## Petunjuk Penulisan

## HAK PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL ATAS SERANGAN LANGSUNG DALAM KONFLIK BERSENJATAMENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
Oleh : Sukmareni *)

## Abstrak
Prinsip  pembedaan  ( distinction  principle )  sangat  erat  kaitannya  dengan  perlindungan  penduduk sipil,  karena  prinsip  ini  secara  tegas  membedakan  penduduk  di  suatu  Negara  antara  kombatan ( combatan )  dan  penduduk  sipil  ( civilian ).  Di  samping  itu  juga  membedakan  objek-obejk  yang berada  di  suatu  Negara  yang  sedang  bersengketa  atas  objek  sipil  ( civilian  objects )  dan  sasaran militer  ( military  objectives ).  Pada  penulisan  ini  akan  dibahas  tentang  1)  Apa  kategori  orang  sipil yang  memperoleh  perlindungan  terhadap  serangan  langsung  dalam  Konvensi  Jenewa  1949  dan Protokol  Tambahan  I  dan  II  pada  Konvensi  Jenewa  12  Agustus  1949  ?  dan  2)  Faktor-faktor  apa yang  menyebabkan  penduduk  sipil  kehilangan  haknya  atas  perlindungan  dalam  Konvensi  Jenewa 1949  dan  Protokol  Tambahan  I  dan  II  Konvensi  Jenewa  12  Agustus  1949  ?.  Berdasarkan  hasil penelitian  ditemukan  bahwa  1)  orang  sipil  yang  berhak  atas  perlindungan  terhadap  penyerangan langsung  dalam  konflik  bersenjata  adalah  semua  orang  yang  bukan  anggota  angkatan  bersenjata Negara  dan  bukan  anggota  kelompok  bersenjata  terorganisasi  dari  pihak  yang  berkonflik  atau bersengketa  dan  2)  Hak  orang  sipil  atas  perlindungan  atas  serangan  langsung  pada  saat  konflik bersenjata akan hilang atau hapus apabila orang sipil tersebut sebagai individu ambil bagian secara langsung  dalam  permusuhan,individu  yang  secara  terus  menerus  menyertai  atau  mendukung kelompok bersenjata terorganisasi  tetapi  fungsinya tidak melibatkan keikutsertaan langsung dalam permusuhan  bukanlah  anggota  kelompok  tersebut  dalampengertian  HHI,  mereka  tetap  sebagai orang  sipil  yang  memegang  fungsi  pendukung,  seperti  petugas  perekrutan,  petugas  pelatihan, petugas pendanaan dan petugas propaganda, kecuali fungsi mereka sudah mencakup pula kegiatan yang  setara  dengan  keikutsertaan  langsung  dalam  permusuhan,  individu  yang  fungsinya  terbatas pada  kegiatan  pembelian,  penyelundupan,  pembuatan  dan  pemeliharaan  senjata  dan  perlengkapan lain di luar operasi militer spesifik atau terbatas pada kegiatan pengumpulan informasi intelijen di luar operasi militer.

## Kata Kunci : Perlindungan, Hak Sipil, Serangan langsung, Hukum Humaniter Internasional

## Abstract
The  principle  of  distinction  (distinction  principle)  is  closely  associated  with  the  protection  of civilians, because this principle is expressly distinguishes a resident of a Contracting State between combatants (combatant) and civilians (civilian). In addition, it also distinguishes object-obejk who are in a dispute over the country to civilian objects (civilian objects) and military targets (military objectives). In this  paper will  discuss  about  1)  What  category of  civilian protection against  direct attack  in  the  1949  Geneva  Conventions  and  their  Additional  Protocols  I  and  II  to  the  Geneva Conventions of August 12, 1949? and 2) What are the factors that cause civilians lost their rights to protection  under  the  1949  Geneva  Conventions  and  their  Additional  Protocols  I  and  II  of  the Geneva  Conventions  of  August  12,  1949?.  Based  on  the  results  of  the  study  found  that  1)  the civilians who are entitled to protection against direct attack in an armed conflict are all people who
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

## Petunjuk Penulisan
Jurnal Lex Publica, Vol. II, No. 2, Mei 2016, hal. 341 - 350
are not members of the armed forces of the State and not members of armed groups organized on the sides of the conflict or dispute, and 2) The right of civil protection for the attacks directly during armed  conflict  will  be  lost  or  clear  when  civilians  such  as  individuals  take  a  direct  part  in hostilities,  individuals  who  continuously  accompany  or  support  armed  groups  organized  but  its function does not involve direct participation in hostilities is not a member of the group in terms of international humanitarian law, they remained as a civilian who holds support functions, such as personnel recruitment, personnel training, personnel funding and the attendant propaganda, unless their  functionality  is  already  extends  to  activities  that  are  equivalent  to  participation  directly  in hostilities, individuals whose function is limited to purchasing activities, smuggling, manufacturing and maintenance of weapons and other equipment outside specific military operations or be limited to the activities of intelligence gathering beyond military operations.

## Keywords : Protection, Civil Rights, direct attacks, International Humanitarian Law

## A. Pendahuluan
Hukum  Humaniter  Internasional  (HHI) yang  dikenal  juga  dengan  hukum  perang  atau hukum konflik bersenjata ialah seperangkat atu- ran  yang  bertujuan  membatasi  dampak  konflik bersenjata  atas  dasar  pertimbangan  kemanusia- an. HHI melindungi  orang  yang tidak (tidak la- gi)  ikut  serta  dalam  pertikaian  dan  membatasi sarana  serta  cara  berperang. 1 Menetapkan  kese- imbangan  antara  kepentingan  militer  ( military necessities )  dan  tujuan  kemanusiaan  ( humani- ties  objectives ). 2 HHI  menjamin  hak-hak  orang dalam daaerah konflik dan membatasi kekuasan pihak yang berperang agar tidak melakukan tin- dakan yang di luar batas kemanusiaan, sehingga pihak  yang  bersengketa  tidak  melakukan  keke- jaman  atau  kekerasan  yang  berlebihan  dalam rangka  mengalahkan  lawan.  Mereka  boleh  saja menghancurkan  musuh  tapi  tidak  boleh  meng- hancurkan penduduk sipil yang tidak bersalah.
Salah  satu  diantara  prinsip  yang  dikenal dalam hukum humaniter internasional, yang un- tuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan HHI  adalah  prinsip  pembedaan  ( distinction principle ).  Prinsip  ini  sangat  erat  kaitannya  de- ngan  perlindungan  penduduk  sipil,  karena  de- ngan  prinsip  inilah  secara  tegas  membedakan penduduk  di  suatu  Negara  antara  kombatan ( combatan ) dan penduduk sipil ( civilian ). Kom- batan adalah mereka yang secara aktif turut ser- ta dalam pertempura, sedangkan penduduk sipil
1 ICRC, Mengintegrasikan Hukum , 2010, hlm 6
2 ICRC, Kekerasan  dan  Penggunaan  Senjata ,  Delegasi Regional  ICRC  untuk  Indonesia  dan  Timor  Leste,  2012, hlm 10.
adalah  golongan  penduduk  yang  tidak  berhak untuk turut serta dalam suatu pertempuran. 3
Kemudian  di  samping  pembedaan  secara subyek  di  atas,  prinsip  pembedaan  dalam  Hu- kum Humaniter Internasional juga membedakan objek-obejk  yang  berada  di  suatu  Negara  yang sedang bersengketa atas objek sipil ( civilian ob- jects ),  yaitu semua objek yang bukan objek mi- liter,  dan  oleh  karena  itu  tidak  dapat  dijadikan sasaran  seranagan  pihak  yang  bersengketa  dan sasaran  militer  ( military  objectives )  yaitu  suatu objek yang termasuk sasaran militer, yang dapat dihancurkan dalam persengketaan menurut HHI, seperti tank, barak-barak militer, pesawat militer atau kapal  perang, dan semua objek  yang dapat dijadikan sasaran militer.
Teguh  Sulistya 4 menyatakan  bahwa  pen- duduk  sipil  meskipun  merupakan  orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik, tetapi mereka sering berada di daerah konflik sehingga pendu- duk  sipil  termasuk  golongan  orang-orang  yang dilindungi.  Konflik  bersenjata  menimbulkan akibat  fatal  yang  tidak  diinginkan  oleh  setiap umat  manusia,  oleh  karena  itu  HHI  bertujuan untuk melindungi fisik dan mental penduduk si- pil dari penderitaan yang tidak perlu, menjamin
3 Haryomataram,  1984,  dalam  Miftah  Idris,  Perlindungan Penduduk  Sipil  dalam  HHI  dan  Hukum  Islam,  dalam Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer, Denny Ramdhany dkk Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakar- ta, 2015, hlm 267
4 Teguh Sulistya, Pengaturan Perang dan Konflik Bersen- jata dalam Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Hu- kum  Internasional  Vol  4  No  3  April ,  Fakultas  Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2007, hlm535
Hak Perlindungan Penduduk Sipil Atas Serangan Langsung ...
Sukmareni
hak-hak  asasi  tertentu  dari  orang  yang  jatuh  ke tangan musuh, memungkinkan dikembalikannya perdamaian  dan  membatasi  kekuasaan  pihak yang berperang.
Kemudian  sejauh  menyangkut  konflik bersenjata, ada pembedaan antara jus ad bellum yaitu  hukum  yang  melarang  perang,  (terutama piagam PBB yang melarang penggunaan senjata dalam  hubungan  antar  Negara  kecuali  dalam kasus  pertahanan  diri  dan  keamanan  kolektif) dan jus  in  bello ,  yaitu  hukum  yang  berlaku  di masa  konflik  bersenjata. 5 Jus  in  bello,  yaitu  hu- kum  yang  berlaku  dalam  perang,  yang  dibagi menjadi: (1) hukum yang mengatur cara dilaku- kannya perang. Bagian ini biasanya disebut The Hague  Laws;  dan  (2)  hukum  yang  mengatur perlindungan  orang-orang  yang  menjadi  korban perang.Ini  lazimnya  disebut  The  Geneva  Laws. Lebih  lanjut  Mochtar  K  mengatakan,bahwa  ke- tentuan-ketentuan  hukum  atau  KonvensiJenewa adalah  sinonim  dengan  hukum  atau  konvensi- konvensi  humaniter. Dengan demikian  yang di- maksud dengan seperangkat aturan yg memberi- kan  jaminan  perlindungan  bagi  manusia  korban perang  adalah  meliputi  Hukum  Den  Haag,  Hu- kum Jenewa, dan Hukum Hak Asasi Manusia. 6
Dalam  setiap  peperangan  yang  terjdi  su- dah  pasti  menimbulkan  kerugian  baik  materil maupun non material.Salah satu yang tidak bisa dihindari adalah kerugian yang dialami oleh ma- syarakat  sipil  yang  selalu  menjadi  korban  atas perbuatan persengketaan  yang terjadi.  Perlindu- ngan  terhadap  masyarakat  sipil  ini  sudah  diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa yang sudah di- ratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan me- netapkan  Undang-Undang  No  59  Tahun  1958. Selain itu pengaturan perlidungan ini juga sudah dimuat  dalam  Protokol  Tambahan  I  Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan  Perlindungan  Korban-Korban  pertikai- an-pertikaian  bersenjata  internasionan  dan  Pro- tokol  II  untuk  pertikaian  bersenjata  internasio- nal.
Keikutsertaan sipil dalam permusuhan ter- jadi dalam berbagai bentuk, pada berbagai taraf intensitas dan dalam berbagai konteks geografis, budaya, politik dan militer. Oleh sebab itu da-
lam  menentukan  apakah  suatu  perilaku  seseo- rang yang dapat dikatakan sebagai keikutsertaan langsung  perlu  dikaji  dan  dibahas  secara  rinci, sehingga  jelas  batasannya  dalam  rangka  mem- berikan  perlindungan  terhadap  penduduk  sipil dalam konflik bersenjata yang terjadi.
Jika berbicara tentang perlindungan dalam HHI  tidak  akan  terlepas  dari  Pasal  3  Konvensi Jenewa  1949  mengatur  tentang  perlindungan dalam  konflik  bersenjata  non  internasional.  Pa- sal  3  menentukan  bahwa  pihak-pihak  yang  ber- tikai  dalam  wilayah  suatu  negara  berkewajiban untuk  melindungi  orang-orang  yang  tidak  turut secara aktif dalam pertikaian, termasuk anggota angkatan  bersenjata  kombatan  yang  telah  mele- takkan  senjatanya  tidak  lagi  turut  serta  karena sakit,  luka-luka,  ditahan  dan  sebab  lainnya  un- tuk diperlakukan secara manusiawi atau mereka dilarang  melakukan  tindakan  kekerasan  terha- dap jiwa dan raga atau menghukum tanpa diadili secara sah.
Perlindungan  yang  diberikan  kepada  pen- duduk sipil di atas tidaklah bersifat absolut, ka- rena  ada  beberapa  hal  yang  menyebabkan  hak mereka  atas  perlindungan  dari  akibat  atas  kon- flik bersenjata yang terjadi bisa berakhir atau ti- dak  bisa  dilindungi  lagi.  Untuk  mengetahui  le- bih  lanjut  hal-hal  yang  menyebabkan  hilangnya hak perlindungan bagi penduduk sipil akan aki- bat konflik bersenjata yang terjadi ini, maka pe- nulis  ingin  mengkaji  lebih  lanjut  tentang  ―Ha- pusnya  Hak  Atas  Perlindungan  Bagi  Penduduk Sipil.
Dalam  Hukum  Humaniter  Internasional‖ dalam  suatu  karya  ilmiah  dengan  mengangkat- kan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  bentuk  perlindungan  yang diberikan  oleh  Konvensi  Jenewa  terha- dap  penduduk  sipil  dalam  Konvensi  Je- newa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II  pada  Konvensi  Jenewa  12  Agustus 1949 ?
2. Faktor-faktor  apa  yang  menyebabkan penduduk  sipil  kehilangan  haknya  atas perlindungan  dalam  Konvensi  Jenewa 1949  dan  Protokol  Tambahan  I  dan  II Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 ?
5 ICRC, 2012, Op.Cit , hlm 8
6 Syahmin AK, 1985, Hukum Internasional Humaniter I Bagian Umum , Armico, Bandung, hlm.13.

## Petunjuk Penulisan
Jurnal Lex Publica, Vol. II, No. 2, Mei 2016, hal. 341 - 350

## B. Pembahasan
1. Bagaimana bentuk perlindungan yang di- berikan  oleh  Konvensi  Jenewa  terhadap penduduk  sipil  dalam  Konvensi  Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II
Menurut  Haryomataram,  Hukum  HAM internasional  adalah  keseluruhan  dari  peraturan dan  prinsip-prinsip  yang  bertujuan  melindungi dan  menjamin  hak-hak  individu  apapun  status mereka (=penduduk sipil, anggota angkatan ber- senjata, warga negara, orang asing, pria maupun wajita),  baik  pada  situasi  damai  atau  situasi sengketa bersenjata. 7
Penduduk  sipil  ( civilian )  adalah  golongan yang  tidak  boleh  turut  serta  dalam  dalam  per- tempuran sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan dan tidak boleh mengang- kat  senjata  untuk  menyerang  kombatan  pihak musuh. Penduduk sipil tidak ikut dalam permu- suhan dengan pihak lawan, sehingga harus dilin- dungi dari tindakan peperangan. 8
Penduduk sipil dalam tulisan ini terdiri da- ri semua orang sipil. Sedangkan orang sipil ada- lah  setiap  orang  yang  tidak  termasuk  dalam  sa- lah satu dari penggolongan-penggolongan orang -orang yang disebut dalam Pasal 4 A(1), (2), (3) dan  (6)  dari  Konvensi  Ketiga  dan  dalam  Pasal 43 dari protocol iniBila ada keraguan apakah se- seorang  itu  seorang  sipil  maka  orang  itu  harus dianggap  sebagai  seorang  sipil.  Hadirnya  di lingkungan  penduduk  sipil  orang-orang  yang tidak  termasuk  di  dalam  definisi  orang  sipil  ti- dak  mengurangi  sifat  sipil  dari  penduduk  terse- but. 9
Untuk  tujuan  prinsip  pembedaan  dalam konflik  bersenjata  internasional,  semua  orang yang  bukan  anggota  angkatan  bersenjata  dari pihak peserta konflik dan tidak ikut serta dalam levee en masse adalah orang sipil sehingga, de-
7 Haryomataram,  1977,  Hukum  Humaniter:  Hubungan dan  keterkaitannya  dengan  Hukum  Hak  Asasi  Manusia hlm 190.
8 Pietro  Verri,  Dictionary  of  International  Law  of  Armed Conflict, Jakarta, ICRC, 1992, hlm 32
9 Direktorat  Jenderal  Administrasi  Umum  Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 dan yang ber- hubungan  dengan  perlindungan  korban-korban  pertikai- an-pertikaian  bersenjata  internasional  (protocol  I)  dan Bukan Internasional (Protokol II) , hlm 62
ngan  demikian,  mereka  berhak  atas  perlindu- ngan  terhadap  penyerangan  langsung  kecuali dan  selama  mereka  ambil  bagian  secara  lang- sung dalam permusuhan. Sedangkan dalam kon- flik  bersenjata  non  internasional,  semua  orang yang bukan anggota angkatan bersenjata Negara dan  bukan  anggota  kelompok  bersenjata  teror- ganisasi  dari  pihak  pesrta  konflik  adalah  orang sipil,  sehingga  mereka  berhak  atas  perlindu- ngan  terhadap  penyerangan  langsung  kecuali dan  selama  mereka  ambil  bagian  secara  lang- sung dalam permusuhan. Dalam konflik bersen- jata  non  internasional,  kelompok  bersenjata  ter- organisasi  merupakan  angkatan  bersenjata  dari pihak non Negara peserta konflik dan terdiri ha- nya  dari  individu  yang  fungsinya  secara  terus menerus ialah ambil bagian secara langsung da- lam  permusuhan  ( continuous  combat  function ) atau fungsi tempur terus menerus. 10
Konvensi  Jenewa  sebagaimana  telah  dire- visi dan diperluas pada tahun 1949 berisi sejum- lah  aturan  untuk  melindungi  orang  yang  masuk dalam kelompok kelompok berikut :
a. Korban  sakit  dan  korban  luka  di  medan pertempuran  darat  (konvensi  Jenewa (KJ) I
b. Korban  sakit,  korban  luka  dan  korban karanm di laut (KJ) II
c. Tawanan Perang – (KJ) KJ III
d. Orang  sipil  di  masa  perang  (KJ)  IV Keempat Konvensi Jenewa tersebut ada- lah perjanjian internasional yang paling luas di- terima  dan  telah  mendapatkan  penerimaan  uni- versal.  Aturan-aturan  yang  mengatur  perilaku pertikaian  ( conduct  of  hostilities )  diuraikan  da- lam Konvensi Den Haag 1899 dan 1907. Kedua konvensi ini membatasi cara dan saranan berpe- rang yang boleh dipakai oleh pihak yang terlibat konflik. Pada intinya, kedua konvensi ini meng- atur  perilaku  operasi  militer  dalam  konflik  ber- senjata  dengan  menetapkaan  penggunaan-peng- gunaan  seperti  apa  yang  semestinya  dan  diper- bolehkan atas senjata dan taktik militer.
Aturan-aturan mengenai perlindungan orang dan perilaku pertikaian Orang-orang yang tidak turut aktif dalam sengketa ini, termasuk
10 Nils Melzer, Pedoman Penafsiran Tentang Konsep Kei- kutsertaan  Langsung  Dalam  Permusuhan  Menurut  Hu- kum  Humaniter  Internasional ,  Komite  Internasional  Pa- lang Merah (ICRC), hlm 20 dan 27
Hak Perlindungan Penduduk Sipil Atas Serangan Langsung ...
