## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG KERTAS DI KOTA JAMBI
Oleh :
Osriansyah ∗
Chairijah ∗
Iman Hidayat ∗

## ABSTRAK
Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang  telah  dilaksanakan  oleh  aparat  penegak  hukum  yang terdapat  dalam  sistem  peradilan  pidana.  namun  dalam pelaksanaan  terhadap  penegakan  hukum  tersebut  belum maksimal  hal  ini  disebabkan  masih  rendahnya  kesadaran hukum  masyarakat.  Kendala  yang  dihadapi  dalam  upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah dan pengedarannya sangat banyak, yang paling utama dan  menonjol  di  wilayah  hukum  Kota  Jambi  yaitu  sulitnya untuk  menemukan  pelaku  pembuat  uang  kertas  rupiah  palsu yang  sebenarnya  karena  sangat  sulitnya  mengumpulkan bukti-bukti  yang  dapat  menjerat  pelaku  tersebut.  Budaya masyarakat  di  Kota  Jambi  yang  kurang  sadar  hukum  untuk melaporkan uang palsu yang diterimanya karena takut merugi atau  dituduh  sebagai  pelaku.  Upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi  kendala-kendala  dalam  mengatasi  tindak  pidana pemalsuan uang adalah Melaksanakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat  mengetahui  dan  mengenal  ciri-ciri  uang  yang asli, Melakukan kerja sama yang erat antara penegak hukum
∗ Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari ∗ Pengajar  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Unbari  dan  Fakultas  Hukum Universitas Lang Lang Buana ∗ Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari
dan  instansi  terkait  lainnya,  dan  Memanfaatkan  sarana  dan prasarana yang ada secara maksimal.
Kata kunci : Penegakan Hukum, Pemalsuan Uang Kertas

## A. Latar Belakang
Uang  mempunyai  peran  penting  dalam  kehidupan manusia,  selain  berfungsi  sebagai  alat  pembayaran  yang  sah dalam suatu negara, uang juga juga merupakan simbol negara yang  menjadi  pemersatu.  Uang  juga  menjadi  lambang kekuasaan,  dapat  menjadi  alat  untuk  memaksakan  kehendak pada orang lain. Mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan mata  uang,  maka  setiap  negara  mempunyai  pengaturan  dan kebijakan tersendiri mengenai pengedaran uang.
Di  Indonesia  lembaga  yang  di  berikan  kewenangan untuk  mengeluarkan  dan  mengatur  peredaran  uang  adalah Bank  Indonesia  selaku  bank  sentral.  Berdasarkan  Undang- Undang  Negara  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank Indonesia  (selanjutnya  disebut  dengan  UU  Bank  Indonesia) Pasal  2  angka  (1)  menyatakan  :  “Satuan  mata  uang  negara Republik  Indonesia  adalah  rupiah  dengan  singkatan  Rp”. Rupiah menjadi alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.
Sedemikian  pentingnya  uang  menyebabkan  sebagian orang  berusaha  untuk  memiliki  uang  sebanyak-banyaknya, walaupun  dengan  cara  yang  melawan  hukum.  Wujud  dari
cara-cara  yang  melawan  hukum  itu  dapat  berupa  kejahatan terhadap  mata  uang  itu  sendiri,  salah  satunya  tindakan pemalsuan  mata  uang.  Menurut  pembentuk  undang-undang perbuatan  meniru  atau  memalsukan  mata  uang,uang  kertas negara  atau  uang  kertas  bank  itu  merupakan  perbuatan  yang dapat  menimbulkan  berkurangnya  kepercayaan  umum terhadap  mata  uang  kertas  negara  atau  uang  kertas  bank tersebut. 1
Sebenarnya  pemalsuan  uang,  terutama  uang  kertas, sudah  berlangsung  sejak  lama.  Sejak  awal  penerbitan  uang kertas, pihak berwenang selalu mencantumkan sanksi hukum terhadap  para  pemalsunya.  Uang  kertas  China  dari  masa Kaisar Hung Wu (1368-1398), memuat ancaman pidana yang berbunyi:  Barang  siapa  memalsu  atau  mengedarkan  uang palsu, dikenakan hukuman. 2

## Pasal 244  KUHP
Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas  yang  dikelurkan  negara  atau  bank,  dengan maksud  untuk  mengedarkan  atau  menyuruh  edarkan mata  uang  atau  uang  kertas  itu  sebagai  yang  tulen  dan tidak  dipalsu,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama lima belas tahun.
1 PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Membahayakan Kepercayaan  Umum  Terhadap  Surat,  Alat  Pembayaran,Alat  Bukti,  dan Peradilan, edisi kedua . Sinar Grafika. Jakarta, 2009. hal 162-163 2 http://  www.2lisan.com/red/ ILMU-NUMISMATIK;-pemalsuan- uang-bermotif-ekonomi-dan  –politis,  diakses  tanggal  8  Desember  2014 2015.
Selanjutnya  Pasal  245  KUHP  menyatakan  dengan tegas:
Barang  siapa  dengan  sengaja  mengedarkan  mata  uang atau  uang  kertas  yang  dikeluarkan  oleh  negara  atau bank  sebagai  mata  uang  atau  uang  kertas  yang  tulen dan  tidak  dipalsu,  padahal  ditiru  atau  dipalsu  olehnya sendiri,  atau  waktu  diterimanya  diketahui  tidak  tulen atau  dipalsu,  ataupun  barang  siapa  yang  menyimpan atau  memasukkan  ke  Indonesia,mata  uang  dan  uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk
mengedarkan  atau  menyuruh  edarkan  sebagai  uang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Perbuatan meniru mata uang atau uang kertas itu bukan hanya  dapat  dilakukan  oleh  orang  yang  memang  tidak mempunyai hak untuk  membuat mata uang  atau uang kertas tersebut,  melainkan  juga  dapat  dilakukan  oleh  orang  yang mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk membuat mata uang,  yakni  misalnya  dengan  memakai  bahan-bahan  yang disediakan  oleh  pemerintah,  mencetak  mata  uang  yang jumlahnya  lebih  banyak  dari  jumlah  mata  uang  yang ditentukan oleh pemerintah. 3
Walaupun  perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan menggunakan bahan-bahan yang memang merupakan bahan- bahan yang digunakan pemerintah untuk membuat mata uang yang  sah,  perbuatan  tersebut  juga  termasuk  tindak  pidana
3 PAF. Lamintang dan Theo Lamintang. Op. Cit . hal .167-168
pemalsuan  uang  karena  dilakukan  tanpa  adanya  wewenang untuk membuat atau mencetak uang tersebut dari pemerintah. Kejahatan  pemalsuan  uang  dan  pengedarannya  memerlukan modal besar karena menggunakan teknologi untuk melakukannya.
Pelaku pemalsuan uang seringkali orang yang memiliki modal,  berpendidikan  dan  berstatus  sosial  yang  baik  serta dari  tingkat  pergaulan  yang  layak.  Diperlukannya  teknologi yang rumit dalam melakukan kejahatan pemalsuan uang, dan pengedarannya  membuat  kejahatan  ini  biasanya  tidak dilakukan seorang diri. Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan uang  dapat  digolongkan  kedalam  kejahatan  kerah  putih ( white  collar  crime )  dan  kejahatan  yang  yang  dilakukan secara terorganisir ( organized crime ). 4
Selain  itu,  pengaturan  kejahatan  pemalsuan  mata  uang dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999 tentang  Bank  Indonesia,  hanya  terdapat  dalam  Pasal  65  dan Pasal  66  yang  berkaitan  dengan  kewajiban  menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.
Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2
(1) Satuan  mata  uang  negara  Republik  Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp.
(2) Uang  rupiah  adalah  alat  pembayaran  yang  sah  di wilayah negara Republik Indonesia.
4 http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/8DCFCBCE-0709-40B7-843C- 0D1FEC3FE61B/8035/tindak.pdf , diakses tanggal 2 Desember 2014 2015.
