Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BENER MERIAH
Wiwin Widiarti 1
Apri Rotin Djusfi 2
Putri Kemala Sari 3
Nila Trisna 4
1 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
1 Email: @wiwinwidiartii17@gmail.com
2 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
2 Email:@aprirotindjusfi@utu.ac.id
3 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
3 Email:@putrikemalasari@utu.ac.id
4 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
4 Email:@nilatrisna@utu.ac.id

## Abstract
Law enforcement against tiger trafficking is a form of tiger protection carried out by the government. In upholding this law, it is necessary to have cooperation between law  enforcement  officers  and  the  community  so  that  it  can  minimize  the  crime  of tiger trafficking and can be immediately followed up if someone commits a crime of tiger trafficking in Bener Meriah Regency. This research is an empirical legal reseach which is a reseach using a qualitative approach and descriptive reseach analysis. . As for the purpose of this study is to determine whether law enforcement against tiger trafficking in Bener Meriah Regency has been carried out properly in accordance with the  prevailing  laws.  Law  enforcement  carried  out  by  the  Bener  Meriah  Regency government is in accordance with the applicable provisions, namely Law Number 8 of  1981  concerning  the  Criminal  Procedure  Code  and  Law  Number  5  of  1990 concerning Natural Resources Conservation and in accordance with the international convention  cites  (Convention  on International  Trade  in  Endangered  Species  of  Wild Fauna and Flora).
Keywords: law enforcemen, criminal acts, tiger trafficking
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Setiap makhluk hidup merupakan ekosistem yang saling membutuhkan dan menguntungkan satu dengan yang lainnya, oleh karena itu ekosistem tersebut harus dilindungi  dan  dilestarikan  sehingga  menciptakan  keseimbangan.  Saat  ini  sangat marak  terjadi  pemusnahan  terhadap  satwa  –  satwa  liar  yang  dilindungi  dengan berbagai  kepentingan,  salah  satunya  adalah  faktor  ekonomis.  Sehingga  satwa tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan komiditi pasar yang memiliki nilai jual yang tinggi.  Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  20    Undang  –  Undang  Nomor  5  Tahun 1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistemnya  dikatakan  bahwa satwa  yang  dilindungi  adalah  satwa  yang  populasinya  jarang  ditemui  atau  satwa yang berada dalam banyak kepunahan.
Harimau  merupakan  salah  satu  jenis  satwa  yang  dilindungi,  hal  ini dikarenakan  Harimau  merupakan  satwa  yang  populasinya  cukup  rendah  dan keberadaan  harimau  sumatera  saat  ini  hampir  punah.  Harimau  merupakan  jenis satwa yang dapat hidup diberbagai jenis habitat, baik di daerah hutan tropis, padang rumput, rawa, pegunungan dan  hutan bakau. 1 Hingga saat ini Harimau merupakan salah satu jenis satwa liar yang populasi dan keberadaannya dilindungi oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan.
Indonesia  juga  merupakan  tempat  yang  memiliki  peluang  besar  untuk melakukan  kejahatan  pada  kehidupan  liar (wildlife  crime). 2 kejahatan  terhadap Harimau  baik  berupa  penangkapan,  penyimpanan  serta  perdagangan  bukanlah kejahatan  yang  dapat  dilakukan  seorang  diri,  kejahatan  ini  merupakan  kejahatan yang  terorganisir  dan  dapat  dilakukan  pada  lintas  Negara.  Sanksi  terhadap  pelaku tindak  pidana  perdagangan  secara  ilegal  Harimau  telah  diatur  dalam  Pasal  40 Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumberdaya  Alam  dan Ekosistemnya yaitu berupa  penjatuhan sanksi  pidana penjara paling lama 5 Tahun beserta denda maksimal seratus juta Rupiah. 3
Meskipun  telah  terdapat  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur, namun  hingga  saat  masih  banyak  pelaku  perdagangan  satwa  di  Indonesia.  Hal  ini dikarenakan harga jual Harimau baik berupa Harimau yang masih hidup atau berupa organ Harimau sangat tinggi. Harga organ harimau mulai dari 200 US$ Dolar Amerika atau  Rp2.943,490.00  (Dua  juta  Sembilan  ratus  empat  puluh  tiga  ribu  seratus
1 Oki  Hadian  Hadadi, (et.  al),  Analisis  Potensi  Habitat  dan  Koridor  Harimu  Sumatera  di Kawasan  Hutan  Lindung  Bukit  Batabuh,  Kabupaten  Kuantan  Singingi,  Provinsi  Riau ,  Majalah Geografi Indonesia NO. 1 VOL. 29 Maret 2015, hm 41
2 Raynaldo Sembiring dan Wenni Adzkia, Memberantas Kejahatan Satwa Liar : Refleksi atas Penegakan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990 ,    Jurnal  Hukum  Lingkungan  NO.  2    VOL.  2, Desember 2015, hlm 50
3 Rica  Zakia  Angelina, (et.  al),  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Perdagangan  Satwa yang Dilindungi , Jurnal Analogi Hukum, NO. 1 VOL. 1, 2019 hlm 127
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Sembilan puluh) jika dihitung dengan nilai Rupiah sampai dengan 35000 US$  Dolar Amerika  atau  setara  dengan  Rp514.955.000,00  (Lima  ratus  empat  belas  juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu). 4
Di  Aceh  terutama  di  Kabupaten  Bener  Meriah  merupakan  daerah  yang memiliki  wilayah  hutan  yang  cukup  luas.  Kabupaten  Bener  Meriah  berdiri  pada Tahun  2014  tersebut  merupakan  hasil  pemekaran  dari  Kabupaten  Aceh  Tengah. Berdasarkan  data  sementara  yang  diperoleh  peneliti,  luas    hutan    lindung  di Kabupaten  Bener  Meriah  pada  Tahun  2016  sekitar  64.667,410  Ha  Dan  luas  hutan produksi  di  Kabupaten  Bener  Meriah  sekitar  52.346,770  Ha. 5 Di  dalam  hutan tersebut  terdapat  banyak  spesies  satwa  yang  harus  dilindungi  keberadaannya, salahsatunya  yaitu  Harimau.  Pada  akhir  Februari  Tahun  2020  ditemukan  5  ekor Harimau  berkeliaran  di  perkebunan  milik  warga  di  Samar  Kilang,  Kecamatan  Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah. 6
Diantara  faktor  penyebab  kepunahan  spesies  satwa  jenis  Harimau  yang dilindungi  di  Kabupaten  Bener  Meriah  adalah  dengan  adanya  perdagangan  secara ilegal satwa jenis Harimau yang dilindungi dari Kabupaten  Bener Meriah ke daerah lain baik di dalam negri maupun ke luar negri. Untuk melindungi keberadaan satwa tersebut  agar  tetap  terjaga  kelestariannya  maka  sangat  dibutuhkan  peran pemerintah  Kabupaten  Bener  Meriah  dalam  menegakan  peraturan  perundang- undangan.  Dengan  ditegakannya  peraturan  perundang-undangan  yang  ada diharapkan dapat menindak  lanjuti segala permasalahan yang dapat menyebabkan punahnya Harimau yang dilindungi di Kabupaten Bener Meriah terutama kasus yang berkenaan dengan perdagangan satwa yang dilindungi di Kabupaten Bener Meriah secara illegal.
Dari  beberapa  uraian  di  atas  mengenai  perlindungan  satwa  di  Kabupaten Bener Meriah menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  perdagangan  Harimau  di  Kabupaten Bener Meriah dengan identifikasi masalah yaitu Apakah penegakan hukum terhadap tindak  pidana  perdagangan  Harimau  yang  dilindungi  di  Kabupaten  Bener  Meriah telah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  ?.  Adapun  tujuan penelitian  ini  yaitu  Untuk  mengetahui  apakah  penegakan  hukum  yang  telah dilakukan  pemerintah  Kabupaten  Bener  Meriah  terhadap  tindak  pidana
4 Fatihah Firdausi ( et. al), Penegakan Hukum Perdagangan Harimau Sumatera di Indonesia Berdasarkan  Convention  On  International  Trade  In  Endangered  Species  Of  Wild  Fauna  And  Flora (Cites) , Belli ac Pacis, NO. 2 VOL. 3  Desember 2017 hlm, 37 5 Analisa ,  Hutan  Lindung  di  BM  64667  Ha, publis  pada  Analisadaily.com    tanggal  20 Februari 2019, diakses pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 pukul 06:30 WIB.
6 Kurnia  Muhadi, Lima  Harimau  Berkeliaran  di  Perkebunan  Warga  di  Bener  Meriah , Publish  pada  Aceh.  Antaranews  Tanggal  22  Februari  202,  diakses  pada  hari  Minggu  tanggal  21 Februari 2021 pukul 14:06 WIB.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
perdagangan  secara  ilegal  Harimau  yang  dilindungi  di  Kabupaten  Bener  Meriah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku saat ini.

## 2. METODELOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  yang  merupakan penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan    analisis  penelitian dekskriptif,  oleh  karena  itu  berarti  penelitian  ini  menggambarkan  tentang bagaimana  penerapan  peraturan  perundang-undangan  terhadap  tindak  pidana perdagangan  Harimau  yang  dilindungi  di  Kabupaten  bener  Meriah. 7 Penerapan tersebut  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Bener  Meriah  yang  diikuti  dengan peran  masyarakat  untuk  turut  serta  melindungi  Harimau  yang  dilindungi  di Kabupaten  Bener  Meriah  untuk  meminimalisir  adanya  perdagangan  secara  ilegal Harimau yang dilindungi di Kabupaten Bener Meriah.
Dalam  melakukan  penelitian  ini  peneliti  untuk  memperoleh  data  primer menggunakan  alat  instrumen  melalui  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan mewawancarai  Kepala  Badan  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan  staf  yang mengetahui  dan  memahami  tentang  penegakan  hukum  terhadap  harimau  yang dilindungi di Kabupaten Bener Meriah. Sedangkan untuk memperoleh data skunder peneliti melakukan penelusuran dan kajian kepustakaan. 8
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bener Meriah. Kabupaten Bener meriah merupakan  salah  satu  Kabupaten  hasil  pemekaran  Kabupaten  Aceh  Tengah  yang diresmikan  pada  Tahun  2004  dengan  luas  wilayah  Kabupaten  sekitar  1.972.71,31 Ha. 9 Penentuan  sampel  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara Purposive  sampling (kelayakan),  dimana  dari  keseluruhan  populasi  penelitian  akan  diambil  beberapa orang sebagai sampel yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi, yang terdiri dari responden dan informan. 10
Data yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian lapangan maupun data dari hasil  penelitian  kepustakaan  dianalisis  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif. 11 Selanjutnya  penyusunan  informasi  dan  data  hasil  penelitian  dilakukan
7 Aan Prabowo, (et. al), Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang , Jurnal Ilmu Perpustakaan, NO. 2 VOL. 2 2013, hlm 5 8 Alimal Yusro Siregar, Tinjauan Hukum Administrasi Negara dalam Perbuatan Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2015, hlm 14
9 www.benermeriahkab.go.id ,  Sejarah  Kabupaten  Bener  Meriah, dikutip  pada  tanggal  21 September 2020 Pukul 13:53 WIB
10 Raudhah  Mukhsin (et.  al),  Pengaruh  Orientasi  Kewirausahaan  Terhadap  Daya  Tahan Hidup Usaha Mikro Kecil dan Meenengah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Makasar , Jurnal Analisis, NO. 2 VOL. 6 Desember 2017, hlm 190
11 Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif , Equilibrum, NO. 9 VOL. 5 Januari 2009, hlm 2
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara memberikan gambaran secara spesifik tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktek dengan memaparkan  hasil  penelitian  lapangan  yang  didalamnya  terdapat  uraian  dasar hukum yang diberlakukan serta mengaitkannya dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan pemberian saran dari seluruh hasil penelitian.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penegakan  hukum  merupakan  pilar  utama  yang  menyebabkan  hukum tersebut  dapat  terlaksana  dengan  baik  atau  tidak.  Hukum  dapat  dikatakan  dapat terlaksana  secara  optimal  apabila  peraturan  tersebut  telah  terbentuk  sebagai perilaku dalam masyarakat. Tak jarang peraturan yang dibuat tidak dapat terlaksana dengan  baik  dimasyarakat,  bahkan  peraturan  tersebut  hanya  berupa  tulisan  pada kertas yang telah dibubuhi tandatangan pengesahan.
Dalam  menegakan  hukum  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang sedang  berlaku  dibutuhkan  kerjasama  yang  baik  antar  aparat  pengak  hukum  dan masyarakat.  Aparatur  penegak  hukum  yaitu  berupa  institusi  penegak  hukum  dan perorangan yang bekerja sebagai aparat penegak hukum. Untuk  dapat berjalannya suatu  peraturan  yang  telah  dibuat  dalam  proses  penegakan  hukum  dibutuhkan adanya  Jaksa  Penuntut  Umum,  saksi,  Polisi,  Penasehat  Hukum,  Hakim,  Jaksa,  dan Pegawai Sipir yang memiliki tugas sebagai penegak hukum dilingkungan lapas. 12
Hukum  yang  dapat  dikatakan  telah  terlaksana  dengan  baik  dapat  terlihat ketika  telah  terciptanya  ketertiban  dan  ketentraman  di  masyarakat. 13 Ketertiban tersebut yaitu berupa kesadaran masyarakat dalam menegakan hukum, kurangnya jumlah pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan yang berlaku dan tidak terlalu sering  terjadinya  perubahan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  tersebut. Sedangkan  ketentraman  merupakan  keadaan  dimana  kenyamanan  masyarakat terjamin bebas dari konflik dan rasa khawatir.
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam melakukan perlindungan satwa masih bergabung bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 5 Takengon dan  Resort  Konservasi  Wilayah  6  Takengon.  Hal  ini  dikarenakan  Kabupaten  Bener Meriah  yang  merupakan  Kabupaten  hasil  pemekaran  dari  Kabupaten  Aceh  Tengah hingga  saat  ini  belum  memiliki  instansi  yang  menangani  permasalahan  mengenai perlindungan satwa sendiri. 14
12 Ibid , hlm 4 13 Teten Tendiyanto, Proses Penegakan Hukum , Publish pada tenzdiyanto.blogspot,  tanggal 15 Desember 2014, diakses pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 pukul 15:01 WIB.
14 Saidi,  Kepala  Balai  Konservasi  Sumberdaya  Alam  Wilayah  Takengon  dan  Polisi Kehutanan  Pelaksana  Lanjutan,  wawancara  tanggal,  5  November  2020,  Aramiko  dan  Toniara  Polisi Kehutanan  sekaligus  Pegawai  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Wilayah  Takengon,  Resort
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Berbagai  prosedur  dan  sistem  penangkapan  para  pelaku  tindak  pidana perdagangan satwa di Kabupaten Bener Meriah telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. 15 Prosedur penangkapan pelaku tindak pidana perdagangan Harimau sesuai  dengan  Pasal  16,  17,  18  dan  19  Undang-undang    Nomor  8  Tahun  1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa untuk kepentingan  penyidikan  maka  dapat  dilakukan  penangkapan  yang  dilakukan  oleh aparatur  penegak  hukum  yang  berwenang  untuk  melakukan  penangkapan  yaitu kepolisian terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. 16
Penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan Harimau dilakukan oleh tim penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan  Pasal  5  huruf  a  dan  b  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  yang menegaskan  bahwa  penyidikan  merupakan  salah  satu  wewenang  Kepolisian. 17 Selain  itu  penyidikan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  Harimau  di Kabupaten  Bener  Meriah  juga  dibantu  oleh  tim  penyidik  dari  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang sebagai penyidik pada bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1)  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Hayati dan Ekosistemnya. 18
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  perdagangan  satwa  yang dilindungi di Kabupaten Bener Meriah berupa penerapan sanksi pidana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) huruf b dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistem  yang  menegaskan  tentang  jumlah maksimal penjara dan denda yang harus  dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan Harimau sebagai satwa liar yang dilindungi. 19
Namun  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi  Sumber  Daya Alam  dan  Ekosistemnya  ini  saat  ini  dianggap  sudah  tidak  sesuai  mengenai  jumlah maksimal  sanksi  hukuman  yaitu  5  (Lima)  Tahun  penjara  dan  denda  sebanyak
Konsevasi  Wilayah  6  Takengon,  wawancara  tanggal,  5  November  2020,  Nana  dan  Heni  Setiyawati, Masyarakat wawancara tanggal 12 November 2020.
15 Saidi,  Kepala  Balai  Konservasi  Sumberdaya  Alam  Wilayah  Takengon  dan  Polisi Kehutanan  Pelaksana  Lanjutan,  wawancara  tanggal,  5  November  2020,  Aramiko  dan  Toniara  Polisi Kehutanan  sekaligus  Pegawai  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Wilayah  Takengon,  Resort Konsevasi Wilayah 6 Takengon, wawancara tanggal, 5 November 2020.
16 Lihat Pasal 16 ayat (1), (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 19 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
17 Lihat Pasal 5 huruf a dan b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana
18 Lihat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
19 Lihat Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) huruf b dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Rp100.000.000,00  (Seratus  Juta  Rupiah)  melihat  pada  harga  jual  organ  tubuh Harimau yang mencapai milyaran Rupiah.
Peraturan perundang-undangan yang dikatakan sudah tidak efektif menurut Winarno  Yudho  jika  peraturan  perundang-undangan  tersebut  sudah  tidak  mampu untuk menciptakan dan melahirkan keadaan dan situasi yang diharapkan. 20 Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan Ekosistemnya ini sudah tidak efektif  dibuktikan dengan masih terdapat pelanggaran mengenai perlindungan satwa yang terjadi.
Pemerintah  Kabupaten  Bener  Meriah  telah  melakukan  penegakan  hukum terhadap tindak pidana perdagangan Satwa yang dilindungi terutama Harimau baik secara preventif (pencegahan)  dan represif (penanggulangan)  di  Kabupaten  Bener Meriah.
1. Penegakan Hukum secara Preventif (Pencegahan)
Upaya penegakan hukum secara preventif tersebut diantaranya yaitu:
a. Sosialisasi
Pemerintah  Kabupaten  Bener  Meriah  telah  melakukan  berbagai upaya  diantaranya  sosialisasi  secara online dan offline kepada  masyarakat mengenai  jenis-jenis  satwa  yang  dilindungi,  akibat  hukum  apabila  ada masyarakat  yang  melakukan  penagkapan,  penyimpanan,  pengawetan  dan perdagangan  harimau  serta  apa-apasaja  yang  harus  dilakukan  jika  terdapat konflik satwa dan masyarakat. 21 Sosialisasi secara offline tersebut dilakukan sebanyak  7  kali  dalam  setahun  oleh  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Wilayah Takengon sekaligus Resor Konservasi Wilayah 6 Takengon di daerah yang  memiliki  kemungkinan  besar  dapat  terjadi  konflik  antara  masyarakat dengan satwa dan  rawan terjadinya perburuan liar. 22
Wilayah  yang  telah  diberikan  sosialisasi  secara offline oleh    Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Takengon sekaligus Resor Konservasi Wilayah  6  Takengon  yaitu  di  Kabupaten  Bener  Meriah  tepatnya  di  daerah Samarkilang,  Hakim,  Bumi  Ayu,  Blok-C  dan  di  Kabupaten  Aceh  Tengah tepatnya di daerah Jamat, Linge, Bintang, Serule dan Angkup. 23
Sosialisasi  secara offline ini  tidak  dapat  dilakukan  secara  maksimal dikarenakan  luasnya  wilayah  Kabupaten  Bener  Meriah  dan  Aceh  Tengah,
20 Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, Efektifitas Hukum dalam Masyarakat, Jakarta, 1987, hlm, 59.
21 Saidi,  Kepala  Balai  Konservasi  Sumberdaya  Alam  Wilayah  Takengon  dan  Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, wawancara tanggal, 5 November 2020
22 Saidi,  Kepala  Balai  Konservasi  Sumberdaya  Alam  Wilayah  Takengon  dan  Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, wawancara tanggal, 8 Februari 2021.
23 Saidi,  Kepala  Balai  Konservasi  Sumberdaya  Alam  Wilayah  Takengon  dan  Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, wawancara tanggal, 8 Februari 2021.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
kurangnya anggaran dan jumlah pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Takengon sekaligus Resor Konservasi Wilayah 6 Takengon. Anggaran yang  diterima  oleh  Resor  Konservasi  Wilayah  6  Takengon  bersumber  dari APBN  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara)  dan  APBD  (Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah)  hanya  berupa  biaya  operasional  yang jumlahnya hanya sekitar Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu) perbulan atau sekitar Rp14.400.000,00 (Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu) pertahun yang digunakan untuk melakukan penegakan hukum terhadap perlindungan satwa  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  di  wilayah  Kabupaten  Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah, dengan jumlah pegawai yang hanya 15 orang pegawai. 24
Dana yang dialokasikan oleh  pemerintah yang bersumber dari untuk menangani  APBN  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara),  APBD (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah)  dan  LSM  pertahun  hanya berjumlah  Rp.75.000.000.000,00  (tujuh  puluh  lima  milyar)  untuk    seluruh wilayah  Indonesia,  sedangkan  dana  yang  dibutuhkan  untuk  pengelolaan kawasan dan sumber daya alam berjumlah Rp.225.000.000.000,00 (dua ratus dua  puluh  lima  milyar)  untuk  seluruh  wilayah  Indonesia,  yang  berarti  dana yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  hanya  sepertiga  dari  yang  dibutuhkan yang  menyebabkan  perlindungan,  pengelolaan  dan  penegakan  hukum terhadap  sumber  daya  alam  berupa  flora  dan  fauna  tidak  dapat  terlaksana secara maksimal. 25
Sosialisasi  secara offline yang  tidak  dapat  dilakukan  secara menyeluruh  daerah  Kabupaten  Bener  Meriah  dan  Aceh  Tengah  digantikan dengan sosialisasi secara online dengan bantuan beberapa media baik dalam bentuk artikel, berita dan jurnal. Selain pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan  Aceh  Tengah,  banyak  organisasi  konservasi  satwa  baik  organisasi regional,  nasional  maupun  internasional  yang  juga  melakukan  sosialisasi secara online yang  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh  masyarakat.  Namun diantara  cara  kedua  sosialisasi  yang  dilakukan  yang  dianggap  lebih  efektif adalah  sosialisasi  secara  offline  dikarenakan  masyarakat  akan  lebih memahami  apa  yang  dijelaskan  secara  langsung  oleh  aparatur  penegak hukum  disbanding  hanya  membaca  informasi  yang  bersumber  dari  media sosial.
24 Saidi,  Kepala  Balai  Konservasi  Sumberdaya  Alam  Wilayah    Takengon  dan  Polisi Kehutanan  Pelaksana  Lanjutan,  wawancara  tanggal,  8  Februari  2021,  Aramiko  Polisi  Kehutanan sekaligus Pegawai Balai Konservasi Sumberdaya Alam Wilayah Takengon.
25 Rony  Megawanto, Mekanisme  dan  Alternatif  Sumber  Pendanaan  Kawasan  Konservasi Perairan , Publish pada kkji.kp3k.kkp.go.id, dikutip pada tanggal 09 Februari 2021 Pukul 21:36 WIB.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Sosialisasi tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  satwa  serta sanksi, pentingnya menjaga dan melindungi satwa serta berbagai jenis satwa yang dilindungi keberadaanya terutama Harimau.
b. Patroli
Selain  sosialisasi,  pemerintah  Kabupaten  Bener  Meriah  khususnya instansi  yang  berwenang  untuk  melindungi  satwa  seperti  Polisi  Kehutanan, Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan  Resor  Konservasi  juga  melakukan patroli di wilayah Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah
Patroli  yang  dilakukan  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Wilayah Takengon  sekaligus  Resor  Konservasi  Wilayah  6  Takengon  dilakukan  pada dua  kawasan  yaitu  patroli  di  dalam  kawasan  dan  patroli  di  luar  kawasan. Patroli  di  dalam  kawasan  dititik  fokuskan  pada  kawasan  hutan  seperti mengenai  perambahan  hutan, illegal  loging dan  perburuan  secara  ilegal terhadap satwa  yang dilindungi, sedangkan patroli di luar kawasan dilakukan oleh  Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Takengon sekaligus Resor Konservasi  Wilayah  6  Takengon  di  daerah  yang  memungkinkan  terjadinya transaksi secara ilegal satwa yang dilindungi seperti di terminal  dan daerah perbatasan wilayah Kabupaten. 26
Patroli  oleh  Balai  Konservasi  Wilayah  Takengon  dibagi  menjadi  4 (empat) Resor yaitu Resor Linge, Resor Bintang, Resor Isak dan Resor Wilayah 6  sebagai  Resor  khusus  yang  menangani  masalah  perlindungan  satwa. 27 Keempat  Resor tersebut  melakukan  patroli  sebanyak  4  (empat)  kali  dalam sebulan guna untuk memastikan tidak ada konflik antara masyarakat dengan satwa,  tidak  ada  masyarakat  yang  melakukan  tindak  pidana  penangkapan, penyimpanan,  penganiayaan  dan  perdagangan  satwa  yang  dilindungi terutama Harimau di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. 28
Namun  patroli  ini  juga  tidak  dapat  dilakukan  secara  maksimal keseluruh  daerah  Kabupaten  Bener  Meriah  dan  Aceh  Tengah  dikarenakan kurangnya  sarana  seperti  kendaraan  yang  jumlahnya  hanya  1  (satu)  unit sepedamotor  dan  jumlah  pegawai  yang  melakukan  patrol  yang  jumlahnya hanya 15 ( lima belas) pegawai. 29
26 Saidi,  Kepala  Balai  Konservasi  Sumberdaya  Alam  Wilayah    Takengon  dan  Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, wawancara tanggal, 8 Februari 2021.
27 Saidi,  Kepala  Balai  Konservasi  Sumberdaya  Alam  Wilayah    Takengon  dan  Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, wawancara tanggal, 8 Februari 2021.
28 Aramiko dan Toniara Polisi Kehutanan sekaligus Pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam  Wilayah  Takengon,  Resor  Konsevasi  Wilayah  6  Takengon,  wawancara  tanggal,  5  November 2020.
29 Saidi,  Kepala  Balai  Konservasi  Sumberdaya  Alam  Wilayah  Takengon  dan  Polisi Kehutanan  Pelaksana  Lanjutan,  wawancara  tanggal,  8  Februari  2021,  Toniara  Polisi  Kehutanan
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
2. Penegakan Hukum Secara Represif (Penanggulangan)
Sebagai  upaya represif (penanggulangan)  pemerintah  Kabupaten  Bener Meriah  bekerjasama  dengan  Badan  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  (BKSDA)  Aceh, Ditjen Gakkum LHK, Baintelkam Mabes Polri dan Polda Aceh telah  menyelesaikan 1 (satu) kasus dan sedang menangani 1 (satu) kasus mengenai perdagangan Harimau di  Kabupaten  Bener  Meriah,  perkara  yang  telah  selesai  ditangani  yaitu  perkara Nomor  25/Pid.B/LH/2020/PN.Str  yang  telah  dinyatakan  memiliki  kekuatan  hukum tetap pada tanggal 9 Juni 2020 lalu.
Pada  perkara  Nomor  25/Pid.B/LH/2020/PN.Str  ini  aparatur  penegak  hukum melakukan  penangkapan  sesuai  dengan  pasal  17  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, polisi melakukan penangkapan pada terduga WS karena memiliki dugaan keras dan bukti yang cukup yaitu tulang dan kulit Harimau yang lebih dulu ditemukan oleh aparat penegak hukum. 30
Terdakwa WS dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat  (2)  huruf  b  dan  d  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan tindak pidana perdagangan secara illegal bagian  tubuh  satwa  yang  dilindungi  yaitu  berupa  kulit  dan  tulang  Harimau  yang menyebabkan terpidana  WS  dipidana penjara selama 1 Tahun 6 Bulan dan pidana denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak  sanggup  membayar  denda  tersebut  maka  harus  diganti  dengan  pidana kurungan selama 3 bulan. 31
Sedangkan  perkara  yang  masih  dalam  penanganan  saat  ini  adalah  perkara kepemilikan  dan  perdagangan  secara  illegal  kulit,  taring,  tengkorak  dan  tulang belulang  Harimau,  sisik  trenggiling  dan  paruh  rangkong  oleh  pelaku  berisnisial  DA dan LH di Kabupaten Bener Meriah. 32
Yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah kurangnya keperdulian dan  peran  masyarakat  untuk  ikut  serta  melaporkan  tindak  pidana  sehingga membuat  aparatur  penegak  hukum  melakukan  penyelidikan  terhadap  pelaku dengan  cara  penyamaran  sebagai  pembeli  yang  membeli  secara  langsung  dengan pelaku.  Prosedur  penyelidikan  pelaku  tindak  pidana  pada  perkara  ini  telah  sesuai dengan  Pasal  6  ayat  (1)  poin  e  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana  dengan cara
sekaligus  Pegawai  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Wilayah  Takengon,  Resor  Konsevasi Wilayah 6 Takengon, wawancara tanggal, 8 Februari 2021.
30 Lihat  Pasal  17  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana.
31 Lihat putusan perkara Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN.Str, sip.pn-simpangtigaredelong.go.id.
32 Agus  Setiyadi, Simpan  Organ  Harimau-Sisik  Trenggiling  Rp  6,3  Miliar,  Pria  Aceh Ditangkap , Publis pada news.detik.com, tanggal 10 November 2020.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
penyamaran  petugas  sebagai  pembeli  tubuh  Harimau  tersebut  secara  langsung kepada pelaku tindak pidana perdagangan Harimau. 33
Sedangkan  prosedur  Penangkapan  pelaku  tindak  pidana  perdagangan Harimau  DA  dan  LH  melalui  Operasi  Tangkap  Tangan  sesuai  dengan  Pasal  11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum  Acara Pidana  yang  menegaskan  bahwa  seseorang  yang  memiliki  tugas  dan  wewenang berhak melakukan Tangkap Tangan. 34
Penangkapan  pada  perkara  ini  dilakukan  oleh  Ditjen  Gakkum  LHK, Baintelkam  Mabes  Polri  dan  Polda  Aceh  sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  (19)  KUHAP tentang  pengertian  dari  Operasi  Tangkap  Tangan  bahwa  pelaku  tindak  pidana kepemilikan  dan  perdagangan  secara  ilegal  kulit,  taring,  tengkorak  dan  tulang belulang  Harimau,  sisik  trenggiling  dan  paruh  rangkong  sedang  melakukan  aksinya membawa barang dagangan berupa bagian tubuh satwa yang dilindungi tersebut. 35

## 4.SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  peneliti  paparkan  di  atas  dapat  ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan Harimau di  Kabupaten  Bener  Meriah  mulai  dari  prosedur  penangkapan,  penyidikan,  hingga penjatuhan  sanksi  pidana  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  yaitu  berdasarkan  Undang-undang  Nomor    8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  dan  Undang-undang  Nomor  5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam. Pelaksanaan penegakan hukum oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah dilakukan dengan dua cara yaitu preventif (pencegahan)  berupa  sosialisasi  dan  patroli  dan represif (penanggulangan)  yaitu berupa  penangkapan  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  Harimau,  penjatuhan hukuman hingga pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan Harimau di Kabupaten Bener Meriah.

## 5. REFERENSI Buku:
Winarno  Yudho  dan  Heri  Tjandrasari,  Efektifitas  Hukum  dalam  Masyarakat, Jakarta, 1987.
33 Lihat Pasal  6 ayat (1) poin e   Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang  Penyidikan Tindak Pidana .
34 Lihat  Pasal  11  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana.
35 Lihat Pasal 1 ayat (19) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## Jurnal:
Aan  Prabowo, (et.  al),  Analisis  Pemanfaatan  Buku  Elektronik  (E-Book)  Oleh Pemustaka  di  Perpustakaan  SMA  Negeri  1  Semarang ,  Jurnal  Ilmu Perpustakaan, NO. 2 VOL. 2 2013.
Fatihah  Firdausi  ( et.  al),  Penegakan  Hukum  Perdagangan  Harimau  Sumatera  di Indonesia Berdasarkan Convention On International Trade In Endangered Species  Of  Wild  Fauna  And  Flora  (Cites) ,  Belli  ac  Pacis,  NO.  2  VOL.  3 Desember 2017.
Oki Hadian Hadadi, (et. al), Analisis Potensi Habitat dan Koridor Harimu Sumatera di Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau , Majalah Geografi Indonesia NO. 1 VOL. 29 Maret 2015. Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif , Equilibrum, NO. 9 VOL. 5 Januari 2009. Raudhah  Mukhsin (et.  al),  Pengaruh  Orientasi  Kewirausahaan  Terhadap  Daya Tahan  Hidup  Usaha Mikro  Kecil  dan  Meenengah  Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Makasar , Jurnal Analisis, NO. 2 VOL. 6 Desember 2017.
Raynaldo  Sembiring  dan  Wenni  Adzkia, Memberantas  Kejahatan  Satwa  Liar  : Refleksi  atas  Penegakan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990 ,    Jurnal Hukum Lingkungan NO. 2  VOL. 2, Desember 2015.
Rica  Zakia  Angelina, (et.  al),  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Perdagangan Satwa yang Dilindungi , Jurnal Analogi Hukum, NO. 1 VOL. 1, 2019
Skripsi:
Alimal  Yusro  Siregar, Tinjauan  Hukum  Administrasi  Negara  dalam  Perbuatan Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2015.
Sumber Internet:
Agus Setiyadi, Simpan Organ Harimau-Sisik Trenggiling Rp 6,3 Miliar, Pria Aceh Ditangkap , Publis pada news.detik.com, tanggal 10 November 2020. Analisa ,  Hutan  Lindung  di  BM  64667  Ha, publis  pada  Analisadaily    tanggal  20 Februari 2019.
Kurnia  Muhadi, Lima  Harimau  Berkeliaran  di  Perkebunan  Warga  di  Bener Meriah , Publish pada Aceh. Antaranews Tanggal 22 Februari 2020.
Rony  Megawanto, Mekanisme  dan  Alternatif  Sumber  Pendanaan  Kawasan Konservasi  Perairan ,  Publish  pada  kkji.kp3k.kkp.go.id,  dikutip  pada tanggal 09 Februari 2021.
www.benermeriahkab.go.id , Sejarah Kabupaten Bener Meriah.
Peraturan Perundang-undangan
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Nomor 3419.
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1946  Tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana,      Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun1958  Nomor  127 Tambahan Nomor 1660.
Putusan Pengadilan: Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN.Str  perihal  Tindak Pidana Perdagangan Kulit dan Bagian-bagian Satwa Lain Secara Melawan Hukum9 Juni 2020.