Albani Faishal Akbar, Hery Firmansyah (2023) Pemenuhan Hak Tahanan Anak di Rutan Kelas I Depok, (8) 12, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i12 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 12, Desember 2023

## PEMENUHAN HAK TAHANAN ANAK DI RUTAN KELAS I DEPOK

## Albani Faishal Akbar, Hery Firmansyah
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: albani.205180142@stu.untar.ac.id, heryf@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak dalam rutan khususnya Rutan Kelas I Depok. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil pencarian data, wawancara dan analisis dari penulis tentang pemenuhan hak anak di Rutan Kelas I Depok dapat disimpulkan  bahwa  dalam  rangka  memenuhi  hak  dan  membina  tahanan  anak  di Rutan Kelas I Depok, hak  – hak para tahanan anak belum sepenuhnya terpenuhi. Melihat dari segi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan juga kegiatan yang di berikan untuk  para  tahanan  anak  di  Rutan  Kelas  I  Depok  masih  sangat  jauh  dari  kata sempurna. Terlalu banyaknya jumlah warga binaan yang ada di dalam Rutan Kelas I Depok dan tidak sebandingnya jumlah staf yang bekerja di Rutan Kelas I Depok menjadi kendala bagi pihak Rutan Kelas I Depok dalam mengawasi dan membina para  tahanan  anak.  Belum  ada  nya  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  di  Depok juga  membuat  para  tahanan  anak  terpaksa  harus  menjalani masa  tahanan  mereka bersama para tahanan dewasa.
Kata kunci : Tahanan, Anak, Pemenuhan, Hak.

## Abstract
This research aims to find out how to provide children's rights in detention centers, especially Depok Class I Detention Center. The type of research in this research is empirical juridical research. Based on the results of data searches, interviews and analysis  from  the  author  regarding  including  children's  rights  in  Depok  Class  I Detention Center, it can be concluded that in order to fulfill the rights and develop child  care  providers  in  Depok  Class  I  Detention  Center,  the  rights  of  child  care providers  have  not  been  fully  fulfilled.  Looking  at  the  educational,  health  and activity facilities provided for child detainees in Depok Class I Detention Center, it is  still  very  far  from  perfect.  The  large  number  of  inmates  in  the  Depok  Class  I Detention Center and the disproportionate number of staff working in the Depok Class I Detention Center is an obstacle for the Depok Class I Detention Center in supervising  and  developing  child  care  providers.  There  is  no  special  children's development institution in Depok, which means that child detainees are forced to serve their prison terms with adult detainees.

## Keywords: Prisoners Children, Fulfillment, Rights

## Pendahuluan
Anak  adalah  masa  depan  maupun  generasi  penerus  bangsa  yang  memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada  (di  Indonesia,  2009).  Di  Indonesia  hak  asasi  manusia  sangatlah  di  junjung  tinggi, dimana  hak  asasi  anak  termasuk  di  dalamnya  dan  ditandai  dengan  adanya  jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan (Putra, 2022).
Salah  satu  hak  penting  yang  harus  di  dapatkan  oleh  anak  ialah  mendapatkan perlindungan  hukum,  perlindungan  hukum  tersebut  diberikan  kepada  anak  yang mengalami  perlakuan  salah,  eksploitasi,  tindak  kekerasan,  anak  yang  didagangkan, penelantaran, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya (Suarlin & Fatmawati, 2022). Menurut Barda Nawawi Arief (1998), perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.
Hadirnya  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental sehingga akan tercipta suatu  generasi  yang  ideal,  tapi  pada  kenyataanya  pihak  kepolisian  masih  mengalami hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak.
Ketika si “anak” melakukan suatu tindak pidana, maka sebagai Negara hukum, Indonesia  akan  menindak  lanjuti  perbuatan  anak  tersebut  melalui  jalur  hukum  pula. Penyelesaian dengan jalur hukum tentulah akan sangat mengkhawatirkan baik bagi orang tua maupun bangsa Indonesia sendiri, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpian bangsa ini (Eko Riyadi, 2019).
Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara optimal, maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan  memberikan  jaminan  terhadap  hak-haknya  serta  adanya  perlakuan  tanpa diskriminasi (Djamil, 2017).
Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  64  Undang  Undang  No.  35  Tahun  2014, perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  adalah:  a.  Perlakuan secara  manusiawi  dengan  memperhatikan  kebutuhan  sesuai  dengan  umurnya;  b) Pemisahan  dari  orang  dewasa;  c)  Pemberian  bantuan  hukum  dan  bantuan  lain  secara efektif;  d)  Pemberlakuan  kegiatan  rekreasional;  e)  Pembebasan  dari  penyiksaan, penghukuman,  atau  perlakuan  lain  yang  kejam,  tidak  manusiawi  serta  merendahkan derajat  dan  martabatnya;  f)  Penghindaran  dari  penjatuhan  pidana  mati  dan/atau  pidana seumur  hidup;  g)  Penghindaran  dari  penangkapan,  penahanan  atau  penjara,  kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat; h) Pemberian keadilan dimuka pengadilan  anak  yang  objektif,  tidak  memikat,  dan  dalam  siding  yang  tertutup  untuk
umum;  i)  Penghindaran  dari  publikasi  atas  identitasnya;  j)  Pemberian  pendampingan orang  tua/wali  dan  orang  yang  dipercaya  oleh  anak;  j)  Pemberian  advokasi  social;  k) Pemberian kehidupan pribadi; l) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;  m)  Pemberian  Pendidikan;  n)  Pemberian  pelayanan  Kesehatan;  dan  o) Pemberian hak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.
Dalam  penelitian  ini  Penulis  akan  membahas  beberapa  hak  tahanan  anak  yang berada  di  Rutan  Kelas  I  Depok,  antara  lain  yaitu:  1)  Pemisahan  dari  orang  dewasa;  2) Pemberian  pendampingan  orang  tua/wali  dan  orang  yang  dipercaya  oleh  anak;  3) Pemberian Pendidikan; 4) Pemberian pelayanan Kesehatan.
Berdasarkan uraian diatas terdapat suatu kejanggalan pada Rutan Kelas I Depok. Yang  pada  kenyataanya  di  Rutan  tersebut  tahanan  anak  tidak  mendapat  hak-hak  yang seharusnya  mereka  dapatkan  salah  satunya  ialah  dipisahkan  dengan  sel  orang  dewasa. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap proses rehabilitasi anak, karena adanya potensi anak  tersebut  mendapat  perlakuan  buruk  dari  tahanan  dewasa  yang  berada  satu  sel denganya.
Dengan tidak dipisahnya seorang anak dengan tahanan dewasa maka akan juga menimbulkan suatu kemungkinan untuk anak tersebut mendapatkan suatu diskriminasi atau  penyiksaan  dari  para  tahanan  dewasa  (Triati,  2018).  Kesehatan  mental  dan  masa depan  tahanan  anak  tidak  hanya  akan  rusak  apabila  mendapat  diskriminasi  dari  para tahanan dewasa, tetapi akan lebih berbahaya apabila para tahanan dewasa mempengaruhi dan  memberi  tau  cara-cara  untuk  berbuat  kejahatan  yang  justru  malah  membuat  anak tersebut menjadi pribadi yang buruk di masa depan kelak (Suhartini, 2019).
Pendidikan juga menjadi hal yang sangat penting bagi anak untuk membangun masa depan yang cerah (Akbal, 2016). Proses penyidikan yang tidak sebentar akan sangat merugikan  bagi  seorang  anak  apabila  pada  saat  masa  penahanan  mereka  tidak mendapatkan  pendidikan  yang  layak  (Handoko,  2016).  Alih-alih  untuk  menjaga kesehatan mental dan pribadi seorang anak selama proses penyidikan akan tetapi malah justru  seorang  anak  yang  belum  tentu  bersalah  justru  rusak  secara  mental,  pribadi  dan juga tentu merusak masa depan nya.
