## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING DI INDONESIA
Mutia Evi  Kristhy,  Meishy Febrizha,  Okto Rianto Saputra Satya, Linda Kumala, Pardomuan Putra Ande, Noor Hidayah
Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya E-mail : mutiaevi@law.upr.ac.id

## Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022
Keywords: Investment, Foreign Direct Investment. Investment is an exertion to save or place finances for a certain period with the stopgap that the deposit will induce gains or increase the value of the investment. Investment is nearly related to business, but beyond that  there  are  numerous  investments  that  aren't business-bound.  There  are  numerousnon-business investments  that  have  lately  been  attracted  by  the public with the end of adding the value of their means. An  investment  always  involves  spending  a  certain quantum  of  capital  moment  starting  from  time, trouble,  plutocrat,  or  means  with  the  stopgap  of lesser returns in the future. So simply, the notion of investment is developing plutocrat or other means in order to give benefits in the future to achieve certain pretensions.  Foreign  Direct  Investment,  which  is  an investment  or  investment  forming  from  foreign  or foreign parties. In short, the meaning of FDI is foreign investment  or  foreign  investment.  Generally,  the purpose of doing FDI is to gain a continuing interest, where the relationship between foreign investors and companies occurs on a long- term base, and so that investors can see the significant influence of investors on  company  operation.  FDI  can  be  carried  out  by individualities or foreign companies from abroad. FDI is also a medium or tool in a global profitable system, but  investment  isn't  made  through  the  stock exchange.

## Abstrak
Kata kunci: Investasi, Investasi Asing Langsung.
Corresponding Author: Mutia Evi Kristhy Investasi  adalah  suatu  usaha  untuk  menyimpan atau  menempatkan  keuangan  untuk  jangka  waktu tertentu  dengan  jeda  bahwa  simpanan  akan menimbulkan keuntungan atau meningkatkan nilai investasi.  Investasi  hampir  terkait  dengan  bisnis, tetapi  di  luar  itu  ada  banyak  investasi  yang  tidak terikat bisnis. Ada banyak investasi non bisnis yang akhir-akhir ini diminati masyarakat dengan tujuan menambah  nilai  kekayaannya.  Sebuah  investasi selalu  melibatkan  pengeluaran  sejumlah  momen modal  tertentu  mulai  dari  waktu,  kesulitan, plutokrat,  atau  sarana  dengan  jeda  pengembalian yang  lebih  rendah  di  masa  depan.  Jadi sederhananya, pengertian investasi adalah mengembangkan  plutokrat  atau  cara  lain  guna memberi  keuntungan  di  masa  depan  untuk mencapai  pretensi  tertentu.  Penanaman  Modal Asing,  yaitu  penanaman  modal  atau  penanaman modal  yang  berasal  dari  pihak  asing  atau  asing.
Secara  singkat  yang  dimaksud  dengan  FDI  adalah penanaman  modal  asing  atau  foreign  investment. Secara  umum,  tujuan  dilakukannya  FDI  adalah untuk memperoleh kepentingan yang berkelanjutan,  dimana  hubungan  antara  investor asing dan perusahaan terjadi dalam jangka panjang, dan  agar  investor  dapat  melihat  pengaruh signifikan  investor  terhadap  operasi  perusahaan. FDI  dapat  dilakukan  oleh  perseorangan  atau perusahaan  asing  dari  luar  negeri.  FDI  juga merupakan  media  atau  alat  dalam  sistem  yang menguntungkan secara global, tetapi investasi tidak dilakukan melalui bursa saham.
@Copyright 2022.

## Latar Belakang
Investasi  adalah  tindakan  menetapkan  modal  sebagai  uang  tunai  atau  sumber daya  penting  lainnya  ke  dalam  item,  organisasi,  atau  pihak  dengan  harapan  bahwa penyokong  keuangan  akan  mendapat  manfaat  setelah  jangka  waktu  tertentu.  Akibat keinginan  untuk  mendapatkan  keuntungan  mulai  sekarang,  maka  usaha  ini  disebut spekulasi.  Istilah  spekulasi  berasal  dari  bahasa  Italia,  investire  yang  berarti memanfaatkan  atau  memanfaatkan.  Pada  umumnya,  aset  atau  sumber  daya  yang disumbangkan  oleh  pendukung  keuangan  akan  dibuat  oleh  kantor  atau  pihak  yang mengawasinya. Manfaat dari hasil perbaikan tersebut nantinya akan diedarkan kepada
para  penyandang  dana  sebagai  imbalan  sesuai  kesepakatan  antara  kedua  pertemuan tersebut.
Secara  finansial,  dalam  investasi  pendukung  keuangan  akan  membeli  sesuatu yang tidak akan digunakan pada saat ini. Sesuatu yang dibeli disimpan sebagai sumber daya  yang  setelah  jangka  waktu tertentu  dapat  berubah  nilainya.  Usaha  tidak  selalu selalu menghasilkan keuntungan, ada juga pertaruhan kemalangan dalam pengelolaan uang  yang  efektif,  sehingga  memahami  jenis  spekulasi  dan  risikonya  sangat  penting. Ventura  adalah  segala  kegiatan  spekulasi,  baik  yang  dilakukan  oleh  para  penyokong keuangan dalam negeri maupun para penyokong keuangan asing untuk  mengarahkan bisnis  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Unfamiliar  Interest  dalam tulisan  ini  selanjutnya  disebut  sebagai  PMA.  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah mulai dari hortikultura, peternakan, perikanan, jasa jagawana, dan pertambangan. Tidak terlalu banyak aset biasa, bisa diambil tanpa orang lain atau ditangani. Sepanjang seluruh eksistensi usaha, ada tiga gelombang atau masa  spekulasi,  khususnya  masa  ekspansionisme  lama,  masa  kolonialisme baru,  dan masa 1960-an. Berikutnya adalah tiga kerangka waktu usaha:
1. Zaman Ekspansionisme Kuno Zaman imperialisme lama dimulai pada 100 tahun ketujuh  belas  dan  100  tahun  kesembilan  belas.  Periode  ini  dipisahkan  oleh pendirian organisasi oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris yang meletakkan ranjau dan rumah di beberapa negara peziarah di Asia dengan merebut dan mengambil keuntungan dari aset reguler dan kelimpahan individu terjajah.
2. Kerangka Waktu Kolonialisme Baru Kerangka waktu kekuasaan baru dimulai pada  100  tahun  kesembilan  belas.  Negara-negara  di  Afrika,  di  Asia  Tenggara dan  beberapa  negara  yang  berbeda  "dibelenggu"  dalam  kerangka  perbatasan. Ketertarikan  negara-negara  Eropa  pada  kantor-kantor  bangsawan,  jalan-jalan, dan pusat-pusat  metropolitan di  sekitarnya kemudian menjadi  fondasi  penting bagi negara-negara terjajah.
Waktu  Usaha  tahun  1960-an.  Spekulasi  tahun  1960-an  dimulai  ketika  negara- negara non-industri menyajikan sistem penggantian impor sebagai cara tercepat menuju industrialisasi.  Melalui  pelaksanaan  hambatan  pertukaran  yang  parah  dan  pengaturan tugas, negara-negara ini "membatasi" organisasi- organisasi di seluruh dunia dari AS dan negara-negara  berkembang  lainnya  untuk  mendirikan  cabang-  cabang  perakitan  di negara-negara pertanian ini. Aliran spekulasi dari negara-negara maju ke negara- negara agraris  akan  terus  berlanjut  dan  meningkat.  Pengesahan  Settlement  on  Exchange Venture  Estimates  TRIMS  dalam  putaran  Uruguay  GATT  1994  merupakan  indikasi arus masuk  spekulasi raksasa di kemudian hari. Latar belakang sejarah kemajuan usaha di  Indonesia  terbagi  menjadi  tiga  periode,  yaitu  pada  awal  otonomi  1945-1965,  pada masa Permintaan Baru, dan pada masa Permohonan Rekonstruksi. 5 Pada awal otonomi atau periode Permintaan Lama 1945-1965, aliran spekulasi ke Indonesia tidak ada. Hal ini  dengan  alasan  bahwa  semua  organisasi  telah  dinasionalisasi  untuk  kepentingan umum. Kekuatan yang mendasari berkembangnya spekulasi ke Indonesia dimulai pada periode  Permintaan  Baru  1967-1997.  Periode  ini  dipisahkan  dengan  dikeluarkannya Peraturan  Nomor  1  Tahun  1967  tentang  Usaha  Asing  dan  Peraturan  Nomor  6  Tahun 1968  tentang  Spekulasi  Dalam  Negeri.  Kehadiran  dua  instrumen  yang  sah  ini  adalah untuk memberikan pintu terbuka  yang berharga bagi para pendukung keuangan asing dan  lokal  untuk  berkontribusi.  Usaha  utama  untuk  masuk  ke  Indonesia,  khususnya
spekulasi  yang  asing,  adalah  Phillips  Organization  dari  Belanda.  Nama  merek  lampu Philips saat itu sangat terkenal di Indonesia, sehingga mereka memiliki kekuatan utama untuk memasuki Indonesia. Kemudian, arus kas asing kedua yang masuk ke Indonesia adalah PT. Freeport Indonesia. Usaha menempatkan sumber daya ke dalam organisasi ini adalah di  daerah pertambangan.  Selama waktu  Permintaan  Baru, aliran spekulasi meluas.  6  Selama  Permintaan  Perubahan  1998-2004,  aliran  usaha  ke  Indonesia berkurang. Ini menunjukkan bahwa berapa banyak usaha yang masuk kecil. Tahun 1997 adalah  awal  dari  perkembangan  negatif  usaha  asing.  Kemudian,  pada  saat  itu,  1999 membuat  rekor buruk  untuk  bisnis  dengan  kekurangan  spekulasi  yang  berlangsung hingga tahun 2003.
Dibandingkan  dengan  negara-negara  ASEAN  lainnya,  aliran  spekulasi  ke Indonesia  tidak  signifikan,  sementara  negara-negara  lain  sebenarnya  menyukai  aliran bisnis  yang  tidak  dikenal  meskipun  keadaan  darurat.  Variabel  utama  penyebab rendahnya usaha yang masuk ke Indonesia adalah anggapan dari para financial backer bahwa  Indonesia  merupakan  negara  yang  belum  terlindungi  dalam  pengelolaan uang mengingat kondisi negara Indonesia yang belum mapan.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam artikel ini merupakan metode penelitian studi hukum normatif,  kajian melalui  studi  kepustakaan  dengan pendekatan perundang-undangan  yaitu  menganalisis  permasalahan  yang  akan  dibahas  melalui konsep-konsep  hukum  yang  diambil  dari  berbagai  sumber  data  dan  informasi  yang diperoleh  dari  beberapa  jurnal,  buku,  berita  maupun  website  terkait.  Pendekatan perundang-undangan  dilakukan  untuk  meneliti  dan  menganalisis  undang-undang  dan pengaturan yang berkaitan dengan cek kosong serta upaya hukum yang dapat dilakukan terkait dengan penerbitan cek kosong.

## Hasil Analisis dan Pembahasan
Sebagai syarat untuk mengatur dan memelihara hukum dan ketertiban, Indonesia memasukkan  pengakuan  keamanan  sebagai  komponen  konstitusi.  Pasal  28G  UUD 1945  menyatakan:  “Setiap orang berhak atas jaminan pribadi, keluarga, kehormatan, harga diri, harta benda  yang berada  di bawah kekuasaannya, dan berhak atas  keyakinan bahwa  semuanya  baik-baik saja  dan keamanan dari bahaya ketakutan untuk berbuat atau  tidak.  mencapai  sesuatu  yang  merupakan  kebebasan  bersama".  Dalam  referensi kata besar bahasa Indonesia, security berasal dari  kata  lindung  yang berarti menjaga, mencegah,  melindungi,  dan  menahan.  Sedangkan  Asuransi  mengandung pengertian perlindungan, dukungan, pengawasan, perlindungan, dan benteng. Beberapa  komponen dari kata Assurance;
1) Pengamanan:  menutupi agar tidak terlihat/dilihat,  memantau,  mengikuti, merawat,  menyimpan.
2) Asuransi;  proses,  strategi,  demonstrasi  suaka,  hal  (kegiatan)  pengamanan (membuat  atau menyebabkan suaka).
3) Defender:  individu  yang menjaga, artinya  mengamankan.
4) Terjamin: ditutupi  oleh sesuatu sehingga  tidak terlihat.
5) Pengamanan : dijaga, tutup cak, cak akta.
6) Safeguard:  membuat atau  menyebabkan suaka.
7) Aman: buat diri Anda terlindungi
Seperti yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo, apa yang tersirat dari regulasi tersebut  adalah  konsekuensi  dari  tinjauan  yang  diberikan  Bank  Dunia  tentang Kesederhanaan  Menjalankan Pekerjaan  2012  penampilan  posisi  bangsa,  mengingat Indonesia  untuk  menjaga  pendukung keuangan.
