Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.235-240 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4921.235-240

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI MELALUI MEDIA MURAL
Deviana Utami Wijaya, Dr. I Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali devianau4@gmail.com kastaaryawijaya@gmail.com putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Karya seni merupakan suatu ciptaan artistic atau benda estetik. Biasanya dapat berupa lukisan dan patung, dapat juga berupa benda yang dirancang secara khusus untuk kepentingan estetika maupun kegunaanya. Penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  pengaturan  dan  perlindungan  hukum  terkait  karya  seni mural  di  Indonesia.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif.  Pengaturan  hukum mengenai pengaturan hukum terkait karya seni mural di Indonesia dimuat dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 I dan 28 J, UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Mengemukakan pendapat di muka umum  serta  UU  No.12  Tahun  2005  tentang  Hak  –  hak  Sipil  dan  Politik.  Perlindungan  hukum  yang  diberikan untuk karya seni mural kurang lebih sama seperti pengaturannya hanya saja tidak semua karya seni mural dapat dilindungi,  jika  karya  seni  mural  tersebut  sudah  melanggar  norma  –  norma  hukum  yang  berlaku  maka  bisa dikatakan Vandalisme yang mana Vandalisme itu sendiri diatur dalam KUHP Pasal 489 ayat (1), Pasal 406 ayat (1), serta Pasal 160 KUHP.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Karya Seni Mural, Perlindungan Hukum.

## Abstract
A work of art is an artistic creation or an aesthetic object. Usually it can be depicted in the form of sculptures, but can also be in the form of objects specially designed for aesthetic purposes and their uses. This study aims to analyze and regulate legal regulations and protections related to mural art in Indonesia. The method used is a normative legal research method. Legal arrangements regarding legal  arrangements related to mural art in Indonesia  are  contained  in  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  Article  28  I  and  28  J,  Law No.39/1999 on Human Rights, Law no. 9 of 1998 concerning Expressing opinions in public and Law No. 12 of 2005  concerning  Civil  and  Political  Rights.  The  legal  protection  given  to  mural  artworks  is  more  or  less  the same  as  the  regulation,  except  that  not  all  mural  artworks  can  be  protected,  if  the  mural  art  violates  the applicable  legal  norms  then  it  can  be  said  that  Vandalism  is  regulated  in  the  Criminal  Code  Article  489 paragraph (1), Article 406 paragraph (1), and Article 160 of the Criminal Code.
Keywords: Human Rights, Legal Protection, Mural Art.

## I. PENDAHULUAN
Negara  hukum,  menurut  Friedrich  Julius  Stahl  dalam  bukunya  Jimly  Asshiddiqie  yang  berjudul “Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia”,  harus  memiliki  empat  unsur  pokok,  yaitu  (1) pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia,  (2)  Negara  didasarkan  pada  teori  trias politica,  (3)  Pemerintahan  didasarkan  pada  undang  –  undang  (wetmatig  bestuur),  (4)  Ada  peradilan administrasi  negara  yang  bertugas  menangani  kasus  perbuatan  melanggar  hukum  oleh  pemerintah ( onrechtmatige overheidsdaad) (Asshiddiqie, 2020)
Masyarakat Indonesia seringkali menyampaikan pendapatnya melalui seni, maka dari itu hal tersebut  membuat  Indonesia  terkenal  dengan  beragam  jenis  seni  yang  bisa  dinikmati  hamper  semua kalangan  masyarakat  dari  kalangan  anak  –  anak,  remaja,  hingga  dewasa.  Ragam  seni  Indonesia  ini meliputi seni rupa, seni tari, seni music, seni kriya dan juga seni teater. Dari sekian banyak seni yang ada,  pada  zaman  ini  banyak  masyarakat  yang  menggunakan  salah  satu  seni  sebagai  wadah menumpahkan pendapatnya atau menunjukkan ekspresinya atas suatu hal yang masyarakat sukai, atau bahkan  yang  masyarakat  tidak  sukai,  seni  tersebut  dikenal  dengan  mural.  Kata  mural  itu  sendiri asalnya  dari  bahasa  Yunani “Murus” yang  bisa  diartikan  sebagai  dinding.  Mural  adalah  sebuah tuangan  dari  suatu  ide,  yang  berkaitan  tentang  politik  maupun  sosial,  dengan  menuangkannya  ke
media  datar  seperti  dinding  kanvas  serta  pakaian.  Pada  dewasa  ini  seringnya  kita  melihat  banyak adanya  gambar  atau  lukisan  yang  berisikan  pendapat  atau  hanya  sekedar  ekspresi  masyarakat  suatu hal  yang  terkadang  ada  unsur  mengkritik  pemerintah  akan  kinerjanya  atau  hanya  sekedar  ingin mengekspresikan hal yang di rasa dalam pikiran maupun dalam hati nuraninya.
