licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Metode Nominee Agreement Saham Pada Bidang Usaha Bersyarat di Indonesia

## Ivana
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia, Ivana23@office.ui.ac.id

## ABSTRACT
Legally, the concept of the nominee is recorded in the articles of association of a company as the actual owner before the law while the principal investor is the controller of the nominee so it is difficult to deny that this method is one way for principal investors to circumvent the provisions and restrictions given by the government for them to control a number of shares. So that in its existence this type of agreement still exists and develops in  the  legal  ecosystem  in  Indonesia.  This  article  aims  to  analyze  the  practice  of  investment  using  nominee agreement  shares,  especially  in  the  field  of  conditional  open  business  in  Indonesia.  Data  is  collected  from literature sources and legal documentation. This research uses normative legal research methods to find the truth based on the logic of legal science from the normative side. The results of this study indicate that the restrictions imposed by the Indonesian government on investment by foreign parties are one of the backgrounds for the emergence of the Nominee concept in share ownership, which is widely known as nominee shareholders. This can be done and differentiated into two, namely nominee share arrangement and nominee agreement, but in Indonesia more use the practice of nominee share arrangement where the proof of this action can be said to be difficult.
Keywords Conditional Open Business; Foreign Investment; Nominee Agreement Cite This Paper Ivana.  (2023).  Metode  Nominee  Agreement  Saham  Pada  Bidang  Usaha  Bersyarat  di Indonesia. Legal Spirit, 7(2).

## PENDAHULUAN
Dalam interaksi antar individu, terdapat norma-norma hukum yang bertujuan untuk mengatur  setiap  individu  dalam  berinteraksi  dengan  individu  lainnya  dalam  kehidupan bermasyarakat agar tercipta masyarakat yang tertib dan tentram. 1 Untuk mencapai tujuan tersebut,  pemerintah  menciptakan  norma-norma  yang  mengatur  interaksi  antar  individu tersebut, baik dalam hal jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, perjanjian bagi hasil dan lain sebagainya.
Dengan adanya batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam  suatu  ketentuan  perundang-undangan,  tentunya  menyebabkan  individu-individu tertentu yang sangat teguh pendiriannya mencari jalan keluar dengan melahirkan konsep- konsep  baru,  salah  satunya  adalah  konsep  Nominee. 2 Konsep  ini  merupakan  salah  satu alasan  yang  mendasari  penggunaan  konsep  nominee  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia. Konsep  nominee  belum  dikenal  dalam  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  yang  saat  ini
1 Wiwik Utami. (2019). Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum. Maksigama Journal of Law . 12 (2). 97-104
2 Theresia Ngutra. (2016). Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum. Jurnal Supremasi. 10 (2). 193-211
berlaku di Indonesia. Pengertian nominee menurut Black's Law Dictionary adalah sebagai berikut: 3
a. Seseorang yang mengajukan diri untuk suatu jabatan, keanggotaan, penghargaan atau  gelar,  atau  status.  Seseorang  yang  mencari  pencalonan,  pemilihan,  atau pengangkatan  adalah  seorang  kandidat.  Seorang  kandidat  untuk  pemilihan menjadi calon setelah dicalonkan secara resmi.
b. Seseorang  yang  ditunjuk  untuk  menggantikan  orang  lain,  biasanya  dengan  cara yang sangat terbatas
c. Pihak yang memegang hak hukum kosong untuk kepentingan orang lain atau yang menerima dan mendistribusikan dana untuk kepentingan orang lain.
Definisi nominee trust adalah: 4
a. Perwalian yang penerima manfaatnya memiliki kuasa untuk mengarahkan tindakan wali amanat terkait properti perwalian.
b. Pengaturan untuk memegang hak milik atas properti nyata di mana satu atau lebih orang  atau  perusahaan,  di  bawah  pernyataan  tertulis  tentang  kepercayaan, menyatakan bahwa mereka akan memegang properti apa pun yang mereka peroleh sebagai wali amanat untuk satu atau lebih penerima yang dirahasiakan. Juga disebut sebagai perwalian real estat.
Penjelasan mengenai nominee di atas, secara harfiah, memiliki dua arti yang berbeda. Pertama, nominee merujuk pada usulan, atau pencalonan seorang calon atau kandidat untuk menduduki suatu jabatan tertentu, untuk mendapatkan suatu penghargaan tertentu, atau untuk jenis pencalonan lainnya. Kedua, nominee memberikan pengertian sebagai seseorang yang mewakili kepentingan pihak lain.
Pengertian  kedua  ini  membedakan  nominee  dengan  kuasa,  dalam  keadaan  dimana nominee menjadi pemilik suatu benda, termasuk kepentingan atau hak-hak yang lahir dari suatu  perikatan,  yang  berada  di  bawah  pengurusannya,  sedangkan  kuasa  tidak  pernah menjadi  pemilik  benda,  termasuk  yang  diurus  oleh  nominee  tersebut.  Dalam  konsep penjelasan nominee di atas, secara harfiah memiliki dua pengertian yang berbeda. Pertama, nominee  adalah  usulan,  atau  pencalonan  calon  atau  kandidat  untuk  menduduki  suatu jabatan tertentu atau untuk memperoleh suatu penghargaan tertentu, atau jenis pencalonan lainnya.  Kedua  nominee  memberikan  pengertian  sebagai  seseorang  yang  mewakili kepentingan pihak lain. Dalam hal ini membedakan nominee dengan kuasa, dengan keadaan dimana nominee menjadi pemilik suatu Trust Corpus/suatu benda, dampak dari hak atau kepentingan yang dilahirkan dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh Trustee atau orang yang meminjamkan namanya untuk suatu hal tertentu.
Terdapat  dua  jenis  kepemilikan  nominee,  yaitu  nominee  yang  terdaftar  dan  diakui secara  hukum  sebagai  pemilik/pemilik  dan  investor  asing  sebagai  pemilik/settler  yang sebenarnya,  yaitu  pihak  yang  menikmati  keuntungan  maupun  kerugian  yang  timbul  dari benda/barang/trust  corpus  yang  dimiliki  Nominee. 5 Secara  De  Jure  Nominee  adalah pemegang hak secara hukum atas suatu benda tertentu, yang tentunya berhak untuk dapat mengalihkan,  menjual,  membebani,  menjaminkan  dan  melakukan  tindakan  apapun terhadap benda yang dimaksud, sedangkan secara De Facto investor tidak diakui sebagai
3 Bryan A. Garner. (1999). Black’s Law Dictionary , Seventh Edition, St. Paul: West group. hlm 19
4 Ibid. hlm. 21
5 Muhammad Daffa Fakhri. (2022). Keabsahan Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Saham Pada Perseroan Terbatas. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP). 6 (4). 2525-31, DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3851/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
pemilik hak atas benda tersebut. objek tersebut secara hukum, dan pembentukan nominee dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

## 1. Nominee Secara Langsung ( Direct Nominee )
Pembentukan  nominee  secara  langsung  dilakukan  dengan  cara  membuat  dan menandatangani  Perjanjian  Nominee  antara  investor  asing  dengan  nominee  dalam suatu  perjanjian.  Dalam  perjanjian  tersebut  secara  tegas  dan  jelas  diatur  mengenai pemberian  kepercayaan,  wewenang  dan  kewajiban  dari  penanam  modal/investor kepada nominee untuk melakukan kegiatan usaha atau bisnis tertentu atas perintah dan  kepentingan  penanam  modal/investor.  Akibat  dari  penggunaan  nama  dan identitas nominee sebagai pihak yang mewakili Settlor dapat memberikan kompensasi atas  perjanjian  pinjam  nama  tersebut,  kompensasi  yang  diberikan  oleh investor/penanam  modal  berbeda-beda  dan  besarnya  kompensasi  tersebut tergantung  dari  kesepakatan/perjanjian  yang  dibuat  oleh  Pihak  Settlor  dengan nominee, dan besarnya kompensasi tersebut. 6 Perjanjian nominee tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh pihak Nominee dengan  pihak  penitip/penyimpan  dana  sebagai  bentuk  kesepakatan,  dan  dalam perjanjian  nominee  tersebut  juga  diatur  ketentuan-ketentuan  yang  mewajibkan dan/atau melarang pihak Nominee untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan konsep nominee.
2. Nominee Tidak Langsung (Indirect Nominee)
Nominee jenis ini tidak dibentuk dari Perjanjian Nominee yang secara tegas dan jelas  memberikan  kepercayaan  dan  kewenangan  kepada  nominee  dari investor/pemilik  modal.  Ada  beberapa  perjanjian  dan  kuasa,  selain  perjanjian nominee, yang biasanya ditandatangani oleh nominee dengan penitip modal/investor sebagai komponen pendukung perjanjian dan surat kuasa tersebut diperlukan untuk menjamin,  melindungi  dan  memberikan  kepastian  kepada  Investor/penitip  modal sebagai pemilik sebenarnya dari saham yang dimiliki nominee secara sah/legal.
Perjanjian inilah yang apabila dihubungkan satu sama lain akan menghasilkan nominee saham, yang kemudian disebut dengan nominee share arrangement. Dimana penanam modal/investor dapat mengendalikan nominee untuk melakukan tindakan atau  kegiatan  usaha  tertentu  atas  perintah  dan  kepentingan  penitip  modal  dengan menggunakan akta yang dibuat secara notariil maupun di bawah tangan, seperti: Akta Perjanjian Kredit (Loan Agreement), Akta Gadai Saham, Akta Cessie atas Dividen, Surat Kuasa  Mutlak  untuk  RUPS,  Surat  Kuasa  Mutlak  untuk  Menjual  Saham  atas  nama Nominee.
Perjanjian  nominee  di  Indonesia  biasanya  menggunakan  metode  Nominee  share arrangement yang dilakukan dengan seperangkat dokumen dan perjanjian yang dikenal dari asas  kebebasan  berkontrak  dalam  hukum  Indonesia  yang  diperkuat  oleh  ketentuan KUHPer. 7 Perjanjian Nominee merupakan perjanjian dimana pihak yang menitipkan dana atau yang bisa disebut sebagai Beneficiary Owner. Menitipkan benda (Trust Corpus) yang dimiliki oleh Beneficiary Owner untuk dikuasai dan dimiliki secara semu dihadapan hukum oleh  Trustee/Nominee/pemilik  sah.  Trustee/Nominee/pemilik  sah  adalah  pemilik  secara hukum dan atas kesepakatan dan persetujuan para pihak antara para pihak.
6 Dinda Eva, et.al. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Nominee yang Diberikan Secara Lisan. Lex Suprema, 3 (2). 19-31
7 I Made Yonathan. (2022). Praktek Perikatan Dengan Struktur Nominee Oleh Warga Negara Asing Dalam Perspektif Freedom of Contract. Jurnal Kertha Semaya , 10 (6), 1378-1388
Perjanjian  yang  digunakan  adalah  perjanjian  Nominee  dimana  jenis  perjanjian  ini merupakan jenis perjanjian berlapis, hal ini kita akui yang mana terdapat asas kebebasan para pihak untuk berkontrak (Pihak Otonom) yang memiliki 3 asas, yaitu: perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya; perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang; persetujuan itu harus dengan iktikad baik. 8 Sehingga dengan argumentasi di atas, perjanjian nominee share arrangement  seharusnya  dibuat  dan  bukan  merupakan  tindakan  penyelundupan  hukum karena tidak ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut.
Pembentukan  perjanjian  nominee  dalam  praktiknya  dapat  dikategorikan  ke  dalam pembentukan  perjanjian  nominee  secara  langsung,  yaitu  dengan  langsung  membuat perjanjian  antara  yang  menegaskan  bahwa  kepemilikan  saham  pada  suatu  perseroan terbatas  adalah untuk  dan  atas  nama  orang  lain  dan  pembentukan nominee  secara  tidak langsung,  yaitu  dengan  cara  membuat  beberapa  lapis  perjanjian  dengan  tujuan  agar penerima manfaat dapat menguasai, menerima manfaat dan secara tidak langsung memiliki saham tersebut. Kedua, kedudukan perjanjian nominee dalam aturan hukum di Indonesia sebenarnya telah dilarang keberadaannya dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2007.  Tidak  adanya  larangan  secara  eksplisit  dalam  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  mengenai  larangan  nominee  pemegang  saham  membuat  praktik perjanjian  nominee  berkembang  dengan  membentuk  nominee  dengan  nominee  tidak langsung  atau  perjanjian  simulasi  yang  membuat  nominee  sulit  untuk  diidentifikasi  dan dibuktikan.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  lebih  lanjut  dan  menuangkannya  dalam  bentuk  karya  tulis  ilmiah dengan judul " Praktik Penanaman Modal Asing Menggunakan Metode Nominee Agreement Saham Pada Bidang Usaha Terbuka Bersyarat di Indonesia ”

## METODE
Berdasarkan  permasalahan  peneliti,  Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis adalah metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  dan  menganalisis  data  sekunder. Dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan sumber data sekunder, yaitu buku-buku, catatan  harian,  peraturan  perundang-undangan,  putusan-putusan  pengadilan,  teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. 9
Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dimana data yang diperoleh dari data normatif. Sehingga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal,  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga bahan yang digunakan harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Metode yang  digunakan  penulis  untuk  mengumpulkan  data  primer  dan  sekunder  adalah  studi literatur.  Studi  literatur  ini  dilakukan  penulis  secara  langsung  dan  online.  Data  yang terkumpul  kemudian  dianalisis  secara  sistematis  dan  diklasifikasikan  ke  dalam  pola  dan tema, kemudian dikategorikan dan diklasifikasikan antara data yang satu dengan data yang lain  yang  selanjutnya  akan  diinterpretasikan untuk  memahami  makna  data  dalam situasi
8 Muhammad Reza Syarifuddin. et.al. (2022). Hukum Investasi, Multimoda, dan Perdagangan Internasional di Era Pandemi Covid-19 . Jakarta: Publica Institute Jakarta. hlm. 142
9 Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, hlm. 22
sosial,  dan  interpretasi  dilakukan  dengan  perspektif  peneliti  setelah  memahami  kualitas data secara keseluruhan. 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keberadaan Perjanjian Nominee dalam Hukum Positif di Indonesia
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai keberadaan perjanjian nominee, ternyata  hidup  dan  berkembang  dalam  hukum  positif  di  Indonesia.  Memang  tidak  ada larangan yang tegas dan jelas yang termaktub dalam undang-undang, baik Undang-Undang Penanaman  Modal  yang  dalam  hal  ini  jenis  penanaman  modal  adalah  jenis  penanaman modal  asing,  maupun  undang-undang  Perseroan  Terbatas.  Sebagaimana  perjanjian merupakan awal dari adanya suatu perbuatan hukum, dalam hal ini adalah perikatan, yang mana  didalamnya  terdapat  dua  pihak  atau  lebih  dan  selanjutnya  melahirkan  hak  dan kewajiban  atau  dapat  disebut  dengan  prestasi  diantara  para  pihak  yang  tertuang  dan menyepakati perjanjian tersebut. Ada beberapa unsur perjanjian yang tidak dapat diabaikan atau tidak dapat dikesampingkan, antara lain:
1. Adanya  suatu  aturan  perjanjian,  baik  yang  tertulis  (Perjanjian  tertulis) maupun yang tidak tertulis (Perjanjian tidak tertulis)
2. Adanya  subjek  yang  menjadi  pendukung  timbulnya  pertukaran  hak  dan kewajiban
3. Ada jenis prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata, yaitu: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu
4. Adanya kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian
5. Adanya akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum perjanjian berupa hak  dan  kewajiban.  Hak  merupakan  kenikmatan  yang  dapat  diperoleh  oleh para  pihak,  sedangkan  kewajiban  merupakan  imbalan  atas  hak  bagi  para pihak. Dalam rangka memenuhi syarat-syarat perjanjian.
Perbedaan jenis perjanjian ini muncul dari asas kebebasan berkontrak yang difasilitasi oleh  kitab  undang-undang  hukum  perdata  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1319  kitab undang-undang  hukum  perdata  yang  memfasilitasi  dua  jenis  perjanjian,  yaitu:  perjanjian yang  memiliki  nama  khusus  dan  perjanjian  yang  tidak  bernama  atau  tidak  diberi  nama tertentu.  Perjanjian  yang  memiliki  nama  khusus  dikenal  dengan  perjanjian  Nominaat, sedangkan perjanjian yang tidak bernama dikenal dengan perjanjian Innominaat.
Dalam  sistem  hukum  kontinental  Eropa  yang  diadopsi  sebagai  sistem  hukum Indonesia,  perjanjian  nominee  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  perjanjian  Innominaat yang  difasilitasi  oleh kitab  undang-undang  hukum  perdata  dan  perjanjian  Innominaat  ini tidak diatur secara eksplisit dan/atau spesifik, namun dalam prakteknya banyak pihak yang menggunakan metode Nominee dalam melakukan investasi di Indonesia. 11 Dengan kata lain, Nominee adalah orang atau badan hukum yang meminjamkan namanya dan bertindak atas namanya  sendiri  untuk  kepentingan  Pemilik  Manfaat  (Beneficiary  Owner)  dalam  arti terbatas sesuai dengan yang diperjanjikan.
Pada  hakikatnya,  perjanjian  Nominee  yang  terdapat  di  Indonesia  bukanlah  suatu bentuk perjanjian yang melanggar ketentuan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata, meskipun belum diatur secara tegas dan jelas. Namun demikian, apabila terdapat materi atau objek yang diperjanjikan oleh para pihak yang tidak
10 I Made Pasek Diantha. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum , Jakarta: Kencana- Prenada Media Group. hlm. 6
11 Hukum Expert. 2021. Kontrak Nominat dan Innominat. diambil pada 22 Spetember 2023, dari https://hukumexpert.com/kontrak-nominat-dan-innominat-2/
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Apalagi jika salah satu pihak  melakukan  wanprestasi  terhadap  kesepakatan  bersama  yang  tertuang  dalam perjanjian  yang  bersangkutan.  Secara  implisit,  perjanjian  nominee  memiliki  unsur-unsur sebagai berikut: 12
1. Terdapat  perjanjian  perwalian  dari  Pemilik  Penerima  Manfaat  kepada  Penerima Manfaat.
2. Perjanjian ini bersifat spesifik dan dengan jenis tindakan hukum yang terbatas
3. Nominee bertindak seolah-olah (seolah-olah) sebagai wakil dari beneficiary owner di hadapan hukum.
Sepintas  lalu,  perjanjian  Nominee  mirip  tetapi  tidak sama  dengan  pemberian  kuasa baik  secara  umum  maupun  secara  khusus,  hal  ini  baru  tampak  apabila  kita  cermati, keduanya  memiliki  perbedaan  dalam  sifatnya,  perjanjian  nominee  merupakan  perjanjian timbal  balik,  dimana  para  pihak  memiliki  kewajiban  untuk  saling  memenuhi  prestasi.  - masing-masing  pihak yang  namanya  tercantum dalam  perjanjian  ini. Hal  ini  dikarenakan kuasa yang terdapat dalam perjanjian Nominee lebih bersifat last-ditch, dimana kuasa yang diberikan lebih menekankan pada pemberian beban perintah kepada penerima kuasa untuk melaksanakan prestasi yang diperjanjikan. Sedangkan surat kuasa pada umumnya dibuat berdasarkan  perjanjian  sepihak  yang  bersifat  volmacht  karena  hanya  memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa.

## Larangan menggunakan Nominee untuk tujuan investasi di bidang usaha tertentu
Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lalui  mengenai  investasi  dengan  menggunakan metode Nominee shareholder Dalam menyikapi perkembangan dunia investasi di Indonesia, pada  tahun  2007  diterbitkanlah  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal (UUPM) yang menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal  Asing  dan  Undang-Undang  No.  6  Tahun  1968  tentang  Penanaman  Modal  Dalam Negeri. Undang-Undang ini dilandasi oleh empat nilai/alasan penting, yaitu: 13
1. Legal  Certainty  atau  kepastian  hukum  merupakan  salah  satu  keharusan  untuk menciptakan  iklim  investasi  yang  baik  dan  kondusif,  disamping  faktor  Economy Opportunity dan stabilitas politik.
2. Sistem hukum terdiri dari substansi, aparatur dan budaya hukum. Ketiga elemen ini memiliki  peran  yang  sama  dalam  menciptakan  prediktabilitas,  stabilitas,  dan keadilan.
3. Keanggotaan Indonesia dalam World Trade Organization (WTO) telah mendorong pembaharuan hukum investasi Indonesia.
4. Substansi UU Pasar Modal dan implementasinya harus dapat dibandingkan dengan undang-undang penanaman modal di negara-negara pesaing Indonesia dalam hal menarik  dana  untuk  menciptakan  minat  dan  situasi  yang  kondusif  bagi  investor asing.
Keberadaan  undang-undang  penanaman  modal  saat  ini  lebih  baik  dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya karena terdapat beberapa substansi baru yang diatur di dalamnya, yang meliputi perlakuan yang sama bagi para penanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, tanggung jawab penanam modal, dan sanksi bagi penanam modal seperti yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) UU Penanaman Modal yang  menyatakan  bahwa  pemerintah  memberikan  perlakuan  yang  sama  kepada  semua
12 Andina Damayanti. (2015). Perjanjian Nominee Dalam Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 12/Pdt/2014/PT.Dps). Jurnal Repertorium, 2 (2), 96-105
13 Suparji. (2008). Penanaman Modal asing di Indonesiainsentif vs. Pembatasan , Cet.1, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Hlm. 15
penanam  modal  dari  negara  manapun  yang  melakukan  kegiatan  penanaman  modal  di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa perlakuan tersebut tidak berlaku  bagi  penanam  modal  dari  suatu  negara  yang  memperoleh  hak-hak  khusus berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Ketentuan tersebut diadopsi dan sesuai dengan prinsip-prinsip  yang  dianut  oleh  Trade  Related  Investment  Measures  (TRIMs)  WTO. Substansi dari undang-undang penanaman modal ini sejalan dengan prinsip WTO, yaitu the most favoured nations , yaitu bahwa suatu ketentuan yang diberlakukan oleh suatu negara harus diberlakukan juga untuk semua negara anggota WTO. Ketentuan ini untuk menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi yang dianut oleh WTO [9].
Selain  batasan-batasan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  tentunya  harus  ada  sanksi yang  mengikuti,  ketentuan  sanksi  dalam  undang-undang  penanaman  modal  mengatur sanksi yang terdapat pada pasal 33 dan pasal 34 undang-undang penanaman modal, dimana pada  pasal  33  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  penanam  modal  dalam  negeri  dan  penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat  perjanjian  dan/atau  pernyataan  yang  menyatakan  bahwa  kepemilikan  saham pada perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
Kemudian pada pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal penanam modal dalam  negeri  dan  penanam  modal  asing  membuat  perjanjian  dan/atau  pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Konsep nominee pada dasarnya merupakan perjanjian yang tidak dikenal oleh sistem hukum Eropa kontinental yang berlaku di Indonesia. Hukum di Indonesia baru mengenal konsep nominee dan sudah sering menggunakannya dalam beberapa transaksi hukum sejak meningkatnya jumlah penanaman modal asing di tahun 90-an. Para investor asing  tertarik  menanamkan  modalnya  di  Indonesia  atas  dasar  pertimbangan  beberapa keunggulan, antara lain sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang relatif murah
Pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap investasi oleh pihak asing  menjadi  salah  satu  latar  belakang  munculnya  konsep  Nominee  dalam  kepemilikan saham, yang secara luas dikenal dengan sebutan pemegang saham nominee. Hal ini dapat dilakukan  dan  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  nominee  share  arrangement  dan  nominee agreement,  namun  di  Indonesia  lebih  banyak  menggunakan  praktik  nominee  share arrangement  dimana  pembuktian  atas  tindakan  ini  dapat  dikatakan  sulit  untuk menghilangkan afiliasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang telah ada atau telah  berdiri  sebelumnya. 14 Hal  ini  dikarenakan  investor  asing  pada  umumnya  memilih perseroan  terbatas  sebagai  bentuk  badan  hukum  yang  menjadi  wadah  bagi  kegiatan investasinya di Indonesia secara langsung (Foreign Direct Investment).
Adapun pendirian perseroan terbatas menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya dapat didirikan oleh dua orang atau lebih, dengan akta notaris yang dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun  warga  negara  asing  atau  badan  hukum  Indonesia  maupun  badan  hukum  asing. dengan  kondisi  inilah  yang  menjadi  pemicu  atau  salah  satu  penyebab  lahirnya  konsep perjanjian  nominee.  Namun  bagaimana  jika  kita  tinjau  berdasarkan  pasal  1  ayat  (4) peraturan  pemerintah  republik  Indonesia  nomor  24  tahun  2018  tentang  pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berbunyi:
" Perizinan  Berusaha  adalah  pendaftaran  yang  diberikan  kepada  Pelaku  Usaha  untuk memulai  dan  menjalankan  usaha  dan/atau  kegiatan  dan  diberikan  dalam  bentuk persetujuan  yang  dituangkan  dalam  bentuk  surat/keputusan  atau  pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen."
14 Irma Devita. 2018. Konsekwensi Penggunaan Nama Orang Lain (Nominee Arrangement) untuk PT maupun Property. Diambil pada 22 September 2023, dari https://irmadevita.com/2011/konsekwensi-penggunaan-nama- orang-lain-nominee-arrangement-untuk-pt-ataupun-property-di-indonesia/
Dalam pasal tersebut dapat kita lihat bahwa perizinan usaha adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha, untuk memulai dan menjalankan usahanya, dapat kita garis bawahi bahwa  izin  tersebut  diberikan  kepada  pelaku  usaha,  pelaku  usaha  adalah  orang perseorangan  atau  bukan  perseorangan  yang  menjalankan  usaha  dan/atau  kegiatan  di bidang tertentu. Pasal 1 ayat (6) peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berbunyi: "Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau bukan orang perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang tertentu."
Dalam pasal tersebut, dapat kita pahami bahwa pelaku usaha adalah orang perorangan atau  orang  perseorangan  dan/atau  bukan  orang  perseorangan,  baik  yang  berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan hukum lainnya. Jadi kalau kita mengacu pada pasal ini izin/perizinan usaha diberikan kepada pelaku usaha, baik yang berbadan hukum  maupun perorangan. Sebenarnya terdapat berbagai macam badan hukum, namun kita hanya fokus pada perseroan terbatas dengan penanaman modal asing yang menggunakan metode penanaman modal asing langsung dan metode Nominee share arrangement. 15
Pada  jenis  perusahaan  penanaman  modal  asing  ini,  terdapat  batasan-batasan  yang diberikan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri dan melindungi pengusaha dalam negeri.  Keberadaan  perjanjian  ini  tentunya  tidak  mudah  untuk  dibuktikan  karena  dan keberadaan perjanjian ini sah menurut KUHPerdata, selain itu ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menggunakan perjanjian gadai saham atau surat kuasa mutlak  atas  saham.  Sehingga  dalam  Kapasitas  Hukumnya,  Beneficiary  owner  merupakan pihak  yang  memiliki  kendali  atas  saham  yang  telah  dikuasakan  kepada  Nominee  dan merupakan  pihak  yang  membatasi  tindakan  Nominee.  Pada  kenyataannya,  masih dimungkinkan dan masih terdapat praktek penggunaan nominee untuk melakukan investasi pada bidang usaha tertentu yang dibatasi oleh peraturan presiden tersebut. Secara hukum perjanjian atau perbuatan hukum tersebut tidak dilarang oleh kitab undang-undang hukum perdata dan dapat dikatakan sah karena tidak ada larangan yang tegas dan jelas terhadap perbuatan tersebut.

## PENUTUP
Perjanjian nominee yang dilarang adalah yang berbentuk direct nominee agreement atau  nominee  langsung,  namun  masih  dimungkinkan  untuk  melakukan  praktik  indirect nominee agreement dengan nominee tidak langsung seperti yang telah disebutkan di atas. Hal ini dimungkinkan karena sulitnya pembuktian atas perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  penyelundupan  hukum,  hal  ini dikarenakan tidak adanya larangan secara tegas dan jelas terhadap indirect nominee.
Oleh karena itu, apabila perbuatan tersebut tidak dilarang dalam hal ini adalah proses lahirnya  perjanjian  ini,  maka  perjanjian  tersebut  dapat  dikatakan  sah,  seperti  yang  telah disebutkan  di  atas  bahwa  syarat  sahnya  perjanjian  ada  empat  dan  apabila  syarat  sahnya suatu perjanjian terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah dan lahir. Jika kita lihat  dalam  prakteknya,  pemerintah  masih  kesulitan  untuk  melacak  hal  tersebut,  hal  ini dikarenakan pemerintah dalam mengeluarkan izin hanya melihat kapasitas badan hukum yaitu  pemegang  saham  atau  dengan  kata  lain  hanya  melihat  dari  faktor  formilnya  saja, seperti yang tertera pada anggaran dasar perseroan terbatas dan tidak melihat atau meneliti lebih dalam mengenai sumber dana apakah benar dari dalam negeri atau dari luar negeri.
15 Sara Tomu Paulin. (2021). Perkembangan Joint Venture Company Dalam Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Jurnal Hukum Tora. 7(2), 267-282

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Diantha,  I  Made  Pasek.  (2016). Metode  Penelitian  Hukum  Normatif dalam  Justifikasi  Teori Hukum , Jakarta: Kencana- Prenada Media Group.
Garner, Bryan A. (1999). Black’s Law Dictionary , Seventh Edition, St. Paul: West group. Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana
Suparji. (2008). Penanaman Modal asing di Indonesiainsentif vs. Pembatasan , Cet.1, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.
Syarifuddin, Muhammad Reza. et.al. (2022). Hukum Investasi, Multimoda, dan Perdagangan Internasional di Era Pandemi Covid-19 . Jakarta: Publica Institute Jakarta

## Artikel Jurnal
Utami, Wiwik. (2019). Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum. Maksigama Journal of Law . 12 (2). 97-104
Ngutra,  Theresia.  (2016).  Hukum  Dan  Sumber-Sumber  Hukum. Jurnal  Supremasi. 10  (2). 193-211
Fakhri, Muhammad Daffa. (2022). Keabsahan Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan  Saham  Pada  Perseroan  Terbatas. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Pendidikan (JISIP). 6 (4). 2525-31, DOI:
10.36312/jisip.v6i4.3851/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/ind ex
Eva,  Dinda.  Et.al.  (2021).  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Perjanjian  Nominee  yang  Diberikan Secara Lisan. Lex Suprema, 3 (2). 19-31
Yonathan, I Made (2022). Praktek Perikatan Dengan Struktur Nominee Oleh Warga Negara Asing Dalam Perspektif Freedom of Contract. Jurnal Kertha Semaya , 10 (6), 1378- 1388
Damayanti,  Andina.  (2015).  Perjanjian  Nominee  Dalam  Kepemilikan  Tanah  Bagi  Warga Negara Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 12/Pdt/2014/PT.Dps). Jurnal Repertorium, 2 (2), 96-105
Paulin,  Sara  Tomu.  (2021).  Perkembangan  Joint  Venture  Company  Dalam  Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Jurnal Hukum Tora. 7(2), 267-282

## Website
Devita,  Irma.  2018.  Konsekwensi  Penggunaan  Nama  Orang  Lain  (Nominee  Arrangement) untuk  PT  maupun  Property.  Diambil  pada  22  September  2023,  dari https://irmadevita.com/2011/konsekwensi-penggunaan-nama-orang-lain- nominee-arrangement-untuk-pt-ataupun-property-di-indonesia/
Hukum Expert. 2021. Kontrak Nominat dan Innominat. diambil pada 22 Spetember 2023, dari https://hukumexpert.com/kontrak-nominat-dan-innominat-2/