## Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kota Dumai
Abstrak — Pengelolaan barang milik daerah adalah unsur penting yang harus dikelola dengan baik agar  menunjang  operasional  pemerintahan.  Berdasarkan  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016, kegiatan penatausahaan barang milik daerah merupakan salah satu kegiatan pengelolaan barang. Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah diatur dengan jelas penatausahaan barang secara efektif dan efisien. Namun kenyataannya masih belum  dikelola  dengan  baik.  Evaluasi  diperlukan  agar  keakuratan  data  barang  yang  dilakukan dengan penatausahaanya menjadi tepat. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan makna daripada generalisasi dengan pendekatan eksplanatori yang berusaha mencari penyebab  dan  alasan,  serta  memberikan  bukti  untuk  mendukung  atau  menyangkal  penjelasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proses  penatausahaan  barang  belum sepenuhnya  sesuai  dengan  konsep  evaluasi  William  Dunn  khususnya  pada  kriteria  perataan. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Dumai dalam penatausahaan barang yaitu sumber daya manusia  masih  kurang  berkompeten,  sistem  aplikasi  penatausahaan  barang  milik daerah  masih manual dan tidak terintegrasi dengan sistem keuangan, kurangnya sosialisasi dan pelatihan terkait penatausahaan barang milik daerah, kurangnya pemantauan dan pengawasan terhadap fisik barang milik  daerah.  Untuk  itu  perlu  ditingkatkan  sumber  daya  manusia  yang  berkompeten  untuk menunjang pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah di Kota Dumai, perlu dioptimalkan sistem  aplikasi  dalam  penatausahaan  barang  milik  daerah,  menganggarkan  dana  kegiatan sosialisasi  dan  pelatihan  terkait  dengan  penatausahaan  barang  milik  daerah,  melakukan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah.

## Kata Kunci: evaluasi, penatausahaan barang milik daerah, Kota Dumai.
Manuscript received October 9, 2001(Write the date on which you submitted your paper for review.) This work was supported in part by the U.S. Department of Commerce under Grant BS123456 (sponsor and financial support acknowledgment goes here). Paper titles should be written in uppercase and lowercase letters, not all uppercase. Avoid writing long formulas with subscripts in the title; short formulas that identify the elements are fine (e.g., "Nd–Fe–B"). Do not write "(Invited)" in the title. Full names of authors are preferred in the author field, but are not required. Put a space between authors' initials.
F. A. Author is with the National Institute of Standards and Technology, Boulder, CO 80305 USA (e-mail: author@ boulder.nist.gov).
S. B. Author, Jr., was with Rice University, Houston, TX 77005 USA. He is now with the Department of Physics, Colorado State University, Fort Collins, CO 80523 USA (e-mail: author@lamar. colostate.edu).
T. C. Author is with the Electrical Engineering Department, University of Colorado, Boulder, CO 80309 USA, on leave from the National Research Institute for Metals, Tsukuba, Japan (e-mail: author@nrim.go.jp).
1 Sheila Nugrahany *, 1 Hasim As’ari & 2 Adianto
1,2,3 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pascasarjana Universitas Riau,
* Corresponding email: sheila.nugrahany7545@grad.unri.ac.id

## PENDAHULUAN
Pengelolaan barang milik daerah adalah unsur penting yang harus dikelola dengan baik agar menunjang operasional pemerintahan. Barang Milik Daerah yang disingkat BMD merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka BMD perlu  dikelola  secara  tertib,  akuntabel  dan  transparan  dengan  mengutamakan  good  governance agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
Pengelolaan BMD secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah  (BMN/BMD),  pada  Pasal  1  ayat  (2)  BMD, ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016. Pemerintah Kota Dumai telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik  Daerah  sebagai  wujud  kebijakan  pemerintah  Kota  Dumai  yang  harus  diimplementasikan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi serta mendukung pelaksanaan penatausahaan BMD secara efektif dan efisien. Pada Bab XIII yang mengatur tentang Penatausahaan dimana Pengelola barang  dan  Pengguna/Kuasa  Pengguna  Barang  diharuskan  melakukan  kegiatan  Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMD.
Pembukuan  adalah  melakukan  pendaftaran  dan  pencatatan  barang  milik  daerah  yang berada  dibawah  penguasaannya  dan  yang  status  penggunaannya  berada  pada  Pengguna Barang/Kuasa  Pengguna  Barang  ke  dalam  Daftar  Barang  Pengguna/Daftar  Barang  Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang yang bertujuan agar semua BMD dapat terdata  dengan  baik  dalam  upaya  mewujudkan  tertib  administrasi  pelaksanaan  penatausaahaan BMD.  Inventarisasi  adalah  kegiatan  atau  tindakan  untuk  melakukan  penghitungan  fisik  BMD, meyakinkan  kebenaran  kepemilikan,  serta  menilai  kewajaran  sesuai  kondisi  BMD.  Pelaporan adalah  kegiatan  menyampaikan  data  dan  informasi  yang  dilakukan  oleh  unit  pelaksana penatausahaan BMD pada pengguna barang dan pengelola barang.
Evaluasi  dilakukan  untuk  menilai  bagaimana  proses  penatausahaan  BMD  yang  telah dilakukan. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada penatausahaan telah dirinci dengan jelas, namun dalam pelaksanaannya masih belum dikelola dengan baik. Permasalahan pelaksanaan penatausahaan yang ditemui di lapangan yaitu tidak diketahuinya nilai aset berupa tanah dikarenakan ketidakakuratan data barang karena tidak lengkapnya pengisian data pada Kartu Inventaris Barang (KIB). Hal ini menyebabkan BMD yang dikelola pemerintah menjadi tidak optimal dalam penggunaannya dan mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemanfaatan BMD.
Ketertiban dan kelengkapan dalam pelaksanaan penatausahaan BMD akan memudahkan pihak-pihak  yang  berkepentingan  untuk  memperoleh  data  seperti  harga  perolehan  dan  tahun perolehan  untuk  perhitungan  penyusutan  aset  tetap  dan  memudahkan  penyusunan  laporan keuangan setiap tahunnya serta untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemeriksaan laporan  keuangan.  Selain  itu  kelengkapan  dalam  pelaksanaan  penatausahaan  BMD  juga berpengaruh  terhadap  keakuratan  nilai  aset  yang  tersaji  di  neraca  pemerintah  daerah,  padahal keakuratan  nilai  aset  ini  sangat  penting  karena  akan  mempengaruhi  pemberian  opini  laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Menurut  Dunn  (2000:608),  secara  umum  evaluasi  adalah  penaksiran  (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment) serta kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Lebih spesifiknya evaluasi memiliki arti menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.
Wibawa  dalam  Nugroho  (2008:477)  memilah  fungsi  evaluasi  kebijakan  menjadi  empat yaitu:
1. Eksplanasi: melalui evaluasi dapat dipotret realita pelaksanaan program dan dapat dibuat  suatu  generalisasi  tentang  pola-pola  hubungan  antar  berbagai  dimensi realitas yang diamati. Dari evaluasi ini, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan;
2. Kepatuhan: melalui evaluasi dapat diketahui apakah Tindakan yang dilakukan oleh para  pelaku  baik  birokrasi  maupun  pelaku  lainnya  sesuai  dengan  standar  dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan;
3. Audit:  melalui  evaluasi  dapat  diketahui  apakah  output  benar-benar  sampai  ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan;
4. Akunting:  dengan  evaluasi  dapat  diketahui  apa  akibat  social  ekonomi  dari kebijakan tersebut.
Subarsono  (2012:130)  juga  menyebutkan  bahwa  evaluasi  dilakukan  untuk  melihat tingkatan  kinerja  suatu  kebijakan,  sejauh  mana  kebijakan  tersebut  mencapai  sasaran  dan tujuannya. Evaluasi berguna dalam rangka memberikan input bagi kebijakan yang akan datang supaya  lebih  baik.  Sementara  itu  Wirawan  (2012:31)  menjelaskan  evaluasi  sebagai  riset  untuk mengumpulkan,  menganalisis,  dan  menyajikan  informasi  yang  bermanfaat  mengenai  objek evaluasi,  menilainya  dengan  membandingkannya  dengan  indikator  dan  hasilnya  dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Tujuan evaluasi adalah:
1. Menilai apakah objek evaluasi telah dilaksanakan sesuai rencana
2. Mengukur apakah pelaksanaan objek evaluasi sesuai dengan standar
3. Evaluasi  objek  dapat  mengidentifikasi  dan  menentukan  kekurangan  dari  objek evaluasi
4. Pengembangan pengguna dari objek yang dievaluasi
5. Mengambil keputusan mengenai objek yang dievaluasi
6. Akuntabilitas
7. Memberikan saran kepada user
8. Mengembangkan teori evaluasi dan riset evaluasi
Evaluasi kebijakan publik menurut Tangkilisan (2003:IX) merupakan salah satu tahapan proses kebijakan yang kritis dan penting untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan kebijakan di lapangan,  apakah  sesuai  dengan  harapan  atau  ada  yang  menyimpang.  Jika  mengamati  dari beberapa pengertian Evaluasi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa  evaluasi  adalah  proses  untuk  mengukur  atau  menilai  suatu  kebijakan  apakah  telah mencapai  tujuan  dan  hasil  penilaian  tersebut  digunakan  untuk  mengambil  keputusan.  Menurut Dunn (2000:429) pengukuran evaluasi ada enam kriteria utama yaitu:
1. Efektivitas:  berkenaan  dengan  hasil  (dampak)  yang  diharapkan,  atau  mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas selalu diukur dari unit produk atau layanan atau moneternya.
