Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5022/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Kebutuhan Akan Pengakuan Agama Shinto Sebagai Salah Satu Agama Resmi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Usaha Pemenuhan Hak Kebebasan Beragama Pemeluk Agama Shinto Di Indonesia

## Ronaldo Heinrich Herman
Magister Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Salemba Raya, 10430, Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 28 March 2023 Publish : 31 March 2023 Walau  Pemerintah  Republik  Indonesia  tidak  melarang  warga  negaranya  untuk  menganut agama Shinto, akan tetapi agama tersebut belum diakui sebagai salah satu agama resmi seperti keenam agama dalam ketentuan Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor  1/PNPS/1965.  Sebagai  akibatnya  ajaran  agama  Shinto  tidak  diajarkan  dalam pendidikan agama di Indonesia sehingga mereka kesulitan dalam beribadah dan mendirikan rumah  ibadah,  serta  mengalami  kesulitan  dalam  pencatatan  administrasi  kependudukan. Bahkan ada yang menerima perlakuan diskriminatif karena tidak terdapat keterangan agama apa yang dianutnya dalam Kartu Tanda Penduduk. Berbagai kesulitan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah pemeluk agama Shinto di Indonesia sebagaimana diatur dalam Konsitusi dan juga Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian hukum socio legal dengan pendekatan sosiologi hukum ini, saya bermaksud untuk menganalisis bagaimana agama Shinto sebagai salah satu agama yang membutuhkan pengakuan sebagai agama resmi di Indonesia dan juga bagaimana pengakuan terhadap hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan dapat memenuhi hak penganut agama Shinto di  Indonesia  atas  kebebasan  beragama.  Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui wawancara dengan sejumlah penganut agama Shinto di Jakarta dan juga berbagai peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan data dari internet yang berhubungan dengan penelitian ini.
Keywords:
Shinto Kebebasan Beragama Hak Asasi Manusia
Info Artikel Abstract Article history: Diterima : 28 Maret  2023 Publis : 31 Maret 2023 Although  the  government  of the  Republic of  Indonesia  does not  prohibit  its  citizens  from embracing the  Shinto  religion,  this  religion  has  not been  recognized  as  one  of the official religions  in  the  provisions  of  article  1  of  the  Indonesia  Presidential  Decree  Number 1/PNPS/1965. As a result, Shinto religious teachings are not taught in religious education in
Indonesia,  so  they  experience  difficulties  in  worshiping  and  building  temples,  as  well  as having difficulties in recording population administration. Some even received discriminatory treatment because there was no information on what religion they adhered to in their Identity Card. These various difficulties constitute violations of the rights to freedom of religion and worship  of  adherents  of  Shinto  Religion  in  Indonesia  as  stipulated  in  the  Indonesian Constitution and Indonesia Human Rights Act (Law No. 39 Year 1999). In this socio legal research, the author aims to analyze how Shinto as one of religions in Indonesia that requires recognition as an official religion and how the recognition in the regulations can fullfill the rights of adherents of Shinto religion in Indonesia to freedom of religion and worship. The data  in  this  research  were  obtained  through  interviews  with  some  adherents  of  the  Shinto religion  in  Indonesia  and  various  regulations,  books,  journal  articles,  and  data  from  the internet related to this research.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Ronaldo Heinrich Herman Universitas Indonesia Email: ronaldo21heinrich@gmail.com

## 1. ENDAHULUAN
Memeluk agama merupakan kebutuhan rohani yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Selain membutuhkan  orang  lain  dalam  kehidupannya,  manusia  juga  membutuhkan  Tuhan  sebagai keberadaan  yang  tidak  tergapai  oleh  akal  mereka  dan  agama  sebagai  sarana  untuk  memenuhi kebutuhan rohaninya. Oleh karena itu, kebebasan untuk beragama merupakan salah satu hak asasi
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
manusia  (HAM)  yang  keberadaannya  perlu  diakui  serta  dilindungi  dengan  diatur  dalam  suatu peraturan perundang-undangan.
