## Bahaya Apatisme Pemuda terhadap Kehidupan Bernegara: Edukasi Partisipasi Politik Karang Taruna Ira Kusuma Yogyakarta
Murti Ayu Hapsari 1 * Sri Handayani Retna Wardhani 2
Nita Ariyani 3 Devi Andani 4

## Abstrak
Tujuan  penulisan  ini  adalah  mensosialisasikan  secara  tertulis  tentang  partisipasi  politik  terhadap pemuda  yang  merupakan  hal  yang  layaknya  dilakukan  secara  berkelanjutan.  Negara  demokrasi  yang sehat  membutuhkan  partisipasi  warga  negara,  khususnya  pemuda  yang  berkualitas  untuk  bisa  tetap melanjutkan  eksistensinya.  Tim  Pengabdi  Fakultas  Hukum  Universitas  Janabadra  berusaha  untuk menanamkan pengetahuan tentang pentingnya partisipasi politik serta bahayanya sikap apatis terhadap kebijakan  pemerintah.  Sosialisasi  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  serta  meningkatkan kesadaran  Pemuda  Karang  Taruna  Ira  Kusuma  di  Yogyakarta  terkait  dengan  pendidikan  politik, sedangkan  tujuan  penulisan  adalah  untuk  mempublikasikan  lebih  lanjut  mengenai  kegiatan  tersebut. Metode  pelaksanaan  terdiri  dari  dua  tahap  yaitu  tahap  persiapan  serta  tahap  pelaksanaan  sosialisasi. Keseluruhan rangkaian berjalan dengan baik dengan meningkatnya pemahaman pemuda Karang Taruna Ira Kusuma terkait pentingnya partisipasi politik. Kata Kunci : Sosialisasi; Partisipasi Politik; Negara Demokrasi.

## Abstract
The purpose of this paper is to socialize in writing about political participation in youth which is something that should be done on an ongoing basis. A healthy democracy requires the participation of citizens, especially qualified youth to be able to continue their existence. Janabadra University's Faculty of Law Service Team seeks to instill knowledge  about  the  importance  of  political  participation  as  well  as  the  dangers  of  apathy  towards  government policies. This socialization aims to provide understanding and increase awareness of the Karang Taruna Ira Kusuma Youth  in  Yogyakarta  related  to  political  education,  while  the  purpose  of  writing  is  to  publish  more  about  the activity.  The  implementation  method  consists  of  two  stages,  namely  the  preparatory  stage  and  the  socialization implementation stage. The whole series went well with the increasing understanding of “Karang Taruna” youth Ira Kusuma regarding the importance of political participation.
Keywords : Socialization; Political Participation; Democracies.
How to cite ( Chicago Style):
Hapsari, Murti Ayu, Sri Handayani Retna Wardhani, Nita Ariyani, and Devi Andani. 2022. “Bahaya Apatisme Pemuda Terhadap Kehidupan Bernegara: Edukasi Partisipasi Politik Karang Taruna Ira Kusuma Yogyakarta” DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora 2 (2): 105-117
1 Program  Studi  Hukum  Tata  Negara,  Fakultas  Hukum  Universitas  Janabadra.  Yogyakarta,  Indonesia.  *Correspondence  E-mail: murtiayu@janabadra.ac.id
2 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Janabadra. Yogyakarta, Indonesia. E-mail: yani@janabadra.ac.id
3 Program  Studi  Hukum  Tata  Negara,  Fakultas  Hukum  Universitas  Janabadra.  Yogyakarta,  Indonesia.  E-mail: nita_ariyani@janabadra.ac.id
4 Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Janabadra. Yogyakarta, Indonesia. E-mail: devi_andani@janabadra.ac.id
© 2022 – Hapsari, Murti Ayu, Sri Handayani Retna Wardhani, Nita Ariyani, and Devi Andani Under the license CC BY-SA 4.0

## Pendahuluan
Partisipasi politik atau partisipasi politik merupakan salah satu indikator untuk mengukur apakah demokrasi yang dijalankan di suatu negara merupakan demokrasi yang  sehat.  Berdasarkan  teori  politik  maupun  teori  hukum,  pembuatan  kebijakan dalam tingkatan apa pun memerlukan partisipasi publik yang meaningful atau berarti. Artinya, legitimasi dari proses pembentukan kebijakan akan hilang apabila partisipasi publik tidak dilaksanakan, atau bahkan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Hakikatnya  partisipasi  politik  masyarakat  dapat  menjadi  sarana  untuk mengontrol  jalannya  pemerintahan  yang  akan  terpilih.  Partisipasi  masyarakat  juga dapat  menjadi  alat  untuk  mengekspresikan  eksistensi  individu  atau  kelompok  sosial (Hafidz 2019). Proses partisipasi publik dalam pemerintahan tidak selalu dalam skala yang  besar  seperti  pembentukan  kebijakan,  keikutsertaan  masyarakat  dalam mengkritisi  kebijakan  serta  tindakan  pemerintahan  juga  merupakan  salah  bentuk kepedulian  terhadap  bagaimana  negara  dijalankan  ( governed ).  Proses  ini  tidak  akan terjadi  apabila  masyarakat  bersikap  acuh  dan  apatis  terhadap  segala  proses pemerintahan.
Porsi  demografis  penduduk  Indonesia  didominasi  oleh  kelompok  muda, berdasarkan  penelitian  oleh  Yayasan  Friedrich-Ebert-Stiftung  (FES)  kelompok  muda cenderung  apatis  terhadap  pemerintahan  serta  berpartisipasi  secara  politik  namun lebih  fokus  pada  aktivisme-aktivisme  alternatif  yang  dianggap  lebih  memberikan kontribusi  konkrit  pada  masyarakat;  aktivisme  lingkungan,  aktivisme  advokasi finansial,  dan  lain  sebagainya  (Nowak  2021).  Namun  demikian,  sejarah  telah
mencatatkan  peran  serta  keterlibatan  pemuda  telah  berjasa  menentukan  peristiwa persimpangan sejarah serta perkembangan politik di Indonesia (Nowak 2021).
Apatisme  terhadap  pemerintah  memang  bukan  barang  baru  dalam  kehidupan perpolitikan di Indonesia, fenomena ini telah dibahas mulai dari masa Reformasi 1998 dimulai. Era teknologi dan informasi memberikan sarana serta kemudahan yang besar bagi  masyarakat,  khususnya  pemuda  untuk  mengakses  informasi  dan  berpartisipasi terhadap  jalannya  pemerintahan,  namun  sarana  tersebut  tidak  membuat  masyarakat paham akan kondisi jalannya pemerintahan, tidak jarang kalangan terpelajarpun acuh terhadap  hal  ini  (Fakultas  Filsafat  Universitas  Gadjah  Mada  2017).  Sikap  apatis  dari pemuda  tidak  dapat  dilihat  hanya  dari  satu  dimensi.  Terdapat  beberapa  dalih  yang mendorong tumbuhnya sikap tersebut.
Salah satu penyebab adalah banyaknya oknum otoritas pemerintah yang dalam kinerjanya  tidak  fokus  pada  kesejahteraan  rakyat  namun  pada  kepentingan  dirinya sendiri  beserta  golongannya.  Gambaran  tersebut  tidak  menafikan  bahwa  pergerakan perbaikan  dapat  berasal  dari grassroot atau  akar  rumput,  atau  yang  biasa  disebut dengan perubahan bottom-up ; yaitu perubahan yang didorong dari masyarakat bawah. Salah  satu  usaha  untuk  memantik  hal  tersebut  adalah  dengan  edukasi  politik, khususnya terkait dengan memperkenalkan pentingnya partisipasi politik dan publik kepada  pemuda.  Menyadari  pentingnya  edukasi  politik,  Pemerintah  melalui  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara rutin telah melaksanakan pendidikan politik pada generasi muda. Namun dalam hal ini, akademisi juga memiliki tanggung jawab moral sebagai  pendidik  untuk  ikut  serta  memberikan  edukasi  politik  relevan  pada  pemuda untuk  mewujudkan  negara  demokratis.  Pengabdian  kepada  masyarakat  bertema pendidikan  politik  baru  kali  ini  dilakukan  oleh  Tim  Pengabdi,  namun  beberapa  kali penulis sudah menulis publikasi ilmiah terkait dengan hak-hak serta kewajiban warga negara dalam bingkai negara demokrasi Indonesia.
Berdasarkan  faktor-faktor  dan  pertimbangan  tersebut,  Tim  Pengabdi  Fakultas Hukum Universitas Janabadra melakukan penyuluhan serta edukasi pendidikan politik pada  Pemuda  Karang  Taruna  Irakusuma  yang  berada  di  Kecamatan  Kasihan, Kabupaten  Bantul  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Mitra  Pemuda  Karang  Taruna Irakusuma  dijadikan  mitra  oleh  karena  telah  secara  resmi  dan  tertulis  telah memberikan  undangan  serta  permohonan  kepada  Tim  Pengabdi  untuk  memberikan edukasi serta penyuluhan terkait pendidikan politik.

## Luaran
Luaran  pertama  dari  pengabdian  ini  adalah  meningkatnya  pemahaman  serta kesadaran  Pemuda  Karang  Taruna  Irakusuma  yang  berada  di  Kecamatan  Kasihan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta atas pentingnya partisipasi publik dan partisipasi politik dalam kehidupan bernegara. Luaran kedua adalah artikel jurnal yang di- submit di jurnal pengabdian masyarakat.

## Metode Pelaksanaan
Proses pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi dua tahap, yaitu:
1) Tahap persiapan, tahap ini terdiri dari:
a. Tahap  koordinasi  internal  dengan  Tim  Pengabdi  Fakultas  Hukum Universitas  Janabadra  membahas  dan  mempersiapkan  materi  dan mendiskusikan  pendekatan  yang  akan  diterapkan  dalam  penyuluhan. Dalam tahap ini juga dibahas mengenai lokasi pelaksanaan penyuluhan.
b. Tahap koordinasi eksternal dengan Pemuda Karang Taruna Irakusuma membahas  mengenai  jadwal  pelaksanaan  penyuluhan  serta  target audiensi penyuluhan.
2) Tahap pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi
Tahap pelaksanaan melibatkan pengurus Pemuda Karang Taruna Irakusuma sebagai panitia untuk membantu kelangsungan proses

## Hasil dan Pembahasan

## Bahaya Apatisme dalam Negara Demokrasi
Apatisme  adalah  ketidakpedulian  individu  di  mana  yang  bersangkutan  tidak memiliki  perhatian  atau  minat  pada  aspek  tertentu,  salah  satunya  adalah  aspek kehidupan sosial bermasyarakat. Terdapat beberapa definisi dari apatisme, antara lain adalah ketidakpedulian individu dalam menentukan beberapa aspek kehidupan, apatis kerap  diartikan  sebagai  pasif  terhadap  hal  yang  menyangkut  isu-isu  sosial.  Sikap apatisme bisa dilihat dari kurangnya tanggung jawab sosial (Sarfaraz et al. 2012).
Hal yang lebih spesifik, yaitu apatisme dalam hal politik dapat diartikan sebagai kurangnya  simpati  serta  empati  terhadap  masalah  pemerintahan,  serta  pemilu.  Sikap ini dipengaruhi oleh dua dimensi; yaitu dimensi sikap serta dimensi perilaku. Perilaku apatisme  antara  lain  berupa  ketidaktertarikan  pada  proses  politik,  ketidakpercayaan tanpa  dasar  terhadap  lembaga  politik  serta  pemerintahan,  dan  berujung  pada keengganan  untuk  berpartisipasi  di  dalamnya  (Marsuki,  Oruh,  and  Agustang  2022). Apatisme  kerap  kali  terdapat  di  kalangan  pemuda  dan  remaja  oleh  karena ketidaktertarikannya pada politik serta faktor lain seperti dianggap tidak adanya figur pejabat  negara  yang  cukup  berwibawa  serta  berkompetensi  untuk  menjalankan
tugasnya. Rosenberg dan Rush mengelaborasikan setidaknya tiga alasan pokok seorang individu bersikap apatis, antara lain:
1) Ketakutan atas konsekuensi negatif dari aktivitas politik
2) Menganggap bahwa partisipasi dalam dunia politik merupakan hal yang sia- sia
3) Tidak  ada  ketertarikan  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik  (Rush and Althrof 2001).
Apatisme  bukanlah  sesuatu  yang  dapat  dipandang  enteng,  oleh  karena  dalam negara  demokrasi  yang  sehat  idealnya  setiap  warga  negara  memiliki  pemikiran  dan sikap tersendiri serta memiliki tanggung jawab terhadap hal tersebut. Apatisme dapat mengakibatkan  rendahnya  legitimasi  kekuasaan,  apabila  konteksnya  adalah  dengan partisipasi  pemilu  lebih  lanjut,  apatisme  terhadap  proses  pemerintahan  dan pembentukan  kebijakan  menjadi  ancaman  tersendiri  oleh  karena  banyak  aspek  yang terlibat di sana, mulai dari aspek sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya.
Konsekuensi negatif dari sikap apatis bagi masyarakat sangat luas. Rendahnya kepedulian  dan  partisipasi  publik  menyebabkan  oknum  otoritas  untuk menyalahgunakan  sumber  daya  milik  publik  dan  menjalankan  agenda-agenda kebijakan yang diskriminatif (Fraser 2020) serta stagnasi politik dan kekuasaan dalam arti  negatif,  yaitu  stagnasi  politik  yang  dapat  berujung  pada  pemerintahan  yang otoriter.

## Peran Serta Pemuda dalam Negara Demokrasi
Partisipasi  masyarakat,  atau  dalam  hal  ini  pemuda,  diperlukan  atas  beberapa dasar pemikiran berikut:
1) Partisipasi diperlukan untuk memahami keadaan sosial dan ekonomi yang senyatanya
2) Partisipasi  diperlukan  untuk  dapat  menganalisis  sebab  dan  akibat  dari permasalahan yang terjadi di masyarakat
3) Partisipasi diperlukan untuk dapat mengatasi permasalahan di masyarakat tersebut
4) Partisipasi  diperlukan  untuk  meningkatkan  keswadayaan  yang  kuat sehingga  dapat  menghilangkan  ketergantungan  terhadap  pihak  luar (Karamoy 2015).
Berdasarkan  pemikiran  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  bentuk  partisipasi pemuda  tidak  hanya  terbatas  melalui  satu  jalur  yang  formal  atau  konvensional. Pemuda dapat mengikuti dan mengakses berbagai saluran-saluran politik dari berbagai komunitas  yang  melakukan  advokasi-advokasi  kegiatan  sosial  tertentu,    seperti komunitas  advokasi  lingkungan  hidup,  komunitas  advokasi  kegiatan  sosial- kemanusiaan, kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya.
Berdasarkan hasil survei nasional oleh BPS, Susenas tahun 2021 yang lalu terlihat bahwa  hampir  seperempat  penduduk  Indonesia  (23,90%)  berada  dalam  kelompok umur  pemuda  yang  notabene  menjadi  bonus  demografi  kuat  yang  nantinya  dapat mendorong  transformasi  Indonesia  dalam  pembangunan.  Pemuda,  sebagai  entitas harapan  wajib  mempersiapkan  diri  untuk  mencapai  potensi  terbaiknya  agar  dapat memberikan kontribusi positif di masa depan (Sari et al. 2021).
Lebih lanjut, partisipasi generasi muda dalam perumusan kebijakan serta untuk memberikan  kontrol  pada  kinerja  pemerintah  merupakan  hal  penting,  baik  bagi masyarakat  dan  bagi  kehidupan  pemuda  secara  langsung.  Ruang  partisipasi  yang terbatas,  serta  sikap  apatisme  merupakan  beberapa  hambatan  yang  dihadapi  dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan COO Think Policy Indonesia, fenomena ini  hendaknya  disikapi  dengan  optimis,  terdapat  sejumlah  gerakan  pemuda  berbasis isu sektoral yang menyuarakan aspirasi serta pandangannya terhadap kebijakan publik
berdasarkan  fokusnya  masing-masing.  Hal  yang  penting  dilakukan  adalah mengintegrasikan kegiatan-kegiatan tersebut (J et al. 2021).
Tatanan  hukum  di  Indonesia  sudah  memberikan  beberapa  landasan  hukum partisipasi  publik  dalam  konteks  proses  legislasi,  antara  lain  adalah  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan, Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  beserta  perubahannya,  dan  Peraturan  DPR  No.1  Tahun  2020  tentang  Tata Tertib.  Beberapa  koridor  juga  telah  dibentuk  untuk  mendukung  partisipasi  publik, antara  lain  Sistem  Informasi  Legislasi  (SILEG),  SIMAS  PUU,  serta  Rapat  Dengar Pendapat  Umum  (RDPU)  (Hanifa  2021).  Beberapa  lembaga  pemerintahan  juga  telah gencar  mempromosikan  pentingnya  partisipasi  melalui  kanalnya  masing-masing  (RI 2019) (Aprilia and Azmi 2021).
Berdasarkan fakta tersebut, dapat diidentifikasi bahwa terdapat jarak atau gap antara pemerintah dengan masyarakatnya kaitannya dengan saluran partisipasi publik. Tim  Pengabdi  Fakultas  Hukum  Universitas  Janabadra  dalam  hal  ini  fokus  untuk melakukan  edukasi  pentingnya  keterlibatan  atau  partisipasi  publik  khususnya  bagi pemuda. Upaya ini dikategorikan dalam pendidikan politik, dikutip dari Kantaprawira dalam  Pahlevi  dan  Amrurobbi,  merupakan  kegiatan  atau  aktivitas  yang  memiliki tujuan  untuk  membentuk  nilai-nilai  moral  serta  orientasi  politik  dalam  individu. Pendidikan  politik  hakikatnya  mendorong  masyarakat  berpartisipasi  sebagai  anggota masyarakat yang bertanggungjawab dalam perpolitikan negara. Upaya ini merupakan upaya preventif (Pahlevi and Amrurobbi 2020).
Untuk  mempermudah  pembaca  dalam  memahami  artikel  ini,  maka  tulisan dibagi  menjadi  beberapa  sub-bab;  sub-bab  gambaran  umum  Pemuda  Karang  Taruna Irakusuma dan manfaat dari penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdi.

## Gambaran Umum Karang Taruna Ira Kusuma
Karang Taruna Ira Kusuma berlokasi di Dusun Kalupucang, Bangunjiwo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan utama dari organisasi sosial kemasyarakatan ini adalah sebagai wadah para anggotanya untuk mengembangkan diri dalam masyarakat untuk tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab secara sosial. Latar belakang didirikan organisasi pemuda ini adalah untuk mendorong pemuda setempat, yang kala itu  tidak memiliki kegiatan, sehingga banyak dari pemuda yang melakukan perbuatan tidak kontributif dan cenderung merusak diri. Melihat kondisi yang demikian, Bapak Susanto,  Bapak  Joko,  dan  Bapak  Timbul,  pendiri  dari  Karang  Taruna  Ira  Kusuma, membentuk  wadah  kegiatan  bagi  para  pemuda  tersebut  (Nita  et  al.  2021).  Karang Taruna  Ira  Kusuma  secara  rutin  mengadakan  pertemuan  untuk  membahas  kemajuan internal  organisasi  dan  acara  pertemuan  yang  mendatangkan  narasumber  untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan bagi anggota-anggotanya.

## Edukasi Partisipasi Publik Pemuda Karang Taruna Ira Kusuma
Sejarah  telah  mencatat  bahwa  peran  serta  esensi  pemuda  dalam memperjuangkan  kemerdekaan,  Pemuda  selalu  menjadi  garda  terdepan  perubahan sosial dan politik, tahun 1998 menjadi saksi sejarah  bahwa gerakan pemuda berhasil menjatuhkan  rezim  otoritarian  yang  telah  berkuasa  selama  lebih  dari  3  dekade. Karakteristik pemuda yang responsif serta tidak mudah terlena dengan stagnasi atau status  quo  merupakan  landasan  penting  bagi  pemuda  untuk  membangun  negara menuju arah yang lebih baik. Selain kesempatan dan saluran ( channel ) berpolitik yang lebih luas dari golongan demografi lainnya, pendidikan politik menjadi penting untuk membentuk  karakter  peduli  kepada  kondisi  masyarakat  mulai  dari  skala  terkecil terlebih dahulu.
Tim  Pengabdi  mengambil  tajuk  “Sosialisasi  Pendidikan  Politik:  Pentingnya Partisipasi Publik”, dalam hal ini Tim Pengabdi berusaha untuk menggunakan bahasa yang  sederhana  sehingga  mudah  dipahami.  Pendekatan  yang  digunakan  oleh  Tim Pengabdi  adalah  pendekatan  konsep;  konsep  manusia  sebagai  makhluk  politik  serta macam-macam  partisipasi  politik  itu  sendiri,  dengan  pendekatan  tersebut  pemuda akan lebih bisa me- relate materi sosialisasi dengan kesehariannya.
Tim  Pengabdi  memperkenalkan  bahwa  manusia  merupakan  makhluk  yang memiliki dua sisi (monodualis) yaitu manusia sebagai makhluk individu serta sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki arti bahwa manusia butuh berinteraksi  dengan  manusia  lain  untuk  bisa  hidup.  Dasar  pemikiran  itulah  yang membentuk masyarakat dan negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa hidup dalam suatu masyarakat  dan  negara  memiliki rules atau  aturannya  sendiri-sendiri.  Aturan  yang ditetapkan  hakikatnya  adalah  agar  untuk  mewujudkan  kehidupan  bersama  yang tenteram  dan  tanpa  konflik.  Aturan  atau  kebijakan,  dalam  suatu  negara  hukum merupakan  suatu  hal  yang  penting,  oleh  karena  seluruh  kepentingan  dan  kebutuhan warga  negara  dituangkan  dalam  dokumen  tersebut.  Kerangka  konsep  negara demokrasi  mewajibkan  pengambil  kebijakan  untuk  mengikutsertakan  warga  negara untuk  memberikan  pertimbangan  ( meaningful  involvement ).  Konsep  ini  didasari  dari fakta bahwa manusia pada dasarnya adalah seorang insan politik—yaitu makhluk yang hakikatnya berpolitik untuk hidup.
Lebih lanjut Tim Pengabdi juga mengenalkan bentuk-bentuk partisipasi politik, mulai  dari  yang  paling  sederhana  hingga  yang  tataran  paling  kompleks.  Dalam pemaparan  ini  Tim  Pengabdi  berusaha  untuk  mengajak  pemuda  Karang  Taruna  Ira Kusuma  untuk  ikut  berpartisipasi  dengan;  1)  tidak  bersikap  apatis,  namun  kritis terhadap  kebijakan  pemerintah;  2)  mulai  untuk  menyuarakan  aspirasi  atau  pendapat
terhadap  suatu  hal,  sesederhana  apa  pun  hal  tersebut.  Tim  Pengabdi  memberikan gambaran tentang manfaat dari partisipasi publik terhadap jalannya pemerintahan.
Sesi terakhir dari acara sosialisasi ini adalah sesi diskusi, dalam sesi ini beberapa peserta  anggota  Pemuda  Karang  Taruna  Ira  Kusuma  memberikan  pendapat, pandangannya,  serta  pertanyaan  pada  Tim  Pengabdi  terkait  materi  sosialisasi.  Secara keseluruhan  acara  sosialisasi  berjalan  lancar,  tujuan  dari  sosialisasi  tercapai  dengan meningkatnya  pemahaman  serta  kesadaran  peserta  tentang  pentingnya  partisipasi publik, hal ini ditandai dengan peserta dapat menjawab pertanyaan dari Tim Pengabdi terkait dengan materi yang disosialisasikan.

## Kesimpulan
Partisipasi  politik  merupakan  jiwa  dari  negara  demokrasi,  masa  depan  dari negara  demokrasi  Indonesia  harus  terus  diperjuangkan  oleh  pemuda-pemudanya. Sosialisasi dari Tim Pengabdi Fakultas Hukum Universitas Janabadra bertujuan untuk memberikan  kembali  pemahaman  tentang  bahayanya  sikap  apatis,  serta  pentingnya berpartisipasi  dalam  kehidupan  bernegara.  Keseluruhan  rangkaian  acara  sosialisasi oleh  Tim  Pengabdi  terlaksana  dengan  baik  dan  lancar  dengan  meningkatnya pemahaman  serta  kesadaran  ( awareness )  dari  Pemuda  Karang  Taruna  Ira  Kusuma terhadap partisipasi publik dan partisipasi politik.

## Referensi

## Buku dan Jurnal
Aprilia,  Cici  Riska,  and  Alia  Azmi.  2021.  “Sosialisasi  Pemilu  Tahun  2019  Terhadap Pemilih Pemula Oleh KPU Kabupaten Solok Selatan.” Journal of Civic Education 4 (1): 32–38. https://doi.org/10.24036/JCE.V4I1.439.
Marsuki, Nur Riswandy, Shermina Oruh, and Andi Agustang. 2022. “Youth Apathy in Political  Contest:  A  Case  Study  in  the  2020  Gowa  Regency  Head  Election.” JED (Jurnal Etika Demokrasi) 7 (1): 73–82. https://doi.org/10.26618/JED.V7I1.6296.
Nita, Ariyani, Handayani Retna Wardani Sri, Andani Devi, and Adhi Pratama Fauzie. 2021.  “Edukasi  Hak  Anak  Atas  Kesehatan  Dan  Pendidikan  Dalam  Rangka Mencegah  Perkawinan  Usia  Dini  Di  Karang  Taruna  Ira  Kusuma.”  In Seminar Nasional Karya Pengabdian Ke-II , 1–13. Yogyakarta: Universitas Janabadra.
Nowak, Nurman. 2021. Pemuda, Politik Dan Keterlibatan Sosial Di Indonesia Kontemporer . Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.
Pahlevi,  Moch  Edward  Trias,  and  Azka  Abdi  Amrurobbi.  2020.  “Pendidikan  Politik Dalam  Pencegahan  Politik  Uang  Melalui  Gerakan  Masyarakat  Desa.” Integritas : Jurnal Antikorupsi 6 (1): 141–52. https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V6I1.611.
Rush,  Michael,  and  Philip  Althrof.  2001. Pengantar  Sosiologi  Politik .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Sarfaraz,  Ayesha,  Shehla  Ahmed,  Ayesha  Khalid,  and  Asir  Ajmal.  2012.  “Reasons  for Political  Interest  and  Apathy  among  University  Students:  A  Qualitative  Study.” Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology 10 (1): 61–67.
Sari,  Nindya  Riana,  Andry  Poltak  L.  Girsang,  Sigit  Wahyu  Nugroho,  Nindya  Putri Sulistyowati,  Hendrik  Wilson,  Rhiska  Putrianti,  and  Ganish  Anggraeni.  2021. Statistik  Pemuda  Indonesia  2021 .  Edited  by  Budi  Santoso,  Ika  Maylasari,  Raden Sinang, Adhie Surya Mustari, and Yeni Rachmawati. Jakarta: Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NTIzMzNkMmNlM GE3NDhmZmY2NDY5ODEx&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1Y mxpY2F0aW9uLzIwMjEvMTIvMjEvNTIzMzNkMmNlMGE3NDhmZmY2NDY5O DExL3N0YXRpc3Rpay1wZW11ZGEtaW5kb25lc2lhLTIwMjEuaHRtbA%3D%3D&t woadfnoarf.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Tata  Tertib.
Beberapa koridor juga telah dibentuk untuk mendukung partisipasi publik, antara lain Sistem Informasi Legislasi (SILEG), SIMAS PUU, serta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

## Website
Fakultas  Filsafat  Universitas  Gadjah  Mada.  2017.  “Fenomena  Apatisme  Masyarakat Terhadap  Politik  Di  Indonesia  –  Sosialpolitik.Filsafat.Ugm.Ac.Id.”  2017. https://sosialpolitik.filsafat.ugm.ac.id/2017/07/28/fenomena-apatisme-masyarakat- terhadap-politik-di-indonesia/
Fraser,  Caroline.  2020.  “Political  Apathy  Reasons  &  Consequences  |  African Development  Choices.”  2020. https://africandevelopmentchoices.org/political- apathy/ .
Hanifa,  Ledia.  2021.  “Partisipasi  Publik  Dalam  Proses  Legislasi.”  2021. https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-dan-Dokumen-Paparan-OPI- Partisipasi-Publik-Dalam-Legislasi-oleh-Hj.-Ledia-Hanifa-S.Si.-M.PSi.T- 1622102422.pdf .
J,  M  Paschalia  Judith,  Riana  A  Ibraihim,  Elsa  Emiria  Leba,  and  Sekar  Gandhawangi. 2021.  “Ruang  Partisipasi  Pemuda  Dalam  Kebijakan  Publik  Belum  Optimal  - Kompas.Id.” 2021. https://www.kompas.id/baca/metro/2021/08/20/ruang- partisipasi-pemuda-dalam-kebijakan-publik-belum-optimal .