Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 72-77| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2381.72-77

## PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
I Gusti Made Jaya Kesuma, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Gede Sugiartha Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Penipuan  melalui  media  elektronik  tengah  marak  terjadi  di  Indonesia  pada  era  globalisasi  ini.  Hal  tersebut menarik  perhatian  untuk  meneliti  tentang  Penegakkan  Hukum  Terhadap  Penipuan  Melalui  Media  Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui penegakkan  hukum terhadap tindak pidana penipuan  melalui  media elektronik,  dan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  terjadinya  tindak  pidana  penipuan  melalui  media  elektronik. Penyajian  ini  menggunakan  metode  penelitian  Normatif.  Secara  umum,  tindak  pidana  penipuan  di  Indonesia diatur  dalam  pasal  378  KUHP,  sedangkan  tindak  pidana  penipuan  dengan  menyebarkan  berita  bohong  yang merugikan  konsumen  dalam  transaksi  elektronik  melalui  media  online  atau  elektronik  diatur  dalam  pasal  28 Ayat  (1)  Undang-Undang  ITE.  Penyebaran  berita  bohong  ini  disamakan  dengan  tindak  penipuan  pada  dunia nyata  sebagaimana  diatur  pada  pasal  378  KUHP.  Penerapan  sanksi  pidana  terhadap  penipuan  melalui  media elektronik  dapat  dikenakkan  pasal  yang  berlapis  terhadap  suatu  tindak  pidana  yang  memenuhi  unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur  dalam  pasal  378  KUHP  dan  memenuhi unsur-unsur tindak  pidana pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE.
Kata Kunci: Penipuan; Media elektronik;  Penegakkan hukum

## Abstract
Fraud through electronic media is rife in Indonesia in this era of globalization.  This has attracted attention to research  on  Law  Enforcement  Against  Fraud  Through  Electronic  Media.  This  study  aims  to  determine  law enforcement  against  fraud  through  electronic  media,  and  to  determine  the  factors  in  the  occurrence  of  fraud through electronic media. This presentation uses the Normative research method. In general, the criminal act of fraud in Indonesia is regulated in Article 378 of the Criminal Code, while the crime of fraud by spreading false news that harms consumers in electronic transactions through online or electronic media is regulated in Article 28 Paragraph (1) of the ITE Law. The spread of fake news is equated with fraud in the real world as regulated in  Article  378  of  the  Criminal  Code.  The  application  of  criminal  sanctions  against  fraud  through  electronic media can be subject to multi-layered articles against a criminal act that fulfills the elements of a criminal act of fraud as stipulated in article 378 of the Criminal Code and fulfills the elements of a criminal act of article 28 paragraph (1) of the ITE Law.
Keywords: Fraud; Electronic media; Law enforcement

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  berlandaskan  hukum (rechstaat), tidak  berlandaskan  dengan kekuasaan  belaka (machstaat). Dengan  memprioritaskan  hukum  diatas  segala  aktivitas  dalam bernegara,  salah  satu  upaya  ialah  dengan  mengamalkan  kemajuan  dalam  bidang  hukum  serta menciptakan suatu keadilan, kejelasan hukum, ketertiban, serta masyarakat yang mengerti dan patuh akan  hukum.    Penegakkan  hukum  haruslah  sesuai  dengan  aturan-aturan  yang  berlaku  serta berlandaskan  pada  ideologi  Pancasila  dan  UUD  NKRI  tahun  1945 ( Indonesia, 2014; Kurnia, 2016 ). Kemajuan  teknologi  serta  komunikasi  yang  memudahkan  masyarakat  dalam  menyerap  dan membagikan  sebuah  informasi  kepada  individu  maupun  publik.  Bertepatan  dengan  kemajuan teknologi dan informasi publik pun dibuat untuk mengikuti segala perkembangan yang sedang terjadi. Dalam  berkomunikasi  dan  bersosialisasi  sangat  diperlukannya  kemajuan  teknologi  dan  informasi, karena  adanya  hal  tersebut  maka  memudahkan  publik  dalam  segala  hal  yakni,  berkomunikasi dengan cara baru, berjualan dengan cara baru, dan berbisnis tanpa adanya batasan waktu dan tempat.
Hal ini membuka  mata publik dengan adanya dunia baru yang perkembangannya yang sangat pesat. Internet ialah salah satu metode yang sangat sering digunakan dalam hal tersebut karena internet ialah salah satu perkembangan teknologi yang telah merubah dunia dari tahun ke tahun.
Penipuan ialah kejahatan yang paling sering terjadi dalam media elektronik, dimana kejahatan ini  menawarkan  berbagai  macam  hal  terdiri  dari  transaksi  bisnis,  jual  beli  barang  atau  jasa  dengan menerapkan  harga  yang  tidak  masuk  akal  atau  dibawah  normal.  Akan  tetapi  hal  ini  tidak  mudah dihindari karena transaksi ini sudah menjadi tren, maka dari itu tren ini membuka celah bagi  oknum nakal,  yang  dimana  para  oknum  ini  berani  melanggar  aturan  yang  berlaku  demi  menguntungkan dan memperkaya dirinya sendiri ataupun orang lain. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya ( Chazawi, 2015 ). Penegakkan hukum yang belum tegas dan jelas kebenarannya  menjadi  pemicu  pelaku  penipuan  dalam  melakukan  tindak  pidana  penipuan  melalui media  elektronik  ini.  Relevansi  masalah  dengan  penelitian  terdahulu  oleh (Rahmanto,  2019; Ratnasari,  2015 )  menyebutkan  bahwa  dalam  Undang-Undang  ITE  NO.  11  tahun  2008  serta  diatur dalam  KUHP  Pidana  pasal  378  tentang  penipuan,  sehingga  dalam  KUHP  pidana  telah  diatur  pula proses penanganan cybercime dimulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak kejahatan akan selalu  ada  karena pesatnya  perkembangan  teknologi  dan  cara  berkomunikasi  yang  dimana  kejahatan  yang  semakin canggih  dan  maju  pula.  Dibuktikan  dengan  dengan  media  yang  digunakannya  maka  kejahatan  akan memiliki  banyak  cara  untuk  melakukannya.  Oleh  sebab  itu,  tindak  pidana  penipuan  yang menggunakan media  elektronik  ini  memerlukan  pemahaman/  pengertian  yang  lebih  spesifik lagi serta  peraturan  apa  saja  yang  digunakan  dalam  upaya  menindaklanjuti  aksi  kejahatan  tersebut  oleh aparat penegak hukum serta upaya penanggulangannya.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  maka  peneliti  membuat  rumusan  masalah yaitu  :  bagaimana  aturan  hukum  tentang  tindak  pidana  penipuan  melalui  media  elektronik  serta bagaimana    penegakkan  Hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penipuan  melalui  media  elektronik. Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  aturan  hukum  terhadap  tindak  pidana penipuan  melalui  media  elektronik  dan  untuk  mengetahui    penegakkan  hukum  terhadap  pelaku tindak  pidana penipuan melalui media elektronik.

## II. METODE PENELITIAN
Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka metode penulisan yang digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  dengan  metode  penelitian  normatif  yaitu  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  hukum yang  ada.  Sumber  bahan  hukum  yang  dipergunakan  bersumber  dari  penelitian  kepustakaan  berupa: Sumber bahan hukum primer berdasarkan KUHP dan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik.  Sumber  bahan  hukum  sekunder  diperoleh  dari  buku-buku,  thesis,  jurnal  dan dokumen-dokumen yang dapat mendukung dari penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Aturan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik
Penipuan  memiliki  kata dasar  yaitu tipu  yaitu perbuatan/  tindakan  serta perkataan yang  tidak  benar/ jujur  dengan  maksud  menjerumuskan,  mengelabuhi  atau  mencari  keuntungan.  Sedangkan  penipuan ialah  prosedur,  cara,  langkah  dalam  menipu.  Tindakan  penipuan  bisa  disebut  demikian  karena seorang/ individu telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dimana tindakan itu ialah menyebarkan atau  mengatakan  hal  yang  tidak  benar  berdasarkan  suatu  berita,  kejadian,  pesan,  dan  hal  lainnya dengan tujuan tertentu demi menguntungkan satu pihak. Tindakan-tindakan yang bersifat mengelabui yang  dilakukan  seseorang  untuk  memberikan  pandangan  bahwa  hal  yang  disampaikan  atau disebarkan  ini  benar  dan  sesuai  dengan  fakta  yang  ada,  tindakan  penipuan  ini  bertujuan  untuk mendapatkan  kepercayaan  orang  lain  atau  masyarakat  dan  kemudian  merugikan  orang  dan masyarakat  tersebut.  Di  masyarakat  tindak  penipuan  ini  sangatlah  sering  terjadi  karena  pelaku memiliki tuntutan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maka segala cara akan  dihalalkan termasuk menipu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan mencari untung.
Tindak  pidana  penipuan  seringkali  terjadi  di  Indonesia  yang  disebabkan  oleh  beberapa faktor-faktor  pendukung,  seperti  kemajuan  teknologi  yang  membuka  peluang  bagi  pelaku  dalam melancarkan  aksinya,  terbelit  utang,  keadaan  ekonomi  dan  lain  sebagainya  ialah  alasan  untuk memaksa  seseorang  melakukan  penipuan.  Seseorang  yang  melakukan  tindak  penipuan  ini  selalu
termotivasi untuk melakukan tindak ini secara terus menerus dan berulang dikarenakan  sang  pelaku termotivasi  untuk  cepat  kaya  dan  menganggap  orang lain bodoh karena dirinya menganggap orang lain  mudah  untuk  di  bodohi  atau  ditipu.  Pasal  378  KUHP  menetapkan  kejahatan  penipuan  dalam bentuk  umum,  serta  dalam  20  pasal  yang  merumusakan  berbagai  bentuk  penipuan  terhadap  harta benda yang masing-masing pasal mempunyai nama nama khusus  yang tercantum dalam BAB XXV Buku  II  KUHP.  Menguntungkan  diri  sendiri,  menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain,  memperdaya orang lain untuk memberikan atau melakukan sesuatu dengan mempergunakan usaha-usaha penipuan dengan melawan aturan hukum yang berlaku seperti yang disebutkan secara liniatif dalam Pasal 378 KUHP  ialah  sifat  dari  tindak  pidana  penipuan  itu  sendiri.  Pemenuhan  kebutuhan  atau  keuntungan yang mengakibatkan seseorang melakukan penipuan maka dari itu tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat.
Transaksi  Elektronik  ialah  suatu  perbuatan  hukum  dimana  terjadinya  suatu  perjanjian  antara penjual dan pembeli yang  dilakukan dengan menggunakan media seperti computer, gadget, jaringan internet  atau  media  eletronik  lainnya  seperti  yang  berdasarkan  UU  ITE.  Ikatan  hukum  atau hubungan  hukum  yang  dilakukan  secara  elektronik  dimana  adanya  aktivitas  jual  beli  didalamnya dengan menggabungkan jaringan dari media berbasis elektronik seperti komputer dan gadget dengan sistem  komunikasi  berbasis  jaringan  yaitu  internet  merupakan  definisi  dari  transaksi  elektronik tersebut.  Kontrak  dagang elektronik, transaksi dagang elektronik, dan kontrak web ialah, istilah lain yang  sering  digunakan  dalam  transaksi  elektronik (e-commerce). Sehingga  transaksi  elektronik merupakan  transaksi  perdagangan  antara  penjual  dan  pembeli  dengan  memanfaatkan  elektronik sebagai medianya dan internet sebagai jaringan penghubung antara media yang digunakan, sehingga proses  pemesanan  barang,  pembayaran  atas  transaksi  yang  berlangsung  sampai  dengan  pengiriman barang  dikomunikasikan  melalui  media  elektronik  yang  tersambung  dengan  internet  ( Massudilawe, 2008 ).
Penipuan  dalam  transaksi  elektronik  atau  yang  sering  disebut  juga  dengan  penipuan  online yaitu kejahatan penipuan  yang  mengacu kepada  aktivitas yang  menggunakan komputer, gadget, dan segala hal yang menggunakan jaringan internet. Transaksi elektronik sendiri memiliki sifat-sifat atau karakternya masing-masing antara lain, yaitu :
1. Transaksi tanpa batas, dimana suatu bisnis online yang memiliki konsumen  dan  berkembang  di berbagai  negara  yang  memiliki  modal yang sangat besar tanpa adanya batasan apapun.
