DOI: 10.15575/kh.v3i3.12973
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Diterima: 18 Juni 2021; Direvisi: 10 Oktober 2021; Disetujui: 5 November 2021
Politik Hukum tentang Asas Ultimum Remedium dalam Rangka Proteksi Anak Pecandu Narkoba
Fakih Zatnika Taufik Biru Indonesia Foundation *Corresponding Author Email: fakihzatnikataufik95@gmail.com

## ABSTRACT
Children are part of the younger generation as a source of energy that has the ability and potential, as well as its position as the successor of the nation and state. Children also have an important position and have special characteristics and character. The existence of a juvenile court decision that leads to imprisonment rather than action against a child who commits a criminal act is actually not in accordance with the theory of punishment in juvenile criminal law. With the increasing number of drug addicts, especially addicts who are still in the category of children, they are obliged to deal with a fairly long court process.  Criminal punishment is made into a tool to pay for actions committed by children. Criminal punishment should be a  last  resort  (ultimum  remedium)  if  alternative  means  are  deemed  unable  to  cope.  Children  who  are trapped  in  legal  problems,  especially  those  caused  by  drug  abuse,  are  not  all  criminals  who  must  be punished like adults, they are also included in the category of victims who cannot be fully responsible for their actions so they need legal protection or protection for drug addicts. Not only that, the basis for the ultimum remedium is very  meaningful, because punishment  should be the last option in bringing the child's situation back to a better state. This research aims to identify the extent to which this country has a legal umbrella in preventing children from drug abuse and to recognize the basic implementation of the ultimum remedium for drug addicts carried out by children. In achieving the objectives of this research, the research method used is a normative method with a descriptive analysis approach. The method of collecting data used is literature, either by law or by theory, which is analyzed and interpreted and then distributed  as  a  real  reflection.  The  results  of  the  study  can  be  concluded,  that  Law  No.  35  of  2014 concerning Child Protection has properly managed to provide surveillance, prevention, maintenance and healing  efforts  that  are  attempted  by  the  government  and  citizens.    The  basic  application  of  ultimum remedium to children is the last resort with the provisions of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Court System which requires that every child who has problems with the law try to be resolved by a diversion approach first, before finally using the criminal route accompanied by the imposition of a non-custodial criminal.
Keywords: The Ultimum Remedium Principle; Narcotics addicts; Child Protection

## ABSTRAK
Anak ialah bagian dari generasi muda selaku salah satu sumber energi yang memiliki kemampuan dan potensi, serta posisi nya sebagai penerus bangsa dan negara. Anak pula mempunyai kedudukan penting serta memiliki karakteristik dan watak khusus. Terdapatnya putusan pengadilan anak yang mengarah menjatuhkan  pidana  penjara  daripada  tindakan  kepada  anak  yang  melakukan  perbuatan  pidana, sesungguhnya  tidak  sesuai  dengan  teori  dari  pempidanaan  didalam  hukum  pidana  anak.  Dengan melonjaknya  jumlah  pecandu  narkoba  khususnya  pecandu  yang  masih  kategori  anak-anak,  membuat mereka  wajib  berhubungan  dengan  proses  pengadilan  yang  cukup  panjang.  Hukuman  pidana  dibuat menjadi alat untuk membayar atas tindakan yang dilakukan oleh anak. Hukuman pidana seharusnya jadi sesuatu ( ultimum remedium ) upaya paling akhir bila alat alternatif dianggap tak sanggup mengatasi. Anak yang  terjebak  permasalahan  hukum,  khususnya  yang  diakibatkan  oleh  penyalahgunaan  narkoba  tak seluruhnya  merupakan  pelaku  kriminal  yang  wajib  dihukum  seperti  manusia  dewasa,  mereka  pula termasuk  kategori  korban  yang  belum  bisa  bertanggung  jawab  segenap  atas  tindakannya  sehingga membutuhkan proteksi atau perlindungan hukum kepada anak pecandu narkoba. Tak hanya itu dasar
ultimum remedium menjadi  sangat  berarti,  sebab  pidana  sepatutnya  jadi  opsi  terakhir  dalam mengembalikan situasi anak jadi lebih bagus. Riset penelitian ini bermaksud untuk mengenali sepanjang mana negeri ini mempunyai payung hukum dalam mencegah anak dalam penyalahgunaan narkoba serta mengenali implementasi dasar ultimum remedium kepada pecandu narkoba yang dilakukan oleh anak. Dalam  menggapai  tujuan  penelitian  ini,  maka  cara  penelitian  yang  dipakai  merupakan  cara  normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Cara pengumpulan data yang digunakan merupakan kepustakaan baik  itu  dengan  cara  hukum  ataupun  teori  yang  dianalisa  serta  diartikan  untuk  kemudian  dbagikan sebagai cerminan yang nyata. Hasil penelitian bisa disimpulkan, kalau Undang-Undang No 35 Tahun 2014 mengenai  Perlindungan  Anak  sudah  sebagaimana  mestinya  menata  memberikan  upaya  pengawasan, penangkalan, pemeliharaan serta penyembuhan yang dicoba oleh pemerintah serta warga. Aplikasi dasar ultimum remedium kepada anak jadi upaya paling akhir dengan terdapatnya ketentuan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 mengenai Sistim Pengadilan Pidana Anak yang mengharuskan tiap anak yang bermasalah  dengan  hukum  untuk  usahakan  diselesaikan  dengan  pendekatan  diversi  terlebih  dahulu, sebelum akhirnya menggunakan jalur pidana yang disertai penjatuhan pidananya juga wajib sifatnya non - custodial .
Kata kunci: Asas Ultimum Remedium; Pecandu Narkoba; Pelindungan Anak

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya sistem peradilan pidana anak lebih menitik beratkan proteksi atau perlindungan serta penyembuhan kepada pelaku anak (emphasized the rehabilitation of youthful offender) dalam hal ini selaku manusia yang sedang memiliki beberapa kekurangan dibanding dengan manusia dewasa. Oleh karena itu, anak sangat membutuhkan atensi serta proteksi dari negara. Kepada anak yang terlanjur jadi pelaku  perbuatan  pidana  dibutuhkan  strategi  sistim  pengadilan  pidana  ialah  memperjuangkan seminimum mungkin untuk intervensi sistem peradilan pidana  (Marlina, 2010). Hukuman atau sanksi yang keras dan tajam itulah didalam hukum pidana ini memberikanya perbedaan di lapangan dengan hukum lainya. Hukum pidana selalu menggunakan beban dan sanksi derita didalam menjaga aturan dan norma didalam hukum. Ini sebabnya kenapa hukum pidana wajib diakui sebagai ultimum remedium ialah “ upaya terakhir” bila telah  diberkan sanksi dari hukum lainya tidak efektif atau tidak ada perubahan kepada si pelaku. Maka dari itu pemakaiannya wajib diberi batasan. Selama masih ada jalan tengah maka jangan memakai hukum pidana (Hamzah, 2017).
Merujuk  data  KPAI,  kita  bisa  melihat  tentang  perbuatan  pidana  penyalahgunaan  narkoba, sepanjang kurun durasi 2018 Dari 87 juta anak yang berumur maksimum 18 tahun terdaftar 5, 9 juta yang terkena sebagai pecandu narkotika, 27% antara lain merupakan anak anak ialah 1,6 juta anak sebagai pengedar. Hal ini setidak nya menjadi sinyal yang menunjukan bahwa penyalahgunaan narkoba pada kalangan anak-anak sudah masuk kategori yang membahayakan. Sejalan dengan hasil riset yang sudah diteliti oleh pihak BNN yang mengatakan kalau di tahun 2018 kemudian itu, sebesar 33% konsumen narkotika terletak di umur siswa serta mahasiswa. Perihal ini disebabkan dan dipengaruhi kerentanan remaja  kepada  aspek  lingkungan  (Ramlin  et  al.,  2021).  Situasi  psikologis  remaja  yang  umumnya penasaran serba ingin tahu juga disertai sifat labil, bila ditambah lingkungan pertemanan yang kurang baik,  berpotensi  untuk  mereka  masuk  ke  dalam  kategori  penyalahgunaan  napza (Nur’artavia,  2017) . Sepatutnya anak korban penyalahguna narkoba tak dapat pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).  Berdasarkan  dengan  mandat  UU  Nomor.  35  Tahun  2014  mengenai  Perlindungan  Anak, sebaiknya  anak  menemukan  penyembuhan  di  organisasi  serta  lembaga  yang  sudah  ditunjuk  oleh pemerintah. Perihal ini sudah sangat sesuai dengan pasal 67 yang isinya:
“ Perlindungan  khusus  untuk  Anak  yang  menjadi  korban  penyalahguna  narkotika,  alkohol, psikotropika, serta zat adiktif yang lain begitu juga diartikan didalam Pasal 59 ayat (2) huruf e serta
Anak  yang  ikut  serta  didalam  penciptaan  serta  distribusinya  dicoba  lewat  pengawasan, pencegahan, perawatan, serta penyembuhan .”
Salah  satu  wujud  penindakan  kepada  anak  yang  terlibat  dengan  hukum  didalam  perihal  ini penyalahguna narkotika diatur didalam Pasal 64 Huruf G UU No 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak  yang  mengatakan,  bahwa ;“  Pen ghindaran  dari  penahanan,  penangkapan  ataupun  penjara, melainkan sebagai usaha terakhir serta dalam durasi waktu yang sangat pendek.” Kemudan itu, dalam Undang- Undang yang sebelumnya ada beberapa penegasan didalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-undang Nomor  23  Tahun  2003  mengenai  Perlindungan Anak,  kalau;” Penahanan,  penangkapan,  ataupun perbuatan pidana penjara anak baru bisa diterapkan bila sesuai dengan hukum yang legal, dan hanya bisa dilakukan sebagai upaya paling terakhir.”
Secara substansi Pasal diatas sudah sangat sesuai dengan Convention Of  The  Right  Of  The Child yang sudah disetujui oleh Pemerintah Indonesia dengan adanya Keputusan Presiden No 36 tahun 1990 pada Pasal 37 huruf (b) yang menyatakan bahwa: ” Negara sebagai pihak yang wajib memastikan kalau tidak ada seorang anak pun bisa diambil kebebasannya dengan cara tidak mematuhi hukum ataupun dengan  sekehendak  hati.  Penahanan,  penangkapan,  ataupun  pemenjaraan  seseorang  anak  wajib berdasarkan dengan Undang- Undang, serta wajib diterapkan sebagai usaha terakhir ” Jika dilihat dari Pasal 16 Ayat (3) UU No 23 Tahun 2002 jo Pasal 64 Huruf G UU No 35 Tahun 2014 Mengenai Perlindungan  Anak dan Pasal 37 huruf (b) Keputusan Presiden No 36 tahun 1990 di atas ialah wujud  konkrit  yang  diambil  dari  intisari  asas  ultimum  remedium  atau  the  last  resort  principle,  yang artinya bentuk usaha dalam melakukan pencegahan serta membimbing anak yang berhadapan dengan hukum agar anak bisa menyambut masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan untuk anak agar lewat pembimbingan lebih dulu bukan pemberian pidana, anak hendak mendapatkan asli  dirinya  menjadi  orang  yang  mandiri,  tanggung  jawab  serta  bermanfaat  untuk  dirinya  sendiri, lungkunganya, keluarganya, serta umumnya untuk negerinya. Sebagaimana dalam latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, sampai peneliti merasa butuh menelaah serta mempelajari lebih dalam hal dasar maka jurnal ini peneliti buat dengan judul “Politik Hukum tentang Asas Ultimum Remedium dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkoba ”

## METODOLOGI  PENELITIAN
Cara riset penelitian yang dipakai didalam pembuatan jurnal ini ialah yuridis normatif ialah suatu riset  hukum  yang  mencoba  menggunakan  metode  mempelajari  materi  pustaka  (Sonata,  2008). Pendekatan  yuridis  merupakan  suatu  pendekatan  yang  merujuk  kepada  hukum  serta  peraturan perundang-undangan yang legal. Detail riset yang dipakai didalam penelitian ini merupakan deskriptif analitis (Sugiyono, 2011). Deskriptif ialah riset yang melukiskan objek riset bersumber pada kenyataan yang begitu juga terdapatnya, dilaksanakan dengan cara analitis, berantai serta bersumber pada kaidah ilmiah.  Ada  pula  analitis  artinya  berhubungan  dengan  filosofi  hukum  yang  terdapat  serta  ataupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diriset.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proteksi anak pecandu narkoba dengan memakai kebijakan hukum pidana
Secara  istilah  dalam  perlindungan  hukum  ini,  sebenarnya  memiliki  pengertian  yakni  untuk melindungi akan harkat serta martabat, dan pengakuan kepada hak atas orang yang bersumber pada
determinasi hukum. Dengan begitu maksudnya, proteksi hukum dicoba dengan menggunakan alat hukum yang memiliki tujuan untuk menjaga harkat serta martabat, dan pengakuan kepada hak asas orang yang dimiliki oleh setiap subyek hukum (Tambunan et al., 2008).
