## PERKEMBANGAN MODEL PENELITIAN KEPATUHAN PAJAK
Nur Cahyonowati 1
Darsono Universitas Diponegoro, Semarang

## Abstract
This article provides a review of the theories that are widely used in the study of tax compliance behavior on individual taxpayers. Tax compliance research starts from  a  traditional  model  that  assumes  taxpayer  as  a  rational  individual  who maximizes  utility  under  conditions  of  uncertainty.  This  traditional  model  ignores the  psychological  aspect  of  human  behavior.  Tax  compliance  studies  also  raise psychological  issues  such  as  justice,  tax  norms.  The  development  of  the  tax compliance  model  further  integrates  economic  and  psychological  factors  in  tax compliance decision making.
Keywords: Tax compliance,  traditional model, slippery slope model

## 1.  PENDAHULUAN
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengulas  teori-teori  dalam  penelitian perpajakan  sehingga  dapat  memetakan  faktor  psikologis  dan  situasional  yang diprediksi  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Literatur  kepatuhan perpajakan  tradisional  atau  Beckerian  model  menunjukkan  bahwa  kepatuhan pajak mayoritas ditentukan oleh pemeriksaan pajak ( tax audit ) dan denda pajak. Beberapa  penelitian  menyebutkan  bahwa  motivasi  terbesar  kepatuhan  wajib pajak  ditentukan  oleh  pemeriksaan  pajak  dan  denda  pajak  (misalnya  Witte  dan Woodbury  1985,  Andreoni  et.  al.  1998).  Namun,  Alm  et  al.  (1992)   menyatakan bahwa deterrence factor (yaitu pemeriksaan dan denda pajak) tidak cukup efisien untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak  karena  probabilitas  aktual  wajib  pajak pribadi untuk diperiksa dan denda pajak masih cukup rendah.
Andreoni  et.  al.  (1998)  menekankan  perlunya  mengeksplorasi  faktor psikologi,  moral  dan  pengaruh  sosial.  Literatur  kepatuhan  pajak  menunjukkan non deterrence factor diantaranya motivasi sosial (misalnya etika,  norma sosial, keadilan, dan kewajaran) dan sifat egois wajib pajak (James et al. 2001), konsep moral  (Kaplan  et  al.  1997)  dan  etika  (Ghosh  dan  Grain  1996)  sebagai  variabel perilaku  untuk  menjelaskan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  demikian, perkembangan  teori  dalam  bidang  kepatuhan  pajak  pada  saat  ini    memandang variabel-variabel  psikologi-sosial  sama  pentingnya  dengan  variabel-variabel deterrence (Kirchler, et al. 2008).
1 nurcahyonowati@gmail.com
Kepatuhan  pajak  ( tax  compliance )  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan  hak  perpajakannya  (Nurmantu  2000).  Terdapat  dua  macam kepatuhan,  yakni  kepatuhan  formal  dan  kepatuhan  materiil.  Kepatuhan  formal adalah  suatu  perilaku  di  mana  WP  berupaya  memenuhi  kewajiban  perpajakan secara  formal  sesuai  dengan  ketentuan  formal  dalam  undang-undang perpajakan.  Kepatuhan  materiil  adalah  suatu  perilaku  di  mana  Wajib  Pajak secara  substantif memenuhi  semua ketentuan materiil  perpajakan,  yakni  sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Nurmantu 2000).
Kepatuhan  pajak  ( tax  compliance )  merupakan  isu  penting  yang  menjadi perhatian  pemerintah  dan  akademisi.  Pajak  merupakan  mayoritas  sumber penerimaan  negara  namun  dibandingkan  dengan  sesama  negara  di  kawasan ASEAN,  tax  ratio  Indonesia  masih  rendah.  Dirjen  Pajak,  Sigit  Priadi  Pramudito menyatakan bahwa sejak 2012 hingga 2014 rasio pajak Indonesia hanya 11,9%, dimana  angka  tersebut  jauh  lebih  rendah  jika  dibandingkan  dengan  Singapura 14%,  Filipina  12,9%,  Thailand  16,5%,  dan  Malaysia  16,1%  (Apriani,  2015). Tantangan bagi fiskus adalah membuat masyarakat sadar pajak, oleh karena itu fiskus butuh memahami perilaku wajib pajak. Sumbangan yang dapat dilakukan oleh akademisi adalah memodelkan perilaku wajib pajak yang dapat dirujuk oleh fiskus  dalam  membuat  kebijakan  perpajakan,  utamanya  untuk  mencapai kesadaran wajib pajak yang lebih baik.
