## Mindset Kurikulum Merdeka
Syarifuddin Idris 1*

## Abstrak
Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur tentang mindset Kurikulum Merdeka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana penelitian deskriptif dalam hal ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kebijakan merdeka belajar sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan sumber  yang  diambil  yaitu  dari  dokumen  naskah  akademik  merdeka  belajar,  pedoman-panduan  merdeka  belajar, peraturan Menteri tentang pengembangan kurikulum, buku saku platform Merdeka Belajar dan kajian buk-buku ilmiah yang  sudah  diterbitkan  dengan maksud  untuk  dijadikan  sebagai  bahan  referensi.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan, terjait  dengan  kebijakan  Merdeka  Belajar  bertujuan  untuk  meningkatkan  performa  mutu  Pendidikan  melalui  proses pembelajaran, kreativitas dan komitmen guru. Hasil ini berkontribusi dalam memberikan informasi yang komprehensif terkait Kurikulum Merdeka di Indonesia, sehingga nantinya dapat menjadi rekomendasi dan ide dalam implementasi Kurikulum Merdeka selanjutnya.
Kata kunci: kurikulum merdeka, platform merdeka belajar
History: Received : 07 Nov 2023 Revised : 12 Nov 2023 Accepted : 27 Nov 2023 Published : 11 Dec 2023 1 IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung *Author Correspondent : syariefidris0@gmail.com
Publishers: LPM  IAIN  Shaykh  Abdurrahman  Siddik  Bangka Belitung, Indonesia
Licensed: This work is licensed under aCreative Commons Attribution 4.0 International License.

## Pendahuluan
Kurikulum  merupakan  aspek  yang  paling  fundamental  dalam  pembangunan  dunia pendidikan. Kurikulum merupakan “ chip ” yang berisi beragam keinginan dan harapan dari suatu komunitas masyarakat tertentu untuk memperbaiki dirinya, saat ini dan di masa akan datang. Kurikulum  dalam  sistem  pendidikan  dijadikan  pusat  dari  semua  sistem  penggerak  komponen Pendidikan (Ahmad Yani, 2013). Kurikulum sebagai tumpuan harapan kualitas pendidikan masa depan maka kurikulum perlu didesain dan dikembangkan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara  nasional  dan  meningkatkan  sumber  daya  manusia  Indonesia  (Puskur,  2020). Pengembangan  kurikulum  di  Indonesia  sangat  penting  untuk  membangun  sumber  daya manusia,  tidak  ada  kata  lain  yang  harus  diwujudkan  yakni  memberikan  pendidikan  kepada generasi bangsa secara berkelanjutan (Hamzah B. Uno dkk, 2019). Kurikulum sebagai dimensi peningkatan  kualitas  pendidikan  selalu  mengalami  perubahan  ataupun  pengembangan disebabkan tuntutan untuk beradaptasi dengan kondisi jaman.
Jika ditelusuri dari rekam jejak sejarah terkait perubahan atau pengembangan kurikulum, sekira  12  kali  kurikulum  mengalami  perubahan.  Perubahan  terakhir  dari  Kurikulum  2013  ke Kurikulum  Merdeka  Belajar.  Di  Indonesia  pengimplementasian  kurikulum  telah  mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan yaitu tahun 1947, tahun 1964, tahun 1968, tahun 1984, tahun 1994, tahun 1997 (revisi kurikulum 1994), tahun 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), dan Kurikulum  2006  (Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan),  perubahan  tersebut  merupakan konsekuensi  logis  dari  terjadinya  perubahan  system  politik,  ekonomi,  sosial  budaya  dan  iptek dalam  masyarakat  berbangsa  (Hamzah  B.  Uno  dkk,  2019).  ada  tahun  2013  pemerintah  melalui Kementerian  Pendidikan  Nasional  melakukan  pengembangan  kembali  menjadi  Kurikulum  2013 (Kurtilas)  dan  pada  tahun  2018  terjadi  revisi  menjadi  Kurikulum  2013  revisi  (Restu  Rahayu  dkk, 2022).  Perubahan  kurikulum  tidak  bisa  dihindari,  karena  kurikulum  memainkan  peran  penting dalam sejarah hubungan antara sekolah dan komunitas serta menjadi subjek untuk menganalisis yang  dimiliki  dan  dihadapi  sekolah  dengan  institusi  atau  lingkungan  lainnya  (Michael  W.  Apple,
2021).  Oleh  karena  itu,  desain  Kurikulum  Merdeka  tetap  mengacu  pada  evaluasi  kurikulum sebelumnya sebagai dasar mengkonstuksi kebijakan pendidikan masa yang akan datang.
Sejumlah peneliti telah mendokumentasikan hasil penelitiannya terkait Kurikulum Merdeka (Alamia Haque Insani & Kukuh Munandar, 2023; Fitra Ramadani dkk, 2023; Nanda Ribatul Hilda dkk, 2022; Marnis Susanti dkk, 2023; Lenny Sapitri, 2022; Intan Pertiwi dkk, 2023; Hafsah Dzata Rahmah dkk, 2022; Anita Jojor1& Hotmaulina Sihotang, 2022; dan Anisa Tri Damayanti dkk, 2023). enerapan pembelajaran  berdiferensiasi  termasuk  implementasi  pembelajaran  paradigma  baru  pada Kurikulum Merdeka dengan membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik  peserta  didik  (Alamia  Haque  Insani  &  Kukuh  Munandar,  2023).  Tantangan  dalam perubahan mindset pendidik dan peserta didik serta terbatasnya infrastruktur adalah tantangan utama  dalam  implementasi  Kurikulum  Merdeka  Belajar.  Tantangan  dalam  perubahan  mindset pendidik  dan  peserta  didik  serta  terbatasnya  infrastruktur  adalah  tantangan  utama  dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Solusi untuk Mengatasi tantangan dalam Implementasi Kurikulum  Merdeka  Belajar  dapat  berupa  pelatihan  dan  pembinaan,  akses  internet,  fasilitas pendkukung,  dukungan  pemerintah,  dan  keterlibatan  stakeholder  (Fitra  Ramadani  dkk,  2023). Kurikulum  Merdeka  Belajar  dapat:  membuat  siswa dan  guru menjadi  lebih  kreatif,  inovatif,  dan tentunya lebih maju dalam penggunaan teknologi; adanya kebebasan siswa dalam memperoleh informasi dalam belajar sehingga meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan berpikir logis serta  meningkatkan  kognitif  siswa.  Akibatnya  pembelajaran  matematika  menjadi  lebih  maju dikarenakan  pengimplementasian  merdeka  belajar  (Nanda  Ribatul  Hilda,  2022).  Perbedaan penilaian kurikulum 2013 dan kurikulum mandiri pada setiap jenjang adalah sebagai berikut: untuk jenjang pendidikan Paud 5-6. Dalam evaluasi kurikulum 2013 dicatat evaluasi proses perkembangan anak dan hasil belajar untuk evaluasi mingguan atau bulanan dicatat dan ditarik kesimpulan sebagai dasar  perkembangan  anak  dalam  pelaporan  kepada  orang  tua.  Sebaliknya,  dalam  kurikulum mandiri atau merdeka, ada laporan tertulis kepada orang tua minimal 6 bulan sekali, yang memuat gambaran  pembelajaran  anak,  dan  laporan  atau  komunikasi  verbal  dengan  orang  tua  dapat dilakukan kapan saja (Marnis Susanti dkk, 2023).
Satuan pendidikan di Indonesia diberikan kebebasan menentukan tiga kurikulum yang ada yaitu  kurikulum  2013,  kurikulum  darurat  (kurikulum  2013  yang  disederhanakan)  dan  kurikulum merdeka belajar. Pemberian kebebasan tersebut diberikan agar satuan pendidikan leluasa dalam menentukan kurikulum yang sesuai dengan kondisi di sekolahnya serta memberikan waktu kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah  terkait  kurikulum  Merdeka  (Lenny  Sapitri,  2022).  tantangan  yang  dihadapi  meliputi kurangnya pemahaman  dan  keterlibatan  semua  stakeholder  dalam  konsep  kurikulum  merdeka, serta kebijakan yang belum mendukung secara menyeluruh menjadi hambatan tersendiri dalam setiap pelaksanaan kegiatan mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar di sekolah-sekolah penggerak  (Intan  Pertiwi,  2023).  “Kurikulum  Merdeka”  di  tingkat  satuan  pendidikan  dapat mengurangi Learning Loss selama pandemi COVID-19 (Anita Jojor, 2022).
Namun,  sejumlah  penelitian  sebelumnya  masih  berfokus  kepada  suatu  perlakuan, informasi dan urgensinya. Sehingga penelitian ini berfokus kepada kajian pustaka yang berkaitan Kurikulum  Merdeka  yang  diadaptasi  dari  naskah  akademik  dan  pedoman  Kurikulum  Merdeka Belajar. Penelitian ini bertujuan untuk menambah khazanah penelitian literatur serta implementasi Kurikulum Merdeka setiap jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas.

