Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 13 No. 2 Juni 2024 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal  202 - 210
Pentingnya Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Produk Makanan Halal
Rakhma Diana Bastomi Ekonomi Syariah, Universitas Gunadarma, Indonesia
Mega Oktaviany Ekonomi Syariah, Universitas Gunadarma, Indonesia
Evi Ayu Wandini Ekonomi Syariah, Universitas Gunadarma, Indonesia
Lely Shavira Ekonomi Syariah, Universitas Gunadarma, Indonesia
Qhonsa Nafisa Hasanudin Ekonomi Syariah, Universitas Gunadarma, Indonesia

## Syarifudin
Universitas Islam Makasar, Indonesia
Penulis Korespondensi Mega Oktaviany
Mega.octaviany@gmail.com Article Info Abstract Article History : Received 30 May  - 2024 Accepted 04 Jun  - 2024 Available Online 15 Jun  – 2024 Halal  certification  is  crucial  for  consumers,  especially  Muslim consumers,  which  is  why  in  Indonesia,  there  are  institutions whose  role  is  to  ensure  that  consumer  products,  such  as  food, beverages,  and  medicines  are  in  accordance  with  Islamic  law, namely the Majelis Ulama Indonesia (MUI) and Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Halal certification not only reflects compliance  with  Islamic  ethical  principles,  but  also  builds consumer  confidence  and  supports  economic  growth  based  on morals and spirituality. The purpose of this research is to find out how  important  the  inclusion  of  halal  labels  on  every  product circulated  by  producers.  The  method  used  in  this  research  is  a qualitative  method  with  systematic  literature  review  technique. The  result  of  this  study  is  the  achievement  of  an  increase  in producer awareness regarding the importance of halal labels for producers  and  consumers,  so  as  to  achieve  a  society  that  is literate in the importance of halal certification.
Keyword : Halal Certification, Halal Food, Islamic Business Ethics

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia,  sebagai  negara  kepulauan, mayoritas  penduduknya  beragama  Islam hingga  tahun  2023.  Hal  ini  menyebabkan  di Indonesia  terdapat  peningkatan  permintaan untuk  produk  halal,  salah  satunya  yaitu produk makanan halal yang bahannya sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak
mengandung  bahan-bahan  yang  dilarang (haram)  dalam  syariat  Islam,  seperti  darah, babi,  najis,  atau  unsur-unsur  haram  lainnya (Syafitri et al., 2022).
Sedangkan  produk  halal  umumnya merupakan  produk  yang  tidak  mengandung bahan  haram.  Untuk  memastikan  kehalalan suatu  produk,  diperlukan  pengujian  oleh
lembaga  berwenang.  Selama  ini,  sertifikasi halal  masih  terbatas  pada  produk-produk tertentu.  Namun,  saat  ini  semakin  banyak masyarakat yang sadar pentingnya sertifikasi halal.  Melalui  sertifikat  halal,  konsumen dapat terjamin mengenai kehalalan produknya.  Oleh  karena  itu,  sertifikasi  ini dapat  meningkatkan  kepercayaan  konsumen, daya  saing  suatu  perusahaan,  dan  pangsa pasar  (Uljannah & Batubara, 2023).
Pertauran  yang  dieluarkan  pemerintah tentang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014  mengatur  tentang  jaminan  kehalalan produk di Indonesia (UUD RI, 2014). Tujuan dari  peraturan  tersebut  adalah  untuk memastikan  produk  yang  beredar  di Indonesia  harus    produk  halal.  Konteks  ini, UU  Pangan  Nomor  18  Tahun  2012 menjelaskan bahwa pangan mencakup semua bahan  makanan  dan  minuman  yang  berasal dari  sumber  hayati  seperti  pertanian, perkebunan, hutan, perikanan, dan peternakan,  baik  dalam  bentuk  olahan maupun tidak olahan, yang digunakan untuk konsumsi manusia. Dalam bisnis yang sehat, perlindungan  konsumen  menjadi  aspek penting yang tidak terpisahkan. Perdagangan yang  sehat  harus  memberikan  perlindungan yang seimbang bagi konsumen dan produsen (UUD RI, 2012).
Karena  itulah,  perlindungan  konsumen masih  perlu  menjadi  perhatian.  Hak konsumen  yang  sering  tidak  diperhatikan oleh  para  pelaku  usaha  perlu  diawasi  secara ketat.  Pada  era  globalisasi,  industri  dan perdagangan  berkembang  pesat  sehingga menghasilkan  berbagai  macam  barang  dan jasa.  Namun,  produk-produk  kebutuhan hidup,  seperti  makanan,  kosmetik,  dan  obat- obatan,  yang  telah  dipasarkan  oleh  pelaku usaha  perlu  memiliki  rasa  tanggung  jawab yang  tinggi  (Syafitri  et  al.,  2022).  Bisnis halal semakin diminati, baik oleh pemerintah maupun  pelaku  usaha  di  berbagai  negara. Islam mengajarkan umatnya untuk memperhatikan kemaslahatan bersama, salah satunya dengan mengkonsumsi produk halal.
Disamping itu, perlindungan hak konsumen  juga  merupakan  isu  yang  penting dalam  domain  bisnis  halal.  Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi  akurat  mengenai  status  kehalalan produk  yang  dikonsumsi.  Pelaku  usaha memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan bahwa produk yang dipasarkan telah melalui
proses  sertifikasi  halal  yang  valid  dan  dapat dipercaya.  Dalam  konteks  ini,  pengawasan yang  ketat  diperlukan  untuk  memastikan bahwa  hak-hak  konsumen  tidak  dilanggar dan kepentingan mereka terlindungi.
Dalam  era  globalisasi  dan  kemajuan teknologi,  kesadaran  konsumen  tentang pentingnya  konsumsi  produk  halal  terus meningkat. Konsumen semakin cerdas dalam memilih  produk  yang  sesuai  dengan  ajaran keyakinan.  Oleh  karena  itu,  pelaku  usaha perlu  beradaptasi  dengan  tuntutan  pasar  dan memastikan  bahwa  produk  yang  ditawarkan telah  sesuai  standar  kehalalan  yang  diakui secara internasional.
Dengan mempertimbangkan konteks permasalahan  tersebut,  analisis  mengenai pentingnya  sertifikasi  produk  makanan  halal dalam  perspektif  etika  bisnis  Islam  dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam  tentang  urgensi  sertifikasi  halal dalam menjaga hak-hak konsumen, memenuhi permintaan pasar, dan mendorong pertumbuhan  bisnis  yang  berlandaskan prinsip-prinsip etis dalam Islam .
2. KAJIAN PUSTAKA
2.1 Sertifikasi Halal Label halal adalah bukti tertulis atau tanda yang  menjelaskan  bahwa  suatu  produk  telah dinyatakan  halal  oleh  lembaga  yang berwenang.  Tanda  ini  terdiri  dari  tulisan “halal”  dalam  huruf  arab,  huruf  lainnya  dan kode  mesin  yang  disetujui  oleh  menteri. Penerbitan  label  halal  didasarkan  pada  hasil pemeriksaan  mengenai  kehalalan  oleh lembaga  pemeriksa  halal  yang  ditetapkan oleh  MUI,  berupa  fatwa  maupun  sertifikat halal.  Sertifikasi  halal  adalah  jaminan  sah bahwa  suatu  produk  halal  untuk  dikonsumsi atau  digunakan  secara  umum  sesuai  aturan syariah (Henderson, 2016).
Pasal  33  Tahun  2014  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  mengatur  bahwa  sertifikat halal  merupakan  sertifikat  yang  diterbitkan oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal  (BPJPH)  yang  merupakan  badan  yang berwenang  dalam  hal  ini.  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  bertugas  memberikan sertifikat  halal  melalui  penerbitan  fatwa. Proses  sertifikasi  halal  meliputi  seluruh tahapan  produksi,  mulai  dari  produksi, penyimpanan,  pengemasan,  pendistribusian, penjualan,  hingga  penyajian  produk.  Oleh
karena  itu,  sertifikasi  halal  juga  dikenal sebagai  Jaminan  Produk  Halal  (JPH).  Selain BPJPH,  Lembaga  Pemeriksa  Halal  (LPH) juga  terlibat  dalam  proses  sertifikasi  halal, yang  bertugas  sebagai  pemeriksaan  dan pengujian  kehalalan  produk  sesuai  dengan standar yang ditetapkan oleh BPJPH (Partini,
2022). Bisnis yang sesuai dengan ketentuan halal telah  menjadi  topik  pembicaraan  penting, bahkan  di  tingkat  internasional.  Hal  ini menarik  perhatian  baik  dari  pemerintah maupun  pelaku  bisnis.  Sebagai  umat  Islam, kita  diwajibkan  untuk  memperhatikan kemaslahatan
bersama, termasuk mengkonsumsi produk yang
telah disertifikasi  halal  (Andoko  et  al.,  2022; Uljannah & Batubara, 2023).
Bisnis  yang  mematuhi  prinsip-prinsip halal  telah  mengalami  pertumbuhan  yang signifikan  dalam  beberapa  tahun  terakhir. Pertumbuhan  ini  tidak  hanya  terjadi  di Indonesia,  tetapi  juga  di  berbagai  negara  di dunia.  Permintaan  terhadap  produk  halal semakin  meningkat,  baik  dari  konsumen Muslim  maupun  non-Muslim,  yang  mencari produk  yang  dianggap  memiliki  tingkat keamanan  yang  lebih  tinggi,  kualitas  yang baik,  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang mereka  anut.  Fenomena  ini  mencerminkan adanya  kesadaran  yang  meningkat  terhadap pentingnya  memilih  produk  yang  sesuai dengan  prinsip-prinsip  halal  dan  nilai-nilai yang  dipegang  teguh  oleh  individu.  Dalam menghadapi  permintaan  yang  semakin meningkat  ini,  peran  BPJPH  dan  LPH menjadi  sangat  krusial  dalam  memastikan bahwa  produk  yang  tersedia  di  pasaran memenuhi  standar  kehalalan  yang  telah ditetapkan. (Warto & Samsuri, 2020).
