## PLURALISME DI KABUPATEN JAYAPURA SEBAGAI SKETSA PEMIKIRAN MEMBANGUN BHINEKA TUNGGAL IKA MENUJU INDONESIA DAMAI
Pluralism in Jayapura Regency as a Sketch of Thoughts on Building Unity in Diversity towards a Peaceful Indonesia

## Yane Rosmawati Maahury
Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri-Sentani maahuryyane@yahoo.co.id
Naskah diterima: 30 Oktober 2022 direvisi: 22 November 2022; disetujui: 30 November 2022
Abstrak :  Kemajemukan  menjadi  suatu  kekayaan  nasional  bangsa  Indonesia.  Kemajemukan agama,  suku  bangsa-etnis,  bahasa  dan  kebudayaan  masyarakat  Indonesia  mempunyai  nilai kehidupan,  hak,  dan  kewajiban  yang  sama  dalam  hukum      Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI),  akan  tetapi  dekade  ini  kemajemukan  bangsa  ini  telah  menciptakan disintegrasi  kehidupan  anak-anak  bangsa.  Banyak  konflik  terjadi  karena  perbedaan  agama, suku bangsa-etnis, bahasa dan kebudayaan.  Konflik tersebut yang  harus  dituntaskan supaya tidak  berdampak  kepada  perpecahan.  Tujuan  Penelitian  ini  adalah  memberikan  gambaran pluralisme  yang  terjadi  di  Kabupaten  Jayapura  serta  teknik  penanaman  sikap  secara  kognitif kepada  masyarakat  untuk  melaksanakan  nilai-nilai  pluralisme  yang  berhasil  membawa Kabuten  Jayapura  menjadi  tanah  yang  damai  sesuai  dengan  motto  dan  filosofi  hidupnya. Penelitian  ini  menerapkan  metode  penelitian  kualilatif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan cara observasi dan wawancara terfokus. Analisis data menerapkan reduksi, penyajian data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  membangun kehidupan  plural  yang  damai  adalah  menciptakan  cara  berpikir (minset) positif  mengenai pluralisme,  memberikan  pendidikan  karakter  yang  benar  untuk  anak-anak  bangsa  yang berlangsung  terus-menerus,  melakukan  pengawasan  bersama  melalui  pendidikan  formal  dan pendidikan nonformal.
Kata Kunci : Kabupaten Jayapura, Pluralisme, Sikap, Toleran
Abstract:  Pluralism  becomes  a  national  wealth  of  the  Indonesian  Nation.  The  plurality  of religions, ethnicities, languages, and cultures of the Indonesian people have the same values of  life,  rights  and  obligations  in  the  law  of  the  Republic  of  Indonesia,  but  in  this  decade  the plurality  of  this  nation  has  created  the  disintegration  among  the  people  of  Indonesia.  Many conflicts occur because of differences in religion, ethnicity,  language, and culture. The conflict must  be  resolved  so  that  it  does  not  give  impact  on  division.  The  purpose  of  this  study  is  to provide  an  overview  of  pluralism  that  occurs  in  Jayapura  Regency.  This  study  also  gives techniques to embed the cognitive attitude to the community in implementing pluralism values in  Jayapura  regency,  and  succeeding  to be  a  peaceful  land  in  accordance  with  its  motto  and philosophy of life. This research applied qualitative method. Data were obtained by observation and  focused  interviews.  Data  analysis  applied  reduction,  data  presentation,  and  drawing conclusions.  The  results  of  this  study  show  that  building  a  peaceful  plurality  create a  positive mindset,  providing  true  character  education  for  the  children  continuously,  conducting supervision through formal education and non-formal education.
Keywords: Jayapura Regency, Pluralism, Attitude, Tolerant

## PENDAHULUAN
Pluralisme  atau  kemajemukan masyarakat
Indonesia merupakan identitas,  prinsip  dasar  bangsa  baik  itu
kemajemukan  agama,  suku  bangsa- etnis, adat-istiadat, bahasa dan kebudayaan.  Pluralisme  adalah  suatu keadaan  menjadi  plural,  atau  suatu
paham tentang beragam. Jadi pluralisme adalah  suatu  keadaan  sosial  yang beragam.  Pluralisme  adalah  perbedaan dimana  ditutut  suatu  sikap  untuk  saling menghargai, bekerjasama untuk mencapai  tujuan  dan  cita-cita  bersama (Masykur, 2016). faktor penyebab terjadinya pluralisme  adalah  faktor  internal  dan faktor  eksternal.  Faktor  internal  adalah faktor yang menjelaskan tentang adanya keabsolutan tentang beragama. Beragama mempunyai
keyakinan masing-masing  sehingga  tidak  bisa dipaksakan  satu  agama  untuk  semua. Berdasar  dari  situ  maka  pluralisme khususnya  pluralisme  agama  muncul. Sedangkan  faktor  eksternal  beranjak dari istilah leberalisme dimana liberalisme  awalnya  mengurusi  bidang politik  namun  kemudian  berkembang kepada  urusan  agama  dan  sosial (Dzakie, 2014).
Pluralisme  atau  kemajemukan adalah  fakta  kehidupan  masyarakat Indonesia  yang  dibangun  dengan  dasar Bhineka    Tunggal    Ika  ( unity  and diversity ) sebagai anugerah Tuhan Yang MahaEsa    dan  kekayaan  bangsa  dan harus dipertahankan (Harefa & Fatolosa Hulu,  2020).  Akan  tetapi  decade  ini banyak  terjadi  konflik  pluralism  terjadi di  luar  tanah  Papua  dengan  adanya dominasi  agama,  suku  bangsa,  etnis yang  satu  terhadap  lainnya.  Banyak konflik  terjadi  yang  mengatas  namakan agama,  suku  bangsa-etnis  yang  berupa kasus-kasus  rasisme  yang  setiap  waktu dapat  menciptakan  disintergrasi  bangsa Indonesia.
