## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## UPAYA PENINGKATAN KUALITAS KINERJA PELAYANAN KESEHATAN  APARATUR  SIPIL  NEGARA  (STUDI  IMPLEMENTASI PELAYANAN  KESEHATAN  DI  PUSKESMAS  KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN)
Dhani Nuravianto Aji, Asianto Nugroho, Sapto Hermawan
Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Sebelas Maret, Surakarta E-mail : dhaniaji99@gmail.com , asiantonugroho@staff.uns.ac.id , saptohermawanfh@staff.uns.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022
Keywords: Health Service Performance, State Civil
Apparatus, Karangmalang Public Health Center, Sragen Regency. This article aims to determine the efforts to improve the quality of ASN health service performance and the obstacles  faced  in  improving  the  performance  of health  services  at  Karangmalang  Health  Center,
Sragen  Regency.  This  article  uses  a  descriptive qualitative  empirical  research  method  with  a sociological juridical approach. In this research, the writer took  the  research  location  in  Karangmalang Public Health Center, Sragen Regency. Based on the results of the benchmark research, efforts to improve the quality of ASN health service performance at the Karangmalang  Health  Center,  Sragen  Regency  are considered  good  and  satisfactory  with  the  observed variables  of  health  service  quality  dimensions, namely  (1)  Tangibles  (physical  evidence),  (2) Reliability (reliability), (3) Responsiveness (responsiveness),  (4)  Assurance  (assurance),  (5) Empathy  (empathy).  The  quality  of  ASN  services, theoretically  there  are  five  factors  to  measure  the quality  of  health  services.  There  are  several weaknesses that need to be addressed and improved in  an  effort  to  improve  the  quality  of  ASN  health service  performance  at  the  Karangmalang  Health Center, namely: 1. The dimension of responsiveness in health services is good, only a lack of dentists. This is not  in  accordance  with  Permenkes  Number  75  of
2014, so that the service for patients with toothache is  hampered.  2.  Limited  stock  of  generic  drugs  that are  affordable  by  the  community.  3.  There  is  no recruitment  of  co-assistant  staff  and  intensive doctors, but only accepts students from the nursing department. Abstrak Kata kunci:
Kinerja Pelayanan Kesehatan, Aparatur Sipil Negara, Puskesmas Karangmalang Kabupaten Sragen.
Corresponding Author:
Dhani Nuravianto Aji , e-mail : dhaniaji99@gmail.com Artikel ini bertujuan mengetahui upaya peningkatan  kualitas  kinerja  pelayanan  kesehatan ASN  dan  kendala  yang  dihadapi  terhadap peningkatan  kinerja  pelayanan  kesehatan  di Puskesmas  Karangmalang  Kabupaten  Sragen Artikel ini menggunakan metode penelitian empiris yang  bersifat  deskriptif  kualitatif  dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Puskesmas Karangmalang  Kabupaten  Sragen.  Berdasarkan hasil  penelitian    tolok  ukur  upaya  peningkatan kualitas  kinerja  pelayanan  kesehatan  ASN  di Puskesmas Karangmalang Kabupaten Sragen dinilai sudah  baik  dan  memuaskan  dengan  variable dimensi kualitas pelayanan kesehatan yang diamati yaitu  (1)  Tangibles  (bukti  fisik),  (2)  Keandalan (reliabylitas),  (3)  Responsiveness  (daya  tanggap), (4)  Jaminan  (assurance),    (5)  Empathy  (empati). Kualitas  pelayanan  ASN,  secara  teoritis  terdapat lima  faktor  untuk  mengukur  kualitas  pelayanan kesehatan.   Ada  beberapa  kelemahan    yang   perlu dibenahi  dan  diperbaiki  dalam upaya peningkatan kualitas  kinerja  pelayanan  kesehatan  ASN  di Puskesmas  Karangmalang  yakni:  1.  Dimensi responsiveness dalam pelayanan   kesehatan   sudah baik, hanya kurang dokter  gigi. Hal ini belum sesuai dengan Permenkes Nomor 75 tahun 2014, sehingga pelayanan  pasien  yang  sakit  gigi  terhambat.  2. Keterbataan  stok  obat  obatan  generic  yang terjangkau  masyarakat.  3.  Belum  rekruitmen bantuan  tenaga  co  asistensi  dan  dokter  intensif, namun  hanya  menerima  pelajar  dari  jurusan keperawatan.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Berlanjutnya  masa  Orde  Baru  di  Indonesia  selama  kurang  lebih  32  tahun membawa  dampak  negatif  bagi  kondisi  birokrasi  di  Indonesia,  seperti  maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), tingkat pelayanan publik yang tidak transparan bisa. Pada hakekatnya menjalankan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan,  dan  fungsi  pelayanan  yang  menyangkut  seluruh  kehidupan  dan penghidupan  dalam  masyarakat,  bangsa,  dan  negara,  dan  pelaksanaannya dipercayakan  kepada  pejabat  pemerintah  tertentu  yang  secara  fungsional bertanggung  jawab  di  bidang  tertentu.  Kebeadaan  era  Orde  Baru  di  Indonesia berdampak pada kondisi birokrasi di Indonesia, seperti tingkat pelayanan publik yang belum mampu mewujudkan harapan dan kesejahteraan rakyat, serta birokrasi pemerintahan yang belum optimal dalam hal transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, produktivitas, ditambah dengan faktor kedisiplinan, dan etos kerja PNS yang dianggap buruk oleh masyarakat. Mungkin kita masing-masing secara pribadi pernah  mendengar  tanggapan  masyarakat  yang  menyatakan  bahwa  “birokrasi Indonesia itu rumit”.
Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  mempunyai  tugas  memberikan  pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat secara profesional dalam melaksanakan tugas  negara.  Sehingga  dalam  pelaksanaannya  di  instansi  pemerintah,  perlu dilakukan  evaluasi  terhadap  kinerja  pekerjaan  yang  telah  dilakukan  oleh  ASN. Dalam  meningkatkan  efektifitas  kerja,  perlu  ditingkatkan  kesadaran  akan produktivitas.  Dalam  hal  ini  efisiensi  dan  etos  kerja  dilakukan  melalui  berbagai kegiatan  motivasi,  penyuluhan,  pendidikan  dan  pelatihan  dalam  rangka peningkatan  kesejahteraan  tenaga  kerja  yang  berkualitas  berdasarkan  rencana ketenagakerjaan nasional yang terus disempurnakan secara terarah, terpadu dan menyeluruh. Prestasi kerja erat kaitannya dengan produktivitas kerja, oleh karena itu penilaian prestasi kerja secara rutin dilakukan untuk dapat mengetahui peran aktif  pegawai  dalam  upaya  pencapaian  tujuan  instansi  pemerintah.  Sebagaimana diketahui, Undang- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian Pokok bahwa untuk mewujudkan  ASN  sebagai  bagian  dari  reformasi  birokrasi,  perlu  ditetapkan  ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban untuk mengurus dan mengembangkan diri serta berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. dan menerapkan prinsip  kinerja  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  ASN.  Dalam  hal  ini  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  dilakukan  oleh  Lembaga  Administrasi Negara  (LAN)  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  1  angka  (20)  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  bahwa  LAN  merupakan lembaga non kementerian. instansi pemerintah yang berwenang menyelenggarakan penilaian, pendidikan, dan pelatihan ASN, dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa LAN terkait  dengan  kajian  pembinaan,  ASN  kebijakan  manajemen,  kewenangan penelitian  dan  pelaksanaan  diklat  ASN  (Rahman,  A.,  &  Bakri,  R.  2019).  Hal  lain, pelaksanaan  otonomi  daerah  juga  berpengaruh  dan  harus  lebih  meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, pengawasan maupun penganggaran bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Dewirahmadanirwati. 2018). Fungsi ini juga merupakan fungsi hukum karena merupakan awal dari suatu peraturan yang akan diselenggarakan oleh badan eksekutif. Fungsi hukum adalah
menetapkan  hak  dan  kewajiban  secara  seimbang.  Tanpa  adanya  keseimbangan antara  hak  dan  kewajiban  dapat  meresahkan  situasi  sosial  masyarakat  sehingga diperlukan peraturan disiplin ASN untuk mengoreksi dan mendidik  mereka yang melakukan pelanggaran disiplin agar tidak terulang kembali dan aspek penegakan sanksi disiplin dapat dilakukan selaras.
Perilaku  disiplin  ini  tercermin  dari  sikap,  ucapan  dan  penggunaan  waktu kerja  seorang  ASN,  serta  ketaatan  terhadap  aturan  yang  ada.  ASN  berkewajiban bermoral  dan  menerapkan  nilai-nilai  moral  yang  baik  yang  terkandung  dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai  pegawai  pemerintah,  serta  abdi  masyarakat.  Salah  satu  pelayanan kesehatan yang penting karena kesehatan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap  manusia.  Selain  itu,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  juga  mengamanatkan  bahwa  “Kesehatan  adalah  keadaan  sehat,  baik jasmani  mental,  rohani,  dan  sosial  yang  memungkinkan  setiap  orang  hidup produktif  secara  sosial  dan  ekonomi”.  Dengan  demikian,  disiplin  ASN  akan mencerminkan kinerja pemerintah yang mengandung makna bahwa nilai budaya disiplin  mewarnai  perilaku  pegawai  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas pelayanan  kepada  masyarakat  yang  berkelanjutan  melalui  moral  dan  etika  (Sepa Erni, 2019). Target utama dalam menjalankan tugas dan fungsi yang ada di masing- masing  bidang  harus  memiliki  dedikasi  yang  tinggi  yang  mencerminkan  kinerja pegawai  yang  baik  dalam  mewujudkan  dan  melaksanakan  prinsip-prinsip  Good Governance. Mewujudkan good governance memerlukan cara kerja yang berkaitan dengan  input  dan  output  yang  dilakukan  oleh  aparatur  khususnya  PNS  di lingkungan kerjanya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, mendorong penulis untuk melakukan penelitian  tentang  peningkatan  kualitas  kinerja  ASN  dalam  rangka  peningkatan kualitas  pelayanan  serta  kendalanya.  Untuk  itu  penulis  menuangkannya  dalam sebuah  makalah  yang  berjudul  “UPAYA  PENINGKATAN  KUALITAS  KINERJA PELAYANAN  KESEHATAN  APARATUR  SIPIL  NEGARA  (STUDI  PELAKSANAAN PELAYANAN  KESEHATAN  DI  PUSKESMAS  KARANGMALANG  KABUPATEN SRAGEN)”.

## Metode Penelitian
Penelitian  hukum  empiris  atau  socio-legal  yang  merupakan  model pendekatan dalam meneliti hukum sebagai objek penelitian, dalam hal ini hukum tidak  hanya  dilihat  sebagai  disiplin  preskriptif  dan  terapan,  tetapi  juga  realitas empiris  atau  hukum.  Selain  itu,  menggunakan  pendekatan  kualitatif dan  legislasi (Yati Nurhayati, Ifrani, M.Yasir Said, 2021). Data penelitian berupa data primer dan data sekunder, dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan/literatur. Untuk menemukan jawaban hukum atas masalah tersebut, peneliti menggunakan deskriptif analitis dan interaktif.

## Pembahasan
1. Upaya Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Kesehatan Aparatur Sipil Negara di Puskesmas Karangmalang Kabupaten Sragen.
Diskriminasi  dalam  pemberian  pelayanan  publik  sering  terjadi  karena persepsi hak dan kewajiban antara penyedia layanan dan pengguna layanan belum
mencapai  titik  temu.  Terutama  mengenai  hak  setiap  pengguna  jasa  untuk mendapatkan  perlakuan  yang  adil  dan  ramah  dari  penyedia  jasa.  Hak  ini  jarang terpenuhi  bahkan  menjadi  sebaliknya,  yaitu  pengguna  jasa  yang  harus  ramah kepada penyedia jasa agar usahanya menjadi cepat dan lancar (Lauranti, Maria., dan Djamhari, Eka Afrina., et.al., 2018).  Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai tugas memberikan  pelayanan  secara  adil  dan  merata  kepada  masyarakat  secara profesional  dalam melaksanakan  tugas  negara.  Peran  ASN  sangat  penting  karena mempengaruhi  kualitas  pelayanan  publik  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu, kualitas  pelayanan  publik  harus  dijaga  dan  terus  memberikan  pelayanan  terbaik dalam  berbagai  hal,  salah  satunya  ASN  harus  memiliki  kemampuan  di  bidang teknologi  atau  layanan  online.  Padahal  sistem  online  ini  sudah  dimulai  sebelum pandemi Covid-19.  Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menghasilkan ASN yang profesional sesuai standar pemerintah (Panggabean, T. T. N., & Saragih, A. 2020).  Masa  pandemi  Covid-19  menuntut  semua  pihak  untuk  melakukan penyesuaian atau perubahan pada instansi pemerintah dan negara itu sendiri. Salah satu akibat dari pandemi Covid-19 adalah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di  seluruh  dunia  dan  di  segala  aspek/sendi  kehidupan  ( Ma’rifah,  D.  2020). Penyesuaian ini harus dilakukan dengan baik oleh setiap perusahaan swasta dan instansi  pemerintah  agar  kegiatan  bisnis  dan  pemerintahan  dapat  tetap  berjalan dengan baik, seperti pemerintah menggunakan teknologi untuk mendukung sistem pelayanan  publik.  Kini  banyak  pegawai  ASN  yang  dapat  bekerja  atau  mengakses rapat  dari  mana  saja  melalui  konferensi  video  atau  aplikasi  yang  didukung  oleh kantor tempat ASN bekerja (Juwita, J. 2021).
