198
Penegakan Hukum Atas Penebangan Liar … - Suhaimi Hamid

## PENEGAKAN HUKUM ATAS PENEBANGAN LIAR DI CAGAR ALAM DURIAN LUNCUK I
Oleh : Suhaimi Hamid ∗

## ABSTRAK
Pelaksanaan  penegakan  hukum  tindak  pidana penebangan  liar  di      Cagar  Alam  Durian  Luncuk  I  telah dilaksanakan  oleh  aparat  penegak  hukum  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  Akan  tetapi saat di peradilan antara hakim dan jaksa penuntut umum tidak ada  persamaan  persepsi  dalam  menilai  kerugian  yang ditimbulkan  oleh  pelaku  tindak  pidana  Penebangan  liar. Sulitnya pelaksanaan penegakan hukum terhadap penebangan liar oleh  PPNS   Kehutanan Balai KSDA Jambi disebabkan oleh  adanya  permasalahan  antara  lain  penyidikan  dalam tindak  pidana  penebangan  liar  yang  tidak  hanya  melibatkan Polri  sebagai  penyidik  tetapi  juga  PPNS  Kehutanan  dan polhut  yang  diberi  kewenanagn  oleh  undang-undang,  hal  ini yang  sering  menyebabkan    terjadi  tumpang  tindih kewenangan  dan  pelaku  utama  yang  sulit  terjerat,  karena pelaku  utama  merupakan  pemodal  dari  tindak  pidana penebangan  liar  ini  serta  keterbatasan  sarana  dan  prasarana yang  dimiliki  aparat  penegak  hukum  menjadi  faktor penghambat  dari  pemberantasan  tindak  pidana  penebangan liar.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penebangan Liar
∗ Pengajar Fakultas Hukum Unbari.
Penegakan Hukum Atas Penebangan Liar … - Suhaimi Hamid

## A.   Pendahuluan
Bumi adalah anugerah yang tidak ternilai harganya dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  karena  menjadi  sumber segala  kehidupan.  Nenek  moyang  mewariskan  bumi  ini kepada  kita  dalam  keadaan  yang  sangat  berkualitas  dan seimbang.  Mereka  menjaga  dan  memelihara  alam  untuk diberikan  kepada  kita  sebagai  pewaris  bumi,  sehingga kita  berhak  mendapatkan  kualitas  yang  sama  persis dengan  yang dirasakan nenek moyang kita. Oleh  karena itu,  kita  sebagai  pewaris  bumi  ini  wajib  menjaga  dan memelihara  alam  supaya  tetap  seimbang  tanpa  syarat apapun. Masyarakat jaman dahulu telah menyadari benar bahwa lingkungan hidup merupakan bagian
kehidupannya.  Dulu,  pohon  boleh  ditebang  untuk keperluan  masyarakat,  akan  tetapi  sebelum  ditebang harus  menanam  terlebih  dahulu  pohon  yang  sama jenisnya di samping pohon yang akan ditebang sehingga mereka  tetap  mewariskan  lingkungan  alam  yang  sama terhadap anak cucunya.
Bertambahnya penduduk dan perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mengubah pola hidup manusia.  Jika  sebelumnya  kebutuhan  manusia  terbatas hanya  pada  kebutuhan  primer  dan  sekunder,  sekarang kebutuhan  manusia  telah  meningkat  pada  kebutuhan tersier  yang  konsumtif  dan  tidak  terbatas.  Kebutuhan-
kebutuhan  tersebut  tidak  sekedar  terpenuhi  akan  tetapi selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan jaman.
Bencana  alam  yang  telah  terjadi,  tentunya  kita tidak  menginginkan  terulang  lagi,  untuk  mencegah  agar tidak  terjadi  bencana  yang  serupa  tentunya  alam  dan lingkungan  yang  ada  disekitar  kita  harus  dijaga  dan dipelihara  agar  tidak  dirusak,  khususnya  dari  orang- orang  yang  tidak  bertanggung  jawab,  sehingga  dapat memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi kehidupan  masyarakat  dan  anak  cucu  kelak  dikemudian hari.
Walaupun  selama  ini  telah  dilakukan  upaya-upaya pemeliharaan  dan  pelestarian  hutan,  Namun  dalam kenyataannya  tidak  sedikit  masyarakat  yang  masih melakukan  penebangan  liar  terhadap  kawasan  hutan secara  tidak  terkendali  yang  mengakibatkan  rusaknya sistem  lingkungan.  Hal  ini  tentunya  perlu  kita  sadari bahwa  keseimbangan  lingkungan  tersebut  perlu  dijaga dengan  baik  oleh  karena  itu  penanganan  tindak  pidana kehutanan  khususnya  penebangan  hutan  menjadi  salah satu  prioritas  penanganan  guna  menjaga  keseimbangan alam agar tetap terjaga.
Kerusakan  hutan  tampak  makin  mencemaskan dengan  pesatnya  daya  pengelolaan  hutan  yang  tidak
diikuti dengan norma-norma yang telah ditetapkan secara yuridis.
Di  Provinsi  Jambi  khususnya  di  Cagar  Alam Durian Luncuk I Kabupaten Sarolangun persoalan masih terjadinya  praktek  penebangan  liar,  yang  keadaanya makin  hari  semakin  mengkhawatirkan.  Dimana  praktek penebangan  liar  ini  diatur  oleh  semacam  sindikat  yang terkoordinasi  rapi  hingga  pihak  berwenangpun  sulit untuk membongkar sindikat penebangan liar ini.
Menghadapi  kenyataan  seperti  ini  diperlukan langkah-langkah  pengamanan  yang  efisien  dan  seefektif mungkin,  dengan  cara  perlindungan  dan  pengamanan hutan  oleh  Polisi  Kehutanan  dan  masyarakat  serta seluruh komponen yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kelestarian hutan.
Lahirnya  Undang-Undang  no.  41  tahun  1999 tentang  Kehutanan  sebagai  dasar  penegakan  hukum terhadap  aksi  penebangan  liar  di  Indonesia  memang dirasakan  belum  maksimal.  Polisi  Kehutanan  dan  PPNS kehutanan  sebagai  institusi  yang  bertugas  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  suatu  tindak pidana  penebangan  liar  masih  banyak  mengalami hambatan  dan  keterbatasan  dalam  pelaksanaan  tugas- tugasnya.
Penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  kehutanan merupakan salah satu bentuk penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negri Sipil (PPNS). Penyidikan ini dimaksudkan  untuk  melakukan  pemeriksaan  atas kebenaran  laporan  atau  yang  berkenaan  laporan  atau keterangan tindak pidana penebangan liar.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk mengatasi  agar  hutan  dapat  dipelihara  dan  dilindungi, yakni dengan lebih menfungsikan peranan dari Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  di  bidang  kehutanan. Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  keberadaan  Polisi Kehutanan  sebagai  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS) dibidang kehutanan secara umum telah diatur di dalam  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  Nomor  8  Tahun  1981.  Sedangkan  secara khusus  telah  diatur  pula  di  dalam  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Ketentuan  Pokok Kehutanan, dimana di dalam Pasal 18 ayat (1) berbunyi: ”Untuk  menjamin  terselenggaranya  perlindungan  hutan dan  kehutanan,  maka  petugas  kehutanan  sesuai  dengan sifat pekerjaannya diberi wewenang khusus”.
Adapun tugas pokok Polisi Kehutanan antara lain:
203
1. Mencegah  dan  membatasi  kerusakan  -  kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, hama dan penyakit.
2. Mempertahankan  dan  menjaga  hak-hak  negara  atas
hutan dan hasil hutan.
Bila terjadi pencurian  hasil hutan terutama kayu atau  penebangan  hutan  secara  liar  atau  tidak  memenuhi ketentuan kehutanan, maka pihak Polisi Kehutanan akan melakukan penangkapan dan penyidikan terhadap pelaku dan selanjutnya diteruskan ke pengadilan.
Tugas  penyidikan  dibidang  kehutanan  adalah berada  di  dalam  lingkungan  Polisi  Kehutanan  yang mempunyai kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)  Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik menerbitkan Jurnal Ilmiah ini dengan judul: ” Penegakan Hukum  Tindak  Pidana  Penebangan  Liar  di  Cagar  Alam Durian Luncuk I.

## B.   Permasalahan
1. Bagaimana  Pelaksanaan  Penegakan  Hukum  Tindak
Pidana  Penebangan  Liar  di  Cagar  Alam  Durian Luncuk I ?
2. Apa  yang  menjadi  hambatan  dalam  Pelaksanaan
Penegakan  Hukum  terhadap  tindak  pidana  penebang liar di Cagar Alam Durian Luncuk I ?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penebangan Liar  di  Cagar Alam Durian Luncuk I ?

## C. Landasan   Teoritis
Kerangka Teoritis yang dipakai untuk menjadi acuan dalam  menjawab  masalah  dalam  penelitian  diatas  dikaji dengan  pertanggung  jawaban  pidana.  Hal  ini  berarti  teori pertanggung jawaban pidana digunakan dalam
menganalisis  bagaimanakah  pertanggung  jawaban  pelaku penebangan liar.
Sistem  peradilan  pidana  merupakan  proses  pidana atau proses pemberian sanksi pidana bagi yang melanggar aturan  hukum  pidana  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang berlaku. Kesalahan  yaitu suatu perbuatan  yang melanggar norma  (hukum)  dimana  tidak  adanya  unsur  pemaaf  dan pembenar.  Sedangkan  untuk  dipidananya  seseorang  harus terdapat  kesalahan  pada  orang  tersebut  artinya  secara yuridis tidak ada alasan pemaaf seperti  yang diatur dalam Pasal  44  dan  48  KUHP,  maupun  alasan  pembenar  seperti yang diisyaratkan Pasal 49, 50 dan 51 KUHP. Menurut D. Simon  (  1990:  40)  “starfbaar  feit”  atau  tindak  pidana adalah:
a.  Perbuatan  manusia,  berbuat  atau  tidak  berbuat  atau membiarkan, (positif atau      negatif)
b.  Diancam dengan pidana (strafbaar gesteid) c.  Melawan hukum (on rechmatig)
d.  Dilakukan  dengan  kesalahan  (met  shuld  inverband stand)  oleh  orang  yang  mampu  bertanggung  jawab
(toerekening vatbaar persoon) Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang  Kehutanan  menyatakan  bahwa  setiap orang  dilarang  mengangkut,  menguasai  atau  memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat  Keterangan  Sahnya  Hasil  Hutan.  Ketentuan pidana  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  h,  juga  terdapat  dalam Pasal  78  UndangUndang  Kehutanan  yang  mengatur mengenai  ketentuan  sanksi  hukumnya  pada  ayat  (6) barang  siapa  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  h,  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan denda  paling  banyak  Rp.  10.000.000.000,  00  (sepuluh milyar rupiah). Sedangkan dalam ayat (14) menyatakan bahwa  semua  hasil  hutan  dari  hasil  kejahatan  dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  dan atau  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal ini dirampas untuk Negara.
Penegakan Hukum Atas Penebangan Liar … - Suhaimi Hamid

## D. Pembahasan
Dalam  karya  ilmiah    ini,  metode  yang  digunakan adalah  metode  penelitian  yuridis  empiris  (sosiologis  yang deskriptif).  Dalam  hal  penelitian  hukum  yang  sosiologis menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang
berhubungan dengan judul karya ilmiah ini  yang berjudul Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Penebangan  Liar  di Cagar  Alam  Durian  Luncuk  I    dilaksanakan  secara terkoordinasi,  terintegrasi  dan  tersingkronisasi  dengan instansi-instansi  lain  yang  terkait,  dengan  berbagai mekanisme yang terampil, profesional dan berwibawa.
Relevan  dengan  hal  di  atas,  sesuai  dengan  Surat Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  :  34/Kpts-II/1987 tanggal  7  Mei  1987  tentang  penunjukan  Cagar  Alam Durian  Luncuk  I  yang  selanjutnya  ditetapkan  menjadi kawasan  Cagar  Alam  Durian  Luncuk  I  berdasarkan  Surat Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  :  820/Kpts-II/1997 tanggal 30 Desember 1997 dengan luas kawasan 73.74 Ha, bahwa  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  tindak pidana  penebangan  liar  di  Cagar  Alam  Durian  Luncuk  I, menjadi bagian tugas, wewenang dan tanggung jawab Unit Pelaksanaan Tehnis (UPT) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jambi.
Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Provinsi
Jambi inilah yang diberikan kepercayaan dalam
pelaksanaan  penegakan  hukum  tindak  pidana  penebangan liar  di  Cagar  Alam  Durian  Luncuk  I  ini,  yang  dalam prakteknya  berdasarkan  hasil  dari  penelitian  penulis  di lapangan  melelui  wawancara  dengan  Kepal  Balai  KSDA Jambi (A. Haris Sudjoko, SH), menyatakan :
Walaupun  penebangan  liar  di  Cagar  Alam  Durian Luncuk  I,  belum  merupakan  suatu  masalah  nasional. Namun  permasalahan  penebangan  liar  yang  dilakukan baik  secara  perorangan  maupun  yang  dilakukan  secara terorganisir  cukup  mengganggu  kelestarian  kawasan tersebut  dan  menimbulkan  ancaman  bagi  keberadaan pohon Bulian (Eusideroxylon zuwagerii) yang  merupakan pohon  kayu  yang  sudah  hampir  punah,  serta  merugikan negara. 1
Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  maka  penegakan hukum  atas  penebangan  liar  di  Cagar  Alam  Durian Luncuk  I  dilakukan    oleh  PPNS  Kehutanan  Balai  KSDA Jambi,  pelaksanaannya  mulalui  mekanisme  yang  serasi, tepat  dan  terpadu  diantaranya  dilakukan  dengan  cara, yaitu:
1. Secara preventif
Pencegahan  perbuatan  tindak    pidana  atas penebangan  liar  laksanaan  secara  preventif,    adalah
1 Wawancara dengan Bapak A. Haris Sudjoko, SH, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, tanggal 9 Februari 2016.
merupakan  suatu  kebijakan  yang  dilakukan  sebagai salah satu usaha untuk mencegah kemungkinan makin maraknya  penebangan  secara  liar  di  Cagar  Alam Durian Luncuk I. Antara  lain :
a.  Mengintensipkan pos penjagaan
Penjagaan  dalam  rangka  pengamanan  Cagar  Alam Durian  Luncuk  I  yang  dilaksanakan  oleh  Balai Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Jambi  dengan membangun  pos  penjagaan      dengan  menunjuk    1 (satu)  orang  personil  Polisi  Kehutanan  sebagai Kepala Resort dengan 2 (dua) orang personil Polisi Kehutanan sebagai Anggota Resort.
b.  Meningkatkan kegiatan penyuluhan Penyuluhan ataupun sosialisasi dan
penyebarluasan  informasi  terhadap  pentingnya menjaga  kelestarian  hutan  khususnya  di  Cagar Alam  Durian  Luncuk  I,  tiada  lain  karena  hutan memiliki  manfaat  yang  nyata  bagi  kehidupan  baik masyarakat  yang  berada  di  sekitar  kawasan  hutan maupun  diluar kawasan cagar  alam durian luncuk 1,    dan  bermanfaat  juga  baik  bagi  ekologi,  sosial budaya  maupun  ekonomi  secara  seimbang  dan dinamis. Pelaksanaan penyuluhan ini, dilaksanakan  secara  terprogram  di  sekitar  Cagar Alam  Durian  Luncuk  I.  Penyuluhan  dilakukan
untuk  memberikan  pemahaman  dan  sekaligus menyebarluaskan  informasi  arti  penting  dari pelaksanaan  penegakan  hukum  tindak  pidanan penebangan  liar  dan  menurut  A.  Haris  Sudjoko, SH:
Memberikan  pengertian  dan  pemahaman  kepada masyarakat  di  sekitar  Cagar  Alam  Durian  Luncuk I,  bahwa  betapa  pentingnya  untuk  menjaga kelestarian  hutan,  guna  mencegah  terjadinya  erosi dan  bencana  alam  banjir  yang  dapat  mengancam kehidupan  manusia.  Selain  itu  diberikan  pula pemahaman  dan  pengertian  terhadap  siapa  saja yang  merusak  hutan  dapat  dikenakan  ancaman pidana. 2
c.   Pemasangan papan pengumuman/larangan,
Dengan  adanya  papan  pengumuman/larangan  ini diharapakan  bisa  membantu  penyebarluasan  informasi tentang  tindak  pidanan  penebangan  liar  ataupun  tindak pidana  kehutanan  yang  lainya.  Upaya  ini  tidak  hanya ditujukan  kepada  para  pembalak  liar  melainkan memberikan  batasan-batasan  kepada  setiap  orang ketikan berada dalam Cagara Alam Durian luncuk I ini.
2 Wawancara dengan Bapak A. Haris Sudjoko, SH, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, tanggal 9 Februari 2016.
Penegakan Hukum Atas Penebangan Liar … - Suhaimi Hamid
d.  Melakukan  kegiatan  patroli  pengamanan  hutan  secara rutin.
Patroli  Rutin  menjadi  salah  satu  barometer  akan keberadaan kawasan Cagar Alam Durian Luncuk I, serta dengan  dilakukanya  patroli  rutin  ini  dapat  di  himpun data-data tentang tindak pidana penebangan liar ataupun tindak  pidana  lainyayang  terjadi  di  Cagar  Alam  durian Luncuk I.

## 3. Penegakan hukum secara Represif
Penegakan  hukum  tindak  pidana  secara  represif merupakan  suatu  penindakan  yang  dilakukan  pada  saat terjadinya  penebangan  liar  atau  setelah  terjadinya  suatu penebangan  liar  yang  memerlukan  adanya  aparat penegak  hukum  yang  terampil,  profesional  dan berwibawa.  Cara  penegakan  hukum  tindak  pidana
represif lebih menitik beratkan pada proses penangkapan,  penahanan,  penyidikan,  penuntutan  dan sampai pada proses peradilan.
Adapun  tindakan  penegakan  hukum  tindak pidana represif yang dilakukan antara lain:
a. Melakukan  Operasi  Fungsional  dan  atau  Operasi Gabungan. Digelarnya operasi dalam bentuk Operasi
Fungsional  maupun  Operasi  Gabungan  di  dalam
Cagar  Alam  Durian  Luncuk  I,  sudah  sering dilakukan  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Jambi  bekerja  sama  dengan  aparat  Kepolisian daerah  maupun  Kepolisian  Resort  setempat.  Dari hasil  penelitian  penulis  di  lapangan  melalui wawancara  dengan  Bapak  A.  Haris  Sudjoko,  SH, menyatakan :
Operasi    pengamanan  hutan  yang  sudah  dilakukan dan  digelar  oleh  Balai  Konservasi  Sumber  Daya Alam Jambi, bekerja sama dengan aparat kepolisian daerah  maupun  kepolisian  resort  setempat  adalah dalam  bentuk  operasi  gabungan,  dan  operasi fungsional. 3
b.   Memberantas  penadah  (penampung  kayu  hasil penebangan liar)
Salah  satu  peran  yang  ikut  menentukan  dan mendorong  maraknya  penebangan  liar  di  Cagar Alam Durian Luncuk I, Menurut Sahron: “Pemasaran  untuk  menjual  kayu  hasil  penebangan liar dapat dilakukan dengan mudah, sebab sudah ada pihak-pihak tertentu (penadah) yang akan menampungnya. 4
3 Wawancara dengan Bapak A. Haris Sudjoko, SH, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, tanggal 9 Februari 2014.
4 Wawancara dengan Bapak Sahron , Kepala Seksi Konservasi Wilayah IBangko, tanggal 25Februari 2016.
Kondisi ini tidak bisa didiamkan/dibiarkan berlarut- larut begitu saja. Untuk itu perlu ada suatu tindakan nyata,  bagaimana  para  penadah  (penampung  kayu hasil  penebangan  liar)  ini  dapat  dipersempit  ruang geraknya,  yang  pada  akhirnya  dapat  diberantas. Menurut Sahron :
“Langkah-langkah  yang  perlu  diambil  untuk mempersempit  ruang  gerak  dan  memberantas penadah  hasil  penebangan  liar,  diantaranya  adalah perlu  meningkatkan  kerjasama  yang  baik  dengan masyarakat di sekitar Cagar Alam Durian Luncuk I. Jalinan  kerjasama  tersebut  mencakup  dalam  bentuk partisipasi  aktip  masyarakat  di  sekitar  kawasan hutan,  agar  sesegera  mungkin  dapat  memberikan informasi  yang  jelas  dan  akurat  terhadap  siapa  saja yang  terlibat  sebagai  penadah  (penampung  kayu hasil  penebangan  liar),  bahkan  oknum-oknum pejabat  maupun  aparat  keamanan  membekingi tindak  pidana  penebangan  liar,  agar  diusut  dan diambil suatu tindakan lebih lanjut”. 5
Dengan meningkatkan kerjasama  yang baik dengan masyarakat  di  sekitar  kawasan  Cagar  Lam  Durian
5 Wawancara dengan Bapak Sahron , Kepala Seksi Konservasi Wilayah IBangko, tanggal 25Februari 2016.
Luncuk  I    ini,  diharapkan  dapat  diberantas penampung  kayu  hasil  penebangan  liar  (penadah) untuk diusut dan diambil suatu tindakan lanjutan. Penuturan  ini  turut  di  benarkan  oleh  pelaku penebangan  liar  Bapak  Edi  Kurniawan  yang berhasil ditemui. Bahwasanya yang mendorong para pelaku  penebangan  liar  ini  melakukan  tindakan yang  melawan  hukum  dikarenakan  di  sekitar Kawasan  Cagar  Alam  Durian  Luncuk  I  ini,  para penadah  (penampung  kayu  hasil  penebangan  liar) yang  menampung  kayu  hasil  penebangan  liar  ini sangat banyak keberadaanya, Menurut Edi Kurniawan : “Dengan banyaknya keberadaan para
penadah  (penampung  kayu  hasi  penebangan  liar), disekitar  Kawasan  Cagar  Alam  Durian  luncuk  I  ini memudahkan para pembalak liar untuk memasarkan hasil tindak pidana penebang liar ini, dengan alasan kebutuhan  ekonomi  menjadikan  kami  gelap  mata sekalipun  harus  berurusan  dengan  hukum.  Karena dengan  banyaknya  para  penadah  (penampung  kayu hasil penebangan liar) merasa ada yang membekingi,  padahal  sebenarnya  ketika  berurusan dengan  hukum  tetap  saja  tidak  ada  yang  bisa
diperbuat oleh para penadah (penampung kayu hasil penebangan liar) 6
3. Hambatan   dalam    Pelaksanaan     Penegakan Hukum      Tindak  Pidana Penebangan Liar di Cagar Alam Durian Luncuk I
Adapun hambatannya   adalah :
a. Lemahnya  koordinasi  antar  penegak  hukum dikarenakan  tumpang  tindih    kewenangan antara penegk hukum.
b. Pelaku  utama  yang  sulit  terjerat    hukum dikarenakan kedekatan dengan penguasa.,
c. Keterbatasan  sarana  dan  prasarana  aparat penegak hukum juga menjadi faktor penghambat dari pemberantasan tindak pidana penebangan liar. d. Minimnya petugas di lapangan serta
kemampuan  dan  keterampilan  pelaksanaan penegakan  hukum  tindak  pidana  penebangan liar .
6 Wawancara dengan Bapak Edi Kurniawan , Pelaku penebangan liar di Cagar Alam Durian Luncuk I tahun 2014, tanggal 29 Februari 2016.
4. Upaya  yang  dilakukan    untuk  mengatasi hambatan-hambatan  dalam  Penegakan  Hukum
Tindak Pidana Penebangan Liardi Cagar Alam Durian Luncuk I Dalam pelaksanaan penegakan masih menemukan hambatan-hambatan, sedangkan upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasinya  adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan  koordinasi  antar  penegak hukum supaya dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidanan penebangan  liar  ini  tidak  terjadi  tumpang tindih kewenangan. b. Meningkatkan kemampuan serta keterampilan parapetugas dilapangan
melalui  lembaga  -  lembaga  pelatihan, dengan  tujuan  para  petugas  dilapangan mampu  melaksanakan  penegakan  hukum tindak pidana penebangan liar sampai tuntas. c. Memaksimalkan  sarana  dan  prasarana  yang ada, sehingga sarana dan prasarana yang ada dapat  dengan  optimal  dan  tepat  sasaran dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penebangan liar.
d. Menambah  petugas  dilapangan  baik  melalui penerimaan  petugas  lapangan  baru  maupun membentuk Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan yang akan bersama-sama melaksanakan  penegakan  hukum  tindak pidana penebangan liar khususnya e. Menambah anggaran baik untuk
pembangunan  sarana  prasarana  maupun menambah  volume  kegiatan  preventif  guna membatasi aktivitas para penebang liar.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  penulis  kemukakan di  atas  dapat  disimpulkan  mengenai  pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penebangan liar di Cagar Alam Durian Luncuk I   sebagai berikut :
1.  Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana
penebangan liar di   Cagar Alam Durian Luncuk I telah dilaksanakan  oleh  aparat  penegak  hukum  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  Akan tetapi saat di peradilan antara hakim dan jaksa penuntut umum  tidak  ada  persamaan  persepsi  dalam  menilai kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  pelaku  tindak  pidana Penebangan liar.
2.  Sulitnya  pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap penebangan liar oleh  PPNS   Kehutanan Balai  KSDA Jambi  disebabkan  oleh  adanya  permasalahan  sebagai berikut :
a. penyidikan  dalam  tindak  pidana  penebangan  liar yang tidak hanya melibatkan Polri sebagai penyidik tetapi juga PPNS Kehutanan dan polhut  yang diberi kewenanagn  oleh  undang-undang,  hal  ini  yang sering  menyebabkan    terjadi  tumpang  tindih kewenangan.
b. Pelaku  utama  yang  sulit  terjerat,  karena  pelaku utama  merupakan  pemodal  dari  tindak  pidana penebangan liar ini.
c. Keterbatasan  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki aparat  penegak  hukum  menjadi  faktor  penghambat dari pemberantasan tindak pidana penebangan liar.

## F. Saran-saran
1. Hendaknya  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum tindak  pidana  penebangan  liar  di  Cagar  Alam  Durian Luncuk  I  ini,  perlu  peningkatkan  koordinasi  dan kerjasama  positif  antara  sesama  aparatur  penegak hukum,      dan      dihindari    tumpang  tindih  kewenangan antar penegak hukum.
2. Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Jambi,  perlu menambahpetugasPolisi Kehutanan dan PPNS Kehutanan  yang  mampu  bekerja  secara  profesional, serta  melengkapi  sarana  dan  prasarana  dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana
penebangan  liar    maupun  tindak  pidana  kehutanan lainya.
3. Perlu pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar  kawasan  Cagar  Alam  Durian  Luncuk  I,  serta meningkatkan  kerjasama  yang  baik  antara  petugas Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Jambi  dengan warga  masyarakat  di  sekitar  kawasan  Cagar  Alam Durian Luncuk I.

## G.  Daftar Pustaka
H.  Simon,  Pengantar  Ilmu    Kehutanan,  Fakultas    Kehutanan
Universitas  Gajah Mada, Yogyakarta,: 1988
Nico  Ngani,., Mengenal    Hukum  Acara  Pidana  Bagian Umum  Dan Penyidikan , Liberty Yogyakarta, 1984 Harahap  Yahya,M.  S.H.., Pembahasan  Permasalahan Kuhap  dan Penerapan KUHAP, Pustaka  Kartini, 1988 Purnomo    Bambang, Azas-Azas    Hukum  Pidana ,  Ghalia Indonesia,  Yogyakarta,  1982.
Poernomo  Bambang.,  S.H., Azas-Azas  Hukum  Pidana , Ghalia  Indonesia  Yogyakarta,  1990.
Pramadya  Yan  Puspa, Kamus    Hukum ,    CV.  Aneka    Ilmu
Semarang Jakarta, 1977.
Prodjodikoro  Wirjono,  Prof.  Dr.,  S.H., Azas-Azas  Hukum Pidana Di Indonesia , Eresco Bandung, 1989 .
219
Penegakan Hukum Atas Penebangan Liar … - Suhaimi Hamid
Soerjono    Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum , Universitas  Indonesia,  1984.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990 Tentang  Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosisitemnya.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.