NOMOR: 2 HALAMAN: 163 - 174 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31200
RESOLUSI KONFLIK BERBASIS KOMUNITAS MELALUI PENGEMBANGAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF RESOLUSI KONFLIK AGRARIA
Wandi Adiansah 1 , Soni Akhmad Nulhaqim 2 , Gigin Ginanjar Kamil Basyar 3
1 Program Studi Magister Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran 2,3 Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran wandi12001@mail.unpad.ac.id 1 ; soni.nulhaqim@unpad.ac.id 2 ; gigin@unpad.ac.id 3

## ABSTRAK
Konflik  agraria  merupakan  salah  satu  jenis  konflik  yang  masih  terus  terjadi  di  Indonesia. Konflik  ini mengalami fluktuasi yang  signifikan  dari tahun  ke tahun.  Upaya resolusi konflik agraria melalui pendekatan litigasi dan non litigasi yang selama ini dilakukan masih belum membuahkan  hasil  yang  optimal.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  diperlukan  pendekatan  lain dalam resolusi konflik agraria ini. Pengembangan masyarakt hadir sebagai upaya alternatif resolusi  konflik  agraria  yang  dapat  dilakukan.  Metode  penelitian  dalam  tulisan  ini  yaitu metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan  data  studi  literatur  dan studi  penelitian  terdahulu.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  konflik  agraria  menjadi konflik yang paling eksesif di Indonesia. Konflik agraria disebabkan oleh dua masalah utama yaitu  masalah  administrasi  pertanahan  dan  pemanfaatan  tanah.  Secara  umum  upaya resolusi konflik agraria dilakukan dengan menggunakan pendekatan litigasi dan non litigasi. Resolusi  konflik  agraria  berbasis  komunitas  melalui  pengembangan  masyarakat  dapat menjadi  upaya  alternatif  resolusi  konflik  agraria  yang  dapat  dilakukan  untuk  menciptakan hasil berupa win-win sollutions bagi pihak-pihak yang berkonflik. Pengembangan masyarakat sebagai  upaya  resolusi  konflik  agraria  ini  dilakukan  melalui  empat  tahapan  utama  yaitu tahap community organizing, tahap visioning, tahap planning dan tahap implementation and evaluation.
Kata Kunci: pengembangan masyarakat; resolusi konflik; konflik agraria.

## PENDAHULUAN
Konflik  agraria  merupakan  salah  satu fenomena  sosial  yang  terus  terjadi  di Indonesia.  Konflik  agraria  merupakan  konflik yang  lahir  sebagai  akibat  adanya  hubungan antar  orang  atau  kelompok  yang  terkait dengan  masalah  bumi  dan  segala  kekayaan alam  yang  terdapat  di  atas  permukaan maupun di dalam perut bumi (Sumarto, 2012; Mulyani,  2014;  Zakie,  2016).  Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), selama  lima  tahun  pemerintahan  Presiden Joko  Widodo  dan  Jusuf  Kalla  (2015-2019) secara  akumulatif  telah  terjadi  2.050  kasus konflik  agraria  di  berbagai  wilayah  di
Indonesia (KPA, 2015; KPA, 2016; KPA, 2017; KPA, 2018; KPA, 2019).
Jumlah  kasus  konflik  agraria  ini  pada dasarnya  mengalami  fluktuasi  yang  cukup signifikan dari tahun ke tahun. Konflik agraria pada  periode  tersebut  terjadi  di  seluruh provinsi  di  Indonesia  dan  terjadi  pada berbagai sektor mulai dari sektor perkebunan, infrastruktur, kehutanan, pertambangan, pertanian,  pesisir/kelautan,  properti,  migas dan fasilitas militer (KPA, 2019).
Konflik  agraria  merupakan  jenis  konflik sosial yang terbesar di Indonesia, bahkan jika dirata-rata dalam satu hari hampir dua konflik agraria  terjadi  di  Indonesia  (KPA,  2017). Konflik  agraria  juga  merupakan  konflik  utama
NOMOR: 2 HALAMAN: 163 - 174 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31200
yang  menjadi  penyebab  konflik-konflik  sosial lainnya.  Hal  ini  terjadi  ketika  konflik  agraria tidak  diselesaikan  dengan  baik  sehingga konflik  agraria  tersebut  berartikulasi  menjadi bentuk  konflik-konflik  sosial  lainnya.  Mulyani (2014:342)  menyebutkan  bahwa  konflik agraria  ini  juga  akan  menjadi  konflik  paling kronis  dan  mengancam  jika  tidak  diatasi dengan baik.
Berbagai  perspektif  mengenai  konflik agraria  tersebut  menunjukkan  bahwa  konflik agraria merupakan konflik yang paling eksesif jika  dibandingkan  dengan  jenis  konflik  sosial lainnya  (Bil,  2012).  Kondisi  seperti  ini  tidak dapat  dibiarkan  begitu  saja,  perlu  adanya berbagai  upaya  penanganan  agar  konflik agraria  beserta  berbagai  dampak  negatifnya dapat diminimalisir (Rachman, 2013:10).
Upaya penanganan konflik dikenal dengan istilah  resolusi  konflik.  Secara  umum,  upaya resolusi  konflik  agraria  di  Indonesia  dilakukan dengan menggunakan pendekatan litigasi dan non litigasi. Resolusi konflik melalui pendekatan  litigasi  dilakukan  melalui  jalur pengadilan  (Lathif  &  Habibaty,  2019). Sedangkan resolusi konflik melalui pendekatan non  litigasi  dilakukan  melalui  negosiasi, mediasi  dan  konsiliasi  diluar  jalur  pengadilan (Nulhaqim,  Irfan,  Diana,  &  Jatnika,  2017). Berbagai  upaya  resolusi  konflik  tersebut  pada dasarnya masih belum efektif untuk menyelesaikan  berbagai  kasus  konflik  agraria di  tanah  air.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  masih banyaknya  jumlah  kasus  konflik  agraria  di Indonesia yang belum mampu diselesaikan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  perlu  adanya alternatif  pendekatan  resolusi  konflik  agraria lain  untuk  menekan  angka  kasus  konflik agraria  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini,  Haider (2009) memperkenalkan pengembangan masyarakat  sebagai  alternatif  resolusi  konflik agraria. Pengembangan masyarakat merupakan salah satu bentuk dari pendekatan resolusi konflik
berbasis
komunitas
(Community Based Approach Conflict Resolution) (Haider, 2009).
Penelitian mengenai pengembangan masyarakat  sebagai  upaya  resolusi  konflik agraria pada dasarnya telah banyak dilakukan
sebelumnya  oleh  para  peneliti  terdahulu. Berdasarkan penelitian terdahulu, pengembangan  masyarakat  ini  dapat  menjadi salah satu strategi resolusi konflik agraria dan telah  dilakukan  untuk  menyelesaikan  konflik agraria pada berbagai sektor (Sumanto, 2009; Kurniawan,  2012;  Susan,  2018;  Yunianto  & Sutrisno,  2019).  Berdasarkan  hasil  penelitian terdahulu,  bentuk  pengembangan  masyarakat untuk  resolusi  konflik  agraria  ini  dapat bermacam-macam  sesuai  dengan  kebutuhan dan  konteks  isu  yang  berkembang  pada masyarakat  yang  bersangkutan.  Beberapa contoh  pengembangan  masyarakat  sebagai upaya  resolusi  konflik  agraria  misalnya pengembangan  masyarakat  melalui  program perhutanan sosial (Sumanto, 2009; Yunianto & Sutrisno,  2019),  pengembangan  masyarakat melalui  kegiatan  ekonomi  (Kurniawan,  2012), pengembangan  masyarakat  melalui  kemitraan kehutanan  dengan  pola agroforestry (Susan,
2018; Yunianto & Sutrisno, 2019), dsb. Konsep  pengembangan  masyarakat  yang dilakukan  sebagai  upaya  resolusi  konflik agraria harus disesuaikan dengan karakteristik sosial  dan  ekonomi  masyarakat  dengan  tetap memperhatikan  fungsi  lahan  yang  menjadi objek  konflik  (Kurniawan,  2012)  serta mendorong kesejahteraan masyarakat semaksimal
mungkin (Susan, 2018).
Pengembangan masyarakat yang dikembangkan  juga  wajib  dilakukan  secara kolaboratif  (Kurniawan,  2012)  serta  melalui komitmen  bersama  untuk  menciptakan hubungan  yang  berkelanjutan  antara  piha- pihak  yang  terlibat  (Susan,  2018).  Dalam  hal ini pengembangan masyarakat harus dilakukan  melalui  tahapan-tahapan  yang sistematis (Sumanto, 2009).
Tahapan pengembangan masyarakat yang dilakukan  sebagai  upaya  resolusi  konflik  pada dasarnya dapat melalui tahapan-tahapan yang berbeda  pada  masyarakat  satu  dengan masyarakat  lainnya  dan  berbeda  pula  pada penyelesaian kasus konflik agrarian yang satu dengan  kasus  yang  lainnya.  Tahapan pegnembangan masyarakat ini dapat disesuaikan  dengan  kondisi  dan  kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Namun, yang
NOMOR: 2 HALAMAN: 163 - 174 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31200
paling  penting  pada  tahapan  tersebut  harus terdapat proses  penjaringan aspirasi, lobi dan negosiasi  pada  pihak-pihak  yang  terlibat (Susan, 2018).
Beberapa  penelitian  terdahulu  tersebut memberikan  kontribusi  kepada  penulis  dalam memahami konsep pengembangan masyarakat  sebagai  upaya  resolusi  konflik agraria. Penelitian terdahulu ini sebagian besar bersumber  dari  praktik  para  praktisi  dalam melakukan aktivitas pengembangan masyarakat  sebagai  upaya  resolusi  konflik. Melalui  tulisan  ini,  penulis  mencoba  untuk mengkonseptualisasikan bagaimana pengalaman-pengalaman
para
praktisi tersebut dalam melakukan aktivitas pengembangan masyarakat sebagai salah satu upaya alternatif resolusi konflik agraria.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam kajian  ini  yaitu  metode  penelitian  kualitatif deskriptif dengan
tujuan
untuk megnkonseptualisasikan pengembangan masyarakat  sebagai  upaya  alternatif  resolusi konflik agraria. Data dalam artikel ini diperoleh melalui  teknik  studi  literatur  dan  studi penelitian terdahulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran  Umum  Konflik  Agraria  di Indonesia  Pada  Masa  Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko  Widodo  dan  Jusuf  Kalla  (2015-2019) secara  akumulatif  telah  terjadi  2.050  kasus konflik agraria yang terjadi di seluruh wilayah di  Indonesia  (KPA,  2015;  KPA,  2016;  KPA, 2017;  KPA,  2018;  KPA,  2019).  Luasan  tanah yang  menjadi  objek  konflik  agraria  pada periode tersebut  yaitu  sebanyak  3.727.365,78 hektar  (Ha)  tanah    (KPA,  2015;  KPA,  2016; KPA,  2017;  KPA,  2018,  KPA,  2019).  Tanah- tanah  yang  sedang  menjadi  objek  konflik  ini pada  gilirannya  tidak  dapat  dioptimalkan penggunaannya  dan  tidak  memberi  manfaat secara  ekonomi  baik  bagi  pemegang  haknya maupun  bagi  masyarakat  pada  umumnya (Kurniati  &  Fakhriah,  2017).  Hal  ini
menyebabkan tanah objek konflik agraria tidak dapat  memenuhi  fungsi  sosialnya  secara optimal.
Konflik agraria di Indonesia pada dasarnya telah  melewati  sejarah  yang  sangat  panjang. Konflik agraria pada beberapa sektor terutama pada  sektor  perkebunan  dan  kehutanan  telah muncul  sejak  masa  kolonial  tepatnya  pada pertengahan  abad  ke  19  (Bahari,  2004). Kehadiran perkebunan-perkebunan besar yang dikenalkan  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda pada  saat  itu  dianggap  telah  merugikan penduduk pribumi. Perkebunan yang  didirikan pada  saat  itu  telah  mengambil  tanah  milik penduduk pribumi yang pada akhirnya memicu berbagai  perlawanan  yang  berujung  pada konflik.
Seiring
dengan perkembangan pembangunan,  kasus-kasus  konflik  agraria yang  terjadi  di  Indonesia  saat  ini  semakin kompleks  dan  berkembang  pada  berbagai sektor  mulai  dari  sektor  perkebunan, infrastruktur, kehutanan, pertambangan, pertanian,  pesisir/kelautan,  properti,  migas dan  fasilitas  militer  (KPA,  2019).  Berdasarkan data  Konsorsium  Pembaruan  Agraria,  sektor perkebunan  menjadi  sektor  yang  paling banyak  menyumbang  konflik  agraria  di Indonesia.  Selama  tahun  2015-2019  telah terjadi  729  kasus  konflik  agraria  di  sektor  ini. Konflik agraria didominasi oleh kasus konflik di perkebunan kelapa sawit (Ruhiyat, dkk, 2018; KPA,  2018;  Amalia,  dkk,  2019)  dan  konflik antara  masyarakat  dengan  perusahaan perkebunan  skala  besar  baik  milik  swasta maupun  negara  (Astawa,  2015;  Zakie,  2016; Ngadimin,  Kusmanto,  &  Isnaini,  2018;  KPA, 2018).
Selanjutnya,  pada  sektor  infrastruktur, pada  tahun  2015-2019  jumlah  konflik  agraria yang terjadi yaitu sebanyak 363 kasus. Contoh kasus konflik agraria yang terjadi pada sektor infrastruktur  yaitu  konflik  pembangunan waduk  Jatigede  di  Kabupaten  Sumedang (Amila  &  Malihah,  2016)  dan  konflik pembangunan  bandara  udara  Kertajati  di Kabupaten Majalengka
(KPA,
2017).
Sementara  itu,  pada  sektor  kehutanan  telah terjadi  118  kasus  konflik  agraria  sepanjang
NOMOR: 2 HALAMAN: 163 - 174 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31200
2015-2019  (KPA.  2019).  Kasus  konflik  agraria di  sektor  ini  didominasi  oleh  konflik  antara masyarakat  dengan  Perum  Perhutani  dan perusahaan swasta pemegang ijin pemanfaatan  hutan  (KPA,  2017).  Misalnya, kasus  konflik  agraria  antara  petani  dengan Perum  Perhutani  di  Kabupaten  Pati  Jawa Tengah (Permadi, 2016) dan konflik agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang  (Adiansah,  Apsari,  &  Raharjo, 2019).
Di sektor pertambangan terjadi 110 kasus konflik agraria, konflik pada sektor ini biasanya terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang.  Misalnya  konflik  antara  masyarakat adat  To  Karunse’i  di  Kabupaten  Luwu  Timur Sulawesi  Selatan  dengan  sebuah  perusahaan tambang  batu  bara  (Munauwarah,  2016). Selanjutnya,  pada  sektor  pertanian  konflik agraria umumnya disebabkan oleh pencetakan sawah  baru  dan  pembangunan  kawasan food estate (KPA,  2018) seperti  yang  terjadi  di Merauke  (Batbual,  2016)  dan  Sumatera  Barat (Setyo, 2019). Di sektor pertanian ini tejadi 92 kasus  konflik  agraria  sepanjang  tahun  2015- 2019.
Pada  sektor  pesisir/kelautan  terjadi  60 kasus  konflik,  di  sektor  migas  7  kasus  dan  di sektor property terjadi 499 kasus. Kasus-kasus konflik  agraria  di  ketiga  sektor  ini  didominasi oleh  konflik  antara  masyarakat  dengan perusahaan  (KPA,  2018).  Khusus  di  tahun 2019,  KPA  mencatat  terjadi  konflik  agraria pada  sektor  baru  yaitu  pada  sektor  fasilitas militer  dengan  jumlah  kasus  sebanyak  10 kasus  konflik  (KPA,  2019).  Salah  satu  contoh kasus  konflik  agraria  pada  sektor  fasilitas militer  ini  yaitu  konflik  agraria  antara  petani dengan  TNI  dari  Kodam  IV/Diponegoro  di Urutsewu,  Kebumen,  Jawa  Tengah  (KPA, 2019;  Amali,  2020;  Antoni,  2020;  Finesso, 2020).
Konsorsium Pembaruan Agraria/KPA
(2019)  mencatat  bahwa  konflik  agraria  yang terjadi  pada  rentang  tahun  2015-2019  di Indonesia  melibatkan  1.044.807  Kepala Keluarga  (KK).  Dari  jumlah  tersebut,  secara akumulatif,  konflik  agraria  yang  terjadi  telah menyebabkan 55 orang meninggal dunia, 757
orang  mengalami  tindak  kekerasan  dan  luka- luka,  75  orang  tertembak  dan  1.298  orang mengalami  kriminalisasi  oleh  aparat  penegak hukum (KPA, 2019).
Berdasarkan data mengenai konflik agraria tersebut,  pada  dasarnya  konflik  agraria  tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hak atas tanah,  namun  juga  berkaitan  dengan  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  secara  luas.  Bahkan menurut  Alaidrus  (2019)  dari  berbagai  kasus pelanggaran HAM di Indonesia, konflik agraria merupakan penyumbang terbesar atas pelanggaran-pelanggaran  HAM  yang  terjadi. Lebih  jauh  lagi,  selain  berkaitan  dengan pelanggaran  HAM,  dampak  dari  terjadinya konflik  agraria  ini  juga  dirasakan  pada berbagai  dimensi  kemasyakatan  mulai  dari dimensi  sosial,  ekonomi,  politik,  hukum  dan lingkungan    (Sadewo,  Sudjarwo,  &  Darsono, 2014; Amila & Malihah, 2016; KPA, 2019).

## Penyebab Konflik Agraria di Indonesia
Konflik  agraria  yang  terjadi  di  Indonesia pada  dasarnya  disebabkan  oleh  dua  masalah utama  yaitu  masalah  administrasi  pertanahan dan pemanfaatan tanah (Nulhaqim, Fedryansyah,  Hidayat,  &  Nurhayati,  2019). Kedua  masalah  ini  menjadi  penyebab  utama terjadinya konflik-konflik agraria pada berbagai  sektor  di  Indonesia.  Administrasi pertanahan  yang  buruk  seringkali  menjadi penyebab  konflik  agraria  di  berbagai  daerah. Masalah  administasi  pertanahan  ini  misalnya adanya kebijakan pemerintah yang memudahkan investasi tanpa adanya pengawasan  yang  ketat,  adanya  praktik  mal administrasi  pertanahan,  dan  adanya  praktik KKN yang dilakukan oleh pejabat publik dalam pemberian  konsesi  atas  tanah  dan  sumber agraria lain.
Sementara  itu,  masalah  pemanfaatan tanah yang menyebabkan konflik agraria yaitu adanya  pemanfaatan  lahan  untuk  proyek pembangunan  infrastruktur/properti,  adanya penguasaan  dan  perluasan  lahan  oleh perusahaan  besar  baik  swasta  maupun negara,  adanya  monopoli  kawasan  hutan melalui  berbagai  ijin  yang  diberikan  oleh pejabat  publik  yang  biasanya  terlibat  praktik
NOMOR: 2 HALAMAN: 163 - 174 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31200
KKN,  serta  adanya  penetapan  fungsi-fungsi hutan  untuk  konservasi,  taman  nasional  dan restorasi ekosistem. Berbagai masalah pemanfaatan  lahan  tersebut  sebagian  besar terjadi  pada  lahan  yang  tidak  memiliki  tata batas  kawasan  yang  jelas  yang  sering  kali menyebabkan terjadinya tumpang tindih klaim antara kawasan perusahaan/pemerintah dengan tanah hak masyarakat.

## Resolusi Konflik Agraria di Indonesia
Berbagai fakta mengenai konflik agraria di Indonesia  tersebut  menunjukkan  bahwa konflik  agraria  yang  terjadi  di  Indonesia sangat  eksesif  dibandingkan  dengan  jenis konflik  sosial  lainnya.  Hal  ini  pada  dasarnya merupakan  kondisi  yang  tidak  dapat dihindarkan,  mengingat  kondisi  agraria nasional  saat  ini  masih  jauh  dari  kata  stabil. Kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, perlu adanya berbagai upaya penanganan  agar  konflik  agraria  beserta berbagai dampak negatifnya dapat diminimalisir.
Upaya penanganan konflik dikenal dengan istilah  resolusi  konflik.  Resolusi  konflik  secara sederhana merupakan upaya untuk menghentikan  konflik  dengan  cara  yang analitik  dan  menangani  akar  masalah penyebab  konflik  dengan  tujuan  untuk membangun  hubungan  baru  yang  bersifat positif dan bisa bertahan lama diantara pihak- pihak  yang  berkonflik  (Burton  dalam  Abdel, 2004;  Fisher,  et  al.,  2001).  Sejauh  ini  upaya resolusi  konflik  agraria  di  Indonesia  dilakukan dengan menggunakan pendekatan litigasi dan non litigasi.
Resolusi konflik agraria melalui pendekatan  litigasi  yaitu  resolusi  konflik  yang dilaksanakan  melalui  proses  beracara  di pengadilan  di  mana  kewenangan  untuk mengatur  dan  memutuskannya  dilaksanakan oleh  hakim  (Lathif  &  Habibaty,  2019). Sedangkan resolusi konflik melalui pendekatan non  litigasi  atau  yang  dikenal  dengan  istilah Alternative  Dispute  Resolution  (ADR) yaitu resolusi  konflik  yang  dilakukan  diluar  jalur pengadilan  meliputi  negosiasi,  mediasi  dan konsiliasi  (Nulhaqim,  Irfan,  Diana,  &  Jatnika,
2017).  Disisi  lain,  KPA  (2018)  juga menjelaskan  bahwa  penyelesaian  konflik agraria  di  Indonesia  juga  menggunakan pendekatan represif atau pendekatan kekerasan  (KPA,  2018).  Dalam  kaitannya dengan  berbagai  pendekatan  resolusi  konflik agraria, pada dasarnya resolusi konflik sendiri tidak selamanya mensyaratkan sebuah penyelesaian sebagai hasil akhir namun tujuan utama  yaitu  mendorong  para  pihak  yang terlibat  pada  perubahan  situasi  kearah  yang lebih baik (Susan, 2018).
Berbagai  upaya  resolusi  konflik  tersebut pada  dasarnya  masih  belum  efektif  untuk menyelesaikan  berbagai  kasus  konflik  agraria di  tanah  air.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  masih banyaknya  jumlah  kasus  konflik  agraria  di Indonesia  yang  belum  mampu  diselesaikan. Berdasarkan  hal  tersebut,  perlu  adanya alternatif  pendekatan  resolusi  konflik  agraria lain  untuk  menekan  angka  kasus  konflik agraria di Indonesia. Dalam praktiknya, upaya resolusi  konflik  agraria  yang  dilakukan  harus bersifat win-win  sollutions dan  harus  selalu mengedepankan  kepentingan  pihak-pihak yang  berkonflik.  Dalam  hal  ini  terdapat pendekatan  resolusi  konflik  yang  memenuhi kriteria  tersebut  yaitu  pendekatan  resolusi konflik  agraria  berbasis  komunitas  yang  salah satunya  dilakukan  melalui  pengembangan masyarakat (Haider, 2009).
Resolusi  Konflik  Berbasis  Komunitas Melalui Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria
Menurut  Haider  (2009)  pengembangan masyarakat  sebagai  upaya  resolusi  konflik merupakan  salah  satu  bentuk  resolusi  konflik berbasis komunitas (community based approach  conflict  resolution) .  Haider  (2009) mendefinisikan  resolusi  konflik  berbasis komunitas  sebagai  suatu  pendekatan  resolusi konflik  yang  berusaha  untuk  memberdayakan kelompok  dan  lembaga  yang  berada  pada level  komunitas  lokal  dengan  memberikan kontrol  langsung  kepada  masyarakat  atas keputusan  investasi,  perencanaan  proyek, pelaksanaan  dan  pemantauan,  melalui  proses
NOMOR: 2 HALAMAN: 163 - 174 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31200
yang  menekankan  partisipasi  dan  manajemen inklusif.
Anggapan  dasar  resolusi  konflik  berbasis komunitas yaitu bahwa masyarakat lokal lebih tahu  apa  yang  mereka  butuhkan  dan  lebih mengerti  terhadap  situasi  yang  mereka hadapi.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  lokal merupakan  pihak  yang  paling  tepat  dalam mengidentifikasi  kebutuhan  dan  menentukan keputusan  mereka  sendiri  serta  mereka  pula yang dapat mengimplementasikan hal tersebut.  Pada  dasarnya  hal  ini  karena  pada dasarnya  masyarakat  lokal  memiliki  rasa kepemilikan yang tinggi terhadap kelompoknya.
Pendekatan  berbasis  masyarakat  telah diadopsi  dalam  masyarakat  yang  rentan  dan terpengaruh oleh konflik. Pendekatan berbasis masyarakat  ini  dapat  menjadi  pendekatan yang  efektif  untuk  membangun  lingkungan yang  harmoni.    Menurut  Lederach  (1995) pendekatan  ini  merupakan  langkah  yang diperlukan  untuk  mengubah  konflik  menjadi hubungan  yang  harmonis  dan  berkelanjutan. Perkembangan  pendekatan  resolusi  konflik berbasis  komunitas  dipengaruhi  oleh  adanya ketidakberdayaan  institusi  publik  dalam penanganan konflik
(Haider, 2009).
Berdasarkan hal tersebut, pendekatan berbasis komunitas dapat digunakan untuk menghubungkan  kembali  negara  dengan warganya dan untuk memperkuat pemerintahan lokal.
Pendekatan  resolusi  konflik  berbasis komunitas  juga  dapat  digunakan  untuk membangun  modal  sosial  dalam  masyarakat yang  telah  terpecah  dengan  menyediakan ruang  yang  aman  bagi  masyarakat  untuk saling berinteraksi, berkomunikasi dan melakukan  proses  pengambilan  keputusan bersama. Proses semacam ini dapat membantu  mengatasi  ketidakpercayaan  dan menetapkan  preseden  untuk  manajemen konflik  dalam  skala  lokal  yang  damai  dan konstruktif.
Pendekatan  resolusi  konflik  berbasis komunitas  sangat  relevan  di  banyak  sektor. Intervensi  yang  dilakukan  pada  pendekatan resolusi  konflik  berbasis  komunitas  sering  kali
berusaha  untuk  mengkolaborasikan  berbagai aktor,  baik  aktor  yang  berada  didalam komunitas maupun diluar komunitas, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Hal ini dilakukan  sebagai  bagian  dari  strategi perdamaian  yang  lebih  luas.  Haider  (2009) menjelaskan  bahwa  resolusi  konflik  berbasis komunitas  dilakukan  dalam  berbagai  bentuk yaitu  meningkatkan  peran  pemerintah  lokal, upaya  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat, pemanfaatan  modal  sosial,  upaya  kontrak sosial dan upaya pengembangan masyarakat.
Berdasarkan penjelasan tersebut, pengembangan  masyarakat  dapat  dilakukan sebagai  upaya  resolusi  konflik  berbasis komunitas. Haider (2009)  menjelaskan bahwa pengembangan  masyarakat  dalam  resolusi konflik berusaha untuk menanamkan keyakinan  pada  masyarakat  bahwa  mereka dapat  mempengaruhi  perubahan  dan  dapat meningkatkan  kehidupan  mereka  sendiri. Program  pengembangan  masyarakat  yang dilakukan  akan  memberikan  masyarakat sumber daya untuk melakukan perubahan dan peningkatan  kondisi  masyarakat  yang  terlibat melalui  penyediaan  informasi,  partisipasi inklusif,  pengambilan  keputusan,  peningkatan kapasitas  dan  sarana  untuk  melaksanakan keputusan.  Lebih  khusus  lagi,  pengembangan masyarakat  yang  dilakukan  memungkinkan masyarakat untuk menetapkan dan memprioritaskan  kebutuhan  mereka  serta mendorong  masyarakat  untuk  mengelola proyek  mereka  sendiri  yang  ditujukan  untuk memenuhi  kebutuhan  dan  memecahkan masalah yang dihadapi bersama.
Para  ahli  pengembangan  masyarakat menyebutkan
bahwa pengembangan masyarakat  merupakan  sebuah  proses  yang sistematis.  Dalam  kaitannya  dengan  resolusi konflik, pengembangan masyarakat juga harus dilakukan  melalui  berbagai  tahapan.  Banyak ahli  pengembangan  masyarakat  baik  yang berasal  dari  praktisi  maupun  akademisi  yang mengemukakan  pendapatnya  terkait  dengan tahapan pengembangan masyarakat.
Pendapat  para  ahli  tersebut  tentu  sangat bervariasi.  Green  &  Haines  (2015)  menyebut
NOMOR: 2 HALAMAN: 163 - 174 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31200
variasi tersebut sebagai seni dalam pengembangan masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut, seorang praktisi yang akan melakukan program pengembangan masyarakat atau pun seorang akademisi  yang  akan  meneliti  aktivitas pengembangan  masyarakat  dituntut  untuk memilih  pendekatan  mana  yang  akan digunakan  sesuai  dengan  keperluan  masing- masing. Dalam melakukan pemilihan terhadap pendekatan  tersebut,  praktisi  atau  akademisi harus  selalu  berusaha  untuk  menyesuaikan pendekatan  dan  proses  pengembangan masyarakat  yang  akan  digunakan  dengan kondisi  masyarakat,  sumber  daya  yang dimiliki,  waktu  yang  tersedia  dan  konteks  isu yang  berkembang  di  komunitas  yang bersangkutan.  Hal  ini  agar  pengembangan masyarakat yang dilakukan dapat menyelesaikan  masalah  dan  memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.
Dalam  kaitannya  dengan  resolusi  konflik agraria berbasis masyarakat melalui pengembangan  masyarakat  salah  satu  ahli yang  mengemukakan  pendapatnya  mengenai tahapan  pengembangan  masyarakat  yaitu Green  &  Haines  (2015)  yang  menyebutkan bahwa  tahapan  pengembangan  masyarakat meliputi  empat  tahapan  utama  yaitu  tahap community  organizing, tahap visioning, tahap planning dan  tahap implementation  and evaluation. Berikut  ini  merupakan  penjelasan dari masing-masing tahapan tersebut.

## Tahap Community Organizing
Tahap community  organizing, merupakan tahap yang dimulai ketika ada satu orang atau sekelompok  orang  yang  memiliki  keinginan untuk  memecahkan  masalah  yang  dihadapi oleh  masyarakat  atau  memiliki  keinginan untuk  mendorong  masyarakat  memenuhi kebutuhannya. Pada tahap community organizing, individu  atau  kelompok  tersebut berusaha  untuk  memobilisasi  masyarakat untuk  terlibat  secara  langsung  untuk memprotes atau mendukung proyek, kebijakan,  atau  program  yang  bersifat  lokal. Green and Haines (2015) menyebutkan bahwa mobilisasi  masyarakat  dilakukan  dengan
menggunakan  dua  strategi  yaitu social  action (kampanye  aksi  sosial)  dan development model.
Social  action (kampanye  aksi  sosial) merupakan  upaya  yang  dilakukan  untuk mengubah keputusan dan struktur sosial yang dianggap  bermasalah  oleh  masyarakat  yang bersangkutan.  Cara  yang  dilakukan  dapat berupa  banding,  petisi,  mogok  masa, demonstrasi dan juga dapat dilakukan melalui tindakan  anarkis  atau  kekerasan.  Hasil  yang diperoleh  dari  social  action  ini  yaitu  sebuah kebijakan,  proyek  atau  program  baru  yang lebih dapat diterima oleh masyarakat.
Selanjutnya, mobilisasi masyarakat melalui development model ditandai dengan pembentukan lembaga atau organisasi kemasyarakatan  baru  yang  akan  digunakan sebagai wadah untuk melakukan pengembangan  masyarakat.  Dalam  beberapa kondisi  lain,  pengembangan  masyarakat  juga dapat  dilakukan  melalui  lembaga  atau organisasi  kemasyarakatan  yang  sudah  ada. Setelah  organisasi  yang  akan  digunakan sebagai  wadah  pengembangan  masyarakat tersedia, selanjutnya dilakukanlah pengembangan  organisasi  dengan  memilih model pengembangan  yang  terdiri dari  model alinsky,  model  boston,  model  ACORN  atau model IAF.
Model  Alinsky  melibatkan  profesional untuk  mengidentifikasi  masalah  yang  menjadi perhatian  di  masyarakat.  Model  Boston, menghubungi  masyarakat  secara  individual untuk  mengetahui  keperluan  masing-masing individu. Model ACORN, melakukan pengembangan  organisasi  dengan  berfokus pada  multi  isu  secara  politis.  Model  IAF, melakukan  pengembangan  organisasi  dengan menekankan  pelatihan  secara  intensif  bagi para  anggota  organisasi  dan  menjalin hubungan  yang  baik  dengan  organisasi masyarakat  yang  telah  ada  sebagai  bagian dari  lingkungan  yang  terorganisir.  Pilihan model  ini  didasarkan  pada  konteks,  sumber daya dan keadaan.
Tahap community  organizing merupakan tahapan yang paling rentan untuk mempertahankan komitmen masyarakat
NOMOR: 2 HALAMAN: 163 - 174 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31200
dalam berpartisipasi dalam
proses pengembangan masyarakat. Green and Haines (2015)  menyebutkan  beberapa  faktor  yang dapat mempertahankan komitmen masyarakat dalam berpartisipasi. Faktor yang mempertahankan  komitmen  dalam  partisipasi yaitu  pentingnya  masalah  yang  sedang dihadapi,  adanya  minat  dalam  menemukan solusi  masalah  tersebut,  adanya  hubungan sosial dengan individu lain yang  terlibat, jenis kegiatan  yang  ditawarkan  dan  adanya  tujuan yang ingin dicapai.

## Tahap Visioning
Anggapan dasar  mengapa visi  merupakan salah  satu  tahapan  yang  penting  dalam pengembangan  masyarakat  yaitu  karena tanpa  visi  yang  jelas,  masyarakat  memiliki keterbatasan  untuk  membuat  keputusan terhadap  masalah  yang  sedang  mereka hadapi. Pada tahap ini aktivitas yang dilakukan yaitu  menyusun  visi  komunitas  yang  berfokus pada aset yang dimiliki oleh masyarakat. Pada tahap  ini  dilakukan  identifikasi  dan  upaya untuk  mengembangkan  pandangan  umum terhadap  arah  dan  tujuan  masyarakat berdasarkan  aspek  demografi,  ekonomi  dan sosial. Hal ini mengharuskan assessment yang baik dalam proses penyusunan visi.
Masyarakat dapat mengadakan pertemuan khusus  atau  serangkaian  pertemuan  untuk mengembangkan visi komunitas.
Pengembangan  visi  yang  dilakukan  oleh masyarakat  secara  langsung  menunjukkan bahwa masyarakat dapat merancang, menentukan dan menciptakan masa depannya sendiri.  Visi  yang  telah  disusun  akan membantu  masyarakat  agar  fokus  pada tindakan  untuk  mencapai  kondisi  akhir  yang diinginkan.  Hasil  akhir  dari  tahap  visioning yaitu  pernyataan  visi  yang  disepakati  oleh seluruh  anggota  masyarakat  dan  pada beberapa  kondisi  tahap  ini  juga  dapat melahirkan  sebuah  organisasi  baru  yang diperlukan  untuk  pencapaian  visi  yang  telah ditetapkan.
Tahap Planning
Visi  yang  telah  disusun  sebelumnya kemudian diturunkan menjadi sebuah program yang  diikuti  oleh  strategi  pengembangan secara  spesifik  dan  rencana  aksi  yang  akan dilakukan  dalam  pengembangan  masyarakat. Perencanaan  ini  berupa  deskripsi  kegiatan yang  akan  dilakukan  untuk  menggerakan masyarakat  menuju  visi  yang  telah  disusun sebelumnya meliputi apa yang akan dilakukan, siapa yang akan melakukannya, informasi apa yang  dibutuhkan,  sumber  daya  apa  yang diperlukan, dsb.
Penyusunan  rencana  terdiri  dari  rencana tindakan  yang  paling  sederhana  hingga rencana  komprehensif  yang  terdiri  dari perencanaan  jangka  pendek,  perencanaan jangka menengah hingga perencanaan jangka panjang.  Dalam  menyusun  perencanaan  ini terdapat  beberapa  aspek  yang  harus diperhatikan  yaitu  nilai  dari  visi  dan  program, analisis  situasi,  faktor  pendorong  dan penghambat,  aktor  yang  akan  terlibat  dan inventarisasi  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh masyarakat.
Tahap Implementation and Evaluation
Tahap  ini  merupakan  tahap  terakhir dimana rencana yang telah disusun sebelumnya  diimplementasikan  dan  juga dilakukan  evaluasi  terhadap  rencana  dan implementasi  yang  dilakukan.  Pada  setiap tahap, Green and Haines (2015) menyebutkan bahwa  keempat  tahapan  pengembangan masyarakat  tersebut  harus  dilakukan  dengan mengedepankan  partisipasi  masyarakat  dan mengedukasi  masyarakat  sesuai  dengan kebutuhannya.  Pengalaman  berpartisipasi dalam  program  pengembangan  masyarakat akan membangun kapasitas masyarakat untuk dapat  mengatasi  masalah  mereka  sendiri  di masa  depan.  Partisipasi  ini  juga  dimaksudkan agar  intervensi  profesional  yang  berasal  dari luar  komunitas  tidak  terlalu  dominan. Profesional  yang  berasal  dari  luar  komunitas tidak  dipungkiri  dapat  memberikan  dampak besar  terhadap  komunitas  tersebut.  Namun, masyarakat  dalam  komunitas  harus  berperan aktif  untuk  menentukan  masa  depan komunitas  mereka  sendiri,  jika  tidak  maka
NOMOR: 2 HALAMAN: 163 - 174 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31200
orang  lain  diluar  komunitaslah  yang  akan menentukan masa depan komunitas mereka.
Berdasarkan keempat
tahapan pengembangan
masyarakat
yang dikemukakan  oleh  Green  &  Haines  (2015) tersebut,  tahapan-tahapan  ini  sangat  tepat jika diimplementasikan dalam praktik pengembangan  masyarakat  sebagai  upaya resolusi  konflik  agraria.  Hal  ini  didasari  oleh beberapa alasan, pertama yaitu pengembangan  teori  tahapan  pengembangan masyarakat  ini  bersumber  dari  pratik pengembangan masyarakat di bidang lingkungan  dan  sumber  daya  alam.  Sumber pengembangan  teori  ini  sesuai  dengan konteks  konflik  agraria  yaitu  bumi  dan  segala kekayaan  alam  yang  terdapat  di  atas permukaan  maupun  di  dalam  perut  bumi. Kedua, teori ini berangkat dari sebuah kondisi yang tidak harmoni antara satu pihak dengan pihak  lain.  Ketiga,  tahapan  pengembangan masyarakat ini diawali dengan sebuah gerakan dari  masyarakat  yang  menentang  sebuah kebijakan yang merugikan yang sesuai dengan konteks konflik. Keempat, tahapan pengembangan  masyarakat  ini  memiliki mekanisme  perumusan  visi  dan  perencanaan yang matang.
Praktik Pengembangan Masyarakat dalam  Resolusi  Konflik  Agraria  di Indonesia
Pengembangan masyarakat telah digunakan  sebagai  salah  satu  pendekatan resolusi  konflik  agraria.  Salah  satu  best practice  pengembangan  masyarakat  sebagai upaya resolusi konflik agraria yaitu pengembangan  masyarakat  yang  dilakukan sebagai  upaya  resolusi  konflik  agraria  antara petani penggarap Kawasan Hutan Manglayang Timur dengan Perum Perhutani KPH Sumedang  di  Desa  Genteng  Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang (Apsari, et al.,
2017;  Adiansah,  Apsari,  &  Raharjo,  2019;
Perhutani,  2020).  Konflik  agraria  di  lokasi tersebut  merupakan  konflik  agraria  yang terjadi  pada  sektor  kehutanan  yang  muncul akibat  adanya  perbedaan  kepentingan  dalam pemanfaatan  kawasan  hutan  diantara  kedua
pihak  tersebut.  Disatu  sisi,  petani  penggarap ingin  memanfaatkan  kawasan  hutan  untuk aktivitas  pertanian  dengan  menanam  sayuran dan tanaman holtikultura. Sementara itu, disisi lain Perum Perhutani KPH Sumedang berupaya untuk  melakukan  konservasi  dengan  tujuan untuk  menjaga  ekosistem  dan  kelestarian hutan.
Berbagai  upaya  resolusi  konflik  dilakukan untuk  menyelesaikan  konflik  agraria  tersebut, mulai dari negosiasi, mediasi hingga konsiliasi. Namun,  upaya  resolusi  konflik  tersebut  tidak membuahkan hasil, konflik agraria masih terus terjadi.  Hingga  pada  akhirnya,  Perum Perhutani KPH
Sumedang
melakukan pendekatan
resolusi konflik
melalui pengembangan
masyarakat dengan melakukan  aktivitas  budidaya  tanaman  kopi. Aktivitas  tersebut  melibatkan  peran  aktif  dari para  petani  penggarap.  Resolusi  konflik agraria melalui pengembangan masyarakat ini berhasil  menciptakan win-win  solutions bagi kedua  belah  pihak.  Petani  penggarap  dapat memanfaatkan  lahan  untuk  budidaya  kopi, sementara  Perum  Perhutani  KPH  Sumedang dapat menjaga ekosisitem hutan dengan baik. Melalui  pengembangan  masyarakat  sebagai upaya  resolusi  konflik  tersebut,  kedua  belah pihak  dapat  hidup  berdampingan  dalam lingkungan yang harmoni.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah diuraikan  dimuka,  maka  terdapat  beberapa kesimpulan dalam tulisan ini yaitu:
• Konflik  agraria  menjadi  konflik  yang paling eksesif di Indonesia.
• Konflik  agraria  yang  terjadi  di Indonesia  pada  dasarnya  disebabkan oleh  dua  masalah  utama  yaitu masalah  administrasi  pertanahan  dan pemanfaatan tanah.
• Secara  umum  upaya  resolusi  konflik agraria di Indonesia dilakukan dengan menggunakan  pendekatan  litigasi  dan non litigasi.
• Resolusi  konflik  agraria  berbasis komunitas  melalui  pengembangan
NOMOR: 2 HALAMAN: 163 - 174 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31200
masyarakat  dapat  menjadi  upaya alternatif  resolusi  konflik  agraria  yang dapat  dilakukan  untuk  menciptakan hasil  berupa win-win  sollutions bagi pihak-pihak yang berkonflik.
• Tahapan  pengembangan  masyarakat sebagai  upaya  resolusi  konflik  agraria meliputi  empat  tahapan  utama  yaitu tahap community  organizing,  tahap visioning,  tahap  planning dan tahap implementation and evaluation.

## Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  oleh  penulis terkait  dengan  pengembangan  masyarakat sebagai alternatif resolusi konflik agraria yaitu sebagai berikut:
• Upaya  resolusi  konflik  agraria  harus bersifat win-win  sollutions dan  harus selalu  mengedepankan  kepentingan pihak-pihak  yang  berkonflik.  Hal  ini dapat  dicapai  dengan  menggunakan pendekatan  resolusi  konflik  agraria melalui pengembangan masyarakat.
• Praktik  pengembangan  masyarakat sebagai  upaya  resolusi  konflik  harus dilakukan  melalui  tahapan  yang sistematis  dan  melibatkan  partisipasi masyarakat pada setiap tahapannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdel, S. (2004). Kerangka Teori Penyelesaian Konflik.  Kuala  Lumpur:  Departement  of Political  Sciences,  Kulliyyah  of  Islamic Revelead  Knowledge  and  Human  Science International Islamic University.
Adiansah,  W.,  Apsari,  N.  C.,  &  Raharjo,  S.  T.
(2019).  Resolusi  Konflik  Agraria  di  Desa Genteng  Kecamatan  Sukasari  Kabupaten Sumedang.  Jurnal  Kolaborasi  Resolusi
Konflik, 1(1), 1-10. doi:
10.24198/jkrk.v1i1.20887
Amali,  Z.  (2020,  Agustus  19).  Babak  Baru Konflik  Lahan  TNI  AD  dan  Warga Urutsewu  Kebumen.  Tirto.id.  Retrieved from https://tirto.id/babak-baru-konflik- lahan-tni-ad-dan-warga-urutsewu- kebumen-fYKK
Amalia, R., Dharmawan, A. H., Prasetyo, L. B., & Pacheco, P. (2019). Perubahan Tutupan Lahan Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit:  Dampak  Sosial,  Ekonomi  dan Ekologi.  Jurnal  Ilmu  Lingkungan,  17(1), 130-139. doi:10.14710/jil.17.1.130-139 Amila,  M.,  &  Malihah,  E.  (2016).  Konflik
Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Jatigede di Desa Wado. Jurnal Sosietas, 6(2), 1-8. doi:10.17509/sosietas.v6i2.4248
Antoni,  A.  (2020,  Agustus  12).  Sengketa
Lahan  antara  Warga  vs  TNI  AD  di  Urut Sewu  Kebumen  Berakhir.  Nasional  Sindo
News. Retrieved from
https://nasional.sindonews.com/read/1313 98/14/sengketa-lahan-antara-warga-vs- tni-ad-di-urut-sewu-kebumen-berakhir- 1597226903
Astawa,  K.  D.  (2015).  Strategi  Penyelesaian
Konflik Tanah Perkebunan. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 28(1), 38-49. Retrieved from http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/arti cle/download/5438/2039
Bahari,  S.  (2004).  Konflik  Agraria  di  Wilayah Perkebunan:  Rantai  Sejarah  yang  Tak Berujung.  Jurnal  Analisis  Sosial,  9(1),  37-
45. Retrieved from
https://media.neliti.com/media/publication s/495-ID-konflik-agraria-di-wilayah- perkebunan-rantai-sejarah-yang-tak- berujung.pdf
Batbual,  A.  (2016,  Maret  17).  Nasib  Sagu Merauke  Berganti  Sawah  dan  Sawit. Mongabay. Retrieved from https://www.mongabay.co.id/2016/03/17/ nasib-sagu-merauke-berganti-sawah-dan- sawit/
Bil.  (2012,  Februari  6).  Konflik  Agraria  Paling Eksesif.  Kompas.com.  Retrieved  from https://nasional.kompas.com/read/2012/0 2/06/03164861/Konflik.Agraria.Paling.Ekse sif
Finesso,  G.  M.  (2020,  Agustus  28).  Pemkab Kebumen  Mediasi  Sengketa  Tanah  Warga dan  TNI  AD  di  Urut  Sewu.  Kompas.id.
Retrieved from
NOMOR: 2 HALAMAN: 163 - 174 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31200
https://kompas.id/baca/nusantara/2020/0 8/28/kodam-iv-diponegoro-sebut-urut- sewu-area-latihan-bukan-pertanian/
Fisher,  S.,  Abdi,  D.  I.,  Ludin,  J.,  Smith,  R.,
Williams,  S.,  &  Williams,  S.  (2001). Mengelola  Konflik:  Keterampilan  dan Strategi  untuk  Bertindak.  Jakarta:  The British Council.
Green,  G.  P.,  &  Haines,  A.  L.  (2015).  Asset Builing  and  Community  Development  (4th ed.). California: Sage Publication, Inc.
Haider, H. (2009). Community-based Approaches  to  Peacebuilding  in  Conflict- affected  and  Fragile  Contexts.  Retrieved from http://epapers.bham.ac.uk/642/ KPA.  (2015).  Catatan  Akhir  Tahun  2015

## Konsorsium  Pembaruan  Agraria  “Reforma
Agraria  dan  Penyelesaian  Konflik  Agraria Disandera  Birokrasi”.  Jakarta:  Konsorsium
Pembaruan Agraria.
KPA.  (2016).  Catatan  Akhir  Tahun  2016
Konsorsium Pembaruan
Agraria
"Liberalisasi  Agraria  Diperhebat,  Reforma Agraia  Dibelokkan".  Jakarta:  Konsorsium Pembaruan Agraria.
KPA.  (2017).  Catatan  Akhir  Tahun  2017 Konsorsium  Pembaruan  Agraria  "Reforma Agraria  di  Bawah  Bayangan  Investasi: Gaung  Besar  di  Pinggiran  Jalan".  Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.
KPA.  (2018).  Catatan  Akhir  Tahun  2018
Konsorsium  Pembaruan  Agraria:  Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik.  Jakarta:  Konsorsium  Pembaruan Agraria (KPA).
KPA.  (2019).  Empat  Tahun  Implementasi Reforma  Agraria  Laporan.  Retrieved  from http://kpa.or.id/publikasi/baca/laporan/77/ Empat_Tahun_Implementasi_Reforma_Ag raria/
Kurniati,  N.,  &  Fakhriah,  E.  L.  (2017).  BPN
Sebagai  Mediator  dalam  Penyelesaian Sengketa  Tanah  di  Indonsia  Pasca PERKABAN  Nomor  11  Tahun  2016.  Jurnal Sosiohumaniora,
19(2), 95-105
. doi:10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11999
Kurniawan, W. (2012). Konsep Pemberdayaan Masyarakat  dalam  Penyelesaian  Konflik Lahan di Taman Nasional Gunung Halimun
Salak. Disertasi. Program Studi Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  dan Lingkungan  Sekolah  Pascasarjana  Institut Pertanian Bogor.
Lathif, A., & Habibaty, D. M. (2019). Disparitas Penyelesaian  Sengketa  Jalur  Litigasi  Pada Polis  Asuransi  Syariah  dan  Putusan Pengadilan.  Jurnal  Legislasi  Indonesia, 16(1),  76-88.  Retrieved  from  http://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/ view/460/pdf
Lederach,  J.  P.  (1995).  Preparing  for  Peace: Conflict  Transformation  Across  Cultures. New York: Syracuse University Press.
Mulyani,  L.  (2014).  Kritik  Atas  Penanganan Konflik Agraria di Indonesia. Jurnal Agraria dan Pertanahan: BHUMI, 39, 341-355. doi: 10.31292/jb.v1i39.176
Munauwarah.  (2016).  Konflik  Kepentingan dalam  Perebutan  Lahan  Pertambangan  di Kabupaten Luwu Timur antara Masyarakat Adat  To  Karunsi'e  dengan  PT.  Vale Indonesia. The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin , 2(2),
132-146. Retrieved from
http://journal.unhas.ac.id/index.php/politic
s/article/view/3023
Ngadimin,  Kusmanto,  H.,  &  Isnaini.  (2018). Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam  Proses  Penyelesaian  Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan. Jurnal  Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 6(1), 25-37. doi:10.31289/jppuma.v6i1.1519 Nulhaqim, S. A., Fedryansyah, M., Hidayat, E. N.,  &  Nurhayati,  D.  A.  (2020). Contemporary  Social  Problem:  Agrarian Conflict.  Humanities  &  Social  Sciences
Reviews, 8(3), 1189-1195.
doi:10.18510/hssr.2020.83121
Nulhaqim,  S.  A.,  Irfan,  M.,  Diana,  H.,  & Jatnika,  D.  C.  (2017).  Konflik  Sosial  di Kampung  Nelayan  (Studi  Kasus  di  Pantai Utara  Kota  Cirebon,  Jawa  Barat).  Jurnal Sosio Konsepsia, 6(2),
197-209. doi:10.33007/ska.v6i2.677
Perhutani. (2020, Januari 28). Perhutani Gelar Pembinaan LMDH di Sumedang. Retrieved from
Perhutani:
NOMOR: 2 HALAMAN: 163 - 174 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31200
https://perhutani.co.id/perhutani-gelar- pembinaan-lmdh-di-sumedang/
Rachman,  N.  F.  (2013).  Rantai  Penjelas Konflik-Konflik  Agraria  yang  Kronis, Sistemik  dan  Meluas  di  Indonesia.  Jurnal
Bhumi, 37, 1-14.
doi:10.31292/jb.v0i37.148
Ruhiyat,  A.,  Sunaryanto,  H.,  &  Widiono,  S.
(2018).  Upaya  Desa  Air  Napal  dalam Menguasai  Kembali  Lahan  yang  Terlibat Konflik  Agraria  Dengan  PT  Bio  Nusantara Teknologi (Studi  Kasus di  Desa Air Napal, Kecamatan
Bang Haji, Kabupaten Bengkulu  Tengah).  Jurnal  Sosiologi Nusantara, 4(1),
20-28.
doi:10.33369/jsn.4.1.20-28
Sadewo,  P.  A.,  Sudjarwo,  &  Darsono.  (2014). Dinamika Konflik Agraria dalam Kehidupan Sosial  Masyarakat  Sendangayu  dan Surabaya  Kecamatan  Padangratu.  Jurnal Studi  Sosial,  2(4),  1-16.  Retrieved  from http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JSS /article/view/7742/4696
Setyo, D. (2019, Januari 7). Cetak Sawah Baru di  Sumbar  2018  Tak  Capai  Target  Akibat Konflik  Lahan.  RRI.  Retrieved  from http://rri.co.id/padang/post/berita/619933
/daerah/cetak_sawah_baru_di_sumbar_20 18_tak_capai_target_akibat_konflik_lahan. html
Sumanto, S.
E. (2009). Kebijakan Pengembangan  Perhutanan  Sosial  dalam Perspektif  Resolusi  Konflik.  Jurnal  Analisis
Kebijakan Kehutanan, 6(1), 13-25. doi:10.20886/jakk.2009.6.1.%p Sumarto. (2012). Penanganan
dan Penyelesaian  Konflik  Pertanahan  dengan Prinsip  Win  Win  Solution  oleh  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia. Jakarta:  Direktorat  Konflik  Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI .
Susan,  P.  (2018).  Pemberdayaan  Masyarakat dalam  Resolusi  Konflik  di  Kesatuan Pengelolaan  Hutan  Produksi  (KPHP) Register  47  Way  Terusan.  Tesis.  Program Studi  Ilmu  Pengelolaan  Hutan  Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Yunianto,  A.  S.,  &  Sutrisno,  E.  (2019).
Pembentukan  Kelompok  Tani  Hutan Sebagai  Upaya  Resolusi  Konflik  Melalui Konsep  Pemberdayaan  Masyarakat  di KHDTK  Kepau  Jaya.  Prosiding  Unri
Conference Series: Community Engagement, 1, 74-82. doi:10.31258/unricsce.1.74-82
Zakie,  M.  (2016).  Konflik  Agraria  yang  Tak Pernah  Reda.  Jurnal  Legality,  24(1),  40- 45. doi:10.22219/jihl.v24i1.4256