## Community Services Journal (CSJ)
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index
Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Pangsan

## I Nyoman Sutama
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Indonesia
*Email Korespondensi: sutamainyoman62@gmail.com

## Abstrak
Persoalan  sampah  saat  ini  sudah  merupakan  persoalan  yang  sangat  kompleks,  karena  itu  harus  ditangani  secara komprehensif.  Kebijakan  persoalan  sampah  sudah  tertuang  mulai  dari  tataran  undang - undnag,  peraturan  pemerintah, peraturan  daerah,  peraturan  gubernur,  terkait  hal  tersebut  Desa  Pangsan  membuat  rancangan  peraturan  desa  yang berkenaan dengan pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah pendekatan yang digunakan melalui pendekatan hulu sampai  ke  hilir.  Pendekatan  dari  hulu  sudah  dilaksankaan  di  Desa  Pangsan  dengan  adanya  rancangan  peraturan  desa tentang kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan. Namun pengelolaan sampah belum optimal  karena belum diaturnya kewajiban pemilahan sampah oleh pedagang, pasar, dan bengkel. Demikian juga dalam pendekatan hilir belum  optimal  karena  dalam  rancangan  tersebut  belum  mengatur  tentang  bank  sampah,  tetapi  hal  ini  bisa  diantisipasi dalam perbaikan rancangan peraturan desa tersebut atau melalui keputusan kepala desa.
Kata kunci: Kebijakan desa; pengelolaan sampah
CC - BY - SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654 - 9360, E - ISSN 2654 - 9379

## How To Cite:
Sutama, I. N. (2023). Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Pangsan. Community Service Journal (CSJ) , 5 (2), 75 - 80. https:// doi.org/10.22225/csj.5.2.2023.75 - 80
Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Pangsan
CC - BY - SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654 - 9360, E - ISSN 2654 - 9379

## 1. PENDAHULUAN
Bali  dan  pariwisata  tidak  bisa  dipisahkan  sebagai  daerah  tujuan  wisata,  keindahan  alam  dan  keunikan seni budayanya menjadi daya tarik utama. Bali terkenal di dalam negeri dan diluar negeri karena Bali memiliki keikhlasan yang dipengaruhi oleh Agama Hindu sehingga Bali mendapat julukan Pulau Dewata, hal ini akan menyebabkan peningkatan kunjungan wisatawan, dan sekaligus menjadi daya tarik tersendiri bagi orang - orang yang  ingin  bekerja  di  daerah  pariwisata  yaitu  Bali.  Dampak  dari  kemajuan  pariwisata  tersebut  adalah peningkatan kesejahteraan dan disisi lain penduduk Bali akan semakin padat. Bertambah padatnya penduduk akan  berpengaruh  terhadap  lingkungan,  karena  setiap  aktivitas  manusia  akan  menghasilkan  sampah  yang menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan.
Masalah sampah merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak, karena  setiap  manusia  pasti  memproduksi  sampah.  Besarnya  timbunnya  sampah  yang  tidak  dapat  ditangani tersebut  akan  menyebabkan  berbagai  permasalahan  yang  timbul  akibat  kurangnya  alternatif  dan  perspektif masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sampah, baik langsung, maupun tidak langsung.
Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang bijaksana diantaranya adalah berbagai penyakit menular maupun penyakit kulit serta gangguan pernafasan, sedangkan dampak tidak langsungnya diantaranya adalah bahaya banjir yang disebabkan oleh terhambatnya arus air di sungai karena terhadang timbunan sampah yang  dibuang  di  sungai.  Bahkan  menurut  ahli  kesehatan,  polusi  sampah  mengakibatkan  dampak  buruk  yaitu pertama, terhadap kesehatan. Hal ini bisa mengakibatkan  meningkatnya penyakit infeksi saluran pencernaan, kolera, tifus, disentri dan lain - lain. Karena faktor pembawa penyakit tersebut, terutama lalat, kecoa, meningkat akibat  sampah  yang  menggunung,  khususnya  di Tempat  Pembuangan  Akhir,  meningkatnya  penyakit  demam berdarah. Oleh karena itu, perlu adanya perspektif baru mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sampah.
Pemerintah tampaknya sangat menyadari kondisi itu. Karenanya, dipandang perlu adanya perubahan pola penanganan  sampah.  Aparatur  pemerintah  berwenang  dan  berkewajiban  menegakkan  hukum  dalam  arti mengusahakan  agar  setiap  norma  yang  ditetapkan  hukum  lingkungan  ditaati  oleh  masyarakat.  Pemerintah  di dalam  melakukan  kewenangan  dan  kewajibannya  menegakkan  hukum  lingkungan  dapat  dilakukan  melalui pengawasan maupun penerapan sanksi hukum. Salah satu bentuk usahanya yaitu berupa penetapan peraturan perundang - undangan. Mulai dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah desa, dalam hal ini akan disoroti adalah kebijakan pengelolaan sampah di Desa Pangsan.

## 2. PEMBAHASAN

## Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Pangsan
Berdasarkan  data  dari  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Bali  tertanggal  7  Februari  2019 membuktikan bahwa volume sampah plastik pada tahun 2017 mencapai 414 ton perhari, dan meningkat 1,61% pada tahun 2018, sehingga sampah plastik tahun 2018 mencapai 414,7 ton perhari.
Berdasarkan kondisi volume timbulan sampah plastik  yang sangat besar di Provinsi Bali, maka sangat mendesak untuk mengatur kebijakan dan strategi pengelolaan sampah termasuk mengatur pengurangan sampah melalui  pembatasan  timbunan  sampah  terutama  dari  jenis  Plastik  Sekali  Pakai  (PSP).  Berdasarkan  Undang - Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terkait dengan penyelenggaraan pengolaan sampah secara  terpadu  dan  komprehensif  yang  berarti  bahwa  dalam  pengelolaan  sampah  bukan  lagi  bertumpu  pada pendekatan  akhir  tetapi  diganti  dengan  pendekatan  komprehesif  dari  hulu  ke  hilir  artinya  dari  sejak  sebelum
Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Pangsan
CC - BY - SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654 - 9360, E - ISSN 2654 - 9379
dihasilkan  suatu  produk  yang  berpotensi  menjadi  sampah  dan  sampai  pada  fase  produk  sudah  digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
Dalam  substansi  yang  terkait  dengan  pengelolaan  sampah  yaitu  pada  pasal  19  mengatur  tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal tersebut menyatakan bahwa “ Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah ”. Pasla 20 menguraikan bahwa “ tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah ”. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan  yang  disebut  3R  (reduce,  reuse,  recycle).  Dalam  Pasal  22  menyebutkan  bahwa “ lima  aktivitas utama  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  penanganan  sampah  yang  meliputi  pemilahan,  pengumpulan, pengangkutan,  pengolahan  dan  pemrosesan  akhir  sampah ”. Tujuan  dari  diterapkannya  pendekatan komprehensif  dalam  pengelolaan  sampah  adalah  untuk  mencegah  dan  membatasi  timbunan  sampah, meningkatkan  daur  ulang,  optimasi  pemanfaatan  sampah  mengurangi  sampah  yang  ditimbun  di  TPA, khususnya  jenis  sampah  plastik  oleh  karena  ketidaksesuaian  penggunaan  plastik  mengakibatkan  berbagai macam penyakit, selain itu juga plastik sangat sulit diuraikan oleh mikro organisme.
Dalam PP No. 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah  Tangga dan Sampah sejenis sampah rumah  tangga  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pembatasan  timbulan  sampah  adalah  upaya meminimalisasi  timbulan  sampah  yang  dilakukan  sejak  sebelum  dihasilkan  suatu  produk  dan/atau  kemasan produk  sampai  dengan  saat  berakkhirnya  kegunaan  produk  dan/atau  kemasan  produk.  Contoh  implementasi pembatasan timbulnya sampah antara lain: penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah  terutai  oleh  proses  alam;  membatasi  penggunaan  kantong  plastik;  dan/atau  menghindari  penggunaan barang dan/atau kemasan produk pakai.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah  Rumah  Tangga  terkait  kebijakan  dan  strategi  nasional  dalam  pengelolaan  sampah  maka  pemerintah perlu  menetapkan  Peraturan  Presiden  Nomor  97  Tahun  2017  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
Arah  kebijakan  Strategi  Daerah  (Akstrada)  disebutkan  target  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan sampah  sejenis  rumah  tangga  yaitu  pengurangan  sampah  sebesar  30  persen  dari  angka  timbulan  sampah sebelum  adanya  Jaksrada  di  tahun  2025.  Serta  penanganan  sampah  sebesar  70  persen  melalui  pemilahan, pengumpulan,  pengangkutan,  pengelolaan  dan  pemrosesan  akhir.  Penanganan  strategis  dalam  pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah yaitu penanganan sampah rumah tangga, diantaranya terkait dengan pemilahan, pemisahan, penanganan dan pengelolaan sampah rumah tangga.
Provinsi  Bali  merupakan  satu  provinsi  yang  dipadati  oleh  penduduk  karena  merupakan  pusat berkembangnya industri dan tujuan daerah pariwisata, dengan kepadatan penduduk yang terdapat di Bali tentu akan mengakibatkan hal positif maupun negatif, untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan yang peduli akan kebersihan  dan  kelestarian  lingkungan  yang  berada  di  wilayah  tersebut,  maka  pemerintah  Provinsi  Bali membuat suatu peraturan tertulis dan memberlakukan kebijakan yang digunakan untuk mengatasi hal - hal yang dapat  merusak  keindahan  serta  kelestarian  lingkungan.  Permasalahan  sampah  apabila  tidak  dilakukan pengelolaan yang baik dan benar dapat memberi dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Berdasarkan  kewenangan  Pemerintah  Provinsi  mempunyai  kewenangan  dalam  pengelolaan  sampah
Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Pangsan
CC - BY - SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654 - 9360, E - ISSN 2654 - 9379
diwilayahnya bank melalui penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum maupun tindakan implementatif. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbentuklah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.
Kegiatan  pengurangan  sampah  meliputi  pembatasan  timbulan  sampah.  Pembatasan  timbulan  dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 pada Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang wajib menggunakan  bahan  yang  dapat  digunakan  ulang,  dapat  didaur  ulang,  dan/atau  mudah  diurai  proses  alam. Untuk  melaksanakan  kegiatan  Pembatasan  timbulan  sampah  diperlukan  ketentuan  lebih  lanjut  Pemerintah Daerah Provinsi Bali merumuskan kebijakan melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Penggunaan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Aturan ini secara ketat melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai, styrofom (polisterina) dan sedotan plastik oleh produsen, distributor dan pelaku usaha seluruh Bali. Untuk menindaklanjuti kebijakan pengelolaan sampah di atas mulai dari pusat sampai ke daerah  Desa  Pangsan  telah  merancang  Peraturan  Desa  tentang  Kebersihan,  Keindahan,  Ketertiban  dan Kesehatan Lingkungan. Dalam peraturan desa tersebut juga mengatur pengelolaan sampah yang koordinasinya sampai ke tingkat Banjar Dinas dan Banjar Adat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (3).

## Mekanisme Pengelolaan Sampah di Desa Pangsan
Mekanisme pengelolaan sampah berupa kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir.

## Pemilahan Sampah
Dalam hal ini pemilahan sampah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yang  menyebutkan bahwa “ pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah ”. Memilah sampah  merupakan  pekerjaan  yang  sangat  erat  dalam  pengelolaan  sampah.  Sampah  yang  telah  dipilah menghasilkan  sampah  organik  dan  anorganik.  Terkait  hal  ini  Desa  Pangsan  telah  mengatur  dalam  peraturan desanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 7.
Setiap  pemilik  atau  penghuni  rumah/bangunan  wajib  membersihkan  lingkungannya  termasuk pekarangan, saluran, dan/atau selokan, serta sarana pengelolaan air limbah.
Setiap pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib mengolah sampah/kotoran dengan cara :
Memilah sampah organik dan non organik.
Memasukkan dalam kantong - kantong plastik/tempat sampah yang mudah diangkat dan dipindahkan serta diletakkan di tempat sampah; dan
Mengolah sampah dari sumbernya.
Sementara  terhadap  pedagang,  perkantoran,  lembaga  pendidikan,  pasar  dan  bengkel  hanya  diwajibkan menyediakan wadah sampah, tetapi tidak ditegaskan mengenai pemilahannya seperti tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Pangsan
CC - BY - SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654 - 9360, E - ISSN 2654 - 9379
Setiap pedagang yang menjajakan dagangannya wajib menyediakan wadah sampah yang memadai untuk menampung sampah yang ditimbulkan olehnya.
Setiap orang perorangan atau badan yang menguasai suatu perkantoran, lembaga pendidikan, pasar, kios, pertokoan,  warung,  bengkel,  tempat  pelayanan  umum  dan  bangunan  yang  sejenis  wajib  menyediakan  lokasi dan wadah sampah.

## Pengumpulan Sampah
Pengumpulan  ini  merupakan  tindakan  dari  pengumpulan  sampah  dari  sumbernya  menuju  TPS  dengan menggunakan gerobak dorong atau mobil pick up khusus sampah. Hal tersebut te;ah dilakukan di Desa Pangsan secara rutin oleh petugas kebersihan.

## Pengakutan Sampah
Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS/TPST menuju TPA, dengan menggunakan truk sampah.

## Pengolahan Sampah
Pengelolaan  adalah  upaya  penanganan  sampah  dalam  bentuk  mengubah  karakteristik,  komposisi  dan jumlah  sampah.  Salah  satu  program  pengelolaan  sampah  yang  didirikan  oleh  pemerintah  yaitu  melalui  Bank Sampah.  Bank  Sampah  merupakan  program  yang  dibentuk  berbasis  masyarakat,  yang  artinya  keikutsertaan masyarakat dalam program pengelolaan sampah tentunya dapat mengurangi beban lingkungan dengan adanya bahaya sampah, selain itu masyarakat juga dapat memperoleh keuntungan ekonomis dari mengikuti program pengelolaan sampah dimana masyarakat bisa mengolah sampah tersebut menjadi barang yang berguna seperti membuat tas, baju, dan perlengkapan lainnya dari sampah masyarakat juga dapat membuat pupuk organik dari sampah - sampah  tersebut.  Partisipasi  masyarakat  merupakan  keikutsertaan  masyarakat  dalam  menjalankan setiap kegiatan atau program yang ditetapkan pemerintah untuk memberdayakan dan membangun masyarakat sehingga  masyarakat  mau  ikut  berperan  aktif  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pemeliharaan. Perwujudan dari partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program bank sampah adalah dengan melakukan pemilahan  sampah  baik  sampah  organik  maupun  sampah  an  organik,  sampah  berdasarkan  jensi  material meliputi plastik, kertas, kaca dan metal. Jadi sistem bank sampah bisa dijadikan alat untuk melakukan rekayasa sosial, sehingga terbentuk suatu tatanan atau sistem pengelolaan sampah yang baik di masyarakat. Klasifikasi sampah  dalam  bank  sampah  terklasifikasi  menjadi  dua  jenis  yaitu  sampah  organik  dan  sampah  anorganik. Setelah dicermati dalam Peraturan Desa tersebut belum diatur mengenai Bank Sampah. Hal ini bisa diantisipasi dalam penyelesaian Peraturan Desa tersebut, atau melalui keputusan Kepala Desa.

## Pemrosesan Akhir Sampah
Tempat  pemrosesan  akhir  yang  selanjutnya  disebut  TPA  adalah  tempat  untuk  memroses  dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
Dalam  mekanisme  pengelolaan  sampah  tersebut,  tahap  yang  paling  menentukan  adalah  pemilahan sampah  yaitu  pengelompokkan  dan  pemisahan  sampah  sesuai  dengan  jenis,  jumlah  dan  sifat  sampah. Pemilahan  sampah  mulai  rumah  tangga  dapat  mengurangi  volume  sampah  pada  TPS  dan  TPA  karena  yang diangkut oleh pengangkut sampah ke TPS dan TPA adalah sampah organik sedangkan sampah an organik di kumpulkan di tempat tertentu kemudian dibawah ke Bank Sampah. Pada tahapan ini yang paling memegang peran adalah ibu rumah tangga/PKK.
Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Pangsan
CC - BY - SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654 - 9360, E - ISSN 2654 - 9379

## 3. SIMPULAN
Dalam  pengelolaan  sampah  saat  ini  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  dari  hulu  ke  hilir. Pendekatan  dari  hulu  sudah  dilakukan  di  Desa  Pangsan  dengan  adanya  rancangan  peraturan  desa  tentang kebersihan,  keindahan,  ketertiban  dan  kesehatan  lingkungan.  Namun  belum  optimal  karena  belum  diaturnya kewajiban pemilahan sampah oleh pedagang, pasar dan bengkel. Demikian juga dalam pendekatan hilir belum optimal karena dalam rancangan peraturan desa tersebut belum mengatur tentang Bank  Sampah. Tetapi hal ini bisa diantisipasi dalam perbaikan rancangan peraturan desa tersebut atau melalui keputusan kepala desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Sejati,  Kuncoro,  2009, Pengolahan  Sampah  Terpadu  Dengan  Sistem  Node,  Sub  Point  dan  Center  Point ,  Cetakan  1,  Kanisius, Yogyakarta
Septa Satria, Lupy Dwi, 2014, Pimpinan Sebagai Faktor Penggerak Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah di RW.14 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Weta Kota Bandung , Thesis Universitas Pendidikan Indonesia. Utami, Eka, 2013, Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses , Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Desa Pangsan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Rancangan Peraturan Desa Pangsan Nomor tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan. http://balitribune.co.id/content/bali - perlu - program - strategis - pengelolaan - sampah  yang  diakses  pada  tanggal  29  Desember  2019.  Pada pukul 11.20 Wita