## Pengembangan sistem logistik produk halal di Indonesia
Reza Ashari 
Perencana Muda, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia.

## ABSTRAK
Penyediaan produk halal merupakan salah satu kondisi yang harus dilakukan dalam negara yang  beragama  muslim  dan  memberikan  sertifikasi  halal  pada  produk  tersebut.  Penelitian ini menggunakan metode review literatur dari berbagai jurnal yang berkaitan dengan logistik produk  halal  dengan  sub  tema  penelitian  kerangka  konsep  penelitian  dan  strategi pengembangan  logistik  produk  halal.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  2  konsep penting  dalam  logistik  produk  halal,  yaitu  integrasi  produk  halal  dan  segregasi  kelayakan produk  serta  sistem  logistik.  Kedua  konsep  ini  saling  berkaitan  satu  dengan  lainnya. Integritas  produk  halal  berkaitan  dengan  tindakan  pencegahan  terjadinya  kontaminasi produk halal dengan non-halal dan segregasi berkaitan dengan pemisahan produk halal dan non-halal.  Strategi  dalam  pengembangan  sistem  logistik  produk  halal  ada  dua,  yaitu party logistic dengan  4  klasifikasi,  yaitu  1  PL,  2  PL,  3  PL,  4  PL,  dan  5  PL  serta  manajemen pengetahuan.  Teknologi blockchain menjadi  faktor  dalam  pengembangan  sistem  logistik halal  sehingga  kualitas  produk  halal  dan  kinerja  keuangan  menjadi  baik,  serta  terjadi transparansi  informasi  tentang  kehalalan  produk  yang  disediakan  dari  penyedia  produk hingga penjualan. Aspek yang terpenting dalam pengembangan sistem logistik produk halal adalah  integritas  produk  halal  yang  difokuskan  pada  pencegahan  kontaminan  produk dengan  konsep  pembersihan  secara  sertu  dan  integrasi  strategi  5  PL  dengan  manajemen pengetahuan  dan  inovasi  teknologi blockchain .  Dengan  demikian,  pengembangan  sistem logistik di Indonesia menjadi lebih baik.
Kata kunci : Blockchain , Halal logistik, Integritas produk halal .
© 2017 Pusat Kajian Halal ITS. All rights reserved.

## 1 Pendahuluan
Produk  halal  merupakan  produk  makanan  dan  minuman  yang  layak  dikonsumsi  oleh masyarakat  muslim  serta  diberi  label  halal  dalam  kemasannya.  Dalam  pelaksanaannya, penyampaian  produk  makanan  dan  minuman  ini  kepada  konsumen  memerlukan  sistem manajemen  yang  baik  dan  berkualitas.  Sistem  manajemen  yang  mengatur  distribusi  serta penyimpanan  produk  ini  dinamakan  sebagai  sistem  logistik  halal.  Sistem  logistik  halal merupakan  bagian  dari  manajemen  rantai  pasok  yang  terdapat  dalam  industri  makanan halal.  Secara  global,  produk  makanan  halal  tertinggi  dalam  pemasaran  dan  penjualannya adalah  daging halal dengan persentase sebesar  47,79%  pada  tahun  2019  dan diperkirakan akan mengalami kenaikan pada tahun 2030 dengan persentase lebih dari 80%. Produk halal
 Corresponding author. Tel: 085382997796; Fax: - Email address: asharireza29@gmail.com
yang  mempunyai  tingkat  pemasaran  yang  rendah  adalah  sayur  dan  buah  halal  dengan persentase  di  bawah  40%  dan  susu  halal  menjadi  produk  yang  paling  cepat  pertumbuhan penjualannya [1].
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  muslim  terbesar  di  dunia.  Produk  makanan  dan minuman  yang  berasal  dari  luar  maupun  dalam  negeri  harus  diuji  kehalalannya.  Uji kehalalan  makanan  dan  minuman  dilakukan  oleh  MUI  (Majelis  Ulama  Indonesia)  melalui LPPOM (Lembaga Pengujian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Pada  tahun  2019,  jumlah  perusahaan  yang  mendaftar untuk  pengujian produknya  sebesar 13.951  perusahaan  dan  mengalami  kenaikan  dibandingkan  dengan  tahun  2018  sebesar 11.249  perusahaan.  Kemudian  jumlah  produk  yang  diuji  tahun  2019  sebesar  274.796 produk. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, angka tersebut mengalami kenaikan 204.222 produk.  Pencapaian  kenaikan  jumlah  produk  dan  perusahaan  berbanding  terbalik  dengan pencapaian  pemberian  sertifikat  halal  produk.  Jumlah  sertifikat  halal  yang  diberikan  pada tahun  2019  mengalami  penurunan  dibandingkan  dengan  tahun  2018,  yaitu  dari  17.398 menjadi 15.495 sertifikat halal [2].
Penurunan  jumlah  penerima  sertifikat  halal  produk  tentu  menjadi  permasalahan  utama dalam  pemasaran  produk  di  wilayah  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam. Ketiadaan  label  halal  pada  produk  yang  dipasarkan  dapat  memberikan  dampak  negatif terhadap  keuntungan  atau  pendapatan  dari  perusahaan  yang  memasarkan  produknya. Seperti  diketahui  bahwa  Asia  Pasifik  merupakan  pangsa  yang  besar  dalam  pemasaran produk halal  tersebut. Untuk  itu,  dalam pemasaran produk halal  memerlukan strategi  dan manajemen  yang  baik  terutama dalam  logistik.  Faktor  yang  menjadi permasalahan  logistik halal  adalah  rendahnya  sertifikasi  halal  secara  internasional,  panduan  kehalalan  yang ambigu,  keuangan  kolaborasi  dan  koordinasi,  rendahnya  permintaan  serta  rendahnya standar  dalam  mengukur  efektifitas  pembiayaan  ( cost-effective )  [3].  Tantangan  atau permasalahan ini menjadi motivasi bagi pemerintah untuk menyediakan pelayanan logistik halal  secara  berkualitas  dan  penyediaan  standarisasi  dalam  penghantaran  produk  pada konsumen.
Penulisan  makalah  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  konsep,  strategi,  dan  inovasi  dalam pengembangan  logistik  produk  halal  di  Indonesia  untuk  menyediakan  produk  halal  yang berkualitas  pada  konsumen.  Kajian  dalam  penulisan  ini  menggunakan  beberapa  literatur yang terkait dengan tema penelitian yang berkaitan dengan logistik halal.

## 2 Bahan dan metode

## 2.1 Bahan
Penelitian  ini  bersumber  pada  beberapa  literatur  yang  berkaitan  dengan  logistik  halal produk makanan dan minuman yang beredar di pasaran. Literatur yang diambil merupakan jurnal  dan website dengan  pengambilan  secara  acak  jurnal  yang  akan  dijadikan  referensi serta berhubungan dengan tema penelitian.

## 2.2 Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah review beberapa  jurnal  yang  berkaitan  dengan tema  penelitian  yang  berkenaan  dengan  logistik  halal.  Hasil review beberapa  jurnal  dibagi dalam  sub  tema  penelitian,  yaitu  konsep  tentang  logistik  halal,  strategi  pengembangan logistik,  dan  inovasi  dalam  logistik  halal.  Sumber  dalam  penelitian  ini  berjumlah  21  buah yang  terdiri  dari:  3  buah prosiding  dan  18  buah  jurnal.  Kriteria inklusi dalam  penelitian  ini adalah  halal  logistik,  integritas  produk  halal,  manajemen  pengetahuan  dan  pendekatan logistik 1 PL, 2 PL, 3 PL, 4 PL dan 5 PL serta inovasi dalam logistik.

## 3 Hasil dan diskusi

## 3.1 Hasil
Logistik  halal  merupakan  salah  satu  faktor  yang  berperan  penting  dalam  melakukan pengangkutan (transportasi) produk makanan dan minuman berlogo halal sampai ke tempat penjualan.  Pelayanan  logistik  memerlukan  pengembangan  agar  pelayanan  menjadi berkualitas  dengan  penggunaan  teknologi,  konsep,  dan  kebijakan  yang  tepat.  Hasil review jurnal  menunjukkan  ada  beberapa  konsep  yang  dapat  digunakan  dalam  pengembangan logistik  halal.  Konsep  pengembangan  ini  dimulai  dari  kerangka  konsep  dari  logistik  halal, inovasi,  sertifikasi  dan  hambatan  yang  terjadi.  Berikut  penjelasan  dari  keempat  konsep tersebut dari berbagai literatur.

## 3.1.1 Kerangka konsep logistik halal
Kerangka konsep ini berperan penting dalam peningkatan pelayanan logistik halal. Dengan adanya  kerangka  konsep  ini,  arah  kebijakan  serta  perencanaan  distribusi  barang  menjadi baik  sehingga  berpengaruh  pada  layanan  dan  profit  perusahaan.  Menurut  Zulfakar  dkk., konsep dalam melakukan penyediaan rantai pasok makanan halal dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu  ketertelusuran  produk  yang  dihantarkan,  spesifisitas  aset, quality  assurance (pengendalian  mutu  produk),  kepercayaan  dan  komitmen  dari  penyedia  layanan  tersebut [4]. Faktor ini membuat suatu sistem rantai pasok yang terintegritas dan bersifat transparan dalam  pengiriman.  Selain  itu,  dengan  adanya  pengendalian  mutu  produk  ini  dapat menjamin kualitas dan sertifikasi halal dari produk yang dipasarkan. Konsep tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Kerangka konsep integritas rantai pasok produk halal [4].
