p-ISSN 2355-0236  e-ISSN 2684-6985                          Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Desember 2022 (14)2:313-319 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
Analisis Kontribusi Pengelolaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Kupang
Darwin Yopie Kefi 1 , Melda M Poeh 2 , Ronald E. Renoald 3
1,2,3 Jurusan administrasi bisnis politeknik negeri Kupang NTT, Indonesia (Diterima 10-10-2022; Disetujui 07-11-2022) E-mail: yopiedarwin1@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor-sektor usaha mikro apa saja yang yang dikelola oleh penerima manfaat dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan untuk mengetahui sektor-sektor potensi unggulan lokal di daerah  yang  perlu  didorong  dan  dikembangkan  dalam  mendukung  Pengembangan  Ekonomi  Lokal  di  Kota Kupang. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa Location Quotient dalam mengidentifikasi sektor dan sub sektor unggulan di Kota Kupang. Hasil penelitian menujukkan bahwa terdapat enam sektor yang menjadi jenis usaha  dari  masyarakat  penerima  bantuan  program  dana  PEM,  yakni  sektor  perdagangan,  peternakan,  pertanian, perindustrian,  jasa  dan  perikanan,  dan  hasil  analisis  LQ  untuk  sektor  unggulan  yang  perlu  dipertahankan  dan dikembangkan  dalam  melalui  program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  adalah  sektor  perdagangan,  sektor perindustrian  dan  sektor  jasa.  sedangkan  sektor  non  unggulan  adalah  sektor  peternakan,  sektor  pertanian  dan perikanan.
Kata Kunci: Ekonomi Bergulir, PEM, PEL.

## PENDAHULUAN
Di  era  otonomi  dan  pengaruh  globalisasi  saat  ini,  pemerintah  sebagai  manajer,  fasilitator  dan stimulator  sesuai  dengan  semangat  otonomi  daerah  dan  reformasi,  harus  bisa  berkomitmen  dalam penciptaan  iklim  kerja  yang  kondusif  bagi  pengembangan  ekonomi  produktif  masyarakat  berskala mikro.  Laporan  hasil  studi  dan  hasil  kajian  dalam[1]  menunjukkan  bahwa  dunia  usaha  di  Indonesia, khususnya  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM)  menghadapi  banyak  kendala  dan  hambatan dalam  menjalankan  usahanya,  hambatan  tersebut  adalah  sulitnya  mendapatkan  lahan  murah, ketidaktersediaan  infrastruktur  yang  memadai,  terbelitnya  pengurusan  perijinan,  rendahnya  akses terhadap  sumber  dana,  sulitnya  mengakses  informasi  pasar  dan  hambatan-hambatan  lainnya  yang berdampak pada terganggunya perkembangan usaha, menghambat minat investasi yang bermuara pada ketidakmampuan  daerah  dalam  meningkatkan  nilai  tambah,  menciptakan  peluang  kerja  yang  baru, meningkatkan  pendapatan  dan  mengurangi  kemiskinan.  Salah  satu  konsep  dalam  pembangunan ekonomi  yang  telah  dilaksanakan  oleh  sejumlah  daerah  di  Indonesia  termasuk  yaitu  konsep Pengembangan  Ekonomi  Lokal  (PEL).  Konsep  PEL  yakni  memberi  tekanan  pada  kekuatan  untuk memobilisasi  sumber  daya,  kapasitas  dan  ketrampilan  yang  terdapat  dan  dimiliki  oleh  lokal  (daerah) untuk  dimanfaatkan  bagi  tercapainya  pembangunan  ekonomi  daerah  yang  berkualitas    dan berkelanjutan[1].  ”PEL  merupakan  pendekatan  alternatif  yang  dipilih  dalam  upaya  mendukung pencapaian tujuan pembangunan  berkelanjutan, dimana aspek lingkungan, social dan ekonomi saling bersinergi dalam pembangunan berskala lokal. PEL yang berproses secara demokratis dengan dukungan kemitraan  multipihak  yang  kuat,  diharapkan  mampu  mengelola  sumber  daya  lokal  yang  ada  guna menciptkan  bukan  hanya  pertumbuhan  ekonomi  melainkan  juga  keadilan  ekonomi,  terutama  bagi kelompok marginal[2]. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan pembangunan ekonomi lokal di Kota  Kupang  sebagai  daerah  barometer  pembangunan  di  NTT  harus  memprioritaskan  program Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang ada di Kota Kupang untuk meningkatkan daya saing dengan daerah  lain.    Kota  Kupang  memiliki  banyak  sekali  potensi  produk-produk  unggulan  yang  belum dimanfaatkan secara optimal seperti pertanian, peternakan, perikanan, pangan lokal, dan kerajinan tenun dan kuliner-kuliner lokal.  Pengembangan Ekonomi Lokal Pengembangan Ekonomi Lokal merupakan proses  di  mana  pemerintah  lokal  dan  organsisasi  masyarakat  terlibat  untuk  mendorong,  merangsang, memelihara,  aktivitas  usaha  untuk  menciptakan  lapangan  pekerjaan  (Blakely  and  Bradshaw,  1994). Selain  itu,  menurut  (Munir,  2007)  Pengembangan  ekonomi  lokal  (PEL)  adalah  suatu  proses  yang mencoba  merumuskan  kelembagaan-kelembagaan  pembangunan  di  daerah,  peningkatan  kemampuan