Riset  kepatuhan  pajak  di  negara  berkembang  dapat  dikatakan  unik karena  kedua  hal  berikut.  Pertama,  lingkungan  negara  berkembang  berbeda dengan negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat. Di negara berkembang, pajak dianggap sebagai beban yang harus dibayar kepada pemerintah daripada sebagai  kontribusi  untuk  penyediaan  barang  atau  fasilitas  publik  (Asaminew, 2010).  Mekanisme  perpajakan  tidak  memungkinkan  individu  untuk  memastikan apakah  utilitas  yang  ia  terima  sebanding  dengan  jumlah  pajak  yang  dibayar. Kedua,  rendahnya  kepercayaan  otoritas  pajak  kepada  wajib  pajak  sehingga hubungan  antara  fiskus  dengan  wajib  pajak  di  negara  berkembang  dapat dikatakan  sebagai  hubungan “cops  and  robbers” (Kirchler  et.  al.  2008). Implikasinya individu menjadi patuh dengan mekanisme koersif misalnya dengan penalti, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak atau enforced tax compliance . Namun rasio  jumlah  fiskus  dan  wajib  pajak  yang  sangat  tidak  sebanding  menyebabkan mekanisme  koersif  kurang  efektif  sehingga  diperlukan  kesukarelaan  individu untuk taat pajak.

## 2.  TINJAUAN LITERATUR

## Perkembangan Penelitian Kepatuhan Pajak
Model Tradisional
Secara  inheren,  individu  tidak  suka  membayar  pajak  sehingga  aparat pajak  menggunakan  mekanime enforcement .  Fiskus  biasa  menggunakan negative  reinforcement dalam  bentuk  denda,  hukuman  pidana.  Pandangan konvensional  mengartikan  bahwa  individu  membayar  pajak  karena  takut hukuman, takut membayar penalti atau denda fiskus disamping harus membayar tagihan  pajak.  Fiskus  pun  berpandangan  bahwa  wajib  pajak  tidak  melaporkan jumlah  penghasilan  yang  sesungguhnya  kecuali  dilakukan  pemeriksaan  pajak. Dengan demikian, kepatuhan pajak dapat diperoleh dengan mekanisme koersif.
Secara  teori,  fenomena  ini  dapat  dijelaskan  dengan  pemikiran  Becker (1968),  yaitu  hukuman  dapat  membuat  individu  menjadi  patuh  karena  individu mempertimbangkan  manfaat  ekonomi  ketika  berbuat  negatif.  Model  kejahatan bermotif  ekonomi  Becker  (1968)  dijadikan  dasar  Allingham  dan  Sandmo  (1972) dalam memodelkan pengambilan keputusan kepatuhan pajak individu. Allingham dan  Sandmo  (1972)  menyatakan  kepatuhan  pajak  hanya  dapat  dicapai  dengan enforcement sehingga  penghasilan  yang  dilaporkan  berbanding  lurus  dengan penalti  pajak  dan  kemungkinan  mendapat  hukuman  dari  fiskus.  Dari  sudut pandang  ekonomi,  wajib  pajak  diasumsikan  sebagai  pembuat  keputusan  yang rasional  yang  berusaha  memaksimalkan  utilitas  personal.  Bangunan  teori  dari pandangan  konvensional  tersebut  menjelaskan  bahwa  pemerintah  dapat meningkatkan  penerimaan  pajak  dengan  meningkatkan  aktivitas  pemeriksaan pajak dan pemberian denda atau penalti yang tinggi.
Teori rational  expectation menyatakan  bahwa  pembayar  pajak ( taxpayers )  mempertimbangkan  probabilitas  mereka  diperiksa  dan  didenda dalam kasus penggelapan pajak. Menurut teori tersebut, pembayar pajak hanya akan  taat  tehadap  aturan  pajak  jika  terdapat  kemungkinan  besar  mereka  akan diperiksa dan jika denda pajaknya tinggi (Allingham  dan Sandmo 1972). Jumlah penghasilan  yang  dilaporkan  akan  mendekati  jumlah  penghasilan  yang sesungguhnya  jika  kos  yang  ditanggung  akibat  tidak  patuh  melebihi  manfaat yang  ia  terima,  yaitu  pajak  yang  tidak  dibayar  dari  penghasilan  yang  tidak dilaporkan.  Namun  model  teoritis  tersebut  dinilai  terlalu  sederhana  untuk menganalisis keputusan wajib pajak untuk melaporkan jumlah aktual penghasilan yang  diterima 2 .  Hal  ini  berimplikasi  bahwa  model  teoritis  tradisional  perlu dikembangkan  dengan  memasukkan  faktor  yang  tidak  hanya  didasarkan  pada model ekspektasi utilitas.
Tahap Lanjutan – Pergeseran Paradigma “Rasional” ke Paradigma “Social” Dalam  review  yang  dilakukan  oleh  Kirchler  (2007)  pengaruh  dari deterrence  factor terhadap  kepatuhan  pajak  adalah  inkonklusif.  Beberapa  riset menunjukkan  hubungan  positif  dan  terdapat  pula  riset  yang  menunjukkan hubungan  sebaliknya  (Andreoni,  Erard,  dan    Feinstein  1998;  Fischer,  Wartick, dan  Mark  1992;  Frey  2003).  Inkonsistensi  tersebut  seharusnya  diartikan  dari sudut  pandang  subjektif  bukan  dari  sudut  pandang  objektif  faktor deterrence (Kirchler, Hoelzl, and Wahl 2008, Fischer, Wartick, and Mark 1992). Kekuasaan otoritas  mungkin  tidak  mampu  membuat  faktor deterrence efektif  terhadap kepatuhan  pajak  kecuali  dimoderasi  persepsi  dan  evaluasi  subjektif  wajib  pajak tentang  kemampuan  otoritas  pajak  untuk  mendeteksi  kecurangan  pajak  dan mencegah penggelapan pajak (Fischer, Wartick, and Mark 1992).
Perkembangan  penelitian  selanjutnya  memasukkan  faktor  psikologi  baik individu  maupun  sosial.  Tahapan  perkembangan  riset  kepatuhan  pajak  terdiri atas  dua  tahapan.  Tahap  pertama  adalah  perubahan  riset  yang  semula berorientasi  pada  faktor  ekonomis  ke  arah  faktor  psikologis  individu.  Tahap kedua,  yang  terbaru,  adalah  munculnya  faktor  sosial  dan  kemasyarakatan (societal) (Alm 2013 dan Alm et. al. 2012).
2 Alm (1991) menyebutkan bahwa Internal Revenue Service (Badan Fiskal di Amerika Serikat) telah mengidentifikasi 64 faktor yang dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam melaporkan jumlah penghasilan.
Penjelasan  awal  tentang  kepatuhan  pajak  salah  satunya  berasal  dari motivasi  intrinsik  individu  untuk  membayar  pajak  (Erard  &  Feinstein,  1994; Gordon, 1989; Posner, 2000; Traxler, 2010). Motivasi intrinsik ini disebut sebagai moral  pajak  ( tax  morale ).  Moral  pajak  didefinisikan  sebagai  kewajiban  moral untuk  membayar  pajak  (Torgler  &  Schneider,  2007).  Sebagai  misal  Torgler  and Schaffner  (2007)  menunjukkan  hubungan  signifikan  antara  penggelapan  pajak ( tax evasion ) dengan moral pajak. Hasil ini selanjutnya mendorong riset lanjutan yang  mempertanyakan  perbedaan  moral  pajak  pada  setiap  individu  dan  faktor- faktor yang menentukan moral pajak individu. Torgler and Schaffner (2007) juga menyebutkan  bahwa  moral  pajak  jarang  didiskusikan  dalam  literatur  kepatuhan pajak.  Moral  pajak  pada  umumnya  juga  digunakan  sebagai  eksplanasi  residual tanpa merujuk faktor-faktor yang membentuk moral pajak individu.
Riset  awal  membuktikan  bahwa  sikap  positif  terhadap  otoritas  pajak, sistem  perpajakan,  dan  kepercayaan  terhadap  pejabat  publik  dapat meningkatkan moral pajak (Torgler & Schaffner, 2007). Riset lain menguji bahwa perasaan  kewajiban  bernegara  ( sense  of  civic  duty )  menentukan  moral  pajak (Frey,  1997a,  1997b).  Selanjutnya,  Orviska  and  Hudson  (2002)  menunjukkan bahwa perasaan kewajiban warga negara dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku  merupakan  faktor  yang  penting  untuk  mencegah  penggelapan  pajak. Kesadaran kewajiban sebagai warga negara berimplikasi pada persepsi individu dalam  menilai  apakah  penggelapan  pajak  merupakan  perilaku  yang  benar  atau salah. Penilaian tersebut selanjutnya mempengaruhi perilaku penggelapan pajak.
Moral  pajak  juga  diartikan  sebagai  norma  sosial  yang  berhubungan dengan  persepsi  normatif  individu  dan  perilaku  moral  dalam  membayar  pajak kepada  negara  atau  daerahnya.  Wenzel  (2004,  2005)  melakukan  riset  yang berkontribusi  penting  dalam  literatur  kepatuhan  pajak.  Ia  meneliti  tentang pengaruh norma sosial terhadap kepatuhan pajak. Menurutnya, kepatuhan pajak memerlukan  peran  penting  proses  identifikasi  sosial  sebagaimana  dijelaskan dalam  teori  identitas  sosial  ( social  identity  theory )  (Turner,  1991;  Turner,  Hogg, Oakes, Reicher, & Wetherell, 1987).
Wenzel  (2004)  mempelajari  pengaruh social  injunctive  norms terhadap pajak,  yaitu  kepercayaan  individu  terhadap  orang  lain  (dalam  grup  yang  sama, daerah atau negara yang sama) mengenai perilaku yang seharusnya dilakukan. Social  injunctive  norms hanya  berlaku  bagi  individu  yang  berkaitan  erat  dalam grup  namun  tidak  berlaku  bagi  individu  yang  tidak  merasa  sebagai  bagian  dari grup. Menurut Wenzel (2004, 2005), proses identifikasi social merupakan proses internalisasi  norma  sosial  menjadi  norma  personal  (individu).  Proses  identifikasi sosial  ini  selanjutnya  memediasi  pengaruh  norma  sosial  terhadap  kepatuhan pajak.
Usaha  untuk  mencari  faktor  anteseden  motivasi  intrinsic  (moral  pajak) dan  kesukarelaan  individu  dalam  membayar  masih  belum  banyak  dilakukan. Sementara  literatur  menunjukkan  hubungan  yang  kuat  antara  moral  pajak dengan tingkat kepatuhan pajak (Torgler  dan Schaffner 2007). Berbeda dengan Wenzel  (2004),  Brizi  et.  al.  (2015)  menginvestigasi  orientasi  nilai  sosial  ( social values orientation ) sebagai anteseden dari moral pajak. Hasil riset menunjukkan bahwa  terdapat  hubungan  kausalitas  antara  orientasi  nilai  sosial  dengan keinginan  untuk  tidak  taat  pajak  dan  hubungan  tersebut  dimediasi  oleh  moral pajak.  Berdasarkan  pemikiran  Torgler  dan  Schaffner  (2007),  potensi  riset  ke depan adalah menguji faktor anteseden lain yang berpotensi menentukan moral pajak, yaitu:
1.  social values orientation Brizi et. al. (2015)
2. sikap positif terhadap otoritas pajak, system perpajakan, dan kepercayaan terhadap pejabat publik (Torgler & Schaffner, 2007)
3. perasaan kewajiban bernegara ( sense of civic duty ) (Frey, 1997a, 1997b)
4. perasaan kewajiban warga negara dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku (Orviska and Hudson, 2002)
