How to cite:
Puha, K., Ahmad, S., & Nurmantu, S. (2021). Analisis Kebijakan Kepengawasan Akademik: Studi Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 di Kota Ternate, Provinsi Maluku. Berkala Ilmiah Pendidikan, 1(2). https://doi.org/10.51214/bip.v1i2.83
This article licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License © 2021 Authors

## Analisis Kebijakan Kepengawasan Akademik: Studi Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
Kalsum Puha 1 , Saiful Ahmad 2 , Safri Nurmantu 3
1 Sekolah Dasar Islam Sahabat Cendikia Ternate, Indonesia
2 Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Ternate, Indonesia
3 Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia saifulahmad1112@gmail.com *

## Abstrak
Studi ini menganalisis bagaimana  kepengawasan mutu pendidikan pada bidang akademik oleh pengawas sekolah pada pada SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 di  Kota Ternate, hal ini sangat penting dan strategis karena  penulis  banyak  analisis-analisis  tentang  mutu  pendidikan  tetapi  khusus  mengenai  kepengawasan mutu pendidikan di  Provinsi di Maluku Utara masih langka. Disamping itu untuk melihat  sejauh mana peran kepengawasan terhadap mutu pendidikan khususnya pengawasan akademik yang telah dicapai dan faktor-faktor  yang  masih  menjadi  penghambat  dalam  meningkatkan  kualitas  pendidikan  pada  bidang akademik tersebut. Teori yang digunakan adalah teori kepengawasan dari Fremont E. Kant dan James E. Rozenzweig,  Hadibroto  dan  Tani  Handoko  dan  teori  hakikat  kepengawasan  dari  Ofsted.  Studi  dengan pendektan kualitatif diskriptif dengan metode pengumpulan data secara wawancara mendalam, observasi, serta kajian dokumen. Hasil analisis diperoleh diperoleh bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pengawas akademik di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Ternate belum secara optimal menerapkan prinsip-prinsip pengawasan akademik. Rekomendasinya adalah dalam melaksanakan kepengawasan mutu, perlu perhatian serius untuk peningkatan kompetensi pengawas disamping sosialisasi kepada kepala sekolah, agar terbangun kesamaan persepsi serta adanya pola komunikasi yang baik antara Pengawas dan Dinas Pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
Kata Kunci: Pengawas, kepengawasan mutu, kepengawasan akademik

## Abstract
This  study  analyzes  how  the  supervision  of  the  quality  of  education  in  the  academic  field  by  school supervisors  at  SMA  Negeri  1  and  SMK  Negeri  1  in  Ternate  City,  this  is  very  important  and  strategic because  the  author  has  many  analyzes  about  the  quality  of  education  but  specifically  regarding  the supervision of the quality of education in the Province of Ternate. North Maluku is still rare. In addition, to see the extent to which the role of supervision on the quality of education, especially academic supervision, has been achieved and the factors that are still an obstacle in improving the quality of education in the academic field. The theory used is the supervisory theory from Fremont E. Kant and James E. Rozenzweig, Hadibroto and Tani Handoko and the theory of the nature of supervision from Ofsted. This study uses
descriptive qualitative approach with data collection methods by means of in-depth interviews, observations, and document studies. The results of the analysis showed that the supervision carried out by the academic supervisors  at  SMA  Negeri  1  and  SMK  Negeri  1  Ternate  had  not  optimally  applied  the  principles  of academic  supervision.  The  recommendation  is  that  in  implementing  quality  control,  serious  attention  is needed to increase the competence of supervisors in addition to socialization to school principals, so that there is a common perception and pattern of good communication between Supervisors and the Education Office in an effort to improve the quality of education.
Keywords: Supervisor, quality control, academic supervision

## PENDAHULUAN
Pendidikan  nasional  ditujukan  untuk  lebih  memantapkan  pembangunan  di  segala  bidang,  baik menekan  pada  upaya  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  termasuk  pengembangan  kemampuan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  daya saing pertumbuhan ekonomi  di  Indonesia.  Berdasarkan data dari World  Economi  Forum  (WEF)  yang  menerbitkan  laporan  tahunanya  The  Global  Competitiveness Report tahun 2012, menempatkan  Indonesia pada posisi ke-50, dimana tahun sebelumnya pada posisi ke-46 dari  144  Negara.  Namun  sebagai  komparasi  dengan  beberapa  Negara  di  ASEAN  misalnya,  kualitas pendidikan  Indonesia  berada  jauh  di  bawah  Negara  Singapura  dan  Malaysia.  Data  menunjukan  bahwa Singapura  berada  pada  posisi  pertama  di  wilayah  ASEAN,  Malasyia  berada  pada  posisi  ke-25,  Brunai Darussalam posisi ke-28 serta Thailand pada posisi ke-30 (Laporan tahunan The Global Competitiveness Report dalam Bappenas RI, 2012).
Dilihat  dari  angka  keterbelakang  pendidikan  di  Indonesia  dari  Negara-negara  lain  dalam  dunia internasional, maka kebijakan pemerintah dalam menjawab tantangan tersebut dengan berbagai cara yang di tempuh,  salah  satu  diantaranya  adalah  pemberlakuan  Sekolah  Bertaraf  Internasional  (SBI),  yang  diawali dengan  model  Sekolah  Rintisan  Bertaraf  Internasional  (SRBI)  dengan  sejumlah  sistem  pendukung  dan dukungan  dana  yang  maksimal.  Akan  tetapi  program  tersebut  pada  akhirnya  diputuskan  Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan yudivial review dari orang tua pada awal  Januari  2013  ini,  intinya  memberhentikankan  pelaksanaan  SBI  dan  RSBI  dalam  dunia  pendidikan. Namun  kondisi  ini  di  satu  pihak  sejumlah  pengamat  pendidikan  menyayangkan,  tetapi  dipihak  lain dianggap tepat, oleh karena keadaan pendidikan nasional dewasa ini masih kurang menjanjikan. Pihak yang setuju berpendapat senada dengan Tilaar dan Nugroho bahwa kebijakan pendidikan yang tidak konsisten hingga kini  akan  dapat  berakibat  fatal  terhadap  pembinaan generasi  muda  dan  nasib dari  bangsa ini  ke depan (Tilaar & Nugroho, 2009).
Studi  tentang  mutu  pada  pembangunan  pendidikan  merupakan  kajian  yang  sangat  penting  dan menarik,  apalagi  dilihat  dari  perspektif  pengawasan  atau  supervisi  pendidikan.  Hal  ini  dikarenakan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  kini  mengharuskan  segala  produksi  harus  memberikan kualitas  terbaik  sehingga  kepengawasan  pendidikan  menjadi  penting  untuk  menggawali  dan  menjamin prodak pendidikan. Dengan demikian pengawasan pendidikan dituntut  untuk  dapat  memberikan hasil yang lebih efisien  dan efektif dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sementara peningkatan mutu pendidikan  yang  sebenarnya  diawali  dari  pembelajaran  yang  berkualitas.  Menurut  Kimball  Wiles  (1983) dalam  bukunya Supervision  of  better  school  mengatakan  bahwa  ”Supervision  is  assistance  in    the development of a better teaching situation. Dimana supervisi modern adalah bantuan dalam pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik.
Pentingnya pengawasan pendidikan dalam peningkatan mutu juga terlihat dari hasil analisis  Pusat Penelitian  Kebijakan  dan  Inovasi  Pendidikan  Departemen  Pendidikan  Nasional  tahun  2008  tentang
peningkatan kualitas pendidikan dalam konteks desentralisasi. Dimana faktor-faktor yang mempengaruhi mutu  pendidikan  adalah  input  dan  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  proses  pembelajaran.  Input  yang dimaksud adalah sistem seleksi penerimaan siswa baru, kurikulum dan sarana prasarana. Sedangkan faktor yang terkait dengan proses pembelajaran adalah kualifikasi kepala sekolah dan guru, sistem mutasi kepala sekolah  dan  guru,  penghargaan  kepada  kepala  sekolah  dan  guru,  efektifitas  pengawasan,  pelaksanaan pembelajaran, sistem koordinasi dan informasi antar sekolah dan stakeholder, dan sistem penjamianan mutu
( quality assurance) (Balitbang Depdiknas, 2008).
Pengawasan  pendidikan  menjadi  sangat  penting  sehingga  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional  nomor    12  tahun  2007  tentang  Standar  Pengawasan  Sekolah.  Hal  ini menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai pengawasan sekolah seorang pengawas harus memiliki kompetensi tersendiri yang lebih dari kompetensi guru dan kepala sekolah. Hal tersebut karena pengawas sekolah berperan sebagai penjamin mutu pendidikan pada sekolah yang diawasinya. Dimana pengawasan sekolah    dilakukan  oleh  pengawas  sekolah  dengan  menyusun  program  pengawasan  sesuai  kebutuhan sekolah  binaan,    terus  melakukan  evaluasi  hasil  program  untuk  ditindaklanjuti,  dan  melaksanakan pembimbingan  serta  pelatihan  profesional  guru.  Dengan  demikian  peran  pengawas  sekolah  sangat signifikan dan strategis dalam proses dan hasil pendidikan yang bermutu.
Kontrol mutu  pendidikan merupakan tugas penting yang harus terus dilakukan secara profesional oleh  pengawas  sekolah.  Setidaknya  terdapat  tiga  alasan  penting  yang  mendasari  mengapa  pengawasan menjadi  penting. Pertama,  perkembangan  kurikulum,  yang  senantiasa  menjadi  indikator  kemajuan pendidikan.  Kurikulum  membutuhkan  penyesuaian-penyesuaian  secara  terus  menerus. Kedua,
pengembangan  porsonil  sekolah,  adalah  upaya  yang  tidak  mengenal  budaya  berhenti  dalam  sebuah organisasi.  Dengan  demikian,  cakupan  pengawasan  terhadap  kurikulum  dan  kualitas  guru  sangat  tepat, fungsional dan kontekstual. Ketiga, peningkatan fungsi manajemen organisasi sekolah, pengelolaan program sekolah terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan sekolah terhadap berbagai perkembangan yang terjadi.
Oleh karena sangat penting dan strategis kajian tentang mutu pendidikan di daerah dalam rangka mendukung  kebijakan  pendidikan  nasional,  maka  hal  tersebut  sangat  menarik  untuk  dilakukan  kajian secara  khusus  tentang  sistem  kepengawasan  terhadap  peningkatan  mutu  pendidikan    di  Kota  Ternate dengan melaksanakan studi pengawasan akademik pada SMA Negeri 1 kota Ternate dan SMK Negeri 1 Kota Ternate Maluku Utara sebagai tema khusus dalam penulisan artikel ini.

## METODE
Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena mem-pertimbangankan daftar pertanyaan penelitian yang harus dijawab.
Strategi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  strategi    studi  kasus.  Studi  ini  peneliti  menyelidiki  secara  cermat program  kepengawasan  sekolah,  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  pengawas  di  sekolah,  bagaimana    proses pengawasan  yang  telah  berjalan  dalam  jangka  waktu  tertentu  di  SMA  Negeri  1  kota  ternate  dan  SMK Negeri 1 kota Ternate.
Kegunaan penelitian
Penelitian ini bermaksud untuk memperdalam kajian konsep dan teori tentang kepengawasan mutu pendidikan dalam peran meningkatkan mutu pada SMA Negeri 1 Kota Ternate dan SMK Negeri 1 Kota Ternate.  Secara  kebijakan,  memberikan  masukan  terhadap  kebijakan/  regulasi  tentang  kebijakan peningkatan mutu pendidikan di Kota Ternate khususnya dan Provinsi Maluku Utara pada umumnya serta Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dalam  mengimplementasikan  layanan  prima  pendidikan berkualitas.
Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian  di  lakukan  pada  bulan  April  -  Mei  tahun  2013  dengan  mengambil  lokasi  pada  dua sekolah di Kota Ternate yakni SMA Negeri 1 dan SMK Negeri1 Kota Ternate.
Informan Penelitian
Informan terdiri dari : a) Pengawas sekolah, b) Para Kepala Sekolah, c) Para Wakasek SMA dan SMK, dan d) Pihak Dinas Pendidikan. Sedangkan  para Narasumber terdiri dari: a) Sejumlah guru SMA dan SMK dan b) pegiat pendidikan sebanyak 10 orang.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  secara  kualitatif  menggunakan  prosedur  dalam  bentuk  observasi kualitatif, wawancara mendalam, studi dokumen, serta fokus grup diskusi. Wawancara mendalam dilakukan peneliti  terhadap  informan  yang  dipilih  oleh  peneliti  untuk  menggali  informasi  yang  mendalam  tentang kepengawasan sekolah  dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

## Teknik Analisa Data
Data kualitatif dianalisis dan dideskripsikan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif sebagai interpretasi penulis. Melalui teknik analisis kualitatif, data-data kualitatif yang terkumpul itu diseleksi dan diserderhanakan lalu kemudian dianalisis untuk menemukan intisari, tema pokok, fokus masalah dan pola- polanya. Sebagai upaya untuk mengantisipasi kemungkinan adanya narasumber dan informan yang tidak jujur, maka cara menguji atau mencocokkan dengan data kepustakaan tetap dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Kepengawasan Akademik
Pengawasan  lembaga  pendidikan  atau  lebih  dikenal  dengan  pengawasan  satuan  pendidikan  atau tegasnya  pengawas  sekolah  adalah  aparat  fungsional  yang  dibentuk  pemerintah  berdasarkan  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah ini menjelaskan secara detil tentang tugas sebagai supervisor atau pengawasan pendidikan.  Penjelasan lanjutan dalam PP  (regulasi) ini menegaskan juga bahwa Pengawas Sekolah adalah guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dan diberi  tugas,  tanggung  jawab  dan  wewenang  oleh  pejabat  yang  berwewenang  untuk  melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan/ sekolah.
Pemerintah dalam regulasi ini membagi Pengawas tersebut terdiri dari Pengawas Satuan Pendidikan dan  Pengawas  Mata  Pelajaran  atau  Pengawas  Kelompok  Mata  Pelajaran.  Pengawasan  akademik  akan melaksanakan tugas kepengawasan terhadap guru mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran sedangkan pengawasan manajerial adalah pengawas yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap satuan pendidikan.
Pengawasan  pendidikan  menjadi  sangat  penting  sehingga  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan Menteri Pendidikan  Nasional  (Permendiknas)  nomor  12  tahun  2007  tentang Standar  Pengawas  Sekolah. Permendiknas  tersebut  menegaskan  bahwa  dalam  pelaksanaan  tugas  sebagai  pengawas  sekolah  seorang pengawas harus memiliki kompetensi tersendiri yang lebih dari kompetensi kepala sekolah dan kompetensi guru.  Hal  tersebut  dimaksudkan  bahwa  pengawas  sekolah  berperan  sebagai  penjamin  mutu  pendidikan pada sekolah yanag diawasinya.
Pengawasan  sekolah  dilakukan  oleh  pengawas  dengan  menyusun  program  pengawasan  sesuai kebutuhan  sekolah  binaan,  seterusnya  melakukan  evaluasi  hasil  dari  program  yang  telah  dibuat  untuk ditindaklanjuti, dan melaksanakan pembimbingan serta pelatihan profesional guru. Dengan demikian peran pengawas sekolah sangat signifikan dan strategis dalam proses dan hasil pendidikan yang bermutu.
Terkait  dengan  konsepsi  ini  para  ilmuan  mengaitkan  konsep  pengawasan  dengan  pengertian ”pengendalian”,    sehingga  konsep  pengawasan  didefenisikan  sebagai  segala  usaha  atau  kegiatan  untuk mengendalikan atau  menjamin  dan  mengarahkan  agar  sesuatu  tugas  atau  program  dapat  berjalan  sesuai dengan  yang  direncanakan  (Sujamto,  1987).  Dengan  demikian  pengawas  sekolah  dalam  melakukan perannya untuk menjamin dan mengarahkan agar sekolah binaannya dapat melaksanakan program sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan  pemerintah yakni standar nasional pendidikan.
Pemerintah    menetapkan  standar  pendidikan  yang  disebut  dengan  Standar  Nasional  Pendidikan (SNP) sebagimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005. PP ini  dikeluarkan sebagai  bentuk  penjabaran  dari  Undang-undang  dibidang  Pendidikan  yang  dikenal  dengan  Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 tersebut konsep Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal pada sistem pendidikan diterapkan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Cakupan  standar yang  ditentukan terdiri dari 8 (delapan) SNP, kedelapan SNP tersebut  adalah: 1). standar isi, 2). standar proses, 3). standar kelulusan,  4). standar penilaian,  5).  standar  sarana  prasarana,  6).  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  7).  standar pembiyaan, dan  8).  standar pengelolaan.
Kriteria minimal  tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum  tersebut berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang  bermutu.  Sedangkan  tujuannya  adalah  menjamin  mutu  pendidikan  nasional  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa  dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Acuan dasar yang ditetapkan pemerintah dalam bentuk 8 SNP tersebut dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara,  dan  satuan  pendidikan   agar dapat  meningkatkan kinerjanya  dalam  memberikan layanan yang  bermutu.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  sekolah  yang  bermutu  adalah  sekolah  yang mampu  memenuhi  kriteria  dalam  8  SNP  tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Sudjana  (2012:20) bahwa mutu pendidikan tidak hanya dilihat dari jumlah dan kualitas kelulusan, namun mutu pendidikan diukur dari tercapainya delapan standar nasional pendidikan.
Untuk itu, kita juga dituntut untuk selain memahami pengawas, ada juga penting untuk memahami kepengawasan. Pengawas dan kepengawasan merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.  Kepengawasan  secara  sederhana  dimaksudkan  sebagai  semua  aspek  yang  terkait  dengan  tugas pengawas sekolah sebagai supervisor pendidikan dalam melaksanakan supervisi akademik dan manajerial di sekolah/  satuan  pendidikan.  Aspek  tersebut  bisa  mencakup  perencanaan,  pelaksanaan,    hasil-hasil  yang dicapai, penilaian, pelaporan dan tindaklanjut baik yang menyangkut pengawasan maupun pembimbingan dan  pelatihan  kemampuan  profesional  guru,  kepala  sekolah,  dan  tenaga  administrasi  sekolah  (Sudjana, 2012). Dengan kata lain kepengawasan merupakan semua kegiatan pengawas sekolah dalam pelaksanaan tugas pokok sebagai supervisor 8 SNP.
Dalam  mengoptimalkan  pelaksanaan  ketentuan  dalan  standar  nasional  pendidikan  maka  tugas pokok Pengawas Sekolah menurut Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi nomor 21 Tahun 2010 yaitu  pengawas  sekolah  bertanggung  jawab  atas  keterlaksanaan  semua  standar  nasional  pendidikan  pada sekolah  binaannya  sebagai  kriteria  minimal  mutu.  Pengawasan  akademik  dipusatkan  pada  guru  dalam melaksanakan standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, dan standar penilaian pendidikan. Pengawasan  manajerial  dipusatkan  pada  kepala  sekolah  dan  staf  sekolah  dalam  standar  pengelolaan pendidikan,  standar  pembiayaan  pendidikan,  standar  sarana  prasarana  pendidikan,  dan  standar  tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Makna  dari  pelaksanaan  pengawasan  adalah  upaya  perbaikan  atau  peningkatan.  Dimana  fokus utama pengawasan pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dengan mewujudkan semua upaya untuk tujuan tersebut.  Sudjana (2006) memperjelas bahwa ”hakikat pengawasan pendidikan” yakni pada ”hakikat substansinya”. Substansi hakikat pengawasan yang dimaksud menunjuk pada segenap upaya bantuan supervisor kepada stakeholder pendidikan terutama guru yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran. Kata pengawasan ini  dimakni juga sebagai supervisi. Dimana supervisi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang memfokuskan diri pada pengkajian peningkatan situasi belajar mengajar, seperti yang diungkapkan oleh  Gregorio (1966), Glickman Carl D  (1990), Sergiovanni (1993) dan  Gregg  Miller  (2003).    Sejalan  dengan  kondisi  tersebut,  Suharsimi  (2004)  menegaskan  tiga  fungsi supervisi  sebagai  1)  kegiatan  meningkatkan  mutu  pembelajaran,  2),    pemicu  serta  pengerak  terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pembelajaran serta 3) sebagai kegiatan memimpin dan membimbing guru. Melihat kondisi guru sebagai faktor utama penentu kualitas pendidikan walaupun tidak dipungkiri terdapat faktor lainnya, maka supervisi akademik menjadi sangat vital dalam peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian kepengawasan mutu pendidikan adalah kepengawasan mutu akademik.
Dalam  melaksanakan  fungsi  kepengawasan,  pengawas  sekolah  memiliki  wewenang  yakni:  (1) memilih  dan  menentukan  metode  kerja  untuk  mencapai  hasil  yang  optimal  dalam  melaksanakan  tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi, (2) menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya  yang  diawasi  beserta  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya,  (3)  menentukan  atau  mengusulkan program  pembinaan  serta  melakukan  pembinaan.  Wewenang  tersebut  menyiratkan  adanya  otonomi pengawas  untuk  menentukan  langkah  dan  strategi  dalam  menentukan  prosedur  kerja  kepengawasan. Namun demikian pengawas perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru agar dalam melaksanakan tugasnya sejalan dengan arah pengembangan sekolah yang telah ditetapkan kepala sekolah.
Berbagai uraian di atas sejalan dengan Ofsted dalam  jurnalnya  bahwa tugas pengawas mencakup:
(1) inspecting (mensupervisi), (2) advising (memberi advis atau nasehat), (3) monitoring (memantau), (4) reporting (membuat laporan), (5) coordinating (mengkoordinir) dan (6) performing leadership dalam arti memimpin  dalam  melaksanakan    kelima  tugas  pokok  tersebut  (Ofsted,  1993).  Pelaksanaan  tugas kepengawasan tersebut di atas pada bidang akademik di sekolah binaan harus dapat memberikan support (dukungan),  trust  (kepercayaan),  challenge  (tantangan),  networking  and  collaboration  (jaringan  dan kerjasama) (Ofsted, 1993 dan Sudjana, 2006) , kepada guru untuk mengembangkan diri  sehingga menjadi guru professional.
Ada beberapa saran yang dapat diperhatikan untuk pengembangan kedepan. Pertama; Perlu adanya pelatihan dan kehadiran para pengawas pada forum-forum kepengawasan yang berkesinambungan untuk memacu  motivasi  kerja  berprestasi  dan  peningkatan  pemahaman  para  pengawas  termasuk  mendorong melanjutkan  studi  para  pengawas  dibidang  kepengawasan.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  peningkatan kompetensi  pengawas,  karena  banyak  pengawas  yang  belum  memiliki  ketrampilan  kepengawasan  secara baik dan benar. Kedua, Perlu adanya perhatian serius untuk perbaikan manajemen kepengawasan baik dari
sisi  administrasi  maupun  ketrampilan  kepemimpinan.  Ketiga,  harus  adanya  penelitian  lanjutan  terkait dengan pola hubungan antara Pengawas dengan pihak sekolah dan pengawasa dengan Dinas Pendidikan maupun antar sesama pengawas.

## KESIMPULAN
Pertama; Aspek kepengawasan terkait dengan keberadaan pengawas di kedua sekolah yaitu SMA Negeri  1  dan  SMK  Negeri  1  Ternate,  telah  mencukupi  kebutuhan  dan  sangat  membantu  kinerja kepengawasan  pendidikan  di  Kota  Ternate,  meskipun  masih  terdapat  beberapa  hal  yang  perlu  terus ditingkatkan  terutama  terkait  dengan  program support  semangat  kerja  (achievement  motivation)  para pengawas dalam membina guru-guru pada sekolah binaan, kondisi ini sangat terasa sehingga berimbas pada psikologi guru-guru disekolah maupun pada sistem administrasi pelaporan.
Kedua; Pelaksanaan kepengawasan mengenai peningkatan mutu akademik pada SMA Negeri 1 dan SMK  Negeri  1  di  Kota  Ternate  dapat  dikatakan  masih  buruk.  Hal  ini  dilihat  pada  pelaksanan  standar akademik pada sekolah tersebut. Pengawasan terhadap standar isi di SMA N 1 dan SMK N 1 Kota Ternate dilakukan  hanya  setahun  sekali  bersamaan  dengan  pelaksanaan  delapan  standar  lainnya.  Kondisi  ini menunjukan  bahwa  buruknya  menejmen  para  Pengawasan.  Pengawasan  terhadap  standar  isi  lebih ditekankan pada kurikulum yang dikembangkan sekolah. Buruknya manajmen Pengawasan (Kontrol) yang dilakukan oleh dinas yang terhadap para pengawas juga belum berdampak signifikan,  karena ditemukan para pengawas yang ada belum terasa ada dorongan atau masukan yang berarti untuk sekolah. Dukungan dari pengawas dalam melakukan tugas pengawasan terhadap standar isi  masih terdapat kelemahan. Kondisi ini membuat sekolah masih merasa biasa-biasa saja walaupun telah mendapatkan  masukan dari  pengawas namun sekolah tidak merasa ada perubahan atau challenge untuk memacu diri. Kondisi lebih para ditemui di SMK Negeri 1, dimana belum menjadi perhatian khusus bahkan pada tahun pelajaran terakhir ini belum pernah  secara  khusus  diakukan  oleh  pengawasan  oleh  pengawas.  Khusus  untuk  pengawasan  terhadap standar penilaian belum menjadi perhatian tersendiri oleh pengawas sekolah. Meskipun SMA N 1 dan SMK N  1  merupakan  sekolah  unggulan,  namun  keunggulan  para  siswa  hanyalah  bawaan  dari  sekolah sebelumnya yang menghadirkan siswa yang memiliki nilai baik.
Khusus  kepengawasan  terhadap  standar  kompetensi  lulusan  dari  23  point  standar  kompetensi kelulusan, pola penerapan di sekolah objek penelitian ini masih tedapat belum maksimal. Hasil penelitian membuktikan bahwa posisi kompetensi kelulusan yang dianggap sangat vital ini belum berjalan efektif. Hal ini karena pengawasannya belum berjalan dengan baik sehingga akibat yang timbul adalah kelulusan siswa masih cenderung mengutamakan  pola kecerdasan dan pengetahuan.
