RINGKASAN - E- Faktur diterbitkan sang DJP buat memudahkan pembuatan faktur  pajak  elektro  buat  PKP  &  buat  mengurangi  pembuatan  faktur  PPN  yg belum dibayar & faktur pajak fiktif yg bisa menghipnotis pengoperasian faktur pajak  elektro.  Penggunaan  faktur  pajak  elektro  akan  dilakukan  secara  sedikit demi  sedikit  mulai  1  Juli  2014,  1  Juli  2015  &  terakhir  1  Juli  2016  sinkron menggunakan  Peraturan  Dirjen  PER-16/PJ/2014.  -  Ditemukan  berdasarkan faktur & klaim PT SPT masa PPN. Pomona Permai yg cantik. Jenis penelitian yg dipakai pada penelitian ini merupakan pendekatan analisis naratif kualitatif. Hasil  penelitian  menerangkan  bahwa  menggunakan  billing  elektro  PT.  Indah Permai sudah memakai e-Faktur semenjak September 2015 & implementasi e- Faktur  pada  pembuatan  faktur  pajak  berjalan  menggunakan  lancar.  Pomona Indah  Permai  telah  tahu  penggunaan  pelaksanaan  faktur  elektro  & penerapannya pada penyusunan & pelaporan masa PPN. 2014.16.16.Sementara beberapa  rintangan  yg  acapkalikali  dihadapi  perusahaan  ketika  memakai pelaksanaan  e-faktur  bisa  diatasi,  hal  ini  terutama  krusial  pada  Internet.  Ini mungkin  lambat  atau  nir  didukung,  &  unggahan  pajak  masukan  bunyi acapkalikali  kali  gagal.  Mengenai  penerapan  e-faktur  buat  pengajuan  restitusi pajak konsumsi, misalnya halnya e-faktur konvensional, hanya akan diterapkan dalam  ketika  pelaksanaan  e-faktur.  Tetapi  dalam  ketika  pelaporan  SPT  PPN reguler,  perusahaan  memakai  pelaporan  elektro  &  berfungsi  menggunakan baik,  tetapi  perusahaan  melaporkan  kewajiban  pajak  eksklusif  dalam  akhir periode pelaporan SPT PPN reguler
Kata Kunci: e-Faktur, SPT Masa PPN, PER-16/PJ/2014

## PENDAHULUAN
Saat ini, teknologi canggih dapat dilihat di seluruh dunia, termasuk teknologi informasi yang membuat hidup kita lebih nyaman. Kemajuan teknologi informasi telah  memberi  kita  akses  cepat  dan  mudah  ke  hampir  semua  informasi  yang  kita

## ANALISIS PENGGUNAAN, PEMAHAMAN DAN EFEKTIVITAS FAKTUR ELEKTRONIK DALAM PELAPORAN KE SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(STUDI KASUS DI PT. POMONA INDAH PERMAI)
Nurhayati
Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Dharmawangsa
nurhayati@dharmawangsa.ac.id
butuhkan. Kemajuan teknologi tersebut berdampak pada sisi perpajakan Indonesia. Fokus  kami  saat  ini  adalah  pada  faktur  PPN  reguler  dan  laporan  SPT.  Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut atas penyediaan barang dan jasa di suatu daerah pabean dan dipungut secara bertahap selama setiap periode produksi dan  distribusi.  Tidak  semua  jenis  barang  dan  jasa  dalam  pengertian  umum Undang-undang Nomor 1, dengan memperhatikan kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya. Penjual yang melakukan pengadaan sebagai PKP berdasarkan UU No. 42. ,  &  menggunakan  tata  cara  pelaporan  (PKP).  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) merupakan  salah  satu  jenis  pajak  yang  memiliki  dampak  signifikan  terhadap penerimaan pemerintah dari fiskus. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk memberikan kemudahan.
Bagi  Wajib  Pajak,  khususnya  Orang  Kena  Pajak  (PKP),  kami  menyiapkan Faktur  Pajak  dan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penjualan  (SPT)  sebagai bukti  kelangsungan  usaha.  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  dapat  memodernisasi sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan,  reformasi  administrasi  dan  reformasi  pengawasan.  Modernisasi administrasi  perpajakan  akan  dilakukan  DJP  berupa  peningkatan  kualitas pelayanan  perpajakan  kepada  Wajib  Pajak  (TPs).  Salah  satu  manfaat  perpajakan dari modernisasi administrasi perpajakan adalah berkembangnya adopsi teknologi dalam  perpajakan  global,  termasuk  penggunaan  faktur  elektronik  (e-faktur). Direktur  Jenderal  Pajak  telah  menerbitkan  Instruksi  Pajak  e-Faktur  yang mewajibkan aturan e-Faktur diterapkan kepada Wajib Pajak yang memenuhi syarat untuk  menjadi  PKP.  16/PJ/2014 Prosedur pembuatan dan pelaporan  Faktur Pajak Elektronik.  DJP  kini  menyusun  Faktur  Pajak  dengan  memperhatikan  keamanan, keakuratan, kepraktisan dan kemudahan penggunaan yang terkait langsung dengan penyusunan  e-SPT  Masa  PPN.  Singkatnya,  wajib  pajak  perlu  mempersiapkan, menghitung,  membayar,  dan  menilai  kewajiban  pajaknya.  Selain  itu  juga  perlu memanfaatkan  perkembangan  teknologi  yang  semakin  canggih  saat  ini  yang memudahkan  wajib  pajak  untuk  mematuhi  skema  self-assessment.  Dengan  e- Faktur, kini Anda dapat dengan mudah membuat faktur pajak dan mengirimkan e- SPT yang sudah termasuk PPN.
Pemeriksaan  yang  dilakukan  berkaitan  dengan  penerapan  e-invoicing  atau pembuatan  e-faktur  pajak,  khususnya  bagi  pengusaha  PT  kena  pajak.  Tujuan Pomona  Indah  Permai  adalah  untuk:  Pengetahuan  dan  analisis  tahapan implementasi e-invoicing pada
PT. Pomona Permai dan pengetahuan serta analisis kami tentang efektivitas penerapan e-faktur PT Pomona Permai.

## KAJIAN TEORI
Teori  di  balik  penelitian  ini  adalah  Anwar  (2014:1)  “Pajak  adalah  salah satu sumber pendanaan terpenting bagi kelangsungan roda pembangunan nasional, terutama  karena  pajak  memungkinkan  kita  memanfaatkan  pelayanan  publik  yang telah kita nikmati bersama.” Sumbangan wajib warga kepada Roda Pembangunan Nasional  ,  yang  dapat  dipungut  dengan  undang-undang  tanpa  kompensasi langsung,  merupakan  sumber  pendanaan  utama  bagi  kelangsungan  roda pembangunan nasional. fasilitas umum yang tersedia untuk semua.
Pengertian  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  meliputi:Menurut  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1983,  PPN  Barang  dan  Jasa  dan  PPN  Bagian  Umum  Barang Mewah  (Perbandingan  PPN  2009  undang-undang  perpajakan:  9  ),  "PPN  adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean, yang dipungut secara bertahap  pada  setiap  tahap  produksi  dan  distribusi".  Menurut  Anwar  (2014:253) “PPN  dikenakan  atas  'nilai  tambah'  Barang  Kena  Pajak  (BKP)  atau  Jasa  Kena Pajak  (JKP)  yang  diberikan  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP).  Dari  sini  dapat disimpulkan  bahwa  PPN  adalah  pajak  yang  dikenakan  atas  nilai  tambah  Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan dipungut secara bertahap.
Saya memiliki penagihan PPN utang, mekanisme pelaporan dan pelaporan berada di tangan distributor atau produsen “pengusaha kena pajak” atau PKP. Saat menghitung  PPN  yang  dibayar  oleh  PKP,  Pajak  keluaran  dan  pajak  masukan adalah  istilah  umum.  Indonesia  menerapkan  tarif  PPN  tetap  sebesar  10%  untuk pengiriman domestik dan 0% untuk ekspor. 42 Tahun 2009 Kena Pajak Pasal 4 :
1. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :
a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
2) Barang  tidak  berwujud  yang  diserahkan  merupakan  Barang  Kena Pajak   Tidak Berwujud;
3) Penyerahan  dilakukan  dalam  rangka  kegiatan  usaha  atau pekerjaannya.
b. Impor  Barang  Kena  Pajak,  artinya  pajak  juga  dipungut  pada  saat  impor Barang Kena Pajak.
c. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Pabean di dalam Daerah Pabean, artinya untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, maka atas Barang Kena Pajak Tidak  Berwujud  yang  berasal  dari  luar  Daerah  Pabean  yang  dimanfaatkan oleh  siapapun  di  dalam  Daerah  Pabean  juga  dikenakan  Pajak  Pertambahan Nilai.
d. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
e. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
f. Penggunaan atau hak untuk menggunakan film atau kaset video untuk siaran televisi atau   pita untuk siaran radio ; dan
g. Pelepasan semua atau sebagian dari hak terkait Penggunaan atau pemberian setiap hak kekayaan  intelektual  atau  industri  atau  hak-hak  lain  yang disebutkan di atas.
h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
2. Peraturan  Menteri  Keuangan  mengatur  tentang  pembatasan  kegiatan  dan jenis  jasa  kena  pajak  yang  ekspornya  dikenai  PPN  sebagaimana  dimaksud dalam huruf h (1)
Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, “Pajak Masukan dipungut atas  Pengusaha  Kena  Pajak  yang  membeli  barang  kena  pajak  atau  menerima  jasa kena  pajak  atau  menerima  barang  kena  pajak  tidak  berwujud  dari  luar  daerah pabean. PPN yang dibayarkan sebagai akibat pemakaian di luar daerah pabean atau penggunaan jasa kena pajak atau pemasukan barang.
Dalam  penerapan  PPN,  PKP  memperhitungkan  pajak  masukan  dan  pajak keluaran dalam masa pajak yang sama.Jika pajak keluaran meningkat  selama masa pajak,  kelebihan  pajak  keluaran  harus  disetorkan  ke  Kas  Negara  ,  sedangkan  jika pajak masukan lebih besar dari pajak masukan untuk masa pajak ini, kelebihan pajak masukan  Pajak  Konsumsi  dapat  dikompensasikan  pada  masa-masa  pajak  berikut: Dalam  prosedur  ini,  Anda  dapat  mengubah  jumlah  pajak  penjualan  yang  terutang tergantung pada pajak penjualan input yang dibayarkan.
Berdasarkan Keputusan DJP No. KEP-136/PJ/2014. Faktur Pajak Elektronik untuk  Pengadaan  Barang  Kena  Pajak  atau  Jasa  Kena  Pajak  setelah  tanggal  1  Juli 2014” oleh Departemen Umum Pajak.
Berdasarkan  Peraturan  DJP  No.  PER-16/PJ/2014  Berdasarkan  Pasal  1(2), Wajib  Pajak  wajib  dan  keamanan  dalam  pemenuhan  kewajiban  kewajiban perpajakan,  khususnya  keamanan  dalam  faktur  elektronik  faktur  pajak  PKP.Tanda tangan basah diganti dengan tanda tangan elektronik:
a. Tidak  perlu  mencetak  faktur  e-Tax,  sehingga  mengurangi  biaya  kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan.
b. Aplikasi  e-Faktur  Pajak  terintegrasi  dengan  aplikasi  e-SPT  untuk memudahkan pelaporan SPT masa PPN.
c. Permohonan nomor seri  faktur pajak dapat  diajukan secara online melalui website DJP sehingga tidak perlu mengunjungi Kantor Jasa Keuangan.
PKP yang diwajibkan untuk menerbitkan e-faktur tetapi tidak menerbitkan e- faktur atau menerbitkan e-faktur tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan dianggap sebagai  faktur  bebas  pajak  dan  dikenakan  denda  administrasi  sebesar  $2. Pemungutan  pajak  didasarkan  pada  Peraturan  Umum  dan  Pasal  14  (4)  Undang- Undang Tata Cara Perpajakan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  wawancara  dengan  peneliti,  PT.  Pomona  Indah  Permai menggunakan  versi  terbaru  dari  program  e-invoicing  Windows  32-bit  yaitu  versi 2.2.0.0.  Berikut  adalah  beberapa  manfaat  yang  akan  dinikmati  perusahaan  Anda setelah menggunakan e-faktur:
1. Sertifikat  digital  memudahkan  perusahaan  menandatangani  faktur  pajak  karena tanda tangan tulisan tangan diganti dengan tanda tangan elektronik.
2. Tidak  perlu  mencetak  faktur  pajak  elektronik,  sehingga  faktur  elektronik  dapat mengurangi biaya kertas, dokumen cetak, dan biaya penyimpanan dokumen, dan perusahaan dapat mengurangi biaya karena pajak Faktur cetak
3. Faktur  pajak  orang  pribadi  Tentang  Suara  -  Dengan  e-nofaonline  akses  nomor urut,  pelaku  usaha  tidak  perlu  lagi  ke  KPP  Pratama  untuk  meminta  nomor  urut faktur pajak. Dalam  output  penelitian  berdasarkan  wawancara  pada responden,  adapula  hambatan  atau  kendala  yg  dirasakan  sang  Perusahaan  pada menerapkan e-faktur, yaitu:
a. Bahkan jika Anda memperbarui ke versi terbaru, kesalahan dapat terjadi atau pembaruan mungkin gagal. Oleh karena itu, versi terbaru dari program faktur elektronik  harus  diinstal  ulang  dan  diperbarui  secara  manual,  dan  kode aktivasi  harus diminta untuk  menyambungkan kembali  ke komputer pribadi yang  digunakan  dengan  cara  ini.  Buka  e-nofa  online  dan  reset  aplikasi sebelumnya untuk mengunggah kode aktivasi terbaru setelah reset
b. Jaringan  e-faktur  lambat  atau  tidak  didukung  karena  seringnya  terjadi kesalahan  unggah.  Gagal  karena  terlalu  banyak  pengguna  yang  mengakses proses  e-billing.  Hasil  wawancara  akan  dianalisa  oleh  penulis,  bagaimana sistem administrasi perpajakan PT. Pomona Indah Permai mempertimbangkan terkait tagihan elektronik.
Ringkasan Wawancara Peneliti, PT Pomona Indah Permai Menggunakan E- Faktur  untuk  Membuat  Faktur  Pajak  dan  Membandingkan  Efektivitasnya  dengan PER 16/PJ/2014:

## Tabel 4.2
Rekapan Hasil Wawancara Penerapan e-Faktur dan Dibandingkan Keefektifannya dengan PER 16/PJ/2014 PT. Pomona Indah Permai Penerapan E- Faktur Perusahaan PT. Pomona Indah Permai PER/16/PJ/2014 Terdaftar sebagai Wajib Pajak Apakah  PT  Pomona Indah  Permai  terdaftar NPWP : 015170368123000 Konfirmasi  Perbendaharaan Nomor Departemen Keuangan RI : Pasal  1,  Pengusaha  Kena Pajak yang  diwajibkan  membuat  e- Faktur  adalah  Pengusaha  Kena Pajak  yang  telah  ditetapkan dengan Keputusan Direktur
sebagai PKP? No. PEM.1093/WPJ 01/KP.0703/2008 Jenderal Pajak. Waktu penerapan Apakah  PT.  Pomona Indah  Permai  segera melaksanakan dan menggunakan  e-Faktur ? 01 September 2015 01  Juli  2016  (  berlaku  secara nasional ) Database versi Versi aplikasi yang
digunakan oleh PT.
Apakah  Pomona  Indah Permai menjalankan aplikasi faktur elektronik? E-Faktur_Windows_32 bit , Versi Aplikasi : 2.2.0.0 1.  Linux  32  bit  (EFaktur_L1. Linux 32-bit (EFaktur_Lin32.exe) dan 64-bit (EFaktur_Lin64.exe); 2. MacOS 64-bit (EFaktur_Mac64.exe); dan 3. Windows 32-bit (EFaktur_Windows_32bit.exe) dan 64- bit (EFaktur_Windows_64bit.exe ) Klasifikasi Lini Bisnis PT.  Pomona  termasuk industri apa? Menerbitkan Faktur Pajak Produksi Pomona Indah Permai? Grosir Barang Rumah Tangga. Yaitu dengan menjual produk-produk Unilever.
Pasal  2,  Pengusaha  Kena  Pajak sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  1(2)  wajib  menerbitkan faktur  elektronik  untuk  setiap hal  sebagai  berikut:  Menurut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1983  tentang  Pajak Pertambahan  Nilai  Barang  dan Jasa  dan  Pajak  Penjualan  Atas Barang  Mewah,  dan  yang lebih baru  Undang-Undang  Nomor 42 Tahun 2009,
Bagaimana cara membuat  faktur  pajak penjualan  keluaran  di aplikasi e-Faktur Bagaimana prosedur PT? • Setelah penyerahan BKP
• Setelah penyerahan
JKP
• Setelah  pembayaran diterima (jika pembayaran  diterima sebelum  penyerahan BKP/JKP) • Pada batas waktu pembayaran (jika diserahkan sebagai tahapan pekerjaan) • Waktu lain sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan (PMK) Pasal  3, faktur  elektronik wajib diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai berikut :
a.    Atas  penyerahan  Barang Kena  Pajak  berdasarkan  Pasal 4(1)(a) atau Pasal 16D Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai  Barang  dan  Jasa  dan Pajak  Penjualan  Atas  Barang
Mewah,  berdasarkan  Undang-
Undang Nomor  42 Tahun 2009 .  Undang-undang  Nomor  42
Tahun 2009 tentang Penyerahan  Jasa  Kena  Pajak sesuai  dengan  Pasal  4(1)(c)
Undang-Undang Nomor 4
Tahun  1983  tentang  Pajak Pertambahan  Nilai  Barang  dan Jasa  dan  Pajak  Penjualan  Atas Barang Mewah Tahun 2009;
b.  saat  penyerahan  Jasa  Kena
Pajak  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  4  ayat  (1)  huruf  c Undang-Undang Nomor 8
Tahun  1983  tentang  Pajak Pertambahan  Nilai  Barang  dan Jasa  dan  Pajak  Penjualan  atas
Barang  Mewah  sebagaimana telah  beberapa  kali  diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009; c.  Jika  pembayaran  diterima  s
ebelum penyerahan Barang Kena  Pajak  atau  penyerahan Jasa Kena Pajak, waktu penerimaan pembayaran; d. Waktu penerimaan pembayaran batas waktu penyerahan  sebagian  tahapan pekerjaan; atau e.  Selain  itu,  sesuai  dengan peraturan atau berdasarkan peraturan  Menteri  Keuangan lainnya.
Apakah  Pomona  Indah
Permai menggunakan aplikasi  e-Faktur  untuk membuat  faktur  pajak keluaran? 1. Pengguna login ke aplikasi e-faktur. 2nd  Klik  menu  Faktur  dan klik Manajemen Faktur.
3. Pilih Masukkan Faktur.
4. Pilih detail transaksi sesuai dengan jenis counterparty.
5. Jenis  faktur. Pilih  nomor 1 untuk  membuat  faktur  pajak baru.
6.  Nomor  referensi  harus dilengkapi  dengan  anotasi yang  diperlukan,  termasuk entri nomor registrasi nasional rekanan non-NPWP. 7. Klik Berikutnya.
8.  Masukkan  ID  counterparty
Pasal 4,
(1) e- Faktur elektronik memuat keterangan yang berkaitan dengan penyerahan barang atau jasa  kena  pajak  dan  sekurang- kurangnya  memuat  keterangan sebagai berikut:
a. Nama,  alamat,  dan  NPWP pengirim barang kena pajak atau jasa kena pajak;
b. Nama,  alamat  dan  NPWP pembeli  barang  kena  pajak atau  penerima  jasa  kena pajak;
c. sifat  barang  atau  jasa, tingkat penjualan atau harga pertukaran, dan diskon;
d. PPN telah dipungut.
e. contoh Pajak konsumsi dikenakan atas barang mewah.
dimulai dengan NPWP, nama dan  alamat  lengkap.  Jika pengguna  memiliki  rekanan yang sama di setiap perdagangan, pengguna  dapat mengklik  tombol  F3  atau tombol Temukan NPWP. Namun, pengguna harus terlebih  dahulu  mendapatkan ID masing-masing counterparty  melalui  menu Browse  —>  Counter  Trade —> Counter Trade Management. 9. Klik Berikutnya. 10. Pilih Rekam Transaksi. 11. Lengkapi rincian pengajuan  BKP  atau  JKP Anda. 12. Pilih Simpan untuk menyelesaikan pembuatan faktur pajak penjualan keluaran. 13  Pengguna  kembali  ke menu  Manajemen  Faktur  dan mengklik Perbarui untuk
melihat  faktur  pajak  keluaran yang tidak disetujui.
Setelah  itu  user  memilih
f. Kode  Faktur  Pajak,  Nomor Seri dan Tanggal Pembuatan. Dan
g. Nama  dan  tanda  tangan orang yang berwenang menandatangani faktur pajak.
h. nama  dan  tanda  tangan yang berhak menandatangani Faktur
Pajak.
(2)Tanda  tangan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) g harus berupa tanda tangan elektronik..
Bagian  10  (1)  Formulir  Faktur Elektronik adalah formulir dokumen elektronik faktur pajak  yang  merupakan  hasil aplikasi  atau  sistem  elektronik yang  ditunjuk  atau  disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2) Faktur elektronik tidak perlu dicetak di atas kertas.
Pasal  11,  (1)  Faktur  elektronik harus  diajukan  ke  GDT  oleh Wajib Pajak yang mengunggahnya  ke  GDT  dan disetujui oleh GDT. (2)
Pelaporan e-faktur sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilakukan  melalui aplikasi  atau  sistem  elektronik
invoice  yang  akan  diupload maka  akan  muncul  status
Approved,  artinya  invoice pajak keluaran telah diterima. Pengguna kemudian mengklik  tombol  PDF  untuk membuat  file  PDF  faktur pajak  dan  menyimpannya  ke lokasi  yang  ditentukan  oleh pengguna.
Dalam  menu  “ Managemen Upload ” ini, pengguna
diharuskan menginput password e-Nofa,
yang
merupakan password yang dikirim  melalui email ketika
perusahaan  sukses  mendaftar menjadi PKP. Setelah itu, pengguna memilih  faktur  mana  yang akan di- upload dan setelah itu akan  muncul  status approval ,
yang  berarti  faktur  pajak keluaran sudah diterima.
Kemudian,  pengguna  klik tombol  PDF  untuk  membuat file  PDF  faktur  pajak  dan menyimpan di lokasi file yang ditentukan
yang ditentukan atau disediakan oleh DJP.
(3)  Apabila  nomor  urut  faktur pajak  yang  digunakan  untuk penomoran e-faktur adalah nomor  urut  faktur  pajak  yang diberikan  DJP  kepada  Wajib Pajak  yang  menyampaikan  e- faktur,  DJP  akan  mengunggah Approve  setiap  e-faktur  yang diajukan. - Faktur sesuai dengan peraturan yang berlaku
(4)  e-Faktur  Faktur  yang  tidak disetujui  oleh  Ditjen  Pajak bukan Faktur Pajak
sendiri oleh pengguna. Penggunaan Mata Uang Mata  uang  apa  PT? Pomona  Indah  Permai Umumkan BKP Pomona Indah Permai menggunakan mata uang Rupiah. (1)  e-  Faktur  akan  diterbitkan dalam mata uang Rupiah
(2)  Untuk  penyerahan  Barang Kena  Pajak  atau  penyerahan Jasa  Kena  Pajak  dalam  mata uang  selain  Rupiah,  terlebih dahulu  sesuai  dengan  Surat
Keputusan Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku, saya perlu mengkonversi ke rupiah. Menteri Keuangan akan menjadi tanggal pembuatan faktur elektronik. Pembatalan dan Penukaran Faktur Pajak Apa  itu  PT?  Pomona Indah  Permai,  Apakah Anda mendapatkan kesalahan  input  saat membuat  faktur  pajak
di  aplikasi  e-Faktur? Dan  bagaimana  jika
terjadi pembatalan transaksi di BKP?
Memperbarui ke versi terbaru mungkin  gagal  atau  gagal memperbarui.  Dalam  hal  ini, Anda  perlu  menginstal  ulang versi  terbaru  aplikasi  e-faktur dan  meminta  kode  aktivasi untuk diperbarui secara manual.  -nofa  Setel  ulang
aplikasi  Anda  sebelumnya secara
online untuk mendapatkan  kode  aktivasi terbaru  setelah  disetel  ulang (2)  Jaringan  faktur  elektronik sering  kali  lambat  atau  tidak didukung,
yang
Dalam hal e-faktur tidak memuat informasi yang lengkap,  jelas  dan  akurat,  salah pengisian  atau  salah  eja,  maka PKP yang menerbitkan e-faktur ditetapkan  atau  disediakan  oleh Direktorat  Jenderal.  e-faktur melalui  aplikasi  atau  sistem elektronik Anda. -Jenderal
perpajakan. Jika transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan  Jasa  Kena  Pajak yang diterbitkan e-faktur dibatalkan,  maka  Badan  Kena Pajak  yang  menerbitkan  e-
mengakibatkan kegagalan pengunggahan. Hal ini biasanya disebabkan oleh banyaknya  pengguna  yang mengaksesnya.
Kami menghentikan  layanan  Faktur aplikasi penagihan elektronik.
faktur  harus  membatalkan  e- faktur.  Faktur  dengan  aplikasi atau  sistem  elektronik  yang ditunjuk  atau  disediakan  oleh Departemen Umum Perpajakan
Menggunakan  aplikasi
e-Faktur
Apa  saja  hambatan  dan hambatan itu? perusahaan melihat dalam  menerapkan  e- faktur?
Memperbarui ke versi terbaru mungkin  gagal  atau  gagal memperbarui.  Dalam  hal  ini, Anda  perlu  menginstal  ulang versi  terbaru  aplikasi  e-faktur dan  meminta  kode  aktivasi untuk diperbarui secara
manual.  -nofa  Setel  ulang aplikasi  Anda  sebelumnya secara online untuk
mendapatkan  kode  aktivasi terbaru  setelah  disetel  ulang (2)  Jaringan  faktur  elektronik sering  kali  lambat  atau  tidak didukung, yang mengakibatkan kegagalan pengunggahan. Hal ini biasanya disebabkan oleh banyaknya  pengguna  yang mengaksesnya. Kami menghentikan  layanan  Faktur aplikasi penagihan elektronik. Seberapa efektif aplikasi e-faktur? Perusahaan  telah  menemukan sistem  faktur  elektronik  ini
Menurut PT. Dear Pomona Indah Permai,  apakah  aplikasi
e-billing berfungsi?
menjadi  lebih  efisien.  Jika Anda  memiliki  kode  batang yang  tidak  lagi  memerlukan tanda  tangan  tulisan  tangan,
kode  tersebut  sudah  dalam format PDF untuk menghemat  kertas.  Aplikasi ini  juga  secara  otomatis menghasilkan SPT, PPN sampai  pada  PKP  non  aktif melakukannya dalam memberi formulir-formulir
yang  dimiliki  NSFP  secara online.  PKP  akan  semudah itu.  Ada  beberapa  keluhan tentang  kekurangan  e-faktur ini, yaitu tidak dapat mendeteksi  kesalahan  nomor PPN  yang  bukan  nomor  DPP 10 ri, dan masalah lain terkait masalah  kredit  faktur  pajak masukan.  Sayangnya,  faktur elektronik  tidak  dikenali  dan dapat diunggah.

## SIMPULAN
Faktur  Elektronik  merupakan  Faktur  Pajak  yg  diterbitkan  melalui  pelaksanaan  atau  sistem elektronika  yg  dipengaruhi  atau  disediakan  sang  DJP.  Aplikasi  e-faktur  pajak  ini  adalah indera yg memudahkan pelaku bisnis menciptakan faktur pajak. titik. Pomona Indah Permai mengimplementasikan  pelaksanaan  e-faktur  pajak  dalam  bulan  September  2015  menurut output penelitian & pembahasan pada atas.
1. Penggunaan  e-invoicing  saat  membuat  faktur  pajak  di  PT.  Pomona  Indah  Permai berjalan  dengan  baik  dan  sedang  mempertimbangkan  untuk  menerapkan  e- invoicing,  sehingga  periode  pelaporan  PPN  permanen  sama  seperti  sebelum  e- invoicing.  Namun,  produksi  dilakukan  melalui  faktur  elektronik.  Dalam pelaporannya,  perusahaan  juga  menggunakan  pelaporan  elektronik  sesuai  dengan peraturan  Ditjen  Pajak.  Dalam  hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  perusahaan  telah mematuhi  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Namun,  jika  Anda melaporkan  periode  pengembalian  PPN,  harap  perhatikan  bahwa  kasus  sistem faktur elektronik saat ini mungkin menyertakan laporan perusahaan.
2. PPN  Kedua  Periode  Laporan  Kedua  PT.  Pomona  Indah  Permai  Tidak  ada keterlambatan  dalam  pelaporan.  perusahaan  PT  saja.  Pomona  Indah  Permai  Poly tetap SPT Masa. Perubahan batas waktu penyampaian PPN disebabkan oleh adanya faktur  pajak  pengganti,  pengembalian  uang  dan  pembatalan.  Keterlambatan  dalam menerbitkan  pengembalian  pajak  dan  faktur.  Hal  ini  terjadi  karena  kecerobohan fiskus saat memasukkan data.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggito,Albi dan Johan Setiawan.2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. CV. Jejak
: Sukabumi, Jawa Barat.
Anshori  dan  Iswati,  2017.  Metodologi  Penelitian  Kuantitatif.  Airlangga  University Press : Surabaya.
Chairil,Anwar.2014.  Pengantar  Perpajakan  :  Teori  dan  Konsep  Hukum  Pajak. PT. Mitra Wacana Media : Jakarta
Fidel.  2010.  Cara  Mudah  dan  Praktis  Memahami  Masalah  –  Masalah  Perpajakan. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
Gulo, W.2002. Metodologi Penelitian. PT.Grasindo : Jakarta.
Halim,Abdul, Rangga Bawono, dan Amin Dara.2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus Edisi 2. Salemba Empat : Jakarta Selatan.
Juliandi, Irfan, dam Saprinal Manurung.2014. Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi. UMSU PRESS : Sumatera Utara
Mardiasmo. 2013. Perpajakan edisi revisi. CV. Andi Offset : Yogyakarta.
Mukhtazar.2020. Prosedur Penelitian Pendidikan. Absolute Media : Yogyakarta.
Djoko,Muljono.2008.  Ketentuan  Umum  Perpajakan  Lengkap  dengan  Undang- Undang No.28/2007. CV. Andi Offset : Yogyakarta.
Oktaviarini,Tri.2015.“AnalisisPenerapanE-FakturdalamMelaporkanSPTMasaPPN (Studi Kasus Pada PT. Imbema Pacific Indonesia Masa Januari-Oktober 2015)”. Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie.
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga  atas  Undang-Undang  nomor  8  tahun  1983  tentang  pajak pertambahan  nilai  barang  dan  jasa  dan  pajak  penjualan  atas  barang mewah.
Republik  Indonesia.  2014.  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  nomor  PER- 16/PJ/2014  tentang  tata  cara  pembuatan  dan  pelaporan  faktur  pajak berbentukelektronik.
Republik  Indonesia.  2012.  Peraturan  Direktorat  Jenderal  Pajak  PER-24/PJ/2012 tentang  bentuk,  ukuran,  tata  cara  pengisian  keterangan,  prosedur pemberitahuan  dalam  rangka  pembuatan,  tatacara  pembetulan  atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak.
Republik  Indonesia.  2013.  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  151/PMK.03/2013 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak.
Republik Indonesia. 2014. Keputusan Direktorat Jenderal PajakNomor : KEP - 136 /PJ/2014Tentang  Penetapan  Pengusaha  Kena  Pajak  Yang  Diwajibkan MembuatFaktur Pajak Berbentuk Elektronik.
Republik  Indonesia.  2020.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  48/PMK.03/2020 tentang  tata  cara  penunjukkan  pemungut,  pemungutan,  dan  penyetoran, serta  pelaporan  pajak  pertambahan  nilai  atas  pemanfaatan  barang  kena pajak  tidak  berwujud  ataujasa  kena  pajak  dari  luar  daerah  pabean didalam daerah pabean melalui perdagangan sistem elektronik.
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  nomor  5  tahun  2008 tentang  perubahan  keempat  atas  Undang-Undang  nomor  6  tahun  1983 tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan  menjadi  undang- undang.
Republik Indonesia Nomor 182/PMK.03/2015 tentang tata cara pendaftaran Nomor Pokok  Wajib  Pajak,  Pengukuhan  Kena  Pajak,  Penghapusan  Nomor Pokok  Wajib  Pajak,  dan  Pencabutan  Pengukuhan  Pengusaha  Kena Pajak.
Republik  Indonesia.  2013.  Peraturan  Direktorat  Jenderal  Pajak  nomor  PER- 11/PJ/2013  tentang  bentuk,  isi,  dan  tata  cara  pengisian  serta penyampaian  surat  pemberitahuan  masa  pajak  pertambahan  nilai  (  SPT Masa PPN).
Republik  Indonesia.  2014.  Peraturan  Direktoral  Jenderal  Pajak  nomor  PER- 06/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian surat  pemberitahuan tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak.
Riyanto,  Slamet  dan  Aglis  Andhita  Hatmawan.  2020.  Metode  Riset  Penelitian Kuantitatif  Peneltian  di  Bidang  Manajemen,  Teknik,  Pendidikan,  dan Eksperimen. CV. Budi Utama : Yogyakarta.
Supriyono,  R.A.  2018.  Akuntansi  Keperilakuan.  Gajah  Mada  University  Press  : Yogyakarta.
Supramono,  2010.  Perpajakan  Indonesia-Mekanisme  dan  Perhitungan.  CV.  Andi Offset : Yogyakarta.
Susanto,  Edy.  2016.  “Elektronik  faktur  (e-Faktur):  apakah  sudah  efektif  bagi pengusaha  kena  pajak  dalam  pelaporan  SPT  Masa  Pajak  Pertambahan Nilai”. Jurnal STIE Semarang, Vol. 8, No. 1. Edisi Februari 2016 [ ISSN : 2252-826].
Rafinska,  Kezia.  2018.  Pajak  Masukan  dan  Pajak  Keluaran  dalam  PPN. https://www.online-pajak.com/pengertian-pajak-masukan-dan-pajak- keluaran-dalam-ppn ( diakses pada tanggal 05 Juni 2020 ).
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2014.  Materi  Sosialisasi  e-Faktur  Pajak  27  Juni  2014. https://fdokumen.com/download/materi-sosialisasi-e-faktur-pajak-27-06- 2014 ( diakses pada tanggal 31 Juli 2020 ).