Dalam konteks ekonomi global, sertifikasi halal juga memiliki dampak yang signifikan. Produk  yang  telah  disertifikasi  halal memiliki  akses  yang  lebih  luas  ke  pasar internasional,  terutama  di  negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Dengan memperoleh  sertifikasi  halal  yang  valid, produsen  memiliki  kemampuan  untuk menarik  minat  konsumen  dari  berbagai  latar belakang  agama  dan  budaya,  meningkatkan daya  saing  produk  mereka,  serta  membuka peluang  ekspor  yang  lebih  luas.  Ini  berarti bahwa  bisnis  yang  berfokus  pada  industri halal  memiliki  potensi  untuk  pertumbuhan yang  berkelanjutan  dan  memainkan  peran
penting  dalam  memperkuat  perekonomian suatu negara (Yustianingsih et al., 2024).
Namun,  tantangan  juga  ada  dalam mengembangkan  industri  halal.  Salah satunya  adalah  memastikan  keberlanjutan pasokan  bahan  baku  halal  yang  memadai. Selain  itu,  pendidikan  dan  kesadaran masyarakat  tentang  pentingnya  konsumsi produk  halal  juga  harus  terus  ditingkatkan untuk  mendukung  pertumbuhan  industri  ini. Dengan  menjaga  kualitas,  integritas,  dan kepercayaan terhadap produk halal, Indonesia  dapat  menjadi  pemimpin  dalam industri  halal  global  dan  memperkuat posisinya  dalam  perdagangan  internasional (Prayuda et al., 2023).
Dalam  rangka  memanfaatkan  potensi pasar  industri  halal  yang  luas  dan meningkatkan  peran  ekonomi  syariah, kerjasama  antara  pemerintah,  lembaga sertifikasi,  pelaku  bisnis,  dan  masyarakat sangat penting. Dengan kolaborasi yang kuat dan  komitmen  bersama,  Indonesia  dapat mencapai tujuan untuk menjadi pusat industri halal yang berdaya saing tinggi, memberikan manfaat ekonomi yang luas, dan memberikan kontribusi  positif  bagi  masyarakat  dan  umat Islam secara keseluruhan.

## 2.2 Makanan Halal
Makanan  halal  merujuk  pada  makanan atau  minuman  yang  sesuai  dengan  prinsip syariat  dan  diizinkan  untuk  dikonsumsi berdasarkan  ajaran  Al-Quran  dan  Hadits (Henderson,  2016). Definisi  pangan  halal juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  69  Tahun  1999 tentang Pelabelan dan Iklan Pangan. Menurut peraturan  tersebut,  pangan  halal  (Pasal  1(5)) dijelaskan bahan atau zat yang dilarang untuk dikonsumsi  oleh  umat  Islam,  baik  pada bahan  baku  pangan,  bahan  tambahan, maupun  bahan  dan  zat  lainnya .  Selain  itu, makanan halal mencakup segala aspek dalam produksi, pemrosesan, pemotongan, penyimpanan,  hingga  penyajian  yang  tidak bertentangan dengan hukum syariah.
Allah  SWT.  berfirman  dalam  QS.  Al- Maidah [5]: 88 yang artinya, “dan makanlah yang  halal  lagi  baik  dari  apa  yang  telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada  Allah  yang  kamu  beriman  kepada- Nya” .  Ayat  tersebut  menyuruh  kita  untuk memakan makanan yang halal dan baik saja. Makanan  dapat  dikatakan  halal  apabila
memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh syariat Islam. Hal ini, kategori makanan halal mencakup  hal-hal  sebagai  berikut :  halal lidzatihi (zatnya  halal), Halal  Lighairihi (memperolehnya  secara  halal),  Halal  secara pengolahannya,  Halal  secara  prosesnya, Halal secara penyajian.
Dalam  lingkup  makanan  halal  dan thayyib,  pengetahuan  mendalam  mengenai jenis-jenis  produk  yang  mematuhi  prinsip- prinsip  kehalalan  menjadi  esensial.  Dalam penelitiannya  beliau  memaparkan  berbagai jenis  makanan  halal  dan  thayyib,  yaitu. segala jenis makanan yang tidak mengandung  unsur  haram.  Selain  itu,  jenis makanan yang tidak membahayakan kesehatan  fisik,  moral  atau  mental  bila dikonsumsi.  Terakhir,  jenis  makanan  yang tidak  mengandung  hal-hal  yang  diharamkan dalam  Al-Qur'an dan Hadist  (Nayeem  et  al., 2020).
Peran  lembaga  sertifikasi  halal  seperti BPJPH  dan  MUI  sangat  penting  dalam menjaga  kehalalan  dan  kebersihan  produk makanan. Tugas lembaga-lembaga ini adalah memastikan  bahwa  produk  makanan  yang beredar  di  pasaran  telah  memenuhi  standar syariat. Dengan melakukan proses sertifikasi halal,  lembaga-lembaga  ini  memberikan jaminan  kepada  konsumen  tentang  produk yang  akan  dikonsumsi  telah  melalui pengawasan  yang  ketat  dan  memenuhi persyaratan  kehalalan  yang  diakui  secara internasional (Bahrudin et al., 2024; Harahap & Saragih, 2023). Lembaga-lembaga ini juga bertanggung  jawab  untuk  mengeluarkan sertifikat  halal  yang  menjamin  produk makanan  telah  memenuhi  persyaratan kehalalan  dan  kebersihan  yang  ditetapkan dalam ajaran agama Islam (Nurfaika & Ilyas, 2021).
Dalam konteks ini, pengetahuan mendalam  tentang  jenis-jenis  produk  yang mematuhi  prinsip-prinsip  kehalalan  sangat penting. Konsumen yang memiliki pemahaman yang baik tentang jenis makanan halal  dan  thayyib  dapat  membuat  keputusan yang  bijak  dalam  memilih  produk  yang sesuai  dengan  prinsip-prinsip  kehalalan  dan Kesehatan (Nayeem et al., 2020). Pemahaman ini juga dapat membantu dalam memastikan  bahwa  konsumen  tidak  terjebak dalam  mengonsumsi  produk  yang  tidak memenuhi standar kehalalan yang diharapkan.
Selain  itu,  pengetahuan  tentang  jenis- jenis makanan halal dan thayyib juga penting bagi  pelaku  bisnis  dalam  industri  makanan (Salam  &  Makhtum,  2022).  Dengan memahami  prinsip-prinsip  kehalalan  dan kebersihan, pelaku bisnis dapat mengembangkan dan memproduksi makanan yang sesuai dengan standar halal yang diakui oleh masyarakat Muslim. Ini akan membantu bisnis dalam memenuhi permintaan konsumen  Muslim  yang  semakin  meningkat akan produk halal.
Oleh  karena  itu,  pemahaman  yang mendalam tentang jenis-jenis produk makanan  halal  dan  thayyib  merupakan  hal yang  esensial  dalam  menjaga  kehalalan  dan kebersihan produk makanan. Pengetahuan ini memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kehalalan dalam  industri  makanan  dan  memberikan jaminan  kepada  konsumen  Muslim  yang mencari produk halal.

## 2.3 Etika Bisnis Islam
Etika  merupakan  sesuatu  yang  harus ditanamkan pada diri setiap orang dan sangat penting  untuk  diterapkan  dalam  segala  hal yang  kita  lakukan.  Etika  berasal  dari  kata Yunani  “ethikos”  yang  berarti  “kebiasaan” atau  dapat  diartikan  sebagai  standar  yang berlaku  pada  tingkah  laku  manusia.  Secara umum etika diartikan sebagai  perbuatan atau tingkah laku dari individu ataupun kelompok masyarakat  yang  dimana  hal  tersebut  sudah biasa  dilakukan  pada  aktivitas  sehari-hari yang  memiliki  kaitan  dengan  nilai-nilai kehidupan.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa etika  adalah  teori  mengenai  bagaimana seharusnya  seseorang  bertindak,  secara  baik atau  buruk  dan  benar  atau  salah  (Syafitri  et al., 2022).
Bisnis  sendiri  merupakan  suatu  aktivitas yang  dilaksanakan  oleh  individu  ataupun kelompok  dengan  cara  menyediakan  barang atau  jasa  guna  memperoleh  keuntungan. Dalam konteks bisnis, etika sendiri diartikan sebagai  perilaku  dalam  berbisnis  yang  tidak bertentangan  dengan  semua  norma  yang berlaku.  Bagi  umat  Islam,  bisnis  yang  baik adalah  bisnis  yang  sesuai  dengan  syariat Islam dan selalu berpedoman pada Al-Qur'an dan  Sunnah  dengan  segala  nilai  yang dikandungnya  (Setyagustina  et  al.,  2023). Menurut  Rusdah  (2023),  tujuan  berbisnis bukan hanya untuk mencari keuntungan yang
sebesar-besarnya  saja,  namun  juga  untuk mencari  kesenangan  dan  keberkahan  dari rezeki  yang  diberikan  oleh  Allah  SWT. Dalam berbisnis, rasulullah juga mengajarkan  kita  untuk  memiliki  sifat  yang tekun dan senantiasa berdedikasi untuk bisnis yang  sedang  kita  jalankan.  Sifat-sifat  Nabi juga  dapat  kita  jadikan  landasan  atau pedoman  yang  dapat  kita  implementasikan pada  diri  kita  dalam  urusan  kita,  sifat-sifat tersebut  adalah  kejujuran  ( siddiq ),  dapat dipercaya  ( amanah ),  kepedulian  ( tabligh ), kecerdasan ( fathanah ).
Terdapat  pula  lima  prinsip  dasar  dari etika  bisnis  dalam  islam,  diantaranya  adalah kebenaran  atau  kejujuran,  tanggungjawab, kesatuan,  keseimbangan,  dan  kehendak bebas,  berikut  merupakan  penjelasannya (Prasetia & Abdullah, 2022).
