## REVITALISASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, SERTA NEPOTISME
Arief Gunawan Wibisono 1 ,Yos Johan Utama 2

## ABSTRAK
Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  adalah  landasan bagi penyusunan  dan  penerapan  kebijakan  negara  yang  demokratis.  Prinsip-prinsip good  governance merupakan  unsur  yang  fundamental  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik bersih korupsi, kolusi serta nepotisme.
Pelaksanaan  prinsip-prinsip  good governance  tidak  selalu  berjalan mulus,  terdapat  kendala-kendala  yang  harus  ditatanggulangi  bersama  oleh pemerintah dan masyarakat, serta peningkatan upaya-upaya yang perlu dilakukan guna  semakin  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Penelitian ini menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  prosedural.Hasil  dari penelitian  ini  adalah  pelaksanaan  prinsip  good  governance  di  Indonesia  masih memerlukan banyak perbaikan dan peningkatan kedepan.
Kata Kunci: Revitalisasi, Asas-asas, Pemerintahan yang baik

## A. Latar Belakang
Pemerintahan  yang  bersih  umumnya  berlangsung  di  negara  yang masyarakatnya  menghormati  hukum.  Pemerintahan  yang  seperti  ini  juga disebut  sebagai  pemerintahan  yang  baik.  Pemerintahan  yang  baik  itu  hanya bisa  dibangun  melalui  pemerintahan  yang  bersih  dengan  aparatur birokrasinya  yang  terbebas  dari  KKN.  Dalam  rangka  mewujudkan pemerintahan  yang  bersih,  pemerintah  harus  memiliki  moral  dan  proaktif serat check and balances. 3
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
3 J.H.  Parper,  2002, Filsafat  Politik:  Plato,  Aristoteles,  Augustinus,  Machiaveli , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal: 59
Adanya perspektif  yang  berbeda  dalam  menjelaskan  konsep good governance maka  tidak  mengherankan  kalau  kemudian  terdapat  banyak pemahaman  yang  berbeda-beda  mengenai good  governance.  Namun,  secara umum  ada  beberapa  karakteristik  dan  nilai  yang  melekat  dalam  praktik governance yang  baik. Pertama,  praktik governance yang  baik  harus memberi  ruang  kepada  aktor  lembaga  non-pemerintah  untuk  berperan  serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan sehingga memungkinkan adanya sinergi  di  antara  aktor  dan  lembaga  pemerintah  dengan  non-pemerintah seperti  masyarakat  sipil  dan  mekanisme  pasar. Kedua,  dalam  praktik governance yang baik terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih  efektif  bekerja  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  bersama.  Nilai-nilai seperti  efisiensi,  keadilan,  dan  daya  tanggap  menjadi  nilai  yang  penting. Ketiga,  praktik governance yang  baik  adalah  praktik  pemerintahan  yang bersih dan bebas dari praktik KKN dan berorientasi pada kepentingan publik. Karena  itu,  praktik  pemerintahan  dinilai  baik  jika  mampu  mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.

## B. Perumusan Masalah
1. Apa saja prinsip-prinsip good governance dalam rangka penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik  bersih  korupsi,  kolusi  serta nepotisme?
2. Bagaimana kendala-kendala pelaksanaan prinsip good governance?
3. Bagaimana  upaya  agar  prinsip good  governance dapat  diterapkan  agar tercipta pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi serta nepotisme?

## C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  secara  umum  dapat  dikatakan  sebagai  suatu pendekatan umum kearah fenomena yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki atau suatu pedoman untuk mengarahkan penelitian. Hakikat penelitian itupun merupakan  suatu  penemuan  informasi  lewat  prosedur  tertentu  atau  lewat prosedur terstandar. Dengan prosedur tertentu itu diharapkan orang lain dapat
mengikuti,  mengulangi  atau  menguji  keaslian  (validitas)  dan  keterandalan (reliabilitas informasi yang diteliti).
Bertolak  dari  pengertian  metode  penelitian  di  atas,  maka  dalam menggambarkan  atau  mendeskripsikan  metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini,  penulis lebih  menekankan  pada  penjelasan  mengenai pendekatan penulis terhadap permasalahan yang diteliti. Berkaitan dengan ini perlu dikemukakan penjelasan mengenai prosedur diperolehnya data dan cara pembahasannya.

## D. TINJAUAN PUSTAKA
1. Tinjauan Umum Mengenai Good Governance

## a) Sejarah Good Governance
Pada umumnya,  ahli  mengartikan  good governance dengan pemerintahan  yang bersih atau clean government. Hal ini mengarah pada  pemerintahan bersih dan  berwibawa,  menunjukkan  suatu pemikiran  awal,  tentang  good governance sebagai  paradigma  baru administrasi/ manajemen  pembangunan.  good governance adalah suatu  bentuk  manajemen  pembangunan,  yang  juga  disebut administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan / manajemen pembangunan menempatkan  peran  sentral  pemerintah.  Pemerintah menjadi agent of change dari suatu masyarakat
(berkembang/developing)  dalam  negara  berkembang. agent  of change (agen  perubahan)  dan  karena  perubahan  yang  dikehendaki. 4 Planned, perubahan berencana,  maka  juga  disebut agent  of development; pendorong  pembangunan,  perubahan  masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan - kebijaksanaan  dan  program-program,  proyek-proyek,  bahkan, industri-industri  dan  peran  perencanaan  serta budget. Dengan perencanaan  dan budget juga,  menstimulasi  investasi  sektor  swasta.
4 Lilin  Budiati,  2012, Good  Governance  Dalam  Pengelolaan  LIngkungan  Hidup ,
Bogor: Ghalia Indonesia, Hal 33
Kebijaksanaan  dan  persetujuan  penanaman  modal  di  tangan pemerintah.
Good  governance tidak  lagi  hanya  pemerintah,  tetapi  juga citizen  masyarakat  dan  terutama  sektor  usaha/swasta  yang  berperan dalam governance. Jadi, ada penyelenggara pemerintah, penyelewengan  swasta,  dan  organisasi masyarakat.  Hal  ini  karena perubahan paradigma pembangunan dengan peninjauan ulang peran pemerintah  dalam  pembangunan,  yang  semula  bertindak  sebagai regulator  dan  pelaku  pasar,  menjadi  bagaimana  menciptakan  iklim yang kondusif dan  melakukan  investasi  prasarana  yang  mendukung dunia  usaha.  Sudah  barang tentu,  ini  bisa  dilakukan  apabila masyarakat dan sektor swasta sendiri sudah semakin mampu/berdaya. Justru sekarang adalah usaha pembangunan melalui koordinasi,  sinergi  (keselarasan  kerja/interaksi)  antara  pemerintah - masyarakat – swasta. Mungkin  dapat  dilihat  sebagai  bentuk pemerintah  memberdayakan  masyarakat terutarna  sektor  usaha  agar menjadi partner pemerintah. 5
Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  harus  dikelola melalui  pemerintahan  yang  bersih  yang  bebas  dari  korupsi,  kolusi dan  nepotisme.  Adapun  pengertian  daripada  korupsi,  kolusi  dan nepotisme berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999 tentang  penyelenggaraan  negara  yang  bersih  dan  terbebas  dari korupsi, kolusi dan nepotisme adalah sebagai berikut.
Korupsi  adalah  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang tindak pidana korupsi.
Kolusi  adalah  permufakatan  atau  kerjasama  secara  melawan hukum antar-Penyelenggara  Negara  atau  antara  Penyelenggara Negara  dan pihak  lain  yang  merugikan  orang  lain,  masyarakat  dan atau negara.
5 ibid , Hal 34
Nepotisme  adalah  setiap  perbuatan  Penyelenggara  Negara secara melawan  hukum  yang  menguntungkan  kepentingan keluarganya  dan  atau kroninya  di  atas  kepentingan  masyarakat, bangsa, dan negara.
b) Lahirnya Prinsip Good Governance.
Munculnya  konsep good governance berawal  dari  adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, IMF dalam  memberikan  bantuan  pinjaman  modal kepada  Negara-negara yang  sedang  berkembang.  Dalam  perkembangan  selanjutnya  good governance ditetapkan sebagai syarat bagi Negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga good governance digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan  berkeadilan. 6 Hal  tersebut  dapat  dimaklumi, karena  konsep  dan program  lembaga-lembaga  donatur  dunia  berorientasi  pada pengentasan  kemiskinan,  dan  kemiskinan  menjadi  salah  satu  faktor berkembangnya pembangunan dalam suatu Negara.

## 2. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik
Tata  Kepemerintahan  yang  baik  merupakan  isu  sentral  yang paling  mengemuka  dalam  pengelolaan  administrasi  publik  dewasa  ini. Sadu Wasistiono mengemukakan bahwa tuntutan akan good governance timbul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan negara dari nilai  demokratis  sehingga  mendorong  kesadaran  warga  negara  untuk menciptakan  sistem  atau  paradigma  baru  untuk  mengawasi  jalannya pemerintahan  agar  tidak  melenceng  dari  tujuan  semula.  Tuntutan  untuk mewujudkan  administrasi  negara  yang  mampu  mendukung  kelancaran dan  keterpaduan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  penyelenggaraan
6 Hafifah  SJ Sumarto,  2003, Inovasi,  Partisipasi  Dan  Good  Governance, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia , Hal 5
pemerintahan  negara  dan  pembangunan  dapat  diwujudkan  dengan mempraktekkan good governance. 7
Faktor-faktor penting yang perlu diupayakan untuk mencapai tata  pemerintahan  yang  baik,  yaitu:  masing-masing  pelaku  menaati kesepakatan  yang  telah  disetujui  bersama.  Tiap  manusia  mempunyai hak  mendasar  seperti  yang  diutarakan  Nabi  Muhammad  SAW  dalam pidato  perpisahan  Nabi  Muhammad  SAW  (disebut khutbah  al-wada), yaitu: hak atas hidup, hak atas milik dan kehormatan. Ditekankan juga bahwa  manusia  dianugerahi  oleh  Tuhan  kebebasan,  hanya  akan bertahan  bila  ada  sistem  hukum,  dimana  pemimpin  dan  masyarakat saling bertanggung jawab. Hal ini dapat diwujudkan Indonesia bila ada konsensus mengenai tata pemerintahan yang baik. 8

## E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Prinsip-Prinsip Good  Governance Dalam  Rangka  Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik Bersih Korupsi, Kolusi Serta Nepotisme.
Untuk mengetahui  prinsip-prinsip Good  Governance Dalam Rangka  Penyelenggaraan  Pemerintah  Yang  Baik,  maka  kita  harus mengetahui  ciri – ciri  dan  karakteristik Good  Governance.Berikut  ini adalah pembahasan mendalam dari ketiga prinsip tersebut disertai dengan indikator serta alat ukurnya masing-masing.

## 1. Prinsip Akuntabilitas
Prinsip ini menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (answerability),  dan  (2)  konsekuensi  (consequences).  Kemampuan Menjawab  (istilah  yang  bermula  dari responsibilitas)  adalah berhubungan  dengan  tuntutan  bagi  para  aparat  untuk  menjawab secara  periodic  setiap  pertanyaan-pertanyaan  yang  berhubungan dengan  bagaimana  mereka  menggunakan  wewenang  mereka,
7 Sadu  Wasistiono,  2003, Kapita  Selekta  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah, Bandung: Fokus Media, Hal. 23
8 Ibid . hal. 5
kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.
Prof. Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai “ pertanggungjawaban  pihak  yang  diberi  mandat  untuk  memerintah kepada  mereka  yang  memberi  mandat  itu”.  Akuntabilitas  bermakna pertanggungjawaban  dengan  menciptakan  pengawasan  melalui distribusi  kekuasaan  pada  berbagai  lembaga  pemerintah  sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling  mengawasi  (checks  and  balances  sistem).  Lembaga pemerintahan  yang  dimaksud  adalah  eksekutif  (presiden,  wakil presiden, dan kabinetnya), yudikatif (MA dan sistem peradilan) serta legislatif  (MPR  dan DPR).  Peranan  pers  yang  semakin  penting dalam  fungsi  pengawasan  ini  menempatkannya  sebagai  pilar keempat. 9
Prinsip  akuntabilitas  publik  adalah  suatu  ukuran  yang menunjukkan  seberapa besar  tingkat  kesesuaian  penyelenggaraan pelayanan  dengan  ukuran  nilai-nilai  atau norma-norma  eksternal yang  dimiliki  oleh  para  stakeholders  yang  berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah: 10
a. pada  tahap  proses  pembuatan  sebuah  keputusan,  beberapa indicator untuk menjamin akuntabilitas public, adalah :
1) pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan;
2) pembuatan  keputusan  sudah  memenuhi  standar  etika  dan nilai-nilai yang berlaku;
9 Miriam Budiardjo, 1998, “ Menggapai kedaulatan Untuk Rakyat ”, Bandung : Mizan, Hal 107- 120 10 Lalolo krina. Op.Cit . Hal. 11
3) adanya  kejelasan  dari  sasaran  kebijakan  yang  diambil,  dan sudah  sesuai dengan  visi  dan  misi  organisasi,  serta  standar yang berlaku;
4) adanya  mekanisme  untuk  menjamin  bahwa  standar  telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi;
5) konsistensi  maupun  kelayakan  dari  target  operasional  yang telah  ditetapkan maupun  prioritas  dalam  mencapai  target tersebut.
b. pada  tahap  sosialisasi  kebijakan,  beberapa  indikator  untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
1) penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media  massa, media  nirmassa,  maupun  media  komunikasi personal;
2) akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program;
3) akses  publik  pada  informasi  atas  suatu  keputusan  setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat;
4) ketersediaan  sistem  informasi  manajemen  dan  monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.
Prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran  yang menunjukkan seberapa  besar tingkat  kesesuaian  penyelenggaraan  kegiatan  publik dengan  ukuran  nilai-nilai  atau norma  eksternal  yang  dimiliki  oleh para  stakeholders  yang  berkepentingan  dengan kegiatan  tersebut, yaitu  Pemerintah  (Negara),  Masyarakat  (Warga  Negara),  Dunia Usaha (Swasta) tersebut.

## 2. Prinsip Transparansi (Indikator dan Alat Ukurnya)
Transparansi  adalah  prinsip  yang  menjamin  akses  atau kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh  informasi  tentang penyelenggaraan  pemerintahan,  yakni  informasi  tentang  kebijakan,
proses  pembuatan  dan  pelaksanaannya,  serta  hasil-hasil  yang dicapai.  Transparansi  yakni  adanya  kebijakan  terbuka  bagi pengawasan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  informasi  adalah informasi  mengenai  setiap  aspek  kebijakan  pemerintah  yang  dapat dijangkau  oleh  publik.  Keterbukaan  informasi diharapkan  akan menghasilkan  persaingan  politik  yang  sehat,  toleran,  dan  kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. 11
Prinsip ini memiliki dua aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.  Komunikasi  publik  menuntut  usaha  afirmatif  dari pemerintah  untuk  membuka  dan  mendiseminasi  informasi  maupun aktivitasnya  yang relevan.  Secara  ringkas  dapat  disebutkan  bahwa, prinsip  transparasi  paling  tidak dapat  diukur  melalui  sejumlah indikator seperti : 12
a. mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan public;
b. mekanisme  yang  memfasilitasi  pertanyaan-pertanyaan  publik tentang  berbagai kebijakan  dan  pelayanan  publik,  maupun proses-proses didalam sektor public;
c. mekanisme  yang  memfasilitasi  pelaporan  maupun  penyebaran informasi  maupun penyimpangan  tindakan  aparat  publik didalam kegiatan melayani.
Transparansi  bermakna  tersedianya  informasi  yang  cukup, akurat  dan  tepat waktu  tentang  kebijakan  publik,  dan  proses pembentukannya.  Dengan  ketersediaan informasi  seperti  ini masyarakat  dapat  ikut  sekaligus  mengawasi  sehingga  kebijakan
11 Meutiah Ganie Rochman, Op.Cit , Hal 151
12 Bappenas.  Buku  Pedoman  Penguatan  Pengamanan  Program Pembangunan  Daerah 2007.Bappenas. hal 60
publik yang  muncul  bisa  memberikan  hasil  yang  optimal  bagi masyarakat  serta mencegah  terjadinya  kecurangan  dan  manipulasi yang  hanya  akan  menguntungkan salah  satu  kelompok  masyarakat saja secara tidak proporsional.

## 3. Prinsip Partisipatif (Indikator dan Alat Ukurnya)
Partisipasi  adalah  prinsip  bahwa  setiap  orang  memiliki  hak untuk  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan  di  setiap  kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan. 13 Keterlibatan  dalam  pengambilan keputusan  dapat  dilakukan  secara  langsung  atau  secara  tidak langsung.
Partisipasi  dibutuhkan  dalam  memperkuat  demokrasi, meningkatkan  kualitas  dan  efektivitas  layanan  publik,  dalam mewujudkan  kerangka  yang  cocok  bagi  partisipasi,  perlu dipertimbangkan beberapa aspek, yaitu : 14
a. partisipasi  melalui  institusi  konstitusional  (referendum,  voting) dan jaringan civil society (inisiatif asosiasi;
b. partisipasi  individu  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  civil society sebagai service provider,
c. lokal kultur pemerintah;
d. faktor-faktor  lainnya,  seperti  transparansi,  substansi  proses terbuka dan konsentrasi pada kompetisi.
Beberapa  alasan  mengapa  sistem  partisipatoris  dibutuhkan dalam  Negara  demokratis.  Pertama,  ialah  bahwa  sesungguhnya rakyat  sendirilah  yang  paling  paham  mengenai  kebutuhannya.  Dan kedua,  bermula  dari  kenyataan  bahwa  pemerintahan  yang  modern cenderung  semakin  luas  dan  kompleks,  birokrasi  tumbuh membengkak  di  luar  kendali.  Oleh  sebab  itu,  untuk  menghindari
13 Meutiah Ganie Rochman. Op.cit , Hal 20
14 Lalolo  Krina,  2003, Indikator  Dan  Tolok  Ukur  Akuntabilitas,  Traansparansi  dan Partisipasi.  hal.1.  Sekretariat  Pengembangan  Kebijakan  Nasional  Tata Kepemrintahan yang Baik , BAPPENAS, Hal. 19
alienasi  warga  negara,  para  warga  negara  itu  harus  dirangsang  dan dibantu dalam membina hubungan dengan aparat pemerintah.
Penguatan partisipasi publik dapat dilakukan oleh pemerintah dengan: 15
a. mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh public;
b. menyelenggarakan  proses  konsultasi  untuk  menggali  dan mengumpulkan  masukan  dari  stakeholders  termasuk  aktivitas warga  negara  dalam  kegiatan  publik,  mendelegasikan  otoritas kepada pengguna jasa layanan public seperti proses perencanaan dan  penyediaan  panduan  kegiatan  masyarakat  dan  layanan publik.
Prinsip  partisipasi  masyarakat  menuntut  masyarakat  harus diberdayakan,  diberikan  kesempatan  dan  diikutsertakan  untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik. Operasionalisasi konsep : 16
a. Pada  level  akar  rumput,  partisipasi  mengimplikasikan  struktur pemerintahan  yang  fleksibel  dan  memberikan  peluang  bagi masyarakat  yang  berkepentingan  untuk  menyempurnakan  desain dan implementasi program serta proyek publik;
b. Memberikan  peluang  bagi  LSM  sebagai  sarana  alternatif penyaluran  energi  dari  publik,  melalui  identifikasi  kepentingan publik,  mobilisasi  opini  publik,  untuk  mendukung  kepentingan tersebut, dan organisasi aksi yang sesuai.

## 2. Kendala-Kendala Pelaksanaan Prinsip Good Governance
1. Tindak Pidana   Korupsi   Sebagai Suatu Masalah
15 Ibid , Hal. 20
16 Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas & Depdagri 2002, hal 20
Selain sikap skeptisme, maraknya tindak pidana korupsi adalah karena adanya sikap permisif terhadap tindak  pidana korupsi. Sikap- sikap permisif terhadap korupsi secara lugas dikemukakan oleh Robert Klitgart  dengan  sebutan  "upaya  penegakan  hukum  seperempat  hati". Menurut  Klitgart,  terdapat  tujuh  sikap  permisif yang  menyertai keengganan  dalam melawan  korupsi,  yaitu:  (1)  Korupsi  toh  ada  di mana-mana,  ada  di  Jepang,  ada  di  Belanda,  ada  di  Amerika  Serikat Tidak  ada  sesuatupun  yang  dapat  Anda  lakukan  terhadap  "epidemi" yang  namanya  korupsi,  (2)Korupsi  akan  selalu  ada.  Serupa  dengan dosa,  korupsi  adalah  bagian  dan  sifat  manusia.  Anda  tidak  akan mampu  melakukan  apapun  terhadapnya;  (3)  Konsep  tentang  kompsi adalah  samar-samar  dan  hanya  ditetapkan  secara  kultural.  Di  dalam beberapa kultur, perilaku  yang mengusik Anda bukanlah korupsi; (4) Membersihkan  masyarakat  dari  korupsi  akan  membutuhkan  suatu perubahan besar-besaran terhadap sikap dan nilai-nilai. Upaya seperti itu harus hanya mungkin terwujud melalui upaya keras terus menerus selama  ratusan  tahun; (5) Di  banyak  negara,  korupsi  tidaklah  secara keseluruhan  membahayakan.  Korupsi  malah  menggemuki  roda perekonomian,  dan  merekatkan  sistem  politik;  (6)  Tidak  ada sesuatupun yang dapat dibuat jika para pria dan wanita yang berada di puncak  kekuasaan  yang  korup,  atau  jika  korupsi  yang  berlangsung sudah  sangat  sistematik;  (7)  Risau  dengan  korupsi  adalah  berlebih- lebihan.
2. Hambatan Mewujudkan Good    Governance melalui E

## Government
Hambatan  penerapan Good    Governance melalui E
Government dapat lihat misalnya  dari  hasil pengamatan  yang dilakukan  Kementerian  Komunikasi  yang menyimpulkan    bahwa mayoritas situs pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah masih berada pada    tingkat    persiapan (pertama)  apabila  ditinjau  dari  sejumlah aspek:
a. E-Leadership:  prioritas  dan  inisiatif negara  di  dalam mengantisipasi  dan memanfaatkan    kemajuan    teknologi informasi;
b. Infrastruktur Jaringan Informasi: kondisi infrastruktur telekomunikasi serta    akses,    kualitas,    lingkup,    dan biaya  jasa akses;
c. Pengelolaan  Informasi:  kualitas  dan keamanan  pengelolaan informasi;
d. Lingkungan    Bisnis:   kondisi   pasar, sistem    perdagangan,    dan regulasi yang  membentuk konteks perkembangan bisnis teknologi informasi;
e. Masyarakat  dan  Sumber  Daya Manusia:  difusi  teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.
Terdapat sejumlah kelemahan pembentukan e government di Indonesia:
a. Pelayanan  yang  diberikan  situs pemerintah  belum    ditunjang oleh sistem manajeman dan proses kerja yang   efektif karena kesiapanperaturan,  prosedur  dan  keterbatasan SDM  sangat membatasi  penetrasi  komputerisasi  ke  dalam      sistem pemerintah;
b. Belum  mapannya  strategi  serta  tidak memadainya  anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government;
c. Inisiatif  merupakan  upaya  instansi secara sendiri-sendiri; dengan demikian  sejumlah  faktor  seperti standardisasi,  keamanan informasi, otentikasi,  dan  berbagai  aplikasi dasar  yang memungkinkan interoperabilitas  antar situs secara andal,  aman, dan terpercaya kurang mendapatkan perhatian;
d. Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet.
Dengan melihat kepada kondisi di atas, maka tantangan yang muncul  kemudian adalah bagaimana meningkatkan penerapan Good Governance melalui E  Government di  masa  datang menjadi  lebih memadai  sehingga  tidak memungkinkan    lagi    adanya    tahapan pelayanan yang memerlukan pertemuan tatap muka antara masyarakat dengan  penyedia  pelayanan  publik.  Ketiadaan tatap  muka  dapat meminimalisir dan meniadakan aktivitas-aktivitas rent seeking.

## 3. Permasalahan Sumber Daya Manusia
a. Permasalahan Dalam Birokrasi Indonesia
Sesungguhnya,  dalam  memberikan  pelayanan  umum birokrasi  pemerintah  tidak  boleh  memihak  kepada  kelompok manapun,  dengan  tujuan  agar  pelayanan  yang  dilakukan  bisa diberikan pada seluruh masyarakat, tanpa membedakan aliran atau partai  politik  yang  diikuti  oleh  anggota  masyarakat.  Jelas  pula, dalam memberikan pelayanan umum itu, birokrasi pemerintah lebih efektif  dan  efisien.  Itu  semua  adalah kehendak  ideal  yang diinginkan,  akan  tetapi  realitas  yang  dihadapi  selama  ini  selalu terkesan bahwa birokrasi pemerintah itu lamban.
b. Permasalahan PNS dalam Birokrasi Pemerintah
Ada  sejumlah  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  birokrasi Indonesia berkenaan dengan SDM. SDM yang dimaksudkan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan dan bekerja di lingkungan birokrasi, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan. Permasalahan tersebut antara lain besarnya jumlah PNS,  dan  tingkat  pertumbuhan  yang  tinggi  dari  tahun  ke  tahun rendahnya  kualitas  dan  ketidaksesuaian  kompetensi  yang  dimiliki, kesalahan penempatan  dan  ketidakjelasan  jalur  karier  yang  dapat ditempuh.
3. Upaya  Agar  Prinsip Good  Governance Dapat  Diterapkan  Agar Tercipta  Pemerintahan  Yang  Bersih  Dari  Korupsi,  Kolusi  Serta Nepotisme.
Implementasi Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  merupakan  salah  satu  upaya menciptakan  pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas  KKN.  Berdasarkan Instruksi  Presiden  Nomor  5  Tahun  2004  tentang  Percepatan Pemberantasan  Korupsi,  Presiden  Republik  Indonesia  memerintahkan kepada seluruh jajaran Pimpinan Instansi Pemerintah untuk :
1. Melaporkan harta kekayaan bagi penyelenggara negara;
2. Membuat penetapan kinerja secara berjenjang;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
4. Mencegah  kebocoran  dan  pemborosan  pada  pengadaan  barang  dan jasa;
5. Memberikan dukungan maksimal kepada upaya penindakan korupsi;
6. Menerapkan kesederhanaan serta penghematan.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Republik  Indonesia  (KPK-RI) bersama  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Republik  Indonesia (MENPAN-RI) telah merekomendasikan langkah-langkah penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik, meliputi :
1. Peningkatan kapasitas Pemerintah daerah;
2. Penerapan manajemen berbasis kinerja;
3. Pelayanan sektor publik;
4. Pencegahan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa;
5. Peningkatan kemampuan teknis aparatur;
6. Peningkatan kesadaran anti korupsi; dan
7. Penanganan pengaduan masyarakat.

## E. Kesimpulan
1. prinsip-prinsip good  governance dalam rangka  penyelenggaraan pemerintah  yang  baik  bersih  korupsi,  kolusi  serta  nepotisme  yakni Akuntabilitas (accountabilty),
ialah
kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan;  Keterbukaan  dan  transparan  (openess  and transparency); Ketaatan pada aturan hukum; Komitmen yang kuat untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara, dan bukan pada kelompok atau  pribadi;  dan  Komitmen  untuk  mengikutsertakan  dan  memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
2. Kendala-kendala  pelaksanaan  prinsip good  governance yaitu  adanya tindak  pidana korupsi, hambatan mewujudkan good    governance melalui e  government dan  permasalahan  sumber  daya  manusia  yang disebabkan adanya permasalahan birokrasi di indonesia dan permasalahan PNS dalam birokrasi pemerintah
3. Upaya agar  prinsip good  governance dapat  diterapkan  agar  tercipta pemerintahan  yang  bersih  dari  KKN yaitu Merujuk  pada  beberapa karakteristik good governance, seyogyanya bilamana prinsip efektivitas, efisiensi,  akuntabilitas,  penegakan  hukum, equity (keadilan)  dapat ditegakkan  maka,  praktik-praktik  penyalahgunaan  kewenangan  dapatlah diminimalisir.

## F. Saran
1. Untuk mewujudkan good  governance dibutuhkan  komitmen  dan konsistensi  dari  semua  pihak,  aparatur  negara,  dunia  usaha,  dan masyarakat,  dan  pelaksanaannya  di  samping  menuntut  adanya koordinasi yang baik, juga persyaratan integritas, profesionalitas, etos kerja dan moral  yang tinggi. Dalam rangka itu, diperlukan penerapan prinsip-prinsip good governance secara konsisten seperti akuntabilitas, transparansi dan penegakan hukum, sehingga penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  dapat  berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna.
2. Bahwa  jalan  bagi  penerapan good  governance    di    indonesia    yang memadai  melalui e-government masih cukup  panjang.  Hal  yang perlu  dilakukan untuk  mengatasi  hal  ini  adalah  melalui pengembangan    lebih    lanjut    dari e-government pada  tahapan
paling  tinggi yang    memungkinkan    selain    melalui pendidikan dan pemerataan akses masyarakat terhadap internet.