## Original Research Paper

## IMPLEMENTASI  STANDAR  PELAYANAN  MINIMAL  BIDANG  KESEHATAN  PADA PENDERITA HIPERTENSI DI PUSKESMAS KOTA SURAKARTA
Suci Ramadhani 1* , Dwi Sutiningsih 2 , Cahya Tri Purnami 3
1 Prodi Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat,Universitas Diponegoro
2 Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro
3 Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro
*Email Corresponding:
sucirmdh99@gmail.com
Page : 316-323

## ABSTRAK
SPM Bidang Kesehatan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara  Indonesia  secara  minimal.  Capaian  indikator  pelayanan  kesehatan penderita  hipertensi  di  tahun  2020  sebesar  15,96%  masih  jauh  dari  target  yang ditelah  ditetapkan  yaitu  100%.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis implementasi  SPM  bidang  kesehatan  pada  penderita  hipertensi  di  Puskesmas Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif  analitik.  Subjek  penelitian  diambil  secara  purposive  sampling.  Hasil penelitian  dapat  diketahui  bahwa  implementasi  SPM-BK  pada  penderita hipertensi  belum  dilaksanakan  secara  maskimal  dan  belum  memenuhi  target 100%  karena  adanya  kendala  seperti  jumlah  sasaran  penderita  hipertensi  yang besar,  tenaga  kesehatan  di  Puskesmas  memiliki  tugas  rangkap,  sarana  dan prasarana  seperti  ruang  tunggu  dan  ruang  pelayanan  di  Puskesmas  yang  masih sempit,  serta  faktor  eksternal  yaitu  kesadaran  masyarakat  mengenai  kesehatan yang masih rendah.

## ABSTRACT
MSS in the Health Sector are provisions regarding the type and quality of basic services  which  are  mandatory  government  affairs  that  every  Indonesian  citizen has  the  right  to  receive  at  a  minimum.  The  achievement  indicator  for  health services  for  people  with  hypertension  in  2020  of  15.96%  is  still  far  from  the target set at 100%. This study aims to analyze the implementation of MSS in the health sector for hypertension sufferers at the Surakarta City Health Center. This research  is  a  qualitative  research  with  an  analytic  descriptive  approach. Research  subjects  were  taken  by  purposive  sampling.  The  results  of  the  study show that the implementation of MSS-BK for hypertensive patients has not been carried out optimally and has not met the 100% target due to constraints such as the  large  target  number  of  hypertensive  patients,  health  workers  at  the Puskesmas  having  multiple  duties,  facilities  and  infrastructure  such  as  waiting rooms  and  service  rooms.  in  Puskesmas  which  are  still  narrow,  as  well  as external factors, namely public awareness about health which is still low.
Kata Kunci :
SPM, hipertensi, puskesmas
Keywords: Minimum service standards, hypertension, public health services
Published by: Tadulako University, Managed by Faculty of Medicine. Email: healthytadulako@gmail.com Phone (WA): +6285242303103 Address: Jalan Soekarno Hatta Km. 9. City of Palu, Central Sulawesi, Indonesia

## PENDAHULUAN
Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas  berbagai  jenis,  salah  satunya  melalui kesehatan  atau  disebut  Standar  Pelayanan Minimal  Bidang  Kesehatan.  SPM  Bidang Kesehatan  adalah  ketentuan  tentang  jenis  dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan  wajib  yang  berhak  diperoleh setiap warga negara Indonesia secara
minimal. 1 Salah satu fungsi Puskesmas adalah memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada masyarakat  yang  dalam  penyelenggaraannya memerlukan  suatu  pedoman  yang  dapat dijadikan  standar.  Salah  satu  pedoman  yang dapat  membantu  tugas  Puskesmas  selaku UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yaitu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. 2
Hipertensi adalah faktor risiko utama pada penyakit  jantung,  serebral  (otak),  renal (ginjal),  dan  vaskular  (pembuluh  darah) dengan  komplikasi  berupa  “infark  miokard” (serangan  jantung),  gagal  jantung,  stroke (serangan  otak),  gagal  ginjal  dan  penyakit vaskular  perifer.  Prevalensi  hipertensi  di Indonesia  berdasarkan  hasil  Riskesdas  tahun 2018 sebesar 34,11%. Untuk di Kota Surakarta prevalensi hipertensi pada penduduk umur ≥18 tahun  di  Kota  Surakarta  37,80%  data  ini didapat  berdasarkan  hasil  Riskesdas  tahun 2018. 3,4
Berdasarkan data laporan indikator kinerja SPM  bidang  kesehatan  Provinsi  Jawa  Tengah tahun  2020  diketahui  bahwa  persentase capaian  pelayanan  dasar  kesehatan  pada penderita  hipertensi  sebesar  40,18%  hanya  4 Kabupaten/Kota  dengan  persentase  yang sudah  mencapai  target  capaian  yang  telah ditetapkan yaitu 100%. Sedangkan pada tahun 2019  capaian  pelayanan  dasar  kesehatan pada penderita  hipertensi  sebesar  37,17%  dan terdapat  3  Kabupaten/Kota  4  yang  sudah mencapai  target  yang  telah  ditetapkan  yaitu 100%.  Pada  tahun  2018  capaian  pelayanan kesehatan  pada  penderita  hipertensi  sebesar 39,29%.  Salah  satu  Kabupaten/Kota  yang belum  mencapai  target  capaian  pelayanan dasar  kesehatan  pada  penderita  hipertensi yaitu Kota Surakarta. 5,6
Berdasarkan  hasil  studi  pendahuluan  di Dinas  Kesehatan  Kota  Surakarta  dapat diketahui  bahwa  capaian  indikator  pelayanan kesehatan  penderita  hipertensi  di  tahun  2020 sebesar  15,96%  masih  jauh  dari  target  yang ditelah  ditetapkan  yaitu  100%.  Sedangkan pada  tahun  2019  capaian  indikator  pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar 16,15%.  Pada  tahun  2018  capaian  pelayanan kesehatan  pada  penderita  hipertensi  sebesar 28,46%. 7
Terdapat tiga Puskesmas di Kota Surakarta  yang  memiliki  jumlah  penderita hipertensi  tertinggi  dan  capaian  SPM  Bidang
kesehatan  pada  penderita  hipertensi  yang rendah dan belum mencapai target 100% yaitu Puskesmas  Gambirsari,  Puskesmas  Sangkrah, dan Puskesmas Pajang. Puskesmas Gambirsari dengan 6 jumlah penderita hipertensi sebanyak 16.309  dan  yang  sudah  mendapat  pelayanan kesehatan  hanya  11,1%  atau  1.812  orang. Puskesmas Sangkrah memiliki jumlah penderita  hipertensi  sebanyak  15.789  orang sedangkan  yang  sudah  mendapat  pelayanan kesehatan  hanya  2.146  orang  atau  13,6%. Puskesmas  Pajang  memiliki  jumlah  penderita hipertensi  sebanyak  14.494  orang  dan  jumlah yang  sudah  mendapat  pelayanan  kesehatan yaitu 994 orang atau 6,9%.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan penanggungjawab program SPM-BK di  Dinas Kesehatan  Kota  Surakarta  dapat  diketahui bahwa implementasi kebijakan SPM-BK  pada pelayanan  dasar  hipertensi  di  Kota  Surakarta belum  berjalan  optimal  karena  dipengaruhi beberapa  faktor  yaitu  target  SPM  yang  dinilai terlalu  tinggi,  kurangnya  koordinasi  antar organisasi  pelaksana,  kurangnya  partisipasi masyarakat  untuk  memeriksa  kesehatan,  dan jumlah  sasaran  yang  besar.  Dampak  tidak tercapainya SPM ini dapat diasumsikan bahwa masih  banyak  penderita  hipertensi  di  Kota Surakarta  yang  belum  mendapat  pelayanan kesehatan  sesuai  standar  karena  hasil  capaian yang  masih  sangat  jauh  dari  target  yang  telah ditetapkan yaitu 100%.
Berdasarkan  hasil  capaian  tersebut  ingin diteliti  penyebabnya  dengan  menggunakan pendekatan  teori  implementasi  kebijakan  dari Donald  Van  Metter  dan  Carl  Van  Horn. Implementasi  kebijakan  merupakan  rangkaian kegiatan  setelah  suatu  kebijakan  dirumuskan. Tujuan  dari  implementasi  kebijakan  sendiri adalah  untuk  menetapkan  arah  agar  tujuan kebijakan dapat direalisasikan.
Tujuan  penelitian  ini adalah  menganalisis penerapan  SPM  bidang  kesehatan  pada  jenis pelayanan  kesehatan  dasar  pada  penderita hipertensi  di  Puskesmas  Kota  Surakarta  yang
ditinjau  dari  variabel-variabel  dalam  teori implementasi  kebijakan  Van  Meter  dan  Van Horn.

## BAHAN DAN CARA
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik.  Subjek  penelitian  diambil  secara purposive sampling. Penelitian dilakukan pada bulan  November  hingga  Desember  2022 dengan  tempat  penelitian  di  Puskesmas Pajang,
Puskesmas Gambirsari,
dan
Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara  mendalam  dan  observasi  kepada informan  utama  dan  informan  triangulasi. Informan utama sebanyak 6 orang yang terdiri dari Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab program penyakit tidak menular di Puskesmas Pajang, Puskesmas Gambirsari, dan Puskesmas  Sangkrah.  Informan  triangulasi yaitu  pasien  hipertensi  sebanyak  12  orang yang  berusia  15  tahun  keatas  di  Puskesmas Pajang, Puskesmas Gambirsari, dan Puskesmas Sangkrah.
Aspek  yang  diteliti  adalah  tandar  dan tujuan  kebijakan,  sumber  daya,  karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi  pelaksana,  sikap  para  pelaksana serta  lingkungan  ekonomi,  sosial  dan  politik. Tahap  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini adalah  pengumpulan  data,  reduksi  data, analisis  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.
Tahap  yang  dilakukan  dalam  penelitian ini  adalah  pengumpulan  data,  reduksi  data, analisis  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.

## HASIL
Standar dan tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh informan menyatakan sudah mengetahui dan memahami Permenkes No 4 Tahun 2019 mengenai SPM- BK  pada  penderita  hipertensi.  Untuk  sasaran
dalam implementasi SPM-BK, seluruh informan  menyatakan  bahwa  jumlah  sasaran penderita  hipertensi  di  wilayah  Puskesmas terlalu  besar  karena  masih  memakai  jumlah estimasi.  Strategi yang  dilakukan  oleh Puskesmas  Pajang,  Puskesmas  Gambirsari, dan  Puskesmas  Sangkrah  untuk  mencapai tujuan  kebijakan  SPM-BK  yaitu  dengan melakukan  koordinasi  dan  advokasi  dengan lintas sektor dari kelurahan serta bekerja sama dengan  kader  dan  jejaring.  Selain  itu, mengoptimalkan  kegiatan  skrining  di  luar gedung Puskesmas melalui kegiatan Posbindu, Posbindu  remaja,  dan  Posbindu  institusi, layanan vaksinasi Covid-19 dan PIS-PK.
Sumber daya. Ketersediaan sumber daya terdiri  dari  sumber  daya  manusia,  dana,  serta sarana  dan  prasarana.  Berdasarkan  hasil penelitian  kendala  sumber  daya  manusia kesehatan  di  Puskesmas  Gambirsari  adalah tugas  rangkap  yang  dialami  oleh  tenaga kesehatan.  Sedangkan  di  Puskesmas  Pajang dan  Puskesmas  Sangkrah  tugas  rangkap  tidak menjadi  kendala.  Menurut  seluruh  informan utama  di  Puskesmas  Pajang,  Puskesmas Gambirsari,  dan  Puskesmas  Sangkrah  tenaga kesehatan  belum  mendapatkan  pelatihan khusus  mengenai  SPM  Bidang  Kesehatan pada  jenis  pelayanan  hipertensi.  Untuk kemampuan  sumber  daya  manusia  kesehatan di  Puskesmas  Pajang,  Puskesmas  Gambirsari, dan  Puskesmas  Sangkrah  dalam  memberikan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sudah baik menurut informan triangulasi yaitu pasien hipertensi. Selain sumber daya manusia,  aspek  yang  juga  diteliti  yaitu  dana atau  anggaran  dalam  pelaksanaan  pelayanan kesehatan  pada  penderita  hipertensi  yang sesuai  standar.  Seluruh  informan  utama  di Puskesmas  Pajang,  Puskesmas  Gambirsari, dan  Puskesmas  Sangkrah  menyatakan  dana atau  anggaran  bersumber  dari  APBD,  BOK, dan  BLUD.  Untuk  jumlah  dana  sudah tercukupi dan tidak ada kendala. Ketersediaan sarana dan prasarana di Puskesmas Pajang dan
Puskesmas  Gambirsari,  sedangkan  menurut informan  utama  di  Puskesmas  Sangkraah sarana  dan  prasarana  masih  kurang  memadai seperti  ruang  tunggu  dan  ruang  pelayanan kesehatan yang sempit.
Karakteristik organisasi pelaksana. Karakteristik  organisasi  pelaksana  terdiri  dari SOP  dan  fragmentasi.  SOP  dalam  pelayanan kesehatan  sesuai  standar  pada  penderita hipertensi berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama di Puskesmas Pajang, Puskesmas Gambirsari, dan Puskesmas
Sangkrah  mengacu  pada  Permenkes  No.4
Tahun 2019. Untuk fragmentasi atau pembagian  tanggung  jawab  di  Puskesmas Pajang, Puskesmas
Gambirsari,
dan Puskesmas  Sangkrah  dilakukan  secara  tim serta tanggungjawab dipegang oleh penanggungjawab program.
Sikap para pelaksana. Berdasarkan hasil wawancara mendalam seluruh informan utama di  Puskesmas  Pajang,  Puskesmas  Gambirsari, dan  Puskesmas  Sangkrah  menyatakan  bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan pada penderita  hipertensi  sudah  sesuai  dengan peraturan  SPM  bidang  kesehatan.  Sikap pelaksana seperti upaya-upaya yang dilakukan untuk  mendukung  keberhasilan capaian  SPM- BK pada penderita hipertensi dengan melakukan penemuan kasus dengan maksimal dan sosialisasi kepada masyarakat agar datang ke  kegiatan  posbindu  PTM,  pos  lansia,  dan posbindu  remaja.  Selain  itu,  bekerjasama dengan  lintas  sektor,  lintas  program,  dan jejaring. Selain itu dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM-BK. Komunikasi antar
organisasi pelaksana. Menurut  pernyataan  informan utama  kebijakan  SPM-BK  sudah  disampaikan oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Surakarta. Penyampaian  informasi  mengenai  kebijakan SPM  di  Puskesmas  Pajang,  Puskesmas Gambirsari, dan Puskesmas Sangkrah disampaikan melalui kegiatan Lokakarya Mini
atau lokmin yang rutin diselenggarakan  setiap bulannya.  Komunikasi  antara  Puskesmas Pajang, Puskesmas Gambirsari, dan Puskesmas Sangkrah dengan Dinas Kesehatan Kota  Surakarta  terjalin  melalui  whatssapp group.  Sedangkan  komunikasi  dan  koordinasi dengan  jejaring  fasilitas  kesehatan  dilakukan melalui  pertemuan  langsung  dan  adanya whatssapp group.
Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan  hasil  penelitian  seluruh informan  utama  di  Puskesmas  Pajang, Puskesmas Gambirsari, dan Puskesmas Sangkrah menyatakan bahwa kesadaran masyarakat  masih  rendah,  apabila  tidak merasakan  sakit  maka  masyarakat  enggan untuk  berobat  atau  melakukan  pemeriksaan kesehatan di Puskesmas. Tingkat perekonomian  masyarakat  di  Kota  Surakarta bervariasi.  Menurut  pernyataan  informan utama  dari  Puskesmas  Pajang,  Puskesmas Gambirsari, dan Puskesmas Sangkrah menyatakan bahwa faktor ekonomi seharusnya tidak  menjadi  kendala  bagi  masyarakat  untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di
Puskesmas.  Karena,  dengan  adanya  Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) sehingga pemeriksaaan kesehatan di Puskesmas menjadi gratis.  Menurut  informan  di  Puskesmas Pajang,  kebijakan  dari  Pemerintah  Kota Surakarta yang dapat mendukung pelaksanaan SPM-BK  pada  penderita  hipertensi  yaitu masyarakat di Kota Surakarta dapat mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas secara  gratis  dengan  JKN-KIS.  Sedangkan menurut  informan  utama  di  Puskesmas Gambirsari  dan  Puskesmas  Sangkrah  belum ada  kebijakan  khusus  yang  mendukung pelaksanaan  SPM  bidang  kesehatan  pada penderita hipertensi.

## PEMBAHASAN
Standar  dan  tujuan  kebijakan. Standar dan  tujuan  kebijakan  merupakan  salah  satu variabel  dalam  implementasi  kebijakan  SPM.
Tingkat keberhasilan dari kinerja implementasi  kebijakan  diukur  dari  standar dan  tujuan  kebijakan  itu  sendiri. 8 Dimana target  capaian  SPM  pelayanan  kesehatan penderita hipertensi adalah 100%. Tujuan dari Permenkes No 4 tahun 2019 adalah agar setiap penderita  hipertensi  berusia  15  tahun  keatas mendapatkan  pelayanan  kesehatan  sesuai standar  sebagai  upaya  pencegahan  sekunder. Standar  dan  tujuan  kebijakan  harus  jelas  dan terukur sehingga dapat direalisasikan.Implementasi  kebijakan  yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya memahami terhadap standar dan tujuan kebijakan. 9 Untuk mencapai tingkat keberhasilan  dalam  implementasi  kebijakan, maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang menjadi sasaran sehinga mengetahui apa yang harus dilakukan. 10
Jumlah  sasaran  yang  terlalu  besar  dapat menjadi kendala dalam keberhasilan implementasi SPM-BK pada penderita hipertensi.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian lain  yang  menjelaskan  bahwa  salah  satu kendala  dalam  pelaksanaan  SPM-BK  karena penetapan  prevalensi  penderita  menggunakan standar  nasional  yang  terlalu  tinggi  dan  tidak sesuai dengan angka kejadian di Puskesmas.
Sumber daya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.  Komponen  sumber  daya  antara  lain sumber  daya  manusia,  dana,  serta  sarana  dan prasarana. 11 Tenaga  kesehatan  di  Puskesmas Gambirsari  memiliki  kendala  yaitu  tugas rangkap.  Adanya  tugas  rangkap  bagi  tenaga kesehatan  di  Puskesmas  menyebabkan  tidak optimalnya  pelaksanaan  pelayanan  dasar pada penderita  hipertensi.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  sebelumnya  yang  menyatakan bahwa  kurangnya  tenaga  kesehatan  membuat tenaga  lain  memiliki  tugas  ganda  atau mengalami  rangkap  jabatan,  sehingga  petugas atau  tenaga  Kesehatan  tidak  dapat  fokus terhadap  tugas  kegiatan  pelayanan  yang
diberikan. 12 Selain  tenaga  kesehatan  di Puskesmas  Pajang,  Puskesmas  Gambirsari, dan  Puskesmas  Sangkrah  belum  mendapat pelatihan  khusus  terkait  SPM-BK.  Pelatihan kerja sangat diperlukan dalam mengembangkan  keterampilan  dalam  tim, terutama agar kinerja tim lebih meningkat dari standar yang telah ditetapkan. 13
Selain  sumber  daya  manusia,  terdapat pula  sumber  daya  dana  atau  anggaran  yang menjadi  aspek  pendukung  dalam  keberhasilan proses  implementasi  kebijakan.  Tanpa adanya jumlah  dana  yang  memadai  suatu  kebijakan atau program tidak berjalan dengan baik. 14
Sarana  dan  prasarana  merupakan  salah satu  kebutuhan  yang  harus  ada  dan  harus terpenuhi  bagi  setiap  pelayanan  kesehatan. Sehingga  kualitas  dan  kuantitas  sarana  dan prasarana perlu diperhatikan untuk menunjang pelaksanaan  kegiatan  pelayanan  kesehatan dengan baik. 15
Karakteristik organisasi pelaksana. Karateristik organisasi pelaksana adalah karakteristik  atau  sifat  yang  ditunjukan  baik penanggung jawab kebijakan maupun pelaksana  yang  terlibat  dalam  implementasi kebijakan. 16 Karakteristik organisasi pelaksana terdiri  dari  SOP  dan  fragmentasi  atau pembagian  tugas  mengenai  pelayanan  dasar pada  penderita  hipertensi.  SOP  berfungsi sebagai  pedoman  untuk  mengatur  tugas pelaksana  sesuai  dengan  indikator  teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja. 17
Fragmentasi  adalah  penyebaran  tanggung jawab  terhadap  suatu  wilayah  kebijakan  di antara  beberapa  unit  organisasi.  Dalam pelaksanaan suatu program, terdapat pembagian  tugas,  fungsi  dan  wewenang  bagi setiap pegawai yang berfungsi dalam memudahkan proses pekerjaan mereka. 18
Disposisi  atau  sikap  para  pelaksana. Sikap  penerimaan  atau  penolakan  dari  para pelaksana  akan  sangat  banyak  mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja
implementasi kebijakan publik. Karena, kebijakan yang dilaksanakan adalah kebijakan dari  atas  (top  down). 19 Para  pelaksana kebijakan dalam melaksanakan sebuah kebijakan  harus  memiliki  sikap  yang  sesuai dengan  aturan  yang  diberlakukan  ketika melaksanakannya, hal ini agar dapat meminimalisir berbagai masalah yang kemungkinan  akan  menjadi  penghambat dalam tercapainya tujuan. 20 Komunikasi
antar organisasi pelaksana. Komunikasi  dan  koordinasi  antar organisasi  pelaksana  menjadi  aspek  penting dalam proses implementasi kebijakan. Semakin baik komunikasi dan koordinasi antar pelaksana kebijakan, maka akan semakin kecil potensi  kesalahan  yang  akan  terjadi. 21 Dalam implementasi  kebijakan  perlunya  adanya hubungan yang baik antar instansi yang terkait yaitu  dengan  komunikasi  untuk  mendukung keberhasilan suatu kebijakan atau program. 22
Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan,  ekonomi,  sosial,  dan politik  memiliki  peran  lingkungan  eksternal dalam  mendorong  keberhasilan  kebijakan publik yang telah ditetapkan. 23
Partisipasi  dalam  masyarakat  di  rasa  juga perlu diperhatikan dalam adanya program atau kebijakan.  Partisipasi  yang  dimaksud  adalah adanya  pelayanan  yang  membuat  masyarakat berperan dalam suatu program dengan melihat kebutuhan,  keinginan,  dan  harapan  dari masyarakat. 24 Penerapan SPM bidang kesehatan  tidak dapat  terpisah dengan penyelenggaraan  program  Jaminan  Kesehatan Nasional (JKN) karena sifat saling melengkapi dan  sinergisme.  Sehingga  pada  penerapan SPM bidang kesehatan khususnya di kabupaten/kota ada kontribusi pembiayaan dan pelayanan program JKN. 25,26
Demikian juga dengan lingkungan politik, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan  dukungan  bagi  implementasi kebijakan. Pemerintah Kota Surakarta memiliki  program  yang  bertujuan  untuk
melindungi kesehatan masyarakat Kota Surakarta secara komprehensif dengan diberlakukannya  Perwali  No.27  Tahun  2019 tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan. Dalam peraturan tersebut masyarakat  Kota  Surakarta  dapat  mengakses pelayanan  General  Medical  Checkup  (GMC) di  Puskesmas  secara  gratis.  Pemeriksaan laboratorium  tersebut  juga  dilengkapi  dengan skrinning Penyakit Tidak Menular (PTM).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Implementasi Standar Pelayanan Minimal  Bidang  Kesehatan  pada  penderita hipertensi di Puskesmas Kota Surakarta sudah sesuai  dengan  kebijakan  Permenkes  No.4 Tahun  2019,  namun  dalam  penerapannya masih  terdapat  kendala  seperti  jumlah  sasaran penderita  hipertensi  yang  besar,  tenaga kesehatan  di  Puskesmas  memiliki  tugas rangkap,  sarana  dan  prasarana  seperti  ruang tunggu  dan  ruang  pelayanan  di  Puskesmas yang masih sempit, serta faktor eksternal yaitu kesadaran  masyarakat  mengenai  kesehatan yang masih rendah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Magister  Kesehatan Masyarakat  Universitas  Diponegoro  yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu  serta  kepada  Healthy  Tadulako  Journal yang sudah memberikan wadah untuk publikasi.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Margita, N. D., &  Listyandini, R. (2020). Gambaran  Pelayanan  Kesehatan  Pada Usia  Lanjut  di  Puskesmas  Pondok Rumput. PROMOTOR , 3 (3), 282-292.
2. Bangsawan,  A.  K.,  Rumayar,  A.  A.,  & Tucunan, A. A. (2017). Analisis Pelaksanaan  Standar  Pelayanan  Minimal (Spm) untuk Pelayanan Bayi di Puskesmas  Lolak  Kabupaten  Bolaang Mongondow. KESMAS: Jurnal Kesehatan
Masyarakat Universitas Sam Ratulangi , 6 (3).
3. Ademe,  S.,  Aga,  F.,  &  Gela,  D.  (2019).
Hypertension self-care practice and associated  factors  among  patients  in public  health  facilities  of  Dessie  town,
Ethiopia. BMC
health services research , 19 , 1-9.
4. Dinas  Kesehatan  Kota  Surakarta.  Profil Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2020.
5. Dinas  Kesehatan  Kota  Surakarta.  Profil Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2019.
6. Dinas  Kesehatan  Kota  Surakarta.  Profil Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2018.
7. Saharuddin, E., & Khakim, M. S. (2020). Implementasi  Kebijakan  Sistem  Zonasi Dalam  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru
Pada  Tingkat  Sma  Di  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Dinamika: Jurnal Ilmiah
Ilmu Administrasi Negara , 7 (3), 424-438.
8. Pamurti, E. K., Sartika, I., & Azmiardi, A.
(2022).  Implementasi  Protokol  Kesehatan Covid-19  pada  Petugas  Kesehatan  di Puskesmas  Baki  Sukoharjo. Jurnal  Ilmu Kesehatan  Masyarakat  Berkala , 4 (1),  78- 85.
9. Effendi,  Z.,  &  Safitri,  D.  (2022).
Implementasi  Peraturan  Daerah  Provinsi Sumatera  Selatan  Nomor  1  Tahun  2021 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian  Wabah  Penyakit  Menular Pada  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera: Indonesia. Jurnal Studia Administrasi , 4 (2), 85-95.
10. Kurniawati, N., Suryawati, C., & Arso, S. P. (2019). Evaluasi program pengendalian diabetes  mellitus  pada  usia  produktif  di puskesmas sapuran kabupaten wonosobo. Jurnal Kesehatan Masyarakat , 7 (4), 633-646.
11. Dewi,  A.  R.,  Wiyono,  J.,  &  Candrawati,
E.  (2018).  Hubungan  dukungan  keluarga dengan  kepatuhan  berobat  pada  pasien
penderita  hipertensi  di  Puskesmas  Dau Kabupaten Malang. Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan , 3 (1).
12. Ludin, L. (2023). Implementasi Pencapaian  Standar  Pelayanan  Minimal Bidang  Kesehatan  di  Masa  Pandemi Covid-19  di  Kabupaten  Seram  Bagian Timur Propinsi Maluku. Jurnal Pendidikan  dan  Konseling  (JPDK) , 5 (1), 298-315.
13. Pramesti,  R.,  Muhammad,  A.  S.,  & Safitri,  D.  P.  (2019).  Impelementasi Bantuan  Pangan  Non  Tunai  Melalui Elektronik  Gotong  Royong  Di  Kota Tanjungpinang. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik , 14 (1), 81-93.
14. Kadir,  J.  A.,  &  Prasetyo,  S.  (2022).
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Standar Pelayanan Minimal pada Penderita Diabetes Mellitus di
Puskesmas. Jurnal  Penelitian  Kesehatan"
SUARA  FORIKES"(Journal  of  Health Research"  Forikes  Voice") , 13 (4),  920- 925.
15. Kadir,  J.  A.,  &  Prasetyo,  S.  (2022).
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Standar Pelayanan Minimal pada Penderita Diabetes Mellitus di Puskesmas. Jurnal  Penelitian  Kesehatan"
SUARA  FORIKES"(Journal  of  Health Research"  Forikes  Voice") , 13 (4),  920- 925.
16. Sasuwuk,  C.  H.,  Lengkong,  F.,  &  Palar, N. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai
Dana  Desa  (Blt-Dd)  Pada  Masa  Pandemi Covid-19  Di  Desa  Sea  Kabupaten Minahasa. Jurnal Administrasi
Publik , 7 (108).
17. Asri,  A.  C.,  &  Budiono,  I.  (2019). Pelaksanaan  Program  Indonesia  Sehat dengan Pendekatan Keluarga di
Puskesmas.  HIGEIA  (Journal  of  Public Health  Research and  Development),  3(4), 556-567.
18. Sugiannor, S. (2022). Implementasi Kebijakan  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima Di  Kota  Banjarmasin.  Madika:  Jurnal Politik dan Governance, 2(2), 1-33
19. Alamsyah,  K.,  Prastiwi,  E.  N.,  & Salamah, U. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program
Jaminan  Kesehatan  Daerah  Kota  Bekasi.
Kebijakan:  Jurnal  Ilmu  Administrasi, 12(2), 107-121.
20. Trisesya,  R.,  Nur,  T.,  &  Meigawati,  D. (2021).  Implementasi  Penerapan  Sistem Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja  di  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Sukabumi  (Studi  Kasus  Pada  Bidang Pelayanan  Kebersihan).  Jurnal  Ilmiah Muqoddimah:  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Politik dan Hummanioramaniora, 5(2), 255-263
21. Maulana, I. N. H., Sholihah, Q., & Wike, W.  (2022).  Implementasi  Kebijakan
Intervensi  Gizi  Spesifik  sebagai  Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Malang. Jurnal Ilmiah Administrasi
Publik, 8(2), 136-144.
22. Siskawati,  C.,  Mochtar,  S.,  &  Jubaedah, E. (2022). Strategi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Pariwisata  Pasar  Rebo  Purnawarman  Situ Buleud  Di  Kabupaten  Purwakarta.  Jurnal
Media Administrasi Terapan, 3(1), 62-72
23. Yulivantina, E. V., & Pabidang, S. (2022). Strategis Lintas Sektoral Untuk Penguatan Kesehatan Pada Calon Pengantin. WOMB Midwifery Journal, 1(1), 7-15.
24. Hidayah,  U.  R.,  &  Rahaju,  T.  (2022). Implementasi Program Pelayanan Kesehatan  Ibu  Dan  Anak  (KIA)  Di Puskesmas Dupak Kecamatan Krembangan  Kota  Surabaya.  Publika, 1317-1330. 25. Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia.  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang  Standar  Teknis  Pemenuhan  Mutu Pelayanan  Dasar  Pada  Standar  Pelayanan Minimal  Bidang  Kesehatan.  Jakarta; 2019.
26. Arifuddin,  A.,  Siti  Rochmiyati,  Nur,  A. F.,  Dyastuti,  N.  E.  .,  Arifuddin,  H.,  & Vidyanto. (2022). Peranan Clinical Governance  Terhadap  Penjaminan  Mutu Rumah Sakit : Sistematik Review. Healthy Tadulako Journal
(Jurnal Kesehatan Tadulako) , 8 (2), 84-96. https://doi.org/10.22487/htj.v8i2.530