Berdasarkan uraian-uraian di atas maka perlu dibuat suatu penelitian hukum agar dapat mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak dalam rutan khususnya Rutan Kelas I Depok. Karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “Pemenuhan Hak Tahanan Anak di Rutan Kelas I Depok”.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yang dilakukan secara yuridis empiris merupakan suatu pendekatan terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara penelitian dilapangan dengan melihat fakta fakta hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat  hukum  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Dalam  penelitian  ini peneliti berusaha mendeskripsikan mengenai bagaimana mekanisme pemenuhan hak-hak
anak di dalam Rutan Kelas I Depok dan apa saja hambatan yang ditemui oleh rutan dalam memenuhi hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Perlindungan Hukum Terhadap Tahanan Anak
Penanganan  perkara  pidana  terhadap  anak  memiliki  perbedaan  dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Penanganan perkara pidana terhadap anak  diatur  sendiri  di  dalam  peraturan  yang  mengaturnya  (Hapsari,  Soponyono,  & Sularto, 2016). Ada beberapa ketentuan yang mengatur terkait dengan penanganan anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  yaitu  Undang-Undang  No.11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Undang-Undang  No.3  Tahun  1997  tentang  Peradilan Anak.
Kemudian  Undang-Undang  No.35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  No.1  Tahun  2016  tentang  Perubahan kedua  atas  Undang-Undang  No.23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menjadi Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.65  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan  Anak  yang  belum  berumur  12  tahun,  Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana  Anak  dan  Peraturan  Jaksa  Agung  No.06/A  J.A/04/2015  tentang  Pedoman Pelaksanaan Diversi.
Seluruh  peraturan  tersebut  melalui  proses  penyelesaian  perkara  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  mulai  dari  tahap  penyelidikan  hingga  tahap  pembimbingan (Wahyudi,  2015).  Dalam  sistem  peradilan  pidana  anak,  yaitu  anak  yang  berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak  pidana.  Dalam  hal  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh anak  sebelum berumur 18 tahun, ia akan diajukan sidang ke pengadilan setelah anak tersebut melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka ia tetap diajukan ke sidang  anak  sesuai  dengan  Pasal  20  UU  No.11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.
Dalam memberikan perlindungan terhadap anak kita juga harus memperhatikan dan  berpatokan  pada  asas-  asas  dan  tujuan  perlindungan  anak  (Simanjuntak,  2013). Dalam  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  disebutkan  bahwa penyelenggaraan  perlindungan  anak  berasaskan  Pancasila  dan  berlandaskan  Undang- undang Dasar 1945 serta sesuai dengan prinsip dasar Konvensi Hak- Hak Anak, meliputi:
a. Non diskriminasi, artinya bahwa dalam memberikan perlakuan terhadap anak tidak boleh membeda- bedakan antara yang satu dengan yang lain, dengan alasan apapun juga.
b. Kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak,  maksudnya  bahwa  dalam  semua  tindakan yang  menyangkut  anak  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  masyarakat,  badan legislatif,  dan  badan  yudikatif,  maka  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  harus menjadi pertimbangan utama.
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Dimana ketiga unsure ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara/ pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
d. Penghargaan terhadap pendapat anak, maksudnya ialah penghormatan atas hak- hak anak  untuk  berpartisipasi  dan  menyatakan  pendapatnya  dalam  pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal- hal yang mempengaruhi kehidupannya.
Sedangkan  mengenai  tujuan  Perlindungan  Anak  dijelaskan  dalam  Pasal  3 Undang-Undang  ini,  yang  berbunyi  “Perlindungan  Anak  bertujuan  untuk  menjamin terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  demi  terwujudnya  anak  Indonesia  yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”
