## IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KOTA YOGYAKARTA

## Jovano Deivid Oleyver Palenewen

## ABSTRAK
Pelayanan publik dilaksanakan, untuk menjawab kebutuhan masayarakat dibidang administrasi  pemerintahan.    Pelayanan  yang  diberikan  oleh  negara  kepada masyarakat berdasar pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini  guna  masyarakat  bisa  mendapatkan  pelayanan  yang  baik  dari  pemerintah. Akan  tetapi  ini  di  berbagai  tempat  masih  terdapat  berbagai  kendala  dalam pelayanan publik khususnya dari segi efektifitas dan efisiensi. Sehingga perlu ada inovasi  dalam  pelayanan  administrasi  seperti  Kebijakan  Pelayanan  Administrasi Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  yang  di  lakukan  di  Kota  Yogyakarta.  Inovasi kebijakan  ini,  unik  untuk  diteliti  dengan  menggunakan  konsep  implementasi kebijakan untuk melihat sejauhmana kebijakan ini boleh di implementasi di Kota Yogyakarta  serta  perspektif  good  governance  untuk  melihat  kebijakan  ini menjawab kebutuhan masyrakat.  Metode  yang digunakan  yaitu metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Tulisan ini memberi argument kebijakan PATEN sebagai inovasi  pelayanan  publik  untuk  mewujudkan  prinsip  good  governance  dalam pelayanan publik.

## Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Good Governance, PATEN

## PENDAHULUAN
Implementasi  kebijakan  pelayanan publik telah lama mendapat  perhatian, khususnya  pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah.  Prosedur panjang  dan  berbelit-belit  terkadang  menjadi  hal  yang  telah  melekat  pada pelayanan  publik.  Kondisi  demikian  terjadi  karena  adanya  pemahaman  bahwa masyarakat merupakan pihak yang memerlukan pelayanan dan pemerintah adalah pihak yang dapat menyelenggarakannya. Hal tersebut merupakan pemikiran yang telah  lama  tumbuh,  oleh  sebab  itu  dikenal  adanya  istilah  reformasi  pelayanan publik  yang  dapat  dijadikan  suatu  solusi  untuk  mengubah  kondisi  tersebut. Masyarakat  harus  dinilai  sebagai  konsumen  yang  memerlukan  kepuasan  atas kualitas  layanan  publik  dan  pemerintah  merupakan  pihak  yang  berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat atas layanan publik tersebut.
Jenis kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik sangat beragam. Salah satu  jenis  pelayanan  publik  yang  sangat  diperlukan  oleh  masyarakat  adalah pelayanan  administrasi.  Pelayanan  administrasi  merupakan  salah  satu  jenis pelayanan  publik  yang  sangat  diperlukan  oleh  masyarakat.  Oleh  sebab  itu, Pemerintah  Kota  Yogyakarta  selalu  mengupayakan  inovasi-inovasi  baru  dalam meningkatkan pelayanan administrasi bagi warganya. Inovasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk membuat pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien, namun juga untuk  mempermudah  masyarakat  pada  proses  pengurusannya.  Dengan  demikian
masyarakat  dapat  memperoleh  pelayanan  administrasi  secara  cepat,  mudah,  dan praktis.
Penyelenggaraan  pelayanan  administrasi  di  Kota  Yogyakarta  berpusat pada  pelayanan  di  kantor  Dinas  Perizinan  Kota  Yogyakarta.  Sebagaimana diketahui, kualitas pelayanan oleh Dinas Perizinan Kota Yogayakarta merupakan salah satu yang terbaik. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai penghargaan yang telah  diterima  oleh  Dinas  tersebut  dengan  sistem  pelayanan  terpadu  satu  pintu. Dengan  penyelenggaraan  pelayanan  terpadu  satu  pintu,  maka  masyarakat  sangat dimudahkan  untuk  mengurus  berbagai  jenis  perizinan  karena  hanya  perlu mengurusnya di satu tempat saja.
Guna lebih mempermudah masyarakat, maka pada tanggal 12 Desember 2012  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  telah  memulai  penyelenggaraan  Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN).  PATEN  adalah  kegiatan penyelenggaraan  pelayanan  publik,  khususnya  pelayanan  administrasi,  yang proses  pengelolaannya  berada  di  kantor  kecamatan,  yaitu  mulai  dari  tahap permohonan  sampai  dengan  ke  tahap  terbitnya  dokumen  dalam  satu  tempat  atau satu  loket  pelayanan.  Tujuan  implementasi  PATEN  diantaranya  adalah  untuk lebih  memudahkan  akses  masyarakat  atas  pelayanan  publik,  khususnya  untuk pelayanan  administrasi,  serta  untuk  mempercepat  waktu  yang  diperlukan  pada proses pelayanan.
Jenis-jenis  layanan  yang  diselenggarakan  oleh  kecamatan  adalah beberapa  pelayanan  administrasi  kependudukan  dan  beberapa  jenis  layanan perizinan. Berikut adalah rincian dari jenis-jenis layanan tersebut:
1. Pelayanan Administrasi Kependudukan, meliputi:
a. Kartu  Tanda  Penduduk:  Penerbitan  KTP  baru  bagi  WNI;  Penerbitan  KTP baru  bagi  orang  asing  yang  memiliki  izin  tinggal  tetap;  Penerbitan  KTP karena hilang atau rusak; Penerbitan KTP karena perpanjangan.
b. Kartu Identitas Anak (KIA)
c. Kartu  Keluarga  (KK):  Penerbitan  KK  baru;  Penerbitan  KK  karena penambahan  anggota  keluarga  dalam  KK  yang  mengalami  kelahiran; Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi WNI; Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga bagi  orang  asing  yang  memiliki  izin  tinggal  tetap  untuk  menumpang  ke dalam  KK  WNI  atau  orang  asing;  Penerbitan  KK  karena  pengurangan anggota keluarga dalam KK; Penerbitan KK karena hilang atau rusak.
d. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)
e. Surat Keterangan Pindah Datang
2. Pelayanan Perizinan
a. Izin Gangguan (HO)
b. Izin Mendirikan Bangun Bangunan (IMBB)
c. Izin Pedagang Kaki Lima (PK5)
d. Izin Penyelenggaraan Pondokan
e. Izin Pemakaman
Sebelum  ada  PATEN,  jenis-jenis  pelayanan  tersebut  termasuk  ke  dalam jenis  pelayanan  yang  diselenggarakan  di  Dinas  Perizinan  Kota  Yogyakarta, khusus  untuk  pelayanan  administrasi  kependudukan  dilakukan  di  Dinas
Kependudukan.  Dinas  Perizinan  telah  menyelenggarakan  pelayanan  administrasi terpadu  sebelumnya.  Sebagaimana  diketahui,  kualitas  pelayanan  yang diselenggarakan  di  Dinas  Perizinan  Kota  Yogyakarta  telah  mendapat  banyak pengharagaan.  Penghargaan  tersebut  diantaranya  adalah  penghargan  citra pelayanan prima tahun 2008 dan penghargaan dari BKPM Investment Award pada tahun  2009.  Dinas  Perizinan  Kota  Yogyakarta  dinilai  cukup  sukses mengembangkan  pelayanan  terpadu  sehingga  dengan  sistem  tersebut  kualitas pelayanan  bagi  masyarakat  dapat  ditingkatkan.  Dampak  dari  kualitas  pelayanan administrasi  yang  baik  tidak  hanya  dirasakan  oleh  masyarakat  yang  mengurus berbagai  jenis  dokumen  administrasi,  tetapi  juga  oleh  pihak  pengusaha  yang merasa  dipermudah  untuk  mengurus  perizinan  usahanya  di  Kota  Yogyakarta. Segala sesuatunya transparan dan terukur sehingga proses pelayanan tersbeut juga berjalan dengan baik. Setelah sukses mengimplementasikan pelayanan terpadu di Dinas Perizinan, selanjutnya pelayanan tersebut dilimpahkan sebagian ke unit-unit di  kecamatan  melalui  program  PATEN  sehingga  masyarakat  lebih  dimudahkan lagi.
Implementasi  PATEN  dalam  hal  ini  merupakan  salah  satu  wujud pelimpahan wewenang ke kecamatan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat. Pembuatan peraturan tersebut salah satunya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Pelayanan  Administrasi Terpadu  di  Kecamatan.  Dengan  pelaksanaan  PATEN  tersebut,  maka  diharapkan penyelenggaraan  pelayanan  administrasi  bagi  masyarakat  dapat  menjadi  lebih efektif  dan  efisien.  Pelayanan  terpadu  sendiri  sudah  diamantkan  dalam  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik.  Pasal  9  ayat  (1)  dari undang-undang  tersbeut  menyebutkan  bahwa  dalam  rangka  mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan  sistem  pelayanan  terpadu.  Berdasarkan  bunyi  pasal  dalam Undang-Undang  Pelayanan  Publik  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  pelayanan terpadu merupakan pilihan yang dapat dilakukan. Dalam hal ini, Kota Yogyakarta memilih untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi pelayanan administrasi untuk  masyarakat  sehingga  masyarakat  lebih  mudah  dalam  mengurus  berbagai dokumen  administrasi.  Tidak  sampai  pada  pelaksanaan  pelayanan  administrasi terpadu  saja,  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  bahwa  telah  sampai  pada  upaya pelimpahan sebagian wewenang pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu pada setiap kecamatan yang ada untuk lebih memudahkan masyarakat.
Kota Yogyakarta merupakan daerah yang pertama kali menyelenggarakan  PATEN  di  Provinsi  DIY.  Kecamatan  yang  menjadi percontohan  pelaksanaan  PATEN  di  Kota  Yogyakarta  adalah  kecamatan Mergangsan.  Pada  kecamatan  tersebut,  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  akan mengurus  berbagai  jenis  dokumen  administrasi  dalam  PATEN  telah  dilayani dalam  suatu  ruang  khusus  atau  disebut  unit  Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan.  Hal  demikian  merupakan  suatu  syarat  dari  suatu  pelayanan  terpadu yang pelayanannya mulai dari pendaftaran sampai terbit dokumen harus dilakukan pada  satu  loket.  Dalam  hal  ini,  pemilihan  kecamatan  Mergangsan  sebagai kecamatan  percontohan  PATEN  bagi  13  kecamatan  lainnya  adalah  didasari
kesiapan ruang pelayanan unit PATEN pada kecamatan tersebut. Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki target bahwa pada tanggal 7 Juni 2013 seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta telah siap menyelenggarakan PATEN bagi masyarakat.
Dengan  dilaksanakannya  PATEN,  maka  masyarakat  tidak  perlu  lagi mengantre  di  Balai  Kota  untuk  mengurus  beberapa  jenis  dokumen  administrasi sebab  pelayanannya  telah  diselenggarakan  oleh  kecamatan.  Setelah  seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta menyelenggarakan PATEN, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta tetap menjadi kantor induk dan tetap melayani urusan perizinan dalam skala besar maupun pembayaran pajak.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif.  Metode ini dipilih karena lebih cocok untuk menjelaskan  penerapan  kebijakan  pelayanan  publik  dalam  bentuk  PATEN.  Data yang diperoleh untuk  penulisan ini diambil dari sumber, literatur kepustakaan dan berita.

## GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK
Konsep good  governance telah  menjadi  perhatian  dunia  pada  dekade terakhir. Konsep tersebut mulai banyak diterapkan oleh berbagai negara. Sejak era 1990an,  konsep good  governance dinilai  sebagai  suatu  instrumen  yang  dapat digunakan  untuk  menciptakan  suatu  pembangunan  berkelanjutan.  Pembangunan berkelanjutan dalam hal ini dinilai penting untuk dicapai oleh suatu negara sebab pada  pembangunan  yang  berkelanjutan  proses-proses  yang  terjadi  di  dalamnya merupakan  proses  yang  sifatnya  berkesinambungan.  Selain  itu,  penyelenggaraan good governance juga dinilai dapat lebih meningkatkan iklim investasi bagi suatu negara. Hal tersebut sesuai dengan kutipan berikut:
Governance  is  the  instrument  of  political,  economic  and  administrative authorities  to  manage  a  nation's  affairs.  Good  governance  creates  a good environment for investment .
Berdasarkan  kutipan  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa governance merupakan instrumen  politik,  ekonomi,  dan  otoritas  administratif  untuk  mengelola  urusan- urusan  negara  dan good  governance sendiri  akan  menciptakan  suatu  lingkungan yang baik untuk investasi. Penciptaan iklim investasi yang baik  akan bermanfaat bagi  penciptaan  hubungan  yang  baik  pula  di  antara  pemerintah,  pihak  swasta, dengan  masyarakat  sebab  melalui  iklim  investasi  yang  baik  maka  investor  akan menanamkan  modalnya  sehingga  terbuka  lapangan  pekerjaan  serta  dampak kelanjutan lainnya juga dapat dicapai.
Penyelenggaraan good  governance diantaranya  dapat  dilihat  dari pengaturan-pengaturan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  atas  kehidupan masyarakatnya. Hal demikian sesuai dengan kutipan berikut:
Good  governance  is  a  good  idea... public  life  were  conducted  within institutions  that  were  fair,  judicious,  transparent,  accountable, participatory, responsive, well-managed, and efficient .
Berdasarkan kutipan tersebut dapat diketahui bahwa pada penyelenggaraan good  governance, pengaturan  yang  dilakukan  pemerintah  pada  kehidupan masyarakatnya adalah melalui penciptaan institusi yang sifatnya fair , berdasarkan hukum, transparan, akuntabel, participatory, responsif, dikelola dengan baik, serta efisien. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka good governance menjadi dapat dirasakan  secara  langsung  oleh  masyarakat  suatu  negara  dan  tidak  lagi  menjadi hal  yang  sifatnya  abstrak.  Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam  hal  ini adalah  melalui  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  berkualitas  baik,  atau memperbaiki kinerja dari pelayanan publik yang belum optimal.
Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya, good  governance merupakan salah  satu  jalan  yang  dapat  digunakan  untuk  mencapai  pembangunan berkelanjutan.  Selain  itu, good  governance juga  dinilai  merupakan  jalan  untuk mencapai  kesuksesan  pembangunan  sosio-ekonomi  dalam  suatu  negara.  Hal demikian  sesuai  dengan  pendapat  Pradhan  dan  Sanyal  yang  menyatakan  bahwa “ Good  governance  is  one  of  the  fundamental  prerequisites  for  the  successful socio-economic  development  in  a  country .”  Kutipan  pendapat  tersebut memperkuat  bahwa  pencapaian good  governance akan  mempermudah pembangunan  sosio  ekonomi  suatu  negara.  Dengan  kata  lain,  secara  tidak langsung  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  berkualitas  baik  oleh pemerintah  akan  memberikan  kontribusi  positif  pada  pembangunan  sosio- ekonomi  dari  negara  yang  bersangkutan.  Dalam  hal  ini  tentu  tidak  dapat dipungkiri bahwa pembangunan sosio-ekonomi bagi suatu negara juga merupakan hal yang penting untuk dapat dicapai.
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  dapat  diketahui bahwa good  governance meupakan  hal  yang  dapat  membawa  suatu  negara menjadi  lebih  baik  melalui  tindakan  pemerintahnya.  Salah  satu  jalan  yang  dapat ditempuh untuk mewujudkan good governance dalam suatu negara adalah melalui penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  baik  pula  bagi  masyarakatnya. Penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  baik  akan  menunjukkan  kemampuan pemerintah  secara  langsung  dalam  menagani,  mengelola,  serta  memenuhi kebutuhan  publik  dari  masyarakatnya  sehingga  dapat  dilihat  perwujudan good governance yang  telah  dilakukan.  Selain  itu,  dari  penyelenggaraan  pelayanan publik juga dapat dilihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik untuk seluruh masyarakatnya.
Pelayanan  publik  merupakan  hal  yang  penting  dalam  hal  ini  karena melalui  pelayanan  publik  dapat  dilihat  kualitas  hidup  masyarakat.  Hal  demikian sesuai dengan kutipan berikut:
Public  services  are  a  key  determinant  of  quality  of  life  that  is  not measured in per capita income .
Berdasarkan  kutipan  tersbut,  dapat  dilihat  bahwa  pelayanan  publik merupakan  kunci  penting  dalam  melihat  kualitas  hidup  masyarakat  yang  tidak dihitung pada pendapatan perkapita. Dengan kata lain, pelaksanaan publik sangat penting  untuk  diselenggarakan  karena  pemenuhannya  merupakan  bagian  dari pemenuhan kebutuhan publik masyarakat, namun pengukurannya tidak dapat serta merta dijadikan bagian dalam pengukuran kesejahteraan ekonomi.
Terkait  dengan  pelayanan  publik,  berikut  adalah  kutipan  yang menunjukkan  hubungan  antara governance ,  pelayanan  publik,  dan  implementasi kebijakan:
Governance  is  the  exercise  of  power  or  authority;  political,  economic, administrative or otherwise to manage a country's resources and affairs.
The  main  strategy  of  having  effective  and  efficient  governance  is  to relate  to  the  functioning  of  the  public  sector  focused  on  accountability.
The  second  part  relates  to  the  performance  of  the  public  sector  on  the connection between policy and implementation .
Pada  kutipan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa governance merupakan  pihak  yang mengelola  negara,  termasuk  sumber  daya  yang  dimiliki  dan  segala  urusannya. Salah  satu  strategi  yang  dapat  digunakan  untuk  menciptakan  efektivitas  dan efisiensi adalah melalui fokus pada penyelenggaraan sektor publik yang akuntabel dan  untuk  melihat  performa  dari  penyelenggaraan  sektor  publik  tersebut  adalah dengan  melihat  hubungan  antara  kebijakan  dan  implementasi  dari  kebijakan tersebut.  Kebijakan juga menjadi  hal  yang penting untuk  dilihat sebab kebijakan akan menyebabkan tujuan  yang berbeda dapat  terintegarasi.  Hal  demikian sesuai kutipan beikut:
Policy is very important, policy causes different goals be integrated and this integrations causes government's success .
Berdasarkan  kutipan  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  kebijakan  dalam  hal  ini  juga berhubungan  dengan  kesuksesan  pemerintah,  terutama  melalui  integrasi  yang diciptakan melalui kebijakan.
Perbaikan  pada  penyelenggaraan  pelayanan  publik  menjadi  efisien, responsif,  partisipatif,  dan  akuntabel  tidak  hanya  bentuk  upaya  perbaikan  pada birokrasi  namun  juga  sekaligus  merupakan  upaya  untuk  membangun good governance. Terdapat  beberapa  titik  strategis  bagi  pelayanan  publik  untuk dijadikan langkah awal pengembangan good governance di Indonesia, yaitu:
1. Dengan  pelayanan  publik,  nilai-nilai  yang  mencirikan good  governance dapat  dilakukan  secara  lebih  mudah  dan  nyata  oleh  birokrasi.  Nilai tersebut  meliputi  nilai  efisiensi,  transparansi,  akuntabilitas,  dan partisipasi  yang  relatif  lebih  mudah  diterjemahkan  dalam  pelayanan publik daripada dalam keseluruhan aspek kegiatan pemerintah
2. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance , yaitu pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar.
3. Pelayanan  publik  mampu  membangkitkan  dukungan  dan  kepercayaan masyarakat.
4. Upaya perbaikan pada pelayanan publik akan mengurangi toleransi pada praktik bad governance.
5. Perbaikan  pada  pelayanan  publik  diharapkan  mampu  meningkatkan keterlibatan  dari  aktor-aktor  di  luar  negara  dalam  merespon  masalah- masalah publik.
6. Tolok  ukur dan indikator praktik pelayanan publik  dapat  dengan mudah dilakukan.
Berdasarkan  kutipan  tersebut  dapat  diketahui  alasan  yang  mendasari  dapat dipilihnya  penyelenggaraan  pelayanan  publik  sebagai  jalan  menuju good governance. Melalui  pelayanan  publik,  nilai-nilai  seperti  efisiensi,  transparansi, akuntabilitas,  dan  partisipasi  tidak  lagi  menjadi  sesuatu  yang  sifatnya  abstrak sebab  dapat  secara  langsung  dilakukan  melalui  penyelenggaraan  pelayanan kepada  masyarakat.  Selain  itu,  pelayanan  publik  juga  melibatkan  kepentingan unsur-unsur governance .  Pemerintah  sebagai  pihak  penyelenggara  layanan, sedangkan  masyarakat  dan  sektor  swasta  merupakan  pihak  yang  menggunakan layanan  publik  tersebut.  Apabila  kualitas  pelayanan  publik  dirasakan  baik  oleh masyarakat,  maka  masyarakat  akan  lebih  percaya  pada  pemerintah  sebab kemudian  pemerintah  dinilai  memang  mampu  untuk  melakukan  tugas-tugasnya dalam  menyelenggarakan  negara.  Selain  itu,  perbaikan  pada  sektor  pelayanan publik  juga  dapat  mengurangi  praktik bad  governance sebab  segala  sesuatunya menjadi  lebih  transparan  dan  terdapat  keterlibatan  masyarakat  di  dalamnya.  Hal terakhir yang dapat dijadilan alasan bagi penyelenggaraan pelayanan publik untuk dijadikan  sebagai  awal  dari  upaya  mencapai good  governance ,  yaitu  tolok  ukur dari  pelayanan  publik  pencapaiannya  dapat  dilihat  secara  nyata.  Oleh  sebab  itu, dapat  dikatakan  bahwa  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dengan  kualitas  yang baik  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  dalam mewujudkan good governance.
Melalui  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  maka  kehadiran good governance dapat  secara  langsung  dirasakan  oleh  masyarakat  melalui  kualitas pelayanan  publik  yang  diperoleh.  Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan adalah melalui inovasi dalam pelayanan publik. Berikut adalah kutipan terkait hal tersebut:
To improve the quality and quantity of services delivered to the citizens, governments resort to continuous improvements. Such innovation is one way to improve the services delivered.
Pada  kutipan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  inovasi  pada  pelayanan  publik diperlukan  untuk  meningkatkan  pelayanan  yang  diberikan  pada  masyarakat. Peningkatan  pelayanan  bagi  masyarakat  menjadi  penting  karena  penilaian masyarakat  atas  kualitas  pelayanan  publik  yang  diberikan  pemerintah  adalah bergantung  pada  pelayanan  yang  diterima  langsung  oleh  masyarakat.  Apabila tidak  ada  inovasi,  maka  di  tengah  masyarakat  yang  sangat  dinamis  dan keterbatasan  peraturan  maka  pelaksanaan  dari  pelayanan  publik  dapat  menjadi tidak sesuai atau tidak mampu mengimbangi perkembangan masyarakat.  Kondisi demikian akan menjadi  hal  yang kurang baik  karena menunjukkan bahwa tujuan dari  pelaksanaan  tidak  mencapai  hasil  yang  diinginkan.  Berikut  adalah  kutipan yang berkaitan dengan kondisi tersebut:
It  has  been  observed  and  many  studies  have  indicated  that implementation  of  public  policies  is  one  of  the  major  problems confronting  more  developing  nations  at  present.  The  problem  in  the process of implementation occurs when the achieved results do not meet the desired ones .
Berdasarkan  pada  kutipan  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  implementasi  dapat dikatakan tidak berhasil apabila hasil yang dicapai dari implementasi tidak sesuai dengan  hasil  yang  ditetapkan.  Selain  itu,  implementasi  kebijakan  publik  juga dinilai  sering  menjadi  suatu  persoalan  bagi  negara-negara  berkembang.  Kondisi demikian dapat terjadi karena masih minimnya inovasi  yang dilakukan oleh para implementor kebijakan namun kondisiperkembangan masyarakat terus berkembang  sehingga  menuntut  adanya  inovasi  tersebut.  Selain  inovasi,  berikut adalah  kutipan  yang  menunjukan  beberapa  hal  yang  juga  diperlukan  untuk menunjang keberhasilan implementasi:
Successful  implementation,  according  to  Matland,  requires  compliance with  statutes’  directives  and  goals;  achievement  of  specific  success indicators; and improvement in the political climate around a program .
Berdasarkan  kutipan  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  salah  satu  hal  yang  juga menentukan  keberhasilan  implementasi  adalah  adanya  penentuan  tujuan  yang jelas  atau  hal-hal  yang  diinginkan  untuk  dicapai  dari  implementasi  kebijakan tersebut.  Oleh  sebab  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  hanya  faktor  lingkungan imlementasi yang mendasari keberhasilan implementasi, tetapi juga faktor isi dari kebijakan tersebut.
Inovasi  dalam  hal  ini  tidak  hanya  diperlukan  pada  tahap  pelaksanaan kebijakan, atau pada tahap penyelenggaraan pelayanan publik, namun inovasi juga diperlukan pada kebijakan itu sendiri. Berikut adalah kutipan terkait hal tersebut:
Policy agendas change when attentiveness and mobilization are directed at  particular  aspects  of  a  complex  environment,  raising  the  probability of major policy innovations based on new ideas .
Pada  kutipan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  kemungkinan  untuk melakukan  inovasi  pada  kebijakan  dengan  berdasar  atas  ide-ide  baru  menjadi lebih besar seiring dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Inovasi juga dapat  dilakukan  dengan  peningkatan  kapasitas  dari  publik  sektor.  Peningkatan kapasitas yang dimaksud dalam hal ini adalah termasuk pula peningkatan kualitas dari pelayanan publik yang diselenggarakan untuk masyarakat.

## PATEN: SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
Salah  satu  pelayanan  publik  yang  sangat  diperlukan  oleh  masyarakat adalah  pelayanan  administrasi.  Pelayanan  administrasi  menjadi  penting  sebab selalu  diperlukan  oleh  masyarakat  dan  dalam  hal  ini  tidak  jarang  menimbulkan keengganan  masyarakat  untuk  mengurusnya  apabila  prosedur  pengurusannya masih  sulit,  berbelit-belit,  ataupun  memerlukan  waktu  cukup  lama  untuk penyelesaiaannya.  Di  Kota  Yogyakarta,  pelayanan  administrasi  telah  dilakukan secara  terpadu.  Pada  awalnya  sistem  tersebut  merupakan  suatu  bentuk  inovasi yang  dilakukan  pada  pelayanan  publik.  Dengan  inovasi  pada  pelayanan administrasi  di  Kota  Yogyakarta,  maka  masyarakat  menjadi  lebih  mudah  untuk mengurus  berbagai  dokumen  administrasi  yang  diperlukan.  Pelayanan administrasi  terpadu  di  sisi  lain  juga  sangat  memudahkan  bagi  pihak  pengusaha yang  akan  mengurus  izin  usahanya.  Pelaksananaan  PATEN  bahkan  semakin
mempermudah lagi sebab izin IMBB sudah langsung dapat diurus pembuatannya di unit-unit PATEN pada setiap kecamatan.
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  harus  dilakukan  dengan  penuh tanggung  jawab  dan  akuntabel.  Pelayanan  administrasi  merupakan  pelayanan yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  namun  dalam  hal  ini  juga  menjadi  kewajiban pemerintah  untuk  menyelenggarakannya.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  sedapat mungkin  melakukan  penyelenggaraan  pelayanan  administrasi  yang  memudahkan masyarakat. Berikut adalah kutipan terkait hal tersebut:
Public  sector  services  are  responsible  and  accountable  to  citizens  and communities  as  well  as  to  its  customers. Gowan  et  al.  (2001),  service provision is more complex in the public sector because it is not simply a matter of meeting expressed needs, but of finding out unexpressed needs, setting  priorities,  allocating  resources  and  publicly  justifying  and accounting for what has been done .
Pada  kutipan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pelayanan  publik  harus diselenggarakan dengan tanggung jawab dan akuntabilitas penuh pada masyarakat sama seperti tanggung jawab pada konsumen yang harus diberi kepuasan layanan. Akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  merupakan  suatu  ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai  dan norma eksternal  yang ada di  dalam masyarakat  atau  yang dimiliki oleh  para stakeholders .  Akuntabilitas  tersebut  dapat  diwujudkan  dengan pelaksanaan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Akuntabilitas dalam  hal  ini  juga  merupakan  hal  yang  dapat  dijadikan  dasar  untuk  menilai kualitas pelayanan yang diberikan pada masayarakat.
Salah  satu  langkah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Yogayakarta adalah dengan menyeleggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau PATEN.  Penyelenggaraan  pelayanan  administrasi  terpadu  di  kecamatan merupakan salah satu  langkah  yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk  lebih  mendekatkan  akses  pelayanan  administrasi  bagi  masyarakatnya sehingga  tidak  semua  terpusat  di  Balai  Kota  Yogyakarta.  Pelimpahan  beberapa wewenang  Dinas  Perizinan  pada  unit  PATEN  di  kecamatan  juga  akan mempemudah masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi yang diperlukan sehingga menjadi suatu proses penyelengaraan layanan publik yang cepat, praktis, dan  lebih  mudah.  Cepat  dalam  hal  ini  adalah  terkait  dengan  antrian  yang  harus dilalui  masyarakat.  Apabila  seluruh  proses  pelayanan  administrasi  terpusat  di Dinas Perizinan, maka tentu jumlah antrian yang harus dilalui lebih panjang sebab pelayanan  diberikan  secara  bersamaan  untuk  masyarakat  seKota  Yogyakarta, namun  dengan  PATEN  maka  setiap  unit  PATEN  hanya  melayani  masyarakat pada  tiap-tiap  kecamatan.  Praktis  terkait  dengan  mekanisme  pelayanan  terpadu yang  diterapkan  sehingga  seluruh  proses,  mulai  dari  pendaftaran  sampai  pada pengambilan dokumen berada di satu tempat saja, yaitu pada unit-unit PATEN di tiap  kecamatan.  Pelaksanaan  PATEN  selain  itu  juga  mengandung  unsur  lebih mudah  karena  akses  masyarakat  untuk  menuju  unit  PATEN  sebagai  lokasi pelayanan menjadi lebih dekat.
Penyelenggaraan  PATEN  merupakan  satu  langkah  baru  dalam penyelenggaraan  layanan  administrasi  di  Kota  Yogyakarta.  Sebagaimana  telah
diuraikan  sebelumnya,  PATEN  merupakan  salah  satu  bentuk  kebijakan pemerintah  untuk  mempermudah  masyarakat  dalam  memperoleh  pelayanan administrasi. Di sisi lain, penyelenggaraan PATEN tidak boleh melupakan aspek profesionalitas  dari  para  aparat  penyelenggara  layanan  di  setiap  kecamatan. Penyelenggaraan  pelayanan  publik  secara  profesional  sangat  diperlukan  sebab kondisi masyarakat sangat dinamis namun peraturan yang ada cenderung bersifat statis.  Oleh  sebab  itu,  kesiapan  dari  SDM  di  tiap  unit  PATEN  pada  masing- masing  kecamatan  dalam  hal  ini  juga  perlu  menjadi  perhatian  sehingga  upaya mewujudkan  kemudahan  pada  pelayanan  publik  tidak  terhambat  dengan kemampuan penyelenggaranya. Kondisi demikian sesuai dengan kutipan berikut:
Policy  makers  need  to  find  ways  to  increase  the  performance  of  the public  sector  by  addressing  the  following  priority  issues: Incrementing administrative performance.
Berdasarkan  kutipan  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  performa  dari  administrator juga menjadi salah satu prioritas yang harus dipertimbangkan untuk meningkatkan performa  dari  sektor  publik.  Hal  demikian  disebabkan  karena  administrator memiliki  peran  yang  besar  dalam  proses  implementasi  kebijakan  sehingga kebijakan  yang  telah  dibuat  dapat  mencapai  tujuan  sesuai  yang  diinginkan  oleh pembuat  kebijakan.  Pentingnya  profesionalisme  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik juga dapat dilihat dari kutipan berikut:
There is a need for structural re-engineering of the public sector with the infusion  of  new  spirits,  values,  professionalism,  accountability, responsiveness, and focused sense of the mission for maximum efficiency of the economy.
Pada  kutipan  tersebut  disebutkan  dengan  jelas  bahwa  selain  profesionalisme, diperlukan  pula  pembaharuan,  akuntabilitas,  dan  tanggung  jawab,  yang  pada intinya  akan  mengarah  pada  efisiensi.  Salah  satu  hal  harus  dicapai  pada penyelenggaraan  pelayanan  publik  untuk  mencapai good  governance adalah menciptakan  pelayanan  publik  yang  efisien.  Efisiensi  dalam  pelayanan  publik diantaranya  terkait  dengan  faktor  biaya  pelayanan.  Guna  melihat  efisiensi pelayanan  publik,  dapat  dilihat  pelayanan  publik  yang  mampu  dilaksanakan dibanding  dengan  biaya  yang  digunakan.  Hal  demikian  diistilahkan  dengan providing more public services with less public spending .
Implementasi PATEN di Kota Yogyakarta dalam hal ini kemudian tidak hanya  menjadi  salah  satu  wujud  dari  upaya  mencapai good  governance melalui kualitas  pelayanan  publik,  namun  juga  pada  akhirnya  menjadi  satu  hal  yang mempermudah  proses  investasi  di  Kota  Yogyakarta.  Salah  satunya  melalui pengurusan  izin  IMBB  bagi  para  pengusaha.  Saat  ini  izin  IMBB  menjadi  salah satu  bagian  dari  kewenangan  yang  diserahkan  pada  kecamatan  melalui  unit PATEN. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pihak pemerintah membuka jalan untuk  menciptakan  sinergi  hubungan  diantara  pemerintah,  swasta,  dengan masyarakat.

## KESIMPULAN
Pencapaian good  governance diantaranya  dapat  dilakukan  melalui perbaikan  kualitas  pelayanan  publik  bagi  masyarakat.  Hal  demikian  dikarenakan pelayanan  publik  merupakan  bentuk  pelaksanaan  kewajiban  pemerintah  dalam melakukan  tugasnya  untuk  menyelenggarakan  negara.  Kualitas  pelayanan  publik adalah  hal  yang  dirasakan  langsung  oleh  masyarakat  sehingga  penilaian  atas keberhasilan  kinerja  pemerintah  oleh  masyarakat  akan  didasarkan  pada  kualitas pelayanan  yang  diterima.  Salah  satu  bentuk  pelayanan  publik  yang  diperlukan oleh  masyarakat  adalah  pelayanan  administrasi.  Penyelenggaraan  pelayanan administrasi  di  Kota  Yogayakarta  telah  dilakukan  dengan  sistem  pelayanan terpadu, artinya mulai dari proses pendaftaran sampai pada pengambilan dokumen cukup dilakukan hanya pada satu lokasi saja, yaitu di kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.  Kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  dinas  tersebut  sudah  cukup baik.  Hal  demikian  dapat  dilihat  dari  beberapa  penghargaan  yang  diberikan  atas kinerja  Dinas  Perizinan  Kota  Yogayakarta  dalam  menyelenggarakan  pelayanan administrasi  terpadu.  Saat  ini,  untuk  lebih  memudahkan  masyarakat  dalam menjangkau  pelayanan  administrasi,  di  Kota  Yogyakarta  telah  dilaksanakan Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  atau  PATEN.  Dengan  adanya  unit- unit  PATEN  di  setiap  kecamatan,  maka  pelayanan  beberapa  jenis  dokumen administrasi sudah dapat didapatkan di masing-masing kecamatan tempat  tinggal masyarakat Kota Yogayakarta.
Implementasi  dari  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  atau PATEN  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  merupakan  salah satu  bentuk  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  mempermudah  akses masyarakat atas pelayanan administrasi.  Pelayanan administrasi merupakan salah satu  pelayanan  publik  yang  sangat  diperlukan  oleh  masyarakat  sehingga pemenuhannya  diupayakan  semudah  mungkin.  Pelimpahan  sebagian  wewenang dari  Dinas  Perizinan  Kota  Yogyakarta  ke  unit-unit  PATEN  di  kecamatan merupakan  salah  satu  wujud  upaya  yang  dilakukan  untuk  lebih  mendekatkan pelayanan administrasi  bagi  masyarakat. Selain itu, tujuan implementasi PATEN juga  untuk  memperbaiki  sistem  pelayanan  administrasi  yang  pada  akhirnya bermanfaat  pula  bagi  penciptaan  iklim  investasi  karena  investor  semakin  mudah mengurus  perizinan  usahanya.  Perbaikan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota Yogyakarta  dalam  hal  pelayanan  administrasi  tersebut  merupakan  bagian  dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan good governance . Pelaksanaan pelayanan publik dalam hal ini menjadi salah satu pintu untuk mencapai good governance karena kualitas pelayanan publik merupakan hal yang akan langsung dirasakan dan dapat dinilai oleh masyarakat atas pelaksanaan wewenang pemerintah dalam menjalankan negara.
Pelaksanaan  PATEN  merupakan  salah  satu  wujud  upaya  Pemerintah Kota  Yogyakarta  dalam  memenuhi  tanggung  jawabnya  pada  masyarakat  atas penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  cepat,  mudah,  dan  praktis.  Dengan demikian akses masyarakat atas pelayanan tersebut tidak terhambat. Sebagai suatu program  yang  baru  berjalan,  tentu  masih  diperlukan  berbagai  upaya  perbaikan sehingga  implementasi  PATEN  dapat  berjalan  optimal.  Selain  kesiapan  ruang yang  diperlukan  untuk  melakukan  pelayanan  terpadu,  diperlukan  pula  kesiapan
SDM  yang  profesional  dalam  melayani  masyarakat  di  setiap  kecamatan.  Selain itu,  diperlukan  pula  kepastian  bahwa  seluruh  kualitas  pelayanan  yang  didapat masyarakat  pada setiap  kecamatan adalah sama  baiknya seperti ketika pelayanan tersebut  masih  dilakukan  oleh  Dinas  Perizinan  Kota  Yogyakarta.  Apabila  tujuan dari  implementasi  program  PATEN  berhasil,  maka  upaya  pencapian good governance menjadi  lebih  mudah  sebab  sinergi  hubungan  antara  pemerintah dengan sektor pengusaha dan masyarakat sudah terjalin melalui satu pintu.

## REFERENSI
AG.  Subarsono,  2006, Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi , Yogyakarta: Putaka Pelajar.
Agus Dwiyanto, dkk, 2006, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Alwi  Hashim  B,  “Pelayanan  Publik  Sebagai  Pintu  Masuk  dalam  Mewujudkan Good Governance” dalam Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan.
Bryan  D.  Jones  and  Frank  R.  Baumgartner,  “A  Model  of  Choice  for  Public Policy”, Journal  of  Public  Administration  Research  and  Theory,  Vol.  15, No. 3, 2005, pages 325-351 .
Diana  Marieta  Mihaiu,  dkk,  “Efficiency,  Effectiveness  and  Performance  of  the Public  Sector”, Romanian  Journal  of  Economic  Forecasting  –  4/2010, pages 132-147 . Gerald Andrews Emison, “Ethics of Innovation for Public Service Professionals,” The  Innovation  Journal:  The  Public  Sector  Innovation  Journal,  Volume 15(3), 2010, article 2, pages 2-10.
Ghirmai  Kefela T,  “Good  governance Enhance the Efficiency  and Effectiveness Public  Spending-Sub  Saharan  Country”, African  Journal  of  Business Management Vol.5 (11), 2011, pages 3995-3999 . Hasan Danaee Fard, et.al, “Promoting Horizontal Government for implementation of Public Policies in Iran: Reflection on Challenges and Barriers”, European Journal  of  Economics,  Finance  and  Administrative  Sciences  -  Issue  18 (2010), pages 28-39 .
http://jogja.tribunnews.com/2012/12/12/urus-imbb-di-yogya-cukup-di- kecamatan/, diakses  pada 22 Januari 2013 pukul 10.00 WIB.
http://krjogja.com/read/154136/pelayanan-administrasi-diberikan-terpadu-di- kecamatan.kr, diakses  pada 22 Januari 2013 pukul 09.30 WIB.
http://www.ciputranews.com/ibu-kota-daerah/kecamatan-di-yogyakarta-mulai- terapkan-paten, diakses  pada 22 Januari 2013 pukul 09.30 WIB.
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/3739/penyelenggaraan-pelayanan- administrasi-terpadu-kecamatan--paten--di-kota-yogyakarta.html, diakses pada 22 Januari 2013 pukul 08.30 WIB.
Imran  Sharif  Chaudhry,  et.al,  “Factors  Affecting  Good  Governance  in  Pakistan: An  Empirical  Analysis”, European  Journal  of  Scientific  Research  Vol.35 No.3 (2009), pages 337-346.
Jacob  Olufemi  Fatile  and  Kehinde  David  Adejuwon,  “Public  Sector  Reform  in Africa:  Issues,  Lessons  and  Future  Directions”, Journal  of  Sustainable Development in Africa Volume 12, No.8, 2010, pages 154-157 .
M.  Saravanan  and  K.  Shreedhar,  “Impact  of  Innovation  in  Public  Service Delivery”, ASCI Journal of Management 41(1), 2011, pages 156-165 . Merilee  Grindle,  2010, Good  Governance:  The  Inflation  of  an  Idea ,  Faculty Research Working Paper Series, Harvard University.
Mohammad Reza Noruzi, “Policy Affairs and Policy Implementation Issues; How Policy Implementation can be Effective?” Journal of Public Administration and Governance, Vol. 1, No. 1, 2011, pages 1-7 . Narendra  Raj  Paudel,  “A  Critical  Account  of  Policy  Implementation  Theories: Status  and  Reconsideration, Nepalese  Journal  of  Public  Policy  and Governance, Vol. XXV, No.2, December, 2009, pages 36-54 . Prabha  Ramseook-Munhurrun  and  Soolakshna  D.  Lukea-Bhiwajee,  “Service Quality  in  the  Public  Service,” International  Journal  of  Management  and Marketing Research Volume 3, Number 1, 2010, pages 37-50 . Rudra P. Pradhan and G. S. Sanyal, “Good Governance and Human Development: Evidence form  Indian States”, Journal  of  Social  and  Development  Science Vol. 1, No. 1, 2011, pages 1-8 . Teresa  Curristine,  Zsuzsanna  Lonti  and  Isabelle  Joumard,  “Improving  Public Sector  Efficiency:  Challenges  and  Opportunities”, OECD  Journal  on Budgeting, Volume 7, No. 1, 2007, pages 1-41 . Timothy  Besley  and  Maitreesh  Ghatak,  “ Reforming  Public  Service  Delivery”, Journal of African Economies, Volume 16, Aerc Supplement 1, 2007, pages 127-156 .
Travis Bland, Boris Bruk, Dongshin Kim, and Kimberly Taylor Lee, “Enhancing
Public Sector Innovation: Examining the Network-Innovation Relationship”, The  Innovation  Journal:  The  Public  Sector  Innovation Journal, Volume 15(3), 2010, article 3, pages 1-17 .