## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 19, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENGGELAPAN DAN PENIPUAN DANA UMROH OLEH BIRO PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMROH PT.NABILA TRAVEL DI KOTA MEDAN
Oleh:

## Enjang

## Abstract
The  rise  of  fraudulent  umrah  funds  by companies  that  organize  Umrah  trips  is inseparable  from  the  role  of  the  government  as the  party  that  gives  business  permits  and  is  the party  responsible  for  supervising  the  conduct  of business  activities  carried  out  by  the  Bureau  of Organizing Umrah Worship Travels.
Based  on  the  results  of  the  study,  it  was  found that the regulation of fraud and embezzlement of prospective  Umrah  pilgrims  in  Indonesian legislation, there are at least three relevant laws, namely  Law  No.  1  of  1956  concerning  the Criminal  Code,  Law  No.  8  of  1999  concerning Consumer  Protection  and  Law  No.  13  of  2008 concerning  the  Implementation  of  Hajj  and Umrah  services.  The  cause  of  the  fraud  and fraud  of  Umrah  funds  by  PT.  Nabila  Putra Mandiri  is  an  encouragement  in  the  suspect  to fulfill  unlimited  desires  (lusts)  and  a  culture  of people who are trustworthy and tempted by lure that  is  profitable.  The  government  policy prevented  the  embezzlement  of  pilgrimage pilgrimage  funds  by  the  umroh  travel  organizer bureau,  namely  by  making  a  new  policy  in  the system  of  Hajj  and  Umrah  administration through  the  Integrated  Umrah  Supervision Information  System  and Special  Hajj  which was based on electronics.
Keywords : Criminology
analysis,
embezzlement, Fund Umrah.
Abstrak Maraknya penipuan dana umroh oleh perusahaan  penyelenggara  perjalanan  umroh tidak  terlepas  dari  peran  pemerintah  sebagai pihak  yang  memberi  izin  usaha  dan  sebagai pihak  yang  bertanggungjawab  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kegiatan usaha  yang  dilakukan  Biro  Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh.
Pengaturan  penipuan  dan  penggelapan  dana calon jamaah umroh dalam perundang- undangan  di  Indonesia,  paling  tidak  terdapat tiga undang-undang yang relevan, yaitu Undang-Undang  No.  1  Tahun  1956  tentang KUHP,  Undang-Undang  No.  8  tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Undang- Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan  Ibadah  haji  dan  Umroh. Penyebab terjadinya penggelapan dan penipuan dana  umroh  oleh  PT.  Nabila  Putra  Mandiri adalah  dorongan  dalam  diri  tersangka  untuk memenuhi  hasrat  (hawa  nafsu)  yang  tidak terbatas  dan  budaya  masyarakat  yang  mudah percaya  dan  tergiur  dengan  iming-iming  yang menguntungkan. Kebijakan pemerintah mencegah  terjadinya  penggelapan  dana  calon jamaah umroh oleh biro penyelenggara perjalanan  umroh,  yaitu  dengan  membuat kebijakan  baru  dalam  sistem  penyelenggaraan haji  dan  umroh  melalui  Sistem  Informasi Pengawasan  Terpadu  Umroh  dan  Haji  Khusus yang dibangun berbasis elektronik.
Kata  Kunci :    Kriminologi,  Penggelapan,  Dana Umroh.

## I. Pendahuluan

## A.  Latar Belakang
Bagi  umat  Islam  ibadah  haji  adalah suatu kewajiban bagi mereka yang telah mampu baik  dari  segi  finansial  maupun  fisik.  Ibadah  ini merupakan  pelaksanaan  dari  rukun  Islam  yang kelima.
Seseorang
dinyatakan telah menyempurnakan keislamannya bila telah mampu  melaksanakan  ibadah  haji.  Ibadah  haji