2. Efisiensi:  berkenaan  dengan  jumlah  usaha  yang  diperlukan  untuk  menghasilkan tingkat efektivitas tertentu dan sasaran tercapai dengan biaya yang sesuai. Efisiensi lebih  menekankan  pada  anggaran  biaya  yang  dibutuhkan.  Biasanya  ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
3. Kecukupan (adequacy): berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas yang  ada  dapat  memuaskan  kebutuhan,  nilai  atau  kesempatan  dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
4. Perataan  (equity):  berkaitan  dengan  rasionalitas  legal  dan  sosial  dan  menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Dengan  kata  lain  kebijakan  yang  telah  dilaksanakan  telah  merata  dan  adil didistribusikan.
5. Responsivitas: berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan  kelompok  masyarakat  tertentu.  Keberhasilan  kebijakan  dapat  dilihat melalui  tanggapan  masyarakat  atas  pelaksanaannya  setelah  terlebih  dahulu
memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan  masyarakat  setelah  dampak  kebijakan  sudah  mulai  dirasakan  dalam bentuk  yang  positif  berupa  dukungan  ataupun  wujud  yang  negatif  berupa penolakan.
6. Ketepatan  (appropriateness):  dimaksudkan  untuk  menjangkau  kriteria  yang  ada. Ketepatan  berkaitan  dengan  hasil  kebijakan  yang  bermanfaat.  Aspek  ini menilai apakah  kebijakan  yang  diterapkan  merupakan  pilihan  yang  tepat.  Ketepatan merupakan gabungan dari beberapa kriteria evaluasi kebijakan yang sebelumnya.
Siagian dalam Warsono (2019:5) mengartikan administrasi di Indonesia dalam pengertian yang  luas  bahwa  administrasi  sebagai  keseluruhan  proses  kerjasama  antara  dua  orang  manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam  pengertian  sempit  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Soewarno  Handayaningrat  dalam Warsono  (2019:4),  administrasi  berasal  dari  bahasa  Belanda  yaitu  “Administratie”  yaitu  suatu kegiatan  yang  terdiri  dari  catat-mencatat,  surat-menyurat,  pembukuan  ringan,  ketik  mengetik, agenda  dan  sebagainya  yang  bersifat  teknis  ketatausahaan.  Tata  usaha  menurut  The  Liang  Gie (2000:17)  merupakan  segenap  kegiatan  aktivitas  menghimpun,  mencatat,  mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Pelaksanaan tata usaha itu disebut penatausaahan.
Penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Aset yang berada di  bawah  penguasaan  pengguna  barang  atau  kuasa  pengguna  barang  harus  dibukukan  melalui proses pencatatan daftar barang Kuasa Pengguna. Proses inventarisasi, baik berupa perhitungan, pendataan,  dan  pencatatan  aset  merupakan  bagian  dari  penatausahaan.  Hasil  dari  proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, daftar barang pengguna oleh pengguna barang dan daftar BMD oleh pengelola barang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  bertujuan  untuk  mengevaluasi  proses  penatausahaan  barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  eksplanatori.  Penelitian  ini  bermaksud  untuk  mengetahui  dan menjelaskan  bagaimana  Evaluasi  Penatausahaan  Barang  Milik  Daerah  Pada  Pemerintah  Kota Dumai. Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan eksplanasi untuk menjelaskan  informasi.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PEMBAHASAN

## a. Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kota Dumai
Hasil evaluasi proses penatausahaan barang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Efektivitas dalam pembukuan
Efektivitas dalam pembukuan ini dapat dilihat dari kemampuan pengurus barang dalam melaksanakan  pendaftaran  kodefikasi  barang  dan  hasil  pekerjaan  yang  telah  dicapai pengurus barang dalam menyusun Kartu Inventaris Barang. Efektivitas dalam pembukuan di Kota Dumai sudah berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari kemampuan pengurus barang  yang  dalam  melakukan  pencatatan  dan  pendaftaran  kode  barang  pada  KIBnya dengan  baik  karena  sudah  menyesuaikan  Penggolongan  dan  Kodefikasi  Barang  Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016. Dampak yang dihasilkan dari kegiatan pembukuan ini adalah Kartu Inventaris Barang yang disusun oleh  pengurus  barang  berdasarkan  pedoman  penatausahaan  barang  dan  karena  adanya acuan kodefikasi barang milik daerah menjadi lebih tertib dan rapi susunannya.
2. Efektivitas dalam inventarisasi
Indikator efektifitas dalam inventarisasi untuk melihat apakah inventarisasi sudah berjalan dengan  efektif  dengan  melihat  kemampuan  pengurus  barang  pengguna  dalam  memberi label, memeriksa kondisi fisik BMD dan mencatat dalam Buku Inventaris dan hasil kerja yang telah dicapai pengurus barang pengguna dalam menyusun Buku Inventaris. Dalam pelaksanaannya inventarisasi di unit kerja sudah efektif. Pengurus barang pengguna dalam melaksanakan  inventarisasi  memeriksa  kondisi  barang  langsung  melakukan  pemberian labelisasi  barang.  Ketika  sudah  menyelesaikan  KIB,  pengurus  barang  mencatat  item pembelian di tahun berjalan ke dalam Buku Inventaris.
3. Efektivitas dalam pelaporan
Pada kriteria efektivitas dalam pelaporan dilihat dari kemampuan dan hasil kerja yang telah dicapai  pengurus  barang  pengguna  dalam  menyusun  saldo  awal,  perolehan  barang  dan saldo  akhir  di  laporan  mutasi.  Dalam  pelaporannya  sudah  berjalan  dengan  efektif meskipun  latar  belakang  pendidikan  pengurus  barang  bukan  dari  sarjana  ekonomi,  tapi dalam  penyelesaian  laporan  berjalan  dengan  baik  dan  tidak  ditemukan  permasalahan dalam pengisian laporan.

## 4. Efisiensi dalam pembukuan
Efisiensi merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk mengukur evaluasi karena dengan  efisiensi  berkenaan  dengan  jumlah  usaha  yang  dibutuhkan  untuk  menghasilkan tingkat  efektivitas  tertentu.  Efisiensi  dalam  pembukuan  dimaksud  menunjukkan  sejauh mana upaya yang dilakukan SKPD untuk menghasilkan pembukuan barang yang tertib. Meskipun  pembukuan  masih  dilakukan  secara  manual  menggunakan  microsoft  excel, pembukuan barang milik daerah masih tetap berjalan dengan lancar.
5. Efisiensi dalam inventarisasi
Efisiensi  dalam  inventarisasi  ini  diukur  dari  keterlibatan  pengurus  barang  dalam melakukan inventarisasi barang dan usaha pengurus barang pengguna dalam menghemat penggunaan barang inventaris. Dalam inventarisasi ini pengurus barang pengguna sudah cermat dan berdaya guna dalam pelaksanaan tugasnya dengan memeriksa kondisi barang, melakukan penghapusan dan menghemat penggunaan BMD dengan mengusulkan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah tersebut.
6. Efisiensi dalam pelaporan
Efisiensi  dalam  pelaporan  dimaksud  yaitu  ditinjau  dari  keterlibatan  pengurus  barang pengguna dalam melakukan penyusunan laporan barang milik daerah dan usaha pengurus barang pengguna untuk mempercepat pengumpulan laporan barang milik daerah. Pengurus barang  dalam  pengerjaan  laporan  sudah  benar  dalam  alur  penyusunan  laporan  mutasi barang dan daftar mutasi barang milik daerah.
7. Kecukupan dalam pembukuan
Kecukupan berhubungan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang memunculkan masalah. Kecukupan yang dimaksud adalah  kelengkapan  pencatatan  Kartu  Inventaris  Barang  oleh  pengurus  barang  dan kebenaran  informasi  dalam  Kartu  Inventaris  Barang.  Pembukuan  dari  sisi  kecukupan dalam bentuk Kartu Inventaris Barang yang disusun pada pemerintah Kota Dumai pada umumnya telah cukup lengkap meskipun ada kekurangan pengisian pada kolom di KIB nya  akan  dilengkapi  pada  tahun  depan  karena  harus  dilaksanakan  pemeriksaan  fisik barang.
8. Kecukupan dalam inventarisasi
Pada  indikator  kecukupan  pelaporan  dalam  inventarisasi  diberikan  dua  item  pertanyaan kepada  pejabat  penatausahaan  barang  milik  daerah  Kota  Dumai  dan  pengurus  barang pengelola  Kota  Dumai,  dimana  item  pertanyaan  pertama  yaitu  bagaimana  format pencatatan Buku Inventaris oleh pengurus barang pengguna dan yang pertanyaan kedua
bagaimana  kebenaran  data  dalam  Buku  Inventaris.  Dalam  penyusunan  Buku  Inventaris sudah  cukup  mengikuti  format  pengelolaan  barang  milik  daerah.  Meskipun  ditemukan kesalahan  pada  saat  rekonsiliasi  akan  dikoreksi  sehingga  kesalahan  pembukuan  dapat diminimalisir,  penyelesaian  laporan  berjalan  dengan  baik  dan  tidak  ditemukan permasalahan dalam pengisian laporan.
9. Kecukupan dalam pelaporan
Pelaksanaan evaluasi penatausahaan BMD pada Pemerintah Kota Dumai pada indikator kecukupan dari sisi pelaporan diungkapkan oleh Pengurus Barang Pengelola Kota Dumai yaitu  bapak  A  tentang  bagaimana  format  laporan  mutasi  barang  yang  disusun  oleh pengurus  barang  pengguna.  Kecukupan  dalam  pelaporan  telah  sesuai.  Apabila  terdapat kesalahan pelaporan pengurus barang pengguna, maka pengurus barang pengelola sebagai koordinator  BMD  memeriksa  kebenaran  laporan  barang  yang  disusun  oleh  pengurus barang pengguna tersebut untuk perbaikan dan kelengkapan data di laporan BMD.
10. Perataan dalam pembukuan
Perataan  berarti  adil  dan merata. Erat  hubungannya  dengan  rasionalitas  legal  dan sosial dan  merujuk  pada  distribusi  dampak  dan  usaha  pengurus  barang.  Pembukuan  dari  sisi perataan dimaksud yaitu kebijakan pembukuan yang dilaksanakan telah merata dan adil disosialisasikan kepada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Pembukuan dari sisi perataan yang dilaksanakan pada pemerintah Kota Dumai belum merata karena sebagian pengurus barang sudah berganti yang baru. Sebagian pengurus barang yang baru belum  diberikan  pelatihan  dan  sosialisasi  untuk  memahami  pelaksanaan  pembukuan barang milik daerah.
11. Perataan dalam inventarisasi
Perataan dimaksud dilihat dari dampak dari pemahaman pengurus barang pengguna dalam inventarisasi  barang  dan  usaha  dalam  pemberian  sosialisasi  atau  pelatihan  dalam menginventarisir barang milik daerah. Perataan dalam inventarisasi belum cukup merata dalam  sosialisasi  dan  pelatihan  mengenai  pengelolaan  barang  milik  daerah  karena keterbatasan anggaran. Hal ini terlihat pada pengurus barang baru menghadapi kesulitan dalam mempelajari inventarisasi dan dalam pelaksanaannya menjadi lambat.
12. Perataan dalam pelaporan
Indikator  perataan  dalam  pelaporan  dimaksud  adalah  dilihat  dari  pemahaman  pengurus barang pengguna dalam penyusunan laporan barang dan bagaimana pemberian sosialisasi atau pelatihan dalam penyusunan laporan barang milik daerah. Pelaporan dari sisi perataan yang dilaksanakan pada pemerintah Kota Dumai belum merata karena sebagian pengurus
barang sudah berganti yang baru. Meskipun sebagian pengurus barang lama yang bertahan sudah memahami pelaporan barang, namun pengurus barang yang harus tetap diberikan pelatihan dan sosialisasi agar sebagian pengurus barang yang baru memahami pelaksanaan pelaporan barang.
13. Responsivitas dalam pembukuan
Responsivitas  dalam  pembukuan  berarti  bagaimana  respon  pengurus  barang  pengguna dalam  melakukan  pendaftaran  barang  dan  respon  pengurus  barang  pengguna  dalam melakukan  pencatatan  barang.  Keberhasilan  pembukuan  BMD  ini  dapat  dilihat  melalui tanggapan  atau  respon  yang  dirasakan  pengurus  barang  pengguna  maupun  pengurus barang pengelola atas pelaksanaan pembukuan dalam penatausahaan BMD. Responsivitas dalam pembukuan yang dilaksanakan pada pemerintah Kota Dumai telah cukup baik. Hal ini tanggapi dari pengurus barang yang baru mau mempelajari tentang pembukuan maupun pengurus barang yang lama yang sudah memahami dengan baik pelaksanaan pembukuan barang.

## 14. Responsivitas dalam inventarisasi
Responsivitas  dalam  inventarisasi  ini  berkenaan  dengan  seberapa  jauh  pelaksanaan inventarisasi dapat memuaskan pemakai barang. Responsivitas dalam inventarisasi belum baik.  Pengurus  barang  mengeluhkan  ketidaksanggupannya  dalam  menginventarisasi barang.  Hal  ini terlihat  pada  pengurus  barang  yang  menganggap  tugas  pengurus  barang sangat banyak, sementara pengurus barang hanya tugas tambahan, bukanlah tugas pokok.
15. Responsivitas dalam pelaporan
Mengenai hal responsivitas yang dimaksud dalam pelaporan ini adalah respon pengurus barang  pengguna  ketika  melakukan  penyusunan  laporan  barang  dan  respon  pengurus barang  pengguna  ketika  melakukan  penyusunan  kertas  kerja  penyusutan.Pelaporan  dari indikator  responsivitas  yang  dilaksanakan  pada  pemerintah  Kota  Dumai  pada  pengurus barang sudah tertib akan tetapi masih manual memakai microsoft excel karena belum ada sistem  aplikasi  yang  terhubung  langsung  dengan  keuangan  untuk  mempercepat  proses pembuatan  laporan  keuangan  dan  sebagian  besar  pengurus  barang  sudah  memiliki pengetahuan dan pemahaman sehingga cepat dalam mengantarkan laporan.
16. Ketepatan dalam pembukuan
Pembukuan di Kota Dumai sudah tepat. Hal ini terlihat dari penyimpanan Kartu Inventaris Barang  yang  sudah  tersimpan  rapi  pada  komputer  dan  lemari  penyimpanan  pengurus barang,  sehingga  apabila  ada  pemeriksaan  pengurus  barang  dapat  menemukan  dengan cepat data Kartu Inventaris Barang.

## 17. Ketepatan dalam inventarisasi
Ketepatan  dalam  pembukuan  berkaitan  dengan  pembukuan  yang  mengikuti  pedoman pengelolaan  BMD  apakah  benar-benar  bermanfaat.  Ketepatan  dalam  pembukuan dimaksud adalah penyimpanan dokumen pembukuan yang tepat atau layak dan pedoman pembukuan  sudah  benar  dalam  mengatur  pembukuan  di  Pemerintah  Kota  Dumai. Inventarisasi  dari  indikator  ketepatan  dikatakan  belum  tepat  karena  tidak  memadainya tempat  penyimpanan  barang  yang  digunakan  untuk  menunjang  kegiatan  pengelolaan barang  milik  daerah  dari  sisi  inventaris  seperti  lemari  arsip  serta  gudang  untuk penyimpanan barang inventaris.
18. Ketepatan dalam pelaporan
Ketepatan  dalam  inventarisasi  ini  diukur  dari  cara  pengurus  barang  pengguna  dalam menyimpan  barang  yang  sudah  usang  atau  rusak  berat  dan  bagaimana  pedoman pengelolaan barang yang ada dalam mengatur inventarisasi barang milik daerah di Kota Dumai.  Pelaporan  dari  sisi  ketepatan  telah  berjalan  dengan  baik,  hal  ini  tampak  dari pengurus  barang  SKPD  yang  dalam  menyusun  laporan  BMDnya  sudah  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku  dan  sudah  tertib  dalam  melakukan  penyimpanan  dokumen  laporan BMD.

## b. Kendala dalam Proses Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai
Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Dumai dalam penatausahaan BMD pada hal yang sangat mendasar yaitu:
1. Sumber Daya Manusia Belum Kompeten
Sumber daya manusia yang masih kurang berkompeten dalam hal penatausahaan barang milik daerah. Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur terpenting dalam pelaksanaan penatausahaan BMD sangat berpengaruh terhadap hasil dari pelaksanaan penatausahaan BMD  ini.  Menurut  pengurus  barang  pengelola  Kota  Dumai  latar  pendidikan  untuk pengurus  barang  di  Kota  Dumai  bukan  dari  pendidikan  ekonomi,  untuk  itu  diperlukan pengurus barang dengan latar belakang yang sesuai dan berkompeten dibidangnya. Hal ini masih  menjadi  kendala  dalam  penatausahaan  BMD  karena  masih  kurang  kompetennya sumber daya manusia.
2. Sistem  Aplikasi  Penatausahaan  Barang  Milik  Daerah  Masih  Manual  dan  Tidak Terintegrasi dengan Sistem Keuangan
Sistem penatausahaan BMD yang dilakukan pada Pemerintah Kota Dumai masih bersifat manual  dengan  menggunakan  Microsoft  Excel.  Hal  ini  terlihat  dari  keterlambatan
pengurus barang dalam melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan karena pada aplikasi BMD yang ada saat ini belum terintegrasi dengan sistem keuangan.
3. Kurangnya Sosialisasi dan Pelatihan terkait Penatausahaan Barang Milik Daerah
Kurangnya  sosialisasi  peraturan-peraturan  yang  berlaku  dan  pelatihan  terkait penatausahaan BMD menyebabkan pengurus barang memiliki keterbatasan dalam teknis pelaksanaan  penatausahaan  tersebut.  Meskipun  sebagian  pengurus  barang  lama  yang bertahan  sudah  memahami  penatausahaan,  akan  tetapi  pengurus  barang  yang  baru ditugaskan masih kurang wawasan dan pengetahuannya mengenai penatausahaan tersebut.
4. Kurangnya Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Fisik Barang Milik Daerah
Keterbatasan  anggaran  dalam  penyelenggaraan  sosialisasi  dan  pelatihan  mengenai penatausahaan BMD sehingga membuat pengurus barang, barang kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Dimana sebenarnya tanggungjawab terhadap kondisi BMD yang ada dalam ruang lingkup Kota Dumai tidak hanya dibebankan kepada pejabat pengelola barang saja, tetapi juga tanggung jawab pegawai yang ada. Kurangnya rasa memiliki setiap pegawai  terhadap  BMD  serta  kesadaran  yang  kurang  dari  setiap  pegawai  akan tanggungjawab yang diberikan dalam hal penggunaan dan pengamanan BMD.

## KESIMPULAN
Dari hasil evaluasi terhadap proses penatausahaan barang milik daerah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penatausahaan barang milik daerah belum sepenuhnya sesuai dengan konsep  evaluasi  William  Dunn.  Khususnya  pada  kriteria  perataan  dimana  peneliti  menemukan bahwa perataan dalam proses penatausahaan barang milik daerah ini belum adil dan merata, hal ini  terlihat  dari  pengurus  barang  yang  masih  mempelajari  sendiri  penatausahaan  barang  milik daerah.  Pengelola  barang  yang  belum  mengadakan  sosialisasi  dan  pelatihan  tentang penatausahaan  barang  milik  daerah  di  Kota  Dumai  karena  masih  fokus  pada  penelusuran inventarisasi aset tanah. Sosialisasi dan pelatihan tentang penatausahaan yang tidak dilaksanakan akan  menghambat  tugas  dan  fungsi  pengurus  barang.  Untuk  itu  perlu  penyediaan  anggaran sosialisasi  dan  pelatihan  pengelolaan  barang  milik  daerah  yang  rutin  bagi  pengurus  barang mengingat  pengurus  barang  yang  berganti  karena  mutasi  ataupun  promosi  pegawai.  Pengurus barang tidak sekedar belajar sendiri namun harus dibimbing dengan baik.

## REFERENSI
Dunn,  William  N.  2000.  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Gie, The Liang. 2000. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty.
Nugroho,  Riant.  2008.  Public  Policy:  Teori  Kebijakan,  Analisis  Kebijakan,  Proses  Kebijakan,
Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Subarsono. AG. 2012. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus.
Jakarta:  Lukman Offset & YPAPI.
Warsono, Hardi. 2019. Teori Administrasi. Semarang: Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Diponegoro.
Wirawan. 2012. Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi. Rajawali Press.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah.