## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 2, (2023), May : 115 - 125 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3266

## PENERAPAN UU NO. 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DAN KONFLIK LAHAN DI IBUKOTA NEGARA BARU
Otti Ilham Khair 1, Vayireh Sitohang 2, Susiana Setianingsih 3, Gede Wijaya Kusuma 4
Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Jakarta 1,2,3,4 E-mail: otti.ilham1610@gmail.com 1 , Vayirehsitohang58@gmail.com 2, ana_stip07@yahoo.com ,3 , gede.wijaya@stipan.ac.id
History: Received  : 25 Februari 2023 Revised : 10 Maret 2023
Accepted  : 23 April 2023
Published  : 25 May 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Pemindahan Ibukota Negara kini menjadi suatu kepastian dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dengan berbagai dinamika sosial,politik dan hukum akhirnya rencana pemindahan  ibukota  negara  dan  persetujuan  bersama  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat, ibukota negara dipastikan akan berpiundah ke Provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian tentu saja rencana pembangunan ibukota akan mengalami konflik lahan dengan beralihnya fungsi dan kepemilikan di wilayah tersebut. Status tanah yang sebelumnya dapat berupa hak  pengusahaan  hutan  dan  hak  ulayat  atau  tanah  adat  tentu  saja  akan  berubah fungsi.Tujuan penelitian in adalah untu menganalisis bagaimana Undang-Undang Ibukota Negara  menagakomodir  tentang  penyelesaian  konflik  tanah  yang  akan  terjadi.  Metode penelitian  pada  penulisan  ini  adalah  melalui  metode  penelitian  kualitiatif  dengan pendekatan  desktriptif  serta  diperoleh  melalui  studi  pustaka.  Hasil  penelitian  yang ditemukan adalah Undanh-undang Ibukota Negara tidak mencantumkan Undang-Undang Pokok  Agraria  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  penyelenggaraan  lahan  dan  dan  tidak tegas terkait soal penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan lahan  IKN.Dengan demikian diperlukan  evaluasi  terhadap  aturan  yang  ada  atau  dengan  memnyusun  aturan  turunan yang lebih menjelaskan dan menegaskan penyelesaian pertanahan yang ada.
Kata Kunci : Ibukota Negara, Konflik lahan, Tanah Adat

## Abstract
The relocation of the national capital has now become a  certainty  with the  issuance of Law Number 3 of 2022. With various social, political and legal dynamics, finally the plan to relocate the  national  capital  and  mutual  agreement  with  the  House  of  Representatives,  the  national capital  will  certainly  be  moved  to  East  Kalimantan  Province.  However,  of  course  the  capital development plan will experience land conflicts with the transfer of function and ownership in the area. The status of the land which previously could be in the form of forest concession rights and customary land rights or customary land will of course change its function. The purpose of this research is to analyze how the Law on the State Capital accommodates the settlement of land  conflicts  that  will  occur.  The  research  method  at  this  writing  is  through  a  qualitative research method with a descriptive approach and obtained through literature study. The results of the research found were that the Law on the State Capital did not include the Basic Agrarian Law  as  material  for  consideration  in  land  administration  and  was  not  clear  regarding  the tenure, management and utilization of land in the State Capital. Thus it is necessary to evaluate existing regulations or to compile derivative regulations that further explain and confirm existing land settlements.
Keywords : National Capital, Land Conflict, Indigenous Land

## PENDAHULUAN
Rencana  pemindahan  ibu  kota  negara  sudah  bergulir  sejak pemerintahan  Presiden  Soekarno,  dan  dilanjutkan  oleh  Presiden  Soeharto yang  berencana  mengembangkan  Jakarta  menjadi  kota  metropolitan  dan memindahkan ibu kota negara ke Jonggol, Kabupaten Bogor (HABIBIE, n.d.).
Otti Ilham Khair 1, Vayireh Sitohang 2, et al., Penerapan Uu No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara…
Bahkan  pada  tanggal 15  Januari  1997,  Presiden  Soeharto  menerbitkan Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  1  Tahun  1997  tentang  Koordinasi Pengembangan  Kawasan  Jonggol  sebagai  Kota  Mandiri,  disebut-sebut sebagai  landasan  hukum  awal  rencana  pemindahan  ibu  kota. Di  masa pemerintahan SBY, sempat mempertimbangkan rencana Presiden Soeharto untuk pemindahan ibu kota negara karena beban Jakarta telah melampau kapasitas tampungnya.
Dikutip dari Kompas.com (2/3/2022), Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa gagasan pemindahan ibu kota negara sudah dilakukan sejak tahun 1957 oleh Presiden Soekarno, tetapi karena ada pergolakan, rencana tersebut tidak sempat dilanjutkan Presiden Soekarno. Bahkan pada tanggal 17 April 1957,  Soekarno  meletakkan  batu  pertama  di  kota  Palangkaraya  sebagai “sister  city”  Jakarta,  dan  bermaksud  peran  Palangkaraya  untuk  berbagi beban terhadap kebutuhan daya tampung Jakarta.
Realisasi  pemindahan  ibu  kota  negara  baru  terwujud,  ketika  Presiden Joko  Widodo  dengan  berani  dan  tegas  meminta  persetujuan  DPR  untuk pemindahan  ibu  kota  negara  ke  kalimantan  pada  saat  pidato  kenegaraan pada  tanggal  26  Agustus  2019  di  Sidang  Paripurna  DPR  RI.  Sebelumnya pada 23 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Presiden Nomor  R-34/Pres/08/2019  yang  dilampiri  dua  arahan,  yaitu Laporan  Kajian  Presiden  tentang  Pemindahan  Ibu  Kota,  dan  Permintaan Dukungan DPR untuk Pemindahan Ibu Kota.
Sejak  DPR  RI  menetapkan  UU  Nomor  3  tahun  2022  tentang  Ibu  Kota Negara  pada  tanggal  18  Januari  2022,  maka  secara  resmi  pemerintah memutuskan  pemindahkan  ibu  kota  negara  dari  DKI  Jakarta  ke  kawasan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Alasan pemerintah mempertimbangkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara yang baru adalah sebagai berikut:
1. Aksesibilitas lokasi tinggi, dekat dengan dua kota besar yakni Balikpapan dan Samarinda;
2. Infrastruktur utama tersedia, yaitu Jalan Tol Balikpapan – Samarinda dan Trans Kalimantan;
3. Bandara  di  Balikpapan  dan  Samarinda,  serta  Pelabuhan  Terminal  Peti Kemas Kariangau, Balikpapan dan Pelabuhan Semayang, Samarinda;
4. Struktur kependudukan heterogen dan terbuka;
5. Lahan luas, berstatus Hutan Produksi dan Perkebunan;
6. Pertahanan dapat didukung oleh Tri Matra Darat, Laut, dan Udara;
7. Air baku dari 3 waduk existing, 2  waduk yang direncanakan, 4  sungai, dan 4 Daerah Aliran Sungai;
8. Kemampuan lahan sedang untuk konstruksi bangunan;
9. Berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia II (Selat Makassar) Semenjak Presiden Joko Widodo mengirimkan surat presiden ke DPR terkait  hasil  kajian  presiden  dan  permintaan  dukungan  DPR  menyetujui pemindahan ibu kota, hingga saat ini untuk menerapkan dan melaksanakan UU  Nomor  3  Tahun  2022  terkait  Ibu  Kota  Negara,  telah  memunculkan dinamika  dan  polemik  masyarakat  tentang  berbagai  persoalan  yang ditimbulkan dari UU. Nomor 3 Tahun 2022. Salah satunya adalah persoalan terkait  hak – hak  ulayat,  yaitu  tanah  adat  /  ulayat  dan  hukum  yang memayunginya.
Proses  pemindahan  ibu  kota  negara  ke  IKN,  ternyata  dibayang – bayangin  konflik  agraria,  yang  akan  melibatkan  masyarakat  yang  sudah
Otti Ilham Khair 1, Vayireh Sitohang 2, et al., Penerapan Uu No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara…
bertempat  tinggal  dan  mencari  nafkah  di  kawasan  tersebut.  Seharusnya pemindahan  ibu  kota  negara  ke  kawasan  IKN  memberikan  dampak  positif dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.
Dikutip dari Tempo.Co (16/03/ 2022), Dahlia Yati, penduduk asli suku Paser Balik mengatakan bahwa masyarakat adat minta kejelasan soal lahan adat agar tidak terdampak pembangunan IKN yang dipaksakan. Pemasangan plang  yang  terjadi  ini  bentuk  pengambilan  secara  sepihak,  tidak  pernah bertemu atau koordinasi dengan kami.
Kemudian  dikutip  dari  Republik.co.id  (15/03/2022), Ketua Departemen  Advokasi  Kebijakan  KPA,  Roni  Septian  Maulana menegaskan bahwa  lokasi IKN bukanlah  tanah  kosong  karena  di  sana  ada  tanah masyarakat adat, lahan petani dan tanah masyarakat lokal lainnya. Artinya, lahan IKN tak sepenuhnya milik negara.
Oleh karena itu, untuk mengatasi potensi konflik – konflik yang terjadi terutama konflik agraria yang merugikan masyarakat sendiri, maka perlu ada solusi untuk mengakomodir kepentingan para pihak yang tergantung nasib hidupnya di kawasan IKN, terutama yang diklaim masyarakat adat sebagai tanah  adat  atau  ulayat.  Tulisan  ini  mencoba  meneliti  persoalan  tersebut diatas  dan  memberikan  saran  penyelesaian  demi  memuluskan  rencana pemerintah membangun ibu kota negara di IKN.
Wilayah IKN berada di sebelah selatan Kota Samarinda dan di sebelah utara  dan  barat  Kota  Balikpapan,  dengan  luas  wilayah  darat  kurang  lebih 256.142  hektar  dan  luas  perairan  laut  kurang  lebih  68.189  hektar  (Fajri, 2022). Secara administratif, wilayah IKN terletak di kecamatan Penajam dan Sepaku yang masuk wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara, serta di Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja yang masuk wilayah administratif Kabupaten Kutai Kertanegara.
Perencanaan  IKN  terbagi  atas  tiga  wilayah  perencanaan,  yaitu  sebagai berikut:
a. Kawasan Pengembangan  IKN (KPIKN) dengan luas wilayah kurang lebih 199.962 hektare;
b. Kawasan  IKN  (KIKN)  dengan  luas  wilayah  kurang  lebih  56.180  hektare; dan
c. Kawasan  Inti  Pusat  Pemerintahan  (KIPP)  yang  merupakan  bagian  dari KIKN dengan luas wilayah kurang lebih 6.671 hektare.
Dengan  sedemikian  luasnya  lahan  yang  diperlukan,  tentu  saja  akan  ada lahan yang dibebaskan demi tewujudnya ibukota negara yang terpadu demi mencapai tujuan dibentuknya ibukota negara.  Dengan pembagian kawasan pada  beberapa  area/zona  IKN  tentu  saja  pembebasan lahan  harus  “clear” tanpa  konflik  yang  luas  dan  berkepanjangan.  Pemanfaatan  lahan  atau penguasaan lahan di wilayah IKN yang sebagian ditempati oleh penduduk, tentu  butuh  pendekatan  khusus  dalam  mengatasi  permasalahan  lahan sehingga IKN terbangun juga mampu membuat rakyat sekitar menjadi maju dan berkembang.
Pemilihan nama ibu kota negara sebagai Ibu Kota Nusantara, karena istilah Nusantara  berasal  dari  kata  sansekerta  yang  diperkenalkan  sejak  jaman kerajaan Majapahit. Nusantara terdiri dari dua suku kata, yaitu Nusa artinya Pulau, dan Antara artinya Luar atau Seberang. Jadi Nusantara berarti Pulau – pulau  luar  atau  seberang.  Pemaknaan  Nusantara  di  Kerajaan  Majapahit merujuk pada pulau – pulau lain di luar pulau Jawa.
Menurut UU No. 3  Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, bahwa Ibu
Otti Ilham Khair 1, Vayireh Sitohang 2, et al., Penerapan Uu No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara…
Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia yang bertujuan untuk ;  a. menjadi  kota  berkelanjutan  di  dunia;  b.  sebagai  penggerak  ekonomi Indonesia  di  masa  depan;  dan  c.  menjadi  simbol  identitas  nasional  yang merepresentasikan  keberagaman  bangsa  Indonesia,  berdasarkan  Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Pembangunan  dan  pengembangan  Ibu  Kota  Nusantara  dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. kesetaraan; b. keseimbanganekologi; c. ketahanan; d. keberlanjutan pembangunan; e. kelayakan hidup; f. konektivitas; dan g. kota  cerdas.  Posisi  Ibu  Kota  Nusantara  secara  geografis  terletak  pada:  a. Bagian Utara pada 117" O' 3L.292" Bujur Timur dan O' 38'44.912" Lintang Selatan;  b.  Bagian  Selatan  pada  1L7"  lL'  51.903"  Bujur  Timur  dan  1" 15'25.260"  Lintang  Selatan;  c.  Bagian  Barat  pada  116'  31'  37.728"  Bujur Timur  dan  O'  59'22.51O"  Lintang  Selatan;  dan  d.  Bagian  Timur  pada  ll7" L8'2a.O84"  Bujur  Timur  dan  l'  6'  42.398'  Lintang  Selatan.Otorita  Ibu  Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.
Menurut pasal 16, UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara mengamanatkan  kepada  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  agar  melakukan tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Lebih lanjut Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki hak pakai dan/atau hak  pengelolaan  atas  tanah,  sekaligus  berwenang  menentukan  dan mengadakan perjanjian Hak Atas Tanah di IKN dengan setiap individu atau badan hukum sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya. Pengalihan Hak Atas Tanah di IKN harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Otorita. Bahkan Pasal 17 UU No. 3 Tahun 2022, menegaskan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki hak diutamakan untuk dalam pembelian tanah di IKN.
Pasal 30, UU No. 3 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Tanah di Ibu Kota  Nusantara  ditetapkan  sebagai  barang  milik  negara  dan  aset  dalam penguasaan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara,  baik  tanah  yang  terkait  dengan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  hanya  diberikan  hak  pakai,  maupun tanah yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.
Pasal 16 dan pasal 30, UU No. 3 Tahun 2022 terkait penataan, penguasaan, pengelolaan  dan  pemanfaatan  tanah  di  IKN  ini  dapat  mengakibatkan benturan  kepada  masyarakat  yang  sudah  lama  bermukim  dan  mencari nafkah disana.
Pada Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2022, Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara, di Pasal 2 menegaskan bahwa perolehan tanah di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui mekanisme: a. Pelepasan Kawasan Hutan; dan/atau b. Pengadaan Tanah. Dan di Pasal 3 ayat  (3)  menyatakan  bahwa  pelepasan  kawasan  hutan  dilakukan  dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap penguasaan Tanah masyarakat, hak individu, atau hak komunal masyarakat adat. Lebih lanjut di  Pasal  3  ayat  (7)  menyatakan  bahwa  jika  terdapat  penguasaan  Tanah  di Kawasan Hutan, penyelesaiannya dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan  difasilitasi  oleh  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
Kemudian di Pasal 10 ayat (1) Perpres No. 65 Tahun 2022 menyatakan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas, perolehan Tanah di Ibu Xota Nusantara dapat dilakukan melalui Pengadaan Tanah secara langsung oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan pihak yang berhak dengan cara jual beli,
Otti Ilham Khair 1, Vayireh Sitohang 2, et al., Penerapan Uu No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara…
hibah,  pelepasan  secara  sukarela,  ruislag,  atau  cara  lain  yang  disepakati. Dan di Pasal 22 menyatakan bahwa tanah yang telah dikuasai masyarakat dan penggunaan serta pemanfaatannya telah sesuai dengan RTR dilakukan penataan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Sangat disayangkan jika Undang – Undang No. 3 Tahun 2022 dan Perpres No. 56 Tahun  2022  tidak  mencantumkan  Undang  -  Undang  No.  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan    Dasar  Pokok  -  Pokok  Agraria  sebagai  salah  satu pertimbangan  atau  pengingat  landasan  hukum.    Hal  tersebut  dapat mengakibatkan  ketidak-pastian  hukum  agraria  dan  pertanahan  yang diterapkan  di  Ibu  Kota  Nusantara.  Sehingga  banyak  para  pihak  terutama masyarakat adat / ulayat serta masyarakat yang sudah lama bermukim dan mencari nafkah meminta kepastian hukum dan jaminan akan hak – hak nya terkait penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang digarapnya.
.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode Penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat studi pustaka (Adlini et al., 2022). Deskriptif  yaitu  suatu rumusan  masalah  yang  memandu  penelitian  untuk mengeksplorasi  atau  memotret  situasi  sosial  yang  akan  diteliti  secara menyeluruh,  luas  dan  mendalam  Dengan  penelitian  kualitatif,  perlu dilakukan  analisis  deskriptif.  Metode  analisis  deskriptif  memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai UU Ibukota Negara dikaitkan denfan konflik lahan di wilayah yang  telah  ditentukan.  Sumber  dsta  yang  digunakan  dalam  penulsian  ini adallah  peraturan  perundang-undangan  tentang  ibukota  negara  dan peraturan perundang-undangan tentang agraria.
.

## HASIL dan PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan isi Menurut Undang – Undang Pokok Agraria No.  5  Tahun  1960,  Pasal  1  ayat  (3)  menyatakan  bahwa  hubungan  antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Lalu di Pasal 2 ayat (3) menegaskan  bahwa  wewenang  yang  bersumber  pada  hak  menguasai  dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar- besar  kemakmuran  rakyat,  dalam  arti  kebahagiaan,  kesejahteraan  dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.
Selanj utnya  Pasal  2  ayat  (4)  berbunyi  “Hak  menguasai  dari  Negara tersebut  diatas  pelaksanaannya  dapat  dikuasakan  kepada  daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional,  menurut  ketentuan- ketentuan Peraturan Pemerintah.”
Kemudian di Pasal 5 menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  ialah  hukum  adat,  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  dan  Negara,  yang  berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan- peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan  lainnya,  segala  sesuatu  dengan  mengindahkan  unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama, dan serta di Pasal 6 menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi social (Sulisrudatin, 2018).
Otti Ilham Khair 1, Vayireh Sitohang 2, et al., Penerapan Uu No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara…
Lebih  lanjut  di  Pasal  15  mengatakan  bahwa  memelihara  tanah, termasuk  menambah  kesuburannya  serta  mencegah  kerusakannya  adalah kewajiban  tiap-tiap  orang,  badan  hukum  atau  instansi  yang  mempunyai hubungan  hukum  dengan  tanah  itu,  dengan  memperhatikan  pihak  yang memiliki tingkat ekonomi lemah. Dengan demikian keberadaan tanah yang merupakan  hak  dasar  dari  setiap  warga  negara  dalam  menjalankan hidupnya, bukan hanya demi eksploitasi tanah demi proyek pembangunan ibukota  negara  semata,  tapi  juga  demi  kepentingan  yang  lebih  luas,  yaitu sebagai fungsi sosial dan juga perlu menjaga keberlanjutan lingkungan demi generasi berikutnya.
Dalam    UUPA  No.  5  Tahun  1960,  Pasal  18  ditegaskan  bahwa  untuk kepentingan  umum,  termasuk  kepentingan  bangsa  dan  Negara  serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi  ganti  kerugian  yang  layak  dan menurut  cara  yang  diatur  dengan Undang-undang (Ramadhani, 2019). Untuk itu pendekatan persuasif dalam upaya pembebasan lahan melalui solusi yang saling menguntungkan adalah mutlak sifatnya (Irfan, 2019).

## Konflik Agraria Kawasan IKN
Akhir-akhir  ini  konflik  agraria  marak  terjadi  di  kawasan  Ibu  Kota Nusantara  pasca  ditetapkan  menjadi  Kawasan  yang  sepenuhnya dikendalikan  dan  dikuasakan  kepada  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara.  Dikutip dari CNBCIndonesia.com (21/01/2022),  Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor bercerita bahwa ada orang mengaku keturunan kesultanan Kutai yang mengklaim bidang tanah di kawasan inti IKN, tetapi sudah ditolak, karena pemerintah  sudah  mengambil  wilayah  kesultanan  Kutai  dan  asetnya  pada tahun 1960-an.
Karena tidak adanya pasal di UU No. 3 Tahun 2022 dan Perpres No. 65 Tahun  2022  terkait  klaim  tanah  grand  sultan  atau  kerajaan,  maka  yang berlaku  adalah  UU  No.  5  Tahun  1960.  Jadi  menanggapi  pernyataan Gubernur  tersebut  yang  seharusnya  didukung  oleh  bukti – bukti  otentik terkait  pencabutan/  pengambilalihan  hak  tanah  kesultanan  oleh pemerintah. Gubernur Kalimantan Timur harus mengacu juga kepada UU- PA No. 5 tahun 1960, yaitu :
1. Pasal 18, untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut,  dengan  memberi  ganti  kerugian  yang  layak  dan  menurut  cara yang  diatur  dengan  Undang-undang.    Hal  ini  akan  berpotensi  konflik agrarian di masa depan, jika ganti rugi yang layak belum diterima pihak keluarga  kerajaan  Kutai  atau  tidak  ada  pernyataaan  resmi  dari  pihak kerajaan di masa lalu.
2. Pasal  21  ayat  (3)  hak  milik  tanah  hilang  karena  pencabutan kewarganegaraan.
3. Pasal  26  ayat  (2)  yaitu  setiap  jual-beli,  penukaran,  penghibahan, pemberian  dengan  wasiat  dan  perbuatan-perbuatan  lain  yang dimaksudkan  untuk  langsung  atau  tidak  langsung  memindahkan  hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga-negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing atau kepada  suatu  badan  hukum  kecuali  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah termaksud  dalam  pasal  21  ayat  (2),  adalah  batal  karena  hukum  dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak
Otti Ilham Khair 1, Vayireh Sitohang 2, et al., Penerapan Uu No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara…
lain  yang  membebaninya  tetap  berlangsung  serta  semua  pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Dan atau
4. Pasal  27  yang  menyatakan  hak  milik  hapus  bila  :  a.  tanahnya  jatuh kepada  negara  :  1.  karena  pencabutan  hak  berdasarkan  pasal  18;  2. karena  penyerahan  dengan  sukarela  oleh  pemiliknya;  3.  karena diterlantarkan; 4. karena ketentuan -pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2). b. tanahnya musnah.
Dikutip  dari  Republika.co.id  (12/04/2022),  Deki  Samuel  perwakilan masyarakat  adat  di  kawasan  IKN  mengingatkan  bahwa  masyarakat  adat sudah hidup di kawasan IKN selama ratusan tahun secara turun-temurun. Masyarakat Adat disana bermukim di tanah berstatus hak ulayat atau tanah adat  yang  tidak  bersertifikat.  Jika  masyarakat  adat  tidak  punya  sertifikat maupun surat wasiat, bisa tergusur dari kawasan IKN yang akhirnya memicu konflik.
Karena tidak adanya pasal di UU No. 3 Tahun 2022 dan Perpres No. 65 Tahun 2022 terkait klaim tanah adat / ulayat yang tidak disertai alat bukti yang berlaku, maka yang berlaku adalah UU No. 5 Tahun 1960. Menurut UU- PA No. 5 tahun 1960, Pasal 5 yang menyatakan hukum agraria yang berlaku atas  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  ialah  hukum  adat,  sepanjang  tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, maka hukum adat terkait  penguasaan,  pengelolaan  dan  pemanfaatan  lahan  di  kawasan  IKN dianggap  berlaku.  Jadi  pihak  Otorita  IKN  tidak  bisa  sewenang-wenang menggusurnya kecuali mendapatkan hak pelepasan tanah adat atau ulayat dengan  ganti  rugi  yang  setimpal.  Hukum  adat  sebagai  dasar  kepemilikan tanah, menjadi strategis sifatnya sehingga dalam upaya pembebasan lahan tentu  saja  mengedepankan  kearifan  lokal  karena  bagaimanapun  juga kesejahteraan  sosial  merupakan  sesuatu  yang  mutlak  dalam  membangun ibukota negara.
Dikutip  dari  Kompas.Com  (14/03/2022),  bahwa  Konsorsium Pembaharu Agraria (KPA) telah memprediksi bahwa megaproyek IKN bakal memicu  konflik  agrarian  yang  luas.  Lebih  lanjut  KPA  mengatakan  Aliansi Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN)  telah  mengidentifikasi  20.000  orang akan  terdampak  pembangunan  megaproyek  IKN,  belum  termasuk  jumlah masyarakat  lokal  selain  masyarakat  adat  akan  terampas  ruang  hidupnya. Sebelum megaproyek IKN diadakan, kawasan di Kalimantan Timur tersebut sudah mengalami konflik agraria akibat tumpeng tindih konsesi perusahaan.
Dikutip  dari  Samarinda  Pos  (27  September  2021),  Eko  Supriyadi menegaskan bahwa berpuluh – puluh tahun konflik lahan antara masyarakat Telemow dan Maridan, Kecamatan Sepaku dengan PT.  ITCI Kartika  Utama belum  terselesaikan.  Termasuk  sengketa  lahan  antar  sesame  masyarakat ikut  mewarnai  konflik  agrarian  di  Penajam  Pase  Utara.  Eko  mengatakan bahwa  banyak  masyarakat  di  IKN  yang  berkonflik  dengan  pengusaha  / perusahaan. Masyarakat Sepaku tak mampu melawan perusahaan pemilik HGU dan HGB, apalagi melawan Otorita IKN yang mengatasnamakan NKRI.
Konflik lahan antara masyarakat dengan pemilik HGU dan HGB adalah lahan yang sudah dikelola dan dimanfaatkan masyarakat selama  puluhan tahun, tetapi diklaim perusahaan memiliki HGU dan HGB dari pemerintah. Berdasarkan  beberapa  contoh  pernyataan  potensi  konflik  agraria  yang muncul di IKN tersebut di atas, maka rakyat akan sulit menemukan keadilan, jika hanya menggunakan penyelesaian sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2022 dan dijabarkan dalam Perpres No. 65 Tahun 2022. Bahkan menurut kedua
Otti Ilham Khair 1, Vayireh Sitohang 2, et al., Penerapan Uu No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara…
aturan  tersebut,  yang  diberikan  wewenang  untuk  menyelesaikan  konflik lahan  adalah  Kepala  Otorita  IKN  dan  pemerintah  pusat  yang  diwakili kementerian hanya diberikan kesempatan sebagai fasilitator.
Apalagi  yang diprioritaskan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan adalah  Otorita  IKN,  yang  seharusnya  dikembalikan  kepada  prinsip  tanah berfungsi  social  (Isnandar  et  al.,  2021).  Dikwatirkan  jika  konflik  lahan mengganggu proses penataan dan pembangunan IKN, maka Otorita IKN akan memaksa rakyat yang tidak sesuai dengan RTR akan digusur secara paksa tanpa mengganti rugi dengan layak.
Penegasan Hukum Agraria dalam Peraturan Khusus Ibu Kota Nusantara.
Jika  mengacu  pada  pasal  22  Perpres  No.  65  Tahun  2022,  berbunyi bahwa  tanah  yang  telah  dikuasai  masyarakat  dan  penggunaan  serta pemanfaatannya telah sesuai dengan RTR dilakukan penataan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian  Rencana  Induk  Ibu  Kota  Nusantara.  Yang  menjadi  pertanyaan bagaimana masyarakat yang sudah lama di sana, tidak sesuai dengan RTR dan tidak mau dipindahkan juga?
Kemudian  kedua  peraturan  tersebut,  menegaskan  bahwa  segala penguasaan,  pengelolaan  dan  pemanfaatan  lahan  di  IKN  harus  sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara serta Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Disisi lain warga masyarakat adat dan warga lokal yang sudah tinggal di wilayah tersebut, tidak diberikan ruang  untuk  terlibat  mengawasi,  mengevaluasi  dan  merumuskan  Rencana Tata  Ruang,  karena  IKN  tidak  memiliki  kesempatan  untuk  menentukan sendiri siapa Kepala Otoritanya dan siapa – siapa yang mewakilinya untuk menyusun berbagai aturan dan rencana tata ruang IKN.
Maka  masyarakat  yang  terdampak  pembangunan  IKN,  berpotensi menggunakan UUPA No. 5 Tahun 1960 untuk menuntut keadilannya terkait konflik  lahan,  dan  Otorita  IKN  akan  menggunakan  UU  No.  3  Tahun  2022 sebagai  dasar  penguasaan  dan  pengelolaan  lahan  diseluruh  kawasan  IKN. Sudah jelas bahwa UU No. 3 Tahun 2022 kurang mengakomodir kepentingan masyarakat  adat  dan  lokal  setempat  di  IKN,  dan  lebih  mengutamakan kepentingan Otorita IKN.
Walaupun  proses  penataan  dan  pembangunan  IKN  berulang  kali dicetus akan mengakomodir kepentingan masyarakat adat, dan masyarakat lokal yang tergantung hidupnya dari alam di kawasan IKN, tetapi jika tidak terjadi kesepakatan antara masyarakat setempat dengan pihak Otorita IKN, maka  berpotensi  konflik  yang  akan  mengandung  kekerasan.  Hal  ini  perlu diperhitungkan  dari  sekarang,  agar  pendekatan  yang  lebih  persuasif membuat  peraturan  yang  disepakati  bersama  dimulai  dari  sekarang. Kesepakatan – kesepakatan  tersebut  dituangkan  ke  dalam  aturan  yang dikeluarkan Kepala Otorita IKN, karena yang berwenang membuat peraturan di wilayah IKN adalah Kepala Otorita.
Pemerintah  pusat  harus  memikirkan  kembali,  membuat  atau mengevaluasi  kembali  peraturan  terkait  penguasaan,  pengelolaan  dan pemanfaatan lahan di IKN yang mengacu juga kepada UU. No. 5 Tahun 1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  agar  jelas  masyarakat menuntut  keadilan  berdasarkan  aturan  hukum  apa  saja.  Hukum  perdata dan pidana terkait konflik lahan (agraria) di IKN yang termuat di dalam UU No. 3 Tahun 2022 dan Perpres No. 65 Tahun 2022, akan memperlarut proses penyelesaian kasus klaim tanah yang terjadi.
Otti Ilham Khair 1, Vayireh Sitohang 2, et al., Penerapan Uu No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara…
Konflik  klaim  lahan  yang  terjadi  di  IKN  dapat  menghambat  proses pembangunan IKN dan sekaligus mengganggu proses pemindahan ibu kota Negara  (Darwis  &  Rudiadi,  2023).  Untuk  menghindari  proses  hukum  dan langkah penyelesaian hukum terhadap konflik agraria yang bakal terjadi di IKN, maka pemerintah pusat bersama DPR mencoba mengevaluasi kembali Perpres  no.  6  Tahun  2022  dan  menaikkannya  menjadi  RUU  tentang Penguasaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah IKN.  Tidak bisa diabaikan bahwa konflik lahan di ibukota negara baru dapat manjadi persoalan serius dan  persoalan  rumit,  sehingga  perlu  penyelesaian  yang  komperhensif terutama dalam upaya menyelesaikan konflik lahan yang dikuasai oleh adat setempat sehingga tujuan pemindahan ibukota negara tidak memerginalisasi dan menimbulken kerugian baik secara sosial maupun secara ekonom bagi penduduk lokal.

## SIMPULAN
Bahwa Undang – Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, kurang  tegas  dan  detail  memasukkan  terkait  soal  penguasan,  pengelolaan dan pemanfaatan lahan IKN. Apalagi UU No. 3 Tahun 2022 ini diawali dengan proses  pengadaan  Tanah  yang  akan  menjadi  Ibu  Kota  Nusantara.  Bahkan Perpres  No.  65  Tahun  2022  Tentang  Perolehan  Tanah  dan  Pengelolaan Pertanahan  di  Ibu  Kota  Nusantara,  tidak  memuat  secara  detail  terkait penyelesaian  konflik  lahan  atau  klaim  masyarakat  terhadap  tanah  yang dinyatakan sebagai Kawasan Ibu Kota Nusantara.
UU  No.  3  Tahun  2022  dan  Perpres  No.  65  Tahun  2022,  tidak mencantumkan  UU  Pokok  Agraria  No.  5  Tahun  1960  sebagai  bahan pertimbangan  atau  pengingat  untuk  persoalan  pengadaan  tanah  dan pengelaan pertanahan. Hal tersebut terjadi karena UU No. 3 Tahun 2022 dan Perpres No. 65 Tahun 2022 mengutamakan Otorita IKN untuk mengelola dan memanfaatkan lahan di Ibu Kota Nusantara. Sedang UU Pokok Agraria No. 5 Tahun  1960  menegaskan  bahwa  tanah  berfungsi  sosial,  sehingga kepentingan umum atau rakyat yang lebih diutamakan, serta menegaskan juga bahwa Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat.
Penulis menyarankan agar pemerintah pusat harus segera membentuk tim  khusus  menyelesaikan  konflik  lahan  dan  mengedepankan  prinsip keadilan sosial bagi rakyat. Tim Khusus tersebut melibatkan berbagai pihak yang  terkait  termasuk  perwakilan  dari  masyarakat  adat  dan  lokal  lainnya, agar hak – hak masyarakat adat dan lokal lainnya tidak terabaikan. Adalah pragmatis  sifatnya  jika  IKN  terbangun  tetapi  tidak  mampu  mengangkat harkat dan martabat penduduk sekitar.
Kemudian  pemerintah  mengevaluasi  kembali  UU  No.  3  Tahun  2022, Perpres  no.  65  Tahun  2022,  atau  membuat  peraturan  baru  terkait penjabaran secara detail pasal – pasal tentang penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan  lahan  yang  mengakomodir  kepentingan  lahan  adat  /  ulayat. Termasuk memastikan jaminan hukum kepada penduduk lokal lainnya yang sudah  tergantung  hidupnya  di  kawasan  tersebut  agar  tidak  terpinggirkan, tergusur dan terdiskriminasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adlini,  M.  N.,  Dinda,  A.  H.,  Yulinda,  S.,  Chotimah,  O.,  &  Merliyana,  S.  J. (2022).  Metode  penelitian  kualitatif  studi  pustaka. Edumaspul:  Jurnal
Otti Ilham Khair 1, Vayireh Sitohang 2, et al., Penerapan Uu No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara…
Pendidikan , 6 (1), 974 – 980. Darwis, M., & Rudiadi, R. (2023). ANALISA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA REPUBLIK  INDONESIA  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA. Journal of Sharia and Law ,
2 (1), 277 – 296.
Fajri, M. (2022). Menggagas ide miniatur hutan dipterokarpa ibu kota negara nusantara. STANDAR: Better Standard Better Living , 1 (2), 5 – 15. HABIBIE, I. A. (n.d.). IBU KOTA BARU & STABILITAS POLITIK NASIONAL . Irfan, I. (2019). Strategi komunikasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II  dalam  pembebasan  lahan  masyarakat  Muslim  untuk  pembangunan underpass  di  jalan  Brigjen  Katamso  Medan .  Universitas  Islam  Negeri Sumatera Utara.
Isnandar,  A.,  Absori,  S.  H.,  &  Harun,  S.  H.  (2021). Kebijakan  Konservasi Sumber  Daya  Hutan  Berbasis  Kearifan  Lokal  di  Kabupaten  Wonogiri . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Ramadhani,  R.  (2019).  Eksistensi  Hak  Komunal  Masyarakat  Hukum  Adat Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum. Jurnal  Penelitian Hukum De Jure , 19 (1), 98.
Sulisrudatin, N. (2018). Keberadaan Hukum Tanah Adat dalam Implementasi Hukum Agraria. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 4 (2).