Pluralisme  seharusnya  disikapi sebagai  kancah  atau  gelanggang  yang benar  untuk  membedakan  mana  yang benar  dan  mana  yang  buruk  dan  bukan untuk  monopoli  yang  benar  saja  atau monopoli  yang  buruk  saja.  Kebenaran tidak  hanya  dimiliki  oleh  satu  agama tertentu  saja  dan  keburukan  dari  pada
agama lain. Akhirnya melahirkan diskriminasi yang mengklaim kebenaran ada pada agama tertentu saja dan  keburukan  adadalam  agama  lain. Hal  ini  senada  dengan  (Arifianto  et  al.,
2021)  bahwa  pemicu  konflik  berskala agama adalah adanya penafsiran sentrisme  agama.  Pengaruh  pikiran yang  destruktif  seperti  ini  hakikatnya mendatangkan ancaman
dalam kemajemukan  bangsa  yang  menjunjung tinggi  Bhineka  Tunggal  Ika.  Kasus- kasus  penghinaan  agama,  pembakaran gereja,  adanya  radikalisme,  rasisme dimana-mana  terutama  di  luar  tanah Papua adalah contoh perpecahan persatuan dan kesatuan NKRI. Sikap  emosional  apalagi  reaktif tidak akan mampu memandang perbedaan dengan lebih hormat, santun, dan  toleran.  Prinsip  dasar  Bhineka Tunggal  Ika  yang  telah  diwujudkan dalam kemajemukan kehidupan di tanah Papua adalah perwujudan Papua menuju  tanah  damai (land  of  peace) untuk  kemuliaan  Tuhan  Yang  Maha Esa. Oleh sebab itu prinsip kemajemukan  di  atas      berusaha membetulkan  sebuah  perspektif  yang salah dan terkesan direkayasa atas nama kemajemukan yang sarat dengan politisasi dan ideologisasi agama. Kemudian  menggantikan  cara  pandang kemajemukan  yang  bertolak  pada  cara pandang  yang  hormat,  santun,  toleran, kritis dan manusiawi.  Namun  hal  yang bertolak belaskan dengan itu, pluralisme menampakan  diskriminasi  dan  tindakan rasisme  yang  terjadi  pada  bangsa Indonesia, sebagai fakta beberap tindakan  agresif  intoleransi  beragama yang memaksa diterbitkan Surat Keputusan  Bersama  Menteri  Agama dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 01/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan  tugas  aparatur  pemerintah dalam menjamin ketertiban dan
kelancaran  pelaksanaan    pembangunan dan ibadat oleh  pemeluk-pemeluknya.
Catatan  peristiwa  yang  bersifat aktual  akan  memberikan  gambaran bahwa  sikap  terhadap  pluralism  tidak sebatas  pada  tingkat  pengetahuan  saja namun  harus  disertai  dengan  tindakan aktuliasasi nyata. (Kabanga &
Paramma,  2021)  berpendapat  bahwa cara menyikapi sesuatu, termasuk kamajemukan,  harus  melalui  proses tatanan  memahami,  merasakan,  dan mengaktualisasikan secara nyata. Munculnya kekerasan terhadap berbagai suku  etnis  khususnya  etnis  Papua  yang melibatkan  berbagai  pihak  didalamnya adalah  belum  nyatanya  proses  jaminan perlindungan  dan  perlakuan  yang  sama di  mata  hukum.  Sehingga  pluralisme sebagai  suatu  kekayaan  pada  Negara Indonesia hanya terjadi sebagai batasan- batasan kognitif semata.
Jika pluralisme tidak
berdampak  provokatif  maka  prinsip kemajemukan  akan  diapandang  sebagai kekayaan  bangsa  yang  harus  dijaga, dipelihara tanpa realitas   intimidasi dari siapapun  di  negeri  ini,  sebagaimana kehidupan  kemajemukan  di  Kabupaten Jayapura.    Sesungguhnya  masyarakat yang  sadar  adanya  kemajemukan  akan memandang  kehidupannya  di  sekitar perbedaan  sebagai  anugerah  Tuhan Maha  Kuasa  yang  harus  disyukuri dengan hormat,  santun,  toleran,  kritis dan  manusiawi.  Karena  secara  luas, pluralisme  merupakan  paham    yang menghargai  adanya   perbedaan   dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan  kelompok    yang berbeda    tersebut    untuk  tetap  menjaga keunikannya masing-masing (Kuswanjono,  2006).  Dan  sekalipun masyarakat Kabupaten Jayapura merupakan  masyarakat plural  societies
dan sangat dipengaruhi natural increase dan  juga  terutama immigration tetapi realitas pluralisme semakin
mewujudnyatakan dengan cara pandang  yang  positif  dan  optimistik menjunjung  yang  kesetaraan  untuk membangun kebaikan bersama (common  good) menuju    Papua  tanah damai. Konteks keberagaman di Kabupaten Jayapura telah diwujudnyatakan sejak berdirinya negeri  ini      yang  bertujuan pertam a menciptakan kebhinekaan sebagai identitas  bangsa  dan  juga  jati  diri masyarakat  Papua  yang  multicultural sehingga  dapat  membangun  kehidupan bersama dengan perbedaan dalam upaya mewujudkan kebaikan
bersama (common  good )  atas  perlindungan, berkat  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa. Kedua , untuk mewujudkan ikrar
semboyan  bumi  Kenambai  Umbai Reimay        yang  artinya  satu  utuh berkarya  meraih  kejayaan,  keamanan, kedamaian serta maju untuk   kemuliaan nama  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  sehingga dalam segala situasi kehidupan, kebersamaan masyarakatnya untuk menuju kesejahteraan bersama. Suatu studi yang berusaha meningkatkan  sikap  nasionalisme  dan menentang  radikalisme  dengan  cara memuat pendidikan multikultural dalam kurikulum  sebagai  wadah  penanaman sikap, toleransi dan kerukunan
(Prakasih et al., 2021). Tujuan dari studi ini  adalah  memandang  pentingnya pendidikan multikultural untuk
menciptakan  masrarakat  yang  damai dan bermoral. Hasil yang diperoleh dari studi  ini  adalah  karakter  nasionalisme dapat dimuat dalam pendidikan multikultural  yang  dapat  diajarkan setiap  hari,  sedangkan  radikalisme sebagai masalah dapat disikapai sebagai suatu  tantangan  untuk  menanamkan nilai  pluralisme.  Program  pendidikaan multikultral  yang  bernilai  kebagsaan dapat dimaut dengan berdasarkan penyesauain konten pembelajaran,
penyesuaian  pengetahuan,  mengurangi prasangka  buruk,  kesetaraan  pedagogi, dan  membiasakan  sikap  toleransi  di sekolah sebagai suatu budaya sekolah.
Sejalan  dengan  studi  di  atas, Mukhibat menyusun studi cara
memutus  mata  rantai  radikalisme  dan teroris  melalui  studi  etnopedagogik  di PTNU.  Tujuan  penelitian  ini  adalah memebrikan deskripsi cara memutuskan radikalisme  dan  teroris  dengan  kajian etnopedagogik.  Hasil  yang  dicapai dalam kajian ini adalah etonopedagogik merupakan kontekstualisasi ajaran islam yang  mengubah  politik  kesalehan  yang ekslusif  menjadi  politik kesalahan  yang inklusif.  Sehingga  diperlukan  reformasi kurikulum  sehingga  produksi  kesalehan yang  inklusif  berbasis  sosial,  budaya, dan  lingkungan  yang  responsif  dengan masalah-masalah kemanusian (Mukhibat, 2015). Setelah memahami arti radikalisme yang selalu bersifat
destruktif      dan  bahkan  memberikan pengalaman yang traumatik pada sebagian  orang.  Suatu  studi  yang mememuat  tentang  tujuan  bagaiamana pandangan masyarakat tentang radikalisme  di  Indonesia  (Boniran  & Diono,  2022).  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  masyarakat  pada umumnya memahami radikalisem sebagai sesuatu hal yang kontras dengan rasa aman. Sehingga radikalisme diagambarkan  sebagai  suatu  tindakan yang  berakar  dari  terorisme.  Hal  ini muncul  karena  adanya  ketidak  sesuai paham  dalam  hal  kebijakan  politik, pemerintah terutama dalam hal pengurusan  keagamaan.  Selain  itu terrorisme  digambarkan  dalam  dua aktivitas  yaitu  melakukan  agresifitas dan  yang  menyebarkan  terror  sehingga mengusik kenyamanan masyarakat.
Perkembangan  teknologi  yang begitu  pesat  sangat  berdampak  dalam berbagai  aspek  kehidupan.  Teknologi
komunikasi dan informasi tidak terlepas dari  dampak  yang  positif  dan  negatif. Sehingga  perlunya  mejaga  moralitas remaja  sebagai  penerus  cita-cita  bangsa supaya  tidak  terjaring  kedalam  jaringan radikalisme  (Lubis  &  Siregar,  2020). Studi  ini  berupaya  memberikan  suatu didikan  berupa  gambaran  emipiris terhadap  fenomena  secara  mendalam, terperinci,  dan  menyeluruh  kepada remaja.
Karena tidak tertutup kemungkinan  bahwa  peran  yang  tidak sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  yang luhur akan mengambil bagian dalam/melalui  teknologi  komunikasi dan  informasi. Hoax  dan  ujaran kebencian  adalah  contoh-contoh  yang bisa  mengubah  karakter,  moral  remaja sehingga  bisa  mengubah  cara  pandang mereka tentang hidup dalam kemajemukan. Oleh sebab itu pentingnya pendekatan psikologis dilakukan  untuk  menjaga  moralitas remaja  supaya  terhindar  dari  paham radikalisme.
Tidak tertutup kemungkinan bahwa  yang  sangat  menonjol  dari pluralisme di Indonesia adalah Pluralisme  agama.  Pluralisme  pada agama  seharusnya  didasarkan  pada refleksi teologis yang akan memberikan efek  kerukunan  umat  beragama.  Pada awalnya  secara  kognitif  pluralisme beragama  hanya  sebatas  kebebasan memeluk  agama  dan  beribadah  serta mencari  hakekat  kebenaran.  Hal  ini yang  dikwatirkan  oleh  (Noer,  2019) bahwa secara kognitif ini akan menimbulkan
permasalahan-
permasalahan di tengah keaneka ragaman. Noer memaparkan bahwa cara yang tepat untuk menghadapi pluralisme  beragama  adalah  melalui pendidikan yang moderat bahwa beragama  yang  benar  adalah  beragama yang  bersikap  inclusif,  perlu  menerima perbedaan, dan bersikap terbuka. Tujuannya  adalah  untuk  mematahkan
stagnasi  pengatahuan  atau  pemahaman yang  sempit  tentang  bersikap  dalam beragama.
Hal  yang  senada  juga  dianalisa oleh  (Hanik,  2014)  yang  mengatakan bahwa  pluralisme  dapat  dibedakan secara  defenitif  secara  sosial  dan teologia.  Pluralisme  secara  sosial  dapat didefeniskan  sebagai  suatu  perbedaan secara  umum  namun  secara  teologi pluralisme  adalah  suatu  keterbukaan yang  bersifat  transparansi,  wajar  dan tidak  bisa  dipungkiri,  kritis  terhadap paham  ekslusif,  berupa  persamaan,  dan pengakuan terhadap agama lain sebagai suatu  yang  benar  menurut  tata  cara mereka.
Di  lain  sisi  bahwa  pengaruh globalisasi  terhadap  pluralisasi  yang ditinjau secara menyeluruh di Sumatera barat memberikan pengaruh yang sangat signifikan  terhadap  perubahan  sosial masyarakat.  Effendi  berusaha  melihat kearifan  lokal  sebagai  solusi  dan penguatan  terhadap  perubahan  sosial dalam  kemajemukan  akibat  pengaruh globalisasi.  Dia  berpendapat  bahwa perubahan  sosial  membawa  dampak berupa  krisis  identitas  dan  krisis karakter  sosial.  Sehingga  alternatif pemecehan dapat
menggunakan kearifan  lokal  kedaerahan.  Salah  satu keariafan  lokal  yang  efektif  menjalain komunikasi dan perilaku yang harmonis dalam  masyarakat  Minangkabau  adalah dengan  pepatah  dan  petitih  serta adagium  yang  mengatur  tingkah  laku secara sosial (Effendi, 2015).
Sebagai  wilayah  yang  majemuk yang terdiri dari berbagai etnis, ras, dan agama, Kabupaten Jayapura tetap melandaskan paham mereka pada motto yaitu  bersama  membangun  Papua.
Berdasarkan  titik  tolak  motto  dan penelitian di atas, peneltian ini bertujuan  untuk  memberikan  deskripsi sikap modeling pluralisme yang diberlakukan  di  Kabupaten  Jayapura
sebagai  suatu  motto  yaitu  bersasama membangun Papua (Kabupaten Jayapura)  menjadi  tanah  yang  damai. Karena hingga saat ini, kehidupan yang harmonis, damai, nayaman masih dirasakan di kabupaten Jayapura. Sehingga dapat dikatakan bahwa model menyikapi  pluralisme  dapat  dicontoh dari Jayapura sebagai wujud membangun  Papua  yang  aman  dan damai.    Sikap  yang  dijadikan  tujuan utama  dalam  penelitian  ini  adalah membangun mindset masyarakat mengenai  masyarakat  yang  majemuk yang diaktulisasikan atau diwujudnyatakan dalam bentuk pendidikan.  Jadi  Elaborasi  pertanyaan yang  dikembangkan  dalam  penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan model penanaman sikap kognitif kepada masyarakat  Kabupaten  Jayapura  dalam menghadapi pluralisme?

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.  Metode ini berusaha  mendeskripsikan  fenomena nyata yang terjadi di lapangan
(Sugiyono,  2013),  yaitu  bentuk  dan starategi  untuk  menjaga  kerukunan  di tengah-tengah masyarakat
yang majemuk.  Sumber data  dalam peneltian ini  adalah  data  yang  diperoleh  dari kajian  pustka  yaitu  berupa  buku-buku dan  jurnal  aktual  terkait  fenomena kemajemukan  yang  ada  di  Indonesia dan hasil dari wawancara dan observasi dengan Pemangku-pemangku adat, pihak  pemerintah  lokal  dan  pemerintah resmi.  Tokoh-tokoh  Agama,  kaum akademisi  seperti  guru  dan  dosen,  dan masyarakat  dari  berbagai  suku  seperti masyarakat lokal Papua, Jawa, Sulawesi, Sumatra, Kalimantan,
Maluku,  dan  NTT.  Jumlah  Informan dalam  penelitian  ini  adalah  15  yang terdiri  dari  1  tokoh  adat,  1  pemerintah lokal yaitu Ondoafi, 1 pemerintah resmi
yaitu  kepala  lurah,  3  tokoh  agama (Kristen,  Katolik,  dan  Islam),  1  guru,  1 dosen, 6 perwakilan masyarakat masing-masing  dari  Jawa,  Sumatra, Sulawesi,  Maluku,  Kalimantan,  NTT, dan 1 perwalilan masyarakat Sentani/Jayapura. Teknik yang digunakan  untuk  memperoleh  data adalah  melalui  teknik  observasi  dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara  terfokus  (yaitu  wawancara yang  didasarkan  pada  pertanyaan  yang sudah diformulasikan sebelumnya (Wenda  et  al.,  2022))  kepada  15 informan. Observasi dilakukan di berbagai tempat umum seperti di tempat ibadah, pasar, kantor, dan kampus/sekolah.  Untuk  menganalisa data,  data  wawancara  dikelolah  dengan teknik  salin  dan  reduksi  kemudian memberikan kesimpulan terhadap masing-masing  inti  dari  pertanyaan. Kemudian  hasil  kesimpulan  wawancara tersebut  disandingkan  dengan  hasil observasi di
lapangan untuk menampilkan  suatu  kesimpulan  secara umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarka pada data dari wawancara  dan  observasi  bahwa  model mindset  yang  diterapkan  masyarakat Kabupaten  Jayapura  khususnya  di Sentani adalah model yang mengedepankan  ranah  kognitif  yaitu tingkat pemahaman yang inklusif mengenai  pendidikan  “kemajemukan”
yang  dapat  dilakukan  dalam  kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan Hadi (2001)
dalam (Harianto, 2017) bahwa kemajemukan  bukanlah  menjadi  suatu masalah  namun  kemajemukan  adalah nilai tambah dalam masyarakat di mana masyarakat  bisa  membangun  integrasi dari  perbedaan  yang  ada.  Jadi  cara menyikapi kemajemukan termasuk
menanamkan  nilai-nilai  pancasila  yang inklusif  adalah  hal  yang  fundamental dalam bermasyarakat yang mejemuk.
Secara  umum  masyarakat  sudah memahami
pluralisme/kemajemukan merupakan  identitas  bangsa,  anugerah Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  yang  harus disyukuri dengan hormat, santun, toleran,  kritis  dan  manusiawi.  Dari  15 informan  di  atas  sudah  memberikan gambaran mengenai model membangun Kabupaten  Jayapura  yang  damai  dan maju.  Kondisi  objektif  ini  menciptakan cara  berpikir (minset) yang  moderat. Hasil  pikiran  moderat  tersebut  dituang dalam bentuk pikiran mensikapi kemajemukan melalui pendidikan
formal dan in-formal.

## Pendidikan Formal
Pendidikan  formal  yang  sudah terbangun  dan  terus  dikembangkan adalah pendidikan formal yang meliputi pendidikan  yang  di  dalamnya  diatur oleh  kurikulum  mulai  dari  pendidikan dasar  sampai  pada  perguruan  tinggi. Pendidikan  Formal  dalam  lembaga pendidikan  merupakan  jendela  untuk mengkaji  dan  menganalisis  dunia  di sekitarnya.  Tugas  mencerdaskananak- anak  bangsa  dilakukan  para  pendidik bertujuan pertama mendidik,
membimbingnya  dengan  baik  dari  segi pengetahuan (kognitif) ,  sikap (afektif) maupun    keterampilan (psikomotorik) untuk  meraih  keberhasilan    di  masa depan. Kedua pendidikan  karakter  juga tidak  kalah  pentingnya    agar    kelak dapat  membangun  kehidupan  bersama di negara yang pluralis dan betanggungjawab  menjaga,  memelihara kesatuan  negara  republik  Indonesia (NKRI)    yang  memiliki  perbedaan- perbedaan  yang  unik    sebagai  identitas, jatidiri  bangsa    dan    mempertahankan kesatuan negaranya (Hikam, 2018).
Hasil  wawancara  dengan  kaum akdemisi  yaitu  kepala  sekoilah  dan
dosen menunjukkan bahwa dari pendidikan  formal  dapat  membentuk suatu starategi atau rekomendasi bahwa kemajemukan  bisa  dijadikan  muatan kurikulum
“ …sikap  menjaga  dan  melakukan  sudah menajadi  peran  pendidik.  Di  sekolah  kami sudah  ada  mata  pelajaran  kontekstual mengenai kemajemukan…”
“…Memasukkan  ke  dalam  kurukulum mengenai subjek kemajemukan atau moderasi beragama dll…”
Melalui  pendidikan  berbasis  kurikulum yang  telah  ditentukan  setiap  anak dididik untuk menghargai kemajemukan yang terlihat di sekitar kebersamaannya dengan  orang  lain  di  sekitarnya. Muatan-muatan pembelajaran dapat dilakukan secara inklusif dan memberikan pandangan mengenai dampak-dampak dari pluralisme. Melalui  itu  sikap  kedawasan  berpikir pesarta mengenai nilai-nilai kemajemukan  dapat  diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.  Rozi berpendapat  bahwa  jika  pluralisme  dan multikultralisme  dapat  diaktualisasikan setiap  hari  maka  Indonesia  akan menjadi  seperti  negeri  “Saba”  yaitu negeri yang madani dala istilah “baldatun  thayyibatun  wa  rabbun ghafur”  yaitu  negeri  yang  subur  dan masyarakatnya  penuh  dengan  ucapan syukur kepada Tuhannya (Rozi, 2017) . Sikap  yang  ditanamkan  dalam pendidikan  formal  adalah  menghargai perbedaan  sebagai  suatu  kekuatan. Perbedaan  dapat  dihargai  dengan  sikap toleransi  yang  tinggi  antar  agama,dan budaya, Menghormati perbedaan sukubangsa-etnis,  ras,  budaya,  bahasa dan  agama  yang  ada,  bersikap  terbuka terhadap  perbedaan  yang  ada,  tidak memaksakan  kehendak  sendiri  kepada orang  lain  dan  mengakui  jika  setiap kelompok masyarakat memiliki kedudukan  yang  sama  dan  tidak  boleh
ada bentuk dominasi terhadap kelompok  minoritas.  Aktualisasi  yang dilakukan  berupa  saling  membantu tanpa  memperhatikan  perbedaan  yang ada  untuk  mewujudkan  negeri  yang damai  bebas  dari  diskriminasi  dan kekerasan.  Hal  ini  sejalan  denga  hasil wawancara di bawah ini.
“… banyak cara bisa diaktualisasikan dalam membentuk sikap mengenai kemajemukan… melalui pendidikan secara formal maupun informal  dapat  dibentuk  sikap yang  nasionalis,  cinta  damai…”
(kaum akdemisi)
“… pengamatan  saya  di  gereja bahwa keharmonisan tetap terjaga, kerjasama dalam organisasi  gereja  tetap  solid, saling  menghargai  dan  tidak terjadi
pengkotak-kotakan…”
(tokoh agama)
Sikap  yang  terbentuk  di  atas adalah sikap dapat dikategorikan bahwa merawat  kemajemukan  senada  dengan merawat Indonesia  (Saihu,  2019).
Jayapura berkembang dari suatu keadaan yang majemuk. Oleh sebab itu,
Tanggung  jawab  bersama  untuk  saling menghargai dan bahu membahu membagun Jayapura.

## Pendidikan  Non-formal
Keluarga sebagai bagian terkecil dalam masyarakat Indonesia tidak lepas dari mengenai kebhinekaan. Oleh sebab itu  keluarga  harus  memperkenalkan pendidikan  yang  berlandasakan  pada nilai-nilai  Bhineka  Tunggal  Ika.  Jika keadaan  demikian  seharusnya  terjadi maka  keluarga    menjadi  titik  awal pendidikan pluralisme
untuk
generasinya,  supaya  setiap  anggota keluarganya dibekali  dengan nilai-nilai kehidupan di tengah perbedaan (Andarwati, 2017). Pendidikan pluralism dalam keluarga dapat
menjadikan  generasinya  selalu  berpikir positif  memaknai  perbedaan  sebagai identitas,  jati  dirinya  agar tidak mudah terprovokasi dengan keadaan di luar diri dan negerinya yang berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial. Nilai kemajemukan dapat diterapkan dengan efektif jika
masyarakat  dibebas    dari  bahaya tumbuh    dan  berkembangnya  politisasi dan    ideologisasi      terhadap  agama, sukubangsa-etnis,  ras,  yang  kapansaja menimbulkan  diskriminasi  dan  raisime. Jika    politisasi    dan  ideologisasi  agama terjadi,    maka    agama-agama    akan mengalami    disfungsi    di    dalam masyarakat    bahkan    mungkin  saja  ia bisa  menjadi    potensi  yang  destruktif bagi  manusia,  masyarakat  dan  bangsa sendiri.
Pengaruh pikiran yang destruktif    seperti  ini  hakikatnya mendatangkan ancaman dalam
kemajemukan  bangsa yang menjunjung tinggi  Bhineka  Tunggal  Ika,    misalnya adanya  hate  speech,  hoax,  radikalisme, rasisme,  dan  ancaman  lainnya  yang dapat memecah belah kesatuan masyarakat  dan  negara  Indonesia.  Oleh sebab itu, salah satu wadah yang cukup penting  menangkal  kekwatiran  itu adalah  adanya  pendidikan  non-formal yang menopang sikap kepahaman/kognitif masyarakat. Pendidikan Organisasi Keagamaan Membangun  sebuah  komunitas antar umat beragama untuk
menciptakan  kehidupan    yang  rukun, damai tanpa perbedaan yang berdampingan    dengan  sesamanya  dan telah  terealisasi  dalam    komitmen bersama masyarakat Kabupaten Jayapura. Pendidikan organisasi keagamaan  dikontrol  dengan  ketat  oleh pemerintah  daerah  dan  bekerjasama dengan  masyarakat  untuk  mengawasi edukasi  keagamaan  dilakukan.  Selian itu  moderasi  beragama  tidak  hanya
ditanamkan  secara  kognitif  di  sekolah dan  di  kampus  namun  aktualisasinya dilakukan langsung dalam masyarakat. Forum Kerukunan Umat beragama adalah wadah untuk memupuk kebersamaan. Diolog interkatif  antar  umat  beragama  diaktif sehingga  sikap  untuk  arah  ekslusif dihapuskan  dalam  benak  umat  namun sikap  yang  inklusif  untuk  menciptakan harmonisasi dalam bidang keagamaan.
“…peran  tokoh-tokoh  agama untuk mengedukasi supaya semua jalan sesuai dengan  prinsip Pancasila  bahwa  “Ketuhanan Yang  Maha  Esa”,  Kemanusian,
persatuan, Kerakyatan, dan
keadilan  sosial  nampak…  supaya Senatni  Selalu  damai  dan  dalam lindungan  Allah  SWT…”  (tokoh Agama) “…Kita  perlu  ibadah  kalau  yang kristen  dan  katolik  ke  gereja setiap  hari  minggu  dan  ada  juga ibadah  keluarga,  kalau  yang islam  pergi  mesjid.  Tidak  usah saling  ganggu…”  (pemerintah lokal/adat Papua-Sentani)
Harapan  dari  tuan  rumah  (tokoh adat)  bahwa  siapapaun  yang  ada  di Jayapura  mempunyai  tanggung  jawab untuk menata dan menjaga
keharmonisan  dalam  bermasyarakat. Kesadaran  akan  munculnya  perpecahan sangatlah  sensitive  dengan  keadaan yang  majemuk.    Untuk  meresponi ungakapan  tersebut  pemerintah  telah menetapkan  zona  integritas  kerukunan beragama di Indonesia yang dicanangkan  oleh  Menteri  Agama Republik Indonesia, pemerintah
provinsi  Papua  yaitu  Wakil  Gubernur Papua, Bupati Kabupaten Jayapura, dan
Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian Agama  Provinsi  Papua.  Sebagaimana juga      melalui  Peraturan  Bersama Menteri Agama dan dan Menteri Dalam Negeri  No.  8  dan  9  Tahun  2006
menerangkan  jika  Forum  Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) didirikan untuk membangun, memelihara, serta memberdayakan umat beragama guna kerukunan serta kesejahteraan  NKRI.  Sejalan  dengan peraturan bersama, pendidikan
kebhinekaan  juga  dilaksanakan  dengan sosialisai  empat  pilar  MPR  RI  yaitu, Pancasila selaku dasar, Pancasila selaku ideologi  negara,  UUD  NKRI  1945 selaku  konstitusi  negara,  dan  Bhineka tunggal Ika adalah semboyan NKRI.
Pentingnya pendidikan kebhinekaan  dikuatkan  oleh  gejala mulai  lunturnya  makna  kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat. Diskriminasi  karena  SARA,  konflik sosial  karena  perbedaan  individu  atau kelompok, dan egoisme karena kepentingan  pribadi  dan  golongan adalah  jamur  yang  mulai  muncul. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Renstra Kemedikbud  2015-2019  menegaskan urgensi pendidikan kebhinekaan melalui pendidikan kewarganegaraan di lembaga  pendidikan  untuk  memupuk jiwa  nasionalis,  memperkuat  nilai-nilai toleransi,  keterbukaan  dan  penerimaan, mengembangkan  pengakuan  terhadap keberagaman sosial-budaya,
meningkatkan pengetahuan serta
wawasan  mengenai  hak-hak  sipil  dan kewarganegaraan, serta kewajiban, tanggung  jawab  dan  komitmen  jadi warga  negara  yang  baik  (Sutrisno, 2019),    dimana    Negara    Kesatuan Republik Indonesia   telah  memberikan dasar    yang  sangat  teguh    dan  kukuh bagi pembangunan
kehidupan beragama.

## Lembaga Adat
Kehidupan  bersama  masyarakat yang  multikulturalis,  kelembagaan  adat mempunyai  peranan  penting  untuk menyatukan perbedaan dalam nilai-nilai kearifan  lokal (local  wisdom) yang
dapat  menciptakan  kesatuan  untuk mewujudkan  kesetaraan,  keselarasan, kehidupan  berbela  rasadi  tanah  yang damai  ini.  Lembaga  adat  menyatukan perbedaan dalam nilai-nilai
kebersamaan yang kontekstual sehingga seluruh  masyarakat  menjunjung  tinggi nilai kebersamaan yang kontekstualisasi budaya  yang  dijunjung  bersama.  Dewi dan  Fatmariza  berpendapat  bahwa banyak  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang dapat  dijadikan  sebagai  pemersatu bangsa  dan  membagun  negeri  seperti nilai-nilai kepemimpinan, niilai partispasi  masyarakat,  nilai  ekonomi, nilai kesamaan hak dan gender (Dewi & Fatmariza, 2020).
Kegiatan-kegiatan yang berbasis lokal  dilakukan  untuk  menyatukan perbedaan-perbedaan  yang  dijunjung sejak  beraba-abad  dan  salah  satunya adalah  Kongres  Asosiasi  Masyarakat Adat  Nusantara  yang  dilakukan  di Kabupaten  Jayapura  Papua  24  sampai 30 Oktober 2022 yang dihadiri perwakilan masyarakat adat di Nusantara dengan sorotan tema “Bersatu Pulihkan Kedaulatan Masyarakat Adat untuk Menjaga Identitas  Kebangsaan  Indonesia  yang Beragam  dan  Tangguh  Menghadapi
Krisis”. Kongres  Masyarakat  Adat
Nusantara  ini  diselenggarakan  setiap lima  tahun  sekali  dan  menjadi  proses pengambilan keputusan strategis
tertinggi dimana masyarakat adat melakukan musyawarah dalam merumuskan  sikap  dan  pandangan masyarakat  adat,  mengkosolidasikan gerakan  masyarakat  adat,  melakukan dialog,  serta  merumuskan  menetapkan mekanisme organisasi. Kongres Masyarakat Adat Nusantara  yang  diselenggarakan  di wilayah adat Tabi Papua. Sesuai dengan tema “Bersatu  Pulihkan    Kedaulatan Masyarakat  Adat    untuk  Menjaga Identitas    Kebangsaan    Indonesia  yang
Beragam    dan  Tangguh    Menghadapi Krisis” ,    maka    pemulihan    menjadi kata kunci  yang menegaskan  persoalan masyarakat    adat, sementara kedaulatan  menjadi    pengikat  atas melekatnya hak  masyarakat  adat   yang sekaligus    menjadi    syarat  bagi Indonesia untuk merawat keberagaman dan ketangguhan
menghadapi  krisis apapun.

## Motto Masyarakat Jayapura
Kenyataan  pluralisme  dalam masyarakat  dimulai  dari  membangun sikap  saling  menerima  satu  sama lainnya,  agar      terwujudnya  visi  dan misi  negeri  ini.  “Kenambai  Umbai Reimay” menjadi jati diri dan integritas bumi  Jayapura.  “Kenambai  umbai Reimay”  diartikan  satu  utuh  berkarya meraih kejayaan, keamanan, kedamaian serta  maju  untuk      kemuliaan  nama Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam segala  situasi  kehidupan,  kebersamaan masyarakatnya untuk menuju kesejahteraan bersama. Filosofi “ Kenambaiumbai  Reimay ” memberikan pengajaran  dan  didikan  untuk  berkarya dalam  perbedaan  yang  menyatukan kepentingan  bersama  di  tanah  ini. Sejalan  dengan  nilai  fiolosfis  tersebut Muslich berpendapat bahwa pendidikan yang  berkarakter  dapat  membangun integritas  bangsa  dan  bertahan  dari gempuran    budaya  luar  yang  tidak sesuai dengan falsafah bangsa (Muslich, 2018).
Pluralisme  yang  menjadi  fakta kehidupan  masyarakat  dan  bangsa Indonesia,  tetap  dijaga  dengan  sikap yang  toleran  dan  bermartabat  di  mata dunia.  Karena      menolak  pluralisme berarti sama saja menolak prinsip dasar bangsa  ini.  Bangsa  yang  yang  menolak prinsipnya  sendiri  berarti  cepat  lambat akan runtuh. Tidak boleh sampai terjadi ada kelompok masyarakat atau kelompok  agama  atau  kelompok  etnis
atau  kelompok  budaya  yangmerasa dipinggirkan  atau  terpinggirkan  dalam kenyataan hidup bermasyarakat. Pluralisme atau kemajemukan
seyogianya  dipandang  dan  diterima sebagai  kekayaan  bangsa  sekaligus merupakan  Rahmat  Tuhan  yang  besar untukdunia  dan  umatNya.Selain  itu diperlukan  sikap  yang  positif,  terbuka dan  optimis.  Untuk  itu  pula  diperlukan tingkat  intelektualitas  yang  memadai dari  seluruh  pemimpin  di  negeri  ini. Sebaliknya,  sikap  emosinal  apalagi reaktif  tidak  akan  mampu  memandang perbedaan dengan lebih hormat, santun, toleran  yang  manusiawi  untuk  sebuah adagium  Bhineka  Tunggal  Ika  yang telah  diwujudkan  dalam  kemajemukan kehidupan  di  tanah  Papua  menuju perwujudan Papua tanah damai (land of peace) untuk  kemuliaan  Tuhan  Yang Maha Esa.

## SIMPULAN
Pluralisme di Kabupaten Jayapura  Papua  telah  nampak  secara nyata.  Usaha  yang  dilakukan  oleh masyarakat dan pemerintah telah membawa  hasil  yang  positif  sehingga sampai sekarang ini nilai nilai pluralisme yang berprinsip dapat diterapkan dengan baik. Usaha masyarakat dapat dilihat dari kontribusi positif terhadap penanaman sikap secara kongnitif  melalui  pendidikan  formal dan non-formal. Pengawasan Pendidikan  formal  yaitu  pengajaran mata ajar/kuliah berupa muatan pluralitas  (sekolah)  dan  aplikasi  mata kuliah moderasi beragama pada jenjang kuliah. Peran aktif masyarakat didukung oleh  berbagai  pihak  seperti  peran pemangku  adat,  pemerintah,  kaum akademisi, tokoh agama, dan msayarakat  dari  berbagai  kalangan  dan golongan. Selain itu nilai-nilai keagamaan,  kearifan  lokal  dan  motto masayarakat Jayapura menjadi
komando pelaksanaan nilai-nilia
pluralisme.  Berdasarkan  itu  dapat  kita saksikan  bahwa  komando  pluralisme tersebut  mewujudkan  Jayapura  sebagai tanah yang damai (land of peace) untuk kemuliaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Sebagaimana  dibangun  dalam  upaya mewujudkan kebaikan
bersama
(common good ) ke arah falsafah bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Andarwati,  M.  (2017).  Menguatkan Karakter  Bhineka  Tunggal  Ika Melalui  Pembelajaran  Sejarah  di
Kelas. Sejarah Dan Budaya: Jurnal  Sejarah,  Budaya,  Dan
Pengajarannya , 11 (2),  174–179.
https://doi.org/10.17977/um020v1 1i22017p174
Arifianto,  Y.  A.,  Fernando,  A.,  &
Triposa,  R.  (2021).  Sosiologi Pluralisme dalam Pendidikan Agama Kristen: Upaya Membangun  Kesatuan  Bangsa. Jurnal  Shanan , 5 (2),  95–110.
https://doi.org/10.33541/shanan.v5 i2.3294 Boniran,  &  Diono,  W.  (2022).  Persepsi Masyarakat Terhadap Radikalisme. Jurnal  Manjusri , 1 (2),  73–79. https://stabmahaprajna.e- journal.id/JM/article/view/12 Dewi,  F.  A.,  &  Fatmariza,  F.  (2020).
Reaktualisasi  Nilai-Nilai  Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Nagari. Journal of Civic Education , 3 (3), 243–249. https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.3 94 Dzakie. (2014). Meluruskan Pemahaman  Pluralisme  Agama  di Indonesia. Al-Adyan , 9 (1),  79–94.
https://doi.org/10.24042/ajsla.v9i1.
1408
Effendi,  N.-.  (2015).  Kearifan  Lokal Menuju Penguatan Karakter Sosial:  Suatu  Tantangan  Dari Kemajemukan Budaya Di Sumatera Barat. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya , 16 (2), 107. https://doi.org/10.25077/jantro.v16 .n2.p107-115.2014 Hanik,  U. (2014). Pluralisme Agama di Indonesia. Jurnal Pemikiran Keislaman , 25 (1), 44–63. https://doi.org/10.33367/tribakti.v2 5i1.154 Harefa,  D.,  &  Fatolosa  Hulu,  M.  M.
(2020). Demokrasi  Pancasila  di Era Kemajemukan . PM Publisher.
Harianto,  S.  (2017). Integrasi  Nasional Dalam Pusaran Globalisasi . https://www.academia.edu/downlo ad/48271039/INTEGRASI_NASI ONAL_DALAM_PUSARAN_GL OBALISASI.pdf Hikam,  M.  A.  S.  (2018).  Pendidikan Multikultural dalam Rangka Memperkuat Kewaspadaan Nasional  Menghadapi  Ancaman Radikalisme  di  Indonesia. Global:
Jurnal Politik Internasional , 17 (1), 1–17.
https://doi.org/10.7454/global.v17i 1.26 Kabanga,  L.,  &  Paramma,  P.  (2021). Sikap  Tenaga  Pendidik  dalam Menjalankan Kebijakan “WFH” di Kota  Jayapura. Jendela , 9 (1),  70– 82.
https://ojs.ustj.ac.id/jendela/article/
view/898
Kuswanjono,  A.  (2006).  Pluralisme Pancasila. Jurnal  Filsafat , 16 (1), 77–93.
https://journal.ugm.ac.id/wisdom/a rticle/viewFile/23217/15308 Lubis,  D.,  &  Siregar,  H.  S.  (2020). Bahaya Radikalisme terhadap Moralitas Remaja melalui Teknologi Informasi (Media Sosial). Aplikasia:  Jurnal  Aplikasi Ilmu-Ilmu  Agama , 20 (1),  21–34. https://doi.org/10.14421/aplikasia.
v20i1.2360 Masykur,  S.  (2016).  Pluralisme  dalam Konteks Studi Agama-Agama. Toleransi: Media Komunikasi Umat  Beragama , 8 (1),  61–77.
https://doi.org/10.24014/trs.v8i1.2
471
Mukhibat,  M.  (2015).  Memutus  Mata Rantai  Radikalisme  dan  Terorisme Berbasis  Studi  Etnopedagogi  di PTNU dalam Membentuk Keberagamaan Inklusif dan Pluralis. ISLAMICA:  Jurnal  Studi Keislaman , 10 (1), 222–247. http://download.garuda.kemdikbud .go.id/article.php?article=616124& val=6922&title=Memutus Mata Rantai  Radikalisme  dan  Terorisme Berbasis  Studi  Etnopedagogi  di PTNU dalam Membentuk Keberagamaan Inklusif dan Pluralis Muslich, A. (2018). Nilai-Nilai Filosofis  Masyarakat  Jawa  Dalam Konteks  Pendidikan  Karakter  Di Era Milenial. AL-ASASIYYA:
Journal  Of  Basic  Education , 2 (2), 65–78. https://doi.org/10.24269/ajbe.v2i2. 1119 Noer,  A.  (2019).  Pluralisme  Agama Dalam  Konteks  Keislaman  Di
Indonesia. Religi  Jurnal  Studi
Agama-Agama , 15 (1), 51.
https://doi.org/10.14421/rejusta.20
19.1501-04 Prakasih, R. C., Firman, F., & Rusdinal, R.  (2021).  Nilai  Nasionalisme  dan Anti Radikalisme dalam Pendidikan  Multikultural. Jurnal Pendidikan  Indonesia , 2 (2),  294– 303. https://doi.org/10.36418/japendi.v2 i2.103 Rozi,  M.  F.  (2017).  Pluralisme  dan
Multikulturalisme Dalam Membangun  Masyarakat  Madani; Kajian  Paradigmatik. Al-Ibrah ,
2 (2),
104–127. http://ejournal.stital.ac.id/index.ph p/alibrah/article/view/32/27 Saihu,  M.  (2019). Merawat  Pluralisme Merawat Indonesia (Potret Pendidikan  Pluralisme  Agama  Di Jembrana-Bali) . Deepublish.
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian
Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif . Alfabeta.
Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi  Beragama  di  Lembaga
Pendidikan. Jurnal  Bimas  Islam , 12 (2),
323–348. https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2. 113
Wenda,  D.,  Kabanga,  L.,  &  Labobar, M. W. (2022). Fungsi Bahasa pada Konten  Khotbah  Pengkhotbah  di
Jemaat-Jemaat  Lingkungan  Kota Klasis  Sentani. Diglosia:  Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya , 5 (4),  793–806. https://doi.org/10.30872/diglosia.v
5i4.483