ANUVA Volume 6 (4): 385-402, 2022 Copyright ©2022, ISSN: 2598-3040 online Available Online at: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva

## Perlindungan Hak Cipta pada Layanan Koleksi E-book di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Seno Mulyo Aji, Heriyanto *) , Athanasia Octaviani Puspita Dewi
Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275
*) Korespondensi: heriyanto@live.undip.ac.id

## Abstract
[Copyright Protection for E-book Collection Services at the Central Java Provincial Library] The aims of study is to  understand  copyright  protection  for  ebook  collection  services  at  library  of  Central  Java  Provincial. The  study used a qualitative approach with semi-structured interviews. To collect data was done by interview librarians from the  Central  Java  Provincial  Library.  Data  analyzed  used  Miles  and  Huberman  model  through  several  stages, namely  transcription  of  interview  results,  data  reduction,  grouping  the  results  of  reduction  and  determining  the theme of each group. Each group name shows the Central Java Provincial Library's way of protecting copyright in e-book  collections.  The  findings  show  two  themes  related  to  the  role  of the  Central Java  Provincial  Library  as  a government institution in protecting the copyright of e-book collections. The first theme, the procurement of digital collections  discusses  the  Central  Java  Provincial  Library  as  an  official  institution  that  follows  the  Standard Operating  System  (SOP)  in  procuring  collections.  The  second  theme  is  the protection  of e-book collections in  the iJateng application using Digital Right Management (DRM). The results of this study indicate that the librarians of the Central Java Provincial Library have an understanding of Copyright Law no. 28 of 2014 and the results of this study  can  be  useful  and  beneficial  for  researchers  who  want  to  see  copyright  protection  from  the  librarian's perspective.

## Keywords: copyright protection; digital rights management; e-book collection; public library

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji perlindungan hak cipta layanan koleksi e-book Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dengan pustakawan dari Perpustakaan  Provinsi  Jawa  Tengah.  Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  yang direkomendasikan  oleh  Miles  and  Huberman  melalui  beberapa  tahapan,  yaitu  transkripsi  hasil  wawancara, mereduksi  data,  pengelompokan  hasil  reduksi  dan  penentuan  tema  setiap  kelompok.  Setiap  nama  kelompok menunjukkan  cara  Perpustakaan  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  melakukan  perlindungan  hak  cipta  pada  koleksi  e- book.  Hasil  temuan  menunjukkan  dua  tema  terkait  peran  Perpustakaan  Provinsi  Jawa  Tengah  sebagai  lembaga pemerintah  dalam  perlindungan  hak  cipta  koleksi  e-book.  Tema  pertama,  pengadaan  koleksi  digital  membahas mengenai  Perpustakaan  Provinsi  Jawa  Tengah  sebagai  suatu  lembaga  resmi  turut  mengikuti  Standard  Operating System  (SOP)  dalam  melakukan  pengadaan  koleksi.  Adapun  tema  kedua  yaitu  perlindungan  koleksi  e-book  pada aplikasi  iJateng  menggunakan  Digital  Right  Management  (DRM).  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki pemahaman atas Undang-Undang Hak Cipta no 28 tahun 2014 serta hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti yang ingin melihat perlindungan hak cipta dari perspektif pustakawan.
Kata kunci: digital right management ; koleksi e-book; perlindungan hak cipta; perpustakaan umum

## 1.  Pendahuluan
Era  digital  saat  ini,  semakin  banyakperpustakaan  yang  membuka  atau  mengembangkan  layanan perpustakaan  berbasis  digital.  Perkembangan  layanan  perpustakaan  berbasis  digital  merupakan  jawaban
perpustakaan akan perkembangan zaman yang semakin dinamis dan serba terkomputerisasi tetapi hal ini juga  menimbulkan  pertanyaan  mendasar  akan  perlindungan  hak  cipta e-book .  Perlindungan  hak  cipta sendiri  merupakan  suatu  keharusan  yang  dipikirkan  oleh  perpustakaan  saat  akan  membuka  layanan perpustakaan  digital,  hal  ini  dikarenakan  perpustakaan  sebagai  lembaga  informasi  juga  memiliki kewajiban  untuk  melindungi  koleksi  dari  tangan-tangan  yang  tidak  bertanggung  jawab. Electronic  book atau e-book pada perpustakaan digital menggunakan internet sebagai media penyebaran informasi kepada pengguna,  tetapi  hal  ini  juga  memiliki  akibat  negatif  kepada  koleksi e-book .  Dampak  negatif  yang ditimbulkan  karena  penggunaan  internet  juga  membuat  koleksi  menjadi  rentan  untuk  mengalami pembajakan  hak  cipta.  Penggunaan  internet  justru  dapat  digunakan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak bertanggung jawab dengan cara membajak koleksi e-book yang tentunya akan sangat merugikan pencipta karya cipta.
Pembajakan pada koleksi e-book pada umumnya dengan cara memperbanyak produk tanpa seijin orang  atau  pihak  yang  memiliki  hak  cipta  (Kusmawan,  2014).  Hal  ini  menimbulkan  polemik  bagi perpustakaan  yang  menggunakan e-book pada  layanannya. Copyright menjadi  hal  yang  penting,  konsep dari copyright itu  sendiri  adalah  dasar  hak  cipta  yang  lebih  menekankan  pada  aspek  perlindungan  dari hak-hak  yang  dimiliki  penerbit  dari  segala  tindakan  penggandaan  buku  yang  tidak  sah  (Kusmawan, 2014).  Pemerintah  juga  telah  melakukan  perlindungan  hukum  atas  karya  cipta  yang  berbasis  teknologi digital  di  Indonesia  dengan  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa hak cipta terdiri atas dua macam hak, yakni hak  moral dan hak  ekonomi. Untuk hak moral dijelaskan pada pasal 5 yang berbunyi Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
1. tetap  mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  namanya  pada  salinan  sehubungan  dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. mempertahankan  haknya  dalam  hal  terjadi  distorsi  Ciptaan,  mutilasi  Ciptaan,  modifikasi  Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
Hak  moral  inilah  yang  merupakan  salah  satu  faktor  pentingnya  hak  cipta  untuk  dilindungi  sebagai bentuk apresiasi, penghargaan dan perlindungan kepada seorang atau kelompok pembuat karya tulis. Hak moral  yang  didapatkan  membuat  pencipta  memiliki  informasi  atas  manajemen  hak  cipta  dan  informasi elektronik  hak  cipta.  Hal  ini  sangat  berguna  sebagai  sistem  yang  dapat  mengidentifikasi  originalitas substansi ciptaan dan penciptanya serta karya yang berada di media elektronik.
Perlindungan atas hak cipta telah ditentukan atau telah diatur dalam  Undang-Undang dengan tujuan agar  dapat  memberikan  keamanan,  jaminan,  dan    perlindungan  terhadap  karya  seseorang  maupun kelompok  dengan  melalui  Undang-undang  Perlindungan  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  yaitu Undang-undang  No.  28  tahun  2014  tentang  hak  cipta.  Peraturan  ini  membuat  pihak  yang  memegang
lisensi hak cipta memiliki hak untuk menentukan apakah buku tersebut dapat diperbolehkan untuk dialih media  maupun  digunakan  untuk e-book oleh  pihak  perpustakaan.  Menurut  Pasal  507  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  bahwa  setiap  hak  milik  mempunyai  unsur  kemampuan  menikmati benda  dan  kemampuan  untuk  mengawasi  atau  menguasai  benda  yang  menjadi  obyek  hak  milik  itu, misalnya mengalihkan hak milik itu kepada pihak lain.