Selain  moral  pajak,  isu  lain  yang  banyak  dibahas  pada  penelitian kepatuhan pajak adalah fairness . 3 Pentingnya keadilan ( fairness ) sebagai faktor yang dipertimbangkan pada keputusan kepatuhan pajak dimulai dari Schmolder (1960).  Postulat  yang  dikemukakan  oleh  Schmolder  (1960)  menyatakan  bahwa perlakuan tidak adil terhadap wajib pajak satu dengan lainnya atau ketidakadilan dalam  pemanfaatan  fasilitas  publik  dapat  menjadi  determinan  moral  pajak. Meskipun fairness merupakan  variabel  yang  penting  untuk  menjelaskan kepatuhan  pajak,  reviuw  penelitian  empiris  yang  menguji  hubungan  antara fairness dengan kepatuhan pajak menunjukkan ketidakkonsistenan (Devos 2014; Richardson  and  Sawyer  2001) 4 .  Ketidakkonsistenan  penelitian  empiris  tersebut disebabkan konstruk variabel fairness bersifat multidimensional (Devos 2014). Merujuk  pada  (Wenzel  2003),  konsep/teori  keadilan  dalam  konteks perpajakan  dibedakan  menjadi  tiga,  yaitu:  (1) distributive  justice ,  (2) procedural justice 5 , dan (3) retributive justice . Dimensi distributive justice ini dapat dibedakan menjadi  tiga  kategori,  yaitu horizontal  fairness , vertical  fairness dan exchange fairness (Devos  2014;  Kirchler  2007).  Reviu  yang  dilakukan  (Kirchler  2007), menunjukkan  bahwa  penelitian  empiris  pada  ketiga  dimensi fairness tersebut masih belum mencapai konsensus. Selain itu, reviu penelitian mengenai dimensi distributive fairness yang dilakukan (Devos 2014) menunjukkan
ketidakkonsistenan  hubungan  antara distributive  fairness dengan  kepatuhan pajak.  Kelemahan  lain  konsep/teori fairness pada  penelitian  kepatuhan  pajak adalah  ketidakjelasan  hubungan  kausalitas  antara fairness dengan  kepatuhan pajak.  Persepsi  mengenai  ketidakadilan  menyebabkan tax  evasion (sebagai katalisator)  namun  wajib  pajak  dapat  menggunakan  ketidakadilan  sistem perpajakan  sebagai  justifikasi  atau  rasionalisasi  ketidakpatuhan  yang  dilakukan (Devos 2014; Kirchler 2007; Richardson and Sawyer 2001). Riset
3 Pada konteks distributive fairness , istilah fairness dan equity merujuk pengertian yang sama ( interchangably ) (Devos 2014).
4 Sebagai misal penelitian mengenai peran keadilan prosedural untuk meningkatkan kepatuhan pajak menunjukkan hasil tidak konsisten. (Alm and Jackson 1993) dan (Murphy 2004) menunjukkan pengaruh positif keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak, namun pengujian yang dilakukan (Porcano 1988) dan (Worsham 1996) tidak menunjukkan pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak.
5 (Worsham 1996) membedakan procedural justice menjadi dua konstruk yaitu: konsistensi dan keakuratan.
selanjutnya  tentang  faktor  psikologis  dan  sosial  yang  menentukan  kepatuhan pajak tidak mengartikan bahwa pemeriksaan pajak dan denda pajak sudah tidak berguna.  Sebaliknya,  determinan  kepatuhan  pajak  dari  faktor  ekonomi  dan psikologi-sosial  dapat  digunakan  sebagai  faktor  yang  saling  melengkapi (komplementer).  Dengan  demikian  potensi  riset  mendatang  dapat  dilakukan dengan  menginteraksikan  faktor  ekonomi  dan  faktor    psikologi-sosial  dalam menginvestigasi perilaku wajib pajak.
3.  Pembahasan
Keterbatasan  model  tradisional  (atau  model  ekonomi)  dan  juga  kelemahan pendekatan  teori  lain  (misalnya  teori  fairness,  norma)  melatarbelakangi munculnya  pendekatan  yang  mengintegrasikan  pendekatan  ekonomi  dan  non- ekonomi.  Konsep  yang  cukup  menjanjikan  untuk  menjelaskan  kepatuhan  patuh sekaligus mengintegrasikan faktor  ekonomi dan psikologis dalam  sebuah model untuk memahami kepatuhan pajak adalah slippery slope model .

## Slippery Slope Model
Perkembangan  selanjutnya  riset  kepatuhan  pajak  menggunakan pendekatan dalam rerangka teori “ slippery slope ” (Kirchler, 2007; Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008). Teori ini mengasumsikan bahwa variabel-variabel psikologi sosial dan detterence berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  pajak.  Variabel psikologi-sosial  cenderung  mempengaruhi  kepatuhan  pajak  sukarela  ( voluntary tax  compliance )  sedangkan  variabel detterence cenderung  mempengaruhi kepatuhan pajak berdasar ketakutan akan konsekuensi negatif (kepatuhan pajak yang  dipaksakan/ enforced  tax  compliance ).  Teori slippery  slop diilustrasikan seperti pada Gambar 2 berikut.
Gambar 2. Teori Slippery Slope
Sumber: Kirchler, Hoelzl, Wahl (2008)
Kebijakan  untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak  sukarela  tergantung pada  tingkat  kepercayaan  masyarakat  pada  otoritas  pajak  ( trust  in  authorities ). Kebijakan seperti pemeriksaan dan denda pajak cenderung akan meningkatkan persepsi  terhadap  kekuatan  otoritas  pajak  ( power  of  authorities )  yang  akan
mempengaruhi enforced  tax  compliance .  Sedangkan,  peningkatan  kepercayaan masyarakat  pada  otoritas  pajak  harus  diutamakan  dalam  rangka  meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.
Rerangka  teori slippery  slope terdiri  atas  tiga  dimensi  yaitu:  (1) kepercayaan  terhadap  otoritas  pajak  (trust),  (2)  kekuasaan  otoritas  pajak (power),  dan  (3)  pembayaran  pajak.  Kepercayaan  terhadap  otoritas  pajak  dan kekuasaan  otoritas  pajak  diasumsikan  dapat  menentukan  pembayaran  pajak. Ketika  trust  dan  power  berada  pada  level  minimum  maka  pembayaran  pajak akan  rendah,  wajib  pajak  akan  berperilaku  egois,  memaksimalkan  keuntungan dengan  melakukan  penggelapan  pajak.  Ketika trust meningkat  maka pembayaran  pajak  juga  akan  meningkat.  Ketika power meningkat  maka pembayaran pajak juga diasumsikan akan meningkat.
Teori slippery  slope menggambarkan  iklim  pajak  pada  masyarakat tertentu dapat bervariasi dalam sebuah kontinum, yaitu antara iklim permusuhan antara  wajib  pajak  dengan  fiskus  ( antagonistic )  dan  iklim  hubungan  kerjasama ( synergistic  state ).  Pada  iklim  antagonis,  otoritas  pajak  dapat  memaksa  individu untuk  taat  pajak  dengan  pemeriksaan  pajak  dan  denda.  Pada  iklim  sinergis, wajib pajak berpersepsi bahwa otoritas pajak adalah bagian dari komunitas yang sama sehingga wajib pajak secara sukarela taat pada aturan pajak.
Ketika  wajib  pajak  memiliki  kepercayaan  tinggi  terhadap  otoritas  pajak, wajib  pajak  berada  dalam  iklim  sinergis.  Wajib  pajak  termotivasi  secara  moral untuk  berkontribusi  terhadap  komunitas  dan  mau  membayar  pajak  secara spontan.  Dengan  demikian,  pembayaran  pajak  yang  berasal  dari  kepercayaan terhadap otoritas pajak menunjukkan karakter kepatuhan yang bersifat sukarela. Wajib  pajak  memenuhi  kewajibannya  karena  berkomitmen  terhadap  peraturan perpajakan.  Ketika  kekuasaan  otoritas  pajak  meningkat  dan  otoritas  pajak dianggap  tidak  menunjukkan  perilaku  yang  dapat  dipercaya,  maka  wajib  pajak berpersepsi  kondisi tersebut sebagai iklim antagonis. Mereka akan mempertimbangkan  bahwa  melakukan tax  evasion akan  lebih  menguntungkan. Mereka  akan  membayar  pajak  jika  biaya  yang  harus  dikeluarkan  akibat tax evasion lebih  tinggi  dibandingkan  keuntungan  yang  didapat.  Dalam  kondisi  ini, pembayaran  pajak  muncul  dari  paksaan  yang  dilakukan  oleh  otoritas  yang berkuasa  ( enforced  tax  compliance ).  Dengan  demikian,  perbedaan  antara kepatuhan  pajak  sukarela  dan enforced terletak  pada  motivasi  yang  mendasari untuk berperilaku patuh.

## 3.  KESIMPULAN
Penelitian  kepatuhan  pajak  masih  menjanjikan  isu  penelitian  yang  layak untuk  diteliti  karena  belum  tercapai  konsensus.  Kelemahan  utama  model tradisional  untuk  menjelaskan  kepatuhan  pajak  adalah  pengabaian  faktor psikologis.  Model  tradisional  hanya  mempertimbangkan  faktor  ekonomi  (yaitu pemeriksaan  pajak,  denda,  tarif  pajak  dan  penghasilan)  untuk  menjelaskan ketidakpatuhan pajak. Beberapa alternatif model penelitian dapat dikembangkan dengan  untuk  menjelaskan  fenomena  kepatuhan  pajak.  Teori slippery  slope dapat  menjadi  alternatif  model  penelitian  kepatuhan  pajak  untuk  mengatasi kelemahan  model  penelitian  sebelumnya. Slippery  slope  model menawarkan pendekatan  yang  mengintegrasikan  faktor  ekonomi  dan  faktor  psikologis  dalam menjelaskan kepatuhan pajak.

## Daftar Pustaka
Allingham,  M.G.  and  A.  Sandmo.  (1972).  Income  Tax  Evasion:  A  Theoretical Analysis. Journal of Public Economics 1(3) , 323-338.
Alm,  J.  (1991).  A  Perspective  on  the  Experimental  Analysis  of  Taxpayer Reporting. The Accounting Review, 66 ( July) , 577-593.
Alm,  J.,  G.  McClelland,  and  W.  Schulze.  (1992).  Why  Do  People  Pay  Taxes? Journal of Public Economi cs, 48, 21 –38.
Alm, James and Betty R. Jackson. (1993) . “Fiscal Exchange, Collective Decision Institutions, and Tax Compliance.” Journal of Economic Behavior and Organization 22:285 –303.
Alm, J., Kirchler, E., & Muehlbacher, S. (2012). Combining psychology and economics in the analysis of compliance: From enforcement to cooperation. Economic Analysis and Policy , 42(2), 133 –151.
Alm,  J.  (2013).  A  convenient  truth:  Property  taxes  and  revenue  stability. Cityscape – A Journal of Policy Development and Research , 15, 243 –245.
Andreoni,  J.  Erard,  B.,  &  Feinstein,  J.  (1998).  Tax  compliance. Journal  of Economic Literature , 36(2).
Asaminew, E. (2010). The underground economy and tax evasion in Ethiopia: Implications for tax policy. Journal of Ethiopian Economic Policy Research .
Apriyani. (2015). Dirjen Pajak: Tax Ratio Indonesia Sangat rendah.http:// Infobanknews.htm. 22 Maret 2016
Anonim. Setoran pajak minim karena kurang fiskus.  www.indotaxcenter.com. 30 Maret 2009.
Becker, G.S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. The Journal of Political Economy , 76: 169-217.
Brizi, Ambra. Mauro Giacomantonio. Birga M. Schumpe. Lucia Mannetti. (2015). Intention to pay taxes or to avoid them: The impact of social value orientation. Journal of Economic Psychology 50
Cialdini, R. B. (1996). The triple tumor structure of organizational behavior. In D. M. Messick & A. E. Tenbrunsel (Eds.), Codes of conduct (pp. 44 –58). New York: Sage.
Devos, Ken. (2014). Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour . Springer.
Eberl, D. (2003). Vertrauen und Management. Stuttgart: Schaeffer –Poeschel.
Erard,  B.,  &  Feinstein,  J.  S.  (1994).  Honesty  and  evasion  in  the tax  compliance game. The RAND Journal of Economics , 25, 1 –19.
Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. M. (1992). Detection probability and taxpayer compliance: A review of the literature. Journal of Accounting Literature , 11(1), 1 –46.
Frey, B. S. (1997a). Not just for the money: An economic theory of personal motivation. Cheltenham: Edward Elgar.
Frey,  B.  S.  (1997b).  A  constitution  for  knaves  crowds  out  civic  virtues. The Economic Journal , 107, 1043 –1053.
Frey,  B.  (2003).  Deterrence  and  tax  morale  in  the  European  Union. European Review , 11(3), 385 –406.
Friedland, N. (1982). A note on tax evasion as a function of the quality of information about the magnitude and credibility of threatened fines: Some preliminary research. Journal of Applied Social Psychology , 12(1), 54 –59.
Gordon, J. P. F. (1989). Individual morality and reputation costs as deterrents to tax evasion. European Economic Review , 33, 797 –805.
Gosh,  D.  and  T.  Crain.  (1996).  Experimental  Investigation  of  Ethical  Standards and  Perceived  Probability  of  Audit  on  Intentional  Noncompliance. Behavioral Research in Accounting , 8, 219-241
James,  S.,  J.  Hasseldine,  P.  Hite  and  M.  Toumi.  (2001).  Developing  a  Tax Compliance Strategy for Revenue Services. Bulletin for International Fiscal Documentation , 55, 158 –164.
Kaplan,  S.  E.,  K.  Newberry.  and  J.  Reckers.  (1997).  The  Effect  of  Moral Reasoning and Educational Communication on Tax Evasion Intentions. The Journal ofthe American Taxation Association 19(2), 38-54
Kirchler,  E.  (2007).  The  economic  psychology  of  tax  behaviour. Cambridge: Cambridge University Press.
Kirchler,  E.,  Hoelzl,  E  &  Wahl,  I.  (2008).  Enforced  versus  voluntary  tax compliance:  The  ‘‘slippery  slope’’  framework. Journal  of  Economic Psychology 29 hal 210 –225
Murphy, Kristina. (2004) . “The Role of Trust in Nurturing Compliance: A Study of Accused Tax Avoiders.” Law and Human Behavior 28(2):187 –209.
Nurmantu, S. (2000). Dasar-dasar Perpajakan. Jakarta . Ind-Hill-Co
Orviska,  M.,  &  Hudson,  J.  (2002).  Tax  evasion,  civic  duty  and  the  law  abiding citizen. European Journal of Political Economy , 19, 83 –102.
Porcano, Thomas M. (1988). Correlates of Tax Evasion. Journal of Economic Psychology 9:47 –67.
Posner, E. A. (2000). Law and social norms: The case of tax compliance. Virginia Law Review, 8, 1781 –1919.
Richardson, M. and Sawyer. (2001) . “A Taxonomy of the Tax Compliance Literature: Further Findings, Problems and Prospects.” Australian Tax Forum 16:137 –320.
Slemrod, J., Blumenthal, M., & Christian, C. (2001). Taxpayer response to an increased probability of audit: Evidence from a controlled experiment in Minnesota. Journal of Public Economics , 79(3), 455 –483.
Spicer, M. W., & Thomas, J. E. (1982). Audit probabilities and tax evasion decision: An experimental approach. Journal of Economic Psychology , 2(3), 241 –245.
Torgler, B., & Schaffner, M. (2007). Causes and consequences of tax morale: An empircal investigation. CREMA Working Paper Series , 11, 1 –26. Center for Research in Economics, Management and the Arts (CREMA).
Torgler,  B.,  &  Schneider,  F.  G.  (2007).  Shadow  economy,  tax  morale, governance  and  institutional  quality:  A  panel  analysis  (No.  1923). CESifo working paper .
Traxler,  C.  (2010).  Social  norms  and  conditional  cooperative  taxpayers . European Journal of Political Economy , 26(1), 89 –103.
Tyler, T. (2003). Trust within organisations. Personnel Review , 32(5), 556 –568.
Turner,  J.  C.,  Hogg,  M.  A.,  Oakes,  P.  J.,  Reicher,  S.  D.,  &  Wetherell,  M.  S. (1987).  Rediscovering  the  social  group:  A  self-categorization  theory. Oxford, UK: Blackwell.
Turner, J. C. (1991). Social influence. Milton Keynes, UK: Open University Press.
Turner, J. C. (2005). Explaining the nature of power: A three-process theory. European Journal of Social Psychology , 35(1), 1 –22.
Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Wenzel, M. (2003). Tax compliance and the psychology of justice: Mapping the field. In V. Braithwaite (Ed.), Taxing Democracy. Understanding tax avoidance and tax evasion (pp. 41 –69). Aldershot: Ashgate.
Wenzel, M. (2004). The social side of sanctions: Personal and social norms as moderators of deterrence. Law and Human Behavior , 28(5), 547 –567.
Wenzel,  M.  (2005).  Misperceptions  of  social  norms  about tax  compliance:  From theory to intervention. Journal of Economic Psychology , 26(6), 862 –883.
Witte,  D.A.,  and  D.  Woodbury.  (1985).  The  Effects  of  Tax  Law  and  Tax Administration on Tax Compliance. National Tax Journal, 38, 1-13
Worsham, Ronald G.Jr. (1996) . “The Effect of Tax Authority Behavior on Taxpayer Compliance: A Procedural Justice Approach.” Journal of the
American Taxation Association 18(2):19 –39.