## ABSTRACT
Zakat  is  a  religious  “ maaliyah  ijtima’iyah ”,  worship  associated  with  the property,  which  has  a  position  is  very  important  to  improve  the  welfare  of  the community,  if  properly  managed,  trustworthy,  transparent  Shari'a  compliant Islamiyah,  both  collection  and  distribution.  Suspected  not  optimal  zakat  because the government does not have specific policies to make zakat as a source of state revenues.  However,  if  the  charity  has  shown  remarkable  function  as  a  tool  of poverty and pensejahtera pengentas people, the government could begin to look to charity as a major instrument in the nation's economy.
The problem in this research is the utilization of zakat what is appropriate as  the  fight  against  poverty?  And  how  is  ideally  Baznas  utilization  of  zakat  in Central  Java  province  attempted  to  alleviate  poverty?  The  purpose  of  this  study was  to  determine  the  utilization  of  zakat  is  appropriate  as  the  fight  against poverty, and to determine the utilization of zakat in Central Java province Baznas strived for poverty alleviation.
The  method  used  in  this  research  is  juridical  empirical  research,  the research  refers  to  the  norms  and  principles  of  law  contained  in  legislation  and judicial decisions and adjusted to actual conditions. Specifications of this research is  descriptive  analytical  research,  a  study  that  tried  to  illustrate  the  legal  issues, legal  and  studying  it  or  analyze  it  according  to  the  needs  of  the  research  in question, namely on the Empowerment of charity as an effort to increase poverty.
The data analysis used is qualitative analysis, which, after collecting data,
processing  is  done,  analyzing  and  constructing  thoroughly,  systematically describes  the  relationship  between  different  types  of  data.  Further  data  is completed  and  processed,  and  then  analyzed  descriptively.  So  as  to  provide  a solution to the problems in this study, which is about the Empowerment Zakat for Poverty Reduction Efforts?
Baznas  utilization  of  zakat  in  Central  Java  province  is  not  suitable  as reducing poverty. Because until now only zakat profession is maintained and only a couple of the Local  Government Unit (SKPD) only in Central  Java. Poverty is not  just  caused  by  natural  factors  alone,  but  also  equitable  development  factors influence on this issue. One solution is to empower community-based charity.  In effect, alleviating poverty is to alleviate the cause, either individuals or groups in society.
Keywords : Utilization of charity, poverty alleviation, National Zakat Agency .

## PENDAYAGUNAAN ZAKAT
SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi di Baznas Provinsi Jawa Tengah)

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Permasalahan  yang  melibatkan penduduk  miskin  sangat  kompleks, sehingga  sulit  untuk  diselesaikan. Kemiskinan  bukan  hanya  disebabkan oleh  faktor alamiah  saja,  namun  faktor pemerataan  pembangunan  juga  mem- berikan pengaruh terhadap masalah ini. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh ekonomi  Islam  untuk  menyelesaikan masalah  ini,  yaitu  dengan  pember- dayaan  masyarakat  berbasis  kepada zakat.
Islam  sebagai  agama  yang  uni- versal  yaitu  sebuah  tuntunan  yang memberikan  solusi  bagi  kemaslahatan ummatnya  menawarkan  solusi  yang mampu  mengatasi  masalah  tersebut yaitu  dengan  zakat.  Ketentuan  dalam Fiqih  Islam,  zakat  itu  wajib atas  setiap Muslim  yang  merdeka  yang  telah memiliki  satu  nishab  dari  salah  satu
jenis  harta  yang  wajib  dikeluarkan zakatnya. 100
Zakat  mempunyai  hubungan  erat dengan  ibadah  lain  seperti  shalat sehingga  kata  zakat  dalam  Al-Qur’an seringkali disandingkan dengan kewajiban  atau  perintah  shalat,  missal- nya  di  dalam  Ayat,  “ wa  aqiimush- shaalah  wa  aatuz-zakaah ”.  Konse- kuensi  yuridisnya  kewajiban zakat ini juga  menjadi  ukuran  apakah  seorang muslim itu disebut “ taqwa ” atau tidak, hal  ini  dapat  dilihat  dari  ketaatan membayar  zakatnya,  bahkan  seseorang Muslim baru berhak menjadi “ ikhwan ” atau “saudara” dalam dienul Islam jika telah membayarkan zakat. 101
Yusuf  Qardhawi  mengemukakan pendapatnya tentang Zakat yaitu sebagai  berikut:  “Zakat  merupakan ibadah  amaliyah  ijtima’iyyah  yang
100 Sayyid Sabiq, Fiqih Islam , Terj. M. Syaf, Jilid III, Bandung: Al-Maarif, 1990, hlm. 22.
101 A.  Latief  Muchtar, Pemahaman baru  Tentang  Harta  yang  Wajib  Dizakatkan dan  Implementasinya  di  Berbagai  Negara , Makalah pada Seminar Zakat Profesi, Bandung:  LPPM  PUSKAJI  UNISBA,  1993, hlm. 1.
memiliki posisi sangat penting,
strategis dan menentukan”. 102 Selanjut- nya, guru besar ilmu syari’ah
Universitas Al-Azhar, menyatakan bah- wa  “Zakat  adalah  rukun  hartawi kemasyarakatan  dari  rukun  Islam  yang lima”.  Zakat  juga  disebut  ibadah sebagai “saudara kandung” shalat.
Didin  Hafidhuddin  memberikan pendapatnya  tentang  pengertian  zakat yaitu  sebagai  berikut:  “Zakat  adalah ibadah  maaliyah  ijtima’iyah,  ibadah yang  berkaitan  dengan  harta  yang memiliki  kedudukan  dan  posisi  yang sangat  penting  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jika dikelola dengan  baik,  amanah,  transparan  dan sesuai  dengan  syariat  Islamiyah  baik pengambilannya maupun pendistribusi- annya”. 103 Ia  juga  mengemukakan, bahwa  manfaat  zakat,  yaitu  “Zakat mempunyai  manfaat  baik  dilihat  dari sisi  ajaran  Islam  maupun  dari  sisi pembangunan kesejahteraan ummat. 104
102 Yusuf  Qardhawi, Al-Ibadah  fil- Islam ,  Beirut:  Mu’assasah  Risalah,  1993,  hlm.
235. 103 Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif , Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 245.
104 Didin  Hafidhuddin, Zakat  Dalam Perekonomian  Modern ,  Jakarta:  Gema  Insani, 2002, hlm. 1.
Gustian  Djuanda  mengemukakan pendapatnya  tentang  manfaat  zakat, sebagai berikut: 105
“Pada  masa  Rasulullah  saw.  dikenal sebuah  lembaga  yang  disebut  Baitul Maal  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi mengelola  keuangan  negara.  Sumber pemasukannya  berasal  dari  dana  zakat, infaq,  kharaj  (pajak  bumi),  jizyah (rampasan  perang),  fai’  dan  lain-lain. Sedangkan  penggunaanya  untuk  asnaf mustahik (yang berhak menerima) yang telah ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan,  kesejahteraan  sosial,  pem- buatan  infrastruktur  dan  lain  sebagai- nya”.
Landasan  Hukum  Konstitusi  di Negera  Indonesia  telah  merumuskan tentang  kewajiban  untuk  menjalankan perintah  zakat  ini  tercantum  dalam Pembukaan  UUD  1945  Alinea  ke-4 yang berbunyi sebagai berikut:
”Kemudian  dari  pada  itu  untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia  yang  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melak- sanakan  ketertiban  dunia  yang  ber- dasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi  dan  keadilan  sosial,  maka disusunlah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
105 Gustian  Djuanda,  dkk, Pelaporan Zakat  Pengurang  Pajak  Penghasilan ,  Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 1.
Indonesia  yang    berkedaulatan  rakyat dengan  berdasarkan  kepada  Ketuhanan Yang  Maha  Esa,  kemanusiaan  yang adil  dan  beradab,  persatuan  Indonesia dan  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/  perwakilan  serta dengan  mewujudkan  suatu  keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”. 106
Sebelum  diterbitkan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2011,  ten- tang  pengelolaan  zakat,  pengelolaan zakat  di  Indonesia  tidak  dilaksanakan secara  professional,  seperti  dilakukan oleh  perkumpulan  orang,  perseorangan tokoh  umat  Islam  ( alim  ulama ),  atau pengurus/  takmir  masjid/  musholla telah  memberitahukan  kegiatan  penge- lolaan  zakat.  Pengelolaan  yang  ada masih sebatas sampingan, tidak meluas dan tidak tertanam kuat di masyarakat. 107
Perlindungan  dan  jaminan  men- jalankan ibadah sesuai dengan  agama- nya dalam konstitusi  Pasal 29 Ayat (2) UUD  1945  yang  telah  melahirkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
106 Majelis  Permusyawaratan  Raktyat, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945 ,  Jakarta:  Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015, hlm. 3.
107 T.M.  Hasbi  Ash  Shiddieqiy, Pedoman  Zakat ,  Semarang:  Pustaka  Rizki Putra, 1999, hlm. 11.
2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat  di- anggap  telah  membawa  “angin  segar” dalam kehidupan beragama di Indonesia  terutama  bagi  Umat  Islam. Dalam ketentuan umum Pasal 1 Point 7 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2011  disebutkan  bahwa  Badan  Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut  Baznas,  adalah  lembaga  yang melakukan  pengelolaan  zakat  secara nasional.
Badan  Amil  Zakat  Nasional (Baznas)  Provinsi  Jawa  Tengah  me- rupakan  bentukan  masyarakat  atau berada  dibawah  lembaga  tertentu  yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Hal  ini  berguna  untuk  mengetahui apakah  masyarakat  mempunyai  respon positif  untuk  melaksanakan  (mem- bayar)  zakat,  dan  bagaimana  lembaga itu  secara  professional  melaksanakan tugas  pengelolaan  zakat  sebagai  upaya pengentasan kemiskinan.
Ditengarai belum optimalnya fungsi zakat juga diakibatkan pemerintah  tidak  memiliki  kebijakan khusus untuk menjadikan zakat sebagai salah  satu  sumber  pemasukan  negara, karena sumber pendapatan negara yang
utama  pada  saat  ini  adalah  pajak.  Hal ini  sangat  disayangkan  karena  zakat adalah  salah  satu  rukun  Islam  yang wajib  dilaksanakan  oleh  umat  Islam, dimana  mayoritas  dari  penduduk  yang ada di Indonesia adalah penduduk yang beragama  Islam.  Namun  demikian, apabila  zakat  telah  memperlihatkan fungsinya  yang  luar  biasa  sebagai  alat pengentas kemiskinan dan pensejahtera umat,  bisa  saja  pemerintah  mulai melirik zakat sebagai instrument utama dalam perekonomian bangsa.
Salah  satu  kunci  keberhasilan pemberdayaan  Ziswaf  ini  terletak dalam  manejemen  (pengelolannya). Untuk  menjalankan  tugas  dan  fungsi zakat  di  era  modern  ini  mutlak  harus dikembangkan  menjadi  satu  organisasi manajemen  Ziswaf  yang  handal,  salah satu diantaranya yaitu Baznas.
Efektifitasnya perlu dipertanyakan, karena masalah kemiskinan umat Islam Indonesia  khususnya  Provinsi  Jawa Tengah  sampai  saat  ini  belum  dapat dipecahkan.

## TELAAH PUSTAKA
Zakat  sebagai  suatu  amalan mempunyai  dua  fungsi  yaitu  sebagai
ibadah  bagi  muzzaki  dan  juga  sebagai sumber  utama  pendapatan  Negara. Dalam  pengelolaan  zakat  pada  zaman kepemimimpinannya, Nabi sendiri yang  turun  tangan  memberikan  contoh dan petunjuk operasionalnya. 108
Tentang  prosedur  pengumpulan  dan pendistri-busian  zakat  diluar  kota Madinah,  Nabi  mengutus  petugas untuk mengumpul-kan dan menyalurkan  zakat.  Diantara  petugas itu  adalah  Mu’adz  bin  Jabal  untuk memungut  dan  mendistribusikan  zakat dari  dan  untuk  penduduk  Yaman. Rasulullah  saw.  mengangkat  pegawai zakat  (amilin)  antara  lain    Ibnu Lutabiyah,  Abu  Mas’ud,  Abu  Jahm, Ubah bin Amir, Dahhaq, Ibnu Qais dan Ubadah  bin  as-Samit,  untuk  mengum- pulkan  zakat  dan  membaginya  kepada yang  berhak. 109
Lembaga-lembaga  Negara  yang bertugas  menerima,  menghimpun  dan mendistribusikan zakat tersebut disebut dengan  “Baitul  Mal”,  yang  dibentuk
108 Abdurrahman  Qadir, Zakat  Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial , Jakarta: Grafindo Persada, tth., hlm. 88.
109 Sjehul  Hadi  Permono, Pemerintah Indonesia  Sebagai  Pengelola  Zakat ,  Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 37.
dengan  tujuan  sebagai  sarana  tercipta- nya  tujuan  Negara  dan  pemerintahan serta untuk kesejahteraan kaum muslimin. 110
Pengelolaan yang telah dilakukan Rasullullah  ini  dilanjutkan  oleh  para sahabat  sebagai  suatu  amanah  yang diemban untuk mencapai kesejahteraan umat  yang  menjadi  tujuan  agama Islam. Abu Bakar merupakan salah satu sahabat  yang  dapat  menjaga  keutuhan dan  kesatuan  bangsa  Arab  serta mempertahankan lembaga-lembaga syari’at  yang  berlaku  sejak  Nabi  saw. tercatat beberapa tindakan yang dilakukan  oleh  Abu  Bakar  pada  masa kekhalifahannya  untuk  mempertahan- kan  lembaga  zakat  dalam  perlawanan yang  dilakukan  oleh  bangsa  Arab  bagi yang  tidak  membayar  zakat  salah satunya  dengan  menerapkan  hukuman mati bagi orang yang menolak membayar zakat. 111
Pada  masa  kekhalifahan  Umar Ibn al-Khatab tidak segan-segan mengeluarkan  ancaman  dan  tindakan
110 Abdul  Aziz  Dahlan,  et  Al.,
Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  Jilid  1,  Jakarta:
Ichtiar baru Van Hoeve, hlm. 187. 111 Saidus  Sahar, Azas-Azas  Hukum Islam , Bandung: Alumni, tt., hlm. 90.
tegas  bagi  petugas  yang  lalai  atau menyalahgunakan  harta  zakat.  Penge- lolaan  wilayah  yang  semakin  luas dengan persoalan yang semakin kompleks,  Umar  membenahi  struktur pemerintahannya  dengan  membentuk beberapa  lembaga  baru  yang  bersifat eksekutif  operasional.  Diantara  lem- baga  baru  yang  dibentuk  Umar  adalah “Baitul  Mal”  yang  berfungsi  untuk mengelola  sumber-sumber  keuangan termasuk zakat. 112
Pada zaman kekhalifahan Utsman bin  Affan,  pengumpulan  zakat  tidak lagi  dipusatkan  pada  khalifah,  karena bagi  khalifah  Utsman,  urusan  zakat merupakan  urusan  yang  penting,  untuk itu  beliau  mengangkat  pejabat  khusus untuk  menangani  hal  tersebut,  yaitu Zaid bin Tsabit.
Pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Tahlib yang dibai’at setelah lima hari terbunuhnya khalifah Utsman bin  Affan,  persoalan  zakat  menjadi sangat  kompleks  karena  terjadinya gejolak  dalam  masalah  politik  serta perpecahan  dalam  masyarakat.  Dengan
112 Abudin  Nata, Mengenal  Zakat, Infaq  dan  Shadaqah ,  Jakarta:  Bazis,  tth.,  hlm. 91.
kecerdasannya,  Ali  bin  Abi  Thalib mempunyai  sudut  pandang  lain  dalam menetapkan  persamaan  jumlah  dalam pembagian  harta  kekayaan,  beliau menolak  untuk  membedakan  status masyarakat dalam pembagian harta dari Baitul Mal. 113
Periode  Daulah  Bani  Umayyah yang berlangsung selama hampir sembilan  puluh  tahun  (41–127  H) tampil  salah  seorang  khalifahnya  yang terkenal,  yaitu  Umar  bin  Abdul  Aziz (99–101  H).  Beliau  terkenal  dengan kebijakan  dan  keadilan  serta  keber- hasilannya  dalam  memajukan  dan mensejahterakan  masyarakat,  termasuk keberhasilan  dalam  penanganan  zakat, sehingga  zakat  yang  terkumpul  me- limpah  ruah  dalam  “ Baitul  Mal ” sampai  menimbulkan  kesulitan  bagi petugas  amil  zakat  mencari  golongan fakir  miskin  yang  membutuhkan  harta zakat tersebut.
Menurut  Yusuf  Qardhawi,  pada masa  Umar  bin  Abdul  Aziz  menjadi khalifah, Negara berada dalam keadaan adil dan makmur serta kemiskinan pun
113 Muhammad, Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam  Fiqih Kontemporer , Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, hlm. 35.
sirna. Pada masa inilah Yahya bin Said diutus  oleh  khalifah  untuk  membawa zakat  ke  Afrika.  Berhari-hari  Yahya mencari  fakir  miskin  yang  berhak diberi  zakat,  tetapi  usahanya  sia-sia kerena  tidak  menemukan  orang-orang tersebut  hal  ini  dikarenakan  khalifah telah memberikan kemakmuran kepada rakyatnya,  maka  harta  zakat  itu dijadikan  oleh  Yahya  untuk  membeli budak agar dapat membebaskan mereka. 114
Sejalan dengan perjuangan Bangsa  Indonesia menentang penjajah- an  Barat  dahulupun,  zakat  terutama bagian sabilillahnya merupakan sumber dana  perjuangan. 115 Namun  ketika  satu persatu  tanah  air  kita  dikuasai  oleh penjajah  Belanda, pemerintah Kolonial mengeluarkan  Bijblad  Nomor  1892 tanggal  4  Agustus  1893  yang  berisi kebijaksanaan pemerintah K.N. Sofyan Kolonial mengenai zakat. 116
114 Yusuf  Qardhawi, Syari’at  Islam di Tantang  Zaman ,  terj.  Abu  Zaky,  Surabaya: Pustaka Progressif, hlm. 30.
115 K.N.  Sofyan  Hasan, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf , Surabaya: Al-Ikhlas, hlm.13.
116 Muhammad  Daud  Ali, Lembaga- Lembaga Islam di Indonesia , Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 250.
Dengan  dicantumkannya  Pasal- Pasal  dalam  UUD  1945  yang  ber- hubungan  dengan  kebebasan    men- jalankan  syari’at  agama  (Pasal  29)  dan Pasal  34  UUD  1945  yang  menyatakan bahwa  fakir  miskin  dan  anak-anak terlantar  dipelihara  oleh  Negara.  Kata “fakir  miskin”  yang  dipergunakan dalam  Pasal  tersebut  jelas  menunjuk- kan kepada para mustahik yang berhak menerima zakat.
Hal  ini  merupakan  perhatian Pemerintah  terhadap  lembaga  zakat  ini secara  kualitatif  mulai  meningkat  pada tahun  1968.  Pemerintah  mengeluarkan Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  4 tentang  pembentukan  Badan  Amil Zakat  dan  Nomor  5  Tahun  1968 tentang  pembentukan  Baitul  Mal  di tingkat  pusat,  provinsi  dan  kabupaten/ kota.  Setahun  sebelumnya,  yakni  pada Tahun 1967, Pemerintah telah
menyiapkan  RUU  Zakat  yang  akan dimajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang. 117
Dengan  adanya  perhatian  yang begitu besar oleh Pemerintah dalam hal
117 Muhammad  Daud  Ali, Sistem Ekonomi  Islam,  Zakat  dan  Wakaf ,  Jakarta:  UI Press, hlm. 39.
Zakat  ini,  maka  didirikanlah  Badan Amil  Zakat  (BAZ)  dengan  dilator- belakangi  oleh  kondisi  nasional  yang menuntut  semua  komponen  bangsa untuk    ikut  berpartisipasi  dalam  pem- bangunan. Demikian pula ummat Islam di  Indonesia  yang  merupakan  salah satu  harapan  bangsa,  wajib  pula  ikut serta  mengisi  dan  melanjutkan  usaha pembangunan  itu.  Bahkan  sebagai komponen yang dominan dan potensial,  ummat  Islam  tidak  hanya dituntut  kuantitasnya  melainkan  juga subtansi  ajaran  Islam  yang  secara menyeluruh untuk membangun bangsanya. 118
Pengelolaan  zakat  di  Indonesia pada  saat  ini  telah  diatur  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2011  dikuatkan  dengan  PP  Nomor  14 Tahun 2014, tentang Pelaksanan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2011,  tentang  Pengelolaan  Zakat  dan KMA  118  Tahun  2014  Pembentukan BAZNAS  Provinsi,  Undang-Undang tersebut telah mendorong upaya
118 A.  Djazuli,  Yodi  Jon  Wari, Lembaga-Lembaga  Perekonomian  Ummat: Sebuah  Pengenalan ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, hlm. 37.
pembentukan  lembaga  pengelola  zakat yang  amanah,  kuat  dan  dipercaya  oleh masyarakat.
Tujuan  pembangunan  Negara Republik  Indonesia  adalah  identik dengan  sasaran  dan  tujuan  zakat. Konsep zakat ada persesuainnya dengan  sila  dalam  Pancasila,  Undang- Undang Dasar 1945  Pasal 27 Ayat (2), Pasal  29  dan  Pasal  34.  Pengurusan zakat  oleh Pemerintah merupakan kon- sepsi  yang  integral  dalam  merealisasi- kan  Pancasila  khususnya  sila  Keadilan Sosial  dan  Pasal  34  Undang-Undang Dasar  1945  yang  berbunyi  “Fakir miskin  dan  anak  terlantar  dipelihara oleh negara”. Pemerintah wajib menye- lenggarakan  berbagai  untuk  mencapai masyarakat  yang  adil  dan  makmur menuju  kesejahteraan  rakyat  lahir batin.
Seluruh konsep pengelolaan zakat  tersebut  diatur  dalam  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pengelolaan  zakat  berasaskan:  syariat Islam,  amanah,  kemanfaatan,  keadilan, kepastian  hukum,  terintegrasi,  dan akuntabilitas.  Selanjutnya  Pasal  3
merumuskan  bahwa  pengelolaan  zakat bertujuan  untuk  meningkatkan  efek- tivitas  dan  efisiensi  pelayanan  dalam pengelolaan  zakat;  dan  meningkatkan manfaat  zakat  untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  dan  penang- gulangan kemiskinan.

## Kerangka Teoretik
Secara  umum  pengertian  teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu  sama  lain  atau  berbagai  ide  yang memandatkan dan mengorganisasi pengetahuan  tentang  dunia.  Ia  adalah sarana  yang  ringkas  untuk  berfikir tentang dunia dan bagaimana bekerja. 119 Kerangka teori  adalah penentuan  tujan  dan  arah  penelitian dalam  memilih  konsepkonsep  yang tepat  guna  pem-bentukan  hipotesa. 120
Teori ini sebagai sarana yang memberikan  rangkuman  bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap
119 HR.  Otje  Salman  S  dan  Anton  F Sutanto, Teori  Hukum ,  Bandung:  Refika Aditama, 2005, hlm. 22.
120 Soerjono  Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  UI  Press,  1986, hlm. 129.
bidang  ilmu  pengetahu-an, 121 yang berfungsi  untuk  memberikan  arahan atau  petunjuk  dan  meramalkan  serta menjelaskan gejala yang diamati.
Untuk  mendukung  pemahaman dalam  menjelaskan  permasalahan  pada penelitian  ini,  maka  teori  yang  di- gunakan.
1. Teori Kepastian Hukum
Menurut  Jhon  Austin,  untuk mencapai (kepastian hukum) hukum harus  dipisahkan  dari  moral.  Hans Kelsen  menjelaskan  bahwa  hukum tidak hanya dilepaskan dari persoalan  moral  melainkan  juga harus  dimurnikan  dari  anasir  non hukum  seperti  filsafat,  politik, psikologi,  ekonomi,  dan  sosial. 122
Kepastian hukum atau rechts- sicherkeit ,  security, rechtzekerheit , adalah  sesuatu  yang  baru,  yaitu sejak hukum itu ditulis, dipositifkan, dan  menjadi  publik.  Kepastian hukum  menyangkut  masalah  " law Sicherkeit durch  das  Recht "  seperti
121 Marwan  Mas, Pengantar  Ilmu Hukum ,  Jakarta:  Ghalia  Indonesia,  2004,  him.
113.
122 Sulistyowati  Irianto  &  Shidarta, Metode  Penelitian  Hukum  Konstelasi  dan Reflekasi, Jakarta:  Pustaka  Obor  Indonesia, 2013, hlm. 15
memastikan, bahwa pencurian,
pembunuhan, menurut hukum merupakan  kejahatan.  Kepastian hukum  adalah  " scherkeit  des  rechts selbst " (kepastian tentang hukum itu sendiri). 123
Menurut  Gustav  Radbruch, hukum  harus  mengandung  tiga  nilai identitas. (1) Teori Kepastian
Hukum  atau rechtmatigheid .  Teori ini  meninjau  dari  sudut  yuridis.  (2) Teori  Keadilan  Hukum  ( gerec- tigheit ), asas ini meninjau dan sudut filosofis.  (3)  Teori  Kemanfaatan Hukum ( zwechmatigheid ) atau doelmatigheid  atau  utility.  Teori  ini meninjau  dari  sosiologis. 124 Pada mulanya, ajaran prioritas dari Gustav  Radbruch  dirasakan  jauh lebih  maju  dan  arif,  ketimbang “ajaran  ekstrem”,  yaitu  ajaran  etis, utilistis,  dan  dogmatic-legalistik. Namun lama-kalamaan, karena semakin kompleknya kehidupan ma-
123 Ahmad  Ali,  2010, Menguak  Teori Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana  Prenada  Media  Group,  2010,  hlm. 292.
124 Sudarsono, Kamus  Hukum  Edisi Baru,  Penerbit  Rineka  Cipta , Cetakan  kelima, Jakarta: 2007, hlm. 37.
nusia  di  era  modern  ini,  maka pilihan prioritas yang sudah dibakukan,  kadang-kadang  memun- culkan pertentangan antara kebutuh- an  hukum  dan  kasus-kasus  tertentu. Sebab adakalanya dalam suatu kasus keadilan yang lebih tepat diprioritas- kan  ketimbang  kemanfaatan  dan kepastian hukum, tetapi dalam kasus lain  justru  terasa  lebih  tepat  jika kemanfaatan  lebih  dipriotitaskan ketimbang  keadilan  dan  kepastian hukum,  dalam  kasus  lainnya  justru kepastian  hukum  yang  lebih  tepat diprioritaskan daripada keadilan dan kemanfaatan.
Ketiga unsur itu sebisa mungkin  ada  dalam  putusan  secara proposioal,  yaitu  kepastian  hukum ( rechtssicherheit ), kemanfaatan ( zweckmassigheit ), dan keadilan ( gerechtigheit ).  Itu  adalah  idealnya, tetapi  dalam  praktiknya  jarang terdapat  putusan  yang  mengadung tiga unsur itu secara proporsional. 125
Lebih lanjut Suteki menjelaskan, bahwa  ketiga  nilai  dasar  hukum
125 Sudikno  Mertokusumo, Penemuan Hukum sebuah Pengantar, Yogyakarta:
Liberty, 2009, hlm. 92.
memiliki hubungan ketegangan ( spanungsverhaltnis )  satu  sama  lain- nya.  Kepastian  hukum  kita  tempatkan sebagai  nilai  yang  diutamakan,  maka kepastian  hukum  ini  akan  menggeser nilai  kegunaan  dan  nila  keadilan  ke samping  karena  yang  utama  bagi kepastian  hukum  adalah  adanya  per- aturan  itu  sendiri,  tentang  apakah peraturan  itu  harus  adil  dan  memiliki kegunaan  bagi  masyarakatnya,  adalah di  luar  pengutamaan  nilai  kepastian hukum. 126

## 2. Teori Perlindungan Hukum
Menurut Fitzgerald, Teori per- lindungan  hukum  Salmond  bahwa hukum  bertujuan  mengintegrasikan dan  mengkoordinasikan  berbagai kepentingan dalam masyrakat karena  dalam  suatu  lalu  lintas kepentingan,  perlindungan  terhadap kepentingan  tertentu  dapat  dilaku- kan  dengan  cara  membatai  berbagai kepentingan pihak lain. 127
Phillipus  M.  Hadjon  men- jelaskan bahwa perlindungan hukum
126 Suteki, Desain  Hukum  di  Ruang Sosial , Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 191.
127 Satijipto  Raharjo, llmu  Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 5.
bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah  yang  bersifat  preventif dan resprensif. 128
Perlindungan Hukum  yang  preventif  bertujuan untuk  mencegah  terjadinya  seng- keta,  yang  mengarahkan  tindakan pemerintah  bersikap  hati-hati  dalam pengambilan  keputusan  berdasarkan diskresi  dan  perlindungan  yang  res- pronsif  bertujuan  untuk  mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya  di  lembaga  per- adilan. 129
Menurut  Lili  Rasjidi  dan  LB Wysa  Putra  bahwa  hukum  dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan  yang  sifatnya  tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif. 130 Perlindungan  hukum me-rupakan gambaran dari
bekerjanya  fungsi  hukum  untuk
128 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.
129 Maria Alfons,
Implentasi Perlindungan  lndikasi  Geografis  Atas  Produk-
Produk  Masyarakat  Lokal  Dalam  Prespektif
Hak Kekayaan Intelektual, Malang: Universitas Brawijaya, 2010, hlm. 18. 130 Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wysa  Putra, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem ,  Bandung:
Remaja Rusdakarya, 1993, hlm. 118.
mewujudkan  tujuan-tujuan  hukum yakni  keadilan,  kemanfaatan  dan kepastian hukum. Perlindungan hukum  adalah  suatu  perlindungan yang  diberikan  kepada  subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik  itu  yang  bersifat  preventif maupun  dalam  bentuk  yang  bersifat represif,  baik  yang  secara  tertulis maupun  tidak  tertulis  dalam  rangka menegakkan peraturan hukum.
3. Teori Keadilan
Perwujudan  keadilan  dapat dilaksanakan  dalam  ruang  lingkup kehidupan  masyarakat,  bernegara dan  kehidupan  masyarakat  inter- nasional,  ditunjukkan  melalui  sikap dan  perbuatan  yang  tidak  berat sebelah  dan  memberikan  sesuatu kepada  orang  lain  yang  menjadi haknya. 131 Hans  Kelsen  dalam bukunya “ General theory of law and state ”,  berpandangan  bahwa  hukum sebagai  tahanan  sosial  yang  dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan
131 Sudikno  Mertokusumo  dalam  H. Salim  HS. Perkembangan  Teori  Dalam  Ilmu Hukum ,  Jakarta:  Rajagrafindo  Persada,  2010, hlm. 82.
cara  yang  memuaskan  sehingga dapat  menemukan  kebahagiaan  di dalamnya. 132
Islam  memandang  keadilan adalah  hak  bagi  setiap  ummat manusia  dan  sekaligus  kewajiban yang  harus  dilakukan  pemerintah. Sementara  hukum syari’ah  di- tegakkan  untuk  menjamin  dan mewujudkan
keadilan. 133
Perwujudan  nilai  keadilan  sosial sangat  ter-gantung  dari  peranan negara melalui pengkondisian struktur  sosial  pada  masyarakat tertentu.  Dalam  sebuah  program pemberdayaan,  seringkali  wanita dan anak-anak dikelompok-kan
sebagai kelompok rentan
( vulnerable people )  yang  seharus- nya memperoleh perlindungan khusus  agar  hak-haknya  dapat  ter- jamin  sehingga  kesejahteraannya tidak terabaikan. 134
Metode Penelitian
132 Hans  Kelsen, General  Theory  of law  and  state, diterjamahkan  oleh  Rasisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 7. 133 Ahmad  Dzakirin,  http;//ahmed- dzakirin.blogspot.com/2010/09/bab-ii-konsep- negara-dalam-islam.html, diakses pada tanggal 21 November 2015.
134 Suteki, Op. Cit ., hlm. 248.
Metode  adalah  proses,  prinsip- prinsip  dan  tata  cara  memecahkan suatu  masalah,  sedangkan  penelitian adalah  pemeriksaan  secara  hati-hati, tekun  dan  tuntas  terhadap  suatu  gejala untuk  menambah  pengetahuan  manu- sia,  maka  metode  penelitian  dapat diartikan sebagai proses, prinsip- prinsip  dan  tata  cara  untuk  me- mecahkan  masalah  yang  dihadapi dalam melakukan penelitian. 135
1. Metode Pendekatan
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  yuridis  empiris,  yaitu penelitian  yang  mengacu  kepada norma-norma  dan  asas-asas  hukum yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  putusan pengadilan  dan  disesuaikan  dengan kondisi  yang  sebenarnya.  Ronald Dworkin  menyebut  metode  pene- litian tersebut juga sebagai penelitian doktrinal ( doctrinal research ),  yaitu  suatu  penelitian yang  menganalisis  baik  hukum sebagai  “ law  as  it  written  in  the
135 Soerjono  Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum, Jakarta:  UI  Press,  1986, hlm. 6.
book ”,  maupun  hukum  sebagai
“ law  as  it  is  decided  by  the  judge through judicial process ”. 136
Alasan penggunaan penelitian yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Pertama ,  analisis  kuali- tatif  didasarkan  pada  paradigma hubungan  dinamis  antara  teori, konsep-konsep  dan  data  yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang di dasarkan pada yang dikumpulkan. Kedua ,  data  yang akan  dianalisis  beraneka  ragam, memiliki  sifat  dasar  yang  berbeda antara  yang  satu  dengan  lainnya, serta  tidak  mudah  untuk  dikuan- tifisir. Ketiga , sifat dasar data yang akan  dianalisis  dalam  penelitian adalah  bersifat  menyeluruh  dan merupakan  suatu  kesatuan  yang integral,  dimana  hal  itu  menunjuk- kan  adanya  keanekaragaman  data
136 Anselmus  Strauss,  dan  Juliat Corbin, Basic of Qualitative Research, Grounded  Theory  Procedure  and  Technique , Newbury,  Park  London,  New  Delhi:  Sage Publication, 1979, hlm. 7.
serta  memerlukan  informasi  yang mendalam ( indepth information ). 137
Ketiga kriteria penelitian kualitatif  tersebut  terdapat  dalam penelitian tesis ini, sehingga sangat beralasan  menggunakan  metode kualitatif dalam analisis data. Penelitian  ini  bersifat  menyeluruh karena  berupaya  mendalami  ke- seluruhan  aspek  dari  kesesuaian pendayagunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan maupun  pendayagunaan  zakat  di Baznas  Provinsi  Jawa  Tengah diupayakan  untuk  pengentasan  ke- miskinan, yang keseluruhan dikons- truksikan dalam uraian yang sistematis.
Penelitian  ini  juga  berupaya mencari  hubungan  yang  harmonis dari  konsep-konsep  yang  ditemu- kan  dalam  bahan-bahan  hukum primer dan skunder dengan menggunakan  teori  atau  doktrin-
137 William  J.  Filstead, Qualitative Methods:  A  Needed  Perspective  in  Evaluation Reseaarch,  dalam  Thomas  D.  Cook  dan Charles  S.  Reichardt,  ed,  Qualitative  and Quantitative  Methods  in  Evalution  Research, London: Sage Publications, 1979, hlm. 38.
doktrin  hukum, 138 terkait  pendaya- gunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
2. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian ini
adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu  suatu  penelitian  yang  ber- usaha menggabarkan masalah hukum,  hukum  dan  mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan  dari  penelitian  yang bersangkutan.
3. Sumber dan Jenis Data Penelitian
Secara  umum  jenis  data  yang diperlukan  dalam  suatu  penelitian hukum  terarah  pada  penelitian  data sekunder dan primer.
d. Bahan  hukum  primer  adalah
bahan  hukum  yang  mempunyai kekuatan mengikat dalam masyarakat. Bahan hukum
sekunder  adalah  bahan  hukum yang  dapat  menginformasikan sumber  hukum  primer,  sedang- kan bahan hukum tersier adalah bahan  yang  memberikan  petun-
138 Chai  Podhisita,  et  al, Theoritical Terminological,  and  Philosophical  Issues  in Qualitative  Research, Qualitative  Research Methods, hlm. 7.
juk  atau  penjelasan  mengenai sumber  hukum  primer  dan sekunder, 139 yaitu:
5) Al-Qur’an dan Al-Hadits;
6) Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat;
7) PP  Nomor  14  Tahun  2014, tentang  Pelaksanan  UU  No. 23  Tahun  2011,  tentang Pengelolaan Zakat;
8) KMA  118  Tahun  2014, tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi.
e. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu bahan  yang  memberikan  pen- jelasan  mengenai  bahan  hukum primer, yang meliputi :
3) Berbagai  literatur  yang  ber- kaitan dengan tentang pengelolaan zakat; dan
4) Makalah  dan  Artikel,  me- liputi makalah tentang pengelolaan zakat.
f. Bahan  hukum  tersier,  yaitu bahan  hukum  penunjang  yang
139 Sri  Mamudji et  al.  Metode Penelitian  dan  Penulisan  Hukum ,  Jakarta: Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, 2005, hlm. 31.
memberi  petunjuk  dan  pen- jelasan  terhadap  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, majalah dan jurnal ilmiah, surat kabar, artikel bebas dari internet,  dan  majalah 140 juga menjadi  tambahan  bahan  bagi penulisan  tesis  ini  sepanjang memuat informasi  yang relevan dengan penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  penelitian  kepustakaan yang  bertujuan  untuk  mengkaji, meneliti,  dan  menelusuri  data-data sekunder  mencakup  bahan  primer yaitu  bahan-bahan  hukum  yang mengikat;  bahan  sekunder  yaitu yang  memberikan  penjelasan  me- ngenai  bahan  hukum  primer;  dan bahan  hukum  tersier  yakni  bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer dan sekunder.
140 Soerjono  Soekamto  dan  Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat, Jakarta:  Rajawali  Press, 1990, hlm. 14-15.

## Analisis Data
Metode analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif, dimana  setelah  semua  data  terkumpul, maka  dilakukan  pengolahan,  peng- analisisan  dan  pengkonstruksian  data secara  menyeluruh,  sistematis  dengan menjelaskan  hubungan  antara  berbagai jenis  data.  Selanjutnya  semua  data diselesai dan diolah, kemudian dianalisis  secara  deskriptif.  Penelitian yuridis  empiris,  pengelolaan  bahan hukum pada hakikatnya adalah kegiatan  untuk  mengadakan  sistematis terhadap  bahan-bahan  hukum  tertulis yang disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya,  yaitu  masalah  pendaya- gunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan  di  Baznas  Provinsi  Jawa Tengah.

## Pembahasan
Kemiskinan  dapat  digolongkan dalam  kemiskinan  struktural,  kemis- kinan  kultural  dan  kemiskinan  natural. Kemiskinan  struktural  disebabkan  oleh kondisi  struktur  perekonomian  yang timpang dalam masyarakat, baik karena kebijakan  ekonomi  pemerintah,  pengu- asaan  faktor-faktor  produksi  oleh
segelintir  orang,  monopoli,  kolusi antara pengusaha dan pejabat dan lain- lainnya.  Intinya  kemiskinan  struktural ini  terjadi  karena  faktor-faktor  buatan manusia.  Adapun  kemiskinan  kultural muncul  karena  faktor  budaya  atau mental  masyarakat  yang  mendorong orang  hidup  miskin,  seperti  perilaku malas  bekerja,  rendahnya  kreativitas dan  tidak  ada  keinginan  hidup  lebih maju.  Sedangkan  kemiskinan  natural adalah  kemiskinan  yang  terjadi  secara alami, antara lain yang disebabkan oleh faktor  rendahnya  kualitas  sumber  daya manusia  dan  terbatasnya  sumber  daya alam.  Dari  ketiga  katagori  kemiskinan tersebut,  pada  dasarnya  kemiskinan berpangkal  pada  masalah  distribusi kekayaan  yang  timpang  dan  tidak  adil. Karena itu Islam menekankan pengaturan  distribusi  ekonomi  yang adil  agar  ketimpangan  di  dalam masyarakat dapat dihilangkan.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas,  bahwa  pengelolaan  zakat  di Baznas  Provinsi  Jawa  Tengah  belum sesuai  sebagai  upaya  mengentaskan kemiskinan,  karena  dalam  pelaksanaan UU  Nomor  23  Tahun  2011,  tentang
Pengelolaan Zakat masih banyak hambatan  yang  dihadapi.  Yaitu  pen- dayagunaan  zakat  di  Baznas  Provinsi Jawa  Tengah  belum  sesuai  sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. Karena  sampai  saat  ini  hanya  zakat profesi  yang  dikelola  dan  hanya beberapa  Satuan  Kerja  Pemerintah Daerah  (SKPD)  saja  untuk  seluruh SKPD di Jawa Tengah.
Kendala yang dihadapinya antara lain: a. Realita  yang  ada  masih  banyak muzakki  yang  masih  enggan  untuk membayar  zakat,  terutama  para orang-orang  kaya  masih  banyak yang  enggan  membayar  zakat  atau hanya membayar sebagian kewajib- annya,  yaitu  sebatas  zakat  fitrah pada hari raya idul fitri saja;
b. Kepercayaan  masyarakat  ( muzakki ) kurang  terhadap  Baznas  dalam transparansi pengelolaan zakat;
c. Sosialisasi kepada masyarakat masih kurang optimal.
Solusi yang harus dilakukan, meliputi:
a. Melakukan pembinaan pencerdasan muzakki.  Disadari  bersama  bahwa para  Muzakki  belum  banyak  me- mahami  tentang  hakikat  penunaian
zakat.  Selama  ini,  zakat  hanya dipahami  sebatas  zakat  fitrah,  se- hingga  potensi  ketersediaan  zakat maal,  yang  jumlahnya  mayoritas belum  tergarap.  Instrumen  formal dari  regulasi  zakat  yang  men- dukung.  Langkah  yang  paling memungkinkan  adalah  dilakukan- nya  regulasi  tentang  kewajiban zakat bagi Muzakki;
b. Penguatan kepada amil zakat untuk selalu  bersikap  jujur  dan  pro- fessional. Lembaga zakat ini sebenarnya ini sama halnya dengan perbankan  yaitu  bermodalkan  ke- percayaan.  Jadi,  bagaimana  mem- buat  masyarakat  bisa  percaya  pada lembaga dengan berbagai tin-dakan dan  kegiataan  yang  ada.  Sehingga, masyarakat  dapat  melihat  fakta yang  selama  ini  telah  dilakukan oleh  lembaga.  Dengan  hal  itulah maka  masyarakat  akan  tergugah untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga;
c. Mensinergikan  dan  saling  kerja- sama  antara  lapisan  masyarakat, pemerintah,  tokoh  agama  dan  juga para  amil  zakat.  Dengan  adanya
hubungan  itu  maka  akan  terasa mudah untuk mendistribusikan zakat ke berbagai mustahik.
Bentuknya adalah lapisan masyara- kat ikut mensupport adanya lembaga zakat dengan menyalurkan dananya ke lembaga tesebut.
Kemiskinan  bukan  hanya  di- sebabkan  oleh  faktor  alamiah  saja, namun  faktor  pemerataan  pembangun- an juga memberikan pengaruh terhadap masalah  ini.  Salah  satu  solusi  yang ditawarkan  oleh  ekonomi  Islam  untuk menyelesaikan  masalah  ini,  yaitu dengan  pemberdayaan  masyarakat  ber- basis kepada zakat.
Pada  hakikatnya,  mengentaskan kemiskinan  adalah  dengan  mengentas- kan  penyebabnya.  Agar  seseorang dapat  menunaikan  zakatnya  untuk mengentaskan  kemiskinan,  maka  perlu diketahui  penyebab  kemiskinan  ter- hadap  individu  atau  kemiskinan  yang terjadi pada satu kelompok masyarakat. Setiap  penyebab  kemiskinan  diobati dengan  formula  yang  berbeda-beda, meliputi:
a. Kemiskinan  yang  disebabkan  oleh kelemahan  fisik  yang  menjadi
penghalang  dirinya  dalam  men- dapatkan penghasilan yang besar. b. Kemiskinan  yang  disebabkan  oleh ketidakmampuan  untuk  mencari pekerjaan, karena ditutupnya pintu- pintu  yang  halal  sesuai  dengan keadaan para fakir miskin tersebut.
c. Kemiskinan  yang  disebabkan  oleh kurangnya  pendapatan  yang  ia peroleh  untuk  mencukupi  kebutuh- an  hidupnya,  sekalipun  ia  mem- punyai penghasilan tetap.
Keberhasilan  zakat  tergantung kepada  pendayagunaan  dan  peman- faatannya.  Walaupun  seorang  wajib zakat  ( muzakki )  mengetahui  dan  mam- pu  memperkirakan  jumlah  zakat  yang akan  ia  keluarkan,  tidak  dibenarkan  ia menyerahkannya  kepada  sembarang orang  yang  ia  sukai.  Zakat  harus  di- berikan kepada yang berhak ( mustahik ) yang sudah ditentukan menurut agama. Penyerahan  yang  benar  adalah  melalui badan amil zakat. Walaupun demikian, kepada  badan  amil  zakat  manapun tetap  terpikul  kewajiban  untuk  meng- efektifkan  pendayagunaannya.  Pen- dayagunaan  yang  efektif  ialah  efektif
manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh  pada  yang  berhak  (sesuai  dengan nash) secara tepat guna.

## Kesimpulan
Pendayagunaan  zakat  di  Baznas Provinsi  Jawa  Tengah  belum  sesuai sebagai  upaya  mengentaskan  kemis- kinan.  Karena  sampai  saat  ini  hanya zakat  profesi  yang  dikelola  dan  hanya beberapa  SKPD  saja  untuk  seluruh SKPD di Jawa Tengah.
Kemiskinan  bukan  hanya  di- sebabkan  oleh  faktor  alamiah  saja, namun  faktor  pemerataan  pembangun- an juga memberikan pengaruh terhadap masalah  ini.  Salah  satu  solusi  yang ditawarkan  oleh  ekonomi  Islam  untuk menyelesaikan  masalah  ini,  yaitu dengan pemberdayaan masyarakat berbasis kepada zakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an  dan  Terjemahnya ,  T.M. Hasbi Ashshiddiqi, (alm),
dkk., Cet. IV, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Departemen Agama  RI.,  Jakarta:  Pelita  III, 1983.
A.  Latief  Muchtar, Pemahaman  baru Tentang  Harta  yang  Wajib Dizakatkan  dan  Implemen-
tasinya  di  Berbagai  Negara ,
Makalah  pada  Seminar  Zakat Profesi, Bandung: LPPM PUSKAJI UNISBA, 1993.
Abudin  Nata, Mengenal  Zakat,  Infaq dan  Shadaqah ,  Jakarta:  Bazis, tth.
Ahmad  Ali,  2010, Menguak  Teori Hukum  (Legal  Theory)  dan Teori Peradilan (Judicia- lprudence)  Termasuk  Inter- pretasi Undang-Undang (Legis-prudence), Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2010. Anselmus  Strauss,  dan  Juliat  Corbin, Basic of Qualitative Research,
Grounded  Theory  Procedure and Technique , Newbury, Park  London,  New  Delhi: Sage Publication, 1979.
Didin  Hafidhuddin, Islam  Aplikatif , Jakarta: Gema Insani, 2003.
-----,-----, Zakat  Dalam  Perekonomian Modern , Jakarta: Gema Insani,
2002.
Gustian  Djuanda,  dkk, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan , Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
Hans  Kelsen, General  Theory  of  law and  state, diterjamahkan  oleh Rasisul  Muttaqin,  Bandung:
Nusa Media, 2011. HR.  Otje  Salman  S  dan  Anton  F Sutanto, Teori Hukum , Bandung:  Refika  Aditama, 2005.
Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wysa  Putra,
Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem ,
Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993. Maria Alfons, Implentasi Perlindungan lndikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal  Dalam  Prespektif  Hak Kekayaan Intelektual, Malang:
Universitas Brawijaya, 2010.
Marwan  Mas, Pengantar  Ilmu  Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia,
2004.
Phillipus  M.  Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia ,
Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
Satijipto Raharjo, llmu Hukum , Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2000.
Sayyid  Sabiq, Fiqih  Islam ,  Terj.  M.
Syaf,  Jilid  III,  Bandung:  Al- Maarif, 1990.
Soerjono  Soekamto  dan  Sri  Mamudji,
Penelitian  Hukum  Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press, 1990. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 1986.
Sri  Mamudji et  al.  Metode  Penelitian dan Penulisan Hukum , Jakarta: Badan Penerbit Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, 2005. Sudarsono, Kamus  Hukum  Edisi  Baru, Penerbit Rineka Cipta ,
Cetakan kelima, Jakarta: 2007.
Sudikno  Mertokusumo, Perkembangan Teori  Dalam  Ilmu  Hukum , Jakarta:  Rajagrafindo  Persada, 2010.
-----,-----, Penemuan  Hukum  sebuah
Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2009. Sulistyowati Irianto & Shidarta,
Metode Penelitian Hukum
Konstelasi dan Reflekasi, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2013. Suteki, Desain  Hukum  di  Ruang Sosial , Thafa Media,
Yogyakarta, 2013.
T.M.  Hasbi  Ash  Shiddieqiy, Pedoman Zakat , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
William J. Filstead, Qualitative Methods: A Needed Perspective in Evaluation Reseaarch,  dalam  Thomas  D. Cook dan Charles S. Reichardt, ed, Qualitative and Quantitative Methods in
Evalution  Research, London: Sage Publications, 1979.
Yusuf  Qardhawi, Al-Ibadah  fil-Islam , Beirut:  Mu’assasah  Risalah,
1993.
Majelis Permusyawaratan Raktyat, Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 , Jakarta: Sekretariat  Jenderal  MPR  RI,
2015.