Volume 9, Nomor 2, April 2023 p-ISSN  : 2252-4150 e-ISSN  : 2716-3474 DOI : 10.37858/publisitas.v9i2.303

## Power Pondok Pesantren dalam Mempengaruhi Kebijakan Alokasi Dana Keistimewaan
Umi Fitriana Lestari 1* , Wendi Aji Saputra 2
1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Musi Rawas- Jl. Letkol Sukirno, Air Kuti, Kec. Lubuk Linggau Tim. I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31625
2 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Musi Rawas- Jl. Letkol Sukirno, Air Kuti, Kec. Lubuk Linggau Tim. I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31625
*E-mail correspondences : umifitrianalestari@gmail.com

## ABSTRAK
Dana keistimewaan merupakan dana yang diberikan oleh negara sebagai konsekuensi dari pengakuan negara atas keistimewaan Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana keistimewaan secara garis besar ditujukan untuk lima hal, salah satunya di bidang pendidikan dan kebudayaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui power Pondok Pesantren Al- munawwir Krapyak dalam  mempengaruhi  kebijakan  alokasi  dana  keistimewaan.  Metode  penelitian  kualitatif,  dengan pengawasan  dan  penyelidikan  yang  mengambarkan  secara  tajam  dalam  menganalisis  dan memperoleh data terhadap masalah yang terjadi di daerah kelompok. Hasil penelitian adalah power Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, pesantren dalam mempengaruhi kebijakan alokasi dana keistimewaan  yaitu  ditunjukkan  dengan  desakan  secara  informal  kepada  pemerintah  khususnya kepada  Keraton  Yogyakarta  untuk  menempatkan  pesantren  sebagai  institusi  budaya.  Pesantren sebagai  institusi  kebudayaan  berhak  untuk  mengakses  dana  keistimewaan  sebagaima  disebutkan bahwa  kebudayaan  merupakan  salah  satu  bidang  yang  mendapat  pos  anggaran  dari  dana keistimewaan  salah  satunya  ketika  diskusi  bersama  GKR  Hemas  di  Keraton  Kilen  Yogyakarta. Efektifitas  power  pondok  pesantren  Al-  Munawwir  Krapyak  dalam  mempengaruhi  dalam mempengaruhi  kebijakan  alokasi  dana  keistimewaan  cukup  efektif,  karena  langsung  berhubungan dengan  elite  Keraton  Yogyakarta.  Tetapi,  dari  pihak  pesantren  tidak  ada  pengawalan  lebih  lanjut pada tahap eksekusi pengambil kebijakan. Padahal dalam proses pengambilan kebijakan danais ini, perlu adanya pengawalan agar aspirasi masyarakat pesantren keluar atau dicantumkan di anggaran Danais.
Kata Kunci: Power Pondok Pesantren, Dana Keistimewaan

## ABSTRACT
Privileges funds are funds provided by the state as consequence of the state's recognition of the privileges of Yogyakarta based on Law Number 13 of 2012 concerning Privileges of the Special Region  of  Yogyakarta.  In  general,  the  privilege  fund  is  intended  for  five  things,  one  of  which  is education  and  culture.  This  study  aims  to  determine  the  power  of  the  Al-munawwir  Krapyak Islamic  Boarding  School  in  influencing  the  policy  of  allocation  of  privileged  funds.  Qualitative research  methods,  with supervision and investigation that are sharply described in analyzing and obtaining data on problems that occur in a group. The result of the research is that the power of Al-Munawwir Krapyak Islamic Boarding School, Islamic boarding school in influencing the policy of  allocation  of  privileged  funds  is  indicated  by  informal  pressure  on  the  government,  especially
the Yogyakarta Palace to place the pesantren as a cultural institution. Islamic boarding schools as cultural  institutions  have  the  right  to  access  privilege  funds  as  stated  that  culture  is  one  of  the areas  that  receive  budget  items  from  privilege  funds,  one  of  which  was  during  a  discussion  with GKR  Hemas  at  Keraton  Kilen  Yogyakarta.  The  effectiveness  of  the  power  of  the  Al-Munawwir Krapyak Islamic boarding school in influencing the policy of the allocation of privileged funds was quite effective, because it was directly related to the Yogyakarta Keraton elite. However, from the pesantren side there is no further escort at the execution stage of the policy makers. In fact, in the process of making this funding policy, it is necessary to have an escort so that the aspirations of the pesantren community come out or are included in the Danais budget.
Keywords: Boarding School Power, Privileges Fund

## 1. PENDAHULUAN
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan  salah  satu  daerah  yang memiliki  kewenangan  istimewa  untuk mengatur dan mengurus
pemerintahaannya, pemerintah pusat menyediakan  pendanaan  berupa  Dana Keistimewaan  untuk  pelaksanaan  urusan Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta    sesuai  dengan  kebutuhan Daerah  Istimewah  Yogyakarta    yang  di anggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara.  Undang-Undang  Nomor 13 tahun  2012 tentang    keistimewaan[1], Daerah  Istimewa  Yokyakarta  semakin kuat  kewenangan  keistimewaan  untuk mengatur dan mengurus pemerintahaannya. Undang-Undang Keistimewaan
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  bahwa kewenangan  istimewa  tersebut  meliputi tentang urusan-urusan yaitu Cara Pengisian  Jabatan,  Kedudukan,  Tugas dan  Wewenang  Gubernur  dan  Wakil Gubernur;  Urusan  Pertanahan;  Urusan
Kelembagaan;  Urusan  Tata  Ruang;  dan Urusan Kebudayaan.
Penyerapan
anggaran  dana  keistimewaan  tersebut digunakan  dalam  urusan  keistimewaan, yaitu  57,39%;  untuk  urusan  pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang
gubernur  dan  wakil  gubernur;  31,92% untuk  urusan  pertahanan;  80,20%  untuk urusan  kelembagaan;  65,42%  untuk urusan  tata  ruang;  sedangkan  71,43% digunakan  untuk  urusan  kebudayaan. total penyerapan anggaran dana keistimewaan  pada  sertiap  tahunnya sebesar 64,88% atau kurang lebih sekitar 271  miliar  dari  523  miliar  yang dianggarankan pada alokasi dana keistimewaan[2]. Harapan dengan adanya  kebijakan  desentralisasi  dan adanya  undang-undang  keistimewaan tersebut  dapat  memberi  peningkatkan yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat.
Proses  pembentukan  kebijakan yang terkait dengan penyusunan rencana anggaran  danais  merupakan  bagian  dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berdiri sendiri. Pembuatan kebijakan  tidak  terlepas  dari  pengaruh pihak-pihak  luar (stake  holder). Proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan  yang  rumit  dan  kompleks  dan tidak semudah yang dibayangkan.
Pembuatan  kebijakan  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor,  antara  lain  adanya pengaruh  dari  kelompok  luar  dalam  hal pembuatan kebijakan penyusunan
Danais,  antara  lain  dipengaruhi  oleh keberadaan pesantren.
Pondok  pesantren  sebagai  salah satu  pilar  penting  dalam  membangun masyarakat memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu pesantren di Yogyakarta yaitu pesantren Al- munawwir Krapyak merupakan salah satu pesantren  di  Yogyakarta  yang  memiliki hubungan  sejarah  sangat  dekat  dengan Keraton. Segi historis, pesantren merupakan salah satu institusi  yang tidak terpisahkan  dengan  keberadaan  Keraton Yogyakarta.
Hubungan Keraton Yogyakarta dengna institusi pesantren dapat ditelusuri  hingga  pertama  kali  berdirinya Kasultanan Yogyakarta. Berdirinya kerajaan  Yogyakarta  ini,  tidak  terlepas dari  Islam  lainnya.  Lahirnya  Keraton Yogyakarta  tidak  lepas  dari  perjanjian Giyanti  1755  yang  merupakan  sebagai pewaris  dan  juga  bagian  sejarah  Islam  di Mataram.
Pangeran Mangkubumi menentapkan dirinya sebagai raja dengan nama  Sri  Sultan  Hamengku  Buwono  I. Berdirinya Kasultanan Yogyakarta setelah  adanya  Perjanjian  Giyanti  tahun 1755.  Perjanjian  menjadi  titik  awal berdirinya  Kasultanan  Yogyakarta  dan memiliki  sistem  pemerintahan  sendiri sebagai kerajaan baru[3].
Budaya  yang  terbentuk  dengan tradisi Islam pada masyarakat Yogyakarta erat  kaitannya  dengan  awal  masuknya Islam di jawa, yang berawal pada sejarah kerajaan  demak  dan  kerajaan  mataram merupakan kerajaan Islam kedua.
Pesantren  merupakan  pelopor  dan  juga alat  sosialisasi  Islam  bahkan  pada  zaman kolonialisme di indonesia, pesantren juga ikut  berperan  dalam  terwujudnya  faktor
keadaan  kemerdekaan  bahkan  tidak hanya  menjadi  wadah  pendidikan  dan dakwah.
Keraton  Yogyakarta  tidak  dapat dipisahkan  dengan  institusi  pesantren. Keduanya tidak dapat dipisahkan perannya,  dalam  membangun  identitas Jogja.  Selain  Kesultanan  Ngayogyakarta Hadiningrat,  pesantren  merupakan  pilar identitas  Yogyakarta.  Sejak  dahulu, Keraton  dan  Pondok-Pondok  Pesantren berkolaborasi membangun generasi penerus yang berkualitas[4].
Secara historis, fungsi dasar pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan  Islam.  Namun  demikian, pesantren  juga  memiliki  pengaruh  dan peran  politik  yang  penting  di  tengah masyarakat tradisional[5]. Sehingga baik secara  langsung  maupun  tidak  banyak pesantren yang melibatkan diri dan dapat mempengaruhi  proses  penyelenggaraan pemerintahan, seperti halnya yang terjadi di Yogyakarta.
Seiring  dengan  berjalannya  waktu, simbiosis  mutualisme  pesantren  dan masyarakat  mengalami  pasang  surut. Pasang surut tersebut misalnya terungkap  dalam  pernyataan  Habib Syakur  yang  diungkapkan  dalam  sebuah kesempatan  pertemuan  antara  pimpinan pesantren  yang  tergabung  dalam  Forum Komunikasi  Pondok  Pesantren  (FKPP) DIY  bertemu  dengan  GKR  Hemas  di Keraton  disampaikan  bahwa  saat  ini dirasakan  adanya  gap  antara  pemerintah dengan pesantren[6].
Menurut  Habib  Syakur  sebagai salah  satu  perwakilan  dari  pesantren yang  disampaikan  di  hadapan  GKR Hemas  bahwa  pemerintah  daerah  belum memberikan  akses  yang  luas  terhadap
Dana  Keistimewaan  (danais)  Daerah Istimewa  Yogyakarta  guna  mendukung pembangunan  masyarakat.  Menurutnya, pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta yang  berjumlah  sekitar  258  memiliki kontribusi  baik  dibidang  pendidikan maupun  ekonomi.  Pesantren  memiliki peran  dalam  pembangunan  masyarakat. Sebagai  perwakilan  dari  pesantren  di
Daerah Istimewa Yogyakarta, dia menyampaikan harapannya
secara langsung ke GKR Hemas agar pemerintah  memberi  akses  danais  ke pesantren.  Akses  tersebut  diharapkan untuk  mengoptimalkan  peran  pesantren terhadap pembangunan masyarakat.
Pesantren  yang  menjadi  salah  satu pilar identitas Yogyakarta dengan keterlibatan-keterlibatan dan andil adalah sebuah  hal  yang  menarik  untuk  diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat judul penelitian “ Power Pondok Pesantren Dalam Mempengaruhi Kebijakan  Alokasi  Dana  Keistimewaan
(Studi  Kasus  Pondok  Pesantren  Al- munanwir Krapyak)”.
2.   TINJAUAN PUSTAKA
Kebijakan merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan.  Kebijakan  publik  terdiri atas dua kata yaitu kebijakan dan publik. Carl  J  Federick  mengartikan  kebijakan dengan  serangkaian  tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah  dalam  suatu  lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan terhadap  pelaksanaan  usulan  kebijakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu[7].  Adapun  pendapat  ahli  dari Robert  Eyestone  dalam  Leo  Agustino mendefinisikan  kebijakan  publik  yaitu
merupakan hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya[7] . Berdasarkan  pengertian  ini  yang dimaksud dengan kebijakan publik  yaitu mekanisme  kerja  yang  terjadi  dalam lingkungan  pemerintahan,  dijelaskan dalam teori Steven Luks mengembangkan konsep tentang ukuran- ukuran kekuasaan. Pengelompokkan power ke dalam tiga bentuk yaitu:
1. Decision  Making ( Direct ).  bisa terasa dan dapat dilihat secara nyata atau  dapat  dikatakan  kekuasaan ( power )  seseorang  memiliki  sifat langsung  ( direct )  terhadap  orang lain  karena  dasar  utama  kuasa  yang ia  miliki.  Cukup  sederhana  untuk cara kerjanya dan bersifat nyata.
2. Agenda Setting ( Indirect ). Kekuasaan  ( power )  dalam  bentuk model agenda  setting ( indirect ) seperti  ini  bersifat  tidak  langsung, bentuk model seperti inipun condong  memiliki  sifat  politis  yang besar,  mengapa  dikatakan  demikian karena bentuk model ini lebih untuk mempengaruhi dalam kebijakan agar  sesuai  dengan  apa  yang diinginkan atau sesuai dengan minatnya.
3. Thought-Control (Tanpa sadar)
Kekuasaan  ( power )  pada  bentuk pola  ini  berbeda  dengan  pola sebelumnya,  karena  pada  pola  kali ini kian bertambah lembut dan tidak dapat  dirasai,  dapat  dikatakan  juga kekuatan untuk mempengaruhi lebih dalam  langsung  secara  inti  baik secara  ideologis  yang  dirancang hingga  mendalam  dengan  kekuatan yang  menghegemoni  sedemikian
rupa[8].  Kerangka  Pikir  Penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Kerangka Pikir
Sumber: diolah oleh Penulis, 2023

## 3.    METODE PENELITIAN
Penelitian metodologi berperan penting  dalam  menentukan  berhasil  atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap  penelitian  harus  menggunakan metodologi  untuk  panduan  berfikir  yang sistematis  supaya  mampu  memberikan pertanggungjawaban secara ilmiah.
Penggunaan  deskriptif  kualitatif  yaitu pengawasan  dan  penyelidikan yang mengambarkan secara tajam dalam penganalisisan  untuk  memperoleh  data terhadap  masalah  yang  terjadi  di  daerah kelompok  atau  di  lokasi  tertentu  yang akan diteiti[9].
Penelitian ini menjelaskan permasalahan  penelitian  yang  didasarkan pada  data  verbal  dan  tidak  mengunakan data  berupa  angka-  angka  kuantitatif untuk  dapat  menarik  sebuah  kesimpulan tentang bagaimana power pondok pesantren  dalam  perumusan  alokasi  dana keistimewan.  Tujuan  dari  mengunakan jenis penelitian ini adalah untuk membuat deskriktif, berupa gambara secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan antara  suatu  fenomena  yang  diselidiki berupa ciri-ciri, yaitu berusaha menggambarkan konsep dan menghimpun fakta dengan cara
mengambarkan  dan  melukiskan  keadaan objek  dan  subyek  penelitian.  Data  yang
dikumpulkan,  disusun,  dianalisa,  dalam bentuk  tulisan.  Penelitian  ini  dilakukan di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY). Yaitu di Pondok Pesantren Krapyak.
Menurut  Moleong,  data  primer merupakan  Informasi  data  mengenai konsep  penelitian  yang  telah  di  peroleh secara  langsung  dengan  melakukan wawancara.  Data  primer  digunakan untuk  mengetahui  fenomena  penelitian secara  mendalam  dengan  pendekatan terhadap obyek penelitian[10]. Wawancara dengan narasumber- narasumber yang terkait dengan penelitian ini salah satu narasumber yang dijadikan  sebagai  bahan  penelitian  yaitu ketua pondok pesantren Kraapyak.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Akses Masyarakat terhadap Danais Besarnya  dana  keistimewaan  yang digelontorkan  oleh  pemerintah  pusat terhadap  pemerintah  Daerah  Istimewa
Yogyakarta guna mendukung keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak disertai dengan pengelolaan  yang  baik.  Salah  satu permasalahan  dalam  pengelolaan  dana keistimewaan  yaitu  belum  terbukanya akses  yang  luas  bagi  masyarakat, sehingga pengelolaan dana keistimewaan oleh pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta terkesan ditutup-tutupi.
Masyarakat,  terutama stakeholder di Daerah  Istimewa  Yogyakarta  masih mengeluhkan  sulitnya  mengakses  dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengelolaan dana
keistimewaan,  mulai  dari  perencanaan, pengalokasian  hanya  dilakukan  secara eksklusif  oleh  tim  khusus.  Menurut
Pondok Pesantren
Agenda Setting (Proses Politik) Kebijakan
Alokasi Dana Keistimewaan
Singgih dari BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta  menyatakans  pendapatnya tentang penganggaran Keistimewaan Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  bahwa tugas penyusunan dana istimewa ditangani oleh tim RKPD, RPJM.
“ Kami  sepakat  bahwa  keistimewaan  bisa mewujudkan  kesejahteraan  rakyat.  Kita tetap  akan  mengacu  pada  aturan  main, dan  kami  dalam  menyusun  anggaran mengacu  pada  ketentuan  ynag  berlaku yaitu undang-undang pembangunan nasional  yang  mengenal  5  pendekatan yaitu; pendekatan pembangunan, pendekatan  teknokratif;  menyusun  RPJM RKPD, pendekatan sosial politik, pendekatan hukum, pendekatan partisipatif  ini  harapannya  masyarakat bisa  terlibat  dalam  musrenbang  namun kadang  warga  juga  mengusulkan  hal-hal yang  tidak  penting  seperti  gapura  dan artinya  dan  yang  besar  itu  hanya dinikmati  oleh  kelompok  tertetu  dan kami  berharap  program  yang  diusulkan kegiatan yang mensejahterakan rakyat ”. (wawancara dengan Singgih dari BAPPEDA DIY, di Kantor BAPPEDA DIY). Berdasarkan hasil wawancara
diatas, proses penyusunan dan perencanaan dana istimewa oleh pemerintah  dilakukan  setengah  hati. Proses  perencanaan  dana  keistimewaan sebenarnya diikutsertakan dalam Musyawarah Pembangunanm, akan tetapi meskipun  dibahas  dalam  musrenbang, keputusan  final  tetap  ada  di  tim  yang dibentuk  untuk  menyusun  danais  yaitu RKPD dan RPJM. Hasil dari Musrenbang bukanlah  penjaringan  aspirasi  yang  final. Lebih  lanjut  disebutkan  oleh  Singgih, mengenai  siapa  saja  yang  terlibat  dalam perencanaan  penyusunan  danais  selama
ini dalam prakteknya telah melibatkan  banyak  pihak,  seperti  NGO, LSM,  lembaga  budaya  dan  lain-lain sebagaimana hasil waancara berikut ini:
“ Untuk  siapa  saja  yang  terlibat  dalam perencanaan  dana  keistimewaan  itu sesuai  dengan  skema  perencanaan  dan penganggaran  keistimewaan  Daerah Istimewa  Yogyakarta,  dan  dalam  hal tersebut juga melibatkan non govermment/stakeholder untuk menyerap  aspirasi  masyarakat  seperti LSM,  lembaga  budaya,  lembaga  lain ataupun elemen masyarakat
lainnya sesuai dengan ketentuan ”. (wawancara dengan Singgih dari BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta)
Dana  keistimewaan  yang  dibentuk untuk mendukung kebijakan Negara atas pengakuan Daerah  Istimewa  Yogyakarta sebagai daerah istimewa, oleh karena  itu dalam penyusunannya harus mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat. Perencanaan dan pengalokasian  harus  dilakukan  secara transparan.  Oleh  karena  itu,  sebagai proses  transparansi, maka menurut Singgi  bahwa  pihaknya  dari  BAPPEDA DIY  tetap  melakukan  serap  aspirasi  dan mendengarkan  keterangan  ahli  dalam proses penyusunannya sebagaimana disebutkan dalam wawancara berikut ini:
“ Untuk  pelibatan  masyarakat  sendiri  itu bisa melalui FGD dan
musrenbang  untuk  menjaring  aspirasi masyarakat  dan  itu  juga  sesuai  dengan ketentuan,  dalam  hal  ini  pendampingan langsung  atau  yang    dilakukan  dengan kami  itu  ketika  pada  tahap  kota,  kalau untuk  tahap  didesa  atau  lurah  itu  tidak dilakukan  dengan  kami”. (wawancara
dengan  Singgih  dari  BAPPEDA  DIY,  di Kantor BAPPEDA DIY)
Berdasarkan  kutipan  wawancara  di atas, proses penyusunan dana keistimewaan  sebagai  langkah  awal dalam  pelaksanaan  dana  keistimewaan diakui  Singgih  telah  melalui  proses  yang normal  yaitu  dengan  melakukan  jaring aspirasi  dari  bawah  melalui  forum mesrenbangdes,  mesrenbang  kecamatan, dan musrenbang kabupaten/kota. Sementara  itu,  untuk  pihak-pihak  yang dilibatkan  dalam  proses  penyusunan anggaran  melalui  forum  musrenbang  dan serap aspirasi tersebut diserahkan kepada masing-masing  tingkatan  penyelenggara. Diakui Singgih, bahwa BAPPEDA
maupun pihak dari pemerintah Propinsi tidak memberikan batasan mengenai  pihak-pihak  mana  saja  serta dari  elemen  mana  saja  yang  bias berkontribusi  dalam  penyusunan  dana keistimewaan  tersebut.  Penyelenggara diberikan  kebebasan  untuk  melibatkan pihak-pihak dalam musyawarah perencanaan dana keistimewaan,
sebagiamana  diungkapkan  dalam  kutipan wawancara berikut ini:
“ Untuk elemen mana saja yang dilibatkan  itu  tidak  ada  kategori  yang dikhususkan  elemen  mana  saja  yang harus dilibatkan, itu tergantung dari  pelaksana  pada  wilayah  tersebut dan  siapa  saja  yang  akan  diundang dalam musyawarah tersebut ”. (wawancara dengan Singgih dari BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta) Hal transparansi perencanaan hingga proses penggunaan dana keistimewaa, Pemda DIY secara normatif
telah menjamin transparansi
penggunaan  Dana  Keistimewaan  sejak proses perencanaan. Pemda DIY memiliki  kewajiban  untuk  menampilkan
Program  Dana  Keistimewaan  dalam Dokumen Publik berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  untuk  5  tahunan  dan  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahunan sebagaimana termuat dalam  ketentuan  UU  13/2012  tentang Keistimewaan DIY[11]. Usulan-usulan  rencana  kebutuhan dana
keistimewaan tersebut dilampiri  dengan  kerangka  acuan  kerja dokumen  dapat  diakses  oleh  publik. Keinginan politik ( political will ) pemerintah dalam melakukan transparansi perencanaan dan
pelaksanaan  ini  didukung  oleh  adanya system  informasi  Jogja  Plan.  Sistem informasi  Jogja  Plan  menjadi  saluran pelayanan bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait perencanaan  Dana  Keistimewaan  secara real  time  online .  Saluran  layanan masyarakat tersebut sekurangnya disediakan  dalam  rangka  penyusunan dokumen perencanaan 1 tahun/ tahunan.
2. Power Pondok  Pesantren  dalam mempengaruhi Kebijakan Alokasi Danais
Pesantren  pada  awalnya  tidak diperhitungkan  sebagai  pihak  yang berhak mendapatkan dana keistimewaan, sebagaimana  diketahui  bahwa  dinas kebudayaan memperoleh anggaran sekitar  Rp61  miliar  dimana  separuhnya dihabiskan  untuk  program  pengelolaan keragaman  budaya,  selain  itu  ada  Rp8 miliar  untuk  program  pengembangan
taman  budaya  dan  Rp5  miliar  untuk pengembangan taman budaya di kabupaten/kota.  Perlu  kajian  mendalam seperti  apa  konsep  pengembangan  taman budaya  tersebut.  Dari  data  tersebut terdapat  anggaran  yang  diberikan  kepada pihak  ketiga  atau  masyarakat  sebesar Rp25,5  miliar,  anggaran  tenaga  ahli Rp27,7  miliar  lalu  belanja  modal  Rp11,2 miliar.  Artinya,  dari  belanja  sekitar Rp130  miliar  di  dinas  kebudayaan,  dana yang  dialokasikan  ke  masyarakat  kurang dari  separuh  atau  hanya  48%.  Kiprah pesantren  tidak  dapat  dipisahkan  dari status  keistimewaan  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut karena keterkaitan  dan  kerjasama  pesantren dengan  keratin.  sejak  dahulu.  Peran penting  pesantren  dalam  menguatkan keistimewaan  DIY  ini  tidak  bertimbal balik  dengan  kebebasannya  mengakses dana keistimewaan yang merupakan dana yang diperuntukkan untuk menjaga keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pesantren  masih  terkesan  dinomor duakan dalam hal akses terhadap kebijakan. Padahal Pesantren juga berhak mengakses dana keistimewaan dan meminta  pertanggungjawaban  pengelola dana keistimewaan. Power Pondok
Pesantren  Krapyak  Almunawwir  dalam mempengaruhi  kebijakan  alokasi  dana keistimewaan  merupakan  kekuatan  yang tampak  maupun tidak tampak  yang dapat mempengaruhi pengambil kebijakan dalam  membuat  kebijakan.  Dalam  hal perumusan kebijakan pengalokasian dana  keistimewaan  daerah  istimewa Yogyakarta,  menurut  H.  Ahmad  Shidqi, S.Psi. M.Eng (pengasuh komplek Ponpes Al-Munawwir Krapyak), bahwa berbicara
tentang pengaruh pesantren pada umumnya  dan  Pesantren  Krapyak  pada khususnya dapat dirunut dari kebudayaan masyarakat Jawa. Ahmad Sidqi mengatakan bahwa hubungan  pesantren  dengan  keraton telah  terjalin  sejak  zaman  dahulu sebelum  Daerah  Istimewa  Yogyakarta bergabung  dengan  Indonesia  sebagai NKRI.
“ Kalau diruntut dari sejarah masyarakat Yogyakarta  itu ada 3 unsur  masyarakat, priyai,  santri  abangan.  dan  hubungan dengan  pesantren  itu  sudah  terjadi  dari dahulu  sebelum  Yogyakarta  bergabung dengan  Indonesia”. (wawancara  dengan H.  Ahmad  Shidqi,  S.Psi.  M.Eng, pengasuh komplek Ponpes Al- Munawwir Krapyak) Lebih lanjut dijelaskan oleh Ahmad  Sidqi  bahwa  relasi  antara pesantren  dengan  Keraton  Yogyakarta pada  umumnya  dan  Pemerintah  Daerah Istimewa Yogyakarta
pada khususnya tersebut masih terjalin hingga saat  ini.  Pesantren  dan  pemerintah Daerah  Istimewa  Yogyakarta  menjalin komunikasi dalam membicarakan berbagai  hal  terkait  denganbanyak  isu.
Menurut Ahmad Sidqi, pesantren banyak memberikan masukan kepada pemerintah  dalam  mendorong  kemajuan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pesantren  sebenarnya  dipandang memiliki power dari  personal  kyai  yang memimpin pesantren. Power yang dimiliki  oleh  kyai  disebabkan  karena pengetahuannya  terhadap  hukum  Islam, keagungan  Tuhan  dan  rahasia  alam semesta. Kedudukan kyai tersebut
dipandang sebagai kedudukan  yang tidak terjangkau.  Oleh  karena  posisi  tersebut, Kyai  memiliki  pengaruh  besar  dalam kehidupan masyarakat. Berbanding terbalik  dengan  pengaruh  pesantren  bagi masyarakat awam, walaupun telah terjalin hubungan antara pesantren dengan keraton, tetapi
hubungan  tersebut  tidak  berpengaruh pada  pengambilan  kebijakan-kebijakan pemerintah,  seperti  pada  kasus  kebijakan pengalokasian dana keistimewaan.
Hubungan antara pesantren dengan keraton  sebagai  symbol  pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta baru sebatas  hubungan  informal  antara  dua institusi kebudayaan.
Menurut  Ahmad  Sidqi,  antara entitas  pesantren  dengan  entitas  Keraton Yogyakarta baru terjalin hubungan informal  dalam  bentuk  sharing  dan  atau bertukar  pendapat  tentang  kemajuan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di bidang pendidikan keagamaan,  sebagaimana  dikutip  dalam hasil wawancara berikut ini:
“ Kalau  untuk  saat  ini  juga  masih  cukup baik
hubungan
antara pemegang kebijakan di pondok pesantren dengan  pemerintah  yang  ada,  masih terjadi sharing/bertukar pendapat  antara ulama dan umarok khsusnya dalam kemajuan di Yogyakarta ”.  (wawancara  dengan  H.
Ahmad  Shidqi,  S.Psi.M.Eng,  pengasuh komplek Ponpes Al-Munawwir Krapyak)
Mengenai penyusunan dan pengalokasian dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, diakui oleh Ahmad Sidqi, bahwa tidak ada pembicaraan secara teknis yang
melibatkan  pesantren.  Tetapi  Ahmad
Sidqi  memberikan  gambaran  bahwa telah terjadi pembicaraan yang melibatkan antara wakil Pesantren dengan  Pemerintah  Daerah  Istimewa Yogyakarata,  tetapi  tidak  menyangkut teknis perencanaan, dan atau pengalokasian dana keistimewaan. Menurutnya,  pesantren  dalam  hal  ini pesantren al-Munawwir
Krapyak hanya  memberikan  masukan-masukan secara  informal  kepada  pemerintah untuk memasukkan kepentingan- kepentingan  yang  diperjuangkan  oleh pesantren.  Masukan-masukan  tersebut lebih sering disampaikan dalam forum-forum  informal,  bukan  forum formal  seperti  Musrenbangdes,  dan atau Musrenbangda. Sehingga, kepentingan pesantren untuk
mempengaruhi pengalokasian dana keistimewaan memang tidak terlalu kuat.
“ Untuk  secara  teknis  itu  tidak  ada,
Hanya  masukan-masukan  informal  saja. Kalau  untuk  secara  teknis  penanganan tata  kelola  pemerintahan  itu  tidak  ada ”. (wawancara  dengan  H.  Ahmad  Shidqi, S.Psi. M.Eng, pengasuh komplek Ponpes Al-Munawwir Krapyak)
Sementara itu, dalam  forum-forum musrenbang sebagai proses awal perencanaan  dana  keistimewaan  juga tidak  terlalu  berpengaruh  dalam  proses pengalokasian dana keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut disebabkan karena forum musrenbang  tidak  memiliki  kekuatan dalam proses pengalokasian dana keistimewaan. Pengalokasian dana keistimewaan  tetap  ditentukan  oleh  tim khusus.
Proses Musrenbang dalam pengalokasian  dana  keistimewaan  sudah ada,  tetapi  tetap  keputusan  akhir  berada di  bawah  kekuasaan  tim.  Terkait  dengan aspirasi Pesantren Krapyak dalam mempengaruhi pengalokasian dana keistimewaan, pesantren
Krapyak sebenarnya  telah  menyampaikan  secara langsung  kepada  pengambil  kebijakan ditingkat  elite  pemerintahan  di  Daearah Istimewa  Yogyakarta,  walaupun  pada forum  informal.  Tetapi  upaya  pesantren untuk  mendapatkan  perhatian  khusus dalam hal pengalokasian dana keistimewaan  telah  disampaikan  kepada otoritas  pengelola  dana  keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarata.
Tekanan  dan  permintaan  pesantren terhadap akses dana keistimewaan
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tersebut, misalnya  disampaikan  pada  suatu  acara diskusi  kepada  GKR  Hemas  di  Keraton Kilen  Yogyakarta.  Dalam  acara  tersebut, perwakilan pesantren, Kyai Syakur menyampaikan  bahwa  selain  konsern  di bidang  pendidikan,  Pondok  pesantran  di Daerah Istimewa Yogyakarta juga
mengembangkan kebudayaan seperti melestarikan  Kitab  Arab  Pegon  (Arab Jawa), membudayakan penggunaan bahasa Krama Hinggil di kalangan santri,
Salawatan Jawa
dan lain-lain.
Sebelumnya, dukungan pemerintah terhadap  pondok  pesantren  masih  minim, sehingga  pondok  pesantren    harus memenuhi  kebutuhannya  secara  mandiri, dan  belajar  dengan  fasilitas  seadanya. Padahal  Ponpes  menjadi  salah  satu indicator  pembangunan  manusia,  dengan menjadikan manusia Indonesia yang salih dan berbudi pekerti luhur.
Pondok  pesantren  diberi  prioritas
untuk bisa mengakses Dana Keistimewaan  (Danais),  mengingat  dari sejarah,  keberadaan  Ponpes  di  Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bisa dilepaskan  dengan  Keraton.  Selain  itu,
FKPP  Daerah  Istimewa  Yogyakarta berharap  ada  SK  dari  Gubernur  Daerah Istimewa
Yogyakarta untuk
kepengurusan  organisasi  FKPP  Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hal  ini  sangat  penting  agar  FKPP
Daerah Istimewa Yogyakarta bisa berkoordinasi dengan SKPD di pemerintah  daerah.  Menurut  Syakur, banyak  event  santri  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta yang belum berjalan optimal,  disebabkan  SKPD  tidak  bisa berkoordinasi  dengan  FKPP  Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum memiliki  SK  dari  gubernur.  Misalnya, event  peringatan  hari  santri,  kemah santri,  pekan  olah  raga  santri  dan  lain- lain. Oleh karena itu, pihaknya mewakili organisasi FKPP Daerah Istimewa Yogyakarta mengaku sangat mengharapkan mendapat SK dari gubernur,  karena  FKPP  kabupaten/kota sudah mendapat SK dari bupati/walikota. Sementara Pengasuh Ponpes Al-Mumtas Patuk Gunungkidul KH Khoiron Marzuki  mengatakan,  pondok  pesantren juga  mengembangkan  jiwa entrepreneur di  kalangan  santri  dengan  membuat  unit produksi.  Hanya  saja  saat  ini  masih terkendala  perihal  perizinan  pendirian koperasi  untuk  mengembangkan  usaha. Marzuki berharap mendapatkan kemudahan  perizinan  serta  didampingi dalam hal mendapatkan pasar. GKR Hemas berjanji akan membantu memajukan Pondok
Pesantran di Daerah Istimewa Yogyakarta  untuk  akses  danais,  terkait SK  FKPP  Daerah  Istimewa  Yogyakarta akan  dikomunikasikan  dengan  gubernur dan perizinan akan diberikan pendampingan.  Selain  GKR  Hemas  yang mewakili  Keratorn,  Menantu  Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Wironegoro juga berjanji akan memperjuangkan tradisi Pondok
Pesantren untuk masuk ke dalam Peraturan Daerah Keistimewaan (Perdais) Jogja agar bisa mengakses dana keistimewaan (Danais).
Menurut  KPH  Wironegoro,  pada acara  pembukaan  lomba  membaca  dan memahami kitab kuning atau Musabaqoh Qiroatil  Kutub  (MQK)  antar  pondok pesantren  se-DIY  di  Pondok  Pesantren Darul  Quran  Wal  Irsyad  Wonosari,  ia berjanji akan perjuangkan tradisi pesantren  ke  dalam  perdais,  seperti kegiatan MQK bisa akses dana keistimewaan bahwa madrasah merupakan  tradisi  pesantren  termasuk kebudayaan  asli  yang  bisa  masuk  ke dalam  lima  pilar  perdais,  sehingga  harus difasilitasi oleh berbagai pihak.
Mengartikan  kebudayaan  tidak  hanya seni,  tari,  atau  batik,  tradisi  pesantren juga kebudayaan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa power Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Pesantren dalam Mempengaruhi kebijakan  alokasi  dana  keistimewaan yaitu  ditunjukkan  dengan  desakan  secara informal  kepada  pemerintah  khususnya
kepada Keraton Yogyakarta untuk menempatkan pesantren sebagai institusi budaya.  Pesantren  sebagai  institusi kebudayaan  berhak  untuk  mengakses dana keistimewaan sebagaimana disebutkan bahwa kebudayaan
merupakan  salah  satu  bidang  yang mendapat  pos  anggaran  dari  dana keistimewaan.
Segi  efektifitas Power Pondok Pesantren  Al-Munawwir  Krapyak  dalam mempengaruhi  dalam  mempengaruhi kebijakan  alokasi  dana  keistimewaan tidak  cukup  efektif,  walaupun  dalam pembentukan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa  faktor-faktor  salah  satunya adalah  adanya  pengaruh  dari  kelompok luar dan selain itu langsung berhubungan dengan  elite  Keraton  Yogyakarta.  Akan tetapi,  dari  pihak  pesantren  tidak  ada pengawalan  lebih  lanjut  pada  tahap eksekusi di pengambil kebijakan. Padahal  dalam  proses  pengambilan kebijakan  danais  ini,  perlu  adanya pengawalan  agar  aspirasi  masyarakat pesantren  keluar  atau  dicantumkan  di anggaran  Danais,  yang  berarti  hal  ini menunjukan ahistoris.
Salah  satu  desakan  dari  pesantren kepada  Keraton  dan  Pemerintah  Daerah Istimewa  Yogyakarta  yaitu  disampaikan dalam forum informal yaitu menyampaikan bahwa Pondok Pesantren merupakan pilar kebudayaan Yogyakarta yang  turut  mengembangkan  kebudayaan seperti ikut serta membudayakan penggunaan  bahasa  Krama  Hinggil  di kalangan  santri,  dan  Salawatan  Jawa untuk  memperjuangkan  tradisi  Pondok Pesantren  supaya  masuk  ke  dalam Peraturan Daerah
Keistimewaan
(Perdais) Jogja agar bisa mengakses dana keistimewaan (Danais).

## SARAN
1. Kepada  Pesantren,  agar  menggunakan mekanisme  seperti  musrenbang  untuk menyampaikan aspirasi guna mendapat akses dana keistimewaan.
2. Kepada Pengelola Danais, agar memperhatikan pesantren sebagai kekuatan kebudayaan sehingga menyediakan anggaran dalam memajukan pesantren dari dana keistimewaan.
3. Kepada  peneliti  lainnya,  penelitian  ini masih  memiliki  kekuarangan  dari  segi dasar  pengalokasian  danais.  Peneliti lain dapat memperdalam alasan prosentase  pada  pengalokasian  dana keistimewaan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1] Undang-Undang  Nomor  13  tahun 2012 Tentang keistimewaan.
[2]   Sakir,  S.,  &  Mutiarin,  D.  (2016). Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan  Daerah  Istimewa Yogyakarta . Journal of Governance and Public Policy, 2(3).
[3]   Baskoro, H  dan Sunaryo, S. (2011) Wasiat HB IX . Galangpress.
[4] ( http://jogjadaily.com/2015/08 ) diakses pada tanggal 22  Desember 2022.
[5]    Hidayatulloh,  B.  A.,  Sudjito,  S.,  & Pramusinto,  A.  (2016). Ketahanan Politik  Wilayah  Pondok  Pesantren
Dalam  Pemilihan  Umum  2014 (Studi terhadap Pemuda di Yayasan Pondok  Pesantren  Ali  Maksum, Krapyak Kulon, Desa
Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) .  Jurnal  Ketahanan Nasional, 22(1), 61-75.
[6]    ( https://news.detik.com/berita- jawa-tengah/d-3519358/ponpes diYogyakarta-akui-kesulitan ) diakses pada tanggal 20 Desember
2022.
[7] Rakhmat,  B.,  Agustino,  L.,  & Nugroho, K. S. (2014). Implementasi Undang-Undang
Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  Di Kabupaten Pandeglang (Studi Pada Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang) (Doctoral dissertation,  Universitas  Sultan Ageng Tirtayasa).
[8]   Steven  Luks.  “ Power:  A  Radical View”.  Eds  ke  II.  Palgrave Macmillan,  New York .  2005.  Hal-
108. [9]   Ruslan, R. (2004). Metode Penelitian  Public  Relation  dan
Komunikasi .  PT.  Raja  Grafindo
Persada.
[10]  Moleong, Lexy J. (2010), Metodologi  penelitian  kualitatif .
Remaja  Rosdakarya.
[11]   Undang-Undang  Nomor    13  tahun 2012 Tentang keistimewaan.