## SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1584-1601                                                             Aminuddin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.325 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Aminuddin 1 , Akhyar Abdullah 2 , Clara Nella 3
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo Correspondent author : aminuddin@uho.ac.id Kota Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  application  of  management  information  systems  in  state financial management and financial management at the Regional Office of the Directorate General  of  Treasury  of  Southeast  Sulawesi  Province.  This  research  uses  qualitative  methods with  descriptive  research  types.  Data  analysis  techniques  in  this  study  are  data  collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that  the  integrated  system  in  the  SAKTI  application  has  an  impact  on  saving  time  for  the financial  management  process.  The  SAKTI  application  also  has  a  high  level  of  security because it uses One Time Password (OTP). Although the SAKTI application is still classified as a new  application,  its  application  is  very  effective  and  optimal  and  facilitates  the  financial management  process.  Financial  management  at  the  Regional  Office  of  the  Directorate General of Treasury of Southeast Sulawesi Province is very efficient and the SAKTI application is used for all management processes ranging from planning, recording to accountability.

## Keywords: Financial Management; Management Information Systems; State Finance

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  sistem  informasi  manajemen  dalam pengelolaan  keuangan  negara  dan  pengelolaan  keuangan  pada  Kanwil  Ditjen Perbendaharaan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu pengumpulan data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  sistem  yang  terintegrasi  dalam  aplikasi  SAKTI  berdampak  pada penghematan  waktu  untuk  proses  pengelolaan  keuangan.  Aplikasi  SAKTI  juga  memiliki tingkat  keamanan  yang  tinggi  karena  menggunakan  One  Time  Password  (OTP).  Meskipun aplikasi SAKTI masih tergolong aplikasi yang baru tetapi dalam penerapannya sangat efektif dan  optimal  serta  mempermudah  proses  pengelolaan  keuangan.  Pengelolaan  keuangan pada  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  sangat  efisien  dan  aplikasi SAKTI  digunakan  untuk  semua  proses  pengelolaan  mulai  dari  perencanaan,  pencatatan hingga pertanggungjawaban.

## Kata Kunci: Keuangan Negara; Manajemen Keuangan; Sistem Informasi Manajemen
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Perubahan  yang  cepat  dalam  bidang  teknologi  dan  pemrosesan  informasi  telah mengubah  cara  organisasi  dikelola  di  masa  depan.  Pengembangan  sistem  informasi manajemen  merupakan  kebutuhan  bagi  para  pemimpin  karena  semakin  pentingnya informasi  dalam  mendukung  proses  pengambilan  keputusan.  Pada  dasarnya,  teknologi

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1584-1601 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.325
informasi  adalah  peluang  untuk  sistem  manajemen  kontemporer.  Mekanisme  di  mana teknologi  informasi  digunakan  untuk  tugas  kepemimpinan/manajer  seperti  pelaporan  atau pengumpulan  data.  Dan  teknologi  informasi  saat  ini  memungkinkan  untuk  menyediakan database  yang  lebih  kompleks  sehingga  sistem  akuntansi  manajemen  dapat  menyajikan informasi keuangan dan non-keuangan.
Kekuasaan  pengelolaan  negara  dipegang  oleh  Presiden  selaku  kepala pemerintahan sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut, meliputi kewenangan  yang  bersifat  umum  dan  kewenangan  yang  bersifat  khusus.  Namun  dalam mengelola  keuangan  negara,  Presiden  dibantu  oleh  sejumlah  pihak,  mulai  dari  Menteri Keuangan, Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara, serta Kepala Daerah. Menurut pasal 6 UU No 17 Tahun 2003, sebagian dari kekuasaan tersebut adalah dikuasakan kepada Menteri Keuangan  selaku  pengelola  fiskal  dan  wakil  pemerintah  dalam  kepemilikan  kekayaan negara  yang  dipisahkan,  dikuasakan  kepada  Menteri  atau  Pimpinan  Lembaga  selaku pengguna  anggaran  atau  pengguna  barang  Kementerian  Negara  atau  Lembaga  yang dipimpinnya,  diserahkan  kepada  Gubernur  atau  Bupati  atau  Walikota  selaku  kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan tidak termasuk kewenangan di bidang  moneter,  yang  meliputi  antara  lain  mengeluarkan  dan  mengedarkan  uang,  yang diatur dengan Undang-Undang.
Sementara  dalam  rangka  pelaksanaan  kekuasaan  atas  pengelolaan  fiskal,  Menteri Keuangan mempunyai tugas yaitu menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, menyusun  rancangan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan  rancangan perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN),  mengesahkan  dokumen pelaksanaan  anggaran,  melakukan  perjanjian  internasional  di  bidang  keuangan, melaksanakan  pemungutan  pendapatan  negara  yang  telah  ditetapkan  dengan  Undang- Undang,  melaksanakan  fungsi  bendahara  umum  negara,  menyusun  laporan  keuangan yang  merupakan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN),  melaksanakan  tugas-tugas  lain  di  bidang  pengelolaan  fiskal  berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  adalah  salah  satu  Eselon  I  dibawah Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  yang  mempunyai  tugas  menyelenggarakan perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  pelaksaan  anggaran,  pengelolaan  kas dan  investasi,  pembinaan  pengelolaan  keuangan  Badan  Layanan  Umum,  dan  akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

## SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1584-1601                                                             Aminuddin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.325 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Pada  umumnya  tugas  pokok  dari  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  yakni  menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-  undangan  seperti  melaksanakan  koordinasi,  pembinaan, supervisi,  asistensi,  bimbingan  teknis,  monitoring,  evaluasi,  analisis  kajian,  penyusunan laporan,  dan  pertanggungjawaban  dibidang  perbendaharaan  sesuai  dengan  aturan konstitusi.
Salah  satu  faktor  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pengelolaan  keuangan  adalah laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  negara  merupakan  unsur  yang  sangat  penting sebagai  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  negara.  Pada  era  globalisasi  ini  semakin meningkat  kesadaran  akan  adanya  suatu  laporan  keuangan  pemerintah.  Laporan keuangan  pemerintah  sangat  berguna  bagi  semua  kalangan,  baik  kalangan  internal maupun eksternal. Penyusun laporan keuangan ini perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan seperti satuan kerja dan Bendahara Umum Negara. Satuan kerja adalah Kuasa Pengguna  Anggaran/Kuasa  Pengguna  Barang  yang  merupakan  bagian  dari  suatu  unit organisasi  pada  Kementerian  Negara/Lembaga  yang  melaksanakan  satu  atau  beberapa kegiatan  dari  suatu  program.  Kualitas  Laporan  keuangan  tersebut  agar  dapat  terpenuhi, maka  perlu  dilakukannya  rekonsiliasi.  Rekonsiliasi  adalah  salah  satu  pengendalian  internal dalam sistem akuntansi pemerintah dan salah satu kunci utama dalam penyusunan laporan keuangan.
Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan terus mengembangkan teknologi informasi yang disediakan guna meningkatkan kualitas dan mempermudah proses pengelolaan  fiskal  nasional.  Dalam  mengelola  keuangan  negara  Satuan  Kerja  (Satker) menggunakan setidaknya ada sembilan aplikasi yang digunakan, antara lain Sistem Aplikasi Satker  (SAS),  Sistem  Informasi  Manajemen  dan  Akuntansi  Keuangan  Barang  Milik  Negara (SIMAK-BMN),  Persediaan,  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Kementerian  dan  Lembaga  dan Daftar Isian Pengguna Anggaran (RKA K/L-DIPA), Sistem Laporan Bendahara Instansi (SiLaBI), Sistem  Akuntansi  Instansi  Berbasis  Akrual  (SAIBA),  Rekonsoliasi  Mandiri  (e-Rekon),  Personal Identification  Number  Pejabat  Penandatangan  Surat  Perintah  Membayar  (Pin  PPSPM),  dan Perencanaan  Kas  (Renkas)  yang  dikeluarkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan, Direktorat  Jenderal  Anggaran,  maupun  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara.  Direktorat Jenderal  Perbendahaaran  juga  mengembangan  Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat  Instansi (SAKTI)  yang  merupakan  solusi  komprehensif  pengelolaan  keuangan  negara  di  tingkat  unit kerja, sehingga pengelolaan keuangan negara diharapkan lebih mudah, cepat dan akurat. Surya  dan  Supriyatna  (2013:1)  menyatakan  bahwa  setiap  bentuk  organisasi  yang menggunakan  teknologi  informasi  pada  akhirnya  akan  menghadapi  berbagai  risiko  atau gangguan  Teknologi  Informasi  (TI)  yang  semakin  kompleks  dan  variatif  di  era  sekarang  ini. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Pembinaan  Pengelolaan  Anggaran

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1584-1601 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.325
mengatakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan yaitu  peningkatan  kecepatan  teknologi  tidak  dibarengi  dengan  kecepatan  pemahaman penggunanya.
Berdasarkan  apa  yang  dikemukakan  di  atas,  menjadi  penting  penerapan  sistem  informasi manajemen  dalam  pengelolaan  keuangan,  sehingga  urgen  pula  untu  menulis  tentang “Sistem  Informasi Manajemen  Keuangan  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Negara  Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ”.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif.    Metode  deskriptif  dengan analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat memperolelh gambaran sel cara  luas  yang  deskriptif,  eksplanatif  danmengungkapkan  fakta  yang  terjadi  di  lapangan. Menurut  Sugiyono  (2009:29)  bahwa  penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk  mengungkapkan informasi  kualitatif  sehingga  lebih  berfokus  pada  proses  dan  makna  suatu  masalah.  Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan tentang realitas dari kejadian yang diteliti  atau  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  variabel  mandiri  atau  tunggal,  yaitu  tanpa membuat perbandingan atau keterkaitan dengan variabel lain. Lokasi penelitian berada pada Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  yang bertempat di Jalan Mayjeln Sutoyo No. 34, Kendari Sulawesi Tenggara. 93122.
Informan  penelitian  adalah      warga  masyarakat  yang  ditetapkan  secara purposive sampling.
Dalam  penelitian  ini,  untuk  mendapatkan  data  sesuai  dengan  tujuan  penelitian maka peneliti turun secara langsung kelapangan kemudian melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.  Pengumpulan data dalam penelitian ini  dilakukan melalui:  observasi,    wawancara  dan  dokumentasi.  Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  datanya  jenuh,  dimulai  dari  pengumpulan data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014) dalam  (Elwan  et  al.,  2022).  Kondensasi  data  merujuk  pada  proses  seleksi,  fokus  studi, penyederhanaan,  ringkasan  dan  transformasi  data  dengan  tujuan  untuk  mengetahui penerapan  sistem  informasi  manajemen  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  dan pengelolaan  keuangan  pada  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Sulawesi Tenggara.(Muhammad Elwan et al., 2022)

## SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1584-1601                                                             Aminuddin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.325 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Instansi  Vertikal  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan,  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan Provinsi  Sulawesi  Tenggara  adalah  instansi  vertical  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  yang berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  langsung  kepada  Direktur  Jenderal Perbendaharaan.  Sebagai  perpanjangan  tangan  Kementerian  Keuangan  di  daerah,  Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peran penting sebagai representasi Kementerian  Keuangan  di  daerah,  yakni  salah  satunya  mengawal  pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  mempunyai  tugas  melaksanakan  koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian,  penyusunan  laporan,  dan  pertanggungjawaban  di  bidang  perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara berkedudukan di Kota Kendari, membawahi empat Kantor Pelayanan Perbedaharaan Negara (KPPN), sebagai berikut:
1. KPPN Kendari (060) Tipe A1
2. KPPN Baubau (153) Tipe A2
3. KPPN Kolaka (156) Tipe A2
4. KPPN Raha (157) Tipe A2
Dari analisis hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, akan dibagi berdasarkan fokus masalah yang dibahas terkait dengan teori yang digunakan yaitu Sistem Informasi Manajemen menurut Susanto  (2013:58)  yaitu:  Perangkat  Keras,  Perangkat  Lunak,  Database,  Prosedur,  Manusia,  dan Pengelolaan  Keuangan  menurut  Kuswadi  (2005:3)  yaitu:  Perencanaan,  Pencatatan,  dan Pelaporan yang akan menghasilkan sistem informasi manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan negara. Agar lebih jelasnya penulis akan menguraikan masing-masing indikator, yakni sebagai berikut:

## A. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Negara
Penggunaan  sistem  informasi  dalam  pengelolaan  keuangan  sangat  penting  dilakukan  guna meningkatkan kualitas dan mempermudah proses pengelolaan fiskal nasional.
Sistem informasi manajemen adalah sistem yang membantu manajemen dalam pengumpulan, pemrosesan  dan  analisis  data,  evaluasi  data  dan  penyediaan  informasi  yang  berharga  dan pada  akhirnya  pengambilan  keputusan  yang  membantu  mendukung  fungsi  operasional manajemen.
Dalam konsep sistem informasi manajemen,  yang  harus diintegrasikan adalah semua elemen dan  sub  elemen  yang  terlibat  dalam  pembentukan  sistem  informasi  manajemen  mutu.  Unsur- unsur ini, juga dikenal sebagai komponen sistem informasi akuntansi, meliputi:

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1584-1601 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.325

## 1. Perangkat Keras (Hardware)
Dalam menjalankan sebuah sistem informasi manajemen diperlukan peralatan yang menunjang sehingga  sistem  informasi  manajemen  dapat  terlaksana.  Dengan  adanya  perangkat  keras membantu dalam pemrosesan informasi. Menurut Susanto (2013:58) Perangkat keras (hardware) merupakan  peralatan  fisik  yang  dapat  digunakan  untuk  mengumpulkan,  memasukan, memproses,  menyimpan,  dan  mengeluarkan  hasil  pengolahan  data  dalam  bentuk  informasi. Perangkat keras (hardware) merupakan komponen komputer yang bentuknya bisa dilihat dan dipegang manusia secara nyata seperti komputer, printer, handphone dan sebagainya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan,  dan  observasi  dapat  disimpulkan  bahwa penerapan perangkat keras dalam menunjang keberhasilan Sistem Informasi Manajemen pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan sudah tersedia dan terpenuhi serta telah mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan hal ini juga sudah sesuai dengan yang dijelaskan oleh  Susanto  (2013:58)  bahwa  perangkat  keras  adalah  peralatan  fisik  yang  dapat  digunakan untuk  mengumpulkan,  memasukan,  memproses,  menyimpan,  dan  mengeluarkan  hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Adapun beberapa perangkat keras yang digunakan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu: Personal komputer/laptop sebanyak 43 unit, Printer sebanyak 22 unit, UPS sebanyak 8 unit, dan Mesin Fotocopy sebanyak 2 unit.  Seperti  halnya  pada  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara, penggunaan  perangkat  keras  sangat  membantu  dalam  proses  pengolahan  data  keuangan yang  lebih  transparan  dan  akuntabel.  Penggunaan  perangkat  keras  pada  Kanwil  Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara harus mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

## 2. Perangkat Lunak (Software)
Perangkat lunak (software) merupakan kumpulan dari program- program yang digunakan untuk menjalankan komputer. Demi meningkatkan kualitas serta mempermudah proses pengelolaan keuangan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara terus menerus mengembangkan  layanan  teknologi  informasi.  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan menghadirkan  aplikasi  (software)  yang  digunakan  dalam  proses  pengelolaan  keuangan  yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dimana Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)  merupakan  perangkat  lunak  yang  berbentuk  website  yang  membantu  proses pengelolaan keuangan negara yang transparansi dan akuntabel.
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi  satuan  kerja  yang  melakukan  pengelolaan  keuangan  yang  meliputi  tahapan perencanaan  hingga  pertanggungjawaban  anggaran.  Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat Instansi (SAKTI) merangkai berbagai aplikasi di tingkat satuan kerja yang selama ini berdiri sendiri menjadi  modul-modul  yang  terintegrasi  dalam  satu  sistem.  Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat

## SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1584-1601                                                             Aminuddin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.325 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Instansi  (SAKTI)  juga  dirancang  untuk  menerapkan  akuntansi  berbasis  akrual  serta  terhubung dengan  Sistem  Perbendaharaan  dan  Anggaran  Negara  (SPAN)  melalui  portal  SPAN.  Dalam aplikasi  SAKTI  terdapat  9  modul  yaitu  modul  Administrator,  modul  Penganggaran,  modul Persediaan, modul GL dan Pelaporan, modul Komitmen, modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Pembayaran, dan modul Piutang.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  dan  observasi  dapat  disimpulkan bahwa ketersediaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sangat diperlukan dalam pengelolaan  keuangan  negara  dimana  Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat  Instansi  (SAKTI) merupakan  perangkat  lunak  yang  berbentuk  website  yang  membantu  proses  pengelolaan keuangan negara agar lebih mudah, aman, nyaman, handal, transparansi dan akuntabel. Dan interkoneksi antara SAKTI dan SPAN yang digunakan secara internal oleh Kementerian Keuangan selaku  Bendahara  Umum  Negara  memberikan  kemudahan  bagi  satuan  kerja  dengan ditiadakannya kebutuhan untuk datang ke KPPN.
Dalam  aplikasi  SAKTI  terdapat  fitur Access  Control  List  (ACL).  Access  Control  List  (ACL) adalah  pengelompokan  paket  menu  berdasarkan  kategori  sehingga  Administrator  dapat menentukan menu transaksi ataupun izin akses menu transaksi tersebut. Setiap pengguna akan memiliki batasan-batasan kewenangan sesuai dengan tingkatannya. Kebenaran transaksi yang direkam  akan  dicek  melalui  mekanisme  check  and  balance  oleh  beberapa  pihak  sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
Gambar 1. Tampilan beranda (depan) Aplikasi SAKTI
Sumber: data diolah dari aplikasi, 2023
Adapun  beberapa  modul  yang  ada  pada  SAKTI  adalah:  1)  Modul  Administrator;  2)  Modul Penganggaran;  3)  Modul  Persediaan;  4)  Modul  Komitmen;  5)  Modul  Pembayaran;  6)  Modul Bendahara; 7) Modul Aset Tetap; 8) Modul Piutang; 9) Modul GL dan Pelaporan (GLP)

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1584-1601 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.325

## Gambar 2. Hubungan modul Komitmen dengan Modul Lain
Petunjuk  teknis  ini  ditujukan  untuk  memandu  operator  aplikasi  SAKTI  dalam  penatausahaan (pengesahan  dan  pelaporan)  transaksi  Hibah  Langsung  Barang  Jasa  Surat  Berharga  pada Satker Non BLU. Untuk Satker BLU, transaksi Hibah Langsung Barang hanya dicatat pada Modul Aset  Tetap  dengan  menggunakan  menu  Hibah  Masuk  (tanpa  mekanisme  pengesahan MPHLBJS).

## Level pengguna dalam modul GL dan Pelaporan
1) Operator:  User  yang  memiliki  kewenangan  melakukan  RUH  jurnal  penyesuaian/koreksi  dan realisasi  kinerja,  melakukan  proses  validasi  jurnal,  melakukan  proses  posting,  melakukan proses  tutup  periode,  melakukan  pencetakan  laporan  keuangan,  melakukan  proses pengiriman ADK konsolidasi dan melakukan proses konfirmasi
2) KPA: user yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses pengiriman ADK rekonsoliasi.
Adapun output dari modul GL dan Pelaporan berupa Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Realisasi Anggaran
Gambar 3. Aplikasi SAKTI dan Aplikasi Eksisting

## SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1584-1601                                                             Aminuddin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.325 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Adapun  perbedaan  SAKTI  dengan  Aplikasi  Satker  sebelumnya  yaitu  menggunakan  satu database  terpusat,  memiliki  tingkat  keamanan  yang  lebih  tinggi  dengan  adanya  proses enkripsi/dekripsi  Arsip  Data  Komputer  (ADK),  dapat  di-install  di  beberapa  operating  system (seperti  Windows,  Linux),  lebih  mudah  digunakan  (user  friendly),  dapat  dijalankan  dalam spesifikasi PC/Laptop yang minimun, serta kinerja aplikasi yang lebih konsisten.
Untuk  meningkatkan  keamanan  data,  setiap  data  yang  dihasilkan  dari  aplikasi  Sistem  Aplikasi Keuangan  Tingkat  Instansi  (SAKTI)  akan  ditandatangani  secara  digital  menggunakan  Pin  oleh Pejabat yang berwenang. Untuk membuka data tersebut diperlukan kode encrypt yang dibuat dengan  sistem hashed  yang  terdapat  dalam  aplikasi  Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat  Instansi (SAKTI).
3. Basis  Data (Database); merupakan  kumpulan  data-data  yang  tersimpan  di  dalam  media penyimpanan di suatu perusahaan atau di dalam komputer. Basis data (database) adalah metode yang digunakan untuk menyimpan aplikasi besar yang digunakan bersama, dengan banyak  pengguna  yang membutuhkan  koordinasi  di  antara  banyak  pengguna.  Basis  data didefinisikan sebagai kumpulan catatan atau data terstruktur di komputer sehingga program dapat mengakses data untuk menjawab pertanyaan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  dan  observasi  dapat  disimpulkan  bahwa seluruh  database  modul-modul  yang  ada  di  dalam  SAKTI  terintegrasi.  Integrasi  database  ini memungkinkan  untuk  mengakses  data  melalui  seluruh  modul  yang  berhubungan.  Dengan demikian  database  yang  terdapat  pada  aplikasi  SAKTI  dapat  digunakan  mulai  dari  proses perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pertanggungjawaban hal ini sudah sesuai dengan yang  telah  dijelaskan  oleh  Susanto  (2013)  bahwa  database  merupakan  kumpulan  data-data yang tersimpan dalam media penyimpanan di suatu perusahaan yang dapat mempermudah pekerjaan.  Pada  dimensi  ini  sudah  sejalan  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  Edi  Yanto dan Akfir tahun (2019) hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa dengan adanya database ini  kualitas  informasi  yang  dihasilkan  lebih  relevan,  akurat  yang  memberi  kemudahan  bagi pengguna dalam mengakses informasi keuangan di Dinas Lingkungan Hidup.
Pada aplikasi SAKTI menerapkan konsep single database yang mengintegrasikan aplikasi satuan kerja yang ada. Dengan sistem integrasi, sekali input data dapat digunakan oleh seluruh modul SAKTI, sehingga tidak perlu dilakukan input database berkali-kali.

## 4. Prosedur
Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang- ulang  dengan  cara  yang  sama.  Prosedur  adalah  sekumpulan  aturan  yang  dipakai  untuk mewujudkan pemrosesan sistem informasi manajemen keuangan yang dikehendaki.
Prosedur merupakan komponen fisik yang terdapat dalam bentuk beberapa program indikator prosedur, yaitu proses pengumpulan data dan informasi yang akurat. Pengolahan data adalah pengolahan  data  menjadi  bentuk  yang  lebih  informatif  atau  beberapa  informasi.  Informasi

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1584-1601 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.325
dikatakan  akurat  jika  memberikan  informasi  yang  sesuai  dengan  fakta.  Informasi  adalah  data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan memiliki nilai yang nyata, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  dan  observasi  dapat  disimpulkan bahwa  prosedur  yang  dijalankan  dan  dilaksanakan  sudah  terstruktur  dan  sistematis  sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan sehingga sudah tidak ada kendala seperti dalam proses pengumpulan data dikarenakan dalam proses nya telah menggunakan aplikasi SAKTI. Di dalam SAKTI  semua  transaksi  yang  sudah  melewati  proses  persetujuan  dikunci  sehingga  tidak  dapat diubah  atau  dihapus.  Dengan  demikian,  apabila  dibutuhkan  penyesuaian  terhadap  transaksi bersangkutan, pengguna harus mencatat jurnal koreksi. Hal ini untuk menjamin validitas dari tiap- tiap transaksi yang ada.

## 5. Manusia (Brainware)
Manusia  (brainware)  adalah  semua  pihak  yang  bertanggung  jawab  dalam pengembangan,  pemrosesan,  dari  penggunaan  sistem  informasi.  Kemampuan  sumber  daya manusia dalam mengoperasikan komputer adalah sesuatu yang penting dalam penggunaan sistem informasi. Menurut Susanto (2013:58) Manusia (brainware) merupakan sumber daya yang terlibat  dalam  pembuatan  sistem  informasi,  pengumpulan  dan  pengolaan  dalam  data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan sistem informasi tertentu.
Kemampuan  sumber  daya  manusia  pada  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi Sulawesi  Tenggara  sudah  sangat  baik  dapat  dilihat  dari  laporan  kinerja  Kanwil  DJPb  Provinsi Sulawesi  Tenggara  2022  bahwa  nilai  rata-rata hard  competency pegawai  terealisasi  sebesar 91,25% dari target 78%. Dalam hal penggunaan Sistem Informasi Manajemen, dapat dikatakan sudah sangat efektif dilihat dari kompetensi dan kapasitas para pegawai yang telah memenuhi standar profesionalitas.
Pada SAKTI terdapat beberapa level user yang memiliki fungsi dan tugas yang berbeda disesuaikan dengan kewenangan dan jabatan user. Level maker digunakan oleh operator untuk merekam data transaksi. Hasil dari perekaman masih dapat diubah atau pun dihapus. Transaksi yang  direkam  oleh  operator  tidak  tampil  dalam  laporan  sebelum  dilakukan  validasi  oleh user checker. Level  Checker  bertugas  untuk  melakukan  validasi  dengan  output  yang  tidak  dapat diubah dan dihapus, tetapi tidak tampil dalam laporan, siap untuk disetujui atau dibatalkan dan level  ini  dilakukan  oleh  validator.  Level  Approver  bertugas  melakukan  approve  dengan  hasil yang tidak dapat diubah dan dihapus, tampil dalam laporan, terbentuk jurnal.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan,  observasi  dan  studi  dokumentasi  dapat disimpulkan  bahwa  kemampuan  sumber  daya  manusia  menjadi  hal  yang  sangat  penting dalam  penggunaan  sistem  informasi  manajemen.  Kemampuan  sumber  daya  manusia  pada kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dalam  mengoperasikan  komputer,

## SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1584-1601                                                             Aminuddin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.325 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
menganalisis  serta  mengolah  data  sudah  sangat  efektif,  hal  ini  sudah  sesuai  dengan  yang dikemukakan  Susanto  (2013:58)  Manusia  (brainware)  merupakan  sumber  daya  yang  terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolaan dalam data, pendistribusian dan  pemanfaatan  informasi  yang  dihasilkan  sistem  informasi  tertentu,  hal  ini  juga  telah dipertegaskan oleh informan.
Seluruh  karyawan  wajib  memahami,  menguasai  dan  mengoperasikan  sistem  dengan  benar sebagai  pengguna.  Untuk  mencapai  hal  tersebut,  Kementerian  Keuangan  melakukan pembinaan  secara  langsung  dan  rutin  kepada  pegawai  melalui  Pusdiklat  Perbendaharaan Anggaran melalui Training Of Trainer (TOT).

## B. Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan keuangan adalah upaya yang dilakukan perusahaan dalam merancang kegiatan yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengendalian dana dan aset. Tiga kerangka dasar pengelolaan, sebagai berikut:

## 1. Perencanaan
Perencanaan Keuangan adalah kegiatan menentukan tujuan dari organisasi dan memilih cara yang  terbaik  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Merencanakan  kegiatan  keuangan,  Persalah satunya adalah menetapkan  tujuan keuangan dan anggaran keuangan tahunan dan jangka panjang.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan observasi dapat disimpulkan bahwa Sistem Perencanaan  Keuangan  pada  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  itu bersifat  Bottom  Up  atau  dari  bawah  ke  atas  yang  artinya  perencanaan  terlebih  dahulu dilakukan oleh masing-masing Satker dari Kantor Vertikal kemudian Pusat dan Pusat yang akan melakukan  konsolidasi  apakah  penyusunan  anggaran  tersebut  bisa  berlanjut  atau  tidak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kuswadi (2005) kegiatan perencanaan pada keuangan, salah  satunya  adalah  merumuskan  sasaran  keuangan  tahunan  dan  jangka  panjang,  serta anggaran  keuangan.  Penyusunan  anggaran  merupakan  proses  untuk  membantu melaksanakan  fungsi  perencanaan  dan  pengendalian  yang  efektif.  Proses  perencanaan keuangan itu dilakukan pada tahun sebelum tahun periode.
Dalam  proses  perencanaan  yang  dilakukan  di Kanwil  Ditjen Perbendaharaan  Provinsi  Sulawesi Tenggara  sudah  menggunakan  aplikasi  SAKTI,  hal  ini  sudah  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  Atik  Rusmayanti  tahun  (2014)  hasil  penelitian  tersebut  mengatakan  bahwa  dengan adanya sistem informasi pengelolaan keuangan, pengelolaan keuangan menjadi lebih terbantu dan dapat meminimalisasi adanya kesalahan dan mengoptimalkan keamanan data.

## 2. Pencatatan
Pencatatan  adalah  kegiatan  mencatat  setiap  transaksi  keuangan  yang  telah  terjadi  dan dicatat  secara  sistematis  dan  secara  kronologis.  Pencatatan  digunakan  sebagai  penanda transaksi yang terjadi dalam periode tersebut. Proses pencatatan dalam pengelolaan keuangan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1584-1601 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.325
negara  pada  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  telah  melalui  jalur struktural yang telah ditentukan seperti laporan realisasi dan sebagainya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan,  dan  observasi  dapat  disimpulkan  bahwa proses pencatatan dalam proses pengelolaan keuangan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara sudah menggunakan sistem aplikasi manajeman yaitu SAKTI dimana metode  pencatatannya  menggunakan  metode  perpetual  dimana  metode  perpetual  adalah metode  yang  menentukan  pencatatan  persediaan  dilakukan  secara  langsung  dan berkesinambungan sesuai dengan jumlah dan harga pada setiap transaksi. Seperti halnya yang dikemukakan  oleh  Kuswadi  (2005:3)  bahwa  pencatatan  adalah  kegiatan  mencatat  setiap transaksi  keuangan  yang  telah  terjadi,  penulisannya  secara  sistematis  dan  kronologis. Pencatatan sendiri digunakan sebagai penanda bahwa telah terjadi transaksi yang terjadi pada periode  yang  ditentukan  dalam  organisasi.  Penyusunan  pencatatan  keuangan  diawali  dari tahap pengumpulan dokumen yang berpengaruh secara langsung dengan kejadian transaksi. Aplikasi  SAKTI  menggunakan  pencatatan  berbasis  akrual  secara  transaksional  sesuai  dengan amanat Undang-Undang. Jurnal yang dihasilkan terbentuk di tiap-tiap transaksi. Setiap informasi pada pencatatan didasarkan pada dokumen yang muncul pada saat transaksi dilakukan.

## 3. Pelaporan
Akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  diwujudkan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban pelaksanaan  keuangan  negara  sejak  proses  penganggaran,  pelaksaaan,  sampai  dengan pertanggungjawaban  untuk  mewujudkan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pengelolaan keuangan.  Pelaporan  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  menyampaikan  hal-  hal  yang berhubungan  dengan  hasil  pekerjaan  yang  telah  dilakukan  selama  satu  periode  tertentu sebagai  bentuk  pelaksanaan  tanggung  jawab  (pertanggungjawaban)  atas  tugas  dan wewenang yang diberikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.
Fahmi  (2012)  mengatakan  bahwa  laporan  keuangan  merupakan  suatu  informasi  yang menggambarkan  kondisi  lapangan  keuangan  suatu  perusahaan,  dan  lebih  jauh  informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan,  observasi  dan  studi  dokumentasi  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  proses  pertanggungjawaban  keuangan  pada  Kanwil  Ditjen Perbendaharaan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  sudah  sangat  efektif  serta  telah  menggunakan aplikasi SAKTI yang akan mempermudah dalam proses pertanggungjawaban keuangan.
Laporan  keuangan  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan tingkat satuan kerja/UAKPA di lingkup UAPPA-W Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Laporan  keuangan  ini  merupakan laporan  yang  mencakup  seluruh  aspek  keuangan  yang  dikelola  oleh  Kanwil  Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah

## SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1584-1601                                                             Aminuddin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.325 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  seperti  kantor  wilayah  dan  satuan kerja yang bertanggungjawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya.
Laporan  keuangan  pada  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  itu  ada laporan tiap bulan, triwulan, semester dan tutup buku yang dilakukan setiap akhir tahun seperti yang  dikemukakan  oleh  Raharjapura  (2011)  bahwa  laporan  keuangan  merupakan suatu  hasil akhir dari proses akuntansi selama periode tertentu. Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi  Tenggara  terdapat  2  laporan,  laporan  pertanggungjawaban  sebagai  wilayah (kompilasi seluruh satker KPPN) dan laporan pertanggungjawaban kanwil sendiri yang nantinya akan digabungkan di laporan wilayah.
Laporan  Keuangan  Tingkat  Unit  Akuntansi  Pembantu  Pengguna  Anggaran  Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022.

## Laporan Realisasi Anggaran;
menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur- unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.  Realisasi  Pendapatan  Negara  pada  31  Desember  2022  adalah  berupa  Pendapatan Negara  Bukan  Pajak  sebesar  Rp  189.857.095  atau  mencapai  100  persen  dari  estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0. Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 10.331.775.247 atau mencapai 99,25% dari alokasi anggaran sebesar Rp 10.409.595.000 a. Pendapatan
Realisasi Pendapatan pada TA 2022 adalah sebesar Rp 189.857.095. atau mencapai 100% dari estimasi  pendapatan  yang  ditetapkan  sebesar  Rp  0.  Pendapatan  di  lingkup  Kantor  Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara hanya terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan rincian estimasi pendapatan dan realisasi dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2022
URAIAN TA 2022 % Real Angg. Anggaran Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak - 189.857.095 100 Jumlah Pendapatan - 189.857.095 100
Sumber: Laporan Keuangan UAPPA-W Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2022
Realisasi  PNBP  per  31  Desember  2022  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp42.204.892  atau  28,58% dibandingkan periode per 31 Desember 2021.
Belanja; Realisasi  belanja  pada  TA  2022  adalah  sebesar  Rp10.331.775.274  atau  99,25%  dari anggaran sebesar Rp10.409.595.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2022 dapat dilihat pada tabel 2.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1584-1601 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.325
Tabel 2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022 URAIAN TA 2022 % Real Angg. Anggaran Realisasi Belanja Pegawai 1.440.813.000 1.430.720.000 99,29% Belanja Barang 7.721.604.000 7.664.449.274 99,25% Belanja Modal 1.247.178.000 1.236.606.000 99,15% Total Belanja 10.409.595.000 10.331.775.274 99,25%
Sumber: Laporan Keuangan UAPPA-W Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2022 Realisasi  belanja  mengalami  penurunan  sebesar  (RP1.059.716.616)  atau  sebesar  (9,30%). Penurunan terutama disebabkan berkurangnya pagu/nilai kontrak/SPK dan pembayaran termin pada belanja modal.
Tabel 3. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021 URAIAN TA 2022 TA 2021 Naik/Turun % Belanja Pegawai 1.430.720.000 1.413.135.000 17.585.000 1,24 Belanja Barang 7.664.449.274 7.293.497.271 370.952.003 5,08 Belanja Modal 1.236.606.000 2.684.859.619 (1.448.253.619) (53,94) Jumlah 10.331.775.274 11.391.491.890 (1.059.716.616) (9,30)
Sumber: Laporan Keuangan UAPPA-W Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2022
Neraca; Neraca  menggambarkan  posisi  keuangan  entitas  mengenai  aset,  kewajiban,  dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp  123.156.495.721  yang  terdiri  dari:  Aset  Lancar  sebesar  Rp  305.389.887;  Aset  Tetap  (netto) sebesar  Rp  123.156.495.721;  Piutang  Jangka  Panjang  (netto)  sebesar  Rp  0;  dan  Aset  Lainnya (netto) sebesar Rp 4.330.230. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing- masing sebesar Rp 162.294.250 dan Rp 123.303.921.588.
Laporan Operasional; Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit  dari  operasi,  surplus/defisit  dari  kegiatan  non  operasional,  surplus/defisit  sebelum pos  luar  biasa,  pos  luar  biasa,  dan  surplus/defisit-LO,  yang  diperlukan  untuk  penyajian  yang wajar.  Pendapatan-  LO  untuk  periode  sampai  dengan  31  Desember  2022  adalah  sebesar  Rp 43.456.668,  sedangkan  jumlah  beban  adalah  sebesar  Rp  12.149.398.225,  sehingga  terdapat defisit  dari  Kegiatan  Operasional  senilai  (Rp  12.105.941.587).  Surplus  (Defisit)  Kegiatan  Non Operasional  sebesar  Rp  163.503.095  dan nilai  Pos-Pos  Luar  Biasa  sebesar  Rp  0  sehingga  entitas mengalami Defisit LO sebesar (Rp 11.942.438.492).
Laporan Perubahan Ekuitas; Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas  tahun  pelaporan  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya.  Ekuitas  pada  tanggal  1 Januari 2022 adalah sebesar Rp 124.450.200.197 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp 11.942.438.492) kemudian  ditambah  dengan  koreksi-koreksi  senilai  Rp  439.442.309  dan  Transaksi  Antar  Entitas

## SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1584-1601                                                             Aminuddin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.325 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
sebesar Rp 10.356.717.574 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp 123.303.921.588.
Catatan Atas Laporan Keuangan; Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang  penjelasan  atau  daftar  terinci  atau  analisis  atas  nilai  suatu  pos  yang  disajikan  dalam Laporan  Realisasi  Anggara,  Neraca,  Laporan  Operasional,  dan  Laporan  Peubahan  Ekuitas. Termasuk  pula  dalam  CaLK  adalah  penyajian  informasi  yang  diharuskan  dan  dianjurkan  oleh Standar  Akuntansi  Pemerintah  serta  pengungkapan-pengungkapan  lainnya  yang  diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
Laporan  keuangan  ini  merupakan  laporan  yang  mencakup  seluruh  aspek  keuangan  yang dikelola oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  mengenai  penerapan  sistem  informasi  manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pengelolaan keuangan pada Kanwil Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  maka  penulis  menyiimpulkan  bahwa Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Keuangan  (SAKTI)  dalam  pengelolaan  keuangan negara  di  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  sangat  efektif, menyeluruh,  dan  transparan,  memudahkan  proses  keuangan  serta  menyajikan  laporan keuangan yang akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

## Book
Agustiani, H. 2006. Psikologi perkembangan: Pendekatan ekologi kaitannya dengan konsep diri.
Bandung: PT. Refika Aditama.
Anwar, M. 2019. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan. Jakarta: Kencana.
Atmadja,  Arifin  P.  Soeria.  1986.  Mekanisme  Pertanggungjawaban  Keuangan  Negara  Suatu Tinjauan Yirudis. Jakarta: PT. Gramedia.
Bastian,  Indra.  2009.  Akutansi  untuk  LSM  dan  Partai  Politik.  Jakarta:  Erlangga.  Bungin,  Burhan.
2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group.
Charter,  Martin  dan  U  Tischner.  (Eds)  (2017).  Sustainable  solutions:  developing  products  and services for the future. Routledge.
Davis, Gordon B. 2002. Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen, PPM. Jakarta. Dawson, Catherine. 2010. Metode Penelitian Praktis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dharma,  Surya.  2013.  Manajemen  Kinerja:  Falsafah  Teori  dan  Penerapannya.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Doyle, M. 2011. Beginning PHP 5.3. John Wiley & Sons. Fahmi, Irham. 2012. Analisis Kinerja Keuangan. Bandung: Alfabeta.
Fatta, Hanif Al. 2007. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1584-1601 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.325
Given, Lisa M. (editor). 2008. The Sage encyclopedia of qualitative research methods. Thousand Oaks: Sage.
Hall,  James.  2009.  Sistem  Informasi  Akuntansi,  (Terjemahan  Dewi  Fitriasari  dan  Deny  Arnos Kwary). Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Handoko,  T.  Hani.  2001.  Manajemen  Personalia  dan  Sumber  Daya  Manusia,  Edisi  II.  BPFE Yogyakarta: Yogyakarta
Hasibuan. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Ketujuh Belas. Jakarta: PT. Bumi Aksara
Hutahaean, Jeperson. 2015. Konsep Sistem Informasi. Yogyakarta: CV Budi Utama.
Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).Jakarta: IAI. Jatmiko,  Dadang  Prasetyo.  2017.  Pengantar  Manajemen  Keuangan.  Cetakan  Pertama. Yogyakarta. Diandra Kreatif.
Jogiyanto.  2001.  Analisis  &  Desain  Sistem  Informasi  :  pendekatan  terstruktur  teori  dan  praktek aplikasi bisnis. Yogyakarta: Andi.
Kadir,  Abdul. 2003. Pengenalan  Sistem  Informasi. Yogyakarta: Andi  Offset. Keown,  Arthur  dan John D. Martin dan J. William Petty dan David F. Scott, JR.
2005. Financial Management Principles and Applications. New Jersey.
Kuswadi.  2005.  Meningkatkan  Laba  Melalui  Pendekatan  Akuntansi  Keuangan  dan  Akuntansi Biaya. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Mangukunegara,  A.A.P.  (2004).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Perusahaan,  PT.  Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
Marshall, B. Romney dan P. J Steinbart. 2015. Sistem Informasi Akuntansi.
Jakarta Selatan: Salemba Empat.
McLeod, Jr. Raymond dan George P. Schell. 2011. Sistem Informasi Managemen (Terjemahan). Jakarta: Salemba Empat
Miles, Mattew B. dan A. Michael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Muhadjir, Noeng. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin. Mulyadi. 2016. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Pratama,  Putu  Agus  Eka.  2014.  Sistem  Informasi  dan  Implementasinya.  Bandung:  Informatika Bandung.
Raharjaputra, H. S. 2011. Manajemen Keuangan dan Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Robbins, Stephen P. dan Timothy, A. Judge. 2011. Perilaku organisasi. Salemba Empat. Jakarta Sidharta, Lani. 1995. Pengantar Sistem Informasi Bisnis. Jakarta: P.T. ELEX Media Komputindo. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sukrisno, Agoes dan Estralita Trisnawati. 2013. Akuntansi Pepajakan. Jakarta: Salemba Empat.
Susanto, Azhar. 2004.  Sistem  Informasi Manajemen  konsep dan pengembangannya. Bandung: Lingga Jaya.

## SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1584-1601                                                             Aminuddin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.325 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Susanto,  Azhar.  2013.  Sistem  Informasi  Akuntansi,  Struktur-Pengendalian-  Resiko- Pengembangan, Edisi Perdana. Bandung: Lingga Jaya.
Sutabri, Tata. 2005. Sistem Informasi Manajemen, Andi. Yogyakarta. Sutanta, Edhy. 2003. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sutrisno.  2003.  Manajemen  Keuangan.  Teori  konsep  dan  aplikasi,  Edisi  pertama  EKONISIA.
Yogyakarta.
Tanjung,  Abdul  Hafiz.  2014.  Akuntansi,  Transparansi,  dan  Akuntabilitas  Keuangan  Publik.
Yogyakarta: BPFE UGM.
W. Riawan Tjandra. 2009. Hukum Keuangan Negara. Jakarta. Grasindo
Weston,  J.  Fred  dan  Thomas  E  Copeland.  1992.  Manajemen  Keuangan,  Edisi  Kedelapan, Jakarta: Binarupa Aksara.
Wibowo. 2013. Manajemen Kinerja, Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Wijaya, David. 2017. Manajemen Keuangan Konsep dan Penerapannya. Jakarta: PT. Grasindo.

## Journal
Akfir, E. Y. (2019). “Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen”.
Indonesian Journal Of Strategic Management, 4-5.
Dzakiyani,  W.  H. (n.d.).  (2020). “Analisis  Sistem  Akuntansi  atas  Rekonsiliasi Eksternal  pada  KPPN Jakarta VII”. 1 -2.
Machmud, Rizan. (2013). Peranan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja  Pegawai  Lembaga  Permasyarakatan  Narkotika  (LAPASTIKA)  Bollangi Kabupaten Gowa. Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar. Vol 9 Nomor 3.
Ningrum, Pratiwi Nindya. (2013). “Analisis Atas E fisiensi dan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terkait Pengendalian Internal Pada STIE Widya Gama Lumajang”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. Vol 2 Nomor 2.
Purnomo.  Eko  Sigit,  dan Samopa.  Febriliyan.  (2013).  “Pembuatan  Sist em  Informasi  Rekonsoliasi Keuangan  Negara  Menggunakan  PHP  dan  MySL”.  Jurnal  Teknik  Pomits.  Vol  2 Nomor 2.
Sidh, R. (2013). “Peranan Brainware Dalam Sistem Informasi Manajemen”.
Jurnal Computech & Bisnis. Vol 7 Nomor 1.
Sudjiman,  P.  E.  (2018).  “Analisis  Sis tem  Informasi  Manajemen  Berbasis  Komputer  Dalam  Proses Pengambilan Keputusan”. Jurnal Teika. Vol 8 Nomor 2.
Sumbu, T. (2010). “Hubungan Peme rintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah”. Jurnal Hukum, 6 -10.
Utama,  M.  R.  (2022).  Penerapan  SAKTI  dalam  Sistem  Informasi  Akuntansi  pada  Kanwil  Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur . Jurnal Aplikasi Administrasi , 4.

## Peraturan Perundangan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Kementerian  Keuangan. 2016.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor.
262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  171/PMK.05/2021  Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1584-1601 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.325
Keputusan  Staf  Ahli  Bidang  Organisasi,  Birokrasi,  dan  Teknologi  Informasi  selaku  Chief Information Officer Kementerian Keuangan Nomor 06/SA.8/2017 Tentang Standar Spesifikasi Perangkat Pengguna Di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Laporan  Keuangan  UAPPA-W  Kantor  Wilayah  DJPb  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  Tahun Anggaran 2022
Laporan Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022
Internet
https://www.inews.id/finance/makro/mengetahui-mekanisme-pengelolaan-
keuangan-
negara (Diakses pada tanggal 4 November pukul 11:45 AM)
https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sultra/id/ (Diakses pada tanggal 10 Maret pukul 10:15 AM)