## ANALISIS REPRESENTASI SUBSTANTIF ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI DPRD KOTA TIDORE KEPULAUAN
PERIODE 2014-2019
Nurul Asnawiah 1)* , Titin Purwaningsih 2)
1 Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jalan Brawijya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183
*Korespondensi Penulis. E-mail: nurulas02@gmail.com Telp: +6282259225625

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana anggota legislatif perempuan DPRD  Kota  Tidore  Kepulauan  menjalankan  fungsi,  hak,  dan  kewenangannya sebagai  representasi  subtantif  dari  perempuan  di  Kota  Tidore  Kepulauan. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Selain  itu  juga menggunakan kuesioner dengan skala Guttman untuk mendengarkan persepsi pemilih di Daerah Pemilihan masing-masing anggota legislatif perempuan. Hasil dari  penelitian  ini  menemukan  bahwa  secara  subtantif  anggota  legislatif perempuan cukup baik namun belum maksimal dalam mempertanggungjawabkan  identitas  representasi  yang  dimiliki.  Tanggapan  80 responden  dari  Daerah  Pemilihan  masing-masing  anggota  legislatif  perempuan menunjukkan  lebih  dari  setengah  responden  (63,75%)  menyatakan  bahwa belum  puas  dengan  kinerja  anggota  legislatif  perempuan,  dan  kurang  dari setengah  responden  (41,45%)  menyatakan  bahwa  anggota  legislatif  perempuan sudah  mengakomodir  kepentingan  perempuan.  Faktor-faktor  yang  menjadi pengaruh  bagi  ke-empat  anggota  legislatif  perempuan  dalam  menjalankan fungsinya  sebagai  representasi  perempuan  di  Kota  Tidore  Kepulauan  yaitu kapasitas teknis anggota legislatif perempuan, sistem politik dan sistem pemilu yang mempengaruhi tingkat independensi dari ke-empatnya.
Kata kunci: Anggota Legislatif Perempuan; Representasi Subtantif

## Abstract
This  study  aims  to  see  how  the  woman  legislative  members  of  the  DPRD  Kota Tidore Kepulauan carry out  their functions, rights and authority  as a substantive representation of women in Kota Tidore Kepulauan. This study uses a qualitative method.  The  technique  of  collecting  data  uses  interviews,  observation,  and documentation. In addition, it also uses a Guttman scale questionnaire to listen to the  perceptions  of  voters  in  the  Electoral  District  of  each  member  of  the  women's legislature.  The  results  of  this  study  found  that  substantially  woman  legislative members  were  quite  good  but  not  yet  maximal  in  accounting  for  the  identity  of representation  they  had.  The  responses  of  80  respondents  from  the  Electoral
District  to  each  woman  legislative  member  showed  that  more  than  half  of  the respondents (63.75%) stated that they were not satisfied with the performance of women legislators, and less than half of respondents (41.45%) stated that women legislators had accommodate women's interests. The factors that influence the four legislative members of women in carrying out their functions as representations of women in Kota Tidore Kepulauan  are the technical capacity of women legislative members, the political system and the electoral system that influence their level of independence.
Keywords: Woman Legislative Members; Subtantive Representation

## PENDAHULUAN
Representasi  merupakan  hakikat  dari  proses  demokrasi,  dengan adanya  pihak  terwakil  dan  wakil  segala  proses  politik  terutama  dalam bidang  legislatif  menjadi  praktis  dan  efektif.  Karena  tidak  melibatkan setiap individu, namun representasi dari cita-cita individu serta aspirasi mereka  dalam  menentukan  arah  kebijakan.  Ketertarikan  melakukan studi  representasi  politik  terutama  yang  diwakili  oleh  legislatif perempuan  karena  sejak  awal  tegaknya  demokrasi  di  berbagai  negara, peran perempuan selalu menarik untuk diperhatikan.
Keterwakilan  perempuan  dalam  politik  formal  di  Indonesia  mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya Undang-Undang Pemilu No. 12 Tahun  2003,  yang  menyebutkan  pentingnya  aksi  afirmasi  (affirmation action)  bagi  partisipasi  politik  perempuan  dengan  menetapkan  jumlah 30% dari seluruh calon partai politik pada parlemen di tingkat nasional maupun  lokal.  Aksi  afirmasi  seringkali  didefinisikan  sebagai  upaya strategis  untuk  mempromosikan  kesamaan  dan  kesempatan  bagi kelompok tertentu dalam masyarakat seperti perempuan atau kelompok minoritas yang kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan.
Kemudian diperkuat dengan Undang-Undang no. 8 tahun 2010 pasal 53  sampai  pasal  58  yang  menyangkut  sistem  kuota  30%  bagi perempuan.  Dan  yang  terbaru  pada  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2012 pasal  55  yang  berbunyi,  “Daftar  bakal  calon  sebagaimana  psal  53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Serta  pasal  56  ayat 2  yang  juga  menguatkan  keberadaan  perempuan  di kancah  politik  yang  berbunyi,  “Daftar  bakal  calon  sebagaimana  pada
ayat 1, setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon.
Harapannya  dengan  kebijakan  tersebut  dapat  menjadi  kemajuan partisipasi  politik  perempuan  dari  segi  kuantitasnya  sehingga  tercapai angka proposional keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif juga partai  politik,  dari  segi  kualitasnya  adalah  harapan  agar  suara  dan kepentingan perempuan akan lebih diakomodir dalam setiap pengambilan  keputusan  suatu  kebijakan  disaat  masih  banyaknya permasalahan  yang  dialami  perempuan  dan  kepentingan  perempuan serta kebutuhan perempuan yang belum terpenuhi.
Kebutuhan  untuk  meningkatkan  representasi  politik  perempuan  di Indonesia  baik  ditingkat  pusat  maupun  lokal  berpangkal  dari  suatu kesadaran  bahwa  semua  prioritas  dan  agenda  politik  harus  dirombak dan semua ini harus didukung oleh elit partai politik dan sistem pemilu yang  ramah  terhadap  perempuan.  Meningkatkan  representasi  politik perempuan  berarti  juga  meningkatkan  keefektifan  perempuan  dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dapat menjamin hak- hak perempuan dan masyarakat luas.
Secara  kuantitas  representasi  perempuan  dalam  arena  politik khususnya  di  lembaga  legislatif  mengalami  pasang  surut  sejak  tahun 1950.  Keterwakilan  perempuan  yang  terendah  adalah  pada  DPR  1050- 1995  (3,7%)  (Agustina  2009)  dan  tertinggi  pada  DPR  2009-2014  yang berjumlah  101  orang  atau  18,10%  dan  menurun  di  periode  2014-2019 menjadi 17,32% atau sebanyak 97 orang (Databoks 2017).
Dalam  konteks  lokal  di  Kota  Tidore  Kepulauan,  perwakilan perempuan  sebagai  anggota  legislatif  masih  sangat  kurang.  Hal  ini dipengaruhi  oleh  banyak  faktor,  diantaranya  faktor  adat  istiadat  dan pemaknaan  nilai-nilai  budaya  dari  masyarakat  yang  lebih  mengarah  ke patriarki,  sehingga  mengakibatkan  perempuan  kurang  dilibatkan  dalam menduduki  jabatan  struktural  di  pemerintahan.  Dalam  Pemilihan Umum Legislatif 2014 lalu, representasi perempuan di DPRD Kota Tidore kepulauan  mengalami  peningkatan.  Dari  2  orang  dari  20  kursi  dari periode  sebelumnya  berubah  menjadi  4  orang  dari  25  kursi.  Secara
umum  hasil  pemilu  legislatif  2014  untuk  Kota  Tidore  Kepulauan memperlihaktkan  meningkatnya  representasi  perempuan  dibandingkan pemilu  legislative  sebelumnya  (2009),  4  kursi  dimenangkan  oleh  angota legislative  perempuan,  yakni  masing-masing  1  orang  dari  PAN,  1  orang dari P-DIP, dan 2 orang dari Partai Golkar. Perolehan sekitar 16% kursi perempuan  di  DPRD  Kota  Tidore  Kepulauan  tersebut  dapat  dikatakan belum  optimal  jika  dihubungkan  dengan  urgensi  pemenuhan  prasyarat minimal  30%  keterwakilan  perempuan  dalam  politik  pada  umumnya, dan  di  dalam  lembaga  parlemen  khususnya  dan  tentu  capaian  tersebut masih  jauh  dari  harapan.  Namun  demikian,  peningkatan  jumlah kehadiran  perempuan  sedikit  bisa  memberikan  harapan  terwakilinya perempuan-perempuan di Kota Tidore Kepulauan.
Tuntutan  adanya  representasi  perempuan  tidak  semata-mata  terkait kehadiran  fisik  wakil  perempuan,  melainkan  juga  sejauh  mana  ide  dan gagasan  tentang  kepentingan  kaum  perempuan  terwakili  dalam kebijakan  publik  atau  dapat  dikatakan  bahwa  Permasalahan  dari representasi  perempuan  dalam  parlemen,  bukan  sekedar  tantangan untuk meningkatkan kuantitas tetapi juga peningkatan kualitas. Tujuan yang  lebih  besar  yaitu  bagaimana  partisipasi  politik  perempuan bermakna/transformatif  dan  dapat  merubah  agenda  politik  menjadi lebih  membumi,  serta  berpihak  pada  kesejahteraan  masyarakat, khususnya  perempuan.  Keterlibatan  perempuan  diharapkan  dapat membawa  perspektif  baru  dalam  proses  politik  dan  penentuan  prioritas mengenai isu yang akan dibahas.
Di  Kota  Tidore  Kepulauan,  salahsatu  isu  sosial  yang  terkait kepentingan  kaum  perempuan  adalah  penegakan  hukum  dan  keadilan bagi para pelaku tindak kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak. data  yang  dihimpun  Kepolisian  Tidore  terhadap  korban  kekerasan perempuan dan anak tercatat tahun 2013 ada 6 kasus, tahun 2014 ada 21  kasus,  tahun  2015  ada  16  Kasus,  dan  KDRT  yang  terjadi  di  kota Tidore  Kepulauan  tahun  2014-2017  sebanyak  21  kasus,  dan  masih banyak  kasus  yang  mungkin  belum  terungkap  secara  publik  sebagai akibat  terbatasnya  pengetahuan  para  korban  atas  hak-hak  hukum
mereka,  masih  minimnya  para  korban  melaporkan  tindak  kekerasan yang dialaminya.

