## HOAX DI INDONESIA : SUATU KAJIAN

## Wahyu Widodo
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
Sapto Budoyo
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Toebagus Galang Windi Pratama Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
Troeboes Soeprijanto Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
Abstrak : Hoax atau berita Bohong belakangan sering beredar pada aplikikasi media Sosial  di  Indonesia  belakangan  ini.  tentu  berdampak  negatif  terhadap  berbagai bidang di dalam bermasyarakat dan bernegara dimana salah satu sektor yang cukup terkena  dampak  ialah  sektor  hukum.  Maraknya  Hoax  di  Indonesia  tentu mempengaruhi wibawa hukum Indonesia, karena dengan maraknya Hoax ini secara tidak  langsung  membuktikan  bahwa  hukum  di  Indonesia  masih  belum    mampu menangani hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji  bagaimana  Hukum  Indonesia  menanggulangi  Bahaya  Hoax.  Lewat pendekatan  yuridis  normatif,  Berita  Hoax  atau  kabar  bohong  adalah  perbuatan Pidana  karena  melanggar  pasal  28  ayat  1  UU  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  ITE dengan ancaman Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).  ada  beberapa  faktor  yang menyebabkan  Hoax  marak  di  Indonesia  seperti  rendahnya  minat  baca  masyarakat Indonesia,  dan  rendahnya  wibawa  hukum  Indonesia  yang  dipicu  oleh  beberapa faktor  seperti  kurang  mampunya  pemerintah  di  dalam  menyelesaikan  kasus pelanggaran  HAM  yang  berakibat  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah yang rendah.
Kata Kunci: Hoax, Indonesia, Kajian
Abstract: Hoax or Lying news lately often circulates on social media applications in Indonesia  lately.  of  course  it  has  a  negative impact  on  various  fields  in  society  and the state where one sector that is quite affected is the legal sector. The rise of Hoax in Indonesia certainly affects the authority of Indonesian law, because with the rise of this  Hoax  indirectly  proves  that  the  law  in  Indonesia  is  still  not  able  to  handle  it. Based on the above, the writer is interested in studying how Indonesian Laws cope with  the  Dangers  of  Hoax.  Through  a  normative  juridical  approach,  Hoax  News  or hoax  news  is  a  criminal  offense for  violating Article  28 paragraph  1  of  Law  Number 11  Year  2008  concerning  ITE  with  the  threat  of  a  maximum  jail  sentence  of  6  (six) years and / or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). there are several  factors  that  cause  Hoax  to  flourish  in  Indonesia  such  as  the  low  interest  in reading Indonesian people, and the low authority of Indonesian law which is triggered by  several  factors  such  as  the  inability  of  the  government  in  resolving  cases  of human rights violations which results in a low level of public trust in the government. Keywords: Hoax, indonesia, Review

## LATAR BELAKANG
Keberadaan  media  sosial  bagi masyarakat dewasa ini menjadi satu hal yang  tak  tergantikan.  Kita  seakan merasakan  kebebasan  yang  sebebas- bebasnya dalam berkomunikasi. Kondisi ini  perlu  menjadi  sebuah  perhatian karena  dengan  si  pemberi  pesan  tidak melihat penerima pesan secara langsung  rasa  “empati”  antara  pemberi dan  penerima  pesan  menjadi  rendah dan mudah mengakibatkan baik pemberi  atau  penerima  berita  terbawa emosi  [1].  Situasi  ini  menjadi  rumit ketika  oknum-oknum  tidak  bertanggung jawab memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi dan berita bohong (hoax) demi kepentingan individu atau kelompok tertentu.
Bahkan,  tak  sedikit  yang  bertujuan memecah belah bangsa.
Mencari  sebuah  informasi  valid  di internet  kini  menjadi  sebuah  hal  yang cukup  sulit.  Survey  Mastel  dalam Chordhry[2] mengungkapkan  bahwa dari 1.146 responden, 44,3%
diantaranya menerima berita hoax setiap  hari  dan  17,2%  menerima  lebih dari  satu  kali  dalam  sehari.  Bahkan media  arus  utama  yang  diandalkan sebagai  media  yang  dapat  dipercaya
terkadang ikut terkontaminasi penyebaran  hoax.  Media  arus  utama juga menjadi saluran penyebaran informasi/berita  hoax,  masing-masing sebesar  1,20%  (radio),  5%  (media cetak) dan 8,70% (televisi).
Hoax  juga  banyak  beredar  di masyarakat melalui media online. Penelitian yang dilakukan Mastel (2017) menyebutkan  bahwa  saluran  yang banyak dipakai dalam penyebaran hoax adalah  situs  web,  sebesar  34,90%, aplikasi chatting (Whatsapp, Line,
Telegram) sebesar 62,80%, dan melalui media sosial (Facebook, Twitter, Instagram,  dan  Path)  yang  merupakan media terbanyak digunakan yaitu mencapai  92,40%.  Sementara  itu,  data yang dipaparkan Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  menyebut terdapat  800  ribu  situs  di  Indonesia yang  terindikasi  sebagai  penyebar  hoax dan ujaran kebencian [3].
Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa kehadiran hoax sangat berbahaya  dan  berdampak  buruk  bagi berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, sosial,  dan  budaya.  Penelitian  Situngkir dilansir  dari  kompasiana  [4]  dengan judul “Spread of Hoax in Social Media”. Hasil  penelitian  tersebut  menyimpulkan
bahwa Twitter, yang merubakan layanan microblogging merupakan salah satu  media  efektif  menyebarkan  berita dari  orang  ke  orang  dalam  kecepatan yang  sebanding  dengan  media  massa konvensional.  Hoax  memiliki  cakupan populasi yang besar dalam lima sampai enam  kali  tweet,  dan  berpotensi  lebih besar  secara  eksponensial,  kecuali media konvensional menghentikan penyebaran hoax tersebut.
Permasalahan permasalahan tersebut  diatas  tentu  berdampak  negatif terhadap  berbagai  bidang  di  dalam bermasyarakat  dan  bernegara  dimana salah  satu  sektor  yang  cukup  terkena dampak  ialah  sektor  hukum.  Maraknya Hoax  di  Indonesia  tentu  mempengaruhi wibawa hukum Indonesia, karena dengan maraknya Hoax ini secara tidak langsung membutkikan bahwa hukum di Indonesia masih belum mampu menangani hal tersebut.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji bagaimana Hukum Indonesia menanggulangi Bahaya Hoax di Indonesia  ke  dalam  artikel  ilmiah dengan pokok permasalahan :
1.  Bagaimana  Hukum  di  Indonesia  di dalam  menanggulangi  bahaya  Hoax
?
2.  Hambatan  Apa  yang  mengakibatkan Hukum  di  Indonesia  Kurang  Mampu di  dalam  menanggulangi  bahaya Hoax ?

## PEMBAHASAN

## 1.  Pengaturan  Penanggulangan  Hoax di Indonesia
Hoax  memiliki  definisi  yaitu  suatu berita atau pernyataan yang memiliki informasi yang tidak valid atau berita palsu  yang  tidak  memiliki  kepastian yang  sengaja  disebar  luaskan  untuk membuat  keadaan  menjadi  heboh dan  menimbulkan  ketakutan.  Akan tetapi,  ada  juga  hoax  yang  sengaja dibuat  untuk  membuat  cara  berpikir tentang  suatu  hal  menjadi  sesat karena tertipu berita atau opini hoax. Jika  sebelumnya  hoax  ini  disebar luaskan  lewat  sms  ataupun  email dengan banyak, maka hoax sekarang ini lebih banyak beredar di dalam sosial media seperti Instagram,  facebook,  Twitter,  Path, Whatsapp, serta blog-blog tertentu.
Tindak
Pidana merupakan pengertian  dasar  dalam  Hukum pidana.  Tindak  pidana  merupakan suatu  pengertian  yuridis,  lain  halnya dengan  istilah  perbuatan  jahat  atau kejahatan.  Secara  Yuridis  formal,
tindak  kejahatan  merupakan  bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang  pidana.  Oleh  sebab itu  setiap  perbuatan  yang  dilarang oleh  undang-undang  harus  dihindari dan  arang  siapa  melanggarnya maka  akan  dikenakan  pidana.  Jadi larangan-larangan  dan  kewajiban- kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh  setiap  warga  Negara  wajib dicantumkan  dalam  undangundang maupun peraturan-peraturan pemerintah,  baik  di  tingkat  pusat maupun daerah.[5]
Tindak  Pidana  adalah  kelakuan manusia  yang  dirumuskan  dalam Undang-undang,  melawan  Hukum, yang  patut  dipidana  dan  dilakukan dengan kesalahan.[6]
Berdasarkan  definisi  dari  tindak pidana  sebagaimana  diatas  maka bisa  dikatakan  bahwa  penyebaran berita  Hoax  atau  kabar  bohong adalah  perbuatan  Pidana  karena melanggar  pasal  28  ayat  1  UU Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  ITE yang berbunyi:
“Setiap  orang  dengan  sengaja dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen
d alam transaksi elektronik.”
Delik  di  dalam  pasal  28  ayat  (1) memenuhi unsur :
1. Setiap  orang  disini  adalah ditunjukan kepada pelaku penyebar berita bohong Hoax
2. Kesalahan  :  dengan  sengaja,
Dengan  sengaja  yang  dapat diartikan  bentuk  kesengajaan dan  tanpa  hak  menyebarkan berita bohong dan menyesatkan,terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal
tersebut.
3. Melawan  hukum  :  tanpa  hak disini tanpa hak diartikan sebagai  melawan  hukum  yaitu tanpa adanya hak sendiri (zonder eigen recht), bertentagan dengan hukum pada  umumnya  (in  strijd  met het  recht  in  het  algemeen), bertentangan dengan hak pribadi  seseorang  (in  strijd  met een  anders  subjectieve  recht), bertentangan  dengan  hukum objektif  (tegen  het  objectieve recht), dalam penyebaran berita bohong atau Hoax
merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi 4. Perbuatan : menyebarkan seseorang karena telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta.
5. Objek  :  berita  bohong  sama
artinya  dengan  bersifat  palsu, artinya  sesuatu  yang  disiarkan itu  mengandung  hal  yang  tidak benar.  Ada  persamaan  dengan bersifat  menyesatkan,  ialah  isi
apa yang disiarkan mengandung  hal  yang  tidak sebenarnya  dan  meyesatkan memberitahukan  suatu  kabar yang  kosong,  akan  tetapi  juga menceritakan secara tidak
betul  tentang  suatu  kejadian. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul  tentang  suatu  kejadian  . Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”,
artinya  kedua  unsurnya  harus terpenuhi  untuk  pemidanaan. yaitu menyebarkan berita
bohong  (tidak  sesuai  dengan hal/keadaan  yang  sebenarnya)
dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang
berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pemidanaan. 6. Akibat konstitutif : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk  kerugian,  tidak  saja kerugian  yang  dapat  dinilai uang,  tetapi  segala  bentuk kerugian.  Misalnya,  timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan,  hilangnya  harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan  sebagianya.Unsur yang  terakhir  ini  mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan  tersebut  harus mengakibatkan  suatu  kerugian konsumen.  Artinya,  tidak  dapat dilakukan  pemidanaan,  apabila tidak terjadi kerugian
konsumen  di  dalam  transaksi elektronik.  Sanksi  pidana  pasal 28 ayat (1) terdapat pada pasal 45  ayat  (1)  yaitu  hukuman pidana  penjara  paling  lama  6
(enam)  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah). Saat  ini  Indonesia  di  dalam
penegakan penyebaran Hoax berpegang pada dasar hukum penanganan  konten  negatif  yang saat  ini  telah  tercantum  dalam perubahan UU ITE Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang  No.19 Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  No.11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, Pasal  40  ayat  (2a)  Undang-Undang
No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Kemudian,  Pasal  40  ayat  (2b) Undang-Undang  No.19 Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  No.11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,
sampai Peraturan Menteri
Komunikasi  dan  Informatika  No.19
Tahun  2014  tentang  Penanganan Situs Bermuatan Negatif.
Agar  Suatu  Informasi  dapat dikatakan sebagai Hoax berdasarkan  Hukum  yang  berlaku ada  dua  akriteria  yang  harus dipenuhi [7]. Pertama, berita bohong harus  punya  nilai  subyek  obyek yang  dirugikan.  Kedua,  melanggar Pasal  28  ayat  2  Undang-Undang
No.11
Tahun 2008 tentang
Informasi  dan  Transaksi  Elektronik yang berbunyi :
"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi  yang  ditujukkan  untuk menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"

## 2. Hambatan  yang  muncul  dalam
Penanggulangan Hoax di Indonesia Untuk dapat mengetahui hambatan  apa  yang  timbul  dari sulitnya penanggulangan Penyebaran Hoax  maka  perlu  dilihat  terlebih dahulu  kenapa  penyebaran  Hoax bisa terjadi di Indonesia. Ada
beberapa  faktor  yang  menyebabkan seseorang membuat atau menyebarkan  berita  Hoax.  Berikut  ini merupakan  berapa  penyebab  dan alasan  mengapa  orang-orang  masih percaya berita hoax dan menyebarkannya antara lain[8] : 1. Minimnya Minat Baca
Minat  baca  di  Indonesia  masih rendah,  yaitu menduduki  peringkat ke  60  dari  60  negara.  Dimana  hal ini  diungkapkan  oleh  Muh.  Syarif
Bando selaku Kepala Perpustakaan  Nasional.  Karena rendahnya  minat  baca,  beberapa pembaca  berita  hanya  membaca sebagian  dari  isi  berita,  bahkan ada  saja  yang  hanya  membaca judulnya saja. Padahal berita hoax dapat  diketahui  ciri-cirinya  apabila kita  membacanya  secara  teliti  dan keseluruhan.
2. Mudah Percaya
Berdasarkan survey yang dilakukan  oleh  Kantor  TNS  dalam riset Connected Life 2017, disimpulkan  bahwa  61  persen konsumen Indonesia dengan senang hati mempercayai
informasi  yang  mereka  peroleh. Hal  tersebut  berbanding  terbalik
dengan penduduk dunia, dimana 1 dari 3 (35 persen) penduduk dunia yang  menganggap  konten  yang mereka lihat dapat dipercaya.
3. Ingin Menjadi Orang Paling Update
Seringkali  ketika  kita  mengakses media  sosial,  muncul  sebuah informasi  entah  dari  akun  teman atau  dari  web  pemuat  berita. Beberapa  orang  akan  sangat "excited" jika mendapatkan informasi  yang  dia  sukai,  hingga langsung membagikan tanpa mendalami detail informasi terlebih dahulu dengan alasan "agar menjadi yang pertama tahu". Inilah salah  satu  alasan  dan  penyebab mengapa berita hoax cepat tersebar.
4. Mendapat  Informasi  dari  Orang
Terpercaya
Beberapa orang menyebarkan informasi tanpa melakukan analisa terlebih  dahulu  karena  merasa orang  yang  memberi  informasi tersebut dapat dipercaya. Mendapat  informasi  dari  orang terpercaya  semisal  keluarga  atau orang terdekat, bukan berarti berita tersebut  telah  valid  dan  dapat dipercaya. Analisa dan
pendalaman detail informasi
tersebut masih perlu untuk dilakukan.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut diatas  penulis  mencob  amengkaitkan dengan  pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945 yang  berbunyi  :”  Negara  Indonesia adalah  negara  hukum. ”.  makna  fdari pasal  ini  ialah  sebuah  konsep kemandirian yang terlihat dari penerapan  konsep  atau  pola  negara hukum  yang  dianutnya.  Konsep  yang dianut  oleh  negara  kita  disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. NKRI sebagai negara  hukum  yang  berdasarkan pada  pancasila,  pasti  mempunyai maksud  dan  tujuan  tertentu  yaitu bertujuan  untuk  mewujudkan  tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan  tertib  dimana  kedudukan  hukum setiap  warga  negaranya  dijamin sehingga  bisa  tercapainya  sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan
kelompok (masyarkat). Konsep negara  hukum  pancasila  artinya suatu  sistem  hukum  yang  didirikan
berdasarkan  asas-asas  dan  kaidah atau norma-norma yang terkandung/tercermin  dari  nilai  yang ada  dalam  pancasila  sebagai  dasar kehidupan bermasyarakat. [9] Namun pada kenyataannya dengan maraknya Hoax yang seringkali mendiskreditkan pemerintah hal tersebut menjadi dipertanyakan. Lazonder [10] mencoba menguak mengapa wibawa hukum di suatu  negara  bisa  rendah  dimana ada  beberapa  faktor  yang  perlu digarisbawahi  namun  yang  paling utama adalah kemampuan pemerintah  di  dalam  menegakkan HAM.  Hal  ini  menurut  penulis  dapat dilihat dari ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan kasus  kasus  pelanggaran  HAM  yang terjadi  di  Indonesia  seperti  Peristiwa Trisakti, Tragedi  Semanggi, Persitiwa Tanjung  Priok,  Bulukumba,  Abepura dan masih banyak lagi [11] mengakibatkan  masyarakat  menjadi pesimis  dengan  kinerja  pemerintah sehingga wibawa hukum di Indonesia menjadi  rendah.  Hal  ini,  ditambah dengan  faktor  faktor  penyebab  Hoax di  atas  seperti  rendahnya  tingkat kemampuan  membaca  masyarakat
Indonesia  mengakibatkan  tingginya angka  penyebaran  Hoax  sehingga bila hal Ini bila tidak segera ditangani maka  dapat  menjadi  sebuah  bom waktu yang bisa mengancam persatuan bangsa.
Untuk  mencegah  hal  ini  perlu dilakukan  upaya  untuk  menaikkan minat baca bagi masyarakat,[12] bagi Insititusi  Pendidikan  untuk  terus mengkampanyekan Anti-Hoax melalui Penyuluhan Kepada masyarakat [13] dan kepada
pemerintah  untuk  menaikkan  wibawa hukum  dengan  memberikan  citra positif kepada masyarakat.

## KESIMPULAN
a.  Berita  Hoax  atau  kabar  bohong adalah  perbuatan  Pidana  karena melanggar  pasal  28  ayat  1  UU Nomor  11  Tahun  2008  Tentang ITE  dengan  ancaman  Pidana penjara  paling  lama  6  (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
b. ada beberapa faktor yang menyebabkan  Hoax  marak  di Indonesia  seperti  rendahnya minat baca  masyarakat  Indonesia,  dan
rendahnya wibawa hukum
Indonesia yang dipicu oleh beberapa  faktor  seperti  kurang mampunya  pemerintah  di  dalam menyelesaikan  kasus  pelanggaran HAM yang berakibat tingkat kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah yang rendah sebagaimana  dapat  dilihat  dari banyaknya berita Hoax yang tersebar  yang  sebagian  besar seringkali  mendiskreditkan  atau menyudutkan  pemerintah.  Untuk mencegah  hal  ini  perlu  dilakukan upaya  untuk  menaikkan  minat baca bagi masyarakat, bagi
Insititusi  Pendidikan  untuk  terus mengkampanyekan Anti-Hoax melalui Penyuluhan Kepada masyarakat dan kepada pemerintah untuk menaikkan wibawa hukum dengan
memberikan  citra  positif  kepada masyarakat.

## REFERENSI
[1]  Choo,  C.  W.,  Detlor,  B.,  &  Turnbull,
D.  (1999).  Information  Seeking  on the  Web –An  Integrated  Model  of Browsing  and  Searching.  ASIS
Annual Meeting, 5(2), 1 –15.
https://doi.org/10.5210/fm. v5i2.729
[2]  Chordhry,  A.  ,2017,.  Facebook
Launches A New Tool That Combats  Fake  News.  Retrieved May 4, 2017, from
https://www.forbes.com/sites/amitch owdhry/2017/03/05/facebook-fake- news-tool/#460b19677ec1
[3]  https://kominfo.go.id/content/detail/8
863/penebar-hoax-bisa-dijerat- segudang-pasal/0/sorotan_media
[4]  https://www.kompasiana.com/atsalis /5b1e3150bde5754a3e7da6a2/inila h-mengapa-masyarakat-indonesia- masih-sering-menyebarkan-hoax
[5]  Floridi,  L,  2010,  The  Cambridge Handbook of Information and
Computer Ethics.
Cambridge:
Cambridge University Press.
[6]  Harley,  D,  2008.  Common  Hoaxes and  Chain  Letters.  San  Diego: ESET, LLC
[7]  Jamaludin,  F,  2016,  .  773  ribu  situs diblokir Kemkominfo setahun, pornografi paling banyak.
Merdeka.com. Retrieved
from https://www.merdeka.com/teknologi/ 773-ribu-situs-diblokir-kemkominfo- setahun-pornografi-paling- banyak.html
[8]  Jan  H.  Kietzmann,  etl  ,2011,  Social media?  Get  serious!  Understanding
the  functional  building  blocks  of social media, Business Horizons 54, 241 —251
[9]  Kotler,  Philip,  dan  Kevin  Lane
Keller, 2009. Manajemen
Pemasaran  Jilid  1,  edisi  Ketiga Belas,  Terjemahan  Bob  Sabran, MM. Penerbit Erlangga, Jakarta
[10] Lazonder,  A.  W.,  Biemans,  H.  J.  a, &  Wopereis,  I.  G.  J.  H.,  2000,. Differences  between  novice  and experienced users in search information on the World Wide Web. https://doi.org/10.1002/(sici)1097- 4571(2000)51:6<576::aid- asi9>3.0.co;2-7
[11] Marojahan  JS  Panjaitan,  2011,
Menguak Tabir Merosotnya Wibawa
Hukum Di Indonesia, Jurnal Wawasan  Hukum,  Vol.  24  No.  01
Februari 2011.
[12] Pooter,  J.  W.  ,2011,.  Media  literacy (7th ed.). California: SAGE. https://doi.org/
10.1332/policypress/978184742439
6.003.0018
[13] P.N.  Howard  dan  M.R  Parks,  2012, American  Behavioral  Scientist,  Vol. 45 No. 3, November 2001 383-404