## PELAKSANAAN PROGRAM GREEN VILLAGE DENGAN OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK TUJUAN BERKELANJUTAN
Akbar Fahrizal 1) , Amrie Firmansyah 2)*
1) fahrizalakbar98@gmail.com , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) amriefirmansyah@upnvj.ac.id , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta *penulis korespondensi

## Abstract
Many problems still exist in implementing the Green Village program in Indonesia. Green Villages are one of the efforts to achieve "Green Indonesia" in accordance with the mandate of the Ministry of Environment and Forestry in Minister of the Environment Regulation Number 1 of 2012 concerning the Program Towards a Green Indonesia. This  research  aims  to  examine  the  relationship  between  the  green  village  concept and  village  funds  owned  by village authorities. The method used in this research is qualitative research with a literature study approach. This research uses secondary data from previous literature as the basis for analysis. The research results concluded that village funds can be a driving force in implementing the green village concept in villages in Indonesia. Village fund management that has a sustainability concept can also be used as an achievement for a village government by using the concept of incentives for achieving targets. However, the current implementation of village funds has not  yet  led  to  the  concept  of  sustainability.  There  is  no  regulation  that  requires  this  green  village  program nationally, meaning that village funds do not have the urgency to be used for sustainable activities.
Keywords: Green Village, Sustainability, Village Funds

## Abstrak
Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program Desa Hijau di Indonesia masih banyak di temukan. Desa Hijau  merupakan  salah  satu  upaya  dalam  mencapai  “Indonesia  Hijau”  sesuai  dengan  amanat  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  dalam  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  1  Tahun  2012  tentang Program  Menuju  Indonesia  Hijau.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  meneliti  hubungan  antara  konsep green village dan dana desa yang dimiliki oleh otoritas desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  literatur.  Data  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  berupa literatur-literatur terdahulu sebagai dasar analisis dalam penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan  bahwa dana desa dapat menjadi pendorong dalam penerapan konsep green village di desa di Indonesia. Pengelolaan dana desa yang memiliki konsep keberlanjutan juga dapat dijadikan sebagai capaian bagi suatu pemerintahan desa dengan menggunakan  konsep  insentif  atas  pencapaian  target.  Namun,  pelaksanaan  dana  desa  saat  ini  belum  mengarah pada konsep keberlanjutan. Belum adanya peraturan yang mewajibkan program green village ini secara nasional, menjadikan dana desa tidak memiliki urgensi untuk digunakan terhadap kegiatan berkelanjutan.
Kata kunci: Dana Desa, Desa Hijau, Keberlanjutan

## PENDAHULUAN
Bumi merupakan tempat tinggal berbagai macam kehidupan termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Kondisi bumi saat ini kian mengalami perubahan yang signifikan. Berdasarkan data  National  Oceanic  and Atmospheric Administration  (n.d.)  selanjutnya  disebut  (NOAA), suhu  bumi  kian  meningkat  dibandingkan  dengan  pada  saat  abad  ke-19.  Data  tersebut menunjukan  bahwa  sejak  tahun  1980,  terjadi  peningkatan  suhu  bumi  sebesar  0,08 o C  per dekade.  Angka  tersebut  terdengar  kecil  namun  dampak  yang  dihasilkan  sangatlah  besar. Dampak  yang  dihasilkan  di  antaranya  adalah  mencairnya  gunung  es  di  kutub  yang mengakibatkan naiknya tinggi permukaan air laut. Hal tersebut menyebabkan tenggelamnya pesisir-pesisir pantai yang ada di dunia. Peningkatan suhu bumi juga menyebabkan seringnya terjadi gelombang panas yang ada di dunia. NOAA menyebutkan bahwa tahun 2010 merupakan tahun terpanas sepanjang sejarah di mana banyak korban berjatuhan akibat gelombang panas yang  melanda.  Di  Amerika  sendiri,  berdasarkan  data  Centers  for  Disease  Control  and Prevention (n.d.) selanjutnya disebut CDC, total kematian yang terdata akibat gelombang panas mencapai 1,220 jiwa setiap tahunnya.
Kondisi bumi diperparah dengan meningkatkan jumlah penduduk bumi. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations, n.d.), jumlah penduduk dunia diproyeksikan akan mencapai 8,5 miliar jiwa pada tahun 2030 dan akan mencapai 9,7 miliar di tahun 2050. Angka  ini  menjadi  acuan  dalam  pertimbangan  untuk  menjaga  kondisi  bumi.  Pertumbuhan tersebut berimplikasi pada kebutuhan manusia yang meningkat, di antaranya adalah makanan. United  Nations  Food  and Agriculture  Organization  (2022),  mengestimasikan  penggundulan hutan  seluas  420  juta  hektar  telah  terjadi  dalam  kurun  waktu  dari  1990  hingga  2020. Penggundulan hutan tersebut dilakukan untuk menciptakan lahan agrikultural untuk memenuhi kebutuhan  makanan  manusia.  Kemudian,  seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  manusia  butuh tempat tinggal yang nyaman untuk hidup. Dengan pertumbuhan penduduk bumi yang semakin meningkat maka kebutuhan akan tempat tinggal pun semakin meningkat. Hal tersebut berakibat pada  pengalihfungsian  lahan  untuk  pembangunan  tempat  tinggal.  Kedua  hal  di  atas menyebabkan semakin hilangnya lahan hijau yang ada di bumi ini.
Semakin  banyaknya  penduduk  juga  berakibat  pada  menumpuknya  efek  dari  hasil konsumsi manusia, yaitu sampah. Perihal sampah bukan merupakan permasalahan baru, sedari dulu sampah memang menjadi momok menakutkan bagi lingkungan. Upaya yang dilakukan belum  dapat  mengatasi  permasalahan  mengenai  sampah  yang  ada  di  dunia,  misalnya permasalahan  plastik.  Berdasarkan  data  (Organization  for  Economic  Cooperation  and Development, 2022) selanjutnya disebut OECD, konsumsi plastik meningkat 4 kali lipat dalam 30 tahun terakhir. Produksi plastik juga mengalami peningkatan 2 kali lipat dalam kurun waktu tahun 2000 sampai 2019 dengan total produksi sebesar 460 juta ton plastik (Organization for Economic Cooperation and Development, 2022. Pengelolaan yang baik tentu dibutuhkan dalam mengatasi limbah yang dihasilkan. Namun, OECD menyebutkan bahwa hanya 9% dari total limbah plastik yang berhasil didaur ulang. Angka ini tentu kecil dibandingkan data produksi dan  konsumsi  plastik  yan  semakin  meningkat.  Bahaya  mengenai  limbah  plastik  juga mengancam  ekosistem  laut  di  mana  banyak  sekali  biota  laut  menganggap  plastik  sebagai makanan dan pada akhirnya mengalami keracunan plastik. Data OECD mengungkapkan bahwa pada 2019, terjadi kebocoran limbah plastik sebesar 6,1 juta ton ke perairan yang berujung pada pencemaran lautan. Diperkirakan bahwa ada sebanyak 30 juta ton limbah plastik yang ada di laut dan samudera di bumi.
Di Indonesia sendiri, hal tersebut turut menjadi polemik yang memerlukan  perhatian lebih, permasalahan terkait sampah contohnya. Di Ibukota Jakarta, penanganan sampah perlu menjadi  perhatian  lebih  karena  Jakarta  merupakan  kota  padat  penduduk  yang  menjadikan limbah  yang  dihasilkan  dari  konsumsi  setiap  hari  sangatlah  tinggi.  Berikut  merupakan  data sampah yang diangkut oleh Dinas Provinsi DKI Jakarta setiap harinya:
Tabel. 1 Volume Sampah yang Terangkut per Hari di Jakarta
Jenis Sampah Volume Sampah Menurut Jenis Sampah di Provinsi DKI Jakarta (Ton) Periode 2018 2019 2020 2021 2022 Organik 4009,43  3519,14  4078,28  3888,19 3761,9 Anorganik 3671,69  4139,86  3466,79 3305,2 3749,84 Bahan Beracun dan Berbahaya 41,69 43,07 42,41 40,44 31,68 Jumlah 7722,81  7702,07  7587,49  7233,82 7543,42
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (n.d.), diolah oleh penulis (2024)
Jumlah tersebut merupakan jumlah minimal karena tidak semua sampah dapat terangkut oleh  Dinas  Provinsi  DKI  Jakarta.  Sampah-sampah  di  pinggiran  jalan,  sungai,  dan  daerah pemukiman banyak teronggok dan tidak terurus karena jumlah petugas yang terbatas. Sebagai
kota  penggerak  ekonomi  Indonesia,  penanganan  sampah  di  Jakarta  sudah  seharusnya dilaksanakan dengan lebih baik lagi.
Sampah  bukan  satu-satunya  permasalahan  yang  muncul.  Pembabatan  hutan  untuk kepentingan  pembebasan  lahan  untuk  pertanian  dan  juga  rumah  hunian  turut  menyumbang permasalahan  lingkungan  di  Indonesia.  Wahyuni  &  Suranto  (2021)  menjelaskan  bahwa penggundulan hutan atau deforestasi adalah sebuah kondisi penurunan luas perhutanan akibat adanya pengalihan guna menjadi pemukiman, agrikultur, dan pertambangan. Pada tahun 2000, deforestasi yang  terjadi  adalah  seluas  2  juta  hektar  (Wahyuni  &  Suranto,  2021). Angka  ini menunjukan bahwa ada seluas 2 juta hektar lahan perhutanan yang mengalami penggundulan. Kementerian  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (2023)  menjelaskan bahwa pada periode 2021 – 2022 terdapat penururan angka deforestasi menjadi seluas 104 ribu hektar per tahun. Langkah ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi  penggundulan  hutan  yang  terjadi.  Namun,  perlu  dilihat  bahwa  angka  tersebut merupakan angka yang terdata sementara sangat mungkin terjadi kegiatan yang tidak diketahui oleh pemerintah.
Dari bukti-bukti di atas dapat kita ketahui bahwa ada berbagai macam permasalahan mengenai  lingkungan, terutama di  Indonesia. Pembangunan sebagai  salah satu  sarana untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, justru memiliki dampak lain yang mengancam. Dalam pembangunan gedung-gedung megah dan infrastruktur lainnya dapat menunjukan seakan-akan Indonesia  telah  memperoleh  kemajuan  yang  signifikan.  Hal  tersebut  berkebalikan  dengan dampak  yang  dihasilkan  kepada  lingkungan.  Pengelolaan  yang  kurang  baik  justru  dapat mengakibatkan  kemunduran  dari  segi  lingkungan.  Kerusakan  alam  dan  penggunaan  sumber daya alam yang berlebih menjadi ancaman utama dari adanya “kemajuan” pembangunan. Tidak hanya daerah urban saja yang mengalami hal itu, bahkan daerah di wilayah perdesaan turut merasakan dampak dari pengelolaan yang buruk terhadap lingkungan.
Desa dikenal dengan lingkungan yang asri dan sangat berbeda dari kota. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan tersebarnya pembangunan di Indonesia, lingkungan tersebut menjadi rusak karena ulah manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, pengertian desa yaitu “ kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan  masyarakat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ” (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2017). Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa desa juga merupakan unit pemerintahan paling kecil yang menjadi ujung tombak dalam tata kelola pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sesuai dengan Siaran Pers Nomor  SP.  393/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017  dari  (Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutahan,  2017),  Pemerintah  Indonesia  berkomitmen  untuk  menjaga  kondisi  lingkungan global.  Komitmen  tersebut  harus  dilaksanakan  juga  sampai  ke  tingkat  pemerintahan  desa sehingga  desa  pun  punya  kewajiban  dalam  menjaga  lingkungan,  tidak  hanya  mengelola administrasi untuk masyarakatnya.
Tata  kelola  desa  turut  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022), selanjutnya disebut UU HKPD. Dalam UU HKPD tersebut diatur mengenai Dana Desa, salah satu jenis Transfer ke Daerah (TKD) yang bertujuan untuk memajukan daerah dalam hal ini di lingkup desa  (Undang-Undang  RI,  2022).  Berdasarkan  penelitian  Nasution  (2020),  pemberian  Dana Desa  sebagai  bentuk  TKD  belum  berlangsung  efektif  dan  harus  ditingkatkan.  UU  HKPD menjelaskan  lebih  lanjut  bahwa  pengelolaan  Dana  Desa  diberikan  untuk  pelaksanaan pemerintahan  desa,  pembangunan  di  lingkup  desa,  pemberdayaan  masyarakat,  dan kemasyarakatan. Dari tujuan tersebut  dapat  disimpulkan bahwa tujuan dari pemberian Dana
Desa  adalah  untuk  desa  itu  sendiri.  Dari  segala  tujuan  tersebut,  hal  yang  jarang  disinggung adalah mengenai  bagaimana desa mengelola lingkungannya itu sendiri. Dari segi  keuangan, dana yang digunakan lebih difokuskan pada pembangunan dan kegiatan lain. Jarang sekali ada yang melaksanakan program  perbaikan lingkungan  dan berkelanjutan yang sumber dananya berasal dari Dana Desa. Hal itu perlu menjadi perhatian karena menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan salah satu bentuk kesejahteraan masyarakat.
Saat ini, tidak semua desa menerapkan konsep green village dalam menjalankan proses administrasinya. Adapun dalam hal pengelolaan limbah desa, Elamin et al. (2018) menjelaskan bahwa  permasalahan-permasalahan  yang  kerap  muncul  adalah  tidak  adanya  lahan  untuk mengelola  limbah,  kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  oleh  desa,  dan  tingkat kesadaran  masyarakat  desa  yang  masih  rendah.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  perkembangan konsep green  village di  lingkup  desan  belum  dijalankan  dengan  baik.  Nurdin  et  al.  (2023) menjabarkan  bahwa  pihak  pemerintah  desa  berperan  besar  dalam  upaya  pengelolaan lingkungan  desa.  Kondisi  yang  tidak  seimbang  antara  kebijakan  pemerintah  desa  dan lingkungan  dapat  berakibat  pada  tidak  terwujudnya  konsep green  village. Ketika  desa  tidak dapat  menjalankan  konsep  desa  hijau,  kebijakan  pemerintah  desa  dan  dampaknya  kepada lingkungan tidak dapat dikendalikan.
Hassan & Wall (2017) menjelaskan bahwa green village merupakan konsep hubungan positif antara desa dan pandangan berkelanjutan atas lingkungan. Kemudian, (Sulistiyani, 2018) menggambarkan bahwa konsep green village sangat erat kaitannya dengan tugas pemerintah desa untuk menciptakan lingkungan desa yang sehat. Sementara itu, (Kumar, 2017) berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana bagi desa terutama sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Penelitian sebelumnya berfokus pada konsep dasar green village dan penerapan konsep tersebut di berbagai daerah desa di Indonesia. Adapun penelitian ini secara spesifik membahas mengenai penerapan green village dengan menggunakan dana desa sebagai potensi  pendorong  dalam  perwujudan  konsep green  village dengan  bantuan  otoritas  desa. Pemanfaatan dana desa untuk kegiatan yang memiliki tujuan untuk memperbaiki lingkungan diharapkan dapat mewujudkan konsep green village di berbagai desa di Indonesia.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti hubungan antara konsep green village dan dana desa yang dimiliki oleh otoritas desa. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara literatur untuk lebih memahami pelaksanaan perwujudan konsep green village dan penggunaan dana desa untuk keperluan membangun desa yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga dapat  memberikan  saran  dan  rekomendasi  bagi  Kementerian  Desa  dan  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  untuk  memberikan  prosedur  dan  arahan  yang  konkrit melalui kebijakan-kebijakan sehingga dapat terwujud pemerintahan desa yang berkelanjutan melalui konsep green village.
Perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas lingkungan yang berkelanjutan yang perlu dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa.  Hal  itu  perlu  dilakukan  karena  setiap  tindak-tanduk masyarakat di desa tentu mengikuti bagaimana kebijakan dari pemerintah desanya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan program green village atau eco village. Program ini merupakan bentuk pengelolaan desa yang berkelanjutan di mana pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan juga pembangunan di desa harus selaras dengan perbaikan lingkungan. Untuk itu, penulis tertarik untuk membahas terkait penerapan kebijakan green village sebagai salah satu upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan dalam lingkup desa di Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA Pengelolaan Dana Desa di Indonesia
Secara garis besar, pengelolaan Dana Desa diatur dalam UU HKPD. Berdasarkan UU tersebut, diatur mengenai bagaimana pemerintah mengalokasikan Dana Desa untuk disebarkan di seluruh wilayah di Indonesia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi alokasi Dana Desa tersebut  yaitu  jumlah  penduduk,  kinerja  desa,  angka  kemiskinan,  dan  faktor  geografis  desa. Alokasi tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan. Prinsip tersebut penting  untuk  diterapkan  karena  salah  satu  tujuan Transfer  ke  Daerah  (TKD)  adalah  untuk mengatasi ketimpangan antar daerah. Nasution (2020) menyatakan bahwa ketimpangan antar daerah  sangat  terlihat  terutama  antara  Kawasan  Barat  Indonesia  (KBI)  dan  Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini merupakan permasalahan yang sejak dulu telah ada dan masih belum terpecahkan  bagaimana  untuk  mengatasinya  secara  paripurna.  Pemerintah  Indonesia  juga secara gamblang mengakui bahwa masih banyak daerah yang mengalami ketimpangan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Dalam Perpres tersebut dipaparkan bahwa pada tahun 2020, ada sejumlah 62 daerah yang masih tergolong daerah tertinggal (Peraturan Presiden RI, 2020). Angka tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk fokus mengatasi ketimpangan yang terjadi.
Kehadiran  Dana  Desa  diharapkan  paling  tidak  dapat  mengurangi  ketimpangan  dan menyejahterakan  desa.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  pemerintah  desa  harus  dapat mengelola dana tersebut dengan baik. Ada dua jenis sumber penerimaan pemerintah desa yang berkaitan dengan Dana Desa, yaitu Dana Desa itu sendiri dan Alokasi Dana Desa. Hal yang membedakan kedua jenis sumber penerimaan tersebut adalah sumbernya. Dana Desa berasal dari Pemerintah Pusat sebagai bentuk TKD dan sudah memiliki anggaran khusus yang disusun dalam APBN.  Sementara Alokasi  Dana  Desa  bersumber  dari  anggaran  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  kepada  desa. Alokasi  tersebut  berasal  dari  bagi  hasil  Pajak  dan  Retribusi Daerah Kabupaten/Kota yang sebagian digunakan untuk mentransfer dana ke desa di wilayah tersebut untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan desa. Untuk itu, pemerintah daerah harus mengawasi dan mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa. Kedua sumber tersebut  harus  dapat  dimanfaatkan  oleh  desa  untuk  menciptakan  kemakmuran  bagi  para penduduknya.
Penggunaan  Dana  Desa  menjadi  kewenangan  desa  untuk  digunakan  sebagaimana mestinya.  Kepala  Desa  secara  langsung  bertanggungjawab  dalam  penggunaan  Dana  Desa tersebut.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  205/PMK.07/2019  tentang Pengelolaan Dana Desa, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, serta sebagai salah satu sarana untuk mengentaskan kemiskinan. Tujuan tersebut wajib untuk dicantumkan dalam Rencana Kerja Desa sebagai bentuk komitmen desa dalam melaksanakan program yang telah direncanakan. Selain tujuan penggunaan tersebut, pemerintah desa dapat  menetapkan tujuan lain  contohnya  adalah  untuk  mendorong  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes), mengembangkan desa wisata, mendorong pertumbuhan anak, memfasilitasi  akses kesehatan bagi desa, dan lain-lain.
Dalam  praktiknya,  muncul  berbagai  macam  permasalahan  dalam  pengelolaan  Dana Desa  ini.  Menurut  Abidin  (2015),  permasalahan  yang  umum  terjadi  dalam  pelaksanaan keuangan desa adalah kurangnya kapasitas perangkat desa dalam mengelola sumber daya yang ada. Munculnya hal baru seperti Dana Desa tentu memerlukan penyesuaian bagi para perangkat desa  untuk  dapat  mengelola  dana  tersebut  secara  efektif  dan  efisien.  Namun,  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  tidak  semua  desa  memiliki  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  sama. Ketimpangan  ini  merupakan  salah  satu  kendala  yang  sangat  sulit  untuk  dihilangkan  kecuali dengan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di setiap desa. Permasalahan
lainnya  muncul  dari  kurangnya  fasilitas  dan  infrastruktur  di  desa  serta  diperparah  dengan kendala geografis yang menghambat proses pembangunan desa.

## Konsep Green Village
Desa Hijau atau Green Village atau sering disebut juga sebagai Eco-Village merupakan hal  yang  sedang  naik  daun  dikarenakan  pemahaman  dan  pengetahuna  manusia  tentang keberlanjutan  telah  meningkat.  Menurut  Hassan  &  Wall  (2017), Eco-Village didefiniskan sebagai pemukiman yang dibuat dengan pandangan akan hubungan positif antara keberlanjutan lingkungan dan sosial kemasyarakatan. Desa ini menjunjung tinggi nilai-nilai untuk menjaga kondisi  alam  agar  tetap  terjaga  dan  terawat.  Istilah  ini  terus  berkembang  di  dunia  di  mana persebaran Eco-Village semakin  banyak.  Dilansir  dari  ecovillage.org,  Global  Ecovillage Network  (GEN),  merupakan  organisasi  yang  mendukung  keberadaan Eco-Village di  dunia dengan  tujuan  untuk  menghubungkan  dan  memfasilitasi  perkembangan  desa-desa  yang berkelanjutan.
Berdasarkan Sulistiyani (2018), program Desa Hijau adalah program pemerintah untuk menciptakan  desa  dengan  lingkungan  yang  sehat.  Pengertian  ini  secara  luas  berarti  bahwa lingkungan  di  desa  harus  menyediakan  sarana  dan  prasarana  serta  kondisi  lingkungan  yang mendukung  peningkatan  kualitas  kesehatan  bagi  masyarakat.  (Kumar,  2017)  membahas mengenai bagaimana pengembangan kualitas kebersihan di desa-desa terpencil di India. Dalam pembahasannya,  ada  beberapa  implementasi  program  yang  dapat  dilaksanakan  yaitu  (1) penyediaan toilet di tiap rumah penduduk dan tempat umum, (2) pengelolaan limbah padat atau cair yang efektif dan efisien, (3) penanaman pohon di area publik, seperti taman, sekolah, dan jalan  raya,  dan  (4)  pengelolaan  air  yang  baik  terutama  untuk  menciptakan  sumber  air  yang bersih dan mengurangi polusi air yang terjadi. Dari beberapa hal yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengembangkan kualitas kesehatan suatu wilayah desa diperlukan sanitasi dan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan standar kesehatan. Implementasi program di atas sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan program Desa Hijau.
Apabila  dihubungkan  dengan  konsep  Desa  Hijau,  ada  beberapa  hal  lain  yang  perlu diperhatikan.  Konsep  Desa  Hijau  tidak  hanya  mengusung  konsep  mengenai  kebersihan lingkungan  namun  lebih  secara  luas  menganut  prinsip  keberlanjutan.  Berdasarkan Sakalasooriya (2021), konsep keberlanjutan adalah penggunaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia saat  ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan  generasi yang  akan datang.  Konsep  tersebut  berfokus  pada  efisiensi  penggunaan  sumber  daya  saat  ini  di  mana seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya yang ada sifatnya terbatas  dan sebagian besar tidak dapat diperbaharui, contohnya adalah sumber daya alam berupa minyak bumi, mineral, dan sebagainya. Konsep keberlanjutan terus berkembang dan menyesuaikan dengan hal yang dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  saat  ini  dan  di  masa  yang  akan  datang. Sakalasooriya (2021) menjelaskan bahwa konsep keberlanjutan adalah menjaga kapasitas dari sistem lingkungan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas dari sistem sosial. Pengertian ini  menunjukan  peralihan  dari  pengertian  yang  berfokus  pada  lingkungan  secara  umum  ke pengertian yang juga berfokus pada kondisi sosial di masyarakat.
Berdasarkan konsep keberlanjutan di atas, program Desa Hijau membahas tidak hanya tentang persoalan lingkungan, namun juga tentang persoalan sosial yang terjadi di lingkungan atau wilayah desa tersebut. (Kumar, 2017) menjabarkan beberapa implementasi program yang dapat diterapkan untuk mendukung kondisi sosial kemasyarakatan dengan turut memperhatikan kondisi lingkungan. Program tersebut di antara lain yaitu (1) penerapan program pengentasan kemiskinan,  (2)  penerapan gender-equality dan  meningkatkan  rasa  hormat  kepada  sesama manusia, (3) penjaminan keadilan hukum, (4) peningkatan kualitas kesejahteraan buruh, (5) penerapan kehidupan yang bersandingan dengan lingkungan, (6) penerapan budaya hidup sehat dan bersih, (7) pengamanan budaya lokal setempat, (8) penerapan budaya kerja sama dan saling
bahu  membahu,  (9)  menciptakan  kondisi  lingkungan  yang  damai  dan  penuh  harmoni,  (10) menciptakan  pemerintahan  yang  transparan  dan  akuntabel,  dan  (11)  mendorong  pemenuhan hak-hak asasi manusia.
Program tersebut diharapkan dapat mendorong kualitas sosial dalam masyarakat dengan tidak melupakan keberlanjutan lingkungan di suatu wilayah desa. Kriteria dan program tersebut dapat  diimplementasikan  di  program  Desa  Hijau  di  Indonesia  dengan  tujuan  untuk menyeimbangkan kondisi antara lingkungan dan sosial kemasyarakatan di desa.

## METODE
Penelitian ini berfokus pada tujuan untuk memahami kondisi pelaksanaan program Desa Hijau  dan  bagaimana  pengelolaan  dana  desa  berkelanjutan  dapat  mendorong  pelaksanaan program Desa Hijau di wilayah desa di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode  penelitian  kualitatif.  Untuk  mencapai  pemahaman  tersebut,  penulis  menggunakan metode literature  review yang  mengumpulkan  literatur  dari  berbagai  sumber.  Berdasarkan Saunders et al. (2019) critical (literature) review merupakan analisis terperinci dan dibenarkan dengan komentar mengenai  pro dan kontra literatur yang dipilih untuk  pendekatan terhadap penelitian  yang  dilakukan.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari literatur-literatur terdahulu.
Pengumpulan  data  dimulai  dengan  menggunakan  aplikasi Publish  or  Perish dengan menggunakan  kata  kunci  yang  relevan  dengan  topik  penelitian  yaitu  “ green  village ”,  “desa hijau”, dan “dana desa”. Kata kunci tersebut menghasilkan literatur-literatur yang kemudian diunduh dan dianalisis. Proses analisis dilaksanakan dengan melihat isi dari tiap literatur dan membandingkannya dengan literatur lain. Hasil analisis tersebut  kemudian disimpulkan dan dicantumkan dalam pembahasan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi pelaksanaan Program Desa Hijau di Indonesia
Istilah Desa Hijau bukan merupakan hal baru yang ada di Indonesia. Program ini sedang gencar-gencarnya dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dunia saat ini yaitu terdegradasinya  kualitas  lingkungan  baik  tanah,  air,  dan  udara.  Pemerintah  Pusat  melalui Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  menggaungkan  istilah  “Indonesia Hijau” seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Program Menuju Indonesia Hijau. Sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, istilah Indonesia  Hijau  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  melindungan  kawasan  hijau  dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan lingkungan seperti perubahan iklim yang semakin tidak terprediksi  (Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup,  2012).  Secara  umum,  Indonesia  telah bergerak ke arah yang lebih berkelanjutan melalui KLHK.
Penerapan Desa Hijau telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu contoh lokasi penerapan Desa Hijau yang telah ada sejak bertahun-tahun lalu adalah desa-desa di  Daerah  Istimewa Yogyakarta  (DIY).  Dalam  Sulistiyani  (2018),  penerapan  Desa  Hijau  di wilayah DIY didasari oleh nilai filosofi kedaerahan lokal yaitu “ Hamemayu Hayuning Bawana ” yang  bermakna  “Memperindah  keindahan  dunia”.  Pepatah  ini  mendasari  program  yang dilaksanakan oleh Pemerintah DIY untuk menjaga lingkungan dan melaksanakan kegiatan yang dapat memperbaiki dan memperindah lingkungan. Salah satu program tersebut adalah program Desa Hijau. Pelaksanaan program ini telah dilaksanakan sejak 2011 dan Pemerintah DIY telah menerbitkan  berbagai  peraturan  dengan  bahasan  berkelanjutan  untuk  mendukung  jalannya program tersebut. Berikut merupakan peraturan tentang lingkungan, sosial, dan budaya yang diterbitkan oleh Pemerintah DIY:
Volume 4 No.4, 2024
Tabel. 2 Peraturan Pemerintah DIY tentang Lingkungan, Sosial, dan Budaya Nama Peraturan Tahun Terbit Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta 2008 Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  4  Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta 2011 Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  3  Tahun 2013  tentang  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis Sampah Rumah Tangga 2013 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan 2014
Sumber: diolah oleh penulis (2024)
Peraturan  tersebut  diharapkan  dapat  menjadikan  DIY  sebagai  daerah  yang  dapat menerapkan  konsep  Desa  Hijau  yang  berprinsip  keberlanjutan. Apabila  penerapan  tersebut berhasil  dilaksanakan  dengan  baik,  kondisi  lingkungan  dan  sosial  di  daerah  tersebut  akan menjadi lebih sustainable.
Perlu  diperhatikan  bahwa  pelaksanaan  program  Desa  Hijau  merupakan  inisiatif  dari Pemerintah DIY dengan memperhatikan tujuan prioritas nasional untuk berpartisipasi dalam pembangunan  berkelanjutan  di  lingkup  global.  Bentuk  inisatif  ini  datang  dengan  berbagai kelebihan  dan  kekurangan.  Kelebihan  yang  dimaksud  adalah  Pemerintah  Daerah  dapat mengatur pelaksanaan program sesuai dengan keperluan masing-masing daerah. Namun, hal tersebut juga menjadi kekurangan di mana tidak adanya kerangka untuk menyusun program Desa Hijau membuat Pemerintah Daerah harus berpikir keras bagaimana menerapkan program tersebut. Hal tersebut akan berujung pada kendala yang akan dihadapi oleh Pemerintah Daerah dikarenaka tiap daerah memiliki pandangan masing-masing terkait apa yang harus dilakukan.
Perjalanan pelaksanaan program Desa Hijau tidak dapat dibilang mulus. Banyak sekali kendala-kendala  yang  menghambat  perkembangan  pelaksanaan  program  tersebut.  Adapun kendala yang dimaksud adalah sebagai berikut:
Tidak adanya peraturan dari Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan Program Desa Hijau Pemerintah Pusat melalui KLHK telah memberikan peraturan-peraturan dan tujuan nasional terkait pelaksanaan pembangunan berdasar keberlanjutan. Namun, peraturan tersebut berlaku secara umum dan tidak mengatur teknis dari pelaksanaan program keberlanjutan. Berdasarkan Sulistiyani (2018), tidak adanya peraturan yang mengatur secara khusus dapat menyebabkan tidak  adanya  dasar  hukum  untuk  melaksanakan  program  Desa  Hijau.  Pemerintah  Daerah memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Meskipun begitu, tetap diperlukan kerangka dalam pelaksanaan program Desa Hijau ini agar masing-masing daerah dapat melaksanakan program tersebut dengan tetap searah dengan  tujuan  dan  prioritas  nasional.  Kebijakan  yang  berbeda-beda  akan  mengakibatkan kebingungan  bagi  masyarakat  karena  perbedaan  yang  terjadi.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan kurangnya antusias masyarakat dan pelaksanaan program akan terhambat (Puspita, 2014). Tidak adanya alokasi dana khusus dalam pelaksanaan Program Desa Hijau
Dana  merupakan  aspek  penting  dalam  pelaksanaan  suatu  program.  Berdasarkan Hermayanti & Yuwono (2020) yang melakukan penelitian tentang pelaksanaan Desa Hijau di wilayah Boyolali, kendala dana merupakan kendala utama yang menghambat perkembangan dan pelaksanaan program Desa Hijau. Kekurangan dana tersebut terjadi karena tidak adanya struktur  yang  melaksanakan  program  Desa  Hijau  sehingga  tidak  ada  alokasi  dana  yang disediakan. Kendala ini juga dapat berujung menciptakan masalah lainnya contohnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang kapabel dalam melaksanakan program ini. Seperti yang
kita  ketahui  bahwa  untuk  menarik  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kapabilitas  tinggi diperlukan sumber dana yang tidak sedikit.

## Penerapan  Peraturan  dan  Pengelolaan  Dana  Desa  yang  berkelanjutan  sebagai  sarana mendukung Program Desa Hijau
Sebuah program harus memiliki sebuah dasar untuk dapat terlaksana dengan baik. Dasar tersebut dijadikan pijakan dan acuan dalam tiap langkah pelaksanaan program, termasuk dalam program  Desa  Hijau.  Tidak  adanya  peraturan  yang  mengacu  dan  mengatur  secara  khusus menjadi salah satu kendala yang menghambat pelaksanaan program Desa Hijau. Bukan hanya di  satu  daerah,  namun  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Hal  tersebut  perlu  diwujudkan  dalam rangka mewujudkan tujuan dan prioritas nasional berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  Nomor  1  Tahun  2012  Tentang  Program  Menuju  Indonesia  Hijau  (2012).  Untuk  itu, diperlukan adanya perumusan kebijakan berskala nasional yang mengatur mengenai tata kelola program Indonesia Hijau dari Pemerintah Pusat.
Peraturan mengenai tata kelola tersebut harus dapat mengatur mengenai administrasi dan  teknis  pelaksanaan  program.  Hal  ini  dilakukan  agar  pelaksana  program  dalam  hal  ini pemerintah desa dapat memahami tujuan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Peraturan tersebut  juga  harus  mengandung  pembahasan  terkait  penerapan  prinsip  keberlanjutan  dalam tata kelola pemerintahan desa. Contohnya adalah penetapan struktur pelaksana program Desa Hijau di tingkat desa, pengaturan prinsip keberlanjutan dalam perencanaan program desa, dan pengawasan  pelaksanaan  program  oleh  Pemerintah  Daerah  tingkat  Kabupaten/Kota.  Hal  ini dilakukan untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan secara penuh bukan hanya di tingkat desa namun di keseluruhan tata kelola pemerintahan. Menurut Sulistiyani (2018), penerapan inovasi  yang  tidak  didukung  dengan  peraturan  dari  Pemerintah  Daerah  saja  namun  juga diperlukan  dari  Pemerintah  Pusat.  Sulistiyani  menambahkan  bahwa  aturan  yang  jelas  akan memberikan pemahaman kepada para stakeholder sehingga ketika para stakeholder semakin paham maka pelaksanaan program Desa Hijau dapat terlaksana di masyarakat.
Untuk  meningkatkan  kepatuhan  dan  mendorong  pelaksanaan  program  Desa  Hijau, diperlukan  peraturan  yang  mewajibkan  tiap  desa  untuk  melaksanakan  program  tersebut. Pelaksanaan  program  ini  memiliki  tujuan  yang  mulia  yaitu  untuk  menjaga  lingkungan  dan menciptakan  kesejahteraan  di  masyarakat  sehingga  penetapan  program  ini  sebagai  program wajib dapat menjadi keputusan yang tepat. Ketika muncul suatu kewajiban maka pemerintah desa  juga  perlu  mendapatkan  haknya.  Di  antaranya  adalah  pembimbingan  oleh  Pemerintah Daerah yang membawahi desa-desa tersebut. Pembimbingan dilaksanakan bersamaan dengan proses  pengawasan  kinerja  desa.  Selain  itu,  bantuan  fasilitas  dan  juga  sumber  daya  baik teknologi  maupun  SDM  yang  mumpuni  menjadi  kewajiban  Pemerintah  Daerah  untuk memenuhi hal tersebut.
Instrumen  lain  yang  dapat  digunakan  untuk  mendorong  program  Desa  Hijau  adalah Dana  Desa.  Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  pengalokasian  Dana  Desa  dari APBN  menjadi salah satu poin yang perlu perhatian lebih. Desa sebagai ujung tombak dan yang paling dekat dengan  masyarakat  diharapkan  dapat  melaksanakan  pembangunan  yang  positif  dan memberikan  dampak  langsung  terhadap  masyarakat.  Sehubungan  dengan  hal  itu,  prinsip keberlanjutan  perlu  dimasukan  dalam  penggunaan  Dana  Desa  sebagai  salah  satu  langkah mencapai Indonesia Hijau. Hal ini harus berjalan searah dengan perumusan peraturan untuk mewajibkan program Desa Hijau di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam  UU  HKPD,  diatur  bahwa  salah  satu  penentu  nilai  alokasi  Dana  Desa  adalah kinerja desa. Dengan diwajibkannya program Desa Hijau maka pelaksanaannya juga menjadi dasar  dalam  mengukur  kinerja  pemerintah  desa.  Penetapan  dasar  pengukuran  tersebut  akan mendorong tiap desa untuk melaksanakan program dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal yaitu mewujudkan Indonesia Hijau. Desa akan berlomba-lomba untuk memenuhi standar yang
telah ditetapkan dalam peraturan. Semakin baik desa dalam memenuhi kinerjanya di program Desa  Hijau  maka  semakin  besar  pula  persentase  Dana  Desa  yang  diberikan  kepada  desa, tentunya  dengan  batas  dan  pertimbangan  tersendiri.  Ketika  desa  mencapai  standar  yang ditetapkan  dan  menggunakan  Dana  Desa  yang  sesuai  dengan  proporsi  tersebut  untuk melaksanakan  pembangungan  maka  pemenuhan  tujuan  nasional  untuk  pembangunan  yang berkelanjutan telah tercapai.
Untuk  membuktikan  komitmen  pemerintah  desa  dan  untuk  memberikan  kepastian dalam  pengukuran  pelaksanaan  program  Desa  Hijau,  Rencana  Kerja  Desa  harus  memuat program-program  yang  memiliki  aspek  keberlanjutan.  Pemerintah  desa  dapat  membagi program tersebut menjadi pos tersendiri sehingga pengawasannya dapat lebih mudah dilakukan. Selain  itu,  pengalokasian  Dana  Desa  untuk  program  berkelanjuntan  merupakan  salah  satu bentuk  optimalisasi  penggunaan  Dana  Desa.  Ketika  penggunaan  Dana  Desa  tersebut  telah optimal maka tujuan Pemerintah Pusat untuk membangun negeri dari desa telah tercapai.

## PENUTUP Simpulan
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  dana  desa  dapat  menjadi  pendorong  dalam penerapan konsep green village di desa di Indonesia. Dana desa dapat membiayai kegiatan- kegiatan  yang  baik  bagi  lingkungan  sehingga  desa  tersebut  dapat  melaksanakan pemerintahannya dengan berlandaskan pada keberlanjutan. Selain itu, pengelolaan dana desa yang  memiliki  konsep  keberlanjutan  juga  dapat  dijadikan  sebagai  capaian  bagi  suatu pemerintahan  desa.  Semakin  baik  pengelolaan  dana  desa  dalam  hal  keberlanjutan,  semakin tinggi insentif yang akan diberikan kepada pemerintah desa. Namun, pelaksanaan dana desa saat ini belum mengarah pada konsep keberlanjutan. Belum adanya peraturan yang mewajibkan program green village ini secara nasional, menjadikan dana desa tidak memiliki urgensi untuk digunakan terhadap kegiatan berkelanjutan.

## Keterbatasan Penelitan
Penelitian  ini  mengalami  keterbatasan  berupa  kurangnya  kuantitas  penelitian  dan literatur  yang  membahas  mengenai  topik  penelitian  ini  sehingga  pembahasan  belum  dapat dilakukan secara  komprehensif. Selain itu, penelitian juga dilaksanakan dengan waktu  yang relatif singkat sehingga diperlukan analisis dan pembahasan yang lebih detail dan lengkap serta dapat memberikan hasil penelitian yang lebih lengkap.

## Saran
Penelitian selanjutnya dapat menggunakan literatur dengan tema dan pembahasan yang lebih  komprehensif  mengenai  topik  penelitian.  Kemudian,  pembatasan  pemilihan  objek penelitian untuk membahas lingkup yang lebih spesifik dapat dilakukan agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih detail dan spesifik. Penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan green village dan dana desa untuk mendorong perwujudan green village belum berjalan dengan efektif.  Selanjutnya,  penelitian  ini  juga  memberikan  saran  kepada  pemerintah  desa, Kementerian  Desa,  dan  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  untuk  dapat mendorong  penerapan  konsep green  village di  Indonesia  dengan  merumuskan  kebijakan- kebijakan yang mendukung penerapan pemerintahan dengan agar selaras dengan lingkungan dan bertujuan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 6 (1), 61-74 . . http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v6i1.156
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  DKI  Jakarta.  (n.d.). Volume  sampah  yang  terangkut  per  hari menurut jenis sampah di provinsi DKI Jakarta . https://jakarta.bps.go.id/indicator/152/916/1/volume-sampah-yang-terangkut-per-hari- menurut-jenis-sampah-di-provinsi-dki-jakarta.html
Centers  for  Disease  Control  and  Prevention.  (n.d.). Extreme  heat  and  your  health . https://www.cdc.gov/extreme-heat/about/index.html
Elamin,  M.,  Ilmi,  K.  N.,  Tahrirah,  T.,  Zarnuzi,  Y.  A.,  Suci,  Y.  C.,  Rahmawati,  D.  R., Kusumawardhani,  R.,  Dwi,  D.  P.  M.,  Rohmawati,  R.  A.,  Bhagaskoro,  P.  A.,  &  Fuatjia Nasifa,  I.  (2018).  Analysis  of  waste  management  in  the  village  of  disanah,  district  of Sreseh  Sampang,  Madura. Jurnal  Kesehatan  Lingkungan , 10 (4),  368–375. https://doi.org/10.20473/jkl.v10i4.2018.368-375
Hassan,  A.,  &  Wall,  G.  (2017). The  ecovillage:  concept  and  applications .  In  Driving Agribusiness  with  Technology  Innovations . https://www.igi-global.com/chapter/the- ecovillage/180146
Hermayanti, E. S., &  Yuwono, T. (2020).  Implementasi  green smart village di  dalam upaya meningkatkan  pembangunan  desa  (Desa  Banyuanyar  Kecamatan  Ampel  Kabupaten Boyolali). Journal of Politic and Government Studies , 9 (2), 121–130.
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/27265
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutahan. (2017). Komitmen Indonesia dalam menjaga lingkungan global . https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3906/komitmen- indonesia-dalam-menjaga-lingkungan-global
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). Deforestasi di Indonesia  turun  8,4  persen  pada  2021  –  2022 . https://menpan.go.id/site/berita- terkini/berita-daerah/deforestasi-di-indonesia-turun-8-4-persen-pada-2021-2022
Kumar,  A.  (2017).  Households’  toilet  facility  in  rural  India:  Socio-spatial  analysis. Indian Journal of Human Development , 11 (2), 1–20. https://doi.org/10.1177/0973703017716602 Nasution, M. (2020). Ketimpangan antar wilayah & hubungannya dengan belanja pemerintah: studi di Indonesia. Jurnal Budget , 5 (2), 84–102. https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i2.101 National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration.  (n.d.). Climate  at  a  Glance  Global . https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/global/time-series Nurdin,  M.  A.,  Erison,  Y.,  &  Kunci,  K.  (2023).  Peran  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan sampah di Desa Sempu Kecamatan Limpung Kabupaten Batang tahun 2020. Journal Of Social And Political Science , 2 (2), 13–23. https://doi.org/10.1029/justice.v2i2.54 Organization for Economic Cooperation and Development. (2022). Plastic pollution is growing relentlessly  as  waste  management  and  recycling  fall  short,  says  OECD . https://www.oecd.org/environment/plastic-pollution-is-growing-relentlessly-as-waste- management-and-recycling-fall-short.htm
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri.  (2017).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun 2017  Tentang  Penataan  Desa.  https://peraturan.bpk.go.id/Details/111304/permendagri- no-1-tahun-2017
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. (2012). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1
Tahun 2012 Tentang Program Menuju Indonesia
Hijau. https://peraturan.go.id/id/permenlh-no-1-tahun-2012
Peraturan Presiden RI. (2020). Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. https://peraturan.bpk.go.id/Details/136563/perpres- no-63-tahun-2020
Puspita,  A.  A.  (2014).  Kajian  kinerja  pemerintah  kelurahan  dalam  mewujudkan  program permukiman  green-village  di  Kelurahan  Gayamsari,  Kota  Semarang. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota , 10 (2), 355–368. https://doi.org/10.14710/pwk.v10i3.7791
Sakalasooriya, N. (2021). Conceptual analysis of sustainability and sustainable development.
Open Journal of Social Sciences , 9 (3), 396–414. https://doi.org/10.4236/jss.2021.93026 Saunders, M. N. K., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). Research Methods for Business Students . Pearson.
Sulistiyani,  T.  A.  (2018). Environmental  policy  evaluation  in  green  village  innovation  in Yogyakarta Special Region . https://www.academia.edu/104872522/Environmental_Policy_Evaluation_in_Green_Vil lage_Innovation_in_Yogyakarta_Special_Region?f_ri=4524
Undang-Undang  RI.  (2022).  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah
Pusat Dan Pemerintahan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022 United Nations. (n.d.). Population . https://www.un.org/en/global-
issues/population#:~:text=The%20global%20human%20population%20reached,and%20 2%20billion%20since%201998.
United  Nations  Food  and  Agriculture  Organization.  (2022). The  state  of  the  world’s  forests 2022 . https://openknowledge.fao.org/items/0c46e9fb-5fec-4738-9db5-65b474f0b9b7 Wahyuni, H., & Suranto. (2021). Dampak deforestasi hutan skala besar terhadap pemanasan global  di  Indonesia. JIIP:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan , 6 (1),  148–162. https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083