## J urnal Legisia
Volume 14 Nomor 2 Tahun 2022 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo
PENGGUNAAN BILYET GIRO (B/G) KOSONG DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN
1 Cisca Purnama Sari, 2 Rachmat Ihya’ Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
1 ciscasari@gmail.com, 2 rahmatihya@unsuri.ac.id

## Abstract
Currently, the development of securities in Indonesia is related to business activities, not to mention the banking liberalization policy  by the government in the form of  policy  packages in the banking sector. As a result of this policy, the number of banks and bank offices grew rapidly, accompanied by increased competition and the development of new “Financial Instruments” products, as well as the growing use of Money Market securities and banking documents. This study uses a normative juridical legal  research  method,  which  is  carried  out  by  examining  the  laws  and  regulations  governing  the problem  of  using  bilyet  giro  as  a  means  of  payment.  The  use  of  blank  bilyet  giro  in  this  payment transaction has a bad impact on business people, especially holders of blank bilyet giro. As a result, the holder of an empty bilyet giro is disadvantaged in trading because he does not get what he is entitled to. In trade relations or accounts payable, if one party has not fully paid its obligations or achievements, but has paid with a blank check or bilyet giro, then the problem is a default..
Keywords : Bilyet Giro, Blank, Payment Transactions
Submit Approve Publish 3 Mei 2022 20 Juni  2022 30 Juni 2022

## PENDAHULUAN.
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang  hidup  berkelompok  dan  bermasyarakat  yang melakukan  perbuatan  ekonomi  dengan  cara  pertukaran “barter” sebagai  transaksi pembayaran  yang  kemudian  seiring  bergantinya  waktu  diganti  dengan  uang  dan  koin. Pergantian barter ke penggunaan uang dan koin ini dikarenakan pemakaian sistem barter mempunyai  kelemahan.  Akan  tetapi,  seiring  berkembangnya  arus  globalisasi  maka mulailah digunakan benda yang memiliki nilai tukar sama dengan uang.
Dalam dunia bisnis, seorang pebisnis lebih condong memilih alat pembayaran dengan menggunaan  non-uang  dan  koin.  Mereka  lebih  menyukai  pembayaran  yang  sifatnya praktis dan aman, yang dikenal dengan surat berharga. Sistem pembayaran dalam dunia
bisnis  mulai  berubah  dari  pembayaran  tunai  ke  pembayaran  giral  rekening  giro  bank. Untuk  memudahkan  alat  pembayaran  yang  berbentuk  giral  yakni  dengan menerbitkan berbagai surat berharga seperti cek, wesel, promes dan bilyet giro.
Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang  (yang  selanjutnya  ditulis  dengan  singkatan KUHD) tidak memberikan definisi tentang surat berharga. Surat berharga terjemahan dari bahasa  Belanda Waarda Papier. Negara-negara  yang  menganut  sistem hukum Anglo Saxon seperti  Inggris  dan  USA  menyebutnya Negotiable  Instruments. Sedangkan  surat  yang berharga disebut Papier van Waarda, dalam bahasa Inggris disebut Letter of Value. Surat berharga adalah warkat keuangan yang dapat berfungsi sebagai alat bayar dalam pengertian  tunai  maupun  dalam  bentuk  pemindahbukuan  dan  dapat  dialihkan (endosemen) atau terbatas untuk satu kali penyerahan. 1
Salah satu ciri utama surat berharga adalah dapat dipindahtangankan atau dialihkan ( negotiable ), diperdagangkan atau diperjualbelikan, serta menjalankan fungsi sebagai alat bayar.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  (selanjutnya  disebut  UU  Perbankan) menyebutkan,  Surat  Berharga  adalah  surat  pengakuan  utang,  wesel,  saham,  obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasang uang.
Pengertian  yang  dirumuskan  dalam  UU  Perbankan  bersifat enumeratif atau  terinci. Indonesia  belum  mempunyai  Undang-undang  tentang  Surat  Berharga,  KUHD  hanya mengatur jenis-jenis surat atau instrumen yang didasarkan pada ciri-cirinya dikategorikan sebagai Surat Berharga.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana  telah diubah    dengan    Undang-Undang    Nomor    3    Tahun    2004,    terakhir  dengan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2009  (selanjutnya  disebut  UU  Bank  Indonesia)  tidak menyebutkan pengertian Surat berharga. Bank-bank dan atau lembaga-lembaga lain yang mempunyai hubungan rekening giro dengan Bank Indonesia, dalam melakukan penarikan juga menggunakan    instrumen penarikan dalam bentuk Surat Cek, Bilyet Giro dan atau yang dipersamakan dengan itu. Hanya saja penggunaan surat berharga ini oleh  bank-bank dan atau lembaga-lembaga lain yang mempunyai hubungan     rekening giro pada Bank Indonesia,  pemakaiannya  sangat  terbatas,  antar  lain    tidak  dapat  secara  leluasa dipindahtangankan,  tetapi  lebih  ditekankan  sebagai  instrumen  penarikan  simpanan semata.
Akan  tetapi,  kesimpulan  ini  sangat  konvensional  sifatnya,  satu  dan  lainnya,  karena Bilyet Giro tetap dibiarkan mengambang kedudukannya dalam batasan mengenai Surat Berharga.
Kerjasama  antara  pengusaha  dengan  bank  adalah  keduanya  merupakan  rekan  yang saling membantu dan menolong demi kemajuan masing-masing serta demi kelancaran lalu lintas pembayaran.
Pada  saat  ini  perkembangan  surat  berharga  di  Indonesia  ada  kaitannya  dengan kegiatan  bisnis,  tidak  terlebpas  dari  kebijakan  liberalisasi  perbankan  oleh  pemerintah dalam bentuk paket-paket kebijakan di bidang perbankan. Akibat dari kebijakan tersebut, jumlah  bank  dan  kantor  bank  bertambah  dengan  pesat  disertai  dengan  meningkatnya persaingan dan berkembangnya produk- produk  baru “Financial Instruments” disamping berkembangnya penggunaan surat berharga Pasar Uang dan Warkat-warkat Perbankan.
1 Sufirman Rahman, Eddie Rinaldy, Hukum Surat Berharga Pasar Uang, 2013, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 7
Adapun  penggunaan  surat  berharga  dalam  praktik  dan  kaitannya  dengan  kegiatan perbankan, antara lain : (a) Dari aspek lalu lintas bisnis, penggunaan surat berharga lebih praktis, aman dan lancar dalam sistem pembayaran, (b) Dari aspek usaha perbankan, maka kegiatan  pembelian,  penjualan,  penyimpanan,  memberikan  jaminan  surat  berharga  dan warkat-warkat  perbankan,  merupakan  produk  bisnis  perbankan  dewasa  ini,  hal  ini berkaitan  dengan  usaha  menghimpun  dana,  baik  kepentingan  masyarakat  maupun kepentingan pembangunan.
Salah  satu  bentuk  surat  berharga  yang  menjadi  latar  belakang  penulisan  ini  adalah Bilyet Giro (B/G). Bilyet Giro yang merupakan produk dari bank ini merupakan salah satu bentuk alat bayar yang relatif sudah berkembang di Indonesia. Bentuk alat bayar ini masih diperdebatkan apakah termasuk dalam kategori surat berharga murni atau tidak. Karena dari sifat dan bentuk agak berbeda dengan surat berharga pada umumnya.
Dalam  lalu  lintas  perdagangan  dan  utang-piutang,  bilyet  giro  merupakan  alat pembayaran, disamping menggunakan uang tunai. Bilyet giro diatur dalam    Surat Edaran Bank Indonesia. Bank Indonesia  sebagai bank sentral mengatur  dan memberi petunjuk cara penggunaan Bilyet Giro. Ketentuan tentang Bilyet Giro diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro tanggal 4 Juli 1995,  yang  mulai  berlaku    tanggal  1  November  1995.  Surat  Keputusan  Direksi  Bank Indonesia ini menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia No.4/670/UPPB/PbB tanggal 2 Januari 1972 tentang Bilyet Giro 2 .
Sebagaimana  telah  diketahui,  penggunaan  bilyet  giro  sebagai  alat  pembayaran  giral dari  tahun  ke  tahun  makin  meningkat,  baik  dalam  jumlah  nominal  maupun  lembarnya yang  terlihat  dalam  perputaran  kliring.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  keberadaan bilyet  giro  telah  memasyarakat.  Sejalan  dengan  menggunakannya,  maka  masalah  yang timbul  sebagai  akibat  penggunaan  bilyet  giro  juga  makin  meningkat  yang  terlihat  dari perkembangan angka penolakan bilyet giro. Hal ini dapat dimaklumi karena pengaturan bilyet giro memang belum sempurna, antara lain penerbit dapat membatalkan bilyet giro sebelum tenggang waktu penawaran berakhir.
Menarik  untuk  dilakukan  penelitian  terhadap  penggunaan  bilyet  giro  sebagai  alat pembayaran,  karena  dalam  prakteknya  belum  dapat  dilepaskan  dari  resiko  gagal  bayar akibat adanya bilyet giro yang tidak disediakan dananya secara cukup oleh penerbit, yang dikenal dengan bilyet giro kosong. Permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya  jarak  antara  harapan  dengan  kenyataan,  antara  rencana  dengan  pelaksanaan. Bertitik  tolak  dari  paparan  di  atas  maka  bagaimana  dampak  pembayaran  mengunakan bilyet kososng dan perlindungan hukum bagi pemegang bilyet kosong.
.

## METODE PENULISAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif,  yang dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran. Dengan pendekatan pendekatan yuridis normatif  ,  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dalam  kerangka  untuk  memahami  aturan hukum  dari  waktu  ke  waktu,  serta  memahami  perubahan  dan  perkembangan  yang melandasi aturan hukum mengenai penggunaan bilyet giro di Indonesia.
2 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, 2007, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 223

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Bilyet Giro dan Pengaturannya di Indonesia
Bilyet  Giro  termasuk  warkat  bank  yang dianggap  populer  dan  fleksibel  di  samping surat  cek,  karena  dapat  menjadi  dokumen  pembuktian  janji  atas  perikatan  yang  telah dibuat  sebelumnya  terutama  yang  terkait  dengan  utang  piutang.  Bagi  pemegang, bilyet giro ini dapat menjadi bukti tagihan terhadap suatu prestasi dan merupakan warkat yang dapat  menjadi  bukti  penyetoran  pada  bank  di  mana  yang  bersangkutan  mempunyai rekening.
Bilyet Giro merupakan jenis surat berharga yang pengaturannya di luar KUHD, yang tumbuh dan berkembang dalam praktik perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran  secara  giral.  Ketika  kodifikasi  disusun,  bilyet  giro  belum  dikenal  dalam masyarakat bisnis atau perniagaan Indonesia.
Dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia No.  4/670/HPPB/PbB  tanggal  24  Januari  1972 3 , ditentukan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  bilyet  giro adalah surat     perintah     nasabah yang     telah     distandarisir     bentuknya    kepada penyimpanan dana untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya. Dengan demikian, pembayaran dana  bilyet  giro  tidak  dapat  dilakukan  dengan  uang  tunai  dan  tidak  dapat dipindahtangankan melalui endosemen.
Sedangkan  dalam  ketentuan  Pasal  1  butir  6  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998 ditentukan bahwa bilyet giro adalah salah satu cara untuk melakukan pemindahbukuan terhadap simpanan dalam bentuk giro yang dapat dilakukan setiap saat oleh nasabah yang bersangkutan.Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur penting sebagai berikut  (1)  Nasabah,  yaitu  orang  atau  yang memiliki  rekening  pada bank,  (2)  Penerbit, yaitu  pihak  yang  menerbitkan  bilyet  giro  yang  berkedudukan  sebagai  debitur  atau pembayar, dan pihak yang memerintahkan pemindah bukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya  (a)  Bank  penyimpanan  dana,  yaitu  bank  dimana  nasabah  mempunyai rekening, (b) Tertarik, yaitu bank penyimpanan dana yang menerima perintah pemindah bukuan, (c) Dana, yaitu uang simpanan nasabah pada bank, (d) Pemindahbukuan, yaitu pembayaran dengan cara mengalihkan dana dari rekening penarik ke rekening pemegang, (e)  Pemegang,  yaitu  pihak  yang  memegang  bilyet  giro  yang  mana  nama  dan  nomor rekeningnya  disebut  dalam  bilyet  giro  tersebut,  (f)  Bank  Penerima,  yaitu  bank  yang menatausahakan rekening pemegang. Dengan demikian, jelaslah bahwa bilyet giro adalah alat pembayaran sehingga termasuk juga surat berharga.
Sebelum  pemerintah  dalam  hal  ini  Bank  Indonesia  mengeluarkan  pengaturan  resmi tentang bilyet giro, dalam beberapa ketentuan lain istilah warkat Bilyet Giro telah disebut bersamaan  dengan  surat  cek,  yaitu  dalam  Keputusan  Dewan  Moneter  Nomor  53  yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 1962. Pengaturan tersebut berkaitandengan sanksi nasabah  bank  yang  melakukan  penarikancek/bilyet  giro  kosong,  bank-bank  wajib menutup rekeningnya atau dilarang untuk diterima sebagai nasabah pemegang rekening.
Bilyet  Giro  merupakan  salah  satu  sarana  dalam  lalu  lintas  uang  utamanya  sebagai instrument pembayaran. Pengaturan Bilyet Giro dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran. Di Indonesia mulai digunakan sejak awal tahun 1970-an, pada saat  itu  belum  ada  ketentuan  atau  peraturan  yang  dapat  dijadikan  pedoman  dalam penggunaan bilyet giro tersebut. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter baru pada awal
3 Sufirman Rahman, Eddie Rinaldy, Hukum Surat Berharga Pasar Uang, 2013, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 111
tahun 1972 menerbitkan ketentuan tentang bilyet giro tersebut, karena sebelumnya baik KUHD maupun UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan tidak mengatur secara tegas syarat-syarat formal dan tata cara mengenai penggunaan bilyet giro.
Dengan  kondisi  demikian  maka  ketentuan  pengaturan  mengenai  bilyet  giro,  hanya dapat ditemukan pada peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yaitu Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  4/670/UPPB/PbB  tanggal  24  Januari  1972,  perihal Bilyet Giro.
Sebelum pengaturan ini dikeluarkan, bentuk dan redaksi bilyet giro cukup beragam, sesuai  penulisan atau  redaksional  yang  dikeluarkan  oleh  masing-masing  bank  penyedia blanko bilyet giro.sejak berlakunya surat Edaran diatas, maka standarisasi bentuk, ukuran, dan  redaksi  blanko  bilyet  giro  harus  seragam  dan  dapat  dicetak  setelah  mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (angka 9 dan 10 SEBI)
Pada tanggal 4 Juli 1995, pengaturan bilyet giro ditingkatkan menjadi Surat Keputusan Direksi  Bank  Indonesia  (SK  Dir  BI)  Nomor  28/32/KEP/DIR.  Dalam  SK  Dir  BI  tersebut, klausul larangan bilyet giro dapat dipindahtangankan atau diendosemenkan hilang.
Stubstansi yang diatur dalam SK Dir BI memuat selain definisi bilyet giro, juga terkait syarat  formal  bilyet  giro,  masa  tenggang  waktu  pembayaran,  pembatalan  bilyet  giro demikian pula jangka waktu daluwarsa bilyet giro.
Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa syarat formal bilyet giro di antaranya yaitu 4 (1)  Nama  bilyet  giro  dan  nomor  seri  dalam  teks  bilyet  giro  terdapat  klausula pemindahan  dana,  yang  menunjukkan  bahwa  pembayaran  bilyet  giro  itu  hanya  boleh dilakukan  dengan  pemindahbukuan.  Demikian  juga  mengenai  nomor  seri,  sama  seperti pada  cek  bahwa  setiap  lembar  harus  diberi  nomor  seri  guna  memudahkan  kontrol  bagi bank, (2) Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindah bukukan sejumlah dana atas beban  saldo  penerbit,  pemindah  bukuan  itu  tidak  boleh  diembel-embel  dengan  syarat. Dana  yang  akan  dipindahbukukan  harus  sudah  tersedia  cukup  pada  saat  berlakunya amanat  yang  terkandung  dalam  bilyet  giro,    (3)  Nama  dan  bank  tertarik,  kepada  siapa perintah  tersebut  ditujukan,  hal  ini menunjukkan  bahwa  penerbit  adalah  nasabah  bank tersebut dimana dana sudah tersedia paling lambat pada amanat itu berlaku, (4) Nama dan nomor rekening pemegang agar dana itu dapat dipindahbukukan, maka nama dan nomor rekening pemegang (penerima) bilyet giro harus tertulis pada bilyet giro, (5) Jumlah dana yang  dipindahbukukan  baik  dalam  angka  maupun  dalam  huruf.  Jumlah  dana  yang dipindahbukukan ditulis baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnya. Jika terdapat selisih antara yang ditulis dalam angka dan yang ditulis dalam huruf, maka yang dipakai adalah yang tertulis dalam huruf (6) Tanda tangan penerbit dan cap (stempel) badan  usaha  jika  si  penerbit  merupakan suatu  perusahaan  berntuk badan usaha, hal  ini mutlak  adanya  untuk  menentukan  bahwa  penerbit  terkait  dengan  perbuatan  hukum pemindahbukuan  dana  sebagai  pemenuhan  perjanjian  (perikatan  dasar) antara  penerbit dan pemegang (penerima) bilyet giro, (7)Tempat dan tanggal penarikan tempat ini penting untuk  mengetahui  dimana  perbuatan  itu  dilakukan.  Penyebutan  tanggal  penarikan  juga penting sehubungan dengan tanggal efektif, (8) Tanggal mulai efektif berlakunya amanat (perintah)  dalam  bilyet  giro,  pencantuman  tanggal  efektif  merupakan  syarat  alternatif, artinya boleh dicantumkan dan boleh juga tidak dicantumkan. Jika dicantumkan, tanggal efektif  harus  dalam  tenggang  waktu  penawaran.  Jika  tidak  dicantumkan  tanggal efektif sama  dengan  tanggal  penarikan,  (9)Nama  bank  dimana  pihak  yang  harus  meneria  dana
4 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, 2008, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal. 116
pemindahbukuan  tersebut  mempunyai  rekening,  sepanjang  nama  bank  si  penerbit diketahui  oleh  pemegang.  Bank  penerima  adalah  bank  yang  menatausahakan  rekening pemegang Bank penerima ini ada dua kemungkinannya, yaitu bank tertarik sendiri atau bank lain.
Bagan Bilyet Giro.
Seperti  halnya  pada  cek,  pada  Bilyet  Giro  juga  dikenal  Bilyet  Giro  Kosong.  Yang dimaksud dengan Bilyet Giro kosong adalah Bilyet Giro yang ditawarkan kepada  bank, namun  dana  dalam  rekening  penerbit  paa  bank  yang  bersangkutan  tidak  cukup  untuk memenuhi peringah pemindahbukuan kedalam rekening pemegang Bilyet Giro 5

## Alasan dan Prosedur Penolakan Bilyet Giro Kosong
Apabila pemegang menawarkan bilyet giro kepada bank tertarik, dan ternyata bilyet giro itu kosong, maka bank tertarik wajib menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak cukup  dan  penolakan  tersebut  harus  disertai  surat  keterangan  penolakan  (SKP)  yang antara  lain  memuat  nama  dan  alamat  lengkap  penerbit  yang  bersangkutan.  Surat Keterangan  Penolakan  (SKP)  bank  itu  mirip  dengan  akta  protes  non-pembayaran. Penolakan  terhadap  bilyet  giro  dapat  terjadi  pada  bank  penerima  dan  bak  tertarik 6 : Penolakan oleh bank penerima teradi apabila (1) Suatu bilyet giro tidak memenuhi syarat- syarat  formal,  (2)Ditawarkan  kepada  bank  sebelum  tanggal  penarikan  atau  sebelum tanggal efektif, (3)Tanggal efektif dicantumkan tdak dalam tenggang waktu penawaran, (4)Terdapat  perubahan  pada  bilyet  giro  tersebut  namun  tidak  ditandatangani  oleh penerbit  (5)  Telah  daluwarsa  (70  hari  penawaran  ditambah  6  bulan)  Bilyet  giro  yang ditolak harus dikembalikan kepada pemegang dengan Surat Keputusan Penolakan dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk; pemegang, penerbit, dan arsip yang bersangkutan.
5 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga. 2007, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal 237
6 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, 2003, Bandung : PT . Citra Aditya Bakti, hal. 159
Penolakan oleh bank tertarik terjadi apabila (a) Suatu bilyet giro tidak memenuhi syarat-syarat  formal,  (b)  Ditawarkan  kepada  bank  sebelum  tanggal  penarikan  atau sebelum  tanggal  efektif,  (c)Tanggal  efektif  dicantumkan  tidak  dalam  tenggang  waktu penawaran,  (d)  Terdapat  perubahan  pada  bilyet  giro  tersebut  namun  tidak ditandatangani  oleh  penerbit,  (e)  Telah  daluwarsa  70  (tujuh  puluh)  hari  penawaran ditambah 6 bulan, (f) Saldo rekening tidak cukup, (g) Ditawarkan kpada tertarik setelah melampaui tenggang waktu penawaran dan telah diterima surat pembatalan bilyet giro oleh bank yang bersangkutan dari penerbit.
Bilyet  giro  yang  ditolak  harus  dikembalikan  kepada  pemegang  dengan  Surat Keputusan Penolakan dalam rangkap 4 (empat) masing-masing untuk : bank penerima, pemegang, penerbit dan arsip yang bersangkutan.
Pembatalan Bilyet Giro
a. Selama Dalam Tenggang Waktu Penawaran Menurut ketentuan pasal 7 SKBG, penerbit tidak boleh membatalkan bilyet giro selama dalam tenggang waktu penawaran (tenggang waktu 70 hari). Pembatalan bilyet giro hanya dapat setelah tanggal berakhirnya tenggang wkatu penawaran. Ini berarti jika dalam tenggang waktu penawaran terjadi pembatalan, bank tertarik tepat melaksanakan perintah pemindahbukuan, dan tindakan tersebut adalah sah.
b. Setelah Tenggang Waktu Penawaran Berakhir. Setelah tenggang waktu berakhir maka, setiap saat penerbit dapat membatalkan bilyet  giro  yang  sudah  diterbitkannya  itu.  Hak  pembatalan  ini  timbul  karena selama tenggang waktu penawaran ternyata pemegang tidak menawarkan haknya utnuk memperoleh pemindahbukuan dana. Namun bukan berarti hak pemegang menjadi hilang, hal pemegang hanya dapat direalisasikan di luar ketentuan surat berharga  (Bilyet  Giro).  Jika  setelah  tenggang  waktu  penawaran  terakhir danpenerbit juga tidak membatalkan Bilyet Giro, maka menurut ketentuan Pasal 6 ayat  (3)  SKBG  pemindahbukuan  oleh  bank  tertarik  tetap  dapat  dilaksanakan sepanjang masih tersedia.

## Analisis  Penggunaan  Bilyet  Giro  Kosong  Menurut  Hukum  Perdata  dan  Tinjauan Umum Tindak Pidana Penerbitan Bilyet Giro Kosong.
Kajian lebih komprehensif, dapat dimaklumi bahwa bilyet giro merupakan instrument yang dipaksakan untuk digolongkan sebagai Surat Berharga. Masuknya bilyet giro sebagai salah  satu  komponen  surat  berharga,  praktis  definisi  surat  berharga  akan  mengalami penyesuaian, tidak dapat dipertahankan sebagaimana yang telah dikemukakan para pakar selama ini. Salahs atu faktor adalah karena sifat bilyet giro tidak dapat memenuhi tingkat fleksibilitas surat berharga dalam pengertian yang sebenarnya.
Maksud  dikeluarkannya  bilyet  giro  adalah  untuk  memudahkan  dalam  transaksi ekonomi,  akan  tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  penggunaan  bilyet  giro  membawa
masalah yang cukup serius. Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus mengenai bilyet giro kosong. Berikut tinjauan penggunaan bilyet giro ksong dalam lalu lintas bisnis :
Analisis Penggunaan Bilyet Giro Kosong Menurut Hukum Perdata
Di  era  globalisai  ini,surat  berharga  lebih banyak  digunakan  para  pelaku  bisnis  dalam transaksi pembayaran jual beli atau utang piutang yang sebelumnya telah dibuat sebuah perjanjian. Perjanjian jual-beli menjadi hal yang sering untuk dilakukan oleh para pihak pelaku bisnis berdasarkan kesepakatan bersama.
Perjanjian jual-beli adalah salah satu perjanjian yang dibentuk karena pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaandan pihak yang lain bersedia untuk membayar harga yang diperjanjikan (Pasal 1457 KUHPerdata). Perjanjian jual-beli telah sah mengikat apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meski barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan.
Dalam praktek apabila harga yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian jual-beli nominalnya cukup tinggi, seringkali disepakati oleh para pihak dalam pembayarannya menggunakan  alat  bayar  lain  sebagai  pelaksanaan  pemenuhan  suatu  prestasi  yang ebrupa pembayaran sejumlah uang. Dalam perkembangannya di Indonesia, alat bayar yang sering digunakan adalah Cek atau Bilyet Giro.
Bilyet Giro sendiri merupakan alat pembayaran, sedangkan kegagalan pembayaran utang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu keadaan apabila salah satu pihak didalam  satu  perjanjiantidak  melaksanakan  prestasi  dan  kewajibannya  dan  buka karena keadaan memaksa ( overmacht) 7
Bila ternyata bilyet giro yang digunakan itu adalah giro kosong,maka pihak penjual dapat  mensyaratkan  kepada  pihak  pembeli  untuk  mengaku  berhutang  berdasarkan akta  noratis  pengakuan  hutang,  dimana  pihak  pembeli  dapat  diwajibkan  untuk membayar  secara  angsuran  atau  sekaligus  pada  waktu  dengan  cara  yang  telah ditentukan dan sepanjang pihak yang bersangkutan setuju. Ata itu bukan merupakan instrumen pembayaran melainkan instrumen hutang dan dapat dilaksanakan langsung seperti halnya kekuatan suatu putusan pengadilan. Disebut juga grosse akte.
Perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris memang mempunyai kekuatan otentik yang  paling  kuat  dari  segi  pembuktian  (Pasal  165  HIR  dan  Pasal  1868 KUHPerdata).dengan  demikian  bukan  berarti  yang  dibuat  di  bawah  tangan  tidak kuat; hanya kurang kuat.
Bila dibuat dibawah tangan, bisa ditegaskan dala klausula akhir perjanjian, bahwa perjanjian dibaut dalam rangkap 2 (dua) misalnya, satu untuk penjual dan satu untuk pihak  pembeli,  masing-masing  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sama.  Jadi,  kata
7 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0ff727662af/akibat-hukum-cek-dan-bilyet-giro-kosong
kuncinya  adalah  sepanjang  tertulis  akan  lebih  mudah  mekanisme  pembuktiandari pada tidak ada yang tertulis sama sekali.
Pengaturan lain yang terkait dengan Bilyet Giro adalah mengenai penarikan Bilyet Giro  Kosong,  pertama  kali  merujuk  pada  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No. 4/43/UPPB/PbP tanggal 5 Oktober 1970. Selanjutnya disesuaikan dengan perubahan atau penggantian surat edaran dimaksud yang saat ini dituangkan dalam pengaturan Cek/Bilyet  Giro  kosong  setingkat  peraturan  Bank  Indonesia  dengan  petunjuk pelaksanaan dalam bentuk Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia.

## Tinjauan Umum Tindak Pidana Penerbitan Bilyet Giro Kosong
Tindak  pidana  memiliki  pengertian  perbuatan  yang  dilakukan  setiap orang/subyek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak  sesuai  dengan  perundang-undangan.  Pembentuk  Undang-Undang menggunakan istilah strafbaarfeit untuk menyebutkan istilah tindak pidana.
Pengertian  istilah  tindak  pidana  dibidang  perbankan  ialah  tindak  pidana  yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  maupun  dalam  perundang-undangan  lainnya. sedangkan  yang  dimaksud  dengan  istilah  tindak  pidana  perbankan  adalah  tindak pidana yang hanya diatur dalam undang-undang perbankan, yang sifatnya intern.
Dalam hal kejahatan di bidang lalu lintas pembayaran giral dan peredaran uang, maka untuk pemalsuan warkat bank dapat digunakan Pasal 263 KUHP (Pemalsuan surat) atau dalam tindak pidana di bidang perbankan yang bersifat penipuan dapat digunakan Pasal 378 KUHP. Ketentuan-ketentuan ini perlu dibedakan dalam Undang- undang Pokok Bank karena secara khusus larangan-larangan dalam usaha perbankan yaitu yang menyangkut izin usaha dan ketentuan tentang keuangan nasabah.
Penggunaan bilyet giro kosong dapat diklarifikasi sebagai tindak pidana penipuan, apabila bilyet giro kosong itu dipakai sebagai sarana membujuk atau menggerakkan orang  lain  dengan  memakai  rangkaian  kebohongan  ataupun  tipu  muslihat,  supaya orang lain menyerahkan suatu benda.
Faktor-faktor  yang  dipandang  sebagai conditio  sine  qua  non terhadap  timbulnya tidak pidana di bidang perbankan adalah faktor yuridis dan faktor non yuridis. Faktor yuridis antara lain berupa prana atau perangkat hukum yang ada, dipandang belum mampu  untuk  mengantisipasi  aparat  penegak  hukum  dalam  menghadapi  fenomena tidank pidana dibidang perbankan. Hal tersebut disebabkan adanya ketidaksamaan persepsi di antara aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan KUHP dan UU  di  luar  KUHP,  sehingga  dapat  menjadi  penyebab  terhambatnya  usaha
penanggulangan  tindak  pidana  perbankan.  Sedang  faktor  non  yuridis  lebih mencerminkan  faktor  yang  bersifat  sosiakultural  baik  di  kalangan  penegak  hukum maupun masyarakat pada umumnya.

## Akibat Dari Pembayaran Dengan Bilyet Giro Kosong
Mengenai  bilyet  giso  kosong,  menurut  Surat  Edaran  Bank  Idnoensia No.2/10/DASP  tanggal  8  Juni  2000  tentang  Tata  Usaha  Penarikan  Cek/Bilyet  Giro Kosong, yang dikatakan bilyet giro kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang ditunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaandana oleh penerbit karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup.
Bila  dalam  jangka  waktu  6  (enam)  bulan  nasabah  menarik  bilyet  giro  kosong sebanak  tiga  kali,  termasuk  penarikan  pada  bank  lain,  maka  rekening  yang bersangkutan  segera  ditutup  oleh  bank,  dan  nama  nasabah/perusahaan  tersebut dimasukan ke dalam daftar hitam penarik cek/bilyet giro kosong oleh Bank Indonesia (blacklist). Hal ini berakhir pada rekening nasabah pada bank tersebut harus ditutup dan yang bersangkutan wajib mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro pada bank. Terkait  dengan  wanprestasi,  perlu  disampaikan  bahwasannya  wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk mendalilkan  suatu subyek hukum telah  wanprestasi  harus  ada  lebih  dahulu  perjanjian  antara  kedua  belah  pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata :“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat : kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan;  suatu  pokok  persoalan  tertentu;  suatu sebab yang tidak terlarang”
Wanprestasi dapat diajukan bila terjadi debitur (yang dibebani kewajiban) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti : (a)Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, (b) Tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi, (c) Tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan.
Untuk menuntut dalil wanprestasi, hukum mensyaratkan harus melalui proses pernyataan lali/teguran dan atau somasi daripihak yang dirugikan kepada pihak yang tidah memenuhi perjanjian tersebut. Tanpa adanya peringatan/teguran, pihak penjual belum dapat mendalilkan si pembeli telah wanprestasi. Namun demikian, jika dalam perjanjian jual beli antara si penjual dan si pembeli terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan maka  hal  tersebut  sudah  cukup  bagi  si  penjual  mendalilkan  bahwasannya  pembeli telah melakukan wanprestasi.
Dalam  Pasal  1267  KUHPrdata  dikatakan  pula  bahwasannya  pihak  yang terdapatnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal ini masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.
Secara  hukum,  penerbitan/penarikan  bilyet  giro  kosong  memang  dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan dan pelakunya dapat dijerat dengan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dan diatur pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

## Perlindungan Terhadap Pemegang Bilyet Giro Berdasarkan Perundang-Undangan
Penggunaan  bilyet  giro  sebagai  alat  pembayaran  tidak  diatur  dalam  KUHD Indonesia,  tetapi  diatur  dengan  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia No.28/32/Kep/Dir  Tahun  1995.  Dari  segi  yuridis,  pengaturan  bilyet  giro  dengan keputusan Direksi Bank Indonesia ini tentunya mempunyai kedudukan yang sangat
rendah,  karena  Surat  Keputusan  Direksi  menempati  klasifikasi  yang  amat  rendah dalam hirarki perundang-undangan di negara kita. Oleh karena itu timbul pertanyaan sampai sejauh manakah peraturan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bilyet giro, terutama bagi penerima bilyet giro yang prakteknya seringkali dirugikan.
Secara  material,  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 juga berupaya untuk memberikan perlindungan kepada penerima bilyet giro. Dalam Pasal 4 dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 8 ditentukan tentang kewajiban bagi penerbit bilyet giro untuk menyediakan dana atas bilyet giro yang telah dikeluarkannya.  Jika  ternyata  penerbit  tidak  memenuhi  kewajiban  untuk menyediakan  dana  hingga  tiba  tanggal  efektif  bilyet  giro,  maka  berarti  ia  telah mengeluarkan bilyet giro kosong.
Terhadap kerugian wanprestasi yang diderita oleh penerima akibat ditolaknya suatu  bilyet  giro  kosong,  maka  penerima  dapat  mengajukan  tuntutan  perdata berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, yang berisi : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah  dinyatakan  lalai  memenuhi  perikatannya,  tetap  melalaikannya,  atau  jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”
Namun  apabila  didalam  penolakan  bilyet  giro  dan  dalam  pemenuhan  prestasi terdapat  keadaan  yang  merugikan  pemegang  bilyet  giro,  dapat  diajukan  tuntutan menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang berisi :
“Tiap -tiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang  membawa  kerugian  kepada seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu mengganti kerugian tersebut.”
Ketentuan  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  ini  sebenarnya  cukup  melindungi kepentingan para pihak dalam penggunaan bilyet giro, termasuk juga bagi penerima.
Dalam  praktek  penggunaan  bilyet  giro  sebagai  alat  pembayaran  dengan pemindahbukuan,  kedudukan  bank  adalah  sebagai  pihak  tertarik  atau  sebagai penerima  amanat  pemindahbukuan  dari  penerbit/nasabah  yang  mempunyai  dana dalam bentuk rekening giro pada bank tersebut. Kegiatan  pemindahbukuan  yang  dilakukan  oleh  bank  tidak  boleh  merugikan pihak  penerbit  dan  penerima  bilyet  giro.  Bank  harus  memindahkan  dana  penerbit kepada rekening giro penerima sebesar jumlah nominal yang tercantum dalam bilyet giro tersebut. Secara yuridis penerbit adalah pemilik dana. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank dalam menerima calon nasabah rekening giro, di samping untuk melindungi para penerima bilyet giro, juga dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Perlindungan lain yang diberikan oleh bank dapat kita lihat dalam hal penerbitan surat  bilyet  giro  kosong.  Sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  maka  jika  seorang nasabah menerbitkan bilyet giro kosong untuk pertama kali dan kedua kali, kepadanya akan  diberi  surat  peringatan  agar  tidak  lagi  mengeluarkan  bilyet  giro  kosong.  Dan untuk  penerbitan  bilyet  giro  kosong  yang  ketiga  kalinya,  maka  rekening  nasabah tersebut  akan  ditutup  dan  namanya  dimasukkan  ke  dalam  daftar  hitam  (blacklist) Bank Indonesia. Setiap pemberian surat peringatan ini, selalu dilaporkan kepada Bank Indonesia.
8 http://www.bi.go.id/peraturan/kodifikasi/bank/Document/Daftar%20Hitam%20Nasional.pdf
Tanggung Jawab Penerbit Bilyet Giro dan Sanksi Terhadap Penerbit Bilyet Giro Kosong.
Timbulnya  kewajiban  membayar  dengan  menerbitkan  surat  berharga  karena adanya perjanjian terlebih dahulu antara pihak-pihak, perjanjian mana menerbitkan kewajiban  untuk  membayar  sejumlah  uang.  Penerbitan  surat  berharga  itu  adalah sebagai pelaksanaan dari kewajiban membayar itu. Dengan kata lain, perjanjian adalah yang  menjadi  dasar  terbitnya  surat  berharga,  yang  disebut  sebagai  perikatan  dasar. Dengan  demikian  penerbitan  surat  berharga  itu  bukanlah  perbuatan  yang  berdiri sendiri lepas dari perikatan dasarnya.
Tanggung  jawab  penerbit  bilyet  giro  ini  terutama  terkait  dengan  pembayaran (pemindahbukuan) bilyet giro kepada pemegang. Selain itu, tanggung jawab penerbit bilyet  giro  terhadap  bilyet  giro  yang  diterbitkannya  adalah  mengenai  syarat  formal pada  bilyet  giro,  yaitu antara  lain  tanda tangan  dan atau  cap/stempel  dari  penerbit, penyebutan  besarnya  nilai  yang  akan  dipindahbukukan  dalam  angka  dan  huruf, tanggal  efektif,  tanggal  penerbitan.  Penerbit  juga  wajib  membuat  catatan  mengenai keadaan  keuangan  dalam  rekeningnya  sehingga  dapat  diketahui  kemampuan  untuk memenuhi kewajiban sehubungan dengan penarikan bilyet giro.
Dalam praktek sehari-hari jika suatu saat penerbit tidak memenuhi syarat formal tersebut  diatas,  maka  pihak  bank  tertarik  akan  mengkonfirmasi  kepada  penerbit tersebut  apakah  bilyet  giro  tersebut  akan  tetap  dijalankan  atau  tidak.  Jika  tetap dijalankan  maka  koreksi  terhadap  kekurangan  atau  kesalahan  persyaratan  formal tersebut dapat dilakukan setelah pendebetan bilyet giro dilakukan. Umumnya dalam praktek, bilyet giro tersebut tetap dijalankan meskipun persyaratan formalnya tidak lengkap. Lain halnya dengan cakupan tidaknya saldo/dana untuk dipindahbukukan yang besarnya sesuai dengan nominal yang tertulis dalam bilyet giro tersebut. Hal ini mutlak tanggung  jawab  dari  penerbit  bilyet  giro,  pihak  bak  tidak  dapat  membantu  dalam pemindahbukuan ini.
Didalam  bilyet  giro  terdapat  2  tanggal,  yaitu  tanggal  penerbitan  dan  tanggal efektif. Perintah untuk pemindahbukuan pada bilyet giro dapat dilaksanakan jika telah sampai pada tanggal efektif. Dengan demikian bilyet giro yang diajukan kepada bank sebelum tanggal efektif, harus ditolak tanpa memperhatikan cukup atau tidaknya dana yang ditarik. Sedangkan bilyet giro yang diajukan pada tanggal atau setelah tanggal efektif harus diterima untuk pemindahbukuan.
Dalam tenggang waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal efektif penerbit diberi  waktu  yang  cukup  untuk  memenuhi  kewajibannya  mengusahakan  dan menyediakan  dana,  maka  penerbit  bertanggung  jawab  untuk  menyediakan  dana sampai pada tanggal efektif.
Di  dalam  praktek  perbankan  masih  banyak  dijumpai  penerbitan  bilyet-bilyet giro gosong yang beredar di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni : kelalaian penerbit dan kesengajaan penerbit.
Pada 12 ayat (3) SK Dir BI menetapkan, “Penarik Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dikenakan  sanksi  administratif  sesuai  dengan  ketentuan mengenai cek/bilyet giro kosong” 9
Mengenai  sanksi  terhadap  penerbitan  bilyet  giro  kosong  secara  khusus  telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/8 UPPB tanggal 19 Agustus 1979 pada ketentuan angka II tentang penutupan rekening dan angka IV tentang daftar hitam,
9 Op.cit. hal. 121
dan tata caranya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.
Apabila penerbit mengajukan bilyet giro kosong kepada bank tertarik, bank ini wajib menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak mencukupi (kosong) dan penolakan  tersebut  harus  disertai  dengan  Surat  Keterangan  Penolakan  (SKP).  Jika seorang nasabah (penerbit) menerbitkan bilyet giro kosong pada bank tiga kali dalam waktu enam bulan,  maka bank tertarik wajib menutup rekening nasabah (penerbit) tersebut.
Untuk  itu  agar  nasabah  (penerbit)  mengetahui  atau  menyadari  akan  hal  ini, maka  setiap  kali  terjadi  penolakan  bilyet  giro  kosong,  bank  wajib  memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat, yaitu :
a. Surat  Peringatan  1  (SP  I)  untuk  pelanggaran  penerbitan  bilyet  giro  kosong pertama, yang berisi pernyataan agar nasabah yang bersangkutan tidak menarik bilyet giro kosong lagi.
b. Surat  Peringatan  II  (SP  II)  untuk  pelanggaran  penerbitan  bilyet  giro kosong kedua yang berisi ancaman penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam jika terjadi pelanggaran untuk ketiga kalinya. Surat peringatan 2 bagi nasabah yang menarik bilyet giro kosong kedua pada bank lain, dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
c. Untuk  pelanggaran  penerbitan  bilyet  giro  kosong  ketiga,  kepada  nasabah langsung  diberitahukan  dengan  surat  bahwa  rekening  nasabah  tersebut  ditutup. Dalam  surat  pemberitahuan  penutupan  rekening  (SPR)  dicantumkan  pula  syarat- syarat rehabilitas yang harus dipenuhi. Nama-nama  nasabah  yang  telah  dikenakan  penutupan  rekening  oleh  Bank Indonesia dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) penerbit bilyet giro kosong. Nama-nama nasabah yang dimasukkan dalam daftar hitam adalah :
1. Nama perseorangan, termasuk usaha-usaha seperti toko, bengkel, restauran, warung, dan kongsi.
2. Nama perusahaan yang berbentuk firma, CV, PT, dan koperasi/yayasan/perkumpulan  berikut  nama  penarik  (penandatangan) bilyet giro kosong yang bersangkutan (contoh : CV. Mandiri Jaya, Penarik : Steffany)
3. Badan usaha/yayasan yang dimiliki/didirikan oleh pemerintah
4. Bank-bank dan lembaga keuangan bukan bank.
Khusus terhadap instansi pemerintah/lembaga negara yang menarik bilyet giro kosong tiga kali dalam enam bulan, namanya tidak dicantumkan dalam daftar hitam walaupun  rekeningnya  ditutup  oleh  bank.  Daftar  hitam  yang  dikeluarkan  Bank Indonesia  ini  bersifat  rahasia  dan  hanya  dapat  digunakan  untuk  keperluan  intern bank-bank. Dengan demikian nama-nama yang tercantum dalam daftar hitam tidak diperkenankan untuk diumumkan kepada pihak ketiga bukan bank.
Di  dalam  penutupan  rekening  penerbit  bilyet  giro  terdapat  tenggang  waktu berlakunya  penutupan  rekening,  dengan  demikian  maka  penutupan  rekening  tidak berlaku terus menerus.
Tenggang  waktu  penutupan  rekening  dan  pencantuman  nama  dalam  daftar hitam adalah selama satu tahun terhitung sejak tanggal penutupan rekening. Daftar hitam  yang  berlaku  dua  tahun  sejak  tanggal  dikeluarkannya,  akan  dihapuskan  oleh Bank  Indonesia.  Nama-nama  yang  tercantum  dalam  daftar  hitam  yang  dihapuskan
dapat  diterima  kembali  sebagai  nasabah  bank,  kecuali  mereka  yang  namanya tercantum kembali dalam daftar hitam yang masih berlaku.
Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Bilyet Giro Kosong yang Diberikan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Pemegang  bilyet  giro  kosong  dapat  mengajukan  gugatan  kepada  penerbit  di hadapan  hakim  apabila  penerbit  dalam  kewajibannya  tidak  dapat  memenuhi perjanjian  (wanprestasi)  dan  tindakan  penerbit  mengarah  kepada  penipuan  surat berharga. Pihak penutut disini adalah pihak yang berpiutang atau kreditur dan pihak yang wajib memenuhi tuntutan adalah debitur.
Pasal 1234 KUHPerdata menentukan prestasi yang dapat dituntut berupa: (a) Menyerahkan suatu barang. (b) Melakukan suatu perbuatan, (C) Tidak melakukan suatu perbuatan
Penyelesaian  perkara  sangat  penting  dibutuhkan  peranan  hakim  dlam penyelesaian  perkara  secara  damai.  Hal  lain  perlu  diketahui  bahwa  putusan perdamaian itu menurut ketentuan Pasal 130 ayat 3 HIR tidak diperkenankan untuk mengajukan  permohoann  banding  atau  kasasi.  Penyelesaian  perkara  secara  pidana menganai bilyet giro, pemegang terakhir ini juga dapat mengajukan tuntutan pidana yaitu  tindak  pidana  penipuan  yang  diatur  dalam  Pasal  378  KUHP,  yang  berbunyi :“Barang  siapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  d iri  sendiri  atauorang  lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat,  atau  rangkaian  kebohonan,  dengan  menggerakkan  orang  lain  untuk menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi  utang  maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”
Penerbit  bilyet  giro  kosong  dapat  dipidanakan  apabila  seorang  penerbit memenuhi unsur-unsur penipuan yang ada di Pasal 378 KUHP, yaitu  (1)Bermaksud menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum;  (2)  Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; (3) Dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan  dengan  menggerakkan  orang  lain;  (4)  Untuk  menyerahkan  barang sesuatu kepadanya; (5) Atau supaya memberi uang maupun menghapuskan piutang, maka ia dapat dikenakan tindak pidana penipuan.
Kewajiban membayar timbul ketika adanya perjanjian antara pihak-pihak lebih dahulu kemudian menerbitkan surat berharga sebagai pelaksanaan pembayaran. Jadi, perjanjian adalah perikatan yang menjadi dasar tertbitnya surat berharga yang disebut perikatan dasar.
Perikatan  dasar  ini  menjadi  dasar  dari  terbitnya  bilyet  giro  dan  akan  menjadi perjanjian  yang  sah  antar  kedua  belah  pihak.  Perjanjian  sah  disini  yaitu  perjanjian tersebut diakui oleh hukum.
Surat berharga itu “pembawa hak” yang berarti ada hak yang melekat pada surat berharga  itu.  Pemegang  bilyet  giro  berhak  sebagai  pihak  yang  meminta pemindahbukuan. Hal ini sesuai dengan fungsi surat berharga sebagai surat legitimasi yang membuktikan pemegang berhak atas isi tagihan dalam bilyet giro.
Dalam  surat  perjanjian  antara  bank  dengan  penerbit  rekening  giro  tidak memberikan  ketentuan  yang  melindugi  bag  pemegang  bilyet  giro.  Ketentuan perjanjian yang tercantum pada perjanjian lebih  kepada perjanjian antara bank dengan penerbit bilyet giro.

## SIMPULAN
Penggunaan  bilyet  giro  dalam  transaksi pembayaran memang  praktis  dan  efisien bagi para pelaku bisnis. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri juga kendala-kendala yang terjadi yaitu  adanya  bilyet  giro  kosong.  Penggunaan  bilyet  giro  kosong  dalam  transaksi pembayaran  ini  berdampak  buruk  bagi  pelaku  bisnis,  terutama  pemegang  bilyet  giro kosong. Akibatnya, pemegang bilyet giro kosong  dirugikan dalam perdagangan karena dia tidak memperoleh apa yang menjadi haknya. Dalam hubungan dagang atau utang piutang, apabila  pihak  yang  satu  belum  membayar  secara  lunas  kewajibannya  atau  prestasinya, tetapi  membayar  dengan  cek  atau  bilyet  giro  kosong,  maka  persoalannya  adalah wanprestasi. Penggunaan cek dan atau bilyet giro kosong dapat dikalifikasi sebagai tindak pindana  penipuan,  apabila  cek  dan  atau  bilyet  giro  kosong  itu  dipakai  sebara  sarana membujuk/menggerakkan  orang  lain  dengan  memakai  rangkaian  kebohongan  ataupun tipu muslihat, supaya orang lain menyerahkan sesuatu benda.
Dari hasil analisis bahan hukum dapat disimpulkan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro kosong ini terdapat kekosongan hukum dalam Undang-undang. Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia demikian pula dengan perjanjian yang dibuat antara para pihak dalam penerbitan bilyet giro tidak memberikan kejelasan perlindungan  terhadap  pemegang  bilyet  giro.  Aturan  yang  jelas  ditentukan  apakah perlindungan  pemegang  bilyet  giro  kosong  dapat  dilihat  ditentukan  dari  yurisprudensi yang telah ditetapkan. Para ahli hukum harus melihat apakah perlindungan tersebut dapat mengarah  wanprestasi  atau  tindak  pidana  penipuan.  Hal  ini  diharapkan  sehingga  para pihak  antar  penerbit  dan  pemegang  mengetahui  akan  perlindungan  terhadap  pemegang bilyet giro kosong ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita, Romli, 2014, Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Praktik di Era Globalisasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Djumhana , Muhammad, 2003, Hukum Perbankan di Indonesia, PT . Citra Aditya Bakti, Bandung
Hermansyah, 2008, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta http://www.bi.go.id/peraturan/kodifikasi/bank/Document/Daftar%20Hitam%20Nasional.pd http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0ff727662af/akibat-hukum-cek-dan-bilyet- giro-kosong
https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Muhammad, Abdul Kadir, 2007, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
Muhammad, Abdul Kadir, 2007, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
Rahman Sufirman, dan Rinaldy, Eddie, 2013, Hukum Surat Berharga Pasar Uang, Sinar Grafika, Jakarta
Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbP tanggal 24 Januari 1972 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.