Peran Perempuan dalam Proses Bina Damai:

## Studi Kasus Aktivis Perempuan di Sudan Selatan (2005-2018)
Maria Fryna Angelica Andris 1 , Edwin Martua Bangun Tambunan 2
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, ma80074@student.uph.edu 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, edwin.tambunan@uph.edu

## ABSTRAK
Di tengah budaya patriarki yang menindas, konflik berkepanjangan di Sudan Selatan pada kurun waktu 2005-2018 telah menyebabkan perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan. Ketidakpuasan para aktivis perempuan akan sistem kemasyarakatan dan konflik berkepanjangan, akhirnya mendorong mereka terlibat dalam aktivitas bina damai. Artikel ini mengkaji peran perempuan dalam kegiatan bina damai dengan menggambarkan kiprah aktivis perempuan di Sudan Selatan. Pengkajian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kasus dan memanfaatkan metodologi Feminis untuk mendapatkan gambaran komprehensif aktivitas individu dan organisasi aktivis perempuan dalam bina damai melalui lensa perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa aktivis perempuan berperan dalam proses bina damai pada setiap tingkatan piramida aktor mulai dari tingkat akar rumput, menengah, hingga atas. Perubahan positif dan transformatif tergambar dari peran yang mereka lakukan. Di tingkat atas, upaya yang dilakukan telah mendorong pemerintah Sudan Selatan melibatkan aktivis perempuan dalam proses negosiasi perdamaian dengan Sudan dan menjamin kesetaraan gender dalam konstitusi yang dirumuskan. Di tingkat menengah dan tingkat bawah, proses bina damai oleh aktivis perempuan berhasil meyakinkan masyarakat Sudan Selatan untuk mendukung implementasi kesetaraan gender sebagai bagian dari penyelesaian konflik.
Kata Kunci: Perempuan; Bina Damai; Kesetaraan Gender; Diskriminasi; Sudan Selatan

## ABSTRACT
Amidst the oppressive patriarchal culture, the lingering conflict in South Sudan between 2005-2018 has caused women to experience discrimination and violence. The dissatisfaction of women activists with the social system and the protracted conflict eventually encouraged them to participate in the peacebuilding process. This article examines the role of women in the peacebuilding activities by describing the work of women activists in South Sudan. The study is conducted qualitatively by applying the case study method and utilizing the Feminist methodology to comprehensively examine individuals and women's activist organizations activities in peacebuilding through the women perspective. This research finds that women activists play a role in the peacebuilding process at every level of the actor pyramid, from grassroots, middle, to top level. Positive and transformative changes take place as the result of their roles. At the top level, the peacebuilding efforts have encouraged the South Sudanese government to involve women activists in the peace negotiation process with Sudan and ensure gender equality in the formulated constitution. At the middle and lower levels, peacebuilding efforts succeeded in convincing South Sudanese to support the implementation of gender equality as part of conflict resolution.
Keywords: Women; Peacebuilding; Gender Equality; Discrimination; South Suda

## Pendahuluan
Situasi konflik terkadang lebih terlihat menggalakkan ketidaksetaraan dan diskriminasi gender daripada sebaliknya. Sewaktu konflik berlangsung, sistem patriarki yang terlanjur mengakar, akan menyuburkan penindasan dan ragam perlakuan kekerasan berbasis gender kepada perempuan. Pada saat konflik hendak diakhiri, proses perdamaian yang dirancang acap kali hanya menempatkan perempuan di kursi penonton. 1 Di sejumlah konflik, tumbuhnya kesadaran dan ketidaknyamanan akan status quo , akhirnya menggerakkan kaum perempuan yang dianggap tidak berdaya untuk mengumpulkan keberanian melakukan gebrakan. Mereka mengkonsolidasikan diri menjadi agen perdamaian agar dapat berkontribusi dalam penanganan konflik.
Sekalipun para aktivis perempuan telah berperan aktif dalam penanganan konflik, sayangnya kontribusi mereka masih kurang dikenal dan ruang partisipasi untuk mereka juga belum terbuka lebar. Lewat hasil penelitian UN Women dari tahun 1992 hingga 2018 tergambar bahwa baru 13% perempuan yang berhasil menduduki posisi seorang negosiator, sebanyak 4% menjadi penandatangan perjanjian perdamaian, dan hanya 2.4% sebagai ketua tim mediator. 2 Pandangan yang dicemari oleh sistem sosial-budaya patriarki dan melihat perempuan sebagai korban, tampaknya menyebabkan perempuan dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai advokat perdamaian yang kritis.
Dalam proses perwujudan perdamaian, kualitas upaya yang dilakukan oleh perempuan sebenarnya tidak kalah saing dengan laki-laki. Studi yang dilakukan oleh UN Women menyimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dan organisasi akar rumput dalam perumusan negosiasi perdamaian menurunkan angka kegagalan sebanyak 64% dan 35% lebih mungkin untuk bertahan setidaknya selama lima belas tahun. 3 Sebagai korban konflik bersenjata, perempuan memiliki keistimewaan karena kepekaannya terhadap situasi dominasi dan diskriminasi. Partisipasi perempuan dalam proses perdamaian melampaui aksi kesetaraan gender. Keterlibatan mereka menjadi sebuah revolusi dalam upaya bina damai ( peacebuilding ) dimana mereka menyusun strategi-strategi perdamaian dengan pendekatan holistik, yakni dengan memperhatikan kebutuhan semua orang yang terdampak konflik serta mengatasi akar permasalahan konflik. 4
Pengarusutamaan perempuan dalam proses perdamaian dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu: pengakuan (recognition) dan inklusi (inclusion). 5 Pengakuan dapat dimaknai sebagai upaya pengungkapan kapasitas dan kapabilitas perempuan melalui publikasi dan pemajanan pencapaian-pencapaian yang sudah mereka lakukan dalam kerja-kerja perdamaian. Artikel ini adalah contoh pengarusutamaan melalui proses pengakuan. Inklusi adalah proses mengikutsertakan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai tahap penanganan konflik. Salah satunya adalah proses bina damai.
Bina damai adalah upaya menghilangkan akar penyebab konflik dan melenyapkan kekerasan struktural maupun kekerasan budaya demi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan dan
5 Edwin Tambunan, “Perempuan dan Perdamaian,” dalam The Good Samaritan: A Festschrift Dedicated to Dr. Dra. Hetty Antje Geru, M.Si., Ed. Amelia Joan Liwe, (Indonesia: ANDI, 2019): 265.
4 UN Women, “In Focus: Women, Peace, and Security”, (18 Oktober 2022), diakses pada 5 April 2023 di https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2022/10/in-focus-women-peace-and-security
3 United Women & the Security Council, “Women’s Participation and a Better Understanding of the Political”, dalam A Global Study on the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325”, (2015), diakses pada 5 April 2023 di https://wps.unwomen.org/participation/
2 UN Women, “The Power of Women Peacebuilders”, (28 Oktober 2019), diakses pada 24 Februari 2021 dari https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/10/compilation-the-power-of-women-peacebuilders.
1 United Nations Peacekeeping, “Promoting Women, Peace and Security”, diakses pada 24 Februrari 2021 dari https://peacekeeping.un.org/en/promoting-women-peace-and-security
3 Maria Fryna Angelica Andris, Edwin Martua Bangun Tambunan | Peran Perempuan dalam Proses Bina Damai: Studi Kasus Aktivis Perempuan di Sudan Selatan (2005-2018)
berlangsungnya transformasi dalam masyarakat. 6 Upaya bina damai dapat berupa kegiatan yang sederhana seperti menyalurkan bantuan kemanusiaan, membangun sistem pemerintahan demokratis, hingga aktivitas untuk meretas jalan menuju negosiasi perdamaian. Bina damai dapat berlangsung pada setiap fase konflik, yakni sebelum konflik (preventive diplomacy), sewaktu konflik berlangsung, maupun seusai konflik ( post-peacebuilding ) yang berfokus pada rekonstruksi dan rehabilitasi. 7 Negara-negara yang sedang dilanda konflik dan yang rawan konflik sangat membutuhkan penerapan proses bina damai. Sudan Selatan termasuk salah satunya.
Ketegangan dan konflik di Sudan Selatan masih terjadi sekalipun sudah merdeka pada 29 Juli 2011, Sebelum mendapatkan kemerdekaannya, masyarakat Sudan Selatan yang menjadi bagian dari Sudan, telah mengalami perang saudara konstan, berkepanjangan, dan mematikan dalam dua kurun waktu, yaitu: tahun 1956-1972 dan tahun 1983-2005. Konflik yang berlangsung pada periode 1983-2005 merenggut nyawa kurang lebih 1,9 juta jiwa. Sebanyak 4 juta lebih penyintas terpaksa mengungsi dan terdampar di negara-negara tetangga seperti Kenya dan Uganda. Kelompok yang paling terkena dampak konflik sekaligus menjadi pihak yang paling menderita adalah perempuan dan anak-anak. Mayoritas populasi di tempat pengungsian PBB merupakan perempuan dan anak-anak. 8 Konflik berkepanjangan berdampak negatif bagi perempuan. Jane Namadi dalam Hope, Pain, and Patience menjelaskan bahwa perubahan radikal yang dihasilkan dari erupsi perang sipil kedua mengakibatkan kelompok perempuan secara de facto menjadi kepala keluarga dan memegang beban tanggung jawab tambahan untuk menjaga keberlangsungan keluarga. 9 Istri harus mengambil alih posisi sebagai kepala keluarga dari para suami untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Akibatnya, sebagian dari mereka harus bekerja sebagai buruh kasar. Selama konflik para perempuan tidak mendapat akses pendidikan dan kesehatan yang layak, dan tidak jarang menjadi korban pelecehan maupun kekerasan seksual seperti pemerkosaan. 10
Konflik memperparah kondisi yang harus dihadapi perempuan. Tanpa konflik pun struktur patriarki di masyarakat Sudan Selatan sudah memposisikan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Perempuan mengalami penindasan dan peminggiran. Penelitian lapangan yang dilaksanakan oleh World Vision, OXFAM, dan CARE Internasional di Sudan Selatan pada tahun 2015 menggambarkan adanya kesenjangan gender yang mengecilkan peran perempuan di ranah kehidupan bermasyarakat, aktivitas produksi, dan komunitas sosial. Adat dan tradisi di Sudan Selatan menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dianggap mumpuni untuk berperan di ranah tersebut, sementara kaum perempuan sudah menjadi hakikatnya menekuni peran reproduktif. 11
Struktur patriarki menyebabkan saat konflik terjadi kondisi yang dihadapi para perempuan di Sudan Selatan bertambah buruk. Struktur yang menindas ini melahirkan kecenderungan untuk menormalisasi dan mentoleransi kekerasan seksual terhadap perempuan. 12 Pemerkosaan tidak lagi dianggap kejahatan dan dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata sebagai suatu kesenangan dan peningkatan
12 Liezelle Kumalo & Cassie Roddy-Mullineaux, “Sustaning Peace: Harnessing the Power of South Sudanese Women”, East Africa: Institute for Security Studies, (2019), 1-15.
11 World Vision, OXFAM, Care, “Gender Assessment Report Summary: Improved Livelihoods in South Sudan”, FEED Project, Juba, South Sudan: Kenwill International Limited, (2015), 9.
10 Zaynab Elsawi, “Women Building Peace: The Sudanese Women Empowerment for Peace in Sudan”, Association for Women’s Rights in Development (AWID), (2011), 2.
9 Jane Namadi, “Taking on New Challenges: South Sudanese Women in Service Delivery”, dalam Hope, Pain and Patience: The Lives of Women in South Sudan, (Cape Town: Africa, Jacana Media, 2011): 196.
8 Mercy Corps, “The Facts: What You Need to Know About the South Sudan Crisis”, (2019), diakses pada 9 September 2021 di https://www.mercycorps.org/blog/south-sudan-crisis#who-affected-in-south-sudan.
7 Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse & Hugh Miall, Contemporary Conflict Resolution, (Cambridge, UK: Polity Press, 2008), 215-230.
6 Johan Galtung, “ Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization” , (Oslo, Norway: Peace Research Institute Oslo – PRIO, 1996): 103-113.
4 Maria Fryna Angelica Andris, Edwin Martua Bangun Tambunan | Peran Perempuan dalam Proses Bina Damai: Studi Kasus Aktivis Perempuan di Sudan Selatan (2005-2018)
prestise. 13 Konflik berkepanjangan di Sudan Selatan menimbulkan bencana kemanusiaan. Berbagai desakan untuk penyelesaian konflik mulai bermunculan baik dari masyarakat global maupun masyarakat Sudan Selatan. Belakangan, Sudan Selatan pun memasuki era penyelesaian konflik dengan lahirnya berbagai kesepakatan perdamaian.
Tahun 2005 menjadi awal era pembuatan rumusan-rumusan kesepakatan perdamaian. Dari rentang waktu 2005-2018 ada tiga kesepakatan perdamaian yang disusun dan disahkan. Pertama, dokumen the Comprehensive Peace Agreement (CPA) pada tahun 2005 untuk mengakhiri Perang Saudara Sudan antara Pemerintah Sudan dan Sudan People Liberation Army (SPLA) yang telah berlangsung dua dekade. Kedua, naskah the Agreement on the Resolution of the Conflict in South Sudan (ARCSS) yang dirumuskan tahun 2015. Ketiga, the Revitalized Agreement on the Resolution of the Conflict in South Sudan (R-ARCSS) yang disepakati tahun 2018.
CPA tahun 2005 gagal menjamin perdamaian bagi perempuan. Perspektif maskulinitas yang menciptakan gambaran superioritas laki-laki terhadap perempuan ditengarai sebagai penyebabnya. Kesepakatan perdamaian tersebut tidak bersifat holistik dan komprehensif karena belum berpihak kepada perempuan. Hal ini dikarenakan tidak ada ruang partisipasi luas yang disediakan kepada aktivis perempuan. Dampaknya, rumusan CPA yang bias gender malah menguatkan sistem patriarki. Pasca-CPA, kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan kerap terjadi dan cenderung eskalatif. 14
Di tengah sistem masyarakat patriarki dan konflik yang meminimalkan peluang perempuan dalam menuntut hak dasar mereka, para aktivis perempuan Sudan Selatan tidak tinggal diam. Berbagai rangkaian kegiatan mereka lakukan untuk membangun kesadaran segenap masyarakat Sudah Selatan akan pentingnya penerapan kesetaraan gender dalam mewujudkan perdamaian maupun dalam praktik bernegara pascakonflik. Beberapa contoh kegiatan berupa pelaksanaan sosialisasi edukasi tentang kekerasan seksual khususnya pemerkosaan oleh Central Equatoria Women Association (CEWA), 15 pendirian organisasi akar rumput seperti Voice for Change (VFC) 16 , dan aksi nirkekerasan berupa demonstrasi silent march untuk menyuarakan penghentian konflik dan kekerasan seksual. 17
Tulisan ini bermaksud menggambarkan peran perempuan dalam proses bina damai melalui keterlibatan aktivis perempuan di Sudan Selatan. Artikel ini berpendapat bahwa gender dan perdamaian berkorelasi. Aktivis perempuan memiliki kapabilitas setara dengan laki-laki dalam melaksanakan proses bina damai. Kecakapan dan kreativitas aktivis perempuan dalam memformulasikan berbagai strategi bina damai di masyarakat dapat memperkuat dan mempercepat komitmen terwujudnya perdamaian.

## Metodologi
Struktur patriarki tidak hanya melekat dalam sistem sosial-budaya. Keberadaan struktur patriarki juga menyusup dan akhirnya menempatkan perempuan sebagai kaum marginal di dalam teori
17 Esther Soma, “Our Search for Peace: Women in South Sudan’s National Peace Process 2005-2018”, UN Women, Oxfam and Born to Lead Project (January 2020): 36.
16 Ibid, 9647.
15 Adeoun Tolulope, & Muthuki Muthoni, “Indigenous Approaches to Peace Building: Examining the Strategies Employed by Women in South Sudan”, Gender & Behaviour Journal, 15 (3), (2017): 9646.
14 Jasmine-Kim Westendorf, “Peace Negotiations in the Political Marketplace: The Implications of Women’s Exclusion in the Sudan-South Sudan Peace Process”, Australian Journal of International Affairs 72, no. 5 (2018): 447.
13 Lydia Stone, “A Continuum of Suffering: Violence Against Women and Girls in the South Sudan Conflict”, Humanitarian Practice Network, (2017), diakses pada Rabu, 24 Februari 2021 di https://odihpn.org/magazine/continuum-suffering-violence-women-girls-south-sudan-conflict/.
5 Maria Fryna Angelica Andris, Edwin Martua Bangun Tambunan | Peran Perempuan dalam Proses Bina Damai: Studi Kasus Aktivis Perempuan di Sudan Selatan (2005-2018)
Hubungan Internasional (HI) tradisional. 18 Dalam pemikiran Realisme yang identik dengan kekuasaan (power), kesetaraan gender tidaklah diperhitungkan. 19 Teori-teori di dalam perspektif Realisme lebih mengedepankan diskursus yang dekat dengan maskulinitas seperti kekuatan, kapabilitas, dan paksaan. 20 Tumbuhnya perspektif Feminisme dalam HI merupakan reaksi terhadap Realisme. Kehadiran Feminisme memberi cara pandang baru dalam disiplin HI terutama menyoroti permasalahan perempuan yang multidimensional dalam kancah global yang melibatkan hadirnya ketidaksetaraan, ketidakadilan, kekerasan, dan stereotip. 21 Teori Feminisme sebagai teori HI kontemporer berdedikasi pada tujuan emansipatoris untuk mencapai kesetaraan bagi perempuan melalui eliminasi relasi ketidaksetaraan gender dan membawa transformasi dalam masyarakat internasional. 22
Menurut Feminisme, teori-teori HI tradisional gagal mendorong transformasi politik global karena menyepelekan pentingnya pengarusutamaan gender dalam strategi perubahan. Teori Feminisme secara kritis memandang munculnya permasalahan global yang bersifat multidimensional adalah akibat hadirnya ketidaksetaraan, ketidakadilan, kekerasan, dan stereotip gender. 23 Teori Feminisme bersifat emansipatoris, yaitu berupaya menghadirkan ruang partisipasi kepada perempuan dengan cara mengeliminasi ketidaksetaraan gender dan mendorong berlangsungnya transformasi dalam masyarakat global maupun dalam praktik keilmuan HI. 24 Dengan tujuan demikian maka Feminisme dalam segala bentuknya pada hakikatnya berkomitmen untuk mengembangkan perdamaian, mengatasi peluang konflik, dan menghilangkan kekerasan. 25
Salah satu aliran dari teori Feminisme adalah Feminisme Liberal yang mengkaji alasan terkucilnya perempuan dari ruang publik sosial, politik, dan ekonomi. 26 Feminisme Liberal sangat menekankan kebebasan perempuan maupun kesetaraan perempuan dan laki-laki di semua sektor. 27 Rujukan Feminisme Liberal adalah pemikiran Liberal Klasik yang menjadikan kebebasan hak dan kesejahteraan individu sebagai prinsip-prinsip dasarnya. 28 Individu adalah unit analisis yang terpenting dan berharga dalam Liberalisme. Merujuk pemikiran Jeremy Bentham dan John Stuart Mill tentang utilitarianisme, 29 Feminis Liberal berpendapat bahwa laki-laki maupun perempuan adalah individu rasional dan sama-sama otonom dalam mengambil keputusan maupun dalam mencukupkan kebutuhan pribadi. Perempuan memiliki kebebasan dan hak yang setara dengan laki-laki pada ranah privat dan publik. 30
Pandangan Feminisme dan Kajian Perdamaian terkait dalam tiga hal: (i) perdamaian adalah lenyapnya segala bentuk kekerasan; (ii) perdamaian dan keamanan berlaku untuk semua; (iii) proses bina damai dan perdamaian akan efektif apabila integrasi gender dan partisipasi yang setara di semua
30 Judith Lorber, “The Variety of Feminisms and their Contribution to Gender Equality,” (Oldenburg, Germany: Bibliotheks- und Informationssystem der Univ. Oldenburg, 1997): 15.
29 Ibid., 133.
28 Paul Viotti & Mark Kauppi, “International Relations Theory, 5 th Ed”, (UK: Pearson Education, Inc, 2012), 132.
27 Judith Lorber, “The Variety of Feminisms and their Contribution to Gender Equality,” (Oldenburg, Germany: Bibliotheks- und Informationssystem der Univ. Oldenburg, 1997): 9.
26 Ibid ., 364. 25 Ibid., 364.
24 Paul R. Viotti, & Mark Kauppi, International Relations Theory 5 th Edition, (London, United Kingdom: Pearson, 2012): 363.
23 Jacqui True, “Feminism,” dalam Theories of International Relations 3 rd Edition, Ed. Scott Burchill (UK: Palgrave Macmillan, 2005): 323-323.
22 Paul R. Viotti, & Mark Kauppi, “Feminist Understandings in IR Theory,” dalam International Relations Theory 5th Edition, (London, United Kingdom: Pearson, 2012): 363.
21 Ashley Crossman, “Feminist Theory in Sociology: An Overview of Key Ideas and Issues,” ThoughtCo., 25 Februari 2020, diakses pada 16 September 2021 di https://www.thoughtco.com/feminist-theory-3026624
20 Ibid., 364. 19 Paul Viotti & Mark Kauppi, International Relations Theory , 5 th Ed, (UK: Pearson Education, Inc, 2012), 363.
18 Sarah Smith, “Feminisme (Feminism),” dalam Dasar-Dasar Kajian Teori Hubungan Internasional, diterjemahkan oleh Takdir Ali Mukti, (Bristol, England: E-International Relations Publishing, 2017): 83.
6 Maria Fryna Angelica Andris, Edwin Martua Bangun Tambunan | Peran Perempuan dalam Proses Bina Damai: Studi Kasus Aktivis Perempuan di Sudan Selatan (2005-2018)
tingkatan dapat dilakukan. 31 Keterkaitan ini mengindikasikan bahwa partisipasi aktivis perempuan dalam proses perdamaian tidaklah sekadar untuk menambahkan suatu nilai terhadap hasil, melainkan keterlibatan tersebut sudah menjadi hak sipil mendasar dari perempuan.
Pelopor Studi Perdamaian, Johan Galtung, memaknai perdamaian sebagai: (i) lenyapnya beragam kekerasan, dan (ii) suatu konsep nirkekerasan dan upaya melakukan transformasi konflik secara kreatif. Kedua pengertian ini memperlihatkan bahwa perdamaian erat kaitannya dengan lenyapnya sekaligus konflik dan kekerasan. 32 Kekerasan mencakup tindakan, perkataan, sikap, dan berbagai struktur atau sistem yang merugikan atau menyakiti. Kekerasan menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan, dan/atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh. 33 Johan Galtung berpendapat ada tiga jenis kekerasan, yaitu: kekerasan langsung (direct violence) dan kekerasan tidak langsung (indirect violence ) yang terdiri dari kekerasan struktural dan kekerasan budaya. 34 Kekerasan langsung adalah kekerasan terbuka yang ditunjukkan seseorang melalui sikap dan perilaku mengancam hidup orang lain, dan/atau menghalangi individu/kelompok untuk mendapatkan hak-hak mendasar mereka, seperti hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan. 35 Perang saudara Sudan yang memakan korban jiwa ribuan orang adalah contoh kekerasan langsung. 36
Kekerasan struktural adalah cara-cara sistematis yang menyebabkan seseorang atau kelompok tidak memiliki akses yang sama untuk mendapatkan kesempatan, atau mendapatkan produk dan jasa yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Penindasan dan eksploitasi adalah dua bentuk utama dari kekerasan struktural. 37 Contoh untuk Sudan Selatan adalah keterbatasan akses pendidikan kepada perempuan.
Kekerasan budaya terbentuk dari keberadaan norma-norma yang melegitimasi kekerasan langsung dan kekerasan struktural sebagai sesuatu yang “alami” dan “benar.” Norma-norma yang menindas ini dapat berasal dari budaya, agama, dan ideologi. Kekerasan budaya dapat menjadi dasar dari segala kekerasan. 38 Contohnya, norma sosial yang merebak di Sudan Selatan terkait perempuan sebagai objek kepunyaan laki-laki sehingga hak-hak mendasar perempuan diabaikan dan tidak dipenuhi. 39
Kekerasan menghalangi rekonstruksi sebuah negara, hubungan gender, dan membatasi mobilitas perempuan. Dalam Feminist Perspective on Peace, Birgit Brock-Utne menyatakan bahwa gagasan kekerasan struktural merujuk pada diskriminasi dan perlakuan tidak setara kepada perempuan. 40 Hubungan kekuasaan yang timpang antara manusia berkaitan dengan kentalnya sistem patriarki yang dianut. Studi perdamaian yang bersifat inklusif menjadi safe place bagi para peneliti perdamaian
40 Annika Takala, “Feminist Perspectives on Peace Education”, Review Esai Educating for Peace dan Feminist Perspectives on Peace and Peace Education oleh Birgit Brock-Utne, Journal of Peace Research 28, no. 2 (1991), 231, https://www.jstor.org/stable/424391.
39 Catherine Huser, “Conflict and Gender Study – South Sudan: Addressing Root Causes Programme”, ed. Salome Zuriel, ACORD, (2018): 28.
38 Johan Galtung, “Cultural Violence”, Journal of Peace Research 27, no. 3, (Agustus 1990): 295.
37 Johan Galtung, “ Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization” , (Oslo, Norway: Peace Research Institute Oslo – PRIO, 1996): 2.
36 Toby Lanzer, “South Sudan at Crossroad – South Sudan’s Greatest Humanitarian Challenge: Development”, Humanitarian Exchange no. 57, (London, United Kingdom: Humanitarian Practice Network, 2013), 3.
35 Johan Galtung, “Cultural Violence”, Journal of Peace Research 27, no. 3, (Agustus 1990): 292.
34 Johan Galtung, “ Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization” , (Oslo, Norway: Peace Research Institute Oslo – PRIO, 1996): 72.
33 Simon Fisher, et. al., Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Bertindak, (London, UK: Zed Books Ltd., 2000): 4.
32 Johan Galtung, “ Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization” , (Oslo, Norway: Peace Research Institute Oslo – PRIO, 1996): 9.
31 Helen Kezie-Nwoha, “What Feminist Peace Means in Changing Contexts of Conflicts,” African Feminism , (June 28,
2019), diambil pada 16 September 2021 di https://africanfeminism.com/what-feminist-peace-means-in-changing-contexts-of-conflicts/.
Feminis untuk mengekspos kepada masyarakat berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan serta menumbuhkan partisipasi perempuan di segala aspek bermasyarakat. 41
Ketiga bentuk kekerasan menjadi dasar dari dua jenis perdamaian yang dikembangkan oleh Johan Galtung, yaitu: perdamaian negatif dan perdamaian positif. 42 Perdamaian negatif adalah absennya kekerasan langsung atau kekerasan fisik. 43 Sedangkan perdamaian positif adalah absennya berbagai dimensi kekerasan, baik langsung, struktural, dan budaya sehingga dapat berkembang tatanan masyarakat yang harmonis. Perdamaian positif terkait dengan keberadaan sikap, institusi, dan struktur sosial yang mampu menghadirkan dan mempertahankan kedamaian. 44 Perdamaian positif menandakan keberadaan dari kesetaraan, keadilan, dan harmoni secara berkelanjutan di tengah masyarakat. 45 Salah satu pendekatan untuk mewujudkan perdamaian adalah bina damai (peacebuilding). Pendekatan bina damai berupaya membangun (build) jembatan di antara para pihak yang berkonflik agar dapat bertemu dan saling memahami, sehingga alur konflik tidak mengarah ke eskalasi dan kekerasan. Bina damai juga menjadi sarana untuk membendung derasnya konflik dan untuk mentransformasi konflik menjadi sesuatu yang mendukung pembangunan masyarakat.
Proses bina damai berlangsung dalam jangka panjang dan bersifat kolaboratif dengan maksud untuk mendorong perubahan sikap, perilaku, dan norma. Dalam mengupayakan transformasi konflik, proses bina damai mengarahkan para pihak untuk menyelesaikan perbedaan secara damai, dan membekali para pihak agar dapat mencegah kekerasan di masa mendatang. Bina damai memiliki proses yang bersifat multidimensional. Pelaksanaannya dilakukan oleh semua lapisan masyarakat dan melibatkan berbagai proses informal dan formal. 46
John Paul Lederach dalam tulisannya Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies mengemukakan sebuah diagram piramida aktor yang secara terstruktur menjelaskan bagaimana tiap aktor masyarakat memainkan perannya masing-masing sesuai level untuk menangani konflik dan melaksanakan proses bina damai. Berikut bagan piramida aktor yang dikemukakan oleh Lederach.
Tabel 1. Piramida Aktor
46 Michelle Maiese, “Peacebuilding,” Beyond Intractability, September 2003, diakses pada 17 September 2021 di https://www.beyondintractability.org/essay/peacebuilding.
45 Oshadhi Herath, “A Critical Analysis of Positive and Negative Peace”, Felicitation Volume of Senior Professor Prema Podimenike, Department of Philosophy, (University of Kelaniya: Kelaniya, Sri Lanka, 2016), hal. 107.
44 Institute for Economics and Peace, “Peace Report 2020: Analysing the Factors that Sustain Peace”, IEP Report 77, (2020), hal. 8.
43 Claske Dijkema, “Negative versus Positive Peace”, (2007), diakses pada 16 September 2021 di https://www.irenees.net/bdf_fiche-notions-186_en.html.
42 Johan Galtung, “ Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization” , (Oslo, Norway: Peace Research Institute Oslo – PRIO, 1996): 30.
41 Catia Confortini, “What is Feminist Peace?” dalam Intelligent Compassion: The Women’s International Leage for Peace and Freedom and Feminist Peace, Women’s International League for Peace & Freedom (WILPF) 2012, hal. 20, DOI:10.1093/acprof:oso/9780199845231.003.0001.
Sumber: John Paul Lederch, Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies (Washington DC: United States Institute of Peace Press, 1997)
Pada lapisan terbawah, siapa saja dalam masyarakat akar rumput dapat terlibat, seperti ibu rumah tangga, guru, para pelajar, ataupun organisasi lembaga masyarakat. Upaya bina damai dapat dilakukan melalui pemberian edukasi untuk menanggapi dan menangani konflik. Bisa berwujud pemberian akses kesehatan dan trauma healing pasca konflik. Pada tingkat menengah, aktor yang terlibat adalah pemimpin agama, pemimpin organisasi swadaya masyarakat atau disebut non-governmental organization (NGO) dan intergovernmental organization (INGO), dan para ahli. Untuk level ini, para pelaku dilibatkan dalam problem-solving workshops agar bisa merumuskan langkah penanganan konflik. Mereka juga didorong berpartisipasi dalam pelatihan formal tentang bina damai. Di puncak piramida terdapat kategori aktor terakhir, yaitu para anggota pemerintah dan pemimpin politik yang memusatkan perhatian pada negosiasi maupun perumusan kebijakan yang inklusif serta menyejahterakan masyarakat.
Proses bina damai dilaksanakan untuk mewujudkan perdamaian positif, yaitu situasi keseimbangan sosial stabil yang di dalamnya perselisihan dapat ditangani agar tidak bereskalasi menjadi kekerasan dan perang. 47 Untuk mewujudkan perdamaian positif pengarusutamaan gender dipandang perlu menjadi prioritas dalam proses bina damai. Gender adalah konstruksi sosial yang membedakan laki-laki dan perempuan yang tumbuh maupun berkembang dalam masyarakat dalam hal atribut, sifat, peran, sikap, dan perilaku. 48 Gender membentuk segregasi antara laki-laki dan perempuan di bidang kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. 49
Diskriminasi gender berdampak kepada para perempuan, seperti terjadinya ketimpangan pendapatan dalam pekerjaan 50 dan terbatasnya akses perempuan ke pendidikan dan kesehatan. 51 Keadaan status quo semacam ini mengganggu ekuilibrium interaksi dalam masyarakat, sehingga perwujudan perdamaian pun turut terhambat.
Pengarusutamaan gender sangat diperlukan dalam proses bina damai. Berikut adalah alasannya. Pertama, mengikutkan perspektif gender akan mendorong proses bina damai menjadi efektif dan dan berdampak jangka panjang. 52 Analisis gender dapat mengungkapkan aspek-aspek dari konflik yang belum terungkap, seperti: membongkar perbedaan pengalaman antara laki-laki dan perempuan sewaktu konflik berlangsung, mengungkap berbagai dampak yang dialami oleh para pelaku selama konflik, dan merencanakan strategi penanganan yang relevan dengan kebutuhan di lapangan. 53 Penerapan perspektif gender untuk analisis konflik membantu rekonsiliasi gender yang sempat rusak akibat konflik. 54
54 Karen Barnes Robinson, “Handbook on Integrating Gender in Peacebuilding and Statebuilding,” (Hague, Netherlands: Cordaid, October 2016), hal 8-9.
53 Sanne Tielemans, et.al., Op. Cit., 16.
52 Sanne Tielemans, et.al., “Gender & Conflict Analysis Toolkit for Peacebuilders,” Conciliation Resources, (2015): 12.
51 ‘ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), “Ketidakadilan Gender & Kekerasan Terhadap Perempuan Vol. II”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (23 November 2018), diakses pada 23 September 2021 di http://mappifhui.org/2018/11/23/ketidakadilan-gender-kekerasan-terhadap-perempuan-vol-ii/.
50 Naomi Wolf, “The Beauty Myth: How Images of Beauty are Used Against Women,” (United States: HarperPerennial, 2002): 62-63.
49 Ibid.
48 Fitriani Fitriani, “Gender in International Conflict: Women Representation in Security Discourse,” Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 8, no. 2, (September 2012): 173-174, doi: https://doi.org/10.26593/jihi.v8i2.545.%25p.
47 Henning Haugerudbraaten, “Peacebuilding: Six Dimensions and Two Concepts,” Institute for Security Studies, diakses pada 22 September 2021 di https://www.beyondintractability.org/essay/peacebuilding.
Kedua, penggunaan pendekatan gender sewaktu bina damai akan membangun kesadaran tentang kesetaraan gender. 55 Keberlanjutan perdamaian akan mudah diwujudkan apabila terjadi transformasi atas struktur sosial patriarki dan penindasan terhadap perempuan ikut dilenyapkan. 56
Ketiga, mengintegrasikan gender ke dalam bina damai diperlukan agar analisis dan penanganan konflik yang bersifat holistik (multidimensi dan multilevel) dapat dikembangkan secara efektif dan relevan. 57
Artikel ini menelaah aktivitas bina damai yang dilakukan oleh para pegiat perempuan di Sudan Selatan secara individu dan kelompok selama tahun 2005-2018. Pemilihan rentang waktu ini didasarkan pada peristiwa disepakatinya tiga kesepakatan perdamaian selama periode 2005-2018 dan bagaimana selama tahun-tahun tersebut aktivis perempuan Sudan Selatan begitu aktif melaksanakan peran bina damai dari setiap tingkatan aktor - akar rumput, menengah, dan atas - dan bersinergi melaksanakan proses bina damai sesuai dengan peran di tingkatan masing-masing.
Penelitian dilakukan secara kualitatif agar dapat melakukan eksplorasi dan mendapatkan pemahaman tentang makna dari kehidupan individu maupun kelompok (aktivis perempuan) terkait dengan relasi dan pengalaman mereka di kehidupan sosial. 58 Metode studi kasus menjadi pilihan karena membantu untuk menjelajahi secara mendalam aktivitas, program, dan proses yang diikuti individu atau komunitas. 59 Dalam kajian ini, studi kasus bermanfaat untuk membantu menelusuri secara mendalam proses bina damai yang dilakukan oleh para pegiat perempuan di Sudan Selatan.
Metode studi kasus dilengkapi dengan perspektif perempuan melalui penerapan metodologi Feminis. Penerapan prinsip-prinsip dari metodologi Feminis 60 dalam penelitian ini untuk mengungkap, antara lain: (i) isu asimetris gender 61 dalam kehidupan masyarakat; (ii) pengalaman para pegiat perempuan sebagai salah satu akar konflik yang krusial untuk dibenahi; (ii) dan perlunya penelitian yang bertujuan untuk emansipasi serta kesetaraan gender, bukan sekadar sebagai upaya reproduksi pengetahuan. Metodologi Feminis memiliki natur yang mendorong terjadinya perubahan sosial sekaligus kesetaraan gender. 62
Data didapatkan dari sumber-sumber sekunder melalui studi kepustakaan dan penelusuran daring. Strategi naratif digunakan untuk menganalisis dan menyajikan data. Melalui strategi ini, kisah pengalaman para pegiat perempuan diolah menjadi data dalam wujud narasi. 63 Kegiatan ini selaras dengan proses dalam metodologi Feminis yang menganggap cerita maupun pengalaman sebagai data bersifat empiris dan valid. Menurut Lawrence Neumann, 64 merujuk pada sifatnya, penggunaan analisis naratif bermanfaat untuk menyajikan rangkaian peristiwa dari sudut pandang subjek. Dalam konteks kajian ini, subjek dimaksud adalah para pegiat perempuan di saat berkecamuknya perang saudara di Sudan dan setelah persetujuan perdamaian dicapai (2005-2018).
64 Ibid., 496.
63 Lawrence Neuman, “Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches”, Seventhed, Boston, MA: Pearson Education, Inc., (2014): 494.
62 Shulamit Reinharz & Lynn Davidman, “Feminist Methods in Social Research,” (New York, USA: Oxford University Press, 1992): 251.
61 Verta Taylor, “Feminist Methodology in Social Movements Research”, Qualitative Sociology, no. 21, (Desember 1998): 357-379, https://doi.org/10.1023/A:1023376225654.
60 Martyn Hammersley, “On Feminist Methodology”, Sociology 26, no. 2, (May 1992): 187-190 diakses pada 30 September 2021 di https://www.jstor.org/stable/42855003.
59 Robert Stake, “The Art of Case Study Research”, SAGE Publications (April 1995): 37, dikutip dalam John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 3 rd Edition, (California, US: SAGE Publication, 2009), 42.
58 John Creswell, “Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 3 rd Ed.”, (Los Angeles, Sage, 2009): 23.
57 Karen Barnes Robinson, “Handbook on Integrating Gender in Peacebuilding and Statebuilding,” (Hague, Netherlands: Cordaid, October 2016): 8.
56 Bridget Byrne, “Gender, Conflict, and Development,” vol. 1, no. 34, (Netherlands: Ministry of Foreign Affairs, 1995).
55 Sanne Tielemans, et.al., Op. Cit., 12.

## Analisis
Alur naratif ditata sebagai berikut. Diawali dengan pemaparan tentang kondisi kelompok perempuan di Sudan Selatan dalam bingkai struktur sistem bermasyarakat. Berturut-turut kemudian elaborasi tentang kondisi dari perempuan di Sudan Selatan di saat kengerian konflik berlangsung, penanganan terhadap konflik dan kekerasan di Sudan Selatan, dan keterlibatan para pegiat perempuan dalam aktivitas bina damai dari tahun 2005 hingga 2018.

## a. Kelompok perempuan dalam sistem bermasyarakat Sudan Selatan
Ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial bermasyarakat di Sudan Selatan membatasi dan mengecilkan peran perempuan seutuhnya di tengah lingkungan bermasyarakat. 65 Pada hakikatnya setiap individu memiliki tiga peran dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat yakni peran reproduktif, peran produktif, dan peran masyarakat sosial. 66 Peran reproduktif merupakan suatu pekerjaan yang tidak menghasilkan upah dalam lingkup rumah tangga dalam rangka memelihara dan menjamin kesejahteraan anggota keluarga. 67 Selanjutnya, peran produktif yang berkaitan dengan segala pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa yang dapat dikonsumsi dan diperjualbelikan untuk menunjang pendapatan perekonomian. 68 Terakhir, peran masyarakat sosial yakni segala kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat seperti, pengambilan keputusan dan mengorganisir tatanan masyarakat. 69 Peran produktif dan peran sosial didominasi oleh laki-laki, sementara kaum perempuan hanya diberikan ruang melaksanakan kewajiban peran reproduktif mereka (domestic duties only) . 70 Kaum perempuan diperlakukan sebagai warga masyarakat kelas dua, harus tunduk sepenuhnya kepada laki-laki sebagai kepala keluarga, dan nyaris tidak memiliki kuasa atas diri sendiri. 71
Terkait peran sosial, data menunjukkan bahwa 83.8% pemimpin masyarakat (termasuk agama dan organisasi lainnya) dijabat oleh laki-laki. Partisipasi perempuan hanya 14.9%. Di dalam budaya masyarakat Sudan Selatan, laki-laki lebih diprioritaskan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pelatihan dan pengembangan kepemimpinan masyarakat. 72 Keterpurukan yang dialami kelompok perempuan makin meningkat dengan adanya diskriminasi melalui praktik pernikahan dini. Maraknya pernikahan dini tidak lepas dari upaya mengangkat derajat keluarga dan menambah kekayaan. Pernikahan dini lebih terlihat sebagai ajang transaksi dagang anak perempuan dengan bride price (mahar) berupa ternak seperti sapi . 73 Praktik ini menegaskan perempuan Sudan Selatan acap kali hanya menjadi alat tukar dalam kegiatan ekonomi untuk meningkatkan prestise laki-laki.
Tindakan diskriminatif lainnya terhadap kaum perempuan Sudan Selatan adalah normalisasi kekerasan terhadap perempuan. Survey yang dilakukan Jennifer Scott dan kawan-kawan menemukan 82% perempuan dan 81% laki-laki setuju bahwa demi memelihara keutuhan keluarga perempuan harus menoleransi kekerasan domestik. Mayoritas perempuan (68%) dan laki-laki (63%), berpendapat bahwa perempuan layak menerima pemukulan untuk situasi tertentu. 74
74 Jennifer Scott, Sarah Averbach, & et. al., “An Assessment of Gender Inequitable Norms and Gender-Based Violence in South Sudan: A community-based participatory research approach”, Conflict and Health Journal 7, no. 4 (2013): 6.
73 Ibid.
72 Ibid., 25.
71 Oxfam, “Gender Analysis: A Snapshot Situation Analysis of the Differential Impact of the Humanitarian Crisis on Women, Girls, Men, and Boys in South Sudan”, Joint Agency Consolidated Gender Analysis, (2017): 26.
70 Ibid., 27.
69 Ibid., 32. 68 Ibid., 32. 67 Ibid., 32.
66 Caroline Moser, “Gender Planning and Development: Theory, Practice, and Training,” (London: Routledge, 1993): 30.
65 World Vision, OXFAM, Care, “Gender Assessment Report Summary: Improved Livelihoods in South Sudan”, FEED Project, Juba, South Sudan: Kenwill International Limited, (2015), 20.
Perempuan mengalami pengekangan oleh laki-laki dalam aktivitas ekonomi. Para kepala keluarga mengekang para istri supaya tidak banyak terlibat dalam kegiatan bisnis atau ekonomi yang menjauhkan mereka dari peran domestik. Kegiatan perempuan akhirnya hanya sekadar menjadi buruh industri rumahan kerajinan tangan, membuat roti, atau menjual hasil panen. 75 Menyangkut akses ke pekerjaan, ditemukan angka persentase laki-laki bekerja berada di 88%, sementara perempuan hanya 9.8%. 76 Rendahnya persentase perempuan ke akses pekerjaan berkaitan langsung dengan pengekangan mobilitas perempuan oleh laki-laki. 77
Selain itu, dominasi oleh laki-laki (75.8%) dibanding kaum perempuan (22.4%) juga terlihat dalam hal akses, kepemilikan, dan kontrol pendapatan atas hasil panen. 78 Pendapatan yang diperoleh sebagai hasil jerih payah perempuan biasanya diberikan kepada pasangannya. Dalam rumah tangga, istri-istri dikontrol sepenuhnya oleh suami-suami, termasuk pendapatan mereka.
Pendidikan adalah medium bagi masyarakat untuk mempersiapkan pemimpin negara. Namun, bagi kaum perempuan di Sudan Selatan akses kepada pendidikan menjadi masalah serius. Minimnya akses mereka ke pendidikan formal (termasuk pengetahuan dan pengalaman berpolitik) menyebabkan sempitnya peluang perempuan untuk terlibat di bidang politik.
Akibat perang sipil kedua (1983-2005), institusi pendidikan mengalami kehancuran dan menghilangkan harapan anak-anak untuk mengakses pendidikan dasar. Data pada 2018 menunjukkan persentase literasi perempuan Sudan Selatan hanya 28.86%, sementara laki-laki 40.26%. 79 Kehadiran perempuan di sekolah dasar sebanyak 39% dan menurun ketika berada di bangku SMP, yakni 30%. 80 Rendahnya akses edukasi dan angka partisipasi di ranah politik ditambah dengan diskriminasi sosial menjadi kombinasi permasalahan yang menghambat perempuan maju berperan di sektor politik. Seorang politikus Sudan Selatan bernama Sarah Nyanath Elijah menjelaskan bahwa “perempuan minim pengetahuan dan pengalamannya di ranah politik dibanding kelompok laki-laki yang sudah lama dan akrab di bidang tersebut. Keseluruhan natur politik di Sudan Selatan tidaklah ramah perempuan. Berbagai teknis prosedur, peraturan, dan kebijakan tidak dapat diakses oleh perempuan dikarenakan rendahnya level pendidikan yang ditempuh perempuan. Akibatnya, perempuan kesulitan dalam beradaptasi dan memahami istilah-istilah politik yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya dalam berpolitik.” 81

## b. Kelompok perempuan dalam konflik bersenjata Sudan Selatan
Akibat peperangan berlarut-larut, Sudan Selatan menjadi negara yang tidak aman bagi perempuan. UN Children’s Fund (UNICEF) mengungkapkan “konflik selama beberapa dekade telah menciptakan lingkungan yang sangat militeristik dan budaya kekerasan. Hal ini memungkinkan pelaku kekerasan berbasis gender untuk beroperasi dengan impunitas yang lebih besar.” 82 Alhasil,
82 UNICEF South Sudan Country Office, “Gender-Based Violence”, (Agustus 2019), dalam Field Report: Still in Danger - Women and Girls Face Sexual Violence in South Sudan Despite Peace Deal, Devon Cone (Refugees International), (October 2019): 8.
81 Asha Arabi, “’In Power Without Power: Women in Politics and Leadership Positions in South Sudan”, dalam Hope, Pain, & Patience Friederike Bubenzer & Orly Stern, (Cape Town, Africa: Jacana Media, 2012), 205.
80 National Democratic Institute, “Women from Sudan and South Sudan Act Together on Gender Issues,” n.d., diakses pada 20 Januari 2022 di https://www.ndi.org/sudan-south-sudan-womens-advocacy.
79 Country Economy, “South Sudan – Literacy Rate”, nd, diakses pada 20 Januari 2022 di https://countryeconomy.com/demography/literacy-rate/south-sudan.
78 Op. Cit, JICA, 22.
77 Oxfam, “Gender Analysis: A Snapshot Situation Analysis of the Differential Impact of the Humanitarian Crisis on Women, Girls, Men, and Boys in South Sudan”, Joint Agency Consolidated Gender Analysis, (2017): 27.
76 Ibid., 33.
75 World Vision, OXFAM, dan Care, “Gender Assessment Report Summary: Improved Livelihoods in South Sudan”, FEED Project, (2015): 23.
pemerkosaan dijadikan sebagai strategi dan “senjata perang” untuk melemahkan moral lawan. Pemerkosaan untuk tujuan teror marak terjadi di tengah masyarakat. 83
Care Internasional (2017) menemukan sekitar 65% perempuan Sudan Selatan pernah mendapatkan tindakan kekerasan fisik dan seksual di dalam hidupnya. 84 Penelitian yang dilaksanakan oleh Maureen Murphy menemukan bahwa pada konflik yang berlangsung sejak 2013 pelaku pelecehan seksual paling umum adalah polisi (24.2%). 85
Konflik yang muncul kembali pada 2013 dan bertahan hingga lima tahun menyodorkan pengalaman buruk bagi kelompok perempuan. Kekerasan dengan dampak traumatis timbul dari tindakan oknum militer yang menyasar kampung-kampung untuk mengambil paksa perempuan dan menjadikan mereka budak seksual dalam barak. 86 Yasmin Sooka, Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Sudan Selatan mengemukakan, “Pemerkosaan, mutilasi seksual, penculikan dan perbudakan seksual, serta pembunuhan, telah menjadi hal biasa di Sudan Selatan.” 87 Tindakan tercela yang terjadi terhadap perempuan Sudan Selatan berdampak negatif terhadap fisik (penyebaran HIV/AIDS) dan psikis (depresi dan PTSD) mereka. 88

## c. Penanganan konflik Sudan Selatan 2005-2018
Konflik berkepanjangan dan berulang yang menggerus rasa kemanusiaan masyarakat mendorong sejumlah negara dan organisasi internasional maupun masyarakat Sudan Selatan berupaya merumuskan strategi untuk menangani konflik. Alhasil, dari 2005 hingga 2018, dirumuskan tiga kesepakatan damai, yaitu pada 2005, 2015, dan 2018. Capaian penting lainnya adalah terwujudnya kemerdekaan Sudan Selatan pada 2011. Comprehensive Peace Agreement (CPA) tahun 2005 menandai berakhirnya perang sipil kedua yang berlangsung 21 tahun sejak tahun 1983. Pemerintah Sudan (National Congress Party/NCP) dan gerakan separatis Sudan (Sudan People Liberation Movement/SPLM) -sebagai perwakilan Sudan bagian selatan- menandatangani dokumen CPA di Nairobi, Kenya, 9 Januari 2005. 89 Intergovernmental Authority on Development (IGAD) bersama Italia, Norwegia, Inggris, dan Amerika Serikat memfasilitasi para pihak dalam bernegosiasi untuk merumuskan CPA. 90
Tujuan awal dari CPA adalah terintegrasinya masyarakat bagian selatan di bawah satu pemerintahan persatuan nasional. Namun, belakangan berbelok menjadi dasar untuk mewujudkan
90 Cirino Hiteng Ofuho, “Negotiationg Peace – Restarting a Moribound Process”, dalam Peace by Peace: Addressing Sudan’s Conflicts, ACCORD, (London: Conciliation Resources, 2006): 20.
89 Esther Soma, “Our Search for Peace: Women in South Sudan’s National Peace Process 2005-2018”, UN Women, Oxfam and Born to Lead Project (January 2020): 16.
88 Tristan McConell, “Women Held as Sex Slaves in South Sudan ‘Rape Camps’”, The Jakarta Post, (28 September 2015), diakses pada 20 Januari 2022 di https://www.thejakartapost.com/news/2015/09/28/women-held-sex-slaves-ssudan-rape-camps.html. Moses Abure, “The Spiraling Effect of Trauma and Gender-Based Violence in South Sudan”, Women for Women International, (2019), diakses pada 9 November 2021 di https://www.womenforwomen.org/blogs/spiralling-effect-trauma-and-gender-based-violence-south-sudan.
87 United Nations News, “South Sudan: ‘Outraged’ UN Experts Say Ongoing Widespread Human Rights Violations May Amount to War Crimes”, (20 Februari 2019), diakses pada 9 November 2021 di https://news.un.org/en/story/2019/02/1033181.
86 Nick Cumming-Bruce, “Mass Rape, a Weapon of War, Traumatizes South Sudan”, New York Times, 11 Maret 2016, diakses pada 9 November 2021 di https://www.nytimes.com/2016/03/12/world/africa/un-reports-systematic-rape-in-south-sudan-conflict.html.
85 Op. Cit, Maureen Murphy, Jeffrey B. Bingheinmeir, et.al, hal. 186.
84 Ibid.
83 What Works to Prevent Violence, Global Women’s Institute of the George Washington University, the International Rescue Committee, CARE International UK, and Forcier Consulting “No Safe Place: A Lifetime of Violence for Conflict-Affected Women and Girls in South Sudan”, Summary Report (2017): 12.
kemerdekaan Sudan Selatan pada 9 Juli 2011. Berdasarkan data dari panitia komisi referendum CPA, sebanyak 99.57% masyarakat selatan menolak untuk berintegrasi dan memilih merdeka. 91
Kemerdekaan tidak lantas membuat Sudan Selatan damai. Ketegangan kembali timbul pada Desember 2013. Erupsi ketegangan terjadi menyusul konflik politik dan etnis. Situasi baru dapat dikendalikan dan ketegangan surut setelah Presiden Salva Kiir dan Wakil Presiden Riek Machar menandatangani Agreement on the Resolution Conflict in the Republic of South Sudan (ARCSS) pada bulan Agustus 2015. 92 Selain menghentikan perang saudara, ARCSS juga mengatur gencatan senjata dan berisi rumusan reformasi politik, keamanan, ekonomi, serta implementasi keadilan transisional. 93 Naas, ARCSS tidak bertahan lama meski telah diratifikasi Majelis Legislatif Nasional Sudan Selatan. Berselang beberapa bulan setelah ratifikasi ARCSS, konfrontasi penuh kekerasan terjadi kembali di Juba pada 7 Juli 2016. Konflik kemudian menyebar ke wilayah lainnya dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa serta kehancuran infrastruktur. 94 Sebanyak kurang lebih 60,000 penduduk terpaksa mengungsi ke negara-negara tetangga untuk mencari perlindungan. 95
Jalan untuk menghentikan konflik bersenjata yang timbul pada 2016 kembali terbuka melalui penandatanganan Revitalized Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan (R-ARCSS) pada 12 September 2018 di Addis Ababa. Dokumen R-ARCSS adalah upaya untuk mengimplementasikan kembali ARCSS 2015. 96 Terciptanya ketiga kesepakatan perdamaian tersebut seakan seperti jalan yang membuka pintu lebar terhadap kesempatan aktivis perempuan dapat menjalankan peran mereka dalam bina damai.

## d. Keterlibatan aktivis perempuan Sudan Selatan dalam proses bina damai tahun 2005-2018
Situasi negara yang jauh dari kata aman bukan penghalang bagi para pegiat perempuan untuk terus bertahan mewujudkan perdamaian. Para aktivis perempuan tetap tekun dan gigih menunaikan berbagai kegiatan bina damai.

## 1. Sebagai aktor tingkat atas
Cara yang ditempuh para pegiat perempuan Sudan Selatan untuk melaksanakan proses bina damai di level atas adalah dengan berpartisipasi secara aktif dalam perumusan perjanjian damai. Para aktivis perempuan memiliki prioritas utama yaitu menjadi bagian dari tim negosiasi. Target mereka adalah mewakili kelompok perempuan mendesakkan kepentingan terkait isu krusial seperti hak asasi manusia dan isu gender agar diakomodasi dan diadopsi dalam rumusan draf negosiasi pihak SPLM. 97 Jemma Nunu Kumba, politisi Sudan Selatan, adalah salah seorang yang berpartisipasi dalam proses tersebut. Kumba ikut terlibat dalam pembahasan rumusan perjanjian damai 2005 mewakili SPLM.
97 Op. Cit., Esther Soma, 16.
96 Addis Getachew, “South Sudanese Warring Parties Agree to Share Power”, AA News Broadcasting System, (12 September 2018), diakses pada 12 November 2021.
95 UNHCR, “60,000 Flee South Sudan’s Recent Violence to Nearby Countries”, (2 Agustus 2016) diakses pada 12 November 2021 di https://www.unhcr.org/news/latest/2016/8/57a096204/60000-flee-south-sudans-recent-violence-nearby-countries.html.
94 Transitional Justice Working Group (TJWG), “South Sudan: Finding A Way Forward After the July 2016 Crisis”, Policy Paper no. 1, (2016): 3.
93 Aly Verjee, “South Sudan’s High Level Revitalization Forum – Identifying Conditions for Success”, United States Institute of Peace, Peace Brief no. 228: 1.
92 Denis Dumo, “South Sudan President Signs Peace Deal Despite Concerns,” Reuters, (26 Agustus 2015), diakses pada 12 November 2021 di https://www.reuters.com/article/us-southsudan-unrest-president-idUSKCN0QV1MF20150826.
91 BBC News, “South Sudan Referendum: 99% Vote for Independence”, (30 Januari 2011), diakses pada 12 November 2021 di https://www.bbc.com/news/world-africa-12317927.
Selama meniti jenjang karirnya di sektor pemerintahan, Kumba tidak surut dengan perjuangannya meski kenyang dengan pelecehan seksual secara verbal oleh para politikus laki-laki. 98
Sosok perempuan lainnya adalah Awut Deng Acuil yang ikut dipilih untuk mempersiapkan pemerintahan semi-otonomi Sudan bagian selatan. 99 Acuil berpartisipasi dalam penyusunan draf Konstitusi Interim Sudan Selatan dan berjuang agar isi konstitusi mengakomodasi kuota partisipasi perempuan di pemerintahan setidaknya 25%. 100 Kegigihan Acuil berbuah dengan tercantumnya kuota yang diusulkannya dalam pasal 16 Konstitusi Transisional Republik Sudan Selatan 2011. 101
Dalam proses menuju penandatanganan ARCSS 2015, representasi perempuan sebagai pengambil keputusan dalam komisi-komisi dan institusi semakin bertambah. Para aktivis perempuan mengharuskan disusunnya penasihat gender di semua struktur teknis dan administratif yang terlibat dalam proses mediasi, termasuk di dalam JMEC (Joint Monitoring and Evaluation Commission) . 102 Advokasi para pegiat perempuan untuk mengarusutamakan gender dalam perjanjian damai berbuah positif. Dalam Bab 1 R-ARCSS tercantum bahwa satu dari lima Wakil Presiden harus dikhususkan untuk perempuan. Lainnya, ada penambahan kuota perempuan untuk posisi eksekutif dari minimum 25% menjadi 35% dengan kewajiban melibatkan eksekutif perempuan dalam segala tingkatan pengambilan keputusan. 103 Di dalam perjanjian damai ARCSS dan R-ARCSS, perempuan juga mendapat kesempatan untuk membubuhkan tanda tangan.

## 2. Sebagai aktor tingkat menengah
Peran bina damai lainnya dilakukan oleh para pegiat perempuan di tingkat menengah secara berkelompok melalui organisasi-organisasi masyarakat ( civil society organizations). Sebagai aktor perdamaian tingkat menengah, peran para aktivis perempuan Sudan Selatan dinilai vital karena menjadi penghubung antara aktor level tingkat atas dan tingkat akar rumput. 104
Partisipasi perempuan dalam proses bina damai tingkat menengah dapat memitigasi dan menengahi perbedaan yang menimbulkan konflik seperti ekonomi, budaya, etnis, suku, maupun agama. 105 Dalam pelaksanaan bina damai di tingkat menengah, aktivis perempuan Sudan Selatan juga turut berkolaborasi dengan organisasi internasional seperti UNMISS dan Kairos Canada sebagai fasilitator maupun edukator.
Erupsi ketegangan konflik 2016 berkontribusi terhadap terbentuknya Koalisi Perempuan Sudan Selatan (South Sudan Women Coalition) yang terdiri dari 40 organisasi perempuan di Sudan Selatan, pengungsi Sudan Selatan di Uganda dan Kenya, aktivis perempuan anggota Transitional National Legislative Assembly (TNLA), dan aktivis-aktivis perdamaian. Koalisi ini menjadi sebuah forum dialog yang mempertemukan antara aktivis perempuan di akar rumput dan di tingkat pemerintahan. Forum ini memfasilitasi para pegiat perempuan di akar rumput untuk mengkomunikasikan dan menyuarakan isu-isu penting di masyarakat sehingga mendapat perhatian dan ditanggapi oleh aktivis tingkat atas. Salah satu hasil konkret dari kegiatan forum ini adalah
105 Nyathon James Hoth Mai, “The Role of Women in Peace-Building in South Sudan”, Policy Brief of Sudd Institute, (2015):
3.
104 John Paul Lederach, “Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies”, (Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 1997), 39.
103 Angelina M. Bazugba, Johanna Poutanen, & et. al., “Women’s Experiences in the South Sudan Peace Process 2013-2018”, CMI Peace Broker Brief, nd.
102 Ibid.
101 Wawancara dengan Awut Deng Acuil oleh Esther Soma pada Desember 2018 yang dibukukan dalam Our Search for Peace: Women in South Sudan’s National Peace Process 2005-2018.
100 Wawancara dengan Nyandeng Malek oleh Esther Soma pada Oktober 2018 yang dibukukan dalam Our Search for Peace: Women in South Sudan’s National Peace Process 2005-2018.
99 Op. Cit., Esther Soma, 18.
98 Ibid., 20.
15 Maria Fryna Angelica Andris, Edwin Martua Bangun Tambunan | Peran Perempuan dalam Proses Bina Damai: Studi Kasus Aktivis Perempuan di Sudan Selatan (2005-2018)
dirumuskannya joint paper berisi peran perempuan dalam mendorong perdamaian berkelanjutan dan rekonsiliasi di Sudan Selatan pada tahun 2017. 106
Terkait dengan pendidikan dan pelatihan resolusi konflik di tahun 2017, Agnes Wasuk dan Awut Deng Acuil mewakili SSCC-NWP ( South Sudan Council of Churches – National Women’s Programme), berpartisipasi dalam tur edukasi No Mas II yang diadakan di Kanada. Kegiatan ini memusatkan perhatian pada isu keadilan gender dan mendiskusikan proses bina damai oleh SSCC-NWP semasa perang sipil di Sudan Selatan. 107
Pelaksanaan kegiatan edukasi lainnya dilakukan dalam bentuk lokakarya oleh UNMISS bermitra dengan South Sudan Women’s Empowerment Network (SSWEN). Kegiatan ini berupaya mengembangkan kapasitas para perempuan muda yang menjadi anggota Majelis Legislatif Nasional Transisi. Di dalam lokakarya berlangsung knowledge-sharing dan experience-sharing dari anggota parlemen senior kepada rekan-rekan muda, sehingga mereka lebih siap untuk memulai pekerjaannya menetapkan dan mengesahkan undang-undang dalam rangka implementasi penuh dari perjanjian damaian yang inklusif. 108 Dengan semua aktivitas di atas terlihat ketekunan para pegiat perempuan Sudan Selatan dalam melaksanakan proses bina damai yang berdampak besar hingga ranah global. Juga terlihat keterlibatan mereka dalam bina damai telah membuka pintu terbuka bagi aktor-aktor internasional untuk turut berpartisipasi dan berkolaborasi.

## 3. Sebagai aktor tingkat akar rumput
Keberadaan para pegiat perempuan dalam organisasi akar rumput dimaksudkan untuk membantu rekonstruksi sosial dan pemulihan masyarakat. Melalui peran bina damai di level bawah ini peluang menerapkan kesetaraan gender di setiap sektor kehidupan masyarakat akhirnya terbuka. 109 Rata-rata CSO perempuan di Sudan Selatan bertujuan untuk menghentikan kekerasan berbasis gender melalui beragam pendekatan dan cara. Organisasi yang bernama Central Equatoria Women Association (CEWA) memusatkan perhatian pada isu kekerasan domestik. CEWA berpartisipasi dengan mengorganisasikan kegiatan seperti: sosialisasi, seminar, pelatihan kelompok kecil di rumah-rumah, dan storytelling. Peserta kegiatan mereka tidak hanya perempuan, juga laki-laki. Kegiatan lainnya yang dilakukan CEWA adalah mengedukasi publik agar memiliki kesadaran bahwa perkosaan adalah tindak kejahatan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan.
Tanpa partisipasi dan dukungan laki-laki, proses menuju kesetaraan gender tidak akan berjalan secara progresif. Menyadari akan problematika ini, aktivis perempuan Sudan Selatan berkolaborasi dengan Women for Women International South Sudan (organisasi internasional untuk pemberdayaan perempuan penyintas konflik dan perang) 110 untuk menyelenggarakan Men’s Engagement Program (MEP) bagi para pemimpin komunitas dan kelompok laki-laki. Program ini bertujuan untuk mengedukasi para kelompok laki-laki demi mematahkan segala norma yang menghambat terlaksananya kesetaraan gender.
110 Women for Women International, “Men’s Engagement”, nd., diakses pada 29 November 2021 di https://www.womenforwomen.org/mens-engagement.
109 South Sudan Democratic Engagement, Monitoring, and Observation Programme (SSuDEMOP), ““South Sudan National Women’s Strategy: Enhancing Women’s Participation in Various Decision-Making Structures During and After the Transitional Period”, Strategy Document, 2016, hal. 6.
108 UNMISS, “Women Parliamentarians Aspire to Lead the Way in Transforming South Sudan After Years of Conflict,” September 2021, diakses pada 15 November 15, 2021 di https://unmiss.unmissions.org/women-parliamentarians-aspire-lead-way-transforming-south-sudan-after-years-conflict.
107 Kairos Canada, “South Sudanese Women to Share Their Fight Against Gender-Based Violence”, (6 September 2017), diakses pada 15 November 2021 di https://www.kairoscanada.org/south-sudanese-women-share-fight-gender-based-violence-canada.
106 Helen Kezie-Nwoha, Juliet Were, “Women’s Informal Peace Efforts: Grassroots Activism in South Sudan”, CHR. Michelsen Institute (CMI) Brief, November 2018, no. 7, hal. 4.
Program ini menegaskan konsep kesetaraan dan kemanusiaan dimana pria tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan kekerasan, dan/atau memilih untuk diam ketika mereka menyaksikan atau melaksanakan kekerasan berbasis gender. 111
Para peserta laki-laki di kota Yei, Sudan Selatan mengalami transisi paradigma yang mulai menghargai perempuan dalam keluarga dan menyepakati kesempatan para perempuan menempuh pendidikan dan pekerjaan. Dengan demikian, konsep edukasi MEP selaras dengan usaha mengeliminasi kekerasan terhadap perempuan. Organisasi South Sudan Women’s Empowerment Network (SSWEN) merupakan organisasi lokal dengan fokus pemberdayaan perempuan dan advokasi gender. Peran bina damai yang dilakukan SSWEN berupa pelaksanaan dialog komunitas yang disebut Forum Perdamaian untuk mempertemukan kelompok-kelompok etnis membahas perdamaian dan rekonsiliasi. Juga melaksanakan pementasan drama untuk mengkomunikasikan pesan-pesan perdamaian. Selain itu, SSWEN juga menggelar “ Community Support Networks” untuk mengadvokasi penghentian kekerasan berbasis gender. Dalam program ini SSWEN bekerja sama dengan pekerja sosial Sudan Selatan melalui bantuan penyediaan dukungan psikososial dan konseling trauma kepada korban konflik dan kekerasan. 112
Selain keterlibatan aktivis perempuan dalam organisasi perempuan lokal, peran aktivis perempuan juga dapat dilihat melalui bidang media, bidang bisnis dan ekonomi, bidang hukum dan bidang keamanan. Dalam bidang media, bina damai dilakukan untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang inklusif bagi jurnalis perempuan. Media menjadi platform bina damai efektif untuk mengangkat isu-isu yang beragam, konstruktif, dan sensitif dan menjadi tempat untuk tiap komunitas etnis bertemu dan berdialog. 113 Veronica Lucy Gordon, seorang jurnalis, penyiar radio, dan produser di Sudan Selatan merintis stasiun radio untuk menjangkau kelompok perempuan daerah pedesaan dan mengedukasi mereka tentang kebijakan dan layanan pemerintah. Stasiun radio ini juga menjadi wadah kelompok perempuan mengekspresikan opini mereka terkait isu-isu lokal dan nasional. 114
Di bisnis dan ekonomi, ada Mundri Active Youth Association (MAYA), sebuah organisasi lokal yang dibentuk untuk menguatkan dan membangun kapasitas warga yang terkena dampak perang bersenjata. Dalam mengaplikasikan pemberdayaan perempuan, pada 2017 MAYA bermitra dengan kelompok pemberdayaan perempuan lokal yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga dan bersama-sama menyediakan lapangan pekerjaan baru untuk menjadi mandiri secara finansial dan menopang ekonomi keluarga. Usaha bisnis yang dijalankan berupa industri rumahan seperti pembuatan sabun dan roti. 115 Dalam bidang hukum, aktivis perempuan berpartisipasi dengan menekuni profesi aparat penegak hukum seperti jaksa, hakim, dan pengacara. 116 Federasi Pengacara Perempuan Sudan Selatan merupakan organisasi akar rumput yang terbentuk pada 2010 sebagai hasil dari hadirnya sebuah kebutuhan institusi yang berfokus pada penegakan hak-hak asasi perempuan dan anak akibat dari
116 South Sudan Democratic Engagement, Monitoring, and Observation Programme (SSuDEMOP), ““South Sudan National Women’s Strategy: Enhancing Women’s Participation in Various Decision-Making Structures During and After the Transitional Period”, Strategy Document, 2016, hal. 40-41.
115 Sam Mednick, “Rape Reaches ‘Epic Proportions’ in South Sudan’s Civil War”, AP News, Maret 2017, diakses pada 16 November 2021 di https://apnews.com/article/africa-ap-top-news-violence-barack-obama-international-news-0ed9bcdbb4d641ddae1184babbf4ff ef dan “How Women are Fighting Back in South Sudan’s Epicenter of Rape”, The New Humanitarian, Juni 2017, di https://deeply.thenewhumanitarian.org/womenandgirls/articles/2017/06/16/how-women-are-fighting-back-in-south-sudans-ep icenter-of-rape.
114 Nobel Women’s Initiative, “Meet Veronica Lucy Gordon, South Sudan”, Youtube, 2014, diakses pada 16 November 2021 di https://www.youtube.com/watch?v=ywDL96PKW48.
113 Dominc Iyaa, & Katie Smith, “Women and the Future of South Sudan: Local Insights on Building Inclusive Constituencies for Peace”, Search for Common Ground, September 2018, hal. 12.
112 Helen Kezie-Nwoha & Juliet Were, “Women’s Informal Peace Efforts: Grassroots Activism in South Sudan”, CMI Brief no. 7, (2018), 3-4.
111 Sherly Mega Putri & Elisabeth A. Satya Dewi, “Eliminating Violence Against Women in Pacific through Multi-Track Diplomacy,” Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 14, no. 2, (Desember 2012): 211, doi: https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2986. 203-215
17 Maria Fryna Angelica Andris, Edwin Martua Bangun Tambunan | Peran Perempuan dalam Proses Bina Damai: Studi Kasus Aktivis Perempuan di Sudan Selatan (2005-2018)
praktik sosial dan budaya diskriminatif di Sudan Selatan. 117 Kegiatan yang dilakukan berupa: promosi akses keadilan melalui penyediaan mekanisme perlindungan hukum kepada perempuan dan anak; penambahan kuota pemimpin perempuan dalam proses hukum; meningkatkan literasi hukum kepada masyarakat; melaksanakan advokasi dan lobi untuk ratifikasi dan domestikasi instrumen, perjanjian dan konvensi hak asasi perempuan regional dan internasional. 118
Partisipasi aktivis perempuan dalam bidang keamanan berupa keikutsertaan dalam sektor aparat perlindungan masyarakat. Pada 10 Juli 2019, UNMISS menyelenggarakan lokakarya untuk mendiskusikan keterlibatan pekerja perempuan dalam reformasi sektor keamanan yang memperhatikan isu-isu gender. Pelatihan ini dihadiri oleh 28 petugas keamanan, termasuk 17 anggota perempuan dari berbagai departemen. Melalui pelatihan ini, Lucia Odok, petugas pemadam kebakaran, menyadari bahwa sudah menjadi sebuah kewajiban untuk menggunakan profesinya sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender di tengah kehidupan bermasyarakat. 119

## 4. Signifikansi partisipasi aktivis perempuan Sudan Selatan dalam bina damai
Pencapaian para aktivis perempuan harus melewati perjuangan yang berat dan penuh lika-liku. Sistem masyarakat yang telah memegang teguh ideologi patriarki menutup diri dan enggan menerima proses pengarusutamaan gender dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan telah menjadi fenomena normal yang diterima oleh masyarakat. Tidaklah mudah untuk mematahkan pelabelan negatif terhadap perempuan sebagai objek laki-laki. Namun, berkat kegigihan aktivis perempuan, konflik nasional Sudan Selatan akhirnya menjadi sorotan global. Upaya bina damai yang dilaksanakan aktivis perempuan di Sudan Selatan bergemuruh hingga kancah global. Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional akhirnya menawarkan kerja sama untuk memperkuat bina damai di Sudan Selatan. Kolaborasi INGO, seperti Oxfam dan Women’s International Peace Centre dengan organisasi perempuan Sudan Selatan meningkatkan efektivitas peran bina damai yang dilaksanakan oleh aktivis perempuan. Penanganan konflik yang dilaksanakan oleh aktivis perempuan juga membuka peluang bagi mereka membagikan pengalaman dan kiat-kiat bina damai yang dilakukan secara internasional, misalnya dengan keterlibatan mereka dalam tur edukasi No Mas II yang digelar oleh organisasi Kairos di Kanada. Kolaborasi antara organisasi internasional dan organisasi nasional menciptakan terjadinya transfer-of-knowledge, kegiatan membagikan pengalaman terkait bina damai yang telah dilaksanakan dan masukan-masukan problem-solving terhadap ancaman konflik di masa mendatang.
Partisipasi para aktivis perempuan terhadap bina damai menghasilkan buah manis untuk masyarakat Sudan Selatan, khususnya kelompok perempuan. Proses bina damai yang diselenggarakan oleh para aktivis perempuan meningkatkan kesadaran kelompok perempuan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam melaksanakan peran gender –reproduktif, produktif, dan sosial. Pengetahuan ini meningkatkan peluang bagi kelompok perempuan untuk menekuni dunia pendidikan dan berpartisipasi dalam mengisi perdamaian dengan terjun melayani masyarakat sesuai dengan profesi yang ditekuni.

## Kesimpulan
119 Beatrice Mategwa, “South Sudan’s Women in Uniform Work to Combat Gender-Based Violence and Promote Peace”, UNMISS, (10 Juli 2019), diakses pada 16 November 2021 di https://unmiss.unmissions.org/south-sudan%E2%80%99s-women-uniform-work-combat-gender-based-violence-and-promote -peace.
118 UNDP, “International Consultant, Strategic Plan Development Process for the Federation of Women Lawyers, South Sudan”, September 2021, diakses pada 16 November 2021 di https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=101829.
117 Daniel Adut, “Federation of Women Lawyers South Sudan”, Namati Organization, Juli 2020, diakses pada 16 November 2021 di https://namati.org/network/organization/federation-of-women-lawyers-south-sudan/.
Konflik berkepanjangan menyuburkan diskriminasi terhadap perempuan Sudan Selatan. Untuk mengatasinya, setiap kali proses perumusan perdamaian berlangsung di rentang periode 2005-2018 aktivis perempuan melakukan aksi nyata untuk merealisasikan kesepakatan perdamaian yang berpihak kepada perempuan. Proses bina damai (peacebuilding) oleh aktivis perempuan Sudan Selatan berlangsung secara holistik dari tingkat atas, menengah, dan akar rumput; baik secara individu maupun kolektif. Di tingkat atas, para aktivis perempuan melakukan bina damai secara individu dengan berperan sebagai negosiator dan pembuat kebijakan yang bersifat inklusif serta memperhatikan kondisi perempuan. Di tingkat menengah, para perempuan bergerak secara kolektif mendirikan organisasi-organisasi perempuan yang memfasilitasi forum dialog dan program-program bina perdamaian seperti kemampuan bernegosiasi dan berdiplomasi. Sementara di tingkat akar rumput, para aktivis perempuan bergerak secara individu maupun kolektif untuk melakukan upaya-upaya bina damai yang dekat atau bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti pertunjukan-pertunjukan drama tentang perdamaian dan lokakarya resolusi konflik.
Setiap upaya bina damai yang dilakukan menunjukkan korelasi antara gender dan perdamaian. Aktivis perempuan memiliki kapabilitas setara dengan laki-laki dalam melaksanakan proses bina damai. Kegigihan dan ketekunan aktivis perempuan Sudan Selatan dalam memformulasikan berbagai strategi bina damai di tengah situasi konflik berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat dan mempercepat terwujudnya perdamaian di Sudan Selatan. Upaya-upaya bina damai yang telah dilakukan oleh para aktivis perempuan Sudan Selatan dapat menjadi inspirasi dan contoh bagi masyarakat global, pemerintah nasional, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan perdamaian atau menjadi bahan pembelajaran bina damai.

## Referensi
Abure, Moses. “The Spiraling Effect of Trauma and Gender-Based Violence in South Sudan.” Women for
Women International, 2019. Diakses pada 9 November 2021.
https://www.womenforwomen.org/blogs/spiralling-effect-trauma-and-gender-based-violence-south-su dan.
Adut, Daniel. “Federation of Women Lawyers South Sudan.” Namati Organization. Juli 2020. Diakses pada 16 November 2021.
https://namati.org/network/organization/federation-of-women-lawyers-south-sudan/.
Arabi, Asha. “’In Power Without Power’: Women in Politics and Leadership Positions in South Sudan.” Dalam Hope, Pain, & Patience. Editor Frieferike Bubenzer dan Orly Stern. Cape Town, Africa: Jacana Media, 2012.
Bazugba, Angelina M., Johanna Poutanen, dan et. al. nd. “Women’s Experiences in the South Sudan Peace Process 2013-2018.” CMI Peace Broker Brief.
BBC News. “South Sudan Referendum: 99% Vote for Independence.” 30 Januari 2011. Diakses pada 12 November 2021. https://www.bbc.com/news/world-africa-12317927.
Byrne, Bridget. Gender, Conflict, and Development: Overview. Netherlands: Ministry of Foreign Affairs, 1995.
Confortini, Catia. “What is Feminist Peace?” dalam Intelligent Compassion: The Women’s International Leage for Peace and Freedom and Feminist Peace . Women’s International League for Peace & Freedom (WILPF). (2012) DOI:10.1093/acprof:oso/9780199845231.003.0001.
Country Economy. “South Sudan – Literacy Rate.” N.d. Diakses pada 20 Januari 2022 di https://countryeconomy.com/demography/literacy-rate/south-sudan.
Creswell, John. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 3 rd Ed. Los Angeles, USA: SAGE Publications, 2009.
Cumming-Bruce, Nick. “Mass Rape, a Weapon of War, Traumatizes South Sudan.” New York Times, 11 Maret 2016. Diakses pada 9 November 2021.
https://www.nytimes.com/2016/03/12/world/africa/un-reports-systematic-rape-in-south-sudan-conflict. html.
Dijkema, Claske. “Negative versus Positive Peace.” Mei 2007. Diakses pada 16 September 2021. https://www.irenees.net/bdf_fiche-notions-186_en.html.
Dumo, Denis. “South Sudan President Signs Peace Deal Despite Concerns.” Reuters. 26 Agustus 2015. Diakses pada 12 November 2021 di
https://www.reuters.com/article/us-southsudan-unrest-president-idUSKCN0QV1MF20150826.
Elsawi, Zaynab. Women Building Peace: The Sudanese Women Empowerment for Peace in Sudan. Toronto, Canada: Association for Women’s Rights in Development (AWID), 2011.
Fisher, Simon, et. al. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Bertindak, 4-10. London, United Kingdom: Zed Books Ltd, 2000.
Fitriani, Fitriani. “Gender in International Conflict: Women Representation in Security Discourse”. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 8 (2) (2017). https://doi.org/10.26593/jihi.v8i2.545.%25p
Galtung, Johan. “Cultural Violence.” Journal of Peace Research 27, no. 3. (Agustus 1990): 292.
Galtung, Johan. Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization. Oslo, Norway: Peace Research Institute Oslo – PRIO,1996.
Getachew, Addis. “South Sudanese Warring Parties Agree to Share Power.” AA News Broadcasting System. 12 September 2018. Diakses di
https://www.aa.com.tr/en/africa/south-sudanese-warring-parties-agree-to-share-power/1253348.
Hammersley, Martyn. “On FeministMethodology.” Sociology 26, no. 2 (Mei 1992): 187-190. Doi: https://www.jstor.org/stable/42855003.
Haugerudbraaten, Henning. “Peacebuilding: Six Dimensions and Two Concepts.” Institute for Security Studies. Diakses pada 22 September 2021 https://doi.org/10.1080/10246029.1998.9628005.
Herath, Oshadhi. “A Critical Analysis of Positive and Negative Peace.” Felicitation Volume of Senior Professor Prema Podimenike. Department of Philosophy, University of Kelaniya: Kelaniya, Sri Lanka. 2016.
Huser, Catherine. Conflict and Gender Study – South Sudan: Addressing Root Causes Programme . Diedit oleh Salome Zuriel. Netherlands: ACORD, 2018.
Institute for Economic and Peace. “Peace Report 2020: Analysing the Factors that Sustain Peace.” IEP Report 77, 2020. Sydney, Australia: Institute for Economic and Peace.
Iyaa, Dominc dan Katie Smith. Women and the Future of South Sudan: Local Insights on Building Inclusive Constituencies for Peace . Juba, South Sudan: Search for Common Ground, 2018.
Kairos Canada. “South Sudanese Women to Share Their Fight Against Gender-Based Violence.”6 September 2017. Diakses pada 15 November 2021.
https://www.kairoscanada.org/south-sudanese-women-share-fight-gender-based-violence-canada.
Kezie-Nwoha Helen dan Juliet Were. 2018. Women’s Informal Peace Efforts: Grassroots Activism in South Sudan. CHR. Michelsen Institute (CMI) Brief no. 7.
Kumalo, Liezelle dan Cassie Roddy-Mullineaux. Sustaning Peace: Harnessing the Power of South Sudanese Women . East Africa: Institute for Security Studies, 2019.
Lanzer, Toby. South Sudan at Crossroad –South Sudan’s Greatest Humanitarian Challenge: Development. London: United Kingdom: Humanitarian Practice Network, 2013.
Lederach, John Paul. “Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies. ” Washington, DC: United States of Institute of Peace Press, 1997.
Lorber, Judith.. “The Variety of Feminisms and their Contribution to Gender Equality.” Oldenburg, Germany: Bibliotheks- und Informationssystem der Univ. Oldenburg, 1997.
Mai, Nyathon James Hoth. “The Role of Women in Peace-Building in South Sudan.” Policy Brief Sudd Institute 53, no. 9 (2015): 8.
Maiese, Michelle. “Peacebuilding.” September 2003. Diakses pada 22 September 2021. https://www.beyondintractability.org/essay/peacebuilding.
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI). “Ketidakadilan Gender & Kekerasan Terhadap Perempuan Vol. II.” Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 23 November 2018.
http://mappifhui.org/2018/11/23/ketidakadilan-gender-kekerasan-terhadap-perempuan-vol-ii/.
Mategwa, Beatrice. “South Sudan’s Women in Uniform Work to Combat Gender-Based Violence and Promote Peace.”
UNMISS. Juli 2019. Diakses pada 16 November 2021 di https://unmiss.unmissions.org/south-sudan%E2%80%99s-women-uniform-work-combat-gender-based -violence-and-promote-peace.
21 Maria Fryna Angelica Andris, Edwin Martua Bangun Tambunan | Peran Perempuan dalam Proses Bina Damai: Studi Kasus Aktivis Perempuan di Sudan Selatan (2005-2018)
McConell, Tristan. “Women Held as Sex Slaves in South Sudan ‘Rape Camps’.” The Jakarta Post, 28 September 2015. Diakses pada 20 Januari 2022
di https://www.thejakartapost.com/news/2015/09/28/women-held-sex-slaves-ssudan-rape-camps.html.
McConell, Tristan. “The Rape Camps of South Sudan.” AFP Correspondent. (7 Oktober 2015). Diakses pada 20 Januari 2022 di https://correspondent.afp.com/rape-camps-south-sudan.
Mednick, Sam. “Rape Reaches ‘Epic Proportions’ in South Sudan’s Civil War.” AP News. Maret 2017. Diakses pada 16 November 2021.
https://apnews.com/article/africa-ap-top-news-violence-barack-obama-international-news-0ed9bcdbb4 d641ddae1184babbf4ffef.
Mercy Corps. “The Facts: What You Need to Know About the South Sudan Crisis.” Diakses pada 9 September 2021. https://www.mercycorps.org/blog/south-sudan-crisis#who-affected-in-south-sudan.
National Democratic Institute. “Women from Sudan and South Sudan Act Together on Gender Issues.” n.d. Diakses pada 20 Januari 2021 di https://www.ndi.org/sudan-south-sudan-womens-advocacy.
Neumann, Lawrence. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 7 th Ed . Boston, USA: Pearson Education, Inc, 2014.
Nobel Women’s Initiative. “Meet Veronica Lucy Gordon, South Sudan.” Youtube, 5 Desember 2014. Diakses pada 16 November 2021 di https://www.youtube.com/watch?v=ywDL96PKW48.
Ofuho, Cirino Hiteng. “Negotiationg Peace – Restarting a Moribound Process.” Dalam Peace by Peace: Addressing Sudan’s Conflicts. ACCORD. London: Conciliation Resources, 2006.
Oxfam. Gender Analysis: A Snapshot Situation Analysis of the Differential Impact of the Humanitarian Crisis on Women, Girls, Men, and Boys in South Sudan March-July 2016. Research report. Nairobi, Kenya: Oxfam, 2017.
Putri, Sherly Mega, and Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi. 2018. “Eliminating Violence Against Women in Pacific through Multi-Track Diplomacy”. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 14 (2): 203-15. https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2986.203-215
Soma, Esther.“Our Search for Peace: Women in South Sudan’s National Peace Processes, 2005-2018”. Collaboration of Oxfam, UN Women, & Born to Lead. United Kingdom: OXFAM, 2020.
Ramsbotham, Oliver, Tom Woodhouse & Hugh Miall. Contemporary Conflict Resolution, 215-230. Cambridge, UK: Polity Press, 2008.
Reinharz, Shulamit & Lynn Davidman.“Feminist Methods in Social Research.” New York, USA: Oxford Unity Press, 1992.
Robinson, Karen Barnes. Handbook on Integrating Gender in Peacebuilding and Statebuilding. Hague, Netherlands: Cordaid, 2016.
Scott, Jennifer, Sarah Averbach, dan et. al. “An Assessment of Gender Inequitable Norms and Gender-Based Violence in South Sudan: A community-based participatory research approach.” Conflict and Health Journal 7, no. 4 (2013): 6.
Smith, Sarah.“Feminisme (Feminism).” Dalam Dasar-Dasar Kajian Teori Hubungan Internasional, diterjemahkan oleh Takdir Ali Mukti, Bristol, England: E-International Relations Publishing, 2017.
South Sudan Democratic Engagement, Monitoring, and Observation Programme (SSuDEMOP). South Sudan National Women’s Strategy: Enhancing Women’s Participation in Various Decision-Making Structures During and After the Transitional Period. Strategy Document. South Sudan: SSuDEMOP, 2016.
Stone, Lydia. “A Continuum of Suffering: Violence Against Women and Girls in the South Sudan Conflict.” Dalam Special Feature the Crisis in South Sudan no. 68, editor Eddie Thomas dan Natalia Chan. 22-28. London, UK: Humanitarian Practice Network, 2017.
Takala, Annika. “Feminist Perspectives on Peace Education”. Esai review Educating for Peace dan Feminist Perspectives on Peace and Peace Education oleh Birgit Brock-Utne, Journal of Peace Research 28, no. 2 (1991): 231. https://www.jstor.org/stable/424391.
Tambunan, Edwin. “Perempuan dan Perdamaian.” Dalam The Good Samaritan: A Festschrift Dedicated to Dr. Dra. Hetty Antje Geru, M.Si. Editor: Amelia Joan Liwe. Indonesia: ANDI, 2019.
Taylor, Verta. “Feminist Methodology in Social Movement Research.” Qualitative Sociology, no. 21: 362 (1998). Doi: https://doi.org/10.1023/A:1023376225654.
The New Humanitarian. “How Women are Fighting Back in South Sudan’s Epicenter of Rape.” Juni 2017.
Diakses pada 16 November 2021.
https://deeply.thenewhumanitarian.org/womenandgirls/articles/2017/06/16/how-women-are-fighting-b ack-in-south-sudans-epicenter-of-rape.
Tielemans, Sanne, et. al. Gender & Conflict Analysis Toolkit for Peacebuilders. London, United Kingdom: Conciliation Resources, 2015.
Transitional Justice Working Group (TJWG). South Sudan: Finding A Way Forward After the July 2016 Crisis. Policy Paper no. 1, 2016.
True, Jacqui.“Feminism.” Dalam Theories of International Relations 3 rd Edition. Ed. Scott Burchill UK: Palgrave Macmillan, 2005.
UNDP. “International Consultant, Strategic Plan Development Process for the Federation of Women Lawyers, South Sudan.” September 2021.
Diakses pada 16 November 2021 di https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=101829.
UNHCR. “60,000 Flee South Sudan’s Recent Violence to Nearby Countries.” 2 Agustus 2016. Diakses pada 12 November 2021.
https://www.unhcr.org/news/latest/2016/8/57a096204/60000-flee-south-sudans-recent-violence-nearby -countries.html.
UNICEF South Sudan Country Office. “Gender-Based Violence.” Agustus 2019. Dalam Field Report: Still in Danger - Women and Girls Face Sexual Violence in South Sudan Despite Peace Deal, Devon Cone (Refugees International), Oktober 2019.
United Nations News. “South Sudan: ‘Outraged’ UN Experts Say Ongoing Widespread Human Rights Violations May Amount to War Crimes.” 20 Februari 2019. Diakses pada 9 November 2021. https://news.un.org/en/story/2019/02/1033181.
UNMISS. “Women Parliamentarians Aspire to Lead the Way in Transforming South Sudan After Years of Conflict.” September
2021. Diakses pada 15 November 15, 2021. https://unmiss.unmissions.org/women-parliamentarians-aspire-lead-way-transforming-south-sudan-aft er-years-conflict.
United Nations Peacekeeping. n.d. “Promoting Women, Peace, and Security.” Diakses pada 24 Februari
2021, https://peacekeeping.un.org/en/promoting-women-peace-and-security#:~:text=Women%20are%20also %20active%20agents,peace%20has%20been%20largely%20unrecognized.&text=UN%20Peacekeepin g%20operations%20are%20mandated,Security%20across%20all%20peace%20functions
United Nations Women. “The Power of Women Peacebuilders . ” Oktober 28, 2019. Diakses pada 24 Februari
2021
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/10/compilation-the-power-of-women-peacebuilders.
Verjee, Aly. South Sudan’s High Level Revitalization Forum – Identifying Conditions for Success. Peace brief no. 228. USA: United States Institute of Peace, 2017.
Viotti, Paul dan Mark Kauppi. “International Relations Theory 5 th Edition.” London, United Kingdom: Pearson, 2012.
Westendorf, Jasmine-Kim. “Peace Negotiations in the Political Marketplace: The Implications of Women’s Exclusion in the Sudan-South Sudan Peace Process”. Australian Journal of International Affairs 72, no. 5 (2018): 447. https://doi.org/10.1080/10357718.2018.1510895.
What Works to Prevent Violence, Global Women’s Institute of the George Washington University, the International Rescue Committee, CARE International UK, and Forcier Consulting. 2017. No Safe Place: A Lifetime of Violence for Conflict-Affected Women and Girls in South Sudan . Summary Report.
Wolf, Naomi.“The Beauty Myth: How Images of Beauty are Used Against Women.” United States: HarperPerennial, 2002.
Women for Women International. “Men’s Engagement.” nd. Diakses pada 29 November 2021 di https://www.womenforwomen.org/mens-engagement.
24 Maria Fryna Angelica Andris, Edwin Martua Bangun Tambunan | Peran Perempuan dalam Proses Bina Damai: Studi Kasus Aktivis Perempuan di Sudan Selatan (2005-2018)
World Vision, OXFAM, dan CARE. Gender Assessment Report Summary: Improved Livelihoods in South Sudan . FEED Project. Kampala, Uganda: Kenwill International Limited, 2015.