## MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH DALAM PENINGKATAN MUTU DI MTsN WATAMPONE KABUPATEN BONE

## Oleh: Fajri Dwiyama
Dosen IAIN Bone
Abstract: This  study  aims  to  provide  an  overview  of  madrasah-based management in Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Watampone, and madrasah- based management in improving the quality of Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Watampone. This research is a type of qualitative research. The source of the  research  data  was  the  head  of  the  madrasah,  the  deputy  head  of  the madrasah  curriculum  section,  the  deputy  head  of  the  madrasah  in  the infrastructure facility, the deputy head of the madrasah in the student section, the  deputy  head  of  the  madrasah  in  the  public  relations  department,  the teacher,  and  the  school  committee.  Data  collection  techniques  used  are observation,  interviews,  and  documentation.  The  collected  data  is  analyzed through steps of data reduction, data presentation, and data verification. The results  of  the  study  found  that  madrasah-based  management  in  Madrasah Tsanawiyah  Negeri  1  Watampone  has  been  carried  out  well,  through planning  stages  with  the  preparation  of  work  programs  and  budget  plans involving all madrasa components. The implementation of the work program is  carried  out  according  to  each  division  of  labor.  Madrasa  leadership  is carried  out  by  the  head  of  the  madrasah.  Supervision  and  evaluation  are carried  out  to  ensure  that  all  activities  are  carried  out  properly  and  as  a reference for further improvements. Madrasah information systems are used to  obtain  information  on  the  development  of  education.  Quality improvement  in  Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  1  Watampone  is  carried  out by meeting all national standards of education criteria and improving student achievement.  In fulfilling the criteria for standard nasinonal  education, it is ensured  by  carrying  out  all  activities  related  to  this  matter  through  the leadership  of  a  strong  madrasa  head,  good  cooperation  between  madrasah components, and fulfillment of professional duties and responsibilities.

## Kata Kunci: Management, Quality, Madrasah

## A. Pendahuluan

## Latar Belakang
Salah  satu  strategi  kebijakan  pemerintah  dalam  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia  Indonesia  adalah  melalui  peningkatan  mutu pendidikan.  Sejalan  dengan  perkembangan  abad  21,  yang  di  kenal  dengan era  globalisasi  maka  diperlukan  profesionalisme  di  segala  bidang  termasuk dunia  pendidikan.  Dalam  bidang  pendidikan,  Indonesia  dewasa  ini  paling sedikit  menghadapi  tiga  persoalan  yang  serius.  Pertama,  krisis  moral  yang begitu  dahsyat  di  dalam  masyarakat.  Kedua,  sistem  pembelajaran  yang belum  begitu  memadai  di  madrasah-madrasah.    Ketiga,  mutu  pendidikan yang masih rendah khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Agar  mampu  berperan  dalam  persaingan  global,  maka  sebagai bangsa kita perlu terus  mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya  manusia.  Oleh  karena  itu,  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia merupakan  kenyataan  yang  harus  dilakukan  secara  terencana,  terarah, intensif,  efektif  dan  efisien    dalam  proses  pembangunan,  kalau  tidak  ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani persaingan global tersebut.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor  input  pendidikan, tetapi  juga  harus  lebih  memperhatikan  faktor  proses  pendidikan.  Input pendidikan merupakan hal yang mutlak harus ada dalam batas-batas tertentu, tetapi  input  tersebut  tidak  menjamin  dapat  meningkatkan  mutu  pendidikan secara otomatis.
Menyadari  hal  tersebut,  pemerintah  telah  melakukan  upaya penyempurnaan  sistem  pendidikan.  Diantara  upaya  tersebut,  antara  lain dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  22  dan  25  Tahun  1999 tentang  Otonomi  Daerah,  yang  secara  langsung  berpengaruh  terhadap
perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  pendidikan.  Bila  sebelumnya pengelolaan  pendidikan  merupakan  wewenang  pusat,  maka  dengan berlakunya  undang-undang  tersebut  kewenangan  berada  pada  pemerintah daerah,  kota/kabupaten.  Pemberlakuan  sistem  pendidikan  otonomi,  pada dasarnya merupakan kesempatan bagi lembaga pendidikan untuk mengelola sendiri  lembaga  pendidikannya  tanpa  ada  campur  tangan  dari  pemerintah secara  menyeluruh.  Akan  tetapi,  untuk  dapat  melaksanakannya  perlu didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berfikir dengan sistematis.
Pemikiran  itu  telah  mendorong  munculnya  pendekatan  baru,  yakni pengelolaan  peningkatan  mutu  pendidikan  dalam  kegiatan  pendidikan. Pendekatan  ini  kemudian  dikenal  dengan  Manajemen  Peningkatan  Mutu Berbasis  Madrasah.  Secara  umum,  manajemen  peningkatan  mutu  berbasis madrasah  dapat  diartikan  sebagai  model  manajemen  yang  memberikan otonomi  lebih  besar  kepada  madrasah  dan  mendorong  pengambilan keputusan  secara  partisipatif  yang  melibatkan  secara  langsung  warga madrasah  (orang  tua  siswa,  tokoh  masyarakat,  ilmuwan,  pengusaha,  dsb) untuk  meningkatkan  mutu  madrasah  berdasarkan  kebijakan  pendidikan nasional.  Dengan  pendekatan  ini  madrasah  memiliki  kewenangan  dalam mengembangkan  program-program  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan potensi  yang  dimilikinya.  Dengan  fleksibilitas  madrasah  akan  lebih  aktif dalam mengelola sumber daya madrasah secara lebih optimal.
MTsN  1  Watampone  yang  terletak  di  jalan  Sukawati  Kabupaten Bone merupakan salah satu  madrasah  yang telah melaksanakan manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah. MTsN 1 Watampone merupakan salah satu  madrasah  model  yang  berada  di  kota  Watampone  dan  memiliki semangat untuk mengembangkan dan melaksanakan Manajemen
Peningkatan  Mutu  Berbasis  Madrasah.  MTsN  1  Watampone  juga berkeinginan  dapat  mendukung  proses  reformasi  yang  ada  di  lingkungan pendidikan  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan.  Dengan  pengaturan manajemen  madrasah  yang  semakin  baik,  MTsN  1  Watampone  berusaha menjadikan madrasah menjadi lembaga yang mampu mencetak peserta didik yang  bermutu  dan  mampu  bersaing  ditengah  proses  informatisasi  dan persaingan global yang semakin pesat.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  penulis  dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana manajemen berbasis madrasah di MTsN 1 Watampone ?
2. Bagaimana manajemen  berbasis madrasah dalam  peningkatan mutu di MTsN 1 Watampone ?

## Hubungan dengan Penelitian Sebelumnya
Pembahasan  yang  dipaparkan  dalam  penelitian  ini  adalah pemaparan  yang  mendeskripsikan  tentang  manajemen  berbasis  madrasah dalam  peningkatan  mutu  di  Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  1  Watampone Kabupaten  Bone.  Pokok  masalah  yang  akan  dikaji  memiliki  keterkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya. Oleh  karena  itu,  peneliti  mengungkapkan  hasil  penelitian  yang  dianggap memiliki hubungan dengan penelitian ini, baik hasil penelitian dalam bentuk tesis, maupun hasil penelitian dalam bentuk yang lainnya.
Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar Idi dalam tesisnya dengan judul  “Madrasah  Model  Sebagai  Alternatif  Peningkatan  Mutu  Madrasah; Studi tentang Pengembangan Madrasah di Sulawesi Selatan”. Penelitiannya menyimpulkan  bahwa  madrasah  model  adalah  suatu  bentuk  pembinaan madrasah  yang  dilaksanakan  berdasarkan  penajaman  skala  prioritas  untuk
meningkatkan  mutu  madrasah  secara  keseluruhan,  dan  problem  mendasar yang  dialami  madrasah  adalah  muatan  kurikulumnya  terlalu  berat,  gurunya kurang  kuantitas  dan  kualitas,  pengajaran  agamanya  sangat  sedikit,  sarana dan  prasarananya  sangat  tidak  memadai. 1 Hubungan  dengan  penelitian penulis  dalam  tesis  ini,  akan  ditelusuri  bagaimana  pengelolaan  manajemen mutu  pada  madrasah  dengan  melihat  implementasi  muatan  kurikulum, tenaga  guru  dan  sistem  pengajarannya,  serta  sarana  dan  prasarana  yang mendukung peningkatan mutu madrasah.
Hasil  penelitian  Tety  Yuliana  dalam  tesisnya  yang  berjudul “Kemampuan  Kepala  Madrasah  dalam  Implementasi  Manajemen Peningkatan  Mutu  Berbasis  Madrasah    Studi  Kasus  di  SMP  Negeri  2 Brebes”. 2 Adapun  perbedaan  antara  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh saudari Tety Yuliana dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tety Yuliana difokuskan pada manajemen peningkatan mutu yang dilakukan oleh kepala madrasah, sedangkan penelitian yang akan penulis  lakukan  adalah  menyangkut  manajemen  berbasis  madrasah  dalam peningkatan  mutu  yang  melibatkan  semua  pihak  di  Madrasah  Tsanawiyah Negeri Watampone Kabupaten Bone.

## Landasan Teori

## 1.  Konsep Manajemen Berbasis Madrasah
Istilah  Manajemen  berbasis  Madrasah  merupakan  terjemahan  dari School  Based  Management .  Istilah  ini  pertama  kali  muncul  di  Amerika
1 Iskandar Idy, Madrasah Sebagai Alternatif Peningkatan Mutu Madrasah; Studi Tentang  Pengembangan  Madrasah  di  Sulawesi  Selatan “Tesis  Magister”  (Makassar:  PPs Universitas Muslim Indonesia, 2002), h. 7
2 Yuliana  Tety, Kemampuan  Kepala  Sekolah  dalam  Implementasi  Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Studi Kasus di SMP Negeri 2 Brebes, (Semarang: Tesis Manajemen Pendidikan, PPs Universitas Negeri Semarang, 2006), h. 7
Serikat  ketika  masyarakat  mulai  mempertanyakan  relevansi  pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. 3
Menurut  Nanang  Fatah  Manajemen  berbasis  madrasah  merupakan pendekatan  politik  yang  bertujuan  untuk  mendesain  ulang  pengelolaan madrasah  dengan  memberikan  kekuasaan  kepada  kepala  madrasah  dan meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  upaya  perbaikan  kinerja madrasah  yang  mencakup  guru,  siswa,  komite  madrasah,  orang  tua  siswa dan  masyarakat.  Manajemen  berbasis  Madrasah  mengubah  sistem pengambilan  keputusan  dengan  memindahkan  otoritas  dalam  pengambilan keputusan  dan  manajemen  ke  setiap  yang  berkepentingan  di  tingkat  lokal local stakeholder. 4
Menurut  Undang-undang  Republik  Indonesia  Tahun  2003  tentang Sisdiknas  pasal  51  ayat  1,  Manajemen  berbasis  madrasah  adalah  bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala  madrasah  dan  guru  dibantu  oleh  komite  madrasah  dalam  mengelola kegiatan  pendidikan.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  manajemen  berbasis madrasah  merupakan  sebuah  strategi  untuk  memajukan  pendidikan  dengan mentransfer  keputusan  penting  memberikan  otoritas  dari  negara  dan pemerintah  daerah  kepada  individu  pelaksana  di  madrasah.  Manajemen berbasis  madrasah  menyediakan  kepala  madrasah,  guru,  siswa,  dan    orang tua    kontrol    yang    sangat    besar    dalam    proses    pendidikan    dengan memberi  mereka  tanggung  jawab  untuk  memutuskan  anggaran,  personil, serta kurikulum.
Pelaksanaan  manajemen  berbasis  madrasah,  tidaklah  serta  merta dilakukan  begitu  saja  tanpa  didasari  oleh  peraturan  perundang-undangan
3 Ibtisam Abu Duhou, School  Based Management , (Jakarta:Kencana 2004) h.7
4 Nanang    Fatah, Konsep  Manajemen    berbasis    Sekolah    dan  Dewan    Sekolah . (Bandung: Pustaka Bani Quraisy 2003) h.8
yang  berlaku.  Manajemen  berbasis  madrasah  didasari  oleh  Undang-undang Otonomi  Daerah  No.  32  Tahun  2004  pasal  1  ayat  5:  Dijelaskan  bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur  dan  mengurusi  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  manajemen  berbasis  madrasah merupakan    sebuah    strategi    untuk    memajukan    pendidikan    dengan mentransfer  keputusan  penting  memberikan  otoritas  dari  negara  dan pemerintah  daerah  kepada    individu  pelaksana  di  madrasah.    Manajemen berbasis  madrasah  menyediakan  kepala  madrasah,  guru,  siswa,  dan    orang tua    kontrol    yang    sangat    besar    dalam    proses    pendidikan    dengan memberi  mereka  tanggung  jawab  untuk  memutuskan  anggaran,  personil, serta kurikulum.
E  Mulyasa  mengatakan  bahwa  tujuan  utama  manajemen  berbasis madrasah  adalah  meningkatkan  efisiensi, mutu,  dan pemerataan pendidikan. 5 Peningkatan efisiensi  diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber  daya  yang  ada,  partisipasi  masyarakat,  dan  penyederhanaan birokrasi.  Peningkatan  mutu  diperoleh  melalui  partisipasi  orang  tua, kelenturan pengelolaan madrasah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah  dan  hukuman  sebagai  kontrol,  serta  hal  lain  yang  dapat  menumbuh kembangkan suasana yang kondusif.
Madrasah  yang  menerapkan  manajemen  berbasis  madrasah mempunyai dorongan dan harapan yang tinggi untuk meningkatkan prestasi peserta  didik  dan  madrasahnya.  Kepala  madrasah  memiliki  komitmen  dan motivasi  yang  kuat  untuk  meningkatkan  mutu  madrasah  secara  optimal. Guru  memiliki    komitmen  dan  harapan  yang  tinggi  bahwa  anak  didiknya
5 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Jakarta:Rosda 2004), cet ke.7, h.13
dapat  mencapai  tingkat  prestasi  yang  maksimal,  walaupun  dengan  segala keterbatasan sumber daya pendidikan yang ada  di madrasah. Sedang peserta didik  juga  mempunyai  motivasi  untuk  selalu  meningkatkan  diri  untuk berprestasi  sesuai  dengan  bakat  dan  kemampuannya.  Harapan  tinggi  dari ketiga unsur madrasah ini  merupakan salah satu  faktor  yang menyebabkan madrasah  selalu  dinamis  untuk  selalu  menjadi  lebih  baik  dari  keadaan sebelumnya.
Penerapan manajemen berbasis madrasah meliputi lima komponen, yakni:  perencanaan  program,  pelaksanaan  program,  kepemimpinan  kepala madrasah,  pengawasan/evaluasi,  dan  sistem  informasi  madrasah. 6 Dalam perencanaan  program  madrasah,  kepala  madrasah  bersama-sama  dengan stekholdernya dalam merumuskan langkah-langkah strategis pengembangan madrasah  dan  penyelenggaraan  pendidikan,  seperti:  merumuskan  visi  misi dan  tujuan  madrasah  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  yang  mengarah kepada  pencapaian  tujuan  pendidikan.  Selanjutnya  merumuskan  rencana kerja tahunan yang memuat ketentuan jelas mengenai: kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,  keuangan  dan  pembiayaan,  budaya,  dan  lingkungan  madrasah, peran serta masyarakat dan kemitraan, serta rencana-rencana kerja lain yang mengarah pada peningkatan dan pengembangan mutu.
Pelaksanaan kegiatan madrasah meliputi: bidang kesiswaan, bidang kurikulum  dan  kegiatan  pembelajaran,  bidang  pendidik  dan  tenaga kependidikan,  bidang  sarana  dan  prasarana,  bidang  keuangan  dan pembiayaan,  budaya  dan  lingkungan  madrasah,  peran  serta  masyarakat  dan
6 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, Edisi 3. Cet.
11, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 5
kemitraan  madrasah.  Bidang-bidang  tersebut  memiliki  tanggung  jawab masing-masing yang dipantau oleh kepala madrasah.
Kepemimpinan  madrasah  adalah  suatu  kegiatan  mengarahkan, memengaruhi, dan mengendalikan seluruh potensi madrasah yang dilakukan oleh  seorang  kepala  madrasah  secara  sistematik  dan  terprogram  dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Syaiful sagala menjelaskan bahwa dalam manajemen  berbasis  madrasah,  kepala  madrasah  bersama  dewan  guru  dan warga madrasah lainnya secara mandiri, transparan, dan bertanggung jawab melaksanakan program madrasah untuk mencapai visi, misi dan target mutu yang  diamanatkan  oleh  masyarakat  dan  semua  pihak  yang  berkepentingan terhadap pendidikan dimadrasah yang bersangkutan. 7
Pengawasan  pengelolaan  madrasah  merupakan  rangkaian  kegiatan pemantauan,  supervisi,  pelaporan  dan  tindak  lanjut  hasil  pengawasan. Kegiatan  ini  dilakukan  secara  terstruktur  yang  dimulai  dari  tingkat  yang paling rendah (satuan pendidikan) sampai ketingkat yang lebih tinggi.

## 2. Peningkatan Mutu Pendidikan
Menurut  Oemar  Hamalik,  Pengertian  mutu  dapat  dilihat  dari  dua sisi,  yaitu  segi  normatif  dan  segi  deskriptif,  dalam  artian  normatif,  mutu ditentukan  berdasarkan  pertimbangan  (kriteria)  intrinsik  dan  ekstrinsik. 8
Berdasarkan kritria intrisik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakni  manusia  yang  terdidik  sesuai  dengan  standar  ideal.  Berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik tenaga
7 Syaiful  Sagala, Manajemen  Strategik  dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan , (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 174
8 Oemar  Hamalik, Evaluasi  kurikulum ,  (Bandung:  Remaja  Rosda    Karya,1990), h.33
kerja  yang  terlatih.  Dalam  artian  deskriptif,  mutu  ditentukan  berdasarkan keadaan senyatanya, misalkan hasil tes prestasi belajar.
Mutu  pendidikan  tidak  saja  ditentukan  oleh  madrasah  sebagai lembaga  pengajaran,  tetapi  juga  disesuaikan  dengan  apa  yang  menjadi pandangan  dan  harapan  masyarakat  yang  cenderung  selalu  berkambang seiring  dengan  kemajuan  zaman.  Bertitik  tolak  pada  kecendrungan  ini penilaian masyarakat tentang mutu lulusan madrasah pun terus berkembang. Karena  itu  madrasah  harus  terus  menerus  meningkatkan  mutu  lulusannya dengan  menyesuaikannya  dengan  perkembangan  tuntutan  masyarakat menuju pada mutu pendidikan yang dilandasi tolak ukur norma ideal.
Acuan  mutu  yang  digunakan  untuk  pencapaian  atau  pemenuhan mutu  pendidikan  pada  satuan  pendidikan  adalah  Standar  Nasional Pendidikan  (SNP)  dan  standar-standar  lain  yang  disepakati  oleh  kelompok masyarakat.  Standar  nasional  pendidikan  adalah  standar  yang  dibuat  oleh pemerintah,  sedangkan  standar  lain  adalah  standar  yang  dibuat  oleh  satuan pendidikan  dan/atau  lembaga  lain  yang  dijadikan  acuan  oleh  satuan pendidikan. 9 Standar-standar lain yang disepakati oleh kelompok masyarakat digunakan  setelah  standar  nasional  pendidikan  dipenuhi  oleh  satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
Korelasi mutu  dengan  pendidikan,  sebagaimana  pengertian  yang dikemukakan  oleh    Dzaujak    Ahmad,  bahwa  mutu    pendidikan    adalah kemampuan  madrasah  dalam pengelolaan  secara  operasional  dan  efisien tehadap  komponen-komponen  yang berkaitan  dengan  madrasah  sehingga menghasilkan  nilai  tambah  terhadap  komponen  tersebut  menurut
9 Pusat  Penjaminan  Mutu  Pendidikan, Pedoman  Pemenuhan  Standar  Nasional Pendidikan  pada  Sekolah  Menengah  Pertama  Madrasah  Tsanawiyah, (Badan Pengembangan  Sumberdaya  Manusia  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dan  Penjaminan  Mutu Pendidikan, Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), h. 12
norma/standar  yang  berlaku. 10 Mutu  pendidikan  harus  diupayakan  untuk mencapai  kemajuan  yang  dilandasi  oleh  suatu  perubahan  terencana. Peningkatan  mutu  pendidikan  diperoleh  melalui  dua  strategi,  yaitu peningkatan  mutu  pendidikan  yang  berorientasi  akademis  untuk  memberi dasar  minimal  dalam  perjalanan  yang  harus  ditempuh  mencapai  mutu pendidikan yang dipersyaratkan oleh tuntutan zaman, dan peningkatan mutu pendidikan  yang  berorientasi  pada  keterampilan  hidup  yang  esensial  yang dicakupi oleh pendidikan yang berlandasan luas, nyata dan bermakna.
Standar  Nasional  Pendidikan  sebagaimana  yang  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan  dan  peraturan  perundangan  lain  yang  relevan  yaitu  kriteria minimal  tentang  sistem  pendidikan  di  seluruh  wilayah  hukum  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  SNP  dipenuhi  oleh  satuan  atau  program pendidikan  dan  penyelenggara  satuan  atau  program  pendidikan  secara sistematis  dan  bertahap  dalam  kerangka  jangka  menengah  yang  ditetapkan dalam  rencana  strategis  satuan  atau  program  pendidikan.  Ruang  lingkup standar  nasional  pendidikan  yang  dimaksud  meliputi  delapan  standar  yaitu: standar  isi,  standar  proses,  standar  kompetensi  lulusan,  standar  kompetensi pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan  prasarana,  standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian. 11
Delapan  Standar  Nasional  Pendidikan  di  atas  memiliki  keterkaitan satu  sama  lain  dan  sebagian  standar  menjadi  prasyarat  bagi  pemenuhan standar  yang  lainnya.  Dalam  kerangka  sistem,  komponen  input  sistem pemenuhan  Standar  Nasional  Pendidikan  adalah  Standar  Kompetensi
10 Dzaujak    Ahmad, Penunjuk    Peningkatan    Mutu    pendidikan    di    sekolah Dasar ,  (Jakarta: Depdikbud 1996), h.8 11 Tim, Peningkatan  Manajemen  Melalui  Penguatan  Tata  Kelola  dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah , (Jakarta: Kemendiknas dan Kemenag RI, 2011), h 192
Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan  (PTK),  Standar  Pengelolaan,  Standar Sarana  dan  Prasarana  (Sarpras),  dan  Standar  Pembiayaan.  Bagian  yang termasuk  pada  komponen  proses  adalah  Standar  Isi,  Standar  Proses,  dan Standar  Evaluasi,  sedangkan  bagian  yang  termasuk  pada  komponen  output adalah Standar Kompetensi Lulusan.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif,  karena  penelitiannya  dilakukan  pada  kondisi  yang alamiah  obyek  penelitiaanya  berkembang  sebagaimana  yang  terjadi,  tidak dimanipulasi  dan  kehadiran  peneliti  tidak  mempengaruhi  dinamika  obyek yang  diteliti.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yaitu  penelitian  yang dimaksudkan  untuk  mengumpulkan  informasi  mengenai  status  suatu  gejala yang  ada,  yaitu  keadaan  gejala  menurut  apa  adanya  pada  saat  penelitian dilakukan. 12 Penelitian  ini  akan  meneliti  implementasi  manajemen peningkatan  mutu  berbasis  madrasah  di  MTsN  1  Watampone  Kabupaten Bone.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  data  skunder  diperoleh dengan  teknik  observasi  dan  teknik  wawancara  tentang  unsur-unsur  yang terdapat  dalam  paradigma  penelitian.  Sedangkan  data  sekunder  diperoleh dengan teknik dokumentasi.
Adapun  lokasi  penelitian  ini  adalah  MTsN  Watampone  Kabupaten Bone yang beralamat di Jalan Sukawati Kota Watampone Kabupaten Bone. Adapun  alasan  peneliti  meneliti  di  lembaga  pendidikan  tersebut  karena lembaga  ini  telah  menerapkan  manajemen  berbasis  madrasah,  khususnya dalam peningkatan mutu.
12 Suharsimi  Arikunto, Manajemen  Penelitian, (Jakarta:  Rineka  Cipta,  2005),  h. 234
Populasi  dalam  penelitian  ini  berjumlah  1900  orang  yang  terdiri dari  Kepala  MTsN  1  Watampone,  120  orang  guru,  35  orang  tenaga kependidikan,  1.739  orang  siswa,  dan  1  orang  komite  madrasah.  Dalam penelitian  ini  peneliti  menggunakan  teknik  pengambilan  sampel  non probability  sampling  yakni  teknik  pengambilan  sampel  yang  tidak memberikan  peluang  sama  bagi  setiap  anggota  sampel.  Jenis  teknik  yang dipakai adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data  dengan  pertimbangan  tertentu.  Pertimbangan  tertentu  ini,  misalnya orang  tersebut  dianggap  paling  tahu  tentang  apa  yang  kita  harapkan,  atau mungkin  dia  sebagai  penguasa  sehingga  akan  memudahkan  peneliti menjelajahi  obyek/situasi  sosial  yang  diteliti.  Sampel  dalam  penelitian  ini adalah  kepala  sekolah,  wakil  kepala  madrasah,  pendidik,  tenaga kependidikan, dan komite sekolah di MTsN 1 Watampone Kabupaten Bone.
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan  dokumentasi.  Adapun  analisis  data  dilakukangan  melalui  reduksi  data, display data, dan perifikasi data atau penarikan kesimpulan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  (MTsN)  1  Watampone  Kabupaten Bone merupakan salah satu madrasah di Kabupaten Bone yang beralamat di jalan Letjend. Soekawati Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang. Keberadaan MTsN 1 Watampone sudah cukup lama, dimana penyelenggaraan  pendidikan  dimulai  sejak  tanggal  08  November  1969  dan berdiri di bawah naungan Kementerian Agama. MTsN Watampone dijadikan Madrasah  Negeri  berdasarkan  dengan  Surat  Keputusan  Menteri  Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1969 tanggal 8 Nopember 1969.
Letak  MTsN  Watampone  ditinjau  secara  geografis  sangatlah strategis,  yaitu tepat berada di jantung kota Watampone sehingga madrasah
tersebut mudah dijangkau dari segala arah melalui transportasi darat. Karena letaknya yang sangat strategis, dan ditunjang dengan mutu yang tinggi, serta pelaksanaan  manajemen  berbasis  madrasah  yang  baik,  sehingga  setiap tahunnya  MTsN  1  Watampone  diminati  oleh  banyak  siswa  baru  yang jumlahnya  mencapai  ratusan.  Berikut  penjabaran  manajemen  berbasis madrasah  dalam  peningkatan  mutu  di  Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  1 Watampone Kabupaten Bone.

## Manajemen Berbasis Madrasah di MTsN 1 Watampone
Pelaksanaan  Manajamen  Berbasis  Madrasah  di  Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Watampone dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan  evaluasi,  serta  adanya kepemimpinan  madrasah  dan  sistem  informasi.  Pada  tahapan  perencanaan dilakukan  penyusunan visi, misi, dan tujuan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Watampone yang disusun dengan melibatkan berbagai komponen madrasah seperti  kepala  madrasah,  wakil  kepala  madrasah,  dewan  guru,  dan  komite madrasah.
Proses perencanaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Watampone dilakukan  secara  terbuka  dan  melibatkan  masyarakat  dalam  pengelolaan madrasah. Keterbukaan dalam pengelolaan madrasah dilakukan dengan cara melibatkan  guru,  tenaga  kependidikan,  dan  komite  madrasah  dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan program kerja madrasah. Partisipasi guru, tenaga  kependidikan  dan  masyarakat  yang  kuat  mendorong  percepatan pembangunan  dalam  segala  bidang  di  Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  1 Watampone.
Visi, misi, dan tujuan madrasah merupakan landasan kegiatan serta cita-cita yang ingin dicapai oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Watampone dalam  rangka  peningkatan  mutu  dan  mewujudkan  tujuan  pendidikan
nasional.  Untuk  itu  program  kerja  disusun  dan  dilaksanakan  untuk tercapainya  visi,  misi,  dan  tujuan  madrasah.  Pelaksanaan  program  kerja dilaksankan  secara  profesional  oleh  kepala  madrasah,  wakil  kepala madrasah,  pendidik,  dan  tenaga  kependidikan.  Pelaksanaan  program  kerja dilakukan  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggung  jawab  dari  masing-masing komponen  madrasah.  Kepala  madrasah  bertanggung  jawab  mengatur, memantau dan mengevaluasi program kerja. Pendidik bertugas melaksanakan program kerja yang berhubungan dengan proses pembelajaran.  Sedangkan  tenaga  kependidikan  bertugas  dan  bertanggung jawab terhadap pengelolaan madrasah.
Kepemimpinan  madrasah  di  Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  1 Watampone,  dilakukan  oleh  kepala  madrasah.  Kepemimpinan  madrasah ditujukan  untuk  mengawal,  mengontrol,  dan  mengevaluasi  ketercapaian program  kerja.  Dalam  melaksanakan  kepemimpinan  madrasah,  Kepala Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  1  Watampone  memiliki  pribadi  yang  tegas, disiplin,  dan  ramah  terhadap  bawahannya  serta  memiliki  kemampuan manajerial  yang  baik.  Dalam  kepemimpinannya  Kepala  Madrasah Tsanawiyah  Negeri  1  Watampone  mampu  menjalankan  tugasnya  dengan baik  yakni  melakukan  perencanaan  program  madrasah,  mengarahkan, melakukan pengawasan, dan melakukan evaluasi.
Salah  satu  komponen  manajemen  berbasis  madrasah  lainnya  di Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  1  Watampone  adalah  pengawasan  dan evaluasi.  Kegiatan  pengawasan  dilakukan  oleh  kepala  madrasah  dalam bentuk  pemantauan  pelaksanaan  program  kerja,  melakukan  supervisi pembelajaran  dan  melakukan  tindak  lanjut  terhadap  hasil  pengawasan. Adapun kegiatan evaluasi dilakukan oleh kapala madrasah untuk mengukur, menilai kinerja dan dan melakukan perbaikan.
Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  1  Watampone  memiliki  fasilitas sistem  informasi,  seperti  komputer  dan  jaringan  internet  dalam  mendukung manajemen  berbasis  madrasah  di  era  informasi  ini.  Akan  tetapi  Madrasah Tsanawiyah  Negeri  1  Watampone  belum  memiliki  sistem  informasi  luas seperti  website  resmi  madrasah  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat  luas. Namun  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  perkembangan  pendidikan melalui internat  sudah dapat  dilakukan karena sudah tersedia jaringan  yang dapat terhubung dengan internet.
Manajemen  berbasis  madrasah  dalam  peningkatan  mutu  di  MTsN  1

## Watampone
Manajemen  berbasis  madrasah  dalam  peningkatan  mutu  di Madrasah Tsanawiyah negeri 1 Watampone telah dilaksanakan dengan baik dan memperoleh akreditasi dengan peringkat A dari BAN-SM. Keberhasilan tersebut  diperoleh  karena  Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  1  Watampone menerapkan  dan  memenuhi  semua  komponen  standar  nasional  pendidikan sebagai acuan mutu pendidikan. Adapaun standar tersebut yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan,  dan  standar  penilaian.  Selain  standar  tersebut  di  tambah  juga dengan peningkatan prestasi peserta didik.
Kegiatan  pemenuhan  standar  isi  berupa  pengembangan  kurikulum, pelaksanaan  kurikulum,  kegiatan  ekstrakurikuler  dan  kegiatan  bimbingan konseling.  Pengembangan  kurikulum  dilakukan  tiap  tahunnya  melalui kegiatan  kelompok  kerja  guru  yang  dilaksanakan  oleh  dewan  guru. Kurikulum  dikembangkan  sesuai  dengan  kondisi  madrasah,  budaya madrasah,  dan  perkembangan  ilmu  pengetahuan.  Pelaksanaan  kurikulum
dilakukan  dengan  menjadikan  kurikulum  sebagai  acuan  dan  pedoman penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran.
Untuk pengembangan diri siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Watampone  dibentuk  Kegiatan  ekstrakurikuler  yang  dapat  diikuti  di  luar kegiatan  pembelajaran.  Jadi  siswa  di  Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  1 Watampone memiliki dua kegiatan alternatif untuk pengembangan diri yakni proses  pembelajaran  dan  kegiatan  ekstrakurikuler.  Bagi  siswa  yang  kurang mampu  dalam  mengikuti  proses  pembelajaran  dan  kegiatan  ekstrakurikuler dilakukan kegiatan bimbingan konseling.
Kegiatan  pemenuhan  standar  proses  dilakukan  dengan  menyusun rencana  pelaksanaan  pembelajaran,  pelaksanaan  rencana  pembelajaran,  dan dilakukan  pengawasan,  evaluasi,  serta  supervisi.  Rencana  pelaksanaan pembelajaran  disusun  sebelum  proses  kegiatan  pembelajaran  dan  disahkan oleh kepala madrasah. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan acuan bagi  guru  dalam  proses  pembelajaran.  Pembelajaran  di  kelas  dilakukan dengan  mengikuti  kegiatan-kegiatan  yang  tertuang  dalam  rencana pembelajaran.  Kepala  Madrasah  melakukan  pengawasan  dan  evaluasi kepada  guru  yang  melaksanakan  kegiatan  pembelajaran  melalui  kamera CCTV yang terpasang di setiap kelas.
Kegiatan  pemenuhan  standar  komptensi  lulusan  dilakukan  dengan membantu siswa memperoleh pengalaman belajar untuk bisa berpikir logis, kritis,  kreatif,  inofatif,  cinta  tanah  air,  dan  melaksanakan  kegiatan  agama dengan baik. Agar siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Watampone dapat berpikir  logis  dan  kritis  dilakukan  melalui  metode  diskusi  dalam  setiap kegiatan  pembelajaran.  Melalui  metode  tersebut  siswa  di  Madrasah Tsanawiyah  Negeri  1  Watampone  dilatih  untuk  bertanya  dan  menjawab pertanyaan  dengan  baik  sehingga  secara  otomatis  mereka  dapat  berpikir
logis dan kritis. Kreatifitas dan inofatif siswa diwujudkan melalui kegiatan- kegiatan  kesenian  dan  ekstrakurikuler.  begitupun  dengan  kegiatan keagamaan  diwujudkan  dengan  membentuk  budaya  madrasah  seperti kewajiban shalat berjamaah di sekolah.
Kegiatan  pemenuhan  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  di Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  1  Watampone  memuat  tentang  kualifikasi akademik,  kompetensi  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  dan  kemampuan manajerial  kepala  madrasah.  Penerimaan  dan  penempatan  guru  dan  tenaga kependidikan disesuaikan dengan kualifikasi dan latar belakang pendidikan, selain itu dilakukan juga tes kompetensi untuk memastikan kemampuan guru dan  tenaga  kependidikan  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Meskipun  masih didapatkan beberapa kekurangan seperti masih terdapat tenaga kependidikan yang  memiliki  kualifikasi  ijasah  yang  tidak  sesuai  dengan  bidang  kerjanya, tetapi  hal  tersebut  tidak  begitu  besar  pengaruhnya  terhadap  peningkatan mutu  madrasah  bahkan  kepala  madrasah  berusaha  meningkatkan  mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya melalui berbagai pelatihan.

## D. Kesimpulan
Hasil  penelitian  ini  memberikan  gambaran  tentang  manajemen berbasis  madrasah  di  Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  1  Watampone  dan manajemen  berbasis  madrasah  dalam  peningkatan  mutu  di  Madrasah Tsanawiyah  Negeri  1  Watampone.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Manajemen  berbasis  madrasah  di  Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  1 Watampone  telah  dilaksanakan  dengan  baik,  melalui  tahapan  perencanaan dengan penyusunan program kerja dan rencana anggaran dengan melibatkan seluruh  komponen  madrasah  yaitu  kepala  madrasah,  semua  wakil  kepala madrasah,  pendidik,  tenaga  kependidikan  dan  komite  sekolah.  Pelaksanaan
program  kerja  dilakukan  sesuai  pembagian  kerja  masing-masing. Kepemimpinan  madrasah  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  kepala  madrasah selaku  pimpinan  di  madrasah.  Pengawasan  serta  evaluasi  dilakukan  untuk memastikan  semua  kegiatan  dilaksanakan  dengan  baik  dan  sebagai  acuan untuk  perbaikan  selanjutnya.  Sistem  informasi  madrasah  digunakan  untuk memperoleh informasi terhadap perkembangan dunia pendidikan.
Manajemen  berbasis  madrasah  dalam  peningkatan  mutu  di Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  1  Watampone  dilakukan  dengan  memenuhi semua kriteria standar nasional pendidikan dan meningkatkan prestasi siswa. Dalam pemenuhan kriteria standar nasinonal pendidikan, dipastikan dengan melaksanakan  semua  kegiatan-kegiatan  yang  terkait  dengan  hal  tersebut melalui  kepemimpinan  kepala  madrasah  yang  kuat,  kerjasama  yang  baik antara  komponen  madrasah,  dan  pemenuhan  tugas  dan  tanggung  jawab secara profesional.

## Daftar Rujukan
Arikunto Suharsimi, Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
Ahmad  Dzaujak,    Penunjuk    Peningkatan    Mutu    pendidikan    di    sekolah Dasar,  Jakarta: Depdikbud 1996
E.  Mulyasa,  Manajemen  Berbasis  Madrasah;  Konsep,  Strategi,  Dan Implementasi,  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2004
Husaini  Usman,  Manajemen  Teori,  Praktik,  dan  Riset  Pendidikan,  Edisi  3.
Cet. 11, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
Iskandar  Idy,  Madrasah  Sebagai  Alternatif  Peningkatan  Mutu  Madrasah; Studi Tentang Pengembangan Madrasah di Sulawesi Selatan “Tesis Magister” Makassar: PPs Universitas Muslim Indonesia, 2002
Nanang  Fatah, Konsep Manajemen  berbasis  Sekolah  dan Dewan  Sekolah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2003
Oemar Hamalik,  Evaluasi kurikulum, Bandung: Remaja Rosda  Karya,1990 Sudrajat,  Implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah,  Yogyakarta:  Cipta Ilmu, 2014
Syaiful  Sagala,  Manajemen  Strategik  dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan,
Bandung: Alfabeta, 2011
Tim,  Peningkatan  Manajemen  Melalui  Penguatan  Tata  Kelola  dan
Akuntabilitas  di  Sekolah/Madrasah,  Jakarta:  Kemendiknas  dan Kemenag RI, 2011
UU  RI  No.  20  Tahun  2003,  Tentang  SISDIKNAS  beserta  penjelasannya, Surabaya: Media Center, 2005
Undang-undang  Otonomi  Daerah,  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan Daerah, Bandung: Fokusmedia, 2008
Yuliana  Tety, Kemampuan  Kepala  Sekolah  Dalam  Implementasi Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah    Studi  Kasus  di SMP  Negeri  2  Brebes, Semarang:  Tesis  Manajemen  Pendidikan, PPs Universitas Negeri Semarang, 2006.