Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2021: 287-304 DOI: http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i2

## STUDI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT NELAYAN DALAM  UPAYA  PEMANFAATAN  BERKELANJUTAN TERHADAP    KONSERVASI  LAUT  DI  KAWASAN LAMPULO KOTA BANDA ACEH
Furqan*, Yuli Khairani*, Erdi Surya*, Armi*, M. Ridhwan*, Anita Novianti*, Lukmanul Hakim*, dan Muchsin*
*Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh Corresponding author, E-mail: suryaerdi14@yahoo.com

## Abstract
Fisheries sector, where in Aceh is a considerable amount of natural resource, has become a significant economic contributor for fishermen in particular and people of the province of Aceh . More than 55% of Aceh’s population depends on it both directly and indirectly. Therefore, it should be a priority for development in the province of Aceh and develop a positive impact on the widespread economic development in the region. While recognizing its economic values, research  on  how  lokal  fishermen’s  communities  use  marine  conservation  in  TPI  Lampulo Banda Aceh to improve their awareness of marine conservation and its use sustainably is still largely lacking. This study, hence, aims to shed lights what sort of lokal wisdom is employed by the community. The approach in the study was the whole fishing community at the surrounding of TPI Lampulo along with five seas and two village sets. The sample in this study was 20 people, 14 people were fishermen, 2 seamen, 1 sea marshal, 1 village secretary and 1 village chief. Data are gathered through interviews and observations. Research suggest that the lokal wisdom of the fishing community in TPI Lampulo on ocean conservation is among other things: firstly,  Taking  care  of  the  coastal  environment  like  the  mangrove  forest  use.  Next,  Fishing techniques  that  do  not  damage  the  ecosystems  around  the  ocean  coast,  and  than,  Rules enforcement. Finally, and customary witnesses for breaking those rules have been in place for a long time. All of those remains maintained by the people especially the fishing community in TPI Lampulo.
Keywords: Lokal Culture; Sustainable Utilization; Marine Conservation.

## Abstrak
Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang cukup besar terutama disektor perikanan. Sumber daya perikanan telah  menjadi  salah  satu  sektor  andalan  bagi  nelayan  dan  masyarakat  di  provinsi Aceh.  Lebih  dari  55%  penduduk  Aceh  tergantung  pada  sector  ini  baik  langsung maupun tidak langsung, pengembangan sektor perikanan harus menjadi salah satu prioritas pembangunan di provinsi Aceh sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan  ekonomi  secara  luas  di  kawasan  ini.  Permasalahan  dasar  dalam penelitian  adalah’  bagaimana  kearifan  lokal  masyarakat  nelayan  dalam  upaya pemanfaatan  konservasi  laut  di  TPI  Lampulo  Banda  Aceh  dalam  rangka meningkatkan bentuk kesadaran masyarakat nelayan terhadap menjaga konservasi laut  dan  pemanfaatannya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk kearifan lokal. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis  penelitian  deskriftif.  Yaitu  dengan  menggunakan  metode  observasi  dan wawancara  terhadap  responden,  sedangkan  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh masyarakat nelayan yang berada di TPI Lampulo beserta panglima laot dan dua perangkap Desa. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 orang yaitu 14 orang masyarakat nelayan, 2 orang pawang laut, 1 orang panglima laot , 1 orang sekretaris desa  dan  satu  orang  kepala  desa.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara  dan observasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  empat  kearifan  lokal masyarakat nelayan di TPI Lampulo terhadap konservasi laut antara lain. Pertama, mengatur  berbagai  hal  seperti  pemanfatan  hutan  mangrove,  selanjutnya, penangkapan  ikan  yang  tidak  boleh  menganggu  ekosistem  di  sekitar  pesisir  laut, berikutnya,  aturan-aturan  yang  boleh  dikerjakan  dan  ada  aturan  yang  tidak  boleh dikerjakan.  Dan  terakhir  sangsi  adat  apabila  ada  yang  melanggar,  aturan-aturan tersebut sudah ditetapkan sejak lama. dan hingga saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat khususnya masyarakat nelayan yang berada di TPI Lampulo.
Kata Kunci: Kearifan Lokal; Pemanfaatan Berkelanjutan; Konservasi Laut.

## PENDAHULUAN
Seiring dengan meningkatnya persepsi mengenai pengelolaan sumberdaya laut dan habitatnya  yang  dirasakan  belum  cukup,  perhatian  semakin  bertumbuh  dalam mengembangkan berbagai pendekatan untuk memastikan keberlanjutan sumberdaya laut. Selama  abad  terakhir,  perhatian  terhadap  cepatnya  degradasi  sumberdaya  alam  telah mengarahkan  pembentukan  kawasan-kawasan  dilindungi  di  ekosistem  terestrial  yang membatasi kegiatan manusia, untuk menjaga keindahan alam dan mendukung keberadaan spesies-spesies lokal. Kearifan lokal seperti adanya aturan dalam tidak boleh melaut hari-
hari  tertentu,  penggunaan  alat  tangkap  yang  merusak  ekosistem  laut.  Seperti  bom  dan racun  dalam  menangkap  hasil  laut.  Masyarakat  menerima  konsep  ini  yang  kemudian diadaptasikan  di  ekosistem  pesisir  dan  laut,  dengan  tujuan  untuk  mencegah  eksploitasi berlebihan  ( over  exploitation ),  konservasi  keragaman  hayati,  dan  perlindungan  habitat, dalam bentuk kawasan konservasi laut.
Saat pengelolaan menjadi lebih terintegrasi dan menyeluruh, kawasan konservasi laut (KKL)  menjadi tools yang  lebih  penting  untuk  konservasi  sumberdaya  laut.  Kawasan konservasi  laut  salah  satunya  diusulkan  sebagai  komponen  yang  terintegrasi  dalam pengelolaan, dengan membangun jejaring kawasan konservasi laut yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pesisir dan laut (Done dan Reichelt, 1998). Meskipun begitu, implementasinya terhambat oleh kurangnya pemahaman mengenai bagaimana mendesain kawasan konservasi laut untuk memaksimalkan fungsinya.