Melihat  beberapa  kasus  pelanggaran  Hak  Cipta  karya digital  yang  telah  terjadi  di  Indonesia  seperti yang  dijabarkan  di  Aini  (2019)  mengenai  kasus  PT.  Idea  Field  Indonesia  dan  Mediance  soal  logo  dan katalog, Undang-undang Hak Cipta pada dasarnya telah  membantu dalam mengakomodir perkembangan hak  cipta  pada  teknologi  digital  di  Indonesia  tetapi  hal  ini  masih  memiliki  kekurangan  pada  penegakan hukum yang tegas dalam kasus-kasus yang remeh. Hal ini membuat para pakar pada bidang teknologi dan hak  cipta  berlomba-lomba  untuk  menciptakan  teknologi  yang  dapat  membantu  dalam  melindungi  hak cipta  konten  digital  di  dalam  ranah  internet  atau  yang  kita  sebut  sebagai Digital  Right  Management (DRM).
Digital right management sendiri merupakan teknologi yang mengatur akses pengguna atau pemakai yang  digunakan  oleh  pihak  penerbit  atau  pemegang  hak  cipta  atau  dalam  penelitian  ini  pihak perpustakaan  untuk  membatasi  penggunaan  media  atau  fitur  dari  alat  digital. Digital  right  management sendiri  bekerja  dengan  menggunakan  sistem  keamanan  atau  enkripsi  yang  digunakan  untuk  melindungi konten  digital  atau  dapat  juga  diartikan  sebagai  sebuah  usaha  untuk  mengontrol  akses  dari  penggunaan media  digital  dengan  mencegah  beberapa  fitur,  yaitu  penggandaan  atau  konversi  ke  format  lain  oleh pengguna (Riswandi, 2016).
Adanya digital right management membuat koleksi e-book yang ada memiliki jaminan perlindungan dari pembajakan  konten  digital yang ada. Layanan e-book yang  memiliki digital right management juga sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan undang-undang hak cipta. Layanan e-book merupakan salah satu bagian  dari  beberapa  layanan  di  dalam  perpustakaan.  Selain  itu,  penggunaan  layanan e-book pada perpustakaan  dikarenakan  adanya  kemudahan  dalam  mencari  koleksi  dan  kemudahan  pada  membaca koleksi.  Layanan e-book juga  membantu  dalam  mengurangi  ketergantungan  atas  penggunaan  kertas sebagai  media  tulis  dan  juga  membantu  melindungi  isi  buku  yang  mudah  rusak  dengan  melalui  cara memindahkan  informasi  buku  ke  bentuk  digital.  Hal  ini  membuat  koleksi  tercetak  atau e-book memiliki isi  yang  sama  hanya  saja  memiliki  perbedaan  pada  platform  penyimpanan.  Suwarno  (2011),  juga berpendapat bahwa e-book merupakan salah satu manfaat penggunaan atas kemajuan di bidang elektronik yang pada dasarnya sebuah buku disimpan dalam bentuk digital. Proses ini membuat pengadaan buku dari sebelumnya  memiliki  bentuk  fisik  menjadi  sebuah  koleksi e-book adalah  bentuk  dari  kemajuan  atas teknologi  terutama  di  bidang  perpustakaan. Selain  itu  membuat  perpustakaan  memiliki  cara  untuk  dapat memberikan layanan informasi tanpa harus membuat pengguna yang jauh dari perpustakaan untuk datang ke tempat secara langsung tetapi dengan cara mengakses melalui internet.
Pada  saat  akan  melakukan  pengadaan  koleksi e-book dan  penggunaan e-book dalam  layanan perpustakaan,  terdapat  berbagai  pertimbangan  yang  harus  diperhatikan  sebelumnya.  Mulai  dari  jenis
koleksi  yang  dibutuhkan,  menilai  dan  mempertimbangkan  secara  matang  kesanggupan  perpustakaan dalam  penggunaan  layanan e-book ,  lalu  apakah  perpustakaan  mempunyai  sumber  daya  manusia  yang secara  khusus  memiliki  keahlian  profesional  di  bidang  TI,  tentang  apakah  perpustakaan  memiliki keuangan  finansial  yang  memadai  dalam  melakukan  pembiayaan  kegiatan  layanan e-book ,  serta  dengan adanya  pengadaan  bahan  koleksi e-book perpustakaan  juga  perlu  untuk  memperhitungkan  segala  aspek yang  berkaitan  dengan  hak  cipta  koleksi  lalu  yang  menjadi  pokok  utama  penelitian  ini  mengenai bagaimana pengadaan e-book yang dilakukan  oleh perpustakaan apakah  mengikuti aturan dan  menjamin ketaatan aturan yang telah ditentukan serta dengan kemampuan perpustakaan dalam perlindungan koleksi e-book dari pembajakan konten digital.
Kegiatan ini membuat pemanfaatan koleksi e-book dan perlindungan e-book oleh pihak perpustakaan tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan perlu adanya perhitungan yang matang sehingga perlu ada pembahasan  dan  penelitian  secara  mendalam  mengenai  sejauh  mana  pemahaman  pihak  perpustakaan akan  undang-undang  hak  cipta  dan  keamanan  dari  layanan e-book dari  tindakan  pembajakan.  Masalah yang  paling  utama,  yaitu  belum  banyaknya  penelitian  terkait  pada  pemahaman  di  perpustakaan  bagian pustakawan  terhadap  aturan  hak  cipta  serta  mengenai  cara  perpustakaan  melakukan  perlindungan  pada koleksi layanan e-book . Mengenai pemilik hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002  pasal 1  butir  1  Hak  Cipta  dijelaskan  sebagai  "hak  eksklusif  bagi  pencipta  atau  penerima  hak  untuk mengumumkan  atau  memperbanyak  ciptaannya  atau  memberi  izin  untuk  itu  dengan  tidak  mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan yang berlaku” dan diperbarui pada Undang-undang Hak Cipta nomor  28  tahun  2014  sehingga  membuat  pemilik  hak  cipta  memiliki  kuasa  penuh  atas  izin  buku  yang akan  dialih  mediakan.  Diperlukannya  penelitian  yang  membahas  mengenai  pemahaman  pustakawan terhadap  aturan  ini  dan  cara  perpustakaan  dalam  menjaga  karya  cipta  dari  pencipta  yang  ada  di  dalam media digital.

## 2 Kajian Literatur

## 2.1 Hak Cipta
Menurut  Labetubun  (2016)  menjelaskan  bahwa  hak  cipta  merupakan  sebuah  karya,  penemuan  atau hasil yang berasal dari kreativitas manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Hak Cipta sendiri merupakan bentuk wewenang yang diperoleh oleh perseorangan atau kelompok yang memiliki kuasa atas hasil kreasi yang mereka buat baik itu yang mereka hasilkan karena kreativitas, perasaan nalar, akal  dan pengalaman (Bintang, 1998). Buku sebagai bagian yang umumnya dimiliki perpustakaan termasuk barang yang  dilindungi  dalam  Hak  Cipta  seseorang  telah  diatur  oleh  Undang-undang  Hak  Cipta  No  28  Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 yang  menyatakan bahwa  hak cipta adalah hak  eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya  hak  cipta  diatur  dalam  No  19  Tahun  2002.  Undang-undang  ini  mengatur  penggunaan hak  cipta  tetapi  masih  berupa  hak  cipta  dalam  bentuk  buku,  untuk  perlindungan  pelanggaran  hak  cipta
masih berupa perlindungan dalam bentuk buku. Kategori pelanggaran yang dianggap antara lain :
1. Memfotokopi lalu akan diperjualbelikan secara bebas
2. Mencetak buku secara tidak resmi yang kemudian akan dijual melalui tangan ketiga dengan harga di bawah pasar atau di bawah buku aslinya
3. Penjualan berupa electronic file buku tanpa sepengetahuan penulis atau penerbit buku
Tetapi Undang-undang No. 19 Tahun 2002 ini diperbarui untuk menyesuaikan perkembangan zaman digital,  dari  perlindungan  sebatas  buku  cetak  menjadi  perlindungan  pada e-book dengan  dibuatkannya Undang-undang  Nomor  28  tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  berdasarkan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2002  Nomor  85,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4220. Penggantian  UU  ini  merupakan  hal  yang  dipertimbangkan  karena  tujuan  penggantian  ini  dilakukan dengan  memperhatikan  berbagai  kepentingan  terutama  kepentingan  nasional  serta  menciptakan keseimbangan  diantara  kepentingan  dari  pembuat,  pemegang  lisensi,  atau  pemilik  hak  terkait,  dengan masyarakat umum dengan tetap berpatokan pada syarat-syarat yang berlaku pada perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait. Sudah menjadi keharusan dari negara untuk mampu bertindak dalam melindungi  hasil  karya  cipta  terutama  menyesuaikan  dengan  perkembangan  zaman  yang  sudah  berbasis digital  dengan  melakukan  penegakan  hukum  dan  perlindungan  hukum  hak  cipta  dari  para  pelaku pelanggaran hak cipta.
