## HUKUM TANAH DALAM HAK KOMUNAL MASYARAKAT

## Hamler
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Persada Bunda- Pekanbaru Mahasiswa S3 Universitas Andalas-Padang Email : stihpersadabunda@gmail.com

## Abstract
Land  has  an  important  role  to  human  livelihood  and  the  economic  need  for  land  that  is inversely  proportional  to  the  availability  of  the  amount  of  land  (tendrung  is  static)  to  be  one factor triggering the spike in the number of disputes, conflicts and land affairs that occurred in Indonesia.  Land  use  change  can  be  a  cause  of  disputes  followed  by  the  development  of plantation  development  that  continues  to  increase  causing  increased  demand  for  land. Communal  rights  to  customary  community  land  should  be  given  legal  protection.  These communal  rights  shall  be  regulated  in  the  Regulation  of  the  Minister  of  Agrarian  Affairs  / Spatial  Planning  and  Head  of  BPN  Number  10  of  2016,  and  in  particular  the  provisions  of Article  16  paragraph  1  h jo  Section  53  of the  BAL,  In  case  of  land  rights  disputes granted to legal subjects with communal rights of customary law community then the law must be enforced in  its  settlement  to  be  resolved  through  the  Court  (litigation)  of  the  institution  having  the authority to resolve the dispute and settlement of a non litigation dispute or alternative disputes resolution.  Alternative  dispute  resolution  in  the  form  of  win-win  solusen  that  can  provide mutual benefit.
Keywords: land, communal rights, disputes, indigenous and tribal peoples.

## 1.   PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara agraris memandang penting pengaturan penguasaan tanah, karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tanah dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya  untuk  kepentingan  dan  kemakmuran  rakyat.  Sehingga  tanah  memiliki  peran penting  terhadap  hajat  hidup  manusia  dan  dilain  sisi  meningkatnya  kebutuhan  ekonomis terhadap  tanah  yang  berbanding  terbalik  dengan  ketersediaan  jumlah  tanah  (cendrung  bersifat statis)  menjadi  salah  satu  faktor  pemicu  lonjakan  angka  sengketa,  konflik  dan  perkara pertanahan yang terjadi di Indonesia dewasa ini (Rahmat Ramadhani, 2016).
Negara  selaku  pemegang  hak  penguasaan  atas  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  sebagaimana  digariskan  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3), menentukan “bumi, air, dan kekayaan alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini menjadi landasan filosofis dan landasan yuridis bagi Negara Indonesia  dalam  rangka  mengelola  sumber  daya  alam  (SDA)  sekaligus  mengatur  dan menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan,  dan  menentukan  hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi,  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan.
Negara  Indonesia  sebagai  organisasi  kekuasaan  yang  tertinggi  seluruh  rakyat  Indonesia, dalam  hal  ini  pemerintah  Indonesia  sebagai  pengemban  utama  tanggungjawab  memajukan kesejahteraan  umum  bagi  rakyat  Indonesia  yang  diberikan  kewenangan  oleh  Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Praturan Dasar Pokok-pokok Agraria, di undangkan pada tanggal 24 Septerber  1960,  LN  No  104,  TLN  No.  2043  Tahun  1960  (selajutnya  disebut  UUPA)  sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi atas bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana yang tercermin di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPA,  bahwa  bumi,  air  dan  ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  itu,  pada  tingkatan  yang  tertinggi  “dikuasi”  oleh  Negara  sebagai  organisasi  seluruh rakyat.
Hak menguasai Negara dimaksud adalah memberikan kewenangan kepada lembaga hukum dan hubungan hukum konkritantara negara dengan tanah Indonesia.Kewenangan negara tersebut merupakanpelimpahan tugas bangsa, sehinggakewenangan tersebut semata-mata bersifatpublik. Negara  dalam  hal  ini  bukan  sebagaisuatu  badan  hukum  yang  memiliki,  akantetapi  negara diberikan  kewenangan  untukmengatur  sebagaimana  yang  tercantumdalam  Pasal  2  ayat  (2) UUPA:
a. Mengatur dan menyelenggarakanperuntukkan, penggunaan, persediaandan pemeliharaan bum, air dan ruangangkasa tersebut;
b. Menentukan dan mengatur hubunganhubunganhukum antara orang-orangdengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. Mengatur dan menentukan hubunganhubunganhukum antara orang-orangdan perbuatan-perbuatan hukum yangmengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Atas  dasar  kewenangan  tersebut,  makanegara  berkewajiban  untuk  mengaturpenyediaan, peruntukan  dan  penggunaanbumi,  air,  ruang  angkasa  dengan  sebaik-baiknyadengan mempertimbangkan  prinsipkeadilan,  kepastian  dan  kemanfaatannya  (Baiq  Burdatun, 2016).Tanah  merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam  yang  jumlahnya  relatif  tetap  dan  tidak mungkin  bertambah,  maka  pengaturan  dan  pengendalian  dalam  penggunaan  tanah  (lahan) sangat  diperlukan  bertujuan  agar  perubahan  penggunaan  tanah  dapat  terkendali  khususnya dalam  perubahan  penggunaan  dengan  alih  fungsi  lahan  dapat  menimbulkan  dampak  yang merugikan  bagi  masyarakat  dalam  hal  terjadi  dalam  alih  fungsi  lahan  pertanian  dan  lahan serapan air, secara umum alih fungsi lahan gambut misalnya di jadikan lahan pertanian (kebun kelapa  sawit)  dan  bisa  saja  terjadi  kawasan  hutan  dijadi  perkampungan  karena  terdesaknya
masyarakat  oleh  perusahan  yang  membukan  lahan  perkebunan  dari  tahun  ke  tahun  terus meningkat dan bertambah mencapai puluhan ribu hektar (Baiq Burdatun, 2016).
Alih  fungsi  lahan  hampir  terjadi  di  seluruh  wilayah  Provinsi,  Kabupaten/Kota  di  seluruh Indonesia  dan  perkembangan  pembangunan  perkebunan  yang  terus  meningkat  akan  sehingga berdampak pada perubahan alih fungsi tanah. Pertumbuhan penduduk  yang begitu cepat, serta intensitas  pembangunan  yang  berkembang  dalam  berbagai  bidang  juga  menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan (Baiq Burdatun, 2016).
Menurut  Soerjono  Soekanto  (2011),  menyebutkan  bahwa“Inti  dan  arti  dari  penegakan hukumterletak pada kegiatan menyerasikanhubungan nilai-nilai yang terjabarkandalam kaidah- kaidah  yang  mantap  danmengejawantah  dan  sikap  tindak  sebagairangkaian  penjabatan  nilai tahap terakhir,untuk menciptakan, memelihara danmempertahankan kedamaian pergaulanhidup.”
Selain  “keserasian”  dalam  hukum  menurut  Soerjono  Soekantoada  5  (lima)  faktoryang memungkin  mempengaruhi  hukum  agar  hukum  itu  berlaku  secara  efektif  (Soerjono  Soekanto, 2011) yaitu:
1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu dalamteori ini dibatasi dengan undang-undangsaja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihakyang membentuk maupun menerapkanhukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yangmendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungandimana hukum tersebut berlaku atauditerapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni mengenai hasilkarya, cipta, dan rasa yang didasarkan padakarsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Menurut Utrecht yang dikutip oleh Budi Harsono(1999), hukum agraria dalam arti sempit sama  dengan  Hukum  Tanah.  Hukum  Agraria  dan  Hukum  Tanah  menjadi  bagian  dari  Hukum Tata  Usaha  Negara  (HTN)  yang  menguji  perhubungan-perhubungan  hukum  istimewa  yang diadakan  akan  memungkinkan  para  pejabat  yang  bertugas  mengurus  soal-soal  tentang  agraria, melalui  tugas  mereka  itu.  Jadi  istilah  hukum  agraria  dalam  lingkungan  administrasi pemerintahan dibatasi pada perangkat perundang-undangan yang memberi landasan hukum bagi penguasa dalam menjalankan kebijakannya di bidang pertanahan.
Lawrance  M.  Friedman  mengemukakan  bahwa  efektif  dan  berhasil  tidaknya  penegakan hukum  tergantung  tiga  unsur  sistem  hukum,  yakni  struktur  hukum (struktur  of  law) ,  substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal cultere) . Struktur hukum  menyangkut aparat  penegak  hukum,  substansi  hukum  meliputi  perangkat  perundang-undangan  dan  budaya hukum  merupakan  hukum  yang  hidup (living  law) yang  dianut  dalam  suatu  masyarakat (Friedman, 1984).
Seluruh  wilayah  Indonesia  adalah  kesatuan  tanah-air  dari  seluruh  rakyat  Indonesia,  yang bersatu sebagai  bangsa  Indonesia  (Pasal  1  aayat  1  UUPA).Atas  dasar  itu  negara  hadir  sebagai penjelmaan  pemegang  kedaulatan  tertinggi  untuk  mencapai  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat  yang  salah  satunya  bersumber  dari  bumi  yang  kemudian  melahirkan  bermacam-macam hak  atas  permukaan  bumi  atau  yang  dikenal  dengan  hak-hak  atas  tanah.  Hak  atas  permukaan bumi  yang  disebut  dengan  hak  atas  tanah  bersumber  dari  hak  menguasai  negara  atas  tanah. Dasar  hukumnya  disebutkan  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  UUPA,  yaitu    “atas  dasar  hak  menguasai dari  negara sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  2  ditentukan  adanya  macam-macam  hak atas  permukaan  bumi,  yang  disebut  tanah  yang  dapat  diberikan  kepada  dan  dipunyai  oleh oranng-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.
