Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 2 – Juni 2022, Hal.339-345| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5090.339-345

## PENERAPAN INFORMED CONSENT DI KLINIK PRATAMA TIARA HUSADA
Tjokorda Istri Agung Devitia Widya Paramita Putri Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia cokdevitia@gmail.com Laksmidewi29@gmail.com Putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  penerapan informed  consent di  Klinik  Pratama  Tiara  Husada  Penelitian  ini termasuk  penelitian  hukum  empiris  berdasarkan  tipe  pendekatan  sosiologis,  fakta,  dan  konseptual.  Data bersumber  dari  hasil  penelitian  lapangan  dan  juga  perundang-undangan.  Sedangkan  pengumpulan  data dilakukan  dengan  teknik  dokumentasi,  wawancara  dan  studi  pustaka.  Hasil  dari  penelitian  bahwa  pelaksanaan persetujuan  tindakan  medis  yang  ada  di  Klinik  Pratama  Tiara  Husada  secara  yuridis  sudah  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku, dimana dalam pelaksanaannya lebih diutamakan pada proses komunikasi antara dokter dengan  pasiennya,  bukan  hanya  pada  pengisian  dan  ditandatanganinya  formulir.  Jika  muncul  perbedaan pendapat antara dokter dengan pasiennya akan tindakan medis yang akan dijalankan, pihak tenaga medis dalam penyelesaiannya,  tetap  berusaha  menghormati  hak-hak  asasi  pasien  dengan  tetap  memberikan  layanan  terbaik, memberikan  alternatif  tindakan  lainnya  meskipun  hasilnya  tidak  maksimal  dibandingkan  tindakan  medis  yang telah disarankan, dan tidak menyuruh pulang paksa.
Kata Kunci: Hak Asasi Pasien, Hubungan Pasien Dokter, Persetujuan Tindakan Medis

## Abstract
This  study  aims  to  implement  informed  consent  at  Tiara  Husada  Primary  Clinic.  This  research  includes empirical legal research based on sociological,  factual, and conceptual approaches. The data is sourced from the  results  of  field  research  and  legislation.  While  the  data  collection  is  done  by  using  the  technique  of documentation,  interviews  and  literature  study.  The  results  of  the  study  show  that  the  implementation  of  the approval of  medical  actions  at  the  Tiara  Husada Pratama  Clinic  is  juridically  in  accordance  with  applicable regulations,  where  in  its  implementation  it  is  prioritized  on  the  communication  process  between  doctors  and their patients, not only on filling out and signing forms. If there is a difference of opinion between the doctor and  his  patient  regarding  the  medical  action  to  be  carried  out,  the  medical  personnel  in  the  settlement,  will continue to try to respect the patient's human rights by continuing to provide the best service, providing other alternative  actions  even  though  the  results  are  not  optimal  compared  to  the  medical  actions  that  have  been suggested, and didn't force them to go home.
Keywords: Patient Human Rights, Doctor Patient Relationship, Medical Action Approval

## I. PENDAHULUAN
Hukum  kesehatan  terlihat  komponen-komponen  hukum  yang  menjadi  bagiannya  terdapat persinggungan antara satu dengan lainnya, diantaranya hukum  keperawatan, hukum  kedokteran atau kedokteran  gigi,  hukum  rumah  sakit  ataupun  hukum  kesehatan  masyarakat,  ataupun  juga  hukum kesehatan lingkungan , dan komponen lainnya. Dalam kode etik disebutkan bahwa profesi kedokteran lebih  merupakan  panggilan  kemanusiaan  yang  mengutamakan  keselamatan  dan  kepentingan  pasien diatas kepentingan pribadi. (Hanafiah & Amir, 2008).
Terdapat alasan yang mulia ketika dokter dalam melaksanakan tugasnya, yaitu berusaha agar kondisi tubuh pasien selalu dalam keadaan sehat atau berupaya untuk membuat tubuh pasien menjadi lebih  sehat,  atau  berupaya  mengurangi  penderitaan  pasien.  Meskipun  dalam  pelaksanaanya,  upaya yang dilakukan oleh dokter kepada pasiennya, tidak selalu berhasil baik dan kadang kala pasien dapat menjadi  korban.  Pengertian  korban  yaitu  orang  yang  merasa  dirugikan  karena  terjadinya  alpa  atau lalai  terkait  praktik  kedokteran  maupun  pelayanan  kesehatan  yang  diterapkan.  Yang  terjadi  pada korban  langsung  maupun  masyarakat  umumnya  yang  kemungkinan  menjadi  cacat  atau  kematian sebagai akibat pelayanan yang diberikan (Nurdin, 2015).