## Gambar 1.  Data KDRT Kota Tidore
Kepulauan Tahun 2014-2017

## Sumber: BKBPP Kota Tidore Kepulauan
Data  diatas  menunjukkan  bahwa  peningkatan  jumlah  keterwakilan perempuan  di  parlemen  dari  segi  kuantitasnya,  juga  tidak  otomatis menjamin aspirasi kaum perempuan akan terakomodasi dengan lebih baik karena  suara  perempuan  di  parlemen.  Terkait  hal  ini,  penelitian  ini  akan berfokus pada empat legislator perempuan di DPRD Kota Tidore Kepulauan periode  2014-2019,  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkapkan bagaimana pengimplementasian kinerja dalam pemenuhan hak perempuan serta  menganalisa  bagaimana  representasi  subtantif  anggota  legislative perempuan  Kota  Tidore  Kepulauan  tahun  2014-2015,  dan  faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi legislative perempuan dalam merepresentasikan kepentingan perempuan.

## METODE  PENELITIAN
Untuk  menunjang  penulisan  tesis  ini,  harus  diperhatikan  jenis penelitian  yang  sebaiknya  digunakan  serta  teknik  pengumpulan  data  dan teknik analisis data yang tepat untuk mendukung penulisan penelitian ini.

## Jenis Penelitian
Pilihan  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif.  Metode  ini  cukup  tepat  digunakan  untuk  mengelaborasi pengalaman  subjektif  seseorang  (Marsh  dan  Stoker,  2011).  Di  mana pengalaman  yang  dielaborasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pengalaman
anggota  legislatif  perempuan  DPRD  Kota  Tidore  Kepulauan  terkait representasi subtantif yang mereka jalankan.

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  ini  dimulai  pada  tanggal  26  Desember  2018  –  30  Januari 2019. Lokasi-lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota  Tidore  Kepulauan  (Sekretariat  DPRD,  Anggota legislative perempuan, Komisi-komisi DPRD, badan legislasi DPRD, dan alat kelengkapan  DPRD  lainnya).  Kantor  Walikota  Kota  Tidore  Kepulauan  dan Kantor  Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana.  Selain itu,  penulis  juga  melakukan  pembagian  kuesioner  di  Daerah  Pemilihan masing-masing  anggota  legislatif  perempuan  untuk  mendengarkan  respon pemilih.

## Target/Subjek Penelitian
Dalam  studi  ini  yang  menjadi  subjek  penelitiannya  adalah  anggota legislatif  perempuan  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota Tidore Kepulauan periode 2014-2019. Secara keseluruhan berjumlah empat (4)  orang.  Selain  itu,  penulis  juga  melibatkan  aktor-aktor  di  level  eksekutif dan ranah intermediari. Secara spesifik, informan di level eksekutif, seperti dari  Walikota  atau  Wakil  Walikota  dan  Badan  Keluarga  Berencana  dan Pemberdayaan  Perempuan  (BKBPP).  Serta  informasi  dari  masyarakat khususnya  dari  daerah  pemilihan  masing-masing  anggota  legislative perempuan.

## Prosedur
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mewawancarai  setiap  subjek penelitian, kemudian melakukan kajian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan  data  yang  diperlukan  untuk  penelitian.  Selain  itu,  penulis  juga menggunakan  kuesioner  yang  dibagikan  ke  responden  dari  Daerah Pemilihan  masing-masing  anggota  legislatif.  Responden  yang  penulis gunakan berjumlah 80 orang.

## Teknik Pengumpulan Data
Pelaksanaan  pengumpulan  data  dalam  studi  ini  menggunakan  teknik observasi  langsung,  wawancara,  dan  kajian  dokumen  (Yin  2011;  Creswell, 2007). Penulis menggunakan ketiga teknik ini secara bersamaan.

## Teknik Analisis Data
Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus sampai  tuntas  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Miles  and  Huberman (dalam Sugiyono, 2011:246 ‐ 247). Adapun langkah ‐ langkah analisis dalam penelitian ini adalah Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  disesuaikan  dengan  definisi  operasional  yang  telah disusun, dimana akan difokuskan pada 2 (dua) Variabel yaitu Representasi Subtantif anggota legislative perempuan yang menduduki kursi DPRD Kota Tidore  Kepulauan  periode  2014-2019,  disini  penulis  berfokus  pada  fungsi utama yang harus dijalankan anggota legislatif yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran,  dan  fungsi  pengawasan.  Variabel  yang  kedua  yaitu  faktor-faktor yang  mempengaruhi  mereka  dalam  menjalankan  fungsinya,  pada  poin  ini penulis  mengacu  pada  teori  Arbi  Sanit  dan  James  Lee  yang  kemudian penulis  sederhanakan  menjadi  2  faktor  utama,  yaitu  kapasitas  teknis  dari anggota  legislatif  perempuan  di  DPRD  Kota  Tidore  Kepulauan  dan  sistem politik serta sistem pemilu. Selain itu, untuk dapat membuat analisis yang subjektif  penulis  juga  melihat  bagaimana  persepsi  pemilih  di  Daerah Pemilihan  (Dapil)  masing-masing  anggota  legislatif  perempuan  dengan melihat  peran  mereka  dalam  pelaksanaan  reses  atau  penjaringan  aspirasi masyarakat,    selain wawancara  penulis  juga  menggunakan  kuesioner  yang disebarkan ke responden.
Jumlah  responden  dalam  penelitian  ini  yaitu  80  responden,  yang merupakan bagian dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan juga tokoh  masyarakat  di  masing-masing  Dapil  anggota  legislatif  perempuan,
yaitu Dapil I (Kecamatan Tidore dan Tidore Timur) dan Dapil II (Kecamatan Tidore  Utara  dan  Tidore  Selatan).  Jika  diklasifikasikan  berdasarkan  jenis kelamin  dan  pekerjaan,  responden  yang  digunakan  dalam  penilitian  ini terdiri dari:
Tabel 1.1 Klasifikas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin No. Jenis Kelamin Jumlah % 1. Laki-laki 28 35% 2. Perempuan 52 65% Jumlah total 80 100% Sumber: Data diolah
Dan klasifikasi responden berdasarkan  jenis  pekerjaan,  sebagai berikut:
Gambar 1.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan

## Sumber: Data diolah
Berdasarkan  data  diatas  dapat  dilihat  bahwa  jika  diklasifikasikan berdasarkan  pekerjaan  responden  terbanyak  berprofesi  sebagai  Pegawai, dengan  presentase  88%.  Sedangkan  berdasarkan  jenis  kelamin,  responden terbanyak adalah perempuan.

## Representasi Subtantif Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kota Tidore Kepulauan
Dalam  pendekatan  teoritik  mengenai  teori  Representasi  oleh  Hanna Fenichel Pitkin dalam bukunya yang berjudul The Concept of Representation (1967),  diungkapkan  bahwa  terdapat  social-system  dari  masyarakat  yang pada  faktanya  memiliki  pola  representasi  yang  beragam  dan  kompleks. Representasi  dapat  diidentifikasikan  dengan  dua  hal.  Pertama,  mengenai kewenangan (otoritas) yang sering dikenal dengan pelimpahan keterwakilan satu  pihak  (individu  atau  kelompok)  ke  pihak  lain  dan  yang  kedua  adalah
tanggung jawab. Pemberian kewenangan ini menjadi dasar tindakan seperti apa yang harus dilakukan oleh pihak yang posisinya mewakili. Jelas karena kewenangan ini didapatkan dari orang lain (pihak yang diwakili), terlahirlah sebuah  mekanisme  yang  harus  dijalani,  yaitu  tanggung  jawab  dari  pihak yang  mewakili  atas  pihak  yang  diwakili.  Jadi  terdapat  relasi  dua  arah dimana  kewenangan  yang  diberikan  harus  disertai  dengan  tanggungjawab. Hal  inilah  yang  yang  akan  menjadi  pijakan  dalam  pembahasan  terkait penelitian  yang  sudah  penulis  lakukan  terkait  Representasi  Subtantif Anggota  Legislatif  Perempuan  di  DPRD  Kota  Tidore  Kepulauan  Periode 2014-2019.  Berbicara  mengenai  representasi  berarti  berbicara  mengenai hubungan pada siapa yang mewakili seseorang atau kelompok didalamnya. Dalam hal ini Anggota legislative perempuan di Kota Tidore Kepulauan yang menjadi wakil bagi masyarakat, khususnya perempuan.

## Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota  Tidore  Kepulauan adalah  partner  bagi  Kepala  Daerah  dalam  menjalankan  tugas  sebagai aparat  pemerintah  daerah.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  didalam  Undang- Undang  No.  23  tahun  2014  tentang  pemerintah  daerah  yang  menyatakan bahwa  DPRD  adalah  badan  pembentukan  peraturan  daerah  yang berkedudukan  sejajar  dan  menjadi  mitra  Pemerintah  Daerah,  dimana Pemerintah  Daerah  bertugas  diranah  eksekutif  sedangkan  DPRD  diranah legislative.
Tugas  ke-empat  anggota  legislatif  perempuan  dalam  fungsi  legislasi yaitu  mengenali  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  untuk  kemudian dituangkan  dalam  kebijakan.  Karena  sebagaimana  yang  dijelaskan  diatas bahwa meskipun ini menjadi tugas bersama dengan pihak eksekutif namun setiap  anggota  DPRD  mempunyai  hak  untuk  mengajukan  rancangan peraturan  daerah,  dalam  hal  ini  penulis  ingin  melihat  bagaimana  peran anggota  legislatif  perempuan  dalam  mengenali  kebutuhan  serta  aspirasi perempuan Kota Tidore Kepulauan.
Perempuan  mempunyai  kebutuhan-kebutuhan  khusus  yang  hanya dapat  dipahami  oleh  perempuan,  diantaranya  terkait  dengan  kesehatan reproduksi,  masalah  kesejateraan  keluarga,  kepedulian  pada  anak,  serta isu-isu  kekerasan,  baik  kekerasan  seksual  pun  kekerasan  terhadap  anak. Berdasarkan  data  dari  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan,  data  kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah sebagai berikut:
Tabel 1.2 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Tidore Kepulauan Periode Tahun 2014-2018
Kasus 2014 2015 2016 2017 2018 Pencabulan 11 7 4 5 2 Persetubuhan 3 3 3 5 1 KDRT 5 2 9 5 - Kekerasan terhadap anak 2 3 7 3 -

## Sumber: BKBPP
Dari  data  diatas,  dalam  parameter  produktivis  penulis  ingin  melihat bagaimana  upaya  peran  anggota  legislatif  perempuan  menerjemahkannya dan  merumuskan  sebuah  kebijakan.  Dan  berdasarkan  kajian  dokumen yang  penulis  lakukan  di  Badan  Legislasi  sejak  tahun  2014  –  2018  DPRD Kota  Tidore  Kepulauan  telah  berhasil  mengesahkan  30  PERDA.  Dan  dari ke-30  PERDA  tersebut  5  diantaranya  merupakan  inisiatif  dari  DPRD.  Ke-5 PERDA tersebut adalah:
1. Peraturan  Daerah  tentang  Pengakuan  dan  Perlindungan  Adat  Serta Budaya Masyarakat Hukum Adat Kesultanan Tidore
2. Peraturan  Daerah  tentang  Pengendalian,  Pengawasan  Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
3. Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan
4. Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan

## 5. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Dari  data  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  anggota  DPRD  periode  2014- 2019  cukup  produktif,  tetapi  kurang  memanfaatkan  kewenangan  yang dimiliki, dilihat dari jumlah PERDA yang berasal dari inisiatif PERDA hanya 5  (lima).  Selain  itu,  mengacu  pada  data  terkait  tingginya  angka  kasus kekerasan  pada  perempuan  dan  anak  di  Kota  Tidore  Kepulauan  belum ditemukan PERDA terkait Kekerasan terhadap perempuan juga perlindungan  anak.  Hal  ini  diakui  oleh  salahsatu  anggota  legislatif perempuan, Ibu Ratna Namsa, ST dalam wawancara sebagai berikut:
“Peraturan  Daerah  yang  berkaitan  dengan  Kekerasan  Pada  Perempuan belum  ada,  tapi  ada  beberapa  perda  yang  bisa  dibilang  berkaitan dengan  kepentingan  perempuan”  (Wawancara  pada  tanggal  9  Januari 2019, di Ruang Komisi III Sekretariat DPRD Kota Tidore Kepulauan).
Hal  yang  sama  juga  diungkapkan  oleh  wakil  walikota  Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, SE, berikut paparannya:
“Peran  anggota  legislative  perempuan  dalam  menyikapi  kasus-kasus terkait  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  masih  sangat  kurang. Sejauh ini belum ada yang konsen membahas hal itu. Terkait Paraturan Daerah tentang kekerasan perempuan di Provinsi sudah ada tapi di Kota Tidore  Kepulauan  setahu  saya  memang  belum  ada”  (Wawancara ditanggal  20  Desember  tahun  2018,  di  Kantor  Walikota  Tidore Kepulauan).
Peraturan  Daerah  (PERDA)  DPRD  Provinsi  Maluku  Utara  yang dimaksudkan  oleh  Wakil  Walikota  Tidore  Kepulauan  yaitu  Peraturan Daerah  No.  5  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  dan  Pelayanan  terhadap Perempuan  dan  Anak  Korban  Kekerasan.  Setelah  mengkaji    PERDA  DPRD Provinsi  Maluku  Utara  No.  5  Tahun  2013  tersebut  penulis  menyimpulkan bahwa  mungkin  belum  adanya  PERDA  terkait  kekerasan  terhadap
perempuan  di  Kota  Tidore  Kepulauan  karena  sudah  ada  PERDA  terkait  di DPRD  Provinsi,  yang  cukup  memadai  dan  bisa  menjadi  acuan  untuk menyikapi  kasus-kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  di  Kota Tidore Kepulauan.
Selain  itu,  di  DPRD  Tidore  Kepulauan  juga  terdapat  PERDA  yang berkaitan dengan kepentingan perempuan, yaitu PERDA No. 2 Tahun 2016 tentang  Penyelenggaraan  pelayanan  Kesehatan,  spesifiknya  pada  pasal  9 ayat 3 yang membahas mengenai Kesehatan Ibu, Anak, dan KB serta  pasal 27  yang  membahas  mengenai  mitra  dalam  perawatan  ibu  hamil,  ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi yang baru lahir.
Terlepas  dari  Peraturan  Daerah  yang  sudah  ada  dan  keterkaitannya dengan  kepentingan  perempuan,  ada  aspirasi  perempuan  yang  memang sudah  disampaikan  namun  belum  diakomodir  pada  periode  ini.  Hal tersebut diungkapan oleh Hj. Elvri Habib, SE sebagai berikut:
“Peraturan Daerah terkait kepentingan perempuan khususnya kekerasan  pada  perempuan  seingat  saya  mungkin  belum  ada.  Namun saya  beberapa  ada  pertemuan  dengan  organisasi  dan  juga  pertemuan dengan masyarakat, ada yang mengusulkan kalau boleh ada Peraturan Daerah  terkait  masa  cuti  Ibu  hamil  dan  Ibu  Menyusui  yang  bekerja sebagai ASN, semoga DPRD periode selanjutnya bisa mengakomodir ini” (wawancara  pada  tanggal  10  Januari  2019,  di  Sekretariat  DPRD  Kota Tidore Kepulauan).
Dari  hal  diatas,  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  DPRD  Kota  Tidore Kepulauan  periode  2014-2019  jika  dilihat  dari  aspek  produktivitas  dapat dikatakan  kurang  produktiv  karena  hingga  akan  berakhirnya  masa jabatannya  hanya  menghasilkan  5  Perda  yang  berasal  dari  inisiatif  DPRD. Khususnya untuk anggota legislatif perempuan, representasi subtantif dari perempuan yang duduk dikursi legislatif memang merupakan metode yang lebih  tepat  untuk  mengartikulasikan  kepentingan  dan  kebutuhan perempuan  melalui  kebijakan-kebijakan  strategis.  Dalam  menjalankan perannya dalam fungsi legislasi, berdasarkan kajian dokumen yang penulis lakukan dari sekian jumlah Perda yang berhasil disahkan sejak tahun 2014
terdapat  1  (satu)  Perda  yang  secara  substansinya  berkaitan  dengan kepentingan  perempuan.  Namun,  disamping  itu  masih  ada  aspirasi perempuan  yang  belum  diakomodir  pada  periode  ini.  Melihat  data  kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tinggi, diakui wakil walikota Tidore  Kepulauan  bahwa  beliau  melihat  ke-empat  anggota  legislatif perempuan  belum  ada  sejauh  ini  konsen  menyikapai  isu  sosial  terkait perempuan  dan  anak  ini  di  Kota  Tidore.  Bahkan  diakui  oleh  salahsatu anggota legislatif perempuan bahwa ada aspirasi perempuan yang memang belum  dapat  diakomodir.  Padahal  perjuangan  untuk  menggolkan perempuan  di  ranah  legislatif  selain  untuk  memperjuangkan  kuantitas berdasarkan  kuota  affirmasi,  tapi  hal  yang  paling  penting  adalah  kualitas perempuan,  bagaimana  perempuan  yang  terpilih  dapat  secara  subtantif memiliki  kepekaan  dan  komitmen  untuk  mewujudkan  kesetaraan, pemberdayaan  perempuan,  dan  keadilan.  Kepekaan  dan  komitmen tersebutlah  yang  diharapkan  dapat  membuat  anggota  legislatif  perempuan dapat mengawal kepentingan-kepentingan perempuan dan kemudian dapat diartikulasikan dalam kebijakan-kebijakan yang strategis.

## Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran
Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan No. 178.4/17/01/2014 tentang Pembentukan
Badan Anggaran Dan Keanggotan  Badan  Anggaran  DPRD  Kota  Tidore  Kepualaun,  dari  ke-empat anggota legislative perempuan terdapat dua diantaranya yang tergabung di Badan  Anggaran,  yaitu  Hj.  Elvri  Habib,  SE  dan  Ratna  Namsa,  ST  karena keduanya  juga  merupakan  ketua  komisi.  Dimana  yang  tergabung  didalam Badan  Anggaran  yaitu  Anggota-anggota  legislative  yang  merupakan  bagian inti dari perwakilan tiap komisi, diantaranya ketua, wakil, dan sekretaris.
Anggota  legislatif  perempuan  yang  tergabung  dalam  badan  anggaran sepenuhnya  harus  mendukung  program-program  terutama  program  yang berkaitan dengan kepentingan perempuan dan anak. Berkaitan dengan ini,
didalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 5 tahun 2013 tentang Perlindungan  dan  Pelayanan  terhadap  Perempuan  dan  Anak  Korban Kekerasan, pada Bab VI tentang pelayanan Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 yang substansinya  mewajibkan  adanya  Pusat  Pelayanan  Terpadu  yang  unit pelaksana  teknisnya  yaitu  SKPD  terkait  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintah  daerah  dibidang  pemberdayaan  perempuan,  perlindungan anak,  dan  keluarga  berencana.  Dan  juga  pada  Bab  VIII  tentang penganggaran pada pasal 16, yang berbunyi:
1. Penyelenggraan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  sebagaimana  dimaksud pada  pasal  9  dilaksanakan  atas  beban  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah
2. Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  wajib  menyediakan  anggaran  pada setiap  tahun  anggaran  berdasarkan  kebutuhan  nyata  Pusat Pelayanan Terpadu.

## Dan pasal 17, yang berbunyi:
1. Dalam  hal  tidak  tersedia  anggaran  atau  tidak  cukup  tersedia anggaran    pemerintah  daerah  dapat  melakukan  pengeluaran  kas untuk  membiayai  kebutuhan  penyelenggaraan  Pusat  Pelayanan Terpadu
2. Terhadap  pengeluaran  kas  sebagaiman  dimaksud  pada  ayat  1 pemerintah daerah menyampaikan kepada DPRD sebelum pengajuan Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  Perubahan  APBD  atau dicantumkan  dalam  laporan  realisasi  apabila  pengeluaran  kas dilakukan setelah perubahan APBD
Jika  mengacu  pada  Peraturan  Daerah  diatas  dan  disesuaikan  dengan kondisi  dilapangan  yang  penulis  amati,  di  Kota  Tidore  Kepulauan  sudah dibentuknya  Badan  Keluarga  Berencana  dan  Pemberdayaan  Perempuan, yang  didalamnya  terdapat  bidang  pemberdayaan  perempuan  dan perlindungan  anak.  Namun  dalam  pelaksanaan  tugasnya  diakui  oleh Kepala  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan  Kota  Tidore  Kepulauan,  Ibu  Ani Abdullah  bahwa  masih  berkaitan  dengan  kegiatan-kegiatan  seremonial,
seperti  dilakukannya  seminar  terkait  dalm  rangka  peringatan  hari  ibu. Kegiatan-kegiatan  yang  jenisnya  pemberdayaan  masih  sangat  kurang,  dan yang  menjadi  kendala  adalah  kurangnya  anggaran.  Berikut  yang diungkapkan oleh ibu Ani Abdullah:
“kami  selalu  berupaya  untuk  melakukan  kordinasi  dengan  mereka (Anggota DPRD). Namun sepertinya keberadaan Bidang Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  belum  begitu  diperhitungkan, selama  ini  pergerakan  kami  terkendala  dana.  Saya  menjabat  sejak tahun  2011,  dan  yang  selalu  kami  upayakan  untuk  dilakukan  yaitu masih  pada  tahap  sosialisasi  keberadaan  kami.  Pada  tahun  2018 kemarin  kami  baru  melakukan  sosiali  KDRT  hanya  di  1  (satu) kecamatan  dengan  keterbatasan  dana  yang  ada,  jadi  selama  saya menjabat  baru  1  kali  saya  lakukan  sosialisasi.  Lagi-lagi  karena keterbatasan  dan  jadi  belum  banyak  yang  bisa  kami  lakukan” (wawancara pada tanggal 4 Januari 2019, dikantor BKBPP).
Pernyataan yang sama juga  penulis dapatkan dari ibu Ratna Namsa, berikut pemaparannya:
“Dalam  mengawal  kebijakan  publik  yang  pro  kepada  kepentingan perempuan  kami  sangat  siap.  Untuk  kegiatan-kegiatan  berjenis pemberdayaan ada dinas terkait pemberdayaan perempuan, sayangnya pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan keperempuanan itu masih terbatas. Saya memahami itu, karena APBD Kota Tidore Kepulauan juga masih kecil. Hal ini semoga dipahami oleh teman-teman  yang  ada  diranah  birokrasi  khususnya  dinas  terkait. Saya  sendiri  menyadari  bahwa  dari  jumlah  penduduk  Kota  Tidore Kepulauan,  60%-nya  adalah  perempuan,  jadi  harusnya  kebijakan public harus lebih ramah pada perempuan. Dan dalam 2 tahun terakhir sedang  kami  upayakan  untuk  peningkatan  alokasi  dana  untuk  ke Pemberdayaan  Perempuan.  Tahun  ini  bisa  dibilang  terealisasi  karena ada peningkatan dibandingkan  tahun sebelumnya” (Wawancara pada tanggal  9  Januari  2019,  di  ruang  Komisi  II  Sekretariat  DPRD  Kota Tidore Kepulauan).
Berkaitan  dengan  hal  diatas,  penulis  menyimpulkan  bahwa  dengan adanya  representasi  perempuan  di  legislatif,  terutama  yang  terlibat  di Badan  Anggaran  akan  membuat  perempuan  lebih  berdaya  untuk  terlibat dalam penyusunan anggaran yang ramah kepada kepentingan perempuan. Penggunaan  analisa  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  serta  kepentingan perempuan dapat meningkatkan efektifitas kebijakan sehingga penggunaan uang  publik  dalam  hal  ini  APBD  juga  mempertimbangkan  kebutuhan  dan kepentingan  perempuan.  Kedua  anggota  legilastif  yang  terlibat  di  Badan Anggaran  sudah  memperlihatkan  upaya  menerjemahkan  aspirasi  dan kebutuhan  perempuan  dan  anak  dalam  merumuskan  kebijakan  anggaran, mereka  merespon  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  perempuan  dan anak  dengan  diadakannya  anggran  untuk  peningkatan  pemberdayaan perempuan.  Sama  halnya  dengan  pelaksanaan  fungsi  legislasi,  dalam pelakasanaan  fungsi  anggaran,  anggota  legislatif  perempuan  yang  terlibat harus menjadi penyambung aspirasi kaum perempuan.

## Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan
Pada  bagian  ini,  penulis  ingin  menilai  bagaimana  anggota  legislatif perempuan  menjalankan  fungsi  pengawasan  dengan  melihat  apakah  ada kejanggalan  dari  Perda-Perda  yang  sedang  diimplementasikan,  terutama yang  berkaitan  dengan  kepentingan  perempuan.  Selain  itu,  penulis  juga menilai  kemampuan  anggota  legislatif  perempuan  dalam  mengawasi jalannya  pemerintahan  dan  pemanfaatan  APBD  oleh  SKPD  terkait (pelayanan  publik).  Namun  karena  saat  penelitian  yang  penulis  lakukan sedang  tidak  ada  jadwal  koordinasi  yang  dilakukan  dengan  SKPD-SKPD terkait  maka  penulis  berusaha  menggalih  informasi  melalui  wawancara dengan  beberapa  narasumber  terkait  pelaksanaan  fungsi  pengawasan. Salahsatunya yaitu Ir. Titiek Arafiani Rurai, beliau mengungkapkan:
“Melalui  pengawasan  dari  DPRD,  eksekutif  atau  dalam  hal  ini pemerintah  daerah  akan  terhindar  dari  berbagai  penyimpangan  dan penyelewengan.  Hasil  dari  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD
akan diambil tindakan penyempurnaan jika ada kekeliruan yangterjadi  untuk  memperbaiki  pelaksanaan  kebijakan.  Selain  itu, fungsi  pengawasan  dari  DPRD  ini  juga  untuk  menghindari  adanya berbagai  kesalahan  administrative  dalam  tata  laksana  birokrasi pemerintah  daerah  yng  mungkin  tanpa  disadari  bisa  saja  bermuara pada  dugaan  tindak  pidana  korupsi  ataupun  konflik  terhadap masyarakat  bagi  para  pejabat  publik  yang  menangani  urusan  public tersebut.  Jadi  dengan  adanya  pengawasan  DPRD  ini  dapat memberikan  perlindungan  yang  cukup  efekti  terhadap  eksekuti  dalam menjalankan tata laksana birokrasi secara optimal” (Wawancara pada tanggal 28 Januari 2019, di kediaman Ibu Titiek Arafiani Ruray).
Hj  Elvri  Habib,  SE  yang  juga  merupakan  ketua  komisi  II  juga menyampaikan pendapatnya, sebagai berikut:
“Kewenangan  DPRD  yang  satu  ini  diharapkan  agar  DPRD  sendri mampu memainkan perannya secara optimal dalam mengemban fungsi kontrol  terhadap  pelaksanaan  peratura  daerah.  Ya  tujuannya  agar tdapat  diwujudkan  pemerintah  daerah  yang  bersih,  efisien,  dan terbebas  dari  berbagai  praktek  yang  mungkin  berindikasi  koruspsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut saya ada 3 aspek utama yang menjadi parameter keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, juga pemeriksaan. Pengawasan mengacu kegiatan yang dilakukan  diluar  pihak  eksekutif  yaitu  masyarakat  dan  DPRD,  untuk mengawasi  kinerja  pemerintah.  Fungsi  pengawasan  ini  mempunyai kaitan  yang  erat  dengan  dungsi  legislasi,  karena  objek  yang  diawasi menyangkut  pelaksanaan  peraturan  daerah  dan  pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah”. (Wawancara  pada  10  Januari  2019,  di  ruang  Komisi  II  Sekretaria DPRD Kota Tidore Kepulauan).
Pelaksanaan fungsi pengawasan erat hubungannya dengan pemberdayaan,  bahwa  pengawasan  adalah  untuk  menentukan  apa  yang telah  dicapai  atau  belum  dicapai,  mengadakan  evaluasi  atas  hal  tersebut,
dan  mengambil  tindakan-tindakan  korektif  bila  diperlukan.  Sangat mungkin bagi ke-empat anggota legislative perempuan untuk mendengarkan  aspirasi  perempuan  yang  menjadi  pihak  yang  diwakili  di bangku  legislative,  juga  jika  ke-empat  anggota  legislative  perempuan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan.
Setiap komisi di DPRD memiliki mitra yang berbeda, sehingga pengawasan dilakukan disesuaikan dengan mitra dari masing-masing komisi. Komisi III misalnya  yang  bermitra  dengan  Badan  Keluarga  Berencana  dan Pemberdayaan  Perempuan  (BKBPP),  dan  beberapa  SKPD  terkait.  Pada penelitian  ini  penulis  menitikberatkan  fokus  pada  BKBPP  karena  data kasus  kekerasan  perempuan  dan  anak  yang  tinggi  di  Kota  Tidore Kepulauan jika dibandingkan dengan kabupaten atau Kota lain di Provinsi Maluku  Utara.  Ibu  Ani  Abdullah  selaku  Kepala  Bidang  Pemberdayaan Perempuan  memberi  tanggapan  terkait  pelaksanaan  fungsi  pengawasan dari DPRD Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut:
“Untuk  pelaksanaan  kegiatan  kami  terkendala  dana  dan  dalam  2 tahun  terakhir  mereka  sedang  gencar-gencarnya  memperjuangkan adanya  kenaikan  dana  demi  lancarnya  kegiatan  Pemberdayaan Perempuan  kedepan.  Itu  juga  karena  kami  yang  terus  mendesak  dan membicaran  mengenai  kepentingan  perempuan  akhirnya  mereka menyadari.  Tapi  selama  ini  respon  terkait  masalah-masalah perempuan  dan  anak  belum  ada  atas  inisiatif  mereka,  kami  yang selalu  mencoba  melakukan  pendekatan.  Dan  kami  sering  melakukan beberapa  rangkaian  kegiatan  seremonial  seperti  peringatan  hari  ibu yang  kami  rangkai  dalam  bentuk  seminar  baru  kami  minta  mereka untuk  bekerja  sama  sebagai  pembicara”  (Wawancara  pada  4  Januari 2019, di kantor BKBPP).
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pemahaman anggota legislatif perempuan terkait pelaksanaan fungsi pengawasan sudah baik. Namun pemahaman yang baik harus disertai dengan pengaktualisasian  yang  juga  baik.  Dari  pengakuan  Kepala  Bidang Pemberdayaan  Perempuan  membuat  penulis  menilai  bahwa  pelaksanaan
fungsi  pengawasan  sudah  baik  karena  anggota  legislatif  perempuan akhirnya  mengupayakan  adanya  peningkatan  pagu  anggaran  untuk kegiatan  pemberdayaan  perempuan,  dan  terealisasi  diakhir  periode  masa jabatan mereka. Diakui oleh Ibu Ani Abdullah peningkatan terjadi dari yang awalnya  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan  mendapatkan  dana  Rp. 25.000.000  sekarang  menjadi  Rp.  90.000.000  yang  diharapkan  mampu menanggulangi semua pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan.

## Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Melaksanakan Reses (Penjaringan Aspirasi Masyarakat)
Kegiatan  reses  menjadi  kegiatan  wajib  yang  telah  diprogramkan setiap  tahun  anggaran,  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  anggota legislatif  berdasarkan  amanat  dari  Undang-Undang  No.  32  tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 2008. Penjadwalan masa reses bergantung pada keputusan bersama DPRD.  Untuk  DPRD  Kota  Tidore  Kepulauan  masing-masing  anggota mempunyai jadwal untuk menemui konstituennya. Reses dilakukan secara menyebar  di  kelurahan/desa  dari  masing-masing  Daerah  Pemilihan  tiap anggota legislatif. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Ratna Namsa, ST saat wawancara, sebagai berikut:
“Reses  yang  kami  lakukan  di  periode  ini  berbeda  dengan  periode sebelumnya,  setiap  anggota  dijadwalkan  masing-masong  untuk menemui  konstituennya  dan  kami  menyebar  dibeberapa  kelurahan dan  desa  di  dapil  kami  masing-masing  tapi  tidak  bersama-sama anggota  yang  dari  daerah  pemilihan  yang  sama.  Hal  ini  dilakukan agar  kami  dapat  menjangkau  semua  kelurahan  atau  desa  yang menjadi  daerah  pemilihan  kami.  Selain  itu  kami  juga  melakuakan reses ke organisasi perangkat daerah yang terkait komisi kami. Hal ini jelas  dilakukan  agar  kami  bisa  mendengar  langsung  aspirasi masyarakat  maupun  organisasi  perangkat  daerah  terkait  agar  dapat kmai  tamping  dan  ditindak  lanjuti  berdasarkan  skala  prioritas”

## (Wawancara  pada  10  Januari  2019,  diruang  Komisi  III  Sekretariat DPRD Kota Tidore Kepulauan).
Sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Ratna Namsa, ST tujuan reses adalah untuk menyerap kemudian menindaklanjuti aspirasi dari konstituennya  mereka  sekaligus  menjadi  bentuk  pertanggungjawaban moral  dari  anggota  legislatif  perempuan  kepada  konstituen  dari  masing- masing daerah pemilihannya, yang selanjutnya dapat disampaikan ke pihak pemerintah  daerah  untuk  dapat  direalisasikan  dengan  catatan  skala prioritas ke dalam program-program pemerintah.
Berdasarkan  dapil  ,  Ibu  Ratna  Namsa,  ST  dan  Hj.  Elvri  Habib,  SE  berasal dari  dapil  1  yaitu  Kecamatan  Tidore  dan  Kecamatan  Tidore  Timur, sedangkan Ir. Titiek Arafiani Ruray dan Hj. Yetti Nursalim berasal dari dapil 3  yaitu  Kecamatan  Tidore  Selatan  dan  Kecamatan  Tidore  Utara.  Untuk melihat  bagaimana  pelaksanaan  reses  oleh  ke  empat  anggota  legislatif perempuan  ini  di  dapil-nya  masing-masing  penulis  juga  melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, berikut hasil wawancaranya:
“Masyarakat  khususnya  perempuan  masih  kurang  dimanfaatkan  oleh anggota  legislative  perempuan  untuk  didengar  langsung  aspirasinya. Masih banyak kasus perceraian  juga kekerasan pada perempuan  tapi belum  ada  kebijakan  yang  terkait.  Khususnya  kedua  anggota legislative  perempuan  yang  berasal  dari  dapil  ini,  seharusnya  mereka mampu  menjaga  basis  dengan  sering-sering  datang  dan  dengarkan langsung  aspirasi  masyarakat  dari  basisnya.  Tapi  mereka  hanya datang ketika masa reses itu pun sepertinya dilakukan hanya sebagai kunjungan  formalitas.  Menurut  saya  yang  paling  dibutuhkan perempuan Kota Tidore yaitu terkait dengan Pemberdayaan Perempuan  dalam  aspek  ekonomi.  Banyak  perempuan  yang  menjadi single  parent  karena  bercerai  ataupun  suaminya  meninggal. Diharapkan adanya pemberdayaan perempuan dalam aspek ekonomi” (Wawancara pada tanggal 21 Januari 2019, di kediaman Ibu Asriyani Ismail).
Hal lain juga ditambahkan oleh bapak Ibrahim Abdullah selaku ketua LPM disalahsatu kelurahan di dapil III, beliau mengungkapkan:
“Reses  yang  dilakukan  oleh  DPRD  seharusnya  lebih  kepada penyesuaian  hasil  musrenbang  di  tingkat  kelurahan/desa,  bila  perlu DPRD harus mempunyai data soa; hasil musrenbang, sehingga usulan dari  masyarakat  bisa  terakomodir,  dan  reses  bukan  jadi  rangkaian kegiatan formalitas saja. Dan kalau ada program yang baru diusulkan saat  reses  dan  itu  diluar  hasil  musrenbang,  programnya  bisa dimasukkan  pada  APBD  perubahan  atau  di  tahun  anggran  berikut. Jadi semua program pun proyek pembangunan itu benar-benar sesuai dengan  aspirasi  rakyat”  (Wawancara  pada  tanggal  15  Januari  2019, di kediaman Bapak Ibrahim Abdullah).
Selain  kedua  tokoh  maysarakat  diatas,  penulis  juga  melakukan wawancara dengan salahsatu aktivis perempuan di Kota Tidore Kepulauan, penulis  ingin  melihat  di  masa  resesnya  selain  ke  masyarakat,  bagaimana anggota  legislatif  perempuan  juga  memanfaatkan  jaringan  dengan  aktivis perempuan  yang  mempunyai  agenda  politik  mengawal  kepentingan perempuan untuk  mendengar aspirasi  perempuan. Berikut pernyataan Ibu Iriyani Abdul Kadir, S.Sos., M.Si:
“Jaringan  dengan  aktivis  perempuan  kurang  dimanfaatkan,  atau keberadaan  kami  yang  belum  disadari  sepenuhnya  oleh  mereka. Perhatian anggota legislative perempuan akan kepentingan perempuan khususnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan masih sangat kurang. Sejak mahasiswa saya tergabung dalam satu organisasi yang melalui  organisasi  itu  saya  dan  teman-teman  bergerak  untuk investigasi dan pendampingan atas kasus kekarasan pada perempuan dan pencabulan anak dibawah umur dibeberapa kampung. Prosesnya kami  berkoordinasi  langsung  dengan  Unit  Perlindungan  Perempuan dan  Anak  (PPA)  Polres  Kota  Tidore  Kepulauan,  dan  kami  bersinergi sekali.  Dan  sangat  kami  sayangkan  pemerintah  tidak  peka  dengan kasus-kasus  yang  terjadi.  Saya  pernah  ke  pemerintah  daerah khususnya  dinas  terkait  tapi  mereka  bahkan  tidak  tahu  akan  kasus-
kasus yang terjadi. Bersama dengan teman-teman organisasi dan Unit PPA kami mengawal kasus-kasus yang terjadi hingga ke persidangan. Anggota  legislative  perempuan  harusnya  peka  dengan  kasus-kasus yang  menimpa  kaumnya  dan  bisa  memperjuangkan  kesejahteraan perempuan  dengan  kewenangan  yang  mereka  miliki  sebagai  anggota legislative”  (Wawancara  pada  tanggal  11  Januari  2019,  di  Ruang Diskusi  Publik  di  kawasan  Pantai  Tugulufa  –Caffe  Elang-  Kota  Tidore Kepulauan).
Menanggapi  hal  diatas,  Hj.  Elvri  Habib,  SE  selaku  anggota  legislatif perempuan dan juga merupakan ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam  wawancara  mengungkapkan  bahwa  mungkin  memang  jaringan  ke aktivis-aktivis  perempuan  lain  yang  belum  dijangkau,  namun  dalam himpunan  GOW  yang  terdapat  18  organisasi  perempuan  didalamnya, menurut  Hj.  Elvri  dia  selaku  ketua  organisasi  dapat  mendengarkan  dan menjaring  aspirasi-aspirasi  perempuan,  yang  salahsatunya  yaitu  mengenai cuti  hamil  dan  melahirkan  bagi  perempuan  yang  berprofesi  sebagai Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  dan  keluhan-keluahan  lain  dari  representasi perempuan  yang  tergabung  dalam  GOW.  Selain  itu,  mengenai  kasus kekerasan  terhadap  perempuan,  Hj.  Elvri  juga  menambahkan  bahwa memang  belum  ada  PERDA  terkait  di  Kota  Tidore  Kepulauan,  namun  ada berbagai  upaya  yang  coba  dilakukan  ketika  mendapatkan  berita  mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan, salahsatunya mengunjungi keluarga korban  dan  memberikan  motivasi  serta  bantuan  secara  langsung  bersama dengan rekan-rekan yang tergabung dalam GOW.
Agar  lebih  subjektif  dalam  melakukan  analisis,  penulis  juga menyebarkan  kuesioner  ke  masyarakat  di  masing-masing  dapil  anggota legislatif  perempuan.  Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  deskripsi responden,  jumlah  responden  yang  penulis  gunakan  sebanyak  80  orang yang  dibagi  40  orang  dari  dapil  I  dan  40  orang  dari  dapil  III,  hasil  yang penulis peroleh sebagai berikut:
No. Pernyataan Tanggapan % Ya Tidak Ya Tidak 1. Mengenal anggota legislative perempuan Kota Tidore Kepulauan 72 8 90% 10% 2. Ada produk hukum (PERDA) yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan perempuan 3 77 3,75% 96,25% 3. Jika ada, apakah produk hukum selaras dengan kepentingan dan kebutuhan perempuan Kota Tidore Kepulauan? 3 77 3,75% 96,25% 4. Anggota legislative perempuan memanfaatkan masyarakat atau jaringan  aktivis perempuan untuk mendengar aspirasi perempuan 46 34 57,5% 42,5% 5. Masyarakat , aktivis dan Badan Pemberdayaan Perempuan dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan 45 35 56,25% 43,75% 6. Anggota legislative perempuan sudah mengakomodir aspirasi dan kepentingan perempuan selama masa jabatannya 33 47 41,25% 58,75% 7. Anggota legislative perempuan merupakan bagian organisasi atau jaringan aktivis perempuan 32 48 40% 60% 8. Apakah puas dengan kinerja anggota legislative perempuan Kota Tidore Kepulauan ? 29 61 36,25% 63,75%
Dari  hasil  wawancara  dan  juga  tanggapan  responden  berdasarkan kuesioner  yang  penulis  bagikan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa pelaksanaan reses bagi setiap anggota legislatif khususnya anggota legislatif perempuan  itu  sangat  penting,  karena  tugasnya  mereka  sebagai  mediator untuk  menampung  aspirasi  juga  mendekatkan  diri  ke  konstituen  di dapilnya  masing-masing  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban.  Selain  itu, dengan  adanya  kegiatan  reses  ini  secara  langsung  dapat  meningkatkan kualitas,  produktivitas,  dan  kinerja  setiap  anggota  legislatif  untuk  dapat mewujudkan  kesejahteraan  dan  keadilan  untuk  masyarakat,  khususnya perempuan.

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anggota Legislatif Perempuan dalam Merepresentasikan Kepentingan Perempuan
Terdapat  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  Anggota  legislative  dalam menjalankan  tugasnya  terutama  sebagai  representasi  perempuan  di  Kota Tidore  Kepulauan.  Dalam  penelitian  ini,  faktor-faktor  yang  menjadi parameter  kajian  penulis  adalah  Kapasitas  teknis  anggota  legislatif perempuan dan sistem politik serta sistem pemilu.
Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  anggota  legislative  perempuan  selaku perwakilan  rakyat  tentu  memerlukan  adanya  peningkatan  kemampuan mereka  dalam  menjalankan  fungsi,  tugas,  serta  tanggungjawabnya.  Dan semua  hal  tersebut  tentu  dipengaruhi  oleh  kapasitas  teknis  dari  ke-empat anggota  legislative  perempuan  DPRD  Kota  Tidore  Kepulauan.  Kapasitas teknis  ini  dapat  dilihat  dari    kualifikasi  pendidikan  dan  juga  pengalaman- pengalaman  mereka  dalam  pemerintahan,  karena  kedua  hal  tersebut  akan menjadi  faktor  yang  memudahkan  mereka  dalam  melaksanakan  fungsi, tugas,  dan  juga  kewenangannya  sebagai  wakil  rakyat  pada  umumnya  dan perempuan khususnya.
Kualifikasi  tingkat  pendidikan  anggota  legisatif  perempuan  DPRD  Kota Tidore kepulauan periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 1.4 Kualifikasi Tingkat Pendidikan Nama Tingkat Pendidikan Hj. Elvri Habib, SE S1 Ratna Namsa, ST S1 Ir. Titiek Arafiani Ruray, M.Si S2 Hj. Yetty Nursalim SMA

## Sumber: Data diolah
Dilihat dari tabel diatas, kualifikasi tingkat pendidikan mereka bukan dari basil ilmu pemerintahan ataupun ilmu politik, jika mereka mempunyai pengalaman  kerja  sebelumnya  yang  berkaitan  dengan  pemerintahan maupun  politik  mereka  mungkin  saja  memahami  tugas  pokok  dan  fungsi yang  mereka  emban  sebagai  anggota  legislatif.  Berikut  penulis  tampilkan pengalaman  kerja  ke-empat  anggota  legislative  perempuan  DPRD  Kota Tidore Kepulauan sebelum menduduki bangku legislative:
Gambar 1.3

