## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 1, (2024), Januari : 69 - 82
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.4089

## AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP HARTA WARISAN DITINJAU DARI UU NO. 37/2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Feberman Laia 1) , Desrianus Laia 2) , Alusianto Hamonangan 3) , Elman Simangunsong 4) Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia 1,2,3,4)
Corresponding Author : febermanlaia@gmail.com 1) , ryanlaiaryan@gmail.com 2) , alusiantoh710@gmail.com 3)

## History:
Received  : 15 October 2023 Revised : 20 November 2023
Accepted  : 23 Desember 2023
Published  : 15 Januari 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Penelitian  ini  mengulas  konsekuensi  hukum  dari  proses  kepailitan  terhadap  hartakwarisan  dalam konteks UU No. 37/2004 mengenai Kepailitan dan Penundaani Kewajiban Pembayaran Hutang. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak hukum kepailitan terhadap hak dan pembagian harta  warisan  bagi  pihak-pihak  terkait.  Metode  yang  diterapkan  adalah  analisis  normatif  dengan mengamati  ketentuan  hukum  dan  putusan  pengadilan  yang  relevan.  Temuan  penelitian mengindikasikan bahwa harta warisan bisa menjadi bagian dari aset Debitur yang terlibat dalam proses kepailitan.  Pembagian  harta  warisan  dalam  situasi  kepailitan  diatur  sesuai  prinsip-prinsip  yang tercantum  dalam  UU,  yang  berpotensi  mempengaruhi  hak  dan  klaim  para  ahli  waris.  Oleh  karena  itu, pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme hukum ini sangat penting bagi semua pihak yang terlibat, baik pengurus kepailitan maupun ahli waris, untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka dalam situasi kepailitan.

## Kata Kunci : Warisan, Akibat Hukum

## Abstrak
This  study  reviews  the  legal  consequences  of  bankruptcy  proceedings  for  inherited  assets  in  the  context  of  Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt. The main objective of  this  research  is  to  evaluate  the  impact  of  bankruptcy  law  on  the  rights  and  distribution  of  inheritance  among related parties. The method applied is normative analysis by observing relevant legal provisions and court decisions. The research findings indicate that inherited assets can become part of the debtor's assets involved in the bankruptcy process. The distribution of inheritance in a bankruptcy situation is regulated according to the principles stated in the  law,  which  have  the  potential  to  affect  the  rights  and  claims  of  the  heirs.  Therefore,  a  comprehensive understanding of this legal mechanism is very important for all parties involved, both bankruptcy administrators and heirs, to ensure the protection of their rights in a bankruptcy situation.
Keywords: Inheritance, Legal Consequences

