PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA ANAK DI PENGADILAN

## ANAK

## Armanila Febri
Fakultas Hukum Universitas Riau Email : neela_febri@ymail.com Gusliana H.B. dan Davit Ramadhan Fakultas Hukum Universitas Riau

## abstract
Children  are  people  who  have  physical  or  mental  limitations.  Limitation understand  everything,  tends  to  bring  negative  influences  into  themselves and  can  cause  it  to  do  damage (juvenile  delinquency) or  even  become perpetrators  of  delinquency (a  criminal  offense).  Law  No.  3  of  1997  on Juvenile  Justice (Juvenile  Court  Act),  in  principle,  was  born  to  protect  and nurture  children  in  conflict  with  the  law (ABH).  However,  it  was  legally incapable  angle  Court  Law  provide  legal  protection  against  the ABH.  Thus was born the amount of number 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child (Law SPPA) to replace the Juvenile Justice Act. In the case of change of  the  Act  there  are  striking  differences  in  issues  related  to  children  in  the examination  of  the  case  law SPPA. The  purpose  of  this  paper  are:  first,  to determine the child's examination of the case in court demanding the setting ABH Court Law Act with SPPA angle. Second, to determine the advantages and  disadvantages  of  the  examination  of  cases  in  court,  according to  Law ABH juvenile justice law with Law SPPA.
Keywords: Comparative, investigation, Case, Children  in  conflict  with  the law(ABH), Juvenile Justice

## abstrak
Anak  adalah  orang  yang  memiliki  keterbatasan  fisik  atau  mental.  Batasan memahami  segala  sesuatu,  cenderung  untuk  membawa  pengaruh  negatif menjadi  diri  dan  dapat  menyebabkan  ia  berbuat  kerusakan  (kenakalan remaja)  atau  bahkan  menjadi  pelaku  kenakalan  (tindak  pidana).  Undang- Undang  Nomor  3  tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  (UU  Pengadilan Anak),  pada  prinsipnya,  lahir  untuk  melindungi  dan memelihara  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  (ABH).  Namun,  ternyata  secara  hukum UU
Pengadilan angle tidak  mampu  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap ABH. Maka lahirlah jumlah nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak  (UU  SPPA)  untuk  menggantikan  Undang-Undang  Pengadilan Anak.  Dalam  hal  pergantian  UU  ada  perbedaan  mencolok  dalam  isu-isu yang  berhubungan  dengan  anak  dalam  pemeriksaan  SPPA  kasus  hukum. Tujuan  dari  penulisan ini  yakni:  pertama,  untuk  menentukan  pemeriksaan anak  dari  kasus  pengaturan  ABH  di  Pengadilan menuntut  UU Pengadilan UU  dengan angle SPPA.  Kedua,  untuk  menentukan  keuntungan  dan kerugian  dari  pemeriksaan  kasus  ABH  di  Pengadilan menurut  UU pengadilan anak UU dengan UU SPPA.
Kata  Kunci: Perbandingan,  Investigasi,  Kasus,  Anak-anak  yang  berkonflik dengan hukum (ABH), Pengadilan Anak

## A. Pendahuluan
Anak  merupakan  amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang memiliki  harkat  dan  martabat  serta  merupakan  bagian  dari  generasi  muda penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang di lindungi oleh hukum. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang memiliki keterbatasan secara  fisik  dan  mentalnya. 1 Oleh  sebab  itu,  anak  memerlukan  pembinaan dan  perlindungan  dalam  rangka  menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.
Secara  Internasional,  telah  diatur  dengan  tegas  bentuk  perlindungan terhadap  anak.  Bentuk  perlindungan  terhadap  anak  dapat  dilihat  dari beberapa  Konvensi  Internasional tentang  perlindungan  terhadap anak,  salah satunya  yaitu  Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  mengenai  Hak  Anak atau  (Convention  on  the  Rights  of  the  Child)  Tahun  1989  yang mengemukakan  prinsip-prinsip  umum  perlindungan  anak,  yaitu  non diskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  kelangsungan  hidup  dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.
Dalam  konvensi  hak-hak  anak  juga  diatur  mengenai  prinsip perlindungan  khusus  terhadap  anak.  Hal  ini  disebabkan  dalam  tahap perkembangan, anak-anak akan mempelajari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal. 2
Salah  satu  prinsip  perlindungan  khusus  yang  diatur  dalam  konvensi tersebut adalah perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
1 Marliana, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  (Pengembangan  Konsep  Diversi  dan Restrorative Justice), Refika Aditama, Bandung : 2009, hlm.42.
2 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung : 1997, hlm. 4.
(children  in  conflict  with  the  Law).  Lebih  lanjut  diatur  dalam  Peraturan- Peraturan  Minimum  Standar  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mengenai Administrasi  Peradilan  bagi  Anak  (Beijing  Rules).  Dimana  prinsip  Beijing Rules mengatur anak pelaku tindak pidana dihindarkan dari pidana penjara. Penjatuhan  pidana  merupakan  upaya  terakhir,  karena  penjatuhan  pidana terhadap pelaku anak berakibat anak masuk lembaga pemasyarakatan anak. 3
Di  Negara  Indonesia  sendiri  mengenai  perlindungan hukum  terhadap harkat  dan  martabat  anak  terdapat  dalam  konstitusi  yakni  Undang-Undang Dasar  1945.  Pasal  28  B  Ayat  (2)  dikatakan:  “setiap  anak berhak  atas keberlangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  serta berhak  atas perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi”.
Selanjutnya  dalam  hukum  positif  Indonesia,  perlindungan  hukum terhadap  hak-hak  anak  dapat  ditemui  di  berbagai  peraturan  perundang- undangan seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990  pada  tanggal  25  Agustus  1990  yang  merupakan  ratifikasi  dari Konvensi  PBB  tentang  Hak-Hak  Anak (Convention  on  the  Rights  of  the Child ); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 4
Mengenai  prinsip  perlindungan  khusus  terhadap  anak  yang berhadapan dengan hukum yang tertuang dalam konvensi hak-hak anak telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan Anak.  Hal  ini  terdapat  pada  poin  menimbang  yang  pada  prinsipnya menjelaskan tentang penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Hal ini dikarenakan anak adalah kelompok rentan secara fisik maupun mental.
Sebagaimana  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  dikatakan,  anak  adalah  seseorang  yang  yang  belum berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  dalam  kandungan.  Dalam hal  ini  pengertian  anak  mencakup  situasi  dimana  seseorang  yang  dalam kehidupannya mencapai tumbuh kembangnya, membutuhkan bantuan orang lain (orang tua atau orang lain). 5
Hal tersebut disebabkan anak memiliki keterbatasan dalam memahami apa  yang  ia  pelajari  sehingga  cenderung  membawa  pengaruh  negatif kedalam  dirinya.  Pada  akhirnya  dapat menyebabkan  anak  melakukan kenakalan (Juvenile delinquency) atau menjadi pelaku (delinquency).
Juvenile  delinquency adalah  suatu  tindakan  atau  perbuatan  yang melanggar  norma,  baik  norma  hukum  maupun  norma-norma  sosial  yang
3 Marliana, op.cit., hlm. 12.
4 Nashriana, Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  di  Indonesia,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta : 2001, hlm. 13.
5 Sholeh Soeaidy dan Zulfikar, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Novindo Pustaka mandiri,
Jakarta: 2001 , hlm. 3.
dilakukan oleh anak-anak usia muda. Oleh sebab itu, hal tersebut cenderung untuk  dikatakan  sebagai  kenakalan  anak  dari  pada  kejahatan  anak,  terlalu ekstrim  rasanya  seorang  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  dikatakan sebagai  penjahat,  sementara  kejadiannya  adalah  proses  alami  yang  tidak boleh  setiap  manusia  mengalami  kegoncangan  semasa  menjelang kedewasaan. 6
Apalagi  posisi  anak  dalam  melakukan  tindak  pidana  tidaklah  sama dengan  orang  dewasa  yang  sudah  memiliki  akal  dan  pengalaman,  di mana anak  berada  pada  taraf  yang  belum  mampu  memperjuangkan  sesuatu  yang menjadi  haknya.  Secara  hukum  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997 tentang  Pengadilan  Anak  lahir  untuk  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Namun,  secara  yuridis- formil  ternyata  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan Anak tidak cukup  memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Sebagaimana  Menteri  Hukum  dan  HAM  Amir  Syamsuddin mengatakan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Undang-Undang Nomor 3 tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  belum  secara  komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. 7
Salah  satu  kelemahan  Undang-Undang  ini  adalah  inkonsistensinya terhadap  isi Peraturan  Minimum  Standar  Perserikatan  Bangsa-Bangsa mengenai  Administrasi  Peradilan  bagi  Anak (Beijing  Rules).  Di mana  di dalam aturan 11 Beijing Rules telah diatur dengan tegas ketentuan mengenai penanganan  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  namun  tidak dimuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan Anak.  Sehingga,  secara  tidak  langsung  telah  terjadi  pengabaian  prinsip kepentingan  terbaik  bagi  anak  yang  termuat  di  dalam  Konvensi  Hak-Hak Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan Anak.
Sebagaimana data Departemen Hukum dan HAM tahun 2008 jumlah anak  yang  berhadapan  dengan  Hukum  5760  anak  di  berbagai  LAPAS  di Indonesia, sekitar 57% bercampur dengan orang dewasa. 8 Berdasarkan data tersebut  jelas  terlihat  bahwa  masih  banyak  anak-anak  yang  berhadapan dengan  hukum  belum  memperoleh  perlindungan  yang  memadai.  Bahkan tidak  sedikit  anak  yang  berkasus  tersebut  di  sidang  ke  pengadilan  atas kejahatan  ringan.  Misalnya  kasus  sepuluh  orang  anak  laki-laki  menjalani
6 Wagiati Soetedjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama,Bandung : 2006, hlm.11.
7 http:  politik.news.viva.co.id/news/read/332348-8-isu-krusial-di-uu-sistem-peradilan-anak.  ( Diakses pada hari sabtu, 05 Januari 2013 pukul 11.34 wib ).
8 http:  Press  Release:  SKB  Penanganan  Anak  Yang  Berhadapan Dengan  Hukum.(Diakses pada hari sabtu, 06 Januari 2013 pukul 11.32 wib ).
sidang anak di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, yang didakwa dengan kasus berjudi dengan taruhan uang koin Rp. 500, ironisnya anak yang masih berumur 11 (sebelas) tahun ikut disidang. 9
Selanjutnya  kasus  pencurian  sandal  jepit  oleh  AAL  yang  berusia  15 tahun. AAL sendiri terjerat kasus hukum pada November Tahun 2010 yang dituduh  seorang  bintara  polisi  telah  mencuri  sandal  merek  Eiger  miliknya. Kasusnya  kemudian  mulai  disidangkan  pada  awal  Desember  2011  lalu. 10 Padahal  tindak  pidana  pencuriannya  sebenarnya  bukan  tindak  pidana  berat, namun anak tersebut tetap diproses di pengadilan. Hasil kajian dan pemetaan serta  fakta  di  berbagai  lapas  anak  di  lapangan  menunjukkan  situasi  dan kondisi anak yang berhadapan dengan hukum sangat memprihatinkan. 11
Sangat  ironis,  hal  tersebut tentu  sangat  berdampak  buruk  pada  anak tersebut,  karena  anak  butuh  bermain,  belajar  di sekolah.  Sementara  ia tersebut  harus  menjalani  proses  peradilan  dan  harus  menjalani  tahanan. Panjang  proses  peradilan  yang  dijalani  anak  tersangka  pelaku  kejahatan, sejak proses penyidikan di kepolisian sampai selesai menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan merupakan gambaran kesedihan seorang anak.
Kejadian selama proses peradilan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan  anak  yang  sulit  terlupakan.  Pengalaman demikian  akan membekas  dalam  diri  mereka. 12 Demi  memperhatikan  kelangsungan kehidupan anak untuk masa yang akan datang, maka dilakukanlah perubahan terhadap  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak menjadi  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.
Dengan  dikeluarkannnya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  ada  perbedaan  mencolok  terkait masalah  pemeriksaan  perkara  anak  di  Pengadilan.  Berdasarkan  adanya perbedaan  tersebut,  penulis  termotivasi  untuk  membandingkan  Undang- Undang  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  dengan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dalam  hal pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Anak.
Berdasarkan  dari  uraian latar  belakang  tersebut di atas,  maka  penulis ingin  mengupas  beberapa  permasalahan  yang  dijadikan  objek  di  dalam penelitian  ini.  Yang  menjadi  rumusan  masalah  adalah  sebagai  berikut:  1). Bagaimana  pengaturan  pemeriksaan  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan hukum di pengadilan anak di dalam Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 1997 tentang  Pengadilan  Anak  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012
9 “Usia Minimal Diproses Pidana,“ Gatra, 16 Maret 2011, hlm.96.
10 http://radarlampung.co.id/read/radar/berita-foto/44717-bocah-aal-setelah-kasus-pencurian- sandal-jepit- menasional.( Diakses pada hari sabtu, 20 Oktober 2012 pukul 6.49 wib ).
11 http: Press Release: SKB Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
12 Marliana, Op.,Cit. hlm.16
tentang Sistem Peradilan Pidana? dan 2). Apakah kelemahan dan kelebihan pemeriksaan  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  di  pengadilan anak  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan Anak  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak ?

## B. Pembahasan
1. Pengaturan  Pemeriksaan  Perkara  Anak  yang  Berhadapan  dengan Hukum  di Pengadilan  Anak  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  dengan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
a. Pengaturan  Pemeriksaan  Perkara  Anak  yang  Berhadapan  dengan Hukum  di  Pengadilan  Anak  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Ketika  seorang  anak  yang  terlibat  dalam  perbuatan  pidana  maka  ia akan  menjalani  proses  pemeriksaan  awal  di  kepolisian  oleh  Penyidik, kemudian diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya pemeriksaan persidangan  oleh  Hakim  anak. 13 Proses  hukum  di  atas  merupakan pelaksanaan  dari  sistem  peradilan  pidana.  Sistem  peradilan  pidana merupakan  pelaksanaan  dari  proses  hukum  yang  berada  dalam  satu  sistem terdiri dari subsistem yang saling berhubungan.
Pada  dasarnya, sistem  peradilan  pidana  (SPP) atau  Criminal  Justice System dikemukakan  pertama  kali  di  Amerika  Serikat  oleh  pakar  hukum pidana  dan  para  ahli  dalam Criminal  Justice  Science. 14 Menurut  Mardjono Reksodiputro,  sistem  peradilan  pidana  merupakan  sistem  dalam  suatu masyarakat  untuk  menanggulangi  masalah  kejahatan,  menanggulangi bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas- batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi  korban  kejahatan  dengan  mengajukan  pelaku  kejahatan  ke  sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana. 15
Berdasarkan perspektif peradilan pidana anak, maka subsistem dalam sistem peradilan pidana anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum  yang  khusus,  membutuhkan aparat-aparat yang secara  khusus  diberi  wewenang  untuk  menyelenggarakan  proses  peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 16 Berdasarkan analisa penulis,  hal  tersebut  didasarkan  pada  pendekatan  filosofi  terhadap  usia
13 Marliana, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia ( Pengembangan  Konsep  Diversi  dan Restrorative Justice), Refika Aditama, Bandung : 2009, hlm.133.
14 Nashriana, Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  di  Indonesia,  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta : 2001, hlm.101.
15 Marliana, Op., Cit. hlm.5.
16 Nashriana, Op.,Cit.hlm.106.
pelaku dimana anak berada pada taraf yang belum mampu memperjuangkan apa  yang  menjadi  haknya.  Apalagi  mengingat  sifat  dan  keadaan  psikologis anak  dalam  beberapa  hal  tertentu  seperti  proses  peradilan  pidana  maka diperlukan  perlakuan  yang  khusus  agar  tindakan-tindakan  selama  dalam proses  peradilan  pidana  tidak  mengganggu  fisik  maupun  psikis  anak.  Oleh sebab  itu  polisi,  jaksa,  dan  hakim  yang  menangani  pidana  anak  tersebut adalah polisi, jaksa, dan hakim anak.
Dalam  penelitian  ini  penulis  meneliti  bagaimana  penanganan  perkara anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  (ABH)  di  Pengadilan.  Di mana penanganan  perkara  ABH  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997 tentang  Pengadilan  Anak  di tingkat  Pengadilan  memakai  prosedur  formal yakni secara litigasi atau melalui pemeriksaan di sidang pengadilan.
Adapun tahapan dalam proses peradilan pidana yaitu tahap prajudikasi (sebelum  sidang  peradilan)  meliputi  penyidikan  dan  penyelidikan,  judikasi (selama  sidang  peradilan)  meliputi  pemeriksaan  dan  pembuktian  tuntutan jaksa  dan  paskajudikasi  (setelah  sidang  peradilan)  meliputi  pelaksanaan keputusan  yang  telah  ditetapkan  dalam  persidangan  seperti  penempatan terpidana dalam lembaga pemasyarakatan. 17
Mengenai  ketentuan  pemeriksaan  perkara  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak  diatur  secara  khusus  dalam  BAB  IV  Paragraf  4  Pasal  55 sampai  dengan  59,  namun  dalam  pasal-pasal  sebelumnya  juga  sebagian sudah  menyebutkan  mengenai  ketentuan  pemeriksaan  perkara  anak  di tingkat pengadilan. Secara keseluruhan ketentuan pemeriksaan perkara anak di muka pengadilan adalah sebagai berikut :
1) Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak memakai toga
Pasal  6  menyatakan  :  “ Hakim,  Penuntut  Umum,  Penyidik  dan Penasehat Hukum, serta petugas yang lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas ”.
Dalam pemeriksaan perkara anak nakal, para pejabat yang disebutkan dalam  pasal  6  di  atas  tidak  boleh  memakai  toga,  termasuk  panitera  yang membantu  hakim  tidak  memakai  jas.  Semua  pakaian  kebesaran  tersebut tidak  dipakai  pejabat  pemeriksa,  hal  ini  dimaksudkan  agar  dalam persidangan  tidak  menimbulkan  kesan  menakutkan  atau  menyeramkan terhadap  anak  yang  diperiksa.  Selain  itu  agar  dengan  pakaian  biasa  dapat menjadikan  persidangan  berjalan  dengan  lancar  dan  penuh  kekeluargaan. 18 Terlebih lagi agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak.
2) Disidang dengan Hakim Tunggal
17 Ibid. hlm.5
18 Ibid. hlm. 140.
Pada  prinsipnya  pemeriksaan  di  pengadilan  dilakukan  dengan  hakim majelis,  namun  pemeriksaan  sidang  anak  dilakukan  dengan  hakim  tunggal (Pasal 11 Ayat (1) UU Pengadilan Anak). Dengan hakim tunggal, bertujuan agar  sidang  anak  dapat  diselesaikan  dengan  cepat. 19 Memang  pada prinsipnya bahwa penyelesaian perkara anak dapat dilakukan dengan waktu singkat/cepat  agar  anak  tidak  berlama-lama  mendapat  perlakuan  terkait pemberian sanksi terhadap kenakalan yang telah dilakukannya. 20
Perkara anak yang disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara- perkara  pidana  yang  ancaman  hukumannya  lima  tahun  ke bawah  dan pembuktiannya  mudah  atau  tidak  sulit.  Apabila  tindak  pidananya  diancam dengan  hukuman  penjara  diatas  lima  tahun  dan  pembuktiannya  sulit,  maka berdasarkan  Pasal  11  Ayat  (2)  UU  Pengadilan  Anak,  perkara  tersebut diperiksa dengan hakim majelis.
Pengaturan  hakim  tunggal  dalam  UU  Pengadilan  Anak  berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang  Pokok- Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  (yang  kini  diubah  melalui Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  1999).  Dalam  Pasal  15  Ayat  (1) disebutkan bahwa, ”Semua pengadilan memeriksa dan memutusk an dengan sekurang-kurangnya  3  (tiga)  orang  hakim,  kecuali  apabila  undang-undang menentukan  lain”.  Kecuali  disini  berarti  membuka  kemungkinan  untuk pemeriksaan oleh hakim tunggal.
Di tingkat banding maupun di tingkat kasasi, hakim yang  memeriksa dan memutus perkara anak nakal sama dengan ditingkat Pengadilan Negeri, yaitu dengan hakim tunggal (Pasal 14 dan Pasal 18 UU Pengadilan Anak). 21
3) Pemeriksaan perkara Anak dilakukan dalam sidang tertutup Dalam  penjelasan  Pasal  8  UU  Pengadilan  Anak  disebutkan  bahwa pemeriksaan perkara anak nakal dilakukan secara tertutup dan wajib dihadiri orang tua, wali, atau orang tua asuh berdasarkan pertimbangan agar tercipta suasana  tenang  dan  penuh  dengan  kekeluargaan  sehingga  anak  dapat mengutarakan  segala  peristiwa  dan  segala  perasaannya  secara  terbuka  dan jujur  selama  sidang  berjalan.  Kemudian  digunakan  singkatan  dari  nama anak,  orang  tua,  wali,  atau  orang  tua  asuhnya  dimaksudkan  agar  identitas anak dan keluarganya tidak menjadi berita umum yang akan lebih menekan perasaan serta mengganggu kesehatan mental anak. 22
Mengenai  kewajiban  kehadiran  orang  tua,  wali,  atau  orang  tua
19 Gatot  Supramono,  Surat  Dakwaan  dan  Putusan  Hakim,  Yang  Batal  Demi  Hukum, Djambatan, Jakarta : 1991, hlm. 61. 20 Nashriana, Op., Cit. hlm.141.
21 Nashriana, op., cit. hlm.142.
22 Wagiati Soetedjo, Op.,Cit. hlm.35.
asuhnya  juga  terdapat  dalam  Pasal  55  yang  menyebutkan:  “ Dalam  perkara Anak  Nakal  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  2,  Penuntut Umum,  Penasihat  Hukum,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  orang  tua,  wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak ”.

## 4) Laporan Pembimbing Kemasyarakatan
Sesuai Pasal 56 UU Pengadilan Anak, sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan  kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan  agar  menyampaikan laporan  hasil  penelitian  kemasyarakatan  (LITMAS)  mengenai  anak  yang bersangkutan.  Ini  berarti  pembimbing  kemasyarakatan  menyampaikan laporannya  secara  tertulis  dan  kelak  bila  diperlukan  pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan kesaksian di di depan Pengadilan Anak.
Maksud  diberikannya  laporan  sebelum  sidang  dibuka,  adalah  agar cukup  waktu  bagi  hakim  untuk  memelajari  laporan  hasil  penelitian kemasyarakatan  itu.  Oleh  karena  itu,  laporan  tidak  diberikan  pada  saat sidang berlangsung, tetapi beberapa waktu sebelumnya.
Hal  tersebut  bertujuan  karena  latar  belakang  kehidupan  anak mempengaruhi pertimbangan hukum bagi hakim. Di dalam praktek ternyata Case  Study sangat  membantu  hakim  dalam  menjatuhkan  keputusannya.  Di mana Case Study ini membuka jalan bagi hakim guna lebih dalam mengenal pribadi  anak  sehingga  dalam  memberikan  keputusannya  akan  lebih  terarah serta sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak.
Pembimbing  kemasyarakatan  yang  dimaksud  adalah  pembimbing kemasyarakatan  pada  Balai  Pemasyarakatan  di  wilayah  hukum  Pengadilan Negeri  setempat.  Apabila  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  tidak terdapat Balai Pemasyarakatan, maka menurut Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Menteri  Kehakiman  No.M.02.  PW.07.10  Tahun  1997,  hakim  dapat memerintahkan  pembimbing  kemasyarakatan  dari  anak  yang  bersangkutan untuk  membuat  laporan  hasil  penelitian  kemasyarakatan  pada  Balai Pemasyarakatan terdekat. 23
Adapun  laporan  hasil  penelitian  kemasyarakatan  (Pasal  56  Ayat  (2) UU Pengadilan Anak) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut : a) data individu anak dan data keluarga anak yang bersangkutan; dan b) kesimpulan  atau  pendapat  dari  pembimbing  kemasyarakatan  yang membuat  laporan  hasil-hasil  penelitian  kemasyarakatan.  Sehubungan dengan hal diatas, laporan hasil penelitian kemasyarakatan berisikan hal- hal berikut: 24
i. identitas: klien, orang tua, dan susunan keluarga dalam satu rumah; ii. masalah sosialnya; iii. riwayat hidup klien;
23 Ibid. hlm. 37.
24 Nashriana, op., cit. hlm.144-145.
iv. tanggapan klien terhadap masalah yang dialaminya; v. keadaan keluarga; vi. keadaan lingkungan masyarakat; vii. tanggapan pihak keluarga, masyarakat, dan pemerintah setempat; dan viii. kesimpulan dan saran.
5) Pembukaan  Sidang  Anak  (Terdakwa  didampingi  Orang  Tua,  Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan)
Sebagaimana  Pasal  57  Ayat  (1)  UU  Pengadilan  Anak  menyatakan  :
“ Setelah  Hakim  membuka  persidangan  dan  menyatakan  sidang  tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan ”. Selama dalam persidangan terdakwa didampingi oleh orang tua, wali, atau orang  tua  asuh,  penasehat  hukum,  dan  pembimbing  kemasyarakatan (Pasal  57  Ayat  (2)  UU  Pengadilan  Anak).  Menurut  praktek,  hakim  lalu memeriksa  identitas  terdakwa,  dan  setelah  itu  hakim  mempersilahkan jaksa penuntut  umum  membacakan  surat  dakwaannya.  Setelah itu,  terdakwa  atau penasehat  hukum  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan  tangkisan  atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. 25

## 6) Pemeriksaan Saksi
Pada  asasnya  setiap  saksi  didengar  di  persidangan  dihadiri  oleh terdakwa,  dengan  maksud  agar  terdakwa  mengetahui  apa  yang  diterangkan oleh saksi dalam mengungkap terjadinya peristiwa pidana di mana terdakwa yang  didakwa  sebagai  pelakunya.  Sehubungan  dengan  itu,  terdakwa mempunyai kesempatan untuk menyanggah keterangan saksi tentang hal-hal yang tidak benar dari keterangan itu.
Orang yang diajukan sebagai saksi, terutama diambil dari orang-orang yang kebetulan berada disekitar tempat kejadian, dengan tujuan agar mereka mudah  mengungkapkan  jalannya  peristiwa  pidana.  Sebelum  memberikan keterangan  di  persidangan,  saksi  diwajibkan  mengangkat  sumpah  terlebih dahulu, bahwa ia akan menerangkan dengan benar dari apa yang dilihat dan didengar atau dialami sendiri.
Apabila  saksi  tidak  menerangkan  dengan  benar  dan  telah diperingatkan oleh hakim yang memimpin sidang pengadilan, tetapi ternyata saksi  tetap  pada  keterangannya,  maka  berdasarkan  Pasal  174  Ayat  (2) KUHAP  hakim  ketua  sidang  karena  jabatannya  atau  atas  permintaan penuntut  umum  atau  terdakwa,  dapat  memerintahkan  supaya  saksi  tersebut ditahan dan selanjutnya dituntut dengan dakwaan sumpah palsu. Saksi yang demikian dapat dipidana berdasarkan Pasal 242 KUHP. 26
25 Ibid. hlm. 146.
26 Ibid. hlm. 147.
Dalam  perkara  anak,  pada  tingkat  pemeriksaan  saksi  dapat  tidak dihadiri oleh terdakwa. Sesuai Pasal 58 Ayat (1) UU Pengadilan Anak, pada waktu memeriksa saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang.
Hal ini dimaksud untuk menghindari adanya hal yang mempengaruhi jiwa  anak.  Di mana  tidak  semua  anak  yang mempunyai sikap  mental  yang kuat  untuk  bisa  mendengarkan  secara  langsung  keterangan  orang  lain  yang mengungkapkan perbuatannya yang kurang atau tidak baik. Bagi yang tidak bisa mendengarkan dan ini tetap dipaksakan, akan berakibat tidak baik bagi perkembangan anak yang bersangkutan.
Sedangkan orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan berdasarkan Pasal 58 Ayat (2) disebutkan: “ Pada  waktu  pemeriksaan  saksi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1), orang  tua,  wali,  atau  orang  tua  asuh,  Penasihat  Hukum,  dan  Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir ”.
7) Putusan Hakim
Pasal 59 UU Pengadilan Anak, disebutkan bahwa:
a. Sebelum  mengucapkan  putusannya,  Hakim  memberikan  kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak;
b. Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan  penelitian  kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan; dan
c. Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Mengenai Pasal 59 Ayat (2), di mana dalam putusannya, hakim wajib mempertimbangkan  laporan  hasil  penelitian  kemasyarakatan  yang disampaikan  oleh  pembimbing  kemasyarakatan,  karena  laporan  hasil penelitian  kemasyarakatan  tersebut  merupakan  gambaran  keadaan  si  anak. Oleh  sebab  itu,  hakim  wajib memperhatikan dan mempertimbangkan Case Study dari terdakwa,  agar  hakim  dalam  memberikan  putusannya  sesuai dengan  kebutuhan  anak  tersebut.  Apabila  ketentuan  ini  tidak  dipenuhi, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam hal ini Case Study dapat menentukan hukuman manakah yang sebaiknya bagi anak, mengingat hakim dapat  memilih  dua  kemungkinan  pada  Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 1997, yaitu anak dapat dijatuhi pidana (bagi anak yang telah berumur diatas 12 sampai 18 tahun) atau tindakan (bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun).
b. Pengaturan Pemeriksaan  Perkara  Anak  yang  Berhadapan  dengan Hukum  di  Pengadilan  Anak  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Berdasarkan prosedur formal dari sistem peradilan pidana di Indonesia maka  setiap  orang  yang  melakukan tindak  pidana  akan  diselesaikan  secara hukum  ke  sidang  pengadilan  dan  apabila  terbukti  bersalah  maka  akan  di pidana.  Terhadap  cara  penyelesaian  seperti  di  atas  tidak  dapat  sepenuhnya diterapkan apabila yang melakukan tindak pidana tersebut adalah anak. Hal ini  disebabkan  anak  adalah  seseorang  yang  memiliki  kejiwaan  yang  labil, dan  tindakan  yang  dilakukannya  tersebut  tidak  bisa  dikatakan  sebagai kejahatan,  melainkan  kenakalan  karena  tindakannya  lahir  dari  kondisi psikologis yang tidak seimbang, disamping itu anak tersebut juga tidak sadar apa yang ia lakukan. 27
Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walau kadangkala sama dengan  kejahatan  yang  dilakukan  orang  dewasa,  tetapi  bukan  berarti  harus diselesaikan  seperti  layaknya  orang  dewasa  diproses  melalui  peradilan pidana  karena  mengingat  sifat  dan  keadaan  psikologisnya  dalam  beberapa hal  tertentu  memerlukan  perlakuan  khusus  serta  perlindungan  yang  khusus pula,  terutama  terhadap  tindakan-tindakan  yang  pada  hakekatnya  dapat merugikan  perkembangan  mental  maupun jasmani  anak. 28 Oleh  sebab  itu menurut  hemat  penulis,  peradilan  pidana  perlu  dijauhkan  dari  anak. Peradilan  pidana  harusnya  dijadikan  upaya  terakhir  dalam  penanganan perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  karena  bisa  saja  situasi  dan kondisi  selama  proses  peradilan  menimbulkan  efek  buruk  pada  anak  dan mungkin  bisa  menjadikan  anak  lebih  nakal  lagi.  Padahal  sistem  peradilan pidana anak bertujuan untuk mencegah seorang anak terjerumus kembali ke dalam  perbuatan  yang  buruk.  Namun  ternyata  proses  peradilan  pidanalah yang menjadikan anak melakukan kejahatan kembali.
Bertitik tolak dari filosofis pelakunya adalah anak maka perlu adanya pembedaan  perlakuan  penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. Sehingga  di  dalam  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 dilakukan pembaharuan terhadap penanganan perkara anak yang berhadapan dengan  hukum.  Di mana  pemerintah  sebagai  penyelenggara  perlindungan terhadap  anak  berupaya  melakukan  semaksimal  mungkin  kebijakan penegakan  hukum  (law  enforcemen  policy)  dengan  cara  memperbaharui kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy). 29
Menurut  Pieter  Hoefnagels,  keterlibatan  masyarakat  dalam  kebijakan penanggulangan  kejahatan  (criminal  policy)  sangat  penting,  karena kebijakan  penanggulangan  kejahatan  merupakan  usaha  yang rasional  dari masyarakat  sebagai  reaksi  terhadap  kejahatan.  Secara  garis  besar  upaya penanggulangan  kejahatan  dibagi  dua,  yaitu  jalur  ” penal ”  (hukum  pidana) dan  jalur  “ non  penal ”  (di luar  hukum  pidana).  Penanggulangan  kejahatan
27 Wagiati Soetedjo, op.cit., hlm.12
28 Nashriana, Op.,cit. hlm. 34.
29 Marliana, Op., cit. hlm.13.
melalui jalur penal menyangkut bekerjanya fungsi aparatur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan  lembaga  pemasyarakatan.  Penanggulangan  lewat  jalur  penal  lebih menitikberatkan  pada  sifat  “ represive ”  (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan)  sesudah  kejahatan  terjadi.  Sedangkan  jalur  non  penal  lebih menitikberatkan  pada  sifat  “preventive”  (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. 30
Adapun ketentuan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 62 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).  Dalam  hal  ini  mekanisme  penanganan  perkara  anak  yang berhadapan dengan hukum ada dua jalur. Dimana penyelesaian jalur pertama yaitu diupayakan proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum  di  luar  jalur  pengadilan  (non  litigasi),  yakni  melalui  diversi berdasarkan pendekatan keadilan restroratif. Selanjutnya, penyelesaian jalur kedua  adalah  melalui  jalur  formal (litigasi),  yaitu  melalui  pemeriksaan  di pengadilan.
Secara  keseluruhan  pemeriksaan  perkara  anak  yang  berhadapan dengan hukum di pengadilan adalah sebagai berikut:

## 1) Penyelesaian melalui jalur diversi (non litigasi)
Pasal  52  Ayat  (2)  dikatakan  :  “ Hakim wajib  mengupayakan  diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim ”.
Selanjutnya  penyelesaian  terhadap  perkara  anak  yang  berhadapan dengan hukum lewat jalur diversi juga disebutkan sebelumnya pada Pasal 5 Ayat  (3)  dan  Pasal  7  Ayat  (1).  Di  mana  dalam  Pasal  5  Ayat  (3)  dikatakan, ” Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi ”.
Dalam hal ini Pasal 5 Ayat (2) huruf b ini adalah persidangan anak di pengadilan.  Selanjutnya  pada  Pasal  7  Ayat  (1)  yakni,  “ Pada  tingkat penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  Anak  di  Pengadilan Negeri wajib di upayakan diversi ”.
Berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  5  Ayat  (3),  Pasal  7 Ayat (1) dan Pasal 52 Ayat (2) ini jelas bahwa hakim harus terlebih dahulu mengupayakan  penyelesaian  perkara  terdakwa  anak  melalui  jalur  diversi. Adapun  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengatur  penyelesaian  lewat jalur  diversi  ini  dengan  mengutamakan  pendekatan  keadilan  restroratif (Pasal 5 UU SPPA).
Di  mana  pengertian  keadilan  restroratif  berdasarkan  Pasal  1  angka  6 adalah  :  “ penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,
30 Ibid, hlm.16.
korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama- sama  mencari penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan ”. Adapun ketentuan pelaksanaan diversi adalah sebagai berikut :
a) Syarat-Syarat Pelaksanaan Diversi
Adapun syarat-syarat pelaksanaan diversi adalah :
i. Tindak pidana yang dilakukan anak pelaku dibawah 7 (tujuh) tahun Pasal  7  Ayat  (2)  huruf  a  dikatakan:  “Diversi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dalam  hal  tindak  pidana  yang  dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun”.
ii. Pelaku bukan recidivist
Pasal  7  Ayat  (2)  huruf  b  disebutkan  :  “Diversi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dalam  hal  tindak  pidana  yang  dilakukan. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. iii. Kategori tindak pidana
Hakim  dalam  melakukan  diversi  harus  mempertimbangkan  kategori tindak pidana (Pasal 9 Ayat (1) poin a). Berdasarkan penjelasan Pasal 9 Ayat (1) poin a bahwa ketentuan ini merupakan indikator bagi hakim di dalam menerapkan diversi terhadap penyelesaian perkara anak. Di mana semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diversi. Diversi  tidak  untuk  terhadap  pelaku  tindak  pidana  serius  misalnya, pembunuhan,  pemerkosaan,  pengedar  narkoba,  dan  terorisme,  yang mana kesemua tindak pidana tersebut diancam diatas 7 (tujuh) tahun. iv. Umur Anak
Hakim  dalam  melakukan  diversi  harus  mempertimbangkan  umur  anak pelaku tindak pidana (Pasal 9 Ayat (1) poin b). Pada penjelasan poin b ini,  umur  anak  termasuk  prioritas  dalam  pemberian  diversi.  Apabila semakin  muda  umur  anak  pelaku  tindak  pidana  maka  akan  semakin tinggi prioritas penyelesaian melalui jalur diversi.
v. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan
Hal  ini  juga  akan  menjadi  indikator  bagi  hakim  dalam  menentukan penyelesaian  diversi.  Dimana  hasil  penelitian  kemasyarakatan merupakan  latar  belakang  kehidupan  anak.  Dalam  hasil  penelitian tersebut  akan  terlihat  sebab-sebab  anak  melakukan  tindak  pidana apakah karena kesengajaan, keterpaksaan, ataupun lain-lain. Inilah yang akan menjadi pertimbangan hakim. vi. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. vii. Kesepakatan diversi harus melalui persetujuan korban/keluarga korban.
Dalam  Penjelasan  Pasal  9  Ayat  (2)  disebutkan  bahwa  ketentuan mengenai  diversi  harus  ditanyakan  terlebih  dahulu  kepada  korban apakah korban setuju atau tidak dilakukan diversi. Kemudian mengenai “persetujuaan  keluarga  korban”  apabila  korban  dalam  hal  ini  dibawah
umur.  Dalam  Pasal  9  Ayat  (2)  ada  pengecualian,  yakni  diversi  dapat dilakukan tanpa persetujuan korban terhadap: a. tindak pidana yang berupa pelanggaran; b. tindak pidana ringan;
c. tindak pidana tanpa korban; atau
d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi.
b) Tata Cara Pelaksanaan Diversi
Adapun prosedur pelaksanan diversi yang diatur di dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ketua pengadilan negeri menetapkan hakim pemeriksa perkara anak tersebut (Pasal  52  Ayat  (3)  UU  SPPA).  Sedangkan  proses  diversi  sendiri dilaksanakan  di  ruang  mediasi  pengadilan  negeri  (Pasal  52  Ayat  (4)  UU SPPA). Mengenai tata cara pelaksanaan diversi diatur dalam Pasal 8 :
“(1)  Proses  diversi  dilakukan  melalui  musyawarah  dengan  melibatkan anak  dan  orang  tua/walinya,  korban  dan/atau  orang  tua/walinya, Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan  Pekerja  Sosial  Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif;
(2)  Dalam  hal  diperlukan,  musyawarah  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dapat  melibatkan  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial,  dan/atau masyarakat;
(3) Proses diversi wajib memperhatikan:
a. kepentingan korban;
b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
c. penghindaran stigma negatif;
d. penghindaran pembalasan;
e. keharmonisan masyarakat; dan
f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum”.
Dalam  Penjelasan  Umum  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak disebutkan  bahwa  proses  diversi  ini  harus  bertujuan  terciptanya  keadilan restroratif, baik bagi anak pelaku maupun bagi korban. Diversi berdasarkan keadilan  restroratif  yaitu  sebuah  penyelesaian  perkara  anak  pelaku  tindak pidana,  dengan  melibatkan  semua  pihak  (korban,  anak,  keluarga korban/pelaku,  penegak  hukum,  dan masyarakat).  Di mana  semua  pihak bersama-sama  mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat  segala  sesuatunya  menjadi lebih  baik,  yakni  dengan  cara  mencari solusi  memperbaiki,  rekonsiliasi,  dan  menentramkan  hati  serta  tidak berdasarkan pembalasan.
c) Hasil Kesepakatan Diversi
Apabila  proses  diversi  berhasil  mencapai  kesepakatan,  maka  hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi (Pasal 12 Ayat (1)). Kemudian Hakim akan menyampaikan berita acara diversi beserta
kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan (Pasal 52 Ayat (5)).
Jangka waktu hakim menyampaikan hasil kesepakatan diversi kepada Ketua  Pengadilan  Negeri  yakni  paling  lama  3  (tiga)  hari  terhitung  sejak kesepakatan  dicapai  untuk  memperoleh  penetapan  (Pasal  12  Ayat  (2)). Sedangkan  penetapan  dilakukan  dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi (Pasal 12 Ayat (3)). Adapun hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:
i. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; ii. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
iii. keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau  pelatihan  di  lembaga  pendidikan atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) paling lama
3 (tiga) bulan; atau
iv. pelayanan masyarakat (Pasal 11).
d) Pengawasan Proses Diversi
Mengenai  pengawasan  proses  diversi  terdapat  dalam  Pasal  14  UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan :
“(1)  Pengawasan  atas  proses  diversi  dan  pelaksanaan  kesepakatan  yang dihasilkan  berada  pada  atasan  langsung pejabat  yang  bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
(2)  Selama  proses  diversi  berlangsung  sampai  dengan  kesepakatan diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
(3) Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan,  Pembimbing  Kemasyarakatan  segera  melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)  Pejabat  yang  bertanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari”.
Adapun  dalam  penjelasan  Pasal  14  Ayat  (1),  bahwa  pengawasan terhadap  proses  diversi  dan  kewenangan  pelaksaksanaan  atas  hasil kesepakatan  di  tingkat  pengadilan  adalah  tanggung  jawab  dari  ketua pengadilan.  Adapun  penjelasan  Pasal  14  Ayat  (2),  dimana  pembimbing kemasyarakatan  wajib  melakukan  pendampingan,  pembimbingan,  dan pengawasan  terhadap  anak  pelaku  selama  proses  diversi  berlangsung  dan sampai pada hasil kesepakatan dilaksanakan.
Sedangkan  apabila  kesepakatan  diversi  tidak  dilaksanakan  dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada ketua pengadilan negeri, dan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari ketua pengadilan wajib menindaklanjuti laporan tersebut.

## 2) Penyelesaian Jalur Pengadilan (Litigasi)
Perkara  anak    yang  berhadapan  dengan  hukum  akan  lanjut  ke  tahap persidangan  apabila  dalam  penyelesaian  secara  diversi  tidak  berhasil dilaksanakan (Pasal 52 Ayat (6) UU SPPA). Adapun ketentuan pemeriksaan perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  di  dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur secara khusus  dalam  BAB  III  Bagian  Keenam  Pasal  53  sampai  dengan  Pasal  62, sedangkan  ketentuan  pemeriksaan  perkara  anak  di  muka  pengadilan  adalah sebagai berikut :
1) Disidang dalam ruang sidang khusus anak (Pasal 53 Ayat (1) UU SPPA)
Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  di  sidang  di  dalam  ruang sidang khusus anak di dalam lingkup peradilan umum. Berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) bahwa ruang sidang anak harus dipisah dengan ruang sidang orang dewasa.  Waktu  sidang  Anak  didahulukan  dari  waktu  sidang  orang  dewasa (Pasal 53 Ayat (3) UU SPPA)
2) Perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  disidang  dengan  hakim tunggal
Sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  44  Ayat  (1),  47  Ayat  (1) dan Pasal 50 Ayat (1), bahwa sidang perkara anak yang berhadapan dengan hukum  pada  tingkat  pertama,  banding,  maupun  kasasi  diperiksa  dengan hakim tunggal. Perkara anak yang disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun ke bawah  dan  pembuktiannya  mudah  atau  tidak  sulit.  Apabila  tindak pidananya diancam dengan hukuman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih serta pembuktiannya sulit, maka berdasarkan Pasal 44 Ayat (2), 47 Ayat (2) dan Pasal 50 Ayat (2), perkara tersebut pada setiap tingkat pemeriksaan diperiksa dengan hakim majelis.
3) Pemeriksaan perkara Anak dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 54 UU
SPPA)
Mengenai  pemeriksaan  perkara  anak  yang  dilakukan  dalam  sidang tertutup berdasarkan Pasal 54 terdapat pengecualian yakni dalam pembacaan putusan maka sidang terbuka untuk umum. Dalam penjelasan pasal ini juga menyebutkan  bahwa  dalam  hal  tertentu  dan  dipandang  perlu,  hakim  dapat menetapkan  pemeriksaan  perkara  dilakukan secara  terbuka,  tanpa mengurangi hak anak dan hakim dalam menetapkan hal tersebut melihat dari sifat dan keadaan perkara yang akan diperiksa misalnya perkara pelanggaran lalu lintas atau pemeriksaan perkara yang dilakukan di tempat perkara.
4) Terdakwa Wajib didampingi Orang Tua/Pendamping, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 55 Ayat (1) UU SPPA)
Meskipun  pada  prinsipnya  tindak  pidana  yang  dilakukannya  adalah
tanggung jawab dari pelaku, namun karena dalam hal ini
pelaku/terdakwanya  adalah  anak  maka  anak  tidak  dapat  dipisahkan  dengan kehadiran orang tua/walinya. Adapun konsekuensi dalam Ayat (3) pasal ini adalah  apabila  hakim  tidak  melaksanakan  ketentuan  tersebut  di  atas  maka sidang anak batal demi hukum.
5) Pembukaan Sidang
Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk  umum,  anak  dipanggil  masuk  beserta  orang  tua/wali,  advokat  atau pemberi  bantuan  hukum  lainnya,  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  (Pasal 56 UU SPPA). Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwan.
6) Penyampaian  Laporan  Hasil  Penelitian  Kemasyarakatan  Tanpa Kehadiran anak terdakwa (Pasal 57 Ayat (1) UU SPPA)
Dalam  penjelasan  pasal  ini  disebutkan  bahwa  ketentuan  pembacaan laporan  hasil  penelitian  kemasyaraktan  “tanpa  kehadiran  anak”  bertujuan untuk  menghindari  adanya  hal  yang mempengaruhi jiwa  anak  korban dan/atau  anak  saksi.  Adapun  laporan  hasil  penelitian  kemasyarakatan tersebut berisikan:
i. data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial; ii. latar belakang dilakukannya tindak pidana; iii. keadaan  korban  dalam  hal  ada  korban  dalam  tindak  pidana  terhadap tubuh atau nyawa;
iv. hal lain yang dianggap perlu;
v. berita acara diversi; dan
vi. kesimpulan  dan  rekomendasi  dari  pembimbing  kemasyarakatan  (Pasal 57 Ayat (2) UU SPPA).
7) Pemeriksaan Anak Korban & Anak Saksi (Pasal 58 UU SPPA) Pada  saat  memeriksa  anak  korban  dan/atau  anak  saksi,  hakim  dapat memerintahkan  agar  anak terdakwa  dibawa  keluar  ruang  sidang  (Pasal  58 Ayat  (1)).  Sementara  orang  tua/wali,  advokat  atau  pemberi  bantuan  hukum lainnya,  dan  pembimbing  kemasyarakatan  tetap  hadir  (Pasal  58  Ayat  (2)). Keterangan  anak  korban  dan  anak  saksi  dapat  dilakukan  di  dalam persidangan maupun di luar persidangan. Sebagaimana pada ayat (3) dalam pasal  ini  disebutkan,  bahwa  apabila  anak  korban  dan/atau  anak  saksi  tidak dapat  hadir  untuk  memberikan  keterangan  di  depan  sidang  pengadilan, hakim  dapat  memerintahkan  anak  korban  dan/atau  anak  saksi  didengar keterangannya:
i. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh  pembimbing  kemasyarakatan  di  daerah  hukum  setempat  dengan dihadiri  oleh  penyidik  atau  penuntut  umum  dan  advokat  atau  pemberi bantuan hukum lainnya; atau
ii. melalui  pemeriksaan  langsung  jarak  jauh  dengan  alat  komunikasi
audiovisual  dengan  didampingi  oleh  orang  tua/wali,  pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya.
8) Putusan Hakim Dalam Pasal 60 UU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:
(1) Sebelum  menjatuhkan  putusan,  Hakim  memberikan  kesempatan kepada  orang  tua/wali  dan/atau  pendamping  untuk  mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.
(2) Anak  diberi  kesempatan  oleh  hakim  untuk  menyampaikan  pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
(3) Hakim  wajib mempertimbangkan laporan  penelitian  kemasyarakatan dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  sebelum  menjatuhkan  putusan perkara.
(4) Dalam  hal  laporan  penelitian  kemasyarakatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, p utusan batal demi hukum”.
Dalam  penjelasan  Pasal  60  Ayat  (4)  disebutkan  bahwa  dalam membuat  putusan  hakim  harus mempertimbangkan hasil  penelitian kemasyarakatan.  Hal  ini  sangat  perlu,  karena  laporan  hasil  penelitian kemasyarakatan  tersebut  berisikan  latar belakang  kehidupan  anak  dan mengapa  anak  tersebut  melakukan  tindak  pidana.  Berdasarkan  hal  tersebut hakim  dapat  menilai  dan  menentukan  hukuman  manakah  yang  cocok  dan baik serta sesuai dengan kebutuhan terdakwa. Apabila dalam putusan hakim tidak  mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, maka putusan hakim  batal  demi  hukum  artinya  putusan  itu  tidak  memiliki  kekuatan mengikat.
Pada waktu pembacaan putusan pengadilan, maka sidang yang terbuka untuk  umum  dan  terdakwa  boleh  atau  tidak  menghadiri  sidang (Pasal  61 Ayat (1)). Hal ini dimaksudkan agar siapa saja dapat menghadiri sidang dan mengetahui putusan. Bagi pihak media masa yang hadir dalam sidang anak harus  merahasiakan  identitas  anak,  anak  korban,  dan/atau  anak  saksi  yakni dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar (Pasal 61 Ayat (2)). Hal ini bertujuan  agar  identitas  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan keluarganya  tidak  menjadi  berita  umum  atau  pembicaraan  khalayak  ramai sebab  hal  tersebut  akan  lebih  menekan  perasaan  serta  dapat  menjadi  beban mental anak.
Adapun  hukuman  yang  dapat  dijatuhkan  oleh  hakim  kepada  anak adalah berupa tindakan dan pidana.
c. Perbandingan Pemeriksaan Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum  di  Pengadilan  Anak  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  dengan  Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak.
Dalam  menganai  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  di Pengadilan,  UU  Pengadilan  Anak  hanya  menerapkan  aturan  pemeriksaan secara  formal  yakni  melalui  proses  persidangan,  sementara  di  dalam  UU Sistem Peradilan Pidana Anak sebelum melewati proses persidangan hakim wajib  mengupayakan  penyelesaian  perkara  anak  secara  diversi  atau  disebut juga  penyelesaian  perkara  anak  diluar  pengadilan  (informal).  Sebagaimana yang  disebutkan  dalam  Pasal  52  Ayat  (2),  bahwa:  “ Hakim  wajib mengupayakan  diversi  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  ditetapkan  oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim ”.
Adapun  gambaran  secara  rinci  mengenai  diversi  yakni  sebagai berikut:
1) Pengertian Diversi
Dalam  hal  ini  pengertian  diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal  1  angka  7  UU  SPPA).  Adapun  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak mengatur  penyelesaian  lewat  jalur  diversi  ini  dengan  mengutamakan pendekatan  keadilan  restroratif  (Pasal  5  UU  SPPA).  Dimana  pengertian keadilan  restroratif  berdasarkan Pasal  1  angka  6  adalah:  “ penyelesaian perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada keadaan semula, dan bukan pembalasan ”.
Adapun  konsep restroratif  justice,  menurut  Tony  Marshall  adalah merupakan  proses  penyelesaian  tindakan  pelanggaran  hukum  yang  terjadi dilakukan  dengan  membawa  korban  dan  pelaku  (tersangka)  bersama-sama duduk  dalam  satu  pertemuan  untuk bersama-sama  berbicara.  Dalam pertemuan  tersebut  mediator  memberikan  kesempatan  kepada  pihak  pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah  dilakukannya. 31 Pihak  pelaku  yang  melakukan  pemaparan  sangat mengharapkan  pihak korban  untuk  dapat  menerima  dan  memahami  kondisi dan  penyebab  mengapa  pihak  pelaku  melakukan  tindak  pidana  yang menyebabkan kerugian pada korban.
Selanjutnya  dalam  penjelasan  pelaku  juga  memaparkan  tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan  yang  telah  dilakukannya.  Selama  pihak  pelaku  memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan  tersebut  dilakukan  pelaku,  korban  wajib  mendengarkan  dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan
31 Marliana, op., cit. hlm. 180.
tanggapan  atas  penjelasan  pelaku.  Di  samping  itu,  juga  hadir  pihak masyarakat  yang  mewakili  kepentingan  masyarakat.  Wakil  masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
Dalam  paparannya  tersebut  masyarakat  mengharapkan  agar  pelaku melakukan  suatu  perbuatan  atau  tindakan  untuk  memulihkan  kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya. 32 Ketentuan penyelesaian  perkara  anak  secara  diversi  sama  halnya  dengan  konsep pemikiran pakar hukum pidana Muladi. Menurut Muladi, model yang cocok untuk sistem peradilan pidana Indonesia adalah yang mengacu kepada daad-
dader strafrecht yang disebutnya sebagai model keseimbangan kepentingan. 33 Model  ini  adalah  model  yang  realistis  yaitu  yang memperhatikan  berbagai  kepentingan  yang  harus  dilingkungi  oleh  hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.
2) Tujuan Diversi
Adapun  sebab  dilaksanakannya  diversi  dalam  penanganan  perkara anak  adalah  karena  posisi anak  dalam  melakukan  tindak  pidana tidak  sama dengan orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman, di mana anak  berada pada  taraf  yang  belum  mampu  mempertanggungjawabkan perbuatannya.  Oleh  sebab  itulah,  maka  penggunaaan  hukum  pidana  dalam penyelesaian masalah anak, agar dapat dibatasi atau dapat digunakan sebagai upaya terakhir. Hal ini melihat dampak dari proses pidana tersebut terhadap anak, sehingga sangat diperlukan adanya penerapan upaya restroratif justice yang  merupakan  bagian  dari  konsep  diversi.  Adapun  yang  menjadi  tujuan pelaksanaan diversi adalah : 34
a) untuk menghindarkan anak dari penahanan;
b) untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
c) untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak;
d) agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
e) untuk  melakukan  intervensi-intervensi  yang  diperlukan  bagi  korban  dan anak tanpa harus melalui proses formal;
f) menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan; dan
g) menjauhkan  anak  dari  pengaruh  dan  implikasi  negatif  dari  proses peradilan.
32 Ibid. hlm.181.
33 http://manunggalkusumawardaya.wordpress.com/2010/07/07/perlindungan-terhadap-anak- yang- melakukan-tindak-pidana/. (Diakses  pada hari  rabu,  20  februari  2013  pukul  12.40 wib).
34 http://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restroratif-justice/  (diakses  pada hari sabtu 8 Februari 2013, Pukul 15. 23 WIB)
2. Kelemahan  dan  Kelebihan  Pemeriksaan  Perkara  Anak  yang Berhadapan  dengan  Hukum  di  Pengadilan  Anak  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak  dengan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak
a. Kelemahan  dan  Kelebihan  Pemeriksaan  Perkara  Anak  yang Berhadapan  dengan  Hukum  di Pengadilan  Anak di  dalam  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
1) Kelemahan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan anak di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Adapun  kelemahan  pemeriksaan  perkara  anak  dalam  UU  Pengadilan Anak  ini  adalah  terletak  pada  mekanisme  pemeriksaan  perkara  anak  yang berhadapan  dengan  hukum.  Di  mana  UU  Pengadilan  Anak  hanya  melihat bahwa  cara  penyelesaian  yang  terbaik  dalam  menangani  perkara  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  harus  di  periksa  secara  formal,  yakni  melalui persidangan  di  pengadilan.  Padahal  persoalan  kejahatan  tidak  hanya diarahkan  pada  penyelesaian  jalur  peradilan,  tetapi  bisa  melalui  non peradilan. 35 Adapun  kelemahan  dari  pemeriksaan  secara  formal  (litigasi) adalah :
a) Prosesnya panjang dan biaya mahal Lamanya proses persidangan seorang anak untuk dibuktikan bersalah atau  tidaknya  anak  berada  di  dalam  penahanan  maksimal  selama  3  (tiga) bulan.  Untuk  sampai  pada  tahapan  pembacaan  keputusan  ada  beberapa tahapan  yang  harus  dilalui  oleh  anak  dalam  proses  persidangan.  Tahapan persidangan  dimulai  dengan  pembukaan  sidang  pengadilan,  di  mana  hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti sampai proses pembacaan putusan ada sekitar 11 kali sidang. 36
Di  samping  prosesnya  panjang  kelemahan  lain  dari  proses pemeriksaan  perkara  melalui  litigasi  adalah  biaya  relatif  lebih  besar dibandingkan dengan pemeriksaan di luar pengadilan, karena pemeriksaan di pengadilan  lama  dan  terlalu  banyak  administrasinya  sehingga  pelaku  harus mengeluarkan  biaya  banyak  seperti  biaya  pengacara  di setiap  kali persidangan.
b) Anak  kehilangan  kebebasan  akibat  ditahan  atau  di  jatuhi  hukuman penjara
Hal  ini  dikarenakan  pada  dasarnya  anak  butuh  bermain,  belajar  di
35 Marliana, Op.,cit. hlm.16
36 Ibid. hlm 149.
sekolah.  Sementara  panjangnya  proses  peradilan  yang  dijalani  anak tersangka  pelaku  kejahatan, sejak  proses  penyidikan  di  kepolisian  sampai selesai  menjalani  hukuman  di  lembaga  pemasyarakatan  merupakan gambaran  kesedihan  seorang  anak. 37 Gambaran  kesedihan  bagi  anak  di  sini menunjukkan  bahwa  proses  peradilan  tersebut  mengakibatkan  anak  akan kehilangan  kebebasan  dalam  hidupnya.  Hal  ini  dikarenakan  umumnya penyelesaian  perkara  melalui  proses  peradilan  akan  berakhir  pada pemidanaan ketika pelaku terbukti bersalah.
c) Anak Mengalami Beban Psikis
Kejadian selama proses peradilan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan  anak  yang  sulit  terlupakan.  Pengalaman  demikian  akan membekas  dalam  diri  mereka. 38 Sebagaimana  hasil  kajian  dan  pemetaan serta  fakta  di  berbagai  lapas  anak  di  lapangan  menunjukkan  situasi  dan kondisi anak yang berhadapan dengan hukum sangat memprihatinkan. 39
d) Penilaian/label jelek dari masyarakat (stigmasasi) terhadap anak terdakwa
Dalam  hal  ini  masyarakat  masih  ada  yang  menilai  anak  yang  pernah melalui  proses  sistem  peradilan  pidana  sebagai  akibat  melakukan  tindak pidana  biasanya  akan  terlibat tindak  pidana  lain di masa  yang  akan  datang. Stigmasasi tersebut sangat sulit dihilangkan dari pandangan masyarakat.
e) Sering  terjadi  pengulangan  atau  penghukuman  kembali  (reconviction
rate)
Dalam  kaitan  ini,  R.M.  Jackson  mengemukakan,  bahwa  pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif. Berdasarkan hasil studi  perbandingan  efektivitas  pidana,  angka  perbandingan  rata-rata pengulangan  atau  penghukuman  kembali  (reconviction  rate)  orang  yang pertama  kali  melakukan  kejahatan  berbanding  terbalik dengan  usia  pelaku. Revonviction rate yang tertinggi, terlihat pada anak-anak, yaitu mencapai 50 persen. Angka itu lebih tinggi lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara dari pada pidana bukan penjara. 40
2) Kelebihan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan anak di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
UU  Pengadilan  Anak  menentukan  pemeriksaan  perkara  anak  yang berhadapan dengan hukum melalui mekanisme formal yakni melalui pemeriksaan di  sidang  pengadilan.  Adapun  kelebihan  pemeriksaan  perkara  anak  yang
37 Ibid. hlm.12.
38 Marliana, Loc.cit.
39 http: Press Release: SKB Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
40 Ibid.
berhadapan dengan hukum melalui persidangan adalah: 41
a) Adanya kepastian hukum
Dengan  diprosesnya  suatu  perkara  di  pengadilan,  maka  akan diperoleh  kepastian  hukum  terhadap  pelaku  yang  didakwa  melakukan tindak pidana tersebut.
b) Memperoleh keadilan
Tujuan  utama  diprosesnya  perkara  di  pengadilan  adalah  untuk memperoleh  keadilan  terhadap  perbuatan  pidana  yang  dilakukan seseorang.
c) Berfungsi sebagai upaya preventif
Artinya  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dapat  menanggulangi kejahatan  untuk  yang  akan  datang.  Di  mana  ketika  masyarakat  melihat seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  kemudian  disidang  dan dihukum maka orang akan berfikir untuk melakukan tindak pidana.
d) Dapat berfungsi sebagai upaya represif
Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui persidangan  di  pengadilan  dapat  menimbulkan  efek  jera  kepada  pelaku karena proses peradilan yang begitu panjang umumnya anak pelaku untuk kepentingan  pemeriksaan  pengadilan  akan  di  tahan  dan  apabila  terbukti bersalah  ia  akan  di  beri  sanksi.  Secara  garis  besar  sanksi  yang  dapat dijatuhkan kepada anak yang telah melakukan kenakalan, terdiri dari dua, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. 42
Adapun  tujuan  sanksi  pidana  adalah  memberikan  penderitaan kepada pelanggar  supaya  ia  merasakan  akibat  perbuatannya  sehingga  ia jera  untuk  melakukan  tindak  pidana.  Sedangkan  sanksi  tindakan  adalah untuk  mendidik  anak  pelaku  tersebut,  sehingga  anak  tersebut  lebih mandiri,  contohnya  menyerahkan  anak  terdakwa  kepada  negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
b. Kelemahan  dan  Kelebihan  Pemeriksaan  Perkara  Anak  yang Berhadapan  dengan  Hukum  di Pengadilan  Anak di  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahunn  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak
1) Kelemahan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan  anak  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
41 http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/2009/11/28/hukum-di-indonesi-hukum- acara-pidana.( Diakses pada hari sabtu, 22 Maret 2013, pukul 12.16 wib).
42 Nashriana, op., cit. hlm.80.
UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menentukan  bahwa  sebelum melewati  proses  persidangan  hakim  wajib  mengupayakan  penyelesaian perkara  anak  secara  diversi  atau  disebut  juga  penyelesaian  perkara  anak  di luar  pengadilan  (informal)  dengan  cara restroratif  justice.  Adapun kelemahan  pemeriksaan  perkara  anak  secara  diversi  melalui restroratif justice adalah 43 :
a) Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana berat
Terhadap kejahatan yang dilakukan pelaku merupakan kejahatan yang diancam  dengan  pidana  berat,  maka  hal  ini  juga  merupakan  penyebab sulitnya  diversi  terlaksana. 44 Sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  7 Ay at  (2)  huruf  a  :  “Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan  dalam  hal  tindak  pidana  yang  dilakukan  diancam  dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun”.
Selanjutnya  disebutkan  dalam  Pasal  9  Ayat  (1)  poin  a  disebutkan bahwa  syarat  terlaksananya  diversi  juga  dilihat  dari  kategori  tindak  pidana yang dilakukan anak. Dalam Penjelasan Pasal 9 disebutkan bahwa ketentuan ini  merupakan  indikator  bagi  hakim  dalam  menerapkan  diversi  terhadap penyelesaian perkara anak.
Di  mana  semakin  rendah  ancaman  pidana  maka  semakin  tinggi prioritas  diversi.  Diversi  tidak  untuk  terhadap  pelaku  tindak  pidana  serius misalnya,  pembunuhan,  pemerkosaan,  pengedar  narkoba,  dan  terorisme, yang mana ke semua tindak pidana tersebut diancam di atas 7 (tujuh) tahun.
b) Susah mendapatkan persetujuan korban/keluarga korban
Walaupun  cara non  litigasi bisa  membuat  anak  pelaku  tindak  pidana terhindar dari berbagai efek buruk sanksi pidana, namun ternyata tak semua pihak  menyepakatinya.  Dalam  hal  ini  biasanya  pihak  korban yang  tidak menyepakati.  Di  mana  tidak  semua  korban  atau  keluarga  korban  mau menerima  cara  penyelesaian non  ligitasi.  Pihak  korban  umumnya menghendaki agar pelaku dimasukkan penjara supaya jera. 45
c) Kemampuan  mediator  sangat mempengaruhi keberhasilan  proses restroratif justice Pelaksanaan restroratif  justice yang  dilaksanakan  dengan  kurangnya pelatihan  dalam  mengatasi  konflik  dan  teknik  memfasilitasi/mediasi  dan pelaksanaannya kurang sempurna akan menyebabkan kurangnya keberhasilan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, peran pelaksana restroratif
43 Marliana, Op.,cit. hlm.232.
44 Ibid.
45 http://manunggalkusumawardaya.wordpress.com/2010/07/07/perlindungan-terhadap-anak- yang- melakukan-tindak-pidana/.(  Diakses  pada  hari  rabu,  20  februari  2013  pukul  12.40 wib).
justice sangat membantu sukses atau tidaknya dalam pelaksanaan. 46
d) Keberhasilan  dari  proses restroratif  justice sangat  tergantung  dari  pihak keluarga yang menjadi tempat anak dikembalikan
Hal ini disebabkan anak pelaku merupakan tanggung jawab dari orang tuanya,  jadi  pengawasan  dari  orang  tua  dan  keluarga  untuk  mengubah perilaku  anak  dari  perilaku  melanggar  (offence  behavior)  dapat  dijadikan faktor  penentu  yang  cukup  berarti. 47 Ketika  orang  tua  atau  keluarga  pelaku tidak  menghiraukan  perilaku  anaknya  setelah  diversi  dilakukan  (apakah pelaku menyesal atau tidak), maka restroratif belum bisa dikatakan berhasil, karena bisa saja terjadi re-offending atau pelanggaran kembali oleh pelaku.
e) Seringnya  terjadi re-offending atau  pelanggaran  kembali  oleh  pelaku
yang telah menjalani restroratif justice
Inilah  yang  menjadi  dilematis  dalam  penyelesaian  secara  diversi  dan restroratif justice. Di mana cara penyelesaian seperti ini memiliki kelemahan yakni  terjadi re-offending atau pelanggaran  kembali  oleh  pelaku.  Dari  hasil penelitian  Graffith  pada  tahun  1999  di  negara  bagian  Victoria,  Australia, kasus  yang  sering  terjadi  adalah  terjadinya  pengulangan  pelanggaran  yang dilakukan  pelaku  setelah conferencing,  di  mana  tidak  terdapat  perbedaan yang cukup berarti ketika pelaku anak melalui proses restroratif justice atau pemenjaraan  (probation).  Tapi  perbandingan  jumlah re-offending setelah restroratif justice atau melalui pemeriksaan pengadilan tidaklah serta merta menunjukkan  kemandulan restroratif  justice untuk  mencegah  pelaku re- offending,  karena  masih  ada  faktor-faktor  lain  yang  menjadi  penyebab re- offending dari proses restroratif justice. 48
f) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses restroratif justice dan tujuannya serta kepercayaan terhadap petugas pelaksananya
Penyelesaian  tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  melalui  kebijakan diversi dan restroratif justice membawa partisipasi masyarakat dan mediator sebagai  salah  satu  komponen  selain  aparat  penegak  hukum  dalam  sistem peradilan pidana. Namun dalam hal ini masyarakat kurang mengerti tentang rerstroratif justice dan tujuannya sehingga terkadang masyarakat tidak mau ikut berperan dalam melakukan restroratif justice.
Padahal  peran  masyarakat  di  sini  sangat  diperlukan,  di  mana masyarakat  memiliki  peran  yakni  memberikan  aspirasinya  dalam pelaksanaan  proses restroratif  justice yaitu  mengusahakan  agar  dapat mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan  pelaku  dan  mengembalikan  korban  dan  pelaku  ke  dalam
46 Ibid.
47 Ibid. hlm.231.
48 Ibid. hlm.231.
wadahnya  semula  yaitu  keluarga  dan  lingkungannya. 49 Adanya  kesulitan untuk  membuat  rasa  percaya  masyarakat  terhadap  pelaksanaan restroratif justice pada  kasus-kasus  yang  berat.  Selain  itu, alasan  adanya  tindakan residivis  oleh  pelaku  anak  setelah  menjalani  proses restroratif  justice membuat  pertanyaan  masyarakat  apabila  harus  mengulangi  proses  tersebut berapa kali terhadap pelaku yang sama. 50
2) Kelebihan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan  anak  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1997 tentang Pengadilan Anak
Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1997  tentang  Pengadilan Anak  terkait  pemeriksaan  perkara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum menekankan  penyelesaian melalui jalur di luar  pengadilan  (diversi)  melalui proses restroratif  justice.  Adapun  keunggulan  mediasi  penal  yaitu  dapat menjadi ujung tombak dalam reformasi hukum di Indonesia, karena selaras, sesuai  dengan  budaya  Indonesia,  yang  mengutamakan  musyawarah  dan mufakat  dalam  menyelesaikan  segala  masalah  yang  mengguntungkan  baik dari pihak pelaku maupun korban.
Secara  terperinci  kelebihan  dari  pemeriksaan  perkara  anak  secara diversi melalui proses restroratif justice adalah : 51 i. waktu yang relatif lebih singkat; ii. menghindarkan anak mengikuti proses peradilan dan penahanan; iii. mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan dan lapas; iv. menghemat keuangan negara;
v. berkurangnya jumlah anak-anak yang divonis penjara; vi. menjauhkan  anak  dari  pengaruh  dan  implikasi  negatif  dari  proses
peradilan menghapuskan stigma/cap sebagai penjahat dan mengembalikan  anak  menjadi  manusia  normal  sehingga  diharapkan dapat berguna kelak;
vii. tidak menimbulkan dendam karena pelaku telah dimaafkan korban;
viii. korban dapat cepat mendapat ganti kerugian;
ix. diversi  dapat  mendorong  anak  untuk  bertanggung  jawab  atas perbuatannya; dan
x. memberdayakan  orang  tua,  korban  dan  masyarakat  ikut  serta  dalam proses penyelesaian tindak pidana untuk mengatasi kenakalan anak.

## C. Penutup
1. Kesimpulan
49 Ibid. hlm.230.
50 Ibid. hlm.229.
51 51http://pengacaraonlinecom-diversi.blogspot.com/2012/03/html.(Diakases sabtu, 09 februari 2013 pukul09.40 wib).
a. Pengaturan  pemeriksaan  perkara anak  yang  berhadapan  dengan  hukum (ABH)  di  Pengadilan  Anak  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1997  tentang  Pengadilan  Anak  (UU  Pengadilan  Anak)  dengan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (UU  SPPA)  yaitu  UU  Pengadilan  Anak  menentukan  bahwa  dalam menangani  perkara  ABH  di  Pengadilan  hanya  menerapkan  aturan pemeriksaan  secara  formal  yakni  melalui  proses  persidangan.  Ketentuan pemeriksaan perkara ABH diatur secara khusus dalam BAB IV Paragraf 4 Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Sementara di dalam UU SSPA diatur bahwa sebelum melewati proses persidangan hakim wajib mengupayakan penyelesaian  perkara  anak  secara  diversi  atau  disebut  juga  penyelesaian perkara anak di luar pengadilan (informal). Sebagaimana yang disebutkan dalam  Pa sal  52  Ayat  (2),  bahwa:  “ Hakim  wajib  mengupayakan  diversi paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  ditetapkan  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri  sebagai  Hakim ”.  Selanjutnya  perkara  ABH  akan  lanjut  ke  tahap persidangan  di  pengadilan  apabila  dalam  penyelesaian  secara  diversi tidak berhasil dilaksanakan (Pasal 52 Ayat (6) UU SPPA).
b. Kelemahan  dan  Kelebihan  pemeriksaan  perkara  ABH  di  Pengadilan Anak di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak  (UU  Pengadilan  Anak)  dengan  Undang-Undang  nomor  11  tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:
1) Kelemahan  pemeriksaan  Perkara  anak  di  pengadilan  di  dalam  UU Pengadilan  Anak  UU  Pengadilan  Anak  mengatur  pemeriksaan perkara  anak  melalui  mekanisme  formal  yakni  melalui  peradilan. Adapun  kelemahan  dari  pemeriksaan  perkara  anak  melalui mekanisme  persidangan  di  Pengadilan  adalah:  prosesnya  panjang dan  biaya  mahal,  anak  akan  kehilangan  kebebasan  akibat  ditahan atau dijatuhi hukuman penjara, anak mengalami beban psikis akibat penilaian/label jelek dari masyarakat, dan sering terjadi pengulangan atau penghukuman kembali (reconviction rate) terhadap pelaku.
2) Kelebihan  pemeriksaan  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  di  pengadilan  anak  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah proses peradilan dapat berfungsi sebagai preventif (sebagai upaya menanggulangi kejahatan untuk  yang  akan  datang  dan  upaya  represif  (sebagai  efek  jera terhadap pelaku).
3) Kelemahan  pemeriksaan  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  di  pengadilan  anak  di  dalam  UU Sistem  peradilan  Pidana
Anak UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menentukan  bahwa  sebelum melewati proses persidangan hakim wajib mengupayakan
penyelesaian  perkara  anak  secara  diversi.  Adapun  kelemahan
pemeriksaan  perkara  anak  secara  diversi  melalui restroratif justice adalah  sulit  untuk  dilaksanakan  jika  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh pelaku diancam dengan pidana berat karena susah mendapatkan persetujuan  korban/keluarga  korban,  keberhasilan  dari  proses restroratif  justice juga  sangat  tergantung  dari  pihak  keluarga  yang menjadi tempat anak dikembalikan artinya jika perkembangan anak tidak  di  pantau  oleh  keluarga  maka  implikasinya  sering  terjadi re- offending atau  pelanggaran  kembali  oleh  pelaku  yang  telah menjalani restroratif  justice,  terakhir  kurangnya  pemahaman masyarakat  tentang  proses restroratif  justice serta  kepercayaan terhadap petugas pelaksananya.
4) Kelebihan  pemeriksaan  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  di  pengadilan  anak  di  dalam  UU  Sistem  peradilan  Pidana Anak  yakni  berkurangnya  jumlah  anak-anak  yang  divonis  penjara, dapat  menghapuskan  stigma/label  jahat  kepada  anak  pelaku  serta dapat  menjauhkan  anak  dari  pengaruh  dan  implikasi  negatif  dari proses peradilan.

## 2. Saran
Merekomendasikan  agar praktek diversi  melalui  proses restroratif justice untuk  diperluas  tidak  hanya  terhadap  tindak  pidana  yang  diancam maksimal  7  (tujuh  tahun),  karena  bagaimanapun  ini  merupakan  salah  satu bentuk  pembatasan  HAM  anak  pelaku.  Merekomendasikan  agar  penegak hukum  memberikan  suasana  yang  kondusif  untuk  terjadinya  penyelesaian non  litigasi.  Selain  itu  dalam  bidang  legislasi,  perlu  diwujudkan  adanya semacam  peraturan  pelaksanaan  yang  bersifat  teknis  untuk  menunjang penyelesaian secara non litigasi ini.
Diversi melalui proses restroratif justice perlu disosialisasikan kepada masyarakat  luas,  agar  masyarakat  paham  tentang  proses restroratif  justice dan tujuannya serta dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan diversi guna  untuk  mengembalikan  tatanan  masyarakat  yang  terganggu  akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku.
Penting  pula  diperhatikan  agar  masyarakat  dapat  menghilangkan  budaya yang  memberikan  cap/labelisasi  buruk  terus  menerus  terhadap  anak  pelaku tindak pidana. Masyarakat hendaknya menerima anak pelaku tindak pidana, agar ia kembali dapat menemukan ruangnya di dalam masyarakat.
Meskipun  perbandingan  jumlah re-offending (pelanggaran  kembali) yang  diselesaikan  melalui  diversi  dengan  pengadilan  tidak  ada  perubahan namun  diversi  tidaklah  serta  merta  menunjukkan  kemandulan restroratif justice untuk  mencegah  pelaku re-offending karena  masih  ada  faktor-faktor lain  yang  menjadi  penyebab re-offending.  Untuk  menghindari re-offending, salah satu faktornya adalah orang tua harus lebih memperhatikan anak, serta
membimbing  dan  memantau  perilaku  anak  karena  keluarga adalah  tempat pertama kali si anak tumbuh dan berkembang.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Marliana,  2009. Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia (Pengembangan
Konsep Diversi dan Restrorative Justice), Bandung: Refika Aditama.
Nashriana, Perlindungan  Hukum  Pidana Bagi  Anak  di  Indonesia,  Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
Prinst, Darwan, 1997. Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti. Soeaidy,  Sholeh  dan  Zulkhair,  2001. Dasar  Hukum  Perlindungan  Anak,
Jakarta : Novindo Pustaka mandiri. Soetedjo, Wagiati, 2007. Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama.

## B. Peraturan Perundaang-undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  1979  Tentang Kesejahteraan  Anak,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1979  Nomor  32,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3143.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1997  Nomor  3
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2002  Nomor  109,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4235.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332. Keputusan  Perseiden  Nomor  36  Tahun  1990  Tentang  Pengesahan
Convention  on  the  Rights  of  the  Child  (Konvensi  tentang  Hak-Hak Anak), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57.
Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  Nomor  15  tahun  2010  Tentang  Pedoman  Umum  Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
Keputusan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  RI,  Jaksa  Agung  RI,  Kepala Kepolisian  RI,  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI,  Menteri  Sosial  RI,
Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Tahun  2009  Tentang  Penanganan  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan Hukum.