## HUKUM ADAT DI NUSANTARA INDONESIA
Ahmad Tahali Universitas Al Khairaat Palu Email: tahali_ahmad@yahoo.com

## Abstract
The law that developed in the midst of society that today we are familiar with the term customary law is the values  that have long been recognized as the norm. These values or norms have long been growing in the midst of the people of Indonesia,  a nation whose people have a diversity of  tribes, races, religions and customs  that  spread  in  the  archipelago.  The  spread  of  such  diversity  grows  the values  or  norms  that  are  recognized  in  each  region  that  has  customary  law. Admission  of  customary  law  has  become  an  automatic  way  of  settlement  is customary.  Customary  law  as  a  cultural  aspect  of  society  that  has  value,  social norm. Among the benefits of studying customary law is to understand the culture of  Indonesian  law,  with  which  we  will  better  know  which  customary  law  is  no longer  in  accordance  with  the  times  and  customary  laws  which  can  approach uniformity which is applicable as a national law.
Key Word : Law, Customs, Application

## Abstrak
Hukum  yang  berkembang  ditengah  masyraakat  yang  hari  ini  kita  kenal dengan  istilah  hukum  adat  merupakan  nilai-nilai  yang  sejak  lama  diakui  sebagai norma.  Nilai–nilai  ataupun  norma-norma  tersebut  sudah  lama  tumbuh  ditengah- tengah  masyarakat  bangsa  Indonesia,  bangsa  yang  masyarakatnya  memiliki keanekaragaman suku, ras, agama dan adat  yang menyebar di wilayah nusantara. Tersebarnya  keanekaragaman  tersebut  tumbuh  nilai-nilai  ataupun  norma-norma yang diakui di  masing-masing wilayah  yang mempunyai  hukum  adat.  Diakuinya hukum  adat  tersebut  sudah  menjadi  suatu  hal  yang  otomatis  cara penyelesaiannyapun  secara  adat.  Hukum  adat  sebagai  aspek  kebudayaan masyarakat  yang  memiliki  nilai,  norma  sosial.  Diantara  manfaat  mempelajari hukum  adat  adalah  untuk  memahami  budaya  hukum  Indonesia,  dengan  ini  kita akan  lebih  mengetahui  hukum  adat  yang  mana  yang  tidak  lagi  sesuai  dengan perkembangan zaman dan hukum  adat  mana  yang dapat  mendekati keseragaman yang berlaku sebagai hukum nasional.
Kata Kunci : Hukum, Adat, Penerapan

## PENDAHULUAN
ndonesia  merupakan  bangsa  yang  masyarakatnya  memiliki  keragaman  suku, ras,  agama  dan  Adat  kebiasaan  yang  tersebar  di  kota-kota  dan  desa-desa. Keragaman  itupun  menjadi  suatu  kekayaan  akan  potensi  yang  dimiliki  oleh bangsa  Indonesia.  Dalam  kehidupan  bermasyarakatnya,  masyarakat  dan  hukum merupakan dua hal  yang tidak dapat dipisahkan, ubi societas Ibi ius , dimana ada masyarakat  dan  di  situ  ada  hukum.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  suatu  aturan hukum  untuk  mengatur  kehidupan  bermasyarakat  demi  mencapai  ketertiban umum.  Aturan  hukum  tersebut  ada  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  berlaku secara  nasional  maupun  kedaerahan,  di  dalam  lapangan  hukum  publik  maupun hukum privat.
Kapan  tepatnya  hukum  dimulai  ada  tidak  dapat  diketahu.  Jika  ungkapan klasik ubi societas ibi ius diikuti, berarti hukum ada sejak masyarak ada. Dengan demikian  pertanyaan  dapat  digeser  menjadi  sejak  kapan  adanya  masyarakat. Terhadap  pertanyaan  ini  pun  juga  tidak  akan  ada  jawaban  yang  pasti.  Namun, dilihat dari segi historis tidak pernah dijumpai adanya kehidupan manusia secara soliter di luar bentuk hidup bermasyarakat. 1
Bila  membicarakan  hukum  adat  dalam  masyarakat  berarti  membicarakan daya  kerja  hukum  itu  dalam  mengatur  atau  memaksa  masyarakat  untuk  taat terhadap  hukum.  Efektivitas  hukum  dimaksud,  berarti  mengkaji  kaidah  hukum yang  harus  memenuhi  syarat,  yaitu  berlaku  secara  yuridis  berlaku  secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. 2
Perlu  diungkapkan  disini  bahwa  hukum  Adat  dalam  tradisi  masyarakat  di Indonesia,  menganggap  sangat  penting  dalam  kehidupan  bermasyarat.  Dimana hukum  Adat  dapat  mengatur  pola  tingkah  laku  masyarakat,  serta  hukum  Adat dapat  memberikan  pengaruh  dalam  melakukan  aktivitas  serta  pergaulan  sehari- hari.
Bila  ada  anggota  masyarakat  yang  tidak  mengindahkan  norma  sosial dimaksud,  maka  ini  berarti  nilai  budaya  yang  mendasarinya  diingkari,  dan  kalau pelanggaran  itu  terlalu  sering  terjadi,  maka  nilai  budaya  yang  mendasarinya, lama-kelamaan bisa memudar dan terancam hilaing atau punah.
Penggunaan hukum sebagai suatu alat untuk mengarahkan perubahan sosial merupakan suatu yang terbentang lebar di dalam seluruh masyarakat kontemporer
1 Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu  Hukum, (Jakarta  :  Kencana  Prenada  Media, 2009), h. 41.
2 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2012), h. 62.
I
baik  masyarakat  yang  masih  belum  berkembang  maupun  masyarakat  industri, baik masyarakat demikrasimaupun masyarakat totaliter. 3
Kebudayaan  merupakan  suatu  kekayaan  yang  sangat  benilai  karena  selain merupakan ciri khas dari suatu daerah juga mejadi lambang dari kepribadian suatu bangsa atau daerah. Karena kebudayaan merupakan kekayaan serta ciri khas suatu daerah,  maka  menjaga,  memelihara  dan  melestarikan  budaya  merupakan kewajiban dari setiap individu, dengan kata lain kebudayaan merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan oleh setiap suku bangsa.
.

## PEMBAHASAN
A. Pengertian Hukum
Kata hukum secara terminologi berasal dari akar kata  ﻢﻙﺡ yang mendapat imbuhan ﺍ dan ﻝ sehingga menjadi (ﻢﻜﺤﻟﺍ) bentuk masdar dari (ﻢﻜﺤﻳ,ﻢﻜﺣ). Selain itu ﻢﻜﺤﻟﺍ merupakan bentuk  mufrad dan bentuk jamaknya adalah  ﻢﺎﻜﺣﻻﺍ. Berdasarkan akar  kata  tersebut,  melahirkan  kata  ﻢﻜﺤﻟﺍ  artinya  “kebijaksanaan”.  Maksudnya orang  yang  memahami  hukum  lalu  mengamalkannya  dalam  kehidupan  sehari- harinya  dianggap  sebagai  orang  bijaksana.  Selain  itu,  akar  kata ﻢﻙﺡ dapat melahirkan  kata  ﻢﻜﺤﻟﺍ  artinya  “kendali  atau  kekangan  kuda”,  yaitu  hukum  dapat mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal  yang sebenarnya dilarang oleh agama. 4
Kata  hukum  atau law mempunyai  dua  pengertian,  pertama  merupakan sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai keadilan    dan  kedua,  merupakan  aturan  perilaku  yang  ditujukan  untuk menciptakan  ketertiban  masyarakat. 5 Hukum  adalah  seperangkat  norma  tentang apa  yang  benar  dan  apa  yang  salah,  yang  dibuat  atau  diakui  eksistensinya  oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak  tertulis,  yang  mengikat  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakatnya  secara keseluruhan, dan dengan sanksi bagi pelanggar aturan itu. 6
Istilah hukum identik dengan istilah law dalam bahasa Inggris, droit dalam bahasa  Perancis, Recht dalam  bahasa  Jerman, recht dalam  bahasa  Belanda,  atau
3 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2012), h. 181.
4 Zainuddin Ali dan Supriandi, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta : YAMIBA, 2014), h. 1.
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media,  2010), h. 18.
6 Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), h. 2.
dirito dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah,  norma,  atau ugeran, baik  yang  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis,  yang pada  dasarnya  berlaku  dan  diakui  orang  sebagai  peraturan  yang  harus  ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. 7 Menurut  Max  Weber  mengemukakan  bahwa  “ Law  as  a  body  norms  or rules thet combine consesnsus an coercion. Law are consensually valid in a group and are guaranted through a coercive apparatus” (Hukum merupakan kumpulan norma-norma  atau  aturan-aturan  yang  dikombinasikan  dengan  konsensus  dan penggunaan paksaan kekerasan. Hukum merupakan kesepakatan yang valid dalam suatu  kelompok  tertentu  dan  merupakan  jaminan  melalui  suatu  perlengkapan pemaksa). 8
Austin  mendefinisikan  hukum  sebagai  “perintah  dari  seorang  raja  atau orang yang berdaulat, yang secara politik superior”. 9 Pihak yang superior ini bisa berupa  seorang  individu  atau  sekelompok  orang  yang  memiliki  kekuasaan  untuk memberi  sanksi.  Superioritas  dari  individu  atau  sekelompok  orang  itu  menurut Austin  ditandai  oleh  dua  ciri  utama  (1)  terdapat  warga  yang  memiliki  kebiasaan patuh  terhadap  perintah  yang  dikeluarkan  oleh  yang  superior,  dan  (2)  yang superior  tidak  tunduk  terhadap  orang  lain.  Dua  ciri  ini  menandai  supermasi  dan independensi hukum dalam sebuah masyarakat.
Hukum  menurut  Hans  Wehr,  kata  hukum  berasal  dari  bahasa  Arab,  asal katanya “Hukm”, kata  jamaknya “Ahkam” yang  berarti  putusan (judgement, verdice,  decision), ketetapan (provision), perintah (command), pemerintah (goverment) dan  kekuasaan (authority,  power) . 10 Hukum  adalah  peraturan- peraturan  yang sifatnya  memaksa  yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan  masyarakat,  yang  dibuat  oleh  badan-badan  resmi  yang  berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan. 11
Brost  mengemukakan  bahwa  hukum  adalah  keseluruhan  peraturan  bagi kelakuan  atau  perbuatan  manusia  di  dalam  masyarakat,  yang  pelaksanaannya dapat  dipaksakan  dan  bertujuan  mendapatkan  keadilan. 12 Berkaitan  dengan
7 Dudu  Duswara  Machmudin, Pengantar  Ilmu  Hukum  sebuah  Sketsa, (Bandung  :  PT. Refika Aditama, 2010), h. 7.
8 Achmad  Ali  dan  Wiwie  Heryani, Resep  Hukum  sebuah  Bungan  Rampai, (Jakarta  : Kencana Prenada Media, 2012), h. 253.
9 Petrus  C.K.L.  Bello, Hukum  &  Moral  Tinjauan  Filsafat  Hukum, (Jakarta  :  Erlangga, 2012), h. 2.
10 Abdul  Manan, Aspek-aspek  Pengubah  Hukum, (Jakarta  :  Kencana  Prenada  Media, 2009), h. 1.
11 J.C.T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 66.
12 Zainuddin Ali dan Supriadi, Pengantar Hukum Indonesia, op.cit, h. 9.
definisi  hukum  yang  diberikan  oleh  Brost  tersebut,  menurut  R.  Soeroso  definisi hukum  yang  diberikan  oleh  Brost  dapat  diuraikan  sebagai  berikut  :  (1)  Hukum ialah peraturan atau norma, petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Dengan demikian hukum bukan kewajiban; (2) norma hukum diadakan guna ditujukan pada kelakukan atau perbuatan manusia dalam masyarakat, dengan demikian  hukum  adalah  pengertian  sosial.  Di  mana  terdapat  masyarakat,  di  siti terdapat hukum, sebaliknya bilamana tidak ada masyarakat, hukum pun tidak ada; (3)  pelaksanaan  peraturan  hukum  itu  dapat  dipisahkan.  Artinya  hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti-rugi bagi yang menderita.
Jadi,  yang  dimaksud  sebagai  “hukum”  bukan  hanya  “undang-undang”, karena “undang-undang” hanyalah bagian kecil dari hukum. Hukum harus dibuat oleh  pemerintah,  tetapi  harus  dikaui  berlakukanya  oleh  pemerintah.  Sebagai contoh, hukum Islam dan hukum Adat yang hingga batas tertentu juga berlaku di Indonesia,  bukan  produk  pemerintah,  tetapi  jelas  diakui  berlakunya  oleh pemerintah.

## B. Pengertian Hukum Adat
Secara  etimologi,  menurut  Snouck  Hurgronje,  kata  adat  berasal  dari bahasa  Arab,  yang  kemudian  dilazim  dipergunakan  di  Indonesia.  Menurut  Pasal 75 RR ( Regeringsrelement ), hukum adat adalah peraturan-peraturan hukum  yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan mereka. 13
Istilah  Hukum  Adat  tidak  begitu  dikenal  dalam  pergaulan  masyarakat sehari-hari.  Istilah  ini  adalah  terjemahan  dari  bahasa  Belanda,  ‘ Adat-recht ” yang pertama-tama  dikenalkan  oleh  Snouck  hurgronje  yang  kemudian  dikutip  dan dipakai  oleh  Van  Vollenhoven  sebagai  istilah  teknis  yuridis  untuk  menunjukkan kepada  apa  yang  sebelumnya  disebut  dengan  Undang-Undang  agama,  lembaga rakyat,  kebiasaan,  lembaga  asli  dan  sebagainya.  Istilah  ini  kemudian  sering dipakai  dalam  literatur  di  kalangan  Perguruan  Tinggi  Hukum.  Di  dalam perundang-undangan istilah “ Adat-recht ” itu baru muncul pada tahun 1920 dalam UU  mengenai  perguruan  tinggi  di  negeri  Belanda.  Dikalangan  masyarakat  atau dalam pergaulan rakyat umum hanya dikenal istilah “Adat” saja.
13 Nico Ngani, dkk, Perkembangan Hukum Adat Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Setia, 2012), h. 3.
Hukum  tidak  tertulis  adalah  juga  hukum  kebiasaan,  salah  satu  contoh hukum tidak tertulis adalah hukum Adat Indonesia. 14 Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak yang  berwajib,  tetapi  ditaati  masyarakat  berdasar  keyakinan  bahwa  peraturan tersebut  mempunyai  kekuatan  hukum.  Kebiasaan  atau  tradisi  adalah  sumber hukum  yang  tertua,  sumber  dari  mana  dikenal  atau  dapat  digali  sebagian  dari hukum  di  luar  undang-undang,  tempat  kita  dapat  menemukan  atau  menggali hukumnya. 15
Sistem  hukum  Adat  tumbuh  dan  berkembang  di  lingkungan  kehidupan sosial  di  Indonesia,  Cina,  India,  Jepang  dan  negara  lain.  Di  Indonesia  asal  mula istilah  hukum  Adat  adalah  dari “Adatrecht” yang  dikemukakan  oleh Cristian Snouck  Hourgronye.  Sistem  hukum  Adat  umumnya  bersumber  dari  peraturan- peraturan  hukum  yang  tidak  tertulis  yang  tumbuh  dan  berkembang  serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. 16 Sifat hukum Adat adalah tradiosional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang. Tolak ukur keinginan  yang  akan  dilakukan  oleh  manusia  adalah  kehendak  suci  dari  nenek moyang. Hukum Adat berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang  salih  berganti.  Karena  sifatnya  yang  mudah  berubah  dan  menyesuaikan dengan  perkembangan  situasi  sosial,  hukum  Adat  elastis  sifatnya.  Karena sumbernya tidak tertulis, hukum Adat tidak kaku dan mudah disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.
Menurut  Raden  Soepomo  “Hukum  Adat  sinonim  dari  hukum  yang  tidak tertulis  di  dalam  peraturan  legislatif,  hukum  yang  hidup  sebagai  konversi  di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Provinsi, dan sebagainya), hukum yang  hidup  sebagai  peraturan  kebiasaan  yang  dipertahankan  di  dalam  pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa”. 17
Menurut Soekanto  dalam  buku C. Dewi Wulansari “Hukum Adat  adalah kompleks Adat-Adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan
14 Soedjono  Dirdjosisworo, Pengantar  Ilmu  Hukum .  (Jakarta  :  PT  Rajagrafindo  Persada, 2010), h. 205.
15 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2007), h. 104.
16 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, op.cit, h. 29.
17 C.  Dewi  Wulansari, Hukum  Adat  Indonesia  suatu  Pengantar, (Bandung  :  PT.  Refika Aditama, 2010), h. 5.
bersidat paksaan memiliki sanksi/dari hukum itu. 18 Hukum kebiasaan dan hukum Adat ialah hukum yang terdapat dalam kebiasaan dan Adat istiadat . 19
Hukum  tidak  tertulis  adalah  hukum  yang  tertua  keberlakukannya  di Indoensia. Hukum dimaksud, telah lama dipraktikan oleh berbagai suku bangsa di Indonesia  yang  disebut  “Hukum  Adat”.  Hukum  tidak  tertulis  ini,  sering  juga orang  menyebutnya  hukum  kebiasaan. 20 Wujud  hukum  tidak  tertulis  ini, masyarakat  menganggap  bahwa  hukum  tidak  tertulis  tersebut  lebih  lebih mendekati kebenaran materil di bandingkan dengan hukum tertulis.  Hukum tidak tertulis ( un-statutery,un-written law,non-sciptum ), yaitu hukum yang masih hidup dalam  keyakinan  dan  kenyataan  di  dalam  masyarakat,  dianut  dan  ditaati  oleh masyarakat yang bersangkutan. 21
Hukum  Adat  adalah  hukum  tak  tertulis  yang  terdiri  dari  ketentuan- ketentuan  sehari-hari  ( usance )  dan  perbuatan-perbuatan  terus  menerus  dilakukan oleh orang-orang dalam  kehidupan dan pergaulan hidup  serta diwujudkan secara nyata tanpa paksaan masyarakat  atau bangsa, selama kebiasaan ini diikuti secara berkesinambungan. 22 Dalam  kamus  hukum  mengartikan  bahwa  hukum  Adat adalah  kebiasaan  yang  mempunyai  akibat  hukum  (pendekatan  hukum Adat/ Adatrecht ). 23
Dari  pengertian  hukum  Adat  yang  diungkapkan  di  atas,  bentuk  hukum Adat  sebagian  besar  adalah  tidak  tertulis.  Padahal,  dalam  sebuah  negara  hukum, berlaku  sebuah  asas  yaitu  asas  legalitas.  Asas  legalitas  menyatakan  bahwa  tidak ada  hukum  selain  yang  dituliskan  di  dalam  hukum.  Hal  ini  untuk  menjamin kepastian  hukum.  Namun  di  suatu  sisi  bila  hakim  tidak  dapat  menemukan hukumnya  dalam  hukum  tertulis,  seorang  hakim  harus  dapat  menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.
18 Ibid, h. 5.
19 Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim  Barakatullah, Ilmu  Hukum  &  Filsafat  Hukum  Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 46.
20 Zainuddin Ali dan Supriadi, Pengantar Hukum Indonesia, op.cit, h. 211.
21 Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum sebuah Sketsa, op.cit, h. 58.
22 Emeritus  John  Gilissen  dan  Emeritus  Frits  Gorle, Sejarah  Hukum  suatu  Pengantar. (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), h. 245.
23 J.C.T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, op.cit, h. 66.

## C. Corak Hukum Adat
Beberapa  corak  yang  melekat  dalam  hukum  Adat 24 yang  dapat  dijadikan sebagai sumber pengenal hukum Adat dapat disebutkan yaitu:
1. Tradisional
Pada  umumnya  hukum  Adat  bercorak  tradisional,  artinya  bersifat  turun temurun,  dari  zaman  nenek  moyang  hingga  ke  anak  cucu  sekarang  ini  yang keadaannya  masih  tetap  berlaku  dan  dipertahankan  oleh  masyarakat  Adat  yang bersangkutan.
2. Keagamaan
Hukum  Adat  itu  pada  umumnya  bersifat  keagamaan  (magis-religius), artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap  yang  gaib  dan  berdasarkan  pada  ajaran  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Menurut  kepercayaan  Bangsa  Indonesia  bahwa  di  alam  semesta  ini  benda-benda itu  berjiwa  (animisme),  benda-benda  itu  bergerak  (dinamisme),  disekitar kehidupan  manusia  itu  ada  roh-roh  halus  yang  mengawasi  kehidupan  manusia (jin,  malaikat,  iblis  dan  sebagaimanya)  dalam  alam  sejagat  ini  ada  karena  ada yang mengadakan yaitu Yang Maha pencipta.
3. Kebersamaan (Bercolak Komunal)
Corak  kebersamaan  dalam  hukum  Adat  dimaksudkan  bahwa  di  dalam hukum Adat lebih diutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi diliputi  oleh  kepentingan  bersama.  Satu  untuk  semua  dan  semua  untuk  satu, hubungan  hukum  antara  anggota  masyarakat  Adat  didasarkan  oleh  rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong.
Bahkan  corak  dan  sifat  kebersamaan  ini  terangkat  pulan  dalam  Pasal  33 ayat  (1)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa,  “perekonomian  disusun  sebagai usaha  bersama  berdasarkan  atas  asas  kekeluargaan”.  Di  dalam  penjelasannya dikatakan bahwa, “dalam Pasal 33
tercantum  dasar  demokrasi  ekonomi,  produksi  dikerjakan  oleh  semua, untuk  semua  di  bawah  pimpinan  atau  pemilikan  anggota-anggota  masyarakat. Kemakmuran  masyarakatlah  yang  diutamakan,  bukan  kemakmuran  orang seorang.  Sebab  itu,  perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.
4. Konkret dan Visual
Corak  hukum  Adat  adalah  konkret,  artinya  hukum  Adat  ini  jelas,  nyata, berwujud  sedangkan  corak  visual  dimaksudkan  hukum  Adat  itu  dapat  dilihat, terbuka,  tidak  tersembunyi.  Sehingga  sifat  hubungan  hukum  yang  berlaku  di
24 C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia suatu Pengantar, op.cit, h. 15.
dalam  hukum  Adat  “terang  dan  tunai”,  tidak  samar-samar,  terang  “ijab  kabul” (serah  terima)-nya.  Misalnya  dalam  jual  beli,  waktunya  jatuh  bersamaan  antara pembayaran harga dan penyerahan barangnya.
Dalam  perjanjian  jula  beli  tanah  misalnya,  di  mana  pihak  pembeli  dan penjual telah sepak tetapi harga tanah belum dibayar dan tanah belum diserahkan oleh  penjualnya,  biasanya  pembeli  memberi  “panjer”  sebagai  “tanda  jadi”. Artinya  si  penjual  tanah  tidak  boleh  lagi  menjual  kepada  orang  lain.  Tanda  jadi atau  panjer  itu  juga  berlaku  dalam  hubungan  perkawinan  yang  disebut “paningset” . Apabila pihak wanita telah menerima paningset, maka wanita yang akan dikawinkan itu tidak boleh lagi dilamar dan diberikan kepada orang lain.
5. Terbuka dan Sederhana
Corak  hukum  Adat  itu  terbuka  artinya  hukum  Adat  itu  dapat  menerima unsur-unsur  yang  datangnya  dari  luar  asal  saja  tidak  bertentangan  dengan  jiwa hukum  Adat  itu  sendiri.  Sedangkan  corak  hukum  Adat  itu  sederhana  artinya hukum  Adat  itu  bersahaja,  tidak  rumit,  tidak  banyak  administrasinya,  bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling mempercayai.
Sederhana”  artinya  bersahaja,  tidak  rumit,  tidak  banyak  administrasinya, bahkan  kebanyakan  tidak  tertulis,  mudah  dimengerti  dan  dilaksanakan berdasarkan saling mempercayai.
6. Dapat berubah dan menyesuaikan
Kalau  ditilik  dari  batasan  hukum  Adat  itu,  maka  dapatlah  dimengerti bahwa  hukum  Adat  itu  merupakan  hukum  yang  hidup  dan  berlaku  di  dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang yang dalam pertumbuhannya atau  perkembangannya  secara  terus  menerus  mengalami  proses  perubahan, menebal  dan  menipis.  Oleh  karena  itu,  dalam  proses  perkembangannya  terdapat isi  atau  materi  hukum  Adat  yang  sudah  tidak  berlaku  lagi  (mati),  yang  sedang hidup dan berlaku dalam masyarakat serta materi yang akan tumbuh.
Hukum  Adat  menghadapi  percobaan  yang  cukup  berat  karena  dalam  taat hukum  yang  baru  kedudukan  hukum  Adat  sebagai  warisan  tradisi  dari  nenek moyang tidaklah jelas. Hukum Adat mendapat pula tanggapan yang ringan dalam kenyataannya, hukum Adat yang hidup dan berlakudi negara kita sampai sekarang ini  dalam  perkembanggannya  berhadapan  langsung  dengan  hukum  Barat,  yang dalam tata hukum baru diberi kesempatan dan tempat yang terhormat untuk hidup dan  tetap  berlaku,  walaupun  bangsa  Belanda  beserta  Pemerintah  Kolonialnya telah lama hilang dari negara kita.
7. Tidak dikodifikasi
Kebanyakan  hukum  Adat  bercorak  tidak  dikodifikasi  atau  tidak  tertulis, oleh  karena  itu  hukum  Adat  mudah  beruba  dan  dapat  menyesuaikan  dengan perkembangan  masyarakat,  seperti  yang  diuraikan  di  atas.  Walaupun  demikian adanya,  juga  dikenal  hukum  Adat  yang  dicatat  dalam  askara  yang  berbentuk tertulis  seperti  di  Tapanuli “Ruhut Parsaoron  di Hobatohan” dan “Patik Dohot Uhum in  Halak Batak”. Di  Bali  dan  Lombok “Awig-awig”, di  Jawa “Paranata Desa”, di Surakarta dan Yogyakarta “Angger-angger”, di Aceh “Sarakata”.
8. Musyawarah Mufakat
Hukum  Adat  pada  hakikatnya  mengutamakan  adanya  musyawarah  dan mufakat,  baik  dalam  keluarga,  hubungan  kekerabatan  ketetanggaan,  memulai suatu  pekerjaan  maupun  dalam  mengakhiri  pekerjaan,  apalagi  yang  bersifar “pengadila”  dalam  menyelesaikan  perselisihan  antara  yang  satu  dengan  yang lainnya,  diutamakan  jalan  penyelesaiannya  secara  rukun  dan  damai  dengan musyawarah  dan  mufakat,  dengan  saling  memafaatkan  tidak  begitu  saja  terburu- buru pertikaian itu langsung dibawa atau disampaikan ke pengadilan negara.

## D. Asas Pokok Hukum Adat
1. Hukum Perorangan
Hukum  perseorangan  adalah  keseluruhan  kaidah  hukum  yang  mengatur kedudukan  manusia  sebagai  subjek  hukum  dan  wewenang  untuk  memperoleh, memiliki,  dan  mempergunakan  hak-hak  dan  kewajiban  dalam  lalu  lintas  hukum serta  kecakapan  untuk  bertindak  sendiri  melaksanakn  hak-haknya,  juga  hak-hak yang mempengaruhi kedudukan subjek hukum. 25
Dalam  hukum  perorangan  ini  yang  dibicarakan  adalah  tentang  masalah subjek hukum dalam hukum adat. Dalam hukum adat, subjek hukum perorangan meliputi badan-badan hukum dan manusia, badan-badan hukum antara lain desa, suku, nagari dan wakaf.
Manusia  sebagai  subjek  hukum  perorangan  dalam  hukum  adat menunjukkan  arti  bahwa  setiap  manusia  baik  laki-laki  atau  perempuan  memiliki kedudukan  yang  sama  sebagai  subjek  hukum  dalam  hukum  adat,  karena  setiap manusia dalam hukum adat adalah pendukung atau pembawa hak dan kewajiban.
Meskipun  pada  prinsipnya  semua  orang  dalam  hukum  adat  diakui memiliki  wewenang  hukum  yang  sama,  akan  tetapi  didalam  kenyataannya dibeberapa  daerah  memiliki  perkecualiannya,  seperti  dilingkungan  masyarakat
25 Dewi Sulastri, Pengantar Hukum Adat, (Bandung : Pustaka Setia, 2015), h. 115.
Minangkabau,  dimana  setiap  orang  perempuan  tidak  berhak  menjadi  “penghulu andiko” atau “mamak kepala waris”.
2. Hukum Kekeluargaan
a. Hal keturunan
Maksudnya  ialah  ketunggalan  leluhur;  artinya  terdapat  hubungan  darah antara  orang  seorang  dengan  orang  lain,  dua  orang  atau  lebih  yang  memiliki hubungan darah. Jadi  yang tunggal  leluhur disini  adalah keturunan  yang  seorang dari yang lain. Hubungan kekeluargaan ini merupakan faktor yang sangat penting di kemudian hari dalam hal-hal berikut:
1) Masalah  perkawinan;  yaitu  untuk  meyakinkan  apakah  terdapat hubungan  kekeluargaan  yang  merupakan  larangan  untuk  menjadi suami  isteri,  misalnya  terlalu  dekat,  adik-kakak,  sekandung,  dan sebagainya.
2) Masalah waris; dalam hal ini hubungan kekeluargaan merupakan dasar pembagian harta peninggalan. 26
b. Hubungan Anak dengan Orang Tua
Hubungan  anak  dengan  orang  tua  dalam  hukum  kekeluargaan  adat  ini adalah  sangat  penting,  karena  dalam  hukum  adat  anak  kandung  memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap somah (gezin) dari suatu masyarakat adat.  Oleh  karena  itu,  ketika  anak  masih  dalam  kandungan  ibunya  hingga  ia dilahirkan, bahkan dalam pertumbuhannya, pada masyarakatadat terdapat banyak upacara-upacara  adat  sifatnya  religio-magis  dan  penyelenggaraannya  berurutan mengikuti  pertumbuhan  fisik  anak  tersebut  dan  semuanya  bertujuan  untuk melindungi  anak  beserta  ibunya  yang  sedang  mengandung,  dari  segala  macam bahaya  dan  gangguan-gangguan  yang  mungkin  timbul  setelah  anak  dilahirkan, agar  anak  dimaksud  menjadi  anak  yang  dapat  memenuhi  harapan  kedua orangtuanya.
Akan tetapi, tidak semua anak lahir dalam keadaan yang normal seperti di atas. Adakalanya keadaan tidak berjalan dengan normal. 27
1) Anak Lahir di Luar Perkawinan
26 Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, (Jakarta :  Pradnya Paramita, 2000), h. 5.
27 Dewi Sulastri, Pengantar Hukum Adat, op.cit. h. 123.
Hubungan  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  dengan  wanita  yang melahirkannya  maupun  dan  pria  yang  bersangkutan  dengan  anak tersebut, tidak selalu sama di setiap daerah.
2) Anak Lahir karena Zina
Anak  zina  adalah  anak  yang  dilahirkan  dari  hubungan  antara  seorang wanita dan pria yang bukan suaminya.
3) Anak Lahir setelah Perceraian
Anak  yang  dilahirkan  setelah  bercerai,  menurut  adat  adalah  anak  dari suami  wanita  yang  melahirkan  itu,  apabila  kelahirannya  terjadi  batas- batas waktu mengandung.
c. Hubungan Anak dengan Keluarga
Pada  umumnya  hubungan  anak  dengan  keluarganya  tergantung  dari keadaan  sosial  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan,  dan  lebih  khusus  lagi tergantung  dari  sistem  persekutuan-persekutuannya.  Seperti  diketahui  bahwa  di Indonesia  ini  terdapat  persekutuan-persekutuan  adat  yang  susunannya berlandaskan  tiga  macam  garis  keturunan,  yaitu  garis  keturunan  ibu,  garis keturunan bapak, dan garis keturunan bapak dan ibu.
d. Memelihara Anak Piatu
Mengenai  pemeliharaan  anak  piatu  dalam  susunan  keturunan  yang parental,  maka  orang  tua  yang  masih  hidup  yang  memelihara  anak-anak  mereka seterusnya  hingga  dewasa.  Jika  kedua  orang  tuanya  tidak  ada  lagi,  maka  yang memelihara  anak-anak  yang  ditinggalkan  adalah  salah  satu  dari  keluarga  pihak bapak atau ibunya yang terdekat dan keadaannya memungkinkan untuk keperluan memelihara si anak ini.
e. Mengangkat Anak (Adopsi)
Mengangkat  anak  pada  hakikatnya  adalah  suatu  perbuatan  pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang memungut anak dengan anak yang dipungut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti antara orangtua dengan anak kandung.
3. Hukum Perkawinan Adat
a. Batasan Hukum Perkawinan Adat
Adalah  aturan-aturan  hukum  adat  yang  mengatur  tentang  bentuk-bentuk perkawinan,  cara-cara  pelamaran,  upacara  pelamaran,  upacara  perkawinan  dan putusnya perkawinan di Indonesia.
b. Arti Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat
Arti  Perkawinan  bagi  hukum  adat  adalah  penting  karena  tidak  saja menyangkut  hubungan  antara  kedua  mempelai,  akan  tetapi  juga  menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau
keluarga  mereka  lainnya.  Karena  begitu  penting  arti  perkawinan  ini,  maka pelaksanaan  perkawinan  itu  pun  senantiasa  dan  seterusnya  disertai  dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya.
c. Pertunangan dalam Hukum Perkawinan Adat
Maksudnya  ialah  suatu  stadium  (keadaan)  yang  bersifat  khusus  di Indonesia, biasanya mendahului dilangsungkannya suatu perkawinan.
Dasar  alasan  pertunangan  ini  di  setiap  daerah  tidaklah  sama,  akan  tetapi lazimnya adalah:
1) Karena  ingin  menjamin  perkawinan  yang  dikehendaki  dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
2) Khususnya  di  daerah-daerah  yang  ada  pergaulan  sangat  bebas  antara muda-mudi,  sekedar  untuk  membatasi  pergaulan  kedua  belah  pihak yang telah diikat oleh pertunangan itu.
3) Memberi  kesempatan  kepada  kedua  pihak  untuk  lebih  saling mengenal,  sehingga  mereka  kelak  sebagai  suami  isteri  dapat diharapkan menjadi suatu pasangan yang harmonis.
Pertunangan ini masih dimungkinkan batal apabila dalam hal-hal berikut:
1) Kalau  pembatalan  dikehendaki  kedua  pihak  yang  timbul  setelah pertunangan berjalan beberapa waktu lamanya.
2) Kalau salah satu pihak tidak memenuhi janjinya, maka tanda itu harus dikembalikan  sejumlah  atau  berlipat  dari  yang  diterima,  sedangkan jika pihak yang lain tidak memenuhi janjinya, maka tanda pertunangan ini  tidak  perlu  dikembalikan.  Dalam  pembatalan  yang  dilakukan  oleh kehendak  dua  belak  pihak,  maka  tanda-tanda  pertunangan  lazimnya saling dikembalikan. Dalam hukum Islam pertunangan tidak dikenal.
d. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat
Bentuk hukum perkawinan adat adalah:
1) Perkawinan Jujur
Yang  dimaksud  dengan  perkawinan  jujur  adalah  perkawinan  dengan pemberian  (pembayaran)  uang  (barang) “jujur” pada  umumnya  berlaku  di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (patrilineal). 28 Pemberian uang/barang jujur di Gayo : “unjuk”, Batak: boli, tuhor, parunjuk, pangoli, Nias: beuli niha, Lampung: segreh, seroh, daw, adat, Timor:- Sawu: belis, welie, dan Maluku: beli, wilin, dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak  perempuan  sebagai  pengganti  pelepasan  mempelai  wanita  keluar  dari
28 A.  Suriyaman  Mustari  Pide, Hukum  Adat  Dahulu,  Kini  dan  Akan  Datang, (Jakarta  : Kencana, 2017), h. 27.
kewargaan  persekutuan  hukum  suaminya.  Di  Sulawesi  Selatan  dikenal  dengan “Doi Panai”, atau uang panai.
2) Perkawinan Semanda
Perkawinan semanda pada umunya berlaku di  lingkungan masyarakat adat yang “matrilineal” dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak  ibu.  Bentuk  perkawinan  ini  merupakan  sebaliknya  dari  bentuk perkawinan jujur .  Dalam  perkawinan  semanda,  calon  mempelai  laki- laki  dan  kerabatnya  tidak  melakukan  pemberian  uang jujur kepada pihak  perempuan,  bahkan  sebaliknya  berlaku  adat  pelamaran  dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki.
3) Perkawinan Bebas (Mandiri)
Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ini pada umumnya berlaku  di  lingkungan  masyarakat  adat  yang  bersifat  parental,  seperti berlaku  di  kalangan  masyarakat  Jawa,  Sunda,  Aceh,  Melayu, Kalimantan dan Sulawesi serta dilakangan masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.
4) Perkawinan Campuran
Perkawinan campuran dalam arti hukum adat bentuk perkawinan yang terjadi  antara  suami  dan  istri  yang  berbeda  suku  bangsa,  adat  budaya dan atau berbeda agama yang dianut. Terjadinya perkawinan campuran pada  umumnya  menimbulkan  masalah  hukum  antara  tata  hukum  adat dan atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang yang akan diberlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu.
5) Perkawinan Lari
Adanya  perbedaan  bentuk  hukum  perkawinan  adat  lebih  disebabkan karena  terdapatnya  perbedaan  sistem  kekerabatan  atau  sistem keturunan  yang  dianut  oleh  masing-masing  masyarakat  adat  di Indonesia.
e. Larangan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat
Maksudnya ialah segala sesuatu  yang dapat menyebabkan perkawinan itu tidak  dapat  dilaksanakan  karena  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana dikehendaki  oleh  hukum  adat  atau  larangan  agama  yang  telah  masuk  menjadi ketentuan hukum adat.
1) Karena Hubungan Kekerabatan
Larangan  perkawinan  karana  ikatan  hubungan  kekerabatan  dapat dilihat dalam hukum adat Batak yang bersifat asymmetrisch connbium, dilarang  terjadinya  perkawinan  antara  laki-laki  dengan  perempuan
yang  satu  marga.  Jika  di  Timor  disebutkan  bahwa  dilarang  terjadi perkawinan  terhadap  anak  yang  bersaudara  dengan  ibu.  Pada masyarakat adat Minangkabau disebut bahwa laki-laki dan perempuan dilarang kawin apabila mereka satu suku.
2) Karena Perbedaan Kedudukan
Dilarang perkawinan karena alasan perbedaan kedudukan terjadi pada masyarakat  yang  masih  bertradisi  feodalisme.  Misalnya  seorang  laki- laki dilarang melakukan perkawinan dengan perempuan dari golongan rendah atau sebaliknya.
3) Karena Perbedaan Agama
Perbedaan  agama  ini  dapat  menjadi  penghalang  terjadinya  suatu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan, seperti di daerah Lampung setiap warga adat harus menganut agama Islam, bagi mereka yang tidak bergama Islam tidak dapat diterima menjadi anggota warga adat.
f. Adat Pelamaran dalam Hukum Perkawinan Adat
Maksudnya  ialah  tata  cara  melakukan  pelamaran  sebelum  berlangsung acara  perkawinan  secara  hukum  adat.  Cara  melamar  di  berbagai  daerah  di Indonesia,  biasanya  dilakukan  terlebih  dahulu  oleh  pihak  yang  akan  melamar dengan  mengirimkan  utusan  atau  perantara  perempuan  tau  laki-laki  (di  Aceh disebut  seulangke;  di  Melayu  telangkai;  di  Toba  domu-domu;  di  Lampung Lalang;  di  Jawa  congkok;  di  Banyuwangi  garuman;  di  Dayak  Kendayan  picara, patone) berkunjung kepada pihak yang dilamar untuk melakukan “penjajakan”.
g. Acara dan Upacara Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat Pada  umumnya  acara  dan  upacara  perkawinan  dalam  hukum  perkawinan adat telah diresapi hukum perkawinan berdasarkan keturunan agama; bagi mereka yang  melaksanakan  perkawinan  menurut  Islam,  maka  mereka  melakukan  “ijab qabul”  anatara  Bapak/Wali  mempelai  perempuan  dengan  mempelai  laki-laki seraya disaksikan oleh dua orang saksi, dalam suatu majelis.
4. Hukum Adat Waris
Hukum  waris  adat  adalah  aturan  hukum  mengenai  cara  penerusan  dan peralihan  dari  harta  kekayaan  yang  berwujud  dan  tidak  berwujud  dari  suatu generasi ke generasi berikutnya. 29
a. Batasan Hukum Waris Adat
Maksudnya  ialah  aturan-aturan  atau  norma-norma  hukum  yang  mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi  kepada  para  ahli  waris  dari  generasi  ke  generasi  berikutnya  baik
29 Dewi Sulastri, Pengantar Hukum Adat, op.cit. h. 143.
berupa kekayaan yang bersifat materil mupun immaterial melalui cara dan proses peralihannya.
b. Sifat Hukum Waris Adat
Istilah  hukum  waris  adat  dalam  hal  ini  dinaksudkan  untuk membedakannya  dengan  istilah  hukum  waris  Barat,  hukum  waris  Islam  dan hukum waris Adat.
1) Hukum Waris Adat
 Tidak  mengenal “legiteme  portie”, akan  tetapi  hukum  waris  adat menetapkan  dasar  permasaan  hak;  hak  hak  ini  mengandung  hak untuk  diperlukan  sama  oleh  orangtuanya  di  dalam  proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga.
 Disamping  dasar  persamaan  hak,  hukum  waris  adat  juga meletakkan  dasar  kerukunan  pada  proses  pelaksanaan  pembagian perjalanan  secara  rukun  dengan  memperhatikan  keadaan  istimewa dari tiap waris.
 Harta  warisan  tidak  boleh  dipaksanakan  untuk  dibagi  antara  ahli waris.
2) Hukum Waris Barat
 Mengenal  hak  tiap  ahli  waris  atas  bagian  tertentu  dari  harta peninggalan  bagian  warisan  menurut  ketentuan  undang-undang Pasal 913 s/d 929 KUHPerdata.
 Menentukan  adanya  hak  mutlak  dari  ahli  waris  masing-masing untuk  sewaktu-waktu  menuntut  pembagian  harta  warisan  Pasal 1006  KUHPerdata  (Lihat  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Burgelijk Wetboek)
3) Hukum Waris Islam
 Tiap  ahli  waris  dapat  menuntut  pembagian  harta  peninggalan tersebut sewaktu-waktu.
 Tidak  dikenal  ketentuan  yang  memberi  kepada  anak  angkat,  hak nafkah dari harta peninggalan orangtua anggkatnya.
 Tidak dikenal sistem penggantian waris.
 Bagian-bagian  ahli  waris  telah  ditentukan;  pembagian  harta peninggalan menurut ketentuan tersebut.
 Menjamin  kepada  anak  perempuan  mendapat  bagian  yang  pasti dari harta peninggalan orangtuanya.
 Harta peninggalan merupakan satu kesatuan harta warisan.
c. Sisitem Hukum Waris Adat
Dalam hukum waris adat disebutkan adanya tiga macam sistem kewarisan:
1) Sistem Kolektif
Yang dimaksud  dengan  sistem kolektif adalah  apabila para ahli waris mendapat  harta  peninggalan  yang  diterima  mereka  secara  kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perorangan.
2) Sistem Mayorat
Yang  dimaksud  dengan  sistem  mayorat  adalah  apabila  harta  pusaka yang  tidak  terbagi-bagi  dan  hanya  dikuasai  oleh  anak  tertua,  artinya hak pakai, hak mengelolah, dan hak memungut hasilnya dikuasai oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik- adiknya  yang  laki-laki  dan  perempuan  hingga  mereka  dapat  hidup mandiri.
3) Sistem Individual
Yang  dimaksud  dengan  sistem  individual  ialah  apabila  harta  warisan dibagi-bagi  dan  dapat  dimiliki  secara  perorangan  sebagai  “hak  milik” yang  berarti  setiap  ahli  waris  berhak  memakai,  mengelolah,  dan menikmati  hasilnya  atau  juga  mentransaksikan,  terutama  setelah pewaris wafat.
d. Harta yang Diwariskan Menurut Hukum Waris Adat Harta  yang  diwariskan  menurut  hukum  waris  adat  adalah  harta  yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda. Harta yang berwujud benda ialah  seperti  sebidang  tanah,  bangunan  rumah,  alat  perlengkapan  pakaian  adat, barang  perhiasan  wanita,  dan  lain-lain.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  harta tidak  berwujud  benda  adalah  seperti  berupa  kedudukan  atau  jabatan  adat,  dan sebagainya.
e. Pewaris dan Waris dalam Hukum Waris Adat
Pewaris  adalah  orang  yang  mempunyai  harta  kekayaan  yang  akan diteruskannya (diwariskan) atau akan dibagi-bagi kepada para ahli waris setelah ia wafat. Jadi pewaris adalah yang memiliki harta peninggalan.
5. Hukum Tanah Adat
a. Kedudukan tanah dalam hukum adat
Ada  dua  hal  yang  menyebabkan  tanah  memiliki  kedudukan  yang  sangat penting dalam hukum adat, yaitu karena “sifat” dan “faktor” dari tanah itu sendiri. Bila dilihat dari
sifatnya, tanah merupakan satu-satunya harta kekayaan yang bagaimanapun  keadaannya,  tetap  masih  seperti  dalam  keadaaannya  semula, bahkan tidak jarang karena kejadian alam tertentu tanah memberikan keuntungan yang  lebih  baik  dari  keadaannya  semula;  seperti  dilanda  banjir,  tanah  setelah  air surut menjadilebih subur.
b. Hak-hak atas tanah dalam hukum adat
Sehubungan  dengan  adanya  hukum  tanah  dalam  hukum  adat  kemudian timbulah hak-hak yang berkenaan dengan tanah tersebut  yang dalam hukum adat dibagi dua yaitu:
1) Hak persekutuan atas tanah
2) Hak perorangan atas tanah
c. Transaksi tanah dalam hukum adat
Transaksi tanah dalam hukum adat pada hakikatnya terdiri dari dua aspek, yaitu:
1) Transaksi tanah yang merupakan perbuatan hukum sepihak
2) Transaksi tanah yang merupakan perbuatan hukum dua pihak
d. Transaksi yang ada hubungannya dengan tanah
1) Di  Minangkabau  disebut “memperduai”; Jawa “maro”; Minahasa “toyo”; Sulawesi  Selatan “tesang”; Priangan “nengah”; Jawa “mertelu”; atau  juga  di  daerah  Priangan  kata  lainnya  disebut “jejuran”.
2) Sewa
Sewa  adalah  suatu  transaksi  yang  mengizinkan  orang  lain mengerjakan/mengelolah  tanahnya  atau  untuk  tinggal  di  tanahnya dengan  membayar  uang  sewa  yang  tetap  sesudah  tiap  panen    atau sesudah tiap bulan atau tiap tahunnya.
Si pemilik tanah (pihak I) menyerahkan tanah kepada penyewa (pihak II) untuk waktu tertentu dengan pembeyaran uang tunai. Bila waktunya berakhir, maka tanah itu kembali kepada pihak I. 30
3) “Tanggungan” atau “jonggolan” di  Jawa; ”makantah” ;  di  Bali; “tanah”; di  Tapanuli,  transaksi  ini  dapat  terjadi  apabila  seseorang yang  berutang  berjanji  kepada  orang  yang  member  pinjaman,  bahwa selama  belum  melunasi  utangnya  ia  tidak  akan  mengadakan  transaksi mengenai tanahnya kecuali dengan pemberi uang.
4) “Numpang” atau “magersari” di  Jawa atau Priangan  disebut “lindung”. Bentuk  transaksi  ini  terjadi  jika  seseorang  pemilik  tanah yang  bertempat  tinggal  di  tanah  itu  (mempunyai  rumah  di  atas  tanah itu)  member  izin  kepada  orang  lain  untuk  membuat  rumah  yang kemudian  ditempati  olehnya  di  atas  tanah  dimaksud,  juga  sekaligus menimbulkan  satu  transaksi  yang  kemudian  disebut “numpang”. Seseorang magersari biasanya berkewajiban memberi bantuan kepada
30 Nico Ngani, dkk, Perkembangan Hukum Adat Indonesia, op.cit, h. 63.
pemilik  tanah  atau  pekarangan “manumpang”  atau”tumpangan karang”.
5) Memperduai atau sewa bersama-sama dengan “gadai”
Transaksi  ini  merupakan  transaksi  gabungan  antara  transaksi  tanah dengan transaksi yang berhubungan dengan tanah, dapat terjadi apabila si A yang menerima tanah yang digadaikan, memberikan izin, kepada
B (pemilik tanah yang menggadaikan tanah) untuk mengerjakan tanah tersebut dengan perjanjian memperduai atau sewa.
6) Titip
Transaksi  seperti  ini  berasal  dari  bahasa  Jawa,  yang  terjadi  dimana suatu  transaksi  seseorang  memberi  izin  kepada  orang  lain  yang  tidak berhak untuk menggunakan tanahnya, sekaligus memelihara untuknya.

## PENUTUP
Sejak  awal  manusia  diciptakan  telah  dikarunia  akal,  pikiran  dan  prilaku yang  ketiga  hal  ini  mendorong  timbulnya  “kebiasaan  pribadi  “,  dan  apabila kebiasaan ini ditiru oleh orang lain, maka ia akan menjadi kebiasaan orang itu dan seterusnya  sampai  kebiaasaan  itu  menjadi  adat,  jadi  adat  adalah  kebiasaan masyarakat  yang  harus  dilaksanakan  oleh  masyarakat  yang  bersangkutan. Masyarakat  Indonesia  memiliki  kedinamikaan  suku  adat,  yang  pada  prinsipnya hanya  ada  satu  tujuan  yakni  membangun  dan  mempertahankan  negara  Republik Indonesia.  Kedinamikaan  suku  merupakan  kepribadian  bangsa  Indonesia, kepribadian ini adalah hukum adat yang ditransformkan menjadi hukum nasioanal dan dicantumkan dalam UUD 1945.
Mempelajari  hukum  adat  maka  kita  akan  mudah  memahami  hukum Indonesia, karena hukum adat dibentuk menurut kebiasaan masyarakat  Indonesia yang memiliki sanksi dan diselaraskan dengan hukum nasional.
Hukum di Indonesia salah satunya bersumber dari costum, dimana sumber tersebut  mengikuti  perkembangan  zaman  dan  harus  disesuaikan  dengan  azas  – azas  hukum  yang  berlaku  dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ideologi  bangsa. Suatu  peraturan  yang  telah  diundangkan  harus  disepakati  dan  dipatuhi  bersama dengan tidak ada pengecualian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim Barakatullah, Teguh Prasetyo. 2009. Ilmu Hukum & Filsafat Hukum Studi  Pemikiran  Ahli  Hukum  Sepanjang  Zaman. Pustaka  Pelajar. Yogyakarta.
Ali,  Achmad.  2010. Menguak  Realitas  Hukum  Rampai  Kolom  &  Artikel  Pilihan dalam Bidang Hukum. Kencana Prenada Media. Jakarta. Ali, Zainuddin. 2012. Sosiologi Hukum, Remaja Rosdakarya. Jakarta.
-------------------.  2014. Antropologi Hukum. YAMIBA. Jakarta.
-------------------. 2014. Pengantar Hukum Indonesia. YAMIBA. Jakarta. Bakir,  Herman.  2009. Filsafat  Hukum  Desain  dan  Arsitektur  Kesejarahan. PT. Refika Aditama. Bandung.
Bello, Petrus C.K.L. 2012. Hukum  & Moral Tinjauan Filsafat Hukum. Erlangga. Jakarta.
Burgelijk Wetboek, 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Premata Press. Dirdjosisworo,  Soedjono.  2010. Pengantar  Ilmu  Hukum .  PT  Rajagrafindo Persada. Jakarta.
Duswara,  Dudu.  2010. Pengantar  Ilmu  Hukum  sebuah  Sketsa. PT.  Refika Aditama. Bandung.
Emeritus  John  Gilissen,  Emeritus  Frits  Gorle,  2009. Sejarah  Hukum  suatu Pengantar. PT. Refika Aditama. Bandung. J.T.  Prasetyo,  J.C.T.  Simorangkir,  Rudy  T.  Erwin.  2010. Kamus  Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.
Manan,  Abdul.  2009. Aspek-aspek  Pengubah  Hukum. Kencana  Prenada  Media. Jakarta.
Marzuki, Peter Mahmud. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada Media. Jakarta.
------------------------------.    2010. Penelitian  Hukum, Kencana  Prenada  Media. Jakarta.
Mertokusumo,  Sudikno.  2007. Mengenal  Hukum .  Liberty  Yogyakarta. Yogyakarta.
Supriadi, Zainuddin Ali, 2014. Pengantar Ilmu Hukum. YAMIBA. Jakarta.
Wiwie Heryani, Achmad Ali. 2012. Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum. Kencana Prenada Media. Jakarta.
--------------------------------------.    2012. Resep  Hukum  sebuah  Bungan  Rampai. Kencana Prenada Media. Jakarta.
Wulansari,  C.  Dewi.  2010. Hukum  Adat  Indonesia  suatu  Pengantar. PT.  Refika Aditama. Bandung.