Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DELIK PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Tantri Kartika 
Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana tantrikartika@gmail.com
Naskah diterima: 15 Agustus 2018; revisi: 11 September 2018; disetujui: 10 Oktober 2018

## Abstract
Criminal Agreement Crimes in the Criminal Code are regulated in Article 110 paragraph (1) to paragraph (4). Same spanning is specifically regulated, namely only against crimes as stipulated in Articles 104, 106, 107 and 108 of the Indonesian Criminal Code, meaning that criminal acts cannot be applied to all criminal acts contained in the Criminal Code, so they are exclusive (exceptions) as stated in Article 110 of the Criminal Code. Looking at the form of this evil agreement the question arises, why should the consensus on the provisions in Articles 104, 106, 107 and 108 of the Criminal Code be punished? This is because lawmakers see crimes (crimes) as stipulated in Articles 104, 106, 107 and 108 of the Criminal Code that they have been seen as serious crimes and very dangerous especially for the safety of the State. Therefore, a crime called crime against the safety of the State must be prevented or eradicated at the time the crime is still at the level of preparation or still at the voorbereidings stadium.
Keywords: politics of law, criminal law delict, corruption crime
 Alamat korespondensi:
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana Jalan Raya Jatiwaringin, RT. 03 / RW. 04, Jatiwaringin, Pondok Gede, Jaticempaka, Pondokgede, Kota Bks, Jawa Barat 13077 Tlp +62 813-1441-0505 E-mail: tantrikartika@gmail.com
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, orang yang terbukti melakukan permufakatan  jahat  untuk  melakukan  korupsi  dapat  dikenakan  pidana  penjara  maksimal seumur hidup, atau sesingkat-singkatnya empat tahun penjara. Denda sebanyak Rp. 200 juta hingga Rp. 1 miliar juga akan diberikan kepada terdakwa pelaku permufakatan jahat. 1 Penjatuhan sanksi pidana terhadap permufakatan jahat tersebut tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  artinya  permufakatan  jahat  untuk  melakukan perbuatan  yang  dilarang  di  dalam  pasal-pasal  tersebut  penjatuhan  pidananya  disamakan dengan  tindak  pidana  selesai,  sedangkan  permufakatan  jahat  dalam  pengertian  Pasal  15 Undang-Undang  Tipikor  baru  berada  pada  taraf  niat,  atau  dalam  taraf  persiapan  belum terwujud  dalam  perbuatan  pelaksanaan  tersebut,  atau  dengan  kata  lain  permufakatan  jahat merupakan tindak pidana yang tidak sempurna.
Dalam Penjelasan rumusan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “ Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan” .  Dari  rumusan  Pasal  88  KUHP  tampak  bahwa  ada  permufakatan  jahat ( samenspaning )  apabila:  1.  Dua  orang  atau  lebih,  2.  Telah  sepakat,  3.  Akan  melakukan kejahatan. Permufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan.
Merujuk  pada  uraian  di  atas,  maka  permufakatan  jahat  terjadi  jika  hal  melakukan kejahatan  telah  diperjanjikan  ( overeengekomen )  oleh  dua  orang  atau  lebih.  Untuk  adanya perjanjian  melakukan  kejahatan  haruslah  di  antara  mereka  telah  terdapat  kata  sepakat  atau dengan kata lain mereka yang memiliki niat yang sama, sedangkan jika hanya niat tidak dapat di pidana, karena niat tersebut harus diwujudkan dengan suatu perbuatan konkrit. Oleh karena itu, Pasal 88 KUHP tidak bisa memberikan makna dari frasa permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hal tersebut dikarenakan berdasarkan Pasal 103 KUHP menyatakan bahwa ketentuan- ketentuan dalam Bab 1 sampai dengan Bab 8 buku ke-1 KUHP, juga berlaku bagi perbuatan- perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-Undang itu ditentukan lain. Diketahui bahwa Pasal 88 KUHP berada pada Bab  9,  yang  artinya  adalah  jika  Pasal  88  KUHP  dijadikan  rujukan  menafsirkan  Pasal  15 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, justru membuat aturan tersebut tidak memberi kepastian hukum karena tidak ada penguraian makna.
Persoalan  yang  kemudian  timbul  adalah  ketika  sudah  ada  suatu  kesepakatan  dan merujuk  pada  unsur  Pasal  88  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  yaitu  merujuk  kepada niat  untuk  melakukan  kejahatan,  kesepakatan  atau  niat  untuk  melakukan  kejahatan  belum tentu  dilaksanakan  dalam  bentuk  perbuatan  konkrit,  maka  dalam  permufakatan  jahat  hanya ada  niat  dengan  mengadakan  permufakatan  jahat,  sama  sekali  tidak  ada  perbuatan pelaksanaan,  sehingga  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi,  permufakatan  jahat  tidak  bisa dijatuhkan sanksi pidana yang sama seperti pelaku tindak pidana korupsi yang telah selesai melakukan  tindak  pidananya  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  2,  Pasal  3,  Pasal  5  sampai
1 Amiruddin, Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa , Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 21.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dengan  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Tidak  adanya  penjelasan  dalam  Pasal  15  tentang  permufakatan  jahat  menyebabkan aparat  penegak  hukum  tidak  dapat  menafsirkan  perbedaan  antara  delik  permufakatan  jahat dengan  delik  percobaan  sebagaimana  yang  terjadi  dalam  kasus  Anggodo  Widjojo. Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana  politik  hukum  pembentukan  delik  permufakatan  jahat  dalam  tindak  pidana korupsi?

## II. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial).
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis,  untuk memperoleh  kejelasan  penyelesaian  masalah  dan  ditarik  kesimpulan,  yaitu  dari  hal  yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus untuk menggambarkan mengenai politik hukum pembentukan delik permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Pada  data sekunder, Penulis membagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
a. Sumber  Hukum  Primer,  yaitu  sumber  hukum  yang  menjadi  pengikat/landasan hukumnya  seperti  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
b. Sumber  Hukum  Sekunder,  yaitu  bahan  memberikan  penjelasan  mengenai  sumber hukum  primer  seperti  bahan  yang  berupa  buku-buku,  harian/majalah  dan  karya  tulis ilmiah.
c. Sumber  Hukum  Tersier,  yaitu  bahan  yang  memberikan  petunjuk  terhadap  sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi. Data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  secara  analisis  deskriptif  kualitatif.  Data  yang diperoleh  akan  diolah,  kemudian  diuraikan  dalam  bentuk  uraian  yang  logis  dan  sistematis untuk  menggambarkan  mengenai  aspek  legalitas  penjatuhan  sanksi  pidana  yang  sama terhadap  permufakatan  jahat  dengan  tindak  pidana  selesai  dalam  Pasal  15  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  ditinjau  dari hermeneutika hukum.

