## Abstract
Baitul Maal wa Tamwil (BMT) is one type of micro finance institution that uses sharia principles. The BMT contributes to a real small economic by providing financing and channeling of funds. But the problem arises when liquidation occurs on the BMT, which rules should be used as a rule to solve it. This paper discusses the legal protection for BMT customers who are liquidated in Indonesia. The aim is to explain how legal protection forms for customers and why this legal protection is necessary for customers. The analysis used is statute approach and a conceptual approach. The legal basis of protection for BMT customers is Law no. 1 of 2013 on Microfinance Institutions (LKM), particularly articles 24 and 25, which regulate the prevention of disputes or revocation of licenses. Article 26 states that the Financial Services Authority (OJK) provides a deposit service if it makes them lose. But if BMT incorporated in the form of cooperative (koperasi) the law that use as basis is Law No. 25 of 1992, especially article 54 on the settlement. Differences in this rule become one of the factors slow the settlement of the problem of BMT customers that liquidated. The government should provide clear rules regarding the institutional status of BMT, so that the settlement of client’s legal protection becomes clear
Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu jenis lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip syari’ah.

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT)

## YANG DILIKUIDASI DI INDONESIA
Syafi’atul Mir’ah Ma’shum
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Email: syafiatulmirah@yahoo.com
BMT memberikan konstribusi pada gerak roda ekonomi kecil yang nyata dengan memberikan pembiayaan maupun penyaluran dana. Namun problematika muncul ketika terjadi likuidasi pada BMT, terkait aturan mana yang harrus dijadikan sebagai aturan untuk menyelesaikannya. Tulisan ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah BMT yang dilikuidasi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dan mengapa perlindungan hukum ini diperlukan bagi nasabah. Analisisnya memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dasar hukum perlindungan bagi nasabah BMT adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), khususnya pasal 24 dan 25, yang mengatur tentang pencegahan terjadinya sengketa atau pencabutan izin. Pasal 26 menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pelayanan pengaduan penyimpan  jika membuat mereka mengalami kerugian. Namun apabila BMT berbadan hukum koperasi maka menggunakan dasar Undang-undang No 25 Tahun 1992, khususnya pasal 54 tentang penyelesaian. Perbedaan aturan ini menjadi salah satu faktor lambatnya penyelesaian masalah nasabah BMT yang dilikuidasi. Pemerintah seharusnya memberikan aturan yang jelas terkait status kelembagaan BMT, agar penyelesaian perlindungan hukum nasabahnya menjadi jelas.
Kata kunci : BMT, likuidasi, nasabah, perlindungan hukum

## A. Pendahuluan
Keberadaan Ekonomi Syari’ah yang sekarang diminati banyak orang, membuat setiap orang tertarik untuk  mendirikan usaha yang menerapkan prinsip syari’ah. Banyak lembaga yang beroperasi dengan prinsip syari’ah, seperti perbankan, asuransi ( takaful), dan lembaga keuangan mikro, seperti Baitul Maal Wa Tamwil. Mereka beranggapan bahwa usaha yang menggunakan prinsip syari’ah sudah dilakukan oleh masyarakat dunia dan termasuk Indonesia.
Dalam  perkembangannya lembaga keuangan syari’ah, dikenal tiga institusi keuangan  yang  menggunakan  istilah  hampir sama, yaitu baitul maal, baitul tamwil, dan baitul mal wa tamwil. BMT merupakan jenis kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha  kecil
dan bawah, dengan  mendorong  kegiatan  menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Baitul Maal menerima titipan zakat ,infaq, dan sedekah serta menjalankan sesuai amanahnya.
BMT merupakan pelaku ekonomi yang lahir dan beroperasi menggunakan akad yang  mengacu  pada  prinsip-prinsip syari’ah. Hal yang menarik untuk dicermati adalah kenyataan bahwa hukum materiil ekonomi dan keuangan syari’ah belum diatur dalam peraturan perundang undangan, kecuali tentang Perbankan Syari’ah melalui UU No. 21 tahun 2008, dan telah dituangkan dalam bentuk fatwa- fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam waktu relatif singkat DSN-MUI telah mengeluarkan 54 fatwa dalam rentang tahun 1999-2006 yang berhubungan dengan berbagai masalah pada keuangan syari’ah.
