## PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP
Nila Amania
Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Di Wonosobo E-mail: nila.amania@ymail.com

## ABSTRAK
Rancangan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  (RUU  CK)  yang  disusun  menggunakan pendekatan Omnibus  Law mencoba  menghimpun  dan  mengintegrasikan  79 Undang-Undang  yang  mayoritas  berbeda  prinsip  satu  dengan  yang  lainnya. Pendekatan Omnibus Law dipilih dengan harapan mampu mereformasi perizinan agar lebih sederhana, mudah diperoleh oleh pelaku usaha dan memberikan dampak bagi  penyerapan  tenaga  kerja  serta  pertumbuhan  ekonomi.  Salah  satu  Undang- Undang  yang  terdampak  adalah  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Ketika disetujui pada Rapat Paripurna DPR RI 5 Oktober lalu, Undang-Undang Cipta Kerja banyak menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satu penyebab, adanya anggapan bahwa Undang-Undang tersebut hanya mempermudah proses investasi dan usaha, namun mengabaikan  perlindungan  lingkungan  hidup.  Padahal  permasalahan  lingkungan masih menjadi permaslahan yang belum bisa terselesaikan sampai dengan saat ini. Hal  ini  bisa  berpeluang  menimbulkan  permasalahan  hukum  dengan  mengkaji secara mendalam Undang-Undang Cipta Kerja memiliki banyak kesalahan dalam prosedur maupun substansi. Apalagi terdapat perubahan dan penghapusan Pasal 24, 38,  39  ayat  (2),  40,  76,  88  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh sebab iti peneliti merespon permasalahan  tersebut  berusaha  menganalisis  Pasal  Pasal  yang  dianggap bermasalah  antara  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Nomor  11  Tahun  2020  dengan Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009.  Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian kualitatif.
Kata Kunci :  Undang-Undang Cipta Kerja, lingkungan, perlindungan, perubahan.

## A. PENDAHULUAN
Rancangan  Undang-Undang  Cipta Kerja  resmi  disahkan  dalam  rapat paripurna  DPR  pada  tanggal  5  Oktober 2020.  Meskipun  sudah  disahkan,  namun naskah Rancangan Undang-Undang cipta kerja  masih  berkali-kali  mendapatkan revisi  baik  jumlah  halaman  maupun penghapusan  bberapa  pasal.  Proses finalisasi  telah  selesai  pada  Senin,  12 Oktober  2020.  Jumlah  halamannya
bertambah banyak dari pada naskah yang beredar  sebelumnya  dari  905  halaman menjadi  1.035  halaman.  Meskipun diwarnai  protes  dan  penolakan  dari berbagai  lapisan  masyarakat  yang  terus menyuarakan  ketidaksetujuannya  karena prosedur dan substansi yang bermasalah, tertanggal  2 November  2020 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sudah resmi diundangkan  menjadi  Undang-Undang no  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja
(Undang-Undang  Cipta  Kerja).  Jumlah halaman final berubah lagi menjadi 1.187 lembar,  dengan  tanda  tangan  Presiden Joko Widodo (Jokowi) ada di halaman 76 (news.detik.com  :  diakses  12  November 2020).
Pemerintah  menyebut  Undang- Undang  Cipta  kerja  ini  adalah  sebuah terobosan hukum. Dengan teknik Omnibus  Law,  sekitar  80  Undang- Undang  dan  lebih  dari  1.200  pasal  bisa direvisi  sekaligus  hanya  dengan  satu Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur  multisektor . Undang-undang ini diklaim bermanfaat untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan  kepastian  hukum.  Dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia  2019,  di  Rafles  Hotel  Jakarta, Presiden Jokowi menyatakan bahwa akan membutuhkan  waktu  50  tahun jika merevisi  Undang-Undang  satu  per  satu. Melalui  Omnibus  Law,  penyederhanaan regulasi bisa dipercepat (dikti.kemdikbud.go.id  :  diakses  12 November 2020).
Sayangnya  percepatan  regulasi tersebut tidak diimbangi dengan kualitas. Bagaimana  cara  DPR  dan  Pemerintah dalam  menyusun  undang-undang  ini memberikan  kesan  memaksakan  dan terburu-buru. Dalam memahami Undang- Undang  Cipta  Kerja  masyarakat  akan dihadapkan  pada  rumitnya  pembacaan
beberapa pasal, ketentuan-ketentuan yang salah rujukan dan adanya beberapa materi yang  seharusnya  sudah  dihapus,  tetapi ternyata  tidak  dihapus  dengan  tuntas. Seperti  contohnya  dalam  Pasal  6 menyebutkan,  peningkatan  ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5 Ayat  (1)  huruf  a  meliputi  (a)  penerapan perizinan  berusaha  berbasis  risiko;  (b) penyederhanaan persyaratan dasar perizinan  berusaha;  (c)  penyederhanaan perizinan  berusaha  sektor;  dan  (d) penyederhanaan  persyaratan  investasi. Namun,  rujukan  ke  Pasal  5  ayat  (1) menjadi  tidak  jelas  karena  dalam Undang-Undang  Cipta  Kerja  Pasal  5 tidak  memiliki  ayat  (Pasal  5  Undang- Undang  Cipta  Kerja).  Pada  akhirnya, berbagai kelonggaran persyaratan lingkungan  hidup  bagi  pelaku  usaha dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja berpotensi  menimbulkan  eksternalitas negatif  yang  mengancam  keadilan  bagi generasi mendatang.
Apabila  dikaji  secara  mendalam Undang-Undang  Cipta  Kerja  memiliki banyak kesalahan dalam prosedur maupun  substansi.  Untuk  membatasi masalah,  penelitian  ini  akan  difokuskan pada  pembahasan  pasal-pasal  beresiko dari    Undang-Undang  No.  32  tahu  2009 tentang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  yang  dirubah  dalam
Undang-Undang  No.  11  tahun  2020 tentang cipta kerja.
Penelitian ini mengkonfrontir antara ketentuan  lama  dalam  Undang-Undang No.  32  tahu  2009  tentang  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan  perubahannya  dalam    Undang- Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja  dengan  tujuan  memperlihatkan perubahan  yang  memiliki  resiko    bagi lingkungan  dan  masyarakat.  Penelitian ini  termasuk  dalam  penelitian  kualitatif. Penelitian  kualitatif  merupakan  metode- metode untuk mengeksplorasi dan memahami  makna,  yang  oleh  sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan (John. W. Creswell, 2009:4).

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Lingkungan
Lingkungan  yang  dalam  bahasa Inggris dikenal dengan sebutan environment ,  dalam  bahasa  Belanda disebut dengan millieu , sedangkan bahasa Melayu  lazim  dikenal  dengan  sebutan alam  sekitar  (N.H.T.  Siahaan,  2009:1). Menurut  Naughton  dan  Larry  L.  Wolf, mengartikan  lingkungan  sebagai  sesuatu yang  terkait  dengan  semua  faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan,
perkembangan dan reproduksi organisme.  Lebih  lanjut  menafsirkan bahwa lingkungan hendaknya dibedakan dengan  habitat,  yang  dalam  pengertian secara luas menunjukkan tempat dimana organisme  berada  serta  faktor-faktor lingkungannya (Naughton, 1998:7). Sedangkan menurut Munadjat Danusaputro, dikatakan bahwa
lingkungan  hidup  merupakan  semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia beradadan mempengaruhi  serta  berkaitan  dengan kesejahteraan  manusia  dan  jasad  hidup lainnya (Danusaputro, 1980:28).
Dengan demikian, kehadiran lingkungan hidup pada dasarnya merupakan bagian terpenting dan sangat menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia, bagi kebudayaan, dan  peradabannya.  Faktor  lingkungan merupakan  bagian  yang  tidak  dapat dipisahkan secara mutlak dari kehidupan manusia.  Menurut  L.L.  Bernard  dalam N.H.T. Siahaan (N.H.T. Siahaan,
2009:7),  mengatakan  bahwa  lingkungan dapat terbagi ke dalam 4 (empat) bagian besar, yaitu:
a. Lingkungan  fisik  atau  anorganik, yakni  lingkungan  yang  terdiri  dari gaya kosmikdan fisiogeografis seperti tanah,  udara,  laut,  radiasi,  gaya  tarik, ombak dan lain sebagainya;
b. Lingkungan  biologi  atau  organik, yakni  segala  sesuatu  yang  bersifat biotisyang  berupa  mikroorganisme, parasit,  hewan,  tumbuh-tumbuhan, termasuk  juga  disini  lingkungan prenatal  dari  proses-proses  biologi seperti  reproduksi,  pertumbuhan  dan lain sebagainya;
c. Lingkungan  sosial,  yang  dalam  hal ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu:
1) Lingkungan fisiososial, merupakan lingkungan yang meliputi
kebudayaan  materiil:  peralatan,
mesin, senjata, gedung-gedung, dan lain-lain;
2) Lingkungan biososial manusia dan bukan  manusia,  yaitu  manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua  bahan  yang  digunakan manusia  yang  berasal  dari  sumber organik;
3) Lingkungan  psikososial,  adalah merupakan lingkungan yang berhubungan dengan tabiat
batin manusia seperti sikap,
pandangan,  keinginan,  keyakinan.
Hal ini terlihat melalui adanya kebiasaan, agama,
ideologi, bahasa dan lain-lain.
d. Lingkungan komposit, yaitu
lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga
masyarakat,  baik  yang  terdapat  di daerah, kota maupun di desa.
Dari  elaborasi  berbagai  macam pengertian diatas, pada hakikatnya dapat dipahami bahwa hal pokok dari lingkungan tidak hanya berkaitan dengan hal keragaman makhluk hidup dan benda alam lainnya dalam suatu ruang tertentu, tetapi  didalamnya  juga  mengandung sebuah  dimensi  interaksi  antara  semua benda-benda  lingkungan  itu.  Interaksi adalah  merupakan  unsur  atau  salah  satu faktor  penentu  bagi  lingkungan,  karena tanpa  interaksi  tidak  akan  terjadi  suatu kelangsungan. Interaksi adalah hubungan timbal balik sehingga satu dengan lainnya memiliki  eksistensi.  Manusia  tidak  akan bisa  memiliki  eksistensi  jika  tidak  dapat melakukan  interaksi  dengan  alam  dan sesamanya begitu juga sebaliknya.

## 2. Paradigma critical theory
Paradigma didefinisikan oleh penganut  atau  pemakainya  sebagai sesuatu  yang  dapat  dianggap  sebagai bidang,  disiplin,  atau  cabang  ilmu pengetahuan  yang  digeluti  sekaligus bagaimana  cara  mereka  mewujudkan karya  dan  karsa  mereka  di  dalamnya (Erly  Indart, 2010:17).  Dalam penelitian ini  paradigma  yang  digunakan  adalah critical  theory .  Berikut  ini  3  (tiga) pertanyaan  mendasar  menurut  konteks Guba  dan  Lincoln  yaitu  pertanyaan
ontology,  epistimologi  dam  metodologi (Erly Indart, 2010:27-30).
Secara  ontologi,  paradigma critical theory adalah  realisme  historis.  Hukum merupakan  realitas  “virtual”  yang terbentuk  oleh  faktor  sosial,  politik, budaya.  Ekonomi,  etnis  dan  gender. Selanjutnya secara epistemologi paradigma critical theory adalah transaksional/ subyektivis; dimana manusia, kelompok manusia, dan institusi dalam  hubungannya  dengan  hukum- terkait  satu  sama  lain  secara  interaktif. Secara  metodologi  paradigma critical theory adalah  dialogis  /  dialektikal.
Disini  berlangsung  “dialog”  antara pembuat  hukum,  penegak  hukum  dan masyarakat luas. Dialog tersebut bersifat “dialektikal” yaitu mentransform kemasabodohan  dan  kesalahpahaman menjadi  kesadaran  untuk  mendobrak ketimpangan atau penindasan.
Dengan  demikian  Undang-Undang Cipta  kerja  memiliki  beberapa  catatan dari  penulis  dengan  melihat  paradigma critical theory diantaranya:
a. Bertentangan dengan asas keterbukaan. Asas keterbukaan merupakasan  salah  satu  asas  dalam pembentukan  peraturan  perundang- undangan. Dalam penjelasan Pasal 5 huruf  g  Undang-Undang  12/2011 disebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  “asas  keterbukaan”  adalah
bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat  transparan  dan  terbuka. Dengan  demikian,  seluruh  lapisan masyarakat  mempunyai  kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan  Peraturan  Perundang-
undangan.
b. Muatan-muatan  lingkungan  hidup yang bermasalah diantaranya penghapusan  izin  lingkungan  dan meminimalkan  partisipasi  publik; mengaburkan  norma strict  liability atau  pertanggungjawaban  mutlak; pengawasan
sentralistik; meminimalkan pengoperasian sanksi administrasi; menghapus
pertanggungjawaban pidana korporasi;  dan  menghapus  skema gugatan  administrasi  lingkungan. Dengan  demikian,  Undang-Undang Cipta Kerja tidak menjawab permasalahan
pembangunan berkelanjutan  yang  secara  faktual terjadi  terutama  sektor  lingkungan hidup.