Sukmareni
anggota  angkatan  perang  yang  telah  meletakan senjata-senjata  nereka,  serta  mereka  yang  tidak lagi  turut  serta  ( hors  de  combat )  karena  sakit, luka-luka,  penahanan  atau  sebab  lain  apapun, dalam  keadaan  bagaimanapun  harus  diperlaku- kan  dengan  kemanusiaan,  tanpa  perbedaan  me- rugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna  kulit,  agama  atau  kepercayaan,  kelamin, keturunan  atau  kekayaan,  atau  setiap  kriteria lainnya serupa itu. Untuk maksud ini, maka tin- dakan-tindakan  berikut  dilarang  dan  tetap  akan dilarang  untuk  dilakukan  terhadap  orang-orang tersebut  di  atas  pada  waktu  dan  di  tempat  apa- pun juga : dikumpulkan dan diperbaharui dalam dua  Protokol  Tambahan  yang  diadopsi  pada  ta- hun  1977  untuk  konvenssi-konvensi  Jenewa 1949.  Sejumlah  perjanjian  internasional  lain melengkapi  kedua  Protokol  Tambahan  ini,  an- tara lain Konvensi Den Haag 1954 tentang Per- lindungan Benda Budaya dalam konflik Bersen- jata.  Konvensi  1980  tentang  Senjata  Konvensi- onal  Tertentu.  Konvensi  1997  tentang  Pelara- ngan  Ranjau  Anti  Personil,  Statuta  Roma  1998 tentang  Mahkamah  Pidana  Internasional,  dan Protokol Tambahan 2005 untuk  Konvensi-Kon- vensi Jenewa 1949 (Protokol III), yaitu Protokol yang  menetaapkan  sebuah  lambang  baru  (yang disebut  sebagai  Kristal  merah)  di  samping  lam- bang palang merah dan bulan sabit merah.
Sebuah perjanjian Internasional harus me- ngikat  Negara-negara  yang  telah  menyatakan persetujuan  untuk  diikatnya  biasanya  melalui ratifikasi.  Kewajiban-kewajiban  sebagaimana tertulis  dalam  sebuah  perjanjian  internasional dilengkapi dengan aturan-aturan kebiasaan,  yai- tu  aturan-aturan  yang  berasal  dari  praktek umum yang telah diterima sebagai hukum.
Perlindungan  terhadap  penduduk  sipil  da- lam  Konvensi  Jenewa  IV  tidak  sama  dengan orang  yang  dilindungi  dalam  Konvensi  Jenewa I,II  dan  III  yang  mana  perlindungannya  dituju- kan kepada combatan atau orang yang ikut serta dalam  permusuhan.  Pasal  27  Konvensi  Jenewa IV  1949  ditujukan  bagi  orang-orang  yang  tidak ikut  serta  dalam  permusuhan,  dengan  melarang pihak yang bersengketa untuk :
1. Memaksa baik jasmnai ataupun rohani
4. Mengadakan intimidasi, terorisme dan perampokan
5. Tindakan pembalasan terhadap pendu- duk sipil
6. Menangkap orang-orang untuk ditahan sementara 11
Pasal 27 sampai pasal 34 Seksi I Konvensi Jenewa  Tahun  1949  memberikan  perlindungan kepada penduduk sipil antara lain :
1. Penghormatan  atas  pribadi,  martabat, hak kekeluargaan, keyakinan dan praktik keagamaan,  adat  istiadat  serta  kebiasan penduduk  sipil,  termasuk  penghormatan atas  pribadi,  martabat  dan  hak  keluarga juga  terhadap  wanita  terutama  perkosa- an,  pelacuran  yang  dipaksakan  atau  se- tiap serangan yang melanggar susila
2. Perlakuan  yang berperikemanusiaan tan- pa  membedakan  berdasarkan  ras,  agama atau  paham  politik  dan  tidak  membuat derita jasmaniah atau melakukan pemus- nahan
3. Perlindungan  terhadap  segala  perbuatan kekerasan  atau  ancaman,  kekerasan, penghinaan dan mempertontonkan orang yang dilindungi
Menurut  Pasal  15  Protokol  Tambahan  I memberikan  perlindungan  bagi  penduduk  sipil sebagai berikut :
1. Penduduk  sipil  dan  orang-orang  sipil perorangan harus mendapatkan perlindu- ngan  umum  terhadap  bahaya-bahaya yang  timbul  dari  operasi-operasi  militer. Agar  perlindungan  ini  dapat  dirasakan hasilnya,  ketentuan-ketentuan  berikut ini,  yang  merupakan  tambahan  pada  ke- tentuan-ketentuan  hukum  internasional lainnya  yang  dapat  diterapkan  harus  di- patuhi dalam segala keadaan
2. Penduduk  sipil  maupun  orang  perora- ngan  tidak  boleh  menjadi  sasran  sera- ngan. Tindakan atau  ancaman kekerasan dengan  tujuan  utamanya  adalah  menye- barkan  terror  dikalangan  penduduk  sipil adalah dilarang
untuk memperoleh keterangan
2. Menimbulkan penderitaan jasmnai
3. Menjatuhkan hukuman kolektif
11 Direktorat  Jenderal  Hukum  dan  Perundang-Undangan Departemen  kehamkiman  Republik  Indonesia, Terjema- han Konvensi jenewa Tahun 1949

## Petunjuk Penulisan
Jurnal Lex Publica, Vol. II, No. 2, Mei 2016, hal. 341 - 350
3. Orang  sipil  harus  mendapat  perlindu- ngan  seperti  yang  diatur  diatas,  kecuali dan  selama  mereka  ikut  serta  langsung dalam permusuhan
4. Dilarang  melancarkan  serangan  yang  ti- dak membedakan sasaran
a. Serangan yang tidak ditujukan terha- dap sasaran khusus militer
b. Serangan-serangan  yang  mempergu- nakan  suatu  cara  atau  alat-alat  tem- pat  yang tidak dapat ditujukan terha- dap sasaran khusus militer
c. Serangan-serangan  yang  mempergu- nakan  suatu  cara  atau  alat-alat  tem- pur yang akibat-akibatnya tidak diba- tasi  sebagaimana  ditentukan  oleh Protocol  ini  ;  dank  arena  itu,  dalam tiap  hal  tersebut,  serangan-serangan seperti  itu  pada  hakekatnya  adalah menyerang  tanpa  membeda-bedakan sasaran-sasaran militer dengan
orang-orang  sipil  dan  obyek-obyek sipil
5. Jenis-Jenis  serangan  yang  harus  diang- gap  sebagai  tidak  membedakan  sasaran antara lain :
a. Suatu  serangan  dengan  pemboman dengan  menggunakan  cara-cara  atau alat-alat  apapun  yang  memperlaku- kan sejumlah sasaran militer yang je- las terpisahkan dan berbeda yang ter- letak di sebuah kota besar, kota, desa atau  daerah  lain  yang  juga  berisikan pemusatan  orang-orang  sipil  dan  ob- yek-obyek sipil sebagai suatu sasaran militer.
b. Suatu  serangan  yang  dapat  diduga akan menimbulkan kerugian  yang  ti- dak  perlu  berupa  jiwa  orang-orang sipil,  luka-luka  dikalangan  orang  si- pil, kerusakan obyek-obyek sipil atau gabungan  dari  semuanya  itu  yang akan merupakan hal yang melampaui batas  dibandingkan  dengan  keuntu- ngan  militer  yang  konkrit  dan  lang- sung yang diharapkan sebelumnya.
6. Serangan-serangan  terhadap  penduduk sipil  atau  orang-orang  sipil  dengan  cara tindakan-tindakan  pembatasan  adalah dilarang.
7. Kehadiran  atau  gerakan  penduduk  sipil atau  orang-orang  sipil  perorangan  tidak boleh  dipergunakan  untuk  menjadikan tempat-tempat atau daerah tertentu kebal dari  operasi-operasi  khususnya  dalam usaha  untuk  melindungi  sasaran-sasaran militer  dan  serangan-serangan  atau  me- lindungi,  membantu  atau  menghalang- halangi operasi-operasi militer. Pihak-pi- hak  dalam  sengketa  tidak  boleh  menga- rahkan  gerakan  penduduk  sipil  perora- ngan  agar  supaya  berusaha  melindungi sasaran-sasaran  militer  dari  serangan atau melindungi perasi militer.
8. Setiap pelanggaran terhadap larangan-la- rangan tidak boleh membebaskan pihak- pihak dalam sengketa dari kewajiban-ke- wajiban hukum mereka berkaitan dengan pendudukan  sipil  dan  orang-orang  sipil, termasuk  kewajiban  untuk  mengambil tindakan-tindakan  pencegahan  yang  dte- tapkan dalam pasal 57. 12
2.  Faktor-faktor  apa  yang  menyebabkan penduduk  sipil  kehilangan  haknya  atas perlindungan  dalam  Konvensi  Jenewa 1949  dan  Protokol  Tambahan  I  dan  II Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 ?
HHI tidak mendefinisikan lebih lanjut ten- tang keikutsertaan langsung dalam permusuhan, praktek  Negara  dan  yurisprudensi  internasional juga  tidak  menampilkkan  penafsiran  yang  jelas tentang  konsep  tersebut.Oleh  Karena  itu  perlu dicari  penafsiran  yang  nantinya  bisa  menjelas- kan  maksud  dari  keikutsertaan  langsung  terse- but.  Konsep  keikutsertaan  langsung  dalam  per- musuhan  tidak  dapat  mengacu  pada  perilkau yang  terjadi  diluar  situasi  konflik  bersenjata, misalnya dalam situasi ganguan dan ketegangan internal  seperti  huru  hara,  tindakan  kekerasan yang  berdiri  sendiri  dan  sporadic,  dan  tindakan berhakikat serupa lainnya (menurut Pasal 1 ayat (2)  Protocol  Tambahan  II  situasi  semacam  ini bukanlah merupakan konflik bersenjata).
Keikutsertaan  orang  sipil  secara  langsung dalam  permusuhan  mengakibatkan  hilangnya imunitas orang sipil yang bersangkutan terhadap penyerangan selama jangka waktu keiukutser-
12 Depkumham, Protocol I Konvensi Jenewa, Op.Cit , hlm 63-65
Hak Perlindungan Penduduk Sipil Atas Serangan Langsung ...
Sukmareni
taan  tersebut  dan  bisa  juga    mengakibatkan orang  tersebut,  bilamana  tertangkap,  untuk  di- kenai penuntutan pidana berdasarkan hukum do- mestic  Negara  yang  menahannya.  Meskipun konsekwensi  hukumnya  serius,  baik  konvensi Jenewa  maupun  Protokol  Tambahannya  belum memberikan definisi tentang perilaku seperti apa yang  merupakan  ―keikutsertaan  aktif  dalam permusuhan‖  dan  bagaimana  cara  membedakan perlilaku  itu  dari  keikutsertaan  tidak  langsung yang  tidak  mengakibatkan  hilangnya  perlindu- ngan dari penyerangan langsung. Ada lagi kesu- litan untuk menentukan kapan dimulainya jang- ka  waktu  keikut  sertaan  langsung  tersebut,  ka- pankah  dimulainya  perbuatan  persiapan  tinda- kan  tersebut  dan  kapan  berakhirnya. 13 Hal  ini merupakan tantangan baru dalam perkembangan perang  di  era  teknologi  informasi  saat  ini,  apa- lagi  penyerangan  yang  sudah  menggunakan  ja- ringan  computer  dan  jejaring  social  bukan  lagi konflik  konvensional  seperti  perang  zaman  se- belumnya  yang  masih  gampang  untuk  dilacak kebenarannya.
Berdasarkan  HHI,  satu  kriteria  yang  me- nentukan  tentang  keanggotaan  individu  dalam suatu  kelompok  bersenjata  terorganisasi  ialah apakah orang yang bersangkutan memegang se- buah fungsi terus menerus bagi kelompok terse- but yang membuatnya ikutserta secara langsung dalam ermusuhan (untuk selanjutnya disebut ―fungsi  tempur  terus  menerus‖).  Fungsi  tempur trus  menerus  tidak  berimplikasi  adanya  hak  de jure atas privillese kombatan. Namun fungsi ter- sebut membedakan pemegangnya, yaitu anggota pasukan  tempur  terorganisasi  dari  pihak  non Negara  peserta  konflik,  dari  orang  sipil  yang ikut  serta  secara  langsung  dalam  permusuhan hanya  secara  spontan,  secara  sporadik,  atau  se- cara tidak terorganisasi saja atau dari orang sipil yang  memegang  fungsi  yang  secara  ekslusif merupakan  fungsi  politik,  fungsi  administrasi ataupun fungsi non tempur lainnya. Dengan de- mikian berarti  orang berhenti menjadi  orang si- pil  selama  mereka  terus  menerus  memegang fungsi  yang  melibatkan  keikutsertaan  langsung dalam  permusuhan  (fungsi  tempur  terus  men- erus)  bagi  kelompok  bersenjata  terorganisasi yang merupakan bagian pada pihak peserta kon-
flik bersenjata non internasional. 14
Fungsi  tempur  terus  menerus,  mensyarat- kan kepadanya pengintegrasian permanen ke da- lam kelompok bersenjata terorganisasi yang ber- tindak  sebagai  angkatan  bersenjata  pihak  non Negara peserta konflik bersenjata. Jadi individu yang fungsi terus menerusnya disini dalam ben- tuk  mempersiapkan,  melaksanakan  dan  meng- komando  tindakan  atau  operasi  yang  setara  de- ngan keikutsertaan langsung dalam permusuhan. Individu yang direkrut, dilatih dan diperlenaakpi oleh  kelompok  semacam  itu  untuk  secara  terus menerus  secara  langsung  ikut  serta  dalam  per- musuhan atas nama kelompok tersebut dapat di- anggap  sebagai  memegang  fungsi  terus  mene- rus,  pun  sebelum  dia  melaksanakan  tindakan permusuhan untuk pertama kalinya. Indivisu se- macam  itu harus dibedakan dari orang  yang se- banding   dengan   ― reservist (cadangan),   yaitu orang yang setelah selama beberapa waktu men- jalani  keanggotaan  aktif  dan  pelatihan  mening- galkan  kelompok  bersenjata  yang  bersangkutan dan  berintegrasi  kembali  ke  dalam  kehidupan sipil.  Cadangan  semacam  itu  adalah  orang  sipil sampai  dia  dipanggil  kembali  untuk  menjalan- kan  tugas  aktif  dan  kecuali  selama  dia  kembali menjalankantugas aktif tersebut.
Dengan  demikian  berarti  individu  yang secara terus menerus menyertai atau mendukung kelompok  bersenjata  terorganisasi  tetapi  fung- sinya  tidak  melibatkan  keikutsertaan  langsung dalam permusuhan bukanlah anggota kelompok tersebut dalampengertian HHI, mereka tetap se- bagai orang sipil yang memegang fungsi pendu- kung,  sama  seperti  kontraktor.  swasta  dan  pe- gawai  sipil  yang  menyertai  angkatan  bersenjata Negara. Orang-orang yang termasuk kategori ini antara  lain  petugas  perekrutan,  petugas  pelati- han,  petugas  pendanaan  dan  petugas  propagan- da,  kecuali  fungsi  merkea  msudah  mencakup pula  kegiatan  yang  setara  dengan  keikutsertaan langsung dalam permusuhan.
Hal  yang sama juga berlaku bagi individu yang  fungsinya terbatas pada kegiatan pembeli- an, penyelundupan, pembuatan dan pemelihara- an senjata dan perlengkapan lain di luar operasi militer  spesifik  atau  terbatas  pada  kegiatan  pe- ngumpulan informasi intelijen di luar operasi
13 ICRC, 2012, Opcit , hlm. 29
14 M.Bothe, dalam Nils Mezner, Op Cit , hlm 34

## Petunjuk Penulisan
Jurnal Lex Publica, Vol. II, No. 2, Mei 2016, hal. 341 - 350
militer. Spesifik atau terbatas pada kegiatan pe- ngumplan informasi intelijen di luar yang berha- kikat  taktis.  Meskipun  orang  tersebut  bisa  me- nyertai  keelompok  bersenjata  terorganisasi  dan memberikan  dukungan  substtansial  kepada  pi- hak  peserta  konflik.  Mereka  tidak  memegang fungsi  tempur  terus  menerus  dan  untuk  tujuan prinsip  pembedaan,  tidak  dapat  dianggap  seba- gai  anggota  kelompok  bersenjata  terorganisasi. Sebagai  orang  sipil,  mereka  ikut  serta  secara langsung dalam permusuhan, meskipun kegiatan atau  lokasi  mereka  bisa  meningkatkan  keterpa- paran  mereka  pada  kematian  atau  cidera  inci- dental.

## C. Penutup
Berdasarkan hal-hal  yang sudah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Orang  sipil  yang  berhak  atas  perlindu- ngan terhadap penyerangan langsung da- lam  konflik  bersenjata  adalah  semua orang yang bukan anggota angkatan ber- senjata  Negara  dan  bukan  anggota  ke- lompok  bersenjata  terorganisasi  dari  pi- hak yang berkonflik atau bersengketa.
2. Hak  orang  sipil  atas  perlindungan  atas serangan langsung pada saat konflik  ber-
senjata  akan  hilang  atau  hapus  apabila orang sipil tersebut sebagai individu am- bil bagian secara langsung dalam permu- suhan  (fungsi  tempur  terus  menerus) (Pasal  51  ayat  (1)  Protocol  Tambahan  I Konvensi  Jenewa  Tahun  1949.  Individu yang  secara  terus  menerus  menyertai atau  mendukung  kelompok  bersenjata terorganisasi tetapi fungsinya tidak meli- batkan  keikutsertaan  langsung  dalam permusuhan bukanlah anggota kelompok tersebut  dalampengertian  HHI,  mereka tetap  sebagai  orang  sipil  yang  meme- gang  fungsi  pendukung,  seperti  petugas perekrutan,  petugas  pelatihan,  petugas pendanaan  dan  petugas  propaganda,  ke- cuali  fungsi  mereka  sudah  mencakup pula kegiatan yang setara dengan keikut- sertaan langsung dalam permusuhan. Hal yang  sama  juga  berlaku  bagi  individu yang  fungsinya  terbatas  pada  kegiatan pembelian,  penyelundupan,  pembuatan dan pemeliharaan senjata dan perlengka- pan  lain  di  luar  operasi  militer  spesifik atau terbatas pada kegiatan pengumpulan informasi intelijen di luar operasi militer.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Jenderal Administrasi Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  Protokol  Tambahan  Konvensi  Jenewa  1949  dan  yang  berhubungan  dengan perlindungan  korban-korban  pertikaian-pertikaian  bersenjata  internasional  (protocol  I)  dan Bukan Internasional (Protokol II)
Direktorat  Jenderal  Hukum  dan  Perundang-Undangan  Departemen  kehamkiman  Republik  Indo- nesia, Terjemahan Konvensi jenewa Tahun 1949
Haryomataram,  1984,  dalam  Miftah  Idris,  Perlindungan  Penduduk  Sipil  dalam  HHI  dan  Hukum Islam,  dalam  Konteks  dan  Perspektif  Politik  Terkait  Hukum  Humaniter  Internasional Kontemporer,  Denny  Ramdhany  dkk  Divisi  Buku  Perguruan  Tinggi,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2015
--------------,1977, Hukum  Humaniter:  Hubungan  dan  keterkaitannya  dengan  Hukum  Hak  Asasi Manusia,  nasional  dan  Hukum  Pelucutan  Bersenjata, Fakultas  Hukum  Trisakti,  Jakarta, hlm. 10.
ICRC, Mengintegrasikan Hukum, 2010
ICRC,  Kekerasan  dan  Penggunaan  Senjata,  Delegasi  Regional  ICRC  untuk  Indonesia  dan  Timor Leste, 2012 M.Bothe, dalam Nils Mezner
15 Ibid , hlm 35
Petunjuk Penulisan
Hak Perlindungan Penduduk Sipil Atas Serangan Langsung ...
Sukmareni
Nils  Melzer,  Pedoman  Penafsiran  Tentang  Konsep  Keikutsertaan  Langsung  Dalam  Permusuhan Menurut Hukum Humaniter Internasional, Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Pietro  Verri,  Dictionary  of  International  Law  of  Armed  Conflict,  Jakarta,  ICRC,  1992 Syahmin AK, 1985, Hukum Internasional Humaniter I Bagian Umum, Armico, Bandung, Teguh Sulistya, Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional,
Jurnal  Hukum  Internasional  Vol  4  No  3  April,  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjajaran, Bandung, 2007
Jurnal Lex Publica, Vol. II, No. 2, Mei 2016, hal. 341 - 350