Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2  Juni 2023 |pp:978-984 | DOI: https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.932

## Pendampingan Dan Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM Mitra Binaan Rumah Bumn Bandar Lampung
Yoka Aman Saputra 1 ,  Appin Purisky Redaputri 2
1)2) Universitas Bandar Lampung, Lampung
Email Corresponding: appin@ubl.ac.id *

## INFORMASI ARTIKEL

## AB STRAK
Kata Kunci:
UMKM Pendampingan Sosialisasi Halal Rumah BUMN Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh orang perorangan atau badan usaha yang independen dan bukan merupakan bagian dari perusahaan besar atau menengah. Kriteria  Usaha  Kecil  ditentukan  oleh  Undang-Undang  yang  berlaku.  Sedangkan  usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang independen dan tidak merupakan bagian dari  Usaha  Kecil  atau  Usaha  Besar.  UMKM  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam perekonomian, namun banyak UMKM yang kesulitan memperoleh sertifikasi halal. Regulasi halal  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  produk  dan  jasa  yang  diterima  oleh masyarakat  memenuhi  standar  halal  yang  ditentukan.  Oleh  karena  itu,  UMKM membutuhkan  pendampingan  dan  dukungan  untuk  memperoleh  sertifikasi  halal  dan memenuhi kebutuhan pasar. Kegiatan bertujuan untuk membantu UMKM dalam pendaftaran legalitas halal guna memberikan rasa kepercayaan bagi konsumen untuk pembelian produk yang  di  jual  oleh  UMKM.  Pendampingan  pembuatan  legalitas  halal  terhadap  UMKM merupakan  solusi  yang  tepat  untuk  membantu  UMKM  memenuhi  standar  halal  dan memenuhi  kebutuhan  pasar.  Hasil  dari  kegiatan  ini,  terdapat  15  UMKM  yang  telah mendaftarkan legalitas halal pada Usahanya.

## ABSTRACT
Keywords: MSMEs Mentoring Socialization Halal BUMN House
Small Business is a productive economic business managed by individuals or independent business entities and is not part of a large or medium-sized company. Small Business Criteria are determined by applicable laws. While Medium Enterprises are independent productive economic enterprises and are not part of Small Enterprises or Large Enterprises. MSMEs play a  very  important  role  in  the  economy,  but  many  MSMEs  find  it  difficult  to  obtain  halal certification.  Halal  regulation  is  very  important  to  ensure  that  the  products  and  services received by the community meet the halal standards set. Therefore, MSMEs need guidance and  support  to obtain  halal  certification  and  meet  market  needs. The  activity  aims  to help MSMEs  in  the  legal  registration  of  halal  to  provide  a  sense  of  trust  for  consumers  in purchasing products sold by MSMEs. Assistance in creating halal legality for MSMEs is the right solution to help MSMEs meet halal standards and meet market needs. As a result of this activity, there are 15 MSMEs that have registered halal legality for their business.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh orang perorangan atau badan usaha yang independen  dan  bukan  merupakan  bagian  dari  perusahaan  besar  atau  menengah.  Kriteria  Usaha  Kecil ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang independen dan tidak merupakan bagian dari Usaha Kecil atau Usaha Besar. Kriteria Usaha Menengah ditentukan berdasarkan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang ditetapkan oleh Undang- Undang yang berlaku, (Utomo, 2017).
Negara dengan jumlah penduduk yang beragama islam dengan mempunyai regulasi halal yaitu produk yang telah terdaftar hukum adalah negara Indonesia. Dalam memproduksi suatu produk halal haruslah sesuai dengan  syariat  islam  seperti  bahan baku  yang  tidak mengandung  bahan  yang  diharamkan,  tempat  produksi
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2  Juni 2023 |pp:978-984 | DOI: https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.932
yang selalu rapi dan bersih, proses produksi yang tidak ada unsur haram dan sudah sesuai dengan islam misal pemotongan  hewan  yang  sudah  sesuai,  langkah-langkah  yang  harus  dipenuhi  untuk  mendaftarkan  legalitas halal pada produk yang dijual, dan lain sebagainya. Hal tersebut terkandung dalam Undang - Undang no. 22 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal. (et al., 2019)
Sertifikasi halal adalah aspek hukum yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis yang memiliki pangsa pasar Muslim.  Keberadaan  sertifikasi  halal  dapat  menghasilkan  keamanan  bagi  pelanggan  pada  pengkonsumsian produk.  Dari  sudut  pandang  pengusaha,  legalitas  halal  berperan  sebagai  jaminan  kualitas  dan  memenuhi standar pangan produk yang dihasilkan, yang dapat menarik konsumen setia, meningkatkan keunikan produk dalam bersaing dengan produk pesaing, dan memperluas pasar serta membuka peluang ekspor. (Ahmadiyah et al., 2022)
UMKM mitra binaan Rumah BUMN Bandar Lampung terdiri dari 2 sub sektor yaitu sektor kerajinan dan sektor  kuliner.  Produk  yang  dihasilkan  dari  sektor  kerajinan  seperti  tapis  lampung,  anyaman  rotan/bambu, hiasan gantung dari kerang, makrame kerang, dan produk turunan dari sulam tapis. Sedangkan sektor kuliner masih mendominasi dengan produk yang dihasilkan diantaranya adalah keripik pisang, kopi bubuk, kue kering, rengginang, dan masih banyak lagi.
Adapun permasalahan pada UMKM sektor di kuliner yaitu terbatasnya area untuk distribusi produk yang dihasilkan, kurang stabilnya peningkatan pada penjualan produk, juga konsumen yang kurang berminat untuk membeli produk yang dijual. Selain dari pada hal tersebut, belum terdaftarnya legalitas usaha seperti P-IRT dan  halal  menjadi  permasalahan  bagi  para  UMKM.  Sedangkan  terdaftarnya  produk  pada  legalitas  usaha merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan bagi para UMKM untuk meningkatkan keminatan dan kepercayaan dari pelanggan pada produk tersebut. (Veriawati et al., 2021).
UMKM yang ada di Indonesia saat ini yaitu sejumlah 57 juta. Hal tersebut dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik. Tetapi tidak sedikit UMKM yang masih belum mendaftarkan legalitas pada usahanya. Sertifikat halal  telah  diterbitkan  oleh  sebanyak  6.231  UMKM.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  oleh  Indonesia  Ulama Dewan  selaku  lembaga  yang  berwenang  dalam  hal  menerbitkan  legalitas  halal.  Dengan  demikian  dapat diartikan UMKM yang belum mendaftarkan halal pada usahanya masih sejumlah jutaan UMKM. (Fuadi et al., 2022)
Melihat  dari  kondisi  yang  dialami  oleh  para  UMKM,  UMKM  dibutuhkan  pendampingan  mengenai pendaftaran legalitas halal bagi UMKM binaan Rumah BUMN Bandar Lamping. Dengan adanya kegiatan ini mengharapkan UMKM dapat mendapatkan value pada produk lebih meningkat serta memberikan kepercayaan dan minat pelanggan pada produk tersebut. Dengan terdaftarnya legalitas halal pada produk yang dijual dapat memberikan peluang bagi UMKM untuk memperluas area distribusi dan meningkatkan penjualan produknya agar  mampu  menciptakan  lapangan  pekerjaan  dan  memberikan  peningkatan  pendapatan  pada  masyarakat sehingga  memberikan  kesejahteraan  negara.  (Qomaro  et  al.,2019).Pertumbuhan  permintaan  makanan  halal tidak hanya berasal dari umat Islam, tetapi juga dari konsumen non-Muslim. Hal ini karena makanan halal dijamin dalam hal kebersihan dan kesehatan, sehingga menjadi pilihan bagi konsumen yang peduli dengan kualitas makanan yang dikonsumsi. Serbuan pangan impor menjadi tantangan bagi industri pangan halal di Indonesia, karena negara-negara lain berlomba untuk memenuhi permintaan konsumen dan meraih keuntungan perusahaan. Ini membutuhkan langkah yang lebih proaktif dan strategis untuk memastikan produksi pangan halal lokal tetap kompetitif dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, (Peristiwo, 2019)
Agama Islam mengajarkan pada setiap individu untuk memiliki kesadaran dalam menyediakan makanan yang  sesuai  dengan  syariat,  yaitu  makanan  yang  halal.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  memiliki  pengetahuan tentang  proses  penyembelihan  yang  sesuai  dengan  syariat,  pengemasan  makanan  yang  halal,  dan  menjaga kebersihan makanan yang disajikan. Dengan begitu, UMKM dapat meningkatkan kualitas dan citra produk mereka dengan memenuhi standar halal dan memperkuat keyakinan konsumen terhadap produk mereka. Ini akan  memberikan  dampak  positif  bagi  kinerja  UMKM  dan  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  secara umum, (Diniatik dan Wahyuningrum, 2021). Konsep penyediakan makanan halal dan bersih sesuai konsep pencegahan penyakit, dimana proses pembuatan makanan dilakukan dengan baik dan bersih, sehingga dapat meminimalisir risiko konsumen terkena penyakit, (Ridwan et al.,2021).
Kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  mengkonsumsi  makanan  halal  sudah  sangat  diterima  oleh masyarakat  di  Indonesia.  Indonesia  juga  merupakan  negara  dengan  jumlah  penduduk  muslim  terbanyak  di dunia, dengan 87,2% dari total populasi memeluk agama Islam. Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2014, produk  halal  adalah  produk  yang  telah  dinyatakan  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Adanya  peraturan  ini
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2  Juni 2023 |pp:978-984 | DOI: https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.932
mengharuskan  semua  pemain  industri,  baik  dalam  bidang  makanan  atau  minuman  olahan,  untuk  memiliki sertifikat halal. Hal yang wajib bagi semua industri makanan/minuman untuk memiliki sertifikat halal agar bisa memasang label halal pada produk mereka yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Menurut laporan Ekonomi Islam Global 2020, Indonesia berada di peringkat tiga negara dengan nilai investasi paling  tinggi  pada  produk  halal,  yaitu  sebesar  USD  6,3  miliar  dan  mengalami  kenaikan  sebesar  219% dibandingkan  tahun  sebelumnya.  Sektor  makanan  adalah  sektor  industri  halal  yang  paling  populer  bagi masyarakat dan diprediksikan akan menjadi sumber pendapatan terbesar setiap tahun, (Shofiyah & Qadariyah, 2022).
Tujuan  diadakannya  pendampingan  dan  sosialisasi  ini  adalah  dengan  harapan  dapat  memberikan kemudahan  UMKM  dalam  pendaftaran  legalitas  halal  sehingga  memberi  kesempatan  mereka  untuk mendapatkan kepercayaan bagi para konsumennya.

## Tujuan Kegiatan
Dilaksanakannya kegiatan ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:
1. Kegiatan  pembuatan  sertifikasi  Halal  ini  dilakukan  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  para konsumen.
2. Memberikan ketenangan bagi konsumen yang akan memakai suatu produk dan terhindar dari produk yang mengandung unsur haram.
3. Memberikan kepercayaan terhadap konsumen untuk membeli produk para pelaku usaha.
4. Memberikan  manfaat  terhadap  para  pelaku  usaha  dan  juga  memberikan  dorongan  terhadap    para pelaku usaha agar selalu taat perizinan.

## II. MASALAH

## 2.1. Analisis Situasi
Adapun analisis situasi yang dapat diperhatikan dalam kegiatan ini yaitu sebagai berikut:
1. Permasalahan  UMKM:  Banyak  UMKM  yang  kesulitan  dalam  memperoleh  sertifikasi  halal  karena kurangnya pengetahuan tentang regulasi halal dan cara memperoleh sertifikasi. Selain itu, ada juga UMKM yang kesulitan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dan mempertahankan sertifikasi halal.
2. Kebutuhan  Pasar:  Pasar  yang  terus  berkembang  membutuhkan  produk  dan  jasa  yang  memenuhi standar halal. Oleh karena itu, UMKM harus memenuhi persyaratan halal untuk memenuhi kebutuhan pasar.
3. Regulasi Halal: Regulasi halal sangat penting untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang diterima oleh  masyarakat  memenuhi  standar  halal  yang  ditentukan.  Regulasi  halal  juga  membantu  UMKM memperoleh sertifikasi halal dan memenuhi kebutuhan pasar.
4. Pendampingan  dan  Dukungan:  Pendampingan  dan  dukungan  dibutuhkan  untuk  membantu  UMKM memenuhi  persyaratan  halal  dan  memperoleh  sertifikasi  halal.  Pendampingan  dan  dukungan  juga dibutuhkan  untuk  memastikan  bahwa  UMKM  mempertahankan  sertifikasi  halal  dan  memenuhi standar halal.
Analisis  situasi  menunjukkan  bahwa  UMKM  membutuhkan  pendampingan  dan  dukungan  untuk memperoleh sertifikasi halal dan memenuhi kebutuhan pasar. Pendampingan dan dukungan dapat membantu UMKM memenuhi persyaratan halal dan memperoleh sertifikasi halal dengan efisien dan tepat. Oleh karena itu, pendampingan pembuatan legalitas halal terhadap UMKM merupakan solusi yang tepat untuk membantu UMKM memenuhi standar halal dan memenuhi kebutuhan pasar.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2  Juni 2023 |pp:978-984 | DOI: https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.932

## Gambar 1. Foto Lokasi PKM
Adapun  identifikasi  masalah  yang  ada  pada  UMKM  mitra  binaan  Rumah  BUMN  Bandar  Lampung diantara lain:  Kemampuan UMKM dalam memahami proses dan persyaratan pembuatan legalitas halal sangat rendah.  Keterbatasan  sumber  daya  yang  dimiliki  UMKM  dalam  mengikuti  proses  pendampingan  dan pembuatan  legalitas  halal.  Kurangnya  akses  informasi  yang  tepat  dan  akurat  mengenai  proses  pembuatan legalitas halal bagi UMKM. Serta kurangnya kesadaran akan pentingnya legalitas halal bagi keberlangsungan bisnis UMKM.

## III. METODE
Pada  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini,  yang  menjadi  sasaran  ialah  UMKM  mitra  binaan  Rumah BUMN  Bandar  Lampung  yang  belum  memiliki  sertifikasi  halal.  Kegiatan  ini  diadakan  di  Rumah  BUMN Bandar  Lampung  yang  diikuti  oleh  10  UMKM terpilih  yang  akan  di  daftarkan sertifikat  halal.  Selanjutnya dilakukan penyuluhan tentang kesadaran dan pentingnya mengurus legalitas halal yang disampaikan oleh Ibu Astina Paramitha selaku pemateri. Kemudian setelah UMKM menerima materi, dilakukan pendaftaran halal melalui  website  resmi  dengan  didampingi  oleh  pemateri.  Tercatat  10  UMKM  telah  diajukan  mendaftar sertifikat halal dalam kegiatan ini.
Namun,  diadakannya  kegiatan  pendampingan  berkelanjutan  untuk  mendaftarkan  halal  bagi  produk UMKM. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 07 November 2022. Pendampingan ini dilakukan oleh 1 pimpinan yaitu Ibu Yanti dengan membawa tim sejumlah 3 orang yang membantu dalam mendaftarkan halal, dan dibantu pula oleh tim Rumah BUMN Bandar Lampung.
Adanya kegiatan lanjutan bertujuan guna memberikan peluang dan bantuan bagi para UMKM yang belum mendaftarkan  produk  pada  usahanya  di  kegiatan  pertama.  Dengan  kegiatan tersebut,  UMKM  mendapatkan kepercayaan dari konsumen untuk produk usahanya karena telah dipercaya bahwa produk yang dijual tidak mengandung bahan baku yang haram dan di produksi secara halal.
Dalam  kegiatan  ini,  peralatan  yang  digunakan  hanya  laptop  dan  contoh  produk  yang  dijual  oleh UMKM.UMKM pula perlu mencatat bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu produk tersebut. Pendamping  akan  membuatkan  akun  halal  yang  bisa  digunakan  oleh  UMKM,  Namun  proses  terdaftarnya usaha tersebut dilegalitas halal membutuhkan waktu sekitar 1-3 bulan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan sebanyak 2 kali pada hari Kamis, 30 Juni 2022 pukul 13.00- 15.00 dan Senin, 07 November 2022 pukul 10.00-13.00, terdapat 15 UMKM yang telah berhasil mendaftarkan legalitas halal bagi produk yang dijual. Waktu yang diperlukan padasaat proses pendaftaran dibutuhkan sekitar 1 jam, namun untuk proses telah berhasil terdaftarnya produk UMKM di legalitas halal membutuhkan waktu
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2  Juni 2023 |pp:978-984 | DOI: https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.932
1-3 bulan. 15 UMKM tersebut banyak yang menjual produk yang berbeda-beda, jadi UMKM tersebut telah mendaftarkan 2-4 jenis produk yang mereka jual.
Pendampingan  pembuatan  legalitas  halal  dapat  membantu  UMKM  dalam  mengatasi  masalah  yang dihadapi seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang regulasi halal, kesulitan dalam mengakses informasi  dan  sumber  daya  yang  tepat,  serta  keterbatasan  dalam  memenuhi  persyaratan  yang  dibutuhkan. Melalui  pendampingan,  UMKM  dapat  memperoleh  bantuan  dalam  memahami  regulasi  halal,  mengakses informasi  dan  sumber  daya  yang  tepat,  serta  memenuhi  persyaratan  yang  dibutuhkan  untuk  memperoleh sertifikasi  halal.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  pendampingan  pembuatan  legalitas  halal  dapat  membantu UMKM dalam memperluas pasar dan memperkuat daya saing mereka.
Tanpa pendampingan yang didapatkan oleh UMKM mungkin kesulitan dalam memahami regulasi halal dan  mengakses  informasi  dan  sumber  daya  yang  tepat.  Hal  ini  dapat  menghambat  usaha  UMKM  dalam memperoleh  sertifikasi  halal  dan  memperluas  pasar  mereka.  Namun,  meskipun  pendampingan  pembuatan legalitas  halal  sangat  penting  bagi  UMKM,  masih  ada  beberapa  hal  yang  perlu  dicatat.  Terutama, pendampingan harus disediakan oleh pihak yang kompeten dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai regulasi halal. Ini akan memastikan bahwa UMKM menerima bantuan yang berkualitas dan membantu mereka dalam memperoleh sertifikasi halal dengan lebih efisien. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait perlu memprioritaskan  pendampingan  pembuatan  legalitas  halal  bagi  UMKM  dan  memastikan  bahwa pendampingan disediakan oleh pihak yang kompeten.

## 1. Realisasi Kegiatan
Kegiatan pendampingan ini dilakukan dalam 2 kali pertemuan, namun yang melakukan pendampingan 1 danpendampingan 2 dilakukan oleh tim yang berbeda. Kegiatan ini dilakukan pada hari Kamis, 30 Juni 2022 pukul  13.00-15.00  dan  Senin,  07  November  2022  pukul  10.00-13.00.  Pada  kegiatan  pertama  diberikannya pemaparan  materi  mengenai  pentingnya  legalitas  halal  dan  manfaat  dari  terdaftarnya  halal  untuk  produk UMKM. Hal tersebut bertujuan guna memberikan kesadaran dan pengetahuan bagi UMKM dalam hal legalitas usahanya. Selanjutnya dilakukannya pendaftaran legalitas halal bagi produk dari 10 UMKM yang ikut andil dalam kegiatan tersebut.
Pada kegiatan selanjutnya hanya diberikan pendampingan bagi UMKM dalam pendaftaran legalitas halal untuk produk UMKM. 5 UMKM yang telah hadir akan didampingi oleh tim Ibu Yanti juga disertai dengan penjelasan dari UMKM mengenai produk serta bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi produk yang dijual. Setelah pendaftaran, UMKM akan melakukan proses survey yang dilakukan langsung oleh tim dari  legalitas  halal  tersebut  mengenai  tempat  produksi  serta  bahan-bahan  yang  digunakan  guna  mengetahu apakah  bahan  baku  yang  digunakan  serta  tempat  produksi  juga  cara  memproduksi  suatu  produk  UMKM tersebut sudah sesuai dengan anjuran islam atau tanpa cara dan bahan yang haram. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu sebagai berikut :
1. Sosialisasi  dan  Pelatihan:  Kegiatan  sosialisasi  dan  pelatihan  dilakukan  untuk  menyampaikan  informasi tentang regulasi halal dan cara memperoleh sertifikasi halal kepada UMKM. Pelatihan juga dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
2. Pendampingan  Langsung: Kegiatan  pendampingan langsung  dilakukan untuk  membantu  UMKM  dalam memenuhi  persyaratan  yang  dibutuhkan  dan  memastikan  bahwa  mereka  memenuhi  standar  halal  yang ditentukan. Pendampingan dilakukan oleh tim pendamping yang terdiri dari ahli halal dan spesialis regulasi.
3. Evaluasi dan Monitoring: Kegiatan evaluasi dan monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa UMKM telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dan memperoleh sertifikasi halal. Evaluasi dan monitoring juga dilakukan untuk menentukan apakah UMKM membutuhkan bantuan tambahan atau tidak.
Realisasi  kegiatan  ini  dilakukan  secara  bertahap  dan  berkesinambungan  untuk  memastikan  bahwa UMKM  memperoleh  sertifikasi  halal  dengan  efisien  dan  tepat.  Tim  pendamping  juga  akan  melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa UMKM tetap memenuhi standar halal dan mempertahankan sertifikasi halal. Kegiatan ini dapat dilihat pada gambar berikut :
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2  Juni 2023 |pp:978-984 | DOI: https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.932
Gambar 2. Kegiatan Pendampingan Halal Tahap 1

## Gambar 3. Kegiatan Pendampingan Halal Tahap 2
UMKM yang belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya legalitas halal bsebagai suatu kepercayaan konsumen bagi produk yang di jual oleh UMKM serta belum mendaftarkan produknya dalam legalitas halal akan merasa  kesulitan  dalam menjalankan  usahanya.Sedangkan  UMKM  yang  telah  terdaftar legalitas  halal pada  produk  usahanya  akan  lebih  mendapat  rasa  kepercayaan  bagi  konsumen  juga  dengan  mudah  untuk menitipkan produknya ke pasar swalayan bahkan dapat menjual produknya ke pasar global.

## 2. Manfaat
Masyarakat Indonesia perlu memperhatikan legalitas halal dari produk yang akan mereka konsumsi. Maka dari itu, legalitas halal sangat diperlukan bagi UMKM yang menargetkan pelanggannya merupakan kalangan yang beragama islam. Undang-Undang Jaminan Produk Halal memberikan penjelasan mengenai pentingnya keterangan halal bagi produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Jaminan Penyelenggaraan Produk Halal ini bertujuan sebagai guna menghasilkan rasa nyaman dan aman juga keselamatan bagi pelanggan yang akan membeli produk tersebut. Selain itu pula mampu memberikan produk halal akan selalu tersedia. Tujuan dari hal tersebut guna produk yang akan dikonsumsi oleh penual telah memenuhi kriteria dari standar halal tersebut. (Zuhaizi,2016).
Menurut Yuana (2020), halal memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai berikut :
1. Pertumbuhan permintaan makanan halal tidak hanya berasal dari umat Islam,  tetapi juga dari konsumen non-Muslim. Hal ini karena makanan halal dijamin dalam hal kebersihan dan kesehatan, sehingga menjadi pilihan  bagi  konsumen  yang  peduli  dengan  kualitas  makanan  yang  dikonsumsi.  Serbuan  pangan  impor menjadi  tantangan  bagi  industri  pangan  halal  di  Indonesia,  karena  negara-negara  lain  berlomba  untuk memenuhi permintaan konsumen dan meraih keuntungan perusahaan. Ini membutuhkan langkah yang lebih proaktif dan strategis untuk memastikan produksi pangan halal lokal tetap kompetitif dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. UMKM yang memiliki sertifikasi halal produk memiliki tingkat penjualan yang lebih baik dibandingkan UMKM yang tidak memilikinya. Oleh karena itu, pendampingan pembuatan legalitas halal produk akan membantu UMKM memenuhi standar dan memperoleh sertifikasi halal. Ini akan membuat produk UMKM lebih  diterima  oleh  masyarakat  dan  meningkatkan  tingkat  penjualan.  Pendampingan  ini  juga  akan membantu UMKM memahami pentingnya label sertifikasi halal dan bagaimana mengurus sertifikasi halal.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2  Juni 2023 |pp:978-984 | DOI: https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.932
Dengan  begitu,  UMKM  dapat  berkembang  dan  bersaing  dengan  perusahaan  lain  dalam  meningkatkan penjualan produknya.
UMKM  yang  berada  dalam  bidang  makanan  dan  minuman  memerlukan  sertifikasi  halal  agar  dapat memperluas  pasar  dan  meningkatkan  penjualan.  Pendampingan  halal  membantu  UMKM  dalam  memenuhi persyaratan sertifikasi halal dan mempromosikan produknya secara nasional dan internasional.

## V. KESIMPULAN
Banyak  UMKM  yang  kesulitan  memperoleh  sertifikasi  halal  karena  kurangnya  pengetahuan  tentang regulasi halal dan cara memperoleh sertifikasi, pasar yang terus berkembang membutuhkan produk dan jasa yang memenuhi standar halal, regulasi halal sangat penting untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang diterima oleh masyarakat memenuhi standar halal yang ditentukan, pendampingan dan dukungan dibutuhkan untuk  membantu  UMKM  memenuhi  persyaratan  halal  dan  memperoleh  sertifikasi  halal,  pendampingan pembuatan legalitas halal terhadap UMKM merupakan solusi yang tepat untuk membantu UMKM memenuhi standar halal dan memenuhi kebutuhan pasar.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadiyah,  A.  S.,  Sarno,  R.,  Anggraini,  R.  N.  E.,  Ariyani,  N.  F.,  Munif,  A.,  &  Hidayati,  S.  C.  (2022). Pendampingan Pengurusan Ijin Edar dan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro dan Kecil. Sewagati , 6 (3). https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.248 Fuadi, Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. Jurnal EMT KITA , 6 (1), 118–125. https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541
Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A.  R., Hikam, M. A., Purwaningsih,  I.,  &  Ardhilla,  M.  F.  (2020).  Pendampingan  Produk  UMKM  di  Sukolilo  menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. Sewagati , 4 (1), 14. https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446 Juariyah, J., & Faozen, F. (2022). Pemberdayaan Ibu-Ibu Dan Remaja Putri Melalui Edukasi Pola Komunikasi Pangan Halal Dan Sehat Di Kelompok Nasyiatul Aisyiyah Kebonsari Kabupaten Jember. Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 1 (2), 12–19. https://doi.org/10.55784/jompaabdi.vol1.iss2.66 Maulida, R. (2013). Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen. Justicia Islamica , 10 (2). https://doi.org/10.21154/justicia.v10i2.153
Pelaku, B., Kecil, U., & Menengah, D. A. N. (2022). M u l i a . 1 (2), 115–121.
Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) , 4 (2), 1–189. https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952 Verawati, D. M., Destiningsih, R., & Novitaningtyas, I. (2021). Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan Pada Pelaku. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat , 6 (4), 1166–1175. https://doi.org/10.30653/002.202164.888 Yuli Rahmini Suci. (2008). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UU No. 20 Tahun 2008 , 1 , 1–31. Yuwana, S. I. P., & Hasanah, H. (2021). Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan  Pada  UMKM. Jurnal  Pengabdian  Masyarakat  Madani  (JPMM) , 1 (2),  104–112. https://doi.org/10.51805/jpmm.v1i2.44