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
wajib  dikerjakan  dengan  segera,  jika  seseorang sudah  mampu  secara  fisik  maupun  finansial maka  ia  harus  segera  mendaftarkan  diri  untuk mengikuti ibadah haji. 1
Tingginya  animo  umat  Islam  untuk menunaikan  ibadah  haji  menyebabkan  proses pemberangkan calon jemaah haji harus menunggu  lama  sesuai  dengan  daftar  tunggu yang  ditetapkan  oleh  Departemen  agama.  Hal ini  dikarenakan  terbatasnya  quota  jamaah  haji yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  Arab  Saudi. Akibatnya, kebanyakan orang Indonesia saat ini memilih  untuk  melaksanakan  ibadah  umroh sembari menunggu waktu keberangkatan ibadah haji tiba. Hal ini dikarenakan daftar masa tunggu  calon  jamah  haji  di  Indonesia  sangatlah lama  berkisar  8  (delapan)  sampai  dengan  12 (dua belas) tahun.
Pelaksanaan  ibadah  umroh  berbeda
dengan penyelenggaraan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah umroh tidak ada pembatasan  quota,  sehingga  calon  jamaah umroh  dapat  menunaikan  ibadah  umroh  kapan saja  sesuai  dengan  waktu  yang  diinginkan. Lamanya  daftar  tunggu  pemberangkatan  calon jamah  haji  menyebabkan  sebagian  calon jamaah  haji  beralih  untuk  menunaikan  ibadah umroh  yang  diselenggarakan  oleh  biro  atau travel penyelenggara umroh.
Meningkatnya  minat  masyarakat  untuk melaksanakan ibadah umroh kemudian dimanfaatkan  oleh  sekelompok  orang  sebagai ajang  bisnis.  Sehingga  biro  atau travel penyelenggara  Perjalanan  Umroh  bermuncullan
1 Mochamad  Saleh  dan  Shanti  Wahyuni, Tata  Cara Haji  Dan  Umrah  Yang  Benar ,  Ragam  Media,  Yogyakarta, 2015, hal. 11
seperti jamur di musim hujan. Dilihat dari aspek bisnis,  banyaknya  biro  perjalanan  umroh menyebabkan  terjadinya  persaingan  diantara pelaku usaha biro perjalanan umroh. Biaya lebih murah  dengan  fasilitas  yang  lebih  istimewa biasanya menjadi bagian promosi yang ditawarkan kepada calon jamaah.
Sayangnya  masyarakat  sangat  mudah tergiur  dengan  promosi  dan  iklan  yang ditawarkan,  sehingga  terkadang  menghilangkan nalar  berpikir  yang  logika.  Berniat  untuk berangkat  menunaikan  ibadah  umroh  dengan biaya  murah,  banyak  masyarakat  akhirnya menjadi korban penipuan dan penggelapan oleh sejumlah travel perjalanan umroh.
Di  tahun  2017,  masyarakat  dikejutkan dengan  terungkapnya  kasus  penipuan  dan penggelapan dana umroh oleh biro penyelenggara first  travel .  Biro  perjalanan  first travel  menawarkan  biaya  yang  begitu  murah, yaitu  sebesar  Rp.14.5jt.  Biaya  tersebut  dan sangat  jauh  berbeda  jika  dibandingkan  dengan biaya  perjalanan ibadah  umroh  yang  ditetapkan oleh  biro  penyelenggara  umroh  lainnya,  yakni sebesar Rp. 20 juta.
Kasus penipuan dan penggelapan dana umroh oleh first travel bukanlah pertama kalinya terjadi,  kasus  serupa  sebelumnya  juga  pernah terjadi  di  kota Medan.  Pada  tahun  2015,  Nabila Khadijah  Khairun  (tersangka)  dilaporkan  ke Polda  Sumut,  karena  melarikan  uang  jamaah sebesar  Rp.  7.7  miliar.  Nabila  merupakan pemilik  PT.  Nabila  Putra  Mandiri,  modus penipuan  yang  dilakukan  oleh  Nabila  dengan cara  mendatangi  sejumlah  perusahaan  travel

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
umroh  dan  menawarkan  tiket  murah  yang  jauh di bawah harga normal. 2
Kasus  penipuan  yang  belakang  ini menjadi  topik  hangat  di  kota  Medan  adalah penipuan  jamaah  umroh  oleh  travel Abu  Tours.
Setidaknya  2700  orang  calon  jamaah  umroh menjadi korban penipuan bos travel Abu  Tours .
Beberapa kasus penipuan oleh Biro
Penyelenggara Perjalanan Umroh, dapat diuraikan sebagai berikut: Tabel. 1. Kasus Penipuan dan Penggelapan Dana Umroh N o Nama Perusahaan Korban Kerugian Keterangan 1 First Travel 50.000 848 miliar Vonis  20  thn  & Proses banding 2 Abu Tours 27.000 tidak diketahui Penyidikan 3 PT. SBL Bandung 12.845 300 miliar Proses hukum 4 PT. UHNT Solo 1800 38 Miliar Proses hukum 5 PT. Religi Sukses 144, jt Vonis 2 Thn PN. Surabaya 6 PT. Baitullah 1,7 miliar Vonis 2 thn 3 bln PN. Baturaja 7 PT. Lintas Sukses 40 miliar Vonis 17 thn 8 Windarti - - Vonis  2  thn  PN. Jakut. 9 Bambang Sumitro - - 10 bln penjara
Dari  bebepara  kasus  penipuan  dana jamaah  umroh  di  atas,  diketahui  bahwa kejahatan  penipuan  terhadap  calon  jamaah umroh sebagian besar dilakukan oleh perusahaan  (korporasi)  Biro  Penyelenggaran Perjalanan  Umroh.  Selain  itu,  dalam  menjerat korbannya  perusahaan  biasanya  menawarkan paket  umroh murah  kepada  para  calon jamaah. Namun,  permasalahan  ini  tidaklah  terjadi
2 Sumut Pos. 11 Jamah Umroh Laporkan Bos Travel Nafisah.
4 April 2018, diakses melalui: https://sumutpos.co.id,  tanggal  25  November  2018.  Pukul. 21. 45. Wib.
sesederhana yang dibayangkan. Dalam pelaksanaan  kegiatan  usahanya,  perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umroh tentunya  terlebih  dahulu  memperoleh  izin  dari pemerintah dan sekaligus mendapat pengawasan dari pemerintah.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat dipahami  bahwa  maraknya  penipuan  dana umroh oleh perusahaan penyelenggara perjalanan  umroh  tidak  terlepas  dari  peran pemerintah  sebagai  pihak  yang  memberi  izin usaha dan sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan
pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kegiatan usaha  yang  dilakukan  Biro  Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh.
Fenomena maraknya penipuan dan penggelapan dana umroh yang terjadi dimasyarakat, khususnya di kota Medan haruslah  menjadi  perhatian  serius  pemerintah. Upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  harus segera  dilakukakan,  sehingga  tidak  lagi  muncul korban di tengah masyarakat.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, penulis  tertarik  meneliti  permasalahan  lebih lanjut  mengenai  penipuan  dan  penggelapan dana  umroh  dalam  perspektif  kriminologi,  yang bertujuan  untuk  mengetahui  faktor  penyebab terjadinya  penipuan  dan  penggelapan  dana calon  jamaah  umroh  oleh  perusahaan  travel umroh, dengan judul tesis: “Analisis Kriminologi  Kejahatan  Penggelapan  dan
Penipuan Dana Umroh Oleh Biro
Penyelengara  Perjalanan  Ibadah  Umroh  PT. Nabila Travel Di Kota Medan”.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## B.  Permasalahan
Adapun  rumusan  permasalahan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan  dan  penggelapan  dalam  peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2.  Apakah faktor penyebab terjadinya penggelapan dan penipuan dana umroh oleh biro penyelenggara perjalanan ibadah umroh PT. Nabila Putra Mandiri?
3.  Bagaimana  kebijakan  pemerintah  dalam mencegah  dan  menanggulangi  terjadinya penipuan  dan  penggelapan  dana  calon jamaah  umroh  oleh  biro  penyelenggara perjalanan umroh?

## C.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  pada  jenis penelitian  yuridis  normatif  dan  empiris.  Melalui pendekatan  yuridis  normatif  dapat  diketahui apakah  undang-undang,  asas-asas,  konsep hukum,  dan  peraturan  perundangan  yang berlaku  saat  ini  telah  mendukung  upaya pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan penipuan  dan  penggelapan  dana  umroh  oleh Biro  Penyelenggara  Perjalanan  Umroh  PT. Nabila Putri Mandiri.
Penelitian  hukum  normatif  bertujuan untuk  mengetahui  apakah  politik  kriminal  atau kebijakan kriminal yang dilakukan pemerintahan,  baik  itu  melalui  perumusan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum  melalui  sarana  penal  dan  upaya-upaya non  penal  telah  mampu  untuk  mencegah  dan menanggulangi terjadinya penipuan dan
penggelapan dana umroh oleh
Biro
Penyelenggara  Perjalanan  Umroh  PT.  Nabila Putri Mandiri.
Penelitian  yuridis  empiris  dilakukan  di wilayah Kota Medan, guna mengumpulkan data primer,  sebagai  upaya  untuk  mengumpulkan data-data yang valid mengenai objek permasalahan. Penelitian empiris dalam penelitian  ini  dilaksanakan  di  berbagai  instansi pemerintah  yang  relevan  dan  berkompetensi dalam memberikan keterangan-keterangan terkait  dengan  permasalahan  penelitian.  Di samping  itu,  juga  dilakukan  penelitian  di beberapa Biro Penyelenggara Perjalanan Umroh, dan juga masyarakat
Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  data  kualitatif.  Analisis data  kualitatif  adalah  upaya  yang  dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya,  mencari  dan  menemukan pola,  menemukan  apa  yang  penting  dan  apa yang  dipelajari  dan  memutuskan  apa  yang dapat diceritakan kepada orang lain.
II.  Pembahasan
A.  Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dalam Peraturan
Perundang-Undangan Di Indonesia 1.  Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP
Penipuan  berasal  dari  kata  tipu,  yang berarti  perbuatan  atau  perkataan  yang  tidak jujur, bohong, atau palsu dengan maksud untuk menyesatkan,  mengakali,atau  mencari  untung. Sedangkan penipuan sendiri berdasarkan Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  merupakan proses,  cara,  atau  perbuatan  melakukan  tipu, atau mengecoh kepada orang lain. 3
3 S.  Ananda, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , Kartika, Surabaya, 2009,  hal 364

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Penipuan Bedrog  (Oplichting) ,  title  XXV buku  II  KUHP  berjudul “Bedrog” yang  berarti penipuan  dalam  arti  luas,  sedangkan  Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “oplicthing” yang berati penipuuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari  titel  tersebut  memuat  tindak  pidana  lain yang  bersifat  penipuan  dalam  arti  luas.  Dalam arti  luas,  penipuan  adalah  kebohongan  yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti  hukum  yang  lebih  dalam,  detil  jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum.
Perbuatan  memanipulasi  keterangan  untuk mencari  keuntungan  melalui  media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan  yang  ada  dalam  delik  penipuan seperti  yang  tertuang  dalam  Pasal  378  KUHP dan Pasal 379a KUHP.
Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk  penipuan  yang  dirumuskan  Dalam  20 Pasal.  Diantara  bentuk-bentuk  penipuan  itu memilki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai  penipuan  adalah  yang  dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP :
Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain  secara  melawan  hukum  dengan memakai  nama  palsu  atau  martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau  supaya  memberi  hutang  maupun menghapus  piutang,  diancam,  karena penipuan,  dengan  pidana  penjara  paling lama 4 (empat) tahun.
Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah  suatu  definisi  melainkan  hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya  dapat  dipidana.  Unsur-unsur  tindak
pidana  penipuan  dalam  Pasal  378  KUHP, diantaranya adalah: 4
a. Unsur  subjektif  :  “dengan  sengaja  atau dengan maksud”
1)  Menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain.
2)  Dengan cara melawan hukum
b. Unsur objektif :
1)  Membujuk  atau  menggerakkan  orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang; atau
2)  Membujuk  atau  menggerakkan  orang lain membuat hutang; atau
3)  Membujuk  atau  menggerakkan  orang lain meniadakan hutang.
Membujuk  atau  menggerakan  orang  lain itu dilakukan dengan menggunakan : 5
a.  nama palsu atau keadaan palsu;
b.  akal cerdik atau tipu muslihat;
c.  rangkaian kebohongan.
Penggunaan nama palsu yaitu, penggunaan  yang  bukan  nama  sendiri,  tetapi nama  orang  lain,  bahkan  penggunaan  nama yang tidak memiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam anam ini termasuk  juga  nama  tambaham  dengan  syarat yang  tidak  dikenal  oleh  orang  lain.  Sedangkan keadaan palsu adalah pernyataan dari seseorang,  bahwa  ia  ada  dalam  suatu  keadaan tertentu,  keadaan  mana  memberi  hak-hak kepada  orang  yang  ada  dalam  keadaan  itu, misalnya  :  seseorang  swasta  mengaku  sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN.
4 S.  R  Sianturi, Tindak  Pidana  Di  KUHP  Berikut Uraiannya , Alumni, Jakarta, 2002, hal. 622
5 R.Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal  demi Pasal , Bogor; Politiea, Bogor, 2010, hal. 261

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Adapun sarana atau alat dalam melakukan  penipuan  lainnya  adalah  dengan menggunakan  akal  cerdik  atau  tipu  muslihat. Tipu  muslihat  adalah  suatu  tipu  yang  demikian liciknya,  sehingga  seseorang  yang  berpikiran normal  dapat tertipu.  Suatu  tipu muslihat  sudah cukup,  asal  cukup  liciknya.  SR.  Sianturi menjelaskan, tipu  muslihat adalah suatu tindakan  yang  dapat  disaksikan  oleh  orang  lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan,  yang  dengan  tindakan  itu  si  penipu menimbulkan  suatu  kepercayaan  akan  sesuatu atau  pengharapan  bagi  orang  lain. 6 Misalnya, surat-surat  palsu,  memperlihatkan  barang  yang palsu adalah tipu muslihat.
Rangkaian  kebohongan,  bahwa  dalam perbuatan  ini  mensyaratkan  adanya  beberapa kata  bohong  yang  diucapkan,  suatu  kata bohong  saja  dianggap  tidak  cukup  sebagai  alat penggerak  ataupun  alat  bujuk.  Rangkaian  kata- kata  bohong  yang  diucapkan  secara  tersusun, hingga  merupakan  suatu  cerita  yang  dapat diterima  sebagai  sesuatu  yang  logis  dan  benar. Jadi  kata-kata  itu  tersusun  hingga  kata  yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Kesemua sarana atau alat pembujuk/penggerak dalam perbuatan penipuan tersebut  di  atas  dapat  digunakan  secara alternatif maupun secara komulatif.
Unsur  kesalahan  dalam  tindak  pidana penipuan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  378 KUHP,  dirumuskan  “dengan  maksud”.  Hal  ini berarti bahwa kesalahan dalam tindak pidana ini berbentuk  kesengajaan  ( dolus ).  Penggunaan kata  “dengan  maksud”  yang  ditempatkan  pada awal  kalimat  berfungsi  rangkap,  yaitu  baik
6 S. R Sianturi, Op.Cit ., hal. 634.
sebagai  pengganti  dari  kesengajaan  maupun sebagai pernyataan tujuan. 7
Sebagai unsur sengaja, maka tentunya si pelaku  (penipu)  menyadari  atau  menghendaki suatu  keuntungan  untuk  diri  sendiri  atau  orang lain. Bahkan si pelaku juga  menyadari ketidakberhakannya  atas  suatu  keuntungan yang  diperolehnya  tersebut.  Pelaku  juga menyadari  bahwa  sarana  yang  digunakannya adalah  suatu  kebohongan  yang  memperdaya korbannya.
Unsur  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  dalam  tindak  pidana  penipuan merupakan  unsur  yang  bersifat  formal.  Artinya, dalam  fungsinya  sebagai  tujuan  berarti  tidak harus  selalu  menjadi  kenyataan  keuntungan yang diharapkan itu. Hal yang terpenting adalah bahwa  pada  waktu  melakukan  kebohongan tersebut pelaku mengharapkan suatu keuntungan  yang  akan  diperolehnya  dari  pihak korban.
Ditentukannya  delik  penipuan  adalah untuk  melindungi  seseorang  dari  penipuan. Namun  yang  dilindungi  itu  tidaklah  termasuk seseorang  “yang  gampangan  percaya”  kepada “rayuan” si petindak. Dalam hal ini yang diambil ukurannya  adalah  apakah  dari  sekian  banyak yang  mendengar  itu  atau  jika  hal  itu  diutarakan kepada sekian banyak orang, lebih banyak yang percaya  atau  sebaliknya.  Dalam  hal  lebih banyak  yang  tidak  percaya,  maka  kepada  si pelaku tidak tepat diterapkan pasal ini.
Seperti halnya kebiasaan disuatu daerah, kendati  kebiasaaan  itu  kurang  baik, tetapi  perlu pula  diperhatikan  dalam  kaitannya  dengan
7 Ibid ., hal. 632