Sebagai  manusia  biasa,  dokter  tentunya  dapat  melakukan  kesalahan.  Kejadian  ini  disebut sebagai  kesalahan  profesi  atau  disebut  dengan  istilah  malpraktek.  Kejadian  tersebut  kemungkinan
akan adanya akibat maupun kerugian pada pasien. Masyarakat biasanya akan mengatakan kesalahan dokter yang terjadi termasuk dalam pelanggaran hukum. Hal ini menimbulkan rasa khawatir bagi para dokter  ketika  melaksanakan  profesinya,  karena  hal  tersebut  menyangkut  perlindungan  hukum  bagi profesi  dokter.  Masyarakat  pada  umumnya  berkesimpulan  bahwa  kesalahan  ketika  melaksanakan profesi dokter, seharusnya diterapkan sanksi pidana. (Djamali & Tedjapermana, 1988).
Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  wajib  melindungi  setiap  warga  negaranya,  yang mana  telah  diamanatkan  pembukaan  UUD  NKRI  1945,  terutama  alinea  kedua  dan  keempat  yang menyatakan “...Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur…” dan “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum…”. (Nasution, 2008) Kehadiran hukum bagi masyarakat akan bermanfaat dalam pengintegrasi dan pengkoordinasi kepentingan masyarakat. Pengorganisasian akan kepentingan masyarakat tersebut dilaksanakan dengan pembatasan dan perlindungan akan kepentingan masyarakat tersebut. Seseorang akan  dilindungi  hukum  melalui  mengalokasikan  suatu  kewajiban  kepada  hukum  untuk  bertindak dalam upaya melindungi kepentingan orang tersebut (Rahardjo, 2000). Bidang  hukum  telah  berkembang  dari  yang  bersifat  umum  ( lex  generalis )  terbagi-bagi menjadi  beberapa  bidang  hukum lex  specialis (yang  bersifat  khusus).  Hukum  kesehatan  juga merupakan lex  specialis ,  yang  merupakan  pelaksanaan  dari  hak  asasi  manusia  untuk  mendapatkan kesehatan.  Dalam  pelaksanaannya,  pihak  yang  memberi  pelayanan  maupun  yang  menerima pelayanan,  masing-masing  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  saling  menghormati  satu  sama  lain. Untuk dapat memecahkan masalah dengan cara proporsional dan untuk mencegah adanya malpraktek dalam  bidang  kedokteran,  wajib  disampaikan  mengenai  hak  dan  kewajiban  pasien.  Dengan  adanya informasi mengenai hak dan kewajiban pasien, merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sikap maupun tindakan cermat dan keberhati-hatian dari tenaga medis. (Rahardjo, 2000).
Dengan  terjadinya  pergeseran  pola  hubungan  hukum  antara  dokter  dan  pasiennya,  terjadi kedudukan  yang  sederajat  antara  dokter  dan  pasiennya.  Hal  tersebut  mewajibkan  setiap  upaya penyembuhan  yang  dilaksanakan  seorang  dokter  terhadap  pasien-pasiennya  wajib  mendapatkan persetujuan  pihak  pasien.  Dasar  persetujuan  adalah  informasi  mengenai  penyakit  pasien,  upaya penyembuhan maupun alternatif penyembuhannya. Disampaikan pula akan akibat yang dapat terjadi dari  upaya  penyembuhan  yang  dilakukan.  Ketika  pasien  menyatakan  niatnya  dengan  menjabarkan riwayat penyakit yang dideritanya kepada dokter dan disambut baik oleh dokter menyatakan niatnya dengan mendengar setiap keluhan pasien. Pada situasi tersebut telah terjadi kesepakatan antara dokter dan pasien. Kunjungan seorang pasien ke tempat praktek seorang dokter baik di rumah sakit maupun klinik,  telah  dapat  diartikan  sebagai  suatu  upaya  menyampaikan  tawaran  kepada  dokter  agar  dapat diberikan  pertolongan  untuk  mengobati  keluhan  penyakit  yang  dialami  oleh  pasien.  Sebaliknya seorang  dokter  akan  melakukan  tindakan  pelayanan  medis  dalam  bentuk  suatu  rangkaian  tindakan medik  yang  terbagi  atas  diagnosa  dan  tindakan  medik.  Suatu  hubungan  hukum  yang  timbul  antara dokter  dan  pasiennya  disebut  suatu  transaksi.  Dalam  hukum  perdata,  hubungan  hukum  tersebut disebut perjanjian. (Wardhani, 2009).
