Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 6 No. 1 Februari 2017

## ISSN : 2503-4413, Hal 48 - 55

## URGENSI PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
Medi Nopiana 1)
Agus Maulana 2)
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singaperbangsa Karawang Email: medinopiana@gmail.com
2 Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor Email: agus.maulana0508@gmail.com

## Abstract
This  research  aims  to  formulate  and  to  analyze  the  urgency  of  the  establishment  of  Consumer  Dispute Resolution Body (BPSK) in Regency of Bekasi. The method of analysis uses descriptive analysis of both qualitative and quantitative. Meanwhile, the method of data collection is done through literature studies and  in-depth  interviews.  The  results  show  that  the  urgency  of  the  formation  of  BPSK  in  Regency  of Bekasi is based on variety of reasons. First, BPSK as a government agency is established to respond to the mandate of Act No. 8 1999 to form the agency in each regency.
Secondly, BPSK is formed to anticipate the momentum of the ASEAN Economic Community. Thirdly, it is also  founded  to  react  to  the  improvement  of  economic  development  in  Regency  of  Bekasi,  which  is accompanied by the increasing level of prosperity and the level of community awareness of the rights of workers  as  consumers.  Fourth,  BPSK  is  constructed  based  on  the  experience  of  other  regions  which shows  that  consumers  are  in  dire  need  of  a neutral  government body  formed  to  protect  the  interests  of consumers  if  they  get  unfair  treatment  from  business  actors.  As  the  same  time,  business  actors  also require  the  same  body  that  can  objectively  and  impartially  handle  cases  involving  their  business activities.
Keywords: Consumer Protection, BPSK, Regency of Bekasi

## PENDAHULUAN
Pesatnya  perkembangan  per-ekonomian selama beberapa dekade terakhir telah menyebabkan  meningkatnya  jumlah  penduduk berpenghasilan menengah di Indonesia. Peningkatan  jumlah  penduduk  berpenghasilan menengah  juga  berarti  meningkatnya  daya  beli masyarakat  konsumen.  Meningkatnya  jumlah konsumen  yang  memiliki  daya  beli  yang  besar ini,  menjadi  peluang  pasar  yang  sangat menggiurkan  bagi  pelaku  usaha  (produsen) barang  maupun  jasa.  Kondisi  tersebut  tidak hanya dilirik oleh pelaku usaha di dalam negeri, tetapi  juga  oleh  pelaku  usaha  dari  berbagai negara.
Sejalan  dengan  peningkatan  daya  beli, sikap  kritis  konsumen  terhadap  pelaku  usaha, khususnya  berkenaan  dengan  mutu  layanan  dan produk  yang  dipasarkan,  juga  meningkat. Perilaku  pelaku  usaha  yang  dirasakan  kurang tepat  serta  kualitas  produk  yang  tidak  sesuai harapan, seringkali mengundang keluhan konsumen dan dapat menjadi pemicu terjadinya perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.
Sementara  itu,  hubungan  antara  pelaku usaha  dengan  konsumen  kerap  kali  menjadikan konsumen  berada  pada  pihak  yang  lemah.
Ketidakseimbangan  hubungan  antara  pelaku usaha  dengan  konsumen  tersebut,  antara  lain disebabkan oleh adanya ketidak-setaraan informasi ( asymmetric information ) dan ketimpangan  daya-tawar  ( power  imbalances ), rendahnya kualitas pelayanan kepada konsumen, rendahnya  tingkat  kesadaran  konsumen  akan hak-hak mereka, dan kurang efektifnya mekanisme yang tersedia untuk meenyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Dengan  memahami  kondisi  seperti  tersebut, perlu  dibangun  suatu  budaya  perlindungan konsumen  yang  menjadi  tanggung  jawab  dan perhatian semua pihak.
Kehadiran  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen diharapkan  dapat  memberikan  iklim  yang  sehat dalam aspek perlindungan konsumen di Indonesia.  Sebagaimana  ditegaskan  dalam undang-undang  tersebut  pada  pasal  1  angka  1, bahwa  yang  dimaksud  dengan  perlindungan konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan  kepada  konsumen.  Konsumen memiliki  hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian konsumen  secara  patut.  Untuk  menjamin  hak
tersebut pemerintah diamanatkan untuk membentuk  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  di  daerah  tingkat  II  sebagai badan  penyelesaian  di  luar  pengadilan  untuk kepentingan perlindungan terhadap konsumen.
Di  sisi  lain,  peluang  pasar  yang  besar berimplikasi memperbesar frekuensi dan volume  transaksi  antara  pelaku  usaha  dan konsumen  di  Indonesia.  Pada  gilirannya kemungkinan terjadinya perselisihan pun menjadi  tinggi.  Kondisi  tersebut  membutuhkan kesiapan sarana/prasarana yang memadai, selain peraturan  juga  keterlibatan  dari  pemerintah sebagai  regulator,  pelaku  usaha,  konsumen  dan BPSK.  Pembentukan  BPSK  diharapkan  dapat meningkatkan  kepercayaan  konsumen  kepada lembaga  bentukan  pemerintah  sebagai  pilihan konsumen  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang berkaitan  dengan  hak-hak  mereka  di  luar pengadilan. Dari aspek kepentingan masyarakat, keberadaan  BPSK  diharapkan  turut  berperan serta  untuk  membangun  masyarakat  yang  kritis dan  peduli  terhadap  perlindungan  konsumen. Pihak  pelaku  usaha  pun  diharapkan  akan menikmati  manfaat  dari  keberadaan  BPSK karena  lembaga  ini  dapat  berperan  sebagai penengah  ketika  terjadi  perselisihan  pelaku usaha dengan  konsumen.  Selain itu, keberadaan BPSK  juga  diharapkan  dapat  menciptakan keseimbangan  hubungan  antara  pelaku  usaha dengan  konsumen,  sehingga  dapat  mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat.

## TINJAUAN LITERATUR
Dasar  hukum  pembentukan  BPSK adalah Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK)  Pasal  49  Ayat  (1)  jo  Pasal  2 Kemenperindag No.350/MPP/ Kep/12/2001 yang  mengatur  bahwa  di  setiap  kota  atau kabupaten  harus  dibentuk  BPSK  (Nugroho, 2008). Kehadiran BPSK mulai diresmikan pada tahun  2001,  yaitu  dengan  adanya  Keputusan Presiden  Nomor  90  Tahun  2001  tentang Pembentukan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  pada  Kota  Medan,  Kota  Palembang, Kota  Jakarta  Pusat,  Kota  Jakarta  Barat,  Kota Bandung,  Kota  Semarang,  Kota  Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makasar. UUPK  merupakan  suatu  terobosan  dalam memfasilitasi  para  konsumen  yang  merasa dirugikan  dengan  mengajukan  gugatan  ke pelaku  usaha  di  luar  pengadilan  melalui  BPSK. Lebih  lanjut,  BPSK  itu  sendiri  merupakan pengadilan  khusus  konsumen  ( small  claim court )  yang  sangat  diharapkan  dapat  menjawab tuntutan  masyarakat  agar  proses  berperkara berjalan cepat, sederhana dan murah (Kristiyanti, 2008).
Badan  ini  memiliki  anggota  dari  unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Setiap unsur  tersebut  berjumlah  tiga  orang  atau sebanyak-banyaknya lima orang, yang
seluruhnya  diangkat  dan  diberhentikan  oleh menteri  yang  memiliki  ruang  lingkup  tugas  dan tanggung  jawab  di  bidang  perdagangan. Keanggotaan  badan  ini  terdiri  atas  Ketua merangkap  Anggota,  Wakil  Ketua  merangkap Anggota  dan  Anggota  dibantu  oleh  suatu sekretariat (Pasal 50 jo 51 UUPK). Dikarenakan lembaga  ini berada di  luar pengadilan dan telah dipisahkan  dari  lingkup  peradilan,  namun kenyataannya  pada  pasal-pasal  tertentu  dalam UUPK  tetap  memberikan  penghubung  dengan badan  peradilan.  Dengan  demikian  lembaga  ini tidak  bisa  dilepaskan  begitu  saja  dari  sistem peradilan  umum,  baik  perdata  maupun  pidana. Keterkaitan  BPSK  dengan  peradilan  umum dapat  dilihat  dari  tiga  hal  (Wisnubroto  dalam Nugroho, 2008), yaitu:
a. Para  pihak  yang  menolak  putusan  BPSK dapat mengajukan keberatan pada Pengadilan  Negeri  (Pasal  56  ayat  (2)  UUPK jo  Pasal  41  ayat  (3)  Kemenperindag No.350/MPP/Kep/12/ 2001. Selanjutnya, jika para  pihak  masih  berkeberatan  terhadap putusan  Pengadilan  Negeri  tersebut,  dapat mengajukan  Kasasi  ke  Mahkamah  Agung (pasal 58 UUPK).
b. Apabila  pelaku  usaha  menerima  putusan tersebut  atau  tidak  mengajukan  keberatan terhadap  putusan  BPSK,  tetapi  enggan melaksanakan  kewajibannya,  maka  BPSK menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan  ketentuan  undang-undang  yang berlaku (Pasal 56 ayat (4) UUPK jo Pasal 41 ayat (6) Kemenperindag No.350/MPP/Kep/12/ 2001. c. Putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusi  pada  Pengadilan  Negeri  di  tempat konsumen  dirugikan  (Pasal  27  UUPK  jo Pasal  42  ayat  (2)  Kemenperindag  No. 350/MPP/Kep/12/ 2001.

## Tugas dan Wewenang BPSK
Setiap penyelesaian  sengketa konsumen dilakukan  oleh  majelis  yang  dibentuk  oleh Ketua BPSK dan dibantu oleh Panitera. Susunan majelis  BPSK  harus  ganjil  dengan  ketentuan minimal  3  orang  yang  mewakili  semua  unsur sebagaimana  dimaksud  dala  Pasal  54  ayat  (2) UUPK,  yaitu  unsur  pemerintah,  konsumen,  dan pelaku  usaha.  Salah  satu  anggota  majelis tersebut wajib berpendidikan dan berpengetahuan di bidang hukum. Ketua Majelis BPSK  harus  dari  unsur  pemerintah,  walaupun tidak berpendidikan tinggi hukum.
Untuk menangani penyelesaian
sengketa  konsumen  dengan  cara  konsiliasi  atau mediasi, pihak yang berwenang untuk menetapkan  personil,  baik  sebagai  Ketua Majelis  yang  berasal  dari  unsur  pemerintah maupun anggota majelis yang berasal dari unsur konsumen  dan  pelaku  usaha  adalah  Ketua
BPSK.  Hal  ini  berbeda  dengan  majelis  yang akan menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara  arbitrase,  Ketua  BPSK  tidak  berwenang untuk  menentukan  personil  yang  akan  menjadi Ketua  Majelis  dan  Anggota  Majelis.  Yang berwenang  mengajukan  personil  yang  duduk dalam majelis adalah pihak yang bersengketa.
Para  pihak  dapat  memilih  arbiter  yang mewakili  kepentingannya.  Konsumen  berhak memilih  dengan  bebas  salah  satu  dari  anggora BPSK  yang  berasal  dari  unsur  konsumen sebagai  arbiter  yang  akan  menjadi  Anggota Majelis.  Demikian  pula,  pelaku  usaha  berhak memilih  salah  satu  anggota  BPSK  yang  berasal dari  unsur  pelaku  usaha  sebagai  arbiter  yang akan  menjadi  Anggota  Majelis.  Selanjutnya, arbiter  hasil  pilihan  konsumen  dan  arbiter pilihan  pelaku  usaha  secara  bersama-sama  akan memilih  arbitter  ketiga  yang  berasal  dari  unsur pemerintah  daru  anggota  BPSK  yang  akan menjadi Ketua Majelis (Nugroho, 2008).
Lebih  lanjut  menurut  Nugroho  (2008), prosedur  untuk  memilih  arbiter  hasil  pilihan konsumen dan arbiter hasil pilihan pelaku usaha, demikian  juga  arbiter  ketiga  dari  unsur pemerintah  dilakukan  dengan  mengisi  formulir pemilihan  arbiter.  Hasil  pemilihan  arbiter setelah  dituangkan  dalam  pengisian  formulir pemilihan  arbiter  akan  ditetapkan  oleh  Ketua BPSK sebagai majelis yang menangani sengketa konsumen  dengan  cara  arbitrase  melalui penetapan.
Adapun  tugas  dan  wewenang  BPSK sebagai berikut:
1. Melaksanakan
penanganan dan penyelesaian  sengketa  konsumen,  dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase;
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. Melaporkan  kepada  penyidik  umum  jika terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
5. Menerima pengaduan, baik tertulis maupun tidak  tertulis  dari  konsumen  tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. Melakukan  penelitian  dan  pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. Memanggil  dan  menghadirkan  saksi,  saksi ahli,  dan/atau  setiap  orang  yang  dianggap mengetahui  pelanggaran  terhadap  undang- undang ini;
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan  pelaku  usaha,  saksi,  saksi ahli,  atau  setiap  orang  sebagaimana dimaksud  di  angka  7  dan  8  yang  tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
10. Mendapatkan,  meneliti   dan/atau  menilai surat,   dokumen,   atau   alat   bukti   lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
11. Memutuskan  dan  menetapkan  ada  atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
12. Memberitahukan  putusan  kepada  pelaku usaha yang melakukan perlanggaran terhadap perlindungan konsumen;
13. Menjatuhkan      sanksi      administratif kepada   pelaku    usaha    yang  melanggar ketentuan undang-undang ini.
Berdasarkan  tugas  dan  wewenang tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  2 fungsi strategis BPSK, sebagai berikut:
1. BPSK  berfungsi  sebagai  instrumen  hukum penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan ( alternative  dispute  resolution ),  yaitu melalui konsoliasi, mediasi dan arbitrase;
2. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman  klausula baku (Pasal 52 butir c UUPK);
3. Salah  satu fungsi strategis ini  adalah untuk menciptakan  keseimbangan  kepentingan- kepentingan  pelaku  usaha  dan  konsumen. Jadi  tidak  hanya  klausula  baku  yang dikeluarkan  oleh  pelaku  usaha  perusahaan- perusahaan swasta, tetapi juga pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan milik negara.

## METODE PENELITIAN

## Metode Pengumpulan Data
Data  dan  informasi  yang  dibutuhkan dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  melalui penggalian sumber-sumber pustaka dan wawancara  mendalam    ( in-depth  interview ). Studi  pustaka  dilakukan  pada  tahap  awal, dengan  tujuan  untuk  memelajari  berbagai dokumen hukum, literatur dan kajian sebelumnya yang berkaitan dengan perlindungan  konsumen  dan  pembentukan lembaga  BPSK.  Hasil  studi  penelusuran dokumen  ini  digunakan  untuk  menyusun pedoman rancangan pertanyaan untuk wawancara mendalam. Wawancara untuk mendapatkan  data  primer  dilakukan  kepada narasumber  di  BPSK  Kota  Bogor  dan Kabupaten  Karawang,  serta  juga  kepada  para pejabat  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Bekasi.
Data  sekunder  yang  digunakan  untuk analisis  utamanya  bersumber  pada  Kabupaten Bekasi  dalam  Angka  dan  sumber-sumber lainnya yang berupa:
1. Pendapatan  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  sektoral  dan  pengeluaran  dalam lingkup  Kabupaten  Bekasi,  Provinsi  Jawa Barat dan nasional;
2. Jumlah  penduduk  kelas  menengah  di Kabupaten Bekasi;
3. Nilai  dan  pertumbuhan  kredit  perbankan Kabupaten  Bekasi  dalam  lingkup  dan Provinsi Jawa Barat;
4. Indeks  Pembangunan  Manusia  dalam lingkup  Kabupaten  Bekasi  dan  Provinsi Jawa Barat, dan lain-lain.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Adapun  jenis  dan  sumber  data  yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut: 1. Data  primer,  yaitu  data  atau  informasi  yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan para pemangku kepentingan  terpilih  di  Kabupaten  Bekasi, seperti  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah dan Dinas Perindustrian,
Perdagangan,  Koperasi  dan  Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah. Selain itu, data primer juga  diperoleh  melalui  kegiatan  kunjungan ke  BPSK  serta  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  di  kabupaten/kota  lain  yang terdekat  (Kabupaten  Karawang  dan  Kota Bogor).  Pemilihan  kabupaten/kota  tersebut dengan alasan bahwa jarak keduanya dengan wilayah  Kabupaten  Bekasi  berdekatan, sehingga  karakteristik  perekonomian  dan perilaku  masyarakat  yang  relatif  sama, sehingga  memudahkan  untuk  memahami berbagai  permasalahan  yang  terjadi  dalam pembentukan BPSK. Data primer dibutuhkan sebagai data atau informasi pendukung untuk membantu  lebih  memperkaya  pembahasan dalam penelitian ini.
2. Data  sekunder,  merupakan  data  pendukung yang  berasal  dari  Biro  Pusat  Statistik,  Bank
Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  Dinas Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah,  dan BPSK  Kota  Bogor  dan  BPSK  Kabupaten Karawang.

## Metode Analisis Data
Dalam  penelitian  ini,  metode  analisis data  yang  digunakan  adalah  metode  analisis deskriptif  kualitatif  dan  kuantitatif.  Analisis deskriptif kualitatif dilakukan sebagai berikut:
1. Analisis  berbagai  sumber  hukum,  laporan- laporan  studi  terdahulu,  serta  data  sekunder yang dibutuhkan, antara lain UU No. 8/1999 dan  berbagai  aturan  tentang  perlindungan konsumen.
2. Analisis hasil wawancara mendalam dengan berbagai  pemangku  kepentingan  terpilih  di Kabupaten Bekasi, antara lain seperti Badan
Perencanaan  Pembangunan  Daerah  dan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Analisis  hasil  wawancara  mendalam  dalam kunjungan ke BPSK Kota Bogor dan Dinas Perindustrian,  Perdagangan,  Pertambangan dan  Energi  Kabupaten  Karawang  serta BPSK Kabupaten Karawang.
Metode  analisis  deskriptif  kuantitatif dilakukan  untuk  menemukan  kecenderungan berkala  dari  berbagai  data  perekonomian  serta mengetahui  kemungkinan  dampaknya  atas fenomena  sosial  yang  berkembang  di  kalangan masyarakat Kabupaten Bekasi.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  studi  pustaka  dan wawancara  mendalam,  urgensi  pembentukan BPSK di Kabupaten Bekasi sebagai berikut.
1. Amanat Undang-Undang No. 8 Tahun
1999
Pembentukan BPSK di berbagai kabupaten/kota  telah  jelas  disebutkan  dalam Pasal  49  ayat  (1)  Undang-undang  No.8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  bahwa “ Pemerintah  membentuk  badan  penyelesaian sengketa konsumen di  Daerah Tingkat II untuk penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan ”.  Pembentukan  BPSK  di  berbagai kabupaten/kota  dimaksudkan  sebagai  upaya merespon dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen  yang  berkembang  dengan  cepat  di masyarakat.  Tanpa  mengesampingkan  peran peradilan umum, proses beracara yang sederhana,  waktu  yang  lebih  singkat,  dan  biaya yang murah menjadikan BPSK sebagai lembaga di  kabupetan/kota  yang  lebih  memberikan harapan  bagi  masyarakat  untuk  menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
Sementara itu berdasarkan data Kementerian  Perdagangan,  pada  2013  terdapat 886  pengaduan  telah  diterima  oleh  28  BPSK. Pengaduan-pengaduan  tersebut  terdiri  dari  168 pengaduan  kasus  barang  dan  718  pengaduan kasus  jasa.  Dari  jumlah  tersebut,  sebanyak  686 kasus  telah  diselesaikan  dengan  cara  mediasi 43,68%, konsiliasi 5,98%, dan arbitrase 27,76%. Adapun pengaduan yang ditolak karena ketidaklengkapan data atau  tidak dalam lingkup wewenang BPSK sebanyak 105 kasus, dan yang sedang  dalam  proses  sebanyak  86  kasus (Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia, 2014).

## 2. Momentum Bergulirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN
Mulai  tahun  2015,  Indonesia  akan dihadapkan  pada  integrasi  ekonomi  di  wilayah Asia  Tenggara  dalam  kerangka  Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC). Dalam
momentum  tersebut,  arus  barang,  jasa,  dan modal  akan  semakin  terbuka  di  antara  negara-
negara  anggota  ASEAN.  Kondisi  tersebut kemungkinan besar akan mengakibatkan membanjirnya ketersediaan barang-barang impor  di  pasar  domestik  Indonesia.  Upaya- upaya  peningkatan  perlindungan  konsumen diperlukan, agar masyarakat dapat mendapatkan produk  dan  jasa  yang  aman  dengan  harga  yang kompetitif.
Dalam mengantisipasi momentum tersebut,  Pemerintah  Pusat  (dalam  hal  ini Kementerian  Perdagangan)  terus  mendorong pemerintah  kabupaten/kota  (termasuk  Kabupten Bekasi) untuk membangun infrastruktur perlindungan  konsumen,  antara  lain  melalui pembentukan  BPSK.  Pentingnya  pembentukan BPSK  di  Kabupaten  Bekasi  sejalan  dalam mendukung  target  Pemerintah  Pusat  untuk membentuk 50 BPSK di berbagai kabupaten/kota  setiap  tahunnya.  Jumlah  BPSK di  Indonesia  saat  ini  masih  jauh  dari  ideal, sehingga  belum  mampu  memenuhi  kebutuhan masyarakat  di  daerah.  Sampai  dengan  tahun 2014,  jumlah  BPSK  yang  terbentuk  melalui Keputusan Presiden telah berjumlah 124 BPSK. Dari  jumlah  tersebut,  sebanyak  71  BPSK  telah memiliki anggota berdasarkan Keputusan Menteri  Perdagangan  dan  sebanyak  60  BPSK telah memiliki anggota sekretariat (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2014).

## 3. Perkembangan Ekonomi Kabupaten
Bekasi Makin membaiknya perkembangan perekonomian  di  kabupaten  ini  ditandai  oleh sejumlah  pencapaian  yang  mengesankan.  Di antaranya,  perekonomian  Kabupaten  Bekasi mencatat  nilai  PDRB  terbesar  di  antara kabupaten/kota  di  Jawa  Barat.  Selain  itu,  laju pertumbuhan  ekonomi  kabupaten  ini  selalu berada  di  atas  pertumbuhan  ekonomi  nasional. Dengan berbagai kemajuan tersubut, Kabupaten Bekasi  harus  memiliki  berbagai  infrastruktur publik  yang  memenuhi  segala  kebutuhan masyarakatnya,  agar  tidak  tertinggal  oleh kabupaten/kota  lainnya.  Salah  satunya  adalah pembentukan  BPSK  Kabupaten  Bekasi,  dalam rangka  upaya  menegakkan  hak-hak  konsumen, sekaligus  memacu  terciptanya  iklim  ekonomi yang kondusif.

## a. Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bekasi
PDRB  menggambarkan  kemampuan suatu  wilayah  untuk  menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Berdasarkan data  Badan  Pusat  Statistik,  nilai  PDRB Kabupaten  Bekasi  pada  tahun  2015  merupakan yang  terbesar  di  antara  kabupaten/kota  di  Jawa Barat.  Nilai  PDRB  kabupaten  ini  atas  dasar harga  berlaku  mencapai  Rp  246.046,15  miliar pada  tahun  tersebut.  Nilai  PDRB  Kabupaten Bekasi  melampaui  PDRB  Kota  Bandung  dan
Kabupaten Bogor, masing-masing mencapai  Rp 195.809 miliar dan Rp 168.095,24 miliar.
Di  samping  itu,  laju  pertumbuhan ekonomi kabupaten ini pada periode 2011-2015 mencatat  perkembangan  yang  mengesankan. Hampir setiap tahun laju pertumbuhan  ekonomi Kabupaten  Bekasi  berada  di  atas  pertumbuhan ekonomi  nasional.  Berdasarkan  data  Badan Pusat  Statistik,  pertumbuhan  ekonomi  nasional pada  kurun  2011-2015  masing-masing  adalah 6,17  persen,  6,03  persen,  5,56  persen,  5,02 persen dan 4,79 persen.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu yang sama berturut-turut mencapai 6,60 persen, 6,53 persen, 6,23 persen, 5,88  persen  dan  4,46  persen.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi yang  tinggi  yang  dicapai  kabupaten  ini  sangat berguna  untuk  meningkatkan  kesejahteraan, memperluas  kesempatan  kerja,  meningkatkan produktivitas  dan  memperbaiki  ketimpangan distribusi pendapatan masyarakatnya.
b. Besarnya Kontribusi terhadap PDRB dan
Pertumbuhan  Sektor  Perdagangan  di Kabupaten Bekasi
Pesatnya perkembangan di sektor industri  memberikan  pengaruh  yang  berarti terhadap pergerakan ekonomi di sektor perdagangan  Kabupaten  Bekasi.  Pada  tahun 2015,  kontribusi  sektor  perdagangan  besar  dan eceran  serta  reparasi  mobil  dan  seperda  motor terhadap  pembentukan  PDRB  sebesar  5,41 persen,  merupakan  kontribusi  tertinggi  ketiga setelah sektor industri pengolahan dan konstruksi.  Sementara  itu, output dari  arus barang  hasil  industri  serta multiplier  effect dari adanya  kegiatan  industri  menjadikan  sektor perdagangan  besar  dan  eceran  serta  reparasi mobil  dan  seperda  motor  tumbuh  sebesar  4,10 persen pada tahun yang sama (berdasarkan data Badan Pusat Statistik atas dasar harga konstan).
c. Tingginya Nilai dan Pertumbuhan Penyaluran Kredit Perbankan di

## Kabupaten  Bekasi
Ditinjau  dari  nilai  penyaluran  kredit perbankan,  Kabupaten  Bekasi  merupakan  yang tertinggi di antara kabupaten/kota di Jawa Barat. Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik,  posisi penyaluran  kredit  oleh  bank  umum  dan  BPR  di Kabupaten  Bekasi  pada  tahun  2015  mencapai Rp  97,36  triliun,  melebihi  posisi  penyaluran kredit  di  Kota  Bandung  Rp  87,30  triliun  dan Kabupaten  Bandung  Rp  47,44  triliun.  Nilai penyaluran  kredit  tersebut  menyumbang  pangsa 18,25 persen dati total penyaluran kredit di Jawa Barat,  melebihi  Kota  Bandung  (16,48  persen) dan Kabupaten Bandung (8,98 persen). Sedangkan  dari  sisi  pertumbuhan  kredit, berdasarkan  data  Bank  Indonesia  kredit  yang disalurkan oleh bank yang berkantor di wilayah
Kabupaten  Bekasi  pada  periode  2011-2015 tumbuh  cukup  tinggi  rata-rata  sebesar  17,45 persen.
Kuatnya  pengeluaran  konsumsi  rumah tangga  dapat  terlihat  dari  besarnya  nilai penyaluran  kredit  konsumsi  oleh  bank  umum dan  BPR  yang  berkantor  di  wilayah  Kabupaten Bekasi.  Nilai  kredit  konsumsi  yang  disalurkan mencapai  Rp  32,41  triliun  pada  tahun  2015, meningkat hampir dua kali lipat dibanding tahun 2011  sebesar  Rp  16,50  triliun.  Posisi  kredit tersebut  di  kabupaten  ini  mengungguli  posisi kredit  konsumsi  yang  disalurkan  bank  umum dan  BPR  yang  berkantor  di  wilayah  Kota Bandung dan Kabupaten Bogor, masing-masing sebesar  Rp  28,04  triliun  dan  Rp  23,40  triliun. Nilai kredit konsumsi yang disalurkan termasuk Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  dan  kredit pemilikan  kendaraan  bermotor,  yang  sangat berpotensi  menimbulkan  sengketa  antara  pihak pelaku  usaha  (lembaga  keuangan/perusahaan properti)  dengan  konsumen  atau  debiturnya. Dengan  demikian, keberadaan  BPSK  di Kabupaten  Bekasi  sudah  sangat  diperlukan untuk  memberi  alternatif  kepada  masyarakat (khususnya  masyarakat  berpenghasilan  rendah) dalam menyelesaikan masalah sengketa konsumen dengan pelaku usaha.
4. Tingkat Kesejahteraan
Masyarakat
Kabupaten Bekasi Pesatnya  perkembangan  perekonomian di kabupaten ini berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Indikasi
meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten  Bekasi  dapat  dilihat  dari  besarnya pendapatan perkapita (PDRB perkapita), proporsi  pengeluaran  konsumsi  masyarakat terhadap  barang  nonpangan  serta  besarnya Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  Hal  ini menuntut Pemerintah Daerah untuk menyediakan berbagai infrastruktur publik yang diperlukan  masyarakat,  termasuk  membentuk BPSK Kabupaten Bekasi.

## a. Pendapatan Perkapita Kabupaten Bekasi
Dalam literatur  ekonomi makro, tingkat kesejahteraan diukur dengan PDB perkapita atau PDRB  perkapita.  Makin  tinggi  PDB  perkapita atau PDRB perkapita, makin sejahtera masyarakat.  Agar  PDB  perkapita  atau  PDRB perkapita  terus  meningkat,  maka  perekonomian harus  bertumbuh  dan  harus  lebih  tinggi dibanding tingkat pertambahan penduduk.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, PDRB  perkapita  Kabupaten  Bekasi  pada  tahun 2015  merupakan  yang  tertinggi  kedua  di Provinsi  Jawa  Barat  setelah  Kota  Bandung  (Rp 78,91 juta), yakni mencapai Rp  75,80 juta (atas dasar  harga  berlaku).  Disusul  PDRB  perkapita Kabupaten  Karawang  Rp  73,51  juta  dan
Kabupaten Purwakarta Rp 54,41 juta pada tahun yang sama. Tingginya PDRB perkapita kabupaten Bekasi menunjukkan tingginya tingkat  kesejahteraan  yang  dicapai  masyarakat Kabupaten  Bekasi  dibanding  kabupaten/kota dalam  satu  provinsi.  Di  sisi  lain,  tingginya PDRB  perkapita  Kabupaten  Bekasi  dapat mendorong makin tingginya pendapatan daerah, khususnya dari pajak dan retribusi. Hal ini dapat meningkatkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah dalam  membiayai  anggaran  untuk  membangun dan  mengoperasionalkan  infrastruktur  publik, termasuk BPSK.
b. Porsi  Pengeluaran  Konsumsi  Masyarakat untuk Barang Nonpangan
Secara teoritis, pergeseran pola pengeluaran  untuk  konsumsi  dari  makanan  ke nonmakanan dapat dijadikan indikator peningkatan  kesejahteraan.  Dengan  demikian, semakin tingginya porsi pengeluaran nonmakanan  dapat  mengindikasikan  adanya perbaikan  tingkat  kesejahteraan.  Berdasarkan data  Badan  Pusat  Statistik,  mulai  tahun  2013 masyarakat  Kabupaten  Bekasi  mengalokasikan lebih  dari  separuh  pendapatannya  (yakni  52,69 persen)  digunakan    untuk  untuk  konsumsi nonmakanan  (nonpangan).  Kondisi  tersebut menunjukkan tingginya kesejahteraan masyarakat  Kabupaten  Bekasi  yang  dicapai pada beberapa tahun terakhir. Hal ini mengakibatkan  makin  tingginya  masyarakat menggunakan  produk-produk  yang  dihasilkan pelaku usaha (produsen), pada gilirannya diduga akan  berdampak  pada  makin  tingginya  potensi perselisihan  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen.  Produk-produk  yang  berpotensi tinggi  menimbulkan  perselisihan,  antara  lain seperti produk lembaga keuangan dan properti.

## c. Besarnya IPM
Indeks  ini  menunjukkan  gambaran komprehensif  mengenai  tingkat  pencapaian pembangunan  manusia  sebagai  dampak  dari kegiatan pembangunan yang dilakuan oleh suatu negara/daerah.  Semakin  tinggi  nilai  IPM  suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Indikator  ini  juga  tidak  lepas  dari  masalah pencapaian  kesejahteraan  yang  telah  dicapai suatu negara/daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pencapaian  IPM  Kabupaten  Bekasi  menempati peringkat  ke-8  dari  27  kabupaten/kota  di Provinsi  Jawa  Barat,  yakni  sebesar  71,19  pada tahun  2015.  Hal  ini  menunjukkan  cukup tingginya  kualitas  sumber  daya  manusia masyarakat  Kabupaten  Bekasi.  Pada  gilirannya akan berdampak pada tingginya tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Selain  dibanding  dengan  Kota  Bekasi dan  DKI  Jakarta,  pencapaian  ini  merupakan yang tertinggi dibanding kabupaten tetangganya,
Kabupaten  Karawang  (67,66)  dan  Kabupaten Bogor  (67,77)  pada  tahun  yang  sama.  Di samping Kota Bekasi, pencapaian IPM
Kabupaten  Bekasi  juga  merupakan  tertinggi dibandingkan  kabupaten-kabupaten  di  wilayah bekas
Karesidenan Purwakarta, yakni Kabupaten  Purwakarta  (67,84)  dan  Subang (66,52).  Namun  demikian,  justru  keberadaan BPSK  lebih  dulu  ada  di  kabupaten-kabupaten seperti Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta.

## 5. Dampak  Perkembangan  Ekonomi  dan
Kesejahteraan  terhadap  Pembentukan Kelas Menengah di Kabupaten Bekasi Pesatnya  perkembangan  perekonomian dan membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat telah berdampak pada meningkatnya jumlah  penduduk  berpenghasilan  menengah (kelas  menengah)  di  Kabupaten  Bekasi. Menurut  Bank  Indonesia  (2012),  kelompok penduduk  kelas  menengah  dapat  didefinisikan sebagai  kelompok  penduduk  dengan  tingkat pengeluaran konsumsi antara 2 dolar AS sampai dengan  20  dolar  AS  per  orang  per  hari.  Dalam ulasan-ulasan terkait kelas menengah, penduduk dalam  kategori  ini  dapat  dipecah  lagi  lebih lanjut  menjadi  (i)  kelompok  penduduk  kelas menengah  bawah/baru  keluar  dari  kemiskinan, yaitu  kelompok  penduduk  dengan  tingkat pengeluaran  konsumsi  antara  2  dolar  AS  –    4 dolar AS per orang per hari, (ii) kelas menengah –  menengah,  yaitu  kelompok  penduduk  dengan pengeluaran  konsumsi antara   4 dolar  AS  –    10 dolar  AS  per  orang  per  hari,  dan  (iii)  kelas menengah-atas yaitu kelompok penduduk dengan  pengeluaran  konsumsi  antara    10  dolar AS –  20 dolar AS per orang per hari 1 .
Berdasarkan  Tabel  5.1.,  secara  umum jumlah  dan  persentase  kelompok  penduduk menengah  Kabupaten  Bekasi  terus  mengalami peningkatan 2 .  Menurut  data  Badan  Pusat Statistik,  jumlah  penduduk  kelas  menengah pada  tahun  2011  hanya  sebanyak  1,66  juta orang,  atau  61,98%  dari  jumlah  keseluruhan penduduk  Kabupaten  Bekasi.  Jumlah  dan persentase  kelompok  penduduk  ini  mengalami
1 Kelompok  yang  tingkat  pengeluaran  konsumsinya di  bawah  dari  kelompok  kelas  menengah  ini  adalah kelompok  penduduk  yang  dikategorikan  sebagai kelompok penduduk miskin dan hampir miskin, yaitu kelompok miskin hidup dengan pengeluaran konsumsi di bawah  1,25 dolar AS per orang per hari (garis  kemiskinan)  dan  kelompok  hampir  miskin yang  hidup  dengan  pengeluaran  konsumsi  antara 1,25 dolar AS –  2 dolar AS per orang per hari.
2 Indentifikasi  kelompok  kelas  menengah  di Kabupaten Bekasi diasumsikan berada pada golongan  penduduk  yang  memiliki  pengeluaran perkapita  sebulan  antara  Rp  500.000,00  –  Rp 749.999,00,  antara  Rp  750.000,00  –  Rp  999.999,00, dan Rp 1.000.000 ke atas.
peningkatan  yang  pesat  menjadi  2,61  juta  pada tahun 2013, atau 87,09% dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Bekasi.
Fenomena  peningkatan  jumlah  dan persentase  kelompok  penduduk  menengah  juga membawa perubahan dalam struktur pengeluaran  penduduk  Kabupaten  Bekasi.  Hal ini  ditunjukkan  melalui  terjadinya  pergeseran jumlah dan persentase  kelompok penduduk dari golongan  pengeluaran  perkapita  sebulan  antara Rp  500.000,00  –  Rp  749.999,00  menuju golongan  pengeluaran  perkapita  sebulan  antara Rp  750.000,00  –  Rp  999.999,00  dan  Rp 1.000.000  ke  atas.  Kelompok  penduduk Kabupaten  Bekasi  yang  memiliki  pengeluaran perkapita  sebulan  antara  Rp  500.000,00  –  Rp 749.999,00  terus  mengalami  penurunan  dalam kurun  2011-2013.  Sedangkan  pada  kelompok Rp  750.000,00  –  Rp  999.999,00  dan  Rp 1.000.000  ke  atas,  justru  terus  mengalami peningkatan.
Kondisi  di  atas  menunjukkan  dampak dari  pesatnya  perkembangan  perekonomian  dan membaiknya  tingkat  kesejahteraan  masyarakat telah  mengakibatkan  meningkatnya  jumlah  dan persentase  kelompok  penduduk  ini.  Perbaikan kesejahteraan masyarakat membawa konsekuensi makin tingginya kualitas pendidikan masyarakat, sehingga menumbuhkan sikap  kritis  masyarakat  terhadap  produk-produk yang dikonsumsinya. Perilaku tersebut menandai  makin  meningkatnya  kemungkinan sengketa  konsumen  dengan  pelaku  usaha. Dengan  demikian, keberadaan  BPSK  di Kabuapaten  Bekasi  sangat  diperlukan  untuk mengantisipasi perkembangan tersebut.

## PENUTUP
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disarikan sebagai berikut:
1. Urgensi  pembentukan  BPSK  di  Kabupaten Bekasi  dilandasi  oleh  berbagai  alasan. Pertama ,  adanya  amanat  dalam  Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 untuk membentuk BPSK  di  setiap  kabupaten/kota. Kedua , sebagai antisipasi terhadap  momentum bergulirnya  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN. Ketiga ,  makin  membaiknya  perkembangan ekonomi  di  Kabupaten  Bekasi,  yang  disertai makin  meningkatnya  tingkat  kesejahteraan dan  juga  tingkat  kesadaran  masyarakatnya akan  hak-hak  mereka  sebagai  konsumen. Keempat ,  melihat  pengalaman  daerah  lain, khususnya  yang  dikaji,  tampak  bahwa konsumen  sangat  membutuhkan  adanya badan  netral  bentukan  pemerintah  untuk melindungi  kepentingan  konsumen  dari perlakuan  kurang  wajar  dari  pelaku  usaha. Sementara pihak pelaku usaha pun membutuhkan  adanya  badan  yang  sama, yang  dapat  secara  obyektif  dan  tidak
berpihak menangani kasus-kasus yang melibatkan aktivitas usaha mereka.
2. Perkembangan  ekonomi  dan  kesejahteraan masyarakat  berdampak  pada  meningkatnya masyarakat  kelas  menengah  di  Kabupaten
Bekasi.  Perbaikan  kesejahteraan  masyarakat selanjutnya berdampak pada makin tingginya kualitas  pendidikan  masyarakat,  sehingga menumbuhkan sikap kritis masyarakat terhadap produk-produk yang dikonsumsinya.  Pada  gilirannya  perilaku tersebut meningkatkan
kemungkinan sengketa konsumen dengan pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik,  2016, Kabupaten  Bekasi Dalam  Angka  2015 ,  Katalog  BPS: 1102001.3216.
Badan  Pusat  Statistik,  2016, Statistik  Daerah Kabupaten  Bekasi  2016 ,  Katalog  BPS: 1101002.3216.
Bank  Indonesia,  2013, Laporan  Perekonomian
Tahun 2012 , Jakarta.

## Badan Perlindungan Konsumen Nasional, 2013,
Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan:  "Penguatan  BPSK  melalui revisi Hukum Acara BPSK”, Siaran Pers, tanggal  17  Desember,  Tersedia  pada http://bpkn.go.id/uploads/document/1570 c795240ebbaa8e4dac32bdacff66d7bca24
0.pdf.,  Diakses  pada  tanggal  23  Januari 2017.
Dyarini  M.,  Anggia,  2011, Tanggung  Jawab Hukum  Pelaku  Usaha  Perangkat  Lunak kepada  Konsumen:  Kajian  Perbandingan
Lisensi  Standard  Software,  Bespoke
Software dan Customized Software , Tesis, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia,
2010, Peranan  Badan  Penyelesaian
Sengketa  Konsumen  (BPSK) ,  Direktorat
Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia,
2014, Kemendag Perkuat Upaya Perlindungan Konsumen melalui Bimbingan  Teknis  SDM, Siaran  Pers Pusat  Hubungan  Masyarakat,  tanggal  12 Mei, Tersedia pada
http://ditjenpktn.kemendag.go.id/files/pdf /2015/01/12/kemendag-perkuat-upaya- perlindungan-konsumen-melalui- bimbingan-teknis-sdm-bpsk-id0- 1421036888.pdf, Diakses pada tanggal 23 Januari 2017.
Kotler,  Philip,  dan  Keller,    Kevin  Lane,  2009, Manajemen  Pemasaran  Jilid  1 ,  Edisi Ketiga Belas, Jakarta: Penerbit Erlangga.
Kotler,  Philip,  1993, Manajemen  Pemasaran Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian  Jilid  1, Jakarta:  Penerbit Erlangga .
Krisyanti,  Cellina  Tri  Siwi,  2008, Hukum Perlindungan  Konsumen ,  Jakarta:  Sinar Grafika.
Marwanti,  Dwi  Ira,  2010, Upaya  Perlindungan Hukum  bagi  Konsumen  melalui  BPSK dan  Peradilan  Umum  (Studi  tentang Perbandingan Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Beberapa Sengketa Konsumen  melalui  BPSK  Provinsi  DKI Jakarta  dan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat) ,  Tesis  Program  Magister  Hukum,
Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, Jakarta. Nugroho, Susanti Adi, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ,
Jakarta: Praneda Media Group.
Stanton,  William  J.,  2004, Prinsip-Prinsip Pemasaran  jilid  ke-1, Edisi  Ketujuh,
Jakarta: Erlangga.
----------------, 2012, Fungsi Dan Peranan BPSK dalam  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen , Tersedia pada http://xa.yimg.com/kq/groups/23389461/8 86334908/name/cara., Diakses pada tanggal 23 Januari 2017.
Website : http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/#
http://www.bekasikab.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://bps.go.id/
http://bekasikab.bps.go.id/