e-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan (Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022)

## REVOLUSI PANDEMI COVID-19

## Adelia Hanny Rachman
Magister Antropologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia
e-mail: adelia@alumni.ui.ac.id

## Abstrak
Sejak masuknya SARS-CoV-2 di Indonesia pada awal tahun 2020 hingga November 2021, terdapat lebih dari 4 juta warga negara Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19 dengan  lebih dari  11  ribu  kasus  aktif  (Satgas Penanganan  Covid-19). Segala  akibat pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat dunia merupakan suatu  cerminan  deglobalisasi.  Kondisi  ini  juga  menjadi  titik  balik  pengaturan  ulang global  dan  juga  dapat  dipertimbangkan  sebagai  revolusi  hening  yang  membawa perubahan  mendasar  dalam  tatanan  kehidupan  manusia.  Setidaknya  pandemi mempertaruhkan  dua  unsur  dasar  penting  yang  menyangkut  kelangsungan  hidup manusia,  yakni  ekonomi  dan  kesehatan.  Selama  ini  globalisasi  menuntut  dunia bergerak dinamis dan mengepakkan sayap kapitalisme, khususnya sejak abad ke-18 ketika  teknologi  informasi  dan  komunikasi  berkembang pesat.  Tragedi  hari  ini  justru mendorong manusia melakukan perubahan secara signifikan dan fundamental guna memelihara  kelangsungan  hidup  bersama.  Artikel  ini  ditulis  dengan  perspektif makrososiologis  untuk  melihat  akibat  pandemi  Covid-19  terhadap  korelasi  sosial dalam hal primer kehidupan masyarakat Indonesia.
Kata kunci: Normal Baru, Pandemi Covid-19, Perubahan Sosial, Revolusi Pandemi.

## Abstract
Since  SARS-CoV-2  has  emerged  in  Indonesia  in  early  2020  until  November  2021, there have been more than 4 million Indonesian citizens confirmed positive for Covid- 19 with more than 11 thousand cases. The impact of the Covid-19 pandemic that is felt  by  almost  the  entire  world  community  is  a  reflection  of  deglobalization.  This condition  is  also  become  a  turning  point  for  global  resettlement  and  can  also  be considered  as  a  quiet  revolution  that  brings  fundamental  changes  in  the  order  of human  life.  At  least  a  pandemic  risks  two  important  basic  elements  concerning human survival, namely the economy and health. So far, globalization has demanded that the world move dynamically and flap the wings of capitalism, especially since the 18th  century  when  information  and  communication  technology  developed  rapidly. Today's tragedy encourages humans to make significant and fundamental changes in order  to  maintain  mutual  survival.  This  article  was  written  with  a  macro-sociological perspective to see the impact of the Covid-19 pandemic on social correlation in terms of the primary life of Indonesian people.
Keywords : Covid-19 Pandemic, New Normal, Pandemic Revolution, Social Change.

## PENDAHULUAN
Telah  hampir  dua  tahun  pandemi Covid-19  berada  di  tengah  masyarakat Indonesia  dengan  segala  kesedihan  dan ketidakpuasan  yang  mendasarinya,  kini
statusnya  diprediksi  akan  beralih  dari pandemi  menjadi  endemi.  Mewabahnya virus  ini  secara  global  telah  mengubah tatanan  kehidupan  masyarakat  dalam waktu singkat. Perubahan ekonomi,
e-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan (Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022)
budaya, bahkan politik berpengaruh terhadap  setiap  kebijakan.  Pada  kondisi pandemi, dunia dalam keadaan terancam. Kerumitan  dan  ketidakpastian  disebabkan oleh ketidakselarasan kecepatan
perubahan yang terjadi dengan kemampuan
adaptasi masyarakat menyebabkan  kekacauan  dalam  berbagai sektor.  Keadaan  ini  dapat  dilihat  dari  pola managemen  penanganan  Covid-19  yang dilakukan oleh pemerintah yang cenderung  tersentralisasi  pada  awalnya. Kemudahan akses terhadap informasi dan fasilitas  kesehatan  di  Pulau Jawa  sebagai pulau terpadat di Indonesia secara implisit menunjukkan  adanya  suatu  keistimewaan sebagai  wilayah  pusat  pemerintahan  dan perdagangan  dibandingkan  daerah  lain  di luar  Jawa  atau  wilayah  terdepan,  terluar, dan tertinggal.
Wilayah  urban  dan  padat  penduduk di Indonesia memiliki probabilitas terpapar Covid-19 lebih besar dibandingkan wilayah  lain.  Namun,  tidak  dapat  dikelak bahwa Covid-19 menyerang semua kalangan  tanpa  mengenal  batas  ruang dan  waktu.  Kini,  kasus  Covid-19  juga ditemui  di  wilayah  adat,  seperti  yang terjadi  di  lingkungan  masyarakat  adat Apau Kayan di Kalimantan Utara, Enggano  di  Bengkulu  Utara,  Marlasi  di Kepulauan Aru, dan Kasepuhan Citorek di Banten (Project Multatuli, 2021).
Ironisnya,  adaptasi  manusia  tidak secepat  perkembangan  dan  transformasi virus itu sendiri, disamping itu keterbatasan  sumber  daya  membuat setidaknya dua faktor strategis tidak dapat berjalan  beriringan,  yakni  kesehatan  dan ekonomi – keduanya terpaksa dikompromikan  satu  dengan  yang  lain. Pandemi melemahkan kemampuan manusia  untuk  menjaga  keseimbangan diantara  kedua  sektor  tersebut  serta prioritas  pilihan  mengubah  pilihan  ke depan (Gans, 2020).
Hal ini mengakibatkan masyarakat terpecah.
Sebagian  dari  mereka  memiki  pilihan prioritas  yang  berbeda  dari  yang  lain, entah  prioritas  kesehatan  di  atas  ekonomi (health  before  wealth)  atau  prioritas ekonomi  di  atas  kesehatan  (wealth  before health). Disinilah terjadi perubahan
perilaku  sosial  secara  masif,  signifikan, fundamental, dan terstruktur..

## METODE
Fenomena
pandemi Covid-19 diamati  melalui  observasi  dan  dianalisis dalam  perspektif  makrososiologis  melalui kajian  kepustakaan  dan  pengamatan terhadap  berbagai  peristiwa  menyangkut pandemi  Covid-19.    Penggambaran  sifat- sifat  universal  atau  mikroskopik  dalam tulisan  ini  mengacu  pada  tiga  tingkatan, yakni unit, sub-unit, dan supra unit dengan fokus  pada  nilai-nilai  dan  perubahan perilaku, masyarakat Indonesia, dan lingkungan  global  (Etzioni  2017,  12).