p-ISSN 2355-0236  e-ISSN 2684-6985                          Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Desember 2022 (14)2:313-319 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada  skala  lokal.  Jadi,  pengembangan  wilayah  dilihat  sebagai  upaya  pemerintah  daerah  bersama masyarakat  dalam  membangun  kesempatan-kesempatan  ekonomi  yang  cocok  dengan  SDM,  dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelembagaan secara lokal[5] . Menurut Blakely dalam Supriyadi (2007, h.103-123) dalam keberhasilan pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: 1) perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha; 2) perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan; 3) keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran; dan 4) keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal[5].
Berbagai  kebijakan  telah  disusun  dan diimplementasikan  oleh  Pemerintah  Kota  Kupang untuk mendorong konsep Pengembangan Ekomoni Lokal (PEL) dan salah satu upaya yang dilakukan adalah bantuan  dana  bergulir  yang  dikenal  dengan  program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  (PEM). Program PEM telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang sejak tahun 2013, program PEM bertujuan untuk menyediakan      bantuan      modal      untuk            menunjang      pengembangan  ekonomi  produktif masyarakat,  meningkatkan kemampuan  berusaha  masyarakat  berpenghasilan rendah dan   mendorong pertumbuhan  wirausaha    yang  produktif[3].  Program  dana  PEM  ini  yaitu  penyaluran  dana  ekonomi bergulir  dalam  bentuk  pemberian  pinjaman  jangka  pendek  tanpa  bunga  kepada  masyarakat  yang memiliki  usaha  mikro.  Dana  ekonomi  bergulir  ini  diharapkan  membantu  masyarakat  dalam meningkatkan kinerja usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat penerima manfaat. Sasaran dari pengelolaan dana PEM ini adalah usaha ekonomi produktif berskala mikro yang dikelola bersama atau perorangan, dengan jenis usaha adalah pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian dan perdagangan  serta  jenis-jenis  usaha  produktif  lainnya[3].    Pengertian  dana  bergulir  menurut  Buletin Teknis  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Nomor  07  yaitu  merupakan  dana  yang  dipinjamkan  untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang  bertujuan  meningkatkan  ekonomi  rakyat  dan  tujuan  lainnya.  Adapun  karakteristik  dari  dana bergulir  adalah  dana  tersebut  merupakan  bagian  dari  keuangan  negara/daerah;  dana  tersebut dicantumkan  dalam  APBN/APBD  dan/atau  laporan  keuangan;  dana  tersebut  harus  dikuasai,  dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA); dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai  tambah  dan  selanjutnya  dana  disalurkan  kembali  kepada  masyarakat/kelompok  masyarakat demikian seterusnya (bergulir); serta pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir[4] . Penyaluran dana bergulir ini dilakukan oleh satuan kerja pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan mekanisme sebagai berikut: satuan kerja mendapat alokasi dana dari APBN/APBD yang tercatum dalam dokumen pelaksanaan  anggaran  (DIPA/DPA);  satuan  kerja  mengajukan  pencairan  dana  melalui  lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain; dana  yang  disalurkan  tersebut  merupakan  pinjaman  yang  harus  dikembalikan  oleh  peminjam (masyarakat)  kepada  satuan  kerja  baik  melalui  lembaga  lain  atau  langsung  kepada  satuan  kerja pemerintah  yang  bersangkutan;  serta  yang  terakhir  satuan  kerja  melakukan  pengelolaan  dan melakukan   pengendalian penagihan dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat/ kelompok masyarakat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut[4].
State  of  the  Art  (SOTA) penelitian  ini  diambil  dari  beberapa  jurnal  penelitian  terbaru  sebagai panduan, yang akan dijadikan rujukan dan perbandingan dalam penelitian ini, adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut: Hasil dari penelitian [5] menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Pagelaran memberikan dampak yang positif dimana dengan adanya pengembangan ekonomi  lokal  ini  tercipta  lapangan  kerja  baru  sehingga  meningkatkan  perekonomian  masyarakat sekitar.  Hasil  penelitian  [6]  menunjukkan  dampak  penyaluran  dana  PEM  terhadap  peningkatan pendapatan  penerima  bantuan  terlihat  nyata,  walaupun  sebagian  besar  pendapatan  masih  digunakan untuk konsumsi  (51,31%)  dan  sisanya  digunakan  untuk  menambah  modal  usaha  (48,69%).  Dari  segi prinsip  pemberdayaan,  dengan  adanya  tambahan  modal  usaha  melalui  pendapatan  tersebut,  para penerima dana PEM mulai memberdayakan usahanya dengan baik. Namun demikian, pilihan jenis usaha belum bervariasi (fokus pada usaha dagang), serta perencanaan usaha penatausahaan keuangan belum memadai.  Karena  itu  direkomendasikan  agar  perbaikan  dalam  implementasi  dana  PEM  fokus  pada perluasan  pilihan  usaha,  serta  perbaikan  dalam  perencanaan  dan  penatausahaan  keuangan.  Hasil penelitian[7] menunjukkan bahwa Pelaksanaan program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Oebobo menghasilkan dampak positif meningkatkan pendapatan masyarakat, produktivitas
p-ISSN 2355-0236  e-ISSN 2684-6985                          Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Desember 2022 (14)2:313-319 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
usaha  masyarakat,  kemandirian  masyarakat.  Penelitian  [8]  menyebutkan  bahwa  sector  yang  paling potensial  dikembangkan  di  Kabupaten  Gresik  yaitu,  sektor  industri  pengolahan;  listrik,  gas,  dan  air bersih; serta sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan dukungan Pemerintah Kabupaten Gresik dilihat  dari  RPJPD  danRPJMD  serta  alokasi  APBD  cenderung  memprioritaskan  pada  sektor  yang kurang potensial seperti perdagangan, hotel, dan restoran; serta pertanian. Maka, pemerintah Kabupaten Gresik  perlu  memprioritas  program  pembangunan  maupun  pengalokasian  anggarannya  pada  sector unggulan.  Penelitian    [9]  menunjukkan  bahwa  sektor  yang  potensial  dan  berdaya  saing  untuk dikembangkan di Kabupaten Kerinci adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang  serta  sektor  informasi  dan  komunikasi,  selain  sektor  pertanian,  kehutanan  dan  perikanan  yang menjadi  prioritas  daerah  dalam  pengembangan  potensi  ekonomi  local  di  Kabupaten  Kerinci. Diharapkam  pemerintah  Kabupaten  Kerinci  perlu  memprioritas  program  pembangunan  maupun pengalokasian anggarannya pada sector unggulan/potensial tersebut.
