## FAKTOR- FAKTOR PENDORONG PENGGUNAAN ISLAM MODERAT SEBAGAI
IDENTITAS BARU POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TAHUN 2004-2014

## Oleh: Andi Purwono
Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang

## Abstrak
This  research  aims  to  answer  the  reasons  why  did  Susilo  Bambang  Yudhoyono’s government  in  2004-2014,  using  Islam  as  identity  in  Indonesia  forein  policy.  Before  this period,  Islam  had  never  been  expressed  in  Indonesia  foreign  policy.  Leader  like  Soekarno and Soeharto tried to keep Indonesia foreign policy from islamic influence. Using qualitative method  and  Albert  Hourani  theoritical  analysis,  this  research  found  that  there  are  three reasons of this. First, Islam has been used to justify SBY policy. Second, to mobilize domestic support, and three, to reach international support and Indonesia image.
Keywords: foreign policy, Islam, identity, domestic support, international image

## Pendahuluan
Di  dunia  muslim,  ada  harapan,  kalau  bukan  asumsi  bahwa  ajaran  Islam  besar pengaruhnya dalam kehidupan politik termasuk politik luar negeri. Harapan ini bisa dipahami karena  Islam  berperan  sebagai  sumber  nilai  dan  norma  yang  menuntun  perilaku  dan kehidupan  masyarakat.  Selain  itu,  Islam  juga  penting  dalam  legitimasi  sosial  dan  politik dalam masyarakat.
Asumsi  dan  harapan  yang  sama  juga  muncul  dalam  politik  luar  negeri  Indonesia sebagai  negara  berpenduduk muslim terbesar  di  dunia.  Indonesia  diharapkan  berperan  lebih besar dalam berbagai konflik Timur Tengah.  Indonesia diharapkan menjadi model alternatif Islam.
Namun  mayoritas  peneliti  berpandangan  bahwa  Islam  bukan  merupakan  elemen penting hubungan luar negeri Indonesia. Mayoritas  studi politik luar negeri Indonesia di era Soekarno,  Soeharto,  dan  bahkan  reformasi  menunjukkan  hal  itu.  Mereka  mengungkapkan bahwa  Islam  tidak  memainkan  peran  signifikan  apalagi  dominan  dalam  politik  luar  negeri Indonesia.  Islam  bukan  merupakan    konsideran  utama  dan  perannya  sekunder  saja  dalam politik luar negeri Indonesia. Tidak ada substansi Islam dalam politik luar negeri Indonesia. Pemerintah  menghindari  penggunaan  identitas  Islam  dan  berupaya  agar  politik  luar  negeri tidak  dictated  oleh  Islam.  Bahkan  dari  sisi  retorika  dan  jargon,  identitas  Islam  tidak  pernah muncul dalam politik luar negeri Indonesia.
Perubahan  terlihat  ketika  artikulasi  identitas  Islam  muncul  dan  disebut  sebagai  pola baru  dalam  politik  luar  negeri  Indonesia.  Dalam  pertemuan  yang  diselenggarakan  oleh Indonesian  Council  on  World  Affairs  (ICWA)  tanggal  19  Mei  2005  di  Jakarta,  yang merupakan  pidato  perdana  mengenai  direksi  politik  luar  negeri  Indonesia,  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  (SBY)  menyebut  identitas  keislaman  menjadi  proyeksi  yang  inheren dalam referensi mengenai bangsa Indonesia. 1
Hal itu juga dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam forum utama  ekonomi  dunia  Group  of  20  (G20). 2 Sebagai  kelanjutan,  Indonesia  terus  berupaya memasukkan  Islam  moderat  sebagai image -  nya  dalam  politik  global. 3 Bahkan  sebenarnya Islam  moderat  ini  sudah  dimulai  sejak  Bom  Bali  I  2002  dan  menjadi  salah  satu  prioritas politik luar negeri SBY. 4
Indonesia memang serius dalam upaya memasukkan Islam moderat sebagai  identitas barunya    dalam  politik  global.  Identitas  baru  Indonesia  Islam  moderat  ini  telah  mendapat apresiasi  luar  negeri. 5 Program-  program  yang  dijalankan  meliputi  fasilitasi interfaith dialogues, inter-civilization dialogues , dan menjadi tuan rumah the International Conference of  Islamic  Scholars yang  berupaya  mempromosikan  aspek  moderat  peradaban  Islam. Agenda-  agenda  itu  diorganisasikan  di  bawah  supervisi  Direktorat  Diplomasi  Publik kementerian Luar Negeri. 6 Dua hal yang sering juga disebut adalah upaya Indonesia menjadi jembatan  Islam-  Barat  serta  jembatan  antar  dunia  Islam.Setelah  sekian  lama  sejak kemerdekaan  hingga  awal  era  reformasi  tidak  dijadikan    identitas  dan  bahkan  dihindari, mengapa  akhirnya  pemerintah  Susilo  Bambang  Yudhoyono    diartikulasikan  Islam  sebagai identitas dalam politik luar negeri Indonesia ?
1 Lihat  Yudhoyono,  S.  B.  2005,  ‘Independent  and  Active  Foreign  Policy  in  the  21 st Century’, Transforming Indonesia: Selected International Speeches (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2005),  p. 124-125.
2 “…as the G-20 has confirmed itself for the status of the major forum on world economic issues, Indonesia is challenged to carve a niche within the group that is unique to itself as the world’s third largest democracy, the country with the world’s largest Muslim population, and a voice of moderation…’’ Lihat Anwar, D. F. 2011, ‘The Impact of Domestic Politics and Asian Regional Affairs on Indonesian Foreign Policy’, Southeast Asian Affairs , p. 126.
3 Rizal  Sukma,  Domestic  Politics  and  International  Postures:Constraints  and  Possibilities  dalam    A.  Reid, Indonesia Rising: The Repositioning of Asia’s Third Giant (Singapore, ISEAS, 2012), h. 86.
4 D. Weatherbee, Indonesia in ASEAN: Vision and Reality (Singapore: ISEAS, 2013)
5 Lihat Tabloid Diplomasi Edisi Maret 2009.
6 Tim Kementerian Luar Negeri RI, Buku Saku Diplomasi Publik (Jakarta: Direktorat Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI, 2008).

## Teori dan Pembahasan
Dalam  studi  tentang  Islam  dalam  politik luar  negeri, tulisan  Adeed  Dawisha  banyak dijadikan  rujukan  penting. 7 Menurutnya  analisa  Islam  sebagai  pengaruh  terhadap  kebijakan harus diletakkan secara hati- hati. Sebagai pengaruh ia bisa berupa kapasitas ketika berfungsi sebagai  kekuatan  pembuat  integrasi,  sebagai  pencipta  konsensus  terhadap  tujuan  kebijakan luar  negeri,  atau  mobilisator  sumberdaya  eksternal  dalam  mendukung  negara,  serta  sebagai pembatas atau kendala. 8
Pada  kenyataannya,  Islam  juga  tidak  monolit  tetapi  ada  banyak  warna.  Oleh karenanya  memang  sulit  untuk  mendefinisikan  Islam,  meski  tetap  harus  diakui  bahwa  ada ideologi  yang  bernama  Islam  yang  memiliki  nilai  simbolik  di  antara  orang-  orang  yang menyebut  dirinya  muslim.  Oleh  karenanya,  pembuat  kebijakan  di  negara  berpenduduk mayoritas  muslim,  harus  memasukkan  Islam  sebagai  pertimbangan  dalam  membuat kebijakan.  Pada  tingkat  analisa  ini,  bisa  diasumsikan  bahwa  Islam  harus  terwakili  dalam sebagian image dan persepsi bahkan tindakan dan sistem nilai para pembuat kebijakan. Meski demikian hal itu memang tidak menjelaskan seberapa relevan Islam dalam kebijakan tertentu. Tetapi  hal  itu  bukan  menjadi  persoalan  karena  memang  upaya  mengidentifikasi  faktor bukanlah melacak pengaruh faktor tersebut.
Ada ambiguitas metodologis dalam studi Islam dalam politik luar negeri yaitu adanya kesulitan  dalam  menentukan  apakah  Islam  itu  bertindak  sebagai motivator,  legitimator atau sekedar justifier bagi  kebijakan  luar  negeri  tertentu. 9 Dengan  demikian  problem metodologisnya  ada  dua  yaitu  bagaimana  memisahkan  Islam  dari  nilai  lain  yang  juga memberi  motivasi,  dan  kedua,  bagaimana  memisahkan  Islam  sebagai  motivator  kebijakan atau  sebagai  peran  fungsional  lainnya.  Sayangnya,  disiplin  hubungan  internasional  tidak secara saintifik bisa tepat dalam mengatasi kesulitan- kesulitan ini. Pada akhirnya, pada analis itu  sendiri  berdasar  keahlian  dan  pengetahuannya  untuk  sampai  pada  kesimpulan  tertentu. Upaya  mengisolasi  Islam  dari  nilai  lain  agar  ditemukan  ketepatan  tentang  peran fungsionalnya  biasanya  tergantung  pada  referensi  pembuat  kebijakan.  Namun  hal  itu  juga memuat sejumlah problem.
Oleh  karenanya  yang  bisa  dilakukan  adalah  secara  sederhana  menempatkan  Islam dalam bahasa dan simbol yang digunakan para pembuat kebijakan. 10 Namun menurutnya hal
7 Adeed Dawisha, Some Methodological Issues dalam Adeed Dawisha (ed.), Islam in Foreign Policy (New York: Cambridge Unibersity Press, 1983), h. 6.
8 Ibid , h. 4.
9 Ibid ., h. 5.
10 Ibid ., h. 6.
ini  juga  beresiko.  Bukan  karena  tidak  ada  alasan  untuk  mempercayai  bahwa  Islam memotivasi  pembuat  kebijakan,  namun  karena  ada  kemungkinan  besar  Islam  sekedar digunakan  oleh  mereka  untuk  melegitimasi  pemerintahannya  atau  memobilisasi  dukungan bagi kebijakannya.
Pendapat yang serupa disampaikan Hourani yang menyebutkan  tiga pertanyaan yang biasanya  muncul  dalam  kajian  Islam  dan  politik  luar  negeri  dan  menyatakan  pertanyaan ketiga  tentang  bahasa  dan  simbol  penguasa  lah  yang  paling  memuaskan  jawabannya. 11
Meskipun  demikian,  ia  mengakui  bahwa  perbedaan  antara  ketiga  pertanyaan  itu  terkadang artifisial  saja  dan  jawaban  terhadap  salah  satu  pertanyaan  bisa  jadi  berkaitan  dengan pertanyaan lain.
Pertama,  sejauh  mana  Islam  bisa  memberi  arah  dan  isi  politik  luar  negeri  dimana mayoritas  penduduknya  muslim.  Opini  umum  yang  berkembang  adalah  bahwa  hanya  pada isu terbatas saja, negara dengan populasi muslim membuat politik luar negeri  yang berbeda dengan negara lain seperti isu Palestina dan Jerusalem. Selain isu itu, hanya  Iran lah negara yang  bisa  disebut  menerapkan  “politik  luar  negeri  Islam”  secara  penuh.  Hal  ini  disebabkan karena kombinasi faktor peran spesial kelas agama di masyarakat Iran dan cara revolusi Iran diproyeksikan ke dalam kekuasaan politik.
Pertanyaan kedua adalah sejauh mana pandangan negara terhadap dunia dibentuk oleh nilai sosial dan politik budaya Islam. Meski tidak selalu nilai itu didefinisikan dalam tujuan kebijakan,  nilai-  nilai  itu  bisa  mempengaruhi  metode-  metode  atau  menentukan  batas  mana yang  mungkin  untuk  dilakukan.  Di  negara-  negara  dengan  penduduk  muslim,  budaya  pra- Islam bisa dihapus atau diserap dalam sistem budaya yang pada akhirnya bisa disebut secara esensi  sebagai  Islam.  Di  situ,  Islam  sering  berperan  sebagai  jalan  mengidentifikasi  kawan alami sehingga Islam menjadi jalan potensial dalam membentuk blok negara- negara.
Namun perlu dicatat juga bahwa nilai Islam itu bukannya tidak mendapat tantangan. Ada  nilai  lain  seperti  sekularisme,  urban,  industri,  dan  lainnya  yang  juga  mempengaruhi hidup  dan  pikiran  para decision  makers .  Artinya  ada  problem  membedakan  nilai  Islam dengan  pengaruh  nilai lain.  Akibatnya  seringkali  pembedaan antara  negara  muslim  dan  non muslim menjadi tidak relevan.
Ketiga,  sejauh  mana  pemerintah  menggunakan  term  dan  simbol  Islam  untuk menjelaskan  dan  menjustifikasi  kebijakannya  terhadap  rakyatnya.  Pertanyaan  ketiga  ini  lah
11 Albert  Hourani,  Conclusion  dalam  Adeed  Dawisha  (ed.), Islam  in  Foreign  Policy (Cambridge:  Cambridge Unibersity Press, 1983), h. 178-181.
yang  tampaknya  lebih  menemukan jawaban.  Kita  memang  melihat  banyak  pemimpin  Islam menggunakanya lebih dibanding era sebelumnya.
Ada tiga penjelasan untuk hal ini yaitu pertama, penggunaan simbol Islam ditujukan sebagai  cara  alami  para  pembuat  kebijakan  mengekspresikan  diri  atau  agar  bisa menjustifikasi kebijakan mereka dalam pikiran mereka. Kedua untuk memobilisasi dukungan rakyat  dan  menghindari  penentangan.  Ketiga  untuk  menarik  rakyat  di  negara  lain  melalui pikiran para pemimpinnya. 12
Riset  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  metode. studi  kasus.  Studi  kasus  diartikan  sebagai   metode  atau  strategi  dalam  penelitian  untuk mengungkap kasus tertentu. Ada juga pengertian lain, yakni hasil dari suatu penelitian sebuah kasus  tertentu.  Jika  pengertian  pertama  lebih  mengacu  pada  strategi  penelitian,  maka pengertian kedua lebih pada hasil penelitian
Temuan  penelitian  tentang  faktor-  faktor  pendorong  pemerintah  Susilo  Bambang Yudhoyono    mengartikulasikan  Islam  sebagai  identitas  dalam  politik  luar  negeri  Indonesia meliputi tiga variabel berikut.
Pertama,  penggunaan  simbol  Islam  dalam  politik  luar  negeri  bisa  ditujukan  sebagai cara alami para pembuat kebijakan untuk mengekspresikan diri atau agar bisa menjustifikasi kebijakan  mereka  dalam  pikiran  mereka.  Artinya,  ada  dorongan  internal  dari  nilai  yang diyakini  pembuat  kebijakan.  Islam  moderat  yang  dijadikan  identitas  politik  luar  negeri Indonesia itu dalam kaitan ini adalah dorongan dari pemikiran, keyakinan, nilai yang dianut mereka.
Pertama,  selain  dikenal  sebagai  jenderal  pemikir,  Presiden  Soesilo  Bambang Yudhoyono  (SBY)  sebenarnya  adalah  santri  yang  lahir  di  lingkungan  pesantren  sehingga sangat akrab dengan syariat, nilai dan hakikat keislaman. 13 Meski lebih tampak sebagai sosok militer,  namun  dari  tulisan  dan  pikirannya,  kita  bisa  membaca  keluasan  dan  kedalaman pengetahuan keislamannya. Oleh karena itu pada aspek idiosyncracy ini kita melihat ada rasa tanggung  jawab  SBY  sebagai  pemimpin  dari  negara  berpenduduk  muslim  terbesar  untuk bersikap terhadap situasi internasional yang dipenuhi isu terorisme berbasis agama.
Kedua,  hal  senada  juga  tercermin  dari  pernyataan  Menteri  Luar  Negeri.  Sebagai respon  dari  keadaan  internsional  yang  terus  menyudutkan  Islam  sebagai  agama  radikal, Menteri  Luar Negeri  Hasan Wirayuda menyampaikan responya dengan memaparkan bahwa
12 Ibid.
13 Dino Patti Djalal, Harus Bisa: Seni Memimpin Ala SBY (Jakarta: Red and White Publishing, 2008), h. 184-195.
Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki kewajiban untuk  memproyeksikan  wajah  Islam  yang  sebenarnya,  yaitu  Islam  yang  moderat. 14 Artinya ada  kesadaran  bahwa  sebagian  perilaku  muslim  tidak  mencerminkan  ajarran  Islam.  Di  sisi lain  ada  pandangan  yang  keliru  dengan  memandang  Islam  sama  dengan  perilaku  sebagian muslim.  Oleh  karenanya,  aa  perasaan  kewajiban  dari  pemimpin  Indonesia  yang  merupakan negara  berpenduduk  muslim  terbesar  di  dunia  untuk  menunjukkan  seperti  apa  sebenarnya ajaran Islam yang sebenarnya.
Kedua , penggunaan simbol Islam dalam politik luar negeri juga bisa ditujukan untuk memobilisasi dukungan rakyat dan menghindari penentangan. Artinya ini adalah mekanisme politik di itngkat domestik dengan dua tujuan yaitu menarik dukungan bagi kebijakan. Tujaun berikutnya  untuk  meraup  legitimasi  bagi  kebijakan  yang  dibuat  agar  tidak  muncul penentangan.
Pertama, hal ini didasarkan pada fakta bahwa Islam  Indonesia memang moderat dan organisasi Islam mainstream Indonesia juga moderat. Sejarah masuknya  Islam ke Indonesia yang  damai,  kontribusi  organisasi-  organisasi  Islam  dalam nation  and  state  building ,  serta perannya  dalam  dinamika  sejarah  Indonesia  makin  menegaskan  karakter  Islam  damai Indonesia. 15 Dengan  demikian,  identitas  Islam  moderat  kompatibel  dengan  karakter  Islam yang ada di Indonesia.
Kedua,  mobilisasi  dukungan  rakyat  dalam  politik  luar  negeri  yang  mempromosikan Islam  moderat  juga  bisa  kita  lihat  dari  upaya  mengikutsertakan  organisasi  Islam  dalam diplomasi  internasional  Indonesia.  Hal  ini  sebagaimana  disampaikan  oleh  menteri  Luar Negeri  Hassan  Wirajuda  yang  menyatakan  bahwa    penguatan  kemoderatan  sebagai  tema besar kebijakan luar negeri Indonesia dilakukan dengan pemberdayaan kelompok moderat di dalam  negeri  sebagai  langkah  awal. 16 Menteri  Luar  Negeri  juga  menyatakan  bahwa keberhasilan  memerangi  terorisme  ditentukan  juga  oleh  pemberdayaan  kaum  moderat (empowering moderates) 17
14 Hasan Wirayuda, “Refleksi tahun 2003 dan Proyeksi tahun 2004” dipaparkan di jakarta, 6 Januari 2004
15 Lihat misalnya Noor Achmad, Kumpulan Pemikiran Lokakarya Sikap Keberagamaan Dalam Memperkokoh Semangat Kebangsaan (Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2008).
16 Hassan Wirajuda, “Refleksi Tahun 2003 dan Proyeksi Tahun 2004” dalam paparan lisan yang disampaikan di Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, 6 Januari 2004.
17 Lihat Paparan Lisan Menteri Luar Negeri Indonesia Dr. N. Hassan Wirajuda “Refleksi 2004 dan Proyeksi 2005” dalam Badan Pengkajian dan Pengembangan kebijakan Kemenlu, Himpunan Pidato/ Sambutan Menteri Luar Negeri Tahun 2004 (Jakarta: BPPK Kemenlu, 2005),  h. 173.
Pelibatan  kelompok-kelompok  moderat  yang  merupakan  aktor  non-negara  menandai perubahan  pola  kebijakan  luar  negeri  yang  pada  era  sebelumnya  lebih  diformulasikan  oleh elite  daripada  massa.  Mereka  dilibatkan  untuk  turut  serta  mempromosikan  kemoderatan Indonesia  melalui  berbagai  kegiatan  diplomasi.  Dalam  kaitan  ini,  maka  secara  bersamaan pemerintah juga bisa disebut menggalang mobilisasi domestik sehingga mendapat dukungan.
Kerjasama  dengan  Nahdlatul  Ulama  terlihat  dari  penyelenggaraan  serangkaian konferensi  ulama  dan ilmuwan  muslim  dalam International  Conference  of  Islamic  Scholars (ICIS) sejak 2004. Dengan Muhammadiyah misalnya dapat dilihat dari kegiatan International Dialogue  On  Interfaith  Cooperation  yang  diselenggarakan  pada  Desember  2004.  Pada kegiatan ini, Muhammadiyah berperan sebagai  organizing committee. Acara yang diadakan di  Jogjakarta  ini  dihadiri  oleh  negara-negara  anggota  ASEAN,  New  Zealand,  dan  Negara- negara Uni Eropa. 18
Ketiga,  mobilisasi  dukungan  rakyat  dalam  politik  luar  negeri  yang  mempromosikan Islam  moderat  juga  bisa  kita  lihat  dari  dukungan  tokoh  organisasi  Islam  dan  cendekiawan muslim moderat.  Hal itu misalnya tampak dari kegiatan dialog lintas agama yang  dilakukan dengan negara- negara sahabat dengan mengikutsertakan tokoh- tokoh muslim seperti Ketua Umum  PP  Muhammadiyah  Din  Syamsudin,  Rektor  UIN  Syarif  Hidayatullah  Komarudin Hidayat,  cendekiawan  muslim  Azyumardi  Azra,  Ketua  oresidium  ICMI  Marwah  Daut Ibrahim, ketua PBNU Masykuri Abdullah.dan ekonom Islam Dr. M. Syafi’i Antonio. 19
Ketiga , penggunaan simbol Islam dalam politik luar negeri juga bisa ditujukan untuk menarik  rakyat  di  negara  lain  melalui  pikiran  para  pemimpinnya.  Artinya,  ini  adalah  upaya mendapatkan  legitimasi  eksternal  dari  masyarakat  internasional.  Ini  adalah  diplomasi  untuk memenangkan hati dan pikiran (winning the hearts and minds) pemerintah dan publik di luar negeri agar dapat mengurangi kesalahan persepsi. 20 Oleh karena itu, dampak yang diinginkan dari  hal  ini tentu  saja  adalah citra  positif  Indonesia.  Citra  yang  positif  pada  gilirannya  akan mendorong pada kerjasama yang lebih erat dan menghindari konflik.