Pada akhir-akhir ini banyak BMT yang menawarkan berbagai bentuk pelayanan keuangan kepada calon  nasabah.  Pada perkembangannya, banyak BMT yang mengalami kegagalan dalam pengelolaannya sehingga harus dilikuidasi, salah satunya adalah BMT Perdana Surya Utama (PSU) di Malang yang mempunyai beberapa cabang antaranya di Jalan A. Yani, Jl. Kawi, Jl. Bumisari Dau, JL.Ki Ageng Gribig dan Jl. Soekaro Hatta Malang. Selain itu juga terdapat BMT Bina Usaha Mandiri di Klaten juga diperiksa polisi karena melarikan uang nasabah. Meskipun pertumbuhan BMT dari segi kuantitas cukup pesat namun dari segi kualitas sangat lambat. Tidak sedikit BMT yang gulung tikar karena kehabisan modal. Selain itu juga terdapat  BMT di Surakarta yang gagal mengembalikan uang nasabah. BMT merugi hingga satu miliar rupiah. Nasabah yang menjadi korban kebanyakan adalah masyarakat kecil. Kondisi ini mengakibatkan pembekuan pada Lembaga Keuangan Mikro tersebut.
Dapat diketahui apabila dalam Perbankan syari’ah terdapat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dimana LPS itu berperan penting, apabila suatu bank syari’ah dilikuidasi dicabut izin operasi bank.  Maka Lembaga  Penjamin Simpanan yang menjamin uang para nasabah yang telah masuk atau berputar pada sistem perbankan tersebut.
Problematika lain adalah tentang manejemen penjaminan simpanan. Jika dalam lembaga perbankan dana nasabah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga ketika sebuah bank dilikuidasi dana nasabah aman. Namun dalam kasus BMT tidak diketahui apakah
mempunyai penjamin simpanan seperti pada perbankan syari’ah.  Tulisan ini untuk menganalisis bagaimana perlindungan  hukum terhadap uang para nasabah BMT yang telah dilikuidasi, apakah uang nasabaah  itu dapat  dikembalikan dan bagaimana prosedurnya. Dasar hukum atau aturan  perundang-undangan manakah yang mengatur tentang BMT secara khusus. Sebagaimana diketahui BMT ini tidak menjadi satu atap dengan Bank Syari’ah. Bagaimana dengan payung  hukum  untuk BMT ini terutama bagi para nasabah apabila ingin menuntut hak-haknya. Persoalan-persoalan inilah yang akan didiskusikan dalam tulisan ini.

## B. Perlindungan Hukum Nasabah dalam UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan wadah bagi pengusaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya. BMT merupakan salah satu jenis dari LKM.  Pendirian Lembaga Keuangan Mikro mempunyai beberapa persyaratan sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Pasal 4 yaitu 1 : a.  Bentuk Badan Hukum. b. Permodalan.
c.  Mendapat Izin Usaha.
Pada pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa bentuk badan hukum yang dapat digunakan oleh Lembaga Keuangan Mikro adalah Koperasi atau Perseroan Terbatas. BMT yang tergolong dari LKM wajib berbentuk badan hukum sesuai pilihan yang ada.  Pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa sahamnya paling sedikit perseroan terbatas adalah 60% dimiliki oleh pemerintah kota atau daerah, atau badan usaha milik desa atau kelurahan. 20% warga dan koperasi 20% maksimal 40%. Mayoritas dari BMT memilih badan hukum koperasi karena tidak harus membutuhkan modal yang banyak serta mudah dalam operasionalnya yang berprinsip kekeluargaan.
LKM dalam menyalurkan pinjaman, pembiayaan, dan pengelolaan simpanan dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara konvensional
1 Pasal 4, Undang-undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
maupun menggunakan prinsip syari’ah. 2 Apabila menggunakan prinsip syari’ah maka wajib dilaksanakan sesuai fatwa syari’ah yang dikeluarkan Dewan Syari’ah Nasional Majlis Ulama Indonesia. 3
BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang lahir dan beroperasi menggunakan prinsip syari’ah sehingga harus berpedoman pada ketentuan operasional LKM dengan prinsip syari’ah. Pada pasal 13 disebutkan bahwa untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), LKM wajib membentuk dewan pengawas syari’ah yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip syari’ah. 4 Sesuai dengan bunyi pasal 13 ini seharusnya BMT yang termasuk pada LKM syari’ah wajib membentuk Dewan Pengawas Syari’ah (DPS), yang berguna untuk mengawasi kegiatan LKM dan memantau prinsip syari’ah yang digunakan dalam operasionalnya agar tidak merugikan nasabahnya. Apabila dalam penerapan produk BMT tersebut tidak memenuhi prinsip syari’ah maka DPS ini dapat menegur atau memberikan sanksi pada LKM syari’ah tersebut. Hal ini dilakukan sebagai usaha DPS untuk memberikan perlindungan bagi nasabah BMT tersebut.
DPS ini mempunyai peran pengawasan bagi setiap masalah yang timbul dari LKM Syari’ah, khususnya pada pemenuhan hak bagi nasabah. Kebanyakan para nasabah BMT kurang merasakan haknya secara penuh. Mereka yang berasal dari masyarakat berekonomi rendah kurang memahami tentang sistem operasional yang sesuai syari’ah. Bahkan mereka tidak jarang di kesampingkan kepentingannya dari pihak BMT, karena keterbatasan pengetahuan mereka. Apabila DPS melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal,  maka hal tersebut dapat mengurangi masalah yang akan ditimbulkan oleh BMT terhadap nasabahnya.
Dalam Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro No. 1 Tahun 2013 dijelaskan apabila Lembaga Keuangan Mikro mengalami kesulitan
2 Lihat Pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
3 Pasal 12  Undang-undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
4 Pasal 13  Undang-undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
maka dapat melihat ketentuan pasal 23. Pasal ini menjelaskan bahwa suatu LKM jika mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan agar: 5
a.  pemegang saham atau anggota koperasi menambah modal,
b.  pemegang Saham mengganti pemegang saham mengganti dewan komisaris atau pengawas dan/atau direksi atau pengurus LKM;
c.  LKM menghapusbukukan Pinjaman atau Pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian LKM dengan modalnya;
d. LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain;
e.  kepemilikan LKM dialihkan kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
f.  LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan LKM kepada pihak lain; atau
g. LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban LKM kepada LKM atau pihak lain. 6
Masalah yang dihadapi oleh BMT  tidak semata-mata masalah penerapan prinsip syari’ahnya saja, namun terkadang juga pada masalah ketidakpahaman manajemen sistemnya, termasuk aturan peundang- undangan tentang LKM. Tidak aneh jika terkadang BMT yang mengalami kesulitan tersebut tidak melaporkan kepada OJK ataupun berkonsultasi pada BMT yang sudah berkembang, sehingga ketika mengalami kesulitan pihak pengurus melarikan diri tanpa memberikan informasi terhadap nasabahnya. Tidak sedikit BMT gulung tikar karena awam dalam memahami tentang pola kinerja dan operasional dalam pengembangan BMT. Para pengurus tidak mengetahui adanya regulasi yang mengatur sehingga dalam menjalankan bisnis tidak mengikuti ketentuan dalam aturan perundang-undangan.
Secara umum pengurus BMT banyak yang tidak mengetahui apakah BMT yang dilaksanakan sudah resmi berbadan hukum atau hanya mendapat sertifikat dari PINBUK yang digunakan sebagai perizinan awal untuk membuka BMT. Seperti pada kasus penggelapan
5 Pasal 23, Undang-undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
6 Pasal 23, Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
uang nasabah dan dana yang sudah disimpan tidak dapat dicairkan atau dewan pengurus yang ditangkap karena kesalahan sistem operasional yang dilakukan. Setiap BMT, pada prinsipnya harus memberikan perlindungan hukum bagi nasabah yang menyimpan dananya agar mereka tetap merasa aman dan memperoleh kepastian hukum.
Realitas yang terjadi akhir akhir ini banyak pemberitaan tentang keadaan BMT yang mengalami pembekuan akibat ketidak mampuan BMT dalam memenuhi kebutuhan nasabah maupun operasional BMT. Dari banyaknya kasus tersebut nasabah banyak yang menuntut pengembalian uang mereka. Faktor yang menyebabkan sebuah BMT dicabut izinnya atau dibekukan menurut UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM, khususnya pasal 23 ayat 1 dan 2 sebagaimana disebutkan di atas. Prinsipnya, pembekuan atau likuidasi BMT hanya dapat dilakukan oleh OJK setelah melalui tahapan-tahapan dalam undang-undang.
Dalam Undang-undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro memberikan penjelasan mengenai Perlindungan Bagi Pengguna Jasa LKM yang dijabarkan pada pasal 24 yaitu:
Untuk kepentingan pengguna jasa, LKM harus menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat paling sedikit mengenai:
a.  wewenang dan tanggung jawab pengurus LKM;
b.  ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh Penyimpan dan Peminjam;
c.  kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM dengan pihak lain. 7
Dari uraian pasal 24 ini Undang-undang telah memberikan peraturan yang konkrit terhadap pengguna jasa LKM tentang hak dan kewajiban bagi pengurus maupun nasabah penyimpan. Namun terkadang yang mejadi faktor penyebab masalah timbul adalah pada pelaku dalam kerjasama tersebut yang tidak menjalankan sesuai ketentuan undang-undang mereka kurang adanya komunikasi yang baik untuk membicarakan tentang resiko yang timbul dan cara mengatasinya. Pada pasal 26 OJK memberikan jasa pelayanan pengaduan penyimpan apabila dirugikan oleh LKM. Hal yang juga diatur adalah mekanisme pengaduan, serta memfasilitasi penyelesaian pengaduan.
7 Pasal 24, Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
Aturan tentang penjaminan simpanan diatur pada Bab V pasal 19 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 yaitu:
1.  Untuk menjamin Simpanan masyarakat pada LKM, Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM.
2.  Dalam hal diperlukan, Pemerintah bersama Pemerintah Daerah dan LKM dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM.
3.  Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 8
Dalam pasal 19 memberikan aturan untuk dapat membentuk lembaga penjamin simpanan bagi LKM terkhusus BMT. Maksud pasal tersebut dalam membentuk Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilakukan dengan beberapa pihak misalnya pemerintah daerah, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sendiri bisa membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Secara bersama sama BMT dapat bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk membentuk Lembaga Penjamin Simpanan LKM. Ketentuan tentang tugas, wewenang LPS dan bagaimana prosedur pendaftaran BMT menjadi anggota LPS dapat dilakukan setelah LPS ini terbentuk.

## C.  Perlindungan Hukum Nasabah Ditinjau dari UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.
Mayoritas dari BMT memilih badan hukum yang berjenis koperasi karena dianggap paling mudah diterapkan. Dalam perspektif hukum di Indonesia, sampai sekarang badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi dengan menerapkan prinsip syari’ah dalam produk, manajemen, ataupun keuangan dan pelayanannya. Dalam literatur LKM, Undang-undang dan peraturan lain tidak ditemukan yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari pengurus dan nasabah BMT. Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi pada pasal 20 yang menyatakan hak dan kewajiban anggota:
(1) Setiap Anggota mempunyai kewajiban:
a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota,
8 Pasal 19, Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
b.  berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi,
c.  mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan. 9
(2) Setiap Anggota mempunyai hak:
a. menghadiri ,menyatakan pendapat ,dan memberikan suara dalam Rapat Anggota,
b. memilihdan/atau dipilih menjadi aggota Pengurus atau Pengawas,
c.  meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar,
d.  mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
e.  memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota, 10
f.  mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
Selain hak dan kewajiban untuk anggota diatur juga mengenai tugas dan wewenang pengurus koperasi disebutkan dalam pasal 30 UU No. 25 Tahun 1992 tentang:
(1) Pengurus bertugas:
a.  mengelola Koperasi dan usahanya,
b. mengajukan rancangan rencana kerjaserta rancangan rencanaanggaran pendapatan dan belanja Koperasi ,
c.  menyelenggarakan Rapat Anggota,
d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
e.  menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib,
f.  memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
(2) Pengurus berwenang;
a.  mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan,
b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentiananggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar,
c.  melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan
9 Pasal 20, Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.
10 Pasal 20, Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.
kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggunajawabnya dan keputusan Rapat Anggota. 11
Mengetahui kewajiban dan hak dari anggota maupun tugas dan wewenang dari pengurus ini sangat penting dalam bekerjasama karena apabila ada yang tidak melakukan kewajibannya atau hak nya tidak terpenuhi ini dapat digunakan sebagai dasar pijakan dalam menyelesaikan apabila ada masalah yang timbul. Dilihat dari beberapa kasus BMT, dimana para pengurus yang tidak menjalankan tugasnya sesuai Anggaran Dasar yang telah ditetapkan. Mereka juga tidak memperhatikan hak yang seharusnya diperoleh oleh para anggota. Hal tersebut menyebabkan BMT melakukan kegiatan sewenang-wenang tanpa melihat akibat yang akan ditimbulkan bagi nasabahnya, baik sebagai kreditur maupun debitur. Oleh karena itu sangat diperlukan bentuk perlindungan untuk nasabah BMT.
