Pedagang Kakilima (PKL) di Kota Surakarta ... (Joko Suwandi)

## PEDAGANG KAKILIMA (PKL) DI KOTA SURAKARTA: Persepsi Masyarakat dan Alternatif Penanganannya

## Joko Suwandi
Program Studi Akuntansi FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A. Yani Pabelan Tromol Pos 1 Kartasura Surakarta 57102 Telp. 0271-717417 psw 130

## ABSTRAK
ujuan penelitian untuk mengetahui persepsi masyarakat kota Surakarta tentang ke-beradaan PKL sebagai sektor usaha informal ditinjau dari aspek ekonomis, sosial dan hukum, serta mengumpulkan alternatif saran/pendapat penanganan PKL agar keberadaannya bernilai positif bagi pembangunan kota.
Variabel penelitian adalah persepsi, Dasar persepsi ; pendidikan, sosial, dan motivasi sebagai variabel bebas (X) dan aspek tinjauan; ekonomi, sosial dan hukum sebagai variabel tergantung (Y). Pengumpulan data menggunakan daftar angket berstruktur Populasi meliputi; seluruh warga kota yang berumur 15 tahun keatas (357.522 jiwa). Sampel acak menggunakan kombinasi purposive-stratified-quota sampling . Tempat komunitas sampel meliputi;  kantor, jalan, pasar/pusat pertokoan, sekolah, dan tempat lainnya sebanyak 200 responden. Analisa data menggunakan statistik deskriptif. Analisis korelasi dan regresi partial variabel X dan Y menghasilkan kesimpulan; s emakin tinggi tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jumlah pendapatan, jabatan sosial/ketokohan dan motivasi warga, mereka  akan mempersepsi lebih positif keberadaan PKL, baik dari tinjauan aspek ekonomi, sosial dan hukum, walaupun tidak dominan. Analisis deskripsi menyimpulkan; menurut tinjauan aspek ekonomi, PKL sebaiknya di pertahankan dan diberdayakan karena berdampak positif pada perekonomian kota. Menurut tinjauan dari aspek  sosial, keberadaan PKl berdampak negatif terhadap keindahan kota dan memicu peningkatan arus urbanisasi, tetapi berdampak positif terhadap penurunan angka pengangguran.  Dari tinjauan aspek hukum, PKL dinilai sebagai usaha yang ‘liar’, tidak berijin usaha  dan menempati lahan bukan peruntukan. Alternatif penanganan; Pemkot cq. Dinas Pengelola PKL harus secara konsisten melakukan penataan, pembinaan, penyuluhan dan pemberdayaan terprogram agar keberadaan PKL mampu mendukung program pembangunan kota.
Kata kunci : Pedagang Kaki Lima, Persepsi Masyarakat,  Alternatif penanganan.

## PENDAHULUAN
Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) mencuat menjadi isu terbaru kota Surakarta setelah perkembangannya menimbulkan banyak permasalahan. Disatu sisi pemerintah kota (pemkot) wajib mengembangkan dan
memberdayakan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu sumber penghidupan masyarakat kota, tetapi disisi lain menimbulkan dampak buruk bagi kebersihan, keamanan, keindahan, dan pelanggaran pendirian tempat usaha tidak pada tempat peruntukan.
T
Pemkot dalam hal ini Walikota Surakarta, Wakil Walikota (Wawali),   dan Dinas Penge- lola PKL merasa perlu mengatur PKL di kota Surakarta. Pemkot pada dasarnya mengakui keberadaan PKL di kota Surakarta sebagai salah satu sektor usaha ekonomi yang juga berfungsi sebagai katup pengaman ketena- gakerjaan. Pemkot merasa perlu menata dan menertibkan agar keberadaannya tetap menjamin kenyamanan, keamanan dan ketertiban bagi masyarakat dan para pe- ngunjung di kota Surakarta (Solo Pos, 30 Mei 2002). Salah satu program penertiban PKL adalah melakukan penataan dan rencana relokasi (Solo Pos, 23 Mei 2002). Rencana ini mendapat reaksi keras dari kalangan Paguyuban Pedagang Kaki Lima dan Asongan (GUDANG KALIMAS) dan Solidaritas Masyarakat Pinggiran Solo (SOMPIS). Mereka tidak bersedia pindah atau di tertibkan begitu saja. Sebagai realisasi perlawanan, paguyuban menyusun rencana perda baru sebagai revisi Perda No. 8 tahun 1995 tentang PKL yang diserahkan kepada pihak legislatif. Raperda ini memuat peraturan versi PKL yang tentu saja sangat berpihak kepadanya.
Pesatnya pertumbuhan PKL di Kota Surakarta  lebih dipicu oleh situasi krisis per- ekonomian nasional yang tak kunjung selesai. Situasi  lebih di perparah dengan terjadinya kerusuhan dan amuk  massa tanggal 14 dan 15 Mei 1998 yang menghancurkan sebagian infrastruktur  perekonomian kota. Pabrik, Supermarket, Show room, Toko, rumah banyak dibakar dan dijarah.  Dunia usaha Kota Surakarta depresi, banyak perusahaan yang untuk sementara atau selamanya berhenti beroperasi, pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran terjadi. Angka pengangguran meningkat tajam, pendapatan masyarakat berkurang, kesempatan usaha menyempit dan tingkat kesejahteraan masyarakat turun. Angka pengangguran di kota Surakarta tahun 1999, menurut data dari BPS. Kota Surakarta (2000) tercatat 45.180 orang,
meningkat tajam dibanding tahun sebelum krisis (1997) yang hanya 28.354 orang. Jumlah penduduk pra KS dan KS1 mencapai 41.181 KK naik menjadi 42.229 KK untuk tahun 2000.  Keadaan ini diperberat dengan belum pulihnya kondisi perekonomian kota Surakarta maupun nasional yang belum mampu membuka kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih luas. Sektor formal (baca:Pegawai Negeri Sipil) menerap- kan konsep Zerro Growth yang tidak lagi membuka peluang masuk pegawai baru. Sektor PKL. sebagai salah satu usaha sektor informal telah menjadi alternatif pilihan usaha sebagian anggota masyarakat mengais rejeki. Menurut data dari Dinas Pasar kota Surakarta, pada tahun 2001 jumlahnya baru mencapai kurang lebih 3.000, sekarang diperkirakan telah naik dua kali lipat (6.000- an). Hampir di seluruh ruang kota yang memiliki potensi ekonomis berkembang menjadi kawasan PKL.  Mereka menempati lokasi-lokasi strategis kota dan tidak mem- perdulikan keindahan, konsep peruntukan lahan dan daerah  larangan (alun-alun dan lapangan) seperti di atur dalam Perda No.8/ 95. Kawasan monumen ‘45 Banjarsari yang peruntukkannya sebagai situs perjuangan dan taman kota telah berkembang menjadi pusat klitikan untuk aneka jenis barang baru maupun bekas, Alun-alun Utara di gunakan sebagai tempat mangkal beberapa PKL pakaian,   sekitar Stadion Manahan di jadikan arena berbagai jenis PKL, sekitar Pasar Klewer menjadi kawasan perdagangan makanan/buah dan pakaian, sepanjang  jalan Veteran banyak digelar aneka barang klitikan, jalan Dr. Radjiman banyak penjual pakaian bekas, buah-buahan dan banyak lokasi lain didirikan bangunan warung makan semi permanen. Keberadaan PKL sebenarnya memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya mampu berperan sebagai katup pengaman bagi ketenagakerjaan di kota Surakarta saat terjadi krisis ekonomi. Menurut catatan Dinas Tenaga Kerja kota Surakarta selama kurun
Pedagang Kakilima (PKL) di Kota Surakarta ... (Joko Suwandi)
waktu hampir dua tahun, sektor PKL mampu menurunkan angka pengangguran sebesar 30%, yaitu 45.180 orang tahun 1999 turun menjadi 31.561 orang untuk sampai bulan September 2001 (Solo Pos, 6 Oktober 2001). Apabila di kelola secara benar, sektor PKL. diyakini memiliki potensi menjadi sumber penghidupan sebagian masyarakat kota, sebagai aset ekonomi yang dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan dapat meramaikan kehidupan kota yang  akan menarik kunjungan wisatawan (Manning dan Efendi, 1996:67).
Dari fenomena sektor informal ekonomi kemasyarakatan, sangat menarik untuk di pahami lebih lanjut tentang keberadaan PKL di kota Surakarta ini. Sebagai langkah awal akan diungkap tentang bagaimana persepsi masyarakat kota Surakarta terhadap keber- adaan PKL di tinjau dari aspek ekonomi, sosial dan hukum serta apa alternatif penanga- nannya?
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat kota Surakarta tentang keberadaan PKL sebagai sektor usaha informal? bagaimana alternatif penanganan PKL di  kota Surakarta?
Persepsi adalah suatu keadaan jiwa (mental) dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberi tanggapan terhadap suatu obyek yang diorganisir pengalaman serta mempengaruhi secara langsung dan dinamis pada perilaku (James F. Enjel, et.al, 1992:336).
Diyakini kualitas persepsi tergantung pada tingkat pendidikan, kualitas komunikasi sosial dan motivasi (Mursito, 1994:62).
PKL merupakan penyebutan usaha ekonomi sektor informal yang melakukan akti- vitas di trotoar atau kaki lima (Chamid Abdullah,1989:3). Usaha yang dilakukan berupa penjualan jasa dan produk yang digelar pada suatu tempat yang tidak permanen. PKL di pandang sebagai sektor kelompok marjinal di masyarakat yang memiliki keterbatasan, baik keterbatasan administrasi maupun finan- sial, sehingga  tidak memungkinkan untuk
terjun di sektor formal. Sebagai kelompok marjinal mereka tidak memiliki kekuatan modal untuk berusaha lebih besar (Arundhati, K. 2000).
Berkait dengan masalah administrasi, sebagian PKL tidak memiliki kepastian hukum dalam hal yang berkait dengan  tempat mang- kalnya, sehingga sering menimbulkan berbagai masalah. Walaupun usaha ini me-miliki beberapa keburukan dalam segi ketertiban tetapi dari segi fungsi ada beberapa kemanfaat- an yang dapat disumbangkan kepada masyara- kat dan pemerintah daerah (Kartono. K, 1980).
Nilai manfaat keberadaan PKL menurut hasil penelitian Ma’arif Jamuin (2000) dengan judul Perilaku Ekonomi Pedagang Warung Tenda Dalam Krisis Moneter: Studi Kasus di Wilayah Kota Barat Surakarta menunjukkan bahwa sebagai sub-sektor usaha kelompok marjinal kota, PKL memiliki peran sebagai: wahana perluasan pasar bagi produk-produk industri dan pertanian, sebagai katup pe- ngaman penyerapan surplus tenaga kerja, tempat pemberdayaan ekonomi masyarakat lapisan bawah, media penyedia konsumsi subsisten dengan harga yang relatif  dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat, wahana rekreasi dan berkreasi masyarakat. Yetty Sarjono (2000) meninjau usaha PKL dari sisi struktur, fungsi dan ekonomi. Menurutnya secara struktural PKL berada pada aras ekonomi bawah yang menjadi tumpuan masyarakat menengah kebawah. Secara fungsional keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat sekitar, sebagai sektor yang mampu menyediakan sarana pemenuhan kebutuhan yang bervariatif dengan harga yang terjangkau. Sedang dari tinjauan sisi ekonomi, usaha PKL berfungsi sebagai sumber peng- hasilan keluarga dan restribusi yang dipungut pemerintah dapat meningkatkan PAD. Hal senada di kemukakan oleh Suyatmini (2000) yang mempertegas bahwa sumbangan PKL terhadap sektor ekonomi cukup besar, bukan saja keberadaannya di perlukan oleh masya-
rakat sekitar tetapi sumbangan restribusi yang di berikan kepada pemerintah daerah cukup dapat memambah PAD.
Dari segi keindahan dan kesehatan lingkungan sering menimbulkan konflik, seperti dalam penelitian Ma’arif Jamuin (2000) di tunjukkan bahwa secara umum lokasi sekitar mangkal PKL menjadi tampak kumuh dan berbau tidak sedap. Mereka umumnya tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Cara meletakkan peralatan usaha di dekat lokasi mangkal secara sembarangan mengurangi nilai keindahan lingkungan. Menurut peneliti, ini disebabkan oleh latar belakang budaya dan kebiasaan pedagang di daerah asal, tetapi ada alasan lain yaitu tidak tersedianya fasilitas buangan limbah di lokasi mangkal. Kondisi ini acapkali menimbulkan gesekan psikologis antara warga masyarakat yang peduli dengan kebersihan lingkungan dan aparat kelurahan .
PKL dapat disebut sebagai sektor usaha kecil yang paling kreatif dan paling tahan terhadap gejolak krisis (Ma’arif Jamuin,2000). Hal ini tidak terlepas dari besarnya motivasi dan mobilitas mereka (Joko Suwandi, 1987). Salah satu bentuknya adalah 65% nekat berusaha walaupun hanya dengan modal sedikit uang, mereka berusaha mencari posisi tempat usaha yang strategis yang banyak di lewati orang-orang yang berbelanja atau jalan- jalan. Untuk itu tidak ayal keberadaannya menimbulkan kesemrawutan lalu lintas dan rentan terhadap resiko pengusuran dan pengusiran. Para PKL menyadari tempat usahanya merupakan tempat larangan untuk berjualan, karena menempati sarana perun- tukkan bagi para pejalan kaki (di trotoar). Sedangkan dari tinjauan mobilitas tergolong sangat tinggi, dimana 87% telah mencoba usaha- usaha lain, tetapi merasakan bahwa jenis usaha PKL lebih cocok dengan kondisinya, untuk itu hanya 7% yang berkeinginan untuk pindah keusaha lain, alasannya meliputi; ingin mencari pekerjaan yang menjanjikan kepastian pendapatan (sektor formal), dan mendatangkan
rasa tenang, jauh dari kekhawatiran terhadap penggusuran karena keberadaannya riskan dengan penertiban dari pemerintah daerah. Penelitian mencoba untuk memberi sumbangan informasi kepada pemerintah kota dalam rangka penyusunan pola penanganan PKL di kota Surakarta yang menguntungkan semua pihak. Namun secara khusus tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah; untuk mengetahui persepsi masyarakat kota Surakarta tentang keberadaan PKL sebagai sektor usaha informal dengan dasar aspek tinjauan ekonomis, sosial dan hukum ? Untuk mengumpulkan alternatif saran pendapat tentang penanganan PKL dari warga masya- rakat di  kota Surakarta. Hasil penelitian akan lebih berarti apabila ada nilai kemanfaatan yang dapat di sumbang- kan. Adapun kemanfaatan yang diharapkan adalah  memberi rangsangan awal bagi para peneliti untuk mengungkap lebih lanjut tentang keberadaan, kehidupan dan pe- nanganan PKL. Memberi masukan bagi pemkot dan DPRD kota dalam menyusun Perda yang tepat dan jelas untuk menangani PKL di kota Surakarta, sehingga kebera- daannya dapat membawa kemanfaatan yang besar bagi kepentingan PKL, warga kota, pemkot dan sektor ketenagakerjaan secara umum.

## METODOLOGI PENELITIAN
Sesuai tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, yaitu berusaha mendeskripsikan suatu pendapat atau tanggapan menjadi suatu informasi yang menggambarkan secara lengkap persepsi subyek terhadap obyek penelitian (Nana Sudjana, 1989, 64-67). Olah datanya menggunakan statistik deskriptif ( Descriptive Statistics ), yaitu proses transfor- masi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinter- pretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan,
Pedagang Kakilima (PKL) di Kota Surakarta ... (Joko Suwandi)
pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik. Dalam tabel juga digunakan frekuensi yang dinyatakan dengan ukuran absolut (f) dan proporsi (%) (Nur Indriantoro, 1999:170). Variabel persepsi yang menyatakan tanggapan positif atau negatif terhadap suatu fenomena diukur mengguna- kan Skala Likert dengan skor subyek; sangat setuju (2), setuju (1), tidak mempunyai pilihan (0), tidak setuju (-1), dan sangat tidak setuju (-2).  Variabel persepsi dengan variasi latar belakangnya berupa; tingkat pendidikan, status sosial (jenis pekerjaan, pendapatan dan jabatan sosial/ketokohan) responden diukur dengan skala ratio dengan rentangan angka (1, 2, 3 dst), dan motivasi diukur menggu- nakan Summated Rating Scale.
Tempat penelitian adalah daerah atau area dimana penelitian dilaksanakan. Dalam penelitian ini daerah penelitian meliputi seluruh wilayah Pemerintahan Kota (Pemkot) Surakarta yang meliputi lima wilayah kecamatan, yaitu; kecamatan Serengan, Pasar Kliwon, Jebres, Banjarsari, dan kecamatan Laweyan. Penelitian ini diaksanakan selama tiga bulanJuni 2002 s/d Agustus 2002.
Variabel merupakan proksi atau represen- tasi dari contruct yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai. Variabel merupakan mediator antara contruct yang abstrak dengan fenomena nyata (Nur Indriantoro: 61). Adapun variabel dalam penelitian ini adalah persepsi yang ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan hukum.
Sumber data diartikan sebagai darimana asal informasi atau data-data penelitian yang diperlukan diperlukan diperoleh. Ada dua sumber data yang digunakan untuk mencari data yang dipandang memiliki tingkat validitas dan reliabilitas tinggi, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan yang bersangkutan terlibat dalam aktivitas yang dinilai pada obyek penelitian. Dalam pe-
nelitian ini sumber data primer meliputi indi- vidu-individu dari seluruh warga masyarakat kota Surakarta yang berusia 15 tahun keatas. Dipilih usia 15 tahun keatas, karena pada usia setingkat itu tentunya telah memiliki persepsi terhadap sesuatu fenomena sosial yang ada di sekitarnya. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung diperoleh dari orang yang terlibat dalam obyek penelitian, tetapi yang bersangkutan memiliki sejumlah data tentang obyek penelitian yang dapat di pertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah Pemkot Surakarta cq. Dinas Pengelolaan PKL, BPS Kota Surakarta, dan  Paguyuban PKL. Untuk keperluan pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, dalam penelitian ini digunakan daftar angket berstruktur sebagai alat pengumpul data utama dan wawancara sebagai alat bantu yang dapat digunakan untuk melengkapi data-data yang diperlukan penelitian.
Populasi penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat kota Surakarta yang ber- umur 15 tahun keatas yang berjumlah 357.522 jiwa. Pengambilan sampel menggunakan stratified sampling (sampling berlapis)   dan random sampling (sampel acak). Langkah pengambilan sampel pertama-tama  adalah menetapkan lapisan masyarakat Surakarta sesuai tingkat pendidikan, pekerjaan, pen- dapatan dan motivasinya. Selanjutnya dari setiap lapisan diambil 40 subyek menggu- nakan tehnik random sampling untuk lima tempat komunitas sampel ditemui, yaitu; kantor, jalan, pasar/pusat pertokoan, sekolah, dan tempat lainnya. Analisa data dalam penelitian ini meng- gunakan statistik deskriptif (Nur Indriantoro, 1999:170), yaitu proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik. Dalam tabel juga digunakan
frekuensi yang dinyatakan dengan ukuran absolut (f) dan proporsi (%). Pembahasan dan telaah dalam penelitian ini diarahkan untuk mengungkap persepsi/tanggapan dari masya- rakat kota Surakarta terhadap keberadaan PKL di kota Surakarta berdasar tinjauan aspek ekonomi, sosial dan hukum.  Disamping itu bertujuan menampung atau mengumpulkan berbagai alternatif saran dari masyarakat untuk menangani dan menata PKL agar keberadaannya dapat memberi nilai positif terhadap kehidupan perkotaan Surakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN.
Dari olah data diperoleh hasil yang ditabelkan sebagai berikut : Melalui olah data statistik menggunakan analisa korelasi dan regresi partial dengan alat bantu program Microstat untuk mengetahui hubungan dasar persepsi (tingkat pendidikan, tingkat sosial dan motivasi) dengan aspek tinjauannya  diperoleh hasil sebagai berikut :
N o Variabel X (D asar Persepsi) Variabel Y (Aspek Tinjauan) Koefisien. Korelasi (r) Koefisien Regresesi (Y xy ) F Rasio (F tab 6,334) 1 Pendidikan PT(18%), AM D (11% ), SM LA (30,5%), SLTP (21,5%), SD (13% ), Tdk Lls SD (6% ) A . Ekonom i B. Sosial C. H ukum 0,7742 (kuat) 0,7602 (kuat) 0,7518 (kuat) Y= -2.8013+ 1,8298X Y= -1,9930+ 1,4417X Y= -1,9969+ 1,4861X 26,251 21,029 27,360 2   Pekerjaan Prof (12%), PNS/TN I/Polri (25% ), Kary swasta (15,5% ), Swasta (11,5% ), Pedg (16,5%), Pel-M hs (13% ), Tdk Bekerja (4,5%), lain-lain
(2% ). 1. Ekono m i 2. Sosial 3. H uku m 0,1926 (diabaikan) 0,0905 (diabaikan) 0,1915 (diabaikan) Y= 3,8142+ 0,0769X Y= 2,6496+ 0,0551X Y= 1,9296+ 0,0876X 7,628 6,633 7,536 3 Pendapatan (Rp) <  2Jt (8,5% ), 1,5- 2Jt (10,5% ), 1- < 1,5Jt (16%), 0,5-< 1 Jt (35,5%), >  5Jt (22,5%), 0 (7%) 4. Ekono m i 5. Sosial 6. H uku m 0,3296 (rendah) 0,3056 (rendah) 0,2476 (rendah) Y= 3,2647+ 0,5200X Y= 1,5041+ 0,3932X Y= o,2476+ 0,4564X 7,080 6,516 28,419

## Tabel 2
Hubungan Dasar Persepsi  (X) dengan Aspek Tinjauan Keberadaan PKL (Y)
Pedagang Kakilima (PKL) di Kota Surakarta ... (Joko Suwandi)

## Uji statistik menyimpulkan bahwa :
Semakin tinggi tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jumlah pendapatan, jabatan sosial/ ketokohan dan motivasi warga masyarakat akan mempersepsi lebih positif atas ke- beradaan PKL ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan hukum walaupun tidak dominan. Dikatakan demikian karena sebagian besar derajat hubungan variabel dasar persepsi dengan nilai persepsinya tergolong rendah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil tabulasi frekuensi, selanjutnya akan ditarik kesimpulan pene- litian berupa persepsi masyarakat Kota Surakarta terhadap keberadaan PKL yang ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan hukum serta alternatif penanganan.

## Tinjauan dari aspek Ekonomi :
1. Warga masyarakat tidak yakin bahwa usaha PKL saat ini dapat diandalkan sebagai pekerjaan pokok dan sekaligus sumber penghasilan yang layak para PKL. Tetapi bagaimanapun usaha PKL dianggap sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan kreatifitas masyarakat miskin dalam menyikapi krisis yang berkepanjangan.
2. Usaha PKL dianggap tidak dapat memberi sumbangan keuntungan finansial yang berarti bagi warga sekitar lokasi PKL, tetapi untuk lingkup kota di percaya dapat menunjang program kepariwisataan, yaitu mampu menarik kunjungan wisata ke kota yang selanjutnya meningkatkan pereko- nomian kota.
3. Hasil pungutan retribusi PKL dinilai tidak cukup berarti (kecil) bagi sumber PAD kota Surakarta. Namun diakui dapat meningkatkan percepatan perputaran uang ( velocity of money ) dan peningkatan percepatan roda perekonomian kota. Selain itu efek multiplier dari investasi sektor PKL dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kota Surakarta.

## Tinjauan Dari Aspek Sosial :
1. Warga masyarakat Kota Surakarta menganggap bahwa keberadaan PKL di wilayah kota Surakarta sangat merusak keindahan kota, menimbulkan keku- muhan dan memicu kesemrawutan lalu lintas kota. Walaupun demikian warga tidak menuding keberadaan PKL memicu kerawanan keamanan lingkungan, peningkatan angka kriminalitas kota atau memicu kegiatan prostitusi.
4   Jabatan Sosial (Ketokohan) Memiliki (37%) dan Tidak Memiliki (63%) 7. Ekono mi 8. Sosial 9. Huku m 0,3978 (rendah) 0,3536 (rendah) 0,4541 (sedang) Y=1,2121+1,8196X Y=0,0534+1,3990X Y=-0,8672+1,8593X 37,215 28,290 51,439 5   Motivasi Tinggi (15,83%), Sedang (17,83%), dan Rendah ( 66,34%) 10. Ekono mi 11. Sosial 12. Huku m 0,5574 (sedang) 0,4547 (sedang) 0,3207 (rendah) Y=1,5687+1,0516X Y=-0,1595+0,7936X Y=-0,2237+0,4849X 9,447 51,610 22,692 Sumber : Printout olah data menggunakan Program Microstat.
2. Keberadaan PKL berdampak pada masalah demografi, dimana di satu sisi keberadaannya dapat mengurangi angka pengangguran perkotaan, tetapi di sisi lain dapat meningkatkan angka urbanisasi.

## Tinjauan Dari Aspek Hukum :
1. Secara hukum, usaha PKL dinilai tidak memiliki kepastian hukum, karena tidak berijin, baik ijin usaha maupun ijin pe- makaian lokasi.
2. Tempat usaha PKL dinilai masyarakat ‘liar’, karena menempati lokasi bukan peruntukan, seperti; taman kota, trotoar, emper toko, lapangan, alun-alun dsb.
3. Barang yang diperdagangkan PKL secara umum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, hanya untuk PKL makanan higenitasnya diragukan.
4. Peran Pemkot Surakarta dalam pem- berdayaan PKL dinilai sangat kecil.

## Alternatif penanganan dari masyarakat adalah :
1. Pemkot cq. Dinas Pengelola PKL harus melakukan pembinaan, penataan, dan penyuluhan secara rutin dan berkesi- nambungan untuk memberdayakan PKL agar keberadaannya mampu mendukung program pembangunan kota.
2. PKL sebaiknya diberi pelatihan/kursus ketrampilan yang berkait dengan usa- hanya, sehingga dapat meningkatkan kualitas manajemen dan pelayanannya.
3. PKL tidak perlu dialih profesi kepekerjaan lain, tetapi hanya perlu diberdayakan termasuk mengupayakan penambahan modal usaha dengan pinjaman.
4. Dilakukan penataan terhadap PKL untuk meminimir ekses negatif, seperti; merusak keindahan dan keasrian, kekumuhan dan kesemrawutan, agar dapat menjadi daya tarik wisatawan.
5. Perlu dilakukan relokasi ke dalam suatu kawasan tertentu yang representatif  bagi kelompok usaha PKL yang memiliki
pembeli bersifat ‘ planed buyer’, atau pembelinya telah merencanakan dahulu apa yang akan dibeli dan dimana mem- belinya. Atau kalau perlu dijadikan pasar seperti pasar Triwindu. 6. Perlu segera dilakukan revisi Perda  No. 8 tahun 1995 tentang PKL dan hasil revisi harus disosialisasikan secara luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat PKL. Disamping itu dalam merevisi perda harus melibatkan PKL dan stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap keber- adaan PKL.
Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka peneliti menyarankan kepada Pemkot Surakarta, cq. Dinas Pengelola PKL, dan para PKL.
1. Melihat adanya perubahan motivasi para PKL yang di sebabkan adanya perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik dan keamanan, maka seyogyanya segera di susun  definisi yang jelas tentang PKL dan diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) PKL yang baru yang lebih aspiratif terhadap keberadaan  PKL saat ini dan men- sosialisasikannya secara luas kepada masyarakat PKL (khususnya).
2. Menata dan merelokasi PKL dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) atau Rencana Induk Kota (RIK), keberadaan situs sejarah, program BERSERI, tuntutan PKL dan warga masyarakat secara keseluruhan.
3. Melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar aturan yang ada dengan di dahului tindakan persuasif.
4. PKL harus menyadari dan memperhatikan kepentingan umum yang lebih tinggi diatas kepentingan pribadi masing-masing dan selalu mengedepankan pertimbangan rasional.
5. Meningkatkan pelayanan jasa dengan mempertimbangkan aspek hukum dan aspek kesehatan.
Pedagang Kakilima (PKL) di Kota Surakarta ... (Joko Suwandi)

## DAFTAR PUSTAKA.
Arundhati, K. (2000), Pemberdayaan PKL melalui kebijaksanaan Pembinaan, Dukungan, Kemitraan, serta peningkatan Ketrampilan , Jakarta, NEED Lingkungan Manajemen Ilmiah 2 (10), Oktober 2000.
Budi Prayitno, 2001, Kasualitas Pertumbuhan Tenaka Kerja dan Tingkat Penyerapan di Kota Surakarta (Penel), Surakarta, Lemlit-Unisri.
Chamid Abdullah, 1989, Peran Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Ekonomi di Jawa Timur , Surabaya, Lemlit Untag.
Irwan Abdullah, 1997, Metode Penelitian Kuantitatif , Jakarta, Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud.
Harold Koontz, (1996), Manajemen , Jakarta: Penerbit Erlangga.
James F. Enjel, (1992), Psikologi Sosial ,  Bandung, Alpabheta.
Joko Suwandi, 1987, Motivasi dan Mobilitas Pedagang Kakilima Sepanjang Jalan Gatot Subroto Solo , Surakarta, LPPM-Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Kartono, K. 1990. Menggali Potensi PKL sebagai unsur pembangunan Dalam Pembangunan Bandung Kota Indah , Bandung,  Fak, sospol, Unpad.
Kuntjorojakti, 1994, Kemiskinan di Indonesia , Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
Ma’arif Jamuin, 2002, Perilaku Ekonomi Pedagang Warung Tenda Dalam Krisis Moneter: Studi Kasus di Wilayah Kota Barat Surakarta , Surakarta, Lemlit UMS.
Manning, dan Effendi, 1996, Urbainsasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota , Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
Mohammad As’at, (1998), Psikologi Industri , Yogyakarta:Liberty-Press.
Nana Sudjana dan Ibrahim, (1989), Penelitian dan Penilaian Pendidikan , Bandung, Penerbit Sinar Baru.
Solo Pos, 6 Oktober 2001, 23, Mei 2002, 24 Mei 2002 dan 30 Mei 2002.
Suyatmini, 2000, Profil Pedagang Kaki Lima di Kartasura Kabupaten Sukoharjo , Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial-IPS-FKIP-UMS,  Vol. 10 No. 2 Desember 2000.
Yetty Sarjono, 2000, Analisis Perubahan Sosial Pedagang Sektor Informal di Kartasura Jawa Tengah , Surakarta, Lemlit UMS.
Vembriarto, (1990), Patologi Sosial , Yogyakarta: IKIP Yogyakarta Press.