Gambar  tersebut  menunjukkan  bahwa  konsep  ini  memastikan  adanya  integritas  dalam siklus rantai pasok. Konsep integritas dalam siklus rantai pasok distribusi makanan halal ini sangat  penting  dalam  melakukan  pemisahan  dari  bahan  mentah,  bungkus,  hingga penyimpanan  agar  tidak  tercampur  dengan  produk  non-halal.  Menurut  Soon,  efektivitas
dalam  integritas  produk  halal  dalam  perdagangan  internasional  atau  antarnegara  adalah transparansi  dari  penyedia  produk,  pengambil  kebijakan,  sertifikasi  produk  dan  badan sertifikasi produk tersebut [5].
Jaafar  dkk.  mengembangkan  konsep  tentang  logistik  halal  berdasarkan  pada  integritas produk  halal  yang  dapat  dilihat  pada  Gambar  2.  Dalam  konsep  ini,  integritas  produk  halal dipengaruhi  oleh  dua  faktor,  yaitu  kelayakan  sagregasi  produk  (proper  sagregation)  dan sistem  logistik  [6].  Sagregasi  produk  merupakan  proses  dalam  pengendalian,  pengepakan, transportasi, dan penyimpanan produk halal. Integritas produk halal, sagregasi produk dan sistem  logistik  yang  baik  merupakan  komponen  dalam  membentuk  logistik  halal  sehingga produk  yang  dipasarkan  dapat  dikonsumsi  dan  tidak  tercampur  dengan  produk  non-halal. Konsep tersebut didukung oleh prinsip yang telah disepakati secara bersama dalam logistik halal,  yaitu  mendefinisikan  kontaminasi  silang  antara  halal,  haram,  dan  bagaimana  cara dalam menghindarinya, menciptakan evolusi nilai pasok, menciptakan sistem dalam logistik halal, meminalisasi kesulitan dalam industri halal, melakukan studi banding terhadap sistem logistik  halal  yang  sudah  ada,  serta  melakukan  standarisasi  internasional  [7].  Konsep  studi banding merupakan pembelajaran yang baik dalam menjaga keamanan makanan halal yang dikonsumsi. Pembelajaran ini berkaitan dengan standarisasi logistik dari produksi, distribusi sampai transportasi produk. Salah satu negara yang dapat menjadi pembelajaran yang baik dalam standarisasi produk halal adalah Malaysia.
Gambar 2. Kerangka konsep halal logistik [6].
Malaysia  menerapkan  konsep  sertifikasi  yang  telah  diakui  oleh  dunia  dengan  menerapkan sertifikasi  pada  dunia  industri,  di  mana  perusahaan  harus  melengkapi  dokumen,  kondisi gudang serta penerapan manajemen yang baik. Gudang yang telah tersertifikasi halal hanya berisi makanan atau produk halal saja dan dibersihkan dengan metode sertu . Dokumentasi halal  dalam  konsep  sertifikasi  di  Malaysia  terus  diperbarui  dan  disesuaikan  dengan perkembangan  secara  global  dalam  dunia  logistik  [8].  Dalam  hal  konsumsi  makanan  halal, masyarakat Indonesia masih menaruh kepercayaan pada label produk tanpa memerhatikan keamanan  dalam  proses  distribusi,  penyimpanan,  dan  transportasi.  Faktor  yang berpengaruh pada masyarakat Indonesia  untuk mengonsumsi barang halal adalah persepsi kesadaran, kebiasaan, identitas diri dan agama, kewajiban moral dan kepercayaan [9].

## 3.1.2 Strategi pengembangan halal logistik
Strategi  merupakan  pendekatan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  aktivitas  yang  telah direncanakan  agar  pencapaian  yang  dihasilkan  dapat  lebih  baik.  Untuk  itu,  logistik  halal memerlukan strategi dalam mencapai target kepuasan konsumen dan keuntungan dari sisi bisnis bagi industri pemasok. Berikut strategi dalam pengembangan halal logistik.
a) PL, 4 PL dan 5 PL ( Party Logistic )
Strategi ini termasuk dalam sistem manajemen logistik yang melibatkan banyak aspek dalam aktivitasnya.  Dalam  strategi  ini,  ada  4  tingkatan  menurut  definisinya,  yaitu first  party (pabrik,  grosir,  pengecer  dan  pengirim  barang), second  party (merupakan  bisnis  yang dilakukan pelanggan pada pihak pertama atau first party), third party (perusahaan ekspedisi, penyedia  layanan,  operator  gudang)  dan fourth  party (bisnis  yang  mengintegrasikan  dan mengoordinasikan  produk  logistik  dan  arus  proses  informasi.  Strategi  3  PL  dan  4  PL  ini melibatkan  pihak  luar  ( outsourcing ).  Pada  3  PL,  perusahaan  pemasok  menyediakan transportasi  dan  penyimpanan.  Sedangkan  pada  4  PL,  perusahaan  pemasok  memberikan pelayanan secara profesional dalam memecahkan masalah rantai pasok yang kompleks [10].
Strategi 4 PL merupakan perluasan dari 3 PL yang dalam pelayanannya 4 PL saling tumpang tindih  dengan  3  PL.  Strategi  4  PL  lebih menguntungkan  karena  perusahaan-perusahaan  ini memberikan  biaya  konsultasi.  Pada  saat  ini,  perusahaan  yang  menggunakan  strategi  3  PL berusaha  untuk  berubah  menjadi  4  PL  agar  dapat  meningkatkan  kepuasan  layanan  yang lebih pada pelanggan. Dalam strategi 4 PL, perusahaan rekanan telah menyediakan layanan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan mengontrak perusahaan yang berada pada level  2  PL  dan  3  PL.  Kemudian,  ada  strategi  5  PL  yang  berfokus  dalam  pemberian  solusi logistik secara keseluruhan dalam rantai pasok [11].
Pendekatan  dengan  strategi  5  PL  merupakan  strategi  baru  dalam  sistem  logistik  rantai pasok. Strategi 5 PL menyebabkan terjadinya perubahan dalam sistem rantai pasok dan ada tiga  dorongan  yang  menyebabkan  terjadinya  5  PL,  yaitu:  peningkatan  tren  sistem  rantai pasok  pada  perusahaan  rekanan,  pengaplikasian  teknologi  informasi  dalam  sistem  rantai pasok  (efisien  dalam  model  transportasi,  meningkatkan  teknologi  pergudangan,  sistem teknologi  pelabuhan),  dan  mengubah  lanskap  penyedia  layanan  logistik.  Untuk  itu, perusahaan  layanan  berbasis  5  PL  mampu  mengurangi  biaya  logistik,  menurunkan  tingkat persediaan dan menaikkan respon terhadap konsumen [12].
(b) Knowledge management (manajemen pengetahuan)
Strategi  yang  kedua  dalam  mengembangkan  sistem  logistik  adalah  manajemen pengetahuan.  Manajemen  pengetahuan  mengombinasikan  antara  perangkat,  teknik,  dan strategi  dalam  mempertahankan,  menganalisis,  mengorganisasi,  meningkatkan,  berbagi pengertian  serta  pengalaman.  Peningkatan  manajemen  pengetahuan  dalam  suatu organisasi  memerlukan  pemimpin  yang  mampu  meningkatkan  kinerja  organisasi  serta menciptakan  budaya  belajar  dalam  organisasi.  Dalam  suatu  studi,  budaya  belajar  dan manajemen pengetahuan ini berkorelasi dengan pengembangan modal manusia dan kinerja organisasi.  Pengembangan  modal  manusia  dapat  dilakukan  dengan  pelatihan  dan  transfer pengetahuan [13].
Peningkatan  pelatihan  dan  transfer  pengetahuan  pada  staf  maupun  pemimpin  dapat meningkatkan  kinerja  organisasi,  terutama  yang  berkaitan  dengan  logistik.  Peran  penting manajemen  pengetahuan  dalam  logistik  adalah  meningkatkan  komunikasi,  negosiasi,  dan kemampuan dalam manajemen [14]. Melalui peningkatan kemampuan pada staf, kreativitas dan  pengembangan  teknologi  baru  dalam  melakukan  penciptaan  teknologi  logistik  turut meningkat.

## 3.1.3 Inovasi logistik halal
Inovasi merupakan cara dalam pengembangan sistem dan konsep logistik halal. Penggunaan inovasi berkaitan dengan penggunaan teknologi agar dapat menciptakan kemudahan dalam pelacakan  keamanan.  Pengembangan  inovasi  bermanfaat  untuk  meningkatkan  pelayanan logistik  halal  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  produk  halal  yang  terus  meningkat. Peningkatan  pelayanan  produk  halal  dimulai  dari  implementasi  secara  komprehensif penyedia jasa logistik terhadap produk halal dengan cara melakukan segregasi, menerapkan layanan  logistik  yang  berdedikasi  penuh  untuk  produk  halal,  dan  memahami  tugas  dan fungsi  dari  segregasi  dan  dedikasi  untuk  menetapkan  rantai  pasok  dalam  menghadapi tantangan dalam penanganan, penyimpanan, dan pengiriman [15].
Perkembangan  teknologi  dan  permintaan  produk  halal  yang  tinggi  membuat  perusahaan penyediaan  jasa  logistik  menciptakan  inovasi  dalam  pelayanan  agar  meningkatkan  nilai perusahaan tersebut. Salah satu inovasi teknologi yang berkembang dan berkaitan dengan logistik halal adalah blockchain . Studi menyatakan bahwa blockchain merupakan buku besar digital,  terdesentralisasi,  dan  terdistribusi  yang  mencatat  dan  menambahkan    transaksi dalam  urutan  kronologis  dengan  tujuan membuat  catatan permanen  dan  tahan kerusakan [16]. Selain itu, sistem blockchain mempermudah industri halal dalam memisahkan produk halal dan haram serta mempermudah terjadinya transaksi serta kontrak secara digital.
Blockchain mempunyai  4  prinsip,  yaitu database terdistribusi  (seluruh  pihak  yang  ada  di blockchain memiliki  akses  ke  seluruh  database  dan  riwayat  lengkapnya), transmisi  peer  to peer (komunikasi  dua  arah  antara  node  satu  ke  node  lainnya),  transparansi  tanpa  adanya pseudonimitas  (alamat  palsu),  pencatatan  yang  tidak  berulang,  dan  komputasional  logis [17].  Prinsip  ini  memungkinkan blockchain memberikan  manfaat  yang  besar  bagi  industri dalam  melakukan  logistik  halal.  Manfaat  yang  didapatkan  dalam  penggunaan blockchain adalah meningkatkan efisiensi rantai pasok, penelurusan yang cepat dan akurat, realibilitas dan  transparansi,  meningkatkan  manajemen  kualitas  pangan  dan  keuntungan  bagi  seruh penyedia pada rantai pasok atau logistik. Selain dari keuntungan, penggunaan blockchain ini memberikan  tantangan  tersendiri  dalam  penggunaannya,  yaitu  kompleksitas  dalam integrasi,  penerapan  teknologi blockchain yang  masih  rendah,  investasi  yang  besar, karakteristik teknologi blockchain dan tidak adanya regulasi serta standar secara global [18].
Penggunaan blockchain memerlukan  struktur  dan database yang  harus  dibangun  secara baik  agar  dapat  memenuhi  kualitas  dan  standarisasi.  Struktur  dan database dapat terintegrasi  dengan  badan  akreditasi  halal  pada  setiap  negara.  Integrasi  sistem  ini  dimulai dari pabrik penyedia produk sampai transportasi. Dengan integrasi sistem ini, semua pihak bisa  melihat  seluruh  proses  penyediaan  produk  halal  termasuk  badan  sertifikasi.  Integrasi rantai pasok produk halal dengan sistem blockchain ditunjukkan oleh Gambar 3.
Gambar 3. Integrasi dalam rantai pasok produk halal dengan blockchain [19].
Gambar  3  menunjukkan  seluruh  proses  rantai  pasok  produk  halal  yang  terintegrasi  dan memungkinkan  seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  ini  dapat  mengakses  seluruh informasi  yang  terdapat  dalam  siklus.  Contoh  penggunaan  aplikasi  terintegrasi  tersebut adalah pemotongan hewan yang dijadikan produk. Pada proses ini, seluruh pihak yang ada dalam  siklus  dapat  mengakses  informasi  tentang  pemeriksaan  kesehatan  hewan  tersebut sampai  pada  proses  pemotongan  hewan  sesuai  dengan  ajaran  pada  masyarakat  muslim. Selain  dari  akses  transparansi  informasi,  teknologi blockchain dapat  digunakan  untuk melakukan pelacakan atau penelusuran dari sertifikasi bahan mentah sampai produk akhir. Alur  pelacakan  rantai  pasok  produk  halal  dengan  sistem blockchain dapat  dilihat  pada Gambar 4.
Gambar 4. Sistem pelacakan produk halal dengan sistem blockchain [19].
Gambar 4 menunjukkan bahwa sertifikasi produk halal dimulai dari penyedia barang sampai distribusi  ke  masyarakat.  Sistem  pelacakan  ini  menggunakan  DNA  sensor  untuk  mengecek daging  yang  akan  didistribusikan  ke  konsumen  dan  memastikan  tidak  ada  kontaminasi
silang. Inovasi blockchain dalam melakukan pelacakan dapat bermanfaat dalam melakukan pengontrolan  terhadap  kontrol  impor  dan  integritas  produk  halal  [19].  Indonesia  telah mengembangkan  sistem  pelacakan  dengan blockchain dengan  mengintegrasikan  antara pelaku  bisnis,  pelaku  produk  halal,  dan  pemerintah  yang  ditunjukkan  oleh  Gambar  4. Berbeda  dengan  sistem  pelacakan  yang  ada  di  Malaysia  (Gambar  4),  sistem  pelacakan  di Indonesia  menggunakan  identifikasi  dan  otomatisasi  dengan  barcode,  serta  identifikasi frekuensi radio (RFID) [20].
Gambar 5. Pengembangan sistem pelacakan integritas produk halal di Indonesia [20].
Gambar 5 menunjukkan bahwa sistem pengembangan Indonesia sudah sampai ke sertifikasi pada  MUI  dan  BPJH,  selaku  otoritas  pemerintah  dalam  pemberian  sertifikat  halal  pada produk  yang  masuk  ke  Indonesia.  Sistem  pelacakan  di  Indonesia  pada  Gambar  5  hampir sama  dengan  sistem  pelacakan  produk  halal  di  Malaysia  (Gambar  4).  Perbedaan  kedua sistem ini  terdapat  pada sertifikasi pada saat  produk  tersebut berada di  pergudangan  dan distribusi.  Permasalahan  dalam  melakukan  implementasi  terhadap  penerapan  teknologi blockchain yang  ada  di  Indonesia  terdapat  pada  komitmen  antar stakeholders ,  rendahnya kewaspadaan konsumen terhadap produk halal dan tidak adanya perlindungan hukum [21].

## 3.2 Diskusi
Halal  logistik  merupakan  faktor  yang  berperan  penting  dalam  sistem  rantai  pasok  produk, baik  makanan  maupun  minuman  halal.  Pengembangan  sistem  halal  logistik  dapat meningkatkan  kualitas  penyimpanan,  transportasi,  kepuasan  pelanggan,  dan  keuntungan dari  sisi  bisnis.  Faktor  yang  berperan  penting  dalam  pengembangan  halal  logistik  seperti tersaji pada Gambar 2 dan 3, yaitu integritas produk halal, segregrasi kelayakan produk, dan kelayakan  sistem  logistik.  Konsep  integritas  produk  seperti  tersaji  pada  Gambar  2 dipengaruhi oleh ketelusuran produk, spesifikasi aset, pengendalian mutu, kepercayaan dan komitmen.  Ketelusuran  produk  berguna  untuk  menjamin  transparansi  pengiriman  produk yang  dilakukan  oleh  perusahaan  penyedia  jasa  logistik  dan  pengendalian  mutu,  serta menjamin bahwa produk tersebut halal dan tidak terkontaminasi dengan produk non-halal.
Aspek  terpenting  dalam  integritas  halal  adalah  kontaminasi  produk  dalam  penyimpanan dengan  produk  non-halal.  Untuk  itu,  perusahaan  penyedia  logistik  harus  memastikan kebersihan  ruang  penyimpanan.  Salah  satu  contoh  implementasi  dari  kebersihan penyimpanan  ini dilakukan  oleh  Malaysia  yang  menetapkan standarisasi  sertu dimulai  dari bahan mentah, produk, proses, pencatatan hingga orang yang membawa produk tersebut. Standarisasi  sertu  ini  masuk  dalam  kategori  rantai  pasok  halal  toyyiban  dalam  kargo/ transportasi produk ke konsumen. Adopsi pembersihan dengan sertu ini dapat diterapkan di Indonesia  agar  makanan  yang  dikonsumsi  aman  dan  terhindar  dari  bahan  makanan  non- halal.  Pembersihan  tersebut  juga  dimaksudkan  untuk  infrastruktur  dari  gudang  tersebut, seperti  lantai, forklift ,  ruang  penyimpanan,  dan  truk  pengangkut  barang.  Hubungan integritas  produk  halal  dan  logistik  halal  dapat  dibuktikan  dalam  penelitian  selanjutnya secara  empiris,  terutama  kontaminasi pada  penyimpanan  produk.  Namun, penelitian  yang melakukan pengujian terhadap kontaminasi pada penyimpanan produk masih terbatas.
Strategi yang tepat dalam mengembangkan halal logistik adalah integrasi pendekatan 5 PL ( Party  Logistic )  dengan  manajemen  pengetahuan.  Pendekatan  5  PL  ini  lebih  baik dibandingkan  dengan  3  PL  maupun  4  PL  dan  dapat  dijadikan  pendekatan  baru  dalam meningkatkan  kualitas  logistik.  Dalam  pendekatan  5  PL,  perusahaan  penyedia  jasa  logistik dapat  mengembangkan  inovasi  teknologi  informasi  untuk  membuat  biaya  logistik  lebih efisien.  Integrasi  pendekatan  5  PL  dengan  manajemen  pengetahuan  dapat  meningkatkan kemampuan  sumber  daya  manusia  dan  mendapatkan  informasi  serta  isu  terbaru  yang berkaitan  dengan  logistik,  termasuk  pengetahuan  tentang  pengelolaan  penyimpanan  dan transportasi  produk  halal.  Pengembangan  teknologi  informasi  dari  pendekatan  5  PL  dapat memberi pelatihan dan berbagi pengetahuan secara cepat, baik secara virtual maupun tatap muka  secara  langsung.  Selanjutnya,  keterkaitan  antara  pendekatan  5  PL  dan  manajemen pengetahuan  dapat  diuji  melalui  penelitian  selanjutnya  dan  dibuktikan  secara  empiris pengaruh pendekatan 5 PL terhadap manajemen pengetahuan.
Pengembangan  logistik  halal  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  teknologi blockchain . Teknologi blockchain dapat  mempermudah  pemerintah,  pelaku  usaha  halal,  dan  penyedia produk  dapat  melakukan  pelacakan  dan  menerima  informasi  yang  transparan.  Negara Malaysia menjadi contoh terbaik dalam peningkatan dan pengembangan sistem pelacakan dengan menggunakan teknologi blockchain . Sistem teknologi blockchain di negara Malaysia sudah kompleks dan sertifikasi terhadap produk halal sudah meliputi seluruh aspek dimulai dari penyedia jasa, distribusi, pergudangan sampai ke penjualan produk tersebut.
Indonesia (Gambar 5) telah mengembangkan teknologi blockchain dengan sistem pelacakan yang  sama  dengan  Malasyia,  tetapi  memiliki  perbedaan  pada  sertifikasi  pergudangan  dan distributor. Selain itu, pengembangan ini memerlukan payung hukum terkait isu keamanan atau  sekuritas  data  yang  dimasukkan  ke  dalam  sistem.  Kejahatan  siber  telah  menjadi  isu utama  dalam  pengembangan  aplikasi blockchain karena  melibatkan  perdagangan antarnegara.

## Kesimpulan
Manajemen rantai pasok merupakan sistem dalam melakukan pemasaran dan penyimpanan produk dalam gudang. Salah satu manajemen rantai pasok yang penting adalah logistik atau penghantaran produk kepada konsumen. Faktor yang paling penting dalam pengembangan logistik ini adalah kerangka konsep dan strategi dalam halal logistik. Kerangka konsep  yang pertama  dalam  pengembangan  logistik  halal  adalah  integritas  produk  halal.  Integritas produk  halal  berhubungan  dengan  ketelusuran  produk,  spesifisitas  aset,  pengendalian mutu, kepercayaan, dan komitmen. Konsep yang kedua adalah kelayakan segregasi produk dan sistem logistik dalam halal logistik.
Strategi untuk pengembangan halal logistik ada 5 klasifikasi yaitu 1 PL, 2 PL, 3 PL, 4 PL dan 5 PL.  Setiap  klasifikasi  ini  mempunyai  peran,  definisi,  dan  fungsi  yang  berbeda  satu  dengan yang  lainnya.  Selanjutnya  adalah  manajemen  pengetahuan  yang  berperan  meningkatkan kemampuan  pegawai  dan  berbagi  pengetahuan  serta  teknologi  sehingga  meningkatkan kinerja  organisasi.  Secara  keseluruhan,  menurut  penulis,  aspek  yang  terpenting  dalam pengembangan  halal  logistik  adalah  integritas  produk  halal  dan  strategi  dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas logistik .
Selain  itu,  teknologi blockchain menjadi  alternatif  dalam  melakukan  inovasi  dalam mengembangkan logistik halal. Pengembangan ini meliputi sertifikasi dari penyedia produk sampai  ke  penjual  produk  tersebut.  Sertifikasi  pada  pergudangan,  distributor,  dan  penjual dapat menjadi komponen alternatif yang dapat ditambahkan pada sistem pelacakan produk halal  di  Indonesia.  Selain  itu,  pengembangan  sistem  pelacakan  dalam  sistem  logistik  di Indonesia  dapat  menambahkan  sistem  sensor  DNA  untuk  memastikan  daging  yang dikonsumsi  oleh  penduduk  muslim  aman  dan  halal.  Sistem blockchain dapat  bermanfaat bagi pemerintah dalam mengontrol ekspor produk halal di Indonesia.
Secara keseluruhan, aspek yang terpenting dalam kajian pengembangan logistik halal adalah integritas  produk  halal  serta  sanitasi  atau  pembersihan  gudang  dari  kontaminasi  dengan produk  non-halal  dengan  sertu.  Selain  itu,  pengembangan  inovasi blockchain seperti  pada Gambar  3  dan  4 dapat  ditambahkan  dalam  sistem blockchain yang  telah dikembangkan di Indonesia pada Gambar 5 serta pengembangan sistem logistik 5 PL dalam mempercepat dan menghemat  biaya  logistik  dan  inovasi  secara  berkelanjutan.  Selanjutnya,  pada  masa mendatang perlu pengujian secara empiris  tentang implementasi sistem inovasi blockchain pada  Gambar  5  dengan  penambahan  pada  Gambar  4  guna  memperkuat  integrasi  konsep logistik halal pada Gambar 1 dan 2.

## Ucapan terima kasih
Penulis mengucapkan terimakah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  dan  Kepala  Bidang  Sosial  Budaya  Badan  Perencanaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap dukungan selama penulisan karya tulis ini.

## Referensi
[1]  R.  Nkwood ,  “Global  Halal  Food  &  Beverage  Market  |  Trends,  Share,  Size  2020 - 2028,” 2020.
[2] LPPOM, “Data Statistika Produk Halal LPPOM MUI Indonesia 2012 - 2019,” LPPOM MUI , 2020.  [Online].  Available:  https://www.halalmui.org/mui14/main/page/data-statistik- produk-halal-lppom-mui-indonesia-2012-2019 [accessed Jan 25, 2021].
[3]  S.  Zailani,  M.  Iranmanesh,  A.  A.  Aziz,  and  K.  Kanapathy ,  “Halal  logistics  opportunities and challenges,” J. Islam. Mark. , vol. 8, no. 1, pp. 127 – 139, 2018.
[4] M.H. Zulfakar, F. Jie, and C. Chan, “Halal food supply chain integrity: From a literature review to a conceptual fram ework,” Proc. 10th ANZAM Oper. Supply Chain Serv. Manag. Symp. , no. 61 4, pp. 1 – 23, 2012.
[5] J.M. Soon, M. Chandia, and J. Mac Regenstein, “Halal integrity in the food supply chain,” Br. Food J. , vol. 119, no. 1, pp. 39 – 51, 2017, doi: 10.1108/BFJ-04-2016-0150.
[6] H.S. Jaafar, E.N. Omar, M.R. Osman, and N. Faisol, “The Concept of Halal Logistics – An Insight,” in ICLT Conference , 2013, no. 1.
[7] M.  Tieman,  “Establishing  The  Principles  In  Halal  Logistics,” J.  Emerg.  Econ.  Islam. Res. , vol. 1, no. 1, pp. 19, 2013, doi: 10.24191/jeeir.v1i1.9115.
[8] I. Fazira, D. Harras, I. Aviastuti, R. Didiet, R. Hidayat, and S. Amonalisa, “Benchmarking of  Malaysia  certified  halal  warehouse  to  implement  certified  halal  warehouse  in Indonesia,” Advance in Transportation and Logistics Research , vol.1, pp. 139 – 149, 2018.
[9] I.  Vanany,  J.M.  Soon,  A.  Maryani,  and  B.  M.  Wibawa,  “Determinants  of  halal -food consumption  in  Indonesia,” J.  Islam.  Mark. ,  vol.  11,  no.  2,  pp.  516 – 530,  2019,  doi: 10.1108/JIMA-09-2018-0177.
[10] N.  Karia  and  M.H.A.H.  Asaari,  “Halal  business  and  sustainability:  strategies,  resources and  capabilities  of halal  third- party  logistics  (3PLs),” Prog.  Ind.  Ecol.  An  Int.  J. ,  vol.  10, no. 2/3, p. 286, 2016, doi: 10.1504/pie.2016.10003063.
[11] A.V .  Vasiliauskas  and  G.  Jakubauskas,  “Principle  and  benefits  of  third  party  logistics approach  when  managing  logistics  supply  chain,” Transport ,  vol.  22,  no.  2,  pp.  68 – 72, 2007, doi: 10.1080/16484142.2007.9638101.
[12] P.  Hosie,  B.  Sundarakani,  A.W.K.  Tan,  a nd  A.  Koźlak,  “Determinants  of  fifth  party logistics  (5PL):  Service  providers  for  supply  chain  management,” Int.  J.  Logist.  Syst. Manag. , vol. 13, no. 3, pp. 287 – 316, 2012, doi: 10.1504/IJLSM.2012.049700.
[13] L.A.  Cooper,  R.J.  Huscroft,  E.R.  Overstreet,  T.B.  Hazen ,  “Knowledge  management  for logistics service providers: the role of learning culture,” Ind. Manag. Data Syst. , vol. 116, no. 3, pp. 1 – 32, 2016, doi: 10.1108/IMDS-06-2015-0262.
[14] I.N. ,  L.  Yao,  and  J.K.  Cheng,  “A  Review  of  Logistics Management  Related  Knowledge Management,” Sci. Int. , vol. 29, no. 2, pp. 527 – 531, 2017.
[15] H.Z. Jaafar, I.R. Endut, F. Nasruddin, and E. Normalina, “Munich Personal RePEc Archive Innovation in logistics services – halal logistics,” in Proceeding of the 16th International Symposium on Logistics (ISL) , 2011, no. 34665, pp. 844 – 855.
[16] H. Treiblmaier, “The impact of blockchain on the supply chain : a theory -based research
framework and a call for action,” J. Mater. Process. Technol. , vol. 1, no. 1, pp. 1 – 8, 2018.
[17] F.C.  Godoi,  S.  Prakash,  and  B.R.  Bhandari,  “ASEAN  high  value add  red  meat opportunities ASEAN infrastructure and just in time logistics,” 2015.
[18] S.  Chen,  X.  Liu,  J.  Yan,  G.  Hu,  and  Y.  Shi,  “Processes,  benefits,  and  challenges  for adopti on  of  blockchain  technologies  in  food  supply  chains:  a  thematic  analysis,” Inf. Syst. E-bus. Manag. , 2020, doi: 10.1007/s10257-020-00467-3.
[19] R.S.  Aquino,  M.  Lück,  and  H.A.  Schänzel “A conceptual  framework  of  tourism  social entrepreneurship for sustaina ble community development,” J. Hosp. Tour. Manag. , vol. 37, no. July, pp. 23 – 32, 2018, doi: 10.1016/j.jhtm.2018.09.001.
[20] I. Vanany, N.A. Rakhmawati, S. Sukoso, and J.M. Soon, “Indonesian halal food integrity: Blockchain  p latform,”  in CENIM  2020  -  Proceeding:  International  Conference  on Computer  Engineering,  Network,  and  Intelligent  Multimedia  2020 ,  2020,  pp.  297 – 302, doi: 10.1109/CENIM51130.2020.9297968.
[21] G. T.  Nugraha,  R.D.R.  Hidayat,  T.  Budiman,  and  A.  Setiawan,  “The  Implementation  of halal supply chain with private b lockchain in Indonesia,” Adv. Transp. Logist. Res. , vol. 1, no. 1, pp. 174 – 186, 2018.