## PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PAHANDUT KECAMATAN PAHANDUT

## Tutik Haryani
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya (email: tutikharyaniupp@gmail.com)

## Siska Kuswoyo
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui dan menggambarkan peran  Pemerintah  Kelurahan  sebagai  bina  manusia  dalam  pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut. (2) Untuk mengetahui dan  menggambarkan  peran  Pemerintah  Kelurahan  sebagai  bina  usaha  dalam pemberdayaan  masyarakat  di  Kelurahan  Pahandut  Kecamatan  Pahandut.  (3) Untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  peran  Pemerintah Kelurahan  dalam  pemberdayaan  masyarakat  di  Kelurahan  Pahandut  Kecamatan Pahandut.
Jenis penelitian  yang  digunakan yakni  penelitian  kualitatif dengan jenis penelitian  deskriptif,  yaitu  suatu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memberikan gambaran  faktual  dengan  argument  yang  tepat.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini bertujuan untuk memperoleh gambaran melalui proses analisis untuk memahami peran  pemerintah  kelurahan  dalam  pemberdayaan  masyarakat  di  Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.
Hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  :  1) Peranan  pemerintah  kelurahan dalam  pemberdayaan  masyarakat  dapat  dilihat  dari  beberapa  indikator,  yakni: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan 2) Faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari  :Faktor  pendukung  dalam  pelaksanaaan  peran  pemerintah  dalam pemberdayaan  masyarakat  terdiri  dari  partisipasi  masyarakat,  kesadaran masyarakat,  dan  tingkat  pendidikan,  Faktor  penghambat  dalam  pelaksanaaan peran  pemerintah  dalam  pemberdayaan  masyarakat  terdiri  dari  keterbatasan anggaran, pola pikir masyarakat dan aturan yang mengikat.

## Kata kunci:  Peran Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat
Pendahuluan Didalam pencapaian
tujuan pembangunan nasional, pemerintah merupakan  alat  kelengkapan  negara  yang
mempunyai peranan penting untuk mencapai  cita-cita  dan  tujuan  negara.  Di dalam  pencapaiannya,  pemerintah  harus menjalankan  fungsinya  dengan  baik  dan
sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa. Seperti halnya tujuan  pembangunan  yang  tercantum dalam  pembukaan  UUD  1945  alinea  IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, dan  ikut  melasanakan  ketertiban  dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Kebijakan  otonomi  daerah  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah,
memberikan  kewenangan    yang  luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan  mengelola  berbagai  kepentingan  dan kesejahteraan  masyarakat  daerah  sesuai kebutuhan  dan  potensi  daerahnya.  Selain itu  fokus  pemerintah  daerah  kepada masyarakat  di  daerah  lebih  diberdayakan sekaligus  diberi  tanggung  jawab  yang lebih  besar  untuk  mempercepat  proses pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah,
dipandang  perlu  kepada  prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
Pada  hakekatnya  upaya  untuk memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat diperlukan agar dapat memaksimalkan potensi diri dan lingkungannya.  Upaya  ini  diperlukan agar masyarakat dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan serta mampu menghadapi masalah yang dihadapi  melalui  pemilihan  alternatif solusi  dengan  mandiri.  Wujud  nyata  yang akan  dihasilkan  adalah  terbentuknya keberdayaan masyarakat.
Dalam rangka memenuhi keberdayaan tersebut, istilah pemberdayaan pun semakin akrab menjadi bagian  dari  realitas  kehidupan  masyarakat saat  ini,  khususnya  masyarakat  yang tinggal di desa atau semi kota. Pemberdayaan  dapat  diartikan  sebagai suatu pelimpahan atau pemberian kekuatan ( power ) yang akan menghasilkan hierarki  kekuatan  dan  ketiadaan  kekuatan (Widjajanti  2011).  Pemberian  kekuatan yang dimaksud adalah transformasi pengetahuan,  sikap,  dan  perilaku  yang diberikan  melalui  beberapa  kegiatan. Cakupan  kegiatan  tersebut  dapat  berupa bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan (Mardikanto  2010).  Tidak  hanya  kegiatan yang dilakukan menjadi poros pemberdayaan,  namun  partisipasi  aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya  pelaku  pemberdayaan  mempunyai pengaruh signifikan.
Pada umumnya pembangunan merupakan  suatu  upaya  perubahan  yang dilakukan secara terencana melalui tahapan  pembangunan  yang  tujuannya yaitu  meningkatkan  taraf  hidup  dan kesejahteraan masyarakat. Paradigma pembangunan  baru  menganggap  bahwa pembangunan  seharusnya  dilakukan  atas inisiatif  dan  dorongan  dari  masyarakat, jadi  masyarakat  harus  diberi  kesempatan untuk  terlibat  dalam  seluruh  proses pembangunan. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian  masyarakat  perlu  didukung oleh  pengelolaan  pembangunan  yang partisipatif.  Pada  tatanan  pemerintahan diperlukan  perilaku  pemerintahan  yang jujur,  terbuka,  bertanggung  jawab,  dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme  yang  memberikan  peluang peran  serta  masyarakat  dalam  proses
pengambilan  keputusan  bagi  kepentingan bersama.
Pembangunan Desa atau Kelurahan merupakan pendukung utama keberhasilan pembangunan  nasional  dimana  yang  kita ketahui sebagian besar masyarakat
Indonesia  ada  didesa  dengan  berbagai profesinya,  jadi  sudah  kewajiban  bagi pemerintah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan
dasar, pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa, pengembangan  potensi  ekonomi  lokal, serta  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan lingkungan secara berkelanjutan.
Pemberdayaan  diartikan  sebagai upaya  memenuhi  kebutuhan  individu, kelompok  dan  masyarakat  luas  agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan
pilihan,
mengontrol lingkungannya dan dapat  memenuhi keinginannya,  termasuk  aksesibilitasnya terhadap sumberdaya. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat didukung agar mampu meningkatkan  kesejahteraannya  dengan mandiri.  Dengan  kata  lain  pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan  kemampuan  dan  sikap kemandirian masyarakat. Dalam pemberdayaan  masyarakat,  masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan,  dari  sisi  inilah  masyarakat difasilitasi  untuk  mengkaji  kebutuhan, masalah  serta  peluang  pembangunan mereka sendiri.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan  Undang-Undang  No.  23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan  Pemerintah  Nomor  73  tahun
2005  tentang  Kelurahan  dijelaskan  bahwa Lurah
mempunyai
tugas menyelenggarakan  urusan  pemerintahan,
pembangunan  dan  kemasyarakatan,  maka pembangunan  yang  dilaksanakan  dengan menggunakan  paradigma  pemberdayaan sangat  diperlukan  untuk  mewujudkan partisipasi masyarakat dengan berlandaskan prinsip pengelolaan pembangunan  yang  partisipatif,  pada lingkup pemerintah
menghadirkan pemerintahan  yang  jujur,  adil,  demokratis dan  bertanggung  jawab  begitupun  pada tatanan  masyarakat  mereka  dilibatkan dalam  dalam  proses  pembangunan  seperti pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi  sosial, ekonomi,  budaya  dan  politik dari masyarakat lokal, sehingga masyarakat  mampu  memainkan  peranan yang signifikan dalam pembangunan.
Salah satu peranan penting pemerintah  desa  atau  kelurahan  yaitu dapat menjalankan fungsinya memberdayakan masyarakat. Namun secara umum dalam kenyataannya menunjukkan hasil yang kurang memuaskan    dimana  penilaian  kinerja pemberdayaan pemerintah
pada masyarakat  terkesan  sebagai  formalitas belaka,  tidak  melibatkan  masyarakat sehingga masyarakat menerima begitu saja pembangunan desa yang dijalankan sehingga  sumber  daya  mereka  tidak berkembang, Musrenbang desa atau kelurahan  sebagai  bagian  pemberdayaan sumber  daya  masyarakat  hanya  sekadar tuntutan tugas semata. Pemerintah desa harus mempunyai    peranan    yang    sangat penting    terhadap  akselerasi    pelaksanaan atau implementasi pada proses pembangunan.    Dalam  penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat akan terlaksana dengan  baik  bila  peran  pemerintah    serta masyarakat  dan  partisipasinya  juga  baik.
Oleh    karena    itu  peranan pemerintah dalam
menggerakkan partisipasi  masyarakat  sangat    penting demi    kelancaran    pembangunan. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan
kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan
yang partisipatif.  Pada  tatanan  pemerintahan diperlukan  perilaku  pemerintahan  yang jujur,  terbuka,  dan  bertanggung  jawab sedangkan  pada  tatanan  masyarakat  perlu dikembangkanmekanisme yang memberikan peluang peran serta
masyarakat  dalam  proses  pengambilan keputusan dan pelaksanaan program permberdayaan untuk kepentingan bersama.
Salah satu fenomena yang menarik untuk  dikaji  berkaitan  dengan  judul penelitian  yang  diangkat  yaitu  Kelurahan Pahandut merupakan
Ibukota di Kecamatan  Pahandut,    secara  geografis Kelurahan Pahandut memiliki  potensi cukup  strategis  dengan  luas  wilayah  8,20 Km 2 dengan  mata  pencaharian  sebagian besar  penduduknya  bermata  pencaharian pedagang dan petani tambak.
Dalam proses pemberdayaan masyarakat,  ketersediaan  akses  sumber daya  merupakan  penunjang  dalam  proses pemberdayaan  masyarakat.  Ketersediaan sarana prasarana seperti jalan,  yang dapat mengembangkan  potensi  sumber  daya alam,  pembangunannya  masih  kurang maksimal  seperti  lokasi  pemukiman, lokasi tambak ikan. Yang banyak dikeluhkan masyarakat terkait
pembangunannya yang tidak berkelanjutan dan kualitas pembangunannya yang masih kurang.  Akses  sumber  daya  yang  kurang maksimal  disebabkan  anggaran  yang kurang  memadai,  sesuai  yang  dikatakan salah seorang tokoh masyarakat
dikelurahan Pahandut
Bapak A
mengatakan:  “  Memang  sulit  dikelurahan karena  kurangnya  anggaran  beda  dengan didesa  punya  ADD,  dikelurahan  terbatas. bahkan  yang  saya  dengar  anggaran  fisik yang  didanai  oleh  ADK  dihapuskan tahun ini”.  Senada dengan yang dikatakan salah satu  staf  kesekretariatan  di  Kelurahan Pahandut  Bapak  B  mengatakan:  “ Anggaran Dana Kelurahan memang sedikit  dana  itu  hanya  habis  di  biaya operasional saja”.

## Metode Penelitian
Tipe  penelitian    yang    digunakan yakni    penelitian    kualitatif  dengan  jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran  faktual  dengan  argument  yang tepat.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran melalui  proses  analisis  untuk  memahami peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan  masyarakat  di  Kelurahan Pahandut  Kecamatan  Pahandut  Kota Palangka Raya.
Salah  satu  metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis kualitatif.  Analisis  kualitatif  data  yang diperoleh seperti pengamatan, hasil wawancara,  analisis  dokumen,  catatan lapangan  yang  disusun  oleh  peneliti  dan tidak dituangkan dalam angka.

## Hasil dan Pembahasan
Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pahandut Pemerintah  Kelurahan  merupakan faktor penentu dalam keberhasilan program    pemberdayaan  masyarakat  di wilayah  kelurahan.  Oleh  karena  itu  lurah beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda  pembangunan  sehingga  keberhasilan
program  di  kelurahan  tergantung  dari seberapa  besar  peranan    pemerintah kelurahan  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya  di  wilayah  kerjanya  masing- masing  begitupula  peranannya  dalam mempengaruhi    masyarakat    untuk  turut serta di dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah kelurahan diatur dalam pasal 4 ayat (1) PP
Nomor  72  Tahun  2005  ditegaskan  bahwa pemerintah  kelurahan    mempunyai  tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan,
dan kemasyarakatan. Kemudian dalam melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  4  diatur  di  pasal  5 ayat  (1)  bahwa  lurah  mempunyai  tugas pelaksanaan
kegiatan pemerintah kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan  masyarakat,  penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan  umum  dan  pembinaan  lembaga kemasyarakatan.
Di  Kelurahan  Pahandut  memiliki berbagai  macam  program  pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat  yang  dikerjakan  bermuara pada  upaya  peningkatan  kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang  ada di kelurahan
Pahandut mencakup
pemberdayaan kelompok  tani,  pengembangan  modal simpan pinjam untuk kelompok perempuan,  peminjaman  modal  untuk kelompok tani, dan pembinaan keagamaan.  Dari  keselurahan  program pemberdayaan dikelurahan
Pahandut berfokus  pada  pengembangan  masyarakat melalui  lembaga  masyarakat  yang  ada  di Kelurahan Pahandut.
Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan  Bapak  Lurah  Evendy,  S.Sos  yang mengatakan bahwa :
”Berbagai  upaya  telah  dilakukakan dalam rangka memberdayakan masyarakat  baik  melalui  perbaikan akses  sumber  daya  masyarakat seperti pengaspalan
jalan,
pengerasan jalan, pembangunan bendungan  irigasi,  perbaikan  irigasi, maupun pemberdayaan yang langsung berkaitan dengan masyarakat yaitu dengan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan kelompok tani, pembinaan keagamaan, simpan pinjam,  dan  pemberdayaan  melalui pembangunan fisiknya.”
(wawancara  tanggal  15  November 2021 pukul 13.00) Untuk  pemberdayaan  masyarakat berorientasi pada kegiatan lembaga kemasyarakatan yang ada. Untuk pemberdayaan perempuan baik pembinaan ekonomi melalui kelompok simpan pinjam yang  diberikan  modal  usaha  bagi  warga yang kurang mampu
untuk mengembangkan  daya  mereka  sesuai dengan  kehendak  dan  kemampuan  dari anggota  kelompok  tersebut,  begitupun dengan  kelompok tani  diberikan  pinjaman modal  sesuai  dengan  kemampuan  dan keinginan  dari  anggota  melalui  Gapoktan (Gabungan  ,  dan  melalui  kelompok majelis taklim diberdayakan dengan pengajian  rutin  dan    arisan  kelompok. Begitupun  pemberdayaan  kelompok  tani diberikan pinjaman modal untuk mengembangkan  usaha  pertanian  mereka serta  ada  pula  bantuan  bibit,  petani  ikan keramba.
Selain  itu  dibidang  keagamaan terdapat  juga  jum’at  ibadah  yang  tidak hanya  dilakukan  dilingkup  pendidikan formal  tetapi  juga  dilingkungan  aparat pemerintahan mulai dari kecamatan sampai  kelurahan  setiap  sekali  seminggu
dihari jumat, dalam pembinaan keagamaan juga  dibentuk  pengurus  disetiap  masjid sehingga  kegiatan  keagamaan  terkoordinir disetiap masjid seperti pengajian rutin dua kali sebulan serta pemberian insentif imam rawatib, dan imam Lingkungan, begitupun pemberdayaan  kelompok  tani  dengan sosialisasi  serta  pemberian  bantuan  untuk mengembangkan usaha tani mereka.
Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan  Lurah  Pahandut  Bapak  Evendy S.Sos yang mengatakan bahwa :
“Untuk  pemberdayaan  masyarakat kita maksimalkanlembaga masyarakat  yang  ada,  kita  bina,  kita koordinir,  kita  kontroldan  awasi  dan tentunya  menjalin  hubungan  baik antara  lembaga  masyarakat  sebagai mitra dari pemerintah kelurahan dan tentunya  masyarakat  itu  sendiri dalam memberdayakan masyarakat.” (wawancara  tanggal  15  Novemver 2021 pukul 13.00),
Hal ini senada diutarakan oleh
Bapak  Kurnia seorang Staf Kelurahan Pahandut yang mengatakan bahwa:
“Saya rasa terkait perhatian pemerintah  terhadap  pemberdayaan masyarakat  sudah  bagus  meskipun jujur  kami  kesulitan  di  anggaran yang  ada,  tapi  kita  berdayakan  itu lembaga kemasyarakatan seperti
kelompok simpan pinjam, kelompok tani, kelompok majelis taklim dibina dan  saling  bekerjasama.  Dan  dari lembaga  masyarakat  inilah  sering mengadakan penyuluhan dan pelatihan    dan  pemerintah  fasilitasi sehingga  dapat  memberi  bekal keterampilan  kepada  kelompoknya secara  khusus  dan  masyarakat  pada umumnya.”( wawancara  tanggal  15 November 2021 Pukul 14.00)
Peran Pemerintah Kelurahan Pahandut dalam pemberdayaan
masyarakat  senantiasa  menjalin  hubungan dengan  lembaga  masyarakat  yang  ada serta  memberikan  motivasi  bagi  mereka agar  setiap  program  yang  dijalankan  itu dapat  menyentuh  hingga  ke  lapisan masyarakat  paling  bawah.  Dikelurahan Pahandut, dalam setiap bantuan yang yang masuk  selalu  dirapatkan  dengan  warga. Begitu  pula  dengan  dalam  mengambil suatu  kebijakan,  pemerintah  kelurahan selalu  melakukan  koordinasi  dengan anggotanya serta masyarakat untuk menerima  setiap  saran  dan  masukan mereka tidak hanya di forum musrembang tapi  juga  digunakan  forum  non  formal seperti momen gotong royong.
Hal ini menunjukkan bahwa kelurahan Pahandut dalam proses pemberdayaan masyarakat selalu
melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan  dan  pengambilan  keputusan. Agar peranan pemerintah dapat mempengaruhi masyarakat dalam pemberdayaan  masyarakat  dapat  dilihat melalui indikator-indikator perannya dalam  membina  kehidupan  masyarakat desa  yang  meliputi  bina  manusia,  bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan sebagai berikut:
1. Bina Manusia
Tujuan utama pemberdayaan masyarakat  adalah  keberdayaan  yang bermuara pada perbaikan mutu hidup  dan kemandirian
untuk tercapainya kesejahteraan  oleh  karena  itu  peningkatan kemampuan  masyarakat  baik  individu maupun  kelompok  harus  diperhatikan. Pengembangan kapasitas manusia merupakan upaya pertama dan utama yang harus  diperhatikan  dalam  setiap  upaya pemberdayaan.
Upaya pemerintah kelurahan
Pahandut  dalam  peningkatan  kapasitas masyarakat melalui bina manusia dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan  program  pemberdayaan  dan pelibatan  masyarakat  secara  aktif  dalam pembangunan.  Terkait  dengan  sosialisasi dan  penyuluhan  program  didominasi penyuluhan dibidang perikanan dikarenakan potensi utama wilayah kelurahan  ada  dibidang  perikanan  dan sebagian  besar  penduduknya  bermata pencaharian pengusahan ikan.
Sosialisasi  yang  diadakan  belum menyeluruh  sehingga  informasi  yang didapatkan  oleh  masyarakat  pengusahan ikan  dan  usaha  kecil  menengah  belum maksmimal.  Misalnya  penyuluhan  jajar pengolahan  ikan  keramba  menjadi  olahan makannan  cukup  membantu  pengusaha ikan  dalam  meningkatkan  hasil  produksi mereka,  akan  tetapi  penyuluhan  yang dilakukan masih berskala kelompok artinya hanya kelompok  tani yang mengundang  penyuluh  saja  yang  hadir dalam sosialisasi tersebut sehingga informasi  yang  sampai  ke  masyarakat tidak  menyeluruh.  Begitupun  pola  pikir masyarakat yang lambat menerima hal-hal baru.
Peran  pemerintah  kelurahan  dalam hal  bina  manusia  adalah  menciptakan ruang  untuk  masyarakat  berkembang semisal  menghadirkan  penyuluh  baik penyuluh  dari  dinas  perikanan  dan UMKM,  pengusahaan  bibit  ikan  cara pengolahan  ikan,  pemasaran,  membantu mengkoordinasikan kegiatan tersebut melalui  aparat  kelurahan  tingkat  bawah, serta  turut  serta  dalam  setiap  pertemuan- pertemuan, dan penyuluhan yang dilakukan oleh kelompok usaha tersebut.
2. Bina Usaha
Bina  usaha  diwujudkan  dengan pengembangan kapasitas usaha, bina usaha
menjadi  suatu  upaya  yang  sangat  penting dalam  setiap  pemberdayaan,  sebab  bina manusia tanpa bina usaha tidak memberikan  dampak  atau  manfaat  bagi perbaikan kesejahteraan justru menimbulkan kekecewaan. Dikelurahan  Pahandut  bina  usaha berfokus pada pengembangan usaha kelompok  kecil  dan  bina  usaha,  dibidang usaha  ikan  diwujudkan  dengan  berbagai macam  bantuan  yang  diberikan  baik pemberian  modal  ataupun  dalam  bentuk bantuan bibit, pakan, dan umkm.
Upaya  pemerintah  dalam    bina usaha,  selain  dari  pemberian  pinjaman modal  terdapat  pula  upaya  bina  usaha dalam  bentuk    bantuan  bibit,  pakan  dan modal  usahan.  Setiap  kelompok  punya rancangan  defenitif  kelompok  dan  setiap tahunnya  di  kontrol  oleh  kelompok  usaha dari  rancangan  defenitif  kelompok  inilah menjadi  acuan  dari  kelompok    didalam mendapatkan  bantuan  dari  Dinas  Perikan baik itu berupa bibit, pakan.
3. Bina Lingkungan
Lingkungan  dan  pemberdayaan mempunyai  hubungan  yang  erat  saling terkait  dan  saling  mempengaruhi  satu sama  lain.  Pemberdayaan  dalam  hal  ini berupa  kegiatan  usaha  maupun  kegiatan untuk  sejahteraan    hidup  orang  banyak, pemberdayaan membutuhkan faktor lingkungan  baik lingkungan  alam maupun lingkungan  sosial  sebagai  unsur  produksi baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Lingkungan  alam  menjadi pemasok  sumberdaya  alam  yang  akan diproses  lebih  lanjut  guna  memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan lingkungan sosial  menyediakan  sumberdaya  manusia sebagai  pelaku  pembangunan.  Sebaliknya lingkungan  membutuhkan  pembangunan untuk  bisa  memberikan  nilai  guna  atau manfaat yang dapat diukur secara ekonomi.
Lingkungan  sosial,  konteks  sosial, konteks  sosiokultural,  atau milieu ,  adalah sesuatu  hal  yang  didefinisikan  sebagai suasana  fisik  atau  suasana  sosial  dimana manusia  hidup  didalamnya,  atau  dimana sesuatu terjadi dan berkembang.
Lingkungan  sosial  tersebut  bisa  berupa kebudayaan  atau  kultur  yang  diajarkan atau  dialami  oleh  seorang  individu,  atau juga manusia dan institusi yang berinteraksi  dengan  individu  tersebut (Barnett dan Casper, 2001: 91).
Menurut  Ahmadi  (2003:  201) lingkungan  sosial  biasanya  dibedakan menjadi dua kategori, yaitu; (1) lingkungan sosial primer; yaitu lingkungan sosial  di  mana  terdapat  hubungan  yang erat  antara  anggota  satu  dengan  anggota lain,  anggota  satu  saling  kenal  mengenal dengan  baik  dengan  anggota  lain,  (2) lingkungan sosial sekunder; yaitu lingkungan sosial yang biasanya hubungan anggota satu dengan anggota lainnya agak longgar  dan  hanya  berorientasi  pada kepentingan-kepentingan formal serta aktivitas-aktivitas khusus.
Dalam pembinaan lingkungan baik menjaga lingkungan alam maupun lingkungan  sosial  ,  pemerintah  kelurahan menerapkan  sistem  gotong  royong  jadi membina lingkungan masyarakatnya dengan semangat gotong royong. Menghadirkan  kembali  semangat  gotong royong diantara warganya. Baik itu dalam kehidupan  sehari-hari  maupun  dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kelurahan Pahandut bisa dikatakan kelurahan  swadaya  baik  dalam  menjaga pembangunan  fisik  ataupun  membagun suasana  dan  iklim  yang  kondusif  ke masyarakat  dibangun  dengan  semangat gotong royong dan kekeluargaan.
4. Bina Kelembagaan
Pemberdayaan  masyarakat  melalui bina manusia, bina usaha, bina lingkungan
mensyarakatkan  tersedianya  kelembagaan yang  berfungsi  dengan  efektif.  Artinya, bina  kelembagaan  tidak  cukup  dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan,  tetapi  jauh  lebih  penting  dari pembentukannya seberapa jauh kelembagaan yang telah terbentuk itu telah berfungsi secara efektif. Pembinaan terhadap lembaga masyarakat  merupakan  salah  satu  fungsi pemerintah  yang  sangat  penting  dan berpengaruh besar dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga masyarakat. Menurut Santoso S. (1995:52) mengungkapkan  beberapa  cara  dilakukan dalam  pembinaan  adalah:  pemberian bimbingan, memberikan pengarahan, memberikan  pendidikan  dan  pelatihan, memberikan  instruksi  dan  memberikan buku petunjuk.
Dikelurahan  Pahandut  pembinaan terhadap  lembaga  masyarakat  dilakukan dengan  memberikan  arahan,  pelayanan atau  rekomendasi  kegiatan  yang  mudah dan cepat, memfasilitasi kegiatan lembaga masyarakat  serta  memberikan  dukungan kepada lembaga yang ada untuk pelaksanaan  fungsi  lembaga  masyarakat tersebut.
Hal  ini  berdasaarkan    hasil wawancara dengan Bapak Lurah Pahandut Evendy, S.Sos yang mengatakan bahwa : “Kita semaksimal mungkin
menjalin kerjasama dengan lembaga  masyarakat  yang  ada dikelurahan misalnyadalam
pemanfaatan  simpan  pinjam  kita beri  arahan  penggunaan  dana  itu, dijelaskan  peruntukannya  dan  kita juga  berikan  rekomendasi  serta pengawasan  dananya.  Hal  ini  juga pada lembaga gapoktan kita sebatas  memberikan  rekomendasi semisal ada kelompok yang mengusulkan  bantuan  kemudian
sedikit sosialisasi bahwa ada anggaran seperti ini dan penggunaannya untuk apa. Begitupun dengan lembaga masyarakat  yang  lain  kita  sebisa mungkin  fasilitasi  mereka  jika diperlukan  dan  sering  juga  sama sama turun langsung dikegiatannya.” (wawancara tanggal  15  November  2021 pukul 13.00)
Pemerintah pada hakekatnya adalah  pelayan  masyarakat,  ia  tidaklah diadakan  untuk  melayani  dirinya  sendiri, tapi juga untuk melayani masyarakat serta menciptakan  kondisi  yang memungkinkan setiap anggota masyarakat
mengembangkan kemampuan
dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama  (Rasyid  1998  :  139).  Pelayanan dari  pemerintah  kelurahan  diwujudkan dengan  pelayanan  yang  baik  untuk mendapatkan bantuan seperti rekomendasi yang cepat dari pemerintah kelurahan.
Bimbingan,  pembinaan,  dan  atau pengarahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara,  menjaga,  dan  memajukan organisasi  melalui  setiap  pelaksanaan tugas  personal,    baik    secara    struktural maupun    fungsional,    agar    pelaksanaan tugas-tugas    umum  pemerintahan  dan pembangunan  tidak  terlepas  dari  usaha mewujudkan  tujuan  negara  atau  citacita bangsa Indonesia (Nawawi, Handari; 1988 :  110).  Menciptakan  hubungan  yang kondusif antara pemerintah dengan lembaga masyarakat adalah salah satu cara untuk  mengupayakan  agar  kerjasama dalam  pembangunan  dapat  diwujudkan dengan  penuh  tanggungjawab  sehingga keduanya
berjalan di
rana tanggungjawabnya masing-masing.
Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Peranan  Pemerintah  Kelurahan  Dalam Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Pahandut
Berdasarkan  dari  uraian  di  atas mengenai  peranan  pemerintah  dalam pemberdayaan masyarakat sebagai pembina  yang  terdiri  dari  bina  manusia, bina  usaha,  bina  lingkungan  dan  bina kelembagaan.  Kemudian  tidak  terlepas dari  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi peranan  pemerintah  dalam  pemberdayaan masyarakat  Kelurahan  Pahandut  yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.
Hal  pendukung  tersebut  antara  lain partisipasi  masyarakat  berupa  kesediaan masyarakat  untuk  mengurus  hal-hal  yang berkaitan  dengan  birokrasi  pemerintahan dan mendukung terselenggaranya pembangunan,  dan  juga  kerjasama  antar aparat pemerintah kelurahan dalam mendukung pembangunan.
Selain  faktor  pendukung  jelas  ada faktor  penghambat  pelaksanaan  peran tersebut. Hambatan itu meliputi rendahnya kualitas  sumber  daya  manusia  aparat pemerintah  kelurahan,  serta  kurangnya sarana  dan  prasarana  berupa  teknologi komputer yang dipakai untuk memperlancar pelayanan administrasi demi perkembangan pembangunan. Untuk lebih  jelasnya  dapat  dilihat  sebagai berikut:
1. Faktor Pendukung (a) Partisipasi Masyarakat Secara umum partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekolompok anggota
masyarakat  dalam  suatu  kegiatan.
Partisipasi  merupakan  komponen penting
dalam menumbuh kembangkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Rakyat adalah  komponen  utama  yang
harus  dilibatkan  dalam  setiap proses  pemberdayaan  masyarakat. Masyarakat  seharusnya  dipandang sebagai subjek pembangunan bukan  sebagai  objek  pembangun dengan partisipasi masyarakat punya andil dalam proses pemberdayaan didaerahnya. Prinsip  dalam  partisipasi  adalah melibatkan atau peran serta masyarakat  secara  langsung,  dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat  sendiri  ikut  ambil bagian, sejak dari awal, proses, dan perumusan hasil.
Dalam  pelaksanaan  pemberdayaan masyarakat  partisipasi  masyarakat perlu diwujudkan untuk menanamkan  nilai  kesadaran  dan kepedulian  serta  tanggung  jawab masyarakat  terhadap  pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk  memperbaiki  mutu  hidup mereka  artinya  melalui  partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari
bahwa kegiatan pembangunan  bukanlah  sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh  aparat  pemerintah  sendiri melainkan juga menuntut keterlibatan  masyarakat  yang  akan diperbaiki mutu hidupnya.
(b) Kesadaran Masyarakat Secara  harfiah  kata  “kesadaran” berasal  dari  kata  “sadar”,  yang berarti  insyaf,  merasa  tahu  dan mengerti. Kita sadar jika kita tahu, mengerti, insyaf, dan yakin tentang kondisi  tertentu,  khususnya  sadar atas hak dan kewajibannya sebagai warga  Negara.  Sebagaimana  yang dikemukakan oleh Widjaja (1984:46) menyatakan bahwa “Kita  sadar  jika  kita  tahu,
mengerti,  insyaf  dan  yakin  tentang kondisi tertentu.”
Kesadaran  masyarakat  lahir  dari kebiasaaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan  dan  peranan pemerintahnya. Kesadaran
masyarakat  merupakan  salah  satu unsur  penting  dalam  pencapaian tujuan  program  pemberdayaan. Keikutsertaan  masyarakat  dalam suatu program bukan timbul begitu saja,  tetapi  karena  adanya  faktor yang mendorongnya untuk berpartisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor
kesadaran  masyarakat  itu  sendiri. Dengan  kesadaran  yang  muncul, masyarakat  diharapkan  mampu berperan  aktif  dalam  merumuskan visi  pembangunan,  dengan  begitu tujuan  dari  proram  pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.
(c) Tingkat Pendidikan
Menurut  Mohammad  Ali  (2009: 58) dalam buku “Pendidikan untuk Pembangunan Nasional” dijelaskan bahwa  “pendidikan  merupakan sektor  yang  paling  strategis  dalam pembangunan nasional”, oleh karena  itu  aspek  yang  penting untuk diperhatikan untuk memberdayakan  manusia  menuju pembangunan  adalah  pendidikan karena  dengan  pendidikan  kita tidak  hanya  mempunyai  bekal pengetahuan  tetapi  juga  memiliki kemampuan  untuk  berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembangunan masyarakat.
Ada  dua  paradigma  yang  menjadi kiblat  bagi  pengambil  kebijakan dalam  pengembangan  kebijakan pendidikan:  Paradigma  fungsional dan paradigma sosialisasi.
Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup  penduduk  yang  memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern. Paradigma sosialisasi melihat peranan pendidikan  dalam  pembangunan adalah: 1) Mengembangkan kompetensi
individu,
2) Kompetensi  yang  lebih  tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, dan 3) Secara  umum,  meningkatkan kemampuan  warga  masyarakat dan  semakin  banyaknya  warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
2. Faktor Penghambat (a) Keterbatasan Anggaran Anggaran merupakan rencana kerja sistematis  yang  dinilai  dengan uang  yang  dibuat  dalam  bentuk angka-angka  serta  disusun    dalam suatu atau beberapa periode tertentu  yang  dipakai  sebagai  alat perencanaan, pengkoordinasian yang  terpadu  dan  pengendalian tanggung
jawab manajemen melalui  proses  tertentu.  Anggaran merupakan  hal  yang  paling  utama dari  setiap  kegiatan  karena  setiap kegiatan  memerlukan      dan membutuhkan      anggaran  untuk kelancaran    kegiatan    tersebut. Apalagi  dalam    memberdayakan masyarakat    hal    yang    paling utama adalah anggaran.
Keterbatasan anggaran dalam sebuah  program  dapat  membuat
program yang direncanakan terkendala sebab segala sesuatunya butuh  biaya    terlebih  dengan pemberdayaan dalam
pengembangan  akses  sumber  daya butuh  biaya  yang  sangat  besar sehingga  tanpa  anggaran  program itu tidak bisa terlaksana.
(b) Pola Pikir Masyarakat Pola    pikir    itu    adalah    bentuk pikir    atau    cara    kita    berpikir yang    disebut    mindset  yang merupakan  kepercayaan  (  belief) atau  sekumpulan  kepercayaan  (set of  biliefs)  atau  cara  berpikir  yang mempengaruhi  perilaku  (behavior) dan sikap (attitude) seseorang yang akhirnya menentukan level keberhasilan nasib hidupnya. Setiap  orang  atau  manusia  secara individu  pada  dasarnya  memiliki ide,  pendapat,  rencana,  cita-cita. Unsur-unsur  tersebut  diolah    oleh akal      dan  pikiran    yang    selalu dipengaruhi  atau  ditentukan  oleh attitude  atau   sikap   perilakunya. Jadi      pola      pikir    adalah      cara berpikir      seseorang      dalam mewujudkan          ide,  rencana  dan cita-citanya          yang          dalam pelaksanaannya          dipengaruhi oleh   perasaan   dan pandangannya ataupun      sikap      perilaku (attitude). Dengan  kata  lain  pada suatu    saat    sikap    seseorang dipengaruhi  oleh  perasaan  atau emosinya.
(c) Aturan Yang Mengikat
Peraturan merupakan pedoman dan ketentuan  yang  ditetapkan  agar manusia  hidup  tertib  dan  teratur. Jika  tidak  terdapat  peraturan, manusia  bisa  bertindak  sewenang- wenang,  tanpa  kendali,  dan  sulit
diatur.  Aturan  diciptakan  untuk mencapai ketertiban dan keamanan dalam suatu wilayah. Setiap daerah punya  peraturan  yang  mengikat untuk tercapainya tujuan dan setiap aturan  harus  ditaati  dan  disepakati bersama.
Akan  tetapi  beberapa  peraturan dinilai menghambat dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk peraturan tentang pengangkatan  perangkat  desa  yang tertuang dalam Permendagri Nomor  83  Tahun  2015    tentang pengangkatan  dan  pemberhentian perangkat  desa  dalam  Bab  II  Pasal (2)  Ayat  2    dijelaskan  persyaratan umum  menjadi  perangkat  adalah sebagai  berikut:  Berpendidikan paling  rendah  sekolah  menengah umum atau yang sederajat; Berusia 20  (dua  puluh)  tahun  sampai dengan  42  (empat  puluh  dua) tahun;  Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di desa paling  kurang  1  (satu)  tahun sebelum pendaftaran; dan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

## Kesimpulan dan Saran
1. Peranan  pemerintah  kelurahan  dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni:
a) Bina Manusia
Pemberdayaan  masyarakat  melalui bina  manusia  dilakukan  melalui sosialisasi dan penyuluhan program pemberdayaan serta pelibatan  masyarakat  secara  aktif dalam pembangunan.
b) Bina Usahan Pemberdayaan  masyarakat  melalui bina usaha berfokus pada
pengembangan  usaha  ikan  dan UMKM.
c) Bina Lingkungan Pemberdayaan  masyarakat  dalam bina  lingkungan  baik  menjaga lingkungan alam maupun lingkungan  sosial  ,  pemerintah kelurahan menerapkan sistem gotong  royong  jadi membina lingkungan  alam  dan  lingkungan sosial  dengan  semangat  gotong royong.
d) Bina Kelembagaan
Pemberdayaan  masyarakat  dalam bina kelembagaan dilakukan dengan memberikan arahan,
pelayanan atau rekomendasi kegiatan  yang  mudah  dan  cepat, memfasilitasi  kegiatan  lembaga masyarakat serta memberikan dukungan  kepada  lembaga  yang ada  untuk  pelaksanaan  fungsi lembaga masyarakat tersebut.
2. Faktor  yang  mempengaruhi  peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari : a) Faktor Pendukung Faktor pendukung dalam pelaksanaaan  peran  pemerintah dalam  pemberdayaan  masyarakat terdiri  dari  partisipasi  masyarakat, kesadaran  masyarakat,  dan  tingkat
pendidikan
b) Faktor Penghambat Faktor penghambat
dalam pelaksanaaan  peran  pemerintah dalam  pemberdayaan  masyarakat terdiri  dari  keterbatasan  anggaran, pola  pikir  masyarakat  dan  aturan yang mengikat.

## Referensi
Abu  Huraerah.  (2008). Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat
Model  dan  Strategi  Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora. Adisasmita, Rahardjo. (2006). Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. Affandi,  Anwar  dan  Setia  Hadi.  (1996). Perencanaan Pembangunan
Wilayah  dan  Pedesaan. Jakarta:
Prisma.
Aprilia  Theresia,  Krishna  S  Andini,
Nugraha, Totok Mardikanto,  (2015),
Pembangunan Berbasis Masyarakat, Bandung: Alfabeta.
Beratha, I Nyoman. (1982). Desa, Masyarakat dan Pembangunan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hikmat, Harry. (2001). Strategi Pemberdayaan Masyarakat .
Bandung:  Humaniora  Utama  Press (HUP).
Inu  Kencana  Syafie. (1994). Etika Pemerintahan. Jakarta: Rineka
Cipta. Maskun,  Sumitro.  (1993). Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta:
Media widya Mandala. Prasadja,  Buddy.  (1982) .  Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya. Jakarta: CV.Rajawali. Prijono,  Onny  S.&  A.M.W.  Pranarka
(eds.) (1996). Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi .  Jakarta:  Centre  for Strategic and International Studies.
Siagian,  Sondang  P.  (2008). Adminitrasi Pembangunan. Jakarta  :  PT.  Bumi Aksara.
Suharto, Edi. (2006). Membangun Masyarakat memberdayakan
Rakyat. Bandung  :  PT.  Refika Aditama Surjono,  Agus  &  Trilaksono  Nugroho.
(2008). Paradigma, Model,
Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan  Masyarakat  di  Era Otonomi Daerah . Malang: Bayumedia Publishing. Syarifin, Jubaedah Dedah. (2006). Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia. Bandung: CV.Pustaka Setia. Tahir Malik, Dangnga M.S, A. Muhibuddin, Sulkifli Syamsir, (2010), Metolodologi Penelitian dan
Aplikasi, Makasar: Pustaka  Pena Press .
Totok  Mardikanto,  Poerwoko  Soebiato, (2013), Pemberdayaan  Masyarakat Dalam  Perspektif  Kebijakan  Publik, Bandung: Alfabeta.
Usman,  Sunyoto.  (1998). Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Widjaja,  HAW.  (2003). Otonomi  Desa .
Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
Wrihatnolo, Randy R.& Riant Nugroho D. (2007). Manajemen Pemberdayaan: Sebuah  Pengantar  dan  Panduan untuk  Pemberdayaan  Masyarakat . Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang  nomor  12  Tahun  2008 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.