Dalam  hal  ini  jika  dikaitkan  dalam  adanya  aturan  hukum,  dimana  hukum  merupakan  suatu pedoman terkait hal yang boleh atau tidak kita lakukan, dalam peristiwa sehari–hari sering halnya kita menemukan bahwa kurang adanya penegakkan hukum. Penegak hukum dalam berupaya menegakkan hukum dengan cara melaksanakan aturan, serta memaksa masyarakat dalam mentaati hukum, dalam konteks yang lebih meluas penegakkan hukum itu dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri. (Ali, 2007, hal. 244). Hukum juga mengatur hak  – hak dengan memberikan hak tersebut kepada manusia dan sekaligus hukum membebankan kewajiban kepada manusia. Kekuasaan yang dimiliki oleh setiap manusia  merupakan  definisi  dari  suatu  hak,  dengan  adanya  kekuasaan  tersebut  seseorang  dapat mempertahankan hak mereka yang dimana semua orang harus mengakui, mentaati, serta menghormati kekuasaan tersebut. (Mustafa, 2016). Salah satu hak yang  melekat di diri manusia itu sendiri adalah Hak  Asasi  Manusia  atau  yang  biasa  disebut  dengan  HAM.  Seperti  yang  kita  ketahui  HAM  diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 A hingga Pasal 28 J. Dan juga HAM itu sendiri diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999.
Sebuah  karya  cipta  memperoleh  perlindungan  hukum  apabila  mencakup  bidang  ilmu pengetahuan,  seni  dan  sastra.  Diperolehnya  perlindungan  hukum  apabila  suatu  ciptaan  sudah diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Menarik untuk mencermati bahwa sifat dinamis pada hak cipta itu  sendiri  secara  kontekstual  telah  ditegaskan  dalam  Pasal  40  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta juga dinilai sebagai benda bergerak dengan mengutip Pasal 3  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta  sebagai  dasarnya  sehingga memungkinkan  adanya  perpindahan  hak  dan  pengakuan  berbeda  terhadap  para  pemegang  hak  cipta (Awatari, 2020).
Persoalan masalah mural di Indonesia ini memunculkan pertanyaan bisakah masyarakat yang mengemukakan  pendapatnya  atau  ekspresinya  di  pidana,  karena  jika  bisa  akan  memunculkan spekulasi bahwa hal tersebut melanggar tatanan HAM yang mana HAM itu menjelaskan  kebebasan- kebebasan yang di dapat oleh seseorang sedari mereka lahir hingga mereka meninggal dan juga media mural masih mengandung unsur positif di dalamnya yang mana media mural dipandang sebagai seni yang dapat dinikmati oleh masyarakat karena coretan pada dinding yang memiliki banyak warna dan memiliki  nilai  dibalik  coretan  tersebut.  Konflik  yang  muncul  karena  spekulasi  hukum  terkait  media masyarakat  untuk  mengemukakan  pendapatnya  atau  menuangkan  ekspresinya  inilah  yang  membuat munculnya  pertanyaan  tentang  bagaimana  sebenarnya  pengaturan  hukum  terkait  karya  seni  mural serta  perlindungan  hukum  terhadap  karya  seni  mural  yang  seringkali  dijadikan  wadah  masyarakat untuk  mengemukakan  pendapatnya.  Terkait  dengan  penyampaian  pendapat,  media  mural  dapat dikatakan sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat di depan khalayak umum yang dimana hal tersebut diatur pada UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pada Pasal 6 undang – undang tersebut disebutkan mengenai bagi seseorang yang merupakan warga  negara  Indonesia  telah  menyampaikan  pendapatnya  di  khalayak  umum  maka,  orang  tersebut mempunyai  tanggung  jawab  untuk  menghargai  hak  dari  orang  lain  berupa  kebebasan,  menghargai norma  moral,  mentaati  aturan  hukum  yang  berlaku,  tetap  menjaga  dan  menghargai  keamanan, menjaga bangsa agar tetap utuh dalam bentuk persatuan dan kesatuan.
Perlindungan hukum atas kebebasan berekspresi seni dalam perspektif konvensi internasional dapat  ditemui  pada  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  dan  Kovenan  Internasional tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  (ICCPR).  Dalam  perspektif  instrument  hukum  nasional, perlindungan  hukum  atas  kebebasan  berekspresi  seni  dikategorikan  sebagai  bentuk  kemerdekaan menyatakan  pendapat.  Berbicara  hak, (Restuningsih  et  al.,  2021) menyatakan  dalam  penelitiannya bahwa  terdapat  2  macam  hak  antara  lain  hak  absolut  dan  hak  relatif.  Hak  absolut  merupakan  hak kepada  pemiliknya  untuk  mengambil  tindakan  atau  tidak.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  kepada siapapun  serta  dengan  melibatkan  semua  orang.  Hak  absolut  isinya  ditentukan  oleh  otoritas  pemilik hak.  Seseorang  yang  memiliki  hak  absolut  ketentuanya  adalah  orang  lain  berkewajiban  untuk menghormati dan tidak mengganggunya.
Negara  hukum  adalah  reaksi  dari  pemerintahan  absolut  sebagai  perjuangan  untuk meneggakkan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia guna menghapuskan sistem
pemerintahan  absolut  itu  sendiri.  Dapat  dikatakan  dengan  adanya  hukum  yang  melandasi  suatu negara, maka hak asasi manusia didalamnya juga terlindungi. Intinya esensi dari aturan hukum adalah berfungsi  untuk  mengatur  guna  mewujudkan  ketertiban,  keamanan  dan  ketentraman  di  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  yang  salah  satunya  dituangkan  dalam  bentuk  peraturan- peraturan perundang-undangan yakni peraturan tentang ketertiban umum. Kendati telah diatur dalam peraturan  perundang-undangan,  sampai  saat  ini  masih  ditemui  keadaan  dimana  tidak  terwujudnya ketertiban,  keamanan  dan  ketentraman  di  masyarakat  yang  disebabkan  oleh  adanya  pelanggaran- pelanggaran hukum (Suryaditha et al., 2021)
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penelitian  ini  merumusan  2  rumusan  masalah  yaitu;  1) Bagaimanakah  pengaturan  hukum  terhadap  karya  seni  mural  di  Indonesia?  Dan  bagaimanakah perlindungan hukum terhadap karya seni mural di Indonesia. Sejalan dengan masalah yang diangkat, (Kusuma, 2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni” menyatakan  kurangnya  undang-undang  hak  cipta  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap suatu  karya  cipta  atau  dari  kepentingan  pencipta  karya  tersebut.  Banyaknya  kasus-kasus  mengenai pelanggaran hak cipta seperti halnya pelanggaran hak cipta terhadap lukisan dapat dikatakan sebagai contoh  kurangnya  perlindungan  terhadap  karya  intelektual  tersebut.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  di Indonesia masih kurang perlindungan hukum terhadap karya seni.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  melakukan  penelitian,  metode  penelitian  yang  digunakan  harus  efektif  dan  efisien,  metode penelitian  dilakukan  dengan  prosedur  berupa  pengumpulan  data,  adanya  analisis  data,  serta pengolahan data, sehingga permasalahan penelitian yang ada dapat menemukan jawaban yang benar. Tipe  penelitian  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Bahan  hukum  bersumber  dari  media  mural  di Indonesia, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Data  dikumpulkan  dengan  teknik  dokumentasi  yang  di  selesaikan  dengan  cara mengelompokkan dan menyusun bahan – bahan yang berbau hukum baik berupa aturan hukum, buku, literatur  ataupun  bahan  lain  yang  berkaitan  dengan  pembahasan  mengenai  perlindungan  hukum terhadap  karya  seni  melalui  media  mural  di  Indonesia.  Dalam  menganalisis  bahan  hukum digunakannya  cara  mengumpulkan  bahan-bahan  hukum,  kemudian  jika  sudah  terkumpul,  di  dalam pembahasan bahan tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menyusun argumentasi hukum tersebut dari umum ke khusus dengan mengerucut, serta dituangkan ke dalam bentuk deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum Terhadap Karya Seni Mural di Indonesia
Seni mural pertama kali muncul ke Indonesia dimulai saat memasuki masa perang dunia kedua, yang mana  pada  saat  itu  seluruh  kebebasan  yang  ada  untuk  menyampaikan  pendapat  ditutup  secara  rapat oleh  penjajah.  Pada  saat  itu  masyarakat  hanya  boleh  mendapat  berita  yang  berisi  propaganda  yang mana  berita  itu  hanya  berisikan  sisi  baik  dari  penjajah  yang  ada.  Hal  ini  menyebabkan  banyak bermunculan  pemuda  Indonesia  yang  ingin  kebebasan  berpendapatnya  yang  telah  direnggut  secara paksa dikembalikan dengan cara melakukan aksi pemberontakan dengan media mural yang pada saat itu  mural  ini  berisi  pesan  tentang  semangat  dalam  rangka  mengusir  para  penjajah.  Hingga  akhirnya mural  dalam  perkembangannya  telah  melibatkan  adanya  komunikasi  secara  dua  arah,  dan  telah menjadi bagian seni publik. (Saputra, 2019)
Mural  merupakan  salah satu  bentuk  seni  rupa,  atau lebih  tepatnya  seni  lukis,  yang  biasanya menggunkan  tembok  atau  dinding  sebagai  medianya  Mural  sebagai  lukisan  besar  yang  di  produksi untuk  medukung  ruang  arsitektur  mural  tidak  terlepas  dari  media  dinding,  tembok  maupun  papan untuk menjadi lukisan yang penuh makna yang tersirat. (Susanto, 2002).
Pengaturan hukum dapat diartikan sebagai suatu regulasi yang dibuat oleh lembaga penegak hukum  dan  ditetapkan  oleh  penegak  hukum  tersebut  dan  dengan  adanya  tujuan  dalam  mentaati  dan melaksanakan  aturan  tersebut  oleh  anggota  dari  lembaga.  Hukum  adalah  suatu  ikatan  norma  yang biasanya  di  dalamnya  memuat  aturan  dan  larangan  yang  telah  disusun  bertujuan  untuk  membuat tingkah laku manusia menjadi teratur, membuat suatu masyarakat menjadi tertib, menciptakan sebuah keadilan,  dan  juga  untuk  mencegah  adanya  kekacauan.  Sebuah  penyampaian  pendapat  oleh masyarakat  merupakan  hal  yang  sering  terjadi,  pengaturan  hukum  terhadap  karya  seni  mural  ini berkaitan  erat  dengan  Hak  Asasi  Manusia  yang  sudah  ada  pengaturan  hukumnya  dalam  Undang  –
Undang. Dapat dikatakan seperti itu dikarenakan seni mural pada dewasa ini tidak jarang atau bahkan sangat  sering  digunakan  untuk  menjadi  media  penyampaian  pendapat,  dan  juga  digunakan  sebagai media menunjukan ekspresi dari suatu perasaan yang dirasakan.
Dalam peraturan perundang-undangan, UU No. 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang HAM pada pasal 2 menyebutkan bahwa manusia yang hidup di Indonesia menjunjung tinggi perlindungan, penghormatan,  serta  penegakkan  martabat  kemanusiaan,  dan  kebahagiaan,  kesejahteraan,  maupun kecerdasan serta adanya perilaku adil. Jika dikaitkan dengan mural, Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 telah menyebutkan dimana adanya hak kebebasan pribadi, yang mana pada hal ini masyarakat bebas dalam  menyampaikan pendapat pribadinya akan suatu hal yang bersumber dari pikiran maupun hati nuraninya. Penyampaian pendapat dimuka umum seperti mural ini berkaitan dengan UU No. 9 Tahun 1998 yang mana peraturan perundang-undangan ini memuat regulasi dalam kebebasan menyampaikan pendapat  di  muka  umum.  Pada  Pasal  5  ini  disebutkan  warga  negara  mempunyai  hak  untuk membagikan pikirannya secara bebas dan tetap mendapatkan perlindungan hukum. Tidak hanya pada pasal 5, dalam peraturan perundang – undangan ini yang berkaitan dengan mural juga di atur  dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Pada pasal 7 poin pertama disebutkan dalam hal menyampaikan pendapat dimuka umum,  aparat  penegak  hukum  yang  ada,  wajib  serta  memiliki  tanggung  jawab  untuk  melindungi HAM  seseorang.  Pada  Undang  –  undang  Dasar  NRI  1945  HAM  yang  lebih  berkaitan  dengan penyampaian  pendapat  dengan  media  mural  ini  terdapat  dalam  Pasal  28  I  serta  pasal  28  J.  Tidak hanya ini, terdapat juga instrumen internasional yang berkaitan atau berhubungan dengan HAM, yaitu UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Berdasarkan  uraian  di  atas,  pengaturan  hukum  terkait  karya  seni  mural  dapat  dikatakan mempunyai kaitan yang erat dengan HAM yang mana HAM itu sendiri telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Mural Di Indonesia
Perlindungan  merupakan  suatu  kata  yang  berasal  dari  kata  “lindung”  yang  mempunyai  sebuah  arti tempat  berlindung,  atau  perbuatan  atau  hal  dan  sebagainya  yang  memiliki  sifat  memperlindungi. Dalam  bahasa  Inggris,  kata  perlindungan  disebut  dengan protection yang  mempunyai  arti perlindungan,  proteksi,  penjagaan  atau  pembelaan.  Perlindungan  juga  diartikan  suatu  rasa  aman, tentram, sejahtera yang diberikan kepada seseorang yang  merasa dirinya terluka atau terancam akan bahaya  yang  mengenai  dirinya. (Kurniawan  &  Kunto,  2013). Perlindungan  hukum  itu  sendiri  ada, agar  masyarakat  merasakan  kenyamanan  dan  ketentraman  jika  nantinya  terjadi  suatu  hal,  karena perlindungan  hukum  dijabarkan  dalam  dua  bentuk  Perlindungan  Hukum  Preventif  (sebagai pencegahan), serta Perlindungan Hukum Represif (sebagai penyelesaian sengketa).
Dalam  hal  perlindungan  hukum  terhadap  karya  seni melalui  media  mural  sebenarnya  masih menuai banyak pertanyaan, pertanyaan yang muncul biasanya tentang mural tersebut hanya ekspresi sosial  atau  malah  menjadi  perbuatan  yang  dianggap  kriminal.  Karena  pada  awalnya  seperti  yang diketahui mural selama ini dianggap sebagai seni jalanan ( street art) yang mana merupakan ekspresi dari  seniman  mural  tersebut.  Dalam  dasar  hukum  hak  kebebasan  berekspresi,  telah  disebutkan mengenai kebebasan artistic telah diakui sebagai HAM dalam berbagai instrumen HAM internasional, regional, maupun nasional.
Instrumen  internasional  pertama  yang  berkaitan  adalah  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi ( Universal  Declaration  of  Human  Rights )  atau  yang  biasa  disebut  dengan  DUHAM.  Pada  Pasal  19 dan  Pasal  27  DUHAM  pada  intinya  menyatakan  bahwa  semua  umat  manusia  mempunyai  hak  atas berargumentasi  dan  menyampaikan  apresiasinya.  Instrumen  internasional  kedua  adalah  UU  No.  12 Tahun 2005 yang mengatur tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan  Internasional  tentang  Hak  –  hak  sipil  dan  politik)  yang  mana  dalam  UU  ini  disebutkan beberapa  hak  sipil  dan  politik  yang  diperoleh  oleh  seseorang.  Jika  dalam  hal  perlindungan  hukum, karya  seni  mural  ini  juga  tidak  jauh  dari  pengaturan  hukum  mengenai  hak  asasi  yang  dimiliki  oleh manusia  seperti  yang  telah  disebutkan  pada  pembahasan  sub  bab  I  tentang  pengaturan  hukum terhadap  karya  seni  melalui  media  mural.  Karya  seni  mural  yang  bisa  mendapatkan  perlindungan adalah karya seni mural yang memang berada pada tempatnya dan sesuai porsinya, maksudnya disini adalah karya seni tersebut tidak mengganggu kaidah norma – norma yang berlaku di Indonesia, yaitu Norma  Agama,  Norma  Hukum,  Norma  Kesusilaan,  serta  Norma  Kesopanan,  dan  juga  tidak mengganggu  atau  merenggut  Hak  Asasi Manusia  Masyarakat  lainnya. Karena jika  karya  seni  mural sudah  dianggap  melanggar  norma  dan  HAM  masyarakat  lainnya,  karya  seni  tersebut  tidak  lagi  bisa
dilindungi  karena  mengandung  unsur  vandalisme  di  dalamnya,  yang  mana  vandalism  adalah  suatu istilah dimana perbuatan tersebut merusak, menghancurkan karya seni atau barang dengan cara yang ganas  dan  kasar.  Vandalisme  itu  sendiri  diatur  dalam  Pasal  489,  Pasal  406,  dan  Pasal  160  Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dalam  pemaparan  yang  telah  dijabarkan  diatas,  terdapat  pokok  pembahasan  yang  disimpulkan  jika pengaturan  hukum  terhadap  karya  seni  mural  ini  berkaitan  pada  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  serta kemerdekaan  berpendapat  dimuka  umum,  yang  mana  pengaturan  tersebut  diatur  dalam  UUD  NRI 1945  Pasal  28  I  dan  Pasal  28  J.  Serta  dalam  UU  No.9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan Mengemukakan  Pendapat  di  Muka  umum,  yang  mana  pada  Pasal  5  dinyatakan  bahwa  masyarakat dapat  mengeluarkan  pikiran  secara  bebas,  serta  memperoleh  perlindungan  hukum  akan  hal  tersebut. Pada pasal 6 disebutkan bahwa dalam menyampaikan pendapatnya tersebut, masyarakat masih harus menghormati  hak  –  hak  orang  lain.  Pengaturan  tentang  HAM  terdapat  juga  dalam  instrumen internasional yaitu UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political  Rights (Kovenan  Internasional  tentang  Hak  –  hak  Sipil  dan  Politik),  yang  mana  undang  – undang ini lebih mengarah kepada perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
Perlindungan Hukum terhadap karya seni mural secara Preventif yang mana perlindungan ini adalah upaya pencegahan dari pemerintah sebelum terjadinya suatu peristiwa atau pelanggaran hukum yang  diatur  dalam  UUD  NRI  1945  Pasal  28I  dan  28J  tentang  HAM,  serta  UU  No.9  Tahun  1998 tentang  Kemerdekaan  Mengemukakan  Pendapat  di  Muka  Umum.  Selain  kedua  undang  –  undang tersebut,  lebih  intinya  diatur  dalam  UU  No.  5  Tahun  2017  tentang  Pemajuan  Kebudayaan. Perlindungan  Hukum  Preventif  dalam  hal  ini  juga  terdapat  dalam  Instrumen  Internasional  yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi (Universal Declaration of Human Rights) atau biasa disebut DUHAM, yang  mana  diatur  pada  pasal  19  DUHAM  serta  pasal  27  DUHAM.  Dalam  UU  No.12  Tahun  2005 tentang  Pengesahan International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (Kovenan  Internasional tentang Hak – hak sipil dan Politik) yang mana disebutkan beberapa hak sipil dan politik masyarakat. Tidak semua karya seni mural dapat dilindungi, dalam hal ini terdapat Perlindungan Hukum Represif yang  mana  perlindungan  ini  bersifat  sebaliknya  yaitu  bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang mana  jika  dikaitkan  dengan  seni  mural  jika  karya  seni  tersebut  mengandung  unsur  vandalism,  yang mana vandalisme adalah suatu istilah dimana perbuatan tersebut merusak, menghancurkan karya seni atau  barang  dengan  cara  yang  ganas  dan  kasar.  K arya  seni  tersebut  tidak  dapat  dilindungi  lagi. Vandalisme  itu  sendiri  diatur  dalam  KUHP  Pasal  489  ayat  (1),  Pasal  406  ayat  (1),  serta  Pasal  160. Belum  lagi  jika  karya  seni  tersebut  melanggar  kaidah  norma-norma  yang  berlaku  di  Indonesia  atau melanggar HAM masyarakat lain.
2. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, terdapat saran – saran yang dapat disimpulkan yaitu:
a. Bagi Pemerintah
Pemerintah  hendaknya  memberikan  wadah  bagi  para  seniman  untuk  menuangkan kreativitasnya tersebut, khususnya  bagi para seniman yang sering membuat karya seni mural di jalanan.  Karena  jika  dilihat  secara  seksama  karya  seni  mural  tidak  semua  mengandung  unsur vandalisme, atau sebagai wadah untuk menyuarakan pendapatnya semata.
b. Bagi Masyarakat
Masyarakat  diharapkan  agar  menggunakan  media  mural  sebagai  hal  positif,  tidak  lagi digunakan  semata-mata  untuk  menyuarakan  pendapatnya  terhadap  pemerintah.  Masyarakat diharapkan  mampu  bersama  –  sama  pemerintah  menjaga  lingkungan  agar  tetap  terjaga keindahannya, karena jika dirusak dengan perbuatan tercemar, maka lingkungan sekitar menjadi tidak  indah  lagi,  dan  juga  agar  seni  mural  itu  juga  dapat  diterima  baik  oleh  pemerintah  karena mengandung nilai positif dari tiap goresan yang diciptakan oleh seniman mural tersebut
c. Bagi Aparat Penegak Hukum
Penanganan  masalah  mural  ini  tidak  lepas  dari  peran  para  aparat  penegak  hukum.  Perlu pemahaman  yang  mendalam  bagi  aparat  penegak  hukum  terhadap  Undang-undang  yang  mengatur tentang  mural  yang  mana  lebih  kepada  Undang–undang  tentang  HAM,  serta  undang-undang  yang
melindungi  karya  seni  mural  yang  dianggap  masih  memiliki  unsur  positif  didalamnya,  karena  jika ditinjau sekali lagi karya seni mural tidaklah semua mengandung unsur negatif, karena ada seniman- seniman yang masih membuat karya seni mural dengan unsur positif yang terkandung di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, J. (2020). Konstituasi dan Konstitusionalisme Indonesia . Mustafa, B. (2016). Sistem Hukum Indonesia Terpadu . Bandung, Citra Aditya Bakti. Denny Kusmawan. (2014). Perlindungan Hak Cipta atas Buku. Perspektif , Vol.19 (2). Ishaq. (2008). Dasar-dasar Ilmu Hukum. In Online Public Access Catalog Perpustakaan Nasional RI . Jakarta, Sinar Grafika.
Kurniawan,  D.,  &  Kunto,  Y.  S.  (2013).  Pengaruh  Promosi  Dan  Store  Atmosphere  Terhadap  Impulse  Buying Dengan  Shopping  Emotion  Sebagai  Variabel  Intervening  Studi  Kasus  Di  Matahari  Department  Store Cabang Supermall Surabaya. Jurnal Manajemen Pemasaran Petra , Vol.1 (2).
Nababan,  R.  S.  (2019).  Karya  Mural  Sebagai  Medium  Mengkritisi  Perkembangan  Jaman  (Studi  Kasus  Seni Mural Karya Young Surakarta). ICADECS , 1–4.
Peter Mahmud Marzuki. (2008). Penelitian Hukum . Jakarta, Kencana.
Restuningsih,  J.,  Roisah,  K.,  &  Prabandari,  A.  P.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Ilustrasi  Digital  Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta. Notarius , Vol.14 (2). Kusuma, R. C. (2016). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni [Universita Muhammadiyah Surakarta]. Saputra, R. P. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia. Jurnal Pahlawan , Vol.2 (2).
Suryaditha,  I.  G.  N.  A.  P.,  Suyatna,  I.  N.,  &  Cokorda  Dalem  Dahana.  (2021).  Penegakan  Hukum  Terhadap Tindakan Mencoret Fasilitas Umum Sebagai Pelanggaran Ketertiban Umum di Kota Denpasar. KERTHA NEGARA , Vol.9 (12).