## POTENSI DAN PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PRODUK GARAM KHAS PEMUTERAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
Gede Sastrawan 1 , Si Ngurah Ardhya 2 , Ketut Sudiatmaka 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { sastrawan@undiksha.ac.id , ngurah.ardhya@undiksha.ac.id, sudiatmaka@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui potensi produk Garam khas Pemuteran dengan Merek  “Bali  Salt  Artisanal”  untuk  didaftarkan  dan  dilindungi  secara  hukum  sebagai  suatu Indikasi  Geografis,  (2)  mengetahui  mekanisme  pendaftaran  dan  akibat  hukum  yang  terjadi setelah produk  Garam  khas  Pemuteran  dengan  merek  “Bali  Salt  Artisanal”  mendapat perlidungan hukum sebagai suatu Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan (1) pendekatan perundang-undangan dan (2) pendekatan sejarah. Pengumpulan bahan  hukum  dilakukan  dengan  teknik  studi  pustaka  dan  studi  arsip  atau  catatan  hukum. Analisis  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  yang  bersifat  kualitatif  dan deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  (1)  produk  Garam  khas  Pemuteran  harus memenuhi  syarat  menurut  Buku  Indikasi  Geografis  dan  ketentuan  dalam  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2007  untuk  dapat dikatakan  memiliki  potensi  sebagai  suatu  Indikasi  Geografis.  (2)  Mekanisme  pendaftaran produk Garam khas Pemuteran berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 melalui 7 (tujuh) tahapan yang harus dilalui dan ditaati.
Kata kunci: Garam, Indikasi Geografi, Potensi dan Mekanisme Pendaftaran

## Abstract
These research purposes are (1) to know the potential of the product of Pemuteran’s salt with brand  “Bali  Salt  Artisanal”  to  be  registered  and  protected  by  the  law  as  the  Geographic Indication,  (2)  to  know  the  mechanism  of  the  registration  and  legal  consequences  that  is happened after the product of  Pemuteran’s  Salt with  the brand “Bali  Salt  Artisanal”  gets law protection  as  the  Geographical  Indication  according  to  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016.  This  research  is  the  type  of  normative  law  research  with  two  approaches  namely  (1) statute  approach  and  (2)  historical  approach.  The  process  of  data  collecting  using  literature review  and  archive  study  or  law  record.  The  analysis  of  the  law  material  in  this  research  is qualitative  and  descriptive  research  methods.  The  result  of  this  research  shows  that  (1)  the product  of  Pemuteran’s  salt  needs  to  fulfill  the  requirement  according  to  Geographical Indication  Book  and  the  provision  in  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  and  Peraturan Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2007  to  make  this  can  be  said  having  potential  as  a Geographical Indicator. (2) The mechanism of the registration of the product of Pemuteran’s Salt according to Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 through 7 (seven) steps that have to be followed.
Keywords:  Salt, Geographical Indicator, Potential and Registration Mechanism

## PENDAHULUAN
Secara  sederhana  Kekayaan  Intelektual (KI) atau Intellectual Property merupakan hasil atau  kekayaan  yang  berupa  sebuah  ide ataupun gagasan yang tercipta dari kinerja dan kemampuan  intelektual  manusia.  Karya-karya tercipta  dari  hasil  kinerja  olah  pikir  manusia atau kemampuan intelektualnya dapat berwujud  sebuah  ciptaan  dibidang  ilmu pengetahuan,  teknologi,  seni,  dan  sastra. Karya dibidang tersebut dihasilkan/tercipta dari kinerja  dan  kemampuan  intelektual  manusia melalui  proses  olah  pikir  yang  dikombinasikan dengan  tenaga,  waktu,  daya  cipta,  rasa,  dan karsanya (Ferianto, 2017:1). sistem perlindungan  hukum  atas  kekayaan  intelektual yang  dikenal  sebagai  sistem  Hak  Kekayaan Intelektual (HKI).
Hak  Kekayaan  Intelektual  ( Intellectual Property  Rights) merupakan  sebuah  hak  yang berasal  dari  hasil  kegiatan  kreatif  dari  kinerja dan  kemampuan  olah  pikir  manusia  atau kreativitas intelektualnya yang ditunjukan dalam berbagai wujudnya, mempunyai manfaat  ekonomi  untuk  keberlangsungan hidup  (Djumhana  dan  Djubaedillah,  2011:17- 18). Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan sebuah  cara  untuk  memberikan  perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual berdasarkan  instrumen-instrumen  hukum  yang ada dan berlaku di Indonesia, yakni Hak Cipta ( Copyrights )  dan  Hak  Terkait  ( Neighboring Rights ),  Paten  dan  Paten  Sederhana,  Merek ( Trademark )  dan  Indikasi  Geografis  ( IG ), Desain  Industri  ( Industrial  Design ),  Desain Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  ( layout  design  of integrated  circuit ),  Rahasia  Dagang  ( Trade Secret ),    dan  Perlindungan  Varietas  Tanaman ( PVT ).
Indikasi  Geografis  merupakan  salah  satu bagian  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual,  dimana indikasi  geografis  ini  mengatur  tentang  suatu tanda  dari  sebuah  barang  dan/atau  produk yang menunjukkan kualitas dengan menyajikan  karakter  khusus dari  suatu  barang dan/atau  produk,  dipengaruhi  oleh  faktor kondisi  geografis daerah  tertentu  (faktor alam) dan  dipengaruhi  oleh  faktor  manusia,  ataupun perpaduan  kedua  faktor  tersebut  (Sudirga,
2020:13).  Di  Indonesia  pengaturan  mengenai Indikasi  Geografis  masih  bergabung  atau menjadi  satu-kesatuan  dengan  pengaturan Merek  yaitu  diatur  melalui  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis, dan peraturan pelaksananya  melalui  Peraturan  Pemerintah Nomor  51  Tahun  2007  tentang  Indikasi Geografis.  Pada  dasarnya,  seseorang  tidak diwajibkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  untuk  mengajukan  permohonan pendaftaran  terhadap  suatu  barang  dan/atau produk  yang  dihasilkannya  yang  memiliki karakteristik  atau  ciri  khas  tertentu  sebagai suatu Indikasi Geografis atau dengan kata lain pendaftaran  sebuah  barang  atau  produk sebagai  Indikasi  Geografis  sifatnya  itu  tidak wajib.  Berdasarkan  asas first  to  file ini,  maka seseorang  atau  pemohon  Indikasi  Geografis harus segera mendaftarkan karya intelektualnya  ke  instansi  pemerintah  yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,  jika  ingin  mendapatkan  sebuah perlindungan hukum terhadap barang dan/atau produk yang dihasilkan.
Di  Indonesia,  khususnya  di  daerah provinsi  Bali  terdapat  banyak  barang  dan/atau produk  yang  diproduksi  oleh  masyarakat  yang memiliki pontensi untuk memperoleh perlindungan  hukum  berupa  sertifikasi  Indikasi Geografis. Salah satu produk masyarakat yang berpotensi  dan  memerlukan  perlindungan hukum  berupa  Indikasi  Geografis  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2007 tentang  Indikasi  Geografis,  yakni  produk Garam  khas  Pemuteran  dengan  Merek  “Bali Salt  Artisanal”.  Produsen  produk  khas Pemuteran  bernama  Bapak  I  Made  Gelgel, dengan  tempat  produksi  produk  Garam  khas Pemuteran  ini  bernama  CV.  Bali  Artisan  Salt dengan  Nomor  Tanda  Daftar  Perusahaan: 22.01.3.46.00763  dan  merupakan  usaha  yang telah  didaftarkan  dan  telah  mengantongi  ijin usaha  sebagai  Usaha  Industri  Kecil  dengan Nomor: 503-08/004/IUIK/KPT/2012 pada
Tahun 2012, serta Surat Izin Usaha Perdangan (SIUP) Kecil dengan Nomor: 503- 12/124/SIUP/KPT/2012. Terdapat delapan macam  atau  jenis  produk  Garam  khas Pemuteran  dengan  kualitas  tinggi  dan  terbaik sesuai yang diklaim oleh pihak produsen yakni Pyramid Salt, Rock Sea Salt, Coarse Sea Salt, Fleur De Sel, Fine Grain Salt, Flake Salt, Black Salt,  Smoked  Salt .  Delapan  macam  ataupun jenis  produk  Garam  khas  Pemuteran  itu masing-masing memiliki bentuk yang khas juga seperti  berbentuk  butiran,  dadu,  dan  piramid, lalu  rasa  yang  bervariasi  (selain  tingkat kepekatan  rasa  asin)  ada  tambahan  varian rasa  yaitu  rasa  arang,  kunyit,  cabe,  bunga teleng,  dan  lain-lain  menyesuaikan  pesanan, dan  aroma  yang  khas  (asap  atau  hangus  dan sesuai  varian  rasa),  hal-hal  itu  menjadi keunikan  tersendiri  dari  produk  Garam  khas Pemuteran.  Dengan  adanya  ciri  khas  pada produk  Garam  khas  Pemuteran,  di  desa Pemuteran  maka  dapat  melahirkan  sebuah produk  unggulan  khas  daerah  yang  perlu dilindungi secara hukum.
Produk  Garam  khas  Pemuteran  memiliki kualitas  tinggi  dan  terbaik  (tingkat  kemurnian garam dan kebersihannya), karakteristik tertentu atau ciri khasnya sendiri (rasa, bentuk, dan  aroma),  dan  juga  memiliki  nilai  ekonomis yang lebih tinggi.Dari segi bentuk, Garam khas Pemuteran  memiliki  bentuk  yang  khas  yang mana  bentuk  yang  paling  unik  itu  adalah berbentuk  piramid,  lalu  ada  yang  berbentuk dadu,  pipih,  dan  butiran  kristal.  Lalu  dari  segi rasa  tingkat  rasa  asin  pada  Garam  khas Pemuteran  juga  memiliki  ke  khasannya, terdapat  tiga  tingkat  kepekatan  rasa  asin  dari produk Garam khas Pemuteran yang sebelumnya peneliti sudah
mecoba merasakannya secara langsung untuk membuktikan  kebenarannya.  Dari  segi  aroma, Garam  khas  Pemuteran  memiliki  keunikan selain dari aroma garam pada umumnya yakni salah satunya aroma hangus. Terakhir
berdasarkan  data,  klaim  pihak  produsen terhadap  tingkat  kebersihan  dan  kemurnian garamnya  (NaCL)  mencapai  95,54%,  yang tentunya  menjadikan  produk  Garam  khas Pemuteran yang lebih bersih dan menyehatkan. Namun demikian, produk Garam  khas  Pemuteran  hingga  saat  ini ternyata belum terdaftar sebagai suatu Indikasi Geografis.
Produsen,  yaitu  Bapak  I  Made  Gelgel selaku  produsen  Garam  khas  Pemuteran sebenarnya sudah sejak lama memiliki keinginan  atau  niatan  untuk  mendaftarkan Indikasi  Geografis  terhadap  produk  garam yang  mereka  produksi,  namun  demikian produsen mengakui bahwa ia tidak mengetahui dan  tidak  memahami  tentang  bagaimana  tata cara  melakukan  pendaftaran  atau  permohon Indikasi  Geografis.  Faktor  lain  penyebab  tidak terdaftarnya  produk  Garam  khas  Pemuteran sebagai suatu Indikasi Geografis ialah ketidaktahuan  dan  tidak  pahamnya  mereka mengenai  manfaat  dari  pendaftaran  Indikasi Geografis.  Selain  belum  terdaftar  sebagai suatu  Indikasi  Goegrafis,  produk  Garam  khas Pemuteran  dengan  merek  “Bali  Salt  Artisanal” juga  belum  terdaftar  Hak  Merek.  Dalam berjalannya  usaha  produksi  produk  Garam khas  Pemuteran,  permasalahan  yang  dialami produsen  juga  tidak  sebatas  itu  saja.  Garam khas  Pemuteran  yang  juga  belum  memiliki sertifikasi  dari  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan, Dinas Kesehatan Kabupeten Buleleng,  dikarenakan  standar  dari  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  mengharuskan atau  mewajibkan  suatu  produk  garam  harus mengandung  kandungan  yodium.  Akibatnya ialah  sewaktu-waktu  bisa  di  sidak  dan  bahkan tempat  usaha  produksi  produk  Garam  khas Pemuteran  terancam  ditutup  karena  belum memiliki  ijin  edar  atau  sertifikasi  dari  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  terkait  produk garam tersebut.

## RUMUSAN MASALAH
Adapun  rumusan  masalah  yang akan  dibahas  dalam  penelitian  ini yaitu:
1. Apakah  produk  Garam  Khas Pemuteran dengan merek “Bali Salt Artisanal” berpotensi untuk didaftarkan sebagai suatu Indikasi
Geografis berdasarkan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana
mekanisme
pendaftaran  Indikasi  Geografis berdasarkan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

## METODE PENELITIAN
Peneletian ini menggunakan jenis penelitian  hukum  normative.  Menurut Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian hukum normatif ( normative law research )  merupakan  proses  untuk mengkaji  sekaligus  menelaah  suatu peraturan  hukum,  prinsip  hukum,  dan pendapat  para  ahli  hukum  guna menjawab  permasalahan  hukum  yang ada (Muhaimin, 2020:47). Penelitian ini dilakukan  dengan  mengkaji  historis atau  sejarah  lahirnya  dan  berlakunya Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi Geografis di Indonesia, mengkaji sekaligus  menelaah  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek dan  Indikasi  Geografis  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2007 tentang Indikasi Geografis, serta mengkaji  pustaka  hukum  lainnya  yang berkaitan  dengan  permsalahan  yang akan diteliti, khususnya yang berkaitan dengan potensi dan mekanisme pendaftaran
Indikasi Geografis terhadap produk Garam khas Pemuteran.
Sehubungan  dengan  penelitian ini  ialah  penelitian  hukum  normatif, maka  adapun  jenis  pendekatan  yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan perundang-undangan ( statute  approach )  dan  pendekatan historis atau sejarah ( historical approach ).  Pendekatan  perundang- undangan
( statetu approach ) dilaksanakan  dengan  cara  mengkaji sekaligus  menelaah  semua  peraturan perundang-undangan, khususnya berkaitan dengan potensi dan mekanisme pendaftaran
Indikasi Geografis  terhadap  produk  Garam khas Pemuteran, yaitu Undang-
Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.  Pendekatan  sejarah  ini dilaksanakan  dengan  cara  mengkaji sekaligus menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan terkait sejarah  terbentuk  dan  berlakunya pengaturan Indikasi Geografis sebagai sebuah hukum positif di Indonesia.
Sumber  bahan  hukum  yang diperoleh  dan  diolah  merupakan  data sekunder yang didapatkan dari sumber kepustakaan  melalui  proses  studi kepustakaan  yang  terdiri  atas  bahan hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier. Adapun  bahan  hukum  primer  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, serta
Konvensi
Internasional  TRIP’s  1994.  Bahan hukum  sekunder  yang  digunakan terdiri atas buku hukum ( text book ) dan literatur  lainnya  yang  menjelaskan mengenai  Hak  Kekayaan  Intelektual, Merek  dan  Indikasi  Geografis,  hasil penelitian mengenai Indikasi
Geografis, karya dari kalangan akademisi  hukum  (skripsi,  tesis,  dan disertasi) yang mengkaji permasalahan hukum terkait Indikasi Geografis, jurnal-jurnal  hukum,  dan  artikel  ilmiah
terkait dengan Indikasi Geografis, serta asas atau prinsip dasar Hak Kekayaan Intelektual, Merek dan Indikasi Geografis. Bahan hukum tersier menggunkan  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  atau  ensiklopedia bebas,  Kamus  Hukum,  dan google terjemahan dalam menerjemahkan kalimat-kalimat  yang  sulit  untuk  di mengerti.
Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder, menggunakan teknik studi pustaka dan studi arsip atau catatan hukum dilaksanakan  dengan  menggunakan sistem  kartu  ( card  system ),  kemudian diinventarisasi dan dikelompokkan (klasifikasi)  sesuai  dengan  masing- masing  rumusan  masalah.  Teknik pengumpulan  bahan  hukum  atau  data sekunder  dalam  penelitian  hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka,  mulai  dari  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan  hukum  tersier  dan  atau  bahan non hukum lainnya, yang dilaksanakan dengan cara melihat, membaca, mendengarkan, ataupun pencarian bahan  hukum  melalui  media  internet atau website .
Pengolahan terhadap bahan hukum  dilaksanakan  dengan  cara Editing yakni bahan hukum  yang  telah didapatkan kemudian diperiksa
kembali terkait kelengkapan, kesesuaian,  kejelasaan  makna,  dan relevansinya  dengan  permasalahan yang  dikaji  dan  diteliti.  Setelah  itu, ialah Coding yang merupakan kegiatan memberikan  catatan  dalam  bentuk tanda  tertentu  yang  mana  tanda tersebut  menjadi  identitas  dari  suatu jenis bahan hukum (buku- buku/literatur,  peraturan  perundang- undangan, dan pustaka lainnya).
Kemudian, Rekontruksi ( reconstructing )
yakni proses menyusun  ulang  bahan  hukum  secara teratur,  runtut,  dan  logis  sehingga
dapat dimengerti, dipahami, dan mudah  diinterpretasikan.  Sistematis bahan  hukum  ( systematizing )  sebagai langkah  yang  terakhir  yakni  bahan hukum  ditempatkan  secara  teratur, runtut,  dan  berdasarkan  rancangan sistematika  pembahasan  dan  juga berdasarkan urutan rumusan masalah. eknik  analisis  bahan  hukum  dalam penelitian  ini  menggunakan  analisis yang  bersifat  kualitatif  dan  deskriptif, yaitu menguraikan sekaligus menjelaskan  data  sekunder  secara cermat,  tepat  dan  bermutu  dalam bentuk  kata-kata  atau  kalimat  yang teratur,  runtut,  logis,  dan  efektif sehingga mempermudah dalam proses interpretasi  data  (bahan  hukum)  dan pemahaman  terkait  hasil  analisis  yang telah dilakukan.

## HASIL PEMBAHASAN
Potensi Produk Garam Khas Pemuteran  Dengan  Merek  Bali  Salt Artisanal Untuk Didaftarkan Sebagai Suatu Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  Tentang Merek Dan Indikasi Geografis A. Syarat-Syarat Menurut Buku Indikasi Geografis Indonesia 1) Syarat Objektif Adapun syarat objektif wajib dipenuhi yakni sebagai berikut:
a) Sistem  tata  usaha  dan  tata kelola yang tangguh dan efektif. b) Barang atau produk berkualitas  tinggi  dan  memiliki konsistensi yang baik.
c) Sistem  penjualan  barang  atau produk yang baik dan tangguh.
d) Sanggup untuk memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan.
e) Kemampuan
untuk menegakkan ketentuan hukum terkait Indikasi Geografis.
2) Syarat Subjektif
Syarat  subjektif  dalam  hal
ini merupakan syarat yang berupa subjek hukum (Pemohon) yang berhak untuk dapat melakukan pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis, yang terdiri atas (Pasal  53  ayat  (3)  UU  No.  20
Tahun 2016): a) Lembaga yang menjadi perwakilan masyarakat dilingkup  geografis  tertentu yang memproduksi suatu barang dan/atau produk berupa  sumber  daya  alam, barang  kerajinan  tangan,  atau hasil industri.
b) Pemerintah  Daerah  Provensi atau Kabupaten/kota.
Secara  lebih  khusus,  syarat subjektif  termuat  dalam  Pasal  5 ayat  (3)  PP.  No  51  Tahun  2007, terdiri atas:
a) Lembaga yang mewakili masyarakat  di  daerah  yang memproduksi barang yang
bersangkutan, terdiri atas: pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam, produsen barang hasil pertanian, pembuat barang hasil kerajinan  tangan  atau  barang hasil  industri,  atau  pedagang yang menjual barang tersebut;
b) Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;
c) Kelompok
konsumen barang tersebut. B. Syarat-Syarat Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 20 Tahun
2016  Dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007
Produk  Garam  khas  Pemuteran dengan  Merek  “Bali  Salt  Artisanal”
supaya  bisa  dikatakan  berpotensi atau  mempunyai  potensi  untuk didaftarkan sebagai
Indikasi
Geografis,  maka  harus  memenuhi syarat yang berupa beberapa ketentuan  yang  termuat  dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis dan Peraturan
Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2007 tentang  Indikasi  Geografis,  baik  itu berkaitan  dengan  objeknya  (produk Garam  khas  Pemuteran)  maupun terkait  syarat  yang  wajib  dipatuhi produsen (Pemohon) sebelum melakukan  pengajuan  permohonan pendaftaran Indikasi Geografis. Syarat yang pertama, produk Garam  khas  Pemuteran  dengan Merek  “Bali  Salt  Artisanal”  sebagai produk  yang  dimohonkan  Indikasi Geografis wajib untuk tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang- undangan, moralitas, agama, kesusilaan,  dan  ketertiban  umum; Kedua, produk Garam khas
Pemuteran dengan Merek “Bali Salt Artisanal” wajib untuk tidak menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas,  karakteristik,  asal  sumber, proses  pembuatan  barang  dan/atau kegunaanya;  Ketiga,  produk  Garam khas  Pemuteran  harus  mampu membuktikan  bahwa  penggunaan nama Garam khas Pemuteran bukan  merupakan  nama  yang  telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas  tanaman  yang  sejenis, kecuali  ada  penambahan  padanan kata yang menunjukan faktor Indikasi  Geografis  yang  sejenis; Keempat,  sebagai  tambahan  yakni produk  Garam  khas  Pemuteran dengan  Merek  “Bali  Salt  Artisanal” tidak  menjadi  generik  atau  sesuatu hal  yang  umum.  Produk  Garam
khas  Pemutran  (produsen)  nantinya harus  mampu  membuktikan  ciri khas  atau  karakteristiknya,  kualitas, dan reputasinya yang mampu menjadi  daya  pembeda  dengan produk  garam  sejenis  dan  sudah umum  dipasaran.  Empat  syarat tersebut  termuat  dalam  Pasal  56 ayat  (1)  huruf  a,  huruf  b,  dan  huruf c, UU No. 20 Tahun 2016 dan Pasal 3  huruf  a,  b,  c,  dan  d,  PP  No.  51 Tahun 2007.
Selajutnya,  syarat  yang  harus dipenuhi
guna menentukan
berpotensi  atau  tidaknya  produk Garam  khas  Pemuteran  dengan Merek  “Bali  Salt  Artisanal”  yakni mengacu  pada  Pasal  6  ayat  (3)  PP No.  51  Tahun  2007,  terkait  isi  dari Buku Persyaratan yang terdiri atas:
a) Nama  Indikasi  Geografis  yang dimohonkan pendaftarannya;
b) Nama  barang  yang  dilindungi oleh Indikasi Geografis;
c) Uraian  mengenai  karakteristik dan kualitas yang membedakan  barang  tertentu dengan barang lain yang memiliki  kategori  sama,  dan menjelaskan tentang hubungannya  tentang  daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
d) Uraian  mengenai  lingkungan indikasi  geografis  serta  faktor alam  dan  faktor  manusia  yang merupakan satu kesatuan dalam  memberikan  pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik  dari  barang  yang dihasilkan;
e) Uraian  tentang  batas-batas daerah  dan/atau  peta  wilayah yang  dicakup  oleh  Indikasi Geografis;
f) Uraian  mengenai  sejarah  dan tradisi yang berhubungan dengan  pemakaian  Indikasi Geografis untuk menandai
barang  yang  dihasilkan  di daerah tersebut, termasuk pengakuan  dari  masyarakat mengenai  Indikasi  Geografis tersebut; g) Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi,
proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen  di  daerah  tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau barang terkait; h) Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan i) Label  yang  digunakan  pada barang  dan  memuat  Indikasi Geografis.
Mekanisme Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Industri  sebagai  bagian  dari  Hak Kekayaan  Intelektual  menganut  asas first  to  file .  Secara  otomatis  pula, Indikasi Geografis juga menganut asas first  to  file tersebut,  oleh  karena  salah satu  bagian  dari  Hak  Kekayaan Industri  ialah  Indikasi  Geografis.  Asas first to file ini berarti bahwa perlindungan  diberikan  kepada  orang yang  kali  pertama  mendaftarkan  hasil krativitas  dan  kinerja  olah  pikirnya (intelektual)  ke  instansi  pemerintah yang  memiliki  kewenangan  untuk  itu dan  berhasil  mendapat  persetujuan (Satria, 2020:2).
Pada  dasarnya  di  dalam  lingkup hak kekayaan industri termasuk Indikasi Geografis, oleh undang- undang  tidak  mewajibkan  seseorang atau  pihak  yang  menghasilkan  dan
memiliki  barang  dan/atau  produk  hasil dari  kemampuan  intelektualnya  untuk melakukan  pengajuan  permohonan pendaftaran. Berlandaskan asas first to file ,  maka  seseorang  atau  pemohon yang  ingin  mendapatkan  perlindungan hukum  atas  barang  dan/atau  produk yang tericipta dari kemampuan intelektualnya  wajib  untuk  melakukan pendaftaran  terhadap  hasil  krativitas dan  kinerja  olah  pikirnya  (intelektual) ke  instansi  berwenang  yaitu  Direktorat Jenderal
Kekayaan
Intelektual,
(Kemenkumham). Sehubungan dengan  hal  diatas,  jika  Bapak  I  Made Gelgel sekalu produsen produk Garam khas  Pemuteran  dengan  M erek  “Bali Salt Artisanal”
menginginkan produknya tersebut mendapatkan perlindungan  hukum  sebagai  suatu Indikasi  Geografis,  maka  produsen harus  segera  mendaftarkan  produk Garam  khas  Pemuteran  ke  instansi berwenang  yaitu  Direktorat  Jenderal Kekayaan
Intelektual, (Kemenkumham).  Terdapat  beberapa tahapan  yang  harus  dilalui  terkait mekanisme
pendaftaran Indikasi Geografis, yang  diatur  dalam  UU  No.  20  Tahun 2016,  dan  selanjutnya  lebih  spesifik termuat dalam PP No. 51 Tahun 2007. Adapun tahapan mekanisme pendaftaran yang dimaksud:
1) Pengajuan Permohonan
Tahap pertama (Pengajuan
Pemohonan), untuk memperoleh perlindungan Pemohon Indikasi Geografis melakukan pengajuan
Permohonan kepada Menteri (Pasal 53 ayat  (2)  UU  No.  20  Tahun  2016). Pemohon  dalam  hal  ini  merupakan pihak  yang  melakukan  pengajuan permohonan.  Terdapat  dua  ketentuan yang mengatur terkait Pemohon Indikasi  Geografis  yaitu, pertama dalam  Pasal  53  ayat  (3)  UU  No.  20 Tahun  2016  dan  Pasal  5  ayat  (3)  PP
No. 51 Tahun 2007. Pemohon/Kuasanya melakukan pengajuan  Permohonan  dalam  bentuk tertulis menggunakan Bahasa
Indonesia dengan cara mengisi formulir  rangkap  3  (tiga)  kepada Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual. Formulir
pendaftaran tersebut juga telah ditetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  (Pasal  5  ayat  (1)  dan  ayat (2)  PP  No.  51  Tahun  2007.  Dalam berkas Permohonan, wajib melampirkan  persyaratan  administrasi seperti:  tanggal,  bulan,  dan  tahun; nama  lengkap,  kewarganegaraan,  dan alamat  pemohon;  nama  lengkap  dan alamat Kuasa, apabila permohonan itu diajukan  melalui  kuasa;  dan  bukti pembayaran (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)  PP  No.  51  Tahun  2007.  Adapun biaya  pendaftaran  Indikasi  Geografis yaitu  sebesar  Rp.500.000  (lima  ratus ribu rupiah) setiap Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis (Riyaldi,  2018:51).  Kemudian,  berkas permohonan  juga  wajib  dilampiri  Buku Persyaratan  (Pasal  6  ayat  (3)  PP  No. 51  Tahun  2007)  sebagai  persyaratan mutlak/wajib  ada  yang  didalamnya. Pengajuan  permohonan  pendaftaran Indikasi  Geografis  dapat  dilakukan secara  manual  (langsung)  dan  secara elektronik  ( online ),  dan  segala  bentuk persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis,  baik  yang  dilakukan  secara secara  manual  (langsung)  maupun secara elektronik ( online ) itu sama saja dan semuanya wajib dipenuhi.

## 2) Pemeriksaan Administratif
Tahap  kedua  (Pemeriksaan
Administratif)  merupakan  tahapan dimana syarat administratif diperiksa  oleh  petugas  setelah berkas permohonan diserahkan.
Pemeriksaan administratif dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan  persyaratan  berkas
Permohonan  yang  dilakukan  oleh petugas Direktorat Jenderal
Kekayaan  Intelektual  paling  lama dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari terhitung  sejak  tanggal  diterimanya permohonan.  Tanggal  Penerimaan diberikan  jika  persyaratan  dalam permohonan sudah lengkap. Sebaliknya, apabila ditemukan
ketidaklengkapan
persyaratan dalam  berkas  permohonan  maka hal  tersebut  akan  diinformasikan oleh  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual  dalam  bentuk  tertulis berupa surat pemebertitahuan kepada Pemohon/Kuasanya supaya segera melengkapi persyaratan tersebut  paling  lama  3  (iga)  bulan terhitung  dari  tanggal  penerimaan surat  pemberitahuan.  Dalam  hal persyaratan dalam permohonan belum juga dilengkapi maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  akan  menginformasikan dalam bentuk tulisan kepada Pemohon/Kuasanya  bahwa  telah membatalkan  permohonannya  atau dengan kata lain permohonan tersebut ditolak karena tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dalam permohonan. Kemudian akan dilakukan pengumuman dalam Berita  Resmi  Indikasi  Geografis mengenai  ditolaknya  permohonan tersebut.
Mengenai ketentuan terkait tahap Pemeriksaan Administratif  ini  mengacu  pada Pasal 7 PP No. 51 Tahun 2007.

## 3) Pemeriksaan Substantif
Tahap  ketiga  (Pemeriksaan Substantif) merupakan tahapan dimana syarat substantif yang mengacu pada isi buku persyaratan (Pasal  6  ayat  (3)  UU  No.  20  Tahun 2016) sekaligus kebenarannya akan diperiksa oleh petugas yang khusus memiliki  kewenangan  untuk  itu. “Pemeriksaan  substantif  Indikasi
Geografis  dilakukan  oleh  Tim  Ahli Indikasi  Geografis”  (Pasal  58  ayat (1)  UU  No.  20  tahun  2016).  Secara cermat,  teliti,  dan  detail  berkas permohonan  diperiksa  Tim  Ahli Indikasi Geografis. Tim Ahli Indikasi
Geografis beranggotakan Pemeriksa yang mempunyai
keahlian dbidangnya masing- masing, kemudian tim ini memeriksa subtansi  atau  isi  dari  berkas  yang telah  diserahkan  atau  pernyataan- pernyataan  yang  telah  diajukan yang  termuat  dalam  Permohonan, dengan  tujuan  untuk  mengetahui kebenarannya.  Apabila  dinyatakan telah  terbukti  kebenarannya  maka akan diteribtkan
Laporan Pemeriksaan, dimana laporan tersebut ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat  Jenderal  Kekayaan
Intelektual mengirimkan berkas permohonan kepada Tim Ahli Indikasi  Geografis,  satu  bulan  sejak Persyaratan dalam permohonan telah lengkap, untuk dilaksanaknnya tahap pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif ini dilaksanakan paling lama dua tahun,
sejak diterimanya permohonan.  Apabila  permohonan yang  diperiksa  telah  dinyatakakan telah memenuhi persyaratan, selanjutnya Tim Ahli Indikasi
Geografis  menginformasikan  hasil pemeriksaan teersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual supaya permohonan Indikasi Georgafis didaftarakan dalam Daftar Umum Indikasi Geografis.  Terdapat  biaya  yang wajib  dilunasi  sebelum  berakhirnya waktu  pengumuman  Permohonan. Adapun besaran biaya pemeriksaan substantif  yang  harus  dibayarkan yaitu Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per satu Permohonan. Apabila biaya tersebut tidak dilunasi, maka
pemohon  dianggap  membatalkan permohonannya.
Dalam hal suatu Indikasi
Geografis  telah disetujui  untuk dapat  didaftarkan  oleh  Tim  Ahli Indikasi Geografis. Hasil persetujuan  tersebut  disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual supaya dilakukan  pengumuman  terhadap Indikasi Geografis yang telah disetujui termasuk Buku Persyaratannya  ke  dalam  Berita Resmi Indikasi Geografis, tiga puluh hari  semenjak  diterimanya  hasil persetujuan. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan permohoanan  tidak  dapat  diterima oleh  Tim  Ahli  Indikasi  Geografis karena tidak memenuhi persyaratan,  tiga  puluh  hari  sejak diterimanya hasil pemeriksaan tersebut  oleh  Direktorat  Jenderal Kekayaan  Intelektual,  selanjutnya pemberitahuan tertulis akan disampaikan kepada Pemohon atau Kuasanya berserta alasan- alasannya. Pemohon
atau
Kuasanya memiliki kewenangan untuk
memberikan tanggapan
berserta dengan alasannya terhadap  penolakan  dalam  waktu tiga bulan sejak
surat pemberitahuan  diterima.  Jika  tidak ada tanggapan dari  pihak Pemohon ataupun Kuasanya,  maka Direktorat Kekayaan Intelektual
akan menetapkan sebuah keputusan
tentang  permohonan  yang  tidak dapat  diterima.  Lalu  ketetapan tersebut disampaikan kepada Pemohon/Kuasanya.
Sebaliknya,  ternyata  terdapat tanggapan dari pihak Pemohon atau Kuasanya,  tiga  puluh  hari  sejak diterimanya tanggapan tersebut, Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual kembali akan menyampaikan  hal  itu  kepada  Tim
Ahli  Indikasi  Geografis,  supaya dilakukan  pemeriksaan  ulang.  Tiga bulan semenjak diterimanya
tanggapan,
Tim Ahli Indikasi Geografis  harus  sudah  membuat keputsan kembali terhadap tanggapan yang diajukan pemohon. Dalam  hal  ternyata  tanggapan pemohon telah mendapat persetujuan Tim Ahli Indikasi Geografis,  maka  dari  itu  Direktorat
Jenderal  Kekayaan  Intelektual  akan melakukan  pengumuman  ke  dalam Berita  Resmi  Indikasi  Geografis terhadap permohonan Indikasi Geografis  beserta  dengan  Buku Persyaratannya. Adapun terkait ketentuan pelaksanaan pemeriksaan  substantif  yang  telah dijabarkan  diatas,  mengacu  pada Pasal  8,  Pasal  9,  dan  Pasal  10  PP No. 51 Tahun 2007.

## 4) Pengumuman
Tahap keempat (Pengumuman)  merupakan  tahap disampaikannya permohonan
Indikasi Geografis yang ditolak  atau dapat  didaftarkan  dalam  Berita Resmi  Indikasi  Geografis,  yang dilaksanakan  paling  lama  sepuluh hari  sejak  diterimanya  keputusan final pemeriksaan substantif. Beberapa  hal  yang  termuat  dalam Pengumuman  yaitu  (Pasal  11  ayat (2) PP No. 51 Tahun 2007): “nomor permohonan;  nama  lengkap  dan alamat  pemohon;  nama  dan  alamat kuasanya; tanggal penerimaan;
Indikasi
Geografis yang disetujui/ditolak;  dan  abstrak  dari buku  persyaratan”  Adapun  terkait ketentuan tahap Pengumuman yang telah  dijabarkan  diatas,  mengacu pada  Pasal  11  PP  No.  51  Tahun 2007.
5) Keberatan Dan Sanggahan
Tahap  kelima  (Keberatan  dan Sanggahan) merupakan tahap dimana setiap orang atau masyarakat yang mengetahui
adanya  Indikasi  Geografis  yang telah  disetujui  dan  termuat  dalam Berita  Resmi  Indikasi  Geografis mempunyai kewenangan untuk dapat mengutarakan rasa keberatan berserta  sanggahannya  terhadap persetujuan  tersebut.  Penyampaian keberatan sekaligus sanggahan akan persetujuan Indikasi Geografis yang terdaftar harus memuat pendapat berserta yang alasan kuat dan masuk di akal dengan disertakan bukti-bukti yang cukup. Dalam  waktu  pengumuman terhadap Indikasi Geografis tersebut, setiap orang atau masyarakat dapat melakukan pengajuan  rasa  keberatan  dalam bentuk  tertulis  rangkap  tiga  atas
Permohonan (persetujuan pendafataran  Indikasi  Geograafis)
tersebut  kepada  Direktorat  Jenderal Kekayaan  Intelektual.  Penyampaian keberatan dan sanggahan ini dikenakan  biaya.  Keberatan  dan sanggahan harus memuat pendapat berserta  yang  alasan  kuat  dan masuk  di  akal  dengan  disertakan bukti-bukti  yang  cukup  untuk  dapat menyatakan  bahwa  Permohonan (persetujuan  pendafataran  Indikasi Geograafis)  seharusnya  tidak  dapat didaftar atau ditolak berdasarkan PP No.  51  Tahun  2007.  Selain  itu, terhadap  batas  geografis  yang menjadi  lingkup  Indikasi  Geografis yang  dimohonkan  pendaftarannya juga  dapat  dilakukan  pengajuan keberatan dan sanggahan.
Apabila  terdapat  keberatan dan  sanggahan,  empat  belas  hari sejak  diterimanya  keberatan  dan sanggahan  oleh  Direktorat  Jenderal Kekayaan  Intelektual,  selanjutnya salinan  keberatan  akan  dikirimkan
kepada  Pemohon/Kuasanya.  Dua bulan  semenjak  diterimanya  salinan keberatan, Pemohon ataupun
Kuasanya memiliki kewenangan untuk dapat mengutarakan pendapatnya  atau  sanggahan  balik terhadap keberatan tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual. Ketentuan mengenai tahap  Keberatan  dan  Sanggahan mengacu  pada  Pasal 12  PP  No.  51 Tahun 2007.
6) Pemeriksaan Substantif Ulang Tahap  keenam  (pemeriksaan substantif ulang) merupakan
tahapan  yang  sifatnya  situasional. Karena tahap tersebut yang dilaksanakan apabila terdapat keberatan  dan  sanggahan  atas Indikasi  Geografis  yang  mendapat persetujuan.  Sebaliknya,  jika  tidak ada  keberatan  dan  sanggahan maka  tidak  perlu  adanya  tahap pemeriksaan  substantif  ulang,  yang mengakibatkan  tahapan  berlanjut langsung ke tahap pendaftaran.
Pemeriksaan  substantif  ulang yang  dilaksanakan  oleh  Tim  Ahli Indikasi  Geografis  memperhatikan sekaligus mempertimbangkan adanya  keberatan  dan  sanggahan tersebut.  Dalam  waktu  paling  lama enam  bulan  semenjak  berakhirnya masa  penyampaian  keberatan  dan sanggahan,  pemeriksaan  substantif ulang  harus  sudah  diselesaikan. Terkait hasil pemeriksaan substantif ulang menyatakan bahwa keberatan dan  sanggahan  dapat  diterima, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  akan  menginformasikan hasil  tersebut  dalam  bentuk  tulisan kepada  Pemohon/Kuasanya,  yang isinya adalah penerimaan keberatan sekaligus  sanggahan  telah  diajukan dan tidak dapat diterimnya permohonan bersangkutan.
Pemohon  atau  Kuasanya  dapat melakukan  pengajuan  permohonan Banding  kepada  Komisi  Bidang Merek dalam waktu paling lama tiga bulan semenjak diterimanya
keputusan penolakan.
Lain halnya, jika hasil pemeriksaan substantif ulang menyatakan  bahwa  keberatan  dan sanggahan  ditolak,  maka  secara otomatis Direktorat Jenderal Kekayaan  Intelektual  akan  segera melaksanakan pendaftaran terhadap  Indikasi  Geografis  ke dalam Daftar Umum Indikasi Geografis.  Selanjutnya,  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menerbitkan  pengumuman  terkait hal  ttersebut  dalam  Berita  Resmi Indikasi  Geografis,  tiga  puluh  hari semenjak
disahkannya hasil pemeriksaan substantif ulang.
Ketentuan  menganai  Pemeriksaan
Substantif  Ulang  mengacu  pada Pasal 13 PP No. 51 Tahun 2007.

## 7) Pendaftaran
Tahap  ketujuh  (pendaftaran) merupakan tahap akhir dari serangkaian dalam mekanisme pendaftaran Indikasi
Geografis, ketika  seluruh  berkas  permohonan telah diperiksa dan semuanya memperoleh  persetujuan.  Terhadap semua  berkas  permohonan  Indikasi
Geografis
telah mendapat persetujuan  dari  Direktorat  Jenderal
Kekayaan  Intelektual,  maka  untuk tanggal  pendaftaran  akan  sama seperti  tanggal  pada  saat  diajukan dalam aplikasi.
Selanjutnya, Direktorat Kekayaan Intelektual menerbitkan  sertifikat  pendaftaran Indikasi  Geografis  yang  nantinya ditujukan kepada Pemohon/Kuasanya. Bilamana terdapat kesalahan penulisan
ataupun  kekeliruan  yang  termuat dalam  sertifikat  Indikasi  Geografis,
maka sertifikat tersebut dapat diperbaiki (Yessiningrum, 2015:49).
Setelah terbitnya sertifikat Indikasi  Geografis  sebagai  bukti bahwa  suatu  Indikasi  Geografis resmi  terdaftar  di  dalam  Daftar Umum Indikasi Geografis, maka dari itu  timbullah  akibat  hukum  terhadap subjek  hukum  (pemohon).  Akibat hukum yang dimaksud adalah timbulnya hak dan kewajiban terhadap Pemohon/Kuasanya
(produsen)  sebagai  subjek  hukum. Terkait  kewajiban,  Pemohon  atau Kuasanya  yang  sudah  memiliki sertifikat  Indikasi  Geografis  wajib memenuhi  atau  mentaati  ketentuan Pasal  61  ayat  (1)  UU  No.  20  tahun 2016 dan Pasal 4 PP No. 51 Tahun 2007.  Singkatnya  kewajiban  yang harus  dipenuhi  oleh  Pemohon  atau Kuasanya adalah wajib untuk menjaga  karakteristik,  kualitas,  dan reputasi barang/produk yang diproduksi.  Oleh  karena  tiga  poin tersebut  merupakan  syarat  mutlak yang wajib dipenuhi oleh
Pemohon/Kuasanya setelah disetujuinya  Permohonan  Indikasi Geografis  yang  dibuktikan  dengan diterbitkannya sertifikat Indikasi
Geografis,  selama  masa  produksi supaya  produk  atau  barangnya terus  menadapatkan  perlindungan Indikasi  Geografis.  Terkait  hak sebagai salah satu komponen selain kewajiban  dari  akibat  hukum  yang timbul  setelah  terdaftarnya  suatu Indikasi Geografis terhadap Pemohon  atau  Kuasanya  (subjek hukum),  dalam  hal  ini  hak  yang dimaksud  adalah  berupa  hak  untuk memakai  Indikasi  Geografis  untuk meningkatkan  popularitas  barang atau  produk  yang  bersangkutan yang telah terdaftar sekaligus mendapatkan  hak  berupa  manfaat secara  ekonomi  dari  suatu  barang
atau  produk  yang  sudah  terdaftar sebagai suatu Indikasi Geografis.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang telah  dijelaskan,  dapat  disimpulkan bahwa:
1. Produk  Garam  khas  Pemuteran dengan  Merek “Bali  Salt  Artisanal” untuk  dapat  dikatakan  berpotensi atau  mempunyai  potensi  untuk memperoleh  perlindungan  hukum sebagai  suatu  Indikasi  Geografis, maka  harus  memenuhi  syarat  dan ketentuan  berlaku  yang  diatur  oleh Direktorat
Jenderal Kekayaan
Intelektual  dan  Undang-Undang. Adapun  syarat  dan  ketentuan  yang dimaksud  yakni:  Pertama,  syarat menurut  Buku  Indikasi  Geografis Indonesia  terdapat  syarat  Objektif dan  Subjektif  yang  harus  dipenuhi. Kedua,  syarat  menurut  ketentuan dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2007 tentang  Indikasi  Geografis  yaitu mengenai  Indikasi  Geografis  yang tidak dapat didaftarkan sebagaimana daitur dalam Pasal 56 ayat  (1)  huruf  a,  huruf  b,  dan  huruf c,  UU  No.  20  Tahun  2016,  dan dalam  Pasal  3  huruf  a,  huruf  b, huruf  c,  dan  huruf  d  PP  No.  51 Tahun 2007, serta memenuhi ketentuan  dalam  Buku  Persyaratan (Pasal  6  ayat  (3)  PP  No.  51  Tahun 2007).
2. Mekanisme  pendaftaran  Indikasi Geografis  terhadap  produk  Garam khas  Pemuteran  dengan  Merek “Bali  Salt  Artisanal”  berdasarkan
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis, melalui 7 (tujuh) tahapan atau  proses  yang  harus  dilalui  dan ditaati yaitu: (1) Mengajukan
Permohonan,
(2) Pemeriksaan Administratif, (3) Pemeriksaan Substantif,  (4)  Pengumuman,  (5)
Keberatan  dan  Sanggahan,  (6) Pemeriksaan  Substantif  Ulang,  dan (7)  Pendaftaran.  Adapun  akibat hukum  setelah  terdaftarnya  produk Garam  khas  Pemuteran  dengan Merek  “Bali  Salt  Artisanal”  sebagai suatu  Indikasi  Geografis  adalah timbulnya hak dan kewajiban terhadap  Pemohon  atau  Kuasanya (produsen)  sebagai  subjek  hukum. Terkait  kewajiban,  Pemohon  atau Kuasanya  yang  sudah  memiliki sertifikat  Indikasi  Geografis  atas barang atau produk yang diproduksinya  wajib  memenuhi  atau mentaati  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  61  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  20  tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis,  dan  dalam  Pasal  4 Pertaturan  Pemerintah  Nomor  51
Tahun 2007 tentang Indikasi
Geografis,  mengenai  3  (tiga)  poin penting  yang  harus  tetap  dijaga yakni Reputasi, Kualitas, dan
Karakteristik barang dan/atau produk,  oleh  karena  hal  tersebut berkaitan  dengan  jangka  waktu perlindungan hukumnya. Terkait Hak,  hak  yang  dimaksud  adalah berupa  hak  untuk  memakai  Indikasi Geografis untuk meningkatkan popularitas  barang  atau  produk yang bersangkutan yang telah terdaftar,  sekaligus  mendapatkan hak berupa manfaat secara ekonomi  dari  suatu  barang  atau produk yang sudah terdaftar sebagai suatu Indikasi Geografis.

## SARAN
1. Bagi  Pemerintah,  secara  Khusus bagi  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual  Kemenkumham  sangat perlu melakukan sosialisasi ataupun
penyuluhan hukum kepada masyarakat baik secara luring maupun daring mengenai mekanisme atau tata cara permohonan  pendaftaran  Indikasi
Geografis  dan  sekaligus  penjelasan tentang  syarat-syarat  (isi  berkas pendaftaran termasuk buku persyaratannya) yang harus dipenuhi oleh Pemohon.
2. Bagi  Masyarakat,  khususnya  para produsen sebuah barang atau produk yang termasuk dalam kategori  dapat  dilindungi  sebagai suatu Indikasi Geografis dan memiliki keinginan untuk mendaftarkan barang atau
produknya,  harus  lebih  berusaha, cermat, dan bijak dalam memanfaatkan  teknologi  yang  ada untuk  mencari  tahu  dan  menggali informasi terkait permohon pendaftaran Indikasi Geografis (syarat-syarat  dan  mekanismenya), supaya  mempermudah  dalam  hal mempersiapkan dan proses memenuhi
syarat-syaratnya.
Karena,  informasi  mengenai  hal tersebut  sudah  tersedia  dalam halaman  situs  resmi  Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual
(dgip.go.id)  dan  masyarakat  dapat mengakses dan mencermati sekaligus memahaminya.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Ali,  Zainudin.  2016. Metode  Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Dharmawan, N. K. S., dkk. 2016. Buku Ajar  Hak  Kekayaan  Intelektual
(HKI) . Yogyakarta: Deepublish.
Djuleaeka, 2014. Konsep Perlindungan
Hak Kekayaan
Intelektual: Perspektif  Kajian  Filosofis  HaKI Kolektif-Komunal . Malang: Setara Press.
Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 2011. Hak Kekayaan  Intelektual .  Bandung:
P.T. Alumni, Bandung.
Efendi,  Jonaedi  &  Ibrahim,  J.  2016.
Metode Penelitian Hukum: Normatif  Dan  Empiris .  Jakarta: Kencana.
Ferianto,  Mujiyono.  2017. Memahami
Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual . Yogyakarta: Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta.
Harris,  Freddy.,  dkk.  2020. Modul
Kekayaan  Intelektual  Lanjutan Bidang Merek Dan Indikasi Geografis .  Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual: Kementerian  Hukum  Dan  Hak Asasi Manusia.
Hidayah,  Khoirul.  2017. Hukum  Hak Kekayaan  Intelektual .  Malang:
Setara Press.
Muhaimin.  2020. Metode  Penelitian
Hukum . Mataram: Mataram University Press.
Ramli,  A.M.  2013. Buku  Panduan  Hak Kekayaan  Intelektual .  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual: Kementerian  Hukum  Dan  Hak Asasi Manusia.
Riyaldi,  H.,  &  Peter  Darmy.  2018.
Modul Pelatihan Indikasi Geografis .  Jakarta:  Indonesian- Swiss Intellectual Property Project (ISIP). Saidin,  OK  Haji.  2019. Aspek  Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelectual Property Rights) .
Depok: Rajawali Pers.
PERATURAN PERUNDANG-

## UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2016
Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  5953,  Tanggal 25 November 2016 di Jakarta). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun  2007  tentang  Indikasi Geografis.

## JURNAL/ARTIKEL
Adnyani, N. K. S. 2016. “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap  Kerajinan  Tradisional Tenun Gringsing Khas Tenganan”. Universitas Pendidikan  Ganesha.  (Seminar Nasional  Pengabdian  Kepada Masyarakat). Irawan,  Candra.  2017.  “Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai
Instrumen  Perlindungan  Hukum
Dan  Peningkatan  Daya  Saing Produk  Daerah  Di  Indonesia ”. Prosiding  Seminar  Nasional  Multi Disiplin  Ilmu  & Call  For  Papers UNISBANK  Ke-3  (Sendi_U  3) 2017 ISBN: 9-789-7936-499-93. Pinandita,  K.  B.  S.,  Sudiatmaka,  K.,  &
Ardhya, S. N. 2021. “Implementasi Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  Tentang Merek  Dan  Indikasi  Geografis Terkait Hak Atas Merek Terdaftar (Studi Kasus Penggunaan Kemasan Air Minum Merek Terdaftar Tanpa Lisensi Di Wilayah  Kabupaten  Buleleng)”. E-Journal Komunitas Yustisia Universitas  Pendidikan  Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No. 2 Tahun 2021). Satria,  K.  J.  A.,  Sudiatmaka,  I.  K.,  & Mangku,  D.  G.  S.  2020.  “Potensi Geografis Dan Mekanisme Pendaftaran Produk Loloh Cemcem  (Studi  Kasus  Di  Banjar Adat Penglipuran)”. E-Jurnal
Komunitas  Yustisia  Universitas Pendidikan  Ganesha  Program
Studi  Ilmu  Hukum  (Volume  3, No.1 Tahun 2020).
Sudirga,  I  Made.  2020.  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Wine  Salak Desa  Adat  Sibetan  Kabupaten Karangasem”.  Fakultuas  Hukum
Universitas Mahasaraswati, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 11 Tahun 2020, hlm. 1751-1760. Yessiningrum, W.R. 2015. “Perlindungan  Hukum  Indikasi Geografis  Sebagai  Bagian  Dari Hak Kekayaan
Intelektual”. Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Mataram,  (Jurnal  IUS,  Vol.  III, Nomor 7, April 2015).

## SKRIPSI/TESIS/DISERTASI
Dewi,  A.  A.  Ayu  Dessy  Cynthia.  2020. “Implementasi  Ketentuan  Pasal
60 Terkait Mekanisme Pendaftaran  Indikasi  Geografis Terhadap  Tenun  Endek  Buleleng Dikaji Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016”.
Ubaidillah.  2012.  “Tinjauan  Yuridis
Perlindungan  Indikasi  Geografis Berdasarkan
Undang-Undang Merek  Di  Indonesia”.  Tesis Program  Pascasarjana  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Wicaksono,  Benedictus  Ardhi.  2020. “Potensi  Perlindungan  Hukum Pada Alpukat Kalibening Berdasarkan  Indikasi  Geografis”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Depok.