Heillen Martha Yesephine Tita Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Maluku Email: heillen.tita@gmail.com; fahkumunpatti@yaho.com
Abstract: Regulations on  the  national  taxation  have explicitly regulated the obligations that are inherent in the status of ownership of motor vehicles. It means that  the  obligation  to  pay  taxes  is  a  responsibility  the person  or  entity  as  the owner  of motor  vehicles shall  carry  out  based  on the  provisions  of  prevailing regulations on the taxation. Therefore, the retard the owner of the motor vehicles undertakes  in  carrying  out  the obligations of  taxations  constitutes a  serious problem  in  Maluku  province.  In fact,  the  coercion  letter  issued  by  the Genderal Directorate  of  Taxation as  a  means  to  give  warning  to  the  owner  of  motor vehicles who neglect to pay off the tax debts and transfer tax of the motor vehicles does  not still  function  well and still  violates the determined procedures that, therefore, contributes to the regional revenue in taxes.
Keywords: Motor Vechicles Tax, Transfer Tax, Coercion Latter.
Abstrak: Peraturan  perundang-undangan  tentang  perpajakan  nasional  secara tegas  telah  mengatur  tentang  kewajiban  yang  melekat  pada  status  kepemilikan terhadap  kendaraan  bermotor  di  masyarakat.  Itu  berarti  kewajiban  untuk membayar  pajak    merupakan  tanggung  jawab  yang  harus  dijalankan  oleh  orang atau badan sebagai  pemilik kendaraan bermotor  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  tentang  perpajakan  yang  berlaku.  Sehubungan  dengan  itu, keter-lambatan  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakan  yang  dilakukan  oleh pemilik  kendaraan  bermotor  merupakan  masalah  yang  cukup  serius  di  Provinsi Maluku  yang  pada  kenyataannya,  fungsi  Surat  Paksa  yang  diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai sarana untuk  memberi peringatan bagi pemilik kendaraan  bermotor  yang  melakukan  kelalaian  terhadap  kewajiban  untuk melunasi  utang  pajak  dan  hal  lain  terkait  dengan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor masih sangat lemah bahkan menyalahi prosedur yang telah ditentukan, sehingga berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah dari sektor pajak .
Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, Surat Paksa.
Surat Paksa dalam Penagihan  Pajak Kendaraan  Bermotor  dan Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  Terhadap  Peningkatan
Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

## Pendahuluan
Perputaran  roda  pemerintahan  di suatu negara, tidak terlepas dari finansial negara itu. Jika finasialnya baik, pembia- yaan  terhadap  perputaran  roda  pemerin- tahan negara tentu menjadi lancer. Kebu- tuhan  negara  akan  keungan  sebagai  mo- dal  utama  dalam  kelancaran  perputaran roda  pemerintahan,  menuntut  sebagian besar  negara  di  dunia  untuk  menggan- tungkan  harapannya  pada  masalah  ke- uangan.  Sehubungan  dengan  itu,  sektor pajak  menjadi  salah  satu  sasaran  dalam penghasilkan  pendapatan  atau  penerima- an yang cukup besar bagi kas negara.
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 23A menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara  diatur  dengan  undang-undang.” Menurut  Adriani, 1 sebagai  komponen utama  pene-rimaan  negara  yang  berasal dari  pajak,  diharapkan  dapat  menunjang kemandirian  negara  sesuai  dengan  cita- cita bangsa Indonesia. Pajak adalah iuran kepada  negara  (yang  dapat  dipaksakan) yang  terhutang  oleh  yang  wajib  mem- bayarnya  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  ada,  dengan  tidak  men- dapat  prestasi-prestasi  kembali,  yang langsung  dapat  ditunjuk,  dan  yang gunanya adalah untuk membiayai penge- luaran-pengeluaran  umum  yang  ber- hubungan  dengan  tugas  negara  untuk menyelenggarakan pemerintahannya.
Menurut  Rochmat  Soemitro 2 ,  pa- jak  merupakan  kewajiban  penduduk Indonesia dalam menunjang pembangun-
1 R.  Santoso  Brotodihardjo,  2010, Pengantar Ilmu  Hukum  Pajak, Bandung:  Refika  Aditama, hal. 2.
2 Rochmat Soemitro, 1986, Pajak dan Pembangunan, Bandung: Eresco, hal. 109.
an secara terencana, terarah serta teratur, serta  pajak  dipergunankan  untuk  mem- biayai  pengeluaran  rutin,  dan  apa  bila masih  ada  sisa  yang  lazim  disebut  sur- plus,  maka  surplus  ini  dapat  digunakan untuk  membiayai  investasi  pembangun- an.
Pajak  negara  terdiri  dari  Pajak Daerah, yang merupakan salah satu sum- ber  penerimaan  negara  yang  sangat  po- tensial  dan  menjadi  sumber  pendapatan yang diandalkan dalam pencapaian target bagi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD) dalam rangka pembiaya- an  berbagai  perencanaan  pembangunan di  daerah.  Pajak  daerah 3 adalah  pajak yang  kewenangan  pemungutannya  ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksana- annya  dilakukan  oleh  Dinas  Pendapatan Daerah.
Semangat  desentralisasi  dan  oto- nomisasi yang pada prinsipnya memberi- kan  tanggung  jawab  penuh  kepada daerah  untuk  menyelenggarakan  roda pemerintahan sendiri, termasuk tanggung jawab  untuk  membiayai  diri  sendiri berdasarkan  kemampuan  sendiri,  men- jadi  dasar  pijak  bagi  pemerintah  daerah di  Maluku  melalui  Dinas  Pendapatan Daerah  untuk  menjalankan  tugasnya memungut  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB)  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di samping pungut- an  terhadap  jenis-jenis  pajak  daerah provinsi  lainnya  berdasarkan  prosedur dan  ketentuan  undang-undang  perpajak- an yang berlaku.
