## Kewenangan Peradilan Adat di Aceh Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat
Nur Anshari 1 , Aminah 2 1,2 Fakultas Syariah IAIN Langsa, Indonesia Email Konfirmasi: nuranshari@iainlangsa.ac.id

## ABSTRAK
Pencarian  solusi  apabila  terjadi  persengketaan,  perselisihan,  dan  pertikaian seharusnya dapat diperoleh solusinya melalui jalur  peradilan adat sebelum dibawa ke jalur hukum negara. Tetapi,  keberadaan lembaga adat di Aceh seperti terkesan tidak  berfungsi  atau  wewenangnya  tidak  maksimal  berjalan.  Dapat  dibuktikan bahwa  kasus-kasus  yang  masih  banyak  dan  bertumpuk  untuk  diadili  pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah terkait dengan sengketa -sengketa yang masuk  juga  dalam  lingkungan  wilayah  peradilan  adat.  Kajian  kali  ini  mengangkat permasalahan    ke  dalam  dua  rumusan  masalah  yaitu:  pertama,  bagaimana keberadaan  peradilan  adat  di  Aceh  pada  legalitas  hukum  nasional? Kedua,bagaimana kewenangan pemangku adat di Aceh pada penyelesaian sengketa menurut  Qanun  No.  10  Tahun  2008  Tentang  Lembaga  Adat?  Adapun  metode penelitian  pada  tulisan  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  penelitian kepustakaan  (library  research).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  keberadaan peradilan adat telah dikukuhkan pada implementasi Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan Qanun-qanun adat lainnya yang sebagai manifestasi UU 11/2006. Selanjutnya kewenangan pemangaku adat juga telah diuraikan dengan jelas ada 18 sengketa yang ditempuh pada jalur peradilan adat terlebih dahulu jika tidak selesai baru kemudian dilimpahkan ke peradilan umum.
Kata kunci: Peradilan Adat, Lembaga Adat, Pemangku Adat, Qanun Adat

## Pendahuluan
Menurut  Supomo,  Hukum  adat  adalah  hukum  tidak  tertulis  di  dalam peraturan  tidak  tertulis  meliputi  peraturan-peraturan  hidup  yang  meskipun  tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan (Yulia, 2016). Pendapat Van Vollenhoven yang dikutip oleh elizabet Arden Madonna menjelaskan bahwa pada saat Bangsa Belanda pertama kali datang ke wilayah nusantara, mereka sudah bertemu kelengkapan peraturan dari berbagai tata  hukum.  Bahkan  berdasarkan  bukti-bukti  yang  telah  ditemukan  bahwa  sejak zaman kerajaan kelengkapan peraturan ini ada di Indonesia (Madonna, 2019). Di sisi lain hukum adat yaitu hukum tidak tertulis yang sifatnya menjadi pedoman hidup
masyarakat dalam menyelenggarakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Aceh serta memiliki sifat kekeluargaan (Khalsiah, 2018)
Pada Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, bahwa adanya lembaga adat di Aceh merupakan manifestasi hukum adat, kehidupan adat dan istiadat di Aceh. Dalam ranah wahana atau tempat bagi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian  masalah-masalah  sosial  kemasyarakatan  peradilan  adat  hadir menawarkan  solusi.  Hadirnya  Qanun  Aceh  10/  2008  Tentang  lembaga  Adat terkhusus  di  Aceh  semakin  memperjelas  bahwa  penerapan  hukum  adat  di  Aceh merupakan  keniscayaan.  Apalagi  ditambah  dengan  Qanun  9/2008  Tentang Pembinaan  Kehidupan  adat  dan  Adat  Istiadat  di  Aceh  dan  Qanun  Aceh  Tentang Majelis  Adat  Aceh.  Peradilan  adat  di  Aceh  menjadi  eksis  sebagai  alternative penyelesaian sengketa sebelum diadili di muka peradilan Umum.
Secara  histori,  Aceh  terkenal  dengan  hukum  adat  yang  bersendikan  syari’at Islam.  Sejak  masa  kerajaan  dulunya,  Aceh  memang  menjadikan  syari’at  Islam menjadi landasan  hukum, dan tidak meninggalkan hukum adat yang masih sesuai dengan  syari’at  Islam.    Qanun  Meukuta  Alam  yang  dialih  aksarakan  oleh  Muhd. Kalam Daud atas karya dari kitab yang ditulis oleh Tgk diMulek, di sini dijelaskan bahwa hukum adat dan reusam berasal da ri syara’. Hukum adat terbagi dua yaitu hukum  adat  reusam  negeri  dan  hukum  adat  al-sunnah  yaitu  yang  mufakat  ahlu sunnah wal jama’ah (Daud, 2010).