Selain  itu,  juga berdasarkan  penelitian  yang  ditulis  oleh  (Mirdana,  2020)  yang  berjudul  “Penerapan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Perpustakaan Utsman bin Affan Universitas Muslim Indonesia” dimana penelitian ini dilakukan untuk  mengetahui penerapan Undang-undang No. 28 Tahun di Perpustakaan Universitas Muslim Indonesia dalam melindungi hak cipta dan untuk mengetahui hambatan  apa  saja  yang  terdapat  dalam  penerapan  Undang-undang  di  Universitas  Muslim  Indonesia. Hasil  penelitian  yang  telah  diperoleh  menjelaskan  bahwa  penerapan  Undang-undang  Nomor  28  Tahun 2014  tentang  hak  cipta  di  Perpustakaan  Utsman  Bin  Affan  Universitas  Muslim  Indonesia  terkait  pada permasalahan mengenai penggandaan koleksi pada perpustakaan baik itu dilakukan dengan cara fotocopy ataupun  memotret,  hal  tersebut  bukan  merupakan  bagian  dari  pelanggaran  hak  cipta  selama  kegiatan tersebut dilakukan untuk kebutuhan yang berkaitan dengan penelitian dan pendidikan. Lalu ada penelitian yang  ditulis  oleh  (Afrian,  2018)  dengan  judul  "Implementasi  Undang-undang  Nomor  28  tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta  pada  Layanan  Peminjaman  Buku  Digital  Berbasis  Aplikasi  “iPUSNAS”  (Studi  pada Perpustakaan  Nasional  Republik  Indonesia)".  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memaparkan  dan menjelaskan  mengenai  kebijakan  perlindungan  dan  penerapan  hak  cipta  pada  layanan  iPUSNAS,  untuk menyesuaikan dengan implementasi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada koleksi dalam layanan iPUSNAS.
Berdasarkan  hal  di  atas,  maka  sudah  sepantasnya  penambahan  aturan  diperlukan  untuk  menunjang berbagai  perubahan  buku  cetak  ke e-book yang  disebabkan  semakin  berkembangannya  teknologi informasi dan komunikasi sehingga telah menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan untuk dimasukkan ke Undang-undang tentang Hak Cipta ini, karena penggunaan komunikasi dan teknologi informasi dapat
membantu secara strategis  dari perkembangan hak cipta suatu karya, tetapi juga  dapat menjadi ancaman bagi  pemilik  hak  cipta  terkait.  Pengaturan  yang  benar  dan  sesuai  akan  kebutuhannya  menjadi  sangat diperlukan, agar perkembangan teknologi dapat sejalan dan selaras dengan hak cipta dan  meminimalkan kerugian pemilik hak cipta dari perkembangan di era digital ini atau dengan kata lain agar penggunaan e- book dapat  dimanfaatkan  secara  optimal.  Hak  cipta  yang  telah  dilindungi  juga  telah  mengalami pembaharuan  yang  menyesuaikan  dengan  perkembangan  zaman  pada  undang-undang  Nomor  28  Tahun 2014.

## 2.2 Perlindungan Hak Cipta Atas Layanan E-book
Layanan e-book merupakan  layanan  yang  berbasis  pada  penggunaan  buku  elektronik  di perpustakaan.  Layanan  ini  menjadi  bentuk  layanan  yang  akan  digunakan  oleh    perpustakaan  dalam memberikan layanan di  era saat ini, dengan seiring berjalannya waktu layanan e-book dapat menjadi hal yang wajib ada di setiap perpustakaan. Penggunaan akan layanan ebook ini sesuai dengan fungsi sebagai layanan  perpustakaan  menurut  Darmono  (2007)  yang  mengatakan  bahwa  layanan  perpustakaan merupakan  bagian  dalam  memberikan  informasi  kepada  pemustaka  dengan  memperhatikan  tentang  hal- hal berikut :
a. Berbagai bentuk dari informasi yang diinginkan pemustaka, yang mana dapat dimanfaatkan di tempat maupun dibawa keluar ruangan perpustakaan.
b. Memanfaatkan  berbagai  sarana  penelusuran  informasi  yang  disediakan    oleh  perpustakaan  yang merujuk pada keberadaan sebuah informasi.
Berdasarkan  pendapat  di  atas  menjelaskan  bahwa  layanan e-book merupakan  salah  satu  bentuk kegiatan  berupa  jasa  dalam  memberikan  pelayanan  dalam  membantu  pemustaka  untuk  memanfaatkan koleksi  di  perpustakaan  untuk  kemudian  digunakan  pada  aplikasi  yang  disediakan.  Saat  menggunakan layanan e-book perpustakaan memiliki peran sebagai “informations provider”. Penggunaan e-book dalam layanan perpustakaan mendorong pihak perpustakaan untuk memperhatikan hal-hal yang terkait dari hak cipta  yang  diberikan  pada  pemegang  hak  cipta.  Contohnya  pada  Undang-undang  Hak  Cipta  Nomor  28 Tahun 2014 menerangkan bahwa masa berlakunya perlindungan tergantung pada jenis ciptaan dan dalam konteks tertentu berdasar pada siapa pemilik hak cipta. Jenis ciptaan seperti buku, puisi, dan  jenis karya tulis  lainnya  diberikan  masa  perlindungan  selama  masa  hidup  pencipta  ditambah  70  tahun  setelah pencipta meninggal dunia berdasar UU Nomor 28 Tahun 2014 pasal 58.
Hasilnya  perpustakaan  yang  memiliki  keinginan  untuk  mengimplementasikan  penggunaan  dari koleksi  berupa  buku  ke  layanan e-book perlu  mendapatkan  persetujuan  hak  cipta  mulai  dari  isi  buku, sampul,  dan  lain-lainnya  karena  semua  itu  mempunyai  hak  cipta. Tetapi  ini  membuat  perlindungan  hak cipta pada era globalisasi saat ini  menjadi lebih  komplek, beragam, dan rumit. Seperti halnya di  negara- negara  berkembang  lainnya,  Indonesia  juga  mengalami  masalah  perlindungan  maupun  kepastian  dari hukum masih sering kita alami. Salah satunya adalah di bidang ilmu pengetahuan berupa buku yang saat ini  sudah  mengalami  perkembangan  zaman  dari  buku  cetak  ke  dalam  bentuk  buku  digital  ( e-book ).
