Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011—2018
Martin Tamaro Siburian martintamarosiburian@gmail.com Politeknik Keuangan Negara STAN
Muhammad Agrata Abdullah agrata0123@gmail.com Politeknik Keuangan Negara STAN

## Amrie Firmansyah
amrie.firmansyah@gmail.com Politeknik Keuangan Negara STAN

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  local revenue (PAD), balancing funds, and local government size on the human development index (HDI) using all district data in the province of Central Kalimantan (Borneo) from 2011 to 2018. Based on purposive sampling technique using data from 13 districts of its entities, 104 observations were tested. The  source of data used was obtained from General Directorate of  Fiscal  Balance  (DJPK)  Ministry  of  Finance,  Republic of Indonesia and Indonesian Statistics Bureau (BPS)  Province  of  Central  Kalimantan.  The  analytical  model  used  in  this  study  is  fixed  effect  model (FEM) as multiple linear regression model. This study concludes that PAD contributes positively on HDI, profit-sharing  funds  affect  negatively  on  HDI,  general  allocation  funds  affect  insignificantly  on  HDI, special  allocation  fund has positive effects on HDI, and local government size has a positive effect on HDI.
Keywords:  Human  Development  Index;  Local  Revenue;  Balancing  Fund;  Profit-Sharing  Fund;  General Allocation Fund; Special Allocation Fund; Local Government Size.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan ukuran pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) dengan menggunakan semua data kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalimantan) dari tahun 2011 hingga 2018. Berdasarkan Teknik  pengambilan  data  purposive  sampling  menggunakan  data  dari  13  kecamatan  berdasarkan entitasnya, 104 observasi diujicobakan. Sumber data yang digunakan diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model fixed effect  (FEM)  sebagai  model  regresi  linier  berganda.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  PAD memberikan  kontribusi  positif terhadap HDI, dana bagi hasil berpengaruh negatif terhadap HDI, dana
alokasi  umum  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  IPM,  dana  alokasi  khusus  berpengaruh  positif terhadap IPM, dan besaran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap IPM.
Kata  Kunci:  Indeks Pembangunan Manusia; Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus; Besaran Pemerintah Daerah

## INTRODUCTION
Pembangunan  nasional  merupakan  akar  dari  kesejahteraan  masyarakat  di  dalamnya, khususnya dalam bidang pembangunan sumber daya manusia. Maqin (2007) dan Fukuda (2009) dalam de  Fretes  (2017)  menyatakan  bahwa  manusia  merupakan  akselerator  pembangunan  dalam  rangka mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan.  Dalam  Hansen  (2017)  dalam  UNDP  (2019),  akumulasi kemampuan, pengetahuan, dan inovasi di suatu negara merupakan aset terbesar dalam pertumbuhan ekonomi.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  proyek  besar  yang  dikemukakan  oleh  badan  internasional, khususnya  oleh  United  Nations  Development  Programme  (UNDP)  melalui  program  pembangunan tujuan  pembangunan  berkelanjutan  (SDG).  Dalam  rangka  mengukur  keberhasilan  masing -masing negara dengan ragam ideologi dan kebijakannya dalam menjalankan tujuan bernegara secara ekonomi, terdapat  indikator  yang  umum  digunakan  di  antaranya  produk  domestik  bruto  (PDB),  pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia (IPM).
IPM  diperkenalkan  oleh  UNDP  pada  tahun  1990  dan  banyak  digunakan  dalam  penelitian. Konsep  pembangunan  manusia  ini  mengutamakan  adanya  empat  unsur,  yaitu  produk tivitas (productivity), pemerataan (equity), kesinambungan (sustainability) dan pemberdayaan (empowerment). Jahan  (2013)  memberikan  catatan  bahwa  IPM  masih  belum  dapat  menyediakan  informasi  secara komprehensif  tentang  pembangunan  manusia  karena  hanya  menye diakan  satu  angka  yang  tidak banyak memberikan gambaran secara khusus di dalamnya. Meskipun demikian, indeks ini dinilai masih relevan  dalam  penggunaan  di  penelitian  luas  karena  dihitung  berdasarkan  beberapa  dimensi  yang cukup  representatif  berdasarkan  lima  pengamatan  bahwa  IPM  hanya  berfokus  dalam dimensi dasar perkembangan  manusia;  tersusun  atas tujuan jangka panjang terlepas dari pemilihan kebijakan yang ada;  tersusun  atas  jumlah  parameter  minimum  yang  dianggap  cukup  mendekati;  berperan  sebagai ukuran  rata-rata  atas  kesenjangan  di  suatu  negara;  dan  berperan  sebagai  proksi  dalam  mengukur sumber daya yang dibutuhkan untuk memiliki standar hidup yang layak secara rata-rata.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  pada tahun 2020, dalam publikasi tahunannya, IPM menjelas kan bagaimana  penduduk  dapat  mengakses  hasil  pembangunan  dalam  memperoleh  pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai  ukuran  kinerja  Pemerintah,  IPM  juga  digunakan  sebagai  salah  satu  dasar  alokasi  dana perimbangan.  Data  yang dihimpun oleh BPS terkait IPM di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011— 2018 disajikan dalam Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1
IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
Kabupaten/Kota Indeks Pembangunan Manusia 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 Kotawaringin  Barat 65,10  65,76  68,43  68,53  68,63  69,51  70,14  70,60 Kotawaringin  Timur 67,31  67,97  65,24  65,60  66,61  67,95  68,45  68,61 Kapuas 64,36  64,72  63,32  64,01  64,38  64,82  65,29  66,07 Barito  Selatan 66,85  67,30  64,51  65,10  65,76  66,20  66,61  68,27 Barito  Utara 64,01  64,38  63,87  64,36  64,72  65,12  66,30  67,38 Sukamara 64,54  64,87  62,41  62,86  63,52  63,92  64,44  65,80 Lamandau 68,53  68,63  65,32  65,99  66,49  67,23  67,53  68,30 Seruyan 65,60  66,61  61,60  62,16  62,39  62,81  63,49  64,77 Katingan 65,99  66,49  63,25  64,54  64,87  65,29  65,79  66,81 Pulang  Pisau 64,39  64,85  63,76  64,06  64,28  64,76  65,00  65,76 Gunung  Mas 64,06  64,28  66,33  66,85  67,30  67,75  68,13  69,24 Barito  Timur 62,16  62,39  66,76  67,31  67,97  68,82  69,12  69,71 Murung Raya 62,86  63,52  63,18  64,39  64,85  65,62  66,10  66,46 Kota  Palangka  Raya 76,98  77,40  76,53  76,98  77,40  78,02  78,50  78,62
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah (2020)
Terdapat beberapa faktor yang menguji IPM yang telah dilakukan dalam be berapa penelitian sebelumnya, di antaranya melalui uji pengaruh atas PAD (Prisilia, 2018; de Fretes, 2017; Williantara dan Budiasih,  2016;  Lugastoro  dan  Ananda,  2013);  dana  perimbangan  yang  masing -masing  diklasifikasi lebih lanjut atas dana bagi hasil (Lugastoro dan Ananda, 2013; Prisilia, 2018; Williantara dan Budiasih; 2016; Harahap, 2011), dana alokasi umum (de Fretes, 2017; Mashur, 2017; Harahap, 2011), dan dana alokasi khusus (Prisilia, 2018; Mashur, 2017; Harahap, 2011); ukuran pemerintah daerah (Manik, 2013), belanja  modal  (de  Fretes,  2017;  Firmansah  dan  Nizar,  2015;  Muda,  Helmi,  dan  Kholis,  2014),  dan pertumbuhan  ekonomi  (Firmansah  dan  Nizar,  2015;  Retnasari,  2015;  Lugastoro  dan  Ananda,  2013). Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan PAD, dana perimbangan, dan ukuran pemerintah daerah untuk diuji terhadap IPM.
Di  Indonesia,  tugas  membangun  sumber  daya  manusia  secara  tidak  langsung  telah diamanatkan  dalam  konstitusi  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945  dalam  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Hal  tersebut beriringan sesuai penegasan UNDP bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi tujuan dalam kesejahteraan manusia. Meskipun dengan adanya beberapa keterbatasan yang dimiliki IPM, variabel ini dapat  menjadi  indikator  keberhasilan  tujuan  bernegara.  Dalam  proses  perwujudan  tujuan  bernegara yang  dapat  dinilai  dengan  uang  di  Indonesia,  terdapat  kebijakan  fiskal  yang  menjadi  pedoman penganggaran di dalamnya. Penganggaran tersebut dialokasikan dalam bentuk barang dan jasa yang sifatnya mendasar (Razmi et al., 2012). Penyediaan barang dan jasa tersebut merupakan perwujudan pemerintah yang tidak seperti sektor privat yang memiliki orientasi akan laba (Schiavo-Campo, 2017). Berkaitan  dengan  pemerataan  pembangunan  nasional,  khususnya  dalam  hal  meningkatkan  sumber dana  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pembangunan manusia,  pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang ini merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah.
Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dalam rangka membangun perekonomian daerah di wilayahnya,  terdapat  indikator  pertumbuhan  daerah  yang  didefinisikan dengan pendapatan domestik regional  bruto  (PDRB)  dan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD).  Anggaran  yang dialokasikan  dalam  APBD  diharapkan  mampu  membiayai  pembangunan  yang  terkait  dengan pembangunan  manusia.  APBD  memiliki  postur  pendapatan  yang  diperoleh  secara  mandiri  melalui pendapatan  asli  daerah  (PAD)  sebagai  sumber  penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari  daerahnya sendiri  sesuai  ketentuan  perundang-undangan  daerah  yang  berlaku.  Sari  dan  Supadmi  (2016) mengemukakan  bahwa  strategi  alokasi  belanja  modal  sebagai  struktur  belanja  daerah dalam APBD tidak kalah penting dalam pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh peran legislatif daerah yang memiliki pengaruh besar dalam proses pengesahan anggaran, khususnya dalam sektor yang memiliki pengaruh  tinggi  terhadap  IPM  seperti  pendidikan  dan  kesehatan.  Proses  politik yang panjang tidak dapat  dihindari  karena  banyak  kepentingan  politis  dan  birokrasi  namun  penganggaran  diharapkan menjadi  jalan tengah untuk mengakomodasi seluruh kepentingan warga negara, pihak eksekutif, dan legislatif (Schiavo-Campo, 2017).
Desentralisasi  fiskal  memiliki  awalan  dari  kebijakan  transfer  anggaran  antar-pemerintah (intergovernmental  transfer).  Bentuk  desentralisasi fiskal yang diterapkan oleh Indonesia adalah dana perimbangan  dan  transfer.  Dana  perimbangan  adalah  dana  yang  bersumber dari pendapatan APBN yang  dialokasikan  kepada  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi.  Sejak  penerapan  awalnya  pada  tahun  2001,  konsep  dana  perimbangan  masih dipertahankan menjadi tiga komponen besar, yakni dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan  dana  alokasi  khusus  (DAK).  Tabel  2  di  bawah  ini  merupakan  data  pendapatan  dari  dana perimbangan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011—2018.

## Tabel 2
Dana Perimbangan Kabupaten/Kota  di Provinsi Kalimantan Tengah
Kabupaten/Kota Dana Perimbangan (dalam miliar  Rupiah) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Barito  Selatan 493,16   570,12   614,16   676,47 697,77 785,11 769,48 810,95 Barito  Timur 422,63   488,30   546,57   609,55 624,55 690,79 609,13 673,69 Barito  Utara 502,91   567,58   656,31   719,17 787,27 980,11 804,34 802,79 Gunung Mas 452,45   517,83   590,84   659,25 666,96 824,24 863,78 802,82 Kapuas 722,95   852,54   941,25   992,37   1.101,95   1.386,67   1.339,89   1.309,75 Katingan 583,08   608,76   665,06   793,80 852,82 918,85 920,15   1.007,01 Kotawaringin  Barat 517,76   583,84   654,07   743,48 710,87 999,50 938,38 913,94 Kotawaringin  Timur 664,51   737,15   876,67   933,85 968,52   1.203,68   1.101,88   1.133,63 Lamandau 393,60   441,55   492,97   539,87 668,88 762,93 602,81 617,03 Murung Raya 609,96   702,74   758,91   807,12 859,18   1.033,95 959,26   1.006,45 Pulang Pisau 429,39   488,25   548,81   584,37 718,77 844,58 747,35 820,75 Seruyan 548,65   621,02   724,73   739,67 690,20 865,98 863,83 886,36 Sukamara 354,89   396,80   471,68   508,13 594,08 667,20 569,19 584,78 Kota  Palangka Raya 466,40   552,43   638,53   689,11 707,09 786,32 841,75 755,29

## Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2020)
Desentralisasi fiskal dalam pelaksanaannya memiliki implementasi yang dianggap belum mapan (de  Fretes,  2017).  Pelayanan  publik  tidak  secara  signifikan  meningkat  seiring  dengan  penambahan jumlah alokasi dana perimbangan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat memicu efek kertas lalat (flypaper effect),  yakni  pemerintah  daerah  memiliki  porsi  penggunaan  belanja  lebih  banyak  menggunakan pendapatan  transfer  dari  pemerintah  pusat.  Ketergantungan  pemerintah  daerah  atas  transfer  tidak bersyarat  (unconditional  grant)  masih  sering  ditemui  dalam  alokasinya.  Sebagai  contoh,  DAU dialokasikan  lebih  dari  separuhnya  untuk  belanja  operasional  pemerintah  daerah  seperti  belanja pegawai dan belanja kegiatan yang bersifat operasional. (TADF Kemenkeu, 2012).
Ukuran  pemerintah  merupakan  nilai  yang  menunjukkan  besar  kecilnya  pemerintah  daerah. Dalam pemerintahan, besar kecilnya ukuran suatu pemerintah dapat dilihat dari total pendapatan yang diperoleh atau total aset dimiliki oleh daerah. Ukuran pemerintah daerah banyak diukur menggunakan aktiva karena penggunaan pegawai dan produktivitas sulit diukur, serta lebih mudah diidentifikasi dari laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah yang ukurannya besar mempunyai kewajiban untuk meningkatkan  akuntabilitas  karena  ukuran  yang  besar  akan  diikuti  dengan  risiko  kelemahan pengendalian  internal  yang besar dan sering mendapat perhatian signifikan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti rakyat, pemerintah pusat, lembaga audit atau lembaga lainnya. Ukuran pemerintah daerah  dapat  menjadi  perantara  dalam  memudahkan  penanaman  modal  eksternal  karena  besarnya ukuran  dapat  membuat  investor tertarik dalam terlibat dalam pemodalan pemerintah atau berinteraksi secara profesional di dalamnya (Larassati dalam Iqbal, 2017).
Penelitian  ini  bertujuan  dalam  rangka  menguji  beberapa  variabel  berupa  PAD,  dana perimbangan, dan ukuran perusahaan terhadap IPM menggunakan data pemerintah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Tengah periode 2011—2018. Pemilihan variabel-variabel tersebut didasarkan pada tercakupnya semua komponen pendapatan daerah dan eksplorasi lebih lanjut mengenai hubungan yang tidak  langsung antara pendapatan dan IPM. Rentang waktu penelitian yang digunakan adalah setelah tahun  2010  yang  bertepatan  dengan  telah  disahkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun 2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Meskipun  semua  pemerintah  daerah  paling  lambat menerapkan SAP berbasis akrual di tahun 2015, pemerintah daerah mulai mempersiapkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia serta kesiapan perangkat pendukung. Pemilihan objek penelitian provinsi Kalimantan  Tengah  dilatarbelakangi  oleh  kurang  tersedianya  literatur  yang  cukup  dalam  meninjau dampak  kebijakan  fiskal  pemerintah  daerah  di  provinsi ini. Penelitian terkait dengan IPM di Provinsi Kalimantan  Tengah  masih  banyak  membahas  dari  dimensi  kesejahteraan  sosial  dan  indikator perekonomian.
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak. Bagi Badan Kebijakan Fiskal, penelitian ini diharapkan menjadi sarana pengembangan kebijakan desentralisasi fiskal agar lebih efektif dalam  memberikan  nilai  tambah  kepada  pemerintah  daerah.  Bagi  Direktorat  Jenderal  Perimbangan Keuangan,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  formulasi  yang  lebih  komprehensif  dan representatif, serta memberikan dorongan kepada pemerintah daerah bahwa dana perimbangan mampu
memberikan nilai tambah yang tidak sebatas menjadi penutup biaya operasional, melainkan membantu meningkatkan potensi sumber pendapatan daerah. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pacuan agar lebih mengenali potensi sumber pendapatan daerah dan pendekatan efektif dalam  meningkatkan  investasi  sumber  daya  manusia  di  daerah  otonominya  masing -masing  melalui bantuan dana transfer dari pemerintah pusat. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan  sumber  baru  dalam  penelitian  di  masa  yang  akan  datang  untuk  penilaian  pengaruh keberhasilan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara dan daerah dalam investasi nonfisik sumber daya manusia. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang  peran  pemerintah  dalam  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan bangsa melalui, dan penilaian implementasinya dalam desentralisasi fiskal. Bagi akademisi, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, dan referensi tambahan dan berfungsi sebagai bahan kajian lanjutan  pada masa yang akan datang.

## LITERATUR REVIEW

## Teori Institusional (Institutional Theory)
Teori institusional merupakan salah satu teori yang banyak dipakai untuk menjelaskan tindakan individu  dan  organisasi  (Dacin,  Goodstein,  dan  Scott,  2002).  Teori  institusional  menyatakan  bahwa organisasi  merespons  tekanan-tekanan  dari  konteks  institusional  mereka.  Respons  tersebut  dapat berupa  adopsi  praktik  serta  struktur  yang  dapat  diterima  secara  sosial.  Organisasi  tidak  hanya berkompetisi  untuk  memperoleh  sumber  daya  dan  pelanggan,  tetapi  juga  untuk  kekuatan  politik, legitimasi institusi dan untuk kepentingan ekonomi sosial. Dalam publikasi DiMaggio dan Powell (1983), diperkenalkan  istilah isomorphic change sebagai proses pembatasan yang memaksa satu organisasi dalam  suatu  populasi  menyerupai  organisasi  lain  yang  menghadapi serangkaian kondisi lingkungan yang  sama.  Terdapat  tiga  mekanisme  terjadinya  isomorphic  change  yaitu  coercive  isomorphism, normative isomorphism, dan mimetic isomorphism.
Coercive  isomorphism  bersumber  dari  pengaruh  politik  dan  masalah  legitimasi  dari  luar organisasi.  Hal  ini  dihasilkan  dari  tekanan  formal  dan  informal  yang  diberikan  pada  organisasi  oleh organisasi lain Mereka bergantung dan oleh ekspektasi budaya dalam masyarakat di mana organisasi berfungsi  (DiMaggio  dan  Powell,  1983).  Isomorfisme  jenis  ini  dapat  datang  dari  organisasi  yang berperan sebagai regulator (Thornto, Ocasio, dan Lounsbury, 2012). Sebagai organisasi yang bergerak
pada sektor publik, pemerintah daerah dalam mengeksekusi anggarannya tentunya tidak dapat lepas dari pengaruh pemerintah pusat sebagai lembaga regulator dan rakyat sebagai pembayar pajak. Oleh sebab itu, coercive isormphism sangat mungkin terjadi pada proses pelaksanaan anggaran.
Normative  isomorphism  suatu  mekanisme  perubahan  dalam  organisasi  yang  berasal  dari profesionalitas  (DiMaggio  dan  Powell,  1983).  Lebih lanjut, DiMaggio dan Powell menjelaskan bahwa profesionalitas sebagai perjuangan kolektif dari anggota-anggota organisasi profesi untuk menentukan kondisi dan metode kerja organisasi tempat mereka bekerja. Profesionalitas juga berasal dari asosiasi organisasi rekan. Organisasi sektor publik seperti pemerintah daerah tentu bergabung dengan asosiasi, seperti Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dan  lainnya.  Dengan  semakin  berkembangnya  dinamika  sosial,  sangat  mungkin  pemerintah  daerah dihadapkan  pada  tuntutan  dari  asosiasi  organisasi  agar  semakin  profesional  dalam  be rkinerja  guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fenomena tersebut secara logis juga sangat mungkin terjadi dalam proses pelaksanaan anggaran.
Mimetic  isomorphism  merupakan  suatu  perubahan  organisasi  karena  adanya  ketidakpastian dalam konteks tertentu. Saat menghadapi ketidakpastian atau tidak ada suatu standar yang jelas yang harus dijalankan, organisasi akan cenderung melihat organisasi lainnya (melakukan benchmarking) dan akan  meniru  organisasi  lain dalam suatu aspek yang dianggap baik apabila diterapkan di organisasi (DiMaggio  dan  Powell,  1983).  Dalam kaitannya dengan pelaksanaan anggaran,  mimetic isomorphism mungkin  terjadi,  seperti  belum  terdapat  suatu  ketentuan dalam standar akuntansi pemerintah tertentu yang jelas yang harus dipedomani dalam penyusunannya.

