dini terutama pada konteks hak atas pendidikan  bagi  AUD  yang  termaktub pada  beberapa  aturan-aturan  yang  sudah terlegitimasi diantaranya disebutkan dalam  Undang-undang  nomor  20  tahun 2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional pada bagian ketujuh terkait anak usia dini pasal 28 menerangkan bahwa penyelenggaraan pendidikan AUD
dilakukan  sebelum  jenjang  pendidikan dasar dilaksanakan secara formal, nonformal  dan/atau  informal  yang  mana dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan  oleh  pemerintah,  keluarga  dan lingkungan  masyarakat  (Undang-undang 2003).
Pemenuhan  hak  anak  usia  dini dalam  konteks  pendidikan  tidak  hanya berhenti pada pembahasan sistem pendidikan saja, namun melalui Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 negara pula hadir memperhatikan  kurikulum  tepat  demi terlaksananya  pendidikan  anak  usia  dini yang  produktif,  bertujuan  memberikan rangsangan untuk membantu pertumbuhan  dan  perkembangan  jasmani dan  rohani  agar  AUD  siap    dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Permendikbud 2014). Setelah sebelumnya  negara  menyoroti  sistem pendidikan  dan  kurikulum  relevan  bagi AUD  lalu  negara  menyiapkan  standar lulusan  bagi  AUD  melalui  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  4 tahun  2022  Perubahan  atas  peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar  nasional  pendidikan,  sesuai  isi pasal  5  maka  standar  lulusan  yang diharapkan  adalah  terbentuknya  aspek perkembangan AUD yang meliputi : nilai

## Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Volume 7 Nomor 1, Februari 2024 *************************************************************************************************
agama  dan  moral,  nilai  pancasila,  fisik motorik,  kognitif,  bahasa  serta  sosial emosional (Peraturan Pemerintah 2022).
Hak-hak  Anak  usia  dini  bukan hanya sebatas pendidikan semata, namun banyak hak lain yang juga melekat khusus bagi AUD untuk keberlangsungan
pertumbuhannya. Hak lain yang dimaksud bagi AUD adalah (Zaman) :
1. AUD  Berhak  untuk  Dilahirkan,
Memiliki Nama dan Kewarganegaraan, kelahiran
merupakan pintu awal dari kehidupan maka tentu dalam menjaminkan hak- haknya  nama  dan  kewarganegaraan adalah keharusan yang diperoleh dan diperuntukkan oleh AUD;
2. Berhak  Memiliki  Keluarga  yang Menyayangi  dan  Mengasihi,  karena pada  proses  ini  pertumbuhan  dan perkembangan anak sangat diperlukan  dan  hal  demikian  tidak dapat dilakukan sendiri; 3. Hidup Aman, Damai dan Mendapatkan Makanan serta
Minuman  yang  Cukup,  rasa  aman menghasilkan  perkembangan  anak secara  optimal  dan  gizi  melalui makan  dan  minum  yang  cukup  bagi AUD merupakan faktor terbentuknya kondisi yang baik dan sebagai modal bagi AUD untuk mengembangkan/eksplorasi diri; 4. Dalam Pertumbuhannya AUD
Berhak Mengepresikan Pendapat Sendiri,  Mendapatkan  Kesempatan Bermain dan Bersantai;
5. Anak Usia Dini Berhak Mendapatkan Perlindungan dari Penyiksaan,
Eksploitasi,  dan  Penelantaran,  dalam menjaga  stabilitas  sikologi  anak
perlindungan terkait merupakan
bagian penting bagi AUD;
6. Negara dalam hal ini adalah
Pemerintah  Memiliki  Peran  Dalam Mempertahankan Hak dan Memberikan Bantuan Demi Keberlangsungan Perkembangan
AUD.
Upaya pemenuhan Hak-hak AUD diatas  pada  kenyataannya  tidak  mungkin dapat direalisasikan secara maksimal jika dalam  praktiknya  hanya  dilakukan  oleh salah  satu  pihak,  pihak  yang  dimaksud adalah unsur Pemerintah, Institusi Pendidikan Formal dan/atau Informal, dan Lingkungan  Masyarakat.  Maka  dalam konteks  ini  pihak-pihak  terkait  harus mampu  menciptakan  sinergitas  sehingga amanat kontitusi akan tersampaikan serta mampu memberikan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.
Memelihara  hak-hak  Anak  Usia  Dini (AUD)  tentu  dalam  perjalanan  kerap mendapatkan batu sandungan yang kemudian  menimbulkan  kerugian  bagi perkembangan mereka. Melihat potret hari ini,  banyak  sekali  deretan  kasus  yang menimpa anak usia dini di Indonesia. Hal ini menjadi indikator penyebab hilangnya hak-hak  anak,  salah  satunya  adalah adanya  eksploitasi  anak.  Dalam  konteks implementasi perlindungan dan pemenuhan  hak  anak  dalam  sistem ketatanegaraan,  Indonesia  telah  berupaya melalui  berbagai  regulasi  dan  kebijakan. Salah  satu  upayanya  adalah  pengesahan Undang-Undang Perlindungan Anak yang bertujuan  untuk  melindungi  anak  dari segala  bentuk  kekerasan,  eksploitasi,  dan diskriminasi. Pemerintah juga mendirikan berbagai lembaga dan program yang fokus pada  perlindungan  anak,  seperti  Komisi

## Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Volume 7 Nomor 1, Februari 2024 *************************************************************************************************
Eza Tri Yandy, Tri Endah Karya Lestiyani, & Cici Sundari, Hak Anak Usia Dini dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia
Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI) yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan  perlindungan  anak.  Selain itu,  program  Pendidikan  Anak  Usia  Dini (PAUD)  di  seluruh  pelosok  Indonesia diupayakan  untuk  meningkatkan  akses dan  kualitas  pendidikan  bagi  anak-anak sejak usia dini, meskipun masih menghadapi  tantangan  ketidakmerataan. Implementasi perlindungan dan pemenuhan  hak  anak  juga  melibatkan peran  aktif  masyarakat  dan  keluarga dalam memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah,  masyarakat,  dan  keluarga, diharapkan hak-hak anak dapat terjaga dan terpenuhi, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi dari  segala  bentuk  ancaman,  dan  siap menjadi generasi penerus yang berkualitas bagi bangsa dan negara.

## Eksploitasi Anak
Eksploitasi  merupakan  tindakan mengambil
keuntungan dengan memanfaatkan  tenaga  anak  secara  paksa dan tidak wajar.
Persoalan mempekerjakan  anak  belakangan  ini sudah  keluar  dari  konteks  yang  wajar, lebih  tepatnya  telah  terjadi  eksploitasi terhadap  anak  atau  menempatkan  anak- anak  dilingkungan  yang  membahayakan sehingga  berimplikasi  buruk  terhadap tumbuh  kembang  anak  baik  secara intelektual,  mental,  fisik  dan  sosial (Nachorowi, 2004).
Eksploitasi  anak  terbagi  menjadi tiga  bentuk  yaitu  eksploitasi  fisik, eksploitasi  sosial  dan eksploitasi  seksual. Namun  eksploitasi  fisiklah  yang  paling sering  dijumpai  dan  dapat  disaksikan
masyarakat  secara  langsung,  eksploitasi fisik  merupakan  cara  dari  orang  tua memperoleh  keuntungan  materil  dengan pemanfaatan tenaga anak tanpa memikirkan  bahaya  yang  mengancam psikologis  dan  fisik  anak  biasanya  hal demikian kerap dilatarbelakangi berbagai faktor  yang  diantaranya  disebabkan  oleh faktor ekonomi (Simbolon, 2019).
Eksploitasi  fisik/ekonomi  dapat  terlihat dalam  bentuk  mempekerjakan  anak menjadi  pengemis,  pengamen,  dan/atau mempergunakan  anak  sebagai  sarana untuk  menarik  simpati  dan  rasa  ibah masyarakat  ketika  melakukan  aktivitas meminta-minta dijalanan.
Mempekerjakan anak diluar kapsitas, kemampuan dan pekerjaan yang tidak  layak  bagi  anak  sebenarnya  sudah ditegaskan negara melalui regulasinya, di dalam  Undang-undang  nomor  13  tahun 2003 tentang ketenga kerjaan dalam pasal 74 ayat 2 disebutkan bahwa :
a. Segala  pekerjaan  dalam  bentuk perbudakan atau sejenisnya;
b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan,  menyediakan,  atau menawarkan  anak  untuk  pelacuran, produksi pornografi,  pertunjukan porno atau perjudian;
c. Pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan,  atau  melibatkan  anak untuk  produksi  dan  perdagangan minuman keras, narkotika,
psikotropika  dan  zat  adiktif  lainnya; dan/atau d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
Mempekerjakan anak diluar aturan-aturan  yang  ada  sama  halnya dengan  melakukan  eksploitasi  terhadap

## Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Volume 7 Nomor 1, Februari 2024 *************************************************************************************************
Eza Tri Yandy, Tri Endah Karya Lestiyani, & Cici Sundari, Hak Anak Usia Dini dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia
anak,  persoalan  demikian  diatur  bukan tanpa  alasan,  melainkan  sebagai  upaya yang dilakukan negara dalam menjaminkan
perkembangan anak.
Mempekerjakan anak berarti juga menghilangkan hak asasi anak itu sendiri dan  akan  berdampak  buruk  terhadap perkembangan  fisik,  emosi  dan  sosial anak (fransiska novita eleanora, 2021).
Pemerintah  menegaskan  melalui undang-undang  nomor  23  tahun  2002 tentang  perlindungan  anak  bahwa  dalam menjaga hak-hak anak agar terhindar dari eksploitasi  atau  kejahatan  lainnya  yang berakibat  menimbulkan  kerugiaan  bagi anak maka, ketegasan tersebut dituangkan dalam pasal 88 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi  atau  seksual  anak  dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau  orang  lain,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  10  tahun  dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.
Pada  prinsipnya  secara  aturan sebenarnya  negara  telah  berperan  dalam menjaga  hak-hak  anak  di  Indonesia namun  disamping  itu  pihak  orang  tua harus  menjadi  garda  depan  dalam melakukan  perlindungan  terhadap  anak bukan malah memanfaatkan/mempekerjakan
anak
secara
melawan hukum demi memperoleh keuntungan.

## SIMPULAN
Dalam  sistem  ketatanegaraan  di Indonesia upaya perlindungan anak dapat dilihat  dengan  terbentuknya  lembaga perlindungan  anak  mulai  dari  adanya Lembaga  Perlindungan  Anak  (LPA), Komnas  Perlindungan  Anak  dan  Komisi Perlindungan  Anak  di  Indonesia  (KPAI). Dari  sisi  regulasi  sudah  sangat  mumpuni terlihat  sudah  beberapa  kali  perubahan- perubahan  terjadi  dari  diterbitkannya Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002 sampai  dengan  lahirnya  Undang-undang Nomor  17  tahun  2016  tentang  penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang  Nomor  1  tahun  2016  terkait perubahan  kedua  atas  Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan  anak  menjadi  Undang- undang yang dalam penegakannya beriringan dengan Undang-undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  yang  diantaranya    membahas khusus hak-hak anak. Hilangnya hak-hak anak  kerap  terjadi  karena  beberapa indikator yang diantaranya adanya eksploitasi anak.

## Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Volume 7 Nomor 1, Februari 2024 *************************************************************************************************

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 terkait perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014. Absor. (2005). “Perlindungan Hukum Hak-hak anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Globalisasi” Jurisprudence , 2 (1) : 18-88.
Arliman,  Laurensius.  (2018).“Peran  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak” Jurnal Hukum Respublica , 7 (2) : 193-214. Andhini, Arifin. (2019). “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia” AJUDIKASI, 3 (1): 41-45.
Eleanora  Fransiska.  (2016).  “Perlindungan  Hak  Asasi  Anak  Sebagai  Pelaku  dan  Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)” 1-14.
Eleanora  Fransiska  Novita,  Ismail  Zulkifli,  Ahmad,  Lestari  Melanie.  (2021 ).  Buku  Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Malang : Mazda Media. Herawati, Hazilina, Zar’in Firdaus. (2021). “ Feasbylity Study Perlindungan Hukum untuk Anak Usia Dini yang Bercompetitive Advantage ” Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 5 (2) : 1625-1634.
Fitri Wahyuni. (2019). “Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif” Qalamuna, 11 (2) : 61-72.
Hardius  Usman  dan  Nachrowi  Djajal.  (2004). Pekerjaan  Anak  di  Indonesia. Jakarta  : Grasindo.
Nugraha  Ali,  Zaman  Badru.  Modul  01  PAUD4502  Edisi  2 Hak-hak  Anak  Usia  Dini Indonesia.
Putra Muhammad Amin. (2015). “Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 9 (3) : 256-292.
Rahmat  M.  (2014).  “Jaminan  Kebebasan  Beragama  dan  Berkeyakinan  di  Indonesia” JURNAL HAM , 11 : 1-32. Marzuki. (2017). Hukum Hak Asasi Manusia . Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
Said  Muhammad.  (2018).  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Perspektif  Hak Asasi manusia ” JCH Jurnal Cendekia Hukum , 4 (1) : 141-152. Soekanto Soerjono. (2008). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Soemantri  Sri.  (2014). Hukum  Tata  Negara  Indonesisa  (pemikiran  dan  pandangan). Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

## Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Volume 7 Nomor 1, Februari 2024 *************************************************************************************************
Sunaryo. (2012). “Studi Komparatif Antara Universal Declaration of Human Rights 1948 dan the Chairo Declaration om Human Rights In Islam 1990” Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2) : 389-409.
Syafi’ie M. (2012). “Instrumensi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi” Jurnal Konstitusi , 9 (4) : 682-711. Zain Zhiyah Zhulma, Kurniawati, Abrar. (2021). “Dinamika Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia (1997-2016)” Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, 10 (2) : 175-187. Andhini,  A.  S.  D.,  &  Arifin,  R.  (2019). Analisis  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia . 3 , 41–52.
Andini, T. M. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang. Jurnal Perempuan Dan Anak , 2 (1), 13. https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636
Ariani, A. I., Alimsyah, A. S., & Ikramullah, A. (2022). Eksploitasi Anak di Kota Makassar: Studi  Kasus  Anak  Dipekerjakan  Paksa  Orangtua. Indonesian  Annual  Conference Series , 122–126.
Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Jurnal Hukum volume XIV/No.1/ Juni 2020 . XIV (1), 50– 63.
Fibrianti, N., Tasuah, N., & Ferry, R. (2020). Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual . 56–66. Fransiska,  E.  (2016). Perlindungan  Hak  Asasi  Anak  Sebagai  Pelaku  dan  Korban  Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)” 1-14.
Hak, P., Manusia, A., Hukum, F., & Indonesia, U. M. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia . September , 141–152.
Herliana  Cendana.  (2021).  Pengembangan  Permainan  Tradisional  untuk  Meningkatkan Kemampuan  Bahasa  Anak  Usia  Dini. Jurnal  Obsesi .  https://doi.org/doi 10.31004/obsesi.v6i2.1516.
Hukum, J., & Keadilan, S. (2016). Dampak Pemberlakuan Undang-Undang . 11 , 196–208. Ilmu, F., Universitas, H., & Hukum, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengemis . 1 (2), 104–109.
Kemensesneg,  R.  (2014).  UU  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak. UU Perlindungan  Anak ,  48.  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35- tahun-2014
Marzuki. (2017). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. (PUSHAM UII).
Mayar,  F.,  Herwati,  Y.,  Pascasarjana,  P.,  Padang,  U.  N.,  Anak,  K.,  &  Dini,  U.  (2019). Urgensi penyelenggaraan perlindungan anak dalam peningkatan kreativitas anak usia dini . 3 , 1385–1388.
Mayasari, D. E., Atjengbharata, A. L., Moelyono, T. H., Hukum, F., Katolik, U., & Cendika, D. (2021). Penyuluhan Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Orang Tua Selama Pandemi Covid 19 Melalui Social Service Webinar . 1 , 284–294. Novita, E. F., Zulkifli, I., Ahmad, & Melanie, L. (2021). Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Mazda Media.
Nurlia,  E.,  Firdhausa,  F.,  Tinambunan,  W.  D.,  Hukum,  F.,  &  Karawang,  U.  S.  (2022). Perlindungan Hak Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Karawang . 9 (3), 1518–1528.
Pusat, R., Gender, S., & Email, P. (1999). Perlindungan hukum terhadap kekerasan pada anak . 4–16.
Rochmawati,  N.  I.  (2018). Pencegahan  Kekerasan  Terhadap  Anak  Usia  Dini  di  TK  IT Bintang Kecil Kota Semarang . 1 (1).

## Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Volume 7 Nomor 1, Februari 2024 *************************************************************************************************
Sultan,  U.,  Tirtayasa,  A.,  &  Abstrak,  I.  A.  (2022). Pelaksanaan  Kesejahteraan  dan Perlindungan Anak Usia 4-6 Tahun melalui E-Parenting di Masa Normal Baru . 4 . Sunaryo. (2012). Studi Komparatif Antara Universal Declaration of Human Rights 1948 dan the Chairo Declaration om  Human Rights  In  Islam  1990”. Fiat  Justitia  Jurnal  Ilmu Hukum, 5 (2) : 389-409. , 5 (2) : 389-409. surianto. (2020). No Title . 5 (2), 128–147.
Sutra, H., & Kurniawan, S. (2020). Upaya Perlindungan Anak dalam Peradilan Pidana di Era  Pemberlakuan  “  New  Normal  ”  s  elama  Pandemi  COVID-19  di  Indonesia PENDAHULUAN Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional , karena melindungi anak berarti melindungi manusia dan memba . 9 (2), 225–242. Undang-,  M.  P.  C.-P.  (2021). Pemenuhan  Hak-Hak  Pendidikan  Anak  Pada . 9 ,  53–90. https://doi.org/10.21274/taalum.2021.9.1.53-90