## III. PEMBAHASAN
Korupsi  dikatakan  sebagai  kejahatan  sempurna  karena  pelakunya  dianggap  sebagai orang-orang yang sudah berada pada kondisi ekonomi yang baik, orang-orang yang sejahtera secara finansial, maka merupakan suatu hal yang tidak masuk akal jika masih terdapat pihak- pihak yang tetap melakukan korupsi semata-mata untuk memperkaya dirinya. 2 Pelaku yang seharusnya menjalankan tanggungjawab sebagai pejabat publik, melayani masyarakat  dan  memberikan  fasilitas  yang  memadai  untuk  masyarakat  dengan  sedemikian rupa menyimpangkan anggaran tersebut untuk digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku. Modus yang dilakukan terorganisir sedemikian rupa hingga sulit untuk diurai dan ditemukan
2 Surachmin, Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 34.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pelaku  utamanya.  Hal  ini  semakin  sulit  untuk  dilakukan  jika  kepentingan  dan  kekuatan politik juga turut berperan menutupi fenomena korupsi di pemerintahan. 3
Berdasarkan data yang Penulis peroleh, pada tahun 2016 KPK melakukan 96 kegiatan penyelidikan,  99  penyidikan,  dan  77  kegiatan  penuntutan,  baik  kasus  baru  maupun  sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya. Selain itu juga melakukan eksekusi terhadap 81 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih dari 497,6 miliar rupiah telah dimasukkan  ke  kas  negara  dalam  bentuk  PNBP  dari  penanganan  perkara  tindak  pidana korupsi. 4 Hal  tersebut  mengalami  peningkatan  dari  tahun  sebelumnya,  yaitu  2015,  dimana pada  tahun  ini  KPK  melakukan  84  kegiatan  penyelidikan,  99  penyidikan,  dan  91  kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan pada tahun sebelumnya. Selain itu juga melakukan  eksekusi  terhadap  33  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap. Lebih  dari  198  miliar  rupiah  telah  dimasukkan  ke  kas  negara  dalam  bentuk  PNBP  dari penanganan perkara. 5
Berdasarkan  data  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kejahatan  tindak  pidana korupsi di Indonesia setiap tahun  mengalami peningkatan, padahal ancaman hukuman yang diberikan oleh undang-undang sangatlah berat, bahkan undang-undang memberikan legalitas kepada  aparat  penegak  hukum  untuk  melakukan  penindakan  dan  penghukuman  kepada pelaku  tindak  pidana  korupsi,  walaupun  baru  hanya  sebatas  niat  saja.  Hal  tersebut  diatur dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  menyatakan  orang  yang  terbukti  melakukan  permufakatan  jahat untuk  melakukan  korupsi  dapat  dikenakan  pidana  penjara  maksimal  seumur  hidup,  atau sesingkat-singkatnya empat tahun penjara. Denda sebanyak Rp. 200 juta hingga Rp. 1 miliar juga akan diberikan kepada terdakwa pelaku permufakatan jahat.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  khusus  dalam  tindak  pidana  korupsi,  sanksi  pidana dalam pemufakatan jahat sama seperti sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diketahui bahwa Pasal  2 hingga Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  merupakan  tindak  pidana  korupsi  yang  telah  selesai dilakukan, artinya tindak pidana  tersebut  telah terjadi. Namun tidak demikian dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur bahwa niat pelaku saja dapat diberikan sanksi pidana yang sama seperti tindak pidana korupsi yang selesai dilakukan.
Adanya  frasa  ‘permufakatan  jahat’  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan  pilihan  kebijakan  pembuat undang-undang untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Frasa ‘permufakatan jahat’ merupakan cara pembentuk undang-undang untuk memberi peringatan kepada semua orang bahwa  seseorang  dapat  dipidana,  meskipun  pada  akhirnya  tindak  pidana  tidak  atau  belum dilakukan.
Diketahui pula bahwa kecuali ketentuan tentang pembantuan untuk  melakukan tindak pidana  korupsi,  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  15  tersebut  adalah  sama  dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena  itu,  apa  sebab  sampai  ada  ketentuan  seperti  yang  terdapat  dalam  Pasal  15,  dapat diikuti penjelasan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam Penjelasan
3 Ibid.
4 https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3832-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2016.,  diakses  pada tanggal 15 November 2018.
5 http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3132-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2015., diakses pada tanggal 15 November 2018.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
tersebut, menyatakan bahwa mengingat sifat dari tindak pidana korupsi, maka permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, meskipun masih merupakan tindakan persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri. 6
Dengan mengikuti penjelasan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, baru dapat diketahui apa sebab sampai ada ketentuan seperti yang terdapat dalam Pasal 15, karena Penjelasan Pasal 15 sendiri hanya menyebutkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal  15  tersebut  merupakan  aturan  khusus,  karena  ancaman  pidana  pada  percobaan  dan pembantuan  tindak  pidana  pada  umumnya  dikurangi  1/3  (satu  pertiga)  dari  ancaman pidananya. 7
Pendapat yang sama disampaikan oleh Hakim  Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo yang menyatakan  Pasal  15  Undang-Undang  Tipikor  merupakan  perluasan  pertanggungjawaban pidana permufakatan jahat dipersamakan pertanggunganjawab pidana dengan yang dikenakan terhadap  pelaku  tindak  pidana.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  adanya  tuntutan,  bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa.
Hal  ini  sebagai  konsekuensi  yuridis  dikarenakan  telah  sedemikian  sistematis  dan meluasnya perbuatan-perbuatan korupsi yang dapat menimbulkan dampak terhadap kerugian negara dan dapat menyengsarakan rakyat. Dan dari sanalah awal perbuatan korupsi dianggap sebagai kejahatan  luar  biasa  ( extra ordinary crime ),  sehingga  usaha  pemberantasan korupsi yang  seharusnya  dilakukan  dengan  upaya-upaya  yang  luar  biasa  ( extraordinary ). 8 Namun demikian,  pendapat  berbeda  disampaikan  oleh  Pakar  Hukum  Pidana  Khairul  Huda  yang menyatakan bahwa Pasal 88 KUHP tidak bisa memberikan makna dari frasa “permufakatan jahat” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Tipikor. Ketidakjelasan makna ini dianggap telah mengakibatkan kerugian konstitusional bagi tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. 9
Hal  yang  sama  juga  diutarakan  oleh  Prof.  H.A.S.  Natabaya  yang  menyatakan  bahwa dalam  tindak  pidana  permufakatan  jahat,  para  pihak  harus  bersepakat  melakukan  tindak pidana,  harus  mewujudkan  rencana  tersebut  sebagian  atau  seluruhnya,  telah  menimbulkan kerugian Negara dengan unsur untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, sehingga kehendak atau niat tanpa disertai dengan perbuatan itu tidak dapat dipidanakan. 10 Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat pro dan kontra di masyarakat berkaitan dengan pemberian  sanksi  pidana  dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Penerapan  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tentang  permufakatan  jahat pernah terjadi dalam kasus Anggodo Widjojo.
Dalam  kasus  tersebut,  pada  tanggal  31  Agustus  2010,  Majelis  Hakim  Pengadilan Tipikor menyatakan Anggodo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi  dengan  menjatuhkan  pidana  penjara  empat  tahun  penjara  dan  denda  Rp  150  juta subsider tiga bulan penjara. Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rai Suwamba mengatakan hanya dakwaan  pertama,  yakni  Pasal  15  jo  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a  UU  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terbukti, yakni setiap orang melakukan permufakatan  jahat  untuk  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau
6 R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 134—135.
7 Ibid.
8 http://www.hukumonline.com/index.php/  berita/baca/lt57d0de095debc/beda-pendapat-tiga-hakim-warnai- pengabulan-seluruh-permohonan-setya-novanto., diakses pada tanggal 15 November 2018.
9 Ibid.
10 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
penyelenggara  negara  dengan  maksud  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban terpenuhi. 11 Menurut Penulis, sebelum memberikan kesimpulan apakah sanksi pidana permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama dengan tindak pidana korupsi yang selesai, maka Penulis akan mencoba untuk  menganalisis  isi  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  dihubungkan  dengan  Pasal  103  KUHP  yang merupakan ketentuan hukum generalis.
Dalam  Pasal  103  KUHP  ditentukan  bahwa  ketentuan-ketentuan  dalam  Bab  1  sampai dengan Bab 8 buku ke-1 KUHP, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-Undang itu ditentukan  lain.  Berdasarkan  hal  tersebut,  menurut  Penulis,  ketentuan  tentang  percobaan, pembantuan,  dan  permufakatan  jahat  telah  ada  dalam  KUHP.  Namun  apakah  ketentuan tentang  percobaan,  pembantuan,  dan  permufakatan  jahat  yang  telah  diatur  dalam  KUHP dapat  digunakan  terhadap  ketentuan  atau  pidana  yang  ada  di  luar  KUHP. Untuk  menjawab pertanyaan  tersebut,  maka  perlu  dilihat  ketentuan  dalam  Pasal  103  KUHP  yang  hanya menyebutkan Bab 1 sampai dengan Bab 8.
Dalam ketentuan tentang masalah percobaan, telah diatur dalam Buku ke 1 KUHP pada Bab 4 Pasal 53 KUHP tentang Percobaan. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Penulis, unsur percobaan yang ada di dalam Pasal 53 Bab 4 KUHP dapat digunakan untuk memberi makna  unsur  percobaan  dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Setelah  ketentuan  tentang  masalah  percobaan  telah  terjawab,  maka  masuk  kepada ketentuan tentang pembantuan. Dalam Bab 5, pada Pasal 56 KUHP diatur tentang Penyertaan Dalam  Delik.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  unsur-unsur berkenaan  dengan  pembantuan  dapat  digunakan  untuk  memberi  isi  dari  unsur  pembantuan yang ada di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi.  Namun  demikian  berbeda  halnya  dengan  ketentuan  tentang permufakatan jahat.
Diketahui  bahwa  ketentuan  tentang  permufakatan  jahat  telah  diatur  dalam  Pasal  88 KUHP  yang  terdapat  pada  Bab  9.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  pengertian  arti  beberapa istilah  dalam  KUHP  itu  tidak  boleh  digunakan  untuk  ketentuan  pidana  yang  ada  di  luar KUHP.  Hal  tersebut  dikarenakan  secara  tegas    Pasal  103  KUHP  tidak  menyatakan  bahwa permufakatan  jahat  dapat  dipidana.  Dalam  Pasal  103  KUHP  hanya  mengatur  dengan  tegas tentang  Bab  1  sampai  Bab  8,  yaitu  tentang  percobaan  dan  pembantuan  termasuk  dapat dipidana, sehingga Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dapat  digunakan,  terkecuali  tentang  permufakatan  jahat,  yang menurut Penulis tidak dapat dipidana, dikarenakan ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 88 yang berada di Bab 9.
Berdasarkan hal tersebut, secara normatif, maka Pasal 88 KUHP dapat digunakan untuk memberi makna frasa permufakatan jahat yang ada pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  namun  apakah  permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan dengan benar oleh aparat penegak hukum?
Dalam  kasus  yang  Penulis  jadikan  contoh  kasus,  terdapat  hal-hal  yang  bertentangan antara  fakta  persidangan  dengan  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum.  Dalam  kasus  Anggodo Widjojo, fakta persidangan menyatakan bahwa Anggodo bersama-sama dengan Ary Muladi
11 http://www.bbc.com/indonesia/berita_  indonesia/2010/08/100831_anggodovonis.shtml.,  diakses  pada tanggal 15 November 2018.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mencoba  menyuap  pimpinan  dan  penyidik  KPK  lebih  dari  Rp  5  miliar.  Upaya  suap  itu diberikan dalam rangka menggagalkan penyidikan kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan yang melibatkan Anggoro, yang kini buron. 12 Berdasarkan kasus di atas, Penulis dapat berpendapat bahwa fakta-fakta persidangan di kasus  tersebut  lebih  tepat  kepada  delik  percobaan  bukan  delik  permufakatan  jahat.  Hal tersebut  dikarenakan  dalam  kasus  tersebut,  selain  niat  untuk  bermufakat  jahat,  juga  telah terjadi permulaan pelaksanaan, yaitu persiapan uang suap sebesar Rp. 5 miliyar dalam kasus Anggodo Widjojo.
Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa dalam menerapkan Pasal 15 terkait dengan permufakatan  jahat,  terdapat  kerancuan  dan  ketidakpahaman  aparat  penegak  hukum  dalam menafsirkan  antara  delik  percobaan  dengan  delik  permufakatan  jahat.  Hal  tersebut dikarenakan antara delik percobaan dengan delik permufakatan jahat terdapat perbedaan yang sangat  jelas.  Dalam  delik  percobaan,  terdapat  unsur-unsurnya,  yaitu  telah  melakukan permulaan  persiapan  dan  permulaan  pelaksanaan,  namun  tidak  selesai  bukan  karena kehendak pelaku, sedangkan dalam permufakatan jahat, hanya niat untuk korupsi saja sudah dapat dipidana.
Penulis  juga  sependapat  dengan  pernyataan  dari  Eddy  O.S  Hiariej  yang  menyatakan terdapat  kerancuan  dalam  perumusan  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Hal  tersebut  terlihat  dari  susunan  delik dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi yang menempatkan frasa “permufakatan jahat” di bagian paling akhir.
Diketahui  bahwa  dalam  hukum  pidana  terdapat  12  pembagian  jenis  delik.  Salah  satu pembagian  jenis  delik  adalah  delik  persiapan,  delik  percobaan,  delik  selesai  dan  delik berlanjut.  Delik  persiapan  ditujukan  untuk  delik  yang  menimbulkan  bahaya  konkret  tetapi tidak  memenuhi  unsur-unsur  delik  percobaan,  sedangkan  delik  percobaan  sudah  mendekati delik yang dituju akan  tetapi delik tersebut tidak selesai karena sesuatu yang terjadi di luar kehendak pelaku. Sementara delik selesai pada hakikatnya semua unsur delik telah terpenuhi dan delik berlanjut adalah perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan yang dilarang secara berlanjut. 13
Salah  satu  delik  persiapan  adalah  permufakatan  jahat.  Secara  harfiah  permufakatan jahat  diartikan  sebagai  dua  orang  atau  lebih  bersepakat  untuk  melakukan  kejahatan.  Lebih lanjut, permufakatan jahat dapat dilihat secara subjektif dan objektif. Subjektif permufakatan jahat pada dasarnya sama dengan niat diantara para pelaku untuk bersama-sama mewujudkan suatu kejahatan. Tegasnya, ada toesteming atau meeting of mind atau kesepakatan di antara para pelaku, sedangkan objektif permufakatan jahat adalah permulaan pelaksanaan. Objektif permufakatan  jahat  pada  dasarnya  adalah  permulaan  pelaksanaan  sebagaimana  dimaksud dalam delik percobaan. 14
Berdasarkan hal tersebut, apabila Penulis kaitkan dengan isi Pasal 15 Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  berbunyi, “Setiap  orang  yang  melakukan  percobaan,  pembantuan,  atau  pemufakatan  jahat  untuk melakukan tindak pidana korupsi .....”, maka akan menimbulkan kekaburan hukum. Menurut Penulis,  seharusnya  urutan  delik  yang  benar  adalah  “Setiap  orang  yang  melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana korupsi .....”. Hal  tersebut  dikarenakan  untuk  terjadinya  kejahatan  sebagai  suatu  rangkaian  perbuatan
12 https://m.tempo.co/read/news/2011/03/03/  063317505/kpk-vonis-anggodo-penting-bagi-perkara-lain., diakses pada tanggal 15 November 2018.
13 Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014 , hlm. 143. 14 Moeljatno, Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan, Jakarta: Bina Aksara, 1985 ., hlm. 21.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
berdasarkan  pembagian  delik  di  atas,  haruslah  dimulai  dengan  permufakatan  jahat  (niat), percobaan dan pada akhirnya delik selesai.
Sebagai contoh bahwa permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dinyatakan sama dengan tindak pidana korupsi selesai adalah dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan  atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp  50.000.000,00  (lima puluh juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp  250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  pegawai  negeri  atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan  karena  kekuasaan  atau  kewenangan  yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  bagi  PNS  atau  pejabat  negara  yang  menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, maka dapat pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Dalam  budaya  di  Indonesia,  salah  satu  kebiasaan  masyarakat  Indonesia  adalah memberikan parsel, khususnya ketika mendekati hari raya keagamaan. Dalam hukum pidana, KUHP sebenarnya telah mengatur tentang larangan PNS dan pejabat negara untuk menerima hadiah  atau  janji  yang  diketahui  atau  patut  menduga  berhubungan  dengan  jabatannya, termasuk  hadiah  tersebut  adalah  parsel.  Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  418  KUHP  yang ancaman  pidananya  maksimum  enam  bulan  penjara.  Namun  demikian,  Pasal  418  KUHP tidak efektif atau bahkan tidak pernah diterapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
Setelah  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi disahkan, terdapat pengaturan dalam Pasal 11 yang mengatur bahwa bagi PNS atau pejabat  negara  yang  menerima  hadiah  atau  janji  karena  kekuasaan  atau  kewenangan  yang berhubungan dengan jabatannya, maka dapat pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp  50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Dengan  adanya  pengaturan  tersebut,  maka  penerimaan  parsel  oleh  PNS  dan  pejabat negara menjadi berkurang drastis. Namun permasalahannya adalah apakah PNS atau pejabat negara yang diberikan  janji oleh rekanannya akan dikirimkan parsel, namun parsel tersebut tidak  jadi  diberikan,  oleh  aparat  penegak  hukum  dapat  dikatakan  bahwa  tindakan  tersebut merupakan  permufakatan  jahat  yang  dapat  diberikan  sanksi  sama  seperti  tindak  pidana korupsi selesai?
Menurut  Penulis,  hal  tersebut  dapat  saja  dibenarkan  sebagai  upaya  pemerintah  untuk memberantas korupsi di Indonesia. Namun demikian, oleh  karena dalam  kasus persidangan tindak  pidana  korupsi,  aparat  penegak  hukum  salah  menafsirkan  antara  delik  percobaan dengan delik permufakatan jahat, maka perlu diadakan diklat atau pelatihan gabungan antar instansi, seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim pengadilan. Diklat tersebut dilakukan agar timbul  satu  pemahaman  bersama  tentang  pelaksanaan  ketentuan  delik  permufakatan  jahat dalam  tindak  pidana  korupsi,  sehingga  delik  permufakatan  jahat  pada  Pasal  15  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dapat diterapkan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  di  atas,  maka  kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahwa politik  hukum  pembentukan  delik  permufakatan  jahat  dalam  tindak  pidana  korupsi  adalah mengingat sifat dari tindak pidana korupsi, maka permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, meskipun masih merupakan tindakan persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai  suatu  tindak  pidana  tersendiri.  Oleh  karena  itu,  adanya  frasa  ‘permufakatan  jahat’ dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  merupakan  pilihan  kebijakan  pembuat  undang-undang  untuk  mencegah  terjadinya tindak  pidana  korupsi.  Frasa  ‘permufakatan  jahat’  merupakan  cara  pembentuk  undang- undang  untuk  memberi  peringatan  kepada  semua  orang  bahwa  seseorang  dapat  dipidana, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan.
Dalam praktiknya, oleh karena dalam kasus persidangan tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum salah menafsirkan antara delik percobaan dengan delik permufakatan jahat, maka  perlu  diadakan  diklat  atau  pelatihan  gabungan  antar  instansi,  seperti  kepolisian, kejaksaan,  dan  hakim  pengadilan.  Diklat  tersebut  dilakukan  agar  timbul  satu  pemahaman bersama  tentang  pelaksanaan  ketentuan  delik  permufakatan  jahat  dalam  tindak  pidana korupsi, sehingga delik permufakatan jahat pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dapat  diterapkan  sebagai  upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin, Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa ,  Yogyakarta:  Genta  Publishing, 2010.
Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014. Moeljatno, Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan, Jakarta:  Bina Aksara, 1985.
R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Surachmin, Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah, Jakarta:  Sinar Grafika, 2011.
Internet: https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3832-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2016., diakses pada tanggal 15 November 2018.
http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3132-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2015.,  diakses pada tanggal 15 November 2018.
http://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt57d0de095debc/beda-pendapat-tiga- hakim-warnai-pengabulan-seluruh-permohonan-setya-novanto.,  diakses  pada  tanggal 15 November 2018.
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/08/100831_anggodovonis.shtml., diakses pada tanggal 15 November 2018.
https://m.tempo.co/read/news/2011/03/03/063317505/kpk-vonis-anggodo-penting-bagi- perkara-lain., diakses pada tanggal 15 November 2018.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.