Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 9, No. 1 Juli 2017 ISSN: 2301-8879 Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna

## PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA SE-BALI
Desak Gede Yudi Atika Sari     Putu Kepramareni Ni Luh Gde Novitasari* Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati *E-Mail: luhgdenovitasari@yahoo.com
DiPublikasi: 31/07/2017 DOI: 10.22225.KR.9.1.325.15-29 Halaman: 15 - 29

## Abstract
Local governments in allocating funds with capital expenditure budgets in the form of APBD to add fixed as- sets. During this shopping area is used more for routineexpenditures are relatively less productive. The goal of the  research  is  to  find  out  whether  there  is  influence  of  economic  growth,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggarant (SiLPA) against the allocation of capital expenditure on district/city governments in Bali. The population in this study is the Government district/city in Bali which con- sists of 8 (eight) regencies and one  (1) year period 2012-2015 cities. This study uses secondary data  in  the form  of  Government  APBD  Report  Kabupaten/Kota  in  Bali.  Hypothesis  testing  in  this  study  using  multiple linear regression. The results of this research, namely economic growth, General Allocation funds, funds for a special allocation of funds and the result did not affect the allocation of capital expenditure, while the original revenue  area  and  the  rest  of  the  more  positive  against  the influential  budget financing  allocation  of  capital expenditures.
Keywords: Economic growth, income allocation fund, native speaking, funds for a special allocation of funds, the results, the rest of the financing of the budget, the allocation of more capital spending.

## Abstrak
Pemerintah  daerah  dalam  mengalokasikan  dana  dengan  bentuk  anggaran  belanja  modal  dalam  APBD  untuk menambah  aset  tetap.  Selama  ini  belanja  daerah  lebih  banyak  digunakan  untuk  belanja  rutin  yang  relatif kurang  produktif.  Tujuan  dari  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  pada  pemerintah  Kabupaten/Kota  se-Bali.  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali yang terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota periode tahun 2012-2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus tidak  berpengaruh  terhadap  alokasi  belanja  modal,  sementara  pendapatan  asli  daerah  dan  sisa  lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.
Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum,dana bagi hasil, dana alokasi khusus, sisa lebih pembiayaan anggaran, alokasi belanja modal.

## I.  PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  32  Tahun 2004,  otonomi  daerah  diartikan  sebagai  hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan  perundang-undangan.  Otonomi  daerah berlaku  efektif  mulai  1  Januari  2001  mempunyai
tujuan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan pelayanan umum daerah.
Kebijakan pemberian otonomi daerah  yang  luas, nyata  dan  bertanggung  jawab  kepada  daerah merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong  era  globalisasi  ekonomi  dengan memperkuat  perekonomian  daerah.  Konsekuensi logis  pelaksanaan  otonomi  daerah  berdasarkan  UU
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna Vol. 9, No. 1 Juli 2017
No.32  tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  dan UU  No.  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  Antar  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan  daerah.  Perubahan  tersebut  antara  lain perlunya  dilakukan  reformasi  anggaran,  khususnya reformasi APBD.
APBD  sebagaimana  yang  ada  dalam  Pasal  1 Ayat  (17)  UU  No.  33  Tahun  2004,  merupakan rencana  keuangan  tahunan  Pemerintah  Daerah  yang dibahas  dan  disetujui  oleh  Pemerintah  Daerah  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  dan ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah.  Oleh  karena itu,  untuk  menjalankan  pemerintahan  diharuskan menyusun  rencana  program  dan  kegiatan  yang dilaksanakan selama satu tahun ke depan, dan harus adanya  tujuan  tertentu.  APBD  merupakan  dasar pengelolaan  keuangan  daerah  yang  merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan  kepada  publik  dalam  masa  satu  tahun anggaran.
Tiga komponen APBD yaitu pendapatan daerah, belanja  daerah  dan  pembiayaan  daerah.  Jika komponen  ini  dilakukan  dengan  baik  maka  akan memberikan  dampak  yang  baik  pula  bagi perekonomian daerah. Halim (2008:100) menjelaskan  bahwa  Belanja  Daerah  dikelompokkan menjadi dua yaitu Belanja tidak langsung merupakan belanja  yang  dianggarkan  tidak  terkait  dengan pelaksanaan program kegiatan dan Belanja langsung merupakan  belanja  yang  dianggarkan  terkait  secara langsung  dengan  pelaksanaan  dan  program  seperti belanja modal.
Berdasarkan  PP  No.  71  Tahun  2010  Belanja Modal  adalah  pengeluaran  yang  dilakukan  dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah  aset  tetap  yang  memberikan  manfaat lebih  dari  satu  periode.  Belanja  modal  antara  lain belanja  modal  untuk  perolehan  tanah,  gedung  dan bangunan,  peralatan  dan  aset tak  berwujud.  Belanja modal  bertujuan  untuk  menyediakan  sarana  dan prasarana  fasilitas  publik  yang  dapat  menjadi penunjang  terlaksana  berbagai  aktivitas  ekonomi masyarakat.  Belanja  modal  mempunyai  pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan  akan  memiliki  daya  dalam  menggerakkan  roda perekonomian daerah.
Tingkat  pertumbuhan  ekonomi  menjadi  salah satu  tujuan  penting  pemerintah  daerah  maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah  Daerah  untuk  melakukan  pembangunan ekonomi  dengan  mengelola  sumber  daya  yang  ada dan  berbentuk  pola  kemitraan  dengan  masyarakat untuk  menciptakan  lapangan  pekerjaan  baru  yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi  dalam  daerah  tersebut  (Suratno,  2010). Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  salah satu  faktor  yang  sangat  mempengaruhi  alokasi belanja modal. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004,
salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  adalah Pendapatan  asli  Daerah  terdiri  dari  hasil  pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas  pelayanan  publik  semakin  membaik. Pemerintah  daerah  yang  berhasil  menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan  rakyat tidak  terlepas  dari  pengelolaan APBD  secara  efektif  dan  efesien  (Wandira,  2012). Pemerintah  Daerah  harus  mampu  mengalokasikan anggaran  belanja  modal dengan  baik  karena  belanja modal merupakan salah satu keberhasilan Pemerintah  Daerah  untuk  memberikan  pelayanan kepada  publik.  Darwanto  dan  Yustikasari  (2007) menyatakan  bahwa  pemanfaatan  anggaran  belanja seharusnya  dialokasikan  untuk  hal-hal  yang produktif misalnya untuk pembangunan. Penerimaan daerah  seharusnya  dialokasikan  untuk  pelayanan publik.
Setiap  daerah  memiliki  kemampuan  keuangan yang  tidak  sama  dalam  mendanai  kegiatan- kegiatannya,  hal  ini  menimbulkan  ketimpangan fiskal  antara  satu  daerah  dengan  daerah  lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal Pemerintah  mengalokasikan  dana  yang  bersumber dari APBD untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan kegiatan. UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 10  menyatakan  bahwa  sumber-sumber  pembiayaan untuk  pembangunan  daerah  antara  lain  berasal  dari PAD  dan  Dana  Perimbangan  yang  diterima  oleh daerah-daerah  dari  pemerintah  pusat.  Dana Perimbangan  itu  sendiri  terdiri  dari  Dana  Alokasi Umum  (DAU),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  dan  Dana Alokasi  Khusus  (DAK).  Dana  Alokasi  Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang  disalurkan  ke  Pemerintah  Daerah  untuk mengatasi  kesenjangan  keuangan  antar  daerah  dan meningkatkan  pelayanan  kepada  publik  sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal. Fungsi  DAU  sebagai  pemerataan  kapasitas  fiskal (Darise,  2008).  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  merupakan dana  yang  berasal  dari  APBN,  yang  dialokasikan kepada  daerah  berdasarkan  angka  presentase  untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan  kegiatan.  DBH  bersumber  dari  pajak dan sumber daya alam. Dana dari Pemerintah Pusat digunakan  Pemerintah  Daerah  secara  efektif  dan efesien  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada publik sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan  belanja  modal.  Pengalihan  dana diwujudkan  bentuk  dana  perimbangan  yaitu  Dana Alokasi  Khusus  (DAK).  Berdasarkan  UU  No.  33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang  berasal  dari  APBN  yang  dialokasikan  kepada daerah  untuk  membantu  membiayai  kebutuhan tertentu.  Dana  Alokasi  Khusus  dipergunakan  untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
pendidikan,  kesehatan,infrastruktur,  kelautan  dan perikanan,  pertanian,  prasarana  pemerintah  daerah, serta  lingkungan  hidup.  Pemanfaatan  DAK diarahkan  pada  kegiatan  investasi  pembangunan, pengadaan,  peningkatan  dan  perbaikan  sarana  dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang dan tidak termasuk penyertaan modal.
Selain  dari  PAD  dan  transter  dari  pusat  untuk membiayai  kegiatannya,  pemerintah  daerah  juga dapat  memanfaatkan  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran  (SiLPA)  tahun  sebelumnya.  Menurut  PP No.  71  Tahun  2010  SiLPA  merupakan  selisih  lebih antara  realisasi  pendapatan  dan  belanja,  serta penerimaan  dan  pengeluaran  pembiayaan  dalam APBD  selama  satu  periode  pelaporan.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  SiLPA  merupakan  salah satu  sumber  pendanaan  belanja  modal.  Namun  hal ini  bertentangan  dengan  penelitian  Fakhunnizar
(2014) yang menyebutkan bahwa SiLPA
berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

## II.  TINJAUAN PUSTAKA

## A.  Tijauan Pustaka
1.  Teori Agen
Teori  keagenan  menurut  Jensen  dan  Meckling (1976)  dalam  Arya  (2016)  adalah  sebuah  kontrak diantara dua pihak antara prinsipal dan agen, dimana prinsipal  memberi  wewenang  kepada  agen  untuk pengambilan  keputusan  atas  nama  prinsipal.  Teori keagenan  telah  dipraktekkan  pada  sektor  publik khususnya  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Teori keagenan  muncul  dalam  proses  penyusunan anggaran dilihat dari dua perspektif  yaitu  hubungan antara rakyat dengan legislatif, dan legislatif dengan eksekutif.  Ditinjau  dari  hubungan  keagenan  antara legislatif  dan  eksekutif,  eksekutif  adalah  agen  dan legislatif  adalah  prinsipal  (Halim  dan  Abdullah, 2006).

## 2.  Belanja Modal
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP), Belanja  Modal  adalah  pengeluaran  yang  dilakukan dalam  rangka  pembentukan  modal  yang  sifatnya menambah  aset  tetap  yang  memberikan  manfaat lebih dari satu periode, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan  masa  manfaat,  meningkatkan kualitas  aset.  Belanja  modal  digunakan  untuk memperoleh  aset  tetap  pemerintah  daerah  seperti peralatan,  infrastruktur,  dan  harta  benda  tetap lainnya. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai  akibat  adanya  belanja  modal  merupakan salah  satu  syarat  dalam  memberikan  pelayanan publik.
3.  Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  salah  satu  faktor  adanya pembangunan ekonomi di suatu negara berkembang. Pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan  sejauh  mana aktivitas  ekonomi  yang  akan  menghasilkan tambahan  pendapatan  masyarakat  pada  periode tertentu.  Dengan  adanya  pertumbuhan  ekonomi maka  diharapkan  adanya  pendapatan  masyarakat sebagai  faktor  produksi  juga  meningkat.  Dengan perkataan  lain  pertumbuhan  ekonomi  lebih menunjukkan  kepada  perubahan  yang  bersifat kuantitatif  dan  diukur  dengan  menggunakan  data PDRB  (Produk  Domestik  Regional  Bruto)  atau pendapatan  nilai  akhir  pasar  dari  barang  dan  jasa yang  dihasilkan  dari  suatu  perekonomian  selama kurun waktu tertentu (satu tahun). PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan seluruh kegiatan perekonomian disuatu daerah.

## 4.  Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut  berdasarkan  Peraturan  Daerah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.  Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan indikator dalam menilai tingkat  kemandirian  suatu  daerah  dalam  mengelola keuangan  daerah,  semakin  tinggi  rasio  PAD dibandingkan  dengan  jumlah  pendapatan  makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah. Pendapatan Asli  Daerah  diharapkan  untuk  membantu  keuangan daerah.

## 5.  Dana Alokasi Umum (DAU)
Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 DAU adalah dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan  antar  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi. Dari  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  DAU merupakan  sarana  untuk  mengatasi  ketimpangan antar daerah dan disisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah.
Dana  Alokasi  Umum  bersifat  “  Block  Grant” yang  berarti  penggunaannya  diserahkan  kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk  peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

## 6.  Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana  Bagi  Hasil  adalah  dana  yang  bersumber dari  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah berdasarkan  angka  presentase  untuk  mendanai kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi.  Menurut  UU  No.  33  Tahun  2004, dana  bagi  hasil  ini  bersumber  dari  pajak  dan kekayaan  daerah.  Pemerintah  menetapkan  alokasi
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai  dengan  penetapan  dasar  perhitungan  dan daerah  penghasil.  Dana  bagi  hasil  merupakan  hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara  yang  dihasilkan  dari  masing-masing  daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 7.  Dana Alokasi Khusus (DAK)
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  dan  Daerah, menjelaskan  bahwa  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) merupakan  dana  yang  berasal  dari  APBN  yang dialokasikan  kepada  daerah  untuk  membantu membiayai  kebutuhan  tertentu.  Dana  Alokasi Khusus  dipergunakan  untuk  menutupi  kesenjangan pelayanan  publik  antar  daerah  dengan  memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan,infrastruktur,  kelautan  dan  perikanan, pertanian,  prasarana  pemerintah  daerah,  serta lingkungan hidup.

## 8.  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah selisih  dari  realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran anggaran  selama  satu  tahun  periode  anggaran. SiLPA  tahun  anggaran  sebelumnya  mencakup pelampauan  penerimaan  PAD,  dana  perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang  sah,  pelampuan  penerimaan  pembiayaan, penghematan  belanja,  kewajiban  kepada  pihak ketiga  sampai  akhir  tahun  belum  terselesaikan  dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA digunakan untuk pembayaraan cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan  investasi,  dan  transfer  rekening cadangan.  SiLPA  merupakan  suatu  indikator  yang menggambarkan  efesiensi  pengeluaran  pemerintah. SiLPA  adalah  indikator  efesiensi,  karena  SiLPA akan  berbentuk bila terjadi surplus pada  APBD dan terjadi  Pembiayaan  Neto  yang  positif,  dimana komponen  Penerimaan  lebih  besar  dari  komponen Pengeluaran Pembiayaan.

## B.  Hipotesis

## 1.  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap Alokasi Belanja Modal
Kebijakan pemberian otonomi daerah  yang  luas, nyata  dan  bertanggung  jawab  kepada  daerah merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong  era  globalisasi  ekonomi  dengan memperkuat  perekonomian  daerah.  Pertumbuhan ekonomi  mendorong  Pemerintah  Daerah  untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan berbentuk pola kemitraan  dengan  masyarakat  untuk  menciptakan
lapangan  pekerjaan  baru  yang  akan  mempengaruhi perkembangan  kegiatan  ekonomi  dalam  daerah tersebut (Suratno, 2010).
Pertumbuhan  ekonomi  masing-masing  daerah berbeda  yang  sesuai  dengan  potensi  tiap  daerah sehingga  semakin  tinggi  tingkat  pertumbuhan ekonomi  tentu  akan  tumbuhnya  investasi  modal swasta  maupun  pemerintah.  Dengan  adanya pertumbuhan  ekonomi  maka  diharapkan  adanya pendapatan masyarakat sebagai faktor produksi juga meningkat.  Dengan  perkataan  lain  pertumbuhan ekonomi  dapat  diukur  dengan  menggunakan  PDRB (Produk  Domestik  Regional Bruto) atau pendapatan nilai akhir pasar dari barang dan jasa yang dihasilkan dari  suatu  perekonomian.  Pertumbuhan  ekonomi bertujuan untuk peningkatan ekonomi  berkelanjutan (Putro, 2010).
Darwanto dan Yustikasari (2007) bahwa terdapat beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  pembangunan. Faktor tersebut  antara  lain  yaitu  sumber  daya  alam, investasi,  teknologi,  industri,  kewirausahaan  dan pengeluaran  pemerintah  dan  dukungan  pemerintah. Yovita  (2011)  menjelaskan  bahwa  pertumbuhan ekonomi  berpengaruh  positif  terhadap  belanja modal, Darwanto dan Yustikasari (2007) berpendapat  Pertumbuhan  Ekonomi  berpengaruh positif  terhadap  belanja  modal.  Berdasarkan landasan teori dan argumen diatas dapat disimpulkan bahwa dengan kebijakan ekonomi daerah mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah.  Dimana  pertumbuhan  ekonomi  masing- masing  daerah  berbeda-beda  sesuai  dengan  potensi tiap-tiap  daerah.  Sehingga  semakin  tinggi  tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan  timbulnya  investasi  modal  swasta maupun  pemerintah.  Hal  ini  yang  mengakibatkan pemerintah lebih leluasa  dalam menyusun anggaran belanja modal. Landasan teoritis diatas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:
H1:  Pertumbuhan  Ekonomi  berpengaruh  positif terhadap Alokasi Belanja Modal.

## 2.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap Alokasi Belanja Modal
Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut  berdasarkan  Peraturan  Daerah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.  Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan indikator dalam menilai tingkat  kemandirian  suatu  daerah  dalam  mengelola keuangan  daerah,  semakin  tinggi  rasio  PAD dibandingkan  dengan  jumlah  pendapatan  makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah diharapakan untuk membantu keuangan daerah.
Haryuli  (2013)  menyatakan  pendapatan  asli
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
daerah  berpengaruh  positif  terhadap  alokasi  belanja modal  dan  didukung  dengan  Kusnandar  dan  Dodik berpendapat  PAD  berpengaruh  positif  terhadap alokasi  belanja  modal.  Darwanto  dan  Yustikasari (2007) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap  alokasi  belanja  modal.  Temuan  ini  dapat mengindikasikan  bahwa  besarnya  PAD  menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal.  Setiap  penyusunan  APBD,  alokasi  belanja modal  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan  daerah dengan  mempertimbangkan  PAD  yang  diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal  untuk  pelayanan  publik  dan  kesejahteraan masyarakat,  maka  Pemda  harus  menggali  PAD sebesar-besarnya.  Semakin  banyak  pendapatan  asli daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut  untuk  memenuhi  kebutuhan  belanjanya sendiri,  tanpa  harus  tergantung  pada  pemerintah pusat.  Landasan  teoritis  diatas  menghasilkan hipotesis sebagai berikut:
H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal.

## 3.  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  terhadap Alokasi Belanja Modal
Dana  Alokasi  Umum  merupakan  dana  yang berasal dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah untuk  membiayai  kebutuhan  pembelanjaan.  Dari pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  DAU merupakan  sarana  untuk  mengatasi  ketimpangan antar daerah dan disisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Dana  Alokasi Umum  bersifat  “ Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan  kepada  daerah  sesuai  dengan  prioritas dan  kebutuhan  daerah  untuk  peningkatan  pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah.
Suratno (2009) dan Sumarni (2008)  menyatakan dana  alokasi  umum  berpengaruh  positif  terhadap alokasi  belanja  modal.  Mereka  menemukan  bahwa kemandirian  daerah  tidak  terjadi  lebih  baik,  bahkan yang  terjadi  sebaliknya  yaitu  ketergantungan pemerintah  daerah  terhadap  transfer  pemerintah pusat  menjadi  semakin  tinggi.  Hal  ini  memberikan adanya  indikasi  kuat  bahwa  perilaku  belanja  modal akan  sangat  dipengaruhi  sumber  penerimaan  DAU. Berbagai  pemaparan  diatas  dapat  disimpulkan semakin  tinggi  DAU  maka  alokasi  belanja  modal juga  meningkat.  Hal  ini  disebabkan  karena  daerah yang memiliki DAU yang besar maka alokasi untuk anggaran  belanja  modal  akan  meningkat.  Landasan teoritis  diatas  menghasilkan  hipotesis  sebagai berikut:
H3:  Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  positif terhadap Alokasi Belanja Modal.
4.  Pengaruh  Dana  Bagi  Hasil  terhadap  Alokasi Belanja Modal
Dana  Bagi  Hasil  adalah  dana  yang  bersumber dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada daerah  berdasarkan  angka  persentase  tertentu  untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan  desentralisasi.  Dana  Bagi  Hasil  yang diperoleh  pemerintah  daerah  diharapkan  mampu untuk  meningkatan  alokasi  Belanja  Modal  guna meningkatkan pelayanan publik bagi daerah sebagai tujuan  dari  desentralisasi.  Secara  teoritis,  dana  bagi hasil merupakan pendapatan daerah yang  berpotensi apabila dialokasikan untuk anggaran belanja  modal. Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Wandira (2012)  yang  menyatakan  bahwa  dana  bagi  hasil merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang  cukup potensial  dan  merupakan  salah  satu  modal  dasar pemerintah  daerah  dalam  mendapatkan  dana pembangunan  dan  memenuhi  belanja  daerah  yang bukan  berasal  dari  pendapatan  asli  daerah  selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
Wandhira  (2012)  menyatakan  terdapat  pengaruh positif antara DBH terhadap Belanja Modal. Haryuli (2013)  menyatakan  terdapat  pengaruh  positif  antara DBH  terhadap  Belanja  Modal.  Berdasarkan pemaparan  teori  di  atas  dapat  disimpulkan Pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal  yang  semakin  besar  jika  anggaran  DBH semakin  besar  pula,  begitupun  sebaliknya  semakin kecil  belanja  modal  yang  akan  ditetapkan  jika anggaran  DBH  semakin  kecil.  Landasan  teoritis diatas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:
H4  :  Dana  Bagi  Hasil  berpengaruh  positif terhadap Alokasi Belanja Modal.

## 5.  Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap Alokasi Belanja Modal
Undang-Undang No.33 Tahun 2004 menyatakan bahwa  dan  alokasi  khusus  adalah  dana  yang bersumber  dari  APBN  yang  dialokasikan  kepada daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  mendanai kegiatan khusus yang  merupakan urusan daerah dan sesuai  dengan  prioritas  nasional,  khususnya  untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar  masyarakat  yang  belum  mencapai  standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan  daerah.  Dana  Alokasi  Khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan  publik  antar  daerah  dengan  memberikan prioritas  pada  bidang  pendidikan,  kesehatan, infrastruktur,  kelautan  dan  perikanan,  pertanian, prasarana  pemerintah  daerah,  serta  lingkungan hidup.
Wandhira  (2012)  menyatakan  bahwa  terdapat pengaruh  positif  antara  DAK  terhadap  Belanja Modal, Oktora dan Pontoh (2013) berpendapat DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dengan adanya pemanfaatan DAK untuk kegiatan diharapkan  meningakatkan  pelayanan  publik  yang direlasikan  dalam  belanja  modal.  Latifah  (2010)
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
membuktikan bahwa dana alokasi khusus digunakan untuk  menutup  kesenjangan  pelayanan  publik  antar daerah  dengan  memberi  prioritas  pada  bidang pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur,  kelautan  dan perikanan,  pertanian,  prasarana  pemerintahan daerah,  dan  lingkungan  hidup.  Berdasarkan pemaparan  teori  diatas  dapat  disimpulkan  Dana alokasi  khusus  dialokasikan  kepada  daerah  tertentu dengan  tujuan  untuk  membantu  mendanai  kegiatan khusus  yang  merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai dengan  prioritas  nasional,  khususnya  dalam  upaya pemenuhan  kebutuhan  sarana  dan  prasarana pelayanan dasar masyarakat. Landasan teoritis diatas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:
H5:  Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh  positif terhadap Alokasi Belanja Modal.
6.  Pengaruh  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal
Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah selisih  dari  realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran anggaran  selama  satu  tahun  periode  anggaran. SiLPA  tahun  anggaran  sebelumnya  mencakup pelampauan  penerimaan  PAD,  dana  perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah pendapatan daerah yang sah, pelampuan penerimaan pembiayaan,  penghematan  belanja,  kewajiban kepada  pihak  ketiga  sampai  akhir  tahun  belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA digunakan  untuk  pembayaraan  cicilan  pokok  utang yang jatuh tempo, penyertaan investasi, dan transfer rekening  cadangan.  SiLPA  merupakan  suatu indikator yang menggambarkan efesiensi pengeluaran pemerintah.
Kusnandar  (2011)  menyatakan  bahwa  SiLPA berpengaruh  positif  terhadap  alokasi  belanja  modal, Maryadi  (2014)  berpendapat  SiLPA  berpengaruh positif  terhadap  alokasi  belanja  modal.  Berdasarkan pemaparan  teori  diatas  dapat  disimpulkan  SiLPA tahun  sebelumnya  yang  merupakan  penerimaan pembiayaan  digunakan  untuk  menutupi  defisit anggaran  apabila  realisasi  pendapatan  lebih  kecil daripada  realisasi  belanja,  mendanai  pelaksanaan kegiatan  lanjutan  atas  beban  belanja  modal  dan mendanai  kewajiban  lainnya  yang  sampai  dengan akhir  tahun  anggaran  belum  diselesaikan.  Landasan teoritis  diatas  menghasilkan  hipotesis  sebagai berikut:
H6  :  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal.

## III.METODE PENELITIAN

## A.  Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  yaitu  bertempat  di Kabupaten/Kota  se-Bali.  Penelitian  data  ini dilakukan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi
Bali seluruh data terkumpul pada instansi tersebut.

## B.  Obyek Penelitian
Obyek  dalam  penelitian  ini  yang  akan  diteliti adalah  pertumbuhan  ekonomi,  pendapatan  asli daerah,  dana  aloksi  umum,  dana  bagi  hasil,  dana alokasi  khusus  dan  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran dan  pengaruhnya  terhadap  alokasi  belanja  modal. Keseluruhan  obyek  yang  akan  diteliti  pada Pemerintah  Kabupaten/Kota  Se-Bali  tahun  2012- 2015.

## C.  Identifikasi Variabel

## 1.  Variabel Bebas (Independen)
Variabel  bebas  merupakan  variabel  yang mempengaruhi  atau  yang  menjadi  sebab  timbulnya variabel  terikat  (dependen)  (Sugiyono,  2016:59). Variabel  bebas  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  Pertumbuhan  Ekonomi,  PAD  (Pendapatan Asli  Daerah),  DAU  (Dana  Alokasi  Umum),  DBH (Dana Bagi Hasil), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).

## 2.  Variabel Terikat (Dependen)
Variabel  terikat  merupakan  variabel  yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel  bebas  (Sugiyono,  2016:59).  Variabel  yang digunakan dalam variabel ini adalah Alokasi Belanja Modal.

## D.  Definisi Operasional Variabel

## 1.  Belanja Modal
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP), Belanja  Modal  adalah  pengeluaran  yang  dilakukan dalam  rangka  pembentukan  modal  yang  sifatnya menambah  aset  tetap  yang  memberikan  manfaat lebih dari satu periode, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan  masa  manfaat,  meningkatkan kualitas aset.

## 2.  Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  salah  satu  faktor  adanya pembangunan ekonomi di suatu negara berkembang. Pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan  sejauh  mana aktivitas  ekonomi  yang  akan  menghasilkan tambahan  pendapatan  masyarakat  pada  periode tertentu.  Dengan  adanya  pertumbuhan  ekonomi maka  diharapkan  adanya  pendapatan  masyarakat sebagai faktor produksi juga meningkat. Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah  satu indikator  keberhasilan  pembangunan.  Semakin tinggi  pertumbuhan  ekonomi  biasanya  tinggi  pula
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
kesejahteraan  masyarakat,  meskipun  terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

## 3.  Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan  UU  Nomor  33 Tahun  2004 tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut  berdasarkan  Peraturan  Daerah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.  Kelompok PAD  dipisahkan  menjadi  empat  jenis  pendaptan yaitu  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkandan  lain-lain  PAD  yang  sah  dan  lain- lainnya PAD yang sah.

## 4.  Dana Alokasi Umum
Dana  Alokasi  Umum  adalah  dana  yang  berasal dari  APBN  yang  dialokasikan  dengan  tujuan pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah untuk  membiayai  kebutuhan  pengeluaran  dalam rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  Dana  Alokasi Umum untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat  dari  pos  dana  perimbangan  dalan  Laporan Realisasi APBD.

## 5.  Dana Bagi Hasil
Dana  Bagi  Hasil  adalah  dana  yang  bersumber dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada daerah  berdasarkan  angka  presentase  untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan  desentralisasi.  Dana  Bagi  Hasil  terdiri dari  DBH  Pajak  dan  DBH  Sumber  Daya  Alam, selain  dipengaruhi  tenaga  kerja  penerimaan  dalam negeri yang dibagi hasilkan, juga tergantung kepada peraturan  perundang-undangan  mengenai  besarnya presentase bagian daerah penghasilan.

## 6.  Dana Alokasi Khusus
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  dan  Daerah, menjelaskan  bahwa  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) merupakan  dana  yang  berasal  dari  APBN  yang dialokasikan  kepada  daerah  untuk  membantu membiayai  kebutuhan  tertentu.  DAK  dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah  dengan  memberikan  prioritas  pada  bidang pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur,  kelautan  dan perikanan,  pertanian,  prasarana  pemerintah  daerah, serta  lingkungan  hidup.  Daerah  tertentu  yang dimaksud  adalah  daerah  yang  memenuhi  kriteria yang  ditetapkan  setiap  tahun  untuk  mendapatkan alokasi DAK.
7.  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Halim  (2008:108)  menyatakan  bahwa  selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja  daerah  mengakibatkan  terjadinya  surplus atau  defisit  APBD.  Surplus  terjadi  ketika  anggaran pendapatan  daerah  diperkirakan  lebih  besar  dari anggaran belanja daerah. Sebaliknya, jika pendapatan  daerah  dalam  satu  tahun  diperkirakan lebih  kecil  dari  anggaran  belanjanya,  maka  akan terjadi  defisit  APBD.  SiLPA  adalah  indikator efesiensi,  karena  SiLPA  akan  berbentuk  bila  terjadi surplus  pada  APBD  dan  terjadi  Pembiayaan  Neto yang  positif,  dimana  komponen  Penerimaan  lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan.

## E.  Jenis Data dan Sumber data
Jenis data yaitu data kuantitaif dan data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ialah data sekunder.

## F.  Metode Penentuan Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari  atas  obyek  atau  subyek  yang  mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
(Sugiyono,2016:115),  populasi  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  pemerintah  Kabupaten/Kota Se-Bali. Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2016:116).  Sampel  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  pemerintah  Kabupaten/Kota  Se-Bali dari tahun 2012 sampai 2015. Sampel ini digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pemerintah  daerah Kabupaten/Kota  Se-Bali.  Teknik  ini  menggunakan Metode  Jenuh .  Sampling  jenuh  adalah  teknik penentuan  sampel  dimana  semua  anggota  populasi digunakan  sebagai  sampel.    Sampel  yang  diteliti berjumlah  9  (sembilan)  terdiri  dari  8  (delapan) Kabupaten  dan  1  (satu)  Kota  Madya  pada  Provinsi Bali.  Total  sampel  yang  diteliti  selama  4  tahun periode penelitian berjumlah 36 sampel.

## G.  Metode Pengumpulan Data
Metode  yang  digunakan  dalam  pengumpulan data  penelitian  ini  adalah  metode  dokumentasi  dari sumber  data  sekunder  dengan  mengumpulkan, mengolah dan  mencatat data yang  berkaitan dengan data penelitian.

## H.  Teknik Analisis Data

## 1.  Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  memberikan  gambaran  atau deskripsi  suatu  data  yang  dilihat  dari  nilai  rata-rata (mean),  standar  deviasi,  varians,  maksimum  dan minimum,  sum  ,range,  kurtosis  dan  skweness (kemencangan distribusi) (Ghozali,2016:19). Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata dan
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
standar deviasi.

## 2.  Uji Asumsi Klasik
a.  Uji Normalitas
Uji  normalitas  data  bertujuan  untuk  menguji apakah  dalam  sebuah  model  regresi,  variabel pengganggu  atau  residual  mempunyai  distribusi normal  atau  tidak.  Model  regresi  yang  baik adalah  memiliki  distribusi  residual  yang  normal atau  mendekati  normal.  Pengujian  normalitas distribusi  data  dilakukan  dengan  menggunakan statistik
KolmogroV -Smirnov (Ghozali,
2016:154-158).  Pada  statistik Kolmogrov- Smirnov ,  data  yang  dikatakan  berdistribusi normal jika koefesien asypm. Sig (2 tailed) lebih besar dari 0,05 ( α - 5%).
b.  Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar  variabel  independen.  Model  regresi  yang baik  seharusnya  tidak  mengandung  korelasi  di antara  variabel-variabel  independen.  Metode untuk  menguji  adanya  multikolinearitas  dapat dilihat  pada  tolerance  value  dan  variance inflammatory factor (VIF). Batas tolerance value adalah  0,10  dan  nilai  VIF  adalah  10.  Jika  VIF >10  dan  tolerance  value  <0.10,  maka  tejadi multikolinearitas tinggi antar variabel independen dengan variabel  independen  lainnya. Cara  yang  dapat  dilakukan  untuk  menangulangi jika  terjadi  multikolinearitas  adalah  dengan mengeluarkan  salah  satu  variabel  independen yang  memiliki  korelasi  yang  tinggi  dari  model regresi  dan  identifikasi  variabel  lainnya  untuk membantu prediksi (Ghozali, 2016:103).
c.  Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam  model  regresi  linear  ada  korelasi  antar  t dengan  kesalahan  pengganggu  pada  periode  t dengan  kesalahan  penganggu  t-1  (sebelumnya). Jika  terjadi  korelasi,  maka  dinamakan  ada problem  autokorelasi.  Autokorelasi  muncul karena  observasi  yang  berurutan  sepanjang waktu  berkaitan  satu  sama  lainnya.  Masalah  ini timbul  karena  residual  (kesalahan  penggangu) tidak  bebas  dari  satu  obsevasi  ke  observasi lainnya.  Pada  data  silang  waktu,  masalah autokorelasi  relatif  jarang  terjadi  karena “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari  individu  dan  kelompok    yang  berbeda. Model  regresi  yang  baik  adalah  regresi  yang bebas  dari  autokorelasi.  Ada  cara  untuk mendekteksi  ada  atau  tidaknya  autokorelasi dengan uji  Durbin  Watson  (DW  test) .  Uji  ini digunakan  untuk  autokorelasi  tingkat  satu  dan
mensyarakatkan  adanya  konstanta  dalam  model regresi  dan  tidak  ada  variabel  diantara  variabel independen (Ghozali, 2016:107).
d.  Uji Heteroskedastisitas ( uji Glejser)
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan  antara  varian  dari  residual  suatu pengamatan  kepengamatan  lain.  Model  regresi yang  baik adalah  yang tidak  mengandung gejala heteroskedastisitas atau mempunyai varians yang homogen.  Jika  suatu  model  regresi  yang mengandung  gejala  heteroskedastisitas  akan memberikan hasil prediksi menyimpang. Banyak metode  untuk  mendeteksi  adanya  gejala heteroskesdastisitas, tetapi untuk mendeteksi ada atau  tidaknya  heteroskedastisitas  dilakukan uji Glejser (Ghozali,  2016:137).  Metode  ini meregresi  variabel  bebas  terhadap  absolut residul.  Model  regresi  dikatakan  tidak  terjadi heteroskesdastisitas jika probibabilitas signifikan setiap variabel bebas lebih dari 0,05 ( α - 5%).

## 3.  Metode Regresi Linier Berganda
Pada  penelitian  ini,  pengujian  dilakukan  dengan metode  regresi  linier  berganda,  yaitu  menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Hubungan variabel dapat digambarkan  dengan  persamaan  sebagai  berikut (Ghozali, 2016:215):
Y = α + β1 PDRB + β2 PAD + β3 DAU + β4 DBH + β5 DAK + β6 SiLPA+ e
4.  Uji  Kelayakan  Model (  Goodness  of  Fit Model)
a.  Koefesien Determinasi (R 2 ) Koefesien  determinasi  (R 2 )  dasarnya  mengukur seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menerangkan  dalam menerangkan variasi variabel  dependen.  Nilai  koefesien  determinasi adalah  antara  nol  dan  satu.  Nilai  R 2 yang  kecil berarti  kemampuan  variabel  independen  dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas.
Kelemahan  penggunaan  koefesian  determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang  dimasukkan  kedalam  model.  Setiap tambahan  satu  variabel  independen,  maka  R 2 pasti  meningkat  tidak  peduli  apakah  variabel tersebut  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap variabel  dependen.  Oleh  karena  itu  banyak peneliti  menggunakan  nilai Adjusted R 2 pada saat  mengevaluasi  mana  model  regresi  terbaik. Tidak  seperti  R 2 ,  nilai Adjusted R 2 dapat  naik atau  turun  apabila  satu  variabel  independen ditambahkan  ke  dalam  model  (Ghozali, 2016:95).
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
b.  Uji Statistik F
Uji  statistik  F  pada  dasarnya  menunjukkan apakah  semua  variabel  independen  yang dimasukkan  dalam  model  mempunyai  pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali,  2016:96).  Penelitian  ini  dalam pengujian model fit (kelayakan model) dilakukan dengan  uji  F.  Apabila  tingkat  signifikan  <  0,05 maka dapat dikatakan model yang dihipotesiskan fit dengan data. Sebaliknya, tingkat signifikan > 0,05  maka  dapat  dikatakan  model  yang dihipotesiskan tidak fit dengan data.
c.  Uji Statistik t
Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara  individual  dalam  menerangakan  variasi variabel  dependen  (Ghozali,  2016:97).  Apabila hasil  uji  menunjukkan  tingkat  signifikan  <  0,05 maka dapat dikatakan dapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, tingkat signifikan > 0,05 maka dapat dikatakan  tidak  dapat  pengaruh  antara  satu variabel independen terhadap variabel dependen.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A.
Statistik Deskriptif
54.750.000.000 dan standar deviasi 157.284.000.000.Dana  Alokasi  Khusus  memiliki nilai terendah 12.669.520 dan tertinggi 88.571.500.000 dengan rata-rata 27.790.000.000 dan standar deviasi 27.998.200.000.Sisa Lebih
Pembiayaan  Anggaran  (SILPA)  memiliki  nilai terendah 29.705.467 dan tertinggi 1.203.973.377.001 dengan  rata-rata  242.800.000.000  dan  standar deviasi  334.100.000.000.Belanja  Modal  memiliki nilai terendah 70.217.269 dan tertinggi
949.069.337.245  dengan  rata-rata  195.500.000.000 dan standar deviasi 240.161.000.000
B.  Uji Asumsi Klasik 1.  Hasil Uji Normalitas
Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif
(Sumber: data diolah, 2017
Berdasarkan  Tabel  1  dapat  diketahui  gambaran tentang distribusi data  sebagai berikut:
Pertumbuhan  ekonomi  memiliki  nilai  terendah 25.666.610 dan tertinggi 28.433.247 dengan rata-rata 8.135.000 dan standar deviasi 6.851.730. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai terendah 39.843.602 dan tertinggi 3.001.464.263 dengan rata-rata 444.700.000.000 dan standar deviasi 765.930.000.000.  Dana  Alokasi  Umum  memiliki nilai terendah 387.340.103 dan tertinggi 868.511.959.000  dengan  rata-rata  421.700.000.000 dan  standar  deviasi  281.090.000.000.Dana  Bagi Hasil  memiliki  nilai  terendah  14.233.393  dan tertinggi
947.573.267.024 dengan rata-rata
Tabel 2 Hasil Uji Normalitas
(Sumber: data diolah, 2017)
Hasil  uji  normalitas  yang  disajikan  dalam  Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov Sminarnov (K-S) sebesar 0,688, sedangkan nilai Asymp. Sig. (2- tailed) sebesar 0,731. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model persamaan regresi tersebut berdistribusi  normal  karena  nilai  Asymp.  Sig.  (2- tailed) 0,731 lebih besar dari nilai α 0,05.

## 2.  Hasil Uji Multikolinearitas
Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Toleranc e VIF 1 (Constant) PDRB PAD DAU DBH DAK SILPA 0,519 0,366 0,167 0,872 0,197 0,198 1,92 8 2,73 1 5,98 0 1,14 6 5,08 1 5,04 0 Dependent Variable: Belanja Modal
(Sumber: data diolah, 2017)
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
Hasil  uji  multikolonieritas  yang  disajikan  dalam Tabel  3  menunjukkan  bahwa  nilai tolerance dari variabel  PDRB,  PAD,  DAU,  DBH,  DAK,  SILPA lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF variabel-variabel tersebut lebih kecil dari 10 yang berarti model yang digunakan tidak terjadi multikorelasi.

## 3.  Hasil Uji Autokorelasi
Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi Model Durbin-Watson 1 2,029
a.Predictors: (Contast), SILPA, DB, DAU.PDRB, PAD, DAK b.Dependent Variable:Belanja Modal (Sumber: data diolah, 2017)
Hasil  uji  autokorelasi  pada  tabel  4  diatas  daat dilihat  bahwa  nilai  Durbin  Watson  adalah  2,029, dengan  jumlah  sampel  36  (n),  jumlah  variabel independen  6  (K=6)  dan  nilai  du=  1,876.  Nilai  dw 2,029  lebih  besar  dari  du  yakni  1,876  dan  kurang dari  (4-du)  4-1,876=  2,124,  jika  dimasukkan  ke dalam  rumus  du  <  d  <  (4-du).  Persamaan  sebagai berikut  :  1,876  <  2,029  <  2,124,  maka  dapat  dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

## 4.  Hasil Uji Heteroskedastisitas ( Uji Glejser)

## Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas
(Sumber: data diolah, 2017)
Hasil  uji  heteroskedastisitas  yang  disajikan dalam Tabel 5.6 menunjukkan bahwa nilai Sig. dari variabel  PDRB,  PAD,  DAU,  DBH,  DAK  ,SILPA sebesar  0,740,  0,971,  0,627,  0,317,  0,670,  0,992 lebih  besar  dari  0,05  yang  berarti  tidak  terdapat pengaruh  antara  variabel  bebas  terhadap absolute residual .  Dengan  demikian,  model  ini  tidak mengandung gejala heteroskedastisitas .
C.  Hasil Regresi Linier Berganda
Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model Unstandar dized Coefficien ts Standa rdized Coeffi ents t Sig B Std
. Err or Beta 1 (Const ant) 3,7 66E 10
2,4 23 E1 0
1,55 4 0,131 PDRB - 835 ,40 5
225 8,9 68
-0,024 - 0,37 0 0,714 PAD 0,2 57 0,0 24 0,824 10,6 71 0,000 DAU - 0,0 53 0,0 97 -0,063 - 0,54 9 0,587 DBH 0,0 58 0,0 76 0,038 0,76 3 0,452 DAK 1.3 13 0,8 93 0,155 1,47 0 0,152 SILPA 0,1 70 0,0 78 0,228 2,17 0 0,038 a. Dependent Variabel: Belanja Modal (Sumber: data diolah, 2017) Berdasarkan  tabel  5  dapat  ditulis  persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
BM  =  3,766E10  -  835,405PDRB  +  0,257PAD  -
0,053DAU +  0,058DBH +  1,313DAK  + 0,170SILPA
1.Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Model)
a.  Koefesien Determinasi (R 2 ) Tabel 6
Koefesien Determinasi Mo del R R Sque are Adj ust R Squ are Std. Error of The Estimate 1 0,93 7 0,9 24 6,59509 E10 a.Predictors: (Constant), SILPA, DBH,  DBH, DAU, PDRB, PAD, DAK b.Dependent Variable: Belanja Modal
(Sumber: data diolah, 2017)
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna Vol. 9, No. 1 Juli 2017 Berdasarkan hasil perhitugan
dengan menggunakan program SPSS dapat diketahui bahwa Adjusted R Square menunjukkan nilai 0,924. Hal ini berarti  bahwa  sebesar  92,4  persen  variabel  Y dijelaskan  oleh  variabel  X,  sedangkan  sisanya sebesar 7,6 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
berpengaruh  terhadap  alokasi  belanja  modal, sehingga H 1 ditolak.
2.  Pengaruh  pendapatan  asli  daerah  terhadap alokasi  belanja  modal.  Pendapatan  asli  daerah memiliki  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,257 dan nilai t hitung sebesar 10,671 sedangkan, nilai signifikansin  sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  0,05 yang  berarati  bahwa  pendapatan  asli  daerah berpengaruh  positif  terhadap  alokasi  belanja modal, sehingga H 2 diterima.
3.  Pengaruh  dana  alokasi  umum  terhadap  alokasi belanja  modal.  Dana  alokasi  umum  memiliki nilai  koefisien  regresi  sebesar  -0,53  dan  nilai  t hitung sebesar -0,549 sedangkan, nilai signifikansin sebesar 0,587  lebih  besar dari 0,05 yang  berarati  bahwa  dana  alokasi  umum  tidak berpengaruh  terhadap  alokasi  belanja  modal, sehingga H 3 ditolak.
4.  Pengaruh  dana  bagi  hasil  terhadap  alokasi belanja  modal.  Dana  bagi  hasil  memiliki  nilai koefisien regresi sebesar 0,058 dan nilai t hitung sebesar  0,763  sedangkan,  nilai  signifikansin sebesar 0,452 lebih besar dari 0,05 yang berarati bahwa  dana  bagi  hasil  tidak  berpengaruh terhadap  alokasi  belanja  modal,  sehingga  H 4 ditolak.
5.  Pengaruh  dana  alokasi  khusus  terhadap  alokasi belanja  modal.  Dana  alokasi  khusus  memiliki nilai  koefisien  regresi  sebesar  1,313  dan  nilai  t hitung sebesar 1,470 sedangkan, nilai signifikansin sebesar 0,152  lebih  besar dari 0,05 yang  berarati  bahwa  dana  alokasi  khusus  tidak berpengaruh    terhadap  alokasi  belanja  modal, sehingga H 5 ditolak.
6.  Pengaruh  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran terhadap  alokasi  belanja  modal.  Sisa  lebih pembiayaan  anggaran  memiliki  nilai  koefisien regresi  sebesar  0,170  dan  nilai  t  hitung  sebesar 2,170    sedangkan,  nilai  signifikansin  sebesar 0,038  lebih  kecil  dari  0,05  yang  berarati  bahwa sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  berpengaruh positif  terhadap  alokasi  belanja  modal,  sehingga H 6 diterima.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A.  Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Belanja Modal
Hipotesis  pertama  menyatakan  pertumbuhan ekonomi  berpengaruh  positif  terhadap  alokasi belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan  ekonomi  tidak  berpengaruh  terhadap alokasi  belanja  modal,  sehingga  H1  ditolak. Pertumbuhan  ekonomi  tidak  berpengaruh  terhadap alokasi  belanja  dikarenakan  pertumbuhan  ekonomi tidak  memberikan  dana  langsung  kepada  daerah. Pertumbuhan  ekonomi  hanya  menunjukkan  kondisi perekonomian  daerah  dan  tidak  memberikan
Tabel 7
Hasil Pengujian Goodness Of Fit Mode l Sum of Square df Mean Squar e F Sig 1 Regre ssion Resid ual Total 1,866E 24 1,261E 23 1,992E 24 6 29 35 3,110 E23 4,350 E21 71 ,5 00 0,0 00
a.Predictors: (Constant),SILPA, DBH, DAU,PDRB,
PAD, DAK
b.Dependent Variable: Belanja Modal (Sumber: data diolah, 2017)
Berdasarkan  tabel  7  diketahui  nilai  f-test  = 71,500  dengan  signifikansi  sebesar  0,000  <  0,05 maka  hal  ini  berarti  variabel  pertumbuhan  ekonomi (X1),  pendapatan  asli  daerah  (X2),  dana  alokasi umum  (X3),  dana  bagi  hasil  (X4),  dana  alokasi khusus  (X5)  dan  sisa  lebih  pembiayaan  anggarn (X6)  secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap belanja modal (Y).
b.  Hasil Uji t

## Tabel 8
Hasil Uji t
(Sumber: data diolah, 2017)
Berdasarkan  tabel  5.10  diatas  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
1.  Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja  modal  Pertumbuhan  ekonomi  memiliki nilai koefisien regresi sebesar -835,405  dan nilai t  hitung  sebesar  -0,370  sedangkan,  nilai signifikansin sebesar 0,714  lebih  besar dari 0,05 yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi  tidak
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
pemasukan  terhadap  daerah.  Pertumbuhan  ekonomi tidak menjadi acuan utama dalam proses penyusunan APBD  dan  alokasi  belanja  modal,  tetapi  ada sejumlah  faktor  tertentu  yang  mempengaruhinya, misalnya  proses  penyusunan  kebijakan  umum anggaran  (KUA)  setiap  kabupaten/kota  yang  selain memperhatikan  kondisi  makro  ekonomi  daerah tetapi  juga  kondisi  sosial  politik  di  daerah.  Hasil penelitian  sejalan  dengan  dengan  hasil  penelitian Tuasikal  (2008),  Putro  (2010),  Ardhani  (2011)  dan Maryadi (2014) yang menyatakan bahwa pertumbuhan  ekonomi  tidak  berpengaruh  terhadap alokasi belanja modal.

## B.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap Alokasi Belanja Modal
Hipotesis  kedua  menyatakan  pendapatan  asli daerah  berpengaruh  positif  terhadap  alokasi  belanja modal.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap alokasi  belanja  modal  ,sehingga  H2  diterima  dan membuktikan  bahwa  anggaran  belanja  modal dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah. Pendapatan asli  daerah  merupakan  sumber  penerimaan  daerah asli digali di daerah tersebut. Besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal.  Setiap  penyusunan  APBD,  alokasi  belanja modal  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan  daerah dengan  mempertimbangkan  PAD  yang  diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal  untuk  pelayanan  publik  dan  kesejahteraan masyarakat,  maka  Pemda  harus  menggali  PAD sebesar-besarnya.  Semakin  banyak  pendapatan  asli daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut  untuk  memenuhi  kebutuhan  belanjanya sendiri,  tanpa  harus  tergantung  pada  pemerintah pusat.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan Tuasikal (2008),  Sumarmi  (2009),  Jaya  (2014),  Martini,  dkk (2014)  yang  menyatakan  bahwa  pendapatan  asli daerah  berpengaruh  positif  terhadap  alokasi  belanja modal.

## C.  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  terhadap Alokasi Belanja Modal
Hipotesis ketiga menyatakan dana alokasi umum berpengaruh  positif  terhadap  alokasi  belanja  modal. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dana  aloksai umun  tidak  berpengaruh  terhada  alokasi  belanja modal,  sehingga  H3  ditolak.  Dana  alokasi  umum tidak  berpengaruh  terhadap  alokasi  belanja  modal dikarenakan  dana  alokasi  umum  yang  selama  ini diterima daerah tidak digunakan untuk pembangunan  daerah  yang  yang  terlihat  dalam alokasi belanja modal. DAU bersifat “ Block Grant ”, memungkinkan  daerah  menggunakan  sesuai  dengan prioritas  dan  kebutuhan  daerah  untuk  peningkatan pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka ontonomi  daerah.  DAU  yang  diterima  oleh  daerah
hanya  diperuntukan  untuk  membiayai  pengeluaran rutin  dan  hanya  sedikit  yang  digunakan  untuk belanja  modal.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan Kusnandar  dan  Dodik  (2009)  dan  Syafitri  (2009) yang  menyatakan  bahwa  dana  alokasi  umum  tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

## D.  Pengaruh  Dana  Bagi  Hasil  terhadap  Alokasi Belanja Modal
Hipotesis  keempat  menyatakan  dana  bagi  hasil berpengaruh  positif  terhadap  alokasi  belanja  modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bagi hasil tidak  berpengaruh  terhadap  alokasi  belanja  modal, sehingga  H4  ditolak.  Dana  bagi  hasil  tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini dikarenakan  sumber  dana  bagi  hasil  yaitu  sumber daya  alam  dan  pajak  mengalami  fluktuasi  tiap tahunnya, sehingga dana bagi  hasil tidak tergantung dengan  anggaran  belanja  modal  yang  di  anggarkan dalam  mengalokasikan  belanja  modal  di  suatu daerah  dan  belum  dapat  memberikan  pelayanan publik  yang  direalisasikan  melalui  belanja  modal. Belanja  modal  lebih  cenderung  dipengaruhi  oleh PAD dan SiLPA. Hasil penelitan  ini sejalan dengan Jiwatami  (2013),  Sianipar  (2011)  dan  Harahap (2010)  yang  menyatakan  dana  bagi  hasil  tidak berpengaruh alokasi terhadap belanja modal.

## E.  Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap Alokasi Belanja Modal
Hipotesis  kelima  menyatakan  dana  alokasi khusus  berpengaruh  positif  terhadap  alokasi  belanja modal.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dana alokasi  khusus  tidak  berpengaruh  terhadap  alokasi belanja  modal,  sehingga  H5  ditolak.  Dana  alokasi khusus  tidak  berpengaruh  terhadap  alokasi  belanja modal  dikarenakan  setiap  kenaikan  pada  dana alokasi  khusus  tidak  turut  menaikan  pengalokasian belanja  modal.  Dana  Alokasi  Khusus  ditujukan untuk  daerah  khusus  yang  terpilih  untuk  tujuan khusus. Alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat  untuk  tujuan  nasional  khusus.  Kebutuhan khusus  dalam  Dana  Alokasi  Khusus  yang  mana dalam  hal  ini  bidang–  bidang  yang  dibiayai  dari DAK  terdiri  dari  bidang  pendidikan,  kesehatan, infrastruktur  jalan,  infrastuktur  irigasi,  prasarana pemerintahan,  kelautan  dan  perikanan,  pertanian, lingkungan  hidup,  dan  kehutanan.  Dana  Alokasi Khusus  tersebut  hanya  membiayai  pada  bidang kesehatan,  infrastruktur  jalan,  infrastruktur  irigasi, dan  yang  lainya  yang  mana  ini  tidak  memerlukan dana  yang  cukup  besar,  berbeda  dengan  belanja modal  yang  memerlukan  dana  yang  cukup  besar. Dana  Alokasi  Khusus  tidak  mengalokasikan anggaran untuk belanja  modal karena Dana  Alokasi Khusus  ini  merupakan  dana  yang  diberikan  dari pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah  untuk
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
membiayai atau untuk pembiayaan dari pengeluaran- pengeluaran  daerah  yang  bersifat  mengkhusus seperti  pembiayaan  sarana  dan  prasarana  fisik daerah.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  Ardhani (2011),  Santosa  dan  Rofiq  (2013),  Meianto,  dkk (2013)  yang  menyatakan  dana  alokasi  khusus  tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

## F.  Pengaruh  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal
Hipotesis  keenam  menyatakan  sisa  lebih pembiayaan  anggaran  berpengaruh  positif  terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi  belanja  modal ,sehingga H6 diterima. Sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh  positif  dikarenakan  sisa lebih pembiayaan  anggaran  yang  dapat  meningkatkan anggaran  belanja  modal  di  suatu  daerah.  Sisa  lebih pembiayaan  anggaran  meningkat  maka  belanja modal  juga  akan  meningkat  sangat  pesat.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  telah berhasil  menggunakan  SiLPA  untuk  pelaksanaan kegiatan atau program pemerintah daerah kabupaten/ kota termasuk kepada pelayanan publik. SiLPA yang dihasilkan  dari  efesiensi  APBD  hendaknya digunakan  untuk  kepentingan  masyarakat.  Hasil penelitian ini sejalan dengan  Kusnandar dan Dodik (2009)  dan  Maryadi  (2014)  yang  menyatakan  sisa lebih  pembiayaan  anggaran  berpengaruh  positif terhadap alokasi belanja modal.

## V.  SIMPULAN DAN SARAN

## A.  Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi  hasil, dana alokasi khusus dan  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan periode 2012 -2015  memiliki  jumlah  sampel  sebanyak  36  dan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahsaan  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana bagi  hasil,  dana  alokasi  khusus  tidak  berpengaruh terhadap alokasi  belanja dan pendapatan asli daerah dan  sisa  lebih  pembiyaan  anggaran  berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

## B.  Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan tersebut,  maka  saran  yang  dapat  diberikan  adalah sebagai berikut:
1.  Keterbatasan Penelitian :
a.  Pada  penelitian  ini  penulis  hanya  menggunakan variabel  pertumbuhan  ekonomi,  pendapatan  asli daerah,  dana  perimbangan  dan  sisa  lebih anggaran.
b.  Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  tahun pengamatan dari tahun 2012-2015.
2.  Saran Penelitian
a.  Peneliti  berikutnya  sebaiknya  menambahkan variabel dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi  anggaran  belanja  modal  seperti luas wilayah dan belanja pemeliharaan.
b.  Penelitian  sebelumnya  dimasa  mendatang  agar dapat  memperluas  atau  menambah  periode pengamatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardhani,  Pungky.  2011.  Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi,  Pendapatan  Asli        Daerah,  Dana Alokasi  Umum,  Dan  Dana  Alokasi  Khusus Terhadap  Pengalokasian  Alokasi  Belanja Modal  (Studi  Pada  Pemerintah  Kabupaten/ Kota  di  Jawa  Tengah). Skripsi. Universitas Diponegoro.
Bappenas.  2003. Peta  Kemampuan  Provinsi  Dalam Era Otonomi Daerah. Tinjauan Atas Kinerja PAD,  dan  Upaya  yang  dilakukan  Daerah : Direktorat Pembangunan Otonomi Daerah. Darwanto  dan  Yustikasari.  2007.  Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan       Asli Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap Pengalokasian  Belanja  Modal. Simposium Nasional  Akuntansi  X  Makasar  26-28  juli 2007 . Darise,  N.  2008. Akuntansi  Keuangan  Daerah .  PT. Indeks. Jakarta Direktorat  Jendral  Perimbangan  Keuangan,  2015. http://www.djpk.depkeu.go.id.
Fatkhunnizar,  2014.  Pengaruh  Rasio  Kemandirian Daerah,  Rasio  Efektivitas,  Rasio  Efesiensi, dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran Terhadap  Belanja  Modal  (Studi  pada Kabupaten  dan  Kota  di  Jawa  Tengah). Skripsi. Universitas Pancasakti Tegal. Ghozali,  Prof.  Dr.  H.  Imam,  M.Com,  Akt,.  2016.
Aplikasi Analisis Multivariate dengan
Program  IBM  SPSS  21. Badan  Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Halim,  Abdul.  2008. Akuntansi  Keuangan  Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Halim, A dan Abdullah, S, 2006. Hubungan Masalah Keagenan  di  Pemerintah  Daerah  (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). Junal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2 No. 1:53- 6.
Hidayat, 2013. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah  Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal.
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna Vol. 9, No. 1 Juli 2017 Jurnal Ilmiah . Universitas Brawijayaya.
Harahap,  Alfan.  2010. Pengaruh  Dana  Bagi  Hasil Pajak dan Dana Sumber Daya Alam terhadap Belanja  Modal  Pada  Kabupaten/Kota  di Sumatera Utara.Skripsi. Universitas Sumatera Utara. http://www.djpk.depkeu.go.id/
Jensen,  M.C  dan  W.H.  Meckling.  1976.  Theory  of the  Firm  :  Mannagerial  Behavior,  Agency Cost  dan  Ownership  Structure. Journal  of Financial adn Economic 3(4): 305-360.
Jaya,  I  Putu  Ngurah  Panji  Kartika.  2014.  Pengaruh Pendapatan  Asli Daerah Pada Belanja Modal dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai Variabel  Moderasi. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana 7.1 (2014):79-92 Jiwatami, Sandhyakalaning. 2013. Pengaruh Kemandiran Daerah, Dana Perimbangan dan
Belanja  Pegawai  Terhadap  Belanja  Modal Pemerintah  Daerah  (  Pada  Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012). Simposium Nasional  Akuntansi  XVI ,  Manado,  25-28 September 2013. Kusnandar, Dodik Siswantoro. 2012. Pengaruh Dana Alokasi  Umum,  Pendapatan  Asli  Daerah, Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  dan  Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi XV
Martini,  Ni  Luh  Dina  Selvia,  Cipta,  Wayan,
Suwendra,  I  Wayan,  2014.  Pengaruh  PAD  , DAU,  dan  DAK  Terhadap  Belanja  Modal Pada  Kabupaten  Buleleng  tahun  2006-2012. E-Journal Bisma Vol.2 Tahun 2014 . Universitas Pendidikan Ganesha. Meianto,  Edy.,  Betri.,  Weny,Cherrya  Dhia, 2013.  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum, Dana  Alokasi  Khusus,  Pendapatan  Asli Daerah  Terhadap  Belanja  Modal  pada Kabupatan/Kota  di  Sumatera  Selatan . Jurnal. Palembang.
Maryadi,  2014.  Pengaruh  PAD,  DAU,  Dana  Bagi Hasil,  SiLPA,  Dan  Luas  Wilayah  Terhadap Belanja  Modal  Pada  Kabupaten/Kota  di Indonesia  Tahun  2012. Jurnal  Ilmiah . Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Oktora,  F.E.  dan  W.  Pontoh.  2013.  Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, DanaAlokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi Khusus atas Belanja Modal (Pada PemerintahDaerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah). Jurnal Accountability. Vol. 2 (1). Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan  Mentri  Keuangan  No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar .
Putro,  Suratno.  2010.  Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum  terhadap  Anggaran  Belanja
Modal (Studi  Kasus  Pada  KABUPATEN/ KOTA  DI  PROVINSI  JAWA  TENGAH). Skripsi S1. Universitas Diponegoro. Permatasari,  Isti.  2016.  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  Terhadap  Belanja  Modal  Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. Jurnal Ilmu dan Riset  Akuntansi  :  Volume  5,  Nomor  1, Januari 2016.
Prakarsa,  Dwi,  Febrian,  2014,  Analisis  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Pengeluaran Pemerintah  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  (Studi  Kasus  DiKabupaten  Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012). Jurnal Ilmiah . Jurusan  Ilmu  Ekonomi,  Fakultas  Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Brawijaya Malang.
Pratama,  Caesario.  2014.    Analisis  Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK), Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  dan Pengaloka- sian  Belanja  Modal  (Studi  Pada Pemerintah  Kota  Bengkulu  Tahun  Ang- garan 2008-2012). Skripsi S1. Universitas Bengkulu.
Purnama, Arif. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU),  Pendaptan  Asli  Daerah  (PAD),  Sisa Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SiLPA),  dan Luas  Wilayah  Terhadap  Belanja  Modal  Pada Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah  Periode 2012-2013. Naskah  Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Republik  Indonesia.  2004.  UU  No  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Santosa,  A.B.  dan  M.A.  Rofiq.  2013.  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana AlokasiUmum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota (studi kasus di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Periode Tahun  2007-2010). Jurnal  Bisnis  dan Ekonomi (JBE). Vol. 2 (2). Siswantoro, 2011. Pengaruh DAU, PAD, SiLPA dan Luas  Wilayah  Terhadap  Belanja  Modal. Artikel. Universitas Indonesia.
Sianipar,  Eva  Septriani.  2011.  Analisis  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal  pada  Kabupaten/Kota  di  Sumatera Utara. Skripsi. Universitas  Negeri  Sumatera Utara, Medan.
Siregar,  Anggi  Rezeki.  2013.  Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah  dan  Dana  Transfer  yang  terdiri dari  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Bagi  Hasil Pajak  dan  Sumber  Daya  Alam  terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Aceh. Skirpsi  S-1  Akuntansi. Universitas  Sumatera Utara, Medan. Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Bisnis . Bandung. Alfabeta Syafitri.2009.Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pen-
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
dapatan  Asli  Daerah,dan  Dana  Alokasi Umum  terhadap  Pengalokasian  Anggaran Belanja  Modal  pada  Pemerintah  Kabupaten/ Kota  di  Propinsi  Sumatra  Utara. Skripsi . Universitas Sumatra Utara. Medan.
Suhendra,  Septiadi.,  Sulindawati,  Erni.,  dan Adiputra  Pradana.  2015.  Pengaruh  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi Khusus (DAK), Dana Belanja Pemeliharaan  Terhadap  Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota  di  Bali  Periode  2009- 2013. E-Journal S1 Akuntansi Universitas  Pendidikan  Ganesha Jurusan Akuntansi  Program  S1  (Volume  3,  No.1
Tahun 2015 ).
Sumarmi,  S.  2009.  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi Khusus  terhadap  Belanja  Modal  Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta. Akmenipa UPY , Vol 4 . Tuasikal,  2008.  Pengaruh  DAU,  DAK,  PAD,  dab PDRB  Terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  di  Indonesia. Jurnal
Telaah  dan  Riset  Akuntansi  Vol.1  No.  2 Juli
2008  Hal.  142-155.  Universitas  Pattimura Ambon. Undang  –  Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah.
Utama,  Made  Suyana,.  2012. Aplikasi  Analisis Kuantitatif. Denpasar: Sastra Utama. www.bali.bps.go.id Wandira.  2013.  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi, Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil  terhadap  Anggaran  Belanja  Modal. (studi  Empiris  pada  Pemerintah  Provinsi  se- Indonesia  Periode  2008-2010). Diponegoro Jurnal of Accounting. Universitas
Diponegoro . Wandira,  Arbie  Gugus.  2013.  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi Khusus  (DAK),  Dan  Dana  Bagi  Hasil (DBH)  Terhadap  Pengalokasian  Belanja Modal  (Studi  Empiris  pada  Pemerintah Provinsi  se  Indonesia  tahun  2012). Skripsi . Universitas Negeri Semarang. Yovita, Farah Marta. 2011. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Alokasi  Umum  Terhadap  Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah  Provinsi  Se  Indonesia  Periode 2008  –  2010)”. Diponegoro  Jurnal  Of Accounting . Semarang: UNDIP.