## Perlindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

## Destiara Meisita Fafitrasari, Kholis Roisah, Mujiono Hafidh Prasetyo
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : tia.tiara23@gmail.com

## Abstract
The  case  of  infringement  of  music  copyrights  uploaded  through  the  Youtube  website  platform  between Nagaswara  Music  Publisherindo  resulted  in  a  lawsuit  filed  by  Nagaswara  for  alleged  copyright infringement  on the song with the title "Lagi Syantik" Nagaswara filed a claim for compensation of  Rp. 9.5 billion. The problem in  this article is to  discuss the legal protection of the original  composer of  the song  that  has  been  rearranged  and  uploaded  to  Youtube  media  and  the  dispute  resolution  mechanism between Nagaswara and Halilintar Anofial Asmid and Lenggogeni “Faruk based on Law Number 28 of 2014 concerning  Copyright. The research method  used is normative juridical  where the research refers to  the  norms  contained  in  the  legislation. Based on  the  results  of  the  study,  it  was  concluded  that  song arrangement for a copyrighted work is an act of renewal which includes the use of a copyrighted work. In terms  of  Article  95  paragraph  (1)  of  the  Copyright  Law,  disputes  that  arise  can  be  resolved  through alternative dispute resolution, arbitration, or courts. Copyright holders can file a cassation if they are not satisfied with the decision issued by the commercial court.

## Keywords: Copyright; Arrangement; Legal Protection

## Abstrak
Kasus pelanggaran karya cipta musik yang diunggah melalui Platform website Youtube antara Nagaswara Music Publisherindo berujung pada gugatan yang diajukan oleh Nagaswara atas dugaan pelanggaran hak cipta atas lagu dengan judul “Lagi Syantik” Nagaswara melayangkan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 9,5 miliar.  Permasalahan  dalam  artikel  ini  adalah  membahas  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap pencipta  asli  lagu  yang  mengalami  aransemen  ulang  dan  diunggah  di  media  Youtube  dan  mekanisme penyelesaian  sengketa  antara  Nagaswara  melawan  Halilintar  Anofial  Asmid  dan  Lenggogeni “ Faruk berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam  peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa  Aransemen  lagu terhadap  suatu  karya  cipta  merupakan  tindakan  pembaruan  yang  termasuk  pada  pemanfaatan  sebuah karya  cipta.  Ditinjau  dari  Pasal  95  ayat  (1)  Undang-Undang  Hak  Cipta,  sengketa  yang  timbul  dapat diselesaikan  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa,  arbitrase,  atau  pengadilan.  Pemegang  hak  cipta dapat  mengajukan  upaya  hukum  kasasi  apabila  merasa  belum  puas  terhadap  putusan  yang  dikeluarkan oleh pengadilan niaga.
Kata Kunci: Hak Cipta; Aransemen; Perlindungan Hukum

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Permasalahan
Kasus-kasus  pelanggaran  hak  cipta  terhadap  karya  musik  di  seluruh  dunia  mengalami peningkatan rata-rata sampai 22% pertahun ( Copyright Infringement Litigation Fell 22 Percent in
FY  2016 ,  2016).  Kenaikan  persentase  kasus  tersebut  didorong  dengan  semakin  meluasnya penggunaan internet dan semakin banyak platform media sosial yang memiliki fitur berbagi video. Kehadiran  sosial  media  dan  tersedianya  banyak  platform  seperti  Youtube,  Instagram,  Facebook dan lainnya dimanfaatkan oleh para musisi yang kreatif dan inovatif menyalurkan karya ciptanya dalam bentuk video di berbagai platform tersebut atau mereka bisa menjual lagu secara online di layanan i-Tunes. Platform Youtube diduga menjadi platform dengan kasus pelanggaran hak cipta terhadap katrya musik terbanyak didunia.
Di Indonesia, terdapat kasus pelanggaran karya cipta musik yang diunggah melalui Platform website Youtube antara Nagaswara Music Publisherindo (selanjutnya disebut Nagaswara) kepada Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk. Gugatan tersebut diajukan oleh Nagaswara atas dugaan  pelanggaran  hak  cipta  atas  lagu  dengan  judul  “Lagi  Syantik”  yang  dipopulerkan  oleh penyanyi dangdut Siti Badriah yang dilakukan oleh keluarga Halilintar. Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk adalah pasangan suami istri orang tua Atta Halilintar, pemilik akun saluran Youtube  “Gen  Halilintar”  dan  memiliki  dua  puluh  satu  juta  pelanggan  di  akun  salurannya (Briantika,  2020).  Nagaswara  melayangkan  tuntutan  ganti  rugi  sebesar  Rp.  9,5  miliar  kepada manajemen akun saluran Gen Halilintar karena dengan sengaja dan tanpa ijin menyanyikan ulang ( cover )  serta  menggubah  lirik  (mengaransemen  ulang)  lagu  tersebut  kepada  Nagaswara  maupun pencipta lagu, Yogi RPH (Briantika, 2020).
Persidangan  dengan  nomor  perkara 82/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN  Niaga  Jkt.Pst  tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Tergugat menghadirkan Atta Halilintar sebagai saksi di persidangan. Atta Halilintar menyatakan bahwa pihak manajemen Gen Halilintar sama  sekali  tidak  mendapatkan  keuntungan  sama  sekali  dari  lagu  yang  dinyanyikan  ulang  serta diaransemen  ulang  tersebut.  Di  dalam  persidangan,  Atta  Halilintar  juga  bersaksi  bahwa  pihak manajemen  Gen  Halilintar  mengaku  pada  saat  mengedarkan  video  musik  lagu  tersebut  masih awam  mengenai  masalah  “hukum Copyrights” .  P enggugat  melalui  kuasa  hukumnya  menjerat pihak tergugat dengan “ Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Hak Cipta). Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta ” mengatur ketentuan mengenai :
“Hak Moral yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk (a) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada  salinan  sehubungan  dengan  pemakaian  Ciptaannya  untuk  umum;  (b).  menggunakan nama aliasnya atau samarannya;  (c). mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam
masyarakat; (d). mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan (e). mempertahankan haknya dalam  hal  terjadi  distorsi  Ciptaan,  mutilasi  Ciptaan,  modifikasi  Ciptaan,  atau  hal  yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”.