Dalam  bisnis  syariah,  terdapat  beberapa prinsip  yang  menjadi  landasan  dalam menjalankan  aktivitas  bisnis.  Pertama, kebenaran  atau  kejujuran  merupakan  nilai penting yang harus dijunjung tinggi. Artinya seluruh  proses  bisnis  harus  dijalankan  tanpa adanya  kecurangan  dan  sikap  percaya  harus tetap dijaga. Kedua, akuntabilitas merupakan prinsip  penting  yang  mengharuskan  pelaku bisnis  bertanggung  jawab  yang  telah dikerjakan. Ketiga, kesatuan menjadi prinsip yang  mengacu  pada  konsep  ketuhanan  atau tauhid,  yang  memadukan  seluruh  aspek kehidupan, sosial, ekonomi dan politik, untuk membentuk  kesatuan  yang  utuh.  Keempat, keseimbangan menjadi prinsip yang berkaitan  dengan  konsep  keadilan  dalam Islam,  di  mana  memberikan  hak  sesuai dengan  kadar  yang  seimbang.  Terakhir, kehendak  bebas  menjadi  prinsip  yang menekankan  bahwa  manusia  memiliki kebebasan  dan  kekuasaan  untuk  membuat kesepakatan  atau  kontrak,  baik  dengan memenuhi ataupun mengingkari kesepakatan tersebut  (Al  Hadi  et  al.,  2021;  Musa  et  al., 2020; Rianti, 2021).
Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut,  bisnis  syariah  juga  bertujuan  untuk mencapai  berkah  dan  keberkahan  dalam aktivitas  ekonomi.  Keberkahan  dalam  bisnis syariah  tidak  hanya  dilihat  dari  segi keuntungan materi, tetapi juga meliputi aspek spiritual  dan  sosial.  Bisnis  yang  dilakukan dengan  kejujuran,  akuntabilitas,  kesatuan, keseimbangan, dan kehendak bebas memberikan dampak positif pada masyarakat
dan  lingkungan  sekitarnya.  Bisnis  syariah juga mendorong adanya redistribusi kekayaan  yang  lebih  adil  dan  inklusif,  serta mempromosikan kegiatan yang berkelanjutan dan  ramah  lingkungan.  Dengan  demikian, bisnis  syariah  dapat  memberikan  kontribusi yang  positif  dalam  membangun  masyarakat yang  berkeadilan  dan  mengedepankan  nilai- nilai etis dalam dunia bisnis.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  beserta  tekniknya systematic literature review (Rosalina et al., 2021), pada teknik ini data yang diperoleh bersumber dari berbagai  karya  ilmiah,  buku,  ataupun  jurnal yang  berisikan  penelitian  maupun  tulisan ilmiah  yang  hasilnya  disajikan  sesuai  fakta yang ada di lapangan yang berhubungan dan sesuai  dengan  tema  pada  penelitian  yang dibahas  (Mendoza-Silva,  2021).  Kemudian melakukan  analisis  data  dengan  cara memilah, mengidentifikasi, hingga memfokuskan  pada  hal  yang  penting  untuk kemudian  disajikan  dalam  bentuk  data  yang telah didapatkan dan langkah terakhir dengan melakukan penarikan kesimpulan (Mastan et al., 2022).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 MUI dan BPOM
Melakukan Standarisasi  dalam  Industri  Makanan Halal
Di  Indonesia,  masalah  yang  sering muncul  adalah  bagaimana  mendapatkan makanan  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariat Islam, mengingat mayoritas penduduknya  beragama  Islam.  Untuk mengatasi  hal  ini,  terdapat  lembaga  yang bertanggung  jawab  dalam  mengkaji  dan memberikan  standarisasi  terhadap  produk konsumsi  seperti  makanan,  minuman,  dan obat-obatan.  Lembaga-lembaga  tersebut adalah  BPOM  dan  MUI. Oleh  karena  itu terbentuknya lembaga-lembaga tersebut diharapkan  dapat  memberikan  jaminan  akan adanya produk-produk yang beredar dipasaran  adalah  produk  yang  aman  dan terjamin gizinya, bahkan menjamin kelayakan  produk  dari  bahan  baku  sampai produk dipasarkan. Bagi umat islam, produk yang  dikonsumsi  bukan  hanya  sekedar  yang bergizi,  tetapi  produk  yang  sudah  terjamin kehalalannya.  Jadi  label  halal  merupakan kewajiban  pada  produk  agar  para  konsumen
juga  mengerti  apakah  produknya  bisa  atau tidak  dikonsumsi  (Nuzulia  &  Khasanah, 2023).
Sertifikat  Halal  adalah  bukti  resmi mengenai status kehalalan suatu produk yang diterbitkan  oleh  BPJPH  berdasarkan  fatwa halal  yang  ditetapkan  oleh  MUI.  Dalam prosesnya, sertifikasi halal menjadi persyaratan  bagi  suatu  produk  untuk mendapatkan  label  halal  setelah  melalui serangkaian  prosedur  yang  diatur  oleh  MUI. Setelah mendapatkan sertifikasi halal, produk tersebut  dapat  diperjualbelikan  dengan  label halal.  UU  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan  Produk  Halal  bertujuan  untuk melindungi konsumen dan memberikan dasar hukum  yang  jelas  terkait  berbagai  produk halal, termasuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan produk lainnya.
MUI  memiliki  kewenangan  untuk mengeluarkan fatwa halal yang harus diikuti dan  dihormati  oleh  pemerintah  dan  umat Islam  di  Indonesia.  Selain  itu,  terdapat kebijakan  pemerintah  yang  terkait  dengan kehalalan  pangan.  Selain  UU  Nomor  33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal, terdapat  beberapa  undang-undang  lain  yang relevan, antara lain UU Pangan Tahun 2012, UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999,  dan  UU  Kesehatan  Nomor  36  Tahun 2009.
Sebelum  suatu  produk  dapat  didaftarkan untuk  mendapatkan  label  halal,  produk tersebut  harus  memenuhi  persyaratan  terkait keamanan,  mutu,  dan  gizi  sesuai  dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan Manajer  BPOM  Nomor  12  Tahun  2016 tentang  Registrasi  Pangan  dan  Pangan Olahan.  Keunggulan  produk  bersertifikat halal  adalah  meningkatkan  daya  saing produknya  di  pasar  global  sehingga  mampu berkontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi negara yang lebih baik. (Syafitri et al., 2022).
4.2 Sertifikasi  Halal  dalam  Etika  Bisnis Islam

## Manfaat Sertifikasi Halal (OCA)
Sertifikasi  halal  menunjukkan  bahwa produk  tersebut  halal  dan  aman  untuk dikonsumsi umat Islam. Mayoritas penduduk Indonesia  yang  beragama  Islam  menjadikan alasan  tingginya  potensi  pasar  bagi  produk halal.  Sertifikat  halal  memberikan  banyak
manfaat  bagi  pembeli,  produsen,  dan pemerintah,  berikut  merupakan  contoh  dari beberapa manfaat tersebut menurut (Warto & samsuri,  2020  dalam  (Uljannah  &  Batubara, 2023).

## Sertifikasi halal dari organisasi terkemuka dapat  meningkatkan  keamanan  produk dan kepercayaan masyarakat
Proses  sertifikasi  halal  mencakup pemeriksaan  terhadap  bahan  baku,  proses produksi, hingga produk dipasarkan. Pemeriksaan  tersebut  akan  mengetahui  dan memastikan  bahwa  produk  tersebut  tidak mengandung bahan yang tidak diperbolehkan dalam  Islam,  seperti  darah,  alkohol,  daging babi  dan  bahan-bahan  terlarang  lainnya. Sertifikat  halal  dari  organisasi  terkemuka menjamin  produk  tersebut  halal  dan  aman untuk  digunakan  atau  dikonsumsi.  Karena sertifikasi  halal  sangat  penting  bagi konsumen  muslim,  karena  umat  muslim harus selalu memastikan bahwa produk yang akan dikonsumsi mengandung zat yang halal.
Sertifikat  halal  membantu  melindungi masyarakat  dari  produk  yang  tidak  halal atau berbahaya.
Sertifikasi  halal  memberikan  ketenangan pikiran  dan  kepercayaan  diri  kepada konsumen  Muslim.  Berkat  sertifikat  Halal, konsumen  muslim  tidak  perlu  khawatir dengan status kehalalan produk yang mereka konsumsi atau gunakan. Kehadiran sertifikat halal  menjadi  penting  karena  produk  yang tidak  memenuhi  standar  kehalalan  dapat berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan  yang  serius,  bahkan  dapat membahayakan nyawa.

## Keunggulan Sertifikasi Halal
Sertifikat halal merupakan alat pemasaran yang  efektif  untuk  menarik  konsumen Muslim.  Dengan  sertifikat  halal,  produsen dapat  menunjukkan  bahwa  produknya  telah memenuhi persyaratan halal dan aman untuk dikonsumsi  atau  digunakan.  Hal  ini  dapat meningkatkan  kepercayaan  konsumen  dan membuka  peluang  untuk  menembus  pasar global.
Sertifikasi  halal  menjadi  bukti  bahwa suatu produk halal dan aman dikonsumsi oleh konsumen muslim di seluruh dunia
Potensi pasar di dunia yang  sangat besar untuk  produk  halal.  Oleh  karena  itu,  jika produsen  Indonesia  ingin  menembus  pasar global  maka  akan  sangat  menguntungkan bila memproduksi prosuk yang bersertifikasi halal.  Sertifikasi  halal  salah  satu  bukti  dan jaminan  bahwa  produk  tersebut  aman  dan halal  bagi  konsumen  muslim  di  seluruh dunia. Karena sertifikasi halal sangat penting untuk  mendapatkan  kepercayaan  konsumen Muslim  di  negara-negara  lain  (Henderson, 2016).

## Keterkaitan  Sertifikasi  Halal  dengan Etika Bisnis Islam
Islam  tidak  semata-mata  memandang bisnis untuk mengejar suatu keuntungan saja, bisnis dalam Islam haruslah seimbang antara dunia  dan  akhirat.  Dengan  kata  lain,  konsep bisnis Islam harus merujuk kepada halal dan haram juga. Sertifikasi halal berperan sebagai mekanisme yang menjamin halalnya produk. Secara etika, proses sertifikasi ini mencerminkan  komitmen  produsen  atau pelaku  bisnis  untuk  beroperasi  dengan integritas,  kejujuran,  dan  tanggung  jawab sosial (Tlaiss, 2015).
Dengan memperoleh sertifikasi halal, pelaku bisnis  menghormati  prinsip-prinsip  etika  ini, memastikan bahwa produk mereka diproduksi dan disajikan sesuai dengan nilai- nilai  agama.  Hal  ini  tidak  hanya  menjadi bagian  integral  dari  upaya  perlindungan konsumen,  tetapi  juga  menandakan  bahwa makanan  yang  dijual  telah  melewati serangkaian  uji  mutu  yang  ketat  untuk memperoleh sertifikasi halal, sehingga dapat dijamin  keamanannya.  Oleh  karena  itu, sertifikasi  halal  dapat  dipandang  sebagai instrumen  yang  mempromosikan  praktik bisnis  yang  sejalan  dengan  etika  Islam, membangun  kepercayaan  konsumen,  dan mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan  berdasarkan  prinsip-prinsip moral dan spiritual.

## 5. KESIMPULAN
Peran  penting  MUI  dan  BPOM  dalam standarisasi  industri  makanan  halal  adalah untuk  memastikan  bahwa  produk  konsumen seperti  makanan,  minuman,  dan  obat-obatan sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariat  Islam. Proses  sertifikasi  menjadi  jaminan  bahwa produk  yang  beredar  di  pasaran  tidak  hanya aman,  tetapi  juga  memenuhi  kriteria  halal.
Hadirnya  label  halal  diharapkan  dapat meyakinkan konsumen untuk mengkonsumsi produk  tersebut,  menguatkan  perlindungan konsumen,  dan  menegaskan  kualitas  produk dari  bahan  baku  hingga  produk  dipasarkan. Selain itu, keterkaitan sertifikasi halal dengan etika  bisnis  Islam  menjadikan  proses  ini sebagai  tempat  bagi  produsen  untuk berkomitmen dengan kejujuran dan tanggung jawab  sosial.  Dengan  demikian,  sertifikasi halal  tidak  hanya  mencerminkan  kepatuhan terhadap  prinsip-prinsip  etika  Islam,  tetapi juga membangun kepercayaan konsumen dan mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang berlandaskan moral dan spiritual.

## 6. REFERENSI
Al Hadi, M. Q., Cahyo, E. N., & Budi, I. S. (2021).  Marketing  Ethics  At  Islamic Banks:  Principles  And  Practices. Journal  of  Islamic  Economic  Laws ,
4 (2), 17–41. https://doi.org/10.23917/jisel.v4i2.1471 6 Andoko,  Fatmawati,  I.,  &  Hasibuan,  S.  A. (2022). Legalitas Pendafataran Sertifikasiproduk Halal Sebagai Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk  Halal  Di  Indonesia. Journal Analytica Islamica , 11 (2), 166. https://doi.org/10.30829/jai.v11i2.1283 1 Bahrudin,  M.,  Iqbal,  M.,  Saefurrohman,  G. U.,  &  Walsh,  J.  (2024).  Halal  Food Industry: Reinforcing the Halal Product Assurance Organizing Body (Bpjph) in the  Development  of  the  Among  Urban ….
Akademika: Jurnal … .
https://doi.org/10.32332/akademika.v29 i1.9039
Harahap,  S.  B.,  &  Saragih,  A.  (2023). Sertifikat  Halal  Pada  Kemasan  Produk Makanan  Usaha  Mikro  Kecil  Tanpa Izin  Badan  Penyelenggara  Jaminan Produk  Halal. Jurnal  Penelitian
Pendidikan  Sosial  Humaniora , 8 (1),
63–67. https://www.jurnal- lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/art icle/view/2076
Henderson,  J.  C.  (2016).  Halal  food, certification and halal tourism: Insights from Malaysia and Singapore. Tourism Management  Perspectives , 19 ,  160– 164. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.0
06 Mastan, I. A., Sensuse, D. I., Suryono, R. R., & Kautsarina, K. (2022). Evaluation of Distance Learning System (E- Learning):  a  Systematic  Literature
Review. Jurnal  Teknoinfo , 16 (1),  132. https://doi.org/10.33365/jti.v16i1.1736 Mendoza-Silva,  A.  (2021).  Innovation capability:  a  systematic  literature review. European Journal of Innovation  Management , 24 (3),  707– 734.  https://doi.org/10.1108/EJIM-09- 2019-0263
Musa, M. A., Sukor, M. E. A., Ismail, M. N., &  Elias,  M.  R.  F.  (2020).  Islamic business ethics and practices of Islamic banks. Journal  of  Islamic  Accounting and  Business  Research , 11 (5),  1009– 1031.  https://doi.org/10.1108/JIABR- 07-2016-0080
Nayeem,  A.  R.,  Hoque,  O.,  &  Zalil,  M.  A.
(2020). Halal Food Concept and Impact on Tourism Industry in Japan and South Korea. East  African  Scholars  J  Econ
Bus Manag , 3 (6), 515–521.
https://doi.org/10.36349/EASJEBM.20 20.v03i06.070 Nurfaika, S., & Ilyas, M. (2021). Kewajiban Pendaftaran  Sertifikasi  Halal  Pada Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal;  Perspektif  Maqāṣid  al-Syarī’ah.
Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Perbandingan  Mazhab  Dan  Hukum , 449–462. https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2. 18842 Nuzulia, N., & Khasanah, R. (2023). Urgensi Sertifikasi  Halal  Pada  Etika  Produksi. Islamadina :  Jurnal  Pemikiran  Islam ,
24 (1), 159. https://doi.org/10.30595/islamadina.v24
i1.10816
Partini,  S.  T.  (2022).  Pengaruh  Food Ingredients,  Sertifikasi  Halal,  dan Religiusitas  Terhadap  Minat  Beli Makanan  Olahan  Halal. Bulletin  of Management  and  Business , 3 (1),  294– 304. https://doi.org/10.31328/bmb.v3i1.207
Prasetia,  Y.  A.,  &  Abdullah,  R.  (2022). Implementasi  Etika  Bisnis  Islam  Pada Jual Beli Online di Marketplace Shopee (Studi  Pada  Mahasiswa  Universitas Mulawarman). Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman  (JESM) , 1 (1),  83–89.
https://journal.feb.unmul.ac.id/index.ph p/JESM/article/view/8740%0Ahttps://j ournal.feb.unmul.ac.id/index.php/JESM /article/viewFile/8740/1904 Prayuda, D., Arby, S., Adli, I., & Al-Ayubi, S. (2023). Halal Industry: Opportunities and  Challenge  in  The  Global  Market. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam , 14 (2), 267–284.
https://jurnalfai-
uikabogor.org/index.php/alinfaq/article/ view/2376 Rianti, R. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Etika  Bisnis  Islam  Terhadap  Transaksi Jual  Beli  Pada  Marketplace  Lazada. Niqosiya:  Journal  of  Economics  and
Business Research , 1 (1), 1–13. https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i1. 57 Rosalina,  P.  D.,  Dupre,  K.,  &  Wang,  Y. (2021).  Rural  tourism:  A  systematic literature  review  on  definitions  and challenges. Journal  of  Hospitality  and Tourism Management , 47 (March), 134– 149. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.03.0 01
Rusdah,  A.  (2023).  Industri  Halal  Fashion: Studi Kasus Ayysee Collection
Surabaya  Dalam  Melakukan  Ekspor Melalui  Marketplace  Di  Malaysia  Dan Singapura. Indonesia Journal of Halal ,
6 (1),
17–26. https://doi.org/10.14710/halal.v5i2.149
21 Salam,  D.  Q.  A.,  &  Makhtum,  A.  (2022). Implementasi  Jaminan  Produk  Halal Melalui  Sertifikasi  Halal  Pada  Produk Makanan  Dan  Minuman  Umkm  Di Kabupaten  Sampang. Qawwam :  The Leader’s Writing , 3 (1), 10–20.
https://www.jurnalfuad.org/index.php/q awwam/article/view/110 Setyagustina, K., Joni, J., Suhitasari, W. dwi, Edwar, F. D., Iyus, I., Karno, R., Roni, A., Nurarifah, R., Kholik, A., Wiranata, A., & Hardianti, T. (2023). Pasar Modal Syariah.  In Widina  Bhakti  Persada Bandung . Widina.
Syafitri,  M.  N.,  Salsabila,  R.,  &  Latifah,  F. N.  (2022).  Urgensi  Sertifikasi  Halal Food  Dalam  Tinjauan  Etika  Bisnis Islam. Al  Iqtishod:  Jurnal  Pemikiran Dan  Penelitian  Ekonomi  Islam , 10 (1),
16–42.
https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i
1.305
Tlaiss,  H.  A.  (2015).  How  Islamic  Business Ethics  Impact  Women  Entrepreneurs: Insights  from  Four  Arab  Middle Eastern  Countries. Journal  of  Business Ethics , 129 (4), 859–877. https://doi.org/10.1007/s10551-014-
2138-3
Uljannah,  A.,  &  Batubara,  C.  (2023).  Peran Sertifikasi  Halal  Food  Pada  Bisnis Sesuai  Syariat  Islam. Jurnal  Ilmu Komputer,  Ekonomi  Dan  Manajemen (JIKEM) , 3 (2), 3343–3345.
UUD  RI.  (2014).  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN  2014  TENTANG  JAMINAN PRODUK HALAL. Peraturan
Pemerintah , 1 , 1–24.
Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal  dan  Implikasinya  Bagi  Bisnis Produk  Halal  di  Indonesia. Al  Maal: Journal  of  Islamic  Economics  and
Banking , 2 (1), 98. https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.28 03 Yustianingsih, L., Mufid, A., Maifiah, M. H.
M., & Gunawan, S. (2024). Comparison Study of Halal
Management  System  in  Indonesia  and Malaysia. Halal  Research  Journal ,
4 (1),
39–55. https://doi.org/10.12962/j22759970.v4i 1.1027