Penggunaan teori umum diharapkan dapat memungkinkan  spesifikasi  proses  kausal sehingga menuntut teori penjelas berperan besar dalam keterbukaan terhadap  pengujian  empiris  (Goldthorpe, 2007).  Fakta  empirik  terkait  masyarakat adat dituangkan dengan sedikit disinggung guna  mengetahui  perbedaan  penerimaan perubahan  sosial  pada masyarakat  umum dan  masyarakat  adat.  Formulasi  analisis skala  makro  Coleman  diadopsi  untuk mengetahui bagaimana pandemi Covid-19 berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Analisis didasarkan pada  paradigma  tertentu  yang  mana penggunaan  paradigma  disesuaikan – bukan  karena  kebenaran  paradigma  yang digunakannya  tetapi  karena  itu  dianggap berguna  (Sayer  2010,  31).  Paradigma fungsionalisme  dalam  hal  ini  digunakan untuk mendukung analisa terhadap perubahan  sosial  yang  terjadi.  Paradigma ini diharapkan mampu memberikan pandangan intertekstualitas terhadap keilmuan (teoritis) dan kenyataan (empiris). Sebagaimana
paradigma merupakan suatu bentuk aktualisasi konstruksi abstrak (Kaplan dan Wolf 2017, 118).
Perubahan  yang  dialami  saat  ini terjadi  secara  tidak  direncanakan  akibat adanya bencana pandemi yang mengancam  hakikat  hidup  masyarakat banyak.  Pandemi  melahirkan  perubahan sosial universal yang terjadi secara global. Perubahan  sosial  di  masa  pandemi mengakibatkan terjadinya perubahan dalam  hubungan  atau  interaksi  sosial –
e-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan (Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022)
pergeseran cara atau budaya
bersosialisasi.  Apakah  benar  perubahan itu terjadi? Giddens berpendapat pengidentifikasian adanya suatu
perubahan  dilihat  dari  sejauh  mana modifikasi  terjadi  dalam  struktur  yang mendasari  suatu  objek  atau  situasi  dalam kurun  waktu  tertentu  (Giddens,  2009). Kata  ‘struktur’  dalam  kajian  ini  bukan secara  khusus  mengarah  pada  konsep struktur  sebagaimana  dipahami  dalam aliran  strukturalisme  melainkan  merujuk pada  sudut  pandang  makro  dan  agregat terhadap  fenomena  sosial  ‘pandemi Covid- 19’  yang  berhubungan  dengan kehidupan  sosial  masyarakat.  Mengingat perubahan  relasional  itu  terjadi  secara sistemik  yang  di  dalamnya  masyarakat dapat mengindentifikasi perubahan budaya dan interaksi sosial serta kelembagaan sosial yang secara langsung atau  tidak  langsung  sangat  memengaruhi keseluruhan sistem sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tatanan ekonomi international
merupakan  suatu  bagian  dari  manifestasi budaya  global  yang  mengedapankan tujuan perolehan keuntungan – manifestasi ini tak terkecuali juga diberlakukan  di  lingkungan  masyarakat adat, seperti pengembangan sektor ekonomi  industri  kayu,  pertambangan, budidaya tanaman komersial, dsb. (Persoon,  1998).  Kekuasaan  atas  orang lain  dikaitkan  dengan  fleksibilitas  alam yang berasal dari imitasi dan simpati yang kemudian  membuat  manusia  cenderung mengarah pada perubahan sosial (Cooley, 1897). Menurut Cooley, sifat manusia sulit diubah  tetapi  kualitasnya  yang  paling umum adalah kerentanan terhadap pengaruh  sosial.  Adapun  yang  dimaksud di  sini  yakni  bahwa  pembawaan  alamiah manusia  memang  sulit  diubah  tetapi perilakunya  dapat  berubah  sesuai  dengan pengaruh sosial yang diterimanya.
Perubahan  sosial  merupakan  suatu hasil usaha manusia untuk mengendalikan kondisi  di  luar  kendali  dirinya –  berasal dari  luar  atau  yang  menyangkut  faktor- faktor  eksternal  (MacIver  dan  Page  1957, 513). Pandemi
Covid-19 dapat diperhitungkan  sebagai  faktor  pemicu
perubahan sosial. Parsons (1967)
menerangkan  pandangan  Spencer  bahwa konsep ekuilibrium (kesetimbangan) menjadi  poin  acuan  fundamental  untuk menganalisis  proses  akibat  penerimaan urgensi  yang  dipaksakan  oleh  faktor eksternal (perubahan lingkungan) meskipun tanpa perubahan penting dalam strukturnya  (Perrin  1973,  53).  Akibat merebaknya virus corona, membuat lingkungan  fisiologis  juga  mengalami perubahan  terlebih  ketika  penyebarannya melalui droplet, termasuk yang terkandung di  udara.  Faktor  lanjutan  ini  kemudian ‘mengancam’  keselamatan  jiwa  manusia karena  lingkup  penyebarannya  yang  tidak terbatas  sementara  kapasitas  manusia dan  sumber  daya  yang  dimiliki  terbatas. Hal ini secara cepat menggiring perubahan  signifikan,  khususnya  terkait pembatasan bersosialisasi. Sosialisasi selama  ini  menjadi  kunci  penting  dalam pertumbuhan  dan  perkembangan  suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan  bernegara.  Perubahan  sosial  dapat dianggap  sebagai  suatu  perilaku  adaptif dan responsif dalam rangka menyeimbangkan  situasi  kondisi  dalam jangka waktu tertentu dan mengarah pada pembentukan  sistem  baru  (Coser  1957, 201).  Selain  itu,  tentu  perubahan  sosial mensyaratkan adanya modifikasi, restrukturisasi  cara-cara  dasar  interaksi sosial (hubungan timbal balik) antarindividu  dalam  masyarakat  (Vago dan  Barkan  2018,  208).  Penciptaan  dan pengimplementasian  prosedur  protokol kesehatan  yang  harus  ditaati  oleh  setiap orang  merupakan  suatu  bentuk  adaptasi dan  respon  terhadap  bencana  pandemi Covid-19.  Internalisasi  dan  implementasi protokol  kesehatan  lambat  laun  membuat perubahan sosial tersebut membudaya. Terkait  dengan  perubahan  yang  ada di  tengah  masyarakat,  tidak  selamanya dapat  diterima  dengan  mudah  olehnya. Misalnya, pembangunan di wilayah masyarakat
adat, mengakibatkan
perubahan yang menurut mereka signifikan  meskipun  tidak  selaras  dengan nilai-nilai  dan  norma-norma  adat  yang diyakininya.
Masyarakat adat
mendeferensiasikan dirinya dengan
masyarakat umum atau modern
e-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan (Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022)
setidaknya  menurut  DiMaggio  (1994) dikarenakan  nilai-nilai  yang  dianutnya merupakan nilai-nilai yang bebas (independent)  tidak  terkait  dengan  kondisi sosial  ekonomi –  nilai-nilai  tradisional tersebut akan tetap memberikan pengaruh independen pada perubahan budaya yang diakibatkan  oleh  pembangunan  ekonomi (Inglehart  dan  Baker,  2000).  Begitu  juga pada  perubahan  sosial –  kebiasaan menaati  protokol  kesehatan –  tampaknya sedikit lebih susah untuk dapat diinternalisasikan  ke  dalam  kehidupan masyarakat  adat  karena  alasan  kurang lebih  sama.  Dalam  perubahan  sosial, perubahan  perilaku  itu  didorong  oleh banyak  hal,  diantaranya  motif,  sikap, disposisi  kebutuhan,  kompleks  kognitif nirsadar,  wujud  hubungan  aksi-reaksi rangsangan,  serta  tuntutan  status,  peran, dan  situasional  (Lyman,  1988,  296-97). Pendapat  ini  dikutip  Lyman  dan  menjadi pengantar argumen Blumer dalam kritiknya  terhadap  aliran  perilaku,  ia meletakkan ketidaksetujuannya pada pendapat  yang  menganggap  tindakan manusia  sebagai  faktor  pemicu  atau kombinasi  dari  berbagai  faktor  ‘kedirian’ yang  mengabaikan  proses  interaksi  diri yang  mana  hal  itu  berguna  bagi  individu untuk  melakukan  penilaian  terhadap  apa yang  dihadapinya  yang  digunakannya sebagai  dasar  pengambilan  keputusan untuk bersikap tindak. Meskipun demikian, sekiranya  pendapat  yang  dikritik  Blumer pada  dasarnya  tepat  dan  realistis  atau bahkan  justru  secara  implisit  memberikan ruang bagi individu-individu untuk
melakukan pengayaan tersebut atau bahkan  di  sisi lain  kritik  Blumer mengarah pada  perbedaan  sudut  pandang  dalam menelaah  perilaku,  yang  menurutnya evaluasi  tindakan  tidak  hanya  dilihat  dari sudut  pandang  di  luar  individu  tersebut tetapi  juga  melihat  lebih  dalam  dan memperhitungkan  perspektif  individu  yang bersangkutan.
Ahmed  dan  Jackson  merujuk  pada tulisan
Braveman dan Gottlieb, menyatakan bahwa
pendekatan perubahan  perilaku  individu  tidak  cukup dalam rangka mengurangi ketidaksetaraan dalam  krisis  kesehatan  publik,  khususnya di  masa  pandemi –  hasil  kesehatan  tidak hanya  ditinjau  dari  faktor  tingkat  individu, baik  perilaku  maupun  genetik,  melainkan dibentuk  oleh  resiko  dan  kondisi  sosial yang  dihadapi  oleh  individu,  rumah tangga, di lingkungan rumah, sekolah, dan kerja  (Braveman  dan  Gottlieb,  2014; Ahmed  dan  Jackson,  2021).  Kombinasi dinamis  teori  makro-mikro  digunakan untuk  menampilkan  hubungan  kausal yang  direpresentasikan  dalam  tinjauan terhadap fenomena sosial pandemi Covid- 19 yang di dalamnya lebih lanjut menelaah pengalaman (aksi) dan kesadaran masyarakat (Blossfeld 1996, 191). Mikrososiologi  merupakan  prinsip-prinsip interaksi  antarindividu  sebagai  manusia dalam  tangkapan  panca  indera  satu dengan  lainnya  dan  menjadi  dasar  untuk memahami  pola  yang  lebih  besar  (Collins 1988, 242).
Bagan 1. Adopsi Preposisi Tingkat Makro –Mikro Perubahan Sosial Akibat Revolusi Pandemi Covid-19 (Coleman, 1990)
Perubahan  secara  cepat  terjadi sejak awal tahun 2020 dapat
dipersepsikan sebagai revolusi sosial yang mana  bukan  hanya  seperti  apa  yang
e-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan (Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022)
diungkapkan  oleh  Tiruneh  bahwa  revolusi sosial didefinisikan
sebagai pemberontakan  rakyat  yang  mengubah tatanan  sosial,  ekonomi,  dan  politik  yang ada (Tiruneh, 2014) – dalam konteks yang berhubungan dengan regim politik negara. Lain  daripada  itu,  dalam  konteks  yang terjadi  hari  ini,  perubahan  dalam  rentang waktu  singkat  ini  dapat  dianggap  sebagai suatu  bentuk  revolusi.  Saya  menyebutnya revolusi pandemi. Perubahan menghadirkan  penormalan  nilai-nilai  baru yang  sejatinya  hingga  kurun  waktu tertentu  nilai-nilai  ini  akan  dijalankan sebagaimana masyarakat membutuhkannya guna pemenuhan berbagai tuntutan kebutuhan secara pribadi dan sosial.
Revolusi  pandemi  terjadi  dalam kurun  waktu  singkat  (cepat),  tanpa kekerasan  (damai),  dan  tidak  terencana yang  mengenai  unsur-unsur  kehidupan dan  kelembagaan  sosial  karena  yang sedang  diperjuangkan  adalah  menyoal keselamatan  jiwa  “kesehatan”  bukan urusan yang berkaitan dengan kepentingan politik atau kekuasaan. Konsekuensinya,  perubahan  yang  terjadi secara cepat tersebut menimbulkan disorganisasi  sementara  sebagai  bagian dari  proses  adaptasi.  Revolusi  pandemi senyatanya menunjukkan
adanya perubahan  sosial  masif  dalam  [struktur] masyarakat yang menyebabkan
kekacauan  di  berbagai  lini  kehidupan, terutama mengenai sektor strategis.
Perkembangan peradapan manusia secara global menunjukkan
interdependensi  antara  manusia  dengan sub  sistem  manusia  lainnya,  infrastruktur kritis pada batas tertentu, seperti perumahan, rumah sakit, sistem transportasi  dan  keamanan,  perbankan, pasar,  pemasok  listrik  dsb –  kegagalan salah  satu  lembaga  atau  institusi  tersebut maka akan secara langsung memengaruhi performa  yang  lain  atau  dengan  kata  lain memiliki  efek  domino  (Mackenzie,  2020). Menurut  Mackenzie,  dalam  sistem  yang kompleks  terdapat  kemungkinan  atas hilangnya  suatu  komplesitas  secara  cepat dengan sangat sulit
mencapai pengembalian  ke  keadaan  semula  atau lebih baik.
Bagian
daripadanya,
Mackenzie  menyebutnya  dengan  istilah termodinamika,  yakni  pelepasan  energi sedangkan pada saat bersamaan dibutuhkan.
Pandemi  Covid-19  memperlihatkan dengan jelas kerentanan sistem masyarakat  global  saat  ini.  Homer-Dixon menyebutnya  sebagai  peristiwa  kritis global  (a  global  tipping  event)  yang  di dalamnya  berbagai  sistem  sosial  berubah secara  bersamaan  menuju  ke  keadaan yang baru (Homer-Dixon, 2020). Keberadaan pandemi menciptakan penormalan  baru  (new  normal),  misalnya perubahan  dari  segala  kegiatan  berbasis offline  menjadi  online.  Dikarenakan  virus corona berpindah melalui mobilisasi orang yang  melibatkan  interaksi  sosial,  maka diadakan  pembatasan  ruang  gerak  yang meliputi  jaga  jarak  (social  distancing)  dan pembatasan  perjalanan  (travel  restriction), pembatasan segala aktivitas yang berpotensi menularkan virus, hingga penggunaan atribut tertentu seperti masker  sebagai  bentuk  kebiasaan  baru yang bertujuan mencegah dan mengendalikan persebaran Covid-19. Hasil  4  dari  13  penelitian  menunjukkan masker  wajah  berfungsi  secara  efektif dalam  menangkal  infeksi  pernafasan (Barasheed  2016,  4).  Protokol  kesehatan dianggap  sebagai  suatu  tanggung  jawab sosial  yang  berlaku  secara  individual  dan komunal sehingga penerapannya bertujuan  untuk  melindungi  individu  yang bersangkutan sekaligus orang lain.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dunia saat  ini  sangat  bergantung  pada  teknologi dan  informasi,  keilmuan,  dan  inovasi. Realitas  sosial  implementasi  teknologi sangat  kompleks –  teknologi  dibawa  ke dalam  lingkungan  yang  berbeda-beda dengan  tujuan  dan  impak  yang  juga berbeda  atau  bahkan  ada  kemungkinan berlawanan (Liker, 1999). Upaya pemerintah dalam  mengedukasi dan mewajibkan  setiap  individu  untuk  patuh terhadap  protokol  kesehatan  setidaknya dikomunikasikan  secara  persuasif  yakni dengan  mengomunikasikan  resiko  dan bahaya  Covid-19  terhadap  masyarakat secara  konsisten  dan  tidak  kontradiktif sehingga kepercayaan masyarakat meningkat
dan mereka akan
e-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan (Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022)
menyesuaikan  dirinya  dengan  kebijakan tersebut  (Gans,  2020).  Semua  informasi disediakan melalui sarana teknologi. Difusi teknologi  dapat  menjadi  ketahanan  baru bagi  masyarakat  adat,  khususnya  guna meningkatkan pengetahuan dan kesadarannya  sebagai  bagian  dari  upaya preventif,  kuratif,  dan  represif  sekaligus. Kehadiran  pandemi  Covid-19  di  sisi  lain melanggengkan  sistem  interrelasi  yang menghubungkan  unit  satu  berinteraksi dengan  unit  lain  (baik  dalam  organisasi maupun  non  organisasi)  secara  efektif dalam  jaringan  yang  memungkinkannya terlibat  aktif  dalam  arus  komunikasi (Hawley  1992,  10).  Sebagai  ancaman bersama,  pandemi  Covid-19  melahirkan solidaritas  lebih  dalam  rangka  mencari solusi  untuk  keluar  dari  kekacauan  yang terjadi.
Kebijakan  yang  diterapkan  oleh pemerintah  tidak  secara  keseluruhan dapat  diterima  oleh  masyarakat.  Prioritas kebutuhan  ekonomi  dan  kesehatan  yang
sangat  berkaitan  erat  kini  diambang pertaruhan.  Manusia  secara  terpaksa harus  memilih  bagaimana  untuk  tetap bertahan hidup. Masyarakat kelas menengah  ke  atas  dapat  dikatakan memiliki  ketahanan  lebih  dikarenakan ketersediaan  sumber  daya  (ekonomi), namun  masyarakat  kelas  menengah  ke bawah  justru  semakin  rentan  manakala mereka  tidak  memiliki  sumber  daya  yang cukup  untuk  bertahan  hidup.  Perubahan yang  terjadi  secara  cepat  (rapid  change) mengakibatkan  masyarakat  terbagi  dalam beberapa  golongan,  yakni  masyarakat patuh,  masyarakat  garis  tengah,  dan masyarakat  penyangkal.  Hal  ini  secara tidak  langsung  merefleksikan  adanya ketakutan  dalam  skala  kolektif  yang  kuat yang  mempengaruhi  sikap  tindak  individu di dalamnya termasuk dalam mempertaruhkan politik dan posisi keuangannya  (Wettergren,  Holmes,  dan Manning 2020, 116). Bagan 2. Revolusi Pandemi Covid-19.
Golongan  masyarakat  patuh  akan bersimpati dan berempati, menaruh perhatian lebih pada segala yang menyangkut upaya pencegahan dan pengendalian  Covid-19,  dan  memiliki kesadaran  dan  kepatuhan  yang  tinggi dalam  penerapan  setiap  kebijakan  publik. Golongan masyarakat garis tengah, bersifat  tenang,  tidak  banyak  menaruh perhatian lebih pada segala yang menyangkut  isu  Covid-19,  dan  memiliki kesadaran  yang  cukup  untuk  tetap  patuh pada kebijakan publik. Golongan masyarakat  penyangkal,  bersifat  apatis, mudah  terprofokasi  berita  bohong,  dan memiliki  kesadaran  rendah  sehingga cenderung melakukan pengabaian terhadap kebijakan publik yang menyangkut protokol kesehatan. Sejatinya setiap  manusia  akan  memilih  prioritas pilihan yang lebih menguntungkan
baginya. Misalnya, dalam pilihan pragmatis,  ketika  mereka  sedang  dalam kondisi  sakit  maka  mereka  akan  lebih memprioritaskan kesehatan, namun ketika mereka  dalam  keadaan  sehat  maka ekonomi akan menjadi prioritasnya.
Covid-19  tidak  hanya  menyerang siapapun yang sedang dalam kondisi tidak prima  dan  atau  memiliki  riwayat  penyakit komorbid,  namun  pada  kenyataannya virus  ini  juga  menyerang  mereka  yang sehat.  Menurut  ahli  virologi  Imperial College Lon don, Michael Skinner, “Sangat mungkin  sebagain  dari  tubuh  manusia memiliki  susunan  genetik  tertentu  yang memungkinkannya  merespon  infeksi  virus corona  secara  buruk”  (McKie,  2020).
Fokus  perhatian  terletak  pada  kekebalan individu dan kelompok (individual and herd immunity). Pembangunan benteng pertahanan  imunitas  dapat  dilakukan
e-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan (Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022)
dengan  memperhatikan  beberapa  aspek eksternal  dan  internal,  yakni  yang  terkait dengan  kesehatan  fisik,  psikologis,  dan sosiologis. Pentingnya mengendalikan infodemik  menjadi  sangat  penting  untuk digalakkan  manakala  banyak  masyarakat yang  menjadi  korban  kekeliruan  informasi atau terpaparnya berita bohong.
Kontradiksi  yang  ada  dalam  infodemik membuat  masyarakat  terbelah  dan  akan memiliki  rasa  kepercayaan  yang  kurang terhadap
pemerintah. Misalnya, kemunculan  konspirasi  “di-Covid-kan”  di kalangan masyarakat. Di satu sisi masyarakat enggan bila didiagnosa terjangkit  Covid-19  namun  di  sisi  lain tenaga  medis  memiliki  kewenangan  untuk mendiagnosis  dan  menetapkan  status pasien,  termasuk  ketika  pasien  tersebut diduga  terserang  virus  corona  (probable case). Persoalan lain yang turut mempengaruhi  perubahan  sosial  dalam masyarakat kompleks adalah “pengkambinghitaman”
Covid-19.
Pandemi  Covid-19  seringkali  dijadikan alasan  suatu  perlambatan  dan  kegagalan yang  terjadi  sehingga  ada  ekspektasi terhadap  orang  lain  untuk  bersikap maklum.
Gejolak terjadi di masyarakat khususnya ketika program vaksinasi dijalankan  dengan  mensyaratkan  Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga negara. NIK  dapat  diketahui  dari  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP)  namun  ironisnya  tidak semua masyarakat memilikinya.
Masyarakat  adat  merupakan  sebagian besar  masyarakat  yang  tidak  memiliki kartu  identitas  tersebut.    Meskipun  telah disadari  bersama  bahwa  kartu  identitas tersebut  merupakan  hak  dasar  setiap warga  negara.  Penyelenggaraan  program vaksinasi ini belum sepenuhnya
menjangkau masyarakat adat. Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara, masyarakat adat yang tervaksinasi  berjumlah  kurang  dari  satu persen  dari  total  keluruhan  17  juta masyarakat  adat  (Deutsche  Welle,  2021). Vaksinasi yang tersentraliasi akan memicu timbulnya ketimpangan sosial yakni berupa  ketidaksetaraan  dalam  kesehatan. Kesehatan sejatinya merupakan hak asasi manusia  bukan  hak  istimewa  (privilege).
Kesenjangan  telah  terjadi  diantaranya kurangnya  fasilitas  kesehatan  dan  tenaga medis di  wilayah terdepan, terluar, tertinggal  serta  di  wilayah  adat.  Hal  ini membuat masyarakat sulit mengakses hak atas kesehatan. Akibatnya mereka memiliki kerentanan lebih terhadap penyakit-penyakit tertentu.
Pandemi  Covid-19  merupakan  titik balik bagi seluruh masyarakat global untuk dapat  memaknai  lebih  solidaritas,  empati, toleransi  bahkan  kerjasama.  Musuh  yang dihadapi  dunia  bukan  sekedar  ancaman kriminalitas  maupun  musibah  tetapi  juga kecerobohan dan egoisme manusia. Sejak awal  konspirasi  Covid-19  menyeruak memberitakan  ketidakpastian  asal  muasal virus  itu  menyebar,  mulai  dari  hipotesis teori  kebocoran  laboratorium  Wuhan, penyeretan  pelibatan  pihak  selain  China, hingga  propaganda  balasan  tentang  teori kebocoran  laboratorium  militer  Amerika Serikat  yang  dinilai  disinformatif  (Ramzy dan  Chien  2021).  Kini,  masyarakat berusaha  berdamai  dengan  musibah  ini dan  beradaptasi  terhadapnya.  Kesehatan menjadi prioritas utama yang dikedepankan  mengingat  virus  corona bermutasi dan berpindah melalui berbagai media  dalam  kurun  waktu  yang  cepat sehingga  pengendalian  itu  sedikit  sulit dilakukan – sebagaimana efek penyebaran  berita  di  internet.  Fokus pemerintah  hampir  di  setiap  negara, termasuk  Indonesia,  ialah  menargetkan setiap  warga  negara  untuk  divaksinasi. Aturan  ini  mewajibkan  seluruh  individu yang  berada  di  wilayah  tersebut  harus telah  terkonfirmasi  tervaksinasi.  Negara (pemerintah)  memiliki  kuasa  penuh  atas otoritas  tubuh  manusia.  Mengapa  vaksin bukan menjadi pilihan sementara beberapa orang berpandangan dan bersikap  skeptis?  Pengambilalihan  peran individu  oleh  negara  dalam  hal  ini dikarenakan kecanggihan virus ini mengakibatkan setiap orang
menggantungkan kehidupannya pada orang  lain –  satu  orang  dalam  kondisi tidak  tervaksinasi  akan  membahayakan hampir  keseluruhan  orang  yang  telah tervaksinasi –  no  one  is  safe  until everyone  is.  Bahkan  tidak  hanya  negara, lembaga supranasional menyerukan
e-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan (Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022)
“distribusi  vaksin  yang  adil  adalah keharusan  kemanusiaan,”  pilihan  yang tersedia  kemudian  bukan  dilihat  dalam sudut  pandang  kebebasan  atau  hak  asasi individu melainkan hak asasi yang bersifat sosial  yang  didasarkan  pada  dua  pilihan vaksin nasionalisme atau solidaritas manusia (Mekki 2021). Hal ini menunjukkan bagaimana ikatan
ketergantungan itu begitu erat hingga tidak hanya  menyentuh  ruang  sakral  pribadi namun  lebih  dalam  soal  keselamatan  jiwa yang  terancam  dalam  kurun  waktu  yang singkat dan tidak terduga. Dengan demikian,  seolah  tidak  ada  pilihan  bagi ego  untuk  menghindar  dari  vaksinasi  atas nama kebebasan atau hak asasi manusia. Jika dimasukkan dalam pandangan Thomas dan Thomas (Setidaknya pandemi  Covid-19  telah  membentuk  dan menciptakan  satu  wawasan  sosiologis dasar  yang  tekait  dengan  ‘kepercayaan dalam  bermasayarakat’  yaitu  bilamana orang  percaya  bahwa  sesuatu  itu  benar maka  konsekuensinya  akan  benar – masyarakat adalah representasi dari apapun  yang  diwujudkan  secara  kolektif (Wettergren,  Holmes,  dan  Manning  2020, 116).  Upaya  perlindungan  diri  itu  menjadi gaya  hidup  baru  yang  membudaya,  dapat dilihat  dari  kepatuhan  masyarakat  dalam menerapkan protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker.
Terhadap  pembudayaan  era  normal  baru ini,  masyarakat  tidak  hanya  diharuskan patuh pada serangkaian aturan yang telah diproduksi namun juga muncul penciptaan sanksi  sosial  yang  secara  tidak  langsung menghakimi  mereka  yang  tidak  patuh pada  protokol  kesehatan,  yaitu  melalui tindakan  yang  berupa  penghindaran, mereduksi kepercayaan, stigma dan stereotipe,  hingga  perlakuan  diskriminatif. Ini  merupakan  konsekuensi  dari  suatu kebudayaan, karena sejatinya kebudayaan  itu  bersifat  publik  maka  akan terkait  dengan  kehidupan  sosial  (Geertz 1992, 15).
Sebagai  sebuah  subjek  hukum, negara  bertanggung  jawab  atas  bencana yang  terjadi,  kelangsungan  hidup  suatu bangsa terletak pada tubuh-tubuh manusianya  yang  sehat  hingga  mereka dapat menjadi anak bangsa yang produktif
bahu  membahu  membangun  negara. Kebangkitan  ini  merupakan  tujuan  yang dikehendaki, oleh karenanya guna mempercepat pemulihan dan memperkuat pertahanan  komunitas  maka  pemerintah berinisiatif  untuk  melalukan  pelayanan vaksinasi secara door to door (mendatangi masyarakat).  Cara  ini  akan  banyak membantu  masyarakat  Indonesia  yang berada  di  wilayah  terdepan,  terluar, tertinggal  maupun  mereka  yang  tidak memiliki  akses  karena  faktor  administrasi seperti ketiadaan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk  (misalnya  bagi  masyarakat adat),  keterbatasan  ekonomi,  maupun kesenjangan informasi dan teknologi. Baik masyarakat  maupun  pemerintah  aktif dalam pendistribusian vaksin karena vaksinansi  merupakan  serangkaian  hak, kewajiban,  dan  tanggung  jawab  sosial sekaligus  yang  tidak  dapat  dipisahkan. Dengan demikian, nilai-nilai yang terlembaga seolah memberikan konsekuensi  logis  bahwa  keselamatan seseorang  bergantung  pada  orang  lain dalam  suatu  rantai  ekosistem  kehidupan manusia.  Oleh  karena  itu,  setiap  individu diharapkan  untuk  berupaya  melindungi keselamatan  bersama.  Budaya  normal baru mengandung persepsi bahwa individu-individu  dalam  tatanan  sistem kolektif  masyarakat  terlibat  dalam  perilaku dan  situasi  kondisi  yang  sebenarnya  tidak mereka  ciptakan  sendiri –  pengaruh eksternal  yang  sangat  kuat  sehingga menuntutnya  berada  dalam  pilihan  yang dibentuk  secara  kolektif  melalui  sistem  di luar kendali individu (Nulman 2022, 11).
Perubahan  sosial  yang  menciptakan kebiasaan  penormalan  baru  setidaknya mengandung  biaya  transisi  (cost  of transition).  Pada  masa  peralihan  dari  era normal  ke  era  normal  baru  manusia beradaptasi  sedemikian  rupa  sehingga  di dalamnya  mereka  menanggung  biaya untuk  percobaan  dan  kegagalan  (trial  and error)  yang  lebih  intens.  Sebagai  contoh, pembatasan sosial berdampak pada penurunan produksi, pemutusan hubungan  kerja,  otomatisasi,  dsb.  tetapi dilema  setelahnya  adalah  misalnya  terkait persoalan  apakah  pembatasan  sosial berdampak  signifikan  terhadap  kuantitas jejak  karbon  yang  dihasilkan.  Ilmuan
e-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan (Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022)
sekiranya akan melakukan penelitian lebih lanjut  mengenai  hal  yang  belakangan  ini. Pada  masa  transisi  ini, manusia  mencoba membentuk  sistem  alternatif  baru  guna menggantikan  sistem  lama  yang  tidak dapat diterapkan di era pandemi Covid-19. Pemenuhan  keadilan  pun  dapat  ditelaah melalui  pendistribusian  kesempatan  dan peluang di masyarakat. Pada saat masyarakat  adat  berjuang  melawan  dan berusaha keras beradaptasi dengan Covid-19, mereka juga berhadapan dengan persoalan fundamental lain, seperti  pelegitimasian  kepemilikan  tanah maupun hutan adat. Diantaranya perampasan  tanah  oleh  PT  Perkebunan Nusantara II terhadap tanah yang diduduki oleh masyarakat adat Rakyat Penunggu di Kampung Durian, Desa Selemak, Sumatra Utara
pada
September 2020.
Kesenjangan  yang  terjadi  pada  masa transisi  ini  bisa  jadi  bersifat  sementara meskipun  semakin  besar  jaraknya.  Ini merupakan potret suram bagaimana masyarakat  adat  menjadi  lebih  rentan terhadap  konflik  dan  semakin  mengalami kerugian  berlipatganda  akibat  revolusi pandemi Covid-19.
Pada  masa  transisi  ini,  hukum beradaptasi  sebagaimana  aspek  sosial dan  ekonomi  sangat  terdampak  akibat pandemi  Covid-19.  Apakah  sistem  hukum berjalan lebih efektif atau lebih baik dalam menyediakan  keadilan  bagi masyarakat  di masa pandemi? Perubahan sistem hukum dewasa  ini  sedikit  banyak  disesuaikan atau  pada  kata  lain  dipengaruhi  oleh perubahan sosial yang lebih dulu terjadi di masyarakat.  Pertanyaannya  kemudian, apakah  penerapan  protokol  baru  ada setelah  adanya  peraturan  hukum?  Tidak, perilaku  masyarakat  telah  berubah  sejak merebaknya  Covid-19  di  Indonesia  dan pada  saat  bersamaan  hukum  beradaptasi dengan  cepat  guna  menjadi  acuan  bagi terciptanya  keamanan  dan  ketertiban dalam  masyarakat –  hal  ini  menyangkut keselamatan  jiwa  banyak  orang.  Adaptasi hukum  dalam  hal  ini  tidak  secepat  reaksi masyarakat  dalam  menghadapi  Covid-19 yang  mana  sebagian  besar  masyarakat telah  bersikap  waspada  sehingga  mereka menerapkan penggunaan masker, misalnya, meskipun aturan yang
dipublikasi oleh pemerintah bersifat himbauan atau rekomendasi yang sejatinya  tidak  seimperatif  norma  hukum. Meskipun  sebenarnya,  dalam  praktiknya, adaptasi hukum – penciptaan hukum baru terkait  pandemi  Covid-19  sangat  cepat dihasilkan bahkan keberadaannya mengikat  setiap  individu  untuk  patuh melaksanakan aturan-aturan seperti protokol  kesehatan –  hal  ini  mendorong percepatan perubahan sosial dan pelembagaan  ‘kebiasaan  normal  baru’.
Pandemi  Covid-19  menyuarakan  tuntutan sosial  kemanusiaan  yang  menuntun  pada terjadinya  perubahan  hukum  yang  pada gilirannya  mengarah  pada  perubahan sosial  masif  (Friedman,  1975).  Perubahan ini  seperti  yang  telah  dikemukakan  oleh Friedman,  yakni  merupakan  perubahan dari  luar  sistem  hukum  yang  berpengaruh terhadapnya  sehingga  pada  akhirnya perubahan  sistem  hukum  itu  berdampak apa  yang  ada  di  luar  sistem  hukum – dalam hal ini masyarakat.
Masyarakat adat menyadari
sepenuhnya  kondisi  merebaknya  virus corona  sehingga  berbagai  cara  dilakukan dalam rangka mengatasi musibah kemanusiaan  ini, mulai  dari meningkatkan stok  lumbung  padi  sebagai  persediaan pangan, menggalakkan pengobatan tradisional, hingga mengadakan ritual adat sebagai bentuk pengobatan spiritual karena pandemi ini bukan hanya dianggap sebagai  suatu  penyakit  yang  menyerang fisik manusia tetapi juga sangat berpengaruh  pada  mentalitas  manusia. Disamping  kesadaran  itu,  persepsi  keliru juga  ada  di  sekitar  masyarakat  adat. Sebagian dari mereka belum menganggap Covid-19  sebagai  ancaman  atau  musuh bersama  karena  mereka  selama  ini terbiasa mengatasi penyakit yang dideritanya dengan pengobatan tradisional tanpa  harus  pergi  ke  fasilitas  pelayanan kesehatan. Pengaturan kebijakan infodemik  tidak  boleh  secara  samar maupun tegas memberi pembatasan yang tidak  semestinya  pada  akses  terhadap informasi karena pada saat ini masyarakat berhak  atas  informasi  real-time  dan kredibel  sementara  pembatasan  yang tidak  tepat  akan  mengakibatkan  turunnya kapasitas  publik  untuk  memverifikasi
e-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan (Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022)
keakuratan  informasi  yang  ada  (Radu 2020,  2).  Guna  menghindari  pola  pikir yang  keliru  mengenai  pandemi  ini,  maka teknologi  informasi  dan  komunikasi  harus mempu  menjangkau  masyarakat  adat dengan  infodemik  yang  akurat  dan  tidak bersifat kontradiktif. Selain itu, pengoptimalan  peran  tokoh  adat  dan agama  sebagai  figur  yang  disegani menjadi  salah  satu  kunci  menyukseskan upaya  pengendalian  penyebaran  Covid- 19.
Perubahan  sosial  akibat  pandemi Covid-19  setidaknya  meninggalkan  dua kemungkinan dalam melihat arah perubahan.  Pertama,  perubahan  ini  akan bersifat  sementara  dan  akan  kembali  ke keadaan semula. Revolusi pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya
memungkinkan perubahan sosial – budaya  normal  baru  dalam  jangka  waktu yang  panjang  namun  di  sisi  lain  juga memberikan rentang waktu tertentu (meskipun  dengan  prediksi  yang  tidak pasti) bagi masyarakat untuk menyesuaikan  tuntutan-tuntutan  yang  ada sebagai akibat daripada merebaknya virus corona.  Perubahan  sosial  yang  terjadi dalam  waktu  singkat  dan  berpotensi kembali seperti pada kondisi awal sebelum  pandemi  Covid-19  sekiranya dapat  diidentifikasi  sebagai  ‘revolusi kumulatif,  retroaktif’  dengan  mengadopsi
istilah  Moore,  yang  mana  bermaksud menunjukkan  kemungkinan  perubahan terhenti  pada  tahapan  tertentu  dan bereaksi  kembali  ke  tahap  awal  (Moore 1960,  817)  karena  desakan  kebutuhan- kebutuhan privat dan publik yang mempertimbangkan kondisi sebelum pandemi  Covid-19  merupakan  kondisi yang  lebih  baik  dalam  artian  ideal daripada saat masa pandemi berlangsung akibat  banyaknya  keterbatasan  dalam bersosialisasi.  Kedua,  perubahan  akan terjadi  dalam  kurun  waktu  yang  lama  dan cenderung  mengarah  pada  penerapan budaya  baru.  Adaptasi  pada  kondisi normal  baru  saat  ini  merupakan  suatu bentuk  penyesuaian  interaktif  yang  mana baik  individu  maupun  masyarakat  harus melakukan  penyesuaian  kembali  dengan munculnya  sistem  sosial  baru  yang dimungkinkan  hanya  akan  bertahan  untuk sementara waktu dan berangsur ditinggalkan ketika kondisi normal kembali (Carr,  1932).  Meskipun  demikian,  tidak juga  dapat  dikelak  apabila  penyesuaian masyarakat  pada  saat  ini  merupakan suatu  penyesuaian  budaya  yang  pada akhirnya  mengarah  pada  budaya  baru untuk  menciptakan  suatu  keseimbangan baru  pula.  Dengan  demikian,  perubahan sosial  yang  terjadi  tidak  hanya  terbatas pada  perubahan  relasional  tetapi  juga termasuk perubahan budaya.

## SIMPULAN DAN SARAN
Saat  ini  manusia  disebut  sedang dihadapkan pada kondisi perang melawan Covid-19.  Deglobalisasi  memperlambat perekonomian  global  dan  berdampak besar  bagi  perkembangan  peradaban manusia.  Dalam masa  pandemi  Covid-19, publik  menilai  saat  ini  kesehatan  lebih terancam daripada ekonomi sebab pendistribusian sumber daya yang terbatas dianggap lebih dapat dikondisikan daripada  kesehatan  yang  dilihat  dari kemungkinan  terburuk  manusia  dapat bertahan  dalam  serangan  virus  corona. Kesehatan  bukanlah  suatu  keistimewaan melainkan hak asasi manusia. Oleh sebab itu,  pemenuhannya  harus  memenuhi  asas persamaan  (equality).  Dalam  situasi  kritis, individu tidak berfungsi sebagai pengambil peran  (role-taking)  tetapi  pembuat  peran
( role-making ) hal ini akan selalu berdampak  pada  dua  resiko,  pertama penciptaan ketertiban atau konflik (Chase- Dunn  dan  Lerro  2016,  62).  Era  normal baru mendikte manusia untuk menciptakan  pembaharuan  sistem  dalam segala  bidang  sebab  yang  dibutuhkan adalah  kecepatan,  efisiensi,  efektivitas, dan  akurasi  yang  berhadapan  dengan aspek  krusial  kehidupan  yakni  kesehatan dan  ekonomi.  Protokol  kesehatan  bukan sekedar instruksi untuk dipatuhi melainkan telah  menjadi  tanggung jawab  sosial  yang harus  diperhatikan  oleh  setiap  individu. Dunia  sosial  terdiri  dari  berbagai  peristiwa secara temporal dan spasial termasuk apa yang terjadi dewasa ini, pandemi Covid-19 merupakan  suatu  fenomena  peristiwa yang mengesankan publik dengan kompleksitas konsekuensi yang
e-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan (Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022)
ditimbulkannya yang mempengaruhi kebudayaan  atau  seluruh  pola  normalitas berulang  yang  dalam  bahasa  Collins disebut  sebagai  struktur  (Collins  1988, 243).  Di  era  pandemi  ini,  masyarakat marginal  mengalami  kerentanan  berlipat yang kemudian mengarah pada kemiskinan  dan  ketidaksetaraan  yang mengakibatkan  timbulnya  resiko  lebih. Selain itu, kesenjangan teknologi menghasilkan  ketidakmerataan  informasi dan  berimbas  pada  penerimaan  informasi oleh individu ataupun kelompok masyarakat  pada  akhirnya  menimbulkan masyarakat yang terbagi. Oleh karenanya, perlu  penguatan  kelembagaan  dalam rangka  menjaga  stabilitas  dalam  segala bidang.  Dengan  demikian,  diharapkan  hal itu dapat membantu mengurangi kesenjangan  dan  masyarakat  memiliki mentalitas  dan  kesadaran  yang  relatif sama  dalam  rangka  menyesuaikan  diri dan hidup berdampingan dengan pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Adinda,  P.  2021.  Kasus  Covid-19  Naik, Akses  Terbatas,  Vaksinasi  Minim: Pertahanan  Masyarakat  Adat  Mulai Jebol. Project  Multatuli .  Diakses pada 22 Agustus 2021, dari
https://projectmultatuli.org/kasus- Covid-19-naik-akses-terbatas- vaksinasi-minim-pertahanan- masyarakat-adat-mulai-jebol/.
Ahmed,  A.,  &  Jackson,  J.  2021.  Race,
Risk,  and  Personal  Responsibility  in the Response to Covid-19. Columbia
Law Review Forum , 121: 47-70.
Barasheed,  O., et.  al .  2016.  Uptake  and
Effectiveness  of  Facemask  Against
Respiratory Infections at Mass Gatherings:  A  Systematic  Review. International  Journal  of  Infectious Diseases ,
1-7. doi:10.1016/j.ijid.2016.03.023.
Blossfeld,  H.  1996.  Macro-Sociology,
Rational Choice Theory, and Time: A Theoretical Perspective on the Empirical Analysis of Social Processes. European  Sociological Review  Rational  Choice  Theory  and
Large-Scale  Data  Analysis 12  (2): 181-206. doi:10.2307/522435.
Braveman,  P.,  &  Gottlieb,  L.  2014.  The Social  Determin ants  of  Health:  It’s Time  to  Consider  the  Causes  of  the Causes. Public Health Reports , 129: 20 –2.
Carr,  L.  J.  1932.  Disaster  and  the Sequence-Pattern Concept of Social Change. The  American  Journal  of Sociology , 38 (2): 207-18.
Chandra,  W.  2020.  Hadapi  COVID-19,
Masyarakat Adat Banua Lemo Karantina Wilayah hingga Jaga Stok Pangan. Mongabay .  Diakses  pada 23 Agustus 2021, dari https://www.mongabay.co.id/2020/04 /13/hadapi-Covid-19-masyarakat- adat-banua-lemo-karantina-wilayah- hingga-jaga-stok-pangan/.
Chase-Dunn,  C., &  Lerro,  B.  2016. Social
Change:  Globalization  from  the
Stone  Age  to  the  Present .  Oxon:
Routledge. Coleman,  J.  S.  1990. Foundations  of Social Theory . Cambridge,
Massachusetts:  The  Belknap  Press of Harvard University Press. Collins, R. 1988. The Micro Contribution to Macro Sociology. Sociological Theory 6 (2): 242 –53. doi:10.2307/202118.
Cooley, C. H. 1897. The Process of Social Change. Political  Science  Quarterly , 12 (1): 63-81.
Coser,  L. A.  1957. Social  Conflict  and  the Theory of Social Change. The British Journal of Sociology 8 (3): 197 –207. doi:10.2307/586859.
Costa,  F.  M.  L.  2021.  Kasus  Covid-19 Terus  Meluas  di  Pedalaman  Papua. Kompas.  Diakses  pada  23  Agustus 2021,
dari https://www.kompas.id/baca/nusanta ra/2021/08/08/kasus-Covid-19-terus- meluas-di-pedalaman-papua.
Etzioni, A. 2017. Toward A Macrosociology. Academy of Management  Proceedings 1967  (1):
e-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan (Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022)
12 –33. doi:10.5465/ambpp.1967.4980638.
Friedman, L. M. 1975. The Legal System: A  Social  Science  Perspective .  New York: Russell Sage Foundation.
Gans, J. 2020. The Pandemic Information
Gap:  The  Brutal  Economics  of Covid-19 . Cambridge,
Massachusetts: The MIT Press.
Geertz,  C.  1992. Tafsir  Kebudayaan .
Yogyakarta: Kanisius.
Giddens,  A.  2009. Sociology .  Cambridge, United Kingdom: Polity Press.
Goldthorpe,  J.  H.  2007.  Current  Issues  in Comparative Macrosociology. In John  H.  Goldthorpe, Sociology: Critique  and  Program ,  Edisi  ke-2 Volume 1: 39-60. Stanford,
California: Stanford University Press.
Hawley,  A.  H.  1992.  The  Logic  of Macrosociology. Annual  Review  of Sociology 18: 1-15. doi:10.1146/annurev.so.18.080192.0 00245. Homer-Dixon,  T.  2020.  Coronavirus  Will
Change  the  World.  It  Might  Also Lead  to  a  Better  Future. The  Globe and  Mail .  Diakses  pada  18  Agustus 2021, dari https://www.theglobeandmail.com/op inion/article-the-coronavirus-is-a- collective-problem-that-requires- global/.
Inglehart,  R.,  &  Baker,  W.  E.  2000.
Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values. American Sociological Review , 65 (1): 19-51.
Inhorn,  M.  C.,  &  Brown,  P.  J.  1990.  The Anthropology  of  Infectious  Disease. The Annual Review of Anthropology , 19: 89-117.
Kaplan,  A.,  &  Wolf,  Jr.  C.  2017. The Conduct  of  Inquiry:  Methodology  for Behavioral  Science .  New  York: Routledge.
Liker,  J.  K., et.  al .  1999.  Perspectives  on Technology  and  Work  Organization.
The Annual Review of Sociology , 25: 575-96.
Lyman,  S.  M.  1988.  Review:  Symbolic Interactionism  and  Macrosociology.
Sociological  Forum 3  (2):  295-301. doi:10.2307/684372.
MacIver,  R.  M.,  &  Page,  C.  H.  1957.
Society:  An  Introductory  Analysis . New  York:  Rinehart  and  Company, Inc.
Mackenzie,  D.  2020. Covid-19:  The pandemic  That  Never  Should  Have Happened and How to Stop the Next One .  New  York:  Hachette  Book Group, Inc.
McKie,  R.  2020.  Why  Do  Some  Young People  Die  of  Coronavirus? The
Guardian .  Diakses  pada  23  Agustus 2021, dari
https://www.theguardian.com/world/2
020/apr/09/why-do-some-young- people-die-of-coronavirus-Covid-19- genes-viral-load.
Mekki,  N.  2021.  No-one  is  safe  until everyone  is  safe –  why  we  need  a global response to COVID-19. UNICEF .  Diakses  pada  25  Oktober 2021.  https://www.unicef.org/press- releases/no-one-safe-until-everyone- safe-why-we-need-global-response- Covid-19.
Moore, W.  E.  1960.  A  Reconsideration  of
Theories of Social Change. American  Sociological  Review 25 (6): 810 –18. doi:10.2307/2089978.
Nulman,  E.  2022. Coronavirus  Capitalism Goes to the Cinema . Oxon dan New York: Routledge.
Perrin,  R.  G.  1973.  The  Functionalist Theory  of  Change  Revisited. The Pacific  Sociological  Review 16  (1):
47 –60. doi:10.2307/1388653.
Persoon,  G.  1998.  Isolated  Groups  or Indigenous  Peoples:  Indonesia  and the International Discourse.
Bijdragen  tot  de  Taal-,  Land-  en Volkenkunde , 154 (2): 281-304.
Radu,  R.  2020.  Fighting  the  ‘Infodemic’: Legal  Responses  to  COVID-19
e-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan (Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022)
Disinformation. Social  Media + Society , 1 –4. doi:10.1177/2056305120948190.
Ramzy, A., & Chien, A. C. 2021. Rejecting
Covid Inquiry, China Peddles Conspiracy  Theories  Blaming  the U.S. The  New  York  Times .  Diakses pada 25 Oktober 2021.
https://www.nytimes.com/2021/08/25 /world/asia/china-coronavirus-Covid- conspiracy-theory.html.
Satuan  Tugas  Penanganan  COVID-19.  3 November  2021.  Peta  Sebaran COVID-19.
Diakses pada 3 November 2021, dari https://Covid19.go.id/peta-sebaran.
Sayer, A. 2010. Method in Social Science .
London, New York: Routledge.
Tiruneh,  G.  2014.  Social  Revolutions: Their Causes, Patterns, and Phases. SAGE Open , 1 –12.
Turshen, M. 1984. The Political Ecology of Disease in Tanzania . New
Brunswick,  New  Jersey:  Rutgers
University Press.
Ulung,  A.  K.  2021.  Indonesia:  Indigenous
Groups Face COVID Vaccine Barriers. Deutsche  Welle .  Diakses pada 18 Agustus 2021, dari https://www.dw.com/en/indonesia- indigenous-groups-face-Covid- vaccine-barriers/a-58673603.
Vago,  S.,  & Steven  E. Barkan.  2018. Law and Society . New York: Routledge.
Wettergren,  Å.,  Holmes,  M.,  &  Manning, N.  2020. Emotions  in  the  Pandemic: Crises  and  Politics  of  Change.
Emotions and Society 2 (2): 115 –19. doi:10.1332/263169020X159880695 22042.