Lebih  lanjut  Pasal  16  ayat  (1)  UUPA  menjabarkan  hak-hak  atas  tanah  yang  disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu  Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai,  Hak  Sewa  untuk  membangun,  Hak  Membuka  Tanah,  Hak  Memungut  Hasil  Hutan  dan hak-hak  lain  yang  tidak  termasuk  dalam  hak-hak  tersebut  di  atas  tanah  yang  akan  ditetapkan dengan  undang-undang,  serta  hak-hak  yang  sifatnya  sementara  sebagaimana  yang  disebutkan
dalam Pasal 53 UUPA, berupa  Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa Tanah Pertanian.
Ada  2  (dua)  cara  memperoleh  hak  atas  tanah  bagi  seseorang  atau  badan  hukum  (Urip Santoso, 2013), yaitu :
1. Hak  atas  tanah  yang  diperoleh  secara orisinil, yaitu  hak  atas  tanah  yang  diperoleh seseorang atau badan hukum untuk pertama kalinya, yaitu Hak Atas Tanah yang berasal dari tanah negara, Hak Pengelolaan dan yang terjadi menurut hukum adat dan atau yang berasal dari bekas tanah milik adat.
2. Hak  atas  tanah  yang  diperoleh  secara derivatif, yaitu  hak  atas  tanah  yang  diperoleh seseorang atau badan hukum secara turun temurun dari hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai  oleh  pihak  lain,  seperti  memperoleh  hak  atas  tanah  melalui  jual  beli,  tukar- menukar, hibah, warisan, imreng, dan pelelangan.
Tanah hak adalah bidang tanah yang telah dilekati hak atas tanah dengan memakai nomor hak  berurutan  dari  buku  register  pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pertanahan Nasional (BPN) (Urip Santoso, 2013). Dengan kata lain, tanah hak merupakan tanah yang telah didaftarkan  dan  telah  mendapatkan  nomor  register  pendaftaran  tanah  dengan  klasifikasi  dan jenis hak yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan bukti akhir dari proses pendafataran tanah yang dikenal dengan sebutan Sertipikat Hak Atas Tanah.
Terhadap  penguasaan  tanah  benayak  terjadi  sengketa  atas  penguasaan  (pemelikan), sengketa tanah itu timbul akibat adanya beberapa faktor (Sarah D.L. Roeroe, 2013) seperti :
1. Peraturan yang belum lengkap;
2. Ketidaksesuaian peraturan;
3. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia;
4. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap;
5. Data tanah yang keliru;
6. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah;
7. Transaksi tanah yang keliru;
8. Ulah pemohon hak atau
9. Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.
Sengketa  pertanahan  yang  timbul  di  Indonesia  dapat  klasifikasi  permasalahan,  yaitu permasalahan  yang  berkaitan  dengan  pengakuan  kepemilikan  atas  tanah,  peralihan  hak  atas tanah, pembebanan hak dan pendudukan eks tanah partikelir (Urip Santoso, 2013). Ditinjau dari subyek yang bersengketa, sengketa pertanahan dapat dikelompokkan ke dalam seengketa tanah yaitu antar  sesama warga, Pemerintah (Pusat / Daerah) dengan warga setempat, dan Sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (Ali Achmad Chomzah, 2002).
Bila terjadi persengketaan terhadap hak atas tanahperlu dilakukan penegakan hukum untuk mendapatkan  jalan  penyelesaiannya.  Penegakan  hukum  ini  dilakukan  sebagai  upaya  untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. Dalam  arti  luas,  proses  penegakan  hukum  itu  melibatkan  semua  subjek  hukum  dalam  setiap hubungan  hukum.  Dalam  arti  sempit,  dari  segi  subjeknya  itu,  penegakan  hukum  itu  hanya diartikan  sebagai  upaya  aparatur  penegakan  hukum  tertentu  untuk  menjamin  dan  memastikan bahwa  suatu  aturan  hukum  berjalan  sebagaimana  seharusnya.  Dalam  memastikan  tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Baiq Burdatun, 2016).
Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang di atas, selanjutnya penulis akan melakukan pembahasan  dengan  judul  “Hukum  tanah  dalam  hak  komunal  masyarakat”  dengan  pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah penegakan hukum tanah yang berada dalam hak komunal masyarakat ?