Pemerintah  Republik  Indonesia  telah  mengakui  enam  agama  sebagai  agama  resmi,  yaitu agama  Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu,  Buddha,  dan  Khonghucu,  dalam  ketentuan  Penjelasan Pasal  1  Penetapan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1/PNPS/1965  jo.  Pasal  9  angka  1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007. Akan tetapi masih ada agama lainnya  selain  keenam  agama  itu  yang  belum  diakui  sebagai  agama  resmi  di  Indonesia.  Salah satunya adalah agama Shinto.
Di  wilayah  Republik  Indonesia,  terdapat  sejumlah  penganut  agama  Shinto.  Hal  ini  wajar terjadi mengingat sebelum merdeka sebagai negara yang berdaulat, Republik Indonesia pernah mengalami masa  pendudukan  Jepang.  Beberapa  kebijakan  yang  diberlakukan  oleh  Pemerintah Jepang  pada  masa  itu  menyebabkan  agama  Shinto  yang  berpengaruh  dalam  kehidupan masyarakat Jepang dikenal dan dianut oleh sejumlah orang di Indonesia dan keturunan mereka pada masa kini.
Akan tetapi, agama Shinto masih belum diakui sebagai salah satu agama resmi di Indonesia. Hal ini berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965, yang mengatur bahwa hanya terdapat enam agama resmi di Indonesia.  Sehingga sejumlah penganut agama Shinto yang mengalami kesulitan baik dalam beribadah ataupun dalam urusan  administratif.  Sebagai  contoh  terdapat  penganut agama  Shinto  yang  harus mencatatkan dirinya  sebagai  penganut  agama  Buddha  agar  dapat  memiliki  Kartu  Tanda  Penduduk.  Hal  ini dikarenakan jumlah penganut agama Buddha di Indonesia masih lebih banyak jika dibandingkan dengan penganut agama Shinto ataupun aliran kepercayaan lainnya di Indonesia.
Selain  itu  karena  jumlah  penganutnya  yang  belum  cukup  banyak,  maka  penganut  agama Shinto  di  Indonesia  mengalami  kesulitan  untuk  beribadah.  Beberapa  diantara  mereka  bahkan memutuskan  untuk  mengunjungi  negara  Jepang  untuk  beribadah  dan  yang  lainnya  beribadah secara mandiri di rumah menurut kepercayaan mereka. Hal ini membuat mereka lebih sulit dalam beribadah jika dibandingkan dengan penganut agama lainnya yang lebih mudah dalam beribadah karena memiliki akses ke banyak rumah ibadah yang didirikan oleh saudara atau saudari mereka yang seiman.
Kedua hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak mereka atas kebebasan beragama dan hak untuk beribadah sesuai kepercayaan mereka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28E angka 1 dan Pasal 29 angka 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 jo.  Pasal 4 dan Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Oleh karena itu, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia perlu diatur bahwa agama Shinto merupakan salah satu agama resmi di Republik Indonesia. Sehingga kaidah hukum tersebut memperoleh legitimasi untuk diberlakukan dan hak para pemeluk agama Shinto di Indonesia atas kebebasan beragama dan beribadah sesuai kepercayaan mereka dapat terpenuhi.
Berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, maka dalam penelitian ini saya bertujuan untuk menganalisis  agama  Shinto  sebagai  salah  satu  agama  yang  membutuhkan  pengakuan  sebagai salah satu agama resmi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik  Indonesia  dan  menganalisis  bagaimana  pengakuan  terhadap  agama  Shinto  dalam peraturan  perundang-undangan  dapat  memenuhi  hak  pemeluk  agama  Shinto  di  Indonesia  atas kebebasan  beragama  dan  hak  untuk  beribadah  sesuai  kepercayaan  mereka.  Dengan  demikian, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana agama Shinto sebagai salah satu agama yang membutuhkan pengakuan sebagai salah  satu  agama  resmi  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Negara Kesatuan Republik Indonesia?
2. Bagaimana  pengakuan  agama  Shinto  sebagai  salah  satu  agama  resmi  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai pemenuhan  hak  atas  kebebasan  beragama  Warga  Negara  Indonesia  yang  memeluk  agama Shinto?
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944

## 2. METODE PENELITIAN
Bentuk  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum socio - legal dengan  pendekatan  sosiologi hukum.  Hal  ini  dikarenakan  penelitian  ini  dilakukan  untuk  menjelaskan  kesadaran  hukum masyarakat  Indonesia,  akan  sebuah  regulasi  untuk  menghasilkan  suatu  peraturan  perundang- undangan mengenai agama Shinto sebagai salah satu agama resmi di Republik Indonesia. Alat pengumpulan  data  yang  saya  gunakan  adalah  wawancara  dengan  sejumlah  penganut  agama Shinto di Indonesia (untuk mengumpulkan data primer dari para narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini)  dan juga studi Pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, berita, dan beberapa literatur mengenai hak atas kebebasan beragama, agama Shinto, dan kamus hukum (sebagai  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer  dan  sekunder)  untuk  menganalisis bagaimana pengakuan agama Shinto sebagai salah satu agama resmi dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat memenuhi hak pemeluk agama Shinto di Indonesia atas kebebasan beragama dan beribadah.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Tinjauan Umum Mengenai Agama Shinto
Agama Shinto merupakan salah satu agama yang ada dan dianut oleh sebagian orang di dunia,  dengan  pengikut  sebanyak  4  juta  orang  dari  0,01%  jumlah  penduduk  dunia  dan merupakan  salah  satu  dari  sepuluh  agama  yang  memiliki  pengikut  dalam  jumlah  besar  di dunia. Shinto dapat dimaknai sebagai “Jalan Dewa” atau “Jalan Tuhan” karena “ Shin” berarti Dewa dan “ To” berarti jalan. Secara historis, agama Shinto pada mulanya merupakan agama yang  ada  di  negara  India  dan  masuk  ke  wilayah  Korea  kemudian  Cina  hingga  memasuki wilayah negara Jepang pada tahun 538 Masehi.
Ajaran  agama  Shinto  sangat  berpengaruh  dalam  kehidupan  masyarakat  Jepang  yang selain mengakui Shinto sebagai salah satu agama resminya, juga mempengaruhi kehidupan masyarakatnya seperti ajaran agama Shinto bahwa dewa-dewi merupakan personifikasi dari gejala alam sehingga sebagai manusia kita perlu melestarikan lingkungan. Terutama ketika zaman Meiji pada tahun 1868 Kaisar Meiji secara politis menetapkan agama Shinto sebagai agama negara untuk memperkuat landasan pemerintahan.
Para  umat  Shinto  berdoa  pada  kuil  Jinja,  yang  dipercaya  telah  dihuni  oleh  dewa  atau dewi tertentu. Pada hakikatnya, agama Shinto memiliki lima ciri, yaitu: lahir dan berkembang secara alami, tidak memiliki tokoh pendiri ataupun kitab suci, lebih mementingkan upacara ritual daripada doktrin keagamaan, Kaisar atau Tenno merupakan titisan dari dewi Matahari Amaterasu  sebagai  dewi  tertinggi,  dan  lebih  memprioritaskan  keuntungan  yang  bersifat kebersamaan ketimbang keuntungan yang bersifat pribadi.
B. Tinjauan Mengenai Agama Shinto Sebagai Salah Satu Agama di Republik Indonesia Terdapat sejumlah orang di wilayah Republik Indonesia yang menganut agama Shinto. Hal  ini  dikarenakan  pada masa  pendudukan  Jepang  di  Indonesia,  pemerintah  Jepang  pada masa itu memperkenalkan agama Shinto kepada penduduk Indonesia demi melangsungkan kekuasaan mereka. Salah satu tindakan mereka adalah mewajibkan penduduk Indonesia pada masa  pendudukan  Jepang  untuk  melakukan Seikeirei ,  atau  ritual  penghormatan  kepada Tenno Heika (Tenno atau Kaisar Jepang yang dianggap keturunan Amaterasu Dewi Matahari Jepang) dengan posisi siap membungkukkan badan sembilan puluh derajat. Sehingga wajar jika  terdapat  sejumlah  orang  di  Indonesia  yang  menganut  agama  Shinto  serta  masih  ada keturunan mereka yang tetap menganutnya hingga kini.
Salah satu bukti bahwa ajaran agama Shinto pernah ada di Indonesia adalah keberadaan kuil Shinto (Jinja) di wilayah Malang, Provinsi Jawa Timur. Lokasi jinja tersebut berada di seberang utara Jalan Pahlawan Trip, yang sebelumnya merupakan asrama Brimob dan pada saat ini menjadi areal perumahan elit atau selatan Politeknik Kesehatan Malang. Lokasi Jinja tersebut  berhasil  ditemukan  melalui  pengamatan  dan  pengumpulan  bukti  oleh  tiga  orang Sejarawan  Jepang  (yaitu  Inamiya  Yasuto,  Tsuda  Yoshiki  dari  Kanagawa  University,  dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Nakajima Michio dari Japanese Folk Culture) dan juga Tim Ahli Cagar Budaya dan Dinas Pariwisata Kota Malang.
Nama kuil yang menghadap ke arah selatan tersebut adalah Ching Nan Jinja (yang berarti Jinja  untuk  menguasai  kawasan  selatan  atau  negara-negara  di  Selatan  Jepang)  dan  kuil tersebut merupakan salah satu dari sebelas Jinja yang pernah dibangun oleh militer Jepang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun Ching Nan Jinja telah dibakar pada  awal  tahun  1946  atau  pada  akhir  tahun  1954,  akan  tetapi  keberadaannya  merupakan bukti  bahwa  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  pernah  diperkenalkan  ajaran  agama Shinto  dan  karenanya  merupakan  hal  yang  wajar  jika  terdapat  sejumlah  orang  tertentu  di Indonesia yang menganut ajaran agama Shinto.
C. Pengakuan  Agama  Shinto  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Sebagai  Usaha Pemenuhan Hak Atas Kebebasan Beragama di Indonesia
Walaupun  pemerintah  Republik  Indonesia  tidak  melarang  rakyatnya  untuk  memeluk agama  Shinto,  akan  tetapi  pada  kenyataannya  agama  Shinto  masih  belum  diakui  sebagai agama resmi di Indonesia. Pada kenyataannya hingga saat ini sejumlah agama, yaitu Yahudi, Zarasustrian,  Shinto,  dan  Taoisme,  tidak  secara  langsung  diakui  sebagai  agama  resmi  di Indonesia  dalam  ketentuan  Penjelasan  Pasal  1  Penetapan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  1/PNPS/1965.  Hal  ini  menyebabkan  masalah  bagi  pemeluk  agama  Shinto  di Indonesia dalam bidang administrasi kependudukan sebagaimana juga dialami oleh sejumlah penganut aliran  kepercayaan  di  Indonesia  seperti aliran Aluk  To  Dolo dan aliran Kejawen yang harus tercatat sebagai agama lain dalam administrasi kependudukan.
Contohnya  adalah  terdapat  penganut  agama  Shinto  yang  pada  kolom  agama  tercatat dengan  tanda  strip  (-)  ketika  membuat  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  pada  tahun  2003 sehingga kesulitan memperoleh pekerjaan dan memperoleh perlakuan diskriminatif dengan dihina  sebagai  ateis  atau  kafir.  Akibatnya  beliau  memutuskan  untuk  mendaftarkan  diri sebagai  umat  Buddha  dalam  KTP  agar  memperoleh  kemudahan  dalam  bekerja.  Selain masalah administrasi kependudukan, tidak diakuinya agama Shinto sebagai salah satu agama resmi  di  Indonesia  juga  menimbulkan  masalah  dalam  bidang  pendidikan  dan  praktik beribadah bagi para penganut agama Shinto.
Karena  tidak  diakui  sebagai  salah  satu  agama  resmi  di  Indonesia, maka  ajaran agama Shinto tidak diajarkan dalam pendidikan agama di Indonesia. Sehingga para generasi muda di Indonesia yang menganut agama Shinto hanya memiliki sedikit cara untuk mempelajari ajaran agama Shinto agar dapat beribadah. Beberapa diantara mereka bahkan memutuskan untuk  mengunjungi  negara  Jepang  untuk  beribadah.  Bagi  penganut  agama  Shinto  yang beribadah secara mandiri di rumah dan tidak bisa mengunjungi negara Jepang, mereka harus mempelajari ajaran agama Shinto dari orangtua atau anggota keluarga lainnya yang menganut agama  Shinto  sebelum  mereka.  Dengan  kata  lain  hanya  terdapat  sedikit  cara  bagi  para penganut  agama  Shinto  yang  jumlahnya  terbatas  di  Indonesia  untuk  mempelajari  ajaran agama mereka agar dapat beribadah.
Terutama mengingat jumlah penganut agama Shinto di Indonesia masih sedikit, sehingga belum  cukup  untuk  mendirikan  rumah  ibadah  yang  dapat  memberikan  pendidikan  agama Shinto dengan lebih lengkap jika dibandingkan pembelajaran secara mandiri. Hal ini tentu saja berbeda dengan penganut agama Kristen, yang selain sudah diakui sebagai agama resmi di Indonesia dan ajarannya juga diajarkan dalam pendidikan agama di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 jo. Pasal 9 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007, juga memiliki akses ke banyak rumah ibadah yang didirikan oleh saudara atau saudari mereka yang seiman.
Masalah  dalam  bidang  administrasi  kependudukan,  pendidikan  agama,  dan  praktik beribadah  bagi  penganut  agama  Shinto  sebagaimana  telah  saya  jelaskan  dalam  paragraf sebelumnya merupakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah bagi para penganut agama Shinto di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28E
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
angka  1  dan  Pasal  29  angka  2  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  tahun  1945  jo. Pasal 4 dan Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Contohnya dalam ajaran agama Shinto terdapat ritual keagamaan seperti matsuri , atau upacara  yang  dilaksanakan  demi  berkomunikasi  dengan  dewa-dewi  Shinto  tertentu  untuk mendoakan  keberhasilan  panen  dan  tangkapan  ikan,  dimana  untuk  melaksanakan  ritual matsuri dibutuhkan  bimbingan  pendeta  Shinto  dan  persiapannya  harus  mengikuti  ajaran agama Shinto. Jika mereka tidak memperoleh pendidikan agama Shinto sebagaimana umat lainnya memperoleh pendidikan agama di sekolah dan rumah ibadah, maka umat Shinto di Indonesia akan kesulitan dalam mempraktikkan ajaran agama mereka.
Walaupun Republik Indonesia telah menyatakan bahwa agama Shinto tetap memperoleh perlindungan  dan  jaminan  hukum  dari  negara,  akan  tetapi  berbagai  pelanggaran  terhadap kebebasan beragama penganut agama Shinto di Indonesia membuktikan bahwa perlindungan negara terhadap agama yang belum diakui secara resmi masih sangat lemah. Demi memenuhi hak penganut agama Shinto di Indonesia atas kebebasan beragama dan beribadah, maka perlu diatur bahwa agama Shinto merupakan salah satu agama resmi dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku di Republik Indonesia seperti agama Kristen, Buddha, Islam, Hindu, Konghucu,  dan  Katholik  yang  diakui  sebagai  salah  satu  agama  resmi  dalam  ketentuan Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965. Selain itu, dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lain  di  Indonesia  juga  perlu  diatur  bahwa agama  Shinto  merupakan  salah  satu  agama  yang  diajarkan  dalam  pendidikan  agama  di Indonesia sebagaimana keenam agama resmi yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007. Hal  ini  dimaksudkan  agar  kaidah  hukum  mengenai  pengakuan  agama  Shinto  sebagai agama  resmi  dan  mengenai  salah  satu  agama  yang  diajarkan  dalam  pendidikan  agama  di Indonesia  memperoleh  keabsahan  (legitimasi  atau  validitas)  untuk  berlaku  sebagai  suatu perintah ( gebod ) untuk dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan ketentuan teori legitimasi  dan  validitas  hukum  menurut  Hans  Kelsen,  agar  suatu  kaidah  hukum  dapat memperoleh suatu keabsahan untuk dilaksanakan maka kaidah tersebut harus diatur terlebih dahulu  sebagai  suatu  perintah  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dalam masyarakat tersebut berada.
Jika  kedua  kaidah  hukum  tersebut  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia,  maka  agama Shinto  akan  menjadi  salah  satu  agama  resmi  dan ajarannya  akan  diajarkan  dalam  pendidikan  agama  sebagaimana  keenam  agama  resmi lainnya di Indonesia. Sehingga para penganut agama Shinto di Indonesia akan memperoleh pendidikan  agama  yang  tepat  dan  umatnya  dapat  mempraktikkan  ibadahnya  dengan  lebih baik.  Hal  ini  akan  menyebabkan  jumlah  penganut  agama  Shinto  di  Indonesia  bertambah hingga  cukup  banyak  untuk  mendirikan  suatu  rumah  ibadah  sebagai  tempat  pembelajaran agama Shinto di Indonesia. Sehingga mereka tidak perlu pergi ke negara lain seperti Jepang untuk beribadah.
Selain itu dengan diakuinya agama Shinto sebagai salah satu agama resmi di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan, maka para penganut agama Shinto dapat mencatatkan dirinya sebagai umat Shinto dalam Kartu Tanda Penduduk sebagaimana penganut keenam agama  resmi  lainnya  di  Indonesia.  Sehingga  keterangan  mengenai  agama  pada  salah  satu kolom  dalam  Kartu  Tanda  Penduduk  mereka  dapat  diisi  dan  mereka  dapat  terhindar  dari perlakuan  diskriminatif  akibat  dianggap  tidak  beragama  karena  kolom  agama  mereka dikosongkan.
Ketika  kaidah  hukum  mengenai  agama  Shinto  sebagai  salah  satu  agama  resmi  yang ajarannya harus diajarkan dalam pendidikan agama di Indonesia telah memperoleh legitimasi untuk  diberlakukan  sebagai  suatu  perintah  dalam  peraturan  perundang-undangan,  maka kaidah tersebut akan mengikat berbagai pihak di Indonesia termasuk lembaga pendidikan, masyarakat umum penganut agama lainnya, dan juga Instansi Pelaksana yang menerbitkan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
dokumen kependudukan di Indonesia, sehingga isinya harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh mereka.
Hal ini akan memberikan sejumlah hal positif bagi para penganut agama Shinto di Indonesia,  seperti:  pendidikan  agama  dan  perlakuan  administratif  dalam  dokumen kependudukan  yang  sama  dengan  penduduk  agama  lainnya,  terhindar  dari  perlakuan diskriminatif akibat dianggap tidak beragama, dan dapat mendirikan rumah ibadah seiring bertambahnya jumlah penganutnya. Dengan adanya berbagai hal tersebut, maka pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah penganut agama Shinto di Indonesia dalam bidang pendidikan, administrasi kependudukan, dan praktik beribadah dapat dicegah dan hak mereka terpenuhi.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Agama  Shinto  merupakan  salah  satu  agama  yang  dikenal  dan  dipeluk  oleh  sejumlah penganut di Republik Indonesia sejak masa pendudukan Jepang. Walaupun Pemerintah Republik Indonesia  tidak  melarang  rakyatnya  untuk  memeluk  agama  Shinto,  akan  tetapi  agama  Shinto masih  belum  diakui  sebagai  salah  satu  agama  resmi  di  Indonesia  dan  hal  ini  menimbulkan sejumlah pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan beribadah bagi penganut agama Shinto di Indonesia dalam bidang pendidikan, administrasi kependudukan, dan praktik beribadah.
Oleh  karena  itu  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia, seperti Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan, Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965, dan 1 Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  55  Tahun  2007,  perlu  diatur  bahwa  agama  Shinto merupakan salah satu agama resmi yang ajarannya harus diajarkan dalam pendidikan agama di Indonesia.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  kaidah  hukum  tersebut  dapat  berlaku  sebagai  perintah ( gebod )  dan  berbagai  pihak  di  Indonesia  (termasuk  lembaga  pendidikan,  masyarakat  umum penganut agama lainnya, dan juga Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan di Indonesia) akan mematuhinya.
Dengan demikian, para penganut agama Shinto di Indonesia akan memperoleh pendidikan agama dan perlakuan administratif dalam dokumen kependudukan yang sama dengan penduduk agama lainnya, terhindar dari perlakuan diskriminatif akibat dianggap tidak beragama, dan dapat mendirikan rumah ibadah seiring bertambahnya jumlah penganutnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Buku
Asshiddiqie,  Jimly  dan  M.  Ali  Safa’at. Teori  Hans  Kelsen  tentang  Hukum .  Cet.  3.  Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
Fuady, Munir. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum . Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2013. Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi . Cet.1. Bandung: Alfabeta, 2017.
Mamudji, Sri. Et al . Metode Penelitian dan Penulisan Hukum . Cet. 1. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar . Cet. 5. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
Sasongko, Wahyu. Sejarah Tata Hukum Indonesia . Bandar Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Unila, 2013.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif .  Ed.  1.  Cet.  17.  Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Cet. 1. Jakarta: CV Rajawali, 1980.
Watra, I Wayan. Agama-Agama Dalam Pancasila di Indonesia ( Perspektif Filsafat Agama ). Cet. 1. Bali: UNHI Press, 2020.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 . Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia . UU No. 39 Tahun 1999. LN No. 165 Tahun 1999. TLN No. 3886.
Undang-Undang  tentang  Administrasi  Kependudukan .  UU  No.  23  Tahun  2006.  LN  No.  124 Tahun 2006. TLN No. 4674.
Undang-Undang  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan . UU No. 24 Tahun 2013. LN No.232 Tahun 2013. TLN No. 5475.
Undang-Undang  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan .  UU  No.  15  Tahun  2019.  LN  No.  183 Tahun 2019. TLN No. 6398.
Penetapan Presiden tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Atau Penodaan Agama . Penpres No. 1/PNPS/1965. LN No. 3 Tahun 1965. TLN No. 2726.
Peraturan Presiden tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan . PP No. 55 Tahun 2007. LN No. 124 Tahun 2007. TLN No. 4769.

## Putusan Pengadilan
Mahkamah  Konstitusi.  Putusan  Nomor  140/PUU-VII/2009. Perkumpulan  Inisiatif  Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan, dkk. (Pemohon) (2009).

## Artikel Jurnal
Adriani,  Sri  Dewi.  “Eksistensi  Agama  Shinto  Dalam  Pelaksanaan Matsuri di  Jepang.” Jurnal Lingua Cultura Vol. 1, No. 2, November 2007. Hlm. 132-141. Aprilia,  Anisatul  Khoir,  Sugiyanto,  dan  Sri  Handayani,  “ The  Role  of  Nahdlatul  Ulama  on Indonesian National Movement On 1926-1945 .” Jurnal Historica. Vol. 1, 2017, Issue 2. Hlm. 255-267.
Azwan,  Abd  Ghofur,  dan  Khairiah.  “Melihat  Sisi  Fungsional  Rumah  Ibadah:  Studi  terhadap Masjid dan Gereja Katolik di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.” Toleransi . Vol. 13, No. 1, 2021. Hlm. 1-11.
Fadli,  Muhammad  Rijal  dan  Dyah  Kumalasari.  “Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia  Pada  Masa Pendudukan Jepang.” Sejarah dan Budaya . Vol. 13, No. 2, 2019. Hlm. 189-205. Herlina, Sandra. “Suatu Telaah Budaya: Agama Dalam Kehidupan Orang Jepang.” Jurnal  Al- Azhar Indonesia Seri Humaniora . Vol. 1, No. 2, 2011. Hlm. 113-118. Jaya,  Belardo  Mega  dan  Muhammad  Rusli  Arafat.  “ Universalism  Vs.  Cultural  Relativism dan Implementasinya dalam Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia.” Pena Justisia . Vol. 17 No. 1, 2017. Hlm. 56-65.
Jufri,  Muwaffiq  dan  Mukhlish.  “Akibat  Hukum  Pemisahan  Hak  Beragama  dengan  Hak Berkepercayaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Jurnal Konstitusi . Vol. 16, No. 2, 2019. Hlm. 274-295.
Mulyadi, Budi. “Konsep Agama Dalam Kehidupan Masyarakat Jepang.” Izumi . Vol. 6, No. 1, 2017. Hlm.  15-21.
Nurlidiawati.  “Sejarah  Agama-Agama  (Studi  Historis  Tentang  Agama  Kuno  Masa  Lampau).” Jurnal Rihlah . Vol. 3, No. 1, 2015. Hlm. 88-108.
Pransefi,  Megamendung  Danang.  “Aliran  Kepercayaan  Dalam  Administrasi  Kependudukan.” Media Iuris. Vol. 4 No. 1, 2021. Hlm. 19-36.
Rosyid, Moh. “Konsekuensi Pendidikan Bagi Pemeluk Agama Lokal.” Edukasia . Vol. 9, No. 1, 2014. Hlm. 89-112.

## Tugas Akhir
Juniarsyah, Halim. “Eksistensi Agama Shinto Dalam Kehidupan Masyarakat Jepang Modern.” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.
Marlina,  Mei.  “Doktrin  Shinto  Tentang  Konservasi  Lingkungan.”  Skripsi  Sarjana  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.
Internet
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
“Shinto.” BPS . Tersedia pada https://sensus.bps.go.id/metadata_statistik/index/sp2020?search=shinto,  diakses  pada tanggal 17 Maret 2023.
Dimas, Ardian. “Menelusuri Keberadaan Ching Nan Jinja di Malang.” Ngalam Wearemania , 4 September  2021.  Tersedia  pada  https://www.wearemania.net/ngalam/menelusuri- keberadaan-ching-nan-jinja-di-malang/1228, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.
Jurnalis Malang. “Malang Gudang Sejarah Belanda dan Jepang.” jurnalismalang.com , 17 Maret 2017.  Tersedia  pada  http://jurnalismalang.com/index.php/2017/03/17/malang-gudang- sejarah-belanda-dan-Jepang/, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.
Kusuma, Tjahjana Indra. “Misteri Kuil Shinto ( Jinja ) Chiang Nan Malang.” terakota.id , 2 Juni 2021.  Tersedia  pada  https://www.terakota.id/misteri-letak-kuil-shinto-jinja-chiang-nan- malang/, diakses pada tanggal 17 Maret 2023 .

## Hasil Wawancara
Hasil  wawancara  dengan  Tuan  A,  seorang  penganut  agama  Shinto  di  Pusat  Grosir  Asemka, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11110, pada  hari  Rabu  tanggal  15  Maret  2023  pukul  12.00-13.00  WIB.  Untuk  alasan  pribadi, narasumber saya meminta agar nama beliau dirahasiakan dalam penelitian ini.
Hasil wawancara dengan Tuan E, seorang penganut agama Shinto di Jakarta Utara di Pantjoran Pantai Indah Kapuk, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14460 pada tanggal 10 Maret 2023 pukul  09.00-10.00  WIB.  Untuk  alasan  pribadi,  narasumber  saya  meminta  agar  nama beliau dirahasiakan dalam penelitian ini.
Hasil wawancara dengan Tuan T, seorang penganut agama Shinto di Jakarta Utara di Pluit Village Mall ,  Jalan  Pluit  Indah  No.  12,  RW.  4,  Pluit,  Kecamatan  Penjaringan,  Jakarta  Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14450 pada tanggal 12 Maret 2023 pukul 13.00-14.00 WIB.  Untuk  alasan  pribadi,  narasumber  saya  meminta  agar  nama  beliau  dirahasiakan dalam penelitian ini.