## PENDAHULUAN
Dalam  kerangka  hukum  perdata,  elemen  hukum  yang  terkait  dengan  pewarisan terdapat dalam Buku II Kitab UU Hukum Perdata (Hanifah, 2019). Oleh karena itu, hak waris  diinterpretasikan  sebagai  suatu  hak  atas  benda  atau  properti.  Fitur-fitur  hukum yang berkaitan dengan waris, menurut KUHPerdata, berdimensi individu dan bilateral, yang  berlandaskan  pada  pandangan  individualistik.  Panduan  hukum  yang mengutamakan  kepentingan  individu  terhadap  harta  dapat  mengakibatkan perselisihan di antara para ahli waris setelah kematian pewaris, sebab semua harta dan kewajiban  yang  ditinggalkan  beralih  kepada  ahli  waris.  Sistem  dalam  KUHPerdata menyebutkan bahwa warisan mencakup aset dan utang, sementara dalam hukum adat dan Islam, warisan diasosiasikan dengan konsep budel. Budel mengacu pada sisa atau saldo  dari  kekayaan  almarhum  setelah  segala  utang  dan  hibah  wasiat  diselesaikan, sehingga potensial bagi warisan tersebut menjadi negatif.
Para  ahli  waris  diberikan  waktu  tertentu  untuk  mengkaji  opsi  yang  paling menguntungkan  bagi  mereka  dalam  merumuskan  pendekatan  terhadap  situasi warisan.  Sesuai  dengan  Pasal  1023  KUHPerdata,  ahli  waris  memiliki  hak  untuk meminta  agar  warisan  diinventarisasi  sebelum  mereka  mengambil keputusan,  dengan tujuan  melihat  situasi  warisan  dan  menetapkan  strategi  dan  hak.  Hal  ini  dijamin  oleh peraturan hukum, dan pewaris tidak diizinkan untuk membatasi hak ahli waris dalam konteks ini.
Pasal  1025  dan  Pasal  1089  KUHPerdata  mengatur  bahwa  ahli  waris  yang  sedang dalam  proses  pertimbangan  mengenai  warisan  tidak  boleh  dipaksa  untuk  membuat keputusan. Semua proses hukum dan implementasi keputusan pengadilan yang terkait dengan individu yang sedang mempertimbangkan haknya harus ditangguhkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1025 KUHPerdata.
Pasal  40  (1)  dalam  UU  No.  37/2004  yang  mengatur  mengenai  Kepailitani  dan Penundaan  Kewajibannya  Pembayaran  Htang  menyatakan  warisan  yng  didapat l oleh Debitur  yang  sedang  mengalami  kepailitan  tidak  dapat  diterima  oleh  kurator,  kecuali jika  hal  ini  akan  menguntungkan  harta  pailit.  Alasan  di  balik  Pasal i 40  (1)  ini  bisa dipahami karna terdapat kemungkinan bahwa Debitur pailit menerima warisan dalam bentuk  hutang. Jika Debitur T pailit menerma i warisan dalam bentuk piutang i (tagihan), ini  bisa  menambah  nilai  harta  pailit.  Namun,  jika  Debitur i pailit i mendapat  warsan dalam bentuk utang, ini akan menambah beban pada harta pailit. Konsekuensinya, hal ini akan merugikan Debitur pailit dan juga kreditornya.
Prinsip-prinsip pengaturan kepailitan pada dasarnya mencerminkan Pasal 1131 dan 1132  KUH  Perdata,  yang  menyatakan  bahwa  Semua  bentuk  kekayaan  yang  dimiliki oleh seseorang yang memiliki utang, termasuk benda bergerak dan aset tetap, dari yang sudah  dimiliki  maupun  yang  akan  didapat  di  masa  depan,  akan  jadi  pertanggungan atas semua kewajiban individu tersebut. Aset-aset ini menjadi l jaminan - bersama untuk semua pihak yng memiliki utang pada individu tersebut, dan hasil dari penjualan aset-
aset ini dibagi secara proporsional berdasarkan ukuran plutang i masing-masing pihak berutang, terkecuali jika terdapt l alasan yng sah i untuk i memberikan prioritas kepada beberapa pihak berutang.
Prinsip-prinsip  yang  dijelaskan  dalam  kedua  pasal  di  atas  dapat  diringkas  sebagai berikut:
a. Jika  individu  yang  memiliki  utang  tidak  mampu  atau  enggan  membayar utangnya  baik  secara  sukarela  atau  berdasarkan  putusan  pengadilan/karena tidak 0 mampu membayari sejumlah hutangnya, semua asetnya akan disita t untuk i dijuali, i dan hasil i penjualan i akan dibagi l di antara semua l pihak yang memiliki utang  secara  adil,  berdasarkan  jumlah  piutang n masing-masing,  terkecuali  jika terdapat l alasan  yng  sah l untuk i memberikan  prioritas  kepada  beberapa  pihak berutang.
b. Semua pihak berutang memiliki hak yang setara.
c. Urutan  prioritas  pihak  berutang  tidak  ditentukan  berdasarkan  waktu  timbulnya piutang mereka.
Istilah "pailit" sering kali dihubungkan dengan kebangkrutan. Kebangkrutan sendiri menggambarkan situasi di mana seseorang tidak mampu lagi melunasi utangnya atau menghadapi  kegagalan  dalam  usahanya.  Syarat  penting  agar  mendapatkan  status pailit i ialah bahwa seorang i Debitur harus memiliki minimal  dua l kreditor i dan T tidak mampu  membayari  suatu  utang  yng  telah  jatoh  tempo.  Pada  penraturan  ini,  terdapat perimbangan  antara  kepentingan N Debitur  dan  para l kreditornya.  Putusan i pailit i diharapkan M dapat  memanfaatkan  aset  Debitur i yang  telah  dinyatakan  pailit  untuk melunasi utang-utangnya sccara adil I dan i merata. Permohonan tersebut bisa diajukan bagi  satu  atau  lebih  kreditor,  Debitur,  demi  kepentingan  umum.  Namun,  status  pailit tidak  menghapus  kewajiban  Debitur  untuk  membayar  utang-utangnya.  Dalam  proses pengajuan  pailit,  melibatkan  beberapa  pihak  yang  relevan.  Sebagai  contoh,  ketika pengadilan  menyatakan  seseorang  pailit,  individu  tersebut  bersama  keluarganya  atau ahli warisnya terlibat dalam proses tersebut.
Melalui  analisis  mendalam  terhadap  UU  Nomor  37  Tahun  2004  serta implementasinya  dalam  situasi-situasi  kepailitan  dilapangan,  maksud  daripada penelitian  ini  ialah  agar  memberikan  wawasan  yang  lebih  komprehensif  mengenai implikasi  hukum  yang  muncul  terhadap  harta  warisan  dalam  konteks  kepailitan. Dengan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  mengenai  hubungan  antara  hukum kepailitan  dan  hukum  waris,  diharapkan  akan  terbentuk  kerangka  hukum  yang  lebih transparan  dan  adil  bagi  semua  pihak  yang  terlibat,  termasuk  Debitur  yang menghadapi kepailitan serta para ahli waris yang terlibat dalam situasi tersebut.

## 1. Defenisi Kepailitan
Kepailitan  diambil  dari  kata  “pailit”  dalam  etimologi.  kata  “pailit”  berasal  dari bahasa  Belanda,  yakni  “failliet,”  yang  memiliki  dua  makna  sebagai  kata  benda  dan
sifat.  “Failliet”  diambil  dari  bahasa  Prancis,  yakni  “faillite”  yang  mengacu  pada kegagalan  atau  hambatan  pembayaran  (Irawati,  2018).  Di  dalam  bahasa  Indonesia, "pailit"  diartikan  sebagai  kondisi  di  mana  seorang  Debitur  tidak  mampu  membayari hutangnya yng sudah jatuh tempo dan bisa diperoleh.
Dasar  hukum  Kepailitan  Indonesia  tidak  hanya  tercantum  dalam  UU  No.  37/2004 tentang Kepailtan dan Penundan Kewajiban Pembayarn Hutang, tetapi juga mencakup seluruh peraturan yang berkaitan dengan kepailitan. Prinsip-prinsip hukum Kepailitan Indonesia  umumnya  dijelaskan  dalam  Pasal  1131  KUH  Perdata,  sementara  prinsip- prinsip  khusus  lebih  rinci  diatur  dalam  UU  No.  37/2004  tentang  Kepailitan i dan i Penundaan  Kewajiban i Pembayarn  Hutang.  Semua  peraturan i hukum  yng  terkait e dengan  kepailitan  ini  memiliki  tujuan  untuk  melindungi  kepentingan  berbagai  pihak yang terlibat, termasuk Kreditor, Debitur, dan masyarakat pada umumnya.