## Manajemen Keuangan Sektor Publik
Manajemen keuangan merupakan bagian dari manajemen dan proses kebijakan yang berfokus kepada  perolehan  informasi  keuangan  dan  sumber  dayanya  untuk  memberikan  pelayanan  dan dukungan dalam peningkatan mutu pengambilan keputusan (Finkler et al., 2016). Brusca et al. (2015) mendefinisikan manajemen keuangan sektor publik sebagai konsep utama yang mengakomodasi setiap kegiatan  yang  diarahkan  menuju  pengelolaan sumber daya keuangan sektor publik yang efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan dalam sektor publik sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan  berjalan  secara  akuntabel.  Hal  tersebut  dipengaruhi  oleh  keinginan
pelaku  ekonomi  untuk  menghasilkan  keluaran  sebesar-besarnya  dengan  sumber  daya  seefisien mungkin.
Menurut  Schiavo-Campo  (2017),  pemerintah  memiliki kewajiban dalam memenuhi hak setiap warga negara yang tercantum dalam konstitusi masing-masing negara di wilayahnya. Sebagian besar kegiatan  dalam  rangka  penyelenggaraan  pelayanan  publik  sebagai  tujuan  bernegara  membutuhkan pendanaan yang bersifat kolektif sehingga harus dikelola dengan suatu manajemen keuangan sektor publik.  Pendanaan  program  tersebut  menggunakan  uang  sebagai  sumber  daya  yang  langka  dan memiliki  lingkup  yang  luas  atas  kepemilikan  dan  kepentingan  di  dalamnya.  Sebagai  manifestasi kebijakan  pemerintah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  perlu  disusun  suatu  penganggaran  sebagai produk tata kelola dalam akuntansi kegiatan pemerintahan.
Adapun fungsi manajemen keuangan dalam manajemen keuangan sektor publik berdasarkan tingkatannya menurut Pamungkas (2013) adalah untuk
a. mencapai disiplin fiskal yang telah ditetapkan;
b. melaksanakan proses alokasi yang sesuai dengan prioritas yang ditetapkan; dan
c. menciptakan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  penggunaan  sumber  daya  pemerintahan daerah.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  diberikan  simpulan  bahwa  manajemen  keuangan  sektor  publik merupakan  tata  kelola  informasi  dan  sumber  daya  keuangan  oleh  entitas  sektor  publik,  khususnya pemerintah,  dalam  pengambilan  keputusan  ekonomi  untuk  mencapai  akuntabilitas  kegiatan  dan peningkatan  mutu  kebijakan  sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## Pendapatan Asli Daerah
PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari empat bagian besar  yaitu:  (1)  pajak  daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan (BUMD atau Perusahaan Daerah), dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lain- lain PAD yang sah bersumber dari (1) hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, (3) jasa giro, (3) pendapatan bunga, (4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan (5)
komisi,  potongan,  ataupun  bentuk  lain  sebagai  akibat  dari  penjualan  dan/atau  pengadaan  barang dan/atau jasa oleh Daerah.
PAD  bertujuan  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi dalam rangka mengurangi kesenjangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. PAD yang dipungut langsung disetor ke kas daerah sehingga dapat langsung digunakan Pemda sesuai kebutuhan pengeluaran.  PAD  suatu  daerah  merupakan  cerminan  dari  potensi  pendapatan  suatu  daerah  yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sumber daya alam, besaran wilayah, dan jumlah penduduk.
PAD  merupakan  cerminan  dari  potensi  pendapatan  suatu  daerah  dan  sifat  penggunaanny a langsung, semakin besar pendapatan asli daerah relatif terhadap total pendapatan (rasio kemandirian) menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri dan tidak tergantung kepada bantuan eksternal (pemerintah pusat atau provinsi). Di samping itu, rasio kemandirian yang semakin tinggi menunjukkan semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dalam kaitannya dengan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

## Desentralisasi  Fiskal
Menurut Undang-Undang Perimbangan Keuangan, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di NKRI,  pemerintah  pusat  memberikan  sumber  keuangan  negara  dalam  rangka  pendanaan  sehingga perimbangan  keuangan  menjadi  suatu  konsekuensi atas adanya pembagian tugas pemerintah pusat kepada  pemerintah  daerah  sebagai  tanggung  jawab  dalam  mengurangi  kesenjangan  fiskal  dari pemerintah  pusat  dan  antar-pemerintah  daerah.  Wijaya  dalam  Kresnandra (2016) menyatakan bahwa dana  perimbangan  merupakan  pendapatan  daerah  dari  pemerintah  pusat  untuk  mendukung pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  tujuan  otonomi  daerah, khususnya  dalam  bidang  pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Menurut  Chandra,  Hidayat,  dan Rosmeli  (2017),  dana  perimbangan  merupakan  suatu  alokasi  anggaran  yang  diterapkan  pemerintah pusat  untuk  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  otonomi  serta  desentralisasi  fiskal  melalui  dana transfer daerah berupa DAK, DAU dan DBH.

## Dana Bagi Hasil (DBH)
DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagihasilkan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004, Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah).  DBH  yang ditransfer kepada pemerintah pusat terdiri dari dua jenis, yaitu DBH Perpajakan dan DBH Sumber Daya Alam  (SDA).  Pola  pembagian  hasil  penerimaan tersebut dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan  atas  daerah  penghasil.  Penerimaan  DBH  pajak  bersumber  dari:  (1)  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB), dan (2) Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Sedangkan penerimaan SDH SDA bersumber  dari:  (1)  Kehutanan,  (2)  Pertambangan  Umum,  (3)  Perikanan,  (4)  Pertambangan  Minyak Bumi, (5) Pertambangan Gas Bumi, dan (6) Pertambangan Panas Bumi.
DBH  dialokasikan  dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah  dengan  memperhatikan  potensi  daerah  penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbangan  daerah  penghasil  mendapatkan  porsi  lebih  besar  dan  daerah  lain  (dalam  provinsi  yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang - Undang.  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  Pasal  23,  prinsip  penyaluran  DBH berdasarkan  realisasi  penerimaan  negara  yang  dibagihasilkan  (based on actual revenue) pada tahun anggaran berjalan.

## Dana Alokasi Umum (DAU)
Menurut  UU  No.  33  Tahun  2004,  DAU  adalah  dana  yang  bersumber  dari pendapatan APBN yang dialokasikan yang bersifat  block grant (umum) dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah.  DAU  sering  disebut  hibah  tak  bersyarat  karena merupakan jenis transfer ke pemerintah daerah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. DAU  merupakan  komponen  dana  pertimbangan  yang terbesar, dengan persentase sekitar 70% dari total  alokasi  dana  perimbangan  setiap  tahunnya.  Formula  DAU  (sesuai  UU  Nomor  33  Tahun  2004) dihitung  dengan  rumus:  DAU  =  Alokasi  Dasar  (gaji  PNS  Daerah  dan  tunjangannya)  +  Celah  Fiskal
(Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal). Kapasitas Fiskal terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil. Kebutuhan Fiskal merupakan total belanja rata-rata yang ditentukan oleh Indeks Penduduk, Indeks Luar Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks PDRB per kapita.
DAU  berperan  dalam  pemerataan  horizontal  dengan  menutup  celah  fiskal  (fiscal  gap)  yang berada  di  antara  kebutuhan  fiskal  dan  potensi  ekonomi  yang  dimiliki  daerah.  Berdasarkan  konsep perhitungan  celah  fiskal  tersebut,  pembagian  DAU  ke  daerah-daerah  yang  memiliki  kemampuan keuangan  relatif  besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini sebenarnya daerah yang kapasitas fiskal lebih besar dari kebutuhan fiskal hitungan DAU-nya akan negatif.

## Dana Alokasi Khusus (DAK)
DAK adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu yang difungsikan untuk membantu  daerah  tertentu  guna  membiayai  pembangunan  fisik  sarana  dan  prasarana  dasar  yang belum mencapai standar tertentu yang juga merupakan prioritas nasional untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. Daerah tertentu dimaksud  adalah  daerah  yang  dapat  memperoleh  alokasi  DAK  berdasarkan  kriteria  umum,  kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai ne geri sipil daerah (PNSD); Kriteria  khusus,  dirumuskan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

## Ukuran Pemerintah Daerah
Ukuran  pemerintah  merupakan  nilai  yang  menunjukkan  besar  kecilnya  pemerintah  daerah. Menurut Damanpour dalam Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011), ukuran organisasi adalah pemrediksi signifikan  untuk  kepatuhan  akuntansi.  Dalam  pemerintahan,  besar  kecilnya  ukuran  suatu  pemerintah dapat dilihat dari total pendapatan yang diperoleh atau total aset dimiliki oleh daerah. Pemerintah yang ukurannya  besar  mempunyai  kewajiban  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  karena  ukuran  yang besar
akan diikuti dengan risiko kelemahan pengendalian internal yang besar dan sering mendapat perhatian signifikan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti rakyat, pemerintah pusat, lembaga audit dan lainnya.  Ukuran  pemerintah  daerah  banyak diukur menggunakan aktiva karena penggunaan pegawai dan produktivitas sulit diukur, serta lebih mudah diidentifikasi dari laporan keuangan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah menjadi perantara dalam memudahkan penanaman modal eksternal karena besarnya  ukuran  dapat  membuat  investor  tertarik  dalam  terlibat  dalam  pemodalan  pemerintah  atau berinteraksi secara profesional di dalamnya (Larassati dalam Iqbal, 2017).

## Indeks Pembangunan Manusia
Menurut  UNDP  (2019),  kesejahteraan  secara  lebih  luas  dari  sekedar  pendapatan  domestik bruto  (PDB)  maupun  PDB  per  kapita.  Indeks  Pembangunan  Manusia terdiri dari tiga ukuran dimensi tentang pembangunan manusia, yaitu:
1. panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup);
2. terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi); dan
3. memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/PPP, penghasilan). IPM dinyatakan dalam  skala  0  (tingkat  pembangunan  manusia  yang  paling  rendah)  hingga  100  (tingkat pembangunan manusia yang tertinggi).

## Pengembangan Hipotesis
Mahmudi  (2010)  mengungkapkan  bahwa  peningkatan  kemandirian  daerah  sangat  erat kaitannya  dengan  kemampuan  daerah  dalam  mengelola  PAD.  Semakin  tinggi  kemampuan  daerah menghasilkan  PAD,  semakin  besar  pula  diskresi  daerah  untuk  menggunakan  PAD  tersebut  sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Peningkatan PAD tidak hanya menjadi perhatian  pihak  eksekutif  namun  legislatif  pun  berkepentingan  sebab  besar  kecilnya  PAD  akan mempengaruhi struktur gaji anggota. PAD sebagai tolak ukur kemandirian daerah dinilai penting untuk pemerintah daerah dalam memahami segala potensi yang ada di dalam wilayahnya sebagai indikator kemandirian dalam perekonomian wilayah.
Dalam  pengaruh  PAD  terhadap  IPM, penelitian Lugastoro dan Ananda (2013), Prisilla (2018), dan  de  Fretes  (2017)  Rahmawati  dan  Fajar  (2017),  Kadafi  (2014),  Syukri  dan  Hinaya  (2019)
menunjukkan  simpulan  bahwa  PAD  berpengaruh  positif  terhadap  IPM.  Berdasarkan  uraian  tersebut, hipotesis alternatif dalam penelitian terhadap variabel ini adalah
H 1 : PAD berpengaruh positif terhadap IPM
DBH  merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan  sebagai  dana  dari  APBN  untuk  mendanai kebutuhan  daerah  dalam  rangka  desentralisasi.  Karena  DBH  merupakan  hasil  alokasi  APBN  yang memiliki tujuan penyediaan barang dan jasa publik. Pengaruh DBH terhadap IPM berpengaruh secara berlawanan  menurut  Prisilla  (2018)  dan  Lugastoro  dan  Ananda  (2013).  Berdasarkan  uraian  tersebut, hipotesis alternatif dalam penelitian terhadap variabel ini adalah
H 2 : DBH berpengaruh negatif terhadap IPM
DAU  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  yang  bersifat tanpa  syarat  (unconditional  grant)  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar-Daerah untuk  mendanai  kebutuhan  daerah.  DAU  merupakan  komponen  dana  pertimbangan  yang  terbesar, dengan persentase sekitar 70% dari total alokasi dana perimbangan setiap tahunnya. Pengaruh DAU terhadap IPM berpengaruh secara negatif menurut Lugastoro dan Ananda (2013). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis alternatif dalam penelitian terhadap variabel ini adalah
H 3 : DAU berpengaruh negatif terhadap IPM
Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu yang difungsikan untuk membantu daerah tertentu guna membiayai pembangunan fisik sarana dan prasarana dasar yang juga merupakan prioritas nasional. DAK banyak dialokasikan secara khusus untuk belanja modal, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa publik secara spesifik. Pengaruh DAK terhadap IPM  berpengaruh  positif  menurut  de  Fretes  (2017)  dan  Lugastoro  dan  Ananda  (2013).  Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis alternatif dalam penelitian terhadap variabel ini adalah
H 4 : DAK berpengaruh positif terhadap IPM
Ukuran pemerintah daerah merupakan indikator kebesaran kekuasaan pemerintah daerah yang dapat diukur berdasarkan aset/pegawai/produktivitas. Aset pemerintah daerah dinilai mampu menjadi fasilitas  yang  memiliki  nilai  tambah  dalam  meningkatkan  daya  utilitas  pelayanan publik. Peningkatan tersebut  dinilai  mampu  mendorong  pembangunan  wilayah  yang  secara  tidak  langsung  kepada
pembangunan  masyarakat.  Manik  (2013)  menyampaikan  bahwa  ukuran  pemerintah  daerah berpengaruh  positif  terhadap  IPM.  Dengan  uraian  dan  kesimpulan  penelitian  sebelumnya  tersebut, hipotesis alternatif dalam ukuran pemerintah daerah adalah
H 5 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap IPM

## METOHDS
Penelitian  dilakukan  terhadap  kabupaten/kota  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah  tahun  2011— 2018.  Penentuan  sampel  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  purposive  sampling  sebagai metode  pengambilan  nonprobabilistik  dan  subjektif  berdasarkan  kriteria  tertentu.  Data  yang  diolah sebagai sampel dalam penelitian ini memenuhi kriteria sebagai berikut.
1. Objek  penelitian  menyampaikan  laporan  realisasi  anggaran  per  tanggal  pelaporan  akhir  tahun kalender periode anggaran 2011—2018 dan mempublikasikannya secara daring.
2. Objek penelitian memiliki nilai IPM dan pengukuran indeks lain yang dibutuhkan secara lengkap didokumentasi selama 2011—2018.
3. Informasi yang dimiliki kabupaten/kota memiliki data yang cukup dan memadai dalam menyediakan informasi PAD, DBH, DAU, DAK, total aset daerah, dan IPM.
Populasi  yang  menjadi  lingkup  penelitian  adalah  14  kabupaten/kota  di  Provinsi  Kalimantan Tengah sebagaimana terdaftar pada Tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3 Daftar  kabupaten/kota  di Provinsi Kalimantan Tengah 1.  Barito Selatan 8. Kotawaringin Timur 2.  Barito Timur 9. Lamandau 3.  Barito Utara 10.  Murung Raya 4.  Gunung Mas 11.  Pulang Pisau 5.  Kapuas 12.  Seruyan 6.  Katingan 13.  Sukamara 7.  Kotawaringin Barat 14.  Kota Palangka Raya
Penelitian ini menggunakan lima variabel independen yang meliputi PAD, DBH, DAU, DAK dan Ukuran  Pemerintah  Daerah.  Variabel  kontrol  yang  digunakan  adalah  PDRB  perkapita,  tingkat pengangguran terbuka, dan kemiskinan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah IPM.
PAD  adalah  semua  hak  daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan be rsih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah meliputi, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.  Pendapatan  Asli  Daerah  dalam  penelitian  ini  adalah  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun  2011—2018.  Variabel ini dinyatakan dalam nilai rasio.
DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagihasilkan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH adalah dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi  Hasil  dalam  penelitian  ini  adalah  realisasi  Dana  Bagi  Hasil  Provinsi  Kalimantan  Tengah  tahun 2011—2018.  Variabel ini dinyatakan dalam nilai rasio.
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk  mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dalam penelitian ini adalah realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011—2018, diukur dalam satuan milyar rupiah.
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah  untuk  membiayai  kebutuhan  khusus  yang  merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. Variabel DAK dalam
penelitian  ini  adalah  realisasi  Dana  Alokasi  Khusus  Provinsi  Kalimantan  Tengah  tahun  2011—2018. Variabel ini diukur dalam nilai rasio.
Ukuran Pemerintah Daerah diproksikan berdasarkan total aset pemerintah daerah. Variabel ini menggunakan proksi logaritma natural dari total aset pemerintah daerah.
Menurut  BPS  (2018),  PDRB  atas  dasar  harga  pasar  adalah  jumlah  nilai  tambah  bruto  (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. Nilai tambah merupakan nilai  yang  ditambahkan  dari  kombinasi  faktor  produksi  dan  bahan  baku  dalam  proses  produksi. Penghitungan  nilai  tambah  adalah  nilai  produksi  (output)  dikurangi  biaya  antara.  Nilai  tambah  bruto mencakup  komponen-komponen  pendapatan  faktor  (upah  dan  gaji,  bunga,  sewa  tanah  dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk  Domestik  Regional  Bruto  atas  dasar  harga  pasar.  Jika  PDRB dibagi jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut, dihasilkan PDRB per kapita atas dasar harga pasar.
Tingkat  pengangguran  terbuka  adalah  persentase  jumlah  pengangguran  terhadap  jumlah angkatan kerja (BPS, 2017). Kategori pengangguran terbuka meliputi mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.
Tingkat  kemiskinan  adalah  persentase  penduduk  yang  berada  di  bawah  garis  kemiskinan. Menurut BPS (2017), garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan  garis  kemiskinan  nonmakanan  (GKNM).  GKM  merupakan  nilai pengeluaran kebutuhan minimum
makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  merupakan  ukuran  capaian  pembangunan  berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM di Indonesia disusun berdasarkan tiga komponen indeks, yaitu:  indeks  angka  harapan  hidup  ketika  lahir,  indeks pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama  sekolah  (rata-rata  jumlah  tahun  yang  telah  dihabiskan  oleh  penduduk  usia  15  tahun  ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani), angka melek huruf latin atau lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun  atau lebih, dan indeks standar hidup layak yang diukur d engan pengeluaran per kapita  (purchasing  power  parity/paritas  daya  beli  dalam  rupiah).  IPM  merupakan  rata-rata  dari  ketiga komponen tersebut. Variabel IPM dalam penelitian ini disajikan dalam satuan (BPS, 2020).
Model  utama  penelitian  digunakan  untuk  mencari  hubungan  antara  kualitas  indeks pembangunan  manusia  dengan  pendapatan  asli  daerah,  dana  bagi  hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan ukuran pemerintah daerah. Persamaan regresi berganda yang diterapkan dalam model ini memenuhi persamaan
yang diketahui sebagai berikut.
Y = indeks pembangunan manusia
b 0 = konstanta
b n = koefisien variabel-variabel independen, k = 1,2,...,8
X 1 = rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan X 2 = rasio dana bagi hasil terhadap belanja modal
X 3
= rasio dana alokasi umum terhadap belanja modal
X 4
= rasio dana alokasi khusus terhadap belanja modal
X 5 = logaritma natural dari ukuran pemerintah
X 6 = PDRB per kapita dalam juta rupiah
X 7 = tingkat pengangguran terbuka
X 8 = tingkat kemiskinan
e = nilai galat model (residual)

## RESULTS AND DISCUSSION
Pemilihan sampel dilakukan dengan mengeliminasi satu entitas yang secara ringkas disajikan melalui tabel di bawah ini.
Tabel 4 Pemilihan Sampel Penelitian Gambaran umum sampel penelitian Total Ukuran Populasi 14 Pemerintah kabupaten/kota Pengurangan jumlah sampel karena teridentifikasi merupakan pencilan (Kota Palangka Raya) (1) Pemerintah kabupaten/kota Jumlah sampel 13 Pemerintah kabupaten/kota Tahun 8 Tahun Jumlah observasi 104 Pemerintah kabupaten/kota x Tahun Sumber: data diolah
Hasil  statistik  deskriptif  yang  menggambarkan  variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini tersaji dalam Tabel 5.
Tabel 5 Statistik Deskriptif Variabel Variabel Rata-rata St. deviasi Minimum Maksimum IPM (Y) 67,1174 2,2430 62,1600 72,4600 PAD (X1) 0,0577 0,0333 0,0247 0,1880 DBH (X2) 0,1447 0,0564 0,0589 0,3302 DAU (X3) 0,6302 0,0869 0,4617 0,8612 DAK (X4) 0,0991 0,0602 0,0000 0,2613 UKURAN (X5) 28,3959 0,3120 27,5214 28,8657 KPDRB (X6) 40,5987 11,3940 17,9457 70,9181 TPT (X7) 0,0331 0,0153 0,0031 0,0999 MISK (X8) 0,0581 0,0133 0,0301 0,0927

## Sumber: data diolah
Selanjutnya,  hasil  analisis  ini  menggunakan  uji  regresi  data  panel  dengan model efek tetap (FEM)  untuk  regresi  linear  berganda  yang  nilai  konstanta  dan  koefisien  beta  diberikan berdasarkan Tabel 6 di bawah ini.
Tabel 6 Hasil Uji Regresi FEM Variabel Hipotesis  Koefisien beta  Galat standar t Prob > |t|  Sig. PAD (X1) + 4,980364 2,592504 1,92 0,029 ** DBH (X2) – –3,22136 1,916641 –1,68 0,048 ** DAU (X3) – 0,400181 0,560785 0,71 0,760 DAK (X4) + 1,646857 1,135567 1,45 0,075 * UKURAN (X5) – 0,591478 0,342034 1,73 0,044 ** KPDRB (X6) 4,853275 0,495981 9,79 0,000 *** TPT (X7) 12,54415 3,581404 3,50 0,000 *** MISK (X8) –31,2225 11,62111 –2,69 0,004 *** _cons 4,980364 2,592504 1,92 0,058 ** R-squared within 0,9293 F-statistic 136,34 R-squared between 0,0461 Prob F-stat 0,0000 R-squared overall 0,3513 *** signifikan 1% ** signifikan 5% * signifikan 10%
Sumber: Data diolah

## DISKUSI DAN PEMBAHASAN

## Pengaruh PAD Terhadap IPM
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat diketahui bahwa PAD bersifat positif terhadap IPM yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi PAD relatif terhadap total pendapatan, maka semakin baik indeks pembangunan manusia suatu daerah. Pengaruh  PAD berkaitan erat dengan peran pemerintah mendorong  pembangunan  masyarakat  yang  dapat  ditelusuri secara cukup representatif dalam pajak daerah  dan  retribusi  daerah.  Setiap  pemerintah  daerah  memiliki  kebijakan  masing -masing  yang  di samping itu meniru pola proses bisnis pemerintah daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi. Teori institusional melalui  normative isomorphism dapat menjelaskan bahwa pemerintah daerah ditekan  oleh  pemerintah  daerah  lainnya  untuk  lebih  bereksplorasi  terkait  dengan  potensi  sumber pendapatan  daerahnya.  Dalam kaitannya dengan  coercive isomorphism, adanya desakan masyarakat dan/atau  lembaga  legislatif  untuk  memperbaiki  pelayanan  publik  daerah  karena  masyarakat  merasa telah  berkontribusi lebih kepada daerah dengan membayar pajak dan retribusi daerah. Terlebih lagi, karena pengelolaan pajak dan retribusi daerah diserahkan sepenuhnya ke daerah, Pemda bisa secara leluasa  menggunakannya  sesuai  kebutuhan  dan  prioritas  daerah,  tidak  seperti  dana  perimbangan lainnya.  Akibatnya,  PAD  digunakan  untuk  pembangunan  daerah  sesuai  kepentingan  masyarakat, sehingga memperbaiki kinerja IPM

## Pengaruh DBH Terhadap IPM
Sesuai dengan arah hasil uji hipotesis, DBH berpengaruh negatif terhadap IPM. Pemberlakuan akan adanya alokasi DBH bertujuan untuk mengurangi ketimpangan horizontal antar daerah dan pusat. Dalam kaitannya dengan teori institusional sebagai coercive isomorphism, kebijakan pengelolaan DBH diatur  oleh  pemerintah  pusat  sebagai  lembaga  regulator  sebagaimana  ditetapkan  dalam  Undang - Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  dan  peraturan  perundang -undangan terkait. Pengaturan oleh pusat memberikan ketidakpastian keuangan daerah karena perkiraan realisasi ditentukan oleh Pemerintah Pusat sebagai pemungut pajak pusat yang akan dibagihasilkan ke daerah sehingga alokasi DBH mungkin yang tidak sesuai dengan realisasi penerimaan negara menyebabkan kurang  bayar  DBH  yang  mengganggu  pelaksanaan  anggaran  daerah.  Selain  itu,  ketidakpastian keuangan juga disebabkan tahapan penyaluran yang tidak sesuai dengan kebutuhan belanja daerah, tetapi bertahap setiap periode dengan rentang yang sama. dalam. Akibat dorongan mandataris tersebut, pemerintah  daerah  tidak  leluasa  mendanai  belanja  daerah  sesuai  kebutuhan  atau  prioritas  daerah sehingga pembangunan daerah terhambat yang berujung pada kontraproduktifnya kinerja IPM.

## Pengaruh DAU Terhadap IPM
DAU  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  IPM.  Dalam  kaitannya  dengan  teori  institusional terkait  coercive  isomorphism,  pemerintah daerah ditekan oleh reputasi masyarakat, khususnya dalam bidang  pelayanan  publik  dan  pemberi  stimulan  kesejahteraan  masyarakat.  Tekanan  besar  dari masyarakat berupa pengajuan proyek investasi mempersulit pemerintah daerah untuk memilih proyek prioritas yang menguntungkan secara sosial dan mengakomodasi sebagian besar kepentingan berbagai kelompok masyarakat dengan tetap memperhatikan batasan anggaran. Kesulitan ini diperparah dengan rendahnya  kapasitas  sumber  daya  pemerintah  daerah  dalam  menganalisis  biaya  dan  manfaat suatu proyek investasi menyebabkan pemilihan proyek investasi yang kontraproduktif dengan pembangunan daerah  sehingga  tidak  berfokus  pada  peningkatan  kinerja  IPM.  Dalam  kaitannya  dengan  mimetic isomorphism,  tidak  adanya  pedoman  analisis  proyek  investasi  yang  disusun  oleh  pemerintah pusat mendorong  pemerintah  daerah  untuk  meniru  entitas lain yang mungkin tidak sesuai dengan konteks alam,  sosial,  dan  budaya  pemerintah  daerah  tersebut  sehingga  proyek  yang  dibangun  tidak  terlalu memberikan  insentif  lebih  pada  pembangunan  manusia.  Di  samping  itu,  dalam  kaitannya  dengan coercive  isomorphism,  terlalu  kerasnya  tekanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  untuk  lebih
mandiri malah mendorong pemerintah daerah untuk mengeksploitasi celah peraturan yang ada apalagi porsi DAU secara historis paling besar relatif terhadap total pendapatan (moral hazard). Salah satunya dengan memperlebar celah fiskal (kebutuhan fiskal melebihi kapasitas fiskal) dengan harapan alokasi DAU yang dihitung semakin besar. Pelebaran celah fiskal mungkin dilakukan dengan membuat kurang PAD  tahun  lalu. Hal ini diduga menjadi sumber ketergantungan fiskal (flypaper effect) yang sekaligus menjadi  masalah  dalam  desentralisasi  di  beberapa  provinsi.  Akibatnya,  DAU  didominasi  belanja pegawai atau beberapa belanja rutin yang sifatnya tidak menambah produktivitas pembangunan secara signifikan.

## Pengaruh DAK Terhadap IPM
DAK  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  IPM.  DAK memiliki tujuan utama mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam pos ini dikhususkan pada prioritas nasional berupa hasil fisik atau nonfisik. Kebijakan  ini  erat  kaitannya  dengan  coercive  isomorphism  bahwa  kegiatan  tersebut  merupakan prerogatif  dari  pemerintah  pusat  dengan  misi  yang  lebih  terarah.  Pemerintah  daerah  selain melaksanakan  kewajiban  pencatatan,  pengikhtisaran,  dan  pelaporan  kegiatan  tersebut;  dibutuhkan upaya pemeliharaan yang lebih baik atas program nasional untuk pembangunan manusia di daerah.

## Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap IPM
Dalam  teori institusional, entitas pemerintah daerah disetujui oleh masyarakat karena menjadi perwakilan daerah dalam pengelolaan yang bersifat kolektif.  Coercive isomorphism menjadi tantangan tersendiri  karena  terbentuknya  pemerintah  daerah  berasal  dari  permintaan  hukum  dan  politik, khususnya dari peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah dan otonomi daerah. Dalam kaitannya  dengan  mimetic  isomorphism,  hal  ini  memicu  situasi  ketidakpastian  panduan  praktik organisasional  untuk  mengelola  aset  pemerintah  sendiri  sehingga  upaya yang dilakukan cenderung meniru  entitas  pemerintahan  daerah  lain,  khususnya  yang  lebih  baik,  terutama  yang  sudah memiliki pengelolaan keuangan daerah yang dinilai mumpuni, padahal pemerintah daerah sejatinya memiliki ide tentang praktik terbaiknya sesuai konteks masing-masing.
Idealnya,  ukuran  pemerintah  seberapa  pun  besarnya  tidak  terjadi  masalah  dalam  tugas mencerdaskan  kehidupan  bangsa  apabila  kinerjanya  terus  terjaga.  Pemerintah  daerah  Provinsi Kalimantan  Tengah  dinilai  cukup  mampu  dalam  melaksanakan  optimalisasi  aset  dalam  rang ka
meningkatkan  pembangunan  manusia,  terutama  dalam  aset yang diperoleh dari belanja modal yang pada  umumnya  cenderung  lebih  berat digunakan sebagai kantor operasional/pelayanan administratif yang  tidak  terlalu  menjadi  daya  tarik  masyarakat  sebagai  perantara  pembangunan  manusia. Kompleksitas  daerah  dan  kesulitan  akses  wilayah  dapat  menjadi  tantangan  bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya karena akan membutuhkan modal yang tinggi.

## CONCLUSIONS
PAD berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Salah satu komponen dalam pembangunan manusia adalah pendapatan. Pendapatan masyarakat direfleksikan dengan baik oleh pajak daerah dan retribusi  daerah  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Perilaku  saling  bersaing  antar  pemerintah  daerah karena  tekanan profesionalitas memancing pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber daya yang  ada  di  wilayahnya.  Kemudian,  DBH  berpengaruh  negatif  terhadap  IPM.  Tekanan  regulasi perundang-undangan  atas  formulasi  dari  pemerintah  pusat  yang  pemerintah  daerah  hanya menganggapnya sebagai sumber pendapatan pasif tak terkendali dan tidak mendapatkan pengendalian atas kinerja DBH menjadi sebab cukup sulitnya peran DBH dalam membangun sumber daya manusia di wilayah  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Pengaruh  DAU  yang  tidak  signifikan  terhadap  IPM  di  Provinsi Kalimantan  Tengah  disebabkan  oleh  masalah  belanja  rutin  yang  ditekan  oleh  pemilik  entitas,  yakni legislatif dan masyarakat. Belanja pegawai dan belanja modal mendominasi porsi belanja namun belum signifikan  dampaknya  selama  delapan  tahun.  Dana  perimbangan  di  provinsi  ini  dinilai  masih  belum cukup  menjadi  insentif  fiskal  yang  efektif  untuk  mewujudkan  peningkatan  pembangunan  manusia  di daerah.  Pemerintah  pusat  perlu  melakukan  tinjauan  secara  khusus  terkait  hal  ini,  terutama  dalam formulasi  DAU  serta  dibutuhkan  komitmen  kuat dari legislatif dan eksekutif. DAK sebagai pemberian dana untuk proyek strategis nasional berkinerja baik dalam mempengaruhi IPM secara positif. Setelah itu, total aset daerah dinilai positif pengaruhnya terhadap IPM. Sering kali, aset daerah memiliki masalah pengelolaan  efisiensi  aset.  Tekanan  dari  pemerintah  pusat  dan  masyarakat menjadi suatu tantangan kepada pemerintah daerah bahwa investasi aset berupa aset tetap atau sarana lainnya perlu berkinerja lebih  baik  dalam  membangun  masyarakat  yang  diukur  dari  peningkatan  pendapatan,  standar  hidup layak, dan pendidikan.
Sebagai bagian keterbatasan penelitian, terdapat beberapa variabel yang belum disertakan dan bersifat  lebih  representatif  seperti  belanja  daerah  sesuai  fungsi  yang  khusus  dalam  komponen
pembentuk IPM seperti belanja fungsi pendidikan atau belanja hibah/bantuan sosial.  Penelitian ini tidak memisahkan  DAK  fisik  dan  nonfisik.  Besaran/porsi  DAK nonfisik (khususnya bidang pendidikan dan sumber daya manusia) memiliki peluang uji pengaruh lebih representatif terhadap kinerja peningkatan IPM. Untuk sumber daya, terdapat beberapa perbedaan yang relatif tidak signifikan antara angka sajian laporan keuangan pemerintah daerah seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah yang telah diaudit dengan data yang disediakan oleh DJPK, terutama dalam komponen realisasi belanja. Sebagian data yang telah dihimpun dari DJPK belum merupakan hasil audit BPK Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan.  Penelitian  ini  belum  mempertimbangkan  aspek  politis  kepala  daerah  dan  susunan legislatif.  Faktor-faktor  tersebut  apabila  belum  disertakan  pertimbangannya  dapat  menyebabkan perubahan  pola  secara  sistematis  dalam  distribusinya  masih  belum  terjawab.  Penelitian  ini  tidak menggunakan alokasi belanja modal yang dinilai lebih menggambarkan peran pemerintah daerah dalam melaksanakan tujuan bernegara dalam hal menambah/kapitalisasi aset dengan harapan meningkatkan kapasitas pelayanan publik. Aset daerah belum disaring secara khusus untuk penyelenggaraan keg iatan yang  bersifat  konstruktif  dalam  bidang  pembangunan  manusia  seperti  gedung  serbaguna,  ruang pelayanan publik, sarana pendidikan, atau lain sebagainya.

## REFERENCE
Arafat, L., Rindayati, W., & Sahara, S. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Tengah. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 7(2), 140- 158. doi:10.29244/jekp.v7i2.29399
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimanan Tengah  (2020). Indeks Pembangunan  Manusia Kalimantan Tengah 2019. Palangka Raya: APP Digital Publishing.
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (2019).  Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah. Palangka Raya: APP Digital Publishing.
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (2017).  Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2016. Palangka Raya: APP Digital Publishing.
Budi, A. S. (2017). Pengaruh Pendapatan  Asli Daerah, Dana Perimbangan  dan Belanja Daerah Terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2012-2014.  Undergraduate thesis: Institut  Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta.
Dacin, M., Goodstein, J., & Richard, S. (2002). Institutional  theory and institutional  change: Introduction to the special research forum. Academy of management journal, 45(1), 45-56,
doi:10.5465/amj.2002.6283388
de Fretes, P. N. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Yapen. Jurnal Akuntansi dan Ekonomi, 2(2), 1-33. doi:10.29407/jae.v2i2.864
DiMaggio, P. & Powell, W. (1991). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American sociological review, 48(2), 147-160, doi:10.2307/2095101
Finkler, S. A., Smith, D. L., Calabrese, T. D., & Purtell, R. M. (2016). Financial Management for Public, Health, and Not-for-Profit Organizations (ed. 5th). Washington D.C., United States of America: CQ Press.
Firmansah, N. (2015). Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Eko nomi, dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. [Unpublished undergraduate thesis]. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Harahap, R. U. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara.  Kitabah, 1(1).
Jahan, S. (2013). The Human Development Index – what it is and what it is not. Retrieved June 2020 from https://hdr.undp.org/en/hdi-what-it-is
Kresnandra, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Bisnis dan Manajemen, 3(2).
Lugastoro, D. P. & Ananda, C. F. (2013). Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 1(2).
Manik, T. (2013). Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Inflasi,
Intergovernmental Revenue dan Kemiskinan Terhadap Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Organisasi Dan Manajemen, 9(2), 107-124.
Muda, I., Helmi, S., & Kholis, A. (2014). Kajian Pengaruh Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Pertumbuhan Ekonomi dan Alokasi Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Sumatera Utara.  Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 1(1), 12-29.
Powell, W. & DiMaggio, P. (1991). The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago, USA: University of Chicago Press.
Razmi, A., Rapetti, M., & Skott, P. (2012). The real exchange rate and economic development. Structural Change and Economic Dynamics, 23(2), 151-169.  doi:10.1016/j.strueco.2012.01.002
Retnasari, E. & Cahyono, H. (2015). Pengaruh Nilai Tukar Petani dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.  Jurnal Pendidikan Ekonomi, 3(3).
Sari, C. & Supadmi, N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi, 15(3), 2409-2438.
Schiavo-Campo, S. (2017). Government Budgeting and Expenditure  Management: Principles and International  Practice. New York, United States of America: Routledge.
United Nations Development Programme (2019). Overview Human Development Report 2019, Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century . New York, United States of America: United Nations Development Programme.
Wardani, N. K. (2018). Pengaruh Aset Daerah, PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia [Unpublished undergraduate thesis]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Williantara,  G. F. & Budiasih, I. G. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi, 16(3), 2044-2070.