## PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA  TINDAK PIDANA PERZINAAN

## Istiklal
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
Email: istiqlalsh069@gmail.com

## ABSTRACT
Criminal Accountability Against
Defendants of the Crime of Adultery On 70/PID.Sus/2020/PN-SWL And Decision Number 90/Pid.B/2020/Pnbkt is on Decision Number 70/PID.Sus/2020/PN-SWL where the defendant is guilty of committing a crime "intentionally being  the  object  of  containing  pornographic  content  and  a  man  who  is  married  commits adultery (overspel) with a prison term of 8 (eight) months. The judge did not consider the act of  intentionally  becoming  an  object  containing  pornographic  content  as  regulated  in  the pornography  law,  but  only  imposed  a  criminal  offense  against  adultery  with  a  maximum penalty of 9 months imprisonment. The criminal responsibility for the criminal act of adultery in  Decision  Number  90/PID.B/2020/PNBKT  is  "to  participate  in  committing  adultery  even though it is known that they are still bound by a legal marriage". In this case, the defendant is a  person  who  is  not  yet  bound  by  marriage  so  that  in  the  sentencing  of  the  crime,  the defendant is not the main perpetrator or "dader". The defendant was deemed guilty because he knew  that  witness  Zulkifli  was  still  bound  by  a  legal  marriage  with  witness  Ismarni  but  still committed adultery with the defendant Zulkifli. Judge's consideration of the Defendant of the Crime of Adultery in Decision Number 70/PID.Sus/2020/PN-SWL And Judgmentally Decision Number  90/Pid.B/2020/Pnbkt  is  on  Decision  Number  70/PID.Sus/2020/PN-SWL  the fulfillment of the element of adultery and the element of recording the adultery committed. In Decision  Number  90/PID.B/2020/PNBKT  the  juridical  considerations  of  Article  284  of  the Criminal  Code  paragraph  (1)  to  1  are  fulfilled  as  a  person  who  participates  in  committing adultery with someone who he knows is still bound by marriage.
Keywords: Adultery, Criminal Liability, Defendant

## ABSTRAK
Pertanggung Jawaban  Pidana  Terhadap  Terdakwa  Tindak  Pidana  Perzinaan.  Pada 70/PID.Sus/2020/PN-SWL    Dan  Putusan  Nomor  90/Pid.B/2020/Pnbkt  adalah pada Putusan Nomor 70/PID.Sus/2020/PN-SWL    dimana  terdakwa bersalah  melakukan  tindak  pidana “dengan  sengaja  menjadi  objek  yang  mengandung  muatan  pornografi  dan  seorang  pria  yang telah  menikah,  melakukan  zina  ( overspel )  dengan  pidana  penjara  selama  8  (delapan)  bulan. Hakim  tidak  mempertimbangan  perbuatan  dengan  sengaja  menjadi  objek  yang  mengandung muatan  pornografi  yang  ditur  pada  undang  undang  pornografi  namun  hanya  menjatuhkan pidana terhadap perbuatan perzinaan dengan pidana mendekati maksimal yaitu pidana penjara selama  9  bulan. Pertanggungjawaban  pidana  tindak  pidana  perzinaan  pada  Putusan  Nomor 90/PID.B/2020/PNBKT  adalah “turut melakukan Perzinahan padahal diketahui masih terikat perkawinan  yang  sah”.  Dalam  hal  ini  terdakwa  adalah  seorang  yang  masih  belum  terikat perkawinan  sehingga  dalam  penjatuhan  pidananya,  terdakwa  adalah  sebagai  turut  serta
melakukan bukan pelaku utama atau “Dader”. Terdakwa dianggap bersalah karena mengetahui bahwa  saksi  Zulkifli  masih  terikat  perkawinan  yang  sah  dengan  saksi  Ismarni  namun  tetap melakukan  perbuatan  zinah  dengan  terdakwa  zulkifli.  Pertimbangan  Hakim  Terhadap Terdakwa  Tindak  Pidana  Perzinaan  Pada  Putusan  Nomor 70/PID.Sus/2020/PN-SWL  Dan Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/Pnbkt adalah pada Putusan Nomor 70/PID.Sus/2020/PN-SWL secara  yuridis  terpenuhinya  unsur  perzinaan  dan  unsur  merekam  perbuatan  zina  yang dilakukan. Pada Putusan  Nomor  90/PID.B/2020/PNBKT  pertimbangan  yuridis  Pasal 284 KUHP  ayat  (1)  ke  1  terpenuhi  sebagai  orang  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan  zina dengan seseorang yang dia ketahui orang tersebut masih terikat perkawinan.