Mengenai Proteksi hukum kepada anak ini, bisa dilihat  dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, yang dijalankan lewat kegiatan pengawasan, penangkalan, pemeliharaan serta penyembuhan yang dicoba oleh pihak pemerintah serta dibantu masyarakat. Tak hanya itu pula, pemberian proteksi hukum untuk anak penyalahguna narkoba ini dilakukan sebab anak dianggap  sebagai  bagian  daripada  korban.  Pada  hakikatnya  anak  yang  terjebak  dalam  penyalahguna narkoba, dianggap bukan penjahat sebetulnya, oleh karena itu pasti sangat membutuhkan proteksi hukum yang merata supaya anak bisa diawasi, dilindungi, serta diberikan pengarahan yang intens alhasil tidak ada celah untuk masuk dan terjebak di dalam penyalahgunaan narkoba. Seorang anak juga begitu sangat membutuhkan pemeliharaan serta penyembuhan bila anak itu telah terlanjur ikut serta, terlbat, ataupun terjebak  dalam  penyalahgunaan  narkoba.  Usaha  pengawasan  serta  penangkalan  itu  tercantum  pada usaha melindungi (pencegahan) maksudnya saat sebelum terjadinya penyalahgunaan itu sang anak wajib sudah diawasi supaya tidak terjebak dan terperosok. Upaya ini lebih gampang dilakukan serta tidak terlalu mengeluarkan anggaran yang begitu besar ,apabila dibanding dengan usaha penyelesaian pemeliharaan serta penyembuhan tercantum dalam usaha represif (Eleanora, 2021).
Dalam hal pencegahan tentunya harus dilaksanakan pengawasan  penyebaran narkoba, supaya tidak  berdampak  kepada  keterlibatan  anak  di  bawah  umur,  misalnya  tentang  penyalahgunaan  serta penyebaran gelap narkoba itu diatur dalam pasal 60 Undang – Undang Narkotika. Justru sebaliknya, usaha represif yang dilakukan dilapangan lebih dititikberatkan pada usaha dalam hal penyalahgunaan narkoba yang  apabila  kesalahan  itu  telah  terjadi  dan  diselesaikan  dengan  melaksanakan  penindakan  refresif. Seharusnya  aksi  yang  dilakukan  di  lapangan  lebih  ideal    mencakup  pencegahan  serta  penyembuhan (rehabilitasi). Para pecandu narkotika yang sudah menjalani proses penyembuhan (rehabilitasi) serta dalam kondisi memulihkan keadaannya harus terus diberikan perhatian penuh dan support dari berbagai pihak,  untuk  kemudian  bisa  dengan  baik  berbaur  dan  bersosial  kembali  dengan  masyarkat.  Dalam prakteknya  penyembuhan  ini  lumayan  membutuhkan  durasi  yang  cukup  lama  serta  menghabiskan anggaran yang tak sedikit dibanding dengan penndakan. Karena dalam proses penyembuhan ini, ada pula pihak – pihak  yang  ikut  berperan  serta  menolong  dalam  usaha  penyembuhan  ini  mencakup  dokter, psikiater, guru, figur agama serta lebih spesial lagi keluarga korban (Beni Harmoni, 2016).
Setelah disahkan dan diberlakukanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistim Pengadilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA),  penanganan  permasalahan  pidana  oleh  anak  ini  dalam penyelesaianya diharuskan menggunakan metode diversi. Dalam pendapatnya Jack E. Bynum didalam bukunya delinquency a sociological approach, membagikan penafsiran mengenai diversi ialah divertion is an attempt to divert or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system (diversi ialah suatu aksi ataupun perlakuan untuk mengalihkan ataupun menaruh para pelaku perbuatan pidana anak untuk dilakukan diluar dari sistem peradilan) (Marlina, 2010).
Oleh demikian itu artinya diversi ini berguna untuk menjauhkan seseorang anak dari suatu akibat negatif  peradilan  pidana,  Maka  kemudian  dengan  adanya  diversi  ini  justru  menjadi  salah  satu  usaha proteksi  atau perlindungan  hukum bagi anak. Peran diversi memiliki andil dan manfaat besar dalam mengmplementasikan  perlindungan  atas  hak – hak  asas  anak.  Dengan  hadirnya  proteksi  atau perlindungan kepada anak pula yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  serta  Korban. Didalam hal ini anak penyalahguna narkoba tidak cuma sebagai pelaku namun pula sebagai korban yang
mempunyai hak serta proteksi khusus. Proteksi atau perlindungan ini tercantum didalam Pasal 29 A, Pasal 5 serta 7A.
Implementasi asas ultimum remedium di dalam penyalahgunaan (pecandu) narkoba oleh anak

## Ketentuan Sanksi Pidana Bagi Anak
Didalam  UU  Peradilan  Anak  serta  ataupun  UU  Sistim  Pengadilan  Pidana  Anak  Saat  sebelum diberikan pidana kepada anak, harus ada usaha yang dilakukan oleh penegak hukum atau yang biasa disebut diversi, hal ini ada didalam Pasal 5 serta Pasal 7 Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 Mengenai Sistim Pengadilan Pidana Anak. Bila proses serta hasil perjanjian diversi berhasil sampai anak tidak harus meneruskan  masalah  ke  langkah  selanjutnya,  dengan  begitu  bisa  dimintakan  penentuan  pengadilan. Proses pengadilan pidana anak ini hanya bisa dilanjutkan kepada anak bila proses diversi tidak berhasil atau  menciptakan  perjanjian  ataupun  perjanjian  diversi  tak  dilakukan  (Pasal  13).  Ada  pula  didalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 mengenai Sistim Pengadilan Pidana Anak, Determinasi Pidana untuk anak sudah mengalami perkembangan yang lebih relevan dibandingkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997  tentang  Pengadilan  Anak,  serta  dengan    jelas  tercantum  didalam  Bab  V  mengenai  Pidana  serta tindakan di Pasal 69 hingga dengan Pasal 83. Justru dengan adanya aturan ini cukup jelas, misal didalam Pasal 69 ayat (1) dituturkan kalau Anak cuma bisa diberi pidana ataupun dijatuhi tindakan (sanksi) yang bersumber pada Undang- Undang ini. Disamping itu pula ada pemisahan umur anak didalam pemidanaan, bisa dilihat di Pasal 69 (2) yang mengatakan kalau Anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya bisa dikenai tindakan. Apalagi didalam pemberian pidana ataupun menggunakan tindakan yang ditujukan kepada anak, diatur mengenai dasar pertimbangan hakim, yang diformulasikan di Pasal 70, yang  mengatakan “Ringannya  perbuatan,  kondisi  individu  Anak,  ataupun  kondisi pada  waktu dilaksanakan tindakan ataupun yang terjadi setelah itu bisa dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk kemudian tidak memberikan pidana ataupun menggunakan tindakan dengan memikirkan segi keadilan dan kemanusiaan"(Yudha & Utari, 2020).

## Ketentuan Sanksi Pidana bagi Anak didalam UU Narkoba
Dalam  Undang-undang  Narkotika  tidak  secara  jelas  mencantumkan  aturan  mengenai  stelsel hukuman untuk anak ,sehingga sangat perlu diamati bagaimana berlakunya stelsel hukuman didalam Undang-undang Narkotika itu kepada anak. Walaupun, didalam Undang-undang Narkotika ini pula ada sebagian pasal dispensasi yang secara khusus diberlakukan kepada mereka yang belum masuk kategori dewasa (cukup umur). Alhasil berlakunya stelsel hukuman didalam Undang-undang Narkotika kepada anak  wajib  digunakan  pula  Undang-undang  Peradilan  Anak  untuk  ketentuan  spesial  (khusus)  yang diaplikasikan kepada anak. Agar lebih jelas mengenai bagaimana stelsel hukuman untuk anak didalam Undang-undang  Narkotika  ini  maka  harus  dberikan    gambaran  yang  selanjutnya  ini  akan  diulas ketentuan-ketentuan pidana didalam UU Narkotika (UU No 22 tahun 1997). Penyalahgunaan narkoba didalam Undang-undang narkotika ini tercantum didalam Pasal 85, yang menyatakan: Barang siapa tanpa hak serta menentang hukum  :
1. Memakai narkoba Kelompok I untuk diri sendiri, dipidana dengan hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun;
2. Memakai narkoba Kelompok II untuk diri sendiri, dipidana dengan hukuman penjara maksimal 2 (dua) tahun;
3. Memakai narkoba Kelompok III untuk diri sendiri, dipidana dengan hukuman penjara maksimal 1 (satu) tahun.
Jika dilihat pada dasar hukum yang berada diketentuan  Pasal 85 Undang-undang narkotika di atas itu,  penyalahgunaan narkoba dididalam hal ini memiliki pengertian bahwa penyalahgunaan narkoba yang dicoba atau dilakukan dengan tanpa hak serta menentang hukum yang tertuju untuk diri sendiri. Dengan perumusan  semacam  di  atas  itu,  masalahnya  merupakan,  bagaimana  bila  yang  melaksanakan pelanggaran  kepada  ketentuan  Pasal  85  Undang-undang  narkotika  ini  merupakan  orang  yang  belum cukup  umur  atau  masih  anak-anak?  Maka  dengan  merujuk  ketentuan  yang  ada  di  Pasal  85  Undang- undang narkotika jo Pasal 22 Undang-undang Peradilan Anak bisa dikemukakan, kalau walaupun didalam Pasal 85 Undang-undang narkotika pidana yang wajib dijatuhkan oleh hakim sekedar pidana bui, namum bila orang yang melaksanakan pelanggaran itu kualifikasinya masih anak anak atau masuk kategor belum cukup umur, maka yang berlaku  adalah ketentuan yang ada di Pasal 22 Undang-undang Peradilan Anak (Zahra & Sularto, 2017).
Dengan begitu, bila terdapat anak-anak atau orang yang belum cukup umur melakukan perbuatan pidana yang datur di dalam Pasal 85 Undang-undang Narkotika, Pidana yang bisa dijatuhkan oleh hakim tidak hanya terbatas pada pidana bui (penjara), begitu juga yang diformulasikan didalam Pasal 85 U- ndang-undang narkotka, namun hakim bisa pula menjatuhkan putusan dengan berdasarakn pada Pasal 22  Undang-undang  Peradilan  Anak.  Dengan  begitu  bagi  pelaku  penyalahgunaan  narkoba  yang  masih anak-anak atau belum cukup umur, merujuk pada dasar hukum Pasal 85 Undang-Undang Narkotika jo Pasal  22  Undang-Undang  Peradilan  Anak,  menyatakan  bahwa  pelaku  tindak  pidana  oleh  anak  justru hanya bisa dijatuhkan pidana ataupun tindakan yang didetetapkan didalam Undang-Undang ini. Dengan begitu didalam implementasi ketentuan itu berlaku asas lex specialis derogat legi generalis.
Dari  permasalahan  yang  timbul,  terdapat  kalanya  anak  terletak  didalam  status  saksi  ataupun korban,  alhasil  anak  korban  ataupun  anak  saksi  pula  begitu  sangat  diatur  didalam  UU  SPPA.  khusus mengenai  hukuman  kepada  anak  didetetapkan  dengan  bersumber  pada  perbandingan  usia  anak, mislanya  untuk  Anak  yang  sedang  berumur  kurang  dari  12  (dua  belas  tahun)  tahun  cuma  dikenai tindakan, sebaliknya untuk Anak yang sudah menggapai umur 12 (dua belas tahun) tahun hingga dengan 18 (delapan belas tahun) tahun bisa dijatuhi tindakan serta pidana.

## SIMPULAN
Mengenai  proteksi  atau  perlindungan  hukum  kepada  anak  korban  penyalahgunaan  narkotika sudah tercantum dan diatur dengan jelas didalam Peraturan perundang-undangan yang legal di negara kita. Proteksi dan perlindungan ini secara ekspressis verbis tertera didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 mengenai Perlndungan Anak. Khusus nya yang ada di pasal 67 ayat (1) tercantum secara jelas mengenai proteksi atau perlindungan khusus untuk anak yang menjadi korban penyalahguna narkotika, alkohol, psikotropika serta zat adiktif yang  lain(napza).  Bersumber  pada  yang  dimaksud  oleh  Undang – Undang  itu  menunjukan  bahwa pemerintah serta badan negara yang mempunyai peranan serta bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan dengan cara khusus kepada anak yang salah satunya merupakan anak yang menjadi korban penyalahgunaan  narkoba,  alkohol,  psikotropika  serta  zat  adiktif  yang  lain  (napza).  Proteksi  atau perlindungan  itu  mencakup  upaya  pengawasan,  pencegahan,  pemeliharaan  serta  reehabilitasi  yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah serta warga. Tidak hanya itu didalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 mengenai Sistim Pengadilan Pidana Anak ada istilah diversi yang harus dilakukan oleh negara dalam  hal  ini  oleh  penegak  hukum  yang  menjadi  salah  satu  upaya  perlndungan  hukum  untuk  anak.
Terdapatnya  proteksi  atau  perlindungan  kepada  anak  pula  dikelola  didalam  Undang-Undang    No  31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi serta Korban yang tertera di Pasal 5 serta 7A.
Asas ultimum remedium kepada anak yang berhadapan dengan hukum artinya merupakan upaya dengan totalitas dengan menyelesaikan perkara yang dilakukan anak sebagai upaya paling akhir. Dasar pemidanaan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya merujuk pada dasar kebutuhan terbaik untuk anak (the best interest of the child), dimana didalam seluruh aksi atau tindakan yang menyangkut anak dicoba oleh pemerintah, warga, lembaga legislatif, serta lembaga yudikatif sampai kebutuhan  yang paling  baik untuk  anak wajib  jadi perahtian dan pertimbangan  yang sangat penting. Proses pengadilan pidana sepanjang bisa dihindarkan dari anak bila tidak terdapat metode lain (ultimum remedium) serta pemberian pidananya juga harus dititikberatkan non-custodial, alhasil meminimalisir terdapatnya akibat negatif dari diberikannya pidana bui (penjara). Perihal ini bisa diamati dari stelsel pidana  di  UU  SPPA  dimana  diversi  jadi  jalur  yang  sangat  penting  saat  sebelum  lanjut  pada  proses pengadilan  bila  diversi  tidak  sukses  atau  menemukan  ttik  temu,  sehingga  proses  pengadilan  akan dilanjutkan serta pidana hanya bisa diberikan bila tidak ada lagi jalur atau upaya lain. Undang-Undang Narkotika  tidak  secara  eksplisit  mengatur  mengenai  stelsel  hukuman  untuk  anak,  berlakunya  stelsel hukuman didalam Undang-Undang Narkotika oleh anak ini mengahruskan pula diberlakukanya Undang- Undang Sistem Peradilan Padana Anak  (SPPA) sebagai determinasi khusus yang diaplikasikan kepada anak. Dan hal ini pula sejalan dengan asas lex specialis derogat legi generalis.

## DAFTAR PUSTAKA
Beni Harmoni, H. (2016). Kapita Selekta Proteksi Hukum bagi Anak, . CV Budi Utama.
Eleanora,  F.  N.  (2021).  Bahaya  Penyalahgunaan  Narkoba  Serta  Usaha  Pencegahan  Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). Jurnal Hukum , 25 (1), 439 – 452. Hamzah, A. (2017). Hukum Pidana Indonesia . Sinar Grafika. Marlina, M.  (2010). Pengantar  Konsep  Diversi  dan  Restorative Justice  dalam Hukum  Pidana .  USU Press.
Nur’artavia,  M.  R.  (2017).  Karakteristik  pelajar  penyalahguna  NAPZA  dan  jenis  NAPZA  yang digunakan di Kota Surabaya. The Indonesian Journal of Public Health , 12 (1), 27 – 38. Ramlin, R., Sakaria, S., & Mengge, B. (2021). Perilaku Sosial Pengguna Narkotika Dikalangan Remaja Desa Payi, Kabupaten Bima. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 5 (1).
Sonata. (2008). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. Jurnal Justicia , 24.
Sugiyono, P. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alpabeta, Bandung . Tambunan,  R.,  Sahar,  J.,  &  Hastono,  S.  P.  (2008).  Beberapa  Faktor  yang  Berhubungan  dengan Perilaku  Penggunaan  NAPZA  pada  Remaja  di  Balai  Pemulihan  Sosial  Bandung. Jurnal Keperawatan Indonesia , 12 (2), 63 – 69.
Yudha, N. K., & Utari, A. A. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum , 9 (2), 1 – 15. Zahra, A., & Sularto, R. B. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika. Law Reform , 13 (1), 18 – 27.