## Perlindungan  Korban  Perang  Laut  Menurut  Konvensi  Jenewa  dan Hukum Islam
Endro Tri Susdarwono 1* , Yusuf Faisal Ali 2 , Yayuk Hidayah 3 1 Universitas Peradaban, Indonesia
2 STKIP Pasundan Cimahi
3 Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
Saniscara99midas@gmail.com*

## Abstract
The  Second  Geneva  Convention  of  1949  concerning  the  Improvement  of  the  Condition  of Wounds, Sick and Victims of the Armed Forces in the Sea, is an improvement over the Hague Convention  of  1907  on  the  same  matter.  The  Hague  Convention  of  1907  concerning  the protection and improvement of the fate of victims of land warfare in conditions of war at sea. Whereas  in  Islamic  law,  sea  warfare  was  underestimated  by  Islamic  jurists.  The  lack  of attention shows, that at the beginning of the growth of Islam, moslems have not realized that the sea is important, and perhaps more importantly caused Islamic power does not cover the sea,  but only applies on land.  Therefore they depend on qiyas rules about land warfare or the customs of other nations that has been recognized.
Keywords :   Protection of Victims of the Sea War, Geneva Conventions, Islamic law Published by Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang yang dikenal  juga  dengan  nama  Konvensi-Konvensi  Palang  Merah  adalah  nama  cakupan  bagi empat buah Konvensi yang masing-masing bernama :
I. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat :
II. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam;
III. Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang
IV. Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang.
Di  antara  keempat  Konvensi  di  atas,  Konvensi  Jenewa  untuk  Perbaikan  Keadaan yang  Luka  dan  Sakit  dalam  Angkatan  Perang  di  Medan  Pertempuran  Darat,  mempunyai sejarah yang tertua. Asal mula konvensi ini yang selanjutnya untuk mudahnya akan kami sebut  Konvensi  I  dapat  kita  kembalikan  pada  Konvensi  Jenewa  tahun  1864  untuk Perbaikan Penderitaan yang Luka dalam Tentara di Medan Pertempuran Darat.
Konvensi  tahun  1864  ini  merupakan  hasil  usaha  yang  dimulai  dari  pengalaman seorang  warga  kota  Jenewa,  Hendry  Dunant,  di  medan  pertempuran  Solferino  di  tahun 1859. Hendry Dunant telah menulis buku tentang pengalaman-pengalamannya di medan pertempuran antara tentara Austria dan tentara gabungan Perancis-Sardinia yang diberi nama  olehnya  “Un  souvenir  de  Solferino”  (1861).  Isi  buku  Dunant  ini  yang  melukiskan penderitaan  prajurit  yang  luka  dan  sakit  di  medan  pertempuran  Solferino  demikian menggemparkan pendapat umum sehingga beberapa warga kota Jenewa terkemuka yang

## Jurnal Tana Mana
Vol. 1, No. 2, December 2020 https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm/
tergabung  dalam  “Societe  d’Utilite  Publique”  di  bawah  pimpinan  Gustave  Moynier membentuk  sebuah  panitia  terdiri  dari  5  orang  yang  pada  tanggal  17  Februari  1863 menjadi  sebuah  badan  yang  dinamakan  “Comite  International  et  permanent  de  secours aux militaires blesses”. Panitia yang terdiri dari 5 orang warga kota Jenewa ini mengambil inisitif  untuk  mengadakan  sebuah  konferensi  internasional  tak  resmi  untuk  membahas kekurangan-kekurangan  perawatan  kesehatan    tentara  di  medan  pertempuran  di  darat. Konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 16 negara membentuk sebuah badan yang dinamakan  Palang  Merah  dalam  bulan  Oktober  1863.  Karena  sebagai  suatu  usaha  tak resmi  konferensi  tak  dapat  mengambil  keputusan-keputusan  yang  mengikat  negara- negara  peserta,  konferensi  menyarankan  dalam  suatu  Annex    yang  dilampirkan  pada resolusi-resolusi  konferensi  bahwa  anggota  dinas  kesehatan  dan  yang  luka-luka  sendiri diperlindungi  dalam  pertempuran  dengan  jalan  menetralisir  mereka.  Pada  tahun berikutnya yaitu tahun 1864, Dewan Federal Swiss melaksanakan saran-saran ini dengan mengadakan suatu konferensi internasional yang kini dihadiri oleh wakil-wakil berkuasa penuh  dari  negara-negara  yang  mengunjungi  konferensi  terdahulu.  Konferensi  ini menghasilkan  apa  yang  kemudian  dikenal  dengan  Konvensi  Jenewa  1864.  Konvensi  ini mengandung hanya 10 pasal akan tetapi di dalamnya termuat azas-azas yang merupakan dasar-dasar bagi perlakuan korban perang yang kini masih berlaku (Kusumaatmaja, 1963 : 1-2).
Sebelum  mencapai  bentuknya  yang  sekarang,  Konvensi  1864  ini  telah  mengalami dua kali perubahan yaitu pada tahun 1906 dan 1929. Perubahan yang tersebut belakangan ini disebabkan oleh  pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama Perang Dunia I  dan oleh  perkembangan  teknik  perang  antara  lain  dengan  munculnya  kapal  terbang  sebagai alat pengangkut dan alat perang modern.
Juga  perubahan-perubahan  yang  terakhir  diadakan,  yakni  dengan  diadakannya konferensi  diplomatik  di  Jenewa  tahun  1949,  yang  menghasilkan  Konvensi  I  dalam bentuknya yang sekarang, diadakan terutama untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan konvensi  dengan  kemajuan  teknik  modern,  khususnya  teknik  peperangan  di  darat. Akibatnya  adalah  bahwa  Konvensi  I  tahun  1949  dibandingkan  dengan  konvensi  serupa yang terdahulu jauh lebih luas. Dalam bentuknya yang sekarang Konvensi I ini memuat 64 pasal dan 2 Lampiran.
Konvensi  Jenewa  tahun  1949  yang  ke  II  mengenai  Perbaikan  Keadaan  Anggota Angkatan Perang di laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam, merupakan suatu perbaikan dari pada Konvensi Den Haag tahun 1907 mengenai hal yang sama.  Konvensi Den Haag tahun 1907 mengenai perlindungan dan perbaikan nasib dari pada korban peperangan di darat pada keadaan peperangan di laut. Dalam bentuknya yang sekarang Konvensi II ini terdiri dari tidak kurang dari 63 pasal (Kusumaatmaja, 1963 : 3).
Konvensi III mengenai Perlakuan Tawanan Perang merupakan perbaikan  Konvensi tahun 1929 mengenai hal yang sama. Perlakuan tawanan perang baru dalam tahun 1929 diatur  dalam  konvensi  tersendiri.  Sebelumnya  ketentuan  mengenai  perlakuan  tawanan perang  hanya  merupakan  sebagian  dari  pada  Konvensi  tahun  1899  dan  1907  mengenai peraturan-peraturan  hukum  peperangan  di  darat.  Juga  Konvensi  III  mengalami  banyak tambahan  dan  perubahan  apabila  dibandingkan  dengan  Konvensi  Perlakuan  Tawanan Perang  tahun  1929.  Seperti  juga  halnya  dengan  Konvensi  I  dan  II,  tambahan-tambahan dan  perubahan  yang  terjadi  disebabkan  oleh  keinginan  untuk  menyesuaikan  ketentuan- ketentuan  mengenai  perlakuan  tawanan  perang    dengan  perkembangan-perkembangan dan pengalaman-pengalaman terakhir dalam peperangan di darat, terutama pengalaman- pengalaman yang diperoleh dalam Perang Dunia ke II. Konvensi III ini seluruhnya meliputi 143 pasal dan lima buah lampiran.
Berlainan dengan ketiga konvensi tersebut di atas yang merupakan perbaikan dari pada konvensi-konvensi yang sebelumnya telah ada, Konvensi IV mengenai Perlindungan Penduduk  Sipil  dalam  waktu  Perang  merupakan  konvensi  yang  sama  sekali  baru.
Konvensi  ini  yang  mengatur  kedudukan  penduduk  sipil  pihak-pihak  yang  bersengketa, baik  dalam  daerah  pertempuran  maupun  daerah  pendudukan  serta  di  negara-negara netral, seluruhnya meliputi 159 pasal dan tiga buah lampiran. Seperti juga halnya dengan konvensi-konvensi  Jenewa  yang  terdahulu,  inisiatif  dan  persiapan-persiapan  bagi konferensi internasional Jenewa tahun 1949 diadakan oleh Palang Merah Internasional. Persiapan  untuk  keempat  konvensi  Jenewa  tahun  1949  sudah  dimulai  oleh Konferensi Internasional Palang Merah yang ke XV yang diadakan di Tokyo di tahun 1934. Konferensi  ini  telah  menyetujui  suatu  rancangan  konvensi  mengenai  perlindungan penduduk sipil di negara musuh atau di negara yang diduduki musuh yang terdiri dari 40 pasal, yang dibuat untuk memenuhi rekomendasi konferensi diplomatik yang diadakan di Jenewa  di  tahun  1929  untuk  memperbaharui  Konvensi  I  dan  menyusun  Konvensi mengenai Perlakuan Tawanan Perang.
Rancangan  konvensi  mengenai  perlindungan  penduduk  sipil  ini  yang  dikenal  juga dengan  nama  rancangan  Tokyo,  yang  merupakan  rancangan  pertama  bagi  Konvensi  IV yang  sekarang,  mula-mula  akan  diajukan  pada  suatu  konferensi  diplomatik  yang  akan diadakan di Jenewa pada tahun 1940.  Pecahnya erang dunia ke-II membatalkan niat ini. Maksud  untuk  memperbaharui  ketiga  konvensi  lainnya  yaitu  Konvensi  I,  II  dan  III  lahir setelah  Perang  Dunia  ke II  berakhir  di  tahun  1945.  Di  tahun 1946  Komite  Internasional Palang  Merah  mengadakan  suatu  konferensi  pendahuluan  di  Jenewa  yang  dihadiri  oleh utusan-utusan  Palang  Merah  nasional  untuk  membahas  Konvensi-Konvensi  Jenewa  dan masalah-masalah  yang  bertalian  dengan  Palang  Merah.  Konferensi  ini  membahas  ketiga rancangan-rancangan  konvensi  yang  sebelumnya  telah  dipersiapkan  oleh  suatu konferensi para ahli yang diadakan di Jenewa di tahun 1945.
Pekerjaan  persiapan  di  atas  dilanjutkan  dalam  tahun  1947  dengan  diadakannya suatu  konferensi  di  Jenewa  antara  ahli-ahli  dari  pelbagai  negara  untuk  mempelajari “Konvensi-Konvensi  mengenai  Perlindungan  Korban  Perang’,  yang  kemudian  disusul dengan  konsultasi  antara  Komite  Internasional  denan  beberapa  pemerintah  yang  tidak mengirimkan  wakilnya.  Hasil  pekerjaan-pekerjaan  persiapan  tersebut  di  atas  berupa empat buah rancangan Konvensi dibicarakan pada Konferensi Internasional Palang Merah ke  XVII  yang  diadakan  di  Stockholm  di  tahun  1948.  Rancangan-rancangan  ini  diterima dengan  beberapa  perubahan.  Rancangan  konvensi-konvensi  inilah  yang  menjadi  bahan perbincangan  (working  documents)  daripada  Konferensi  Diplomatik  yang  diadakan  di Jenewa  dari  tanggal  21  April  hingga  12  Agustus,  1949  dan  yang  akhirnya menghasilkan keempat  konvensi  mengenai  perlindungan  korban  perang  dalam  bentuknya  yang  kita kenal sekarang.
Dari uraian di atas tampak dengan jelas betapa besar peranan yang telah dimainkan oleh  Palang  Merah  dalam  sejarah  terjadinya  konvensi-konvensi  mengenai  perlindungan korban  perang,  bahkan  sejarah  lahirnya  Konvensi  I  tak  dapat  dipisahkan  dari  lahirnya Palang  Merah  sendiri.  Penelitian  pasal-pasal  dalam  keempat  konvensi  mengenai perlindungan  korban  perang  ini  selanjutnya  akan  memperlihatkan  bahwa  dalam pelaksanaannya konvensi-konvensi ini tak dapat dipisahkan dari Palang Merah (Konvensi Jenewa I, Pasal 9). Inilah sebab-sebabnya mengapa keempat konvensi Jenewa tahun 1949 di  atas,  yang  bersama  sama  dinamakan  Konvensi  Jenewa  tahun  1949  mengenai Perlindungan Korban Perang, juga dikenal dengan nama Konvensi-Konvensi Palang Merah tahun 1949.
Salah satu kewajiban suatu Negara Peserta yang harus dilaksanakan dengan segera adalah penyebaran  pengetahuan mengenai Konvensi-Konvensi Palang Merah ini terutama di  kalangan  anggota  angkatan  perang,  pegawai  dinas-dinas  kesehatan  dan para  pendeta (Konvensi Jenewa, Pasal 47). Karena suatu peperangan modern pada hakikatnya meliputi seluruh masyarakat dan tidak hanya angota angkatan perang saja, maka sebenarnya setiap orang  wajib  mengetahui  Konvensi-Konvensi  Jenewa  tahun  1949  ini.  Penyebaran pengetahuan  tentang  Konvensi  Jenewa  tahun  1949  ini  telah  dilakukan  secara  teratur  di
kalangan anggota angkatan perang, terutama angkatan darat. Pelajaran tentang Konvensi- konvesi  Jenewa  tahun  1949  diberikan  dalam  kursus-kursus  pendidikan  perwira  sebagai bagian  dari  hukum  perang.  Di  samping  itu  Palang  Merah  Indonesia  juga  telah melakukannya, terutama bagi para anggotanya sendiri.
