ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 4 Nomor 2 Juni 2023 Halaman 106-133 Article History: Received  : 15 April 2023 Reviewed  : 16 April 2023
Accepted  : 26 April 2023 Published  : 01 Juni 2023 DOI : 10.22437/mendapo.v4i2.24782

## FRAUD PREVENTION STRATEGIC FRAMEWORK RELATED TO GOVERNMENT INVENTORY TOWARDS GOOD GORVENANCE
Kerangka Strategi Pencegahan Fraud Terkait Inventarisasi Pemerintah Menuju Good Gorvenance

## Solehuddin
Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya solehuddin09@ub.ac.id
Ladito Risang Bagaskoro Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya laditorisang@ub.ac.id
Ria Casmi Arrsa Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ria.casmiarrsa@ub.ac.id
Abstract
Implementation  of  Local  Government  Investments  plays  an  important  and  strategic  role  in accelerating  economic  growth  and  improving  services  to  the  public.  The  position  of  Malang Regency as the implementation of Regional Government is by the provisions of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The authority of Malang Regency Government includes regulation, operation and supervision. The juridical framework for fraud prevention strategies in implementing Local Government investment in order to realize good governance in Malang Regency has not been implemented in investment practices in 4 (four) BUMDs including Perumda Tirta Kanjuruhan, BPR Artha Kanjuruhan, PD Jasa Yasa, Bank Jatim. The absence of a feasibility analysis,  portfolio  analysis  and  risk  analysis  has  the  potential  for  fraudulent  practices  in  the implementation  of  investment  (Equity  Participation)  of  the  Regional  Government  so  that  the implementation of investment will be at odds with the efforts of the Malang Regency Government to realize good governance.
Keywords :  Framework; Jurifical; Fraud; Local Government Investment.

## Abstrak
Penyelenggaraan investasi pemerintah daerah memegang peran penting dan strategis dalam rangka  mempercepat  purtumbuhan  perekonomian  serta  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat. Kedudukan Kabupaten Malang sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Jurnal Office: Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
oleh  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. Adapun  Kewenangan  yang  dimiliki  Pemerintah  Kabupaten  Malang  meliputi  regulasi, operasional dan supervisi.  Kerangka yuridis strategi pencegahan fraud dalam pelakasanaan investasi  pemerintah  daerah d alam  rangka  mewujudkan  good  governance  di  Kabupaten Malang belum dilaksanakan ada praktek investasi di 4 (empat) BUMD meliputi Perumda Tirta Kanjuruhan, BPR Artha Kanjuruhan, PD Jasa Yasa, Bank Jatim. Ketiadaan analisis kelayakan, analisis  portofolio  dan  analisis  risiko  berpotensi  pada  praktik  curang/fraud  dalam pelaksanaan investasi (Penyertaan Modal) pemerintah daerah sehingga praktik pelaksanaan inevstasi akan bertolak belakang dengan upaya Pemerintah Kabupaten Malang mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik.
Kata Kunci :  Kerangka; Yuridis; Fraud; Investasi Pemerintah Daerah.

## A. Pendahuluan
Pelaksanaan  otonomi  daerah  menjadi salah  satu  lokomotif  untuk  mempercepat penyelenggaraan  pemerintah  di  daerah.
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  secara nyata  bertujuan  untuk  mempercepat pembangunan dan pertumbuhan perekonomian,  pelayanan  dan  partisipasi masyarakat yang didahului dengan berbagai macam  terobosan  baru,  salah  satunya dengan  meningktakan  pendapatan  asli daerah dengan tanpa membebani
masyarakat,  tetapi  juga  membuka  peluang usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan di daerah yang selaras dengan potensi daerah. Meski ada yang menyatakan bahwa dari hasil Pendapatan  Asli  Daerah  atau  biasa  yang dikenal  dengan  PAD  selama  ini,  dirasakan masih  belum  cukup  memadai  dalam membiayai  pembagunan  sebuah  daerah otonom.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota  perlu
mengadakan usaha-usaha lain guna menambah  sumber-sumber  pendapatan daerah.
Pembangunan  Daerah  di  Kabupaten Malang  merupakan  pencerminan  untuk terus-menerus  dilaksanakan  dalam  rangka meningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan
masyarakat  dan  penyelenggaraan  negara yang  maju  dan  demokratis  berdasarkan Pancasila  dan  sebagaimana  amanat  pada Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan  bahwa  setiap  Warga  Negara Indonesia  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam  rangka  mencapai  sasaran  tersebut diperlukan  berbagai  sarana  penunjang, antara  lain  berupa  tatanan  kelembagaan, sumber  daya  manusia  dan  pranata  hukum yang  mendorong,  menggerakkan,  dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan  ekonomi  di  Kabupaten Malang. Selaras  dengan  kebutuhan  masyarakat, maka kinerja yang diberikan oleh pemerintah  daerah  kepada  masyarakat harus  mampu  menyentuh  berbagai  sektor
kehidupan,  apalagi  sektor  yang  memang secara langsung berhubungan dengan hajat hidup  orang  banyak,  salah  satunya  adalah dengan  pengelolaan  investasi  pemerintah daerah.  Investasi  pemerintah  daerah merupakan  penempatan  sejumlah  dana dan/atau  barang  dalam  jangka  panjang untuk  investasi  pembelian  surat  berharga dan  investasi  langsung  untuk  memperoleh manfaat  ekonomi,  sosial,  dan  atau  manfaat lainnya. Fungsi manajemen investasi sebagai salah  satu  core  business  memiliki  cakupan yang  cukup  luas  dan  sangat  strategis  bagi pemerintah daerah.
Mengacu pada kondisi di atas, kebutuhan akan  adanya  investasi  pemerintah  daerah tersebut  tentu  saja  akan  berdampak  pada keuangan  daerah.  Oleh  karena  itu investasi pemerintah  daerah  harus  dikelola  dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelula keuangan  pemerintahan  yang  baik/ good financial governance  sehingga  dalam praktiknya akan meminimilasasi kecurangan/fraud yang berpotensi merugikan keuangan daerah yang
bersumber  dari  APBD.  Dalam  konteks kebijakan  anggaran  Pemerintah  Kabupaten Malang  dapat  identifikasi  bahwa  dalam Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Malang 2019,  Anggaran  Pendapatan  Pemerintah Kabupaten Malang mencapai 3 (tiga) Triliun
1 https://www.jatimpos.id/kabar/lsm-anti- korupsi-malang-soroti-rendahnya-pad- b1UAb9mU, diakses pada 5 Februari 2020.
lebih.  Sementara  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) hanya sekitar 500 Milyar.
Untuk  itu,  besaran  PAD  tersebut  dinilai sangat jauh dengan jumlah pendapatan yang bersumber  dari  Dana  Perimbangan  yaitu sekitar  2,5  Triliun.  Sehubungan  dengan  hal itu  Jumlah  PAD  dari  tahun  ke  tahun  juga cenderung  stagnan.  Tidak  ada  kenaikan berarti  menunjukkan  kemalasan  emerintah daerah  dalam  pengelolaan  kekayaan daerah. 1 grafik  PAD  dari  tahun  2017  dan menemukan  selisih  antara  Pendapatan  dan PAD  cukup  besar.  Selain  itu,  besaran Pendapatan dan PAD sejak tahun 2016 tidak mengalami kenaikan cukup berarti. Bahkan anggaran PAD 2018 turun pada kisaran 500 M,  padahal  realisasi  tahun  2017  sudah melebihi 500 M.
Rendahnya  PAD  Kabupaten  Malang  dari tahun ke tahun bukan tanpa alasan. Terdapat beberapa  kebocoran  PAD  yang  seharusnya bisa dimaksimalkan  Pemerintah  Kabupaten Malang.  Sehubungan  dengan  uraian  diatas itu  maka  dalam  penelitian  ini  akan  melihat praktek  investasi  pada  3  (tiga)  BUMD  di Kabupaten Malang yang diharapkan kinerjanya  semakin  yaitu  BPR  Artha Kanjuruhan, PDAM dan PD Jasa Yasa. Berikut adalah  rincian  Pendapatan  yang  diperoleh dari  hasil  penyertaan  modal  pemerintah daerah  Kabupaten  Malang  tiga  tahun terakhir.
Berikut adalah beberapa kebocoran PAD Kabupaten Malang BUMD merugi, penyertaan  modal  tidak  berkontribusi  ke daerah  oleh  karena  itu  diperlukan kecermatan  pemerintah  daerah  untuk
menertibkan  dan  mengevaluasi  penyertaan modal ke BUMD maupun Perusahaan lain.