(3)  Setiap  perbuatan  yang  menggunakan  uang  atau mempunyai  tujuan  pembayaran  atau  kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan  uang  rupiah,  kecuali  apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia. (4)  Setiap  orang  atau  badan  yang  berada  di  wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima  uang  rupiah  yang  penyerahannya dimaksudkan  sebagai  pembayaran  atau  memenuhi kewajiban  yang  harus  dipenuhi  dengan  uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)  Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan  untuk  keperluan  pembayaran  di  tempat atau di daerah tertentu, untuk maksud pembayaran, atau  untuk  memenuhi  kewajiban  dalam  valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis, yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

## Pasal 65
Barang  siapa  dengan  sengaja  melakukan  pelanggaran atas  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 ayat  (3)  diancam  dengan  pidana  kurungan  sekurang- kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan serta  denda  sekurang-kurangnya  Rp.2.000.000,00  (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

## Pasal 66
Barang  siapa  dengan  sengaja  melakukan  pelanggaran ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat (4)  diancam  dengan  pidana  penjara  sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta  denda  sekurang-kurangnya  Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Dalam tindak pidana pemalsuan uang dan
pengedarannya,  untuk  mengumpulkan  bukti-bukti  yang cukup dan menemukan tersangka- tersangkanya  sangat sulit. Hal  ini  karena  tindak  pidana  pemalsuan  uang  dan pengedarannya  dilakukan  secara  terorganisir  dan  seringkali dilakukan  oleh  orang  yang  memiliki  modal,  berpendidikan, dan  berstatus  sosial  yang  baik  serta  dari  tingkat  pergaulan yang  layak.  Hal  itu  dapat  menyebabkan  kepolisian mendapatkan  kesulitan  dalam  melakukan  proses  penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan
menemukan tersangka-tersangka. 5
Fenomena  yang  terjadi  di  provinsi  Jambi  pada  tahun 2014 berdasarkan berita Tabloit Antara Jambi,
Uang  palsu  sudah  ditemukan  sebanyak  663  lembar dengan jumlah nominal Rp55.880.000. Lembaran uang palsu tersebut terdiri dari pecahan RP100 ribu sebanyak 453  lembar,  pecahan  Rp50  ribu  sebanyak  202  lembar dan  pecahan  Rp20  ribu  sebanyak  delapan  lembar. Penemuan  uang  palsu  ini  meningkat  dari  tahun  2014, yang  mana  dalam  satu  tahun  hanya  ditemukan  662 lembar dengan jumlah nominal Rp. 61.995.000. 6

## B. Implementasi  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku
Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas di Kota Jambi
5 http://www.bi.go.id  /  NR  /  rdonlyres  /  8DCFCBCE-0709-40B7- 843C-0D1FEC3FE61B/  8035/tindak.pdf ,  diakses  tanggal  2  Desember 2014 6 Tabloit  Antara  Jambi.com,  “ BI,  Jambi  Target  Peredaran  Uang Palsu ”, tanggal 3 Januari 2015.
Tindak pidana mengedarkan mata uang atau mata uang kertas  palsu  diatur  dalam  pasal-pasal  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana.  Maksud  meniru  atau  memalsukan mata  uang  atau  mata  uang  kertas  terdapat  dalam  Pasal  244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:
Barang siapa meniru  atau memalsukan mata uang  atau uang  kertas  negara  atau  bank  dengan  maksud  untuk mengedarkan  atau  menyuruh  mengedarkan  mata  uang  atau uang  kertas  tersebut  seolah-olah  asli  dan  tidak  dipalsu, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun.
Maksud pelaku dalam Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  adalah  siapa  saja.  Kesengajaan  tersirat  pada perbuatan  meniru  atau  memalsukan.  Artinya,  ada  kehendak dari  pelaku  untuk  meniru,  yaitu  membuat  sesuatu  yang menyerupai  uang  yang  berlaku,  atau  ada  kehendak  pelaku untuk memalsukan uang yang sudah ada.
Kesengajaan ini harus terkait dengan maksud si pelaku, yaitu  untuk  mengedarkan  atau  menyuruh  mengedarkannya seolah-olah  asli  atau  tidak  dipalsukan.  “Dengan  maksud untuk  mengedarkannya,  berarti  masih  dalam  pikiran  ( in mind )  dari  pelaku,  belum  berarti  sudah  beredar”.  Dengan demikian  pengertian  dengan  maksud  di  sini  selain memperkuat  kesengajaannya  untuk  meniru  atau  memalsu adalah juga tujuannya yang terdekat.
Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tegas  melarang  seseorang  untuk  meniru  atau  memalsukan uang,  yang dengan demikian tiada hak bagi seseorang untuk itu.  “Namun  bukan  hal  yang  mustahil  apabila  ada  seseorang yang  karena  kemahirannya  mampu  untuk  meniru  atau memalsu uang, asal saja tidak dimaksudkan untuk diedarkan sebagai  yang  asli”.  Misal  saja  untuk  dipertontonkan  kepada umum  bentuk-bentuk  uang  yang  dipalsukan  atau  dalam rangka  pendidikan.  Hal  ini  perlu  diperhatikan  karena  kita menganut hukum yang material.
Maksud  meniru  ialah  melakukan  sesuatu  perbuatan mengadakan  uang  menyerupai  yang  asli.  Seberapa  jauh ketepatan  menyerupai  itu  tidak  dipersoalkan,  asalkan  uang tersebut  tidak  dibuat  oleh  pihak  yang  berwenang/ditugaskan untuk  itu.  Di  Indonesia  badan/lembaga  yang  ditugasi  untuk membuat uang adalah PERUM PERURI (Perusahaan Umum Percetakan  Uang  Republik  Indonesia).  Namun  apabila  ada orang  yang  membuat  uang  berbeda  dengan  yang  ada, misalnya  uang  kertas  senilai  Rp.12  atau  Rp.14,  tidak termasuk dalam cakupan pasal ini.
