## Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan
p-ISSN: 2302-0008 e-ISSN: 2623-1964 DOI: https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i1.316
Volume 10 Issue 1 2022 Pages 221-231 website: https://journalstkippgrisitubondo.ac.id/index.php/PKWU/index

## Studi Pemberdayaan Perempuan (Pemulung) Rawan Sosial
Ekonomi di TPA Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota

## Kupang
Fauziah Lamaya 1* , Amir Syarifudin Kiwang 2
Universitas Muhammadiyah Kupang, Indonesia *email : fauziahkoe@gmail.com
Abstract : Empowerment can be said as a way or process in preparing the quality of human resources with the aim that existing human resources become independent and have a wider network and can adapt to the conditions of the current era. Empowerment can make women more developed with adequate knowledge and skills. However, in this case, many women have not received the knowledge and skills so it is difficult for them to  overcome  every problem  they face in their lives. The  purpose  of  this study was  to determine  the  condition  of  women  who  are  socio-economically  vulnerable  and  what empowerment is carried out by women who are socio-economically vulnerable who are in the TPA Manulai II Village. This study uses a qualitative research method with a field research approach. Researchers will take the research place in Kupang City, especially at the Final Disposal Site (TPA) Manulai II Village. The reason the researcher chose this location  is  that  this  place  has  social  problems  and  there  are  women  who  are  socio- economically  vulnerable.  Data  sources  are  primary  data  and  secondary  data.  Data collection  techniques  are  observation,  interviews,  and  documentation,  then  the  data analysis technique uses data reduction (data reduction), display data, and conclusions or verification. The results of this study indicate that the empowerment program for socio- economic vulnerable women at the Manulai II TPA Kupang city has not been able to run well, whether carried out by the government or by non-governmental organizations due to  funding  constraints,  population  identity,  and  instant  mentality  (easy)  from  the residents.  TPA  Manulai  II.  In  the  future,  both  the  government  and  non-governmental organizations need to properly prepare empowerment programs and everything must be done  in  a  structured  and  orderly  manner,  starting  from  data  collection,  socialization, program implementation, to the evaluation and follow-up stages.

## Keywords: empowerment, socio-economic vulnerable women
Abstrak  : Pemberdayaan  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  cara  atau  proses  dalam menyiapkan  mutu  SDM  dengan  tujuan  agar  SDM  yang  ada  menjadi  mandiri  dan memiliki jaringan kerja yang lebih luas serta dapat menyesuaikan dengan kondisi zaman saat  ini.  Pemberdayaan  dapat  menjadikan  perempuan  lebih  berkembang  dengan pengetahuan  dan  keterampilan  yang  memadai.  Akan  tetapi  dalam  hal  ini  banyak perempuan yang belum mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga sulit bagi mereka  untuk  mengatasi  setiap  masalah  yang  dihadapi  dalam  kehidupannya.  Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui kondisi wanita rawan sosial ekonomi dan  pemberdayaan  apa  saja  yang  dilakukan  oleh  wanita  rawan  sosial  ekonomi  yang berada  di  TPA  Kelurahan  Manulai  II.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  penelitian  lapangan.  Peneliti  akan  mengambil  tempat penelitian di Kota Kupang khususnya pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kelurahan Manulai II. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena tempat ini terdapat masalah sosial  dan  adanya  wanita  rawan  sosial  ekonomi.  Sumber  data  adalah  data  Primer  dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi,
kemudian  teknik  analisis  datanya  menggunakan  data Reduction (reduksi  data),  data display, dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menujukan bahwa Program pemberdayaan bagi perempuan rawan sosial ekonomi di TPA Manulai II kota kupang belum  bisa  berjalan  dengan  baik,  baik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  maupun  oleh lembaga swadaya masyarakat dikarenakan kendala dana, indentitas Kependudukan, serta mental instan (gampang) dari pada penghuni TPA Manulai II.  Kedepan baik pemerintah maupun  Lembaga  swadaya  masyarakat  perlu  menyiapkan  secara  baik  program pemberdayaan  dan  semua  harus  dilakukan  secara  terstruktur  dan  teratur,  mulai  dari pendataan, sosialisasi, pelaksanaan program, sampai pada tahap evaluasi dan follow up Kata Kunci : pemberdayaan, perempuan rawan sosial ekonomi, tempat pembuangan akhir
Copyright (c) 2022 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## PENDAHULUAN
Menurut  Fahrudin  (2014)  pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya  untuk meningkatkan  dan  memandirikan  masyarakat  yang  dilakukan  dengan  upaya:  a) Enabling yaitu  menciptakan  suasana  atau  iklim  yang  memungkinkan  potensi masyarakat  berkembang,  b) Empowering yaitu  :  meningkatkan  kapasitas  dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, c) Protecting yaitu :melindungi  kepentingan  dengan  mengembangkan  sistem  perlindungan  bagi masyarakat  yang  menjadi  subjek  pengembangan.  Ismawan  (Mardikanto,  2017) menetapkan adanya 5 (lima) program strategi pemberdayaan yang terdiri dari:  1) Pengembangan sumberdaya manusia;  2) Pengembangan kelembagaan  kelompok; 3) Pemupukan modal masyarakat (swasta); 4)  Pengembangan usaha produktif; 5) Penyediaan  informasi  tepat  guna.  (Widayanti,  2012)  mengemukakan  bahwa pemberdayaan masyarakat  menjadi concern publik dan dinilai sebagai  salah  satu pendekatan  yang  sesuai  dalam  mengatasi  masalah  sosial,  terutama  kemiskinan, dilaksanakan  pada  berbagai  elemen  mulai  dari  pemerintah,  dunia  usaha  dan masyarakat melalui organisasi masyarakat sipil.
Dilakukannya pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan dalam kelompok masyarakat  yang  tertinggal  dengan  kondisi  sosial  ekonominya  dapat  diwujudkan dan terlibat dalam pembangunan secara terbuka dan partisipatif berdasarkan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri sehingga kelompok tersebut mampu berkembang  dan  dapat  mencari  solusi  atas  suatu  permasalahannya  sendiri,  serta selalu melibatkan masyarakat  dalam membangun kemitraan dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan atau keberdayaan suatu masyarakat yang sering dianggap
lemah dan terbelakang (Pathony, 2019). Selanjutnya mengenai kondisi masyarakat yang masih tertinggal harus ditingkatkan kemampuanya dengan mengembangkan potensi  serta  memberdayakannya  agar  berdaya.  Payne  dalam  (Nasdian,  2014) menyatakan  bahwa  pemberdayaan (empowerment )  merupakan  suatu  proses  yang ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh daya (kuasa) untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.
Pemberdayaan  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  cara  atau  proses  dalam menyiapkan mutu SDM dengan tujuan agar SDM yang ada menjadi mandiri dan memiliki jaringan kerja yang lebih luas serta dapat menyesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Perempuan adalah sosok individu yang seringkali dipandang lemah dan bahkan dianggap tidak berguna oleh sebagian masyarakat. Hal ini terjadi karena pada lingkungan masyarakat tersebut masih melekat budaya yang cenderung lebih mengedepankan  kaum  laki-laki  dan  tidak  jarang  kaum  perempuan  mendapat hambatan ketika akan melaksanakan aktivitasnya.
Padahal  banyak  penelitian  kontemporer  mengungkapkan,  dalam  sebuah keluarga  miskin,  perempuan  senantiasa  sebagai  katup  penyelamat  bagi perekonomian  keluarga.  Perempuan  dianggap  sebagai  katup  penyelamat  bagi perekonomian keluarga karena terkadang bisa memainkan peran ganda sebagai ibu rumah tangga disatu sisi dan bekerja membantu ekonomi keluarga pada sisi yang lain.  Salah  satu  solusi  untuk  perempuan  adalah  dengan  mengembangkan  potensi diri perempuan salah satunya dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Seperti hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Saugi  dan  Sumarono  (2015)  adalah  adanya kelanjutan  pelatihan  yang  telah  diadakan  untuk  pemberdayaan  perempuan dibuktikan  dengan  adanya  inovasi  dan  variasi  lain.  Hal  tersebut  membuktikan pengembangan  diri  perempuan  dapat  dibangun,  serta  dapat  menyeimbangi  peran laki-laki.
Permasalahan kemampuan perempuan dalam menjalankan kehidupan sosial ekonomi  perlu  untuk  mendapatkan  peningkatkan  kapasitas  dan  pemberdayaan dapat  menjadikan  perempuan  lebih  berkembang  dengan  pengetahuan  dan keterampilan yang memadai. Akan tetapi dalam hal ini banyak perempuan belum mendapatkan  pengetahuan  dan  keterampilan  sehingga  sulit  bagi  mereka  untuk
mengatasi setiap masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Sebagaimana Hubeis (2010) menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah “upaya memperbaiki status  dan  peran  perempuan  dalam  pembangunan  bangsa,  sama  halnya  dengan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan”
Menurut  Novian  (2010)  pemberdayaan  perempuan  adalah  upaya perempuan untuk memperoleh  akses dan control terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur dirinya dan meningkatkan rasa  percaya  diri  untuk  mampu  berperan  dan  berpartisipasi  aktif  dalam memecahkan masalahnya, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Hubies (2010) menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan dipengaruhi oleh faktor internal dan esternal. Faktor internal meliputi aspek pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), dan  mental (afektif) merupakan  komponen  yang mewujudkan perilaku sosok perempuan. Sedangkan faktor eksternal menjadi faktor penentu  keberhasilan  dalam  memberdayakan  faktor-faktor  internal.  Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan,  mempunyai  sel  telur,  memiliki  vagina  dan  mempunyai  alat  untuk menyusui,  semuanya  secara  permanen  tidak  berubah  dan  mempunyai  ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan). Selain itu, Harriet, et  al ,.  (2014)  menambahkan    bahwa  perempuan  dimasyarakat  berperan  penting dalam kesejahteraan keluarga.
Kelurahan  Manulai  II  terdapat  lokasi  TPA  (Tempat  Pembuangan  Akhir Sampah) ditemukan 10 (sepuluh) ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pemulung botol  aqua  untuk  dijual  guna  memenuhi  kebutuhan  dalam  rumah  tangganya. Melihat kondisi tersebut, ibu-ibu bekerja di bawah terik panas matahari dan tidak mengenal  lelah  untuk  mendapatkan  rezeki  dalam  menafkahi  anak-anaknya.  Ada sekitar  10  (sepuluh)  ibu  rumah  tangga  yang  berstatus  janda  karena  ditinggal suaminya. 5 (lima) ibu diantaranya suaminya meninggal dan 5 (lima) ibu lainnya suaminya bekerja di luar negeri (TKW) dan menghilang tanpa kabar. Kondisi ini tentunya  akan  mempengaruhi  tidak  tercapainya  kebutuhan  ekonomi  para  ibu-ibu tersebut.  Selain  itu  anak-anak  mereka  diikutsertakan  dalam  aktivitas  memulung, sehingga membuat anak-anak tersebut harus putus sekolah demi membantu ibunya mencari nafkah.
Secara  ekonomi  perempuan  rawan  sosial  ekonomi  berada  di  bawah  garis kemiskinan  sehingga  mereka  membutuhkan  kebijakan/program  yang  berkaitan dengan penanganan kemiskinan. Namun kebanyakan dari kebijakan/program anti- kemiskinan yang ada gagal. Akibat kurangnya pemahaman tentang kemiskinan itu sendiri.  Hal  ini  antara  lain  disebabkan  oleh  penggunaan  asumsi  bahwa  program pemberdayaan yang telah disusun oleh pembuat kebijakan adalah yang ideal untuk semua masalah kerawanan sosial ekonomi.
Perempuan rawan sosial ekonomi termasuk salah satu jenis dari Penyandang Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS)  sudah  seharusnya  menjadi  salah  satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial.  Dalam  Undang-undang  tersebut dijabarkan  bahwa  kesejahteraan  sosial  adalah  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan material,  spiritual  dan  sosial  warga  negara  agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu mengembangkan  diri  sehingga  dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya.  Sementara fakta  menunjukan  bahwa  di  Kota  Kupang  banyak  perempuan  yang  belum memenuhi  kebutuhan  dasarnya,  sehingga  untuk  mencapai  hidup  layak  sulit tercapai.
Menurut Dinas Sosial (2015) wanita rawan sosial ekonomi adalah seseorang wanita dewasa yang belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan ciri-ciri wanita dewasa yang belum menikah (adalah wanita anak fakir miskin) atau janda (adalah sebagai kepala keluarga) berusia 18 tahun ke atas dan penghasilan tidak memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Rumah tangga yang dikepalai wanita biasanya miskin karena  pendidikan  rendah,  akses  terbatas  terhadap:  pekerjaan,  pelayanan  sosial, sumber  produksi,  modal,  kredit  dan  tanah,  serta  memiliki  sedikit  jaringan kekerabatan  yang  mendukungnya.  Terkonsentrasinya  kemiskinan  diantara perempuan, terutama perempuan yang menjadi kepala rumah tangga terkait dengan rendahnya  pendapatan  mereka  dibandingkan  dengan  laki-laki  disebut  sebagai feminisasi kemiskinan (feminization of poverty)
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yaitu seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau  janda  dan  tidak  mempunyai  penghasilan  cukup  untuk  dapat  memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari. Adapun kriteria Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012, yaitu :
1. Perempuan berusia 18-59 tahun;
2. Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
3. Menjadi pencari nafkah utama keluarga;
4. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup yang layak.
Padahal  program  pemberdayaan  bagi  perempuan  rawan  sosial  ekonomi dapat  berjalan  dengan  baik  jika  diselenggarakan  berdasarkan  pada  kebutuhan perempuan  rawan  sosial  ekonomi  dan  pemanfaatan  potensi  lokal  yang  ada. Sehingga  peneliti  berpendapat  bahwa  masih  banyak  perempuan  rawan  sosial ekonomi di Kota Kupang yang belum terjangkau secara merata oleh program dinas sosial dan dinas pemberdayaaan perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis  dan  mendeskripsikan  kondisi  perempuan  rawan  sosial  ekonomi  di TPA  Kelurahan  Manulai  II  serta  untuk  mengetahui  kendala  dan  permasalahan dalam upaya pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi di TPA Kelurahan Manulai II Kota Kupang.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif.  Penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  menggunakan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi  untuk  fenomena  atau  kenyataan  sosial,  dengan  jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota  Kupang  khususnya  pada  Tempat Pembuangan  Akhir  (TPA)  Kelurahan  Manulai  II.  Alasan  peneliti  memilih  lokasi tersebut karena tempat ini terdapat masalah sosial dan adanya wanita rawan sosial ekonomi, serta mudah diakses oleh peneliti dan tempatnya juga starategis.
Menurut Sugiyono (2011: 225) sumber data primer, sumber data sekunder adalah sebagai berikut: data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui hasil observasi dan wawancara. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung. Teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara
( interview guide ), dan dokumentasi. Kemudian Pengujian keabsahan data meliputi uji  kredibilitas  ( credibility ),  uji  keteralihan (transferability ),  uji  reliabilitas ( reliability )  serta  uji  obyektivitas  ( confirmability ).  kemudian  teknik  analisis datanya menggunakan data Reduction (reduksi data), data display, dan kesimpulan atau verifikasi. Aktivitas dalam analisis data yaitu:
Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011: 246)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  tahun  1992  dibentuknya  tempat  pembuangan  akhir  (TPA)  sampah yang berlokasi di wilayah Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak, Kota Kupang. pada saat itu juga terbentuklah komunitas pemulung yang menjadikan lokasi TPA sebagai  lahan  mereka  untuk  hidup  dan  mencari  nafkah.  Berdasarkan  data  yang diperoleh  melalui  kegiatan  observasi  dan  wawancara  maka  tingkat  pendidikan masyarakat  yang  ada  pada  lokasi  Tempat  Pembuangan  Akhir  (TPA),  rata-rata pendidikannya  adalah  SD  dan  sebagiannya  lagi  putus  sekolah.  Hasil  peneliti  di lapangan wanita rawan sosial ekonomi yang berada di TPA pada umumnya bermata pencaharian  sebagai  pemulung  aqua  gelas  dimana  mereka  harus  mengumpulkan aqua  dalam  1  minggu  untuk  dijual  dan  mendapatkan  uang  kurang  lebih  50.000- 150.000  itupun  kalau  pengumpulan  aqua  gelasnya  cukup  banyak.  Sering  kali mereka harus memulung dari jam 06.00 pagi hingga jam 18.00 sore hari, kadang kala anak-anak mereka ikut berkerja sebagai pemulung.
Data Collection
(Pengumpula
Display (tampilan data) Data Reduction (Reduksi data) Conclusions : drawing/verifying) (Kesimpulan/ verifikasi data)
Dampak  yang  sangat  berbahaya  bagi  mereka  adalah  kesehatan  mereka dengan tidak menggunakan masker dan sarung tangan yang bersih atau steril untuk membungkus  tangan  dan  mulut  serta  tempat  tersebut  tidak  begitu  bagus  untuk mereka makan dan beristrahat. Terkadang ada yang menginap digubuk terbuat dari seng-seng bekas untuk tempat tinggal sementara dikarenakan rumahnya jauh. Ada dari mereka juga bukan penduduk dari Kelurahan Manulai II saja tetapi ada juga dari  kelurahan  lain  disekitarnya  seperti  Kelurahan  Alak,  Penkase,  Namosain  dan Bolok. Anak-anak mereka ada yang bersekolah dan tidak bersekolah ada juga yang memiliki  anak  3  sampai  dengan  4  anak  dimana  mereka  harus  menafkahi  sendiri tanpa  seorang  suami.  Mereka  tidak  memiliki  pekerjaan  sampingan  apapun,  tapi hanya semata menggantungkan hidup dari kegiatan sebagai pemulung. Berdasarkan data  yang  dikumpulkan  melalui  wawancara  dengan  para  perempuan  pemulung diketahui  bahwa  rata-rata  mereka  tidak  bersuami.  Ada  yang  ditinggal  mati, diceraikan dan ditinggalkan begitu saja oleh suami tanpa berita. Ini menjadi beban tersendiri  bagi  mereka  para  wanita  ini  demi  untuk  melanjutkan  hidup  sambil mengurus anak-anak mereka.
Kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat termasuk perempuan rawan sosial ekonomi  biasanya  oleh  pemerintah  dan  lembaga  sosial  maupun  keagamaan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pemberdayaan terhadap perempuan rawan sosial ekonomi di TPA Manulai II dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kupang, Dinas pemberdayaan  perempuan  dan  anak,  serta  Forum  Komunikasi  Perempuan  dan Anak kota kupang. Program pemberdayaan yang akan dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan pendampingan, penguatan ekonomi melalui akses permodalan dan pelatihan.  Ife  dan  Tesoriero  (2008:662)  menjelaskan  bahwa  “pemberdayaan bertujuan  meningkatkan  keberdayaan  dari  mereka  yang  dirugikan  ( the disadvantaged )”
Sasaran  kegiatan  pemberdayaan  perempuan  rawan  sosial  ekonomi  adalah perempuan  dewasa  berusia  18-59  tahun  belum  menikah,  perempuan  yang  sudah menikah  dan  atau  janda  tidak  memiliki  penghasilan  keluarga,  atau  memiliki penghasilan  tetapi  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  sehari-hari; bertempat  tinggal  di  lokasi  pemberdayaan,  bersedia  mengikuti  program pemberdayaan  melalui  kelompok  usaha  ekonomi  produktif  dan  mendapatkan
rekomendasi  dari  kepala  desa/kelurahan  setempat.  Sayangnya  perempuan  rawan sosial  ekonomi  yang  ada  di  TPA  Manulai  II  sering  dianggap  warga  liar  karena banyak dari mereka tidak memiliki KTP, apalagi sebagian dari mereka juga bukan merupakan  warga  Kelurahan  Manulai  II.  Hal  ini  tentu  saja  sangat  menyulitkan. Ditambah  lagi  sejak  2019  kasus  pandemi covid  19 merebak,  menyebabkan pemerintah  harus  mengalokasikan  dana  ekstra  dan  lebih  untuk  program penanggulangan pandemi covid 19 .
Hal ini menyebabkan alokasi dana kesatuan kerja perangkat daerah menjadi berkurang  termasuk  ke  Dinas  Sosial  dan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan. Ketidakadaan dana ini menjadi faktor penghambat utama dari terhentinya kegiatan pemberdayaan bagi perempuan rawan sosial ekonomi di TPA Kelurahan Manulai II.  Padahal sebagai realisasi program-program di atas, langkah kongkrit yang akan dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan keterampilan menjahit, tata boga dan tata rias.  Sejauh ini sudah dilakukan adalah sebatas sosialisasi kepada pihak kelurahan  tentang  program-program  yang  telah  rencanakan.  Bordat,  Davis,  dan Kouzzi  (2011:90)  menjelaskan  bahwa  pemberdayaan  perempuan  secara  holistik bermakna  memadukan  proses  individu  dan  kelompok  dalam  mengembangkan kapasitas  perempuan  untuk  meningkatkan  kemampuannya  dalam  membuat keputusan dan mengontrol hidup mereka, melakukan tindakan, dan bergerak untuk memberikan dampak pada lingkungan sekitar mereka
Disamping  faktor  kekurangan  alokasi  dana  dari  pemerintah  karena  faktor pandemi covid 19 , warga secara adminstratif dianggap liar, juga ada faktor lain yang peneliti  temukan  dilapangan  terkait  proses  pemberdayaan.  LSM  perempuan  dan anak  sudah  pernah  melakukan  kegiatan  atau  program  pemberdayaan  melalui pelatihan tata boga, akan tetapi respon para perempuan rawan  sosial ekonomi ini untuk  menekuni  apa  yang  diajarkan  sangat  rendah,  mereka  lebih  memilih  untuk tetap memulung dari pada harus konsentrasi pada kegiatan keahlian tata boga yang diajarkan, padahal LSM perempuan dan anak sudah berencana untuk memfasilitasi akses  modal  kepada  para  donator,  tapi  akhirnya  semua  menjadi  tidak  berjalan. Pihak Dinas Sosial juga sudah beberapa kali melakukan sosialisasi ke TPA Manulai II  agar  para  penghuninya  untuk  bisa  diikutkan  dalam  program  pelatihan  tapi
sebagian  besar  dari  mereka  masih  bersifat  apatis.  Hal  tersebut    merupakan  suatu kendala tersendiri.

## SIMPULAN
Dari uraian hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa kondisi para perempuan  rawan  sosial  ekonomi  di  TPA  Manulai  II  sangat  memperihatinakan dimana  sebagian  besar  dari  mereka  terdiri  dari  para  ibu  yang  sudah  tidak  lagi bersuami  dan  harus  mengurus  3  sampai  4  orang  anak  dengan  semata-mata menggantungkan  hidupnya  sebagai  pemulung. Program  pemberdayaan  bagi perempuan  rawan  sosial  ekonomi  di  TPA  Manulai  II  Kota  Kupang  belum  bisa berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh lembaga swadaya  masyarakat  dikarenakan  kendala  dana,  indentitas  kependudukan,  serta mental  instan  dari  pada  penghuni  TPA  Manulai  II.  Ke  depan  baik  pemerintah maupun  lembaga  swadaya  masyarakat  perlu  menyiapkan  secara  baik  program pemberdayaan dan semua harus dilakukan secara terstruktur dan teratur, mulai dari pendataan, sosialisasi, pelaksanaan program, evaluasi dan follow up (tindak lanjut) agar program pemberdayaan bagi perempuan rawan sosial ekonomi di Kelurahan Manulai II bisa berjalan secara baik dan efektif.

## DAFTAR RUJUKAN
Bordat, S.W., Davis, S.S., dan Kouzzi, S. (2011). Women as agents of grassroots change:  illustrating  micro-empower  ment  in  Morocco.  Indiana  University Press. Journal  of  Middle  East  Women’s  Studies ,  7(1).  90-119. http://www.jstor.org/stable/10.2979/jmiddeastwomstud.2011.7.1.90
Dinas Sosial. 2015. Pedoman Umum Pemberdayaan Keluarga . http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=glosariumkesosdanletter=w. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2020
Fahrudin, Adi. 2014. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung:  Rafika Aditama Hubeis, A. V. S. (2010). Pemberdayaan Perempuan Dar Masa Ke Masa . Bogor: IPB Press.
Ife, J. dan Tesoriero, F. 2008. Community development: alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Mardikanto.  2017. Pemberdayaan  Masyarakat.  Dalam  Perspektif  Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta
Nasdian, F.T. (2014). Pengembangan masyarakat . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Widayanti,  S.  2012.  Pemberdayaan  Masyarakat:  Pendekatan  Teoritis.  Jurnal Welfare. Vol. 1(1). Hal. 87-102.
Novian. 2010.Pemberdayaan Perempuan. http://ejournal.pin.or.id/site/wp content/uploads/. Diakses pada 12 Oktober 2020
Huzamah  Siti.  2020.  Kehidupan  Sosial  Ekonomi  Pemulung  Di  Tempat Pembuangan Ahir (TPA) Kelurahan Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta. IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal. 2(1), Juni 2020. 81- 92.
Saugi.  W  dan  Sumaromo.  (2015).  Pemberdayaan  Perempuan  Melalui  Pelatihan Pengolahan  Bahan  Pangan  Lokal. Jurnal  Pendidikan  dan  Pemberdayaan Masyarakat , 2(2), 226-238.
Sugiyono.2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung:Alfabeta.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 : Tentang Kesejahteraan Sosial.
Peraturan  Menteri  Sosial  No.  8  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Pendataan  dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
Pathony,  T.  (2019).  Proses  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) di  Kabupaten Subang. International Journal of Demos , 1(2), 262–289
Harriet.  T.,  Opoku,  N.  A.,  Asare.,  dan  Anin,  E.  K.  (2014).  The  Role  of Women    in  Reducing    Household    Poverty    in    the    Bongo    District    of theUpper  East Region, Ghana. Journal of Arts and Humanities , 3(4), 99-110