## ANALISIS PENDIDIKAN TERHADAP PAD (PENDAPATAN ASLI DAERAH)
DI KABUPATEN LAMONGAN PERIODE TAHUN 2010 – 2014

## *( Abid Muhtarom
Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan Jl. Veteran No.53A Lamongan Telp. ( 0322 ) 324706, Faks. ( 0322 ) 324706 Email : jpim.unisla@gmail.com

## ABSTRAK
Pendidikan merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Jumlah penduduk  yang  besar,  khususnya  penduduk  dengan  usia  produktif,  akan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia. Jumlah tenaga kerja yang besar disertai  dengan  pendidikan  yang  memadai  akan  memacu  PAD  (Pendapatan  Asli Daerah) yang tinggi.
Penelitan ini menggunakan penelitian eksplanatori, yaitu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan  tentang bagaimana Analisis Pendidikan  Terhadap  PAD  (PendapatanAsli  Daerah)  Kabupaten  Lamongan (Husaini, 2008:5).
Dari  hasil  perhitungan  didapatkan  angka  korelasi  antara  Pendidikan  dengan Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Lamongan  sebesar  -0,898.  Artinya  hubungan kedua  variabel  tersebut  sangat  kuat  tetapi  negatif.  Korelasi  negatif  menunjukan bahwa  hubungan  antara  Pendidikan  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Lamongan tidak searah atau berlawanan. Data dapat dilihat probalitas (sig) sebesar 0,019  yang  lebih  kecil  dari  0,05,  maka  ada  hubungan  kedua  variabel  pendidikan dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Lamongan  singnifikan.  Permasalahan- permasalahan  dikarenakan  banyaknya  pendidikan  yang  rendah  yang  ada  di Kabupaten Lamongan sebagian besar tergolong sebagai unskilled labor atau tenaga kerja tidak terdidik.
Kata kunci : Pendidikan, Pendapatan Daerah dan Tenaga Kerja

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan suatu faktor  yang  mempengaruhi output suatu  daerah.  Jumlah  penduduk  yang besar,  khususnya  penduduk  dengan usia  produktif,  akan  meningkatkan jumlah  angkatan  kerja  yang  tersedia. Jumlah  tenaga  kerja  yang  besar disertai  dengan  pendidikan  yang memadai akan memacu PAD
(Pendapatan Asli Daerah) yang tinggi.
Tantangan  utama  pendidikan  di
Kabupaten Lamongan adalah
bagaimana meningkatkan kualitas sumber  daya  manusia.  Peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  adalah salah  satu  cara  untuk  meningkatkan produktivitas.  Sekitar  55  persen  dari tenaga  kerja  di  Jawa  Timur  hanya mengecap  pendidikan  Sekolah  Dasar. Hal  ini  juga  ditunjukkan  oleh  angka partisipasi murni (APM) sekolah yang
semakin  menurun  pada  tingkat  SMP dan SMA.
Hasil  Survei  BPS  (Badan  Pusat Statistik)  kabupaten  Lamongan  yang dilaksanakan  pada  2010  diketahui bahwa pendidikan di kabupaten Lamongan sebesar 796 300 orang dan tahun  2011  naik  sebesar  817  460 orang.  Sedangkan  tahun  2012  turun sebesar 813 568 orang dari pada tahun 2011,  untuk  tahun  2013  sebesar  818 216 orang naik dari pada tahun 2012.
Sejalan dengan peningkatan jumlah  pekerja  tersebut,  maka  jumlah pengangguran  mengalami  penurunan
sebesar  262,8  ribu  orang  (25,43 persen).Penyerapan tenaga kerja
perempuan  selama  Agustus  2008  –
Agustus 2009, lebih besar dibandingkan  dengan  laki-laki,  yaitu masing-masing jumlah
pekerja perempuan  meningkat  228,6  ribu orang dan pekerja laki-laki meningkat sebesar  194,2  ribu  orang.  Namun demikian, dominasi peningkatan penduduk  perempuan  yang  bekerja umumnya  hanya  sebagai  pekerja keluarga., sehingga peningkatan jumlah  tenaga  kerja  tidak  selalu memberikan  implikasi  yang  positif terhadap peningkatan pendapatan pekerja,  karena  penambahan  jumlah tenaga  kerja  hanya  terserap  sebagai pekerja  keluarga  atau  membantu rumahtangga/suami  dalam  melakukan kegiatan ekonomi yang sifatnya informal.  Lebih  lanjut,  jika  melihat status pekerjaan berdasarkan klasifikasi  formal  dan  informal,  maka pada  Agustus  2009  sekitar  73,12 persen  tenaga  kerja  bekerja  pada kegiatan  informal  (Pemprov  jatim, 2010).
Permasalahan-permasalahan seperti  tersebut  di  atas  dikarenakan banyaknya  pendidikan  yang  rendah yang  ada  di  Kabupaten  Lamongan sebagian  besar  tergolong  sebagai unskilled labor atau tenaga kerja tidak terdidik.    Tenaga  kerja  tidak  terdidik adalah  tenaga  kerja  kasar  yang  hanya mengandalkan  tenaga  saja.  Contoh: kuli,  buruh  angkut,  pembantu  rumah tangga,  dan  sebagainya.  Tingginya angka unskilled  labor menunjukkan bahwa  kualitas  tenaga  kerja  di  Jawa Timur masih rendah.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan oleh  pemerintah  Daerah  Kabupaten Lamongan  untuk  bisa  meningkatkan pendidikan  di  kabupaten  Lamongan. Namun  demikian  menarik  untuk diteliti apakah pendidikan di Kabupaten Lamongan berdampak terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah, Mengingat  tingginya  jumlah  tenaga kerja  yang terserap lebih banyak pada sektor  informal.  Sektor  informal memang  menawarkan  peluang  kerja yang  lebih  fleksibel  dalam  hal persyaratan  namun  lemah  dalam  hal jaminan  keberlangsungan  pekerjaan tersebut  ( job  security ).  Pekerja  sektor informal  rentan  terhadap  gejolak ekonomi dan cenderung tidak menentu  penghasilannya  khususnya para  pekerja  bebas  (pekerja  tidak tetap) yang hanya bekerja sesekali saja dan berpindah-pindah majikan maupun  jenis  pekerjaannya.  Pekerja sektor  informal  juga  umumnya  tidak dilindungi  oleh  fasilitas  kesehatan, perlindungan kecelakaan, maupun jaminan pensiun.
LANDASAN TEORI Pendidikan Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok  orang  yang  diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui
pengajaran, pelatihan,  atau  penelitian.  Pendidikan sering  terjadi  di  bawah  bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara  otodidak. Setiap  pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang  berpikir,  merasa,  atau  tindakan dapat dianggap pendidikan.
Pendidikan  umumnya  dibagi  menjadi tahap  seperti  prasekolah,  sekolah dasar, sekolah menengah dan
kemudian perguruan
tinggi,
universitas atau magang.
Sebuah  hak  atas  pendidikan  telah diakui oleh beberapa pemerintah. Pada tingkat  global,  Pasal  13  PBB  1966 Kovenan  Internasional  tentang  Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui  hak  setiap  orang  atas pendidikan. Meskipun pendidikan adalah wajib di sebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan  dengan  hadir  di  sekolah sering  tidak  dilakukan,  dan  sebagian kecil  orang  tua  memilih  untuk pendidikan home-schooling, e- learning atau yang serupa untuk anak- anak mereka.
Pendidikan  biasanya  berawal  saat seorang  bayi  itu  dilahirkan  dan berlangsung
seumur hidup.
Pendidikan  bisa  saja  berawal  dari sebelum  bayi  lahir  seperti  yang dilakukan  oleh  banyak  orang  dengan memainkan  musik  dan  membaca
kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia bisa mengajar bayi mereka sebelum kelahiran.
Bagi  sebagian  orang,  pengalaman kehidupan  sehari-hari  lebih  berarti daripada  pendidikan  formal.  Seperti kata  Mark  Twain,  "Saya  tidak  pernah membiarkan sekolah mengganggu pendidikan saya."
Anggota keluarga mempunyai
peran pengajaran yang amat mendalam, sering kali lebih mendalam dari  yang  disadari  mereka,  walaupun pengajaran  anggota  keluarga  berjalan secara tidak resmi.
Telah dikemukakan bahwa tingkat  pendidikan  yang  tinggi  sangat penting  bagi  negara-negara  untuk dapat  mencapai  tingkat  pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Analisis empiris cenderung mendukung prediksi teoritis  bahwa  negara-negara  miskin harus tumbuh lebih cepat dari negara- negara  kaya  karena  mereka  dapat mengadopsi  teknologi  yang  sudah dicoba  dan  diuji  oleh  negara-negara kaya.  Namun,  transfer  teknologi memerlukan  manajer  berpengetahuan dan insinyur yang mampu mengoperasikan  mesin-mesin  baru atau  praktek  produksi  yang  dipinjam dari  pemimpin  dalam  rangka  untuk menutup kesenjangan melalui peniruan.
Oleh karena itu, kemampuan suatu negara untuk belajar  dari  pemimpin  adalah  fungsi dari  efek  "human  capital".  Studi terbaru  dari  faktor-faktor  penentu pertumbuhan  ekonomi  agregat  telah menekankan pentingnya lembaga ekonomi  fundamental  dan  peran keterampilan kognitif.
Pada  tingkat  individu,  ada  banyak literatur,  umumnya  terkait  dengan karya Jacob Mincer,tentang
bagaimana  laba  berkaitan  dengan pendidikan dan modal manusia lainnya.  Karya  ini  telah  memotivasi sejumlah  besar  studi,  tetapi  juga kontroversial. Kontroversi utama berkisar bagaimana menafsirkan dampak sekolah. Beberapa siswa yang telah  menunjukkan  potensi  yang tinggi  untuk  belajar,  dengan  menguji dengan  intelligence  quotient  yang tinggi, mungkin tidak mencapai potensi  penuh  akademis  mereka,
karena kesulitan keuangan.
Ekonom  Samuel  Bowles  dan Herbert Gintis berpendapat pada tahun 1976  bahwa  ada  konflik  mendasar dalam  pendidikan  Amerika  antara tujuan  egaliter  partisipasi  demokratis dan  ketidaksetaraan  tersirat  oleh profitabilitas  terus  dari  produksi kapitalis di sisi lain.
Melek aksara (juga disebut dengan melek  huruf)  adalah  kemampuan membaca  dan  menulis.  Lawan  kata "melek aksara" adalah buta huruf atau tuna aksara , di mana ketidakmampuan membaca dan menulis  ini  masih  menjadi  masalah, terutama di negara-negara Asia Selatan,  Timur  Tengah,  dan  Afrika (40%  sampai  50%).  Asia  Timur  dan Amerika  Selatan  memiliki  tingkat buta  huruf  sekitar  10%  sampai  15%. Biasanya, tingkat melek aksara dihitung  dari  persentase  populasi dewasa  yang  mampu  membaca  dan menulis.
Melek  aksara  juga  dapat  diartikan sebagai kemampuan untuk
menggunakan bahasa dan menggunakannya untuk mengerti
sebuah bacaan, mendengarkan perkataan,  mengungkapkannya  dalam bentuk  tulisan,  dan  berbicara.  Dalam perkembangan  modern  kata  ini  lalu diartikan  sebagai  kemampuan  untuk membaca  dan  menulis  pada  tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan  orang  lain,  atau  dalam  taraf bahwa seseorang dapat
menyampaikan idenya dalam masyarakat  yang  mampu  baca-tulis, sehingga  dapat  menjadi  bagian  dari masyarakat tersebut.
Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu  Pengetahuan  dan  Kebudayaan (UNESCO)  memiliki  definisi  sebagai Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang  sehingga  orang  tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini  berkaitan  langsung  bagaimana seseorang  mendapatkan  pengetahuan, menggali
potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas. Banyak analis kebijakan
menganggap  angka  melek  aksara adalah  tolak  ukur  penting  dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Hal  ini  didasarkan  pada  pemikiran yang  berdalih  bahwa  melatih  orang yang  mampu  baca-tulis  jauh  lebih murah  daripada  melatih  orang  yang buta  aksara,  dan  umumnya  orang- orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang  kerja  yang  lebih  baik.
Argumentasi  para analis  kebijakan ini juga  menganggap  kemampuan  baca- tulis  juga  berarti  peningkatan  peluang kerja  dan  akses  yang  lebih  luas  pada pendidikan yang lebih tinggi.
Sebagai  contoh  di  Kerala,  India, tingkat  kematian  wanita  dan  anak- anak  menurun  drastis  pada  tahun 1960an,  saat  anak-anak  gadis  terdidik disaat  reformasi  pendidikan  setelah tahun 1948 mulai berkeluarga. Walaupun begitu riset terbaru beragumentasi  bahwa  hasil  yang didapat  di  atas  mungkin  lebih  banyak disumbangkan  sebagai  hasil  dari disekolahkannya  anak-anak  tersebut dibandingkan  dari  kemampuan  baca- tulisnya  saja.  Walaupun  begitu,  di seluruh  dunia  fokus  dari  sistem pendidikan  tetap  merupakan  konsep- konsep  yang  meliputi  komunikasi melalui teks dan media cetak, dan hal ini  masih  merupakan  dasar  dari definisi melek aksara.

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) adalah  salah  satu  sumber  penerimaan daerah  yang  mendukung  kemampuan keuangan daerah. Pengertian
Pendapatan  Asli  Daerah  menurut Undang-Undang  no.28  Tahun  2009 yaitu  sumber  keuangan  daerah  yang digali  dari  wilayah  daerah  yang bersangkutan  yang  terdiri  dari  hasil pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah, hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut  Nurcholis  (2007  :  182) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari
penerimaan  pajak  daerah,  retribusi daerah,  laba  perusahaan  daerah  dan lain-lain yang sah. Pendapatan Daerah adalah  semua  hak  daerah  yang  diakui sebagai  penambah  nilai  kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu  (UU  No.32  Tahun  2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan  daerah  berasal  dari  dana perimbangan  pusat  dan  daerah  juga berasal  dari  daerah  itu  sendiri  yakni pendapatan  asli  daerah  serta  lain-lain pendapatan yang sah.
Menurut  Mardiasmo  (2002:  132), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan  daerah  dari  sektor  pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  dan  lain-lain  Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Kewenangan  untuk  memberdayakan sumber  keuangan  sendiri  dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD)  yang  sumber  utamanya  adalah pajak  daerah  dan  retribusi  daerah. Idealnya suatu perimbangan keuangan pusat dan daerah terjadi apabila setiap tingkat  pemerintahan  bebas  dalam bidang  keuangan  untuk  membiayai pelaksanaan  tugas  dan  wewenang masing-masing.  Artinya  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  menjadi  sumber pendapatan  utama  atau  dominan, sementara  subsidi  atau  transfer  dari tingkat  pemerintah  pusat  merupakan sumber  penerimaan  pendukung  atau tambahan  yang  peranannya  tidak dominan.  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  merupakan  salah  satu  sumber pembiayaan pemerintahan daerah yang  peranannya  sangat  tergantung kemampuan  dan  kemauan  daerah
dalam  menggali  potensi  yang  ada  di daerah. Perimbangan keuangan
pemerintah  pusat  dan  daerah  adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional,  demokratis,  transparan dan  bertanggungjawab  dalam  rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi,
dengan
mempertimbangkan  potensi,  kondisi dan  kebutuhan  daerah  serta  besaran penyelenggaraan  dekonsentrasi  dan tugas  pembatuan  (UU  no.32  Tahun 2004).
Pendapatan  Asli  Daerah  adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber  dalam  wilayahnya sendiri  yang  dipungut  berdasarkan peraturan  daerah  yang  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku yang terdiri atas:
a)  Hasil  pajak  daerah  yaitu  pungutan yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  kepada  semua  objek  pajak, seperti orang / badan, benda bergerak / tidak bergerak.
b)  Hasil  retribusi  daerah,  yaitu pungutan  yang  dilakukan  sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata.
c)  Hasil  perusahaan  milik  daerah  dan hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan  antara  lain  laba dividen, penjualan saham milik daerah.
d)  Lain-lain  pendapatan  asli  daerah yang  sah  antara  lain  hasil  penjualan aset  tetap  dan  jasa  giro  (Sirozujilam dan Mahalli, 2011).
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang tinggi  belum  merupakan  jaminan tingginya  pendapatan  masyarakat  di
suatu daerah ( regional income ). Namun  demikian,  tingginya  PAD dapat  menjadi  sumberdaya  yang sangat penting bagi pemerintah daerah di  dalam  pengembangan  wilayah termasuk dalam peningkatan pendapatan  masyarakatnya  (Rustiadi, Ghifari, Suradinata, Wijanarko,
Supranto,  Karmaji,  Oyong,  Nurbaya dan Martha, 2010). Perolehan PAD diperlukan manajemen  pemanfaatan  dana  yang mampu digunakan semaksimal mungkin bagi kemakmuran masyarakat  yang  sebesar-besarnya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan  yang  diluncurkan pemerintah  daerah  tersebut  (Susanto, Ghifari, Suradinata, Wijanarko, Supranto,  Karmaji,  Oyong,  Nurbaya dan Martha, 2010).
Adapun  sumber-sumber  pendapatan asli  daerah  menurut  Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu :
1) PAD yang terdiri dari :
a. Hasil pajak daerah  yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan  rumah  tangganya  sebagai badan  hukum  publik.  Pajak  daerah sebagai  pungutan  yang  dilakukan pemerintah  daerah  yang  hasilnya digunakan  untuk  pengeluaran  umum yang  balas  jasanya  tidak  langsung diberikan  sedang  pelaksanaanya  bisa langsung dipaksakan.
b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan  yang  telah  secara  sah menjadi  pungutan  daerah  sebagai pembayaran  pemakaian  atau  karena memperoleh  jasa  pekerjaan,  usaha atau  milik  pemerintah  daerah  yang
bersangkutan. Retribusi daerah mempuyai sifat-sifat yaitu pelaksanaanya  besrifat  ekonomis,  ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil  maupun  materiil,  tetapi  ada alternatif  untuk  mau  tidak  membayar, merupakan  pungutan  yang  sifatnya budgetatinya  tidak  menonjol,  dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dilakukan  oleh  pemerintah  daerah untuk  memenuhi  permintaan  anggota masyarakat.
c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan.  Hasil  perusahaan milik  daerah  merupakan  pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan  daerah  yang  berupa  dana pembangunan  daerah  dan  bagian untuk  anggaran  belanja  daerah  yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan derah  yang  dipisahkan,  sesuai  dengan motif pendirian dan pengelolaan maka sifat  perubahan  daerah  adalah  suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembengkan perekonomian
daerah.
d. Lain-lain  pendapatan  yang  sah ialah  pendapatan-pendapatan  yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah,  restibusi  daerah,  pendapatan dinas-dinas.  Lain-lain  usaha  daerah yang  sah  mempunyai  sifat  pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang
menghasilkan  baik  berupa  materi dalam  kegiatan  tersebut  bertujuan
untuk  menunjang,  melapangkan,  dan memantapkan  suatu  kebijakan  daerah disuatu bidang tertentu.
2) Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan dari pedesaan , perkotaan, pertambangan  sumber  daya  alam,  dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.  Dana  perimbangan  terdiri atas  dana  bagi  hasil,  dana  alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3) Lain  –  lain  pendapatan  daerah yang sah adalah pendapatan derah dari sumber  lain  misalnya  sumbangan pihak  ketiga  kepada  daerah  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut  Abdul  Halim  “Akuntansi Sektor  Publik  :  akuntansi  keuangan Daerah  (2013  :  101)  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  merupakan  semua penerimaan  daerah  yang  berasal  dari sumber ekonomi asli daerah.
KelompokpendapatanAsli Daerah dipisahkanmenjadi  4  jenispendapatan, yaitusebagaiberikut :
a) Pajak Daerah
b) Retribusi Daerah
c) HasilPengelolaankekayaanmilikda
erah yang dipisahkan
d) Lain-lain PAD yang sah.

## METODELOGI PENELITIAN
Penelitan ini menggunakan penelitian  eksplanatori,  yaitu  hasil yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana Analisis Pendidikan TerhadapPAD (PendapatanAsli Daerah)
KabupatenLamongan
(Husaini, 2008:5).
Ditinjau dari sifat hubungan antara variabelnya,  penelitian  ini  dirancang sebagai  penelitian  kausal  dimana variabel  yang  satu  dengan  yang  lain tidak  sekedar  dijelaskan  hubungan korelasinya,  lebih  dari  itu  akan didiskripsikan  dan  dianalisis  dengan menggunakan SPSS 20. Sesuai dengan  rumusan  masalah  dan  tujuan penelitian, secara hipotesis,
diidentifikasikan  variabel  yang  akan diteliti,  yaitu  :  Pendidikan  dan  PAD (Pendapatan  Asli  Daerah)  Kabupaten Lamongan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pendidikan Tabel 1.
Jumlah Penduduk Usia Diatas 15
Tahun Yang Bisa Membaca Menulis Indikator Pendidikan Tahun 2010- 2014 Tahun Melek huruf (ribuan) 2010 796300 2011 817460 2012 813568 2013 818216 2014 649109 Sumber: BPS di Kabupaten Lamongan

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tabel 2.
Total PAD Kabupaten Lamongan
tahun 2010 – 2014 No Tahun Total PAD
1. 2010 95.244.807.228,09 2. 2011 99.545.629.500,31 3. 2012 129.284.733.136,02 4. 2013 161.087.916.084,90 5. 2014 272.193.207.652,81
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Dispenda Kabupaten Lamongan 2015 dan Perusahan Daerah.(diolah)
Pendapatan  Asli  Daerah  pada tahun  2010  totalnya  sebesar  Rp 95.244.807.228,09  dan  naik  pada tahun 2011 sebesar Rp
99.545.629.500,31.  Pada  tahu  2012 total  PAD  Kabupaten  Lamongan Sebesar  Rp  129.284.733.136,02  dan tahun  2013  PAD  naik  sebesar  Rp 161.087.916.084,90  dan  tahun  2014 PAD  Kabupaten  Lamongan  Naik sebesar Rp 272.193.207.652,81.

## Analisis Statistik
Tabel 3. Hasil Perhitungan Korelasi Antara Pendidikan dengan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lamongan
Correlations Pendi di-kan PAD Pearson Correlation Pendidikan 1,000 -,898 PAD -,898 1,000 Sig. (1-tailed) Pendidikan . ,019 PAD ,019 . N Pendidikan 5 5 PAD 5 5 Sumber: BPS dan Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Lamongan ( Output SPSS 17)
Dari  hasil  perhitungan  didapatkan angka  korelasi  antara  Pendidikan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten  Lamongan  sebesar  -0,898. Artinya  hubungan  kedua  variabel tersebut  sangat  kuat  tetapi  negatif.
Korelasi  negatif  menunjukan  bahwa hubungan  antara  Pendidikan  dengan Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten
Lamongan tidak searah atau berlawanan.
Dari  data  dapat  dilihat  probalitas
(sig)  sebesar  0,019  yang  lebih  kecil dari  0,05,  maka  ada  hubungan  kedua variabel
pendidikan dengan
Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Lamongan singnifikan. Hal ini disebabkan karena
Permasalahan-permasalahan
dikarenakan  banyaknya  pendidikan yang  rendah  yang  ada  di  Kabupaten Lamongan  sebagian  besar  tergolong sebagai unskilled  labor atau  tenaga kerja  tidak  terdidik.    Tenaga  kerja tidak  terdidik  adalah  tenaga  kerja kasar  yang  hanya  mengandalkan tenaga  saja.  Contoh:  kuli,  buruh angkut,  pembantu  rumah  tangga,  dan sebagainya. Tingginya angka unskilled  labor menunjukkan  bahwa kualitas  tenaga  kerja  di  Jawa  Timur masih rendah.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan oleh  pemerintah  Daerah  Kabupaten Lamongan  untuk  bisa  meningkatkan pendidikan  di  kabupaten  Lamongan. Namun  demikian  menarik  untuk diteliti apakah pendidikan di Kabupaten Lamongan berdampak
terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah, Mengingat  tingginya  jumlah  tenaga kerja  yang terserap lebih banyak pada sektor  informal.  Sektor  informal memang  menawarkan  peluang  kerja yang  lebih  fleksibel  dalam  hal persyaratan  namun  lemah  dalam  hal jaminan  keberlangsungan  pekerjaan tersebut  ( job  security ).  Pekerja  sektor
informal  rentan  terhadap  gejolak ekonomi dan cenderung tidak menentu  penghasilannya  khususnya para  pekerja  bebas  (pekerja  tidak tetap) yang hanya bekerja sesekali saja dan berpindah-pindah majikan maupun  jenis  pekerjaannya.  Pekerja sektor  informal  juga  umumnya  tidak dilindungi  oleh  fasilitas  kesehatan, perlindungan kecelakaan, maupun jaminan pensiun.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
1. Dari hasil perhitungan didapatkan angka  korelasi  antara  Pendidikan dengan  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten  Lamongan  sebesar  - 0,898.  Artinya  hubungan  kedua variabel  tersebut  sangat  kuat tetapi  negatif.  Korelasi  negatif menunjukan  bahwa  hubungan antara Pendidikan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan tidak
searah atau berlawanan.
2. Dari  data  dapat  dilihat  probalitas (sig)  sebesar  0,019  yang  lebih kecil dari 0,05, maka ada hubungan kedua variabel pendidikan  dengan  Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan singnifikan. 3. Permasalahan-permasalahan dikarenakan banyaknya pendidikan yang rendah yang ada di Kabupaten Lamongan sebagian besar  tergolong  sebagai unskilled labor atau  tenaga  kerja  tidak terdidik.
Saran
Berdasarkan  hasil  pembahasan dan  kesimpulan  yang  telah  diuraikan diatas,  Penulis  mengajukan  beberapa saran yang diharapkan dapat
memberikan  manfaat  dalam  upaya peningkatan Pendidikan terhadap
PAD di Kabupaten Lamongan.
sebagai berikut:
1. Upaya untuk meningkatkan hubungan  pendidikan  terhadap PAD mempunyai pengaruh dominan 2. Disamping itu perlu memperhatikan  melalui  variabel selain hubungan pendidikan terhadap PAD atau variabel lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Husaini.  2008. Buku  Latihan  SPSS Parametrik .  Jakarta:  PT.  Elex  Media Computindo.
Kuntjoro  Jakti,  Dorojatun,2003. Mau kemana Pembangunan Ekonomi  Indonesia .  Jakarta: Prenada Media. Lipsey, Richard G dkk, 1991.
Pengatar Makro Ekonomi . Edisi kedelapan, Jakarta:
Erlangga.
Noerdhus  dan  samuelson,  2000. Ilmu Makro Ekonomi . Jakarta:
Media Global Edukasi.
Nurcholis,  2007, Pendapatan  Asli
Daerah : 182.
Rosyidi,  Suherman.2000. Pengantar Ilmu Ekonomi . Jakarta:Erlangga. Sarwoko, 2005. Dasar-Dasar ekonometrika . Yogyakarta:
Andi. Sukirno, Sadono.1981. Pengantar Teori Makroeskonomi . Jakarta:
Bima Grafika
Sukirno, Sadono.2004. Makroekonomi
Teori Pengantar . Jakarta: Bima Grafika. Suparmoko.1996. Pengantar
Ekonometrika  Makro .  Edisi ketiga,  Yogyakarta:  BPFE- Yogyakarta.
Santoso, A. 2000. Buku Latihan SPSS Parametrik .  Jakarta:  PT  Elex
Media Computindo. Sukirno,Sadono.1985. Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan. Jakarta: Fakultas  Ekonomi  UI  dengan Bima Grafika. Tarmidi,T Lepi.1992. Ekonomi Pembangunan. Jakarta:Fakultas Ekonomi UI.
www.BPS.com www.Wikipedia.com