## PROBLEMATIKA KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN KEPEMIMPINAN INSTRUKSIONAL KEPALA MADRASAH IDTIBA’IYAH KOTA PASURUAN
Wachyudi Achmad STIT Muhammadiyah Bangil awachyudi330@gmail.com

## Abstract
The  curriculum  has  an  important  role  in  the  education  process.  And  it should  play  a  role  and  be  anticipatory  and  adaptive  to  changes  and advances  in  science  and  technology.  Curriculum  and  learning  are  two important  aspects  of  educational  activities.  Both  discuss  what  and  how education should be carried out and blend with local wisdom. Therefore, along with changes and developments in the curriculum from time to time an educator must be able to understand and implement it well. In order to be in accordance with what is expected, there needs to be a discussion of curriculum  development  from  Kurikum  1994,  Competency  Based Curriculum  (KBK)  2004,  Education  Unit  Level  Curriculum  (KTSP),  and Curriculum 2013 until now. This paper tries to provide one solution to the problems of the 2013 curriculum implementation. Instructional leadership of the Pasuruan City Islamic Senior High School principals is recommended to  be  one  solution  to  the  effectiveness  of  the  2013  curriculum implementation. Instructional Leadership is the leadership of the madrasa head who prioritizes teaching and learning in leadership. The head of the madrasa in  favor of  academics, instructional leadership is believed to be able to solve the problems of the implementation of the 2013 curriculum. Prioritizing the involvement of the headmaster in orientation and training for 2013 curriculum implementation is recommended.
Keywords: Problematic  curriculum  2013,  Instructional  Leadership, Pasuruan Madrasah Ibtidaiyah

## Pendahuluan
Pendidikan di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum.  Menurut  Suparlan  kurikulum  pertama  Indonesia  adalah Rencana  Pelajaran  1947.  Ketika  itu,  istilah  kurikulum  belum  digunakan. Kemudian, Rencana Pelajaran 1947 ini dirubah menjadi Rencana Pelajaran 1950.  Selanjutnya  diganti  dengan  Rencana  Pelajaran  1958.  Rencana pelajaran  ini  kemudian  direvisi  menjadi  Rencana  Pelajaran  1964.  Setelah
itu  rencana  pelajaran  ini  diganti  menjadi  Kurikulum  1968.  Sejak  inilah istilah  rencana  pelajaran  yang  sudah  digunakan  selama  bertahun-tahun berganti  nama  menjadi  kurikulum.  Kemudian,  kurikulum  ini  dirubah  lagi menjadi  Kurikulum  1975.  Selanjutnya,  Kurikulum  1984,  Kurikulum  1994, Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (KBK)  2004,  Kurikulum  Tingkat  Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 dan terakhir kurikulum 2013 (Suparlan, 2012).
Perubahan  yang  terakhir  ini  adalah  amanat perubahan  metodologi pembelajaran  dan  penataan  kurikulum  dalam  RPJMN  (Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional).  Selain  itu,  perubahan  ini dilakukan  sebagai  penyempurnaan  kurikulum  dengan  metode pembelajaran  aktif  berdasarkan  nilai-nilai  budaya  bangsa  untuk membentuk  manusia  Indonesia  yang  berdaya  saing  dan  berkarakter sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010. Perubahan atas dasar ini didukung  oleh  teori  pengembangan  kurikulum,  antara  lain,  dikemukakan oleh Hamalik  bahwa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak terhadap sistem pengajaran, sehingga pembelajaran mengalihkan  pendekatannya  dari  pendekatan  tradisional  ke  pendekatan mutakhir (Hamalik, 2012).
Perubahan  kurikulum  juga  merupakan  akibat  dari  perkembangan masyarakat  dan  kesenjangan  dalam  mendapatkan  hak  pendidikan  yang layak.  Kita  tidak  ingin  membangun  generasi  yang  terpisah  dengan perkembangan masyarakatnya. Kita mendidik generasi yang akan hidup di zaman  yang  berbeda  dengan  kita.  Kita  mendewasakan  mereka  melalui pendidikan  yang  tidak  usang  yang  muatannya  tertuang  di  dalam kurikulum  (Sukmadinata,  2008).  Perubahan  kurikulum  pendidikan  suatu negara  biasanya  diprakarsai  oleh  kementerian  pendidikan.  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh mengatakan akan konsisten dan  terus  maju  dengan  rencana  implementasi  kurikulum  2013  meskipun kritik  dan  protes  datang  bertubi-tubi  dari  berbagai  kalangan.  Umumnya kritik-kritik tersebut datang dari guru, edukator dan pemerhati pendidikan.
Menurut  Muhammad  Nuh,  mutu  pendidikan  Indonesia  akan  terus memburuk  kalau  kurikulum  baru  ini  tidak  dilaksanakan.  Dengan mengatakan “masa  depan  negeri  ini  tergantung  kepada  kurikulum  2013” (Saragih,  2013).  Namun  banyak  kalangan  yang  menyebutkan  bahwa diimplementasikan kurikulum 2013 ini dianggap terlalu tergesa-gesa dalam pelaksanaannya  sehingga  menuai  banyak  kritikan  karena  dianggap memiliki  segudang  masalah.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memaparkan problematika kurikulum 2013 dan mencoba memberi alternatif solusi bagi suksesnya  implementasi  kurikulum  2013,  melalui  Kepemimpinan Instruksional (Instructional  Leadership)  sebagai  pelaku  dan  bertanggung jawab dilevel paling bawah.

## Masalah-masalah Kurikulum 2013 PAI
Anggaran  yang  digunakan  untuk  perubahan  kurikulum  2013 tidaklah sedikit nilai rupiahnya cukup fantastis yaitu sebesar 2,49 T, akan tetapi dalam pembahasan kali ini tidaklah penting nilai nominalnya, tetapi yang perlu dipahami adalah kritikan-kritikan dalam proses penyempurnaan dari  para  pakar  pendidikan  tentang  dampak  yang  akan  muncul  di kemudian  hari,  karena  kurikulum  itu  dapat  dirasakan  hasilnya  melalui proses yang panjang.  Kritikan yang dimaksud penulis semisal, membuang sains  dan  menggantikannya  dengan  pendidikan  kewarganegaraan  dan pelajaran agama. Jadi, kurikulum baru ini lebih banyak muatan pendidikan kebangsaan  dan  agama,  sedangkan  sains  atau  IPA  akan  digabung  ke dalam  dua  mata  pelajaran  tersebut.  Menurut  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan,  Muhammad  Nuh,  yang  dikutip  oleh  berbagai  media  massa, kurang  elok  apabila  mengintegrasikan  pendidikan  kebangsaan  dan pendidikan  agama  dengan  pelajaran  kimia  dan  ini  akan  membuat  anak menjadi  lebih  kreatif.  Muhammad  Nuh  juga  mempertahankan  keputusan menteri  untuk  menambah  jam  pelajaran  agama  dengan  harapan penambahan  dua  jam  pelajaran  agama  akan  membantu  program pembasmian  teroris  dan  tawuran  antar  pelajar.  Muhammad  Nuh
berkeyakinan  bahwa  gerakan  teroris  tidak  dipicu  oleh  lamanya  jam pelajaran  agama  di  sekolah  (Rosyidah  &  Utomo,  2014).  Justru  aksi terorisme  yang  semakin  meningkat  di  Indonesia,  menurutnya,  karena tidak  lengkapnya  pendidikan  agama.  Oleh  karena  itu,  kita  perlu menambah jam pelajaran agama. Pertanyaannya adalah, mengapa agama selalu  dijadikan  alasan  yang  mendasar  dalam  penangulangan  chaos-nya dunia pendidikan?
Namun demikian, adapula kebijakan yang diambil dianggap kontra produktif. Sebagai contoh salah satunya adalah bidang pendidikan. Ketika pemerintah  yang  lama  mengeluarkan  kurikulum  baru  yang  diterbitkan  di akhir  masa  jabatannya,  yang  terjadi  adalah  kekagetan  nasional.  Kaget karena  konsep  yang  diusung  berbeda  dengan  kurikulum  yang  selama  ini telah  dilakukan,  yang  mulai  menjadi  zona  nyaman  bagi  sebgian  besar pendidik  di  Indonesia.  Adanya  formulasi  baru  dalam  pembelajaran,  yang mengusik  zona  nyaman  inilah  yang  menimbulkan  pertentangan  di  sana sini. Apalagi diperkuat dengan kelompok ad hoc yang saat itu tidak masuk dalam  gerbong  penentu  kebujakan  kurikulum,  yang  selama  ini  berusaha untuk memaksakan kehendaknya melalui kritik dan penolakan di berbagai tempat.  Kurikulum  2013  ini  diberlakukan  secara  bertahap  mulai  Tahun Pelajaran  2013-2014  melalui  pelaksanaan  terbatas,  khususnya  bagi sekolah-sekolah yang sudah siap melaksanakannya. Pada Tahun Pelajaran 2013/2014,  Kurikulum  2013  dilaksanakan  secara  terbatas  untuk  Kelas  I dan  IV  Sekolah  Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah  (SD/MI),  Kelas  VII  Sekolah Menengah  Pertama/Madrasah  Tsanawiyah  (SMP/  MTs),  dan  Kelas  X Sekolah  Menengah  Atas/  Sekolah  Menengah  Kejuruan/Madrasah  Aliyah (SMA/SMK/MA/MAK).  Pada  Tahun  Pelajaran  2014/2015  diharapkan Kurikulum 2013 telah dilaksanakan di seluruh kelas I sampai dengan Kelas XII (Halimah, 2015).
Menteri  pendidikan  nasional  yang  baru  mengeluarkan  peraturan untuk  menunda  pelaksanaan  kurikulum  2013  sampai  masa  jabatannya
selesai.  Kebijakan  ini  dituangkan  dalam  Permendikbud  Nomor  160  tahun 2014.  Kebijakan  tersebut  pada  pasal  4  berbunyi “Satuan pendidikan dasar   dan   pendidikan   menengah   dapat   melaksanakan  Kurikulum Tahun  2006  paling  lama  sampai  dengan  tahun pelajaran2019/2020”.
Keputusan  ini  dianggap  sebagai  keputusan  banci  bagi  sebagian  orang. Bagaimana  tidak,  kebijakan  ini  menggantung  harapan  pelaku  pendidikan dan ini adalah masa akhir jabatan menteri selama 5 tahun. Pasal itu tidak menyatakan lanjut, namun juga tidak dinyatakan berhenti. Hal yang lebih parah  lagi  adalah  bahwa  untuk  memperkuat  tekanan  agar  menunda pelaksanaan  kurikulum  2013,  menteri  dalam  negeri  juga  mengeluarkan peraturan yang ‘memaksa’ para guru dan sekolah untuk tidak melanjutkan implementasi kurikulum baru bila baru melaksanakan selama 1 semester. Hal  ini  bisa  dilihat  pada  Surat  Edaran  Mendagri  Nomor  423.5/154/sj. Bagaiman  logika  akademiknya  kementerian  dalam  negeri  mengeluarkan peraturan  tentang  implementasi  kurikulum  yang  menjadi  wilayah kementerian  pendidikan  dan  kebudayaan?.  Dimana  letak  nilai-nilai keadilannya dalam terapan kurikulum 2013 di lingkungan madrasah yang tidak  menyeluruh?.  Mengapa  kemenag  terkesan  selalu  lamban  dalam memberlakukan kurikulum 2013?
Apabila  kita  menganalogikan  kebijakan  kurikulum  sepaket  dengan silabus  yang  dibuat  pemerintah  ini  sebagai  suatu  produk  pakaian  yang berukuran sama, atau satu ukuran dengan mempertanyakan, Should one size fit all? Tentu saja pakaian yang dibuat dengan satu ukuran tidak bisa dipakai  oleh  semua  orang,  karena  orang  menggunakan  ukuran  pakaian yang  berbeda-beda  seperti  ukuran  S,  M,  L,  XL  bahkan  ukuran  XXL. Menurutnya,  paling  tidak,  terdapat  tiga  kelemahan  yang  dapat diasumsikan dengan kurikulum 2013, yaitu:
1. Perencana  kurikulum  telah  salah  mengidentifikasikan  masalah,  yaitu menganggap  guru  tidak  sanggup  merancang  silabus  sehingga
menganggap  obat  mujarabnya  adalah  merancang  kurikulum  yang sama, satu ukuran, bersama dengan silabusnya untuk semua sekolah.
2. Seperti pakaian satu ukuran, kurikulum baru ini bisa cocok untuk satu sekolah  tetapi  belum  tentu  cocok  untuk  sekolah  lainnya.  Yang  lebih mencemaskan  lagi  beberapa  sekolah  bisa  terabaikan  karena  mereka memiliki  masalah  dan  kebutuhan  yang  unik.  Kurikulum  yang mengasumsikan semua sekolah, fasilitas, guru dan siswa sama adalah kurang tepat.
3. Guru  tidak  dipercaya  menyangkut  kreativitas  mereka  dalam mengembangkan  kurikulum  berdasarkan  kebutuhan  kontekstual  dan kebutuhan-kebutuhan  unik  di  setiap  daerah.  Kurikulum  2013 diasumsikan  bahwa  guru  akan  disetir  dari  jarak  jauh  dengan menggunakan remote control universal yang disebut silabus. Sakhiyya juga  mengutip  Winston  Churchill  yang  mengatakan  bahwa  “barang siapa  yang  gagal  merencanakan  berarti  merencanakan  kegagalan (Hidayatullah, 2016).

## Masalah Guru
Kurikulum 2013, sebagaimana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah jelaskan, merupakan perbaikan dari kurikulum 2004 dan 2006, yang merupakan kurikulum berbasis sekolah dan berbasis kompetensi. Namun, guru  masih  sedang  mempelajari  bagaimana  melaksanakan  kurikulum 2006.  Sangat  disesalkan,  kebanyakan  guru  dan  masyarakat  umum  tidak diinformasikan apa yang sebenarnya tidak beres dengan kurikulum 2006. Pemerintah  seharusnya  telah  mempublikasikan  data  hasil  evaluasi  untuk mengidentifikasikan  aspek  mana  kurikulum  2013  yang  bermasalah.  Data semacam itu akan membuat perubahan kurikulum lebih masuk akal.
Selanjutnya,  peleburan  mata  pelajaran  di  tingkat  Sekolah  Dasar juga  menimbulkan  masalah.  peleburan  tersebut  akan  menimbulkan masalah  terutama  terkait  keberadaan  guru.  Ketika  mata  pelajaran dileburkan  dan  integrasikan,  banyak  guru  yang  sudah  menjadi  guru profesional  kehilangan  pekerjaan.  Bahkan  tidak  bisa  lagi  menerima tunjangan  profesi  karena  jam  mengajarnya  tidak  cukup.  Di  samping  itu, apa  yang  disebut  pendekatan  tematik  integratif  ini  diakui  banyak  pihak sangat  memberatkan  guru.  Begitu  juga  dengan  pedoman  kolaborasi kontekstual  dan  praktek  yang  tidak  dirincikan  dalam  implementasi kurikulum  2013.  Ini  akan  berpotensi  merugikan  siswa  dan membingungkan guru.

## Masalah  Lainnya
Masalah  kurikulum  2013  lainnya  seperti  multi  tafsir  juga  menjadi hambatan dalam implementasi kurikulum 2013. Sebagai contoh, kurikulum 2013  menggunakan  pendekatan  saintifik  dalam  aktivitas  pembalajaran dengan  lima  langkah  pokok:  Mengamati,  Menanya,  Mengumpulkan informasi  (explorasi),  Mengasosiasi  (menggunakan  pengetahuan)  dan Mengkomunikasikan. Menyangkut langkah terakhir, “Mengkomunikasikan” telah  menimbulkan  interpretasi  yang  berbeda  meskipun  itu  memang berbeda  berdasarkan  jenjang  pendidikan.  Ada  yang  menafsirkan “Mengkomunikasikan”  sebagai  menyampaikan  atau  mengkomunikasikan pengetahuannya  setelah  proses  pembelajaran  kepada  orang  lain  atau teman sekelasnya baik secara lisan maupun tulisan. Namun, banyak juga yang menafsikan “Mengkomunikasikan” itu maksudnya siswa berjaringan, menggunakan  internet  untuk  mencari  lagi  inquiry  atau  memperdalam pengetahuannya  dan  menggunakan  fasilitas  internet  seperti  email  untuk berkomunikasi  dengan  ahli  di  bidang  tertentu.  kurikulum  berkarakter  di Indonesia karena siswa tidak mudah mendapatkan contoh tauladan yang bisa mereka tiru atau ikuti dari orang dewasa. Di kalangan orang dewasa
terjadi  penyelewengan,  konspirasi,  nepotisme  dan  korupsi  yang  semakin merajalela.  Tidak  terlihat  secara  jelas  implementasi  norma-norma  hukum dan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.
Ada juga yang mempertanyakan kenapa Pendekatan Saintifik yang diterapkan.  Sedangkan  rekomendasi  ahli  psikolog  pembelajaran  adalah Konstruktivisme, karena Teori Konstruktivisme
merupakan penyempurnaan  dari  teori-teori  utama  pembelajaran  sebelumnya, Behaviorisme  dan  Kognitivisme.  Bahkan,  ada  pihak  yang  mengkritik dengan  sinis  bahwa  pendekatan  yang  digunakan  merupakan  Pendekatan Saintifik, tetapi kenapa sainsnya banyak dibuang.
Kepemimpinan  Instruksional  Kepala  Madrasah  Ibtidaiyah  Kota Pasuruan Kepemimpinan Instruksional atau Pemimpin Pengajaran berbeda dari tugas kepala madrasah sebagai pengatur atau manejer dalam banyak hal.  Para  kepala  madrasah  yang  membanggakan  diri  mereka  sebagai manejer,  biasanya  terlalu  fokus  dengan  tugas-tugas  administratif  yang ketat  dibandingkan  dengan  kepala  madrasah  yang  berperan  sebagai Pemimpin  Instruksional.  Peran  yang  terakhir  melibatkan  penentuan tujuan-tujuan  yang jelas, pengalokasian sumber daya untuk pengajaran, pengurusan kurikulum, pemantauan rencana pembelajaran (lesson plans), dan evaluasi para guru. Singkat kata, kepemimpinan instruksional adalah aksi-aksi yang seorang kepala madrasah lakukan, atau delegasikan kepada orang  lain,  untuk  meningkatkan  pembelajaran  siswa  (Flath,  1989). Sebaliknya,  Pemimpin  Instruksional  memprioritas  atau  mengutamakan kualitas pengajaran sebagai prioritas utama madrasah dan berusaha untuk mewujudkan  visi  itu  menjadi  kenyataan.  Intinya  seluruh  kesibukan seorang  kepala  madrasah  diperuntukkan  mempengaruhi  kegiatan akademik madrasah yang berkaitan dengan madrasah.
Kepala Madrasah dituntut untuk mengaitkan antara komponen satu dengan  lainnya  menjadi  suatu  kesatuan  yang  kompak  dalam  mencapai tujuan  pendidikan  yang  diharapkan,  sehingga  madrasah  mampu mewujudkan  tujuan  ideal  madrasah  yaitu: pertama,  sebagai  wahana untuk memperdalam ilmu keislaman serta membina roh dan praktik hidup keislaman; kedua, memperjelas dan memperkokoh keberadaan madrasah agar  dapat  memenuhi  bahkan  melebihi  standar  nasional  pendidikan;  dan ketiga,  mampu  merespon  tuntutan-tuntutan  masa  depan  dalam  arti sanggup  melahirkan  manusia  yang  memiliki  kesiapan  memasuki  era globalisasi  maupun  era  reformasi.    Perwujudan  ciri  kepemimpinan  dalam langkah-langkah  kepemimpinan  tersebut  tampak  dalam  model kepemimpinan  instruksional  dan  transformasional  yang  diperlukan  untuk pengembangan  lembaga  pendidikan  islam.  Kepemimpinan  instruksional diimplementasikan karena Kepala Madrasah  adalah pemimpin di lembaga pendidikan dan kepemimpinan transformasional diterapkan karena Kepala Madarasah  bertujuan  untuk  mentransformasi  lembaga  pendidikan  yang dipimpinnya.

## Penutup
Menyadari bahwa pendidikan bukan merupakan proyek main-main, sangat  diharapkan  keseriusan  dari  aparat  Kemenag  yang  diserahi wewenang untuk mengelola pendidikan agar dapat berpikir dan bertindak lebih  cerdas  dalam  membuat  kebijakan  tentang  pendidikan.  Kesalahan dalam  pengambilan  keputrsan  akan  berdampak  terhadap  generasi mendatang. Dampak ini memang tidak atau belum terasa dalam waktu 1 atau 7 tahun, namun beberapa tahun mendatang, namun jika sudah mulai menunjukkan hasilnya, tidak cukup waktu 1 generasi memperbaikinya.
Berdasarkan  konsep  Kepemimpinan  Instruksional,  di  samping merumuskan  dan  mensosialisasikan  visi-misi  sekolah,  pemimpin instruksional  hars  selalu  concern  dengan  kurikulum.  Kepala  sekolah semacam  ini  selalu  mengkoordinasikan  kurikulum,  mensupervisi  dan
mengevaluasi  kurikulum,  dan  memonitor  kemajuan  siswa.  Pemimpin Instruksional  juga  selalu  fokus  pada  penciptaan  iklim  pembelajaran sesama  guru.  Oleh  karena  itu,  kepala  sekolah  terutama  yang memposisikan  diri  sebagai  Instructional  Leader  akan  memainkan  peran yang  sangat  menentukan  dalam  menyukseskan  penerapan  kurikulum 2013. Kepala sekolah dapat mengintervensi pemberlakuan kurikulum 2013 melalui  pengelolaan  kurikulum  dan  program  pengembangan  profesi  guru di sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
Halimah,  S.  2015.  Analisis  pemahaman  dan  kesiapan  guru mengimplementasikan kurikulum 2013.
Hamalik. 2012. Kurikulum dan pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.
Hidayatullah,  U.  S.  2016.  Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Pendidikan Agama Islam. PPIM UIN Jakarta, (September), 1 – 8.
Saragih,  Bagus.  2013.  Future  of  Indonesia  depends  on  new  curriculum. The Jakarta Post, p.4 (National).
Rosyidah,  I.,  &  Utomo,  D.  1997.  Gender  dalam  Buku-buku  Pendidikan Agama Islam. Australian National University, 4(4).
Sukmadinata.  2008. Pengembangan  Kurikulum:  Teori  dan  Praktek  (I).
Bandung: Rosda Karya.
Suparlan.  2012. jawab  pengembangan  kurikulum  &  materi  pembelajaran (I). Jakarta: Bumi Aksara.