Berbeda  dengan  negara  lainnya,  misalnya,  Malaysia  di  posisi  keempat,  dan Singapura di posisi kedua. Untuk melengkapi positioning,  Bank  Dunia menggunakan aturan asuransi ventura  khusus yang tidak sama dengan anggapan umum dan adat yang selama ini dikenal, hanya terkait dengan perlakuan atau pelanggaran hukum terhadap organisasi spekulasi. Standar di seluruh dunia yang digunakan sebagai petunjuk adalah catatan tingkat pengungkapan, file tanggung jawab kepala, file kesederhanaan dakwaan investor dan kekuatan  keamanan  terhadap  pendukung  keuangan  ,641 sejauh tingkat eksposur  perusahaan,  Peraturan  no.  40  Tahun  2007  Tentang  Larangan  Organisasi UUPT  telah  memberikan  rencana  permainan  yang  harus  dipenuhi  oleh  kemitraan, terlepas  dari  organisasi  usaha  asing.  Peraturan  Organisasi  telah  mewajibkan  dan memberikan  arahan  tentang  aturan  yang  lurus  sesuai  dengan  standar  tata  kelola perusahaan  yang  baik,  yang  dikenal  sebagai  laporan  tahunan  organisasi,  pernyataan pendirian  organisasi  dan  pernyataan  perubahan  anggaran  dasar  organisasi  dan pernyataan perjanjian komprehensif. pertemuan investor (RUPS).
Laporan  tahunan  akan  memasukkan  catatan  moneter  akhir  tahun,  laporan anggaran,  penjelasan  gaji,  artikulasi  pendapatan  dan  pengumuman  perubahan  nilai. Selain  itu,  juga  berisi  sampul  latihan  organisasi,  menulis  tentang  kewajiban  sosial perusahaan  dan  iklim,  memberikan  rincian  tentang  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Badan  Pimpinan.  Untuk  membantu  pedoman  keterusterangan,  Peraturan  Organisasi secara ketat mengarahkan keterusterangan dalam pendirian organisasi. Akta pendirian organisasi harus mendapat pengesahan dari Pendeta Peraturan dan Kebebasan Umum dan diumumkan dalam Penyempurnaan pada Surat Kabar Negara Republik Indonesia. UUPT  juga  mengatur  tugas,  kewajiban,  keahlian,  dan  kewajiban  pimpinan  sebagai organ  organisasi  yang  mengawasi  dan  memelihara  jalannya  organisasi.  Pasal  97 dengan  tegas  menyatakan  bahwa direktorat bertanggung jawab atas penyelenggaraan organisasi.  Wewenang  sebagai  pimpinan  dilaksanakan  dalam  batasan-batasan kepentingan organisasi dan sesuai dengan pokok-pokok dan sasaran yayasan organisasi. Tanpa  keringat  dari  pencatatan  klaim  di  pengadilan  oleh  investor  minoritas,  posisi Indonesia ke-66 di planet ini.
Posisi ini berada di bawah Malaysia yang berada di posisi 14647 dan Singapura di  posisi keenam.  Indonesia dinilai kurang menjamin kepentingan investor minoritas dibandingkan  Malaysia  dan  Singapura.  Pemeriksaan  di  atas  menunjukkan  bahwa,  di tingkat dunia, meskipun Peraturan Organisasi telah mewajibkan komponen-komponen penting  yang  terkait  dengan  kekuatan  melindungi  para  pendukung  keuangan, gabungan ketiga file tersebut  menempatkan  Indonesia  di posisi ke-36 di dunia. Posisi Indonesia jauh lebih rendah dari Malaysia yang berada di 4650 dan Singapura di urutan kedua.  Indonesia  dinilai  tidak  memiliki  kemampuan  yang  memadai  untuk mengamankan para penyokong keuangan.
Sebagai  jenis  tanggung  jawab  bisnis,  pelaksanaan  kontrak  merupakan komponen yang sangat penting dalam jaminan sah spekulasi. Komponen ini sesuai dengan  standar  yang  sah,  "pacta  sunt  servanda",  yang  menekankan  bahwa pengaturan harus dipatuhi. Melaksanakan kesepakatan menyiratkan menunjukkan altruisme untuk secara umum melindungi kepentingan  pendukung keuangan dan kolega  di  negara  tuan  rumah.  Secara  praktis,  tujuan  dari  pertemuan  untuk mengikat diri mereka sendiri perjanjian dapat dibedakan sebagai berikut:
1. Untuk memberikan bukti pertukaran mereka.
2. Untuk mencegah misrepresentasi.
3. Untuk memutuskan kebebasan dan komitmen pertemuan. Untuk mengelola kesepakatan yang lebih  kompleks  secara  lebih  rinci,  untuk  mencegah  hambatan dalam  pelaksanaan  kesepakatan  yang mereka buat.
Dalam peraturan umum ada beberapa pasal mendasar yang berhubungan dengan perjanjian atau pengaturan  yang  menyusun  alasan  untuk  membuat  kontrak  bisnis, khususnya  pasal  1320  dan  1338
(3) dari Common Code.
Pasal 1320 menegaskan empat keadaan untuk persetujuan/pemahaman  yang sah, khususnya:
• Putuskan pada individu yang mengikat diri mereka sendiri.
• Kapasitas untuk membuat komitmen.
• Sesuatu yang spesifik.
• Alasan yang sah atau diperbolehkan.
Regulasi  Global  Venture  harus  dilakukan  dengan  sungguh-sungguh.”  Ada hubungan  antara Pasal 1338 (3) menambahkan bahwa “kedua pengaturan. Pasal 1320 menekankan  keadaan-keadaan  yang  harus  dipenuhi  dalam  membuat  perjanjian, sedangkan Pasal 1338 (3) mencerminkan jenis tanggung jawab dan perintah bagi kedua pemain  untuk  melakukan  perjanjian  yang  disepakati dengan sebaik-baiknya. Sedikit demi  sedikit,  drama-drama  TV  tanpa  naskah  yang  terlepas  dari  kenyataan  bahwa kesepakatan telah dibuat dan disahkan oleh pertemuan-pertemuan, ada lubang- lubang kemungkinan perdebatan atau pertanyaan  yang tidak diinginkan mulai sekarang, baik dalam pandangan perbedaan pemahaman tentang hal-hal yang  ada  dalam  perjanjian, karena  adanya  jaminan  yang  rusak  atau  ingkarnya  perjanjian  oleh  salah  satu perkumpulan atau karena  berbagai faktor dan sebab. lain melewati kemampuan masing- masing pihak. Tahapan  dan  metode  yang berbeda untuk melaksanakan kontrak antara pendukung  keuangan  dan  kaki  tangan  di  dekatnya  secara  alami  mencerminkan keadaan  sebenarnya  dari  pelaksanaan  kontrak  bisnis  di  Indonesia.  Secara  praktis, penggunaan  perjanjian  tidak  dapat  dipisahkan  dari  tugas  pengadilan  dalam menyelesaikan  perdebatan  bisnis  dari  klaim  yang  dicatat  oleh  pertemuan  dalam perjanjian/pengaturan,  khususnya  dalam  kesepakatan.  Interaksi  pengadilan  akan menjadi  tolok  ukur  dalam  memahami  seberapa  mahir  eksekutif  hukum  dalam menyelesaikan  perdebatan  bisnis  dalam  kaitannya  dengan  metode,  waktu  dan  biaya yang ditimbulkan selama rentang kasus di pengadilan.
Metodologi  tersebut  menyangkut  cara-cara  untuk  mendokumentasikan  kasus- kasus  tanpa  henti,  tahap-tahap  pendahuluan  dan  pilihan,  serta  cara-cara  yang  harus ditempuh  untuk  melaksanakan pilihan tersebut. Waktu ditentukan dari saat pihak yang dirugikan mencatat  kasus  di pengadilan hingga angsuran, termasuk jumlah hari ketika pemindahan dilakukan  dan waktu tunggu  antara  keduanya.  Biaya  yang  ditimbulkan termasuk biaya pengadilan, biaya untuk  melaksanakan pilihan, dan biaya.
Pengadilan yang memaksa dan langsung juga akan  memajukan koneksi bisnis baru,  sehingga  pelaku  bisnis  akan  mempercayai  dan  meneruskannya  ke  pengadilan dengan asumsi bahwa klien baru lalai untuk mencicil. Usaha asing pada umumnya akan meningkat  dimana  biaya  tujuan  pertanyaan  karena  penarikan  debitur  lebih  murah, terutama di negara tuan rumah yang memiliki  banyak kewajiban. Tujuan debat bisnis adalah komponen penting dari keamanan ventura, sehingga  Bank Dunia memasukkan komponen  sebagai  tanda  keseriusan  moneter  negara  di  seluruh  dunia.  Bank  Dunia menempatkan Indonesia di urutan 156 dari 183 negara. Posisi Indonesia jauh di  bawah Malaysia di peringkat 31 dan Singapura  di  peringkat 12. Kecakapan  dan  kelayakan syarat kesepakatan dalam menyelesaikan perdebatan bisnis melalui  pengadilan  pada dasarnya  tidak otonom, namun terkait dan dipengaruhi oleh elemen yang berbeda, dua landasan, keseluruhan set hukum, kasus eksekutif, kepolisian, inovasi data, dan strategi negara terhadap organisasi hukum.
Harta  Kekayaan  Dalam  kaitannya  dengan  peraturan  pidana,  alasan  penerapan peraturan  pidana  adalah  untuk  melindungi  kepentingan  orang  atau  kebebasan  dasar, negara, masyarakat  dan harta benda. keamanan kepentingan individu dan properti. Arti properti  tidak  hanya  mencakup  produk  barang-barang  bergerak  seperti  kendaraan, sepeda  motor,  transportasi,  pesawat,  kantor  komunikasi  siaran  dan  berbagai  metode transportasi, namun menggabungkan produk-produk yang tidak dapat diganggu gugat seperti  rumah,  pabrik  pengolahan,  pusat  distribusi  dan  semacamnya.  Tujuan  tersebut sesuai dengan unsur-unsur peraturan pidana, khususnya:
i. melindungi  kepentingan  yang  sah  dari  tindakan  yang  menyerang  dan menyerangnya;
ii. memberikan  premis  kepada  otentisitas  bagi  negara  dalam  melakukan kapasitasnya menjaga kepentingan-kepentingan yang sah; dan Mengatur  dan  membatasi  kekuatan  negara  dalam  melakukan  kapasitasnya  untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang sah.
Kapasitas menjaga kepentingan yang sah sebagaimana ditunjukkan oleh Satochid Kartanegara dan Adami Chazawi, dalam pandangan prinsip peraturan pidana Jerman, ada empat hal yang langsung berkaitan dengan kepentingan hukum yang meliputi:
(I) hak istimewa
(ii) hubungan yang sah
(iii) Keadaan yang sah
(iv) Bangunan daerah setempat
Sedangkan benda atau kepentingan halal yang dilindungi meliputi tiga hal, yaitu:
I.  Kepentingan-kepentingan  sah  individu,  yang  berhubungan  dengan  hak  untuk hidup  atau hidup, kepentingan-kepentingan  yang  sah dalam  tubuh,  kepentingan-
kepentingan  yang  sah  dalam  hak milik, kebebasan-kebebasan atas benda-benda, kepentingan-kepentingan  yang  sah  atas  kepercayaan  dan  nama  besar,  pengertian moral, dan sebagainya.
ii.  Kepentingan  hukum  daerah  setempat,  misalnya  untuk  keamanan  dan kepentingan umum, permintaan lalu lintas di jalan raya, dan lain sebagainya.
aku  aku  aku.  Kepentingan  sah  negara,  seperti  kepentingan  keamanan  dan kesejahteraan negara.
Menurut  spekulasi  asing,  kepentingan  sah  individu  memiliki  posisi  penting, karena  mereka mencakup kesejahteraan individu dan keamanan pendukung keuangan, baik untuk pemilik modal, kepala organisasi dan spesialis ahli. Secara terpisah, semua harus dijaga tanpa henti dari kegiatan negara yang tidak menyenangkan. Kepastian iklim dan iklim terlindung yang diberikan oleh negara tuan rumah mencakup aspek yang luas, tidak hanya terbatas pada lingkungan kerja, kawasan modern dan lapangan usaha  dari spekulasi, namun juga menyangkut iklim kehidupan.
Demonstrasi  perangkat  keamanan  negara  yang  mengambil  langkah  dengan menetapkan organisasi yang kompeten sebagai tersangka telah menyambut tanggapan pesimistis  dari  organisasi  yang  tidak  dikenal  dan  pendukung  keuangan  yang  tidak dikenal yang  menganggap  tahap  ini  sebagai bahaya bagi kenyamanan, kesejahteraan, dan kebanggaan individu mereka. Langkah itu dipandang sebagai demonstrasi gegabah dan  tidak  menyenangkan  oleh  alat  keamanan  negara  terhadap  latihan  bisnis  mereka. Dengan demikian, kepastian suatu kegiatan atau perbuatan sebagai perbuatan melanggar hukum (keliru) harus dilakukan secara hati-hati (bijaksana) dan secara khusus, sehingga individu-  individu  utama  yang  benar-benar  tercela  diharapkan  dapat  menyelesaikan proses pemeriksaan luar dan dalam. apalagi intensif.
Kasus  tersebut  dapat  diselesaikan  dengan  baik,  mengingat  kejadian  tersebut diakibatkan  oleh  kecerobohan  koordinator  acara  dalam  merencanakan  pelaksanaan acara  yang  terbatas  waktu tersebut. Tidak ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa episode  tersebut  dibawakan  oleh  delegasi  Edge  di  Indonesia.  Koordinator  juga  telah memberikan layanan  kesehatan  dengan  menanggung  semua biaya perawatan untuk tamu  yang  menderita  luka  dan  korban  dalam  acara  tersebut.  Otoritas  keamanan kemudian  juga  mencabut  larangan  administrasi  Edge  Indonesia  dan  penasihat keamanan.  Episode  ini  menunjukkan  peran  signifikan  polisi  dalam  memberikan asuransi kepada  penyandang dana.
Pembela masyarakat untuk menegakkan supremasi hukum di berbagai  negara. Dari rangking  dan skor yang diperoleh Indonesia, menunjukkan bahwa polisi memiliki peringkat yang sangat rendah dalam menjaga kepentingan daerah bisnis dan penyokong keuangan. Indonesia menempati urutan ke-88 dari 142  negara, di bawah Malaysia  di urutan ke-39  dan Singapura  di posisi kedua, sebagai dua negara tetangga yang paling dekat  dengan Indonesia.  Penghindaran aksi unjuk rasa  kriminal pada dasarnya tidak mungkin  dilakukan  secara  asal-asalan,  namun  harus  dilakukan  secara  vital,  dengan pendekatan  "punitif",  namun  harus  ada  keselarasan  antara  reformator  dan  "non- korektif".  secara  umum  akan  terpecah-pecah/berpandangan  sempit,  lebih  keras  dan tidak  preventif.  Jika  kegiatan  antisipasi  pelanggaran  lebih  sering  menggunakan metodologi reformasi, perkembangan ini tidak  mendukung  pencapaian bantuan sosial pemerintah dan jaminan daerah.
Menurut lalu lintas orang luar yang melakukan kegiatan usaha di dalam wilayah kerja ekspres Indonesia, pedoman keberadaan dan kedudukan warga negara asing diatur dalam sistem pengaturan pergerakan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 6 Tahun 2011  tentang  Pergerakan  dan  Pedoman  Migrasi.  Pedoman  pergerakan  merupakan instrumen  yang  signifikan,  karena  strategi  migrasi  akan  sangat  mempengaruhi lingkungan spekulasi, kesiapan pihak  luar  atau  kemungkinan  penyandang dana asing untuk  datang  dan  memasukkan  sumber  daya  ke  Indonesia.  Kantor  tata  usaha  pada hakekatnya  merupakan  bagian  dasar  yang  diperbolehkan  bagi  para  penyandang  dana yang  dalam  hal  itu  digarisbawahi  penataan  kantornya  dalam  rangka  perluasan  usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b Peraturan Pasar Modal yang menyatakan bahwa  badan  publik  memberikan  kemudahan  administrasi.  atau  berpotensi memungkinkan  untuk  spekulasi  organisasi.  pendanaan  untuk  mengakuisisi  kantor administrasi pergerakan. Kantor  migrasi  memberikan  menggabungkan dua klasifikasi hibah rumah, khususnya izin rumah singkat dan izin tinggal tetap.
Izin tinggal terbatas diperbolehkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yang dapat diperpanjang  masing  masing  beberapa  tahun.  Sementara  itu,  izin  rumah  yang  sangat tahan lama diperbolehkan secara langsung selama  2 (dua) tahun dan dapat diperoleh untuk dua  tahun berikutnya. Pemberian izin rumah cukup lama berlipat ganda, karena sebelum adanya UUPM izin rumah  hanya diperbolehkan untuk jangka  waktu satu tahun dan  harus  terus  diperluas.  Kantor  pergerakan  juga  tidak  tercantum  dalam  Peraturan PMA dan bukan merupakan kantor ventura. Kerangka waktu satu tahun dianggap oleh organisasi  spekulasi  terlalu  pendek  dan  tidak  layak  dengan  asumsi  harus  diperluas secara  konsisten.  Penataan  kantor-kantor  tambahan  ini  penting  untuk  menjadi motivator  dan  upaya  membangun  keseriusan  usaha  Indonesia  yang  berbeda  dengan negara lain.
Peraturan Migrasi  dalam Pasal  54 juga  dengan tegas menyatakan bahwa "izin rumah  jangka  panjang"  dapat  diberikan  kepada  hibah  spekulasi  asing  yang  sah  dan organisasi  yang  sah mendapatkan asuransi yang sah untuk tinggal dan  mendapatkan kenyamanan.  Dengan  hibah  ini, masa tinggal dibatasi sebagai pendukung keuangan. wilayah  Indonesia.  Idealnya,  mengingat Peraturan No. 2 Tahun 2002 khawatir pula, untuk  memberikan  jaminan  dan  perasaan  bahwa  semuanya  baik-baik  saja  melalui pemenuhan kewajiban pembelaan  terhadap  kesejahteraan keberadaan Polri, yayasan kepolisian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  I,  serta  permintaan, termasuk memberikan bantuan dan bantuan dengan tubuh, properti,  masyarakat,  dan iklim dari kejengkelan permintaan, termasuk memberikan bantuan dan bantuan dengan mempertahankan  keuntungan  dari  kebebasan  dasar,  Untuk  menjamin  asuransi  warga negara  yang jauh, terutama penyandang dana yang tidak dikenal, Pasal 15 ayat (2 ) titik I  memerintahkan  kepolisian  beserta  berbagai  organisasi  terkait,  untuk  pergerakan situasi  ini,  merencanakan pengawasan yang berguna terhadap orang luar  yang tinggal di wilayah Indonesia. Dengan adanya asosiasi kantor pergerakan dan kepolisian, secara resmi,  Indonesia  memiliki  tanggung  jawab  yang  tinggi  dalam  memberikan  jaminan kepada  penyandang  dana,  baik  untuk  keamanan  individu,  fisik,  properti  dan  iklim seolah-olah
Peraturan  Spekulasi  (UUPM)  secara  tegas  memuat  pengaturan  mengenai pekerjaan dalam Pasal VI Pasal 10. Mengingat Pasal 10 ayat (2) organisasi  spekulasi memiliki  pilihan  untuk  mempekerjakan  tenaga  kerja  asing  dengan  posisi  dan penguasaan  yang  diharapkan  sesuai  pedoman  yang  relevan.  Dengan  pengaturan
tersebut, sudah menjadi komitmen otoritas publik  untuk memberikan rasa aman kepada buruh asing yang bekerja  terkait  spekulasi.  Hal ini sesuai dengan Pasal 14 butir (a) Peraturan Pasar Modal yang mengatur bahwa setiap penyandang dana memiliki pilihan untuk  memperoleh  kepastian  kebebasan,  peraturan  dan  keamanan.  Pasal  14  poin  (a) dengan  demikian  berubah  menjadi  'pasal  pembela'  yang  memberikan  sertifikasi  yang sah  kepada  spesialis  yang  tidak  dikenal  untuk  bekerja  dan  mendapatkan  asuransi. Pendukung keuangan, pemimpin organisasi dan spesialis yang tidak dikenal karenanya memiliki  premis  dan  jaminan  yang  sah  sehubungan  dengan  asuransi  kerja  selama mereka bekerja di Indonesia.
Keamanan pekerja asing tidak hanya dalam kerangka penerimaan hibah kerja, tetapi juga mencakup kesejahteraan kerja yang dilindungi melalui perlindungan,  sesuai dengan  standar  keamanan  dan  kesejahteraan  kata  (K3).  Jaminan  keamanan  sesuai Peraturan  no.  3  Tahun  1992  tentang  Pensiun  Dikelola  Pemerintah  (Jamsostek). Spesialis  asing  yang  tidak  memiliki  inklusi  perlindungan  kerja  di  negara  asalnya, spesialis  asing  harus  diberikan  jaminan  melalui  proyek  perlindungan  kerja,  misalnya perlindungan  kecelakaan  dan  perlindungan  perawatan  medis.  Dengan  banyaknya rencana  ini,  pendukung  keuangan  yang  tidak  dikenal,  pemimpin  organisasi,  dan spesialis ahli mendapatkan keamanan bisnis penuh dalam melakukan  latihan  mereka selama  organisasi bekerja di Indonesia.

## Kesimpulan
Hukum Investasi Internasional Tercantum dalam Pasal 1338 (3) bahwa "kedua pengaturan.  Pasal  1320 menekankan  keadaan  yang  harus  dipenuhi  dalam  membuat perjanjian, sedangkan Pasal 1338 (3) mencerminkan jenis tanggung jawab dan perintah bagi kedua pemain untuk menyelesaikan kesepakatan yang telah disepakati. Bank Dunia menempatkan  Indonesia  di  urutan  156  dari  183  negara. terdekat  dengan  Indonesia. Pedoman  pergerakan  adalah  instrumen  yang  signifikan,  karena  strategi  migrasi  akan sangat  mempengaruhi  lingkungan  usaha,  keinginan  orang  luar  atau  keuangan  yang mungkin asing. pendukung untuk datang dan memasukkan sumber daya ke Indonesia. super  tahan  lama"  dapat  diberikan  kepada  hibah  usaha  luar  yang  tidak  dikenal  yang substansial  (legal)  dan  administrasi  hukum  mendapatkan  perlindungan  hukum  untuk tinggal  dan  menetap  di  dalam  Dengan  izin  tersebut,  maka  tinggal  terbatas  sebagai investor wilayah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda  Nawawi  Arief,  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kewajiban  Hukum  Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Prenada Media Group, Jakarta Kusnowibowo, Hukum Investasi Internasional, Juli 201 , Bandung
M.  Sornarajah,  Internasional  Invesment  Law,  Cambridge  University  Press,  United Kingdom, 2004
UNCTAD, Bilateral Invesment Treaties 1995-2006 : Trends in Invesment Rulemaking , NewYork and Geneva, 2007
World Bank Group, Ease of Doing Business 2021 in Indonesia