## DINAMIKA KEDUDUKAN HUKUM JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN

## ¹Wahyu Donri Tinambunan, ²Galih Raka Siwi
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Kab. Karawang, Jawa Barat.
Correspondent email : wahyu.donri@fh.unsika.ac.id
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: : : :
15 Maret 2022
16 Juli 2022
18 Juli 2022 10 September 2022

## Abstract
The  paradigm  of  society  against  the  institution  of  the  Indonesian  Prosecutor's  Office  is generally only in criminally charged cases only. This is because, the role of the Prosecutor is quite central in the criminal law enforcement process. This research uses normative juridical methods by reviewing primary and secondary legal materials, which are then processed and presented  to  solve  the  problems  that  the  authors  raised  in  this  study.  The  results  and discussion  showed,  the  Prosecutor  is  not  only  what  is  commonly  known  in  the  criminal domain,  namely  the  Public  Prosecutor,  but  there  is  also  a  State  Attorney's  Office.  The prosecutor  as  a  public  prosecutor  has  the  authority  to  carry  out  the  prosecution  and execution of court decisions. Meanwhile, the prosecutor as the state attorney is authorized in the civil and administrative affairs of the state to act through a power of attorney authorized for  it  both  as  a  plaintiff  and  a  defendant.  Second,  the  latest  prosecutor's  law  provides  legal certainty and existence with  the  inclusion  of the  phrase "State's  Attorney" on  the role  of the Attorney  General  in  addition  to  being  the  highest  Public  Prosecutor.  The  conclusion  is  that the Prosecutor's Office acts not only in the criminal domain, but civil and state governance. The latest Law of the Prosecutor's Office becomes a regulation that is expected to strengthen the  authority  of  the  Indonesian  prosecutor's  institution  to  enforce  the  law  in Indonesia  and strengthen the existence of the Prosecutor as a State Lawyer in the juridical state.
Keywords: Prosecutor; State Attorney; Amendment; Prosecutor’s Regulatory.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 125-142 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Masyarakat  awam  umumnya  mengenal  profesi  Jaksa  yang  hanya  mampu mengatasi persoalan-persoalan di ruang lingkup pidana, hal itu karena kehadiran Jaksa di Pengadilan umumnya mengenai kasus-kasus ranah pidana. Faktor lain karena melekatnya fungsi penuntutan pada Jaksa sebagai salah satu profesi hukum, hal mana fungsi tersebut berada dalam ranah hukum pidana. 1 Namun apabila merujuk kepada peraturan Kejaksaan, dapat  ditemukan  pemaknaan  mengenai  Kejaksaan  yang  merupakan  lembaga pemerintahan  yang  memiliki  fungsi  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman  yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pemaknaan kekuasaan kehakiman dapat ditelisik pada konstitusi Negara RI  yang  mengandung  makna  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (Lihat Pasal 24 ayat (1) undang-undang NRI 1945).
Kejaksaan  dalam  melaksanakan  kekuasaan  negara  dibidang  penuntutan dilaksanakan  secara  merdeka. 2 Merdeka  dalam  hal  ini  dimaknai  sebagai  kebebasan  dari pengaruh  ataupun  intervensi  dari  pihak  manapun,  Jaksa  Agung  sebagai  pimpinan tertinggi  Kejaksaan  bertanggung  jawab  atas  penuntutan  yang  dilaksanakan  secara mandiri/independen  demi  keadilan  berdasarkan  hukum  dan  hati  nurani  serta  perumusan dan  pengendalian  arah  kebijakan  penanganan  perkara  bertujuan  untuk  keberhasilan penuntutan.
Apabila melihat kepada konstitusi Negara RI, maka tidak akan ada satu ketentuan Pasal pun  yang menyebutkan institusi kejaksaan di negara ini. Padahal, peran kejaksaan cukup  vital  dalam  proses  penegakan  hukum  di  Indonesia  itu  sendiri.  Namun,  dalam praktek Kenegaraan RI disepakati pemaknaan langsung dari Pasal 24 ayat (3) konstitusi RI.  Hal  berbeda  ditemukan  apabila  ditinjau  berdasarkan  internasional,  bahwa konstituional  lembaga  peradilan  harus  tercantum  serta  mendapat  pengakuan  langsung secara tertulis dari konstitusi. 3
Masyarakat  mengenal  Kejaksaan  sebagai  suatu  lembaga  pemerintah  yang melakukan tugas dalam ranah pidana untuk penuntutan serta eksekusi pidana. Selain itu, Kejaksaan  memiliki  tugas  serta  kewenangan  dalam  penegakan  hukum  perdata  dan  tata usaha  negara.  Pasal  30  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2021  Tentang Kejaksaan (Selanjutnya disebut undang-undang 11/2021 Tentang kejaksaan) mengatakan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat
1 Muhammad  Yusuf  et  al.,  “Kedudukan  Jaksa  Sebagai  Pengacara  Negara  Dalam  Lingkup  Perdata  Dan  Tata Usaha Negara,” Jurnal YUSTIKA 21, no. 2 (2018): 12.
2 Brando  Aiba,  Tommy  F.  Sumakul,  &  Grace  M.  Karwur,  “Kedudukan  Dan  Kemandirian  Kejaksaan  Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” Lex Administratum IX, no. 2 (2021): 210.
3 Widha Sinulingga, “Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia” (Universitas Islam Indonesia, 2016).
bertindak  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  untuk  dan  atas  nama  negara  atau pemerintah”.  Kemudian,  dilihat  berdasarkan  Pasal  35  butir  d  undang-undang  11/2021 Tentang  Kejaksaan  bahwa  “mengajukan  kasasi  demi  kepentingan  hukum  kepada Mahkmah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer.”
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (Selanjutnya disebut undang-undang 16/2004 Tentang Kejaksaan) tidak diatur mengenai istilah Jaksa sebagai Pengacara  Negara  (selanjutnya  disingkat  JPN).  Bahkan,  untuk  sekedar  penamaan  istilah “Jaksa  Pengacara  Negara”  pun  tidak  ditemukan  secara  langsung  dalam  undang-undang 16/2004 Tentang Kejaksaan tersebut. Dalam undang-undang 16/2004 Tentang Kejaksaan hanya terdapat  pemaknaan jaksa sebagai  pejabat fungsional  yang diberi  wewenang oleh peraturan  perundang-undang  untuk  melaksanakan  tuntutan  di  muka  pengadilan  serta ekseskusi atas putusan pengadilan yang telah inkcraht , serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. 4 Ditelisik  pada  aturan  yuridis  undang-undang  Kejaksaan  terdahulunya, yakni undang-undang No. 5 Tahun 1991 tidak menyebutkan secara eksplisit istilah Jaksa Pengacara Negara. Hal yang unik justru pemaknaan istilah Jaksa Pengacara Negara malah ditemukan dalam undang-undang Tipikor (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) bukan pada undang-undang Kejaksaan itu sendiri.
Merujuk  pada  segi  historis,  bahwa  sistem  kejaksaan  sudah  dikenal  sejak  jaman majapahit  yakni  jabatan  yang  dinamakan  dengan Dhyaksa , Adhykaska ,  dan Dharmayaksa .  Gajah  Mada  memiliki  tugas  dan  kewenangan  yang  sama  apabila  hendak dibandingkan  dengan  masa  kini,  akan  sama  dengan  tugas  dan  kewenangan  Kejaksaan. Dimana  Gajah  Mada  ditugaskan  untuk  penegakan  aturan  dan  pelaksana  peraturan  dan melaporkan  kejadian-kejadian  sulit  ke  pengadilan. 5 Pada  masa  pendudukan  Belanda  di Indonesia,  Kejaksaan  diatur  dalam Indische  Staatsregeling (IS). Indische  Staatsregeling merupakan  suatu  produk  hukum  pada  masa  Hindia  Belanda,  dimanakedudukannya sebagai  undang-undang. Indische  Staatsregeling menempatkan  posisi  Kejaksaan  Agung setara dengan Mahkamah Agung. 6
Berbagai  perubahan  dalam  sistem  ketatanegaraan  di  Indonesia  tentu mengakibatkan pula berbagai perkembangan dalam tubuh Kejaksaaan. Dimulai pada saat awal  kemerdekaan,  yang  menempatkan  posisi  kejaksaan  dibawah  garis  koordinasi departemen  kehakiman  dan  dikeluarkanya  Undang-undang  Kejaksaan  yang  mana disebutakan  bahwa  kejaksaan  merupakan  alat  negara  penegak  hukum  dan  alat  revolusi yag  memiliki  tugas  sebagai  penuntut  umum.  Perubahan  berikutnya  terjadi  dengan
4 Aida Mardatillah, “Mengulas Tugas Dan Fungsi Jakaa Pengacara Negara,” hukumonline.com, 2022.
5 Marwan  Effendy, Kejaksaan  RI:  (Posisi  Dan  Fungsinya  Dari  Perspektif  Hukum) (Bandung:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2005).
6 Yusril  Ihza  Mahendra, Kedudukan  Kejaksaan  Agung  Dan  Posisi  Jaksa  Agung  Dalam  Sistem  Presidensil  Di Bawah  UNDANG-UNDANGD 1945 sebgaimana    dimuat  dalam  buku  Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 125-142 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
merubah  kedudukan  Kejaksaan  Agung.  Jaksa  Agung  tidak  lagi  dibawah  koordinasi departemen  kahakiman,  namun  langsung  masuk  pada  anggota  kabinet,  sehingga pengangkatan  Jaksa  Agung  dilakukan  oleh  Presiden.  Dinamika  berikutnya,  terjadi pergeseran  pada  posisi  kejaksaan,  dimana  lewat  perubahan  undang-undang  Kejaksaan tahun  1999  posisi  Kejaksaan  bukan  lagi  sebagai  alat  negara,  namun  sebagai  lembaga pemerintahan.  Posisi  kejaksaan  yang  ditempatkan  sebagai  lembaga  pemerintahan, mengandung  pemaknaan  bahwa  kejaksaan  merupakan  bagian  dari  sistem  pemerintahan. Dengan  demikian,  pimpinan  dari  Kejaksaan  Agung  merupakan  pimpinan  dari  suatu badan pemerintahan serta ditafsirkan yang dimaksud dengan badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif.
Jaksa  Agung  akan  bertanggungjawab  pada  Presiden  selaku  kepala  negara  dan kepala pemerintahan. Sesuai dengan ajaran pembagian dan pemisahan kekuasaan, dimana ranah  ekseskutif  akan  secara  otomatis  melakukan  pertanggungjawaban  pada  Presiden. Hal  demikian  tentu  menimbulkan  perdebatan  mengenai  tugas,  peran,  serta kewenangannya.    Dimana,  Kejaksaan  dituntut  untuk  independen  dan  merdeka  dalam menjalankan  apa  yang  seharusnya  dijalankan  oleh  Kejaksaan. 7 Namun,  apabila  melihat pada undang-undang Kejaksaan 2004, maka jelas terlihat bahwa kejaksaan adalah bagian dari eksekutif serta kekuasaan penuntutan adan pada ranah pemerintah, bukan kekuasaan kehakiman.  Pengangkatan  Jaksa  Agung  oleh  Presiden  (Lihat  sebagaimana  Pasal  19 undang-undang  Kejaksaan  5/1991)  serta  susunan  organisasi  dan  tata  kerja  Kejaksaan ditetapkan  oleh    Keppres  (Pasal  6  ayat  (1)  undang-undang  Kejaksaan  5/1991).  Pasal  6 ayat  (1)  dan  Pasal  19  undang-undang  Kejaksaan  5/1991  tersebut,  jelas  pada  esensinya merupakan  pembantu  presiden  dan  statusnya  seperti  menteri  anggota  kabinet  sebagai pembantu presiden. 8
Mengingat pada fungsinya, Kejaksaan dibentuk dengan tujuan penegakan hukum, yakni  di  bidang  penuntutan.  Dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  berkembang  di Indonesia,  penuntutan  diartikan  sebagai  tindakan  penuntut  umum  untuk  melimpahkan perkara  ke  pengadilan  negeri  yang  memiliki  kompetensi  untuk  itu  menurut  cara  yang ditentukan  dalam  KUHAP.  Dari  hal  tersebut,  fungsi  penuntutan  ada  dan  terletak  pada penuntut umum. Merujuk pada undang-undang Kejaksaan, bahwa penuntut umum adalah jaksa  yang  diberi  wewenang  oleh  Undang-undang  ini  untuk  melakukan  penuntutan  dan melaksanakan  penetapan  hakim.  Semakin  melekatnya  fungsi  penuntutan  yang  dimiliki oleh  Kejaksaan,  mengakibatkan  adanya  stereotip  bahwa  Kejaksaan  hanya  berurusan dengan perkara pidana saja.
7 Dio Ashar Wicaksana, “Kedudukan Kejkasaan RI Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia,” Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2013): 7–8.
8 Sinulingga, “Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.”
Dewasa  ini  seiring  dengan  perkembangan  serta  kebutuhan  jaman  dalam penegakan  hukum,  peran  serta  eksistensi  Jaksa  sebagai  Pengacara  Negara  kian dibutuhkan keberadaannya. Segi historis menunjukan bahwa berdasarkan staatsblad No. 52/1922,  Kejaksaan  diberi  tugas  dan  fungsi  di  bidang  Keperdataan,  yakni  berkaitan dengan  mengajukan  permohonan  pada  pengadilan  untuk  memerintahkan  Balai  Harta Peninggalan  mengurus  harta  dan  kepentingan  orang  yang  meninggalkan  tempat tinggalnya tanpa memberitahukan tempat tinggal baru dan tanpa kabar berita. 9
Undang-undang  Tentang  Kejaksaan,  tidak  mencantumkan.  pengertian  pasti  dari pemaknaan istilah Jaksa Pengacara Negara baik dalam  undang-undang 16/2004 Tentang Kejaksaan maupun dalam  undang-undang  Perubahannya dalam  undang-undang  11/2021 Tentang  Kejaksaan,  namun  hal  tersebut  bukan  berarti  pemaknaan  dari  istilah  Jaksa Pengacara  Negara  tidak  dapat  ditemukan.  Frasa  yang  terdapat  dalam  Pasal  30  ayat  (2) undang-undang 11/2021 Tentang Kejaksaan  “kuasa khusus” diasumsikan sebagai bagian dalam  keperdataan,  dan  dengan  begitu  frasa  tersebut  mirip  dengan  istilah  Pengacara. Penggunaan nama untuk profesi JPN hanya berlaku untuk jaksa yang secara tatanan serta fungsional  melaksanakan  tugas-tugas  perdata  dan  tata  usaha  negara. 10 Contohnya konkritnya adalah dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang  mana  pemerintah  pasti  berada  di  posisi  tergugat  dan  diwakili  oleh  JPN  dengan memakai  surat  kuasa  khusus.  Kemudian,  fungsi  serta  tugas  JPN  dalam  lingkup keperdataan adalah mengenai pengembalian keuangan dan asset negara.
Jaksa Agung dibantu oleh seorang wakil dan beberapa Jaksa Agung Muda 11 , yang salah  satunya  adalah  Jaksa  Agung  Muda  Bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha  (yang selanjutnya  disingkat  Jamdatun). 12 Yang  menjadi  tugas  serta  wewenang  pada  lingkup perdata dan tata usaha negara meliputi: penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum  dan Tindakan hukum  lain kepada Negara/pemerintah dalam segala bentuknya di lingkup  perdata  dan  tata  usaha  negara  untuk  menyelamatkan,  memulihkan  kekayaan negara,  menegakan  kewibawaan  pemerintah  dan  negara  serta  memberikan  pelayanan hukum  pada  masyarakat. 13 Dari  pengaturan  ketentuan  Pasal  tersebut,  jelas  menunjukan tugas serta wewenang Jamdatun. Kajian pada JPN sangat diperlukan dengan tujuan untuk menentukan  sejauh  mana  batasan  tugas  dan  wewenang  JPN  dalam  perkara  Perdata  dan Tata Usaha Negara khususnya pasca berlakunya undang-undang Perubahan atas undang- undang Kejaksaan.
9 Rudianto,  “Fungsi  Kejaksaan  Sebagai  Pengacara  Negara  DalamPrespektif  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia,” Jurnal Cakrawala Hukum 6, no. 1 (2015): 100.
10 MYS, “Bahasa Hukum: Jaksa Pengacara Negara,” hukumonline.com, 2014.
11 Lihat  Pasal  18  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  15  11 Tahun  2021  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
12 Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
13 Pasal  24  ayat  (2)  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 125-142 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Berdasar  pada  pemaparan  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  akan  menarik beberapa masalah yang nantinya akan dipecahkan menggunakan metode penelitian yang cukup  relevan  dengan  penulisan  ini.  Adapun  rumusan  masalah  yang  nantinya  akan dipecahkan  adalah  sebagai  berikut,  Pertama,  Bagaimana  konsep  hukum  Jaksa  sebagai Pengacara  Negara  dalam  bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara,  dan  Kedua  mengenai Kewenangan  Jaksa  sebagai  Pengacara  Negara  pada  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2021. Adapun tujuan dari penulisan ini yakni untuk mengetahui kedudukan Jaksa sebagai Pengacara  Negara  berkat  adanya  undang-undang  Kejaksaan  terbaru.  Mengetahui eksistensi  serta  pengakuan  keberadaannya  baik  dilihat  dalam  struktur  pemerintahan maupun struktur kenegaraan menjadi fokus utama dalam penulisan ini.

## B. METODE PENELITIAN
Penulis  dalam  penelitian  ini  mempergunakan  penelitian  hukum  normatif  atau biasa disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Hal ini karena, pada penulisan ini  akan  meneliti  bahan  Pustaka  primer  serta  sekunder. 14 Hal  utama  yang  menjadi pembahasannya  adalah  mengenai  penguatan  peran  serta  eksistensi  Jaksa  sebagai Pengacara  Negara  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Perubahan  Atas  undang-undang Kejaksaan.  Dengan  pendekatan  penelitian  yang  dipakai  adalah  pendekatan  undang- undang  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).
Penggunaan  pendekatan  perundang-undangan  dipilih  sebab  akan  ditelaahnya  semua regulasi  yang berkaitan dengan Jaksa sebagai Pengacara Negara. Kemudian, pendekatan konseptual  akan  memberikan  analisa  penyelesaian  permasalahan  dengan  melihat  pada aspek  yang melatabelakangi  atau bahkan norma-norma  yang terkandung  dalam  undang- undang  Kejaksaan.  Data  yang  dipergunakan  berupa  bahan  hukum  primer  (dokumen hukum/perundang-undangan)  dan  bahan  hukum  sekunder  (buku  ilmu  hukum,  jurnal hukum,  media  cetak  dan  elektronik).  Tehnik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penulisan ini adalah dengan studi dokumentasi/kepustakaan. Data mentah yang diperoleh kemudian disederhanakan dan diolah secara deduktif. 15

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep  Hukum  Jaksa  sebagai  Pengacara  Negara  dalam  bidang  Perdata  dan Tata Usaha Negara
Eksistensi lembaga Kejaksaan terus mengalami perkembangan dan dinamika secara  bertahap  dan  berangsur-angsur  dalam  kurun  waktu  dan  pembaharuan  sistem pemerintahan.  Telah  dibahas  sebelumnya  diatas,  bahwa  eksistensi  lembaga
14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
15 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (UNPAM PRESS, 2018).
Kejaksaan  sebagai  salah  satu  institusi  dalam  penegakan  hukum  dituntut independensinya serta mandiri. Artinya, institusi penegak hukum ini harus bebas dari adanya intervensi dari pihak luar. Independensi serta kemandirian tersebut tujuannya agar proses penegakan hukum demi kepentingan penegakan  hukum itu sendiri dapat dilakukan  secara  adil,  jujur,  serta  transparan  dan  mampu  menghadirkan  tujuan hukum  yang  sebenarnya.  Kejaksaan  dituntut  untuk  menjunjung  tinggi  prinsip penegakan  hukum  yakni  asas  praduga  tak  bersalah  ( fair  trial )  di  dalam  asas  yang mengaggap sama di hadapan hukum ( equality before the law ). 16
Kejaksaan  merupakan  alat  penegakan  hukum,  pengayoman,  serta perlindungan  masyarakat  yang  memiliki  kewajiban  dalam  menjaga  dipatuhinya aturan  hukum  di  Indonesia. 17 Sedangkan,  Jaksa  memiliki  tugas,  fungsi  dan kewenangan berdasarkan undang-undang. Penegakan hukum merupakan suatu untuk mewujudkan ide-ide tentang tujuan dari hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan  sosial  menjadi  suatu  kenyataan. 18 Penegakan  hukum  yang  dijalankan oleh institusi Kejaksaan bukan hanya yang berhubungan dengan pidana, namun juga meliputi perdata dan tata usaha negara.
Tugas  serta kewenangan Jaksa dalam bidang pidana, perdata dan tata usaha negara,  serta  dalam  bidang  ketertiban  dan  ketentraman  umum,  dapat  dilihat berdasarkan  Pasal  30  undang-undang  Kejaksaan.  Baik  dalam  undang-undang 16/2004  dan  undang-undang  11/2021  Tentang  Kejaksaan,  tidak  mengalami perubahan. Dalam bidang pidana, memiliki tugas dan kewenangan yakni melakukan penuntutan,  melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan  yang  telah inkcrah ,  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan,  melakukan penyidikan  terhadap  tindak  pidana  khusus  sebagimana  diatur  dalam  peraturan hukum,  serta  melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat  melakukan pemeriksaan  tambahan  sebelum  dilimpahkan  ke  pengadilan  yang  dalam pelaksanaannya  dikoordinasikan  dengan  penyidik.  Dalam  ranah  perdata  dan  tata usaha negara,  kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Serta dalam bidang ketertiban  dan  ketentaraman  umum,  yakni,  peningkatan  kesadaran  hukum masyarakat,  pengamanan  kebijakan  penegakan  hukum,  pengawasan  peredaran barang  cetakan,  pengawasan  aliran  kepercayaan  yang  dapat  membahayaan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, serta penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
16 Ismail Ghonu, “Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” Justitia Et PaxJurnal Hukum 31, no. 2 (2015): 12.
17 Ook  Mufrohim  and  Ratna  Herawati,  “Independensi  Lembaga  Kejaksaan  Sebagai  Legal  Structure  Di  Dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 3 (2020): 382.
18 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Bandung: Sinar Baru, 1987).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 125-142 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Kejaksaan  sebagai  satu-satunya  institusi  yang  melekat  pada  dirinya kewenangan dominus  litis serta executive  ambtenaar pada  ranah  hukum  pidana. Dominus  litis diartikan  sebagai  hanya  institusi  kejaksaan  yang  dapat  menentukan arah selanjutnya terhadap suatu kasus pidana, dapat atau tidaknya diteruskan kepada meja  Pengadilan  yang  tentunya  dengan  melihat  kepada  hukum  pembuktian  yang dibenarkan oleh KUHAP. Sedangkan, makna executive ambtenaar dimaknai dengan institusi  kejaksaanlah  yang  berwenang  melaksanakan  putusan  pidana. 19 Sejalan dengan  itu,  dijelaskan  dalam  KUHAP  bahwa  Penuntut  Umum  adalah  jaksa  yang diberi  wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Lihat Pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP).
Lembaga  kejaksaan  sebagai  salah  satu  unsur  aparatur  pemerintah  yang bertugas  sebagai  penegak  hukum  ternyata  tidak  hanya  mengemban  tugas  pokok sebagai  penuntut  umum,  tetapi  juga  dibebani  tugas  lain  termasuk  dalam  perkara perdata,  dimana  jaksa  Pengacara  Negara  dalam  kedudukannya  selaku  kuasa  hukum pemerintah.  Mengenai  tugas  dan  wewenang  jaksa  di  bidang  perdata  dan  tata  usaha Negara  ini  tertuang  dalam  undang-undang  11/2021  Tentang  Kejaksaan  RI,  di  mana dalam  Pasal  30  ayat  (2)  tersebut  mengatur  tentang  tugas  dan  wewenang  di  bidang perdata dan Tata Usaha Negara. Pada kalimat "Jaksa Pengacara Negara", terdapat 3 (tiga) suku kata yakni, Jaksa, Pengacara dan Negara, yang mana pengertian masing- masing kata dapat dijumpai pada kamus : 20
1. Jaksa  adalah  penuntut  dalam  suatu  perkara  yang  merupakan  wakil pemerintah.
2. Pengacara (Advokat) adalah pembela dalam perkara hukum, ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau terdakwa.
3. Negara  adalah  organisasi  dalam  suatu  wilayah  tertentu  yang  diatur  oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat.
Jaksa Pengacara Negara  adalah Jaksa dengan kuasa khusus,  bertindak untuk dan  atas  nama  negara  atau  pemerintah  dalam  kasus  atau  perkara  perdata  atau  tata usaha  negara. 21 Fungsi  dan  tugas  sebagai  pengacara  negara  dalam  pengembalian keuangan dan/atau aset negara, jaksa akan bertindak baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak yang telah mengambil keuangan dan  atau  aset  negara.  Jaksa  adalah  pejabat  fungsional  yang  diberi  wewenang  oleh Undang-undang  untuk  bertindak  sebagai  Penuntut  Umum  dan  pelaksana  putusan
19 Dian  Rosita,  “Kedudukan  Kejaksaan  Sebagai  Pelaksana  Kekuasaan  Negara  Di  Bidang  Penuntutan  Dalam Strukstur Ketatanegaraan Indonesia,” Ius Constituendum 3, no. 1 (2018): 34–35.
20 Em  Zul Fajri and Ratu  Aprillia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Karangan (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
21 Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), H (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, n.d.).
pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  serta  wewenang  lain berdasarkan  Undang-Undang.  Salah  satu  bentuk  wewenang  lain  yang  dimaksud tersebut  adalah  kewenangan  untuk  bertindak  sebagai  Jaksa  Pengacara  Negara.  JPN atau  jaksa  pengacara  negara  diberi  wewenang  sebagai  aktor  yang  berprofesi membela hak-hak negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset yang merugikan negara,  bukanlah  masalah  atau  hal  yang  baru  karena  telah  menjadi  hukum berdasarkan Koninklijk  Besluit tertanggal  27  April  1922,  kurang  jelas  alasan- alasannya mengapa sampai tahun 1977 fungsi tersebut terlupakan. 22
Tugas  dan  wewenang  Kejaksaan  yang  bertindak  sebagai  Jaksa  Pengacara Negara, diperjelas di dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) dan Pasal 30 ayat (2) undang- undang 11/2021 Tentang Kejaksaan.  Pertanyaan yang muncul ketika Jaksa diberikan kuasa  untuk  beracara  di  dalam  perkara  perdata,  legal  atau  tidak  untuk  mewakili sebagian  besar  kepentingan  masyarakat  dan  negara,  berdasarkan  Undang-Undang Kejaksaan  ada  4  pasal  yang  mengatur  tentang  kewenangan  jaksa  dalam  perkara perdata, 23 yaitu  Pasal  18  ayat  (1)  dan  (2)  dan  Pasal  30  Ayat  (2)  undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) “Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum  tertinggi  dan  Pengacara  Negara  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonsia”, Pasal 18 ayat (2) “Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarmya  bertindak  sebagai  Jaksa  Pengacara  Negara,  di  bidang  perdata  dan  tata usaha  negara  serta  ketatanegaraan  di  semua  lingkungan  peradilan,  baik  di  dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan  umum”.  Jaksa  Agung  merupakan  pimpinan  tertinggi  daripada  institusi kejaksaan  di  wilayah  Republik  Indonesia.  Kedudukan  Jaksa  Agung  merupakan kedudukan yang bersifat sementara, artinya selaras dengan apa yang dikatakan dalam undang-undang Kejaksaan, bahwa Jaksa Agung memiliki tugas untuk bertanggungjawab kepada Presiden sebagai  kepala eksekutif di  Republik  Indonesia. Presiden  mempunyai  hak  untuk  mengangkat  serta  memiliki  hak  untuk memberhentikan Jaksa Agung tersebut. Pasal 30 ayat (2) “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Kemudian, dalam Pasal  35  butir  d  ”mengajukan  kasasi  demi  kepentingan  hukum  kepada  Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara”.
Undang-Undang  Kejaksaan  mengatur  dan  mengukuhkan  beberapa  peranan dan tugas-tugas jaksa lainnya, antara lain,  melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan  lepas  bersyarat,  diberi  wewenang  sebagai  Jaksa  Pengacara  Negara,  apabila
22 Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia,  “ Lima Windu  Sejarah  Kejaksaan  Republik  Indonesia ”  (Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985).
23 Marwan Effendy , Kejaksaan Republik Indoneisa, Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum ,  (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 125-142 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
negara  menjadi  pihak  dalam  gugatan  perdata  dan  kalau  seorang  warga  atau  badan hukum  meminta  hakim  Tata  Usaha  Negara  untuk  menguji  apakah  tindakan administratif terhadap dirinya yang diambil oleh pejabat pemerintah itu berlaku atau sah menurut hukum. 24 Di bidang perdata dan tata usaha negara, Jaksa dapat bertindak khusus  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  untuk  dan  atas  nama  negara,  baik sebagai  penggugat  maupun  sebagai  tergugat  serta  berperan  sebagai  kuasa  hukum pemerintah termasuk pula badan usaha milik negara dan daerah. 25 Jika dilihat kedua pasal  tersebut,  ada  tertulis  Jaksa  di  bidang  Perdata  dan  Jaksa  di  bidang  Tata  Usaha Negara, yang bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah boleh bertindak di dalam maupun di luar pengadilan termaksud dalam lapangan hukum perdata untuk beracara  hingga  ke  Mahkamah  Agung,  tetapi  dalam  pasal  30  ayat  (2)  Undang- Undang kejaksaan dijelaskan juga jaksa harus disertai dengan surat kuasa.
Terdapat  banyak  aturan  mengenai  Jaksa  sebagai  Pengacara  Negara  yang beracara di dalam sidang perdata sejak tahun 1992 sampai aturan terbaru tahun 2021 tentang kejaksaan memberikan wewenang untuk para jaksa untuk menggugat secara keperdataan.  Seperti  misalnya  dijelaskan  dalam  undang-undang  Tentang  Perseroan Terbatas,  dalam  Pasal  146  ayat  (1)  huruf  a  menyatakan  bahwa  Kejaksaan  dapat mengajukan  permohonan  pada  Pengadilan  Negeri  untuk  membubarkan  Perseroan Terbatas yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan kaidah hukum. Yang mana, gugatan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  identik  dengan  perkara  Perdata  dan  Tata Usaha  Negara  Gugatan  merupakan  suatu  tuntutan  hak  dari  setiap  orang  atau  pihak (kelompok)  atau  badan  hukum  yang  merasa  hak  dan  kepentingannya  dirugikan  dan menimbulkan  perselisihan,  yang  ditujukan  kepada  orang  lain  atau  pihak  lain  yang menimbulkan  kerugian  itu  melalui  pengadilan,  yang  dalam  objek  pembahasan  ini adalah  pengadilan  negeri.  Gugatan  yang  diajukan  oleh  Jaksa  merupakan  gugatan dengan alasan demi kepentingan umum atau bahkan dianggap dapat merugikan pihak masyarakat banyak sampai pada menimbulkan kerugian negara.
Gugatan  tersebut  sebagai  guna  menyelamatkan  kekayaan  negara  dari  tindak pidana  maupun  kegiatan  keperdataan  yang  merugikan  negara,  tetapi  masih  dirasa kurang  jelas  kenapa  jaksa  yang  berperan  vital  untuk  menyelamatkan  kekayaan negara  bersifat  pasif,  di  dalam  kepidanaan  jaksa  bersifat  aktif,  karena  diberikan wewenang untuk bertindak secara individual untuk menuntut tersangka, tetapi dalam bidang  keperdataan    pergerakan  jaksa  dibatasi  dengan  adanya  surat  kuasa,  padahal bidang perdata yang sangat mengacu pada hukum kekayaan (harta benda) dibanding dengan hukum pidana yang mempunyai asas ultimum remidium , yang artinya adalah
24 RM. Surachman and Andi Hamzah, Jaksa Di Berbagai Negara, Peranan Dan Kedudukannya (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
25 Ainul  Amaliyah  and  Istiqamah,  “Eksistensi  Jaksa  Sebagai  Pengacara  Negara  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Perdata,” Alauddin Law Development Journal (ALDEV) 3, no. 1 (2021): 361.
pilihan  terakhir  ketika  semua  upaya  hukum  tidak  bisa  dilaksanakan.  Maksud  dari penegakan  hukum  disini  adalah  wewenang  kejaksaan  di  bidang  perdata  untuk melaksanakan  apa  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang  atau  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap  dan  mengikat.  Menjamin tegaknya  dalam  rangka  melaksanakan  tujuan  hukum  itu  sendiri  seperti  memelihara ketertiban  hukum,  kepastian  hukum  dan  melindungi  kepentingan  negara  dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.
2. Tinjauan  Dinamika Kewenangan  Jaksa  sebagai  Pengacara  Negara  dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Suatu  produk  hukum  dibentuk  dengan  tujuan  utamanya  adalah  pengaturan serta  penataan  kehidupan  sosial  bermasyarakat  dalam  suatu  tatanan  organisasi kehidupan  dengan  tujuan  agar  masyarakat  yang  diatur  oleh  suatu  produk  hukum tersebut  memperoleh  kepastian,  kemanfaatan  dan  keadilan  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Suatu  produk  hukum  memang  tidak  mungkin  mempunyai  daya  ikat permanen, apabila suatu produk hukum sudah dianggap tidak mampu mengatasi serta tidak  sejalan  dengan  perkembangan  jaman,  maka  merevisi  produk  hukum  tersebut tentulah  sudah  menjadi  keharusan  yang  multak  dilakukan  oleh  lembaga  yang berwenang.
Undang-Undang  Kejaksaan  merupakan  salah  satu  contoh  bukti  konkret  dari sebuah  revisi  produk  hukum.  Undang-undang  Kejaksaan  Tahun  2004  dianggap sudah tidak relevan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masa kini.  Pemerintah  mengesahkan  undang-undang  Kejaksaan  Tahun  2021  yang  pada intinya dapat disarikan sebagai bentuk penguatan terhadap institusi serta kewenangan Kejaksaan  RI.  Sejumlah  ketentuan  perubahan  pada  undang-undang  Kejaksaan terbaru  yakni  mengenai  batas  minimal  pengangkatan  jaksa,  penegasan  eksistensi lembaga  Pendidikan  khusus,  penugasan  jaksa  pada  institusi  diluar  kejaksaan, perlindungan  jaksa  beserta  keluarganya,  serta  mengenai  Jaksa  Agung  sebagai Pengacara Negara. 26 Dalam undang-undang Kejaksaan sebelumnya, wewenang Jaksa Agung  dicantumkan  hanya  sebagai  Penuntut  Umum  Tertinggi  di  Negara  Indonesia. Kemudian  dalam  aturan  perubahannya,  ditambahkan  frasa  “Pengacara  Negara”. Sehingga bunyi aturan terbarunya adalah “ Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum dan  Pengacara  Negara  tertinggi  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Dengan  demikian,  Jaksa  Agung  memiliki  kewenangan  selaku  Jaksa  Pengacara Negara  ( Solicitor  General )  yang  dapat  mewakili  negara  apabila  negara  digugat secara  Perdata  dan  Tata  Usaha  negara,  serta  perkara  kenegaraan  lainnya. Kewenangan Jaksa Agung tersebut hampir sama dengan pada masa Hindia Belanda
26 Fauzi, “Menguatkan Peran Kejaksaan,” antaranews, 2021.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 125-142 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
yang  menempatkan  Jaksa  Agung  sebagai  pemilik  kewenangan  selaku  Pengacara Negara tertinggi.
Sebelum  dilakukannnya  revisi  pada  undang-undang  Tentang  Kejaksaan, Jaksa  sebagai  Pengacara  Negara  telah  eksis  keberadannya  pada  bidang  perdata  dan tata  usaha  negara  maupun  peradilan  lainnya  lewat  surat  kuasa  khusus  yang mensyaratkannya. Pemaknaan serta eksistensi Jaksa sebagai pengacara Negara justru pertama  kali  frasa  “Jaksa  Pengacara  Negara”  secara  yuridis  ditemukan  dalam undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi  Tahun  1999.  undang-undang  tersebut memberikan penegasan mengenai posisi Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam segi yuridisnya.  Jaksa  sebagai  Pengacara  Negara  hanya  dapat  bertindak  apabila  terdapat surat  kuasa  khusus  yang  mengkuasakan  untuk  itu.  Tidak  banyak  hal  yang  berubah dari  pada  adanya  revisi  undang-undang  Kejaksaan  tersebut,  tujuan  revisi  tersebut salah  satunya  adalah  agar  terciptanya  harmonisasi  dalam  bidang  peraturan perundang-undangan,  serta  memberikan  legitimasi  Jaksa  sebagai  Pengacara  Negara dalam  bertindak  sehingga  dapat  dibenarkan  oleh  undang-undang  Kejaksaan  sebagai payung hukum legitimasi daripada Jaksa sebagai pengacara Negara. Adapun, berikut ini merupakan hasil analisis yang mencantumkan peran Jaksa dalam bidang Perdata dan Tata Usaha negara dalam hal yang berkaitan dengan permohonan dan penuntutan demi  kepentingan  umum/negara  atau  atas  kepentingan  kerugian  keuangan  negara, sebagai berikut.

## Tabel 1
Penjelasan Kewenangan Jaksa dalam Peraturan Perundang-undangan No Peraturan perundang- Undangan Ketentuan/Keterangan 1 Undang-Undang No. 11 Tahun  2021  Tentang Kejaksaan RI
 Pasal  18  ayat  (1),  menempatkan  Jaksa  Agung selain  sebagai  Penuntut  Umum  tertinggi  juga sebagai Jaksa Pengacara Negara di Indonesia.
 Pasal  18  ayat  (2),  Jaksa  Agung  dengan  Kuasa Khusus/karena  kedudukan  serta  jabatannya bertindak  sebagai  Jaksa  Pengacara  Negara  pada bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  serta dalam  ranah  kenegaraan  lainnya  baik  di  dalam pengadilan maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama pemerintahan dan kepentingan rakyat banyak.
 Penegasan  posisi  Jaksa  sebagai  Pengacara
Negara  diperkuat  dengan  Pasal  30  ayat  (2), yakni  Jaksa  lewat  kuasa  khusus  dalam  bidang Perdata dan Tata Usaha  Negara dapat  bertindak untuk  dan  atas  nama  negara  atau  pemerintahan yang  kewenanganya  dapat  dilakukan  di  luar maupun di dalam pengadilan.
 Selain  itu,  dalam  Pasal  34  ayat  (2)  menyatakan bahwa  Kejaksaan  pun  dapat  memberikan pertimbangan hukum pada pemerintah lainnya. 2 Undang-Undang No. 16 Tahun  2019  Tentang Perkawinan.  Pasal 23 butir d menjelaskan adanya kewenangan  Jaksa  sebagai  Pengacara  Negara dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan kawin  yang  mempunyai  kedudukan  sama dengan pihak lainnya yang memiliki kewenangan  dalam  permohonan  pembatalan kawin. 27 3 Undang-Undang No. 40 Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas  Dalam  hal  ini,  Pasal  146  ayat  (1)  huruf  a menyatakan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan  permohonan  pada  Pengadilan Negeri  untuk  membubarkan  Perseroan  Terbatas yang  melakukan  perbuatan  tidak  sesuai  dengan kaidah  hukum.  Apabila  melihat  pada  rumusan tersebut,  jelas  terlihat  bahwa  Jaksa  dalam  hal tersebut adalah sebagai Pengacara Negara. 28 4 Undang-Undang No. 37 Tahun  2004    Tentang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang  Bahwa  dijelaskan  dalam  Pasal  2  ayat  (2), Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan kepailitan yang menyangkut
dengan kepentingan negara/kepentingan rakyat banyak. 29 5 Undang-Undang No. 13 Tahun  2016  Tentang Paten  Pasal  132  ayat  (4)  menyatakan  bahwa  Jaksa dapat  mengajukan  gugatan  penghapusan  paten dan lisensi wajib pada Pengadilan Niaga.
6 Undang-Undang No. 20  Disebutkan  dengan  jelas  dalam  UNDANG-
27 Mardiyah  and  Azhari  Yahya,  “Kewenangan  Kejaksaan  Dalam  Mengajukan  Permohonan  Pembatalan Perkawinan (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar),” LEGITIMASI VII, no. 1 (2018): 118.
28 I  Bagus  Putra  Gede  Agung,  “Kewenangan  Kejaksaan  Mengajukan  Permohonan  Pembubaran  Perseroan Terbatas,” Jurnal Kertha Semaya 8, no. 6 (2020): 870.
29 Yenny  Febrianty,  “Kejaksaan  Sebagai  Pemohon  Dalam  Mengajukan  Kepailitan,” PAJOUL  (Pakuan  Justice Journal Of Law) 1, no. 2 (2020): 37.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 125-142 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi UNDANG  ini,  bahwa  Jaksa  Pengacara  Negara dapat  melakukan  gugatan  secara  perdata  terkait dengan kerugian negara (Pasal 32).  Jaksa  Pengacara  Negara  dapat  melakukan gugatan pada ahli warisnya atas kerugian negara yang  mana  terdakwanya  telah  dinyatakan meninggal dunia (Pasal 33).
 Pasal  38B  dan  Pasal  38C,  yakni  mengenai perampasan  harta  benda  milik  terdakwa  (Pasal 38B)  dan  perampasan  harta  benda  milik terpidana  dan/atau  ahli  warisnya  (Pasal  38C). Dalam  kedua  rumusan  pasal  tersebut,  Jaksa dapat  melakukan  gugatan  perdata  baik  pada terpidana maupun pada ahli warisnya. 7 Undang-Undang No. 20 Tahun  2016  Tentang Merk dan Indikasi Geografis
 Dalam  rumusan  Pasal  76  ayat  (1),  mengatakan bahwa  Jaksa  dapat mengajukan gugatan pembatalan Merk dengan alasan demi kepentingan umum/negara. 8 Undang-Undang No. 28 Tahun  2004  Tentang Yayasan  Apabila  pengangkatan,  pemberhentian  atau penggantian  Pengurus  dilakukan  tidak  sesuai dengan  ketentuan  Anggaran  Dasar,  maka  atas permohonan yang berkepentingan atau permintaan Kejaksaan, Pengadilan dapat
membatalkannya  dalam  jangka  waktu  paling lambat  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan (Pasal 46 ayat 2)). 9 Peraturan  Presiden  RI Nomor  29  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas Peraturan Presiden Nomor  38  Tahun  2010 Tentang  Organisasi  dan Tata  Kerja  Kejaksaan RI  Pasal  24  (1)  :  Jaksa  Agung  Muda  Perdata  dan Tata  Usaha  Negara  mempunyai  tugas  dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan  di  bidang  perdata  dan  tata  usaha negara.
 Pasal  24  (2)  :  lingkup  bidang  perdata  dan  tata usaha  negara  sebagaimana  ayat  1  meliputi penegakan hukum, bantuan hukum,
pertimbangan  hukum,  dan  tindakan  hukum  lain
kepada  negara  atau  pemerintah  meliputi lembaga/ badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah  dibidang  perdata  dan  tata  usaha negara  untuk  menyelamatkan,  memulihkan kekayaan/keuangan negara, menegakkan kewibawaan  pemerintah  dan  negara  serta memebrikan pelayanan hukum kepada masyarakat. 10  Peraturan  Jaksa  Agung Republik Indonesia Nomor : Per- 025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan  Penegakan Hukum, Bantuan Hukum,  Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan  Hukum  Di Bidang  Perdata  Dan Tata Usaha Negara
 Petunjuk  Pelaksanaan  ini  merupakan  pedoman bagi  Pejabat  dan  Jaksa  Pengacara  Negara  di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk melaksanakan  wewenang,  tugas  dan  fungsi Penegakan Hukum, Bantuan
Hukum, Pertimbangan  Hukum,  Tindakan  Hukum  Lain dan  Pelayanan  Hukum  di  Bidang  Perdata  dan Tata Usaha Negara. 10  Hasil Rapat Pleno Kamar  Perdata  MARI tanggal 19-20 Desember  2013  yang menetapkan bahwa Jaksa sebagai Jaksa Pengacara negara berwenang mewakili BUMN/BUMD sekalipun
berbentuk
PT. Persero.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 125-142 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## D. KESIMPULAN
Kedudukan  Kejaksaan  dalam  sistem  ketatanegaraan  di  Indonesia  memang termasuk dalam ranah eksekutif, yakni sebagai alat pemerintah dalam menegakan hukum. Kejaksaan  memiliki  payung  hukum  sebagai  landasan  yuridis  dalam  menjalankan  segala hal  mengenai  kejaksaan  yakni  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2021  Tentang Kejaksaan. Posisi Jaksa sebagai Pengacara Negara diperkuat oleh  UNDANG-UNDANG Kejaksaan  Terbaru.  Menempatkan  posisi  Jaksa  Agung  selain  sebagai  Penuntut  Umum juga sebagai Pengacara Negara tertinggi di wilayah Republik Indonesia. Jaksa Pengacara Negara  dalam  menjalankan  kewenanganya  harus  memiliki  surat  kuasa  khusus  untuk bertindak  untuk  dan  atas  nama  negara  baik  di  luar  maupun  dalam  pengadilan.  Jaksa Pengacara  Negara  mewakili  pemerintah  atau  kepentingan  umum  baik  posisi  sebagai penggugat maupun tergugat dilakukan diluar maupun di dalam seluruh lingkup peradilan di  Indonesia.  Kewenangan  Jaksa  dalam  hal  bertindak  sebagai  Pengacara  Negara  hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam surat kuasa khusus. Diharapkan peran jaksa sebagai pengacara  negara  dapat  berjalan  sesuai  dengan  fungsi,  wewenang,  serta  tugasnya  yang berdasar  kepada  surat  kuasa  khusus  yang  diperintahkan  untuk  itu.  Lewat  aturan terbarunya, yakni UNDANG-UNDANG No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan mampu menguatkan  eksistensi  Jaksa  sebagai  Pengacara  Negara  secara  yuridis.  Hal  tersebut merupakan  suatu  respon  atas  semakin  kompleksnya  sistem  penegakan  hukum  dalam dinamika ketatanegaraan.
Jaksa  sebagai  Pengacara  Negara  bertindak  lewat  kuasa  khusus  untuk  dan  atas nama negara baik di dalam maupun luar persidangan serta permasalahan ketatanegaraan lainnya.  Dalam  pemaknaan,  Jaksa  memiliki  tugas  dan  kewenangan  pula  dalam  bidang Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara.  Tugas  tersebut  dapat  dilihat  dari  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  memberikan  kewenangan  kepada  Jaksa  untuk  bertindak sebagai  Pengacara  Negara  untuk  melakukan  gugatan  ataupun  permohonan  pada pengadilan  dengan  memperhatikan  permasalahan  dan  kompetensinya  guna  kepentingan umum  dan  atau  pencegahan/pengembalian  kerugian  negara.  Selain  itu,  Jaksa  sebagai Pengacara  Negara  juga  memiliki  kewengan  untuk  beracara  di  seluruh  pengadilan  yang berada di luar dan di dalam Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Bachtiar. Metode Penelitian Hukum . UNPAM PRESS, 2018.
DATUN), Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM. H . Kejaksaan Agung Republik Indonesia, n.d.
Effendy,  Marwan. Kejaksaan  Republik  Indoneisa .  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, 2005.
———. Kejaksaan  RI:  (Posisi  Dan  Fungsinya  Dari  Perspektif  Hukum) .  Bandung:  PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
Fajri, Em Zul, and Ratu Aprillia Senja. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Karangan . Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Indonesia,  Kejaksaan  Agung  Republik.  “Lima  Windu  Sejarah  Kejaksaan  Republik Indonesia.” Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985.
Mahendra, Yusril Ihza. Kedudukan Kejaksaan Agung Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensil  Di  Bawah  UNDANG-UNDANGD .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2012.
Rahardjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum . Bandung: Sinar Baru, 1987.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
Surachman,  RM.,  and  Andi  Hamzah. Jaksa  Di  Berbagai  Negara,  Peranan  Dan Kedudukannya . Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

## Jurnal :
Agung, I Bagus Putra Gede. “Kewenangan Kejaksaan Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas.” Jurnal Kertha Semaya 8, no. 6 (2020): 870.
Aiba,  Brando,  Tommy  F.  Sumakul,  and  Grace  M.  Karwur.  “Kedudukan  Dan  Kemandirian Kejaksaan  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia.” Lex  Administratum IX, no. 2 (2021): 210.
Amaliyah,  Ainul,  and  Istiqamah.  “Eksistensi  Jaksa  Sebagai  Pengacara  Negara  Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.” Alauddin Law Development Journal (ALDEV) 3, no. 1 (2021): 361.
Febrianty,  Yenny.  “Kejaksaan  Sebagai  Pemohon  Dalam  Mengajukan  Kepailitan.” PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law) 1, no. 2 (2020): 37.
Ghonu,  Ismail.  “Independensi  Kejaksaan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia.” Justitia Et PaxJurnal Hukum 31, no. 2 (2015): 12.
Mardiyah,  and  Azhari  Yahya.  “Kewenangan  Kejaksaan  Dalam  Mengajukan  Permohonan Pembatalan  Perkawinan  (Suatu  Penelitian  Di  Kabupaten  Aceh  Besar).” LEGITIMASI VII, no. 1 (2018): 118.
Mufrohim,  Ook,  and  Ratna  Herawati.  “Independensi  Lembaga  Kejaksaan  Sebagai  Legal Structure  Di  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  (Criminal  Justice  System)  Di  Indonesia.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 3 (2020): 382.
Rosita,  Dian.  “Kedudukan  Kejaksaan  Sebagai  Pelaksana  Kekuasaan  Negara  Di  Bidang
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 125-142 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Penuntutan  Dalam  Strukstur  Ketatanegaraan  Indonesia.” Ius  Constituendum 3,  no.  1 (2018): 34–35.
Rudianto. “Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara DalamPrespektif Penegakan Hukum Di Indonesia.” Jurnal Cakrawala Hukum 6, no. 1 (2015): 100.
Sinulingga,  Widha.  “Kedudukan  Lembaga  Kejaksaan  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Di Indonesia.” Universitas Islam Indonesia, 2016.
Wicaksana,  Dio  Ashar.  “Kedudukan  Kejkasaan  RI  Dalam  Sistem  Hukum  Tata  Negara Indonesia.” Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2013): 7–8.
Yusuf, Muhammad, Slamet Sampurno, Muhamad Hasrul, and Muhammad Ilham Arisaputra. “Kedudukan  Jaksa  Sebagai  Pengacara  Negara  Dalam  Lingkup  Perdata  Dan  Tata  Usaha Negara.” Jurnal YUSTIKA 21, no. 2 (2018): 12

## Peraturan Perundang-undangan :

## Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2021  Tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merk  dan  Indikasi Geografis
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  38  Tahun  2010  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan  Penegakan  Hukum,  Bantuan  Hukum,  Pertimbangan  Hukum,  Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

## Website/Internet :
Fauzi. “Menguatkan Peran Kejaksaan.” antaranews, 2021.
Mardatillah,  Aida.  “Mengulas  Tugas  Dan  Fungsi  Jakaa  Pengacara  Negara.” hukumonline.com, 2022.
MYS. “Bahasa Hukum: Jaksa Pengacara Negara.” hukumonline.com, 2014.