Dari  catatan  di  atas,  hemat  penulis Pemerintah dalam mengesahkan Undang- Undang  Cipta  Kerja  tidak  berdialog dengan para pihak pemangku
kepentingan.  Sehingga  memunculkan kritik  dari  berbagai  pihak  yang  merasa terancam dengan adanya Undang- Undang tersebut. Oleh sebab itu, penting sekali  menerapkan  paradigma critical theory untuk  menghindari  kesalahan dalam pembuatan Undang-Undang.
3. Pasal bermasalah dalam Undang-Undang  Cipta  Kerja Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal-pasal yang cenderung
kontroversial bermunculan, terutama soal
isu lingkungan hidup. Alih-alih menjamin  kelestarian  alam,  beberapa pasal  justru  bertolak  belakang  dengan hal  tersebut  dengan  dalih  menggenjot investasi.  Secara  garis  besar,  Undang- Undang Cipta Kerja menghapus, mengubah,  dan  menetapkan  aturan baru  terkait  perizinan  berusaha  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2009  tentang  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup. Pasal-Pasal  dianggap  bermasalah  dapat dilihat pada Tabel 1.
No. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Undang-Undang Cipta Kerja 1 Pasal 24 Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Pasal 24 (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan  lingkungan  hidup  untuk rencana usaha dan/atau kegiatan. (2) Uji  Kelayakan  lingkungan  hidup sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat. (3) Tim  Uji  Kelayakan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  terdiri  atas unsur  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat. (4) Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil kelayakan lingkungan hidup. (5) Keputusan kelayakan lingkungan hidup  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (4), sebagai persyaratan penerbitan  Perizinan  Berusaha  atau Persetujuan pemerintah. (6) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata laksana  uji  kelayakan  diatur  dengan Peraturan Pemerintah.
Dari  pasal-pasal  yang  bermasalah tersebut,  dapat  menimbulkan  masalah hukum  selain  itu  Indonesia  berada  pada titik  kritis  bahaya  kemanusiaan  yang disebabkan  oleh  kerusakan  lingkungan
hidup. Muatannya hanya memperhatikan dan mengakomodir kepentingan tertentu. Sama  sekali  tidak  menaruh  ruang perlindungan pada hak warga negara atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat
2. Pasal 38 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  37  ayat  (2), izin  lingkungan  dapat  dibatalkan melalui  keputusan  pengadilan  tata usaha negara. Ketentuan Pasal 38 dihapus
3. Pasal 39 (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan dengan  cara  yang  mudah  diketahui oleh masyarakat. Pasal 39 (2)  Pengumuman  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan  melalui  sistem elektronik  dan  atau  cara  lain  yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
4. Pasal 40
(1) Izin lingkungan merupakan
persyaratan  untuk  memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
(2) Dalam  hal  izin  lingkungan dicabut,  izin  usaha  dan/atau kegiatan dibatalkan.
(3) Dalam  hal  usaha  dan/atau kegiatan mengalami perubahan,penanggung jawab usaha  dan/atau  kegiatan  wajib memperbarui izin lingkungan. Ketentuan Pasal 40 dihapus
5. Pasal 76
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota  menerapkan  sanksi administratif  kepada  penanggung jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Pasal 76 (1)  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah Daerah  menerapkan  sanksi  administratif kepada  penanggung  jawab  usaha  dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran  terhadap  Perizinan  Berusaha atau Persetujuan pemerintah.
6. Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan  B3,  menghasilkan dan/atau  mengelola  limbah  B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman  serius  terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian  yang  terjadi  tanpa  perlu pembuktian unsur kesalahan. Pasal 88 Setiap  orang  yang  tindakannya,  usahanya, dan/atau  kegiatannya  menggunakan  B3, menghasilkan  dan/atau  mengelola  limbah
B3,  dan/atau  yang  menimbulkan  ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung  jawab  mutlak  atas  kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.
Tabel 1.  Pasal-Pasal  Bermasalah  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Perubahan  atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
diakibatkan  hilangnya  kontrol  langsung pengelolaan  lingkungan  terhadap  suatu usaha  dan/atau  kegiatan,  kerancuan terhadap konsep strict liability .
4. Analisis Dampak Perubahan dan Penghapusan Pasal
a. Perubahan pasal 24
Terdapat  penyesuaian  norma  pada Tim Perumus dan Tim Sinkornisasi dan penambahan  frasa  “usaha/kegiatan”, sehingga menjadi: Ayat (1) “Dokumen Amdal  merupakan  dasar  uji  kelayakan lingkungan  hidup  usaha/kegiatan”; Ayat (2) tetap; dan diantara ayat (3) dan (4)  ditambahkan:  “Uji  kelayakan  yang dilakukan  oleh  lembaga  bersertifikat menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah  pusat  dalam  penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.”  Dakam  hal  ini  menyebabkan hilangnya  Komisi  Penilai  Amdal, digantikan oleh Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat. Dalam perubahan tersebut
membawa dampak yang harus diperhatikan, antara lain:
1) Beban  kerja  pemerintah  pusat  akan lebih  banyak  apabila  tidak  diikuti dengan pendelegasian yang tepat dan proporsional;
2) Mengandung  resiko  mempersulit akses  informasi  bagi  masyarakat maupun  pelaku  usaha  di  daerah (khususnya daerah yang sulit
dijangkau  dan  masih  tertinggal dalam  bidang  teknologi  informasi) dalam pengajuan Amdal.
3) Tidak  adanya  unsur  masyarakat dalam Lembaga Uji Kelayakan yang sebelumnya  ada  dalam  Komisi Penilai Amdal menghilangkan ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi.
b. Penghapusan Pasal 38
Penghapusan  pasal  ini  berpotensi menghilangkan akses masyarakat terhadap  keadilan,  termasuk  akses terhadap proses peradilan. Hal demikian sangat  tidak  sesuai  untuk  Indonesia sebagai negara hukum.
Salah satu  hak dasar warga negara yang  dimandatkan  oleh  konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat  1)  adalah  persamaan  di  hadapan hukum serta berhak memperoleh kepastian  hukum  yang  adil (access  to justice) yang berlaku untuk setiap warga negara.
c. Perubahan Pasal 39 ayat (2)
Perubahan pasal ini tidak mengatur kewajiban pemerintah untuk memastikan masyarakat bisa mengakses informasi atau tidak. Melainkan hanya mengatur cara informasi  itu  diumumkan.  Masyarakat dengan keterbatasan kemampuan mengakses informasi (hambatan
bahasa, lokasi, akses terhadap
tekonologi  informasi)  akan  mengalami kesulitan lebih besar dalam memperoleh informasi. Selain itu, pembatasan media dalam penyampaian informasi bertentangan  dengan  asas  keterbukaan informasi  publik  (Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2008).
Hak  atas  informasi  sebagaimana dijamin  dalam  Pasal  28F  Undang- Undang Dasar 1945 (Pasal 28F Undang- Undang  Dasar  1945)  merupakan  pilar penting  bagi  masyarakat  demokratis. Negara  harus  proaktif  menempatkan informasi publik menjadi mudah diakses publik. Tanpa informasi, manusia tidak akan mampu mengambil keputusan akan suatu hal. Ketersediaan informasi  akan  mampu  memberikan pertimbangan  bagi  manusia  untuk mengambil  keputusan  yang  rasional. Oleh  karenanya,  informasi  harus  dapat diperoleh  oleh  setiap  orang.  Indikator terpenuhinya  hak  atas  informasi  harus dilihat dari bagaimana informasi itu bisa diketahui/dipahami  masyarakat,  bukan bagaimana informasi itu telah disampaikan.
d. Pengahapusan Pasal 40
Penghapusan  ini  harus  dimaknai sebagai  hilangnya  “kontrol  langsung” pengelolaan  lingkungan  terhadap  suatu usaha  dan/atau  kegiatan.  Karena  ada potensi  bahwa  pembatalan  persetujuan lingkungan tidak serta merta
membatalkan perizinan berusaha. Persetujuan  lingkungan  dapat  dinilai tidak  urgent  lagi  bagi  pelaku  usaha, menyebabkan  ancaman  serius  bagi lingkungan.
e. Perubahan Pasal 76
Perubahan  subjek  dari  Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menjadi pemerintah  pusat  atau  pemerintah daerah berpotensi menimbulkan kerancuan subjek yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang. Apabila  kewenangan  ini  diatur  dalam PP,  subjek  yang  mengemban  otoritas bisa  lebih  mudah  diubah  karena sepenuhnya kewenangan eksekutif. Ada potensi  muncul  otoritas-otorits  yang saling klaim lebih berwenang menjatuhkan  sanksi  administrasi.  Hal ini  berdampak  pada  ketidakjelasan birokrasi.
f. Perubahan pasal 88 Penghilangan “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”
merancukan  pemaknaan  konsep strict liability pada pasal ini.  Asas tanggung jawab mutlak atau strict liability adalah ketika  seseorang  menjalankan  kegiatan yang  dapat  dikategorikan  sebagai ultrahazardous (teramat sangat berbahaya) maka ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati untuk mencegah bahaya
atau kerugian tersebut, walaupun dilakukan tanpa
kesengajaan
(Muhammad Erwin, 2015:57) Bukti kesalahan sangat sulit didapat atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan
dengan kesejahteraan masyarakat. Doktrin pertanggungjawaban tradisional  berupa
pertanggunjawaban berdasarkan kesalahan ( liability based on fault) tidak mampu mengantisipasi kegiatan- kegiatan  yang  beresiko  besar.  Dalam gugatan pencemaran seringkali keterkaitan  antara  zat  kimia  dengan kerugian  yang  diderita  penggugat menjadi perdebatan sebab kemungkinan adanya  penyebab  ganda,  bukan  hanya dari  zat  pencemar.  Karena  masalah tersebut  konsep  pertanggungjawaban mutlak dikembangkan ( strict liability )
Penghilangan  frasa  “tanpa  perlu pembuktian unsur kesalahan”
merupakan  sebuah  kemunduran  di bidang  penegakan  hukum  lingkungan,
kembali  kepada  doktrin  tradisional berupa  pertanggungjawaban  berdasar kesalahan yang sulit mengatasi kendala gugatan lingkungan.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  di  atas  dapat ditarik kesimpulan bahwa Perubahan dan penghapusan Pasal 24, 38, 39 ayat (2), 40, 76,  88  Undang-Undang  No.  32  Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
berpeluang  menimbulkan  permasalahan hukum.  Permasalahan  hokum  yang timbul  antara  lain  adalah  peningkatan beban  kerja  pemerintah  pusat  karena pelimpahan tugas uji kelayakan lingkungan,  hilangnya  kontrol  langsung pengelolaan  lingkungan  terhadap  suatu usaha  dan/atau  kegiatan,  kerancuan terhadap konsep strict liability . []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Danusaputro,  Munadjat.  1980. Hukum Lingkungan .  Buku    I    Umum. Bandung: Bina Cipta.
Erlyn  Indarti.  2010. Diskresi  dan Paradigma  Sebuah  Telaah  Filsafat hukum ,  Pidato  Pengukuhan  Guru
Besar Fakultas Hukum UNDIP. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  Republik  Indonesia. Booklet  OMNIBUS  LAW  Cipta Lapangan  Kerja. Didownload  dari dikti.kemdikbud.go.id tanggal  12 November 2020.
John.  W.  Creswell.  2019. Research Design, pendekatan Metode kualitatif, kuanitatif dan camppuran . Edisi 4. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Erwin, Muhammad. 2015. Hukum lingkungan . Cetakan keempat (revisi), Refika Aditama: Bandung.
Naughton, Mc dan Larry L. Wolf. 1998.
Ekologi  Umum .  alih  bahasa  dari General Ecology. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Tim  detikcom .  Perjalanan  Undang- Undang Cipta Kerja: Disahkan DPR hingga Diteken Jokowi. Dikutip dari https://news.detik.com/berita/d-5239036
/perjalanan-Undang-Undang-cipta-kerja
-disahkan-dpr-hingga-diteken-jokowi?
single=1. Diakses tanggal 12
November 2020.
Siahaan, N.H.T. 2009. Hukum Lingkungan . Jakarta: Pancuran Alam. Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang  No.  11  Tahun  2020
Tentang Cipta Kerja.