## Metode
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  gambaran  umum mengenai pengembangan Kurikulum Merdeka yang ditinjau dari prinsip pengembangan, kerangka Kurikulum  Merdeka,  capaian  pembelajaran  Kurikulum  Merdeka,  struktur  Kurikulum  Merdeka, prinsip pembelajaran Kurikulum Merdeka, dan perangkat ajar. Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan artikel  ini  adalah metode Library Research (studi  kepustakaan).  Penelitian  yang menggunakan Library Research informasi data diperoleh dari beragam sumber seperti buku, artikel
jurnal yang bertemali dengan masalah yang akan dibahas. Peneliti mengumpulkan data pustaka, informasi  yang  pernah  didokumentasikan  dalam  bentuk  buku,  jurnal,  catatan,  membaca  dan mencatat  serta  mengolah  bahan  penelitian  yang  bertemali  dengan  pengembangan  Kurikulum Merdeka.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  menggunakan  metode  akses  situs  yang  menyediakan berbagai informasi yang bertemali dengan Kurikulum Merdeka.

## Hasil dan Diskusi
Implementasi  kurikulum  oleh  satuan  pendidikan  harus  memperhatikan  ketercapaian kompetensi  peserta  didik  pada  satuan  Pendidikan  dalam  kondisi  khusus.  Krisis  pembelajaran yang  terjadi  di  Indonesia  yang  diperparah  oleh  pandemic  Covid-19  menjadi  tantangan  dalam upaya  peningkatan  mutu  pendidikan.  Keberhasilan  implementasi  kurikulum  darurat  dalam mengantisipasi learning lost peserta didik, intervensi kurikulum menjadi salah satu aspek penting dalam upaya tersebut. Implementasi kurikulum prototipe pada satuan pendidikan secara umum menunjukkan  hasil  yang  positif  (Kemendikbud,  2021).  Adaptasi  kurikulum  prototipe  telah mendorong  satuan  pendidikan  Menyusun  perencanaan  pembelajaran  yang  kontekstual  dan paritisipatif,  serta  melaksanakan  proses  pembelajaran  yang  lebih  beragam  dan  terdiferesiasi berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik.
Penanganan  krisis  pembelajaran  di  Indonesia  membutuhkan  upaya  penanganan  yang holistik  dan  terintegrasi.  Salah  satu  upaya  khususnya  terkait  dalam  penanganan  beban kurikulum  yang  terlalu  padat,  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi (Kemendikbudristek) mengembangkan kurikulum prototipe. Pengembangan kurikulum ini lebih spesifik  pada  penyederhanaan  kurikulum  yang  mengarahkan  peserta  didik  untuk  focus  pada kompetensi  esensial.  Ciri  khas  struktur  kurikulum  ini  adalah  focus  pada  konteks  kelokalan, fleksibilitas, dan pembelajaran yang bermakna melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), (Puskur, 2021). Dalam pembelajaran projek ini melibatkan peserta didik berperan secara aktif dalam merespon tantangan zaman melalui aksi-aksi nyata.
Karakteristik  pembelajaran  di  masing-masing  jenjang  pendidikan,  seperti  pada  jenjang PAUD,  struktur  kurikulum  lebih  menekankan  pada  proses  bermain  dan  belajar  berbasis  literasi, guru  PAUD  menstimulasi  kegemaran  anak  untuk  membaca  melalui  beragam  kegiatan menyenangkan.  Pada  jenjeng  SD,  menekankan  pada  dasar-dasar  literasi,  penguatan  literasi mengintegrasikan  pembelajaran  bermain  dengan  beragam  mata  pelajaran  seperti  Bahasa Indonesia  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam  dan  Sosial  (IPAS).  Pada  jenjang  SMP,  mata  pelajaran informatika  menjadi  mata  pelajaran  wajib  atau  penguatan  kemampuan  berpikir  komputasional. Sementara pada jenjang SMA, mekanisme sistem peminatan berdasarkan rumpun IPA, IPS, atau Bahasa diubah menjadi peminatan berdasarkan mata pelajaran.

