Analisis Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Subang
Aziz Muhammad 1
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang azizmuhammad@unsub.ac.id
Harianto Saputro 2 Administrasi Keuangan Universitas Subang hariantosaputro2@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisa pengaruh pandemi covid-19 terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Subang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian  normatif  yang  didasarkan  pada  asas-asas  hukum,  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Kemudian dilakukan dengan studi kepustakaan, menganalisis dengan  berpedoman  kepada  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku  khususnya Undang- undang, media masa, media elektronik, serta didukung dengan kajian pustaka yang  terkait  dengan  penelitian.  Hasil  dari  penelitian  pandemic  covid-19  cukup berdampak  dimana  pencapaian  penerimaan  Negara  dalam  hal  penerimaan  pajak hingga November 2020 hanya mencapai 77,2 % terhadap target sesuai Perpes 72 Tahun 2020  yaitu  sekitar  Rp1.198,8  triliun  hal  tersebut  menunjukan  bahwa  dengan  adanya covid-19 menyebabkan turunnya pencapaian penerimaan negara dalam hal penerimaan pajak.  Di  kabupaten  Subang,  adanya  covid-19  berpengaruh  terhadap  pencapaian pendapatan  dimana  di  tahun  2020  realisasi  pendapatan  di  kabupaten  subang  hanya 89,97%  jika  dibandingkan  dengan  anggaran  2020,  namun  secara  spesifik  dari  segi penerimaan  pendapatan  pajak  daerah  kabupaten  Subang  sudah  berhasi  mencapai anggaran 2020 dengan nilai presentasi 101,30%
Kata Kunci : penerimaan pajak

## Abstract
This study aims to analyze the effect of the COVID-19 pandemic on local tax revenues in Subang Regency. In this study, the author uses a normative research method based on legal principles, applicable laws and regulations. Then carried out with a literature study, analyzing based on the applicable  legal  provisions,  especially  laws,  mass  media,  electronic  media,  and  supported  by literature studies related to research. The results of the Covid-19 pandemic research can have an impact on state revenue in terms of tax revenue until November 2020 reaching 77.2% of the target according to Perpes 72 of 2020 which is around Rp. 1,198.8 trillion, this shows that the presence of covid-19 causes a decrease state revenue in terms of tax revenue. In Subang district, the presence of covid-19 affects the income obtained in 2020, the realization of income in Subang district is only 89.97% when compared to the 2020 budget. presentation of 101.30%
Keywords: tax revenue