Namun  dalam  penelitian  ini  fenomena  upaya  peningkatan  kualitas  kinerja pelayanan  kesehatan  Aparatur  Sipil  Negara  diprioritaskan  di  Puskesmas Karangmalang Kabupaten Sragen. Puskesmas Karangmalang terletak di Jalan Dewi Sartika No.1, Ngablak, Kroyo, Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah, Puskesmas ini merupakan salah satu puskesmas yang memenuhi standar Kementerian Kesehatan, yakni  melayani  berbagai  program  puskesmas  seperti  cek  kesehatan  (check  up), pembuatan surat keterangan sehat, rawat jalan, melepas jahitan, mengganti balutan, menjahit luka, cabut gigi, cek tekanan darah, tes kehamilan, bersalin/persalinan, cek anak,  tes  golongan  darah,  asam  urat,  kolesterol,  kebutuhan  untuk  observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medis atau pelayanan medis lainnya. Menurut Potter, kualitas  layanan  memerlukan  beberapa  kriteria  (Asyadi,  Dodi,  Widodo,  Tri,  dan Setioko,  Sigit.  2018). antara  lain:  a.  Tepat  dan  relevan,  artinya  pelayanan  harus dapat  memenuhi  profesi,  harapan  dan  kebutuhan  individu  atau  masyarakat,  b. Tersedia dan terjangkau, artinya pelayanan harus dapat diakses oleh setiap orang atau kelompok yang mendapat prioritas, c. Dapat menjamin rasa keadilan, artinya bersikap  terbuka  dalam  memberikan  perlakuan  kepada  individu  atau  kelompok orang  dalam  keadaan  yang  sama,  d.  Dapat  diterima,  artinya  pelayanan  memiliki mutu  bila  dilihat  dari  segi  teknis/metode,  mutu,  kemudahan,  kenyamanan, kesenangan, terpercaya, tepat waktu, cepat, tanggap, dan manusiawi.e. Ekonomis dan efisien, artinya dari sisi pengguna jasa dapat dijangkau dengan tarif dan pajak oleh seluruh lapisan masyarakat, f. Efektif, artinya menguntungkan bagi pengguna dan layanan dari masyarakat.
Pelayanan  merupakan  respon  terhadap  kebutuhan  manajerial  yang  hanya terpenuhi  jika  pengguna  jasa  mendapatkan  produk  yang  diinginkan.  Kualitas
pelayanan ( service quality ) merupakan hasil persepsi perbandingan antara harapan dan kinerja aktual yang diterima pelanggan. Kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu,  derajat  atau  tingkat  kecerdasan  atau  keterampilan  dan  sebagainya. Pengertian kualitas juga diartikan oleh Djajuli, dalam penelitian Total Quality Service (Djadjuli,  Didi.  2019). bahwa  pengertian  kualitas  terdiri  dari  beberapa  poin diantaranya:  a.  Kesesuaian  dengan  kecocokan/permintaan,  b.  kesesuaian  untuk digunakan, c. Perbaikan/perbaikan terus menerus, d. Bebas dari kerusakan/cacat, e.  Memenuhi  kebutuhan  pelanggan  sejak  awal  dan  setiap  saat,  f.  Melakukan segalanya dengan benar dari awal, g. Sesuatu yang membuat pelanggan senang.
Menurut  Zeithaml-Berry  menyatakan  bahwa  pelayanan  kesehatan  adalah upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk  memelihara  dan  meningkatkan  kesehatan,  mencegah,  dan  menyembuhkan penyakit  serta  memulihkan  kesehatan  perorangan,  keluarga,  kelompok  atau masyarakat  (Bitner,  Zeithaml.  (2003).  Dalam  penelitian  ini,  dimensi  kualitas pelayanan kesehatan yang diamati yaitu ada lima (5) aspek kualitas pelayanan atau disebut dengan istilah servqual, antara lain:  bukti fisik (Tangibles), daya tanggap (Responsiveness),  empati  (Empathy).  Sehubungan  dengan  kualitas  pelayanan, secara teoritis Zeithaml memberikan penjelasan bahwa terdapat lima faktor untuk mengukur kualitas pelayanan yaitu:

## 1. Tangibles (bukti langsung/fisik)
Tangibles  (bukti  langsung),  dimana  aksesibilitas  untuk  jalur  transportasi Puskesmas didirikan  di lokasi yang mudah  dijangkau oleh masyarakat dan dapat diakses  dengan  mudah  menggunakan  transportasi  umum.  Tersedia  jalur  untuk pejalan kaki dan jalur jalur yang aksesibel untuk penyandang disabilitas dan dapat memanfaatkan sarana teknologi, komunikasi dan informatika (Setianto, Ganang dan Wartini, Sri. 2017).
Bukti Fisik meliputi seperti pegawai dan sarana komunikasi, peralatan, dan fasilitas fisik. Dimensi Tangibles dapat dilihat atau diamati dari fasilitas dan interior puskesmas yang ada, kenyamanan dan kebersihan ruang tunggu pelayanan, jumlah pegawai  atau  petugas  yang  melayani  masyarakat,  dan  penampilan/kerapihan pegawai dalam memberikan pelayanan. Penampilan fisik suatu kinerja kesehatan yang berkualitas merupakan kesan pertama yang akan muncul di benak pelanggan. Ketika persepsi atau kesan negatif tercipta, maka akan sangat sulit untuk diubah. Calon  pelanggan  sudah  membentuk  opini  buruk  tentang  layanan  yang  diberikan sebelum  melangkah  masuk  kantornya.  Adapun  hasil  Wawancara  dengan  Kepala Tata  Usaha  di  Puskesmas  Karangmalang  Kabupaten  Sragen  bahwa  personil  ASN Puskesmas Karangmalang Kabupaten Sragen terdiri dari : 1.Dokter Umum 3 orang 2.  Dokter  Gigi  sementara  kosong,  3.  Bidan  25  orang,  4.  Gizi  2  orang,  5  Apoteker orang, 6. Asisten Apoteker 1 orang, 7. Perawat 13 orang, 8. Perawat Gigi 1 orang, 9. Laboratorium/analis kesehatan 2 orang, 10 Sanitasi/kesehatan lingkungan 1 orang, 11. Promkes/penyuluhan kesehatan 1 orang, 12. Administrasi 3 orang, P3K 2 orang, Cleaning  Servis  1  orang,Driver  1  orang,  Jaga  malam  1  orang,  sehingga  jumlah keseluruhan 59 orang.
Hasil wawancara dengan Ibu Aniek Suryani, S.ST selaku Kepala Tata Usaha di Puskesmas Karangmalang Kabupaten Sragen. Faktor pendukung di Puskesmas
Karangmalang Kabupaten Sragen yaitu para medis dan non medis. Untuk di Unit Gawat Darurat (UGD) sendiri selama 24 jam terdapat 3 dokter dan 3 perawat yang bergilir  setiap  harinya.  Jika  dilihat  dari  paramedis  masih  belum  terlalu  baik karena  jika  kita  melihat  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  43  Tahun  2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana paling sedikit terdiri atas: a.  Dokter atau dokter layanan primer, b.  Dokter  gigi,  c.  Perawat,  d.  Bidan,  e.  Tenaga  kesehatan masyarakat,  f.  Tenaga  kesehatan  lingkungan,  g.  Ahli  teknologi  laboratorium medic, h. Tenaga gizi dan i. Tenaga kefarmasian.