Ketiga;  terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi  penghambat  peningkatan  mutu  jika  dilihat  dari aspek kepengawasan akademik di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Ternate. a). Terdapat faktor  internal yaitu  dari  sekolah  yang  mempengaruhi  mutu  pendidikan  pada  bidang akademik  termasuk  kondisi  guru, serta  siswa.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  salah  satu  faktor  yang  menunjang  peningkatan  mutu akademik adalah adanya kolaborasi dan jaringan antar guru melalui MGMP. Namun belum didukung oleh kepala  sekolah  dengan  memberikan  waktu  khusus  bagi  guru-gurunya  untuk  secara  bersama  terus melakukan  pelatihan  dan  bimbingan  melalui  MGMP.  Faktor  kepemimpinan  kepala  sekolah  juga  adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kondisi ini. Demikian juga guru telah berusaha dengan sebaik mungkin  namun  siswa  belum  meilikirasa  tanggung  jawab  dalam  dirinya  untuk  mengikuti  apa  yang ditugaskan. Banyaknya siswa yang tidak sebanding dengan sarana prasarana pendukung, sangat menganggu upaya  pelayanan  dalam  meningkatkan  mutu  akdemik.  b)  Sedangkan  faktor  ekternal  yang  menjadi penghambat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi mutu akademik yang berasal dari luar sekolah. Faktor
tersebut  berasal  dari  pengawas,  pemerintah,  dan  masyarakat.  Hasil  temuan  bahwa  pelaksanaan  tugas kepengawasan  oleh  pengawas  sekolah  sangat  tergantung  oleh  kebijakan  pemerintah  (dinas  pendidikan). Kebijakan yang dirasakan oleh  pengawas  dalam  pemberdayaan  pengawas  sekolah  sangat  terasa terutama dari sisi kesejahteraan dan ada opini yang dikembangkan bahwa para pengawas adalah kelompok buangan dari  sekolah,  disamping tidak  memiliki  kantor  permanen  juga  fasilitas  yang minim.  Termasuk  kebijakan Kepala  Daerah  yang  sangat  politis  memposisikan  para  pengawas  sebagai  posisi  hukuman,  karena  tidak mendukungnya saat pencalonan ketika masih menjabat sebagai Kepala Sekolah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  pihak-pihak  yang  telah  membantu  serta  membimbing  saya  dalam menyelesaikan artikel ini.
DAFTAR PUSTAKA Abdurahman, A. (2011). Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta. Balitbang, P. (2008). Bahan Ajar Cetak Kapita Selekta.
Bappenas, R. I. (2012). Pedoman perencanaan program gerakan sadar gizi dalam rangka seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK). Jakarta: Bappenas RI.
Glickman,  C.  D.  (1990).  Pushing  school  reform  to  a  new  edge:  The  seven  ironies  of  school empowerment. Phi Delta Kappan, 72(1), 68-75.
Gregorio,  C.  (1966). Gestión  judicial  y  reforma  de  la  administración  de  justicia  en  América Latina. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo.
Miller,  G.,  Schecter,  W.  P.,  &  Harris,  H.  W.  (2003).  Gallbladder  ascariasis  in  a  patient  with  severe pancreatitis. Surgery, 133(4), 445-446.
Nugroho,  H.  T.  D.  R.,  &  Tilaar,  H.  A.  R.  (2009). Kebijakan  Pendidikan:  Pengantar  Untuk  Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet II.
Office for Standards in Education  Großbritannien. (1993). Handbook for the Inspection of Schools. HM
Stationery Office.
Sergiovanni, T. J. (1993). Frames of leadership. International Journal of Educational Reform, 2(1), 19-26. Sudjana, N. (2012). Pengawas dan Kepengawasan. Bekasi: Binamitra Publishing. Suharsimi, A. (2004). Dasar-dasar supervisi. Jakarta: Rineka Cipta.
Wiles, K. (1983). Democratic supervision.