Sedangkan kalo kita menelaah perang laut kurang diperhatikan oleh para ahli ilmu hukum  islam.  Ketiadaaan  perhatian  itu  menunjukkan,  bahwa  pada  permulaan pertumbuhan agama Islam (Ismail, et al., 2020). kaum Islam belum menyadari, bahwa laut itu  penting,  dan  barangkali  lebih  penting  lagi  disebabkan  karena  kekuasaan  Islam  tidak meliputi  laut,  tetapi  hanya  berlaku  di  darat  saja  (Heidelberg,  1922).  Kedaulatan  Islam terbit  di  daerah  pedalaman  dan  meluas  ke  negeri  Bisantium  dan  daerah-daerah  Iran. Kerajaan Iran segera runtuh sama sekali oleh sebab Iran hanya berkuasa di darat saja dan dapat  ditaklukkan  oleh  kaum  Islam,  tetapi  ketika  tentara  Islam  mencapai  laut  di Iskandaria dan perbatasan Siria di pantai – di laut itu negeri Bisantium berkuasa – mereka menghadapi  pertahanan  musuh  yang  kuat.  Kaum  Islam  lama  mengawasi  daerah-daerah yang ditaklukkannya dari pedalaman; di Jabia, Kufa, dan Fustat ditempatkan markas besar sehingga  mereka  dapat  mempertahankan  diri  di  padang  pasir  yang  di  ketahui  benar keadaannya.  Bahaya  selalu  mengancam  dari  laut  hingga  sampai  dibentuknya  angkatan laut  Islam,  yang  melindungi  pantai  kerajaannya  terhadap serangan  negeri  asing.  Karena keadaan negeri menurut ilmu bumi dan kebijaksanaan Mu’awiya di lapangan kenegaraan, insaflah  kaum  Islam,  bahwa  kekuasaan  laut  adalah  penting  :  selama  negeri  Bisantium berkuasa di Laut Tengah, daerah-daerah Islam di Mesir dan siria jauh belum aman.
Ketiaka Mu’awiya menduduki Siprus pada tahun 648 Masehi, maka dimulai kaum Islam  menyusun  kekuasaan  lautnya;  dengan  mempergunakan  angkatan  laut kekuasaannya di Siria menjadi lebih kuat. Serbuan kaum islam di pulau Rhodes dan Sisilia menambah  pengalamannya  yang  dipergunakan  ketika  mengadakan  persiapan  untuk pertempuran  di  laut  yang  pertama  pada  tahun  655  Masehi  dan  dalam  pertempuran  itu mereka  menang  (Hourani,  1951  :  57-59).  Pertempuran-pertempuran  Dhat  al-Sawari, dalam  pertempuran-pertempuran  itupun  karena  siasat  perang  laut  yang  baru  mereka memperoleh  kemenangan,  membuktikan,  bahwa  kaum  Islam  akhirnya  dapat mempercayakan diri kepada kekuasaan laut. Walaupun kekuasaan laut negeri Bisantium tidak  dapat  dikalahkan,  laut  Tengah  memang  tidak  lagi  hanya  dikuasai  kaum  Kristen. Angkatan  laut  Kristen  dan  angkatan  laut  Islam  berganti  ganti  unggul  di  laut,  karena sewaktu  waktu  salah  satu  di  antaranya  menyempurnakan  siasatnya  atau  mendapat senjata  baru  (seperti  “api  basah”  atau  “api  laut”  ciptaan  seorang  Yunani  yang  dapat mematahkan  kepungan  Istambul  oleh  kaum  islam  pada  tahun  673-697  Masehi)  (Lewis, 1951  :  60-61),  tetapi  pihak  lain  segera  memakai  senjata  yang  sama  dan  menyerang kembali dengan mempergunakan siasat baru juga. Hal itu menerangkan setidak-tidaknya sebagian,  apakah  sebabnya  negeri  Bisantium  lama  dapat  menolak  berbagai  sernagan kaum  Uslam  yang  dilakukan  terus  menerus  terhadap  Istambul  di  bawah  pemerintahan chalif-chalif Bani Umaa dan “Abbas”.
Di  laut  Tengah  sebelah  barat  angkatan  laut  Isalam  bertambah  kuat.  Pada  abad kesepuluh  menurut  Tarikh  Masehi  kaum  Islam  unggul  karena  dapat  mengawasi  benar seluruh pantai Afrika Utara dan Spanyol dan menduduki pulau Sisilia, Sardinia dan daerah Italia  di  selatan.  Kekuasaan  laut  kaum  Islam  itu  besar  pengaruhnya,  bukan  saja menghidupkan  kembali  perdagangan  internasional  antara  negeri-negeri  sebelah  timur dengan negeri-negeri sebelah barat pantai Laut Tengah, tetapi memudahkan hubungan di lapangan  keuangan  untuk  keperluan  perdagangan  laut  dan  menumbuhkan  baik  siasat- siasat  baru  tentang  perang  laut  maupun  berbagai-bagai  aturan  tentang  pelajran  juga. Ketika kekuasaan laut kaum islam mundur, maka dimulai negeri-negeri Kristen menyerbu ke daerah-daerah Islam di pantai sebelah barat Laut Tengah. Menurut tulisan Ibn Chaldun yang tajam terutama kekuasaan laut bangsa-bangsa Kristen yang melebihi kekuasaan laut kaum islamlah yang menyebabkan hilangnya daerah-daerah Islam sepanjang pantai Laut
Tengah  dan  di Spanyol  (Chaldun,  1858  :  38-40). Kekuasaan laut  kaum  Islam ditegakkan kembali pada akhir abad kelima belas ketika bangsa Turki tiga abad menguasai sebagian besar pantai sebelah timur Laut Tengah dan pantai Afrika.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  bermaksud  mendeskripsikan perlindungan korban perang laut menurut Konvensi Jenewa dan Hukum Islam.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  hukum  normatif  yang  hanya  menggunakan  data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas,  dan  sistematis  sebagai  karya  ilmiah.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  adaah metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Karena  penelitian  ini  termasuk  penelitian  hukum normatif,  pendekatannya  menggunakan  pendekatan  normatif  analitis,  dengan  mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :
1)  mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah;
2)  mengidentifikasi  pokok  bahasan  dan  subpokok  bahasan  yang  bersumber  dari rumusan masalah;
3)  mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan rincian subpokok bahasan;
4)  mengkaji  secara  komprehensif  analitis  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan;
5)  hasil kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis dalam bentuk laporan hasil penelitian atau karya tulis ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perlindungan Korban Perang Laut Menurut Konvensi Jenewa
Konvensi I dan II mengenai perbaikan keadaan yang luka dan sakit di darat, di laut dan korban karam perlu dibahas secara bersama-sama. Hal ini dilakukan demikian, karena pada  dasarnya  kedua  konvensi  ini  sama  benar  dasar  dan  tujuannya,  hanya  tempat pelaksanaannya saja yang berbeda, yang satu  berlaku bagi perawatan dan perlindungan korban pertempuran di laut, yang lainnya bagi korban pertempuran di darat.
Melihat  sejarah  terjadinya  Konvensi  II  pun,  ia  tidak  lain  merupakan  penerapan daripada  ketentuan-ketentuan  Konvensi  I  pada  keadaan  di  laut.  Pembahasan  sekaligus berarti  bahwa  sedapat  mungkin  akan  dilakukan  pembahasan  mengenai  ketentuan- ketentuan yang bersamaan dengan memperhatikan keadaan yang berlainan. Pembahasan disini hanya akan dikemukakan pokok-pokok  ketentuan-ketentuan yang terpenting. 1. Perlindungan, pengobatan dan perawatan
Ketentuan mengenai perlindungan, pengobatan dan perawatan yang terdapat dalam pasal 12 dari masing-masing Konvensi merupakan suatu  ketentuan pokok yang menjadi pangkal  tolak  bagi  segala  ketentuan  lainnya.  Pasal  ini  mengandung  pokok  pikiran  yang lahir di medan pertempuran Solferino di tahun 1859 dan menjiwai gerakan Palang Merah dan  Konvensi  Jenewa  tahun  1864  sejak  dahulu  hingga  sekarang.  Pokok  pikiran  itu sebagaimana tercantum dalam ayat 1 adalah bahwa anggota angkatan perang dan peserta pertikaian  senjata  lainnya  yang  luka  dan  sakit  dan  tidak  lagi  turut  serta  dalam pertempuran (hors de combat) tidak boleh diserang dan harus dilindungi. Perlu dijelaskan bahwa untuk memperoleh  hak  di  atas,  selain  luka  dan sakit  orang itu  harus  nyata  tidak turut  erta  lagidalam  pertempuran  (hors  de  combat).  Jadi  seorang  prajurit  yang  terus berkelahi walaupun luka dan sakit tetapi boleh diserang.
Konvensi juga tidak memuat definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan “luka dan sakit”. Hal ini sengaja diserahkan kepada fikiran sehat dan sesuai dengan semangat Palang Merah harus ditafsirkan secara luas. Define yang sakit memang teknis sukar sekali, juga  menurut  ilmu  kesehtan  umum.  Dalam  hal  ini  syarat  telah  meletakkkan  senjata
merupakan  ukuran  yang  lebih  mudah  dipahami.  Pengertian  “korban  karam”  juga  harus diartikan  secara  luas  dan  sealinnya  orang  orang  yang  terapung  di  laut  karena  kapalnya tenggelam,  meliputi  orang  orang  yang  melakukan  pendaratan  darurat  di  laut  karena kerusakan pesawat udara dan juga orang orang yang hanyut di laut karena sekoci mereka kehilangan kemudi atau terdampar di sebuah pulau karena kapal mereka tenggelam. Larangan  untuk  melakukan  diskriminasi  dalam  perawatan  dan  pengobatan berdasarkan kebangsaan, kelamin, agama, keyakinan politik dan lain ukuran semacam itu juga merupakan suatu azas yang lahir di Solferino (Konvensi 1864, Pasal 6). Hanya alasan- alasan  kesehatan  yang  mendesak  membenarkan  suatu  penyimpangan  dari  urutan pelayanan pengobatan dan perawatan. Ketentuan yang menyatakan bahwa wanita harus diperlukan menurut kehormatan yang patut ditunjukan kepada mereka, tidak mengurangi larangan  non-diskriminasi  ini,  dan  hanya  bermaksud  antara  lain  supaya  korban  perang wanita  tidak  dicampurkan  dengan  laki  laki  atau  diperlakukan  tidak  senonoh. Perkembangan baru ini , yang didasarkan atas pengalaman Perang Dunia yang baru lalu, disebabkan  makin  banyaknya  turut  serta  kaum  wanita  dalam  kegiatan  perang  terutama dalam dinas-dinas pembantu angkatan perang.
Pasal ini selanjutnya melarang segala perbuatan kekerasan terhadap jiwa dan raga para  korban,  terutama…pembunuhan,  pemusnahan…penganiayaan  atau  eksperimen eksperimen  biologis.  Juga  dilarang  untuk  meninggalkan  yang  luka  dan  sakit  begitu  saja tanpa obat-obatan dan perawatan, atau membiarkan mereka mendapat penyakit menular dan  infeksi.  Pihak  dalam  pertikaian  yang  terpaksa  meninggalkan  yang  luka  dan  sakit sepanjang  pertimbangan  militer  mengizinkan  harus  meninggalkan  sebagian  dari  obat- obatan dan staf kesehatan untuk mengurus pengobatan dan perawatan mereka.
Orang  yang  luka  dan  sakit  yang  jatuh  ke  dalam  tangan  musuh  itu  seperti  telah dikatakan pada dasarnya menjadi tawanan perang, akan tetapi selama ia masih luka atau sakit  ia  berhak  diperlakukan  menurut  Konvensi  I  (II).  Setelah  sembuh  status  dan perlakuannya diatur oleh konvensi III mengenai perlakuan Tawanan Perang.
2. Mencari dan mengumpulkan yang luka, sakit dan jenazah
Pihak  dalam  pertikaian  setiap  waktu,  terutama  sesudah  terjadinya  pertempuran, harus  segera  mengambil  segala  tindakan  untuk  mencari  dan  mengumpulkan  yang  luka, melindungi  mereka  terhadpa  perampokan  dan  perlakuan  buruk  dan  memberikan perawatan  yang  cukup.  Yang  mati  harus  dicari  dan  diambil  tindakan  untuk  mencegah bahwa atas jenazah-jenazah itu dilakukan perampasan (Konvensi Jenewa I, Pasal 15 dan Konvensi  Jenewa  II,  Pasal  18).  Seorang  komandan  pertempuran  dengan  demikian  harus mencegah  jangan  sampai  bawahannnya  merampas  arloji,  cincin,  uang  dan  barang berharga lainnya dari jenazah dan ia harus mengambil tindakan apabila mendapati anak buahnya  melakukan  pekerjaan  demikian.  Untuk  keperluan  mencari  dan  mengumpulkan yang  luka,  sakit  dan  mati  ini,  pihak-pihak  dalam  pertikaian  harus  mengusahakan diadakannya penghentian tembak-menembak. Dapat juga diadakan usaha-usaha setempat di  antara  pihak-pihak  dalam  pertikaian  untuk  pengembalian  atau  penukaran  yang  luka yang ditinggalkan di medan pertempuran atau yang ada di suatu daerah yang terkepung. Juga dapat diadakan persetujuan-persetujuan setempat untuk memungkinkan lalu lintas yang bebas bagi para pendeta dan anggota serta perlengkapan dinas Kesehatan ke daerah yang terkepung demikian.
Pasal 17 mengatur apa yang selanjutnya harus dilakukan dengan jenazah. Pasal ini menetapkan bahwa pemakaman (atau pembakaran) jenazah sedapat mungkin dilakukan secara  perseorangan,  apabila  mungkin  didahului  oleh  pemeriksaan  kedokteran  untuk menegaskan kematian itu. Denazah harus dimakamkan dengan hormat, sedangkan makam harus  dipelihara  dan  diberi  tanda  agar  mudah  diketemukan.  Untuk  keperluan  ini  pihak dalam  pertikaian  pada  waktu  pecahnya  permusuhan  harus  mendirikan  suatu  Dinas Pendaftaran  Kuburan.  Jenazah  tidak  boleh  dibakar  kecuali  apabila ada  alasan  kesehatan
yang penting sekali atau berdasarkan alas an agama orang yang meninggal. Alasan-alasan untuk melakukan pembakaran jenazah harus dicantumkan dalam sertifikat kematian.
3. Pencatatan dan pengiriman keterangan mengenai yang luka, sakit dan mati. Penguasa-penguasa  militer  daripada  pihak-pihak  dalam  pertikaian  harus  selekas mungkin keadaan mengizinkan, mencatat mengenai yang luka, sakit atau mati dari pihak lawan  jatuh  ke  dalam  tangan  mereka  segala  sesuatu  yang  dapat  membantu  untuk mengenal  mereka  (Konvensi  I  Jenewa,  Pasal  16  ;  Konvensi  II  Jenewa  Pasal  19). Keterangan-keterangan ini harus meliputi : (1) nama negara yang ditaatinya; (2) nomor tantara,  resimen  dan  nrp;  (3)  nama  dan  nama  kecil;  (4)  tanggal  lahir;  (5)  tanggal  dan tempat  penangkapan  atau  kematian  dan  sebagainya.  Keterangan-keterangan  ini  harus dikirimkan  selekas  mungkin  kepada  kantor  penerangan  yang  tersebut  dalam  pasal  122 Konvensi mengenai Perlakuan Tawanan Perang, untuk diteruskan kepada negara asal si korban perang melalui kantor Pusat Tawanan Perang dan Negara pelindung. Pihak-pihak dalam  pertikaian  harus  saling  mengirimkan  sertifikat  atau  daftar  kematian  anggota- anggota pihak lawan yang ada dalam kekuasaan mereka. Mereka juga harus mengirimkan melalui kantor yang sama, tanda identifikasi, surat-surat wasiat atau dokumen-dokumen lainnya  yang  penting  bagi  keluarga,  begitu  pula  uang  dan  barang  berharga  lainnya  yang diketemukan  pada  jenazah,  termasuk  barang-barang  yang  selain  mempunyai  nilai intrinsic  mempunyai  nilai  pribadi  (sentimental).  Barang-barang  ini  beserta  keterangan mengenai  pemilik  almarhum  dan  suatu  daftar  perincian  barang-barang  itu  harus dikirimkan dalam bungkusan-bungkusan yang disegel.
4. bantuan penduduk – bantuan kapal-kapal netral
Ketentuan pasal 18 mengenai bantuan penduduk pada korban perang yang luka dan sakit merupakan salah satu ketentuan pokok yang sudah terdapat dalam Konvensi tahun 1864.  Penguasa-penguasa  militer  dapat  minta  bantuan  penduduk,  atau  dalam  hal peperangan dilaut, kapal-kapal netral (kapal dagang, kapal pesiat dan sebagainya) untuk secara  sukarela  mengumpulkan  dan  merawat  yang  luka  dan  sakit  dengan  petunjuk- petunjuk  dari  mereka.  Kepada  penduduk  atau  kapal-kapanl  netral  yang  memenuhi permintaan  demikian  harus  diberikan  perlindungan  dan  fasilits  yang  diperlukan.  Pihak lawan harus memberikan perlindungan dan fasilitas-fasilitas yang serupa apabila mereka menguasai atau menguasai kembali daerah itu.
Penguasa-penguasa  militer  harus  mengizinkan  penduduk  atau  perhimpunan- perhimpunan penolong yang dengan sukarela mengumpulkan dan merawat yang luka dan sakit.  Penduduk  sipil  harus  menghormati  korban  perang  yang  luka  dan  sakit,  apapun kebangsaan  mereka,  dan  terutama  tidak  boleh  melakukan  tindakan-tindakan  kekerasan terhadap  mereka.  Penduduk  yang  telah  memberikan  pertolongan  perikemanusiaan demikian,  tidak  boleh  dihukum  atau  dianiaya  karenanya.  Begitu  pula  kapal-kapal  neral yang  telah  memberi  pertolongan  demikian,  dan  mengangkut  yang  luka  dan  sakit  tidak boleh ditangkap.
Ketentuan  mengenai  bantuan  spontan  dari  penduduk  sipil  di  atas  di  ilhami  oleh pengalaman Henry Dunant di Solferino. Pada waktu itu bantuan penduduk yang spontan telah banyak menolong korban perang, yang tidak tertolong oleh dinas kesehatan tantara kedua  belah  pihak,  yang  ternyata  jauh  dari  mencukupi  fasilitas  dan  peralatan  serta tenaganya untuk melayani korban yang jatuh. Pikiran Henry Dunant untuk mengorganisir tenaga sukarela demikian dalam suatu organisasi penolong korban perang yang permanen inilah yang kemudian melahirkan organisasi Palang Merang.
Mengingat  peranan  yang  dapat  dimainkan  oleh  penduduk  dalam  memberikan pertolongan kepada korban perang yang luka dan sakit, jelas kiranya betapa  pentingnya penyebaran  pengetahuan  mengenai  Konvensi-Konvensi  jenewa  tahun  1949,  juga  di kalangan penduduk sipil.
5. Satuan-satuan kesehatan dan kapal-kapal rumah sakit
Pasal  19  Konvensi  I  menetapkan  bahwa  Gedung-gedung  dan  satuan-satuan  dinas kesehatan,  termasuk  dinas  dinas  kesehatan  Palang  Merah  Nasional  dan  perhimpunan- perhimpunan penolong sukrela lainnya, harus dihormati dan dilindungi. Termasuk dalam pengertian “Gedung-gedung  dan  satuan-satuan”  di  atas  semua  Gedung  atau  instalasi  tak bergerak  seperti  misalnya  rumah  sakit,  depot  kesehatan  atau  satuan-satuan  yang  dapat berpindah  seperti  ambulans,  rumah  sakit  medan  yang  bertujuan  mengumpulkan  dan merawat anggota angkatan perang yang luka dan sakit.
Larangan  untuk  menyerang  satuan-satuan  kesehatan  di  atas  berlaku  juga  untuk kapal-kapal  kesehatan  (rumah  sakit)  militer,  yaitu  kapal-kapal  yang  sengaja  dibuat  atau diperlengkapi  semata  mata  untuk  mengakut  yang  luka,  sakit  dan  korban  karam  serta merawat mereka. Hal ini berlaku juga bagi (1) kapal-kapal kesehatan yang dipergunakan Palang Merah Nasional, (2) perhimpunan penolong yang telah diakui resmi dan (3) kapal- kapal  kesehatan  milik  swasta.  Pasal  29  konvensi  II  bahkan  menetapkan  bahwa  kapal kesehatan yang ada di pelabuhan yang jatuh ke dalam tangan musuh harus diperkenankan oleh  pihak  yang  menguasai  pelabuhan  itu  untuk  meninggalkan  pelabuhan  tersebut. Larangan untuk menyerang kapal-kapal kesehatan di atas berlaku bagi setiap kapal atau kendaraan  air  lainnya,  berapa  saja  ukuran  beratnya  dan  dimana  saja  kapal-kapal  itu berlayar.
Larangan  untuk  menyerang  satuan-satuan  kesehatan  di  darat  dan  kapal-kapal kesehatan tersebut di atas tidak berlaku lagi apabila ternyata bahwa Gedung-gedung atau satuan-satuan  kesehatan  serta  kapal-kapal  itu  dipergunakan  untuk  tujuan-tujuan  yang teletak  di  luar  kewajiban  perikemanusiaan  mereka  yang  merugikan  musuh  seperti misalnya  penimbunan  atau  pengangkutan  senjata,  prajurit  yang  sehat  dan  menjadikan satuan satuan attau kapal kapal menjadi tempat pengintaian militer.
Pemakaian  kode  rahasia  untuk  radio  atau  alat  komunikasi  lainnya  oleh  kapal kesehatan  dilarang.  Akan  tetapi  perlindungan  yang  diberikan  kepada  Gedung-gedung, satuan  serta  kapal-kapal  kesehatan  itu  hanya  dapat  berakhir,  sesudah  diberikan peringatan sepatutnya dengan suatu batas waktu yang pantas, dan setelah ternyata bahwa peringatan demikian tidak diindahkan. Adanya senjata-senjata ringan yang terbatas untuk pemeliharaan  keamanan atau  pembelaan  diri  dan pembelaan  yang  luka,  dan  sakit, serta senjata  ringan  dan  mesiu  yang  diambil  dari  prajurit-prajurit  yang  luka  dan  sakit  tidak boleh dijadikan alas an untuk menyerang Gedung-gedung, satuan-satuan, dan kapal-kapal kesehatan yang dilindungi Konvensi.
Pihak-pihak  dalam  pertikaian  berhak  mengawasi  dan  memeriksa  kapal-kapal kesehatan, mengatur  perjalanan  bahkan apabila  perlu menahan  untuk sementara  kapal- kapal demikian. Mereka dapat menempatkan seorang petugas mereka di atas kapal-kapal itu  untuk  mengawasi  pelaksanaan  perintah-perintah  yang  diberikan  atau  minta ditempatkan  seorang  peninjau  netral  untuk  mengawasi  diindahkannya  ketentuan- ketentuan Konvensi.
7. Perlengkapan dan (alat) pengangkutan kesehatan.
Perlengkapan  dan  alat-alat  kesehatan  (brancards,  alat  bedah,  obat-batan  dan seterusnya)  kepunyaan  kesatuan-kesatuan  kesehatan  bergerak  angkatan  perang  yang jatuh  ke  tangan  musuh,  harus  (tetap)  disediakan  untuk  perawtan  yang  luka  dan  sakit (Konvensi  I  Jenewa,  Pasal  33).  Harta  milik  perhimpunan-perhimpunan  penolong  yang dilindungi  oleh  Konvensi  ini,  baik  yang  bergerak,  maupun  yang  tidak  bergerak,  harus dianggap  sebagai  milik  pribadi  (sipil).  Hak  rekwisisi  pihak-pihak  yang  berperang,  tidak boleh  dilaksanakan  terhadap  barang-barang  tersebut  di  atas,  kecuali  apabila  ada keperluan yang sangat mendesak dan setelah kesehajteraan yang luka dan sakit terjamin sepenuhnya (Konvensi I Jenewa, Pasal 34).
Alat-alat pengangkut kesehatan di darat (ambulans, truck, wagon, kereta api), di laut (kapal  dan  kendarraan  air  lain),  dan  diudara  (kapal  terbang,  kelicopter  dan  pesawat terbang lain), yang mengakut yang luka, sakit dan korban karam serta alat perlengkapan
dan personil kesehatan tidak boleh diserang dan harus dilindungi, dengan syarat bahwa alat-alat pengangkutan itu hanya dipergunakan untuk maksud tersebut di atas. Ketentuan- ketentuan  konvensi  I  mengenai  satuan-satuan  kesehatan  bergerak  di  darat  berlaku  juga bagi  alat-alat  pengangkutan  kesehatan  di  darat,  baik  yang  bergerak  dalam  iring-iringan (konvoi) atau berjalan sendiri. Kapal terbang kesehatan hanya akan dihormati (tidak akan diserang)  selama  terbang  pada  tinggi,  waktu  dan  menurut  rencana  penerbangan  yang secara  khusus  telah  disetujui  antara  pihak-pihak  dalam  pertikaian  yagn  bersangkutan. Kapal  terbang  itu  harus  memakai  lambang-lambang  pengenal,  sebagaimana  ditentukan dalam pasal 38, pada permukaan di bagian bawh, atas dan sisi tubuh pesawat.
Kapal terbang kesehatan tak boleh melakukan penerbangan di atas wilayah musuh, kecuali  apabila  ada  persetujuan  lain.  Kapal  terbang  yang  atas  persetujuan  pihak  musuh terbang di atas wilayah  yang dikuasainya terus mentaati setiap eprintah  untuk mendart serta  tunduk  pada  pemeriksaan  yang  mungkin  dilakukan.  Apabila  terjadi  suatu pendaratan darurat di wilayah yang dikuasai musuh, yang luka dan sakit, demikian pula awak kapal dijadikan tawanan perang. Personil kesehatan harus diperlukan sesuai dengan pasal  24  dan  berikutnya.  Kapal  terbang  kesehatan  pihak-pihak  dalam  pertikaian  boleh terbang  di  atas  negara-negara  netral,  melakukan  pendaratan  darurat  atau  singgah  di wilayah negara netral. Lintasan atas wilayah netral  terlebih dahulu  harus diberitahukan kepada negara netral oleh pewawat-pesawat terbang itu. Segala perintah mendarat yang diberikan  oleh  penguasa  penguasa  negara  netral  harus  ditaati.  Negara  netral  dapat menetapkan  syarat-syarat  bagi  penerbangan  di  atas  wilayahnya  tau  mengadakan pembatasan  atas  lalu  lintas  dan  pendaratan  kapal-kapal  terbang  kesehatan  piha,k  yang bertikai,  yang  harus  berlaku  sama  bagi  kedua  belah  pihak.  Kecuali  apabila  diatur  lain antara  negara  netral  dan  pihak-pihak  dalam  pertikaian,  yang  luka  dan  sakit  dan  kedua belah  pihak  yang  diturunkan  kapal  terbang  kesehatan  di  wilayah  negara  netral  dengan persetujuan  penguasa-penguasa  setempat  harus  dirawt  dan  dijaga  sedemikian  rupa sehingga mereka itu tidak dapat lagi turut serta dalam operasi perang. Biaya perawatan dan interniran mereka harus dipikul oleh negara yang mereka taati.

## 7. Lambang Palang Merah
Tanda  palang  merah  atas  dasar  putih  harus  tampak  pada  bendera-bendera  ban lengan dan pada semua alat perlengkapan yang dipakai dalam dinas kesehatan. Bendera palang merah hanya boleh dikibarkan di atas kesatuan-kesatuan dan bangunan kesehatan yang  menurut  Konvensi-konvensi  Jenewa  berhak  dilindungi,  dan  hanya  dengan  izin penguasa-penguasa  militer.  Bendera  palang  merah  ini  dapat  didampingin  oleh  bendera pihak dalam pertikaian, kecuali apabila satuan-satuan kesehatan itu sudah jatuh tangan ke dalam  musuh.  Pihak-pihak  dalam  pertikaian  harus  berusaha  supaya  lambang-lambang pengenal  yang  mendandakan  kesatuan-kesatuan  dan  bangunan-bangunan  kesehatan  itu tampak  jelas  bagi  pasukan-pasukan  darat,  laut  dan  udara  musuh  untuk  menghindarkan dilakukannya  serangan.  Berkenaan  dengan  peperangan  di  laut,  maka  kapal-kapal  dan sekoci-sekoci  yang  berhak  atas  perlingungan  Konvensi  harus  ditandai  dengan  jelas sebagai berikut (Konvensi II Jenewa, Pasal 43) :
a) Seluruh bagian luar kapal harus putih.
b) Pada  tiap  sisi  tubuh  (lambung)  kapal  dan  pada  dataran  horizontal  harus digambarkan,  sebesar  mungkin,  satu  atau  lebih  palang  merah  yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat terlihat dengan jelas dari laut dan udara.
c) Sebuah  bendera  putih  dengan  palang  merah  harus  dikibarkan  setinggi mungkin pada tiang utama.
Selain pemakaian-pemakaian di atas, maka pemakaian lambang dan bendera palang merah lainnya diizinkan sebagai pengecualian kepada perhimpunan-perhimpunan Palang Merah  Nasional,  yang  selain  dalam  waktu  perang  dapat  juga  memakainya  dalam  waktu damai untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan azas-azas Palang Merah.
Pemakaian lambang dan nama Palang Merah, untuk maksud yang lain daripada yang tersebut  di  atas,  demikian  pula  penggunaan  segala  tanda  atau  sebutan  yang  merupakan tiruan daripada “palang merah” atau “Palang Jenewa” oleh  siapapun juga, selain mereka yang  berhak  menggunakannnya  menurut  Konvensi  ini,  adalah  dilarang.  Pihak-pihak peserta  konvensi  harus  mengambil  segala  tindakan  yang  perlu,  baik  legislative  atau lainnya,  untuk  mencegah  dan  memberantas  segala  macam  pengayalgunaan  lambang pengenal ini.

## Perlindungan Korban Perang Laut Menurut Hukum Islam
Sebagian besar para ahli ilmu hukum islam tidak membicarakan tentang soal laut dan beberapa ahli ilmu hukum lain yang menyelidiki soal itu sedikit sekali memberi bahan kepada  kami  untuk menyusun  teori  hukum  tentang  laut  yang  menghubungkan  berbagai bangsa  antara  sesamanya  baik  dalam  keadaan  perang  maupun  damai.  Dalam  Qur’an beberapa kali laut disebut sebagai hal yang kurang baik. Firman allah antara lain, bahwa “Syaitan pergi ke laut”(Q. Surat 18, Ayat 62). Dalam ayat lain dikatakan, bahwa Allah telah menghukum rakyat Fir’aun dengan menenggelamkannya di laut (Q. Surat 2, Ayat 47). Ayat lain  lagi  membeda-bedakan  antara  dua  macam  laut,  yaitu  :  laut  yang  segar  dan menyenangkan dan laut yang asin dan pahit airnya; di kedua macam laut itu, firman Allah, kaum Islam boleh menagkap ikan, mencari barang perhiasan dan barang-barang lain yang berlimpah-limpah  banyaknya  (Q.  Surat  35,  Ayat  13).  Ayat-ayat  lain  dalam  Qur’an  yang menguntungkan  pelayaran,  mengatakan,  bahwa  allah  “menguasai  laut”  supaya  “kapal kapal dapat berlayar di situ”(Q. Surat 45, Ayat 11). Selanjutnya allah telah “menentukan, bahwa bintang-bintang akan menunjukkan jalan kepadamu pada waktu malam hari yang gelap di darat dan di laut” (Q. Surat 6, Ayat 97).
Hadis-hadis  pun  hanya  beberapa  kali  saja  menyebut  laut.  Baik  Nabi  Muhammad saw  maupun  pengganti-penggantinya  pada  permulaan  pertumbuhan  agama  islam, barangkali  karena  kurang  luas  pengetahuannya  tentang  laut,  tidak  memberi  petunjuk- petunjuk tentang hal itu. Benar diceritakan orang, bahwa khalifa Umar ra telah memberi nasehat  kepada  kaum  Islam  supaya  jangan  bepergian  dengan  melalui  laut  dan  memberi perintah  kepada  panglima-panglimanya  supaya  memperhatikan  padang  pasir  dalam menentukan  siasatnya.  Sayidina  Umar  ra  tidak  menyetujui  usul  Mu’awiya  supaya  kaum Islam menduduki Siprus dan Sayidina Utsman ra dengan rasa segan mengesahkan rencana itu.
Dalam  keadaan  itu  para  ahli  ilmu  hukum  tidak  memperoleh  petunjuk  yang  sah tentang sumber-sumber dalam agama Islam akan merumuskan beberapa aturan mengenai pelayaran dalam waktu damai atau perang laut. Dengan begitu mereka bergantung pada qiyas  aturan-aturan  tentang  perang  darat  atau  kebiasaan  bangsa-bangsa  lain  yang  telah diakui.  Oleh  sebab  Nabi  Muhammad  saw  enggan  akan  laut,  maka  hadis-hadis  tentang perang akan laut rupanya tidak terjadi pada waktu agama Islam terbit tetapi pada waktu kaum  Islam  memperhatikan  laut,  mengambil  kebiasaan  bangsa-bangsa  lain  dan memasukkannya ke dalam hukum Islam.
Dikemukakan orang beberapa hadis dan menurut hadis-hadis itu Nabi Muhammad saw  pernah  bersada,  bahwa  mereka  yang  tewas  dalam  pertempuran  di  laut  akan memperoleh ganjaran yang dua kali lebih besar daripada kaum Islam yang tewas dalam perang darat (Daud, 1935 : 6-7). Bahwa ganjaran yang dua kali lebih besar itu ditekankan, hal  itu  menunjukkan  rasa  takut  kaum  Islam  akan  laut.  Syaibani  menambahkan,  bahwa seorang  Islam  yang  turut  serta  dalam  perang  laut  melawan  musuh  akan  memperoleh ganjaran dua kali lebih besar dari pada seorang islam yang berjihad di darat dan sesudah orang Islam yang berjihad di laut itu naik kapal, maka segala dosanya diampuni sehingga menjadi bersih kembali seperti pada waktu baru lahir.
Para ahli ilmu hukum sepakat, bahwa umumnya aturan tentang benteng-benteng dalam perang darat berlaku juga bagi kapal dalam perang laut. Dengan begitu kaum Islam yang  berjihad  di  laut  dibolehkan  menyerang  dan  membinasakan  kapal  musuh  dengn
membakar  atau  menenggelamkannya  hingga  sampai  musuh  menyerah.  Menurut  aturan yang  berlaku  dalam  perang  darat,  kaum  Islam  yang  berjihad  di  laut  dibolehkan  juga menjalankan  tindakan-tindakan  untuk  mematahkan  semangat  musuh  dan  menimbulkan kekacauan  yang  memudahkan  serangan  langsung  terhadap  musuh.  Jadi,  kaum  Islam bukan  saja  melemparkan  batu  dan  api,  tetapi  ular,  kalajengking  dan  bahan-bahan  yang berbahaya  ke  kapal  musuh  untuk  melukai  dan  menakutinya  serta  menimbulkan kekacauan di kapalnya.
Jika  musuh  mempergunakan  kaum  Islam  sebagai  perisai  untuk  melindungi kapalnya, berlaku juga aturan tntang kota yang dikepung dalam perang darat, yaitu : kapal musuh  boleh  diserang,  meskipun  kaum  perempuan  dan  anak-anak  Islam  dipergunakan sebagai perisai. Auza’I yang berlawanan dengan ahli-ahli ilmu hokum yang lain memberi nasihat suaya benteng musuh jangan diserang jika di depannya ditempatkan kaum Islam sebagai  perisai,  tidak  menyetujui  tindakan  menenggelamkan  atau  membakar  kapal musuh,  jika  di  atasnya  terdapat  kaum  islam  yang  dipergunakn  sebagai  perisai  (Schacht, 1933 : 4-5).
Jika  dalam  pertempuran  laut  kapal  Islam  akan  karam,  maka  kaum  Islam  yang berjihad boleh tinggal tetap di kapal itu dan tenggelam dengan kapalnya atau meloncat ke laut  dan  tenggelam. Dalam  hal  yang  terakhir  kemungkinan  bahwa  ia  akan ditolong  oleh musuh tidak besar dan mungkin sekali akan dibunuh oleh musuh (Sahnun, 1323 H, 25-26).
Kaum  Islam  yang  berjihad  dilaut  sesudah  menang  dalam  pertempuran,  rupanya dibolehkan membawa tawanannya sebagai budak dan merampas harta benda musuhnya. Para ahli ilmu hukum sepakat, bahwa aturan tentang membagi-bagi barangnng rampasan dalam  perang  darat  berlaku  bagi  perang  laut  juga  (Tabari,  86).  Jika  kaum  Islam  yang berjihad di laut berpendapat bahwa barang rampasan yang diperolehnya terlampau berat, sehingga  kapalnya  akan  tenggelam,  maka  bukan  saja  barang  rampasan  itu  tetai  musuh yang tawannya termasuk kaum perempuan dan anak-anak, boleh dilemparkan ke laut juga (Ardabili,  289).  Tetapi  jika  mereka  menghadapi  bahaya  besar  dan  di  kapalnya  terdapat kaum perempuan dan anak-anak Islam, maka kaum perempuan dan anak-anak itu tidak boleh dilemparkan ke laut; tindakan semacam itu dapat disamakan dengan pembunuhan yang dilarang oleh hokum. Berhubung dengan peristiwa yang mungkin terjadi itu para ahli ilmu  hokum,  di  antaranya  al-Suyuti,  memberi  nasihat  supaya  kaum  Islam  yang  berjihad jangan  membawa  kaum  perempuan  dan  anak-anak  di  kapalnya  (Suyuti,  1938  :  272). Begitu juga halnya tentang kaum dhimmi atau mereka yang tidak menganut agama Islam tetapi  telah  dijanjikan  kepadanya  akan  dilindungi  (aman),  sebab  kaum  Islam  yang berhjihad harus berpegang pada janjinya (Syaukani, 1952 : 28-29).
Jika sebuah kapal musuh tidak dapat berlayar dan anak buahnya terdapat di pantai dar al-Islam dan tidak dijanjikan perlindungan kepadanya, maka kaum pelayar musuh itu tidak  boleh  dianiaya  (Tabari,  31).  Auza’I  berpendapat,  bahwa  musuh  yang  minta perlindungan  harus  dilindungi;  jika  perlindungan  tidak  dikehendakinya,  maka  mereka boleh  dianiaya  (Tabari,  32).  Jika  sebuah  kapal  musuh  terapung  apung  dekat  pantai  dan membawa kaum pedangan yang tidak dijanjikan perlindungan kepadanya, maka mereka dipandang  sebagai  fai’;  tetapi  jika  menurut  katanya  mereka  sedang  menjalankan  tugas diplomasi,  maka  mereka  harus  dilindungi  dan  diizinkan  menghadap  imam.  Jika  imam berpendapat,  bahwa  mereka  tidak  mempunyai  surat-surat  kepercayaan,  maka  mereka boleh  ditawan, dijadikan budak atau dibunuh  dan barangnya dirampas (Yusuf,  1352 H : 189).

## KESIMPULAN
Perang  laut  kurang  diperhatikan  oleh  para  ahli  ilmu  hukum  Islam.  Ketiadaaan perhatian  itu  menunjukkan,  bahwa  pada  permulaan  pertumbuhan  agama  Islam,  kaum Islam  belum  menyadari,  bahwa  laut  itu  penting,  dan  barangkali  lebih  penting  lagi disebabkan karena kekuasaan Islam tidak meliputi laut, tetapi hanya berlaku di darat saja.
Dalam  keadaan  itu  para  ahli  ilmu  hukum  tidak  memperoleh  petunjuk  yang  sah  tentang sumber-sumber  dalam  agama  Islam  akan  merumuskan  beberapa  aturan  mengenai pelayaran dalam waktu damai atau perang laut. Dengan begitu mereka bergantung pada qiyas  aturan-aturan  tentang  perang  darat  atau  kebiasaan  bangsa-bangsa  lain  yang  telah diakui.  Oleh  sebab  Nabi  Muhammad  saw  enggan  akan  laut,  maka  hadis-hadis  tentang perang akan laut rupanya tidak terjadi pada waktu agama Islam terbit tetapi pada waktu kaum  Islam  memperhatikan  laut,  mengambil  kebiasaan  bangsa-bangsa  lain  dan memasukkannya ke dalam hukum Islam.
Konvensi  Jenewa  tahun  1949  yang  ke  II  mengenai  Perbaikan  Keadaan  Anggota Angkatan Perang di laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam’, merupakan suatu perbaikan dari pada Konvensi Den Haag  tahun 1907 mengenai hal yang sama.  Konvensi Den Haag tahun 1907 mengenai perlindungan dan perbaikan nasib dari pada korban peperangan di darat pada keadaan peperangan di laut. Dalam bentuknya yang sekarang Konvensi II ini terdiri dari tidak kurang dari 63 pasal.
Kita  sudah  sepantasnya  menaruh  perhatian  lebih  banyak  akan  konvensi-konvensi Palang  Merah  ini  yang  didasarkan  atas  azas  perikemanusiaan,  apalagi  apabila  diingat bahwa perikemanusiaan merupakan salah satu dari Pancasila Negara Rebuplik Indonesia.

## REFERENCES
Bakrie,  Connie  Rahakundini.  (2007). Pertahanan  Negara  dan  Postur  TNI  Ideal .  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta.
Buntoro, Kresno, 2014, Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia . PT Raja Grafindo Persada. Chaldun, Ibn. (1858). Al-Muqaddima . Paris: Quatremere. Hourani, George F. (1951). Arab Seafaring . Princeton.
Ismail,  H.,  Khotim,  A., Kohar,  A.,  Asnawi,  H.  S.,  &  Muslimin,  A.  (2020).  Pandangan Ulama  Tentang  Penerapan  Ikrar  Talak  di  Depan  Pengadilan  Agama  (Studi Multi  Situs  Ulama  Salafiyah  Paculgowang  dan  Tambakberas  Jombang). Jurnal Tana Mana , 1 (2), 111-124. Karim,  Silmy.  (2014). Membangun  Kemandirian  Industri  Pertahanan  Indonesia .  Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Konvensi  Jenewa  tahun  1949  mengenai  Perbaikan  Keadaan  Anggota  Angkatan  Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat.
Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam.
Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlakuan Tawanan Perang. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil di Waktu Perang. Lewis, Archibald R. (1951). Naval Power and Trade in the Mediterranean . Princeton. Muhammad,  Abdulkadir.  (2004) Hukum  dan  Penelitian  Hukum  metode  Penelitian  Ilmu.
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Muradi.  (2012). Dinamika  Politik  Pertahanan  dan  Keamanan  :  Memahami  Masalah  dan Kebijakan  Politik  Pertahanan  Keamanan    Era  Reformasi. Bandung:  Widya Padjadjaran.
Nasution, Bahder Johan. (2008) Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju. Rahardjo, Satjipto. (2012). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Schacht, Joseph. (1933). Karangan Tabari Kitab al-Jihad . Leiden. Sjaukani. (1952). Nayl al-Awtar . Kairo. Supriyatno,  Makmur.  (2014). Tentang  Ilmu  Pertahanan .  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Yusgiantoro,  Purnomo.  (2014).  Ekonomi  Pertahanan  :  Teori  dan  Praktik.  Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama.