## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2857/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Peran Petugas Kolektor Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb-P2) Di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kecamatan Subang, Kecamatan Jalancagak dan Kecamatan Serangpanjang)
1 Iman Roheman, 2 Dian Anita
12 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI, Bandung, Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received 10 Januari 2022 Publish 11 Januari 2022 This research is motivated by the level of taxpayer compliance in paying Land and Building  Tax,  the  lack  of  coordination  between  village  collector  officers  and  the Regional Revenue Agency, and the low performance in collecting Land and Building Taxes. The method in this study uses qualitative research. Primary data sources are 10 people. Data collection techniques in this study using interviews, observation and documentation. The data analysis technique uses data reduction, data presentation and  drawing  conclusions  or  verification.  Test  the  validity  of  the  data  in  this  study using prolonged observation of increased persistence and triangulation. The results obtained  in  this  study,  the  role  of  village  collector  officers  in  improving  taxpayer compliance in paying PBB taxes in Subang District, Jalancagak District and Subang District  has  been  implemented  but  not  maximized.  Not  maximized  based  on  the obstacles that occur, both internal and external obstacles. Internal obstacles include the  lack  of  awareness  of  taxpayers  in  paying  land  and  building  taxes,  lack  of understanding of land and building taxes, lack of understanding of the main duties and functions of village collector officers and the economic condition of taxpayers. Meanwhile, external constraints include, where the tax  subject is not known to the officer,  the  contents  of  the  data  are  not  in  accordance  with  the  tax  object  owned, multiple tax returns (SPPT) and regional expansion. The strategic efforts carried out are by providing counseling or socialization, increasing the level of land and building tax services and providing sanctions so that the achievement of the target of land and building tax revenue can be achieved.
Keywords:
Taxpayer Compliance,
PBB-P2, Role.
Info Artikel ABSTRACT Article history: Diterima 10 Januari 2022 Terbit 11 Januari 2022 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  kurangnya  koordinasi  antara  petugas  kolektor  desa dengan  Badan  pendapatan  daerah,  dan  rendahnya  kinerja  dalam  memungut  Pajak Bumi dan Bangunan. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data primer adalah 10 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Uji  validitas  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  observasi  berkepanjangan peningkatan  ketekunan  dan  triangulasi.  Hasil  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini, peran  petugas  kolektor  desa  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar pajak PBB di Kecamatan Subang, Kecamatan Jalancagak dan Kabupaten Subang sudah dilaksanakan namun belum maksimal. Belum maksimal berdasarkan hambatan yang terjadi, baik hambatan internal maupun eksternal. Hambatan internal antara  lain  kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  bumi  dan bangunan,  kurangnya  pemahaman  tentang  pajak  bumi  dan  bangunan,  kurangnya pemahaman  tentang  tugas  pokok  dan  fungsi  petugas  kolektor  desa  dan  kondisi ekonomi  wajib  pajak.  Sedangkan  kendala  eksternal  meliputi,  keberadaan  subjek pajak tidak diketahui petugas, isi data tidak sesuai dengan objek pajak yang dimiliki, Surat Pemberitahuan Berganda (SPPT) dan pemekaran daerah. Upaya strategis yang dilakukan  adalah  dengan  memberikan  penyuluhan  atau  sosialisasi,  meningkatkan tingkat  pelayanan  pajak  bumi  dan  bangunan  serta  memberikan  sanksi  agar pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat tercapai.
2405 | Peran Petugas Kolektor Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb-P2) Di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kecamatan Subang, Kecamatan Jalancagak dan
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Imam Roheman, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI Email: Imanr6061@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Sumber utama pendapatan negara adalah pajak, yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah.  Dengan  tujuan  untuk  mensejahterakan  masyarakat..  Dengan  demikian,  tanpa  pajak, kemajuan  negara  akan  sulit  dilaksanakan.  Selain  itu,  pajak  digunakan  untuk  memberikan  rasa amanuntuk  masyarakat.dan  guna  menunjang  jalannya  roda  pemerintahan  dan  pembiayaan pembangunan suatu negara.
Diindonesia,  pajak  dibagi  menjadi  dua  diantaranya  pajak  provinsi  dan  pajak  daerah.  Pajak provinsi merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak dibawah Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak daerah merupakan pajak yang pungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. (Sumarsan, 2017).
Pajak  yang dipungut  oleh pemerintah daerah salah satunya  yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak  yang kewajibannya dibebankan kepada wajib pajak  orang  pribadi  atau  badan  atas  bumi  dan  atau  bangunan  yang  dimiliki  atau  digunakan. (Josep,2018:36)
Diindonesia  yang  menjadi  kendala  dalam  pengumpulan  pajak  yaitu  kepatuhan  wajib  pajak. Kepatuhan untuk menjadi wajib pajak yang patuh perlu pembinaan melalui pendekatan kalbu wajib pajak sehingga roda pemerintahan akan berjalan lancar dan terciptanya cita – cita masyarakat dalam bernegara. Dan setiap wajib pajak harus sadar akan kewajibannya yaitu membayar pajak khususnya pajak PBB untuk melancarkan kegiatan pemerintahan. (Tuti 2018).
Permasalahan  wajib  pajak  ketidakpatuhan  dalam  membayar  pajak  bumi  dan  bangunan terjadi pada kabupaten subang. Dimana target yang ditetapkan yaitu 100% tetapi kabupaten subang hanya mencapai 62,69%. Dalam skala kecil terdapat beberapa kecamatan yang sulit untuk mencapai target  yang  ditentukkan  yaitu  kecamatan  subang,  kecamatan  jalancagak  dan  kecamatan serangpanjang. Dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 1. Realisasi PBB-P2 per Kecamatan Tahun 2020 No Uraian Pokok Realisasi Pencapaian WP Rp WP Rp WP % 1  Subang 55.347  4.047.924.990   29.601  2.052.265.975   29.601  50,70% 2  Jalancagak 30.577  1.127.024.082   16.978  655.383.308 16.978  58,15% 3  Serangpanjang 23.862   732.041.852 22.578   688.712.763   22.578  94,08%
Sumber : Bapenda, 2021
Adapun Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dilapangan dan data yang didapat dikecamatan Subang, Kecamatan Jalancagak Dan Kecamatan Serangpanjang tedapat permasalahan- permasalahan yang   dihadapi petugas kolektor desa, diantaranya :
1. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan
2. Kurangnya kordinasi antara petugas kolektor desa dengan badan pendapatan daerah (BAPENDA). Hal ini karena setiap tahun sering terjadi double data atau disebut dengan double anclah. Hal ini
2406 | Peran Petugas Kolektor Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb-P2) Di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kecamatan Subang, Kecamatan Jalancagak dan Kecamatan Serangpanjang)(Iman Roheman)
dapat dilihat dari alasan petugas kolektor desa setiap tahun selalu ada data yang sama, baik nama, luas, tahun, dan NOP sehingga besaran target akan tidak tercapai.
3. Rendahnya kinerja petugas kolektor desa dalam melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2).
Dari  pemaparan  diatas,  masih  terdapat  perbedaan  dari  penelitian  terdahulu.  Perbedaan  hasil penelitian mungkin saja terjadi karena ada perbedaan – perbedaan  yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB-P2).  Dalam  penelitian sebelumnya  Tuti  Wahyuni  (2018)  menggunakan  variabel  perangkat  desa  dalam  meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Setelah melakukan pengamatan perangkat  desa  dijadikan  sebagai  motivator  untuk  meningkatkan  semangat  petugas  kolektor  desa dalam memungut Pajak PBB. Hal ini yang menjadi peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan menggunakan variabel yang lebih spesifik yaitu Petugas Kolektor Desa yang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).
1.1.Rumusan Masalah
2. Bagaimana peran petugas kolektor desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?.
3. Apa saja hambatan – hambatan yang dihadapi petugas kolektor desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?.
4. Bagaimana strategi yang dilakukan petugas kolektor dalam mencapai target yang ditetapkan?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Peran
Peran merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukan  (status)  yang  akan  menghasilkan  suatu  perubahan. Sehingga  ia  dapat  menjalankan  peranan  seseorang  atau  sekelompok  orang  tersebut.  (Soekanto dalam Agung, 2017)

