Pelindungan Hukum Dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Nabila Syifa Mikhdar, Rika Ratna Permata, Sudaryat Sudaryat e-ISSN: 2621-4105
Pelindungan Hukum Dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare Terhadap Pemegang Hak Atas Merek

## Legal Protection and Implications of Black Campaign Skincare Brand to the Brand Rights Holders

## Nabila Syifa Mikhdar, Rika Ratna Permata, Sudaryat Sudaryat
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia nabila20026@mail.unpad.ac.id

## Abstract
This research aims to examine legal protection for brand rights holders affected by black campaigns and the implications of sanctions for brand rights holders who carry out black campaigns in relation to the laws and regulations  in  force  in  Indonesia.  Black  Campaign  is  a  campaign  strategy  that  contains  negative  issues  and often occurs in skincare brands in Indonesia in cyberspace. The practice of black campaigns against skincare brands  occurs  in  Indonesia  skincare  brands  Skin  Game  and  Carasun  with  a  black  campaign  model  using buzzers  on  Instagram  social  media  which  creates  losses  for  skincare  brand  rights  holders  in  the  form  of damage  to  brand  reputation  and  causes  unhealthy  business  competition.  This  research  uses  a  normative juridical approach. This research has a novelty in that it discusses the black campaign phenomenon which can not only occur during general elections, the practice of black campaigns aimed at harming competitors can occur  in  intellectual  property  law,  especially  regarding  trademarks  which  are  caused  by  very  rapid technological  developments.  The  results  of  the  research  are  that  for  legal  protection  for  black  campaign victims, you can refer to Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning  Information  and  Electronic  Transactions  and  Law  Number  5  of  1999  concerning  Prohibition  of Monopoly  Practices  and  Competition  Unhealthy  Business  is  defined  as  a  black  campaign  as  an  act  that contains  misleading  information  and  can  damage  a  brand's  reputation  and  can  kill  competitors  because  it rejects and prevents brand rights holders from entering the same field. Keywords: Black Campaign; Brand Reputation; Business Competition

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek yang terkena black  campaign dan  implikasi  sanksi  terhadap  pemegang  hak  atas  merek  yang  melakukan black  campaign dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Black Campaign sebagai strategi kampanye  yang  mengandung  isu  negatif  dan  seringkali  terjadi  pada  merek skincare di  Indonesia  dalam cyberspace .  Praktik black  campaign terhadap  merek skincare terjadi  di  Indonesia  terhadap  merek skincare Skin  Game  dan  Carasun  dengan  model black  campaign menggunakan buzzer pada  media  sosial  Instagram yang menciptakan kerugian terhadap pemegang hak atas merek skincare berupa rusaknya reputasi merek dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini memiliki kebaharuan yaitu pembahasan mengenai fenomena black campaign tidak hanya dapat terjadi  pada  saat  pemilihan  umum,  praktik black  campaign yang  bertujuan  merugikan  pesaing  dapat  terjadi pada  hukum  kekayaan  intelektual  terutama  terhadap  merek  dagang  yang  diakibatkan  oleh  perkembangan teknologi  yang  sangat  pesat.  Hasil  penelitian  yaitu  untuk  perlindungan  hukum  terhadap  korban black campaign dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  bahwasannya black campaign sebagai  perbuatan  yang  mengandung  informasi  menyesatkan  dan  dapat  merusak  reputasi  merek serta  dapat  mematikan  pesaing  karena  bersifat  menolak  dan  menghalangi  pemegang  hak  atas  merek  untuk masuk terhadap bidang yang sama.
Kata kunci: Black Campaign ; Persaingan Usaha; Reputasi Merek
Pelindungan Hukum Dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Nabila Syifa Mikhdar, Rika Ratna Permata, Sudaryat Sudaryat e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Merek  berfungsi  sebagai  pengenalan  perusahaan  yang  bersangkutan,  sumber informasi  bagi  konsumen,  dan  menunjuk  reputasi  perusahaan  yang  baik  untuk  dinilai terhadap  masyarakat. 1 Black  campaign dapat  dilakukan  karena  masifnya  perkembangan teknologi  yaitu  dengan  menjatuhkan  produk  barang  atau  jasa  kompetitor  dengan menggunakan  media  sosial  agar  masyarakat  tidak  membeli  produk  yang  bersangkutan sehingga  menciptakan  persaingan  bisnis. 2 Black  campaign tidak  hanya  terjadi  terhadap pasangan  calon  wakil  legislatif  pada  saat  pemilihan  umum,  tetapi black  campaign dapat terjadi terhadap merek dagang. Black campaign merek akan berdampak terhadap stabilitas pasar  karena  akan  menciptakan  persaingan  usaha  tidak  sehat  serta  menyebabkan  reputasi merek  menjadi  buruk  di  masyarakat.  Peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  belum mengatur  terkait  fenomena  pelanggaran  merek black  campaign yang  pada  faktanya  sering terjadi  di  Indonesia.  Praktik black  campaign merek  sebagai  perbuatan  melawan  hukum dikarenakan  menimbulkan  kerugian  terhadap  orang  lain  sehingga  korban black  campaign merek perlu mendapatkan pelindungan hukum untuk segala kerugian yang dideritanya.
Pada  faktanya,  salah  satu  merek skincare di  Indonesia  melakukan black  campaign terhadap  merek  kompetitornya  yaitu  pada  kasus skincare Carasun  menggunakan buzzer untuk  menyerang  akun  Instagram  Skin  Game  dengan  tujuan  membandingkan  produk Carasun  dengan  Skin  Game  sehingga  komentar  tersebut  mengarah  pada  penghancuran reputasi merek Skin Game. Hal ini diungkap oleh akun @ceramidey pada akun twitter nya bahwa Carasun terbukti menyewa buzzer dan membayar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk satu komentar negatif pada akun Instagram Skin Game. Fenomena black campaign lainnya terjadi  pada skincare Tan  Skin  yang  terkena black  campaign oleh  salah  satu influencer terkenal  yaitu  Mayang  Lucyana  Fitri  yang  memberikan review palsu.  Undang-Undang Merek  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  hanya  mengatur pelanggaran  merek  yang  menyangkut  dengan  pendaftaran  merek  khususnya  terkait persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya sehingga urgensi penelitian ini  menjadi  sangat  penting  karena  untuk  menemukan  peraturan  perundang-undangan  yang relevan dengan praktik black campaign merek yang terjadi di Indonesia sehingga peraturan perundang-undangan  tersebut  dapat  memberikan  pelindungan  terhadap  merek  dan  juga pemegang hak atas merek yang terkena black campaign .
Black  campaign merek  sebagai  pelanggaran  terhadap  merek  akan  sangat mempengaruhi  merek  dikarenakan  sebuah  merek  tentunya  dibangun  dengan  waku  yang cukup lama serta penuh tenaga dan kerja keras agar reputasi atau citra merek tersebut baik di  kalangan  masyarakat  akan  hancur  seketika  jika  menjadi  target black  campaign .  Hal  ini akan  berdampak  pada  berkurangnya  pesaing  di  bidang  yang  sama  yang  disebabkan  oleh persaingan usaha tidak sehat.
1 Wizna  Gania  Balqis,  “Perlindungan  Merek  Sebagai  Hak  Kekayaan  Intelektual:  Studi  Di  Kota  Semarang, Indonesia,” Journal of Judicial Review 23, no. 1 (2021): 41–56, https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4360.