Di  samping  itu,  jika  kemampuan membiayai diri sendiri  dijadikan sebagai tolok ukur otonomi, maka jelaslah aspek ekonomi dan aspek keuangan (pendapat-
3 Erly  Suandy, Hukum  Pajak, Edisi  ketiga, Jakarta: Salemba Empat, hal. 6.
an  daerah)  memegang  peranan  yang besar dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah  yang  nyata  dan  bertanggung jawab. 4 Dalam kaitan dengan itu, hal-hal yang menjadi dasar perhatian pemerintah daerah  adalah  mengukur  kembali  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  di  tingkat provinsi,  di  samping  pengaturan  bagi hasil  pajak/bukan  pajak  secara  lebih proporsional  serta  penyerahan  pajak pusat  jenis  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB)  di  Perdesaan  dan  Perkotaan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Undang-Undang Nomor 28
Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  (UU  No.  28  Tahun 2009)  Pasal  2,  Ayat  (1)  menyebutkan: Jenis Pajak Pro-vinsi terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Ber- motor;
c. Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Ber- motor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
Undang-Undang  No.  28  Tahun
2009 dalam implementasinya merupakan upaya  untuk  mendorong  pelaksanaan asas  desentralisasi  dan  pengelolaan otonomi  daerah  yang  lebih  baik,  seiring dengan  jiwa  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah (UU  No.  23  Tahun  2014).  Dengan demikian,  tindakan  Pemerintah  Daerah Provinsi  untuk  melakukan  pemungutan pajak  terhadap  jenis-jenis  pajak  daerah provinsi  termasuk  PKB  dan  BBN-KB jelas memiliki dasar hukum yang kuat.
4 Tim Suara Pembaruan, 1995, Otonomi Daerah, Antara  Tantangan  dan  Harapan ,  Cetakan pertama,  Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan,  hal. 150.
Pasal  283  Ayat  (1)  UU  No.  23 Tahun  2014  menyebutkan:  “Pengelolaan keuangan  Daerah  merupakan  bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  penyeleng- garaan Urusan Pemerintah  yang menjadi ke-wenangan  Daerah  sebagai  akibat  dari penyerahan  Urusan  Pemerintahan.”  Atas dasar undang-undang ini, maka Pemerin- tah  Provinsi  Maluku  menetapkan  Per- aturan  Daerah  (PERDA)  sebagai  landas- an  yuridis  bagi  pelaksanaan pemungutan pajak di Daerah Provinsi Maluku. Untuk jenis  PKB  diatur  dengan  PERDA  Pro- vinsi Maluku No. 06 tahun 2010 tentang Pajak  Kendaraan  Bermotor,  sedangkan untuk  BBN-KB  diatur  dengan  PERDA Provinsi  Maluku  Nomor  04  Tahun  2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Ber- motor.
Pasal  285  Ayat  (1)  UU  No.  23 Tahun 2014 menyebutkan: “Sumber pen- dapatan Daerah terdiri atas :
a. Pendapatan Asli Daerah, meliputi :
1) Pajak Daerah;
2) Retribusi Daerah;
3) Hasil  pengelolaan  kekayaan  Da- erah yang dipisahkan; dan
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain  pendapatan  Daerah  yang sah.
Kendaraan  Bermotor  dan  Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  meru- pakan objek pajak yang dimiliki oleh se- bagian  besar  masyarakat,  dari  berbagai tingkatan ekonomi. Pernyataan ini meng- isyaratkan  bahwa  setiap  kewajiban  yang melekat  pada  kepemilikan  kendaraan ber-motor  itu  harus  tetap  berjalan  sesuai dengan  kentuan  peraturan  perundang- undangan  tentang  perpajakan  yang  ber-
laku,  dengan  tidak  mengecualikan  strata ekonomi  dari  pemilik  kendaraan  ber- motor itu.
Sehubungan  dengan  kewajiban perpajakan  yang  harus  dijalankan  oleh setiap  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Ber- motor  di  Provinsi  Maluku,  yang  dalam pengawasan fiskus kedapatan tidak  atau belum  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajak- an  nasional,  dianggap  telah  melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga  akan  menjalani  serangkaian pro-sedur  sampai  dengan  saat  pelunasan pa-jak terutang yang wajib dibayarkan ke kas negara.
Salah  satu  prosedur  dimaksud, yang  akan  dikaji  dalam  penulisan  ini ada-lah tahapan-tahapan antara lain yang di-namakan penerbitan surat paksa, yang diberikan  kepada  wajib  pajak  kendaraan bermotor yang  belum  menjalankan kewa-jiban  perpajakannnya  dengan  baik dan  benar.  Surat  paksa,  dalam  Pasal  1 ayat (23) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan  Ketiga  terhadap  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tatacara  Per- pajakan (UU-KUP), adalah surat perintah membayar  utang  pajak  dan  biaya  pena- gihan pajak.
Dari sumber (objek) Pajak
Daerah  Provinsi  menurut  Pasal  285  UU No.  23  Tahun  2014  tersebut,  Pajak Kendaraan  Bermotor    dan  Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  merupakan dua  dari  sumber  pendapatan  di  daerah yang  cukup  memberikan  pemasukan besar bagi pendapatan daerah dari sektor pajak. Hanya saja, dalam pelaksanaannya di  Provinsi  Maluku,  pada  jenis  pe- mungutan  PKB  dan  BBN-KB,  masih
banyak  dijumpai  praktik-praktik  yang belum  menjawab  tuntutan  peraturan perundang-undangan, yang tentunya ber- pengaruh  terhadap  pendapatan  daerah, sehingga  perlu  dicarikan  solusi  dan  di- benahi  guna normalisasi arus perpajakan yang  dapat  menciptakan  atmosfir  yang lebih  segar  bagi  pendapan  Daerah Maluku dari sektor pajak.
Penagihan  pajak  adalah  serang- kaian  tindakan  aparatur  Direktorat  Jen- deral Pajak berhubung Wajib Pajak tidak melunasi,  baik  sebagian  atau  seluruh kewajiban  perpajakan  yang  terutang menurut undang-undang perpajakan yang berla-ku. 5 Menurut  Rocmat  Soemitro 6 , yang dimaksud dengan penagihan adalah perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Direk- torat  Jenderal  Pajak  karena  Wajib  Pajak tidak  mematuhi  ketentuan  dalam  per- aturan  perundang-undangan  tentang  per- pajakan, khususnya mengenai pembayar- an pajak.
Terutangnya  PKB  dan  BBN-KB akibat  kesengajaan  atau  kelalaian  Wajib Pajak  merupakan  tindakan  merugikan da-erah  yang  juga  berpengaruh  terhadap Pendapatan Daerah,  sekaligus turut ber- pengaruh bagi kerugian negara yakni dari sisi  pendapatan.  Masalah  ini  membutuh- kan  penanganan  yang  lebih  serius  guna menunjang  memaksimalkan  pendapatan daerah  dari  sektor  pajak.    Proses penagihan  utang  pajak  ini  menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang  perpajakan,  harus  melalui  bebe- rapa  prosedur  yang  dilakukan  atas  dasar hukum  yang  jelas,  sehingga  tidak  akan menimbulkan  kerugian  bagi  pihak-pihak
5 H.  Moeljono  Hadi,  2011, Dasar-dasar Penagihan  Pajak, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, hal. 20.
6 Rocmat  Soemitro,  1991 ,  Pengantar  Singkat Hukum Pajak, Bandung: Eresco, hal. 17.
yang  berhubungan  langsung  dengan  hal itu,  baik  itu  wajib  pajak  maupun  fiskus, atau bahkan daerah atau negara sendiri.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka permasalahan  yang  diangkat  sebagai  isu hukum  yang  diteliti  adalah pelaksaan Surat  Paksa  dalam  pemungutan  Pajak Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  di  Provinsi Maluku  dalam  hubungannya  dengan  pe- ningkatan Pendapatan Daerah.

## Metode Penelitian
Sesuai  dengan  substansi  peneli- tian dari isu hukum  yang diteliti, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah mengkaji  prosedur  penagihan  pajak dengan  Surat  Paksa  terhadap  Pajak Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor,  maka  jenis penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif atau penelitian yuridis normatif, yang  menurut  Peter  Mahmud  Marzuki 7 adalah  suatu  penelitian  yang  terutama mengkaji  tentang  ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip- prinsip  hukum  maupun  doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat ahli hukum guna untuk  menjawab  isu  hukum  yang  di- hadapi.
Penelitian  ini  mengkaji  tentang penagihan  pajak  dengan  Surat  Paksa yang diterapkan terhadap PKB dan BBN- KB, dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan  tentang  perpajakan dan  sudut  pandang  terhadap  doktrin- doktrin,  pandangan  para  ahli,  serta  pen- dapat  para  ahli  hukum,  yang  berkaitan dengan  isu  ini.  Dengan  demikian,  pen- dekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian
7 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Jakarta: Prenada Media, hal. 35.
ini  ada  dua  model  pendekatan,  yaitu: pen-dekatan  perundang-undangan  ( sta- tute  approach )  dan  pendekatan  kon- septual  ( conceptual  approach )  dengan menggu-nakan konsep-konsep teori anatara  lain,  teori  desentralisasi,  teori kewenangan  dan  teori  pengawasan  se- bagai  pisau  analisis  yang    akan  mem- bedah isu yang diangkat dalam penelitian ini  untuk  memperoleh  hasil  penelitian yang lebih baik.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pajak  Daerah  sebagai  Sumber  Penda- patan Daerah
Pajak  hanya  terdapat  di  dalam ma-syarakat,  tidak  mungkin  ada  pajak kalau  tidak  ada  masyarakat.  Menurut Soemitro, 8 bahwa  pajak  adalah  gejala sosial,  artinya  pajak  hanya  mungkin  ada dalam  suatu  masyarakat.  Tidak  mungkin ada  pajak  tanpa  masyarakat.  Pajak daerah  menurut  Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah,  pada  Pasal  1  angka (10)  adalah  kontribusi  wajib  kepada  da- erah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa  ber- dasarkan  Undang-Undang  dengan  tidak mendapat  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  Daerah  bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. Menurut  Suandy, 9 Pajak  daerah  adalah pajak  yang  wewenang  pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelak- sanaannya  dilakukan  oleh  Dinas  Penda- patan Daerah.
Pajak  daerah  merupakan  iuran wajib  yang dilakukan oleh orang pribadi
8 Rochmat  Soemitro,  1963, Dasar-dasar  Hukum Pjajak dan Pajak Pendapatan, Bandung: Eresco, hal. 25-26.
9 Erly Suandy, op.cit.
pada  daerah  tanpa  imbalan  langsung yang  seimbang,  yang  dapat  dipaksakan ber-dasarkan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  yang  memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 10
a. Berasal  dari  pajak  negara  yang diserahkan  kepada  daerah  sebagai pajak daerah;
b. Penyerahan  dilakukan  berdasarkan undang-undang;
c. Pajak  daerah  dipungut  oleh  daerah berdasarkan  kekuatan  undang-un- dang atau peraturan hukum lainnya;
d. Hasil  pemungutan  pajak  daerah  di- gunakan  untuk  membiayai  penye- lenggaraan  urusan  rumah  tanggan daerah atau untuk membiayai penge- luaran  daerah  sebagai  badan  hukum publik.
Dengan  berlakunya  desentralisasi fiskal,  dalam  hal  ini  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah,  dan  pene- rimaan  daerah  meningkat.  Desentralisasi fiskal  mempunyai  dampak  positif  bagi pemerintah  daerah  dengan  meningkkan kemampuan  pengelolaan  sumber  daya dan potensi fiskal di setiap daerah. 11
Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor (PKB  dan  BBN-KB)  merupakan  dua jenis pajak daerah  yang  kewenangan pe- mungutannya  berada  pada  Pemrintah Daerah.  Sesuai  dengan  semangat  de- sentralisasi  (pelepasan  tanggung  jawab yang  berada  dalam  lingkungan  peme- rintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau  pemerintah  daerah). 12 Dengan  kata
10 Tony Masyahrul, 2005, Pengantar Perpajakan, Jakarta: Grasindo, hal. 7.
11 Sugianto,  2008, Pajak  dan  Retribusi  Daerah (Pengelolaan  Pemerintah  Daerah  dalam  Aspek Keuangan,  Pajak  dan  Retribusi  Daerah), Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Grasindo, hal. 10. 12 Ibid.
lain,  desentralisasi  adalah  penyerahan urusan-urusan  pemerintah  daerah  yang pada  dasarnya  menjadi  wewenang  dan tanggung  jawab  daerah  sepenuhnya menyangkut  kebijakan,  perencanaan,  pe- laksanaan,  dan  segi-segi  pembiayaan, maka  kewenangan  Pemerintah  Daerah untuk  melakukan  pemungutan  terhadap PKB  dan  BBN-KB,  serta  pengelolaan hasil-hasil  dari  sisi  pendapatan  daerah, sudah merupakan wujud pelaksanaan de- sentralisasi di daerah.
Pertimbangan  yang  paling  men- dasar  dalam  hal  penagihan  Pajak  Ken- daraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor yang dibahas dalam penelitian  ini  sangat  tergantung  pada konsep  yang  dianut  oleh  daerah  yang bersangkutan,  berdasarkan  hakikat,  ke- wenangan  dan  tujuan  daerah  dalam mengelola  hasil  pajak  itu  sendiri.  Pada dasarnya,  hasil  dari  penagihan  PKB  dan BBN-KB Maluku merupakan bagian dari pendapatan  yang  hasilnya  disetorkan  ke kas daerah dan dipergunakan untuk men- jawab  kebutuhan  umum  dalam  per- putaran roda pemerintahan di daerah.
Hasil  pemungutan  PKB  dan BBN-KB sebagai bagian dari pendapatan daerah provinsi, dalam keberadaannya di tengah-tengah  masyarakat  Maluku  tidak dapat  dilepas  pisahkan  dari  kepentingan daerah  yang  harus  dikelola  secara  baik dan  benar  oleh  Pemerintah  Daerah  di tingkat  Provinsi  demi  kelancaran  per- putaran  roda  pemerintahan  yang  lebih baik.
Kekuasaan  atas  pengelolaan  ke- uangan  diserahkan  kepada  gubernur  se- laku  kepala  pemerintahan  daerah  untuk mengelola keuangan daerah dan mewaki- li  pemerintah  daerah  dalam  kepemilikan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  di-
laksanakan  oleh  kepala  Satuan  Kerja (Satker)  Pengelolaan  Keuangan  Daerah selaku  pejabat  pengelola  APBD, 13 yang memiliki tugas sebagai berikut: 14
a. Menyusun  dan  melaksanakan  ke- bijakan pengelolaan APBD;
b. Menyusun rancangan dan rancangan perubahan APBD;
c. Melaksanakan  pemungutan  penda- patan daerah yang telah ditetapkan;
d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
Dalam  rangka  menguatkan  pilar pengelolaan  keuangan  daerah  yang akuntabilitas  dan  transparan,  Pemerintah Daerah  wajib  menyampaikan  pertang- gungjawaban berupa:
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan arus kas; dan
d. catatan atas laporan keuangan.
Sehubungan  dengan  tugas  dan
kewajiban  untuk  mengelola  serta  per- tanggungjwaban  terhadap  pengelolaan hasil  pengutan  PKB  dan  BBN-KB  seba- gai  sumber  Pendapatan  Daerah  di Maluku  seperti  yang  diuraikan  di  atas, memberi  penjelasan  bahwa  kewenangan ini men-jadi bagian dari  tanggung jawab Satuan Kerja (Satker) Pengelola
Keuangan  Daerah  Maluku  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan  nasional  untuk  memaksimal- kan pemasukan bagi kas daerah.
Pemungutan  Pajak  Kendaraan  Ber- motor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendara- an Bermotor
Pemungutan pajak secara nasional  telah  diakui  secara  konsti-
13 Ibid, hal. 16.
14 Ibid, hal. 16-17.
tusional  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Pajak merupakan tumpuan  negara  dalam membiayai  kegiatan  pemerintahan  dan pembangunan.  Itu  berarti  bahwa  pajak turut  andil  dalam  kelangsungan  eksis- tensi  pembangunan  negara  yang  di- lakukan melalui daerah selama negara itu ada.  Menurut  P.  J.  A.  Adriani, 15 pajak adalah  iuran  kepada  negara  (yang  dapat dipaksakan)  yang  terutang  oleh  yang wajib  membayarnya  menurut  peraturan perundang-undangan  dengan  tidak  men- dapat  prestasi  kembali,  yang  langsung dapat  ditujuk  dan  yang  gunanya  untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk  menyelenggarakan  pemerintahan. Definisi  ini  jelas  mengemukakan  fungsi budgeter (mengisi  kas  negara),  di- samping  fungsi  mengatur  ( regulered ) dari pajak itu sendiri.
Pernyataan  ini  mengisyaratkan bahwa proses pemungutan pajak merupa- kan  peralihan  kekayaan  dari  rakyat  ke kas negara, yang dilakukan secara paksa, dan  dilakukan  atas  dasar  ketentuan peraturan  perundang-undangan  tentang perpajakan  yang  berlaku.  Hasil  dari pemungutan pajak itu, selanjutnya digunakan  untuk  membiayai  keperluan negara,  dengan  tidak  ada  jasa  timbal ( tegen  prestatie )  bagi  pembayar  pajak (wajib pajak).
Pajak  daerah  yang  selanjutnya disebut  pajak  adalah  iuran  wajib  yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang  se- imbang,  dapat  dipaksakan  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
15 H.  Bohari,  2012, Pengantar  Hukum  Pajak, Jakarta: Rajawali Press, hal. 23.
berlaku,  dan  digunakan  untuk  penye- lenggaraan  pemerintahan  dan  pem- bangunan daerah. 16
Dari  sudut  pandang  kelembagaan (lembaga  pemungut  pajak),  pajak  dibagi atas:
a. Pajak  Pusat  atau  Pajak  Negara,  di mana pemungutannya sebagai sumber devisa negara dilakukan oleh Pemerintah  Pusat,  yang  terdiri  atas: Pajak  Penghasilan  (PPh),  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPn),  Pajak Penjuaan  atas  Barang  Mewang (PPnBM),  Be  Meterai,  Bea  Masuk, Bea Keluar dab Cukai;
b. Pajak  Daerah,  yaitu  pajak  sebagai sumber  pendapatan  daerah  yang pemungutannya  dilakukan  oleh  apa- rat  Pemerintah  Daerah,  yang  terdiri atas:
1) Pajak  Provinsi,  yang  adalah  jenis pajak  yang  dipungut  oleh  aparat Pemerintah  Provinsi,  antara  lain: Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Bea Balik  Nama  Kendaraan  Ber- motor,  Pajak  Air  Permukaan  dan Pajak Rokok.
2) Pajak Kabupaten/Kota, yang merupakan  jenis  pajak  yang  di- pungut  oleh  aparat  Pemerintah Kabupaten  Kota,  seperti:  Pajak Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak Hiburan,  Pajak  Reklame,  Pajak Penerangan  Jalan,  Pajak  Mineral Bukan  Logam  dan  Batuan,  Pajak Parkir,  Pajak  Air  Tanah,  Pajak Sarang  Burung  Walet,  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
16 Sugiarto, op.cit., hal. 2.
Pajak  Kendaraan  Bermotor  ter- masuk  golongan  jenis  pajak  langsung yang  merupakan  pajak  atas  kepemilikan dan  penguasaan  kendaraan  bermotor. 17
Kendaraan  Bermotor  adalah  semua kendaraan  beroda  dua  atau  lebih  beserta gandengannya  yang  digunakan  di  semua jenis  jalan  darat  (kecuali  Kendaraan Bermotor  yang  dioperasikan  di  air dengan  isi  kotor  GT  5  (lima Gross Tonnage )  sampai  dengan  GT  7  (tujuh
Gross  Tonnes )  dan  digerakan  oleh peralatan  teknik  berupa  motor  dan peralatan  lainnya  yang  berfungsi  untuk mengubah  suatu  sumber  daya  energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor  yang  bersangkutan,  termasuk alat-alat besar yang bergerak.
Pajak  Kendaraan  Bermotor  yang terutang  dipungut  di  wilayah  daerah tempat  Kendaraan  Bermotor  terdaftar dan dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas)  bulan  berturut-turut  terhitung mulai  saat  pendaftaran  Kendaraan  Ber- motor. Pemungutan atau penagihan Pajak Kendaraan  Bermotor,  Pemungutan  PKB dan BBN-KB merupakan suatu  kesatuan dengan pengurusan administrasi kendara- an bermotor lainnya.
Untuk  pemungutan  Pajak  Kenda- raan  Bermotor berupa alat-alat berat  dan alat-alat  besar  yang  bergerak  dilakukan hanya  oleh  Pemerintahan  Daerah.  Pajak Kendaraan  Bermotor  yang  karena  suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12  (dua  belas)  bulan,  dapat  dilakukan restitusi.  Suatu  dan  lain  hal  yang  di- maksudkan  di  sini  antara  lain  kendaraan bermotor  didaftarkan  di  Daerah  lain (mutasi  tempat  pendaftaran  kendaraan bermotor) atau kendaraan bermotor yang
17 Sugianto, op.cit, hal. 35.
rusak  atau  tidak  dapat  digunakan  lagi karena force majeure.
Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Ber- motor  adalah  pajak  atas  penyerahan  hak milik  Kendaraan  Bermotor  akibat  per- janjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau  keadaan  yang  terjadi  karena  jual beli,  tukar  menukar,  hibah  warisan  atau pemasukan ke dalam Badan Usaha, maka objek pajaknya adalah merupakan penye- rahan  kendaraan  bermotor,  ter-masuk kendaraan  bermotor  dari  luar  negeri untuk  dipakai  secara  tetap  di  Indonesia, kecuali : 18
a. Untuk  dipakai  sendiri  oleh  pribadi yang bersangkutan;
b. Untuk dipergunakan;
c. Untuk  dikeluarkan  kembali  dari wilayah  pabean  Indonesia,  kecuali selama  tiga  tahun  berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wila- yah pabean Indonesia;
d. Digunakan  untuk  pameran,  peneli- tian, contoh dalam kegiatan olahraga bertaraf internasional.
Dikecualikan  pengenaan  pajak atas  penyerahan  kendaraan  bermotor kepada:
a. Pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah;
b. Kedutaan,  konsultan,  perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga  internasional  ber- dasarkan asas timbal-balik;
c. Subjek  pajak  lain  yang  ditetapkan Peraturan  Daerah  dan  yang  menjadi subjeknya  adalah  orang  pribadi/ badan  yang  dapat  menerima  penye- rahan  kendaraan  bermotor  tersebut sekaligus sebagai Wajib Pjak.
18 Suagianto, op.cit., hal. 40.
Untuk  besarnya  pajak  terhadap BBN-KB,  apa  bila  harga  pasaran  secara umum  tidak  diketahui,  maka  ditentukan berdasarkan  faktor-faktor  sebagai  beri- kut:
a. Isi silender dan atau satuan daya;
b. Penggunaan, jenis dan merk;
c. Tahun pembuatan;
d. Berat total dan banyaknya
penumpang yang diizinkan;
e. Dokumen impor untuk jenis kendaraan tertentu.
Di  Provinsi  Maluku,  ketentuan mengenai besaran tarif Bea Balim Nama Kendaraan  Bermotor,  sebagaimana  yang termuat  dalam  kententuan  Pasal  6 PERDA  Provinsi  Maluku  Nomor  04 Tahun  2010  tentang  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  adalah  sebagai berikut :
a. Penyerahan  pertama  sebesar  15% (lima belas persen);
b. Penyerahan  kedua  dan  seterusnya sebesar 1% (satu persen);
Khusus  untuk  kendaraan  ber-
motor  alat-alat  besar  yang  tidak  meng- gunakan jalan umum, tarif pajak ditetap- kan masing-masing sebagai:
a. Penyerahan  pertama  sebesar  0,75% (nol koma tujuh lima persen);
b. Penyerahan  kedua  sebesar  0,75% (nol koma tujuh lima persen).
Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Ber- motor  terutang  dipungut  di  wilayah daerah  tempat  didaftarkan  objek  pajak dan  dilakukan  pada  saat  Wajib  Pajak mendaftarkan  penyerahan  dalam  jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.
Dasar  Hukum  Pemungutan  Pajak Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik
Nama Kendaraan Bermotor di

## Maluku
Pajak  adalah  iuran  wajib,  berupa uang  atau  barang  yang  dipungut  oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum,  guna  menutup  biaya  produksi dari barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam  mencapai  kesejahteraan  umum. 19 Mengingat  pajak  merupakan  peralihan kekayaan  dari  sektor  swasta  ke  sektor pemerintah  (kas  negara)  dengan  tidak ada tegen  prestatie, serta  dapat  di- paksakan,  maka  pemungutan  pajak  itu sendiri  harus  disertai  dengan  dasar hukum  yang  jelas,  sehingga  dalam prosesnya  baik  pihak  swasta  (Wajib Pajak) maupun pihak Pemerintah
(Fiskus) tidak saling merugikan atau me- rasa dirugikan.
Dasar  hukum  dalam  pelaksanaan pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor dalam  peraturan  perundang-undangan tentang perpajakan nasional yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut :
a. Undang-undang  Nomor  28  Tahun 2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tatacara Perpajakan;
b. Undang-undang  Nomor  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah;
c. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
e. Peraturan  Pemerintah  Nomor  91 Tahun  2010  tentang  Jenis  Pajak Daerah  yang  Dipungut  Berdasarkan Penetapan  Kepala  Daerah  atau  di Bayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
19 H. Bohari, op., cit, hal. 23.
f. Peraturan  Daerah  Provinsi  Maluku Nomor  04  Tahun  2010  tentang  Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor; dan
g. Peraturan  daerah  Provinsi  Maluku Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
Di  Provinsi  Maluku,  Peraturan Daerah  Provinsi  Maluku  Nomor  06 Tahun  2010  tentang  Pajak  Kendaraan Bermotor  dan  Peraturan  Daerah  Nomor Dasar Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2010  tentang  Bea  Balik  Nama  Ken- daraan  Bermotor  merupakan  landasan hukum  operasional  dalam  teknis  pe- laksanaan  pengenaan  serta  pemungutan PKB  dan  BBN-KB.  Peraturan  per- undang-undang  tersebut  ini  selanjutnya menjadi  landasan  yuridis  bagi  pelak- sanaan  pemungutan  Pajak  Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendara- an Bermotor di Provinsi Maluku.
Sesuai  Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan  (UU-KUP) yang  pada  prinsipnya  mengemuka-kan Self Assessment System sebagai mekanis- me  pemungutan  Pajak  Nasional,  pe- mungutan PKB dan BBN-KB di Provinsi Maluku  juga tentunya harus berdasarkan mekanisme self assessment system . Pemungutan  PKB  dan  BBN-KB sebagai  jenis  pajak  daerah  yang  ke- wenangan  pemungutannya  berada  pada Pemerintah  Daerah,  didasarkan  pada Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retrbusi Daerah. Selain itu penerapan Pajak Ken- daraan  Bermotor  di  suatu  Provinsi  di- dasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi yang  bersangkutan  sebagai  landasan hukum  operasional  dalam  teknis  pe-
laksanaan  pengenaan  dan  pemungutan Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Pemungutan  pajak  daerah  dapat dilakukan dengan sistem Surat Ketetapan Pajak  (SKP);  Pemungutan  dilakukan dengan  sistem  setor  tunai;  Pemungutan dengan pembayaran di muka; Pemungut- an dilakukan dengan sistem penggantian; Pemungutan  dilakukan  dengan  sistem benda  berharga;  Pemungutan  dilakukan dengan sistem kartu. 20
Direktorat  Jenderal  Pajak melalui Direktur  Jenderal  Pajak  (Dirjen  Pajak) melakukan  penetapan  jumlah  pajak terutang  dengan  menggunakan  prinsip Official Assessment System . Tindakan ini dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mewu- judkan chek  and  balances pada  prinsip
Self  Assessment  System sebagai  meka- nisme  pemungutan  pajak  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan itu sendiri.
Surat Paksa dalam Pemungutan Pajak Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik Nama Kendaraan Bermotor
Moeljono  Hadi  mendefinisikan penagihan  sebagai  serangkaian  tindakan aparatur Direktorat Jenderal Pajak sehubungan  dengan  Wajib  Pajak  yang tidak  melunasi,  baik  sebagaian  maupun seluruh  kewajiban  perpajakan  yang terutang  menurut  undang-undang  Per- pajakan yang berlaku. 21
Menurut
Rochmat  Soemitro,  yang  dimaksud dengan penagihan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena  Wajib  Pajak  tidak  memenuhi  ke-
20 Sugiarto, op.cit., hal. 30.
21 H.  Moeljono  Hadi, 2011, Dasar-dasar
Penagihan  Pajak, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, hal. 20.
tentuan Undang-undang Perpajakan khu- susnya mengenai pembayaran pajak. 22
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000  tentang  Penagihan  Pajak  dengan Surat  Paksa  menyatakan  bahwa  ujung tombak  dalam  pelaksanaan  penagihan pajak  aktif  di  dalam  Kantor  Pelayanan Pajak dalam hal ini secara khusus adalah Juru  Sita.  Juru  Sita  Pajak  sendiri  adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi  penagihan  seketika  dan  pena- gihan  sekaligus,  Pemberitahuan  Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.
Dalam  praktik  perpajakan,  ter- dapat 2 (dua) jenis penagihan pajak yang dikenal  secara  umum,  yaitu  penagihan pajak  pasif  dan  penagihan  pajak  aktif. Penagihan  pajak  pasif  adalah  keseluruh- an  kegiatan  penagihan  di  luar  penagihan pajak aktif di mana seksi penagihan tidak melakukan tindakan yang nyata terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak agar melunasi utang pajak.
PKB  dan  BBN-KB  dikenakan pada  Orang  Pribadi  atau  Badan  Usaha atas  kepemilikan  dan  atau  penguasaan atas  Kendaraan  Bermotor.  Pemberlaku- an self  assessment terhadap  setiap  pajak di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP, termasuk Pajak  Daerah  sebagai  bagian  dari  Pajak Daerah,  namun  dalam  prakteknya,  Pajak Daerah  Provinsi  Maluku  secara  umum belum  menerapkan  prinsip  mekanisme self assessment system.
Dalam  Undang-Undang  Nomor 19  Tahun  2000  tentang  Penagihan  Pajak dengan Surat Paksa dikemukakan bahwa Penagihan  Pajak  adalah  serangkaian tindakan  Penanggung  Pajak  melunasi utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak
22 Rochmat Soemitro, 1991, op.cit. , hal. 17.
dengan  menegur  atau  memperingatkan, melaksanakan  penagihan  seketika  dan sekaligus  memberitahukan  Surat  Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyataan,  melaksanakan  penyanderaan, menjual  barang  yang  disita.  Pasal  1 angka  (21)  Undang-Undang  KUP  dan Pasal  12  Undang-Undang  Penagihan Pajak  dengan  Surat  Paksa  menyatakan  : Surat  Paksa  adalah  Surat  Perintah membayar    utang  pajak  dan  biaya  pena- gihan pajak.
Diterbitkannya Surat Paksa dalam suatu proses pemungutan pajak, tentunya tidak  terlepas  dari  pengawasan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  yang  ber- wenang  untuk  melakukan  pemungutan pajak  terhadap  Wajib  Pajak  yang  me- lakukan  aktivitas  perpajakannya.  Dalam hal  pemungutan  pajak  dengan  Surat Paksa yang dilakukan terhadap PKB dan BBN-KB  yang  merupakan  sumber  pen- dapatan  daerah,  maka  kewenangan  itu menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah Daerah.
Berdasarkan  sifatnya,  pengawas- an dibedakan menjadi: 23
a. Pengawasan  preventif,  yang  dila- kukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan.
b. Pengawasan  represif,  yaitu  peng- awasan  yang  dilakukan  dengan membandingkan  apa  yang  telah  ter- jadi dan apa yang seharusnya terjadi.
Dalam  Pasal  7  ayat  (2)  UU Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa, disebutkan bahwa Surat  Paksa sekurang- kurangnya harus memuat:
23 Gunawan  Widjaya,  2002, Pengelolaan Keuangan Negara, Suata Tinjauan Yuridis , Edisi kesatu,  Cetakan  Kesatu,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, hal. 94.
a. Nama  Wajib  Pajak  atau  Nama
Wajib Pajak dan Penanggung
Pajak;
b. Dasar Penagihan;
c. Besarnya Utang Pajak;
d. Perintah Untuk Membayar.
Secara  teori  Surat  Paksa  diter- bitkan  setelah  Surat  Teguran,  Surat Peringatan  atau  Surat  lain  yang  sejenis dikeluarkan  oleh  Kepala  Daerah  yang berwenang  menunjuk  Pejabat  untuk penaguhan  Pajak  Daerah.  Pasal  8  UU Penagihan  Pajak  menyatakan  bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila:
a. Penanggung  Pajak  tidak  melunasi utang  pajak  dan  kepadanya  telah diterbitkan Surat teguran atau Surat Peringatan  atau  Surat  lain  yang sejenis;
b. Terhadap  penanggung  Pajak  telah dilaksanakan  pnagihan  pajak  seke- tika dan sekaligus, atau penanggung Pajak  tidak  memenuhi  ketentuan sebagimana  tercantum  dalam  ke- putusan  persetujuan  angsuran  atau penundaan pembayaran pajak.
Surat  Paksa  diberitahukan  oleh Jurusita  Pajak  dengan  pernyataan  dan penyerahan  salinan  Surat  Paksa  kepada Penanggung  Pajak.  Pemberitahuan  Surat Paksa  kepada  Penanggung  Pajak  oleh Jurusita  Pajak  dilaksanakan  dengan  cara membacakan  isi  Surat  Paksa  dan  kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai  pernyataan  bahwa  Surat  Paksa telah  diberitahukan.  Selanjutnya  salinan Surat  Paksa  diserahkan  kepada  Pe- nanggung  Pajak  dan  Surat  Paksa  yangf asli  diserahkan  disimpan  di  kantor pejabat.
Pemberitahuan  Surat  Paksa  di- tuangkan  dalam  bertita  acara  yang
sekurang-kurangnya  memuat  hari  dan tanggal  pemberitahuan  Surat  Paksa, nama  Jurusita  Pajak,  nama  yang  me- nerima,  dan  tempat  pemberitahuan  Surat Paksa.
Pada  Kepala  (Kop)  suatu  Surat Paksa  tertera  Kata  “Demi  Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.”  Pernyataan  ini  mengandung  nilai efektivitas  dan  efisiensi  penagihan  pajak yang  didasari  dengan  Surat  Paksa, dengan kekuatan hukum eksekutorial dan kedudukan  hukum  yang  sama  dengan grosse  akte yaitu  putusan  pengadilan perdata  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap.  Dengan  demikian,  Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan  putusan  pengadilan  lagi  dan tidak dapat diajukan banding.
Proses  penagihan  Pajak  dengan Surat  Paksa,  yang  dikenakan  terhadap PKB  dan  BBN-KB  pada  dasarnya merupakan tindakan pemerintah terhadap keterlambatan  Wajib  Pajak  akan  ke- wajibannya  untuk  melunasi  pajak  Ken- daraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor,  yang  terutang  ke kas negara.
Di  Maluku,  fungsi  Surat  Paksa dalam  proses  pemungutan  PKB  dan BBN-KB  belum  berjalan  dengan  baik. Pelunasan  terhadap  tunggakan  tagihan pajak  yang  telah  dilakukan  oleh  Wajib Pajak,  sebelum  memasuki  proses  pe- nagihan  dengan  Surat  Paksa.  Selain  itu, yang  terjadi  dalam  proses  pemungutan atas  keterlambatan  atau  kelalaian  Wajib Pajak  dalam  melunasi  PKB  dan  BBN- KB  adalah  sebelum  Surat  Paksa  di- sampaikan,  Petugas  Pajak  telah  terlebih dahulu  menjumpai  Wajib  Pajak  secara lisan untuk melakukan pemungutan itu.
Tindakan  Petugas  Pajak  seperti ini sebenarnya merupakan suatu tindakan yang  menyimpang  dari  ketentuan  per- aturan  perundang-undangan  yang  ber- laku.  Namun  di  sisi  lain,  tindakan  ini secara  langsung  telah  memaksa  Wajib Pajak  untuk  segera  melunasi  utang  PKB dan BBN-KB-nya tanpa harus menunggu proses  pemungutan  pajak  dengan  Surat Paksa  yang  tentunya  membutuhkan waktu  yang  tidak  sebentar.  Pelunasan pajak  merupakan  sasaran  atau  tujuan akhir dari proses pemungutan pajak yang berlangsung,  sehingga  dengan  demikian, menguntungkan  bagi  pemasukan  ke  kas daerah.
Pemerintah  daerah  Provinsi  Maluku melalui Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA)  Provinsi  Maluku  yang sekarang  dikenal  dengan  Badan  Pen- dapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  (BPPKAD)  Provinsi  Maluku  se- bagai  institusi  pengelola  pendapatan daerah  di  tingkat  provinsi  berkewajiban untuk  melakukan  tanggung  jawabnya terkait  dengan  pemungutan  PKB  dan BBN-KB dan jenis pajak daerah provinsi yang  lain  untuk  menambah  pemasukan kas  daerah  dengan  terus  melakukan perbaikan  terhadap  system  perpajakan kedepan,  demi  memaksimalkan  pen- dapatan daerah dari sektor pajak, dengan ataupun  tanpa  adanya  Surat  Paksa (berdasarkan  proses  menurut  ketentuan peraturan perundang-undangan).

## Kesimpulan
Pajak  Daerah  adalah  pajak  yang wewenang  pemungutannya  ada  pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan
Daerah.  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB)  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan
Bemotor  (BBN-KB)  adalah  merupakan jenis  pajak  Daerah,  yang  kewenangan pemungutannya  berada  pada  Pemerintah Daerah.  Hasil  pungutan  PKB  dan  BBN- KB,  dikelola  oleh  Satua  Kerja  (Satker) Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Hasil dari  pemungutan  PKB  dan  BBN-KB, sebagamana  hasil  pemungutan  jenis pajak daerah lainnya, dimasukkan ke kas daerah  untuk  membiayai  kepentingan dan  kebutuhan  daerah  dalam  perputaran roda  pemerintahan  di  daerah.  Pe- mungutan  PKB  dan  BBN-KB  oleh pemerintah  daerah  provinsi,  dilakukan menurut  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  nasional  yang berlaku, dan didasarkan pada prinsip self assessment  system sebagai  mekanisme pemungutan  pajak  yang  telah  ditentukan oleh  UU  KUP.  Meskipun  dalam  pelak- sanaan pemungutan pajak terhadap keter- lambatan  atau  kelalaian  Wajib  Pajak dalam melunasi PKB dan BBN-KB yang terjadi  di  provinsi  Maluku  yang  se- benarnya  harus  dilakukan  dengan  Surat Paksa  belum  sesuai  dengan  apa  yang telah  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  tentang  perpajakan,  namun yang  ingin  diwujudkan  oleh  aparatur perpajakan  di  daerah  yang  bertugas untuk melakukan penagihan pajak adalah pemungutan  pajak  untuk  memenuhi kebutuhan  finansial  daerah  Provinsi Maluku  dalam  membiayai  pemerintahan di  daerah  dengan  jenis  PKB  dan  BBN- KB,  sehingga  dengan  ataupun  tanpa melalui proses Surat Paksa yang membutuhkan  waktu  lama,  DISPENDA/ BPPKAD  terus  berupaya  untuk  menja- lankan proses pemungutan dan pelunasan terhadap  utang  PKB  dan  BBN-KB  yang tertunda  oleh  Wajib  Pajak,  dengan  terus berupaya untuk memperbaiki sistem per-
pajakan  kedepan  yang  diamanatkan  oleh peraturan  perundang-undangan  tentang perpajakan nasional.

## Daftar Bacaan
Bohari,  H.,  2012, Pengantar  Hukum Pajak, Jakarta: Rajawali Press.
Brotodihardjo, R. Santoso, 2010, Pengantar  Ilmu  Hukum  Pajak, Bandung: Refika Aditama.
Hadi,  H.  Moeljono,  2011, Dasar-dasar Penagihan  Pajak, Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Marzuki, Peter Mahmud, 2002, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media.
Masyahrul,  Tony,  2005, Pengantar Perpajakan, Jakarta: Grasindo.
Soemitro,  Rochmat,  1963, Dasar-dasar
Hukum Pjajak dan Pajak Pendapatan, Bandung: Eresco. -----------, 1986, Pajak dan Pembangunan, Bandung: Eresco.
-----------,  1991, Pengantar  Singkat Hukum Pajak, Bandung: Eresco.
Suandy, Erly, 2005, Hukum Pajak, Edisi ketiga, Jakarta: Salemba Empat.
Sugianto,  2008, Pajak  dan  Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah  dalam  Aspek  Keuangan, Pajak  dan  Retribusi  Daerah)
Cetakan Pertama, Jakarta:
Grafindo.
Tim  Suara  Pembaruan,  1995, Otonomi Daerah,  Antara  Tantangan  dan Harapan , Cetakan pertama,
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Widjaya,  Gunawan,  2002, Pengelolaan Keuangan Negara, Suata Tinjauan  Yuridis ,  Edisi  kesatu,
Cetakan  kesatu,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.