2. Bagaimanakah kepastian hukum hak komunal atas tanah masyarakat tempatan ?

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya (Johnny  Ibrahim,  2007). Metode penelitian ini digunakan  untuk menganalisa  berbagai  peraturan,  kaidah  (norma)  dan  perundang-undangan  sebagai  objeknya. Penelitian hukum normatif merupakan sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi(Peter Mahmud  Marzuki,  2011).Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.Pendekatan  perundang-undangan (Statute Approach) pendekatan  yang  digunakan  untuk  menelaah  dan  menganalisa  semua  peraturan  yang berhubungan  dengan  permasalahan  yang  sedang  diteliti,  karena  undang-undang  adalah  sebagai titik  fokus  penelitiandenganpendekatan  menggunakan  legislasi  dan  regulasi  (Peter  Mahmud Marzuki, 2011).
Pendekatan  konsep (Conceptual  Approach) yaitukonsep  dalam  pengertian  yang  relevan berkaitan  unsur-unsur  abstrak  yang  mewakili  kelas-kelas  fenomena  dalam  bidang  studi  yang kadangkala  menunjuk  pada  hal-hal  yang  universal  yang  diabstraksikan  dari  hal-hal partikular.Salah  satu  fungsi  logis  dari  konsep  adalah  memunculkan  objek-objek  yang  menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pandang pengetahuan dalam pikiran dan atribut- atribut tertentu.Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu(Johnny Ibrahim, 2007).
Pendekatan  konsep  berawal  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang  dalam  ilmu  hukum.Pendekatan  konseptual  merupakan  pendekatan  yang  merujuk kepada  pandangan-pandangan  dan  doktrin  yang  ada.Jenis  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam penulisan  skripsi  ini  adalah  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelaahan kepustakaan  atau  penelaahan  terhadap  berbagai  literatur  atau  bahan  pustaka  yang  berkaitan dengan  masalah  atau  materi  penelitian  yang  sering  disebut  sebagai  bahan  hokum  (Mukti  fajar, 2009).
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan  bahan  hukum  yang  membahas  tentang    teori-teori  hukum  adat  dan  pertanahan nasional.  Kemudian  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier dikumpulkan    berdasarkan  topik  permasalahan  yang  telah  dirumuskan  secara  sistematis, diklasifikasi menurut sumber dan hirarkhi untuk dikaji secara kompeherensif(Mukti fajar, 2009).
Bahan hukum yang terkumpul akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang  utuh  dan  jelas  tentang  permasalahan  yang  dibahas.  Pengolahan    bahan  dalam  penelitian hukum  normatif  dilakukan  dengan  cara  melakukan  seleksi  bahan  hukum  yang  ada,  kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut  secara  sistematis,  tentu  saja  hal  tersebut  dilakukan  secara  logis,  dalam  artian  ada hubungan  dan  keterkaitan  antara  bahan  hukum  satu  dengan  bahan  hukum  lainnya  untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian(Mukti fajar, 2009).
Teknik  analisis  bahan  hukum  merupakan  kegiatan  dalam  penelitian  yang  mengkaji  atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya.Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif.Penelitian  menggunakan  metode  preskriptif  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran
atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.Penggunaan metode preskriptif dalam  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  argumentasi  atas  hasil  penelitian  yang dilakukan  peneliti.Argumentasi  dilakukan  oleh  peneliti  untuk  memberikan  preskriptif  atau penilaian  mengenai  suatu  permasalahan  yang  terkait  dengan  hak  komunal  masyarakat  hukum adat (Mukti fajar, 2009).

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Penegakan Hukum Tanah Yang Berada Dalam Hak Komunal Masyarakat
Penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah enforcement . Dalam Kamus Besar Bahasa  Indonesia  penegak  adalah  yang  mendirikan,menegakkan.  Penegak  hukum  adalah yangmenegakkan  hukum,  dalam  arti  sempit  hanyaberarti  polisi  dan  jaksa  yang kemudiandiperluas sehingga mencakup pula hakim,pengacara dan lembaga pemasyarakatan (M. Husein Maruapey,  2017).
Sudarto  (1986)  memberi  artipenegakan  hukum  adalah  perhatian  danpenggarapan,  baik perbuatan-perbuatan  yangmelawan  hukum  yang  sungguh-sungguhterjadi  ( onrecht  in actu) maupun  perbuatanmelawan  hukum  yang  mungkin  akan  terjadi( onrecht  in  potentie). Menurut  Satjipto  Rahardjo  penegakan  hukum  merupakan  rangkaianproses  penjabaran  ide  dan cita hukum yangmemuat nilai-nilai moral seperti keadilan dankebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit,dalam  mewujudkannya  membutuhkan  suatuorganisasi  seperti  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yangdibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwapenegakan hukum pada hakikatnyamengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan (Satjipto Rahardjo, 2009).
Menurut  Muladi  penegakan  hukum  merupakan  suatu  proses  yang  bersifat  sistemik, menampakkan diri sebagai penerapan hukum (M. Husein Maruapey, 2017) yang dipandang :
1. Sebagi  sistemnormatif  ( normative  system) yaitupenerapan  keseluruhan  aturan  hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.
2. Sebagai  sistem  administratif  ( administrativesystem) yang  mencakup  interaksi  antara pelbagai aparatur penegak hukum yan merupakan sub-sistem peradilan.
3. Sistem  sosial  ( social  system) ,  dalam  arti  bahwa  dalam  mendefinisikan  harus  pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.
Selanjutnya  penegakan  hukum  terhadap  penyelesaian  sengketa  didukung  teori-teori (Tesishukum.com, 2017) antaralain :
1. Teori    Perlindungan  Hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan  kepada  subyek hukum  kedalam  bentuk  perangkat  baik  yang  bersifat  preventif  maupun  yang  bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan  hukum  sebagai  suatu  gambaran    tersendiri,  yang  memiliki  konsep    bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.
2. Teori Penegakan Hukum, merupakaan masalah yang tidak sederhana, bukan  saja karena kompleksitas  sistem  hukum  itu  sendiri,  tetapi  juga  rumitnya  jalinan  hubungan  antara sistem  hukum  dengan  sistem  sosial,  politik,  ekonomi,  budaya,  dan    teknologi  yang berkembang saat ini.
Hak komunal atas tanah selanjutnya disebut “hak komunal” adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat  yang  menguasai  tanah  dalam  jangka  waktu  perlu  diberikan  perlindungan  hukum. Pengaturannya diatur dalamPeraturan Menteri Agraria/Tata Ruang dan Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2016, seara khususnya termaktup dalam Pasal 16 ayat 1 h UUPA, di mana jenis hak atas tanah  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga  yaitu  Hak  atas  tanah  yang  bersifat  tetap,  Hak  atas tanah yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu hak atas tanah yang akan hadir kemudian yang
akan ditetapkan oleh undang-undang dan Hak atas tanah yang bersifat sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UUPA.
Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2ayat (1) bahwasanya Masyarakat Hukum Adatyang memenuhi  persyaratan  dapat  dikukuhkan  hak  atas  tanahnya  dan  dalam  ayat  (2)dinyatakan bahwa  kelompok  masyarakat  yangberada  dalam  suatu  kawasan  tertentu  yangmemenuhi persyaratan dapat diberikan hak atastanahnya. Mengenai tata cara pendaftaran hakkomunalnya, Pasal  19  Permen  Nomor  10  Tahun2016  secara  garis besar  menentukan  bahwapendaftaran  hak komunal  dilakukan  sesuaidengan  peraturan  perundang-undangan  dibidang  pendaftaran, peraturan  perundangundangan  mana  yang  berlaku  saat  ini  di  Indonesia  adalah  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah    sehingga  pendaftaran  hak komunal mengikuti tata cara pendaftaran yang ditur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997.
Menurut  Jan  Michiel  Otto  yang  dikutip  Adrian  Sutedi  (2006)  dalam  bukunya  Peralihan Hak  Atas  Tanah  Dan  Pendaf  tarannya,  untuk  menciptakan  adanya  kepastian,  maka  hukumnya harus memenuhi syarat-syarat yaitu :
1. Ada aturan hukum yang jelas dan konsisten.
2. Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk dan taat terhadapnya.
3. Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum tersebut.
4. Hakim-hakim yang mandiri, tidak berpihak dan harus menerapkan aturan hukum secara konsisten serta jeli sewaktu menyelesaikan sengketa hukum.
5. Putusan Pengadilan secara konkret dilaksanakan.
Hak  komunal  masyarakat  hukum  adat  peralihannya  berdasarkan  ketentuan  hukum  adat yang  berlaku  pada  masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan  dan  hak  komunal  masyarakat yang  berada  dalam  kawasan  tertentu  tidak  dapat  dialihkan  kepada  pihak  lain  kecuali  karena pewarisan. Terhadap  bidang tanah yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, yang sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah, dan bidang tanah yang  sudah  diperoleh  atau  dibebaskan  oleh  instansi  Pemerintah,  badan  hukum  atau perseorangan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  tetap  sah  (Pasal  23  jo Pasal 24 ayat (c), PMA/TR dan KBPN No. 10 Tahun 2016).
Bila  terjadi  sengketa  dapat  diselesaikan  atau  ditempuh  (AA  Sutarsa,  2017)  melalui beberapa cara :
1. Litigasi yaitu penyelesaian sengketa tanah melalui pengadilan.
Negara  Indonesia  sebagai  suatu  negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah  negara  hukum.  Indonesia  sebagai  negara  hukum,  diperlukan  suatu  lembaga  yang mempunyai kewenangan  untuk  menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, baik sengketa  antara  masyarakat  dengan  masyarakat  maupun  antara  masyarakat  dengan pemerintah.  Dalam  negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  lembaga  yang  mempunyai kewenangan  untuk  menyelesaikan  sengketa  disebut  lembaga  peradilan  atau  lembaga yudikatif.  Sementara  itu  dalam  kaitannya  dengan  penyelesaian  sengketa  perkebunan melalui proses lembaga peradilan disebut sebagai proses penyelesaian sengketa litigasi.
2. Alternative  Disputes  Resolution yaitu  penyelesaian  sengketa  non  litigasi  atau penyelesaian sengketa alternative.
Penyelesaian sengketa non litigasi sering juga disebut dengan penyelesaian sengketa alternative ( alternative disputes resolution ). Alternatif penyelesaian sengketa merupakan ekspresi  responsif  atas  ketidakpuasan  ( dissatisfaction )  penyelesaian  sengketa  melalui proses litigasi yang konfrontatif dan zwaarwichtig. Thornas J. Harron mengatakan bahwa “...  masyarakat  sudah  jemu  mencari  penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi  (badan peradilan), mereka tidak puas atas sistem peradilan ( dissatisfied with the judicial system ),
disebabkan  cara  penyelesaian  sengketa  yang  melekat  pada  sistem  peradilan  sangat bertele-tele (the  delay  inherent  in  a  system )  dengan  cara-cara  yang  sangat  merugikan, antara  lain:  buang-buang  waktu  ( a  waste  of  time ),  biaya  mahal  ( very  expensive ), mempermasalahkan  masa  lalu,  bukan  menyelesaikan  masalah  masa  depan,  membuat orang bermusuhan (enemy) , melumpuhkan para pihak (paralyze people ).”

## 3.2. Kepastian Hukum Hak Komunal Tanah Masyarakat Tempatan
Kepastian hak komunal ditinjau dari Pasal 16 ayat 1 UUPA bahwa hukum adat merupakan sumber  utamaHukum  Tanah  Nasional.  Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  pembangunan  Hukum Tanah  Nasional  dilandasi  konsepsi  Hukum  Adat,  yang  dirumuskan  sebagai  komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individul dengan hakhak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan (Ni Ketut Ardani, 2016-2017).
Bernhard  Limbong  mengemukakan  bahwa  pertanahan  secara  umum  adalah  hal-hal  yang bersangkut  paut  dengan  tanah  dari  segi  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan pemanfaatannya.  Hukum  Adat  yang  disebut  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  sebagai dasar  Hukum  Tanah  Nasional  bukan  Hukum  Adat  yang  sebenarnya,  dalam  arti bukan  Hukum Adat  yang  murni  akan  tetapi  Hukum  Adat  yang  sudah  disaring  dari  unsurunsur  yang bertentangan dengan undangundang dan jiwa sosial Indonesia  (Ni Ketut Ardani, 2016-2017).
Membicarakan  Masyarakat  Hukum  Adat  yangdiakui  sebagai  salah  satu  subjek  hak  atas tanah,setiap  saat  menjadi  penting,  karena  mengingatkeberadaannnya  dapat  dikatakan sebagaisesuatu yang fundamen utama bagi pendirianRepublik Indonesia, dengan keberagamannyayang  unik.  Sebagai  masyarakat  hukum,  makaMasyarakat  Hukum  Adat merupakan  subjekhukum  yang  berbeda  dengan  pribadi  alamiah( natuurlijk  persoon )  dan  badan hukum  ( rechtpersoon )  yang  selama  ini  dikenal  dalamkajian  hukum  di  mana  sebagai  subjek hukum,maka  Masyarakat  Hukum  Adat  mempunyaikemampuan,  sebagai  penyandang  hak dankewajiban dalam lalu lintas hukum (H.M. Arba, 2016).
Penerimaan  secara  tegas  terhadap  konsephukum  adat  yang  dapat  dikatakan  menjadi dasardari  hak  komunal  dapat  dilihat  dalam  Pasal  5UUPA  yang  menyatakan  bahwa  :“hukum yang berlaku atas bumi, air danruang angkasa adalah hukum adatsepanjang tidak beretentangan dengankepentingan nasional dan negara”. Hukum Adat disebut sebagai pelengkap dari Hukum Tanah Nasional. Keberlakuan Hukum Adat :
3. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara.
4. Tidak boleh bertentangan dengan Sosialisme Indonesia.
5. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan UUPA.
6. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan-perundangan lainnya.
7. Norma-norma Hukum Adat merupakan bagian dari Hukum Tanah Nasional yang tidak tertulis.
Sementara Van  Dijk  membagi  tiga  bentuk  hak-hak  atas  tanah  adat  yaitu  hak  persekutuan atau  pertuanan,  hak  perorangan,  dan  hak  memungut  hasil  tanah(H.M.  Arba,  2016), perbedaannya adalah sebagai berikut :
1. Hak  persekutuan  atau  hak  pertuanan  mempunyai  akibat  keluar  dan  kedalam.  Akibat  ke dalam  antara  lain  memperbolehkan  anggota  persekutuan  (etnik,  sub  etnik,  atau  fam) untuk  menarik  keuntungan  dari  tanah  dengan  segala  yang  ada  di  atasnya,  misalnya mendirikan  rumah,  berburu,  maupun  menggembalakan  ternak.  Izin  hanya  sekedar dipergunakan  untuk  keperluan  hidup  keluarga  dan  diri  sendiri,  bukan  untuk diperdagangkan.  Akibat  keluar  ialah  larangan  terhadap  orang  luar  untuk  menarik keuntungan dari tanah ulayat, kecuali setelah mendapat izin dan sesudah membayar uang pengakuan  (recognitie),  serta  larangan  pembatasan  atau  berbagai  peraturan  yang
mengikat  terhadap  orang-orang  untuk  mendapatkan  hak-hak  perorangan  atas  tanah pertanian.
2. Hak  perorangan  atas  tanah  adat  terdiri  dari  hak  milik  adat (inland  bezitrecht), dimana yang  bersangkutan  tenaga  dan  usahanya  telah  terus  menerus  diinvestasikan  pada  tanah tersebut,  sehingga  kekuatannya  semakin  nyata  dan  diakui  oleh  anggota  lainnya. Kekuasaan  kaum  atau  persekutuan  semakin  menipis  sementara  kekuasaan  perorangan semakin kuat. Hak milik ini dapat dibatalkan bila tidak diusahakan lagi, pemiliknya pergi meninggalkan  tanah  tersebut,  atau  karena  tidak  dipenuhi  kewajiban-kewajiban  yang dibebankan.
3. Hak  memungut hasil tanah (genotrecht) dan hak menarik hasil. Tanah ini secara prinsip adalah  milik  komunal  kesatuan  etnik,  namun  setiap  orang  dapat  memungut  hasil  atau mengambil  apapun  yang  dihasilkan  tanaman  di  atas  tanah  tersebut.  Di  suku Minangkabau,  tanah  ulayat  terbagi  menjadi  tanah  ulayat  nagari,  tanah  ulayat  suku,  dan tanah ulayat kaum. Ketiga jenis tanah ini disebut sebagai ”tanah pusaka tinggi”. Di luar itu  dikenal  ”tanah  pusako  rendah”,  yaitu  tanah-tanah  yang  diperoleh  seseorang  dari pemberian, hibah, atau karena membuka lahan sendiri.
Bentuk hak penguasaan yang berlaku menurut hukum adat sesungguhnya didasari oleh satu tujuan  yang  luhur.  Adapun  Karakteristik  hak  penguasaan  tanah  menurut  hukum  adat  adalah Sifat  tanah  tidak  dapat  dikuasai  secara  mutlak,  Sifat  penguasaan  tanah  bersifat  inklusif,  Sifat tanah  tidak  boleh  diperjual  belikan,  Sifat  manusia  dan  hasil  kerjanya  lebih  bernilai  daripada tanah.  Secaragaris  besar  bahwa  Masyarakat  Hukum  Adattidak  dapat  dipisahkan  dari kepemilikan tanahkarena mereka memiliki hak asli untukpenguasaan tanah. Hak ini adalah yang pertamakali  muncul  dibandingkan  dengan  pengaturanhak-hak  lainnya.  Hak  yang  dikeluarkan olehpemerintah untuk masyarakat adat adalah hakyang pengakuan (H.M. Arba, 2016).
Hak  masyarakat  hukum  adat  atas  tanah  adalah  suatu  hak  masyarakat  adat  yang  harus dilindungi oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, karena hak masyarakat adat atas  tanah  adalah  hak  dari  masyarakat  hukum  adat  untuk  menguasai  tanah  sebagi  pendukung utama  kehidupan  dan  penghidupan  masyarakat  bersangkutan  sepanjang  masa.  Pengakuan UUPA  terhadap  keberlakuan  hukum  adat  dalam  hukum  tanah  nasional  juga  meliputi pelaksanaan  hak  menguasai  negara  atas  tanah  yang  diberikan  kepada  masyarakat  hukum  adat dengan  hukum  adatnya  di  tiap-tiap  daerah  yang  berlaku.  Penyerahan  pelaksanaan  oleh  UUPA kepada masyarakat hukum adat tersebut sesuai dengan apa yang tertulis dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA  “Hak  menguasai  dari  negara  pelaksanaannya  dapat  dikuasakan  kepada  daerah-daerah Swatantra dan  masyarakat-masyarakat  hukum  adat,  sekedar  diperlukan  dan tidak  bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”.

## 4.  SIMPULAN
4.1 Bila terjadi sengke hak atas tanah dengan hak komunal masyarakat hukum maka hukum harus  ditegakkan  yang  dapat  diselesaikan  melalui  penyelesaian  sengketa  tanah  melalui pengadilan (litigasi) lembaga  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  menyelesaikan sengketa  disebut  lembaga  peradilan  atau  lembaga  yudikatif.  Tujuan  penyelesaian sengketa memalui ligitasi untuk mendapatkan kepastian hukum.
4.2 Penyelesaian  sengketa  non  litigasi  atau  penyelesaian  sengketa  alternative  ( alternative disputes resolution ). Alternatif penyelesaian sengketa merupakan ekspresi responsif atas ketidakpuasan  ( dissatisfaction )  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  litigasi  yang konfrontatif dan zwaarwichtig. Terjadi ketidak puasan sistem peradilan ( dissatisfied with the  judicial  system )  karena  memakan  waktu  yang  lama,  biaya  mahal  ( very  expensive ), dapat menimbulkan permusuhan (enemy), yang diharapkan bersipat win-winsolusen yang memberikan mamfaat.

## 5. REFERENSI

## Buku
Abdurrahman, 1995, Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria, Bandung, Alumni.
Chomzah,  Ali  Achmad.  2002, Pedoman  Pelaksanaan  U.U.P.A  dan  Tata  Cara  Penjabat Pembuat Akta Tanah, Bandung, Alumni.
Fajar,  Mukti.  2009, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris, Yogyakarta,  Pustaka Pelajar.
Harsono,  Boedi.  1999, Hukum  Agraria  Indonesia  :  Sejarah  Pembentukan  Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya , Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi.
Ibrahim,  Johnny.    2007, Teori  Dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normati,. Malang,  Bayu Media.
M. Friedman, Lawrance,1984, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial , Jakarta, Nusamedia.
Mahmud Marzuki, Peter. 2011, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Group.
Rahardjo,  Satjipto.  2009, Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis, Genta  Publishing,
Yogyakarta.
Santoso,  Urip.  2013, Pendaftaran  dan  Peralihan  Hak  Atas  Tanah, Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta.
Soekanto,  Soerjono.  2011, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Jakarta,  PT RajaGrafindo Persada.
Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, Sahabat Kita.
Sutedi, Adrian. 2006, Peral ihan Hak Atas Tanah Dan Pendaf tarannya , Sinar Grafika, Jakarta.

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasaar  1945
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  PeraturanDasar  Pokok-pokok  Agraria (Lembaran Negara Tahun1960 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Nomor2043).
Peraturan  Pemerintan  Nomor  24  Tahun  1997tentangPendaftaran  Tanah  (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1997 Nomor 106).
Peraturan  Menteri  Agraria/Tata  Ruang  dan  Kepala  BPN  Nomor  10  Tahun  2016  tentang    Tata Cara  Penetapan  Hak  Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  Dan  Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

## Jurnal
Arba, H. M. 2016, Penguatan Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Guna Restorasi Sosial Indonesia”, Round  TableDiscussion  dalam  rangka  Ketahanan  Nasional,
Lemhanas, 1 Juni 2016.
Ardani,  Ni  Ketut.  2017, Kepastian  Hukum  Hak  Komunal  Ditinjau  Dari, Jurnal  Ilmiah  Prodi Magiter Kenotariatan, 2016 -2017
Burdatun,  Baiq.  2016, Penegakan  hukum  terhadap  alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  lahan non  pertanian  di  kota  mataram, Jurnal  IUS,  Vol  IV  Nomor  3  Desember  2016  hlm  456 IUS Kajian Hukum dan Keadilan 456~469.
D.L. Roeroe, Sarah.  2013, Penegakan Hukum Agraria Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Proses Peradilan, Vol.I/No.6/Oktober-Desember /2013 Edisi Khusus.
Maruapey,  M. Husein. 2017, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No. 1 / Juni 2017.
Ramadhani,Rahmat. 2016, Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah , Jurnal EduTech Vol. 2 No. 2 September 2016.
Sutarsa , AA.  2017, Model  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Di  Indonesia  Dalam  Pembaharuan Hukum  Tanah  Untuk  Mewujudkan  Kepastian  Hukum, http://repository.unpas.ac.id . Diakses 21 Des 2017.
Tesishukum.com,  2017, Perlindungan  Hukum ,  diakses  tanggal  10  April  2017,  Pukul  19.00 WIB.