Tabel 1 Realisasi Investasi Pemerintah Kabupaten Malang NO NAMA BUMD REALISASI 2015 REALISASI 2016 REALISASI 2017 1 PDAM KAB MALANG 7,467,995,748.00 2,952,703,509.00 4,044,418,697.00 2 PD JASA YASA 255,738,763.50 223,501,137.44 301,049,045.00 3 PT BANK JATIM 10,617,179,727.70 10,906,324,135.00 11,068,650,819.80 4. PT BPR ARTHA KANJURUHAN - 211,753,403.00 403,785,080.00 JUMLAH 18,340,914,239.20 14,294,282,184.44 15,817,903,641.80 Sumber : LHP BPK, data diolah Tahun 2018
Berdasarkan  tabel  diatas  Perusahaan Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Kabupaten Malang,  yang  dengan  nilai  investasi  137,5 Miliar  hanya  bisa  menyumbang  21,9  Miliar terhadap PAD dalam 8 tahun terakhir. Dalam 2  tahun  terakhir,  Pemerintah  Kabupaten Malang  memberikan  penyertaan  modal kepada  PDAM  Kab.  Malang  sebesar  60
Milyar.  Bahkan  jika  diakumulasi  sejak  awal PDAM didirikan, penyertaan modal
Pemerintah  Kabupaten  Malang  sebesar  Rp 137.599.409.698.  Sayangnya,  PDAM  tidak banyak  memberikan  kontribusi  terhadap PAD Kabupaten Malang.
Perkembangan  selama  2  (dua)  tahun terakhir,  PDAM  hanya  memberikan  6,9 Miliar ke Pemkab Malang. PD Jasa Yasa dan PT  BPR  Artha  Kanjuruhan.  Nilai  investasi Pemkab  kepada  PD  Jasa  Yasa  hingga  2017 sebesar 10,3 Miliar hanya menyumbang Rp 973.000.000,- juta sejak 2010-2017. Serupa dengan  PT  BPR  Artha  Kanjuruhan  yang hanya  menyumbang  Rp  864.000.000,-  juta,
padahal investasi sudah diberikan sebesar 9 Miliar. Investasi ke dua perusahaan ini perlu dicermati. Lebih lanjut sampai dengan tahun 2017  nilai  investasi  Pemerintah  Kabupaten Malang  kepada  Bank  Jatim  sebesar  63,4 Miliar  dengan  prosentase  kepemilikan sebesar  1,75%.  Dengan  nilai  investasi  itu, tercatat dalam waktu 8 tahun terakhir, Bank Jatim  sudah  bisa  menyumbangkan  75,2 Miliar terhadap PAD Kabupaten Malang.
Hal  ini  tentu  harus  menjadi  bahan evaluasi  Pemerintah  Kabupaten  Malang mengenai  pengelolaan  BUMD  yang  belum bisa  menyumbangkan  banyak  PAD  untuk Kabupaten  Malang.  Melihat  hal  tersebut, Pemerintah  Kabupaten  Malang  seharusnya dapat  mengukur  seberapa  besar  kontribusi yang  telah  diberikan  BUMD  bentukan Pemerintah  Kabupaten  Malang  dalam menunjang PAD Kabupaten Malang. Penyertaan modal yang menguntungkan ke Bank  Jatim  ini  tentu  menjadi  catatan tersendiri.  Dalam  hal  ini  Pemerintah
Kabupaten  Malang  harus  cermat  dalam penggunaan uang Negara.
Penyertaan modal yang tidak berkontribusi positif ke pendapatan daerah perlu  dievaluasi  dengan  serius  karena terdapat  potensi  praktik  fraud  yang  pada akhirnya akan merugikan keuangan Negara sehingga  berujung  pada  tindak  pidana korupsi.  Sehubungan  dengan  itu  maka terhadap  mekanisme  investasi  pemerintah daerah  pada  BUMD  yaitu  PDAM,  PD  Jasa
Yasa, PT BPR Artha Kanjuruhan. Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  dalam penelitian ini mengangkat judul, “Kerangka
Strategi  Pencegahan  Fraud  Terkait Inventarisasi  Pemerintah  Dalam  Rangka Menuju Good Governance ” .

## B. Metode Penelitian
Menurut  Soetandyo  Wignyosoebroto 2 , penelitian atau riset itu bermakna pencarian, yaitu  pencarian  jawab  mengenai  suatu masalah.  Maka  dengan  demikian  apa  yang disebut metode penelitian itu pada asasnya akan  merupakan  metode  (atau  cara dan/atau  prosedur)  yang  harus  ditempuh agar  orang  bisa  menemukan  jawab  yang boleh  dipandang  benar  (dalam  arti true , bukan atau tidak selalu dalam arti right atau just )  guna  menjawab  masalah  tertentu  itu.
2 Soetandyo  Wignyosoebroto,  2002, Hukum Paradigma, Metode dan Masalah , Jakarta: Elsam dan Huma, hlm 78.
3 Peter  Mahmud  Marzuki,  2005, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, hlm 93.
Apa  yang  harus  dipandang  benar  dan bagaimana  prosedur  yang  benar  untuk memperoleh  kesimpulan  yang  benar  guna menjawab  sang  masalah  secara  benar  itu merupakan  persoalan  filsafati  yang  banyak dibahas  dalam  pemikiran  ontologi  dan epistemologi.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  hukum Yuridis  Normatif.
Untuk  mengkaji  permasalahan  yang  ada, maka  penggalian  bahan  hukum  primer menggunakan  beberapa  pendekatan,  yang Pertama  adalah statute  approach atau pendekatan  perundang-undangan. 3 Pende- katan perundang-undangan dilakukan dengan  menelaah  dan  menganalisis  semua undang-undang  dan  regulasi  pelaksanaan yang  bersangkut  paut  dengan  isu  invetasi pemerintah  daerah  dan  praktek fraud . 4 Kedua , adalah conceptual  approach atau pendekatan  konsep  yakni  pendekatan melalui  prinsip-prinsip  dan  konsep-konsep yang  dapat  di  temukan  dalam  pandangan- pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum  yang  relevan  dengan  konteks kerangka yuridis strategi pencegahan fraud dalam  pelakasanaan  investasi  pemerintah daerah  dalam  rangka  mewujudkan good governance di Kabupaten Malang.
4 Johny  Ibrahim,  2006, Teori  dan  Metode Penelitian Hukum Normatif , Malang: Bayumedia.  hlm.  313-315,  Lihat  juga  K.
Zweigert  H.  Kotz,  An  Intoduction  To Comparative  Law,  Clarendon  Press,  Oxford,
1998 hlm 34-44.
Adapun  jenis  bahan  hukum  yang  di gunakan  dalam  penelitian  ini  mencakup bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan sekunder,  yaitu  diperoleh  dari  pihak  atau instansi  yang  terkait  seperti  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Malang  dengan stake holder terkait.  Selain  itu  bahan  hukum sekunder  terdiri  dari  buku-buku  literatur yang  relevan,  makalah,  prosiding,  jurnal, laporan  hasil  penelitian  sebelumnya,  dan position  paper.  Bahan  tersier,  bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa  Inggris,  dan  Kamus  Hukum.  Teknik pengumpulan  bahan hukum  dari  penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Pengolahan  Bahan  hukum  primer
dilakukan dengan tahapan tabulasi,
pemetaan stake holder. Telknik analisis data, yaitu  analisis  yang  dilakukan  terhadap dokumen  hukum  perundang-undangan untuk  memperoleh  informasi  yang  tersirat dalam usaha mencari dasar hukum terhadap pelaksanaan  kerangka  yuridis  strategi pencegahan fraud dalam  pelakasanaan investasi  pemerintah  daerah  dalam  rangka mewujudkan good governance di Kabupaten Malang.
C. Kerangka  Strategi  Pencegahan  Fraud Terkait  Inventarisasi  Pemerintah Dalam Rangka Menuju Good

## Governance
Kedudukan  Hukum  merupakan  sistem yang  terpenting  dalam  pelaksanaan  atas rangkaian  kekuasaan  kelembagaan  dari bentuk  penyalahgunaan  kekuasaan  dalam bidang  politik,  ekonomi  dan  masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara  utama  dalam  hubungan  sosial antar  masyarakat  terhadap  kriminalisasi dalam  hukum  pidana,  hukum  pidana  yang berupayakan  cara  negara  dapat  menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi
penciptaan  hukum,  perlindungan  hak  asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta  cara  perwakilan  mereka  yang  akan dipilih. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto bahwa  gagasan  rekonstruksi  kerangka hukum,  terkait  dengan  pandangan  seorang tokoh  Roberto  M.  Unger.  Robert  M.  Unger menuliskan  agenda  rekonstruksinya  dalam bentuk  ajakan  untuk  melakukan  gerakan menuju  ke  arah empowered  democracy dan berkembangnya  gagasan transformative politics . Unger berangkat dari asumsi bahwa pada  dasarnya  struktur  kekuasaan  dalam masyarakat itu merupakan suatu bangunan hierarkis yang amat kaku dan tak gampang responsif pada tuntutan publik.
Suatu  gerakan  harus  dilancarkan  untuk membikin  struktur itu  dapat  berubah  lebih responsif, demokratis, peka pada
permasalahan  manusia,  dan  kemudian daripada  itu  lalu  juga  bersedia  untuk dimintai pertanggungjawaban. Konsep
“Fraud”  secara  umum  diartikan  sebagai bentuk  penyimpangan  dan  perbuatan melanggar  hukum  ( illegal  act ),  yang dilakukan  dengan  sengaja  untuk  tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran  keliru  ( misslead )  kepada  pihak- pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik  dari  dalam  maupun  dari  luar organisasi. 5
Adapun  menurut  Sawyer’s,  fraud  adalah suatu  tindakan  pelanggaran  hukum  yang dicirikan  dengan  penipuan,  menyembun- yikan,  atau  melanggar  kepercayaan.