2 Diva Yohana Margaretha Marbun, “Black Campaign Skincare? Waspada Dan Laporkan!,” Kliklegal.com, 2023.
Pelindungan Hukum Dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Nabila Syifa Mikhdar, Rika Ratna Permata, Sudaryat Sudaryat e-ISSN: 2621-4105
UU  ITE  sebagai  undang-undang  yang  mengatur  kegiatan cyberspace .  Meskipun  UU Merek dan UU ITE tidak secara khusus mengatur black campaign merek, terdapat beberapa pasal  dalam  UU  ITE  yang  dapat  menghadapi  black  campaign  merek  yang  melibatkan platform digital seperti dalam Pasal 28 dan Pasal 45 UU ITE tentang pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu yang menyesatkan.
Penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  Setiyawan  (2020)  berkaitan  dengan  penelitian  ini yang  bahwasannya  kebijakan  krimininalisasi  tindak  pidana  siber  dalam  UU  ITE  masih menggunakan  pendekatan  politis  pragmatis,  bukan  menggunakan  pendekatan  kebijakan publik  yang  melibatkan  banyak  kalangan.  Peraturan  perundang-undangan  pada  bidang teknologi  dan  informasi  belum  mengakomodir  seluruh  tindak  pidana  siber  sehingga beberapa  kejahatan  siber  saat  ini  seringkali  menjadi  permasalahan.  Kekurangan  dari penelitian  ini  yaitu  masih  menggunakan  analisa  UU  ITE  terdahulu  sehingga  hal  ini mengurangi  relevansi  atau  kebaruan  dari  permasalahan  tersebut.  Penelitian  ini  memiliki perbedaan  yaitu  membahas  mengenai  praktik  serangan  siber  yang  berkaitan  dengan  hak kekayaan  intelektual  yang  akan  dianalisa  dengan  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 3
Penelitian  lainnya  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  yaitu  penelitian  yang dilaksanakan  oleh  Sinaga  (2020)  yang  bahwasannya  upaya  hukum  dapat  dilakukan pemegang  hak  atas  merek  apabila  merek  dagangnya  dipalsukan  akan  mempengaruhi pandangan  masyarakat  sehingga  perlu  adanya  tindakan  dan  regulasi  khusus  mengenai perdagangan  melalui  transaksi  elektronik  ( e-commerce ).  Kekurangan  dari  penelitian  ini adalah  keterbatasan  data  mengenai  kasus  pelanggaran  merek e-commerce dikarenakan informasi kasus ini seringkali bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh perusahaan atau pengadilan  tertentu.  Maka  penelitian  ini  memiliki  perbedaan  yaitu  membahas  terkait fenomena  pelanggaran  merek  berupa black  campaign yang  mengandung  unsur  pemalsuan dan  penyerangan  reputasi  oleh  merek  lain  yang  mencakup  infromasi  negatif  yang  terjadi pada dunia siber terutama pada platform media sosial. 4
Penelitian  mengenai  pelindungan  hukum  merek  telah  banyak  dilaksanakan  oleh penelitian terdahulu, seperti contohnya yaitu penelitian Afif (2021) yang berfokuskan pada penerapan  perlindungan  hukum  bagi  merek  untuk  menjamin  kepastian  hukum  tercantum dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis, namun  sering  terjadi  permasalahan  dalam  pendaftaran  merek.  DJKI  seringkali  meloloskan pendaftaran  merek  dan  berakhir  digugat  pada  pengadilan  niaga  terkait  pembatalan  merek karena  mengarah  terhadap  pendomplengan  atau  peniruan  hal  ini  tercermin  pada  kasus
3 Wahyu  Beny  Mukti  Setiyawan,  Erifendi  Churniawan,  and  Femmy  Silaswaty  Faried,  “Information  Technology Regulatory  Efforts  in  Dealing  With  Cyber  Attack  To  Preserve  State  Sovereignty  of  the  Republic  of  Indonesia,”  J urnal USM Law 3, no. 2 (2020): 275–95, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2773.
4 Niru  Anita  Sinaga,  “Pelanggaran  Hak  Merek  Yang  Dilakukan  Pelaku  Usaha  Dalam  Perdagangan  Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce),” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10, no. 2 (2020): 76–95, https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.463.
Pelindungan Hukum Dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare Terhadap Pemegang Hak Atas Merek
Nabila Syifa Mikhdar, Rika Ratna Permata, Sudaryat Sudaryat e-ISSN: 2621-4105
EIGER.  Kekurangan  dari  penelitian  ini  yaitu  kekosongan  hukum  berupa  hukuman  dari pelaku  yang  melakukan  pendomplengan  dan  peniruan  merek  dalam  penelitian  ini  dapat dilengkapi  oleh  peraturan  yang  menyangkut  peraturan  yang  berkaitan  dengan  siber.  Maka dalam  penelitian  ini  akan  membahas  mengenai  pelindungan  hukum  terhadap  pelanggaran merek  berupa black  campaign yang  dikaji  melalui  perspektif  hukum  siber  dan  persaingan usaha. 5
Penelitian  mengenai black  campaign terhadap  merek  memiliki  urgensi  yang  sangat penting  dikarenakan  terdapat  dampak  yang  cukup  signifikan  terhadap  reputasi  merek, kepercayaan konsumen,  dan stabilitas pasar sehingga korban black campaign merek harus mendapatkan  pelindungan  hukum.  Penelitian  ini  akan  melengkapi  penelitian  sebelumnya yang  pada  dasarnya  memiliki  tujuan  penelitian  yaitu  untuk  mengkaji  pelindungan  hukum terhadap  pemegang  hak  atas  merek  yang  terkena black  campaign dan  implikasi  sanksi terhadap  pemegang  hak  atas  merek  yang  melakukan black  campaign dikaitkan  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## 2. METODE
Metode  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  pada  penulisan  ini  adalah  yuridis normative  yaitu  pendekatan  yang  menggunakan  peraturan  perundang-undangan  sebagai data primer dan data sekunder berupa studi kepustakaan dan studi virtual. Berdasarkan hal ini,  data  primer  yang  akan  dianalisis  dan  dikaji  yaitu  terkait  pelindungan  hukum  dan implikasi  sanksi  terhadap black  campaign merek  melalui  data  sekunder  di  bidang  hukum seperti  hukum  positif,  peraturan  perundang-undangan  dan  teori  hukum  yang  berkaitan dengan pengaturan black campaign merek. Spesifikasi penelitian ini yaitu dekriptif analitis. Metode analisis data yang diterapkan adalah normatif kualitatif. 6 Teknik pengumpulan data awal  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  dan  studi  virtual  sebagai  data  sekunder.  Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku,  karya  ilmiah,  jurnal,  dan  artikel  yang  berkaitan  dengan  regulasi black  campaign merek.  Berbeda  hal  nya  dengan  studi  kepustakaan,  studi  virtual  dilakukan  dengan mempelajari literatur berupa buku, jurnal, dan artikel yang kredible berbasis teknologi yang berkaitan  dengan black  campaign merek.  Pengumpulan  data  ini  diawali  dengan  pemilihan kriteria  sumber  dalam  penulisan  ini  yaitu  berupa  buku,  jurnal,  artikel,  serta  literatur  pada bidang  hukum  merek,  hukum  persaingan  usaha,  serta  hukum  siber  yang  akan  menunjang penelitian  fenomena black  campaign terhadap  merek  yang  selanjutnya  dielaborasi  serta dilakukan analisis terhadap fenomena black campaign terhadap merek. Analisis data dalam penulisan  ini  menggunakan  analisis  kualitatif  yaitu  dengan  menyusun  data  dengan  berupa kalimat  teratur,  runtun,  logis,  dan  efektif  agar  penafsiran  hukum  dapat  lebih  mudah dipahami. Dalam penulisan hukum normatif ini akan menyusun hasil dari penelitian terkait pelindungan  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  merek  yang  terkena black  campaign serta
5 Muhamad  Shafwan  Afif  and  Heru  Sugiyono,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Merek  Terkenal  Di Indonesia,” Jurnal USM Law Review 4, no. 20 (2021): 565–85, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097.
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019).
Pelindungan Hukum Dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Nabila Syifa Mikhdar, Rika Ratna Permata, Sudaryat Sudaryat e-ISSN: 2621-4105
akibat  hukum  terhadap  pemegang  hak  atas  merek  yang  melakukan black  campaign dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2024  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1999  tentang  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Skincare Yang Terkena

## Black Campaign
Merek  digunakan  untuk  membedakan  produk  barang  dan  atau  jasa  dari  produsen dalam proses perdagangan. Merek dagang sebagai jenis merek yang sering digunakan oleh para  produsen  untuk  memperdagangkan  barang  dan  jasa.  Merek  juga  berfungsi  untuk membedakan  suatu  perusahaan  dalam  kegiatan  bisnis  ( business  activities ). 7 Merek,  baik merek dagang maupun  merek jasa, berfungsi sebagai  tanda pengenal  dan jaminan kualitas barang  atau  jasa  tertentu  dalam  perdagangan. 8 Kemajuan  teknologi  membuat  kejahatan terhadap  merek  semakin  sering  terjadi  dikarenakan  persaingan  pada  pasar  akan  semakin ketat. 9 Black  campaign sebagai  salah  satu  pelanggaran  merek  yang  diakibatkan  oleh kemajuan  sistem  teknologi  dan  informasi.  Kemudahan  mengakses  segala  teknologi  dan informasi tanpa terbatas ruang dan waktu menjadikan pemegang hak atas merek melakukan tindakan-tindakan pelanggaran merek yang mengarah terhadap anti persaingan agar produk pemegang hak atas merek tersebut  unggul  di  mata masyarakat. Black  campaign dilakukan dengan fasilitas yang hadir dari perkembangan teknologi yaitu dengan menggunakan media sosial.
Indonesia mengeluarkan produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi  Elektronik  untuk  menangani  kejahatan  pada  dunia  cyber. 10 Black  campaign terhadap  merek  sebagai  salah  satu  bentuk cybercrime dikarenakan  kejahatan  terhadap  hak kekayaan intelektual tersebut dilakukan pada cyberspace dan hanya dapat dilakukan melalui pemanfaatan  teknologi  siber.  Permasalahan cybercrime selalu  menjadi  permasalahan  yang menarik  dikarenakan cybercrime sebagai  kejahatan  yang  hanya  bisa  dilakukan  oleh sebagian  orang  dengan  menggunakan  teknologi  serta  terbatasnya  jangkauan  hukum  untuk menyelesaikannya. 11
7 Sudjana, Sudaryat and Rika Ratna Permata, Kekayaan Intelektual (Bandung: Oase Media, 2013).
8 Zaenal  Arifin  and  Muhammad  Iqbal,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Yang  Terdaftar,” Jurnal  Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 47–65, https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117.
9 Nori Katagiri, “Why International Law and Norms Do Little in Preventing Non-State Cyber Attacks,” Journal of Cybersecurity 7, no. 1 (2021): 1–9, https://doi.org/10.1093/cybsec/tyab009.
10 Henny  Flora  Saida  et  al.,  “Keadilan  Restoratif  Dalam  Melindungi  Hak  Korban  Tindak  Pidana  Cyber: Manifestasi dan Implementasi,” Jurnal Ius Constituendum
8, no. 2 (2023): 169–84, http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i2.6365.
11 Zamroni  Zamroni  and  Basri  Basri,  “Legal  Protection  for  Victims  of  Cybercrime  as  a  Form  of  Transnational Crime,” Jurnal Ius Constituendum | 9, no. 1 (2024): 130–49, http://dx.doi.org/10.26623/jic.v9i1.8288.
Pelindungan Hukum Dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Nabila Syifa Mikhdar, Rika Ratna Permata, Sudaryat Sudaryat e-ISSN: 2621-4105
Black campaign atau  kampanye  hitam  sebagai  model  kampanye  terselubung  dengan menjatuhkan  lawan  yang  terjadi  pada cyberspace . Black  campaign adalah  strategi kampanye  yang  dilakukan  dengan  cara  merendahkan,  menghasut,  memecah  belah,  atau menyebarkan informasi palsu untuk mencemarkan reputasi lawan. 12 Black campaign dapat terjadi  pada  merek  dengan  tujuan  untuk  menghancurkan  reputasi  merek  yang  seringkali terjadi  pada cyberspace karena  kemajuan  teknologi  yang  sangat  pesat.  Prinsip  yurisdiksi sebagai dasar primer dalam dalam Hukum Teknologi Informasi ( Cyberlaw ) karena batasan yurisdiksi wilayah tidak selalu berlaku secara langsung dalam konteks ruang siber, di mana sering kali kegiatan melibatkan beberapa negara secara bersamaan. Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2024  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sebagai  pengaturan  yang  dijadikan  pedoman oleh  masyarakat  Indonesia  untuk  segala  tindakan  hukum  yang  terjadi  dalam cyberspace . Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2024  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  memiliki  jangkauan yurisdiksi  untuk  tindakan  hukum  yang  terjadi  di  luar  batas  hukum  Indonesia  baik  oleh warga  negara  Indonesia  maupun  warga  negara  asing  atau  oleh  badan  hukum  Indonesia maupun  badan  hukum  asing  dan  Indonesia  terkena    akibat  hukum  dikarenakan  sifatnya universal atau lintas territorial dalam hal pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. 13
Kasus black  campaign yang  dilakukan  oleh  Carasun  terhadap  Skin  Game  dan  kasus Mayang  Lucyana  Fitri  terhadap skincare Tan  Skin  dilakukan  pada platform media  sosial Instagram yang dengan hal ini platform media sosial Instagram tersebut  memiliki cakupan yang  luas  yaitu  negara-negara  dunia  dapat  mengakses  segala  informasi  dengan  cepat. Namun,  meskipun  praktik black  campaign tersebut  terjadi  pada  media  sosial  Instagram yang mencakup banyak negara, aturan yang ditetapkan untuk kasus black campaign tersebut tetap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  karena  perbuatan  yang terjadi  dalam cyberspace tersebut  terjadi  di  wilayah  yurisdiksi  Indonesia  dan  pelaku  serta korban black campaign berada di wilayah Negara Indonesia sehingga peraturan perundang- undangan  negara  Indonesia  yang  berlaku.  Produk  kosmetik  harus  aman  untuk  digunakan setiap hari dan harganya harus terjangkau sehingga pelanggan dapat mempertimbangkannya untuk  digunakan  setiap  hari.  Produk  kosmetik  harus  memiliki  sertifikat  halal,  sehat,  dan aman untuk digunakan. 14
Negara  Indonesia  memberikan  pelindungan  hukum  bagi  korban black  campaign merek  melalui  UU  ITE.  Pelindungan  hukum  sebagai  suatu  upaya  hukum  yang  diberikan
12 Christiany Juditha, “Interpretasi Black Campaign Dalam Pesan Singkat Pada Pilkada Walikota Makassar 2013,” Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika 5, no. 1 (2014): 53–60.
13 Danrivanto  Budhijanto, Danrivanto  Budhijanto,  Hukum  Telekomunikasi,  Penyiaran  &  Teknologi  Informasi: Regulasi Dan Konvergensi (Bandung: Refika Aditama, 2010).
14 Miftah  Arifin  et  al.,  “Legal  Protection  Of  Registered  Cosmetic  Brand,” UNTAG  Law  Review 6,  no.  1  (2022): 28–38.
Pelindungan Hukum Dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Nabila Syifa Mikhdar, Rika Ratna Permata, Sudaryat Sudaryat e-ISSN: 2621-4105
oleh negara  agar memberikan rasa aman dari berbagai  ancaman para pihak. 15 Pelindungan hukum  diberikan  terhadap  subjek  hukum  melalui  aturan  hukum  yang  bertujuan  untuk melindungi  subjek  hukum. 16 Kehadiran  negara  sebagai  unsur  penting  melalui  yurisdiksi virtual  diperlukan  agar  seluruh  tindakan  hukum  dapat  diatur  oleh  yurisdiksi  normatif. Kehadiran  negara  Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2024  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  sebagai Lex  Digitalis merupakan  manifestasi  dari  pencapaian  tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 17
Black campaign sebagai praktik kejahatan dalam dunia siber yang menyangkut merek yang  menyesatkan.  Setelah  melakukan  penafsiran  hukum  terhadap  kasus black  campaign , pelindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pemegang hak atas merek skincare yang terkena black  campaign berkaitan  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2024  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  dikarenakan  undang-undang  ini  sebagai  dasar  dalam  pelindungan dalam  bidang  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Adapun  aturan yang berkaitan yaitu dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik mengenai perbuatan yang dilarang dalam pemanfaaran teknologi yang bermuatan  berita  bohong  dan  menyesatkan  serta  dapat  menyebabkan  kerugian  materiil terhadap konsumen. Undang-undang ini tidak menjelaskan makna dari  “berita bohong dan menyesatkan”. Kalimat “menyebarkan berita bohong” mengacu pada perbuatan yang diatur sedangkan  dalam  kata  “menyesatkan”  yang  diatur  adalah  konsekuensi  dari  perbuatan tersebut yang menyebabkan seseorang memperoleh pandangan yang keliru atau salah. 18 Praktik black campaign yang dilakukan oleh Carasun yang membayar buzzer senilai Rp.  3.000,-  untuk  berkomentar  negatif  pada  media  sosial  Instagram  Skin  Game  dengan mengunggulkan produk Carasun  dan menjatuhkan produk skincare Skin  Game serta black campaign yang  dilakukan  oleh  Mayang  Lucyana  Fitri  dengan  melakukan review palsu terhadap skincare Tan Skin padahal Mayang baru menggunakan produk tersebut kurang dari 24  jam  telah  memenuhi  unsur  dalam  pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  dikarenakan  pada  praktik black  campaign ini  mengandung  berita  bohong  yang  tidak  sesuai  dengan  fakta  serta perbuatan  tersebut  dilakukan  secara  sengaja  untuk  menjatuhkan  reputasi  merek  pesaing dengan tindakan menyerang sosial media milik pelaku usaha pesaing. Black campaign yang dilakukan  tersebut  pada  dasarnya  berisi  suatu  isu  yang  menyesatkan  sehingga  akan menggiring opini publik bahwa suatu produk barang atau jasa tersebut akan dinilai sebagai produk yang buruk. Black campaign merek berdampak terhadap berkurangnya pelaku usaha
15 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).
16 Philipus  M.  Hadjon, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia (Yogyakarta:  Gajah  Mada  University  Press, 2011).
17 Danrivanto Budhijanto, Hukum Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity (Bandung: Refika Aditama, 2023).
18 Sovia Hasanah, “Arti Berita Bohong Dan Menyesatkan Dalam UU ITE,” n.d.
Pelindungan Hukum Dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Nabila Syifa Mikhdar, Rika Ratna Permata, Sudaryat Sudaryat e-ISSN: 2621-4105
pesaing  terhadap  bidang  yang  sama  dan  mengakibatkan  praktik  anti  persaingan  yaitu pesaing menjadi berkurang. Dengan kurangnya pesaing ini, akan mengakibatkan harga pada produk barang atau jasa tersebut menjadi tinggi dikarenakan produk tersebut akan menjadi langka  sehingga  biaya  yang  harus  ditanggung  konsumen  menjadi  meningkat  dari sebelumnya. Dalam hal ini, pelaku usaha akan memperoleh profit yang lebih besar.
Pihak skincare Tan Skin dan Skin Game sebagai korban black campaign merek dapat mengajukan gugatan mengenai segala kerugian yang timbul dari kegiatan black campaign . Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  38  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  bahwa  seseorang  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap penyelenggara  atau  yang  menggunakan  sistem  elektronik  dan  teknologi  informasi  jika mengakibatkan kerugian.
Black  campaign seringkali  mengandung  isu  negatif  yang  menyesatkan  dan  dapat menjatuhkan  merek  lain  dengan  tujuan  untuk  menghancurkan  reputasi  merek  tersebut sehingga  kepercayaan  konsumen  terhadap  merek  tersebut  menjadi  berkurang.  Kerugian lainnya  yang  timbul  yaitu  berupa  langka  nya  produk  dan  mengakibatkan  konsumen  harus membayar  harga  lebih  tinggi  serta  konsumen  akan  merasa  dirugikan  jika  membeli  produk yang  buruk  dan  menimbulkan  kerugian  dalam  pemakaian  produk  yang  bersangkutan sehingga  hal  ini  mengakibatkan  kerugian  secara  materiil.  Pelindungan  hukum  terhadap korban black campaign merek diberikan dalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Black  Campaign merek  seringkali  berusaha  untuk  menjatuhkan  reputasi  merek pesaing  dengan  tujuan  untuk  mengurangi  pesaing  pada  bidang  usaha  yang  serupa.  Dalam perspektif  hukum  merek. black  campaign termasuk  pelanggaran  merek  yang  mengarah terhadap passing  off .  Saat  seseorang  ingin  memanfaatkan  merek  atau  nama  yang  telah dikenal  oleh  orang  lain  untuk  meningkatkan  reputasi  produk  hal  ini  merupakan  tindakan pelanggaran merek yang mengarah terhadap passing off . Kegiatan black campaign sebagai tindakan passing  off karena  mengandung  unsur  pemboncengan  reputasi.  Korban black campaign dapat  menderita  kerugian  yang  lebih  besar  karena  konsumen  akan  mengaitkan produk nya sebagai produk yang meniru produk  kompetitor nya sehingga akan kehilangan reputasi atau nama baik nya di masyarakat. 19
Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik menjelaskan  mengenai  pembuktian  elektronik.  Pembuktian black  campaign seperti komentar  negatif  yang  berada  pada  akun  sosial  media  Instagram  dan  bukti brief yang dikirimkan terhadap influencer merupakan alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2024  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan dalam Pasal 5 ayat 1 UU ITE
19 Annisa Lisaana Sidqin Aliyya and Rianda Dirkareshza, “Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum,” Passing Off Dalam Persaingan Usaha Yang Menimbulkan Pelanggaran Hak Atas Merek 10, no. 2 (2023): 172–83, http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v10i2.10050.
Pelindungan Hukum Dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare Terhadap Pemegang Hak Atas Merek
Nabila Syifa Mikhdar, Rika Ratna Permata, Sudaryat Sudaryat e-ISSN: 2621-4105
ditegaskan  bahwa  informasi  elektronik  dan  atau  dokumen  elektronik  sebagai  alat  bukti hukum  yang  sah.  Lebih  lanjut  dalam  Pasal  6  UU  ITE  dokumen  atau  informasi  elektronik tersebut  dianggap  sah  apabila  informasi  yang  tersedia  dapat  diakses,  ditampilkan,  dan dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan suatu situasi.
Maraknya  industri  perdagangan  tentunya  membuat  persaingan  bisnis  antar  pelaku usaha  semakin  kompetitif.  Hal  ini  dapat  menjadi  suatu  keadaan  yang  menguntungkan  jika dilakukan  dengan  persaingan  yang  sehat  tetapi  jika  persaingan  usaha  tersebut  dilakukan secara  tidak  sehat  akan  berdampak  buruk  dan  mengakibatkan  kerugian  untuk  para  pelaku usaha  lain  dan  menghancurkan  perekonomian  nasional. 20 Persaingan  usaha  tidak  sehat sebagai  kondisi  ketika  pelaku  usaha  bersaing  secara  tidak  adil. Black  campaign sebagai strategi pemasaran dengan cara yang tidak wajar karena menghambat terjadinya persaingan di  antara  pelaku  usaha  yang  dilakukan  secara  tidak  jujur,  dan  dilakukan  dengan  cara melawan hukum. 21 Black campaign yang dilakukan dengan merusak reputasi pelaku usaha pesaing  sebagai  tindakan  menyerang  suatu  merek  dapat  diklasifikasikan  sebagai  suatu bentuk  hambatan  karena  akan  mendapatkan  penilaian  yang  tidak  adil  dari  konsumen  serta tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjalankan usahanya pada bidang yang sama karena berupaya unggul dalam suatu bidang skincare .
KPPU  sebagai  lembaga  administratif  yang  bertanggung  jawab  untuk  menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam persaingan usaha untuk memelihara iklim persaingan yang  saling  mendukung. 22 Suatu  pelanggaran  merek  tercermin  dalam  praktik black campaign yang  berpotensi  terjadinya  praktik  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Pasal  19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  mengatur  terkait  penguasaan  pasar  dengan  menggunakan  pendekatan rule of reason yang menitikberatkan pada dampak dari suatu perbuatan praktik persaingan usaha. 23 Pendekatan rule  of  reason digunakan  untuk  menilai  suatu  tindakan  yang  tidak secara otomatis melawan hukum, namun perlu dianalisis sejauh mana dampaknya terhadap praktik monopoli atau potensi menimbulkan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. 24 Black  Campaign merek  sebagai  strategi  bersaing  karena  menyebabkan  penguasaan pasar  sehingga  dapat  diklasifikasikan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang  karena  akan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Adapun ketentuan yang dilanggar yaitu Pasal 19 huruf  a  juncto  Pasal  19  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan
20 Winda  Junianti  and  Muhammad  Abdim  Munib,  “Predatory  Pricing  in  Flash  Sale  Practices  on  E-Commerce Media  in  Review  of  Competition  Law,” Jurnal Ius Constituendum 9, no. 1 (2024): 150–59, http://dx.doi.org/10.26623/jic.v9i1.8055.
21 Mustafa  Kamal  Rokan, Hukum  Persaingan  Usaha:  Teori  Dan  Praktiknya  Di  Indonesia ,  Cetakan  ke  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).
22 Dwi Fidhayanti and Risma Nur Arifah, “Penerapan Prinsip Rule Of Reason Pada Putusan Perkara Nomor 08- KPPU-I-2020 Tentang Dugaan Praktik Diskriminasi Antara Telkom-Telkomsel Dan Netflix,” Jurnal Persaingan Usaha 1, no. 1 (2021): 70–82, https://doi.org/10.55869/kppu.v1i1.13.
23 D. Wiradiputra, Pengantar Hukum Persaingan (Depok: FHUI, 2008).
24 Nico  Andreas,  “Rule  Of  Reason  Yang  Digunakan  Oleh  KPPU  Dalam  Memustukam  Perkara  Dugaan  Prakit Monopoli  Terhadap  Pelayanan  Jasa  Taksa  Di  Bandar  Udara  Internasional  Sultan  Hassanudin  Makassar  (Putusan  KKPU No. 18/KKPU-I/2009)” (2014).
Pelindungan Hukum Dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Nabila Syifa Mikhdar, Rika Ratna Permata, Sudaryat Sudaryat e-ISSN: 2621-4105
Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Praktik black  campaign melanggar Pasal 19 huruf a juncto Pasal 19 huruf b karena terdapat unsur menolak dan menghalangi, konsumen  menjadi  enggan  untuk  melakukan  hubungan  usaha  atau  membeli  produk  yang bersangkutan.
Pasal  19  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  praktik black  campaign ini  berpotensi mengakibatkan  terjadinya  penolakan  pesaing  dikarenakan  pelaku  usaha  berusaha menjatuhkan  merek  pesaing  dengan  tindakan  yang  menyerang  yaitu  dengan  merusak reputasi  merek  pesaing  dengan  tujuan  untuk  unggul  dalam  bidang  yang  sama.  Adapun beberapa unsur yang dipenuhi pada praktik black campaign merek ini berdasarkan pasal 19 a  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha Tidak  Sehat  yaitu  unsur  menolak,  praktik black  campaign pelaku  usaha menolak  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  pelaku  usaha  lainnya.  Praktik black campaign ini  memicu  terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat  dan  unsur  menghalangi, tindakan black  campaign yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  terhadap  pesaing  telah memenuhi  unsur  menghalangi  dikarenakan  pelaku  usaha  yang  melakukan black  campaign melakukan upaya menghalangi dengan menciptakan suatu hambatan ( barrier to entry ) agar pelaku usaha pesaingnya tidak masuk pada suatu bidang yang serupa. 25
Praktik black  campaign yang  dilakukan  secara  struktur  baik  itu  melalui buzzer ataupun influencer mengindikasi  terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat  dikarenakan pelaku  usaha  berusaha  untuk  menjatuhkan  merek  pesaing  agar  produknya  lebih  unggul dengan  cara-cara  terstruktur  dan  sifatnya  menyerang  secara  negatif. Black  Campaign terhadap  merek  ini  berusaha  menghalangi  pelaku  usaha  masuk  terhadap  pasar  yang  sama dengan tindakan yang menyerang dan melakukan penghambatan persaingan usaha ( barrier to  entry ). Black  campaign yang  dilakukan  dengan  merusak  reputasi  pelaku  usaha  pesaing sebagai  tindakan  menyerang  suatu  merek  dapat  diklasifikasikan  sebagai  suatu  bentuk hambatan  karena  akan  mendapatkan  penilaian  yang  tidak  adil  dari  konsumen  serta  tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjalankan usahanya pada bidang yang sama karena  berupaya  unggul  dalam  suatu  bidang skincare .  Praktik black  campaign bertujuan untuk  mencegah  konsumen  dari  pelaku  usaha  pesaingnya  untuk  tidak  berinteraksi  dengan pelaku  usaha  yang  menjadi  target black  campaign .  Beberapa  tindakan  yang  menunjukkan praktik menghalangi konsumen dari pelaku usaha pesaing untuk berhubungan usaha dengan mereka  adalah  dengan  melakukan  perjanjian  eksklusif  dengan  konsumen  atau  pelanggan pesaing  dan  melakukan  kampanye  negatif  tentang  pesaing  yang  ditujukan  kepada konsumen.
Penerapan black  campaign melalui  penggunaan influencer dapat  dikategorikan sebagai  perjanjian  tertutup  karena  berusaha  menghambat  atau  menghalangi  pelaku  usaha lainnya  agar  tidak  dapat  melakukan  kesepakatan  yang  serupa. Influencer dapat
25 Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia , Google Books , 2022.
Pelindungan Hukum Dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Nabila Syifa Mikhdar, Rika Ratna Permata, Sudaryat Sudaryat e-ISSN: 2621-4105
dikategorikan  konsumen  dikarenakan influencer sebagai  konsumen  yang  juga  memakai produk barang atau jasa pelaku usaha yang bersangkutan. Black Campaign sebagai kegiatan yang  melanggar  prinsip  persaingan  usaha  pada  hukum  persaingan  usaha  dikarenakan sifatnya sebagai anti persaingan dan akan berdampak negatif terhadap pelaku usaha pesaing yang terkena black campaign .
Dampak black  campaign merek  akan  merugikan  pemegang  hak  atas  merek  yang menjadi  target black  campaign .  Adapun  beberapa  dampak  dari black  campaign merek seperti kerusakan reputasi dikarenakan isu negatif akan secara cepat menyebar luas melalui media  sosial  sehingga  akan  mendapat  pandangan  buruk  dari  masyarakat,  mengurangi kepercayaan  dan  loyalitas  konsumen,  dan  merusak  reputasi  yang  telah  dibangun  dengan susah  payah  karena black  campaign seringkali  memuat  informasi  palsu,  dan  bertolak belakang  dengan  fakta.  Praktik black  campaign pun  akan  menyebabkan  penurunan penjualan yang disebabkan oleh konsumen yang terpengaruh dengan isu negatif dari black campaign merek  sehingga  konsumen  akan  mencari  alternatif  produk  lain  dan  hal  ini  akan berdampak  terhadap  pendapatan  suatu  perusahaan  dan  stabilitas  pasar  pun  akan  terganggu dikarenakan  akan  mematikan  pesaing  dalam  bidang  yang  sama  sehingga  menciptakan persaingan  yang  tidak  wajar.  Jika black  campaign terhadap  merek  dilakukan  secara  terus menerus, hal ini akan berdampak terhadap pemegang hak atas merek yang akan kehilangan peluang bisnis nya karena akan sulit untuk menjalin hubungan dengan investor, membangun kemitraan baru ataupun memasuki pasar baru.
Meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara khusus mengatur terkait  pelanggaran  merek  berupa black  campaign .  Pemegang  hak  atas  merek  dapat meminimalisir  dampak  yang  ditimbulkan  dari  praktik black  campaign merek  dengan melakukan  pendaftaran  merek  agar  merek  dan  hak-hak  atas  pemegang  hak  atas  merek mendapatkan  pelindungan  hukum.  Pendaftaran  merek  dilakukan  agar  pemegang  hak  atas merek  mendapatkan  hak  eksklusif  yang  dapat  melarang  pihak  lain  menggunakan  merek yang  sama  atau  serupa  dan  mendapatkan  perlindungan  untuk  penggunaan  merek  yang menyesatkan konsumen.
3.2 Implikasi Sanksi Terhadap Pemilik Merek Yang Melakukan Black Campaign Pada Merek Lain
Hukum dibuat untuk dilaksanakan dan harus dapat ditegakkan sehingga hukum harus memiliki sanksi. 26 Hukum sebagai peraturan yang hidup dalam masyarakat dan memberikan sanksi yang lugas berupa hukuman terhadap siapa saja yang melanggar aturan. 27 Kepastian hukum  akan  terwujud  jika  hukum  memiliki  sanksi  bagi  para  pelanggar  hukum.  Sanksi sebagai  bentuk  pelindungan  represif  karena  bertujuan  untuk  menyelesaikan  konflik  yang timbul  akibat  adanya  pelanggaran.  Sanksi  sebagai  pelindungan  akhir  terhadap  subjek hukum  yang  menjadi  korban  atas  suatu  pelanggaran  hukum.  Sanksi  hukum  adalah  wujud nyata  dari  kekuasaan  negara  dalam  menjalankan  tanggung  jawabnya  untuk  menegakkan
26 Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
27 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum . (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).
Pelindungan Hukum Dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Nabila Syifa Mikhdar, Rika Ratna Permata, Sudaryat Sudaryat e-ISSN: 2621-4105
kepatuhan  hukum.  Penerapan  sanksi  dapat  meliputi  berbagai  hal  seperti  penjara, penghancuran harta benda, kehilangan reputasi hingga hukuman mati. 28
Pemegang  hak  atas  merek  yang  melakukan  praktik black  campaign dapat mendapatkan  sanksi  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Setelah  melakukan  analisa  hukum,  Pasal  45  huruf  A  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  mengatur  mengenai  sanksi  bagi  pelaku  usaha  yang terindikasi dalam kegiatan black campaign terhadap merek pesaing nya yang bahwasannya setiap  orang  yang  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  serta  menimbulkan kerugian  dapat  dipidana  penjara  paling  lama  enam  tahun  dan  denda  paling  banyak  satu miliar  rupiah.  Pemegang  hak  atas  merek  sebagai  pelaku  usaha  yang  melakukan  praktik black campaign termasuk dalam tindakan hukum yang melanggar unsur-unsur Pasal 28 ayat (1)  sehingga  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  sesuai  dengan  Pasal  45  huruf  A  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2024  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Berdasarkan  kasus skincare Tan Skin dengan Mayang Lucyana Fitri yang bahwasannya praktik black campaign dilakukan  dengan  melakukan review palsu  terhadap  merek  karena  menyebabkan  reputasi merek  menjadi  buruk  di  mata  masyarakat  dan  menyebabkan  kerugian  berupa  penurunan penjualan  sebagai  dampak  dari  reputasi  merek  yang  tercemar  sehingga skincare Tan  Skin dapat  menggugat  Mayang  Lucyana  Fitri  dengan  tuduhan  pencemaran  nama  baik skincare Tan  Skin  atau  pencemaran  reputasi  terhadap  merek,  kerugian  materiil  berupa  penurunan penjualan akibat praktik black campaign sehingga pihak skincare Tan Skin dapat menuntut ganti  kerugian  dan  pelaku black  campaign dapat  dipidana  penjara  dan  dikenakan  denda. Black  campaign sebagai  kegiatan  yang  mengandung  berita  bohong  dan  menyesatkan  serta menimbulkan  kerugian  terhadap  konsumen. Black  campaign menimbulkan  kerugian terhadap  pelaku  usaha  pesaing  yaitu  rusaknya  reputasi  atau  citra  merek  pesaing  sehingga terjadi pencemaran terhadap merek. Praktik black campaign ini pun menimbulkan kerugian terhadap konsumen berupa berkurangnya pesaing dalam bidang yang sama membuat harga produk barang  atau jasa  menjadi  tinggi  sehingga hal  ini akan merugikan  konsumen secara materil.
Praktik black campaign juga dapat melanggar aturan-aturan dalam prinsip persaingan usaha  karena  tidak  menciptakan  persaingan  usaha  yang  sehat  dan  wajar.  Kasus black campaign yang dilakukan oleh Carasun terhadap Skin Game dapat menimbulkan persaingan usaha  tidak  sehat  dikarenakan black  campaign dilakukan  oleh  Carasun  yang  merupakan merek kompetitor yang sama dengan Skin Game yaitu pada bidang skincare . Carasun secara sengaja menyewa buzzer untuk menjatuhkan reputasi merek skincare Skin Game sehingga perbuatan ini merupakan perbuatan pelanggaran merek yang mengarah terhadap persaingan usaha tidak sehat. Implikasi black campaign dalam persaingan usaha tidak sehat tercantum
28 Mochtar  Kusumaatmadja  and  Sidharta  Arief, Pengantar  Ilmu  Hukum  Suatu  Pengenalan  Pertama  Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum , Cetakan ke (Bandung: Alumni, 2016).
Pelindungan Hukum Dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Nabila Syifa Mikhdar, Rika Ratna Permata, Sudaryat Sudaryat e-ISSN: 2621-4105
dalam  Pasal  48  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bahwasannya pemegang hak atas merek yang  melakukan black  campaign dapat  dikenakan  pidana  denda  paling  tinggi  sebanyak serratus miliar rupiah dan pidana kurungan paling lama enam bulan. Carasun sebagai pelaku black  campaign dapat  dikenakan  pasal  Pasal  48 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat  dikarenakan praktik black campaign telah melanggar Pasal 19 huruf a juncto Pasal 19 huruf b Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat  dikarenakan  terdapat  upaya  menolak  dan  menghalangi  pesaing  pada  bidang yang sama. Hal ini sebagai praktik yang berpotensi mengakibatkan upaya penguasaan pasar dan menciptakan praktik persaingan usaha tidak sehat.
Pada  perspektif  persaingan  usaha  tidak  sehat,  pelaku black  campaign juga  dapat dikenakan sanksi administratif  karena telah menganggu  perkembangan kegiatan usaha dan industri  dan  dapat  menyebabkan  bahaya,  menganggu,  atau  merusak  lingkungan  hidup masyarakat. Pemegang hak atas merek harus hidup atau melakukan usaha tanpa menganggu orang  atau  masyarakat  lainnya.    Dalam  kehidupan  bermasyarakat  saat  ini,  segala  bentuk usaha  kecil  dan  usaha  besar  memiliki  peranan  yang  sangat  signifikan  sehingga  sanksi administratif akan semakin dibutuhkan ketika terdapat pelanggaran terhadap usaha tersebut.
Pasal  6  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2011  tentang  Pelaksana  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menerangkan bahwa komisi memiliki wewenang  untuk  menjatuhkan  sanksi  administratif  terhadap  pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Praktik black  campaign merek  sebagai  kegiatan berusaha untuk menjatuhkan pelaku usaha pesaing sehingga dalam hal ini kegiatan tersebut dapat  diklasifikasikan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang  berdasarkan  Pasal  19  Undang- Undang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  karena  telah memenuhi  unsur-unsur  penguasaan  pasar  sehingga  perbuatan black  campaign sebagai perbuatan  yang  melanggar  peraturan  perundang-undangan.  Komisi  pengawas  persaingan usaha  atau  KPPU  sangat  dibutuhkan  perannya  untuk  mengawasi  praktik black  campaign terhadap  merek  karena  praktik  ini  dapat  memicu  persaingan  tidak  wajar  sehingga  sudah seharusnya  KPPU  mengawasi  pemegang  hak  atas  merek  agar  tidak  terlibat  dalam  praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
Praktik black  campaign telah  melakukan  suatu  perjanjian  untuk  penyelenggaraan kegiatan  yang  menimbulkan  kerugian  terhadap  pelaku  usaha  pesaing  serta  memicu terjadinya  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  sehingga  dapat  dikenakan sanksi  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun  2011  tentang  Pelaksana  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat.    Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  berdasarkan  Pasal  6  Peraturan  Pemerintah Nomor  44  Tahun  2011  tentang  Pelaksana  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  dapat  melakukan  penghentian  kegiatan  usaha  terhadap  pelaku black
Pelindungan Hukum Dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Nabila Syifa Mikhdar, Rika Ratna Permata, Sudaryat Sudaryat e-ISSN: 2621-4105
campaign .  Praktik black  campaign berdasarkan  Pasal  9  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44 Tahun  2011  tentang  Pelaksana  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat memenuhi unsur praktik yang mengandung penolakan atau menghalangi pelaku usaha tertentu pada kegiatan usaha yang sama.
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  menerangkan  mengenai  persaingan  tidak  sehat  yang dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha  secara  tidak  jujur  dan  melawan  hukum  sehingga menimbulkan  hambatan  dalam  bersaing.  Pelaku black  campaign dalam  kasus  Carasun dengan  Skin  Game  dalam  hal  ini  dapat  dikenakan  sanksi  administratif  dan  sanksi  pidana dengan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun 2011  tentang  Pelaksana  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat dikarenakan  praktik black  campaign dapat  menciptakan  hambatan  atau barriers  to  entry terhadap  pelaku  usaha  pesaing, buzzer dipergunakan  untuk  menjatuhkan  pelaku  usaha pesaing  sehingga pelaku  usaha tersebut  dapat  unggul  pada bidang yang bersangkutan, dan brief yang diberikan terhadap buzzer tidak sesuai dengan fakta akan menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha pesaing karena telah memenuhi unsur menghalangi konsumen pelaku usaha pesaing untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya tersebut.
Kasus black campaign terhadap merek seringkali ditangani dengan mengacu pada UU ITE  saja.  Hal  ini  tercermin  pada  kasus  Mayang  Lucyana  Fitri  dengan skincare Tan  Skin yang bahwasannya pihak skincare Tan Skin menggugat Mayang dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE juncto. Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dengan tuduhan pencemaran nama baik.  Pasal 27  ayat  3  UU  ITE  kurang  tepat  digunakan  dalam  praktik black  campaign merek dikarenakan  berdasarkan  Pasal  310  KUHP  bahwasannya  unsur  pencemaran  nama  baik adalah  secara  sengaja  melontarkan  ucapan  atau  tindakan  yang  menghina  orang  lain. Berdasarkan hal ini, Mayang Lucyana Fitri tidak menyerang secara pribadi pada pemegang hak  atas  merek skincare Tan  Skin  melainkan  menghina  atau  menjatuhkan  reputasi  merek skincare Tan Skin dengan melakukan review palsu yang membuat produk skincare Tan Skin menjadi  buruk  sehingga  penerapan  pasal  27  ayat  3  UU  ITE  kurang  tepat  sehingga  tidak dapat memberikan pelindungan hukum pada pemegang hak atas merek yang terkena black campaign merek.
Belum  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  pelanggaran  merek berupa black  campaign menjadi  masukan  terhadap  pemerintah  bahwa  pelanggaran  merek dalam cyberspace hendaknya  dapat  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dengan  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Jika  mengelaborasikan peraturan  perundang-undangan  ini,  Jika  mengacu  terhadap  UU  ITE  dan  UU  Persaingan
Pelindungan Hukum Dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Nabila Syifa Mikhdar, Rika Ratna Permata, Sudaryat Sudaryat e-ISSN: 2621-4105
Usaha Tidak  Sehat,  pelaku black  campaign dapat  dikenakan  pidana  penjara  beserta  denda dan juga pelaksanaan sanksi adminsitratif berupa pencabutan kegiatan usaha.
Sejatinya  para  korban  dari  praktik black  campaign berhak  untuk  mendapatkan pelindungan hukum, artinya korban black campaign berhak dalam pemenuhan hak-hak atas ganti  kerugian  yang  dialami  dari  praktik black  campaign ini  sehingga  para  pelaku black campaign wajib  bertanggung  jawab  dan  menerima  sanksi  hukum  karena  telah  melakukan perbuatan melawan hukum.
4. PENUTUP
Pelindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek yang terkena black campaign dan  implikasi  sanksi  terhadap  pemegang  hak  atas  merek  yang  melakukan black  campaign berkaitan dengan UU ITE dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) jo. Pasal 39 UU ITE dikarenakan  praktik  pelanggaran  merek  ini  dilakukan  dalam cyberspace sehingga  dalam penegakannya  perlu  memperhatikan  UU  ITE  sebagai  undang-undang  dalam  aspek  hukum siber.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  praktik black  campaign sebagai  praktik persaingan  usaha  tidak  sehat  karena  merupakan  perbuatan  yang  dilarang.  Praktik black campaign telah  memenuhi  unsur-unsur  dalam  Pasal  19  huruf  a  dan  Pasal  19  huruf  b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengaturan terkait black campaign sebagai pelanggaran terhadap merek hendaknya  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis terkait pelanggaran terhadap kekayaan intelektual yang dilakukan dalam cyberspace dikarenakan  praktik black  campaign sebagai  salah  satu  pelanggaran  terhadap merek  yang  sering  terjadi  seiring  dengan  perkembangan  teknologi  dan  KPPU  sebagai lembaga  pengawas  sebaiknya  lebih  mengawasi  hambatan  persaingan  usaha  yang  terjadi pada platfom media sosial dikarenakan hambatan persaingan usaha kini sering terjadi pada platform media sosial sehingga KPPU diharapkan untuk melakukan penegakan hukum dan melakukan  perbaikan  serta  pengembangan  terhadap  kebijakan  persaingan  pada platform digital  dengan  menggunakan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  seperti  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## DAFTAR PUSTAKA
Afif,  Muhamad  Shafwan,  and  Heru  Sugiyono.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang Merek  Terkenal  Di  Indonesia.” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  20  (2021):  565–85. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097.
Anita  Sinaga,  Niru.  “Pelanggaran  Hak  Merek  Yang  Dilakukan  Pelaku  Usaha  Dalam Perdagangan  Melalui  Transaksi  Elektronik  (E-Commerce).” Jurnal  Ilmiah  Hukum Dirgantara 10, no. 2 (2020): 76–95. https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.463.
Annisa Lisaana Sidqin Aliyya, and Rianda Dirkareshza. “Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum.” Passing  Off  Dalam  Persaingan  Usaha  Yang  Menimbulkan  Pelanggaran  Hak  Atas
Merek 10, no. 2 (2023): 172–83.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v10i2.10050 Jurnal.
Pelindungan Hukum Dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Nabila Syifa Mikhdar, Rika Ratna Permata, Sudaryat Sudaryat e-ISSN: 2621-4105
Arifin,  Miftah,  Wijayono  Hadi  Sukrisno,  Zaenal  Arifin,  and  Wiwin  Setyorini.  “Legal Protection Of Registered Cosmetic Brand.” UNTAG Law Review 6, no. 1 (2022): 28– 38.
Arifin,  Zaenal,  and  Muhammad  Iqbal.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Yang Terdaftar.” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 47–65. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117.
Budhijanto,  Danrivanto. Hukum  Pelindungan  Data  Pribadi  Di  Indonesia  Cyberlaw  & Cybersecurity . Bandung: Refika Aditama, 2023.
C.S.T, Kansil. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 1999. D. Wiradiputra. Pengantar Hukum Persaingan . Depok: FHUI, 2008. Danrivanto  Budhijanto. Danrivanto  Budhijanto,  Hukum  Telekomunikasi,  Penyiaran  & Teknologi Informasi: Regulasi Dan Konvergensi . Bandung: Refika Aditama, 2010. Diva  Yohana  Margaretha  Marbun.  “Black  Campaign  Skincare?  Waspada  Dan  Laporkan!” Kliklegal.com, 2023.
Dwi Fidhayanti, and Risma Nur Arifah.  “Penerapan Prinsip Rule Of Reason Pada Putusan Perkara  Nomor  08-KPPU-I-2020  Tentang  Dugaan  Praktik  Diskriminasi  Antara Telkom-Telkomsel  Dan  Netflix.” Jurnal  Persaingan  Usaha 1,  no.  1  (2021):  70–82. https://doi.org/10.55869/kppu.v1i1.13.
Henny  Flora  Saida,  Tiromsi  Sitanggang,  Berlian  Simarmata,  and  Ica  Karina.  “Keadilan Restoratif  Dalam  Melindungi  Hak  Korban  Tindak  Pidana  Cyber:  Manifestasidan Implementasi.” Jurnal Ius Constituendum 8, no. 2 (2023): 169–84.
Juditha,  Christiany.  “Interpretasi  Black  Campaign  Dalam  Pesan  Singkat  Pada  Pilkada Walikota  Makassar  2013.” Jurnal  Penelitian  Dan  Pengembangan  Komunikasi  Dan Informatika 5, no. 1 (2014): 53–60.
Katagiri,  Nori.  “Why  International  Law  and  Norms  Do  Little  in  Preventing  Non-State Cyber Attacks.” Journal of Cybersecurity 7, no. 1 (2021): 1–9. https://doi.org/10.1093/cybsec/tyab009.
M.  Hadjon,  Philipus. Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia .  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press, 2011.
Mochtar  Kusumaatmadja,  and  Sidharta  Arief. Pengantar  Ilmu  Hukum  Suatu  Pengenalan Pertama  Ruang  Lingkup  Berlakunya  Ilmu  Hukum .  Cetakan  ke.  Bandung:  Alumni, 2016.
Mustafa  Kamal  Rokan. Hukum  Persaingan  Usaha:  Teori  Dan  Praktiknya  Di  Indonesia . Cetakan ke. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
Nico Andreas. “Rule Of Reason Yang Digunakan Oleh KPPU Dalam Memustukam Perkara Dugaan  Prakit  Monopoli  Terhadap  Pelayanan  Jasa  Taksa  Di  Bandar  Udara Internasional  Sultan  Hassanudin  Makassar  (Putusan  KKPU  No.  18/KKPU-I/2009),” 2014.
Satjipto  Raharjo. Penegakan  Hukum:  Suatu  Tinjauan  Sosiologis .  Yogyakarta:  Genta Publishing, 2009.
Setiyawan,  Wahyu  Beny  Mukti,  Erifendi  Churniawan,  and  Femmy  Silaswaty  Faried. “Information  Technology  Regulatory  Efforts  in  Dealing  With  Cyber  Attack  To Preserve  State  Sovereignty  of  the  Republic  of  Indonesia.” Urnal  USM  Law 3,  no.  2 (2020): 275–95.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019.
Pelindungan Hukum Dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Nabila Syifa Mikhdar, Rika Ratna Permata, Sudaryat Sudaryat e-ISSN: 2621-4105
Sovia Hasanah. “Arti Berita Bohong Dan Menyesatkan Dalam UU ITE,” n.d. Sudjana  Sudaryat,  and  Rika  Ratna  Permata. Kekayaan  Intelektual .  Bandung:  Oase  Media,
2013.
Usman, Rachmadi. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia . Google Books , 2022. Winda Junianti, and Muhammad Abdim Munib. “Predatory Pricing in Flash Sale Practices on E-Commerce Media in Review of Competition Law.” Jurnal Ius Constituendum 9, no. 1 (2024): 150–59.
Wizna  Gania  Balqis.  “Perlindungan  Merek  Sebagai  Hak  Kekayaan  Intelektual:  Studi  Di Kota  Semarang,  Indonesia.” Journal  of  Judicial  Review 23,  no.  1  (2021):  41–56. https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4360.
Zamroni, Zamroni, and Basri Basri. “Legal Protection for Victims of Cybercrime as a Form of Transnational Crime.” Jurnal Ius Constituendum | 9, no. 1 (2024): 130–49.