“Hak  Cipta  juga  terdapat  pada secondary  musical  works ,  hal  ini  menyebabkan  suatu aransemen  yang  dibuat  oleh  seseorang  dapat  memberikan  Hak  Cipta  pada  penata  musiknya” (Atmadja,  2003).  Aransemen  karya  musik  atau  lagu  dilakukan  demi  untuk  menyesuaiakan karakter  pelaku  yang  membawakannya  music  atau  lagu  tersebut  atau  bahkan  untuk menyesuaikannya ke dalam  bahasa tertentu. Kata “aransemen” berarti merujuk kepada kontribusi ekspresi  orisinil,  contohnya  seperti  karya  musik  yang  menyertakan  komposisi  iringan  instrumen sebelum  karya  musik  tersebut  selesai.  Hak  Kekayaan  Intelektual  membawa  sifat  eksklusif  dan mutlak. Pemegang hak atas kekayaan  intelektual memiliki  hak  monopoli atas karyanya. Pencipta maupun  pemegang  hak  tersebut  dapat  melarang  siapapun  penggunaan  atas  karya  ciptanya  tanpa persetujuan darinya (Roisah, 2015a). Konsep kepemilikan dalam Hak Kekayaan Intelektual seara filosofis berangkat dari pemikiran John Locke yang menjelaskan setiap manusia memiliki dirinya sendiri sebagai miliknya. Tak seorangpun memiliki hak atas pribadi orang lain kecuali pemiliknya sendiri.    Hal  tersebut  mencakup  hasil  kerja  dan  karya  tangan  serta  olah  pikirnya.  Setiap  orang secara  alamiah  memiliki  hak  memiliki  segala  potensi  yang  melekat  pada  dirinya  pribadi  dan seluruh hasil kerja serta karya ciptanya (Roisah, 2015b).

## 2. Kerangka Teori
Hak Cipta “ memberikan hak ekslusif kepada Pencipta  maupun  penerima  haknya atas suatu karya cipta musik atau lagu  yaitu hak untuk memberikan  ijin melakukan adaptasi, atau perbuatan lain  yang  mengakibatkan  perubahan  terhadap  suatu  karya ” (Muhammad,  2001).  Dalam  dunia karya cipta musik atau lagu, adaptasi mempunyai arti “ aransemen apapun dari suatu “ karya. ” Hal tersebut  terjadi  apabila  terdapat  penambahan  unsur-unsur  tertentu,  contohnya  menambahkan harmoni  atau irama  baru, termasuk  menuliskan  maupun  menerjemahkannya kembali dalam gaya musik  yang berbeda. Tindakan seperti  memiliki dan  mengatur ulang  notasi  musik pada partiture maupun lagu lama dapat memiliki Hak Cipta sendiri (Muhammad, 2001). Hal ini disebabkan oleh perubahan  lagu  pihak  lain  sampai  ke  tingkat  tertentu  yang  dilakukan  penata  lagu  atau arranger saat  melakukan  aransemen,  atau  dapat  pula  menambahkan  sedemikan  rupa,  sehingga  dimensi yang  khas  dan  bersifat  pribadi  akan  mewarnai  karya  orang  lain  atas  lagu  tersebut  dengan kontribusi kreatifnya. Namun “ hak eksklusif  yang dimiliki oleh Pencipta  maupun Pemegang hak
cipta akan berdampak pada suatu karya cipta harus mendapatkan ijin dari pemegang hak cipta dari karya ” yang diadaptasi.
Hak  Kekayaan  Intelektual  secara  umum  dapat  dibagi  dalam  dua  bidang,  yaitu  Hak  Milik Perindustrian  atau Industrial  Property dan  Hak  Cipta  atau Copyright (Saidin,  2015).  Pasal  18 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa:
“Ciptaan buku, dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus  dan/atau  pengalihan  tanpa  batas  waktu,  Hak  Ciptanya  dapat  beralih  kembali  kepada Pencipta  pada  saat  perjanjian  tersebut  telah  mencapai  jangka  waktu  25  (dua  puluh  lima) tahun”.
Seiring  berkembang pesatnya bisnis  musik dan  lagu di tanah air,  sehingga  musik atau  lagu merupakan  salah  satu  ciptaan  hasil  karya  intelektual  yang  diatur,  dilindungi  dan  dijamin  oleh undang-undang.

## 3. Permasalahan
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  artikel  ini  akan  membahas  rumusan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  perlindungan  hukum  terhadap  pencipta  asli  lagu  yang  mengalami  aransemen ulang  dan  diunggah  di  media  Youtube  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  antara  Nagaswara  melawan Halilintar  Anofial  Asmid  dan  Lenggogeni “ Faruk  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta? ”

## 4. Orisinalitas Penelitian
Artikel  ini  membahas  mengenai “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Lagu  Yang  Diaransemen Ulang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ” dan  merupakan hasil  karya  sendiri  yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Banyak  ditemukan  artikel  sebelumnya yang sudah diterbitkan membahas permasalahan yang hampir sama dengan artikel ini, antara lain artikel  yang  ditulis  oleh  Agrian  Hilmar  Alfattah  dengan  judul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Hak  Cipta  Lagu  Yang  Digunakan  Tanpa  ijin  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  Tentang  Hak  Cipta  Di  Pekanbaru”  (Alfattah,  2017).  Pada  artikel  tersebut  pembahasannya lebih difokuskan pada pelaksanaan “ perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang digunakan tanpa ijin serta upaya apa yang dilakukan oleh produsen musik jika terjadi pencurian karya ” cipta. Artikel selanjutnya  yang ditulis ” oleh Rezky  Lendi  Maramis ” dengan  judul  “Perlindungan Hukum
Hak  Cipta  Atas  Karya  Musik  Dan  Lagu  Dalam  Hubungan  Dengan  Pembayaran  Royalti” (Maramis,  2014).  Artikel  tersebut  menitikberatkan  pada  pembahasan  mengenai  pentingnya perlindungan hukum terhadap pencipta karya  musik dan  lagu termasuk cara  memperoleh haknya (Royalti)  berdasarkan”  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002  Tentang  Hak  Cipta. ” Kemudian artikel yang ditulis oleh Anak Agung Mirah Satria Dewi dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube” (Dewi, 2016). Artikel tersebut pembahasannya lebih  menitikberatkan  pada  pentingnya “ perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  hak  cipta  atas pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu dalam bentuk cover version yang ” dikomersilkan. Ketiga artikel di atas  membahas permasalahan  yang hampir sama dengan artikel  ini  namun artikel  ini  pembahasannya  lebih  fokus  menitikberatkan  pada “ perlindungan  hukum  terhadap pencipta asli lagu yang mengalami aransemen ulang dan diunggah di media youtube berdasarkan Undang-Undang  Hak  Cipta  serta  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  ditinjau ” dari  undang- undang yang sama.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (statute  aproach) dengan  cara lebih  spesifik  akan  melakukan  kajian  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan pembahasan rumusan masalah pada rumusan masalah, peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:  UUD  1945.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, “ Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945; Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014  tentang Hak   Cipta. ” Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual konsep dari Perlindungan hukum kekayaan intelektuan terhadap  karya  musik  maupun  lagu  sesuai  dengan  perundang-undangan ” nomor  28  tahun  2014 tentang  Hak  Cipta. ” Jenis  penelitian  ini  adalah  normatif  ( doctrinal ).  “Penelitian  hukum  doktrinal adalah  penelitian-penelitian  atas  hukum  yang  dikonsepsikan  dan  dikembangkan  atas  unsur  doktrin yang  dianut  sang  pengkonsep  dan/atau  sang  pengembangnya”  (Amirudin  &  Asikin,  2010).  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  akan  mencakup  analisis  hukum  tertulis  (peraturan  perundang-undangan) yang  telah  terinventarisir  di  dalam  hukum  positif  Indonesia.  Hasil  kajian  dari  norma-norma  hukum yang terinventarisir dalam hukum positif membantu dalam menganalisis abstraksi dari norma hukum positif (Wignjosoebroto, 1974). Tujuan dilakukannya analisis tersebut untuk memberikan pandangan yang  tepat  dalam  menyelesaikan  persoala  hukum  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  yaitu  terkait

## “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Lagu  Yang  Diaransemen  Ulang  Ditinjau  Dari  Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Karya  Cipta  Lagu  Asli  Yang  Mengalami  Aransemen Ulang  dan  Diunggah  di  Media  Youtube  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Hak  Cipta  dianggap  sebagai  bagian  dari  hak  kebendaan  yang  tidak  berwujud.  Pasal  499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “ setiap benda adalah segala sesuatu yang  dijadikan  hak ” milik.  Jika “ ditelaah  lebih  dalam,  hak  milik  intelektual  sebenarnya merupakan  bagian  dari  benda,  yaitu  benda  tidak  berwujud ” (benda immaterial ).  Benda  menurut hukum  perdata  dikelompokkan  dalam  berbagai  kategori  yaitu  pengelompokan  ke  dalam  benda berwujud dan tidak berwujud ( immaterial ).
a. Kepemilikan Eksklusif Hak Cipta Lagu.
Hak  milik  intelektual  termasuk  bagian  dari  benda immaterial dan  diatur  dalam  pasal 499 KUH Perdata. Hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Dengan  kata  lain  hak  kekayaan  intelektual  dapat  dikategorikan  sebagai  hak  absolut  yang objeknya bukan merupakan benda berwujud.
Kepemilikan  hak  cipta,  sebagai  hak  kebendaan,  dibedakan  secara  teoritis  dalam  dua konsep hak. Yang pertama menyangkut hak yang terkait dengan pencipta dan kedua hak yang terkait dengan ciptaan. Pemisahan kedua hak tersebut didasarkan pada pemahaman atas sifat hak  cipta  yang  merupakan  hak  atas  kekayaan  intelektual  atau  kepemilikan  kebendaan  yang tidak  berwujud.  Prinsip  Hak  milik  ini  juga  diatur  dalam  KUH  Perdata  Pasal  570  yang menerangkan  bahwa  hak  milik  merupakan  hak  untuk  menikmati  kegunaan  suatu  kebendaan dengan  leluasa  dan  untuk  berbuat  bebas  terhadap  kebendaan  itu  dengan  kedaulatan sepenuhnya  selama  tidak  melanggar  Undang-Undang  dan  mengganggu  hak-hak  orang  lain. Penjelasan  tersebut  memperjelas  kedudukan  hak  milik  pencipta  lagu  maupun  produser fonogram  atas  hasil  karya  ciptanya.  Pada  prinsipnya  penguasaan  pencipta  lagu  secara langsung atas karyanya bersifat mengikat di antara keduanya dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini sesuai dengan asas-asas kebendaan yang melekat padanya.
Hak cipta  pada prinsipnya  akan selalu  melekat dalam penguasaan pemiliknya. Sebagai hasil  ciptaan  buah  pikir  manusia,  karya  musik  maupun  lagu  melekat  prinsip  kebendaan  dan
hak milik di dalamnya, Karya musik maupun lagu mendapatkan perlindungan hukum atas hak cipta  yang  melekat  padanya.  Pasal “ 40  ayat  (1)  Undang-Undang  Hak  Cipta  secara  jelas menyebutkan  bahwa  karya  seni  musik  merupakan  salah  satu  bentuk  karya  cipta  yang dilindungi ” di Indonesia. Menurut Fitzgerald, “ hukum memiliki tujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan  dalam  masyarakat  karena  dalam  suatu  lalu  lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi  berbagai  kepentingan  di  lain  pihak.  Perlindungan  hukum  yang  ditempuh  melalui suatu  legislasi  memiliki  asas  hukum  yang  mendasarinya ” (Fitzgerald,  1996).  Berdasarkan pengertian  yang  disampaikan  oleh  Fitzgerald,  karya  cipta  musik  atau  lagu  yang  telah dilakukan  aransemen  padanya  dan  diuggah  kedalam  situs  Youtube  dalam  format  video, termasuk ke dalam karya digital yang mendapatkan perlindungan hukum atas hak ciptanya.
Pasal ” 1  ayat  (1)  Undang-Undang  Hak  Cipta  menjelaskan  bahwa  hak  cipta  melekat secara ” otomatis pada karya musik dan Hak Eksklusif melekat pula  pada pencipta musik serta pemilik atas hak nya tersebut. Hal tersebut membuat setiap orang tidak dapat memperbanyak dan  mengeksploitasi  hasil  karya  ciptaan  tanpa  seijin  penciptanya.  Lebih  jelas “ disebutkan dalam  pasal  1  ayat  (5)  bahwa “ Setiap  orang  yang  bukan  pemegang  hak  cipta  lagu  atau tidak diberikan  ijin,  untuk  melakukan  pengumuman  melalui  pembacaan,  penyiaran,  pameran, penjualan,  pengedaran,  atau  penyebaran  suatu  ciptaan  dengan  menggunakan  alat  apapun, termasuk  media  internet,  atau  melakukan  dengan  cara  apa  pun  sehingga  suatu  ciptaan  dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang ” lain. ”
Menurut “ L.J.  Taylor  yang  dikutip  oleh  Damian  yang  menyatakan  bahwa  hak  cipta melindungi  suatu  ekspresi  dari  sebuah  ide,  sedangkan  ide  yang  belum  diwujudkan  belum dilindungi ” (Damian,  2002).  Pengertian  “hak  cipta  yang  diuraikan  di  atas  memberikan pemahaman  tentang  hak  cipta  sehingga  menunjukkan  karakteristik  dari  hak  cipta ” yang meliputi :
1) “ Pemegang hak cipta terdiri dari pencipta atau penerima hak; ”
2) “ Hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak; ”
3) “ Dapat diberikan hak eksklusif tersebut kepada pihak lain dengan memberi ijin; dan ”
4) “ Hak cipta timbul secara otomatis; ”
5) “ Hak cipta mencakup pada bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan (Damian, 2002). ”
b. Pelanggaran Hak Cipta Lagu Pada Media Digital
Berkembangnya  media  untuk  mengekspos  hasil  ciptaan  di  dunia cyber diwakili  oleh situs  berbagi  video  di  internet.  Pada  era  digital  seperti  sekarang,  video  merupakan  hal  yang sedang  menarik  minat  masyarakat  luas,  di  dalam  video-video  tersebut  terdapat  beragam manfaat yang sangat berguna bagi masyarakat, salah satunya adalah sarana hiburan. Di antara berbagai situs berbagi video atau video sharing, Youtube merupakan situs paling populer dan paling  banyak  dikunjungi  oleh  masyarakat.  Youtube  adalah  sebuah  situs  untuk  mengunggah berbagai  macam  video  seperti  video  dokumetasi  ataupun  video  pribadi,  juga  situs  untuk melakukan  video  sharing.  Video-video  yang  telah  diunggah  ke  Youtube  sebagian  besar bermateri hak cipta. Banyaknya pengguna Youtube yang tidak mengetahui tentang materi hak cipta tersebut,  menimbulkan  masalah  hukum  di  bidang  hak  kekayaan  intelektual,  khususnya hak  cipta.  Bahkan  banyak  masyarakat  awam  yang  menggunakan  video-video tersebut  untuk kepentingan komersial tanpa seijin pemilik video.
Satjipto “ Raharjo  mendefinisikan  perlindungan  hukum  sebagai  pemberian  pengayoman kepada  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut  diberikan kepada  masyarakat  agar  mereka  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh hukum ” (Rahardjo,  1991).  Perlindungan  hukum  ditujukan  terhadap  hak  yang  memberikan kenikmatan  secara  langsung  kepada  pencipta  karya  tersebut  dan  tergolong  pada  kategori milik.  Oleh  karena  itu  dalam  hak  cipta  pada  karya  lagu  melekat  teori  kepemilikan.  Secara filosofis,  teori  kepemilikan  yang  diungkapkan  oleh  John  Locke  menjelaskan  bahwa  setiap manusia  secara  alamiah  mempunyai  hak  atas  dirinya  sendiri  juga  hasil  dari  pekerjaannya ( labour )  karena  telah  berkorban  demi  untuk  menemukan,  mengolah  dan  menambahkan “kepribadian”  ke  dalam  sesuatu.  Oleh  karena  itu,  Locke  sangat  memperhatikan  betapa pentingnya  memberikan  hak  milik  kepada  seseorang  yang  telah  melakukan  “pengorbanan” untuk menemukan dan  mengolah sesuatu yang berasal dari alam  menjadi  sebuah karya  yang orisinil  sebagai  sebuah  penghargaan  kepada  orang  tersebut.  Justin  Hughes  kemudian menghubungkan teori Locke tersebut dengan  masalah perlindungan HKI  melalui pernyataan bahwa  HKI  diperoleh  melalui  proses  belajar/memahami  (kognitif).  Maka  dari  itu,  meskipun “masukan” yang mendorong proses penciptaan tersebut berasal dari lingkungan luar pencipta, proses  “perakitan”  ciptaan  itu  sendiri  terjadi  akibat  adanya  proses  berpikir  oleh  si  pencipta sehingga  mengakibatkan  perubahan  bentuk  yang  berbeda  dari  asalnya.  Jika  ditelaah  lebih dalam  Locke  sebenarnya  tidak  melihat  pembenaran  klaim  hak  milik  dari  pengorbanan
seseorang melalui tenaga yang dikeluarkannya secara harafiah. Hal ini dikarenakan di dalam masyarakat,  sebuah  karya  yang  muncul  dari  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  seseorang seringkali  memberikan  nilai  sosial  yang  tinggi.  Oleh  karena  itu,  nilai  sosial  itulah  yang menjadi dasar pemberian penghargaan terhadap suatu karya cipta.
Pemberian  insentif  ekonomi  terhadap  hasil  karya  ciptaan  manusia  yang  telah mendapatkan  pengakuan  dari  masyarakat  ditegaskan  oleh  Locke  semata  untuk  memberikan perlindungan hak milik atas hasil ciptaan tersebut. Dalam HKI, hal tersebut diartikan sebagai motivasi  yang  mendorong  pencipta  untuk  berkenan  mempublikasikan  karya  ciptaanya,  oleh sebab  itu  dorongan  tersebut  tidak  akan  sepenuhnya  dinilai  hanya  karena  semata  sifat “kerelaan”  si  pencipta.  Dengan  kata  lain,  karya  cipta  yang  berupa  lagu  atau  musik  yang dengan  atau tidak  disertai  video  musik  yang  kemudian  oleh  pencipta  diunggah  untuk tujuan publikasi  melalui  media situs Youtube, memiliki tujuan untuk menambah  jumlah suber daya intelektual ( intellectual capital ) yang ada di masyarakat.
Setiap  hasil  karya  cipta  secara  yuridis  tidak  berkewajiban  mutlak  untuk  segera didaftarkan  melalui “ Direktorat  Jenderal  Karya  Intelektual  (DJKI)  untuk  mendapatkan pengakuan serta perlindungan atas Hak Cipta maupun Hak Kekayaan ” Intelektualnya. Namun hak cipta atas sebuah karya cipta tersebut secara otomatis dimiliki oleh penciptanya ketika ide yang  dimiliki  oleh  pencipta  selesai  diekspresikan  dalam  bentuk  suatu  karya  yang  berwujud dan  terhadap  suatu  karya  cipta  lagu. “ Pasal  6  Undang-Undang  Hak  Cipta  menyebutkan menyebutkan bahwa pencipta dan pemilik hak cipta atas karya musik diberikan perlindungan hukum untuk memperoleh dan mendapatkan informasi elektronik terkait manajemen hak cipta yang  terdiri  atas  metode  atau  sistem  untuk  mengenali  keaslian  substansi  dari  karya  cipta, penciptanya,  kode  informasi  dan  kode  akses.  Dalam  kegiatan  seperti  pengumuman  karya cipta,  nama  pencipta  atau  nama  samarannya,  massa  dan  kondisi  penggunaan  karya  cipta, nomor  dan  kode  informasi,  akan  berhubungan  dengan  informasi  elektronik  yang  meliputi suatu karya cipta.
Dalam “ pasal  5  sampai  dengan  pasal  11  Undang-Undang  Hak  Cipta  menjelaskan pengaturan  mengenai  Hak  Moral  dan  Hak  ekonomi  sebagai  hak  eksklusif  yang  dimiliki seorang ” pencipta. Pencipta  musik asal dapat  melindungi karya ciptaan atas hak  moral  yang dimilikinya  untuk  tetap  mencantumkan  atau  tidak  mencatumkan  namanya  pada  salinan sehubungan  dengan  pemakaian  ciptaannya  untuk  umum  serta  menggunakan  nama  aliasnya
atau  samarannya.  Selain  itu  pencipta  msuik  asal  dapat  mempertahankan  haknya  dalam  hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan  diri  atau  reputasinya,  berlaku  tanpa  batas ” waktu.  Hal  tersebut  mencakup  proses aransemen  atas  lagu  asli  ciptaannya.  Artinya,  Undang-Undang  Hak  Cipta  memberikan jaminan  hukum  atas  kebebasan  bagi  pencipta  maupun  produser  fonogram  untuk  melakukan pelarangan terhadap siapapun yang hendak melakukan aransemen bagi karya cipta miliknya.
Mengenai  hak  ekonomi  yang  dimiliki  oleh  pencipta  lagu  maupun  produser  fonogram sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hak ekonomi produser fonogram meliputi  hak  melaksanakan  sendiri,  pemberian  ijin  maupun  pelarangan  pihak  lain  untuk menggandakan  karya  ciptaannya  dengan  cara  atau  bentuk  apapun,  termasuk  didalamnya mengaransemen untuk kemudian diunggah pada situs Youtube. Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi bertujuan agar pihak lain  dapat menikmati secara ekonomi dengan legal melalui mengaransemen,  dan  menggandakannya,  dengan  terlebih  dahulu  mendapatkan  ijin  dari pencipta atau produsernya.
Aransemen  lagu adalah tindakan pembaruan terhadap suatu karya cipta termasuk pada pemanfaatan  sebuah  karya  cipta.  Perlindungan  terhadap  Hak  moral  dan  Hak  ekonomi merupakan  unsur  fundamental  di  dalam  jaminan  eksploitasi  serta  pemanfaatan  karya  cipta lagu.  Hal  ini  berfungsi  untuk  menjaga  agar  pemberian  ijin  penggunaan  hak  cipta  dipegang penuh  oleh  pencipta  maupun  pemegang  hak  cipta.  Dengan  demikian  dapat  menghindari pengakuan secara sepihak oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk menikmati hak tersebut.
Dalam Penjelasan Umum “ Undang-Undang Hak Cipta disebutkan  bahwa perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada  ide atau gagasan karena karya cipta harus  memiliki  bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan,  kreativitas,  atau  keahlian  sehingga  Ciptaan  itu  dapat  dilihat,  dibaca,  dan ” didengar. Untuk menghindari pelanggaran  hak cipta pada karya musik asal, terutama apabila untuk tujuan komersial,  maka  ijin (lisensi) dari pencipta maupun pemegang hak cipta sangat diperlukan oleh arranger yang melakukan perubahan atau aransemen didalam mereproduksi, merekam,  mendistribusikan  dan  atau  mengumumkan  sebuah  lagu  milik  orang  lain.  ijin (lisensi)  tersebut  antara  lain  : “ Lisensi  atas  Hak  Mekanikal  ( mechanical  rights ),  yaitu  hak untuk  menggandakan,  mereproduksi (termasuk  mengaransemen ulang) dan  merekam  sebuah komposisi  musik/lagu  pada  CD,  kaset  rekaman  dan  media  rekam ” lainnya.  Hak
mengumumkan  ( performing  rights ),  yaitu  hak  untuk  mengumumkan  sebuah  lagu/komposisi musik, termasuk menyanyikan, memainkan, baik berupa rekaman atau pertunjukan secara live (langsung),  melalui  radio  dan  televisi,  termasuk  melalui  media  lain  seperti  internet,  konser live dan  layanan-layanan  musik  terprogram,  termasuk  pengunggahan  hasil  aransemen ” ke media Youtube.
Menurut “ Pasal  16  ayat  (2)  Undang-Undang  Hak  Cipta  bahwa  Hak  Cipta  ini  dapat diperoleh  oleh  pemegang  hak  cipta  selain  pencipta  dengan  cara  pengalihan  hak  cipta dari ” penciptanya.  Seluruh  maupun  sebagian  dari  hak  cipta  ini  dapat  beralih  atau  dialihkan dengan cara adanya perjanjian tertulis  berdasarkan peraturan yang berlaku. Hak “ yang dapat beralih  atau  dialihkan  hanya  terbatas  pada  hak  ekonomi,  sedangkan  untuk  hak  moral  tetap berada ” pencipta. Menurut “ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta,  menyebutkan bahwa selama Pencipta masih hidup maka hak moral ” tidak dapat dialihkan. Namun “ apabila Pencipta meninggal  dunia,  maka  pelaksanaan  pengalihan  hak  moral  tersebut  dapat  dialihkan  selama tertulis dalam wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan ” perundang-undangan. Kemudian, “ Pemegang  Lisensi  merupakan  pihak  yang  diberikan  ijin  tertulis  untuk melaksanakan  hak  ekonomi  atas  suatu  karya  cipta  atau  produk  Hak  Terkait  dengan  syarat tertentu  (Pasal  1  angka  20  Undang-Undang  Hak  Cipta)  oleh  Pemegang  Hak  Cipta  atau Pemilik Hak ” Terkait. Pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama  jangka  waktu  tertentu  dan  tidak  melebihi  masa  berlaku  Hak  Cipta  dan  Hak  Terkait (Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta). Kecuali diperjanjikan  lain, Penerima Lisensi akan  memberikan  sejumlah  Royalti  kepada  Pemegang  Hak  Cipta  atau  Pemilik  Hak  Terkait selama perjanjian  lisensi  masih dalam  masa berlakunya  “(Pasal 80  ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta).
Pemegang Lisensi dapat disebut juga sebagai Pemegang hak cipta, namun hanya untuk hal-hal  tertentu  sebagaimana  yang  tertulis  dalam  perjanjian  lisensi  dan  dalam  kurun  waktu tertentu.  Saat  perjanjian  lisensi  tersebut  jangka  waktunya  telah  selesai,  maka  pihak  tersebut tidak  dapat  lagi  memanfaatkan  haknya.  Perjanjian  lisensi  tidak  dapat  digunakan  untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta ” atas ciptaannya.
c. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Lagu
Hak ekonomi yang melekat “ pada karya cipta musik dan lagu ” tidak dapat dinikmati oleh pihak lain tanpa seijin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Hal ini berlaku pada
kegiatan  aransemen  lagu  asal  tanpa  ijin  dari  pencipta  lagu  maupun  produser  fonogram  yang berhak  atas  hak  cipta  dari  karya  cipta  lagu  tersebut. “ Pasal “ 113  Undang-Undang  Hak  Cipta telah  memberikan perlindungan kepada pencipta  untuk  melakukan gugatan  ganti rugi secara perdata serta adanya hak negara untuk melakukan penuntutan ” secara pidana. ”
Pengunggahan  hasil  aransemen  sebuah  karya  musik  asal  tanpa  ijin  merupakan  sebuah pelanggaran  hak  cipta,  baik  dengan  tujuan  komersial  maupun  non  komersial.  Hal  ini  akan berbeda  apabila  lagu  yang  diunggah  merupakan  lagu  kebangsaan,  perbuatan  mengumumkan lagu  kebangsaan  menurut  sifat  aslinya  atau  tidak  diubah  ini  tidak  melanggar  hak  cipta. Pencipta  dapat “ mengajukan  gugatan  ganti  rugi  secara  perdata  dan  juga  tuntutan  pidana  atas perbuatan  pengunggahan  ini.  Pasal “ 100  ayat  (1)  Undang-Undang  Hak  Cipta  menyatakan bahwa  gugatan  perdata  diajukan  ke  Pengadilan  Niaga  oleh  pencipta  yang  berisi  gugatan ” ganti  rugi.  Berdasarkan “ Pasal  99  ayat  (2)  Undang-Undang  Hak  Cipta,  disebutkan  bahwa ganti  rugi  berupa  permintaan  penyerahan  penghasilan  yang  diperoleh  pelanggar  hak  cipta kepada  pencipta  baik  sebagian ” atau  seluruhnya.  Pasal “ 99  ayat  (3)  Undang-Undang  Hak Cipta    pemegang  hak  cipta  dapat  memohon  putusan  sela  untuk  membuat  permintaan penyitaan  terhadap  karya  yang  dihasilkan,  juga  untuk  memberhentikan  kegiatan pengumuman,  penggandaan,  ataupun  pendistribusian  terhadap  karya  yang ” dihasilkan tersebut.
Pencipta  juga  dapat  mengajukan  tuntutan  pidana  seperti “ yang  diatur  dalam  Pasal  105 Undang-Undang  Hak ” Cipta.  Pihak  pengunggah  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  hukuman penjara “ dalam  kurun  waktu  maksimal  3  tahun  dan/atau  denda  dengan  jumlah  maksimal  Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila mengunggah video tanpa ijin dari pencipta ke dalam  situs  Youtube  untuk  tujuan  komersial,  sesuai  dengan  Pasal  113  ayat  (3)  Undang- Undang ” Hak  Cipta.  Perlindungan “ hukum  bagi  pencipta  lagu  yang  diunggah  di  Youtube, selain  dari  Undang-Undang  Hak  Cipta,  situs  Youtube  juga  telah  memberikan perlindungannya tersendiri,  Akan  tetapi  perlindungan  hukum  oleh  situs  Youtube  ini  masih tergolong ” lemah. Perlindungan “ hukum  ini diatur di dalam kebijakan Youtube  mengenai  hak cipta yang dapat dilihat di situs Youtube ” itu sendiri.
Menurut  Pasal “ 54  Undang-Undang  Hak  Cipta  menyatakan  bahwa  demi  mencegah terjadinya  pelanggaran  hak  cipta  melalui  media  internet,  pembuatan  dan  penyebaran  konten yang mengandung hak cipta akan diawasi oleh pemerintah dan bekerja sama dengan berbagai
pihak, baik dari dalam maupun ” luar negeri. Kemudian “ setiap orang yang mengetahui adanya tindak  pelanggaran  hak  cipta  demi  kepentingan  komersial  melalui  sistem  elektronik,  maka berdasarkan  Pasal  55  Undang-Undang  Hak  Cipta  dapat  melaporkan  hal  tersebut  kepada Menteri  bidang  telekomunikasi ” dan  informatika.  Penggunaan  demi  kepentingan  komersial yang dimaksud yaitu penggunaan komersial yang memperoleh keuntungan dari hak ekonomi oleh pihak  yang  mengambil  manfaat dari penggunaan Hak Cipta “ secara langsung (berbayar) maupun  penyediaan  layanan  konten ” gratis.  Laporan  yang  telah  diterima  kemudian  akan  di periksa  dan  saat  bukti  yang  cukup  telah  terpenuhi,  maka  situs  Youtube  secara  keseluruhan akan  ditutup  oleh  Menteri  bidang  telekomunikasi  dan  informatika  sehingga  tidak  dapat diakses oleh siapapun.
Pasal “ 12  ayat  1  Undang-Undang  Hak  Cipta  mengatur  bahwa  Setiap  Orang  dilarang melakukan  Penggunaan  Secara  Komersial,  Penggandaan,  Pengumuman,  Pendistribusian, dan/atau  Komunikasi  atas  Potret  yang  dibuatnya  guna  kepentingan  reklame  atau  periklanan secara  komersial  tanpa  persetujuan  tertulis  dari  orang  yang  dipotret  atau  ahli ” warisnya. Kemudian “ Pasal  12  ayat  (2)  terdapat  pengaturan  mengenai  Penggunaan  Secara  Komersial, Penggandaan,  Pengumuman,  Pendistribusian,  dan/atau  Komunikasi  Potret  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  memuat  Potret  2  (dua)  orang  atau  lebih,  wajib  meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ” ahli warisnya. Pelangaran yang dilakukan terhadap hak cipta merugikan pencipta dan dan pemegang hak cipta yang nantinya akan dapat membunuh  secara  perlahan  kreativitasnya.  Hak “ cipta  merupakan  hak  eksklusif  yang  terdiri atas  hak  moral  dan  hak  ekonomi  sehingga  perlu  dijaga  dan  dilindungi  demi  menjaga kreativitas pencipta baru  sehingga ” akan menciptakan pertumbuhan ekonimi dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
Dari  pemaparan  di  atas  dapat  kita  pahami  bahwa  tindakan  aransemen  atas  karya musik/lagu  ciptaan  asal  dan  kemudian  mengunggahnya  melalui  media  Youtube  merupakan perbuatan  pelanggaran  hak  cipta  apabila  tidak  terdapat “ ijin  dari  pencipta  maupun  pemegang hak ” cipta.  Hal  tersebut  diperberat  jika  terdapat  niatan  komersialisasi  atas  hasil  aransemen musik lagu yang dilakukan tanpa ijin. ” Undang-Undang “ Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak  Cipta  diharapkan  lebih  memperhatikan  keseimbangan  antara  kepentingan  pencipta, pemegang  hak  cipta,  dengan  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang
berlaku,  sehingga  pelanggaran  terhadap  hak  cipta  dapat  dicegah  dan  apabila  pelanggaran tersebut terjadi, maka sanksi hukum dapat diberlakukan bagi ” pelakunya.

## 2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nagaswara Dan Halilintar Anofial Asmid Yang Terjadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Pada  bulan  September  2018  Muhammad  Attamimi  Halilintar  atau  lebih  dikenal  publik dengan alias Halilintar Anofial Asmid membagikan video cover lagu yang dipopulerkan oleh Siti Badriah itu ke akun Youtube Gen Halilintar milknya. Dalam video berdurasi 4 menit 2 detik itu, mereka  membawakan  lagu  Lagi  Syantik  yang  hak  ciptanya  dipegang  oleh  pihak  Nagaswara. Tembang  itu  dinyanyikan  dengan  versi  Gen  Halilintar  dengan  sejumlah  pengubahan  di  bagian lirik  lagu  tersebut.  Halilintar  Anofial  Asmid  merupakan  putra  pertama  dari  pasangan  Halilintar Anofial Asmid (ayah) dan Lenggogeni Faruk (ibu). Halilintar Anofial Asmid merupakan seorang Youtuber terkaya berada di peringkat ke delapan di Dunia dengan jumlah pelanggan kanal video sebanyak  25,9  juta  pelanggan.  Youtuber  adalah  sebutan  bagi  pembuat  konten  video  yang dibagikan  melalui  situs  Youtube  dengan  tujuan  komersialisasi  hasil  karya  ciptaannya.  Situs Youtube menyebut tindakan komersialisasi ini dengan sebutan Monerisasi.
Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur langkah–langkah hukum yang dapat ditempuh oleh  Pencipta  atau  Pemegang  hak  cipta  apabila  terjadi  pelanggaran  hak  Cipta,  diantaranya melalui Mediasi, Aduan Tindak Pidana dan Gugatan Ganti Rugi. Penyelesaian sengketa dengan proses mediasi tercantum dalam ” Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang alternatif  penyelesaian  sengketa  sebelum  melakukan  tuntutan  pidana  yaitu  melalui mediasi. ” Mediasi  merupakan  salah  satu  upaya  penyelesaian  sengketa  dengan  melibatkan seseorang  pihak  luar  yang  tidak  memihak  dan  netral  dan  selanjutnya  disebut  Mediator,  untuk membantu  pihak–pihak  yang  bersengketa  agar  memperoleh  penyelesaian  sengketa  yang disepakati  oleh  para  pihak. “ Dari “ pengertian  yang  diberikan,  jelas  diperlukan  keberadaan  pihak ketiga  (baik  perorangan  maupun  dalam  bentuk  suatu  lembaga  independen)  yang  bersifat  netral atau  tidak  memihak,  yang  akan  berperan ” sebagai  mediator. ” Sebagai  pihak  ketiga  yang  netral, independen,  tidak  memihak  dan  ditunjuk  oleh  para  pihak  secara  langsung  maupun  melalui lembaga  mediasi,  mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan  fungsinya  berdasarkan pada  kehendak  dan  kemauan  para  pihak.  Serta  membantu  para  pihak  untuk  menyadari  bahwa
sengketa  bukanlah  suatu  pertarungan  untuk  dimenangkan,  tetapi  sengketa  tersebut  harus diselesaikan.
Sengketa  yang  terjadi  akibat  pelanggaran  hak  cipta  dapat  diselesaikan  melalui  alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun beracara di pengadilan. Arbitrase merupakan “ penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  berdasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa yang dilakukan di luar peradilan umum, hal  ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor  30 Tahun 1999 tentang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian ” Sengketa.  Arbitrase “ mempunyai  beberapa  keuntungan  tersendiri, yaitu  sidangnya  diselenggarakan  secara  tertutup,  prosesnya  tergolong  cepat  (maksimal  enam bulan),  putusannya  final  dan  tidak  dapat  diajukan  banding  maupun  kasasi,  Arbiternya  dipilih sendiri  oleh  pihak  yang  bersengketa,  merupakan  seseorang  yang  ahli  dalam  bidang  yang disengketakan dan memiliki integritas juga moral yang tinggi, dan khusus di Indonesia, Majelis Arbitrase dapat  langsung meminta klarifikasi oleh para pihak yang mempresentasikan kasusnya di hadapan ” Majelis Arbitrase.
Pengadilan  merupakan  tindakan  ultimum  remedium  yang  mempunyai  arti  apabila penyelesaian  secara  kekeluargaan  tidak  dapat  menjadi  jalan  tengah  dan  menjadi  pilihan penyelesaian  sengketa  yang  terakhir.  Pengadilan “ Niaga  merupakan  satu-satunya  pengadilan yang  berwenang  menangani  penyelesaian  sengketa  mengenai  Hak  Cipta,  hal  ini  diatur  dalam Pasal  95  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Kemudian  pada  Pasal  95  ayat  (4) diatur  tentang  ketentuan  penyelesaian  sengketa,  yaitu  para  pihak  harus  menempuh  mediasi terlebih  dahulu  sebelum  melakukan  tuntutan  pidana  apabila  keberadaannya  diketahui  dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan ” Republik Indonesia.
Pasal 96  Undang-Undang Hak Cipta  mengatur  mengenai  alternatif penyelesaian sengketa melalui  Ganti ” Rugi.  Ganti  rugi  mucul  disebabkan  oleh  perbuatan  melawan  hukum  (bukan wanprestasi).  Supaya  dapat  mengajukan  gugatan  ganti  rugi,  maka  unsur  perbuatan  melawan hukum harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu adanya perbuatan yang merugikan orang lain.
Pasal  100 “ Undang-Undang  Hak  Cipta  mengatur  mengenai  prosedur  mengajukan  gugatan atas  terjadinya  dugaan  pelanggaran  hak ” cipta.  Pengajuan “ gugatan  diajukan  kepada  ketua Pengadilan ” Niaga.  Selanjutnya  panitera  Pengadilan  akan  mencatatkan/meregistrasi  perkara  dan tanggal  sesuai  dengan  tanggal  gugatan  tersebut  diterima. ” Panitera  Pengadilan  Niaga  kemudian memberikan  tanda  terima  yang  telah  ditandatangani  yang  di  dalamnya  terdapat  tanggal  yang
sama dengan tanggal ” pendaftaran. Dalam “ waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan  diterima,  Panitera  Pengadilan  Niaga  akan  menyampaikan  permohonan  gugatan  kepada ketua Pengadilan ” Niaga. Pengadilan “ Niaga kemudian akan menetapkan hari sidang dalam waktu paling  lama  3  (tiga)  hari  terhitung  sejak  gugatan ” diterima.  Pemberitahuan “ dan  penyampaian panggilan  para  pihak  akan  dilaksanakan  oleh  Juru  Sita  dalam  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari terhitung sejak gugatan ” diterima.
Ketika  terjadi ” adanya  pihak  yang  merasa  dirugikan  atas  hasil  putusan  pengadilan  maka pemegang  hak  cipta  dapat  memohon  kepada  Pengadilan  Niaga  untuk  mengeluarkan  penetapan sementara untuk mencegah masuknya barang yang diduga hasil dari pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan, menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait tersebut, mengamankan barang  bukti  dan  mencegah  penghilangannya ” oleh  pelanggar; “ dan/atau  menghentikan pelanggaran agar pemegang hak cipta tidak menderita kerugian yang lebih besar ” lagi.
Pemegang “ hak  cipta  dapat  mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung  ketika  putusan pengadilan  niaga  dinilai  belum  memberikan  kepuasan  dan  rasa  keadilan  sebagaimana  yang tersebut dalam Pasal 102 Undang-Undang ” Hak Cipta.

## D. SIMPULAN
Perkembangan  pemanfaatan  dunia cyber membawa  sebuah  permasalahan  baru  dibidang hukum.  Dalam  hal  ini  adalah  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  Hak  Cipta.  Hak  Cipta  pada dasarnya  merupakan  perlindungan  terhadap  hasil  karya  ciptaan  manusia  yang  berasal  dari  olah pikirnya.  Musik  atau ” lagu  merupakan  salah  satu  bentuk  karya  cipta  yang  dilindungi  oleh  Undang- Undang  Hak ” Cipta.  Situs  berbagi  video  Youtube  telah  menjadi  media  yang  popular  untuk mengumumkan  hasil  karya  ciptaan  dalam  format  video.  Hal  ini  tentu  saja  menimbulkan permasalahan  baru  mengenai  perlindungan  Hak  Cipta,  mengingat  Youtube  memperbolehkan pencipta  konten-konten  video  untuk  bisa  mengkomersilkan  hasil  karya  ciptaannya  melalui  sistem monetisasi.  Dalam  hak  cipta  pada  karya  lagu  melekat  teori  kepemilikan.  Secara  filosofis,  teori kepemilikan  yang diungkapkan oleh John Locke menjelaskan bahwa setiap  manusia secara alamiah mempunyai  hak  atas  dirinya  sendiri  juga  hasil  dari  pekerjaannya  ( labour )  karena  telah  berkorban demi untuk menemukan, mengolah dan menambahkan “kepribadian” ke dalam sesuatu. Karya “ musik maupun lagu mendapatkan perlindungan hukum atas hak cipta yang melekat ” padanya. Pasal “ 40 ayat
(1)  Undang-Undang Hak Cipta  secara jelas  menyebutkan  bahwa karya seni  musik  merupakan salah satu  bentuk  karya  cipta  yang  di  lindungi ” di  Indonesia.  Karya “ cipta  musik  atau  lagu  yang  telah dilakukan  aransemen  padanya  dan  diunggah  ke  dalam  situs  Youtube  dalam  format  video, termasuk kedalam  karya  digital  yang  mendapatkan  perlindungan  atas  hak ” ciptanya.  Tindakan “ mengunggah hasil  aransemen  (yang  juga  tanpa  ijin)  ke  dalam  media  Youtube  tanpa  ijin  dari  pencipta  adalah pelanggaran atas hak ” ekonomi. Ditinjau dari “ Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, sengketa yang timbul dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau ” pengadilan. “ Selain  dengan  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Niaga,  pemegang  hak  cipta dapat  mendapatkan  perlindungan  hukum  melalui  penetapan  sementara  yang  dikeluarkan  oleh Pengadilan  Niaga  untuk  mencegah  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  barang  yang  diduga  hasil pelanggaran ” Hak Cipta.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Amirudin, & Asikin, Zainal. (2010). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo. " tmadja, H. T. (2003). Hak Cipta Musik atau Lagu . Jakarta: UI Press.
Damian, E. (2002). Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya . Bandung: PT Alumni Djaja, E. (2009). Hukum Hak Kekayaan Intelektual . Jakarta: Sinar Grafika.
Fitzgerald, J. P. (1996). Salmond on Jurisprudence . London: Sweet & Mazwell.
Muhammad, A. (2001). Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Rahardjo, S. (1991). llmu Hukum . Bandung: PTCitra Aditya Bakti.
Roisah, K. (2015b). Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa . Malang: Setara Press.
Saidin, O. (2015). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) (9th ed.).
Jakarta: Rajawali Pers.
Wignjosoebroto, S. (1974). Penelitian Hukum . Surabaya: Pusat Studi Hukum dan Pengembangan Fakultas Hukum Unair.

## Artikel Jurnal/Karya Ilmiah:
Alfattah, A. H. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu yang Digunakan Tanpa Ijin
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Pekanbaru. JOM Fak Hukum , Vol.IV,(No. 2 Oktober), p.1–15.
Dewi, A. A. M. S. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube.
Jurnal Magister Hukum Udayana , Vol. 5, (No.11), p. 281–291.
Maramis, R. L. (2014). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti. Lex Privatum , Vol. 2, (No. 2).
Roisah, K. (2015a). Kebijakan Hukum “Tranferability” Terhadap Perlindungan Hak. Jurnal Law Reform , Vol. 11, (No.2), p. 241–254.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## Sumber Online:
Briantika, A. (2020). Duduk Perkara Kisruh Gen Halilintar vs Nagaswara soal Lagu Syantik. Retrieved from https://tirto.id/duduk-perkara-kisruh-gen-halilintar-vs-nagaswara-soal-lagu-syantik-eBeQ. " Copyright Infringement Litigation Fell 22 Percent in FY 2016. (2016). Retrieved from https://trac.syr.edu/tracreports/civil/445/. "