## 2.2 Petugas Kolektor Desa
Petugas  Kolektor  desa  merupakan  pegawai  desa  yang  diberikan  tugas  pokok  dan  fungsi khusus oleh kepala desa yaitu melakukan pendistribusian SPPT dan mengumpulkan penagihan pajak bumi dan bangunan yang ada didesa, untuk selanjutnya disetor ke kas negara melalui bank yang telah ditetapkan.

## 2.3 Pajak
Pajak  adalah  iuran  dari  rakyat  sifatnya  memaksa  kepada  kas  negara  yang  terutang, berdasarkan undang – undang,  dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik dan akan digunakan untuk membiayai pegeluaran pemerintah. (Agus & Estralita, 2018:6)

## 2.4 Wajib Pajak
Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan kewajibannya termasuk dengan  pemungut  atau  pemotong  pajak  tertentu  berdasarkan  dengan  peraturan  perundang  – undangan perpajaakan yang ditentukkan. (Mardiasmo  dalam Julia Filia,  2015;25)

## 2.5 Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  wajib  pajak  yang  melaksanakan  kewajibannya  dalam membayar pajak sesuai  dengan ketentuan peraturan perpajakan  yang berlaku . (Rahayu dalam Wahyuni 2010:138)

## 2.6 Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang sifatnya kebendaan yang tidak ditentukkan oleh  subjek  pajak  dengan  tidak  menentukan  besaran  pajaknya.  Tetapi  ditentukkan  dengan keadaan  objek  pajak    yaitu  bumi  dan  atau  bangunan  dengan  berdasarkan  official  assesment system. (Soedarmayanti, 2013)

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1.Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian
Objek  penelitian  dalam  penelitian  ini,  yaitu  wajib  pajak  yang  membayar  PBB.    Dengan lokasi    penelitiannya  di  Kecamatan  Subang,  Kecamatan  Jalancagak  dan  Kecamatan Serangpanjang di Kabupaten Subang.

## 3.2.Paradigma Penelitian
Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, paradigma Fenomenologis dimana peneliti menyebutkan suatu peristiwa dipandang secara tunggal dan menjadikan manusia sebagai alasan apa saja untuk bertindak .  Baik  disadari  ataupun  tidak  disadari,  dengan  paradigma fenomologis akan  menggali faktor yang terjadi dibalik fenomena sehingga proses penelitian yang dianggap penting.

## 3.3. Metode Penelitian
Dalam  jenis  penelitian  ini  menggunakan  kualitatif  dimana  lebih  berfokus  pada  proses petugas kolektor pajak desa dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan dari pada hasil akhir. Jadi dalam Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset peranan petugas kolektor pajak desa dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan yang bersifat deskriptif dan lebih menggunakan analisis. Penelitian kualitatif dapat diketahui cara pandang objek peneliti lebih mendalam tentang riset peranan petugas kolektor pajak desa dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan  yang tidak diwakii dengan angka-angka statistik.

## 3.4.Sampel Penelitian
Kriteria  yang telah ditetapkan, maka peneliti menetapkan sebanyak 10 dijadikan sebagai subjek penelitian. Maka  dari itu atas  yang telah  dibuatkan rincian pengambilan sampel subjek pajak adalah sebagai berikut :
Tabel. 2. Teknik Pengambilan Sampel Subjek Penelitian No Status Jumlah 1. Petugas Kolektor Desa Kecamatan Subang 1 orang 2. Petugas Kolektor Desa Kecamatan Jalancagak 1 orang 3. Petugas Kolektor Desa Kecamatan Serangpanjang 1 orang 4. Wajib Pajak Dikecamatan Subang 2 orang 5. Wajib Pajak Dikecamatan Jalancagak 2 orang 6. Wajib Pajak Dikecamatan Serangpanjang 2 orang 7. Petugas Bapenda Kab. Subang 1 orang Jumlah 10 orang Sumber : Data diolah oleh penulis

## 3.5.Sumber Data
Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari narasumber yang tepat.

## 3.6.Subjek Penelitian
Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu Petugas Kolektor Desa dan Wajib Pajak serta Petugas Badan Pendapatan Daerah  (BAPENDA) kab. Subang.

## 3.7.Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

## 3.8.Teknik Analisis Data
Dalam  penelitian  ini,  melakukan  analisis  data  pada  saat  pengumpulan  data  berlangsung dengan  cara  Reduksi  data,  yaitu  melakukan  pengumpulan  data  melalui  wawancara  kepada narasumber. Setelah data terkumpul dari hasil wawancara kemudian melakukan Penyajian data yaitu menguraikan data dengan bersifat naratif. Kemudian tahap akhir menggunakan Verification
yaitu  melakukan  penarik  kesimpulan  berdasarkan  data  yang  ada  dari  hasil  wawancara  kepada narasumber.

## 3.9.Pengujian Validitas Data
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji  keabsahan  data  yang  dipakai  oleh  peneliti  yaitu Perpanjangan Pengamatan, Peningkatan Ketekunan Dan Trianggulasi.

## 4. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN 4.1.Gambaran Umum
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dikabupaten subang dilaksanakan oleh beberapa  bidang  yang  ada  di  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kabupaten  Subang. Dengan begitu, berdampak terhadap kurang maksimalnya pencapaian target realisasi penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB-P2)  dikabupaten  Subang.  Kewenangan  masih  dipegang  oleh pemerintahan  pusat  melalui  Ditjen  Pajak  Kemenkeu,  tetapi  dalam  pendistribusian  sampai  ke wajib  pajak,  yaitu  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB-P2)  diserahkan  kepada  pemerintah  Desa. Pemerintah Desa menunjuk petugas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dalam memungut Pajak Bumi  dan  Bangunan    (PBB-P2),  tetapi  petugas  tersebut  tidak    memahami  keuangan,  serta pemerintah desa yaitu Kepala Desa bertanggung jawab atas pencapaian Realisasi Pajak PBB yang telah dibebankan, sekaligus melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan pajak bumi dan  bangunan  dimasing  –  masing  Desa  atau/  Kelurahan.  Tetapi,    jika  terjadi  permasalahan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), biasanya petugas kolektor desa langsung yang mengurus  suatu  permasalahan  dan  sekaligus  menjadi  ujung  tombak  dalam  penerimaan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB-P2)  di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kab.  Subang.  Selain  itu  petugas kolektor  diberikan  tugas  khusus  untuk  melakukan  menyampaikan  SPPT  dan  mengumpulkan besaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  diwajib  pajak  yang  nantinya  akan  disetor  keKas  Negara melalui Bank yang ditunjuk.
Pemerintahan  Daerah,  Badan  Pendapatan  Daerah  menyadari,  sangat  berat  menjadi petugas kolektor karena dengan tugas yang sangat berat. Oleh sebab itu, petugas Pajak Bumi dan Bangunan  (PBB-P2)  dalam  menjalankan  tugasnya  diperkuat  dengan  Surat  Keputusan  (SK) Bupati  yang  berlaku  selama  satu  tahun.  Diharapkan  dengan  Surat  keputusan  (SK)  tentang penunjukkan  petugas  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  menjadi  lebih  sangat  baik  yang  dilengkapi dengan  tata  cara  pemungutan  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  agar  setiap  menjalankan tugasnya  bisa  lebih  jelas.  Dengan  tujuan,  agar  tidak  terjadi  suatu  permasalahan  yang  terjadi seperti saling menyalahkan dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan.
Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Nomor  KU.03..03.01/KEP-72-\Bapenda/2020  Tentang Penunjukkan  Petugas  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB-P2)  Sektor  Perdesaan  Dan  Perkotaan Buku  1  dan  2  Se-Kabupaten  Subang.  Yang  memiliki  Tugas  Pokok  Dan  Fungsi  Petugas  Pajak Bumi adalah sebagai berikut :
a. Menyampaikan SPPT – PBB Buku1 dan 2 kepada wajib Pajak
b. Mengembalikan Struk SPPT PBB sebagai Bukti telah diterima SPPT oleh wajib pajak.
c. Mensosialisasikan  tempat  pembayaran  PBB  kepada  wajib  pajak  untuk  membayar  langsung keBank BJB, Kantor Pos, Alfamarret, Indomaret, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, Bumdes, dan tempat pembayaran lainnya yang sudah bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah Kab. Subang.
d. Menghimpun  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  pemungut  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB) untuk kemudian dilaporkan ke Bapenda Kab. Subang.
e. Bersama –  sama  dengan  kepala  desa/  kelurahan  bertanggung  jawab  atas keberhasilan/pelunasan target PBB desa/kelurahan masing – masing.

## 4.2.Pembahasan
Analisis  Peran  Petugas  Kolektor  dalam  meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2). Pada kecamatan Jalancagak, kecamatan Subang dan Kecamatan Serangpanjang.
Tabel 3. Daftar Peneimaan PBB Pada Kecamatan Subang
No Uraian Pokok Realisasi Pencapaian WP Rp WP Rp WP % 1 2016 49.996  2.446.081.261 23.319  1.162.772.222  23.319  47,15% 2 2017 52.147  2.570.055.516 26.997  1.307.572.975  26.997  50,88% 3 2018 53.748  2.640.117.540 25.911  1.288.933.952  25.911  48,82% 4 2019 53.896  3.949.338.064 26.168  1.884.051.060  26.168  47,71% 5 2020 55.347 4.047.924.990 29.601 2.052.265.975  29.601  50,70% Sumber : Bapenda Kab. Subang, 2021 Tabel 4. Daftar Peneimaan PBB Pada Kecamatan Jalancagak
No Uraian Pokok Realisasi Pencapaian WP Rp WP Rp WP % 1 2016 28.783 616.885.599 16.606 373.557.706  16.606  60,56% 2 2017 29.070 630.867.096 15.814 368.143.721  15.814  58,36% 3 2018 29.345 641.500.141 16.296 366.711.951  16.296  57,16% 4 2019 29.731  1.080.884.310 16.900 631.104.981  16.900  58,39% 5 2020 30.577  1.127.024.082   16.978 655.383.308   16.978  58,15% Sumber : Bapenda Kab. Subang, 2021 Tabel 5. Daftar Peneimaan PBB Pada Kecamatan Serangpanjang No Uraian Pokok Realisasi Pencapaian WP Rp WP Rp WP % 1 2016 21.692 413.610.423 16.379 299.526.275  16.379  72,42% 2 2017 21.694 410.723.273 15.317 279.930.096  15.317  68,16% 3 2018 21.570 409.673.158 14.799 275.516.645  14.799  67,25% 4 2019 21.539 678.011.664 15.482 471.468.564  15.482  69,54% 5 2020 23.862 732.041.852   22.576 688.712.763   22.576  94,08%
Sumber : Bapenda Kab. Subang, 2021
Berdasarkan tabel diatas terlihat tidak mencapai target yang diinginkan. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya peran petugas kolektor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar  pajak  PBB.  Tidak  mencapai  target  yang  ditetapkan  sering  terjadi  setiap  tahun, permasalahan  yang  menyebabkan  tidak  tercapainya  target.  Dilihat  berdasarkan  dari  segi kemampuan petugas kolektor desa dan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak PBB.
1. Kemampuan Petugas Kolektor Desa
Pajak  bumi  dan  bangunan  perkotan  dan  perdesaan  merupakan  pajak  yang  memiliki pengaruh  yang  fotensial  terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Dan  pajak  bumi  dan  bangunan memiliki jumlah wajib pajak terbanyak. Untuk mencapai target yang ditetapkan perlu peran petugas kolektor desa yang gigih untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar target yang diinginkan dapat tercapai. Tetapi petugas kolektor desa pada kecamatan subang, kecamatan jalancagak  dan  kecamatan  serangpanjang  tidak  maksimalnya  peran  petugas  kolektor  desa
dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat berdasarkan wawancara dibawah ini :
Menurut  Bapak  Alan  Sunandar  selaku  petugas  kolektor  desa  kecamatan  Subang mengatakan  :
“upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kami melakukan sosialisasi  secara langsung kepada masyarakat. Sosialisasi yang saya lakukan melakukan pendekatan secara dekat  kepada  wajib  pajak.  Selain  itu  saya  menggerakkan  semua  RT  dan  RW  setempat untuk  memberitahu,  memungut  Pajak  PBB,  guna  kefektifan  waktu  dan  RT  dan  RW setempatlah  yang  mengetahui  secara  pasti  bagaimana  keberadaan  secara  detail keberadaan  wajib  pajak  dan  biasanya  RT  dan  RW  melakukan  penagihan  yang  bersifat terus – menerus kepada wajib pajak”
Selanjutnya Menurut Bapak Suara selaku Petugas Kolektor Desa Kecamatan Jalancagak mengatakan :
“upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, saya sering melakukan door the door ke  rumah  wajib  pajak  secara  langsung  untuk  memberitahu  besaran  pajak  yang  harus dibayar.  Sambil  melakukan  sosialisasi  pentingnya  membayar  pajak  saat  memberi  tahu besaran  pajak  tersebut.  Sudah  selelsai  memberitahu  saya  menggerakkan  RT  setempat untuk menagih besaran pajak terutang, terkadang RT pun melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan”
Selanjutnya  menurut  Bapak  Atim  Saputra  selaku  Petugas  Kolektor  Desa  kecamatan Serangpanjang mengatakan :
“upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, saya melakukan sosialisasi kepada wajib  pajak  melalui  acara  rutinan  yaitu  pengajian  ibu  –  ibu  sambil  membawa  bukti pembayaran kepala desa yang telah bayar terlebih dahulu untuk memotivasi wajib pajak agar mendorong rasa keinginan wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan bangunan’
2. Kemauan wajib pajak
Menurut Bapak Ahmad selaku wajib pajak dikecamatan Subang mengatakan : “petugas saat memberitahu besaran pajak PBB, petugas hanya memberitahu saja tanpa memberitahu  apa  itu  pajak  PBB,  fungsinya  buat  apa,  sehingga  membuat  saya  tanda tanya.”
Selanjutnya, menurut Bapak Rudi selaku wajib pajak dikecamatan subang mengatakan : “yang  menjadi  petugas  pemungut  pajak  PBB  ini  petugas  kolektor  atau  RT,  ini  yang membuat  saya  bingung  dan  mereka  tidak  melakukan  sosialisasi  mereka  hanya memberitahu besaran pajak yang harus dibayarnya saja” Selanjutnya, Menurut Bapak Encang selaku Wajib Pajak dikecamatan Jalancagak : “petugas  kolektor  saat  datang  untuk  menagih  besaran  pajak  PBB  saya  langsung  bayar karena dengan membayar pajak, pajak akan kembali kekita lagi ”
Selanjutnya  menurut  Bapak  Carman  selaku  wajib  pajak  di  kecamatan  Jalancagak mengatakan :
“petugas  kolektor  saat  datang  kerumah  untuk  menagih  besaran  pajaknya  saja  tanpa melakukan  sosialisasi  mengenai  pajak  bumi  dan  bangunan.  Dan  setelah  bayar  petugas langsung pulang kemudian memberikan SPPT.”
Selanjutnya  menurut  Bu  Nia  selaku  wajib  pajak  dikecamatan  Serangpanjang, Mengatakan:
“saya tahu untuk membayar pajak bumi dan bangunan saya selalu bayar dibulan juli  – september.  Diantara  ketiga  bulan  tersebut  karena  sering  ada  penyuluhan  mengenai pentingnya  besaran  pajak  bumi  dan  bangunan  melainkan  petugas  kolektor  pun  saat menagih sering melakukan sosialisasi penting Pajak PBB”
Selanjutnya,  menurut  Bapak  Oyo,  selaku  Wajib  pajak  dikecamatan  Serangpanjang mengatakan:
“saya  sering  membayar  pajak  PBB  karena  menurut  petugas  kolektor  pentingnya membayar pajak itu untuk pembangunan kegiatan daerah, maka saya sering bayar dan ada unsur  ketakutan  kepada  kepala  desa,  karena  yang  sering  menunggak  akan  berurusan dengan kepala desa”
Kemudian  menurut  Bapak  Koko  selaku  bagian  penagihan  Pajak  PBB  di  Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) mengatakan :
“peran  petugas  kolektor  desa  sangat  dapat  meningkatkan  kepatuhan  dalam  membayar Pajak PBB, semakin banyak wajib pajak  yang patuh  maka target  akan segera tercapai. Dan petugas kolektor sangat membantu dalam pencapaian target penerimaan bisa dibilang petugas kolektor merupakan perpanjangan tangan dari BAPENDA kepada wajib pajak” Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa peran petugas kolektor desa dalam meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  Pajak  PBB  dikecamatan  jalancagak,  dikecamatan subang dan kecamatan serangpanjang. sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan tugas pokok dan ungsi yang diberikan tetapi hasilnya belum maksimal. Hal ini dapat ditunjukan peran petugas sangat membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan  (PBB-P2)  tetapi  dalam  pemungutannya  petugas  kolektor  menyebutkan  ada  Wajib pajak  yang  belum  atau  tidak  memahami  prosedur  administrasi  perpajakan  dan  belum maksimalnya peran dari  perangkat desa dalam  mensosialisasikan, pembinaan dan pengawasan guna pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).
Analisis  Hambatan  –  Hambatan  dalam  meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).
Faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB-P2)  dikecamatan  Jalancagak,  dikecamatan  Subang  dan kecamatan Serangpanjang.  disebabkan oleh dua faktor. Yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor  internal  merupakan  faktor    yang  berasal  dari  dalam  diri  manusia.  Sedangkan  faktor ekstenal  merupakan  faktor  yang  dari  luar  diri  manusia.  Biasanya  faktor  dari  dalam  terjadi kesalahan dari diri sendiri manusia sedangkan  faktor eksternal  terjadi bukan dari diri  manusia melainkan faktor dari luar manusia.
faktor  internal  yang  terjadi  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  sehingga  tidak tercapainya target diantaranya sebagai berikut :
1. Kurangnya Pemahaman Tugas Fokok Dan Fungsi Petugas Kolektor Desa
2. Minimnya upah Administrasi untuk petugas kolektor
3. Waktu penagihan yang kurang jelas
Faktor ekstenal merupakan faktor yang terjadi secara tidak langsung sehingga berdampak pada ketidakpatuhan wajib pajak diantaranya sebagai berikut :
1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
2. Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai pajak bumi dan bangunan
3. Keadaan perekonomian wajib pajak
4. Keberadaan Subjek pajak
5. Data tidak sesuai dengan objek pajak yang dimiliki.
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  (SPPT) Ganda
7. Pemekaraan Wilayah
Analisis Upaya Strategi dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).
Adapun Upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB tersebut diantaranya  sebagai berikut :
1. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi
2. Meningkatkan tingkat pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
3. Pemberian sanksi

## 5. KESIMPULAN
Peran petugas kolektor desa dalam  meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dikabupaten subang, dengan studi kasus dikecamatan Subang, kecamatan Jalancagak  dan  kecamatan  Serangpanjang  sudah  dilaksanakan  tetapi  belum  maksimal.  Belum maksimalnya dilihat berdasarkan hambatan – hambatan yang terjadi, baik hambatan internal maupun hambatan eksternal.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Amelia,  Reski.  2019.  Sistem  dan  Prosedur  Pemungutan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Samarinda. eJournal  Ilmu  Pemerintahan, Volume 7, Nomor 4, 2019: 1539-1552
Anwar,  Chairil.2013.  Manajemen  Perpajakan  Strategi  Perencanaan  Perpajakan  Edisi  Revisi. PT.Gramedia’
Arta,  Phaureula  Wulandari  &  Emy  Iryanie.2018.Pajak  Daerah  Dalam  Pendapatan  Asli  Daerah.
Cetakan Pertama. Deepublish
Ismail  Tjip.  2018.  Potret  pajak  Daerah.  Edisi  Pertama.  KencanaJosep.  2018.  Pemerintahan Mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah. Indocamp
Josep. 2018. Pemerintahan Mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) Sebagai Pajak Daerah. Indocamp
Karmila.2018. Mengenal perpajakan. Cempaka Putih
Kolatung,  Julia  Filia.  2021.  Analisis  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dikota
Manado. Jurnal EMBA Vol.9 No 2 April 2021, Hal. 1006-1014
Kusnanto,2019. Belajar Pajak.Penerbit Mutiara Aksara
Langi, Veronita., Robert Winerungan Firda Magda Sumual. 2020. Analisis Partisipasi Wajib Pajak
Bumi dan Bangunan Didesa Sion Kecamatan Tompasbaru. JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 1 No. 3 Desember 2020
Sedarmayanti.  2013.  Kinerja  Petugas  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dikecamatan  Cibatu  Kabupaten Purwakarta. Jurnal administrasi, Volume X, Nomor 3, Desember 2013.
Sumarsan, Thomas. 2017. Perpajakan indonesia,jakarta : indeks
Wahyuni, Tuti. 2018. Peranan Petugas Kolektor Desa dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak untuk  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  didesa Kelapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. Jurnal Moderat, Volume 4, Nomor 4, November 2018, hlm 81-88.