Hukum  adat  Aceh  merupakan  hukum  yang  hidup  di  tengah-tengah masyarakat Aceh. Atau sering disebut dengan (living law), artinya hukum adat ini berada  di  luar  dari  hukum  negara  (Muhammad  adli,  2018).  Hukum  adat  yang berlaku  di  Aceh  disusun  berdasarkan  Al- Qur’an  dan  As -sunnah  sebagai  landasan hukum. Adanya undang-undang No. 11 Tahun 2006
menjelaskan  bahwa  pemerintah  Indonesia  ikut  serta  dan  mendukung  rakyat Aceh dengan cara memberikan legalitas kepada banyak lembaga adat yang berada di Aceh. Pada Bab XIII Pasal 98 menjelaskan bahwa lembaga  adat  berfungsi  dan  berperan  sebagai  tempat/wahana  partisipasi masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari  yakni  interaksi  sosial  kemasyarakatan (Nadia  Ayu  Saraswati,  2021).  Maka  dalam  tulisan  ini,  penulis  tertarik  mengangkat permasalahan peradilan adat di Aceh, tentang keberadaan peradilan adat Aceh pada legalitas  hukum  nasional  dan  kewenangan  pemangku  adat  Aceh  dalam menyelesaikan sengketa.

## Metode Penelitian
Dalam pembahasan kali ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan menganalisis  bahan  secara  deskripsi.  Menjelaskan  tentang  materi  berkaitan  hukum adat  Aceh  pada  masa  kerajaan  dan  setelah  berlakunya  Qanun  Aceh  No.10/2008
Tentang Lembaga Adat. Pencarian sumber data berdasarkan tehnik studik pustaka (library  research)  yakni  dengan  mencari  bahan-bahan  yang  sesuai  dengan  masalah yang penulis angkat dari buku-buku, dokumentasi, dan surat-surat yang berkaitan. Tehnik  analisis  data  dengan  menjelaskan  materi  yang  sesuai  dengan  tema  penulis yakni tentang hukum adat Aceh dan menganalisis dengan pendapat penulis tentang bagaimana keberadaan peradilan adat di Aceh dan kewenangan pemangku adat di Aceh  Qanun  Aceh  No.10/2008  Tentang  Lembaga  Adat.  Jadi,  penelitian  kali  ini mengusung  kedalam  pendekatan  hukum  yuridis  normatif,  mengkaji  lebih  dalam kewenangan yuridis dari sebuah lembaga adat di Aceh.

## Hasil dan Pembahasan

## Adat, Hukum Adat dan Politik Nasional
Menurut  Arskal  Salim,  Dalam  politik  Indonesia  kontemporer,  adat  telah menjadi sarana untuk mempererat identitas etnis dan budaya setelah melemah dan ditekan selama periode Suharto. Arskal salim menambahkan pula, pada kutipan dari Davidson dan Henley adat dikerahkan antara lain untuk dukungan pada kampanye public  kepada  kelompok  solidaritas  etnis  untuk  memulihkan  simbolik  budaya (Salim,  2021).  problem  tentang  upaya  pemberlakuan  dan  penegakan  hukum terhadap qanun-qanun tentang adat dalam tand a kutip “yang telah menjadi hukum positif  kita”,  versi  pendapat  Antony  Allot  maka  penting  untuk  dibicarakan  oleh Taqwaddin  husin  bahwa  hukum  itu akan  bermakna  signifikan  secara  sosial  jika  ia disosialisasikan  kepada  publiknya.  Sehingga  manakala  hukum  yang  ada  itu,  tidak disosialisasikan  maka niscaya hukum tersebut secara sosiologis tidak diketahui oleh masyarakatnya. Maka demikian, hukum yang tidak diketahui oleh masyarakat akan sulit  untuk  diterapkan  dan  boleh  jadi,  lama  kelamaan  hukum  itu  menjadi  hukum yang dilupakan atau istilah lain hukum yang tidur (Husin, 2013).
Hukum  Adat  Aceh  dalam  kancah  politik  nasional  dengan  runtutan  pada pengesahan, pengundangan, dan pemberlakuan mengenai peradatan dalam Qanun Aceh  atau  Perda  yang  merupakan  bagian  dari  hirarki  peraturan  perundang- undangan  sebagai  maksud  oleh  UU  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan,  dalam  legalistasnya  pengakuan    pengukuhannya sebagai  hukum  positif  di  Aceh.  Hal ini  membuktikan  bahwa,  keberadaannya  telah diakui  tidak  saja  dalam  tataran  sosial  budaya  dan  kulturalnya,  tetapi  juga  telah diadopsi  ke  dalam  tataran  juridis  formal.  Sehingga,  pemberlakuan  dan  penegakan hukumnya  telah  mendapat  dukungan  yang  kuat  dari  negara  dan  pemerintahan. Selanjutnya  penerapannya  menjadi  tugas  besar  untuk  menegakkan  qanun-qanun adat tersebut (Nadia Ayu Saraswati, 2021).

## Hukum Adat di Aceh
Pada abad ke 13 M di Aceh hukum adat Aceh pertama kali menampilkan diri. Kemunculan  hukum  adat  Aceh  ini  sendiri  berawal  dari  berdirinya  kerajaan  Islam besar  di  Aceh  yakni  Kerajaan  Samudra  Pasai.  Seiring  dengan  berdirinya  kerajaan Samudra  Pasai  yang  berdasarkan  nilai-nilai  Islam  hingga  akhirnya  kerajaan  ini berjaya  melahirkan  banyak  ulama-ulama  yang  kemudian  membuat  raja    Samudra Pasai  yaitu  Syeh  Ismail  berambisi  untuk  mendakwahkan  agama  Islam  ke  seluruh nusantara setelah Syeh Ismail berhasil mengislamkan Raja Pasai, Meurah Silu. Selain itu juga, Sultan Malaka, Mansur Syah tertarik dengan salah satu kitab yang dibawa oleh  Syah  Maulana  Abu  Bakar  den gan  judul  “Dur  Al - Manzum”  (Nadia  Ayu Saraswati, 2021).
Berawal dari ketertarikan inilah, sultan Mansur Syah  memerintahkan beberapa beberapa  ulama  untuk  menterjemahkan  kitab  Dur  Al  Manzum  tersebut.  Tetapi, setelah banyak ulama yang diutus tidak ada satupun yang mampu menerjemahkan serta  menafsirkan  kitab  tersebut  hingga  Sultan  Mansur  Syah  turun  tangan  sendiri dan  meminta  bantuan  kepada  Sultan  Pasai  untuk  memecahkan  permasalahan  ini. Dengan  dibantu  nasehat  dari  para  ulama,  akhirnya  permasalahan  tersebut  dapat dipecahkan  dan  Sultan  Malaka  puas  atas  hasil  dari  penerjemahan  dan  penafsiran kitab  tersebut.  Disebabkan  banyak  ulama  yang  berhasil  memecahkan  masalah tersebut,  semakin  banyak  ulama  yang  yang  ikut  serta  sebagai  penasihat  hukum dalam kerajaan Islam, terutara pada kerajaan Islam Samudra Pasai. Hal inilah yang menjadi dasar dijadikannya hukum syariat di Aceh sebagai hukum yang diterapkan dalam  kehidupan  bermasyarakat  di  Aceh  pada  tahun  1607-  1636  M  pada  masa kerjaan Sultan Iskandar Muda (Nadia Ayu Saraswati, 2021).
Bermodalkan sumber lokal, adat Aceh atau sebutan lainnya Silsilat Aceh atau Silisilah Aceh menjelaskan Johan Syah sebagai sultan pertama di antara Raja-Raja di bandar  Aceh.  Hukum  adat Aceh  ini mengatur  proses  berjalannya  kesultanan  Aceh dari  awal  berdirinya  kerajaan  hingga  saat  ini  (Nadia  Ayu  Saraswati,  2021).  Maka dapat diingatkan kembali bahwa Istilah hukum adat baru dikenal pada abad ke-13 M pada masa kerajaan Samudra Pasai. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan  di  suatu  kelompok.  Adat/  adat  istiadat  yang  bersumber  dari  Adat Mahkota ( Adat Meukuta Alam/ Qanun Al Asyi) yaitu produk adat/ istiadat yang berlaku  untuk  seluruh  masyarakat  Aceh  (Penyusun,  2009).  Ada  hadih  maja  Aceh yang mengatakan “Adat bak Po Teumereuhom”.
pouteumereuhom  adalah  gelar  yang  diberikan  kepada  salah  seorang  sultan Aceh  (Badri,  2021).  Lantas    siapakah  poteumeureuhom?  Poteumeuruhom  adalah pemegang  kekuasaan  eksekutif  dan  kebesaran  tanah  Aceh,  jadi  Adat  bak poteumeureuhom  berarti  kebudayaan  yang  diputusan  oleh  raja  raja  yang  pernah memerintah  di  Aceh  dan  dicetuskan  berupa  lembaran  pada  masa  Sultan  Iskandar
Muda.    Po  teumerehom  adalah  gelar  yang  disematkan  untuk  sultan  Aceh  yang bernama  Sultan  Alauddin  Riayat  Al  Qahar  Syah.  Dalam  sejarah  Aceh,  sultan  ini berhasil  membangun  hubungan  diplomatic  dengan  kerajaan Turki  Ottoman  dalam rangka untuk melawan PortugisAdapun serangan yang dilakukan pada tahun 1568; merupakan serangan terbesar yang dilakukan oleh Sultan Alaudin Riayat Syah Al- Qahhar  terhadap  Portugis.  Hal  ini  karena  ia  telah  meminta  bantuan  penguasa Ottoman,  Sultan  Selim  II  pada  tahun  1567  untuk  menyerang  Portugis  di  Melaka. Sebagai imbalannya, Sultan Selim II mengirim 15 kapal yang didampingi 400 militer Turki untuk membantu Aceh, mengarahkan serangan ke Melaka (Badri, 2021).
Arskal  salim  menjelaskan  histori  Aceh,  hukum  adat  Aceh  ini  ada  di  dalam karya yang ditulis oleh snouck hurgronye yakni penasehat kebijakan belanda yang berjudul  the  Achenese.  Van  vollenhoven  merupakan  murid  dari  snouck  hurgronje yang  mengembangkan  lebih  mendalam  tentang  adatrecht  atau  hukum  adat  masuk menjadi  karyanya  dan  membuat  klasifikasi  hukum  adat  berbagai  daerah  di Indonesia.  Pengaruh  dari  hukum  adat  Belanda  peninggalan  ikut  mewarnai pengaturan publik kontemporer (Salim, 2021).

## Peradilan Adat di Aceh
Di  Aceh,  ada  4  peradilan  yang  eksis  pada  zaman  itu,  yakni  pada  masa kerajaan/  kesultanan  yang  dipimpin  oleh  Sultan  Iskandar  Muda  (1607-  1636  M) yaitu  peradilan  perdata,  peradilan  pidana,  peradilan  agama,  dan  peradilan  niaga. Pada  hari  senin,  selasa,  rabu,  kamis,  sabtu,  dan  ahad  dan  libur  pada  hari  Jum’at bertempat di  aula  besar  dekat  mesjid  utama  (sekarang  Masjid  Raya  Baiturrahman) diperuntukkan  pengadilan  Sipil.  Adapun  yang  menjadi  hakim  agung  adalah  salah satu  orang  terkaya  pada  saat  itu.  Pada  siang  hari,  pengadilan  pidana  diadakan  di aula menuju gerbang istana. Selanjutnya, adanya pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga  hanya  pada  perkara  khusus.  Kadi  adalah  orang  yang  paling  terlibat  dalam perkara  pengadilan  Agama.  Otoritas  Kadi  layaknya  uskup,  memimpin  pengadilan yang  mencakup  siapa  saja  yang  melanggar  agama  hal  ini  yang  digambarkan  oleh Denys Lombard (Teuku Muttaqin Mansur, 2020).
Sementara  kekuasan  kesultanan  diperkuat  oleh  Sultan  Iskandar  Muda  dalam rangka berpegang teguh pada nilai-nilai akhlak dan perilaku keagamaan yang baik yanag  diserahkan  kepada  Bustanus  Salatin  untuk  ditegakkan  olehnya  yakni melarang  bermain  judi  dan  minuman  keras.  Terakhir  ada  pengadilan  Niaga, pengadilan  ini  biasanya  difungsikan  di  gedung  lain  untuk  menyelesaikan persengketaan  antar  pedagang,  baik  pedagang  asing  maupun  pedagang  dari golongan  pribumi.  Teuku  Muttaqin  Mansur  menambahkan  penyataan  Denys “akhirnya  didekat  pelabuhan ada  balai  tempat  menyelesaikan  segala  perselisihan antar pedagang, baik asing maupun pribumi”. Pengadilan ini dipimpin oleh seorang Laksamana  kaya  yang  dapat  dianggap  sama  dengan  walikota.  Menurut  salah  satu
penelitian  yang  ditulis  oleh  Mansur  pula  menjelaskan  bahwa  Pengadilan  Niaga adalah titik awal lahirnya Pengadilan Adat Laot di Aceh yang memiliki kewenangan menyelenggarakan perdagangan laut (Teuku Muttaqin Mansur, 2020).
Sedangkan pada masa kerajaan Aceh menurut Djuned yang dijelaskan kembali oleh Teuku Muttaqin, dkk  dalam penelitiannya  bahwa sudah ada sistem Peradilan Adat  yang  terbagi  dalam  dua  lingkungan  peradilan,  yaitu:  Peradilan  Umum  dan Peradilan  Khusus.  Pada  Peradilan  umum  dibentuk  di  setiap  unit  pemerintahan, mulai  dari  Gampong  (desa)  hingga  pemerintahan  kesultanan,  yaitu:  Pengadilan Gampong,  Pengadilan  Mukim,  Pengadilan  Sagoe,  dan  Pengadilan  Kesultanan. Pengadilan-pengadilan  ini  diberi  wewenang  untuk  mengadili  segala  jenis pelanggaran, baik perdata maupun pidana. Sedangkan pada lingkungan pengadilan khusus  ,  menurut  Djuned  dibentuklah  UU  Suloh  atau  Peujroh.  Pengadilan  Suloh atau Pengadilan Peujroh  secara khusus menangani kasus pidana berat dan menarik perhatian  masyarakat.  Ruang  lingkup  peradilan  umum  bersifat  permanen, sementara  ruang  lingkup  peradilan  khusus  bersifat  sementara  (terbatas)  dalam bentuk  khusus,  apabila  terjadi  pidana  pelanggaran  berat  dan  menarik  perhatian masyarakat umum. Kemudian nanti akan dibentuk lagi jika ada kasus pidana berat. Kalau  disamakan  dengan  saat  ini  peradilan  khusus  ini  seperti  pengadilan  Ad  hoc, atau  pengadilan  khusus    yang  ada  dilingkungan  pengadilan  khusus  yang  ada dilingkungan  pengadilan  umum,  seperti  pengadilan  tindak  pidana  korupsi, pengadilan khusus anak, dan lain-lain (Teuku Muttaqin Mansur, 2020)

## Kedudukan Peradilan Adat Aceh
Berdasarkan  UU  nomor  24  Tahun  1956,  mengatur  tentang  peraturan  otonomi daerah  Provinsi  Aceh  dan  perubahan  peraturan  pembentukan  Provinsi  Sumatera Utara.  Setelah  masa  Orde  Baru  terdapat  UU  yang  diterbitkan  yaitu  UU  nomor  44 Tahun  1999  tentang  Pelaksanaan  Keistimewaan  Aceh  sebagai  sebuah  Provinsi  di Indonesia.  Ada  UU  11/2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh.  Selanjutnya  dikeluarkan pula  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2007  tentang  Pedoman Pelestarian  dan  Pengembangan  Adat  Istiadat  dan  Nilai  Sosial  Budaya  Masyarakat. Ada  lagi,  Qanun  Aceh  4/2003  Tentang  Mukim  dan  Qanun  Aceh  3/2004  dan terbarunya  Qanun  Aceh  9/2008  tentang  Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan  Istiadat, Qanun  Aceh  10/2008  Tentang  Lembaga  Adat  dan  terakhir  Qanun  Aceh  8/2019 Tentang  Majelis  Adat  Aceh  (Hamdi,  2018).  Dalam  hal  ini  sudah  jelas  bahwa  Aceh memiliki kewenangan yang diberikan khusus oleh pemerintahan Indonesia sehingga Aceh dapat memberlakukan hukum adatnya sendiri sebagai peraturan dasar dalam mengatur  masyarakatnya.  Pada  akhirnya,  negara  ikut  mengakui  dan  menghormati hak-hak  pada  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  selama  masih  hidup  dan  sesuai dengan ketentuan nasional yang diatur undang-undang.
