Muhammadiyah Law Review 4 (1),Januari 2020, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law
PROBLEMATIKA KONSEPSI STRICT LIABILITY DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11

## TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

## Hendi Gusta Rianda

## Mahasiswa Magister Hukum Universitas Lampung

## ABSTRAK
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu bagian dari Hak Asasi Manusia yang kemudian dijaminkan oleh UUD 1945 (Green Constitution) dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Salah satu perlindungan  tersebut  kemudian  secara  norma  di  implementasikan  dalam  Pasal  88  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) melalui konsep Strict Lialibility atau  tanggung  jawab  mutlak  bagi  setiap  yang  melakukan  kerusakan  lingkungan  tanpa  perlu  adanya  pembuktian terlebih  dahulu.  Problematika  makin  terjadi  pasca  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang telah mereduksi beberapa hal yang mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup, salah satunya adalah konsep Strict Liability yang  menghapus frasa “tanpa perlunya pembuktian”, sehingga semakin rapuhnya keadilan ekologis dalam perlindungan terhadap lingkungan hidup. Kemudian metode penelitian yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  menggunakan  pendekatan  secara  yuridis  normatif  dengan  disajikan  secara deskriptif-analitis .
Kata Kunci: Problematika, Strict Liability, Lingkungan Hidup, UU Cipta Kerja

## 1. PENDAHULUAN
Tujuan  dan  cita  hukum  negara  Indonesia  secara  abstaksi  diejawantahkan  dalam  alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”.  Pernyataan  ini  terdapat  dalam  Alinea  Keempat  Pembukaan  UUD  1945  yang merupakan  kaedah  konstitusional  dari  kewajiban  negara  dan  tugas  pemerintah  untuk melindungi  segenap  sumber-sumber  insani  dalam  lingkungan  hidup  Indonesia,  guna kesejahteraan  seluruh  rakyat  Indonesia  dan  segenap  umat  manusia,  termasuk  melindungi sumberdaya alam. 1 Hal tersebut yang menjadi dasar bagi negara untuk wajib melindungi setiap warga  negara  guna  melindungi  semua  aspek  terkait  hak-hak  konstitusional  masyarakat Indonesia,
*Coresponding author.
E-mail address : dauri170996@gmail.com
Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu HukumUniversitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution4.0 International License
1 M. Ansari, “Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi),” Jurnal Konstitusi 11, no. 2 (2014): 279.

## PROBLEMATIKA KONSEPSI STRICT LIABILITY DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Hendi Gusta Rianda
UUD  1945  mengamanatkan  pengelolaan  kekayaan  alam  termasuk  sumber  daya  alam (SDA)  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat  yang  harus  dilestarikan  secara  terus  menerus dari  setiap  generasi  secara  berkelanjutan.  Sebab  perihal  tersebut  ialah  hak  asasi  serta  hak konstitusional  untuk  tiap  masyarakat  Indonesia. 2 Pembangunan  yang  berkelanjutan  harus berdasarkan  atas  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  menjadi  suatu  kebijakan  dari  pemerintah untuk melakukan program pembangunan tanpa merusak lingungan dan SDA yang ada maupun yang terkandung di dalamnya guna  menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Pengelolaan  dan  perlindungan  hidup  merupakan  bagian  dari  konsepsi  untuk mensejahterakan  rakyat  Indonesia.  Maka  melalui  hak  menguasai  yang  dimiliki  negara  adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana dalam UUD 1945. 3
Kemudian secara khusus permasalahan di bidang lingkungan hidup menjadi komleksitas di era pada saat ini, dalam konteks nasional konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  harus  diatur  secara  patut  dan  pasti  untuk  kemudian  ditaati  semua  pihak  sebagai  bagian dari  keberpihak  hukum  yang  berorientasi  pada  kepentingan  nasional  yang  berkaitan  dengan hukum  lingkungan (evironment  oriented  law) . 4 Agar  sumber  daya  alam  tidak  mudah dieksploitasi tanpa memperhatikan keadilan ekologis.
Konsepsi hukum lingkungan mempunyai sifat koreksi  yang dilakukan terhadap berbagai kesalahan  ditiap-tiap  negara  yang  telah  mengalami  pencemaran  lingkungan  akibat  industri tanpa  adanya  pengawasan  dari  instansi  terkait  bahkan  sampai  harus  mencegah  terjadinya kerusakan/pencemaran  lingkungan,  bahkan  penegakan  hukumnya  cenderung  gagal  di pengadilan. 5 Walaupun  sebenarnya  konsep  perlindungan  lingkungan  hidup  terhadap  upaya perusakan  lingkungan  sudah  diatur  dalam  Pasal  88  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (selanjutnya  disebut  sebagai UUPPLH) yang memuat konsep Strict Liability atau pertanggungjawaban pidana bagi siapapun yang melakukan pencemaran lingkungan tanpa harus adanya pembuktian.
2 I Putu Sastra Wibawa, “Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia,” Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 18, no. 1 (2016): 51.
3 Dani  Amran  Hakim,  “Politik  Hukum  Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” FIAT  JUSTISIA:Jurnal  Ilmu  Hukum 9, no. 2 (2016): 115.
4 I Gede Yusa and Bagus Hermanto, “Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan,” Jurnal Konstitusi 15, no. 2 (2018): 308.
5 Muhammad  Akib,  “Pergeseran  Paradigma  Penegakan  Hukum  Lingkungan:  Dari  Mekanistik-Reduksionis  Ke Holistik-Ekologi,” Masalah-Masalah Hukum 43, no. 1 (2014): 126.

## UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Hendi Gusta Rianda
Namun  permasalahannya  adalah  DPR  RI  dan  Pemerintah  telah  mengesahkan Ombinibuslaw dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja yang  dalam teknik penyusunannya telah banyak melanggar teknik pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan  dan  tidak  partisipatif  atau  banyak  penolakan  dari  setiap  lapisan masyarakat karena berpotensi merugikan kehidupan masyarakat. 6 Walaupun sebenarnya masih ada  konsep Strict  Lialibility dalam  UU  Cipta  Kerja  namun  frasa  “tanpa  perlu  pembuktian kesalahan” telah dihilangkan.
Perubahan tersebut ternyata banyak mengejutkan banyak pihak, yaitu pengurangan frasa “tanpa  perlu  pembuktian  unsur  kesalahan”  dan  diganti  dengan  “dari  usaha  dan/atau kegiatannya”.  Perubahan  frasa  di  pasal  tersebut  menimbulkan  perbuatan  suatu  korporasi menjadi  lebih  mudah  dan  tidak  terikat  akan  niatnya  dalam  melindungi  lingkungan  hidup, Pemerintah  Indonesia  dirasa  telah  mencederai  niatnya  dalam  melindungi  dan  memelihara lingkungan,  karena  frasa  dalam  UUPPLH  tersebut  merupakan  penerapan  dari  konsepsi  atau asas strict liability atau pertanggungjawaban mutlak dalam hal yang terkait dengan lingkungan hidup.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  di  atas  penulis  mencoba  untuk  melakukan pembahasan  mengenai  konsepsi Strict  Liability berdasarkan  UUPPLH  dan  UU  Cipta  Kerja. Penelitian  yang  ada  hanya  membahas  mengenai  hal  tersebut,  mengingat  begitu  pentingnya regulasi  mengenai  pertanggungjawaban  mutlak  bagi  korporasi  yang  melakukan  pencemaran sebagai bagian dari perlindungan terhadap lingkungan hidup.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif, 7 yaitu  pendekatan  yang berkaitan kaidah-kaidah hak atas lingkungan hidup dan konsepsi mengenai Strict Liability serta kaidah hukum  pidana  juga peraturan perundang-undangan (statutue approach) yang berkaitan dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup .

## 2. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif, 8 yaitu  pendekatan  yang  berkaitan  kaidah-kaidah  hak  atas  lingkungan  hidup  dan
6 Teguh Prasetio et al., “Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” Jurnal Kertha Semaya, 9, no. 2 (2021): 315.
7 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat) (Jakarta:  Rajawali Pers, 2001), 13–14.
8 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat) (Jakarta:  Rajawali Pers, 2001), 13–14.
konsepsi  mengenai Strict  Liability serta  kaidah  hukum  pidana  juga  peraturan  perundang- undangan (statutue approach) yang berkaitan dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a) Lingkungan Hidup Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia
Masyarakat  adat  Lampung  Saibatin  adalah  kelompok  yang  menjaga  kemurnian  daerah dalam  mendudukan  seseorang  pada  jabatan  adat  yang  oleh  sekelompok  masyarakat  Lampung yang  disebut  Kepunyimbangan.  Kepunyimbangan  dapat  diartikan  sebagai  seseorang  yang berhak mewarisi masalah adat, berarti yang berhak menduduki jabatan sebagai kepala adat atau pimpinan  adat  yang  kepemimpinannya  diwarisi  secara  turun  temurun  kepada  anak  laki-laki tertua  dikeluarga.  Di  lingkungan  masyarakat  adat  Saibatin  perbedaan  antara  golongan Saibatin/Penyimbang dan golongan orang biasa dapat diketahui dari ada tidaknya perlengkapan adat, sedangkan golongan kedua tidak mempunyainya dan tidak berhak memakai perlengkapan adat.
Permasalahan  lingkungan  hidup  semakin  hari  menunjukan  peningkatan,  hal  ini mengindikasikan  bahwa  kebijakan  lingkungan  hidup  belum  berhasil.  Eksploitasi  sumber  daya alam dan lingkungan hidup  telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan sumber daya alam, khususnya dalam masalah pengawasan dan pengembangan mekanisme hidup. Hal ini disebabkan tidak konsistennya pelaksanaan manajemen lingkungan hidup dan kelembagaannya. Memperhatikan permasalahan sumber daya. 9
Sejatinya konsep perlindungan dan perlindungan  hak atas lingkungan hidup sudah diatur dan  dituangkan  dalam  konstitusi  maupun  peraturan  perundang-undangan  sebagai  suatu legitimasi  dan  landasan  hukum  agar  memiliki  keberpihakan  aspek  lingkungan  hidup (environment oriented law). 10 Hal ini berkelindan dengan aturan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan  dalam  konteks  memanfaatkan  lingkungan  hidup  sebagai  upaya  adanya perlindungan  dari  segala  akibat  buruk  yang  terjadi  dalam  pemanfaatan  terhadap  lingkungan tersebut. 11
Pada  perkembangannya  hal  ini  menjadi  gagasan  atas  hak  atas  lingkungan  hidup    yang berdasarkan pada konstitusi. Gagasan Konstitusi Hijau (Green Constitution) yang pertama kali
9 Risno Mina, “Pelaksanaan Izin Lingkungan Di Kabupaten Banggai Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Bina Hukum Lingkungan 1, no. 2 (2017): 207–218.
10 Ahmad  Jazuli,  “Dinamika  Hukum  Lingkungan  Hidup  Dan  Sumber  Daya  Alam  Dalam  Rangka  Pembangunan Berkelanjutan (The  Law  Dynamics  on  the  Environmental  and  Natural  Resources  in  Order  to  Sustainable Development), ” RechtsVinding  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 4,  no.  2  (2015):  187,  https://rechtsvinding. bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/19/3.
11 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 27.
diperkenalkan oleh Jimly Asshidiqie, yang menerapkan bahwa lingkungan tidak lagi objek yang dapat  semaunya  digunakan  oleh  manusia,  namun  lingkungan  telah  menjadi  subjek  dan mempunyai  hak-haknya  sendiri  untuk  dijaga,  dilindungi,  serta  dilestarikan  dari  kerusakan,  ini lah  yang  disebut  sebagai  kedaulatan  lingkungan  atau ecocracy . 12 Gagasan green  constitution jika  dilihat  dari  dasar  ketatanegaraan  Indonesia  telah  menjadi  dasar  hukum  bagi  perlindungan lingkungan hidup untuk menjadikannya ramah terhadap lingkungan dan dapat diwariskan untuk generasi  penerus  bangsa  di  masa  mendatang  apabila  dapat  pemerintah  dengan  kebijakannya untuk  menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tetap bersih dan sehat sehingga dapat dihuni oleh rakyat . 13
Selanjutnya jika hal itu dikaitkan dengan perkembangan konsepsi hak asasi manusia, pada perkembangan zaman dan pemikiran ada 3 (tiga) generasi, yaitu:
1) generasi kesatu, berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik;
2) generasi ke-2, berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya;
3) generasi ke-3, berkaitan dengan hak-hak atas pembangunan.
Hak asasi manusia generasi ketiga tergolong cukup baru karena diperkirakan dimulai pada tahun  1980-an  yang  berbicara  dalam  hal  hak  atas  pembangunan  atau rights  to  development . 14 Pada perkembangannya hak asasi manusia generasi ketiga merupakan hasil konsensus dari hak asasi  manusia  generasi  kesatu  dan  kedua,  yang  sebelumnya  telah  merefleksikan  suatu  basis argumentasi  dan pemikiran atas hak bersama masyarakat  agar adanaya pengakuan sebagai  hak asasi manusia generasi ke-3.
Pembangunan  merupakan  hal  yang  pasti  dan  wajar  terjadi  bagi  kelangsungan  hidup manusia,  namun  pada  saat  yang  bersamaan  pembangunan  tersebut  juga  dapat  menimbulkan suatu dampak yang mengarah ke negatif dengan erat kaitannya berdampak terhadap lingkungan hidup. Pembangunan  yang dilakukan dapat memicu hilangnya kesehatan dan turunnya kualitas hidup  dengan  berdasar  pada  hal-hal  yang  merugikan  banyak  individu,  seperti,  pencemaran lingkungan, rusaknya ekosistem dan tempat tinggal  akibat banjir serta erosi, dan permasalahan sosial yang berdampingan dengan masyarakat, di Indonesia hal tersebut biasa terjadi atas dasar kepentingan  pengusaha  yang  mendirikan  suatu  korporasi  di  suatu  wilayah  tanpa mempertimbangkan aspek-aspek mengenai lingkungan.
12 Jimly Asshiddiqie, Green Konstitution: Nuansa Hijau UUD 1945 (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
13 Ibid.
14 Jefri Porkonanta Tarigan,  “Akomodasi Politik  Hukum Di Indonesia Terhadap Hak  Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya,” Jurnal Konstitusi 14, no. 1 (2017): 168.
Secara  nasional  di  Indonesia,  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  secara konstitusionalitas  semakin  dipertegas  dengan  diundangkannya  UUPPLH    sebagaimana  telah dijelaskan  diawal  dan  menjadi  babak  baru  hadirnya  pengakuan  dan  jaminan  perlindungan  hak atas  lingkungan  hidup  dan  adanya  pertanggungjawaban  pidana  bagi  setiap  yang  melakukan perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup. 15
b) Problematika Konsepsi Strict Liability Pasca Pengesahan UU Cipta Kerja
Konsepsi strict  liability merupakan  perluasan  dari  asas  pencemar  membayar  ataupun tanggung  jawab  mutlak  merupakan  prinsip  pertanggungjawaban  korporasi  dimintakan pertanggungjawabannya  terhadap  suatu  permasalahan  lingkungan  tanpa  perlu  membuktikan kesalahan  korporasi  tersebut.  Asas strict  liability berdiri  atas  dasar  pertanggung  jawaban terhadap perbuatan perusakan dan pencemaran lingkungan tanpa perlu adanya unsur pembuktian terlebih  dahulu.  Alasan  penggunaan  aspek  kesalahan  yang  tidak  perlu  dibuktikan  anatara  lain, pertama, jaminan  dalam  mematuhi  aturan-aturan  penting  yang  sangat  diperlukan  bagi kesejahteraan  masyarakat, kedua, bukti  kesalahan  yang  harus  di  dapatkan  sangat  sulit  untuk didapatkan  dalam  kaitannya  pelanggaran  terhadap  peraturan  yang  menyangkut  akan kesejahteraan  dan  kelangsungan  hidup  dari  masyarakat, ketiga, tingkat  kebahayaan  pada lingkungan sosial yang mencuat dari perbuatan-perbuatan tersebut cukup tinggi. 16
Belum sempat pelaksanaan dalam menjamin hak atas lingkungan hidup  agar tetap adil dan lestari,  Pemerintah  dan  DPR  RI  justru  membuat  kebijakan  baru  dengan  mengesahkan Omnibuslaw UU Cipta Kerja yang berpotensi merampas dan menggerogoti masyarakat sipil dari berbagai aspek, khususnya pada bidang lingkungan hidup. Substansi yang ada dalam UU Cipta Kerja  cenderung  kontroversial,  bukannya  menjamin  keadilan  ekologis,  beberapa  pasal  justru bertolak  belakang  dengan  hal  tersebut  dengan  alasan  untuk  mempermudah  investasi.  Secara garis  besar,  UU  Cipta  Kerja  telah  mengubah  pertanggungjawaban  pidana  bagi  korporasi  yang melakukan  pencemaran  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  88  UUPPLH.  Berikut  perbuhan yang terjadi mengenai Strict Lialibility:
Tabel 1.
Perbandingan Strict Lialibility UUPPLH UU CIPTA KERJA
15 Eko Nurmardiansyah, “Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco- Democracy,” Veritas et Justitia 1, no. 1 (2015): 183–219.
16 Anak Agung dan Sri Untari and Sri Utari, “Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability Dalam  Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi Di Indonesia,” Jurnal Kertha Negara 8, no. 32 (2020): 8–9.

## Pasal 88
Setiap  orang  yang  tindakannya,  usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan  dan/atau  mengelola  limbah  B3, dan/atau  yang  menimbulkan  ancaman  serius terhadap  lingkungan  hidup bertanggung jawab  mutlak  atas  kerugian  yang  terjadi tanpa perlu pembuktian

## Pasal 88
Setiap  orang  yang  tindakannya,  usahanya, dan/atau  kegiatannya  menggunakan  B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau  yang  menimbulkan  ancaman  serius terhadap  lingkungan  hidup bertanggung jawab  mutlak  atas  kerugian  yang  terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya
Pembuktian  terkait  kesalahan  sebenarnya  sangat  sulit  didapatkan  terhadap  pelanggaran- pelanggaran  peraturan  yang  berhubungan  dengan  kehidupan  dan  keadilan  ekologis  bagi masyarakat.  Doktrin  pertanggungjawaban  tradisional  berupa  pertanggungjawaban  berdasarkan kesalahan (liability  based  on  fault) tidak  mampu  mengantisipasi  kegiatan-  kegiatan  yang beresiko besar. Upaya hukum yang dilakukan dengan melakukan gugatan pencemaran seringkali keterkaitan antara zat kimia dengan kerugian yang diderita penggugat menjadi perdebatan sebab kemungkinan  adanya  penyebab  ganda,  bukan  hanya  dari  zat  pencemar. 17 Karena  masalah tersebut, maka konsep pertanggungjawaban mutlak dikembangkan (strict liability) Penghilangan frasa  “tanpa  perlu  pembuktian  unsur  kesalahan”  merupakan  sebuah  kemunduran  di  bidang penegakan hukum  lingkungan, kembali  kepada  doktrin tradisional  berupa pertanggungjawaban berdasar kesalahan yang sulit mengatasi kendala gugatan lingkungan.
Indonesia  berada  pada  titik  nadir  bahaya  kemanusiaan  yang  disebabkan  oleh  kerusakan lingkungan  hidup.  Substansi  dari  UU  Cipta  Kerja  hanya  cendrung  untuk  memperhatikan  dan mengakomodir kepentingan tertentu tanpa mempertimbangkan keadilan ekologis. Selain itu juga hal  ini  berpotensi  tidak  menaruh  ruang  perlindungan  pada  hak  warga  negara  atas  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat  diakibatkan  hilangnya  kontrol  langsung  pengelolaan  lingkungan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan, kerancuan terhadap konsep strict liability.
Sehingga  penulis  berpendapat  bahwa  UU  Cipta  Kerja  sama  sekali  tidak  mengindahkan kaidah-kaidah  hukum  dalam  pembuatan  kebijakan  negara  (politik  hukum)  untuk  melakukan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Seharusnya  hak  atas  lingkungan  hidup  dapat dijalankan dalam sistem bernegara dengan mengacu pada green constitution, green legislation, dan green budgeting .
17 Nila Amania, “Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup,” Syariati : Jurnal Studi Al- Qur’an dan Hukum 6, no. 02 (2020): 218.

## 4. PENUTUP
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  atau  yang  biasa  dikenal  sebagai Omnibus  Law yang  telah  disahkan  oleh  DPR  dan  Pemerintah  masih  banyak  menyimpan permasalahan  yang  sampai  sekarang  masih  menjadi  perdebatan,  salah  satunya  adalah penghapusan  frasa  “tanpa  perlu  pembuktian  unsur  kesalahan”  pada  Pasal  88  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diganti dengan “dari  usaha  dan/atau  kegiatannya”.  Perubahan  frasa  di  pasal  tersebut  telah  mencederai masyarakat sipil dan komitmen negara dalam melakasanakan perlindungan terhadap llingkungan hidup,  karena  frasa  tersebut  merupakan  penerapan  dari  konsepsi strict  liability, sehingga  tidak mudah  untuk  menjerat  bagi  setiap  yang  melakukan  kerusakan  lingkungan  karena  beban pembuktian yang memang sulit untuk dilakukan.

## Daftar Pusataka

## A. Jurnal
Akib,  Muhammad.  “Pergeseran  Paradigma  Penegakan  Hukum  Lingkungan:  Dari  Mekanistik- Reduksionis Ke Holistik-Ekologi.” Masalah-Masalah Hukum 43, no. 1 (2014): 125–131.
Amania,  Nila.  “Problematika  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Sektor  Lingkungan  Hidup.” Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum 6, no. 02 (2020): 209–220.
Anak Agung dan Sri Untari, and Sri Utari. “Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang  Cipta  Kerja  Terhadap  Masif  Deforestasi  Di  Indonesia.” Jurnal  Kertha Negara 8, no. 32 (2020): 1–12.
Ansari, M. “Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi).” Jurnal  Konstitusi 11,  no.  2  (2014):  276– 295.
Hakim,  Dani  Amran.  “Politik  Hukum  Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (2016): 114–132.
Jazuli, Ahmad. “Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan  Berkelanjutan  (The  Law  Dynamics  on  the  Environmental  and  Natural Resources  in  Order  to  Sustainable  Development).” RechtsVinding  Media  Pembinaan
Hukum Nasional 4, no. 2 (2015): 181–197.
https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/19/3.
Mina,  Risno.  “Pelaksanaan  Izin  Lingkungan  Di  Kabupaten  Banggai  Sebagai  Upaya Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.” Bina  Hukum  Lingkungan 1,  no.  2 (2017): 207–218.
Nurmardiansyah,  Eko.  “Konsep  Hijau:  Penerapan  Green  Constitution  Dan  Green  Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy.” Veritas et Justitia 1, no. 1 (2015): 183–219.
Prasetio,  Teguh,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Singaperbangsa,  Maharani  Nurdin,  Fakultas Hukum,  and  Universitas  Singaperbangsa.  “Kewenangan  Konkuren  Pemerintah  Daerah Dalam  Perizinan  Industri  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang Cipta Kerja.” Jurnal Kertha Semaya, 9, no. 2 (2021): 314–329.
Tarigan,  Jefri  Porkonanta.  “Akomodasi  Politik  Hukum  Di  Indonesia  Terhadap  Hak  Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya.” Jurnal Konstitusi 14, no. 1 (2017): 168.
Wibawa,  I  Putu  Sastra.  “Politik  Hukum  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Menuju Ekokrasi Indonesia.” Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 18, no. 1 (2016): 51–68.
Yusa, I Gede, and Bagus Hermanto. “Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan.” Jurnal Konstitusi 15, no. 2 (2018): 306.

## B. Buku
Asshiddiqie, Jimly. Green Konstitution: Nuansa Hijau UUD 1945 . Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Mamudji,  Soerjono  Soekanto  dan  Sri. Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat) . Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan Di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.