## Wajah Hukum

## Analisis Pelanggaran Hukum Pidana Khusus Pemalsuan Dokumen Perjalanan Oleh Warga Negara Asing
Moh. Zukhruf Fudin, Ihwan Nurarif Wibowo, Muhamad Rian Yanottama Prodi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi Correspondence: mohzukhruffudin@gmail.com, ihwanmail375@gmail.com, rian.yanottama@gmail.com
Abstrak .  Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya  dan  lokasinya  yang  strategis  karena  dilalui  banyak pelintas, tidak sedikit dari mereka juga memiliki keinginan atau tujuan yang buruk untuk menggangu keamanan dan  ketertiban  kedaulatan  wilayah  negara  Imdonesia.  Fenomena  yang  sering  ditemukan  dalam  konteks mengancam  kedaulatan  dapat  ditemukan  pada  pelanggaran  hukum  pidana  khusus  seperti  tindak  pidana pemalsuan dokumen perjalanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing agar mereka dapat memasuki wilayah Indonesia  tidak  dapat  dipungkiri  bisa  saja  mereka  melakukan  tindak  pidana  8indakan  yang  menimbulkan keresahan pada masayarakat Indonesia itu sendiri.  Imigrasi merupakan  8indaka atau instasnsi pemerintah yang resmi dan  bertanggung  jawab atas adanya permasalahan  yang  berhubungan dengan keluar  masuknya orang ke dalam wilayah kedaulatan Indoensia. Imigrasi juga membutuhkan berbagai 8inda preventif yang dilkukan dalam membatasi  bahkan  menghilangkan  ancaman-ancaman  baik  dari  pengawasan,  penyelidikan  bahkan  penyidikan guna  menegakan  kedaulatan  Indonesia.  Imigrasi  senantiasa  menjalankan  fungsi  keimigrasiannya  berdasarkan Pasal  1  angka  (3)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimgrasian  indak  imigrasi  menjalankan tugasnya  dalam  pelayanan  keimigrasian,  penegakan  hukum,  keamanan  negara,  dan  fasilitator  indikator kesejahteraan  indakant.  Dalam  menentukan  berbagai  tindakan,  imigrasi  selalu  memiliki  pedoman  yang  jelas pada  dasar  hukum  yang  masih  berlaku  baik  dari  dasar  hukum  nasional  maupun  internasional  karena  imigrasi senantiasa berhubungan dengan ruang lingkup internasional.
Kata Kunci : Hukum Pidana, Pelanggaran Hukum, Imigrasi
Abstract. Indonesia is a rich country and has a strategic location because many travelers pass through it, not a few  of  whom  also  have  bad  desires  or  goals  to  disrupt  the  security  and  order  of  the  sovereignty  of  the Indonesian territory. Phenomena that are often found in the context of threatening sovereignty can be found in violations  of  special  criminal  law  such  as  criminal  acts  of  falsifying  travel  documents  committed  by  foreign citizens so that they can enter Indonesian territory. It cannot be denied that they could commit criminal acts that cause unrest among the Indonesian people. Alone. Immigration is an official government institution  or agency and  is  responsible  for  problems  related  to  the  entry  and  exit  of  people  into  Indonesia's  sovereign  territory. Immigration also requires various preventive efforts to be carried out to limit and even eliminate threats from surveillance,  investigations  and  even  investigations  in  order  to  uphold  Indonesia's  sovereignty.  Immigration always carries out its immigration function based on Article 1 point (3) of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration where immigration carries out its duties in immigration services, law enforcement, state security, and  facilitator  of  community  welfare  development.  In  determining  various  actions,  immigration  always  has clear guidelines based on the legal basis that is still valid from both national and international  legal  grounds because immigration is always related to the international scope.

## Keywords: Criminal Law, Violations of the Law, Immigration

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum  sehingga  segala  tindakan  atau  aktivitas  yang  dilakukan oleh  penduduknya  harus  berlandaskan  hukum  yang  memiliki  kekuatan  memaksa  dalam implementasiannya  dan  terdapat  sanksi  bagi  mereka  yang  melanggarnya,  hal  ini  didasarkan  pada Pasal  1  angka  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  amandemen  ke  4.  Akhir-akhir  di  Indonesia  marak terjadi pemalsuan dokumen perjalanan yang dilakukan baik oleh Warga Negara Asing ataupun Warga Negara  Indonesia  yang  notabennya  menjadikan  celah  untuk  terjadinya  tindak  pidana  lainnya  yang lebih besar dan akan mengancam kedaulatan dan keamanan masayrakat Indonesia.
Indonesia yang memiliki daya saing ketat di kancah internasional sudah sepatutnya berperilaku kooperatif  dengan  negara-negara  lain  dalam  pemberian  izin  tinggal  maupun  izin  masuk  dan  keluar wilayah  kedaulatan  Indonesia,  sehingga  banyaknya  tindak  pidana  dan  juga  kejahatan  yang mengancam  keamanan  dan  ketertiban  negara  Indonesia  sudah  tidak  dapat  dibendung  lagi keberadaannya. Beberapa kasus terjadi baik itu berawal dari pemalsuan dokumen perjalanan maupun
jalur  illegal  yang  digunakan  para  pelintas  negara.  Berbagai  pelanggaran  tindak  pidana  khusus keimigrasian ini terjadi karena banyak faktor pendukung dan juga penarik yang terjadi karena lingkup internal  maupun  eksternal  imigrasi  sendiri. 1 Tindak  pidana  pemalsuan  dokumen  perjalanan  ini termasuk  pelanggaran  hukum  pidana  khusus  (termasuk  dalam  tindak  pidana  umum  sebagai  lingkup terluas)  dan  termasuk  tindak  kriminal  yang  tidak  diatur  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana sebagai  dasar  hukum  pidana  umum,  seperti  halnya  tindak  pidana  narkoba,  pornografi, cybercrime, perdagangan  manusia,  penyelundupan  manusia  dan  lain  sebagainya  yang  memiliki  dampak  yang serius pula terhadap kemanan dan kedaulatan  negara Indonesia. 2 Pemalsuan dokumen perjalanan oleh warga negara asing digolongkan sebagai tindak pidana khusus karena pada dasarnya tindak pidana ini bersinggungan  dengan  perlindungan  kedaulatan  terhadap  kejahatan  lintas  batas  yang  mencakup  dua atau lebih  negara yang berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan tugas imigrasi  sebagai  penjaga  pintu  gerbang  kedaulatan  negara.  Aturan  imigrasi  di  tiap  negara  berbeda- beda  menyesuaikan  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  setiap  negara  dalam  menentukan  kebijakan perbatasan negaranya masing-masing, sehingga dapat disimpulkan aturan ini bersifat universal.

## METODE
Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam menentukan atau mendapatkan data  sesuai  dengan  yang  kita  inginkan  dan  akan  dipergunakan  dengan  tujuan  penelitian  jurnal. Metodologi  penelitian  jurnal  kali  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  yang memfokuskan  pada  analisa  karakteristik  serta  korelasi  asas-asas  hukum  yang  sedang  terjadi  dimasa kini  dan  juga  lampau  sebagai  upaya  dalam  memprediksi  kondisi  kedepan  sehingga  memunculkan saran maupun gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Obyek  penelitian  yang  digunakan  adalah  tingginya  pelintasan  dan  juga  pelanggaran  keimigrasian yang  dilakukan  oleh  warga  negara  asing  di  Indonesia.  Kemudian  dihubungkan  dengan  penjelasan tentang  hukum pidana  khusus. Dasar hukum  yang digunakan sebagai dasar penentuan tindak pidana khusus  jurnal  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian. 3 Variabel penelitian  yang  digunakan  adalah  data  statistik  yang  dimiliki  oleh  Laporan  Kinerja  Direktorat Jenderal  Imigrasi  Tahun  2021  dan  Tahun  2022.  Teknik  analisis  regresi  pada  jurnal  ini menghubungkan data perlintasan sebagai variabel independent dan juga hasil prediksi yang digunakan sebagai variabel dependen

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Imigrasi  yang  merupakan  penjaga  pintu  gerbang  perbatasan  negara  bertugas  dalam menjalankan  fungsi  keimigrasian  berdasarkan  Pasal  1  angka  (3)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mereka memfilter siapapun dan  apapun yang melewati batas  kedaulatan negara  kita,  sehingga  imigrasi  menerapkan selective  police atau  kebijakan  selektif  dimana  hanya mereka yang memiliki unsur kemanfaatan saja yang diperbolehkan masuk dan menolak mereka yang mengancam  ataupun  memiliki  dugaan  melakukan  tindak  kriminal  ataupun  melanggar  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan tidak sedikit dari para Warga Negara Asing ditolak masuk ke  dalam  wilayah  Indonesia  karena  satu  dan  lain  hal  seperti  halnya  adanya  pemalsuan  dokumen perjalanan,  dokumen  perjalanan  yang  sudah  habis  masa  berlaku,  ketidak  sesuaian  keterangan  yang ada  pada dokuemn perjalanan dengan realita yang ada, adanya tindakan impostor, dan masih banyak lagi,  tetapi  pada  Warga  Negara  Indonesia  tidak  dapat  ditolak  masuk  ke  negaranya  sendiri  sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian. 4
Fungsi keimigrasian dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara,  dan  fasilitator  pembangunan  kesejahteraan  masyarakat,  contoh  pengimplementasiannya adalah  pada  saat  proses  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi
1 Fatimah  Rahmad,  dkk,  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Warga  Negara  Asing  Yang  Melakukan  Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai)”, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 8, No. 1, (2018), hal 3.
2 Eva Syahfitri, Buku Ajar Tindak Pidana Khusus , (Medan : USU Press, 2023).
3 Dimas Refaldy dan Tri Sulistyowati, “Penegakan Hukum Kepada Warga Negara Asing Terkait Tindak Pidana Keimigrasian Dokumen Palsu”, Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 5 No. 1, (2023), hal 94-102.
4 Fatimah Rahmad, dkk, Op.Cit , hal 3.
Manusia  melalui  imigrasi  dan  beberapa  instansi  terkait  lain  yang  bertanggung  jawab  di  perbatasan dimulai  ketika  mereka  mengajukan  visa  Indonesia  dengan  berbagai  tujuan  mereka  dari  liburan,  keja berobat dan lain-lain. 5 Contoh lain adalah melakukan pengawasan baik kepada Warga Negara  Asing maupun  Warga  Negara  Indonesia  yang  masuk  dan  keluar  wilayah  Indonesia,  pengawasan  dilakukan demi  mengantisipasi  dan  juga  dalam  rangka  deteksi  dini  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  lewat imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara ini. Pengawasan sendiri dibagi menjadi :
1. Pengawasan  administrasi  atau  administratif  adalah  pemeriksaan  dan  pengamatan  terhadap  surat atau  dokumen  perjalanan  yang  sah  dan  masih  berlaku  serta  memenuhi  persayaratan  dalam pembuatannya yang dijelaskan pada Pasal 67 dan juga Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu :
a. Dokumen  perjalanan  yang  dimaksud  dapat  berupa  validasi  keabsahan  dokumen  melalui  data identitas baik nama, tanggal lahir, kewarganegaraan dan lain sebagainya pada data yang sesuai dalam paspor dan surat perjalanan Republik Indonesia mereka;
b. Surat  rekomendasi  instansi  terkait  yang  menunjukan  bahwa  instansi  terkait  tersebut  telah melegalkan atau memberi izin kepada mereka yang hendak ke luar negeri sesuai dengan tujuan mereka.  surat  ini  juga  sebagai  bukti  verifikasi  identitas  dan  kepentingan  yang  dimiliki  oleh Warga  Negara  Indonesia  tersebut  dan  berguna  dalam  memastikan  dokumen  perjalanan  yang dikeluarkan  dan  diberikan  kepada  individu  yang  telah  memenuhi  persyaratan  yang  sah,  selain itu  surat  ini  berfungsi  sebagai  pengendalian  penempatan    mereka  di  negara  asing  untuk mendapatkan  pelindungan  dan  penegakan  hukum  melalui  pengaturan  dan  pengawasan  yang dilakukan  imigrasi,  sehingga  begitu  berguna  sebagai  dokumen  atau  alat  untuk  mengantisipasi kejahatan yang terdapat pada perlintasan antar negara. Dalam tanda kutip surat rekomendasi ini memverifikasi  latar  belakang  dan  niat  Warga  Negara  Asing  yang  mengajukan  permohonan dokumen perjalanan agar dapat memitigasi risiko keamanan dan memastikan bahwa dokumen perjalanan  yang  dikeluarkan  juga  tidak  disalahgunakan  untuk  aktivitas  illegal  karena  telah dikeluarkan oleh pihak imigrasi;
c. Surat pernyataan yang menjadi pegangan Pejabat Imigrasi dalam keadaan genting atau terdapat suatu permasalahan, karena surat pernyataan tersebut menjelaskan bahwa warga negara tersebut dengan  sadar  dan  tanpa  paksaan  melakukan  pembuatan  dokumen  perjalanan  dengan  maksud dan tujuan tercantum pergi ke luar negeri;
d. Surat  sponsor  bagi  Warga  Negara  Asing  yang  masuk  ke  wilayah  kedaulatan  Indonesia  agar imigrasi  dapat  memastikan  Warga  Negara  Asing  tersebut  tidak  kekurangan  sumber  daya  baik karena  adanya  sponsor  yang  membantu  dan  mengurus  kebutuhan  mereka  ketika  berkunjung ataupun  menetap  di  Indonesia  untuk  beberapa  waktu,  karena  ditakutkan  para  Warga  Negara Asing yang tidak memiliki ataupun memiliki sponsor atau penjamin yang bisa dibilang kurang mampu  dalam  memenuhi  dan  mengurus  kebutuhan  mereka  maka  banyak  terjadi  pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan;
e. Tiket  keberangkatan  dan  kepulangan  sebagai  jaminan  bahwa  Warga  Negara  Asing  akan meninggalkan  wilayah  Indonesia  sesuai  dengan  waktu  yang  ditentukan,  dengan  begitu  ketika Warga  Negara  Asing  tersebut  tidak  keluar  sesuai  dengan  tanggal  habis  masa  berlakunya  izin tinggal yang dimilikinya ia akan dikenai overstay, selain itu tiket kedatangan juga menunjukan Warga  Negara  Asing  tersebut  masuk  ke  Indonesia  melalui  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  dan tidak masuk melalui jalur illegal atau jalur tikus;
f. Dan  juga  Izin  tinggal  yang  dimiliki  oleh  Warga  Negara  Asing  yang  masuk  ke  wilayah Indonesia,  tujuan  mereka  datang  ke  negara  ini  telah  tercantum  jelas  pada  izin  tinggal  mereka hingga  digolongkan  dalam  beberapa  izin  tinggal,  tidak  banyak  dari  mereka  melakukan pelanggaran  izin  tinggal  baik  dari  overstay  maupun  Warga  Negara  Asing  yang  tidak  menaati tujuan izin tinggal mereka sesuai dengan izin tinggalnya, kasus lain seperti para Warga Negara Asing yang dalam hal ini tidak memberikan keterangan yang sesuai dan terdapat pemalsuan di dalamnya,  sebagai  contoh  yaitu  tidak  sedikit  dari  mereka  yang  bekerja  menggunakan  izin tinggal  kunjungan  dan  juga  Warga  Negara  Asing  yang  melakukan  pekerjaan  tidak  sesuai dengan  job  occupation  yang  tercantum  atau  bahkan  rangkap  jabatan  karena  tidak  ingin membayar  pajak  devisa  atas  Orang  Asing  tersebut,  selain  itu  pelanggaran  yang  sering  terjadi
5 Ibid .
pada Warga Negara Aing Negro mereka kebanyakan melanggar masa izin tinggal mereka atau bahkan  membuat  dokumen  perjalanan  mereka  ketika  samapi  di  Indonesia  agar  mereka  tidak kembali ke negara asal mereka karena satu dan lain hal. 6
Pengawasan administrasi yang dilalakukan oleh imigrasi tidak hanya pada pengamatan dan pemeriksaan  dokumen-dokumen  diatas  tetapi  juga  pada  pengumpulan,  penyimpanan,  dan pemrosesan  informasi  tentang  orang  yang  masuk  dan  keluar  wilayah  Indonesia  sebagai  bentuk penegakan  hukum,  keamanan  nasional,  dan  juga  kebijakan  keimigrasian.  Contohnya  konkretnya yaitu  pada  saat  imigrasi  melakukan  tahap  wawancara  dan  pengambilan  data  beometrik  sebagai tahapan mendapatkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, pejabat imigrasi yang berwenang akan melakukan pengecekan keselarasan data dokumen persyaratan dan juga mengorek tujuan dan identitas  Warga  Negara  Indonesia  sebagai  pemohon  Dokumen  Perjalanan  Republik  Indonesia untuk mendapatkan informasi yang diberikan. 7 2. Pengawasan  operasional  merupakan  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  mencegah  dan  deteksi  dini serta  mengatasi  berbagai  bentuk  aktivitas  yang  dapat  mengancam  kedaulatan  negara  atau  bahkan membahayakan  masyarakat  dan  kepentingan  nasional  di  negara  tersebut  melalui  kegiatan penyelidikan,  pengamanan,  dan  kegiatan  intelegen  yang  dilakukan  dengan  obyek  pengawasan tidak  hanya  terfokus  pada  saat  permohonan  Dokumen  Perjalanan  Republik  Indonesia,  keluar  dan masuknya  Warga  Negara  Asing  dan  Warga  Negara  Indonesia  saja  tetapi  juga  benda  maupun bangunan.  Penyelidikan  yang  dimaksud  melalui  dilakukan  dengan  pengumpulan  informasi  dan fakta-fakta di lapangan terkait kasus yang terjadi, pengumpulan informasi dan fakta tersebut dapat dilakukan  dengan  berbagai  cara  seperti  pengintaian,  penjejakan,  penyusupan,  wawancara  dengan saksi,  analisis  barang  bukti,  dan  juga  pemeriksaan  dokumen  perjalanan  dengan  penuh  ketelitian atau bahkan melakukan pemotretan demi mendapatkan bukti  yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan  penyelidikan  harus  didasari  dengan  sikap  kewaspadaan  dan  skeptisisme  karena  akan berdampak  pada  kedepannya  ketika  kita  tidak  menanamkan  nilai-nilai  tersebut  pada  saat melakukan  pengawasan. 8 Pengawasan  operasional  ini  juga  dilakukan  dengan  pemantauan  pada obyek  pengawasan  dengan  berbagai  metode  seperti  pengamatan  fisik,  melalui  bantuan  teknologi informasi  ataupun  juga  lewat  informan-informan  yang  menyebarkan  informasi  secara  internal, layaknya  seorang  intelegen  kepolisian    mengorek  informasi  di  lapangan  lewat,  bedanya  polisi mengurusi  keamanan  dan  ketertiban  di  dalam  wilayah  kedaulatan  Indonesia  sedangkan  imigrasi memiliki cakupan cukup luas hingga luar negeri untuk menjaga kedaulatan dan pelindungan serta kesejahteraan masyarakat  Indonesia di luar negeri. Kegiatan pemantauan  ini juga biasa dilakukan dengan  melakukan  metode  penyamaran  sebagai  mata-mata  untuk  memperoleh  informasi  yang kebanyakan  bersifat  rahasia  dan  sulit  didapatkan  oleh  informan  umum.  Pada  pengawasan operasional, imigrasi tidak jarang berkolaborasi dengan beberapa instansi terkait seperti TNI, Polri dan lembaga berwenang lainnya dalam menegakan kedaulatan negara lewat penertiban keamanan, bahkan  Menteri  sampai  membentuk  Tim  Pengawasan  Orang  Asing  yang  memberdayakan  badan atau  instansi  pemerintah  terkait  baik  di  pusat  maupun  daerah  demi  melakukan  pengawasan keimigrasian  dan  terlaksananya  fungsi  keimigrasian.  Pengawasan  operasional  yang  dilakukan imigrasi seringkali dilakukan dengan mencocokan data yang diserahkan oleh Warga Negara Asing yang berada di  Indonesia yang tercantum pada izin tinggal dan  catatan perjalannya  yang  dimiliki oleh  imigrasi  sehingga  dapat  dicocokkan  dengan  kondisi  sebenarnya  di  lapangan,  imigrasi  akan langsung mengambil tindakan langsung  ketika melihat ketidakcocokan ataupun adanya kesalahan yang  terjadi  untuk  diserahkan  ke  pihak  Inteldakim  untuk  proses  lebih  lanjut. Overstay dan  juga ketidakcocokan  data  yang  ada  dengan  konsisi  lapangan  yang  mendominasi  permasalahan  di Indonesia  yang  membuat  para  Warga  Negara  Asing  harus  dikenai  Tindak  Administratif
6 Lyzia  Permata  Mardizan  and  Syamsir,  “Pengawasan  Penerbitan  Paspor  Dalam  Rangka  Pencegahan TKI Non Prosedural Di Kanim Padang,” Jurnal Imu Administrasi Publik 1 (2018).
7 Iria  et  al.,  “Penerapan  Fungsi  Keimigrasian  Sebagai  Penegak  Hukum  Keimigrasian  Dalam  Rangka Pencegahan  Pekerja  Migran  Indonesia  Nonprosedural  (Implementation  Of  Immigration  Functions  As Immigration Law Enforcement In The Framework Of Nonprocedural Migrant Indonesian Workers).
8 Sania Nizar, Putri  Ashari, and Politeknik Imigrasi,  “Pengawasan  Administratif  Keimigrasian  Di Luar Negeri  Oleh  Pejabat  Dinas  Luar  Negeri:  Dinamika  Pelaksanaannya  Di  Lapangan,”  2022, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4367885/144-juta-turis-asing-.
Keimigrasian.  Pengawasan  juga  dilakukan  pada  pemilik  tempat  penginapan  yang  wajib melaporkan dan memberikan data orang asing yang menginap ataupun tinggal di tempat tersebut sesuai  dengan  Pasal  72  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011tentang  Keimigrasian  agar  Pihak imigrasi  dapat  memantau  masa  berlaku  izin  tinggal  mereka  melalui  data  booking  di  tempat penginapan  tersebut.  Selain  itu  dari  data  pelaporan  oleh  tempat  penginapan  tersebut  juga  dapat dilakukan tindakan intelegen dan pengawasan terhadap aktivitas mereka yang sudah sesuai dengan izin  tinggal-nya  atau  pun  tidak  sesuai  sehingga  telah  melanggar  peraturan  perundang-undangan yang  ada,  pada  beberapa  tindakan  yang  dianggap  mengancam  keamanan  dan  ketertiban masyarakat dapat dikoordinasikan pada pihak yang berwajib seperti polisi yang menangani kasus pidana.
Penyidikan yang dilakukan oleh pihak imigrasi juga merupaka langkah preventif dan cegah dini dalam  menentukan  tindak  pidana  yang  terjadi  ataupun  tindak  pelanggaran  terhadap  peraturan perundang-undangan  terutama  pada  pelanggaran  Undang-Undang  Keimigrasian,  sebagaimana dijelaskan  pada  Pasal  104  Undang-Undang  keimigrasian  bahwasannya  penyidikan    terhadap  tindak pidana  keimigrasian  tetap  berdasarkan  atau  berpatokan  pada  dasar  hukum  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  yang  dilaksanakan  menurut  Hukum  Acara  Pidana  sebagai Lex  Generalis dan ketentuan hukum keimigraisan sebagai Lex Specialis. 9
Berbagai  masalah  ataupun  tindakan  melawan  hukum  yang  menyangkut  hukum  keimigrasian digolongkan dalam tindakan kriminal yang tergolong pada pelanggaran hukum pidana khusus karena tidak  diatur  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  seperti  halnya  pada  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  keimigrasian  memiliki  kewenangan  yang  berbeda  dengan  kepolisian dimana  mereka  tidak  memiliki  kewenangan  mengurusi  atau  menyidik  kasus  tentang  pelanggaran Undang-Undang  Keimigrasian. 10 Pemalsuan  dokumen  perjalanan  dengan  berbagai  motif  dan  tujuan juga  termasuk  dalam  tindak  kriminal  tersebut.  Berdasarkan  Pasal  119  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bagi setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan  dokumen  perjalanan,  tetapi  diketahui  atau  patut  diduga  bahwa  dokumen  perjalanan tersebut palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda  paling  banyak  Rp.500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah).  Pemalsuan  dokumen  perjalanan dinilai  tindakan  yang  berbahaya  dimana  membuka  celah  dan  termasuk  langkah  awal  sebelum melakukan  tindak  pidana  lainnya,  sebagai  contoh  adalah  pada  kasus  yang  terjadi  di  Jakarta  Timur dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 747/pid.sus/2022/PN Jkt.Tim dan juga kasus yang  dialami  oleh  Warga  Negara  Asing  berupa  pemalsuan  paspor  yang  terjadi  di  Tangerang,  pada kasus ini masih belum dapat diputuskkan tersangka berasal dari negara mana karena jika dilihat dari rekam jejak perjalanannya tidak bisa diidentifikasi karena begitu rancu dan tidak terdapat kejanggalan pada  saat  melakukan  applied  visanya,ditambah  lagi  keterangan  kedutaan  Meksiko  yang  menyatakan bahwasannya  tersangka  tersebut  tidak  terdaftar  menjadi  warga  negaranya,  hingga  pada  akhirnya diputuskan  melalui  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tangerang  No;531/Pid.sus/2022/PN  Tng,  tetapi  pada beberapa hasil pidana atas tindak kriminal yang dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana khusus tersebut  dinilai  kurang  maksimal  dari  segi  pengimplementasian  maupun  kebijaknnya  karena  masih belum menimbulkan efek jera bagi para oknum dilihat dari masih marak terjadinya tindakan tersebut. Ketika  disangkutkan  dengan  teori  kriminologi,  terlihat  jelas  bahwasanya  kelemahan  kebijakan  dan juga  pengimpelementasian  pada  perlintasan  masuk  dan  keluar  orang  maupun  barang  ke  wilayah kedaulatan  Indonesia  membuat  semakin  lebarnya  celah  adanyta  tindak  pidana  kejahatan  semakin besar.  Selain  itu  pengimplementasian  ketika  menjatuhkan  hukuman  atau  sanksi  pidana  membuat beberapa  oknum  menganggap  remeh  kedaulatan  wilayah  Indonesia  sehingga  mereka  kurang mendapatkan  efek  jera  sebagai  tujuan  dijatuhkannya  hukuman  tersebut.  Teori  sosiologi  pada kriminologi disini terjadi ketika lingkungan sosial yang menjadikan celah atau membuat adanya celah tindak  pidana  tersebut. 11 Contoh  konkret  dari  pemalsuan  dokumen  perjalanan  sebagai  celah  tindak pidana  lainnya  adalah  kasus  Warga  Negara  Asing  pemalsuan  data  dokumen  perjalanan  yang merambat  kepada  pemalsuan  data  buku  nikah  yang  digunakan  oleh  yang  bersangkutan,    pihak
9 Rahmad  et  al.,  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Warga  Negara  Asing  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai).
10 Ibid .
11 Ibid .
imigrasi menaruh kecurigaan kepada tersangka karena batas pengajuan perpanjangan izin tinggal yang terlalu  dekat  dan  ternyata  Warga  Negara  Asing  Yaman  ini  termasuk  dalam  Daftar  Pencarian  Orang Sub Direktorat Penyidikan Direktorat Jenderal  Imigrasi. Kasus ini bermula pada tanggal  27 Oktober 2020  dantersangka  telah  ditahan  sejakl  6  April  2021  dan  pada  tanggal  16  September  2021  ia melaksanakan  siding  yang  pertama  dan  dikenai  sanksi  terhadap  pelanggaran  Pasal  123  huruf  a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, sehingga hukuman yang diterima adalah pidana  penjara  selama  2  tahun  dan  9  bulan  serta  denda  sebesar  Rp300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah).  Dapat  dilihat  pada  kasus  diatas  teori  sosiologi  berupa opportuninty  theory atau  teori kesempatan  dibuktikan  dari  adanya  tindakan  pidana  lain  yang  disebabkan  karena  lemahnya  kondisi pengamanan yang dimiliki oleh imigrasi yang merupakan masalah internal yang dapat dimanfaatkan oleh  para  oknum  dalam  melancarkan  aksi  kejahatan  lainnya.  Selain  itu  masih  dianggapnya  remeh sanksi  yang  diberikan  kepada  para  oknum  membuat  mereka  berfikir  bahwa  hal  itu  merupakan  celah para oknum dalam melakukan aksinya dilihat dari kurangnya kebijakan dan sanksi yang dimiliki dan diterapkan oleh imigrasi Indonesia.
Pemalsuan  dokumen  perjalanan  dianggap  seharusnya  mendapatkan  sanksi  lebih  dikarenakan banyaknya  tindak  kriminal  seperti Transnasional  Organized  Crime ,  Tindak  Pidana  Pedagangan Manusia, penyelundupan manusia, Drag Trafiking , dan aktivitas kriminal  lain  yang  lebih  kejam dan mengancam  keamanan  dan  kedaulatan  negara  ini.  Perluasan  tindak  kriminal  tersebut  disebabkan kebanyakan  dimulai  dari  tindak  pidana  pemalsuan  dokumen  perjalanan  ini.  Pemalsuan  dokumen dengan  penggunaan  dokuemnpalsu  merupakan  dua  tindakan  yang  berbeda  dalam  konteks  hukum keimigrasian,  walaupun begitu  tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran hukum pidana khusus yang  tergolongs  serius  dan  memiliki  sanksi  yang  bervariasi  tergantung  pada  undang-undang  negara yang  bersangkutan.  Pada  pemaslsuan  dokumen  perjalanan  mengacu  pada  tindakan  membuat, memalsukan,  atau  mengubah  dokumen  perjalanan  resmi  dengan  izin  maupuntidak  secara  sengaja maupun  tidak  yang  menciptakan  dokumen  palsu  yang  terlihat  seperti  asli  atau  mengubah  kebsahan dokumen perjalanan tersebut. Penggunaan dokumen palsu lebih condong pada tindakan menggunakan dokumen  palsu  tersebut  dengan  tujuan  memasuki  wilayah  kedaulatan  suatu  negara,  bekerja  ataupun tinggal  menetap  dengan  dokumen  perjalanan  yang  tidak  sah  atau  palsu,  menag  jika  dilihat  pada definisinya dua  tindakan pidana tersebut memilki  korelasi satu sama lain yang dapat mengakibatkan sanksi hukum kepada mereka yang melakukannya.
Dokumen perjalanan yang digunakan sebagai identitas dan juga perlindungan sebagai realisasi dari  penegakan  hukum,  walaupun  terkadang  tidak  semua  tindakan  akan  memberikan  kesejahteraan bagi  seluruh  pihak,  karena  disetiap  keputusan  sudah  hakikatnya  tidak  dapat  menyennagkan  semua pihak dan terdapat dampak positif dan negatif yang harus diterima sebagai risiko yang harus dijalani. Tindak  pidana  pemalsuan  dokumen  sudah  memiliki  dasar  hukum  yang  jelas  dimana  dijelaskan  pada Pasal  119  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  dan  tindakan  yang perlu  dilakukan  oleh  pihak  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Keimigrasian  ketika  menemukan  atau mngidentifikasi indikasi tindak pemalsuan dokumen perjalanan daintaranya :
1. Melakukan  identifikasi,  pembelaan,  dan  penyelidikan  terhadap  para  tersangka  atau  terduga melakukan  indikasi  pelanggaran  hukum  pidana  khusus  keimigrasian  Pasal  119  ayat  (2)  Undang- Undang Keimigasian.
2. Penyidikan  dilakukan  untuk  menentukan  tersangka  bersalah  atau  tidak  untuk  dijatuhi  hukuman pidana  tindak  pemalsuan  dokumen  perjalanan  tersebut  jika  dilihat  dari  barang  bukti  yang  ada ataupun ada barang bukti tambahan yang bisa memperkuat dijatuhi sanksi pidana pada tersangka.
3. Melakukan  koordinasi  dengan  instansi  terkait  seperti  kejaksaan  dan  kepolisian  untuk  melakukan proses pidana lebih lanjut.
4. Melakukan BAP yang dilakukan oleh pihak PPNS keimigrasian yang memiliki kewenangan penuh atas  pelanggaran  tindak  pidana  khusus  yang  melanggar  Undang-Undang  Keimigrasian  yang notabennya  harus    bekerja  sama  dengan  sistem  peradilan  pidana  berdasakran  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Dan  telah  jelas  tercantum  bahwa  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil harus senantiasa berkoordinasi dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  para  warga  negara  asing  begitu  beragam  untuk  dapat  masuk  ke wilayah  kedaulatan  Indonesia  sebagai  negara  yang  kaya  dan  strategis  hal  ini  dibuktikan  dari  data statistik berikut:
Statistik Perlintasan Tahun 2021
Statistik Perlintasan Tahun 2022

## Oleh Warga Negara Asing

## Statistik Izin Tinggal Tahun 2022
Data yang diambil dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal  Imigrasi Tahun 2022 sudah cukup membuktikan  padatnya  perlintasan  yang  dilakukan  oleh  Warga  Negara  Asing  pada  perlintasa  legal saja  cukup  padat,  dan  untuk  para  pelintas  illegal  atau  imigran  illegal  belum  tercantum  dalam  data tersebut yang seharusnya cukup banyak melihat dari masih maraknya ditemukan Warga Negara Asing dengan  dokumen  perjalanan  palsu  ataupun  tidak  memiliki  tanda  izin  masuk  pada  dokumen perjalanannya.
Penegakan hukum atas tindakan pidana yang dilakukan oleh Warga Negara Asing meliputi dua hal yaitu :
1. Tindakan administratif keimigrasian
Tindakan  administratif  keimigrasian  merujuk  pada  serangkaian  langkah  atau  upaya  dalam melakukan  tindakan  sesuai  prosedur  yang  diberikan  oleh  pihak  imigrasi  selaku  pihak  yang berwenang  dalam  hal  administrasi  dan  pengelolaan  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan masuk,  tinggal,  dan  bekerja  di  suatu  negara  oleh  individua  sing,  tindakan  yang  dilakukan mencakup beberapa aspek seperti halnya visa, izin tinggal, paspor, surat perjalanan laksana paspor, kepatuhan  pada  regulasi  perturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  serta  berbagai  proses dokumen  perjalanan  yang  dilakukan  oleh  Warga  Negara  Asing  tersebut  untuk  mendapatkan kelegalan  izin  masuk  maupun  keluar  dari  wilayah  kedaulatan  Indonesia.  Tindakan  administratif yang  dilakukan  oleh  pihak  imigrasi  bertujuan  dalam  penegakan  hukum  dan  juga  mengatur  serta mengawasi  pergerakan  maupun  berbagai  aktivitas  yang  dilakukan  Warga  Negara  Asing  demi keamanan  nasional  dan  memastikan  berjalannya  pengimplementasian  aturan  yang  ada. Berdasarkan  Pasal  75  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  dijelaskan  mengenai  Tindakan Administratif Keimigrasian atau biasa disingkat dengan TAK berupa :
a. Pencantuman dalam daftar cekal.
b. Pembatasan perubahan, atau pembatalan izin tinggal.
c. Larangan berada di suatu Wilayah di Indonesia.
d. Keharusan menetap atau tinggal pada suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia.
e. Pengenaan biaya beban.
f. Deportasi  dari  Wilayah  Indonesia  dan  larangan  masuk  untuk  beberapa  waktu  dalam  jangka waktu yang ditentukan.
2. Tindakan Projusticia
Berbeda  dengan  tindakan  administratif  keimigrasian,  tindakan  projustisia  yang  dilakukan imigrasi merujuk pada serangkaian kebijakan yang diterapkan dalam konteks sistem keimigrasian untuk  memastikan  bahwa  proses  hukum  dan  keadilan  diterapkan  secara  adil  dan  efektif  terhadap Warga  Negara  Asing  sebagai  tersangka  yang  terlibat  masalah  imigrasi  tersebut.  Tindakan  ini memiliki  tujuan  untuk  memastikan  bahwa  individu-individu  tersebut  mendapatkan  haknya  sesuai dengan  peraturan  perundnag-undangan  untuk  mendapatkan  perlindungan  internasional  jika
diperlukan, dihormati dan dilindungi selama mereka melakukan migrasi. Projustisia mengacu pada penerapan  hukum  secara  transparan  dan  adil  dalam  semua  tahapan  yang  dilakukan  oleh  imigrasi mulai dari pengajuan permohonan hingga proses pengadilan dan berakhir pada proses pemulangan atau  deportasi.  Tindakan  ini  mencakup  pemeriksaan  kebijakan,  pengawasan  pengadilan  imigrasi, pendampingan  hukum  bagi  Warga  Negara  Asing  sebagai  individu  tersangka  yang membutuhkannya, dan memasatikan tindakan tersebut tidak melampaui atau melanggar Hak Asasi Manusia.  Tindakan projustisia merupakan  tindakan  yang ditujukan dalam menjaga keseimbangan antara  kebijakan  imigrasi  yang  ketat  dengan  perlindungan  hak-hak  perdata  yang  dimiliki  oleh setiap manusia, karena siring dengan berkembangnya zaman dan perkembangan masalah imigrasi global yang  semakin rumit diperlukan kebijakan  imigrasi yang dijalankan  secara adil, transparan, dan sesuai dengan standar hukum internasional yang berlaku. 12
Sanksi  yang  diberikan  di  lapangan  seperti  yang  dijelaskan  di  atas  masih  terhitung  kurang memberikan efek jera dikarenakan mereka menganggap remeh kedaulatan Indonesia, pada pengenaan biaya beban ketika di setarakan kurs mata uangnya Indonesia bukan hal yang sulit. Jika ditinjau pada negara  asing  terutama  bagian  Eropa,  para  pekerja  kasar  mereka  dapat  menjadi  penanam  modal  di Indonesia  dengan  gaji  yang  dimiliki  di  negara  mereka,  ini  merupakan  bentuk  ketimpangan  yang terjadi  dengan  dasar  kurs  mata  uang  yang  dimilki  oleh  Indonesia  jika  dibandingkan  dengan  negara lain.  Maka  dari  itu  sanksi  yang  diberikan  perlu  dikaji  dan  ditelaah  lebih  dalam  agar  benar-benar memberikan efek jera dan pengakuan atas kedaulatan Indonesia agr tidak dianggap remeh.
Apabila  Indonesia  tidak  meningkatkan  fungsi  keimigrasiannya  sebagai  instansi  yang  pertama kali  menyeleksi  orang  asing  yang  hendak  melewati  pintu  gerbang  perbatasan  wilayah  kedaulatan Indonesia  baik  itu  keluar  ataupun  masuk  untuk  dicek  dokumen  perjalanannya  baik  dari  paspor,  izin tinggal  maupun  visa  sehingga  mereka  mendapatkan  tanda  izin  masuk  maupun  keluar  dari  wilayah Indonesia,  walaupun  begitu  fungsi  imigrasi  bersifat  universal  dimana  mereka  mengatur  lalu  lintas orang  yang  masuk  maupun  keluar  wilayah  serta  memberikan  perlindungan  hak-hak  mereka  ketika masuk menjadi tamu maupun bekerja di Indonesia agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13
Dalam  penegakan  hukum  dan  menjaga  kedaulatan  Indonesia  imigrasi  tidak  seharusnya melibatkan  pelayanan  ketika    berhubungan  dengan  dokumen  perjalanan,  apalagi  dokumen  perjalan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing, seharusnya kita tidak sepenuhnya memerhatikan bagaimana respon dari luar akan negara kita yang kolot pemikiran atas pelayanan yang dianggap ketat dan tegas, dimana  ketika  seseorang  memiliki  dokumen  perjalanan  bermakna  orang  tersebut  memiliki perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  pemerintah  negara  merka  kepada  pemegang  dokumen perjalanan tersebut, sehingga ketika ada yang mempermaikan tentang perlindungan dan hak-hak yang telah diberikan seharusnya pemerintah terutama imigrasi mengusut tuntas hingga ke akar dan bersikap tegas  atas  permaslahan  tersebut  agar  keamanan  dan  ketertiban  serta  kesejahteraan  masyarakat Indonesia dapat terjamin. Seandainya Indonesia tetap mengedepankan pelayanan yang pada akhirnya menimbulkan  celah  pada  kedaulatan  Indonesia  sehingga  berakibat  burut  pada  kesejahteraan masyarakat,  hal  tersebut  tidaklah  sebanding  dengan  apa  yang  didapatkan  denga  napa  yang dipertaruhkan  oleh  bangs  aini  untuk  mendapatkan  respon  dan  citra  baik  yang  diberikan  negara  lain untuk  negara  kita.  Terkadang  memang  kita  harus  tetap  memiliki  sisi  kemanusiaan  tatapi  kita  juga tidak boleh lupa pada setiap keputusan memiliki risiko masing-masing tergantung dari kita bagaimana dalam  mengordinasikan  dan  mengatasinya.  Seperti  halnya  pada  kasus  yang  telah  dijelaskan  pada jurnal kali ini, pengadilan memberikan pengurangan sanksi pidana atas tindakan yang dilakukan oleh Warga  Negara  Asing  yang  melakukan  pemalsuan  dokumen  perjalanan,  yang  notabennya  pemalsuan dokumen  perjalanan  tersebut  memiliki  indikasi  dalam  melakukan  tindak  pidana  lainnya  dan  tujuan lain  sehingga  Warga  Negara  Asing  tersebut  nekat  memasuki  wilayah  kedaulatan  negara  lain  dengan memalsukan  dokumen  perjalannnya,  selain  itu  indikasi  bahwa  individu  tersebut  memiliki Track record yang  bvisa  dibilang  buruk  atau  perlu  perhatian  khusus  sehingga  ia  menyembunyikan identitasnya  ataupun  memlasukan  identitasnya.  Kita  sebagai  insan  imigrasi  harus  menaruh  dan
12 Menggunakan  Dokumen  and  Perjalanan  Palsu  Dihubungkan,  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Warga Negara Asing Yang,” vol. 1, 2023, https://dosengeografi.com/pengertian-.
13 Natasya et al., “KAJIAN YURIDIS PENGGUNAAN DOKUMEN PALSU UNTUK BEKERJA BAGI WARGA NEGARA ASING 1,” 2023, https://www.cnbcindonesia.com/news/20210525130123-4-.
menanamkan  rasa  curiga  pada  setiap  permasalahan  ataupun  kejanggalan  yang  ada  pada  lapangan, ketika  kitra  lengah  maka  taruhannya  adlaah  keamanan,  ketertiban  dan,  kesejahteraan  kedaulatan masyarakat  Indonesia.  Rasa  curiga  bukanlah  sikap  yang  buruk  bagi  kita  sebagai  instansi  penegak hukum  dimana  semakin  hari  pola  ataupun  motif  kejatahan  semakin  berkembang  dengan  berbagai inovasi  yang  mungkin  belum  pernah  kita  temui,  sebagai  hukum  pidana  khusus,  tindak  pidana keimigran perlu mendapatkan perhatian khusus baik dari dasar hukum dan kebijaknnya maupun pada pengimplementasian,  karena  tidak  menutup  kemungkinan  ancaman  yang  datang  tidak  selalu  dari pihak luar tetapi bisa juga dari internal Indonesia itu sendiri.

## SIMPULAN
Imigrasi sejatinya adalah sebagai garda depan penjaga pintu gerbang negara harus tegas dan tidak pandang  bulu  dalam  menerapkan  fungsi  keimigrasian  seperti  halnya  pelayanan  keimigrasian, kemanan negara, penegak  hukum, dan fasilitator pembangunan  kesejahteraan masyarkat. Pada fokus kasus  pemalsuan  dokumen  perjalanan  ini  ketika  dikaitkan  dengan  teori  kriminologi  yaitu  tentang adanya kesempatan (opportunity theory) bagi berbagai kalangan manapun baik dari eksternal maupun internal  yang  dapat  menyebabkan  ancaman  terhadap  kedaulatan  dan  keamanan  masayarakat Indonesia,  tingginya  kesempatan  karena  berbagai  faktor  penarik  dan  pendorong  yang  diberikan  oleh Indonesia seperti lemahnya kebijakan dan juga pengimplementasian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia teruatama imigrasi berakibat pada tingginya angka tindak kejahatan yang masuk ke wilayah Indonesia  seperti  halnya  tindak  pidana  pemalsuan  dokumen  tersebut.  Tindak  pidana  pemalsuan dokumen perjalanan merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum pidana khusus karena tidak diatur seara  jelas  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  tindak  pidan  aini  merupakan  tindak pidana  yang  dapat  memnbuat  celah  besar  terjadinya  berbagai  tindak  pidana  lain  sebagai  penopang atau  sebagai  langkah  awal  dalam  melakukan  tindak  pidana  lainnya,  tidak  sedikit  dari  berbagai tindakan  yang  memiliki  dampak  yang  signifikan  atau  berarti  pada  masayrakat  Indonesia  ini  berawal dari  tindak  pidana  tersebut,  seperti  halnya  Transnasional  Organized  Crime,  Tindak  Pidana Pedagangan Manusia, penyelundupan manusia, Drag Trafiking, dan aktivitas kriminal lain yang lebih kejam dan mengancam keamanan dan kedaulatan negara ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Dimas  Refaldy,  and  Tri  Sulistyowati.  “PENEGAKAN  HUKUM  KEPADA  WARGA  NEGARA ASING  TERKAIT  TINDAK  PIDANA  KEIMIGRASIAN  DOKUMEN  PALSU.” Reformasi Hukum Trisakti 5, no. 1 (February 1, 2023): 94–102.
Dokumen,  Menggunakan,  and  Perjalanan  Palsu  Dihubungkan.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Warga Negara Asing Yang.” Vol. 1, 2023.
Syahfitri, Eva. “Buku Ajar Tindak Pidana Khusus,” 2023.
Penelitian  Badan  Keahlian  Sekretariat  Jenderal  DPR  Gedung  Nusantara,  Pusat  RI,  and  DPR  RI  Jl Jenderal  Gatot  Subroto.  “Kebijakan  Selektif  Keimigrasian  Terkait  Pembatasan  Pemberian Bebas Visa Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 Novianti,” 2021.
Natasya,  Oleh :,  Angela  Langi,  Roosje  M  S  Sarapun,  and  Christine  S  Tooy.  “Kajian  Yuridis Penggunaan Dokumen Palsu Untuk Bekerja Bagi Warga Negara Asing 1,” 2023.

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

## Jurnal
Iria,  Rahma,  Mayang  Anggreini,  Politeknik  Imigrasi,  and  Anita  Herlina.  “PENERAPAN  FUNGSI KEIMIGRASIAN  SEBAGAI  PENEGAK  HUKUM  KEIMIGRASIAN  DALAM  RANGKA PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NONPROSEDURAL (IMPLEMENTATION  OF  IMMIGRATION  FUNCTIONS  AS  IMMIGRATION  LAW ENFORCEMENT  IN  THE  FRAMEWORK  OF  NONPROCEDURAL  MIGRANT INDONESIAN WORKERS).” JLBP . Vol. 1, 2019.
Mardizan, Lyzia Permata, and Syamsir. “Pengawasan Penerbitan Paspor Dalam Rangka Pencegahan TKI Non Prosedural Di Kanim Padang.” Jurnal Imu Administrasi Publik 1 (2018).
Nizar, Sania, Putri Ashari, and Politeknik Imigrasi. “Pengawasan Administratif Keimigrasian Di Luar Negeri Oleh Pejabat Dinas Luar Negeri: Dinamika Pelaksanaannya Di Lapangan,” 2022.
Rahmad,  Fatimah,  Ida  Bagus,  Surya  Dharma  Jaya,  Program  Kekhususan,  and  Hukum  Pidana. “Penegakan  Hukum  Terhadap  Warga  Negara  Asing  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai),2022