History: Received  : 08 June 2023 Revised  : 08 June 2023 Accepted  : 08 June 2023 Published : 08 June 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 3, Juni 2023, Juni 59-67 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i3.3187

## RELEVANSI MALADMINISTRASI PENUNDAAN BERLARUT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PEMENUHAN HAK KEPASTIAN HUKUM BAGI KORBAN DAN TERSANGKA
Dewi Purwati 1 , Tri Hayati 2
1,2 Universitas Indonesia, Depok, Indonesia Corresponding Author : data.dewip@gmail.com 1, tri_hariri@yahoo.com 2

## Abstrak
Maladministrasi  dimaksudkan  sebagai  perbuatan-perbuatan,  sikap  atau  perilaku  melampaui wewenang,  kelalaian  melawan  hukum,  atau  mengabaikan  kewajiban  hukum  dalam  pelayanan publik,  menggunakan  wewenang  untuk  tujuan  lain  dan  mengakibatkan  kerugian  baik  materiil maupun immateriil kepada masyarakat atau perseorangan. Salah satu Maladministrasi dalam proses penyidikan  tindak  pidana  yang  banyak  dilaporkan  berdasarkan  data  dari  Ombudsman  RI  adalah berkaitan dengan penundaan berlarut  yang didefinisikan sebagai pemberian layanan yang melebihi baku  mutu  waktu  dari  janji  layanan  atau  perbuatan  mengulur  waktu  penyelesaian  layanan. Penundaan  berlarut  tersebut  berimplikasi  pada  hak  atas  kepastian  kukum  bagi  Korban  dan Tersangka.  Hak  untuk  mendapatkan  informasi  atas  perkembangan  kasus  yang  dilaporkan  oleh korban  tidak  terpenuhi,  sedangkan  bagi  Tersangka  berkaitan  dengan  hak  agar  Tersangka  segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut Umum dan diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya.

## Kata kunci: Maladministrasi, penundaan berlarut, penyidikan

## Abstract
Maladministration is defined as actions, attitudes, or behaviors that exceed authority, violate the law, negligence or  neglect  of  legal  obligations  in  the  administration  of  public  services,  use  authority  for  other  purposes,  and cause material and/or immaterial losses to society or individuals. One of the maladministrations in the criminal investigation  process,  which  is  most  often  reported  based  on  data  from  the  Ombudsman  of  the  Republic  of Indonesia,  is  related  to  protracted  delays,  defined  as  the  provision  of  services  that  exceed  the  time  quality standard  of  service  appointments  or  acts  of  delaying  service  completion  time.  This  protracted  delay  has implications for victims and suspects’ right to legal certainty. The right to obtain information on the progress of the case reported by the victim was not fulfilled, while for the suspect, it relates to the right to be immediately brought to court by the public prosecutor and tried without undue delay.
Kata kunci: Maladministration, protracted delays, investigations

## PENDAHULUAN
Maladministrasi  berupa  penundaan  berlarut  dalam  proses  penyidikan  tindak pidana  menyebabkan  kepastian  hukum  bagi  korban  dan  tersangka  menjadi tereliminasi.  Penundaan  berlarut  tersebut  dilihat  dari  proses  penyidikan  yang berlarut-larut,  tidak  terdapat  tenggang  waktu  yang  pasti,  disertai  dengan keterbukaan  dan  informasi  perkembangan  penanganan  perkara  yang  tidak disampaikan  kepada  para  pihak.  Proses  peradilan  yang  pada  prinsipnya  harus
Dewi Purwati 1 , Tri Hayati 2 , Relevansi Maladministrasi Penundaan Berlarut…
berjalan dengan cepat, biaya yang ringan serta sederhana tidak terlaksana sehingga akhirnya  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  serta  memberikan  kerugian  pada pihak-pihak  yang  berperkara.  Hak  atas  kesetaraan  penuh  hak  untuk  diadili  dan diperiksa  di  sidang  pengadilan  tanpa  adanya undue  delay atau  penundaan  yang tidak  seharusnya  dan  hak  untuk  segera  dilakukan  pemeriksaan  oleh  Penyidik  dan kemudian diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum juga tidak didapatkan oleh pihak yang berperkara.