Sesuai  dengan  adanya  UU  No.11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh, dijelaskan  bahwa  Aceh  adalah  salah  satu  daerah  yang  istimewa  yang  memiliki  3 keistimewaan  yaitu:  adat,  agama,  dan  pendidikan.  Sejak  adanya  UUPA  ini  Aceh mendapatkan otoritas terhadap pemberlakuan adat berdasarkan syariah dan diakui kedudukan  lembaga  adat  tersebut  oleh  pemerintah  pusat.  Hal  ini  sebagai  bukti bahwa  adat Aceh  dan  segala  khazanahnya  kental dan  harus  dilestarikan oleh  para generasi muda Aceh.
Qanun  Aceh  No.  10  tahun  2008  tentang  lembaga  adat  menjadi  regulasi  yang pasti  terhadap  lembaga  adat  di  Aceh.  Hanya  di  Aceh  yang  memiliki  lembaga  adat yang  berkedudukan  hukum  tetap  dan  hasil  yang  diperoleh  dari  lembaga  adat tersebut  dapat  direalisasikan  pada  sengketa-sengketa  yang  telah  ditetapkan. Lembaga  adat  yang  berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat  Aceh  sejak  zaman kerajaan  mempunyai  peranan  yang  urgent  bahkan  hingga  sekarang  terhadap pembinaan  nilai-nilai  budaya,  norma-norma  adat  dan  aturan  dalam  rangka menciptakan  ketentraman,  kerukunan  dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  Aceh sesuai dengan nilai Islami. Mengingat juga bahwa keberadaan lembaga adat penting untuk  meningkatkan  perannya  terhadap  pelestarian  adat  dan  adat  istiadat  sebagai salah  satu  wujud  implementasi  kekhususan  dan  keistimewaan  Aceh. Penindaklanjutan  dari  pasal  98  dan  pasal  162  ayat  2  huruf  (e)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh joncto Undang-undang Nomor 44 Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Aceh  maka  perlu  diatur tentang keberadaan lembaga adat.

## Kewenangan Peradilan Adat dan Pemangku Adat di Aceh
Kewenangan  yang  dimiliki  pada  peradilan  Adat  Aceh  dileburkan pengertiannya kepada wewenang lembaga adat (pemangku adat) di Aceh, walaupun dalam arti harfiahnya maksud lembaga di sini adalah lembaga adat yang mengatasi masalah sosial kemasyarakatan seperti yang diuraikan pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pada pasal 3 “lembaga adat bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai dengan tingkatannya.
Berikut  ini  adalah  daftar    rincian  bagaimana  lembaga  adat  berwenang  dalam rangka menjalankan fungsinya dalam pasal 4.
No. Penjelasan Wewenang Lembaga Adat
1 Ikut  berpartisipasi  dan  aktif  dalam  menjaga  keamanan,  ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat
2 Ikut  mengawasi  pemerintah  serta  membantu  dalam  terlaksananya pembangunan
3 Ikut mengembangkan dan mendoronga dalam setiap partisipasi masyarakat
4 Artinya  ikut  menjaga  dan  mengawasi  berlakunya  atau  eksistensinya  nilai-
nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di sini  terdapat  kata  kunci  lagi,  adat  mendapatkan  posisi  yang  penting  untuk dilestarikan nilai-nilainya sesuai dengan syariat Islam termasuk pula dalam pengertian harfiah peradilan adat yang masih terus eksis di Aceh.
5 Ikut  mengimplementasikan  aturan-aturan  adat  terutama  apabila  terjadi permasalahan  adat,  yang  dapat  diakomodir  melalui  jalur  peradilan  adat dalam maknawiyahnya
6 Ikut terlibat dan membantu menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan
7 Ikut dan aktif dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam jalur mediasi di luar peradilan formal
8 Ikut  menegakkan  hukum  adat  di  sinilah  yang  menjadi  akar  inti  dari pemberlakuan  adat  di  Aceh,  dimana  posisi  lembaga  adat  menjadi urgen sebagai  manifestasi  terhadap  peradilan  adat  di  Aceh  terutama  di  wilayah gampong.
Perlu  penulis  uraikan  terlebih  dahulu  susunan  lembaga  adat  di  Aceh  sesuai dengan sengketa-sengketanya berdasarkan tabel berikut ini:
No Pasal Susunan Lembaga Penjelasan Wewenang atau Tugas 1 Pasal 7 Majelis Adat Aceh Pada  pasal  2  ayat  2  huruf  b  sampai  dengan huruf m dijelaskan bahwa adanya Majelis Adat Aceh  yang  membina  dan  mengatur  lembaga- lembaga adat Aceh 2 Pasal 8 Imum Mukim Jelas 3 Pasal 11  Imum Chik jelas 4 Pasal 15   Keuchik Yang  hanya  penulis  uruaikan  di  sini  adalah tugas  keuchik  yang  berkenaan  dengan lembaga  adat  yang  mengena  langsung  pada bagian adat dan adat istiadat 5 Pasal 17  Tuha Peut Yang  hanya  penulis  uruaikan  di  sini  adalah tugas  tuha  peut  yang  berkenaan  dengan lembaga  adat  yang  mengena  langsung  pada bagian adat dan adat istiada 6 Pasal 20  Tuha Peut Mukim Yang  hanya  penulis  uruaikan  di  sini  adalah tugas  tuha  peut  mukim  yang  berkenaan dengan lembaga adat yang mengena langsung pada bagian adat dan adat istiada 7 Pasal 21  Tuha Lapan Tidak dijelaskan 8 Pasal 22  Imum Meunasah Yang  hanya  penulis  uruaikan  di  sini  adalah tugas  Imum  Meunasah  yang  berkenaan
dengan lembaga adat yang mengena langsung pada bagian adat dan adat istiadat
9 Pasal 24  Keujrun Blang Jelas 10  Pasal 27  Panglima Laot Jelas 11  Pasal 30  Pawang Glee Jelas 12  Pasal 32  Peutua Seuneubok Jelas 13  Pasal 38  Syahbanda Jelas 14  Pasal 34  Haria Peukan jelas
Sedangkan  dalam  Qanun  Aceh  No.  10  tahun  2008  Tentang  Lembaga  Adat dijelaskan pada pasal 8 bahwa tugas Imum Mukim adalah: a) melakukan pembinaan masyarakat,  b)  melaksanakan  kegiatan  adat istiadat, c)  menyelesaikan  sengketa,  d) membantu  peningkatan  pelaksanaan  syariat  Islam,  e)  membantu  penyelenggaraan pemerintahan,  f)  membantu  pelaksanaan  pembangunan.  Menurut  Arskal  Salim, Sejauh  menyangkut  peran  hukum  adat  dalam  sistem  hukum  Indonesia  saat  ini, masing-masing  masyarakat  adat,  menurut  UUD  Indonesia  yang  telah  diubah, memiliki  hak  untuk  menerapkan  hukum  tersebut  di  wilayahnya  masing-masing. pluralisme  hukum  telah  terlihat  di  Indonesia  sejak  lama  yakni  lebih  dari  satu struktur  hukum  hidup  berdampingan,  UUD  1945  yang  diamandemen  semakin memperdalam  keragaman  hukum  yang  berlaku  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia. Walaupun  provinsi-provinsi  lain  tidak  ada  kemiripan  atau  kurang  mirip  dengan provinsi  Aceh,  pengakuan  konstitusional  seperti  ini  memungkinkan  pelaksanaan hukum adat dan hukum Islam secara bersamaan di wilayah ini. Maka dari itu, adat yang  berlaku  di  Aceh  berdasarkan  ketentuan  konstitusi,  hukum  Islam  telah diamanatkan melalui kerangka hukum nasional (Salim, 2021)
Maka  adapun  kewenangan    dalam  perkara  apa  saja  yang  dibolehkan  untuk diselesaikan oleh pengadilan adat yang tertera pasal 13 Qanun Aceh 9/2008 Tentang Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan  Adat  Istiadat  sengketanya  yaitu:  perselisihan dalam  rumah  tangga,  sengketa  warisan,  warga  yang  berselisih,  khalwat  mesum, perselisihan tentang hak milik, pencurian ringan (dalam keluarga), perselisihan harta sehareukat,  pencurian  ringan,  pencurian  ternak  peliharaan,  pelanggaran  adat tentang ternak, pertanian dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan  ringan,  pembakaran  hutan  (dalam  skala  kecil  yang  merugikan komunitas  adat,  pelecehan,  fitnah,  hasut,  dan  pencemaran  nama  baik,  pencemaran lingkungan (skala ringan), ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman), dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat (Cahyaningsih, 2020). Dalam teori efektifitas hukum, menurut Allot adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi
tujuannya, namun untuk menilai atau mengukur efektifitas hukum sulit dilakukan (Cahyaningsih, 2020).

## Kesimpulan
Penelitian ini mendapatkan sebuah pengetahuan bahwa keberadaan peradilan adat  di  Aceh  telah  mendapatkan  posisi  yang  cukup  signifikan.  Terlebih  sudah adanya  MAA  sebagai  wadah  untuk  menerapkan  hukum  adat  di  Aceh  agar  dalam mengakomodir  khazanah-khazanah  adat  Aceh  dapat  dengan  leluasa  menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya tinggal praktek untuk menyelesaikan 18 sengketa yang harus ditempuh jalurnya  melalui peradilan adat tingkat gampong oleh imum mukim. Bentham mengatakan bahwa dengan berdirinya hukum dengan baik maka akan tercipta kebahagiaan karena tugas hukum adalah memelihara kebahagiaan dan mencegah  kejahatan,  tegas  memelihara  kegunaan.  Kewenangan  yang  telah dijelaskan  diatas  merupakan  hal  yang  krusial  yang  cukup  membantu  mengurangi menumpuknya kasus-kasus ringan yang sampai ke pengadilan negeri. Maka sudah sepatutnya  pemerintah  Aceh  lebih  serius  di  dalam  memberikan  dukungan  berupa moril dan anggaran untuk keberhasilan peradilan adat di Aceh.

## Daftar Pustaka
Badri,  K.  N.  (2021).  Diplomatic  Realtions  Between  Aceh  And  Turkey  During  The Reign  Of  Sultan Alauddin  Mansur Shah  (1577-1586).  Jurnal  Penelitian  Sejarah dan Budaya 7 (1) , hal. 122.
Cahyaningsih,  D.  T.  (2020).  Mengurai  Teori  Effectiveness  Of  Law  Anthony  Allot.
Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional .
Daud, M. K. (2010). Qanun Meukuta Alam Dalam Syarah Tadhkirah Tabaqat Tgk Di Mulek dan Komentarnya. Banda Aceh: Syiah Kuala Press.
Hamdi, S. (2018). Eksistensi Peran majelis Adat Aceh Dalam Mensosialisasikan Nilai- Nilai Pendidikan Islam di Wilayah Barat-Selatan Aceh. Ar-Raniry Internasional Journal Of Islamic Studies 5 (1) , hal. 119.
Husin,  T.  (2013).  Kapita  Selekta  Hukum  Adat  Aceh  dan  Qanun  Wali  Nanggroe.
Banda Aceh: Bandar Publishing.
Ismail,  B.  (2015).  Peradilan  Adat  Sebagai  Peradilan  Alternatif  Dalam  Sistem Peradilan di Indonesia (Peradilan Adat di Aceh). Banda Aceh: Penerbit MAA. Khalsiah, d. (2018). An Analysis Of Culture Value in Adat Bak Poe Teumeureuhom, Hukum  Bak  Syiah  Kuala,  Qanun  Bak  Putro  Phang,  Reusam  Bak  Binatara. Indian Journal Of Publiv Healt Research & Development 9 (12) , hal.256.
Madonna, E. A. (2019). Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Indonesia. Jurnal Bina Hukum Lingkungan , 265.
Muhammad  adli,  S.  (2018).  Penanganan  Hoaks  Berdasarkan  Hukum  Adat  Aceh. Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya , 162-163.
Nadia Ayu Saraswati, d. (2021). Eksistensi Penegakan Hukum Adat di Aceh Dalam Perspektif Kriminologi. Jurnal Gema Keadilan 8 (3) , hal.3.
Penyusun, T. (2009). Budaya Aceh. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Aceh.
Salim, A. (2021). Adat and Islamic Law In Contemporary Aceh : Unequal Coexistence and  Asymmetric  Contestation.  Jurnal  Samarah  :  Jurnal  Hukum  Keluarga  dan Hukum Islam 5 (2) , 531.
Teuku  Muttaqin  Mansur,  d.  (2020).  Adat  Court  In  Aceh,  Indonesia  :  a  Review  Of Law. Jurnal Ilmiah Peuradeun The Internasional Journal Of Social Science 8 (2) , 426-230.
Wiyono,  Y.  M.  (2019).  Teori  dan  Sejarah  Perkembangan  Hukum.  Tanggerang: UNPAM Press.
Yulia. (2016). Buku Ajar Hukum Adat. Lhokseumawe: Unimal Press.