## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3757/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Peran Dinas Pertanian dalam Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Tani Padi Organik di Kabupaten Agam
Nada Hayati 1 , Lince Magriasti 2
1,3 Universitas Negeri Padang, Indonesia Article Info Abstract Article History Received 23 Agustus 2022 Published 9 November 2022 Organic farming is a sustainable farming system using organic materials. Supporting organic agriculture in Indonesia cannot be separated from the role of the government to improve the welfare of the community. This study aims to determine the role of the Agricultural Service of Agam  Regency  in  increasing  the  empowerment  of  organic  rice  groups  in  Nagari  Kamang Mudiak,  Kamang  Magek  District,  Agam  Regency.  This  research  is  a  quasi-qualitative  or quasi-qualitative research. Techniques and data collection were obtained through interviews and documentation studies. This study uses the theory according to Musa, the author examines the role of the Department of Agriculture in increasing the empowerment of organic farmer groups in Nagari Kamang Mudiak seen from three roles, namely 1) the role of the government as a regulator, 2) the role of the government as a dynamist, and 3) the role of the government as a facilitator. The results of this study indicate that the role of the Agricultural Service of Agam Regency in empowering organic rice farmer groups in Nagari Kamang Mudiak has not been optimal.

## Keywords:
The role of the Department of Agriculture, Empowerment of Farmer Groups, Organic
Agriculture
Info Artikel ABSTRAK Article History Received 23 Agustus 2022 Published 9 November 2022 Pertanian  organik  merupakan  sistem  pertanian  berkelajutan  dengan  menggunakan  bahan organik. Untuk mendukung pertanian organik di Indonesia tidak lepas dari peran pemerintah untuk  mensejahterakan  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  agar    mengetahui  peran  Dinas Pertanian  Kabupaten  Agam  dalam  menigkatkan  pemberdayaan  kelompok  padi  organik  di Nagari  Kamang  Mudiak  Kecamatan  Kamang  Magek  Kabupaten  Agam.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  kualitaif  semu  atau  quasi  kualitatif.  Teknik  dan  pengumpulan  data didapatkan  melalui  wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Penelitian  ini  menggunakan  teori menurut  Musa,  penulis  meneliti  tentang  peran  Dinas  Pertanian  dalam  meningkatkan pemberdayaan kelompok tani organik di Nagari Kamang Mudiak dilihat dari tiga peran yaitu 1) peran pemerintah sebagai regulator, 2) peran pemerintah sebagai dinamisator, dan 3) peran pemerintah sebagai fasilitator. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari Dinas Pertanian  Kabupaten  Agam  dalam  memberdayakan  kelompok  tani  padi  organik  di  Nagari Kamang Mudiak belum optimal.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Nada Hayati Universitas Negeri Padang, Padang Email : nadahayati0320@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  agraris  yang  mayoritas  penduduknya  bekerja  di  bidang pertanian atau sebagai petani. Berdasarkan data BPS Indonesia (2021) jumlah penduduk usia kerja pada Agustus 2021 sebanyak 140,15 juta orang, dan 131,05 juta orang diantaranya masih bekerja. Dari  data  jumlah  penduduk  yang  bekerja,  pekerjaan  yang  paling  banyak  dilakukan  oleh masyarakat  adalah  sebagai  petani,  yang  terdiri atas    37,13 juta  orang  atau  sekitar 28,33%  dari jumlah orang yang bekerja
Pemerintah  juga  menetapkan  bahwa  pertanian  merupakan    prioritas  utama  dalam pembangunan di masa mendatang. Kebijakan untuk mendukung pengembangan sistem pertanian Indonesia  pemerintah  mengeluarkan  sistem  pertanian  organik.  Pertanian  organik  merupakan suatu sistem pertanian berkelanjutan dengan menggunakan bahan organik (Mayrowani, 2012)
Untuk mewujudkan pertanian organik di Indonesia tidak lepas dari peran pemerintah dalam pemberdayaan  petani.  Dalam  mewujudkan  pertanian  organik,  pemerintah  membuat  suatu kumpulan  petani  yang  memudahkan  dalam  memberikan  arahan  dan  juga  bantuan  yang  akan berdampak kepada keberhasilan pertanian organik yaitu kelompok tani(Imani, Charina, Karyani, & Wibawa Mukti, 2018). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 82 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani bahwasanya kelompok tani merupakan kumpulan petani, perternak, pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi  dari  lingkungan  sosial,  ekonomi  dan  sumberdaya,  serta  kesamaann  komoditas  dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Pembentukan kelompok tani merupakan  salah  satu  bentuk  usaha  pemerintah  untuk  memberdayakan  para  petani,  melalui pembinaan dan penyuluhan.
Program  pertanian  organik  sudah  dijalankan  di  seluruh  wilayah  di  Indonesia.  Salah  satu provinsi yang menerapkan pertanian organik adalah Provinsi Sumatera Barat. Untuk mendukung keberhasilan  pertanian  organik  Sumatera  Barat,  pemerintah  provinsi  mengeluarkan  Surat Keputusan  Gubernur  No  520-24-2007  tentang  pemebentukan  Satgas  Pertanian  Organik  dan pembentukan LSO (Lembaga Sertifikasi Organik). Untuk mendukung keberhasilan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, SK Gubernur tersebut dijadikan acuan dalam pengembangkan pertanian organik  di  Kabupaten  dan  Kota  yang  ada  di  Sumatera  Barat.  Hal  ini  juga  menjadi  acuan  dari Pemkab  Agam    untuk  menyerukan  kepada  petani  untuk  melakukan  pertanian  organik.  Di Kabupaten  Agam  ada  4  Nagari  yang  telah  melakukan  pertanian  organik,  salah  satunya  adalah Nagari Kamang Mudiak. Kelompok tani organik di Kamang Mudiak ada 2 kelompok tani. Salah satu  kelompok  tani  di  Nagari  Kamang  Mudiak  pernah  meraih  juara  budidaya  organik  tingkat Sumatera Barat pada tahun 2017. Sehingga kelompok tani tersebut menjadi percontohan untuk kelompok  tani  lainnya  yang  ada  di  Kabupaten  Agam.  Mengingat  besarnya  potensi  pertanian organik  di  Kamang  Mudiak  berbagai  upaya  telah  dilakukan  seperti  memberikan  pelatihan, pendampingan,  bantuan  dan  lain  sebagainya,  tetapi  bantuan  yang  diberikan  belum  maksimal, mengingat dalam pelaksanaan pemberdayaan pertanian padi organik masih mengalami berbagai masalah  yang  mengganggu  pelaksanaan  proses  pemberdayaan.  Permasalahan  tersebut  seperti masih kurangnya pelatihan yang diberikan terkait pengembangan dan pemasaran hasil pertanian ,  kurangnya  sosialsai  terkait  dengan  pengelolaan  padi  organik  kepada  masyarakat,  kurangnya peralatan yang digunakan untuk pengolahan padi menjadi beras organik, yang menghambat dalam proses pengolahan padi organik. Hal tersebut mengakibatkan tidak ada lagi hal yang menonjong dalam pertanian organik yang ada di Nagari Kamang Mudiak hingga tahun 2022
Selain  dijalankan  oleh  kelompok  tani,  terdapat  juga  peran  Dinas    Pertanian  berupa penyuluhan. Untuk penyuluh dari Dinas Pertanian di Nagari Kamang Mudiak, bergabung dengan 2  nagari  lainnya  yang  ada  di  Kecamatan  Kamang  Magek.  Terkait  penyuluh  pertanian  di Kecamatan Kamang Magek tidak ada pembeda antara pertanian organik maupun non organik. Jika  dilihat  dari  luas  daerah  Kecamatan  Kamang  Magek  yaitu  sekitar  99,6  KM.  Dengan  luas wilayah  yang  cukup  besar,  dua  orang  penyuluh  ini  dianggap  tidak  layak    untuk  melakukan penyuluhan yang ada di Kamang Magek. Namun praktek di lapangan jumlah penyuluh pertanian di Kecamatan Kamang Magek hanya 2 orang, sedangkan  di Kamang Magek ada 3 nagari. Untuk wilayah Kamang Mudiak ini sendiri, dengan 2 orang penyuluh masih kurang, apalagi digunakan untuk  satu  kecamatan.  Untuk  itu,  dalam  penelitian  ini  penulis  memaparkan  peran  dari  dinas pertanian dalam meningkatkan pemberdayaan kelompok tani padi organik Nagari Kamang Mudia dan juga kendala yang dihadapi serta upaya apa saja yang dilakukan.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitiatif  semu  (quasi  kualitatif).  Dikatakan  quasi kualitatif karena  penelitian ini belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai penelitian kualitatif. Menurut  (Bungin,  2020).  Metode  penelitian  quasi  kualitati  sangat  cocok  diterapkan  dalam menarasikan kehidupan seumber informasu yang diungkapkan secara deskripstif. Penelitian ini menggunakan  metode  Simple  Reasherch  Design  (SRD)    yang  merupakan  sebuah  desain sederhana dengan menggunakan paradigma postpositivism yang menggunakan 5 langkah dalam penelitian yaitu 1) Soscial context and research question (konteks sosial dan pertayaan penelitian), 2)  literature  riview  (Tinjauan  literatur),  3)  Research  methods  and  data  collection  (Metode penelitian dan pengumpulan data), 4) Data analysis (Analisis data), 5) Reporting (Melaporkan). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder (Sugiyono,
2012). Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan, catatan hasil wawancara, rekaman  serta  dokumentasi.  Sedangkan  data  skunder  berasal  dari  bahan  pustaka  literatur, penelitian  terdahulu  dan  juga  buku  yang  berkaitan  dengan  pemberdayaan  masyarakat.  Pada penelitian  ini  penulis  menentukan  informan  peneliti  melalui  purposive  sampling  .  jumlah informan dalam peneitian ini ada 10 orang yang terdiri dari Kabid Tanam Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Kasi Pembenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan, Kepala UPT BP3 Dinas Pertanian  Kabupaten  Agam,  Koordinator    Penyuluh  Kecamatan  kamang  Magek,  Penyuluh Pertanian Kamang Mudiak, Wali Nagari Kamang Mudiak, Ketua Kelompok Tani Usaha Muda, Ketua  Kelompok  Tani  Sawah  Bangsa,  dan  juga  petani  organik.  Dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan  teknik  triangulasi  sumber,  karena  data  yang  didapatkan  berasal  dari  banyak sumber,  sehingga  teknik  yang  sesuai  dengan  penelitian  ini  adalah    teknik  triangulasi  sumber. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan juga dokumentasi. Untuk teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model dari Miles dalam (Sugiyono, 2012)

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Peran  Dinas  Pertanian  dalam  Meningkatkan  Pemberdayaan  Kelompok  Tani  Pertanian Padi Organik

## Regulator
Peran pertama yaitu regulator menyiapkan arah dalam menyeimbangkan penyelenggaraan pemberdayaan  dengan  menyiapkan  dan  menetapkan  peraturan-perundang  undangan  dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberdayaan. Untuk indikator pertama kebijakan pertanian  organik.  untuk  kebijakan  pertanian  organik  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat melalui  PERMENTAN  no  64  Tahun  2013  dan  juga  ada  Keputusan  Gubernur  terkait  dengam pembentukan  LSO  dan  Satgas  Pertanian  organik.  Untuk  peraturan  tentang  peran  pemerintah tentang pemberdayaan petani organik belum ada, hanya berlandasakan dengan Peraturan Meteri Pertanian  dan  SK  Gubernur.  Hal  yang  sama  dengan  penelitian  dari  Indah,  Jamhur,  &  Edison, (2021)  bahwasannya  untuk  kebijakan  peran  dalam  pemberdayaan  hanya  berlandaskan  kepada Peraturan Menteri dan Undang-Unang
Indikator kedua kebijakan pertanian organik dan pemberdayaan masyarakat dari pemerintah kabupaten. Untuk pemberdayaan masyarakat, pemerintah kabupaten memiliki peraturan sendiri yaitu  Peraturan  Bupati  No  12  Tahun  2020  tentang  perlindungan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan  pasal  42.  Terkait  dengan  pertanian  organik,  pemerintah  kabupaten Agam  belum memiliki  kebijakan  atau  aturan  khusus  pemerintah  kabuapten  menyerukan  kepada  masyarakat melalui  dinas  pertanian  untuk  melakukan  pertanian  organik  dengan  berpedoman  kepada Permentan  dan  Keputusan  gubernur.  Dengan  adanya  kebijakan  dapat  menjadi  acuan  dalam menilai  sejauh  mana  kebijakan  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik  menurut  Raintung  (2021). Apabila suatu kebijakan dapat berjalan lancar maka dapat dikatakan kebijakan tersebut berhasi. Sama halnya dalam kebijakan pertanian organik, ketika kebijakan tersebut berjalan lancar maka kebijakan tersebut dikatakan berhasil
Indikator  keempat,  bagaimana  tingkat  pengetahuan  masyarakat  terkait  dengan  kebijakan pertanian organik. Kebijakan tentang pertanian organik, masyarakat tidak mengerti sama sekali. Masyarakat hanya berpedoman kepada apa yang diajarkan kepada mereka dan mendapatkan hasil yang  maksimal.  Sedangkan  kebijakan  yang  dibuat  merupakan  panduan  untuk  mewujudkan pemberdayaan  masyarakat  dam  juga  kebijakan  semata-mata  dibuat  untuk  mengatur  setiap kegiatan dalam pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani (Raintung, 2021). Untuk itu diperlukan pemahaman  dari  masyarakat  petani  itu  sendiri  agar  petani  tersebut  mengerti  apa  kewajiban mereka dan apa yang hendak dicapai. Apabila petani tidka mengetahui tentkait dengan kebijakan yang ada, maka petani tidak memiliki tujuan ang jelas. Tentu saja hal tersbut menjadi penghambat dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri
Jadi  terkait  dengan  peran  pemerintah  sebagai  ragulator  dinilai  belum  maksimal,  karena pemerintah  kabupaten  belum  memiliki  kabijakan  tersendiri.  Untuk  pemberdayaan  petani  itu sendiri  masih  berpedoma    kepada  kebiajakn  dari  pusat.  Seharusnya  ada  kebijakan  dari  daerah
masing-masing, karena setiap daerah memiliki kebiasaan dan kehidupan yang bereda dari daerah lainnya,  dan  juga  aerah  lebih  mengetahui  apa  yang  dibutuhkan  petani.,  dan  juga  kurangnya pengetahuan masyaakat terkait dengan kebijakan dari pemberdayaan kelompok tani padi organik. Dengan kurnagnya pengetahuan tersebut, maka tujuan yang ingin di capai oleh patani tidak jelas.

## Dinamisator
Peran  pemerintah  sebagai  dinamisator  yaitu  menggerakkan  partisipasi  semua  pihak  ketika terjadinya stagnasi dalam proses pemberdayaan  Nurdin, Nurmaeta, & Tahir (2014). Dalam hal ini  yang  menjadi  penggerak  ketika  terjadinya  stagnasi  adalah  penyuluh.  Pada  penelitian  ini penyuluh pertanian berperan dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani

## Pelatihan
Pelatihan  merupakan  bentuk  dari  pendidikan  non  formal  yang  berkaitan  dengan  cara-cara dalam melakukan pertanian dengan baik yang sesuai dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan  petani  Ali,  Idris,  &  Parawangi  (2014).  Pertama  model  pelatihan  kepada  petani. Pelatihan yang diberikan kepada petani langsung dari tim peyuluh yang ada di kecamatan dengan cara memberikan  materi  dan  juga  praktek  langusng.  Untuk  model  pelatihan  yang  lebih  cepat dicerna oleh masyarakat itu sendiri dalam model pelatihan yang langsung dipraktekan langsung Kedua,  apakah  model  pelatihan  efektif  untuk  mengembangkan  kemapuan  petani.  untuk pengembangan kemapuan petani, petani cenderung lebih cepat mengerti dengan model langsung, sebab petani langsung turun tangan dan mengikuti langkah-langkah yang diajarkan. Sedangkan dalam  penelitian  menurut  Nurdin  et  al  (2014)  model  pelatihan  yang  penting  adalah  dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang efektif kepada masyarakat. bentuk dari pengarahan kepadi petani yaitu dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat.
Ketiga,  kerjasama  dengan  pihak  lain  untuk  pelatihan.  Pelatihan  kepada  petani  tidak  hanya dilakukan oleh penyluh saja tetapi ada keterlibatan pihak luar atau kerjasama dengan luar seperti pelatihan dari BMKG tentang iklim, dan pelatihan dari Bank Indonesia terakit dengan pertanian organik, selain itu juga ada dari LSO dan Satgas Pertanian. Dengan adanya pelatihan dari luar dapat menunjang kemampuan petani, sebab pengetahuan petani tidak hanya berasal dari penyuluh petani  sebab  kemampuan  penyuluh  juga  terbatas.  Dengan  adanya  pelatihan  dari  luar memungkinkan petani lebih memahami serta meningkatkan pengetahauan petani terhadap unsur- unsur dalam pertania organik. Sama halnya ketika pelatihan dari BMKG, bahwasannya pelatihan tersebut memberikan  arahan tentang  curah  hujan  yang  diperlukan  dalam  pengolahan  pertanian organik
Keempat, jadwal pelatihan khusus yang diadakan oleh penyuluh. Jadwal pelatihan khusu yang diberikan penyuluh kepada petani, tidak ada. Penyuluh hanya melakukan pelatihan kepada petani ketika dibutuhkan oleh petani itu sendiri. Apabila petani tidak mengerti apa yang dikerjakan dan petani memintah tim penyuluh melakukan pelatihan, maka tim penyuluh akan langsung datang untuk melatih petani itu. Terkait dengan keterbatasan jumlah penyuluh dalam penelitian ini, maka tidak  adanya  jadwal  khusus  dari  penyuluh.  Hal  tersebut  akan  berdampak  kepada  pengetahuan petani, sebab tidak adanya pelatiahn yang secara rutin diberikan kepada petani itu sendiri

## Pendampingan
Pendampingan  merupakan  perwujudan  dalam  pemberdayaan  kelompok  tani  dengan  suatu kegiatan  yang  menempatkan  tenaga ahli di  bidang  pemberdayaan  kelompok  tani yang  mampu berkomunikasi,  mengarahkan  dan  memberikan  motivasi  kepada  masyarakat  untuk mengembangkan  potensi  yang  terdapat  dalam  masyarakat.  Pertama,  cara  pendampingan  yang dilakukan  kepada  petani.  Pendampingan  dilakukan  ,  tim  penyuluh  mendampingi  petani  untuk mendampatkan sertifikat dan mendampingi petani dalam setiap kegiatan yang dilakuan. Untuk mendapatkan sertifikat diperlukan waktu selama 3 tahun. Pada saat itu petani harus benar-benar melakukan  pertanian  dengan  menggunakan  bahan  organik.  Ketika  ada  swah  yang  kedapatan menggunakan  bahan  kimia,  maka  sertifikat  akan  dibatalkan.  Oleh  karena  itu  diperlukan pendampingan dari penyuluh agar petani benar-benar melakukan pertanian organik
Kedua,  apakah  pendampingan  yang  dilakukan  efektif  untuk  mengembangkan  kemapuan petani.  Pendampingan  dilakukan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  petani  dapat  melakukan
pekerjaannya,  ketika  petani  memiliki  hambatan  dalam  melakukan  mengolah  atau  memasarkan pertanian  organik,  tim  penyuluh  mendampingi  petani  untuk  menyelesaikannya.  Pendampingan yang  dilakukan  dinilai  efektif  untuk  meningkatkan  kemampuan  petani.  pempingan  dilakukan ketika  petani  mengalami  kesulitan,  maka  penyuluh  mendampingi  petani  dalam  mengatasi masalah  tersebut.  Dalam  penelitian  ini  pendampingan  benar-benar  berpengaruh  terhadap kebutuhan  petani,  seperti  halnya  ketika  petani  membutukan  pendampingan  ketika  membuat proposal. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki petani, petani tidak mampu dalam membuatnya sendiri. Oleh karena itu dibuthkan bantuan dari penyuluh untuk mendampingi petani.
Keempat,  apakah  ada  jadwal  pendampingan  khusu  kepada  petani.  untuk  jadwal  khusu pendapingan kepada petani, tidak memiliki jadwal khusus, ketika dibutuhkan penyuluh siap untuk mendapingi petani. Jadi untuk pelatihan maupun pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh, hanya dilakukan ketika diminta saja, tidak ada jadwal khusus yang diberikan oleh penyuluh untuk melatih maupun mendampingi petani dalam mewujudkan pemberdayaan petani. dalam penelitian ini  tidak  adanya  jadwal  khusus  untuk  mendampingi  petani.  Sebab  jumlah  penyuluh  untuk mendampingi petani dalam melakukan pertanian organik tergolong sedikit. Sehingga penyuluh mendampingi petani ketika ada acara dan ketika dibuthkan oleh petani

## Fasilitator
Sebagai  fasilitator  pemerintah  berperan  dalam  menciptakan  kondisi  yang  kondusif  untuk pelaksanaan  pemberdayaan  Nurdin  et  al.,  (2014).  Pertama,  bantuan  apa  saja  yang  diberikan. Bantuan  yang  telah  diberikan  oleh  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Agam  berupa  penyedian  bibit, pupuk  dan  juga  bantuak  berupa  alat  mesin  pertanian  yang  digunakan  oleh  petani  untuk memudakan pengolahan pertanian mereka. Sebagai fasilitator pemerintah memiliki peran dalam meberikan  saran  dan  prsarana  yang  dapat  menunjang  keberhasilan  pertanian  petani.  dari pemerintah  kabupetan  seniri  telah  memberikan  bantuan  yang  dapat  menunjang  kemampuan petani.
Kedua,  bantuan  yang  diberikan  sudah  sesuai  dengan  kebutuhan  petani.  bantuan  yang diberikan oleh pemerintah masih minim. Petani masih membutuhkan bantuan peralatan lainnya untuk  membantu  petani  dalam  mengolah  pertanian.  Petani  juga  membutuhkan  bantuan  dari pemerintah  dalam  memasarkan  produk  mereka.  Pada  saat  ini  petani  hanya  memasarkan  padi mereka  lewat  pedagang-pedagang  beras  yang  ada  di  daerah  tersebut.  Untuk  bantuan  yang diberikan  oleh  pemerintah  telah ada.  Tetapi  pada  penelitian ini,  fasilitas  yang  diberikan masih kurang,  untuk  kebutuhan  pokok  dalam  pertanian  masih  kurang,  apalagi  untuk  kebutuhan tambahan yang menunjang pemberdayaan patani.
Ketiga,  bantuan  yang  diberikan  berampak  baik  untuk  meningkatkan  pemberdayaan  petani. mengingat  bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  masih  kurang,  maka  bantuan  belum sepenuhnya  dirasakan  oleh  masyarakat.  karena  kebutuhan  dasar  yang  diperlukan  petani  untuk mengolah  pertanian  mereka  belum  ada.  Jadi  dapat  dikatakan  bahwasannya  bantuan  yang diberikan  belum  sepenuhnya  berdampak baik  untuk  petani.  sebab  masih  banyak  bantuan  yang diperlukan petani dari pemarintah belum dipenuhi oleh pemerintah
Jadi bantuan yang diberikan oleh pemerintah masih minim. Sebab petani masih mengeluhkan permasalahan  terkait  dengan  bantuan  pemerintah.  Dengan  hal  tersebut  proses    pengolahan pertanian mereka juga terganggu, yang megakibatkan hasil prosuksi tidak maskimal.  Menurut Nurdin et al.,  (2014) bahwa peran merupakan terlaksanakan tugas atau fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Maka peran pemerintah atau dinas pertanian belum bejalan dengan maksimal Kendala

## Kendala Internal
Dalam  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  terdapat  kendala-kendala  yang  dialami  oleh pemerintah. Terkait dengan pemberdayaan kelompok tani pertanian organik oleh Dinas Pertanian Kabupaten Agam menemukan kendala diantaranya. Untuk kendalah internal yaitu kendala dari dinas itu sendiri berupa kurannya tenga penyuluh untuk mendampingi petani dalam mewujudkan pemberdayaan  kelompok  tani  padi  organik  yang  ada  di  Kamang  Mudiak.  Kendala  tersebut
mengakibatkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat menjadi  berkurang  atau  terhambatsudah  dapat  memenuhi  kebutuhan  petani.  kebutuhan  yang diberikan  belum  memenuhi  kebutuhan  petani,  petai  masih  memerlukan  bantuan  lainnya  untuk mendukungalah yang hendak dipecahkan.
Jadi, dapat dikatakan bahwa kendala yang menghambat program pemberdayaan petani organik di Nagari  Kamang  Mudiak  berasal  dari  kendala  internal  memberikan  pengaruh  yang  cukup signifikan terhadap pelaksaan program pemberdayaan petani padi organic

## Kendala Ekternal
Kendala  ekternal  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  kelompok  tani  padi  organik  di  Nagari Kamang Mudiak berasal dari petani itu sendiri. Kendala tersebut berupa masyarakat menanggap bahwa pertanian organik itu terlalu ribet dan memakan banyak tenaga. Selanjutnya juga untuk bergabung kepada kelompok tani, mereka mengangggap bahwa berabung ke kelompok tani hanya nambah  pekerjaan  dan  buang-buang  waktu.  mereka  tidak  melihat  manfaat  yang  timbul  ketika melakukan pertanian organik dan bergabung ke kelompok tani.
Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  kendala  yang  menjadi  penghambat  pelaksanaan  program pemberdayaan kelompok tani padi organik di Nagari Kamang Mudiak yang berasal dari kendala ekternal memberikan pengaruh yang tidak terlalu signifikan, namun tetap menjadi perhatian agar tidak menghambat proses pelaksanaan program pemberdayaan kelompok tani padi organik Upaya

## Internal
Untuk masalah internal, Dinas Pertanian Kabupaten Agam hanya memaksimalkan apa yang ada, mengingat untuk menambah lagi penyuluh membutuhkan waktu yang lama. Sehingga dari Dinas Pertanian  memaksimalkan  pekerjaan  penyuluh  di  Kabupaten  Agam  sesuai  dengan  target  yang hendak dicapai.

## Ekternal
Kendala  ekternal  yang  berasal  dari  petani,  melalui  tim  penyuluh  Dinas  Pertanian  Kabupaten Agam  berusaha  melakukan  pendekatan  dengan  petani  untuk  melakukan  pertanian  organik, dengan memberikan keyakinan kepada petani. Selanjutnya juga ketika melakukan pelatihan, dari tim  penyuluh  menyediakan  makanan  dan  juga  uang  jajan  untuk  para  petani  yang  mengikuti program pelatihan tersebut.
Dari  kesimpulan  menyeluruh  bahwasannya  peran,  kendala  dan  upaya  yang  dipaparkan  diatas Berdasarkan  Peran  Pemerintah  dalam  pemberdayaan  masyarakat  yang  dikemukakan  oleh Sugiyanta  &  Aziz  (2016)  bahwasannya  peran  pemerintah  sebagai  regulator,  dinamisator  dan fasilitator dalam penelitian ini belum dapat berjalan maksimal, sebab masih adanya kendala yang ada  di  setiap  indikator-indkiator  peran  tersebut.  Sehingga  dapat  dinilai  bahwasannya  peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani dinilai belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat  dari  segi  regulaor  yang  mana  kebijakan  pertanian  organik  hanya  berpedoman  kepada pemerintah pusat, dan juga petani tidak mengetahui apa-apa soal kebijakan tersebut. Selanjutnya dari  segi  dinamisator,  hambatan  yang  dialami  adanya  kekurangan  penyuluh  pertanian  yang berdampak pada pelatihan dan juga pendampingan yang diberikan kepada petani. selanjutnya dari segi  fasilitator  masih  kurangnya  bantuan  pokok  yang  dibutuhkan  petani  dalam  menunjang pertanian mereka. Hal tersebut juga berdampak kepada kurang tertarik masyarakat petani untuk melakukan pertanian organik. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian juga belum maksimal dilihat  dari  prestasi  kelompok  tani  di  Kamang  Mudiak  yang  mana  sejak  terakhir  tahun  2017 mendapat penghargaan, hingga sekarang penghargaan tersebut tidak dapat diraih lagi.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan mengenai  peran  Dinas  Pertanian  dalam  meningkatkan pemberdayaan  kelompok  tani  padi  organik  Nagari  Kamang  Mudiak  Kecamatan  Kamang  Magek Kabupaten  Agam    dinilai  belum  maksimal.  Hal  tersebut  dilihat  dari  peran  Pemerintah  dalam Pemberdayaan  masyarakat  yang  dikemukakan  oleh  Musa  yaitu  peran  pemerintah  sebagai  regulator, dinamisator, dn juga fasilitator belum terealisasikan sepenuhnya. Program pertanian organik merupakan salah satu program yang tepat untuk Nagari Kamang Mudiak mengingat Nagari Kamang Mudiak memiliki
potensi  untuk  dikembangkannya  pertanian  organik  mengingat  Nagari  Kamang  Mudiak  memiliki  lahan pertanian  yang  luas  untuk  dikembangkannya  pertanian  organik.  Kendala  yang  dihadapi  dalam mewujudkan  pemberdayaan  kelompok  tani  pertanian  padi  organik  di  Nagari  Kamang  Mudiak  yaitu pertama kendalam internal yang berasal dari Dinas Pertanian yaitu kurangnya tim penyuluh pertanian ang ada di lapangan, menyebabkan kurang optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat petani padi organik. kendala  ekternal  yang  berasal  dari  masyarakat  petani  organik,  yaitu  kurang  aktifnya  masyarakat  untuk melakukan  pertanian  organik  karna  pola  pokir  masyarakat  yang  masih  rendah  yang  menanggap  bahwa bergabung ke kelompok tani hanya buang-buang watu dan juga melakukan pertanian organik terlalu ribet. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan juga sumber dana yang dibutuhkan oleh Dinas Pertanian belum mencukupi sepenuhnya

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Ibu Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si.
Bapak  Ibu  dosen  dan  staf  Jurusan  Ilmu  Administrasi  Negara  Fakultas  Ilmu  Sosial  Universitas  Negeri Padang
Rekan-rekan seperjuangan yang turut memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini Berbagai  pihak  yang  tidak  dapat  penulis  sebutkan  satu  persatu  yang  telah    ikut  berpartisipasi  dalam penyelesaian skripsi ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Ali,  S.,  Idris,  M.,  &  Parawangi,  A.  (2014).  Peranan  Dinas  Pertanian  Dalam  Pemberdayaan Kelompok  Tani  Di  Kecamatan  Manuju  Kabupaten  Gowa. Otoritas :  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 4 (1), 79–91. https://doi.org/10.26618/ojip.v4i1.82
Bungin,  B.  (2020).  Post-Qualitative  Social  Research  Methods  Kuamtitatif-Kualitaif-Mixed Methods; Positivism-Postpositivism-Phenomenology-Postmodern. 2020: Kencana
Huberman, M. B. M. dan M. (1992). Analisis Data Kualitatif (T. R. Rohid (ed.).Jakarta: UI-Press. Imani, F., & dkk. (2018). Penerapan Sistem Pertanian Organik Di Kelompok Tani Mekar Tani Jaya  Desa  Cibodas  Kabupaten  Bandung  Barat.  Jurnal  Pemikiran  Masyarakat  Ilmiah Berwawasan Agribisnis, 4(2).
Keputusan  Gubernur  No  520-24-2007  tentang  pemebentukan  Satgas  Pertanian  Organik  dan pembentukan LSO (Lembaga Sertifikasi Organik).
Lexy J. Moleong. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Mardikanto, T., & Soebinto, P. (2013). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Musa.  (2017).  Optimalisasi  Peran  Pemerintah  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat:  Sebuag Tawaran  dalam  Mengataskan  Kemiskinan. Jurnal  Dakwah  dan  Pengembangan  Sosial Kemanusiaan , Vol.8 No.1.
Nurdin, M., Nurmaeta, S., & Tahir, M. (2014). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat  Petani  Jagung  Di  Kecamatan  Biringbulu  Kabupaten  Gowa. Otoritas :  Jurnal Ilmu Pemerintahan , 4 (1), 45–54.
Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/Ot.140/8/2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani Dan Gabungan Kelompok Tani
Raintung,  A.  (2021).  Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Pemberdayaan  Kelompok  Tani  di  Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Governance , 1 , No.2 (2), 1–9.
Sugiyanta,  &  Aziz,  S.  A.  (2016). Beras  Dan  Tanaman  Pangan  Organik  Lainnya (Vol.  1). Retrieved from http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/83107/Beras Organik_Prof     Sandra%2Bcover.pdf.pdf
Sugiyono (2012). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D . Bandung: Alfabeta.

## Website
http://pphtp.tanamanpangan.pertanian.go.id/berita/85 https://sumbarsatu.com/berita/19548-pertanian-terpadu-dukung-pengembangkan-pertanian- organik-di-agam https://www.binews.id/berita/5177/bank-indonesia-buka-sekolah-lapang-iklim-operasional.html https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/647/pemerintah-dorong-peningkatan-sektor-pangan- dan-pertanian-untuk-kesejahteraan-masyarakat-indonesia