2. Transaksi  tanpa  nama (anonim), yakni  transaksi  tanpa  diperlukannya tatap muka, nama identitas atau tanda pengenal lainnya antara penjual dan pembeli.
3. Barang/produk  digital  dan  non  digital,  yakni  produk  yang  dijual  ialah produk yang bersifat digital sepeti software yang dapat di download melalui internet dan non digital seperti barang elektronik dan kebutuhan keseharian seperti pakaian, kendaraan, dan lain lain.
4. Produk/ barang yang tidak berwujud, yaitu produk yang tidak memiliki wujud seperti berkas file, software, atau ide gagasan-gagasan yang dijual di internet.
Skema  dari  penipuan  yang  marak  terjadi  dalam  transaksi  elektronik  sering terjadi dalam situs internet, ruang obrolan, iklan, dan email, yang dimana para pelaku memiliki peran dalam menawarkan produk/ barang kepada calon korban dimana produk/ barang tersebut sesungguhnya tidak pernah ada, berkomunikasi  dengan  adanya  sifat  menjerumuskan  korban  hingga  menimbulkan  kerugian  dengan mengambil atau memindahkan dana korban, aset, atau barang lainnya tanpa sepengetahuan korban ke dalam  penguasaan  pelaku.  Makna  di  atas,  mengartikan  penipuan  melalui  media  elektronik  yang terhubung ke jaringan internet memiliki pengertian yang hampir sama dengan penipuan biasa namun penipuan  dalam  transaksi  eletronik  ini  menggunakan  salah  satu  atau  lebih  komponen  media  dan komponen  yang  ada  dalam  internet  seperti  situs,  ruang  obrolan  dan  email  ( Budhijanto,  2017 ). Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Undang- Undang  ITE  belum  mengatur  secara  khusus  tentang  tindak  penipuan  melalui  media  eletronik  maka pasal yang secara khusus yang bisa digunakan ialah pasal 378 KUHP dimana bisa disimpulkan bahwa siapapun  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  pihak  lain  dengan  melawan  hukum,  dan juga mejerumuskan orang lain untuk menyerahkan segala aset yang dimilikinya,  dan menghilangkan piutang  akan dipidana penjara paling  lama 4 tahun.
Walaupun  UU  ITE  belum  secara  khusus  mengatur  tentang  penipuan  yang  dilakukan  di media  elektronik,  namun  ada  timbulnya  kerugian  konsumen  dalam  bertransaksi  di  media  eletronik
seperti yang disimpulkan dari pasal 28 ayat 1 UU ITE dimana setiap orang yang menyebarkan berita yang tidak valid dan menjerumuskan orang lain pada kerugian. Maka pelaku yang melanggar aturan pasal  28  ayat  1  UU  ITE  dapat  diancam  pidana  seperti  yang  ada  di  pasal  45A  ayat  1  UU  No  19 Tahun  2016  yaitu,  pihak  yang  dengan  sengaja  menyebarkan  berita yang tidak valid seperti yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak  1  miliar  rupiah.  Bisa  disimpulkan  bahwa  pasal  378  KUHP  dan  Pasal  28  ayat  1  UU  ITE mengatur  hal  yang  berbeda,  yakni,  pasal  378  KUHP  tentang  penipuan  dan  pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur  tentang  berita  tidak  valid/  bohong  yang  mengakibatkan  kerugian  pada  konsumen  dalam bertransaksi di dalam media elektronik.
Terpaut  dengan  rumusan  Pasal  28  ayat  1  UU  ITE  yang  menggunakan  kalimat  menyebarkan  berita yang  tidak  valid/  bohong,  yang  juga  sebenarnya  terdapat  kemiripan  dengan  ketentuan  pada  pasal 390 KUHP, walaupun dengan rumusan yang agak sedikit berbeda bisa disimpulkan bahwa pihak yang bertujuan  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  pihak  lain  dengan  melawan  hukum  yang berlaku,  dengan  menyiarkan  berita  bohong,  serta  menyebabkan  harga  barang  dan  jasa  menjadi tidak  jelas  maka  akan  dipenjara  paling  lama  dua  tahun  delapan  bulan.  Dalam  hal  tersebut  kalimat menyiarkan  kabar  bohong  dan  juga  kerugian  yang  ditimbulkan  lebih  diatur  secara  spesifik.  Jika dibandingkan  aturan  tersebut  mempunyai  kesamaan  yaitu  dapat  menimbulkan  kerugian  terhadap konsumen.  Namun,  rumusan  Pasal  28  ayat  1  UU  ITE  tidak  mensyaratkan  adanya  unsur menguntungkan  diri  sendiri  atau  pihak  lain  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  378  KUHP  tentang penipuan. Sesuai  dengan  adanya  unsur-unsur  yang  sudah  terpenuhi  dari  aturan  Pasal 28 ayat 1  UU ITE dan Pasal 378 KUHP maka pihak penegak hukum dapat menjatuhi pasal berlapis kepada pelaku tindak pidana penipuan yang telah memenuhi syarat-syarat dari kedua pasal tersebut.

## 2. Penegakkan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan melalui Media Elektronik
Syarat  pembebanan  terpidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penipuan  melalui  media  elektronik dapat  ditinjau  dari  terpenuhinya  seluruh  unsur  dan  tujuan  dari  dilakukannya  perbuatan  tindak pidana  tersebut  berdasarkan  pada  kenyataan  bahwa  penipuan  tersebut  dilakukan  dengan kesengajaan  dan  dalam  keadaan  sadar  akan  dikecam  oleh  Undang-undang  yang  berlaku.  Berikut Unsur- unsur yang terdapat dalam Undang-undang yang dimaksud ialah sebagai berikut: Unsur-unsur yang  terdapat  dalam  Pasal  28  ayat  1  UU  ITE,  unsur  obyektif,  yaitu  perbuatan  yang  telah menyebarkan  berita  yang  tidak  valid dan  menjerumuskan  dan  dari  perbuatan  ini  telah  menimbulkan kerugian bagi konsumen yang telah bertransaksi di media elektronik. Unsur subyektif, yaitu tindakan menyebarkan  berita  yang  tidak  valid  dengan  disengaja  dan  menjerumuskan  yang  menimbulkan kerugian  bagi  konsumen  yang  bertransaksi di media elektronik dan melawan hukum tanpa hak.
Unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  pasal  378  KUHP  yaitu,  Unsur  Obyektif,  perbuatan menggerakkan  yang  bertujuan  untuk  menyerahkan  segala  harta  benda  kepada  pelaku,  memberi piutang  (kepada  korban)  dan  menghapuskan  piutang  (kepada  pelaku).  Unsur  Subyektif,  perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dan pihak lain serta dengan melawan hukum yang ada.
Dengan  terpenuhinya  unsur  tersebut  maka  diberlakukannya  sanksi  pidana  dimana  perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Pemidanaan ialah bertujuan untuk mencegah timbulnya tindak pidana yang  sama dengan menegakkan hukum yang  berlaku maka harus diterapkan dengan baik dan jelas. Pembuktian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang telah melakukan  tindak  pidana  jika  telah  memenuhi  syarat  yakni  pelaku  telah  melakukan  tindak  pidana, pelaku  telah  cakap  hukum  atau  dewasa  menurut  undang-undang  dan  dapat  dimintai pertanggungjawaban  dan  mampu  bertanggungjawab  atas  tindakan  yang  telah  dilakukan  serta pembuktian  yang  dibutuhkan  setelah  terpenuhinya  seluruh  unsur  dari  kesalahan  pelaku  maka dibutuhkan  adanya  barang  bukti  untuk  menguatkan  bukti  dari  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan maka  diperlukan  minimal  dua  alat  bukti  sebagai  alat  untuk  meyakinkan  hakim  terhadap  kasus  dari tindak pidana yang sedang ditangani.
Dalam  memutuskan  suatu  pidana  perbuatan  yang  dipertanggungjawabkan  seseorang  harus terdapat  sifat  yang  melawan  hukum.  Pada  saat  ini  UU  ITE  belum  memuat  secara  khusus  tentang delik  penipuan,  dan  pasal  28  ayat  1  UU  ITE  saat  ini  masih  bersifat  umum  dengan  titik  berat perbuatan  penyebaran  berita  yang  tidak  valid  dan  menjerumuskan  serta  menimbulkan  kerugian pada  konsumen  yang  bertransaksi  melalui  media  elektronik  ( R,  1991 ).  Dimana  UU  No  11  tahun
2008  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik  belum  mengatur  secara  khusus  tentang  penipuan melalui media elektronik, selama ini tindak pidana penipuan hanya diatur dalam pasal 378 KUHP.
Walaupun  Undang-undang  ITE  belum  secara  khusus  mengatur  mengenai  tindak  pidana penipuan  melalui  media  elektronik  dimana  hal  ini  sangat  diperlukan  karena  hal  ini  sangat  sering terjadi  dan  telah  menimbulkan  banyak  kerugian,  dalam  bertransaksi  elektronik  terdapat  ketentuan pada pasal 28 ayat 1 UU ITE yakni pihak yang sengaja dan tanpa izin menyebarkan berita yang tidak valid atau diragukan kebenarannya dan menjerumuskan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam bertransaksi, maka tindak pidana ini dapat dijatuhi  pidana  penjara  paling  lama  enam  tahun dan  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), sesuai dengan pasal 45 ayat 2 UU ITE.
Dengan demikian, diperlukan  kejelian atau ketelitian para penegak hukum dalam  menentukan penggunaan pasal-pasal yang memenuhi syarat akan terjadinya tindak pidana penipuan melalui media elektronik,  pada  praktiknya  suatu tindak  pidana  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat  akan  terlibatnya tindak  pidana  penipuan  yang  secara  khusus  telah  diatur  dalam  pasal  378  KUHP  dan  telah menyiarkan berita yang tidak valid/ bohong seperti yang sudah diatur dalam pasal 28 ayat 1 tahun UU ITE  maka  unsur-unsur  tindak  pidana  penipuan  melalui  media  elektronik  telah  terpenuhi,  maka penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut dan menjatuhi hukuman yang sesuai dengan pengamalan pasal-pasal tersebut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Untuk  aturan  hukum  tindak  pidana  penipuan  secara  khusus  saat  ini  hanya  ada  di  pasal  378  KUHP, sedangkan  menyebarluaskan  berita  yang  tidak  valid/  bohong  hingga  menyebabkan  kerugian  diatur kedalam pasal 28 ayat 1 UU ITE. Penyebaran berita bohong ini dengan penipuan yang ada di dunia nyata yang diatur dalam pasal 378 KUHP sehingga segala jenis transaksi elektronik yang merugikan salah  satu  pihak  dapat  dijadikan  alat  bukti  yang  sah  dimata  hukum.  Kemudian  penerapan  sanksi pidana  dapat  dikenakan  pasal  berlapis  jika  unsur-unsur  telah  terpenuhi  maka  penegak  hukum  dapat menggunakan  kedua  pasal  tersebut  jika  unsur-unsur  tindak  pidananya  telah  terpenuhi  dan  dapat menjatuhi hukuman pidana pada pelaku.

## 2. Saran
Pertama, perlu adanya sinkronisasi antara KUHP dengan UU ITE, aturan yang jelas dan lebih spesifik sangat  diperlukan  agar  si  pelaku  benar-benar  jera  akan  tindakan  yang  telah  dilakukannya  dan meminimalisir  adanya  kejahatan  yang  sama  terulang  kembali.  Kedua,  dibutuhkannya  peran  aktif para  pihak  yang  berwenang  untuk  mengedukasi  masyarakat  tentang  seluk  beluk  dan  bahayanya penipuan  melalui media elektronik ini sangat diperlukan, jika hal ini tidak terealisasikan maka  akan banyak  menimbulkan  korban  dan  himbauan  untuk  masyarakat  agar  lebih  berhati-hati  dalam melakukan  kegiatan  transaksi  melalui  media  elektronik  agar  kejadian  ini  tidak  terjadi  di  kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Budhijanto, D. (2017). Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016 . PT Refika Aditama. Chazawi, A. dan A. F. (2015). Penyerangan terhadap Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik . Media Nusa Creative. Indonesia, M. K. R. (2014). Konsep Politik Hukum Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Lembaga Negara Pengawal Konstitusi . Kurnia, T. S. (2016). Sistem Hukum Indonesia Sebuah Pemahaman Awal . CV Mandar Maju . Massudilawe. (2008). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik . Andi Publisher. R, S. (1991). Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Politeia.
Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 1 (1).
Ratnasari, P. (2015). Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui
Media Eletronik. Lex Administratum , 3 (1).