## KONSTRUKSI PEMBERITAAN MEDIA TENTANG NEGARA ISLAM INDONESIA (ANALISIS FRAMING REPUBLIKA DAN KOMPAS)
Oleh :
Mubarok/Made Dwi Adnjani
Fakultas Ilmu Komunikasi Unissula Jalan Raya Kaligawe Km.4 Semarang Email : mub gabus@yahoo.com/made@unissula.ac.id

## Abstract
Case NII has the reach and appeal to the national and even international scale. The linkage  between  the  interests  of  the  state  and  the  maker  of  the  NII  efforts  being  herded magnitude  diverse  opinions,  ideas  in  display  media  pack.  For  media  cases  of  kidnapping, brainwashing, and the efforts undertaken NII maker is not seen as an objective event only, but rather how it was constructed to be more meaningful to show attitude, bias or vested interest is  behind  the  media.  The  media  is  assumed  to  not  only  bring  back  the  reality  of  the  news before  the  reader,  but  also  include  some  assessment  of  the  facts  which  are  constructed  in packaging certain attitude. The various interests in the fight in constructing the news media will  cause  the  perspective  of  looking  at  an  issue  different  from  each  other.  To  view  the preferences of the attitude of the media framing analysis is used to highlight the problems the media strategy used to highlight and emphasize a particular fact in an event he preached.
Results showed Reporting Kompas and Republika related NII coverage is divided into several themes, namely: Government Not Decisive At NII, NII Linkages And Intelligence, NII and  image  of  Islam,  Dissolution  NII,  NII  and  Pondok  Al  Zaytun,  NII  And  Other  Party Involvement,  Linkages  NII  and  Intelligence.  Kompas  and  Republika  agree  that  the  NII  is treason and should be eliminated. They also regretted that government action tekesan let NII and tend to not assertive. Construction Kompas and Republika about NII distinguished from the  way  both  establishing  the  facts  and  take  the  speakers.  Compass  complete  with  news analysis and research, while Reuters took the official sources of the various groups and state officials. Republika reminder of the importance to assist members of the NII to escape from the group. Compass  stressed the importance of embracing militant radicalism to handle the case.

## Abstrak
Kasus  NII  memiliki  jangkauan  dan  daya  tarik  dengan  skala  nasional  bahkan internasional.  Keterkaitan  antara  kepentingan  negara  dan  upaya  maker  dari  kelompok  NII menjadi magnitude yang  menggiring  beragam  opini,  ide,  gagasan  dalam  tampilan  bungkus pemberitaan media. Bagi media kasus penculikan, cuci otak, dan upaya maker yang dilakukan NII  tidaklah  dipandang  sebagai  sebuah  peristiwa  objektik  semata,  melainkan  bagaimana peristiwa  tersebut  dikonstruksi  menjadi  lebih  bermakna  untuk  menunjukkan  sikap, keberpihakan  atau vested  interest yang  ada  dibalik  pemberitaan  media.  Media  diasumsikan tidak  hanya  menghadirkan  kembali  realitas  berita  ke  hadapan  pembaca,  tetapi  juga menyertakan  sejumlah  penilaian  terhadap  fakta  yang  dikonstruksi  dalam  kemasan  sikap tertentu.  Adanya  berbagai  pertarungan  kepentingan  di  dalam  mengonstruksi  berita  akan menyebabkan  perspektif  media  dalam  memandang  suatu  persoalan  berbeda  satu  sama  lain. Untuk  melihat  preferensi  sikap  media  tersebut  digunakan  analisis framing yang  menyoroti masalah  strategi  yang  digunakan  media  untuk  menonjolkan  dan  menekankan  suatu  fakta tertentu dalam suatu peristiwa yang diberitakannya.
Mubarok dan Made Dwi Adnjani Konstruksi Pemberitaan Media Tentang Negara Islam Indonesia (Analisis
Framing Republika dan Kompas)
Hasil penelitian menunjukkan Pemberitaan harian Kompas dan Republika terkait NII terbagi dalam  beberapa tema pemberitaan  yaitu: Pemerintah Tidak Tegas Pada NII, Kaitan NII Dan Intelejen,  Nii  Dan  Citra  Islam,  Pembubaran  NII,  NII  Dan  Pondok  Al  Zaytun,  NII  Dan Keterlibatan  Pihak  Lain,  Kaitan  NII  Dan  Intelejen.  Kompas  dan  Republika  sepakat  bahwa tindakan NII adalah perbuatan  makar sehingga  harus ditumpas. Mereka  juga  menyayangkan tindakan  pemerintah  yang  tekesan  membiarkan  NII  dan  cenderung  untuk  tidak  tegas. Konstruksi  Kompas  dan  Republika  tentang  NII  dibedakan  dari  cara  kedua  menyusun  fakta dan mengambil narasumber. Kompas melengkapi pemberitaan dengan analisa dan penelitian, sementara  Republika  mengambil  narasumber  resmi  dari  berbagai  kelompok  dan  pejabat Negara.  Republika  mengingatkan  pentingnya  untuk  membantu  anggota  NII  agar  lepas  dari kelompoknya.  Kompas  menekankan  pentingnya  merangkul  kelompok  garis  keras  untuk menangani kasus radikalisme.

## Kata Kunci : konstruksi, framing, media

## Pendahuluan
Kasus  cuci  otak  dan  penghilangan beberapa  mahasiswa  di  Malang  Jawa  Timur mengundang  perhatian  masyarakat.  Agung Arief  Perdana  Putra,  warga  Perumahan Patria,  Desa  Bambe  Kecamatan  Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur menjadi salah satu  korban  cuci  otak  Jaringan  gerakan Negara  Islam  Indonesia  (NII).  Agung merupakan  mahasiswa  Teknik  Informatika Universitas
Muhammadiyah
Malang
(Kompas.com edisi Minggu, 24 April 2011). Kasus cuci otak yang menimpa 15 mahasiswa  di  Universitas  Muhammadiyah Malang  (UMM)  menjadi  contoh  bagaimana eksistensi  gerakan  NII  di  Indonesia  masih kuat.
NII  yang  dikenal  juga  dengan  nama Darul  Islam  atau  (DI)  yang  artinya  Rumah Islam adalah gerakan politik yang diproklamasikan  pada  7  Agustus  1949  (12 Sjawal  1368)  oleh  Sekarmadji  Maridjan Kartosoewirjo di di desa Cisampah, kecamatan  Ciawiligar,  kawedanan  Cisayong Tasikmalaya, Jawa Barat.
Sebuah  kasus  yang  memiliki  daya tarik  besar  sudah  pasti  akan  menarik  minat dari  media  massa  untuk  memberitakannya. Semakin  besar  tingkatan  kasus  maka  daya tarik media untuk memberitakannya semakin tinggi.  Bagi  media  keberadaan news  value pada    suatu  kasus  ibarat  emas  pada  sebuah tambang yang selalu dicari dan diperebutkan.
Kasus  NII  memiliki  jangkauan  dan daya  tarik  dengan  skala  nasional  bahkan internasional. Keterkaitan antara kepentingan negara  dan  upaya  maker  dari  kelompok  NII menjadi magnitude yang menggiring beragam  opini,  ide,  gagasan  dalam  tampilan bungkus  pemberitaan  media.  Bagi  media kasus  penculikan,  cuci  otak,  dan  upaya maker yang dilakukan NII tidaklah dipandang  sebagai  sebuah  peristiwa  objektik semata,  melainkan  bagaimana  peristiwa tersebut dikonstruksi menjadi lebih bermakna untuk menunjukkan sikap, keberpihakan atau vested  interest yang  ada  dibalik  pemberitaan media.
Harian Kompas dan Republika adalah dua  media  nasional  yang  tidak  hanya memiliki jangkauan luas tetapi juga memiliki beragam  kepentingan  ekonomi,  politik  dan ideology  yang  berbeda.  Oleh  karena  itu menarik untuk diketahui bagaimana pemberitaan  tentang  NII  ditampilkan  pada kedua media tersebut.
Dari fenomena di atas, maka permasalahan yang dapar dirumuskan adalah Apakah  tema  berita  NII  di Kompas dan Republika ? Bagaimana konstruksi pemberita- an  NII  di  koran Kompas dan Republika ? Labelisasi apa yang dipakai oleh Kompas dan Republika dalam  mengkonstruksi  pemberita- an NII?
Frame menurut Gamson dan Mondigliani  adalah  cara  bercerita  atau Mubarok dan Made Dwi Adnjani Konstruksi Pemberitaan Media Tentang Negara Islam Indonesia (Analisis Framing Republika dan Kompas)
gugusan  ide-ide  yang  terorganisir  sedemikian rupa  dan  menghadirkan  konstruksi  makna peristiwa-peristiwa  yang  berkaitan  objek suatu  wacana  (Sobur,2002:162).  Sedangkan Beterson memaknai frame sebagai  struktut konseptual  atau  perangkat  kepercayaan  yang mengorganisir  pandangan-pandangan  politik, kebijakan  dan  wacana,  dan  menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas (Sudibyo,2001:219).
Analisis Framing termasuk  kedalam paradigma konstruksionis. Pandangan konstruksionis  diperkenalkan  oleh  Peter  L Berger  dengan  gagasannya  yang  memandang bahwa  manusia  dan  masyarakat  adalah produk  yang  dialektis,  dinamis  dan  plural secara terus-menerus (Eriyanto,2002:13). Masyarakat tidak lain adalah produk manusia,  namun  secara  terus  menerus mempunyai  aksi  kembali  terhadap  penghasil- nya. Sebaliknya, manusia adalah hasil  produk masyarakat.  Seseorang  baru  menjadi  pribadi yang  beridentitas  sejauh  ia  tetap  tinggal  di dalam masyarakatnya.
Dalam  pandangan  Berger  proses dialektis  tersebut  melalui  tiga  tahapan  yang disebut  momen. Pertama ,  ekternalisasi  yaitu usaha  pencurahan  atau  ekspresi  diri  manusia ke  dalam  dunia  baik  dalam  kegiatan  mental maupun  fisik. Kedua ,  objektivasi  yaitu  hasil yang  telah  dicapai  baik  secara  mental maupun  fisik  dari  eksternalisasi  yang  telah dilakukan  manusia.  Eksternalisasi  menghasil- kan  realitas  objektif  yang  bisa  jadi  akan menghadapi  manusia  itu  sendiri.  Sebagai contoh  adalah  manusia  menciptakan  alat  dan bahasa  untuk  mempermudah  hidupnya.  Alat maupun  bahasa  yang  dihasilkan  manusia akan  mengatur  bagaimana  ia  bekerja  dan berfikir  sesuai  bahasa  yang  dihasilkannya. Ketiga ,  internalisasi  yaitu  proses  penyerapan kembali  dunia  objektif  kedalam  kesadaran sedemikian  rupa  sehingga  subjektif  individu dipengaruhi  oleh  struktur  dunia  sosial. Melalui  internalisasi  manusia  menjadi  hasil dari  masyarakat.Bagi  Berger  realitas  tidak dibentuk  secara  ilmiah  tetapi  ia  dikonstruksi. Dengan  pemahaman  seperti  ini  realitas berarti  berwajah  ganda/plural.  Setiap  orang
dapat  memiliki  pandangan  berbeda-beda terhadap realitas yang sama.
Dalam konteks berita, Berger berpendapat bahwa berita merupakan konstruksi  realitas  bukannya  sebagai  cermin realitas.  Karenanya  sangat  potensial  suatu peristiwa  yang  sama  dikonstruksi  secara berbeda.  Berita  yang  dihasilkan  merupakan hasil proses dialektis antara wartawan dengan fakta.  Dalam  proses  eksternalisasi  wartawan melibatkan  diri  secara  fisik  dan  mental  untuk memaknai  realitas.  Konsepsi  tentang  fakta yang  sudah  ada  di  benak  seorang  wartawan digunakan  untuk  melihat  realitas.  Hasil interaksi  antara  pandangan  wartawan  dengan peristiwa  yang  terjadi  di  lapangan  meng- hasilkan berita yang tersaji di media.
Pandangan  konstruksionis  tentang media  dan  berita  berbeda  dengan  pandangan positivis  yang  selama  ini  dikenal.  Ignas Kleden mengungkapkan  bahwa  positivis merupakan  ilmu  sosial  yang  mengambil metode  ilmu  alam  dan  menerapkannya  dalam bidang  kemasyarakatan.  Ilmu  sosial  seperti ini bisa mengamati, menguraikan dan mengkritik  obyek  studinya,  tetapi  tidak sanggup mengamati, menguraikan dan mengkritik  dirinya  sendiri,  berupa  asumsi- asumsinya, nilai yang membentuk asumsinya,  maupun  kecenderungan  ideologis yang secara diam-diam mempengaruhi pembentukan teori-teorinya. (Oetama:
2001:vii)
Dalam  pandangan  kontruksionis  fakta atau peristiwa adalah hasil kontruksi. Realitas  itu  subjektif,  ia  hadir  karena dihadirkan oleh wartawan. Hal ini berlawanan  dengan  konsepsi  positivis  yang memandang  ada  realitas  yang  bersifat eksternal  yang  hadir  sebelum  wartawan datang.  Kalangan  konstruksionis  memandang media  sebagai  agen  konstruksi  realitas sedangkan  dalam  pandangan  positivis  media adalah sebagai saluran Sebagai agen konstruksi,  media  bukanlah  saluran  yang bebas, ia merupakan agen yang mendefinisikan realitas. Berita  yang kita  baca bukan  hanya  menggambarkan  realitas  tetapi
Mubarok dan Made Dwi Adnjani
Konstruksi Pemberitaan Media Tentang Negara Islam Indonesia (Analisis
Framing Republika dan Kompas)
juga  menunjukkan  konstruksi  dari  media  itu sendiri.
Dalam  pandangan  positivis  berita dipandang  sebagai  informasi  yang  dihadir- kan,  sedangkan  dalam  pandangan  konstruk- sionis  berita  dipandang  sebagai  potret  dari arena pertarungan antara berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa. Dalam pandangan  konstruksinis  berita  sebagai  hasil konstruksi  realitas  bersifat  subjektif  Hal  ini bertentangan  dengan  pandangan  positivis yang  memandang  berita  adalah  bersifat objektif  yang  harus  menyingkirkan  opini  dari pembuat berita.
Menurut  Edelman  apa  yang  kita ketahui  tentang  realitas  atau  tentang  dunia tergantung pada bagaimana kita membingkai dan mengkonstruksi realitas. Edelman mensejajarkan framing sebagai  kategorisasi yaitu  pemakaian  perspektif  tertentu  dengan pemakaian  kata-kata  tertentu  pula  yang menandakan  bagaimana  fakta  atau  realitas dipahami.  Kategorisasi  dalam  pandangan Edelman merupakan abstraksi dan fungsi dari pikiran. Kategori membantu manusia memahami  realitas  yang  beragam  dan  tidak beraturan. Disisi lain kategorisasi berarti juga penyederhanaan  realitas  yang  kompleks dengan  hanya  memberikan  penekanan  pada sisi  tertentu  saja.  Pada  akhirnya  kategorisasi dapat  mengarahkan  pandangan  khalayak akan  suatu  isu  dan  membentuk  pengertian mereka tentang suatu isu.
Salah satu aspek penting dari kategorisasi adalah rubrikasi yaitu bagaimana suatu  peristiwa  dikategorisasikan  dalam rubrik-rubrik tertentu. Rubrikasi bukan semata-mata  persoalan  teknis  dari  suatu prosedur  pemberitaan  tetapi  juga  merupakan bagian  dari  bagaimana  fakta  diklasifikasikan dalam kategori tertentu.

## Metoda Penelitian
Penelitian ini  dilakukan  dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif
deskriptif  berdasarkan  pendekatan  analisis framing.  Analisis  framing  merupakan  salah satu  model  analisis  yang  bisa  mengungkap- kan  rahasia  di  balik  perbedaan,  bahkan pertentangan  media  dalam  mengung-kapkan fakta.  Sedangkan framing menurut  Entman (dalam Eriyanto, 2002: 67). Analisis framing mempunyai  asumsi  bahwa  wacana  media massa  mempunyai  peran  yang  sangat strategis dalam menentukan apa yang penting atau  signifikan  bagi  publik  dari  bermacam- macam  isu  dan  persoalan  yang  hadir  dalam wacana publik
Subjek  penelitian  :  yaitu  konstruksi realitas.  Yaitu  apa  saja  yang  ditulis  oleh Kompas  dan  Republika  mengenai  berita- berita  tentang  NII  dan  bagaimana  mereka menyajikannya, kemudian bagaimana Kompas  dan  Republika  memilih  realitas/- fakta, menekankan bagian tertentu, melakukan  seleksi  dan  menghubungkan bagian  tertentu  sehingga  makna  peristiwa lebih  mudah  diingat  dan  dipahami  khalayak. Objek penelitian : pemberitaan mengenai NII di  Kompas  dan  Republika  selama  bulan April-Mei 2011.
Sumber  data  primer:  sumber  utama dalam penelitian ini adalah pemberitaan pada Kompas  dan  Republika.  Dalam  penelitian yang  dimaksud  dengan  berita  adalah  a pemberitaan  mengenai  NII  yang  muncul  di Kompas  dan  Republika  selama  bulan  April- Mei  2011.  Sumber  data  sekunder  :  adalah data pendukung lainnya yang tidak diperoleh secara langsung. Data sekunder penelitian ini berasal  dari  studi  literatur,  buku  maupun laporan-laporan  penelitian  lain  yang  sejenis yang mendukung penelitian.
Pengumpulan  dan  analisis  data  untuk kepentingan  analisis  framing  dilakukan secara  langsung  dengan  mengidentifikasi wacana  berita  berdasarkan  pada  model Zhondang  Pan  dan  Gerald  Kosicki.  Data hasil  identifikasi  tersebut  dianalisis  untuk melihat struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris.
Mubarok dan Made Dwi Adnjani
Framing Republika dan Kompas)

## Kerangka Framing Pan dan Kosicki
Struktur Perangkat Framing Unit yang Diamati 1. Sintaksis, yaitu cara wartawan menyusun fakta Skema berita
a. Headline merupakan berita yang dijadikan topik utama oleh media
b. Lead (teras berita) merupakan paragraf pembuka  dari  sebuah  berita  yang biasanya mengandung kepentingan lebih  tinggi.  Struktur  ini  sangat tergantung pada ideologi penulis terhadap peristiwa. c. Latar informasi
d. Kutipan
e. Sumber
f. Pernyataan g. Penutup 2. Skrip,  yaitu  cara wartawan mengisahkan fakta Kelengkapan berita 5W+1H 3. Tematik,  yaitu  cara wartawan  menulis fakta Detail,  koherensi, bentuk kalimat, kata ganti Paragraf,  proporsi  kalimat,  hubungan kalimat 4. Retoris,  yaitu  cara wartawan menekankan fakta Leksikon, grafis,
metafora Kata, idiom, foto, grafik

## Pembahasan

## Framing Harian Republika
Sebagai  media  yang  selama  ini dipandang  banyak  memberitakan  Islam kalangan  moderat,  Republika  secara  tegas menyatakan  bahwa  NII  adalah  sebuah gerakan  sesat  karena  itu  harus  segera dibubarkan. Upaya untuk mengingkari kesepakatan adanya Negara Kesatuan
Republik  Indonesia  adalah  sebuah  tindakan makar  yang  tidak  dibenarkan  dalam  Islam. Untuk mendukung klaim Republika tersebut, sumber dari Majelis Ulama Indonesia dikutip dalam  pemberitaan.  Berikut  kutipan  berita tersebut:
Rabu, 11 Mei 2011 MUI: NII Itu

## Gerakan Makar
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai Negara  Islam  Indonesia  (NII)  termasuk dalam  kategori  "bughat"  (melakukan perbuatan  makar)  terhadap  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). Dengan  demikian,  MUI  menegaskan gerakan itu harus dicegah, ditindak dan diberantas.
Dilihat  dari  struktur  sintaksis  yang digunakan, lead Republika  memilih  untuk mengambil  berita  dari  narasumber  resmi yang  secara  kewenangan  adalah  ketua lembaga  negara  dalam  urusan  agama.  Ketua MUI  adalah  representasi  tokoh  Islam  di Indonesia  yang  suaranya  secara  resmi mewakili  kepentingan  umat  Islam. Latar
yang digunakan  adalah sebuah kaidah dalam hokum  Islam  yang  membahas  tentang bughot .  Setiap  upaya  untuk  menghianati kesepakatan  adanya  NKRI  adalah  tindakan bughot (pemberontakan kepada Negara).
"Setiap  upaya  pengkhianatan  terhadap kesepakatan  bangsa  Indonesia  dan pemisahan  diri  dari  NKRI  yang  sah dalam pandangan Islam termasuk bughat.  Haram  hukumnya  dan  wajib diperangi  oleh  negara,"  kata  Ketua MUI, KH Ma'ruf
Amin, saat membacakan pernyataan MUI di Jakarta, Rabu (11/5).
Kutipan  pernyataan  tersebut  yang dijadikan dasar dari Republika untuk menilai perbuatan  NII  sebagai  tindakan  maker terhadap Negara. Sumber lain dari MUI yaitu K.H  Amidhan  menjadi  sumber  kutipan  yang mendukung konstruksi pemberitaaan Republika  tentang  tindakan  makar  dari  NII. Berikut kutipan dari berita tersebut:
"MUI  tidak  akan  menerbitkan  fatwa haram untuk gerakan NII," kata Amidhan  pada  diskusi  "Dialektika: Radikalisme  Berkedok  Agama  Ancaman untuk  NKRI"  di  Gedung  DPR  RI, Jakarta,  Kamis  (28/4).  Menurut  dia, gerakan  radikalisme  yang  terjadi  di Indonesia  sudah  jelas  bertentangan dengan  hukum  dan  agama  sehingga tanpa  diterbitkan  fatwa  haram  memang sudah haram
Tindakan radikalisme  yang dilakukan NII  sudah  jelas  merupakan  suatu  keharaman sehingga  tidak  perlu  lagi  dikeluarkan  fatwa keharamannya.  Dua  sumber  dari  MUI  yang dikutip oleh Republika menunjukkan dengan jelas sikap dari  media  ini dalam  memandang tindakan  NII.  Tindakan  makar  adalah  suatu keharaman  dan  menjadi  domain  hokum pidana.  Islam  memberikan  kaidah bughot pada  tindakan  yang  dilakukan  oleh  NII sehingga harus ditumpas.
Selain mengutip dari MUI, Republika juga  menggunakan  sumber  lain  yang  secara resmi  menilai  NII  adalah  sebuah  gerakan yang  harus  dibubarkan.  Berikut  beberapa
berita  yang  mendukung  sikap  Republika untuk menumpas NII:
Sabtu,  30  April  2011,”Ketua  FPD  DPR RI  Desak  Pemerintah  Bubarkan  NII”, Kamis,  05  Mei  2011  Matikan  NII, Pemerintah  Harus  Bekukan  Ahmadiyah, Rabu,  11  Mei  2011  MUI:  NII  Itu Gerakan  Makar,  Selasa,  17  Mei  2011 Ketum PBNU: Pemerintah kok tak Tegas ke NII?
Beberapa sumber berita yang digunakan  oleh  Republika  menunjukkan sikap  nyata  dari  media  ini  bahwa  makar terhadap NKRI tidak dapat ditolerir. Sumber dari  PBNU  selaku  organisasi  Islam  terbesar di Indonesia menjadi penguat dari pernyataan MUI. Berikut kutipan pernyataannya:
Selasa, 17 Mei, Ketua Umum PBNU KH Said  Aqil  Siradj  menilai  pemerintah belum  bersikap  tegas  dalam  menyikapi gerakan Negara Islam Indonesia (NII).
"Rencana  mendirikan  negara  atau pemerintah  yang  bersifat  negara  dalam negara itu 'bughat'. Bisa saja mereka itu Islam,  tapi  harus  dilawan,  karena  Islam yang  membangkang  harus  ditegasi," katanya di Surabaya, Selasa malam.
Menurut  dia,  pemerintah  seharusnya bersikap tegas, karena kelompok radikal teologi  yang  dibiarkan  akan  yang menjadi  kelompok  radikal  teroris  yang akan  membahayakan  negara  dalam jangka panjang.
Untuk mengimbangi pemberitaan dari sumber  kalangan  Islam,  Republika  juga mengutip  pernyataan  dari  kalangan  politisi untuk  menguatkan  konstruksi  pemberitaan tentang  tindakan  makar  NII.  Berikut  kutipan beritanya:
Sabtu,  30  April  2011,  Fraksi  Partai Demokrat  (FPD)  DPR  RI  meminta ketegasan  pemerintah  untuk  membubar- kan  gerakan  separatisme  Negara  Islam Indonesia (NII). "Bagi Fraksi Demokrat, Islam  Yes,  Negara  Islam  Indonesia  No, perilaku  kekerasan  yang  mengatas- namakan  agama  adalah  bentuk  nyata kesesatan berpikir dan kebuntuan
Framing Republika dan Kompas)
intelektual  anggota  NII,"  ujar  Jafar  di depan  sekitar  seribu  santri  dan  ustadz Ponpes As'adiyah
Kutipan  pernyataan  dari  ketua  FPD DPR  RI  tersebut  menjadi  sumber  dari kalangan  politisi  yang  menguatkan  sikap media ini. Republika secara tegas menyatakan  bahwa  NII  adalah  organisasi terlarang  dan  harus  dibubarkan,  meski demikian  media  ini  juga  menyayangkan sikap  pemerintah  yang  tidak  tegas  dalam menangani  kasus  ini.  Ada  proses  pembiaran yang justru mengisyaratkan adanya permainan dan upaya pemanfaatan keberadaan  NII  bagi  kepentingan  tertentu. Beberapa  berita  yang  terkait  dengan  hal  itu diuraikan berikut ini:
Selasa,  17  Mei  2011  Ketum  PBNU: Pemerintah kok tak Tegas ke NII?Sabtu, 30  April  2011,”Ketua  FPD  DPR  RI Desak  Pemerintah  Bubarkan  NII”, Kamis,  28  April  2011  MUI:  Pemerintah Sudah  Tahu  NII,  Tapi  Belum  Tegas Selasa,  03  Mei  2011  Pemerintah
Biarkan NII Berkembang? Ini Tanggapan  Sekretaris  Kabinet  Dipo Alam Beberapa judul berita tersebut menggambarkan  dua  hal  yang  terjadi  dalam menyikapi  kasus  NII. Pertama secara  tegas Republika  menggunakan  sumber  dari  MUI dan Ketua Umum PBNU untuk
mengkonstruksi  pemberitaan  yang  menun- jukkan  bahwa  pemerintah  tidak  tegas  dalam menyikapi  NII.  Pemerintah  tahu  tetapi  tidak mengambil tindakan nyata untuk membubarkan  NII. Kedua ,  ada  upaya  dari Republika  untuk  melakukan cover  both  side dengan menghadirkan alibi pembelaan pemerintah  yang  diwakili  oleh  menteri Sekretaris  Kabinet.  Berikut  kutipan  berita yang  berisi  pernyataan  resmi  dari  MUI melalui ketuanya:
Kamis,  28  April  2011  Ketua  Majelis Ulama  Indonesia,  Amidhan,  mendesak pemerintah  segera  bertindak  tegas dengan radikalisme NII yang akhir-akhir ini  berkembang.  Sikap  tegas,  kata Amidhan, supaya tidak semakin
membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Sebenarnya  lokasi-lokasi,  tempatnya dan  siapa  yang  bertanggung  jawab, pemerintah  sudah  tahu,"  kata  Ketua MUI  Amidhan  dalam  diskusi  di  gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis.
Pernyataan  Amidhan  adalah latar resmi  yang  disampaikan  oleh  lembaga Negara yang merupakan representasi perwakilan umat Islam. Pernyataan Amidhan dalam  kutipan  tersebut  menekankan  proses pembiaran  dan  ketidaktegasan  pemerintah dalam  menyikapi  NII.  Penilaian  terhadap ketidaktegasan  pemerintah  juga  berasal  dari ketua  ormas  Islam  terbesar  yaitu  PBNU. Untuk  memperkuat  pernyataan  umat  Islam, Republika  juga  mengutip  pernyataan  ketua umum  ormas  Islam  terbesar  di  Indonesia yaitu NU. Kutipan berikut berasal dari Ketua umum PBNU:
Selasa,  17  Mei  2011  Ketua  Umum PBNU  KH  Said  Aqil  Siradj  menilai pemerintah  belum  bersikap  tegas  dalam menyikapi gerakan Negara Islam
Indonesia  (NII).  "Rencana  mendirikan negara  atau  pemerintah  yang  bersifat negara  dalam  negara  itu  'bughat'.  Bisa saja  mereka  itu  Islam,  tapi  harus dilawan,  karena  Islam  yang  membang-- kang  harus  ditegasi,"  katanya  di Surabaya, Selasa malam.
Pernyataan  Amidhan  dan  Ketua Umum  PBNU  menunjukkan  sebuah  bukti yang  jelas  bahwa  keberadaan  NII  hanya membutuhkan  keseriusan  pemerintah  untuk menanganinya.  NII  bukanlah  perkara  baru yang  harus  dicari  landasan  hokum  untuk menanganinya,  karena  itu  disebut  bahwa ketegasanlah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan  kasus  tersebut.  Tanggapan dari  pemerintah  untuk  mengimbangi  sumber dari  MUI  dan  Ketua  Umum  PBNU  berasal dari  menteri  Sekretaris  Kabinet  Dipo  Alam. Berikut petikan pernyataannya:
Selasa,  03  Mei  2011  Sekretaris  Kabinet Dipo Alam di Jakarta, Selasa,
membantah  tuduhan  bahwa  pemerintah melakukan pembiaran terhadap gerakan
Mubarok dan Made Dwi Adnjani
Konstruksi Pemberitaan Media Tentang Negara Islam Indonesia (Analisis Framing Republika dan Kompas)
Negara Islam Indonesia (NII). "Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah beberapa  kali  meminta  aparat  penegak hukum  untuk  mencegah  terjadinya  aksi terorisme,  radikalisme,  dan  konflik horizontal," tegasnya.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lemah dalam mengupayakan ketertiban masyarakat.
"Negara,
pemerintah,  TNI,  dan  Polri  mengemban tugas  yang  tidak  boleh  ditawar-tawar untuk  betul-betul  menjaga  keamaan negara  ini.  Keamanan  dalam  arti  luas, berarti  pertahanan,  keamanan  dalam negeri,  dan  juga  luar  negeri.  Dan  itu untuk melindungi rakyat," kata Presiden.
Pernyataan  dari  pemerintah  yang diwakili  oleh  menteri  Sekretaris  Kabinet sama  sekali  tidak  menunjukkan  pernyataan khusus.  Kutipan  pernyataan  Dipo  Alam tersebut sesungguhnya tidak menggambarkan secara  spesifik  sikap  pemerintah  terhadap NII.  Pernyataan  presiden  tentang  pentingnya keamanan  dan  tindakan  antisipatif  terhadap terorisme, radikalisme dan konflik horizontal adalah pernyataan umum yang bisa dimaknai beragam.  Sebagai  contoh  terorisme  dan radikalisme yang dimaksud dalam pernyataan:
"Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono telah  beberapa  kali  meminta  aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya  aksi  terorisme,  radikalisme, dan konflik horizontal," tegasnya
Terdapat  makna  dan  maksud  yang sangat luas dari pernyataan tersebut. Terorisme  bisa  merujuk  pada  beragam tindakan  pengeboman  yang  terjadi  dan  biasa disebut  sebagai  tindakan  terror.  Radikalisme merujuk  pada  peristiwa  yang  lebih  luas dengan beragam. Tindak kekerasan yang bisa terjadi  di  setiap  sendi  kehidupan.  Dalam ranah  rumah  tangga  juga  memungkinkan terjadi  tindakan  radikal  meskipun  dalam skala  kecil.  Konflik  horizontal  yang  dimuat dalam  pernyataan  tersebut  lebih  merujuk pada  konflik  kesukuan,  kedaerahan  atau konflik  yang  muncul  dari  ekses  peristiwa politik.  Beberapa  pemilu  di  daerah  menyisa-
kan  konflik  panjang  antar  pendukung  yang terus terjadi berulang-ulang.
Struktur skrip ,  Republika  menekan- kan  aspek who yang  diwakili  oleh  sumber berita  dari  pihak  pemerintah  dan what yaitu apa  yang  disampaikan  oleh  para  sumber berita  tersebut.  Kutipan  pernyataan  Dipo Alam  yang  digunakan  oleh  Republika sebagai  sumber  dari  pemerintah  tidak menegaskan bagaimana sikap tegas pemerintah terhadap NII. Hal ini menggambarkan  sebuah  analogi  terbalik. Ketika  Republika  seolah  ingin  menunjukkan aspek  pembelaan  dari  pemerintah  sumber yang  dirujuk  dalam  berita  justru  membuat sikap  pemerintah  semakin  tidak  jelas. Sesungguhnya  pernyataan  dari  Dipo  Alam tersebut dengan sendirinya  juga  memperkuat konstruksi dari  Republika  bahwa pemerintah memang tidak tegas dalam menyikapi NII.
Ketidaktegasan  pemerintah  dalam menyikapi  NII  memunculkan  kecurigaan kalau  kasus  tersebut  memiliki  kaitan  dengan tindakan  intelejen.  Ada  dua  asumsi  yang mungkin  muncul  yaitu, pertama ,  NII  adalah permainan  intelejen  dan kedua kasus  NII menjadi  bagian dari upaya pemerintah untuk menambah  kewenangan  intelejen.  Kedua asumsi tersebut mengemuka ditengah pembahasan  RUU  Intelejen  yang  sedang dilakukan  antara  pemerintah  dan  DPR. Pemerintah  membutuhkan opinion  pressure yang efektif untuk mempengaruhi pembahasan RUU tersebut. Berikut beberapa berita yang terkait dengan hal tersebut:
Jumat,  06  Mei  2011  NII  Rekayasa Intelejen? Ini Jawaban Pangdam Brawijaya, Jumat, 29 April 2011 Jangan Jadikan NII Alasan Tambah Kewenangan  Intelejen,  Kamis,  28  April 2011 Menko Polhukam Tampik Intelejen Terlibat  dalam  NII,  Kamis,  28  April 2011  AM  Fatwa:  Dulu  NII  'Mainan'  Ali Murtopo
Sumber dari Kepolisian dan pemerintah (Menkopolhukam) menjadi sumber  yang  menyatakan  tidak  ada  kaitan antara  intelejen  dengan  NII.  Sementara sumber dari kalangan wakil rakyat
Framing Republika dan Kompas)
mengingatkan  bahwa  keberadaan  NII  tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk menambah  kewenangan  intelejen.  Berikut pernyataan  dari  petinggi  Kepolisian  yang menegaskan hal tersebut:
Jumat, 06 Mei 2011 Panglima Komando Daerah  Militer  (Kodam)  V/Brawijaya Mayor  Jenderal  TNI  Gatot  Nurmantyo memastikan  gerakan  Negara  Islam Indonesia  (NII)  bukan  rekayasan  pihak intelijen.
"NII  bikinan  intelijen?  Untuk  apa? Masak  intelijen  untuk  mengganggu negara  sendiri?  Tidak  mungkin,"  kata Mayjen  Gatot  Nurmantyo  Surabaya, Jumat.
Meskipun  demikian,  dia  menganggap bahwa  tidak  menutup  kemungkinan pihak  intelijen  asing  menjadi  bagian dari  meluasnya  modus  doktrinasi  model NII  tersebut.  Namun,  Pangdam  tidak bersedia  menyebutkan  negara  mana yang menyusupkan intelijennya itu
Sebagai  institusi  yang  berkaitan langsung  dengan  praktek  intelejen  sudah sewajarnya  jika  kepolisian  menolak  dugaan keterlibatan  intelejen  dalam  kasus  NII. Sebuah  pernyataan  resmi  yang  bersifat normatif dan semestinya keluar dari lembaga tersebut. Dalam pemberitaan dimana narasumber  sudah  bisa  dimaklumi  isi pernyataannya  sesungguhnya  berita  tersebut tidak  lagi  menghadirkan news  value yang berbeda.  Hal  ini  sama  dengan  sebuah  parodi “kalau ada manusia digigit anjing itu bukan berita,  tapi  kalau  ada  manusia  menggigit anjing  maka  itu  layak  disebut  berita ”. Sebuah  kelaziman  dan  rutinitas  dari  suatu tindakan  atau  pernyataan  tidak  lagi  menarik dalam pemberitaan. Jadwal pekerjaan manusia  yang  bersifat  rutin  adalah  contoh bagaimana tidak menariknya peristiwa tersebut  meski  pekerjaan  yang  dilakukan adalah pekerjaan besar.
Berikut petikan dari sumber pemerintah  yang  diwakili  oleh  Menkopol- hukam  dan  Kepala  Badan  Intelejen  Negara (BIN).
Kamis, 28 April 2011, Menko Polhukam Djoko  Suyanto  menampik  jika  ada intelejen  di  balik  gerakan  Negara  Islam Indonesia  (NII).  Lagipula,  gerakan tersebut  sampai  saat  ini  belum  jelas keorganisasiannya.  "Yang  ngomong  itu siapa,  tidak  ada,  tidak  ada.  Isu  itu  dari mana?. Kayak kurang kerjaan TNI sama Intelijen  saja,"  ujarnya,  di  sela-sela Musyawarah  Perencanaan  Pembangun- an  Nasional  (Musrenbangnas),  Kamis (28/4).
Sementara  itu,  Kepada  Badan  Intelegen Negara  (BIN)  Sutanto  meminta  supaya tidak  menduga-duga  siapa  yang  berada di  balik  NII.  Termasuk  dugaan  bahwa TNI menukangi gerakan tersebut. "Tidak usah  berpikir  sampai  situlah.  Jangan berpikiran  pada  masa-masa  yang  lalu. Ini sudah reformasi. Sekarang tidak ada yang  semacam  itu.  Sekarang  sudah transparan,  masyarakat  sudah  bisa melihat  apapun  yang  kita  lakukan," paparnya.
Menkopolhukam Djoko Suyanto mengingatkan pentingnya perubahan paradigma dalam menilai kinerja intelejen di era  reformasi.  Keterlibatan  intelejen  dalam tindakan  yang  di  skenario  untuk  makar terhadap  Negara  dianggap  tidak  lagi  relevan untuk  disampaikan.  Penegasan  tersebut muncul dalam petikan pernyataan:
"Tidak  usah  berpikir  sampai  situlah. Jangan  berpikiran  pada  masa-masa yang lalu. Ini sudah reformasi. Sekarang tidak  ada  yang  semacam  itu.  Sekarang sudah  transparan,  masyarakat  sudah bisa melihat apapun yang kita lakukan," paparnya
Sebuah  penegasan  bahwa  pola-pola lama dalam dunia intelejen sudah ditinggalkan.  Pernyataan  bersayap  tersebut sesungguhnya memunculkan penegasan terbalik  bahwa  praktek  keterlibatan  intelejen memang  sering  dilakukan  di  masa  lalu. Muncul  sebuah  kecurigaan  apakah  praktek tersebut sudah hilang atau justru masih eksis seperti  di  masa  lalu.  Republika  memberikan cover  both  side dalam  pemberitaan  dengan
Konstruksi Pemberitaan Media Tentang Negara Islam Indonesia (Analisis
Framing Republika dan Kompas)
melibatkan  beragam  narasumber  pro  dan kontra.  Meski  demikian  konstruksi  yang dibangun  dalam  pemberitaan  menyajikan sebuah  prediksi  bahwa  ada  kemungkinan memang  intelejen  terlibat.  Berikut  petikan dari  sumber  politisi  yang  berkaitan  dengan keterlibatan intelejen:
Kamis,  28  April  2011  Ketua  Dewan Pertimbangan  Daerah  (DPD),  AM Fatwa, menyatakan di balik NII dulu ada Ali  Murtopo  yang  dikenal  sebagai petinggi militer Indonesia. Fatwa menuding Ali sebagai aktor penting yang bermain  di  balik  aksi  radikal  berupa pemboman  yang  terjadi  dahulu.  Fatwa menyebutkan,  mendiang  Ali  Moertopo merekrut  mantan  pejuang  DI/TII  yang kini  dinamakan  Negara  Islam  Indonesia (NII) untuk melakukan aksi-aksi radikal. Mantan pejuang DI/TII atau kini NII itu ditipu  oleh  seorang  intelijen,  Djaelani. Kelompok  inilah  yang  merusak  kantor polisi  dan  merekayasa  pembajakan Pesawat  Garuda  Indonesia  di  Woyla, Thailand.  Selain  itu,  kelompok  ini diduga terlibat rekayasa sejumlah  kasus kekerasan, seperti pencurian senjata api di sebuah tempat.
Pernyataan AM
Fatwa ingin memberikan  sebuah latar bahwa  keberadaan NII  di  Indonesia  tidak  bisa  dilepaskan  dari peran militer. Kecurigaan bahwa sampai saat ini  praktek  tersebut  masih  mungkin  berjalan merupakan  konstruksi  pemberitaan  yang mengarah  pada  upaya  untuk  mematahkan alibi  pemerintah.  A.M  Fatwa  adalah  sosok aktifis  yang  sering  berseberangan  pendapat dengan  pemerintah  sejak  masa  orde  baru. Pernyataannya meski bersifat reflektif berdasar  pengalaman  di  masa  lampau tetaplah membuka pandangan dan kewaspadaan  dari  berbagai  pihak  terhadap kemungkinan keterlibatan intelejen.
Penegasan  agar  tidak  menggunakan isu  NII  untuk  mempengaruhi  pembahasan RUU Intelejen juga muncul dari wakil rakyat lainnya. Berikut petikannya:
Jumat, 29 April 2011, Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan menegaskan
personalan NII jangan dikaitkan dengan RUU  Intelejen  yang  akan  dibahas Komisi  I  DPR.  Menurutnya,  NII  dan RUU  Intelejen  adalah  dua  hal  berbeda. “Jangan sampai NII ini dijadikan alasan untuk menambah kewenangan intelejen,”  katanya  saat  ditemui,  Jumat, (29/4).
Ia menegaskan isu NII yang berkembang di  masyarakat  tidak  boleh  menjadi landasan untuk mempercepat pembahas- an  RUU  tersebut.  Sebab,  sudah  ada mekanisme  dan  peraturan  tersendiri mengenai pembentukan UU.
Republika mengembangkan dua konstruksi utama dalam pemberitaan tentang NII. Sikap tegas untuk menumpas NII diikuti dengan pertanyaan tentang keseriusan pemerintah.  Hal  ini  berkembang  menjadi konstruksi  pemberitaan  kedua  tentang  latar keterlibatan intelejen yang mungkin membuat  pemerintah  tidak  bisa  tegas. Republika  bersikap  tegas  dalam  menyikapi kasus  NII,  mereka  meminta  pemerintah untuk  memberi  tindakan  tegas  karena  sudah termasuk perbuatan makar. Meskipun demikian  Republika  menekankan  perlunya sikap  toleransi  dan  upaya  untuk  membantu para  anggota  NII  agar  tidak  terperosok semakin  jauh.  Berikut  petikan  berita  yang berkaitan dengan hal tersebut:
Petikan  berita  Republika  Minggu,  01
Mei 2011“ Anggota Negara Islam Indonesia  (NII)  harusnya  dibina,  bukan malah dikecam ramai-ramai atau dimarginalkan. Pernyataan tersebut diungkapkan  Presiden  Partai  Keadilan Sejahtera  (PKS),  Luthfi  Ishaaq,  saat ditemui  wartawan  usai  menghadiri pembukaan  musyawarah  kerja  daerah (muskerda)  PKS,  di  GOR  Patriot, Bekasi, Ahad (1/5)”.
Luthfi berharap agar masyarakat jangan terus  menyudutkan  NII,  ditakutkan gerakan  mereka  justru  akan  semakin meluas  jika  terus  dipojokkan.  Banyak cara untuk melunakkan gerakan tersebut,  diantaranya  dengan  gerakan persuasive.
Konstruksi Pemberitaan Media Tentang Negara Islam Indonesia (Analisis Framing Republika dan Kompas)
Ketegasan dalam menyikapi NII perlu diikuti  dengan  upaya  untuk  membantu mereka yang terjebak masuk dalam organisasi  tersebut  agar  bisa  keluar.  Kondisi mereka  diibaratkan  seperti  pasien  pecandu narkoba.  Perbuatan  mereka  jelas  melanggar hokum  karena  konsumsi  narkoba  yang mereka lakukan. Disisi lain mereka sesungguhnya  adalah  korban  yang  justru harus dibantu agar lepas dari ketergantungan terhadap narkoba.
Para  pengikut  NII  adalah  korban bujukan  dan  doktrinasi  yang  dilakukan  oleh para  pengurus  kelompok  ini.  Karena  itu mereka  justru harus dibantu agar bisa keluar dan kembali ke masyarakat dengan semestinya.  Upaya  untuk  memarjialkan mereka bukanlah solusi yang tepat. Sikap ini ditekankan  oleh  Republika  berdampingan dengan  pentingnya  tindakan  tegas.  Tindakan para pengurus NII bukanlah representasi dari keinginan  umat  Islam  karena  justru  yang mereka lakukan mencoreng nama baik Islam.

## Framing Harian Kompas
Lazimnya  sebuah  isu  nasional  yang sedang  hangat  diperbincangkan,  maka  kasus merebaknya  NII  yang  diwarnai  aksi  cuci otak,  penculikan  dan  pemerasan  juga mendapat  perhatian  serius  dari  Kompas. Beberapa  judul  berita  berikut  memberikan gambaran bagaimana konstruksi pemberitaan Kompas tentang NII.
Jum’at,  6  MEI  2011  NII  Tindakan Makar, Mahasiswa, TNI, Polisi,
Pemerintah  Daerah  Teken  Deklarasi Anti-NII, Sabtu, 7 mei 2011 Polri Harus Tegas  Terhadap  NII  Dua  Tersangka Terkait  Jaringan  NII  Ditangkap Rabu, 27  April  2011  Lukman  Hakim:  Bubarkan NII,  Kamis,  28  April  2011  Sudah  Lama Pemerintah Mengetahui NII!
Kompas secara tegas menyebut tindakan NII adalah sebuah makar, karena itu harus ditindak dengan tegas. Berikut kutipan berita  Kompas  dengan  merujuk  kepada beberapa narasumber.
Megawati:  Harus  Tegas  Tangani  NII
Sabtu (30/4/2011). Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah tegas  terhadap  ideologi-ideologi  yang menolak Pancasila seperti Negara Islam Indonesia  (NII).  "Kita  seharusnya  tegas mengenai  hal  tersebut,  kita  tahu  bahwa ideologi  kita  Pancasila  dan  itu  sebagai konstitusi  bangsa  dan  negara,"  kata Megawati di Jakarta, Sabtu (30/4/2011).
Kamis, 28 April 2011 , Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah strategis  untuk  melumpuhkan  jaringan
Negara Islam Indonesia karena membahayakan keberadaan Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia.  Menurut Priyo, munculnya kembali aksi terorisme dan  juga  kelompok-kelompok  radikal seperti NII sangat mencoreng
Narasumber  yang  menjadi  rujukan Kompas  dalam  menilai  tindakan  NII  berasal dari kalangan politisi dan ketua partai politik. Megawati  yang  menjadi  narasumber  berita bukan  sekedar  seorang  ketua  partai  politik tetapi juga mantan presiden. Pernyataan yang dikeluarkan  memiliki  nilai  berita  yang  lebih tinggi  daripada  narasumber  biasa.  Label makar  yang  diberikan  Kompas  dibarengi dengan istilah radikal, membahayakan persatuan,  aksi  terorisme  dan  ideology  yang bertentangan dengan Pancasila.
Dari  sisi  sintaksis  Kompas  bersandar pada kutipan, dengan  narasumber ketua partai  politik ,  sisi  Skrip:  menekankan who, where,  what,  why. Untuk  menyusun  sebuah konstruksi  pemberitaan  yang  menyatakan bahwa perbuatan NII adalah tindakan makar, Kompas  tidak  hanya  bersandar  pada  kutipan pernyataan  narasumber.  Kutipan  pernyataan tersebut  diperkuat  dengan  investigasi  guna memberikan  fakta  sosiologis  yang  bisa mendukung  pernyataan  tersebut.  Berikut beberapa berita ringan tentang data dan fakta NII
Sabtu,  7  Mei  2011,  Imam  Supriyanto  : Ingat  Kegelisahan  Orangtua, Rabu,  27 April  2011  Demi  NII,  2  Mahasiswi
Framing Republika dan Kompas)
Sedekah Rp60 Juta, Rabu, 27 April 2011 Perekrut  NII  Pria  Gagah  Wanita Menarik,  Sabtu,  30  April  2011  Yang Perlu  Diketahui  dari  NII,  Kamis,  28 April  2011  Anggota  NII  Mencapai 160.000 Orang
Berita-berita  tersebut  menguatkan gambaran bahwa aksi NII bukanlah tindakan main-main.  Keinginan  mereka  untuk  makar diikuti  serangkaian  usaha  untuk  merekrut anggota  dan  persiapan  lain  yang  bersifat financial.  Dalam  berita  tersebut  Kompas memberikan  contoh  dan  gambaran  detail bagaimana  sistematika  rekrutmen  anggota NII,  kekuatan  kekuangan,  jaringan,  dan besarnya pengikut. Gambaran tersebut memberikan latar yang kuat dalam kostruksi pemberitaan yang menyebutkan bahwa makar dari NII bukanlah isapan jempol.
NII  adalah  gerakan  makar  dan  harus ditumpas  sampai  ke  akarnya.  Meskipun gerakan  NII  sudah  diketahui  pemerintah namun  upaya  untuk  menumpas  gerakan  ini tidaklah  mudah.  Hal  ini  disebabkan  karena banyak pihak yang memanfaatkan keberadaan  NII  untuk  kepentingan  ekonomi dan  politik.  Berikut  berita  yang  menyatakan hal tersebut:
Sabtu, 30 April 2011, Politisi- Pemerintah Manfaatkan NII Tanpa  menghiraukan  sepak  terjang Pondok Pesantren Al-Zaitun atau gerakan  Negara  Islam  Indonesia  (NII) yang  diduga  kuat  berasal  darinya,  para politisi  dan  sejumlah  penguasa  di negara ini disebut-sebut turut memanfaatkan  keberadaan  Al-Zaitun dan  gerakannya.  Apalagi  kalau  bukan untuk kepentingan pragmatis.
Peneliti sejarah Darul Islam/NII Sholahudin  tak  menampik  kedekatan pimpinan  Al-Zaitun  Panji  Gumilang dengan para politisi, penguasa dan non- penguasa.  Sholahudin  mengatakan  ada Gedung M. Soeharto.
"Kita memang akhirnya lihat bahwa Al- Zaitun punya hubungan-hubungan misterius  dengan  para  politisi  dan penguasa.  Pemerintah  dan  DPR  dari
dulu  tak  bisa  terlalu  tegas,  karena menurut mereka Al-Zaitun bisa memberikan banyak suara meski enggak terlalu signifikan," katanya dalam diskusi  mingguan  Polemik  di  Warung Daun Cikini, Sabtu (30/4/2011).
Upaya  untuk  memanfaatkan  NII bukanlah  hal  baru.  Kondisi  tersebut  terjadi sejak jaman orde baru. Di Pondok  Al-Zaitun Indramayu  yang  menjadi  markas  pergerakan terdapat gedung M. Soeharto dan gedung lain yang  merupakan  sumbangan  dari  beberapa tokoh  politik  dan  penguasa.  Kepentingan pragmatis  untuk  mendapatkan  dukungan politik  menjadi  latar  belakang  dari  tindakan tersebut.  Berita  Kompas  ini  menjadi  latar yang  mendukung  konstruksi  pemberitaan bahwa NII adalah gerakan makar yang sudah diketahui namun sulit untuk diberantas.
Pernyataan yang menyebutkan bahwa NII  sulit  dibendung  justru  dikeluarkan  oleh Menteri  Pertahanan  yang  menunjukkan bahwa  pemerintah  tidak  mampu  untuk menuntaskan  persoalan  NII.  Berikut  petikan pernyataan berita tersebut:
Menhan:  Sulit  Hambat  NII  Jumat,  29 April 2011
Pemerintah sulit mengantisipasi munculnya  gerakan  radikal,  termasuk Negara  Islam  Indonesia  atau  NII. Menurut  Menteri  Pertahanan  Purnomo Yusgiantoro, kesulitan itu muncul karena Indonesia  belum  memiliki  landasan undang-undang  keamanan  nasional  dan UU intelijen.
Menteri  pertahanan  beralasan  bahwa Indonesia  belum  memiliki  landasan  undang- undang  keamanan  yang  memadai  untuk membendung  gerakan  NII.  Alasan  tersebut menjadi alibi yang diketengahkan pemerintah untuk  menjawab  pertanyaan  kenapa  tidak mampu  membereskan  kasus  NII.  Tindakan makar  yang  dilakukan  secara  tersetruktur semestinya bisa dengan mudah diketahui dan dilakukan upaya untuk mengehentikannya.
Konstruksi  pemberitaan  kedua  yang dikembangkan oleh kompas adalah keterkaitan  antara  NII  dan  Al  Zaytun. Keterkaitan tersebut juga menyeret
Mubarok dan Made Dwi Adnjani Konstruksi Pemberitaan Media Tentang Negara Islam Indonesia (Analisis Framing Republika dan Kompas)
keberadaan  Bank  Century  yang  sedang menjadi  sorotan.  Berikut  petikan  berita tersebut:

## NII-Bank Century Ada Kaitannya Sabtu, 30 April 2011
Jaringan  Negara  Islam  Indonesia  (NII) ternyata  memiliki  hubungan  dengan pemilik  Bank  Century  Robert  Tantular. Pemimpin  Pondok  Pesantren  Al-Zaitun Panji  Gumilang  yang  disebut-sebut berafiliasi dengan NII pernah menanam- kan  investasinya  sebesar  Rp  250  miliar di bank bermasalah tersebut.
Kompas  memberikan latar yang mengaitkan  hbungan  antara  NII,  Al  Zaytun dan Bank  Century.  Kedekatan  antara pimpinan  Al  Zaytun  yaitu  Panji  Gumilang dengan  pimpinan  Bank  Century  Robert Tantular disebut sebagai dasar dari keterkaitan tersebut. Jumlah tabungan NII di bank  tersebut  tidak  kurang  dari  250  miliar. Sumber Kompas untuk berita tersebut adalah peneliti  keberadaan  Darul  Islam.  Berikut petikan pernyataan Sholahudin yang meneliti keberadaan Darul Islam:
"Begini, dana itu dikonversi dari emas 2 ton.  Dia  (NII)  itu  punya  program Harikatul  Khirot.  Anggotanya  wajib menginvestasikan  emas  berapa  banyak per bulan, sampai ada yang jual rumah. Terkumpullah  emas  2  ton  dikonversi uang  sampai  Rp  250  miliar.  Kemudian dana  diinvestasikan  di  Bank  Century," ungkap peneliti sejarah Darul Islam/NII, Sholahudin,  di  Warung  Daun  Cikini, Sabtu (30/4/2011) siang.
Pernyataan  peneliti  yang  berada  di luar keanggotaan NII masih perlu diverifikasi kebenarannya. Pernyataan Sholahudin tentang  keuangan  NII  menjadi  penguat  dari konstruksi  pemberitaan  Kompas.  Sumber Kompas  yang  lebih  menguatkan  konstruksi pemberitaan  tersebut  adalah  pernyataan mantan Menteri NII. Berikut petikan pernyatannya:
Eks  Menteri  NII:  Punya  Aset  Emas  20
Ton, Jumat, 29 April 2011
Bekas  Menteri  Peningkatan  Produksi Negara  Islam  Indonesia  (NII)  Imam
Supriyanto membenarkan adanya simpanan kelompok itu di Bank Century, kini jadi Bank Mutiara. Namun, berbeda dengan data  yang  disampaikan  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK),  Imam  Supriyanto menyebut  jumlah  dana  justru  mencapai Rp 250 miliar
Berita lain yang mengaitkan keberadaan Al Zaytun di belakang NII adalah kenyataan  sulitnya  untuk  memberantas  NII meski  pemerintah  telah  mengetahuinya. Berikut petikan berita tersebut:
Politisi-Pemerintah Manfaatkan NII Sabtu, 30 April 2011 Tanpa  menghiraukan  sepak  terjang Pondok Pesantren Al-Zaitun atau gerakan  Negara  Islam  Indonesia  (NII) yang  diduga  kuat  berasal  darinya,  para politisi  dan  sejumlah  penguasa  di negara ini disebut-sebut turut memanfaatkan  keberadaan  Al-Zaitun dan  gerakannya.  Apalagi  kalau  bukan untuk kepentingan pragmatis.
Peneliti sejarah Darul Islam/NII Sholahudin  tak  menampik  kedekatan pimpinan  Al-Zaitun  Panji  Gumilang dengan para politisi, penguasa dan non- penguasa.  Sholahudin  mengatakan  ada Gedung M. Soeharto.
"Kita memang akhirnya lihat bahwa Al- Zaitun punya hubungan-hubungan misterius  dengan  para  politisi  dan penguasa.  Pemerintah  dan  DPR  dari dulu  tak  bisa  terlalu  tegas,  karena menurut mereka Al-Zaitun bisa memberikan banyak suara meski enggak terlalu signifikan," katanya dalam diskusi  mingguan  Polemik  di  Warung Daun Cikini, Sabtu (30/4/2011).
Hubungan  antara  Al  Zaytun  dengan pemerintah  membuat  mereka  mengalami kesulitan  untuk  menumpas  gerakan  ini. Sumber  berbeda  dalam  menilai  kesulitan pemerintah  untuk  menumpas  NII  tidak  lepas dari  tindakan  pemerintah  yang  melakukan pembiaran  terhadap  gerakan  ini.  Ketua  PP
Mubarok dan Made Dwi Adnjani Konstruksi Pemberitaan Media Tentang Negara Islam Indonesia (Analisis Framing Republika dan Kompas)
Muhammadiyah  Din  Syamsudin  menjadi narasumber yang membahas tindakan tersebut.
Din:  Negara  Melakukan  Pembiaran, Kamis, 28 April 2011
Ketua  Umum  PP  Muhammadiyah  Din Syamsuddin menyatakan, kembali mencuatnya pergerakan kelompok
Negara  Islam  Indonesia  (NII)  karena adanya pengabaian dan pembiaran oleh negara.  Menurutnya,  isu  NII  sudah  ada sejak  lebih  kurang  20  tahun  lalu. Namun,  negara  tidak  hadir  untuk menyelesaikan  masalah  ini.  Padahal, Majelis Ulama Indonesia telah menurunkan  fatwa  ini  sejak  dulu,  tetapi pemerintah tetap tak bisa menyelesaikannya.
Pernyataan  Din  sebagai  ketua  ormas Islam terbesar kedua di Indonesia memberikan  indikasi  kuat  bahwa  perma- salahan terbesar dalam upaya pemberantasan NII  adalah  keseriusan  pemerintah  untuk melakakukannya.  Pernyataan  senada  juga disampaikan oleh MUI terkait perkembangan NII di Indonesia.
Perkara  kedekatan  NII  dengan  Al Zaytun  bukanlah  konstruksi  pemberitaan yang  menarik  mengingat  isu  tersebut  telah muncu  sejak  lama.  Kompas  menyajikan sebuah  konstruksi  pemberitaan  lain  yaitu keterkaitan  antara  intelejen  dengan  NII sehingga  keberadaan  NII  sesungguhnya adalah  hasil  kerja  intelejen.  Kondisi  ini  bisa dimengerti karena pembahasan RUU Intelejen  sedang  dibahas  antara  pemerintah dengan  DPR.  Berikut  petikan  berita  yang berkaitan dengan hal tersebut:
NII Muncul karena  Politik  Intelijen?, Kamis, 28 April 2011
Peneliti  Setara  Institute  Ismail  Hasani mensinyalir, mencuatnya kembali gerakan  Negara  Islam  Indonesia  (NII) memunculkan  dugaan  bahwa  intelijen tak bekerja hingga tuntas untuk menelusuri  akar-akar  radikalisme.  Ia menduga,  ada  sisi  politis  dari  oknum
intelijen  yang  memang  membiarkan kelompok  radikal  berkembang  dan  eksis dengan menyisakan satu orang anggotanya  untuk  menjaga  aktivitas gerakan  tersebut.  Hal  itu  diungkapkan Ismail, Kamis (28/4/2011) di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Lebih lanjut ia mengatakan, ada dugaan pihak-pihak  tertentu  yang  berusaha melegalkan  sejumlah  gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam agar bisa dimanfaatkan  sebagai  ladang  politik untuk  perebutan  kekuasaan.  Hal  ini mengakibatkan gerakan seperti NII yang sebenarnya  sudah  berkembang  lama tidak  pernah  benar-benar  terputuskan jaringannya,  termasuk  bentuk-bentuk jaringan teroris .
Penelitian yang menjadi dasar pemberitaan  Kompas  memberikan  dasar bagaimana  kemungkinan  kaitan  NII  dengan intelejen  sangat  mungkin  terjadi.  Beragam kepentingan  dibelakang  NII  menjadi  dasar berkembangnya organisasi ini. Dugaan keterlibatan intelejen juga mengemuka karena  penyebaran  NII  marak  terjadi  justru ketika pembahasan RUU Intelejen dilakukan. Pertanyaan  yang  mengemuka  adalah  posisi intelejen yang dianggap tidak jelas ketika NII menyebar. Sebuah pertanyaan menarik muncul  dalam  petikan  berita  Kompas berikut.
Ke  Mana  Intelijen  Saat  NII  Menyebar?, Rabu, 27 April 2011
Wakil  Ketua  Majelis  Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saefudin menyatakan, sebagian masyarakat mempertanyakan bagaiman kinerja
intelijen  saat  ini  hingga  Negara  Islam Indonesia  kembali  tumbuh  di  tengah masyarakat  dan  melakukan  tindakan radikalisme.
Menurut  dia,  kehadiran  NII  menjadi pekerjaan  rumah  bagi  intelijen  untuk mengungkap siapa yang berada di balik gerakan  ini.  "NII  bukan  baru  setahun, dua  tahun.  Ini  kan  sudah  ada  sejak tahun 1960-an. Kenapa sekarang kemudian  semakin  marak  dan  eksis?  Ini
Mubarok dan Made Dwi Adnjani
Konstruksi Pemberitaan Media Tentang Negara Islam Indonesia (Analisis Framing Republika dan Kompas)
yang  menjadi  pekerjaan  rumah  intelijen untuk  mengungkap  siapa  di  balik  ini. Intelijen  kita  harus  bekerja  keras," ujarnya
Pernyataan tersebut mengungkap dengan  jelas  bahwa  keterlibatan  intelejen dalam  merebaknya  NII  sangat  mungkin terjadi.  Keberadaan  NII  yang  sudah  puluhan tahun  di  Indonesia  namun  belum  juga mampu  ditumpas  memuculkan  kecurigaan terhadap  kinerja  intelejen  dan  keseriusan pemerintah dalam mengangani kasus ini.
Perbandingan  Framing  Harian  Republika dan Kompas
Republika  dan Kompas sepakat bahwa NII adalah gerakan makar yang harus ditindak  tegas.  Kompas  dalam  beberapa berita dan analisa yang diberikan memberikan porsi yang cukup untuk menganalisa  kaitan  antara  NII-Al  Zaytun- Bank  Century.  Kompas  membuat  sebuah konstruksi  bahwa  persoalan  NII  saat  ini bukan sekedar tindakan makar belaka, namun nuansanya  justru  sarat  kepentingan  politik dan  ekonomi  dari  berbagai  pihak.  Kasus Century  yang  tidak  jelas  penyelesaiannya dikaitkan dengan keberadaan NII. Konstruksi semacam  ini  yang  membedakan  antara Republika dan Kompas.
Republika  memberikan  penekanan bahwa  NII  adalah  gerakan  sesat  dan  harus dibubarkan.  Meski  demikian  Republika memberi penekanan bahwa para anggota NII semestinya tidak dimusuhi.
Mereka semestinya  ditolong  dan  diberi  bantuan  agar tidak tersesat. Konstruksi yang dikembangkan  Kompas  didukung  dengan analisa  dan  hasil  penelitian  yang  memadai sementara
Republika lebih banyak mengandalkan kutipan pernyataan dari narasumber resmi.

## Kesimpulan
1. Pemberitaan harian Kompas dan
Republika terkait  NII  terbagi  dalam beberapa tema pemberitaan yaitu:
Pemerintah  Tidak  Tegas  Pada  NII,
Kaitan  NII  Dan  Intelejen,  Nii  Dan  Citra Islam, Pembubaran NII, NII Dan Pondok Al  Zaytun,  NII  Dan  Keterlibatan  Pihak Lain, Kaitan NII Dan Intelejen
2. Kompas  dan  Republika  sepakat  bahwa tindakan  NII  adalah  perbuatan  makar sehingga  harus  ditumpas.  Mereka  juga menyayangkan tindakan pemerintah yang  tekesan  membiarkan  NII  dan cenderung untuk tidak tegas.
Keterlibatan  pemerintah  dan  politisi untuk  memanfaatkan  NII  dinilai  sebagai penyebab lambatnya penanganan.
3. Konstruksi  Kompas  dan  Republika tentang  NII  dibedakan  dari  cara  kedua menyusun fakta dan mengambil narasumber.
Kompas melengkapi
pemberitaan dengan analisa dan penelitian, sementara
Republika
mengambil narasumber resmi dari berbagai kelompok dan pejabat Negara.
4. Republika mengingatkan pentingnya untuk  membantu anggota NII agar lepas dari kelompoknya. Kompas menekankan pentingnya  merangkul  kelompok  garis keras untuk menangani kasus radikalisme.

## Implikasi Hasil Studi
Selama  ini  media  sering  dianggap sebagai  cermin  realitas  ( mirror  of  reallity ) yaitu  media  merupakan  refleksi  obyektif  dari realitas atau icon dari realitas. Konsekuensinya  media  dianggap  sebagai saluran  netral  yang  memantulkan  realitas  di depannya dan menyalurkannya kepada khalayak. Dengan kondisi ini, maka obyektifitas  dan  independensi  menjadi  kiblat dan  klaim  setiap  media  di  dunia.  Tak mengherankan  jika  mereka  selalu  mengklaim telah  bertindak  obyektif,  seimbang  dan  tidak berpihak  pada  kepentingan  apapun  kecuali menyuarakan  kebenaran  dan  memenuhi  hak masyarakat  untuk  memperoleh  informasi terpercaya.  Dalam  posisi  ini  media  dipercaya sebagai  institusi  yang  bebas  nilai  dan menghadirkan  berita  yang  obyektif.  Media sering  didudukkan  sebagai  pihak  yang dianggap mampu menyuarakan realitas
Framing Republika dan Kompas)
sesungguhnya  di  lapangan  dan  menjadi pembela dari kebenaran fakta.
Akan tetapi, pada kenyataannya anggapan  tersebut  tidak  selalu  benar.  Dalam banyak  kasus,  ketimbang  merupakan  refleksi dari  realitas  media  justru  bertindak  sebagai pemalsu  realitas,  menopenginya,  mengemas sedemikian  rupa  atau  bahkan  menghadirkan realitas  dalam  kemasan  berita  yang  sesuai dengan  keinginan  mereka.  Dalam  kondisi demikian,  ketimbang  menjadi  cermin  realitas media lebih menjadi menjadi cermin kepentingan  yang  di  dalamnya  realitas diinterpretasikan
berdasarkan struktur kepentingan dibalik media itu sendiri.
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa media  bukanlah  sekadar  saluran  bebas  nilai, justru  media  bertindak  sebagai value  ladent . Berita media selalu dipenuhi dengan berbagai muatan  kepentingan  baik  dari  internal maupun  eksternal  media.  Dengan  kerangka pemberitaan  yang  dikembangkan,  media secara sadar mengonstruksi fakta di lapangan untuk menjadi pesan dan kemudian memberikan penilaian sesuai kehendak mereka. Maka tidak mengherankan jika suatu fakta  yang  sama  bisa  dinilai  berbeda  oleh berbagai media. Sebagai contoh, aksi demonstrasi  yang  dilakukan  oleh  mahasiswa bisa  dinilai  sebagai  upaya  memperjuangkan kepentingan  rakyat  atau  bahkan  tindakan anarkis tergantung media yang memberitakannya. Proses penilaian itu berlangsung  dengan  sangat  halus  sehingga khalayak  tidak  menyadari  bahwa  mereka sedang  digiring  untuk  menilai  persoalan sesuai  media  yang  dikonsumsinya.  Penilaian tersebut  diawali  dari  proses news  gathering ketika seorang wartawan menghadapi realitas di  lapangan.  Wartawan  di  lapangan  secara sadar  memilih  dan  menonjolkan  sebagian realitas  yang  dihadapinya  sebagai  bahan berita.  Proses  ini  berlanjut  di  meja  redaksi dimana  mereka  memilih  dan  menilai  realitas mana  yang  layak  diberitakan  dan  penilaian apa yang harus diberitakan.
Proses  inilah  yang  terjadi  dalam framing (pembingkaian)  berita.  Realitas sosial  yang  kompleks,  penuh  dimensi  dan tidak  beraturan  disajikan  dalam  berita  yang
sederhana,  beraturan  dan  memenuhi  logika tertentu.  Dengan  penyederhanaan  tersebut realitas  dapat  dipahami  dengan  mudah  oleh pembaca sesuai dengan bingkai yang dikembangkan media. Upaya tersebut dilakukan  oleh  media  agar  berita  yang disampaikan  kepada  pembacanya  sesuai dengan ideologi mereka. Namun, penyederhanaan tersebut juga berarti hilangnya  sebagian  realitas  karena  media hanya  menampilkan  realitas  yang  sesuai kehendak  mereka.  Akibatnya  apa  yang dikonsumsi  oleh  konsumen  media  hanyalah sebagian  kecil  dari  realitas  yang  ada. Penyederhanaan masalah ini akan mempengaruhi  cara  pandang  pembaca  media yang  terbatas  pada  apa  yang  disajikan  media yang  mereka  konsumsi.  Kondisi  ini  akan menjadi senjata yang ampuh untuk memobilisasi opini publik, membatasi kesadaran  publik  dan  persepsi  mereka terhadap  suatu  masalah,  dan  menggiringnya pada  ingatan  tertentu.  Media  menyediakan perspektif  tertentu  dalam  memandang  suatu perstiwa  seakan  hanya  perspektif  itulah  yang benar  digunakan  untuk  memahami  dan mendefinisikan suatu peristiwa.

## Daftar Pustaka
Agus  Sudibyo, 2001,. Politik  Media  dan
Pertarungan Wacana , Yogyakarta, LKis.
Alex  Sobur,  2002, Analisis  Teks  Media, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
A M Hoeta Soehoet, 2002, Teori Komunikasi 2, Jakarta:  Yayasan  Kampus  Tercinta IISIP
Andi  Bulaeng,  2004, Metode  Penelitian Komunikasi Kontemporer, Yogyakarta:
Andi..
Bimo  Nugroho,  Eriyanto,  Frans  Surdiasis,
1999, Politik Media Mengemas Berita , Jakarta: ISAI
Dedy  Mulyana, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:PT  Remaja  Rosda Karya
Mubarok dan Made Dwi Adnjani Konstruksi Pemberitaan Media Tentang Negara Islam Indonesia (Analisis Framing Republika dan Kompas)
Dedy  Djamaludin  Malik,  1999, Hegemoni Budaya , Yogyakarta: Bentang. Eriyanto, 2002, Analisis Framing , Yogyakarta: Lkis
Heri Winarko, 2002, Mendeteksi Bias Berita, Panduan    Untuk  Pemula ,  Yogyakarta:
KLIK
Jacob Oetama, 2001, Pers Indonesia, Jakarta:
Kompas
Littlejohn,  Stephen  W,  1996, Theories  of Human  Communication,Fifth  Edition, Belmont California: Wadsworth Publishing Company
McQuail,  Dennis,  2003, Teori  Komunikasi Massa,  Edisi  Terjemahan, Jakarta: Erlangga.
Mubarok dan Made Dwi Adnjani
Konstruksi Pemberitaan Media Tentang Negara Islam Indonesia (Analisis Framing Republika dan Kompas)