6 Kemudian,  Menurut The  Association  of Certified Fraud Examiners (ACFE) merupakan organisasi profesional bergerak di  bidang  pemeriksaan  atas  kecurangan mengklasifikasikan  fraud  (kecurangan) dalam  tiga  tingkatan  yang  disebut Fraud Tree , yaitu sebagai berikut: 7
1. Penyimpangan  atas  asset  ( Asset Misappropriation ). Asset  misappro- priation meliputi
penyalahgu-
naan/pencurian  aset  atau  harta perusahaan  atau  pihak  lain.  Ini
merupakan  bentuk  fraud  yang  paling
5 Fuad,  Haris.  2015.  Pengaruh Pengalaman, Otonomi,  Profesionalisme,  ambiguitas  peran, dan  Motivasi  terhadap  Kinerja  Auditor.
Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm 71.
6 Sawyer,  B.  Lawrence,  Dittenhofer,  Mortimer and James H. Scheiner. 2005. Sawyer’s Internal Auditing . Jakarta: Salemba Empat, hlm. 34-41.
mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible  atau  dapat  diukur/dihitung ( defined value ).
2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan  ( Fraudulent  Statement ). Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu  perusahaan atau instansi  pemerintah  untuk  menutupi kondisi  keuangan  yang  sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan
( financial engineering ) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin  dapat  dianalogikan  dengan istilah window dressing .
3. Korupsi  ( Corruption ).  Jenis  fraud  ini yang  paling  sulit  dideteksi  karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal  ini  merupakan  jenis  yang terbanyak  terjadi  di  negara-negara berkembang yang
penegakan hukumnya  lemah  dan  masih  kurang kesadaran  akan  tata  kelola  yang  baik sehingga  faktor  integritasnya  masih dipertanyakan.  Fraud  jenis  ini  sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak  yang  bekerja  sama  menikmati
7 Albrecht, W. Steve, dalam Rozmita dan Nelly. 2012. Gejala Fraud Dan Peran Auditor Internal Dalam  Pendeteksian  Fraud  Di  Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kualitatif ). Banjarmasin:  Jurnal  Simposium  Nasional Akuntansi XV, hlm. 12
keuntungan  (simbiosis  mutualisme). Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan  wewenang/konflik kepentingan  ( conflict  of  interest ), penyuapan  ( bribery ),  penerimaan yang tidak sah/illegal ( illegal
gratuities ),  dan  pemerasan  secara ekonomi ( economic extortion ).
Sedangkan menurut Albrecht, fraud dapat diklasifikasikan menjadi lima jenis, yaitu: 8
1. Employee embezzlement atau occupational  fraud .  pencurian  yang dilakukan  secara  langsung  maupun tidak langsung oleh karyawan kepada perusahaan.
2. Management fraud . manajemen puncak  memberikan  informasi  yang bias dalam laporan keuangan. 3. Investment scams . melakukan kebohongan investasi dengan menanam modal. 4. Vendor fraud . perusahaan mengeluarkan tarif yang mahal dalam
hal pengiriman barang.
5. Customer  fraud. pelanggan  menipu penjual  agar  mereka  mendapatkan sesuatu yang lebih dari seharusnya.
Konsep froud memiliki  keterkaitan dengan  tindak  pidana  dibidang  korupsi. Korupsi  berasal  dari  bahasa  Latin  yakni corruptio atau corruptus yang  disalin  ke
8 Albrecht, W. Steve. 2012. Fraud Examination . South Western: Cengage Learning, hlm. 87-90
9 Andi  Hamzah,  1991, Korupsi  Di  Indonesia Jakarta: Sinar Grafika, hlm 7.
berbagai  bahasa.  Dalam  bahasa  Inggris menjadi corruption atau corrup, bahasa Perancis  menjadi corruption dan  dalam bahasa  Belanda  disalin  menjadi coruptie ( korruptie ).  Secara  harfiah  istilah  ini memiliki arti sebagai segala perbuatan yang tidak  baik,  sebuah  sikap  kebususkan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, amoral, penyimpangan dari kesucian,  kata-kata  atau  ucapan  yang menghina atau memfitnah. 9 Korupsi dalam Kramers’ Engel Woordenboek oleh  F.  Prick  Van  Wely menyatakan  “ corruption......,  bedorvenheid verdorvenheid,  verdorvenheid,  verbastering, vorknoeing  of  verminking;  omkoping . 10 Korupsi  dimaknai  sebagai  penyimpangan, kebobrokan,  pemalsuan,  penyuapan  serta tindakan jahat dan buruk lainnya. Sedangkan dalam  arti  sosial,  masyarakat  cenderung mendefinisikan  korupsi  sebagai  penggela- pan  uang  (milik  negara  atau  kantor)  dan menerima  suap  dalam  hubungan  jabatan. Sedangkan dalam segi hukum pendefinisian tidak  dapat  disamakan  dengan  apa  yang disebut  di  atas  hal  ini  mengingat  banyak syarat atau unsur yang harus dipenuhi oleh suatu perbuatan agar dapat dikualifikasikan sebagai  salah  satu  tindakan  korup sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam undang-undang. 11
10 F.Prick Van Wely dalam Adami Chazawi, 2016, Hukum  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia , Edisi Revisi,  Cet.Pertama,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada hlm 2.
11 Ibid ., hlm 3.
Menurut  Frank  J.  Fabuozzi  yang menyatakan  bahwa  manajemen  investasi adalah  proses  pengelolaan  uang. 12 Di  sisi lain, Relly dan Brown memberikan investasi adalah investment is the current commitment of dollar for a period of time to derive future payment that will compensate the investor for the  time  the  funds  are  commited  and  the exected rate of inflation then the unvertainly of future payments. 13 Selain itu, investasi juga dapat dipahami sebagai keputusan menunda konsumsi  sumber  daya  atau  bagian penghasilan demi meningkatkan
kemampuan,  menambah/menciptakan  nilai hidup  (penghasilan  dan  kekayaan). 14
Investasi  bukan  hanya  dalam  bentuk  fisik, melainkan  juga  non  fisik,  terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Untuk  mencapai  suatu  efektifitas  dan efisiensi dalam keputusan dalam
berinvestasi,  berikut  ini  beberapa  tujuan yang  hendak  dicapai  dalam  berinvestasi, yaitu: 15
1. Terciptanya  keberlanjutan  dalam investasi tersebut.
2. Terciptanya  profit  yang  maksimum atau keuntungan yang diharapkan.
3. Terciptanya  kemakmuran  bagi  para pemegang saham.
12 Frank  J.  Fabuozzi,  1994, Foundations  of Financial Market and Institutions, Pretice Hall, hlm 1
13 Relly  dan  Brown  Keith,  1997, Investment Analysis  and  Portofolio  Management, The Dryden Press, Orlando, Florida, hlm. 5
14 Abdul  Halim,  2005, Analisa  Investasi ,  Jakarta: Salemba Empat hlm. 4
4. turut  memberikan  andil  dalam pembangunan bangsa.
Kemudian, dalam beberapa aktivitasnya, pada  umumnya  dikeena  ada  dua  bentuk investasi,  yaitu  investasi  nyata  ( real investment ) dan investasi keuangan ( financial  investment ) 16 investasi  nyata secara  umum  melibatkan  asset  berwujud, seperti  tanah,  mesin-mesin  atau  pabrik. Sedangkan  investasi  keungan  melibatkan kontrak  tertulis,  seperti  saham  biasa ( common  stock )  dan  obligasi  ( bond ).  Dalam teori  ekonomi  makro  yang  dibahas  adalah investasi fisik. Dengan pembatasan tersebut maka  definisi  investasi  dapat  lebih dipertajam sebagai
pengeluaran- pengeluaran  yang  meningkatkan  stok barang modal. 17
Pada dasarnya, tidak hanya badan hukum privat  yang  dapat  melakukan  investasi, namun pemerintah juga dapat melakakukan investasi pula. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah mendefinisikan bahwa Investasi  pemerintah/pemerintah  daerah adalah penempatan sejumlah dana dan atau barang  dalam  jangka  panjang  untuk investasi  pembelian  surat  berharga  dan investasi  langsung  untuk  memperoleh
15 Irham  Fahmi, Pengantar  Pasar  Modal, 2012,
Bandung: Alfabeta Publishing, hlm. 3-4
16 Ibid , halm .5-7
17 William  F.  Sharpe,  Gordon  J.  Alexander,  dan Jefferey  V.  Balley,  2005, Investasi, Edisi Keenam, Jilid 1, ham. 1-2
manfaat  ekonomi,  sosial,  dan  atau  manfaat lainnya. 18 Berikut ini ruang lingkup investasi pemerintah/pemerintah daerah.

## Gambar 1
Proses dan Mekanisme Pelaksanaan dan Pengelolaan Investasi Pemerintah
Sumber: Modul Manajemen InvestasiPemerintah 19
Berdasarkan skema diatas maka, di dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara, salah satu core  business fungsi treasury adalah pengelolaan investasi pemerintah. Aktivitas investasi  pemerintah  dilakukan  melalui penempatan  sejumlah  dana  danlatau  aset keuangan dalam bentuk saham, surat utang,
dan/atau investasi langsung, yang 18 Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor
1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Ketentuan  Peraturan  Pemerintah Nomor  63  Tahun  2019  tentang  Investasi Pemerintah merupakan peraturan
pelaksanaan dari Pasal 41 ayat (3) Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara,  mengatur  bahwa titik  berat  investasi  berada  pada  sektor infrastruktur  selain  investasi  dalam  bentuk
19 Modul  Manajemen  Investasi  Pemerintah, Direktorat Manajemen Perbendaharaan Negera Republik Indonesia, 2013, hlm. 8-9
surat  berharga.  Sedangkan  sektor  lainnya dapat  dilakukan  dengan  terlebih  dahulu memerlukan  persetujuan  Menteri.  Sesuai mandat  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi  Pemerintah,  investasi  langsung dilakukan  melalui  penyertaan  modal  dan pemberian  Pinjaman  dan  dapat  dilakukan dengan  skema  kerja  sama  Pemerintah  dan Badan Usaha.
Untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Investasi  Pemerintah  yang  lebih  optimal  di masa  yang  akan  datang,  perlu  dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah  yang  meliputi  kewenangan regulasi, kewenangan  supervisi, dan kewenangan operasional. Pembagian 3 (tiga)
kewenangan ini merupakan ekosistem ideal untuk  pengelolaan  Investasi  Pemerintah berdasarkan best  practices pengelolaan investasi.  Dengan  demikian,  pembagian kewenangan  dalam  pengelolaan  investasi akan  meningkatkan  akuntabilitas  dan menjamin terselenggaranya saling uji (check and  balance) dalam  proses  pelaksanaan Investasi  Pemerintah  mulai  perencanaan sampai dengan pertanggungiawaban.
Dalam perkembangan tata pemerintahan di  Berbagai  Negara  dihampir  seluruh pelosok  dunia,  dan  lembaga-lembaga internasional yang bergerak dalam
20 Islamy,  M.  Irfan,  2003, Dasar-Dasar Admininstrasi  Publik  dan  Manajemen  Publik, Malang,  Medio,  dikutip  oleh  Citrawati  Fitri,
pemberian      bantuan      dan  asistensi pembangunan,  giat      melakukan  dan mempromosikan  perubahan  paradigma pemerintahan dan pembangunan berdasarkan konsepsi kepemerintahan yang baik/ good  governance .  Konsep    kepeme- rintahan  yang    baik    yang    mengemuka    di penghujung  abad  ke-20  merupakan  respon yang muncul dan  berkembang  di  berbagai Negara    un-tuk    mengoreksi    peranan pemerintah    yang  bersifat  sentralistik  dan bahkan  otoriter,  koruptif    dan    kolusif, kearah    pemerintahan    dan  pembangunan yang  berorientasi  pada  pemberdayaan masyarakat.  Tantangan  ini  telah  merubah peran pemerintah dari sekedar memberikan pelayanan  seadanya  secara  rutin  menjadi melayani  semua  kebutuhan  pelayanan masyarakat  dengan  mutu  yang  tinggi (high quality  services). Konsekuensinya,  semua pemerintahan  di  dunia  bersaing  untuk menggagas  inisiatif  baru  tentang  upaya meningkatkan standar kinerja pelayanannya agar  dapat  memenuhi  dan  kalau  bisa melebihi keinginan dan harapan masyrakat. 20
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali, terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
Dkk, Good Environmental Governance, Malang, UB Press, 2012, hlm 11.
tentang  Pemerintahan  Daerah  (selanjutnya disebut UU Pemerinah Daerah) dan Pasal 6 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  33  Tahun 2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,  merupakan  bentuk  peraturan perundangan-undangan  yang  mendukung konsepsi  otonomi  daerah.  Otonomi  daerah adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus sendiriurusan pemerintahan dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 21 Pemberian  otonomi  yang seluas-luasnya  kepada  daerah  diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di daerah.
Adapun  salah  satu  upaya  dalam  rangka pelaksanaan  otonomi  daerah  pemerintah daerah  sudah  tentu  perlu  menentukan langkah  dan  strategi  dalam  meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah, guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah.
Merujuk  pada  ketentuan  dalam  Undang-
Undang  Pemerintah  Daerah,  pandapatan
21 Menurut  Pasal  1  angka  6  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  sebagaimana  telah  diubah  beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah
asli  daerah  bersumber  dari  Pajak  Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil Pengeloaan
Kekayaan  Daerah  Yang  Dipisahkan,  dan Lain-lain. 22 PAD  yang  sah  memberikan kesempatan  kepada  masing-masing  daerah untuk  memberikan  kesempatan  kepada masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam pengembangan usaha yang berbasis kerakyatan  dan  kehati-hatian  dengan  tetap memberikan  keuntungan  satu  sama  lain. Sedangkan  tidak  terlepas  dari  itu,  sumber Pendapatan  Asli  Daerah  diperoleh  antara lain dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Investasi pemerintah daerah merupakan penempatan sejumlah dana dan atau barang dalam  jangka  panjang  untuk  investasi pembelian  surat  berharga  dan  investasi langsung  untuk  memperoleh  manfaat ekonomi,  sosial,  dan  atau  manfaat  lainnya. Fungsi  manajemen  investasi  sebagai  salah satu core  business Ditjen  Perbendaharaan memiliki  cakupan  yang  cukup  luas  dan sangat strategis bagi pemerintah. Penyaluran  dana  investasi  dan  penerusan pinjaman  merupakan  tugas  manajemen investasi yang bertujuan untuk
22 Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 285 (1) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah
meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dari sisi pemerintah daerah.
Penyertaan  modal  pemerintah  daerah merupakan bagian dari investasi pemerintah daerah dalam bentuk pemberian modal, baik penyertaan modal awal maupun penambahan modal untuk upaya peningkatan kemampuan organisasi/
perusahaan  dalam  melakukan  kegiatan operasionalnya.  Modal  dapat  diartikan sebagai akumulasi dari ketersediaan sumber daya  yang  berkontribusi  pada  perputaran barang dan jasa yang lebih luas dalam waktu tertentu  untuk  menyediakan  keberlanjutan tingkat  konsumsi  yang  lebih  tinggi  untuk permintaan  (kebutuhan)  yang  penting. Untuk  itu  pemerintah  memiliki  peran sebagai  agen  pendorong  aktif  dalam kapasitas  sebagai  penyelamat  (pemberian bantuan  keuangan)  ataupun  pengusaha (mengelola  badan  usaha  tertentu),  serta berperan  pula  sebagai  pengontrol  atau pengarah dalam kegiatan ekonomi
tertentu. 23
Adapun  terkait  dengan  pengaturan mengenai  pelaksanaan  penyertaan  modal pemerintah  daerah,  diatur  dalam  berbagai peraturan perundang-undangan yang saling terkait,  diantaranya  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2003  mengatur
23 Fitri  Erna  Muslikah,  Penyertaan  Modal Pemerintah  Daerah  Kota  Depok  Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok,  Depok:  Universitas  Indonesia,  2015  , hlm 43.
bahwa  penyertaan  modal  pada  Perusahaan
Negara/Daerah berasal dari surplus
anggaran,  surplus  penerimaan  negara/d aerah  dapat  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran negara/ daerah tahun anggaran berikutnya, penggunaan surplus penerimaan negara/daerah  membentuk  dana  cadangan atau  penyertaan  pada  Perusahaan  Negara/ Daerah  harus  memperoleh  persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD. 24
Undang-Undang Nomor 17 Nomor 2003 juga  mengatur  bab  mengenai  hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan  negara,  perusahaan  daerah, perusahaan  swasta,  serta  badan  pengelola dana  masyarakat,  pada  bab  tersebut ditentukan  bahwa  pemerintah  dapat memberikan  pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah  dari  perusahaan  negara/ daerah, dan pemberian pinjaman/
hibah/penyertaan  modal  dan  penerimaan pinjaman/hibah  terlebih  dahulu  ditetapkan dalam  APBN/APBD,  dan  dalam  keadaan tertentu, untuk penyelamatan
perekonomian  nasional,  Pemerintah  Pusat dapat  memberikan  pinjaman  dan/atau melakukan  penyertaan  modal  kepada perusahaan  swasta  setelah  mendapat persetujuan DPR. 25
ayat  (8)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
25 Merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2),  dan  ayat  (7)  Undang-undang  Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah dapat  melakukan  investasi  jangka  panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya, investasi tersebut dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan  investasi  langsung.  Penyertaan  modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta  ditetapkan  dengan peraturan pemerintah, sedangkan
penyertaan modal  pemerintah daerah  pada perusahaan  negara/daerah/swasta  ditetap- kan dengan Peraturan Daerah. 26
Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  mengatur  bahwa  pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada  suatu  BUMD  dan/atau  milik  swasta,
penyertaan modal dapat ditambah,
dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat  dialihkan  kepada  BUMD,  dan penyertaan  modal  dilaksanakan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan. 27
Pasal  305  Ayat  (1)  mengatur  bahwa  dalam kondisi APBD surplus maka dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah. Pengeluaran  pembiayaan  ini  digunakan untuk pembiayaan:
a) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
b) Penyertaan modal daerah;
c) Pembentukan dana cadangan; serta
26 Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  41  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2004  Tentang Perbendaharaan Negara.
d) Pengeluaran  pembiayaan  lainnya sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63  Tahun  2019  ini  merupakan  peraturan yang  mencabut  ketentuan  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  8  Tahun  2008  tentang Investasi  Pemerintah  sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  No.  1  Tahun  2008 tentang Investasi Pemerintah. PP Nomor 63 Tahun  2019  disusun  dalam  rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan Investasi
Pemerintah yang lebih optimal di masa yang akan datang, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah  yang  meliputi  kewenangan regulasi, kewenangan  supervisi, dan kewenangan operasional. Pembagian  3  (tiga)  kewenangan  ini merupakan ekosistem ideal untuk pengelolaan Investasi Pemerintah berdasarkan best  practices pengelolaan investasi.  Dengan  demikian,  pembagian kewenangan  dalam  pengelolaan  investasi akan  meningkatkan  akuntabilitas  dan menjamin terselenggaranya saling uji ( check and  balance )  dalam  proses  pelaksanaan Investasi  Pemerintah  mulai  perencanaan sampai dengan pertanggungiawab.
27 Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  304  Undang- Undang Nomor  23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.
Ketentuan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  52  Tahun  2012  mengatur bahwa  penyertaan  modal  pemerintah daerah termasuk kedalam investasi langsung 28 Mekanisme  investasi  melalui
penyertaan  modal  pemerintah  daerah menjadi  dua  sesuai  dengan  bentuk penyertaan, yaitu:
a) Penyertaan  modal  daerah  dalam bentuk  uang  adalah  bentuk  investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
b) Penyertaan modal pemerintah daerah atas  barang  milik  daerah  adalah pengalihan  kepemilikan  barang  milik daerah  yang  semula  merupakan kekayaan  yang  tidak  dipisahkan menjadi  kekayaan  yang  dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham  daerah  pada  badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah,  atau  badan  hukum  lainnya yang dimiliki negara.
Amanat  Pasal  20  Ayat  (4)  Permendagri Nomor  52  Tahun  2012  secara  tegas mensyaratkan dalam penyertaan modal oleh pemerintah  daerah  harus  dilaksanakan berdasarkan  pada  analisis  kelayakan, analisis  portofolio  dan  analisis  risiko. Adapun, berdasarkan hasil penelusuran tim peneliti,  terdapat  beberapa  Peraturan
28 Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  1  angka  5 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52 Tahun  2012  tentang  Pedoman  Pengelolaan Investasi  Pemerintah  Daerah,  Investasi
Daerah  Kabupaten  Malang  yang  menjadi dasar  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Malang dalam  melaksanakan  investasi  pemerintah daerah.  Konstruksi  peraturan  daerah- peraturan daerah tersebut, terbagi atas dua jenis, yaitu Peraturan Daerah terkait dengan pendirian  BUMD  dan  Peraturan  Daerah terkait dengan penyertaan modal yang telah dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Malang.  Adapun  peraturan  daerah  terkait dengan  pendirian  BUMD,  adalah  sebagai berikut:
a) Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun 2013 Tentang Organ Dan Kepegawaian  Perusahaan  Daerah  Air Minum b) Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun
2017  Tentang  Perubahan  Atas
Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun
2004 Tentang Perseroan Terbatas (Pt) Bank  Perkreditan  Rakyat  (Bpr)
Kabupaten Malang
c) Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun 2019  Tentang  Perusahaan  Umum Daerah Jasa Yasa
Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang,  yang  terkait  dengan  penyertaan modal  pemerintah  daerah  Kabupaten Malang, adalah sebagai berikut:
a) Peraturan  Daerah  Kabupaten  Malang Nomor  6  Tahun  2012  Tentang
Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha
Penyertaan  Modal  Daerah  Pada  PT Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa Timur Tbk;
b) Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun 2014  Tentang  Penyertaan  Modal Pemerintah  Daerah  Pada  Perusahaan Umum Daerah Air Minum; dan
c) Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun 2014  Tentang  Penyertaan  Modal Pemerintah  Daerah  Pada  Perusahaan
Umum Daerah Jasa Yasa. Berdasarkan  kerangka  regulasi  diatas maka, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan
pendapatan  daerah,  serta  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  maka,  kebijakan penyertaan modal pemerintah  daerah  pada Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  atau kelompok usaha masyarakat memiliki peran strategis bagi Pemerintah Kabupaten Malang dalam  mewujudkan  pembangunan  daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sebagaimana  dikemukakan  oleh David Osborne  dan  Ted  Gaeble r dalam  buku “Reinventing Government, How the 29 Pemerintah  wirausaha  ( enterpreneurial government) menfokuskan  energinya  bukan sekadar  untuk  menghabiskan  anggaran, tetapi  juga  menghasilkan  uang.  Mereka meminta  masyarakat  yang  dilayani  untuk membayar,  menuntut  return  of  investmen. Mereka  memanfaatkan  insentif  seperti  dana usaha  dan  dana  inovasi  untuk  mendorong para  pimpinan  badan  pemerintah  berpikir mendapatkan dana operasional. Pemikiran ini menolak  asumsi  bahwa  pemerintah  itu seharusnya  tidak  mencari  profit  dari
Entrepreneurial  Spirit  is  Transforming  the Public  Sector” , mengungkapkan  konsep
Pemerintahan  dengan  mengembangkan konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha (enterpreneurial government) . 29
Esensi  dasar  yang  sangat  strategis  dari pemikiran  Osborne  dan  Ted  tersebut berkaitan erat dengan birokrasi
Pemerintahan  yang  tidak  lagi  berorientasi pada  budaya  sentralisasi,  strukturalisasi, formalisasi  dan  apatistik  melainkan  pada desentralisasi  pemberdayaan,  kemitraan, fungsionalisasi  dan  demokratisasi.  Fungsi pemerintahan  yang  modern  strateginya harus  diarahkan  pada  daya  dukung  untuk meningkatkan  peran  serta  masyarakat dalam  proses  kebijakan,  penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan  paradigma  diatas,  sejalan dengan perkembangan regulasi Pemerintahan Daerah maka, batasan terkait dengan tujuan pendirian BUMD
sebagaimana dimaksud pada Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
kegiatannya.  Sebaliknya  pemerintah  harus didorong  untuk  bisa  memperluas  sumber- sumber  pendapatannya,  termasuk  dari kegiatan-kegiatan  pelayanan  publik.  Dikutip Osborne, D. dan Gaebler. T. 1996. Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming  The  Public  Sector.  Rosyid,  A. (Penerjemah).  Mewirausahakan  Birokrasi: Mentranformasi  Semangat  Wirausaha  Ke Dalam Sektor Publik Jilid 2 (Terjemahan), Seri Manajemen Strategi .  Jakarta: PPM-FHUI hlm. 35.
diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 2015, bertujuan untuk:
a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; b. menyelenggarakan
kemanfaatan umum  berupa  penyediaan  barang dan/atau  jasa  yang  bermutu  bagi pemenuhan  hajat  hidup  masyarakat sesuai  kondisi,  karakteristik  dan potensi  Daerah  yang  bersangkutan berdasarkan  tata  kelola  perusahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. Atas  dasar  regulasi  di  atas,  maka  tim mensistematisasi pembentukan
Badan
Usaha  Milik  Daerah/BUMD  dalam  satu
skema berikut ini:
Skema 1
Tahapan Pembentukan BUMD dan Investasi (Penyertaan Modal) oleh Pemerintah Kabupaten Malang
Sumber: Telaah Regulasi Tim Penelitian
Berdasarkan  skema  di  atas  maka  BUMD adalah salah satu badan usaha yang memiliki peran penting dalam perputaran ekonomi di Daerah.  BUMD  didirikan  oleh  pemerintah daerah  dengan  beragam  tujuan.  Salah satunya  adalah  bisa  menjadi profit  center bagi  peningkatan  pendapatan  asli  daerah (PAD) melalui penerimaan dividen dan/atau keuntungan/laba  perusahaan.  pemerintah
daerah  sebagai  pemilik  BUMD  tentu mengharapkan  adanya  pemasukan  dari BUMD  untuk  meningkatan  pendapatan Daerah,  meningkatkan  taraf  perekonomian dan  daya  saing  Daerah.  Berdasarkan ketentuan  diatas  maka  bentuk  investasi pemerintah  daerah  dapat  diklasifikasikan sebagai berikut:

## Skema 2 Bentuk Investasi Pemerintah Daerah menurut  PP No 63 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2012
Berdasarkan  kedua  rezim  hukum peraturan  perundang-undangan  yakni  (1) regulasi  pengelolaan  keuangan  daerah  dan (2)  regulasi  investasi  pemerintah  daerah memang diketemukan adanya asinkronisasi terhadap pengertian dari investasi pemerintah daerah serta pengaturan terkait dengan bentuk-bentuk investasi pemerintah daerah. Terjadinya asinkronisasi sebagaimana dimaksud berpotensi menimbulkan  kekacauan  hukum  bagi Pemerintah Daerah jika tidak secara cermat
mengatur bentuk-bentuk investasi di dalam ketentuan  Peraturan  Daerah.  Implikasi hukum dari ketidakcermatan tersebut akan menyebabkan salah didalam pilihan kebijakan dan/atau pengalokasian investasi pemerintah  daerah  dan  ketidak  efektifan pelaksanaan  investasi  pemerintah  daerah. Proses  pengsinkronisasian  secara  yuridis baik dilakukan melalui sinkronisasi vertikal dan  horisontal  dipandang  sangat  penting untuk  menyamakan  konsep  bentuk-bentuk investasi  pemerintah  daerah  dengan  tetap mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berikut bentuk  sinkronisasi  pelaksanaan  investasi pemerintah daerah.
Sehubungan dengan itu maka pelaksanaan investasi Pemerintah Kabupaten Malang melalui skema penyertaan  modal  wajib  dilakukan  dengan didahului adanya analisis kelayakan, analisis portofolio  dan  analisis  risiko. Berikut  ini peneliti paparkan praktik empiris pelaksanaan invetasi atau penyertaan modal pada 3 (tiga) badan usaha milik daerah dan 1 (satu)  badan  usaha  milik  daerah  Provinsi
Jawa  Timur  yang  dihimpun  dari  Bagian
Perekonomian dan Badan Pengelola Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD) Kabupaten Malang dalam kapasitas sebagai Pembina  BUMD  dan  pejabat  Pengelola investasi. Komitemen Pemerintah Kabupaten Malang  dalam  rangka  pelayanan  public  di sektor  penyediaan  air  bersih  diwujudkan melelui pendirian Perumda Tirta Kanjuruhan yaitu Perusahaan milik pemerintah  daerah  yang  merupakan  suatu alat  Otonomi  Daerah,  dan  Perumda  Tirta Kanjuruhan didirikan berdasarkan
Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  1981 dengan  modal  pertama  melayani  3  (tiga)
Kecamatan  dengan  4.  823  pelanggan  dan jumlah pegawai sebanyak 48 orang. Setelah mendapat  bantuan  Paket  LOAN  IBRD  2275 IND pada tahun 1985 berupa 9 Unit IKK dan 4  Unit  BNA,  pelayanan  Perumda  Tirta Kanjuruhan  berkembang  pada  saat  ini dengan jumlah  pelanggan mencapai 68.584 SR yang tersebar di 25 Unit Pelayanan dari
total  33  Kecamatan  yang  ada  di  wilayah Kabupaten Malang.
Merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Daerah  Kabupaten  Malang  Nomor  7  Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal pemerintah daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten  Malang,  diketahui  bahwa  modal dasar  PDAM  seluruhnya  sebesar  Rp. 155.500.000.000,-  (seratus  lima  puluh  lima milyar  lima  ratus  juta  rupiah).  Adapun kemudian, penyertaan modal tercatat bahwa sampai dengan tahun 2013 telah
ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp.
12.942.760.481,- (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh  ribu  empat  ratus  delapan  puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sesuai  Peraturan  Daerah  Kabupaten Daerah  Tingkat  II  Malang  Nomor  6 Tahun  1981  tentang  Pendirian Perusahaan  Daerah  Air  Minum Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Malang, sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Daerah Tingkat  II  Malang  Nomor  2  Tahun 1988  tentang  Perubahan  Pertama Peraturan  Daerah  Kabupaten  Daerah Tingkat  II  Malang  Nomor  6  Tahun 1981  tentang  Pendirian  Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat  II  Malang,  sebesar  Rp. 623.874.950,-  (enam  ratus  dua  puluh tiga  juta  delapan  ratus  tujuh  puluh
empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sesuai  Keputusan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten  Daerah Tingkat  II  Malang  Nomor  1  Tahun 1989 tentang Persetujuan Penambahan Modal Dasar Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat  II  Malang,  sebesar  Rp.
1.335.905.267,- (satu milyar tiga ratus tiga  puluh  lima  juta  sembilan  ratus lima ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sesuai  Keputusan  Bupati  Malang
Nomor  66  Tahun  2004  tentang Penjabaran  Perubahan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, dengan Kode Rekening 2.01.03.4.6.14.2 yang ditindaklanjuti  dengan  Perjanjian Kerjasama antara PDAM dengan Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Malang tanggal  29  September  2004  Nomor: 690/253/429.402/2004  dan  Nomor:
600/1361/421.113/2004, sebesar Rp. 700.000.000,-  (tujuh  ratus  juta rupiah);
d. Berita  Acara  Serah  Terima  tanggal  5 Juni  1997,  Nomor:  5/BA/W.13/97
tentang  Penghibahan  Status  Tetap
Asset  Eks  Proyek  Penyediaan  dan Pengelolaan  Air  Bersih  (P2AB)  dari
Departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang pada PDAM Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Malang, sebesar Rp. 10.184.534.433,- (sepuluh milyar  seratus  delapan  puluh  empat juta  lima  ratus  tiga  puluh  empat  ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
e. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang  telah  diakui  dan  dicatat  dalam Laporan Keuangan PDAM sejak tahun 1994,  sebesar  Rp.  440.716.000,-
(empat  ratus  empat  puluh  juta  tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
f. Dikurangi  Penyerahan  Aset  kepada PDAM Kabupaten Malang, sebesar Rp. 342.270.169,- (tiga ratus empat puluh dua  juta  dua  ratus  tujuh  puluh  ribu seratus enam puluh sembilan rupiah). Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, diketahui bahwa sampai dengan tahun 2013, tercatat  bahwa  Perumda  Tirta  Kanjuruhan telah  menerima  Rp.  12.942.760.481,-  (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah). Dengan nominal yang cukup besar tersebut, sudah tentu perlu mendapatkan  pencermatan  apakah  proses dan mekanisme penyertaan modal tersebut, telah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila merujuk  pada  ketentuan  Pasal  20  ayat  (4) Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Investasi  Pemerintah  Daerah,  diketahui bahwa, “Penyertaan  modal  dan  pemberian pinjaman  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  11 huruf a dan huruf b, dilaksanakan berdasarkan  pada  analisis  kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko”.
Ketentuan Pasal 20 ayat (4) Permendagri Nomor  52  Tahun  2012  tentang  Investasi Pemerintah  Daerah  menyebutkan  bahwa penyertaan  modal  harus  didasarkan  pada analisis  kelayakan,  analisis  portofolio,  dan analisis  resiko.  Pendasaran  penyertaan modal  terhadap  ketiga  analisis  tersebut, sudah  tentu  menjadi  cara  untuk  mencegah terjadinya  fraud  atau  kecurangan,  sehingga seluruh  nominal  yang  dibutuhkan  sudah sesuai  dengan  landasan  teknis  analisis- analsis  yang  ada.  Namun,  tim  peneliti melihat,  untuk  saat  ini,  seluruh  bentuk penyertaan modal yang diberikan
Pemerintah  Kabupaten  Malang,  melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7  Tahun  2014  Tentang  Penyertaan  Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air  Minum  Kabupaten  Malang,  belum berdasar  atas  didasarkan  pada  analisis kelayakan,  analisis  portofolio,  dan  analisis resiko. Sehingga, dapat disimpulkan
sementara,  bahwa  terjadi fraud, apabila memang tidak berdasar pada ketiga analisis tersebut, bisa saja terjadi.
PT  BPR  Artha  Kanjuruhan  Pemkab. Malang  didirikan  berdasarkan  Peraturan Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Malang Nomor 6 tanggal  1 Juli 2004 dan Anggaran
Dasar  Perusahaan  Nomor  43  tanggal  24 Nopember  2004  yang  dibuat  dihadapan Yonsah Minanda, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta  dengan  modal  dasar  sebesar  Rp 4.000.000.000,-  (empat milyar  Rupiah) dan modal  disetor  sebesar  Rp  1.250.000.000,- (satu  milyar  dua  ratus  lima  puluh  juta Rupiah). Bank mulai beroperasi pada tanggal 9 Mei 2005 setelah memperoleh ijin prinsip pendirian  BPR  dari  Direktorat  Pengawasan Bank  Perkreditan  Rakyat  Bank  Indonesia Nomor  6/300/DPBPR/P3BPR  tanggal  29 Oktober 2004 dan Ijin Usaha dari Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/16/KEP.GBI/2005 tanggal 23 Maret 2005.
Permodalan  PT  BPR  Artha  Kanjuruhan Pemkab.  Malang  mengalami  perubahan terakhir  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah Nomor 11 tanggal 31 Agustus 2017 dengan modal  dasar  menjadi  Rp  14.000.000.000,- (empat belas milyar Rupiah) dan modal yang telah disetor menjadi sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah). Pemerintah  Kabupaten  Malang  dalam rangka mewujudkan industri Bank
Perkreditan  Rakyat  yang  sehat,  kuat  dan produktif, diperlukan penyesuaian terhadap struktur  permodalan  agar  sejalan  dengan praktik  perbankan  yang  baik  serta  untuk mendukung penguatan Kelembagaan maupun  kemampuan  untuk  menyerap resiko  bagi  Bank  Perkreditan  Rakyat Kabupaten  Malang,  maka  berdasarkan
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:
5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan  Modal  Inti  Minimum  Bank
Perkreditan  Rakyat,  perlu  penambahan modal inti minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat    membentuk  Peraturan  Daerah Kabupaten  Malang  Nomor  11  Tahun  2017 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah Nomor  6  Tahun  2004  Tentang  Perseroan Terbatas  (PT)  Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR)  Kabupaten  Malang.  Pemerintah Kabupaten  Malang  melakukan  penyertaan modal  kepada  PT  BPR  Artha  Kanjuruhan Pemkab.  Malang  sebesar  Modal  Dasar  PT. BPR  Kabupaten  Malang  ditetapkan  sebesar Rp14.000.000.000,00  (empat  belas  milyar rupiah).
Modal  disetor  yang  telah  ditempatkan sebagai  Modal  Dasar  pada  PT.  BPR Kabupaten  Malang  sampai  dengan  Tahun
2016  sebesar  Rp  4.000.000.000,00  (empat milyar rupiah). Pemerintah Daerah Kabupaten Malang menambah modal disetor sebesar  Rp4.000.000.000,00  (empat  milyar rupiah),  sehingga  modal  dasar  sampai dengan  Tahun  2017  menjadi  sebesar  Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
Dalam  hal  penyertaan  modal  diatas terhadap PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab. Malang  diatas  dengan  nominal  yang  cukup besar tersebut, sudah tentu perlu
mendapatkan  pencermatan  apakah  proses dan mekanisme penyertaan modal tersebut, telah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila merujuk  pada  ketentuan  Pasal  20  ayat  (4)
Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Investasi  Pemerintah  Daerah,  diketahui bahwa, “Penyertaan  modal  dan  pemberian pinjaman  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  11 huruf a dan huruf b, dilaksanakan berdasarkan  pada  analisis  kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko”.
Ketentuan Pasal 20 ayat (4) Permendagri Nomor  52  Tahun  2012  tentang  Investasi Pemerintah  Daerah  menyebutkan  bahwa penyertaan  modal  harus  didasarkan  pada analisis  kelayakan,  analisis  portofolio,  dan analisis  resiko.  Pendasaran  penyertaan modal  terhadap  ketiga  analisis  tersebut, sudah  tentu  menjadi  cara  untuk  mencegah terjadinya  fraud  atau  kecurangan,  sehingga seluruh  nominal  yang  dibutuhkan  sudah sesuai  dengan  landasan  teknis  analisis- analsis yang ada.
Namun,  tim  peneliti  melihat,  untuk  saat ini,  seluruh  bentuk  penyertaan  modal  yang diberikan  Pemerintah  Kabupaten  Malang, melalui  Peraturan  Daerah  Kabupaten Malang  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan  Daerah  Air  Minum  Kabupaten Malang,  belum  berdasar  atas  didasarkan pada  analisis  kelayakan,  analisis  portofolio, dan  analisis  resiko.  Sehingga,  dapat disimpulkan  sementara,  bahwa  kemungki- nan  terjadi  fraud,  apabila  memang  tidak berdasar pada ketiga analisis tersebut, bisa saja terjadi.
Perusahaan  Daerah  Jasa  Yasa  ini  berdiri di Kota Malang sejak Tahun 1973, tepatnya
tanggal  17  September  1993.  Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang adalah salah satu perusahaan daerah yang berada di Daerah  Tingkat  II Kabupaten  Malang. Kedudukan  Kantor  Direksi  Perusahaan  Di
Jalan Basuki Rahmat Nomor 11 Malang, Kota Malang  dan  kantor  cabang  serta  unit-unit usaha di  tempat  usaha  yang  bersangkutan berada  di  wilayah  Kota  Malang,  Kota  Batu dan  Kabupaten  Malang.  Data  Pendirian  PD. Jasa  Yasa  diantaranya  adalah Waktu  dan Tempat  Pendirian:  Jalan  Basuki  rahmat Nomor  11  Malang , Tanggal  Pendirian:  17 September 1973 , Nama Pendiri: Pemerintah Kabupaten  Malang , Nama  Perusahaan: Perusahaan Daerah Jasa Yasa , Dasar Hukum
Pendirian:  Peraturan  Daerah  Kabupaten Malang  Nomor  12 Tahun  1993  dandiubah menjadi  Peraturan  daerah Kabupaten Malang Nomor 8 tahun 2006. Modal  dasar  Perusahaan  Daerah  adalah Rp.40.527.097, (empat puluh juta lima ratus
dua  puluh  tujuh  sembilan  puluh  tujuh rupiah). Di mana modal Perusahaan Daerah ini dapat ditambah atau diperbesar dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perusahaan daerah
Jasa  Yasa  Kabupaten  daerah  Tingkat  II
Malang. Modal tersebut juga termuat dalam
Rencana  Kerja  dan  Anggaran Perusahaan (RKAP).
Pada  perkembangannya  berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor
8  Tahun  2014  tentang  Penyertaan  Modal
Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Jasa  Yasa  Kabupaten  Malang  melakukan penyertaan  modal  dengan  pertimbangan untuk  mendorong  pertumbuhan  dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Malang
memanfaatkan  kekayaan  daerah  sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui  penyertaan  modal  daerah  pada Perusahaan Daerah Jasa Yasa sebesar  Modal dasar  Perusahaan  Daerah  seluruhnya sebesar  Rp  50.000.000.000,-  (lima  puluh milyar rupiah) dan Modal dasar Perusahaan
Daerah Jasa Yasa sampai dengan
ditetapkannya  Peraturan  Daerah  ini  telah ditempatkan  dan disetor penuh sebesar  Rp 13.335.777.379,97  (tiga  belas  milyar  tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh  ribu  tiga  ratus  tujuh  puluh  Sembilan rupiah Sembilan puluh tujuh sen).
Dalam  hal  penyertaan  modal  diatas terhadap  PD.  Jasayasa  sebesar  sebesar  Rp 13.335.777.379,97  (tiga  belas  milyar  tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh  ribu  tiga  ratus  tujuh  puluh  Sembilan rupiah  Sembilan  puluh  tujuh  sen).  Dengan nominal  yang  cukup  besar  tersebut,  sudah tentu  perlu  mendapatkan  pencermatan apakah  proses  dan  mekanisme  penyertaan modal  tersebut,  telah  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku. Apabila  merujuk  pada ketentuan  Pasal  20  Ayat  (4)  Permendagri
Nomor  52  Tahun  2012  tentang  Investasi Pemerintah  Daerah,  diketahui  bahwa Penyertaan modal dan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a  dan  huruf  b,  dilaksanakan  berdasarkan pada  analisis  kelayakan,  analisis  portofolio dan analisis risiko.
Ketentuan Pasal 20 ayat (4) Permendagri Nomor  52  Tahun  2012  tentang  Investasi Pemerintah  Daerah  menyebutkan  bahwa penyertaan  modal  harus  didasarkan  pada analisis  kelayakan,  analisis  portofolio,  dan analisis  resiko.  Pendasaran  penyertaan modal  terhadap  ketiga  analisis  tersebut, sudah  tentu  menjadi  cara  untuk  mencegah terjadinya  fraud  atau  kecurangan,  sehingga seluruh  nominal  yang  dibutuhkan  sudah sesuai  dengan  landasan  teknis  analisis- analsis  yang  ada. Namun,  tim  peneliti melihat,  untuk  saat  ini,  seluruh  bentuk penyertaan modal yang diberikan Pemerintah  Kabupaten  Malang,  melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7  Tahun  2014  Tentang  Penyertaan  Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air  Minum  Kabupaten  Malang,  belum berdasar  atas  didasarkan  pada  analisis kelayakan,  analisis  portofolio,  dan  analisis resiko. Sehingga, dapat disimpulkan
sementara,  bahwa  kemungkinan  terjadi fraud, apabila memang tidak berdasar pada ketiga analisis tersebut, bisa saja terjadi.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dengan diizinkannya Modal Saham dari Pihak  dikenal  dengan  sebutan  Bank  Jatim,
didirikan  Ketiga  sebagai  salah  satu  unsur kepemilikan  pada  tanggal  17  Agustus  1961 di  Surabaya.  dengan  komposisi  maksimal 30%.  Landasan  hukum  pendirian  adalah Akta  Notaris  Anwar  Mahajudin  Nomor  91 tanggal  Dalam  rangka  mempertahankan eksistensi  dan  17  Agustus  1961  dan dilengkapi  dengan  mengimbangi  tuntutan perbankan  saat  itu,  landasan  operasional Surat  Keputusan  Menteri  maka  sesuai dengan  Rapat  Umum  Pemegang  Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui Agustus 1961.
Dalam rangka memperluas akses permodalan  bagi  pelaku  usaha  untuk meningkatkan  pertumbuhan  perekonomian
Daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan, menambah pendapatan Daerah, menjaga hubungan baik antar pemerintah daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; mengendalikan  suatu  badan  usaha  guna menambah  kepemilikan  modal  saham  atau sebagai investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten  Malang  melakukan  penyertaan modal  kepada  Bank  Jatim  dengan  berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang  Penyertaan  Modal  Daerah  Pada PT.Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa Timur.Tbk sebesar  sampai dengan tanggal 7 Mei  2012  sebesar  Rp.63.408.861.250,00 (Enam  Puluh  Tiga  Milyar  Empat  R  atus Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Dengan rincian terbagi atas 253.635.445 ( dua ratus
lima  puluh  tiga  juta  enam  ratus  tiga puluh lima  ribu  empat  ratus  empat  puluh  lima ) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.250,00  ( dua  ratus  lima  puluh rupiah ) setiap lembar saham.
Dalam  hal  penyertaan  modal  diatas terhadap  PT.  Bank  Jatim  sampai  dengan tanggal 7 Mei 2012 sebesar Rp.63.408.861.250,00 (Enam  Puluh Tiga Milyar  Empat  R  atus  Delapan  Juta  Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) . Dengan nominal yang cukup besar tersebut, sudah tentu perlu mendapatkan  pencermatan  apakah  proses dan mekanisme penyertaan modal tersebut, telah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila merujuk  pada  ketentuan  Pasal  20  ayat  (4) Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Investasi  Pemerintah  Daerah,  diketahui bahwa  Penyertaan  modal  dan  pemberian pinjaman  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  11 huruf a dan huruf b, dilaksanakan berdasarkan  pada  analisis  kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
Ketentuan Pasal 20 ayat (4) Permendagri Nomor  52  Tahun  2012  tentang  Investasi Pemerintah  Daerah  menyebutkan  bahwa penyertaan  modal  harus  didasarkan  pada analisis  kelayakan,  analisis  portofolio,  dan analisis  resiko.  Pendasaran  penyertaan modal  terhadap  ketiga  analisis  tersebut, sudah  tentu  menjadi  cara  untuk  mencegah terjadinya  fraud  atau  kecurangan,  sehingga seluruh  nominal  yang  dibutuhkan  sudah
sesuai  dengan  landasan  teknis  analisis- analsis  yang  ada.  Namun,  tim  peneliti melihat,  untuk  saat  ini,  seluruh  bentuk penyertaan modal yang diberikan
Pemerintah  Kabupaten  Malang,  melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7  Tahun  2014  Tentang  Penyertaan  Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air  Minum  Kabupaten  Malang,  belum berdasar  atas  didasarkan  pada  analisis kelayakan,  analisis  portofolio,  dan  analisis resiko. Sehingga, dapat disimpulkan sementara,  bahwa  kemungkinan  terjadi fraud, apabila memang tidak berdasar pada ketiga analisis tersebut, bisa saja terjadi.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas  maka dalam  penelitian  ini  disimpulkan  bahwa kedudukan  Pemerintah  Kabupaten  Malang dalam  pelaksanaan  investasi  pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik
Daerah/BUMD  meliputi  Perumda  Tirta Kanjuruhan, BPR Artha Kanjuruhan, PD Jasa Yasa,  dan  Bank  Jatim  dalam  hal  ini  Bupati selaku Kepala Daerah memiliki kewenangan pengelolaan  investasi  pemerintah  daerah sebagaimana  meliputi  regulasi,  operasional dan supervisi. Pertama Kewenangan Regulasi dilaksanakan melalui menetapkan kebijakan pengelolaan  investasi  pemerintah  daerah.
Kedua, Kewenangan  Operasi  meliputi:  (a) meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan  investasi  dari  pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan
masyarakat,  (b)  mengusulkan  rencana kebutuhan dana investasi pemerintah daerah yang bersumber
dari APBD, (c) menempatkan  dana  dan/atau  barang  milik daerah  dalam  rangka  investasi  pemerintah daerah sesuai peraturan perundang- undangan, (d) melakukan pengendalian atas resiko  terhadap  pelaksanaan  investasi pemerintah  daerah. Ketiga, Kewenangan Supervisi meliputi (a) melakukan monitoring pelaksanaan  investasi  pemerintah  daerah yang  terkait  dengan  dukungan  pemerintah daerah,  (b)  melakukan  evaluasi  secara berkesinambungan  pelaksanaan  investasi pemerintah  daerah  dalam  jangka  waktu tertentu  dan  (c)  melakukan  koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya  sehubungan  dengan  investasi langsung.
Kerangka  yuridis  strategi  pencegahan
fraud dalam pelakasanaan investasi pemerintah daerah dalam rangka
mewujudkan good governance di Kabupaten Malang  belum  di  laksanakan  pada  praktek investasi  di  4  (empat)  BUMD  meliputi Perumda  Tirta  Kanjuruhan,  BPR  Artha Kanjuruhan,  PD  Jasa  Yasa,  Bank  Jatim. Ketiadaan  analisis  kelayakan,  analisis portofolio dan analisis risiko berpotensi pada praktik  curang/ fraud dalam  pelaksanaan investasi  (penyertaan  modal)  pemerintah daerah  sehingga  praktik  pelaksanaan inevstasi  akan  bertolak  belakang  dengan upaya  Pemerintah  Kabupaten  Malang
mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) .

## E. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas  maka dalam  penelitian  ini  direkomendasikan sebagai berikut:
1. Bupati  Malang  selaku  Kepala  Daerah menetapkan  tugas  dan  jabatan  bagi Badan  pengelola  keuangan  dan  Aset Daerah  sebagai  Pejabat  Pengelola Investasi  Pemerintah  agar  dalam praktik pelaksanaannya investasi yang bersumber  dari  APBD  dapat  berjalan secara  optimal  dalam  memperoleh manfaat secara ekonomi dan sosial.
2. Bupati  Malang  selaku  Kepala  Daerah melalui Kepala Daerah yang membidangi  urusan  perekonomian sebagai  Pejabat  pembina  BUMD menetapkan  tim  Penasihat  Investasi yang  teridiri  dari  unsur  akademisi dan/atau  praktisi  guna  memastikan pelaksanaan  investasi  dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan,
analisis portofolio dan analisis risiko.
3. Bupati  Malang  selaku  KPM  dan/atau
RUPS  dalam  BUMD  (Perumda  Tirta Kanjuruhan,  BPR  Artha  Kanjuruhan, PD Jasa Yasa, dan Bank Jatim) melalui Direksi Menyusun strategi pencegahan fraud dalam pelaksanaan investasi melalui penyusunan analisis kelayakan,  analisis  portofolio  dan analisis risiko dalam setiap
pelaksanaan Rencana Bisnis Perusahaan. DAFTAR KEPUSTAKAAN BUKU
Abdul Halim, 2005, Analisa Investasi , Jakarta: Salemba Empat. Abdul  Halim  dan  Muhammad  Iqbal.  2012. Pengelolaan  Keuangan  Daerah:  Seri Bunga  Rampai  Manajemen  Keuangan Daerah  Edisi  3.  Yogyakarta:  Unit Penerbit dan Percetekan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
Adami  Chazawi,  2016, Hukum  Pidana Korupsi  Di  Indonesia ,  Edisi  Revisi,
Cet.Pertama,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Andi  Hamzah,  1991, Korupsi  Di  Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika.
Islamy,  M.  Irfan,  2003, Dasar-Dasar
Admininstrasi  Publik  dan  Manajemen
Pu blik, Malang, Medio. Johny  Ibrahim,  2006, Teori  dan  Metode
Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang: Bayumedia.
Sawyer, B. Lawrence, Dittenhofer, Mortimer and  James  H.  Scheiner.  2005. Sawyer’s Internal  Auditing.  Jakarta:  Salemba Empat.
Soetandyo  Wignyosoebroto,  2002, Hukum Paradigma,  Metode  dan  Masalah , Jakarta: Elsam dan Huma.

## JURNAL
Albrecht, W. Steve. 2012. Fraud Examination. South Western: Cengage Learning. ( Studi Kualitatif ). Banjarmasin: Jurnal Simposium Nasionam Akuntansi XV. Fuad,  Haris.  2015. Pengaruh  Pengalaman, Otonomi,  Profesionalisme,  ambiguitas peran,  dan  Motivasi  terhadap  Kinerja Auditor . Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta. Fitri Erna Muslikah, 2015, Penyertaan Modal Pemerintah  Daerah  Kota  Depok  Pada Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM) Kota Depok , Depok: Universitas Indonesia, 2015. Islamy,  M.  Irfan,  2003, Dasar-Dasar Admininstrasi  Publik  dan  Manajemen Pu blik, Malang, Medio. Kementerian  Keuangan  republic  Indonesia, 2018, Modul  Manajemen  Investasi Pemerintah , Jakarta: Direktorat Manajemen  Perbendaharaan  Negera Republik Indonesia. Osborne,  D.  dan  Gaebler.  T.  1996. Reinventing  Government:  How  The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public  Sector.  Rosyid,  A.  (Penerjemah).
Mewirausahakan Birokrasi: Mentranformasi  Semangat  Wirausaha  Ke Dalam Sektor Publik Jilid 2 (Terjemahan),
Seri  Manajemen  Strategi. Jakarta:  PPM- FHUI.
Rozmita  dan  Nelly.  2012. Gejala  Fraud  dan Peran Auditor Internal Dalam Pendeteksian  Fraud  Di  Lingkungan Perguruan  Tinggi  (Studi  Kualitatif).
Banjarmasin: Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4286); Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan Lembaran  Negara  Nomor  5587) sebagaimana  telah  diubah  beberapa kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2015  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5533); Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun 2017  tentang  Badan  Usaha  Milik Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2017  Nomor  305, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 6173); Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun 2019  tentang  Investasi  Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2019  Nomor  166,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun  2012  tentang  Pedoman Pengelolaan  Investasi  Pemerintah Daerah  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);