Pembinaan  tahanan  anak  berdasarkan  sistem  pemasyarakatan,  yang  di  dalam pelaksanaannya  berpedoman  pada  10  (sepuluh)  prinsip  kemasyarakatan,  sebagaimana yang  disebutkan  dalam  BAB  IV  Lampiran  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik Indonesia  Nomor  M.02  –  PK.  04.10  Tahun  1990  tentang  Pola  Pembinaan Narapidana/Tahanan, yaitu:
a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjelaskan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
b. Penjatuhan  pidana tidak lagi  didasari  oleh  latar  belakang  pembalasan.  Ini  berarti tidak  boleh  ada  penyiksaan  terhadap  narapidana  dan  anak  didik  pada  umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan (Amari,  2018).  Satu-satunya  derita  yang dialami  oleh  narapidana  dan  anak  didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
c. Berikan  bimbingan  (bukan  penyiksaan)  supaya  mereka  bertobat.  Berikan  kepada mereka  pengertian  mengenai  norma-norma  hidup  dan  kegiatan  kegiatan  sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampurbaurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan.
e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontrak dengan masyarakat yang  terjelma  dengan  bentuk  kunjungan  hiburan  ke  LPKA  dan  RUTAN  oleh anggota-anggota  masyarakat  bebas  dan  kesempatan  yang  lebih  banyak  untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
f. Pekerjaan  yang  diberikan  kepada  narapidana  dan  anak  didik  tidak  boleh  bersifat sekedar  sebagai  waktu.  Juga  tidak  boleh  diberikan  pekerjaan  untuk  memenuhi keperluan  jawatan  atau  kepentingan  negara  kecuali  pada  waktu  tertentu  saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan  Pancasila.  Hal  ini  berarti  bahwa  kepada  mereka  harus  ditanamkan semangat  kekeluargaan  dan  toleransi  disamping  meningkatkan  pemberian pendidikan  rohani  kepada  mereka  disertai  dorongan  untuk  menunaikan  ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
h. Narapidana  dan  anak  didik  bagaikan  orang  sakit  yang  perlu  diobati  agar mereka sadar  bahwa  pelanggaran  hukum  yang  pernah  dilakukannya  adalah  merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina dan dibimbing ke jalan yang benar (Bahiej, 2017). Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
i. Narapidana  dan  anak  didik  hanya  dijatuhi  pidana  berupa  membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.
Pada  prinsipnya  perlakuan  yang  diperoleh  para  tahanan  anak  tidak  boleh mempengaruhi mental  seperti menakut-nakuti, mengancam  apalgi  melakukan  tindakan kekerasan.  Petugas  juga  dilarang  keras  melakukan  tindakan-tindakan  yang  dapat menimbulkan  kebencian  atau  menimbulkan  keinginan  untuk  balas  dendam  bagi  anak- anak terhadap petugas.
Selain itu, kesempatan untuk selalu bermain dan belajar harus dikedepankan serta tingkat  interaksi  dengan  lingkungan  dan  keluarga  harus  lebih  sering  direncanakan. Pendidikan  anak  harus  senantiasa  tersedia  hingga  kejenjang  yang  paling  tinggi  baik formal  atau  non-formal.  Keterampilan  atau  pernjurusan  keterampilan  harus  disediakan sesuai dengan bakat dan minat anak atau disesuaikan dengan kemajuan masyarakat.
Yang menjadi jawaban apakah rutan berhasil atau tidaknya dalam mendidik dan membina  para  tahanan  anak  adalah  bagaimana  kehidupan  mereka  setelah  keluar  dan dilepas  dari  rutan  itu  sendiri.  Apakah  anak  didik  mereka  di  dalam  rutan  bisa  menjadi seseorang yang jauh lebih baik dari sebelumnya dan bisa meninggalkan masa lalu nya yang  buruk  sampai  pada  akhirnya  memiliki  masa  depan  yang  cerah  di  kemudian  hari adalah  kunci  utama  berhasil  atau  tidaknya  usaha  yang  dilakukan  pihak  rutan.  Namun sayangnya masih banyak sekali anak dibawah umur yang tetap melakukan tindak pidana setelah mereka bebas, hal tersebut jelas merupakan kegagalan dari rutan yang diberikan tanggung jawab untuk membina tahanan anak tersebut.
Berdasarkan faktanya masih banyak hak tahanan anak yang belum bisa dipenuhi oleh  Rutan  Kelas  I  Depok.  Contohnya  seperti  pemisahan  dari  tahanan  dewasa, mendapatkan pendidikan yang layak, dan mendapatkan pengawasan khusus. Rutan Kelas I Depok memang memiliki sel khusus untuk mereka para tahanan anak, namun terkadang rutan  memiliki  kendala  sehingga  terpaksa  memindahkan  tahanan  anak  ke  dalam  sel tahanan dewasa untuk sementara waktu.
Pemisahan dari tahanan dewasa pun harusnya tidak hanya berlaku untuk didalam sel saja. Akan menjadi sesuatu yang percuma jika sel khusus sudah disediakan namun
pada saat waktu keluar sel ataupun melakukan kegiatan dan program yang diberikan oleh pihak  rutan  itu  sendiri  para  tahanan  anak  tetap  membaur  dengan  para  tahanan  dewasa yang dimana justru lebih sulit diawasi dan dijaga.

## 2. Kendala Rutan Kelas I Depok dalam Membina dan Mendidik Tahanan Anak
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Rutan Kelas I Depok, kendala-kendala yang dialami oleh Rutan Kelas I Depok dalam membina dan mendidik tahanan anak dapat penulis uraikan sebagai berikut:
a. Terlalu banyaknya tahanan atau warga binaan di dalam Rutan Kelas I Depok
Kepala  seksi  pelayanan  tahanan  Rutan  Kelas  I  Depok  mengatakan  bahwa Rutan Kelas I Depok mengalami over capacity, hal ini terjadi karena tingginya tingkat kriminalitas  yang  terjadi  di  kota  Depok  itu  sendiri.  Jauh  nya  perbandingan  jumlah petugas rutan dan jumlah tahanan di dalam Rutan menjadi salah satu kendala Rutan Kelas I Depok dalam menjaga dan mengawasi tahanan anak. Hal ini juga membuat waktu kunjungan yang diberikan tidak bisa terlalu lama karena banyaknya pengunjung yang dating setiap harinya akan membuat terlalu ramainya pengunjung apabila terlalu lama waktu kunjungan yang diberikan.

## b. Belum adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak di kota Depok
Menurut  kepala  seksi  pelayanan  tahanan  Rutan  KelasI  Depok,  tidak  adanya lembaga khusus untuk mendidik dan membina anak yang melakukan tindak pidana di Depok  juga  menjadi  salah  satu  kendala  mereka,  karena  apabila  tahanan  anak berdomisili  depok  dan  ditahan  jauh  dari  tempat  mereka  tinggal  hal  tersebut  akan mempersulit keluarga mereka untuk mengunjungi mereka.

## c. Kurangnya tenaga pendidik dan tenaga medis
Kurangnya  tenaga  pendidik  dan  tenaga medis  di  Rutan  Kelas  I  Depok juga merupakan kendala dalam mendidik dan menjaga tahanan anak. Menurut kepala seksi pelayanan Rutan Kelas I Depok tidak ada nya guru dan kurangnya tenaga medis di rutan memaksa mereka petugas rutan untuk menjadi tenaga medis dan tenaga pendidik untuk para tahanan. Hal tersebut membuat pelayanan medis dan pendidikan untuk para tahanan anak tidak maksimal, karena bukan keahlian mereka untuk melakukan tugas tersebut.

## d. Kurangnya Fasilitas Khusus Tahanan Anak
Fasilitas khusus yang diberika khusus untuk tahanan anak adalah sel khusus. Tidak adanya gedung, tempat ataupun fasilitas lainya membuat mereka para tahanan anak terpaksa harus berbaur dan bertemu denga para tahanan dewasa saat melakukan kegiatan diluar sel mereka.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pencarian  data,  wawancara  dan  analisis  dari  penulis  tentang pemenuhan  hak  anak  di  Rutan  Kelas  I  Depok  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  rangka
memenuhi  hak  dan  membina  tahanan  anak  di  Rutan  Kelas  I  Depok,  hak  –  hak  para tahanan  anak  belum  sepenuhnya  terpenuhi.  Melihat  dari  segi  fasilitas  pendidikan, kesehatan, dan juga kegiatan yang di berikan untuk para tahanan anak di Rutan Kelas I Depok masih sangat jauh dari kata sempurna.
Para  tahanan  anak  di  dalam  Rutan  Kelas  I  Depok  pada  dasarnya  memang diberikan  pendidikan,  namun  waktunya  terlalu  singkat  apabila  dibandingkan  dengan waktu pendidikan yang mereka dapatkan diluar rutan dan juga pendidik yang ditugaskan untuk  mendidik  mereka  bukan  lah  orang  yang  berkompeten  dalam  melakukanya, melainkan staf dari Rutan Kelas I Depok. Hal tersebut tentu membuat motivasi belajar mereka berkurang dan juga membuat pendidikan yang didapatkan oleh para tahanan anak menjadi tidak maksimal.
Dalam  menjalani  masa  tahanan  di  dalam  Rutan  Kelas  I  Depok  harusnya  para tahanan  anak  mendapat  pengawasan  lebih  dari  tahanan  dewasa  dan  juga  tentunya dipisahkan  dengan  tahanan  dewasa. Walaupun  para  tahanan anak  diberikan  sel  khusus yang berbeda dengan sel tahanan dewasa namun terdapat kondisi-kondisi tertentu yang membuat para tahanan anak terpaksa berada bersama tahanan dewasa untuk sementara. Dalam melakukan aktifitas diluar sel para tahanan anak juga di bebaskan untuk bergaul dengan para tahanan dewasa.
Terlalu banyaknya jumlah warga binaan yang ada di dalam Rutan Kelas I Depok dan tidak sebandingnya jumlah staf yang bekerja di Rutan Kelas I Depok menjadi kendala bagi  pihak  Rutan  Kelas  I  Depok  dalam  mengawasi  dan  membina  para  tahanan  anak. Belum ada nya Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Depok juga membuat para tahanan anak terpaksa harus menjalani masa tahanan mereka bersama para tahanan dewasa.

## BIBLIOGRAFI
Akbal, Muhammad. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembangunan karakter bangsa. Gadjah Mada University Press Bekerjasama Dengan LAN RI , 1 (1), 485–493.
[Amari,  Soedjari.  (2018).  ANALISIS  TERHADAP  INTEGRASI  NARAPIDANA DALAM MASYARAKAT SETELAH BEBAS DARI RUMAH TAHANAN DESA KARANGLO  KECAMATAN  POLANHARJO  KABUPATEN  KLATEN. Jurnal Hukum Dan Keadilan .
Bahiej, Ahmad. (2017). Pembinaan bagi Anak Didik Pemasyarakatan Pelaku Kejahatan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kelas II A Kutoarjo Jawa Tengah. IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia , 6 (2).
di  Indonesia,  Peradilan  Pidana  Anak.  (2009).  pengembangan  konsep  diversi  dan Restorative Justice. Bandung: PT Refika Aditama .
Djamil, Nasir. (2017). Anak Bukan untuk dihukum . Sinar Grafika.
Eko Riyadi, S. H. (2019). Hukum Hak Asasi Manusia: perspektif internasional, regional dan nasional . Rajawali Pers.
Handoko, Achmad Try. (2016). Pemenuhan Hak dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora .
Hapsari,  Indira,  Soponyono,  Eko,  &  Sularto,  R.  B.  (2016).  Kebijakan  Hukum  Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak. Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1–14.
Nawawi, Arief Barda. (1998). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti .
Putra,  Ario.  (2022).  Interpretasi  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Ideologi  Pancasila  Dan Implikasinya  Terhadap  Persatuan  Dan  Kesatuan  Di  Indonesia. JURNAL  HAM , 13 . https://doi.org/10.30641/ham.2022.13. 1-14
Simanjuntak,  Alden  Juneidy.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang Menjalani  Pidana  Penjara  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  Klas  Iib  Pontianak. Jurnal Nestor Magister Hukum , 2 (3), 10540.
Suarlin, Suarlin, & Fatmawati, Fatmawati. (2022). Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia .
Penerbit Widina.
Suhartini,  Endeh.  (2019). Hukum  kesehatan  bagi  tahanan  dan  warga  binaan pemasyarakatan di Indonesia . PT. Rajagrafindo.
Triati, Endah. (2018). Situasi Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga  Pemasyarakatan/Rumah  Tahanan  Dewasa:  Studi  Kasus  Di  Sidoarjo  Dan Surabaya, Jawa Timur. Jurnal Transformasi Administrasi , 8 (1), 76–95.
Wahyudi, Dheny. (2015). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice. Jurnal Ilmu Hukum Jambi , 6 (1), 43318.

## Copyright holder:
Albani Faishal Akbar, Hery Firmansyah (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: