## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 1  (2024). https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.903            pp.  966-979
Research Article

## Pengaruh Politik Dan Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional
Iqbal Fawaidul Muhsinin 1 , Novi Andriani 2 , Fatonah Salfadilah 3
1. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia; 1iqbalfawaidul98@gmail.com
2. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia; 221204092022@student.uin-suka.ac.id
3. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia; 22204081012@student.uin-suka.ac.id
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  October 12, 2023 Revised :  November 26, 2023 Accepted :  December 17, 2023 Available online    :  January 25, 2024
How To Cite: Iqbal Fawaidul Muhsinin, Novi Andriani and Fatonah Salfadilah (2024) “The Influence of Politics and Law on the National Education System”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 7(1), pp. 966 – 979. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.903.

## The Influence of Politics and Law on the National Education System
Abstract. This  research  article  aims  to find  out  how the  relationship  between  the  Political &  Legal system  and  the  National  Education  System  in  Indonesia.  This  research  uses  qualitative  research techniques  with  a  normative  juridical  approach.  Data  analysis  uses  a  statutory  approach  and  an analytical  approach.  This  study  analyzes  the  juridical  implications  of  laws  and  regulations  in  the education system. Based on research results in seeking and implementing a national education system, the Indonesian government has a regulation contained in Article 31 paragraph (3) and paragraph (4) of the 1945 Constitution. The provisions in the Constitution were then followed up in the form of Law Number 20 of the year 2003 concerning the National Education System which is the result of a political consensus.  There  are  at  least  5  political  influences  on  education,  namely:  (a)  Politics  influences educational  activities  in  creating  the  values  and  expectations  of  citizens  as  needed by the  state,  (b)

## Iqbal Fawaidul Muhsinin, Novi Andriani, Fatonah Salfadilah
Pengaruh Politik dan Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional
politics influences the education budget, (c) politics influences educational resources such as teacher salaries, infrastructure supporting learning activities, and teacher training, (d) politics influences the schooling system such as school structure, teacher reward systems, and student admissions systems, (e)  politics  affects the  quality  of  graduates  seen  from how  educational  graduates  behave  politically, culturally, economically and socially.
Keywords: Politics, Law, Education System
Abstrak. Artikel  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Bagaimana  hubungan  antara  sistem Politik & Hukum dengan Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, Penelitian ini menggunakan teknik penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis-normatif.  Analisis  data  menggunakan  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis peraturan perundang-undangan dalam sistem pendidikan. Berdasrkan hasil penelitian dalam mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional pemerintah Indonesia memiliki suatu peraturan yang  tercantum  dalam  Pasal  31  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  1945.  Ketentuan  dalam UUD tersebut kemudian dilanjutkan dalam bentuk Undang-Undang  Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan hasil dari konsesus politik. Setidaknya ada 5 pengaruh politik terhadap pendidikan yaitu: (a) Politik berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam penciptaan nilai-nilai  dan  harapan-harapan  warga  negara  seperti  apa  yang  dibutuhkan  oleh  negara,  (b)  politik berpengaruh  pada  anggaran  pendidikan,  (c)  politik  berpengaruh  terhadap  sumberdaya  pendidikan seperti  gaji  guru,  sarana  prasarana  penunjang  kegiatan  belajar,  dan  pelatihan  guru,  (d)  politik berpengaruh pada sistem persekolahan seperti struktur sekolah, sistem penghargaan terhadap guru, dan sistem penerimaan siswa, (e) politik berpengaruh pada mutu lulusan yang diihat dari bagaimana lulusan  pendidikan  berperilaku  politik,  berperilaku  budaya,  berperilaku  ekonomi  dan  berperilaku sosial.
Kata Kunci: Politik, Hukum, Sistem Pendidikan

## PENDAHULUAN
Sebuah Negara yang maju harus memiliki sebuah sistem pemerintahan yang baik dan semua sistem tersebut harus bisa saling berintegrasi dengan baik satu sama lain seperti sistem politik hukum dan pendidikan, jika salah satu sistem tidak berjalan baik  maka  akan  mempengruhi  yang  lainnya.(Jono,  2015)  Selama  ini,  sudah  banyak sekali  kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  legislatif  dan  eksekutif yang mengatur dan mengurus sistem pendidikan di Indonesia, sehingga memberikan kesempatan  dan  peluang  yang  luas  bagi  dunia  pendidikan  untuk  selalu  berinovasi dan  berevolusi  dalam  mewujudkan  harapan  bangsa  yaitu  membangun  pendidikan yang  berkarakter  dengan  mengembangkan  nilai-nilai,  ideologi  dan  kepentingan negara.(Maghfuri Amin, 2020)
Kebijakkan  pendidikan  merupakan  suatu  peraturan  yang  berfungsi  sebagai kontrol yang berfungsi: (a) sebagai pemersatu bangsa, (b) perluasan kesempatan, dan (c) sebagai pengembangan diri. Dengan pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan  bangsa  dalam  negara  kesatuan  republik  Indonesia  (NKRI),  memberikan kesempatan  yang  sama  bagi  setiap  warga  negara  untuk  ikut  serta  dalam  rangka pembangunan, dan memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.(Rohman & Kunci, 2018)
Indonesia  sudah  mengakui  betapa  pentingnya  sebuah  pendidikan  yang dinyatakan  dalam  Declaration  of  Human  Right  atau  Deklarasi  HAM.  Yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia.(Wazin, 2020) Artinya, apapun  yang  menghalangi  proses  pendidikan  itu  sehingga  tidak  bisa  terlaksana dengan  baik,  maka  itu  artinya  melanggar  hak  asasi  manusia.  Kemajuan  Sistem Pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari adanya progam-progam Pemerintah yang berusaha memajukan pendidikan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengatur hak-hak pendidikan dalam kebijakan- kebijakan  Negara, diantaranya: Amandemen UUD 1945 dan UU sistem Pendidikan Nasional (SPSN). Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUD 1945  menegaskan,  setiap  warga  negara  berhak  mendapat pendidikan. Setiap warga negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib  membiayainya. (Pahlevi Senna et al., 2022)
Perintah  UUD  1945  ini  diperkuat  oleh  UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  (SPSN)  yang  menegaskan  bahwa  setiap  warga  negara memiliki hak yang sama atas pendidikan. Tidak memandang jabatan, status sosial, suku budaya dan agama. Namun, dalam realita yang terjadi saat ini dunia pendidikan di  Indonesia  masih  memiliki  banyak  tantangan  besar  dalam  mencerdaskan  anak bangsa (Prasetia, IB; Subekti, 2021a). Tantangan utama yang harus dihadapi bangsa Indonesia  di  bidang  pendidikan  pada  tahun  2008  adalah  meningkatkan  akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Misi  pendidikan  nasional  adalah  untuk  mengupayakan  perluasan  kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan mutu  pendidikan  yang  memiliki  daya  saing  ditingkat  regional,  nasional,  dan Internasional. (Hakim, 2016)

## METODE PENELITIAN
Teknik  pengumpulan  data  pada  dasarnya  merupakan  satu  kegiatan operasional  agar  tindakannya  masuk  pada  pengertian  penelitian  yang  sebenarnya. Tanpa  mengerti  teknik  pengumpulan  data  yang  memenuhi  standar  data  yang ditetapkan.(Sugiyono,  2019)  Sesuai  dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti,  maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu dengan menganalisa permasalahan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  juga literatur yang membahas permasalahan yang diajukan, dimana datanya bersumber dari  data  pustaka  ( library  research ).  Menurut  Lofland  &  Lofland  dalam  Moleong menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan  tindakan,  selebihnya  adalah  data  tambahan  seperti  komunikasi  dan  lain- lain.(Iskandar, 2008)
Sumber data dalam penelitian dapat digolongkan atas Data Primer dan Data Sekunder.  Karena  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis-normatif  maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari tiga hal. Pertama bahan hukum primer, yakni  bahan  hukum  yang  terdiri  atas  peraturan  perundang-undangan  yang terkait dengan obyek permasalahan yang akan diteliti yaitu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Kedua  bahan  hukum  sekunder
adalah bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini yakni buku teks (textbook) yang  ditulis  para  ahli  hukum  yang  berpengaruh,  hasil  tulisan  ilmiah  seperti  tesis, disertasi, jurnal, makalah, laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Ketiga  bahan  tersier  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, kamus hukum, encyclopedia hukum, website dan lain-lain.
Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen.  Studi  dokumen  dilakukan  melalui  pengumpulan  peraturan  perundang- undangan  untuk  menemukan  dan  mengetahui  asa-asas  hukum,  pasal-pasal peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  teori-teori  hukum,  doktrin-doktrin hukum,  yurisprudensi,  filsafat  hukum  dan  hal-hal  yang  relevan  dan  memang terhadap kualitas tesis ini. Analisis data pada penelitian hukum normatif ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approch ) karena yang akan diteliti  adalah  berbagai  peraturan  hukum  yang  menjadi  focus  dari  penelitian  ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan baik data primer, sekunder maupun tersier  yang  berhubungan  dipaparkan  secara  logis,  disistematisasi,  selanjutnya dianalisis  dengan  menggunakan  pendekatan  analisis  untuk  menginterpretasikan dengan  hukum  yang  berlaku  untuk  menjawab  permasalahaan  hukum  yang  telah dirumuskan  dalam  rumusan  masalah.  Data  yang  terkumpul  di  analisis  secara kualitatif  dikemukakan  dalam  bentuk  uraian  yang  sitematis  dengan  menjelaskan hubungan  antara  berbagai  jenis  data,  selanjutnya  semua  data  diseleksi  dan  diolah dianalisis  secara  deskriptif  sehingga  selain  menggambarkan  dan  mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Politik & Hukum dalam Sistem Pendidikan Nasional
Penyelenggarakan  pendidikan  yang  bermutu  dan  berkualitas  merupakan sebuah  prioritas  utama  Negara  Indonesia,  sehingga  program-program  perlu dicanangkan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Adanya  perundang-undangan merupakan  sebuah  wadah  untuk  menyampaikan  aspirasi  semua  warga  Negara mengenai  pendidikan  di  Indonesia.  Keberadaan  peraturan  perundangan  dinilai sebagai  langkah  hukum  yang  positif  untuk  menciptakan  kepastian  program pembangunan pendidikan, namun demikian terdapat pula persoalan-persoalan yang dihadapi  oleh  penyelenggara  pendidikan  di  pusat  maupun  di  daerah.  Salah  satu contoh  yaitu  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  pendidikan Nasional utamanya dengan adanya ketentuan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% selain biaya personal maupun sarana prasarana.(Hoddin, 2020)
Dalam  rangka  menjamin  mutu  pendidikan,  pemerintah  menyusun  Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Indonesia telah diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  57  Tahun  2021 tentang Standar  Nasional  Pendidikan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2022  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  57  Tahun  2021  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan.  Standar  Nasional Pendidikan merupakan kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu.

## Iqbal Fawaidul Muhsinin, Novi Andriani, Fatonah Salfadilah
Pengaruh Politik dan Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional
Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan SNP terdiri dari 8 (delapan) standar, yaitu: (i) standar kompetensi lulusan; (ii) standar isi; (iii) standar proses; (iv) standar penilaian pendidikan; (v) standar tenaga kependidikan; (vi)  standar  sarana  dan  prasarana;  (vii)  standar  pengelolaan;  dan  (viii)  standar pembiayaan.(Damanik, 2015)
Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  berfungsi  sebagai  dasar  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa yang bermartabat. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  pasal  17  ayat  (1)  m enyatakan  bahwa  “Kurikulum  tingkat  satuan pendidikan  SD/MI/SDLB,  SMP/MTs/SMPLB,  SMA/MA/SMALB,  SMK/MAK,  atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karekteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik”. Pasal  17  ayat  (2)  menegaskan  bahwa  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan  dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di  bawah  supervisi  dinas  Pendidikan  kabupaten  bertanggungjawab  di  bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.(Julaeha, 2019)
Dalam  rangka  menjamin  tingkat  pendidikan,  pemerintah  menyusun Peraturan  Pemerintah  RI  No.  32  Tahun  2022  tentang  pedoman  dan  penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).(Yelvita, 2022) Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022  tentang  SPM  Pendidikan  mengganti  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  32  Tahun  2018  tentang  Standar  Teknis  Pelayanan  Minimal Pendidikan. SPM Pendidikan merupakan singkatan dari Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.(Abdussyukur et al., 2023) SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang SPM Pendidikan mengatur tentang Jenis  dan  penerima  Pelayanan  Dasar;  Mutu  Pelayanan  Dasar;  pencapaian  SPM Pendidikan; dan pelaporan dan evaluasi.(Abdussyukur et al., 2023)
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Pada Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang  berusia  7  (tujuh)  tahun  sampai  dengan  18  (delapan  belas)  tahun.  Pada Pendidikan Menengah merupakan Peserta Didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Pada Pendidikan Khusus merupakan Peserta Didik  penyandang  disabilitas  yang  berusia  4  (empat)  tahun  sampai  dengan  18 (delapan  belas)  tahun.  Mutu  Pelayanan  Dasar  untuk  setiap  Jenis  Pelayanan  Dasar SPM  Pendidikan  mencakup  standar  jumlah  dan  kualitas  barang  dan/atau  jasa; standar  jumlah  dan  kualitas  pendidik  dan  tenaga  kependidikan;  dan  tata  cara pemenuhan standar.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan  kepada  Pemerintah  Daerah  dalam  pemenuhan  kebutuhan  dasar  Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur Pendidikan. Pengaruh Sistem Politik Terhadap Sistem  Pendidikan  Dalam  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem

## Iqbal Fawaidul Muhsinin, Novi Andriani, Fatonah Salfadilah
Pengaruh Politik dan Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional
pendidikan nasional pemerintah Indonesia memiliki suatu peraturan yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara harus memprioritaskan anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya  20%  (ayat  4).  Dan  pemerintah  harus memajukan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai agama  dan  persatuan  bangsa  untuk  kemajuan  peradapan  kesejahteraan  umat manusia (ayat 5).
Ketentuan  dalam  UUD  tersebut  kemudian  ditindakanjuti  dalam  bentuk Undang-  Undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang merupakan hasil dari konsesus politik. Setidaknya ada 5 pengaruh politik terhadap pendidikan  yaitu:  (a)  Politik  berpengaruh  pada  aktivitas  pendidikan  dalam penciptaan  nilai-nilai  dan  harapan-  harapan  warga  negara  seperti  apa  yang dibutuhkan  oleh  negara,  (b)  politik  berpengaruh  pada  anggaran  pendidikan,  (c) politik  berpengaruh  terhadap  sumberdaya  pendidikan  seperti  gaji  guru,  sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan guru, (d) politik  berpengaruh pada  sistem  persekolahan  seperti  struktur  sekolah,  sistem  penghargaan  terhadap guru, dan sistem penerimaan siswa, (e) politik berpengaruh pada mutu lulusan yang diihat  dari  bagaimana  lulusan  pendidikan  berperilaku  politik,  berperilaku  budaya, berperilaku ekonomi dan berperilaku sosial.(Prasetia, IB; Subekti, 2021b)

## Politik berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam penciptaan  nilai-nilai dan harapan-harapan warga negara
Dalam  pelaksanaan  sistem  Pendidikan  Nasional  sangat  dipengaruhi  oleh politik  baik  dalam  penetuan  nilai-nilai  dan  karakter  manusia  yang  dibutuhkan. Dibawah  ini  akan  mendeskripsikan  beberapa  contoh  ketidak  konsistenan  yang dilakukan  para  pemangku  kebijakan  baik  DPR  maupun  Pemerintah  dalam menindaklanjuti tujuan pendidikan yang tertuang dalam UUD 1945.

## Tabel 1. Inkonsistensi UUD1945 dengan UU Sisdiknas 2013
NO UUD 1945 UU No. 20 Tahun 2003 Inkonsistensi 1 Mencerdaskan Kehidupan bangsa dan  mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta  didik  agar  menjadi manusia    yang  beriman  dan bertakwa            kepada  Tuhan YME,  berahlak  mulia,  sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan  menjadi warga negara        yang  demokratis serta   bertanggung jawab. Dalam realitanya meskipun pemerintah memberikan hak pendidikan kepada seluruh rakyat masih banyak anak- anak  yang  tidak  bisa melanjutkan pendidikannya karna faktor ekonomi 2 UUD  1945  menganut paham negara bangsa (kemerdekan  adalah hak  segala    bangsa, kehidupan bangsa yang bebas,
Pasal 37 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang kurikulum tidak ada    kurikulum  bahasa Indonesia,  tidak  ada  sejarah Indonesia. Pasal  34  UU  No.2
Bukti pemerintah dan DPR sebagai pembuat UU tidak konsisten
memperjuangkan  negara
bangsa
NO UUD 1945 UU No. 20 Tahun 2003 Inkonsistensi mencerdaskan kehidupan bangsa, disusunlah kemerdekaan kebangsaan ) Tahun 1989 terdapat kurikulum (1)  Pancasila,  (2)  Bahasa Indonesia, (3) Sejarah Indonesia dan sejarah umum. sebagaimana amanat  UUD 1945. 3 Indonesia sebagai negara bangsa Pasal  65  ayat  (2)  tidak menyebutkan  secara  tidak langsung  mengijinkan  anak Indonesia  di  tanah  airnya sendiri  sekolah    disekolah asing. Bersekolah  asing  ditanah air  sendiri  berimplikasi padaTerkikisnya rasa Patriotisme dan nasionalisme. 4 Sistem pendidikan nasional berarti melahirkan kewarganegaraan yang berkualitas. Menurut  UU  No  20  Tahun 2003 untuk menjadi kewarganegaraan yang berkualitas diisi dengan mata pelajaraan Pendidikan Kewarganegaraan  dari  SD sampai Perguruan tingggi. Tidak   ada   arahan atau PP tentang isi dan berapa jam per  minggu  untuk  mapel kewarganegaraan. Dan materi  isi  dari  tingkat  SD sampai perguruan tinggi jg belum jelas.
Sumber : Pengaruh Politik Hukum Terhadap Pendidikan - Susanto
Dari  tabel  tersebut  menunjukan  bahwa  sistem  pendidikan  nasional  belum mampu  mencapai  tujuan  yang  sepenuhnya.  Sehingga  hal  ini  seharusnya  dijadikan teguran dan koreksi bagi para pemuka politik bangsa ini agar menjadikan pendidikan nasional sebagai pendukung dan pembangunan negara bangsa yang berperadaban.

## Politik berpengaruh pada anggaran pendidikan
Pendanaan Pendidikan seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 bahwa Negara meprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%  dari  APBN/APBD  dengan  kenyataan  dan  praktik  pendanaan  pendidikan. Kenyatannya bahwa anggran penyelenggaraan pendidikan sebesar 20% APBN/APBD tersebut  didalamnya  sudah  termasuk  gaji  guru  dan  lain-lain.  Ketidakonsistenan dalam  pendanaan  pendidikan  meyebabkan  sarana  pendukung  pendidikan  seperti gedung sekolah, lapangan olahraga, dan alat prasarana lainnya menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan.(Rida Fironika K., 2015)
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  pada  tahun  2022  anggaran pendidikan  di  Indonesia  sangatlah  tinggi,  hal  tersebut  terlihat  dalam  APBN  tahun 2022 sebesar Rp 542,831 triliun, atau 20 persen dari total belanja negara sebesar Rp 2.714,155  triliun,  Anggaran  pendidikan  Rp  542,831  triliun  ini  terdiri  atas  belanja pemerintah pusat sebesar Rp 182,8 triliun. Kemudian Transfer ke Daerah dan Dana Desa  (TKDD)  Rp  299,54  triliun.    Lalu  pengeluaran  pembiayaan  sebesar  Rp  69,47 triliun, antara lain terdiri dari dana pengembangan pendidikan nasional, dana abadi penelitian,  dana  abadi  kebudayaan,  dana  abadi  perguruan  tinggi,  dan  dana  abadi pesantren sesuai dengan peraturan turunannya.(Rida Fironika K., 2015)

## Iqbal Fawaidul Muhsinin, Novi Andriani, Fatonah Salfadilah
Pengaruh Politik dan Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional
Politik  berpengaruh  terhadap  sumberdaya  pendidikan  seperti  gaji  guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan guru.
Salah satu hal paling penting dalam proses pembelajaran adalah tersedianya guru-guru  yang  profesional  dan  layak.  Berdasarkan  kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan (Kemendikbud), jumlah guru di Indonesia ada sebanyak 3,1 juta orang pada tahun ajaran 2020/2021, dari jumlah tersebut guru yang layak mengajar ada 2,9 juta  orang,  jumlah  itu  setara  dengan  95,78%  dari  seluruh  guru  di  Indonesia.  Guru yang dimaksud layak adalah pendidik dengan ijazah sarjana D4/S1 atau lebih. Seperti dalam table dibawah ini
Gambar 1. Jumlah Guru yang layak mengajar berdasarkan pendidikan ijazah D4/S1
Penyediaan  guru  profesional  yang  dibutuhkan  selama  ini  mengalami peningkatan dalam segi kualifiakasi kelayakan lulusan sarjana, hal ini terjadi akibat kebijakan  dari  pemerintah  yang  mewajibkan  semua  guru  minimal  harus  lulusan sarjana  S1/D4  dan  jurusannya  juga  harus  linier  dengan  pelajaran  yang  diajarakan. Berdasarkan Permendikbud No. 62 Tahun 2013 tentang sertifikasi guru dalam jabatan dalam rangka penataan dan pemerataan guru, terdapat point point yang menyatakan bahawa guru harus professional terhadap profesinya sehingga setelah mendapatkan sertifikat  guru  diharapkan  bisa  bekerja  semakin  baik,  akan  tetapi  pada  realitasnya sertifikasi guru ini kurang berjalan baik, awalnya sebagai upaya untuk menjadikan guru yang ada menjadi guru yang profesional.(Refiani et al., 2022) Namun beberapa indikasi  menunjukkan  kebijakan  sertifikasi  guru  gagal  menjadikan  guru  menjadi profesional.  Karena  guru  yang  mengejar  sertifikasi  hanya  semata-mata  bermotif mengejar  tunjangan  sertifikasi,  setalah  mereka  mendapatkan  sertifikat,  tidak  ada tanda-tanda mereka berubah menjadi guru yang profesional.

## Iqbal Fawaidul Muhsinin, Novi Andriani, Fatonah Salfadilah
Pengaruh Politik dan Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional
Kemudian  kebijakan  pemerintah  dalam  sumber  daya  pendidikan  yaitu Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  tidak  mengalami  perubahan,  Terkait  dengan tata kelola pencatatan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, ini juga diatur melalui Permendagri (Depiani, 2015). Dimana yang pertama ada Permendagri Nomor  24  Tahun  2020  tentang  Pengelolaan  Dana  BOS  pada  Pemda,  serta Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD. kebijakan BOS  di  tahun  2022  ini  tidak  banyak  perubahan  yang  dilakukan  yaitu  sumber  data utama dari pemberian BOS ini adalah Dapodik.Terkait rekening untuk penerimaan dana  BOS,  kalau  dulu  rekening  satuan  pendidikan  diupdate  oleh  masing-masing sekolah, sekarang tidak lagi. Sebab, ketika masing-masing sekolah yang melakukan update sendiri, sementara jumlah sekolah sekitar 216.000 yang terdaftar di BOS, maka banyak dinamika dan itu menyebabkan banyaknya retur dana BOS, kemudian ada 3 dasar hukum yang menjadi acuan BOS tahun 2022 yaitu:
1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK No 119/PMK.07/2022 dimana peraturan itu mengatur tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dimana pada PMK itu lebih dijelaskan pada Mekanisme Penyaluran dan Tahapan Penyaluran.
2. Permendikbud  No.  2  Tahun  2022,  Tentang  dana  BOP  PAUD,  BOS  dan  BOP Pendidikan Kesetaraan. Sedangkan pada Permendikbud itu lebih kepada Sasaran, Syarat dan Kriteria Penerima, Penggunaan dana BOS.
3. Permendagri  No.  24/2020,  tentang  pengelolaan  dana  BOS  pada  Pemerintah Daerah  (Pemda),  Permendagri  No  27/2021,  tentang  Pedoman  Penyusunan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2022.  Dan  yang terakhir  Permendagri  No  24/2020  mengatur  tentang  Tata  Kelola  Pencatatan, Penatausahaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan BOS tahun 2022.
Dimana  tujuan  dari  semuanya  itu  adalah  untuk  membantu  BOS  dan meningkatkan  Aksesibilitas  dan  mutu  pembelajaran  bagi peserta  didik.Pada  tahun 2022,  syarat  dan  Kriteria  penggunaan  dana  BOS  tidak  banyak  berubah,  pada penjelasan itu, tahun 2022, dana BOS di berikan kepada satuan pendidikan tanpa ada syarat minimal 60 peserta didik. Di tahun 2022 ini dana BOS sudah ditetapkan untuk 217.620 sekolah yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dengan nilai anggaran 51,6 triliun. Untuk satuan sekolah dasar ada sebanyak 147.384 sekolah dengan jumlah siswa 2.365.6000 dengan anggaran Rp 22,7 triliun. Data ini berbasis pada cut off 31 Agustus 2021 untuk 1 tahun 2022.
Politik  berpengaruh  pada  sistem  persekolahan  seperti  struktur  sekolah, sistem penghargaan terhadap guru, dan sistem penerimaan siswa
Pemerataan  pendidikan  merupakan  program  kebijakan  yang  dimaksudkan untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan dengan tujuan akhir agar semua warga  negara  mempunyai  kesempatan  yang  sama  dalam  mendapatkan  layanan pendidikan.  Sejak  digulirkannya  tahun  2017  telah  dilaksanakan  sejumlah  progam perluasan  akses  pendidikan  sebagai  implementasi  dari  kebijakan  pokok  perluasan dan  pemerataan  akses  pendidikan  seperti  kebijakan  Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang telah  mengeluarkan kebijakan  zonasi  dalam  sistem  penerimaan  peserta  didik  baru  (PPDB).  Kebijakan
PPDB merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses layanan pendidikan yang  berkeadilan,  pedoman  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  PPDB  tahun  2022 masih  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Permendikbud) No. 1 Tahun 2021  tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada  Taman  Kanak-Kanak  (TK),  Sekolah  Dasar  (SD),  Sekolah  Menengah  Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Besaran  kuota  pada  setiap  jalur  PPDB  di  masing-masing  jenjang  satuan pendidikan. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), kuota sebanyak 70 persen dari daya tampung  sekolah  digunakan  untuk  zonasi,  15%  untuk  afirmasi,  dan  5  persen  pada jalur  perpindahan  orang  tua.  Sedangkan  pada  jenjang  Sekolah  Menengah  Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), jalur zonasi diberikan kuota sebesar 50 persen dari daya tampung sekolah, afirmasi 15 persen, serta jalur perpindahan orang tua  maksimal  5  persen  dan  selebihnya  dapat  digunakan  sebagai  jalur  prestasi. Kemudian untuk kuota peserta didik baru mengacu pada peraturan Permendikbud No  51  Tahun  2022  menentukan  maksimal  jumlah  Rombel  per  kelas  untuk  SD  28, untuk SMP 32 dan untuk SMA/SMK 36 siswa.
Akan  tetapi  dengan  adanya  zonasi  ini  bukannya  menjadi  solusi  pemerataan Pendidikan  tetapi  menjadi  permasalahan  baru  seperti  yang  diungkapkan  oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti,  mengatakan,  dari  hasil  analisis  KPAI  Bidang  Pendidikan  atas  proses Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  di  sekolah  negeri  dengan  sistem  zonasi selama  dua  tahun  terakhir,  terdapat  9  permasalahan  utama  yang  memengaruhi penerapan  PPDB  sistem  zonasi.(Syakarofath  et  al.,  2020).  Terdapat  9  permaslahan yang berkaitan dengan system zonasi ini yaitu:
1. Penyebaran sekolah negeri yang tidak merata di tiap kecamatan dan kelurahan, sementara banyak daerah yang pembagian zonasi pada awalnya, di dasarkan pada wilayah administrasi kecamatan.
2. Ada calon siswa yang tidak terakomodasi, karena tidak bisa mendaftar ke sekolah manapun.
3. Orangtua  mengantre  hingga  menginap  di  sekolah,  padahal  kebijakan  PPDB zonasi  dan  sistem  online,  memastikan  bahwa  siswa  di  zona  terdekat  dengan sekolah pasti diterima.
4. Minimnya sosialisasi sistem PPDB ke para calon peserta didik dan orangtuanya, sehingga menimbulkan kebingungan.
5. Masalah kesiapan infrastruktur untuk pendaftaran secara online.
6. Transparansi  kuota  per  zonasi  yang  sering  menjadi  pertanyaan  masyarakat, termasuk kuota rombongan belajar dan daya tampung.
7. Penentuan jarak atau ruang lingkup zonasi yang kurang melibatkan kelurahan, sehingga di PPDB tahun 2019 titik tolak zonasi dari Kelurahan.
8. Soal petunjuk teknis (juknis) yang kurang jelas dan kurang dipahami masyarakat, dan terkadang petugas penerima pendaftaran juga kurang paham.
9. Karena  jumlah  sekolah  negeri  yang  tidak  merata  di  setiap  kecamatan  maka beberapa  pemerintah  daerah  membuat  kebijakan  menambah  jumlah  kelas dengan sistem 2 shift (pagi dan siang).
Politik berpengaruh pada mutu lulusan yang  diihat  dari bagaimana lulusan pendidikan  berperilaku  politik,  berperilaku  budaya,  berperilaku  ekonomi dan berperilaku sosial
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 menganut model pembelajaran active learning  dan  student  center  learning  untuk  mewujudkan  sekolah  sebagai  pusat pembudayaan  kemampuan,  nilai  dan  sikap.  Ujian  Nasional  yang  dilakukan  sekali pada  akhir  jenjang  pendidikan  dalam  beberapa  mata  pelajaran  dalam  bentuk  tes objektif  sukar  diharapkan  dapat  membudayakan  berbagai  dimensi  pembelajaran. Ekses dari ujian Nasional  adalah terjadinya proses belajar di Sekolah sebagi proses menghafal  dan  latihan  menjawab  soal.  Ujian  Nasional  disebut-sebut  sebagai  cara menguji  dimensi  kognitif.  Padahal,  kemampuan  kognitif  dalam  arti  luas  yaitu meliputi  kemampuan  meneliti,  kemampuan  menganalisis,  kemampuan  menilai, kemampuan mengidentifikasi masalah, dan kemampuan memecahkan maslaah yang kesemuaannya  memerlukan  kemampuan  membaca,  kemampuan  menuliskan pemikiran dan laporan, kemampuan kalkulasi, yang kesemuannya perlu dibudayakan sehingga  segala  kemampuan  yang  berkembang  menjadi  bagian  dari  sistem kepribadian peserta didik yang meliputi watak dan moralnya.
Pada  tahun  2021  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud) memutuskan untuk meniadakan ujian nasional (UN) dan ujian kesetaraan di tahun 2021.  Keputusan  tersebut  tertuang  dalam  Surat  Edaran  (SE)  Mendikbud  Nomor  1 Tahun  2021  tentang  Peniadaan  Ujian  Nasional  dan  Ujian  Kesetaraan  serta Pelaksanaan  Ujian  Sekolah  karena  dalam  Masa  Darurat  Penyebaran  Corona  Virus Disease (Covid-19). SE tersebut ditandatangani Mendikbud pada 1 Februari 2021 dan ditujukan  kepada  gubernur,  bupati,  dan  wali  kota  di  seluruh  Indonesia.  Dengan diterbitkannya  SE    No  1  Tahun  2021,  maka    UN  sebagai  bentuk    evaluasi  sistem pendidikan  ditiadakan. Hal ini sejalan dengan terbitnya PP No 57 Tahun 2021  yang menyebutkan  bahwa    evaluasi  sistem    pendidikan  dilaksanakan    dalam  bentuk: Asesmen    Nasional  (AN)  dan  analisis  data    Satuan  Pendidikan,    pendidik,  tenaga kependidikan, dan  Pemerintah Daerah. Asesmen Nasional (AN) adalah evaluasi yang dilakukan  oleh pemerintah  untuk  pemetaan  mutu  sistem  pendidikan  pada  tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi  minimum,  survei  karakter,  dan  survei  lingkungan  belajar.  Dalam pelaksanaannya  AN  hanya  dapat  dilaksanakan  dengan  menggunakan  system  tes berbasis  komputer.  Sedangkan  moda  tes  yang  dapat  dipilih  adalah  moda  tes komputer daring (online) dan semi daring (semi online).
Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya, meningkatnya taraf hidup masyarakat, meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi  keteguhan  iman  dan  taqwa  serta  berakhlak  mulia,  etika,  wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika dan kualitas jasmani.(Purbaningrum,  2019)  Kebijakan  peningkatan  mutu  pendidikan  diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi : isi, proses, kompetensi lulusan,
pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian.

## KESIMPULAN
Dalam  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan nasional  pemerintah  Indonesia  memiliki  suatu  peraturan  yang  tercantum  dalam Pasal  31  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945.  Negara  harus  memprioritaskan anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya  20%  (ayat  4).  Dan  pemerintah  harus memajukan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai agama  dan  persatuan  bangsa  untuk  kemajuan  peradapan  kesejahteraan  umat manusia (ayat 5). Dalam rangka menjamin mutu pendidikan, pemerintah menyusun Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP).  SNP  adalah  kriteria  minimal  tentang  sistem pendidikan di seluruh Indonesia sesuai dengan yang tertera dalam PP No. 19 Tahun 2005,  untuk  pendidikan  formal  maupun  non  formal.  SNP  berfungsi  sebagai  dasar dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  membentuk  watak  serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat.  Untuk  penjaminan  dan  pengendalian  mutu pendidikan  dilakukan  evaluasi  akreditasi  dan  sertifikasi  yang  meliputi  delapan standar  yaitu  standar  isi,  standar  proses,  standar  kompetensi  lulusan,  standar pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan  prasarana,  standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.
Pengaruh  Politik  Hukum  Terhadap  Sistem  Pendidikan  Nasional,  dimana ketentuan dalam UUD yang kemudian ditindakanjuti dalam bentuk Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan hasil dari konsesus politik, Setidaknya ada 5 pengaruh politik terhadap pendidikan yaitu: (a) Politik  berpengaruh  pada  aktivitas  pendidikan  dalam  penciptaan  nilai-nilai  dan harapan-harapan warga negara seperti apa yang dibutuhkan oleh negara, (b) politik berpengaruh  pada  anggaran  pendidikan,  (c)  politik  berpengaruh  terhadap sumberdaya  pendidikan  seperti  gaji  guru,  sarana  prasarana  penunjang  kegiatan belajar, dan pelatihan guru, (d) politik berpengaruh pada sistem persekolahan seperti struktur sekolah, sistem penghargaan terhadap guru, dan sistem penerimaan siswa, (e)  politik  berpengaruh  pada  mutu  lulusan  yang  diihat  dari  bagaimana  lulusan pendidikan  berperilaku  politik,  berperilaku  budaya,  berperilaku  ekonomi  dan berperilaku sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussyukur,  A.,  Mursyidi,  M.,  Nicolas,  D.  G.,  Syarfuni,  S.,  &  Muflihah,  S.  (2023). Learning Process for Islamic Religious Education Based on Minimum Service Standards for Education. Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education , 4 (3), 458 – 472. https://doi.org/10.31538/tijie.v4i3.536
Damanik,  J.  (2015).  Jafriansen  Damanik-SNP-Jurnal  Dinamika  Pendidikan. Jurnal Dinamika Pendidikan , 151 – 160.
Depiani,  D.  (2015).  Efektivitas  Pemanfaatan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS). Manajer Pendidikan , 9 (2), 302 – 314.

## Iqbal Fawaidul Muhsinin, Novi Andriani, Fatonah Salfadilah
Pengaruh Politik dan Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional
Hakim,  L.  (2016).  Pemerataan  akses  pendidikan  bagi  rakyat  sesuai  dengan  amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. EduTech:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan  Dan  Ilmu  Sosial , 2 (1),  53 – 64. https://doi.org/https://doi.org/10.30596/edutech.v2i1.575
Hoddin,  M.  S.  (2020).  Dinamika  Politik  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia;  Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi. Jurnal Ilmiah Iqra’ , 14 (1), 15. https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035
Iskandar.  (2008).  Metodologo  Penelitian  Pendidikan  dan  Sosial  (Kuantitatif  dan Kualitatif). In Gaung Persada Press (pp. 187 – 188).
Jono,  A.  A.  (2015).  Road  Map  Integrasi  Revolusi  Mental  dan  Capacity  Building. At- Ta’lim , 13 (1), 70.
Julaeha, S. (2019). Problematika Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Karakter.
Jurnal Penelitian Pendidikan Islam , 7 (2), 157.
https://doi.org/10.36667/jppi.v7i2.367
Maghfuri Amin. (2020).  Analisis politik dan kebijakan  pendidikan islam pada awal orde reformasi (1998-2004). Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 8 (1), 14 – 26.
Pahlevi  Senna,  I.,  Toha,  M.,  &  Hidayati,  N.  (2022).  Analisis  Sumber  Pembiayaan Pendidikan  di  SMAS  Riyadhussholihiin  Pandeglang  Banten. JIT:  Jurnal  Ilmu Tarbiyah , 1 (2), 92 – 106. https://jurnal.stittanggamus.ac.id/index.php/JIT/article/view/19
Prasetia,  IB;  Subekti,  R.  (2021a).  Cakrawala  Hukum  Cakrawala  Hukum. Cakrawala Hukum , 12 (1), 95 – 110.
Prasetia,  IB;  Subekti,  R.  (2021b).  Cakrawala  Hukum  Cakrawala  Hukum. Cakrawala Hukum , 12 (1), 95 – 110. https://e-
journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171
Purbaningrum,  A.  (2019).  Peningkatan  Mutu  Sekolah  Melalui  Total  Quality Management  (TQM). Seminar  Nasional  Pendidikan  Dan  Call  for  Papers (SNDIK) I 2019 , I (22), 26 – 31.
Refiani,  D.  A.,  Muslihah,  E.,  &  Bachtiar,  M.  (2022).  MANAJEMEN  PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU (Studi Komparasi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
JEMBA , 2 (1), 180 – 197. https://www.bajangjournal.com/index.php/JEMBA/article/view/2604
Rida  Fironika  K.  (2015).  Pembiayaan  Pendidikan  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Pendidikan Dasar , 2 (1), 43 – 64. Rohman, M., & Kunci, K. (2018). Kebijakan Pendidikan Islam Masa . 02 , 15 – 33. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , 5 (2), 115 – 130. https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736
Wazin.  (2020).  HAM  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM  EKONOMI  ISLAM  Wazin Dosen Fak. FEBI UIN SMH Banten ABSTRAK. Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik , 11 (1),  93 – 120.  file:///C:/Users/hamza/Downloads/3320-Article  Text- 8964-3-10-20200924 (1).pdf
Yelvita, F. S. (2022). Formulasi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
Anak  Usia  Dini  Berdasarkan  Regulasi  Permendikbud  32  Tahun  2018  Di Kabupaten Lamongan. Otonomi , 22 (8.5.2017), 2003 – 2005. https://doi.org/https://ejournal.uniska- kediri.ac.id/index.php/otonomi/article/view/3020