Penyelenggaraan  proses  hukum  dalam  tindak  pidana,  termasuk  dalam  ranah pelayanan  publik.  Penyelenggaraan  pelayanan  publik  sendiri  merupakan  satu  dari banyaknya  kewajiban  negara  dalam  pemenuhan  kebutuhan  yang  dasar  dan pemenuhan hak sipil bagi warga negaranya. Pelayanan ini dapat berupa pelayanan atas barang, jasa, ataupun pelayanan administrasi. Sebagaimana yang diamanatkan dalam  konstitusi,  pelayanan  publik  sendiri  merupakan  hak  semua  masyarakat tujuannya  untuk  melindungi  seluruh  warga  negara  Indonesia  serta  untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal itu memberikan kewajiban bagi Negara untuk memberikan  perlindungan  bagi  seluruh  rakyat  dan  menjamin  terpenuhinya  Hak Asasi Manusia dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Salah  satu  bentuk  pelayanan  publik  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  proses hukum,  yang  salah  satunya  berkenaan  dengan  proses  dalam  penyidikan  sebuah perkara tindak pidana. Namun kemudian, pelayanan dalam proses perkara pidana ini  banyak  dikeluhkan  oleh  Masyarakat.  Laporan  Tahunan  Ombudsman  RI  tahun 2022  mencatat  Kepolisian  pada  urutan  ketiga  pada  kategori  instansi  yang  paling banyak  dilaporkan  dengan  jumlah  laporan  sebanyak  683.  Lebih  dari  setengah laporan  masyarakat  tersebut  berkaitan  dengan  proses  Penyidikan,  yaitu  sejumlah 348  laporan.  Dengan  jumlah  dugaan  Maladministrasi  paling  banyak  yaitu  berupa penundaan  berlarut  sebesar  63%,  penyimpangan  prosedur  18%  dan  sisanya  yaitu dugaan  Maladministrasi  lain  berupa  tidak  memberikan  layanan,  tidak  patut, penyalahgunaan  wewenang,  tidak  kompeten  dan  lain  sebagainya.  Jumlah  laporan tersebut  menandakan  bahwa  masih  banyak  masyarakat  yang  merasa  tidak  puas dengan waktu penyelesaian penanganan tindak pidana oleh Kepolisian.
Seperti  satu  kasus  yang  terjadi  di  Medan,  dimana  seorang  pria  yang  bernama Wangsa,  yang  memberikan  kue  ulang  tahun  kepada  Penyidik  Polrestabes  Medan, dikarenakan    penanganan  kasus  penipuan  yang  dilaporkannya  sejak  tanggal  8 Maret  2019  yang  hingga  saat  ini  belum  mendapat  kepastian.  Hal  tersebut  tentu menimbulkan  permasalahan,  dimana  masyarakat  tidak  mendapatkan  hak  dalam pelayanan  sebagaimana  ketentuan  Pasal  18  huruf  i  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  yang  berbunyi  bahwa  salah  satu  hak  dari masyarakat  atas  pelayanan  publik  adalah  mendapatkan  pelayanan  berkualitas sebagaimana asas-asas dan tujuan dari pelayanan itu sendiri.
Atas  dasar  tersebut,  maka  penulis  akan  mengulas  mengenai  Relevansi Maladministrasi  Penundaan  Berlarut  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  terhadap Pemenuhan Hak atas Kepastian Hukum bagi Korban dan Tersangka.
Dewi Purwati 1 , Tri Hayati 2 , Relevansi Maladministrasi Penundaan Berlarut…

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dimana  fokusnya  adalah melakukan  kajian  mengenai  penerapan  dari  norma  hukum  atau  kaidah  yang  ada dalam  hukum  positif.  Kemudian,  metode  penelitian  tersebut  menggunakan  asas- asas, teori hukum, konsep dan peraturan perundangan dengan bahan  kepustakaan yaitu  berupa  data  sekunder,  yaitu  bahan    hukum  yang  mengikat  yang  membahas perihal penegakan hukum, pelayanan publik,  hak asasi manusia  dengan peraturan yang digunakan mulai dari undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik dan juga referensi lain yang ada kaitannya dengan pokok penelitian.  Selain  itu  digunakan  juga  hasil  penelitian,  baik  berupa  tulisan,  artikel ilmiah dari internet, yang menunjang dalam analisis masalah yang akan dibahas.

