## PINJAMAN TUNDA TEBANG HUTAN RAKYAT: SIAPA YANG MENGAKSES? (Studi Kasus: Hutan Rakyat di Bojonegoro)
Delaying Timber Harvesting Loan for Smallholder Private Forest: Who Accessing it? (Case Study: Smallholder Private Forest in Bojonegoro)
Imam Fauzi Syamsu a , Hardjanto b , Yulius Hero b a Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680  imamfauzi02@gmail.com b Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
Abstract. Tree  s are  important  for  rural  people  livelihood,  because  of  its  function  as  savings  for urgent need. The  recognition function  of  trees  has  increase  by  using  it  as  collateral  to  acces  loan.  The  aim  of  this  study  is  to  discover  the  household  and smallholder private forest (HR) characteristic that acces delaying timber harvesting loan for HR (PTT-HR) in Bojonegoro as one of  the  loan  scheme  using  trees  as  collateral  initiate  by  Public  Service  Agency  of  Ministry  of  Environment  and  Forestry  (BLU KLHK). About 170 farmers were involved in this study which is devided into two groups; borrowers and non-borrowers. Result of this studies indicate that farmers accessing this loan are from prosperous farmer. Compare to non borrowers, characteristic of borrowers described as follows: most borrowers are at productive age, have high levels of education, high incomes, large land size (including HR) and only a small proportion have main occupations as farmers, have HR close to home and have urgent-need- harvesting experience. This condition also supported by the result of poverty level determination from World Bank which indicate only 27% farmer with poor condition who access this loan. According to the perspective of formal lending institution, giving loan to  prosperous  farmer  is  not  risky,  but according  to  the  program perspective  this  condition  is  less  suited  to poverty  alleviation missions.
Keywords: collateral, livelihood, poverty alleviation, public services agency (BLU), savings
(Diterima: 29-12-2017; Disetujui: 31-01-2018)

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Pembangunan hutan rakyat (HR) yang dilakukan di lahan  milik  sangat  dipengaruhi  oleh  orientasi  dan karakteristik  sosial-ekonomi  petani  sehingga  pengel- olaan  HR  cenderung  dilakukan  secara  sederhana, fleksibel  dan  subsisten  sebagaimana  gambaran  ciri petani  di  Indonesia  pada  umumnya  (Darusman  dan Hardjanto,  2006;  Siswo et  al. ,  2010;  Sanudin  dan Fauziyah,  2015).  HR  seringkali  diposisikan  sebagai “tabungan”  atau  “jaring  pengaman”  bagi  masyarakat perdesaan  yang  umumnya  tergolong  miskin.  Hal  ini dikarenakan, keberadaan HR (pohon) mampu digunakan oleh masyarakat perdesaan untuk memenuhi kebutuhannya  baik  yang  bersifat  mendadak  dan  tidak diprediksi,  maupun  kebutuhan  yang  membutuhkan dana besar (Chambers dan Conroy 1989). Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat seringkali ditemui  fenomena  “tebang  butuh”  atau  “daur  butuh” (Darusman dan Hardjanto, 2006).
Keberadan hutan dan kemiskinan di pedesaan mem- iliki hubungan yang erat, dimana hutan (pohon) dapat dimanfaatkan  sebagai  kebutuhan  subsisten  maupun komersial yang memiliki masukan penting bagi aktivi- tas  pertanian  yang  menjadi  penghidupan  utama masyarakat  di  pedesaan  (Mahanty et  al. ,  2009).
Belakangan  ini,  sektor  pertanian  yang  merupakan penghidupan  utama  mayoritas  penduduk  desa  sering- kali  menghadapi  permasalahan  ketidakpastian  hasil panen akibat dampak perubahan iklim yang terjadi. Sa- lah  satu  strategi  bertahan  hidup  menghadapi  kondisi yang  tidak  menentu  ini  adalah  dengan  melakukan  di- versifikasi penghidupan. Menurut Ellis (2000), terdapat 6  faktor  penentu  untuk  melakukan  diversifikasi penghidupan, dimana 2 diantaranya merupakan faktor yang  berkaitan  dengan  aspek  permodalan  yaitu credit markets dan asset  strategies .  Aspek permodalan  yang berkaitan  dengan  pemberian  kredit  merupakan  hal penting bagi masyarakat yang tergolong miskin dalam menyusun  strategi  diversifikasi  penghidupan,  karena tanpa adanya bantuan kredit maka masyarakat (petani) akan terus berada dalam kemiskinan (Carter dan Barrett, 2006).
Saat ini telah berkembang kesadaran dalam mempo- sisikan  HR  dalam  perekonomian  masyarakat,  dimana tegakan HR tidak hanya dipandang dari nilai kayunya pada  saat  ditebang  saja  (atau  sebagai  tabungan), melainkan  memiliki  potensi  untuk  dijadikan  jaminan dalam  mengakses  pinjaman  (RECOFTC,  2015).  Be- berapa  negara  di  dunia  telah  mengembangkan  skema pinjaman  mikro  dimana  pohon  (tegakan  hutan) digunakan sebagai jaminan untuk mengakses kredit ter- sebut seperti; China (Zhou et al. , 2016), Thailand dan
Laos (RECOFTC, 2015) termasuk Indonesia. Di Indo- nesia,  pinjaman  dengan  menggunakan  pohon  sebagai jaminan telah diinisiasi dalam bentuk layanan Pinjaman Tunda Tebang Hutan Rakyat (PTT-HR) yang di kelola oleh  Badan  Layanan  Umum,  Pusat  Pembiayaan  Pem- bangunan  Hutan  (BLU  Pusat  P2H)  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK).  Menurut Hardjanto  (2017),  pinjaman  menggunakan  pohon  se- bagai  jaminan  merupakan  salah  satu  strategi  dalam pengembangan HR di Indonesia karena dengan adanya skema kredit seperti ini, maka akan merangsang iklim pengembangan usaha HR yang sehat.
PTT-HR merupakan salah satu kebijakan terobosan KLHK dalam hal pemberian pinjaman bagi petani HR dengan cara menggunakan pohon yang dimiliki sebagai jaminan.  Pinjaman  ini  diberikan  kepada  petani  HR dengan  maksud  untuk  menunda  penebangan  pohon agar  dicapai  umur  masak  tebang,  sehingga  diperoleh nilai  ekonomi  pohon  yang  optimal  dengan  kewajiban mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga (KLKH, 2016). Pinjaman ini merupakan salah satu layanan dari Fasilitas Dana Bergulir (FDB) yang pendanaannya ber- sumber dari dana bergulir untuk mendorong upaya re- habilitasi  hutan  dan  lahan  (RHL)  serta  untuk menghindari terjadinya fenomena “tebang butuh” yang umum terjadi pada HR (KLHK, 2015; Nugroho et al. , 2017).  Adapun  prinsip  dari  pemberian  layanan  ini (FDB) adalah: pemberdayaan ekonomi rakyat, pengen- tasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, pening- katan  produktifitas  hutan  dan  perbaikan  mutu  ling- kungan melalui kegiatan RHL dengan persyaratan ter- jangkau dan kehati-hatian.
Apabila ditinjau dari prinsip  dan  maksudnya, PTT- HR  dapat  dikategorikan  sebagai  pinjaman  mikro  atau kecil  yang  keberadaannya  bertujuan  untuk  mengen- taskan kemiskinan (Nugroho et al. , 2017). Dalam dunia perbankan,  pemberian  kredit  perlu  memperhatikan prinsip  6C  yaitu;  karakter  ( character ),  kapasitas  ( ca- pacity ),  modal  ( capital ),  jaminan  ( collateral ),  kondisi perekonomian  ( condition  of  economy )  dan  kendala ( constraints ) dari calon debitur. Menurut Basir (2013), dari ke-enam prinsip tersebut yang perlu mendapat per- hatian utama adalah karakter karena apabila prinsip ini tidak terpenuhi maka pemberian kredit tidak dapat dil- akukan  atau  akan  menimbulkan  permasalahan  pada saat  pengembalian  apabila  pemberian  kredit  tetap dilakukan. Belajar dari pengalaman kegagalan program pemerintah  berupa  pinjaman  di  bidang  kehutanan (Nugroho,  2011),  maka  kajian  terhadap  karakteristik debitur maupun jaminan yang digunakan penting untuk dilakukan.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Bojonegoro, dimana kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten di  Provinsi  Jawa  Timur  yang  mendapatkan  PTT-HR dalam  jumlah  besar.  Menurut  data  BLU  Pusat  P2H, pada  tahun  2014  dan  2015  dana  PTT-HR  yang disalurkan  ke  kabupaten  ini  berturut-turut  sebesar  Rp 6.8 miliar dan Rp 6.3 miliar dengan jenis komoditi HR yang  digunakan  sebagai  jaminan  adalah  jati  dengan lama pinjaman 8 tahun.
Kabupaten  Bojonegoro  memiliki  HR  yang  dalam segi  keluasan  tidak  terlalu  besar  bila  dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan  data  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jawa  Ti- mur (2015), luas HR di Kabupaten Bojonegoro pada ta- hun  2015  adalah  sebesar  29,028  ha.  Luasan  ini  men- galami peningkatan yang relatif tidak terlalu besar dari tahun-tahun  sebelumnya.  Produksi  kayu  HR  yang dihasilkan  juga  tidak  mengalami  peningkatan  sejalan dengan peningkatan luasan tersebut. Berdasarkan sum- ber  data  yang  sama,  produksi  kayu  pada  tahun  2010 yaitu  sebesar  8,032  m 3 mengalami  penurunan  yang drastis menjadi sebesar 103.26 m 3 pada tahun 2015.
Karakteristik  perekonomian  penduduk  Bojonegoro menurut  beberapa  sumber  masih  tergolong  miskin. Menurut data BPS (2014), dan penelitian Suyanto et al. (2014),  sebagian  besar  penduduk  Bojonegoro  masih mengalami persoalan finansial yang tercermin dari pen- dapatannya  yang  sebesar  Rp  13  juta  pertahun  dan berada  di  bawah  standar World  Bank (2016),  sebesar $1.90 per hari. Ditinjau dari budaya terhadap pinjaman, umumnya  masyarakat  Bojonegoro  meminjam  uang bukan untuk kepentingan usaha yang produktif melain- kan untuk kepentingan pribadi (Suyanto et al. , 2014).
Berangkat  dari  latar  belakang  dan  potensi permasalahan  yang  ada  dalam  kaitan  implementasi PTT-HR,  maka  perlu  dilakukan  kajian  terhadap karakteristik petani dan HR  yang  ikut dalam program PTT-HR.  Hal  ini  penting  mengingat  pinjaman  ini (termasuk bentuk pinjaman mikro dan kecil) bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan (Nugroho et al ., 2017). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik rumah tangga petani berikut HR-nya yang ikut  dalam  PTT-HR  terutama  untuk  memberikan gambaran  apakah  PTT-HR  cenderung  diakses  oleh petani HR yang tergolong miskin. Sebagai bagian dari kajian implementasi program, penelitian ini dapat men- jadi  masukan  yang  berharga  dalam  rangka  perbaikan penyusunan skim kredit bagi petani kecil dan menjaga kontekstualitas  kebijakan  PTT/FDB  (Supriatna,  2008; Nugroho, 2010).

## 2. Metode
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan kuantitatif yang dalam paradigma penelitian  termasuk  dalam  kategori  pendekatan positivisme. Menurut Zulfebriges (2004), penggunaan pendekatan secara kuantitatif sangat bermanfaat dalam memahami dan menjelaskan gejala-gejala sosial karena pendekatan  ini  menggabungkan  antara  abstraksi  dan observasi secara empiris.

## 2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Bojonegoro, Provinsi  Jawa  Timur  yang  merupakan  kabupaten dengan penyaluran PTT-HR terbesar di Provinsi Jawa Timur. Fokus kajian penelitian ini adalah pada daerah yang  telah  mendapatkan  layanan  PTT-HR  dari  BLU
Pusat P2H. Terdapat 29 KTHR yang memperoleh PTT- HR  yang  lokasinya  tersebar  di  26  desa  dalam  11 kecamatan. Waktu pengambilan data dilakukan selama 3 bulan, dari bulan Mei sampai dengan Juli 2017.

## 2.2. Metode Penentuan Sampel
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumah tangga petani HR yang terbagi menjadi dua ke- lompok,  yaitu  kelompok  debitur  dan  non  debitur berikut  HR  yang  dimilikinya.  Jumlah  total  sampel petani  HR  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini sebanyak 170 orang.
Jumlah  sampel  debitur  PTT  ditentukan  dengan menggunakan  kalkulator  sampel  Raosoft  (dapat  di- aksespada:  http://www.raosoft.com/samplesize.html) dengan margin  error sebesar  10%  dan  tingkat  ke- percayaan  95%.  Berdasarkan  hasil  perhitungan, diperoleh  sampel  sebanyak  85  rumah  tangga  debitur PTT-HR dari populasi sebanyak 718 orang. Sampel ter- sebut kemudian di bagi ke dalam tiap KTHR PTT (29 KTHR)  dengan  jumlah  yang  proporsional  dan  dipilih secara acak dengan bantuan microsoft excel untuk men- jamin keterwakilan pengambilan sampel.
Sedangkan  untuk  sampel  non  debitur,  jumlah  dan penyebaran responden disamakan dengan jumlah sam- pel debitur sebanyak 85 orang. Penentuan jumlah sam- pel dengan cara ini dilakukan karena tidak terdapat in- formasi maupun data mengenai jumlah/populasi rumah tangga petani HR di Bojonegoro. Adapun untuk pem- ilihan  responden  non  debitur  dilakukan  dengan menggunakan metode snowball sampling .

## 2.3. Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai  karakteristik  rumah  tangga  petani  dan  HR baik  debitur  maupun  non  debitur  PTT-HR  adalah metode  survei  yang  diperoleh  melalui  wawancara terstruktur  dengan  alat  bantu  berupa  kuesioner. Pertanyaan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini bersifat  semi  terbuka  yang  menurut  Liswanti et  al. (2012),  data  yang  diperoleh  lebih  cepat  dan  mudah dianalisis.  Namun  karena  terdapat  kemungkinan hilangnya  informasi  akibat  kurangnya  kategori  yang dikembangkan  maka  dilakukan  pencatatan  secara penuh dari informasi yang disampaikan Liswanti et al. (2012). Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi karakteristik sosial-demografi dan ekonomi petani HR dan karakteristik HR miliknya kemudian dikategorikan untuk dianalisis lebih lanjut (Tabel 1).

## 2.4. Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  merupakan  gabungan  antara  analisis deskriptif  dengan analisis  statistik inferensia.  Analisis deskriptif digunakan untuk menjabarkan hasil temuan- temuan lapangan maupun data sekunder yang disajikan dalam  bentuk    matriks  atau  gambar  untuk  kemudian dideskripsikan  lebih  mendalam.  Sedangkan  analisis inferensia  merupakan  analisis  yang  berkaitan  dengan pengambilan  keputusan  dan  kesimpulan.  Dalam penelitian  ini,  analisis  inferensia  digunakan  untuk mengetahui  ada  atau  tidaknya  perbedaan  karakteristik rumahtangga petani dan hutan rakyat antara petani HR debitur dan non debitur. Pengolahan data untuk analisis ini dilakukan dengan bantuan program SPSS 16.0.
Tabel 1. Aspek, variabel dan indikator yang digunakan dalam pengumpulan data Aspek Variabel Indikator 1. Karakteristik Sosial-Ekonomi Petani HR Sosial dan Ekonomi 1. Usia KK 1. 25-44 tahun; 2. 45-65 tahun; 3. 65 tahun ke atas 2. Jenis kelamin 1. Perempuan; 2. Laki-laki 3. Jumlah tanggungan KK 1. 1-2 orang; 2. 3-4 orang; 3. >4 orang 4. Tingkat Pendidikan 1. Tidak sekolah; 2. SD s/d SMP; 3. SMA s/d Universitas 5. Pekerjaan utama 1. Petani; 2. Wirausaha; 3. Aparat pemerintahan; 4. Lainnya 6. Pendapatan rumah tangga 1. Rp. 10 jt – 57 jt; 2. Rp. 57 jt – 105 jt; 3. Rp. 105 jt - 152 jt; 4. > Rp. 152 jt 7. Kepemilikan ternak 1. Tidak punya; 2. 1-2 ekor; 3. 2-5 ekor; 4. >5 ekor 8. Kepemilikan lahan 1. < 1 ha; 2. 1-2 ha; 3. > 2 ha 2. Karakteristik HR Kondisi HR 9. Luas HR 1. < 0.25 ha; 2. 0.25 ha - 0.50 ha; 3. 0.50 ha – 1 ha; 4. >1 ha 10. Kedekatan HR dengan jalan 1. 100 m; 2. 100-200 m; 3. 200-500 m; 4. >500 m 11. Kedekatan HR dengan rumah 1. 200 m; 2. 200-500 m; 3. 500-1 000 m; 4. >1 000 m 12. Umur HR 1. <10 thn; 2. 10-15 thn; 3. 15-20 thn; 4. >20 thn Pengelolaan 13. Sumber bibit 1. Bantuan; 2. Cari sendiri; 3. Beli 14. Pemupukan awal 1. Dilakukan; 2. Tidak dilakukan 15. Penjarangan 1. Dilakukan; 2. Tidak dilakukan 16. Pencegahan hama penyakit 1. Dilakukan; 2. Tidak dilakukan 17. Tebang butuh 1. Pernah; 2. Tidak pernah 18. Rencana alih fungsi HR 1. Ada; 2. Tidak ada 19. Frekuensi kunjungan ke HR
1. Sering; 2. Jarang; 3. Tidak pernah
Uji Chi-square merupakan alat uji hipotesa terhadap beda  dua  proporsi  atau  lebih,  dimana  hasil  pengujian menggunakan  metode ini akan  menyimpulkan apakah semua  proporsi  sama  atau  berbeda.  Prinsip  dasar  dari pengujian  ini  adalah  untuk  membandingkan  antara frekuensi-frekuensi  yang  teramati  (Wibowo,  2006).
Prosedur  pengujian  menggunakan  metode  ini  adalah sebagai berikut:
1. Rumusan hipotesa, dimana H 0 : Semua proporsi sama H 1 : Tidak semua proporsi sama
2. Nilai  kritis;  tingkat  signifikan  yang  digunakan disesuaikan  dengan  harapan  kesalahan  yang diinginkan. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikan 5% dan df = k-1 3. Nilai hitung; penentuan nilai hitung  menggunakan rumus:
X 2 = ∑ (𝑓𝑜−𝑓ℎ)2 𝑓ℎ 𝑘 𝑖−𝑖
df = (k-1) (b-1)
dimana, X 2
: Chi Square
f0 : Frekuensi yang diobservasi fh : Frekuensi yang diharapkan df : derajat kebebasan k : Jumlah kolom
b : Jumlah baris
4. Keputusan; penentuan keputusan dilakukan dengan membandingkan  antara  nilai  hitung  dengan  nilai tabel dengan kriteria uji apabila nilai X 2 hitung lebih kecil dari nilai kritis maka keputusannya menerima H 0 , dan apabila nilai X 2 hitung lebih besar dari nilai kritis maka keputusannya menolak H 0 . 5. Kesimpulan;  dapat  dilakukan  berdasarkan  hasil keputusan.  Apabila  hasil  keputusan  menolak  H 0 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara proporsi yang diamati.
Dalam  penelitian  ini  penggunaan chi  square di- tujukan untuk mempelajari perbandingan antara karak- teristik  rumah  tangga  petani  (sosial-demografi  dan ekonomi) dan karakteristik HR (fisik dan pengelolaan) pada kelompok petani HR debitur maupun non debitur. Adapun rumusan hipotesis yang digunakan adalah H 0 : tidak  terdapat perbedaan  karakteristik  yang  signifikan dan H 1 : didefinisikan bahwa terdapat perbedaan karak- teristik yang signifikan antara kedua kelompok tersebut.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Potensi Hutan Rakyat di Bojonegoro
Berdasarkan  data  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jawa Timur  tahun  2015,  luas  HR  Kabupaten  Bojonegoro menempati  posisi  ke-8  dari  38  kabupaten  di  Jawa Timur  dengan  luasan  sebesar  29,028  ha  (kabupaten dengan  luasan  HR  tertinggi  adalah  Madiun).  Luasan tersebut memiliki kecenderungan yang meningkat mes- kipun  sempat  mengalami  penurunan  pada  tahun  2011 dan 2012. Namun kecenderungan peningkatan luas ter- sebut  tidak  diimbangi  dengan  produksi  kayu  rakyat yang  dihasilkan.  Berdasarkan  data  Dinas  Kehutanan Provinsi  Jawa  Timur  (2015)  sejak  tahun  2010,  terjadi penurunan produksi kayu rakyat yang drastis yaitu dari 0.285  m 3 /ha  pada  tahun  2010  menjadi  0.012  m 3 pada tahun 2011 dan memiliki kecenderungan menurun pada tahun-tahun berikutnya.
Keberadaan HR umumnya dipandang hanya dari sisi ekonominya, terutama dilihat dari hasil penjualan kayu. Selain manfaat  ekonomi  dari  hasil  kayunya, keberadaan  HR  juga  penting  dalam  upaya  pelestarian lingkungan.  Di  Bojonegoro  hal  tersebut  dapat  dilihat
dari peranannya untuk merahabilitasi lahan kritis. Ber- dasarkan  data  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jawa  Timur (2015), keberadaan HR di Bojonegoro memiliki andil besar dalam upaya merehabilitasi lahan kritis. Hal ter- sebut  ditunjukkan  pada  Gambar  1, dimana  terdapat hubungan yang cukup erat antara pola penurunan luas lahan  kritis  dengan  peningkatan  luas  HR.  Dari  luasan lahan kritis yang tinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 8,214  ha  terdapat  penurunan  hingga  menjadi  sebesar 556 ha. Apabila dilihat dari kecenderungan yang terjadi pada luasan HR, pada tahun tersebut terdapat pening- katan yang cukup besar yaitu dari 9,825 ha pada tahun 2012  menjadi  29,438  ha  di  tahun  2013.  Kondisi  ini mengindikasikan bahwa keberadaan HR di Bojonegoro menempati  posisi  yang  penting  untuk  peningkatan ekonomi  maupun  peningkatan  kualitas  lingkungan terutama dalam pengurangan lahan kritis khususnya di luar kawasan hutan negara.
Gambar 1. Hubungan luas hutan rakyat dengan luas lahan kritis tahun 2010-2015

## 3.2. Pinjaman Tunda Tebang Hutan Rakyat
Pinjaman  Tunda Tebang  pada  prinsipnya  bertujuan untuk  menunda  penebangan  tanaman  kehutanan  sam- pai  tercapainya  umur  masak  tebang  (KLHK,  2016). Sehingga dapat dipahami bahwa pohon yang berada da- lam proses pertumbuhan yang dicirikan dengan ukuran kelilingnya  yang  kecil  lebih  diutamakan  sebagai  ja- minan.  Jumlah  pohon  yang  dijadikan  jaminan  juga dibatasi yaitu sebanyak 600 pohon per ha untuk setiap persilnya.  Namun  berdasarkan  hasil  pengamatan, istilah PTT kurang dikenal di masyarakat. Mereka lebih mengenal  program  ini  dengan  nama  “Pinjaman  Jati”, yaitu sebatas pinjaman dengan  menggunakan jaminan berupa  pohon  jati.  Sehingga  petani  HR  cenderung mendaftarkan  pohon  jati  mereka  sebanyak-banyaknya dengan harapan mendapat nilai pinjaman besar. Hal ini terlihat  dari  cukup  banyaknya  jumlah  pohon  milik debitur yang direduksi pada saat persetujuan pinjaman. Kurangnya  penyampaian  informasi  dan  jumlah personil penyelia operasional (PO) di lapangan dinilai sebagai penyebab tidak tersampaikannya  maksud  dari program PTT ini.
Berdasarkan data yang diperoleh dari PO yang men- gurusi layanan FDB di Bojonegoro, terdapat 29 KTHR dengan jumlah debitur sebanyak 718 orang yang telah menerima  dana  pinjaman  dengan  skema  PTT-HR
0,8 8,2 8,2 0,6 0,3 0,2 28,2 14,7 9,8 29,4 29,4 29,0 0 5 10 15 20 25 30 35 2010 2011 2012 2013 2014 2015 L u as (h a) Lahan Kritis HR
(Tabel 2). Adapun lokasi dari KTHR PTT terpencar di 11 kecamatan yang meliputi 26 desa. Terdapat 3 desa yang di dalamnya memiliki 2 KTHR PTT, yaitu Desa Dukoh  Kidul  (Kecamatan  Ngasem),  Desa  Sidodadi (Kecamatan  Sukosewu)  dan  Desa  Kedungrejo  (Keca- matan  Kedungadem).  Jumlah  pinjaman  untuk  seluruh KTHR  di  Kabupaten  Bojonegoro  adalah  sebesar  Rp 18.26 miliar dengan rata-rata nilai pinjaman Rp 25.43 juta per orang.
Terdapat  kecenderungan  bahwa  semakin  sedikit debitur dalam suatu KTHR semakin besar pinjamannya (Tabel 2). Di KTHR Jati Makmur (Desa Sumberagung) dan  KTHR  Jati  Mas  (Desa  Siwalan),  yang  jumlah debiturnya hanya 13 orang dan 14 orang, nilai pinjaman rata-rata  yang  diperoleh  setiap  orang  secara  berturut- turut adalah Rp 52 juta dan Rp 38 juta. Sementara itu di KTHR  lainnya,  yang  jumlah  debiturnya  40-53  orang, nilai  pinjaman  rata-rata  secara  berturut-turut  hanya sebesar Rp 22 juta – Rp 23 juta.
Tabel 2. Daftar debitur dan jumlah dana PTT di Bojonegoro Gel Nama KTHR Desa Debitur Jumlah Pinjaman (x Rp 1 jt) Pinjaman per Orang (x Rp 1 jt) Kecamatan Baureno 2 KTHR Jati Luhur Banjaran 19 435,060,000 22,897,895 4 KTHR Tlogojati Tlogoagung 26 456,300,000 17,550,000 Kecamatan Dander 2 KTHR Jati Makmur Sumberagung 13 686,030,000 52,771,538 4 KTHR Janggleng Makmur Sendangrejo 19 434,070,000 22,845,789 Kecamatan Gayam 3 KTHR Jati Mulyo Katur 33 808,263,500 24,492,833 5 KTHR Jati Lestari Brabowan 17 353,800,000 20,811,765 5 KTHR Jati Mulyo Gayam 19 591,340,000 31,123,158 Kecamatan Kalitidu 2 KTHR Jati Agung Mulyo Grebegan 40 899,351,500 22,483,788 5 KTHR Jati Mulyo Leran 24 485,050,000 20,210,417 Kecamatan Kedungadem 2 KTHR Jati Unggul Mlideg 29 734,834,000 25,339,103 3 KTHR Jati Perwira Kedungrejo 17 625,250,000 36,779,412 3 KTHR Jati Mandiri Jaya Panjang 19 535,110,000 28,163,684 3 KTHR Jati Abadi Tondomulo 33 779,140,000 23,610,303 3 KTHR Jati Murni Babad 25 649,300,500 25,972,020 4 KTHR Jati Sejahtera Kepohkidul 25 671,220,000 26,848,800 4 KTHR Jati Jaya Kedungrejo 24 574,080,000 23,920,000 Kecamatan Malo 5 KTHR Jati Kupat Kacangan 29 578,401,000 19,944,862 Kecamatan Ngasem 1 KTHR Mekar Jaya Dukohkidul 28 801,970,500 28,641,804 1 KTHR Tani Makmur Bareng 19 412,086,000 21,688,737 3 KTHR Jati Makmur Dukohkidul 32 803,894,000 25,121,688 3 KTHR Jati Makmur Wadang 20 489,837,000 24,491,850 Kecamatan Padangan 5 KTHR Tlogojati Kendung 15 482,230,000 32,148,667 Kecamatan Sugihwaras 1 KTHR Jati Mas Siwalan 14 541,892,500 38,706,607 2 KTHR Jati Sentosa Wedoro 28 861,913,000 30,782,607 Kecamatan Sukosewu 1 KTHR Jati Kedungpapak Sidodadi 20 629,070,500 31,453,525 2 KTHR Jati Barokah Sumberjo-kidul 40 938,778,000 23,469,450 3 KTHR Jati Mas Kalicilik 53 1,170,772,500 22,090,047 4 KTHR Jati Sidomakmur Sidodadi 22 431,640,000 19,620,000 Kecamatan Tambakrejo 2 KTHR Mukti Mekar Sari Tambakrejo 16 399,387,500 24,961,719 Jumlah 718 18,260,072,000 25,431,855
Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2014 hingga saat penelitian  ini  dilakukan  telah  terdapat  5  gelombang pencairan. Desa Leran (kecamatan Kalitidu), Desa Ga- yam (Kecamatan Gayam), Desa Brabowan (Kecamatan Gayam),  Desa  Kendung  (Kecamatan  Padangan)  dan Desa  Kacangan  (Kecamatan  Malo)  adalah  desa-desa yang  termasuk  dalam  gelombang  pencairan  terakhir. Sejak  awal  KTHR  dibentuk  di  Bojonegoro  hingga sekarang  telah  mengalami  beberapa  perubahan  aturan dari yaitu dari Permenhut Nomor 36 tahun 2012 men- jadi Permenlhk Nomor 59 tahun 2015. Perubahan men- dasar  terutama  terjadi  pada  besaran  nilai  pinjaman,
jumlah  tahapan  pencairan  dan  mekanisme  pengem- balian. Gelombang pencairan PTT di Bojonegoro yang mengalami perubahan tersebut adalah Gelombang pen- cairan tahap ke-5, dimana pada gelombang ini tahapan pencairan  direduksi  dari  3  tahapan  pencairan  dana dengan komposisi 50%, 25%, dan 25% menjadi 2 tahap pencairan dengan komposisi 70% dan 30%. Perubahan juga terjadi dalam hal pengembalian dana, dimana pada gelombang pencairan terakhir (gelombang ke-5) pem- bayaran  bunga  dilakukan  tiap  3  tahun  sekali  dengan pinjaman  pokok  tetap  dilakukan  di  akhir  masa grace
period .  Berbeda  dengan  gelombang-gelombang  ter- dahulu,  yang  mengharuskan  pembayaran  pinjaman pokok dan bunga dilakukan pada akhir masa grace pe- riod (setelah 8 tahun).

## 3.3. Karakteristik Rumah Tangga Hutan Rakyat Debitur dan Non Debitur PTT
Hutan rakyat dalam  konteks  pengelolaan seringkali ditentukan oleh orientasi pemilik maupun keadaan so- sial-ekonomi  rumah  tangga.  Berbagai  keputusan pengelolaan pun seringkali diambil berdasarkan kebu- tuhannya,  baik  kebutuhan  mendesak  maupun  kebu- tuhan dalam jumlah  yang besar. Begitupun keputusan rumah  tangga  untuk  mengikuti  PTT,  dengan konsekuensi  pohon  yang  mereka  tanam  dijadikan  se- bagai jaminan dan tidak boleh ditebang untuk beberapa
waktu (8 tahun). Menurut Olomola dan Gyimah-Brem- pong (2014), motivasi utama petani dalam mengakses pinjaman  ditentukan  oleh  faktor  sosial,  ekonomi  dan demografi.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  membagi karakteristik rumah tangga debitur maupun non debitur berdasarkan  atas  karakteristik  sosial-demografi  dan ekonominya.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  4 karakteristik  sosial-demografi yang menentukan keputusan  petani  dalam  mengambil  pinjaman  yaitu; usia,  jenis  kelamin,  jumlah  tanggungan  dan  tingkat pendidikan  (Auma  dan  Mensah,  2014;  Olomola  dan Gyimah-Brempong, 2014; Anang et al. , 2015; Amba- rita et al., 2016). Sementara itu, karakteristik ekonomi yang  menentukan  petani  dalam  mengambil  pinjaman adalah  pendapatan  total  ( on  farm,  off  farm  dan  non farm ),  kepemilikan  aset  berupa  lahan  dan  ternak (Chauke et  al. ,  2013;  Auma  dan  Mensah,  2014;  Olo- mola  dan  Gyimah-Brempong,  2014;  Ambarita et  al. , 2016; Zhou et al., 2016).
Tabel 3. Karakteristik sosial dan ekonomi petani HR debitur dan non debitur
No Karakteristik Debitur (n=85) Non Debitur (n=85) n % n % 1 Usia Kepala RT
a. 25-44 tahun
b. 45-64 tahun c. 65 tahun – up 21 62 2 25 73 2 16 58 11 19 68 13 2 Jenis Kelamin Kepala RT a. Laki-laki b. Perempuan 84 1 99 1 83 2 98 2 3 Jumlah Tanggungan Kepala RT a. 1-2 orang
b. 3-4 orang c. >4 orang 22 50 13 26 59 15 33 37 15 39 43 18 4 Tingkat pendidikan Kepala RT
a. Tidak sekolah
b. SD s/d SMP c. SMA s/d Perguruan Tinggi 11 40 34 13 47 40 14 59 12 16 69 14 5 Pekerjaan Utama Kepala RT a. Petani
b. Wirausaha
c. Aparat Pemerintah
d. Lainnya (tabib, buruh bangunan, dan lainnya) 54 16 11 4 64 19 13 4 70 8 3 4 82 9 4 5 6 Pendapatan total RT (Rp./tahun) a. Rp.10.0 juta – Rp.57.5 juta
b. >Rp. 57.5 juta – Rp. 105.0 juta
c. >Rp. 105.0 juta – Rp. 152.0 juta
d. >Rp. 152.0 juta 39 37 8 1 46 44 9 1 63 16 3 3 74 19 4 4 7 Luas lahan milik (ha) a. ≤ 1 ha b. >1 – 2 ha
c. > 2 ha 31 34 20 36 40 24 48 31 6 56 36 8 8 Jumlah kepemilikan ternak besar (%) a. Tidak punya ternak besar
b. 1-2 ekor
c. > 2-5 ekor d. > 5 ekor 41 17 19 8 48 20 22 10 42 16 21 6 49 19 25 7
Tabel 3 menunjukkan bahwa sebanyak 73% debitur dan 68% non debitur memiliki rentang usia 45-65 tahun. Namun  demikian,  proporsi  tersebut  terlihat  berbeda jauh pada rentang usia 65 tahun ke atas, dimana secara berturut-turut proporsi untuk kelompok debitur dan non debitur sebesar 3% dan 13%. Untuk usia yang memang masih tergolong produktif (mengacu pada standar usia produktif yang dikeluarkan oleh BPS yaitu antara 15 - 65 tahun) kebutuhan rumahtangga masih ada dan relatif besar.  Disamping  itu  pada  usia  produktif  umumnya
kondisi  fisik  seseorang  masih  fit  sehingga  seringkali seseorang  dalam  usia  ini  masih  tergolong  aktif  dalam mengembangkan  portofolio  penghidupannya  dengan menjalani  berbagai  aktivitas  yang  memberikan  ma- sukan penting bagi pendapatan rumah-tangganya.
Proporsi kepala rumah tangga baik debitur maupun non  debitur  hampir  seluruhnya  berjenis  kelamin  laki- laki dengan persentase  yang  tidak jauh berbeda  yakni dalam  kisaran  98%-99%.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan penyaluran PTT dilakukan kepada perorangan sebagai
perwakilan dari rumahtangga petani HR. Meskipun ada debitur yang berjenis kelamin perempuan (berdasarkan hasil  pengumpulan  data  yang  dilakukan),  namun  hal tersebut  hanya  digunakan  sebatas  pemenuhan  admin- istrasi saja terutama dalam memudahkan verifikasi atas kepemilikan lahan yang tidak selamanya dimiliki oleh kepala rumah tangga melainkan pasangannya.
Umumnya jumlah tanggungan yang dimiliki oleh se- tiap rumah tangga petani HR baik debitur maupun non debitur  rata-rata  sebanyak  3  orang.  Berdasarkan  hasil pengamatan  di  lapangan,  kondisi  ini  dikarenakan  ru- mah  tangga  pada  usia  kisaran  50  tahun  yang  menjadi responden  pada  penelitian  ini  umumnya  hanya memiliki tanggungan dengan komposisi istri dengan 2 anak atau 1 istri dengan 1 anak dan 1 orang tua. Pada usia  tersebut  juga,  rumah  tangga  dengan  jumlah  anak lebih dari 2, umumnya sudah menikah dan tidak tinggal satu rumah dengan responden, sehingga tidak dimasuk- kan dalam perhitungan dalam penelitian ini.
Berdasarkan  tingkat  pendidikannya  (Tabel  3), sebanyak 40% kelompok debitur memiliki jenjang pen- didikan  yang  relatif  tinggi  dan  cukup  memenuhi  per- syaratan  untuk  bekerja  sebagai  karyawan  (minimal tingkat  pendidikan  SMA  atau  sederajat),  berbeda dengan  kelompok  non  debitur  yang  hanya  sebanyak 14%. Dalam konteks pinjaman, tingkat pendidikan juga menjadi  faktor  penting  dalam  menentukan  akses  ter- hadap  pinjaman  dengan  menggunakan  pohon  sebagai jaminan (Zhou et al., 2016).
Berdasarkan  jenis  pekerjaan  utamanya,  petani  HR debitur yang memiliki pekerjaan utama sebagai petani sebanyak 64%, sedangkan petani HR non debitur yang memiliki  pekerjaan  sebagai  petani  memiliki  proporsi yang  lebih  banyak  yaitu  sebanyak  82%.  Selain memiliki  pekerjaan  sebagai  petani,  terdapat  debitur
yang  memiliki  pekerjaan  utama  sebagai  aparat pemerintah  (aparat  desa,  sekretaris  desa,  PNS  dan lainnya)  turut  mengakses  PTT  ini  dengan  proporsi sebanyak 13%.
Pendapatan  total  yang  digunakan  dalam  penelitian ini merupakan gabungan dari pendapatan on farm, off farm,  non  farm dan  pendapatan  dari  HR  Tabel  3 menunjukkan  bahwa  petani  HR  yang  memiliki pendapatan  di  bawah  Rp  50  juta  per  tahun  adalah sebanyak  46%  untuk  debitur  dan  74%  untuk  non debitur. Hal ini berarti rataan pendapatan petani debitur lebih  tinggi  dibanding  pendapatan  petani  non  debitur. Rataan pendapatan petani debitur adalah Rp 60.78 juta per tahun, sedangkan petani non debitur Rp 48.74 juta per tahun.
Tabel 4 menunjukkan bahwa perbedaan pendapatan terbesar antara debitur dengan non debitur adalah pada jenis  pendapatan on  farm .  Hal  ini  terjadi  dikarenakan debitur  memiliki lahan pertanian  yang jauh lebih luas dibanding  non  debitur.  Apabila  ditinjau  dari  proporsi jenis-jenis pendapatan ( on farm, off farm non farm dan HR)  terhadap  total  pendapatan,  tidak  ditemukan perbedaan yang mencolok antara petani HR debitur dan non  debitur.  Namun  demikian  terdapat  kondisi  yang menarik  apabila  dilihat  dari  rasio  antara  pengeluaran terhadap  pendapatan  dari  kedua  kelompok  tersebut. Pada  kelompok  debitur  terdapat  pendapatan  sebesar 25% yang tidak dialokasikan untuk pengeluaran rumah tangga. Nilai tersebut lebih besar dibanding kelompok non  debitur  yang  hanya  memiliki  17%.  Kondisi  ini menunjukkan bahwa kelompok debitur lebih memiliki kemampuan  untuk  menabung  bila  dibandingkan dengan kelompok non debitur. Namun hasil wawancara menunjukkan bahwa hanya sebanyak 27% debitur yang memiliki pengalaman menabung.
Tabel 4. Rincian pendapatan dan pengeluaran rumah tangga berdasarkan jenisnya Aspek Ekonomi Rumah Tangga Debitur Non Debitur Jumlah (Rp) % Jumlah (Rp) % Pendapatan 60,782,882 100% 48,738,071 100% On farm 36,323,598 60% 27,534,341 56% Off farm 16,356,522 27% 14,365,517 29% Non Farm 33,525,769 55% 28,142,500 58% HR 1,115,968 2% 1,174,800 2% Pengeluaran 45,514,276 100% 40,359,887 100% Pangan 15,805,694 35% 14,633,682 36% Non Pangan 29,708,582 65% 25,726,205 64% Rasio Pengeluaran-Pendapatan 75% 83% Sumber: Data primer (diolah)
Tabel  5  menunjukkan  bahwa  kelompok  debitur memiliki rata-rata kepemilikan lahan ± 0.5 ha lebih luas dibanding  kelompok  non  debitur.  Perbedaan  luas terbesar  adalah  pada  lahan  ladang  yang  umumnya berupa  HR.  Kondisi  ini  cukup  menunjukkan  bahwa petani  yang  memiliki  luas  ladang  lebih  besar  -yang notabene memiliki luas HR yang besar pula- memiliki akses yang lebih besar dibandingkan dengan petani HR yang  memiliki  luas  ladang  kecil.  Kondisi  ini  sejalan dengan  penelitian  (Byron,  2001),  dimana  petani  HR dengan kepemilikan lahan yang luas bisa memperoleh manfaat dari keseluruhan lahan yang dimilikinya tanpa harus melakukan penebangan pada hutan miliknya.
Tabel 5. Luas kepemilikan lahan berdasarkan jenis lahan
Jenis Lahan Luas lahan debitur (ha) Luas lahan Non Debitur (ha) Pertanian (Sawah) 0.98 0.77 Ladang 0.60 0.25 Pekarangan 0.08 0.12
Sumber : Data primer (diolah)
Dilihat  dari  kepemilikan  ternaknya,  kelompok debitur  mempunyai  jumlah  ternak  yang  tidak  jauh berbeda  dengan  kelompok  non  debitur.  Kepemilikan ternak bagi masyarakat di perdesaan khususnya petani HR  cenderung  dipahami  sebagai  tabungan  dan  jaring pengaman  ketika  ada  kebutuhan  mendesak  karena
ternak memiliki keuntungan dalam hal hak kepemilikan dan  keamanan  ketika  diuangkan,  peningkatan  nilai yang  relatif  cepat,  dapat  digunakan  untuk  menjamin keamanan  suatu  pinjaman  dan  mudah  untuk  dipin- dahkan (Chambers dan Conroy, 1989).

## 3.4. Karakteristik Hutan Rakyat Debitur dan Non Debitur PTT
Keputusan  seseorang  atau  rumah  tangga  dalam mengakses  suatu  pinjaman  formal  termasuk  PTT  di- pengaruhi oleh banyak hal. Selain karakteristik rumah tangga,  bentuk  jaminan  juga  menjadi  faktor  yang mempengaruhi  seseorang  mengakses  suatu  pinjaman formal. Jaminan dalam perspektif kredit juga merupa- kan salah satu prinsip yang akan menentukan seseorang dikatakan  layak  atau  tidak  menerima  pinjaman (mengacu pada prinsip 5C atau 6C). Zhou et al . (2016), memasukkan  karakteristik  hutan  sebagai  faktor  yang mempengaruhi seseorang mengakses pinjaman dengan menggunakan  hutan  sebagai  jaminan.  Penelitian  ini juga  memasukkan  karakteristik  hutan  sebagai  faktor yang menentukan petani mengakses PTT-HR. Adapun karakteristik tersebut dibagi menjadi 2 kelompok yaitu karakteristik  fisik  HR  dan  karakteristik  aktivitas pengelolaan/silvikultur HR yang dilakukan baik petani HR debitur maupun petani HR non debitur (Tabel 6).

