Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024

## KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU ANIMAL ABUSE DI INDONESIA DAN SINGAPURA
Okchelita Nettasari Anugrahning Cantik 1 , Hervina Puspitosari 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email: nettaoxel@gmail.com, hervina.ih@upnjatim.ac.id

## Abstrak
Saat ini sudah tidak  asing kasus-kasus yang terjadi yang menyebabkan hewan tersebut mengalami luka-luka  dan  bahkan  bisa  berujung  pada  kematian.  Penegakan  hukumterhadap  tindak  pidana penganiaayan dan penyalahgunaan hewan. Marak kasus mengenai kejahatan hewan, seperti halnya penganiayaan  dan  penyalahgunaan  hewan  yang  dilakukaan  oleh  manusia.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum untuk penganiayaan hewan di Indonesia masih dinilai kurang efektif, akibat sanksi yang dinilai masih lemah, dan kurangnya empati masyarakat. Atas hal tersebut masih  ditemukan  urgensi  untuk  membahas  perbandingan  pengaturan  mengenai  animal  abuse  di Indonesia dengan peraturan dari negara lainyaitu Singapura. Dalam penelitian ini digunakan metode Yuridis  Normatif  dan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  serta  menggunakan wawancara sebagai bahan hukum sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terkait pelaku animal abuse di Indonesia dan Singapura serta bagaimana kebijakan  kriminal  yang  tepat  dan  efisien  untuk  penerapan  sanksi  bagi  pelaku  animal  abuse  di Indonesia.  Hasil  dari  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  saat  ini  pengaturan  mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku animal abuse di Indonesia masih belum tepat dan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih terbilang rendah apabila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Singapura karena pidana yang dijatuhkan oleh Singapura jauh lebih tinggi secara signifikan dari Indonesia. Hal ini dikarenakan masih rendahnya  pemahaman  masyarakat  Indonesia  mengenai  kesejahteraan  hewan  dan  masih  adanya adat  tertentu  yang  menggunakan  daging  hewan  seperti  anjing  sebagai  makanan  pokok  atau sejenisnya.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyiksaan Hewan

## Abstract
Currently, it is not uncommon for cases to occur which cause the animal to suffer injuries and can even lead to death. Law enforcement against criminal acts of cruelty and abuse of animals. There are many cases of animal crime, such as abuse and abuse of animals by humans. The results of the research show that  law  enforcement  for  animal  abuse  in  Indonesia  is  still  considered  to  be  less  effective,  due  to sanctions that are still considered weak, and a lack of public empathy. Due to this, there is still urgency to discuss the comparison of regulations regarding animal abuse in Indonesia with regulations from other countries, namely Singapore. In this research, the Normative Juridical method is used and uses a statutory approach and uses interviews as secondary legal material. This research aims to find out what criminal liability is regarding perpetrators of animal abuse in Indonesia and Singapore as well as what criminal policies are appropriate and efficient for implementing sanctions for perpetrators of animal abuse in Indonesia. The results of this research show that currently the regulations regarding criminal liability for perpetrators of animal abuse in Indonesia are still not appropriate and not in accordance with the provisions of applicable laws and regulations and are still relatively low when compared with the  laws  and  regulations  in  force  in  Singapore  because  of  the  penalties  imposed  by  Singapore  is significantly  higher  than  Indonesia.  This  is  because  the  Indonesian  people  still  have  a  low  level  of understanding regarding animal welfare and there are still certain customs that use animal meat such as dogs as staple food or similar.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024

## Keywords : Law Enforcement, Crime, Animal Abuse

## PENDAHULUAN
Suatu hukum sewajarnya ditaati oleh setiap warga masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah kekuasaan suatu peraturan itu sendiri. Namun jelas untuk mengatur banyak jiwa dan individu tidak dapat selamanya berjalan mulus, pasti ada bentrok dan ketegangan antara satu dan lain yang dapat menjadi faktor terjadinya suatu tindak pidana. Oleh karena itu suatu pemerintahan wajib membuat undang-undang yang secara umum mengatur semua pihak yang ada dalam lingkungan hukumnya untuk memberikan batasan antara hak kewajiban satu individu dengan hak kewajiban individu yang lain.
Suatu perbuatan tindak pidana pada umunya merupakan pelanggaran dalam lingkup public atau  yang  sering  terjadi  antara  masyarakat  umum  seperti  pencurian,  pembunuhan,  korupsi dan peristiwa kongkrit lainnya. Tindak pidana disebutkan terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang terjadi di masyarakat sehari-harinya
Saat  ini  meskipun  tingkat  kejahatan  atau  kekerasan  terhadap  hewan  terbilang  cukup  tinggi namun  angka  pelaporan  atau  laporan  yang  masuk  mengenai  tindakan  kekerasan  atau penganiayaan terhadap hewan masih sangat rendah bahkan hampir jarang ditemui. Padahal pembahasan mengenai kesejahteraan hidup baik itu manusia atau hewan merupakan hal yang sangat krusial pada suatu negara yang menganut sistem demokrasi dan pengakuan hak asasi. Dalam  undang-undang  mengenai  kesejahteraan  hewan  juga  dibahas  penganiayaan  dan penyiksaan hewan juga dilihat tidak hanya dari fisik namun juga mental yang dinilai dari sikap dan perilaku hewan tersebut sendiri. Namun sikap yang cenderung acuh ini jelas menunjukkan masih rendahnya pemahaman hukum dan pemahaman mengenai pentingnya kesejahteraan hewan itu sendiri.
Sebagai  bahan  perbandingan,  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Blitar  Nomor 207/Pid.Sud/2022/Pn.Blt  terdapat  kasus  yang  hampir  serupa  yang  terjadi  di  Blitar.  Dimana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Majelis Hakim memutuskan untuk menyatakan terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  suatu  tindak  pidana penganiayaan hewan yang mengakibatkan cacat dan tidak produktif. Tidak hanya itu, dalam putusan  tersebut  juga  menyebutkan  bahwa  Majelis  Hakim  menjatuhkan  pidana  penjara
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000,-  yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.
Hal  ini  berbanding  pada  dasarnya  sudah  cukup  menjanjikan  apabila  dibahas  dalam  lingkup hukum  Indonesia,  namun  dilihat  dari  masih  tingginya  tingkat  penganiayaan  pada  hewan  di Indonesia saat ini masih membuktikan bahwa peraturan diatas belum sepenuhnya memiliki dampak  dalam  prakteknya  di  masyarakat.  Terlebih  ketika  dibandingkan  dengan  peraturan negara lain mengenai penganiayaan hewan salah satunya di Singapura, hukuman dan denda yang  dijatuhkan  masih  terhitung  ringan.  Pemerintah  Singapura  juga  akan  memperketat hukum  perlindungan  hewan.  Kementerian  Pembangunan  Nasional  Singapura  menyatakan mereka  telah  menerima  24  poin  yang  direkomendasikan  Komite  Legislasi  Perlindungan Hewan.
Contoh kekejaman terhadap hewan yang sangat parah di Singapura terjadi pada tahun 2017. Pelaku  berlari  menuruni  19  anak  tangga  dengan  pudel  peliharaannya  menempel  padanya dengan  tali.  Akibatnya,  pudel  itu  terbentur  dinding,  lantai  dan  tangga,  meninggalkan  noda darah,  dan  menderita  luka  serius  karena  diseret  oleh  pemiliknya.  Pudel  itu  kemudian ditinggalkan  dan  kemudian  mati  karena  luka-lukanya.  Pelaku  dijatuhi  hukuman  penjara maksimum  18  bulan  untuk  1  tuduhan  kekejaman  terhadap  hewan,  dan  tambahan  2  bulan untuk penelantaran.
Pada 19 Oktober, Yeo Poh Kwee yang berusia 45 tahun dijatuhi hukuman 18 bulan penjara karena  gagal  memberikan  perawatan  hewan  untuk  pudelnya,  Brownie  setelah  menderita beberapa luka yang menyebabkan kematiannya. Dia juga dijatuhi hukuman dua bulan penjara karena meninggalkan pudel lain, Yoyi, yang tidak berlisensi.
Atensi dan upaya memperkuat pengaturan animal abuse di Indonesia masih terbilang cukup rendah,  kasus  penganiayaan  hewan  juga  tidak  terlalu  jadi  perhatian  pemerintah  Indonesia melihat  masih  tingginya  kasus  penganiayaan  hewan,  rendahnya  kasus  yang  masuk  hingga tahap  pengadilan  dan  rendahnya  hukuman  yang  dijatuhkan  dibanding  negara  lain. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Asia For Animal Coalition sejak Juli 2020 sampai Agustus 2021, dari 5.480 konten penyiksaan hewan di dunia, sebanyak 1.626 berlokasi di Indonesia.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pidana Terkait Pelaku Animal Abuse Di Indonesia Dan Singapura
Terkait  peraturan  penganiayaan  hewan yang  ada,  KUHP umumnya digunakan  sebagai  dasar penjatuhan putusan pidana yaitu menggunakan Pasal 302 KUHP. Pasal 66A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memang ada digunakan tapi tidak sebanyak Pasal 302. Penulis menilai hukuman pidana pada KUHP memang cukup jelas namun kurang kuat. Aturan yang ada di dalam KUHP lemah, tidak sesuai perkembangan zaman karena  merupakan  Undang-Undang  peninggalan  Belanda  dan  tidak  menimbulkan  efek  jera berdampak kasus akan dianggap sepele karena hukumannya ringan.
Pembahasan  mengenai  pemidanaan  pada  dasarnya  merupakan  hal  yang  sudah  umum dibicarakan  terlebih  mengenai  suatu  pemeliharaan  dan  pengayoman  hewan  namun  hal  ini masih tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat melihat masih tingginya angka kekerasan terhadap  hewan.  Seharusnya  masyarakat  memahami  bahwa  dengan  memiliki  hewan  yang kemudian ada dalam pengayoman atau kepunyaannya pada saat itulah hak-hak hewan juga harus  diberikan  diantaranya hak  terbebas dari  rasa  lapar, haus,  sakit  dan  rasa  takut.  Hal  ini sudah  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2009  tentang  Peternakan  dan Kesehatan Hewan tepatnya pada pasal 66 huruf c.
Dalam  UU  tentang  Peternakan  Nomor  18  Tahun  2009  juga  masih  belum  diatur  dalam Rancangan KUHP sebagai bentuk ius constituendum yang mana hal ini cukup merugikan para pencinta  hewan  dan  sangat  disayangkan  karena  mengingat  tingginya  angka  kekerasan terhadap hewan.  Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan  Kesehatan  Hewan.  Ketentuan  mengenai  kesejahteraan  hewan.  Tindak  pidana  pada umumnya merupakan suatu tindakan yang menyebabkan kerugian yang terhitung banyak bagi pihak  lain.  Hal  ini  lah  yang  kemudian  menjadikan  urgensi  pembentukan  undang-undang mengenai  tindak pidana  yang dilakukan  semata-mata  untuk  melindungi hak-hak  pihak  atau individu lain.
Dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  pada  Pasal  337  Ayat  (2)  dimana  masih  ditemukan  urgensi  untuk  membahas perbandingan pengaturan mengenai animal abuse di Indonesia dengan peraturan dari negara lain. Adapun peraturan perundangundangan lain yang memuat mengenai sanksi dan larangan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
bagi pelaku kejahatan penganiayaan terhadap hewan yaitu Pasal 406 ayat (2) KUHP dan Pasal 540 ayat (1) dan (2) KUHP.
Di Singapura, pelanggaran kekejaman utama diatur dalam Animal and Birds Act . Kementerian Pembangunan  Nasional  Singapura  menyatakan  mereka  telah  menerima  24  poin  yang direkomendasikan Komite Legislasi Perlindungan Hewan. Contoh kekejaman terhadap hewan yang  sangat  parah  di  Singapura  terjadi  pada  tahun  2017.  Pelaku  berlari  menuruni  19  anak tangga  dengan  pudel  peliharaannya  menempel  padanya  dengan  tali.  Akibatnya,  pudel  itu terbentur  dinding,  lantai  dan  tangga,  meninggalkan  noda  darah,  dan  menderita  luka  serius karena diseret oleh pemiliknya. Pudel itu kemudian ditinggalkan dan kemudian mati karena luka-lukanya.  Pelaku  dijatuhi  hukuman  penjara  maksimum  18  bulan  untuk  1  tuduhan kekejaman terhadap hewan, dan tambahan 2 bulan untuk penelantaran.
Pada 19  Oktober, Yeo Poh  Kwee  yang berusia  45  tahun  dijatuhi  hukuman  18 bulan penjara karena  gagal  memberikan  perawatan  hewan  untuk  pudelnya,  Brownie,  setelah  menderita beberapa luka yang menyebabkan kematiannya. Dia juga dijatuhi hukuman dua bulan penjara karena meninggalkan pudel lain, Yoyi, yang tidak berlisensi.
Selain itu kekerasan terhadap hewan juga terjadi di Yishun antara September dan Desember 2015. Selama periode itu, AVA menerima laporan bahwa setidaknya 19 kucing ditemukan mati atau  terluka.  Pada  27  Desember  2015,  Lee  Wai  Leong,  41,  dijatuhi  hukuman  percobaan  18 bulan  karena  melemparkan  kucing  dari  ketinggian  13  lantai  ke  bawah.  Pelaku  ditahan  di Institute of Mental Health dan meskipun dia dicurigai terlibat dalam kematian kucing lain, tidak ada cukup bukti untuk menghubungkannya dengan mereka.
Menurut Bagian 41C dari Animals and Birds Act 1965 (Cap. 7, 2002 Rev. Ed.) , pemilik hewan perlu  melakukan  upaya  untuk  memastikan  bahwa  hewan  mereka  diberi  makanan,  air,  dan tempat tinggal yang cukup dan tepat. Pemilik juga harus memastikan bahwa hewan mereka dilindungi dari penyakit dan cedera, dan tidak menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang tidak perlu.
Pemilik hewan juga dilarang meninggalkan hewan mereka. Jika hewan mereka hilang, mereka harus melakukan upaya yang wajar untuk memulihkannya. Pemilik yang gagal mematuhi salah satu undang-undang di atas didenda hingga $10.000 dan/atau dipenjara hingga 12 bulan untuk pelanggaran pertama, dan didenda hingga $20.000 dan / atau dipenjara hingga 2 tahun untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
pelanggaran berikutnya.
Menurut  Subbagian  Ayat  (3)  mengecualikan  persiapan  hewan  untuk  makanan  di  bawah tindakan kekejaman di atas kecuali hewan yang disiapkan telah mengalami penderitaan yang tidak perlu. Pelanggar dinyatakan bersalah atas kekejaman terhadap hewan didenda hingga $15.000  atau  sekitar  Rp.  167.037.861,92  dan/atau  dipenjara  hingga  18  bulan  untuk pelanggaran pertama, dan didenda hingga $30.000 atau sekitar Rp 334.075.723,83 dan / atau dipenjara hingga 3 tahun untuk pelanggaran berikutnya.
Hukuman  untuk  pelanggaran  pengabaian  dan  pelecehan  oleh  individu  dalam  menjalankan bisnis yang berkaitan dengan hewan lebih berat dibandingkan dengan pelanggar biasa. Karena gagal memberikan perawatan yang memadai dan memadai untuk hewan di bawah tanggung jawab  mereka,  pelanggar  tersebut  menghadapi  denda  hingga  $40.000  atau  sekitar  Rp. 445.434.298,44 dan/atau hukuman penjara hingga 2 tahun untuk pelanggaran pertama, dan denda hingga $100.000 atau sekitar Rp. 1.113.585.746,10d an/atau hukuman penjara hingga 3  tahun  untuk  pelanggaran  berikutnya.  Hukuman  yang  sama  berlaku  untuk  kasus-kasus kekejaman terhadap hewan.

## B. Kebijakan  Kriminal  Yang  Tepat  Dan  Efisien  Untuk  Penerapan  Sanksi  Bagi  Pelaku Animal Abuse Di Indonesia
Kebijakan hukum pidana sendiri terdiri dari dua bagian yaitu kebijakan penal dan non-penal yang  utamanya  mengupayakan  penegakan  hak-hak  dasar  manusia  dalam  berkehidupan berkelompok,  kebijakan  hukum  pidana  ini  dibentuk  dan  dibuat  dengan  landasan  pola  pikir hukum pidana sebagai ultimum remedium atau sebagai upaya terakhir penyelesaian masalah, hal  ini  dikarenakan  hukum  pidana  sudah  seharusnya  menjadi  obat  yang  mengobati  para perlaku  kejahatan  dengan  rasa  takut  untuk  melakukan  kejahtan  dan  efek  jera  dengan efektivitas sanksi sehingga mengurangi dan meminimalisir kejahatan dan pelanggaran.
Dalam proses peradilan hakim memerlukan bukti-bukti yang menjelaskan rumusan perbuatan terdakwa  sudah  memenuhi  semua  unsur  termasuk  membuat  cacat  dan/atau  terganggunya produktifitas hewan tersebut, sehingga pasal a quo dapat menjerat terdakwa dengan sistem peradilan  pidana.  Dari  wawancara  yang  dilakukan  oleh  Penulis  dengan  beberapa  pihak diantaranya  Bapak  AIPTU  Catur  Arif  Wibowo  sebagai  Penyidik  Pembantu  Satreskrim Polrestabes,  Ibu  Qory  sebagai  Founder  dari  Yayasan  Peduli  Kucing  dan  Kak  Yuke  sebagai
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
perwakilan dari Kitten and Baby Care Community Surabaya (KCCS) yang kemudian ditemukan fakta  bahwa  bukti  yang  ada  di  lapangan  sangat  berpengaruh  terhadap  proses  penjatuhan pidana dalam kasus penyiksaan hewan. Selain itu, penerapan hukum juga tidak serta merta dilakukan apabila tidak terdapat aduan atau laporan untuk tindak pidana tertentu termasuk tindak  pidana  penganiayaan  hewan  yang  merupakan  delik  aduan  atau  tindak  pidana  yang hanya  bisa  diproses  jika  ada  laporan  atau  aduan  yang  dilakukan.  Oleh  karena  itu  apabila masyarakat menemukan tindakan yang diduga sebagai tindakan penyiksaan hewan hendaknya dilakukan pengumpulan bukti terlebih dahulu untuk memudahkan dalam proses penindakan tindakan  penyiksaan  hewan.  Selain  itu,  penerapan  hukum  atau  kebijakan  yang  berlaku  di Indonesia  juga  tidak  akan  efektif  jika  tidak  diiringi  dengan  kesadaran  hukum  dan  kemauan untuk  belajar  demi  menciptakan  hukum  sesuai  dengan  cita  hukum  dalam  peraturan perundang-undangan.
Melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal  adalah  tiga  bulan  penjara  dan  paling  lama  sembilan  bulan  penjara  bagi  pelaku penganiayaan hewan dengan kategori berat hingga merenggut nyawa dari hewan yang berada dalam  penguasaannya.  Berdasar  hasil  wawancara  dengan  Bapak  AIPTU  Catur  Arif  Wibowo sebagai  Penyidik  Pembantu  Satreskrim  Polrestabes,  Ibu  Qory  sebagai  Founder  dari  Yayasan Peduli Kucing dan Kak Yuke sebagai perwakilan dari Kitten and Baby Care Community Surabaya (KCCS) ditemukan fakta bahwa penyebab tingginya kasus penganiayaan hewan bukan hanya kurangnya  kebijakan  atau  rendahnya  sanksi  yang  dijatuhkan  terhadap  pelaku  namun  juga rendahnya  kesadaran  masyarakat  akan  kesejahteraan  hewan  dan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia. Oleh karena itu penerapan kebijakan harusdiimbangi dengan pendekatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kesejahteraan hewan itu sendiri.
Beberapa  segi  poin  pengamatan  dari  pemikiran  penulis  dalam  menilai  terkait  adanya kelemahan atau kendala pada kebijakan kriminal pengaturan tindak pidana penyiksaan hewan dalam  memperjuangkan  hak  kehidupan  hewan  yang  masih  jauh  dari  kata  maksimal  di Indonesia yaitu Indonesia dan Singapura masih belum ada peraturan khusus mengenai animal abuse,  dari  segi  pemidanaan  juga  Indonesia  masih  terbilang  cukup  ringan yaitu  maksimal 9 bulan  dengan  dengda  Rp.  300.000,-  sedangkan  Singapura  maksimal  18  bulan  dan  Rp. 167.037.861,-.  Kemudian  juga  masih  belum  ada  lembaga  khusus  yang  mengatur  mengenai
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
animal abuse baik di Indonesia maupun Singapura. Untuk segi kultur budaya juga berpengaruh mengingat  di  Indonesia  masih  terdapat  suku  yang  menjadikan  Binatang  peliharaan  sebagai bahan makanan yang mana hal ini berbanding terbalik karena di Singapura tidak ada suku yang menjadikan hewan peliharaan sebagai bahan makanan.
Berdasarkan perbandingan mengenai kebijakan serta kendala dalam penegakan hukum tindak pidana  animal  abuse  di  Indonesia  dapat  disimpulkan  bahwa  singapura  dalam  memberi hukuman pidana lebih memberi efek jera karena waktu kurungan pidana lebih panjang dan denda yang diberikan lebih besar disbanding di Indonesia. Hal ini disebabkan karena jumlah populasi  penduduk  di  singapura  lebih  sedikit  dari  pada  di  Indonesia  sehingga  tingkat kriminalitas lebih sedikit khususnya tindak pidana animal abuse.

## KESIMPULAN
1. Penerapan  peraturan  mengenai  pertanggungjawaban  tindak  pidana  bagi  pelaku animal abuse di Indonesia masih terbilang cukup rendah jika dibandingkan dengan pengaturan animal abuse di Singapura, hal ini cukup jauh berbeda karena pemerintah akan menindak tegas pelaku animal  abuse dan  memberikan  hukuman  yang  memberikan  efek  jera.  Selain  itu  tingginya kesadaran masyarakat akan pelaporan kasus animal abuse membuat angka penyiksaan hewan di Singapura dapat berkurang.
2. Dari  segi  substansi  hukum  terdapat  peraturan  yang  masih  lemah,  multitafsir,  kurang memberikan  pembahasan  mengenai  tindak  pidana  kekerasan  hewan  dan  sanksi  yang diberikan  tidak  menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku,  sehingga  membutuhkan  pembentukan peraturan  khusus  seperti  Perda  atau  Undang-Undang.  Dari  segi  struktur  hukum  tedapat kendala  dalam  penegakan  hukumnya,  dimana  koordinasi  antara  masyakat  dan  pemerintah dalam mengurangi kasus kekerasan pada hewan masih belum maksimal sedangkan dari segi kultur  budaya  di  Indonesia  masih  terdapat  daerah  yang  menerapkan  kultur  mengonsumsi hewan non pangan dan menjual daging hewan non pangan secara bebas.

## DAFTAR PUSTAKA
Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana , Jakarta: Prenada Media Group
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat , Sinar Baru, Bandung,1983. Arief, Barda Nawawi , Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP baru , KencanaPrenadamedia Group, Semarang, 2008 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Animal and Birds Act
Thrischa Vidia Kusuma, 2015, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan atau Kekerasan Hewan dalam Tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura , Recidive, Volume 4, No. 1, Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret.
Jonathan Toar Mampow, 2017, Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan  Peraturan  Perundang-undangan ,  Lex  Administratum,  Vo.  V,  Nomor  2, Manado: Universitas Sam Ratulangi.
Anak  Agung  Ngurah  Bayu  Kresna  Wardana,  I  Gusti  Ayu  Agung  Ari  Krisnawati,  2016, Penjatuhan  Hukuman  Untuk  Pelaku  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Hewan ,  Bali: Universitas Udayana.
Nugroho,  B.  A.,  2015, Studi  Komparasi  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang Penganiayaan  Hewan  Antara  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia  dengan Negara Bagian Illionis Amerika Serikat . Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Wawancara dengan Bapak AIPTU Catur Arif Wibowo sebagai Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Surabaya di Polrestabes Surabaya pada 01 September 2023 Pukul 10.00 WIB.
Wawancara  dengan  Ibu  Qory  sebagai founder dari  Yayasan  Peduli  Kucing  di  Rumah  Kucing Surabaya pada 19 September 2023 Pukul 16.00 WIB.
Wawancara  dengan  Ibu  Yuke  perwakilan  KCCS  di  Rainbow  Cat  Shelter  Surabaya  pada  21
September 2023 Pukul 12.00 WIB.