## Pendahuluan
Pada awal tahun 2020, hampir seluruh Negara di Dunia menghadapi krisis kesehatan yang disebabkan oleh virus covid-19. Akibat adanya banyak kasus diberbagai Negara menyebabkan  adanya  kemerosotan  ekonomi,  sehingga  anggaran  Negara  mengalami tekanan.  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  populasi  terbesar  dan termasuk  dalam  25  negara  dengan  kasus  terbanyak.  Kasus  Covid-19  di  Indonesia dimulai pada awal Maret 2020 dengan dua kasus, dan sudah mencapai 743.198 kasus sampai  27  Desember  2020.  (https://covid19.go.id/p/berita/analisis-data-covid-19- indonesia-update-27-desember-2020)
Dampak  yang  terjadi  di  Indonesia  akibat  dari  COVID-19  ini  hampir  disemua  sektor, mulai  dari  ketenagakerjaan  sampai  dengan  kinerja  industri  segala  sektor  di  dalam negeri. Selama pemberlakuan penghindaran penyebaran COVID-19 dengan mengubah pola kerja dan budaya kerja sebagian besar usaha di Indonesia, karena menyebabkan banyak  pekerjaan  ditunda  dan  akan  berberdampak  pada  produktivitas  kerja  yang menurun  (Mustajab:  2020).  Karena  berkepanjangannya  pandemi  ini  sehingga menyebabkan  menurunnya  kinerja  industri  dalam  hal  pengolahan  dan  pengerjaan, mulai  dari  produksi  barang,  permintaan  produk  baru,  demikian  juga  terkait  dengan ketenagakerjaan  yang  mana  sampai  pekerja  banyak  yang  dirumahkan  dan  kena Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK).  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  memprediksi adanya penurunan pendapatan negara sebesar 10 persen pada  tahun 2020. Penurunan pendapatan  ini  merupakan  akibat  dari  penyebaran  wabah  Covid-19.  Penurunan  ini terdampak pada penerimaan perpajakan yang diterima Negara. Penerimaan Perpajakan turun merupakan dampak dari melemahnya kondisi ekonomi, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif PPh. Dari sisi pengeluaran, dampak yang diakibatkan Covid-19 ini sangat  besar.  Oleh  sebab  itu,  sangat  penting  untuk  membuat  strategi  agar  dapat membantu mengatur perekonomian saat ini. Kebijakan fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam menanggulangi dampak  Covid-19.  (https://www.pajakku.com/read/5eafcafbc70ee2287482c5d9/ Covid-19-Sebabkan-Prediksi-Pajak-Defisit-Sebesar-Rp-3885-Triliun).
Pencapaian  penerimaan  pajak  hingga  November  2020  itu  mencapai  77,2  %  terhadap target sesuai Perpes 72 Tahun 2020 mencapai Rp1.198,8 triliun penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) Migas hingga akhir November 2020 mencapai Rp29,2 triliun atau  turun  44,8  persen  jika  dibandingkan  periode  sama  tahun  sebelumnya  yang mencapai    Rp52,8  triliun.  Sedangkan  pajak  nonmigas  juga  melorot  17,3  persen  dari Rp1.083,3  triliun  pada  tahun  lalu  menjadi  Rp896,2  triliun.  Meski  penerimaan  pajak tumbuh  negatif  namun  dalam  sektor  penerimaan  perpajakan,  kepabeanan  dan  cukai mampu tumbuh positif yang dikontribusikan  oleh cukai hasil tembakau. (https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-penerimaan-november- 2020-sebesar-83-7-dari-target/)
Dalam  proses  menanggulangi  dampak  dari  covid-19,  pemerintah  meluncurkan  dana sebesar  Rp  22,95  triliun  dengan  relaksasi  pajak  untuk  dunia  usaha  dan  karyawan, meskipun dari sisi target penerimaan pajak tahun ini cukup memberikan beban kepada otoritas pajak. Stimulus yang di luncurkan antara lain perelaksasian dalam PPh Pasal 21 untuk karyawan yang berada pada sektor pengolahan atau manufaktur. Nantinya 100% dari  kewajiban  pajak  karyawan  sektor  tersebut  akan  di  tanggung  oleh  pemerintah. Estimasi dari pemerintah, insentif yang diluncurkan  tersebut  akan  mencapai  angka Rp 8,6 triliun. (https://www.pajakku.com/read/5e6f3549387af773a9e0193c/ Pemerintah-Berikan-Relaksasi-Pajak) Pembuat kebijakan yaitu Pemerintah telah melakukan segala upaya dalam mengurangi
dampak  yang  terjadi.  Pada  masa  pandemi  saat  ini,  banyak  kebijakan  dibuat  untuk merangsang  keadaan  untuk  semua  lini  yang  terdampak  mengalami  penurunan  atau perlambatan agar dapat naik kembali dan laju pertumbuhannya kembali sesuai dengan koridor  yang  diinginkan  pemerintah.  Kebijakan  perlu  mengacu  pada  permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Ketetapan yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga kepemerintahan untuk menangani permasalahan tersebut, dan mencapai tujuan  khusus  yang  berkaitan  dengan  pemenuhan  kebutuhan,  keperluan  dan keuntungan kepada masyarakat (Widyaningtyas, 2020).
Pemerintah dalam membangkitkan sektor ekonomi, terutama pada sektor  perpajakan melakukan  strategi  perluasan taxbase dan  peningkatan  kepatuhan  Wajib  Pajak  (WP). Perluasan taxbase dilakukan  dengan  penambahan  objek  dan  subjek  pajak  baru. Sedangkan    peningkatan    kepatuhan    WP     dilakukan     dengan voluntary   compliance, pengawasan kepatuhan pajak, dan reformasi perpajakan. Pengawasan kepatuhan pajak akan  diterapkan  dengan  mengoptimalkan  pemanfaatan  data  dan risk  management menuju  pengawasan  yang  terstruktur  dan  terukur,  yaitu  dengan  melakukan ekstensifikasi berbasis kewilayahan berdasarkan data yang valid, pengawasan WP basis penerimaan,  kemudian  pemeriksaan  dan  penagihan  sebagai  tindak  lanjut  kegiatan pengawasan.
Tabel 1