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penerapan  pasal  ini.  Misalnya  suatu  kebiasaan di  daerah  tertentu  untuk  menawarkan  barang daganganya kurang dari dua kali lipat dari harga jual  yang  sebenarnya  serta  diembeli  dengan mempromosikan  mutu  yang  melangit  dari dagangan itu, tidaklah dapat dipandang sebagai penipuan.
Buku  II  KUHP  memuat  berbagai  bentuk penipuan  yang  dirumuskan  dalam  20  Pasal. Delik  penipuan  dalam  KUHP  diawali  dari  Pasal 378  sampai  dengan  Pasal  392  KUHP.  Pasal 379 Tentang Pencurian Ringan, Pasal 380 Ayat (1)  Tentang  Pemalsuan  Nama  dan  Tanda  atas Suatu Karya atau Ciptaan Orang, Pasal 381 dan
382 Tentang Penipuan Terhadap Per-
asuransian,  Pasal  383  bis  Tentang  Persaingan Curang,  Pasal  383  Tentang  Penipuan  dalam Jual-Beli,  Pasal  383  bis  Tentang  Penipuan dalam  Penjualan  Beberapa  Salinan (copy) cognosement,  Pasal  384  Tentang  Penipuan dalam  Jual-Beli  dalam  Bentuk  Geprivillegeerd, Pasal  385  Tentang  Stellionat,  Pasal  386 Tentang  Penipuan  dalam  Penjualan  Bahan Makanan  dan  Obat,  Pasal  387 Penipuan  dalam pemborongan,  Pasal  388  Penipuan  Terhadap Penyerahan  Barang  untuk  Angkatan  Perang, Pasal  389  Tentang  Penipuan  terhadap  Batas Pekarangan,  Pasal  390  Tentang  Penyiaran Kabar  Bohong,  Pasal  391  Penipuan  dengan Memberikan  Gambaran  Tidak  Benar  Tentang Surat  Berharga,  Pasal  392  Tentang  Penipuan Nama,  Firma,  atau  Merek  atas  Barang Dagangan.

## 2.  Tindak  Pidana  Penggelapan  dalam KUHP
Penggelapan dalam Kamus Besar
Bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai  proses,
cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan)  yang  menggunakan  barang secara  tidak  sah.  Dapat  diuraikan  selanjutnya bahwa  penggelapan  dapat  dikatakan  sebagai perbuatan  merusak  kepercayaan  orang  lain dengan  mengingkari  janji  tanpa  perilaku  yang baik.
Lamintang dan Djisman Samosir
mengatakan  akan  lebih  tepat  jika  istilah penggelapan diartikan sebagai
“penyalahgunaan  hak”  atau  “penyalahgunaan kepercayaan”. Lebih lanjut, Van Haeringen yang dikutip Lamintang dan Djisman Samosir memberi  arti  pada  istilah “verduistering ”  atau “penggelapan”  itu  sebagai  “ geheel  donker maken ”  ataupun  sebagai  “ uitstralinc  van  licht beletten ”  yang  artinya  “membuat  segalanya menjadi gelap” atau “menghalangi memancarnya sinar”. 8
Lamintang  dalam  E.Y  Kanter  dan  SR. Sianturi  berpendapat  bahwa  arti  penggelapan yang pada dasarnya sama dengan uraian Pasal 372  KUHP.  Namun,  pada  penggelapan  adalah penyalahgunaan  hak  oleh  seorang,  yang kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya  unsur  melawan  hukum.  Penyebutan penyalahgunaan hak akan memberikan kemudahan  untuk  mengetahui  perbuatan  apa sebenarnya  yang  dilarang  dan  diancam  pidana dalam ketentuan tersebut. 9
Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan  Lamintang,  R.  Soesilo  memaknai
8 Lamintang  dan  Djisman  Samosir, Delik-Delik Khusus  (Kejahatan  yang  Ditujukan  Terhadap  Hak  Milik  dan Lain-Lain  Hak  yang  Timbul  dari  Hak  Milik) ,  Tarsito, Bandung,  1989, hal. 17
9 EY  Kanter  dan  SR.  Sianturi, Asas-asas  Hukum Pidana  Di  Indonesia  dan  Penerapannya ,  Storia  Grafika, Jakarta, 2002, hal. 95.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
“penggelapan”  sebagai  kejahatan  yang  hampir sama  dengan  pencurian  dalam  Pasal  362 KUHP.  Bedanya  ialah  bahwa  pada  pencurian barang  yang  dimiliki  itu  masih  berada  ditangan pencuri  dan  masih  harus  diambil  oleh  pelaku, sedang  pada  penggelapan  waktu  dimilikinya barang  itu  sudah  ada  ditangan  si  pembuat  dan tidak  diperoleh  dengan  jalan  kejahatan  atau melawan hukum. 10
Mengenai  tindak  pidana  penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai Pasal 377 KUHP, dengan demikian maka tindak pidana  penggelapan  adalah  suatu  perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 372 s/d  377  KUHP.  Tindak  pidana  penggelapan dalam  bentuk  pokoknya  disebutkan  sebagai berikut:
Barang  siapa  dengan  sengaja  dan dengan  melawan  hukum  memiliki  barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan  orang  lain  dan  berada  dalam kekuasaannya  bukan  karena  kejahatan, dipidana  karena  penggelapan,  dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda  sebesar-besarnya  sembilan  ratus rupiah.
Unsur  kesalahan  dalam  tindak  pidana penggelapan  adalah  kesengajaan  ( dolus ).  Hal ini  dapat  dilihat  secara  tegas  pada  penempatan kata “dengan sengaja” pada awal rumusan delik dalam pasal tersebut. Dengan demikian, pelaku menyadari  bahwa  dirinya  secara  melawan hukum  memiliki  sesuatu  barang.  Menyadari bahwa  barang  itu  adalah  dalam  kekuasaannya bukan karena kejahatan. Kejahatan penggelapan  dipandang  telah  sempurna  jika tindakan pemilikan itu sudah terjadi.
Penggelapan dalam KUHP, dapat dibedakan beberapa bentuk/jenis, yaitu: 11
a.  Penggelapan  dalam  bentuk  pokok  (Pasal 372).
b.  Penggelapan  dalam  bentuk-bentuk  yang diperberat (Pasal 374-375).
c.  Penggelapan ringan (Pasal 373).
d.  Penggelapan  dalam  kalangan  keluarga (Pasal 376).
Dimaksud  penggelapan  dalam  bentuk pokok  atau  penggelapan  biasa  yaitu  delik penggelapan  yang  diatur  dalam  Pasal  372 KUHP,  yang  di  dalamnya  mengandung  unsur- unsur  pokok  tindak  pidana  penggelapan,  yang meliputi: 12
a.  Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
1)  Perbuatan memiliki
2)  Sesuatu barang
3)  Seluruhnya  atau  sebagian  adalah  milik orang lain
4)  Yang  berada  dalam  kekuasaannya bukan karena kejahatan
5)  Secara melawan hukum.
b.  Unsur- unsur subjektif yaitu dengan sengaja.
Unsur-unsur  pokok  dari  tindak  pidana penggelapan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 372 KUHP adalah :
a.  Unsur-unsur Objektif
1)  Perbuatan memiliki
2)  Sesuatu barang
3)  Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4)  Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
11 Adami  Chazawi, Kejahatan  Terhadap  Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hal. 69. 12 S.R. Sianturi, Op.Cit. , hal. 146.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
b.  Unsur-unsur subjektif
Unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan  yang  diatur  dalam  Pasal  372 KUHP, terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur sengaja dan melawan hukum. Kesengajaan, menurut  Moeljatno  dalam  Zainal  Abidin Farid,  bahwa  yang  dimaksud  dengan kesengajaan  adalah  pengetahuan,  yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek pelaku  dengan  perbuatan  yang  dilakukan, maka  sesungguhnya  kesengajaan  hanya terdiri atas dua corak, yaitu sengaja sebagai
kepastian
dan sengaja sebagai kemungkinan. 13 Sedangkan  unsur  melawan hukum, berarti perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil. 14 B.  Faktor Penyebab Terjadinya
Penggelapan  Dan  Penipuan  Dana  Umroh Oleh  Biro  Penyelenggara  Perjalanan Ibadah Umroh PT. Nabila Putra Mandiri
Penipuan  dan  penggelapan  dana umroh  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara perjalanan  haji  dan  umroh  adalah  suatu kejahatan  penggelapan  dan  penipuan  yang hanya  dapat  dilakukan  oleh  orang-orang tertentu,  yakni  mereka  yang  membuka kegiatan  usaha  biro  perjalanan  umroh  dan haji  yang  memperoleh  izin  dari  Kementerian Agama Negara Republik Indonesia.
Mengenai penipuan
dan penggelapan  dana  umroh  yang  dilakukan oleh  PT.  Nabila  Putra  Mandiri,  dapat dikatakan  bahwa  modus  operandi  yang dilakukan  oleh  tersangka  dalam  melakukan
13 Zainal  Abidin  Farid, Hukum  Pidana  I ,    Sinar Grafika, Jakarta, 2001,  hal. 295.
14 Ibid ., hal. 241.
aksi  kejahatannya  cukup  rapi  dan  matang. Tersangka  dalam  hal  ini  memanfaatkan banyak  biro  penyelenggara  perjalanan  haji dan  umroh  untuk  dijadikan  sebagai  target atau korban kejahatannya.
Terkait dugaan penipuan dan penggelapan  yang  dilakukan  oleh  Nabilah Khadijah,  diketahui  bahwa  modus  penipuan yang dilakukan tersangka adalah:
Penawaran tiket umroh promo kepada  korban  seharga  satu  tiket Rp9  jutaan,  sementara  normalnya biaya  umroh  ketika  itu  sekitar  Rp14 jutaan.  Untuk  meyakinkan  korban, tersangka  menyarankan  agar  korban datang  terlebih  dahulu  ke  kantor tersangka  dan  melihat-lihat  kantor travelnya  di  daerah  Jalan  Marindal. Akhirnya,  korban  pun  percaya  dan mencoba  membeli  15  tiket  pesawat untuk keberangkatan jamaah umrohnya  pada  bulan  Ramadan tahun  2014.  Ternyata,  jamaahnya pun  berangkat  ke  Makkah  sesuai yang  dijanjikan.  Setelah  itu,  pada bulan Oktober 2014, tersangka kembali  menawarkan  paket  umroh kepada  dengan  harga  yang  tak  jauh berbeda  di  bawah  normal  untuk keberangkatan Januari, Februari, dan Maret  2015.  Total  tiketnya  sebanyak 750  kursi.  Jadi,  modus  awalnya tersangka  mengorbankan  uangnya terlebih dahulu untuk menutupi selisih harga 15 tiket pesawat yang di bawah harga normal. Setelah targetnya percaya, tersangka menawarkan  kembali  paket  umroh murah  dengan  jumlah  yang  lebih banyak. Pada penawaran ini tersangka
menyatakan bahwa terdapat batasan waktu harga promo, sehingga  targetnya  mau  tidak  mau percaya  dan  membeli  promo  yang ditawarkan oleh tersangka. 15
15 Keterangan  pelapor  pada  pembuatan  laporan di  Direktorat  Reskrimum  Poldasu  dengan  Nomor LP/031/I/2015/ SPKT III tertanggal 10 Januari 2015.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Modus  penipuan  dana  umroh  adalah
suatu bentuk kejahatan di bidang bisnis yang dilakukan oleh
perusahaan biro penyelenggara  perjalanan  haji  dan  umroh umumnya menggunakan skema bisnis ponzi. Skema  bisnis  ponzi  adalah  suatu  skema bisnis  yang  dicetuskan  oleh  Charles  Ponzi yang  menjadi  terkenal  pada  tahun  1920. Skema Ponzi didasarkan dari praktik arbitrasi dari  kupon  balasan  surat  internasional  yang memiliki  tarif  berbeda  di  masing-masing negara.
Keuntungan dari praktik ini kemudian dipakai untuk  membayar  kebutuhannya sendiri  dan  investor  sebelumnya.  Ponzi menyatakan bahwa uang yang diperoleh dari investasinya  akan  dikirimkan  ke  agen  di  luar negeri,  seperti  Italia,  di  mana  mereka membeli kupon tersebut.
Berdasarkan modus operandi terjadinya  tindak  pidana  penipuan  dana umroh oleh sejumlah biro perjalanan haji dan umroh,  dapat  diketahui  bahwa  penyebab terjadinya  penipuan  dana  jamaah  umroh antara lain adalah:
1. Meningkatnya Jumlah Jamaah Umroh di Indonesia
2. Umroh menjadi gaya hidup ( life style )
3. Karakter atau budaya masyarakat
4. Sistem  Penyelenggara  Haji  Dan Umroh (PHU) dan Lemahnya
Pengawasan  Kementerian  Agama

## Republik Indonesia.
C.  Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Mencegah
dan Menanggulangi Terjadinya  Penipuan dan  Penggelapan  Dana  Calon  Jamaah
Umroh Oleh Biro

## Penyelenggara Perjalanan Umroh
Berkenaan  dengan  penyelenggaraan perjalanan  ibadah  umroh,  pemerintah  telah menerbitkan  beberapa  peraturan  perundang- undangan  yang  menjadi  dasar  hukum  bagi penyelenggaraan  perjalanan  ibadah  umroh, diantaranya :
1.  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2008 tentang  Penyelenggaraan  Haji  serta perubahannya  melalui  Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji.
2.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun 2012  Tentang  Usaha  Perasuransian  dan
Peraturan  Menteri  Agama  (Permenag)
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh. Kebijakan Pemerintah mengatasi permasalahan haji dan umroh adalah dengan membuat  Sistem  Informasi  Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji Khusus (SIPATUH) dikembangkan  dalam  rangka  memperkuat fungsi pengawasan
penyelenggaraan
perjalanan  ibadah  umroh  di  Indonesia  dan perluasan cakupan pengawasan sejak pendaftaran  sampai  kepulangan.  Sistem  ini memuat sejumlah informasi, di antaranya:
a.  Pendaftaran jemaah umroh;
b.  Paket perjalanan yang ditawarkan PPIU;
c.  Harga paket;
d.  Pemantauan penyediaan tiket yang terintegrasi dengan maskapai penerbangan, dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
e.  Pemantauan akomodasi yang terintegrasi  dengan  sistem  muassasah
(badan  atau  yayasan  yang  didirikan sebagai  pengganti  syekh  jemaah  Haji  di Makkah) di Arab Saudi. Sistem Informasi
Pengawasan Terpadu  Umroh  dan  Haji  Khusus,  menurut peraturan  ini  juga  memuat  alur  pemesanan visa  yang  terintegrasi  dengan  Kedutaan Besar Saudi Arabia, validasi identitas jemaah yang  terintegrasi  dengan  Duk-capil  dan pemantauan  keberangkatan  dan  kepulangan yang  terintegrasi  dengan  Imigrasi.  Melalui Sistem  Informasi  Pengawasan  Terpadu Umroh  dan  Haji  Khusus,  maka  jemaah  akan memperoleh  nomor  registrasi  pendaftaran sebagai  bukti  proses  pendaftaran  yang dilakukan  sesuai  peraturan.  Artinya,  proses akhir  pendaftaran  adalah  keluarnya  nomor registrasi  umroh  (sejenis  nomor  porsi  dalam pendaftaran  ibadah  haji).  Dengan  nomor registrasi  ini,  jemaah  dapat  memantau proses persiapan keberangkatan yang dilakukan  oleh  PPIU,  mulai  dari  pengadaan tiket, pemesanan akomodasi, hingga penerbitan  visa.  Melalui  sistem  ini  jemaah dapat memonitor seluruh proses pengurusan perjalanan  ibadah  umroh  sejak  pendaftaran hingga kembali ke Tanah Air.
Adapun langkah-langkah dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dana umroh oleh Biro PPIU, antara lain:
1.  Penyuluhan pada masyarakat
2.  Penentuan standar biaya perjalanan umroh oleh biro PPIU
3.  Pengawasan terhadap Biro PPIU

## III.  Penutup

## A.  Kesimpulan
1.  Memperhatikan  pengaturan  pidana  penjara dan  pelatihan  kerja  sebagai  sanksi  pidana terhadap  anak  yang  melakukan  tindak pidana  terdapat  pada  Pasal  71  sampai dengan  Pasal  78  UU  SPPA.  Penjatuhan sanksi  terhadap  anak  Pengaturan  penipuan dan penggelapan dana calon jamaah umroh dalam  perundang-undangan  di  Indonesia, paling  tidak  terdapat  tiga  undang-undang yang  relevan,  yaitu  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1956  tentang  KUHP,  Undang- Undang  No.  8  tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  dan  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2008  Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umroh.
2.  Faktor  penyebab  terjadinya  penggelapan dan  penipuan  dana  umroh  oleh  biro penyelenggara  perjalanan  ibadah  umroh oleh  PT.  Nabila  Putra  Mandiri,  dibedakan dalam dua bentuk, yaitu internal pelaku dan eksternal  pelaku.  Faktor  internal  pelaku, yaitu adanya dorongan dalam diri tersangka untuk  memenuhi  hasrat  (hawa  nafsu)  yang tidak  terbatas  dan  ketidak  mampuan tersangka meraih mimpinya dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan dengan  tetap  mematuhi  aturan  hukum  atau secara sah ( legitimated means ). Sedangkan faktor  eksternal  pelaku  didorong  oleh beberapa  faktor,  yaitu  :  meningkatnya Jumlah Jamaah Umroh di  Indonesia sehingga  dimanfaatkan  menjadi  peluang bisni. Umroh menjadi gaya hidup ( life style ), sehingga  komunitas  umroh  tidak  lagi berasal dari kalangan atas, tetapi masyarkat menengah ke bawah. Karakter atau budaya

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
masyarakat  yang  mudah  percaya  dan tergiur dengan iming-iming
yang menguntungkan. Sistem Penyelenggara Haji Dan Umroh (PHU) yang belum baik dan Lemahnya Pengawasan Kementerian
Agama Republik Indonesia.
3.  Kebijakan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi  terjadinya  penipuan  dan penggelapan  dana  calon  jamaah  umroh oleh  biro  penyelenggara  perjalanan  umroh, yaitu  dengan  membuat  kebijakan  baru dalam  sistem  penyelenggaraan  haji  dan umroh melalui Sistem Informasi Pengawasan  Terpadu  Umroh  dan  Haji Khusus  yang  dibangun  berbasis  elektronik. Melakukan  kebijakan  baru  ini  maka  terjadi perluasan  cakupan  pengawasan,  yakni
mulai sejak pendaftaran sampai kepulangan,  yang  meliputi  :  a.  Pendaftaran jemaah  umroh;  b.  Paket  perjalanan  yang ditawarkan  PPIU;  c.  Harga  paket;  d.
Pemantauan penyediaan tiket yang terintegrasi dengan maskapai penerbangan, dan Pemantauan akomodasi yang
terintegrasi  dengan  sistem  muassasah (badan atau yayasan yang didirikan sebagai pengganti  syekh  jemaah  Haji  di  Makkah)  di
Arab Saudi.

## B.  Saran
1. Perlu  adanya  pembatasan Biro Penyelenggara Perjalanan Umroh oleh Kementerian Agama dan persyaratan  yang  lebih  ketat.  Hal  ini untuk memudahkan pengawasan oleh  Kementerian  Agama  terhadap Biro  PPIU,  baik  itu  yang  terdaftar maupun yang tidak terdaftar ( illegal ).
2.  Perlu  memberikan  informasi  kepada masyarakat  mengenai  standart  biaya perjalanan  ibadah  umroh  yang  resmi ditetapkan  oleh  Kementerian  Agama, sehingga masyarakat tidak mudah tergiur dengan promo-promo paket umroh murah.
3.  Perlu  penerapan  sanksi  yang  tegas terhadap  pelaku  tindak  pidana  penipuan dana umroh, sehingga menimbulkan efek jera  bagi  pelaku.  Dalam  hal  ini  vonis majelis  hakim  terhadap  bos  travel  umroh first travel sangat patut diapresiasi .

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Adami  Chazawi, Kejahatan  Terhadap  Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003.
EY  Kanter  dan  SR.  Sianturi, Asas-asas  Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya ,  Storia  Grafika,  Jakarta,
2002.
Lamintang  dan  Djisman  Samosir, Delik-Delik Khusus  (Kejahatan  yang  Ditujukan Terhadap  Hak  Milik  dan  Lain-Lain  Hak yang  Timbul  dari  Hak  Milik) ,  Tarsito, Bandung,  1989.
Mochamad  Saleh  dan  Shanti  Wahyuni, Tata Cara  Haji  Dan  Umrah  Yang  Benar ,
Ragam Media, Yogyakarta, 2015. R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-
Komentarnya  Lengkap  Pasal  demi Pasal , Bogor; Politiea, Bogor, 2010.
S.  Ananda, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , Kartika, Surabaya, 2009.
S.  R  Sianturi, Tindak  Pidana  Di  KUHP  Berikut Uraiannya , Alumni, Jakarta, 2002.
Sumut  Pos.  11  Jamah  Umroh  Laporkan  Bos Travel  Nafisah.  4  April  2018,  diakses

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
melalui:  https://sumutpos.co.id,  tanggal 25 November 2018. Pukul. 21. 45. Wib.
Zainal  Abidin  Farid, Hukum  Pidana  I ,    Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

## B.  Undang-Undang
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1946  Tentang KUHP.
Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2008
Tentang Penyelenggaran Haji.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2012
Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaran Ibadah Haji.
Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  18  Tahun 2015  Tentang  Penyelenggaraan  Ibadah Umroh.
Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang  Perubahan.  Peraturan  Menteri Agama  Nomor  18  Tahun  2015  Tentang Penyelenggaraan Ibadah .

## C.  Sumber Internet
Sumut  Pos.  11  Jamah  Umroh  Laporkan  Bos Travel  Nafisah.  4  April  2018,  diakses melalui: https://sumutpos.co.id ,  tanggal
25 November 2018. Pukul. 21. 45. Wib.