## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
Vol. 5 No. 3 Juli – September 2020: 203-212
https://online-journal.unja.ac.id/jaku

## THE EFFECT OF REGIONAL TAX REVENUE, REGIONAL RETRIBUTION AND REVENUE SHARING FUNDS ON REGENCY / CITY CAPITAL EXPENDITURE IN JAMBI PROVINCE 2013 - 2017

## PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 - 2017
Oleh:
Debby Santy S 1) Amri Amir 2) dan Ilham Wahyudi, 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2020
2&3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
Email: debby.simangunsong@gmail.com 1) amri_amir@unja.ac.id 2) Ilham_wahyudi@unja.ac.id 3)

## ABSTRACT
This  study  aimed  to  analyze  the  effect  of  Regional  Tax  Receipts,  Regional  Levies  and  Profit  Sharing  Funds simultaneously  and  partially  on  the  capital  expenditure  allocation  of  Regencies/Cities  Governments  in  Jambi Province.  The  subjects  in  this  study  were  all  Regencies/Cities  Governments  in  Jambi  Province.  The  data  were collected in this study were secondary data in the form of regional financial data, namely Regional Tax Revenues, Regional Retributions and Revenue Sharing Reports of Realization of Regional Revenues and Expenditures Budget of  Regencies/Cities  Governments  in  Jambi  Province.  Data  analysis  in  this  study  used  panel  data  analysis.  The results  of  this  study  indicated  that  local  tax  revenues,  local  retribution,  and  profit  sharing  funds  simultaneously have  significant  effect  on  the  allocation  of  capital  expenditures  which  means  that  together  local  tax  revenues, regional  retribution,  and  revenue  sharing  funds  were  able  to  explain  well  the  capital  expenditure  allocation  of Regencies/Cities  Governments  in  Jambi  Province.  The  results  of  this  study  also  showed  that  regional  taxes  and profit  sharing  funds  have  a  positive  and  significant  effect  on  the  capital  expenditure  allocation,  while  regional retribution does not have a significant effect on the capital expenditure allocation of Regencies/Cities Governments in Jambi Province.
Keyword : Capital expenditures, regional taxes, regional retribution, and revenue sharing funds.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  Penerimaan  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah  dan  Dana  Bagi Hasil secara simultan dan parsial terhadap alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Subyek dalam penelitian  ini  adalah  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi.  Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder  yang  berupa  data  keuangan  daerah,  yaitu  Penerimaan  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah  dan Dana Bagi Hasil Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan  Dana  Bagi  Hasil  berpengaruh  signifikan  terhadap  alokasi  belanja modal  yang  berarti  bahwa  secara  bersama-sama  penerimaan  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan  Dana  Bagi  Hasil mampu menjelaskan dengan baik alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi  belanja  modal,  sedangkan  retribusi  daerah  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  alokasi  belanja  modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
Kata Kunci:  Belanja modal, pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil.

## 1.   PENDAHULUAN

## 1.1.  Latar Belakang
Pemerintah daerah dituntut untuk lebih bertanggung  jawab  (akuntabel)  dan  transparan  dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerja yang dihasilkan. Pada  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah,  tahap penganggaran  menjadi  sangat  penting  karena  anggaran yang  tidak  efektif  dan  tidak  berorientasi  pada  kinerja akan  dapat  menggagalkan  perencanaan  yang  telah disusun  pemerintah.  Pemerintah  daerah  dituntut  untuk melakukan  optimalisasi  anggaran  yang  dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif ( Value for Money ) agar  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat (Mardiasmo,  2011).  Fenomena  yang  terjadi  selama  ini menunjukkan  masih  belum  optimalnya  manajemen keuangan  daerah.  Anggaran  pemerintah  daerah, khususnya  alokasi  belanja  modal  belum  benar-benar mampu  berperan  dalam  mendorong  laju  pembangunan di daerah.
Pengelolaan  keuangan  daerah  dimulai  pada  awal tahun  anggaran  setelah  anggaran  disahkan  dengan perkiraan kebutuhan akan dana kas yang berbasis pada antisipasi  komitmen  yang  dibuat  baik  atas  kebutuhan belanja  yang  bersifat  rutin  maupun  kebutuhan  belanja yang bersifat tidak rutin. Anggaran yang telah disahkan dan  mulai  dilaksanakan  harus  dikendalikan  melalui pencatatan dan pelaporan atas aktivitas penerimaan dan pengeluaran  dana  melalui  suatu  alat  kendali  yang disebut  dengan  akuntansi  keuangan  daerah.  Oleh karena  itu,  pengelolaan  keuangan  daerah  harus didukung  dengan  sistem  dan  prosedur  akuntansi  yang baik sehingga dapat dilaksanakan dengan  mudah tepat, jelas, terukur, dan terlegitimasi (Halim, 2008).
Fenomena yang terjadi sekarang ini menunjukkan bahwa di Provinsi Jambi, alokasi belanja modal masih mendapat proporsi yang kecil dari seluruh alokasi belanja daerah. Realisasi belanja Provinsi Jambi tahun  2016  mencapai  Rp.3.381.844  juta.  Realisasi belanja  tidak  langsung  masih  menjadi  yang  terbesar, yaitu  sebesar  Rp.1.649.327  juta  atau  48,77%  dari  total belanja.  Komponen  belanja  operasional  adalah  untuk belanja hibah  yang  mencapai Rp.678.057 juta (20,05% dari  total  belanja  daerah)  dan  diikuti  oleh  belanja pegawai  Rp.570.140  juta  (16,86%  dari  total  belanja). Kedua  jenis  komponen  belanja  tersebut  merupakan belanja rutin.
Realisasi  belanja  modal  yang  bertujuan  untuk pembangunan infrastruktur terealisasi sebesar Rp.945.539  juta  (27,96%  dari  total  belanja  daerah). Namun,  realisasi  belanja  modal  relatif  masih  kecil, sejalan  dengan  masih  berlangsungnya  pengadaan maupun  pengerjaan  kegiatan  pembangunan  sehingga pembayaran  belum  dapat  dilakukan.  Alokasi  belanja modal dalam APBD 2015 sebesar 21,95%, lebih rendah dibandingkan  alokasi  pada  APBD  2014  (22,23%)  dan APBD  2016  (27,96%)  yang  menunjukkan  adanya penurunan  alokasi  belanja  modal  dari  tahun  2014  - 2015  dan  mengalami  peningkatan  pada  tahun  2016. Secara tahunan, pada tahun 2016 nilai realisasi belanja
modal  meningkat  6,1%  dari  tahun  sebelumnya.  Hal tersebut  dapat  menunjukkan  komitmen  Pemerintah Provinsi  Jambi  dalam  hal  mendorong  percepatan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun  beserta  sarana  dan  prasarananya  tersebut diharapkan  dapat  mendukung  kegiatan  ekonomi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di tahun 2017.
Sumber  keuangan  yang  berasal  dari  penerimaan pajak  dan  retribusi  daerah  lebih  penting  dibanding dengan sumber yang berasal dari luar itu. Hal ini karena pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  dapat  dipergunakan sesuai  dengan  kehendak  pemerintah  dan  inisiatif pemerintah  daerah  demi  kelancaran  penyelenggaraan urusan  daerahnya.  Sementara  sumber  keuangan  yang berasal dari bantuan pemerintah pusat, umumnya sudah ditentukan  untuk  pembiayaan  tertentu  yang  sifatnya mengikat. Oleh karena itu sangat wajar jika pemerintah daerah  berusaha  bagaimana  memperoleh  penerimaan pajak  dan  retribusi  daerah  semaksimal  mungkin  agar bisa  memperoleh  pendapatan  yang  sebesar-  besarnya demi perkembangan dan pembangunan daerah.
Untuk menunjang dalam hal pelaksanaan kewenangan  Pemerintah  Daerah,  Pemerintah  Pusat akan  mentransfer  Dana  Perimbangan  yang  terdiri  atas Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber  daya  alam.  Di  samping  Dana  Perimbangan tersebut,  Pemerintah  Daerah  mempunyai  sumber pendanaan  sendiri  berupa  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  pembiayaan,  dan  lain-lain  pendapatan  daerah. Kebijakan  penggunaan  semua  dana  tersebut  telah diserahkan  kepada  Pemerintah  Daerah.  Dana  transfer dari  Pemerintah  Pusat  dapat  digunakan  secara  efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada seluruh masyarakat.
Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  ádalah  bersumber  dari pendapatan  APBN  yang  dapat  dialokasikan  kepada daerah  berdasarkan  angka  persentase  untuk  dapat mendanai  segala  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan  desentralisasi.  DBH  (Dana  Bagi  Hasil) yang  ditransfer  oleh  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah terdiri dari dua (2) jenis, yaitu DBH pajak  dan  DBH  Sumber  Daya  Alam  (SDA).  Pola  bagi hasil penerimaan ini dapat dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Volume perolehan  pajak  di  daerah  berasosiasi  kuat  dengan besarnya tingkat pendapatan sebagai dasar basis pajak.
Peneliti  melakukan  replikasi  penelitian  yang dilakukan  oleh  Fahlevi et.  al (2015)  dengan  judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh”.  Penelitian  ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh penerimaan  pajak  daerah,  retribusi  daerah  dan  dana bagi  hasil,  baik  secara  bersama-sama  maupun  secara parsial  terhadap  belanja  modal  di  kabupaten/kota  di provinsi Aceh.
Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil  Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2013 - 2017  ( Debby Santy S, Amri Amir, Ilham Wahyudi)
Penelitian  ini  mempunyai  perbedaan  dengan penelitian  sebelumnya  yaitu  pada  subjek  penelitian yang digunakan dimana peneliti menggunakan kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Jambi  sebagai  subjek penelitian.  Selain  itu,  peneliti  juga  menambahkan jumlah  periode  pengamatan  sehingga  hasil  yang diperoleh  lebih  dapat  dijadikan  dasar  penilaian  tentang pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan DBH  terhadap  alokasi  belanja  modal.  Perbedaan lainnya  yaitu  alat  analisis  yang  digunakan  dimana dalam  penelitian  sebelumnya  menggunakan  regresi berganda, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis  data  panel.  Penggunaan  analisis  data  panel disesuaikan  dengan  jenis  data  yang  dianalisis  dalam penelitian  ini  yang  merupakan  gabungan  antara time series dan cross section.
Maka  peneliti  tertarik  melakukan  penelitian  yang berjudul “Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Daerah, Retribusi  Daerah  dan  Dana  Bagi  Hasil  Terhadap Belanja  Modal  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi Tahun 2013-2017”

## 1.2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut.
1.   Bagaimana  pengaruh  Penerimaan  Pajak  Daerah terhadap  alokasi  belanja  modal  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi?
2.   Bagaimana  pengaruh  Retribusi  Daerah  terhadap alokasi  belanja  modal  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi?
3.   Bagaimana  pengaruh  Dana  Bagi  Hasil  terhadap alokasi  belanja  modal  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi?
2.  TINJAUAN
PUSTAKA, KERANGKA

## PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1.  Tinjauan Pustaka
2.1.1. Alokasi Belanja Modal
Abdullah  dan  Halim  (2004),  menyatakan  belanja modal  merupakan  belanja  yang  manfaatnya  adalah dapat  melebihi  satu  tahun  anggaran  dan  akan menambah  aset  atau  kekayaan  daerah  serta  akan menambah  belanja  yang  bersifat  rutin  seperti  biaya pemeliharaan.
Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam  rangka  pembentukan  modal  yang  sifatnya  akan dapat menambah aset tetap/inventaris yang memberikan  manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk  di  dalamnya  adalah  pengeluaran  untuk  biaya pemeliharaan  yang  sifatnya  mempertahankan  atau menambah  masa  manfaat  aset  tersebut,  meningkatkan kapasitas  dan  kualitas  aset.  Aset  tetap  tersebut dipergunakan  untuk  kegiatan  operasional  kegiatan
sehari-hari  suatu  satuan  kerja  bukan  untuk  dijual (Abdullah, 2004)
Belanja  modal  yang  dikeluarkan  pemerintah daerah  merupakan  investasi  daerah  dalam  rangka memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang manfaatnya  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan  dalam  sektor  pelayanan  kepada  publik akan  merangsang  masyarakat  untuk  lebih  aktif  dan lebih  bergairah  dalam  bekerja  karena  ditunjang  oleh fasilitas  yang  memadai,  selain  itu  investor  juga  akan tertarik  kepada  daerah  karena  fasilitas  yang  diberikan oleh daerah.
Menurut  Syaiful  (2006)  belanja  modal  dapat dikelompokan atas:
a.   Belanja modal tanah
b.   Belanja modal peralatan dan mesin
c.   Belanja Modal Gedung dan Bangunan
d.   Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
e.   Belanja modal fisik lainnya
2.1.2. Pajak Daerah
Definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo  (2011)  menyatakan  bahwa  pajak  adalah iuran  wajib  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung dapat  ditunjukkan  dan  yang  dapat  digunakan  untuk membayar  pengeluaran  umum.  Sedangkan  pengertian Pajak menurut Abut (2010) menyatakan bahwa: “Pajak merupakan  iuran  wajib  kepada  negara,  yang  dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut  peraturan,  dengan  tidak mendapat  prestasi  kembali,  yang  langsung  dapat ditunjuk,  dan  yang  dapat  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran  umum  berhubungan  dengan  tugas  negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Pajak  menurut  Adriani  dalam  Agoes  (2014) adalah  iuran  wajib  kepada  negara  (yang  dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pribadi dan badan  usaha  dengan  membayarnya  menurut  peraturan- peraturan,  dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali, yang  langsung  dapat  ditunjuk,  dan  yang  dapat digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran umum  berhubung  dengan  tugas  negara  untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Pajak  secara  ekonomis  menurut  Soemitro  dalam Resmi  (2013),  pajak  ialah  iuran  rakyat  kepada negaranya  berdasarkan  Undang-Undang  atau  peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang sifatnya  dipaksakan  dan  yang  langsung  dapat  ditunjuk serta dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan masyarakat umum.
Woro  (2010)  menyatakan  terdapat  dua  fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur) adalah:
1. Fungsi budgetair (sumber  Keuangan  Negara).Pajak mempunyai  fungsi budgetair, artinya  pajak  adalah salah  satu  sumber  penerimaan  pemerintah  yang digunakan untuk  membiayai  pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi regularend (pengatur)
Pajak  mempunyai  fungsi  pengatur,  artinya  pajak sebagai  alat  yang  dapat  digunakan  untuk  mengatur atau  melaksanakan  segala  kebijakan  pemerintah dalam  bidang  sosial  dan  ekonomi,  serta  mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.
Jenis  wewenang  pemungutannya,  pajak  dibagi menjadi  pajak pusat dan pajak daerah diantaranya:
a.  Pajak  Pusat/Pajak  Negara  adalah  pajak  yang wewenang pemungutannnya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan  oleh  Kementrian  Keuangan  melalui Direktorat  Jendral  Pajak.  Yang  tergolong  jenis pajak  ini  adalah  :  Pajak  Penghasilan  (PPh), Pajak  Pertambahan  Nilai,  Pajak  Penjualan  atas Barang Mewah (PPN & PPnBM ), Bea Materai, Pajak  Migas,  Pajak  Ekspor,  Pajak  Bumi  dan Bangunan  sektor  Perkebunan  dan  Kehutanan (Mardiasmo, 2011).
b.  Pajak  Daerah  dapat  disebut  pajak,  adalah  iuran wajib  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau badan  usaha  kepada  daerah  tanpa  imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai segala penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2011).
2.1.3.   Pajak Daerah
Retribusi  daerah  adalah  pembayaran  yang  dilakukan oleh  semua  masyarakat  kepada  daerah  atas  pelayanan yang  diterimanya  secara  langsung  atau  atas  perizinan yang  diperoleh.  Berbeda  dengan  pajak  yang  dikenakan tidak  berdasarkan  pelayanan  langsung,  retribusi  hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan  pelayanan  secara  langsung  kepada masyarakat  atau  pemerintah  daerah  memberikan  izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu (Maryadi, 2018).

## 2.2.   Hubungan  Antar  Variabel  dan  Kerangka Pemikiran
2.2.1.  Hubungan Pajak Daerah dengan Belanja Modal
Komponen belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah. Peningkatan  alokasi  belanja  modal  dalam  bentuk  aset tetap  seperti  pembangunan  infrastruktur  dan  peralatan sangat  penting  untuk  meningkatkan  produktivitas perekonomian.  Tersedianya  sarana/prasarana  publik yang  memadai  akan  merangsang  transaksi  ekonomi lokal.  Peningkatan  belanja  modal  terutama  untuk proyek-proyek infrastruktur diharapkan dapat mendukung  peningkatan  pertumbuhan  investasi  di daerah, yang selanjutnya dapat meningkatkan PAD dan kejahteraan masyarakat.
2.2.2.  Hubungan  Retribusi  Daerah  dengan  Belanja Modal
Retribusi  daerah  adalah  salah  satu  sumber  utama penerimaan  daerah  yang  merupakan  bagian  dari Pendapatan  Asli  Daerah.  Arifin  (2014)  menyebutkan bahwa  retribusi  daerah  merupakan  salah  satu  sumber pendapatan  daerah  yang  penting  guna  membiayai penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dan  pembangunan daerah.  Meningkatnya  penerimaan  retribusi  daerah tentunya  akan  meningkatkan  penerimaan  daerah  yang bersumber  dari  PAD.  Semakin  besar  PAD,  maka kemandirian  daerah  semakin  tinggi  dan  daerah  lebih leluasa  mengalokasikan  belanjanya  terutama  belanja yang  secara  langsung  berhubungan  dengan  pelayanan publik.  Oleh  karena  itu,  peningkatan  retribusi  daerah akan  meningkatkan  jumlah  alokasi  belanja  modal daerah.
2.2.3.  Hubungan  Dana  Bagi  Hasil  dengan  Belanja Modal
Kebijakan transfer ke daerah dilaksanakan dengan memperhatikan  aspek  kesenjangan  fiskal  antara  pusat dan daerah, antar daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,  kualitas  dan  kesenjangan  pelayanan publik  antar  daerah,  pengembangan  potensi  ekonomi daerah,  efisiensi  pemanfaatan  sumber  daya  nasional, sinkronisasi  perencanaan  pembangunan  nasional  dan daerah,  percepatan  pembangunan  di  daerah  tertingal, terluar,  terdepan,  dan  pasca  konflik.  Dana  Bagi  Hasil (DBH)  merupakan  salah  satu  komponen  dana  transfer dari  pemerintah  pusat  yang  bersumber  dari  APBN, yang  terdiri  dari  DBH  Pajak  dan  DBH  Bukan  Pajak. Dengan  demikian  sebenarnya  DBH  juga  merupakan potensi yang ada di kabupaten/kota bersangkutan, yang dapat  dikembangkan  potensinya  oleh  pemerintah daerah  sehingga  dapat  memperbesar  penerimaan daerah.  Dengan  semakin  besarnya  penerimaan  DBH semakin besar pula belanja modal.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  secara  teoritis, Penerimaan  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah  dan  Dana Bagi Hasil yang merupakan sumber-sumber penerimaan  daerah  menentukan  besar  kecilnya  alokasi belanja  modal.  Dengan  demikian,  model  penelitian  ini dapat digambarkan sebagai berikut:

## Sumber: diolah sendiri

## Gambar 1.  Model Penelitian
=  Pengaruh  variabel  independen  secara parsial terhadap variabel dependen
=  Pengaruh  variabel  independen  secara simultan terhadap variabel dependen
Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil  Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2013 - 2017  ( Debby Santy S, Amri Amir, Ilham Wahyudi)
€ = Pengaruh variabel lain yang tidak diuji 2.3.   Hipotesis Penelitian H :  Terdapat  pengaruh  Penerimaan  Pajak  Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. H 2 :  Terdapat  pengaruh  Retribusi  Daerah  terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
H 3 :  Terdapat  pengaruh  Dana  Bagi  Hasil  terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN
3.1.  Populasi dan Sampel
Data  penelitian  berupa  data  keuangan  daerah (APBD),  yaitu  Penerimaan  Pajak  Daerah,  Retribusi Daerah  dan  Dana  Bagi  Hasil  dalam  Laporan  Realisasi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) Kabupaten/Kota  di  Provinsi  selama  5  tahun  dari  tahun 2013 - 2017. Data  yang dikumpulkan dalam penelitian ini  adalah  data  sekunder    yang  berupa  data  time  series berupa  data  keuangan  daerah,  yaitu  Penerimaan  Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Laporan Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  Kabupaten/Kota  dan  Provinsi  Jambi.  Data  ini bersumber  dari  situs Direktorat  Jenderal  Perimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan
( www.djpk.kemenkeu.go.id/ ) .

## 3.2.  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
3.2.1.  Variabel Independen
Variabel  bebas  dalam  penelitian  ini  adalah  Pajak Daerah  (X 1 ),  Retribusi  Daerah  (X 2 )  dan  Dana  Bagi Hasil (X 3 ).
3.2.2.  Variabel Dependen
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah Alokasi Belanja Modal.

## Tabel 1. Operasionalisasi Variabel
Variabel Konsep Indikator Skala Variabel Independen Penerimaan Pajak Daerah (X 1 ) Kontribusi
wajib
kepada  Daerah  yang terutang  oleh  orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan  Undang- Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan digunakan untuk keperluan  Daerah  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Realisasi  Pajak  Daerah      x 100 % Total Penerimaan Daerah Rasio Retribusi Daerah (X 2 )
Retribusi  yang  dipungut oleh daerah yaitu retribusi jasa umum,
retribusi  jasa  usaha,  dan retribusi perizinan tertentu. Realisasi  Retribusi  Daerah x 100 % Total Penerimaan Daerah Rasio
Variabel Konsep Indikator Skala Dana Bagi Hasil (X 3 ) Dana  yang  bersumber dari  pendapatan  APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah  dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi Dana Bagi Hasil         x 100 % Total Penerimaan Daerah Rasio Variabel Dependen Alokasi Belanja Modal (Y). Belanja modal merupakan  belanja  yang manfaatnya melebihi satu tahun  anggaran  dan akan  menambah  aset atau  kekayaan  daerah serta  akan  menambah belanja  yang  bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Realisasi  Alokasi  Belanja Modal   x 100 % Total Belanja Daerah Rasio Sumber: Data Diolah, 2019

## 3.3.  Teknik Analisis Data
Data Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif  kuantitatif  dan  analisis  data  panel  untuk menjawab  permasalahan  yang  sudah  dirumuskan sebelumnya.  Data  panel  adalah  data  yang  memiliki jumlah cross section dan jumlah time series . Persamaan regresi  dengan  analisis  data  panel  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3
Keterangan:
Y =  Alokasi  Belanja  Modal  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi
a =   Nilai intercept/constant
b =  Koefisien regresi variabel independen
X 1 =  Penerimaan  Pajak  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi
X 2 =   Retribusi  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi
X 3 =   Dana  Bagi  Hasil  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi
3.3.1.  Pemilihan Metode Estimasi Analisis Data Panel
Analisis  data  panel  dilakukan  menggunakan  tiga pendekatan  untuk  mengestimasi,  antara  lain  dengan metode common  effect,  fixed  effect dan random  effect. Oleh  karena  itu  perlu  melakukan  pengujian  untuk menentukan  mana  diantara  ketiga  pendekatan  tersebut yang paling sesuai dengan data yang digunakan.
a. Pengujian  Antara  Metode  Common  Effect      atau Metode Fixed Effect
Pengujian  model  terbaik  antara  menggunakan metode common  effect atau  dengan  menggunakan metode individual  effect  ( yang  diawali  oleh  model fixed  effect )  menggunakan redundant  fixed  effect test terlebih dahulu membuat hipotesis:
𝐻 0 : α1 = α2 = α3 =….= αi, Common Effect
𝐻 𝑎 : α1 ≠ α2 ≠ α3 ≠….≠ αi, Individual Effect
Pengambilan  keputusan  apakah  H 0 atau  H a yang diterima  yaitu  dengan  membandingkan  hasil  F hitung dengan  F tabel .  F tabel dicari  pada  α  tertentu  untuk  m numerator  df  dan  (n-k)  dominator  df.  Jika  F hitung lebih  besar  dari  F tabel maka  H 0 ditolak  sehingga  H a diterima  artinya  model  yang  digunakan  adalah individual effect ( fixed effect ). Sebaliknya jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka H 0 diterima sehingga H a ditolak  yang  artinya  model  yang  digunakan  adalah common effect .
b. Pengujian Antara Metode Fixed Effect atau Metode Random Effect
Pengambilan  keputusan  apakah  menggunakan fixed effect atau random  effect dilakukan  dengan menggunakan haustman  test .  Dilihat  dengan menggunakan  nilai probability ( p-value )  sehingga keputusan  pemilihan  kedua  model  tersebut  akan dapat ditentukan secara statistik. Sebelum melakukan  pengujian  yang  pertama  kita  membuat hipotesis dulu.
H 0 : Ada gangguan antar individu ( random effect )
H a : Tidak ada gangguan antar individu ( fixed effect )
Pengambilan keputusan
didasarkan pada
membandingkan  hasil haussman  test ini,  dimana jika p-value lebih  kecil  0,05,  maka  H 0 ditolak  dan H a diterima,  berarti  analisis  yang  digunakan  yaitu metode fixed  effect .  Sebaliknya  jika p-value lebih besar  dari  0,05,  maka  H 0 diterima  dan  H a ditolak, berarti  analisis  yang  digunakan  yaitu  dengan metode random effect .
c. Pengujian  Antara  Metode Common  Effect atau Metode Random Effect
Pengambilan  keputusan  apakah  menggunakan common effect atau random effect dilakukan dengan menggunakan langrange  multiplier  (LM)  test . Dilihat  dengan  menggunakan  nilai probability ( p- value ) sehingga  keputusan  pemilihan  kedua  model tersebut  akan  dapat  ditentukan  secara  statistik. Sebelum  melakukan  pengujian  yang  pertama  kita membuat hipotesis dulu.
H 0 : Menerima penggunaan metode common effect
H a : Menerima penggunaan metode random effect Pengambilan
keputusan didasarkan pada
membandingkan hasil LM-Test , dimana jika p-value lebih  kecil  0,05,  maka  H 0 ditolak  dan  H a diterima, berarti  analisis  yang  digunakan  yaitu  metode random  effect .  Sebaliknya  jika p-value lebih  besar dari  0,05,  maka  H 0 diterima  dan  H a ditolak,  berarti analisis  yang  digunakan  yaitu  dengan  metode common effect.
3.3.2.  Pengujian Hipotesis
Analisis  ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah semua  variabel  independen  mempunyai  pengaruh terhadap variabel dependen. Metode pengujian terhadap hipotesis  yang  diajukan  dilakukan  pengujian  secara
parsial  dan  pengujian  secara  simultan  serta  analisis koefisien derteminasi (R 2 ). Pengujian hipotesis tersebut sebagai berikut:
a. Uji Statistik t
Uji  t  dipergunakan  untuk  mengukur  secara  parsial pengaruh  variabel  bebas  (X)  terhadap  variabel terikat (Y). Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi t hitung dengan t tabel dengan ketentuan sebagai berikut:
Jika  t hitung ≤  t tabel ,  atau  –  t hitung ≥  -t tabel ,  maka  H0 diterima.
Jika  t hitung >  t tabel ,  atau  –t hitung <  -t tabel ,  maka  Ha diterima.
b. Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien determinasi (R 2 ) pada intinya mengukur seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam  menerangkan variasi  variabel  dependen.  Dalam  penelitian  ini digunakan  nilai Adjusted  R 2 .  Nilai Adjusted  R 2 dapat naik  atau  turun  apabila  satu  variabel  independen ditambahkan ke dalam model.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.   Hasil Pengujian Data dan Pembahasan
4.1.1.  Pemilihan Model Analisis Data Panel
Untuk  menentukan  hasil  analisis  data  panel terbaik  pada  penelitian  ini,  maka  terlebih  dahulu dilakukan  pemilihan  model  yang  sesuai  dengan  data penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pemilihan  Antara  Metode Common  Effect atau Metode Fixed Effect Untuk menguji
model terbaik antara menggunakan  metode common  effect atau  dengan menggunakan metode individual effect (yang diwakilkan  oleh  model fixed  effect )  kita  bisa menggunakan restricted  F test untuk  mendapatkan  nilai F hitung .  Sebelum  menghitung  besarnya restricted  F test terlebih dahulu membuat hipotesis: H 0 : α1 = α2 = α3 = .... = αi, Common Effect ( Common Effect ) H a :  α1  ≠  α2  ≠  α3  ≠  ....  ≠  αi, Individual  Effect ( Fixed Effect )
Pemilihan  model  estimasi common  effect dan fixed effect dilakukan dengan menggunakan redundant fixed.
Tabel 2. Redundant Fixed Effect Test
Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil  Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2013 - 2017  ( Debby Santy S, Amri Amir, Ilham Wahyudi)
Berdasarkan  tabel  2  di  atas  didapatkan  nilai Cross-section  F =  9,336606,  sedangkan  F tabel (10,  41) yaitu sebesar 2,071, berarti F hitung > F tabel . Hal ini berarti H 0 ditolak  dan  Ha  diterima.  Dengan  demikian  tidak terdapat gangguan individu pada model yang digunakan atau  dengan  kata  lain  bahwa  analisis  yang  digunakan sebaiknya adalah model fixed effect.
2. Pemilihan  Antara  Antara  Metode Random  Effect atau Metode Fixed Effect
Pengambilan  keputusan  apakah  menggunakan metode fixed  effect atau  menggunakan  metode random effect dilakukan  dengan  menggunakan haussman  test . Pengambilan  keputusan  dengan  membandingkan  nilai p-value dengan taraf signifikansi α = 0,05, jika p-value lebih  kecil  dari  0,05  maka  H 0 ditolak  dan  H a diterima, berarti  analisis  yang  digunakan  yaitu  metode fixed effect .  Sebaliknya  jika p-value lebih  besar  dari  0,05 maka  H 0 diterima  dan  H a ditolak,  berarti  analisis  yang digunakan  yaitu  dengan  metode random  effect (Gujarati, 2003). Hasil pengujian haussman test adalah
Tabel 3. Hasil Uji Haussman Test

## Sumber: Data diolah, 2019
Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa p- value yaitu 0,1241 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H 0 diterima  dan  H a ditolak,  yang  berarti  asumsi penerimaan model  fixed  effect ditolak  dan  menerima asumsi penggunaan random effect .
3. Pemilihan  Antara  Metode Common  Effect atau Metode Random Effect
Berdasarkan  hasil  pemilihan  model  sebelumnya, menunjukkan  bahwa  hasil redundant  fixed  effect  test menunjukkan  bahwa  model  yang  sebaiknya  digunakan adalah  model fixed  effect ,  sedangkan  berdasarkan  hasil haussman test menunjukkan bahwa model analisis yang sebaiknya digunakan adalah model random effect . Oleh karena itu, diperlukan pemilihan model antara common effect dengan random  effect ,  model  mana  dari  kedua model  tersebut  yang  lebih  tepat  digunakan  dalam penelitian ini. Pemilihan model estimasi common effect dan random  effect dilakukan  dengan  menggunakan langrange multiplier test dengan hasil sebagai berikut:

## Tabel 4. Langrange Multiplier Test
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects Null hypotheses: No effects Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives
Test Hypothesis Cross- section Time Both Breusch-Pagan 25.60298   0.857190   26.46017 (0.0000) (0.3545) (0.0000)
Sumber: Data diolah, 2019
Berdasarkan    tabel  4  di  atas  didapatkan  nilai probability  Breusch  Pagan sebesar  0,0000  lebih  kecil dari  taraf  signifikansi  0,05.  Hal  ini  berarti  H 0 ditolak dan Ha diterima, dengan demikian bahwa analisis yang digunakan  sebaiknya  adalah  model random  effect dan menolak penggunaan model analisis common effect.
4. Analisis  Data  Panel  dengan  Metode Common Effect
Pemilihan  model  antara fixed  effect dan random effect menggunakan haussman test menyebutkan bahwa analisis  sebaiknya  menggunakan  model  random  effect. Begitupun  pemilihan  model  antara common  effect dan random  effect menggunakan Langrange  Multiplier  test mengungkapkan  bahwa  model  yang  bisa  digunakan adalah  model random  effect .  Berdasarkan  kedua  hasil pemilihan  model  tersebut  maka  analisis.  Hasil  analisis data  panel  dengan  model  estimasi random  effect digambarkan dalam tabel berikut ini:
Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Model Random Effect Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 20.27169 2.521642 8.039082 0.0000 PAJAK 0.972964 0.313716 3.101418 0.0033 RETRIBUSI -1.597717 0.840539 -1.900825 0.0635 DBH 0.353003 0.143141 2.466117 0.0174 R-squared 0.678997     Mean dependent var 26.00855 Adjusted R- squared 0.631188     S.D. dependent var 5.489379 S.E. of regression 3.333694     Sum squared resid 522.3352 F-statistic 14.20230     Durbin-Watson stat 1.973696 Prob(F- statistic) 0.000000 Sumber: Data diolah, 2019
Berdasarkan tabel  5 di atas, dari koefisien regresi dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:
BM  =  20,27169  +  0,972964  PAJAK -  1.597717 RETRIBUSI + 0.353003 DBH
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dirumuskan  hal- hal sebagai berikut:
1. Nilai  konstan  (c)  =  20,27169,  berarti  bahwa  pada saat  penerimaan  pajak daerah,  retribusi  daerah,  dan Dana  Bagi  Hasil  sama  dengan  0%,  maka  alokasi belanja modal bernilai positif sebesar 20,27169%.
2. Koefisien  regresi  variabel  pajak  daerah  bernilai positif  sebesar  0,972964,  hal  ini  memperlihatkan bahwa  apabila  pajak  daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Jambi  meningkat  sebesar  1  %,  maka  akan terjadi  peningkatan  alokasi  belanja  modal  sebesar 0,972964% pada saat variabel yang lain diasumsikan konstan.
3. Koefisien  regresi  variabel  retribusi  daerah  bernilai negatif  sebesar  1.597717  dengan  menggunakan metode  random  effect  ,  hal  ini  memperlihatkan bahwa  apabila  retribusi  daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Jambi  meningkat  sebesar  1%,  maka  akan terjadi  penurunan  alokasi  belanja  modal  sebesar 1.597717% pada saat variabel yang lain diasumsikan konstan.
4.  Koefisien regresi  variabel Dana Bagi Hasil bernilai positif  sebesar  0.353003,  hal  ini  memperlihatkan bahwa apabila nilai Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  meningkat sebesar  1%,  maka  akan  terjadi  peningkatan  alokasi belanja  modal  sebesar  0.353003%  pada  saat variabel yang lain diasumsikan konstan.
4.1.2.Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dilakukan  untuk  melihat signifikansi  pengaruh  penerimaan  pajak  daerah, retribusi daerah, dan Dana Bagi Hasil secara parsial dan simultan  terhadap  alokasi  belanja  modal.  Pengujian hipotesis  simultan  dilakukan  dengan  menggunakan  uji F.  Sedangkan  pengujian  hipotesis  secara  parsial dilakukan  dengan  menggunakan  uji  t.  Hasil  pengujian hipotesis  secara  simultan  dan  secara  parsial  yaitu sebagai berikut:
1. Hasil Uji t (Uji Parsial)
Nilai  t hitung merupakan  nilai  yang  didapat  dengan membandingkan  koefisien  regresi  tiap  variabel dengan standar error dari koefisien regresi tersebut. Kriteria  keputusan  dilihat  nilai  probabilitas  dari setiap  koefisien  regresi  masing-masing  variabel independen.  Hasil  uji  t  dapat  dilihat  pada  tabel    di atas.
a. Pengujian  koefisien  regresi  variabel  pajak daerah Pada  variabel  pajak  daerah,  nilai  t hitung sebesar 3,101418, sedangkan t tabel pada taraf signifikansi 0,05  dengan  df  =  N  -  k  =  55  –  3  =  52  sebesar 2,007,  t hitung >  t tabel ,  yang  berarti  bahwa  H 0 ditolak  dan  dan  H a diterima,  dengan  demikian pajak  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap alokasi  belanja  modal  Kabupaten/Kota  di Provnsi Jambi.
b. Pengujian  koefisien  regresi  variabel  retribusi daerah Pada variabel retribusi daerah, nilai t hitung sebesar 1.900825, sedangkan t tabel pada taraf signifikansi 0,05  dengan  df  =  N  -  k  =  55  –  3  =  52  sebesar
2,007,  t hitung <  t tabel ,  yang  berarti  bahwa  H 0 diterima  dan  dan  H a ditolak,  dengan  demikian retribusi  daerah  tidak  berpengaruh  signifikan
terhadap  alokasi  belanja  modal  Kabupaten/Kota di Provnsi Jambi.
c. Pengujian  koefisien  regresi  variabel  Dana  Bagi Hasil
Pada  variabel  Dana  Bagi  Hasil,  nilai  t hitung sebesar  2,466117,  sedangkan  t tabel pada  taraf signifikansi  0,05  dengan  df  =  N  -  k  =  55  –  3  = 52  sebesar  2,007,  t hitung >  t tabel ,  yang  berarti bahwa  H 0 ditolak  dan  dan  H a diterima,  dengan demikian Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan  terhadap  alokasi  belanja  modal Kabupaten/Kota di Provnsi Jambi.
2. Koefisien Determinasi
Besarnya  pengaruh  penerimaan  pajak  daerah, retribusi  daerah,  dan  Dana  Bagi  Hasil  terhadap alokasi  belanja  modal  dapat  dilihat  pada  nilai koefisien determinasi ( adjusted R 2 ) dalam tabel 5 di atas.  Dari  tabel  5  dapat  dilihat  bahwa  besarnya koefisien  determinasi  ( Adjusted  R 2 )  yaitu  sebesar 0,631188.  Besarnya  pengaruh  yaitu  0,631188  x 100%  =  63,1188%,  dan  sisanya  sebesar  36,8812% dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  tidak  termasuk dalam variabel penelitian.

## 4.2.  Pembahasan
4.2.1.  Pengaruh  Pajak  Daerah  terhadap  Alokasi Belanja  Modal  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi.  Hal  ini dibuktikan  dari  hasil  pengujian  hipotesis  yang menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi  t  pada  pengaruh pajak  daerah  terhadap  alokasi  belanja  modal  dengan nilai yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian pajak daerah merupakan prediktor yang baik untuk menjelaskan  alokasi  belanja  modal.  Semakin  tinggi pajak  daerah  mampu  meningkatkan  alokasi  belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Hartiningsih  dan Halim  (2015)  yang  mengungkapkan  bahwa  pajak daerah  berpengaruh  terhadap  alokasi  belanja  modal. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian  Edison (2009) yang  menunjukkan  bahwa  pajak  daerah  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  alokasi  belanja  daerah. Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Fahlevi et.al (2015) yang mengungkapkan  bahwa  pajak  daerah  berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal.  Sementara  itu,  hasil  ini  juga  berbeda  dengan penelitian (Wahab, 2012) yang mengungkapkan bahwa pajak  daerah  berpengaruh  negatif  namun  tidak signifikan terhadap alokasi belanja daerah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan  pajak  daerah  sudah  mampu  menjadi
Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil  Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2013 - 2017  ( Debby Santy S, Amri Amir, Ilham Wahyudi)
sumber  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  dalam rangka  pembiayaan  pembangunan  infrastruktur  di Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Jambi.  Peningkatan dan penurunan jumlah penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Jambi  dalam menentukan  alokasi  belanja  modal  daerah.  Semakin tinggi  jumlah  penerimaan  pajak  daerah,  maka  alokasi belaja  modal  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Jambi juga mengalami peningkatan.
4.2.2.Pengaruh  Retribusi  Daerah  terhadap  Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Hasil  penelitian  ini  memperlihatkan tidak  adanya pengaruh  retribusi  daerah  terhadap  alokasi  belanja modal  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi.  Hal  ini ditunjukkan  oleh  hasil  pengujian  hipotesis  yang menunjukkan  nilai  signifikansi  t  lebih  besar  dari  taraf signifikansi  0,05.  Dengan  demikian,  retribusi  daerah bukan merupakan prediktor yang baik untuk menjelaskan  alokasi  belanja  modal,  artinya  bahwa adanya  peningkatan  nilai  retribusi  daerah  belum  tentu mampu  meningkatkan  alokasi  belanja  modal  di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Fahlevi, et.al (2015) yang  mengungkapkan  bahwa  retribusi  daerah  tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sementara itu,  hasil  ini  berbeda  dengan  penelitian  Wahab  (2012) dan  Edison  (2009)  yang  mengungkapkan  bahwa retribusi  daerah  berpengaruh  terhadap  alokasi  belanja daerah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan  retribusi  daerah  belum  mampu  menjadi sumber  yang  penting  yang  mampu  mempengaruhi kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten dan Kota  di  Provinsi  Jambi.  Peningkatan  dan  penurunan jumlah  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  retribusi daerah  tidak  memberikan  dampak  yang  besar  terhadap alokasi  belanja  modal  daerah.  Hal  ini  terjadi  karena masih  minimnya  sumber  penerimaan  yang  berasal  dari retribusi  daerah  terutama  di  wilayah  Kabupaten  di Provinsi Jambi.
Arifin  (2014)  menyebutkan  bahwa  retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang  penting  guna  membiayai  penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Meningkatnya  penerimaan  retribusi  daerah  tentunya akan meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari  PAD.  Namun  demikian,  penerimaan  PAD  yang bersumber dari retribusi daerah di beberapa kabupaten/kota  masih  tergolong  kecil  dan  belum mampu  memberikan  kontribusi  terhadap  peningkatan alokasi  belanja  daerah.  Alokasi  belanja  modal  masih sangat  bergantung  pada  sumber  penerimaan  yang berasal  dari  pemerintah  pusat.  Kondisi  ini  membuat perkembangan jumlah penerimaan retribusi dari daerah tidak  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap
alokasi  belanja  modal  yang  dikeluarkan  pemerintah daerah.
4.2.3.Pengaruh  Dana  Bagi  Hasil  terhadap  Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Hasil penelitian ini telah dibuktikan bahwa secara parsial  Dana  Bagi  Hasil  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  alokasi  belanja  modal.  Hal  ini diperlihatkan  oleh  hasil  pengujian  hipotesis  yang menunjukkan  nilai  signifikansi  t  pada  pengaruh  Dana Bagi  Hasil  terhadap  alokasi  belanja  modal  lebih  kecil dari  taraf  signifikansi  0,05.  Dengan  demikian  bahwa Dana  Bagi  Hasil  mampu  menjadi  prediktor  yang  baik dalam  menjelaskan  alokasi  belanja  modal  yang  berarti bahwa  semakin  tinggi  nilai  investasi  asing  melalui Dana Bagi Hasil mampu meningkatkan alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Pamuji  (2014)  yang  mengungkapkan bahwa  Dana  Bagi  Hasil  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Hasil penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa potensi daerah  sangat  menentukan  komposisi  belanja  modal pada  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Hasil  ini juga  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Verawaty et.al (2015)  yang  mengungkapkan  bahwa DBH  memiliki  hubungan  yang  positif  dan  signifikan dengan pengalokasian belanja modal.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  Dana  Bagi  Hasil (DBH) menjadi sumber  yang  penting bagi pembiayaan pembangunan  infrastruktur  di  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi  Jambi.  Perkembangan  yang  terjadi  pada penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  Dana  Bagi  Hasil mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam menentukan kebijakan alokasi belanja modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. Semakin tinggi jumlah  penerimaan  Dana  Bagi  Hasil  akan  semakin memperbesar  jumlah  alokasi  belanja  modal  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi Jambi.
Daerah  dengan  tingkat  pendapatan  yang  lebih tinggi  cenderung  akan  memperoleh  DBH  pajak  yang lebih  tinggi  pula.  DBH  merupakan  sumber  pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal  dasar  pemerintah  daerah  dalam  mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah selain Dana Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus.  Dana  Bagi Hasil  merupakan  potensi  yang  ada  di  kabupaten/kota bersangkutan,  yang  dapat  dikembangkan  potensinya oleh  pemerintah  daerah  sehingga  dapat  memperbesar penerimaan daerah. Dengan semakin besarnya penerimaan DBH semakin besar pula belanja modal.

## 5.   SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

## 5.1.  Simpulan
Simpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis data  yang  telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya  adalah pajak  daerah  dan  Dana  Bagi  Hasil  berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal Kabupaten/Kota  di  Provnsi  Jambi  sedangkan  retribusi daerah  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  alokasi belanja modal di Kabupaten dan Provinsi Jambi.

## 5.2.  Keterbatasan
Penelitian  ini  hanya  memakai  tiga  variabel,  sehingga variabel-variabel bebas yang digunakan untuk menjelaskan  variabel  terikat  masih  dapat  dijelaskan oleh variabel bebas lain.
5.3.  Saran
1. Bagi  peneliti  selanjutnya  supaya  menambahkan variabel-variabel lain sebagai variabel yang mempengaruhi  alokasi  belanja  modal  seperti, potensi  sumber  daya,  total  penerimaan  daerah, penerimaan pajak dan lain sebagainya.
2. Bagi Pemerintah Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi supaya  berupaya  untuk  meningkatkan  Pendapatan Asli  Daerah-nya  terutama  dengan  mengoptimalkan pajak  dan  retribusi  daerah  sehingga  mampu mengurangi ketergantungan daerah terhadap sumber penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.
3.   Bagi Pemerintah
Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi supaya  meningkatkan  iklim  investasi  sehingga mampu mengundang pihak swasta nasional maupun asing  untuk  berinvestasi  yang  akan  menunjang perkembangan perekonomian di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
4.   Bagi Pemerintah
Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi supaya  memfokuskan  kebijakan  belanja  daerah yang  langsung  berhubungan  dengan  pelayanan publik  sehingga  mampu  meningkatkan  pendapatan regional  daerah  yang  selanjutnya  diharapkan mampu  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  guna menunjang penerapan desentralisasi fiskal.
5.  Bagi Pemerintah
Peningkatan  Pendapatan  dapat  dilakukan  pada tataran kebijakan maupun
perbaikan administrasi.Upaya  yang  dilakukan  untuk  peluasan basis  penerimaan  merupakan  salah  satu  bentuk peningkatan  pendapatan  melalui  kebijakan.Untuk memperluas  basis  penerimaan  dapat  dilakukan dengan peningkatan efisiensi administrasi Pajak.
6.  Bagi Peneliti
Bagi  peneliti  selanjutnya  supaya  menambahkan variabel-variabel lain sebagai variabel yang
mempengaruhi  alokasi  belanja  modal  seperti, potensi  sumber  daya,  total  penerimaan  daerah, penerimaan pajak dan lain sebagainya.

## DAFTAR REFERENSI
Abdullah, S. dan H. A. (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum  (DAU)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  terhadap  Belanja  Pemerintah  Daerah: Studi  Kasus  Kabupaten/Kota  di  Jawa  dan  Bali. Simposium Nasional Akuntansi .
Abut, H. (2010). Perpajakan Indonesia .
Agoes,  S.  (2014). Akuntansi  Perpajakan (3rd  ed.).
Salemba Empat.
Arifin,  Z.  (2014). Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus  Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  Di Provinsi Riau.
Edison,  P.  H.  (2009). Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Toba  Samosir.  Tesis  Program  Studi  Akuntansi Sekolah  Pascasarjana  Universitas  Sumatera Utara.
Fahlevi, H. S. putri H. S. abdullah; H. (2015). Pengaruh Penerimaan  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah  dan Dana Bagi HaSIL (DBH) terhadap Belanja Modal di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh. Magister Akuntansi .
Gujarati, D. (2003). Ekonometri Dasar . Erlangga.
Halim,  A.  (2008). Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Edisi Ketiga . Salemba Empat.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan (2011th ed.).
Maryadi.  (2018). Modul  Retribusi  Daerah.  Diakses . http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
Pamuji,  W.  W.  A.  (2014).  Pendapatan  Asli  Daerah, Dana  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Buku  Pajak,  Dana Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus  dan Belanja  Modal  pada  Kabupaten/Kota  Provinsi Jawa Barat. Riset Akuntansi Dan Perpajakan .
Resmi,  S.  (2013). Perpajakan:  Teori  dan  Kasus (7th ed.). Salemba Empat.
Syaiful.  (2006). Pengertian  dan  Perlakuan  Akuntansi Belanja  Barang  dan  Belanja  Modal  dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan. Diakses dari .
Verawaty,  A.  K.  J.  T.  M.  (2015).  Pengaruh  Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham pada Perusahaan  Pertambangan  yang  Terdaftar  di Bursa  Efek  Indoneisa. Jurnal  Universitas  Bina Darma .
Wahab,  A.  N.  .  (2012).  Tax  Planing,  Corporate Governance  and  Equity  Value. The  British Accounting Review .
Woro,  S.  D.  T.  (2010). Perpajakan  Indonesia .  Andi Offset.