## TINJAUAN YURIDIS

## PENGGUNAAN MEREK SECARA TANPA HAK MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Dara Quthni Effida 1
1 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email: daraquthnieffida@gmail.com

## Abstract
Intellectual  Property  Rights  (IPR)  protection  is  a  prerequisite  for  international  sales arrangements, this also affects the regulation of IPR at the national level, Indonesia has ratified many international agreements on IPR and revised IPR laws in accordance with the  times.  History  of  Indonesian  Trademarks  Laws  has  been  amended  several  times. Changes to the law are carried out to carry out legal order of famous brands and brands. The  latest  change  to  the  trademark  law  is  the  issuance  of  Law  Number  20  Year  2016 concerning Trademarks and Geographical Indications.
The use of trademarks without rights is often done by business actors because it is related to the function of the brand as the identity of a product or service that has a reputation and is also related to the function of the brand as a guarantee of the quality of the goods. This is because in the brand inherent economic advantages, especially famous brands. Famous brands are often the object of violation because they are related to the reputation of the famous brand. The concept of Legal Protection of Trademark Rights and the Legal Consequences of the Use of Trademarks Without Rights According to Law Number 20 Year 2016 Regarding Trademarks and Geographical Indications is a problem in this study.
Keywords: trademark, legal consequences, use of trademarks without rights.

## 1. PENDAHULUAN
Perlindungan hukum terhadap  HKI  mengalami  perkembangan  yang pesat dalam  tatanan  internasional  dan  bahkan  menjadi  salah  satu issue pada  era globalisasi dan liberalisasi sekarang ini. Khususnya sejak disepakatinya perjanjian internasional tentang Aspek-aspek Hak kekayaan Intelektual dalam Perdagangan ( Trade Related Aspects of Intellectual Property Right atau dikenal dengan TRIPs Agreement )  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  perjanjian  tentang pendirian World Trade Organization (WTO) yang telah diratifikasi oleh lebih dari 150 lebih negara di dunia. Perjanjian ini mengukuhkan penegakan hukum ( law enforcement ) yang lebih ketat dan memperluas ruang lingkup perlindungan HKI dari perjanjian internasional sebelumnya yang diprakarsai oleh World Intellectual
Property Organization (WIPO) seperti Bern Convention, Paris Convention, Rome Convention dan Washington Treaty. 1 Perlindungan HKI menjadi prasyarat dalam tatanan pergaualan internasional ditandai dengan banyaknya negara yang menjadi peserta TRIPS Agreement . Hal ini mempengaruhi  pengaturan  bidang  HKI  dalam  tingkat  nasional,  Indonesia  telah banyak meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional bidang HKI dan melakukan revisi  terhadap  perundang-undangan  bidang  HKI  menyesuaikan  dengan perkembangan zaman.
HKI adalah suatu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual  adalah  hak  untuk  menikmati  secara  ekonomis  hasil  dari  suatu kreativitas  intelektual. HKI  terdiri  dari  jenis-jenis  perlindungan  yang  berbeda, bergantung  pada  subyek  (bentuk  kekayaan intelektual)  yang  dilindungi.  Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari dua bidang, yakni: 1) Hak Cipta ( copyright ), serta Neighbouring Right, terdiri dari Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra. 2) Hak Milik Industri ( Industrial Property Right ), terdiri dari Paten ( patent ), Merek ( trademark ), indikasi  geografis,  Desain  Industri  ( Industrial  design ),  Desain  Tata  Letak  Sirkuit Terpadu ( layout design of integrated circuit ), dan rahasia dagang ( trade secret ). Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo,  nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  2  (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang  atau  badan  hukum  dalam  kegiatan  perdagangan  barang  dan/atau  jasa. Sejarah  Perundang-Undangan  Merek  Indonesia  telah  beberapa  kali  mengalami perubahan. Perubahan terhadap perundang-undangan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketertiban hukum terhadap merek dan merek terkenal. Perubahan terakhir  terhadap  undang-undang  merek  yaitu  dengan  dikeluarkanya  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Walaupun sudah  dilakukan  perubahan-perubahan  perundang-undangan  tentang  merek, pemakaian merek secara tanpa hak masih banyak terjadi.
Penggunaan  merek  secara  tanpa  hak  sering  kali  dilakukan  pelaku  usaha karena terkait dengan fungsi merek sebagai identitas suatu produk atau jasa yang telah mempunyai reputasi dan juga terkait dengan fungsi merek sebagai jaminan terhadap kualitas barang. Hal ini dikarenakan dalam merek melekat keuntungan ekonomis,  terutama  merek  terkenal.  Merek  terkenal  sering  menjadi  obyek pelanggaran  karena  terkait  dengan  reputasi  yang  dimiliki  oleh  merek  terkenal tersebut.  Ada beberapa  faktor  atau  alasan  yang  menyebabkan  pihak-pihak tertentu melakukan pelanggaran merek milik orang lain diantaranya:
1) Memperoleh  keuntungan  secara  cepat  dan  pasti  karena  merek  yang dipalsu atau ditiru itu biasanya merek-merek dan barang-barang yang laris di pasaran.
1 Kholis  Roisah,  2015, Konsep  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) ,  Malang:  Setara  Press, Halaman 3.
2) Tidak mau menanggung resiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru  menjadi  terkenal  karena  biaya  iklan  dan  promosi  biasanya  sangat besar.
3) Selisih  keuntungan  yang  diperoleh  dari  menjual  barang  dengan  merek palsu  itu  jauh  lebih  besar jika  dibandingkan  dengan  keuntungan  yang diperoleh  jika  menjual  barang  yang  asli,  karena  pemalsu  tidak  pernah membayar biaya riset dan pengembangan, biaya iklan dan promosi serta pajak, sehingga bisa memberikan potongan harga yang lebih besar kepada pedagang.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah:
1) Bagaimana Konsep Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek?
2) Bagaimana  Konsekuensi  Hukum  terhadap Penggunaan  Merek  Secara Tanpa  Hak  Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang Merek Dan Indikasi Geografis?
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode pelitian Yuridis Normatif, yakni menguji dan  mengkaji  data  sekunder dengan  cara  menelaah  teori-teori, tujuan hukum, konsep-konsep  hukum  dan  norma-norma  hukum  serta peraturan  perundang- undangan  untuk menggambarkan  atau  menguraikan  permasalahan  berkaitan dengan Penggunaan Merek Secara Tanpa Hak Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Metode analisis dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1 Konsep Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek
Merek memiliki peranan yang sangat penting dalam perdagangan dewasa ini. Tidak  hanya  sebagai  identitas  dari  barang/jasa,  akan  tetapi  juga  sebagai penjaga  reputasi  asal-usul  barang/jasa  tersebut.  Hak  Merek  memberikan perlindungan  kepada  pemilik  merek  terdaftar  yang  dipergunakan  dalam perdagangan  barang/jasa. Hak Merek  merupakan  bagian  dari Hak  Kekayaan Intelektual yang juga bersifat eksklusif dan mutlak, artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  siapapun.  Pemegang  HKI juga memiliki hak monopoli, yaitu hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapapun  tanpa  persetujuannya  membuat  ciptaan/penemuannya  ataupun menggunakannya.
HKI adalah seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya, yang memiliki wujud, sifat  atau  memenuhi  kriteria  tertentu  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Berikut tabel konsep Hak Kekayaan Intelektual:
Tabel 1 Kosep Hak Kekayaan Intelektual Sumber Olah Pikir/Kreativitas Intelektual Bentuk Gagasan Bentuk nyata/ bewujud/ bukan sekedar konsep Persyaratan Orisinil (originally) Kebaruan (novelty) Hasil Karya Seni Ilmu Pengetahuan Temua Teknologi (Invensi) Kandungan Nilai Nilai Ekonomi Nilai Moral Konsekuensi Hak Kekayaan Konstruksi/Bentuk Benda Bergerak Tak Berwujud Kandungan Hak Hak Eksklusif Hak Monopoli Jenis Hak Cipta Hak Kekayaan Industri Menurut  William  Fisher 2 yang  menyimpulkan  dari  berbagai  sumber menjelaskan landasan filosofis dan teori hukum HKI terdapat empat pendekatan, yakni: Pertama, pendekatan yang mengatakan bahwa pengaturan Hak Kekayaan Intelektual seharusnya dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak, dengan  demikian  harus  dioptimalkan  keseimbangan  antara  kekuatan  eksklusif yang dimiliki pencipta untuk mendorong kreasi atau penemuan, serta hak publik untuk  memperoleh  atau  menikmati  ciptaan.  Pandangan  ini  dipengaruhi  oleh pandangan  teori ulitilitarian Jeremy  Bentham  dan  Jhon  Sturt  Mill.  Teori  ini menjelaskan bahwa hukum dibentuk agar memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi  individu-individu  dalam  masyrakat.  Artinya  perundang-undangan  HKI bertujuan memberi manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat luas.
Kedua, pendekatan yang mengatakan bahwa orang yang bekerja untuk atau pada sumberdaya yang tidak ada pemiliknya atau dimiliki bersama, mendapatkan hak  alamiah  sebagai  buah  dari  upaya  dan  jeripayahmya  dan  negara  memiliki kewajiban untuk menghormati dan menegakkan hak tersebut. Artinya pengaturan hukum  tentang  HKI  berfungsi  untuk  memberikan  perlindungan  secara  alamiah terhadap seseorang yang sudah bersusah payah menuangkan segala kemampuan dan keahliannya untuk menciptakan ataupun menemukan sesuatu. Pandangan ini dipengaruhi oleh pemikiran Jhon Locke, filsuf Inggris abad 16 tentang pemikiran hak milik.
2 William Fisher, Theories of Intellectual Propery, New Essay in the Legal and Political Theory of Property, Cambridge University Press, 2001, Halaman 2-6.
Ketiga,  pendekatan yang  mengatakan  bahwa  hak  milik  individu  adalah sesuatu  yang  krusial  dalam  memberikan  kepuasan  pada  beberapa  kebutuhan manusia  ( human  need )  dan  bahwa  pembuat  kebijakan  harus  berusaha  untuk mengalokasikan sumber daya yang paling memungkinkan orang tersebut untuk memenuhi  kebutuhannya.  Menurut  pandangan  ini  pengaturan  HKI  seharusnya didasarkan  sebagai  pemberian perlindungan  atau  perisai  karena  investasi  yang telah ditanamkan atau hasil kreativitas yang telah ditanamkan atau kepandaian penciptanya  yang  telah mengekspresikan  ide  cemerlangnya.  Pendekatan  ini didasarkan pada teori yang disebut Personality Theory , yang dikemukakan oleh George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831).
Keempat, pendekatan yang mengatakan bajwa landasan perlindungan hak milik umumnya dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya menurut Social Planning Theory berawal dari proposisi bahwa seharusnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dapat membantu pencapaian keadilan dan attractive culture ( should  be  shape  to  help  fostr  the  achievmen  of  just  and  attractive  culture ). Pendekatan  ini  terinspirasi  dari  gagasan  Marx, The  Legal  Realism ,  Thomas Jefferson. Berikut bagan empat falsafah dasar perlindungan HKI:

## Bagan 1
Filosofi HKI
Merek merupakan salah bagian penting dalam bidang HKI. Pada awalnya merek ini digunakan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan menunjukkan  asal-usul  barang ( indication  of  origin ) pada  perkembangan selanjutnya  kebutuhan  akan  adanya  perlindungan  hukum  atas  merek  semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya peniruan atau penggunaan merek secara  tanpa  hak. Perlindungan  Merek  telah  dimulai  dengan  dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, dalam undang-undang ini perlindungan merek  menggunakan  sistem  deklaratif,  artinya  suatu sistem dimana  yang memperoleh  perlindungan  hukum  adalah  pemakai  pertama  dari  merek  yang
Filosofi HKI Utilitharian Theory (J Bentham) Aturan HKI untuk memberi manfaat dan kesejahteraan sebanyak individu- individu dalam masyarakat Labour Theory (Jhone Locke) seseorang memiliki hak milik  secara natural atas karya atau temuan Personality Theory (Kant, Hegel & J Hugest) Hak milik terhadap karya intelektual karena karya cipta/temuan merupakan ekspresi cerminan pribadi pencipta Social Planing Theory (Thomas J & W Fisher) Aturan HKI untuk penyebaran visi yang dapat memenuhi keinginan dan hasrat masyarakat lebih banyak
bersangkutan. Dengan kata lain, bukan pendaftaran yang menciptakan suatu hak atas  merek,  tetapi  sebaliknya  pemakaian  pertama  di  Indonesialah  yang menciptakan  atau  menimbulkan  hak  itu. 3 Sistem  pendaftaran  deklaratif  pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dapat diketahui dari ketentuan pasal 2 ayat  (1)  yang  menyebutkan: “Hak  khusus  untuk  memakai  suatu  merek  guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang barang orang lain atau badan lain kepada barang  siapa  yang  untuk  pertama  kali  memakai  merek  itu  untuk  keperluan tersebut diatas di Indonesia”.
Sistem deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum. Sistem ini dalam kenyataannya menyebabkan timbul banyak sengketa merek dalam dunia perdagangan, karena sistem ini sangat potensial melakukan pembajakan terhadap merek-merek yang mempunyai reputasi tinggi atau merek yang sudah terkenal. Disamping  itu  telah  banyak  praktisi  dan  pengamat  hukum merek  berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek memiliki banyak kelemahan,  hal  ini  terjadi  karena  sistem  yang  dianut  yaitu  sistem  deklaratif atau first  to  use  principle yang  kerap  kali  menimbulkan  kesulitan dalam menentukan  siapakah  sebenarnya  pemakai  pertama  (yang  beritikad  baik) terhadap merek yang dipermasalahkan . 4
Pada perkembangannya sistem deklaratif dalam perlindungan merek mulai ditinggalkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 kemudian direvisi  dengan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1997,  selanjutnya  direvisi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menganut perlindungan merek  dengan  sistem  konstitutif. Pendaftaran  terhadap  merek  merupakan keharusan dalam sistem konstitutif agar pemilik merek dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan  diberikan  perlindungan  hukum  oleh  negara  apabila  mereknya  ditiru  oleh orang lain. 5
3.2  Konsekuensi  Hukum  terhadap Penggunaan  Merek  Secara  Tanpa  Hak Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
Hak  atas  Merek  adalah hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri  Merek  tersebut  atau  memberikan  izin  kepada  pihak  lain  untuk menggunakannya. Pendaftaran Merek berfungsi sebagai:
3 Sudargo  Gautama  dan  Rizawanto  Winata, Hukum  Merek  Indonesia ,  PT,Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1993, Halaman 40.
4 Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, Perlindungan Bisnis Merek Indonesia- Jepang, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, Halaman 20.
5 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia , PT.Alumni, Bandung, 2003, Halaman 326.
1. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan;
2. Dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya  yang  dimohonkan  pendaftaran  oleh  orang  lain  untuk barang/jasa sejenisnya;
3. Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau sama pada  pokoknya dalam peredaran untuk  barang/jasa sejenisnya.
Tidak semua merek dapat didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Terdapat beberapa Merek yang tidak dapat didaftarkan, diantaranya: 6 1. Bertentangan  dengan  ideologi  negara,  peraturan  perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis,  ukuran,  macam,  tujuan  penggunaan  barang  dan/atau  jasa  yang dimohonkan  pendaftarannya  atau  merupakan  nama  varietas  tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
4. Memuat  keterangan  yang  tidak  sesuai  dengan kualitas,  manfaat,  atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
Selanjutnya,  permohonan  pendaftaran  Merek  ditolak  apabila  Merek tersebut: 7
1. Mempunyai persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan Merek  milik  pihak  lain  yang  sudah  terdaftar  lebih  dahulu  untuk  barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. Mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;
4. Mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;
5. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
6 Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
7 Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
6. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
7. Merupakan tiruan  atau menyerupai tanda atau cap  atau  stempel  resmi yang  digunakan  oleh  Negara  atau  lembaga  pemerintah,  kecuali  atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
Pemilik  Merek  terdaftar  dan/atau  penerima  Lisensi  Merek  terdaftar memiliki  hak  terhadap  kepemilikan  merek. Ciri-ciri  yang  melekat  pada  hak menurut hukum adalah sebagai berikut: 8
1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut pemilik atau subyek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak  itu  tertuju  kepada  orang  lain,  yaitu  yang  menjadi  pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mejawibkan pihak lain untuk melakukan ( commission ) atau tidak melakukan ( omission ) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi hak.
4. Commission atau omission itu  menyangkut  sesuatu  yang  bisa  disebut sebagai objek dari hak.
5. Setiap  hak  menurut  hukum  itu  mempunyai  titel,  yaitu  suatu  peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.
Pemanfaatan HKI  termasuk  merek  milik  orang  lain  secara  tanpa  hak merupakan  kezaliman  dan  hukumnya  adalah  haram  (keputusan  Fatwa  MUI No:1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual). Apabila terjadi penggunaan merek secara tanpa hak maka pemilik Merek terdaftar dan/atau  penerima  Lisensi  Merek  terdaftar  dapat  mengajukan  gugatan yang diajukan  ke  Pengadilan  Niaga terhadap  pihak  lain  yang  secara  tanpa  hak menggunakan  Merek  yang  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
a. gugatan ganti rugi; dan/atau
b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
Tata Cara Pengajuan Gugatan Merek pada Pengadilan Niaga: 9
1. Gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
8 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2006, Halaman 55.
9 Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap: 1) perkara kepailitan dan penundaan  kewajiban  dan  pembayaran  utang (PKPU). 2) menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual (HKI) dan 3) sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
2. Dalam  hal  salah  satu  pihak  bertempat  tinggal  di  luar  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  gugatan  tersebut  diajukan  kepada  Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan  dan  kepada  penggugat  diberikan  tanda  terima  tertulis  yang ditandatangani  panitera  dengan  tanggal  yang  sama  dengan  tanggal pendaftaran gugatan.
4. Panitera  menyampaikan  gugatan  kepada  ketua pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
5. Dalam  jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  terhitung  sejak  tanggal gugatan disampaikan, ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim.
6. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas  gugatan  harus  diselesaikan  paling  lama  90  (sembilan  puluh)  hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
7. Putusan atas gugatan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
8. Isi putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  setelah  putusan  atas  gugatan diucapkan. 10
Selain dapat digugat ganti rugi secara perdata, penggunaan merek terdaftar secara  tanpa  hak,  dengan  kata  lain pengguna  merek  tersebut  bukan pemilik/pemegang merek atau pemegang lisensi merek, dapat dikenakan sanksi pidana sebagai berikut: 11
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya  dengan  Merek terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  menggunakan  Merek  yang mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  dengan  Merek  terdaftar  milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun  dan/atau denda  paling  banyak  Rp2.000.000.000,00  (dua  miliar rupiah).
10 Pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
11 Pasal 100 Undang-Undnag Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Contoh  kasus  soal  tuntutan  pidana  karena  penggunaan  merek  yang melanggar aturan dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Bla . PT. K-24 Indonesia selaku sebuah merek telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengadakan perjanjian waralaba atas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual berupa Merek dan Sistem Pengelolaan Apotek K-24 dengan CV. Ramai Medika yang diwakili oleh terdakwa. Kasus  ini  bermula  dari  pihak  PT.  K-24  Indonesia  yang  menyatakan  terdapat perbedaan  omset penjualan  yang  tertera  dalam  komputer dengan omset  yang dilaporkan, sehingga kepada terdakwa diwajibkan oleh PT. K-24 Indonesia untuk membayar franchise  fee sebesar  kurang  lebih  Rp.  176.790.535,- (seratus  tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Namun terdakwa tidak pernah mau membayar franchise fee tersebut. Oleh karena itu,  terdakwa  diwajibkan  untuk  membongkar  dan  menghilangkan  semua assesoris/atribut  dan  perlengkapan  yang  berhubungan  dengan  merek  K-24 Indonesia.
Terdakwa mengganti nama apotek yang dimilikinya dengan nama Apotek “Pemuda” namun masih menggunakan assesoris/atribut dan perlengkapan yang berhubungan dengan merek K-24 Indonesia. Perbuatan Terdakwa merugikan PT. K-24 Indonesia berupa kerugian immaterial karena merek K-24 dipakai oleh pihak lain (pemilik Apotek K-24 yang sekarang telah berganti menjadi Apotek Pemuda) secara tanpa hak atau tanpa ijin dari PT. K-24 selaku pemilik merek tersebut. Atas kejadian tersebut, PT. K-24 melaporkan terdakwa ke Polres Blora atas penggunaan merek K-24 tanpa hak. Dalam putusannya hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  menggunakan Merek  yang  sama  pada  pokoknya  dengan  Merek  terdaftar  milik  pihak  lain sebagaimana dimaksud Pasal 91 UU Merek. Terdakwa dihukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  pidana  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 12
4. SIMPULAN
1) Perlindungan Merek telah dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21  Tahun  1961,  dalam  undang-undang  ini  perlindungan  merek menggunakan  sistem  deklaratif,  artinya  suatu sistem dimana  yang memperoleh  perlindungan  hukum  adalah  pemakai  pertama  dari  merek
12 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53c90619e8d43/merek-dipakai-orang- tanpa-izin--ke-mana-meminta-ganti-rugi/, diakses pada tanggal 20 April 2020, Pukul 10.00 wib.
yang  bersangkutan. Pada  perkembangannya  sistem  deklaratif  dalam perlindungan merek mulai ditinggalkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 14  Tahun  1997,  selanjutnya  direvisi  dengan  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menganut perlindungan merek dengan sistem konstitutif. Pendaftaran  terhadap  merek  merupakan  keharusan  dalam sistem konstitutif agar pemilik merek dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek.
2) Konsekuensi  Hukum  terhadap  Penggunaan  Merek  Secara  Tanpa  Hak Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  Dan Indikasi  Geografis,  pemilik  Merek  terdaftar  dan/atau  penerima  Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan Perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Selain dapat digugat ganti rugi secara perdata,  penggunaan  merek  terdaftar secara  tanpa  hak  juga dapat dikenakan sanksi pidana.

## 5. REFERENSI
Buku Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, Perlindungan Bisnis Merek Indonesia- Jepang, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994.
Kholis  Roisah, Konsep  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) ,  Malang:  Setara Press, 2015.
Rachmadi Usman, Hukum  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual,  Perlindungan  dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, PT.Alumni, Bandung, 2003. Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2006. Sudargo  Gautama  dan  Rizawanto  Winata, Hukum  Merek  Indonesia,  PT,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
William  Fisher,  Theories  of  Intellectual  Propery,  New  Essay  in  the  Legal  and Political Theory of Property, Cambridge University Press, 2001.
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961tentang Merek. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001tentang Merek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sumber Internet https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53c90619e8d43/merek- dipakai-orang-tanpa-izin--ke-mana-meminta-ganti-rugi/, diakses pada tanggal 20 April 2020, Pukul 10.00 wib.