## HASIL dan PEMBAHASAN
Buruknya  pelayanan  publik  memang  bukan  hal  yang  baru.  Ombudsman  RI mencatat kenaikan  jumlah laporan yang diterima pada tahun 2021 sejumlah 14.701 menjadi  22.197  laporan  pada  tahun  2022.  Banyak  faktor  penyebab  kurang  baiknya kualitas  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  mulai  dari  faktor  sumber  daya manusia,  komitmen  pimpinan,  serta  sistem  kerja  sebagai  faktor  utama  dalam pelaksanaan  pelayanan  dan  birokrasi  pemerintahan.  Selain  itu  faktor  perilaku organisasi  dan  inovasi  yang  kurang  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.
Situasi ini membuka peluang terjadinya Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan  publik.  Dari  berbagai  macam  Maladministrasi,  pengaduan  yang  paling banyak disampaikan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Data pengaduan Masyarakat
Sumber: Data pengaduan Masyarakat di Ombudsman RI Berdasarkan  data  tersebut,  penundaan  berlarut  merupakan  dugaan  yang  paling banyak dilaporkan dengan 34%, kemudian pada urutan kedua yang paling banyak dilaporkan  adalah  berkaitan  dengan  tidak  memberikan  layanan  sebesar  28%  dan disusul  dengan  penyimpangan  prosedur  sebanyak  22%.  Dugaan  Maladministrasi
Dewi Purwati 1 , Tri Hayati 2 , Relevansi Maladministrasi Penundaan Berlarut…
lainnya  yang  banyak  dilaporkan  adalah  berkaitan  dengan  konflik  kepentingan, berpihak dan diskriminasi.
Penundaan  berlarut  sendiri  dapat  dijelaskan  sebagai  pelayanan  publik  yang melebihi  jangka  waktu  dari  pelayanan  yang  seharusnya  atau  perbuatan  mengulur waktu  penyelesaian  layanan.  Dalam  buku  Ombudsman  Series  Memahami Maladministrasi  dijelaskan pula  bahwa penundaan berlarut adalah dimana pejabat publik  sebagai  penyelenggara  secara  menunda  atau  mengulur  waktu  dalam pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat  sehingga  proses  administrasi  menjadi tidak  tepat  waktu  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  normatif  yang  ada.  Dapat diartikan juga dengan tidak patut sehingga mengakibatkan proses pelayanan umum tidak  terdapat  kepastian  Maladministrasi  berupa  penundaan  berlarut  tersebut  juga dilaporan ke Ombudsman RI berkaitan dengan proses penyelenggaraan Penyidikan tindak  pidana.  Ombudsman  mencatat,  selama  kurun  waktu  2020-2023,  berkaitan dengan  pokok  permasalahan  Penyidikan  dengan  Terlapor  Kepolisian,  dugaan Maladministrasi  penundaan  berlarut  dalam  proses  penyidikan  menjadi  hal  yang paling  banyak  dilaporkan,  data  yang  tercatat  sebesar  63%  dari  keseluruhan Maladministrasi yang dilaporkan ke Ombudsman RI.
Meskipun  secara  rinci  telah  diatur  mengenai  semua  tahapan  penyidikan,  dalam tiga  peraturan    yaitu  KUHAP,  Peraturan  Kepolisian  dan  Peraturan  Kabareskrim, namun peraturan-peraturan tersebut tidak membahas secara tegas mengenai jangka waktu  pelaksanaan  penyidikan,  atau  lamanya  waktu  pelaksanaan  Penyelidikan sampai  dengan  penyerahan  barang  bukti  dan  Tersangka  (P-21)  ke  Kejaksaan. Ketidakjelasan  dalam  waktu  penyidikan  tersebut  telah  dilakukan  gugatan  ke Mahkamah  Konstitusi  melalui  judicial  review  dengan  registrasi  perkara  nomor 60/PUU-XVII/2019.  Dimana  para  Pemohon  melakukan  gugatan  untuk  pengujian Pasal 109 ayat (1), ayat (2), serta ayat (3) dalam KUHAP karena menurut pemohon, berlakunya  pasal  yang  digugat  tersebut  tidak  menjelaskan  tentang  batas  waktu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Namun karena terdapat kesamaan pasal gugatan  dengan  Putusan  MK  Nomor  130/PUU-XIII/2015,  maka  permohonan tersebut  ditarik  kembali.  Adapun  Putusan  MK  Nomor  130/PUU-XIII/2015,  hanya berkaitan  dengan  surat  pemberitahuan  dimulainya  penyidikan  kepada  jaksa penuntut  umum,  terlapor  dan  korban/pelapor  yaitu  dalam  jangka  waktu  paling lambat 7 (tujuh) hari.
Saat  masih  berlakunya  Perpol  Nomor  12  Tahun  2009,  terdapat  batasan  waktu dalam penyelesaian perkara yaitu diatur selama 120 (serratus dua puluh) hari untuk pemeriksaan  perkara  yang  sangat  sulit,  kemudian  90  (sembilan  puluh)  hari  untuk perkara  yang  dikategorikan  sulit,  60  (enam  puluh)  hari  untuk  perkara  yang dikategorikan sedang dan 30 (tiga puluh) hari untuk perkara yang mudah. Namun Perkap  tersebut  dicabut  dan  saat  ini  berlaku  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak  Pidana yang didalamnya  tidak  terdapat  rumusan  pasal  mengenai  waktu  penyelesaian penyidikan. Sehingga tidak ada ketegasan perihal jangka waktu penyidikan.
Dewi Purwati 1 , Tri Hayati 2 , Relevansi Maladministrasi Penundaan Berlarut…
Hal ini tentu menjadi dilema, dimana tidak terdapat kepastian waktu bagi Korban maupun Tersangka dalam proses penyidikan, dan tidak terdapat target waktu bagi Penyidik  dalam  melaksanakan  penyidikan.    Tidak  terdapatnya  target  dan  jangka waktu  tersebut  juga  dapat  menjadi  peluang  terjadinya  Maladminitrasi  berupa penundaan berlarut. Ini juga selaras dengan yang pendapat dari M. Yahya Harahap bahwa  dalam  proses  peradilan  di  seluruh  dunia,  yang  menjadi  penyakit  adalah penyelesaian  suatu  perkara  melalui  litigasi  yang  biasanya  lambat,  karena  proses pemeriksaan  yang  bersifat  formalistik  dan  teknis.  Hal  tersebut  juga  didukung dengan data pengaduan masyarakat kepada Ombudsman RI sebagaimana diuraikan di  atas,  dimana  pengaduan  mengenai  dugaan  penundaan  berlarut  dalam  proses penyidikan  menjadi  laporan  yang  paling  banyak  diadukan  berkaitan  dengan susbtansi kepolisian.
Dalam  perspektif  asas  negara  hukum  dan  hak  asasi  manusia,  dijelaskan  bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus menghormati dan memberikan perlindungan atas  hak  yang  dimiliki  oleh  individu,  dengan  syarat  kepentingan  tersebut  tidak menimbulkan  pertentangan  dengan  kepentingan  maupun  ketertiban  umum. Penyelenggara pemerintahan tidak boleh melakukan hal-hal berupa tindakan diluar kewenangannya  atau  sewenang-wenang  maupun  tindakan  penyelahgunaan kewenangan.
Dalam bidang hukum, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang Hak Asasi  Manusia  memberikan  kedudukan  yang  sama  bagi  semua  warganergara  di hadapan  hukum.  Selain  itu,  setiap  warganegara  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan  serta  kepastian  hukum  serta  perlakuaan  yang  sama  di  hadapan hukum.  Berkaitan  dengan  penegakan  hukum,  proses  peradilan  yang  cepat, sederhana,  biaya  ringan,  non  diskriminasi,  dan  praduga  tak  bersalah  juga  diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman.
Salah  satu  hak  dari  Tersangka  dalam  KUHAP  tercantum  dalam  Pasal  50  yang berbunyi  bahwa  Tersangka  berhak  mendapat  pemeriksaan  oleh  Penyidik  dan selanjutnya  dapat  diajukan  ke  Penuntut  Umum  dengan  segera.  Selain  itu,  dalam ayat  (2)  disebutkan  bahwa  Tersangka  berhak  perkaranya  segera  diajukan  ke pengadilan  oleh  Jaksa  penuntut  Umum.  International  Covenant  on  Civil  and Political  Rights  (ICCPR)  Article  14  ayat  (3)  juga  menjelaskan  bahwa  dalam menentukan suatu tuntutan pidana terhadapnya, setiap orang berhak atas jaminan minimum,  salah  satunya  adalah  dalam  kesetaraan  penuh  hak  untuk  diadili  tanpa penundaan yang tidak semestinya. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah  satu  hak  Tersangka  adalah  agar  dalam  proses  Penyidikan  perkaranya  segera dilimpahkan  ke  Penuntut  Umum.  Uraian  dalam  pasal  ini  juga  sejalan  dengan Undang-Undang  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dimana  dalam  proses  peradilan, maka diterapkan salah satu asas yaitu peradilan yang cepat.
Kemudian berkaitan dengan hak korban tindak pidana, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup hak- hak korban salah satunya adalah mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. Selain  itu  Declaration of Basic Prinsiples of Justice for Victims of Crime and
Abuse  of  Power  atau  Deklarasi  Prinsip-Prinsip  Dasar  Keadilan  Bagi  Korban Kejahatan  dan  Penyalahgunaan  Kekuasaan  menyatakan  tentang  perlindungan korban  salah  satunya  yaitu  Korban  tindak  pidana  wajib  diberikan  informasi mengenai  peran  mereka  dan  jadwal  serta  kemajuan  yang  telah  dicapai  dalam penanganan perkara mereka.
Hak publik untuk mendapatkan informasi tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  merupakan  salah  satu  elemen  penting  dalam perwujudan  penyelenggaraan  negara  yang  terbuka  dan  transparan.  Asas keterbukaan  ini  terdapat  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  mulai dari  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan, Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih  dan  Bebas  KKN,  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang Ombudsman  RI  dan  peraturan  lainnya.  Asas  keterbukaan  ini  adalah  asas  yang membuka  diri  pada  hak  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  untuk  mendapatkan informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif  berkaitan  dengan penyelenggaraan negara dan tetap memberikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan,  maupun  rahasia  negara.  Asas  keterbukaan  dan  transparansi  sendiri merupakan  salah  satu  dalam  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).
Informasi  dan  keterbukaan  mengenai  perkembangan  dalam  proses  pemeriksaan perkara pidana termasuk dalam hak asasi manusia bagi para pencari keadilan, selain berkaitan  dengan  keterbukaan  informasi  publik,  penting  juga  mengingat  bahwa negara demokratis adalah menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan  negara  yang  baik.  Hal  tersebut  juga  sebagaimana  diarut  dalam Pasal  28  F  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang menyatakan  bahwa  hak  untuk  berkomunikasi  dan  mendapatkan  informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan  kehidupan  sosialnya  serta  berhak  untuk  mencari, memperoleh,  memiliki  dan  menyimpan,  mengolah  serta  menyampaikan  informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada.
Maladministrasi  berupa  penundaan  berlarut  dalam  proses  penyidikan  tindak pidana  tersebut  tentu  berimbas  kepada  hak  dari  korban  dan  Tersangka  dalam memperoleh kepastian hukum dari permasalahan pidana yang diadukan, termasuk pemenuhan  standar  pelayanan  berupa  adanya  jangka  waktu  penyelesaian  yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

## Pembahasan
Maladministrasi
Kata  Maladministrasi  awalnya  bermula  dari  bahasa  latin,  mal  bermakna  jahat atau  buruk,  dan  administrare  berarti  melayani.  Maladministration  sendiri  berarti lack  of  care,  honesty  in  the  management  of  something  or  judgement  (kurangnya perawatan, penilaian, atau kejujuran dalam pengelolaan sesuatu). Konsep mengenai Maladministrasi  muncul  pada  abad  ke-19  dimana  terjadinya  kegagalan  birokrasi dalam hal mengurus dan menyelenggarakan urusan rakyat, kurang
bertanggungjawab dan kurang inisiatif dalam melaksanakan pekerjaannya. Konsep Maladministrasi  ini  juga  berkembang  setelah  berdirinya  Ombudsman  sebagai institusi Scandinavia pada tahun 1950.
Keneth  Wheare  (1973)  berpendapat  Maladministrasi  itu  ada  pada  semua organisasi  sosial,  dimana  semakin  banyak  administrasi  yang  dilakukan,  maka semakin  banyak  Maladministrasi  yang  terjadi.    Meskipun  Maladministrasi  sulit untuk  dijelaskan,  namun  kebanyakan  orang  dapat  menggambarkannya  dengan contoh  misalnya:  ilegalitas,  korupsi,  ketidakmampuan,  pengabaian,  kesewenang- wenangan, penundaan yang tidak semestinya, ketidaksopanan, ketidakadilan, bias, kerahasiaan  yang  tidak  perlu.  Sehingga  maladministrasi  dapat  diartikan  sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pegawai di pemerintah dan menimbulkan pelayanan yang buruk yang buruk.
Dalam  Undang-Undang  tentang  Ombudsman  RI,  maladministrasi  dimaksudkan sebagai perbuatan-perbuatan, sikap atau perilaku melampaui wewenang, melawan hukum,  kelalaian  ataupun  pengabaian  atas  kewajiban  hukum  dalam  pelaksanaan pelayanan publik, dan menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk hal lain di luar  wewenang  yang  dimilikinya,  sehingga  mengakibatkan  kerugian  baik  materiil maupun  immaterial  bagi  masyarakat  maupun  bagi  orang  pribadi.  Semua  hal tersebut dilakukan oleh Penyelenggara Negara atau pemerintahan.
Jenis Maladministrasi sebetulnya terdiri dari banyak macam, namun Ombudsman RI  mengkategorikan  Maladiministrasi  dalam  beberapa  macam  yaitu  tidak memberikan  pelayanan,  penundaan  berlarut,  penyalahgunaan  wewenang, permintaan  imbalan,  tidak  kompeten,  penyimpangan  prosedur,  berpihak, diskriminasi, tidak patut, dan terdapatnya konflik kepentingan Birokrasi Penyidikan Tindak Pidana
Proses dalam penyelesaian atau penanganan suatu perkara pidana dalam sebuah sistem  peradilan  pidana  merupakan  alur  atau  rangkaian  yang  dimulai  dengan proses  penyelidikan,  penyidikan  kemudian  dilanjutkan  dengan  proses  penuntutan kemudian  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  Dalam  hal  proses  penyidikan,  di Indonesia  dasar  hukum  utama  yang  digunakan  adalah  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  selain  itu  proses  penyidikan yang  dilaksanakan  oleh  Kepolisian  juga  saat  ini  diatur  dalam  Peraturan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yaitu  Perpol  No  6  Tahun  2019  Tentang Penyidikan  Tindak  Pidana  dan  dikemudian  secara  khusus  juga  diatur  pada Peraturan  Kepala  Badan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia atau  Perkabareskrim    No  3  Tahun  2014  tentang  Standar  Operasional  Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
Secara rinci, proses pelayanan dalam penyidikan tindak pidana tersebut dimulai dari dibuatnya laporan polisi, kemudian dilakukan proses penyelidikan, kemudian dilanjutkan  dengan  proses  penyidikan  yang  meliputi  kegiatan,  penyelidikan, selanjutnya  naik  ke  tahap  penyidikan,  apabila  diperlukan  maka  dapat  dilakukan upaya  paksa,  selanjutnya  pelimpahan  berkas  perkara,  dan  apabila  berkas  telah lengkap  maka  dilakukan  penyerahan  tersangka  dan  barang  bukti,  dan  dapat  juga
dilakukan  penghentian  penyidikan.  Secara  normatif,  proses  penyidikan  tersebut dinyatakan  selesai  apabila  telah  dilaksanakan  penyerahan  tersangka  dan  barang buktinya  kepada  penunut  umum  atau  dinyatakan  dihentikan  apabila  perkara tersebut tidak cukup bukti atau bukan sebuah tindak pidana.

## SIMPULAN
Tindakan  Maladministrasi  berupa  penundaan  berlarut  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik  khususnya  dalam  proses  penyidikan  tindak  pidana  memberikan akibat tidak terpenuhinya hak Tersangka dan Korban dalam proses peradilan, Hak yang  ditidak  terpenuhi  yaitu  berkaitan  dengan  hak  agar  Tersangka  segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut Umum dan diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya. Selain itu, hak yang tidak terpenuhi bagi korban adalah berkaitan dengan  informasi  perkembangan  dan  kemajuan  yang  telah  dicapai  dalam penanganan kasus yang telah dilaporkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Cekli Setya Pratiwi dkk, Tim. Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik  (AUPB) .  Jakarta:  Lembaga  Kajian  dan  Advokasi  untuk  Independensi Peradilan (LeIP, 2016.
Maroni. Hukum Birokrasi Peradilan Pidana . Lampung: Aura Anugrah Utama Raharja, 2018.
Nurtjahjo,  Hendra,  Yustus  Maturbongs,  dan  Diani  Indah  Rachmitasari. “Ombudsman  Series  Memahami  Maladministrasi.” Ombudsman  Republik Indonesia , 2013.
Ombudsman  Republik  Indonesia:  Laporan  Tahunan  2022  "Mengawasi  Pelayanan Publik  Bagi  Pemulihan  yang  Lebih    Kuat"  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889.
———. “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman.,”. LN Tahun 2009 No. 157, TLN NO. 5076.
———. “Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981,” LN Tahun 1981 No. 76, TLN. No. 3209.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana,
Ombudsman  Republik  Indonesia.  Peraturan  Ombudsman  Republik  Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, Dan  Penyelesaian Laporan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  , Nomor 1646 2020.

## ARTIKEL JURNAL
Dewi Purwati 1 , Tri Hayati 2 , Relevansi Maladministrasi Penundaan Berlarut…
Caiden, Gerald E. “What Really Is Public Maladministration?” Public Administration Review 51, No. 6 (November 1991): 486. https://doi.org/10.2307/976599. Huda,  Khoirul.  “ Pertanggungjawaban  Hukum  Tindakan  Maladministrasi  dalam Pelayanan Publik ” Jurnal Heritage Vol 2 (2014).
Rohayatin,  Titin,  Tulus  Warsito,  Ulung  Pribadi,  Achmad  Nurmandi,  Wahyudi Kumorotmo,  dan  Suranto  -.  “ Faktor  Penyebab  Belum  Optimalnya  Kualitas Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Dalam  Birokrasi  Pemerintahan .”  Jurnal  Caraka Prabu 1, no. 01 (12 April 2018): 22–36. https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.50. Wahyudi, Rodi  “Maladministrasi Birokrasi di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah.”
Jurnal Niara 13,
no. 1 (24 April 2020): 145–54.
https://doi.org/10.31849/niara.v13i1.3295

## INTERNET
Alfiansyah, Wangsa Bawa Kue Ultah ke Polisi Penyidik Polrestabes Medan, Genap 4 Tahun Kasus  Penipuan  Tak  Tuntas, https://medan.tribunnews.com  /2023/03/10/wangsa- bawa-kue-ultah-ke-polisi-penyidik-polrestabes-medan-genap-5-tahun-kasus- penipuan-tak-tuntas. Diakses pada 14 Maret 2023 pukul 09.44 WIB
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/maladministrationOmbudsman RepublikIndonesia,Jakarta, 2022.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Republik  Indonesia.  “Undang  Undang  tentang  Pelayanan  Publik,  UU  Nomor  25
Tahun 2009,” LN Tahun 2009 No.112 , TLN No. 5038.
———.  “Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,”  LN Tahun 1959 No 75.
———.  “Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban,” LN Tahun 2006 No.64, TLN No. 4635.
———. “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik