## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1925 - 1937 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6800
Analisa Hukum Perihal Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan
1 Tiara Putri Rahmawati, 2 Septiayu Restu Wulandari Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pelita Bangsa tiaraputrirahmawati409@gmail.com, Septiayurwulandari@pelitabangsa.ac.id

## ABSTRACT
The problem of regarding the breakup of marriages that is motivated by the apostasy of one of the couples still occurs. The regulations regarding apostates are not clearly regulated, only  in  KHI  regulation  regarding  apostates  as  a  reason  for  the  breakdown  of  marriage  is regulated  by a condition if there is a lack of harmony  in the family  due to apostates. So this gives  an  understanding  that  when  apostasy  does  not  impact  anything  on  domestic  life, marriage can still be continued even though between husband and wife already have different beliefs. Legal uncertainty arises when the marriage of two people besides Islam, one of which is to  change  religion,  is  different  from  Muslims  in  Indonesia  who  have  KHI  in  their  guidelines regarding  apostates.  This  type  of  research  is  a  normative  juridical  legal  research,  namely  by literature study, finding legal material which is then collected to get an analysis by interpreting the  contents  of  the  legislation  into  the  existing  problems.  Murtad  is  something  that  does  not meet  the requirements of  marriage in Islam, if  in  domestic life one  of the husband or  wife of apostate  or  out  of  Islam,  the  requirements  of  the  marriage  become  damaged  or  fasakh automatically or null and void both were punished by adultery. The legal consequences of the apostasy  case  are  regulated  in  the  compilation  of  Islamic  law  in  the  chapter  of  marriage cancellation,  namely  Article  75  letter  a  and  in  the  reasons  of  divorce  Article  116  letter  h regarding  the  apostasy  of  someone  during  the  marriage  period  is  not  mentioned  in  Law Number  16  of  2019  Amendment  to  Law  Number  1  Year  1974  Regarding  apostates  only mentioned in Presidential Instruction No. 1 of 1999 Compilation of Islamic Law in Articles 75 and  116  in  which  the  two  articles  say  that  Murtad  can  occur  marriage  and  marriage breakdown
Keywords: Murtad; Marriage breaks; Apostasy; Because of law

## ABSTRAK
Permasalahan menengenai putusnya perkawinan yang dilatarbelakangi  murtadnya salah satu  pasangan  masih  banyak terjadi.  Peraturan mengenai Murtad  tidak diatur secara jelas, hanya di KHI pengaturan mengenai murtad sebagai alasan putusnya perkawinan diatur itu pun dengan adanya syarat apabila membuat terjadinya ketidak rukunan dalam keluarga akibat murtad yang terjadi. Sehingga hal ini memberikan pemahaman bahwa ketika murtad tidak  berimbas  apa-apa  terhadap  kehidupan  rumah  tangga,  maka  pernikahan  tetap  bisa dilanjutkan  walaupun  antara  suami-istri  sudah  berbeda  keyakinan.  Ketidakpastian  hukum muncul  ketika  pernikahan  dua  orang  selain  islam  yang  salah  satunya  berpindah  agama, berbeda  dengan  orang  orang  islam  di  indonesia  yang  memliki  KHI  dalam  pedoman  nya mengenai  murtad.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif,  yaitu dengan  studi  kepustakaan,  mencari  bahan  hukum  yang  kemudian  dikumpulkan  untuk mendapatkan  analisa  dengan  menginterpretasikan  isi  peraturan  perundang-undangan kedalam permasalahan yang ada. Murtad merupakan hal yang tidak memenuhi syarat dari perkawinan secara Islam, apabila dalam kehidupan rumah tangga salah satu dari suami atau istri murtad atau  keluar dari agama Islam maka syarat dari perkawinannya menjadi rusak

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1925 - 1937 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6800
atau fasakh secara  otomatis  atau  batal  demi  hukum  sehingga  setelah  adanya  perbuatan murtad  tersebut  hubungan  keduanya  dihukumi  zina.  Akibat  hukum  dari  Perkara  murtad diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  bab  pembatalan  perkawinan  yaitu  Pasal  75 huruf a dan dalam alasan perceraian pasal 116 huruf h Perihal Murtadnya sesorang dalam masa perkawinan tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1tahun 1974 Perihal Murtad hanya disebutkan dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1999 Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 75 dan 116 yang dimana kedua  pasal  tersebut  menyebutkan  murtad  bisa  terjadi  pembatalan  perkawinan  dan putusnya perkawinan
Kata kunci: Putusnya Perkawinan; Murtad; Akibat Hukum

## PENDAHULUAN
Manusia  adalah  makhluk  individu  sekaligus  juga  dapat  dikatakan  makhluk sosial yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak terlepas dari pengaruh manusia lain. Manusia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi membutuhkan manusia  lain  dalam  beberapa  hal  tertentu.  Manusia  sebagai  makhluk  sosial,  akan selalu  membutuhkan  orang  lain  untuk  menjalankan  kehidupannya.  Selain membutuhkan  orang  lain  manusia  juga  membutuhkan  pendamping  hidup. Pendamping hidup dapat diwujudkan melalui proses perkawinan. Tentunya bukan hanya untuk mendapatkan pendamping hidup, merupakan suatu jalan yang sangat mulia dan merupakan perbuatan yang suci serta salah satu peristiwa penting dalam kehidupan  manusia,  baik  dalam  menjalin  rumah  tangga  maupun  dalam mendapatkan  keturunan.  Pasal  1  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan  atas    Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan (selanjutnya  disebut  dengan  Undang-Undang  Perkawinan)  memuat  aturan  bahwa perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Ikatan  lahir  yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk berdasarkan undang-undang, hubungan  mana  mengikat  kedua  pihak,  dan  pihak  lain  dalam  masyarakat, sedangkan  ikatan  batin  yaitu  hubungan  tidak  formal  yang  dibentuk  dengan kemauan  bersama  yang  sungguh-sungguh,  yang  mengikat  kedua  pihak  saja. Selanjutnya  dalam  pasal  2  ayat  1  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan  atas    Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan menyebutkan  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing masing  agamanya  dan  kepercayaannya.  Hal  ini  berarti  suatu  perkawinan  dapat dikategorikan  perkawinan  yang  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing masing  agama  dan  kepercayaannya  dengan  demikian  penentuan  boleh  atau tidaknya  suatu  perkawinan  tergantung  pada  ketentuan  dalam  agama  ,  karena landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan sangat penting.
Selanjutnya selain diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Perkawinan  juga  diatur dalam  Pasal  2  Kompilasi  Hukum  Islam  (selanjutnya  disebut  KHI)  menentukan bahwa  perkawinan  berdasarkan hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang sangat  kuat (mitssaqan  ghalidzan) untuk  mentaati  perintah  Allah  dan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1925 - 1937 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6800
melaksanakannya merupakan ibadah serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah.  Dalam  suatu  perkawinan semua  orang  menghendaki  kehidupan  rumah  tangga  yang  bahagia,  kekal,  dan sejahtera,  sesuai  dengan  tujuan  dari  perkawinan  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang  Perkawinan.  Berkaitan  dengan  perkawinan,  dalam  kenyataannya  tidak selamanya  perwakinan  berjalan  dengan  baik  dan  juga  tidak  semua  orang  dapat membentuk suatu  keluarga  yang  dicita-citakan  tersebut sehingga  terjadi  putusnya perkawinan.  Tingginya  kasus  putusnya  perkawinan    di  Indonesia  dan  jumlahnya terus  saja  meningkat.  Hal  ini  bisa  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  seperti  faktor ekonomi,  kurangnya  pemahaman  agama,  perselihan  pendapat,  atau  usia  pasangan yang  masih  muda.  Namun,  pada  dasarnya  faktor perceraian itu  bisa saja  berbeda- beda antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya.
Berdasarkan  yurisdiksi  yang  berlaku  di  Indonesia,  putusnya  perkawinan diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawanian yang  menjelaskan  bahwa  perkawinan  itu  dapat  putus  disebabkan  karena  (3)  tiga hal,  yaitu  Kematian,  Perceraian  dan  atas  keputusan  pengadilan.  Alasan  atau penyebab  yang  melatarbelakangi  putusnya  perkawinan  sebagaimana  yang  telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang kemudian disempurnakan dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam point 8 Murtad atau peralihan agama yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.
Adapun contoh kasus pada Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2023/PA.Ckr kasus yang  terjadi  di  Pengadilan  Tinggi  Agama  Cikarang  Penggugat,  Umur  56  tahun, Agama islam, bertempat tinggal di Cikarageman, Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketika  dua  orang  yang  melangsungkan  pernikahan  pada  awalnya  pernikahan berjalan  dengan  harmonis  tetapi  seiring  berjalannya  waktu  hubungan  pernikahan keduanya sering mengalami perselisihan sejak sekitar April 2021 yang disebabkan masalah  komitmen  tentang  agama    dimana  Tergugat  adalah  seorang  mualaf  akan tetapi tidak benar benar menjalani keyakinannya yang baru sebagai seorang muslim dimana  Tergugat  ketahuan  setelah  melakukan  sholat  di  masjid  didalam  kamar rumah  masih  memutar  dan  atau  mendengarkan  lagu-lagu  rohani  kristen  agama yang  sebelumnya  dianutnya,  sementara  komitmen  antara  Penggugat  dan  Tegugat adalah  bersedia  mualaf  dan  tidak  mempermainkan  agama  yang  hal  ini  menjadi masalah  besar.  Pada  tanggal  23  Desember  2022  mengusir  Tergugat  dari  rumah Penggugat  dan  sampai  gugatan  ini  diajukan  Tergugat  tidak  pernah  pulang  lagi kerumah dengan mebahwa sebelum puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pergi  ke  pemuka  agama  untuk  konseling  dengan  tujuan  demi  mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil. Maksud dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah  Penggugat  dalam  gugatannya  mendalilkan bahwa  Penggugat  telah  melangsungkan  perkawinan  dihadapan  pegawai  pencatat nikah KUA Makasar Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dengan kutipan akta  nikah  tertanggal  15  Juli  2019  dan  rumah  tangga  pengugat  dan  tegugat  tidak harmonis oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian.