Kata Kunci: Perzinahan, Pertanggungjawaban pidana, Terdakwa

## PENDAHULUAN
Hukum  adalah  sebuah  entitas  yang  sangat  kompleks,  meliputi  kenyataan  yang menjemuk mempunyai banyak aspek dimensi dan fasset, bila diibaratkan sebagai benda maka hukum  sebagai  permata  yang  tiap  irisan  dan  sudutnya  akan  memberikan  kesan  berbeda  bagi setiap  orang  yang  melihat  atau  memandangnya.  Negara  Republik  Indonesia  merupakan Negara  berdasarkan  hukum  yang  berarti  kedudukan  hukum  amatlah  tinggi  bagi  negara Indonesia  dimana  segala  aspek  kehidupan  tentunya  harus  diatur  dalam  suatu  sistem  hukum. Semenjak seseorang lahir ke Dunia hingga meninggalkan dunia, hukum telah mengikat dirinya baik sebagai subjek maupun objek hukum. Namun, walaupun kehidupan kita telah dibentengi oleh  hukum,  tapi  tetap  saja  terjadi  perubahan  struktur  tata  nilai  sosial  budaya  di  dalam masyarakat  dewasa  ini.  Perubahan  struktur  tersebut  meliputi  segala  aspek  kehidupan. Perubahan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1 Adapun ketentuan  ketentuan hukum perzinahan  yang telah ada sejak masa sebelum Islam  menjadi  agama  penduduk  atau  rakyat  di  Indonesia.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari  undang undang  Majapahit  yang  telah  memuat  larangan  perzinahan  dan  hukuman  terhadap  para pelakunya. Perbuatan zina atau mukah, merupakan tindak pidana yang diatur pada Pasal 284 KUHP  adalah  merupakan  hubungan  seksual  atau  persetubuhan  di  luar  perkawinan  yang dilakukan  oleh  seorang  laki    laki  dan  seorang  perempuan  yang  kedua  duanya  atau  salah satunya  masih  terkait  dalam  perkawinan  dengan  orang  lain.  Yang  dimaksud  dengan persetubuhan, menurut R. Soesilo, adalah peraduan antara kemaluan laki laki dan perempuan yang  bisa  dijalankan  untuk  mendapatkan  anak.  Anggota  kelamin  laki  laki  harus  masuk  ke dalam  anggota  kelamin  perempuan,  sehingga  mengeluarkan  air  mani,  sesuai  dengan Arrest Hooge Raad .
Larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina atau jarimah  zina,  selain  zina  itu  dilakukan  oleh  orang  yang  masih  terikat  perkawinan,  baik  salah sorang pelaku zina atau kedua  duanya, menurut KUHP, juga termasuk orang yang melakukan persetubuhan  dengan  seorang  perempuan  yang  sedang  dalam  keadaan  pingsan  atau  tidak berdaya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 286 KUHP yang berbunyi :
“Barangsiapa  bersetubuh  dengan  seorang  wanita  yang  bukan  isterinya,  padahal diketahuinya  bahwa  wanita  itu  dalam  keadaan  pingsan  atau  tidak  berdaya,  diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun “ .
1 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan & Otonomi Daerah , Grasindo, Jakarta,  2007, hlm.
Berdasarkan  uraian  diatas  bahwa  perbuatan  persetubuhan  di  luar  perkawinan  yang dapat dimasukkan sebagai perbuatan pidana adalah : 2
a) Persetubuhan  di  luar  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  seorang  laki  laki  dan  seorang perempuan  yang  kedua  duanya  atau  salah  seorang  pelakunya  sedang  dalam  ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain, atau
b) Persetubuhan  di  luar  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  seorang  laki    laki  terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan, atau
c) Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya, atau
d) Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum berumur 15 (lima belas) tahun.
e) Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum masanya untuk dikawini.
Jenis  delik  zina  yang  ditentukan  Pasal  287  ayat  (2)  KUHP  adalah  delik  aduan absolute  ( absolute  klacht  delict ).  Jika  anak  yang  disetubuhi  di  luar  perkawinan  itu  belum berumur 12 (dua belas) tahun, atau perempuan tersebut mengalami luka berat atau kematian, sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  291  dan  Pasal  294  KUHP,  maka  jenis  delik  tersebut, bukan  lagi  merupakan  delik  aduan,  tetapi  merupakan  delik  umum.  Sebagaimana  telah diketahui, bahwa perbuatan zina dalam KUHP termasuk kejahatan (misdrijven).
Demikian  pula  menurut  hukum  Islam,  sangat  jelas  bahwa  setiap  hubungan  seksual atau  persetubuhan  yang  dilakukan  di  luar  perkawinan  yang  sah  adalah  merupakan  zina.  Jika perbuatan  pidana  zina  itu  dapat  dibuktikan  sesuai  dengan  syariah  Islam,  maka  hubungannya merupakan  hak  Allah,  yaitu  hudud.  Hukuman  rajam  adalah  bagi  pelaku  zina  yang  sedang dalam  ikatan  perkawinan,  atau  orang  yang  sudah  pernah  melakukan  perkawinan  yang  sah kemudian bercerai, baik janda ataupun duda ( muhshan atau muhshanah). Sedangkan hukuman jilid  atau  cambuk  atau  dera  atau  sebat  dijatuhkan  kepada  pelaku  zina  yang  belum  pernah melakukan perkawinan, baik bujang maupun gadis. 3
Jika  perbuatan  zina  itu  tidak  dapat  dibuktikan  sesuai  syariah  Islam,  maka hukumannya dapat di tentukan berdasarkan ta’zir. Menurut J. M. Van Bemmelen, di Belanda, delik zina sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP (di Belanda di muat dalam Pasal 241 Sr) telah dihapus berdasarkan Undang-undang yang dikeluarkan pada tanggal 6 Mei 1971. Di Indonesia Pemidanaan bagi pelaku zina masih berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana.  Terdapat  beragam  pertimbangan  Hakim  dan  bentuk pertanggung  jawaban  pidana  bagi  pelaku  ziza  yang  dituangkan  dalam  putusan  Pengadilan. Seperti  pada  putusan  Nomor  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bukit  Tinggi,  Tanggal  15  Oktober 2020,  Nomor  90/PID.B  /2020/PNBKT  dimana  telah  terjadi  perbuatan  zina  antara  terdakwa Hilda Asel Pgl Hilda dengan Zulkifli (anggota TNI Aktif) keduanya masih terikat perkawinan yang  sah.  Terhadap  keduanya  masing  dijatuhi  pidana  berupa  pidana  percobaan  selama  9 (bulan) penjara.
2 Ishak, Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana, Kanun, Jurnal  Ilmu  Hukum ,  No.  56,  Volume  XIV.  2012, Yogyakarta.
3 Farihi,  Hamid, Zina,  Qadzaf  dan  Minuman  Keras  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam ,  Mizan: Jurnal Ilmu Syariah , No. 1, Volume II. 2014
Permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah    pertanggung  jawaban pidana  terhadap  terdakwa  pada  tindak  pidana  perzinaan  pada Putusan  Nomor 70/PID.Sus/2020/PN-SWL dan Putusan Nomor 90/PID.B/2020/PN BKT

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan yuridis normative . Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. P ertanggung  Jawaban  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Perzinaan  Pada 70/PID.Sus/2020/PN-SWL  Dan Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/Pnbkt
Pada Putusan Nomor 70/PID.Sus/2020/PN-SWL dimana terdakwa terbukti secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “dengan  sengaja  menjadi  objek yang  mengandung  muatan  pornografi  dan  seorang  pria  yang  telah  menikah,  melakukan zina  ( overspel )  padahal  diketahui  bahwa  Pasal  27  BW  berlaku  baginya”  sebagaimana dalam  dakwaan  kumulatif.  Pidana  terhadap  Terdakwa  adalah  dengan  pidana  penjara selama  8  (delapan)  bulan.  Hakim  tidak  mempertimbangan  perbuatan  dengan  sengaja menjadi  objek  yang  mengandung  muatan  pornografi  yang  ditur  pada  undang  undang pornografi namun hanya menjatuhkan pidana terhadap perbuatan perzinaan sebagaimana diatur  dalam  Pasal  284  ayat  (1)  ke  2  KUHP  dengan  pidana  mendekati  maksimal  yaitu pidana penjara selama 9 bulan.
Pertanggungjawaban  pidana  tindak  pidana  perzinaan  pada  Putusan  Nomor 90/PID.B/2020/PNBKT  adalah “turut  melakukan  Perzinahan  padahal  diketahui  masih terikat perkawinan yang sah”. Dalam hal ini terdakwa adalah seorang yang masih belum terikat  perkawinan  sehingga  dalam  penjatuhan  pidananya  sesuai  dengan  tuntutan  Jaksa Penuntut Umum, terdakwa adalah sebagai turut serta melakukan bukan pelaku utama atau “Dader”.  Terdakwa  dianggap  bersalah  karena  mengetahui  bahwa  saksi  Zulkifli  masih terikat  perkawinan  yang  sah  dengan  saksi  Ismarni  namun  tetap  melakukan  perbuatan zinah  dengan  terdakwa  zulkifli  yang  diputuskan  pidananya  pada  Pengadilan  Militer. Berdasarkan  pertimbangan  hakim  pada  peradilan  ini  maka  terdakwa  dijatuhi  pidana penjara  selama  4  (empat)  bulan.  Hakim  menetapkan  pidana  tersebut  tidak  perlu  dijalani oleh  Terdakwa,  Kecuali  Terdakwa  dinyatakan  bersalah  karena  melakukan  tindak  pidana lain  berdasarkan  putusan  hakim  yang  sudah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dalam masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan. Terdakwa hanya diberi tanggung jawab untuk menjalani pidana bersyarat selam 9 (Sembilan) bulan.
Untuk  sampai  pada  pengenaan  pidana  dalam  delik  perzinahan,  harus  diketahui terlebih dulu kedudukan perzinahan adalah merupakan salah satu dari delik aduan absolut. Dimana dalam delik aduan tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum adanya pengaduan dari  pihak  yang  merasa  dirugikan  oleh  tindak  pidana  tersebut,  yang  secara  tegas dinyatakan dalam Pasal 284 ayat 2 KUHP yaitu: “tidak dilakukan penuntutan melainkan atas  pengaduan  suami  atau  istri  yang  tercemar”.  Dari  Pasal  tersebut  dapat  ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana perzinahan berkedudukan sebagai delik aduan, sehingga untuk  menetapkan  pidana  terhadap  perzinahan  mutlak  diperlukannya  pengaduan  dari
pihak yang dirugikan.
Ancaman  hukuman  dalam  Pasal  284  KUHP  adalah  maksimal  Sembilan  bulan penjara.  Jika  seseorang  dihukum  lima  bulan,  berarti  hakim  melihat  ada  unsur  yang membuat  pelaku  tidak  perlu  dihukum  maksimal.  Dengan  hukuman  seberapa  pun,  jaksa atau  terhukum  berhak  mengajukan  banding.  Tidak  ada  jaminan  bahwa  apabila  terdakwa divonis bebas, jaksa tidak akan banding. Kalau sudah masuk proses hukum di pengadilan, tentu  saja  semua  hak  dapat  dimanfaatkan  oleh  para  pihak.  Kelak,  bila  hakim  banding menjatuhkan putusan maksimal, terdakwa berhak mengajukan kasasi.
Bukan  berarti  kasus  zinah  yang  diatur  Pasal  284  KUHP  harus  bergulir sepenuhnya ke meja hijau. Tindak pidana yang diatur pasal ini adalah delik aduan absolut. Artinya,  pelaku  tidak  dapat  dituntut  apabila  tidak  ada  pengaduan  dari  pihak  suami  atau isteri  yang  dirugikan.  Meskipun  demikian,  pengaduan  dimaksud  tetap  dapat  dicabut asalkan selama perkara ini belum diperiksa dimuka pengadilan. Dengan kata lain, karena perkaranya  sudah  dilimpahkan  jaksa  ke  pengadilan,  maka  pencabutan  pengaduan  oleh orang yang merasa dirugikan (suami atau isteri pelaku) tidak bisa mempengaruhi perkara. Mungkin saja, hakim menjadikan pencabutan aduan itu sebagai unsur yang meringankan.
Sifat  lain  yang  perlu  dicatat  dari  Pasal  284  KUHP  adalah  perkara  tidak  boleh dibelah. Maksudnya, apabila A (suami) mengadukan B (isteri) telah berzina dengan pria lain  (C), maka  A  tidak  boleh  hanya  mengadukan  C  dengan  alasan  masih  sayang  kepada isterinya. Pelaku perzinahan, dalam kasus ini B dan C, harus sama-sama diproses hukum. Bahwa  kemudian  jaksa  tidak  menuntut  B  ke  muka  persidangan,  itu  merupakan  hak oportunitas jaksa untuk mengesampingkan perkara.
Apabila  pada  laki-laki  atau  perempuan  yang  melakukan  zinah  itu  tidak  berlaku Pasal  27  Burgerlijk  Wetboek  (selanjutnya  disebut  BW)  sedangkan  perempuan  atau  laki- laki  yang  menjadi  kawannya  melakukan  zinah  itu  tunduk  pada  Pasal  27  BW,  dan diketahuinya  bahwa  laki-laki  atau  perempuan  yang  berzinah  itu  tunduk  pada  BW, kualitasnya bukanlah melakukan kejahatan zinah, akan tetapi telah turut serta melakukan zinah,  yang  dibebani  tanggung  jawab  yang  sama  dengan  si  pembuat  zinah  itu  sendiri. Turut  serta  melakukan  zinah  ini,  dilihat  dari  pasal  55  ayat  (1)  KUHP  adalah  sebagai pembuat peserta ( mede pleger ).
Pasal  27  BW  adalah  mengenai  asas  monogamy,  dimana  dalam  waktu  yang bersamaan seorang laki-laki hanya boleh dengan satu isteri, dan seorang perempuan hanya boleh  dengan  satu  suami.  Apa  yang  dimaksud  dengan  bersetubuh  atau  persetubuhan, Hoge  Read  dalam  pertimbangan  hukum  suatu  arrestnya  (5-2-1912)  menyatakan  bahwa “persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani” 4 . Sampai kini pengertian bersetubuh seperti  itu  tetap  dipertahankan  dalam  praktik  hukum.  Apabila  alat  penis  tidak  sampai masuk  kedalam  vagina  walaupun  telah  mengeluarkan  air  mani,  atau  masuk  tetapi  tidak sampai  keluar  sperma,  menurut  pengertian  bersetubuh  seperti  itu,  maka  belumlah terjadi persetubuhan. Namun, telah terjadi percobaan persetubuhan, dan menurut ketentuan Pasal 53 telah dapat dipidana karena telah masuk percobaan berzinah.
Pengertian  zinah  menurut  pasal  284  yang  disyaratkan  harus  laki-laki  atau
4 R. Soesilo , Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap Pasal demi Pasal , Politea, Bogor, 1980, hlm. 181
perempuan yang sedang kawin tersebut di atas, berlatar belakang pada pemikiran orang- orang  Belanda  bahwa  zina  itu  sebagai  pengingkaran  perkawinan,  yang  berbeda  menurut hukum adat yang berlatar belakang pada penodaan nilai-nilai kesucian pada persetubuhan. Menurut  hukum  adat  didalam  persetubuhan  itu  terkandung  nilai-nilai  kesucian.  Oleh karena  itu,  untuk  melakukannya  diperlukan  syarat,  yaitu  perkawinan.  Apabila  dilakukan diluar perkawinan, dia berdosa dan telah melanggar nilai kesucian itu, dia telah berzinah, oleh sebab itu si pembuatnya harus dihukum.
Berdasarkan  yang  telah  diterangkan  mengenai  zinah  tersebut  diatas,  nyatalah pembentuk undang-undang telah mengadakan diskriminasi antara orang yang tunduk pada BW. Orang-orang Eropa dan orang Cina dengan orang-orang lainnya terutama penduduk asli Indonesia, yang pada umumnya orang-orang beragama islam yang tidak tunduk pada asas  monogami.  Oleh  karena  itu,  penduduk  asli  Indonesia  atau  lainnya  yang  beragama islam,  tidak  dapat  dipidana  melakukan  zinah,  tetapi  hanya  dapat  dipidana  karena  turut serta  melakukan  zinah  dalam  hal  kawannya  bersetubuh  itu  telah  bersuami  dan  Pasal  27 BW berlaku baginya.
Dalam  praktik  pengadilan  yang  sekarang,  SEMA  tersebut  di  atas  telah  diturut oleh  pengadilan-pengadilan  di  seluruh  Indonesia.  Kejahatan  zinah  merupakan  tindak pidana  aduan  absolut,  artinya  dalam  segala  kejadian  perzinahan  itu  diperlukan  syarat pengaduan  untuk  dapatnya  si  pembuat  atau  pembuat  pesertanya  dilakukan  penuntutan. Mengingat kejahatan zinah adalah tindak pidana yang untuk terwujudnya diperlukan dua orang, disebut dengan penyertaan mutlak,  yang tidak dapat dipisahkan satu dengan  yang lain  ( onsplitsbaarheid ),  walaupun  si  pengadu  mengadukan  satu  orang  saja  di  antara  dua manusia yang telah berzinah itu, tidak menyebabkan untuk tidak dilakukannya penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan oleh si pengadu. Akan tetapi, Jaksa Penuntut Umum, tidak  menjadikan  hapus  haknya  untuk  tidak  melakukan  penuntut  terhadap  orang  yang tidak  diadukan  berdasarkan  asas  opportunitas.  Hal  ini  sesuai  pula  dengan  pendapat Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum putusannya No. 52 K/Kr/1953 tanggal 19 Maret  1955,  yang  menyatakan  bahwa  “suatu  pengaduan  perihal  kejahatan  perzinahan ( operspel ), yang oleh suami hanya diajukan terhadap si lelaki yang tidak dapat dipisahkan ( onsplitsbaarheid )  dan  pengaduan  itu  (pendapat  Jaksa  Agung).  Pengaduan  semacam  itu berarti pengaduan juga terhadap istri yang melakukan perzinahan, tetapi Penuntut Umum leluasa untuk tidak menuntut si istri itu berdasarkan asas opportuniteit 5 .
Pengaduan yang dimaksud dapat diajukan dalam tenggang waktu tiga bulan, bagi yang  tunduk  pada  BW  diikuti  dengan  permintaan  bercerai  atau  pisah  meja  dan  tempat tidur.  Akan  tetapi,  bagi  yang  tidak  tunduk  pada  Pasal  27  BW  syarat  yang  disebutkan terakhir tidak diperlukan. Dalm hal ini pengaduan semacam ini, Pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku.  Pasal  72  mengenai  pengadu  yang  belum  dewasa  yang  umurnya  belum  genap enam  belas  tahun  atau  dibawah  pengampuan.  Pasal  73  tentang  korban  yang  berhak mengadu  meninggal  dunia.  Pasal  75  tentang  hak  menarik  pengaduan  dalam  waktu  tiga bulan. Pengaduan dapat ditarik sewaktu-waktu sebelum dimulainya pemeriksaan di siding pengadilan.  Dalam  praktik,  pada  siding  pertama  hakim  terlebih  dulu  menanyakan  pada saksi  pengadu  apakah  dia  tetap  akan  meneruskan  pengaduannya,  ataukah  akan
5 http://dhia-analisis-hukum-mengenai-tindak-pidanaperzinahan.html diakses pada tanggal 1 Mei 2021
menariknya. Apabila dalam sidang itu si pengadu menyatakan dia menarik pengaduannya, maka  hakim  tidak  melanjutkan  dan  menghentikan  pemeriksaan.  Apabila  dalam  sidang pertama  itu  pengadu  tidak  menariknya,  untuk  seterusnya  dia  tidak  dapat  lagi  menarik pengaduan itu.
B. Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Tindak  Pidana  Perzinaan  Pada  Putusan  Nomor
70/PID.Sus/2020/PN-SWL Dan Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PnBKT
Keadilan  merupakan  hal  yang  abstrak,  namun  dapat  dilihat  secara  konkrit  pada setiap  pencari  keadilan.  Sehingga  hakim  dalam  putusannya  pada  perkara  pidana, seharusnya  putusan  hakim  tersebut  berisi  alasan-alasan  dan  pertimbangan-pertimbangan yang  rasional,  sehingga  bagi  pencari  keadilan  dapat  menemukan  nilai  keadilan  pada putusan  hakim.  Pertimbangan-pertimbangan  hakim  tersebut  sebagai  motivasi  yang  jelas dari  tujuan  putusan  diambil,  yaitu  untuk  menegakkan  hukum  (kepastian  hukum)  dan memberikan keadilan. 6
Selanjutnya  dalam  penelitian  ini  adalah  mengenai  pertimbangan  hakim  pada pengenaan pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP dengan unsur-unsur yang dianggap terpenuhi. Adapun  pertimbangan  hakim  pada  Putusan  Nomor 70/PID.Sus/2020/PN-SWL terpenuhinya  unsur  perzinaan  dan  unsur  merekam  perbuatan  zina  yang  dilakukan. Pertimbangan  yuridis  adalah  pertimbangan  terhadap  terpenuhinya  unsur  unsur  yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.
Pertimbangan terhadap setiap unsur yang terdapat dalam Pasal 284 ayat (1) ke- 1a KUHP adalah pertama tentang subyek hukumnya   yaitu orang. Orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. setiap orang dalam Perkara ini adalah terdakwa  yang  identitasnya  telah  disebutkan  dalam  surat  dakwaan  dan  telah  pula dibenarkan  oleh  Terdakwa.  Terdakwa  selama  menghadiri  persidangan  ini  dapat memahami  dengan  terang  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  dakwaan  yang diajukan  kepadanya,  dan  dapat  memberikan  keterangan  tentang  apa-apa  yang  telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu  untuk  bertanggung  jawab  terhadap  perbuatannya,  dengan  demikian  Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi.
Pertimbangan  yuridis  terhadap  unsur  “Dengan  sengaja  atau  atas  persetujuan dirinya  menjadi  objek  atau  model  yang  mengandung  muatan  pornografi.  Kesengajaan diuraikan  dalam M.v.T. ( Memorie  van  Toelichting ),  yaitu;  "Pidana  pada  umumnya hendaknya  dijatuhkan  hanya  pada  barang  siapa  melakukan  perbuatan  yang  dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan  sebagai  "menghendaki  dan  mengetahui"  ( willens  en  wetens ),  artinya  seseorang yang  melakukan  suatu  tindakan  dengan  sengaja,  harus  menghendaki  serta  menginsafi tindakan  tersebut  dan  atau  akibatnya.  Jadi  dapatlah  dikatakan,  bahwa  sengaja  berarti menghendaki  dan  mengetahui  apa  yang  dilakukan.  Orang  yang  melakukan  perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari pula tentang apa  yang  dilakukan  itu  serta  akibat  yang  akan  ditimbulkannya.  Berdasarkan  Pasal  1
6 Djanggih,  H.,  &  Ahmad,  K.  (2017).  The  Effectiveness  of  Indonesian  National  Police  Function  on Banggai  Regency  Police  Investigation  (Investigation  Case  Study  Year  2008-2016). Jurnal  Dinamika  Hukum , 17(2), 152-157
Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi disebutkan  bahwa  Pornografi  adalah  gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara, bunyi, gambar  bergerak,  animasi,  kartun,  percakapan,  gerak  tubuh,  atau  bentuk  pesan  lainnya melalui  berbagai  bentuk  media  komunikasi  dan/atau  pertunjukan  di  muka  umum,  yang memuat  kecabulan  atau  eksploitasi  seksual  yang  melanggar  norma  kesusilaan  dalam masyarakat.  Jenis-jenis  perbuatan  dengan  sengaja  yang  terkandung  didalam  unsur  ini meliputi  menjadi  objek  atau  model  yang  mengandung  muatan  pornografi  (Pornografi adalah  gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara,  bunyi,  gambar  bergerak,  animasi, kartun,  percakapan,  gerak  tubuh,  atau  bentuk  pesan  lainnya  melalui  berbagai  bentuk media  komunikasi  dan/atau  pertunjukan  di  muka  umum,  yang  memuat  kecabulan  atau eksploitasi  seksual  yang  melanggar  norma  kesusilaan  dalam  masyarakat),  yang mengandung elemen yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka sudah cukup unsur ini dinyatakan telah terbukti.
Hal tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa telah melakukan hubungan intim bersama seorang perempuan yang bernama Karyanah (DPO) dan merekam perbuatannya itu  ke  dalam  bentuk  beberapa  potongan  video  dan  foto.  Perbuatan-perbuatan  Terdakwa dengan  seseorang  perempuan  tersebut  melakukan  hubungan  intim  layaknya  suami  istri dan  merekam  perbuatan  mereka  tersebut  ke  dalam  bentuk  beberapa  video  (gambar bergerak) dan beberapa foto vulgar. Video tersebut tidak pernah disebar luaskan.
Unsur  seorang  pria  yang  telah  menikah  dapat  dibuktikan  dengan  pengertian seseorang yang telah nikah dalam unsur ini adalah seseorang laki-laki yang tunduk dalam ketentuan  Pasal  27  BW,  dan  berdasarkan  ketentuan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Nomor  8  Tahun  1980  Tentang  Pasal  284  Ayat  (1)  Ke-1  Huruf  a  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana,  maka  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  dapat  pula  diberlakukan  terhadap  Pasal  284  ayat  (1)  ke-1  huruf  a  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Unsur  perzinaan  jelas  terbukti  dari  rekaman  video persetubuhan yang diambil mereka.
Pada Putusan Nomor 90/PID.B/2020/PNBKT perzinaan dilakukan oleh terdakwa seorang perempuan dengan saksi Zulkifli (anggota TNI Aktif). Dimana laki laki tersebut telah diadili di Pengadilan Militer I-03 Padang. Berdasarkan putusan Peradilan Militer I- 03  Padang  Nomor:  01-K/PM.  I-03/AD/I/2020  tanggal  06  Februari  2020  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  Tindak  Pidana  Perzinahan  padahal diketahuinya  saksi  Zulkifli  masih  terikat  perkawinan  yang  sah  terbukti  dengan  Kutipan Akta  Nikah  Nomor  :  237/29/X/1998  tanggal  20  Oktober  1998  yang  dikeluarkan  oleh Kantor Urusan Agama Kec. Suliki GN. Mas Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat.
Perbuatan  perzinaan  diketahui  oleh  saksi  Deni  Ricardo  mendapatkan  informasi bahwa  saksi  Zulkifli  sedang  berada  di  rumah  Terdakwa,  kemudian  saksi  Deni  Ricardo bersama  unit  Intel  Kodim  0304  Agam  datang  ke  rumah  Terdakwa  untuk  mencari  saksi Zulkifli,  saat  itu  Terdakwa  mengatakan  bahwa  saksi  Zulkifli  tidak  ada  dirumahnya, kemudian saksi Deni Ricardo meminta izin Terdakwa untuk mencarinya di dalam rumah dan saksi Zulkifli ditemukan bersembunyi di dalam kamar mandi bagian belakang rumah Terdakwa  yang  saat  itu  sedang  menggunakan  celana  pendek.  Kemudian  Terdakwa  dan saksi Zulkifli dibawa ke kantor Kodim 0304 Agam untuk dimintai keterangan.

## KESIMPULAN
1. Bentuk  pertanggung  jawaban  pidana  terhadap  perbuatan  zina  dapat  lebih  diperberat  lagi dari ancaman 9 bulan penjara yang dianggap terlalu ringan. Hal ini dengan pertimbangan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat tercela dari sisi Agama dan kesopanan dalam masyarakat.
2. Hakim  dalam  pertimbangannya  dapat  memasukan  unsur  unsur  yang  memberatkan terdakwa  seperti  adanya  bentuk  tindak  pidana  lain  yang  bersifat  khusus  yang  dilakukan selain daripada zina seperti tindak pidana pornografi.

## DAFTAR PUSTAKA
Hanif  Nurcholis, Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  &  Otonomi  Daerah ,  Grasindo,  Jakarta, 2007
Hamid  Farihi, Zina,  Qadzaf  dan  Minuman  Keras  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam , Mizan: Jurnal Ilmu Syariah , No. 1, Volume II. 2014
Ishak, Analisis  Hukum  Islam  Tentang  Perbuatan  Zina  Dalam  Pasal  284  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana, Kanun, Jurnal  Ilmu Hukum , No. 56, Volume XIV. 2012, Yogyakarta.
Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on  Banggai  Regency  Police  Investigation  (Investigation  Case  Study  Year  2008-2016). Jurnal Dinamika Hukum , 17(2),
R.  Soesilo ,  Kitab  Undang  undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  komentar  komentarnya lengkap Pasal demi Pasal , Politea, Bogor, 1980, hlm. 181