e-ISSN: 2548-9925
Analisis Skeptivitas Gubernur DKI Jakarta terhadap Kesahihan Laporan Audit BPK RI Ditinjau dari Standar Pemeriksaan Akuntan (Studi Kasus RSU Sumber Waras Jakarta)
Yulifati Laoli a* , Rosmaida Tambun b a Politeknik Negeri Medan, laoliyulifati@yahoo.com, Indonesia
b Politeknik Negeri Medan, Indonesia
Abstract. The general objective of this study is to provide an extra input, so that the accuracy of the BPK audit report indisputable future and the results can be trusted by the public, both in terms of standard of examination and in terms of the law. The specific objectives of this study was to straighten out the friction that occurs between the Governor of Jakarta to the BPK, on matters of state  losses  amounting  Rp191.897455.000,00  on  purchases  of  land  by  the  provincial  government.  DKI-Jakarta  from  RSU- Sources Sane. The method used in this study is a research method documentation - comparative. The analytical method used to process data analysis is descriptive-explanatory. These results indicate that the BPK-RI opinion can be considered valid for the inspection procedure has been carried out in accordance SPKN. But on the other hand rebuttal Governor of DKI Jakarta, also can not be considered wrong because there is no loss to the state-owned land on RSU The purchase transaction-Sources Sane and the transaction is legitimate, because it was in accordance with contract law as stipulated in the Civil Code.
Keywords: skepticism, validity, audit report, accountant examination standards

## Pendahuluan
Latar belakang pemilihan  judul penelitian  ini ialah silang  pendapat  yang  terjadi  antara  Gubernur  DKI (Daerah  Khusus  Ibu  Kota)-Jakarta  (Ahok),  dengan Ketua  BPK  RI  (Harry  Azhar  Aziz),  terkait  dengan Laporan  Pemeriksaan  BPK  RI  (Badan  Pemeriksa Keuangan  Republik  Indonesia)  yang  memberikan Opini “Wajar dengan Pengecualian atau Qualified  of Opinion ”  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  DKI Jakarta,  khususnya  yang  berkaitan  pembelian  tanah milik  RSU-Sumber  Waras  di  Jakarta,  yang  diduga merugikan  negara  ±  sebesar  Rp191.000.000.000,- (Kompas.com, 21 Juni 2016).
Para  peneliti  ingin  mengetahui  kewajaran  dari laporan pemeriksaan tersebut dan ingin mengungkapkan  kesahihan  opini  itu  dari  sudut pandang  norma  atau  standar  pemeriksaan  akuntan
* Corresponding author. E-mail: laoliyulifati@yahoo.com
khususnya  SPKN  (Standar  Pemeriksaan  Keuangan Negara).  Penelitian  ini  penting  untuk  dilaksanakan karena  mempertaruhkan  kewibawaan  dari  BPK  RI sebagai  sebuah  lembaga  negara  yang  opininya sepatutnya  dihormati  oleh  seluruh  masyarakat Indonesia.

## Kajian Literatur

## Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI
BPK RI adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat, pemerintah  daerah,  lembaga  negara  lainnya,  Bank Indonesia,  badan  usaha  milik  negara,  badan  layanan umum,  badan  usaha  milik  daerah,  dan  lembaga  atau
badan  lain  yang  mengelola  keuangan  negara  pasal  6 (1)  UU  No.  15  tahun  2006.  BPK  RI  dalam melaksanakan  tugasnya  memeriksa  pengelolaan  dan tanggung  jawab  keuangan  negara  bebas  dan  mandiri (Pasal 2 UU No.15 tahun 2006).
Pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  BPK  RI mencakup  pemeriksaan  keuangan,  pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu/PDTT (Pasal  6  (3)  UU  N0.15  tahun  2006).  Semua pemeriksaan  tersebut  dilakukan  dengan  berdasarkan pada  standar  pemeriksaan  (pasal  5  (1)  UU  No.  15 tahun  2004)  yang  kemudian  mulai  positif  berlaku sejak dikeluarkannya Peraturan BPK No. 1 tahun 2007 tentang  Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara (SPKN). Sebelum  mengambil  suatu  keputusan,  BPK RI  melakukan  pembahasan  atas temuan  pemeriksaan dengan  objek  yang  diperiksa  sesuai  dengan  standar pemeriksaan keuangan negara (Pasal 6 (5) UU No. 15 tahun  2006).  Berdasarkan  SPKN,  pemeriksa  harus meminta  tanggapan/pendapat  secara  tertulis  dari pejabat  yang  bertanggung  jawab  terhadap  temuan, simpulan  dan  rekomendasi  termasuk  tindakan perbaikan yang direncanakan oleh manajemen entitas yang  diperiksa.  Dengan  demikian,  bisa  dicermati bahwa  sebelum  menjadi  suatu  LHP  (Laporan  Hasil Pemeriksaan) pada dasarnya pihak pemerintah/daerah telah  menerima  dan  mengetahui  isi  dari  temuan pemeriksaan yang dituangkan di dalam Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP), sebelum menjadi suatu LHP.

## Skeptisisme
Skeptisisme dalam bahasa Inggris disebut skepticism dan dalam  bahasa Yunani disebut skepsis . Skeptisisme  adalah  paham  yang  memandang  sesuatu selalu tidak pasti, meragukan, mencurigakan (http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-arti- skeptisisme).
Menurut  DMCA.Com,  skeptisisme  ialah  suatu paham  bahwa  kita  tidak  dapat  mencapai  kebenaran. Paham ini bisa bersifat deskriptif. De facto: kita tidak dapat mencapai kebenaran karena kondisi tertentu atau preskriptis: seharusnya kita mendekati sesuatu dengan sikap skeptis karena kondisi tertentu. Ini adalah suatu paham  bahwa  kita  tidak  dapat  mengetahui  realitas. Skeptisisme  dapat  melebar  dari  ketidakpercayaan komplit  serta  total  akan  segala  sesuatu  ke  keraguan tentatif akan proses pencapaian kepastian.
Dalam  penelitian  ini  definisi  operasional  dari skeptisisme  ialah  ketidakpercayaan  Ahok  terhadap opini BPK RI dalam LHP Laporan Keuangan Pemda
DKI  Jakarta,  khususnya  terhadap  item  pembelian lahan RSU-Sumber Waras di Jakarta.
Menurut  W.J.S.  Poerwadarminta  dalam  Kamus Umum  Bahasa  Indonesia,  kata  “sahih”  diartikan sebagai:  sah;  benar;  sempurna;  tiada  cela  (dusta, palsu);  sesuai  dengan  hukum  (peraturan),  sedangkan “kesahihan” diartikan sebagai: kebenaran; kesempurnaan.
Kesahinan  opini  audit  atas  laporan  keuangan auditee menurut Hadi Purnomo (Mantan Ketua BPK RI),  diartikan  sebagai  “kewajaran  opini”.  Menurut Hadi  kewajaran  opini  auditor  didasarkan  pada  pos laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  laporan akuntansi umum  yang  berlaku di Indonesia. Laporan ini  harus  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang berterima,  kinerja  entitas,  ekonomis,  efisien  dan konstruktif (Antara News, 19 Juli 2012).
Maknanya  adalah  bahwa  setiap  opini  BPK (auditor),  didasarkan  pada  bagaimana  laporan keuangan  itu  disusun.  Jadi  apapun  opini  yang diberikan oleh BPK (auditor), dapat  dipandang sahih setelah  diketahui/diperiksa  bahwa  laporan  keuangan telah  atau  tidak  disusun  sesuai  dengan  prinsip akuntansi yang berterima secara umum di Indonesia.
Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  (SPKN) adalah  patokan  untuk  melakukan  pemeriksaan pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara, yang diatur dalam Peraturan BPK RI Nomor 01/2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

## Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Apa  yang  dimaksud  dengan  Laporan  Hasil Pemeriksaan  BPK  RI?  Menurut Pasal  1  butir-14  UU No. 15 tahun 2006 yang menyatakan:
“ Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas,  dan  keandalan  data/informasi  mengenai pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara yang  dilakukan  secara  independen,  objektif,  dan profesional  berdasarkan  Standar  Pemeriksaan  yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK .”
Dari  rumusan  pasal  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa secara letterlijk dalam undang-undang, tegas menyatakan  bahwa  Hasil  Pemeriksaan  (HP)  yang dituangkan  dalam  LHP  adalah  suatu  keputusan  BPK berupa  penetapan  ( beschikking ),  bukanlah  suatu pengaturan ( regelling ). Hal ini dikarenakan keputusan BPK-RI  yang  dituangkan  dalam  LHP,  bukanlah berupa suatu keputusan yang sifatnya untuk mengatur pelaksanaan  tugas  pemeriksaan  BPK  RI,  melainkan
berisi  suatu  penetapan  yang  menimbulkan  hak  atau kewajiban atas diri seseorang dan atau instansi tertentu yang harus diperoleh dan atau dilaksanakan oleh pihak yang disebutkan di dalam LHP tersebut. Dikarenakan sifatnya yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada pihak  lain,  maka  dalam  hal  ini  sangat  dimungkinkan dapat terjadinya  perbenturan  kepentingan  antara  satu pihak  dengan  pihak  lainnya.  Oleh  karena  itu, perbenturan kepentingan dapat pula terjadi antara LHP yang dibuat oleh BPK dengan pihak entitas ( auditee ) yang notabene adalah pihak yang diperiksa oleh BPK. Dalam  hal  demikian,  jika  terjadi  ketidakpuasan terhadap hasil kinerja BPK yang dimuat di dalam LHP BPK,  maka  BPK  RI  dapat  dipertanggungjawabkan ( toerekenbaar ) terhadap kinerjanya, dan pihak entitas dapat mengajukan berbagai upaya hukum.
Pada  2009,  tercatat  sudah  2  (dua)  kali  hasil pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia  (BPK  RI)  digugat  ke  pengadilan  oleh auditee (pemerintah  daerah).  Jalur  hukum  yang digunakan adalah menyelesaikannya melalui mekanisme  pengadilan  perdata dengan  menggugat Kepala  Perwakilan  BPK  RI  di  daerah  yang bersangkutan karena diduga telah melakukan perbuatan  melawan  hukum  dengan  mencemarkan nama  baik  dari  pemerintah  daerah  bersangkutan. Landasan utama untuk mengetahui status LHP sebagai objek hukum dapat dilihat pada Pasal 1 butir  -14 UU No. 15 tahun 2006 tersebut.

## Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen
Tujuan  audit  atas  laporan  keuangan  oleh  auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat  tentang  kewajaran,  dalam  semua  hal  yang material,  posisi  keuangan,  hasil  usaha,  perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang  berlaku  umum  di  Indonesia.  Laporan  auditor merupakan  sarana  bagi  auditor  untuk  menyatakan pendapatnya,  atau  apabila  keadaan  mengharuskan, untuk  menyatakan  tidak  memberikan  pendapat.  Baik dalam  hal  auditor  menyatakan  pendapat  maupun menyatakan  tidak  memberikan  pendapat,  ia  harus menyatakan  apakah  auditnya  telah  dilaksanakan berdasarkan  standar auditing yang  ditetapkan  Ikatan Akuntan Indonesia. Standar auditing yang ditetapkan Ikatan  Akuntan  Indonesia  mengharuskan  auditor menyatakan  apakah,  menurut  pendapatnya,  laporan keuangan  disajikan  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi yang  berlaku  umum  di  Indonesia  dan  jika  ada, menunjukkan  adanya  ketidakkonsistenan  penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan
periode  berjalan  dibandingkan  dengan  penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya (Web IAI, 2016).
Perbedaan  Tanggung  Jawab  Auditor  Independen dengan Tanggung Jawab Manajemen
Auditor  bertanggung  jawab  untuk  merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah  saji  material,  baik  yang  disebabkan  oleh kekeliruan  atau  kecurangan.  Oleh  karena  sifat  bukti audit  dan  karakteristik  kecurangan,  auditor  dapat memperoleh  keyakinan  memadai,  namun  bukan mutlak, bahwa salah saji  material terdeteksi. Auditor tidak  bertangung  jawab  untuk  merencanakan  dan melaksanakan  audit  guna  memperoleh  keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan  atau  kecurangan,  yang  tidak  material terhadap laporan keuangan.
Laporan  keuangan  merupakan  tanggung  jawab manajemen.  Tanggung  jawab  auditor  adalah  untuk menyatakan  pendapat  atas  laporan  keuangan. Manajemen  bertanggung  jawab  untuk  menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat dan untuk membangun dan  memelihara  pengendalian  intern  yang  akan,  di antaranya,  mencatat,  mengolah,  meringkas,  dan melaporkan transaksi (termasuk peristiwa dan kondisi) yang konsisten yang kemudian mencantumkan dalam laporan keuangan. Transaksi entitas dan aktiva, utang, dan  ekuitas  yang  terkait  adalah  berada  dalam pengetahuan dan pengendalian  langsung  manajemen. Pengetahuan auditor tentang masalah dan pengendalian  intern  tersebut  terbatas  pada  yang diperolehnya melalui audit. Oleh karena itu, penyajian secara  wajar  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang berlaku  umum  di  Indonesia  merupakan  bagian  yang tersirat dan terpadu dalam tanggung jawab manajemen.  Auditor  independen  dapat  memberikan saran  tentang  bentuk  dan  isi  laporan  keuangan  atau membuat draft laporan  keuangan,  seluruhnya  atau sebagian,  berdasarkan  informasi  dari  manajemen dalam  pelaksanaan  audit.  Namun,  tanggung  jawab auditor  atas  laporan  keuangan  audit  terbatas  pada pernyataan  pendapatnya  atas  laporan  keuangan tersebut.

## Metode Penelitian
Uraian  secara  rinci  mengenai  metode  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

## Parameter Pengukuran dan Pengamatan
Parameter  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini ialah, Skala Perbandingan Non Numerik, yaitu; (A) = Salah;  (B)  =  Benar.  Peubah  ( variable )  yang  akan diamati  atau  diukur  dalam  penelitian  ini  ialah:  (1) Bantahan  Ahok  atas Opini BPK. (2) Opini  BPK  atas Laporan  Keuangan  Pemerintahan  DKI  Jakarta.  (3). Standar Pemeriksaan Akuntan (SPKN).

## Model Penelitian
Model  (jenis)  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ialah  model  penelitian  dokumentasi- komparatif. Penelitian dokumentasi  menurut Sakaran (2000)  ialah  penelitian  yang  berkenaan  dengan  data sekunder, yaitu data yang telah tersedia dalam bahan- bahan tertulis, seperti; surat-surat, gambar, video, dan lain-lain di lokasi penelitian.
Penerapannya  dalam  penelitian  ini  yaitu;  data dokumentasi  yang  digunakan  ialah  pernyataan- pernyataan  Ahok  dan  opini  BPK  RI  yang  tersedia  di kedua institusi baik langsung maupun yang tersedia di internet  khususnya  yang  diunggah  oleh  situs kompas.com. Penelitian komparatif menurut Sugiono (2003)  ialah  memperbandingkan  dua  variabel  yang berbeda  pada  satu  tolok  ukur/kriteria/standar. Penerapannya dalam penelitian ini yaitu memperbandingkan  Bantahan  Ahok  atas  Opini  BPK dengan  Opini  BPK  atas  Laporan  Keuangan Pemerintahan DKI Jakarta terhadap Standar Pemeriksaan Akuntan (SPKN). Metode analisis yang digunakan  untuk  mengolah  data  ialah  analisis deskriptif-eksplanasi.  Metode  penelitian  deskriptif- eksplansi menurut Wardianta (2006), ialah penelitian yang  menjelaskan  makna  dari  hasil-hasil  penelitian yang telah dilakukan dalam  bentuk redaksi, sehingga menjadi informasi yang bermanfaat. Dalam penelitian ini  akan  diterapkan  dengan  menjelaskan  hasil penelitian  sehingga  dapat  dimengerti  oleh  para pembaca.

## Rancangan Penelitian
Penelitian  ini  dirancang  berdasarkan  metode penelitian  komparatif-kualitatif  dengan  deskriptif analitik-eksplanasi. Penelitian ini memperbandingkan dua  peubah  yaitu  dua  opini  terhadap  satu  obyek penelitian.  Dua  pemboleh  ubah  tersebut  ialah  dua opini  yang  berbeda  atas  laporan  keuangan.  Hasilnya dijelaskan  secara  deskriptif-eksplanatif  berdasarkan SPKN sehingga dapat dipahami maknanya.
Bantahan  Ahok  atas  Opini  BPK  disimbolkan dengan  X 1. Opini  BPK  atas  Laporan  Keuangan Pemerintahan  DKI  Jakarta  disimbolkan  dengan  X 2 . Standar  Pemeriksaan  Akuntan  (SPKN)  disimbolkan dengan Y.

## Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ialah  teknik  dokumentasi.  Menurut Tatang (2000), teknik dokumentasi adalah mengumpulkan data sekunder yang tersedia di lokasi penelitian.  Data  tersebut  berupa;  surat-surat,  bagan struktur organisasi, grafik-grafik, data statistik, arsip- arsip,  dll.  Sedangkan  analisis  data  yang  digunakan ialah  analitik  deskriptif  eksplanatif,  yaitu  dengan menggunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi-deduksi, analogi, komparasi, dan yang sejenisnya  (Tatang,  2000).  Dalam  penelitian  ini  data dikumpulkan  berdasarkan  partisipasi  informan  yang kapabel  seperti;  pakar  hukum,  mantan  ketua  BPK, Advocat  yang  pernah  menangani  masalah  itu,  dan pakar-pakar  lainnya.  Penafsiran  didasarkan  pada norma  dan  peraturan  yang  terdapat  dalam  SPKN sehingga sampai pada penarikan kesimpulan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## Pengakuan BPK RI atas Dugaan Kerugian Negara
Menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Azis, Pemerintah DKI Jakarta, diduga telah  merugikan  keuangan  negara  atas  pembelian tanah milik RSU-Sumber Waras di Jakarta, ± sebesar Rp191.000.000.000,-  Data  perhitungan  di  bawah  ini didasarkan  pada  data  yang  tersedia  di  RS  Sumber Waras.  Menurut  informasi  dari  RS  Sumber  Waras, pada  14  November  2013,  Yayasan  Sumber  Waras melakukan  ikatan  jual  beli dengan PT Ciputra Karya Utama.  Pada  tahun  tersebut,  Nilai  Jual  Obyek  Pajak (NJOP)  sebesar  Rp12,195  juta  per  meter  persegi. Sumber  Waras  menjual  lahan  tersebut  seharga Rp15,500 juta per meter persegi atau lebih tinggi dari NJOP  pada  saat  itu.  Jika  harga  yang  ditawarkan Sumber  Waras  dikali  luas  lahan  yang  dibeli  seluas 36.441  meter  persegi,  maka  pembayaran  tersebut sebesar Rp564 miliar.
Selanjutnya,  pada  tanggal  7  Desember  2014, Pemprov  DKI  melakukan  ikatan  kontrak  untuk
pembelian sebagian  lahan RS Sumber Waras dengan luas lahan 36.441 meter per segi. Pada tahun tersebut, NJOP  sebesar  Rp20,755  juta  per  meter  persegi. Sumber  Waras  mengatakan,  pihaknya  menjual  lahan tersebut  setara  dengan  NJOP  tahun  2014.  Maka  jika diakumulasikan,  NJOP  sebesar  Rp20,755  juta  dikali luas  lahan,  yakni  36.441  meter,  maka  didapatkan penjumlahan  sebesar  Rp755  miliar.  Uang  tersebut ditransfer  oleh  Pemprov  DKI  Jakarta  pada  31 Desember  2014.  Dari  hasil  audit  BPK,  ada  kerugian negara  sebesar  Rp191  miliar,  yaitu  sebesar  selisih antara: Rp755 miliar-Rp564 miliar, dengan perincian sbb:
(1) Harga  Jual  yang  ditawarkan  Yayasan  Sumber
Waras pada tahun 2013,
adalah:
Rp15.500.000,00/m ( NJOP-Nyasaat itu Rp12.195.000,00/m ) X 36.441m = Rp 564.435.500.000,00
(2) Harga  Jual  yang  ditawarkan  Yayasan  Sumber Waras pada tahun 2014, adalah: Rp 20.755.000,00/m  ( NJOP-Nya  saat  itu  hanya  Rp 20.755.000,00/m )
X 36.441m
= Rp 756.332.955.000,00
Kerugian Negara Menurut BPK RI (1-2) = Rp191.897455.000,00
Mengacu pada hitungan tersebut, indikasi kerugian yang  dimaksud  oleh  BPK  berasal  dari  selisih  jumlah pembayaran  pada  tahun  2014  oleh  Pemprov  DKI- Jakarta, yakni sebesar Rp756.332.955.000,00, dengan harga  yang pernah ditawarkan oleh Yayasan  Sumber Waras  ke  Ciputra  sebesar  Rp564.435.500.000,00. Selisih  harganya  sesuai  dengan  indikasi  kerugian negara  yang  ditemukan  BPK,  yakni  sebesar Rp191.897455.000,00.
Ketua  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  Harry Azhar Aziz mengungkapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp191  Miliar  terkait  pembelian  lahan  Rumah  Sakit Sumber Waras. Kerugian tersebut adalah Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI),  atas  pembelian  sebagian  lahan  milik  Yayasan Kesehatan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta (KOMPAS.com, 19 April 2016).
Pengembalian itu merupakan amanat Pasal 23E ayat 3  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  menyatakan bahwa  hasil  pemeriksaan  harus  ditindaklanjuti  oleh lembaga  perwakilan  dan  atau  badan  sesuai  dengan undang-undang. Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  tetap  harus menindak  lanjuti  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta Tahun  2014  yang  telah  diterbitkan  oleh  BPK (KOMPAS.com, 21 Juni 2016).
Pemerintah  DKI-Jakarta,  harus  mengembalikan kerugian tersebut paling lambat 60 hari setelah laporan diterbitkan, sesuai dengan undang-undang. Sanksinya bisa  dipenjara  1  tahun  6  bulan,  jika  sudah  lewat  60 hari.  Namun  demikian,  yang  menentukan  siapa  yang bertanggung  jawab  dan  menanggung  vonis  penjara ditentukan oleh penegak hukum. BPK adalah lembaga yang  menegakkan  Hukum  Administrasi  Keuangan, bukan  penegak  Hukum  Pidana.  Menurut  Harry,  jika hasil  audit  BPK  tidak  ditindaklanjuti,  maka  ada pelanggaran  konstitusi.  Ketua  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK),  Harry  Azhar  Azis  mengatakan, pihaknya  tidak  akan  kembali  melakukan  audit terhadap  pembelian  sebagian  lahan  Rumah  Sakit Sumber  Waras,  karena  audit  yang  telah  dilakukan BPK  sudah  final  (KOMPAS.com - Selasa,  21  Juni 2016/ 10:27 WIB).
Gambar 1 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis Usai Menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan,
Senin (12/10/2015). Sumber: Kompas.com

## Pengakuan KPK RI atas Dugaan Kerugian Negara
Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan tidak ada kerugian negara dari pembelian lahan  di  RS  Sumber  Waras,  sebagaimana  yang  hasil audit  investigasi  BPK,  yang  menyatakan  bahwa  ada kerugian negara sebesar Rp191 miliar, pada transaksi tersebut.
Dalam  rapat  dengar  pendapat  antara  KPK  dengan Komisi  III  DPR,  pada  Selasa  (14/6  /2016),  Ketua KPK,  Agus  Rahardjo  mengatakan  tidak  ditemukan kerugian  negara  pada  transkasi  pembelian  lahan  dari RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI.
Dengan  sikap  tegas  pimpinan  KPK  mengatakan penyidik  KPK tidak  menemukan perbuatan  melawan
hukum  pada  transaksi  tersebut.  Ketua  KPK juga menyampaikan,  bahwa  meskipun  nantinya  KPK menemukan  adanya  pelanggaran  administratif,  hal tersebut  tidak  serta  merta  pelanggaran  itu  menjurus pada tindak  pidana (KOMPAS.com -  Selasa, 21 Juni 2016/10:27 WIB).
Gambar 2 Ketua BPK Harry Azhar Azis dan Ketua KPK Agus Rahardjo Melakukan Kesepakatan Kepada KPK, Senin (20/6/2016). Sumber: Kompas.com

## Tanggapan  Gubernur  DKI  Jakarta  terhadap  LHP BPK RI
Gubernur  DKI  Jakarta  mengatakan  dana  tersebut tidak bisa dikembalikan karena menurutnya, itu bukan kerugian  negara  dan  dan  tidak  ada  kerugian  dalam transaksi tersebut. Selanjutnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, bahwa pembelian  lahan  itu  telah  sesuai  prosedur  dan menguntungkan  Pemprov  DKI.  Sedangkan  Hasil Audit  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  menyebut ada  indikasi  kerugian  negara  sebesar  Rp191  miliar (KOMPAS.com, 21 Juni 2016).

## Gubernur DKI Jakarta Skeptis terhadap LHP BPK RI.
Skeptis tidak hanya  sebatas  meragukan kesahihan, tetapi  lebih  kepada  tidak  percaya  kepada  LHP  BPK, khususnya  terhadap  item  pembelian  lahan  RSU- Sumber Waras di Jakarta. Tanggapan  ini  bersesuaian dengan  definisi  operasional  skeptisisme  dalam penelitian  ini  yaitu  ketidakpercayaan  Ahok  terhadap opini  BPK  RI  atas  LHP  Laporan  Keuangan  Pemda DKI  Jakarta,  khususnya  terhadap  item  pembelian lahan RSU-Sumber Waras di Jakarta (KOMPAS. com, 19 April 2016).
Gambar 3 Gubernur DKI Jakarta – Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)
Gambar 4 Lokasi Lahan Yayasan Sumber Waras yang Dibeli Pemprov DKI-Jakarta. Sumber: Kompas.com

## Kronologis Pembelian Lahan RS Sumber Waras
Kronologis  pembelian  sebagian  lahan  RS  Sumber Waras oleh Pemprov DKI:
1. Pada 14 November 2013, PT Ciputra Karya Utama melakukan ikatan jual beli lahan dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Saat itu, nilai jual objek pajak (NJOP) sebesar Rp12,195 juta.
2. Yayasan Kesehatan Sumber Waras menjual lahan seluas  36.441  meter  persegi  di  atas  NJOP  yakni sebesar  Rp15,500  juta  meter  persegi  atau  setara dengan  Rp564  miliar.  Ciputra  menyetujui  harga tersebut dan membayar Rp50 miliar sebagai down payment . Namun hingga 3 Maret 2014, Ciputra tak juga  bisa  memenuhi  syarat  kontrak  yakni membangun kawasan apartemen yang direncanakannya.
3. Sekitar  Mei  2014,  tersiar  kabar  Pemprov  DKI berencana membeli sebagian lahan Sumber Waras. Direktur  Utama  RS  Sumber  Waras  Abraham Tedjanegara  segera  menemui  Gubernur  DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk membicarakan rencana pembelian lahan tersebut.
4. Setelah  disepakati  bersama,  pada  17  Desember 2014,  terjadi  penandatangan  kontrak  antara Pemprov DKI dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras.  NJOP  lahan  tersebut  pada  tahun  2014 sebesar Rp 20,755 juta.
5. Pemprov DKI membeli lahan seluas 36,441 meter persegi  dengan  harga  NJOP  tanpa  penambahan atau  setara  dengan  Rp755  miliar.  Namun, pembayaran  tidak  segera  dilakukan  karena terkendala proses administratif.
6. Baru  pada  31  Desember  2014,  Pemprov  DKI melakukan  transaksi  pembayaran  melalui  Bank DKI sekitar pukul 19.00. Pihak RS Sumber Waras mengatakan  tidak  ada  pemberitahuan  oleh Pemprov DKI terkait transfer yang dilakukan.
7. Pembayaraan  diketahui  sudah  lunas  ketika  pihak RS Sumber Waras memeriksa jumlah saldo pada 5 Januari 2015.
8. Pemprov DKI Jakarta melunasi pembayaran lahan Sumber  Waras  karena pada  9  Desember  2014, secara resmi terjadi pembatalan kontrak antara RS Sumber  Waras  dengan  Ciputra.  Kontrak  itu  batal karena  Ciputra  tidak  bisa  memenuhi  persyaratan yang ada. Pada tanggal tersebut juga dikembalikan DP  sebesar  Rp50  miliar  yang  sebelumnya diberikan oleh Ciputra.
9. Dalam  perjanjian  tersebut,  RS  Sumber  Waras harus  mengosongkan  lahan  seluas  36.441  meter yang  sudah  dibeli  Pemprov  DKI.  RS  Sumber Waras  harus  mengosongkan  lahan  dua  tahun setelah  pembayaran  diterima  atau  pada  31 Desember 2017.
10. Lahan  seluas  36.441  meter  persegi,  sebelumnya digunakan  oleh  RS  Sumber  Waras  sebagai poliklinik, ruang perawatan, klinik spesialis, ICU, ICCU,  Apotek,  Akademi  Keperawatan,  dan Asrama.

## Polemik Dalam Pembelian Lahan Sumber Waras
Adapun  beberapa  poin  yang  menjadi  perdebatan dari pembelian lahan tersebut:
1. Transaksi  Pembelian  Dinilai  Tidak  Melewati Proses Pengadaan yang Memadai.
Hasil  Audit  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) menyatakan  pembelian  sebagian  lahan  Rumah  Sakit Sumber  Waras  yang  dilakukan  Pemprov  DKI  “tidak melewati proses pengadaan yang memadai”.
Menanggapi  hal  itu,  pihak  RS Sumber  Waras akhirnya memberikan penjelasan pada Sabtu (16/4/2016) lalu. Direktur Utama RS  Sumber Waras, Abraham  Tedjanegara,  mengatakan,  proses  jual  beli,
mulai  dilakukan  pada  pertengahan  Mei  2014.  Ketika itu,  pihak  RS  Sumber  Waras  mendengar  bahwa Gubernur  DKI  Jakarta  Basuki  Tjahaja  Purnama (Ahok)  diberitakan  telah  membeli  lahan  RS  Sumber Waras,  senilai  Rp1,7  Triliun.  Padahal,  menurut Abraham,  pihak  RS  Sumber  Waras  tidak  pernah menawarkan  lahan  mereka  kepada  Pemprov  DKI. Sebab,  sejak  November  2013,  RS  Sumber  Waras tengah  melakukan  pengikatan  jual  beli  dengan  PT Ciputra Karya Utama (CKU). Namun, proses jual beli itu  batal  karena  PT  CKU,  tidak  dapat  memenuhi perjanjian pengadaan wisma dalam waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian. Selain itu, proses jual beli  juga  batal  karena  Pemprov  DKI  tidak mengizinkan  pembangunan  wisma  susun  tersebut, karena sampai saat ini DKI masih kekurangan rumah sakit  (KOMPAS.com  - Senin,  18  April  2016/06:37 WIB ).
2. Transaksi Tunai Pembelian Lahan Tak Lazim. Kepala  Biro Humas dan  Kerja Sama Internasional
BPK Yudi Ramdan dan Ketua BPK RI Harry Azhar; mengangap  Transaksi  Tunai  Pembelian  Lahan merupakan Transaksi Tak Lazim karena;
a. Transaksi pembelian sebagian lahan itu Menggunakan  Cek  Tunai  sebesar  Rp755,69 miliar.  “Sistem  pembayaran  melalui  cek  tunai ini”, kata Harry, sama seperti pembayaran uang tunai.  Cek  tunai  itu  kemudian  ditransfer  ke rekening  pihak  ketiga  melalui  rekening  Bank DKI,  dalam  hal  ini  ke  rekening  Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW). Harry Azhar mengatakan,  "Namanya  cek,  ini  kertas  bisa dibawa-bawa,  apa  itu  lazim?  Kenapa  tidak ditransfer  saja?"  kata  Harry  saat  menghadiri diskusi  di  Jakarta,  Sabtu  (16/4/2016).  Tentu maksud Ketua BPK itu, mengapa harus dicairkan uangnya  dulu  dengan  menggunakan  cek,  baru kemudian disetor ke rekening Yayasan Kesehatan  Sumber  Waras  (YKSW),  mengapa tidak  langsung  saja  melalui  transaksi  transfer. Temuan  itulah  yang  akhirnya  masuk  laporan audit investigasi.
Menanggapi  hal  itu,  Ahok  meminta  wartawan mengonfirmasi  perihal  itu  kepada  Dinas Kesehatan  DKI  Jakarta,  yang  melakukan transaksi pembayaran.
Direktur  Utama  RS  Sumber  Waras  Abraham Tedjanegara  mengatakan;  “pembayaran  kami terima di Bank DKI di rekening kami. Rekening kami di Bank DKI sudah lama ada, bukan gara-
gara  kami  jual  ini  (baru  buka),  enggak,"  ujar Abraham.  Pembayaran  pembelian  lahan  itu dilakukan melalui sistem transfer. Pemprov DKI
Jakarta  mentransfer  uang  tersebut  ke  rekening RS Sumber Waras di Bank DKI (KOMPAS.com Senin, 18 April 2016/09:44 WIB)
b. Anggarannya  diambil  dari  Uang  Persediaan (UP).
c. Waktu  transaksi  pembayaran  dilakukan  pada pukul 19:49, pada tanggal 31 Desember 2014.
d. Pembelian  lahan  RS  Sumber  Waras  terkesan dipaksakan. Sebab, sudah lewat batas tutup buku anggaran pada 25 Desember 2014, dan dilakukan sebelum tutup tahun.
Keempat  peristiwa  ini  yang  menjadi  awal kecurigaan dalam transaksi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras itu.

## Realita Kerja BPK dari Persepsi SPKN
Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  (SPKN) adalah  patokan  untuk  melakukan  pemeriksaan pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara, yang diatur dalam Peraturan BPK RI Nomor 01/2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia (BPK RI) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,  termasuk  keuangan  Pemerintah  DKI-Jakarta, sebagai  mana  diatur  dalam  pasal  6  (1)  UU  No.  15 tahun 2006).
BPK  RI  dalam  melaksanakan  tugas  pemeriksaan terhadap  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan negara  bersifat  bebas  dan  mandiri  (independen) sebagai  mana diatur dalam Pasal 2 UU No.  15 tahun 2006.  Pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  BPK  RI mencakup  pemeriksaan  keuangan,  pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu/PDTT sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (3) UU N0. 15 tahun 2006.
Semua pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan pada standar pemeriksaan sebagai mana diatur dalam pasal 5 (1) UU No. 15 tahun 2004, yang berlaku sejak dikeluarkannya  Peraturan  BPK  No.  1  tahun  2007 tentang  Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara (SPKN).
Sebelum mengambil suatu keputusan (hasil akhir), BPK RI terlebih dahulu  melakukan pembahasan  atas temuan  pemeriksaan  dengan  objek  yang  diperiksa sesuai  dengan  standar  pemeriksaan  keuangan  negara Pasal 6 (5) UU No. 15 tahun 2006.
Berdasarkan  SPKN,  pemeriksa  harus  meminta tanggapan/pendapat  secara  tertulis  dari  pejabat  yang bertanggung  jawab  terhadap  temuan,  simpulan  dan rekomendasi  termasuk  tindakan  perbaikan  yang direncanakan oleh manajemen entitas yang diperiksa.
Dengan  demikian,  bisa  dicermati  bahwa  sebelum menjadi  suatu  LHP  (Laporan  Hasil  Pemeriksaan), pada dasarnya pihak pemerintah/daerah telah menerima dan mengetahui isi dari temuan pemeriksaan yang dituangkan di dalam Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP), sebelum menjadi suatu LHP.

## Kesahihan Laporan Hasil Pemeriksaan
Kesahihan  opini  audit  atas  laporan  keuangan auditee menurut Hadi Purnomo (Mantan Ketua BPK RI.),  diartikan  sebagai  “kewajaran  opini”.  Menurut Hadi  kewajaran  opini  auditor  didasarkan  pada  pos laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  laporan akuntansi umum  yang  berlaku di Indonesia. Laporan ini  harus  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang berterima,  kinerja,  entitas,  ekonomis,  efisien  dan konstruktif" (Antara News, 19 Juli 2012).
Maknanya  adalah  bahwa  setiap  opini  BPK (Auditor),  didasarkan  pada  bagaimana  laporan keuangan  itu  disusun.  Jadi  apapun  opini  yang diberikan oleh BPK (Auditor), dapat dipandang sahih setelah  diketahui/diperiksa  bahwa  laporan  keuangan telah  atau  tidak  disusun  sesuai  dengan  prinsip akuntansi yang berterima secara umum di Indonesia.
Lazimnya ada empat jenis opini yang salah satunya dapat diberikan oleh auditor:
1. Wajar  Tanpa  Pengecualian  ( Unqualified  of Opinion ).  Pendapat  ini  menunjukan  bahwa  si auditor setuju dengan laporan keuangan yang telah disusun.  Auditor  memandang  positif,  bersih  dan baik kepada laporan keuangan yang telah disusun.
2. Wajar  Dengan  Pengecualian  ( Qualified  of Opinion ). Pendapat ini dapat diberikan jika auditor tidak  setuju  dengan  penerapan  dari  beberapa prinsip  akuntansi  dalam  periode  berjalan.  Atau terdapat  suatu  angka  yang  diragukan  yang jumlahnya cukup material.
3. Penolakan  Pemberian  Pendapat  ( Disclaimer  of Opinion ). Pendapat ini dapat diberikan jika auditor sangat  dibatasi dalam  melakukan  kegiatan pemeriksaan,  atau  ada  satu  atau  beberapa  item yang tidak boleh diaudit, sehingga pendapat tidak dapat diberikan.
4. Pendapat  tidak  setuju  ( Adverse  of  Opinion ). Pendapat  ini  dapat  diberikan  jika  auditor, berkeyakinan bahwa laporan keuangan yang telah
dibuat,  menyesatkan.  Atau  dalam  penyusunannya tidak  menerapkan  prinsip-prinsip  akuntansi  yang sudah berlaku umum dengan tepat.

## Kerahasiaan Laporan Hasil Audit Investigasi BPK
Harry Azhar Azis menegaskan bahwa berdasarkan undang-undang, BPK tidak bisa membuka hasil audit itu kepada umum, karena hasil audit tersebut bersifat Pro-Justitia, dilindungi oleh Undang-Undang Kebebasan  Informasi  (UUKI),  dan  hanya  aparat penegak  hukum  yang  bisa  membukanya  (termasuk KPK) atas perintah pengadilan.
Penegasan  ini,  telah  menjawab  desakan  dari sejumlah anggota Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta (AGSJ)  yang  dimotori  Ratna  Sarumpaet,  agar  BPK membuka  hasil audit  investigatif kepada  masyarakat, agar terlihat jelas pelanggaran hukum dari pembelian lahan  yang  dilakukan  Pemprov  DKI-Jakarta  kepada RS  Sumber  Waras,  itu  (KOMPAS.com - Selasa,  21 Juni 2016/10:27 WIB).

## Pembahasan
Analisis  yang  digunakan  dalam  membahas  atas hasil  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif-analitik eksplanasi.

## Pembahasan atas Opini BPK
Laporan  Hasil  Pemeriksaan  BPK  RI  memberikan Opini “Wajar dengan Pengecualian atau Qualified  of Opinion ” ke atas Laporan Keuangan Pemerintah DKI
Jakarta.  Opini  tersebut  diberikan  karena  terindikasi adanya kerugian negara ± sebesar Rp191.897455.000,00 terkait dengan pembelian tanah milik  RSU-Sumber  Waras  oleh  Pemerintah  DKI Jakarta.

## Pendapat Peneliti tentang Opini BPK
Jika  didasarkan  pada  hukum  perjanjian  yang berlaku  di  Negara  Republik  Indonesia,  maka  hal tersebut  tidak  dapat  dipandang  sebagai  kerugian negara.  Hukum  perjanjian  di  Negara  Republik Indonesia  menganut  sistem  terbuka,  yaitu  perjanjian yang  mengandung  azas  kebebasan  dalam  membuat perjanjian.  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUHPa),  pasal  1338  ayat  (1),  dikatakan: “Semua  Perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang” . Dengan  menekankan pada perkataan  “semua”  maka  pasal  tersebut  berisi  suatu
pernyataan  kepada  masyarakat,  bahwa  semua masyarakat Indonesia diperbolehkan membuat perjanjian  yang  berupa  dan  berisi  apa  saja  dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.
Transaksi  jual  beli  tanah  antara  Yayasan  Sumber Waras (sebagai penjual) dengan Pemprov DKI-Jakarta (sebagai  pembeli),  adalah  murni  perikatan  hukum  di antara kedua belah pihak saja, dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan PT Ciputra Karya Utama.
Hukum  perjanjian  yang  berlaku  di  Indonesia mengandung  azas  kebebasan,  bukan  pemaksaan. Terkait  dengan  transaksi  jual  beli  tanah  antara Yayasan  Sumber  Waras  (sebagai  penjual)  dengan Pemprov DKI-Jakarta (sebagai pembeli), kedua belah pihak,  bebas  dalam  menentukan  harga,  boleh berdasarkan  Nilai  NJOP  2013,  boleh  di  atas  Nilai NJOP  2014,  dan  boleh  berapa  pun  harganya,  selama harga tersebut adalah kesepakatan kedua belah pihak.
Gambar 5 Juru Bicara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Yudi Ramdan dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, seusai pemeriksaan pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras, di Gedung BPK, Senin (23/11/2015). Sumber: Kompas.com
Kerugian  negara  menurut  BPK  RI  sebesar Rp191.897455.000,00 dalam transaksi tersebut tidaklah  benar  karena  tidak  ada  uang  negara  yang dicuri atau dikorupsi. Dari sudut pandang akuntabilitas akuntansi, uang Pemprov DKI-Jakarta yang dikeluarkan  oleh  Gubernur  DKI  Jakarta-Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), hanya berubah wujud saja, yaitu  dari  uang  sejumlah  Rp756.332.955.000,00 menjadi  tanah  seluas  36.441m  dan  bahkan  dapat membawa keuntungan bagi negara untuk tahun 2015, jika persentase kenaikan NJOP pertahun sama sebesar kenaikan  persentase  kenaikan  NJOP  dari  tahun  2013 ke 2014 sebesar 41,24%. Artinya,  jika tanah tersebut dijual  kembali  pada  tahun  2015  oleh  Pemprov  DKI- Jakarta,  maka  harga  jualnya  dapat  mencapai  = 36.441m (41,24% x Rp20.755.000,00/m) + Rp20.755.000,00/m  =  36.441m  x  (Rp8.599.362,00  + Rp20.755.000,00) = Rp1.069.702.305.642,00. Belum lagi jika dijual pada tahun 2016 atau 2017. Tentu harga
jualnya sangat fantastis. Jadi peneliti tidak setuju jika dikatakan  bahwa  negara  mengalami  kerugian  dalam transaksi jual beli tanah tersebut.
Pembahasan  Pengakuan  KPK  RI  Atas  Dugaan Kerugian Negara
Dalam  rapat  dengar  pendapat  antara  KPK  dengan Komisi III DPR, pada Selasa (14/6/2016), Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan tidak ditemukan kerugian negara  pada  transkasi  pembelian  lahan  dari  RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI-Jakarta, sebagaimana  yang  hasil  audit  investigasi  BPK,  yang menyatakan  bahwa  ada  kerugian  negara  sebesar  Rp 191  miliar,  pada transaksi  tersebut  (KOMPAS.com - Selasa, 21 Juni 2016/10:27 WIB).
Pendapat  Peneliti  Atas  Pengakuan  KPK  RI  Atas Dugaan Kerugian Negara
Peneliti sependapat dengan KPK tidak ada kerugian negara  atas  pembelian  sebagian  lahan  RS  Sumber Waras  oleh  Pemprov  DKI-Jakarta.  Alasannya, transaksi tersebut murni transaksi jual beli berdasarkan  perikatan  perdata  di  bawah  hukum perjanjian  terbuka.  Kedua  belah  pihak  berhak  untuk bersetuju  dan  bersepakat  dalam  menentukan  harga tanah  tersebut.  Harga  yang  disepakati  tidak  boleh dikaitkan  dengan  harga  jual  yang  mungkin  pernah ditawarkan kepada pihak lain. Dan sangat tidak tepat jika  dikatakan  bahwa  selisih  harga  jual  yang  pernah ditawarkan kepada orang lain dengan harga jual yang terjadi  belakangan  adalah  merupakan  kerugian  atau keuntungan bagi negara.

## Pembahasan Atas Tanggapan Gubernur DKI-Jakarta
Gubernur  DKI  Jakarta  mengatakan  dana  tersebut tidak  bisa  dikembalikan  karena  tidak  ada  kerugian negara  dalam  transaksi  pembelian  tanah  tersebut. Selanjutnya  Gubernur  DKI  Jakarta  Basuki  Tjahaja Purnama  menyatakan,  bahwa  pembelian  lahan  itu telah  sesuai  dengan  prosedur  dan  menguntungkan Pemprov DKI (KOMPAS.com, 21 Juni 2016).
Pendapat  Peneliti  Atas  Tanggapan  Gubernur  DKI- Jakarta
Apabila tanggapan Gubernur DKI Jakarta tersebut didasarkan pasal 1338 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPa),  maka  apa  yang  Sang Gubernur  katakan  jelas  tak  terbantahkan.  Indikasi
kerugian negara yang dimaksud oleh BPK berasal dari selisih  jumlah  pembayaran  pada  tahun  2014  oleh Pemprov
DKI-Jakarta,
yakni sebesar
Rp756.332.955.000,00,  dengan  harga  yang  pernah ditawarkan  oleh  Yayasan  Sumber  Waras  ke  Ciputra sebesar  Rp564.435.500.000,00.  Selisih  harganya Rp191.897455.000,00.  Selisih  harga  ini  tidak  dapat dipandang  sebagai  kerugian  negara.  Sebab  Yayasan Sumber  Waras  mempunyai  kuasa  penuh  untuk menentukan  harga  jual  tanah  miliknya,  bahkan  tidak ada seorang pun yang dapat memaksanya jika ia tidak mau  menjualnya.  Demikian  pula  Pemprov  DKI- Jakarta, tidak siapapun yang dapat menahannya untuk membeli tanah tersebut pada harga  berapun dan atau tidak membelinya sama sekali.
Terkait  dengan  pernyataan  Sang  Gubernur  yang menyatakan,  bahwa  pembelian  lahan  tersebut  telah sesuai  dengan  prosedur,  juga  tak  terbantahkan. Kronologis  pembelian  lahan  RS  Sumber  Waras  oleh Pemprov DKI sangatlah jelas.
Namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui  apakah  pernyataannya  tersebut  memang benar  atau  tidak,  dengan  melakukan  studi  terhadap prosedur  standar  yang  harus  dijalankan  oleh  sebuah instansi  pemerintah  dalam  hal  melakukan  pembelian property untuk keperluan negara.
Selanjutnya,  terkait  dengan  pernyataan  Sang Gubernur  yang  menyatakan,  bahwa  pembelian  lahan tersebut justru menguntungkan Pemprov DKI-Jakarta, hal  tersebut  mungkin  terkait  dengan  kenaikan  nilai NJOP  tanah  setiap  tahunnya.  Pada  perhitungan sebelumnya  dikemukakan  bahwa  jika  tanah  tersebut dijual kembali pada tahun 2015, oleh Pemprov DKI- Jakarta,  maka  harga  jualnya  dapat  mencapai Rp1.069.702.305.642,00 dibandingkan  dengan  harga belinya  pada  Desember  2014,  yang  hanya  sebesar Rp756.332.955.000,00.

## Pembahasan  Atas  Kesahihan  Penyajian  Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
Sepanjang  prosedur  pemeriksaan  dilaksanakan sesuai  dengan  patokan  yang  diatur  dalam  Peraturan BPK RI. Nomor 01/2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dan melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap pengelolaan  keuangan  negara  secara  Independen, sebagaimana  diatur  dalam Pasal  2  UU  No.  15  tahun 2006, pasal 6 (1) UU No. 15 tahun 2006, Pasal 6 (3) UU N0. 15 tahun 2006, pasal 5 (1) UU No. 15 tahun 2004,  Pasal  6  (5)  UU  No.  15  tahun  2006,  maka Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah sahih.
Hal ini bersesuaian dengan pendapat Hadi Purnomo (Mantan  Ketua  BPK  RI)  yang  mengatakan;  bahwa kewajaran opini auditor didasarkan pada pos  laporan keuangan  yang  sesuai  dengan  laporan  akuntansi umum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Laporan  ini  harus sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang  berterima, kinerja,  entitas,  ekonomis,  efisien  dan  konstruktif. Maka  apapun  opini  yang diberikan  oleh  BPK (Auditor),  dapat  dipandang  sahih,  setelah  diperiksa bahwa  laporan  keuangan  telah  atau  tidak  disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima secara umum di Indonesia.
Terkait dengan adanya beberapa poin yang menjadi perdebatan  dari  pembelian  lahan  tersebut,  seperti: transaksi  pembelian  dinilai  tidak  melewati  proses pengadaan  yang  memadai; transaksi  tunai  pembelian lahan  tak  lazim  karena:  menggunakan  cek  tunai, anggaran-nya  diambil  dari  uang  persediaan  (UP), waktu pembayaran dilakukan pada pukul 19:49  pada tanggal 31 Desember 2014, pembelian lahan terkesan dipaksakan  karena  sudah  lewat  batas  tutup  buku anggaran  pada  25  Desember  2014,  hal-hal  tersebut tidak  cukup  kuat  untuk  menyatakan  bahwa  transaksi pembelian  lahan  itu  telah  mengakibatkan  kerugian bagi negara sebesar Rp191.000.000,00.
Terkait  dengan  LHP  BPK  kepada  Laporan Keuangan  Pemprov  DKI,  yang  memberikan  opini Wajar  dengan  Pengecualian/Syarat  ( Qualified  of Opinion ), pendapat ini diberikan karena auditor tidak setuju  dengan  penerapan  dari  beberapa  prinsip akuntansi dalam periode berjalan, juga karena terdapat suatu  angka  yang  diragukan,  yang  jumlahnya  cukup material. Dan itu adalah angka sebesar Rp191.000.000,00 yang menurut BPK angka tersebut merupakan kerugian negara. Akan tetapi bukan berarti LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemprov DKI tidak sahih,  sebab  apapun  opini  yang  diberikan  oleh  BPK (Auditor), dapat dipandang sahih.

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  atas  hasil  penelitian  ini, dapatlah ditarik simpulan sebagaimana berikut:
Pendapat yang sahih menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK  RI  atas  Laporan  Keuangan  Pemprov  DKI- Jakarta,  yang  diberi  Opini  “Wajar  dengan Pengecualian” adalah:
1. Opini BPK RI sahih, karena telah melakukan tugas pemeriksaan  sesuai  dengan  standar  pemeriksaan sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan BPK  RI  Nomor  01/2007  Tentang  Standar Pemeriksaan  Keuangan  Negara.  Terkait  dengan diindikasikan  ada  kerugian  negara  ±  sebesar Rp191.000.000.000,00 sehubugan dengan pembelian  lahan  milik  RSU-Sumber  Waras  oleh Pemprov  DKI-Jakarta,  kesahihanya  masih  harus dibuktikan di hadapan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan tidak ada  kerugian  negara  dari  pembelian  lahan  di  RS Sumber  Waras,  sebagaimana  yang  hasil  audit investigasi  BPK,  yang  menyatakan  bahwa  ada kerugian  negara  sebesar  Rp191  miliar,  pada transaksi tersebut.
2. Opini  Gubernur  DKI-Jakarta  mengatakan  bahwa tidak  ada  kerugian  negara  dalam  transaksi pembelian tanah tersebut dan oleh karenanya tidak dapat  dikembalikan,  dan  bahwa  pembelian  lahan itu  telah  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur, opini tersebut  tidak  dapat  dianggap  tidak  sahih  atau sahih berdasarkan  SPKN,  karena  Gubernur  DKI- Jakarta  bukanlah  auditor  yang  harus  tunduk  pada SPKN.  Akan  tetapi  Opini  Gubernur  DKI-Jakarta tersebut  dapat  dianggap  sahih  jika  dilihat  dari persepsi  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPa),  pasal  1338  ayat  (1).  Opini  Gubernur DKI-Jakarta  tersebut  bersesuaian  dengan  opini Ketua KPK, Agus Rahardjo di hadapan Komisi III DPR,  pada  Selasa  (14/6/2016),  yang  mengatakan tidak  ditemukan  kerugian  negara  pada  transkasi pembelian  lahan  dari  RS  Sumber  Waras  oleh Pemprov  DKI-Jakarta,  sebagaimana  yang  hasil audit  investigasi  BPK,  yang  menyatakan  bahwa ada  kerugian  negara  sebesar  Rp191  miliar,  pada transaksi tersebut.

## Saran
1. Berdasarkan  pembahasan  hasil  dan  simpulan  dari peneltian  ini  disarankan:  agar  BPK  memeriksa kembali  indikasi  kerugian  negara  atas  pembelian sebagian  lahan dari Yayasan Sumber Waras  yang diperkirakan  mencapai  ±  Rp191  miliar.  Sebab menurut hasil penelitian ini, tidak ada dasar secara hukum untuk menyatakan bahwa terdapat kerugian negara  dalam  transaksi  tersebut.  Transaksi  itu murni transaksi jual berdasarkan hukum perdata di bawah sistem perjanjian terbuka berdasarkan Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPa),  pasal 1338  ayat  (1).  Apalagi  hasil  penelitian  ini
diperkuat  oleh  opini  Ketua  KPK,  Agus  Rahardjo yang mengatakan bahwa tidak ditemukan kerugian negara pada transaksi tersebut.
2.   Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut,  terkait dengan pernyataan Sang Gubernur yang menyatakan,  bahwa  transaksi  pembelian  lahan tersebut telah sesuai dengan prosedur. Tujuan dari penelitian  itu  ialah  untuk  mengetahui  apakah pernyataan  tersebut  memang  sahih  atau  tidak. Penelitian  itu  diharapkan  dilakukan  dengan menggunakan metode kualitatif dengan mewawancarai  secara  mendalam  ( debt  quation ) terhadap  beberapa  partisipan,  khususnya  para pakar  yang  memahami  permasalahan  ini.  Juga perlu  dilakukan  penelitian  dokumentasi  terhadap prosedur  standar  yang  harus  dijalankan  oleh sebuah  instansi  pemerintah  dalam  hal  melakukan pembelian property untuk keperluan negara.

## References
Abdul  Halim,  (2003).  Auditing  1  Dasar-dasar  Audit  Laporan Keuangan, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, (2003). Auditing dan  Pelayanan  Verifikasi:  Pendekatan  Terpadu,  alih  bahasa oleh Tim Dejakarta, edisi kesembilan, Jakarta: Indeks.
Hendry  Simamora,  (2002).  Auditing  1,  Unit  Penerbit  dan Percetakan AMP YKPN.
Hiro  Tugiman,  (2001).  Standar  Profesional  Audit  Internal,  edisi kelima, Yogyakarta: Kanisius (anggota IKAPI).
Mulyadi, (2002). Auditing, buku 1 edisi keenam Jakarta: Salemba Empat.
Mulyadi, (2002). Auditing, buku 2, edisi keenam Jakarta: Salemba Empat.
Moch.  Nazir,  (2003).  Metodologi  Penelitian,  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Konrath, Larry F. (2002). Auditing: A Risk Analysis Approach, fifth edition, South Western.
Lexy  J.  Moleong,  (2001).  Metode  Penelitian  Kualitatif,  cetakan keempatbelas,  Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya  (anggota IKAPI).
Sakaran, U. & Bougie, R. (2009). Research Methods for Buseness: a  skill  –  building  approach,  Fifth  edition.  New  York:  John Wiley & Sons, Ltd. Publication.
Sunarto, (2003). Auditing, Panduan, Yogyakarta.