Hubungan  antara  dokter  dan  pasiennya  disebut  hubungan  terapeutik.  Dalam  hukum,  hal tersebut disebut sebagai suatu perjanjian untuk memberikan jasa-jasa tertentu yang bermaksud untuk mendapatkan hasil tertentu yang berasal dari tujuan tertentu yang merupakan harapan pasien. Merunut pada  segi  hukum  medik,  hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  dokter  dengan  pasiennya,  dapat dikategorikan  kedalam  golongan  kontrak.  Suatu  kontrak  mengisyaratkan  adanya  pertemuan  dari pikiran-pikiran  dari  dua  orang  akan  suatu  hal  yang  diistilahkan sollis .  Dalam  hal  ini,  pihak  pertama mengikatkan dirinya dengan tujuan memberikan layanan, sedangkan pihak kedua adalah pihak yang menerima layanan tersebut. Sifat hubungan dari kontrak tersebut akan mempunyai dua unsur, yaitu : 1) Adanya persetujuan yang diistilahkan dengan consensual agreement ), berdasarkan persetujuan para pihak  antara  pihak  dokter  dan  pihak  pasien  akan  suatu  layanan  pengobatan;  dan  2)  Adanya kepercayaan yang diistilahkan dengan fiduciary relationship , yang mengisyaratkan hubungan kontrak antara dokter dan pasiennya berdasarkan saling percaya diantara para pihak. (Wardhani, 2009). Setiap  pasien  dalam  menjalani  upaya-upaya  tindakan  medis  kepadanya,  wajib  telah menyampaikan persetujuan akan tindakan medis kepadanya. Persetujuan tersebut berasal dari pasien sendiri ataupun berasal dari anggota keluarga pasien tersebut. Tenaga medis yang melayaninya, akan berkewajiban  untuk  menyampaikan  diagnosis  dan  tindakan  medis  yang  akan  dilaksanakan. Disampaikan  pula  tujuan  tindakan  medis  dilakukan  maupun  kemungkinan  akan  tindakan  alternatif
lainnya  beserta  segala  resikonya.  Selain  resiko,  juga  dan  komplikasi  yang  kemungkinan  bisa  terjadi beserta  dan  prognosis  tindakan  yang  akan  dilakukan  terhadap  pasien.  Adanya  persetujuan  tindakan medis  tersebut,  mengakibatkan  munculnya  hak  dan  kewajiban  yang  timbul  diantara  tenaga  medis yang melaksanakan tindakan serta hak dan kewajiban pasien itu sendiri.
Beberapa  penelitian  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  diangkat  yaitu,  (Dionisius Felenditi, 2009) tentang  Penegakan Otonomi Pasien Melalui Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent). (Triyanta,  2018)  tentang Informed    Consent: Studi  Tentang  Perlindungan  Hukum  Bagi Pasien  pada  Tindakan  Operasi  di  RSUD  dr.  Soertno  Demolong  Sragen.  (Judi  Judi,  2017)  tentang Penerapan Informed Consent pada Pasien Gawat Darurat di Rumah  Sakit Umum Daerah Ambarawa. (Septi Aulia Marini, 2018) tentang Tinjauan Pelaksanaan Informed Consent pada Tindakan Operasi di Instalasi Gawat Darurat RSUD Haji Makassar Tahun 2018.
Berdasarkan  latar  belakang  sebelumnya,  permasalahan  yang  ditemukan  bagaimanakah pelaksanaan  dari  persetujuan  tindakan  medis  yang  dilaksanakan  di  Klinik  Pratama  Tiara  Husada secara  yuridis  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  bagaimana  penyelesaian  yang  akan diberikan jika terdapat perbedaan pendapat antara pasien dengan tenaga medis terkait akan tindakan medis yang dilakukan terhadap pihak pasien.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum empiris ditunjang dengan tipe pendekatan sosiologis, fakta, dan konseptual dipakai pada  riset  ini.  Ada  beberapa  sumber  baik  dari  bahan  hukum  sekunder  yaitu  buku-buku,  jurnal, makalah, dan sebagainya yang berisi penerapan informed consent pada pasien. Bahan hukum primer yang meliputi UURI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan maupun UURI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang  Praktik  Kedokteran  dan  Penjelasannya.  Penelitian  ini  berlokasi  di  Klinik  Pratama  Tiara Husada,  memakai  telaah  pustaka  atau  library  research  untuk  mengumpulkan  data  primer,  dan melakukan  penelitian  lapangan  (wawancara  dan  kuesioner  guna  menghimpun  data  primer).  Teknik analisisnya ialah analisis data kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Dari Persetujuan Tindakan Medis Yang Diterapkan Di Klinik Tiara Husada Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  pada  8  formulir informed  consent ditemukan  bahwa:  Identitas penandatanganan informed consent sudah diisi nama yang menandatangani informed consent maupun informasi lainnya seperti umur, jenis kelamin, dan alamat lengkap. Didapatkan 2 formulir (25%) tidak mencantumkan keterangan berupa bukti diri (KTP/SIM). Hasil tersebut membuktikan terdapat kurang lengkapnya  pengisian  identitas  dari  pihak  pasien  yang  menandatangani  informed  consent  yang merupakan  syarat  kelengkapan  berupa  bukti  diri  (KTP/SIM).  Hal  tersebut  dapat  merugikan  kedua belah pihak di kemudian hari apabila terjadi sengketa di antara para pihak.
Status  penandatanganan informed  consent terhadap  pasien  telah  sesuai  100%  dengan ketentuan UURI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang tercantum pada Pasal 45 ayat (1)  angka  3  pada  bagian  Penjelasannya,  bahwa  yang  berhak  mewakili  pihak  pasien  dalam penandatanganan informed consent adalah pihak suami atau istri, ataupun keluarga lainnya yaitu ayah ataupun  ibu  kandung.  Dibolehkan  juga  anak-anak  kandung  dari  pasien  maupun  saudara-saudara kandung  dari  pasien.  Berdasarkan  PerMenKes  RI  No.  585/Menkes/Per/IX/1989  tentang  Persetujuan Tindakan Medik, pada Pasal 8 ayat (2), dicantumkan bahwa yang berhak melakukan penandatanganan persetujuan medis adalah pasien dewasa yaitu pasien telah berumur 21 tahun atau dibawah 21 tahun akan  tetapi  pasien  telah  menikah.  Dari  penelitian  8  formulir informed  consent ,  didapatkan  hasil sebanyak  8  formulir  (100%)  dinyatakan  telah  memenuhi  syarat  akan  usia  penandatangan  formulir informed consent telah termasuk pasien dewasa sesuai dengan ketentuan Permenkes.
Hasil  analisis  formulir  pada  identitas  pasien  yang  akan  mendapatkan  pelaksanaan  tindakan medis, didapatkan terdapat 4 formulir (50%) tidak diisi identitas secara lengkap. Terdapat 7 formulir (87,50%)  yang  berisikan  diagnosis  lengkap  maupun  benar,  dengan  1  formulir  (25%)  tidak  berisi diagnosis  akan  pasien.  Sebanyak  8  formulir  (100%)  telah  berisikan  tindakan  medis  secara  lengkap serta  tanda  tangan  maupun  nama  lengkap  tenaga  medis  sehingga  apabila  muncul  sengketa  antara pihak tenaga medis dengan pihak pasien, akan tidak sulit melakukan konfirmasi kepada tenaga medis yang  melaksanakan informed  consent .  Dari  8  formulir  (100%)  yang  terdapat  tanda  tangan  pihak
pasien,  terdapat  1  formulir  (20%)  yang  tidak  mencantumkan  nama  terang  dari  pihak  pasien penandatangan informed consent .
Ditemukan  terdapat  hanya  1  formulir  (12,50%)  yang  dicantumkannya  nama  terang  dan tandatangan  saksi-saksi  dari  pihak  pasien.  Selebihnya  pada  7  formulir  (87,50%)  tidak  menyertakan saksi-saksi  dalam  pelaksanaan  penandatanganan informed  consent .  Hal  tersebut  bertentangan  jika dengan  Permenkes  RI  No.  585  Tahun  1989  Tentang  Persetujuan  Tindakan  Medik,  yang  tercantum pada Pasal 4 ayat (3). Dinyatakan penandatanganan setiap informed consent harus menyertakan saksi- saksi. Adanya hal tersebut dapat merugikan baik pihak dokter maupun pihak klinik jika kedepannya muncul sengketa dengan pihak pasien dikarenakan lemahnya bukti akibat ketiadaan saksi dari pihak pasien. Dari 8 formulir (100%), ternyata tidak ditemukan satupun formulir yang menyertakan perawat / tenaga medis lainnya yang bertindak sebagai saksi. Hal tersebut tidak sesuai dengan Permenkes RI No. 585 Tahun. 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik, yang tercantum pada Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi:  “Dalam  hal  sebagaimana  dimaksud  ayat  (2),  dokter  dengan  persetujuan  pasien  dapat memberikan  informasi  tersebut  kepada  keluarga  terdekat  dengan  didampingi  oleh  seorang perawat/paramedis  lainnya  sebagai  saksi”.  Apabila  dikemudian  hari  muncul  sengketa,  maka  pihak tenaga  medis  maupun  klinik  akan  berada  diposisi  yang lemah.  Hal  tersebut  diakibatkan  ketiadaan saksi-saksi  dari  perawat  ataupun  paramedis  lainnya  yang  bertujuan  menguatkan  hal-hal  yang disampaikan pihak tenaga medis.
Untuk  menganalisa  pelaksanaan informed  consent di  Klinik  Tiara  Husad a telah  dilakukan pengisian  kuesioner  yang  dilakukan  oleh  responden  dari  pihak  tenaga  medis  maupun  pihak  pasien dengan  memperbandingkan  antara  tingkat  pemahaman  dari  pihak  pasien  yang  melaksanakan persetujuan  tindakan  medis,  dan  tingkat  pemahaman  dari  pihak  tenaga  medis  akan  tindakan  medis yang  akan  dilaksanakan.  Didapatkan  hasil  penelitian  sebagai  berikut: d ari  jawaban  16  responden  ( 100%),  baik  itu  dari  pihak  pasien  ataupun  dari  pihak  tenaga  medis,  semuanya  menyatakan  yang menandatangani informed consent telah memenuhi ketentuan telah sesuai Permenkes No. 585 Tahun. 1989 tentang Persetujuan Tindakan medik. Sesuai yang tercantum pada Pasal 8 ayat (2) bahwa yang dapat  melaksanakan  persetujuan  tindakan  medis  berusia  21  tahun  atau  sudah  menikah.  Total  16 responden  (100%)  menyatakan  bahwa  dalam  melaksanakan informed consent,  dilaksanakan  dengan tanpa  adanya  paksaan  (sukarela).  ini  telah  sesuai  dengan  ketentuan  pada  KUHPerdata  Pasal  1321 yaitu “Tiada sepakat yang sah apabila kesepakatan itu diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Seluruh responden (100%) juga menyatakan bahwa dalam pelaksanaan informed consent , dari pihak pasien tidak merasakan bahwa secara formal telah didampingi oleh perawat atau paramedis lain. Hal tersebut tidak  sesuai  Permenkes  No.  585 Tahun.  1989,  yang  dicantumkan  pada Pasal  4 ayat (3)  ada disebutkan  :  “Dalam  hal  sebagaimana  dimaksud  ayat  (2),  dokter  dengan  persetujuan  pasien  dapat memberikan  informasi  tersebut  kepada  keluarga  terdekat  dengan  didampingi  oleh  seorang  perawat / paramedis lainnya sebagai saksi”.
Informed  consent pada  16  responden  (100%)  dinyatakan  selalu  diberikan  sebelum  tindakan medis. Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UURI No. 29 Tahun. 2004  Tentang  Praktik  Kedokteran  maupun  PerMenKes  No.:  1419  Tahun.  2005  tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran, yang dicantumkan pada Pasal 13 ayat (1) dan juga pada Pasal 17 ayat (1) Ayat (2). Hal tersebut bermanfaat apabila dikemudian hari muncul sengketa antara pihak tenaga medis dan pihak pasien, akan terdapat cukup bukti kuat bahwa telah dilaksanakan persetujuan sebelum  dilakukannya  tindakan  medis  terhadap  pihak  pasien.  Hasil  jawaban  8  responden  pelaksana tindakan medis tentang penjelasan informatif yaitu 7 tenaga medis (87,50%) telah yakin menerangkan tindakan medis yang akan dilaksanakan disesuaikan akan tingkat pendidikan maupun pemahaman dari pihak  pasien  melalui  cara-cara  yang  informatif.  Dengan  demikian  diyakini  pihak  pasien  dapat memahami  penjelasan  dari  pihak  tenaga  medis  tersebut.  Didapatkan  1  tenaga  medis  (12,50%)  telah berusaha  untuk  menerangkan  informasi  terkait  tindakan  medik  yang  akan  dilakukan.  Namun  dalam pelaksanaannya kurang menyesuaikan dengan tingkat pemahaman dari pihak pasien. Akibatnya pihak pasien  kurang  mampu  memahami  penjelasan  yang  diberikan  oleh  pihak  tenaga  medis  yang bersangkutan. Sedangkan hasil jawaban 8 responden pasien yaitu 5 responden (62,50%) merasa yakin telah  mendapat  penjelasan  secara  informatif.  Informasi  yang  diberikan  dirasakan  telah  cukup dipahami  berdasarkan  penjelasan  dari  pelaksana  tindakan  medis.  Sedangkan  3  responden  (37,50%) mengakui  telah  mendapatkan  penjelasan  dari  pihak  tenaga  medis,  akan  tetapi  pihak  pasien  kurang
mampu  memahami  informasi  yang  dijelaskan  oleh  pihak  tenaga  medis.  Dari  8  responden  tenaga medis  didapatkan  6  tenaga  medis  (75%)  merasa  yakin  bahwa  dalam  mengisikan  formulir  informed consent dilakukan secara lengkap dan benar. Sedangkan 2 tenaga medis (25%) mengakui bahwasanya hanya  kadang-kadang  mengisikan  formulir informed  consent secara  lengkap.  Sedangkan  8  pihak pasien (100%) yang menjadi responden merasa telah mengisi informed consent secara lengkap. Dalam  menjelaskan  diagnosis  7  tenaga  medis  (87,50%)  merasa  yakin  dalam  memberikan penjelasan  diagnosis  secara  jelas  dan  mendetail  kepada  pihak  pasien  yang  akan  menerima  tindakan medis.  Sedangkan  1  tenaga  medis  (12,50%)  merasa  menjelaskannya  tidak  secara  mendetail.  Pihak pasien yaitu 5 responden (62,50%) yang yakin telah mendapatkan penjelasan dari pihak tenaga medis secara  cukup  jelas  dan  juga  mendetail.  Sedangkan  3  responden  (33,33%)  merasakan  penjelasan mengenai diagnosis dari pihak tenaga medis secara sepintas. Penjelasan tujuan tindakan medis, resiko dan  prognosisnya  pada  7  tenaga  medis  (87,50%)  menyatakan  yakin  bahwa  telah  memberikan penjelasan  tujuan  tindakan  medis  sejelas  dan  sedetail  mungkin.  Termasuk  juga  resiko  maupun prognosis  setelah  dilakukan  tindakan  medis.  Sedangkan  1  tenaga  medis  (12,50%)  menjelasakannya tidak  secara  mendetail.  Sedangkan  dari  pihak  pasien  yaitu  6  responden  (75%)  menyatakan  bahwa diberikan  penjelasan  dari  pihak  tenaga  medis  secara  jelas  dan  mendetail,  dan  2  responden  (25%) secara sepintas.
Penjelasan  mengenai  alternatif  akan  tindakan  lain  selain  daripada  tindakan  medis  yang awalnya  disarankan,  oleh  pihak  tenaga  sudah  dilakukan.  Berdasarkan  penelitian,  didapatkan persentase  6  tenaga  medis  (75%)  yang  merasa  telah  menjelaskan  secara  jelas  dan  mendetail  akan alternatif  tindakan  lain  yang  dapat  dilakukan  selain  tindakan  medis  yang  awalnya  disarankan. Sedangkan  2  tenaga  medis  (25%)  menjelaskan  secara  sepintas.  Dari  8  pihak  pasien  didapatkan  5 responden  (62,50%)  merasa  telah  mendapatkan  penjelasan  mengenai  alternatif  tindakan  lain  secara jelas  dan  mendetail.  Sedangkan  3  responden  (37,50%)  merasa  tidak  dijelaskan.  Terkait  penjelasan prosedur  tindakan  medis  didapatkan  7  tenaga  medis  (87,50%)  merasa  telah  menjelaskan  prosedur tindakan  medis  yang  akan  dilaksanakan  kepada  pihak  pasien  secara  jelas  dan  mendetail,  1  tenaga medis (12,50%) merasa telah memberikan penjelasan kepada pihak pasien tidak secara mendetail atau secara  sepintas.  Dari  pihak  pasien  didapatkan  5  responden  (62,50%)  menyatakan  telah  diberikan penjelasan  akan  prosedur  tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  dari  pihak  tenaga  medis  secara  jelas dan mendetail dan 2 responden (25%) merasa dijelaskan secara sepintas.
Pada intinya terkait consent adalah merupakan suatu proses komunikasi yang terjadi di antara pihak  tenaga  medis  dan  pasien.  Komunikasi  mencakup  kesepakatan  akan  tindakan  medis  terhadap pasien  yang  akan  dilakukan  pihak  tenaga  medis.  Kemudian  dilanjutkan  melalui  ditandatanganinya formulir informed  consent secara  tertulis.  Hal  tersebut  merupakan  pengukuhan  terhadap  apa  yang telah disepakati oleh para pihak. Formulir informed consent bagi para pihak adalah suatu tanda bukti. Formulir tersebut akan disimpan ke arsip rekam medis pasien, yang mana bila dikemudian hari timbul sengketa,  formulir  tersebut  dapat  dipakai  sebagai  alat  bukti  bagi  kepentingan  para  pihak  akan terjadinya  kontrak  terapeutik  antara  pihak  tenaga  medis  dengan  pihak  pasien.  Hal  tersebut dilaksanakan untuk menghindari kemungkinan adanya sengketa medis yang bisa terjadi.
Tujuan dari pihak tenaga medis untuk memberikan informasi yang dilakukan secara lengkap dan jelas kepada pihak pasien terkait penyakit serta tindakan medis yang akan dilakukan oleh pihak tenaga  medis,  adalah  agar  pihak  pasien  dapat  menentukan  keputusannya  secara  sukarela  dan  tanpa paksaan sesuai dengan pilihan dari pihak pasien sendiri ( informed decision ). Karenanya pihak pasien terkait rencana tindakan medis, juga berhak untuk menolak anjuran tindakan medis dari pihak tenaga medis. Pasien juga mempunyai hak untuk mendapatkan anjuran dari pihak tenaga medis lain ( second opinion) maupun  pihak  tenaga  medis  yang  akan  merawatnya.  Hal tersebut adalah  sebagian  dari hak pasien yang diatur dan tercantum di dalam UURI  No. 29 Tahun. 2004 Tentang Praktik Kedokteran, terutama di dalam Pasal 52.

## 2. Penyelesaian  Yang  Diberikan  Manakala  Terdapat  Perbedaan  Pendapat  Antara  Klinik  Tiara Husada Dengan Pasien
Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Kadek Agus Wijaya, S.Si Apt sebagai Wakil Direktur Klinik  Tiara  Husada,  urutan  penerapan  penyelesaian  sekiranya  muncul  perbedaan  pendapat  antara pihak tenaga medis dengan pihak pasien di Klinik Tiara Husada adalah sebagai berikut:
Sebelum  dilakukan  tindakan,  pihak  tenaga  medis  Klinik  Tiara  Husada  mengundang  pihak pasien  untuk  memberikan  penjelasan  perihal  diagnosis  pasien.  Disampaikan  pula  rencana  tindakan
medis  yang  akan  dilaksanakan,  dan  juga  dari  manfaat  tindakan  medik  yang  akan  dilaksanakan. Disampaikan pula prognosis yang akan dicapai setelah dilaksanakannya tindakan medis beserta resiko yang kemungkinan dapat muncul setelah dilakukannya tindakan medik, dan mencakup pula prosedur tindakan medis dengan jelas dan mendetail.
Terjadi  perbedaan  pendapat,  pihak  pasien  melakukan  penolakan  terhadap  rencana  tindakan medis  dengan  kemungkinan  berbagai  macam  penyebab  penolakan  seperti  tidak  tega,  tidak  punya biaya, dan macam-macam alasan lainnya.
Penyelesaian perbedaan pendapat dengan cara tenaga medis Klinik Tiara Husada memberikan formulir penolakan tindakan medis kepada pihak pasien. Pihak tenaga medis memberikan penjelasan secara  mendetail  akan  formulir  tersebut.  Pihak  pasien  diminta  untuk  menandatangani  formulir penolakan tersebut. Pihak pasien dimintakan persetujuannya dan bersedia menanggung segala risiko yang  akan  dapat  timbul  karena  tindakan  medik  yang  disarankan  pihak  tenaga  medis  tersebut  tidak disetujui untuk dilakukan oleh pihak pasien. Dengan penandatanganan formulir tersebut, pihak pasien telah  melakukan  secara sukarela  dan  tanpa  paksaan. Pihak  pasien tidak  akan  menuntut  pihak  tenaga medis  maupun  Klinik  Tiara  Husada  akibat  tidak  dilaksanakannya  tindakan  medis  yang  disarankan tersebut.
Penanganan  lanjutan  pasien  dilakukan  walaupun  pihak  pasien  tidak  menyetujui  tindakan medis  yang  disarankan.  Pihak  tenaga  medis  /  Klinik  Tiara  Husada  tetap  memberikan  pelayanan seoptimal  mungkin.  Pihak  pasien  tidak  disuruh  pulang  paksa,  akan  tetapi  pihak  tenaga  medis  akan memberikan  saran  berupa  alternatif  tindakan  medik  lain.  Walaupun  hasil  dari  tindakan  medik alternatif  tersebut  tidak  semaksimal  hasil  dari  tindakan  medis  yang  disarankan.  Penyelesaian  yang dilakukan  pihak  tenaga  medis  dan  Klinik  Tiara  Husada  patut  dipuji  karena  hal  tersebut  telah  sesuai berdasarkan UURI No. 29 Tahun. 2004 Tentang Praktik Kedokteran, terutama Pasal 52 huruf d yang mencantumkan pasien memiliki hak untuk tidak sependapat dengan tindakan medis yang disarankan oleh  pihak  dokter  yang  mengupayakan  kesembuhannya.  Meskipun  tindakan  tersebut  yang  diambil pihak  pasien,  pihak  dokter  maupun  Klinik  Tiara  Husada  harus  tetap  berusaha  untuk  memberikan layanan  yang  maksimal  terhadap  pihak  pasien  dengan  tidak  mengesampingkan  mengindahkan  hak- hak asasi pihak pasien (Hal tersebut berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kadek Agus Wijaya, S.Si Apt pada tanggal 11 Februari 2022).
Dari  penelitian  yang  didapatkan  di  Klinik  Tiara  Husada,  ketika  terjadi  perbedaan  pendapat diantara pihak tenaga medis / Klinik Tiara Husada dengan pihak pasien terkait dengan tindakan medis yang akan dilaksanakan, pihak Klinik Tiara Husada telah menyadari dengan sepenuhnya terkait akan hak-hak  pasien  untuk  dapat  mengambil  keputusan  akan  dirinya  ( the  right  of  self  determination ). Dokter  hanya  merupakan  fasilitator  yang  berupaya  melaksanakan  tindakan  medik  bagi  kesembuhan pihak  pasien  tersebut.  Apabila  pihak  tenaga  medis  telah  menyarankan  akan  suatu  tindakan  medis tertentu  yang  harus  dilaksanakan,  tetapi  pihak  pasien  tidak  menyetujuinya,  meskipun  pihak  tenaga medis telah memberikan penjelasan yang jelas dan mendetail, maka pihak tenaga medis berkewajiban untuk  menghargai  pendapat  dari pihak  pihak  pasien. Hal  tersebut  karena  pihak  pasien  memiliki  hak untuk  dapat  mengambil  keputusan  sendiri  yang  sesuai  dengan  pilihan  dari  pihak  pasien  sendiri ( informed decision ).
Perlindungan  hukum  bagi  pihak  tenaga  medis  termasuk  seorang  dokter  dari  risiko  tuntutan hukum di kemudian hari adalah suatu keharusan. Pihak tenaga medis harus dilindungi jikalau pilihan pihak  pasien  atas  pengobatan  pada  dirinya  merugikan  pihak  pasien  tersebut.  Kepada  pihak  pasien yang  tidak  sependapat  dengan  dilaksanakan  tindakan  medis  terhadapnya  sesuai  dengan  yang disarankan oleh pihak tenaga medis atau oleh dokter, pihak pasien tersebut harus menyampaikan surat pernyataan secara tertulis. Hal tersebut dilaksanakan melalui pengisian dan penandatanganan formulir penolakan tindakan medis maupun formulir pulang paksa.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  pada  pembahasan  masalah  yang  telah  diuraikan,  bisa  ditarik  kesimpulan  yakni: pelaksanaan  dari  persetujuan  tindakan  medis  oleh  pihak  tenaga  medis  yang  diterapkan  di  Klinik Pratama  Tiara  Husada  secara  yuridis  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  dimana  dalam
pelaksanaannya  lebih  merupakan  cara  mengkomunikasikan  tindakan  medis  antara  dokter  dengan pasien. Persetujuan tindakan medis bukan hanya mengisikan dan menandatangani suatu formulir.
Jika terdapat perbedaan pendapat antara pasien dengan pihak dokter terutama perihal tindakan medis  yang  akan  dilaksanakan  terhadap pasien oleh  pihak  tenaga  medis,  secara umum  pihak  tenaga medis / Klinik Tiara Husada berusaha menghormati terhadap hak-hak asasi dari pihak pasien. Ketika pihak pasien tidak sependapat dengan tindakan medis yang disarankan oleh pihak tenaga medis, pihak tenaga  medis  /  Klinik  Tiara  Husada  tetap  berupaya  memberikan  layanan  yang  terbaik.  pihak  tenaga medis  /  Klinik  Tiara  Husada  tidak  melakukan  pulang  paksa  pihak  pasien,  akan  tetapi  menyarankan tindakan  alternatif  lain  meskipun  hasilnya  akan  tidak  semaksimal  tindakan  medis  yang  awalnya disarankan.
2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  atas  pembahasan  dari  permasalahan  yang  diuraikan  sebelumnya,  dapat disampaikan  saran-saran  sebagai  berikut: pihak  tenaga  medis  disarankan  agar  lebih  pintar  dalam upaya menyampaikan informasi perihal penyakit yang diderita pihak pasien, termasuk tindakan medik yang disarankan dilakukan terhadap pihak pasien dengan cara-cara yang mudah dipahami. Informasi yang  disampaikan  berupa  informasi  yang  detail  dan  jelas.  Termasuk  pula  perihal  kebaikan  maupun kerugian dari rencana tindakan medis tersebut. Meskipun hal tersebut diminta maupun tidak diminta oleh  pihak  pasien.  Pihak  tenaga  medis  wajib  meminta  konfirmasi  atau  mendapatkan  keyakinan  dari pihak pasien maupun keluarganya, bahwa  benar sudah memahami informasi yang disampaikan oleh pihak  tenaga  medis.  Dengan  demikian  munculnya  kesenjangan  terkait  tingkat  pemahaman  suatu tindakan  medis  antara  dokter dan  pihak  pasien  dapat berkurang.  Pihak  tenaga  medis  wajib  berusaha dengan segala upaya bagi kesembuhan pasien. Pendekatan secara interpersonal agar supaya tindakan medis yang disarankan pihak tenaga medis dapat dilaksanakan, dengan demikian upaya penyembuhan pihak pasien dapat tercapai secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Djamali,  R.  A.,  &  Tedjapermana,  L.  (1988). Tanggung  Jawab  Hukum  Seorang  Dokter  dalam  Menangani Pasien . Jakarta, UI Press.
Felenditi,  D.  (2009).  Penegakan  Otonomi  Pasien  Melalui  Persetujuan  Tindakan  Medis  (Informed  Consent). Jurnal Biomedik , Vol.1 (1). Hanafiah, M. J., & Amir, A. (2008). Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan . EGC.
Judi,  J.  (2017).  Penerapan  Informed  Consent  pada  Pasien  Gawat  Darurat  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Ambarawa. Seminar Rekam Medis Dan Manajemen Informasi Kesehatan .
Marini,  S.  A.  (2018). Tinjauan  Pelaksanaan  Informed  Consent  pada  Tindakan  Operasi  di  Instalasi  Gawat Darurat RSUD Haji Makassar Tahun 2018 [Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. Nasution, B. J. (2005). Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter . Jakarta, Rineka Cipta. Nurdin, M. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien atas Korban Malpraktek Kedokteran. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , Vol.10 (1). Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum . Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Triyanta. (2018). Informed Consent: Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pasien pada Tindakan Operasi di RSUD dr. Soertno Demolong Sragen [Universitas Muhammadiyah Surakarta].
Wardhani,  R.  K.  (2009). Tinjauan  Yuridis  Persetujuan  Tindakan  Medis  (Informed  Consent)  DR.  Kariadi Semarang . Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.