Seperti  yang  dijelaskan  pada  penelitian  yang  ditulis  oleh  (Wahdah,  2020)  dengan  judul  "Perpustakaan Digital, Koleksi Digital dan Undang-Undang Hak Cipta" juga menjelaskan mengenai pustakawan sebagai pengelola  perpustakaan  digital  perlu  memperhatikan  isu-isu  yang  terkait  dengan  koleksi  digital  di antaranya  isu-isu  hukum  dan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  hak  kekayaan  intelektual  atau hak  cipta  yang  terkait  dengan  pengambilan  dan  pembuatan  koleksi  digital  dan  plagiarisme  yang  mana berkaitan  dengan  problematika  yang  dialami  oleh  pustakawan  dalam  menjalankan  layanan e-book di perpustakaan digital.
Serta  Penelitian  lain  yang  ditulis  oleh  (Labetubun,  2019)  yang  berjudul  “Aspek  Hukum  Hak  Cipta Terhadap  Buku  Elektronik  ( E-Book )  Sebagai  Karya  Kekayaan  Intelektual”  dimana  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  perlindungan  mengenai  hak  cipta  pada e-book dalam  lingkup  hak  kekayaan intelektual  di  Indonesia  atau  dengan  kata  lain  didalam  peraturan  di  Indonesia.  Penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  Undang-undang  Hak  Cipta  No.  28  Tahun  2014  merupakan  hasil  dari  perbaikan terhadap  undang-undang  sebelumnya.  Tujuan  dari  perbaikan  ini  adalah  untuk    dmendapatkan perlindungan  hak  cipta  yang  lebih  menyeluruh  terhadap  pencipta  dan  ciptaannya  karena  perkembangan zaman  yang  semakin  pesat  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni  dan  sastra  menimbulkan urgensi  untuk  melakukan  peningkatan  perlindungan  serta  jaminan  kepastian  perlindungan  hukum  bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan juga pemilik hak terkait.
Berdasarkan  hal  itu  Undang-undang  Hak  Cipta  dapat memberi  gambaran  akan  betapa  ketatnya  dan sulitnya  sebuah  pelayanan e-book dapat  berjalan  dikarenakan  adanya  faktor  antar  pengguna, perpustakaan,  dan  koleksi.  Pada  Pasal  43  ayat  b  menjelaskan  bahwa  pengumuman,  pendistribusian, komunikasi,  dan/atau  penggandaan  yang  berkaitan  dengan  aturan  pemerintah  dapat  disebarkan  luas karena merupakan suatu kewajiban bagi lembaga pemerintah dalam hal ini perpustakaan. Pasal 43 ayat d menjelaskan bahwa penggunaan media teknologi sebagai penyebarluasan konten hak cipta ( e-book ) dapat dilakukan  oleh  perpustakaan  dengan  tujuan  sebagai  bagian  dari  layanan e-book dengan  memperhatikan tujuannya sebagai bukan bentuk komersial, sehingga dalam hal ini perpustakaan membutuhkan teknologi pengaman  agar  menjaga  koleksi e-book dari  tindak  pelanggaran  dan  sebagai  bentuk  perlindungan  serta ketaatan pada hukum.

## 2.3 Perpustakaan Digital
Nicholas  (2007)  memiliki  pendapat  yang  dimana  dia  mengatakan  bahwa  perpustakaan  digital merupakan organisasi perpustakaan yang dalam penyediaan layanannya meliputi sumber daya khususnya staf khusus bidang informasi teknologi (IT) yang memiliki peran untuk memilih, menyusun, menawarkan akses  intelektual,  menafsirkan,  mendistribusikan,  dan  menjaga  integritas,  dari  waktu  ke  waktu  sehingga koleksi  digital  tersedia,  yaitu  secara  ekonomis  untuk  digunakan  oleh  komunitas  tertentu  atau  kumpulan komunitas.  Hal  ini  juga  diperkuat  oleh  pendapat  yang  yang  berdasarkan  tulisan  Kar  &  Seadle,  (2004) dalam International  Conference  of  Digital  Library menjelaskan  di  dalam  perpustakaan  digital  terdapat suatu bentuk penyimpanan bahan  koleksi ke bentuk  digital yang bergerak dalam bidang  elektronik yang isi dari informasinya ditemukan, disimpan, dan digunakan kembali melalui sistem data digital.
Paparan  pendapat  di  atas  sebuah  perpustakaan  digital  menjadi  memiliki  esensi  sebagai  wadah penyimpanan e-book yang  ada  pada  layanan  informasi  digital,  selain  itu  penggunaan e-book juga membuat  perpustakaan  digital  tersedia  tanpa  terkekang  tempat  dan  waktu.  Tetapi  hal  ini  menimbulkan polemik  berupa  materi  dari  koleksi e-book yang  ingin  ditampilkan.  Pada  bahan  koleksi e-book di perpustakaan digital ada beberapa fitur yang tidak boleh diakses atau terbatas untuk pemustaka. Selain itu tujuan  dari  penggunaan  perpustakaan  digital  dapat  bermasalah  jika  pihak  perpustakaan  kurang memperhatikan  masalah hak cipta pada koleksi e-book . Bahan koleksi yang seharusnya dapat digunakan untuk  kepentingan  ilmu  pengetahuan  dan  masyarakat  dan  bertujuan  untuk  memperluas  cakupan pelayanan  perpustakaan  dalam  memberikan  layanan  atau akses  ke  koleksi,  mempermudah  penyimpanan koleksi  serta  sebagai  penyedia  informasi  sepanjang  hayat.  Pada  akhirnya  malah  membuat  perpustakaan menjadi  bermasalah  untuk  kedepannya  jika  perlindungan e-book tidak  diwajibkan.  Menurut  Susanto (2010) menjelaskan bahwa koleksi di perpustakaan digital meliputi dokumen digital terdiri dari lima jenis yaitu  teks,  gambar,  suara,  gambar  bergerak  (video),  dan  grafik.  Koleksi  digital  ini  biasanya  sering  juga digunakan  untuk  membantu  dalam  melakukan  kegiatan  sosialisasi  ke  masyarakat  karena  mudah  dan praktis  untuk  dibawa.  Kegiatan  yang  dilakukan  oleh  perpustakaan  digital  meliputi  koleksi  digital, pengumpulan  konten  digital  yang  dibutuhkan,  melakukan  proses scanning pada  buku  yang  dibutuhkan untuk perpustakaan digital, melakukan pengawasan keamanan koleksi digital bagi staf IT, dan melakukan kegiatan peminjaman koleksi digital untuk masyarakat (Susanto, 2010).

## 3 Metode Penelitian
Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini tepat untuk digunakan sesuai  dengan  tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  memahami  pelaksanaan  perlindungan  layanan  koleksi e- Book di  Perpustakaan  Provinsi  Jawa  Tengah.  Martono  (2011)  menyampaikan  bahwa  peneliti  yang menggunakan metode  penelitian kualitatif mempercayai bahwa kebenaran memiliki bentuk yang dinamis dan hanya dapat diperoleh  melalui pemahaman dengan cara melalui interaksi antara orang-orang dengan keadaan  lingkungan  sosial  mereka.  Penelitian  kualitatif  menghasilkan  data  berupa  pendapat,  wawasan, dan pengetahuan melalui hasil wawancara dengan narasumber dan observasi pada objek penelitian hal ini dikarenakan  penelitian  kualitatif  lebih  menitikberatkan  pada  aspek  pemahaman  secara  mendalam terhadap  masalah  yang  dikaji  daripada  melihat  inti  masalah  secara  general  (umum),  yakni  untuk mendapatkan  hasil  menggunakan  analisis  mendalam  dan  dengan  cara  mengkaji  suatu  permasalahan secara bertahap.
Data  diperoleh  melalui  wawancara  semi  terstruktur  dengan  para  pustakawan  yang  berada  di  dalam lingkup  Perpustakaan  Provinsi  Jawa  Tengah.  Informan  dipilih  melalui purposive  sampling ,  dalam menentukan kriteria tentang siapa saja yang dapat menjadi informan sebagai berikut :
1. Informan merupakan anggota yang masih aktif bekerja di bagian perpustakaan digital
2. Informan sudah memiliki pengalaman kerja selama 3 tahun di bagian perpustakaan digital
3. Informan memiliki keterkaitan dengan bidang IT di bagian perpustakaan digital
4. Informan memiliki pengetahuan dalam kebijakan koleksi digital
Subjek  penelitian  yang  diambil,  yaitu  Ibu  I’id  Nur  Hidayah  ABROR,  S.Kom  yang  merupakan pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang  memiliki jabatan sebagai Pustakawan Ahli Madya dengan pangkat sebagai Penata Tingkat Satu dan Ibu Yusti Hudadiana, S.S. yang merupakan pustakawan Perpustakaan  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  memiliki  jabatan  sebagai  Pustakawan  Ahli  Pertama  dengan pangkat sebagai Penata Muda.
Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan teknik yang direkomendasikan oleh Milles& Huberman (1992) sebagai berikut:
1) Hasil data dari wawancara
Data hasil wawancara yang dalam hal ini masih berupa bentuk rekaman suara (audio) untuk nantinya data  tersebut  digunakan  sebagai  sumber  data  utama  tanpa  menghilangkan  esensi  dari  yang  telah dibicarakan  oleh  informan  untuk  kemudian  hasil  wawancara  yang  diperoleh  dari  informan  pihak Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk dijadikan acuan dalam penulisan penelitian.
2) Reduksi Data
Reduksi  data  adalah  salah  satu  cara  untuk  meringkas  informasi,  menyortir  informasi  ke  bagian masing-masing,  menemukan  pola  dari  informasi    atau  pengalaman  yang  ada,  dan  memilah  data  untuk nantinya  dicari  kesimpulannya.  Reduksi  data  dilakukan  untuk  memudahkan  proses  data  yang  telah dikumpulkan  selama  penelitian  berlangsung.  Data  yang  telah  direduksi  ini  disesuaikan  dengan  topik penelitian  yang  dilakukan  agar  data  tersebut  tepat  dan  berguna  dalam  penelitian.  Reduksi  data  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  mencakup  pada  data  yang  dihasilkan  pada  observasi  dan  wawancara mengenai perlindungan hak cipta koleksi pada layanan e-book di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
Reduksi data yang didapatkan antara lain:
1. Koleksi milik pemerintah berupa aturan undang-undang, pidato, dan keputusan memang harus disebarkan ke masyarakat umum.
2. Koleksi e-book yang ada di iJateng telah terlindungi oleh Digital Right Management dan sudah mendapatkan persetujuan penulis maupun penerbit.
3. Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menggunakan layanan dari PT. Woolu Aksara Maya karena telah digunakan oleh sejumlah perpustakaan negeri lainnya seperti Ipusnas, Ikaltar, dan iJogja sehingga memudahkan dalam penggunaan dan telah terjamin kualitas dari aplikasi yang dibuat aksaramaya.
4. Pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah juga memahami tentang pentingnya Undang- Undang Hak Cipta dalam koleksi e-book .
3) Penyajian Data
Penyajian  data  merupakan  cara  yang  dilakukan  untuk  menggabungkan  atau  mengelompokkan temuan  informasi  yang  telah  didapatkan  berdasarkan kategori  yang  telah  disusun  untuk  kemudian  dicari kesimpulannya.  Data  penelitian  kualitatif  berupa  data  berupa  kata  atau  tulisan  membuat  hal  ini  perlu
dilakukan  untuk  mempermudah  dalam  membuat  kesimpulan  dari  informasi  yang  telah  didapatkan. Penyajian  data  memerlukan  analisis  data  yang  mendalam  untuk  dapat  menangkap  inti  dari  kata  atau tulisan yang diberikan informan tanpa merubah arti informasi itu sendiri. Pada penelitian ini proses dalam menyajikan  data  dimulai  dari  saat  data  hasil  observasi  dan  wawancara  terkumpul  dan  dikelompokkan sesuai  materi  informasi  yang  dibutuhkan.  Lalu  data  dikelola  dengan  melakukan  reduksi  data  tanpa menghilangkan  inti  dari  informasi  yang  dibutuhkan.  Data  yang  dihasilkan  kemudian  disajikan  kepada informan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk dimintai pendapatnya.

## 4) Kesimpulan Data
Berdasarkan  hasil  informasi  wawancara  pustakawan  Jawa  Tengah  yang  telah  dibuat  dalam  bentuk sajian data dan diperkuat dengan hasil dari pengamatan (observasi) pada aplikasi iJateng, kemudian  data yang telah dihasilkan ini kemudian diproses dan ditafsirkan untuk mendapatkan hasil berupa kesimpulan dari tema penelitian, yaitu perlindungan hak cipta e-book .
Hasil analisis menghasilkan dua tema, yaitu :
a. Fitur-fitur  perlindungan  hak  cipta  seperti  fitur  pada  aplikasi  iJateng  merupakan  cara  Perpustakaan Provinsi  Jawa  Tengah  untuk  melindungi  koleksi  digital  yang  dimiliki  tanpa  mengganggu  aktivitas perpustakaan  sebagai  lembaga  informasi  dan  fitur  perlindungan  melalui Standard  Operating Procedure (SOP) pengadaan e-book yang di lakukan pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dan PT. Woolu Aksara Maya.
b. Pemahaman pustakawan akan hak cipta pada layanan digital, dalam hal ini mengenai undang-undang hak  cipta  dan  prosedur  yang  ada.  Peneliti  menggunakan  hasil  wawancara  dan  observasi  aplikasi mengenai  perpustakaan  digital  untuk  menyusun  data  yang  didapatkan  dalam  Analisis  Implementasi Perlindungan Hak Cipta pada Layanan Koleksi E-Book di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
4 Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1 Fitur- Fitur Perlindungan Hak Cipta Pada Layanan Koleksi e-book (iJateng)
Pada perpustakaan digital Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah  memiliki  keunggulan pada fitur-fitur perlindungan yang mumpuni serta berkualitas yang berjalan saat pengguna membuka aplikasi iJateng dan memilih untuk membacanya baik itu di telepon genggam atau laptop. Fitur tersebut antara lain :
1. Per  hari  hanya  dibatasi  peminjaman  sebanyak  dua  judul  buku  sehingga  tidak  dapat  meminjam  lebih dari itu.
2. Masa  peminjaman  hanya  berlaku  selama  7  hari  setelah  itu  secara  otomatis  akan  menghilang  dari daftar pinjaman buku.
3. Pada halaman detail buku juga ditampilkan jumlah salinan buku dan daftar peminjam buku.
4. Pada halaman buku yang dibaca tidak dapat dilakukan screenshot .
5. Pada  halaman  buku  yang  dibaca  kita  juga  tidak  dapat  merekam  melalui  layar,  walaupun  kita  coba hanya akan muncul layar hitam sebagai hasilnya.
Hal  ini  dikarenakan  adanya digital  right  management yang  membatasi  akses  untuk  melakukan pelanggaran  hak  cipta  yakni  pihak  Perpustakaan  Provinsi  Jawa  Tengah  bekerjasama  dengan  pihak  PT.
Woolu Aksara Maya sebagai pemasok sistem layanan perpustakaan digital di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Aplikasi Aksaramaya merupakan nama platform yang mengelola dan melindungi konten digital dengan  menggunakan  teknologi digital  right  management .  Cara  kerja  dari digital  right  management adalah dengan membatasi akses yang diberikan kepada pengguna dimana digital right management juga dapat mengatur apa saja yang boleh  dan tidak boleh dilakukan kepada file digital  melalui RSA 1024 bit yang  bertugas  sebagai  enkripsi,  dengan  begitu digital  right  management selain  digunakan  untuk mengakses  kumpulan  e- book yang  terlindungi  di  sistem  aplikasi  juga  membantu  dalam  mengakses  ke berbagai fitur yang menyenangkan lainnya di aplikasi.
Gambar 1. Cara Kerja dari Digital Right Management
Aplikasi  iJateng  juga  memiliki  cara  akses  aplikasi  yang  mudah  dan  simpel,  tetapi  juga  aman sehingga  tidak  terlalu  menyulitkan  bagi  pengguna  untuk  membuka  aplikasi  dan  juga  tetap  melindungi dari  tindakan  pelanggaran  hak  cipta.  Cara  kerja  aplikasi  iJateng  dengan  mengandalkan public  key yang juga  merupakan  salah  satu  kegunaan digital  right  management yang  berfungsi  untuk  membatasi  akses saat  akan login . Public  key atau  akun  gmail  dan  facebook  sendiri  merupakan  penghubung  antara  akses konten  di  internet  dengan  pengguna  melalui  telepon  genggam  atau  laptop. Login sendiri  berguna  untuk memantau  identitas  dari  pengguna  yang  menggunakan  layanan  iJateng.  Pengguna  yang  telah login menggunakan  akun  yang  sudah  terdaftar  juga  memudahkan  dalam  pemantauan  aktivitas  pengguna, diharapkan ini dapat mencegah tindakan pelanggaran hak cipta.

## Gambar 2. Pemberitahuan untuk menjadi member
Berdasarkan fitur diatas juga terdapat beberapa fitur lainnya seperti saat pengguna akan melakukan kegiatan screenshot dan  merekam  layar  melalui  handphone.  Seperti  yang  telah  diketahui  bahwa  setiap handphone  memiliki  kemampuan  untuk screenshot sehingga  hal  ini  dapat  disalahgunakan  untuk
melakukan pelanggaran hak cipta, tetapi berdasarkan hasil gambar di atas menunjukkan bahwa aplikasi iJateng  telah  dapat  melindungi  koleksi e-book dari  kegiatan  penggandaan  buku  illegal.  Tteapi  hal  ini hanya  didapatkan  jika  melakukan screenshot pada e-book di  luar  itu  kita  dapat  melakukan screenshot pada  tampilan  iJateng.  Lalu  pembatasan  dua  buku  per  hari  juga  merupakan  salah  satu  fitur  di  aplikasi iJateng yang membantu untuk melindungi koleksi e-book karena dengan semakin terbatasnya buku yang dapat  dipinjam  maka  akan  mempersulit  dan  mempermudah  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap koleksi.  Serta  menunjukkan  mengenai  pembatasan  peminjaman e-book selama  tujuh  hari,  hal  ini bertujuan  untuk  membantu  dalam  membatasi  lamanya  sebuah e-book untuk  dipinjam  dan  mengurangi kemungkinan untuk disalin atau disalahgunakan secara ilegal oleh orang tidak bertanggung jawab. Pada halaman e-book juga  menampilkan  tentang  detail  siapa  saja  yang  meminjam  buku  tersebut,  sehingga mudah untuk pengawasan.
Semua  hal  ini  dapat  dilakukan  karena  adanya digital  right  management yang  memiliki  fungsi dalam  mencegah  pelanggaran  hak  cipta  digital  melalui  RSA  1024bit  yang  berfungsi  sebagai  enkripsi dalam public key , public key yang disebut juga sebagai akun verifikasi sehingga membatasi akses tetapi tidak  mengganggu  akses  selain  hal  yang  dilarang.  Berbagai  fitur  perlindungan  di  atas  maka  akan membuat  pustakawan  akan  sangat  diuntungkan  dalam  melakukan  mengawasi  sistem  aplikasi  yang berjalan  dan  turut  mempermudah  tugasnya  sebagai  agen  penyebar  informasi  maupun  di  satu  sisi  dapat menerapkan  perlindungan  hak  cipta  pada  layanan    koleksi  digital  yang  dimiliki.  Selain  itu  juga  ada beberapa  fitur  tambahan  yang  berhubungan  dengan  kenyamanan  pengguna  seperti  mode  untuk  baca, yaitu scroll,  slide ,  dan Curl sehingga  pengguna  bebas  dalam  memilih  berdasarkan  kesukaan  maupun kenyamanan dari pengguna saat membaca buku digital. Aplikasi iJateng juga memiliki mode membaca tema gelap maupun terang.
Selain  itu  Perpustakaan  Provinsi  Jawa  Tengah  juga  melakukan  perlindungan  hak  cipta  koleksi e- book dengan bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Dalam hal ini terkait  dengan pengadaan koleksi e-book . Hal ini sesuai  dengan  Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun  2014  Bab  VIII  tentang  Konten  Hak  Cipta  dan  Hak  Terkait  dalam  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi yang menyatakan untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:
Gambar 4. Tampilan saat Berusaha Melakukan Screenshot Gambar 3. Tampilan Batas Peminjaman Gambar 5. Tampilan Masa Berlaku Buku
a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait.
b. Kerjasama  dan  koordinasi  dengan  berbagai  pihak,  baik  dalam  maupun  luar  negeri  dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait
Selain  itu  perpustakaan  sebagai  lembaga  pemerintah  wajib  untuk  ikut  serta  dalam  pengawasan kegiatan pembelian buku yang dilakukan oleh pihak PT. Woolu Aksara Maya ke pihak penerbit, sehingga kegiatan  itu  dilaksanakan  secara  berkesinambungan  dan  terencana  antara  pihak  perwakilan  pustakawan dan  PT.  Woolu  Aksara  Maya.  Pengadaan  buku e-book ini  kedua  belah  pihak  juga  mengunjungi  gedung buku  dari  pihak  penerbit  untuk  melihat-lihat  buku  yang  sekiranya  akan  dibeli.  Kegiatan  ini  dilakukan dengan melibatkan banyak pihak. Pihak pustakawan juga memilih buku berdasarkan hasil masukkan dari pemustaka. Mudahnya alur pengawasan dan pengadaan buku koleksi e-book sebagai berikut:
a. Seleksi bahan pustaka ada dua cara yaitu melalui seleksi di PT. Woolu Aksara Maya dan seleksi dari masukkan  pemustaka.  Untuk  seleksi  dengan  pihak  PT.  Woolu  Aksara  Maya,  pihak  perpustakaan diberi  form  untuk  mengisi  buku  apa  saja  yang  sekiranya  dibutuhkan  dan  akan  digunakan  untuk kemudian disampaikan ke pihak penerbit untuk dibahas bersama.
b. Langkah selanjutnya  melakukan pengecekkan  di gudang  buku penerbit, untuk  melihat-lihat koleksi yang  ada  dalam  hal  ini  koleksi  buku e-book .  Pihak  pustakawan  diberi  beberapa  pilihan  buku  dari pihak penyedia untuk di list buku koleksi digital itu dan akan diseleksi mana yang akan dibutuhkan. Kalau  sudah  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan  maka  akan  dilakukan  proses  untuk  administrasi  semua prosedur untuk pengadaan buku.
Semua langkah-langkah di atas merupakan prosedur yang  dilakukan  oleh pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam mengadakan koleksi e-book dan melibatkan pihak PT. Woolu Aksara Maya serta penerbit buku yang akan memasok buku e-book , yaitu dengan cara pihak pustakawan Perpustakaan Provinsi  Jawa  Tengah  melakukan  diskusi  dengan  pihak  PT.  Woolu  Aksara  Maya  terkait  dengan perlindungan  hak  cipta  koleksi e-book yang  mana  pada  diskusi  ini  mengenai  tentang  pembelian e-book secara  resmi  dari  pihak  penerbit  sehingga  memunculkan Publisher  Partnership  Flow yang  berlangsung antara  beberapa  pihak,  yaitu  pihak  pustakawan  Perpustakaan  Provinsi  Jawa  Tengah,  PT  Woolu  Aksara Maya, dan pihak penerbit. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam melindungi hak cipta koleksi e-book dengan cara melakukan pembelian secara transparan dan terperinci sesuai dengan ketentuan yang ada.
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  misi  dari  Perpustakaan  Provinsi  Jawa  Tengah  yaitu  menciptakan  dan mengembangkan  kebiasaan  membaca  di  masyarakat,  pemerataan  dalam  memperoleh  informasi  bagi seluruh  lapisan  masyarakat  Jawa  Tengah,  mengembangkan  kemitraan  di  bidang  perpustakaan, dokumentasi  dan  informasi,  mengembangkan  jaringan  informasi  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan kebudayaan, serta tersimpannya dan disebarluaskannya terbitan hasil karya masyarakat Jawa Tengah dan tentang Jawa Tengah.
Selain  itu  berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta  No.  28  Tahun  2014  Bab  VII  tentang  Sarana
Kontrol Teknologi. Sesuai dengan pasal 53:
1. Ciptaan  atau  produk  Hak  Terkait  yang  menggunakan  sarana  produksi  dan/atau  penyimpanan  data berbasis  teknologi  informasi  dan/atau  teknologi  tinggi,  wajib  memenuhi  aturan  perizinan  dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang
2. ayat  2  yang  berbunyi  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  sarana  produksi  dan/atau  penyimpanan  data berbasis  teknologi  informasi  dan/atau  teknologi  tinggi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## 4.2 Pemahaman Pustakawan Akan Undang Undang Hak Cipta
Pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari lembaga pemerintah diharuskan oleh  pemerintah  dan  masyarakat  khususnya  pihak  pencipta  karya  agar  memiliki  pemahaman  akan peraturan hak cipta layanan  digital yang berkaitan  dengan  lembaga perpustakaan. Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah khususnya dalam hal ini berada di bawah naungan langsung dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah  dan  memiliki  aturan  terkait  yang  berlaku  untuk  melaksanakan  aturan  mengenai  hak  cipta. Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah bekerja sama dengan PT. Woolu Aksara Maya untuk mengelola sistem perpustakaan digital yang ada. Aturan hak cipta itu sendiri tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam aturan ini segala macam bentuk perlindungan dari hak cipta tertera dengan jelas. Hal ini membuat pustakawan Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan pihak PT. Woolu Aksara  Maya  dan  pihak  penerbit  untuk  membeli  secara  langsung  koleksi  digital  serta  sebagai  bentuk kepatuhan akan aturan yang ada. Bukan merupakan hasil scanning buku secara mandiri dan terpisah dari buku aslinya.
Apalagi  perpustakaan  sebagai  lembaga  pemerintah  diwajibkan  untuk  mengikuti  setiap  aturan  dan prosedur  yang  ada.  Hasil  dari  prosedur  itu  sendiri  sudah  digaris  bawahi  untuk  diikuti  oleh  pustakawan, seperti  tidak  melakukan  scan  buku  sendiri  tanpa  izin  penerbit,  mengupload  tanpa  berdasarkan kesepakatan antara beberapa pihak (penerbit). Ketika sebuah  karya ditunjukkan  kepada khalayak umum, sang  pencipta  ingin  agar  namanya  tetap  dilekatkan  terus  dengan  karya  yang  telah  (Colston,  2005). Layanan  koleksi e-book juga  memiliki  koleksi  yang  memang  harus  disebarkan  atau  dibagikan  kepada khalayak umum tanpa harus takut melanggar hak cipta dari koleksi tersebut, sehingga hal ini memerlukan pengetahuan  dari  pustakawan  Perpustakaan  Provinsi  Jawa  Tengah  untuk  memiliki  pemahaman  akan berbagai  macam  koleksi  seperti  koleksi  yang  berasal  dari  lembaga  pemerintah  lainnya,  khususnya
Gambar 6. Pertemuan antara Pihak Pustakawan dan Pihak PT. Woolu Aksara Maya
Gambar 7. Publisher Partnership Flow
peraturan pemerintah provinsi maupun dari  kota dan kabupaten atau kementerian. Hal ini sesuai dengan fungsi  sebagai  layanan  perpustakaan  menurut  Darmono  (2007)  yang  mengatakan  bahwa  layanan perpustakaan merupakan bagian dalam memberikan informasi kepada pemustaka dengan memperhatikan tentang hal-hal berikut:
a. Berbagai  bentuk  dari  informasi  yang  diinginkan  pemustaka,  yang  mana  dapat  dimanfaatkan  di tempat maupun dibawa keluar ruangan perpustakaan.
b. Memanfaatkan  berbagai  sarana  penelusuran  informasi  yang  disediakan    oleh  perpustakaan  yang merujuk pada keberadaan sebuah informasi.
Pada koleksi peraturan ini  memang diharuskan untuk disampaikan ke  masyarakat luas dengan tetap mematuhi  aturan  hak  cipta  yang  ada,  karena  tujuannya  memang  untuk  publik  tanpa  ada  larangan  dalam menyebarluaskan peraturan tersebut. Hal ini  juga dilaksanakan dengan cara menyebarkan lewat aplikasi iJateng  yang  memiliki  salinan  resmi  yang  dikirim  dari  instansi  terkait  untuk  kemudian  dimasukkan  ke dalam iJateng dan disebarluaskan. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 42 yang menjelaskan hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta atau Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:
a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
b. peraturan perundang-undangan;
c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
e. kitab suci atau simbol keagamaan;
Koleksi di dalam Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah juga ada yang berupa koleksi dari pihak Dinas Kearsipan  yang  biasanya  merupakan  kumpulan  produk  peraturan  pemerintah  yang  seperti  tertuang  pada undang-undang  di  atas  memang  boleh  bahkan  diwajibkan  untuk  disebarluaskan  ke  masyarakat  luas, dengan  harapan  dapat  dibaca  dan  dipahami  oleh  masyarakat.  Koleksi  peraturan  pemerintah  biasanya berupa  peraturan  gubernur,  walikota,  bupati  dan  kementerian  terkait  dimana  secara  khusus  berada  di dalam  wilayah  Jawa  Tengah.  Peraturan  yang  diberikan  oleh  instansi  terkait  ke  perpustakaan,  biasanya berbentuk hardcopy sehingga pihak perpustakaan harus melakukan scan secara mandiri untuk  kemudian dimasukkan  ke  aplikasi  iJateng.  File softcopy biasanya  hanya  dimiliki  oleh  pihak  instansi  tersebut.
Seperti  mengenai  surat  edaran  yang  berada  di  dalam  aplikasi  iJateng.  Hal  ini  sejalan  dengan peraturan undang-undang hak cipta dimana pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah wajib untuk memahami agar sesuai dan tidak berbenturan dengan  peraturan yang ada dan ditetapkan oleh pemerintah. Selain  surat  edaran  juga  terdapat  berbagai  macam  surat,  instruksi,  dan  pidato  yang  terangkum  dalam aplikasi  iJateng  khusunya  dalam  lingkup  pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah.  Lalu  adanya  ruang  khusus yang ditujukan untuk menampung berbagai produk aturan, pidato, dan surat edaran dari pemimpin daerah yang berada pada lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang nantinya dapat digunakan perpustakaan dalam membantu  tugas  mereka  sebagai  bagian  dari  lembaga  pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah,  yaitu  ruang khusus yang membahas mengenai buku yang diterbitkan oleh gubernur, wakil gubernur, maupun mantan wakil ataupun ketua dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Tengah.
Semua  hal  ini  ada  dan  dibuat  pada  aplikasi  iJateng  berdasarkan  pengetahuan  pustakawan  akan undang-undang  yang  berlaku  di  dalam  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014  pasal  42.  Hal  ini  terkait dalam tugas pustakawan yang  membantu untuk  meningkatkan kualitas dan pengetahuan  dari masyarakat Jawa  Tengah  khususnya  untuk  lebih  mengetahui  mengenai  peraturan,  surat  keputusan,  pidato  dari pemimpin daerah mereka. Salah satunya berupa buku Jogo Tonggo  yang dibuat pada masa pandemi  dan buku “Jateng Gayeng” oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Buku ini berfungsi sebagai bahan bacaan bagi masyarakat di tengah pandemi yang meluas.
Hal ini  membuat pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah  memanfaatkan secara baik setiap fitur  yang  sudah  disediakan  di  dalam  sistem  untuk  membuat  ruang  khusus  yang  berkaitan  dengan pemerintahan di Jawa Tengah dengan cara bekerja sama dengan pihak PT. Woolu Aksara Maya dan juga di  sisi  lainnya  membantu  masyarakat  untuk  dapat  mengerti  secara  detail  mengenai  produk-produk  yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mereka masing-masing sehingga sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta  No.  28  Tahun  2014  Bab  VI  tentang  Pembatasan  Hak  Cipta  pasal  43  b  yang  berbunyi  perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau  Penggandaan  segala  sesuatu  yang  dilaksanakan  oleh  atau  atas  nama  pemerintah,  kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan.
Dengan berbagai hal diatas yang menunjukkan pemahaman akan peraturan Pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selama ini belum menghadapi dan berharap kedepannya tidak menghadapi tuntutan mengenai pelanggaran hak cipta pada koleksi layanan e-book . Sebagai bagian dari wujud untuk ikut serta dalam menjalankan peraturan yang ada, perpustakaan juga ikut dalam proses perlindungan dari hak cipta suatu  karya  yang  ada.  Perpustakaan  juga  melalui  pihak  ketiga  (PT.  Woolu  Aksara  Maya)  mewajibkan untuk  tetap  menghargai  karya  tulis  dari  seseorang  yang  sudah  susah  payah  membuatnya.  Perpustakaan juga  memiliki  prosedur  yang  sudah  menjadi  bagian  dari Standard  Operating  Procedure (SOP)  dalam menjalankan segala aktivitasnya termasuk pengadaan koleksi e-book . Salah satunya dengan bekerja sama dengan  pihak  PT.  Woolu  Aksara  Maya  dalam  membuat  aplikasi  iJateng  yang  sesuai  dengan  kebutuhan dan kegunaannya tanpa harus melanggar hak cipta. Pustakawan juga sadar bahwa dengan berkembangnya zaman  tugas  mereka  sebagai  pengkoleksi  bahan  pustaka  juga  bekembang  dengan  adanya  koleksi  digital ini  membuat  mereka  untuk  tetap  selalu  mengikuti  aturan  yang  juga  semakin  berkembang  sesuai  zaman dan  tempat  karena  itu  semua  pustakawan  dituntut  untuk  mematuhi  peraturan  yang  ada  dan  juga  sebagai
Gambar 10. Contoh Surat
Edaran Gambar 8. Contoh Instruksi Presiden Gambar 9. Ruang Khusus Kepala Daerah, instansi, dan Pejabat lainnya
contoh lembaga pemerintah yang taat hukum dan peraturan.
Beberapa pendapat dan hasil analisis  di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak cipta telah dilaksanakan  secara  maksimal  dan  mendapatkan  hasil  yang  efektif.  Pustakawan  Perpustakaan  Provinsi Jawa  Tengah  juga  telah  melakukan  pelatihan User  Guide aplikasi  iJateng.  Aplikasi  iJateng  merupakan jawaban  dari  Perpustakaan  Provinsi  Jawa  Tengah  untuk  menjawab  perkembangan  zaman  yang  semakin serba  digital  dan  terkomputerisasi  layanan  dengan  menggunakan  program  aplikasi digital  right management sebagai pelindung dari koleksi e-book sehingga didapatkan dua tema.

## 5 Simpulan
Perlindungan dari hak cipta koleksi e-book telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh pihak pustakawan  melalui  kerja  sama  pada  pihak  PT.  Woolu  Aksara  Maya  untuk  pengadaan e-book dan penggunaan  dari digital  right  management yang  berfungsi  sebagai  pembatas  akses  serta  perlindungan koleksi e-book . Digital right management juga berfungsi dengan sangat baik di dalam lingkup digital. Hal ini  membuat  buku  digital  atau e-book diakui  sebagai  sebuah  barang  yang  memiliki  nilai  berharga  dan wajib untuk dilindungi. Penggunaan digital right management juga merupakan sebagai wujud kepatuhan perpustakaan  dalam  melindungi  koleksi e-book agar  terhindar  dari  pelanggaran  hak  cipta  dan  sebagai bentuk  apresiasi  terhadap  penulis  buku  atau  pencipta  karya.Pustakawan  Perpustakaan  Provinsi  Jawa Tengah memiliki kecakapan dan pengetahuan akan hal ini.

## Daftar Pustaka
Afrian,  A.  M.  (2018). Implementasi  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  Pada Layanan  Peminjaman  Buku  Digital  Berbasis  Aplikasi  “iPUSNAS”  (Studi  pada  Perpustakaan Nasional Republik Indonesia) . Malang.
Aini,  S.  (2019). Keamanan  informasi  dalam  pemanfaatan  teknologi  informasi  pada  PT.  Idea  Field Indonesia Dengan Mediance .
Bintang, S. (1998). Hukum Hak Cipta . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Budi Agus Riswandi. (2016). Doktrin  Perlindungan Hak Cipta Di Era  Digital. FH UII Press .
Colston, C. (2005). Modern Intellectual Property Law . London: Routledge-Cavendish.
Darmono.  (2007). Perpustakaan  Sekolah :  Pendekatan  Aspek  Manajemen  dan  Tata  Kerja .  Jakarta: Gramedia.
Joint, Nicholas. (2007). Digital libraries and the future of the library profession . 56 .
Kar, D. C., & Seadle, M. (2004). International Conference on Digital Libraries 2004 Conference. Library Hi Tech News , 21 (5), 3–7. https://doi.org/10.1108/07419050410546301
Kusmawan, D. (2014). Perlindungan Hak Cipta Atas Buku .
Labetubun,  Muchtar  A  H  dan  Fataruba,  S.  (2016).  Peralihan  Hak  Cipta  Kepada  Ahli  Waris  Menurut Hukum Perdata. Jurnal Sasi .
Labetubun,  M.  A.  H.  (2019).  Aspek  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap  Buku  Elektronik  (E-Book)  Sebagai Karya Kekayaan Intelektual. Sasi , 24 (2), 138. https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128
Martono, N. (2011). Metode penelitian kuantitatif . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif . Jakarta: Universitas Indonesia. MIRDANA,  M.  (2020). Penerapan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta Diperpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia . Makassar.
Moleong, L. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Karya.
Sukmadinata, N. S. (2010). Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Susanto,  S.  E.  (2010).  Desain  dan  Standar  Perpustakaan  Digital. Jurnal  Pustakawan  Indonesia , 10 (2),
17–23.
Suwarno, W. (2011). Perpustakaan dan Buku : Wacana Penulisan dan penerbitan . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Wahdah,  S.  (2020). Perpustakaan  Digital,  Koleksi  Digital  dan  Undang-Undang  Hak  Cipta .  Pustaka Karya.