## Sumber: KEM-PPKF 2021, Kemenkeu
Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009, terdapat 11 jenis pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Air dan Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan atas Hak Tanah Bangunan (BPHTB), angka sebesar Rp. 220.48 mliyar tersebut merupakan total pendapatan dari sebelas jenis pajak. Kabupaten Subang berhasil  membukukan  pendapatan  dari  pajak  daerah  sebesar  Rp.  220.48  milyar  atau sebesar  99.67%  atas  target  pajak  daerah  tahun  2020  sebesar  Rp.  221.22  milyar. (Rini:2020).
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pengaruh pandemi covid- 19  terharap  penerimaan  negara  secara  umum?  2)  Bagaimana  pengaruh  pandemi dampak covid-19 terhadap penerimaan pajak di kabupaten Subang?. Dengan tujuan 1) Untuk  mengetahui  pengaruh  pandemi  covid-19  secara  umum  terhadap  penerimaan
negara. 2) Untuk mengetahui pengaruh pandemi covid-19 terhadap penerimaan pajak di kabupaten Subang.

## Kerangka Teori
Pajak  daerah  merupakan  sumber  utama  pendapatan  daerah,  memegang  peranan penting dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik melalui tersedianya  berbagai  barang  dan  jasa  yang  dibutuhkan  masyarakat  ( public  goods  dan service ), diharapkan masyarakat taut dan sadar akan pajak.
Pajak  adalah  pungutan  dari  masyarakat  oleh  Negara  (pemerintah)  berdasarkan Undang-Undang  yang  bersifat  dapat  dipaksakan  dan  terutang  oleh  yang  wajib membayamya  dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali  (konlra  prestasi/balas  jasa) secara  langsung,  yang  hasilnya  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak  adalah  pembayaran  wajib  yang  dikenakan  berdasarkan  Undang-Undang  yang tidak  dapat  dihindari  bagi  yang  berkewajiban  dan  bagi  mereka  yang  tidak  mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.
Dengan demikian akan terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian  hukum  bagi  pembayar  pajak  sehingga  pemerintah  tidak  dapat sewenangwenang menetapkan besamya pajak.
Menurut  Mardiasmo  (2009  :  21),  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperiuan negara bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
Jenis-Jenis  Pajak  Daerah  Menurut  Siahaan  (20I0;64)  pajak  kabupaten  atau  kota  yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1) Pajak Hotel 2) Pajak Restoran 3) Pajak Hiburan 4) Pajak Reklame 5) Pajak Penerangan Jalan 6) Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan  7)  Pajak  Parkir  8)  Pajak  Air  Tanah  9)  Pajak Sarang Burung Walet 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dari jenis pajak, Kabupaten atau Kota dapat tidak  memungut  salah  satu  dari  beberapa  jenis  pajak  yang  telah  ditentukan  apabila potensi pajak di darah Kabupaten atau Kota tersebut dipandang kurang memadai.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu, fenomena penelitian, kemudian menjelaskan keadaan tersebut berdasarkan data-data yang ditemukan yang relevan  dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti  dan  dengan  menggunakan  metode penelitian  normatif  yang  didasarkan  pada  asas-asas  hukum,  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian menganalisis dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya  Undang-  undang,  media  masa,  media  elektronik,  dan  lain-lain  serta didukung pula dengan kajian pustaka yang terkait dengan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan Dampak pandemi covid-19 secara umum terhadap penerimaan negara
Akibat  dari  covid-19  pemerintah  telah  banyak  melakukan  upaya  dalam mempertahankan kondisi ekonomi. Pemerintah dalam hal ini terus memperbaiki segala kebijakan-kebijakan  sehingga  akan  berdampak  positif  terhadap  berbagai  sektor  yang
terkena  dampak  dari  covid-19.  Dalam  kebijakan  pajak  tersebut  mencakup  kriteria- kriteria antara lain yaitu hak manfaat pajak seperti kebijakan pajak atas dana bantuan usaha  dan  subsidi.  Kebijakan  Pajak  Indonesia  dalam  masa  Pandemi  covid  19, diberlakukan  agar  dapat  menjaga  tercapai  perolehan  dana  dari  pajak.  Salah  satu kebijakan  pajak  adalah  penetapan  tarif  pajak,  maka  perlu  untuk  membuat  kebijakan oleh  pemerintah  atas  penetapan  tarif  pajak  yang  sesuai  atau  efektif  yang  berimbas positif terhadap nilai investasi (Harahap, Sinaga, Manurung, & Maulana, 2018). Dampak pandemi COVID-19 ini sudah banyak yang mengganggu arus kas perusahaan, Pemerintah telah menyusun kebijakan agar dapat merangsang keadaan saat pandemi untuk semua lini yang terdampak mengalami penurunan atau perlambatan agar dapat kembali  stabil.  Rencana  yang  telah  diumumkan  juga  terkait  meningkatkan  batasan restitusi  pembayaran  kembali  pajak  yang  telah  dibayar  oleh  Wajib  Pajak.  Saat  ini restitusi  maksimum  untuk  Pajak  Penghasilan  orang  pribadi  non-karyawan  Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk Wajib Pajak badan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ( Padyanoor, 2020).

## Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Penerimaan Pajak di kabupaten Subang
Berdasarkan  Ketentuan  Pasal  23  ayat  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah  dan  kemampuan  Pendapan  Daerah,  kemudian  ditegaskan  di  ayat  2  bahwa APBD  disusun  dengan  mempedomani  KUA  PPAS  yang  didasarkan  pada  RKPD. Kemudian berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat 3 Peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor  86  Tahun  2017  dijelaskan  bahwa  RKPD  merupakan  penjabaran  dari  RPJMD yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja  dan  pendanaan  untuk  jangka  waktu  1  (satu)  tahun  yang  disusun  dengan berpedoman  kepada  RKP  dan  program  strategis  nasional  pada  RKP  dan  program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Berdasarkan rujukan ketentuan perundangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan dokumen operasional RPJMD untuk mencapai target-target kinerja yang ditetapkan. Tahun 2020  Pemerintah Daerah Kabupaten Subang telah menetapkan APBD  Kabupaten  Subang  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Subang  Nomor  10 Tahun 2019 tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020.  Didalam  perjalanan  pembangunan  daerah  Kabupaten  Subang  Tahun  2020  ini tidak bisa kita pungkiri bahwa perubahan-perubahan kebijakan baik pendapatan, dana alokasi  umum,  dana  alokasi  khusus  dan  asumsi  APBN  serta  beberapa  program  dan kegiatan  yang  digulirkan  kepada  APBD  Kabupaten  Subang  membawa  konsekuensi adanya  perubahan  APBD  Tahun  Anggaran  2020  dengan  mengacu  pada  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan pada  Pasal  161  ayat  (2)  perubahan  APBD  dapat  dilaksanakan  apabila  terjadi: Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; Keadaan yang menyebabkan  harus  dilakukan  pergeseran  anggaran  antar  organisasi,  antar  unit organisasi,  antar  Program,  antar  Kegiatan,  dan  antar  jenis  belanja;  Keadaan  yang menyebabkan  SiLPA  tahun  anggaran  sebelumnya  harus  digunakan  dalam  tahun anggaran berjalan; Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, seperti Bencana Non Alam berupa mewabahnya Virus Covid-19.
Faktor yang sangat mempengaruhi Perubahan APBD Kabupaten Subang Tahun 2020 yaitu  dengan  terjadinya  bencana  non  alam  berupa  mewabahnya  penularan    Virus
Covid-19    di    Indonesia    yang    kemudian    ditetapkan    dengen  Keputusan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Nonalam Penyebaran  Corona  Virus  Desease  2019  (COVID-19)  Sebagai  Bencana  Nasional. Penetapan  Penyebaran  Covid-19  sebagai  bencana  nasional  dikuti  dengan diterbitkannya  kebijakan  tentang  refocusing  dan  realokasi  APBD  Kabupaten/Kota dalam  rangka  pembiayaan  Percepatan  Penanganan  Pandemi  Covid-19  di  Indonesia. Beberapa kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Pusat terkait dengan refocusing dan realokasi APBD yaitu : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah  Daerah.  Peraturan    Menteri    Keuangan    Republik    Indonesia    Nomor 19/KMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum,  dan  Dana  Insentif  Daerah  Tahun  Anggaran  2020  Dalam  Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Berdasarkan  peraturan  perundangan  tersebut  diatas  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Subang  telah  melakukan  6  (enam)  kali  Perubahan  APBD  secara  parsial,  Perubahan APBD  Parsial  tersebut  kemudian  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Subang  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Anggaran  dan  Belanja  Daerah Kabupaten  Subang  Tahun  Anggran  2020.  Berikut  realisasi  APBD  Kabupaten  Subang Tahun 2020.

## Tabel 2
Realisasi APBD Kabupaten Subang Tahun 2020 Uraian Kode Rek Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 PENDAPATAN 4 3,091,437,976,962.00  2,781,396,567,688.00  89.97 3,042,560,070,249.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.1 467,184,582,285.00 461,446,967,847.00 98.77 460,738,090,270.00 Pendapatan Pajak Daerah 4.1.1 221,220,000,000.00 224,096,664,246.00 101.30  221,009,170,129.00 Pendapatan Retribusi Daerah 4.1.2 17,145,903,543.00 16,798,582,599.00 97.97 19,313,168,867.00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.1.3 31,100,070,872.00 24,054,284,085.00 77.34 26,576,316,310.00 Lain-lain PAD Yang Sah 4.1.4 197,718,607,870.00 196,497,436,917.00 99.38 193,839,434,964.00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 467,184,582,285.00 461,446,967,847.00 98.77 460,738,090,270.00

## Sumber : BKAD Kab. Subang Tahun 2021
Berdasarkan  data  2020  dapat  dilihat  bahwa  covid-19  cukup  banyak  berdampak terhadap  pengeluaran  dan  pendapatan  di  kabupaten  Subang,  tahun  2020  realisasi pendapatan  di  kabupaten  subang  hanya  mencapai  89,97%  namun  jika  dilihat  secara lebih rinci sebenarnya dari segi penerimaan pajak pemerintah kabupaten subang telah sesuai  dengan  anggaran  2020  bahkan  pencapaiannya  mencapai  101,30%  sepertinya banyak sektor pajak dikabupaten subang yang tidak begitu berdampak dengan adanya covid-19 atau kebijakan fasilitas pajak atas covid-19.

## Kesimpulan
Secara umum pandemic covid-19 cukup berdampak dimana pencapaian penerimaan Negara dalam hal penerimaan pajak hingga November 2020 hanya mencapai 77,2 % terhadap target sesuai Perpes 72 Tahun 2020 yaitu sekitar Rp1.198,8 triliun hal tersebut menunjukan  bahwa  dengan  adanya  covid-19  menyebabkan  turunnya  pencapaian
penerimaan negara dalam hal penerimaan pajak.
Di kabupaten Subang, adanya covid-19 berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan dimana  di  tahun  2020  realisasi  pendapatan  di  kabupaten  subang  hanya  89,97%  jika dibandingkan  dengan  anggaran  2020,  namun  secara  spesifik  dari  segi  penerimaan pendapatan  pajak  daerah  kabupaten  Subang  sudah  berhasi  mencapai  anggaran  2020 dengan nilai presentasi 101,30%

## Referensi
Arvita,  R.,  &  Sawarjuwono,  T.  (2020).  Etika  Profesional  Konsultan  Pajak  Dalam Melaksanakan Perannya  Sebagai  Mitra  Wajib  Pajak  Dan  Pemerintah.  EJurnal Akuntansi, 30(1), 88–100.
Harahap,  M.,  Sinaga,  B.  M.,  Manurung,  A.  H.,  &  Maulana,  T.  N.  A.  (2018).  Dampak Kebijakan Dan Makroekonomi Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ilmiah Manajemen, 8(2).
Mardiasmo.  2009.  Otonomi  Daerah  Manajemen  Keuangan  Daerah.  Pcnerbit  ANDI  . Yogyakarta.
Mardiasmo.2012. Perpajakan Edisi Revis'i. Andi. Yogyakarta.
Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Reflika Aditama. Bandung.
Padyanoor, A. Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi , 30 (9), 2216-2230.
20  Oktober  2021.  https://covid19.go.id/p/berita/analisis-data-covid-19-indonesia- update-27-desember-2020
20 Oktober 2021. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi- penerimaan-november-2020- sebesar-83-7-dari-target/
20  Oktober  2021.    https://www.pajakku.com/read/5e6f3549387af773a9e0193c/ Pemerintah-Berikan-Relaksasi-Pajak
20  Oktober 2021. https://www.pajakku.com/read/5eafcafbc70ee2287482c5d9/ Covid- 19-Sebabkan-Prediksi- Pajak-Defisit-Sebesar-Rp-3885-Triliun/
20  Oktober  2021.  https://republika.co.id/berita/q83llp409/empat-sektor-ekonomi- yang-paling-tertekan-pandemi-covid19/
Rini:  2020.  20  Oktober  2021.  https://strateginews.co/2020/12/30/realisasi- pendapatan-pajak-daerah-kabupaten-subang-rp-220-48-milyar/