## MANDATORY SPENDING AND INFRASTRUCTURE EXPENDITURE IN THE PEKANBARU CITY GOVERNMENT
Desi Riyani 1 , Yusrizal 2 1&2 Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia Email: dessiriyani1978@gmail.com

## ABSTRACT
The mandatory spending policy on infrastructure spending is actually intended to provide wider fiscal space to regions  to  further  accelerate infrastructure  development  in  order  to  encourage accelerated  regional  economic growth.  This  policy  should  have  been  implemented  by  the  Pekanbaru  City  Government,  but  judging  from  the proportion of infrastructure spending over the last five years (2018-2022), it is still very small and has not met the minimum limit that has been determined. For this reason, it is necessary to carry out an analysis regarding the  effectiveness  of  the  mandatory  spending  policy  for  infrastructure  spending  in  the  Pekanbaru  City Government. The analysis was carried out using descriptive qualitative methods and secondary data contained in  the  Regional  Regulations  regarding  the  Pekanbaru  City  APBD  for  2018-2022.  The  results  of  the  analysis show  that  mandatory  spending  actually  becomes  a  burden  on  the  Pekanbaru  City  APBD  and  narrows  the regional government's fiscal space to formulate more effective and efficient budget allocation policies according to regional needs and potential. Mandatory spending is ineffective for the Pekanbaru City Government because it is not fully in line  with performance-based budgeting principles and money follow program principles. As a recommendation,  the  Government  needs  to  evaluate  or  review  the  mandatory  spending  policy  and  the Pekanbaru City Government must more consistently implement a performance-based budget system and commit to upholding the money follow program principle.

## Keywords: Mandatory Spending; Infrastructure Spending

## MANDATORY SPENDING DAN BELANJA INFRASTRUKTUR PADA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## ABSTRAK
Kebijakan mandatory spending belanja infrastruktur sesungguhnya dimaksudkan untuk memberikan ruang fiskal yang  lebih  luas  kepada  daerah  untuk  lebih  memacu  percepatan  pembangunan  infrastruktur  guna  mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan tersebut semestinya sudah dijalankan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru,  namun  dilihat  dari  proporsi  belanja  infrastruktur  selama  lima  tahun  terakhir  (2018-2022)  masih sangat  kecil  dan  belum  memenuhi  batas  minimal  yang  sudah  ditentukan.  Untuk  itu  perlu  dilakukan  analisis terkait efektifitas kebijakan mandatory spending belanja infrastruktur pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Analisis dilakukan  dengan  mengunakan  metode kualitatif  deskriptif dan  data  sekunder  yang  tercantum dalam  Peraturan Daerah  tentang  APBD  Kota  Pekanbaru  tahun  2018-2022.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa mandatory spending justru menjadi beban bagi APBD Kota Pekanbaru dan mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah untuk  merumuskan  kebijakan  alokasi  anggaran  yang  lebih  efektif  dan  efisien  sesuai  kebutuhan  dan  potensi daerah. Mandatory  spending menjadi  tidak  efektif  bagi  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  karena  tidak  sepenuhnya sejalan  dengan  prinsip  anggaran  berbasis  kinerja  dan  prinsip money  follow  programe. Sebagai  rekomendasi, Pemerintah perlu melakukan evaluasi atau pengkajian ulang terhadap kebijakan mandatory spending dan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru harus lebih konsisten menerapkan sistem anggran berbasis kinerja dan berkomitmen untuk menegakkan prinsip money follow program .
Kata Kunci: Mandatory Spending ; Belanja Infrastruktur

## PENDAHULUAN
Beberapa tahun terakhir pemerintah terus meningkatkan penerapan kebiajakan mandatory spending pada sektor belanja  daerah  dalam  APBD.  Setelah  penetapan mandatory  spending untuk  belanja  pendidikan,  kesehatan  dan alokasi  dana  desa,  terakhir  dilanjutkan  dengan  belanja  infrastruktur  yang  berhubungan  langsung  dengan pelayanan publik.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah  menyatakan  bahwa  daerah  wajib  mengalokasikan  belanja  infrastruktur  pelayanan  publik paling  rendah  40%  dari  total  belanja  daerah  diluar  belanja  bagi  hasil.  Pengaturan Mandatory  spending untuk belanja infrastruktur tersebut sebetulnya sudah diituangkan sebelumnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  27  Tahun  2021  tentang  Pedoman  Penyusunan  APBD  tahun  2022  agar  kebijakan  tersebut  sudah  bisa ditindaklanjuti pada penyusunan APBD tahun 2022.
Pembangunan  infrastruktur  terutama  yang berkaitan  pelayanan  publik  telah  menjadi  program prioritas baik  di  tingkat  nasional  maupun  di  tingkat  daerah.  Termasuk  pada  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022. Sebagai program prioritas, maka pemerintah Kota Pekanbaru telah mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur seperti tercantum pada tabel berikut:
Tabel 1. Proporsi Anggaran Belanja Infrastruktur Terhadap Total Belanja Daerah
Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022 Tahun Total Anggaran Belanja Infrastruktur (Rp) Total Belanja Daerah Diluar Belanja Bagi Hasil (Rp) Proporsi (%) 2018 675.054.013.524,- 2.639.311.006.654,- 25,5 2019 665.316.399.675,- 2.725.558.944.245,- 24,4 2020 544.626.463.906,- 2.829.653.134.593,- 19,2 2021 486.309.309.814,- 2.650.042.024.204,- 18,3 2022 368.643.579.545,- 2.552.262.574.487,- 14,4
Sumber: Perda APBD Kota Pekanbaru tahun 2018-2022.
Berdasarkan  tabel  1  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  proporsi  belanja  infrastruktur  terhadap  total  belanja daerah  diluar  belanja  bagi  hasil  mulai  tahun  2018  sampai  tahun  2022  mengalami  penurunan  yaitu  dari  25,5% menjadi 14,4%. Selama periode tersebut proporsi alokasi belanja infrastruktur belum memenuhi batasan minimal yang ditentukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 dan Permendagri Nomor 27 tahun 2021.  Tidak hanya di kota Pekanbaru, menteri keuangan dalam laporannya juga menyebutkan bahwa masih banyak daerah yang belum memenuhi  pengeluaran  wajib  ( mandatory  spending )  untuk  pendidikan,  kesehatan,  alokasi  dana  desa  dan pengeluaran  infrastruktur.  Untuk  belanja  infrastruktur  dari  542  daerah  baru  terpenuhi  240  daerah  dan  daerah yang belum memenuhi terdiri dari 14 Provinsi, 239 Kabupaten dan 49 Kota.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  dirumuskan  tujuan  penelitian  yaitu  untuk  menganalisis  efektifitas kebijakan mandatory  spending belanja  infrastruktur  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Pekanbaru.  Metode Penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  deskriptif  dan  didukung  dengan  data  sekunder  yang dipublikasikan  oleh  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah  tentang  APBD  tahun  2018- 2022.

## TINJAUAN PUSTAKA
Mondatory spending merupakan belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.  Belanja daerah yang sudah ditetapkan  sebagai mandatory  spending adalah  belanja  pendidikan  yang  ditetapkan  dengan  Undang-Undang Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dengan  batasan  minimal  sebesar  20%  dari  total belanja daerah dalam APBD. Belanja Kesehatan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan batasan minimal sebesar 10% dari total belanja daerah diluar gaji. Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dengan batasan minimal alokasi anggaran sebesar 10% dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Belanja infrastruktur yang berkaitan  langsung  dengan  pelayanan  publik  yang  ditetapkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2022 tentang  Hubungan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  dengan  batasan  minimal  alokasi anggaran sebesar 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil.
Selain itu, berdasarkan Permendagri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2022 belanja untuk fungsi pengawasan dan fungsi pengembangan Sumber Daya Manusia juga ditetapkan sebagai mandatory  spending yang  harus  dipenuhi  oleh  pemerintah  daerah.  Batasan  minimal  alokasi  anggaran (Napitupulu  et  al.,  2021)  untuk  fungsi  pengawasan  adalah  0,60%  dari  total  belanja  daerah  bagi  daerah  yang memiliki  jumlah  APBD  4-10  Triliyun.  Batasan  minimal  alokasi  anggaran  belanja  untuk  fungsi  pengembangan SDM sebesar 0,34% dari total belanja daerah.
Terkait mandatory  spending belanja  infrastruktur,  pada  dasarnya  hal  tersebut  bertujuan  untuk meningkatkan  daya  ungkit  infrastruktur  terhadap  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  daerah  yang  akan berdampak  kepada  peningkatan  kualitas  pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Ketersediaan  infrastruktur yang  memadai  dapat  menjadi  salah  satu  faktor  pendukung pertumbuhan  ekonomi.  Infrastruktur yang  memadai akan  mempercepat  distribusi  barang  dan  mengurangi  ketimpangan  pendapatan  antar  wilayah,  sehingga  pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Kajian  yang  dilakukan  Martin  Luther,  Irlan  Indrocahyo,  Ishlahwani  Loka  Vita  Resti  (2019), menyimpulkan  bahwa  belanja  infrastruktur  terutama  infrastruktur  Jalan  dan  Bangunan  berpengaruh  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Begitu juga hasil penelitian yang dilakukan oleh  Surtika  Yanti,  Luluk  Fadliyanti,  Abdul  Manan  (2021),  menyebutkan  bahwa  Belanja  Modal  berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kenaikan Belanja Modal mampu mendorong peertumbuhan ekonomi kearah yang positif.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Desain penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif  kualitatif (Junaedi et al., 2023; Renaldo, Suhardjo, et al., 2023; Sekaran  &  Bougie,  2016).  Tujuan  penelitian  untuk  menganalisis  efektivitas  belanja  wajib  infrastruktur  pada Pemerintah Kota Pekanbaru.

## Pengumpulan Data
Data sekunder penelitian ini didapatkan dari Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pekanbaru (2018-2022). Tipe data adalah data keuangan, alokasi anggaran, dan rincian pengeluaran. Metode pengumpulan melalui review dan analisis dokumen yang tersedia untuk umum (Anggreani et al., 2023; Estu et al., 2023).

## Pengambilan Sampel
Data akan dikumpulkan selama lima tahun terakhir (2018-2022) untuk menilai tren dan perubahan dari waktu ke waktu.  Peneliti  memilih  bagian-bagian  yang  relevan  dari  APBD  Kota  Pekanbaru  yang  terkait  dengan  belanja infrastruktur.

## Analisis Data
Penelitian  diawali  dengan  analisis  deskriptif  (Renaldo,  Vomizon,  et  al.,  2023;  W  et  al.,  2023).  Penelitian menganalisis proporsi belanja  infrastruktur setiap tahunnya. Penelitian meneliti tren dan variasi selama periode lima  tahun.  Kemudian  dilakukan  analisis  perbandingan,  yakni  membandingkan  alokasi  anggaran  infrastruktur dengan  batas  minimum  yang  ditetapkan  peraturan  dan  mengkaji  keselarasan  belanja  dengan  prinsip penganggaran  berbasis  kinerja  dan money  follow program.  Berikutnya  melakukan  analisis  konten,  yakni mengidentifikasi tantangan atau kendala yang disebutkan dalam dokumen mengenai pelaksanaan belanja wajib (Andi et al., 2023; Suhardjo et al., 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tantangan pelaksanaan pembangunan secara umum bukan hanya terletak pada ketersedian anggaran, tetapi salah satu hal yang penting adalah kualitas alokasi  anggaran berdasarkan prioritas. Anggaran disusun secara rasional mengandung unsur keadilan, tepat guna dan fungsi.
Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  tahun  2019  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat kepada  peraturan  perundang-undangan.  Prinsip  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  hendak  dicapai  tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem anggaran berbasis kinerja ( performance budget ).
Tahapan  strategis  dalam  peyusunan  APBD  dengan  mengunakan  sistem  anggaran  berbasis  kinerja berada  pada  tahap  perumusan  kebijakan  anggaran  yang  dituangkan  dalam  bentuk  Kebijakan  Umum  Anggaran (KUA)  serta  Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  Sementara  (PPAS).  Penentuan  skala  prioritas  pada  PPAS dimaksudkan  untuk  menentukan  arah  kebijakan  alokasi  anggaran  agar  betul-betul  mengikuti  program  atau kegiatan  prioritas  yang  sudah  ditetapkan.  Artinya  program  dan  kegiatan  yang  menjadi  prioritas  tentunya mendapat  alokasi  anggaran  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  program  atau  kegiatan  yang  pada  tahun anggaran  tersebut  bukan  menjadi  prioritas.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip money  follow  programe dalam penyusuna  APBD  sebagaimana  yang  digariskan  Permendagri  nomor  27  tahun  2021  tentang  Pedoman Penyusunan APBD tahun 2022 . Setelah bergulirnya kebijakan mandatory spending tersebut banyak daerah yang belum dapat memenuhi kebijakan itu termasuk pemerintah Kota Pekanbaru, karena dengan keterbatasan kemampuan fiskal yang dimiliki daerah  maka  kebijakan mandatory  spending justeru  menjadi  beban  bagi  daerah.  Kebijakan  tersebut  juga membatasi ruang gerak fiskal ( fiscal space ) pemerintah daerah untuk memenuhi batas minimal alokasi anggaran
yang sudah ditentukan, sekaligus juga untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan lain yang sudah ditetapkan menjadi kegiatan  perioritas  untuk  mendorong  percepatan  pertumbuhan  ekonomi  daerah  sesuai  urgensi,  kebutuhan  dan potensi  daerah.  Hasil  kajian  yang  dilakukan  Aditia  Rinaldi  (2018),  menyimpulkan  bahwa mandatory  spending belanja  pendidikan  dan  belanja  kesehatan  berpengaruh  positif  terhadap fiscal  spece pada  seluruh  provinsi  di Sumatera.

## PENUTUP
Kebijakan mandatory  spending mungkin  tidak  efktif  bagi  sebagian  besar  daerah  termasuk  Kota Pekanbaru  sebab  kebijakan  tersebut  tidak  sepenuhnya  sejalan  dengan  prinsip  anggaran  berbasis  kinerja  dan prinsip money follow programe yang sudah digariskan. Percepatan pembangunan di daerah sebagaimana halnya pembangunan  infrastruktur  yang  akan  mendorong  percepatan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pelayanan  kepada masyarakat bisa berjalan lambat kalau pemerintah daerah terbelenggu dengan kebijakan mandatory spending . Sesuai  dengan  konsep  otonomi  daerah,  maka  pemerintah  daerah  perlu  diberi  kewenangan  yang  lebih besar dan ruang fiskal yang lebih luas untuk melaksanakan pembangunan dan mengelola sumber daya keuangan sesuai  dengan  kebutuhan  dan  potensi  daerah  masing-masing.  Kebijakan mandatory  spending mungkin  perlu ditinjau  kembali  dan  sebaliknya  pemerintah  daerah  harus  menjalankan  anggaran  berbasis  kinerja  dan menegakkan prinsip money follow programe secara konsisten dan berkelanjutan.

## DAFTAR RUJUKAN
Aditya  Rinaldi,  Pengaruh  Belanja  Pegawai,  Mandatory  Spending  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  fiskal space seluruh Provinsi di Sumatra, Jurnal Ekonomi Pembangunan , Volume 7 nomor 2, 169-182 tahun 2018. Andi, Jufrianto, Tanjung, A. R., Komardi, D., & Purnama, I. (2023). Knowledge, Expertise, and Experience on Employee  Performance  at  PDAM  Tirta  Siak  Pekanbaru  City. Luxury:  Landscape  of  Business Administration , 1 (2), 78–89. https://firstcierapublisher.com/index.php/luxury/article/view/26 Anggreani,  R.  A.,  Sumiati,  A.,  &  Mardi.  (2023).  The  Relationship  Between  Family  Environment  and  School Environment  on  Discipline  of  Student’s  Majoring  in  Accounting  at  the  East  Jakarta  Vocational  High School.
Interconnection: An Economic Perspective Horizon , 1 (2), 59–67.
https://firstcierapublisher.com/index.php/interconnection/article/view/32
Estu, A. Z., Rahayu, S., Irman, M., Anton, & Eddy, P. (2023). CAR, NPL, BOPO, and LDR on Profit Growth of BPR  Riau  Province  Period 2015-2019. Interconnection:  An  Economic  Perspective  Horizon , 1 (1), 25–36. https://firstcierapublisher.com/index.php/interconnection/article/view/11
Junaedi, A. T., Renaldo, N., Yovita, I., Veronica, K., & Sudarno. (2023). Digital Culture as a Moderating Factor in  Increasing  Digital  Literacy. Reflection:  Education  and  Pedagogical  Insights , 1 (3),  116–127. http://firstcierapublisher.com/index.php/reflection/article/view/49
Klara  Wonar,  Boy  Piter  Nizu  Kekry,  Kepatuhan  Belanja  Wajib  Pendidikan  dan  Kesehatan:  studi  kasus  34
Provinsi di Indonesia, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah , Volume 7 nomor 1, April 2022, 39- 50.
Martin  Luther,  Irlan  Indrocahyo,  Ishlahwani  Loka  Vita  Resti,  Pengaruh  Belanja  Infrastruktur  terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggata Timur, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 7(2): 38-48, Desember 2019.
Napitupulu,  B.,  Sudarno,  &  Junaedi,  A.  T.  (2021).  Budget  Realization  as  a  Management  Control  Tool  for Company  Performance  at  PT.  Pelabuhan  Indonesia  I  (Persero)  Pekanbaru  Branch. Journal  of  Applied Business and Technology , 2 (3), 243–250.
Renaldo,  N.,  Suhardjo,  Andi,  Sevendy,  T.,  &  Purnama,  I.  (2023).  Improving  Accounting  Students’  Statistical Understanding  of  2-Way  ANOVA  Through  a  Case  Study  of  Indonesian  Coffee  Exports. Reflection: Education and Pedagogical Insights , 1 (1), 13–19.
https://firstcierapublisher.com/index.php/reflection/article/view/4
Renaldo,  N.,  Vomizon,  R.,  Nuonnad,  D.  O.,  Okšav,  N.,  &  Hilas,  R.  A.  (2023).  The  Use  of  ANOVA  in Comparative Analysis of Exchange Rates in Indonesia. Nexus Synergy: A Business Perspective , 1 (2), 100– 108. http://firstcierapublisher.com/index.php/nexus/article/view/47
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2016). Research  Method  for  Business  A  Skill-Building  Approach  Seventh  Edition (Seventh Ed). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_102084
Suhardjo,  Renaldo,  N.,  Sevendy,  T.,  Wahid,  N.,  &  Cecilia.  (2023).  Customer  Satisfaction  with  Online  Food Delivery Services. Luxury: Landscape of Business Administration , 1 (2), 90–101. https://firstcierapublisher.com/index.php/luxury/article/view/27
Surtika Yanti, luluk Fadhliyanti, Abdul Manan, Pengaruh Belanja Modal, Investasi PMDN dan PMA Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  Jurnal  Ekonobis,  Volume  7 Nomor 1, Maret 2021, 18-39.
W, W.  W., Utaminingtyas, T. H., & Fauzi, A. (2023). The Effect of Tax Collection, Tax Audit, and Taxpayer Compliance  on  Corporate  Income  Tax  Revenue  at  The  Tax  Service  Office  Pratama  Pancoran. Nexus
e-ISSN 2527-8215
Synergy: A Business Perspective , 1 (2), 84–94.
https://firstcierapublisher.com/index.php/nexus/article/view/44
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2022. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022.