## PENEMUAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014.MK KASUS PROYEK BIOMEDIASI PT.CHEVRON BACHTIAR ABDUL FATAH
Ujang Suratno Universitas Wiralodra Indramayu faujura_1804@gmail.com

## ABSTRACT
Judicial authority in Indonesia is carried out by a Supreme Court and the Constitutional Court  which  has  the  authority  to  examine  laws  against  the  1945  Constitution  of  the Republic  of  Indonesia  and  decide  on  the  authority  dispute  of  state  institutions  whose authority  is  granted  by  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia.  The Constitutional  Court  in  examining  the  Law  against  the  1945  Constitution  became  a polemic related to the prejudicial object which was finally answered through the decision of the Constitutional Court (MK) number 21 / PUU-XII / 2014. The Constitutional Court granted  part  of  the  application  for  corruption  convictions  in  the  case  of  PT  Chevron Bachtiar's  Abdul  Fatah  biomediation  project,  one  of  which  examined  the  prejudicial object provisions which were polemic, especially after the South Jakarta District Court's prejudicial has canceled the status of suspect Commissioner Budi Gunawan  (BG)  by the KPK.
This  study  is  a  legal  research  using  a  normative  juridical  approach  and  descriptive analytical  research  specifications.  The  data  used  in  this  study  are  secondary  data consisting  of  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials.  Data  obtained  through library  studies  and  field  research  in  the  form  of  legislation,  books,  journals,  and authoritative electronic media.
The  results  of  this  study  are  2  (two)  explanations,  namely  First,  Constitutional  Court Judges  have  made  legal  inventions  by  providing  interpretations  and  limitations  on  what can  be  the  object  of  prejudicial  in  criminal  procedural  law  by  testing  it  against  the constitution  and  seeing  whether  the  KUHAP  Articles  tested  are  contradictory  with constitutional  rights.  Secondly,  the  Constitutional  Court  uses  several  interactive techniques used by member judges in decision  number 21 / PUU-XII / 2014. In the joint decision, the judges used Authentic, Systematic, Grammatical, Historical, Extensively and sociological  interpretation  techniques.  This  can  be  seen  in  the  decision  of  point  one stating a phrase which means interpreting the law using grammatical techniques.

## Keywords: Invention of Law, Constitutional Court, Prejudicial Object

## I. PENDAHULUAN
Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,
dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk  menguji undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal  24  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  menyatakan  “Kekuasaan  kehakiman merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan hukum dan keadilan”.
Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan:
“Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah Mahkamah  Agung dan  badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
Pasal  1  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2004  tentang  Komisi  Yudisial yang  dimaksud  dengan hakim  adalah  hakim  agung  dan  hakim  pada  badan  peradilan  di semua  lingkungan  peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  serta  Hakim Mahkamah  Konstitusi  sebagimana  dimaksud  dalam  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun   1945. Sedangkan  menurut  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 angka 5:
“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”
Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung. Pasal 1 angka 7, Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
Hakim  dan  Hakim  Konstitusi  memiliki  tugas  dan  kewenangan  yang  terdapat  dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:
(1) Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
(2) Hakim  dan  hakim  konstitusi  harus  memiliki  integritas  dan  kepribadian  yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
(3) Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menaati  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku Hakim.
Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka  Hakim  adalah  pejabat  Negara  yang  melakukan  kekuasaan  kehakiman yang diatur dalam undang-undang.
Tugas Pokok Hakim : 1

## 1. Menerima berkas Perkara
2. Memeriksa perkara yang diajukan kepadanya
3. Memutus perkara yang diajukan kepadanya
Dimana semua hal tersebut merupakan rangkaian dari menerima dan mengadili (baca :  memeriksa  dan  memutus  sesuai  dengan  KUHAP)  suatu  perkara  yang  diajukan kepadanya.  Hakim  dilarang  menolak  suatu  perkara  dengan  alasan tidak ada  hukum  yang mengatur, seperti yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :
(1)Pengadilan  dilarang  menolak  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  suatu perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  adalah  lembaga  (tinggi)  negara  yang  baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Menurut ketentuan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pasca Perubahan  Keempat  (Tahun  2002),  dalam  struktur  kelembagaan  Republik  Indonesia terdapat  (setidaknya)  9  (sembilan)  buah  organ  negara  yang  secara  langsung  menerima kewenangan  langsung  dari  Undang-Undang  Dasar.  Kesembilan  organ  tersebut  adalah  (i) Dewan Perwakilan Rakyat, (ii) Dewan Perwakilan Daerah, (iii) Majelis Permusyawaratan Rakyat,  (iv)  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  (v)  Presiden,  (vi)  Wakil  Presiden,  (vii) Mahkamah Agung, (viii) Mahkamah Konstitusi, dan (ix) Komisi Yudisial. 2
O.C. Kaligis dalam bukunya yang berjudul Mahkamah Konstitusi Praktik Beracara & Permasalahannya mengatakan  bahwa  MA  dan  MK  sama-sama  merupakan  pelaksana cabang  kekuasaan  kehakiman  ( judiciary )  yang  merdeka  dan  terpisah  dari  cabang-cabang kekuasaan  lain,  yaitu  pemerintah  ( executive )  dan  lembaga  permusyawaratan  perwakilan
1 Pengadilan  Negeri  Toli-Toli,  Dalam  Artikelnya  Yang  Berjudul “Uraian  Tugas  Hakim ” Http://Www.Pn-Tolitoli.Go.Id/Index.Php?Option=Com_Content&View=Article&Id=119&Itemi D=110. Diakses Pada Tanggal 19 November 2016.
2 Mahkamah  Konstitusi, Dalam  Artikelnya Yang  Berjudul “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur
Ketatanegaraan Indonesia”
Http://Www.Mahkamahkonstitusi.Go.Id/Index.Php?Page=Web.Berita&Id=11779#.WDC3L6J 95sm. Diakses Pada Tanggal 19 November 2016.
( legislature ). Namun, struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali satu sama lain. 3
Menurut    Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman kewenangan Mahkamah Konstitusi diantaranya:
(1)Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Memutus pembubaran partai politik;
d. Memutus  perselisihan  tentang  77hasil  pemilihan  umum;  dan  kewenangan  lain yang diberikan oleh undang-undang.
(2)Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Mahkamah  Konstitusi wajib  memberikan  putusan  atas  pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  bahwa Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  diduga  telah  melakukan  pelanggaran  hukum berupa  pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat lainnya  atau  perbuatan  tercela,  dan/atau  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Polemik penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan akhirnya terjawab lewat  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  bernomor  21/PUU-XII/2014.  MK mengabulkan  sebagian  permohonan  terpidana  korupsi  kasus  proyek  biomediasi  PT Chevron  Bachtiar  Abdul  Fatah  yang  salah  satunya  menguji  ketentuan  objek  praperadilan terutama  pasca  putusan  praperadilan  PN  Jakarta  Selatan  yang  membatalkan  status tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan (BG) oleh KPK. 4
Dalam  putusannya,  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  inkonstitusional  bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam  Pasal  1  angka  14,  Pasal  17,  dan  Pasal  21  ayat  (1)  KUHAP  sepanjang  dimaknai minimal  dua  alat  bukti  sesuai  Pasal  184  KUHAP.  Pasal  77  huruf  a  KUHAP  dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan,  dan  penyitaan.  “Menolak  permohonan  untuk  selain  dan  selebihnya,” Ketua  MK  Arief  Hidayat  saat  membacakan  amar  putusan  di  ruang  sidang  MK,  Selasa (28/4). Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang
3 O.C.  Kaligis,  Mahkamah Konstitusi  Praktik  Beracara  &  Permasalahannya ,  O.C.  Kaligis  & Associates: Jakarta, 2005, hlm. 71.
4 Agus  Sahbani,  Dalam  Artikelnya  Yang  Berjudul  “ MK  ‘Rombak’  Bukti  Permulaan  dan  Objek Praperadilan” http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553f5575acd85/mk-rombak-bukti-permulaan- dan-objek-praperadilan. Diakses Pada Tanggal 19 November 2016.
cukup”.  Berbeda  dengan  Pasal  44  ayat  (2)  UU  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  mengatur  secara  jelas  batasan  jumlah  alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
Adapun permasalah yang timbul dari uraian diatas diantaranya:
1. Apa hukum yang ditemukan hakim MK dalam putusan no 21/PUU-XII/2014?
2. Bagaimana  metode  penemuan  hukum  yang  digunakan  hakim  MK  dalam  putusan no 21/PUU-XII/2014?

## II. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan Yuridis  Normatif ,  yaitu  penelitian dengan  pendekatan  yang  lebih  ditekankan  pada  data-data  sekunder  berupa  bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan  data  dasar  dalam  (ilmu)  penelitian  yang  digolongkan  sebagai  data  sekunder. 5 Spesifikasi  penelitian  ini  adalah deskriptif  analitis ,  yaitu  penelitian  yang  bertujuan menggambarkan  mengenai  fakta-fakta  disertai  analisis  yang  akurat  mengenai  peraturan perundang-undangan    yang  berlaku  baik  nasional  maupun  internasional  dihubungkan dengan  teori-teori  hukum  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  hukum.  Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin  tentang  manusia,  keadaan  dan  gejala  -  gejalan  lainnya,  dengan  tujuan mempertegas hipotesa  - hipoesa supaya dapat membantu dalam memperkuat teori - teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori baru. 6
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan dan Penelitian di lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan  hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, perjanjian internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder yakni terdiri dari doktrin-doktrin, pendapat para ahli yang dapat terlihat dalam buku-buku hukum dan makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli, karangan  berbagai  panitia  pembentukan  hukum,  hasil  penelitian  hukum,  RUU  dan  lain- lain  yang  dapat  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer.  Di  samping  itu dikaji  pula  bahan    hukum      tersier,      yakni      berupa      pendapat-pendapat      atau      opini
5 Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985, hlm 24
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984, hlm 10.
masyarakat  yang  ada  di  dalam  majalah-majalah  dan  surat  kabar,  kamus,  ensiklospedi, yang  dapat  memberikan  petujuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer maupun sekunder.
Teknis  Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif  analisis normatif ,  yakni  pemaparan  dan  penggambaran  peraturan  perundang-undangan  yang berkitan dengan pembentukan hukum yang dianalsis berdasarkan teori-teori hukum.
III. PEMBAHASAN
3.1. Hukum Yang Ditemukan Hakim MK Dalam Putusan No. 21/PUU-XII/2014
Pada  hakikatnya  proses judicial  review atau  pengujian  Undang-Undang  terhadap Undang-Undang Dasar adalah bentuk pengujian terhadap Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga negara.
Terkait  dengan  pengujian  yang  dimohonkan  oleh  para  pemohon  dalam  Putusan  No 21/PUU-XII/2014, para pemohon melakukan pengujian terhadap sejumlah Pasal KUHAP. Pemohon  menganggap  bahwa  Pasal–Pasal  yang  diuji  telah merugikan  hak  konstitusional Pemohon.  Jika  tidak  diberi  tafsir  yang  jelas  atau  batasan  yang  pasti  akan  menjadi sarana pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia  atas  nama  penegakan  hukum  yang  akan  terjadi terus menerus.
Pengujian  ini  juga  tidak  terlepas  dari  perdebatan  serta  polemik  penetapan  tersangka sebagai  salah  satu  objek  praperadilan  terutama  pasca  putusan  praperadilan  PN  Jakarta Selatan yang membatalkan status tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan (BG) oleh KPK. Kemudian permasalahan penafsiran terkait objek peradilan ini dimohonkan oleh terpidana korupsi  kasus proyek  biomediasi PT  Chevron  Bachtiar  Abdul  Fatah  yang  salah  satunya menguji ketentuan objek praperadilan.
Pemohon  dalam  permohonannya  mendalilkan  bahwa  dalam  beberapa  Pasal  yang diujikan tersebut penting untuk memperhatikan hak-hak konstitusional dari seorang warga negara.  Hukum  acara  pidana  dirancang  untuk  memastikan  proses  hukum  yang  adil  dan konsisten  yang  biasa  disebut  sebagai  “ due  process  of  law ”  untuk  mencari  keadilan  yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan. Hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM yang merupakan ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 maka jika terdapat  ketentuan  dalam  KUHAP  yang  bertentangan  dengan  prinsip due  process  of  law dan  tidak  memberikan  kepastian  hukum  yang  adil  maka  dengan  sendirinya  ketentuan
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif , Op.Cit, hlm.25.
tersebut  bertentangan  dengan  Pasal  28  I  ayat  (5)    UUD  1945  yang  mewajibkan  negara untuk  menegakan  dan  melindungi  HAM  sesuai  prinsip  negara  hukum  yang  demokratis yang  mengharuskan  pelaksanaan  HAM  dijamin,  diatur  dan  dituangkan  dalam  peraturan perundang-undangan.
Hukum  acara  pidana  juga  mengandung  pembatasan-pembatasan  terhadap  hak  asasi manusia melalui sejumlah upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap  warga  negara.  Sejumlah  ketentuan  mengenai  upaya  paksa  yang  diatur  dalam KUHAP  yang  Pasal-Pasal  tersebut  diujikan  pemohon  dalam  putusan  Mahkamah Konstitusi  ini.  Pemohon  menyatakan  bahwa  meskipun  ketentuan  upaya  paksa  tersebut telah  diatur,  namun  pengaturan  dalam  KUHAP  tidak  dilakukan  secara  tuntas.  Hal  ini menyebabkan  multitafsir  seperti  “bukti  permulaan”,  “bukti  permulaan  yang  cukup”,  dan “bukti  yang  cukup”  sehingga  definisinya  perlu  ditentukan  melalui  peraturan  lain  yang bukan  Undang-Undang  atau  bahkan  melalui  penafsiran  aparat  penegak  hukum  terkait, dalam hal ini oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.
Pemohon dalam pokok permohonannya menyatakan antara lain:
a. Bahwa Pasal 1 angka 2  KUHAP melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1)  UUD  1945  karena  menimbulkan  kesewenaan/g-wenangan  yang  bertentangan dengan  prinsip due  process  of  law serta  pelanggaran  terhadap  hak  atas  kepastian hukum yang adil.
b. Bahwa Pasal 1 angka 2  KUHAP dapat diinterpretasikan dan diberi makna bahwa seseorang  dapat  ditetapkan  terlebih  dahulu  sebagai  tersangka  sebelum  adanya penyidikan.  Menurut  pemohon  penyidikan  bukan  merupakan  proses  pidana  yang mengharuskan  lahirnya  tersangka  pada  proses  akhir.  Penyidikan  secara  tegas memberikan  syarat  bahwa  penetapan  tersangka  merupakan  tahapan lanjutan  yang syaratnya  hanya  dapat  dilakukan  setelah  penyidik  berhasil  mengumpulkan  bukti- bukti yang cukup.
c. Bahwa  Pasal  1  angka  14 juncto Pasal  17 juncto Pasal  21  ayat  (1)  KUHAP melanggar  Pasal  1  ayat  (3),  pasal  28  D  ayat  (1),  Pasal  28  I  ayat  (5)  UUD  1945 karena  terdapat  makna  multitafsir  sehingga  dalam  penegakannya  menimbulkan kepastian hukum.
d. Frasa “bukti permulaan” Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak hanya sebatas Pasal 184 KUHAP  tetapi  juga  meliputi  barang  bukti  dalam  pembuktian  universal  atau physical evidence/real evidence.
e. Frasa  “bukti  permulaan  yang  cukup”  Pasal  17  KUHAP  menimbulkan  perdebatan terkait  dua  alat  bukti,  yaitu  secara  kualitatif  atau  kuantitatif.  Secara  kuantitatif adalah  dua  dari  lima  alat  bukti  yang  ada  dalam  Pasal  184  KUHAP.  Secara kuantitaif, dua orang saksi sudah dihitung sebagai dua alat bukti.
f. Frasa  “bukti  yang  cukup”  Pasal  21  KUHAP  mengenai  harus  ada  dua  alat  bukti secara  kualitatif,  kecuali  perihal  keterangan  saksi.  Artinya,  “bukti  yang  cukup” juga  merujuk  pada  minimum  dua  alat  bukti  atas  kekhawatiran  bahwa  tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.
g. Pasal  1  angka  14 jucnto Pasal  17 juncto Pasal  21  ayat  (1)  KUHAP  harus  diberi makna  dan  dinyataan  inkonstitusional  secara  bersyarat  sepanjang  frasa  “bukti permulaan”,  “bukti  permulaan  yang  cukup”,  dan  “bukti  yang  cukup”  harus dimaknai  sebagai  minimum  dua  alat  bukti  secara  kualitatif,  kecuali  dalam  hal keterangan saksi.
h. Pasal 77 huruf a KUHAP melanggar Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945  karena  konsep  praperadilan  yang  terbatas  pada  memberikan  penilaian terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian  penuntutan,  jelas  tidak  sepenuhnya  memberikan  perlindungan  yang cukup  bagi  tersangka  sehingga  menimbulkan  pelanggaran  terhadap  hak  asasi manusia.
i. Bahwa Pasal 156 ayat (2) KUHAP melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 karena dapat diinterpretasikan tanpa batasan yang jelas oleh hakim yang memeriksa perkara setelah memberikan putusan sela.
j. Pasal 156 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan asas legalitas dan asas peradilan yang  cepat.  Perlawanan  atas  penolakan  terhadap  keberatan  terdakwa  atau penasehat  hukum  tidak  boleh  ditafsirkan  harus  dilakukan  secara  bersama-sama dengan banding. Saat berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka persidangan  harus  dihentikan  dan  hakim  wajib  mengabulkan  perlawanan  yang dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya.
Berdasarkan  pokok  perkara  tersebut,  pemohon  meminta  dalam  petitumnya  agar Hakim untuk memberikan putusan terkait beberapa Pasal di KUHAP, yaitu :
a. Menyatakan  frasa  “dan  guna  menemukan  tersangkanya”  dalam  Pasal  1  angka  2 KUHAP  bertentangan  dengan  UUD  1945  secara  bersyarat (conditionally
unconstitusional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai  “dan  berdasarkan  hasil  penyelidikan  tersebut  untuk  kemudian  dapat menemukan tersangkanya”,
b. Menyatakan  frasa  “bukti  permulaan”  dalam  Pasal  1  angka  14  KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersayarat ( conditionally unconstitutional ) dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai “sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti”,
c. Menyatakan frasa “melakukan tindak pidana”dan frasa “dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa”dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
d. Menyatakan  Pasal  77  huruf  a  KUHAP  bertentangan  dengan  UUD  1945  secara bersyarat  ( conditionally  unconstitutional )  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  mencakup  sah  atau  tidaknya  penetapan tersangka, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat,
e. Menyatakan frasa “sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.” Dalam  Pasal  156  ayat  (2)  KUHAP  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pasal-Pasal  yang  diujikan  oleh  para  pemohon  berdasarkan  pemeriksaan  bukti-bukti surat  dan  pemeriksaan  saksi  ahli  dimuka  persidangan,  hakim  MK  pun  memberikan pertimbangan dan memberikan putusan terhadap Pasal-Pasal  yang dimohonkan oleh para pemohon dengan memberikan beberapa penafsiran. Adapun hakim MK memutuskan dan mengabulkan  permohonan  pemohon  untuk  sebagian  terkait  dengan  Pasal-Pasal  yang diujikan :
a. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  1  angka  14,  Pasal  17  dan  Pasal  21  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum  Acara Pidana bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  sepanjang tidak dimaknai “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”  adalah  minimal  dua  alat  bukti  yang  termuat  dalam  Pasal  184  Undang- Undang nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
b. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  1  angka  14,  Pasal  17,  dan  Pasal  21  ayat  (1) Undang-Undang  nomor  8  tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  bahwa  “bukti permulaan”,  “bukti  permulaan  yang  cukup”,  dan  “bukti  yang  cukup”,  adalah minimal  dua  alat  bukti  yang  termuat  dalam  Pasal  184  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
c. Pasal 77 huruf a Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
d. Pasal  77  huruf  a  Undang-Undang  nomor  8  tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
Dalam  putusan  no  21/PUU-XII/2014    hakim  Mahkamah  Konstitusi,  menyatakan inkonstitusional  bersyarat  terhadap  frasa  “bukti  permulaan”,  “bukti  permulaan  yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.   Pasal 77 huruf  a  KUHAP  dinyatakan  inkontitusional  bersyarat sepanjang  dimaknai  termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
Hakim  Mahkamah  Konstitusi  memberikan  alasan  pertimbangannya  yaitu  KUHAP tidak  memberi  penjelasan  mengenai  batasan  jumlah  (alat  bukti)  dari  frasa  “bukti permulaan”,  “bukti  permulaan  yang  cukup”,  dan  “bukti  yang  cukup”.  Berbeda  dengan Pasal  44  ayat  (2)  UU  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  yang  mengatur  secara  jelas  batasan  jumlah  alat  bukti,  yakni  minimal  dua  alat bukti.  “Frasa  ‘bukti  permulaan’,  ‘bukti  permulaan  yang  cukup’,  dan  ‘bukti  yang  cukup’ dalam  Pasal  1  angka  14,  Pasal  17,  dan  Pasal  21  ayat  (1)  KUHAP  harus  ditafsirkan sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  sesuai  Pasal  184  KUHAP  disertai  pemeriksaan  calon tersangkanya,  kecuali  tindak  pidana  yang  penetapan  tersangkanya  dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia) .
Hakim  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  dalam  pertimbangan  hukumnya  bahwa syarat  minimum  dua  alat  bukti  dan  pemeriksaan  calon  tersangka   untuk  transparansi  dan perlindungan  hak  asasi  seseorang  agar  sebelum  seseorang  ditetapkan  sebagai  tersangka
telah  dapat  memberi  keterangan  secara  seimbang.  Hal  ini  menghindari  adanya  tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
Sementara  dalam  pranata  praperadilan,  meski  dibatasi  secara  limitatif  dalam  Pasal  1 angka  10  jo  Pasal  77  huruf  a  KUHAP.  Namun,  penetapan  tersangka  adalah  bagian  dari proses  penyidikan  yang  terbuka  kemungkinan  terdapat  tindakan  sewenang-wenang  oleh penyidik  yang  termasuk  perampasan  hak  asasi  seseorang.   Memang  Pasal  1  angka  2 KUHAP kalau diterapkan secara benar tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun jika ada  kesalahan    dalam  proses  penetapan  seorang  menjadi  tersangka,  maka  sudah seharusnnya  penetapan  tersangka  menjadi  bagian  dari  proses  penyidikan  yang  dapat dimintakan perlindungan melalui pranata praperadilan.
Berdasarkan  analisa  tersebut,  maka  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  telah  melakukan penemuan  hukum  dengan  memberikan  penafsiran  dan  batasan  apa  yang  dapat  menjadi objek dari praperadilan dalam hukum acara pidana dengan mengujinya terhadap konstitusi dan melihat apakah Pasal-Pasal KUHAP yang diujikan tersebut bertentangan dengan hak- hak konstitusional. Meskipun dalam putusan ini terdapat dissenting opinion.

## 3.2. Metode  Penemuan  Hukum  Yang  Digunakan  Hakim  MK  Dalam  Putusan  No. 21/PUU-XII/2014
Menurut  penyusun  terdapat  beberapa  teknik  interpretasi  yang  digunakan  oleh  hakim anggota  di  dalam  putusan  Nomor  21/PUU-XII/2014.  Dalam  keputusan  bersama,  para hakim  menggunakan  teknik  interpretasi  Autentik,  Sistematik,  Grammatical,  Historis, Restriktif Ekstensif dan sosiologis. Hal tersebut dapat dilihat didalam putusan para hakim konstitusi. Para hakim pada amar putusan poin satu menyatakan sebuah frasa yang berarti mengartikan hukum dengan menggunakan teknik grammatical.
Dalam  subbab  Alasan  Berbeda,  hakim  Patrialis  Akbar  menurut  kami  menggunakan metode  Interpretasi  Sosiologis.  Hal  ini  dikarenakan  didalam  subbab  ini,  hakim  tersebut menitikberatkan  sebuah  dampak  dari  hukum  berdasarkan  apa-apa  yang  timbul  kepada masyarakat sebagai akibat suatu hukum.
Dalam  subbab Dissenting  Opinion terdapat  3  hakim  yang  menggunakan  teknik interpretasi  yang  berbeda  pula.  Menurut  kami  para  hakim  tersebut  menggunakan  teknik interpretasi diantaranya:
a. Hakim  I  Dewa  Gede  Palguna  menggunakan  teknik  Interpretasi  Sistematis  karena menurut kami menilai suatu hukum secara sistematik kemudian membuat beberapa kesimpulan  dari  interpretasi  tersebut.  Hal  ini  dapat  dilihat  di  dalam  tulisan  beliau bahwa  beliau  memberikan  beberapa  pengertian  tentang  praperadilan  yang bersumber dari KUHP. Selain itu menurut beliau bahwa tujuan praperadilan adalah melindungi  hak asasi  manusia.  Dalam  hal  ini melindungi  hak  asasi tersangka  atau terdakwa.
Hak  yang  hendak  dilindungi  itu  khususnya  hak  atas  kebebasan.  Namun  bila diperhatikan  secara  implisit  ada  dua  kepentingan  yang  hendak  dilindungi  secara seimbang  melalui  praperadilan.  Yaitu  kepentingan  tersangka  serta  kepentingan masyarakat.
b. Hakim Muhammad Alim menurut kami menggunakan interpretasi Autentik karena pendapatnya  yang  berbeda  berangkat  dari  suatu  ketentuan  pasal.  Pasal  tersebut antara lain Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara  Pidana.  berangkat  dari  pasal  tersebut  kemudian  beliau  berpendapat  bahwa apabila  prosedur  penyidikan  sudah  benar,  maka  tanpa  memasukkan  kewenangan praperadilan  untuk  memeriksa  penetapan  menjadi  tersangka,  sudah  benar merupakan  penegakan  hak  asasi  manusia.  jadi  penetapan  tersangka  sebetulnya bukanlah kewenangan praperadilan asal prosedur yang ditetapkan oleh hukum acara pidana dilaksanakan dengan baik.
c. Hakim  Aswanto  menurut  kami  menggunakan  interprteasi  Restriktif  dan  Ekstensif karena  beliau  memperluas  pengertian  dalam  suatu  Pasal  hingga  bagaimana  suatu Pasal  dan  ketentuan  dapat  berdampak  kepada  Hak  Asasi  Manusia  namun  dibatasi dengan ketentuan Pasal lainnya yang pula membatasi Hak Asasi seseorang. Beliau dalam  pendapatnya  berangkat  dari  Pasal  77  KUHAP  yang  menurut  beliau  bahwa Pasal 77 KUHAP secara tegas dan limitatif mengatur tindakan hukum apa saja yang dapat  diuji  pada  praperadilan.  yakni  sah  atau  tidaknya  penangkapan,  penahanan, penghentian  penyidikan  atau  penghentian  penuntuan  serta  ganti  kerugian  dan  atau rehabilitasi  bagi  seseorang  perkara  yang  pidananya  dihentikan  pada  tingkat penyidikan  dan  penuntuta.  didalam  ketentuan  tersebut  tidak  diatur  mengenai penetapan tersangka.
Pengaturan secara limitatif dimaksudkan untuk menjamin proses penegakan hukum. Sementara dalam setiap proses hukum, hak asasi seseorang juga harus dijaga sesuai dengan ketentuan UUD 1945.
IV. PENUTUP

## 4.1. SIMPULAN
1. Dalam hal kasus ini Hakim Mahkamah Konstitusi telah melakukan penemuan hukum dengan  memberikan  penafsiran  dan  batasan  apa  yang  dapat  menjadi  objek  dari praperadilan  dalam  hukum  acara  pidana  dengan  mengujinya  terhadap  konstitusi  dan melihat apakah Pasal-Pasal KUHAP yang diujikan tersebut bertentangan dengan hak- hak konstitusional. Meskipun dalam putusan ini terdapat dissenting opinion. Namun, dari  hasil  putusan  hakim  yang  melalui  suatu  penafsiran  dalam  menemukan  hukum mengenai  objek  praperadilan  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  Hakim  Mahkamah Konstitusi  telah  menjalankan  salah  satu  fungsi  dari  Mahkamah  Konstitusi  yang menyebutkan  bahwa  salah  satu  fungsinya  adalah  melindungi  hak–hak  konstitusional sebagaimana yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddqie.
2. Menurut  penyusun  terdapat  beberapa  teknik  interpreasi  yang  digunakan  oleh  hakim anggota di dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014. Dalam keputusan bersama, para hakim menggunakan  teknik interpretasi Autentik,  Sistematik,  Grammatical,  Historis, Restriktif  Ekstensif  dan  sosiologis.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  didalam  putusan  para hakim  konstitusi.  Para  hakim  pada  amar putusan  poin  satu  menyatakan  sebuah  frasa yang berarti mengartikan hukum dengan menggunakan teknik grammatical

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Soiologis) ,  Chandra Pratama, Jakarta.
Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
Antonius  Sudirman,  2007, Hati  Nurani  Hakim  dan  Putusannya ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Hamidi,  2005, Hermeneutika  Hukum , Teori  Penemuan  Hukum  Baru  dengan  Interpretasi Teks . UII Press, Yogyakarta.
Jimly  asshiddiqie,  2002,  “Judicial  Review  :  Kajian  atas  Putusan  Permohonan  Hak  Uji Materiil terhadap PP No.19 Tahun 2000 tentang TGPTPK” , Jurnal Dictum , Edisi 1.
Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
Johnny  Ibrahim,  2005, Teori  dan  Metedologi  Hukum  Normatif ,  Bayumeia  Publishing, Jakarta.
Leonard  W.  Levy (ed.), Judicial Review : Sejarah Kelahiran, Wewenang dan Fungsinya dalam  Nrgara  Demokrasi, terjemahan  Eni  Purwaningsih,    Nusamedia  dan  Nuansa, Bandung.
O.C.  Kaligis.  2005,  Mahkamah  Konstitusi  Praktik  Beracara  &  Permasalahannya.  O.C. Kaligis & Associates: Jakarta.
Philipus M. Hadjon dan Titiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum , Univeritas Gajah Mada Press, Yogyakarta.
Pontang  Maroed  B.M,  2005, Pembentukan  Hukum  Melalui  Putusan  Pengadilan  Perkara Pidana , Alumni, Bandung.
Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum , Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
Sudikno  Mertokusumo  dan  A.  Plito, Bab-Bab  tentang  Penemuan  Hukum ,  Citra  Aditya Bhakti, Jakarta.
Yudha Bhakti Ardiwisastra, 2000, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Alumni, Bandung.

## B. LITERATUR LAIN
http://www.pn-tolitoli.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1
19&Itemid=110.
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11779#.WDC3L6 J95sM.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553f5575acd85/mk-rombak-bukti-permulaan- dan-objek-praperadilan.
Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan NKRI, 2010.