Memalsukan  adalah  perbuatan  mengadakan  perubahan pada  uang  yang  ada  baik  mengenai  bahannya  maupun mengenai tulisannya. Misalnya bahan logamnya diganti, atau ada  uang  yang  berbeda  nilainya  tetapi  hampir  sama bentuknya  kecuali  tulisan  nominalnya,  maka  perubahan
terhadap  nilai  nominal  yang  tertulis  tersebut  adalah pemalsuan.
Uang  yang  dimaksud  dalam  Pasal  244  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana adalah alat pembayaran yang sah pada saat pengedarannya. Ada uang yang dibuat dari logam (emas, perak, suasa, nikel, tembaga, aluminium dan sebagainya), ada pula yang dibuat dari kertas khususnya.
Uang  ini  dibuat  oleh  pemerintah  atau  dipercayakan kepada  suatu  bank.  Di  Indonesia  pembuatan  uang dipercayakan kepada Bank pemerintah, yaitu Bank Indonesia. Perbuatan  melapisi  uang  logam  dengan  cat  atau  uang  logam lainnya,  misalnya  uang  perak  dengan  uang  emas,  atau  uang logam dengan uang perak/emas tidak dicakup oleh Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Dianutnya  asas  universalitas  di  bidang  kejahatan tentang  uang  ini,  maka  juga  termasuk  peniruan,  pemalsuan, pengurangan  nilai  uang  negara  lain  (mata  uang  asing)  dan bahkan  oleh  orang  asing  di  wilayah  Republik  Indonesia, ketentuan  Bab  X  Buku  II  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  dan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1946  dapat diterapkan.  Bahkan  pemalsuan  uang  asing  oleh  orang  asing, apabila  pelakunya  melarikan  diri  ke  Indonesia  dan  apabila tidak  terjadi  “penyerahan”  pelaku  tersebut  karena  misalnya belum  ada  perjanjian  penyerahan  ( uitleverings-tractaat ),
pelaku  tersebut  dapat  diadili  di  Republik  Indonesia berdasarkan pasal-pasal yang berlaku di Republik Indonesia.
Meniru  atau  memalsukan  uang  yang  pernah  berlaku (kini tidak berlaku lagi) tidak termasuk yang dimaksud dalam Pasal  244  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  walaupun mungkin uang tersebut mempunyai nilai karena sejarahnya.
Perbuatan  menyuruh  mengedarkan  dalam  rumusan Pasal  244  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  apabila dikaitkan  dengan  ketentuan  pada  Pasal  55  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana,  ini  berarti  apabila  yang  disuruh  itu tidak mengetahui tentang kepalsuan dari uang tersebut, maka baginya berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.
Selanjutnya  pada  Pasal  245  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:
Barang  siapa  dengan  sengaja  mengedarkan  mata  uang atau  uang  kertas  negara  atau  bank  seolah-olah  mata uang  atau  uang  kertas  yang  asli  dan  tidak  dipalsu, padahal  telah  ditiru  atau  dipalsu  oleh  dirinya  sendiri, atau  waktu  diterima  diketahui  bahwa  tidak  asli  atau dipalsu, ataupun mempunyai persediaan atau memasukkan  ke  Indonesia  mata  uang  atau  uang  kertas yang  demikian,  dengan  maksud  untuk  mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun.
Subyek  dari  pasal  tersebut  adalah  barang  siapa,  yang berarti  bisa  setiap  orang  atau  siapa  saja.  Kesengajaan  dari
pelaku meliputi seluruh unsurnya. Kesengajaan itu ditujukan agar dalam pengedarannya seolah-olah asli atau tidak dipalsu.
Tindakan  yang  dimaksud  Pasal  245  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana,  jika  dilihat  dari  sudut  terjadinya dapat berlanjut, yaitu:
1.   Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas
dan kemudian dilanjutkan dengan perbuatan
mengedarkan  uang  tersebut,  mempunyai  persediaan uang  seperti  itu  atau  memasukan  ke  Indonesia  uang seperti itu.
2.  Mengetahui  bahwa  uang  tersebut  pada  waktu
diterimanya  adalah  tiruan  atau  palsu  namun dilanjutkan dengan perbuatan mengedarkan,
menyimpan atau memasukan ke Indonesia.
Perbedaan  antara  Pasal  244  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  dengan  Pasal  245  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana, yaitu bahwa pada Pasal 244 tujuannya adalah untuk pengedarannya dan supaya dipandang oleh si penerima sebagai  yang  asli  atau  tidak  dipalsu,  sedangkan  dalam  Pasal 245,  tindakannya  adalah  berkelanjutan  yaitu  setelah  ditiru atau dipalsukan, lalu diedarkan dengan maksud/tujuan supaya dipandang  oleh  si  penerima  uang  tersebut  seolah-olah  asli atau tidak dipalsu.
Ketentuan  lainnya  adalah  Pasal  247  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana, yaitu:
Barang  siapa  dengan  sengaja  mengedarkan  mata  uang yang  seolah-olah  tidak  rusak,  padahal  telah  dikurangi sendiri  nilainya  atau  yang  ada  pada  waktu  diterima diketahui  sebagai  uang  yang  sudah  rusak,  ataupun barang  siapa  mempunyai  persediaan  atau  memasukkan ke  Indonesia  uang  yang  demikian  itu,  dengan  maksud untuk  mengedarkan  atau  menyuruh  mengedarkan seolah-olah  uang  yang  tidak  rusak,  diancam  dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun.
Subyek  serta  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal 247  tersebut  sama  dengan  yang  terdapat  pada  Pasal  245. Untuk membuktikan bahwa seseorang ketika ia merima suatu mata  uang  atau  uang  kertas  adalah  berupa  tiruan  atau  palsu atau  suatu  mata  uang  yang  telah  dikurangi  nilainya  adalah sulit  sekali.  Apabila  ia  menyatakan  bahwa  ia  baru  meyadari kepalsuan  itu  setelah  beberapa  lama  sesudah  diterimanya, kemudian  ia  tidak  mau  rugi  begitu  saja  dan  lalu mengedarkannya  lagi,  maka  kepadanya  dapat  diterapkan Pasal  249  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang berbunyi:
Barang  siapa  dengan  sengaja  mengedarkan  mata  uang tiruan atau palsu, ataupun uang kertas negara atau bank tiruan  atau  palsu,  kecuali  yang  telah  ditentukan  pada Pasal  245  dan  247,  diancam  dengan  pidana  penjara maksimal  empat  bulan  dan  dua  minggu  atau  denda maksimal tiga ratus rupiah.
Dalam rangka penerapan Pasal 249 ini, si pelaku harus benar-benar  tidak  mengetahui  kepalsuan  tersebut  ketika  ia
menerimanya.  Jika  ia  tahu  maka  diterapkan  ketentuan  Pasal 245  atau  Pasal  247,  namun  jika  ia  pada  saat  itu  juga mengedarkan/membelanjakan  uang  tersebut  dan  benar-benar tidak  mengetahui  kepalsuan  tersebut,  maka  kepadanya  tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 245 atau Pasal 247.
Pasal  250  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana menentukan bahwa:
Barang siapa membuat atau memiliki persediaan bahan atau  benda,  yang  diketahuinya  bahwa  benda  itu dipergunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai  mata  uang,  atau  untuk  meniru  atau  memalsukan uang  kertas  negara  atau  bank,  diancam  dengan  pidana penjara  maksimal  enam  tahun  atau  pidana  denda maksimal tiga ratus rupiah.
Dalam  hal  ini  yang  menonjol  adalah pengetahuan (unsur sengaja) dari pelaku bahwa benda tersebut digunakan untuk  meniru  atau  memalsu  yang  sekaligus  merupakan penguatan  unsur kesalahannya .  Bahan  atau  benda  ini  dapat berupa  percetakan,  klise,  kertas  untuk  uang,  logam  dan  lain sebagainya.
Pasal  251  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana menentukan bahwa:
Barang  siapa  dengan  sengaja,  tanpa  ijin  dari pemerintah,  mempunyai  dalam  persediaan  atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembaran  perak,  baik  yang  sudah  ada  maupun  yang belum  ada  capnya  dan  apabila  dicap  atau  dicap  ulang atau  dikerjakan  dengan  suatu  cara  lain,  akan
menyerupai mata uang, sedangkan ia tidak secara nyata akan  digunakan  sebagai  perhiasan  atau  tanda  kenang- kenangan,  diancam  dengan  pidana  penjara  maksimal satu tahun atau denda maksimal sepuluh ribu rupiah. Pasal 251 ini dimaksudkan untuk pengetatan pengawasan  terhadap  peniruan  atau  pemalsuan  mata uang.  Sekiranya  kepingan  atau  lembaran  logam  tersebut dibutuhkan untuk perhiasan, maka diperlukan atau harus ada ijin dari pemerintah terlebih dahulu.
Ketentuan  Pasal  519  ayat  (1)  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa:
Barang  siapa  membuat,  menjual,  menyebarkan  atau mempunyai  dalam  persediaan  atau  memasukan  ke Indonesia,  barang  cetakan,  potongan  logam  atau  benda lainya  yang  bentuknya  menyerupai  uang  kertas  negara atau bank, mata uang atau benda-benda yang terbuat dari emas  atau  perak  yang  telah  ada  merk  pemerintah,  atau perangko  pos,  diancam  dengan  pidana  penjara  maksimal tiga ratus rupiah.
Pasal tersebut menampung suatu perbuatan yang masih dipandang  merugikan  negara,  akan  tetapi  sukar  untuk menerapkan pasal-pasal pada BAB X Buku II Kitab Undang- undang Hukum Pidana. Untuk penerapan Pasal 519, tindakan pelaku tidak mesti harus dengan sengaja, akan tetapi tercakup pula  suatu  “perbuatan  culpa”  sebagaimana  hal  yang merupakan ciri khas suatu pelanggaran.
Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Polresta Jambi,  “Kepolisian  Resort  Kota  Jambi  telah  melakukan
penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran uang yang ada di Jambi.” 7
Lebih  lanjut  Kepala  Satuan  Reserse  Kriminal  pada Polresta Jambi mengatakan bahwa:
Tugas  kepolisian  amat  luas  dan  resikonya  amat  besar karena  berhadapan  dengan  para  penjahat.  Begitu banyak  kejahatan  uang  palsu  yang  tidak  dilaporkan dengan  demikian  masih  lebih  banyak  penjahat dibandingkan dengan yang diadili. Sehubungan dengan itu  dirasakan  adanya  kekurangan  personil  dari  Polisi dan  untuk  itu  perlu  banyak  spesialisasi.  Polisi  saat melaksanakan  tugas/fungsi  sebagai  aparat  keamanan dan  ketertiban  maupun  sebagai  penyelidik/penyidik kerapkali  melakukan  salah  kira  terhadap  pelaku  yang dicurigai. 8
Terkait  pelaksanaan  tugas  dalam  penegakan  hukum tersebut  Kepala  Satuan  Reserse  Kriminal  merincikan  tugas polisi sebagai berikut:
a.  Melakukan  penangkapan  terhadap  pengedar serta mengajukan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.
b.  Melakukan  penangkapan  terhadap  orang  yang memalsukan atau orang yang mencetak sendiri uang  palsu  tersebut  serta  mengedarkannya. (Info diambil dari pengalaman yang tertangkap terlebih dahulu).
7 Yudha Pranata, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Jambi , wawancara tanggal 3 Januari 2015.
8 Yudha Pranata, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Jambi , wawancara tanggal 3 Januari 2015
c. Melakukan penyitaan barang bukti berupa uang yang  diduga  palsu  beserta  alat-alat  yang dipergunakan untuk membuat uang tersebut. 9
Menurut  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jambi  terkait penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan uang, mengatakan bahwa
Hakim  akan  memeriksa,  menyidangkan,  memutuskan dan  mengadili  terdakwa  sesuai  dengan  surat  dakwa yang  dituntut  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  putusan Hakim  keseluruhannya  bersumber  pada  surat  dakwaan yang  diajukan  Jaksa  di  awal  persidangan  mengenai terdakwa  terbukti  telah  melakukan  kejahatan  uang palsu. 10
Terkait  hal  tersebut  Wakil  Panitera  pada  Pengadilan Negeri Jambi mengatakan bahwa:
Pengadilan  Negeri  Jambi  pernah  menyidangkan, mengadili  dan  memutuskan  terkait  pemalsuan  uang pada bulan Juni 2015 hal ini dibuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: Nomor: 30/Pid/B/2005/PN.JBI  dalam  kasus  tindak  pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu. 11
Lebih  lanjut  Wakil  Panitera  pada  Pengadilan  Negeri Jambi  mengatakan  bahwa  “Pengadilan  Negeri  Jambi  tidak banyak  menyidangkan  terkait  perkara  tindak  pidana
9 Yudha Pranata, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Jambi , wawancara tanggal 3 Januari 2015 10 Rudito  Surotomo, Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Jambi , wawancara tanggal 4 Januari 2015 11 Muhamad Anas, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi , wawancara tanggal 4 Januari 2015.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku … – Osriansyah, Chairijah, Iman Hidayat
pemalsuan  uang,  misalnya  saja  pada  tahun  2015  Pengadilan Negeri  Jambi  hanya  menyidangkan  2  (dua)  perkara  tindak pidana.” 12
Hakim Pengadilan Negeri Jambi, menuturkan bahwa: Pemberantasan  uang  palsu  yaitu  di  mana  orang  yang memalsukan  jarang  tertangkap  dan  yang  dapat diketahui  hanyalah  yang  mengedarkan  saja.  Hal demikian  dikarenakan  sistem  jaringan  yang  mereka gunakan  sangat  rapi  sehingga  bisa  terputus  dan  tidak sampai kepada si pembuat atau si pencetak. 13
Dari  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang terdapat dalam  sistem  peradilan  pidana.  namun  dalam  pelaksanaan terhadap  penegakan  hukum  tersebut  belum  maksimal  hal  ini disebabkan  masih  rendahnya  kesadaran  hukum  masyarakat. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  masih  adanya  rasa  enggan  warga masyarakat untuk menyampaikan laporan atau menjadi saksi atas terjadinya tindak pidana uang palsu. Sementara itu peran masyarakat  sangat  penting  bagi  penegakan  hukum  terkait tindak pidana pemalsuan uang.
12 Muhamad Anas, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi , wawancara tanggal 4 Januari 2015 13 Rudito  Surotomo, Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Jambi , wawancara tanggal 4 Januari 2015
C. Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  Penegakan Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pemalsuan Uang Kertas
Pelaksanaan  penegakan  hukum  khususnya  terhadap peredaran uang palsu yang dilakukan oleh Polisi mempunyai beberapa  permasalahan  yang  merupakan  suatu  kendala. Kendala  tersebut  secara  umum  berhubungan  erat  dengan perkembangan  sosial  budaya  masyarakat  yang  diikuti dinamika  masyarakat  dengan  diwarnai  nuansa  kebebasan euphoria, baik langsung maupun tidak langsung.
Kendala yang dihadapi tersebut antara lain:
a.  Minimnya  jumlah  personil  yang  ada  dibandingkan dengan  luas  wilayah  hukum  yang  dibawahi  oleh Polresta  tidak  sebanding,  apalagi  jika  dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kota Jambi. b.  Anggaran  kegiatan  dan  sarana  pendukung  terbatas, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan  ataupun  program-program  menjadi  kurang lancar. c.  Tindak pidana pemalsuan uang merupakan kejahatan yang  terorganisir,  sehingga  dalam  hal  ini  polisi kesulitan  dalam  mengungkap  jaringan  pelaku utama. 14
Jika  dilihat  dari  faktor-faktor  penegakan  hukum  maka dapat dianalisis sebagai berikut:
1. Perundang-undangan.
Untuk  menjerat  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan  uang telah  diatur  dalam  perundang-undangan,  antara  lain  Kitab
14 Yudha Pranata, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Jambi , wawancara tanggal 3 Januari 2015
Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  peraturan  perundang lainnya.  Dalam  hal  tindak  pidana  pemalsuan  uang  yang pernah  disidang  di  Pengadilan  Negeri  Jambi  Jaksa  Penuntut Umum  lebih  menerapkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana ketimbang menerapkan Undang-Undang Khusus.
2. Penegak Hukum
Penegakan  hukum  dalam  hal  menangani  tindak  pidana pemalsuan uang adalah pihak  yang termasuk didalam sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga  Pemasyarakatan.  Dalam  hal  penindakan  dan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang ini  para  aparat  penegak  hukum  telah  melakukan  tugasnya sebagaimana tugas dan wewenangnya hal ini terbukti dengan adanya  penangkapan,  penuntutan  dan  pemutusan  perkara  di sidang  Pengadilan  Negeri  Jambi.  Ini  berarti  aparat  penegak hukum  telah  bekerja  sebagaimana  amanat  perundang- undangan yang berlaku.
3. Sarana dan Prasarana
Sarana  atau  fasilitas  mempunyai  peranan  yang  sangat penting  di  dalam  penegakan  hukum.  Tanpa  adanya  sarana atau fasilitas tersebut, maka tidak mungkin penegakan hukum akan  berlangsung  dengan  lancar  dan  menyerasikan  peranan yang  seharusnya  dengan  peran  yang  aktua.  Sarana  atau fasilitas  tersebut  antara  lain  mencakup  tenaga  manusia  yang berpendidikan  dan  terampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan
yang  memadai,  keuangan  yang  cukup,  dan  seterusnya. Kurangnya  sarana  dan  prasarana  dalam  pengungkapan  uang palsu  yang  dilakukan  oleh  pihak  Kepolisian.  Sarana  dan prasarana  tersebut  antara  lain  biaya,  perlengkapan,  dan  lain- lain.
4. Masyarakat
Penegakan  hukum  berasal  dari  masyarakat  dan bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian  di  dalam  masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum  di  mana  peraturan  hukum  berlaku  atau  diterapkan. Bagian  terpenting  dari  masyarakat  yang  menentukan penegakan  hukum  adalah  kesadaran  hukum  masyarakat. Semakin  tinggi  tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat,  maka akan  semakin  memungkinkan  penegakan  hukum  yang  baik. Dalam  hal  tindak  pidana  di  Kota  Jambi  masih  banyak masyarakat  yang  tidak  berperan  maksimal  terkait  penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang.
Peredaran  uang  palsu  di  masyarakat  cukup  sulit  untuk diberantas.  Hal  ini  didorong  oleh  perilaku  masyarakat  yang kurang  mendukung  upaya  pemerintah  dan  penegak  hukum dalam  rangka  mengurangi  peredaran  uang  palsu.  Kesadaran masyarakat  untuk  melaporkan  adanya  uang  palsu  sangat kurang.  Bila  mereka  mendapatkan  uang  palsu,  mereka cenderung membelanjakannya. Hal ini tidak dapat memotong
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku … – Osriansyah, Chairijah, Iman Hidayat
mata  rantai  peredaran  uang  palsu.  Masyarakat  justru  ikut berperan dalam mengedarkan uang palsu.
5. Budaya/Culture.
Budaya  (culture)  sebenarnya  bersatu  padu  dengan masyarakat  karena  berkaitan  dengan  nilai-nilai  yang  tumbuh dimasyarakat. Masih banyak budaya masyarakat yang enggan melaporkan  terkait  pemalsuan  uang  kepada  pihak  berwajib sehingga  para  aparat  penegak  hukum  pun  tidak  dapat menjalankan  tugasnya  secara  maksimal  yang  menyebabkan sulitnya pengungkapan pelaku tindak pidana pemalsuan uang.
Dari  kelima  faktor  penegakan  hukum  ini  saling mempengaruhi penegakan hukum yang bermuara pada tujuan hukum  sebenarnya  yaitu  terciptannya  keadilan,  kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

## D. Upaya  untuk  mengatasi  kendala-kendala  yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas
Seluruh  kendala-kendala  tersebut  apabila  tidak  segera diatasi,  akan  semakin  menambah  beban  bagi  semua  pihak yaitu,  masyarakat  dan  pihak  kepolisian  sendiri.  Upaya  yang dilakukan  Polresta  Jambi  untuk  mengatasi  kendala-kendala tersebut, antara lain:
a.  Menggalakkan  kegiatan  penugasan  reserse  kriminal dengan metode sasaran secara tepat.
b.  Meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  anggota masyarakat  maupun  anggota  Polresta  Jambi  sendiri tentang pentingnya penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang.
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti
Kejaksaan, Pengadilan, dan Bank Indonesia.
d.  Pengerahan  personil  khususnya  reserse  kriminal pada daerah-daerah rawan peredaran uang palsu. 15 Polisilah  yang  pertama-tama  yang  harus  melakukan segala daya upaya yang bersifat preventif yaitu
menghindarkan  terjadinya  gangguan  keamanan,  termasuk terhadap  kejahatan  pemalsuan  uang  kertas  rupiah  dan pengedarannya.  Polisi  harus  selalu  siap  siaga  siang  dan malam.  Dalam  tugasnya  itu  Polisi  dianggap  mempunyai indera  keenam  untuk  mampu  mencium  adanya  kejahatan uang  palsu.  Melalui  indera  keenam  itulah  Polisi  diharapkan dapat  dan  mampu  menghindarkan  hal-hal  yang  menjadi penyebab timbulnya kejahatan uang palsu. 16
Langkah-langkah  yang  diambil  Polresta  Jambi  dalam mengatasi  kendala-kendala  yang  ada  tersebut,  tidak  akan berhasil  jika  tidak  didukung  oleh  semua  pihak  yang  terkait.
15 Yudha  Pranata, Kepala  Satuan  Reserse  Kriminal  Polresta Jambi , wawancara tanggal 3 Januari 2015 16 Yudha  Pranata, Kepala  Satuan  Reserse  Kriminal  Polresta Jambi , wawancara tanggal 3 Januari 2015
Dalam  hal  ini  yang  paling  penting  adalah  kesadaran  hukum dari  masyarakat  sangat  diperlukan.  Tanpa  adanya  kesadaran hukum  dari  masyarakat,  seluruh  upaya  kegiatan  yang dilakukan oleh Polresta Jambi akan sia-sia.
Menurut Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, mengatakan bahwa:
Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala- kendala  dalam  mengatasi  tindak  pidana  pemalsuan uang adalah:
1.  Melaksanakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada  masyarakat  dengan  tujuan  agar  masyarakat mengetahui dan mengenal ciri-ciri uang yang asli. 2.  Melakukan  kerja  sama  yang  erat  antara  penegak hukum dan instansi terkait lainnya.
3.  Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.

## E. Daftar Pustaka
Made  Darma  Weda,  1996, Kriminologi ,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta. PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Membahayakan  Kepercayaan  Umum  Terhadap  Surat, Alat Pembayaran,Alat Bukti, dan Peradilan, edisi kedua . Sinar Grafika. Jakarta, 2009. Satjipto  Rahardjo, Masalah  Penegakan  Hukum;  Suatu Tinjauan  Sosiologis ,  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983.