Penguggat  dan  Tergugat  perkawinan  mereka  dilangsungkan  berdasarkan hukum  islam  oleh  karena  itu  pengadilan  agama  berwenang  untuk  mengadili  dan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1925 - 1937 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6800
memutus perkara a quo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  4  ayat  (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Tingkat  Pertama  diwajibkan  terlebih  dahulu diupayakan  perdamaian  melalui  bantuan  mediator,  akan  tetapi  dalam  perkara  ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh  orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan..
Berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  Penggugat  di  muka  persidangan  telah ditemukan  fakta  bahwasanya  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi pertengkaran  karena  terjadi  pertengkaran  dan  perselisihan  antara  Penggugat  dan Tergugat  terkait  komitmen  agama  Tergugat  tidak  memberi  nafkah  lahir pertengkaran  tersebut  mengakibatkan  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui lagi alamatnya  atau  keberadaannya  gaib  dan  sudah  ada  usaha  untuk  merekunkan dengan menasehati  Penggugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup merukunkan lagi.
Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwasanya telah  terbukti  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan  demikian  gugatan  penggugut  untuk  melakukan  perceraian  telah  cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 undang- undang  nomor  1  tahun  1974  Joe  pasal  19  huruf  f  peraturan  pemerintah  nomor  9 tahun  1975  pasal  116  huruf  f  kompilasi  hukum  Islam  oleh  karenanya  dapat dikabulkan.
Berdasarkan uraian kasus tersebut salah satu pihak melakukan perpindahan agama  yang  dimana  biasa  disebut  dengan  Murtad  Pengaturan  mengenai  murtad sebagai  alasan  putusnya  perkawinan  dalam  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  atas    Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  tidak  diatur  secara  jelas,  hanya  di  KHI  pengaturan  mengenai  murtad sebagai alasan putusnya perkawinan diatur  itu pun dengan adanya syarat apabila membuat  terjadinya  ketidak  rukunan  dalam  keluarga  akibat  murtad  yang  terjadi. sehingga hal ini memberikan pemahaman bahwa ketika murtad tidak berimbas apa- apa  terhadap  kehidupan  rumah  tangga,  maka  pernikahan  tetap  bisa  dilanjutkan walaupun  antara  suami-istri  sudah  berbeda  keyakinan.  ketidak  pastian  hukum muncul  ketika  pernikahan  dua  orang  selain    islam  yang  salah  satunya  berpindah agama,  berbeda  dengan  orang  orang  islam  di  indonesia  yang  memliki  KHI  dalam pedoman  nya  mengenai  murtad  ,  terkait  pernikahan  dua  orang  bukan  beragama islam tidak terdapat pengaturan terkait murtad tadi sehingga menimbulkan ketidak pastian dan ketidak jelasan hukum  terkait hal tersebut.
Berdasarkan paparan di atas permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
 Apakah murtadnya seseorang di jadikan alasan putusnya perkawinan dalam hukum positif Indonesia?
 Bagaimana  akibat  hukum  dari  murtadnya  seseorang  terhadap  hubungan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan studi  kepustakaan,  mencari  bahan  hukum  yang  kemudian  dikumpulkan  untuk mendapatkan  analisa  dengan  menginterpretasikan  isi  peraturan  perundang- undangan  kedalam  permasalahan  yang  ada.  Penelitian  ini  adalah  telaah  yang dilaksanakan  untuk  memecahkan  masalah  hukum  secara  normatif  yang  pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap norma-norma yang  ada,  dan  juga  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  dalam  hukum  positif  dan Hukum Islam
Metode  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  Pendekatan perundang-undangan ( Statue Approach ) adalah pengkajian terhadap bahan hukum yang ada serta dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi.
Adapun  dalam  teknik  analisis  bahan  hukum  diperkaya  dan  diperdalam dengan  cara  menggabungkan  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  untuk merumuskan  hipotesa-hipotesa.  Yang  nantinya  penulis  akan  menguraikan  dan menghubungkan  sedemikian  rupa  sehingga  disajikan  dalam  penulisan  yang  lebih sistematis  guna  menganalisis  hukum  dari  status  perkawinan  ketika  suami/isteri melakukan  peralihan  agama  dari  Islam.  Teknik  analisis  disini  menggunakan interpretasi  komparatif,  yaitu  penafsiran  dengan  menjelaskan  berdasarkan perbandingan hukum

## HASIL DAN PEMBAHASAN Murtad Dapat Dijadikan Alasan Putusnya Perkawinan
Undang-Undang  nomor  16  tahun  2019  perubahan  atas  Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 telah mengatur mengenai putusnya perkawinan yang terdapat di dalam BAB VIII Pasal 39 sampai dengan Pasal 41. Dimana dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan  menyebutkan  putusnya  perkawinan  terjadi  karena  3  hal  kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.
Undang-Undang  nomor  16  tahun  2019  perubahan  atas  Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak menyebutkan bahwa perkara “murtad” dapat dijadikan alasan putusnya perkawinan namun dalam pasal 2 ayat 1 menyebutkan perkawinan adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaan  itu.  Bahwa  dalam  agama  islam  dilarang  adanya  pernikahan  beda agama. Murtad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berbalik ke belakang, berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar. Murtad atau riddah berarti berbalik atau kembali, yakni keluar dari agama Islam dan kembali kepada kekafiran dengan niat, perkataan, atau perbuatan, yang menjadikan seseorang kafir atau tidak beragama lagi.  Pengertian ini mencakup keluar dari iman dan kembali ke kafir, baik

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
iman  itu  didahului  kekafiran  (seperti  orang  kafir  beriman  dan  kembali  kafir  lagi) maupun  tidak  didahulukan  dengan  kekafiran.  Murtad  adalah  ketentuan  yang melanggar aturan agama dan bisa menyebabkan suatu putusnya perkawinan.
Putusnya  perkawinan  merupakan  istilah  hukum  yang  digunakan  dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan atau ikatan antara  laki-laki  dan  perempuan  sebagai  suami  isteri  disebabkan  karena  suatu  hal, atau istilah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah perceraian. Ada  beberapa  penyebab  terjadinya  putusnya  perkawinan  yang  telah  disebutkan pada  Undang-undang  Perkawinan  nomor  16  tahun  2019  perubahan  atas  undang- undang nomor 1 tahun 1974 yakni
1. Kematian
Putusnya perkawinan karena kematian terjadi karena salah satu pihak baik  suami  atau  istri  dalam  perkawinan  meninggal  dunia  terlebih  dahulu. Putusnya perkawinan karena kematian ini merupakan kejadian yang berada diluar kehendak dari para pihak dalam perkawinan ataupun dari pengadilan. Putusnya  perkawinan  karena  kematian  sepenuhnya  merupakan  kehendak atau  kuasa  dari  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa.  Putusnya  perkawinan  karena kematian  lebih  dikenal  dengan  istilah  cerai  mati.  Dalam  masyarakat putusnya perkawinan karena perceraian akan lebih mendapatkan perhatian dibandingkan dengan putusnya perkawinan karena kematian.
2. Perceraian
Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi atas keinginan suami  atau  istri,  baik  suami  atau  istri  memiliki  hak  yang  sama  dalam mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Selanjutnya pengadilan yang akan  memutuskan  apakah  gugatan  tersebut  sudah  cukup  alasan  untuk dikabulkan atau tidak. Jika memang sudah terpenuhinya alasan-alasan untuk melakukan perceraian maka selanjutnya pengadilan yang berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Namun demikian kenyataan  hidup  membuktikan  bahwa  memelihara  kelestarian  dan kesinambungan hidup bersama antara suami istri bukanlah hal yang mudah dilakukan  banyak  faktor  yang  mempengaruhinya  seperti  faktor  psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul  dalam  kehidupan  rumah  tangga  yang  dapat  menimbulkan perdebatan-perdebatan  antara  suami  dan  istri  yang  dapat  berujung  pada perceraian.  Dari  penyebab  putusnya  perkawinan  yang  sudah  dijelaskan  di atas  penulis  akan  fokus  membahas  putusnya  perkawinan  yang  disebabkan karena  adanya  perceraian.  Perceraian  atau  bisa  disebut  dengan  putusnya perkawinan  adalah  istilah  hukum  yang  digunakan  dalam  UU  Perkawinan untuk  menjelaskan  perceraian  atau  berakhirnya  hubungan  perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Akibat  hukum  dari  murtadnya  seseorang  terhadap  hubungan  perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam
Adapun akibat hukum dari Perkara murtad diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam bab pembatalan perkawinan yaitu Pasal 75 huruf a dan dalam alasan perceraian pasal 116 huruf h.
a. Pembatalan Perkawinan ditinjau dari Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam Dalam  hal  ini  perkara  murtad  dibahas  dalam  2  pasal  di  dalam Kompilasi  Hukum  Islam.  Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan  Perkara murtad hanya diatur bab pembatalan perkawinan yaitu Pasal 75 huruf a dan dalam  alasan  perceraian  pasal  116  huruf  h.    Pengaturan  mengenai pembatalan  perkawinan  juga  terdapat  didalam  UndangUndang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  diatur  dalam  BAB  IV  dari  pasal  22 sampai  dengan  pasal  28.  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai batalnya perkawinan karena suami/istri  murtad  yang  hanya  diatur  didalam  Kompilasi  Hukum  Islam. Pengaturan pembatalan perkawinan dimulai pada pasal 70 telah tercantum ketentuan  dalam  perkawinan  yang  batal  namun  tidak  disebutkan  bahwa murtad menjadi salah satu alasan melakukan pembatalan perkawinan.
Perkara  murtad  diatur  dalam  pasal  75,  memunculkan  kerancuan dimana dalam pasal-pasal sebelumnya mulai pasal 70 sampai dengan pasal 74  tidak  mengatur  hal  tersebut  namun  pasal  tersebut  muncul  dalam  pasal setelahnya dengan menyatakan bahwa “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau  isteri  murtad.  Hal  ini  menyebabkan  adanya  kekaburan  norma  dalam perkara murtad dalam bab pembatalan perkawinan karena perkara tersebut hanya disebutkan dalam 2 (dua) pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 75 huruf a dan pasal 116. Apabila kita melihat dalam Undang-Undang Perkawinan  juga  tidak  mencantumkan  kata  “murtad”  sebagai  alasan perkawinan  batal  demi  hukum  maupun  dapat  dibatalkan.  Pada  pasal selanjutnya  dalam  bab  pembatalan  perkawinan  di  Kompilasi  Hukum  Islam pasal 72 memuat tentang dimana suami istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila  perkawinan tersebut dilangsungkan dibawah  ancaman yang  melanggar  hukum  dan  ketentuan  mengenai  hal  penipuan  serta  salah sangka  untuk  melakukan  perkawinan  dapat  diajukan  pembatalan perkawinan dengan jangka waktu maksimal 6 (bulan) yang dapat dilakukan oleh  suami  atau  istri.  Permasalahan  mengenai  murtad  dalam  perkawinan untuk bisa diajukan pembatalan perkawinan namun baru diatur pada pasal 75 huruf a.  Sehingga dapat memunculkan pertanyaan apakah murtad yang dilakukan  oleh  salah  satu  suami/istri  ini  merupakan  batal  demi  hukum ataukah dapat dibatalkan. Mengetahui apakah perkawinan tersebut dimana suami/istri  murtad  dapat  dibatalkan  atau  batal  demi  hukum  dengan menelaah dalam hukum Islam. Pembatalan perkawinan dalam Hukum Islam terjadi  selama  memang  ada  sesuatu  yang  menyimpang  atau  menyalahi hukum perkawinan dan ketentuan-ketentuan agama islam.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1925 - 1937 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6800
Melihat syarat-syarat perkawinan sah menurut agama masing-masing dari  calon  mempelai  apabila  beragama  Islam  adalah  harus  tunduk  pada hukum Islam dengan melihat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan ketentuan berdasarkan hukum Islam. Syarat perkawinan secara Islam yang mengatur tentang kewajiban seorang laki-laki dan wanita harus sama-sama beragama Islam apabila ingin melangsungkan perkawinan adalah  terdapat  dalam  pasal  40  huruf  c  dan  pasal  44  Kompilasi  Hukum Islam. Ketentuan dalam pasal 40 huruf c yang menetukan bahwa “Dilarang melakukan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, “Seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Berdasarkan redaksi  dari  pasal  tersebut  sangat  tegas  menyatakan  bahwa  pria  yang beragama  Islam  tidak  boleh  menikahi  wanita  yang  beragama  selain  Islam. Sedangkan  pasal  44  memberikan  ketentuan  sebaliknya  yaitu  wanita  yang beragama  Islam  dilarang  melangsungkan  perkawinan  dengan  pria  yang tidak beragama Islam. Kedua pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut sangat jelas menetukan bahwa syarat dari perkawinan Islam adalah seorang pria dan wanita harus beragama Islam apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka  perkawinan  tersebut  tidak  memenuhi  syarat  dari  perkawinan sehingga  apabila  perkawinan  tersebut  tetap  dilangsungkan  maka perkawinan  itu  dapat  dibatalkan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang- Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam
Berdasarkan  dasar-dasar  dari  hukum  fiqih  Islam  dan  ketentuan  dari Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan secara hukum Islam harus tunduk pada keteuntuan agama Islam yaitu harus sama-sama beragam Islam tidak hanya pada saat melangsungkan perkawinan saja namun juga sampai saat  prkawinan  itu  berlangsung  apabila  terjadi  perbuatan  murtad  antara suami/istri maka perkawinan tersebut batal /rusak seketika itu juga karena telah merusak akad dengan tidak memennuhi syarat sah dari perkawinan itu sendiri.
b. Akibat Hukum dari Murtad ditinjau dari pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Kompilasi  hukum  islam  mengatur  mengenai  murtad  dalam  2  pasal pada  Pasal  116  Kompilasi  Hukum  Islam  sangat  berbeda  dengan  pasal  75 huruf a Kompilasi Hukum Islam meskipun sama-sama membahas mengenai murtad namun keduanya memiliki makna yang berbeda dari dengan adanya murtad  sebagai  pengaruh  dalam  status  perkawinan  dan  akibat  hukumnya. Murtad yaitu sebagai salah satu media atau alasan suatu perceraian, seperti yang  terdapat  dalam  pasal  116  huruf  h  Kompilasi  Hukum  Islam,  yaitu Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan “Peralihan agama atau  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidakrukunan  dalam  rumah tangga.”
Memaknai  pasal  116  huruf  “h”  Kompilasi  Hukum  Islam  sebenarnya adalah bagaimana alasan perceraian yang menjadikan murtad atau peralihan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1925 - 1937 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6800
agama  sebagai  alasan  terjadinya  ketidakrukunan  dalam  rumah  tangga. Terlihat  jelas  dalam  pasal  tersebut  bahwa  murtad  bukanlah  alasan  utama menjadikan  adanya  suatu  perceraian.  Perceraian  dapat  terjadi  akibat  tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga atau terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diselesaikan, jika dalam perkawinan salah seorang suami atau istri melakukan peralihan agama namun tidak berpengaruh pada perkawinannya  maka  masih  bisa  utuh  atau  dilanjutkan.  Perceraian berdasarkan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yaitu putusnya perkawinan yang  disebabkan  karena  perceraian  dapat  terjadi  karena  talak,  atau berdasarkan  gugatan  perceraian,  namun  lebih  lanjut  dalam  pasal  116 Kompilasi Hukum Islam khususnya pada huruf h berkaitan dengan murtad, pasal  116  memberikan  pemahaman  bahwa  perceraian  hanya  dapat dilakukan apabila peralihan agama atau murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan  dalam  rumah  tangga.  Kata  lain,  bila  perkara  murtad  tidak menyebabkan  terjadinya  ketidakrukunan  dalam  rumah  ngga.  Dengan  kata lain,  bila  perkara  murtad  tidak  menyebabkan  terjadinya  ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka perceraian tidak dapat dilakukan.
Pasal  116  mengatur  apa  saja  yang  dapat  diajukan  sebagai  alasan perceraian,berdasarkan  hal  tersebut  maka  ada  klausul  yang  menyatakan peralihan  agama  menyebabkan  terjadinya  ketidak  rukunan,  sebagai  alasan perceraian.  Alasan  alasan  perceraian  sudah  diatur  dan  berkesesuaian dengan  tujuan  perkawinan  yang  dirumuskan  oleh Kompilasi  Hukum Islam.
Pasal ini apabila dilihat dan dibandingkan dengan perspektif pasal lain maka, ditemukan beberapa pasal, sebagai berikut:
1. Pasal  40  huruf  c  :  “Dilarang  melangsungkan  perkawinan  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  karena  keadaan  tertentu: Seorang wanita yang tidak beragama Islam”
2. Pasal  77  ayat  5  :  “Jika  suami  atau  isteri  melalaikan  kewajibannya, masingmasing dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama.”
3. Pasal 80 ayat 3 : “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya.”  Jika  dilihat  dari  Pasal  40  huruf  c  bahwa  sebenarnya  agama Islam  menjadi  syarat  mutlak  untuk  bolehnya  melangsungkan perkawinan namun ternyata dalam pasal 116 murtad dapat dijadikan alasan perceraian.
4. Kemudian  pasal  77  ayat  5  sebagai  jalan  untuk  mengajukan  gugatan kepada salah seorang istri atau suami yang melalaikan kewajibannya, termasuk  melakukan  peralihan  agama.  Pada  pasal  80  ayat  3  bahwa dalam  menjalankan  pernikahan  hendaknya  sang  suami  memberikan pendidikan  agama  kepada  isterinya  agar  kelak  kekhawatiran  yang terjadi seperti adanya peralihan agama tidak terjadi.
Adapun Kasus yang terjadi dalam Pengadilan Negeri Cikarang dengan nomor perkara 2935/Pdt.G/2023/PA.Ckr antara Penguggat dan Tergugat adalah sepasang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1925 - 1937 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6800
suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2019. Seiring berjalannya waktunya pernikahan antara penguggat dan tegugat mulai tidak harmonis  sejak sekitar April 2021  yang  disebabkan  antara  masalah  komitmen  tentang  agama  dimana sebelumnya tegugat adalah seorang mualaf akan tetapi tidak benar-benar menjalani keyakinannya  yang  baru  sebagai  seorang  muslim  dan  Tegugat  ketahuan  setelah melakukan solat di Masjid Tegugat kembali mendengarkan lagu lagu Rohani Kristen yakni  agama  yang  dianut  sebelum  menikah  dengan  Penguggat.  Pada  awalnya Tergugat bersedia untuk mualaf dan tidak mempermainkan agama kemudian hal ini yang  menyebabkan  perselisihan  antara  Penggugat  dan  tegugat.  Atas  terjadinya permasalahn  ini  Penguggat  pergi  ke  pemuka  agama  untuk  konseling  tetapi  hal tersebut  tidak  membuahkan  hasil  apapun  lalu  Penguggat  akhirnya  mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Cikarang.
Berdasarkan  hal  tesebut  pertimbangan  hakim  atas  Perkara  nomor 2935/Pdt.G/2023/PA.Ckr  gugatan  Penggugat  untuk  melakukan  perceraian  telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaiman dimaksud dalam pasal 19 huruf  (f)  Peraturan  pemerintah  nomor  9  tahun  1975 jo Pasal  116  huruf  (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan. Yang dimana dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam point menyebutkan Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan  terjadinya  ketidak  rukunan  dalam  rumah  tangga.  Dimana  antar Penguggat dan Tegugat terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga akibat pealihan agama tersebut. Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut Murtad bisa dijadikan salah satu alasan perceraian.
Kompilasi Hukum islam mengatur akibat hukum dari Murtad dalam 2 Pasal yang  dimana  pada  pasal  75  apabila  murtad  akibat  hukumnya  bisa  terjadi Pembatalan Perkawinan sedangkan dalam Pasal 116 menyatakan alasan Perceraian dapat  dilakukan  apabila  Perlihan  Agam  atau  Murtad  yang  menyebabkan  Ketidak rukunan dalam rumah tangga. Pernyatan dari 2 pasal tersebut sangat berbeda yang dimana Pembatalan perkawinan dan perceraian adalah salah satu alasan putusnya perkawinan. Keduanya memiliki persamaan sekaligus perbedaan.
Persamaan  pembatalan  perkawinan  dan  perceraian  adalah  hanya  dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (UU  Perkawinan)  menyatakan  batalnya perkawinan  dimulai  setelah  kekuatan  putusan  pengadilan  mempunyai  kekuatan hukum  tetap.  Lalu  Pasal  39  UU  Perkawinan  menegaskan  perceraian  hanya  dapat dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah  berusaha  dan  tidak  berhasil mendamaikan kedua pihak.
Sementara perbedaan keduanya, salah satunya adalah soal siapa pihak yang berhak menjadi pemohon. Dalam perceraian, permohonan dilakukan oleh salah satu pihak,  suami  atau  istri.  Sedangkan  pembatalan,  selain  dapat  dilakukan  oleh  suami atau istri, juga bisa diajukan oleh pihak lain seperti orang tua pasangan. Perbedaan lain  adalah  mengenai  akibat  hukum.  Pada  perceraian,  sangat  mungkin  terjadi sengketa mengenai gono-gini karena memang pernikahan sebelumnya tetap diakui. Sementara  pada  pembatalan  nikah,  pernikahan  dianggap  tidak  pernah  ada  sejak awal. Sehingga sulit bagi salah satu pihak menuntut harta gono-gini.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Dalam  konteks  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  apabila  salah  satu pasangan  dalam  perkawinan  menjadi  murtad,  yaitu  meninggalkan  ajaran  Islam untuk pindah ke agama lain atau menjadi tidak beragama, maka hal tersebut dapat berakibat pada pernikahan tersebut. Menurut Kompilasi Hukum Islam, murtadnya salah  satu  pasangan  dianggap  sebagai  salah  satu  alasan  berakhirnya  ikatan perkawinan  karena  tidak  lagi  terpenuhinya  salah  satu  syarat  sahnya  perkawinan, yaitu kesamaan agama antara suami dan istri.

## KESIMPULAN DAN SARAN
1. Berdasarkan  pembahasan  pertama  Perihal  Murtadnya  sesorang  dalam  masa perkawinan  tidak  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019 perubahan  atas  Undang-Undang  nomor  1tahun  1974  Perihal  Murtad  hanya disebutkan  dalam  Instruksi  Presiden  nomor  1  tahun  1999  Kompilasi  Hukum Islam pada Pasal 75 dan 116 yang dimana kedua pasal tersebut menyebutkan murtad  bisa  terjadi  pembatalan  perkawinan  dan  putusnya  perkawinan  dalam perkara  putusan  nomor  2935/Pdt.G/2023/PA.Ckr  bahwa  Tergugat  telah berpindah keyakinan ke agama sebelumnya sehingga terjadi perselisihan terus menerus  antara  Penggugat  dan  Tergugat.  Majelis  Hakim  Memutuskan  untuk mengabulkan  Gugatan  Penggugat  dengan  alasan  Perceraian.  Berdasarkan  Hal tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  belum  ada  peraturan  yang  tegas mengenai  murtad  bisa  dijadikan  alasan  putusnya  perkawinan  tetapi  dalam putusan  hakim  nomor  putusan  nomor  2935/Pdt.G/2023/PA.Ckr  Murtadnya seseorang bisa dijadikan alasan putusnya perkawinan perceraian.
2. Dapat dilihat dalam pembahasan kedua diatas akibat dari murtadnya seseorang ditinjau dari  Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1999 Kompilasi Hukum Islam, Akibat  hukum  apabila  dalam  perkawinan  salah  satu  suami  atau  istri  murtad terdapat beberapa hal yaitu berakibat terhadap status perkawinan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Ketentuan mengenai murtad dalam perkawinan  adalah  terdapat  didalam  Instruksi  Presiden  nomor  1  tahun  1999 Kompilasi  Hukum  Islam  yaitu  pasal  75  huruf  a  dan  pasal  116  huruf  h  yang keduanya  berbeda  dalam  memberikan  keputusan  mengenai  Murtad,  sehingga akibat hukumnya pun berbeda. Dalam pelaksanaannya,  pada pasal 75 huruf a apabila  terjadi  suatu  perbuatan  murtad  antara  suami  atau  istri  maka perkawinan  tersebut  adalah fasakh atau  batal,  perkawinan  tersebut  dianggap tidak  pernah  ada  namun  keputusan  pembatalan  tersebut  tidak  berlaku  surut terhadap  anak  dari  perkawinan  tersebut sehingga  status  anak  tetap  berstatus anak  sah.  Pada  pasal  116  huruf  h  yang  menyatakan  bahwa  adanya  peralihan agama  yang  dapat  menyebabkan  ketidakrukunan  rumah  tangga  dan  dapat dijadikan salah satu alasan perceraian. Pasal ini berbeda dengan ketentuan dari pasal  75  yang  menetukan  apabila  terjadi  murtad  salah  satu  dari  suami/istri maka perkawinan batal demi hukum sedangkan pasal 116 huruf h menentukan perkara  murtad  bisa  dijadikan  alasan  perceraian  apabila  diikuti  dengan pertengkaran  yang  terus  menerus.  Dengan  demikian  status  perkawinan  itu tetap  ada  namun  putus  karena  diajukannya  perceraian  dan  tetap  ada

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
pembagian  harta  bersama  yang  dibagi  seperdua  bagian  antara  suami/istri sedangkan  status  anak  tetap  sah  apabila  anak  dilahirkan  dari  dan  akibat  dari perkawinan yang sah.

## SARAN
1. Perlu  dilakukan  peninjauan  kembali  terhadap  peraturan  mengenai  Putusnya Perkawinan akibat dari Murtadnya sesorang dalam masa perkawinan dan lebih menegaskan  perundang-undangan  menganai  apakah  murtad  bisa  dijadikan alasan  putusnya  perkawinan.  Serta  mengisi  kekosongan  hukum  yang  terjadi untuk orang orang yang beragama non islam agar adanya kejelasan mengenai status perkawinan apabila salah satu pihak murtad atau berpindah agama.
2. Dalam  hal  ini  Kompilasi  Hukum  Islam  masih  memiliki  kerancuan  dalam memberikan klausul-kalusul dalam pasalnya khususnya mengenai perkawinan. Perlu adanya ketegasan dalam memberikan putusan dan kejelasan setiap pasal, karena  dalam  Pengadilan  Agama  menggunakan  pedoman  KHI  sebagai  jalan memutus  perkara,  sehingga  seperti  pada  pasal  40  KHI  yang  menjelaskan mengenai  larangan  perkawinan  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  yang tidak beragama Islam, juga sebaliknya. Kemudian dalam pasal selanjutnya KHI membiarkan  orang  Islam  yang  melangsungkan  perkawinan  kemudian  ada ketentuan  mengenai  murtad  atau  pengalihan  agama  yang  sangat  fleksibel, maksudnya  jika  memang  ada  perbuatan  murtad  dan  tidak  mengusik perkawinan mereka maka tetap berjalanlah perkawinan tersebut.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi.  (1983). Hukum  Waris,  Hukum  Keluarga,  Hukum  Pembuktian. Jakarta:  Bina Aksara. al-Zuhaili, W. (1985). Fiqh Islam wa Adillatuh hlm 510. Damsyiq; Dar al-Fikr . Armando, N. (2005). Ensiklopedi Islam hlm 16. Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve. Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqh al-Islam wa adillatuhu. Jakarta: Gema Insani. Basir, A. (2022). Hukum Islam tentang perkawinan dan waris. Makasar: Tohar Media. dkk, A. A. (1996). Ensiklopedi Hukum Islam hlm.1233. Jakarta: Ichtiar baru van hoeve. Dr.Dwi Atmoko, S. &. (2022). Hukum Perkawinan dan Keluarga. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
Efendi, D. O. (2014). Penelitian Hukum (Legal Researrch). Jakarta: Sinar Grafika. Gazaly, A. R. (2002). Fikih Munakahat hlm 171. Jakarta: Premena Jaya.
Manan,  A.  (2011). Fiqih  Lintas  Madzhab  Juz  Empat  hlm  83. Kediri:  Jamiyah Musyawarah PP AI Falah.
MASYROFAH, M. N. (n.d.). Fiqh Jinayah hlm.79. Rusyd, I. (1985). Bidayat al-Mutjahid hlm 51. (Beirut; Dar al-Fikr, 1985). Sabi, S. (1793). Fiqh As-Sunnah, Jus II hlm 202. Bairut Dar Fkr. Sabiq, S. (1980). Fikih Sunah hlm 7. Bandung: PT Alma'rif. Salim. (2021). Pengantar Hukum Perdata. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
SHIHAB,  M.  Q.  (2002). Tafsir  al-Misbah;  Pesan,  Kesan  dan  Kesereasian  al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
Soedharyo. (2002). Hukum orang dan keluarga. Jakarta: Sinar Grafika.
Soekamto,  S.  (2009).  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat.  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Subekti. (1975). Pokok Pokok dari Hukum perdata. Jakarta.
Syarifuddin,  A.  (2006). Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia. Jakarta:  Prenada Media.
SYARIFUDIN, A. (2009). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Turatmiyah, M. S. (2013). Hukum Perceraian hlm 17. Jakarta: Sinar Grafika. WIRJONO. (1981). hukum perkawinan di Indonesia. sumur bandung.
zuhaili, W. (2001). Fikih dan Perundungan Islam hlm 997. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.