## 2. Pelaksanaan Pemberesan Harta Pailit
Pelaksanaan  pemberesan i aset  pailit  dimulai  oleh  kurator  setelah  harta  pailit mengalami  kesulitan  dalam  melakukan  pembayaran  dan  kegiatan  usaha  Debitur dihentikan.  Kurator  akan  merencanakan  pendekatan  transfer  aset  pailit  dengan mempertimbangkan nilai paling optimal selama pelaksanaan. Dalam keadaan di mana upaya perdamaian yang diajukan oleh Debitur tidak berhasil, meskipun telah disetujui oleh kreditur namun hakim Pengadilan Niaga menolak, maka tahapan berikutnya ialah tahapan insolvency.
Konsekuensi yuridis dari insolvensi Debitur pailit adalah dilakukannya pemberesan harta pailit dengan segera. Tugas kurator melibatkan pelaksanaan pemberesan dengan menjual  harta  pailit  baik  secara  publik  maupun  privat,  dan  menyusun  daftar pembagian dengan persetujuan dari Hakim Pengawas. Hakim Pengawas juga memiliki kewenangan  untuk  mengadakan  rapat  kreditor  dengan  tujuan  menetapkan  metode pemberesan  yang  akan  diterapkan.  Sebelum  melakukan  pemberesan,  kurator  akan melaksanakan  tugas  pengurusan,  termasuk  inventarisasi,  pengawasan,  dan pemeliharaan  agarhharta  pailitotidak  mengalami  penurunan  dlam  jumlahi  maupun inilai,  bahkani  dapat  meningkat.  Tanggung  jawab  dan  kewenangan  kurator  dalam pelaksanaan  pengalihan  aset  pailit  mencakup  hal  berikut:  Setelah  kepailitan  secara resmi  diumumkan  kembali,  kurator  memiliki kewajiban  untuk  segera  memulai  proses transfer aset pailit sesuai ketentuan Pasal 175 UU Kepailitan dan PKPU. Proses inisiasi transfer  dan  penjualan  aset  pailit  dapat  dilaksanakan  tanpa  memerlukan  persetujuan atau bantuan dari Debitur.

## 3. Hukum Waris
Hukum  waris  mengacu  pada  seluruh  peraturan  yang  mengatur  mengenai  transfer hak  atas  kekayaan  seseorang  yang  telah  meninggal  kepada  penerima  warisan  atau
individu  yang  telah  diidentifikasi  melalui  wasiat  oleh  si  pewaris.  Aspek-aspek  yang terkait dengan hukum waris mencakup:
a. Pewaris
Pewaris  ialah  individu  yang  sudah  meninggal  dan  mewariskan  harta  yang  akan diwariskan.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  830  KUHPdt  yang  menyatakan  bahwa pewarisan terjadi sebagai akibat dari kematian individu tersebut.
b. Pewaris yang Meninggal Secara Bersamaan
Jika  pewaris  meninggal  secara  bersamaan  dan  tidak  dapat  ditentukan  dengan pasti siapa yang meninggal lebih dahulu, maka di antara mereka tidak akan saling mewarisi. Prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 831 KUHPerdata.
c. Ahli Waris
Ahli  waris  mengacu  pada  individu  yang  memiliki  hak  untuk  menerima  bagian dari  warisan,  baik  berdasarkan  hubungan  keluarga  maupun  melalui  penunjukan atau wasiat. Hal ini diuraikan dalam Pasal 836 KUHPerdata.
d. Status Janin
Janin  yang  masih  berada  dalam  kandungan  dianggap  hidup  dan  memiliki  hak menerima  warisan  jika  kepentingan  anak  tersebut  memungkinkan.  Namun,  jika janin  dilahirkan  dalam  keadaan  mati,  maka  dianggap  tidak  pernah  ada  dalam konteks pewarisan.
e. Wasiat
Wasiat  adalah  keinginan  pewaris,  baik  secara  lisan  maupun  tertulis,  untuk memberikan sebagian atau seluruh harta kepada pihak tertentu, termasuk anggota keluarga atau pihak lain.
f. Warisan
Warisan  mencakup  seluruh  aspek  kekayaan  (termasuk  hak  dan  kewajiban)  yang dimiliki oleh pewaris, baik dalam bentuk materiil maupun immateriil, yang akan diwariskan kepada penerima warisan.
g. Syarat-syarat Pewarisan
Untuk  terjadinya  proses  pewarisan,  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi meliputi:
a) Kematian individu (syarat mutlak) sesuai dengan Pasal 830 KUHPerdata.
b) Keberadaan  individu  yang  memenuhi  kriteria  sebagai  ahli  waris  (syarat umum), sesuai dengan Pasal 836 KUHPerdata.
c) Ketersediaan harta kekayaan yang ditinggalkan (syarat umum).

## METODE PELAKSANAAN
Adapun penelitian yang dilakukan sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian:
Rancangan  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  lebih  dalam  isu  yang  telah dirumuskan  dan  dibatasi  seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Dalam  rangka
mencapai  tujuan  tersebut,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian yuridis  normatif.  Pendekatan  normatif  ini  memberikan  penekanan  pada  metode deduktif sebagai dasar utama dan metode induktif sebagai pendukungnya. Pendekatan normatif ini utamanya menggunakan sumber data dari literatur-literatur hukum.

## 2. Jenis dan Sumber Data:
Materi  hukum  dikelompokkan  menjadi  kategori  primer  dan  sekunder.  Materi hukum  primer  merujuk  pada  perangkat  hukum  yang  mengatur  mengenai  Perseroan Terbatas  di  Indonesia,  termasuk  UUD/Konstitusi,  Keputusan  Menteri,  dan  UU  hingga Peraturan Daerah. Materi hukum sekunder mencakup penjelasan yang disajikan dalam sumber-sumber primer, serta tulisan para ahli hukum dan non-hukum yang membahas aspek interdisipliner ilmu terkait, termasuk hukum kepailitan di Indonesia.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Pendekatan pengumpulan data yang diterapkan melibatkan studi pustaka dan studi dokumen. Dalam tahap ini, data diperoleh dari buku, UU, serta literatur terkait lainnya. Studi  pustaka  dilakukan  berdasarkan  materi  hukum  primer,  sekunder,  dan  tertier. Materi hukum primer berisi informasi yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seperti  UU  dan  traktat.  Di  sisi  lain,  materi  hukum  sekunder  melibatkan  karya  yang secara  substansial  mengulas  materi  hukum  primer,  seperti  buku,  artikel,  dan  tulisan ilmiah.

## 4. Analisisi Data
Data  dan  informasi  yng  berhasil  dikumpukan  kemudian  dianalisi  dan  diproses dengan pendekatan analisis kualtatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali informasi  deskriptif  analitis  guna  mencapai  pemahaman  yang  lebih  terperinci mengenai  isu  yang  akan  dibahas.  Hasil  dari  analisis  ini  kemudian  disusun  dalam bentuk format skripsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran  Dan  Kedudukan  Negara  Sebagai  Pengelola  Harta  Warisan  Tidak  Terurus Menurut Hukum Waris Perdata
Hukum  waris  dalam  domain  perdata  mengimplementasikan  tiga  prinsip  utama. Pertama, prinsip individual (atau prinsip pribadi) di mana hak waris diarahkan kepada individu  (secara  personal),  dan  bukan  kepada  kelompok  ahli  waris  atau  entitas  suatu clan,  suku,  maupun  famili.  Konsep  berikut  tergambarkan  didalam  Pasal  832 junto 852 perdata  yang  menetapkan  bahwasanya  penerima  harta-warisan  ialah  suami  maupun istri yang  lebih lama hidup, sanak beserta cucunya. Yang berikutnya, Prinsip bilateral mengindikasikan bahwa seseorang menerima warisan dari kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Hal ini juga berlaku untuk saudara laki-laki yang menerima warisan dari
saudara  laki-lakinya  atau  saudara  perempuannya.  Yang  terakhir,  prinsip  peringkat, yang  menekankan  bahwa  ahli  waris  dengan  hubungan  yang  lebih  dekat  dengan pewaris memiliki prioritas dibandingkan yang lebih jauh.
Peran  dan  kedudukan  negara  sebagai  pengelola  harta  warisan  yang  tidak  terurus menurut hukum waris perdata adalah sebagai berikut:
a. Negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk  mengelola  harta  warisan  yang  tidak terurus  ketika  tidak  ada  ahli  waris  atau  para  ahli  waris  tidak  mampu  atau  tidak berminat  mengelolanya.  Dalam  hal  ini,  negara  bertindak  sebagai  pengelola  harta warisan  yang  ditinggalkan,  dengan  tujuan  menjaga,  mengelola,  dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
b. Negara  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  mengambil  tindakan  yang diperlukan  terkait  pengelolaan  harta  warisan  yang  tidak  terurus.  Hal  ini mencakup  pengelolaan  aset,  pelunasan  hutang,  dan  menjalankan  tugas  yang seharusnya  dilakukan  oleh  ahli  waris.  Negara  juga  dapat  menjual  atau memanfaatkan  harta  warisan  tersebut  untuk  memenuhi  kewajiban-kewajiban yang masih ada terhadap pewaris atau pihak lain yang berkepentingan.
c. Dalam peran ini, negara harus bertindak secara cermat dan adil untuk melindungi hak-hak  yang  terkait  dengan  harta  warisan  yang  tidak  terurus.  Negara  wajib mematuhi  prinsip-prinsip  hukum  waris  perdata  yang  berlaku,  serta  memastikan bahwa  pelaksanaan  pengelolaan  harta  warisan  dilakukan  dengan  transparansi dan akuntabilitas.
Selain  itu,  negara  juga  berperan  dalam  mengatur  prosedur  dan  mekanisme  yang terkait  dengan  pengelolaan  harta  warisan  yang  tidak  terurus.  Hal  ini  mencakup prosedur pengajuan permohonan kepada negara untuk mengelola harta warisan, serta hak-hak dan kewajiban negara sebagai pengelola.
Dengan  demikian,  peran  dan  kedudukan  negara  sebagai  pengelola  harta  warisan yang  tidak  terurus  menurut  hukum  waris  perdata  adalah  penting  untuk  memastikan bahwa harta tersebut dikelola secara adil  dan  efisien, serta untuk melindungi hak-hak yang terkait dengan harta warisan tersebut.

## 2. Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Perdata
Dalam  hukum  perdata  yang  dipraktekkan  di  Pengadilan  Negeri  bahwa  syarat  dari pewarisan adalah : diatur dalam title ke-11 buku kedua perdata, yaitu ada orang yang meninggal  dunia.  Pasal  830  perdata  menyebutkan,  bahwa  pewarisan  hanya berlangsung  karena  kematian  alamiah.  Untuk  memperoleh  harta  peninggalan  ahli waris  harus  hidup  pada  saat  pewaris  meningggal.  Pada  Pasal  833  ayat  1  perdata, Mengatakan  bahwa  menurut  hukum,  ahli  waris  memiliki  semua  harta,  hak,  dan piutang yang berasal dari harta peninggalan.
Jadi, secara khusus tidak perlu diadakan perbuatan penerimaan untuk menjadi ahli waris,  dan  tanpa  secara  khusus  ada  perbuatan  penerimaan  ini  (jadi  bukan  berarti  si
pewaris  memperoleh  warisan  itu),  si  ahli  waris  kehilangan  hak  nya  untuk  menolak warisan itu.
Dalam hal ini setelah terbukanya perwarisan, ahli waris dapat menentukan sikapnya terhadap  harta  peninggalan.  Seorang  ahli  waris  dapat  menerima  ataupun  menolak harta  peninggalan  dari  pewaris.  Hak  ahli  waris  dalam  hal  ini  setelah  terbukanya warisan, yaitu :
a. Menerima sepenuhnya
b. Menerima dengan hak untuk menukar
c. Menolak warisan
Harta  yang  diwariskan  oleh  pewaris,  beserta  segala  tanggung  jawab  yang  terkait, memberikan  kebebasan  bagi  ahli  waris  untuk  memutuskan  apakah  akan  menerima warisan  tersebut.  Jika  seorang  ahli  waris  memilih  untuk  menerima  warisan  dalam status  “beneficiaire”  atau  melalui  proses  inventarisasi  harta  peninggalan,  maka  dia akan memiliki serangkaian kewajiban yang mencakup:
1) Mengharuskan pencatatan jumlah kekayaan yang ditinggalkan dlam kurun waktu 4 bulan setelah mengungkapkan keinginan kepada I Panitera Pengadilan Negeri.
2) Memerlukan pengurusan harta peninggalan dengan penuh tanggung jawab.
3) Perlu segera menyelesaikan urusan waris.
4) Wajib  memberikan  jaminan  kepada  para  kreditor,  termasuk  yang  memiliki  hak atas barang bergerak atau yang dijaminkan.
5) Perlumemberikan  pertanggungjawaban  kepada  seluruh  kreditor  pewaris  dan penerima pemberian legat.
6) Wajib  mengumumkan  panggilan  kepada  kreditor  pewaris  yang  tidak  dikenal melalui surat kabar resmi.
Pada  hakikatnya  jika  ada  orang  yang  meninggal  dunia,  maka  warisan  yang ditinggalkannya  baik  nerupa  aktiva  maupun  pasiva  beralih  kepada  ahli.  Warisan adalah  totalitas  kekayaan  dalam  bentuk  aktiva dan  pasiva yang  dimiliki  oleh  pewaris yang kemudian dialihkan kepada para ahli waris. Jadi jika seseorang menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya hartanya yang ia terima, tetapi ia juga harus memikul hutang  pewaris.  Tetapi,  ada  hak-hak  dan  tanggung  jawab  yang  terhubung  dengan hukum properti namun tidak dapat diwariskan, sebagaimana perikatan-perikatan yang timbul  dari  hukum  keluarga  dan  hubungan  hukum  khusus  yang  bersifat  individu. Contoh  diantaranya  adalah  hak-hak  materi,  kewajiban  kurator,  dan  hak  wali  atas individu yang berada di bawah pengawasan wali.
Penerimaan  atau  penolakan  warisan  memiliki  akibat  hukum  masingmasing.  Ahli waris  atau  kelompok  pewaris  yang  menerima  warisan  dengan  cakupan  menyeluruh, baik  secara  resmi  maupun  tidak  langsung,  akan  mengemban  tanggung  jawab  penuh terhadap segala kewajiban terkait harta peninggalan tersebut. Ini berarti bahwa mereka harus  mengambil  tanggung  jawab  terhadap  semua  utang  yang  berasal  dari  pewaris. Penerimaan  warisan  secara  komprehensif  dan  jelas  (zuivere  aanvaarding)  dapat
dijalankan melalui pernyataan resmi atau tulisan pribadi, sementara penerimaan diam- diam  sering  kali  ditandai  oleh  tindakan  konkret  yang  menunjukkan  penerimaan  yang mendalam.

## 3. Akibat  Hukum  Kepailitan  Terhadap  Harta  Waris  Berdasarkan  UU  No.  37/2004 Mengenai Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang
Efek dari putusan kepailitan berdampak pada pihak yang mengalami kepailitan atau Debitur  dan  juga  terhadap  aset-aset  yang  dimilikinya.  Setelah  putusan  pailit diumumkan  oleh  penggadilan  niaga,  Debitur  hangus  haknya  untuk  mengurus  serta mengontrol  harta  kekayaannya  yang  termasuk  dalam  budel.  Meskipun  demikian, Debitur  tetap  merupakan  pemilik  budel  tersebut,  walaupun  ia  tidak  diizinkan  untuk mengelolanya  lebih  lanjut.  Tanggung  jawab  pengurusan  dan  penguasaan  atas  budel tersebut  akan  beralih  kepada  hakim  pengawas  dan  kurator  yang  ditunjuk  oleh pengadilan  niaga.  Namun,  jika  tidak  ada  permintaan  dari  kreditor  dan  Debitur  untuk mengganti kurator dengan yang lain, maka peran BHP akan berfungsi sebagai kurator..
Pengurusan dan penguasaan atas harta kekayan tersebut akan dipindahkan kepada BPH.  Prinsip  ini  berlaku  untuk  seluruh  harta  kekayaan  yang  ada  pada  saat  proses kepailitan  dimulai  dan  juga  harta  yang  diperoleh  selama  periode  kepailitan berlangsung.  Tetapi,  hal  ini  dapat  terkecuali  jika  terdapat  ketentuan  UU  yang  secara eksplisit mengecualikan harta tertentu dari proses kepailitan.
Tanggung  jawab  hukum  ahli  vvaris  dari  pewaris  pemgang  jaminan  perorangan ( personali  guarante )  dalam  kasus  kepailitan  itu  adalah  akibat  hukum  yang  timbul  dari berubahnya  atau  lenyapnya  suatu  hubungan  hukum,  antara  dua  atau  lebih subyek  hukum,  di  mana  hak  dan  kewajiban  pihak  yang  satu  berhadapan dengan  hak  dan  kewajiban  pihak  yang  lain.  Artinya,  dengan  meninggalnya seseorang pemegang jaminan perorangan ( personal guarantee ), maka berdasarkan Pasal 1826 perdata perikatan yang timbul dari perjanjian penanggungan itu beralih kepada ahli waris.
Untuk kepentingan pelunasan hutang pewaris, ahli waris ikut dijadikan  Debitur  pailit  berdasarkan  putusan  pengadilan  dengan  menerapkan Pasal  1826  perdata,  sehingga  terhadap  harta  warisan  dan  harta  pribadi  ahli  waris dilakukan  sita  umum  berdasarkan  Pasal  1  ayat  1  UU  Kepailitan  dan  PKPU dan  PKPU.  Sita  umum  ini  meliputi  segala  harta  kekayaan  debitur  baik  yang sudah ada maupun yang didapat menjadi boedel pailit.
Konfiskasi  terhadap  seluruh  harta  kepunyaan  Debitur  merupakan  aspek  integral dari  pengurusan  harta  pailit  (manajemen  harta  pailit).  Pendekatan  pengurusan  harta pailit  ini  merupakah  suatu  strategi  untuk  mengamankan  aset  finansial  yang  terlibat dalam proses kepailitan. Pendekatannya melibatkan penunjukan perwakilan dari para kreditor untuk mengawasi secara komprehensif seluruh harta milik Debitur yang telah dinyatakan  pailit,  dan  memberi  mereka  kewenangan  untuk  mencegah  tindakan
manipulatif, seperti transaksi yang merugikan, praktik yang curang terkait pemindahan aset,  mengumpulkan,  mengatur,  dan  saat  putusan  kepailitan  dijatuhkan, mendistribusikannya  kepada  para  kreditor  yang  terkait.  Konfiskasi  ini  umumnya dilaksanakan secara langsung pada semua aset yang dimiliki oleh Debitur yang terkena kepailitan, demi kepentingan seluruh kreditur yang terlibat.
Demikian,  UU  kepailitan  berperan  sebagai  sarana  untuk  memaksa  kreditor  agar menghentikan  langkah  individu  mereka  dalam  pelaksanaan  hak-hak.  Di  samping  itu, Debitur  wajib  melepaskan  kendali  terhadap  aset-asetnya  dan  menyerahkan  mereka kepada  pengadilan.  Ketika  kepailitan  diumumkan,  dampak  yang  melibatkan  Debitur dan harta kekayaannya akan terjadi. Menurut Pasal 24 dari UU Kepailitn No. 37/2004, sejak  keputusan  kepailitan  dikeluarkan,  Debitur  tidak  memiliki  kewenangan  hukum untuk  mengatur  dan  merawat  harta  kekayaannya  ( Persona  Standi  In  Judicio ).  Dengan kata  lain,  Debitur  yang  dinyatakan  pailit  tidak  memiliki  wewenang  atau  kebebasan untuk  mengelola  aset  yang  dimilikinya.  Kewenangan  dalam  pengurusan  dan kepemilikan  aset  Debitur  diberi  pada  kurator  atau  BHP  yang  ditunjuk  oleh  Hakim Pengawas.
Namun,  setelah  pengumuman  kepailitan,  Debitur  masih  diberikan  kewenangan untuk  menjalin  perjanjian.  Perjanjian  ini  akan  berlaku  jika  memberikan  manfaat  bagi Debitur.  Poin  ini  dijelaskan  dalam  UU  Kepailitan  Nomor  37  Tahun  2004,  yng menjelaskan  bahwasanya  sejumlah  perjanjian  yng  dibuat  oleh  Debitur  pailit  setelah pengumuman  kepailitan  tidak  dapat  dibayari  dengan  menggunakan  harta  kepailitan, kccuali  jika  perjanjian  tersebut  memberikan  keuntungan  bagi  harta  kepailitan.  Secara esensial,  aset  kepailitan  mencakup  seluruh  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  debitur  pada saat  kepailitan  diumumkan  dan  segala  yang  diperoleh  selama  proses  kepailitan.  Ini mengimplikasikan  bahwa  semua  harta  milik  debitur  yang  mengalami  kebangkrutan berada  di  bawah  pengawasan  dan  manajemen  kurator  atau  Balai  Harta  Peninggalan, sesuai dengan aturan yang diatur dalam Pasal 1 UU Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.
Dalam  hal  dampak  hukum  terhadap  eksekusi  pelaksanaan,  menurut  Pasal  31  UU Kepailitan  dan  PKPU,  dapat  dilihat  bahwa  keputusan  kepailitan  mengakibatkan penghentian  segala  upaya  pelaksanaan  yang  berkaitan  dengan  bagian-bagian  harta kekayaan Debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, termasuk penahanan Debitur. Pasal  31  ayat  2  UU  Kepailitan  dan  PKPU  juga  menyatakan  bahwa  seluruh  sitaan  yng dilakukan  akan  dihapuskan  dan  bila  perlu,  Hakim  Pengawas  haros  memberikan perintah  pencoretan.  Oleh  karena  itu,  setelah keputusan  kepailitan  diterbitkan,  semua tindakan eksekusi sitaan dan sitaan jaminan akan dihapuskan.
Apabila  pelaksanaan  putusan  tersebut  telah  dimulai,  pelaksanaan  tersebut  harus segera dihentikan. Untuk mencegah tidak tercampurnya harta ahli waris sebagaimana diatur  dalam  Pasal  209  UU  Kepailitan  dan  PKPU,  maka  putusan  pailit  berakibat dipisahkanya  harta  pewaris  dengan  ahli  waris.  Namun  ternyata  Pasal  209  UU Kepailitan  dan  PKPU  mengenai  kepailitan  harta  peninggalan  belum  mengatur
mengenai batasan tanggung
jawab ahli waris dari pewaris pemegang  jaminan  perorangan  yang  disebabkan  ketentuan  Pasal  1826  perdata.  Pasal 1826  perdata  ini  adalah  dasar  hukum  pengajuan  permohonan  pailit  terhadap  kasus kepailitan ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan ( personal guarantee ). Umumnya,  dalam  situasi  kepailitan,  terdapat  keadaan  di  mana  semua  harta  yang dimiliki  oleh  debitur  beserta  semua  yang  diperoleh  selama  proses  kepailitan  berada dalam status penyitaan umum sejak saat pengumuman putusan pailit, kecuali:
a. Barang-barang,  termasuk  binatang  yang  benar-benar  diperlukan  oleh  Debitur untuk pekerjaannya, peralatan, alat medis untuk kesehatan, sandang, pangan dan papan yang diperlukan oleh debitur dan keluarganya selama 30 (tiga puluh) hari bagi Debitur dan keluarganya, yang ada di tempat tersebut.
b. Semua penghasilan yang didapat oleh debitur hasil aktivitas pekerjaan pribadinya seperti  gaji  dari  jabatan  atau  pelayanan,  upah,  pensiun,  tunjangan,  atau  dana harian, sesuai yang telah ditetapkan pihak pengawas yang telah diangkat atau.
c. Dana  yang  dialokasikan  untuk  debitur  didalam  memenuhi  tanggung  jawab pemenuhan biaya hidup sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.
Dampak  hukum  terhadap  pelaksanaan  putusan  kepailitan  diatur  dalam  Bagian  II Bab Kedua UU No. 37/2004 sebagai berikut:
a. Dampak  terhadap  harta  kepailitan.  Pasal  21  UU  Nomor  37  Tahun  2004 menetapkan  bahwa  kepailitan  mencakup  semua  harta  milik  Debitur  pada  saat pernyataan kepailitan diucapkan serta semua yang diperoleh selama kepailitan.
b. Dampak  terhadap  tranfer  dana.  Pasl  24  ayat  (3)  UU  Nomor  37  Tahun  2004 mengatur bahwa jika sebelum putusan kepailitan diucapkan, terjadi transfer dana melalui bank hingga tanggal putusan tersebut, transfer tersebut harus dilanjutkan.
c. Dampak  terhadap  perjanjian  Debitur  setelah  pernyataan  kepailitan.  Jika terdapat perjanjian  yang  timbul  setelah  pernyataan  kepailitan  diberlakukan,  perjanjian tersebut tidak dapat dibayar dari harta kepailitan, kecuali jika perjanjian tersebut menguntungkan  harta  kepailitan.  Ini  diuraikan  dalam  Pasal  25  UU  Nomor  37 Tahun 2004.
d. Dampak  terhadap  hukuman  bagi  Debitur.  Setelah  dinyatakan  pailit,  mungkin Debitur dikenai hukuman yang tidak terkait dengan masalah kepailitan. Pasal 25 ayat  (2)  UU  Nomor  37  Tahun  2004  menyatakan  bahwa  hukuman  tersebut  tidak mempengaruhi harta kepailitan.
e. Dampak  hukum  terhadap  klaim  terhadap  harta  kepailitan.  Orang  yang mengajukan  klaim  selama  masa  kepailitan  untuk  pemenuhan  kewajiban  dari harta  kepailitan  yang  ditujukan  kepada  Debitur  pailit,  hanya  dapat mengajukannya  untuk  diverifikasi.  Pasal  27  UU  Nomor  37  Tahun  2004 mengandung  arti  bahwa  kreditur  yang  bermaksud  mengajukan  klaim  terhadap harta  kepailitan  harus  mendaftarkannya  untuk  diverifikasi.  Ini  mengkonfirmasi
bahwa  setelah  pernyataan  kepailitan,  semua  klaim  yang  terkait  dengan  harta kepailitan harus didaftarkan kepada kurator.
f. Dampak  hukum  terhadap  eksekusi  (pelaksanaan  putusan  hakim).  Berdasarkan Pasal  31  UU  Nomor  37  Tahun  2004,  Keputusan  pailit  menghasilkan penghentian seluruh  pelaksanaan  tindakan  hukum  oleh  pengadilan  berkaitan  dengan  segala bagian  harta  debitur  yang  akan  didapat  sebelum  proses  pailit,  serta  tidak  ada keputusan  lain  yang  dapat  dijalankan  setelah  itu,  termasuk  tindakan  penahanan terhadap debitur.
g. Dampak  kepailitan  terhadap  penyanderaan.  Sesuai  dengan  ini,  Pasal  31  ayat  (3) UU  Nomor  37  Tahun  2004  menyatakan  bahwa  Debitur  yang  ditahan  harus dilepaskan  segera  setelah  pernyataan  kepailitan  diucapkan,  tanpa  mengurangi berlakunya Pasal 93 UU Nomor 37 Tahun 2004.
h. Dampak  kepailitan  terhadap  denda  paksa  (dwangsom).  Pasal  32  UU  Nomor  37 Tahun  2004  menyebutkan  bahwa  selama  kepailitan,  denda  paksa  tidak diberlakukan.  Menurut  penjelasan  Pasal  32  UU  Nomor  37  Tahun  2004,  denda paksa  yang  dimaksud  mencakup  denda  paksa  yang  diberlakukan  sebelum putusan kepailitan diucapkan.
i. Dampak  kepailitan  terhadap  perjanjian  timbal  balik.  Mungkin  sebelum pernyataan  kepailitan,  Debitur  telah  membuat  perjanjian  timbal  balik  dengan pihak lain.

## SIMPULAN
A. Simpulan
1. Negara,  dalam  upaya  pengelolaan  harta  peninggalan  yang  terbengkalai (onbeheerde nalatenschap), tidak  dapat  menjalankan  tugas  pengelolaannya  secara  mandiri. Sebaliknya,  tanggung  jawab  ini  diemban  oleh  sebuah  Lembaga  yang  telah diamanahkan  khusus  untuk  menangani  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  warisan. Lembaga  ini  dikenal  sebagai  Balai  Harta  Peninggalan (weeskamer). Lembaga  Balai Harta  Peninggalan  ini  merupakan  perwakilan negara  yang bertanggung  jawab  atas pengelolaan harta peninggalan yang tidak terurus.
2. Kedudukan    negara    selaku    penerima    harta    warisan    menurut    sistem    hukum waris  perdata  hanya  terjadi  apabila  terbukti  pewaris  saat  warisan  terbuka  tidak meninggalkan    ahli    waris ab-intestato serta    pewaris    selama  hidupnya    tidak meninggalkan  wasiat  dalam  bentuk  surat    berisi  pesan  kepada  seseorang    untuk memperoleh    harta    peninggalannya (testamenter) dan/atau    menunjuk    subyek hukum    untuk    melakukan    pengurusan    atas    harta    peninggalan    yang ditinggalkan,    sehingga    harta    peninggalan    pewaris    tidak    ada    yang    mengelola dan    oleh    UU    digolongkan  sebagai  harta  peninggalan  yang  tak  terurus,  dan  harta warisan tersebut dapat  jatuh  dan  dikuasai  oleh  negara.
3. Konsekuensi  hukum  dari  pernyataan  kepailitan  terhadap  ahli  waris  adalah pemisahan  antara  harta  pailit  dan  harta  pribadi  yang  dimiliki  oleh  ahli  waris.  Ahli waris  tidak  diwajibkan  untuk  memikul  tanggung  jawab  terhadap  tindakan  yang dilakukan  oleh  Debitur  yang  telah  dinyatakan  pailit.  Dampak  hukum  terhadap pelaksanaan  eksekusi  putusan  kepailitan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  31  UU Kepailitan  dan  PKPU,  mengindikasikan  bahwa  efek  pernyataan  kepailitan  adalah penghentian  semua  upaya  pelaksanaan  pengadilan  terhadap  berbagai  aspek  harta Debitur  yang  sudah  dimulai  sebelum  kepailitan,  setelah  itu  tidak  ada  putusan  yng bisa dijalankan, juga tindakan penahanan terhadap Debitur. Pada umumnya, dalam proses  kepailitan,  seluruh  harta  Debitur  dan  segala  yang  diperoleh  selama  periode kepailitan akan ditempatkan dalam status penyitaan umum sejak saat putusan pailit diumumkan.

## B. Saran
1. Perlunya dibentuk peraturan yang mengatur mengenai tanggung jawab Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus baik sebelum maupun setelah  ditetapkan  menjadi  milik  negara  sehingga  dalam  melaksanakan  kedudukan dan kewenagan hukum Balai Harta Peninggalan mendapat kepastian hukum
2. Para  ahli  waris  seharusnya  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  menyelesaikan kewajiban utang tersebut menggunakan harta warisan yang telah diberikan kepada mereka  oleh  pewaris.  Hal  ini  didasarkan  pada  Pasal  209  UU  No.  37/2004,  yang mengindikasikan bahwa putusan pernyataan pailit akan mengakibatkan pemisahan harta warisan dari harta kekayaan para ahli waris. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa  Pasal  210  UU  No.  37/2004  juga  mengatur  bahwa  permohonan  pernyataan pailit  terhadap  individu  yang  telah  meninggal  harus  disampaikan  dalam  tegang waktu  selama  90  hari  setelah  Debitur  meninggal  dunia.  Oleh  karena  itu,  dengan pertimbangan  ini,  kasus  semacam  itu  mungkin  tidak  memenuhi  persyaratan  untuk diadili dalam lingkup Pengadilan Niaga.
3. Saat  memeriksa  dan  membuat  keputusan  mengenai  kasus  kepailitan,  hakim  harus mempertimbangkan  bukan  hanya  Undang-Undang  Kepailitan,  tetapi  juga  harus memperhatikan aturan yang dicantumkan dalam Pasal 1045 KUHPerdata. sehingga putusan pernyataan pailit yang dikeluarkanya dapat memberikan rasa keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmabrata, Wahyono. 1994. Asas-asas Hukum Waris. Jakarta
Hanifah,  M.  (2019).  Perkawinan  Beda  Agama  Ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Soumatera Law Review , 2 (2), 297 – 308.
Irawati,  I.  (2018).  PRINSIP  PIERCING  THE  CORPORATE  VIEL  TERHADAP
TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 6 (2), 156 – 169.
Jono. 2007. Hukum Kepailitan. Tangerang: Sinar Grafika Shubhan  Hadi.  2017. Hukum  Kepailitan,  Prinsip,  Norma  dan  Praktik  di  Peradilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
Situmorang, Viktor. 1994. Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta Widjaja,  Sastra.  2026. Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang. Bandung: Alumni
Nadriana,  Lenny. 2019. Ahli  Waris  Pemegang  Personal  Garasi  dapat  Pailit. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia
Suparman, Eman. 2018. Hukum Waris Indonesia. Bandung: Refika Aditama Satrio. J. 1998. Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel. Bandung: Citra Aditya Bakti