## KOMUNITAS

## Strategi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Wisata Pantai
Di Kawasan Lombok Timur
Novia Suhastini noviasuhastini@uinmataram.ac.id
Abstract: The development of tourism which has recently been highlighted by the mass media in Indonesia with the government's program in tourism development as an addition to foreign exchange from the non-oil and gas sector. The tourism development program, which has been launched since 1988, is expected to attract the presence of foreign tourists and  domestic  tourists,  which  in  turn  will  benefit  the  country's  financial  income.  The exoticism of the beach has become one of the tourist strengths of East Lombok Regency. Along  the  coast  in  the  south  eastern  Lombok  region,  lined  with  very  attractive beaches. The  development  of  attractions  that  are  constrained  by  infrastructure,  especially  the problem  is  the  lack  of  electricity  and  roads  for  access  to  locations  are  inadequate.  The problem solving, it takes a policy of analyzing tourism policies in East Lombok Regency must pay attention; policy alternaitf, Policy implementation and policy evaluation .
[Pengembangan  pariwisata  yang  akhir-akhir  ini  banyak  disoroti  oleh  media  massa  di Indonesia adalah sejalan dengan program pemerintah dalam pengembangan pariwisata sebagai  penambah  devisa  negara  diluar  sektor  nonmigas.  Program  pengembangan pariwisata yang dicanangkan sejak tahun 1988, diharapkan menarik kehadiran wisatawan mancanegara  dan  wisatawan  nusantara  yang  pada  akhirnya  akan  mendatangkan keuntungan bagi pemasukan keuangan Negara. Eksotisme alam pantai menjadi salah satu andalan  wisata  Kabupaten Lombok  Timur (Lotim).  Terbilang  di  sepanjang  pantai  di kawasan Lombok timur bagian selatan, berjejer pantai-pantai yang sangat menarik. Hanya saja,  pengembangan  obyek  wisata  itu  terkendala  infrastruktur,  terlebih  yang  menjadi permasalahan adalah belum meratanya listrik dan jalan raya untuk akses ke lokasi belum memadai. Dalam penyelesaian permasalahan, dibutuhkan sebuah kebijakan pem analisis kebijakan  pariwisata  di  Kabupaten  Lombok  Timur  harus  memperhatikan;  alternaitf kebijakan, Implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.]

## Kata Kunci: Strategi Kebijakan, Pembangunan Berkelanjutan

## A. Pendahuluan
Pariwisata  berasal  dari  bahasa  sanskerta  yang  terdiri  dari  dua  suku  kata yaitu “Pari” dan “Wisata”, Pari berarti berulang-ulang atau berkali-kali, sedangkan Wisata berarti perjalanan atau bepergian, jadi pariwisata berarti perjalanan yang

## Novia Suhastini
dilakukan  berulang-ulang  atau  berkali-kali 1 .  Proses  bepergian  ini  dapat menyebabkan  terjadinya  interaksi,  dan  hubungan-hubungan,  kepuasan, kenikmatan dan lain-lain diantara sesama, pribadi atau antar kelompok 2 .
Pengembangan  pariwisata yang  akhir-akhir  ini  banyak  disoroti  oleh  media massa  di  Indonesia  adalah  sejalan  dengan  program  pemerintah  dalam menggalakkan  pariwisata  sebagai  penambah  devisa  negara  diluar  sektor nonmigas.  Program  pengembangan  pariwisata  yang  dicanangkan  sejak  tahun 1988,  diharapkan  menarik  kehadiran  wisatawan  mancanegara  dan  wisatawan nusantara yang pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan bagi pemasukan keuangan Negara 3 , peranan pariwisata dalam pembangunan Negara pada garis besarnya berintikan tiga segi yakni segi ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita pada wisatawan) 4 . Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan  suatu  masyarakat  adil,  makmur  merata  secara  material  spiritual berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945  sebagai  suatu  proses  perubahan berkesinambungan, terjadi secara terus menerus yang melibatkan semua unsur di dalamnya,  yaitu  pemerintah  pusat  ataupun  daerah  dan  masyarakat  serta  dunia usaha. Kebijakan diperlukan bagi suatu organisasi yang di sebut dengan Negara, ketika  Negara  itu  terbentuk  maka  Negara  bersangkutan  melalui  konstitusi mengatur tata kehidupan pemerintah, Negara dan Publik 5 .
1 Andayani S, dkk. Jurnal Rekayasa Sipil (Pengembangan Kawasan Wisata Balekambang Kabupaten Malang) , Volume 6, No. 2-2012 ISSN 1978-5658.
2 Irianto.  Jurnal  Bisnis  dan  Kewirausahaan (Dampak  Pariwisata  Terhadap  Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Gili Trawanagna Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara). Vol.7 No.3 November 2011.
3 Prasetyo  P,  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan, (Strategi  Dinas  Kebudayaan  Pemuda  dan Olahraga Dalam Pengembangan Potensi Objek Wisata Kota Tarakan) , 2013, 1 (1): 151-164.
4 Wiryawan I.W.G. Jurnal Advokasi (Paradoks Kebijakan Industrialisasi Pariwisata Dengan Perlindungan Terhadap Upah Pekerja di Bidang Kepariwisataan di Provinsi Bali) . Vol.3 No.1 April 2013.
5 Suratmi,  Santosa  S.,  Manajemen  Bisnis  Syariah (Strategi  Pemerintah  Kota  Surakarta dalam Melakukan City Branding Sebagai Kota Budaya) . No. 2/Th.VI/ Februari 2013.
Pembangunan  kepariwisataan  dilakukan  berdasarkan  asas  sebagaimana yang  tertuang  dalam  Pasal  2  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.10  Tahun 2009  Tentan  Kepariwisataan  yang  diwujudkan  melalui  pelaksanaan  rencana pembangunan  kepariwisataan  dengan  memperhatikan  keanekaragaman, keunikan,  dan  kekhasan  budaya  dan  alam,  serta  kebutuhan  manusia  untuk berwisata.
Eksotisme alam pantai menjadi salah satu andalan wisata Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Terbilang di sepanjang pantai di kawasan Lotim bagian  selatan,  berjejer  pantai-pantai  yang  sangat  menarik.  Hanya  saja, pengembangan  obyek  wisata  itu  terkendala  infrastruktur,  terlebih  yang  menjadi permasalahan adalah belum meratanya listrik dan jalan raya untuk akses ke lokasi belum  memadai.  Pengembangan  pariwisata  memiliki  karakter  aktivitas  yang bersifat  multisectoral,  dalam  pelaksanaan  pengembangan  pariwisata  harus terencana  secara  terpadu  dengan  pertimbangan-pertimbangan  terhadap  aspek ekonomi, sosial, budaya, lngkungan fisik dan politik 6 .
Secara  ekologis,  kawasan  pesisir  sangat  kompleks  dan  mempunyai nilaisumberdaya  alam  yang  tinggi.  Kegiatan  wisata  dan  perikananmemberikan kontribusi  yang besar  dalam  peningkatan  pendapatan  baik  masyarakat  maupun pemerintah  daerah  setempat  apabila  pengelolaannyadilakukan  secara  terpadu dan berkelanjutan. Salah satu yang diakui adalah pantai Surga Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru. Kondisi jalan menuju pantai indah dan menawan ini masih terlihat  hancur.  Dari  jalan  utama  menuju  pantai  hanya  berupa  jalan  tanah  yang belum  tersentuh  program  pengerasan  ataupun  pengaspalan  tanah  dari pemerintah.
Landasan Teori kebijakan  publik  adalah  serangkaian  tindakan  berupa  pilihan  untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan input yang tersedia,
6 Prayogi  P.A.  Jurnal  Perhotelan  dan  Pariwisata (Dampak  Perkembangan  Pariwisata  di Objek Wisata Penglipuran), Vol.1 No.1, Agustus 2011.

## Novia Suhastini
berdasarkan usulan dari seseorang atau kelompok orang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan 7 .
Adapun  yang  menjadi  permasalahan  disini  adalah  kesulitan  pemerintah untuk  membangun  infrastruktur  pada  kawasan  wisata  pantai  di  Lombok  Timur. Berdasarkan permasalahan ini maka alternatif apa yang bisa diterapkan supaya pembangunan  infrastruktur  tetap  berjalan  tanpa  adanya  ketegangan  antara masyarakat dengan pemerintah setempat?
Metode Yang Digunakan
Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  analisa  kebijakan  dalam pembangunan  berkelanjutan  wisata  pantai  di  kawasan  Lombok  Timur  adalah pendekatan bottom-up. Dalam kebijakan yang ditawarkan di atas dapat kita lihat bagaimana  supaya  ada  timbal  balik  dari  kebijakan  tersebut  yaitu  masyarakat mendapatkan  manfaat  dari  pengelolaan  tempat  wisata dengan  membuka  akses ekonomi yang lebih baik dan demikian juga dengan pemerintah daerah yaitu dapat menambah pendapatan daerah melalui sektor wisata, khususnya wisata pantai ini.

## B. Pembahasan
1.  Alternatif  Kebijakan  Penyelenggaraan  Pembangunan  Berkelanjutan  Pada Kawasan Wisata Pantai di Lombok Timur.
Adapun  alternatif  kebijakan  yang  dapat  ditawarkan  adalah  sebagai berikut:
a.  Melakukan Sosialisasi Dengan Masyarakat
Dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, memberikan pemahaman  tentang  dampak  dari  wisata  yang  mampu  memberikan mereka  pendapatan  baru  dengan  adanya  kesempatan  untuk  membuka usaha  (misalnya  dengan  berdagang,  dll).  Pendekatan  pembangunan pariwisata  berkelanjutan  berbasis  masyarakat  perlu  dipertimbangkan pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam kegiatan pembangunan pariwisata 8 .
7 Anggraeni  R.,  dkk.  Jurnal  Administrasi  Publik (Evaluasi  Kebijakan  Publik  “Evaluasi Terhadap Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang) . Vol.1, No.1: 2013
8 Masyarakat  diberi  kesempatan  berperan  penting  dalam  pengambilan  keputusan  yang mempengaruhi  dan  memberi  manfaat  terhadap  kehidupan  dan  lingkungan  mereka,  dalam  hal konsep ini mensyaratkan adanya pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik dan
Analisa :
a)  Substantive:  dalam  hal  ini,  sangat  bagus  untuk  membuka  pemahan masyarakat akan dampak dari wisata, khususnya wisata pantai yang ada di daerah Kabupaten Lombok Timur bagian Selatan.
b)  Politik: dari segi politik dapat menmberikan dampak pada pemerintah dan masyarakat yaitu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan warga sekitar.
c)  Sosial: dalam hal ini, diskusi sosialisai dan diskusi dengan masyarakat untuk  menyatukan  pemikiran  antara  keinginan  masyarakat  dengan pemerintah, sehingga masyarakat merasa diperhatikan.
d)  Teknis:  dari  segi  teknis,  tidak  terlalu  sulit  kecuali  pihak-pihak  yang bersikeras  tidak  menginginkan  adanya  pembangunan  infrastruktur. Tetapi  apabila  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  semuanya  akan berjalan lancar.
e)  Hukum:  dari  segi  hukumnya  akan  lebih  efektif  karena  semua keputusan  timbul  atas  dasar  keputusan  bersama  pemerintah  dan masyarakat.
f)  Ekonomi: secara ekonomi, dengan cara sosialisasi akan lebih efisien dari segi pengeluaran daerah.
g)  Ketika  kesepakatan  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  telah terjalin  maka  kita  dapat  memberikan  alternatif  kebijakan  yang selanjutnya, yaitu:
b.  Pembangunan Infrastruktur
Setelah  adanya  kesepakatan  antara  pihak  masyarakat  dengan pemerintah, kita bisa melakukan alternatif yang kedua yaitu membangun infrastruktur pada kawasan wisata pantai, yang menjadi prioritas utama adalah infrastruktur jalan.
Analisa:
a)  Substantive:  dalam  hal  ini,  alternatif  kebijakan  pembangunan infrastruktur akan berdampak bagus untuk akses pengunjung ke lokasi wisata.
keunikannya  untuk  mengembangkan  potensi-potensi  yang  dimilikinya,  (Pendekatan  Masyarakat Untuk  Perencanaan  Pariwisata  Sangiran:  Integrasi  Pembangunan  Pariwisata  Berkelanjutan  dan Pelestarian Situs) Jurnal Sangiran No.1 Tahun 2012.

## Novia Suhastini
b)  Politik:  dari  segi  politik  pemerintah  harus  lebih  dominan  dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
c)  Sosial:  dilihat  dari  segi  sosial,  masyarakat  setempat  akan  mulai merasakan  dampak  dari  pembangunan  infrastruktur  dengan  akses yang lebih cepat ke lokasi wisata dengan infrastruktur yang lebih bagus di kawasan tempat mereka tinggal.
d)  Teknis:  dalam  hal  teknis  memang  membutuhkan  waktu  yang  sedikit lama  dalam  pembangunan  infrastruktur,  tergantung  dari  anggaran yang disediakan oleh Pemkab Lotim. Apabila pemerintah memberikan dana yang sesuai maka pembangunannya akan cepat selesai.
e)  Hukum:  dari  segi  hukum  karena  adanya  kesepakatan  antara masyarakat dengan pemerintah, jadi untuk pelaksanaannya tidak ada halangan dari segi hukum.
f)  Ekonomi:  memang  kalau  dari  segi  ekonomi  tentunya  akan mengeluarkan dana yang tidak sedikit berhubung pantai di kawasan Lombok  Timur  bagian  selatan  cukup  banyak,  sehingga  untuk pembangunan  infrastruktur  cukup  banyak  membutuhkan  dana  dari pemerintah.
c.  Pengelolaan Daerah Wisata
Apabila  infrastruktur  sudah  terbangun  maka  langkah  selanjutnya adalah memberikan alternatif kebijakan dengan mengelola tempat wisata tentunya tidak lepas dari peranserta masyarakat sekitar. Jadi pemerintah bisa  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  ikut  bergabung kedalamnya dalam hal pengelolaan wisata. Adapun tujuan mengikutsertakan masyarakat setempat adalah untuk menghindari konflik atau  ketegangan  antar  masyarak  dengan  pemerintah.  Setelah  itu pemerintah dapat menarik infestor asing untuk masuk kedalamnya, dengan tujuan bisa menambah penghasilan daerah, seperti yang termaktub dalam pasal  10  Undang-undang  No.  10  Tahun  2009  tentang  pariwisata  yaitu dimana  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  mendorong  penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai  dengan  rencana  induk  pembangunan  kepariwisataan  nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Tidak hanya itu, akan tetapi ini sekaligus bisa menjadi  promosi  wisata  pantai  yang  ada  di  kawasan  Lombok  Timur
(tepatnya  Lombok  Timur  bagian  Selatan)  dengan  adanya  kerjasama dengan investor asing.
Analisa:
a)  Substantive: hal ini dirasa sangat bagus apalagi dapat menarik infestor asing masuk kedalamnya.
b)  Politik: dari segi politik dapat berdampak baik, dapat menghubungkan pemerintah  dengan  masyarakat  setempat  dan  kemudian  adanya kerjasama dengan infestor asing.
c)  Sosial:  dari  segi  sosial  maka  akan  terjadi  perubahan  sosial  pada masyarakat sekitar dengan adanya wisata ini. Yang dimana sebelimnya daerahnya  belum  dikenal,  maka  disini  diketahui  oleh  banyak  daerah bahkan mancanegara.
d)  Teknis: memang dari segi teknis agak sulit mendatangkan investor, tapi satu  cara  yang  bisa  dilakukan  yaitu  membenahi  infrastruktur  dan promosi wisata maka disinalah infestor akan mulai masuk.
e)  Hukum:  dari  segi  hukumnya  sangat  bagus  apabila  pengelolaannya mengikutsertakan masyrakat sekita lokasi wisata.
f)  Ekonomi:  dari  sisi  ekonomi  sangat  bagus,  selain  dapat  menambah penghasilan warga sekitar dengan adanya pekerjaan baru bagi mereka, ini  juga  berdmpak  kepada  daerah  yaitu  pendapatan  daerah  semakin meningkat.
2. Tabel Fisibilitas Alternatif Kebijakan

## Tabel 1: Sekor Alternatif Kebijakan
Keterangan: 1-4   = visibilitas alternatif rendah
4-7   = visibilitas alternatif sedang 7-10 = visibilitas alternatif tinggi
Ketiga alternatif bisa diterapkan dan sangat bagus untuk tahapan-tahapan pembangunan daerah wisata, terutama daerah-daearah wisata yang di dalamnya ada  ketegangan  antara  pemerintah  dengan  masyarakat.  Akan  tetapi  alternatif
NO ALTERNATIF INDIKATOR (1-10 best) SUBs  TEKNIS  EKONOMI  SOSIAL  POLITIK  HUKUM TOTAL 1 SOSIALISASI 8 7 8 8 8 9 47 2 INFRASTRUKTUR 8 6 7 8 9 9 46 3 PENGELOLAAN 8 7 9 9 9 9 48

## Novia Suhastini
yang  bagus  untuk  diterapkan  ketika  pemerintah  dan  masyarakat  memiliki komitmen  yang  sama  maka  langkah  yang  efektif  ketika  anggaran  dana  untuk pembangunan  infrastruktur  adalah  alternative  ketiga  yaitu  pengelolaan  yang bagus, apalagi bisa mendatngkan infestor asing untuk masuk di dalamnya.
Dalam tabel fisibilitas alternative kebijakan dari penilaian indikator penilaian yang digunaikan mulai dari 1-4 visibilitas alternatif rendah, 4-7 alternatif sedang, dan 7-10 alternatif tinggi. Adapun alternatif yang memiliki nilai indikator tertinggi adalah  alternatif  pengelolaan,  dalam  hal  ini  yang  menjadi  alasan  mendasar mengapa mengapa pengelolaan menjadi alternative yang memiliki nilai indikator tertinggi?  Karena  apabila  pengelolaan  dilakukan  dengan  baik  maka  semua persoalan dapat diselasaikan denga baik sesuai keinginan.  Tentunya semua ini bisa berjalan apabila pemerintah bisa bekerjasama dengan masyarakat. Hal yang paling  penting  adalah  bagaimana  pemeintah  mampu  untuk  meyakinkan masyarakat  bahwa  dengan  adanya  wisata  pantai  ini  berdanpak  positif  bagi masyarakat  untuk  mendongkar  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  dan menambah pendapatan daerah dari sektor pariwisata.
Dan  inti  dari  semua  tawaran  kebijakan  di  atas  adalah  bagaimana membudayakan  dan  memberdayakan  masyarakat  sekitar  dengan  melakukan pendekatan-pendekatan  kultural  baik  berbentuk  sosioligi,  antropologis  dan  lain- lain.  Adapun  pemberdayaan  itu  mengandung  dua  arti, pertama memindahkan kekuasaan  dari  pemerintah  kemasyarakat  maksudnya  tidak  mesti  sepenuhnya dilimpahkan kepada masyarakat tetapi kontrol dari pemerintah tetap ada supaya masyarakat  merasa  memiliki. Kedua ,  memotifasi  masyarakat  sehingga produktifitasnya  meningkat,  sehingga  masyarakat  mampu  meningkatkan  UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
3.  Pengembangan Alternatif Kebijakan
a) Goals
Dalam  hal  ini  adapun  tujuan  utama  yang  ingin  dicapai  adalah  untuk memajukan  wisata  Lombok,  khususnya  wisata  pantai  kawasan  Lombok Timur (bagian Selatan). Dan menghasilkan dampak yang baik bagi daerah tentunya  dengan  tujuan  memajukan  daerah  dan  memberdayakan
masyarakat  sekitar  kawasan  wisata  khususnya  dan  masyarakat  Lombok secara luas.
b) Target Groups
Target  disini  yaitu  masyarakat  dan  pemerintah,  tentunya  dengan pengembangan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh pulau Lombok guna untuk mengembangkan daerah, dan tentunya sesuai dengan tujuan dari kepariwisataan itu sendiri yaitu: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  menghapus  kemiskinan,  mengatasi pengangguran,  melestarikan  alam,  lingkungan  dan  sumber  daya, kemudian memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa  cinta  tanah  air,  memperkukuh  jati  diri  dan  kesatuan  bangsa,  dan mempererat persahabatan antarbangsa.
3) Agen
Agen disini adalah masyarakat dan para perwakilan dari pemerintah yang berfungsi  untuk  mengurus  kelangsungan  pembangunan  maupun pengelolaan  daerah  wisata  pantai  di  kawasan  Lombok  Timur  bagian Selatan.
4) Struktur implementasi
Di sini yang memiliki peran penting dan tanggung jawab yang besar adalah pemerintah dan tokoh masyarakat daerah setempat.

## Diagram 1: Struktur Implementasi Kebijakan
5) Assumptions
Apabila  semua  alternatif  kebijakan  ini  dijalakan  sesuai  dengan  prosedur hukum  maka  besar  harapan  tidak  terjadi  benturan  antara  masyarakat dengan  pemerintah,  malah  sebaliknya  masyarakat  mendukung  program pemerintah  apabila  tidak  bertentangan  dengan  norma-norma  adat  yang
Bupati Lombok Timur
Pemerintah tingkat kecamatan Masyarakat Pemerintah
Tingkat Desa
Badan Promosi Pariwisata Daerah

## Novia Suhastini
berlaku.  Tentunya  pemerintah  harus  bisa  ambil  posisi  dengan mempertimbangkan Norma adat dan kesepakan bersama.
6) Rules
Adapun  kebijakan  tersubut  dipandang  sebagai  kesepakatan  bersama antara  pemerintah  daerah  dengan  masyarakat  yang  dilatar  belakangi sesuai  dengan  Kultur  masyarakat  dan  dapat  memberikan  dampak  yang positif  bagi  daerah  dan  masyarakat  tentunya.  Kemudian  pemerintah menjalankan  fungsi  pengasannya  dan  masyarakat  mendukung  program pemerintah.
4. Policy Implementation
1.  Analisis Konten dan Konteks Kebijakan
a.  Konten Kebijakan:
1)  Interest Affected
Dalam  penerapan  kebijakan  ini  sangat  mudah  untuh mengakses  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  perkembangan pariwisata  karena  dengan  keterlibatan  masyarakat  didalamnya memungkinkan  akan  menumbuhkan  rasa  kepemilikan  oleh masyarakat sehingga mereka merasa berkewajiban untuk menjaga dan mengawasi perkembangan wisata (kuhusnya wisata pantai).

## 2)  Type of Benefits
Adapun dampak yang bisa terlihat dari penerapan kebijakan ini adalah dapat terlihat bagaimana menciptakan masyarakat yang mandiri dengan mengembangkan usaha-usaha mikro di kawasan wisata,  sehingga  mampu  mendongkrak  laju  ekonomi  masyarakat akan  meningkat  sehingga  pengelolaan  akan  semakin  mudah dijalakan  karena  apabila  masyarakat  merasakan  dampak  positif dari  pembangunan  infrastruktur  wisata  pantai,  tidak  hanya  itu anggaran  pendapatan  daerah  melalui  sektor  wisata  juga  akan bertambah.

## 3)  Extent of Change Envisioned
Kebijakan  ini  di  implentasikan  di  daerah  wisata  yang menjadi  sasaran  adalah  masyarakat  untuk  ikut  serta  mengawasi jalannya  kebijakan,  tetapi  pemerintah  tidak  serta  merta
melimpahkannya kepada masyarakat, jadi pemerintah harus tetapa menjalankan  fungsinya  pengawasannya  supaya  ada  kerjasama antara  pemerintah  dan  masyarakat  yang  berakibat  masyarakat akan  mendukung  pemerintah  untuk  mengembangkan  daerah wisata yang memiliki daya Tarik terhadap wisatawan.
4)  Site of Decision Making
Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai agen kebijakan yang  berhubugan  dengan  masyarakat  memberikan  ruang  yang terbuka  untuk  masyarakat  dalam  penyelesaian  permasalah- permasalah yang terkait dengan kebijakan atau permasalah dalam masarakat  sehingga  permasalahan  tersebut  bisa  diselesaikan secara musyawarah. Jadi ketika masyarakan diberikan kepercayaan oleh pemerintah daerah maka masyarakan merasa tidak  tertekan  dengan  kebijakan-kebijakan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah, terkecuali hal-hal sifatnya structural dan lebih keteknis pemerintah  harus  lebih  dominan  memberikan  arahan  kepada masyarakat.

## 5)  Program Implementors
Implementasi  program  ini  disusun  secara  struktur  yang melibatkan:  Bupati  dengan  melimpahkan  wewenang  kepada
Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) kemudian
bekerjasama dengan pemerintah tingkat kecamatan, pemerintah Desa  serta  musyawarah  dengan  masyarakat  untuk  menyusun program  pembangunan  infra  struktur  wisata  pantai  sehingga tersusun  tim  pelaksana  dan  tim  pengawas  pelaksanaan  yang dibentuk  berdasarkan  kesepakan  bersama.  Implementasi kebijakan merupakan suatu tahpan yang diadopsi dilaksanakan oleh  unit-unit  administrative  tertentu  dengan  memobilisasikan dana dan sumber daya yang ada 9 .
9 Mouw  E.  Jurnal  UNIERA (Implementasi  Kebijakan  Program  Pestival  Teluk  Jailolo  di Kabupaten Halmahera Barat) , Vol.3 No.1; ISSN 2086-0404, februari 2014.

## Novia Suhastini

## 6)  Resources Commited
Pengadaan  alat  pembangunan  ifrastruktur  menggunakan dana  APBD  yang  dianggarkan  setiap  tahunnya  untuk pengembangan  daerah.  Selain  itu  ditunjang  oleh  sumberdaya yang ada dalam masyarakat untuk terus berupaya mengembangkan potensi yang ada sehingga akan memperlancar pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
2. Konteks Kebijakan
1)  Power, Interests, and Strategies Actors Involved
Stakeholder/  Pemangku  kepentingan  adalah  Bupati Lombok  Timur  yang  memberikan  wewenang  kepada  Badan
Promosi Pariwisata Daerah sebagai perancang dan
pembenduk kebijakan beserata pemerintah tingkat Kecamatan, pemerintah  Desa  dan  untuk  ranah  publik  adanya  peran Masyarakat  di  dalamnya.  Dalam  hal  ini  kemudian  DPRD menjalankan  pungsingsinya  untuk  mengawasi  pelaksanaan pembangunan infrastruktur wisata yang sekaligus menentukan jumlah anggaran yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka  membangun  infrastrukrut  wisata. Dan kemudian  untuk pelaksanaan  dan  pengadaan barang  pemerintah  memberikan kepada tender pemenang, ketika pemenang tender ditentukan oleh pemerintah maka pemerintahlah yang harus lebih banyak mengontrol  jalannya  pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur wisata,  tetapi  apa  bila  pelaksanaannya  pembangunan  di kerjakan  oleh  swasta  maka  swasta  harus  bertanggung  jawab sesuai  dengan  kesepakan  untuk  menyelesaikan  kontrak pelaksanaan pembangunan infrastruktur wisata ini.
2)  Institutions and Regime Characteristic
Dilihat  dari  segi  birokrasi  pemerintahan  Kabupaten Lombok Timur lebih bersifat demokratis dan  terbuka sehingga memudahkan  akses  antara  hubungan  pemerintah  dengan masyarakat, dengan tujuan supaya masyarakat bisa memberikan  informasi  dan  kontribusi  yang  besar  terhadap
pemerintah untuk mengembangkan daerah dengan mempertahankan  kearifan  lokal  baik  budaya  dan  tradisi  yang sudah  hidup  dalam  masyarakat.  Institusi  pemerintahan berfungsi  menciptakan  lingkungan  politik  dan  hokum  yang kondusif, sektor swasta menyediakan lapangan pekerjaan dan menciptakan  pendapatan,  sedangkan  masyarakat (society) berperan  positif  dalam  interaksi  sosial,  ekonomi  dan  politik termasuk  mengajak  kelompok-kelompok  dalam  masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktifitas produktif dan
pemberdayaan masyarakat 10 .

## 3)  Compliance and Responsiveness
Dari segi birokrasi, dengan ketegasan yang ditunjukkan oleh Bupati  Lombok  Timur  akan  berdampak  terhadap  birokrasi dalam  pelaksanaan  kebijakan  akan  berjalan  dengan  baik. Selain  itu  antosiasi  masyarakat  yang  mendukung  pemerintah untuk  mempercepat  pembangunan  infrastruktur  yang  mulai sadar dengan dilakukannya sosialisasi akan danfak positif dari pengembangan wisata.
2.  Faktor-Faktor Yang Dipersiapkan ( Enabling Conditions )

## a.  Pendekatan Sosial
Pendekatan  sosial  dilakukan  dengan  melakukan  pendekatan dan  sosialisasi,  hal  ini  perlu  dilakukan  untuk  memberikan  pemahan tentang  pelaksanaa  pembangunan  infrastrukitur  wisata,  baik  itu  di tingakat pemerintah maupun msyarakat sehinga mempermudah untuk mendapatkan dukungan dalam pelaksanaannya.
b.  Komitmen Agen Pelaksana
Komitmen  dari  pelaksana  adalah  dasar  dari  kelancaran program yang direncanakan, sehingga ketika agen memiliki komitmen yang tinggi maka diyakini bahwa pelaksanaan kebijakan akan berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaann yang sudah ditentukan.
10 Suratmi,  Santosa  S.,  Manajemen  Bisnis  Syariah (Strategi  Pemerintah  Kota  Surakarta dalam Melakukan City Branding Sebagai Kota Budaya) . No. 2/Th.VI/ Februari 2013.

## Novia Suhastini

## 4. Policy Evaluation
Pembangunan  berkelanjutan  pada  sektor  pariwisata  mendapatkan perhatian yang cukup luas dari berbagai kalangan, pembangunan pariwisata berkelanjutan  dapat  diartikan  sebagai  aktivitas  pariwisata  yang  dapat memenuhi kebutuhan semua pihak saat ini. Untuk kemajuan pariwisata maka diperlukan sistim pemasaran yang baik, strategi pemasaran destinasi wisata berkelanjutan (sustainable  tourismdestination  marking  strategy): (1)  tahap identifikasi (identification), (2) tahap formulasi strategi (formulation), (3) tahap implementasi  dari  strategi  dimaksud (implementation), (4)  tahap  monitoring dan  evaluasi  terhadap  hasil-hasil  yang  dicapai (monitoring  and  evaluation),
(Suradnya: 2011). Inti dari pembangun pariwisata berkelanjutan adalah system monitoring dan evaluasi.
1.  Monitoring
Untuk  kelancara  program  monitoring  dilakukan  setiap  bulannya,  ini bertujuan untuk terus melihat perkembangan dari pelaksanaan kebijakan yang diterapkan  sehingga  dapat  mengukur  perkembangan  yang  dihasilakan  oleh kebijakan  terhadapat  kemajuan  daerah.  Monitoring  adalah  proses pengumpulan  dan  analisis  informasi  (berdasarkan  indikator  yg  ditetapkan) secara  sistematis  dan  kontinyu  tentang  kegiatan  program/proyek  sehingga dapat  dilakukan  tindakan  koreksi  untuk  penyempurnaan  program/proyek  itu selanjutnya.
Monitoring  dapat  didefinisikan  sebagai  fungsi  manajemen  untuk membimbing  dalam  arah  yang  dituju  dan  untuk  memeriksa  kinerja  terhadap pra-rencana  ditentukan.  Monitoring  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  untuk mengecek penampilan dari aktivitas yang sedang dikerjakan. Atau dapat juga dikatakan  monitoring  yaitu  proses  pengumpulan  dan  analisis  informasi (berdasarkan indikator yang ditetapkan) secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan  program  atau  proyek  sehingga  dapat  dilakukan  tindakan  koreksi untuk penyempurnaan program atau proyek itu selanjutnya 11 .
2.  Evaluasi
11 http://pramitasarah.wordpress.com/2010/11/28/monitoring, di akses pada tgl 17/12/2014
Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati  posisi  terakhir  setelah  implementasi  kebijakan,  sehingga  sudah sewajarnya  jika  kebijakan  publik  yang  telah  dibuat  dan  dilaksanakan  lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan,  sehingga  secara  normatif  akan  diperoleh  rekomendasi  apakah kebijakan  dapat  dilanjutkan;  atau  perlu  perbaikan  sebelum  dilanjutkan,  atau bahkan  harus  dihentikan.  Evaluasi  juga  menilai  keterkaitan  antara  teori (kebijakan)  dengan  prakteknya  (implementasi)  dalam  bentuk  dampak kebijakan,  apakah  dampak  tersebut  sesuai  dengan  yang  diperkirakan  atau tidak.  Dari  hasil  evaluasi  pula  kita  dapat  menilai  apakah  sebuah kebijakan/program  memberikan  manfaat  atau  tidak  bagi  masyarakat  yang dituju.  Secara  normatif  fungsi  evaluasi  sangat  dibutuhkan  sebagai  bentuk pertanggung-jawaban  publik,  terlebih  di  masa  masyarakat  yang  makin  kritis menilai kinerja pemerintah. 12

## C. Simpulan
Dalam perencanaan kebijakan hingga implementasi kebijakan di lapangan hendaknya  mengikutsertakan  masyarakat  di  dalamnya,  mulai  dari  pengambilan keputusan kebijakan. Karena program yang diterapkan tidak akan berjalan dengan baik  apabila  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat,  kultur,  budaya  tidak diperhatikan  dalam  pembentukan  kebijakan.  Kemudian  system  kontrol  dari pemerintah harus berjalan baik dari segi pengawasan hingga pengelolaan objek wisata guna menjaga kelangsungan pengembangan wisata terutama wisata pantai yang ada di kawasan Lombok Timur khususnya bagian Selatan. Sehingga dengan diterapkannya  kebijakan  yang  baik  maka  keberlangsungan  pengelolaan berkelanjutan pariwisata akan lebih mudah untuk dilakukan.
Daftar Pustaka
Undang-Undang & Peraturan daerah:
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
- Peraturan  Bupati  Lombok  Timur  Nomor  3  Tahun  2013  Tentang  Tata  Kerja, Persyaratan,  Serta  Tata  Cara  Pengangkatan  Dan  Pemberhentian  Unsur Penentu  Kebijakan  Badan  Promosi  Pariwisata  Daerah  Kabupaten  Lombok Timur.
12 http://rochyati-w-t-fisip.web.unair.ac.id, di akses pada tgl 17/12/2014

## Novia Suhastini

## Jurnal:
Andayani  S,  dkk.  Jurnal  Rekayasa  Sipil (Pengembangan  Kawasan  Wisata Balekambang Kabupaten Malang) , Volume 6, No. 2-2012 ISSN 1978- 5658.
Anggraeni R., dkk. Jurnal Administrasi Publik (Evaluasi Kebijakan Publik “Evaluasi Terhadap  Pengadaan  Anjungan  Mandiri  Kepegawaian  Berdasarkan Perpres  No.54  Tahun  2010  di  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kota Malang) . Vol.1, No.1: 2013
Irianto.  Jurnal  Bisnis  dan  Kewirausahaan (Dampak  Pariwisata  Terhadap Kehidupan  Sosial  dan  Ekonomi  Masyarakat  di  Gili  Trawanagna Kecamatan  Pemenang  Kabupaten  Lombok  Utara). Vol.7  No.3 November 2011.
Mouw E. Jurnal UNIERA (Implementasi Kebijakan Program Pestival Teluk Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat) , Vol.3 No.1; ISSN 2086-0404, februari 2014.
Panglipur R.S (Pendekatan Masyarakat Untuk Perencanaan Pariwisata Sangiran: Integrasi  Pembangunan  Pariwisata  Berkelanjutan  dan  Pelestarian Situs) Jurnal Sangiran No.1 Tahun 2012.
Parma,  I.P.G, (Kajian  Perencanaan  Penataan  Daya  Tarik  Wisata  Pelabuhan Buleleng) , vol.10, No.2 Desember 2011 ISSN 1412-8683.
Prasetyo P, Jurnal Ilmu Pemerintahan, (Strategi Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga  Dalam  Pengembangan  Potensi  Objek  Wisata  Kota Tarakan) , 2013, 1 (1): 151-164.
Prayogi  P.A.  Jurnal  Perhotelan  dan  Pariwisata (Dampak  Perkembangan Pariwisata di Objek Wisata Penglipuran), Vol.1 No.1, Agustus 2011.
Suradnya I.M, JUrnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi STIE Triatma Mulya (Strategi pemasaran  Destinasi  Pariwisata  Berkelanjutan),  Vol  16,  No.2  Edisi Desember 2011.
Suratmi,  Santosa  S.,  Manajemen  Bisnis  Syariah (Strategi  Pemerintah  Kota Surakarta dalam Melakukan City Branding Sebagai Kota Budaya) . No. 2/Th.VI/ Februari 2013.
Wiryawan I.W.G. Jurnal Advokasi (Paradoks Kebijakan Industrialisasi Pariwisata Dengan Perlindungan Terhadap Upah Pekerja di Bidang Kepariwisataan di Provinsi Bali) . Vol.3 No.1 April 2013.