## PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP ARTIFICIAL INTELLIGENCE YANG MENIMBULKAN KERUGIAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA
Yolanda Simbolon Legal Corporate email: simbolonyolanda1@gmail.com disampaikan 16/08/2022 – di -review 11/09/2022 – diterima 24/06/2023 DOI: 10.25123/vej.v9i1.6037

## Abstract
Artificial  Intelligence  ranging  from  the  simple  ones  to  the  advanced  forms  is  developed  by  various countries, including Indonesia. It is then inavoidable that all these types of Artificial Intelligence might produce errors and causing loss  to  the user. Unfortunately, at present  there  is no  law in Indonesia explicitly regulates the legal protection for users who encounter material and immaterial losses due to output errors made by Artificial Intelligence. This research is done to contribute in the field of private law with a normative and descriptive approaches. It is found that dynamic and open regulation is needed to anticipate and deal with any future risks. As a conclusion,  as there  is no legislation that specifically  regulates  the  responsibility  of  material  and  immaterial  losses  caused  by  Artificial Intelligence, hence at present we can only rely on Article 1367 of the Burgerlijk Wetboek known as strict liability. Artificial Intelligence can be considered as an intangible property, therefore the person who oversees the use of Artificial Intelligence has a responsibility for the losses caused in the course of the use of Artificial Intelligence.
Keywords: artificial intelligence; strict liability; loss; private law.

## Abstrak
Artificial Intelligence semakin dikembangkan oleh berbagai negara termasuk Indonesia mulai dari tipe yang sederhana sampai tipe yang canggih. Dengan beragamnya tipe Artificial Intelligence ini tentu  saja  kesalahan  ( error )  dan  kerugian  bagi  pengguna  menjadi  tidak  dapat  dihindarkan. Sayangnya hukum di Indonesia saat ini belum mengatur secara tegas perihal perlindungan hukum terhadap pengguna yang merugi baik secara materiel maupun imateriel akibat kesalahan hasil yang dibuat oleh Artificial Intelligence . Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan  pengetahuan  hukum  perdata  dan  dengan  pendekatan  normatif  serta  deskriptif. Pengaturan  yang  bersifat  dinamis  dan  terbuka  diperlukan  untuk  mengantisipasi  dan  menangani setiap resiko di masa depan. Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa belum terdapat aturan yang secara khusus mengatur dan memuat perihal pertanggungjawaban kerugian materiel maupun imateriel akibat aktivitas Artificial Intelligence sehingga untuk hal tersebutbaru dapat didasarkan pada  Pasal  1367  KUHPerdata. Artificial  Intelligence dianggap  sebagai  barang  yang  apabila menimbulkan kerugian menjadi tanggung jawab pihak yang mengawasinya.
Kata Kunci:
kecerdasan buatan; pertanggungjawaban mutlak; kerugian; hukum privat

## Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  semakin  menunjukkan  taringnya  di  berbagai negara.  Tidak  hanya  di  negara-negara  yang  maju,  melainkan  negara  yang berkembang  juga  turut  berlomba-lomba  untuk  melakukan  inovasi.  Sebelumnya
revolusi  industri  berfokus  pada  penggunaan  elektronik  dan  teknologi  untuk otomatisasi  produksi.  Saat  ini  di  era  revolusi  Industri  4.0  atau Fourth  Industrial Revolution (4IR) , konektivitas  manusia,  mesin dan  data  semakin  dekat. Terdapat beberapa teknologi yang menjadi indikator era 4IR di antaranya Internet of Things (IoT) , Artificial Intelligence, Wearable Technology , Robot Canggih dan percetakan tiga  dimensi. 1 Teknologi-  teknologi  tersebut  menekankan  pada  penggunaannya yang efisien, cerdas dan mempercepat kinerja manusia.
Artificial  Intelligence merupakan  salah  satu  teknologi  4IR  yang keberadaannya  semakin  ditunggu-tunggu  oleh  berbagai  negara  karena manfaatnya.  Dalam  proyek  pembuatan Artificial  Intelligence secara  garis  besar mencakup 2 kelompok di antaranya Kelompok Artificial Intelligence dan Kelompok Terkait  Lainnya. 2 Kelompok Artificial  Intelligence terdiri  dari data  scientist dan strategic  consultant ,  sedangkan  Kelompok  Terkait  Lainnya  terdiri  dari data scientists,  domain  experts,  the  business  experts, dan software  developers . 3 Masing- masing  pihak  tersebut  bergerak  dari  hulu  ke  hilir  untuk  menjalankan  perannya yang saling terkait satu sama lain.
Artificial Intelligence bekerja dengan menggabungkan sejumlah data dalam jumlah yang banyak yang memiliki karakter khas dan tidak dapat diproses dengan conventional  computer (“ Big  Data ”)  dengan  kemampuan  matematika  secara algoritmik. 4 Olahan  data  tersebut  akan  direkam  dan  disimpan  menjadi  sebuah pengetahuan di Artificial Intelligence untuk membuat sebuah keputusan. Keputusan atau output yang  dibuat  oleh Artificial  Intelligence mirip  dengan  keputusan  yang dikelola  dan  dihasilkan  oleh  otak  manusia.  Berbeda  dengan  program  komputer lainnya, Artificial Intelligence bisa melakukan  berbagai hal  yang biasa dikerjakan oleh  manusia,  bahkan  bisa  melakukan  hal-hal  lebih  unggul  dibanding  yang
1 Kearney,  Industry  4.0:  the  future  of  production,  https://www.kearney.com/operations- performance-transformation/industry-4.0-the-future-of-production ,  diakses  pada  tanggal  26 Maret 2021 pukul 09:21 WIB.
2 David Piorkowski, How AI Developers Overcome Communication Challenges in a Multidisciplinary Team: A Case Study, dalam Jurnal arXiv, Vol. 2101.06098v1 , 2021, hlm. 23.
3 Id.
4 Bang  Day,  Konsep  Dasar  Big  Data  dan  Artificial  Intelligence  Dalam  Pengelolaan  Data  Iklim, https://www.climate4life.info/2018/12/konsep-dasar-big-data-dan-artificial-intelligence- dalam-pengelolaan-data-iklim.html, diakses pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 10:01 WIB.
dikerjakan  manusia  untuk  menyelesaikan  tugas-tugas  yang  lebih  komplek. 5 Hal inilah  yang  menimbulkan  anggapan  bahwa Artificial  Intelligence memiliki kecerdasan tiruan layaknya manusia.
LawGeex  merupakan  salah  satu  contoh  teknologi Artificial  Intelligence . LawGeex digunakan untuk melakukan review terhadap perjanjian. Teknologi asal Amerika Serikat ini diklaim dapat melakukan review tidak hanya pada keputusan “benar”  atau  “salah”,  melainka n  dapat  mengubah  kontrak  secara  detail  layaknya review yang  dilakukan  oleh  seorang  konsultan  hukum.  Selain  LawGeex,  terdapat Instagram yang telah menggunakan Artificial Intelligence untuk menyaring semua komentar yang diunggah di Instagram untuk mengatasi cyberbullying. 6
Di  Indonesia  pun  teknologi Artificial  Intelligence mulai  digunakan  di beberapa  sektor.  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia meluncurkan chatbot anti hoaks yang dikembangkan oleh PT Prosa Solusi Cerdas untuk  menanggulangi  maraknya  penyebaran  hoax  di  masyarakat.  Selain  itu, terdapat platform Face Recognition yang dikembangkan oleh Nodeflux. Platform ini akan melakukan pencocokan wajah yang diunggah dengan data foto E-KTP yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian baru-baru ini diciptakan alat deteksi Covid dengan GeNose yang menggunakan sistem Artificial Intelligence .
Keberadaan  berbagai  tipe Artificial  Intelligence tentu  saja  tidak  dapat dihindarkan  dari  terjadinya  eror. Artificial  Intelligence dapat  menyebabkan kerugian kepada korban akibat adanya kesalahan output yang dibuatnya. Misalnya hasil review perjanjian  oleh Artificial  Intelligence menyebabkan  kesalahan penulisan klausul dan berdampak pada pelaksanaan perjanjian. Dapat pula berupa eror yang disebabkan oleh ketidakakuratan Artificial Intelligence dalam melakukan deteksi.  Misalnya  hasil Face  Recognition menyatakan  akurat  padahal  objeknya berlainan, sehingga menyebabkan penyalahgunaan data oleh seseorang.
5 Paulus Wisnu Yudoprakoso, Kecerdasan Buatan sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang- Undang  dalam  Upaya  Menghadapi  Revolusi  Industri  4.0  Di  Indonesia,  dalam  Jurnal  Simbur Cahaya. Vol. 25, 2018, hlm. 134.
6 Bernard Marr dan Matt Ward, Artificial Intelligence in Practice , Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021, hlm. 170.
Sayangnya sistem hukum di Indonesia belum terdapat aturan yang secara gamblang  mengatur  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  korban  yang mengalami kerugian akibat kesalahan output yang dibuat oleh Artificial Intelligence.
Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  kerugian  dapat bersumber dari adanya wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum  (PMH). Wanprestasi  dapat  terjadi  akibat  tidak  dipenuhinya  prestasi  sebagaimana  yang diperjanjikan oleh para pihak. 7 Berbeda dengan wanprestasi, pertanggungjawaban yang  diakibatkan  perbuatan  melawan  hukum  bertolak  dari  Pasal  1365 KUHPerdata.
Permintaan  pertanggungjawaban  atas  kerugian  hanya  bisa  dikenakan kepada  subjek  hukum  yang  mencakup  orang  dan  badan  hukum  sebagai  sesuatu yang  dapat  memperoleh,  mempunyai  atau  menyandang  hak  dan  kewajiban. 8 Hal tersebut  dapat  menimbulkan  masalah  apabila  teknologi-teknologi  yang menyerupai kecerdasan manusia dan bersifat otonom seperti Artificial Intelligence menyebabkan  suatu  kerugian.  Sifat  otonom  diyakini  dimiliki  oleh Artificial Intelligence dengan  kemampuannya  beroperasi  secara  independen  terlepas  dari manusia. 9 Pasal 1367 KUHPerdata mengatur bahwa orang bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul akibat orang atau barang dalam pengawasannya.
Muncul pertanyaan apakah barang-barang yang dimaksud dalam Pasal 1367 KUHPerdata  sudah  mengakomodasi  teknologi  berbasis  kecerdasan  buatan  yang bersifat otonom. Jika sudah, tentu saja kembali memunculkan pertanyaan siapakah yang dianggap sebagai pengawas yang bertanggung jawab atas kerugian dimaksud, mengingat Artificial  Intelligence melibatkan  banyak  pihak  seperti programmer , analyst  data dan  pengguna.  Terlebih  apabila  suatu  produk Artificial  Intelligence yang menimbulkan kerugian tersebut telah berganti kepemilikan kepada pihak lain. Tentu  saja  KUHPerdata  dan/atau  peraturan  lain  haruslah  dapat  mengikuti
7 Gita Anggreina Kamagi, Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtmatige Daad ) menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya, dalam Jurnal Lex Privatum, Vol. VI, 2018, hlm.60.
8 Sudikno  Mertokusumo,  Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar,  Penerbit  Cahaya  Atma  Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 94.
9 Wolfhart  Totschnig , Fully  Autonomous  AI,  Science  and  Engineering  Ethics ,  Vol.  26,  2020,  hlm. 2476.
perkembangan  zaman  sehingga  permasalahan  baru  dapat  diantisipasi  dan ditangani.
Mengingat penggunaan Artificial Intelligence di Indonesia telah merambah dan  kian  berkembang  di  berbagai  sektor  publik  maupun  privat,  maka  perlu dilakukan  analisis  secara  komprehensif  mengenai  bentuk  pertanggungjawaban perdata  terhadap Artificial  Intelligence yang  menimbulkan  kerugian.  Topik  ini diangkat  karena  memberikan  kontribusi  terhadap  pengembangan  pengetahuan hukum  perdata  maupun  pengembangan  kebijakan.  Pengaturan  yang  bersifat dinamis dan terbuka diperlukan untuk mengantisipasi dan menangani setiap resiko di masa depan.
Terdapat  penelitian  yang  mengangkat  tema  seputar  kedudukan  hukum Artificial  Intelligence .    Ryan  Abbott  dan  Alex  Sarch  berpendapat  bahwa  meminta pertanggungjawaban kepada Artificial Intelligence tidak dibenarkan karena akan berpengaruh  pada  perubahan  konsep  hukum  secara  radikal. 10 Hal  ini  didukung oleh  penelitian  Shakuntla  Sangam  yang  menyatakan  bahwa Artificial  Intelligence bukan  merupakan  subjek  hukum. 11 Kemudian  terdapat  penelitian  tesis  yang dilakukan oleh Eddy Wahono yang menganalisis bagaimana tanggung jawab dari robot  humanoid  yang  bertindak  menjalankan  tugas  dalam  suatu  Perseroan Terbatas.  Penelitian  ini  fokus  pada  pertanggungjawaban  fungsional  dan  sanksi pidana fungsional. Ditemukan hasilnya bahwa programmer berkedudukan sebagai manus  domina (pelaku  intelektual),  sedangkan  Robot  Humanoid  sebagai manus ministra dan hanya dianggap sebagai alat. 12 Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh  Shabrina  Fadiah  Ghazmi,  dalam  manuskrip  jurnalnya  diungkapkan  bahwa Artificial  Intelligence diasumsikan  sebagai  karyawan  yang  melakukan  tugas pekerjaan  yang  diperintahkan  pihak  perusahaan,  sehingga  pertanggungjawaban
10 Ryan Abbott dan Alex S., Punishing Artificial Intelligence: Legal Fiction or Science Fiction, UC Davis Law Review, Vol. 1, 2019 , hlm. 323.
11 Shakuntla Sangam, Legal Personality for Artificial Intelligence with Special Reference to Robot: A Critical Appraisal, Indian Journal of Law and Human Behaviour Vol. 6, 2020, hlm. 17.
12 Eddy Wahono, Analisis Pertanggungjawaban Robot Humanoid yang Melakukan Tugas dan Kewajiban dalam Perseroan Terbatas,
http://dspace.uphsurabaya.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1093/ABSTRAK. pdf?sequence=2&isAllowed=y, diakses pada 30 September 2021, diakses pukul 20:31 WIB.
Artificial  Intelligence berada  pada  pihak  penyelenggara  atau  pihak  yang mempekerjakan Artificial Intelligence dimaksud. 13
Dari  penelitian-penelitian  terdahulu  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka diajukan state  of  art terhadap  analisis  bentuk  pertanggungjawaban  yang  dapat dikenakan apabila Artificial Intelligence mensimbulkan kerugian bagi penggunanya. Analisis  akan  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  1367  KUHPerdata. Artificial Intelligence tidak  dianggap  sebagai  subjek  hukum,  melainkan  akan  dianggap sebagai  barang.  Berdasarkan  Pasal  1367,  ketika  suatu  barang  menimbulkan kerugian, tanggung jawabnya akan berada di pihak yang melakukan pengawasan terhadapnya. Munir Fuady mengkategorikan 1367 KUHPerdata sebagai tanggung jawab yang timbul tanpa kesalahan atau disebut sebagai tanggung jawab mutlak.
Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan pendekatan  konseptual.  Pendekatan  dengan  bentuk  konseptual  berpijak  dari pandangan  serta  doktrin-doktrin  berbagai  ahli  yang  mengalami  perkembangan dalam  ilmu  hukum. 14 Penelitian  ini  berjenis  penelitian  yuridis  normatif.  Adapun penelitian  normatif  adalah  penelitian  yang  menganalisis  mengenai  Data Sekunder. 15 Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  yaitu  KUHPerdata, yurisprudensi, buku-buku yang berhubungan dengan topik artikel ini, artikel hasil penelitian pihak lain dan dilengkapi dengan melakukan wawancara kepada ahli di bidang Artificial Intelligence .
Penelitian  dengan  bentuk  deskripsi  menjadi  sifat  penelitian  yang diterapkan.  Objek penelitian digambarkan sesuai temuan secara rinci, sistematis, serta  menyeluruh. 16 Kesimpulan  diambil  dengan  menggunakan  cara  berpikir deduksi  atau  silogisme.  Cara  berpikir  demikian  dilakukan  dengan  beranjak  pada
13 Shabrina  F.  Ghazmi,  Urgensi  Pengaturan Artificial  Intelligence pada  Sektor  Bisnis  Daring  di Indonesia, Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2., 2021, hlm. 801.
14 Peter M. Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 135.
15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm. 13.
16 Mukti  F.  Nur  Dewata  dan  Yulianto  A.,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.
prinsip-prinsip ilmu yang telah ada (premis mayor), setelah itu dikaitkan dengan fakta-fakta temuan (premis minor) untuk diambil suatu kesimpulan. 17

## Pembahasan
Pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdata Perbuatan  yang  melawan  hukum  dikenal  juga  dengan  “ onrechtmatige daad . 18 Menurut  Abdulkadir  Muhammad,  suatu  perbuatan  disebut  sebagai perbuatan melawan hukum jika empat syarat terpenuhi, di antaranya, perbuatan itu  haruslah  bertentangan  dengan  hukum  ( onrechtmatige ),  dilakukan  dengan adanya  kesalahan,  menimbulkan  kerugian,  ada  hubungan  kausalitas  antara kerugian yang timbul dan perbuatan. Unsur-unsur itu sifatnya kumulatif, sehingga jika terdapat yang tidak dipenuhi, maka perbuatan itu tidak bisa disebut sebagai perbuatan yang melawan hukum.

## 1. Adanya perbuatan yang melawan hukum
Perbuatan  yang  melawan  hukum  dimulai  dengan  adanya  tindakan  yang dilakukan oleh pelakunya. Perbuatan yang dimaksud disini bisa berupa berbuat sesuatu atau tidak berbuat apapun. Padahal pelaku memiliki kewajiban untuk menghindari  melakukan  sesuatu  atau  seharusnya  melakukan  sesuatu. Perbuatan  ini  dianggap  melawan  hukum  apabila  memenuhi  salah  satu  unsur yang sejak tahun 1919 diartikan secara umum yaitu: 19 perbuatan itu melanggar ketentuan  yang  dimuat  dalam  undang-undang;  melanggar  hak  pihak  lain; berseberangan  dengan  kewajiban  hukum  dari  pelaku;  berlawanan  dengan moral; tidak sesuai dengan sikap yang baik dalam hidup bermasyarakat untuk menghormati kepentingan orang lain.

## 2. Dilakukan dengan kesalahan
Perbuatan yang melawan hukum tersebut haruslah terjadi karena adanya kesalahan  dari  pelaku,  yang  mana  pelaku  dimaksud  tentulah  subjek  hukum salah satunya persoon . Kesalahan tersebut dapat memenuhi unsur kesengajaan
17 Id ., 89.
18 Munir  Fuady,  Perbuatan  Melawan  Hukum  Pendekatan  Kontemporer,  Penerbit  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2018 hlm. 2.
19 Id., hlm. 11.
ataupun  kelalaian.  Dalam  suatu  perbuatan  karena  kesengajaan,  terdapat  niat dari  pelaku  untuk  menimbulkan  suatu  risiko.  Tentu  saja  pelaku  sudah mengetahui  dan/atau  sudah  menduga  akan  terjadi  risiko  itu,  bahkan  pelaku dalam  kondisi  sadar  dalam  melakukan  perbuatan  yang  memuat  kesengajaan tersebut. Sebaliknya, kelalaian atau ketidaksengajaan mencakup mengabaikan suatu  tindakan  yang  seharusnya  dilakukan.  Hal  ini  menyebabkan  munculnya risiko yang sama sekali tidak diinginkan terjadi. Seseorang dikatakan bersalah apabila ia melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan atau tidak melakukan suatu perbuatan. 20
Pelanggaran  dengan  pengertian  berbuat  atau  dilakukan  secara  aktif disebabkan  karena  terdapat  kesengajaan  sebagaimana  dimuat  dalam  Pasal 1365 KUHPerdata. Di sisi lain, pelanggaran karena tidak berbuat, dengan kata lain secara pasif, dapat terjadi karena adanya kelalaian/ nalatigheid atau kurang hati-hati/ zigtigheid . 21 Perihal ini diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata.
Selain subjek hukum manusia, terdapat juga persekutuan yang dipandang sebagai  subjek  hukum  dan  bisa  melangsungkan  berbagai  perbuatan  hukum seperti  layaknya  orang.  Persekutuan  itu  bisa  memiliki  kekayaan  sendiri, melakukan kontrak, dan dapat menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Persekutuan  yang  dianggap  sebagai  subjek  hukum  itu disebut  sebagai  Badan Hukum  ( rechtspersoon )  yang  memiliki  maksud  yaitu  orang  ( persoon )  yang dilahirkan oleh suatu hukum. 22
Badan Hukum merupakan subjek hukum yang bersifat alamiah. Oleh karena itu, badan hukum memerlukan persoon untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk dan atas nama badan hukum. Organ badan hukum seperti direksi atau pengurus menjadi pihak yang berwenang mewakili badan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Kesalahan yang dilakukan oleh badan hukum dapat dilakukan oleh direksi/pengurus dari badan hukum. Kesalahan yang dilakukan
20 Id., 256
21 Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  Perdata  Indonesia  (HPI),  Penerbit  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2000, hlm. 253.
22 CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 216.
oleh  direksi/pengurus  melekat  sebagai  kesalahan  badan  hukum  sepanjang dilakukan oleh direksi/ pengurus selaku alter ego dari badan hukum. Apabila kesalahan  mengandung ultra  vires dan  dilakukan  tidak  atas  nama  Perseroan, maka  kesalahan  tersebut  menjadi  tanggung  jawab  direksi/pengurus  secara pribadi.
Selain rechtspersoon dan persoon ,  terdapat  beberapa  putusan  pengadilan yang menempatkan badan usaha tidak berbadan hukum sebagai subjek hukum. CV  Fajar  Indah  yang  digugat  oleh  PT  NSK  Bearing  Manufacturing  Indonesia (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 587PK/Pdt/2007) dianggap sebagai subjek hukum yang sah untuk berperkara di pengadilan. Sekutu CV Fajar Indah bukanlah  pihak  yang  dimintakan  pertanggungjawaban,  melainkan  CV  yang dimintai  pertanggungjawaban  sebagai  entitas  yang  berdiri  sendiri. Kemudian tidak jauh berbeda dengan kasus tersebut, CV Bumen Abadi yang digugat oleh PT  Formosindo  Prima  (Putusan  Pengadilan  Negeri  Banjarmasin  Nomor 36/Pdt.G/2010/PN.Bjm)  ditempatkan  sebagai  pihak  tergugat  yang  berdiri sendiri tanpa diwakili sekutu aktifnya.  Putusan-putusan tersebut cacat formil dan menimbulkan kekaburan hukum.
Pertanggungjawaban atas kesalahan badan usaha melekat pada sekutu aktif dari badan usaha. Dengan demikian, kesalahan yang dibuat oleh sekutu tidak dapat  dipertanggungjawabkan  oleh  entitas  badan  usaha  secara  mandiri. Kesalahan yang dilakukan oleh sekutu badan usaha melekat sebagai kesalahan yang timbul akibat kelalaian atau kesengajaan sekutu layaknya kesalahan yang ditimbulkan oleh subjek hukum persoon .

## 3. Adanya kerugian bagi korban
Perbuatan  tersebut  dapat  berupa  perbuatan  aktif  maupun  pasif  yang menimbulkan  kerugian  bagi  korban.  Kerugian  yang  ditimbulkan  tidak  hanya yang bersifat materiel, melainkan juga dapat bersifat imateriel. Oleh karena itu, pihak  yang  terlanggar  hak  dan  kepentingannya,  tidak  hanya  dapat  meminta ganti kerugian berwujud uang, melainkan juga dapat meminta agar dilakukan pengembalian pada keadaan semula atas kerugian yang dialaminya. Terdapat beberapa  bentuk  permintaan  ganti  kerugian  yang  dapat  diajukan  di
antaranya: 23 berupa pemberian uang; pengembalian ke keadaan awal; mengaku bahwa perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum; permintaan  agar  tidak  berbuat; menghilangkan  sesuatu  yang  timbul dari perbuatan melawan hukum; atau dilakukan pengumuman dari keputusan hasil tuntutan.
4. Adanya hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan
Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila timbul kerugian akibat  adanya  perbuatan  tersebut.  Setiap  kerugian  yang  muncul  merupakan suatu  risiko  dari  adanya  suatu  perbuatan  jika  ada  hubungan  sebab akibat/kausalitas  di  antara  perbuatan  dan  kerugian  yang  muncul  tersebut. Untuk mengetahuinya maka diperlukan ajaran kausalitas. Dengan begitu dapat ditentukan pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak.
Terdapat  dua  teori  kausalitas  yang  mencoba  untuk  memberikan  jawaban perihal hubungan antara sebab dan akibat, di antaranya teori Von Buri berupa conditio sine qua non dan teori adequate veroorzaking dari Von Kries. Menurut teori yang diusung oleh Von Buri, sesuatu merupakan  sebab dari  munculnya suatu  akibat,  sedangkan  suatu  akibat  tentu  tidak  akan  muncul  apabila  sebab tersebut tidak pernah ada. 24 Lebih lanjut menurut Von Buri, suatu perbuatan merupakan  syarat  dari  timbulnya  suatu  akibat,  jika  perbuatan  itu  tidak  bisa dihilangkan, hingga akibatnya tidak akan muncul. 25 Berlainan dengan Von Buri, teori adequate  veroorzaking dari  Von  Kries  menekankan  sebab  merupakan perbuatan yang seharusnya bisa diharapkan menimbulkan suatu akibat yaitu berupa kerugian. 26 Suatu sebab dapat diperkirakan terlebih lebih dulu, dimana sebab tersebut akan diikuti juga oleh akibat tersebut.
Moegni  Djojodirdjo  memberikan  ilustrasi  dari  kedua  penerapan  ajaran sebab-akibat ini. Misalnya seorang A memukul B sehingga B luka ringan. Untuk
23 M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita,  Jakarta, 1976, hlm. 102.
24 Rachmat Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra Abardin, Bandung, 1999 hlm. 87.
25 Sri Redjeki Slamet, Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi, dalam Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 10, 2013, hlm. 109 .
26 Abdulkadir Muhammad, Supra no 2, hlm. 257.
mengobati  lukanya,  B  memerlukan  obat  merah.  Namun  ternyata  ia  tidak memilikinya  di  rumah,  sehingga  Ia  harus  meminta  ke  tetangga.  Dalam perjalanan ke rumah tetangga, kebetulan ada kelapa jatuh karena tertiup angin. Kelapa itu menjatuhi kepala B dan seketika B meninggal dunia. Dalam ilustrasi ini  jelas  terdapat  perbuatan  melawan  hukum  oleh  A  ke  B.  Namun  terhadap ilustrasi dari Moegni Djojodirdjo ini ada 2 cara pandang yang berbeda mengenai ajaran kausalitas dari Von Buri dan Von Kries. Menurut ajaran kausalitas dari Von  Buri,  dalam  ilustrasi  tersebut  terdapat  hubungan  sebab  dan  juga  akibat, dikarenakan jika pemukulan ringan itu tidak terjadi, maka B tidak akan mencari obat ke tetangga dan tidak akan tertimpa kelapa yang jatuh. 27 Namun berbeda dengan ajaran dari Von Buri. Ilustrasi itu dianggap Von Buri tidak ada hubungan sebab  akibat.  Hal  ini  dikarenakan  pada  waktu  A  memukul  B  tidak  dapat diperkirakan  bahwa  B  akan  pergi  ke  tetangganya  dan  akan  ada  kelapa  jatuh yang mengenainya. 28
Subjek  hukum  yang  perbuatannya  memenuhi  unsur  pada  poin  1  sampai dengan  4  maka  dianggap  melakukan  perbuatan  melawan  hukum.  Subjek  hukum yang  berbuat  demikian  haruslah  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban.  Pasal 1365  sampai  Pasal  1380  KUHPerdata  memuat  tentang  bentuk-bentuk pertanggungjawaban  dari  adanya  perbuatan  melawan  hukum.  Secara  umum pertanggungjawaban  memerlukan  adanya  kesalahan  dari  yang  melanggarnya. 29 Pasal 1365 menjadi rumusan umum yang mengatur ketentuan tentang perbuatan yang melawan hukum. Pasal ini menyebutkan pada intinya setiap perbuatan yang melenceng  dari  hukum  lalu  menyebabkan  meruginya  lain  pihak,  maka  orang penyebab kerugian itu wajib melakukan penggantian terhadap kerugian tersebut.
Pertanggungjawaban  tidak  hanya  dibebankan  terhadap  kerugian  yang ditimbulkan dirinya sendiri, melainkan  dapat  dibebankan kepada seseorang atas kerugian yang timbul dari perbuatan pihak yang ditanggungnya atau juga terhadap
27 Mulyana,  Tanggung Jawab Profesional  Akuntan  Publik  terhadap  Kliennya  dalam Hal  Adanya Benturan Kepentingan, dalam Jurnal Era Hukum, Vol. TH.5, 1998, hlm. 128.
28 Id.
29 Abdulkadir Muhammad, Supra no 2, 197.
barang  yang  berada  di  pengawasannya  seperti  diatur  dalam  Pasal  1367  ayat  (1) KUHPerdata.  Bahkan  seseorang  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  apabila binatang yang berada dalam pemeliharaannya menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Hal ini diatur di dalam Pasal 1368 KUHPerdata.
Pertanggungjawaban atas kesalahan yang timbul dari perbuatan orang yang ada dalam tanggungannya atau dari barang yang ada dalam pengawasannya atau hewan peliharaannya, kesemuanya itu merupakan tanggung jawab tanpa adanya kesalahan  atau  dikenal  dengan  istilah  tanggung  jawab  mutlak. 30 Munir  Fuady menyatakan bahwa terdapat tiga bentuk perbuatan melawan hukum di antaranya perbuatan  berlawanan  dengan  hukum  yang  terjadi  karena  adanya  kesengajaan; karena adanya kelalaian; dan yang terjadi tanpa kesalahan dalam artian tidak ada unsur  kesengajaan  ataupun  kelalaian.  Oleh  karena  itu,  kemudian  timbul  tiga kategori model pertanggungjawaban hukum yakni tanggung jawab dengan unsur kesalahan  khususnya  kelalaian;  tanggung  jawab  dengan  unsur  kesengajaan,  dan tanggung jawab mutlak (tiada kesalahan).
Sifat Otonom Artificial Intelligence yang Bias
Ketika Artificial  Intelligence didefinisikan  oleh  orang  awam  maka  akan dipersamakan dengan robot yang dapat bertindak secara otomatis. Padahal tidak semua robot berbasis Artificial Intelligence . Seorang yang ahli di bidang teknologi akan  mendefinisikan Artificial  Intelligence sebagai  kumpulan  algoritma  yang diciptakan manusia dan dapat memberikan hasil tanpa instruksi secara eksplisit. 31 Artificial Intelligence diarahkan pada mesin komputer yang bisa melakukan tugas layaknya  manusia  bahkan  hasilnya  dapat  lebih  unggul  dari  apa  yang  dikerjakan manusia. 32 Artificial Intelligence ditujukan untuk mendorong suatu mesin menjadi
30 Munir Fuady, supra no 19, hlm. 173.
31 Rahul Dalal, et.al. A to I Artificial Intelligence , dalam Jurnal  International  Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Vol. 07, 2020, hlm. 2437.
32 Edi  Wijaya,  Analisis  Penggunaan  Algoritma Breadth  First  Search dalam  Konsep  Artificial Intelligence, dalam Jurnal Time, Vol. II, 2013, hlm. 26.
pintar, yang mana kepintaran tersebut menjadi kualitas yang memungkinkan suatu mesin dapat berfungsi secara akurat. 33
Pengertian Artificial Intelligence dapat ditinjau dari perspektif yang berbeda di antaranya: 34
- Perspektif kecerdasan
Artificial Intelligence membuat suatu alat menjadi ‘cerdas’ layaknya manusia.
- Perspektif penelitian
Artificial  Intelligence merupakan  suatu  studi  untuk  menggali  metode  dalam membuat suatu sistem komputer supaya bisa melakukan sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia.
- Perspektif bisnis
Menjadi  kumpulan  dari  peralatan  yang  mempunyai  pengaruh  dan  prosedur dalam menyelesaikan permasalahan bisnis serta memudahkan kinerja manusia.
- Sudut pandang pemrograman
Artificial  Intelligence mencakup problem  solving sampai  dengan  teknik pencarian ( searching ).
Artificial  Intelligence sebagai  replikasi  kecerdasan  manusia  yang ditransformasikan  dalam  bentuk  sistem  komputer  pertama  kali  di  adopsi  di Konferensi  Dartmouth  yang  diselenggarakan  oleh  John  McCarthy. 35 Artificial Intelligence diklasifikasikan menurut kemampuan meniru manusia, perangkat yang digunakan,  penggunaannya  di  dunia,  dan  teori  kecerdasan.  Dengan mempertimbangkan  kategori  dimaksud,  secara  garis  besar Artificial  Intelligence dibagi menjadi 3 jenis di antaranya: 36
- Artificial Narrow Intelligence (ANI)
ANI dikenal juga dengan Artificial Intelligence bersistem yang lemah. Artificial Intelligence diprogramkan  untuk  menjalankan single  task dan  sangat  cerdas
33 Nils J. Nilsson, The Quest for Artificial Intelligence A History Of Ideas And Achievements, Stanford University, 2009, hlm. 13.
34 Edi Wijaya, Supra no 34, hlm. 26.
35 Rahul Dalal, Supra no 33, hlm. 2437 .
36 R. Roy, AI. ML, and DL: How not to get them mixed! , https://towardsdatascience.com/understanding-the-difference-between-ai-ml-and-dl- cceb63252a6c, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021, pukul 19:18 WIB.
untuk  menyelesaikan  tugas  yang  sudah  spesifik  diprogramkan.  ANI menggunakan  informasi  data  yang  sudah  di -input dan  tidak  akan  melakukan tugas di luar apa yang sudah diprogramkan. Misalnya siri, self-driving car, dan chatbot.
- Artificial General Intelligence (AGI)
AGI  merujuk  pada  sistem  yang  kuat  dan  menunjukkan  kecerdasan  layaknya manusia. AGI memiliki sistem atau mesin yang mampu mempelajari, memahami dan bertindak layaknya manusia. AGI dapat membuat keputusan secara inovatif dan memberikan solusi yang umumnya dipakai.
- Artificial Super Intelligence (ASI)
ASI  merupakan  jenis Artificial  Intelligence yang  mampu  melebihi  kecerdasan manusia  yang  paling  cerdas.  ASI  memiliki  kemampuan problem  solving dan tindakan pengambilan keputusan yang lebih unggul daripada manusia.
Dalam proyek pembuatan Artificial Intelligence secara garis besar mencakup 2  kelompok  di  antaranya  Kelompok Artificial  Intelligence dan  Kelompok  Terkait Lainnya. 37 Kelompok Artificial Intelligence terdiri dari data scientist dan strategic consultant , sedangkan Kelompok Terkait Lainnya terdiri dari domain expert, data scientist,  software  developer dan the  business  expert . 38 Masing-masing  pihak tersebut  bergerak  dari  hulu  ke  hilir  untuk  menjalankan  perannya  yang  saling terkait  satu  sama  lain. Artificial  Intelligence bekerja  dengan  Big  Data  yang  telah diolah. 39 Olahan  data  tersebut  akan  direkam  dan  disimpan  menjadi  sebuah pengetahuan  di Artificial  Intelligence untuk  membuat  sebuah  keputusan.  Lebih lanjut  data  tersebut  akan  dilatih  oleh  program  untuk  menghasilkan  suatu keputusan. 40 Keputusan  atau output yang  dibuat  oleh Artificial  Intelligence mirip dengan keputusan yang dikelola dan dihasilkan oleh otak manusia.
37 David Piorkowski, Supra no 2, hlm. 23.
38 Id.
39 Bang Day, “Konsep Dasar Big Data dan Artificial Intelligenc e Dalam Pengelolaan Data Iklim”,
https://www.climate4life.info/2018/12/konsep-dasar-big-data-dan-artificial-intelligence- dalam-pengelolaan-data-iklim.html, diakses pada tanggal 26 Maret 2021, pukul 10:09 WIB.
40 Wawancara dengan Bapak Faisal Dharma Adhinata, staff pengajar Rekayasa Perangkat Lunak Institut Teknologi Telkom Purwokerto pada tanggal 25 September 2021 secara daring melalui aplikasi Zoom.
Beberapa  berpandangan  bahwa Artificial  Intelligence bersifat  otonom karena kemampuannya yang beroperasi tanpa perlu kendali dari manusia. Namun hal ini memunculkan pertanyaan apakah Artificial Intelligence benar-benar bersifat otonom,  ataukah  hanya  kemampuannya  dalam  beroperasi  yang  tidak  lagi memerlukan  bantuan  manusia  setelah  mendapat  stimulus  dari  manusia.  Untuk mengetahui  jawabannya,  terlebih  dahulu  Penulis  akan  menguraikan  mengenai makna dari terminologi otonom. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonom diartikan  sebagai  berdiri  sendiri.  Kemudian  jika  merujuk  pada  Bahasa  Inggris, istilah yang digunakan adalah autonomous . Menurut Etimologi Yunani, autonomous berasal dari istilah auto yang artinya " by oneself " dan nomos yang artinya " law ".
Autonomous berarti subject to its own laws ; having one's own laws .
Konsep otonom pun dikenal dalam Perseroan Terbatas atau yang disingkat menjadi PT. Dalam konteks PT, sifat otonom berkaitan dengan kemandiriannya. PT dipandang  bersifat  otonom  dan  tidak  tergantung  pada  pihak-pihak  yang  berada dalam  perseroan  tersebut.  PT  disebut  juga artificial  person sehingga  mampu melakukan perbuatan hukum melalui wakilnya. Dengan demikian, PT merupakan subjek  hukum  mandiri.  PT  diakui  untuk  dapat  memiliki  kapasitas  atas  namanya sendiri  dalam  memperoleh  dan  memiliki  kekayaan,  untuk  mengadakan  kontrak, untuk menggugat dan digugat, serta untuk memiliki independensi dari pihak lain. 41 Oleh  karena  itu,  PT  memperoleh  pengakuan  yuridis  terhadap  status  mandirinya sebagai  badan  hukum  yang  terlepas  dari  pihak  lain  yang  bukan  merupakan organnya.
Berbeda  dengan  konsep  PT,  secara  yuridis  belum  ada  pengakuan  bahwa Artificial Intelligence bersifat otonom. Jika melihat cara kerja Artificial Intelligence yang dapat memecahkan berbagai masalah melalui pengetahuan yang di -input oleh manusia, maka tidak bisa dipungkiri bahwa manusia memiliki campur tangan yang cukup besar pada keberhasilan Artificial Intelligence memecahkan masalah. Input diberikan  pada  sistem  komputer  yang  menggunakan  kecerdasan  buatan  berupa
41 Inda  Rahadiyan,  Kedudukan  BUMN  Persero  sebagai Separate  Legal  Entity dalam  Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20 No. 4, 2013, hlm. 634.
domain  masalah.  Dalam  sistem  ini  harus  terdapat  basis  pengetahuan  kompleks yang isinya dapat diperoleh dari para pakar, literatur, atau dari basis data. Bahkan sistem harus memiliki mesin inferensi ( inference engine ) agar mampu mengambil kesimpulan  berdasarkan  basis  pengetahuan  dimaksud.  Mesin  inferensi  bertugas sebagai eksekutif yang memutuskan proses dalam sistem sehingga menghasilkan Output berupa solusi dari suatu masalah.
Output yang merupakan tujuan akhir dari sistem Artificial Intelligence telah dirancang sejak awal pembuatan sistem Artificial Intelligence . Tujuan ini diprogram berdasarkan data yang dibuat pada tahap  awal. Artificial Intelligence tidak dapat membuat  tujuan  lain  selain  pada  yang  telah  ditetapkan  kepadanya. 42 Apabila dipaksakan untuk membuat output di luar data yang sudah diprogramkan, maka tingkat erornya sangat besar. 43 Dengan kata lain, Artificial Intelligence tidak dapat melakukan  modifikasi  tindakan  selain  yang  sudah  diprogramkan  oleh  manusia. Sifat  otonom Artificial  Intelligence menjadi  bias  akibat  ketidakmampuannya bertindak  di  luar  program  yang  sudah  ditanamkan.  Berbeda  dengan  PT  sebagai person in law yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang diwakili oleh organ PT.

## Bentuk Pertanggungjawaban Perdata atas  Kerugian yang Ditimbulkan oleh Artificial Intelligence
Secara  umum  pertanggungjawaban  dapat  dilimpahkan  ke  subjek  hukum yang  bertindak  melawan  hukum.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya, pertanggungjawaban itu timbul atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum dan  menimbulkan  kerugian.  Pertanggungjawaban  lekat  pada  subjek  hukum  atas kerugian  yang  ia  timbulkan  sendiri.  Pasal  1365  KUHPerdata  menjadi  rumusan umum  yang  mengatur  ketentuan  tentang  perbuatan  melawan  hukum.  Pasal  ini menyebutkan  bahwa  setiap  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  dan menyebabkan orang lain menjadi merugi, maka harus ada ganti kerugian.
42 Wolfhart Totschnig, Supra 10, hlm. 2476.
43 Wawancara dengan Bapak Faisal Dharma Adhinata, staff pengajar Rekayasa Perangkat Lunak Institut Teknologi Telkom Purwokerto pada tanggal 25 September 2021 secara daring melalui aplikasi Zoom.
Pasal  1365  ini  hanya  berlaku  bagi  kerugian  yang  timbul  sebagai  akibat kesalahan  subjek  hukum  itu  sendiri.  Apabila Artificial  Intelligence diberikan pertanggungjawaban  ini  tidaklah  tepat  karena Artificial  Intelligence bukanlah subjek hukum yan g diakui secara yuridis. Apabila “sesuatu” mempunyai hak dan kewajiban  sama  seperti  manusia  sebagai  subjek  hukum,  maka  “sesuatu”  yang mempunyai  hak  dan  kewajiban  termasuk  dalam  subjek  hukum  yang  termasuk dalam  golongan  badan  hukum. 44 Namun Artificial  Intelligence tidaklah  dapat disandangi  hak  dan  kewajiban  dikarenakan  karakternya  yang  bergantung  pada manusia. Artificial  Intelligence tidak  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  secara mandiri. Bahkan hingga saat ini Indonesia tidak memberikan legitimasi terhadap Artificial  Intelligence yang  dianggap  sebagai  subjek  hukum.  Oleh  karena  itu,
Artificial  Intelligence yang  menimbulkan  kerugian  tidak  dapat  dikenakan  Pasal 1365 KUHPerdata karena Artificial Intelligence bukanlah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.
Pertanggungjawaban  tidak  hanya  dibebankan  terhadap  kerugian  yang ditimbulkan secara langsung akibat dirinya sendiri, melainkan dapat dibebankan kepada  seseorang  atas  kerugian  yang  timbul  akibat  perbuatan  orang  yang  ada dalam  tanggungannya  atau  barang  dalam  pengawasannya.  Pertanggungjawaban terhadap kesalahan yang timbul dari perbuatan si tanggungannya atau barang atau hewan  peliharaannya  yang  berada  dalam  pengawasannya  merupakan  tanggung jawab  tanpa  kesalahan  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  tanggungjawab  mutlak. 45 Perihal tanggung jawab mutlak ini dimuat dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata.
Dapat  ditarik  dua  bentuk  pertanggungjawaban  mutlak  dari  Pasal  1367 KUHPerdata yaitu:
1. Adanya  kerugian  yang  timbul  akibat  perbuatan  orang  yang  menjadi tanggungannya.
Menurut  Van  Apeldoorn,  dalam  pengertian  yuridis,  orang  merupakan  setiap pihak yang memiliki wewenang hukum. 46 Lebih lanjut Apeldoorn menyatakan
44 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 53.
45 Munir Fuady, Supra no 19, hlm. 173.
46 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 203.
secara kodrati bahwa hanya manusia saja yang bisa mempunyai hak subjektif. Selain  perseorangan,  hukum  juga  mengakui  eksistensi  badan  hukum  sebagai subjek  hukum. Artificial  Intelligence bukan  merupakan persoon ataupun rechtspersoon .  Oleh  karena  itu Artificial  Intelligence tidak  memenuhi  bentuk pertanggungjawaban yang pertama.
2. Adanya  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  barang  yang  berada  dalam pengawasannya.
Bentuk  pertanggungjawaban  Pasal  1367  KUHPerdata  yang  kedua  adalah pertanggungjawaban  terhadap  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  barang  yang ada  dalam  pengawasan  seseorang.  Adapun  bentuk  pertanggungjawaban  ini memiliki  beberapa  unsur  di  antaranya  adanya  kerugian,  disebabkan  oleh barang, dan berada dalam pengawasan subjek hukum. Untuk dapat mengetahui apakah Artificial  Intelligence yang  menimbulkan  kerugian  memenuhi  bentuk pertanggungjawaban  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1367  bagian  kedua KUHPerdata atau tidak, maka akan diuraikan unsur per unsurnya.
a. Adanya kerugian
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pihak yang terlanggar hak dan  kepentingannya,  mengalami  beberapa  kerugian  yang  dapat  berwujud materiel  maupun  imateriel.  Kerugian  yang  timbul  akibat Artificial Intelligence dapat beragam tergantung pada jenis Artificial Intelligence- nya. Bagi Artificial  Intelligence yang  memberikan output suatu  ciptaan  seperti musik  dan  lukisan,  maka  memungkinkan  untuk  timbulnya    kerugian  bagi pencipta apabila ciptaan yang dihasilkan Artificial Intelligence menyerupai ciptaan pihak lain. Contoh kerugian lain yaitu ketika hasil review perjanjian oleh Artificial  Intelligence menyebabkan  kesalahan  penulisan  klausul  dan berdampak  pada  pelaksanaan  perjanjian.  Dapat  pula  berupa  eror  yang disebabkan  oleh  ketidakakuratan Artificial  Intelligence dalam  melakukan deteksi.  Misalnya  hasil Face  Recognition menyatakan  akurat  padahal objeknya  berlainan,  sehingga  menyebabkan  penyalahgunaan  data  oleh seseorang.

## b. Disebabkan oleh barang
Adapun  kerugian  yang  timbul  pada  seseorang  sebagaimana diuraikan  pada  poin  a  di  atas  disebabkan  oleh  barang.  Dalam  konteks  ini barang yang dimaksud adalah Artificial Intelligence . Namun perlu diketahui terlebih  dahulu  apakah  benar Artificial  Intelligence termasuk  sebagai kategori barang atau tidak.
Jika  merujuk  pada  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  barang dipersamakan  benda.  Menurut  aturan  yang  dimuat  dalam  Pasal  499 KUHPerdata, kebendaan merupakan tiap barang dan hak yang bisa dikuasai dengan  hak  milik.  Berdasarkan  terminologi  benda,  maka  benda  sama dengan objek yang merupakan kebalikan dari bentuk subjek dalam hukum yaitu orang dan rechtspersoon . Dengan demikian, adapun pengertian benda berdasarkan  undang-undang  hanya  berupa  segala  sesuatu  yang  bisa disandangkan  hak  atau  bisa  dimiliki  orang.  Secara a  contrario, segala  hal yang tidak bisa disandangkan hak atau dimiliki oleh orang tidak tergolong dalam pengertian benda sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata.
Subekti  menjelaskan  bahwa  benda  ( zaak )  dapat  mencakup  barang yang hanya bisa terlihat saja. Namun ada juga yang mengaitkannya dengan kekayaan  seseorang.  Kekayaan  seseorang  dimaksud  meliputi  hak-hak. 47
Kemudian  Abdulkadir  Muhammad membedakan  benda  menjadi  beberapa kategori di antaranya benda yang berwujud ( tangible) dan benda yang tidak ada wujudnya ( intangible ); benda bergerak dan benda yang tidak bergerak; benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan; benda dipakai habis dan yang tidak dipakai habis.
Mengenai  kebendaan  diatur  dalam  Buku  II  KUHPerdata.  Buku  II KUHPerdata memuat berbagai ketentuan mengenai benda yaitu barang dan hak. Barang merupakan objek dari hak milik, begitu pula dengan hak yang bisa dijadikan objek dari hak milik. Maka, benda adalah objek hak milik. 48
47 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 2017, hlm. 60.
48 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
2020, hlm. 127.
Pasal  503  KUHPerdata  membagi  kebendaan  menjadi  kebendaan bertubuh/berwujud  dan  tidak  bertubuh/tidak  berwujud.  Kebendaan bertubuh/berwujud  meliputi  benda  bergerak  yang  bisa  dihabiskan  atau tidak bisa dihabiskan. Kebendaan dikatakan bisa dihabiskan jika digunakan terus  menerus  dapat  habis.  Selain  itu  terdapat  benda  tidak  bergerak meliputi tanah, pohon, pesawat.
Benda yang sifatnya tidak berwujud merupakan penggolongan benda yang  tidak  tampak  oleh  mata,  namun  dapat  diwujudnyatakan.  Contohnya hak  kekayaan  intelektual  seperti  merek  serta  hak  cipta.  Meskipun KUHPerdata cenderung untuk mengartikan benda tidak berwujud sebagai hak-hak  tertentu,  namun  KUHPerdata  sebetulnya  tidak  menutup karakteristik lain dari benda tidak berwujud. Selain hak, bentuk benda tidak berwujud  yaitu  apapun  yang  memiliki  bentuk lainnya  yaitu  fisiknya  tidak terlihat/teraba.
Benda  tidak  berwujud  pun  mengalami  perluasan  makna sebagaimana dijelaskan dalam Arrest Hoge Raad der Nederlanden tertanggal dua  puluh  tiga  bulan  Mei  tahun  1921  yang  mengkategorikan  daya  atau energi  listrik  sebagai  benda  tidak  berwujud.  Selain  itu  menurut Nieuwenhuis dalam disertasinya pada tahun 1916 mengklasifikasikan gas sebagai  benda  tidak  berwujud  karena  dapat  dipindahkan  dan  untuk mengadakannya diperlukan biaya. 49
Dari  penjelasan  dimaksud,  dapat  dibuat  suatu  kesimpulan  bahwa unsur-unsur dari benda tidak terwujud meliputi objek hukum; memiliki nilai ekonomi; dapat  dimiliki;  dan  tidak  memiliki  tubuh/tidak  teraba. Artificial Intelligence diarahkan pada komputer yang dapat melaksanakan tugas yang manusia  kerjakan  dan  bahkan  hasilnya  dapat  sebaik yang  dihasilkan  oleh manusia. 50 Selain itu ada yang mendefinisikan Artificial Intelligence sebagai
49 Pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sanggau  Nomor  7/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Sag.
50 Edi Wijaya, Supra no 34, hlm. 26.
kumpulan  algoritma  yang  diciptakan  manusia. 51 Artificial  Intelligence fisiknya  tidak  dapat  terlihat,  oleh  karena  itu  Penulis  akan  mencoba menguraikan  apakah Artificial  Intelligence memenuhi  unsur-unsur  benda tidak berwujud atau tidak.
c. Merupakan Objek Hukum
Objek  hukum  merupakan  segala  hal  yang  dapat  dikuasai  sehingga memiliki  kegunaan  bagi  subjek  hukum  dan  menjadi  pokok  dari  suatu hubungan  hukum. 52 Seperti  dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya, Artificial Intelligence dibuat  mengikuti  kecerdasan  manusia  bahkan  diharapkan mampu  melampaui  kecerdasan  manusia.  Tujuannya  adalah  agar Artificial Intelligence dapat  membantu  pekerjaan-pekerjaan  manusia  agar  dapat selesai  lebih  efisien.  Dijelaskan  pula  bahwa Artificial  Intelligence dibuat dengan  melibatkan  manusia  sebagai  subjek  hukum.  Adapun  pihak-pihak yang  terlibat  dalam  pembuatan Artificial  Intelligence di  antaranya data scientist , strategic  consultant , domain  experts,  software  developers dan the business  experts .  Oleh  karena  itu, Artificial  Intelligence memenuhi  unsur pertama dari benda tidak berwujud.
d. Memiliki nilai ekonomi
Suatu Artificial  Intelligence memiliki  nilai  ekonomis.  Pembuatan suatu Artificial Intelligence membutuhkan biaya yang cukup tinggi sehingga pengalihan kepemilikannya membutuhkan biaya. Adapun biaya pembuatan Artificial Intelligence “tergantung” pada karakter Artificial Intelligence yang ingin dibangun. Karakter ini akan berpengaruh pada harga pengembangan, penerapan,  dan  pemeliharaan  sistem Artificial  Intelligence yang  berbeda kasus per kasusnya. 53 Berikut merupakan 5 faktor tertinggi dari biaya yang diperlukan  untuk  membangun  sebuah Artificial  Intelligence : 54 jenis
51 Rahul Dalal, Supra no 33, hlm. 2437 .
52 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 153.
53 Andrei  Klubnikin, How  Much  Does  Artificial  Intelligence  Cost?  Well,  It  Depends , https://itrexgroup.com/blog/how-much-does-artificial-intelligence-cost/#header, diakses pada tanggal 19 September 2021 pukul 19:44 WIB.
perangkat  lunak  yang  dibuat; sasaran  tingkat  kecerdasan  seperti  dengan sistem lemah, kuat, atau melebihi kecerdasan manusia; jumlah dan kualitas data yang akan dimasukkan ke dalam sistem; akurasi algoritma yang akan dicapai; dan kompleksitas solusi/ output Artificial Intelligence.
Bahkan  menurut  beberapa  yurisprudensi  seperti Arrest  Hoge  Raad der Nederlanden tanggal 28 April 1930, Arrest Hoge Raad der Nederlanden tanggal 25 Juli 1933, Arrest Hoge Raad der Nederlanden tanggal 21 Februari 1938, Arrest Hoge Raad der Nederlanden tanggal 27 November 1939 barang tidak  hanya  terbatas  pada  sesuatu  yang  mempunyai  nilai  ekonomi  saja, melainkan juga barang yang tidak atau sudah tidak memiliki nilai ekonomis seperti rambut ataupun karcis yang sudah terpakai. 55
e. Dapat Dimiliki
Sesuatu yang tergolong benda dapat dimiliki. Dengan kata lain, benda adalah  segala  sesuatu  yang  bisa  diletakkan  suatu  hak  di  atasnya  salah satunya  dengan  hak  milik.  Merujuk  Pasal  570  KUHPerdata,  hak  milik merupakan hak menikmati kegunaan sesuatu secara leluasa. Perolehan atas hak milik dapat dilakukan dengan beberapa cara di antaranya pengambilan, penyerahan,  daluarsa,  ataupun  pewarisan. 56 Sesuatu  yang  bisa  dikuasai dengan  suatu  hak  atau  yang  bisa  dimiliki  orang  merupakan  benda. Sebaliknya, segala hal yang tidak bisa dimiliki oleh orang tidak masuk ruang lingkup pengertian benda yang dimuat dalam KUHPerdata.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya, Artificial  Intelligence merupakan  suatu  sistem  pada  teknologi  mesin  komputer  yang pembuatannya dilakukan berdasarkan algoritma serta Big Data untuk dapat menghasilkan output layaknya  keputusan  manusia. Artificial  Intelligence merupakan hasil ciptaan manusia yang dibuat dengan berbasiskan Big Data. Dikarenakan Artificial  Intelligence merupakan  ciptaan  maka  si  pencipta
55 Pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sanggau  Nomor  7/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Sag.
56 Subekti, Supra 49., hlm. 71.
Artificial  Intelligence berhak  memiliki  objek  ciptaannya.  Oleh  karena  itu,
Artificial Intelligence dapat dilekati hak milik.
Selain  melalui  penciptaan,  hak  milik  dapat  dilekati  melalui penyerahan.  Penyerahan  dapat  dilakukan  dengan  cara  jual  beli  ataupun hibah.    Ketika  seseorang  atau  badan  hukum  ingin  membeli Artificial Intelligence ,  maka Artificial  Intelligence tersebut  dapat  dibeli  dari perusahaan  pengembang Artificial  Intelligence atau  programmer Artificial Intelligence .  Berbeda  dengan  penyerahan  barang  berwujud,  penyerahan Artificial  Intelligence sebagai  barang  tidak  berwujud  dilakukan  dengan penyerahan source  code yang  menjadi  satu  kesatuan  dengan  perjanjian . 57
Namun  berbeda  halnya  apabila Artificial  Intelligence tersebut  sudah ditanamkan di perangkat keras. 58 Artificial Intelligence yang sudah menjadi satu  kesatuan  dengan  perangkat  keras,  misalnya  kamera  untuk  sistem absensi, maka penyerahannya akan dilakukan bersamaan dengan perangkat kerasnya. 59
f. Tidak Memiliki Tubuh/Tidak Teraba
Tidak  memiliki  tubuh  yang  dimaksud  disini  adalah  wujud  benda tersebut tidaklah dapat disentuh secara fisik. Benda tersebut bersifat maya, tidak  nyata,  dan  tidak  berwujud.  Benda  tersebut  tidak  mempunyai  wujud fisik  yang  dapat  ditangkap  oleh  indera  manusia  dalam  dunia  nyata, perwujudannya  hanya  ada  di  dunia  maya  yang  tidak  bisa  disentuh  hanya dilihat  saja.  Jika  dilihat  pun  bentuk  abstraknya  berupa  kode-kode. Keberadaan Artificial Intelligence tidak dapat dirasakan dengan indra perasa manusia. Artificial  Intelligence hanyalah  berada  di  dunia  maya  dan penggunaannya  pun  hanya  ada  di  dunia  maya,  walaupun  fungsinya membantu  kinerja  manusia.  Oleh  karena Artificial  Intelligence tidak
57 Wawancara dengan Bapak Faisal Dharma Adhinata, staff pengajar Rekayasa Perangkat Lunak Institut Teknologi Telkom Purwokerto pada tanggal 25 September 2021 secara daring melalui aplikasi Zoom.
58 Id.
memiliki  wujud  nyata  yang  dapat  dirasakan,  maka Artificial  Intelligence memenuhi unsur tidak memiliki tubuh/ tidak teraba.
g. Berada dalam pengawasan
Pemilik  atas  suatu  benda  memiliki  kewajiban  hukum  untuk melakukan pengawasan dan perawatan terhadap benda tersebut. Pasal 584 KUHPerdata  memuat  ketentuan  yang  pada  intinya  menyatakan  jika  hak milik  atas  suatu  kebendaan  bisa  diperoleh  dengan  daluwarsa,  pemilikan, perlekatan, pewarisan, berdasarkan undang-undang, ataupun merujuk pada wasiat,  dan  karena  adanya  penunjukan  ataupun  penyerahan.  Penyerahan adalah  metode  untuk  memperoleh  hak  milik  yang  sering  dijumpai  di masyarakat. Penyerahan merupakan bentuk dari perbuatan hukum dengan cara  mengalihkan  hak  milik  atas  benda  yang  dikuasai  secara  nyata  dari pemilik yang semula kepada pemilik baru. Terhadap Artificial Intelligence , sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  penyerahan  dapat  dilakukan dengan jual beli.
Penyerahan  yang  sah  secara  hukum  pada  transaksi  jual  beli  bisa dilakukan  dengan  cara  menyerahkan  objek  jual  beli  dari  penjual  kepada pembelinya. 60 Pada  saat  terjadi  penyerahan  barang  maka  pada  saat  yang sama  hak  milik  atas  barang  beralih  kepada  si  pembeli.  Tidak  hanya  itu, peralihan hak milik bisa dilakukan tanpa perlu menyerahkan objek secara langsung,  tetapi  dilakukan  dengan  membuat  akta  otentik  atau  perjanjian bawah  tangan  yang  berisi  pelimpahan  hak-hak  atas  kebendaan  tersebut kepada pihak lain. 61
Artificial  Intelligence sebagai  benda  tidak  berwujud  diserahkan  dengan pembuatan  akta.  Setelah  hak  milik  beralih,  maka  tanggung  jawab  atas pengawasan beralih kepada pembeli sebagai pihak yang menguasai Artificial Intelligence secara  penuh. Developer yang  menciptakan  dan
60 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 612
61 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Lihat Pasal 613 KUHPerdata
mengembangkan Artificial  Intelligence tidak  lagi  mempunyai  kepemilikan atas Artificial Intelligence setelah dilakukan jual beli dengan pembeli.
Berdasarkan uraian-uraian mengenai unsur Pasal 1367 KUHPerdata, maka dapat  dikatakan  bahwa  dalam  hal Artificial  Intelligence menimbulkan  kerugian, maka  bentuk  pertanggungjawaban  perdata  yang  dikenakan  adalah  Pasal  1367 KUHPerdata. Artificial  Intelligence dianggap  sebagai  benda  tidak  berwujud sehingga  pemilik  atas Artificial  Intelligence yang  melakukan  penguasaan  pada Artificial  Intelligence dapat  dikenai  pertanggungjawaban  atas  kerugian  yang ditimbulkan oleh Artificial Intelligence dimaksud.

## Penutup
Artificial Intelligence bermanifestasi dalam berbagai bentuk yang  semakin canggih  untuk  membantu  pekerjaan  manusia.  Kecanggihan Artificial  Intelligence pun membawa potensi eror yang menyebabkan munculnya kerugian kepada orang lain.  Kerugian  ini  disebabkan  oleh  eror  yang  berakibat  pada  adanya  kesalahan output .  Misalnya  hasil review perjanjian  oleh Artificial  Intelligence menyebabkan kesalahan kata dalam klausul dan berdampak pada pelaksanaan perjanjian. Dapat pula  berupa  eror  yang  disebabkan  oleh  ketidakakuratan Artificial  Intelligence dalam  melakukan  deteksi.  Misalnya  hasil Face  Recognition menyatakan  akurat padahal objeknya berlainan ataupun sebaliknya.
Belum  terdapat  aturan  yang  secara  khusus  mengatur  tentang Artificial Intelligence .  Mengenai  tanggung  jawab  atas  kerugian  yang  ditimbulkan Artificial Intelligence baru  dapat  didasarkan  pada  Pasal  1367  KUHPerdata. Artificial Intelligence diasumsikan sebagai barang yang berada di bawah pengawasan subjek hukum. Dikarenakan Artificial Intelligence berupa sebuah kecerdasan buatan yang berbentuk program dan tidak dapat dirasakan maupun dilihat oleh indra manusia, maka Artificial Intelligence dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud.
Sebagai  benda  tidak  berwujud Artificial  Intelligence memenuhi  unsur merupakan  objek  hukum,  memiliki  nilai  ekonomi,  dapat  dimiliki,  dan  tidak memiliki tubuh/ tidak teraba. Namun unsur ini hanya dimaksudkan pada Artificial Intelligence murni  yang  belum  diaplikasikan  kepada  mesin  dan  perangkat  keras.
Sebab Artificial Intelligence yang sudah diaplikasikan pada perangkat keras maka akan  menjadi  suatu  benda  berwujud,  misalnya  robot  dengan  sistem Artificial Intelligence.
Atas kerugian yang ditimbulkan oleh Artificial Intelligence, tanggung jawab berada  di  pemiliknya  yang  melakukan  penguasaan  pada Artificial  Intelligence . Kepemilikan  atas Artificial  Intelligence dapat  timbul  karena  penciptaan  ataupun penyerahan ( levering ). Penyerahan merupakan cara untuk mendapatkan hak milik yang paling sering dijumpai.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
___________________________, Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, Bandung, 1980. Bernard  dan  Matt  Ward,  Artificial  Intelligence  in  Practice,  Jakarta:  Elex  Media Komputindo, Jakarta, 2021.
CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 1989. Djojodirdjo,  M.A.  Moegni  Djojodirdjo,  Perbuatan  Melawan  Hukum,    (Jakarta:
Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta,1976).
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2016. Mukti Dewata, F. Nur Dewata dan Yulianto A., Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
Munir Fuady,  Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer,  (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2Bandung, 2018.
Peter M Marzuki., Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, Jakarta, 2017. Rachmat  Setiawan,  Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan,  Bandung:  Putra  Abardin, Bandung, 1999.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif Suatu  Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo, Jakarta, 2015.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa, Jakarta, 2017. Sudikno  Mertokusumo,  Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar,  Yogyakarta:  Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.
Tutik , Titik  Triwulan,  Pengantar  Hukum  Perdata  Di  Indonesia,  Jakarta:  Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.
Van  Apeldoorn,  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Jakarta:  Penerbit  Pradnya  Paramita, Jakarta, 1983.
Jurnal: Abbott, Ryan dan Alex S., “ Punishing Artificial Intelligence: Legal Fiction or Science Fiction ” ,  UC  Davis  Law  Review  1,  No.  323,    (2019):  323-384, 2019.http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3327485.
Dalal,  Rahul, et.al . “ A  to  I  Artificial  Intelligence ” ,  International  Research  Journal  of Engineering  and  Technology  (IRJET) No.  07,    (2020):  2437 – 2439, 2020.https://www.irjet.net/archives/V7/i7/IRJET-V7I7431.pdf.
Edi Wijaya, “ Analisis Penggunaan Algoritma Breadth First Search dalam Konsep Artificial Intelligence ” , Jurnal Time II, No. 2,  (2013): 18-36, 2013. Gita  Anggreina  Kamagi, “ Perbuatan  Melawan  Hukum  ( Onrechtmatige  Daad ) menurut  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan Perkembangannya ” ,  Lex  Privatum  VI,  No.  5,    (2018):  58-65,  2018. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21369/ 21069 Inda Rahadiyan, “ Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN ” ,
Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum 20,  No.  4,  4  (2013):  624 – 640, 2013.https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss4.art7
Mulyana, “ Tanggung Jawab Profesional Akuntan Publik terhadap Kliennya dalam Hal  Adanya  Benturan  Kepentingan ” ,  Era  Hukum,  Nomor  2/TH.5,
(1998):128-140,
1998.
http://dx.doi.org/10.24912/era%20hukum.v5i4.5386.
Nilsson,  Nils  J., The  Quest  for  Artificial  Intelligence  A  History  of  Ideas  and Achievements ,  (Stanford University, 12009), 13, 2009.
Paulus  Wisnu  Yudoprakoso, “ Kecerdasan  Buatan  sebagai  Alat  Bantu  Proses Penyusunan  Undang-Undang  dalam  Upaya  Menghadapi  Revolusi  Industri 4.0  Di  Indonesia ” ,  Simbur  Cahaya  25,  No  2,    (2018):  134-148,  2018. http://dx.doi.org/10.28946/sc.v25i2.327
Piorkowski,  David, “ How AI Developers Overcome Communication Challenges in a Multidisciplinary Team: A Case Study ” , arXiv, Vol. 2101.06098v1,  (2021): 1- 25, 2021. https://doi.org/10.1145/3449205 . Sangam,  Shakuntla, “ Legal  Personality  for  Artificial  Intelligence  with  Special Reference to Robot: A Critical Appraisal ” , Indian Journal of Law and Human Behaviour 6, No. 1, (2020): 15- 22, 2020. , http://dx.doi.org/10.21088/ijlhb.2454.7107.6120.2.
Shabrina F. Ghazmi,., “ Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia ” , Jurnal Hukum Lex Generalis 2, No. 8,  (2021): 782- 803, 2021.https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/104.
Sri Redjeki Slamet, “ Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan  dengan  Wanprestasi, i”, Lex  Jurnalica  10,  Nomor 2,    (2013): 107-120,
2013.
https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/359.
Totschnig,  Wolfhart, “ Fully  Autonomous  AI ” ,  Science  and  Engineering  Ethics  26,
(2020): 2473 – 2485, 2020.

## Wawancara:
Faisal  Dharma  Adhinata,  (Dosen  Rekayasa  Perangkat  Lunak  Institut  Teknologi Telkom Purwokerto), wawancara dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom pada tanggal 25 September 2021

## Situs Daring :
Day,  Bang,  “Konsep  Dasar Big Data dan Artificial  Intelligence Dalam  Pengelolaan Data  Iklim”, https://www.climate4life.info/2018/12/konsep-dasar-big- data-dan-artificial-intelligence-dalam-pengelolaan-data-iklim.html (diakses pada tanggal 26 Maret 2021)
Eddy  Wahono ,  “ Analisis  Pertanggungjawaban  Robot  Humanoid  yang  Melakukan Tugas dan Kewajiban dalam Perseroan Terbatas ” , http://dspace.uphsurabaya.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/1234567
89/1093/ABSTRAK.pdf?sequence=2&isAllowed=y.  (diakses  pada  30 September 2021).
Kearney, “ Industry 4.0: the future of production ” , https://www.kearney.com/operations-performance- transformation/industry-4.0-the-future-of-production
(diakses pada tanggal 26 Maret 2021).
Klubnikin, Andrei,  “ How  Much  Does  Artificial  Intelligence  Cost?  Well,  It  Depends ” , https://itrexgroup.com/blog/how-much-does-artificial-intelligence- cost/#header,  (diakses pada tanggal 19 September 2021).
R.  Roy, R.,  “ AI.  ML,  and  DL:  How  not  to  get  them  mixed ! ” , https://towardsdatascience.com/understanding-the-difference-between- ai-ml-and-dl-cceb63252a6c,  (diakses pada tanggal 27 Agustus 2021).

## Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sag. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 587PK/Pdt/2007 Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 36/Pdt.G/2010/PN.Bjm