## Prinsip Perancangan/Desain Kurikulum Merdeka
Desain  kurikulum  merupakan  suatu  pengorganisasian  tujuan,  isi,  serta  proses pembelajaran  yang  melibatkan  peserta  didik  pada  seluruh  rangkaian  dalam  perkembangan pendidikan, desain tersebut menggambarkan unsur-unsur dari kurikulum, relasi antara satu unsur dengan lainnya, prinsip-prinsip pengorganisasian, demikian halnya ragam yang dibutuhkan dalam implementasinya  (Nana  Syaodih  Sukmana,2013).  Desain  kurikulum  adalah  rancangan,  pola  atau model yang dipilih oleh sebuah sekolah atau negara dalam sistem pendidikan yang dibangunnya. Desain kurikulum harus memiliki dasar pemikiran yang rasional dan diperhitungkan secara matang agar  tidak  bernasib  sama  dengan  kurikulum-kurikulum  sebelumnya  (Ahmad  Yani,  2013).  Prinsip perancangan ( design principles ) Kurikulum Merdeka meliputi dua hal yaitu rancangan atau desain kurikulum  yang  akan  dipilih  dan  proses  kerja  atau  metode  perancangan  dikembangkan berdasarkan visi pendidikan Indonesia, teori dan hasil penelitian terkait perancangan kurikulum, serta berbagai praktek baik ( best practices ) yang diperoleh dari kajian literatur dan diskusi bersama pakar.
Prinsip-prinsip  yang  dijadikan  rujukan  dalam  perancangan  Kurikulum  Merdeka,  antara lain: (1) perancangan kurikulum atau standar capaian dalam setiap disiplin ilmu memperhatikan aspek focus, keajegan, dan koherensi; (2) rancangan kurikulum berlaku untuk seluruh disiplin ilmu, prinsip kemampuan untuk transfer kompetensi, interdisipliner dan pilihan; (3) rancangan kebijakan  kurikulum  pada  level  makro  memegang  prinsip  otentisitas,  fleksibilitas,  dan kesalarasan;  dan  (4)  proses  kerja  perancangan  kurikulum  menganut  prinsip  pelibatan ( engagement ),  keberdayaan  atau  kemerdekaan  peserta  didik  serta  keberdayaan  atau kemerdekaan  guru  (Badan  Standar,  Kurikulum,  dan  Asesmen,  2021).  Empat  prinsip  tersebut merupakan  salah  satu  yang  dijadikan  rujukan  dalam  menetapkan  desain  Kurikulum  Merdeka. Namun,  landasan  utama  desain  Kurikulum  Merdeka  adalah  filosofi  Merdeka  Belajar sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Strategis Kemenristekbud 2020-2024 (Permendikbud Nomor  22  Tahun  2020).  Permendikbud  mengindikasikan  bahwa  perubahan  paradigma merupakan  bagian  dari  desain  makro  Merdeka  Belajar  demikian  halnya  kurikulum  dan pembelajaran.
Merdeka  Belajar  merupakan  program  kebijakan  baru  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  yang  dirancangkan  oleh  Mendikbudristek  Nadiem  Anwar Makarim. Nadiem membuat kebijakan merdeka belajar bukan tanpa alasan. Pasalnya, penelitian Programme for International Student Assesment (PISA) tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada  peserta  didik  Indonesia  hanya  menduduki  posisi  keenam  dari  bawah;  untuk  bidang matematika dan literasi. Satu aspek lainnya adalah survei karakter yang menekankan pencaria nilai-nilai  budi  pekerti,  agama,  dan  Pancasila  yang  telah  dipraktekkan  peserta  didik.  Konsep Merdeka  Belajar  ala  Nadiem  Makarim  terdorong  karena  keinginannya  menciptakan  suasana belajar  yang  bahagia  tanpa  dibebani  dengan  pencapaian  skor  atau  nilai  tertentu  (Siti Mustaghfiroh, 2020).
Filosofi Merdeka Belajar dicetuskan oleh Bapak pendidikan Ki Hajar Dewantara yang juga menjadi  landasan  penting  dalam  memformulasi  prinsip  desain  kurikulum.  Ia  mengatakan, kemerdekaan  merupakan  tujuan  pendidikan  sekaligus  sebagai  prinsip  yang  melandasi  strategi untuk  mencapai  tujuan,  kemerdekaan  menurutnya  sebagai  tujuan  belajar  (Badan  Standar, Kurikulum,  dan  Asesmen  Pendidikan,  2021).  Perubahan paradigma  ditujukan untuk  memberikan keleluasaan  guru  dalam  mengendalikan  proses  pembelajaran,  memerdekakan  guru  dalam mengontrol proses pembelajaran agar lebih variative. Memberikan hak dan kemampuan peserta didik  mengambil  langkah-langkah  secara  proaktif  dan  bertanggungjawab  untuk  pencapaian dirinya.
Visi  Ki  Hajar  Dewantara  yang  memadukan  kemampuan  kognitif,  kecerdasan  sosial- emosional, kemauan untuk belajar, bersikap, dan mengambil Tindakan atau afektif dalam rangka melakukan  perubahan,  mendapatkan  momentum  terutama  pada  konteks  sekarang.  Untuk merealisasikan  tujuan  pendidikan  nasional  dan  visi  pendidikan  para  pendiri  bangsa  ( founding fathers ).  Maka  prinsip  sederhana,  mudah  dipahami  dan  diimplementasikan,  fokus  pada kompetensi  dan  karakter  semua  peserta  didik,  fleksibel,  selaras,  bergotong  royong,  dan memperkuat  hasil  kajian  dan  umpan  balik  harus  jadi  pegangan  dalam  proses  perancangan kurikulum.

## Kerangka Kurikulum Merdeka
Kerangka  kurikulum  merupakan  landasan  fundamental  dalam  pengembangan  struktur kurikulum.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2021  Tentang  Standar  Nasional Pendidikan menyatakan dalam Pasal 38 disebutkan bahwa kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum  menjadi  landasan  pengembangan  kurikulum  satuan  pendidikan.  Pengembangan kurikulum  satuan  pendidikan  dilakukan  dengan  prinsip  diversifikasi  sesuai  dengan  satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik (Permen RI No. 57, 2021). Capaian Pembelajaran (CP) yang dikuatkan untuk mencapai tujuan adalah dengan mengurangi cakupan materi dan perubahan tata  cara  penyusunan  capaian  yang  menekankan  pada  fleksibilitas  dalam  pembelajaran.
Pengurangan materi pelajaran dan pokok bahasan merupakan konsekuensi daripada pembelajaran yang berorientasi kompetensi.
Penelitian yang dilakukan Pritchett dan Beatty menunjukkan beberapa negara termasuk Indonesia,  materi pelajaran yang padat akan mengurangi aspek pendalaman materi, karena guru hanya  berpikir  bagaimana  merampungkan  materi  dan  pertemuan  tanpa  memperhatikan pemahaman pelajaran tersebut. Pelajaran disampaikan dengan terburu-buru, peserta didik tidak meiliki cukup waktu untuk memahami konsep secara mendalam, yang sebenarnya sangat penting untuk  menguatkan  fondasi  kompetensi  mereka  (Pritchett,  L  dan  Beatty  A,  ).  Padatnya  materi pelajaran  selama  ini  berimplikasi  langsung  pada  hilangnya  kesempatan  peserta  didik  untuk mengembangkan kemampuan berpikir.

## Struktur Kurikulum Merdeka
Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2021  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan. Struktur  kurikulum  merupakan  pengorganisasian  atas  kompetensi,  muatan  pembelajaran,  dan beban  belajar  (Permen  RI  No.  57,  2021).  Karakteristik  utama  yang  ditekankan  dalam  rancangan struktur  kurikulum  adalah  sebagai  berikut:  adanya  perubahan  status  mata  pelajaran,  satuan pendidikan memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum operasinal, pembelajran dibagi menjadi  dua,  yaitu  intrakurikuler  dan  kokurikuler  dalam  bentuk  projek  penguatan  Profil  Pelajar Pancasila, dan adanya pilihan yang dapat ditentukan oleh peserta didik (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, ). Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan  secara total dalam  satu  tahun  dan  dilengkapi  dengan  sasaran  alokasi  jam  pelajaran  jika  disampaikan  secara regular/mingguan. Selain itu, terdapat penyusaian dalam pengaturan mata pelajaran yang secara terperinci dijelaskan dalam daftar tanya jawab per jenjang (Kemdikbud RI, ). Karakteristik utama dalam desain struktur kurikulum Merdeka Belajar meliputi:
Perubahan  Status  Mata  Pelajaran. Upaya  penguatan  pengembangan  kompetensi  yang dimiliki oleh setiap peserta didik di masa sekarang dan masa yang akan dating. Perubahan tersebut juga  dilakukan  sebagai  upaya  mengembangkan  dan  meningkatkan  keselarasan  pembelajaran antara satu jenjang dan jenjang berikutnya. Penyesuaian status mata pelajaran (misalnya, dari mata pelajaran  tidak  wajib  menjadi  mata  pelajaran  wajib  atau  dianjurkan),  sehingga  peningkatan kompetensi setiap peserta didik dapat lebih optimal. Beberapa perubahan tersebut meliputi:

## Bahasa Inggris dianjurkan untuk mulai diajarkan sejak jenjang Sekolah Dasar (SD)
Sejalan  dengan  perkembangan  paradigma  dunia tentang  makna  pendidikan, pendidikan dihadapkan pada  sejumlah tantangan  yang  semakin  berat. Salah  satu tantangan  nyata tersebut adalah bahwa pendidikan hendaknya mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi  utuh,  yaitu  kompetensi  berpikir  dan  komunikasi.  Kompetensi  komunikasi  dengan menggunakan  Bahasa  Inggris  semakin  dianjurkan  pada  pengembangan  kurikulum  ini,  karena didorong  oleh  tiga  hal:  bahasa  Inggris  sebagai  kebutuhan  seluruh  anak  Indonesia,  keselarasan kurikulum  Bahasa  Inggris,  dan  pemerataan  kualitas  pembelajaran.  Untuk  dapat  berkomunikasi lintas  budaya  dan  antar  bangsa  serta  berperan  aktif  sebagai  masyarakat  dunia,  keterampilan Bahasa  Inggris  merupakan  kebutuhan  dasar  ( basic  need )  yang  seharusnya  dimiliki  seluruh  anak Indonesia.  Menurut  Kickpatrick  Bahasa  Inggris  telah  menjadi lingua  franca atau  basantara, termasuk  untuk  masyarakat  di  Asia  Tenggara  yang menggunakan bahasa  ibu  dan bahasa  resmi yang berbeda-beda (Kickpatrick, ). Penguatan keterampilan Bahasa Inggris peserta didik sebagai alat  komunikasi  global  selaras  dengan  komitmen  pemerintah  untuk  mengambangkan  setiap dimensi  dalam  Profil  Pelajaran  Pancasila  termasuk  berkebinekaan  global  maka  penguatan Pendidikan Bahasa Inggris merupakan salah satu hal yang diutamakan dalam Kurikulum Merdeka.
Keselarasan kurikulum Bahasa Inggris dalam kurikulum nasional juga menjadi salah satu pertimbangan  yang  mendorong  kepada  satuan  pendidikan  dan  pemerintah  daerah  untuk menganjurkan  pengajaran  mata  pelajaran  ini.  Pusat  Kurikulum  dan  Perbukuan  menemukan
kerancuan  dalam  kompetensi  yang  harus  dicapai  peserta  didik  jenjang  Sekolah  Menengah Pertama  (SMP).  Tanpa  pelajaran  Bahasa  Inggris  di  jenjang  SD,  mereka  diharapkan  untuk mencapai kompetensi yang sebenarnya merupakan kemampuan tahap menengah ( intermediate level ),  (Badan  Standar,  Kurikulum,  dan  Asesmen  Pendidikan,  ).  Tanpa  ada/melewati pembelajaran  di  level  dasar  ( basic  level ),  mereka  langsung  diharapkan  mencapai  level  yang cukup  kompleks.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  solusi  yang  paling  tepat  untuk  merespon kesenjangan tersebut yaitu menyediakan pendidikan Bahasa Inggris level dasar di jenjang SD. Pengajaran  Bahasa  Inggris  sejak  jenjang  SD  melalui  kebijakan,  perencanaan  dan penyelenggaraan yang didesain dengan analisis yang mendalam akan menstimulasi penguatan dasar Bahasa Inggris. Menurut Singleton dkk, kajian menunjukkan manfaat mengajarkan Bahasa Inggris  di  jenjang  SD  antara  lain  adalah  terbangunnya  rasa  percaya  diri  untuk  menggunakan Bahasa  Inggris  sekaligus  membangun  kesadaran  global  dan  kompetensi  antarabudaya (Singleton  dkk,  ).  Pada titik  ini,  mata pelajaran  Bahasa Inggris  selain  mengajarkan  Teknik  dan keterampilan  berbahasa  tetapi  juga  mengembangkan  wawasan  global  dimana  peserta  didik lebih mudah memahami disparitas budaya dan terbangun sikap toleransi.

## Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) di Jenjang SD
Mata  pelajaran  ini  ditujukan  untuk  membangun  kompetensi  literasi  sains  dasar. Mengajarkan IPAS di jenjang SD sebagai fondasi peserta didik untuk mempelajari lebih kompleks di  jenjang SPM.  Di  jenjang Sekolah  Dasar  (SD) peserta  didik  mempelajari lingkungannya melalui pengamatan  fenomena  alam  dan  sosial  sebagai  suatu  fenomena  yang  terintegrasi.  Mereka membiasakan  diri  untuk mengamati,  mengeksplorasi  dan melakukan  kegiatan  yang  mendorong kemampuan inkuiri lainnya yang fundamental sebelum mempelajari konsep dan topik yang lebih spesifik di mata pelajaran IPA dan IPS di jenjang SMP.
Pendekatan inkuiri menekankan pada pembangunan pemahaman peserta didik akan suatu konsep. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator, mendorong kemandirian peserta didik.  Hal  ini  senada  dengan  teori  perkembangan  anak  yang  dipakai  dalam  pengembangan Kurikulum Merdeka maka usia SD merupakan  masa strategis untuk mengembangkan kemampuan inkuiri  anak.  Pada  Kurikulum  Merdeka,  mata  pelajaran  IPA  dan  IPS  dijadikan  satu  menjadi  Ilmu Pengetahuan  Alam  dan  Sosial  (IPAS)  karena  dasar  dari  kedua  mata  pelajaran  ini  adalah pengembangan keterampilan inkuiri atau kemampuan berpikir.

## Mata Pelajaran Infrormatika di Jenjang SMP menjadi Wajib
Pada  Kurikulum  2013,  mata  pelajaran  Informatika  adalah  mata  pelajaran  pilihan.  Tetapi, pada Kurikulum Merdeka, mata pelajaran ini ditengarai sangat penting untuk dipelajari sehingga dijadikan mata pelajaran wajib. Pertimbangan utamanya adalah karena literasi digital yang banyak dipelajari melalui mata pelajaran Informatika menjadi kebutuhan penting saat ini. Mata pelajaran Informatika  mengajarkan  keterampilan  penggunaan  computer  sekaligus  kemampuan  berpikir komputasi  ( computational  thinking )  yang  membangun  keterampilan  menyelesaikan  masalah, berpikir  logis,  sistematis,  mengolah  dan  menggunakan  data,  serta  kemampuan  berpikir  system ( system thinking ). Pentingnya kemampuan-kemampuan tersebut untuk mengembangkan literasi dan enumerasi maka status wajib mulai diterapkan dalam Kurikulum Merdeka di jenjang SMP dan SMA kelas X, dan kemudian menjadi salah satu mata pelajaran pilihan di kelas XI dan XII.
Mata  pelajaran  Informatika  menjadi  wajib  didasari  oleh  data  empiris  yang  telah diperoleh  melalui  uji  coba  implementasi  kurikulum dalam  Program Sekolah  Penggerak  (PSP). dari 573 satuan SMP yan mengikuti PSP untuk kelas VII pada Tahun Ajaran 2021/2022, sebanyak 542  (sekitar  95%) SMP  mengajarkan  mata  pelajaran Informatika  di  sekolah  mereka.  Tingginya angka  tersebut  mengindisikan  bahwa  kewajiban  mata  pelajaran  informatika  di  jenjang  SMP adalah  kebijakan  yang  siap  diimplementasikan.  Namun  demikian,  5%  sisanya  yang  belum  siap untuk  mengajarkan  informatika  perlu  diperhatikan.  Masalah  yang  dihadapi  31  satuan  SMP tersebut adalah tidak ada guru yang siap untuk mengampu mata pelajaran informatika. Masalah
ini tentunya perlu direspon dengan du acara: menugaskan guru untuk mengikuti pelatihan atau diklat  peningkatan  kompetensi  mata  pelajaran  informatika  dan  pengadaan  guru  yang berlatarbelakang sarjana informatika.
Menghadapi situasi kurangnya guru Informatika di jenjang SPM, Pemerintah menetapkan keputusan bahwa mata pelajaran informatika SMP dan SMA kelas X dapat diampuh oleh guru yang mempunyia kualifikasi akademik atau sertifikan pendidik bidang Ilmu Komputer, Informatika, MIPA atau  guru  yang  selama  ini  mengampu  Bimbingan  TIK  (Kepmendikbudristek  Nomor  162,    2021). Keputusan  tersebut  mengacu  pada  prinsip  fleksibilitas,  sembari  tetap  memperhatikan  kualitas pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi. Desain kurikulum Informatik SMP dan SMA  kelas  X  dilandasi  dengan  kesadaran  akan  adanya  tantangan  ketersediaan  guru.  Untuk membantu guru yang relatif baru dalam pengalaman mengajar mata pelajaran informatika ini maka pemerintah menyediakan buku panduan guru dan beragam contoh silabus/alur pembelajaran serta modul ajar.

## Muatan Lokal dapat Dikembangkan dalam Bentuk yang lebih Variatif
Dalam Kurikulum 2013, muatan lokal merupakan satu mata pelajaran. Kebijakan tersebut diubah dalam Kurikulum Merdeka, muatan lokal dapat diajarkan melalui tig acara yang dapat dipilih oleh  satuan pendidikan,  yaitu mengintegrasikan  muatan local  ke  dalam  projek  penguatan  Profil Pelajar Pancasila, atau mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal seperti halnya dalam Kurikulum 2013 (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan). Pilihan ini diberikan kepada satuan  pendidikan  dan/atau  pemerintah  daerah  agar  mereka  dapat  mempertimbangkan kebutuhan peserta didik.
Dalam pengaturan muatan lokal mengacu pada prinsip fleksibel. Melihat kondisi lokalitas setiap daerah dan satuan Pendidikan yang secara setting sosial dan geografis cukup berbeda-beda satu  dengan  lainnya.  Oleh  karena  itu,  setiap  daerah  diberikan  kewenangan  untuk  menentukan bagaimana muatan pelajaran yang berbasis pada konteks lokal tersebut diorganisasi dan diajarkan kepada  peserta  didik.  Berdasarkan  umpan  balik  yang  diperoleh  dari  uji  coba  kurikulum  ini  di Sekolah  Penggerak,  Sebagian  besar  sekolah  mengajarkan  muatan  lokal  sebagai  mata  pelajaran tersendiri karena diatur oleh pemerintah daerah masing-masing. Sementara sisanya diintegrasikan muatan lokal dalam mata pelajaran lain atau dalam projek penguatan moril pelajar Pancasila.

## Prinsip Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka
Pembelajaran  merupakan  ragam  aktivitas  dan  kegiatan  terencana  yang  dilakukan peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu di bawah bimbingan, arahan, dan dorongan guru. Prinsip  pembelajaran  dan  asesmen  adalah  bagian  dari  kerangka  kurikulum  yang  utamanya merujuk pada Standar Proses dan Standar Penilaian dari Standar Nasional Pendidikan. Prinsip pembelajaran  dan  Asesmen  diformulasikan  untuk  menjadi  rujukan  bagi  seluruh  pemangku kepentingan  yang  bertemali  dengan  pembelajaran  dan  asesmen,  terutama  guru,  pimpinan sekolah,  dan  termasuk  juga  pengembang  kurikulum  dan  perangkat  ajar  (Badan  Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, ).
Prinsip  pembelajaran  dan  asesmen  didesain  untuk  menetapkan  Capaian  Pembelajaran. Dalam  desain  ini  juga  dikembangkan  capaian  karakter  dan  kompetensi  dapal  setiap  diri  pelajar Pancasila.  Membangun  karakter  disetting  melalui  pengalaman  belajar  ( learning  experience ), interaksi  antara  guru  dan  peserta  didik,  regulasi  dan  pembiasaan  dalam  kelas,  dan  strategi pengelolaan  kelas.  Aktivitas  pembelajaran  dan  asesmen  didesain  dan  dikelola  agar  pemerintah memberikan  panduan  teknis  serta  prinsip-prinsip  sehingga  peserta  didik  memahami  tujuan pembelajaran dan asesmen yang mereka desain dan implementasikan.
Secara spesifik pemerintah hanya mengatur prinsip dan asesmen, sementara guru memiliki kewenangan secara luas untuk mendesain, mengajar, dan melakukan asesmen. Dalam kontek ini, realitas pembelajaran dan asesmen disesuaikan dengan kondisi faktual dari masing-masing kelas dan  satuan  pendidikan.  Pada  titik  ini,  spirit  Merdeka  Belajar  dan  prinsip  desain  kurikulum  yang
fleksibel  dan  memberikan  otonomi  pada  satuan  pendidikan  dan  guru.  Kebijakan  pengaturan prinsip pembelajaran dan asesmen dalam Kurikulum Merdeka juga sudah dipraktekkan di beberapa negara, seperti Finlandia yang memuat prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen dalam dokumen mereka  (Finnish  National  Board  of  Education,  2014).  Pemerintah  Finlandia  memaparkan  secara lengkap  asesmen  yang  diinginkan  untuk  diimplementasikan  di  setiap  satuan  Pendidikan.  Dalam penjelasan tersebut hanya disampaikan untuk bahan pemahaman guru tentang urgensi asesmen dalam membangun budaya dalam mensukseskan proses pembelajaran.

## Perangkat Ajar
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan mengatur dalam Pasal 65 bahwa  buku  teks  utama  yang  diterbitkan  oleh  Pemerintah  Pusat  wajib  digunakan  satuan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dalam pembelajaran. Satuan pendidikan yang tidak menggunakan buku teks utama akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penangguhan  bantuan  pendidikan,  penghentian  bantuan  pendidikan,  perekomendasian penurunan  peringkat  dan/atau  pencabutan  akreditasi,  penghentian  sementara  kegiatan penyelenggaraan satuan Pendidikan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun, 2017). Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 Pasal 53 dinyatakan bahwa selain menggunakan  buku  teks  utama  yang  disediakan  pemerintah,  satuan  pendidikan  dapat menggunakan buku teks pendamping dan/atau buku nonteks yang telah disahkan oleh pemerintah pusat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57, 2019). Perangkat ajar atau buku teks digunakan menyesuaikan dengan kurikulum yang digunakan,
Dalam Kurikulum Merdeka, perangkat ajar yang popular disebut bahan ajar digunakan oleh guru  dalam  upaya  mencapai  profil  Pancasila  dan  capaian  pembelajaran  yang  telah  ditetapkan. Adapun yang dimaksud perangkat ajar yang dikembangkan tersebut adalah modul ajar, buku teks pelajaran, modul projek penguatan profil pelajar Pancasila.
Modul  Ajar, modul  ajar  sebagai  pengembangan  dari  rencana  pelaksanaan  pembelajaran (RPP) yang dilengkapi dengan panduan yang lebih terperinci, termasuk lembar kegiatan peserta didik  dan  asesmen  untuk  mengukur  ketercapaian  tujuan  pembelajaran.  Disebut  sebagai  modul karena perangkat ini dapat digunakan secara modular (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan,  ).  Modul  ajar  yang  digunakan  dalam  Kurikulum  Merdeka  ini  juga  berisikan  tujuan, Langkah, media pembelajaran dan asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit/topik berdasarkan alur  tujuan  pembelajaran.  Guru  bebas  Menyusun  sendiri,  memilih  dan  memodifikasi  modul  ajar yang  tersedia  sesuai  dengan  konteks,  karakteristik  serta  kebutuhan  peserta  didik.  Sementara pemerintah menyediakan contoh modul ajar yang dijadikan inspirasi untuk sekolah, pilihan yang memudahkan  dan  meringankan  beban  guru  dalam  penyusunan  rancangan  pembelajaran  (Dewi Rahmadayanti dan Agung Hartoyo, 2022).
Modul  ajar  memiliki  empat  kriteria  sebagai  berikut: esensial, pemahaman  konsep  dari setiap  mata  pelajaran  melalui  pengalaman  belajar  dan  lintas  disiplin, menarik,  bermakna ,  dan menantang; menumbuhkan minat peserta didik untuk belajara dan melibatkan peserta didik untuk aktif  dalam  proses  belajar.  Berhubungan  dengan  pengetahuan  dan  pengalaman  yang  dimiliki peserta  didik  sebelumnya  sehingga tidak terlalu  kompleks  tetapi tidak  juga  mudah  untuk tahap usianya, relevan dan kontekstual ; berkaitan  dengan  pengetahuan  dan  pengalaman  yang  dimiliki peserta  didik  sebelumnya,  sesuai  dengan  konteks  waktu  dan  temat  keberadaan  peserta  didik, berkesinambungan; keterkaitan  alur  kegiatan  pembelajaran  sesuai  dengan  fase  belajar  peserta didik  (Dewi  Rahmadayanti  dan  Agung  Hartoyo,  2022).  Penyusunan  modul ajar  dalam  Kurikulum Merdeka disesuaikan dengan kebutuhan pelajarannya.
Modul projek penguatan profil pelajar Pancasila, modul ajar projek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan dokumen yang berisikan tujuan, Langkah-langkah, media pembelajaran, dan asesmen  yang  dibutuhkan untuk melaksanakan  suatu  projek  penguatan profil pelajar  Pancasila. Adapun tema yang dapat dipilih untuk melaksanakan projek penguatan profil pelajar Pancasila dan
disusun dalam modul ajar projek penguatan profil pelajar Pancasila untuk sekolah dasar, antara lain:
Gaya  hidup  berkelanjutan ;  peserta  didik  memahami  dampak  dari  aktivitas  manusia,  baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang, terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun sekitarnya.  Peserta  didik  juga  membangun  kesadaran  untuk  bersikap  dan  berperilaku  ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis keberlanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya serta mengembangkan kesiapannya untuk menghadapi dan memitigasinya.
Kearifan lokal ; peserta didik membangun rasa ingin tahunya dan kemampuan inkuiri melalui eksplorasi  budaya  dan  kearifan  local  masyarakat  sekitar  atau  daerah  tertentu,  serta perkembangannya. Peserta didik mempelajari proses dan alas an masyarakat local/daerah dapat berkembang  seperti  yang  ada,  konsep  dan  nilai-nilai  dibalik  kesenian  dan  tradisi  local,  serta merefleksikan nilai-nilai yang dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan mereka.
Bhinneka Tunggal Ika ;  peserta  didik  mengenal  dan mempromosikan  budaya perdamaian dan anti kekerasan, belajar membangun dialog penuh hormat akan keberagaman serta nilai-nilai ajaran  yang  dianutnya.  Peserta  didik  juga  akan  mempelajari  perspektif  berbagai  agama  dan kepercayaan, secara kritis maupun reflektif menelaah berbagai streotip negative serta dampaknya terhadap timbulnya konflik dan kekerasan.
Bangunlah Jiwa dan Raganya ; peserta didik membangun kesadaran dan keterampilan dalam memelihara Kesehatan fisik maupun mental baik untuk dirinya maupun orang disekitarnya. Peserta didik melakukan penelitian dan mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan diri, perundungan, serta berupaya mencari jalan keluarnya. Peserta didik juga akan menelaah masalah yang  berkaitan  dengan  Kesehatan  fisik  dan  mental,  termasuk  juga  isu  mengenai  narkoba  dan penyalahgunaannya, pornografi dan Kesehatan reproduksi.
Rekayasa  dan  teknologi ;  peserta  didik  menggunakan  kemampuan  berpikir  kritis,  kreatif, inovatif  serta berempati  untuk  berekayasa  membangu  produk  berteknologi  yang memudahkan kgiatan  diri  dan  sekitarnya.  Peserta  didik  dapat  membangun  budaya smart  society dengan menyelesaikan  beragam  persoalan  di  masyarakat  sekitarnya  melalui  inovasi  dan  penerapan teknologi, mensinergikan aspek sosial dan aspek teknologi.
Kewirausahaan ; peserta didik mengidentifikasi potensi ekonomi ditingkat local/sekitarnya dan masalah dalam mengembangkan potensi tersebut, mengaitkan dengan berbagai aspek seperti lingkungan,  sosial,  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Melalui  kegiatan  ini,  terbuka  luas  cakrawala wawasan  tentang  peluang  di  masa  depan,  lebih  peka  akan  kebutuhan  di  masyarakat,  terampil memecahkan  masalah,  menumbuhkembangkan  kreativitas  dan  budaya  berwirausaha  peserta didik serta siap menjadi tenaga kerja yang berintegritas dan professional.
Projek penguatan profil Pancasila di Sekolah Dasar alokasi waktu sekitar 20%-30% dari total jam  pelajaran  per  tahun,  sehingga  alokasi  waktu  untuk  tiap  projek  penguatan  profil  pelajar Pancasila tidaklah sama yang memungkinkan pelaksanaan projek yang satu dengan projek lainnya tidaklah  sama.  Di  jenjang  Sekolah  Dasar,  dalam  1  tahun  ajaran,  projek  penguatan  profil  pelajar Pancasila dapat dilaksanakan dengan meilih sekurang-kurangnya 2 projek dengan 2 tema berbeda.
Buku Teks, dalam Kurikulum Merdeka, buku teks terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping. Buku teks utama adalah buku pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran, terdiri atas buku peserta didik dan buku panduan guru. Buku peserta didik merupakan buku pegangan, dan buku guru merupakan acuan untuk melaksanakan pebelajaran berdasarkan buku peserta didik tersebut.  Berdasarkan  kebutuhan  dan  karakteristik  mata  pelajaran,  beberapa  mata  pelajaran hanya  terdapat  buku  panduan  guru  saja,  seperti  Pendidikan  Pancasila,  Seni,  dan  Prakarya,  dan PJOK.  Buku  teks  utama  diimplementasikan  secara  terbatas  di  sekolah  pelaksana  Kurikulum Merdeka.

## Kesimpulan
Pendidikan  merupakan  proses  yang  mampu  membentuk  dan  memberdayakan  manusia menuju  manusia  cerdas,  berilmu,  berpengetahuan  dan  terdidik.  Untuk  mewujudkan  hal  itu dibutuhkan  institusi  pendidikan  yang  bermutu.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  sebagai  pemegang kendali pendidikan mendesain kebijakan-kebijakan yang bertujuan peningkatan mutu. Kebijakan pengembangan kurikulum Merdeka Belajar saat ini menjadi solusi kontributif peningkatan kualitas sumber  daya manusia untuk  membangun bangsa  kedepan.  Terakhir  penelitian  ini berkontribusi dalam  memberikan  informasi  terkait  mindset  kurikulum  Merdeka  (komponen  umum  dan komponen  khusus)  yang  dirumuskan  dan  diadaptasi  naskah  akademik  Kurikulum  Merdeka  dan pedoman Kurikulum Merdeka. Hasil kajian ini juga menjadi rekomendasi dan ide untuk riset-riset berikutnya.

## Referensi
Apple, Michael W. Ideologi dan Kurikulum , ter. Kumala Sari, Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2021.
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan  Teknologi  Republik  Indonesia,  Kajian  Akademik:  Kurikulum  untuk  Pemulihan Pembelajaran.
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan  Teknologi  Republik  Indonesia, Kajian  Akademik:  Kurikulum  untuk  Pemulihan Pembelajaran, Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemenristebud, Edisi 1 2021.
Baro’ah,  Siti.  Kebijakan  Merdeka  Belajar  sebagai  Strategi  Peningkatan  Mutu  Pendidikan , Jurnal Tawadhu 4, No. 1 (2020): 1064.
Damayanti, A. T., Pradana, B. E., & Putri, B. P. (2023). Literature Review: Problematika Kesiapan Guru Terhadap Penerapan Kurikulum Merdeka. SNHRP , 5 , 465-471.

## Finnish National Board of Education, 2014,
Insani, A. H., & Munandar, K. (2023). Studi Literatur: Pentingnya Pembelajaran Berdiferensiasi di Era Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik. ScienceEdu , 6 (1), 6-11.
Jojor, A., & Sihotang, H. (2022). Analisis kurikulum merdeka dalam mengatasi learning loss di masa pandemi  Covid-19  (analisis  studi  kasus  kebijakan  pendidikan). Edukatif:  Jurnal  Ilmu Pendidikan , 4 (4), 5150-5161.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Rencana  Strategis  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan 2020-2024 .
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka.
Kepmendikbudristek Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Program Sekolah Penggerak,
L, Pritchett dan Beatty A, Slow down, You are going too fast: Matching Curricula to Student Skill Levels. International Journal of Educational Development , 276-288.
Mustaghfiroh, Siti. Konsep “ Merdeka Belajar” Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey , Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran, 3, No.1 (2020): 141-147.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  57  Tahun  2021  Tentang  Standar  Nasional Pendidikan Pasal 38.
Puskur, Gagasan Kurikulum Masa Depan , Jakarta: Balitbang Puskur Depdiknas.
Pusat  Penelitian  Kebijakan  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  dan  Perbukuan  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Praktik Menjanjikan Penerapan Kurikulum Prototipe pada Program Sekolah Penggerak , 2021.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  57  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.
Pertiwi, I., Marlina, L., & Wiyono, K. (2023). Kajian Literatur: Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah-Sekolah  Penggerak. Al-Madrasah:  Jurnal  Pendidikan  Madrasah  Ibtidaiyah , 7 (3), 1364-1372.
Rahmah,  H.  D.,  Ummah,  L.,  Rahmadani,  S.,  &  Hasanah,  L.  (2022).  Studi  Literatur  Perbandingan Pembelajaran  Pancasila  dalam  Kurikulum  2013  dan  Kurikulum  Merdeka  di  PAUD. Jurnal Pelita PAUD , 7 (1), 179-189.
Ramadani, F. R. F. (2023). Studi Literatur; Analisis Tujuan Pendidikan Terhadap Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Menghadapi Tantangan Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar , 8 (1), 321-332.
Rahmadayanti,  Dewi  dan  Agung  Hartoyo. Potret  Kurikulum  Merdeka,  Wujud  Merdeka  Belajar  di Sekolah Dasar, Jurnal Basicedu, 6. No. 4 T (2022): 7174-7187.
Rahayu, Restu dkk, Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak, 6, No. 4 (2022): 6313-6319.
Sapitri, L. (2022). Studi literatur terhadap kurikulum yang berlaku di Indonesia saat pandemi COVID- 19. Inovasi Kurikulum , 19 (2), 227-238.
Sukmana, Nana Syaodih. Pengembangan Kurikulum , Bandung: PT. Remaja Rosdakaya,  2013.
Susanti, M., Rahmadona, T., & Fitria, Y. (2023). Studi Literatur: Perbedaan Penilaian Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka. Jurnal Basicedu , 7 (1), 339-350.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan, Pasal.
Uno, Hamzah B. dkk, Pengembangan Kurikulum; Rekayasa Pedagogik dalam Pembelajaran , Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
Zahwa,  N.,  Hilda,  N.  R.,  Astuti,  T.  K.,  Weryani,  W.,  Prasetyawati,  Y.,  &  Zulkardi,  Z.  (2022).  Studi literatur:  implementasi  merdeka  belajar  dalam  meningkatkan  mutu  pembelajaran matematika  selama  pandemi. Biormatika:  Jurnal  ilmiah  fakultas  keguruan  dan  ilmu pendidikan , 8 (1), 110-119.
Yani, Ahmad. “Mindset Kurikulum 2013.” Bandung: Alfabeta, 2013.