18 “Dialog Antar Agama untuk Mengatasi Ketegangan Dunia”, Kompas, 6 Desember 2004
19 “deplu dan Lembaga Islam Indonesia promosikan islam di london”, dalam http://news.detik.cpm/read/2006/07/06/071444/63011/10/deplu/-lembaga-islam-indonesia-promosikan- islam-di-london diakses pada tanggal 7 desember 2015 pukul 00.50
20 Hassan Wirajuda, Membangun Citra Indonesia yang Demokratis, Moderat dan Progresif: Konsolidasi Soft Power dan Aset Politik Luar Negeri (Jakarta: Pidato Menteri Luar Negeri, 2006), h. 16..
Pertama,  Identitas  Islam  moderat  ditujukan  untuk  mendapatat  citra  positif  dalam konteks  sistem  internasional  yang  diliputi  terorisme 21 dan  Islamophobia.  Runtuhnya  Uni Soviet  (US)  yang  dianggap  sebagai  musuh  bersama  menginspirasi  beberapa  kalangan akademisi  Barat  yang  diwakili  Samuel  Huntington,  Elie  Kedouri,  dan  Bernard  Lewis  untuk menciptakan musuh baru bagi kedigdayaan Barat. Mereka membangun lima argumen dalam mempertentangkan  peradaban  Barat  dan  Islam:  1)  nilai-nilai  Islam  tidak  cocok  dengan demokrasi  dan  cenderung  menghambat  proses  demokrasi  sehingga  dapat  mengancaman demokrasi Barat; 2) Muslim kurang percaya kepada institusi politik dalam sistem demokrasi; 3) nilai-nilai Islam menjadi sumber pemerintahan autoritarian di negara-negara Timur Tengah sehingga  meminimalisir  partisipasi  politik;  4)  Muslim  kurang  memiliki  komitmen.  Hal  ini memimbulkan  isu  Islamofobia  di  dunia  internasional.  Islamofobia    diasumsikan  sebagai bentuk  diskriminasi,  gangguan,  kekerasan  yang  berasal  dari  mis  informasi  yang  diyakini dapat mempresentasikan Islam dan pengikutnya. 22 Keadaan internasional seperi ini membuat negara  –  negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam  merasa  harus  ambil  sikap. Salah satunya Indonesia sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.
Pasca  peristiwa  11  September  2001,  Amerika  mengklaim  bahwa  peristiwa  tersebut sebagai  bentuk  terorisme  yang  kemudian  diimplementasikan  dalam  politik  luar  negerinya untuk  memerangi  terorisme  ( War  on  Terorism ). 23 Gerakan  pertama  yang  dilakukan  adalah dengan membuat National Security Strategy (NSS) pada tahun 2002 24 , yang berisikan ambisi aliansi  untuk  memerangi  terorisme.  Selanjutnya  Amerika  membuat National  Stategy  For Combating  Terrorism (NSCT)  untuk  lebih  menguatkan  niatnya  memerangi  segala  bentuk terorisme, hingga pada akhirnya  Amerika membuat gerakan global war on againt terrorism untuk  lebih  memantapkan  niatnya  dalam  memerangi  terorisme. 25 Di  level  internasional Amerika terus berupaya menebarkan gerakan melawan terorisme. 26
21 Lihat tulisan tentang kehadiran Presiden Amerika Serikat George W. Bush ke Istana Bogor berjudul “Amerika, Bush, dan Pak Beye” oleh Wisnu Nugroho, Pak Beye dan Politiknya (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h. 145- 148.
22 Absus Satta Gazali. Islam and muslim in the post 9/11america. (modesto:eagleenterprise.2012). hal 19
23 file:///G:/%C2%A0/SKRIPSI/bahan%20web/bab%20II/20-9- 2001%20%20Presiden%20Bush%20Kobarkan%20Perang%20Lawan%20Teroris%209_11%20- %20News%20Liputan6.com.htm diakses pada tanggal 7 desember 2015 pukul 13.12
24 Ambisi bush: satu analisis hegemoni beridiologi Gramsci.pdf dapat diliaht di https://www.google.com/search?q=pembentukan+NSS+oleh+AS+2002&ie=utf-8&oe=utf-8 diakses pada tanggal 8 desember 2015 pukul 23.06
25 Upaya – upaya Amerika Serikat memerangi terorisme https://www.academia.edu/3372813/4.1_Upaya- Upaya_Amerika_Serikat_Dalam_Memerangi_Terorisme diakses pada tanggal 5 desember 2015 pukul 20.42
26 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5697/catatan-singkat-ruu-anti-terorisme diakses pada tanggal 5 desember 2015 pukul 20.39
Bagi  Indonesia,  kondisi  ini  mengkhawatirkan  karena  muncul  pemberitaan  dan tudingan  masyarakat  internasional  bahwa  Indonesia  sebagai  negara  muslim  sarang  teroris. Paskabom  di  Bali  2002  misalnya  ekses  negatif  bahkan  dirasa  oleh  warga  Indonesia  di  luar negeri.  Organisasi  Keamanan  Intelijen  Australia  (ASIO)  dan  Polisi  Federal  Australia (AFP) dengan  senjata  tempur  diberitakan  menggeledah  dengan  kasar  rumah-rumah  warga  muslim Indonesia yang tinggal di Sydney, Perth, dan Melbourne, Australia. 27 Selain itu, pemberitaan media,  asing  terutama,  juga  dituduh  menimbulkan  bias  kesan  tragedi  Bali  adalah  tragedi Australia,  Inggris,  atau  negara-negara  yang  warganya  menjadi  korban.  Kesan  yang  juga ditonjolkan  kemudian  adalah  kemungkinan  besar  keterlibatan  beberapa  tokoh  Islam Indonesia  di  balik  peristiwa  itu.  Padahal,  tidak  bisa  dipungkiri  Indonesia  adalah  korban sebenarnya. Biaya sosial, politik, dan ekonomi yang mesti ditanggung Indonesia sangat besar. Di  bidang  ekonomi,  industri  pariwisata  nasional  menerima  pukulan  yang  telak  dan pemulihannya diduga memerlukan waktu yang lama. Belum lagi sektor ekonomi lain seperti investasi asing yang mengalami kontraksi akibat stabilitas yang dianggap tidak kondusif. Di bidang politik, tekanan internasional dirasakan sangat besar agar kita bertindak lebih banyak dalam  menyikapi  terorisme.  Di  bidang  sosial,  kecurigaan  antaranak  bangsa  meningkat. Berbagai  dugaan  dan  tuduhan  dalang  terorisme  muncul  saling  tumpang  tindih  tanpa pembuktian  yang  jelas.  Tanpa  penanganan  yang  komprehensif,  hal  ini  tentu  saja  berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa.
Kedua,  bukti  penggunaan  Islam  moderat  sebagai  menarik  dukungan  eksternal  bisa dibaca  dari  pernyataan  para  pejabat  kita  yang  menyebut  Islam  moderat  sebagai  asset diplomasi  dalam  pergaulan  internasional. 28 Sejak  terpilihnya  Soesilo  bambang  Yudhoyono sebagai  presiden  Indonesia  dalam  pemilu  2004,  Indonesia  mencoba  untuk  terus  lebih  aktif dalam peranya di dunia internasional salah satunya merespon dunia internasional tentang isu Islamofobia,  karena  keadaan  internasional  tersebut  membuat  citra  negatif  terhadap Indonesia. 29 Ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mengembalikan citra positif negara. Model demokrasi ini ingin menunjukan citra positif Indonesia di dunia internasional dengan mengusung tema Islam dan demokrasi di Indoensia. 30
Ketiga,  hal  itu  juga  memenuhi  ekspektasi  publik  internasional.  Identitas  Islam moderat  yang  dilakukan  Indonesia  juga  mendapat  motivasi  dari  Barat  sebagaimana
27 Andi Purwono, Perlakuan Terhadap WNI di Australia . Opini Wacana Suara Merdeka 5 Nopember 2002.
28 Moehammad Shoelhi, Diplomasi Damai (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 10.
29 http://www.pelita.or.id/baca.php?id=3708 diakses pada tanggal 7 desember 2015 pukul 14.13
30 A.S. Ma'mun, Citra Indonesia Di Mata Dunia, Gerakan Kebebasan Informasi dan Diplomasi Publik, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Bandung, 2009,  hal 212
diungkapkan  Rizal  Sukma  yang  menghadiri  acara  Wilton  Park  Conference  di  Inggris  pada Maret 2010 bahwa masyarakat internasional mengharapkan agar Indonesia dapat memainkan peran  sebagai  suara  Islam  dunia. 31 Ekspektasi  ini  bermuara  pada  saran  agar  Indonesia Indonesia  dapat  menjadi  mediator  antara  Barat  dan  dunia  Islam.  Tidak  hanya  itu,    Islam moderat Indonesia juga diharapkan dapat menjadi model alternatif yang mungkin diterapkan bagi masyarakat muslim lainnya. Secara eksplisit, Presiden AS  Barack Obama mengatakan, Indonesia sebagaimana Chile dan Korea Selatan dapat dijadikan model demokrasi yang baik bagi  Mesir. 32 Pentingnya  menangkal  isu  terorisme  dengan  membangun  jaringan  Islam moderat  disadari  oleh  Barat  dengan  melihat  Indonesia  sebagai  aktor  penting  terutama dikawasan Asia Tenggara.
Dalam  konteks  itu,  kegiatan  dialog  antar  keyakinan  dilaksanakan.  Beberapa  mitra interfaith  dialog diantaranya  dengan  Inggris 33 dengan  dasar  masih  berkembangnya  isu terorisme  yang  mengatasnamakan  agama.  Kegiatan  yang  sama  juga  dilaksanakan  dengan Kanada dengan menggelar interfaith dialog dengan tema toleransi dan perdamaian. 34 Selain itu  Indonesia  juga  mengadakan interfaith  dialog dengan  Amerika  Serikat  (2010,  2012), Austria  (2009,  2010),  Belanda  (2009),  Bulgaria  (2010),  Ceko  (2010),  Ethiopia  (2011), Hungaria  (2010),  Inggris  (2008),       Jerman  (2010,  2011,2013),  Kanada  (2008),  Lebanon (2008, 2011), Polandia (2011, 2013), Rusia (2009), Serbia (2011), Spanyol (2010), Uni Eropa (2010),  Vatikan  (2008),  Yunani  (2011),  Chile  (2012),  Argentina  (2012),  dan  Pakistan ( Intrafaith: Empowering the Moderates , 2012). 35
Di  tingkat  regional,  Indonesia  juga  mengadakan Interfaith  Dialog diantaranya Regional  (Asia  Pacific)  Interfaith  Dialogue (di  Yogyakarta,  Cebu,  Filipina,  Waitangi, Selandia  Baru,  Phonm  Penh,  Perth,  dan  di  Semarang  pada  tahun  2012  yang menghasilkan ‘Semarang  Plan  of  Action. Selanjutanya The  Asia-Europe  Meeting  (ASEM) Interfaith  Dialogue yang  telah  dilaksanakan  sebanyak  tujuh  kali  (di  Bali,  Larnaca-Cyprus, Nanjing,  Belanda,  Seoul,  Toledo,  dan  Manila). Asia  Pacific  Inter  Faith  Youth Camp (APIFYC)  di  Surabaya  pada  2004, APEC  Intercultural  and  Faith  Symposium pada Oktober  2006  di  Yogyakarta;  dan Asia  Europe  Youth  Interfaith  Dialogue di  Bandung  pada
31 Dewi Fortuna Anwar, loc. cit., hal 38-39
32 Ben Smith, “Obama Suggest Indonesia, Chile as models for Egypt”, Politico, 2 Maret 2011
33 http://politik.news.viva.co.id/news/read/700966-indonesia-swiss-promosikan-interfaith-dialog diakses pada tanggal 7 desember 2015 pukul 15.53
34 http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/44-november-2008/291-bilateral-interfaith-dialogue- indonesia-kanada-dialog-mengembangkan-toleransi-dan-perdamaian.html diakses pada tanggal 7 desember 2015 pukul 15.56
35 http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf-version/1672-indonesia-prakarsai-interfaith-dialogue.html diakses pada tanggal 7 desember 2015 pukul 16.12
2008. 36 Sedangkan  diranah  multilateral  dilakukan  dalam  dua  forum  yaitu  pada The  Non- Aligned  Movement  (NAM)  on  Interfaith  Dialogue  and  Cooperation dan United  Nations Alliance of Civilizations (UN AOC).  Sementara itu pada tahun 2014, Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan ‘The 6 th UN AOC Global Forum.

## Penutup
Setelah  sekian  lama  sejak  kemerdekaan  hingga  awal  era  reformasi  tidak  dijadikan identitas  dan  bahkan  dihindari,  mengapa  akhirnya  pemerintah  Susilo  Bambang  Yudhoyono diartikulasikan  Islam  sebagai  identitas  dalam  politik  luar  negeri  Indonesia  ?  Riset  ini menemukan  bahwa  faktor-  faktor  pendorong  pemerintah  Susilo  Bambang  Yudhoyono mengartikulasikan  Islam  sebagai  identitas  dalam  politik  luar  negeri  Indonesia  meliputi  tiga variabel berikut.
Pertama  penggunaan  simbol  Islam  digunakan  sebagai  justifikasi  kebijakan. Penggunaan  simbol  Islam  dalam  politik  luar  negeri  bisa  ditujukan  sebagai  cara  alami  para pembuat  kebijakan  untuk  mengekspresikan  diri  atau  agar  bisa  menjustifikasi  kebijakan mereka  dalam  pikiran  mereka.  Artinya,  ada  dorongan  internal  dari  nilai  yang  diyakini pembuat  kebijakan.  Islam  moderat  yang  dijadikan  identitas  politik  luar  negeri  Indonesia  itu dalam  kaitan  ini adalah  dorongan  dari  pemikiran,  keyakinan,  nilai  yang  dianut  mereka.  Hal ini dibuktikan dengan pernyataan presiden dan menteri luar negeri.
Kedua, penggunaan simbol Islam dalam politik luar negeri juga bisa ditujukan untuk memobilisasi dukungan rakyat dan menghindari penentangan. Artinya ini adalah mekanisme politik di itngkat domestik dengan dua tujuan yaitu menarik dukungan bagi kebijakan. Tujaun berikutnya  untuk  meraup  legitimasi  bagi  kebijakan  yang  dibuat  agar  tidak  muncul penentangan.
Hal itu dibuktikan dari fakta bahwa Islam Indonesia memang moderat dan  organisasi Islam mainstream Indonesia  juga  moderat.  Selanjutnya,  pemerintah  mengikutsertakan organisasi  Islam  dalam  diplomasi  Islam  moderat.  Serta  terakhir  bukti  dukngan  tokoh  Islam pada diplomasi tersebut.
Ketiga,  penggunaan  identitasl  Islam  dalam  politik  luar  negeri  juga  bisa  ditujukan untuk  menarik  rakyat  di  negara  lain  melalui  pikiran  para  pemimpinnya.  Artinya,  ini  adalah upaya  mendapatkan  legitimasi eksternal dari  masyarakat  internasional.  Ini  adalah diplomasi untuk memenangkan hati dan pikiran (winning the hearts and minds) pemerintah dan publik di  luar  negeri  agar  dapat  mengurangi  kesalahan  persepsi.  Oleh  karena  itu,  dampak  yang
36 http://www.kompasiana.com/kimjongun/kekuatan-soft-power sby_54f79c9ca3331141758b48ba diakses pada tanggal 7 desember 2015 pukulk 16.03
diinginkan  dari  hal  ini  tentu  saja  adalah  citra  positif  Indonesia.  Citra  yang  positif  pada gilirannya akan mendorong pada kerjasama yang lebih erat dan menghindari konflik.
Hal  itu  dibuktikan  dengan  upaya  kita  membendung  isu  terorisme  dan islamophobia serta  citra  negatif  terhadap  Indonesia.  Selanjutnya  ada  pernyataan  resmi  islam  moderat sebagai  asset  diplomasi  Indonesia. Terakhir,  bukti adanya  harapan  masyarakat  internasional agar  Indonesia  memerankan  diri  sebagai  jembatan  Islam  dan  Barat  maupun  menunjukkan wajah alternatif Islam yang damai.

## Pustaka
Achmad, Noor. 2008. Kumpulan Pemikiran Lokakarya Sikap Keberagamaan Dalam Memperkokoh Semangat Kebangsaan (Semarang: Universitas Wahid Hasyim Press.) Dawisha, Adeed. Ed. 1983. Islam in Foreign Policy (Cambridge: Cambridge Univ. Press.) Djalal, Dino Patti. 2008. Harus Bisa: Seni Memimpin Ala SBY (Jakarta: Red and White Publishing)
Ma'mun. 2009. Citra Indonesia Di Mata Dunia, Gerakan Kebebasan Informasi dan Diplomasi
Publik  (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), 2009)
McRae, dave. 2014. More talk than walk: Indonesia as a foreign policy actor (Lowy Institute for International Polity, February 2014.
Moravcsik, Andrew. 2002.  Liberal International Relations Theory: A Scientific Assessment dalam  Colin  Elman  and  Miriam  Fendius  Elman,    eds.  , Progress  in  International Relations Theory (Cambridge,  MA: MIT Press, Forthcoming Nugroho, Wisnu. 2010. Pak Beye dan Politiknya (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara) Shoelhi, Moehammad. 2009. Diplomasi Damai (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) ......................  2012. Islam  and  Indonesia’s  Foreign Policy,  with  Special  Focus  on  Jakarta- Islamabad Relations (University of Western Australia)
Yudhoyono,  S.  B.  2005. Transforming  Indonesia:  Selected  International  Speeches (Jakarta: Buana Ilmu Populer).

## Jurnal dan Tabloid
Ben Smith, “Obama Suggest Indonesia, Chile as models for Egypt”, Politico, 2 Maret 2011 Tabloid Diplomasi Edisi Maret 2009.

## Koran
Andi  Purwono, Perlakuan  Terhadap  WNI  di  Australia .  Opini  Wacana  Suara  Merdeka  5 Nopember 2002.

## “Dialog Antar Agama untuk Mengatasi Ketegangan Dunia”, Kompas, 6 Desember 2004

## Dokumen
Hassan Wirajuda, “Refleksi Tahun 2003 dan Proyeksi Tahun 2004” dalam paparan lisan yang disampaikan di Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, 6 Januari 2004.
Hassan Wirajuda, Membangun Citra Indonesia yang Demokratis, Moderat dan Progresif: Konsolidasi Soft Power dan Aset Politik Luar Negeri (Jakarta: Pidato Menteri Luar Negeri, 2006)
Paparan Lisan Menteri Luar Negeri Indonesia Dr. N. Hassan Wirajuda “Refleksi 2004 dan Proyeksi 2005” dalam Badan Pengkajian dan Pengembangan kebijakan Kemenlu, Himpunan Pidato/ Sambutan Menteri Luar Negeri Tahun 2004 (Jakarta: BPPK Kemenlu, 2005),  h. 173.

## Internet
http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf-version/1672-indonesia-prakarsai-interfaith- dialogue.html diakses pada tanggal 7 desember 2015 pukul 16.12
http://news.detik.cpm/read/2006/07/06/071444/63011/10/deplu/-lembaga-islam-indonesia- promosikan-islam-di-london
Absus Satta Gazali. Islam and muslim in the post 9/11america.
(modesto:eagleenterprise.2012). hal 19 file:///G:/%C2%A0/SKRIPSI/bahan%20web/bab%20II/20-9- 2001%20%20Presiden%20Bush%20Kobarkan%20Perang%20Lawan%20Teroris%209_11% 20-%20News%20Liputan6.com.htm
https://www.google.com/search?q=pembentukan+NSS+oleh+AS+2002&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.academia.edu/3372813/4.1_Upaya- Upaya_Amerika_Serikat_Dalam_Memerangi_Terorisme
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5697/catatan-singkat-ruu-anti-terorisme
http://www.pelita.or.id/baca.php?id=3708 diakses pada tanggal 7 Desember 2015 pukul 14.13
http://politik.news.viva.co.id/news/read/700966-indonesia-swiss-promosikan-interfaith- dialog diakses pada tanggal 7 Desember 2015 pukul 15.53
http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/44-november-2008/291-bilateral-interfaith- dialogue-indonesia-kanada-dialog-mengembangkan-toleransi-dan-perdamaian.html diakses pada tanggal 7 Desember 2015 pukul 15.56
http://www.kompasiana.com/kimjongun/kekuatan-soft-power sby_54f79c9ca3331141758b48ba diakses pada tanggal 7 desember 2015 pukulk 16.03