p–ISSN: 2723 - 6609  e-ISSN : 2745-5254 Vol. 4, No. 3 Maret 2023 http://jist.publikasiindonesia.id/

## KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KONSEP NEGARA MODERN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH: STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI DAN SAID RAMADHAN AL-BUTHI
Hilal Ardiansyah Putra 1* , Moh. Mufid 2
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarata, Indonesia Email: hirakiagency@gmail.com , moephidyes@gmail.com
*Correspondence: hirakiagency@gmail.com INFO ARTIKEL ABSTRAK Diajukan :05-03-2023 Diterima :17-03-2023 Diterbitkan :20-03-2023 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pemikiran  Yusuf  al- Qardhawi dan Said Ramadhan al-Buthi tentang hukum kepemimpinan  publik  seorang  perempuan  dalam  konsep  negara modern.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pustaka  dengan pendekatan  deskriptif-kualitatif.  Adapun  pisau  analisis  yang digunakan  untuk  menguji  pendapat  kedua  tokoh  tersebut  adalah pendekatan  Maqasid  Shariah.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  Yusuf  al-Qardhawi  memiliki pendapat  yang  berbeda  dengan Ramadhan al-Buthi. Al-Qardhawi dengan pertimbangan- pertimbangan  maslahat  membolehkan  kepemimpinan  perempuan namun  al-Buthi  masih  terlihat  hati-hati  untuk  mengatakan  boleh. Bahkan  al-Buthi  memilih  untuk  tidak  membedakan  antara  konsep negara modern dan negara khilafa.

## ABSTRACT
This study aims to examine the thoughts of Yusuf al-Qardhawi and Said Ramadhan al-Buthi regarding the law of public leadership of a woman in the concept of  a modern state. This research is a library research  with  a  descriptive-qualitative  approach.  The  analytical knife used to examine the opinions of the two figures is the Maqasid Shariah approach.  The  results  of  this  study  indicate  that  Yusuf  al- Qardhawi  has  a  different  opinion  from  Ramadhan  al-Buthi.  Al- Qardhawi,  with  considerations  of  the  benefits,  allowed  women  to lead, but al-Buthi still seemed careful to say that he was allowed to.
Even  al-Buthi  chose  not  to  distinguish  between  the  concepts  of  a modern state and a khilafa state.
Kata kunci : kepemimpinan perempuan; negara modern; Maqasid Shariah
Keywords: women's leadership; modern state; Maqasid Shariah

## Attribution-ShareAlike 4.0 International

## Pendahuluan
Isu  kepemimpinan  perempuan  pada  sebuah  institusi  negara  modern  menjadi salah  satu  perbincangan  yang  hangat  antara  pihak  yang  membolehkan  dan melarangnya  (Trisnani,  Windiarti,  & Sa’adah, 2021). Nahasnya, kedua  belah pihak yang  bertikai  seringkali  tidak  secara  seksama  dan  jeli  dalam  memandang  masalah tersebut.  Hal  tersebut  terlihat  dari  dominasi  unsur  politis  ketimbang  unsur  hukum agama.  Bagi  yang  melarang  kepemimpinan  perempuan,  dorongan  pelarangan tersebut lebih karena lawan politiknya adalah perempuan. Sedangkan kalangan yang membolehkan hanya secara membabi buta mengangkat isu kesetaraan gender (Fasa, 2016).
Isu ini menjadi penting karena didapati para ulama mutaqaddimin memasukkan jenis  kelamin  laki-laki  sebagai  syarat  seseroang  dapat  ditahbiskan  menjadi pemimpin  negara.  Al-Mawardi  misalnya,  ia  menyebutkan  tujuh  syarat  mu’tabarah yang  harus  ada  pada  diri  seseorang  sehingga  ia  layak  diangkat  menjadi  pemimpin. Ketujuh  syarat  tersebut  adalah:  1)  al-‘ada>lah,  yaitu  orang  yang  istiqomah  dalam kebaikan  serta  menjauhi  hal-hal  yang  menjurus  pada  kefasikan;  2)  ilmu  mumpuni agar bisa berijtihad atas perkara-perkara yang belum ada hukumnya; 3) sehat indera pendengaran,  penglihatan  dan  lisan  agar  memudahkannya  mengetahui  perkara- perkara;  4)  sehat  secara  jasmani  agar  terhindar  dari  kekurangan-kekurangan  saat melaksanakan  kebijakan  atau  menyelesaikan  sebuah  permasalahan;  5)  kecerdasan yang  digunakan  untuk  mengatur  rakyat  dan  memanajemen  kemaslahatan;  6) Keberanian  yang  dapat  melindungi  dan  mengayomi  rakyatnya,  dan  7)  seorang pemimpin harus bernasab Quraisy (Halimah, 2018).
Sedangkan Abu Ya’la al-Farra’(w. 458 H) dari kalangan hanabilah berpendapat ada  empat  syarat  seorang  layak  menjadi  pemimpin:  1)  bernasab  Quraisy;  2) memenuhi  persyaratan  menjadi  hakim  ;  3)  memiliki  ketegasan  dalam  perintah perang,  politik,  penegakan  hukum,  tidak  lembek  saat  berperang  serta  pro  terhadap kepentingan rakyat;  4) pemimpin harus yang terbaik dari segi ilmu dan agama.
Dua  pendapat  sarjana  muslim  generasi  awal  ini  setidaknya  menjadi  pendapat yang  representatif  pada  masa-masa  ketika  umat  Islam  di  berbagai  penjuru  hanya memiliki  satu  pemimpin  tertinggi  (Huda,  2016). Hanya  saja,  ketika  kepemimpinan beralih  kepada  orang-orang  Turki,  syarat  kepemimpinan  dari  Quraisy  harus tereliminasi sebab orang Turki tidak memiliki hubungan darah dengan Quraisy. Oleh karena  alur  sejarah  ini,  para  sarjana  belakangan  lantas  mengajukan  pertanyaan, apakah pemimpin itu harus dari Quraisy? Ibnu Khaldun (w. 808 H) sebagai seorang pemikir muslim abad pertengahan, sebagaimana yang dinukil oleh Muhammad Abu Laits  berpandangan  bahwa  sabda  Nabi  tentang  kepemimpinan  adalah  hak  Quraisy terikat  dengan  faktor  kekuatan  dan  fanatisme.  Dalam  bahasa  yang  lain,  pada  saat Nabi berbicara demikian Suku Quraisy sedang dalam keadaannya yang kuat (Willya & Prasetyo Rumondor, 2018).
Penelitian terkait isu ini sebenarnya telah banyak. Di antaranya adalah Halimah B  dalam  papernya  Kepemimpinan  Politik  Perempuan  dalam  Pemikiran  Mufassir. Dalam penelitiannya tersebut Halimah B, berdasarkan pembacaannya atas beberapa pendapat  para  mufassir  menarik  sebuah  kesimpulan  bahwa  ayat  34  surat  al-Nisa yang  sering  kali  digunakan  sebagai  dalil  kalangan  yang  kontra  atas  kepemimpinan perempuan  tidaklah  memiliki  makna  tunggal.  Artinya,  kata  qowwamah  dalam  ayat tersebut tidaklah  berlaku umum pada semua kepemimpinan. Namun  hanya terbatas pada  konteks  rumah  tangga.  Di  samping  itu,  berdasarkan  surat  al-Taubah  ayat  71, didapatkan  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  memiliki  kewajiban  yang  sama  dalam menegakkan  kebaikan  dan  mencegah  kemungkaran.  Ayat  ini  menguatkan  bahwa kepemimpinan bukanlah monopoli kaum laki-laki saja (Soraya, 2008).
Penelitian  lain  dilakukan  oleh  M.  Zainuddin  dan  Ismail  Maisaroh  dalam papernya  Posisi  Wanita  dalam  Sistem  Politik  Islam:  Telaah  Terhadap  Pemikiran
Politik  Yusuf  al-Qardhawi.  Dalam  penelitiannya  tersebut  Zainuddin  dan  Maisaroh sampai  pada  kesimpulan  bahwa  Yusuf  al-Qardawi  menjadi  salah  satu  pioner pembaharu  dalam  kaitannya  atas  kepemimpinan  politik  perempuan.  Al-Qardhawi berpendapat  bahwa  teori  politik  klasik  yang  ada  dalam  buku-buku  politik  Islam perlu dibaca ulang berdasarkan kontes sosial yang lebih modern. Di samping itu, al- Qardhawi juga melakukan tela’ah ulang atas ayat 34 surat an-Nisa dan hadist yang diriwayatkan  oleh  Bukhari  dari  Abu  Bakrah.  Menurut  pembacaan  Zainuddin  dan Maisaroh,  al-Qardhawi  telah  mencoba  untuk  melihat  konteks  ayat  dan  hadist tersebut muncul. Terkait ayat, sama seperti hasil penelitian Halimah B, al-Qardhawi membatasi  qawwamah  hanya  dalam  rumah  tangga.  Adapun  terkait  hadist  Abu Bakrah,  al-Qardhawi  memandangnya  sebagai  kejadian  lokal  yang  terjadi  pada kekaisaran Persia. Sehingga kedua dalil tersebut tidaklah qath’i melarang perempuan menduduki  jabatan pemimpin. Di  samping al-Qardawi  juga  melihat bahwa konteks pemerintahan kini dan dahulu telah berbeda (Yuliana, Tarmizi, & Panorama, 2017).
Nasiruddin  Al  Ahsani  dalam  papernya  Kepemimpinan  Perempuan  pada Masyarakat dalam Perspektif Said Ramadhan Al-Buti: Telaah Hadsi Misoginis juga membahas  isu  yang  sama  hanya  saja  ia  mengrucutkan  pada  pemikiran  al-Buthi. Dalam penelitiannya tersebut, Al Ahsani berkesimpulan bahwa al-Buti berpendapat bahwa banyak jabatan publik yang dapat diperankan oleh perempuan seperti hakim, anggota dewan, baiat, dan semisalnya. Bahkan dalam penelitian tersebut Al-Ahsani menyatakan  bahwa  al-Buthi  membolehkan  seorang  perempuan  menjadi  pemimpin negara.  Kesimpulannya  yang  terakhir  ini  perlu  dikaji  lebih  dalam  (AIK,  Harun,  & Putra, 2019). Sebab dalam buku Al-Mar’ah Baina  Tuhgyani Nizam Al-Gharby Wa Lataif Al-Tashri Al-Rabbani, yang sebenarnya juga dijadikan refrensi utama oleh Al Ahsani,  dalam  buku  tersebut  al-Buthi  secara  tegas  tidak  sepakat  dengan  pendapat yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin negara karena dianggapnya tidak dapat melaksanakan beberapa fungsi utama kepemimpinan dalam politik Islam.
Dua  tokoh  terakhir  yaitu  Yusuf  al-Qardhawi  dan  Said  al-Buthi,  kedua-duanya merupakan tokoh kontemporer dan sama-sama jebolan Universitas al-Azhar. Namun dalam  isu  kepemimpinan  perempuan  mereka  berbeda  pendapat.  Tema kepemimpinan  perempuan  menurut  al-Qardhawi  dan  al-Buthi  inilah  yang  akan menjadi  fokus  utama  kajian  ini.  Di  samping  itu  penulis  akan  mencoba  untuk menganalisa  perbedaan  pendapat  keduanya  berserta  argumen  masing-masing pendapat menggunakan pendekatan teori sistem Jasser Audah.

## Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat kajian kepustakaan. Pertama-tama penulis mengumpulkan refrensi  primer  pemikiran  al-Qardhawi  dan  al-Buti  terkait  kepemimpinan  wanita. Setelah  melakukan  penelusuran  kepustakaan,  penulis  mendapatkan  dua  sumber primer  dalam  kajian  ini  yaitu  buku  Min  Fiqh  al-Daulah  karya  Yusuf  al-Qardhawi dan buku al-Mar’ah Baina Tughyan al-Gharb Wa Lataif Al-Tashri Al-Rabbani karya Said  Ramadhan  al-Buthi.  Di  samping  dua  buku  tersebut,  penulis  menambahkan
beberapa data sekunder dari karya lain keduanya berserta tulisan-tulisan keduanya di media masa.

## Hasil Dan Pembahasan
Setelah  memetakan  refrensi,  penulis  mengumpulkan  pendapat  keduanya terkait kepemimpinan wanita dalam konteks negara beserta argumen masing-masing pendapat  yang  berlawanan.  Setelah  itu  penulis  menguraikan  data-data  tersebut menggunakan  pendekatan  Maqashid  al-Syariah  teori  Sistem  Jasser  Audah  (Islam, 2007).
Dengan melihat tujuan-tujuan syariat, produk hukum tidak akan jumud. Ibarat produk hukum adalah jasad, ia tidak akan hidup tanpa ruh. Dan ruh dari hukum itu sendiri  adalah  tujuan-tujuan  syariat.  Sebab  itu  Ibnu  al-Qayyim  dalam  ‘Ila>m  al- Muwaqqi'in mensifati maqashid dengan fiqih yang hidup, yang masuk ke dalam jiwa tanpa  izin.  Di  samping  itu,  orang  yang  tidak  mengetahui  tujuan  dan  hikmah  dari penetapan  sebuah  hukum  akan  sulit  untuk  menghasilkan  qiyas  yang  shahih.  Lebih lanjut Ibnul Qoyyim memberikan permisalan terhadap orang yang tidak memahami hikmah  syariat  dengan  orang  yang  dikatakan  kepadanya,  Jangan  ucapkan  salam kepada  pelaku  bid’ah,  lantas  orang  itu  mencium  tangan  dan  kakinya  namun  tidak mengucapkan  salam  kepadanya.”    Mengesampingkan  maqashid  al-syari'ah    dalam istimbat  hukum  sama  saja  dengan  membangun  pondasi  tanpa  semen.  Hukum menjadi  bengis  dan  manusia  tidak  mendapatkan  maslahat-nya.  Melihat  pentingnya peran maqashid, Ibnu Asyur mengatakan, “Meremehkan maqasid merupakan sebab kejumudan  kebanyakan  fuqaha>  dan  faktor  penting  cacatnya  hukum  dari kemanfaatan...”  Bukan hanya  jumud tapi produk hukum  yang tercerabut dari akar mas}lahat  akan  mengakibatkan  cacat  dan  membuat  bangunan  maslahat  dalam syariat roboh.
Oleh  sebab  itu  kepekaan  seorang  mujtahid  tentang  maqasid  al-syari'ah  akan membantu  dirinya  dalam  memahami  nash  syariah  dan  menjadi  alat  penting  dalam menafsirkan  sebuah  teks  sehingga  tidak  kaku  dan  menyulitkan  mukallaf.  Dengan menggunakan pendekatan maqasid dalam istimbat hukum, hasil dari ijtihad tersebut akan lebih bisa diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata dan akan dapat dirasakan kebermanfaatannya.  Term  maqashid  al-syari'ah  meski  sudah  digunakan  oleh  para sarjana muslim generasi awal namun belum mendapatkan definisinya bahkan hingga masa asy-Syatibi. Hal  ini dikarenakan para sarjana tersebut sudah  memahami  betul apa yang dimaksud dengan term maqashid al-syari'ah.  Hanya saja, pada masa-masa akhir  ini,  beberapa  sarjana  kontemporer  mencoba  untuk  memberikan  definisi  atas term tersebut.
Jasser  Audah  mendefinisikan  maqashid  al-syari'ah  dengan  al-ma’a>ni>  allati qashada as-sya>ri’ ila tahqi>qiha> min wara>i tasyri>’a>tihi wa ahka>mihi wallati> yastaqriuha>  al-‘ulama>  al-mujtahidu>n  min  an-nushu>s  as-syar’iyah.  Dalam definisi  ini  Jaser  Audah  menjelaskan  bahwa  maqas}id  al-syari>’ah  bukan  hanya tujuan syariat berupa  maslahat bagi  hambah dan  manusia. Namun perlu penekanan bahwa  makna  dan  hikmah-hikmah  tersebut  tidak  datang  dari  akal  dan  hawa  nafsu
melainkan  dari  nash-nash  al-Qur'an  al-Karim.  Jaser  Audah  sebagai  pemikir kontemporer datang dengan jangkauan maqasid yang lebih luas. Jangkauan maqasid tersebut  melingkupi  aspek  umum,  khusus  dan  parsial.  Maqasid  Ammah  diartikan sebagai  tujuan  hukum  Islam  secara  umum  (Fad,  2019).  Adapun  maqasid  khusus diartikan  sebagai  tujuan  tertentu  dari  bab-bab  hukum  Islam.  Sedangkan  tujuan parsial adalah tujuan rinci dari masing-masing hukum Islam.   Disamping perluasan jangkauan,  Jaser  Audah  juga  menghadirkan  satu  pendekatan  baru  untuk  hukum Islam  yang  ia  adopsi  dari  teori  sistem  hukum  Lawrence  M  Friedman.  Teori  sistem yang ditawarkan Jaser Audah tersebut adalah cognitive nature, wholeness, openness, interrelated, openness, interrelated hierarchy, multi dimensionality dan purposefulness.
Pertama,  Cognitive  nature  diartikan  sebagai  pemisahan  antara    konteks  Al- Qur’an  dan  Sunnah  dengan  pemahaman  orang  terhadap  sebuah  teks.  Hal  ini  perlu dilakukan  karena  seorang  ahli  hukum  dalam  mengambil  hukum  dari  teks  utama tidak  akan  terlepas  dari  mental  cognition  dan  pemahamannya  yang  manusiawi. Kedua,  wholeness  atau  keseluruhan  dimana  hubungan  sebab  akibat  tidak  dilihat secara  terpisah  namun  dilihat  secara  integral  dan  dinamis.  Ketiga,  bersifat  terbuka (openness) artinya hukum membuka diri dengan lingkungan sekitar untuk menerima perubahan  jika  memang  dibutuhkan.  Keempat,  adanya  hubungan  interelasi (interrelated) yang  bersifat  struktur  hirarkis.  Kelima,  memiliki  bagian-bagian  yang saling terkait (multi dimensionality). Ketujuh,  memiliki tujuan  yang dihasilkan dari jaringan sistem (purposefulness).
Perluasan wilayah maqasid menjadi ammah, khassah dan juz’iyah akan sangat membantu  untuk  memetakan  tujuan-tujuan  dari  adanya  syariat  secara  umum  dan selanjutnya  syariat  kepemimpinan  sebagai  turunan.  Sedangkan  kategori-kategori dalam  teori  sistem  yang  ditawarkan  oleh  al-Audah  akan  sangat  berfungsi  untuk menganalisis sejauh  mana ketepatan alasan atau tahlil  yang dilakukan  baik oleh al- Qardhawi  yang  membolehkan  seorang perempuan untuk menjadi pemimpin  negara maupun al-Buthi yang tidak membolehkan.
Terkait  ruang  lingkup  maqashid  maka  terdapat  tiga  poin.  Pertama,  syariat secara umum dalam semua kasus hukum dan peraturannya tersimpul dalam dua hal yaitu  mendatangkan  mafaat  dan  menolak  madharat. Inilah  yang  dimanakan  dengan al-Maqashid al-Ammah dalam pembagian Jasser Audah. Kedua,  sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa para ulama telah bersepakat bahwa kepemimpinan harus  diadakan.  Sebab  dengan  adanya  pemimpin  aturan  dapat  ditegakkan  dan pelanggaran-pelanggaran  dapat  diminimalisir.  Inilah  ruh  syariah  yang  dibawa  oleh Nabi  Muhammad.  Artinya,  secara  tujuan  khusus  (al-Maqasid  al-Khassah)  adanya pemimpin  adalah  sebuah  keharusan  karena  dengannya  maslahat  bisa  didapat  dan madharat bisa ditolak. Ketiga,  terkait siapa yang menjadi pemimpin, apakah ia dari Suku Quraisy atau bukan, apakah ia laki-laki atau perempuan, apa saja tugas seorang pemimpin dalam sebuah negara, apakah tugas-tugas tersebut harus mensyaratkannya seorang  laki-laki  atau  bukan,  jika  iya  apakah  tugas  itu  bisa  diwakilkan  atau  tidak.
Hal-hal  tersebut  dapat  diketagorikan  kedalam  tujuan  syariat  yang  parsial  (al- Maqashid al-Juz’iyah).

## Kepemimpinan Dalam Maqashid Al-Shariah
Al-Mawardi  menyebut  dalam  al-Ahkam  al-Sultahniyah  bahwa  tujuan kepemimpinan  adalah  siyasat  al-dunya  wa  ad-din,  yaitu  mengatur  segala  urusan demi tercapainya maslahah di dunia dan di akhirat. Maka untuk menguji permasalah ini  perlu  pertama-tama  diketengahkan  bahwa  tujuan  umum  (al-maqa>s}id  al- ‘ammah)  dari  kepemimpinan  adalah  maslahat  dunia  dan  akhirat.  Maslahat  dunia mencakup hak-hak asasi kemanusiaan seperti hak untuk beragama, hak untuk hidup, hak  untuk  mendapat  pendidikan,  hak  bekerja  dan  hak  berkeluarga  serta berketurunan.  Adapun  maslahat  akhirat  adalah  menerima  pahala  dari  Allah, mendapatkan  pengampunan,  dibebaskan  dari  neraka  dan  diberikan  balasan  surga. Maslahat-maslahat  utama  inilah  yang  lantas  menjadi  concern  seorang  pemimpin untuk  menjaga  dan  melestarikannya.  Dalam  menjaga  maslahat  umum  tersebut, seorang  pemimpin  harus  memperhatikan  maslahat  umum  dalam  ruang  yang  lebih khusus  (al-mas}lahah  al-khassah).  Oleh  sebab  itu  dalam  urusan  hak  beragama seorang pemimpin harus bisa melakukan penjagaan agar semua orang mendapatkan ketenangannya  dalam  beragama  termasuk  memiliki  kebebasan  dalam  menjalankan syariatnya  masing-masing,  memastikan  penjagaan  atas  objek-objek  suci  setiap agama  dan  tidak  adanya  pelecehan  dan  penghinaan  atas  agama.  Dalam  urusan  hak untuk  hidup  pemimpin  harus  dapat  memelihara  keamanan  warga  negara  dari pembunuhan,  menciptakan  iklim  yang  ramah  agar  tidak  ada  yang  bunuh  diri  dan juga  memastikan  lingkungan  agar  tidak  terjadi  korban  jiwa  akibat  kecerobohan. Dalam hak mendapatkan pendidikan pemerintah perlu menyediakan sekolah-sekolah yang  masyarakat kurang  mampu dengan kualitas standar, mendirikan rumah-rumah singgah untuk anak terlantar, memberikan pendampingan peningkatan skill dan lain sebagainya. Tentang hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan  memiliki harta, pemerintah perlu  mengatur dan menertibkan sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan,  melakukan  pengawasan  terhadap  kesejahteraan  buruh,  mengawasi persaingan  usaha  dan  semisalnya.  Terakhir  dalam  hak  warga  negara  untuk  dapat berkeluarga  dan  memiliki  keturunan,  pemerintah  perlu  melakukan  pengawasan terhadap  psikologis  calon  pengantin,  merapikan  catatan  nikah,  melakukan  tindakan tegas  atas  pelaku  rudapaksa,  memberikan  layanan  persalinan  yang  murah  namun berkualitas,  serta  menyediakan  asupan  gizi  dan  vitamin  untuk  balita  dari  keluarga kurang  mampu.  Adapun  maslahat  akhirat,  maka  seorang  pemimpin  harus  dapat mengajak warga negaranya untuk beriman kepada Allah, mendirikan tempat-tempat ibadah,  menyeru  kepada  kebaikan  dan  mencegah  kepada  kemungkaran,  mengajak untuk  senantiasa  melakukan  introspeksi,  mawas  diri  dan  semisalnya  yang  dapat mendatangkan  rahmat  dan  ampunan  Allah.  Maslahat-maslahat  tersebutlah  yang hendak dicapai dari diadakannya kepemimpinan.
Dengan melihat tujuan-tujuan kepemimpinan tersebut, maka dapat diketengahkan  pertanyaan,  apakah  kepemimpinan  oleh  seorang  laki-laki  adalah
masuk dalam tujuan kepemimpinan atau hanya sekedar wasilah. Jika hanya sekadar wasilah maka secara ruh syariat kepemimpinan wanita tidaklah menjadi masalah.

## Landasan Normatif Hukum Kepemimpinan Perempuan
Para  ulama  berbeda  pendapat  dalam  hal  boleh  tidaknya  seorang  perempuan menduduki  jabatan  presiden  atau  perdana  menteri  menjadi  dua  madzhab.  Mazhab pertama  adalah  mereka  yang  melarang.  Larangan  seorang  perempuan  menduduki jabatan  kepala  negara  diambil  dari  penalaran  bayani  teks  Al-Quran  dan  Sunnah. Adapun dalil-dalil dari al-Qur’an di antaranya:
Pertama, Firman Allah dalam surat al-Nisa,
عَب ُ َّللَّٱ َلَّضَف اَمِّب  ِّءٓاَسِّ نلٱ ىَلَع  َنوُم ََّّٰوَق ُلاَج ِّ رلٱ ض عَب  َّٰىَلَع   مُهَض ِّب َو َفنَأ ٓاَم ََّٰو  مَأ   نِّم ْاوُق ۡۚ مِّهِّل
“ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan  sebahagian  mereka  (laki-laki)  atas  sebahagian  yang  lain  (wanita), dan  karena  mereka  (laki-laki)  telah  menafkahkan  sebagian  dari  harta  mereka .” Q.S. al-Nisa [4]: 34.
Di  dalam  ayat  ini  tegas  disebutkan  bahwa  laki-laki  adalah  qawwamah  atas perempuan.  Para  ahli  tafsir  semisal  Muhammad  ibn  Jarir  al-Thabari,  al-Qurthubi, Ibnu  Katsir,  al-Syaukani  dan  lain-lainnya  menjelaskan  bahwa  makna  qawwamah adalah  orang  yang  mengurus  urusan,  baik  urusan  umum  politik  maupun  urusan umum keluarga. Maka laki-laki adalah pihak yang berdiri untuk menegakkan aturan dan  menanggung  kafalah  kaum  perempuan,  memerintahkan  mereka  untuk  berbuat baik dan mencegah mereka berbuat buruk.
Kedua, Firman ALlah dalam surat al-Baqarah,
ةَج َرَد  َّنِّه يَلَع ِّلاَج ِّ رلِّل َو  ِّۡۚفو ُر عَم لٱِّب َّنِّه يَلَع يِّذَّلٱ ُل ثِّم َّنُهَل َو ٱ َو َع ُ َّللَّ ٌميِّكَح  ٌزي ِّز ٢٢٨
“ Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara  yang  ma'ruf.  Akan  tetapi  para  suami,  mempunyai  satu  tingkatan  kelebihan daripada  istrinya.  Dan  Allah  Maha  Perkasa  lagi  Maha  Bijaksana. ”  Q.S.  Al- Baqarah [2]: 228.
Ayat  ini  merupakan  jawaban  bagi  sebagian  besar  masyarakat  jahiliyah  yang memandang  rendah  kaum  perempuan.  Secara  tegas  bahwa  kaum  perempuan  juga memiliki  hak  untuk  dibersamai  dengan  baik.  Diperlakukan  sama  baiknya  dengan kaum  laki-laki.  Meski  demikian,  Allah  tetap  memberikan  penjelasan  bahwa  Allah memberikan  beberapa  tugas  tambahan  untuk  laki-laki  sehingga  mereka  tidak  bisa disamakan dengan wanita. Al-Razi dalam tafsirnya menjelaskan tentang derajat laki- laki  atas  perempuan  dengan  mengatakan  bahwa  laki-laki  memiliki  keutamaan  atas
perempuan  dari  beberapa  perkara.  Diantaranya  kecerdasan  akal,  bab  diyat,  bab warisan, dan kelayakan untuk menjadi pemimpin, memutuskan perkara dan menjadi saksi.
ketiga, firman Allah dalam surat al-Baqarah,
ِِّۖم  س ِّج لٱ َو  ِّم لِّع لٱ يِّف ٗةَط  سَب ۥُهَدا َز َو   مُك يَلَع ُهَّٰىَفَط  صٱ َ َّللَّٱ َّنِّإ
“ Sesungguhnya  Allah  telah  memilih  rajamu  dan menganugerahinya  ilmu  yang  luas dan tubuh yang perkasa .” Q.S. Al-Baqarah [2]: 247.
Dalam  ayat  ini  Allah  memberikan  bantahan  kepada  Bani  Israil  yang  menolak kepemimpinan  Thalut  dengan  alasan  ia  tidak  memiliki  kekayaan  dan  bukan  dari keluarga  raja.  Ayat  ini  menjelaskan  bahwa  yang  memiliki  kapabilitas  pemimpin adalah  orang  yang  memiliki  ilmu  yang  luas  dan  fisik  yang  kuat.  Dua  hal  ini  lebih didominasi  oleh  laki-laki  sehingga  yang  pantas  untuk  menjadi  pemimpin  adalah sosok laki-laki.
Keempat, firman Allah dalam surat al-Ahzab,
َِّٰۖىَلوُ  لۡٱ ِّةَّيِّلِّه ََّٰج لٱ َج ُّرَبَت  َن  ج َّرَبَت  َلَ َو َّنُكِّتوُيُب يِّف َن  رَق َو
“ Dan  hendaklah  kamu  tetap  di  rumahmu  dan  janganlah  kamu  berhias  dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu. ” Q.S. Al-Ahzab [33]: 33.
Dalam  ayat  ini,  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  al-Qurthubi  bahwa  Allah memerintahkan  wanita  untuk  tetap  diam  di  rumah.  Ayat  ini,  kata  al-Qurthubi, meskipun  ditujukan  kepada  istri-istri  Nabi  Muhammad,  namun  juga  mencakup wanita-wanita  lainnya.  Sebab  jika  istri  Nabi  yang  mulia  saja  dilarang  untuk  keluar rumah  dan  mengumbar  kemewahan  lantas  bagaimana  dengan  wanita-wanita  biasa lainnya.
Empat  dalil  al-Quran  tersebut  didukung  beberapa  dalil  dari  Sunnah.  Di antaranya adalah riwayat Abu Bakrah yang menceritakan bahwa ia hampir saja ikut berperang bersama rombongan Aisyah ra. Ia lantas teringat sabda yang didengarnya dari Rasulullah ketika beliau menerima kabar bahwa rakyat Persia mengangkat putri Kisra  untuk  menjadi  pemimpin  mereka.  Nabi  Muhammad  bersabda:  “Tidak  akan beruntung  suatu  kaum  yang  menjadikan  perempuan  sebagai  pemimpin.”    Dalam riwayat Jabir bin Samurah, Rasulullah bersabda:  “Tidak akan beruntung kaum yang pendapatnya  dikuasai  oleh  seorang  wanita.”    Begitu  juga  dalam  riwayat  al-Hakim dari  Abu  Bakrah  ketika  Rasulullah  menerima  kabar  bahwa  musuh-musuh  Islam menjadikan  seorang  perempuan  sebagai  pemimpin  beliau  bersabda:  “Binasalah kaum  laki-laki ketika  menaati para perempuan.”  Beberapa riwayat ini secara tegas menyebut akan adanya mudharat ketiga perempuan menjadi pemimpin. Oleh karena
menolak  mudharat  adalah  wajib,  maka  hukum  menjadikan  perempuan  sebagai pemimpin  adalah  dilarang.  Disamping  itu,  hadist-hadist  tersebut  juga  dimaknai sebagai  kabar  yang  mengandung  makna  larangan.  Larangan  ini  berlaku  kapan  saja dan  dimana  saja  karena  lafadz  yang  digunakan  adalah  lafadz  umum  dalam  bentuk larangan (nakirah fi siyaq an-nafyi) yang oleh Ushuliyun berfaedah umum.
Dalil ketiga yang menjadi pegangan kalangan pertama adalah ijma’ para ulama. Imam  al-Haramain  sebagaimana  yang  dinukil  oleh  Hafid  Anwar  berkata:  “...  dan para  ulama  telah  berijma’  bahwa  seorang  perempuan  dilarang  untuk  menjadi pemimpin.”  Ibnu Hazm  berkata:  “...Semua kelompok ahli kiblat tidak ada satupun yang membolehkan kepemimpinan perempuan.”
Dalil  madzhab  kedua  yang  berpendapat  bahwa  boleh  seorang  wanita menduduki  kursi  kepemimpinan  baik  presiden  maupun  perdana  menteri  adalah sebagai berikut. Pertama, keumuman firman Allah dalam surat al-Nu>r, al-Hajj dan al-Taubah,
هنَفِل ۡخَت ۡسَيَل ِت ََّٰحِل َّٰهصلٱ ْاوُلِمَع َو  ۡمُكنِم ْاوُنَماَء َنيِذهلٱ ُ هللَّٱ َدَع َو ۡمُه ِف ۡرَ ۡلۡٱ ي ۡخَت ۡسٱ اَمَك  ِض ۡمِهِلۡبَق نِم  َنيِذهلٱ  َفَل
“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan  amal-amal  yang  saleh  bahwa  Dia  sungguh-sungguh  akan menjadikan  mereka  berkuasa  dimuka  bumi,  sebagaimana  Dia  telah  menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. ” Q.S. al-Nur [24]: 55.
َّٰوَك هزلٱ ْا ُوَتاَء َو َة َّٰوَلهصلٱ ْاوُماَقَأ  ِض ۡرَ ۡلۡٱ يِف  ۡمُهَّٰهنهكهم نِإ َنيِذهلٱ َو َة ْاو ُرَمَأ َو  ِفو ُرۡعَمۡلٱِب
ِِۗرَكنُم ۡلٱ  ِنَع ْا ۡوَهَن
“ Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka  mendirikan  sembahyang,  menunaikan  zakat,  menyuruh  berbuat  ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar .” Q.S. al-Hajj [21]: 41.
ۡلٱِب  َنو ُرُمۡأَي  ٖۚ  ضۡعَب ُءٓاَيِل ۡوَأ  ۡمُهُضۡعَب  ُتََّٰنِم ۡؤُم ۡلٱ َو  َنوُنِم ۡؤُمۡلٱ َو ۡعَم َو  ِفو ُر ِنَع  َن ۡوَهۡنَي ٱ َة َّٰوَلهصلٱ  َنوُميِقُي َو  ِرَكنُمۡل َنوُت ۡؤُي َو
ٖۚٓۥُهَلوُس َر َو َ هللَّٱ َنوُعيِطُي َو َة َّٰوَك هزلٱ
“ Dan  orang-orang  yang  beriman,  lelaki  dan  perempuan,  sebagian  mereka (adalah)  menjadi  penolong  bagi  sebahagian  yang  lain.  Mereka  menyuruh (mengerjakan)  yang  ma'ruf,  mencegah  dari  yang  munkar,  mendirikan  shalat, menunaikan  zakat  dan  mereka  taat  pada  Allah  dan  Rasul-Nya. ”  Q.S.  al-Taubah [9]: 71.
Pada ketiga ayat tersebut, Allah tidak mengkhususkan kepemimpinan pada jenis laki-laki  saja.  Tapi  Allah  memberikan  sifat  kepada  orang-orang  yang  akan dimenangkan dengan kalangan yang akan menyeru kepada kebaikan, mencegah dari keburukan,  mendirikan  shalat  dan  menunaikan  zakat.  Perkara-perkara  tersebut tidaklah  menjadi  kekhususan  jenis  laki-laki  saja.  Bahkan  dalam  banyak  ayat  Allah menjelaskan bahwa tugas kebaikan dipikul bersama-sama dengan kaum perempuan.
Kedua,  kisah  Ratu  Saba’  yang  disebutkan  di  dalam  al-Qur’an.  Dalam  kisah tersebut  Negeri  Saba’  yang  memiliki  kekuasaan  kuat  dan  makmur  dipimpin  oleh seorang  ratu  sebagaimana  yang  dilaporkan  oleh  Hud-Hud:  “Sungguh  aku  telah dapati seorang wanita  yang berkuasa atas  mereka dan  ia diberi  segala sesuatu serta singgasana  yang  mega.”  Q.S.  al-Naml:  23.  Dua  dalil  inilah  yang  menjadi  landasan normatif  kalangan  ulama  kontemporer  semisal  al-Qardhawi  yang  berpendapat bolehnya seorang wanita menduduki posisi presiden atau perdana menteri.
Dalil  yang digunakan  madzhab pertama  jika dilihat secara konteks ayat itu ada maka  tidak  dijumpai  keterkaitan  secara  langsung  terhadap  kepemimpinan  secara umum. Berbeda dengan madzhab kedua yang memandang dalil-dalil tersebut hanya dikhususkan pada kasus yang sempit. Yaitu kasus rumah tangga. Dengan pandangan Cognitive  Nature  memungkinkan  pembacaan  ulang  terhadap  ayat-ayat  tersebut dengan  melepaskannya  dari  pemahaman  mufassir  sehingga  didapatkan  makna original  atas  teks  tersebut.  Begitupula  dengan  pemahaman  atas  hadist  Abu  Bakrah yang  menyebut  bahwa  suatu  kaum  tidak  akan  beruntung  selagi  mereka memasrahkan urusannya kepada wanita. Teks hadist tersebut perlu diletakkan pada konteksnya.  Yaitu  terkait  persetruan  kaum  muslimin  dengan  bangsa  Persia  setelah utusan muslimin dibunuh oleh Persia.
Istidlal madzhab petama dengan ayat yang menceritakan kelebihan Thalut dalam segi ilmu dan kekuatan jika ditinjau dari sebab akibat tidaklah terbatas pada laki-laki saja.  Sebab  jika  ada  wanita  yang  memiliki  ilmu  dan  juga  memiliki  kekuatan  yang lebih,  apakah  juga  harus  kalah  dengan  laki-laki  pada  saat  laki-laki  tersebut  kurang memenuhi  kriteria  ilmu  dan  kekuatan?  Dengan  melihat  masalah  kepemimpinan secara  keseluruhan  yang  membentuk  sebuah  sistem  hukum  dengan  tujuan  yang pasti,  maka  kepemimpinan  laki-laki  bukanlah  tujuan  melainkan  wasilah.  Sebab tujuan kepemimpinan berdasarkan ayat 247 Surat al-Baqarah tersebut ialah lahirnya keamanan karena kekuatan dan kesejahteraan karena kepintaran seorang pemimpin.
Meninjau konteks hadist Abu Bakrah yang memiliki sebab khusus serta suasana sosiologis  yang  kental,  maka  dapat  dipahami  bahwa  ancaman  ketidak  beruntungan atas  suatu  kaum  yang  dipimpin  perempuan  sangat  tergantung  dengan  budaya  dan pandangan  sosiologis  yang  berkembang.  Dalam  kehidupan  modern,  kontes  hadist tersebut jarang ditemukan. Di samping bentuk dan sistem kepemimpinan juga telah berubah.  Dengan demikian, secara tinjauan teori sistem, pendapat kedua lebih kuat dari pendapat pertama.

## Pemikiran  Yusuf  Al-Qardhawi  Dan  Al  Buthi  Tentang  Kepemimpinan Perempuan Dan Analisa Maqashidi
Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya bahwa antara Yusuf al-Qardhawi dan  Said  Ramadhan  al-Buthi  memiliki  kesamaan  terhadap  partisipasi  perempuan dalam  ruang  publik  baik  legislatif  maupun  yudikatif.  Begitu  pula  dalam  eksekutif. Keduanya  sama-sama  mengikuti  pendapat  bahwa  tidak  boleh  seorang  perempuan menjadi  pemimpin  tertinggi  dalam  model  pemerintahan  khilafah  di  mana  seorang pemimpin  menjadi  imam  semua  kaum  muslimin.  Yang  menjadi  pembeda  antara
kedua  tokoh  kontemporer  ini  adalah  terkait  kepemimpinan  perempuan  dalam konteks  negara  modern  dimana  seorang  kepala  negara  tidak  berdiri  sendiri  dalam memimpin negara.
Yusuf  al-Qardhawi  berpendapat  bolehnya  seorang  perempuan  untuk menduduki  posisi  presiden  atau  perdana  menteri.  Alasan  atau  dalil  yang digunakannya antara lain:
Pertama, al-Qardhawi  berkeyakinan  bahwa  laki-laki dan perempuan  memiliki beban  taklif  yang  sama.  Adapun  terhadap taklif  yang  berbeda  maka  ada  nash  yang secara  tegas  memberikan  penjelasan  laiknya  warisan,  persaksian,  dan  semisalnya. Adapun hak dan tanggungjawab yang tidak ada nash tegas yang membedakan antara keduanya  maka  keduanya  berserikat  atas  hal  tersebut.    Hal  ini  didukung  hadits, “Innama  al-Nisa>’u  syaqa>’iq  al-rija>l”,  sesungguhnya  wanita  adalah  “saudara kandung” laki-laki.
Kedua, al-Qardhawi menjadikan kisah Ratu Saba yang disebutkan di dalam al- Qur’an sebagai dalil  bolehnya  seorang perempuan  menjadi penguasa. Dalam kisah Ratu  Saba  tersebut  bahkan  al-Quran  memberikan  sifat  kekuasaan  dan  penguasaan yang  cukup  adil  dan  bijaksana.  Kekuasaan  yang  besar  digambarkan  dalam  berita yang  dibawakan  oleh  Hud-Hud,  “Sesungguhnya  aku  dapati  seorang  wanita  yang menguasai  mereka  dan  ia  diberi  segala  sesuatu  serta  singgasana  yang  agung.” Adapun  kebijaksanaan  Ratu  Bilqis  terlihat  dari  keterbukaannya  untuk  melakukan diskusi  dengan  para  pejabatnya  dalam  memutuskan  sesuatu  perkara  yang  penting dan  pada  tahap  selanjutnya  menyelamatkan  kerajaannya  dari  serangan  Raja Sulaiman.  Bilqis  berkata,  “Wahai  para  pejabatku,  berilah  masukan  pada  perkaraku ini,  aku  tidak  akan  memutuskan  sesuatu  sebelum  kalian  memberi  masukan kepadaku.”  Dalam al-Quran pula dijelaskan kecerdasan Bilqis yang pada akhirnya membuatnya paham akan keyakinannya terdahulu yang menyembah matahari adalah sebuah  kebodohan.  Ia  mengatakan,  “Dan  aku  berislam  bersama  Sulaiman  kepada Allah tuhan semesta.”
Sebagian  besar  kalangan  tidak  menganggap  penuturan  dalam  surat  al-Naml tersebut  sebagai  dalil  karena  dua  hal.  Pertama,  kekuasaan  Bilqis  ada  pada  zaman sebelum  Nabi  Muhammad  dan  dalam  Ushul  Fiqh  jumhur  tidak  menerima  syariat terdahulu.  Kedua,  kekuasaan  Bilqis  adalah  kekuasan  kekufuran  sehingga  tidak mungkin  orang  beriman  menjadikan  orang  kafir  dan  atau  perbuatan  orang  kafir sebagai  hujjah  atau  dalil.  Menanggapi  sanggahan  ini  al-Qardhawi  menjelaskan bahwa jika ayat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hujjah maka untuk apa Allah menyebutkannya  dalam  Al-Quran  dan  perbuatan  Allah  tidak  ada  yang  sia-sia. Disamping  itu,  dalam  ayat  tersebut  bagi  al-Qardhawi  memuat  prinsip-prinsip kekuasaan,  yaitu  tidak  otoriter,  menciptakan  budaya  diskusi,  berpikir  matang sebelum  bertindak, dan mencari  maslahat untuk rakyat meskipun harus takluk pada Sulaiman.  Maka  sebagai  kesimpulan,  jika  maslahat  bisa  diambil  oleh  seorang perempuan  lantas  apa  yang  menghalangi  mereka  untuk  menjadi  penguasa  jika memang  salah  satu  dari  mereka  dapat  menjalankan  tugas  kepemimpinan  dengan
baik? Selanjutnya untuk memperkuat pendapatnya terkait kebolehan seorang wanita menjadi presiden atau perdana menteri, al-Qardhawi memberikan beberapa argumen dan jawaban atas dalil-dalil yang digunakan oleh kalangan yang melarang. Pertama, terkait surat  al-Nisa> [4]: 34. Ayat tentang kepemimpinan  laki-laki atas perempuan ini  tidaklah  berbicara  terkait  kepemimpinan  laki-laki  dalam  kekuasaan  politik negara.  Melainkan  kekuasaan  mutlak  laki-laki  dalam  urusan  keluarga.  Hal  ini dikarenakan  siyaq  ayat  yang  berada  dalam  pembahasan  hukum  keluarga  yang didalamnya  termasuk  penempatan  hubungan  antara  suami  dan  istri.  Oleh  sebab  itu yang  dimaksud  dengan  qowwamat  al-rija>l  ‘ala>  al-nisa>  adalah  kepemimpinan keluarga  dan  otoritas  tanggungjawab  oleh  suami  atas  semua  anggota  keluarga termasuk  istri.    Kedua,  terkait  hadits  Abu  Bakrah.  Menurut  al-Qardhawi  hadits  ini tidak  bisa  dilepaskan  dari  konteks  hadits  tersebut  diucapkan.  Dalam  konteks  atau asbab al-wurud hadist disebutkan bahwa ada kabar yang sampai kepada Rasulullah bahwa  Bangsa  Persia  mengangkat  anak  Kisra  sebagai  penguasa  Persia.  Setelah mendengar kabar tersebut barulah Rasulullah bersabda bahwa tidak akan beruntung kalangan  yang  mengangkat  wanita  sebagai  pemimpin.  Maka  dalam  kasus  ini  perlu diteliti bagaimana keadaan Persia saat itu. Al-Qardhawi menjelaskan bahwa Bangsa Persia  karena  mengikuti  hukum  pewarisan  kekuasaan  kepada  keturunan  maka hukum  yang  telah  berlaku  tersebut  mengharuskan  putri  Kisra  yang  menjadi pemimpin  sedangkan  di  waktu  yang  sama  terdapat  orang-orang  yang  lebih  cakap dan lebih kompeten dalam memimpin. Oleh sebab itu mereka tidak akan beruntung sebab gejolak akan tumbuh dari kalangan yang lebih pantas dan lebih berhak secara penguasaan  kepemimpinan.  Selanjutnya,  al-Qardhawi  menanggapi  kalangan  yang berpegang  pada  kaidah  al-‘ibrah  bi  ‘umu>m  al-lafd  la  bi  khusu>s  al-sabab  yang mengharuskan pemberlakukan teks hadist tersebut secara umum. Menurutnya kaidah ini  tidaklah  mujma’  ‘alaih.  Hal  ini  dikarenakan  Ibnu  Abbas,  Ibnu  Umar  dan semisalnya yang  berpandangan  wajib merujuk  sebab munculnya  teks. Mengesampingkan  sebab  munculnya  teks  akan  melahirkan  kegaduhan  dalam pemahaman sebagaimana  yang dilakukan oleh  kalangan  Khawarij  yang  mengambil teks secara  lafadz saja tanpa  melihat kontes  lafad tersebut hadir.  Al-Qardhawi  juga memandang adanya kontradiktif  jika teks Abu Bakrah tersebut diberlakukan secara umum. Kontradiktif tersebut terjadi antara teks Abu Bakrah dengan zhahir al-Qur’an yang menceritakan kekuasaan Ratu Bilqis. Menurutnya, jika ada seorang perempuan yang adil, bijaksana, kuat secara supremasi, apakah akan diserahkan kepada laki-laki hanya  karena  perempuan  sedangkan  laki-laki  yang  ada  tidak  memiliki  kapasitas memimpin  dan  mengatur  pemerintahan?    Jika  ini  yang  terjadi  maka  sama  saja dengan menjerumuskan orang banyak kepada kebinasaan. Ketiga, al-Qardhawi juga membedakan  antara  model  kepemimpinan  era  klasik  dengan  era  yang  lebih berkembang.  Era  kekuasaan  klasik  adalah  era  dimana  seorang  penguasa  menjadi penguasa  penuh.  Sedangkan  dalam  era  modern,  pemimpin  negara  tidaklah  berdiri sendiri  sebab  ada  DPR/MPR  yang  memiliki  kedudukan  yang  sama  dalam kelembagaan  negara.  Oleh  sebab  itu  jika  ada  seorang  perempuan  menjadi  presiden atau perdana menteri, maka kekuasaan mereka tidaklah mutlak.
Adapun  Said  Ramadhan  al-Buthi,  untuk  mendukung  pendapatnya  bahwa perempuan  tidak  bisa  menjadi  pemimpin  meskipun  dalam  konteks  negara  modern sebagaimana yang disebutkannya dalam Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan  Keadilan  Islam  adalah  hadist  yang  diriwayatkan  oleh  al-Bukhari,  al-Tirmizi, Ahmad,  dan  al-Nasa>’i  dari  Abu  Bakrah  bahwa  Nabi  Muhammad  bersabda,  “lan yufliha  qaumun  wallau>  amrahum  imra’atan”,  tidak  akan  beruntung  kaum  yang menyerahkan  urusannya  kepada  perempuan.  Setelah  menyebutkan  hadist  ini  al- Buthi  menyebutkan  beberapa  hikmah  atau  dalil  aqli  atas  larangan  seorang perempuan  menduduki  jabatan  presiden  atau  perdana  menteri.  Pertama,  seorang pemimpin  berkewajiban  untuk  mengumpulkan  manusia  untuk  menunaikan  shalat jumat berjamaah dan memberikan khutbah, sedangkan perempuan tidak diwajibkan untuk  menunaikan  shalat  Jum’at  dan  tidak  boleh  juga  seorang  perempuan  naik mimbar  memberikan  khutbah  Jum’at;  kedua,  seorang  pemimpin  berkewajiban mengurus  urusan  perang  dan  damai,  kapan  negara  mengangkat  senjata  dan  kapan negara  mengambil  keputusan  berdamai.  Tugas  jihad  ini  hanya  dibebankan  untuk lelaki  bukan  perempuan  kecuali  jika  dalam  keadaan  darurat.  ketiga,  kepala  negara memiliki tugas untuk pergi bersama warga negara dalam rangka menunaikan shalat Id dan shalat istisqa’, sedangkan perempuan tidak diwajibkan untuk hal tersebut, lalu bagaimana  tugas  ini  bisa  terlaksana.  keempat,  sejarah  Islam  dan  juga  pra-Islam menjadi  bukti  bahwa  tabiat  kepemimpinan  ada  pada  lelaki,  bukan  perempuan. Bahkan dalam sejarah politik kekuasaan umat Islam sejak Nabi Muhammad sampai runtuhnya Daulah Turki Utsmani semua khalifahnya adalah perempuan.
Yusuf  al-Qardhawi  memandang  jika  ada  seorang  perempuan  yang  ternyata lebih  mumpuni  untuk  menjadi  pemimpin  dan  bisa  melaksanakan  dengan  baik penjagaan  dan  pemeliharaan  maslahat  dunia  dan  akhirat,  maka  apa  yang menghalangi  perempuan  yang  kompeten  tersebut  untuk  menjadi  pemimpin  kecuali kejumudahan. Dari sini al-Qardhawi mengajak untuk berpikir secara cognitif nature dan  menghindari  mental  congnition,  yaitu  memisahkan  teks  dari  pemahaman pembaca.  Terkait  surat  al-Nisa  [4]:  34  yang  berbicara  tentang  qowwamah  al-rijal ‘ala al-nisa>  al-Qardhawi memisahkan pemahaman umum dengan teks itu sendiri. Ia  melihat  ayat  tersebut  melalui  kacamata  korelasi  antara  ayat-ayat  sebelum  dan sesudahnya.  Kesimpulannya  bagi  al-Qardhawi  ayat  tersebut  berbicara  tentang kepemimpinan  lelaki  secara  khusus  dalam  ruang  rumah  tangga  atau  suami  istri. Adapun  hadits  Abu  Bakrah  yang  dipandang  umum  oleh  sebagian  besar  kaum muslimin,  maka  al-Qardhawi  memandangnya  dengan  sudut  pandang  teks  dan konteks.  Artinya,  teks  tersebut  memang  umum.  Namun  konteks  dari  lafad  itu muncul  juga  tidak  dapat  ditinggalkan  hingga  akhirnya  al-Qardhawi  menyimpulkan bahwa  lafad  tersebut  adalah  kasuistik  pada  pemerintahan  yang  pemimpinnya memegang penuh kendali negara atau kekuasaannya.
Pandangan  al-Qardhawi  ini  juga  dihasilkan  dari  sikap  berpikir  yang  integral namun  tetap  dinamis  (wholness),  interelasi  yang  bersifat  struktur  hirarkis (interrelated) serta pandangan keterkaitan dengan banyak hal (multi dimentionality) .
Ia melihat  masalah kepemimpinan perempuan sebagai sebab-akibat yang tidak bisa dipisahkan dari masalah yang lain. Artinya, putri Kisra yang diangkat menggantikan ayahnya  dalam  posisinya  yang  lemah  dan  kelembagaan  negara  yang  tidak mendukung akan mengakibatkan keruntuhan negara. Maka berbeda keadaannya jika ternyata  seorang  perempuan  mendapatkan  dukungan  yang  kuat  dari  banyak  pihak serta  para  pejabat  yang  lain  bersikap  loyal  untuk  sekuat  tenaga  membantu  dan menyokong  kepemimpinan  pemimpin  perempuannya  sebagaimana  yang  dilakukan oleh pembesar-pembesar Negeri Saba’ kepada Ratu Bilqis. Maka disini keruntuhan negara  tidak  dilihat  karena  pemimpinnya  perempuan,  namun  ada  faktor  lain  yang juga sangat mempengaruhi (multi dimentionality).
Keterbukaan pandangan (openness)  juga terlihat dalam pendapat al-Qardhawi yang  memandang kepemimpinan era  ini  berbeda  dengan era sebelumnya. Era  lama ditandai  dengan  kekuasaan  mutlak  seorang  pemimpin  sedangkan  era  modern ditandai  dengan  saling  sinergis  antara  lembaga-lembaga  kekuasaan  terutama eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif.  Dengan  melakukan  pembacaan  terhadap  struktur negara  modern,  maka  sebenarnya  kalangan  yang  kokoh  melarang  kepemimpinan perempuan  atas  negara  sudah  tidak  lagi  memiliki  alasan.  Hal  ini  sesuai  dengan kaidah al-hukm  yadu>ru  ma’a  illatihi wuju>dan wa ‘adaman, ada dan tidak adanya hukum  beredar  bersama  illathnya.  Analisis  terakhir,  al-Qardhawi  melihat  tujuan akhir  kepemimpinan  (purposefulness)  sebagai  penjagaan  dan  pemeliharaan maslahat.  Artinya  jika  perempuan  dapat  melakukan  penjagaan  dan  pemeliharaan atas  maslahat  warga  negara,  maka  alasan  apalagi  yang  digunakan  untuk melarangnya.  Terkait  alasan-alasan  yang  dikemukakan  al-Buthi  untuk  mendukung pemaknaan  zhahir    atas  surat  al-Nisa>  [4]:  34  dan  hadits  Abu  Bakrah    berupa:  1) kewajiban mengumpulkan manusia untuk shalat jum’at, 2) mengurus perang, damai, dan  gencatan  senjata,  3)  memimpin  shalat  id  dan  istisqa>,  4)  dan  fakta  sejarah bahwa  mayoritas  pemimpin  adalah  laki-laki.  Empat  alasan  yang  disampaikan  oleh al-Buthi tersebut jika dianalisis melalui teori sistem maka akan dihasilkan beberapa kesimpulan.  Pertama,  al-Buthi  tidak  menggunakan  paradigma  cognitive  nature.  Ia tampak  masih  terperangkap  atas  pemaknaan  para mufassir  generasi  pertama  terkait qawwamat al-rijal  disamping ia juga cenderung melihat makna hadits dari komentar Abu  Bakrah  yang  menganggap  dirinya  terselamatkan  saat  peristiwa  Perang  Jamal. Dalam hadist Bukhari Abu Bakrah berkata: “...dan sungguh aku telah mendapatkan faedah atas kalimat yang aku dengar dari Rasulullah pada hari Perang Jamal setelah sebelumnya  aku  akan  bergabung  dengan  pasukan  Jamal  dan  berperang  bersama mereka.”
Kedua,  pandangan  sebab-akibat  tidak  terlalu  dipandang  dalam  satu  sistem yang  integral  dan  saling  korelatif  (wholeness  dan  interrelated).  Pandangan  yang tidak  menyeluruh  ini  dapat  dilihat  dari  larangan  seorang  perempuan  menjadi pemimpin  karena  perempuan  tidak  dapat  memimpin  shalat  jum’at,  shalat  ied  dan ritual  keagamaan  semisalnya.  Karena  sebab  ketidakwajiban  melakukan  hal-hal tersebut  kemudian  mengakibatkan  perempuan  tidak  bisa  menjadi  pemimpin. Pandangan  ini  lahir  dari  persepsi  bahwa  pemimpin  negara  juga  diwajibkan  untuk
memimpin ritual keagamaan. Maka menjadi pertanyaan, apakah ritual-ritual tersebut harus  dipimpin  oleh  seorang  kepala  negara?  Tentu  tidak.  Sebab  dalam  bab  fiqih, baik  fiqih  shalat  jum’at,  shalat  ied,  shalat  istisqa  dan  lain-lain  ibadah  yang mengharuskan perkumpulan kaum muslimin, tidak ada persyaratan yang memimpin adalah  pemimpin  negara.  Di  samping  itu,  sejak  zaman  kekuasaan  Bani  Umayyah, para khalifah telah terbiasa untuk mengangkat seorang imam di masjid-masjid resmi negara.  Ketiga,  pandangan  al-Buthi  yang  tidak  membedakan  antara  konsep kekuasaan  era  lama  dengan  era  modern  berakibat  bahwa  kekuasaan  presiden  atau perdana menteri sama dengan kekuasaan khilafah. Padahal kedua hal tersebut jelas- jelas berbeda. Pandangan ini bersumber dari sikap ketidak terbukaan al-Buthi untuk menerima  fakta  bahwa  kedua  konsep  kekuasaan  tersebut  memang  nyata  berbeda. Keempat, al-Buthi tidak melihat adanya bagian-bagian yang saling terkait atau multi dimensionality  konsep  kekuasaan.  Hal  ini  terlihat  dalam  argumennya  yang menyatakan bahwa salah satu tugas penguasa adalah mengurus kapan damai, perang dan  gencatan  senjata  yang  tugas  ini  hanya  wajib  bagi  seorang  laki-laki.  al-Buthi terkesan  hanya  melihat  dari  segi  wajib  dan  tidak  wajibnya.  Tapi  tidak  melihat  dari segi kemampuan. Dalam surat al-Baqarah [2]:  247 dijelaskan bahwa sosok seorang penguasa yang akan memimpin Bani Israil memimpin perang terhadap Jalut adalah orang  yang  memiliki kepandaian atau  ilmu dan kekuatan  jasmani (bast}at}an  fi al- ‘ilm  wa  al-jism).  Di  samping  al-Buthi  juga  tidak  mempertimbangkan  bahwa  tidak ada  larangan  bagi  seorang wanita untuk pergi  berjihad. Kelima, al-Buthi  juga tidak melihat pada tujuan yang dihasilkan dari sebuah sistem hukum pemerintahan berupa penjagaan  dan  pemeliharaan  maslahat  yang  bisa  saja  seorang  perempuan  memiliki kapasitas di atas laki-laki sebagaimana yang terjadi di Negeri Saba’.

## Kesimpulan
Dapat disimpulkan bahwa pandangan  al-Qardhawi  yang  membolehkan  seorang perempuan  menduduki  kursi  presiden  atau  perdana  menteri  dalam  konsep  negara modern  tidaklah  melanggar  syariat  Islam  dan  tidak  mengancam  maslahat.  Oleh sebab  itu  dalam  pandangan  ini,  seorang  perempuan  jika  memiliki  kelayakan  untuk memimpin negara maka ia memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Hanya saja jika ada dua calon yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan kualitas sama, maka calon laki-laki lebih diunggulkan daripada calon perempuan. Adapun pendapat Said Ramadhan  al-Buthi  terlihat  masih  sangat  berhati-hati  untuk  mengatakan  boleh. Bahkan  al-Buthi  juga  masih  sangat  hati-hati  untuk  membedakan  antara  sistem pemerintahan  modern  yang  tersusun  atas  lembaga-lembaga  kekuasaan  dengan sistem  pemerintahan  konvensional  dimana  seorang  pemimpin  atau  penguasa memiliki andil yang sangat bebas dan mutlak atas seluruh anasir-anasir yang ada di bawah kekuasaannya. [Wallahu ‘a'lam...]

## Bibliografi
AIK, CYRIL METHODIUS, Harun, Hermanto, & Putra, D. I. (2019). Hukum Bertaqlid Dalam  Satu  Mazhab  (Kajian  Perbandingan  Antara  Syaikh  Said  Ramadhan  Al- Buthi Dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz) . UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Fad, Mohammad Farid. (2019). Kontekstualisasi Maqashid Shari’ah Dalam Sustainable Development Goals. Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia , 6 (2).
Fasa, Muhammad Iqbal. (2016). Reformasi pemahaman teori Maqasid Syariah (analisis pendekatan sistem Jasser Audah). HUNAFA: Jurnal Studia Islamika , 13 (2), 218– 246. https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246
Halimah,  B.  (2018).  Kepemimpinan  Politik  Perempuan  Dalam  pemikiran  Mufassir.
Jurnal Al Daulah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar , 7 (1).
Huda,  Khoirul.  (2016).  Problematika  madrasah  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan islam. Dinamika  Penelitian:  Media  Komunikasi  Penelitian  Sosial  Keagamaan , 16 (2), 309–336.
Islam,  Tim  Dosen  Agama.  (2007).  Wawasan  Al-Islam. Bandung:  UPT  Bidang  Studi Unpad .
Soraya, NYAYU. (2008). Analisis Faktor Kemenangan Pasukan Muslim dalam Perang Badar  dan  Kekalahannya  dalam  Perang  Uhud .  UIN  RADEN  FATAH PALEMBANG.
Trisnani,  Asif,  Windiarti,  Wenning,  &  Sa’adah,  Hidayatus.  (2021).  Peran  Perempuan dalam  Politik  menurut  Yusuf  Al-Qardhawi. Kalimah:  Jurnal  Studi  Agama  Dan Pemikiran Islam , 19 (2), 209–228. https://doi.org/10.21111/klm.v19i2.6412
Willya,  Ed  Evra,  &  Prasetyo  Rumondor,  Busran.  (2018). Senarai  Penelitian:  Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural . Deepublish.
Yuliana,  Sa’adah,  Tarmizi,  Nurlina,  &  Panorama,  Maya.  (2017). Transaksi  Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah . Idea Press.