Hasil penelitian-penelitian terdahulu di atas belum menunjukkan hubungan atau kontribusi dari variabel Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di daerah. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji hubungan kedua variabel penelitian.
Permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis adalah sejauhmana peran atau kontribusi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di  Kota  Kupang.    Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sektor-sektor  usaha  mikro  apa  saja yang dikelola oleh penerima manfaat dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, dan untuk mengetahui sektor-sektor  potensi  unggulan  lokal  di  daerah  yang  perlu  didorong  dan  dikembangkan  dalam mendukung  Pengembangan  Ekonomi  lokal  di  Kota  Kupang.  Hasil  kajian  Pengembangan  Ekonomi Lokal  diyakini  akan  memberi  banyak  manfaat,  bukan  hanya  bagi  masyarakat  melalui  peningkatan pendapatan,  pengembangan  produk  unggulan,  penyerapan  tenaga  kerja  dan  peningkatan  kerjasama kemitraan serta mengurangi jumlah kemiskinan, tetapi juga bagi pemerintah daerah sebagai informasi yang  akurat  dalam  upaya  penyusunan  rencana  Pengembangan  Ekonomi  Lokal  secara berkesinambungan.

## METODE

## Desain Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, secara empiris mengkaji tentang peran atau kontribusi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Kupang. Sumber data yang digunakan yaitu data yang diolah dari penelitian berupa dokumen dari badan pusat statistik, laporan jenis usaha dan data-data lain terkait penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan.
Analisis  data  didahului  dengan  mengidentifikasi  sektor-sektor  yang  usaha  ekonomi  mikro berskala lokal penerima dana PEM, dan teknik analisa Location Quotient (LQ) dalam mengidentifikasi sektor dan sub sektor unggulan di Kota Kupang. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk pembahasan secara deskriptif kemudian disimpulkan dan menjadi rujukan informasi yang akurat bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan akademisi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kota Kupang merupakan pusat pemerintahan di  Provinsi NTT yang terletak di bagian tenggara Provinsi. Secara astronomis, Kota Kupang terletak antara 10º 36’ 14’’  - 10º 39’ 58’’ Lintang Selatan dan 123º 32’ 23’’ - 123º 37’ 01’’ Bujur Timur.  Kota Kupang yang memiliki luas 180,27 Km2 terdiri dari 6 kecamatan. Secara geologis wilayah ini terdiri dari pembentukan tanah dari bahan keras dan bahan non vulkanis. Bahan-bahan mediteran/ rencina/liotsol terdapat di semua kecamatan.  Jumlah penduduk Kota Kupang pada tahun 2020 adalah 442.752 jiwa, yang tersebar di 6 kecamatan dan 51 kelurahan. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Alak dengan luas 86,91 km² sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota Lama yaitu sebesar 3,22 km². Kecamatan dengan daerah tertinggi di atas permukaan laut terletak di Maulafa  sedangkan kecamatan dengan daerah terendah di atas permukaan laut adalah Kota Lama. Berdasarkan wilayahnya, batas-batas Kota Kupang adalah:
• Timur: Kecamatan Kupang Tengah dan Taebenu Kabupaten Kupang
• Barat: Kecamatan Kupang Barat dan Selat Semau
• Utara: Teluk Kupang
p-ISSN 2355-0236  e-ISSN 2684-6985                          Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Desember 2022 (14)2:313-319 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS

## • Selatan: Kecamatan Kupang Barat dan Nekamese

## Identifikasi Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Kupang
Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Kupang disalurkan dan bergulir pada tahun 2017-2020  dengan  jumlah  mencapai  Rp.  37.341.000.000, dan  jumlah  pelaku usaha  mencapai  10.168 orang pelaku usaha yang tersebar di 6 kecamatan di wilayah Kota Kupang.  Adapun realisasi anggaran pelaku usaha per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1. Data Rekapan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Kupang
Sumber: Bapeda Kota Kupang, April 2022, (Diolah)
Tabel 2 .  Data Rekapan Unit Usaha 2019-2021
Sumber: Bapeda Kota Kupang, April 2022 (Diolah)
Berdasarkan data yang ada pada tabel 2 di atas, diambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Kupang pada tahun 2019-2021 diperuntukan untuk usaha  mikro  kecil  dengan  jenis  usaha  perdagangan,  peternakan,  pertanian,  perindustrian,  jasa  dan perikanan. dengan jumlah total pelaku usaha berjumlah 10.168 pelaku usaha.
2) Sektor usaha yang paling banyak dilakukan adalah dari sektor perdagangan dengan jumlah pelaku usaha  berjumlah  6.398  (63%);  peternakan  1.594  (16%);  jasa  1.226  (12%);  perikanan  418  (4%); perindustrian 385 (4%) dan pertanian 147 (1%) dari total pelaku usaha yang ada.
a. Analisis Pengembangan Ekonomi Lokal Unggulan di Kota Kupang Untuk mengetahui sektor komoditas yang paling potensial untuk dikembangkan atau mencari sektor basis (unggulan) sebagai potensi daerah dapat ditelaah dari komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dimana dalam menelaah PDRB dapat diketahui sektor basis dan bukan basis  antara  lain  menggunakan  metode  analisis location  quantient  (LQ) .  Analisis Location Quantient (LQ),  yaitu untuk  mengetahui  sector  mana  yang  ada  di  suatu  daerah  yang  menjadi unggulan  (komoditas)  dan  sektor  mana  yang  tidak  menjadi  unggulan  (atau  pertumbuhannya negatif/defisit).
Pendekatan yang umum digunakan dalam pengembangan potensi daerah salah satunya dengan cara menelaah komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lebih lanjut lagi dijelaskan rumus analisis LQ adalah sebagai berikut:
Jumlah Dana 1 Kelapa Lima 3,621,000,000 Rp 2 Kota Lama 6,904,000,000 Rp 3 Oebobo 5,212,500,000 Rp 4 Kota Raja 5,853,500,000 Rp 5 Alak 9,000,000,000 Rp 6 Maulafa 6,750,000,000
Rp 37,341,000,000.00 Rp TOTAL No Ke camatan Pe nyaluran Dana PEM
( I s/d III ) Perdagangan Peternakan Pertanian Perindustrian Jasa Perikanan Total 1 Kelapa Lima 997 656 88 2 28 112 111 997 2 Kota Lama 1376 995 20 0 34 236 91 1376 3 Oebobo 1632 1164 183 3 49 211 22 1632 4 Kota Raja 1492 1004 167 11 69 223 18 1492 5 Alak 2506 1421 610 55 70 205 145 2506 6 Maulafa 2165 1158 526 76 135 239 31 2165 10168 6398 1594 147 385 1226 418 10168
TOTAL
No Kecamatan Jumlah Pelaku Usaha Jenis Usaha
p-ISSN 2355-0236  e-ISSN 2684-6985                          Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Desember 2022 (14)2:313-319 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
Keterangan: LQ  = Location Quontien sektor wilayah studi (Kota Kupang) Si   = Pendapatan sektor di  wilayah  studi (Kota Kupang) S    = Pendapatan   total  di wilayah   studi (Kota Kupang) Ni   = Pendapatan sektor di wilayah refrensi (Provinsi NTT) N    = Pendapatan  total di wilayah  refrensi (Provinsi NTT)
a. LQ > 1 sektor komoditas unggulan dan potensial untuk dikembangkan.
b. LQ  <  1:  bukan  merupakan  sektor  komoditas  unggulan  dan  kurang  potensial    untuk dikembangkan
c. LQ = 1: peranan sektor di wilayah kota sama dengan pada tingkat propinsi
Hasil analisis Location Quantient (LQ) di  Kota Kupang pada Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:
Tabel 3. Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Tahun 2019-2021
Data Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa terdapat 14 sektor yang mempunyai nilai LQ>1, hal in berarti  bahwa  14  sektor  tersebut  merupakan  sector  unggulan  atau  basis  yang  potensial  untuk dikembangkan.  Data  di  atas  juga  menunjukkan  bahwa  terdapat  3  sektor  yang  paling  potensial  untuk dikembangkan yakni sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan nilai LQ rata-rata adalah 2.768, sektor jasa perusahaan dengan nilai LQ rata-rata adalah 2.216 dan sektor unggulan ketiga yang paling potensial di Kota Kupang adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan nilai LQ rata-rata adalah 2.059. Jika sektor-sektor tersebut mendapat prioritas dalam kebijakan pembangunan ekonomi di Kota Kupang maka sektor-sektor tersebut bisa menjadi potensi ekonomi yang sangat besar di Kota Kupang.
b. Analisis Kontribusi Program PEM dalam PEL di Kota Kupang.
Berdasarkan keseluruhan gambaran tingkat perkembangan serta hasil analisis dan peran sektor ekonomi regional di Kota Kupang, maka diperlukan upaya nyata melalui pengembangan kebijakan
2019 2020 2021 Rata-Rata 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.079 0.080 0.079 0.080 2 Pertambangan dan Penggalian 0.070 0.083 0.083 0.079 3 Industri Pengolahan 1.245 1.239 1.232 1.239 4 Pengadaan Listrik dan Gas 1.713 1.672 1.718 1.701 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2.021 2.035 2.121 2.059 6 Konstruksi 1.438 1.452 1.423 1.438 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1.305 1.331 1.307 1.314 8 Transportasi dan Pergudangan 1.548 1.436 1.427 1.470 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2.773 2.773 2.758 2.768 10 Informasi dan Komunikasi 1.675 1.731 1.799 1.735 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 1.705 1.708 1.730 1.714 12 Real Estate 1.242 1.265 1.246 1.251 13 Jasa Perusahaan 2.321 2.152 2.176 2.216 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0.628 0.633 0.625 0.628 15 Jasa Pendidikan 1.531 1.551 1.574 1.552 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.844 1.873 1.881 1.866 17 Jasa lainnya 1.711 1.787 1.819 1.772 Location Quanteint No Lapangan Usaha
p-ISSN 2355-0236  e-ISSN 2684-6985                          Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Desember 2022 (14)2:313-319 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
dan strategi yang mampu mendorong percepatan RPJMD Kota Kupang 2017-2022. Untuk itu prioritas kepada  sektor  ekonomi  dengan  potensi  pertumbuhan  yang  tinggi  merupakan  aspek  penting  dan rasional  untuk  dapat  dilaksanakan.    Upaya  Pengembangan  Ekonomi  Lokal  melalui  program Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  tercermin  melalui  sektor-sektor  yang  dikembangkan  seperti perdagangan; peternakan; pertanian; perindustrian; jasa dan perikanan.
Pengembangan  sektor  perdagangan  dengan  hasil  LQ  yaitu  1.31,  perindustrian  dengan  nilai  LQ yaitu 1.23, serta jasa (jasa keuangan, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa lainnya) memiliki  nilai  LQ>1,  dinilai  sangat  tepat  karena  berdasarkan  hasil  LQ  mendapatkan  nilai  >  1, menandakan  bahwa  sektor  tersebut  merupakan  sektor  unggulan  dan  masuk  kategori  sektor  unggulan. Oleh karena itu, ketiga sektor potensial tersebut perlu didorong dan dikembangkan untuk pengembangan ekonomi di Kota Kupang.  Sedangkan, prioritas sektor peternakan, perikanan dan pertanian dinilai belum tepat diprioritaskan karena berdasarkan hasil analisis LQ, ketiga sektor ini mendapatkan nilai rata-rata LQ<1, yang menandakan bahwa sektor tersebut bukan sektor unggulan.
Pengembangan program dana PEM yang saat ini telah bergulir tentunya juga harus memperhatikan dan  menyelaraskan  dengan  prioritas  pembangunan  ekonomi  Kota  Kupang.  Memprioritaskan  sektor unggulan merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan dan dipertahankan, akan tetapi hal ini bukan berarti mengabaikan potensi-potensi dari sektor ekonomi lain yang tidak menjadi unggulan. Sektor yang bukan  sektor  unggulan  sekalipun  tetap  perlu  dikembangkan  dan  diperhatikan.  Oleh  karena  itu, Pemerintah  harus  kreatif  merencanakan  pembangunan  yang  dapat  mensinergikan  semua  sektor-sektor unggulan (basis) dan sektor-sektor non unggulan yang tidak potensial agar sektor non unggulan tersebut tetap  berkontribusi  dalam  mendorong  percepatan  kemajuan  pembangunan  ekonomi  di  Kota  Kupang secara secara berkelanjutan.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil identifikasi maka sektor-sektor yang menjadi jenis usaha dari penerima manfaat program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Kupang adalah sektor perdagangan, peternakan, pertanian, perindustrian, jasa dan perikanan. dan hasil analisis menujukkan bahwa sektor unggulan yang perlu  dipertahankan  dan  dikembangkan  dalam  melalui  program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat adalah sektor perdagangan, sektor perindustrian dan sektor jasa. sedangkan sektor non unggulan adalah sektor peternakan, sektor pertanian dan perikanan.
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  maka  disarankan  kepada  Pemerintah  Kota  Kupang  agar sebaiknya lebih meningkatkan pengembangan ekonomi pada sektor yang menjadi sektor unggulan. Serta berkoordinasi  dengan  seluruh  stakeholder  dalam  merencanakan  Pengembangan  Ekonomi  Lokal  agar sektor  non  unggulan  bisa  menjadi  sektor  unggulan  pada  masa  mendatang  dan  berdampak  pada peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
H.  Rahma, Acuan  Penerapan  Pengembangan  Ekonomi  Lokal  untuk  Kota  dan  Kabupaten .  Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum, 2012.
S.  Dina  Mariana, Buku  Panduan  Pelembagaan  dan  Pengembangan  Ekonomi  Lokal  (PEL)untuk Perbaikan Layanan Dasar dan Kesejahateraan Masyarakat Yogyakarta: IRE, 2019. Peraturan  Daerah  Kota  Kupang  No.  10  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Dana    Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
KSAP, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 (Akuntansi Dana Bergulir). Jakarta: KSAP, 2008.
E. A. Susanti, "Pengembangan ekonomi lokal dalam sektor pertanian (studi pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)," Brawijaya University, 2013.
F.  O.  Fanggidae  and  R.  P.  C.  Fanggidae,  "Dampak  Implementasi  Dana  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat," Jurnal Inovasi Kebijakan, vol. 1, no. 1, pp. 1-17, 2016.
S. D. A. P. Bida, N. Tameno, and N. T. Kiak, "Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan  Oebobo  Kota  Kupang," BALANCE:  Economic,  Business,  Management  and Accounting Journal, vol. 18, no. 2, pp. 46-52, 2021.
N.  Husna,  "Analisis  pengembangan  potensi  ekonomi  lokal  untuk  menguatkan  daya  saing  daerah  di Kabupaten Gresik," Brawijaya University, 2013.
p-ISSN 2355-0236  e-ISSN 2684-6985                          Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Desember 2022 (14)2:313-319 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
M. Hastin, "Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Menguatkan Daya Saing Daerah Di Kabupaten Kerinci," Jurnal Akrab Juara, vol. 6, no. 1, pp. 16-29, 2021.