## a. Kondisi Fisik Hutan Rakyat
Kondisi fisik HR di Bojonegoro yang mengikuti atau tidak  mengikuti  PTT  terbagi  menjadi  4  karakteristik, yaitu luas HR, umur tegakan HR dan jarak antara HR dengan  rumah  dan  jarak  HR  dengan  jalan  (Tabel  6). Berdasarkan  luasannya,  sebagian  besar  petani  debitur (68%)  memiliki  HR  dengan  luas  lebih  dari  0.25  ha, sedangkan  sebagian  besar  petani  non  debitur  (62%) memiliki HR dengan luas kurang dari atau sama dengan 0.25 ha. Lebih jelasnya, rata-rata luas HR milik debitur sebesar 0.51 ± 0.39 ha, sedangkan untuk petani HR non debitur  seluas 0.23 ± 0.16 ha.   Menurut Cahyono dan Kusumedi  (2010),  petani  HR  yang  berlahan  luas cenderung  melihat  HR  miliknya  sebagai  bisnis (berorientasi komersil). Dengan adanya PTT-HR, maka petani HR tersebut akan memiliki sudut pandang bisnis yang  baru  dengan  memposisikan  pohon  sebagai jaminan  sambil  menunggu  pohon  tersebut  mencapai pertumbuhan yang optimal.
Umur  tegakan  HR  di  Bojonegoro  sebagian  besar berada pada rentang 10-15 tahun. Hal ini terjadi karena sebagian besar penanaman atau pembangunan HR baru marak  dilakukan  pada  saat  adanya  program  GN-RHL sekitar  tahun  2003-2008.  Selain  periode  tersebut, umumnya  petani  membangun  HR  di  lahan  miliknya secara swadaya.
Hanya sedikit petani HR debitur (26%) yang mem- iliki HR dekat dengan rumah (berjarak < 200 m), ber- beda  dengan    petani  HR  non  debitur  yang  berjumlah hampir  setengahnya  (48%).  Kondisi  jarak  antara  HR
dengan  rumah  menurut  Diniyati  dan  Awang  (2010), mempengaruhi kunjungan petani terhadap lahan hutan rakyatnya.  Semakin  jauh  jaraknya,  maka  HR  akan semakin  jarang  dikunjungi.  Kondisi  ini  dinilai  cukup menguatkan  motivasi  petani  HR  dalam  mengakses PTT-HR  dengan  maksud  agar  HR  tetap  dapat memberikan  masukan  bagi  penghidupan  petani  HR meskipun lokasinya jauh dari rumah dan tidak terurus.
Kondisi  serupa  juga  ditemui  pada  kedekatan  HR dengan jalan, dimana petani debitur yang memiliki HR dekat  dengan  jalan  (berjarak  <100  m)  sebanyak  41%, lebih sedikit bila dibandingkan petani HR non debitur dengan  persentase  60%.  Kedekatan  HR  dengan  jalan cukup  mempengaruhi  pertimbangan  petani  HR memposisikan kayunya sebagai tabungan atau jaminan. Pada  HR  yang  dekat  jalan  biaya  pengangkutan  kayu menjadi murah sehingga dapat memberikan nilai yang tinggi apabila pohon diposisikan sebagai tabungan atau jaring pengaman (Lastini, 2012). Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa semakin jauh ja- rak antara HR dengan jalan yang diperkirakan memer- lukan  biaya  lebih  besar  untuk  transportasinya,  maka cenderung dijadikan sebagai jaminan untuk mengakses PTT.

## b. Aktivitas Pengelolaan Hutan Rakyat
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, aktivitas budi- daya maupun pengelolaan HR di Bojonegoro masih dil- akukan secara sederhana dan seadanya. Pada penelitian ini, karakteristik petani HR dalam melakukan aktivitas silvikultur atau pengelolaan HR lebih diarahkan kepada variabel-variabel  yang  diduga  memiliki  pengaruh  ter- hadap  kesediaan  petani  menggunakan  pohon  sebagai jaminan serta produktivitas HR.
Sumber bibit penting untuk diketahui terutama untuk membedakan  HR  yang  dibangun  menggunakan bantuan  (pemerintah)  dan  HR  yang  dibangun  secara swadaya.  Berdasarkan Tabel  6 dapat diketahui bahwa perbedaan  proporsi  antara  kelompok  debitur  dan  non debitur memiliki selang yang hampir sama yaitu antara 6-14%  untuk  asal  bibit  yang  berasal  dari  bantuan pemerintah  (14%)  maupun  dengan  hasil  pengadaan sendiri dengan cara  mencari  bibit di hutan (10%) dan dengan cara membeli bibit (6%). Namun demikian, un- tuk  kelompok  debitur  proporsi  bibit  bantuan pemerintah relatif lebih banyak yaitu sebesar 50% ber- beda dengan non debitur yang hanya sebanyak 34%.
Menurut  Fauziyah  dan  Diniyati  (2005),  HR  yang dibangun  secara  swadaya  memiliki  kondisi  tegakan yang  lebih  baik  bila  dibandingkan  dengan  HR  yang dibangun  menggunakan  bantuan  dari  pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara terutama pada petani HR non  debitur,  terdapat  anggapan  bahwa  apabila  pohon dijadikan  jaminan  maka  pohon  tersebut  akan  menjadi milik  pemerintah  dan  digunakan  untuk  pelunasan pinjaman.  Maka  dari  itu  petani  HR  yang  membangun HR  secara  swadaya  (terutama  dengan  cara  membeli bibit)  cenderung  merasa  tidak  berminat  mengikuti pinjaman ini.
Tabel 6. Karakteristik fisik hutan rakyat dan aktivitas pengelolaan yang dilakukan No Karakteristik Debitur (n=85) Non Debitur (n=85) n % n % Kondisi Fisik HR
1 Luas HR a. ≤ 0.25 ha b. > 0.25-0.50 ha c. > 0.50-1.00 ha d. > 1.00 ha
27 25 25 8 32 29 29 10 62 19 4 0 73 22 5 0 2
Umur tegakan HR a. ≤ 10 thn b. > 10-15 thn
c. > 15-20 thn d. > 20 thn
3
62 16 4 3 73 19 5 5 59 16 5 6 69 19 6 3 Jarak HR ke Rumah a. ≤ 200 m b. > 200 - 500 m
c. > 500 - 1 000 m d. > 1 000 m
22 29 28 6 26 34 33 7 41 17 21 6 48 20 25 7 4
Jarak HR ke jalan a. ≤ 100 m b. > 100 - 200 m
c. > 200 - 500 m
d. > 500 m 35 35 12 3 41 41 14 4 51 22 10 2 60 26 12 2 Aktivitas Pengelolaan 5 Sumber bibit HR a. Bantuan (pemerintah) b. Cari sendiri c. Beli 43 21 21 50 25 25 29 30 26 34 35 31 6 Pemupukan a. Dilakukan b. Tidak dilakukan 78 7 92 8 77 8 91 9 7 Penjarangan a. Dilakukan b. Tidak dilakukan 24 61 28 72 34 51 40 60 8 Pencegahan hama dan penyakit a. Dilakukan b. Tidak dilakukan 0 85 0 100 0 85 0 100 9 Pengalaman melakukan penebangan a. Pernah b. Tidak pernah 31 54 36 64 50 35 59 41
Sumber: Data primer (diolah)
Sebagian  besar  petani  HR  baik  debitur  maupun non  debitur  (92%  dan  91%)  pada  tahap  awal penanaman HR telah melakukan pemupukan. Kondisi ini  cukup  menggambarkan  kondisi  pengelolaan  HR sebagai  salah  satu  usaha  jangka  panjang  yang menggunakan  input  produksi  rendah  yang  salah satunya ditemui pada saat penanaman (Puspitojati et al., 2014).  Namun  demikian,  penjarangan  sebagai  salah satu aktivitas silvikultur yang penting untuk mencapai HR  dengan  produktivitas  tinggi  (Cahyono  dan Kusumedi,  2010;  Pramono et  al .,  2010)  hanya dilakukan  oleh  sebagian  kecil  petani  HR  debitur maupun non debitur (28% dan 40%).
Pada  upaya  pemeliharaan  HR  yang  lain  yaitu  pada aktivitas pencegahan hama dan penyakit tanaman, ter- lihat secara jelas (Tabel 6) bahwa petani HR debitur dan non debitur secara keseluruhan tidak melakukan aktivi- tas ini (100%). Menurut Pramono et al . (2010), pengen- dalian hama dan penyakit perlu dilakukan untuk men- jamin  pohon  jati  dapat  tumbuh  sehat  dan  normal  se- hingga  menghasilkan  kayu  yang  berukuran  besar  dan bebas dari cacat. Pemahaman mengenai dampak hama penyakit  tumbuhan  berikut  upaya  pengendaliannya juga  merupakan  hal  yang  perlu  diperhatikan  pada implementasi PTT-HR (Nugroho et al. , 2017).
Berdasarkan  Tabel  6,  pengalaman  penebangan (tebang  butuh)  lebih  banyak  ditemui  pada  petani  HR
non  debitur  (59%)  dibandingkan  dengan  petani  HR debitur  (36%).  Tebang  butuh  merupakan  ciri  dari praktik  pengelolaan  HR  yang  dilakukan  oleh  petani yang tergolong miskin dan berorientasi subsisten.  Hal ini  dikarenakan  petani  yang  tergolong  miskin, memposisikan  pohon  miliknya  sebagai  strategi  dalam mendukung penghidupan utamanya baik yang bersifat subsisten  maupun  komersil  sebagaimana  fungsinya sebagai tabungan atau jaring pengaman (Chambers dan Conroy,  1989;  Mahanty et  al. ,  2009).  Umumnya motivasi utama petani melakukan tebang butuh adalah untuk membangun/merenovasi rumah, biaya konsumsi (pangan) dan biaya sekolah (Hamdani, 2015). Namun demikian,  berdasarkan  hasil  wawancara  umumnya petani HR baik debitur maupun debitur cukup selektif dalam  melakukan  tebang  butuh.  Adapun  hasil  dari tebang  butuh  sendiri  sebagian  besar  diperuntukkan untuk keperluan sendiri dan bukan untuk dijual.

## 3.5. Perbedaan Karakteristik Rumah Tangga Petani dan Hutan Rakyat
Karakteristik rumah tangga petani maupun HR milik debitur  dan  non  debitur  yang  telah  dikaji  sebelumnya merupakan gambaran umum mengenai perbedaan yang terjadi  di  Bojonegoro  dalam  kaitannya  dengan  PTT.
Untuk  menentukan  karakteristik  yang  menjadi  pem- beda antara petani HR debitur dengan non debitur maka dilakukan analisis uji beda dengan menggunakan ana- lisis Chi-square .  Analisis  ini  dilakukan  terhadap  se- luruh karakteristik yang dikaji dalam penelitian ini.
Hasil  perhitungan  (Tabel  7)  menunjukkan  bahwa, karakteristik  rumah  tangga  petani  antara  petani  HR debitur dan non debitur yang secara statistik memiliki perbedaan signifikan adalah; umur, tingkat pendidikan, pekerjaan  utama,  pendapatan  total  rumah  tangga,  dan luas  kepemilikan  lahan.  Sedangkan  pada  karakteristik hutan  rakyat,  karakteristik  yang  secara  statistik  mem- iliki perbedaan yang signifikan adalah; luas HR, jarak antara HR dengan rumah dan pengalaman  melakukan tebang  butuh.  Karakteristik  petani  HR  debitur  jika dibandingkan dengan petani HR non debitur dijelaskan sebagai berikut:
1. Jumlah debitur yang berada pada umur produktif lebih banyak
2. Sebagian besar debitur memiliki tingkat pendidikan yang tinggi
3. Hanya sebagian kecil debitur yang memiliki pekerjaan utama sebagai petani
4. Sebagian besar debitur memiliki pendapatan total rumah tangga yang besar
5. Kepemilikan lahan debitur lebih luas
6. Luas lahan HR milik debitur juga lebih besar
7. Hanya sebagian kecil debitur yang memiliki HR dekat dengan rumahnya
8. Hanya Sebagian kecil debitur yang memiliki mem- iliki pengalaman penebangan (tebang butuh).
Sedangkan  karakteristik  antara  petani  HR  debitur dan  non  debitur  yang  tidak  berbeda  signifikan  secara statistik, sebagai berikut:
1. Jenis kelamin
2. Jumlah tanggungan kepala keluarga
3. Jumlah kepemilikan ternak
4. Umur tegakan HR
5. Jarak antara HR dengan jalan
6. Sumber bibit jati
7. Aktivitas pemupukan
8. Aktivitas penjarangan
9. Aktivitas pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit jati
Tabel 7. Hasil uji beda karakteristik rumah tangga petani HR
Karakteristik Value df Asymp. Sig. (2-sided) p Rumah Tangga Umur 7.040 2 .030 * Jenis kelamin .339 1 .560 TS Tanggungan 4.285 2 .117 TS Tingkat Pendidikan 14.528 2 .001 ** Pekerjaan utama 9.303 3 .026 * Pendapatan total 17.241 3 .001 ** Luas kepemilikan lahan 11.335 2 .003 ** Jumlah ternak .428 3 .934 TS Kondisi Fisik HR Luas HR 37.789 3 .000 *** Umur tegakan HR .685 3 .877 TS Jarak HR ke rumah 9.861 3 .020 * Jarak HR ke jalan 6.323 3 .097 TS Pengelolaan HR Sumber bibit 4.842 2 .089 TS Pemupukan .073 1 .787 TS Penjarangan 2.617 1 .106 TS Pencegahan hama dan penyakit .000 - - - Pengalaman menebang 8.513 1 .004 **
Keterangan: Tidak signifikan (TS) = ≥ 0.05; * = <0.05; ** ≤0.01; *** = <0.001; - = Tidak dapat dibandingkan Sumber: Data primer (diolah)
Pada aspek rumahtangga petani, tingkat pendidikan, pendapatan  total  dan  luas  kepemilikan  lahan  merupa- kan  karakteristik  yang  memiliki  perbedaan  dengan tingkat signifikansi yang sedang. Sedangkan umur dan pekerjaan  utama  merupakan  karakteristik  yang  mem- iliki perbedaan dengan tingkat signifikansi yang kecil. Sejalan  dengan  penelitian  Zhou et  al. (2016),  tingkat pendidikan dan pendapatan total, merupakan karakter- istik yang berpengaruh secara signifikan dalam menen- tukan  seseorang  mengakses  suatu  pinjaman  dengan menggunakan  pohon/hutan  sebagai  jaminan.  Semakin tinggi  tingkat  pendidikan  dan  pendapatan  seseorang, maka akan semakin besar akses terhadap pinjaman. Na- mun  kondisi  ini  cukup  berbeda  dengan  temuan penelitian Ambarita et al. (2016), mengenai keputusan
petani  dalam  menggunakan Credit  Union (CU). Menurutnya hanya faktor pendapatan saja yang mem- iliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  keputusan petani menggunakan CU.
Luas kepemilikan lahan merupakan salah satu karak- teristik  yang  membedakan  antara  petani  HR  debitur dengan  non  debitur.  Umumnya  petani  HR  debitur memiliki  luas  kepemilikan  lahan  yang  lebih  besar terutama pada lahan pertanian berupa sawah dan ladang. Menurut  penelitian  Olomola  dan  Gyimah-Brempong (2014),  luas  lahan  (pertanian)  merupakan  indikator kesehatan jaminan yang dapat mempengaruhi permintaan  akan  pinjaman.  Oleh  karena  itu,  dapat dijelaskan  bahwa  petani  yang  memiliki  lahan  dengan luasan  yang  besar  cenderung  merasa  aman  dalam mengakses suatu bentuk pinjaman (termasuk PTT-HR)
karena  selain  jaminan  pohon  yang  dimiliki  mereka tetap  memiliki  jaminan  lahan  maupun  hasil  pertanian yang  dapat  digunakan  untuk  menutup  pinjaman  yang dimilikinya.
Ditinjau dari segi umur, petani HR yang berada pada umur produktif disamping memiliki kebutuhan rumah tangga  yang  cukup  banyak  juga  berada  dalam  posisi pengembangan  portofolio  penghidupannya,  sehingga kebutuhan  kredit  pada  umur  tersebut  masih  sangat dibutuhkan  (Ellis,  2000).  Hal  ini  juga  sejalan  dengan penelitian  Zhou et  al. (2016),  di  China,  dimana  pada usia dengan rentang 40-50 tahun umumnya kepala ru- mah mengakses pinjaman dengan jaminan pohon untuk keperluan  yang produktif. Oleh  karena itu, disamping diposisikan  sebagai  tabungan  untuk  kebutuhan  rumah tangga, HR (pohon) juga dapat dijadikan jaminan untuk membangun atau mengembangkan usaha produktif da- lam mendukung pendapatan rumahtangganya, melihat waktu tunggu pohon hingga dapat dimanfaatkan tergo- long lama.
Pada  karakteristik  rumahtangga  lainnya,  pekerjaan utama  juga  merupakan  karakteristik  yang  memiliki perbedaan secara signifikan. Temuan dari penelitian ini, sebagian besar petani HR debitur tidak memiliki peker- jaan utama  sebagai petani. Kondisi ini cukup berbeda dengan penelitian Mensah (2014), dimana sebagian be- sar  (96%)  rumahtangga  yang  mengakses  pinjaman  di bidang pertanian adalah petani. Adapun tingginya per- mintaan pinjaman tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pertanian seperti pupuk, benih, dan juga un- tuk pembelian ternak. Apabila dilihat dari penggunaannya,  sebenarnya  hampir  sama  dengan temuan  dalam  penelitian  ini  yaitu  sebagian  besar digunakan untuk pembelian ternak. Namun banyaknya petani  HR  yang  tidak  bermatapencaharian  utama  se- bagai  petani  kurang  sesuai  dengan  prinsip  pemberian FDB  (KLHK,  2015),  yaitu  untuk  meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Ide- alnya  debitur  merupakan  petani  HR  yang  memiliki pekerjaan utama sebagai petani, karena petani menurut Rusli et al. (1995), tergolong rumahtangga dalam kate- gori miskin  yang lebih  membutuhkan pinjaman untuk meningkatkan penghidupannya dan keluar dari kondisi kemiskinan yang dialaminya.
Berdasarkan  Tabel  7,  karakteristik  yang  memiliki perbedaan dengan tingkat signifikansi yang paling be- sar adalah luas HR. Hal ini terjadi karena dengan luas HR yang lebih besar maka jumlah pohon yang dimiliki juga akan semakin banyak. Sehingga petani HR relatif berani  untuk  mengakses  pinjaman  ini  (PTT),  karena akan  memperoleh  nilai  pinjaman  yang  besar.  Kondisi ini sesuai dengan penelitian Zhou et al. , (2016), untuk tipe pinjaman  yang hampir serupa, dimana luas  hutan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keinginan orang dalam mengakses pinjaman yang menggunakan pohon/hutan sebagai jaminan. Adapun menurut Cham- bers dan Conroy (1989), sebenarnya nilai pohon yang difungsikan  sebagai  tabungan  dan  jaring  pengaman bagi  masyarakat  miskin,  dapat  ditingkatkan  dengan digunakan untuk mendapakan kredit/pinjaman. Namun demikian,  kondisi  petani  yang  tergolong  miskin  yang dicirikan dengan luasan HR  yang  sedikit, relatif tidak
berani mengakses pinjaman (PTT) karena mereka tidak mau  mengambil  resiko  kegagalan  produksi  yang berakibat  HR  -yang  diposisikan  sebagai  tabungan- digunakan  untuk  melunasi  pinjaman  (Gabriel  dan Baker, 1980; Derosari, 2014).
Kedekatan antara HR dengan rumah juga merupakan karakteristik fisik HR yang memiliki perbedaan secara signifikan dan menjadi salah satu pertimbangan petani HR dalam mengikuti atau tidak mengikuti pinjaman ini. Meskipun belum ada penelitian yang membuktikan hal ini,  namun  pendekatan  frekuensi  kunjungan  ke  HR (Diniyati  dan  Awang,  2010)  cukup  mengindikasikan bahwa  HR  yang  jauh  dari  rumah  menyebabkan  HR menjadi  tidak  terurus  dan  tidak  terawat.  Dengan menjadikannya sebagai jaminan merupakan salah satu strategi petani yang memiliki HR yang jauh dari rumah untuk  meningkatkan  nilai  manfaat  dari  HR  yang dimilikinya tersebut.
Pengalaman melakukan penebangan (tebang butuh) juga merupakan karakteristik yang membedakan antara debitur  dengan  non  debitur.  Apabila  dilihat  dari maksud  dari  program  PTT-HR  yaitu  sebagai  solusi dalam mengurangi praktik tebang butuh (Nugroho et al. , 2017),  idealnya  sasaran  penerima  program  ini  adalah petani  HR  yang  memiliki  pengalaman  tebang  butuh. Namun  hasil  kajian  ini  menunjukkan  bahwa  hanya sebagian  kecil  saja  petani  HR  yang  memiliki pengalaman melakukan tebang butuh yang mengakses pinjaman  ini  (debitur).  Oleh  karena  itu,  implementasi program ini masih dirasa kurang sesuai apabila dilihat dari maksud program dan sasaran penerima manfaatnya terutama untuk mengurangi praktik tebang butuh.

## 3.6. Kondisi Kesejahteraan Petani HR
Salah  satu  prinsip  dari  FDB  (PTT)  berdasarkan Permenlhk Nomor 53 tahun 2015 (KLHK, 2015), ada- lah  untuk  pengentasan  kemiskinan.  Berdasarkan  hasil kajian  mengenai  karakteristik  sosial  ekonomi  ru- mahtangga,  secara  statistik  terdapat  perbedaan  yang signifikan antara  kekayaan rumah tangga (pendapatan total  dan  kepemilikan  lahan)  milik  petani  HR  debitur dengan  non  debitur.  Agar  diperoleh  informasi  yang spesifik  mengenai  status  kesejahteraan  petani  HR, maka dilakukan perhitungan untuk mengetahui tingkat kemiskinan antara petani HR debitur dengan non debi- tur.  Adapun  metode  kuantifikasi  tingkat  kemiskinan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada metode  kuantifikasi  dari  Sajogjo  (Rusli et  al .,  1995; BPS, 2014; World bank , 2016). Penggunaan beberapa metode kuantifikasi  ini dilakukan untuk  mendapatkan variasi tingkat kemiskinan dari berbagai sumber (Tabel 8).
Metode kuantifikasi tingkat kemiskinan Sajogjo dil- akukan didasarkan atas pengeluaran rumahtangga yang disetarakan  dengan  pengeluaran  beras/kapita/tahun. Total  pengeluaran  yang  dimaksud  terdiri  atas  penge- luaran  pangan  maupun  pengeluaran  non  pangan. Dengan  menggunakan  standar  harga  beras  terendah yaitu  beras  rastra  dengan  harga  Rp.  7  000/kg,  maka dapat  diketahui  tingkat  kemiskinan/kesejahteraan  ru-
mahtangga  dengan  kategori  kemiskinan  menurut  Sa- jogjo (diacu dalam Rusli et al. , 1995) sebagai berikut: (1) Sangat miskin, bila tingkat pengeluaran setara beras ≤180; (2) Miskin sekali, bila tingkat pengeluaran setara beras ≤240; (3) Miskin, bila tingkat pengeluaran setara beras ≤320; (4) Nyaris miskin, bila tingkat pengeluaran setara beras ≤480; (5) Cukup, bila tingkat pengeluaran setara  beras  ≤960;  dan  (6)  Hidup  layak,  bila  tingkat pengeluaran setara beras >90. Pengukuran tingkat kem- iskinan selanjutnya adalah berdasarkan garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS (2014). Dasar penentuan garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS adalah  pendapatan  total  perkapita  per  bulan.  Dengan menggunakan  acuan  garis  kemiskinan  di  Bojonegoro pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 295,250/kapita/bulan, maka  apabila  pendapatan  per  kapita  per  bulannya  be- rada di bawah nilai tersebut maka rumah tangga petani HR termasuk dalam kategori miskin dan begitupun se- baliknya. Perhitungan tingkat kemiskinan yang terakhir adalah  berdasarkan  tingkat  pendapatan  per  hari  yang dikeluarkan  oleh World  bank (2016),  yaitu  sebesar $1.90/kapita/hari. Dengan menggunakan kurs nilai tu- kar  rupiah  Rp  13,000  maka  tingkat  kemiskinan  dapat diketahui  sebesar  Rp  24,700  /kapita/hari.  Adapun  ru- mah tangga petani HR termasuk  kategori  miskin apa- bila  nilai  pendapatan  perkapita  perharinya  berada  di bawah nilai tersebut.
Tabel 8. Tingkat kesejahteraan petani HR berdasarkan beberapa
sumber Metode kuantifikasi Kategori Debitur (n=85) Non Debitur (n=85) n % n % Sajogyo (Harga Beras Rp. 7 000/kg) Cukup 10 12% 18 21% Hidup layak 75 88% 67 79% BPS (2014) (Garis kemiskinan Rp.295 250/bln) Miskin 2 1% 1 1% Tidak Miskin 83 99% 84 99% World Bank (Pendapatan $1.90/hari) Miskin 23 27% 43 51% Tidak Miskin 62 73% 42 49%
Tabel 8 menunjukkan bahwa apabila menggunakan acuan tingkat kemiskinan Sajogjo, maka tidak terdapat petani HR (baik debitur maupun non debitur) yang be- rada dalam kategori miskin. Hal ini cukup berbeda apa- bila menggunakan kategori kemiskinan BPS dan World Bank , dimana menurut BPS terdapat 1% dari masing- masing kelompok petani HR (debitur dan non debitur) yang  tergolong  miskin,  sedangkan  menurut World Bank terdapat 28% petani HR debitur dan 58% petani HR non debitur yang tergolong miskin. Menurut Rusli et  al. (1995),  berbagai  metode  kuantifikasi  yang digunakan  untuk  mengukur tingkat  kemiskinan  masih memiliki kelemahan, hal ini dikarenakan masalah kem- iskinan  merupakan  masalah  yang  kompleks.  Namun demikian sebagian besar penentuan tingkat kemiskinan atau kesejahteraan rumah tangga adalah menggunakan pendekatan tingkat pendapatan total.
Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai karakteristik petani yang mengikuti program ini berikut tinjauan  mengenai  tingkat  kesejahteraannya,  dapat dikatakan bahwa petani yang ikut dalam program PTT- HR ini termasuk dalam kategori petani HR yang relatif sejahtera  (tidak  miskin).  Apabila  ditinjau  dari  bentuk skema  (pinjaman  mikro  atau  kecil)  maupun  tujuan diberikannya  program  (KLHK,  2015)  ini  yaitu  untuk pengentasan  kemiskinan  maka  program  ini  dapat dikatakan  kurang  tepat  sasaran  karena  sebagian  besar yang  mengakses  pinjaman  ini  adalah  petani  HR  yang tergolong  dalam  kategori  sejahtera.  Namun  demikian apabila  ditinjau  dari  tingkat  kemungkinan  kegagalan pengembalian  pinjamannya,  petani  dengan  tingkat perekonomian  yang  sejahtera  cenderung  lebih  tidak beresiko  bila  dibandingkan  dengan  petani  HR  yang tergolong miskin. Hal ini sesuai dengan temuan Steel et al. ,  (1997),  dimana  umumnya  bank  lebih  menyukai memberikan  kredit  kepada  rumah  tangga  yang  lebih kaya karena resiko kegagalan pinjamannya yang kecil.
Rumah tangga petani  yang tergolong  miskin relatif enggan  mengakses  PTT-HR  (atau  bentuk  pinjaman formal  lainnya),  karena  mereka  lebih  nyaman mengakses bentuk pinjaman informal berupa pinjaman ke saudara, tetangga, ataupun relasi kerja dengan cara yang  tradisional  dan  besaran  pinjaman  yang  tidak terlalu  besar.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  pinjaman seperti ini memberikan banyak keuntungan dibandingkan pinjaman formal, seperti tidak berbunga dan  tidak  membutuhkan  jaminan  (Karaivanov  dan Kessler,  2016).  Hal  senada  juga  disampaikan  oleh Nugroho et  al. (2013),  yang  menjelaskan  bahwa umumnya  rumah  tangga  petani  lebih  menyukai  pin- jaman  secara  tradisional  dan  dari  sumber  informal dibandingkan melalui program pemerintah karena min- imum  pinjaman  yang  diberikan  melalui  program pemerintah terlalu besar bagi rumah tangga untuk bisa dikelola, adanya mekanisme pengajuan dan pelaporan, keterbatasan pengelola pinjaman di sekitar daerah tem- pat tinggal, dan ketidaksesuaian target secara geografis dari program pinjaman.

## 3.7. Rekomendasi Kebijakan
Implementasi  PTT-HR  pada  dasarnya  memiliki maksud utama untuk mengurangi praktik tebang butuh dan sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan khususnya  petani  HR  yang  tergolong  miskin  (KLHK, 2015;  Nugroho et  al. ,  2017). Namun  hasil  dari  kajian ini  menunjukkan  bahwa  petani  HR  yang  mengakses pinjaman  ini  adalah  petani  yang  tergolong  sejahtera ditinjau dari kekayaan rumah  tangganya dan sebagian besar  tidak memiliki pengalaman  melakukan  aktivitas tebang  butuh.  Hal  ini  cukup  menunjukkan  bahwa implementasi  PTT-HR  dinilai  kurang  tepat  sasaran khususnya di Kabupaten Bojonegoro.
Berbagai penelitian terkait pinjaman yang bersumber  dana  dari  dana  bergulir  (termasuk  PTT) telah  menghasilkan  temuan  bahwa  keberadaan  unit organisasi pengelola pinjaman, belum adanya kesadaran/minat  masyarakat  terhadap  mekanisme pinjaman program pemerintah (yang mempersyaratkan
mekanisme  pengajuan,  pelaporan,  besaran  pinjaman dan  ketidaksesuaian  target  secara  geografis)  dan kecepatan  waktu  proses  (pengajuan,  pencairan, penanganan  dan  keputusan  pemberian)  merupakan tantangan  utama  dalam  implementasi  pinjaman  ini (Nugroho,  2010;  Nugroho et  al. ,  2013;  Hakim,  2015; Nugroho et al. , 2017). Berangkat dari temuan lapangan terkait  karakteristik  debitur  dan  temuan  penelitian terdahulu maka kajian ini merekomendasikan:
1. Perlunya dilakukan penilaian terhadap calon debitur mengadopsi  dari  prinsip  pinjaman  yang  ada  (6C) dengan  tetap  memberikan  keleluasaan  terhadap maksud dan tujuan diberikannya FDB dalam bentuk layanan  PTT-HR.  Hal  ini  penting  dilakukan mengingat  pada  dasarnya  program  ini  bukan bersifat  bantuan  atau  hibah  yang  tidak  perlu dikembalikan melainkan berbentuk pinjaman, yang berdasarkan  pengalaman  telah  banyak  program pinjaman  oleh  pemerintah  yang  mengalami kegagalan (kredit macet).
2. Keberadaan  unit  organisasi  pengelola  pinjaman merupakan  suatu  keharusan  terutama  dalam  hal keberadaan  tempat  sebagai  pusat  informasi  agar informasi  terkait  layanan  secara  lengkap  dapat diperoleh  dan  maksud  dan  tujuan  layanan  dapat tersampaikan. Karena berdasarkan hasil pengamatan,  PO  tidak  memiliki  kantor  dan  hanya bisa  dihubungi  via  telepon.  Kondisi  ini  dapat berakibat  pada  perbedaan  informasi,  kecepatan perolehan  informasi,  maupun  adanya  pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi.
3. Mendukung peran KTHR agar dapat berjalan secara mandiri,  efektif  dan  mampu  berkontribusi  bagi keberhasilan  program  dan  pengembangan  HR dengan  cara  melakukan  koordinasi  yang  lebih intensif  dengan  pihak  pemerintah  daerah  yang membidangi kehutanan. Meskipun sifat program ini dilakukan  tanpa  perantara,  bukan  berarti  harus berjalan  sendiri  melainkan  tetap  membutuhkan kontribusi  pihak  lain.  Karena  pada  dasarnya program pembiayaan hutan melalui BLU dilakukan untuk  mendukung  upaya  rehabilitas  hutan  dan lahan.
4. Monitoring dan evaluasi oleh pihak kreditur (BLU) perlu  dilakukan  dengan  cara  bersinergi  dengan KTHR  dan  instansi  daerah  yang  mengurusi  HR untuk meminimalisir kegagalan pinjaman. Kegiatan monitoring sendiri perlu dilakukan  secara berkala, bukan  hanya  dilakukan  pada  saat  pengajuan pencairan dana dan fokus pada kewajiban menjaga keberadaan pohon berikut tanda fisiknya.

## 4. Kesimpulan
Karakteristik debitur yang berbeda secara signifikan dengan  non  debitur  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut: sebagian  besar  debitur  berada  pada  umur  yang produktif,  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  tinggi, pendapatan  yang  besar,  luas  kepemilikan  lahan
(termasuk  HR)  yang  besar  dan  hanya  sebagian  kecil saja  yang  memiliki  pekerjaan  utama  sebagai  petani, memiliki  HR  yang  dekat  rumah  dan  memiliki pengalaman  tebang  butuh.  Ditinjau  dari  tingkat kekayaannya,  debitur  termasuk  dalam  kategori  petani yang  sejahtera.  Kondisi  ini  juga  didukung  oleh  hasil kuantifikasi  tingkat  kemiskinan  menurut World  bank yang  menunjukkan  bahwa  sebanyak  73%  debitur berada  pada  kategori  tidak  miskin.  Dalam  konteks kredit, debitur dengan kondisi seperti ini relatif kurang beresiko  dalam  hal  kegagalan  kredit.  Namun  apabila ditinjau  dari  prinsip  pemberian  FDB  melalui  skema PTT-HR,  kondisi  ini  kurang  tepat  dengan  upaya pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan hasil simpulan yang ada, maka kajian ini menyarankan bahwa monitoring dan evaluasi akan kepatuhan  debitur  terhadap  kewajibannya  perlu dilakukan  secara  seksama  dan  berkala.  Karena meskipun  tergolong  sebagai  petani  yang  sejahtera, debitur  tetap  berpotensi  mengalami  kegagalan pinjaman  mengingat  pohon  masih  lemah  dalam kekuatan  pengikatan  sebagai  jaminan  dan  adanya desakan  kebutuhan.  Selain  itu,  perlu  dilakukan penelitian  lanjutan  untuk  membuktikan  bahwa karakteristik  petani  dan  HR  merupakan  hal  yang menentukan  keberhasilan  pinjaman  pada  akhir  masa pinjaman.

## Daftar Pustaka
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik,  2014.  Indeks  Kemiskinan  Kabupaten Bojonegoro. Badan Pusat Statistik, Bojonegoro.
[Dishut Jatim] Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. 2015. Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
[KLHK]  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  2015. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor P.59/Menlhk-Setjen/2015  tentang  Tata  Cara  Penyaluran  dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Tanggal 12 November 2015.
[KLHK]  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  2016. Peraturan  Kepala  Pusat  Pembiayaan  Pembangunan  Hutan Nomor P.3/P2H/APK/Set.I/II/2016 tentang Pedoman
Permohonan Pembiayaan Fasilitas Dana Bergulir Untuk Usaha Kehutanan Skema Pinjaman. Tanggal 15 November 2016.
[RECOFTC] Regional Community Forestry  Training Centre, 2015. Trees as loan collateral : Valuation methodology for smallholder teak plantations. Regional Community Forestry Training Centre, Bangkok.
Ambarita,  D.  M.,  D.  Chalil,  Emalisa,  2016.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  keputusan  petani  dalam  menggunakan  credit union (CU) sebagai lembaga pembiayaan dalam usaha tani (studi kasus:  CU  sondang  nauli  Kabupaten  Karo  dan  Kabupaten Simalungun).  Journal  on  Social  Economic  of  Agriculture  and Agribusiness 5 (1).
Anang,  B.  T.,  T.  Sipiläinen,  S.  Bäckman,  J.  Kola,  2015.  Factors influencing  smallholder  farmers’  access  to  agricultural microcredit in Northern Ghana. African Journal of Agricultural Research. 10 (24), pp. 2460–2469.
Auma,  D.,  P.  A.  Mensah,  2014.  Determinants  of  credit  access  and demand among small-holder farmers in tigray regions, ethiopia. Tesis. School of Economics and Business, Norwegian University of Life Science, Norwegia.
Basir,  M.,  2013.  Analisis  sistem  dan  prosedur  pemberian  kredit modal kerja pada PT bank rakyat indonesia (persero) tbk cabang makale. Jurnal Equity. 7 (1), pp. 1–18.
Byron,  N.,  2001.  Keys  to  smallholder  forestry.  Forest,  Trees  and Livelihoods 11 (4), pp. 279–294.
Cahyono,  S.  A.,  P.  Kusumedi,  2010.  Tipologi  hutan  rakyat  untuk pengembangan hutan produktivitas tinggi yang lestari. Seminar Nasional  Kontribusi  Litbang  dalam  Peningkatan  Produktivitas dan  Kelestarian  Hutan;  2010  Nov  29;  Bogor;  Indonesia.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Hutan. Bogor. pp. 161-166.
Carter, M. R., C. B. Barrett, 2006. The economics of poverty traps and  persistent  poverty:  An  asset-based  approach.  Journal  of Development Studies 42 (2), pp. 178–199.
Chambers, R., C. Conroy, 1989. Trees as savings and security for the rural  poor :  The  use  of  trees  to  meet  contingencies.  World Development 17 (3), pp. 1–9.
Chauke,  P.  K., M.  L.  Motlhatlhana, T.  K.  Pfumayaramba,  F.  D.  K. Anim, 2013. Factors influencing access to credit: A case study of smallholder farmers in the capricorn district of South Africa. African Journal of Agricultural Research. 8 (7), pp. 582–585.
Darusman,  D.,  Hardjanto,  2006.  Tinjauan  ekonomi  hutan  rakyat.
Prosiding Seminar Hasil Hutan, pp. 4–13.
Derosari,  B.  B.,  2014.  Pengaruh  kreditan  bantuan  modal  pada perilaku  ekonomi  dan  kesejahteraan  rumahtangga  tani  di Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Tesis.  Sekolah  Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Diniyati,  D.,  S.  A.  Awang,  2010.  Kebijakan  penentuan  bentuk insentif  pengembangan  hutan  rakyat  di  wilayah  gunung  sawal, ciamis  dengan  metoda  AHP.  Jurnal  Analisis  Kebijakan Kehutanan 7 (2), pp. 129-143.
Ellis, F., 2000. The determinants of rural livelihood diversification in developing countries. Journal of Agricultural Economics 51 (2), pp. 289–302.
Fauziyah,  E.,  Diniyati,  2005.  Kondisi  dan  Potensi  Tegakan  pada Beberapa  Pola  Pengembangan  Hutan  Rakyat:  Kasus  di Kabupaten Ciamis. Working Paper. Balai Penelitian Kehutanan Ciamis, Ciamis.
Gabriel, S. C., C. B. Baker, 1980. Concepts of business and financial risk.  Agricultural  and  Applied  Economics  Association.  62  (3), pp. 560–564.
Hakim,  H.  F.,  2015.  Perumusan  strategi  penguatan  implementasi kebijakan  pinjaman  tunda  tebang  oleh  badan  layanan  umum pusat  pembiayaan  pembangunan  hutan  studi  kasus  di  asosiasi pemilik hutan rakyat kalimendong. Tesis. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Hamdani, F. A. U., 2015. Pengaruh tebang butuh terhadap kelestarian hasil kayu hutan rakyat di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat (studi  kasus  di  Kecamatan  Panumbangan,  Cijeungjing  dan Pamarican).  Tesis.    Sekolah  Pascasarjana,  Institut  Pertanian Bogor, Bogor.
Hardjanto, 2017. Pengelolaan Hutan Rakyat. IPB Press, Bogor.
Karaivanov,  A.,  A.  Kessler,  2016.  (Dis)  Advantages  of  Informal Loans  –  Theory  and  Evidence.  Simon  Fraser  University. Working  Paper;  2016  Sept;  p.  1–39.  Simon  Fraser  University, Burnaby.
Lastini,  T.,  2012.  Tipologi  desa  hutan  rakyat:  kasus  di  Kabupaten
Ciamis.  Disertasi.  Sekolah  Pascasarjana,  Institut  Pertanian Bogor, Bogor.
Liswanti, N., B. Shantiko, E. Fripp, E. Mwangi, Y. Laumonier, 2012.
Panduan  Praktis  Untuk  Survei  Mata  Pencaharian  Sosial- Ekonomi  dan  Hak  dan  Kepemilikan  Lahan  Untuk  Digunakan dalam  Perencanaan  Penggunaan  Lahan  Kolaboratif  yang
Berbasis Ekosistem. Center for International Forestry Research, Bogor.
Mahanty, S., J. Gronow, M. Nurse, Y. Malla, 2009. Reducing poverty through community based forest management in Asia. Journal of Forest and Livelihood 5 (1), pp. 78–89.
Nugroho,  B.,  2010.  Pembangunan  kelembagaan  pinjaman  dana bergulir hutan rakyat. Jurnal Manajemen Hutan Tropika. 16 (3), pp. 118–125.
Nugroho, B., 2011. Analisis perbandingan beberapa skema pinjaman untuk  pembangunan  hutan  tanaman  berbasis  masyarakat  di Indonesia. Jurnal Manajemen Hutan Tropika. 17 (2), pp. 79-88.
Nugroho, B., A. Dermawan, L. Putzel, 2013. Financing smallholder timber planting in Indonesia : mis- matches between loan scheme attributes and smallholder borrowing characteristics.
International Forestry Review 15 (4), pp. 499–508.
Nugroho, B., S. Soedomo, A. Dermawan, A. Hakim, B. Pranayudha, 2017.  Effectiveness  of  delaying  timber  harvesting  loan  for private smallholder forest in Indonesia. Jurnal Manajemen Hutan Tropika 23 (2), pp. 61–70.
Olomola,  A.,  K.  Gyimah-Brempong,  2014.  Loan  demand  and rationing  among  small-scale  farmers  in  Nigeria.  Discussion Paper,  2014,  International  Food  Policy  Research  Institute, Washington DC. http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/128 873/filename/129084.pdf.
Puspitojati, T., M. Y. Mile, E. Fauziyah, D. Darusman, 2014. Hutan Rakyat  Sumbangsih  Masyarakat  Pedesaan  untuk  Hutan Tanaman. Kanisius, Yogyakarta.
Rusli,  S.,  Sumardjo,  E.  Soetarto,  Y.  Krisnamurthi,  Y.  Syaukat,  M. Sitorus,  1995.  Metodologi  Identifikasi  Golongan  dan  Daerah Miskin Sebuah Tinjauan dan Alternatif. Grasindo, Jakarta.
Sanudin, E. Fauziyah, 2015. Karakteristik hutan rakyat berdasarkan orientasi  pengelolaannya:  kasus  Desa  Sukamaju,  Ciamis  dan Desa  Kiarajangkung,  Tasikmalaya,  Jawa  Barat.  Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia. 1 (4), pp. 696–701.
Siswo,  D.  Bambang,  D.  Yuliantoro,  2010.  Pemanenan  kayu  hutan rakyat  lestari.  Diskusi  Ilmiah  Teknisi  Litkayasa;  2010  Okt  8; Solo; Indonesia. Balai Penelitian Kehutanan. Solo. pp. 1-17.
Steel, W.  F., E. Aryeetey, H. Hettige, M. Nissanke, 1997. Informal financial markets under liberalization in our African Countries. World Development 25 (5), pp. 817–830.
Supriatna,  A.,  2008.  Aksesibilitas  petani  kecil  pada  sumber  kredit pertanian  di  tingkat  desa:  studi  kasus  petani  padi  di  Nusa Tenggara Barat. Socio-Economic of Agriculture and Agribusiness 8 (2), pp. 1–15.
Suyanto,  M.  S.  Tondok,  A.  Yudiarso,  A.  H.  Pratono,  2014.  Indeks Kebahagiaan  Masyarakat  Kabupaten  Bojonegoro  (Laporan Akhir). Universitas Surabaya, Surabaya.
Wibowo, A., 2006. Uji Chi-Square pada statistika dan SPSS. Jurnal Ilmiah SINUS 4 (2), pp. 37–46.
World  Bank,  2016.  Global  Monitoring  Report  2015/2016: Development  Goals  in  an  Era  of  Demographic  Change. International  Bank  for  Reconstruction  and  Development  /  The World Bank, Washington DC.
Zhou, L., Y. Zhang, G. Dai, S. Zhang, 2016. Access to microloans for  households  with  forest  property  collateral  in  China.  Small- scale Forestry 15 (3), pp. 291–301.
Zulfebriges,  2004.  Teknik-teknik  penelitian  kuantitatif  dalam  ilmu sosial. Mediator 5 (2), pp. 219–229.