DOI: 10.15575/kt.v1i1.7128

## Kehidupan Masyarakat Bima Pada Masa Kepemimpinan Sultan Muhammad Salahuddin Tahun 1915-1951

## M Al Qautsar Pratama
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Email: alqautpr@yahoo.com

## Abstract
This study aims to reveal the role of Sultan Muhammad Salahuddin in the development of Islam in the Bima  area.  The  problem  examined  in  this  paper  is  focused  on  how  the  condition  of  Bima  pre  Sultan Muhammad Salahuddin, How Sultan Muhammad Salahuddin's efforts in developing Islam in Bima and How the  challenges and opportunities faced  by Sultan  Muhammad Salahuddin in developing  Islam in Bima.  The  researcher  uses  historical methods,  to  reveal  historical facts about the  biography of  Sultan Muhammad Salahuddin and its role in the development of Islam in the Bima area. To analyze this fact, researchers  used  an  approach  that  is  often  used  in  historical  research,  namely  political,  sociological, anthropological, religious and educational approaches. This research found that Muhammad Salahuddin was born in a palace environment and was raised by scholars. It was from the training of these ulemas that they formed the sultan's personality until he grew up. Muhammad Salahuddin was crowned Sultan after the death of his brother Abdul Azis and learned from ulemas in the region and outside his region that during his leadership, Islam in Bima underwent development, in developing Islam in the Bima area, Sultan renewed so that during his time Islam in Bima was experiencing glory. The things that are done by the Sultan are building educational institutions both formal and non-formal, and mosques and in supporting the progress of the Bima Sultan to finance and provide scholarships to adolescents who study in the Middle East and for those who have abilities in the fields religion.
Keywords :   ima people, leaders, Sultan Muhammad Salahuddin

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang peranan Sultan Muhammad Salahuddin dalam perkembangan  Islam  di  daerah  Bima.  Masalah  yang  diteliti  dalam  tulisan  ini  difokuskan  pada Bagaimana  kondisi  Bima  pra  Sultan  Muhammad  Salahuddin,  Bagaimana  Usaha-usaha  Sultan Muhammad  Salahuddin  dalam  mengembangkan  Islam  di  Bima  dan  Bagaimana  tantangan  dan peluang  yang  dihadapi  Sultan  Muhammad  Salahuddin  dalam  mengembangkan  Islam  di  Bima. peneliti menggunakan metode sejarah, untuk mengungkapkan fakta sejarah tentang biografi Sultan Muhammad  Salahuddin  dan  peranannya  dalam  perkembangan  Islam  di  daerah  Bima.  Untuk menganalisis  fakta  tersebut  peneliti  menggunakan  pendekatan  yang  sering  digunakan  dalam penelitian sejarah, yaitu pendekatan politik, sosiologi, antropologi, agama dan pendidikan. Penelitian ini  menemukan  Muhammad  Salahuddin  lahir  dalam  lingkungan  istana  dan  dibesarkan  oleh  para ulama. Dari didikan ulama inilah sehingga membentuk kepribadian sultan sampai tumbuh dewasa. Muhammad Salahuddin di nobatkan menjadi Sultan setelah kematian saudaranya Abdul Azis dan mendapatkan  pelajaran  dari  ulama  di  daerah  dan  luar  daerahnya  sehingga  pada  masa kepemimpinanya Islam di Bima mengalami perkembangan, dalam mengembangan Islam di daerah Bima  Sultan  melakukan  pembaharuan  sehingga  pada  masanya  Islam  di  derah  Bima  mengalami kejayaan.  Adapun  hal-hal  yang  dilakukan  oleh  Sultan  adalah  membagun  lembaga-lembaga pendidikan  baik  formal  maupun  non  formal,  dan  masjid-masjid  dan  dalam  menunjang  kemajuan daerah  Bima  Sultan  membiayai  dan  memberikan  beasiswa  kepada  remaja  yang  sekolah  di  timur tengah dan bagi mereka yang memiliki kemampuan dalam bidang agama.
Kata Kunci :   Masyarakat Bima; Pemimpin; Sultan Muhammad Salahuddin.

## PENDAHULUAN
Kesultanan Bima merupakan salah satu wilayah yang memiliki peranan penting dalam panggung sejarah Islam khususnya di kawasan Nusa Tenggara. Jauh sebelum terjadinya proses pengislaman, Bima sudah menjadi daerah dengan perkembangan perdangan yang cukup pesat. Menurut catatan Bo Sangaji Kai (Rahman Hamid, 2014), cikal bakal daerah Bima dirintis oleh pendatang dari Jawa yang bernama Sang Bima yang kemudian menikah dengan Putri Tasi Sari Naga. Dari pernikahan tersebut melahirkan dua orang putra yang bernama Indra Zamrud dan Indra Komala, kedua anaknya tersebutlah yang menjadi cikal bakal keturunan raja-raja Bima(Gani Abdullah, 2005). Dalam catatan lainya disebutkan bahwa Ncuhi Dara dan Padolo menyampaikan keputusan pada saat Sang Bima memahat Wadu Pa’a mungkin dilakukan oleh Sang Bima yang beragama Hindu Siwaistik atau orang-orang Hindu yang hilir mudik melewati Flores kala itu. Kuat dugaan dia sedang memimpin ekpedisi yang singgah di Pulau Satonda kemudian tiba di teluk Bima. Bisa dikatakan bahwa sang Bima merupakan orang yang memiliki andil penting dalam pendirian kerajaan Bima Hindu namun raja pertama yang memimpin kerajaan Bima yakni putranya Indra Zamrud yang diasuh oleh Ncuhi Dara.
Menurut  Morris  kedatangan  Sang  Bima  ke  tanah Mbojo ,  berhasil  mengubah  pola  kehidupan terutama pada bidang pertanian dan peternakan pada masyarakat Bima bahkan Sang Bima juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan adat. Hal tersebut merupakan pertimbangan bagi masyarakat setempat untuk  memberikan  penghormatan  sehingga  Sang  Bima  diangkat  sebagai  pemimpin  dan  sebagai penghargaan lain maka nama Sang Bima disepakati sebagai nama Bima yang sebelumnya bernama Mbojo . Pada masa sebelum masuknya Islam Bima terbagi menjadi beberapa wilayah. Tiap wilayah dikuasai oleh kelompok masyarakat yang dikepalai oleh seorang “ Ncuhi ”.
Zaman “ Ncuhi ” dipandang oleh orang Bima sebagai permu laan bagi rentetan kehidupan dan oleh karena itu zaman “ Ncuhi ”. Disebut juga zaman “ zaman ncuhi ro naka ”. Masa Ncuhi Merupakan ambang sejarah  (Proto  Sejarah)  pada  masa  ini  masyarakat  mulai  hidup  berkelompok,  menetap,  mengenal pertanian  dan  peternakan  dan  masyarakat  hidup  teratur  dibawah  pimpinan  seorang Ncuhi Menurut tuturan orang Bima yang dimaksud dengan “ Ncuhi ” adalah “ edere domo dou, ina mpuu naba weki marimpa di siri wea nggawo na, di batu wea lele na . Pengertian “ Ncuhi ”. Berdasarkan tuturan tersebut adalah Ncuhi adalah  orang  yang  menjadi  sumber  kelahiran  bagi  turunan  secara  terus-menerus  dan  merupakan manusia  pertama  yang  menjadi  cikal  bakal  kelompok  masyarakat  yang  bertanggung  jawab  untuk memberi perlindungan bagi seluruh masyarakat dan dijadikan sebagai sumber hokum yang wajid ditaati (Gani Abdullah, 2015).
Dalam  naskah Bo ditemukan  bahwa  masyarakat  pada  masa  itu sudah mengenal  jenis tombak, parang, bercocok tanam, di  daerah pengunungan dan berternak dan mereka belum mengenal sistem pengolahan tanah persawahan serta bajak-membajak. Kehidupan masyarakat zaman Ncuhi mengalami perubahan setelah datangnya imigran Jawa yang tidak ditemui sumber kuat kapan orang Jawa datang ke tanah Bima namun dalam buku Sejarah Nasional Indonesia  yang diterbitkan oleh Kemendikbud orang Jawa datang ke tanah Bima sekitar tahun 1575. Perkiraan tersebut belum bisa dijadikan sebagai acuan dikarenakan ekspansi perluasan wilayah Majapahit ke  arah Timur dilakukan antara lain  menaklukan Bima pada tahun 1357. Data itu menunjukan bahwa sebelum tahun 1357 diperkiran telah datang imigran di Bima. Dalam naskah Bo hanya di jumpai bahwa kedatnagan Imigran jawa saat sebelum pergantian nama  “ Mbojo ”  menjadi  Bima  tanpa  menyebutkan  angka  tahunnya.  Pada  awal  XVII  Kerajaan  Bima mengalami  kemelut  politik  yang  berkepanjangan,  terjadi  intrik  politik  yakni  perebutan  kekukasaan dengan serangkaian pembuhunhan dan intrik (Malingi, 2010).
Salisi yang merupakan putra raja Ma Wa’a Dampa merebut kekuasaan dengan melakukan cara licik bahkan berafiliasi dengan Belanda untuk mencapai kekuasaan di Bima bahkan Salisi membunuh terhadap putra  mahkota  kearjaan  yakni  Sangaji  Samara  yang  berusia  9  tahun.  Salisi  menjadi  raja  Bima  tanpa persetujuan majelis adat. Salisi yang merupakan raja Bima yang terakhir berhasil digulingkan oleh La Ka’i yang didukung oleh seluruh rakyat dan bala tentara bantuan dari kerajaan Gowa selama tiga kali ekspedisi. Perjuagan La Ka’i adalah perjuangan panjang dan berdarah (Ismail, 2014).
Hubungan Bima dengan Gowa-Tallo di Sulawesi Selatan dalam periode kebebasan zaman bahari orang Makassar sekitar tahun 1567-1575 adalah salah satu tali penyambung yang memuluskan jalannya proses ismalmisasi di Bima. Hubungan Bima dengan kerajaan-kerajaan di Makassar dan Bugis dalam periode itu memberi kemungkinan terjalinnya hubungan dengan Bima jauh sebelum pertengahan abad ke XVI itu. Akan tetapi pengaruh yang dominan terhadap tahap-tahap pengIslaman Bima adalah hubungan maritime yang terjadi sejak abad ke-XVI hingga permulaan abad ke-XVII (Gani Abdullah, 2015).
Menurut Sejarawan Bima M. Hilir Ismail, tahun 1540 M merupakan tonggak awal kedatangan Islam di tanah Bima, proses Islamisasi itu berlangsung dalam tiga tahap yaitu periode kedatangan Islam tahun 1540-1621, periode pertumbuhan Islam tahun 1621-1640 M, dan periode kerajayaan Islam 1640-1950 M. Pada awal sebelum Islam menjadi agama resmi kerajaan, ajaran Islam sudah masuk dan menyebar ke wilayah-wilayah pesisir pantai Bima.  Proses pengIslaman di tanah Bima  diklasifikasikan oleh Muhammad dapat terbagi dalam empat fase. Pertama, pada abad XIV masyarakat Bima telah mengetahui tentang adanya agama Islam yang dianut oleh masyarakat pulau Jawa. Kedua, pada abad itu juga, datangnya para utusan/mubalig  melalui pintu perdagangan dari Jawa,  khususnya dari kesultanan  Demak dan Gresik, untuk  menyebarkan  Islam  di  Bima.  Ketiga,  adanya  beberapa  orang  masyarakat  Bima  yang  memeluk agama Islam. Keempat, masuknya masyarakat Bima ke dalam Islam secara massal.
Pada tanggal 5 Juli 1640 M menjadi tonggak berdirinya kesultanan Bima dengan Sultan pertama A bdul Khair (La Ka’i) dan perdana menteri La Mbila memeluk Islam dan berganti nama menjadi Jalaludin. Bima  memasuki  era  kesultanan  yang  berlandaskan  Islam  dalam  menjalankan  pemerintahannya. Sebenarnya, masyarakat Bima sudah mengenal Islam melalui penyebar agama Islam dari tanah Jawa, Melayu bahkan Gujarat dan Arab pada tahun 1609 M, yang mengenal lebih dulu adalah masyarakat pesisir. Masa kesultanan merupakan masa kejayaan Bima. Bima secara politik dan ekonomi berubah menjadi salah satu daerah perdangangan paling berpengaruh di wilayah Nusa Tenggara pada awal abad ke-16. Islam dimasa kesultanan bersinar cemerlang dan mencapai puncak kejayaan.  Selama menjadi Kesultanan (Nasiwan, 2012).
Bima di pimpin oleh 15 Sultan dalam kurun waktu 322 tahun mulai tahun 1640 M sampai tahun 1951 pasca wafatnya Sultan Muhammad Salahuddin. Menurut Morris (1890), selama berlangsungnya Kesultanan Bima, ada 49 raja dan rultan yang pernah memimpin di Bima. Maharaja Sang Bima diposisikan pada urutan ke-11, sedangkan dalam catatan Rouffaer yang kemudian diterbitkan oleh Noorduyn (1987), ada 26 raja atau sultan, mulai dari Maharaja Sang Bima sampai dengan Sultan Ibrahim. Sesungguhnya sejak muncul sebagai pusat kekuasaan Islam hingga tahun 1950, Kesultanan Bima diperintah oleh empat belas sultan, mulai dari Sultan Abdul Kahir (1620-1640) sampai Sultan Muhammad Salahuddin (1915- 1951) sebagai Sultan Bima yang terakhir. Dalam proses estafet kepemimpinan di Kesultanan Bima, tiap sultan memiliki strategi tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahanya. Sultan disamping memiliki kedudukan  yakni  sebagai  kekuasaan  tertinggi  dalam  Kerajaan  Bima,  ia  juga  berkedudukan  sebagai pemimpin tertinggi majelis Suba dalam Kesultanan Bima.
Era  kesultanan  bertepatan  dengan  masa  penjajahan  di  Nusantara.  Hinga  tidak  heran  berbagai kepetingan penjajah terutama bangsa Belanda juga merambah di Bima (Haris, 2004). Sultan-sultan yang
M Al Qautsar Pratama
memimpin sebelum sultan Muhammad Salahuddin lebih menfokuskan pada pada persoalan masyarakat seperti  memperbaiki kehidupan  rakyat dalam  bidang pertanian akibat  kemarau, serangan bajak laut, kemiskinan, kelaparan dan juga tidak terlepas dari perang melawan kolonial Belanda. Sedangkan di era sultan Salahuddin Bima lebih diperhatikan dalam berbagai aspek kehidupan yang sangat terlihat adalah aspek agama dan pendidikan 1 .
Sultan Muhammad Salahuddin sebagai sultan terakhir Kesultanan Bima memiliki peranan yang sangat penting dalam proses kemajuan Islam di tanah Bima. Sultan Salahuddin merupakan salah satu pemimpin yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan Kesultanan Bima. Ia lahir di Bima pada tanggal 15 Zulhijah 1306 Hijriah atau 14 Juli 1889 dan meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1951 merupakan putra mahkota dari Sultan Ibrahim (Ismail, 2014). Sejak usia muda ia sudah tertarik  dengan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  ilmu  keagamaan,  pendidikan,  dan  politik.  Sultan Muhammad Salahuddin banyak belajar tentang ilmu pemerintahan dan agama dari ulama dan pejabat istana pada saat itu. Ia juga menekuni ilmu tauhid, serta siasat politik, ia selalu membaca buku-buku, dan rajin mempelajari ilmu Qur’an dan Hadist. Selian mendapat bimbingan dari pala ulama setempat beliau juga  berguru  pada  ulama  yang  didatangkan  dari  Batavia  yaitu  H.  Hasan  dan  Syeh  Abdul  Wahab  dari Mekakah.
Berdasarkan faktor-faktor diatas pada tanggal 2 November 1899 beliau resmi diangkat sebagai “ Jena Teke ” oleh majelis Hadat. Kemudian untuk mendapatkan pengalaman lebih jauh dalam menj alankan roda pemerintahan, maka pada tanggal 23 Maret 1908 diangkat menjadi Jeneli Donggo atau setingkat camat dalam hirarki kepemimpinan Kesultanan Bima. Setelah sang ayah Sultan Ibrahim mangkat pada tahun 1915, Muhammad Salahuddin  mengambil  alih kekuasaan pemerintahan  kemudian tahun 1917 resmi dilantik menjadi sultan Bima ke-XVI yang memerintah dari tahun 1915-1951 M. Disamping menjadi sultan, pada tahun 1949 diangkat menjadi Dewan Raja-raja se-Pulau Sumbawa atas persetujuan Sultan Dompu dan Sultan Sumbawa. Sultan Salahuddin sangat fokus pada pembangunan dalam bidang sosial keagamaan  dan  pendidikan  Islam.  Pada  proses  menjalankan  tampuk  kekuasaan  Sultan  Muhammad Salahuddin banyak mendapatkan rintangan dan tantangan.
Pada  masa  kekuasaanya  Bima  sedang  mengalami  krisis  politik  dan  ekonomi  yang  cukup memprihantinkan akibat ulah dari penjajah. Namun tantangan tersebut dilalui dengan jiwa besar dan keyakinan yang teguh. Beliau melalui tantangan tersebut melalui proses yang panjang.  Penulis tertarik meneliti tentang Sultan Salahuddin dikarenakan selain sosok yang sangat dihormati dan dicintai oleh masyarakat Bima. beliau  juga  merupakan satu-satunya sultan yang memiliki ketertarikan  yang tinggi terhadap paham keagamaan, pendidikan, ekonomi dan politik bahkan Sultan Salahuddin dijuluki sebagai “ Ma  ka  kidi  Agama ”  atau  tokoh  yang  mendirikan,  memajukan  dan  menjalankan  ajaran  agama  Islam ditanah Bima. Sultan Salahuddin merupakan tokoh utama yang berperan penting dalam perkembangan sejarah Bima pada awal abad ke 20.