Pembangunan  sektor  perikanan  dan  kelautan  semakin  penting  untuk  penyediaan kesempatan  kerja,  pemenuhan  kebutuhan  pangan  dan  perolehan  devisa.  Perikanan tangkap di Aceh saat ini menyediakan lapangan pekerjaaan kepada lebih dari 18.000 kepala keluarga nelayan dan memberikan penghidupan kepada lebih dari 16% masyarakat pesisir. Sektor ini menyuplai lebih dari 50% kebutuhan protein hewani masyarakat Aceh (BRR, 2006). Secara geografis Provinsi Aceh berada di ujung pulau Sumatera dan diapit oleh dua wilayah  ekosistem  laut,  yaitu  Selat  Malaka  dan  Samudera  Hindia.  Sebanyak  delapan kabupaten/kota berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan sepuluh kabupaten/kota berbatasan dengan Samudera Hindia. Kondisi ini telah menjadikan provinsi ini berpeluang besar untuk mengembangkan sektor perikanan khususnya perikanan tangkap.
Keterkaitan  ke  belakang  ( backward  linkages )  dapat  dikembangkan  dengan membangun  industri  pembuatan  kapal  ikan  dan  industri  pembuatan  alat  tangkap.
Sementara keterkaitan ke depan ( forward linkages ) dapat dikembangkan, meliputi antara lain industri pengolahan ikan dan industri pakan ternak yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.  Namun  fakta  menunjukkan  bahwa  peran  sektor  ini  masih  rendah,  di  mana kontribusinya  terhadap  PDRB  Aceh  hanya  berkisar  4%.  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan (Mallawa, 2006) menyatakan bahwa perikanan Selat Malaka telah mengalami kelebihan tangkap untuk semua jenis ikan, tapi jumlah armada perikanan pada wilayah ini
terus meningkat. Demikian pula, jumlah produksi cenderung meningkat selama periode 1989-2010 dan bahkan telah melampaui jumlah produksi Samudera Hindia.
Sebagian besar hasil perikanan laut Provinsi Aceh digunakan untuk konsumsi lokal, yang  dipasarkan  melalui  pedagang  lokal  (dikenal  sebagai  muge)  ke  luar  desa  tempat pendaratan ke pusat-pusat kota atau ke desa-desa tetangga dan juga ke wilayah kabupaten pegunungan. Perikanan Selat Malaka menjadi sumber penyedia kebutuhan konsumsi ikan masyarakat terutama di pantai timur. Perikanan Samudera Hindia menyuplai kebutuhan konsumsi  ikan  masyarakat  Aceh  terutama  di  pantai  barat. Sejak  dulu  hingga  sekarang keberadaan lembaga adat itu masih tetap dipertahankan oleh masyarakat.
Keberadaan  lembaga  adat  tersebut  ternyata  telah  banyak  membantu  pelestarian fungsi  lingkungan  hidup  di  Aceh.  Apa  yang  dilakukan  oleh  para  fungsionarisnya  telah terbukti  berhasil  menyelamatkan  lingkungan,  terutama  di  lingkungan  hidup  komunitas mereka  dengan  pendekatan  nilai-nilai  kearifan  lokal  dengan  suatu  kenyakinan  bahwa hutan adalah bahagian dari hidup dan kehidupan mereka.
Bagi Aceh sendiri lahir Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang  Pemerintahan  Aceh.  Undang-undang  Pemerintahan  Aceh  mempertegas kewenangan  Aceh  dalam  hal  pengelolaan  perikanan: pertama ,  kewenangan  mengelola sumber  daya  yang  hidup  di  laut; kedua ,  secara  eksplisit  menyebut  kewenangan pemeliharaan  hukum  adat  laut  sebagai  bagian  penting  dari  konsep  kearifan  lokal  yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, dalam hal ini ditegaskan dalam Qanun Nomor 16 Tahun 2002 tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Saat ini terjadi peningkatan usaha penangkapan dalam memenuhi kebutuhan sehari- hari,  baik  bagi  masyarakat  pesisir  maupun  permintaan  pasar,  disisi  lain  yang  perlu diperhatikan  adalah  bagaimana  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  nelayan  agar  bisa menjaga kearifan lokal, karena kearifan lokal dapat diartikan sebagai bentuk kebijaksanan masyarakat setempat (lokal) dengan demikian bisa menunjang kehidupan yang lebih baik untuk  Masyarakat  nelayan  di  TPI  Lampulo  memiliki  tradisi  kearifan  lokal  tersendiri, kearifan lokal tersebut yang telah diwariskan oleh nenek moyang untuk melindungi dan melestarikan masa yang akan datang (Ghofar, 2004).
Berdasarkan  observasi  di  seputaran  TPI  Lampulo,  masyarakat  nelayan  memiliki sebuah tradisi secara turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kita dulu dalam hal  melindungi  dan  melestarikan  sumberdaya  laut  di  pesisir  di  TPI  Lampulo.  Yang berhubungan dengan Qanun  dengan pemanfatan dan pelestarian sumber daya pesisir dan laut di TPI Lampulo antara lain: a) nelayan tidak diperbolehkan melaut pada hari-hari yang telah  dilarang  melaut;  b)  nelayan  tidak  diperbolehkan  menangkap  ikan  dengan  cara merusak lingkungan di sekitar laut; c) masyarakat khususnya masyarakat nelayan dilarang menebang pepohonan disepanjang pesisir; dan d) masyarakat harus menjaga lingkungan di sekitar laut agar tetap bersih.
Dalam hal aktivitas nelayan, tumpahan minyak dari mesin bout (kapal) nelayan dapat menyebabkan pencemaran tanah, air yang dapat berpotensi merusak terumbu karang dan hutan bakau di pesisir seputaran TPI Lampulo. Membuang sampah tidak pada tempatnya merupakan sebagian kecil yang dilakukan oleh para nelayan, akan tetapi kesadaran dalam hal membuang sampah sudah baik dilakukan oleh nelayan, masyarakat nelayan sebagian sudah membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan, akan tetapi ada sebagian juga para nelayan membuang sampah secara sembarangan sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan di daerah TPI Lampulo.
Observasi  lapangan  menunjukkan  bahwa  adanya  kebiasaan  positif  terlihat  adanya pengelolaan konservasi laut di TPI Lampulo seperti adanya upaya konservasi hutan bakau dan hutan mangrove. Menurut Kusmana dkk. (2005) hutan mangrove adalah suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut (terutama di pantai yang terlindungi, laguna, muara sungai) yang tergenang diwaktu air laut pasang dan bebas dari genangan pada saat air laut surut, yang komunitas tumbuhannya toleran terhadap garam, dan upaya konservasi terumbu  karang.  Masyarakat  nelayan  juga  selalu  mematuhi  hari  pantangan  tidak  boleh melaut  seperti  hari  jumat,  hari  raya  idul  fitri  dan  hari  raya  idul  adha  serta  hari memperingati Tsunami. Dan hari-hari lainnya yang sudah di atur oleh panglima laot . Di samping  itu  dalam  hal  masyarakat  nelayan  memasuki  laut/hendak  melaut  memerlukan biaya puluhan juta untuk masyarakat nelayan sebagai bekal sekali melaut dalam waktu satu minggu bahkan lebih tergantung hasil tangkapan.
Para nelayan melakukan upaya-upaya dalam hal pemanfaatan konservasi laut yaitu memberikan  teguran  kepada  nelayan  lain  dalam  kegiatan  mencemari  lingkungan  yang
berada di TPI Lampulo. Di samping itu pihak yang berwenang dalam hal ini panglima laot selalu  memberikan  peringatan-peringatan  baik  secara  langsung  yang  berbentuk  tulisan sehingga  dapat  dibaca  dan  dipahami  oleh  nelayan  terhadap  aturan-aturan  yang  boleh dikerjakan. Dalam  hal  penanganan  berbagai  permasalahan  di  wilayah  di  TPI  Lampulo perlu  partisipasi  nelayan  dalam  konservasi  laut.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memastikan sumber daya laut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan maupun masyarakat pada umumnya dalam waktu yang lama, sehingga anak-anak cucu kita dapat memanfaatkan hasil laut tersebut dimasa yang akan datang. Sedangkan kearifan lokal adalah suatu pengetahuan yang secara turun temurun dimiliki oleh masyarakat lokal dalam hal mengolah lingkungan hidup, yaitu pengetahuan yang dapat melahirkan perilaku sebagai hasil adaptasi terhadap lingkungannya,  yang  mempunyai  implikasi  positif  terhadap  kelestarian  lingkungan (Prioyulianto, 2005).
Oleh  karena  itu,  para  nelayan  memiliki  kewajiban  dalam  hal  mentaati  segala pearturan-peraturan  yang  telah  ditetapkan  yang  berkaitan  dengan  tradisi  kearifan  lokal. Baik  disadari  maupun  tidak  disadari,  karena  suatu  tradisi  yang  telah  diwariskan  secara turun  temurun  dan  sudah  menjadi  budaya  masyarakat  setempat  khususnya  masyarakat nelayan.  Bentuk  dari  sikap  masyarakat  dalam  hal  kaerifan  lokal  adanya  larangan penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem laut, penangkapan ikan satwa liar, tidak boleh membuang sampah sembarangan karena dapat merusak lingkungan laut maupun lingkungan di seputaran TPI Lampulo.
Berdasarkan uraian di atas, di lakukan analisis lebih rinci mengenai studi kearifan lokal  masyarakat  nelayan  terhadap  upaya  pemanfaatan  konservasi  laut  di  TPI  Lampulo. Sedangkan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kearifan lokal  masyarakat  nelayan  dalam  upaya  pemanfaatan  konservasi  laut,  sedangkan  yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kearifan lokal masyarakat nelayan terhadap pemanfatan konservasi laut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di TPI Pelabuhan nelayan Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Pelabuhan perikanan ini juga berguna untuk kesejahteraan nelayan  tradisional.  Desa  Lampulo  yang  berada  di  ujung  Barat  pulau  Sumatera,  dan berhadapan  langsung  dengan  pelayaran  Internasional  yaitu  samudra  Hindia  dan  Selat
Malaka,  dapat  menjadi  faktor  penting  dalam  mendukung  pengembangan  Pelabuhan Perikanan  (PP)  Lampulo  menjadi  pelabuhan  perikanan  bertaraf  internasional.  Waktu penelitian telah dilakukan pada bulan Maret s/d bulan Juni 2021.
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi (Sugiono, 2012). Metode wawancara langsung dilakukan kepada nelayan, panglima laot , pawang laut, perangkat desa seperti keuchik dan sekretaris desa. Sedangkan metode observasi langsung dilakukan pada masyarakat nelayan yang ada TPI Lampulo sebagai objek sasaran penelitian.
Populasi  penelitian  adalah  seluruh  nelayan  yang  ada  di  pelabuhan  ikan  (TPI) Lampulo  Kecamatan  Kuta  Alam  Kota  Banda  dan  berbagai  unsur  yang  terkait  dengan panglima laot , pawang laut, perangkap desa seperti keuchik dan sekretaris desa. Semua unsur tersebut berjumlah 20 orang, jumlah sumber data tersebut sesuai dengan data-data yang terkait pada saat pengumpulan data di lapangan.
Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara ( deeply interview ) dan observasi ( direct observation ). Bentuk wawancara yang akan digunakan setengah terstruktur. Di mana peneliti  terlebih  dahulu  mempersiapkan  pedoman  wawancara  sebagai  landasan  dalam melakukan wawancara, sehingga proses wawancara lebih tepat dan terarah sesuai dengan tujuan  penelitian  secara  lebih  mendalam.  Sedangkan  Observasi  akan  dilakukan  secara langsung kepada seluruhmasyarakat nelayan  dan  pihak  terkait lainnya secara lebih teliti sehingga  setiap  fenomena  yang  terkait  dengan  permasalahan  dapat  terekam  secara terperinci.
Di  samping  wawancara  dan  observasi,  pengumpulan  data  juga  dilakukan  dengan seminar.  Seminar  akan  dilakukan  untuk  memperdalam  dan  mempertajam  data,  hal  ini akan  dilakukan  dengan  mengundang  beberapa  tokoh-tokoh  terkait, stakeholder yang berkompoten di bidangnya, sehingga masukan dari semua unsur tersebut dapat melengkapi berbagai data yang diperlukan mungkin saja narasumber berasal dari kelompok tertentu yang  dipandang  memiliki  kemampuan  dan  informasi  terhadap  masalah  yang  terkait, sehingga  tanggapan  yang  mendalam  dari  berbagai  pihak  akan  melengkapi  jawaban permasalahan secara konprehensif, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu kesimpulan.
Sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui pengkajian literatur-literatur yang terkait  dengan  penelitian,  seperti  buku-buku,  jurnal,  dokumentasi  dan  lain-lain  serta berbagai  hasil  penelitian  terdahulu  yang  ada  relevansinya,  sehingga  memperjelas  setiap jawaban permasalahan penelitian ini.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  mencakup  data kualitatif.  Data  kualitatif  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dan  data  observasi  langsung. Teknik  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  deskriftif.  Sedangkan  hasil  wawancara dengan  berbagai  narasumber  diperlihatkan  dalam  bentuk  tabel-tabel.  Yang  selanjutnya dibahas  secara  keseluruhan  melalui interview dari  beberapa  tokoh  yang  menjadi  sebagai narasumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini terbagi atas dua bagian, yaitu hasil penelitian dari observasi dan hasil penelitian data wawancara, peneliti mengobservasi dan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik mengenai data yang belum didapatkan.
a. Hasil Observasi
Dalam proses pengolahan data tentang studi kearifan lokal masyarakat nelayan dalam upaya  pemanfaatan  terhadap  konservasi  laut  di  kawasan  Lampulo  Kota  Banda  Aceh, peneliti  mengumpulkan  data  dengan  cara  observasi.  Observasi  dilakukan  langsung terhadap  kondisi  lingkungan  di  TPI  Lampulo.  Berikut  ini  hasil  observasi  yang  telah dilakukan.

## Tabel 1
Hasil Observasi Tentang Pemanfaatan Konservasi Laut No Aspek Pengamatan Hasil Observasi Ada Tidak 1 Adanya pengelolaan konservasi laut selama ini dilakukan √ 2 Apakah ada kebiasaan positif terhadap konservasi laut √ 3 Apakah ada kebiasaan negative terhadap konservasi laut √ 4  Adanya peraturan yang boleh dilakukan. √ 5 Adanya peraturan yang tidak boleh dilakukan √
6 Adanya masyarakat nelayan yang membuang sampah di TPI Lampulo √ 7  Adanya penggunaan racun √ 8  Adanya penggunaan setrum √ 9 Adanya konservasi laut di wilayah pesisir Lampulo √ 10  Upaya konservasi terumbu karang √ 11 Upaya konservasi hutan bakau di pesisir lampulo √ 12  Adanya aturan tertulis √ 13  Adanya aturan yang boleh dikerjakan √ 14 Adanya aturan yang tidak boleh dikerjakan √ 15  Adanya sanksi yang melanggar √ 16  Adanya peran panglima laot √ 17  Hambatan-hambatan yang dihadapi √ 18  Adanya biaya yang dibutuhkan √ 19  Saran-saran perbaikan kepada pemerintah √
Hasil  observasi  pada  Tabel  1  di  atas  menunjukkan  bahwa  pemanfaatan  terhadap konservasi di TPI Lampulo menunjukkan masyarakat nelayan yang berada di TPI Lampulo sudah sepenuhnya melakukan kegiatan konservasi laut. Di mana masyarakat nelayan sudah mempunyai  kesadaran  dalam  hal  membuang  sampah  pada  tempatnya,  meskipun  ada sebagian  nelayan  juga  yang  mengabaikan  kurangnya  kesadaran  membuang  sampah sembarangan. Akan tetapi kesadaran masyarakat nelayan terhadap kebersihan lingkungan sudah  sangat  baik,  bahkan  kebersihan  dalam  agama  disebutkan  bahwa  kebersihan merupakan sebagian dari iman, kebersihan adalah hal mutlak dibutuhkan oleh setiap orang yang tinggal  di  dalam lingkungan tersebut. Bayangkan saja, andai  kata lingkungan yang kotor,  maka  rasa  tidaknyaman  akan  menghampiri.  Oleh  sebab  itu  bisa  menimbulkan berbagai macam penyakit kepada orang yang berada di lingkungan tersebut secara terus menerus.
Hasil observasi menunjukkan adanya kebiasaan positif terlihat adanya pengelolaan konservasi laut di TPI Lampulo seperti adanya upaya konservasi hutan bakau dan upaya konservasi terumbu karang. Masyarakat nelayan juga selalu mematuhi hari pantangan tidak boleh  melaut  seperti  hari  Jumat,  hari  raya  idul  fitri  dan  hari  raya  idul  adha  serta  hari memperingati Tsunami. Dan hari-hari lainnya yang sudah d atur oleh panglima laot . Di
samping  itu  dalam  hal  masyarakat  nelayan  memasuki  laut/hendak  melaut  memerlukan biaya puluhan juta untuk masyarakat nelayan sebagai bekal sekali melaut dalam waktu satu minggu  bahkan  lebih  tergantung  hasil  tangkapan.  Sedangkan  dalam  hal  hambatan- hambatan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  nelayan  selama  ini  adalah  masyarakat  tidak memiliki alat-alat yang canggih seperti alat Basfik (giling ikan) dan kurangnya alat seperti JPS. Sedangkan dalam hal saran kepada  pemerintah masyarakat nelayan mengharapkan adanya perhatian dan bantuan kepada masyarakat nelayan sehingga proses nelayan dalam melakukan aktivitas berjalan dengan baik.
Hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  nelayan  melakukan  upaya-upaya  dalam  hal pemanfaatan konservasi laut yaitu memberikan teguran kepada nelayan lain dalam kegiatan mencemari lingkungan yang berada di TPI Lampulo, di samping itu pihak yang berwenang dalam hal ini panglima laot selalu memberikan peringatan-peringatan baik secara langsung yang berbentuk tulisan sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh nelayan terhadap aturan- aturan yang boleh dikerja
b. Hasil Wawancara
Hasil wawancara dengan mantan panglima laot tanggal 25 Maret 2021 pukul 09.00 WIB yang bernama Pak Sofyan mengungkapkan bahwa pemanfaatan tentang konservasi laut  selama  ini  sudah  banyak  dilakukan  oleh  para  nelayan  di  mana  masyarakat  nelayan melakukan  upaya-upaya  dalam  konservasi  laut,  konservasi  terumbu  karang  dan  nelayan selalu  membuang  sampah  pada  tempatnya.  Yang  merupakan  sebuah  kebiasaan  positif masyarakat  nelayan.  Dalam  upaya  konservasi  laut  masyarakat  nelayan  mengadakan khanduri-khanduri seperti memperingati Tsunami sebagai salah satu bentuk dari aturan- aturan adat laot dalam pengelolaannya, masyarakat nelayan tidak dibenarkan melakukan penangkapan ikan dengan cara penggunaan racun dan setrum karena dapat menganggu ekosistem terumbu karang, kalau ada masyarakat nelayan kedapatan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh panglima laot maka sanksi tertulis atau sanksi tidak tertulis sudah siap menanti.
Apabila nelayan hendak melaot maka nelayan harus melapor atau meminta surat izin ke DKP sebagai syarat melaot , dalam hal hasil tangkapan nelayan langsung dipasarkan di TPI  Lampulo  di  mana  masyarakat  pada  umumnya  langsung  di  TPI  Lampulo  juga muge ungkot datang sendiri ke  TPI Lampulo untuk membeli ikan nelayan. Dan sebagian juga
hasil tangkapan dipasarkan di kabupaten-kabupaten lain yang ada di Aceh dan sebagian juga  dipasarkan  di  provinsi  lain  seperti  provinsi  Medan.  Saran  kepada  pemerintah diharapkan memperhatikan nelayan hal bantuan alat tangkap karena alat yang selama ini belum memadai.
Kemudian, dilakukan wawancara dengan sekretaris desa pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 10.20 WIB yang bersama Bapak Iksan mengungkapkan bahwa konservasi laut selama ini yang dilakukan oleh nelayan sudah sangat baik, di mana masyarakat nelayannya selalu menjaga lingkungan yang ada di TPI Lampulo, dengan cara menjaga kebersihan sampah yang  banyak  berserakan  di  sana  sini,  masyarakat  nelayan  selalu  membersihkannya  baik secara  individu  maupun  secara  bersama-sama.  Tugas  lain  selain  hal  pengelolaan  pihak perangkap Desa Lampulo juga melakukan pendataan jumlah boat para nelayan dan apabila nelayan mau hendak berlayar ke laut pihak nelayan harus mendapatkan izin dari pihak DKP, panglima laot dan syahbandar. Apabila ada konflik atau persoalan di antara sesama nelayan  pihak  perangkap  Desa,  panglima laot bahkan  Kapolsek  setempat  selalu  duduk bersama  untuk  menyelesaikan  persoalan  nelayan  agar  tidak  melebar  kemana-mana  dan dapat segera diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Sedangkan aturan yang tidak boleh dikerjakan oleh nelayan adalah pada hari Jum’at tidak boleh melaot , hari keagamaan dan hari  memperingati  Tsunami,  bahkan  selama  ini  masyarakat  nelayanpun  sudah mendapatkan  rumah  layak  huni  untuk  nelayan.  Saran  perbaikan  kepada  pemerintah adalah  membuka  ruang  publik,  uji  publik  terhadap  nelayan  ABK,  dan  pemerintah memperhatikan para nelayan dalam hal peralatan.
Selanjutnya, wawancara dengan panglima bout . Hasil wawancara dengan panglima bout Marzuki pada tanggal 26 Maret 2021 mengungkapkan bahwa pengelolaan konservasi laut selama ini sudah sangat baik, masyarakat nelayan dibolehkan menangkap ikan di laut asalkan tidak menangkap ikan dengan penggunaan racun atau setrum sehingga ekosistem terumbu  karang  tetap  terjaga,  dan  apabila  masyarakat  nelayan  kedapatan  melakukan penangkapan ikan secara membabi buta maka sanksi adat akan diperlakukan. Selama ini banyak kebiasaan positif yang telah dilakukan oleh para nelayan di antaranya masyarakat selalu menjaga kebersihan lingkungan yang di TPI Lampulo dengan membuang sampah pada tempatnya, dan para nelayan selalu mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat oleh panglima laot , di antaranya pihak nelayan apabila hendak berlayar mereka mengurus surat
perizinan keberangkatan melaot ke panglima laot , DKP dan syahbandar. Sedangkan biaya yang dibutuhkan untuk sekali melaot bervariasi ada empat puluh juta bahkan lebih, hasil tangkapan para nelayan dipasarkan di TPI Lampulo untuk para muge maupun masyarakat umum  yang  hendak  membeli  ikan  bahkan  dipasarkan  juga  ke  wilayah  lain  yang  ada  di provinsi  Aceh  bahkan  ke  Medan  dipasarkan.  Saran  kepada  pemerintah  hendaknya diberikan bantuan peralatan melaot dan peralatan Baspik ( giling ungkot ).
Dilanjutkan  wawancara  dengan  nelayan  M.  Nazar  pada  tanggal  26  Maret  2021 mengungkapkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan wawancara  yang telah dilakukan dengan pihak panglima bout , pengelolaan konservasi laut sudah sangat baik, para nelayan selalu menjaga kebersihan lingkungan di TPI Lampulo dengan membuang sampah pada tempatnya,  sehingga  TPI  Lampulo  selalu  terjaga  kebersihannya.  Selain  itu  nelayan  yang bernama  Ismail  pada  tanggal  26  Maret  2021  menyatakan  juga  bahwa  kondisi  di  TPI Lampulo  sudah  sangat  baik  dari  segi  kebersihan  lingkungan,  dalam  hal  perhatian pemerintah masih kurang terhadap nelayan di mana peralatan untuk penangkapan ikan masih minim. Para nelayan berharap ada bantuan peralatan dari pemerintah untuk para nelayan, bukan hanya peralatan melaot saja yang mereka butuhkan akan tetapi peralatan Baspik ( giling ungkot ) sangat mereka harapkan bantuan dari pemerintah.
Wawancara dengan Neh pada tanggal 27 Maret 2021 mengungkapkan bahwa peran panglima laot sangat membantu untuk segala hal, di antaranya dalam penangkapan ikan tidak boleh mengunakan pukat harimau, setrum atau penggunaan racun yang bisa merusak ekosistem terumbu karang di laut. Para nelayan juga selalu menjaga wilayah pesisir di TPI Lampulo  dengan  cara  selalu  membuang  sampah  pada  tempatnya,  kalau  ada  bocoran minyak  di  tepi  pantai  para  nelayan  selalu  membersihkannya  sehingga  tidak  terjadi pencemaran yang lebih luas di laut. Para nelayan membutuhkan anggaran yang cukup besar apabila hendak berlayar, perizinan berlayar selalu mereka urus ke panglima laot , DKP dan syahbandar.
Wawancara  dengan  Rahmat  pada  tanggal  28  Maret  2021  mengungkapkan  bahwa dalam melakukan aktivitas melaot mereka para nelayan selalu menjaga aturan-aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis yang telah dibuat oleh panglima laot . Aturan tersebut sebagai rambu-rambu yang menunjukan bahwa apa yang boleh dilakukan dan apa yang  tidak  boleh  dilakukan  selama melaot .  Rahmat  mengungkapkan  bahwa  perhatian
pemerintah  terhadap  nelayan  sangat  kurang,  padahal  mereka  membutuhkan  peralatan menangkap ikan, dan peralatan lainnya. Sedangkan biaya yang dibutuhkan sekali berlayar sangat beragam dan bervariasi, hasil tangkapan para nelayan jikalau banyak yang tidak laku mereka  akan  menyimpan  di  dalam  Baspik  akan  tetapi  alat  tersebut  sangat  memadai, sehingga ikan hasil tangkapan sering membusuk.
Hasil wawancara dengan Bambang salah seorang dari nelayan Lampulo pada tanggal 28 Maret 2021 mengungkapkan bahwa kebiasaan positif masyarakat nelayan adalah dengan cara  menjaga  ekosistem  laut agar  tetap  terjaga  dan  selalu  menjaga  kebersihan boat dan lingkungan yang ada di TPI Lampulo, peran panglima laot salama ini sangat terhadap para nelayan  sangat  baik,  sehingga  para  nelayan  selalu  menjaga  tata  krama  dalam  menjaga konservasi laut, agar terus tetap terjaga. Ada beberapa perselisihan antar nelayan, sebelum perselisihan itu semakin besar para nelayan melapor persoalan tersebut kepada panglima laot , bahkan panglima laot turut mengundang perangkap desa bahkan Kapolsek setempat untuk  menyelesaikan  perselihan,  para stakeholder menyelesaikan  masalah  dengan  cara kekeluargaan.
Wawancara  dengan  Miranda  pada  tanggal  29  Maret  2021  mengungkapkan  para nelayan  selalu  bekerja  sama  dalam  hal  menjaga  konservasi  laut  agar  tetap  terjaga kelestariannya,  masyarakat  nelayan  masih  mematuhi  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh lembaga adat seperti panglima laot dan perangkap desa setempat. Sedangkan sanksi adat bagi  yang  melanggar  aturan  harus  menyembelih  seekor  lembu  dan  dibagikan  kepada masyarakat setempat, di samping itu peralatan seperti JPS masih sangat kurang sehingga diharapakan kepada pemerintah agar bisa membantu para nelayan.
Para nelayan lain, Sanusi pada tanggal 29 Maret 2021 mengungkapkan bahwa para hari  Jum’at  pagi  tidak  boleh  adanya  bongkar  ikan,  karena  hari  Jum’at  merupakan  hari istimewa  bagi  umat  Islam,  apabila  ada  kedapatan  nelayan  membongkar  ikan  pada  hari tersebut maka sanksi adat akan mereka dapatkan. Sanksi adat bermacam,  salah satunya mereka tidak boleh berlayar selama beberapa minggu, aturan tersebut sudah dibuat oleh panglima laot .  Ikan  yang  sudah  membusuk  tidak  boleh  dibuat  ke  laut  karena  bisa menyebabkan  pencemaran  lingkungan  laut.  Sampah  selalu  para  nelayan  buang  pada tempatnya. Para nelayan selalu menjaga kebersihan lingkungan.
2. Pembahasan Penelitian
a. Pembahasan Hasil Observasi
Pelaksanaan konservasi laut di TPI Lampulo selama ini sudah berjalan dengan baik, di  mana  masyarakat  nelayan  sudah  menjalankan  semua  aturan-aturan  yang  dibuat  oleh panglima laot ,  DKP,  Syahbandar,  dan  Perangkap  Desa.  Hasil  observasi  menunjukkan banwa para nelayan telah melakukan upaya-upaya dalam hal konservasi laut di pesisir TPI Lampulo dan sekitarnya, di mana para nelayan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kearifan lokal hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Shadily (2003) lokal  berarti  setempat,  sedangkan wisdom bearti  (kearifan)  sama  dengan  kebijaksanaan, secara  umum  maka lokal  wisdom (kearifan  setempat)  dapat  dipahami  sebagai  gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan lokal, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Sartini, 2004).
Pendapat  senada  juga  disampaikan  oleh  Khomsah  (2012)  bahwa  kearifan  lokal menjadi  penting  dan  bermanfaat  hanya  ketika  masyarakat  lokal  yang  mewarisi  sistem pengetahuan  itu  mau  menerima  dan  mengklaim  hal  itu  sebagai  bagian  dari  kehidupan mereka. Aturan-aturan yang telah dibuat oleh panglima laot dijalankan sepenuhnya oleh para  nelayan,  seperti  contoh  tidak  boleh  menggunakan  racun,  setrum,  pukat  harimau untuk menangkap ikan, karena penggunaan alat tersebut bisa merusak ekosistem dan biota laut,  apabila  terbukti  para  nelayan  menggunakan  alat-alat  yang  dilarang  tersebut  maka sanksi adat akan mereka dapatkan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil-hasil  penelitian  sebelumnya,  seperti penelitian yang dilakukan oleh Witanto (2011) mengemukakan bahwa terhadap bentuk- bentuk pelanggaran di atas lembaga hukum laot memiliki beberapa jenis saksi yang dapat diterapkan  terhadap  para  pelanggan.  Antara  lain;  1)  peringatan;  2)  kewajiban melaksanakan khanduri ;  3)  pelanggaran  perahu  untuk melaot dalam  jangka  tertentu;  4) penarikan hasil tangkapan; 5) denda; dan 6) perampasan alat tangkap yang membahayakan. Sulaiman (2013) menyebutkan bahwa saknsi hukum bagi yang melanggar yaitu: a) seluruh hasil tangkapan akan disita; b) dilarang melaot selama 7 hari. Dalam hal ini peran panglima laot sangat  menentukan  sikap  dan  pemahaman  mereka  terhadap  hal-hal  yang tidak  boleh  dilakukan.  Panglima laot dalam  bahasa  Aceh,  bermakna  laut  dan  panglima adalah pemimpin maka  panglima laot dapat diterjemahkan sebagai pemimpin kelautan.
Dalam  hal  ini  panglima laot adalah  orang  yang  memimpin  adat  istiadat,  kebiasaan- kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan laut, termasuk tempat penangkapan ikan  dan  penyelesiaan  sengketa  yang  terjadi  antar  nelayan.  (Peraturan  Daerah  Provinsi NAD Nomor 7 Tahun 2000).
Secara umum panglima laot memiliki kewenangan dalam bidang pengembangan dan penegakan adat laot peraturan dan pemanfatan sumber daya kelautan dan peradilan adat laot . Di samping panglima laot mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a) memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan hukum dan adat laot ; b) mengkoordinir setiap usaha penangkapan ikan laut; c) menyelesaiakan perselisihan atau sengketa yang terjadi sesama anggota nelayan atau kelompoknya; d) mengawasi dan menyelenggarakan upacara adat laot , e)  menjaga  dan  mengawasi  pohon-pohon  di  tepi  sungai  supaya  jangan  ditebang;  dan  f) sebagai  bahan  penghubung  antara  nelayan,  pemerintah  dan  panglima laot .  Kesadaran masyarakat  dalam  hal  membuang  sampah  sudah  sangat  baik,  meskipun  ada  sebagian masyarakat nelayan yang masih mengabaikannya. Akan tetapi secara umum sudah sangat baik dalam hal kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di TPI Lampulo selama ini.

## b. Pembahasan Hasil Wawancara
Dalam  pengelolaan  konservasi  laut  di  TPI  Lampulo,  masyarakat  nelayan memanfaatkan  laut  sebagai  tempat  sektor  perikanan,  karena  pembangunan  di  sektor perikanan  dan  kelautan  semakin  penting  untuk  menyediakan  kesempatan  kerja, pemenuhan kebutuhan pangan dan perolehan devisa. Perikanan tangkap di Aceh saat ini menyediakan  lapangan  pekerjaan  lebih  dari  18.000  kepala  keluarga  nelayan  dan memberikan  penghidupan  kepada  lebih  dari  16%  masyarakat  di  pesisir  khususnya masyarakat nelayan di TPI Lampulo. Sektor ini menyumplai lebih dari 50% kebutuhan protein hewani masyarakat Aceh (BRR, 2006). Kondisi ini telah telah menjadi provinsi Aceh  berpeluang  besar  untuk  mengembangkan  sektor  perikanan  khususnya  perikanan tangkap.  Dalam  hal  alat  tangkap,  para  nelayan  mengeluh  alat  tangkap  ikan  yang  masih sangat minim dan butuh modernisasi. Selain itu, minimnya sejumlah berbagai fasilitas yang sangat berpengaruh dalam hal tangkapan masyarakat nelayan di Lampulo. Minimnya alat tangkap tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan, para nelayan sangat berharap bantuan dari pemerintah sehingga para nelayan mendapatkan hasil sesuai dengan
harapan yang inginkan selama ini. Seperti yang dikemukakan oleh widodo (2006) nelayan dapat  didefinisikan  sebagai  orang  atau  komunitas  orang  yang  secara  keseluruhan  atau sebahagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan.
Sedangkan  menurut  ensiklopedia  Indonesia,  1990  (Mulyadi,   2005)  yang menyatakan  nelayan  adalah  orang  yang  secara aktif melakukan kegiatan  menangkap ikan, baik secara langsung (seperti penebar dan  pemakai  jaring)  maupun  secara  tidak langsung  (seperti  juru  mudi  perahu layar, nahkoda kapal ikan bermotor, ahli mesin kapal, juru masak kapal penangkap ikan), sebagai mata pencaharian.
Dalam hal aturan yang telah ditetapkan oleh panglima laot , terdapat aturan-aturan tertulis dan tidak tertulis untuk memperjelaskan suatu permasalahan agar nelayan memiliki rasa  kesadaran  dalam  hal  menjaga  kearifan  lokal.  Kearifan  merupakan  gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifar bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Sartini dalam Permana, dkk, 2011). Menurut rumusan yang  dikeluarkan  oleh  Departemen  Sosial  (sekarang  Kementerian  Sosial)  kearifan  lokal diartikan  sebagai  pandangan  hidup  dan  pengetahuan  hidup  dan  pengetahuan  serta berbagai staregi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam  menjawab  berbagai  masaalahdalam  pemenuhan  kebutuhan  mereka  terhadap konservasi laut dan lingkungan (Departemen Sosial RI, 2006).
Dari hasil wawancara masyarakat nelayan ada yang mendapatkan perinagatan tertulis dan ada juga yang mendapatkan peringatan secara lisan dalam hal yang berkaitan dalam aturan-aturan mamanfaatkan kearifan lokal tentang konservasi laut dan lingkungan yang ada di sekitar TPI Lampulo Kota Banda Aceh, pengelolaan sumber pesisir dan laut pada hakikatnya adalah adalah suatu proses pengontrolan tindakan manusia atau masyarakat di sekitar  kawasan  pesisir  agar  pemanfaatan  sumberdaya  alam  dapat  dilakukan  secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan (Supriharyono, 2002).
Para nelayan harus menjalankan aturan-aturan yang telah tertulis dalam melakukan konservasi  laut  akan  tetapi  masih  minim  akan  kesadaran  dari  para  nelayan  untuk melestarikan  terhadap  konservasi  laut.  Ramli  (2016)  menganalisis  bahwa  aturan-aturan adat kelautan di Aceh di sebut hukum adat laot , disusun berdasarkan suatu pembuktian ada tindakan di laut yang dipandang baik seperti membantu para nelayan yang rusak mesin perahunya  di  tengah  laut,  lalu  dinyatakan  sebagai  tindak  wajib  dilakukan  oleh  seluruh anggota nelayan di Aceh.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa adanya upaya yang selama ini dilakukan oleh nelayan dalam konservasi laut, nelayan melakukan berbagai aktivitas antara lain. Nelayan di TPI Lampulo sangat baik dalam menjaga kebersihan lingkungan yang ada di seputaran TPI  Lampulo  selama,  di  samping  itu  juga  konservasi  terhadap  ikan  di  laut  juga  sering dilakukan  agar  kondisi  sumber  daya  ikan  dapat  terjaga  agar  terpenuhi  kebutuhan masyarakat  khususnya  masyarakat  nelayan.  Kearifan  lokal  merupakan  suatu  pedoman dalam  bersikap  dan  bertindak  dengan  sesamanya  dalam  upaya  pemenuhan  untuk kebutuhan  masyarakat  nelayan.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  masyarakat  nelayan  sangat diperlukan adanya suatu pemahaman dan pengetahuan dalam memahami kearifan lokal sebagai  suatu  kekayaan  budaya  yang  berisi  tentang  nilai-nilai  budaya  lokal  (Priyulianto, 2005).  Dalam  hal  saran  kepada  pemerintah,  diharapkan  pemerintah  memperhatikan potensi terhadap budidaya ikan yang ada di TPI lampulo, dan pemerintah seharusnya lebih peduli terhadap konservasi ikan, karena konservasi suatu hal yang harus dipelihara secara terus menerus sehingga pemanfaatan dari konservasi laut dapat dimanfaatan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat nelayan yang ada di TPI Lampulo.
Berdasarkan hasil dari observasi, upaya yang sudah dilakukan oleh panglima laot dengan memberikan peringatan-peringatan baik secara lisan dan tulisan dapat dipahami dan dilaksanakan aturan-aturan yang berlaku. Hal ini juga didukung dari hasil wawancara- wawancara  mengenai  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh stakeholder di  gampong  Lampulo sudah berjalan sesuai nilai-nilai budaya dengan kearifan lokal mayarakat nelayan.

## SIMPULAN
Pola Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di TPI Lampulo Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa dalam kearifan lokal terhadap konservasi laut para nelayan sudah melakukan sejak lama, tradisi dan adat istiadat ini masih tetap dipertahankan hingga hari  ini,  kearifan  lokal  tersebut  meliputi  sanksi  adat  siap  menanti  apabila  para  nelayan melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, adanya  kebiasaan  positif  misalnya  nelayan  kalau  hendak  selalu  meminta  izin  kepada panglima laot ,  nelayan  memanfaatkan  laut  sebagai  sumber  kekayaan  alam.  Masyarakat nelayan dan shelholder saling bekerja sama dalam pemanfatan terhadap konservasi laut dan nelayan selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
Penelitian ini hanya terbatas pada kearifan lokal masyarakat nelayan pada konservasi laut, perlu diadakan penelitian lanjutan pada kearifan lokal konservasi lingkungan lainnya, sehingga dapat memperluas dan melengkapi konservasi lingkungan lainnya. Pemerintah harus  lebih  memperhatikan  keadaan  para  nelayan  dalam  segi  bantuan  peralatan  alat tangkap  maupun  pengelolaan  konservasi  laut.  Masyarakat  nelayan  harus  menjaga  dan melestarikan laut sebagai kekayaan alam.

## DAFTAR PUSTAKA
BRR. 2006. Aceh and Nias One Year After Tsunami: The Recovery Effort and Way Forward. A Joint  Report  of  the  BRR  and  International  Partnerts .  Banda  Aceh:  Aceh  Nias Rehabilitation and Recontruction Agency.
Done,  T.J.,  and  R.E.  Riechelt.  (1998). Integrated  Coastal  Zone  and  Fisheries  Ecosystem Management: Generic Goal and Performance Indices . Ecological Applications, 8(1): 110- 118
Ghofar. 2004. Pengembangan sumber daya manusia . Raja Grafindo Persada, Jakarta Khomsah. 2012. Pengelolaan Sumber daya Pesisir . Surakarta: Yuma Pustaka.
Kusmana 2005. Ekologi Magrove , Fakultas Kehutanan-IPB Bogor. Mallawa,  A.  2006. Pengelolaan  Sumberdaya  Ikan  Berkelanjutan  dan  Berbasis Masyarakat. Lokakarya Agenda Penelitian COREMAP II. Kabupaten Selayar Mulyadi. 2007. Ekonomi Kelaotan . Jakarta: PT Raja Gravindo Persada. Peraturan Daerah Provinsi NAD No 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, Pasal 1 Ayat 8
Priyulianto. 2005. Adaptasi Lingkungan . Rineka Cipta, Jakarta
Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
Ramli, A. 2016. Keunggulan Hukum Nasional Dalam Wilayah Adat Aceh , Produk Analisis Situasi Jaringan Survei Inisiatif, 5, 1-8
Sartini. 2004. “Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati” . Jurnal Filsafat. Agustus 2004, 37, (2), 111-120.
Sugiyono. 2013. Memahami PenelitianKualitatif. Bandung: CV Alfabeta Sulaiman. 2013. Prospek Hukum Adat Laot dalam Pengelolaan Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh’’ Yustisia. Edisi 87. September-Desember 2013, 15-22. Supriharyono. 2002. Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Undang-undang nomor 18 tahun 2001 . Tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh . Widodo,  J  dan  Suadi.  2006. Pengelolaan  Sumberdaya  Perikanan  Laot .  Gadjah  Mada University Press
Widodo. Charles. 2006. Masyarakat Nelayan . Jakarta: Gramedika Pustaka Witanto, D.Y. 2011. Metode Penyelesaian Konflik dalam Dimensi Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pantai Sabang (Perpektif dalam Sudut Pandang Sosio Cultural (Online).