Perubahan Pola Penguasaan Lahan Pertanian di Sekitar Hutan Lindung Mbeliling Manggarai Barat

## Wigbertus Gaut Utama
Masuk: 11 01 2023 / Diterima: 11 04 2023 / Dipublikasi: 30 06 2023
Abstract The management policy of these protected forests often influences the pattern of agricultural land tenure around protected forests. This research focuses on the agricultural land tenure around the Mbeliling Protected Forest, West Manggarai Regency, NTT. The purpose of the study was to describe changes in agricultural  land  tenure  patterns  in  correlation  with  the  existence  of  the  Mbeliling  Protected  Forest.  In addition, this study  is  directed to  describe  alternative  fulfillment  of  agricultural  land  in  line  with  protected forest  management.  The  qualitative  method  used  in  this  study  allows  research  data  to  be  obtained profoundly and widely in communities, especially farmers around the Mbeliling Protected Forest. The data are processed and analyzed by categorization techniques and inductive conclusions. The results showed that the control of agricultural land has changed from communal control to private control. Today, private agricultural land is acquired through inheritance influenced by the patrilineal kinship system. Changes in the area of forest areas directly reduce agricultural land and limit people's access to forest natural resources. Integrating local wisdom in forest area management and agricultural development is necessary. There needs to be special treatment on the inheritance of agricultural land to maintain a minimum area of agricultural land. It is also essential to integrate communal land management into social forestry policies.
Keywords: Agricultural land; Land tenure; Protected Forest
Abstrak Pola  penguasaan  lahan  pertanian  di  sekitar  hutan  lindung  sering  dipengaruhi  kebijakan pengelolaan  hutan  lindung  tersebut.  Penelitian  ini  berfokus  pada  penguasaan  lahan  pertanian  di  sekitar Hutan Lindung Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan perubahan  pola  penguasaan  lahan  pertanian  dalam  korelasinya  dengan  keberadaan  Hutan  Lindung Mbeliling. Selain itu penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan alternatif pemenuhan lahan pertanian yang  selaras  dengan  pengelolaan  hutan  lindung  Metode  kualitatif  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini memungkinkan data penelitian diperoleh secara mendalam dan luas pada masyarakat terutama petani di sekitar Hutan Lindung Mbeliling. Data diolah dan dianalisis dengan teknik kategorisasi, serta pengambilan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan lahan pertanian mengalami perubahan dari penguasaan secara komunal menjadi penguasaan secara privat. Saat ini, lahan pertanian privat diperoleh melalui pewarisan yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal. Perubahan luas kawasan  hutan  secara  langsung  mengurangi  lahan  pertanian  serta  membatasi  akses  masyarakat  pada sumber  daya  alam  hutan.  Perlu mengintegrasikan  kearifan  lokal  dalam  pengelolaan kawasan  hutan  dan pembangunan  pertanian.  Perlu  adanya  perlakuan  khusus  pada  pewarisan  lahan  pertanian  untuk mempertahankan  luas minimal  lahan  pertanian.  Penting  pula  untuk mengintegrasikan manajemen  lahan komunal dalam kebijakan perhutanan sosial.
Kata kunci : Lahan Pertanian; Penguasaan lahan; Hutan Lindung
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
P-ISSN 0216-8138 | E-ISSN 2580-0183 MKG Vol. 24, No.1, Juni 2023 (29 – 44) DOI: https://doi.org/10.23887/mkg.v24i1.57219
Perubahan  Pola  Penguasaan  Lahan  Pertanian  di  Sekitar  Hutan  Lindung  Mbeliling  Manggarai Barat /Wigbertus Gaut Utama

## 1. Pendahuluan
Salah  satu  isu  penting  dan strategis  dalam  pembangunan  sektor pertanian  adalah  akses  petani  pada sumber-sumber ekonomi terutama tanah.  Hal  ini  mengingat  peran  tanah sebagai  input  penting  dalam  proses produksi  pertanian.  Penguasaan  tanah pertanian  (aspek  kuantitas)  dapat menjadi  rujukan  dalam  kategorisasi petani  sebagai  petani  pemilik  lahan yang  cukup,  petani  gurem,  atau  petani yang  tidak  memiliki  lahan  sama  sekali. Saat  ini,  penguasaan  lahan  pertanian menjadi  salah  satu  persoalan  penting karena  tingkat  pertumbuhan  rumah tangga usaha petani gurem di Indonesia cukup tinggi. Hermawan (2012) katakan salah  satu  penyebab powerless petani dan dianggap penyebab terbesar adalah ketimpangan dalam distribusi lahan.
Hasil  Survei  Pertanian  Antar Sensus  (SUTAS)  2018  menunjukkan pada  skala  nasional  pertumbuhan jumlah rumah tangga petani gurem pada periode 2013 – 2018 sebesar 1.560.534
atau bertumbuh sekitar 10.95%. Persentase  ini  jauh  lebih  besar dibandingkan dengan persentase
pertumbuhan  rumah  tangga  pemilik lahan  yang  berjumlah  1.471.506  atau 5,71% (BPS, 2018). Pada periode yang sama,  di  Kabupaten  Manggarai  Barat, terjadi  pertumbuhan  petani  gurem sebesar  4.035  atau  sebesar  30,08% (BPS NTT, 2018). Data ini menunjukkan adanya  persoalan  pada  akses  tanah pertanian  di  level  komunitas.  Situasi kurang  lebih  sama  terjadi  juga  pada wilayah  lain  seperti  hasil  penelitian
dilakukan  oleh  Susanti  (Susanti,  2017) menunjukkan  fakta  bahwa  rata-rata penguasaan lahan pertanian di
Pegunungan Tengger Atas yaitu seluas 0,28  hektar.  Luas  ini  belum  dapat menunjang  tingkat  hidup  yang  layak sebagaimana  ditetapkan  dalam  UU Pokok  Agraria  bahwa  luas  minimum untuk  mencapai  hidup  yang  layak adalah  seluas  2  Hektar.  Data  lain menunjukkan  bahwa  di  Indonesia  luas lahan  pertanian  yang  beralih  fungsi setiap  tahun  mencapai  40.000-100.000 hektar,  50%  diantaranya  terdapat  di pulau Jawa (Rongiyati, 2013).
Penguasaan tanah juga menyinggung aspek lain dalam pembangunan  masyarakat  pertanian dan perdesaan yakni keadilan distribusi lahan. Konflik agraria yang sering terjadi menunjukkan sensitifnya isu penguasaan lahan pertanian.
Masyarakat  petani  di  sekitar  kawasan hutan pada umumnya berpotensi besar masuk  dalam  pusaran  konflik  agraria. Pertumbuhan  penduduk  selalu  menjadi satu  variabel  pemicu  alih  fungsi  lahan pertanian  ke  non-pertanian  seperti permukiman.  Pada  sisi  lain  kawasan hutan  menjadi  semacam  “wilayah sakral”  yang  dalam  banyak  hal membatasi  akses  masyarakat  atas sumber  daya  alam  yang  ada  di dalamnya. Bahkan dalam kasus tertentu, masyarakat selalu dipaksa taat pada perubahan batas kawasan hutan, sekalipun itu mengambil sebagian atau seluruh lahan pertaniannya.
Lahan  menjadi  pusat  konflik terutama  antara  masyarakat  dengan pemerintah  (Prastya,  2019).  Tidak adanya  pemetaan  yang  tegas  antara berbagai sektor menyebabkan Wigbertus Gaut Utama
Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng,
Indonesia Utamagaut25@gmail.com
Perubahan  Pola  Penguasaan  Lahan  Pertanian  di  Sekitar  Hutan  Lindung  Mbeliling  Manggarai Barat /Wigbertus Gaut Utama
banyaknya overlapping klaim  lahan  di sektor-sektor agraria seperti kehutanan, tanah,  tambang,  dan  juga  ada  desa- desa definitif yang ada di sekitar atau di dalam hutan (Mulyani, 2014). Semntara itu,  Reforma  agraria  yang  digadang mampu  menjadi  solusi  konflik  justru belum dapat diimplementasikan dengan baik  di  tingkat  komunitas  (Salim  et  al., 2021)
Jika  dicermati,  persoalan  seperti ini umumnya muncul karena komunikasi yang  tidak  sejalan  antara  kepentingan konservasi  dan  ekonomi.  Di  satu  sisi berbagai  upaya  konservasi  melalui kebijakan  politik  pengelolaan  kawasan hutan  dipandang  sebagai  pembatasan akses  masyarakat  pada  sumber  daya alam  hutan  serta  membatasi  ruang gerak  masyarakat  sekitar  kawasan hutan.  Di  sisi  lain,  kehidupan  sosial ekonomi  masyarakat  sekitar  kawasan hutan  sangat  tergantung  pada  jasa lingkungan yang diperoleh dari keberadaan  kawasan  hutan.  Artinya, dalam  hal  ini  tercipta  dikotomi  antara kepentingan  ekologi  dan  ekonomi  oleh masyarakat  kehutanan.  Aksesibilitas masyarakat  (petani)  terhadap  sumber daya  hutan  menjadi  sangat  terbatas, dan  dalam  perspektif  ekonomi  ini menjadi  satu  alasan  rendahnya  tingkat kesejahteraan petani di sekitar kawasan hutan (Hasan & Yumantoko, 2012)
Masyarakat Manggarai
(Manggarai  Barat,  Manggarai,  dan Manggarai Timur) juga memiliki sejarah panjang  terkait  dengan  konflik  agraria. Konflik  agraria  yang  paling  menyita perhatian tentunya adalah “Kasus Colol” yang dilatarbelakangi oleh klaim
Masyarakat  Hukum  adat  (MHA)  atas lahan  pertanian  yang  juga  diklaim  oleh pemerintah sebagai bagian dari
Kawasan  Hutan  TWA  Ruteng  (Tambo,
2016). Dalam konteks budaya masyarakat  yang  kurang  lebih  sama,
Hutan  Lindung  Mbeliling  di  Manggarai Barat  memiliki  dinamika  sosial  budaya yang sama.
Berdasarkan  data  UPT  PKH Manggarai  Barat  (2022)  luas  Hutan Lindung  Mbeliling  adalah  6.140,55  Ha. Saat  ini  sebagian  kawasan  Hutan  ini dijadikan  lokasi  program  redistribusi tanah  seluas  10  Ha.  Hutan  Mbeliling memiliki arti penting bagi masyarakat di sekitarnya salah satunya jasa hidrologis kawasan  hutan  ini  yang  menopang kehidupan  masyarakat  di  sekitarnya baik untuk konsumsi maupun mendukung usaha pertanian. Dinamika kawasan  hutan  ini  juga  memberi dampak pada masyarakat terutama jika dikaitkan  dengan  akses  masyarakat terhadap  sumberdaya  alam  tanah  dan hutan.  Beberapa  wilayah  ulayat  MHA menjadi bagian dari kawasan hutan ini. Hal  ini  menimbulkan  tumpang  tindih klaim  karena  masuknya  tanah  ulayat dalam kawasan hutan tidak serta merta menghapus hak tradisional masyarakat atas objek tanah tersebut. Di sini, konflik agraria  tetap  menjadi  bahaya  laten. Selain  itu  Penetapan  kawasan  hutan juga  tentu  saja  membatasi  akses masyarakat  terhadap  kawasan  hutan tersebut.
Nilai  strategis  Kawasan  Hutan Lindung  ini  perlu  diperhatikan  secara proporsional  dan  terpadu dengan  pola- pola  pengembangan  sektor  pertanian oleh  warga  sekitar  kawasan  ini. Masyarakat  Manggarai  yang  mendiami kawasan sekitar Hutan Lindung
Mbeliling  ini  merupakan  masyarakat agraris  yang  mana  memiliki  pola-pola tersendiri  dalam  penguasaan  lahan
Perubahan  Pola  Penguasaan  Lahan  Pertanian  di  Sekitar  Hutan  Lindung  Mbeliling  Manggarai Barat /Wigbertus Gaut Utama
pertaniannya.  Keberadaan  dan  juga dinamika  kebijakan  pemerintah  atas
Kawasan Hutan Lindung ini, memberikan  dampak  tertentu  pada pola-pola  penguasaan  lahan  oleh masyarakat petani di sekitarnya. Sudhartono et al., (2011) m engatakan “Penguasaan lahan mencerminkan keterkaitan hubungannya  dengan  akses  petani penggarap  ke  dalam  kawasan  hutan karena luas atau sempitnya penguasaan lahan menunjukkan
kecukupan  luasan  lahan  yang dipunyai oleh petani penggarap guna memenuhi kebutuhan  hidupnya  yang  berkorelasi dengan  tingkat  ketergantungan  petani penggarap atas lahan hutan.” Ini berarti, interaksi masyarakat dengan lingkungan kawasan hutan juga turut mempengaruhi penguasaan lahan pertanian warga masyarakat. Dinamika penguasaan lahan pertanian  oleh  masyarakat  di  sekitar kawasan  hutan  menjadi  isu  penting dalam  banyak  konflik  agraria  serta memiliki  karakteristik  tersendiri  pada masing-masing  wilayah.  Tentu  sangat penting  untuk  mengkaji  persoalan  ini secara serius, agar konflik agraria tidak terus terjadi dengan kompleksitas yang semakin tinggi. Dengan demikian, studi- studi  sosial-ekonomi-budaya  menjadi sangat  urgen  dan  relevan  untuk memahami pola-pola penguasaan lahan pertanian  oleh  masyarakat  petani  di sekitar kawasan hutan
Studi  ini  akan  menunjukkan perspektif  lain  dalam  pengelolaan kawasan hutan yakni akses masyarakat petani  pada  sumber  daya  alam  lahan. Konflik-konflik kehutan
umumnya muncul  dari  ekspansi  lahan  pertanian pada kawasan hutan serta pemanfaatan
kawasan  hutan  yang  tidak  sesuai dengan  fungsinya.  Pada  kesempatan ini,  fokus  kajian  diarahkan  pada pemerolehan  atau  penguasaan  lahan pertanian  oleh  masyarakat  di  sekitar kawasan  hutan.  Dalam  arah  pemikiran tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan dinamika penguasaan lahan  pertanian  dalam  korelasinya dengan  keberadaan  dan  kebijakan pengelolaan  hutan  lindung.  Selain  itu penelitian ini diarahkan untuk
menemukan  upaya  yang  mungkin dalam  memenuhi  kebutuhan  petani akan  lahan  pertanian  yang  sejalan dengan  asas  kelestarian  pengelolaan kawasan hutan lindung.

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan pada  komunitas  masyarakat  petani  di sekitar Hutan Lindung Mbeliling, Manggarai Barat, NTT. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi  partisipatif  dan  dokumentasi. adapun  narasumber  yang  dijadikan sebagai  sampel  ditentukan  secara purposive berjumlah sebelas (11) orang yang  terdiri  atas  beberapa  komponen yakni  pimpinan  instansi  pemerintah (kepala  UPT  PKH  Manggarai  Barat, Kepala  Dinas  Pertanian  Manggarai Barat,  Kepala  Desa  Liang  Ndara),  tiga (3) orang pimpinan lembaga adat ( Tua’ Golo Cecer, Tua’  Golo Lamung, Tua’ Golo Langgo), tiga (3) orang masyarakat petani  dan  dua  (2)  orang  masyarakat yang  berasal  dari  wilayah  sekitar Mbeliling yang menetap di luar wilayah tersebut.
Setiap data yang terkumpul diolah melalui  beberapa  tahap  yakni  1) Reduksi  data,  di  mana  semua  data
Perubahan  Pola  Penguasaan  Lahan  Pertanian  di  Sekitar  Hutan  Lindung  Mbeliling  Manggarai Barat /Wigbertus Gaut Utama
disederhanakan melalui proses abstraksi, 2) Kategorisasi, yakni
memilah  data  yang  telah  direduksi  ke dalam  unit-unit  informasi  berdasarkan kesamaannya, 3) Sintesis, menentukan tema  berdasarkan  keterkaitan  antara berbagai  kategori,  dan  4)  menjawab pertanyaan  penelitian  dengan  cara merumuskan pernyataan yang proporsional  dan  merupakan  teori substantif yang mendeskripsikan perubahan  pola  penguasaan  lahan pertanian  oleh  masyarakat  di  sekitar Hutan Lindung Mbeliling, serta alternatif upaya  pemenuhan  kebutuhan  lahan pertanian yang selaras dengan pengelolaan hutan lindung.
3. Hasil dan Pembahasan Secara  umum,  kawasan  hutan
Mbeliling  didominasi  pegunungan  dan bukit-bukit  yang  curam.  Ketinggian tempat antara 0 – 1.140 mdpl (60% pada 0 – 499  mdpl;  35%  pada  500 – 1.000 mdpl;  dan  5%  pada  ketinggian  >1.000 mdpl).  Desa-desa  di  sekitar  kawasan hutan ini berada pada ketinggian antara 500 – 800 mdpl (BPS Manggarai Barat, 2022).
Hutan  ini  juga  memberikan manfaat  besar  bagi  masyarakat,  baik berupa hasil hutan non kayu, kawasan, maupun  jasa  lingkungannya.  Kawasan hutan  ini  merupakan  habitat  bagi beberapa  jenis  burung  endemic  flores yakni Serindit Flores ( Loriculus
Flosculus ),  Celepuk,  Flores  ( Otus
Alfredi ), Gagak Flores ( Corfus Florensis ), dan Kehicap Flores ( Monarcha Sacerdotum ). Kawasan Hutan  Lindung  ini  juga  menjadi  Objek Daya Tarik Wisata khususnya ekowisata.
Masyarakat  yang  bermukim  di wilayah sekitar Hutan Lindung Mbeliling merupakan masyarakat etnis Manggarai dengan Bahasa harian yang digunakan adalah  Bahasa  Manggarai  dengan dialek  Kempo.  Sebagaimana  etnis Manggarai  umumnya,  masyarakat  di sekitar Hutan Lindung Mbeliling terorganisasi dalam Masyarakat Hukum Adat  (MHA) Golo ,  yang  dikepalai  oleh seorang Tua’  Golo .  MHA Golo merupakan  kesatuan  masyarakat  yang memiliki otonomi mengurus masyarakat dalam  wilayah  ulayatnya.  Satu  MHA Golo ditandai  oleh  adanya  kampung (beo  /  golo),  wilayah  ulayat  berupa lahan-lahan  pertanian  komunal  yang disebut lingko ,  dan  mata  air  kampung yang  biasa  disebut wae  tiku .  sejak masuknya  misionaris  Eropa  bersama pemerintah  Kolonial,  banyak  penduduk Manggarai  menganut  Agama  Katolik Roma, dan menjadi agama mayoritas di wilayah  ini.  Sementara  itu  pengaruh budaya luar terutama, Bima, Bugis, dan lainnya  turut  membawa  Agama  Islam masuk  wilayah  ini,  sehingga  beberapa komunitas  masyarakat  di  wilayah  ini menganut agama Islam.
Berdasarkan  data  yang  telah diperoleh dan terorganisasi dalam unit- unit informasi, dapat ditentukan beberapa  tema  yang  relevan  dengan penelitian ini sebagaimana yang diuraikan berikut ini.

## Lahan Pertanian Komunal
Secara  tradisional,  masyarakat di  sekitar  Hutan  Lindung  Mbeliling terorganisasi dalam
komunitas- komunitas  masyarakat  hukum  adat (MHA)  yang  disebut  dengan  “ Golo. ” Satu  MaHA Golo menguasai  dan memiliki  hak  otonom  terhadap  wilayah
Perubahan  Pola  Penguasaan  Lahan  Pertanian  di  Sekitar  Hutan  Lindung  Mbeliling  Manggarai Barat /Wigbertus Gaut Utama
ulayatnya  yang  terdiri  atas  beberapa lingko (bdk. Bustan et al., 2020) Lingko - lingko ini  pada  prinsipnya  merupakan tanah  komunal  yang  pemanfaatannya diatur  berdasarkan  kebijakan  otoritas adat.  Jumlah lingko tiap  MHA Golo tidaklah sama, demikian pula luas lingko dalam  satu  MHA Golo tidaklah  sama. Lingko - lingko ini  umumnya  merupakan lahan  pertanian  dan  beberapanya digunakan untuk perluasan perkampungan atau permukiman. Dalam  tradisi  yang  lama, lingko diusahakan melalui mekanisme perladangan berpindah-pindah, Sehingga  pembagian lingko kepada masyarakat  sifatnya  sementara,  hanya untuk  satu  periode  perladangan.  Jika kuantitas  dan  kualitas lingko dianggap tidak lagi mampu meningkatkan produktivitas  pertanian,  maka lingko akan  ditutup,  dan  selanjutnya  akan dibuka lingko lain  untuk  aktivitas berikutnya.
Seiring berjalanya waktu, variabel demografis seperti pertambahan penduduk dan berkembangnya  tradisi  bertani  secara modern,  setiap  keluarga  memiliki kepentingan  untuk  mengolah  lahan- lahan pertanian tersebut secara berkelanjutan. Budidaya
tanaman pertanian jangka panjang seperti kemiri, kopi,  cengkeh,  dan  lain-lain  memaksa masyarakat  untuk  mempertahankan lahannya  secara  berkelanjutan.  Situasi ini  kemudian  menjadi  awal  perubahan arah  kepemilikan  lahan  pertanian  dari kepemilikan  komunal  ke  kepemilikan secara  pribadi.  Situasi  ini  juga  menjadi pengubah  budaya  ladang  berpindah menjadi perladangan tetap.
Saat  ini  keberadaan lingko di beberapa  MHA Golo sudah  habis
terbagi menjadi lahan-lahan pribadi dan diusahakan  sesuai  dengan  kemauan pemilik  lahan.  Beberapa  MHA Golo misalnya  Langgo  dan  Lamung,  masih memiliki  beberapa lingko yang  belum dibagikan  kepada  masyarakat,  karena lahan pertanian yang ada saat ini masih cukup untuk diusahakan warga. Lingko - lingko itu  masih  dibawa  penguasaan adat tiap Golo . Sementara itu, beberapa
MHA Golo , mengakui beberapa
lingko nya  kini  dikuasai  pemerintah karena  telah  menjadi  bagian  dari Kawasan Hutan Mbeliling.

## Otoritas Lembaga Adat Golo
MHA Golo yang  bermukim  di wilayah sekitar Hutan Lindung Mbeliling memiliki  struktur  adat  untuk  mengatur tata hidup masyarakat. struktur tersebut dimulai  dari  keluarga  yang  dipimpin kepala  keluarga,  beberapa  keluarga yang  memiliki  ikatan  keluarga  dekat memiliki Tua ’  Ame sebagai  pemimpin. Lalu  pada  tingkatan  yang  lebih  luas, beberapa  keluarga  yang  umumnya masih  memiliki  garis  keturunan  yang sama  membentuk  satu Batu yang dikepalai  oleh  seorang Tua’  Batu . Tingkatan  tertinggi  adalah Tua’  Golo yang  memimpin  seluruh  warga  dalam satu  MHA Golo. Tokoh  masyarakat kampung  Roe mengatakan  “ Lembaga adat  golo  merupakan  lembaga  adat dalam  satu  kampung  dan  sudah dikukuhkan  sejak  dari  dulu  dan diwariskan  hingga  saat  ini.  Lembaga adat  ini  memiliki  struktur  tersendiri  di mana  tua’  golo memegang  kekuasaan puncak, lalu di bawahnya ada tua’ batu lalu terakhir ada tua’ ame.”
Secara tradisional setiap pemimpin dalam tiap tingkatan tersebut memiliki kewenangan mengurus
Perubahan  Pola  Penguasaan  Lahan  Pertanian  di  Sekitar  Hutan  Lindung  Mbeliling  Manggarai Barat /Wigbertus Gaut Utama
anggota  masyarakat Golo dalam tingkatannya  masing-masing.  Untuk urusan lahan pertanian, pada pelaksanaannya, Tua’  Golo memiliki perangkat tersendiri untuk mengaturnya.  Dalam  situasi  di  mana hampir  semua lingko telah  dibagi,
perangkat-perangkat ini sudah kehilangan peran dan mulai kehilangan eksistensinya. Hadirnya  sistem  pemerintahan
dalam mengatur kehidupan masyarakat, terutama pemerintah desa yang umumnya  menggantikan  banyak  peran lembaga  adat,  membawa  konsekuensi semakin memudarnya otoritas lembaga adat. Dalam beberapa urusan, terutama sengketa  tanah  antarwarga,  peran lembaga adat terutama Tua’ Golo masih sangat penting, karena pemahamannya tentang  sejarah  dan  status  lahan komunal  di  wilayahnya. Tua’  Golo menjadi referensi utama untuk
persoalan-persoalan  agraria  di  tingkat komunitas. Peran Tua’ Golo dewasa ini juga  masih  “tersisa”  pada  seputaran urusan adat.

## Degradasi Manajemen Lokal untuk Lahan Komunal
Dalam tradisi masyarakat sekitar Hutan  Lindung  Mbeliling,  manajemen pemanfaatan  lahan  komunal  diatur secara  terpusat  oleh  otoritas  lembaga adat,  dalam  hal  ini Tua’  Golo . Manajemen  ini  mulai  dari  pembukaan lingko , membaginya (tugas ini diemban/didelegasikan kepada penggawa ), jadwal dan tahapan mengusahakan  lahan  komunal  dengan berbagai  ritusnya,  hingga  penutupan kembali lingko setelah  dinilai  sudah tidak  produktif  lagi,  untuk  berpindah  ke lingko lain dengan melewati siklus yang
sama.  Seorang  warga  kampung  Cecer katakana  “Dulu,  kebun  dikerjakan kurang  lebih  tiga  tahun.  Setelah  tiga tahun, ada ritual walek watu. Kebun ini tidak  boleh  diganggu  lagi  untuk memulihkan kesuburan tanahnya hingga  pohon-pohonnya  tumbuh  lagi.
Jika kemudian dirasa sudah subur lagi,
maka bisa dibuka lagi.”
Seiring dengan terbaginya hampir  semua  lahan  komunal  ( lingko ) menjadi  lahan  hak  milik  pribadi, manajemen  lahan  komunal  juga  mulai menghilang. Lingko sudah  terbagi menjadi  lahan  pertanian  dengan  hak milik  terletak  pada  pribadi,  bukan  pada otoritas adat. Dalam hal ini tidak ada lagi wewenang lembaga adat untuk mengatur fungsi dan aktivitas di atasnya lahan-lahan tersebut. Dalam konteks ini otoritas lembaga adat dalam memanajemen lahan komunal semakin pudar  dan  terbatas  pada  fungsinya sebagai  referensi  status  dan  sejarah lahan  tersebut.  Situasi  ini  dipengaruhi pula  oleh  determinasi  yang  semakin besar dari lembaga pemerintahan dalam kehidupan  masyarakat.  hal  ini  sejalan dengan yang disampaikan oleh Zakarias Sem.
“ Yang  saya  lihat,  lembaga-lembaga budaya kita memang masih punya nama, tetapi  aktivitas  untuk  pengembangan budaya  itu  sendiri  saya  rasa  perlulah revitalisasi  karena  sudah  sangat  tidak jelas.  Saya  kira  ini  karena  terkooptasi oleh negara / pemerintah.”

## Pemerolehan Lahan Pertanian
Jika  merujuk  pada  tradisi  yang ada  pada  masyarakat,  tidak  akan ditemukan lahan pertanian yang berstatus  hak  milik  pribadi,  karena semua  lahan  pertanian  dikuasai  dan
Perubahan  Pola  Penguasaan  Lahan  Pertanian  di  Sekitar  Hutan  Lindung  Mbeliling  Manggarai Barat /Wigbertus Gaut Utama
dimanajemen di bawah otoritas lembaga adat. Akan tetapi saat ini hampir semua lahan  komunal  sudah  dibagi  kepada warga masyarakat. Umumnya, anggota masyarakat  yang  merupakan  anggota keluarga  atau  kerabat  dekat Tua’  Golo memiliki lahan yang lebih banyak (luas) dibandingkan  masyarakat  umumnya, karena  adanya  hak  khusus  atau privilese  yang  melekat  pada  status seseorang  yang  menjadi  pemimpin MHA Golo .
MHA  Cecer,  yang  bermukim  di sekitar  hutan  Lindung  Mbeliling  sudah tidak  memiliki  lagi lingko yang  bisa dibagi.  Saat  ini,  masyarakat  sedang menerima  pembagian  lahan  pertanian baru  sebagai  bagian  dari  program reforma  agraria  melalui  TORA. Tua’ Golo  Cecer katakan  “ Lahan  TORA  ini dibagi  kepada 210  orang,  dan
merupakan  pembagian  baru,  dengan asas  keadilan. Bagi  MHA Golo yang lahan komunalnya sudah habis terbagi, lahan  untuk  usaha  pertanian  diperoleh melalui mekanisme pewarisan.
Hak  waris,  secara  tradisional hanya dimiliki oleh anak laki-laki, karena masyarakat  Manggarai  yang  menganut sistem kekerabatan
patrilineal.
Umumnya,  lahan  pertanian  yang  ada saat ini merupakan harta warisan yang diterima  dari  orang  tua.  Bahkan  anak laki-laki yang tidak menetap di kampung halaman,  umumnya  tetap  mendapat jatah  tanah  warisan  dari  orang  tua. Bentuk pemanfaatan tanah-tanah warisan  ini  sepenuhnya  menjadi  hak pemilik tanah.
Selain  pemerolehan  melalui mekanisme pewarisan, beberapa tanah juga  diperoleh  melalui  sistem  jual  beli, baik  antaranggota  masyarakat  dalam satu golo , maupun dengan warga lain di
luar golo .  Saat  ini  banyak  juga  terjadi jual-beli  dengan  pihak  investor  yang umumnya bergerak di sektor pariwisata. Fenomena ini banyak terjadi di wilayah- wilayah  seperti  Desa  Liang  Ndara  dan Desa  Tondong  Belang.  Jual  beli  ini kemudian turut mengubah fungsi tanah pertanian menjadi fungsi non-pertanian.

## Bentuk Usaha Pertanian
Lokasi MHA Golo yang bermukim  di  sekitar  Hutan  Lindung Mbeliling  umumnya  berada  pada ketinggian  antara  500 – 800  mdpl. Kondisi  ini  sangat  mendukung  usaha pertanian terutama komoditi
perkebunan  seperti  kopi,  cengkeh, kakao, kemiri, maupun vanili. Selain itu masyarakat  juga  memanfaatkan  lahan pertanian  untuk  tanaman  pangan, biofarmaka  dan buah-buahan.  Tabel  1. berikut  menunjukkan  usaha  pertanian masyarakat  Kecamatan  Mbeliling  pada tahun  2019  yang  terdiri  atas  tanaman pangan, biofarmaka, tanaman perkebunan, dan tanaman buah-buahan
Tabel. 1 Luas Panen dan Jumlah Produksi Usaha Pertanian Kecamatan Mbeliling Tahun 2019 Jenis Usaha Pertanian Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Tanaman Pangan 940.424 21.019,6 Biofarmaka 12.100 74.000 Perkebunan 808 450 Tanaman  Buah- buahan Tidak  ada data 25.953 JUMLAH 953.332 787.422,6 Sumber: BPS Manggarai Barat. Kecamatan
Mbeliling dalam Angka, 2020
Tabel  1,  menunjukkan  bahwa pada  tahun  2019,  usaha  pertanian masyarakat  di  Kecamatan  Mbeliling didominasi  oleh  tanaman  perdagangan dan  tanaman  buah-buahan.  Khusus
Perubahan  Pola  Penguasaan  Lahan  Pertanian  di  Sekitar  Hutan  Lindung  Mbeliling  Manggarai Barat /Wigbertus Gaut Utama
untuk tanaman pangan, usaha pertanian padi  sawah  merupakan  yang  terbesar dengan  3.424  Ha  dan  Produksi mencapai  15.671,4  Ton.  Sedangkan tanaman  buah-buahan  paling  produktif pada tahun 2019 adalah pisang dengan tingkat produksi mencapai 21.032 Ton.

## Perubahan Batas Hutan Lindung
Kawasan Hutan Lindung Mbeliling  sudah  ditetapkan  sejak pemerintahan  Kolonial  Belanda.  Batas ini  umumnya  diketahui  oleh  semua warga  masyarakat  di  sekitar  kawasan Hutan Mbeliling yang berupa onggokan batu  yang  disusun  dengan  jarak tertentu. Batas yang ditetapkan ini tidak tidak  tumpang  tindih  dengan  batas lahan-lahan  pertanian  warga.  Oleh karena  itu,  jika  merujuk  pada  batas kawasan hutan sebagaimana ditetapkan sejak  pemerintahan  kolonial  Belanda, maka  tidak  ada  tumpang  tindih  klaim antara  kawasan  hutan  dengan lingko - lingko milik MHA Golo.
Pada  dekade  90-an  terjadi perubahan  batas  kawasan  hutan mbeliling, berdasarkan SK Penunjukkan No.  423/1999  dan  SK  Penetapan  No. 1363/Kpts-II/1996 yang ditetapkan pada 18 juli 1996  oleh  Kementerian Kehutanan.  Perubahan  inilah  yang kemudian  menimbulkan  perselisihan dengan  MHA    karena  hilangnya  hak penguasaan  dan  pengusahaan  pada lahan-lahan yang masuk dalam kawasan  hutan  tersebut.  Hal  ini menyebabkan banyak warga kehilangan lahan  pertanian,  dan  MHA  juga kehilangan hak tradisional atas lahannya.  Tumpang  tindih  klaim  lahan pun tidak terelakkan.

## Akses  Masyarakat  pada  Kawasan Hutan
Hingga saat ini, Kelestarian alam dan lingkungan kawasan Hutan Lindung Mbeliling  masih  terjaga  dengan  baik. Tingkat  ketaatan  warga  masyarakat  di sekitar  kawasan  hutan  ini  terhadap berbagai  peraturan  terkait  regulasi kehutanan  masih  sangat  tinggi.  Hal  ini ditunjang oleh ketaatan warga terhadap berbagai  ketentuan  budaya  yang berlaku  dalam  masyarakat.  Otoritas adat  masih  memiliki  wewenang  dan wibawa  yang  dapat  mengatur  perilaku warga masyarakat, termasuk ketentuan- ketentuan  yang  berkaitan  dengan kawasan hutan di sekitarnya.
Akses  masyarakat  terhadap kawasan  Hutan  Lindung  Mbeliling  saat ini sangat terbatas. Bahkan pemungutan hasil  hutan  non-kayu  hampir  tidak dilakukan  lagi  oleh  masyarakat  di wilayah  ini.  Di  sisi  lain,  otoritas pemerintah  yang  mengurusi  kawasan hutan belum banyak melakukan inovasi pengelolaan  kawasan  hutan  yang memungkinkan  pemanfaatan  kawasan hutan lindung ini oleh warga masyarakat. Artinya keterbatasan akses masyarakat  pada  kawasan  hutan lindung  ini,  selain  karena  ketaatan warga,  juga  karena  minimnya  bentuk- bentuk
pengelolaan yang memungkinkan keterlibatan warga dalam  memanfaatkan  kawasan  hutan lindung ini.  pengelolaan kawasan hutan masih fokus pada pengamanan kawasan hutan. Berdasarkan ketujuh tema yang telah diuraikan,  terdapat  emapt konsep yang dapat diuraikan untuk menjelaskan perubahan pola penguasaan  lahan  pertanian  di  sekitar Hutan  Lindung  Mbeliling  serta  upaya
Perubahan  Pola  Penguasaan  Lahan  Pertanian  di  Sekitar  Hutan  Lindung  Mbeliling  Manggarai Barat /Wigbertus Gaut Utama
yang dpat ditawarkan sebagai alternatif galam  memenuhi  kebutuhan  lahan pertanian  masyarakat  agar  selaras dengan  pengelolaan  hutan  lindung. Gambar    1  menunjuukan    gambaran umum tentang konsesp-konsep tersebut.
Gambar 1. Matriks Induksi Konsep
Perubahan Penguasaan Lahan Pertanian  Masyarakat  di  Sekitar Hutan Lindung Mbeliling Dari lahan pertanian berbasis hak ulayat ke lahan pertanian pribadi Budaya agraris masyarakat Manggarai turut memberi dampak pada penguasaan  lahan  secara  komunal sehingga setiap komunitas MHA
menguasai  dan  mengusahakan  lahan- lahan  komunal  ( lingko )  dalam  wilayah ulayatnya. Lingko , dalam sudut pandang sosial  ekonomi  dapat  ditempatkan sebagai sumber utama ekonomi anggota  komunitas Golo . Lingko didistribusikan kepada masyarakat dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu.  Kaidah-kaidah  ini  umumnya terkait  dengan  status seseorang dalam struktur adat, tingkat kebutuhan masyarakat,  dan  jumlah  anggota keluarga.  Konsekuensi  dari  pembagian lahan komunal kepada anggota komunitas, maka lahan ini dapat diolah
secara  pribadi,  tetapi  bukan  milik pribadi.
Penguasaan  dan  pengusahaan lahan  pertanian  pada lingko tidak berlangsung  tanpa  batas.  Terdapat kaidah  tertentu  terkait  lamanya  satu lingko diusahakan  oleh  masyarakat. Umumnya  satu lingko diusahakan sebagai  lahan  pertanian  hingga  masa produktifnya  mulai  menurun.  Setelah lingko tersebut tidak produktif lagi, maka akan  ditutup  dan  kemudian  berpindah ke lingko lainnya, dengan kaidah-kaidah yang sama. Siklus ini berlangsung terus menerus,  sehingga  lahan  pertanian tidak dapat dimiliki secara permanen.
Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Secara tradisional,
kebijakan penguasaan  lahan  secara  komunal mulai  mengalami  pergeseran.  Setiap warga yang menerima pembagian lahan pertanian,
dapat
mengajukan permohonan  untuk  memiliki  bagian lahan  tersebut  secara  permanen  dan
Lahan Pertanian Komunal
Otoritas Lembaga Adat Golo
Degradasi Manajemen Lokal untuk Lahan Komunal
Pemerolehan Lahan Pertanian Akses Masyarakat pada Kawasan Hutan Bentuk Usaha Pertanian Perubahan Batas Hutan Lindung U N I T I N F O R M A S I Dari Lahan Pertanian berbasis  hak  ulayat  ke Lahan Pertanian Pribadi Penguasaan Lahan Pertanian melalui Pewarisan Perubahan Penguasaan Lahan  Pertanian  sebagai
Dampak  Perubahan  Batas Kawasan Hutan
Manajemen  lokal  untuk Integrasi Pembangunan Pertanian dan Kehutanan Tema Konsep
Perubahan  Pola  Penguasaan  Lahan  Pertanian  di  Sekitar  Hutan  Lindung  Mbeliling  Manggarai Barat /Wigbertus Gaut Utama
diakui haknya atas lahan tersebut. Inilah yang menjadi awal mula perubahan pola kepemilikan lahan pertanian pada MHA di  sekitar  Kawasan  Hutan  Lindung Mbeliling,  dan  juga  pada  wilayah Manggarai  umumnya.  Jannah  et  al., (2022) mengungkapkan fakta ini dalam penelitiannya  di  wilayah  Manggarai timur yang menunjukkan bahwa keberadaan  tanah  ulayat  masih  ada namun  jumlahnya  sangat  terbatas  dan bahkan  beberapa  wilayah  sudah  habis sama sekali. Ia juga mengatakan bahwa eksistensi MHA cenderung melemah.
Perubahan  pola  kepemilikan lahan ini juga menjadi titik awal semakin memudarnya peran dan otoritas lembaga adat Golo dalam memanajemen lahan pertanian. Nugroho,  (2004) menilai,  Situasi  ini merupakan  dampak  dari  sistem  politik rezim Orde Baru yang represif sehingga keberadaan institusi lokal tidak berfungsi  atau  masih  beroperasi  tetapi tidak  efektif.  Bahkan  dalam  konteks yang  lebih  luas,  peran  lembaga  adat dalam  kehidupan  MHA  seluruhnya mengalami degradasi karena kehilangan wewenang agrarisnya dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disampaikan  pula  oleh  (Rizal,  2002) yang  mengatakan  “Selama  lebih  30 tahun  berbagai  lembaga – lembaga masyarakat (adat/tradisional) yang diharapkan  dapat  mengembangkan proses  peran  serta  secara  aktif  dalam pembangunan umumnya
dan kehutanan  khususnya  telah  banyak hilang atau pudar.”
Penguasaan  lahan  pertanian  melalui pewarisan
Setelah  mengalami  perubahan kepemilikan  lahan  pertanian  dari  lahan komunal  ke  lahan  privat,  maka  bentuk pemerolehan  lahan  pertanian  saat  ini umumnya  tidak  lagi  bersumber  dari pembagian  lahan  oleh  otoritas  adat dalam  hal  ini Tua’  Golo dan perangkatnya,  kecuali  dalam  kasus
tertentu,  ada lingko yang  baru  mulai dibuka. Fakta ini kemudian menjadi latar belakang  dari  pemerolehan  lahan pertanian melalui mekanisme
pewarisan.  Saat  ini,  umumnya  lahan pertanian  diperoleh  sebagai  harta warisan  dari  orang  tua  kepada  anak (umumnya  anak  laki-laki)  berdasarkan budaya  patrilineal  yang  dianut  oleh masyarakat setempat.
Konsekuensinya
adalah,
semakin  bertambahnya  penduduk  atau anggota  keluarga,  maka  mekanisme pewarisan  ini  akan  menyebabkan semakin  kecilnya  luas  lahan  pertanian yang akan dikuasai oleh tiap orang atau tiap  rumah  tangga  petani.  Hal  ini  akan menjadi persoalan bagi lahan pertanian jika  terjadi  jual  beli  lahan  pertanian. Adanya pola penguasaan lahan pertanian melalui mekanisme
pewarisan,  pada  prinsipnya  memuat potensi  persoalan  yakni, pertama , berpotensi meningkatkan jumlah rumah tangga  petani  penggarap,  buruh  tani, dan  petani  gurem.  Mewariskan  lahan pertanian  kepada  anak  yang  tidak berprofesi  sebagai  petani  cukup  riskan terhadap jual beli lahan, dan munculnya lahan  pertanian  yang  terbengkalai. Dalam  situasi  yang  lebih  positif,  lahan pertanian  tersebut  akan  disewakan kepada  petani  gurem  atau  kepada petani  yang  tidak  memiliki  lahan pertanian.  Selain  itu,  dengan  semakin bertambahnya jumlah penduduk, pewarisan  lahan  pertanian  secara konstan  akan  mengurangi  luas  lahan pertanian itu sendiri.
Kedua ,  masih  terkait  dengan pola  pewarisan  dalam  pemerolehan lahan  pertanian.  Jika  lahan  pertanian diwariskan  kepada  anak  yang  tidak berprofesi  sebagai  petani  atau  anak yang  menetap  di  luar  wilayah  tersebut maka  akan  meningkatkan  potensi konversi  lahan  pertanian  ke  non pertanian.  Konversi  ini  terjadi  karena nilai lahan pertanian akan berkurang jika dikuasai  oleh  orang  yang  tidak
Perubahan  Pola  Penguasaan  Lahan  Pertanian  di  Sekitar  Hutan  Lindung  Mbeliling  Manggarai Barat /Wigbertus Gaut Utama
berprofesi  sebagai  petani.  Untuk meningkatkan nilai lahan tersebut, maka perlu dikonversi ke bentuk pemanfaatan lain.
Nilai  lahan  pertanian  pada prinsipnya  ditentukan  pula  oleh  luas lahan,  yang  berkorelasi  langsung dengan produktivitasnya. Pola
pewarisan  lahan  pertanian  secara kontinyu  akan  sampai  pada  titik  nilai minimum  luas  lahan  untuk  tingkat produksi  yang  diharapkan.  Situasi  ini dapat memicu peralihan profesi ataupun konversi  fungsi  lahan  tersebut  agar tetap mendapatkan
keuntungan.
Konversi fungsi lahan pertanian ke non pertanian  umumnya  terjadi  pada  lahan pertanian  skala  kecil  yang  dipengaruhi oleh  harga lahan pertanian, status lahan yang merupakan tanah warisan, besarnya
kebutuhan/pengeluaran, pendapatan  dari  hasil  pertanian  dan profesi di luar sektor pertanian(Pradana et al., 2021)
Perubahan penguasaan lahan pertanian sebagai  dampak  perubahan  batas kawasan hutan
Pengambilalihan lahan
masyarakat  merupakan  salah  satu sumber  konflik  di  masyarakat  (Gu, 2022).  Pengambilalihan  ini  bisa  dalam bentuk  perubahan  fungsi  lahan  bisa terjadi  dari  lahan  pertanian  ke  non pertanian  seperti  kawasan  lindung. Persoalan  akan  menjadi  sulit  jika perubahan fungsi tersebut tidak dibarengi dengan upaya nyata
peningkatan  kesejahteraan  penduduk yang terdampak.
Sebagaimana  informasi  yang diperoleh  berdasarkan  data  yang terkumpul,
menunjukkan bahwa perubahan batas Hutan Lindung
Mbeliling  membawa  dampak  langsung terhadap  luas  lahan  pertanian  yang dikuasai oleh MHA baik lahan komunal maupun lahan pribadi. Beberapa lingko dan  lahan  pertanian  pribadi  tersebut masuk  dalam  kawasan  hutan,  sebagai
dampak dari perubahan batas kawasan hutan.
Masyarakat sekitar Hutan Lindung Mbeliling tidak pernah mengusahakan lagi lahan-lahan pertanian  tersebut  sejak  ditetapkan sebagai  bagian  dari  kawasan  hutan.
Akan  tetapi  secara  tradisional,  sebagai sebuah MHA, masyarakat tetap meyakini kepemilikan lahan-lahan tersebut.  Harus  diakui,  ini  menjadi bahaya  laten  yang  sesewaktu  dapat menjadi sebuah konflik agraria di tengah masyarakat. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan  penduduk  akan  menjadi titik di mana kebutuhan lahan pertanian akan  semakin  tinggi  dan  klaim masyarakat  terhadap  wilayah  ulatnya akan  menjadi  pemicu  bagi  munculnya konflik agraria.
Perpres  No.  88/2017  tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam
Kawasan Hutan, memungkinkan penguasaan kembali tanah-tanah ulayat dalam kawasan hutan, melalui beberapa pola, salah satunya adalah mengeluarkan  bidang  tanah  dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan  hutan.  Pola  ini  kemudian diimplementasikan dalam Program Reforma  agraria  yang  saat  ini  sedang dilaksanakan. Namun program ini belum mampu menjawab persoalan kebutuhan lahan  pertanian  di  tengah  masyarakat. Penyediaan  TORA  dalam  program tersebut  tidak  berdasarkan  kajian kebutuhan,  sehingga  terkesan  tidak tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari tidak  adanya  prioritas  bagi  warga masyarakat yang menjadi subyek TORA serta jenis objek redistribusi tanah yang tidak  jelas  antara  pertanian  atau  non- pertanian (Utama et al., 2022)
Selain  perubahan  batas  hutan yang  berdampak  pada hilangnya  lahan pertanian,  persoalan  juga  muncul  dari tertutupnya  akses  masyarakat  sekitar kawasan  hutan  lindung  terhadap sumberdaya hutan itu sendiri.
Pengelolaan  kawasan  hutan  ini  belum
Perubahan  Pola  Penguasaan  Lahan  Pertanian  di  Sekitar  Hutan  Lindung  Mbeliling  Manggarai Barat /Wigbertus Gaut Utama
menyediakan kemungkinan- kemungkinan  pemanfaatan  kawasan hutan  yang  memungkinkan  partisipasi masyarakat dengan tetap
memperhatikan asas kelestarian. Dalam hal  ini,  pengelolaan  kawasan  hutan belum  secara  maksimal  membuka peluang pelibatan masyarakat.
Manajemen  lokal  untuk  Integrasi Pembangunan Pertanian dan Kehutanan Jika pola-pola penguasaan
lahan pertanian oleh masyarakat sekitar Hutan  Lindung  Mbeliling  dipadukan dengan  pengelolaan  kawasan  hutan, maka  ada  peluang  integrasi  kearifan lokal yang berorientasi pada memadukan kepentingan baik
pengelolaan  kawasan  hutan  lindung, penyediaan  lahan  pertanian,  dan  juga lestarinya nilai-nilai budaya masyarakat. Integrasi  ini  terutama  diarahkan  pada pengelolaan  lahan  pertanian  yang berada dalam kawasan hutan, tentunya dengan  berbagai  mekanisme  yang memungkinkan  dan  selaras  dengan prinsip  pengelolaan  kawasan  hutan yang lestari dan partisipatif. Secara lebih konkret dapat ditawarkan dua kebijakan, yakni pertama, Perlu  ada  perpaduan kebijakan pemerintah dalam memetakan dan menentukan luas lahan minimum bagi usaha pertanian di setiap wilayah  desa.  Kebijakan  ini  menjadi dasar untuk menghindari konversi lahan pertanian  menjadi  non  pertanian  di kemudian  hari.  Sebagai  contoh,  petani di Denpasar berkomitmen untuk mempertahankan  lahan  pertaniannya untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait ruang terbuka hijau (Jandi et al.,
2018). Otoritas budaya perlu memikirkan kemungkinan inovasi bentuk  pewarisan  khusus  untuk  lahan pertanian yang mendukung
perlindungan  lahan  pertanian  pada setiap  MHA.  Implementasinya  dapat berupa  kewajiban  mewariskan  lahan
pertanian  hanya  untuk  anak  yang berprofesi  sebagai  petani,  dan  memilih menetap  di  wilayah  MHA  tersebut. pewarisan  lahan  pertanian  perlu  diberi pengkhususan  agar  tidak  semata merujuk  pada  sistem  kekerabatan patrilineal sebagaimana dianut masyarakat  setempat.  Baik  anak  laki- laki  maupun  perempuan  memiliki  hak yang  sama  atas  lahan  pertanian  jika memilih menjadi petani. Dengan
demikian,  lahan  pertanian  tidak  akan dikonversi ke lahan non-pertanian.
Kedua ,  Akses  MHA  pada wilayah  ulayat  yang  sekarang  menjadi kawasan  hutan,  perlu  dibuka  seluas- luasnya.  Pemerintah  perlu  memikirkan untuk menerapkan pengelolaan kawasan  hutan  yang  partisipatif  dan berakar pada budaya setempat. Hal ini sangat dimungkinkan, mengingat Perpres N0 88/2017 menawarkan pola- pola  penyelesaian  penguasaan  dan pemanfaatan  tanah  dalam  kawasan hutan  adalah  dengan  memberikan akses  pengelolaan  hutan  melalui program  perhutanan  sosial.  Sebagai contoh, konflik agraria di Desa Genteng Kabupaten  Sumedang  diatasi  dengan dibangunnya consensus baru di masyarakat  yang  memperbolehkan petani  untuk  mengusahakan  lahan pertanian  dalam  wilayah  kehutanan dengan  jenis  tanaman  tertentu  yakni tanaman kopi (Adiansah, et al., 2019) Hal ini juga dapat menjadi media untuk  menyelesaikan  status  hukum tanah  ulayat  di  dalam  kawasan  hutan, selain  tentu  saja  melalui  perubahan batas  kawasan  hutan,  sebagaimana diuraikan  sebelumnya  (Harnadi,  2018) Jika ini diimplementasikan, maka lahan- lahan  yang  memungkinkan  untuk program  tersebut  dihibahkan  kepada MHA yang juga memiliki hak tradisional atas  lahan-lahan  tersebut,  untuk  dapat dikelola berdasarkan manajemen lahan komunal  tetapi  dengan  tetap  tunduk pada  prinsip  kelestarian  dan  prinsip- prinsip dasar HKm. Dengan inovasi ini,
Perubahan  Pola  Penguasaan  Lahan  Pertanian  di  Sekitar  Hutan  Lindung  Mbeliling  Manggarai Barat /Wigbertus Gaut Utama
MHA tidak kehilangan hak atas wilayah ulayatnya,  tidak  kehilangan  kearifan lokalnya,  dan  menjadi  partner  strategis dalam pengelolaan kawasan hutan yang lebih  produktif.  Diyakini,  bahwa  hal  ini juga  berpengaruh  terhadap  regenerasi tenaga  kerja  pertanian,  oleh  karena meningkatnya  nilai  social-cultur  lahan pertanian (Sudrajat et al., 2020)
Kedua strategi ini pada prinsipnya  merupakan  solusi  alternatif yang  dalam  penerapannya  butuh  studi lebih lanjut, mengingat upaya mengedepankan  adat  dalam  usaha pengembalian  hak  atas  tanah  adalah sesuatu  yang  sulit  dalam  konteks Indonesia  (Bedner  &  Arizona,  2019). Sekalipun  demikian,  kedua  strategi  ini memberikan  pengaruh  baik  terhadap perlindungan tanah pertanian sekaligus mendamaikan  pertentangan  antara MHA  dan  kehutanan  atas  lahan  yang sama  dalam  kawasan  hutan.  Pada gilirannya,  pengelolaan  kawasan  tidak hanya berfokus pada upaya
pengamanan  kawasan  dan  sumber daya, tetapi pada maksimalisasi manfaat  sumber  daya  hutan  bagi masyarakat.
tentu  saja  perlu  memperhatikan kebijakan dari berbagai sektor lain yang memiliki  kepentingan  yang  sama  baik atas  kawasan  hutan,  lahan  pertanian, maupun MHA. Kebijakan yang integratif ini  diharapkan  dapat  menjadi  jalan tengah  yang  dapat  mendamaikan berbagai  kepentingan  berbagai  sektor sehingga menjadi satu bentuk implementasi pembangunan
yang berkelanjutan.
4. Penutup Perubahan  penguasaan  lahan pertanian  di  sekitar  Hutan  Lindung Mbeliling Manggarai Barat, NTT menunjukkan  adanya  pengaruh  kuat dari  dinamika  budaya  setempat  dan kebijakan  pengelolaan  Hutan  Lindung
Mbeliling. Dinamika budaya
menunjukkan  adanya  perubahan  pola penguasaan  lahan  pertanian  dari penguasaan  lahan  pertanian  secara komunal  ke  penguasaan  lahan  secara privat.  Situasi  ini  sejalan  pula  dengan berkurangnya  otoritas  lembaga  adat dalam  memanajemen  lahan  pertanian. Selain  perubahan  tersebut,  dinamika budaya juga menyebabkan penguasaan lahan pertanian saat ini ditentukan oleh proses  pewarisan  berdasarkan  sistem kekerabatan  patrilineal  sebagaimana dianut masyarakat setempat. Sementara dari aspek kebijakan pengelolaan  kawasan  hutan  lindung, penguasaan  lahan  pertanian  ditandai oleh adanya tumpang tindih klaim antara lembaga  kehutanan  dengan  MHA setempat. Perubahan batas Hutan turut mempengaruhi  luas  lahan  pertanian yang  dikuasai  masyarakat.  Upaya mempertahankan  luas  lahan  pertanian secara  konsisten  perlu  ditempuh dengan mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan
pembangunan pertanian  dan  kehutanan  yang  berupa
1) inovasi pewarisan khusus untuk lahan pertanian  hanya  kepada  anak  yang memilih  menetap  dalam  wilayah  yang sama dan memilih menjadi petani dan 2) membuka seluas-luasnya akses masyarakat  pada  lahan  komunal  yang masuk  dalam  kawasan  hutan  dengan memaksimalkan  kearifan  lokal  dalam memanajemen  lahan  pertaniannya. Keterbatasan penelitian ini terletak pada tidak  adanya  data-data  spasial  dan kuantitatif yang memadai tentang lahan pertanian (perubahan, luas, dan persebarannya)  untuk  mewakili  analisa yang lebih mendalam terkait perubahan kepemilikan  lahan  oleh  masyarakat petani.  Sekalipun  demikian,  penelitian
Perubahan  Pola  Penguasaan  Lahan  Pertanian  di  Sekitar  Hutan  Lindung  Mbeliling  Manggarai Barat /Wigbertus Gaut Utama
ini  dapat  menjadi  satu  refleksi  penting bagi  masyarakat  untuk  memprediksi ketersediaan  lahan  pertanian  minimum untuk menunjang kesejahteraan keluarga. Bagi pemerintah penelitian ini menjadi  penting  untuk  menerapkan berbagai kebijakan pengelolaan ekosistem  hutan  yang  berkelanjutan. Hasil  penelitian  ini  merekomendasikan perlunya peninjauan kembali pengelolaan hutan lindung oleh institusi kehutanan  terutama  pada  wilayah- wilayah yang diklaim oleh MHA sebagai wilayah ulayatnya. Selanjutnya, institusi adat  dan  terutama  masyarakat  petani perlu  membuka  diri  pada  perubahan- perubahan yang mungkin dalam sistem pewarisan lahan pertanian

## Daftar Pustaka
Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019).  Resolusi  Konflik  Agraria  Di
Desa  Genteng  Kecamatan  Sukasari Kabupaten Sumedang. Jurnal Kolaborasi  Resolusi  Konflik , 1 (1),  1. https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1.2088 7 Bedner,  A.,  &  Arizona,  Y.  (2019).  Adat  in
Indonesian  Land  Law:  A  Promise  for the Future or a Dead End? Asia Pacific Journal  of  Anthropology , 20 (5),  416 – 434. https://doi.org/10.1080/14442213.201 9.1670246
BPS.  (2018). Hasil  Survey  Pertanian  Antar Sensus (SUTAS) 2018 (T. Sutas2018 (ed.)). Badan Pusat Statistik. BPS  Mangarai  Barat.  (2022). Kecamatan Mbeliling  Dalam  Angka  2020 .  BPS Kabupaten Manggarai Barat.
BPS  NTT.  (2018). Hasil  Survey  Pertanian Antar  Sensus  SUTAS  2018  Provinsi Nusa  Tenggara  Timur (B.  S.  P.  BPS
NTT  (ed.);  A1  ed.).  Badan  Pusat Statistik Provinsi NTT.
Bustan,  F.,  Mahur,  A.,  &  Nau,  A.  S.  T.
(2020).  Karakteristik  Dan  Dinamika Sistem Pertanian Lahan Kering Dalam Kebudayaan Manggarai. Jurnal Lazuardi , 3 (1), 344 – 367. http://www.ejurnal-
pendidikanbahasaundana.com/index. php/lazuardijournal/article/view/25/21 Gu,  G.  (2022).  Rethinking  dispossession:
The  livelihood  consequences  of  land expropriation  in  contemporary  rural China. Journal  of  Agrarian  Change , 22 (4), 703 – 721. https://doi.org/10.1111/joac.12498
Hasan,  R.  AL,  &  Yumantoko.  (2012).
Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan (Studi  Kasus  di  Pulau  Lombok). Prosiding Seminar Nasional FISIP-UT 2012 , 7 . http://repository.ut.ac.id/2521/1/fisip20 1224.pdf Hermawan,  S.  (2012).  Tinjauan  Keadilan
Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia. Mimbar  Hukum  -  Fakultas Hukum  Universitas  Gadjah  Mada , 24 (3), 489 – 503.
Jandi, Y., Vipriyanti, N. U., & Sukanteri, N. P.
(2018).  Pertanian  Di  Kota  Denpasar ( Studi  Kasus  Subak  Intaran  Barat Renon – Denpasar ). Jurnal Agrimeta , 8 (15), 51 – 59.
Jannah,  W.,  Salim,  M.  N.,  &  ...  (2022). Eksistensi  Masyarakat  Hukum  Adat dan  Dinamika  Tanah  Ulayat  di Manggarai  Timur. Jurnal  Ilmu  Sosial Dan … , 11 (2), 213 – 232. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.p hp/JISH/article/view/41006%0Ahttps:// ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIS H/article/download/41006/22468 Mulyani,  L.  (2014).  Reforma  Agraria  untuk Mendukung  Tata  Kelola  Kehutanan yang Baik. In I. Hakim, L. R. Wibowo, D.  R.  K.  Sari,  &  A.  Pribadi  (Eds.), Penataan  Kembali  Reformasi  Agraria
Kehutanan di Indonesia Pasca Desentralisasi (Issue  Agraria  dan
Kehutanan,  pp.  5 – 10).  Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Badan
Perubahan  Pola  Penguasaan  Lahan  Pertanian  di  Sekitar  Hutan  Lindung  Mbeliling  Manggarai Barat /Wigbertus Gaut Utama
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
http://isejarah.fib.unair.ac.id/wp- content/uploads/2017/09/Kebijakan-
Konflik-Dan-Perjuangan-Agraria-
Indonesia-Awal-Abad-Ke-21-ilovepdf- compressed.pdf
Nugroho, H. (2004). Memerangi Delegitimasi Institusi Lokal. Pembangunan Pedesaan , IV (3), 1 – 3. Pradana, A. C., Soedwiwahjono, & Nurhadi, K.  (2021).  Fenomena  Perubahan
Penggunaan Lahan Pertanian menjadi Perumahan:  Studi  Kasus  Kawasan Peri-Urban  Kecamatan  Colomadu. Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota Dan Permukiman , 3 (2),
24 – 35. Prastya,  I.  Y.  (2019).  Konflik  Dalam Pengelolaan  Hutan  Lindung. Jurnal Kebijakan Publik , 10 (2), 111. https://doi.org/10.31258/jkp.10.2.p.111
-118
Rizal,  J.  (2002).  Peranserta  Masyarakat Dalam  Pembangunan  Kehutanan. Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan , 239 – 245. Rongiyati,  S.  (2013).  Land  Reform  Melalui Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian (Kajian  Yuridis  Terhadap  UU  No 56/PRP/Tahun 1960 Tentang Penetapan  Luas  tanah  Pertanian). Jurnal  Negara  Hukum , 4 (1),  1 – 15.
https://jurnal.dpr.go.id/index.php/huku m/article/view/200
Salim, M. N., Utami, W., Wulan, D. R., Pinuji, S.,  Mujiati,  M.,  Wulansari,  H.,  & Dwijananti,  B.  M.  (2021).  Menyoal
Praktik  Kebijakan  Reforma  Agraria  di
Kawasan  Hutan. BHUMI:  Jurnal
Agraria  Dan  Pertanahan , 7 (2),  149 –
162. https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.47 6 Sudhartono,  A.,  Basuni,  S.,  &  Didik Suharjito, D. (2011). Pola Akses Petani Penggarap Lahan Di Kawasan
Perluasan  Taman  Nasional  Gunung
Gede Pangrango Jawa Barat (Access Pattern  of  Local  Community  in Expansion  Area  of  Gunung  Gede Pangrango  National  Park  West  Java) (Vol. 16, Issue 3).
Sudrajat,  Agista,  D.  E.,  &  Rohmah,  S. (2020). Persepsi Petani Terhadap Nilai Socio-Culture Lahan dan Pengaruhnya terhadap  Regenerasi  Petani  dan Ketersediaan  Tenaga  Kerja  Pertanian di  Desa  Duren. Media  Komunikasi Geografi , 21 (2), 183 – 201. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.p hp/MKG/article/view/29297 Susanti, A. (2017). Pertanian di
Pegunungan  Tengger  Lereng  Atas:
Adaptasi Petani Melalui Sistem Waris. Jurnal  Kajian  Ruang  Sosial  Budaya , 1 (1), 49 – 63. https://doi.org/10.21776/ub.sosiologi.jk rsb.2017.001.1.05
Tambo, D. (2016). Masyarakat Colol: Gugur Berkalang  Tanah,  Cacat  Seumur Hidup Demi Tanah Warisan Leluhur. In E. Cahyono, A. Mariana, S. Maimunah, M.  Erwas,  Y.  Y.  D.  .  Pellokila,  W. Khirina, S. Siagian, N. Saptariyani, N. J.  Panga,  E.  Cahyadi,  &  N.
Ramdhaniaty  (Eds.), Konflik  Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya  di  Kawasan  Hutan (pp.
775 – 796). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Utama, W. G., Jandu, I. H., & Sudirman, P.
E. (2022). Implikasi Reforma Agraria di Kabupaten Manggarai  Barat  terhadap Ketersediaan Lahan Pertanian Masyarakat. Seminar Nasional Inovasi Teknologi  Pertanian  Berkelanjutan  23
Juli  2022  Fakultas  Pertanian  Dan Peternakan,  UNIKA  Santu  Paulus Ruteng , 74 – 91.