## DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-KERTOSONO TERHADAP HAK EKONOMI MASYARAKAT DESA KASREMAN KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI
Uswatun Khasanah 1 , Nurhadji Nugraha 2 , Wawan Kokotiasa 3
Universitas PGRI Madiun 1 , Universitas PGRI Madiun 2 , Universitas PGRI Madiun 3
Email : uswatunk002@yahoo.com, wawankokotiasa@unipma.ac.id 2 , nurhadjinugraha@unipma.ac.id 3
Naskah diterima: 08/09/2017 revisi: 24/10/2017 disetujui: 24/10/2017

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dampak  pembangunan  jalan  tol  Solo- Kertosono terhadap hak ekonomi masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi.  Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi dengan teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Kesimpulan  dari  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pembangunan  jalan  tol  Solo-Kertosono  mengakibatkan dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu membuka peluang bagi pelaku usaha untuk membuka usaha sekitar pembangunan jalan tol, sedangkan dampak negatifnya pembangunan jalan  tol  menyebabkan  pendapatan  petani  menurun  karena  lahan  pertanian  berkurang,  tidak dapat  mengurangi  jumlah  pengangguran  di  Desa  Kasreman  karena  tidak  adanya  pelibatan masyarakat dalam pembangunan tersebut.Pembangunan jalan tol Solo-Kertosono merupakan pembangunan  yang  tidak  berwawasan  lingkungan  karena  pembangunan  tersebut mengakibatkan  berkurangnya  lahan  yang  masih  produktif  sekitar  12  Ha,  menyebabkan hilangnya  saluran  irigasi  sawah,  hilangnya  akses  jalan  menuju  sawah  seberang  serta meningkatnya polusi udara karena banyaknya kendaraan besar bermuatan material.
Kata kunci : Pembangunan Jalan Tol, Hak Ekonomi

## THE IMPACT OF SOLO-KERTOSONO TOLL ROAD CONSTRUCTION ON THE ECONOMIC RIGHTS OF THE VILLAGE COMMUNITY OF KASREMAN GENENG NGAWI DISTRICT

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  impact  of  the  construction  of  Solo- Kertosono toll road to the economic rights of the people of Kasreman Village, Geneng, Ngawi District. The type of this research is descriptive by using qualitative approach. The research was  conducted  in  Kasreman  Village,  Geneng  Subdistrict  of  Ngawi  District  with  data collecting technique through interview, observation and documentation. The conclusion of the research  shows  that  the  construction  of  the  Solo-Kertosono  toll  road  has  a  positive  and negative  impact.  Positive  impact  is  opening  opportunities  for  business  actors  to  open  a business  around  toll  road  development,  while  the  negative  impact  of  toll  road  development causes  farmers'  income  decreased  due  to  reduced  agricultural  land,  can  not  reduce  the number of  unemployed in Kasreman village due to  the absence of  public involvement  in  the development.  the  Solo-Kertosono  toll  road  is  an  environmentally  insecure  development because the development resulted in less productive land loss of around 12 Ha, causing loss of irrigation channels, loss of access road to the other rice fields and increased air pollution due to the large number of large vehicles loaded with material.

## Keywords: Toll Road Construction, Economic Rights

## PENDAHULUAN
Pembangunan  perlu  dilakukan  untuk mencapai  kualitas  kehidupan  yang  lebih baik. Disamping itu, adanya tujuan nasional Indonesia  yang  tersirat  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun  1945  alenia  4  merupakan  bukti bahwa ada tujuan  yang hendak dicapai  oleh bangsa  Indonesia  melalui  pembangunan nasional.  Tujuan  nasional  bangsa  Indonesia yang  tersirat  dalam  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indoesia  Tahun 1945  alenia  4  yaitu  sebagai  berikut: “Melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk dapat melaksanakan tujuan nasional tersebut pemerintah bersama rakyat  harus  mampu  bekerja  sama  dalam mewujudkannya melalui pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
Menurut  Oos  Anwas  (2014:  42) menjelaskan  Pembangunan  ada  2  (dua) macam  yaitu  pembangunan  sarana  fisik seperti membangun gedung, jembatan, jalan, pelabuhan  atau  pembangunan  lainnya  yang relatif mudah dan kongkrit. Artinya pembangunan sarana fisik mudah dilihat dan dirasakan manfaatnya. Sedangkan pembangunan non fisik seperti pembangunan rehabilitasi mental, pendidikan atau pelatihan yang tidak tampak dan tidak mudah dirasakan hasilnya. Namun pembangunan  ini  sifatnya  investasi  jangka panjang,  hasilnya  bisa  nampak  setelah beberapa waktu ke depan.
Pembangunan  tidak  hanya  dilakukan pada  aspek  pemberdayaan  masyarakat  yang meliputi bidang pendidikan, sosial, ekonomi,  politik,  dan  budaya  akan  tetapi juga  pada  aspek  insfrastrukturnya  seperti pembangunan  jalan,  jembatan,  pasar,  dan sarana prasarana publik lainnya. Pembangunan  pada  aspek  insfrastruktur yang  lebih  memerlukan  ruang  atau  tanah
luas harus tetap mempertimbangkan ekosistem  lingkungan.  Pembangunan  perlu dilakukan akan tetapi pembangunan haruslah  tidak  merusak  lingkungan  baik  itu lingkungan  biotik  (makhluk  hidup)  maupun abiotik (tak hidup). Hal tersebut dikarenakan manusia  adalah  bagian  dari  lingkungan sehingga  manusia  akan  terpengaruh  oleh adanya  pembangunan.  Untuk  itu  perlu adanya konsep pembangunan jangka panjang  yang  berwawasan  lingkungan, maksudnya  adalah  pembangunan  yang memperhatikan  kelestarian  lingkungan  dan ekologi  manusia.  Menurut  Rahardjo,  (2013: 35)  menjelaskan  tujuan  pembangunan  pada hakikatnya  adalah  menciptakan  kemajuan sosial  ekonomi  secara  berkesinambungan, dengan  tidak  mengabaikan  persamaan  hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dari pernyataan tersebut  dapat dipahami pembangunan dilaksanakan secara seimbang  dengan  tidak  mengabaikan  hak masyarakat lainnya.
Salah satu pembangunan insfrastruktur yang  memerlukan  lahan  atau  tanah  sangat luas  adalah  pembangunan  jalan  tol.  Sebab jalan  tol  didesain  khusus  sebagai  jalan alternatif  jalur  darat  yang  bebas  dari hambatan.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  15 tahun  2005  Tentang  Jalan  Tol  pada  Pasal  1 ayat (2) menjelaskan bahwa jalan tol adalah jalanan    umum  yang  merupakan  bagian sistem  jaringan  jalan  dan  sebagai  jalan nasional  yang  penggunaannya  diwajibkan membayar tol
Dengan adanya pembangunan jalan tol ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas  dan  kapasitas  jaringan  jalan dalam  melayani  lalu  lintas.  Pembangunan jalan  tol  tidak  lepas  dari  aspek  fisik  dan aspek  non  fisik  pada  masyarakat.  Aspek fisik berkaitan dengan lingkungan sedangkan  aspek  non  fisik  adalah  masalah sosial  masyarakat.  Kedua  aspek  tersebut tentunya  dirasakan  secara  langsung  oleh masyarakat  yang  terkena  dampak  dari adanya  pembangunan  jalan  tol  tersebut. Pembangunan jalan tol yang
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 Maret 2017, hal 108-120 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
menghubungkan  2  (dua)  propinsi  yaitu Propinsi  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur  ini merupakan  proyek  transjawa  yang  disebut sebagai  mega  proyek.  Proyek  jalan  tol  ini adalah jalan tol Solo-Kertosono yang dibagi ke dalam 2 (dua) ruas yaitu Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono. Wilayah Kabupaten Ngawi  merupakan  salah  satu  dari  6  (enam) kabupaten  yang dilewati oleh pembangunan jalan  tol  sehingga  sebagian  masyarakat Kabupaten  Ngawi  tidak  lepas  dari  dampak sosial  dan  ekonomi  akibat  pembangunan tersebut.
Jalan  tol  memiliki  beberapa  tahap pembangunan.  Untuk  tahap  pelaksanaan yang  pertama  adalah  prakonstruksi  yaitu pembebasan  lahan  untuk  proyek  jalan  tol. Pembebasan  lahan  pada  proyek  jalan  tol Solo-Kertosono  ini  melewati  lahan  yang sebagian  besar  digunakan  penduduk  desa untuk    pertanian.  Untuk  itu,  masyarakat yang  terkena  pembebasan  lahan  untuk pembangunan jalan tol mendapatkan kompensasi  sebagai  ganti  rugi  berupa  uang tunai  sebesar  lahan  yang  dilewati  proyek jalan  tol  tersebut.  Meskipun  demikian dampak  dari  pembebasan  lahan  untuk pembangunan  jalan  tol  sangat  dirasakan oleh masyarakat  desa terutama petani sebab lahan pertanian yang dijadikan sumber mata pencaharian  utama  semakin  berkurang. Selain  itu,  lahan  pertanian  menjadi  2  (dua) bagian  karena  terpisah  oleh  pembangunan jalan  tol,  hal  tersebut  tentunya  menjadi kendala  petani  mengenai  irigasi  atau pengairan.  Dampaknya  adalah  pada  hak ekonomi  masyarakat  berkaitan  dengan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan  kemakmuran  dari  negara sebagai  berikut  jumlah  pendapatan  dari pertanian  menurun  sebab  lahan  yang digunakan untuk kegiatan pertanian semakin berkurang hal tersebut berkaitan dengan hak masyarakat  untuk  mendapatkan  pekerjaan dan penghidupan yang layak serta ketidakpuasan  masyarakat  atas  nilai  dan proses  ganti  rugi  (lahan,  pekarangan  dan bangunan).  Sedangkan  Heri  dan  Jumanta
(2010:  65)  menjelaskan  bahwa  hak  asasi ekonomi    ( proverty  rights ),  yaitu  hak  untuk memiliki  sesuatu,  membeli,  dan  menjual sesuatu serta memanfaatkannya.
Padahal dalam Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 Pasal  33  ayat  (3)  yang  menjelaskan  bahwa bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  yang  diletakkan dalam  penguasaan  negara  itu  digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
Fokus  penelitian  dimaksudkan  untuk memperjelas  beberapa  masalah  dalam  suatu penelitian.  Berdasarkan  latar  belakang masalah,  maka  fokus  penelitian  dalam penelitian  ini  adalah  dampak  pembangunan jalan  tol  Solo-Kertosono  terhadap  hak ekonomi,  pembangunan  jalan  tol  yang berwawasan  lingkungan,  mekanisme  ganti rugi  yang  sesuai  prosedur,  pelibatan  atau partisipasi  masyarakat  Desa  Kasreman dalam pembangunan jalan tol solo- Kertosono.
Berdasarkan  latar  belakang  dan  fokus penelitian  tersebut,  maka  tujuan  penelitan ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana dampak  positif  dan  negatif  Pembangunan Jalan  Tol  Solo-Kertosono  terhadap  hak ekonomi masyarakat Desa Kasreman Kecamatan  Geneng  Kabupaten  Ngawi, untuk  mengetahui  solusi yang  dapat ditawarkan  dalam  pembangunan  jalan  tol Solo-Kertosono  untuk  melindungi  hak ekonomi masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi.
Kegunaan  penelitian  secara  umum, hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat dijadikan titik tolak untuk penelitian sejenis yang  lebih  mendalam  dan  dalam  lingkup yang lebih luas.Selain itu penelitian ini juga bermanfaat  untuk  dijadikan  referensi  bagi peneliti  selanjutnya  yang  terkait  dengan pembangunan jalan tol Solo-Kertosono. Dan secara  praktis,  untuk  masyarakat  Desa Kasreman,  hasil  penelitian  ini  dapat dijadikan  suatu  saran  pemikiran  kepada pemerintahan  desa  dalam  melindungi  hak
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 Maret 2017, hal 108-120 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
ekonomi masyarakat terkait adanya pembangunan  jalan  tol  atau  pembangunan sejenis.

## METODE

## Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan
pendekatan  deskriptif-kualitatif.    Menurut Satori dan Komariah, (2012: 22) menjelaskan  bahwa  Penelitian  kualitatif adalah  penelitian  yang  menekankan  pada quality atau  hal  yang  terpenting  dari  sifat suatu  barang/jasa.  Hal  terpenting  dari  suatu barang
atau jasa
berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna  dibalik  kejadian  tersebut  yang  dapat dijadikan  pelajaran  berharga  bagi  suatu pengembangan  konsep  teori.  Sedangkan jenis  penelitian  ini  adalah  adalah  deskriptif. Deskriptif merupakan data yang dikumpulkan  adalah  berupa  kata-kata, gambar,  dan  bukan  angka-angka.  Dengan demikian,  laporan  penelitian  akan  berisi kutipan-kutipan  data  untuk  memberikan gambaran penyajiann laporan tersebut.

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. Waktu  yang  diperlukan  dalam penelitian  ini  yaitu  selama  6  bulan  dari bulan  Februari  2017  sampai  dengan  bulan Juli 2017.

## Target/Subjek Penelitian
Adapun  narasumber  yang  dijadikan sebagai  informan  adalah  Masyarakat  Desa Kasreman  Kecamatan  Geneng  Kabupaten Ngawi, dengan klasifikasi yaitu kepala desa, yang  mempunyai  tugas  sebagai  kepala pemerintahan desa yang mengetahui keseluruhan  pembangunan  jalan  tol  yang melewati Desa Kasreman Kecamatan Geneng  Kabupaten  Ngawi  dan  pelaku ekonomi,  yang  terdiri  dari  pedagang,  petani dan  masyarakat  Desa  Kasreman  yang terkena dampak langsung pembebasan lahan serta masyarakat yang tidak terkena dampak
secara  langsung  dalam  pembangunan  jalan tol Solo-Kertosono.

## Prosedur
Prosedur penelitian ini dilakukan meliputi 4 (empat) tahap yaitu:

## Tahap pra lapangan
Pada  tahap  ini  peneliti  membuat rancangan  penelitan,  membuat  instrumen penelitian dan membuat surat ijin penelitian. Menyusun proposal penelitian, ini digunakan  untuk  meminta  izin  kepada  desa yang terkait sesuai dengan sumber data yang diperlukan.

## Tahap pekerjaan lapangan
Mengumpulkan  data  mengenai  dampak pembangunan  jalan  tol  Solo-Kertosono terhadap  hak  ekonomi  masyarakat  Desa Kasreman.  Data  tersebut  dapat  diperoleh dengan: Observasi langsung dan pengambilan data dari lapangan; Wawancara dengan masyarakat yang terkena  dampak  langsung  dari  adanya pembangunan  jalan  tol  Solo-Kertosono; Wawancara dengan Kepala Desa Kasreman; Dokumentasi.
Tahap analisis data
Meliputi  analisis  data  baik  yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian dilakukan penafsiran  data  sesuai  dengan  konteks permasalahan  yang  diteliti  selanjutnya melakukan  pengecekan  keabsahan  data dengan  cara  mengecek  sumber  data  yang didapat.

## Tahap penulisan laporan
Pada  tahap  ini  peneliti  menyusun  data dan  kemudian  menyajikan  data  dalam bentuk penelitian.

## Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis  data  merupakan  data  yang didapat dari informan. Jenis data ada 2 jenis yaitu  data  primer  dan  data  sekunder. Menurut  Subagyo  (2015:  87)  menjelaskan “data  primer  adalah  data  yang  diperoleh secara  langsung  dari  masyarakat  baik  yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 Maret 2017, hal 108-120 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
alat  lainnya.  Data  primer  diperoleh  secara mentah-mentah  dari  masyarakat  dan  masih memerlukan  analisa  lebih  lanjut”. Jadi  data yang  didapat  berasal  dari  informan  yang memiliki  jabatan/status  yang  ada  di  desa Kasreman  yaitu  Kepala  Desa  Kasreman, Pamong  Desa  Kasreman,  masyarakat  Desa Kasreman  yang  terkena  pembebasan  lahan untuk  pembangunan  jalan  tol  dan  tokoh masyarakat.
Sedangkan  data  sekunder  adalah  data primer yang telah diolah atau diproses yang dapat  disajikan  dalam  bentuk  diagram  atau tabel. Menurut  Subagyo, (2015: 88) menjelaskan  “Data  sekunder  adalah  data yang  diperoleh  dari  atau  berasal  dari  bahan kepustakaan”.  Data  sekunder  berarti  data yang  berasal  dari  data  primer  yang  diolah dalam bentuk diagram atau tabel. Selain dari bahan  kepustakaan  data  sekunder  dapat diperoleh  dari  dokumen  yang  dimiliki instansi yang bersangkutan, misalnya Peraturan  desa,  Profil  Desa,  foto  hasil pembangunan  maupun  dokumen-dokumen yang ada dalam kantor desa.
Menurut  Sugiyono  (2007:  222)  dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  peneliti  sebagai instrumen  juga  harus  “divalidasi”  seberapa jauh  peneliti  kualitatif  siap  melakukan penelitian  yang  selanjutnya  terjun  ke lapangan, dengan demikian dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah  peneliti  itu  sendiri  karena  pada penelitian kualitatif belum dapat dikembangkan instrumen penelitian sebelum peneliti  mengetahui  gambaran  secara  jelas ketika terjun di lapangan.
Adapun  teknik  pengumpulan  data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Teknik Observasi
Syaodih  (dalam  Satori  dan  Komariah, 2012: 105) menyatakan “Observasi ( observation )  atau  pengamatan  merupakan suatu  teknik  atau  cara  mengumpulkan  data dengan  jalan  mengadakan  pengamatan
terhadap kegiatan yang sedang berlangsung”.
Wawancara “Wawancara  atau interview adalah suatu  bentuk  komunikasi  verbal  jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh  informasi.  Dalam  wawancara pertanyaan  dan  jawaban  diberikan  secara verbal.  Biasanya  komunikasi  ini  dilakukan dalam  keadaan  saling  berhadapan,  namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon” (Nasution, 2012: 113).

## Dokumentasi
Guba  dan  Lincoln  (dalam  Moleong, 2012:  216-217)  menjelaskan  “dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang  tidak  dipersiapkan  karena adanya  permintaan  seorang  penyidik”. Metode  ini  sangat  penting  juga  dalam mengumpulkan  data  karena  jika  ada kekeliruan datanya masih tetap karena  yang di  amati  adalah  benda  mati.  Pengumpulan data  dengan  meneliti  catatan-catatan  sangat penting  dan  sangat  erat  hubungannya dengan obyek penelitian.
Untuk  mendapatkan  data  yang  valid  dan kredibel  dalam  penelitian  diperlukan  teknik keabsahan  data.  Dalam  penelitian  ini peneliti  menggunakan  teknik  trianggulasi. Menurut  Sugiyono,  (2013:  241)  “dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan  sebagai  teknik  pengumpulan  data yang  bersifat  menggabungkan  dari  berbagai teknik  pengumpulan  data  dan  sumber  data yang telah ada”.

## Teknik Analisis Data
Setelah  proses  pengambilan  data  di lapangan langkah selanjutnya yaitu menganalisa  data.  Data  yang  diperoleh  di lapangan  di  analisa  untuk  kemudian diperoleh  kesimpulan  yang  sesuai  dengan variabel dan masalah yang sedang diteliti.
Setelah  data  dari  lapangan  seperti wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi telah  terkumpul,  kemudian  peneliti  harus menganalisis  data-data  tersebut.  Peneliti dalam  menganalisis  data  harus  dengan menggunakan indikator-indikator
diskriptifnya sehingga perubahan-perubahan dapat terlihat. Analisis data dapat dilakukan sebelum  di  lapangan  dan  selama  proses  di lapangan.
Adapun analisis data selama dilapangan  menurut  model  Milles  dan Huberman  (Satori  dan  Komariah,  2012: 218-220) ada 3 yaitu sebagai berikut:
Reduksi Data (Reduction)
Ketika  peneliti  mulai  melakukan penelitian tentu saja akan mendapatkan data yang  banyak  dan  relative  beragam  dan bahkan  sangat  rumit.  Itu  sebabnya,  perlu dilakukan  analisis  data  melalui  reduksi data.Data  yang  diperoleh  ditulis  dalam bentuk  laporan  atau  data  yang  terperinci. Laporan  yang  disusun  berdasarkan  data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah  berdasarkan  satuan  konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan  gambaran  yang  lebih  tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah  peneliti  untuk mencari kembali  data  sebagai  tambahan  atas  data sebelumnya yang diperoleh jika diperoleh. Penyajian Data (data display)
Selanjutnya  sesudah  mereduksi  data adalah menyajikan data ( data display ).Teknik penyajian data dalam penelitian  kualitatif  dapat  dilakukan  dalam berbagai  bentuk  seperti  tabel,  grafik  dan sejenisnya.Lebih  dari  itu,  penyajian  data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,  hubungan  antar  kategori,  flowchart dan  sejenisnya.  Adapun  fungsi display  data disamping untuk memudahkan dan memahami  apa  yang  terjadi,  juga  untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

## Conclusion Drawing/Verification
Langkah  ketiga  dalam  analisis  data kualitatif  menurut  Milles  and  Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan  awal  yang  dikemukakan  masih bersifat  sementara,  dan  akan  berubah  bila tidak ditemukan bukti-bukti  yang kuat  yang
mendukung  pada  tahap  pengumpulan  data berikutnya.  Tatapi  apabila  kesimpulan  yang dikemukakan  pada  tahap  awal,  didukung oleh  bukti-bukti  yang  valid  dan  konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan  merupakan  kesimpulan  yang kredibel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembangunan  jalan  tol  ruas  Solo- Kertosono  yang  melewati  Desa  Kasreman merupakan pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah pusat sebagai pembangunan  infrastruktur  jalan  untuk mengurangi  kemacetan  di  jalan  raya  Solo- Kertosono. Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2005  Tentang Jalan  Tol,  pembangunan  jalan  tol  bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi  guna  menunjang  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  terutama  di  wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya.  Infrastruktur  jalan  yang memadai  dan lancar diharapkan pemerataan pembangunan  dibidang  ekonomi  dapat terealisasi.
Dampak  Pembangunan  Jalan  Tol  Solo- Kertosono Terhadap Hak Ekonomi Masyarakat  Desa  Kasreman  Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi.
Menurut  Jimly  Asshiddiqie    (2016: 258-259)  mengenai  hak-hak  yang  termasuk kategori  hak  ekonomi  dan  sosial  mencakup hak  untuk  bekerja,  hak  untuk  mendapatkan upah  yang  sama  dan  hak  atas  makanan. Dampak  pembangunan  jalan  tol  Solo- Kertosono terhadap hak ekonomi masyarakat  Desa  Kasreman  adalah  sebagai berikut:

## Hak untuk Bekerja
Hak  untuk  bekerja  adalah  hak  yang dimiliki  oleh  seluruh  manusia  untuk mendapatkan  pekerjaan  sesuai  dengan kemampuan  atau  keahlian  yang  dimiliki. Pembangunan jalan tol Solo-Kertosono yang melewati Desa Kasreman Kecamatan Geneng  Kabupaten  Ngawi  seharusnya
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 Maret 2017, hal 108-120 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
dalam proses pembangunan tersebut melibatkan masyarakat sekitar yang tanahnya  terkena  pembebasan  lahan,  hal tersebut  dapat  dilakukan  sebagai  upaya untuk  mengganti  sumber  pendapatan  lain dari  para  petani  yang  lahannya  berkurang. Akan  tetapi  pembangunan  jalan  tol  Solo- Kertosono tersebut tidak melibatkan masyarakat  sekitar  terutama  masyarakat Desa Kasreman. Tenaga kerja yang dikerjakan  pada  pembangunan  jalan  tol adalah  tanggung  jawab  PT  Waskita,  peran pemerintah  desa  dalam  pembangunan  jalan tol  tersebut  hanya  sebagai  penyalur  aspirasi saat musyawarah sosialisasi tentang pembangunan  jalan  tol  dan  tidak  diberi wewenang untuk merekrut tenaga pekerja.
Hak  masyarakat  Desa  Kasreman terkait  hak  untuk  bekerja  pada  saat pembangunan  jalan  tol  tidak  terjamin,  baik sebagai  petani  yang  lahannya  terkena pembebasan  lahan  maupun  selain  petani yang  tidak  dapat  ikut  bekerja  dalam  proyek tersebut.  Padahal  masyarakat  di  Desa Kasreman sekitar 52,18% masih menganggur.  Jadi  pembangunan  jalan  tol Solo-Kertosono tidak dapat berperan mengurangi pengangguran di Desa Kasreman  karena  pembangunan  tersebut justru telah mengurangi lahan pertanian dan tidak menyerap tenaga pekerja dari masyarakat sekitar.
Hak untuk mendapatkan upah yang sama
Berdasarkan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  baik  itu  pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai  dengan  prestasinya  dan  dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.  Pembangunan  jalan  tol  yang tidak melibatkan masyarakat dalam pembangunan tersebut menyebabkan masyarakat  yang  terkena  pembebasan  lahan semakin  mengalami  kerugian.  Masyarakat tersebut menganggap adanya perbedaan dan
pemilihan  dalam  merekrut  tenaga  kerja untuk  proyek  jalan  tol  Solo-Kertosono tersebut.
Hak atas makanan Setiap individu berhak untuk mendapatkan  makanan,  terbebas  dari  rasa kelaparan.  Untuk  itu  setiap  orang  berhak untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan  upah untuk  bertahan  hidup.  Terjaminnya  hak ekonomi  masyarakat  tergantung  bagaimana mata  pencaharian  masyarakat tersebut diupayakan,  sebab  hak  ekonomi  berkaitan dengan aktifitas perekonomian yang bertujuan  untuk  mempertahankan  hidupnya. Pembangunan  jalan  tol  Solo-Kertosono menyebabkan  hak  atas  makanan  menjadi tidak tercukupi sebab pembangunan jalan tol Solo-Kertosono  tersebut  dibangun  di  atas lahan sawah produktif petani yang seharusnya setiap tahun masih menghasilkan produksi bahan pangan.
Hak  ekonomi  adalah  hak  asasi manusia  bidang  ekonomi  yang  berkaitan dengan aktifitas perekonomian,  perburuhan, hak  memperoleh  pekerjaan,  perolehan  upah dan  hak  ikut  serta  dalam  serikat  buruh.  Di Desa  Kasreman  aktifitas  perekonomian lebih banyak bergerak pada sektor pertanian karena  sebagian  besar  penduduk  Desa Kasreman  bermata  pencaharian  sebagai petani  atau  buruh.  Pembangunan  jalan  tol Solo-Kertosono yang melewati lahan penduduk  Desa  Kasreman  Kecamatan Geneng  Kabupaten  Ngawi  memberikan pengaruh  dan  dampak  pada  hak  ekonomi masyarakat  Desa  Kasreman  terutama  pada saat  pembangunan  jalan  tol  berlangsung. Pembangunan jalan tol  yang melewati Desa Kasreman  di  atas  lahan  pertanian  seluas sekitar  12  Ha  mengakibatkan  dampak pembangunan tersebut paling dirasakan oleh para  petani  dan  pelaku  usaha  di  Desa Kasreman.
Penduduk masyarakat Desa Kasreman  Kecamatan  Geneng  sebagian besar  bermata  pencaharian  sebagai  petani dan  buruh  sebanyak  720  orang  atau sebanyak  55,38%  dari  jumlah  penduduk
yang  bekerja.  Menurut  data  tersebut pendapatan  penduduk  Desa  Kasreman sebagian  besar  bersumber  pada  kegiatan bertani  hal  itu  terbukti  dengan  luas  lahan persawahan  di  Desa  Kasreman  seluas 306,46  Ha.  Perlindungan  hak  ekonomi masyarakat  Desa  Kasreman  Kecamatan Geneng  bergantung  pada  bagaimana  mata pencaharian tersebut diupayakan agar senantiasa tetap berjalan dan tidak merugikan masyarakat sehingga hak ekonomi dapat terpenuhi.
Pembangunan Jalan Tol yang Berwawasan Lingkungan
Pembangunan jalan tol yang melewati lahan  pertanian  masyarakat  Desa  Kasreman merupakan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan karena pembangunan tersebut mengakibatkan lahan pertanian masyarakat yang produktif dengan 3 (tiga) kali panen menjadi hilang. Selain itu jalan desa menjadi rusak bahkan menyebabkan kecelakaan, hilangnya saluran irigasi  dan  jalan  akses  ke  sawah  seberang, serta meningkatnya polusi udara sebab jalan desa dilalui oleh kendaraan besar bermuatan material.  Hasil  penelitian  tersebut  sesuai dengan  teori  yang  dijelaskan  oleh  Wisnu Arya yang mengemukakan bahwa pembangunan yang berwawasan lingkungan tidak  dapat  terlepas  dari  Analisis  Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Menurut Wisnu Arya ( 2001: 161-162) menjelaskan  bahwa  Analisis  Mengenai Dampak  Lingkungan  (AMDAL)  adalah suatu  studi  tentang  beberapa  masalah  yang berkaitan  dengan  rencana  kegiatan  yang diusulkan.  Dalam  hal  ini  studi  yang dilakukan  meliputi  kemungkinan  terjadinya berbagai macam perubahan, baik perubahan sosial-ekonomi  maupun  perubahan  biofisik lingkungan  sebagai  akibat  adanya  kegiatan yang diusulkan tersebut.
Dalam  Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan  (AMDAL)  tersebut  dijelaskan bahwa  pembangunan  yang  mengakibatkan perubahan sosial-ekonomi maupun perubahan  biofisik  lingkungan  sebagai
akibat  adanya  kegiatan  yang  diusulkan tersebut  merupakan  pembangunan  yang tidak berwawasan lingkungan. Pembangunan  jalan  tol  yang  berwawasan lingkungan  seharusnya  pembangunan  yang tetap menjaga ekosistem lingkungan sekitar, tidak  merusak  ataupun  menghancurkan ekosistem sekitar pembangunan.
Mekanisme Ganti Rugi yang Sesuai

## Prosedur
Berdasarkan Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012 Pasal 36-40 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum, pemberian  ganti  rugi  dapat  diberikan  dalam bentuk: uang, tanah pengganti, permukiman kembali,  kepemilikan  saham  atau  bentuk lain  yang  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak. Mekanisme pemberian ganti rugi dilaksanakan  dalam  2  (dua)  tahap  yaitu Musyawarah  penetapan  ganti  kerugian  dan Pemberian ganti kerugian.
Pembangunan jalan tol Solo- Kertosono  di  Desa  Kasreman  dibangun  di atas lahan pertanian penduduk seluas sekitar 12 Ha. Lahan tersebut terdiri dari 183 sawah milik  warga  Kasreman  dan  1  (satu)  tanah kas  desa.  Masyarakat  yang  lahannya dibebaskan  untuk  pembangunan  jalan  tol diberi  ganti  rugi  berupa  uang  tunai  sesuai dengan  luas  tanah  yang  dibebaskan.  Bapak SKC  menyampaikan  bahwa  “Sistem  ganti rugi dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu antara pemilik lahan, pihak pelaksana  pembangunan  jalan  tol  dan pemerintah  desa.  musyawarah  dilakukan untuk  mencapai  kesepakatan  harga  tanah yang  dibebaskan  tersebut”.  Pendapat  yang hampir  sama  juga  disampaikan  oleh  Bapak SHT yang mengatakan,
“Ganti  ruginya  sudah  sesuai  dengan prosedur  yaitu  adanya  pertemuan antara  masyarakat,  pihak  pelaksana jalan  tol  dan  pemerintah  desa  untuk memusyawarahkan mulai dari kesepakatan  persetujuan  jalan  tol melewati  lahan  Desa  Kasreman sampai  dengan  tawar  menawar
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 Maret 2017, hal 108-120 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
harga,  pada  mulanya  harga  yang ditawarkan  tidak  sesuai  dengan keinginan  warga  tapi  pada  akhirnya warga  setuju  dengan  harga  jalan tengahnya  yaitu  harga  tanah  dibeli seharga Rp.70.000,- per meternya Jadi  sistem  ganti  rugi  pembebasan lahan di Desa Kasreman untuk pembangunan  jalan  tol  telah  sesuai  dengan prosedur  yaitu  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum. Selain  itu,  tidak  adanya  masalah  pada  saat proses  ganti  rugi  sampai  dengan  pemberian uang  tidak  ada  kendala.  Ganti  rugi  juga dilaksanakan  dengan  cara  musyawarah mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan  seperti  masyarakat  Desa Kasreman,  pihak  pelaksana  dan  pemerintah desa  untuk  mencapai  kesepakatan  harga tanah sebagai ganti rugi.

## Partisipasi atau Pelibatan Masyarakat Desa Kasreman dalam Pembangunan Jalan Tol
Tahapan  pembangunan  jalan  tol  Solo- Kertosono  terdiri  dari  3  (tiga)  tahap  yaitu tahap  perencanaan,  tahap  pelaksanaan  dan tahap  pengoperasian.  Dari  ketiga  tahap tersebut  masyarakat  Desa  Kasreman  hanya ikut  berpartisipasi  pada  pembangunan  jalan tol  dalam  tahap  perencanaan.  Berdasarkan penelitian  partisipasi  masyarakat  Desa Kasreman  tersebut  berupa  ketersediaan masyarakat  membebaskan  lahannya  untuk pembangunan  jalan  tol  Solo-Kertosono. Pada  tahap  pelaksanaan  masyarakat  Desa Kasreman  tidak  ikut  serta  dalam  proses pembangunan.  Padahal  berdasarkan  teori partisipasi  pembangunan  bahwa  pelibatan atau  partisipasi  masyarakat  dalam  suatu pembangunan seharusnya dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengendalian  atau  pengoperasian  sehingga baik  masyarakat  maupun  pemerintah  saling mendapatkan  manfaat  dari  pembangunan tersebut.
Menurut  Aprillia  Theresia,  dkk  (2014: 198)  menjelaskan  bahwa  partisipasi
masyarakat  dalam  pembangunan  pada dasarnya adalah suatu bentuk keterlibatan  dan  keikutsertaan  secara aktif  dan  sukarela,  baik  karena  alasan- alasan  dari  dalam  ( intrinsik )  maupun dari luar ( ekstrinsik ) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan yang mencakup: pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian  (pemantapan,  evaluasi, pengawasan),  serta  pemanfaatan  hasil- hasil kegiatan yang dicapai.
Akan tetapi pada kenyataannya partisipasi masyarakat Desa Kasreman tidak semua ikut bekerja dalam pengerjaan proyek jalan tol tersebut  karena keseluruhan tenaga kerja  menjadi  tanggung  jawab  PT  Waskita atau pihak pelaksana pembangunan jalan tol Solo-Kertosono.  Dari  pihak  PT  Waskita sendiri tidak ada permintaan bantuan tenaga pekerja  sehingga  mayarakat  tidak  berani untuk  mengajukan  diri  bek  erja  di  proyek tersebut,  jikapun  ada  warga  yang  bekerja diproyek  tersebut  hanya  2-3  orang  yang bekerja pada bagian penjaga ruas pintu antar desa  satu  dengan  desa  lainnya  pada  malam hari.  Seharusnya  pembangunan  jalan  tol yang  melewati  Desa  Kasreman  tersebut dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat  sekitar  khususnya  bagi  petani untuk  mengganti  sumber  pendapatannya yang  menurun  karena  lahan  pertanian  yang berkurang  sehingga  hak  masyarakat  dalam bidang  ekonomi  dapat  terpenuhi  dalam pembangunan jalan tol tersebut.
Di  samping  itu,  berdasarkan  hasil penelitian ditemukan fakta bahwa masyarakat Desa Kasreman yang terkena pembebasan  lahan  untuk  pembangunan jalan  tol  Solo-Kertosono  merupakan masyarakat yang mempunyai jiwa nasionalisme  tinggi,  hal  itu  dikarenakan bahwa masyarakat tersebut lebih mengutamakan kepentingan umum daripada  kepentingan  pribadi  dengan kesediaan masyarakat lahannya
dibebaskan  untuk  pembangunan  jalan  tol
Solo-Kertosono. Masyarakat tesebut
menyadari  bahwa  dengan  mendukung program pemerintah dalam pembangunan jalan tol Solo-Kertosono maka
masyarakat Desa Kasreman telah
membantu  program  pemerintah  dalam bidang  lainnya,  misalnya  pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial, penghematan bahan bakar minyak nasional.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang dampak  pembangunan  jalan  tol  Solo- Kertosono terhadap hak ekonomi masyarakat  Desa  Kasreman  Kecamatan Geneng  Kabupaten  Ngawi,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut:
Berdasarkan  teori  Wisnu  Arya  bahwa pembangunan  akan  membawa  dampak  bagi kehidupan  manusia  yaitu  dampak  positif yang meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup dan dampak negatif yang menurunkan kualitas dan kenyamanan hidup manusia.  Dampak  pembangunan  jalan  tol Solo-Kertosono  terhadap  hak  ekonomi masyarakat  Desa  Kasreman  membawa  dua hal  yaitu  dampak  positif  dan  negatif. Dampak positif yaitu menambah penghasilan  bagi  para  pelaku  usaha  seperti warung  makan,  bengkel  dan  pemilik kendaraan  truk  pada  saat  pembangunan jalan tol tersebut berlangsung, meningkatkan  perekonomian  daerah  yang tertinggal  melalui  terselenggaranya  akses transportasi yang lancar dan cepat. Sedangkan  dampak  negatifnya  yaitu  bagi petani pembangunan jalan tol menyebabkan hasil  panen  menurun  karena  lahan  yang digunakan untuk bertani semakin berkurang, jalan desa menjadi rusak.
Pembangunan jalan tol Solo- Kertosono  melewati  Desa  Kasreman  tidak dikategorikan  sebagai  pembangunan  yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan  teori  Samhits  Setiawan  yang menjelaskan  bahwa  pembangunan  yang berwawasan lingkungan harus sesuai dengan
Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan (AMDAL).  Berdasarkan  Analisis  Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
pembangunan  yang  ideal  adalah  apabila tidak terjadi dampak pencemaran lingkungan. Kalaupun terjadi suatu dampak, dampak  tersebut  hendaknya  bersifat  positif. Pembangunan  jalan  tol    Solo-Kertosono dibangun di atas tanah persawahan produktif yang  setiap  tahun  terdiri  dari  3  (tiga)  kali panen.  Meningkatnya  polusi  udara  karena dilewati  oleh  kendaraan  besar  bermuatan material,  saluran  irigasi  sawah  hilang  dan tidak  ada  akses  jalan  menuju  sawah seberang.  Pembangunan  yang  berwawasan lingkungan  tidak  merusak  tanah  atau lingkungan  yang  masih  berproduksi  tinggi untuk  memenuhi  kehidupan  masyarakat setempat.  Seharusnya  pembangunan  jalan tol  tidak  melewati  lahan  pertanian  yang masih produktif.
Mekanisme ganti rugi atas pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol  telah  sesuai  prosedur  yaitu  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  dan tidak ada masalah. Pemberian  ganti  rugi  berdasarkan  Undang- Undang  tersebut  dapat  diberikan  dalam bentuk: uang, tanah pengganti, permukiman kembali,  kepemilikan  saham  atau  bentuk lain  yang  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak. Mekanisme pemberian ganti rugi dilaksanakan  dalam  2  (dua)  tahap  yaitu Musyawarah  penetapan  ganti  kerugian  dan Pemberian ganti kerugian. Mekanisme ganti rugi  pembangunan  jalan  tol  Solo-Kertosono yang  melewati  Desa  Kasreman  dilakukan secara  musyawarah  untuk  mendapatkan kesepakatan  harga  antara  pemilik  lahan  dan pihak  pelaksana  dan  lahan  yang  dibebaskan untuk jalan tol dibeli dengan harga dua kali lipat dari harga pada umumnya.
Pembangunan jalan tol Solo- Kertosono  tidak  melibatkan  masyarakat pada  saat  tahap  pelaksanaannya  dan  hanya melibatkan  masyarakat  pada  saat  tahap perencanaan  melalui  sosialisasi  mengenai
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 Maret 2017, hal 108-120 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
pembangunan jalan tol Solo-Kertosono yang melewati  Desa  Kasreman.  Sebanyak  2-3 orang  saja  yang  bekerja  dipembangunan tersebut  dan  hanya  sebagai  penjaga  ruas  tol antar  satu  desa  dengan  desa  lainnya  pada waktu  malam  hari.  Pembangunan  jalan  tol menjadi  tanggung  jawab  PT  Waskita termasuk  para  tenaga  kerjanya.  Dari pemerintah desa sendiri tidak diberi kesempatan untuk mengikutsertakan warganya bergabung dalam pekerjaan pembangunan  sehingga  tidak  ada  warga yang  ikut  terlibat  dalam  pekerjaan  proyek tersebut.  Padahal  jika  masyarakat  Desa Kasreman  ikut  dalam  pekerjaan  proyek tersebut  maka  akan  menambah  pendapatan masyarakat setempat.

## Saran
Berdasarakan  hasil  pembahasan  maka penulis memberikan saran kepada pemerintah  desa,  masyarakat  desa  dan pengambil kebijakan mengenai hak ekonomi masyarakat  dengan  adanya  pembangunan jalan  tol  Solo-Kertosono  yaitu  sebagai berikut:

## Untuk Pemerintah Desa
Pemerintah  Desa  Kasreman  harus dapat menampung aspirasi atau keluhan dari masyarakat  terkait  pembangunan  jalan  tol Solo-Kertosono yang melewati Desa Kasreman  untuk  kemudian  disampaikan kepada  penanggung  jawab  pembangunan jalan  tol.  Peranan  kepala  desa  dan pemerintah  desa  dalam  melindungi  dan menegakkan  hak  ekonomi  masyarakat  Desa Kasreman  sangatlah  penting  karena  hak ekonomi  masyarakat  menjadi  kewajiban pemerintah untuk menjaminnya. Pemerintah Desa  Kasreman  harus  mampu  melihat keadaan ekonomi masyarakat Desa Kasreman  secara  menyeluruh  dan  berusaha mengupayakan untuk menjamin hak ekonomi tersebut. Kesejahteraan masyarakat Desa  Kasreman    salah  satunya  bergantung pada  terjaminnya  hak  ekonomi  masyarakat untuk bekerja dan mendapatkan upah.
Untuk Masyarakat
Masyarakat  harus  ikut  berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol yang melewati Desa Kasreman karena pembangunan tersebut  seharusnya  dapat  memberikan peluang  usaha  dan  peluang  kerja  untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar  pembangunan.  Pembangunan  jalan tol  merupakan  salah  satu  pembangunan yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tidak hanya masyarakat tertentu yang dapat menikmati hasil pembangunan  akan  tetapi  juga  masyarakat yang  berada  dalam  area  pembangunan berlangsung  harus  mendapatkan  manfaat dari program pembangunan tersebut.

## Untuk Pengambil Kebijakan
Pembangunan  jalan  tol  seharusnya dapat dilaksanakan sebagai bentuk pembangunan
yang berwawasan
lingkungan. Pembangunan jalan tol merupakan  kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah pusat sebagai bentuk pembangunan  infrastruktur  negara  yang membutuhkan lahan sangat luas. Diperlukan perhatian  dari  pihak  pengambil  kebijakan terhadap  masyarakat  mengenai  pekerjaan, pendapatan yang hilang akibat pembangunan  jalan  tol  misalnya  melalui program  pendampingan  atau  pelatihan  bagi petani  dan  bukan  petani  mengenai  cara berwirausaha  sehingga  masyarakat  Desa Kasreman tetap mendapatkan hak ekonominya sebagai warga negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmito, R. (2013). Pembangunan Pedesaan  –  Pendekatan  Partisipati Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Asshiddiqie,  J.  (2016). Konstitusi  Ekonomi. Jakarta: Kompas
Badan  Pengantar  Jalan  tol  Kementerian  PU dan Perumahan Rakyat. (2005).
Kebijakan  dan  Strategi  Pembangunan
Jalan  Tol.  Seminar  Tantangan  dan Strategi Truk Angkutan Barang Dalam Menciptakan  Keunggulan  Bersaing. Banten:  Asosiasi  Pengusaha  Truk Indonesia.
( http://supplychainindonesia.com/new/ download/529/ .,  diunduh  tanggal  4 Mei 2017) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (https://www.komnasham.go.id, diunduh tanggal 20 April 2017)
Djam’an,  S.  dan  Komariah,  A.  (2012).
Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
El-Muhtaj Majda.(2007). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi  Indonesia: Dari  UUD  1945  sampai  dengan Amandemen  UUD  1945  Tahun  2002. Jakarta: Kencana.
Hartomo  dan  Aziz,  A.  (1999). Llmu  Sosial Dasar. Jakarta: Bumi Aksara
Herdiwanto,  H  dan  Hamdayama,  J.  (2010).
Cerdas, Kritis, Dan Aktif
Berwaganegara: Pendidikan Kewarganegaraan  Untuk  Perguruan
Tinggi. Jakarta: Erlangga.
Hermawan  R,  Rodhiatun,  Al  Rasyid,  H. (2015). Kajian Investasi Pembangunan Jalan  Tol  di  Indonesia  Berdasarkan Sistem Syariah: Studi Kasus Jalan Tol Cikampek-Palimanan.
Jurnal Perencanaan  Wilayah  dan  Kota,  26 (2) , 86- 99.( http://digilib.mercubuana.ac.id/e- artikel1.php?No_Artikel=0000017440
, diunduh tanggal 30 Mei 2017)
Iqbal  Febri.  (2015).  Pemenuhan  Hak Ekonomi  Melalui  Coporate  Social Respon  sibility  Industry  Kayu  Lapis Di Desa Nguwet Kecamatan
Kranggan  Kabupaten  Temanggung. Jurnal  Penelitian  Hukum, 2  (3),  125- 136.
( https://jurnal.ugm.ac.id/jph/article/vie
w/19120 ,  diunduh  tanggal  18  April 2017)
Konvenen  Internasional  Hak-Hak  Ekonomi, Sosial dan Budaya. ( http://humanrightspapua.org/resource
s/intllaw/81-kihesb , diunduh tanggal 5
April 2017)
Mardikanto,  T  dan  Soebiato,  P.    (2013).
Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Moleong,  Lexy  J.  (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Munandar,  S.  (2011). Ilmu  Sosial  Dasar  – Teori  dan  Konsep  Ilmu  Sosial. Bandung: PT Refika Aditama Nasution,  S.  (2012). Metode  Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara. Peraturan  Pemerintah  No  15  Tahun  2005 (http://hubdat.dephub.go.id,  diunduh tanggal 5 April 2017)
Rosyada,  D.  (2005). Demokrasi  Hak  Asasi Manusia  dan  Masyarakat  Madani . Jakarta: Prenada Media.
Setiadi, E.M., Hakam, K.A., dan Effendi, R.
(2007). Ilmu  Sosial  dan  Budaya Dasar. Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group
Subagyo,  J.  (2015). Metode  Penelitian dalam  Teori  dan  Praktek .  Jakarta: Rineka Cipta.
Subawa,  I.  (2008).  Hak  Asasi  Manusia Bidang  Ekonomi  Sosial  dan  Budaya Menurut Perubahan UUD 1945. Kertha Patrika, 33 (1) . 1-7.
( https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerth apatrika/article/view/3263/2342 , diunduh tanggal 12 Mei 2017)
Suprayitno,  B.  (2012).  Privatisasi  Jalan  Tol Sebagai  Solusi  Dalam  Mempercepat Terwujudnya  Infrastruktur  Jalan  Tol Yang  Memadai  Di  Indonesia. Jurnal Economia, 8 (1), 65-77. http://portalgaruda.org/article.php?arti cle=52409&val=473 ,  diunduh  tanggal 4 Mei 2017)
Sugiyono.  (2013) .  Cara  Mudah  Menyusun Skripsi,  Tesis,  dan  Disertasi  (STD).
Bandung: Alfabeta.
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 Maret 2017, hal 108-120 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
_______. (2007). Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .
Bandung: Alfabeta.
Theresia,  A.,  Andini,  K.S.,  Nugraha,  P.G.,
dan Mardikanto, T. (2014). Pembangunan  Berbasis  Masyarakat: Acuan  Bagi  Praktisi,  Akademisi,  dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. (2003). Surakarta: Nusantara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (www.hukumonline.com  ,  diunduh tanggal 14 April 2017)
Wardhana,  Wisnu  Arya.  (2001). Dampak Pencemaran Lingkungan. Yogyakarta: ANDI.
.