Hasil eksisting data observasi di lapangan, wawancara dan dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa sarana fisik yang berupa ketersediaan bangunan atau gedung, fasilitas ruang tunggu yang rapid an bersih, ruang toilet yang baik, sarana 1 mobil ambulant, dan tersedinya ruang mainan anak anak di Puskesmas Karangmalang  Kabupaten  Sragen  terletak  di  lokasi  yang  strategis,  mudah  di jangkau dengan berbagai sarana transportasi,  hal ini sesuai dengan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003, prinsip-prinsip pelayanan salah satunya adalah : Kemudahan  akses,  tempat  dan  lokasi  serta  sarana  pelayanan  yang  memadai, mudah  dijangkau  oleh  masyarakat  dan  dapat  memanfaatkan  sarana  teknologi, komunikasi dan informatika.
Menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  75  Tahun  2014  Tentang Pusat  kesehatan  Masyarakat,  persyaratan  lokasi  Puskesmas  butir  B,  yaitu: Aksesibilitas  untuk  jalur  transportasi.  Telah  diperbaharui  dengan  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, persyaratan lokasi Puskesmas pada Pasal 11 ayat (1), salah satunya terdapat poin aksesibilitas untuk jalur transportasi.
Puskesmas didirikan di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat  diakses  dengan  mudah  menggunakan  transportasi  umum.  Tersedia  jalur untuk pejalan kaki dan jalur-jalur yang aksesibel untuk penyandang disabilitas. Lokasi  di  Puskesmas  Karangmalang  Kabupaten  Sragen  telah  memenuhi persyaratan  tersebut.  Kendala  yang  ada  rerata  per  hari  di  samping  kurangnya dokter  gigi,  dalam  pelayanan  kesehatan  terdapat  ketidak  seimbangan  antara jumlah  masyarakat  dengan  personil  ASN  yang  tersedia  di  puskesmas Karangmalang,  jumlah  pasien  terlalu  banyak  untuk  dilayani,  sehingga menimbulkan antrian cukup lama dan kesan pelayanan menjadi lamban.
Apabila  dilihat  secara  komprehensif  (menyeluruh)  pada  kelima  dimensi kualitas pelayanan publik yang ada maka disimpulkan kualitas layanan kesehatan di Puskesmas Karangmalang Kabupaten Sragen telah sepenuhnya sesuai dengan harapan  masyarakat,  hal  ini  karena  tergolong  masih  baru  dan  puskesmas termegah  serta  terbesar  se  Kabupaten  Sragen,  sehingga  kedepannya  perlu dipertahankan pelayanan kualitas kinerjanya di tahun tahun yang akan datang.

## 2. Reliability (Keandalan).
Reliability  (keaandalan),  dalam  konteks  pelayanan  kualitas  kesehatan kinerja ASN di Puskesmas Karangmalang Kabupaten Sragen adalah kemampuan aparatur  kesehatan  di  Puskesmas  Karangmalang  Kabupaten  Sragen  untuk menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  yang  dijanjikan  kepada  masyarakat
secara  akurat  dan  sesuai  dengan  standar  mutu  yang  telah  ditetapkan  dan diharapkan oleh masyarakat.
Dimensi  ini  dapat  dilihat  dari  indikator  seperti  kemauan  dan  kejujuran aparatur  kesehatan  dalam  memberikan  layanan,  kecepatan  aparatur  kesehatan dalam  memberikan  proses  layanan  kepada  masyarakat  yang  dilayani,  keadilan aparatur kesehatan dalam memberikan layanan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan  layanan  kesehatan  di  Puskesmas  Karangmalang  Kabupaten Sragen, kemudahan prosedur pelayanan, dan kesesuaian prosedur dengan jenis pelayanan  yang  diminta  masyarakat.  Reliability  (keandalan)  kemampuan membentuk  pelayanan  yang  dijanjikan  dengan  tepat  dan  memiliki  keajegan, seperti  Memberikan  pelayanan      dengan  tepat  janji,  segera,  akurat,  ketepatan waktu,  pelayanan  yang  sama  untuk  semua  pelanggan,  sikap  yang  simpatik, bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) (Dora Melisa, Pawito, Yulius Slamet. 2021).
Hasil  observasi  lapangan  menunjukkan  bahwa  kualitas  pelayanan  di Puskesmas  Karangmalang  Kabupaten  Sragen  jika  dilihat  dari  dimensi reliability/kehandalan  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  harapan  masyarakat, kesiapsiagaan  ASN  kesehatan  dapat  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang dijanjikan  kepada  masyarakat  secara  akurat  dan  sesuai  dengan  standar  mutu yang telah ditetapkan dan diharapkan oleh masyarakat. Pelayanan yang diberikan baik  oleh  dokter  maupun  perawat  sudah  baik,  karena  menjadi  tanggung  jawab petugas medis dan pelayanan administrasi. Hal ini dibuktikan dengan kesigapan petugas bila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pasien. Pelayanan yang cepat, tepat waktu, tanggap, dan manusiawi menjadi acuan bagi petugas, sehingga masyarakat termotivasi untuk berobat ke Puskesmas jika menderita sakit.
Kedatangan pasien tidak bisa diprediksi kapan bisa datang, kapan saja bisa datang  setiap  saat,  untuk  itu  petugas  juga  harus  siap  dan  siaga  setiap  hari. Pelayanan  yang  telah  diberikan  kepada  pasien  atau  masyarakat  pengguna  di Puskesmas  Karangmalang Kabupaten Sragen meliputi pelayanan pemeliharaan, pelayanan  kunjungan  dokter  yang  dilakukan  secara  rutin  setiap  hari  dengan waktu praktek pelayanan yang telah ditentukan mulai pukul 07.30 WIB.
Tersedianya pelayanan ambulan dan kelengkapan oksigen, infus dan drabar sebagai  fasilitas  pelengkap  yang  semuanya  dapat  dimanfaatkan  oleh  pasien sehingga lebih efektif dan efisien baik bagi pasien maupun Puskesmas. Misalnya ada  pasien  yang  sudah  diterapi  disertai  obat  jalan,  beberapa  hari  tetapi  tidak kunjung sembuh, maka pihak Puskesmas akan merujuk dan mengirim pasien ke rumah  sakit  dengan  persetujuan  keluarga  pasien,  dan  membawa  pasien  dari Puskesmas  ke  Puskesmas.  rumah  sakit  rujukan  yang  telah  menyediakan kendaraan ambulans, sehingga pasien tidak repot mencari kendaraan lain.

## 3. Responsiveness (Daya Tanggap)
Responsiveness  (daya  tanggap)  dalam  konteks  pelayanan  kualitas kesehatan  kinerja  ASN  di  Puskesmas  Karangmalang  Kabupaten  Sragen  adalah berkaitan  dengan  tingkat  ketanggapan  aparatur  kesehatan  dalam  memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dilayani serta memberikan respon atas aspirasi dan kebutuhan tersebut.
Dimensi  responsiveness  ini  dapat  dilihat  dari  kemampuan  aparatur kesehatan  untuk  cepat  tanggap  dalam  menghadapi  masalah  yang  timbul  dari layanan  kesehatan  yang  diberikan,  kemampuan  aparatur  kesehatan  cepat tanggap menyelesaikan keluhan yang disampaikan masyarakat, dan kemampuan aparatur  kesehatan  dalam  pemberian  dalam  konteks  pelayanan  kualitas kesehatan  kinerja  ASN  di  Puskesmas  Karangmalang  Kabupaten  Sragen  adalah kepada masyarakat.
Responsiveness  aparatur  pemerintah  berkewajiban  menyelenggarakan pelayanan  secara  prima,  dengan  prinsip-prinsip  pelayanan  yang  sederhana, cepat, tepat, tertib, murah, transparan dan tidak diskriminatif. Masyarakat tidak hanya menuntut pelayanan publik yang lebih efisien dan memuaskan, tetapi juga menginginkan perilaku administrasi publik yang lebih responsif.
Responsiveness pertanggungjawaban atau rasa tanggung jawab terhadap kualitas  pelayanan  (Bu’ulolo,  Christian  Siuwandy,  Edlin  Edlin,  Tan  Suyono,  and Ermi  Girsang.  2019).  meliputi  kesediaan  untuk  membantu  dan  memberikan pelayanan  secara  tanggap  dan  teliti,  memberikan  informasi  yang  jelas,  tidak menunggu  lama,  kemampuan  melakukan  tindakan  medis,  bersedia mendengarkan keluh kesah pasien.
Berdasarkan data penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan kinerja ASN di Puskesmas Karangmalang Kabupaten Sragen jika  dilihat  dari  dimensi  responsiveness  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan harapan  masyarakat,  dimana  aparat  kesehatan  memiliki  ketanggapan  dalam memahami  aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat  yang  dilayani  serta  merespon aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Hasil wawancara dengan Ibu dr. Sri Harini selaku  dokter  dan  penanggung  jawab  Pokja  Mutu  Puskesmas  Karangmalang. Bahkan,  sesibuk  apa  pun  stafnya,  mereka  mampu  melayani  pasien.  Hal  ini dibuktikan  dengan  kesigapan  petugas  dalam  melayani  pasien  saat  terjadi Kejadian  Luar  Biasa  (KLB),  misalnya  saat  wabah  Demam  Berdarah  Dengue menyerang  Kota  Sragen,  banyak  pasien  yang  harus  berobat  jalan  termasuk penyemprotan disinfektan di ruang rawat/rumah pasien. lokasi sebagai tindakan preventif, sedangkan tindakan represif segera merujuk ke rumah sakit terdekat untuk  diagnosis  dan  pengobatan/terapi  segera.  Hal  ini  juga  terjadi  di  masa pandemi Covid-19.
Selain  itu,  jumlah  pasien  tidak  menentu  kadang  banyak  kadang  sedikit sehingga semua bisa terlayani dengan baik. Jumlah tenaga perawat yang memadai juga  mendukung  pelayanan  tersebut.  Untuk  itulah  pelayanan  cepat  dapat dilakukan  oleh  Puskesmas  Karangmalang  Kabupaten  Sragen.  Kejadian  yang sering  terjadi  dilakukan  oleh  petugas  ASN  di  Puskesmas  Karangmalang Kabupaten  Sragen  khususnya  petugas  medis  bahwa  dalam  menangani  pasien termasuk gawat darurat tindakan khusus adalah memberikan rujukan pasien ke rumah sakit terdekat agar dapat segera ditangani untuk berobat dengan fasilitas dan fasilitas yang lebih lengkap. Namun permasalahan yang masih dihadapi oleh Puskesmas Karangmalang Kabupaten Sragen yaitu belum tersedianya dokter gigi sehingga  apabila  ada  pasien  yang  sakit  gigi  hanya  diberikan  obat  pereda  nyeri oleh dokter umum dan dirujuk ke praktek dokter gigi terdekat atau ke puskesmas. rumah sakit terdekat.

## 4.  Assurance (Jaminan)
Assurance  (jaminan)  ini  dalam  konteks-konteks  pelayanan  kualitas kesehatan  kinerja  ASN  di  Puskesmas  Karangmalang  Kabupaten  Sragen  adalah berkaitan  dengan  garansi  terhadap  produk  layanan  kesehatan  yang  diberikan pada  masyarakat  sehingga  masyarakat  mendapatkan  kapastian  akan  layanan kesehatan yang baik dan bermutu.
Dimensi  jaminan  ini  dapat  dilihat  dari  jaminan  pemrosesan  berkas, jaminan  kepastian  biaya  sesuai  ketentuan,  jaminan  biaya  pelayanan  kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan dalam menyelesaikan pelayanan kesehatan tepat  waktu,  dan  jaminan  penyelesaian  pengaduan  pemohon.  Assurance, pengetahuan,  perilaku  dan  kemampuan  pegawai,  yang  meliputi;  pengetahuan, kesopanan (courtesy), kredibilitas (credibility), keamanan (security), kompetensi (competence),  kepercayaan,  reputasi  (Meita  Veruswati,  Asyary  A.  2017).  Hasil eksisting  data  menunjukkan  bahwa  ketersediaan  tenaga  medis  yang  meliputi dokter, bidan dan perawat sudah memadai dan terampil dalam menangani pasien. Jumlah  tenaga  medis  yang  ada  sudah  memadai,  sehingga  komunikasi  dengan pasien  berjalan  dengan  baik,  pelayanan  yang  diberikan  juga  sesuai  dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu, mereka melayani pasien dengan sopan dan ramah. Kepuasan pasien dirasakan terjalin dengan baik, sehingga rasa aman  dan  nyaman  terhadap  kualitas  pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas Karangmalang  Kabupaten  Sragen.  Kesimpulannya  adalah  mutu  pelayanan kesehatan  di  Puskesmas  Karangmalang  Kabupaten  Sragen  jika  dilihat  dari dimensi jaminan telah dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat, dimana aparatur  kesehatan  mampu  memberikan  jaminan  kepada  masyarakat. masyarakat terhadap produk pelayanan kesehatan di Puskesmas Karangmalang Kabupaten Sragen, sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian pelayanan kesehatan yang baik. dan kualitas.

## 5. Empahty (Empati)
Dimensi empahty dalam konteks pelayanan kualitas kesehatan kinerja ASN di Puskesmas Karangmalang Kabupaten Sragen adalah perlakuan atau perhatian pribadi  yang  diberikan  oleh  aparatur  kesehatan  Puskesmas  Karangmalang Kabupaten Sragen  kepada masyarakat  yang  dilayani,  sehingga tercipta suasana yang  harmonis  dan  saling  pengertian  antara  pihak  yang  melayani  dengan  yang dilayani.
Dimensi  empathy,  terlihat  dari  keramahan  pegawai  dalam  proses pelayanan  kesehatan  dan  kemudahan  dihubungi  oleh  masyarakat  dalam memberikan  pelayanan  kesehatan.  Penyedia  layanan  diharapkan  memiliki pemahaman  dan  pengetahuan  tentang  pengguna  layanan.  Hal  ini  dapat  dinilai dari  tingkat  kesopanan  dan  keramahan  pegawai  Puskesmas  Karangmalang Kabupaten  Sragen.  Selain  penampilan  fisik  pelayanan,  sikap  petugas  dalam melayani  juga  merupakan  aspek  penting  dalam  keberhasilan  suatu  pelayanan. Empati  yang  harus  diberikan  pegawai  kepada  penerima  pelayanan  kesehatan memang  sesuai  dengan  perilaku  petugas  dalam  bekerja.  Pegawai  memiliki hubungan yang komunikatif  dengan masyarakat  dan telah bekerja  dengan baik dan profesional dengan tetap menjunjung tinggi sikap ramah dan menyenangkan, walaupun ada sebagian ASN yang terkesan arogan, selain lelah melayani banyak
pasien dengan berbagai karakter yang berbeda-beda, ada pula yang tidak teratur, sehingga mereka harus bersikap tegas dan disiplin kepada masyarakat.
Dimensi  empathy  perhatian  individu  kepada  pelanggan  (Aulia,  Ridha, Rosihan  Adhani,  Irham  Taufiqurrahman,  and  Isnur  Hatta.  2017).    meliputi kemudahan berkomunikasi dengan baik, mengenal dan memahami pasien dengan baik.  Dari  hasil  observasi  dapat  dianalisa  bahwa  pelayanan  di  Puskesmas Karangmalang  Kabupaten  Sragen  memperlakukan  semua  pasien  sama  atau memperlakukan pasien sama, tanpa membedakan status atau golongan.
Hasil wawancara dengan Ibu dr. Sri Harini selaku dokter dan penanggung jawab Pokja Mutu Puskesmas Karangmalang. Pasien yang menggunakan fasilitas Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  diperlakukan  sama  dengan  pasien yang tidak menggunakan BPJS. Kemudian fasilitas dan kamarnya sama, tidak ada pasien di kelas VIP, kelas I kelas II dan kelas III, dan jika ada pasien yang meminta perawatan  khusus  akan  dirujuk  ke  rumah  sakit.  Pasien  juga  tidak  dibedakan dengan  fasilitas  yang  ada  di  Puskesmas,  karena  di  Puskesmas  Karangmalang Kabupaten Sragen tidak ada fasilitas yang membedakan pasien.
Puskesmas  Karangmalang  Kabupaten  Sragen  dalam  memberikan pelayanan  juga  sesuai  dengan  keinginan  pasien,  petugasnya  ramah  dan  mudah berkomunikasi.  Terbukti  pasien  yang  datang  berobat  tidak  hanya  berasal  dari lingkungan  Puskesmas,  namun  ada  juga  yang  berasal  dari  luar  Kabupaten Karangmalang,  bahkan  ada  yang  berasal  dari  luar  Kota  Sragen.  Mereka mengatakan  bahwa  berobat  di  Puskesmas  Karangmalang  Kabupaten  Sragen, pelayanannya baik, mudah dan ramah serta informasinya bisa diakses internet.
Kesimpulannya kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Karangmalang Kabupaten Sragen jika dilihat dari dimensi empathy sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat, dimana aparat kesehatan memberikan pengobatan atau  perhatian  pribadi  kepada  masyarakat  yang  dilayani,  sehingga  tercipta suasana  yang  harmonis  dan  saling  pengertian  antara  yang  melayani  dan  yang dilayani. walaupun disisi lain masih ada kekurangan yang perlu dibenahi namun secara umum sudah baik. Sikap empathy aparat  kesehatan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat, terlihat dari keramahan petugas dalam proses pelayanan pemeriksaan kesehatan dan kemudahan yang dapat dihubungi masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Selain  itu,  keterbatasan  ketersediaan  berbagai  jenis  obat  masih  menjadi kendala,  karena  membutuhkan  modal  yang  besar,  sedangkan  anggaran  APBD yang  terbatas  diperoleh  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Sragen  dan  masih terbagi  sesuai  dengan  dana  yang  diajukan,  baik  3  RSUD  dan  25  Puskesmas  di Kabupaten Sragen. Hal ini sudah diantisipasi dengan adanya penggantian resep dokter untuk membeli di berbagai apotek yang ada di kabupaten Sragen, sehingga menimbulkan  kesan  pengeluaran  untuk  pembelian  obat  pasien  menjadi  mahal karena  yang  biasanya  didapat  dari  apotek  diganti  dengan  non  generik  yang dikemas pabrik. obat yang tersedia di Puskesmas Karangmalang, Sragen.
Jika  dilihat  secara  komprehensif  (menyeluruh)  pada  kelima  dimensi kualitas  pelayanan  publik  yang  ada,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kualitas pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas  Karangmalang  Kabupaten  Sragen  sudah sepenuhnya  memenuhi  harapan  masyarakat,  hal  ini  karena  Puskesmas  yang
masih tergolong baru, termegah dan terbesar di Kabupaten Sragen, sehingga ke depan perlu dipertahankan kinerja kualitas pelayanan di tahun-tahun mendatang. Selain  kelima  variabel  tersebut  sebagai  tolak  ukur  dalam  upaya peningkatan  kualitas  kinerja  pelayanan  kesehatan  ASN  di  Puskesmas Karangmalang  Kabupaten  Sragen,  ada  beberapa  upaya  peningkatan  kualitas pelayanan yang telah dilakukan. Implementasi e-government sebagai inovasi di Puskesmas  Karangmalang  Kabupaten  Sragen  dalam  meningkatkan  mutu  dan pelayanan kesehatan dari aspek:

## 1. Faktor Kepemimpinan
Faktor  kepemimpinan  menentukan  berhasil  tidaknya  suatu  pelayanan yang  memuaskan  masyarakat,  berpengaruh  terhadap  peningkatan  kualitas pelayanan.  Hasil  wawancara  dengan  Ibu  dr.  Sri  Harini  selaku  dokter  dan penanggung jawab Pokja Mutu Puskesmas Karangmalang, upaya pimpinan adalah mengadakan pertemuan sebulan sekali dengan karyawan dan selalu memberikan arahan bahwa situasi pelayanan kesehatan saat ini membutuhkan kepemimpinan agar masyarakat mau memenuhi kelengkapan administrasi pelayanan kesehatan. Namun pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan tidak langsung dan rutin.

## 2. Pemberdayaan Pegawai
Dalam lingkungan organisasi yang bergerak di bidang jasa, peran pegawai merupakan  kunci  utama  yang  menentukan  kualitas  pelayanan.  Tanpa pemberdayaan, pelibatan pegawai hanyalah alat manajemen yang tidak berguna (Peraturan  Kepala  Badan  Tata  Usaha  Negara  Nomor  1  Tahun  2006  tentang Pedoman Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kredit :10).
Hasil wawancara dengan Ibu Aniek Suryani, S.ST selaku Kepala Tata Usaha Puskesmas  Karangmalang  Kabupaten  Sragen,  dalam  rangka  meningkatkan kinerja  pegawai  setiap  tahunnya  pemerintah  memberikan  pelatihan  kepada pegawai  puskesmas  khususnya  bidan  ,  gizi  dan  sebagainya  di  Puskesmas Karangmalang  Kabupaten  Sragen  yang  ada  dengan  cara  mengajukan  ke  Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen yang akan  menentukan  personil  Puskesmas  Karangmalang  Kabupaten  Sragen  yang akan  dikirim  untuk  melakukan  pelatihan.  Sedangkan  kualitas  pelayanan kesehatan dinilai sudah sesuai dengan harapan masyarakat. dr. Kusdinar Untung Yuni  Sukowati  selaku  Bupati  Pemerintah  Kabupaten  Sragen,  mengatakan “Implementasi  e -Government  di  Kabupaten  Sragen  masih  dalam  proses penyempurnaan,  beberapa  aplikasi  sudah  mulai  diimplementasikan.  Mengingat infrastruktur  jaringan  khususnya  fiber  optik  saat  ini  sedang  diupayakan  untuk menjangkau seluruh desa terpencil di Kabupaten Sragen. Namun untuk saat ini, e-government,  setidaknya  telah  memberikan  manfaat  dalam  pelayanan  publik, menjadi lebih efektif”.
Dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  disepakati  dalam  visi  dan  misi Kabupaten  Sragen  diinstruksikan  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  di  birokrasi  untuk  menghasilkan  efektivitas  pelayanan  yang  baik  dan efisien sehingga dapat mencegah atau memberantas praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme  (KKN)  di  Indonesia.  Temasuk  pada  sektor  pemerintahan  daerah Kabupaten Sragen khususnya pada sistem jaringan di Puskesmas Karangmalang Kabupaten  Sragen.  Selain  itu,  penerapan  atau  implementasi  Electronic Government  telah  membantu  memudahkan  pegawai  pemerintah  dan  tenaga
medis  dalam  mengambil  keputusan  yang  mendapatkan  hasil  keputusan  yang cepat  dan  akurat  karena  penerapan  E-Government  memiliki  fungsi  untuk mengolah  data  dari  birokrasi  pemerintah  dalam  sistem  jaringan  di  Puskesmas Karangmalang  Kabupaten  Sragen  khususnya  aplikasi  menjadi  informasi  akurat yang  dapat  dipertanggungjawabkan  penggunaannya  di  kalangan  masyarakat yang  membutuhkan.  Fungsionalitas,  aksesibilitas,  dan  kegunaan.  Isi  informasi website  pemerintah  Kabupaten  Sragen  termasuk  sistem  jaringan  di  Puskesmas Karangmalang Kabupaten Sragen berorientasi pada kebutuhan masyarakat yaitu memberikan informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat. Kriteria ini  menekankan  adanya  anti  diskriminasi  bagi  pengguna,  artinya  website pemerintah  daerah  termasuk  sistem  jaringan  di  Puskesmas  Karangmalang Kabupaten  Sragen  dapat  dibuka  tanpa  membedakan  fasilitas  dan  kemampuan komputer pengguna. Perancangan website pemerintah daerah termasuk sistem jaringan di Puskesmas Karangmalang Kabupaten Sragen ini profesional, menarik, dan  bermanfaat.  Berita,  artikel,  informasi  yang  ditujukan  kepada  publik  harus disajikan secara jelas dan mudah dipahami, seperti:
a. Bekerja  sama,  situs  web  pemerintah  daerah  termasuk  system jaringan  di  Puskesmas  Karangmalang  Kabupaten  Sragen  harus  saling bekerjasama  untuk  menyatukan  visi  dan  misi  pemerintah.  Semua  dokumen pemerintah yang penting harus memiliki URL (Uniform Resource Locator) yang tetap,  sehingga  mesin  pencari  (search  engine)  dapat  menghubungkan  kepada informasi yang diinginkan secara langsung.
b. Isi  yang  efektif,  masyarakat  sebagai  pengguna  harus  mengetahui bahwa  informasi  tertentu  akan  tersedia  pada  situs-situs  pemerintah  daerah manapun. Pengguna memiliki hak untuk mengharapkan isi dari suatu situs web pemerintah  daerah  termasuk  system  jaringan  di  Puskesmas  Karangmalang Kabupaten Sragen adalah data yang terbaru dan tepat, serta mengharapkan berita dan materi baru selalu diketengahkan.
c. Komunikasi dua arah, komunikasi yang disediakan pada situs web pemerintah  daerah  termasuk  sistem  jaringan  di  Puskesmas  Karangmalang Kabupaten  Sragen  dalam  bentuk  dua  arah  (interaktif).  Situs  web  pemerintah daerah termasuk system jaringan di Puskesmas Karangmalang Kabupaten Sragen harus   memberikan kesempatan bagi pengguna untuk menghubungi pihak-pihak berwenang,  menjelaskan  pandangan  mereka,  atau  membuat  daftar  pertanyaan mereka  sendiri.  Setiap  perubahan  atau  pembaharuan  di  sektor  pemerintah termasuk sektor kesehatan ini jelas sangat membutuhkan upaya yang keras dan konsisten (Astuti, H., 2005).

## 2. Kendala yang dihadapi terhadap Peningkatan Kinerja di Puskesmas
Ada beberapa kendala atau kelemahan yang perlu dibenahi dan diperbaiki dalam  upaya  peningkatan  kualitas  kinerja  pelayanan  kesehatan  Aparatur  Sipil Negara di Puskesmas Karangmalang Kabupaten Sragen, yaitu:
1.  Belum  tersedianya  kelengkapan  dokter  gigi,  menyebabkan  proses pelayanan kesehatan kepada pasien sakit gigi menjadi terhambat.
2.  Terbatasnya  ketersediaan  stok  obat  generik  yang  terjangkau  oleh masyarakat.
3.  Keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang  menguasai  sistem  jaringan komunikasi dan informasi.
4. Kendala yang ada rata-rata per hari selain kurangnya dokter gigi, dalam pelayanan  kesehatan  terjadi  ketidakseimbangan  antara  jumlah  orang  dengan tenaga  ASN  yang  ada  di  Puskesmas  Karangmalang,  jumlah  pasien  yang  terlalu banyak  untuk  dilayani,  menyebabkan  antrian  panjang  dan  kesan  pelayanan lambat.
5. Tidak ada rekrutmen untuk bantuan dokter intensif, co asistensi sarjana kedokteran,  tetapi  hanya  menerima  mahasiswa  dan  mahasiswa  magang  dari jurusan keperawatan.

## Penutup Simpulan
Berangkat dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tolok ukur  upaya  peningkatan  kualitas  kinerja  pelayanan  kesehatan  Aparatur  Sipil Negara  di  Puskesmas  Karangmalang  Kabupaten  Sragen  dinilai  baik  dan memuaskan dengan variabel yang diamati dimensi kualitas pelayanan kesehatan. yaitu (1) Tangibles (bukti fisik), (2) Reliability (Keandalan), (3) Responsiveness (daya  tanggap),  (4)  Assurance  (Jaminan),  (5)  Empathy  (empati).  Berkaitan dengan kualitas pelayanan, secara teoritis Zeithaml menjelaskan bahwa ada lima faktor  untuk  mengukur  kualitas  pelayanan  kesehatan  (Zeithaml.  1988).  Ada beberapa kendala yang perlu dibenahi dan diperbaiki dalam upaya peningkatan kualitas  kinerja  pelayanan  kesehatan  Aparatur  Sipil  Negara  di  Puskesmas Karangmalang  Kabupaten  Sragen  yaitu:  1.  Dimensi  responsiveness  dalam pelayanan  kesehatan  baik,  hanya  kekurangan  dokter  gigi.  Hal  ini  tidak  sesuai dengan  Permenkes  Nomor  75  Tahun  2014,  menyebabkan  proses  pelayanan kesehatan  kepada  pasien  sakit  gigi  menjadi  terhambat.  2.  Terbatasnya ketersediaan  stok  obat  generik  yang  terjangkau  oleh  masyarakat.  3.  Tidak  ada rekrutmen untuk bantuan dokter intensif, co asistensi sarjana kedokteran, tetapi hanya menerima mahasiswa dan mahasiswa magang dari jurusan keperawatan.

## Saran
Penulis menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Sragen selaku regulator yang  berwenang  menerbitkan  Peraturan  Bupati  berisi  tentang  penempatan jabatan ASN agar lebih jeli dan selektif mengenai penempatan ASN agar merata sesuai  kebutuhan  di  puskesmas,  instansi  dan  lainnya.  Pemerintah  Kabupaten Sragen  yang  menjadi  kewenangan  agar  penyelenggaraan  pelayanan  dapat terlayani secara efektif. dan optimal bagi masyarakat dan disisi lain masyarakat itu  sendiri  juga  perlu  sadar  akan  kesehatan,  sehingga  dapat  menciptakan percepatan pelayanan kesehatan masyarakat menuju Indonesia Sehat.

## Daftar Pustaka Buku
Astuti, H., 2005, Psikologi perkembangan masa dewasa, Surabaya: Usaha Nasional Lauranti,  Maria.,  dan  Djamhari,  Eka  Afrina.,  et.al.,  2018.  Mewujudkan  Jaminan Kesehatan Nasional yang Non-Diskriminatif. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.
Isnaini Rodiyah, Isna Fitia Agustina, 2020. Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik (MSDM-SP). Sidoarjo: UMSIDA Press.

## Jurnal
Aulia, Ridha, Rosihan Adhani, Irham Taufiqurrahman, and Isnur Hatta, ‘Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Terhadap Kepuasan Pasien BPJS Di Layanan Primer Banjarmasin’, Dentino, 2.1 (2017), 95– 100 Asyadi, Dodi, Widodo, Tri, dan Setioko, Sigit. 2018. Kualitas Pelayanan Sub Bagian Umum  Dan  Kepegawaian  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Sukadana Kabupaten  Lampung  Timur.  Jurnal  Teropong  Aspirasi  Politik  Islam. Wacana Publik, 12.01.
Bu’ulolo,  Christian  Siuwandy,  Edlin  Edlin,  Tan  Suyono,  and  Ermi  Girsang, ‘Pengaruh  Daya  Tanggap  Dan  Kehandalan  Terhadap  Kepuasan  Pasien Umum Rawat Jalan Di RSU Royal Prima Medan’, Jurnal Dewirahmadanirwati.  2018.  “Implementationn  of  Regional  Autonomy  in Realizing  Good  Governance  in  the  West  Sumatera  Region”.  Jurnal  Ilmiah Pendidikan  Scholastic.  Vol.  2  No.  3  ISSN:  2579-5449.  Padang:  STIA AbadiahPrima Medika Sains (JPMS), 1.1 (2019), 18 – 22 Djadjuli,  Didi.  2019.  Total  Quality  Service.  Dinamika:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi Negara, 5.4
Dora Melisa, Pawito, Yulius Slamet. 2021. Online Social Presence in E-Learning- Based Librarianship Education and Traning Using CMC Tools. International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS) – September 2021 – Page No.: 98-102
Juwita,  J.  2021.  Mengembangkan  Kompetensi  Profesional  Widyaiswara  dalam Menghadapi  Tantangan  Pembelajaran  Jarak  Jauh  (E-Learning)  Dimasa Pandemi  Covid  19.  Syntax  Literate;  Jurnal  Ilmiah  Indonesia,  6(4),  1754 – 1772.
Ma’rifah,  D.  2020.  Implementasi  Work  From  Home:  Kajian  Tentang  Dampak Positif,  Dampak  Negatif  dan  Produktifitas  Pegawai.  Civil  Service  Journal, 14(2 November), 53 – 63.
Meita  Veruswati,  Asyary  A.  Implementation  of  Information  System  Towards Health  System  Strengthening  in  Indonesia:  A  Policy  Brief.  Public  Heal Indones. 2017;3(3):73 – 6.
Panggabean, T. T. N., & Saragih, A. 2020. Implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara  (ASN)  Melalui  E-Government  Di  Era  New  Normal.  Civil  Service Journal, 14(1 Juni), 93 – 103.
Rahman, A., & Bakri, R. 2019. Penataan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui dynamic governance. Jurnal Konstituen, 1(1), 1 – 22. Sepa  Erni,  2019.  "Disiplin  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Upaya  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik", Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol. 8, No. 3, 59.
Setianto,  Ganang  dan  Wartini,  Sri.  2017.  Pengaruh  Bukti  Fisik  Dan  Empati Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepuasan Konsumen. Management Analysis Journal, 6.4, 367 – 76.
Yati  Nurhayati,  Ifrani,  M.  Yasir  Said,  2021.  “Metodologi  Normatif  Dan  Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 2 No. 1, 15.
Zeithaml, L.  Valerie  A., Parasuraman, A.,  Berry , Leonardo L., 1988, “Servqual;  A Multiple  Item  Scale  for  Measuring  Consumer  Perception  of  Service Quality”, Journal and Retailing, Vol. 64, Spring, pg. 12 -40.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  43  Tahun  2019  tentang  Pusat  Kesehatan Masyarakat