## Sumber: Data diolah
Menarik  bahwa  empat  orang  diatas  terpilih  diatas  meskipun  dengan komposisi  latar  belakang  pendidikan  yang  samasekali  bukan  dari pemerintahan  ataupun  ilmu  politik.  Selain  itu  jika  dilihat  dari  gambar  5.1 ke-empat  anggota  legislative  perempuan  ini  juga  tidak  dapat  dikatakan kurang bersinggungan dengan dunia pemerintahan dan politik yang mereka duduki  sekarang.  Namun  ke-empatnya  memang  memiliki  sumber  daya politik,  ekonomi,  dan  kultural  lebih  menonjol  dibandingkan  dengan  calon legislative  perempuan  yang  lain  pada  pemilu  legislative  2014.  Gambar  5.1 menunjukkan  bahwa  salahsatu  diantara  ke-empat  anggota  legislative perempuan (Hj. Yetty Nursalim) merupakan ibu rumah tangga namun juga
merupakan  istri  dari  walikota  Tidore  Kepulauan  yang  pada  saat  pemilu legislative  2014  masih  aktif  menjabat,  Ir.  Titiek  Arafiani  Ruray,  M.Si merupakan seorang dosen disalahsatu Universitas di Maluku Utara, dan Hj. Elvri  Habib  juga  Ratna  Namsa,  ST  berprofesi  sebelum  terjun  ke  politik berprofesi sebagai pengusaha atau kontraktor.
Dua diantara ke-empat anggota legislatif perempuan DPRD Kota Tidore Kepulauan  (Hj.  Elvri  Habib,  SE  dan  Ratna  Namsa,  ST)  sudah  menduduki bangku  legislatif  2  periode  karena  keduanya  juga  merupakan  anggota legislatife  periode  2009-2014.  Sedangkan  Ir.  Titiek  Arafiani  Ruray  terpilih menggantikan  Muhammad  Sinen,  SE  atau  Pergantian  Antar  Waktu  (PAW) karena  pada  Muhammad  Sinen,  SE  pada  pemilihan  walikota  2017  Kota Tidore  Kepulauan  terpilih  menjadi  wakil  walikota.  Kemudian  Hj.  Yetty Nursalim  seperti  yang  dibahas  sebelumnya,  meskipun  tidak  mempunyai modal  politik  dan  buka  seorang  pengusaha  tapi  merupakan  istri  dari Walikota  Tidore  Kepulauan  yang  saat  pelaksanaan  Pemilu  Legislatif  2014 masih  aktif  menjabat.  Ketokohan  suaminya  yang  berhasil  membuatnya berhasil meraih 1 kursi legislatif Kota Tidore Kepulauan.
Hal menarik lain yang penulis temukan yaitu, Ratna Namsa, ST dan Hj. Elvri  Habib  merupakan  orang-orang  inti  di  internal  partai  mereka  masing- masing.  Ratna  Namsa,  ST  adalah  pimpinan  Partai  Amanat  Nasional  DPC Kota Tidore Kepulauan, sedangakan Hj. Elvri Habib adalah Sekretaris Partai Golongan Karya DPC Kota Tidore Kepulauan.
Faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi  anggota  legislatif  perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi perempuan yaitu sistem politik dan sistem pemilu.
Menurut  Heywood  (2014),  dalam  sistem  presidensial,  cabang-cabang kekuasaan  diterapkan  doktrin  pemisahan  kekuasaan  secara  kaku. Pemisahan  kekuasaan  adalah  prinsip  bahwa  masing-masing  dari  ketiga fungsi  pemerintaah  (eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif)  harus  dipercayakan pada  sebuah  pemerintahan  yang  yang  terpisah.  Tujuannya  adalah  untuk memecah  kekuasaan  pemerintahan  dengan  cara  sedemikian  rupa  untuk membela  kebebasan  dan  menjauhi  tirani.  Dalam  artian  formal,  pemisahan
kekuasan  menuntut  adanya  independensi,  dimana  tidak  boleh  terjadi tumpang tinduh personil antara cabang kekuasaan.
Namun  realita  yang  ada  menunjukkan  bahwa  demi  terciptanya mekanisme  check  and  balances  dan  hubungan  koordinasi  satusama  lain dalam  system  pemerintahan  di  Indonesia  dan  daerah,  pemisahan kekuasaan ini berubah menjadi pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.  Ini  dibuktikan  dengan  kewenangan  legislasi  yang  harusnya menjadi  ranah  legislatif,  namun  harus  berbagi  dengan  lembaga  eksekutif. Berbicara  mengenai  adanya  pembagian  kekuasaan  tentunya  tingkat independensi  DPRD  dalam  menjalankan  salahsatu  fungsinya  yaitu  fungsi legislasi  menjadi  berkurang  karena  harus  melibatkan  ranah  eksekif, meskipun  DPRD  juga  diberi  kewenangan  untuk  merumuskan  sebuah produk  hukum  yang  berdasarkan  pada  insiatif  DPRD  sendiri.  Menanggapi pertanyaan  saya  mengenai  tingkat  independensi  dalam  hal  kewenangan legislasi  antara  DPRD  dengan  walikota,  berikut  pernyataan  dari  ketua komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan periode 2014-2019:
“Jika  berbicara  mengenai  tingkat  independesi,  kami  sangat  indepeden dari  eksekutif.  Tapi  kembali  lagi  jika  dikaitkan  dengan  kewenangan legislasi,  untuk  menginsiasi  boleh  DPRD  boleh  juga  pemerintah  kota. Tetapi  secara  keseluruhan,  kebijakan-kebijakan  itu  harus  disepakati bersama  antara  DPRD  dan  pemerintah”  (Wawancara  pada  tanggal  10 Januari 2019).
Hal  yang  sama  diakui  oleh  ketua  komisi  III  DPRD  Kota  Tidore Kepulauan periode 2014-2019 yang mengatakan bahwa dalam kewenangan legislasi,  misalnya  ada  pembahasan  rancangan  peraturan  daerah  maka harus  disepakati  peretemuan  antara  kedua  pihak.  Berikut  hasil wawancaranya:
“Jika berbicara  mengenai kewenangan khususnya kewenangan legislasi tentu  DPRD  tidak  dapat  dikatakan  independen.  Karena  segala  sesuatu yang berkaitan dengan proses legislasi harus berdasar pada  kesepakan kedua pihak” (Wawancara pada tanggal 11 Januari 2019).
Dari  hasil  wawancara  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya pembagian  kewenangan  antara  legislatif  dan  eksekutif  ini  dapat memberikan  kelebihan  dan  juga  kekurangan.  Kelebihannya  yaitu  Walikota dengan  semua  perangkat  teknisnya  dapat  membantu  DPRD  dalam menjalankan  fungsi  legislasinya.  Namun  kekurangannya  adalah  DPRD kemudian menjadi lembaga yang tidak mandiri atau dapat dikatakan tidak independen dalam menjalankan fungsi legislasinya.
Selanjutnya, system pemilu yang dianut oleh negara kita adalah sistem proporsional atau sistem dengan perwakilan berimbang dengan daftar calon terbuka.  Menurut  Heywood  (2014),  Sistem  ini  merupakan  system  dengan metode transfer suara pemilih yang diperoleh partai politik menjadi kursi di parlemen, setara dengan perolehan suara yang didapat partai politik dalam pemilihan umum.
Sistem proporsional yang diterapkan di Indonesia dan daerah termasuk Kota  Tidore  Kepulauan,  dapat  mengakibatkan  anggota  DPRD  yang  terpilih merasa dirinya terikat dengan partai pengusungnya, daripada pemilih atau konstituennya. Hal ini diakui oleh salahsatu tokoh masyarakat dari Daerah Pemilihan  3  Kota  Tidore  Kepulauan  (Tidore  Utara  dan  Tidore  selatan), Bapak  Umar  Yasin,  S.Pd  dalam  wawancara  yang  saya  lakukan  untuk mendengarkan persepsi pemilih, sebagai berikut:
“Jika  dilihat  mereka  (anggota  legislatif  perempuan)  terlalu  terikat  pada partai politik. Mungkin berkaitan dengan sistem pemilu kita, dimana saat pemilu  daftar  calon  anggota  DPRD  itu  partai  yang  tetapkan.  Jadi  ketika terpilih  pasti  mereka  lebih  mengutamankan  kepentingan  partai dibandingkan  harus  memperjuangkan  aspirasi  masyarakat.  Secara umum  semua  anggota  legislatif,  selama  periode  ini  bahkan  periode sebelumnya, banyak sekali aspirasi masyarakat yang disampaikan saat ada  musrenbang, pada  akhirnya banyak yang  tidak diakomodir. Secara khusus terkait anggota legislatif perempuan, banyak sekali kepentingan- kepentingan  perempuan  yang  nampaknya  belum  mereka  sadari, salahsatunya  kasus-kasus  kekerasan  pada  perempuan  yang  beberapa kali  terjadi  di  Tidore,  bagaimana  respon  mereka  sebagai  representasi
perempuan?  Masih  kepentingan  partai  yang  mereka  utamakan,  itu kenyataan  yang  ada.  Ini  yang  membuat  kepuasan  masyarakat  akan kinerja  anggota  DPR  baik  perempuan  maupun  laki-laki  masih  sangat rendah” (Wawancara pada tanggal 1 Februari 2019).
Dari  hasil  wawancara  diatas,  dapat  kita  pahami  bahwa  sebuah  sistem pemilu  yang  lebih  memberikan  peran  kepada  partai  politik  dapat menyebabkan  anggota  partai  politik  yang  terpilih  di  lembaga  perwakilan lebih  mengutamakan  kepentikan  partai  politik  yang  mengusungnya daripada masyarakat yang merupakan pemilih atau konstituennya. Bahkan dengan  adanya  mekanisme  Pergantian  Antar  Waktu  (PAW),  partai  politik dapat  mengganti  anggotanya  di  parlemen,  berbeda  dengan  pemilih  atau konstituen  yang  hanya  punya  hak  suara  dan  tidak  punya  hak  untuk mengontrol  kinerja  yang  telah  dipilih  sebagai  perwakilannya.  Hal  terkait secara  tidak  langsung  dibenarkan  oleh  salahsatu  anggota  legislatif perempuan,  Ir.  Titiek  Arafiani  Ruray,  M.Si  yang  menduduki  bangku parlemen karena hasil dari Pergantantian Antar Waktu dengan Muhammad Sinen,  SE  yang  terpilih  menjadi  wakil  walikota,  dalam  wawancara  yang penulis lakukan, berikut pernyataannya Ir. Titiek Arafiani Ruray, M.Si:
"ketika  berbicara  mengenai  tingkat  independensi,  dibandingkan  dengan kedua  rekan  saya  (Ratna  Namsa,  ST  dan  Hj.  Elvri  Habib,  SE)  saya  bisa dikatakan  tidak  dapat  berbuat  banyak,  karena  saya  masuk  ke  fraksi pemerintah. Jadi saya lebih berhati-hati ketika menyampaikan pendapat ketika  diforum.  Berbeda  dengan  keduanya  yang  bisa  dengan  lugas menyampaikan apa yang menurut mereka lebih pas ataupun mana yang tidak” (Wawancara pada tanggal 28 Januari 2019).
Dari  pernyataan  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  hasil  dari  pemilihan umum dengan menggunakan sistem proporsional akan melahirkan anggota parlemen yang dalam masa jabatannya konsiderasi utamanya akan lebih ke kepentingan partai politik dibandingkan dengan kepentingan konstituennya.  Segala  tindak  tanduk  yang  dilakukan  harus  berdasarkan intervensi  dari  partai  politik,  karena  posisi  dari  Ir.  Titiek  Arafiani  Ruray hanya  merupakan  anggota  partai.  Berbeda  dengan  Ratna  Namsa,  ST  yang
merupakan pimpinan partai dan Hj. Elvri Habib yang juga memegang peran penting  di  partainya,  yitu  sebagai  sekretaris.  Namun  memegang  posisi penting  di  partai  saja  ternyata  tidak  cukup  memberikan  independensitas yang  cukup  kepada  kedua  anggota  legislatif  perempuan  tersebut  dalam mengawal  kepentingan  perempuan  dan  menyikapi  isu-isu  terkait perempuan  yang  ada  di  Kota  Tidore  Kepulauan.  Karena  sebagai  salahsatu kota  dengan  angka  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  tinggi  di provinsi  Maluku  Utara,  hingga  hampir  selesainya  masa  jabatan  mereka belum  ada  inisiatif  untuk  melahirkan  sebuah  produk  hukum  yang berkaitan  dengan  kepentingan  perempuan  atau  bahkan  kebijakan- kebijakan yang lebih ramah pada perempuan.

## Kesimpulan
Dari  penelitian  dilapangan  dan  hasil  analisis,  dapat  disimpulkan bahwa    Secara  subtantif  eksistensi  ke-4  anggota  legislatif  perempuan sebagai  representasi  masyarakat  Kota  Tidore  Kepulauan  khususnya perempuan  dapat  dikatakan  cukup  baik  namun  belum  maksimal  dalam mempertanggungjawabkan  identitas  representasi  yang  dimiliki,  dalam pelaksanaan fungsi legislasi terdapat 1 PERDA yang substansinya berkaitan dengan  kepentingan  perempuan,  namun  masih  ada  aspirasi  perempuan yang belum diakomodir. Untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran  yang  dilakukan  selama  masa  jabatannya  akhirnya  menghasilkan peningkatan  pagu  anggaran  untuk  kegiatan  pemberdayaan  perempuan  di tahun  anggaran  2019.  Hasil  kuesioner  menunjukkan  lebih  dari  setengan responden  (57,5%)  mengakui  bahwa  anggota  legislative  perempuan  sudah memanfaatkan  masyarakat  atau  jaringan    aktivis  perempuan  untuk mendengar aspirasi perempuan, dan 42,25% responden menyatakan bahwa anggota  legislative  perempuan  sudah  mengakomodir  aspirasi  dan kepentingan  perempuan  selama  masa  jabatannya.  Dan  lebih  dari  setengah responden (63,75%) mengaku belum puas dengan kinerja anggota legislatif perempuan.  Penilaian  dari  masyarakat  ini  setidaknya  menjadi  tolak  ukur bagi setiap anggota legislatif perempuan untuk lebih bertanggungjawab atas
identitas  representasi  yang  dimiliki.    Sedangkan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  ke-empat  anggota  legislatif  perempuan  dalam  menjalankan fungsinya sebagai representasi anggota legislatif perempuan yaitu kapasitas teknis  dari  ke-empatnya  yang  dilihat  dari  tingkat  pendidikan  dan pengalaman  kerja  sebelum  menjadi  politisi.  Selait  itu,  sistem  politik  dan sistem pemilu juga mempengaruhi tingkap independensi dari ke-empatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anugerah,  Astrid.  2009.  “Ketrwakilan  Perempuan  dalam  Politik”.  Jakarta:
Pancuran Alam.
Ballington, Julia. 2002. “Perempuan Di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah”. Jakarta: Ameepro.
Bryson,  John.  2001.  “Perencanaan  Strategis  Bagi  Organisasi  Sosial”. Yogyakarta: PustakaPelajar.
Budiarjo,  M.  2008.  “Dasar-Dasar  Ilmu  Politik”.  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama
Bungin,  Burhan.  2010.  “Metode  Penelitian  Kualitatif”.  Jakarta:  Rajawali Pers
Heywood,  Andrew.  2014.  “Politik  (Edisi  ke  empat)”.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Iman  Subono,  Nur.  2013.  “Partisipasi  Perempuan,  Politik  Elektoral  dan Kuota:  Kuantitas,  Kualitas,  Kesetaraan?”  Jurnal  Perempuan  Vol.  18 No. 4: 56
Jackelin,  Leviane  dan  Hera  L.  2018.  “Perempuan  dalam  politik  di  Sulawesi Utara”. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 20, No. 2
Jovani,  Audra.  2018.  “Potret  Keterwakilan  Politik  Perempuan  Anggota Legislatif di DPRD NTT Pada Pemilu 2014”. Jurnal Inada Vol.1 No. 1 Marsh,  D.  dan  Stoker  G.,  2011.  “Teori  dan  metode  dalam  ilmu  politik”. Bandung: Nusa media.
Masruchah.  2009.  “Partisipasi  Perempuan  dalam  Politik  Indonesia.”  Dalam Catatan  Perjuangan  Politik  Perempuan,  Jurnal  Perempuan  No.  63. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
Muchayar,  Satria  Effendi  Hasan.  2018.    “Hak  Politik  Perempuan  di  Dewan Perwakilan  Rakyat  Aceh  dan  Perannya  dalam  Alat  Kelengkapan Dewan”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3, No. 3
Lovenduski,  Joni  dan  Azza  Karam.  2002.  “Perempuan  di  Parlemen: Membuat  Suatu  Perbedaan”,  dalam  Julie  Ballington,  Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham,  Perempuan  di  Parlemen:  Bukan  Sekedar Jumlah (Terjemahan Akmal Syams). International IDEA. Stockholm.
Pantouw,  S.M.I.  2012.  “Modalitas  dalam  Konstestasi  Politik  (Studi  Tentang Modalitas  dalam  Kemenangan  Hanny  Sondakh  dan  Maximiliwan Lomban  dalam  Pemilukada  di  Kota  Bitung  Sulawesi  Utara  tahun 2010)”. Doctoral Dissertation, Program Pascasarjana UNDIP.
Pascall, Gillian & Jane Lewis. 2004. “Emerging Gendir Regimes and Policies for Gender Equality in a Wider Europe.” Jurnal Social Politic. Vol. 33, 3. Cambridge University Press
Philips, Anne. 1995. “The Politics of Presence”. Oxford: Clarendon Press. Pitkin, Hanna Fenichel. 1967.”The Concept of Representation.” Berkeley and
Los Angeles
Törnquist, Olle, Neil Webster and Kristian Stokke (eds.) (2009). “Rethinking Popular Representation”. Houndmills: Palgrave.
Umar,  Husein.  2008.  “Desain  Penelitian  Akuntansi  Keperilakuan:  Cara Mudah  Menyusun  Skripsi,  Tesis,  dilengkapi  dengan  Contoh  pada Setiap  Tahapan  Kerja  dan  Contoh  Lengkap  Draft  Laporan  Untuk dikritisi”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Windyastuti, Dwi dan Budi Hendrarti. 2017. “Perempuan dalam Kontestasi Politik:  Representasi  Deskriptif  Perempuan  Pada  Pileg  2014  dan Pilkada 2015”. Jurnal Ilmu Politik, Vol 22, No. 1.
Yin,  Robert  K.  2011.  “Studi  Kasus:  Desain  dan  Metode”.  Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Zein Siregar, Wahidah. 2013. “Representasi Perempuan di DPR, DPD, MPR, dan  DPRD  2009-2014:  Komposisi,  Peran,  dan  Tantangan  Perempuan Parlemen.” Jurnal Perempuan Vol. 18 No. 4; 29