Perjuangan  beliau  dalam  menghadapi  tantangan  dari  internal  dan  ekternal  kerajaan  patut diabadikan sehingga bisa menginspirasi masyarakat Bima sekarang dan yang akan datang bagi generasi- generasi  penerus  terutama  para  remaja  dan  pelajar.  Dari  sekian  banyak  sultan  yang  memimpin  di Kesultanan  Bima,  Muhammad  Salahuddin  merupakan  sultan  yang  diabadikan  sebagai  nama  Bandar Udara di Kabupaten Bima yang bernama Bandar Udara ‘Sultan Muhammad Salahuddin Bima”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menngunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2013) yang dibantu dengan metode sejarah (Sjamsuddin, 2007) serta data yang di ambil menngunakan studi kepustakaan (Rahardjo, 2010). Metode penelitian sangat berhubungan dengan desain dari penelitian.Metode penelitian adalah suatu prosedur kerja yang sistematis, teratur dan tertib yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah (penelitian) guna mendapatkan kebenaran yang objektif (Prastowo, 2011) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ekonomi
Kegiatan perekonimian orang Bima pada masa kesultanan Muhammad Salahuddin berlangsung didominasi oleh kegiatan agraria. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Bima yang merupakan salah satu wilayah yang cukup subur dengan curah hujan yang cukup di daerah pulau Sumbawa. Hasil bumi yang biasanya dihasilkan oleh masyarakat Bima berupa Padi, Jagung, Kedelai, dan Bawang Merah. Hasil bumi ini  tidak  hanya  diperdagngakan  hanya  di  dalam  dearah  kesultanan  saja  namun  juga  di  kirim  ke  luar daerah. pertanian menurut orang Bima adalah hak untuk memperoleh sawah atau atau areal pertanian baru, dan hak untuk memperoleh hasil-hasil pertanian.
Mengenai hak pembagian hak katas hasil-hasil pertanian seperti yang diajarkan hukumnya dalam lembaga pengajian itu perlu kirannya dipersoalkan disini karena erat kaitannya dengan hokum pertanian dan hokum Islam. Bahwa hak atas hasil pertanian menurut orang Bima adalah hak untuk memperoleh sawah atau areal pertanian baru, dan hak untuk memperoleh hasil-hasil pertanian. Mengenai hak yang pertama, tradisi Orang Bima khususnya yang tinggal di desa-desa, harus membuka hutan untuk pertanian dan mendapatkan daerah persawahan. Apabila persawahan baru telah diperolehnya, maka pada tahap pertama, petani yang bersangkutan harus menyerahkan sebagian tanah tersebut kepada Sultan. Tanah atau  sawah-sawah  yang  diserahkan  kepada  Sultan  itu  bukanlah  menjadi    hak  Sultan,  akan  tetapi dipergunakan untuk  “ danamolu kai” .
Pada tahap kedua, para petani menyerahkan lagi 2.5% dari tiap hasil panen sawahnya kepada sultan  melalui Lebe  na’e atau Cepelebe yang  terdekat    dengan  tempat  tinggalnya.  Penyerahan  2.5% tersebut mencakup kewajiban zakat untuk tahun yang berjalan dan penyerahan hak Sultan. Menurut orang  Bima,  penyerahan  sebagian  hasil  garapannya  dalam  membuka  sawah  baru  itu  dilakukan  oleh karena dalam tindakan itu ada dua keinginan yakni untuk menunjukkan ketaatan kepada pemerintah Sultan dan bahwa tindakan itu berkaitan dengan ibadah dalam perayaan hari kelahiran nabi Muhammad. Perbuatan dan sikap yang demikian itu tidak ada sentuhan apapun dengan perbuatan hukum atas tanah dan hutang-piutang.
“ Dana molu kai ” adalah lembaga keuangan istana yang memangku  tugas menyediakan sumber biaya bagi kegiatan hari- hari besar dalam lingkungan istana yang sering disebut dengan “ rawi ma tolu kali sa mba’a” ( peristiwa besar yang dirayakan tiga kali dalam satu tahun).  Ketiga peristiwa yang diadakan secara besar-besaran dalam upacara resmi istana ialah (1) perayaan Siri Puan, (2) hari raya Idul Fitri dan (3) hari raya Idul Adha( hari raya Qurban). Pada upacara ketiga peristiwa besar itu dihadiri oleh seluruh pembesar istana, pembesar daerah kerajaan dan rakyat dari seluruh pelosok daerah Bima. Walaupun “ dana molu kai ” itu mengemban tugas membiayai ketiga peristiwa besar tersebut, namun “ dana molu kai ” masih menyediakan kemungkinan untuk digunakan sebagai biaya dan pengganti gaji para pemangku jabatan di istana.
Seluruh hasil panen, dipandang orang Bima atau petani desa sebagai bukan milik secara individual, akan tetapi pada hasil pertanian itu melekat hak-hak  pihak lain, seperti yang tecermin dalam ungkapan
M Al Qautsar Pratama
orang Bima “ ese na mangemo, woha na lampa, awa na ma rama, na siri mena ku ndi ntandi ra ntendi ede”. Ungkapan itu bermakna bahwa segala binatang yang terbang, siapa dan apa pun yang berjalan, dan segala binatang  yang  meraya  atau  melata,  masing-masing  mempunyai  hak  atas  segala  macam  produksi pertanian.
Atas dasar itulah maka persembahan hasil pertanian ke pada sultan melalui lembaga “ nge’e ada ” adalah  kesadaran  atas  kewajiban  mereka  untuk  memberikan  hak  orang  lain  yang  melekat  pada  hak individualnya. Di pihak istana, penyerahan semacam itu bukanlah tindakan seperti yang dimaksud oleh prinsip dari ungkapan tersebut di atas, akan tetapi di pandang sebagai pembayaran salah satu jenis pajak rakyat. Karena itu dapat dikatakan bahwa lembaga “ ngge’e ada ” (tinggal Budak)  menurut pihak istana adalah penyerahan hasil pertanian yang dikerjakan oleh budak-budak atas tanah milik kerajaan.
Dalam  pada  itu  prinsip  menurut  istana  itu  tidak  dapat  dijadikan  pegangan,  karena  ada kecenderungan masyarakat Bima menganut prinsip bahwa tanah atau hutan beserta isinya diseluruh daerah  kerajaan  Bima  adalah  tanah  milik  kerajaan,  dan  rakyat  kerajaan  diperkenankan  untuk membuka/mengolahnya  untuk  keperluan  hidup  mereka.  Demikian  pula  tidak  di  anut  system  tanah “mardika” atau “tanah tidak dikenal” seperti yang dimaksud oleh lembaga Negara Hindia Belanda Nomor: 207 tahun 1913 yang menyatakan bahwa tanah rakyat dapat dirampas untuk tanah negara kemudian dikembalikan  kepada  rakyat  untuk  di  olah  dengan  kewajiban  membayar  atau  bagi  hasil  kepada pemerintah.  Sistem  hak  atas  tanah  tersebut  di  atas  mengalami  perubahan  akibat  pergeseran  sistem pemerintahan kesultanan ke sistem pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah  No.  1  tahun  1957.  Walaupun  demikian  komponen  agama  dalam  sistim  hukum  tanah  yang dilaksanakan pada masa pemerintahan kesultanan masih akrab dengan kehidupan bercocok tanam orang Bima.
Berdasarkan  sumber  yang  didapat  adapun  hasil  bumi  yang  ada  di  keultanan  Bima  pada pemerintahan  Sultan  Muhammad  Salahaddin  cukup  beragam,  bahkan  pemerintah  kesultanan mengeluarkan peraturan yang cukup ketat dalam berlangsungnya keteresedian pangan di wilayah Bima. Hal  ini  sesuai  dengan  laporan  hasil  pertanian  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kesultanan  Bima dibawah kepemimpinan Sultan Salahuddin adapun mengelurakan hasil laporan berapa jumlah hasil-hasil dari berbagai wilayah di Kesultanan Bima. Produk-produk pertanian unggulan masyarakat Bima pada saat itu diantaranya:
a) Padi dengan luas lahan sekitar 22765,7 ha dengan jumlah tanah tegal atau sawah 12743,77 dan ladang kurang lebih 8000 ha hasil Padi di kerajaan secara keseluruhan  55.000 ton sampai 60.000 ton padi kering pertahun dan 27.500 ton sampai 30.000 ton beras setahun  yaitu hasil sawah dan ladang. Wilayah yang banyak mengasilkan padi yaitu Bolo, Belo, Sape, Woha, Wawo, Rasanae, Monta dan Wera.
b) Jagung dengan luas tanah yang digunakan di perswahan ± 4000 km dan di tengah ladang ±1000 ha wilayah yang banyak menghasilkan jagung yaitu kejenelian Rasana’e, Belo, Bolo, Monta, dan Woha. Hasil dari kerajaan secara kesuluruhan ±10.000 ton sampai 12.000 jagung biji setahun.
c) Tembakau berbeda dengan Jagung dan Padi keberadaan lahan tembakau di wilayah Bim pada masa kesultanan kurang diminati oleh masyarakat. Di kerajaan Bima hanya sedikit saja terdapat tanaman tembaku dan  tanaman pun kecil-kecil dan dipinggir-pinggir sungai  pada tanah tegalan  atau tanah sawah  dan kebanyakan  ditanah tegalan  yang rata atau tanah yang miring sedikit umumnya dipilih tanah yang berpasir atau tanah gambur. Supaya gampang disiramnya dan tanahnya berpasir dan sering kebanjiran oleh karena itu ada agak gemuk. luas tanah sawah ±10 ha dan luas ditegalan pinggir kali ±70-90 ha.
d) Kopi, penduduk di kerajaan Bima tidak menanam kopi. Dalam Kerajaan Bima terdapat kebun kopi hanya  di  Tambora  satu  onderneming  dahulu  kepunyaan  orang  Swedia  yang  bernama  Tambora Estate. Luasnya ± 400 ha yng ditanam dengan kopi Robusta.
e) Kelapa, kebun-kebun kelapa di kerajaan Bima hanya sedikit saja didapatnya pada kebun dekat laut, seabagian  di  Sape,  Kempo,  Labuan  Bajo,  Kenanga,  Hu’u  dan  Karumbu,  di  bagian  tengah  dan  di perkampungan jarang kedapatan kebun kelapa. Hasil kelapa tersebut untuk keperluan sehari-hari buat penduduk dalam kerajaan belum mencukupi oleh sebab itu tiap-tiap tahunnya banyak buah kelapa didatangkan dari pulau-pulau lain.
f) Bawang,  luas  perusahaan  sawah  dalam  tiap  tahun  rata-rata  ±  300-900  ha.  Bawang  banyak diproduksi dibagian Kejenelian Monta, Belo, Bolo, Woha, Dompu dan Sape sesudahnya Padi, ada pula sebagian  kecil dari sawah  di Kejenelian  Sape dan Monta  yang semata-mata dipergunakan untuk pertanian Bawang pada sawah tersebut  bawang ditanam 2 kali setahun yaitu sesudah musim barat atau pada musim timur. Hasil rata-rata dalam setahun ± 900 Ton sampai 10000 Ton Bawang.
g) Kacang Hijau, luas perusahaan di sawah ± 8000 ha. Ditegalan/Ladang ± 70000 ha.  Jumlah 15000 yang terbanyak yang diusahakan yaitu dibagian  Kejenelian Bolo, Dompu, Belo, Rasanae, Sape, Woha , Wera dan Monta.
Untuk  menjaga  keberlangsungan  pertanian  di  wilayah  Kesultanan  Bima.  Sultan  Muhammad Salahuddin menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu. Pemerintah Kesultanan mengeluarkan Undang- Undang untuk menjaga keamanan dalam bidang pertanian yang mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 1943 yang memuat peraturan untuk mengatur keberlangsungan pertanian di wilayah Bima. Masyarakat Bima secara turun-temurun memiliki tradisi yang cukup unik dalam hal penyimpanan hasil panen setiap musim panen berlangsung.
Selain didominasi pada kegaitan pertanian masyarakat Bima juga menjalankan roda perekonomian pada sektor peternakan. Hal ini didukung oleh peraturan-peraturan kesultanan yang memerintah para Jeneli-jenelinya untuk ketersidaan hewan ternak baik untuk kebutuhan perdagangan maupun kebutuhan yang  berkaitan  dengan  hari  besar  keagamaan  contohnya  pada  saat  Idul  Qurban  berlangsung.  Pada dasarnya kegiatan pertanian dan peternakan masyarakat Bima memiliki keterkaitan yang sangat erat. Secara tegas pemerintah Kesultanan Bima mengeluarkan peraturan No. 19/VIII-a tentang perternakan Kerbau, Kambing dan Kuda yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
a) Kerbau: jumlah kerbau di wilayah Kesultanan Bima cukup banyak. Akan tetapi, dari jumlah yang sekian besarnya itu hanya sedikit saja yang terpelihara dengan baik, sebagian besar dari kerbau- kerbau disini telah dilepaskan begitu saja hingga sering kali menimbulkan gangguan terutama bagian pertanian. Untuk menjaga keadaan yang demikian, maka kami harap agar supaya diadakan aturan untuk pemelihraan kerbau.
b) Kuda:  untuk  memperbaiki  peternakan  kuda  maka  akan  diadakan  pemilihan    kuda  jantan  yang memenuhii  syarat-syaratnya  untuk  dijadikan  kuda  pemancet  ( rahi ).  Kuda  ini  harus  didaftarkan (masing-masing  Guntyo  mempunyai  daftar  sendiri)  dan  diberikan  cap.  Kuda-kuda  yang  telah ditunjuk menjadi pemancet tidak diperkenankan dijual kepada orang lain, malainkan pada sesama pendudukpun hanya untuk peternakan saja.
c) Kambing:  jumlah  Kambing  Etawa  di  Bima  amat  kecil  memenuhi  semua  permintaan  bibit  untuk memperbesar tubuhnya kambing asli disini sedang pengharapan untuk mendatangkan Etawa yang tulen mungkin belum ada. Maka perlulah mengadakan persediaan sendiri. Lebih lanjut pemerintah Kesultanan Bima mengeluarkan peraturan tentang
M Al Qautsar Pratama
Peraturan tentang pemeliharaan kerbau yang terdiri dari 14 pasal yang kebanyakan berisikan tentang kerbau- kerbau di wilayah Bima harus diberi cap “S” pada leher sebelah kiri agar memudahkan dalam mengenali siapa pemilik kerbau tersebut. Selain itu  pada pasal 8 diterapkan sistem pajak diamana kerbau-kerbau yang telah didaftarkan  dikenakan pajak sebanyak/sejumlah/0.30 (tiga puluh sen) seekor untuk satu  tahun Apabila  kerbau ini  disembelih dan seekor kerbau harus  membayar pajak sejumlah Satu Rupiah jika kerbau ditangkap hidup sebesar Tiga Rupiah jika kerbau ditangkap mati.
Pada pasal 12 berbunyi Pasal 12: Pada waktu melepas kerbau-kerbau ditempat gembala harus ada yang Menjagnya agar tidak menganggu kegiatan pertanian. Dan pada pasal 13 ditegaskan lagi bahwa barang siapa yang melanggar aturan tersebut diatas ini maka kerbau akan dibeslag (rampas).

## Sosial Budaya dan Keagamaan
Pergaulan  kemasyarakatan  Bima  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  refleksi  ajaran  agama  Islam. Aktivitas  kemasyarakatan  orang  Bima  erat  sekali  kaitannya  dengan  sistim  nilai  agama,  apakah  suatu tindakan haram atau halal, Islam atau Kafir termasuk dalam hal nberpakaian. Pakaian kalangan wanita baligh  ketika  berada  di  luar  lingkungan  rumah  tangga  bebeda  dengan  saat  berada  dalam  lingkungan rumah tangga. Apabila mereka keluar rumah untuk tujuan apaun harus berpakaian “ rimpu ”, atau sistem busana yang dikaitkan dengan aturan menutup aurat atau serba tertutup kecuali kedua belah mata dan dua telapak kaki. Apabila pakaian wanita “ baligh ” dalam rumah dapat menampakkan sebagai anggota auratnya seperti kepala hingga leher, dua kaki hingga pertengahan betis dapat dipandang sebagi pakaian “ kafir ”.
Sebagaimana yang terjadi di daerah lain pengajaran Al- Qur’an di Bima berupaya menanamkan kemampuan membaca Al- Qur’an dimulai sejak umur lima tahun, dan pada umur sepuluh tahun sudah harus “ tama ngaji ” seperti yang telah di bahas dalam bagian terdahulu. Kemampuan membaca Al - Qur’an sering di jadikan ukuran bagi pergaulan antar pemuda. Sebaliknya dapat terjadi perbenturan dikalangan mereka  hanya  disebabkan  oleh  saling  menyalahkan  dalam  tata  cara  pembacaan  Al- Qur’an  di  tempat pengajian.  Demikian  pula  bila  terjadi  suatu  rencana  perkawinan  yang  sudah  sampai  pada  tingkat penenrtuan lamaran untuk di terima, maka syarat yang diajukan oleh pihak calon istri ialah antara lain kemampuan calon suami membaca Al- Qur’an dengan baik dan benar. Tradisi itu lebih dikembangkan lagi oleh masyarakat di desa ngali kecamatan Belo bahwa sebelum aqad nikah dilakukan, calon suami diuji oleh masyarakat dan khalayak setempat dengan memberikan ujian kepada calon suami untuk menjadi imam solat magrib.

## Stuktur Masyarakat
Struktur  masyarakat  yang  hendak  diangkat  dalam  tulisan  ini  dititik  beratkan  pada  pembagian masyarakat  Bima  yang  menggambarkan  adanya  tingkat  sosial  beserta  lambang-lambang  statusnya. Sumber-sumber tertulis yang dapat memberikan keterangan lebih banyak mengenai masyarakat Bima sedikit  sekali.  Golongan  Masyarakat.  Pada  masa  pemerintahan  Sultan  Muhammad  Salahuddin, penggolongan masyarakat Bima masih dalam keadaan seperti dalam masa sebelumnya. Menurut sumber yang ditulis Ahmad Amin, masyarakat Bima diformasikan bdengan tegas pada Pemerintahan Sultan Abdul Hamid (1792-1819) dan bahkan diekspresikan dengan lambang-lambang pemerintahan pada tanggal 14 Agustus 1788. Dalam lambang itu diungkap mengenai adanya empat bangsawan, masyarakat Bima yaitu (1) golongan raja- raja, (2) golongan bangsawan, (3) golongan “dari” dan pegawai istana dan (4) golongan rakyat biasa.
Pihak pemerintah kesultanan tampaknya mengakui hanya empat masyarakat Bima. Penggolongan itu tidak memberi keasan bahwa masyarakat Bima dibagi dalam suku bangsa akibat pertalian wilayah. Demikian  pula  istana  tidak  mengakui  adanya  golongan  budak  walaupun  golongan  itu  hidup berdampingan dengan raja-raja dan bangsawan. Penggolongan masyarakat Bima diekspresikan melalui lambing  pemerintahan,  yang  bermakna,  (1)  terjemahan  dari  suatu  tuntutan  bahwa  dalam  fungsi pemerintahan  hanya  dipegang  oleh  golongan  raja,  bangsawan  dan  tukang  atau  karyawan  istana,  (2) merupakan  suatu  pengawan  yang  ketat  terhadap  distibusi  tugas  dan  fungsi  dalam  pemerintahan kesultanan, dan (3) upaya untuk menutup kemungkinan bagi golongan rakyat biasa memperoleh tugas dan fungsi dalam pemerintahan.
Penggolongan masyarakat Bima itu pula mempunyai kaitan dengan pelayanan yang diinginkan oleh keluargan raja.
a) Golongan  raja-raja  adalah  golongan  yang  menduduki  tingkat  teratas  dalam  masyarakat  Bima. Golongan ini menuntut secara turun- temurun sebagai golongan yang menjadi “ Londo Sang Bima ” (mempunyai garis  keturunan sang Bima) Raja atau calon pengganti  raja  selalu dipilih dari garis keturunan Laki-laki saja, karena keturunan pihak perempuan tidak mempunyai hak untuk menjadi raja.
b) Anggota atau orang yang termasuk dalam golongan raja-raja ialah raja yang sedang atau orang lain yang telah pernah menjadi raja, istri atau permaisuri dan anak-anak raja, keluarga ke atas dan ke samping. Mereka itulah yang dinamakan orang Bima “ Londo Sangaji ” (keturunan raja). Seorang raja atau anak raja tidak menutup kemungkinan untuk menikah seorang wanita dari golongan rakyat biasa. Apabila terjadi demikian, golongan atau tingkat sosial istri menjadi berubah dan masuk dalam golongan raja-raja.
c) Golongan raja-raja bertempat tinggal dalam lingkungan kesultanan. Dengan kata lain, raja bererta istrinya dan anak harus tinggal di dalam istana, sedangkan keluarga raja atau keluarga anggota raja yang lainnya tinggal di luar istana. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin (1919- 1951) raja menempati dan melaksanakan tugasnya sebagai raja di dalam “ asi na’e ” (istana besar). Sedangkan keluarga raja yang lainnya tinggal di dalam “ asi mpasa ” (bekas istana), atau “ asi mantoi ” (istana yang lama).
d) Golongan bangsawan, golongan masyarakat Bima ada di bawah tingkat raja-raja ialah bangsawan. Keturunan  bangsawan  memangku  jabatan  tertentu  dalam  pemerintahan  secara  turun  temurun sehingga  keturunan  selanjutnya  dimungkinkan  untuk  mempunyai  anggapan  bahwa  memangku jabatan itu adalan pengakuan hukum bagi kelanjutan kebangsawannya.
e) Di  kalangan  masyarakat  Bima  sebenarnya  belum  terdapat  kejelasan  mengenai  siapa  yang mempunyai hak untuk dikatakan sebagai keturunan bangsawan atau termasuk “ Londo ruma ” ata u
“ Londo sangaji ” (keturunan raja -raja) Dilihat dari fungsinya dalam pemerintahan, sebagaian besar masyarakat Bima berpendapat bahwa orang yang termasuk golongan bangsawan itu ialah mereka yang menduduki Jabatan Tureli, Jeneli, dan Bumi dalam lingkungan B umi na’e . Akan tetapi sebagian yang lain berpendapat bahwa golongan bangsawan adalah pemangku jabatan rendahan atau bekerja di dalam lingkungan Istana. Keadaan itu bagaimanapun menunjukkan tidak adanya batasan-batasan tertentu  untuk  mengidentifikasi  secara  terperinci  orang-orang  yang  termasuk  dalam  golongan bangsawan.
f) Golongan bangsawan pada mulanya bermukim di lingkungan Istana. Sebagian besar golongan ini tinggal di daerah tertentu yang disebut “ kampo na’e ” (kampung besar), suatu lokasi pemukiman khusus  bagi  pembesar  atau  pejabat    pemerintahan  seperti  para  Tureli,  Jeneli,  dan  Bumi-Bumi.
M Al Qautsar Pratama
Sebagaimana golongan raja-raja, golongan bangsawan juga menuntut bahwa hanya mereka secara turun-temurun yang dapat memangku  jabatan-jabatan  Tureli, Jeneli, dan para Bumi. Keadaan itu masih  dijumpai  takkalah  masih  terjadi  pergeseran    system  pemerintahan  berdasarkan  sistem Undang-Undang No. 1 tahun  1957 itu membuka kesempatan  terjadinya persaingan antara golongan bangsawan dan golongan rakyat biasa  untuk merebut  jabatan dalam pemerintahan. Gejala itu makin tampak apabila kalangan rakyat biasa berhasil meraih jabatan tersebut.
g) Golongan “dari” dan pegawai Istana. Golongan “dari” pada mulanya adalah kelompok masyarakat dari golongan rakyat biasa yang diangkat untuk bekerja sesuai dengan perintah istana dalam kadar keahliannya didalam lingkungan istana. Mereka dianggap sebagai kelompok masyarakat tersendiri karena golongan ini terdiri dari pegawai rendahan, pesuru, atau tukang untuk melaksana pekerjaan tertentu diluar atau didalam lingkungan istana.
h) Menurut Wahab, golongan ini berdasarkan daerah asalnya  dibagi dalam sebelas “dari“, dan ia juga membagi  “dari“  Suba,  yakni  kelompok  masyarakat  tertentu  dan  pada  umumnya  akan  menjadi anggota angkatan bersenjata, dan (2) “dari” Ng aji yakni kelompok masyarakat tertentu, dan pada umumnya  yang akan  memangkut jabatan dalam urusan agama Islam.
i) Catatan Wahab tersebut berbeda dengan tulisan Ahmad Amin yang menggambarkan pembagian “dari“  menurut tugas, fugnsi dan tanggung  jawabnya dalam Istana.  Karena  itu cenderung diakui bahwa  seluruh  pegawai  istana  dibawah  koordinasi  Bumi  Parenta  dan  Bumi  Renda  termasuk golongan  tersebut.  Tugas  dan  tanggung  jawab  mereka  dalam  koordinasi  Bumi  Parenta  meliputi pengawasan di dalam dan di luar istana, Pekerjaan sebagai pesuruh, urusan kesenian istana dan perlengkapannya, urusan produksi perlengkapan istana.
j) Golongan rakyat biasa adalah masyarakat yang tidak termasuk didalam salah satu dari golongan raja- raja  bangsawan;  atau  golongan  “dari”/pegawai  istana. Penggolongan  masyarakat  Bima  yang demikian cenderung menempatkan rakyat biasa sebagai golongan terendah. Golongan rakyat biasa pada umumnya melakukan kegiatan sehari-hari sebagai petani, pedagang bahkan sebagai pesuruh kaum raja atau bangsawan, sebagai nelayan dan berburu. Dalam kegiatan sehari-hari rakyat biasa juga menduduki fungsi-fungsi keagamaan sebagai guru ngaji, atau murid.
Fungsi-fungsi keagamaan itu melahirkan juga tingkat sosial dibandingkan dengan fungsi-fungsi keagamaan tadi. Dalam kesempatan kenduri atau bersholat Jum’at atau sholat lima waktu dalam langgar dan mushollah, guru ngaji atau guru haji selalu ditempatkan oleh anggota  masyarakat lainnya  pada posisi terdepan atau  pada shaf (deretan) pertama.
Pantangan -pantangan  hidup bagi golongan rakyat biasa juga  erat sekali kaitannya dengan tradisi istana  dan dekat dengan ajaran agamnya, terutama dalam hal permulaan tanam, pada masa dan sesudah panen; tidak ada pantangan bagi rakyat  biasa untuk pada suatu ketika akan menikah dengan golongan raja atau bangsawan bahkan akan tampak adanya saling ketergantungan antara kalangan istana dengan rakyat biasa seperti dicerminkan oleh “ dana molukai “ dan “ ngge’e adat “ kedua tradisi itu merupakan jembatan yang menghubungkan kalangan istana dengan rakyat biasa.

## Lambang Status
Pembagian masyarakat Bima seperti yang disebutkan diatas merembek pula pada hak pemakaian gelar  yang  melambangkan  status  golongan  masyarakat.    Sejak  akhir  tahun  1967,  gelar  tidak  lagi melambangkan perbedaan status sosial akan tetapi telah berubah sehingga menjadi penyandangan yang tidak mempunyai pengaruh apapun. Sumber-sumber atau keterangan tertulis mengenai lambang status
dalam masyarakat Bima hamper tidak ada, dan hamper tidak pernah diadakan penelitian secara khusus mengenai status sosial dalam masyarakat Bima.
a. Gelar yang di peroleh akibat garis keturunan.
Golongan Raja - raja menyandang gelar “ Ruma “ karena mereka adalah “ Londo Sangaji “ (keturunan raja)  atau “ londo ruma “(keturunan Sengaji)“. Gelar “ Ruma “ selalu diikuti oleh nama  atau panggilan diri, seperti “ Ruma sangaji “ bagi seorang raja. Dalam glongan raja -raja istilah Sultan saja dipandang sebagai gelar dalam jabatan raja, pertanda kerajaan Islam. Apabila ia tidak menjadi lagi, maka gelar sultan tidak sandal lagi , kecuali hanya gelar “ ruma “. Ruma Mone ” adalah gelar anak laki - laki raja, “ ruma siwe “ bagi anak wanita raja.
Kadang- kadang gelar “ ruma saleha ”, ” ruma mori “ dan demikian seterusnya  untuk golongan raja. Masih ada gelar yang mengungkapkan golongan raja -raja itu dekat  dengan golongan biasa, seperti gelar “ ina ka’u “ (ibu yang mulia), dan “ ama ka’u “ (bapak yang mulia) “ ina “ atau “ ama ” biasanya dipakai untuk panggilan seorang dalam golongan  rakyat biasa kepada  ibu atau bapaknya.. Jika anak raja  itu bernama Mariam, maka lambang status keakrabannya adalah “ ina ka’u mari “ dan Abdul kahir menjadi “ ama ka’u kahi “ dan kadang - kadang juga anak raja ini dipanggil dengan “ ruma ka’u mari ” atau “ ruma ka’u kahi ”.
Walau  demikan  masih  dijumpai  kesimpangansiuran  pemakaian  gelar  itu  yang  muncul  dalam golongan  bangsawan  dan  ada  yang  menganggap  dirinya  termasuk  golongan  raja  seperti  yang  telah diuraikan  sebelum  ini.  Karena  itu,  merekapun  menuntut  gelar  “ ruma “  sebagai  lambang  statusnya. Mungkin alasan mereka itu didasarkan kepada  adanya garis  keturunan dengan raja-raja.
b. Gelar yang diperoleh setelah memangku jabatan tertentu.
Gelar dapat diperoleh melalui proses pemangku suatu jabatan didalam lingkungan pemerintah Kabupaten Bima dan terjadi di dalam golongan bangsawan atau golongan “dari”/pegawai istana. Gelar - gelar itu diberikan oleh pemerintah kesultanan secara resmi. Menurut keterangan A.D. Talu, yang pernah memangku  jabatan  tingkat  ini  pada  masa  pemerintahan  Sultan  Muhammad  Salahuddin,  golongan Bangsawan  yang  memangku  jabatan  dalam  jenjang  tingkat  Tureli  Nggampo  (jabatan  Kepala Pemerintahan Kesultanan), Para Tureli, para Jeneli, dan para pemangku jabatan Bumi Na’e mendapat gelar “ Rato ”. Gelar “ Rato ” itu biasanya disebut sebelum nama jabatannya, seperti Tureli Bolo, dipanggil dengan “Rato Bolo” 2 , Tureli Parado dipanggil dengan “Rato Parado”. Ada  golongan- golongan  bangsawqan  tertentu  yang  boleh  memakai,  gelar  “ Rato ”  sementara anggota  yang  lainnya  dijumpai  juga  memakai  gelar  lain  seperti  “ Dae ”,  “ Muma ”,  “ Teta ”.  Gejala itu, bagaimanapun juga, membuka tabir kemujudan mereka mengenai tata aturan pemakaian gelar.
Jika dikatakan bahwa gelar “daeng” itu adalah akibat adanya sentuhan garis keturunan dengan Sultan hasanuddin di Makassar, maka pemakaian gelar “ daeng ” itu adalah kurang tepat,karena Sultan hasanuddin  bergelar“karaeng”.  Jabatan  dalam  lingkungan  Badan  Hukum  Syara’sejalan  dengan  Tureli Nggampo. Hingga Bumi Na’e jabatan imam, khatib, lebe na’e dan cepe lebe (lebai pengganti) dalam badan Hukum Syara dan dipandang sejaju ar dengan jabatan Tureli Nggampo hingga Bumi Na’e.
c. Gelar yang memberi peluang untuk pemangku jabatan tertentu.
M Al Qautsar Pratama
Kelangsungan dalam memegang suatu jabatan dalam lingkungan pemerintahan kesultanan adalah persoalan yang selalu melekat bpada bgolongan Raja, Bangsawan dan bahkan pada golongan “dari”. Oleh karena itu, gelar-gelar seperti yang diuraikan dalam bagian yang sebelumnya turut mengungkap hal-hal yang  melekat  dengan  persoalan  di  atas.  Penyandang  gelar  “ ruma ”  mempunyai  peluang  yang  terbuka untuk  dipilih  menjadi  Raja.  Golongan  raja- raja  sebagai  “ Londo  sangaji ”  atau  “ londo  Ruma “  adalah pemegang hak untuk jabatan atau Raja atau Sultan.
Gelar  “Rato”  adalah  satu -satunya  gelar  menjadi  peluang  dan  cukup  Dominan  bagi  golongan bangsawan untuk menduduki  jabatan da lam  jajaran Bumi Na’e hingga Tureli Nggampo. Gelar  “ Teta ”, “ Muma ”, dan “ Uba ” dapat membatasi penyandang gelar itu untuk memangku jabatan lebih tinggi yang biasanya  diperoleh  golongan  bangsawan.  Karena  itu,  golongan  “dari”  dan  para  pegawai  istana  lebih condong mempertahankan posisi mereka menjadi pegawai, tukang dan pesuruh dalam istana dari pada menuntut status yang lebih tinggi atau keluar dari golongan.

## d. Gelar-gelar yang terdapat dalam lingkungan rakyat biasa .
Kehidupan ekonomi rakyat biasa tidak menempatkan mereka pada tingkat social yang berbeda. Kehidupan keagamaan justru memberi pengaruh bagi hubungan timbal-balik di antara mereka sehingga menyebabkan adanya tingkat social yang berbeda. Seorang anggota masyarakat dalam golongan rakyat biasa akan memperoleh kedudukan lebih tinggi dari yang lainnya apabila telah berhasil mencapai tingkat “tuan guru imam”, “tuan guru”, “guru imam”, “guru lebe”, atau “guru hati.  Gelar -gelar itu dapat berupa anugerah sebagai pemangku jabatan dalam badan hukum Syara’dan juga pemberi masyarakat.
Menyadang  gelar  itu  bukanlah  karena  termasuk  dalam  “dari”  ngaji  saja,  akan  tetapi  menurut penilaian masyarakat dalam memangku dan melaksanakan jabatannya serta keahlian dalam agama dan hukum Islam patut menyandang gelar tadi. Karena itu, sipa pun, walaupun ia bukan termasuk golongan “dari” ngaji, mempunyai peluang terbuka untuk mendapatkan gelar -gelar tersebut di atas. Selain gelar -gelar yang disebutkan di atas, masih ada gelar - gelar yang lain seperti. “ruma guru”, “ruma  haji”,  dan  “guru”,  gelar  itu  juga  bukan  akibat  keturunan  akan  tetapi  juga  sebagaimana  gelar sebelumnya  diperoleh  melalui  pemberian  masyarakat.“ruma  guru”  adalah  gelar  seorang  guru  yang mengajar agama Islam dalam lingkungan Istana.
Biasanya gelar itu disandang oleh orang Bima keturunan melayu. Namun yang lebih dikenal dalam masyarakat Bima bukanlah “ruma guru” dari kalangan orang melayu akan tetapi justru dari kalangan orang  Bima  asli  seperti  Ruma  guru  Haji  Muhammad  said,  Ruma  guru  Haji  Abdul  Gani.  Gelar “guru“diberik an  masyarakat  kepada  orang  yang  melaksanakan  tugas  mengajar  disekolah,  dan  juga kepada mereka yang mengajarkan tata cara memukul rebana, atau mengajar mengaji. Gelar “guru” itu akan melekat terus di depan nama diri sang guru hingga sekarang ini, seperti “guru bo”, “guru lama”.
Guru Hima gelar “tuan guru ngaji “ adalah gelar seorang  “ruma haji” yang mengajak agama Islam dari rumah ke rumah di daerah pedesaan. Biasanya gelar itu dipakai sebelum nama diri  seperti Tuan Guru Haji Abbas, Tuan Guru Haji Malik, Tuan Guru Haji Abu Bakar, Tuan Guru Haji Abdul Mahali, dan lain- lainnya. Gelar “ruma haji” adalah gelar yang diperoleh seseorang setelah menunaikan ibadah haji sebelum tahun 1951 yakni sebelum meninggal Sultan Muhammad Salahuddin Sultan Bima yang terakhir.
Pada waktu pemerintah Sultan Muhammad Salahuddin terdapat suatu ketentuan tidak tertulis bahwa  tiap  orang  Bima  yang  berangkat  ke  Mekkah  baik  untuk  menunaikan  Ibadah  Haji  atau  untuk bermukim,  diharuskan  bersalaman  dengan  “ruma  sangaji”    dan  demikian  pula setelah  kembali  dari Mekkah sebelum ke desa masing-masing. Acara bersalaman itu dimanfaatkan raja untuk memperolah
berita atau keterangan mengenai kemungkinan adanya ilmu baru atau kitab-kitab yang dibawa para Haji dari mekkah.
Variasi warna Jubah.
Bagi golongan rakyat biasa, jubah bukan merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan gelar. Jubah  itu  secara  popular  dipakai  oleh  yang  sudah  melaksanakan  ibadah  Haji.  Akan  tetapi  dikalangan masyarakat terbatas seperti di Desa Ngali masih hidup gejala pemakaian jubbah yang berwarnah merah tua,  Hijau  dan  Putih  dengan  maksud  tertentu.  Menurut  keterangan  yang  di  peroleh  dari  masyarakat setempat, jubah merah tua melambangkan pemakainya sudah berada pada tingkatan tuan guru haji, yang biasanya  diukur  dengan  pengalaman  mengajar  serta  keahliannya  dalam  membaca  kitab-kitab  figh, menguasai agama dan hukum Islam, serta mengajar di kalangan rakyat.
Di desa Ngali jubah merah itu dipakai oleh Tuan Guru Haji Abbas, Tuan Guru Haji Muhammad, Tuan Guru Haji Idris, Tuan Guru Haji Muhammad said, Tuan Guru Haji Yasin. Jubah hijau biasanya dipakai oleh para haji yang berada di bawah tingkat jubbah merah tua. Mereka ini pada umumnya akan menggantikan pemakai jubbah merah dalam berbagai peranannya. Jubah putih biasa dipakai oleh yang baru kembali menunaikan ibadah haji atau haji yang akan menggantikan peranan jubah hijau. Penggantian peranan jubbah  merah  tua,  walau  jubbah  putih  memiliki  pengetahuan  agama  dan  hukum  Islam  yang  tidak ditempat melalui pendidikan khusus.
Pada  sekitar  tahun  1929  pemerintah  Kesultanan  Bima  mengeluarkan  peraturan  tentang bagaimana  orang-orang  Bima  keluar  dari  Bima  ke  Mekkah.  Peraturan  ini  berisi  tentang  ketentuan- ketentuan yang diwajibkan  ketika orang  ingi  melaksanakan  ibadah haji, beberapa  poin peraturannya adalah:
a. Orang-orang yang akan ke Mekkah ditentukan meyediakan uang perbekalan sekurang-kurangnya 250 Ringgit (enam ratus duapuluh lima rupiah).
b. Pada uang ini sudah terhitung pembayaran tiket kapal pulang pergi, yang akan dibayarkan kepada kantior KPM.
c. Khusus  untuk  anak-anak  hanya  membayar  setengah  harga  dan  pembayaran  tiketpun  hanya dikenakan biaya setengah saja
d. Uang perbekalan orang yang ingin berangkat haji diwajibkan untuk melapor ke hadapan Jeneli untuk disaksiakan, kemudian tugas Jeneli yakni mencatat tahun terima dan lain sebagainya.
e. Zelfbestuur menerima satu opgave dari tiap-tiap Jeneli, dimana diterangkan banyak dan halnya masing-masing  yang  akan  ke  Mekkah,  kemudian  dibuatkan  keterangan  yang  akan  diberikan kepada seorang pengurus yang telah dipilih oleh Zelfbestuur. .
f. Pengurus inilah yang akan mengambilkan tas dan tiket bagi calon Jemaah haji, Ketentuan-ketentuan ini berlaku bagi orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, ketentuan tersebut  harus  dipenuhi  seutuhnya.  Jika  tidak  maka  orang-orang  ttersebut  dilarang  untuk  pergi  Haji karena belum memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Sultan.

## Pendidikan
Kehidupan orang Bima dan kelembagaan pendidikannya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pengislaman. Sejak tahap-tahap permulaaan pengIslaman Bima hingga keabad ke-19. Pendidikan non- formal adalah satu-satunya bentuk kelembagaan pendidikan orang Bima. Pengajaran agama dilakukan dilingkungan  rumah  tangga,  masjid,  langgar  surau  atau  mushollah.  Penanggungjawab  lembaga pendidikan itu dan pengajarannya adalah para muballik atau penyebar Islam. Bentuk-bentuk kelembagan itu dilanjutkan oleh para penyebar Islam berikutnya seperti Datuk  Raja Lelo (cucu Datuk Ri Bandang)
M Al Qautsar Pratama
bersama ayahnya Datuk Sri Nara Biraja, Datuk Iskandar, Datuk Selangan  Koto, Datuk Panjang. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Syekh Umar Al Bantan, seorang keturunan Arab dari Banten serta H.M Sidiq, H. Abdul Rasyid,  H.  Abdullah,  H.  Abdul  Gani,  H.  Idris,  H.  Hasan  Betawi  dan  Syekh  Abdul  Wahab  As- Syafi’i  dari Masjidil Haram.
Pendidikan dan perjuangan pengajaran yang diberikan dalam masjid atau Langgar, di istana pada tiap malam Jum’at khusus bagi keluarga istana, dakwah di desa -desa, telah memberikan bentuk-bentuk dasar bagi lahirnya sistem pendidikan formal di Bima. Sebelum masa kemerdekaan, lembaga pendidikan formal diselenggarakan oleh pemerintan  penjajahan dan lembaga keagamaan Islam. Pada tahun 1918 didirikan Vervolg  School oleh  pemerintah  kolonial  Belanda  yang  selanjutnya  di  tingkatkan  menjadi Normal  Cursus yang pada akhirnya di ubah menjadi Cursus Volks Onderwijzer (CVO) pada tahun  1937. CVO itu diubah pula sehinnga menjadi Ovleiding Volks Onderwijzer (OVO) ada tahun 1948. Sebagai lanjutan dari OVO didirikan Hollandas Inlandsche School (HIS).
Pada tahun 1949 Lembaga pendidikan tersebut hanya menampung murid-murid  dalam jumlah terbatas dan hanya dapat  disentuh orang Bima dari kalangan tertentu. Sistem pendidikan tradisional yang berpusat di masjid  dan langgar yang berazaskan Islam tetap dipertahankan, tetapi sistem pendidikan modern  melalui  lembaga  pendidikan  (sekolah)  harus  segera  dilaksanakan  dengan  tetap  menjaga kelestarian system budaya (adat istiada) yang Islami, sebagai jati diri  masyarakat Bima yang dikagumi oleh  semua pihak sepanjang sejarah.
Pada tahun 1921, Sultan Muhammad Salahuddin mulai mencanangkan sistem pendidikan modern dengan  mendirikan  HIS  di  kota  Raba.  Pada  tahun  1922,  mendirikan  “Sekolah  Kejuruan  Wanita” ( Kopschool )  di  Raba.  Untuk  memimpin  sekolah  itu,  Sultan  Salahuddin  mendatangkan  seorang  guru keturunan Indonesia yang berjiwa nasionalis   Sulawesi Selatan bernama SBS Yulianche. Guna pemeratan pendidikan, pada tahun 1922 Sultan Muhammad Salahuddin mendirikan sekolah agama dan umum di seluruh kejenelian (Kecamatan). Mulai saat itu di desa-desa tertentu didirikan sekolah agama setingkat Ibtidaiyah yang bernama “Sekolah Kita” (Sekolah Kitab) dan sekolah umum yang bernama “Sekolah Desa” yang kemudian berkembang menjadi “Sekolah Rakyat“ yang setingkat dengan  Sekolah dasar (SD) pada masa sekarang.
Pada tahun 1931, Ruma Bicara (Perdana Menteri) Abdul Hamid  bersama Abdul Wahid Karim tokoh muda Muhammadiyah kelahiran Sumatra barat, mendirikan “Madrasyah  Darul Tarbiyah” di kota Raba.  Keberadaan  sekolah  ini  disambut  positif  oleh  Sultan  Muhammad  Salahuddin  dengan  memberi bantuan  berupa dana serta  sarana  pendidikan. Pada tahun 1934, Sultan bersama  Ulama dari Batavia bernama  Syehkh  Husain  Saychab  Mendirikan  “Madrasah  Darul  Ulum“  di  kampung  Suntu  Bima.  Dua lembaga  pendidikan  Islam  ini,  berhasil  mencetak  kader  Islam  yang  kelak  menjadi  tokoh  -tokoh  yang berani baik pada masa pergerakan maupun pada era revolusi kemerdekaan.
Pada  tahun 1931, pengembangan kualitas   dan  kuatintas   sekolah agama   serta  rumah  ibadah (Masjid dan Langgar) oleh Sultan diserahka n kepada “Lembaga Syara Hukum”. Lembaga yang sebelum tahun 1908 merupakan lembaga resmi pemerintah kesultanan yang bernama “Lembaga Syarah Hukum”. Pada tanggal 16 Maret 1968 lembaga ini berubah  statusnya menjadi “Yayasan Islam Bima”. Sumber Dana Berasal d ari “ Dana Molu ” (Sawah Maulud) sebanyak 200 Ha.
Pada awal pelaksanaan sistem pendidikan modern, Sultan Muhammad Salahuddin  mengalami banyak  kendala.  Masyarakat  yang  terkenal  taat  pada  agama,  curiga  dengan  sistem  pendidikan  yang berasal dari orang Belanda yang dianggap “ Dou Kafi ” (Orang Kafir). Untuk mengantisipasi kecurigaan masyarakat, Sultan Muhammad Salahuddin berusaha mendatangkan guru-guru yang beragama Islam dan berjiwa nasionalis dari berbagai daerah diluar Bima, antara lain dari Makassar dan Jawa. Guru-guru non
muslim  tetap  berjiwa  nasionalisme  diusahakan  untuk  mengajar  di  sekolah-sekolah  umum.  Akhirnya kehadiran guru-guru tersebut disambut baik oleh masyarakat. Semangat persatuan yang tidak dibatasi oleh suku dan agama mulai terjalin. Hal ini merupakan pertanda Tumbuhnya semangat kebangsaan di Bima.  Guru-guru  yang  didatangkan  dari  luar  daerah,  antara  lain  Muhammad  Said  akhirnya  menikah dengan gadis Ngali Bima dan memperoleh anak antara lain Prof. Dr. Muh.Natsir Said.
Salah  satu  kebijakan  sultan  Muhammad  Salahuddin  yang  patut  kita  hargai  ialah  memberikan Beasiswa kepadea pelajar yang berprestasi untuk belajar di Makassar dan kota-kota besar di Jawa, bahkan ada yang dikirim ke Timur Tengah Pelajar yang diberi beasiswa benar-benar berdasarkan prestasi dengan tidak mempertimbangkan status sosial dan jenis kelamin. Setelah kembali di Bima mereka tampil sebagai pemimpin dan tokoh perjuangan pada masa revolusi kemerdekaan.
Sekolah atau lembaga pendidikan  yang diselenggarakan oleh lembaga  keagamaan Islam dalam kategori pendidikan formal mulai didirikan di Bima pada tahun 1931, yakni pada saat didirikan Darul Tarbiyah.  Darul  Tarbiyah  itu  dimaksudkan  sebagai  protes  terhadap  diskriminasi  murid  pada  sekolah Belanda, dan sebagai lanjutan lembaga pendidikan non formal yang telah berkembang di Bima sejak awal penyebaran Islam.
Pada  tahun  1935  didirikan  madrasah  PIB,  dan  Madrasah  Muhammadiyah  didirikan  pula  pada tahun 1938. Setelah Indonesia merdeka, seluruh lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan Islam diperintahkan oleh Sultan Bima untuk diserahkan kepada badan Hukum Syara Bima. Atas dasar itu Badan Hukum Syara’ mengembangkan lembaga pendidikan Agama Islam itu tidak hanya di kota, akan tetapi disetiap desa. Pada setiap desa didirikan Madrasah Darul Ulum dengan mata pelajaran yang tidak berbeda dengan lembaga pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Para pengajar di Lembaga pendidikan itu terdiri dari para Tuan Guru yang pernah bermukim bertahun- tahun  di  Mekkah  dan  juga  orang-orang  Bima  lulus  Darul  Tarbiyah.    Para  mukimin  di  mekkah  itu  di pulangkan ke Bima atas perintah dan biaya Sultan Bima.
Selain Darul Ulum, juga terdapat Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, pendidikan Guru yang diselenggarakan  oleh    Badan  Hukum  Syara,  Murid  Sekolah  Umum  Seperti  SD,  SMP,  dan  SMA  yang didirikan pada sekitar tahun 1950-an, masih diharuskan oleh orang tua mereka untuk belajar agama Islam pada madrasah-madrasah tadi. Selain pendidikan formal, masih terdapat lembaga pendidikan non-formal yang ikut memberi warna agama Islam dalam kehidupan orang Bima. Lembaga pendidikan non-formal itu  mengajarkan  agama  Islam  yang  diselenggarakanpada  tiap  rumah  tangga  terdapat  lembaga  “ ngaji karo’a ” (mengaji Al - Qur’an) yang mendidik anak umur sekolah mengaji Al - Qur’ an yang diajarkan oleh “guru ngaji” secara sukarela. Murid yang mengikuti ” ngaji karo’a ” adalah anak -anak yang berumur antara 5-6 tahun, dan selama tiga tahun anak tersebut harus menyelesaikan pembacan Al- Qur’an 30 juz. Puncak pendidikan agama pada lembaga “ ngaji karo’a ” itu ialah “ khara karo’a ” (khataman Al - Qur’an atau tamat mengaji) yang dibarengi dengan acara khitanan bagi anak yang bersangkutan.
Selain lembaga pendidikan “ ngaji karo’a ” dalam lingkungan rumah tangga, terdapat pula lemb aga pengajian Al- Qur’an dari rumah ke  rumah, masjid dan  langgar. Pengajian itu hanya menitik beratkan pelajarannya pada hukum Islam dan tasawuf. Pendidikan yang terakhir inilah yang mengajarkan secara langsung sistem Zakat dalam Islam, sistem pembagian hak atas hasil-hasil pertanian sepanjang kaitannya dengan kegiatan ibadah dan upacara agama.

## SIMPULAN
Bima  sebagai  sebuah  kerajaan  memiliki  peranan  penting  dalam  panggung  sejarah  di  wilayah Indonesia bagian timur khusunya di wilayah Nusa Tenggara. Tampilnya Bima sebagai wilayah kesatuan
M Al Qautsar Pratama
pemerintahan yang berlandaskan Islam tidak terlepas dari perjalanan sejarah panjang dan berliku. Bima yang salah satu pusat perdagangan bebas sekaligus penyambung antara wilayah Indonesia bagian tengah ke Indonesia bagian timur menghadapi banyak rintangan baik yang datang dari internal dan eksternal kerajaan.  Kemelut politik di kerjaan Bima memberikan peluang berdirinya kesultanan Bima, 5 Juli  1640 menjadi  momentum  penting  perjalanan  daerah  bima  yang  menandai  perubahan  dalam  system pemerintahan, politik, dan agama bagi masyarakat Bima hingga berakhirnya kesultanan pada tahun 1951 pasca wafatnya sultan Muhammad Salahudin. Lebih dari tiga abad kesultanan Bima memainkan peranan penting dalam peraturan sejarah dan budaya nusantara, bahkan dunia. Silih berganti para sultan, Rumah bicara, dan  para ulama  bahu membahu dengan rakyat membangun sendi-sendi kehidupan yang kental dengan nuansa islam. Lebih dari tiga abad pula mereka berjuang dengan cucuran darah dan derai air mata melawan para penjajah. Patah tumbuh hilang berganti, konsistensi perjuangan tetap ditunjukkan demi persada pertiwi dan  rakyat.Kecemerlangan  itu  berahkir di  masa api proklamasi terus membahana di Persada ibu pertiwi.  Keberadaan Bima di dalam mata rantai pelayaran dan perdagangan di Nusantara tidak terlepas dari letak kepulauan Sunda Kecil secara keseluruhan. Kepulauan ini dengan persediaan air minum yang baik kualitasnya dan makanan yang dimilikinya dapat melayani pedagang-pedagang Melayu dan Jawa dan sekaligus tempat beristirahat dalam jalur perlayaran dari barat ke timur. Di sini mereka menukarkan pakaian yang mereka bawa dari Malaka dan Jawa dengan rempah-rempah. Sedangkan Bima memasok kayu celup (dye-wood) untuk pedagang Malaka yang kemudian di ekspor ke Cina. Boleh jadi karena  pentingnya  Bima,  nama  Bima  lebih  sering  digunakan  oleh  orang  Portugis  dan  Belanda  untuk menyebut keseluruhan pulau Sumbawa.
Padahal di Sumbawa terdapat kerajaan lain yakni Dompu, Sanggar, Tambora, Pekat dan Sumbawa. Ditinjau  dari  perkembangannya,  kerajaan  Bima  tentu  saja  harus  diletakkan  di  dalam  kerangka hbungannya  dengan  kerajaan-kerajaan  lain  di  Sumbawa  dengan  kerajaan-kerajaan  lain  di  Nusantara, khususnya  Gowa  di  Sulawesi  Selatan.  Di  samping  itu  menarik  juga  untuk  menggambarkan  interaksi kerajaan Bima dengan orang Eropa yang dalam perkembangannya kemudian masuknya wilayah Bima ke dalam  wilayah  kekuasaan  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda.  Pada  masa  kepemimimpinan  Sultan Muhammad Salahuddin, Kesultanan Bima banyak menghadapi berbagai perlawanan terhadapat penjajah yakni Belanda dan Jepang. Kehidupan masyarakat Bima banyak dipengaruhi oleh Islam sebagai agama resmi yang diakui oleh pemerintah kesultanan. Hal ini tercermin dari implementasi kehidupan sehari-hari masyarakat  Bima  masa  Sultan  Salahuddin  lebih  mengedepankan  nuansa  Islami.  Kehidupan  politik pemerintahan  yang  banyak  dipengaruhi  oleh  masuknya  Belanda  dan  Jepang,  tidak  membuat  Bima kehilangan marwah sebagai sebuah wilayah yang berkuasa secara independen.  Kesultanan Bima harus bergabung dengan NKRI. Empat belas sultan mewakili empat belas generasi telah menorehkan sejarah panjang dan tatanan nilai serta memberi arti bagi jalan panjang sejarah tanah Bima. Kesultanan Bima dilahirkan oleh sejarah dan diakhiri juga oleh sejarah itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Gani Abdullah, A. (2005). Badan Hukum Syara Kesultanan Bima . Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah. Gani Abdullah, A. (2015). Bima Dalam Lintasan Sejarah . Jakarta: Bima Genta Publishing. Haris, T. (2004). Kerajaan Tradisional di Indonesia . Jakarta: Gramedia. Ismail, M. H. (2014). Raja dan Sultan Bima . Bima: Pemerintah Kabupaten Bima. Malingi, A. (2010). Kiprah Raja-Raja Bima . Bima: Pemerintah Kabupaten Bima. Nasiwan, C. dan. (2012). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Yogyakarta: Ombak. Prastowo,  A.  (2011). Memahami  Metode-Metode  Penelitian:  Suatu  Tinjauan  Teoritis  dan  Praktis . Yogyakarta: AR-Ruzz Media.
Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam penelitian kualitatif . Rahman Hamid, A. (2014). Pengantar Ilmu Sejarah . Yogyakarta: Ombak. Sjamsuddin, H. (2007). Metodologi Sejarah . Yogyakarta: Ombak. Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kauntitatif,  kualitatif  dan  R&D . Bandung: Alfabeta.