Untuk memberikan kinerja yang disiplin dalam berbisnis pada LKM/ BMT diperlukan adanya dewan pengawas. Apabila BMT menggunakan badan usaha koperasi dapat berpedoman pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang pengawasan pada pasal 38 dan pasal 39 menjelaskan syarat, tugas dan wewenang pengawas yaitu:
(1) Syarat Pengawas:
a.  Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dan Rapat Anggota.
b.  Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.
c.  Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
Sedangkan untuk tugas atau wewenag dari pengawas yaitu :
(2) Pengawas bertugas:
a.  melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi;
b.  membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya;
(3) Pengawas berwenang :
a.  meneliti catatan yang ada pada Koperasi ;
b.  mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
(4) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. 12
11 Pasal 30, Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.
12 Pasal 38-39, Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.
Jika disinkronkan dengan teori sistem hukum dalam pemberian perlindungan hukum terhadap nasabah ini terkait pada materi hukum tentang Lembaga Keuangan Mikro yang juga dapat digunakan landasan oleh BMT. Dalam upaya penegakan hukum yaitu melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegak hukum yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia..
Dalam teori perlindungan hukum, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati haknya sebagai warga Negara. Masyarakat, dalam hal ini nasabah, memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pihak BMT, meskipun lembaga tersebut sudah dibekukan. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab manajemen kepada nasabahnya sesuai aturan yang berlaku. Perlindungan hukum ini diperlukan agar mereka para nasabah dapat menikmati haknya sebagai nasabah BMT.
Dalam hal BMT berbentuk koperasi, maka jika terjadi pembekuan harus mengacu pada aturan pembubaran koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 46 UU No 25 Tahun 1992. Pembekuan dapat dikategorikan dengan pembubaran, sehingga pembubaran BMT yang berbentuk koperasi dapat dilakukan oleh rapat anggota maupun oleh pemerintah. Apabila keputusan pembubaran ini berdasarkan keputusan rapat anggota, maka harus mengacu pada pasal 49 yang menjelaskan:
1. Keputusan pembubaran koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada:
a.  Semua Kreditor
b. Pemerintah
2.  Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembubaran.
3.  Selama pemberitahuan pembubaran koperasi belum diterima oleh kreditor maka pembubaran koperasi belum berlaku baginya. 13
Apabila BMT berbadan hukum koperasi dan BMT itu akan dibubarkan maka dapat memenuhi terlebih dahulu ketentuan pembubaran pada pasal 49 ini. Penjelasan pasal 49 ini memberikan keuntungan pada kedua belah pihak dalam memebrikan informasi
13 Pasal 49, Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
sehingga dapat menghindari terjadinya kerugian bagi kedua belah pihak. Manfaat pemberitahuan bagi keditur adalah sesuai pasal 50 ayat 2, yaitu semua kreditur dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat pemberitahuan ini diterima.
Selain itu pembubaran koperasi ini juga memberikan perlindungan bagi anggota dengan adanya penyelesaian untuk kepentingan kreditur, sebagaimana dijabarkan pada pasal 54 yaitu penyelesai mempuyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:
1. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama “ koperasi dalam penyelsaian”.
2.  Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.
3.  Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan baik sendiri maupun bersama-sama.
4.  Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan yang dan arsip koperasi.
5.  Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya.
6.  Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi.
7.  Membagikan sisa hasil usaha kepada anggota.
8.  Membuat berita acara penyelesaian.
Secara tersirat pasal tersebut memberikan perlindungan kepada anggota koperasi, termasuk nasabah BMT yang berbadan hukum koperasi. Jika ketentuan pasal 54 digunakan oleh BMT dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabahnya, maka tidak ada kekhawatiran meskipun BMT tersebut dilikuidasi atau dibekukan. Pasal 55 selanjutnya menjelaskan bahwa dalam hal terjadi pembubaran Koperasi anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya. Perlindungan hukum terhadap nasabah BMT sudah diatur secara jelas dalam Undang-undang No 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan bagi pengguna jasa LKM yaitu pasal 24 dan pasal 25. Kedua pasal ini dapat digunakan sebagai pencegahan terjadinya sengketa atau pencabutan izin, sedangkan pasal 26 digunakan sebagai pelayanan pengaduan penyimpan apabila ada sesuatu yang membuat mereka mengalami kerugian atau tidak terpenuhi hak mereka sebagai nasabah BMT. Apabila BMT tersebut berbadan hukum koperasi, maka perlindungan
hukum bagi nasabahnya mengacu pada Undang-Undang No 25 Tahun 1992. Pasal 54 mengatur tentang penyelesaian, jadi apabila koperasi itu akan dibubarkan harus terlebih dahulu memberikan informasi kepada anggotanya serta menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya. Ketika BMT yang berbadan hukum koperasi itu sudah dibubarkan, ia tidak mempunyai kewajiban lagi kepada para anggota dan tanggungjawab lainnya terkait pembayaran atau masalah kearsipan.

## D. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil yang Dibekukan.
Perlindungan Hukum ini diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum. Perlindungan hukum yang bersifat represif ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para subjek hukum. Nasabah merupakan salah satu pelaku kegiatan perekonomian yang dapat juga dikatakan sebagai konsumen. Konsumen merupakan individu atau sekelompok orang yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa ini memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam memngkonsumsi barang atau jasa tersebut.
Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 1 butir 1 memberi pengertian yang meliputi “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dalam hal ini maka dalam segala pemakaian produk atau jasa oleh konsumen, konsumen berhak mendapat suatu kepastian hukum. Dalam pasal 2 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang membahas tentang asas perlindungan konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan. Dalam hal ini segala aspek sangat berperan penting agar dapat terlaksana secara maksimal.
Perlindungan hukum bagi nasabah BMT yang berpatokan pada asas manfaat sesuai dengan UU No. 8 tahun 1999 ini sangat penting untuk menjamin bagi nasabah BMT memperoleh haknya. Asas manfaat ini adalah menempatkan pihak maupun produsen maupun konsumen
memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak ada kerugian dari masing-masing pihak baik nasabah maupun BMT, dan masing-masing pihak dapat memperoleh haknya. Asas keseimbangan juga diperlukan dalam perlindungan hukum nasabah BMT, yaitu adanya keseimbangan antara pelaku usaha, nasabah, serta pemerintah sehingga dapat terwujud sistem lembaga keuangan mikro yang baik dan stabil. Asas penting lainnya adalah asas kepastian hukum yaitu asas yang membuat para pelaku usaha maupun konsumen dapat mematuhi peraturan yang berlaku sehingga tidak akan melanggar hukum yang telah diatur. Dengan adanya kepastian hukum ini nasabah dapat menggunakan jasa dan produk BMT dengan rasa aman dan dapat menjadi suatu jaminan apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dalam penggunaan produk dan jasa tersebut. Apabila BMT itu dibekukan maka nasabah masih dapat merasa aman apabila sudah terdapat kepastian hukum. Disinilah perlindungan hukum bagi nasabah menjadi urgen karena secara nyata kedudukan antara para pihak BMT dan nasabahnya seringkali tidak seimbang.Ditengah maraknya kasus yang berhubungan dengan pembekuan BMT saat ini sehingga memunculkan kekhawatiran bagi para nasabah terhadap uang mereka yang disimpan dan berputar pada BMT, terutama ketika lembaga ini dibekukan.
Perlindungan hukum ini perlukan bagi nasabah untuk memberikan rasa aman kepada nasabah yang ingin dan sudah bergabung dengan LKM, terutama yang berbentuk BMT. Tidak sedikit dari mereka yang berasal dari ekomi rendah bergabung untuk mengembangkan usaha mikronya. Sebagai nasabah BMT, mereka harus mendapat perlindungan hukum dari perilaku orang-orang yang tak bertanggung jawab. Oleh karena itu perlu adanya komunikasi yang baik serta materi hukum, struktur hukum, dan  kesadaran hukum bagi para pelaku lembaga keuangan mikro seperti BMT. Pada akhrinya, sebuah Lemba Keuangan Mikro dapa berjalan dengan baik dan seimbang tanpa harus ada yang dirugikan salah satu pihaknya.
Perlindungan hukum ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap nasabah BMT agar para nasabah ini mempunyai kepastian hukum yang jelas dan tidak diombang-ombingkan dengan permasalahan yang berhubungan dengan sistem operasional BMT. Para penegak hukum harus menindak lanjuti persoalan yang terjadi antara nasabah dengan pengurus melalui prosedur yang telah diatur diatur
dalam Undang-undang. Apabila setiap orang mempunyai kesadaran hukum untuk mematuhi segala prosedur yang telah diatur dalam undang-undang, maka masyarakat akan mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadapap lembaga keuangan mikro BMT karena mendapatkan kepastian perlindungan hukum.
Perlindungan hukum yang jelas bagi nasabah BMT dapat dijadikan pijakan untuk ke arah mana sengketa ini dapat diselesaikan. Mengingat BMT atau Lembaga Keuangan Mikro lainnya belum memiliki aturan tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang khusus untuk LKM. Perlindungan hukum bagi para nasabah ini memang seharusnya menjadi  suatu hal yang bersifat mutlak bagi lembaga keuangan. Pada dasarnya antara LKM BMT dengan nasabah BMT yang menyimpankan dananya adalah saling berkaitan satu sama lain. Di satu pihak nasabah ingin dana yang dititipkan dapat berkembang dan aman saat dititipkan, sedangkan di sisi lain BMT mengharap banyak masyarakat menitipkan uangnya dan menyimpan dananya pada BMT untuk disalurkan melalui produk-produk BMT. Perlindungan hukum ini dibutuhkan juga bagi nasabah untuk memberikan jaminan terhadap uang nasabah yang sudah dititipkan di BMT, baik jaminan dari segi kemanfaatan, pengelolaan, dan aspek syari’ahnya.

## E. Penutup
Bentuk Perlindungan hukum bagi nasabah BMT yang dibekukan di Indonesia dapat menggunakan Undang-undang No 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan hukum bagi pengguna jasa LKM, khususnya pasal 24, 25, dan 26. Pasal 24 dan 25 digunakan sebagai pencegahan terjadinya sengketa atau pencabutan izin, sedangkan pada pasal 26 ini digunakan sebagai pelayanan pengaduan  penyimpan apabila nasabah mengalami kerugian atau tidak terpenuhi hak-haknya. Apabila BMT berbadan hukum koperasi maka perlindungan hukum bagi nasabahnya menggunakan Undang-Undang No 25 Tahun 1992, khususnya pasal 54 tentang penyelesaian.
Perlindungan hukum bagi nasabah BMT yang dibekukan ini sangat penting untuk mendapatkan kepastian hukum bagi nasabah karena kedudukan antara para pihak BMT dana nasabahnya sering kali tidak seimbang. Di tengah maraknya kasus pembekuan BMT saat ini memunculkan kekhawatiran bagi para nasabah terhadap uang mereka
yang ia simpan dan berputar pada BMT. Perlindungan hukum bagi nasabah diperlukan untuk memberikan rasa aman dan memberikan jaminan atas uang yang telah mereka simpan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an al-Karim.
Djamali, R.Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: PT. Grafindo Husada, 2007.
Husin, Kadri. Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Suatu Analisis HAM dalam Peradilan Pidana), Bandar Lampung: Universitas Lmapung,   1999.
Hadjon, Pjilipus M. Perlindungan bagi rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu,
1987.
Mertokusumo, Sudikno. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Cet.I,
Yogyakarta: Liberty, 1981.
Model Pelatihan Pengelola BMT, Topik 2, 4,5, dan 6, (Materi Pelatihan), Medan: ICMI-UMSU, 1994.
Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Rahardjo, M. Dawam an. Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi, Yogyakarrta: Pustaka Pelajar, 1999.
Soekanto, Soerjono. Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Bandug:
Alumni, tt.
Soekanto,  Soerjono. Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta: Raja Grafindo, 1993.
Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi,edisi 2, Yogyakarta: EKONISIA, 2003.
Sudarsono, Heri dan Yogi Prabowos, Istilah Istilah Bank dan Lembaga Keuangan, Yogyakarta: UII Press, 2004.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro