## JIUBJ

## Analisa Penegakan Hukum dan Pengawasan Keimigrasian pada Kasus Masuknya Warga Negara China Ditengah Masa Pandemi Covid-19

## Muhammad Fachryza*, Muhammad Faiz Febriandana, Yofan Gusti Pratama
Politeknik Imigrasi (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM) Jl. Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok 16512 *Correspondence email: mfaiz010207@gmail.com
Abstrak. Petugas imigrasi selama mengimplementasikan fungsi serta tugas menjaga gerbang negara memiliki peran yang begitu penting  dalam  situasi  penyebaran  virus  covid-19  di  dunia.  Imigrasi  menganut  empat  fungsi  keimigrasian,  yaitu  pelayanan, kemanan, penegakan  hukum, dan  fasilitator pembangun  negara.  Pada karya tulis  ilmiah  bertemakan tentang analisis penegakan hukum  dan  pengawasan  keimigrasian  dengan  studi  kasus  masuknya  warga  negara  china  ditengah  masa  pandemic  covid-19. dimana  penegakan  hukum  dan  pengawasan  orang  asing  dimasa  pandemic  saat  ini    sangatlah  riskan  dikarenakan  akan  memiliki sejumlah perbedaan dimana dalam masa sulit ini atau dalam masa adaptasi New Normal di Indonesia keimigrasian sejatinya dapat mengembangkan  dan  menyesuaikan  di  dalam  penegakan  hukum  baik  terhadap  WNI  maupun  Orang  Asing.  Pemerintah  sendiri berkerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan peraturan dan kebijakan baru terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pokok  keimigrasian,  termasuk  di  dalamnya  penegakan  hukum.  Karya  ilmiah  ini  bertujuan  untuk  memberikan  penjelasan  terkait penegakan  hukum  keimigrasian  serta  pengawasan  orang  asing  yang  dilakukan  selama  masa  pandemic  Covid-19  ini ,  dan  juga didasari dari kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia khususnya keimigrasian dalam pencegah penyebaran Covid-19.
Kata kunci : Hukum Keimigrasian; Penegakan Hukum; Pengawasan; Masa Pandemic; Covid-19
Abstract. Immigration officers while implementing their functions as well as state gatekeepers have a very important role in the situation of the spread of the covid-19 virus in the world. Immigration has four functions of immigration, namely service, security, law  enforcement, and facilitator for state development. In a scientific paper  with the theme of analysis of law  enforcement  and immigration  control  with  case  studies  of  the  entry  of  Chinese  nationals  in  the  midst  of  the  COVID-19  pandemic.  where  law enforcement  and  supervision  of  people  during  the  current  pandemic  is  very  risky  because  it  will  have  a  number  of  differences where in this difficult time or in the New Normal adaptation period in Indonesia, immigration can actually develop and adjust in law enforcement both Indonesian citizens and foreigners. The government itself, in collaboration with the Directorate General of Immigration,  provides  new  regulations  and  policies  relating  to  the  implementation  of  the  main  duties  and  functions  of immigration, including including law. This scientific work aims to provide an explanation regarding immigration law enforcement and  the  supervision  of  foreigners  carried  out  during  the  Covid-19  pandemic,  and  is  also  based  on  Indonesian  government policies, especially immigration in preventing the spread of Covid-19.
Keywords: Immigration Law; Law Enforcement; Supervision; Pandemic Period; Covid-19

## PENDAHULUAN
Covid-19  sendiri  pertama  kali  terjadi  di  Negara China  tepatnya  di  daerah  Wuhan  pada  akhir  2019  lalu dan  telah  memicu  pandemi  global.  Virus  ini  mendadak menjadi momok mengerikan bagi seluruh dunia. Bahkan World  Health  Organization  atau  yang  disingkat  WHO, pada  awal  Desember  telah  memperingatkan  ke  seluruh dunia bahwa Covid-19 ditetapkan sebagai Public Health Emergency. Awal merebaknya virus covid-19 di Wuhan, Badan  Kesehatan  WHO  dengan  tegas  menginstruksikan kepada  negara-negara  dunia  bahwa  virus  covid-19  ini memiliki  berpotensi  besar  menjadi  sumber  virus  yang dapat  menyebar  dengan  cepat.  Penyebaran  virus  ini terjadi  antara  manusia  secara  cepat  dan  meluas.  Kini, tingkat  penyebaran  Covid-19    yang  bisa  dikatakan sangat luar biasa cepatnya. Dan Badan Kesehatan dunia World  Health  Organization Pada  11  Maret  2020  telah menetapkan  Covid-19  sebagai  pandemi  dunia.  Di Indonesia  sendiri  Covid-19  masuk  pada  bulan  Maret 2020 (Pitaloka at al., 2020)
Saat  ini  muncul  epidemi  baru  yang  bermunculan dari  sebuah  virus  yaitu  virus  corona,  virus  dengan diagnosis mulai dari gejala berat hingga ringan. Penyakit Coronavirus  (COVID-19)  adalah  jenis  virus  baru  yang belum  teridentifikasi  dalam  tubuh  manusia.  Gejala COVID-19  umumnya  terdeteksi  dalam  2  hari  hingga  2 minggu  setelah  terinfeksi.  Gejala  umum  virus  corona adalah  sesak  napas  seperti  demam,  batuk.  Di  sauatu kasus  gejala  bisa  menimbulkan  peneunomia  dan  sesak nafas  akut,  gagal  ginjal,  sampai  meninggal.  Berita COVID-19 di Indonesia  hingga  empat belas  april masih menunjukkan  kenaikan  yang  cukup  tinggi  pada  total orang yang terinfeksi sebanyak 4.839 dengan 282 kasus baru, 426 pasien pulih dan 459 kematian (Kemenkes RI, 2020).
Penyebaran  Virus  korona  di  Indonesia  dengan jumlah  gejala  dan  /  atau  meninggal  yang  naik  dan melebar  di  semua  bagian  negara  dan  wilayah,  sosial budaya,  perekonomian,  pertahanan  dan  keamanan. Setelah itu, virus corona muncul dan berdampak besar di
Muhammad Fachryza et al., Analisa Penegakan Hukum dan Pengawasan Keimigrasian pada Kasus Masuknya Warga Negara China Ditengah Masa Pandemi Covid-19
berbagai daerah. Salah satu sektor yang terpengaruh dan dirasakan  adalah  sektor  imigrasi,  khususnya  dalam penegakan  hukum  dan  pengawasan.  Sebagai  promotor dan  penjaga  kedaulatan  negara,  para  imigran  tentunya harus melayani warganya.
Tidak  hanya  WNI  melainkan  juga  WNA, Pelayanan  bagi  WNA  sejatinya  imigrasi  harus  berjalan sebagaimana  mestinya  saat  sebelum  adanya  pandemic covid-19, namun dengan cara yang berbeda yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan. Sehingga, warga negara Indonesia  maupun  orang  asing  dilayani  dengan  aman dan  baik  dari  segi  pelayanan  keimigrasiannya  harus dikontrol.  Dan  imigrasi  dapat  tetap  melaksanakan tugasnya  sebagai  fasilitator  pembangunan  dan  penjaga kedaulatan.  Dimana  kedaulatan  merupakan  hal  utama dalam  berdirinya  suatu  negara,  salah  satu  bentuk penjagaan  kedaulatan  adalah  dengan  penegakan  hukum bagi seluruh WNI maupun WNA yang berada di NKRI. Karena  seluruh  WNA  di  Indonesia  harus  tetap  diawasi oleh  imigrasi  untuk  menjaga  kedaulatan  negara  dan menegakkan  hukum.  Akibat  adanya  covid-19  ini  maka tantangan imigrasi dalam pelaksanaan  serta pengawasan dan  tindakan  hukum  kepada  WNA  akan  lebih  sulit. Dikarenakan  terdampak  wabah  covid-19  ini.  Dalam karya  tulis  ilmiah  ini  akan  dibahas  bagaimanakah penerapan  atau  implementasi  Penegakan  Hukum  dan Orang  Asing  dalam  masa  pandemic  dari  sisi keimigrasian.
Dalam  penegakan  Hukum  dan  mengawasi terhadap  WNA  dan  juga  WNI    Imigrasi  haruslah menerapkan  protocol  Kesehatan  untuk  mengurangi infeksi  virus  virus  di  negara  indonesia.  Dalam pengawasan  dan  penegakan  hukum  imigrasi  harus  tetap menjalankan  sebagaimana  mestinya,dikarenakan  masa pandemic  covid-19  seperti  sekarang  ini  dapat  di manfaatkan  oleh  sekelompok/seorang  dalam  melakukan pelanggraan  khususnya  pelanggaran  Keimigrasian.Hal ini  bertujuan  untuk  menjaga  kedaulatan  dengan mengedepankan  kualitas  keamanan  Kesehatan  dan kualitas dalam penegakan hukum terhadap kontrol  WNI maupun WNA sehingga imigrasi dapat tetap melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator pembangunan dan  penjaga  kedaulatan.  Dari  latarbelakang  diatas  maka akan  dibahas  bagaimana  pelaksanaan  penegakan  hukum dan  pengawasan  keimigrasian  terhadap  orang  asing  di dalam  masa  kenormalan  baru  dengan  studi  kasus  dari kasus  masuknya  warga  china  ke  Indonesia  ditengah masa  pandemic  covid-19,  Dimana  kita  ketauhi  imigrasi merupakan salah satu yang berperan menjaga kedaulatan,  hal  yang  paling  utama  dalam  berdirinya suatu  bangsa/  negara,  salah  satu  bentuk  penjagaan kedaulatan  adalah  dengan  penegakan  hukum  bagi  WNI dan juga WNA yang sedang berada di negara indonesia.

## METODE
Dalam  penulisan  ini,  penulis  memutuskan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif terkait
dengan upaya  pembangunan hukum di  bidang keimigrasian  dalam  rangka  penegakan  hukum  dan pengawasan  keimigrasian  pada  kasus  masuknya  warga negara  China  pada  masa  pandemi  Covid  19.  Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan proses penegakan hukum serta pelaksanaan  pengawasan  di  masa  pandemi.  Dalam  hal ini  penulis  akan  mendeskripsikan  hasil  penelitian melalui  beberapa  sumber  dan  mengambil  kesimpulan dari beberapa artikel maupun jurnal terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Penegakan Hukum Dan Pengawasan Orang Asing
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  proses dimana  kemauan  hukum  menjadi  nyata.  Lalu  dengan kemauan  hukum    ialah  pemikiran  lembaga  legislatif sebagaimana  tertuang  dalam  ketentuan  hukum.  Dalam penegakan  hukum,  terdapat  hal  yang  dapat  terpengaruh. Penegakan hukum dipandang hanya sekedar menjalankan  hukum,  padahal  trend  di  Indonesia  sangat terkenal  sehingga  penegakan  hukum  sangat  terkenal. Selain  itu,  terdapat  kemungkinan  yang  kuat  untuk memaknai  penegakan  hukum  sebagai  sebuah  pelaksana putusan hakim (Soerjono, 2014).
Imigrasi merupakan garda pertama sebagai pintu gerbang  negara  dalam  penegakan  kedaulatan.  Imigrasi Indonesia  memiliki  2  tindakan  penegakan  hukum    yang dimana  hal  tersebut  dapat  mengadili  pelaku  pelanggar keimigrasian.  Adapun  2  tindakan  Hukum  Keimigrasian bagi  pelanggar  Hukum  Keimigrasian  diatur  UU  No.6 Tahun 2011 yang berbunyi :
1. Tindak  pidana  seperti  penyidikan  keimigrasian  yang menjadi  bidang  dari  sejumlah  system  peradilan pidana terintegrasi, system peradilan pidana misalnya menyelundupkan  narkoba,  menyelundupkan  senjata; dan yang lain-lain.
2. Tindak  administratif  seperti  tindakan  adminsitratif dalam  bidang  imigrasi  adalah  tindakan  administratif di  bagian  keimigrasian  selain  system  peradilan, tindakan  keimigrasian  tersebut  antara  lain  deportasi kepada  WNA  agar  keluar  dari  negara  dan  zona yurisdiksi  negara  misalnya  tidak  sahnya  izin  tinggal, izin  tinggal  kadaluarsa,  perdagangan  manusia  dan lain sebagainya.
Selain melalui Tindakan hukum tersebut Keimigrasian  juga  mengawasi  WNA  yang  akan memasuki  NKRI  dengan  melakukan  kebijakan  selective Policy/kebijakan  selektif  yang  dimana  petugas  Imigrasi memfilter Bagi setiap WNA yang keluar masuk wilayah negara  Indonesia,  dimana  hanya  WNA  yang  memiliki manfaat  dan  yang  tidak  membahayakan  dan  tertib dengan  peraturan  yang  ditetapkan  negara  yang diperbolehkan masuk dan keluar wilayah negara.
Hak-hak  dan  otoritas  seluruh  negara-negara  guna menegakkan yurisdiksi untuk orang, objek, dan tindakan yang terjadi di negara-negara tersebut didasarkan dengan
Muhammad Fachryza et al., Analisa Penegakan Hukum dan Pengawasan Keimigrasian pada Kasus Masuknya Warga Negara China Ditengah Masa Pandemi Covid-19
hukum  internasional.  Artinya  setiap  negara  berhak merumuskan masalah transportasi lintas negara, baikpun itu  penduduk,  barang  ataupun  tindakan  dimana  dapat terjadi  di  wilayahnya.  imigrasi  mengacu  pada  bidang mengatur  pindahnya  penduduk  lintas  negara  ke  negara lain,  dan  legal  di  semua  negara  yang  mempunyai  ciri umum  atau  khusus  tiap-tiap  negara  sejalan  pada  nilai serta  kebutuhannya.  didasarkan  aturan  umum  Germ Migration  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No  6  Tahun 2011 tentang Keimigrasian  yang  intinya imigrasi  adalah urusan  lalulintas  penduduk  atau  orang  yang  masuk  atau keluar  wilayah  Indonesia  dan  pemantauannya  guna menegakkan penegakan hukum. kedaulatan negara.”
Karenanya  setiap  negara  yang  melarang  atau melarang siapa pun memasuki atau meninggalkan negara itu.  Berdasarkan  persepsi  universal  ini,  keberadaan aturan keimigrasian merupakan fitur yang sangat penting untuk  kepatuhan  terhadap  hukum  nasional  di  wilayah negara  yang  bertanggung  jawab,  dan  siapa  pun  yang memasuki  wilayah  suatu  negara  adalah  warga  negara. Sebuah negara yang diatur dengan sendirinya.
Dalam  pelaksaanaanya  imigrasi  menjadi  garda pertama  sebagai  pintu  gerbang  negara  dalam  penegakan kedaulatan.  Imigrasi  Indonesia  sebagai  garda  pertama tersebut menerapkan sebuah kebijakan yang dimana juga berfungsi sebagai filter utama dari masuk dan keluarnya warga  negara  asing  yang  akan  memasuki  Indonesia. Yaitu Selective Policy atau kebijakan selektif. Kebijakan selektif  atau Selective  Policy ialah  kebijakan  inti  pada suatu negara guna mengupayakan terwujudan kedaulatan negara  itu  serta  patut  menghormati  kebijakan  tersebut (Syahrin,  2018).  Dengan  begitu  dapat  dikatakan  bahwa Selective Policy merupakan bentuk salah satu penegakan hukum  dan  pengawasan  secara  awal  dari  segi  dokumen perjalanan maupun wawancara atau Profileing .
Selain  melalui  pengawasan Selective  Policy Pengawasan WNA pada  wilayah  Indonesia dapat dibagi menjadi  dua,  berupa  pengawasan  WNA  yang  masuk  ke Indonesia  yang  bertempat  tinggal  diindonesia  dan mereka yang akan keluar dari wilayah indonesia.  Hal ini memberikan  kemungkinan  dimana  orang  asing  tersebut menaati aturan yang berlaku dan hukum diindonesia dan kemungkinan orang asing tersebut melakukan pelanggaran jika masih berada diindonesia serta diterima masuk.  mengarah  ke  dua  kemungkinan.  Menyebabkan masalah  imigrasi  atau  pemerintahan,  atau  menaati hukum  yang  berlaku.  Dan  warga  negara  asing kebanyakan  tidak  ada  yang  tahu  hukum  dan  peraturan mutlak  di  pemerintah  negara.  Hal  ini  menyebabkan problem  serta  bisa  diupayakan  secara  hukum  dengan cara-cara berikut:
1. Tindakan  pidana  adalah  penyidikan  keimigrasian bagian  dari  berbagai  sistem  peradilan  pidana terintegrasi,  aturan  peradilan  pidana  (sidik,  tuntut, serta  peradilan),  termasuk  perdagangan  narkotika, perdagangan orang, dan larangan lainnya.
2. Tindakan  administratif  berupa  TAK.  TAK  adalah tindakan  administratif  yang  berkaitan  dengan keimigrasian  yang  berada  di  luar  proses  peradilan. Undang-undang  keimigrasian  ini  berkaitan  dengan deportasi  warga  negara  asing  untuk  meninggalkan wilayah  hukum  Republik  Indonesia.  Misalnya, penyalahgunaan  izin  tinggal  bagi  imigran,  tempat tinggal, imigran ilegal, dll.
Pengawasan  sendiri  dibagi  menjadi  2  yaitu pengawasan  terbuka  dan  tertutup.  Pengawasan  secara tertutup biasanya dilakukan untuk mencari informasi dan bukti  dengan  menerapkan  cara  inteljen  dimana  tidak diketahui.  Intelijen  keimigrasian  meripakan  serangkaian giat  pengumpulan  data  keimigrasian  serta  pensterilan daerah  atau  pengamanan  control  daerah  target  yang berguna  untuk  mendapatkan  data  guna  penyajian informasi dengan analisis untuk menentukan kemungkinan keadaan keimigrasian diatur atau mengatur informasi  tersebut..  guna    dilaksanakannya  tugas Intelijen  Keimigrasian,  Imigrasi  melakukan  pengintaian keimigrasian  dan  penyiapan  lapangan  dalam  bidang keimigrasian  serta  diberi  wewenang  untuk  memperoleh informasi  berasal  penduduk  sekitar  atau  lembaga pemerintah, mengunjungi  kawasan atau Gedung dimana diyakini  keberadaan  dan  aktivitas  WNA,  melakukan operasi  intelijen  imigrasi,  mengamankan  data  dan informasi imigrasi, dan menjamin hak keimigrasian.

## Kebijakan Keimigrasian Pada Masa Pandemi
Sehubungan  dengan  pandemi  Covid  19,  fungsi keamanan  Warga  negara  dan  indonesia  menjadi perhatian  utama  bagi  imigrasi.  Keimigrasian  memiliki peran  penting  yang  sangat  memiliki  resiko  besar  yaitu menjadi penjaga gerbang negara. karena imigrasi adalah lembaga  pertama  yang  menyaring  masuk  dan  keluarnya WNA  yang  masuk  maupun    meninggalkan  Kawasan NKRI. Pemenuhan jabatan ini dimaksudkan untuk upaya pencegahan  dalam  rangka  tindakan  keimigrasian. Pembaruan  fitur  ini  terlihat  dari  adanya  larangan- larangan  bagi  WNA  yang  masuk  menuju  NKRI  seperti yang dijelaskan pada Permenkumham 11/2020. Pembatasan pergerakan orang melalui gerbang pengawasan  keimigrasi  akan  dilakukan  berpedoman pada  Permenkumham  11/2020  yang  berlaku  mulai  dua April 2020 pukul 12.00 WIB sampai waktu  yang belum ditentukan.
Akan  tetapi,  ada  pengecualian  bagi  banyak  orang asing dalam peraturan imigrasi dan  transit.  Ini termasuk KITAS  serta  KITAP,  dan  juga  kartu  izin  tinggal diplomatik,  serta  pemilik  izin  tinggal  resmi.  selanjutnya yaitu bantuan medis, makanan serta personel pendukung. Kru  untuk  transportasi  udara,  darat  maupun  laut.  WNA yang  mengerjakan  Projek  strategis  nasional  harus dirawat di  rumah  sakit dalam  kondisi  tertentu, termasuk sertifikat  kesehatan  yang  dikeluarkan  oleh  otoritas kesehatan nasional di daerah atau negara tanpa korona.
Muhammad Fachryza et al., Analisa Penegakan Hukum dan Pengawasan Keimigrasian pada Kasus Masuknya Warga Negara China Ditengah Masa Pandemi Covid-19
Permenkumham  menerapkan  sebuah  pengaturan untuk  WNA  yang  menetap  di  NKRI.  Pertama,  WNA dengan  izin  tinggal    untuk  berkunjung  bebas  visa kunjungan  dan  visa  saat  kedatangan  dimana  Izin  WNA tersebut telah kedaluwarsa atau izin tinggal mereka tidak bisa diperpanjang, secara otomatis diberikan izin tinggal tanpa  mengajukan  permohonan  tanpa  biaya  kekantor. Izin  tinggal  yang  telah  habis  masa  berlakunya  maupun belum  bisa  dilanjutkan,  akan  ditangguhkan  dan diberikan  izin  tinggal  yang  secara  langsung  diberikan dan  tidak  harus  memberikan  permohonan  kekantor  dan tanpa biaya.
Permenkumham 11/2020 dianggap menjadi aturan keimigrasian  pada  saat  darurat  Covid-19,  sehingga menggantikan  peran  tupoksi  imigrasi  normatif  dari menjaga  kedaulatan  menjadi  kemanfaatan  (Syahrin, 2020)  yaitu  kebijakan  selektif  keimigrasian.  Selektif dalam  hal  ini  berarti  menjaga.  Kebijakan  selektif  ini adalah  pelaksanaan  wewenang  negara  terhadap  WNA dan WNI yang sedang berada dikawana NKRI pada saat terjadi  pandemi.  Negara  memilik  kewajiban  pada keselamatan  warganya  dari  campur  tangan  luar,  dalam hal  ini  penyebaran  virus.  Selain  itu,  negara  memeiliki kewajiban melindungi hak warga negara Indonesia.
Meskipun  diberlakukan  secara  ketat  terhadap WNA  yang  memasuki  wilayah  Indonesia,  kebijakan imigrasi  selama  pandemi  tidak  terlepas  dari  kewajiban- kewajiban NKRI sebagai pemproteksi hak-hak penduduk yang tinggal di kawasan NKRI  selama covid- 19.  Kewajiban  ini  diperbarui  di  surat  edaran:  IMI- GR.01.01-1102  Tahun  2020  tentang  Pelayanan  Izin Tinggal  Keimigrasian  di  tatanan  kenormalan  baru, dimana  WNA  mendapatkan  keuntungan  yaitu  WNA akan  mendapatkan  izin  tinggal  selama  WNA  tersebut belum bisa kembali ke negara asalnya.
Penegakan Hukum Keimigrasian  Pada Masa

## Pandemi
Penegakan  hukum  adalah  proses  upaya  tegak  dan berfungsinya  norma-norma  hukum  sebagai  pedoman perilaku  dalam  hubungan-hubungan  hukum  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Dalam menjalankan  penegakan  hukum  dan  pengawasan terhadap  orang  asing  imigrasi  harus  lah  berlandaskan peraturan  tertulis.  Peraturan  tertulis  yang  menjadi landasan  Imigrasi  Indonesia  ialah  Undang-Undang  no  6 tahun  2011.  Peraturan  tersebut  dapat  membuat  setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada  hukum  negara  tersebut  sebagaimana  halnya  warga negara itu sendiri.
Penerapan  penegakan  hukum  keimigrasian  pada masa  darurat  Covid  19  telah  mengalami  sejumlah perubahan  serta  dilakukannya  penyesuaian  dengan tatanan  normal  baru.  Pertama,  pengawasan  dilakukan secara  terbatas  karena  adanya  perubahan  waktu  kerja pekerja imigrasi. Pengawasan bisnis, rumah dan lain-lain dibatasi,  pengawasan  menanti  pesan  dari  masyarakat.
Pada  masa  pandemi,  tren  pelanggaran  keimigrasian menurun sejalan dengan dilakukannya pembatasan ruang gerak keluar masuk wilayah Indonesia.
Kedua, dalam hal tindakan administratif di bidang keimigrasian  terdapat  keringanan  dalam  beberapa tindakan,  antara  lain  warga  negara  tidak  memungut biaya  melebihi  masa  tinggal  yang  diizinkan  dan penangguhan  deportasi,  hal  ini  berdasarkan  ketentuan surat  edaran  Direktur.  Umum  untuk  Pencegahan  dan Pengendalian  Penyakit.  SR.04.03  /  II  /  6689/2020 tentang  penyelenggaraan  angkutan  udara  dalam  rangka mencegah  tersebarnya  Covid-19  untuk  mencegah perjalanan  udara  sementara  ke  dan  dari  Indonesia. Dengan  demikian,  warga  negara  praktis  tidak  dapat kembali ke negara asalnya selama keadaan darurat Covid 19. Ketiga aspek dalam aspek penyelidikan keimigrasian tersebut,  sejauh  ini  belum  ada  aturan  atau  SOP  yang secara khusus mengatur tentang penyidikan keimigrasian pada saat pandemi. Akibatnya, warga negara asing yang dianggap tidak bertanggung jawab bisa dikeluarkan.
Masalah  lain  dengan  penegakan  hukum  imigrasi selama  pandemi  adalah  terkait  dengan  penahanan imigrasi.  Belum  ada  SOP  yang  tepat  terkait  penerapan penegakan  hukum  dan  perlindungan  di  Rutan.  Selama pelaksanaan,  Rudemin  menerapkan  protokol  kesehatan umum  seperti  penyemprotan  disinfektan,  pembersih tangan  dan  tes  cepat  untuk  narapidana.  Namun,  hal  itu tidak  bisa  dilakukan  secara  berkelanjutan  mengingat anggaran  yang  terbatas  untuk  Rudenim.  Selain  itu, Rudenim bukan hanya orang asing yang bermasalah, tapi juga  pendatang  dan  pengungsi  yang  tidak  bisa  kembali ke  tanah  air,  sehingga  warga  Rudemin  lebih  memilih pola pengelolaan konvensional (Suryokumoro, 2020).
Penegakan  Hukum  Dan  Pengawasan  Keimigrasian Pada  Kasus  Masuknya  Warga  Negara  China Ditengah Masa Pandemi Covid-19
Dalam  menegakan  hukum  dan  pengawasan terhadap orang asing,Imigrasi haruslah wajib untuk terus melaksanakan  tugasnya  dalam  menjaga  kedaulatan negara  begitu  juga  saat  masa  pandemic  covid  19  ini dimana  153  Warga  negara  china  masuk  ke  wilayah Indonesia  di  tengah  masa  pandemic  covid-19.Hal  ini bukan lah  suatu perbuatan illegal,melainkan  bentuk dari pengawasan keimigrasian dari kebijakan selective policy yang dimana sebanyak 153 WNA asal  China berjumlah 150  orang  menggunakan  ITAS  dan  ITAP,  serta  3  orang yang  memegang  visa  diplomatik.  Karenanya,  mereka medapatkan  izin  masuk  ke  Indonesia.  "Seluruh penumpang  asing  (WNA  dari  China)  yang  tiba  tersebut masuk dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk ke  Wilayah  Indonesia  berdasarkan  SE  Dirjen  Imigrasi tentang pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi Covid-19.
Mengenai kasus ini sebelumnya memang pemerintah  telah  mengeluarkan  Surat  Edaran  (SE) tentang  hal  ini,  Surat  tersebut    diterbitkan  untuk
Muhammad Fachryza et al., Analisa Penegakan Hukum dan Pengawasan Keimigrasian pada Kasus Masuknya Warga Negara China Ditengah Masa Pandemi Covid-19
memperpanjang  masa  penerapan  protokol  kesehatan terhadap  seseorang  yang  akan  melakukan    perjalanan internasional  dengan  menambahkan  beberapa  ketentuan baru  yang  disertai  dengan  pemantauan,  pengendalian, dan  evaluasi  untuk  mencegah  terjadinya  peningkatan penularan  Covid-19  termasuk  untuk  varian  baru. Kemudian  yang  didalamnya  telah  disebutkan  dalam bagian Protokol huruf F angka 1 butir  c bahwa “Pelaku perjalanan  intenasional  yang  berstatus  WNA  dari seluruh  negara  asing  yang  akan  memasuki  Indonesia, baik  secara  langsung  maupun  transit  di  negara  asing, untuk  sementara  dilarang  memasuki  Indonesia  kecuali pemegang  visa  diplomatik  dan  visa  dinas  yang  terkait kunjungan resmi pejabat asing setingkat menteri ke atas dengan  penerapan  protokol  kesehatan  yang  sangat ketat”  , selanjutnya  pada  butir  dilanjutkan “Pelaku perjalanan  Internasional  yang  berstatus  WNA  dari  luar negeri dikecualikan untuk:
1. Pemegang  izin  tinggal  diplomatik  dan  izin  tinggal dinas,
2. Pemegang  kartu  izin  tinggal  terbatas  (KITAS)  dan kartu  izin  tinggal  tetap  (KITAP);  dan,  WNA  dengan pertimbangan  dan  izin  khusus  secara  tertulis  dari Kementerian/Lembaga.” Surat Edaran Dirjen Imigrasi  Nomor  IMI-0103.GR.01.01  Tahun  2021 tentang  Pembatasan  Sementara  Masuknya  Orang Asing  ke  Wilayah  Indonesia  dalam  Masa  Pandemi Covid-19 juga mencantumkan ketentuan serupa.
Dari  kasus  tersebut  diketahui,  menurut  sesuai surat edaran sebelumya yang mengacu kepada Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hal  Asasi  Manusia  RI  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk  Wilayah  Republik  Indonesia.    Memanglah melarang dan membatasi orang asing yang diperbolehkan  masuk  ke  Indonesia  mulai  dari  2  april 2020  sampai  dengan  waktu  yang  belum  ditentukan. Dimana  pengecualian  untuk  WNA  yang  punya  Visa Dinas,  Visa  Diplomatik,  ITAP,  ITAS,  Alat  Angkut, WNA  akan  diperkerjakan  pada  projek  negara,  serta untuk  keperluan  genting  untuk  alat  Kesehatan  dan medis.  Lalu  selanjutnya  WNA  dapat  diberi  dan menerima izin tinggal darurat dan tak harus memberikan permohonan ke UPT imigrasi.
Merujuk  dari  Surat  Edaran  Nomor  Imi-Gr.01.01- 2325 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing  Masuk  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia  pada dasarnya  dari  kasus  tersebut.  Warga  negara  asing  yang berjumlah  153  dengan  rincian  150  orang  menggunakan ITAS  dan  ITAP  serta  3  orang  menggunakan  Visa Diplomatik  sudah  memenuhi  peraturan  yang  telah ditetapkan  Pada  Surat  Edaran  Nomor  Imi-Gr.01.01- 2325 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing  Masuk  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia.  Dan dari  hal  itu  imigrasi  telah  melakukan  pengawasan  dan penegakan  hukum  dimana  pengawasan  tersebut  dengan menerapkan  kebijakan Selective  Policy dimana  hanya
orang  asing yang dapat memasuki  Indonesia  dengan hal yang  memberikan  pengaruh  baik  dan  dapat  menaati hukum  yang  berlaku  diindonesia  dan  mememberikan manfaat  kepada  negara.  Akan  tetapi  memang  polemik dimana  masyarakat  Indonesia  yang  saat  ini  hanya mengetahui bahwasanya masyarakat  Indonesia memiliki statement  yang  berbeda  mengenai  WNA  china  tersebut yang  menuju  ke  NKRI.  dimana  china  merupakan Kawasan  yang  merupakan  awal  mula  dimana  virus Covid-19 ini menyebar.
Maka  imigrasi  sebagai  penjaga  pintu  gerbang negara  wajib  melindungi  negara  dari  ancaman-ancaman tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  penjaga  kedaulatan negara,  salah  satunya  berperan  dalam  pembatasan  akses masuk warga negara asing keindonesia, untuk mengutamakan  keselamatan  rakyat  Indonesia.  Akan tetapi  Imigrasi  juga  memiliki  peran  lain  yaitu  sebagai fasilitator  pembangunan,  disini  terdapat  sebuah  dualism dimana  satu  sisi  Imigrasi  sebagai  penjaga  kedaulatan negara  dan  imigrasi  sebagai  fasilitator  pembangunan. Maka untuk mengatasi hal tersebut imigrasi menerapkan sebuah  cara  pengawasan  yaitu selectiv  policy dimana hanya  warga  negara  asing  yang  tidak  mengacam kedaulatan dan memberikan manfaat  kepada  negara dan dapat mematuhi hukum diindonesia yang berlaku. Maka kedatangan  153  orang  china  tersebut  tidak  serta  merta tidak  memberikan  manfaat  kepada  negara  Indonesia. Akan  tetapi  ancaman  terhadap  virus  menjadi  sebuah tantangan  dan  resiko  dari  buah  manfaat  pengizinan masuk 153 warga negara china tersebut.
Dalam  menghadapi  tantangan  tersebut,  imigrasi Indonesia  juga  menerapkan  standar  protocol  Kesehatan yang  telah  dibuat  oleh  mentri  Kesehatan  dan  satgas covid-19.
Dalam Permenkes
Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Panduan Pencegahan dan Pengendalian  Corona  Virus  Disease  (Covid-19)  di kantor  dan  tempat  kerja  industri  yang  membutuhkan perkantoran  dan  kawasan  industri  untuk  me  protokol kesehatan  yang  ketat,  seperti  menggunakan  thermogun, menyediakan  perkakas  tangan,  remote  control  sosial, pemantauan,  memakai  masker,  perlu  menggunakannya. Semua  ruang  kantor,  termasuk  Kantor  Imigrasi,  juga menerapkan  protokol  kesehatan  yang  tercantum  di  atas, termasuk  layanan  visa  dan  izin  tinggal.  Penerapan protokol  kesehatan  yang  diamanatkan  Kementerian Kesehatan  diharapkan  dapat  menghasilkan  angka penyebaran Covid-19.
Intruksi  dari  Menkes  terdapat  juga  Surat  Edaran Nomor  Imi-Gr.01.01-  0946  Tahun  2020  Tentang Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi  Keimigrasian  Dalam Masa  Tatanan  Normal  Baru.  Dimana  aturan  baru tersebut diharapakan menurunkan merabaknya Covid-19 di  lingkungan  kerja  imigrasi  dan  tetap  dapat menjalankan  aktifitas  layanan  dan  supermasi  hukum dibidang keimigrasian dengan menerapkan peraturan dan protokol Kesehatan yang berlaku. Akan tetapi dari Surat edaran tersebut lebih terkonsentrasi kepada
Muhammad Fachryza et al., Analisa Penegakan Hukum dan Pengawasan Keimigrasian pada Kasus Masuknya Warga Negara China Ditengah Masa Pandemi Covid-19
penerapannya  dalam  kantor  keimigrasian  dibidang pelayanan  dokumen  perjalanan.  Tidak  dijelaskan  secara mendetil  dalam  masalah  adaptasi  kebiasaan  baru  untuk penegakan  hukum  dan  juga  pengawasan  terhadap  orang asing. Dalam surat edaran juga Surat Edaran Nomor Imi- Gr.01.01- 0946 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Tugas dan  Fungsi  Keimigrasian  Dalam  Masa  Tatanan  Normal Baru,  ini  lebih  ditekankan  dalam  pelayanan  dokumen perjalanan  bagi  WNI  atau  WNA.  Seharusnya  terdapat surat  edaran  yang  juga  memberikan  aturan  yang  harus dilaksanakan  bagi  penegak  hukum  keimigrasian  dan pengawasannya  kepada  orang  asing  dimasa  pandemic seperti ini.
Karena  dari  kasus  tersebut  dimana  orang  asing warga  negara  china  tersebut  imigrasi  hanya  melakukan pengawasan secara dokumen dimana saat mereka dating dan  penegakan  hukum  dilakukan  saat  itu  dalam pengawasan  dokumen  dan  juga  menerapkan selectiv policy .  Maka  pengawasan  terhadap  warga  negara  asing yang  sesuai  dengan  protocol  hanya  pada  konter kedatangan  selebihnya  belum  ada  aturan  surat  edara yang  mengatur  tentang  pengawasan  dan  penegakan hukumnya  yang  diatur  dalam  prokes  tersebut.  Lantas fungsi  keimigrasian  tersebut  tidak  berjalan  dengan efektif,  dimana  hal  tersebut  dapat  menyebabkan ketidakstabilan.  Maka  diperlukan  sebuah  aturan  baru ataupun  SOP  untuk  mengatur  bagaimana  pengawasan dan penegakan hukum dalam masa pandemic..

## SIMPULAN
Penegakan hukum dan pengawasn keimigrasian di masa  kenormalan  baru  tetap  wajib  dilaksanakan  dengan tepat dan sesuai target serta tidak memberikan pengaruh penambah Covid-19 di Indonesia. Dimana tugas sebagai petugas imigrasi semakin berat karena dalam penegakan hukum dan pengawasan pada masa pandemic akan lebih memberikan  resiko  terpaparnya  virus.  kontrol  dan pengupayaan  hukum  imigrasi  pada  WNA  belum mengalami perubahan dalam penyesuaian masa pandemic  dan  belum  terdapatnya  sop  dan  protocol khusus  dibidang  penegakan  hukum  dan  pengawasan keimigrasian  dimasa  pandemic  seperti  saat  ini.  Dan dalam  kasus  153  warga  negara  china  tersebut  imigrasi hanya menerapkan kebijakan pengawasan dan penegakan  hukum  dengan  menerapkan selectiv  policy dimana  dilakukan  dikonter  kedatangan.  Dan  belum adanya SOP pelaksanaan tentang penegakan hukum dan pengawasan  inteljen  maupun  terbuka  dalam  masa pandemic yang berguna untuk penyesuaian normal baru. Pemerintah hanya menerapkan kebijakan berbeda terkait layanan  keimigrasian  agar  dapat  terus  berfungsi  secara efektif tanpa menganggap remeh Covid-19. Bagi petugas imigrasi  dalam  penyediaan  layanan  ataupun  pemohon yang  menerima  layanan  harus  mematuhi  protocol kesehatan.  Akan  tetapi  belum  ada  SOP  bagi  petugas yang  melaksanakan  penegakan  hukum  dan  pengawasan inteljen maupun operasi terbuka

## DAFTAR PUSTAKA
Kemenkes  RI.  (2020).  Pedoman  dan  Pencegahan Coronavirus  (COVID-  19).  Jakarta:  Kementrian Kesehatan RI.
MA Syahrin, “Teori Kebijakan  Selektif” (Petak Norma, 26 September 2018)
Pitaloka, H., Al Umar, A. U. A., Hartati, E. R., & Fitria,
D.  (2020).  The  economic  impact  of  the  COVID- 19  outbreak:  Evidence  from  Indonesia. Jurnal Inovasi Ekonomi , 5 (02).
Soekanto, Soerjono. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta  :  PT.
RajaGrafindo Persada.
Syahrin,  M.A.  (2020).  Penegakan  Hukum  Keimigrasian Indonesia dalam Keadaan Darurat (Covid 19). Research Gate. DOI: 10.1140/RG.2.2.17315.48160/1. Penjelasan  Umum  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Permenkes Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020
Panduan  Pencegahan  dan  Pengendalian  Corona Virus Disease (Covid-19)
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hal  Asasi  Manusia  RI Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia.
Surat  Edaran  Nomor  Imi-Gr.01.01-  2325  Tahun  2020
Tentang  Pelarangan  Sementara  Orang  Asing
Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-
0103.GR.01.01  Tahun  2021  tentang  Pembatasan Sementara  Masuknya  Orang  Asing  ke  Wilayah Indonesia dalam Masa Pandemi Covid-19 Surat  Edaran  Nomor  Imi-Gr.01.01-  0946  Tahun  2020
Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Keimigrasian Dalam Masa Tatanan Normal Baru Surat  Edaran:  IMI-GR.01.01-1102  Tahun  2020  tentang Pelayanan  Izin  Tinggal  Keimigrasian  di  tatanan kenormalan baru
Suryokumoro,  Herman.  (2020).  Aktualisasi  Fungsi Keimigrasian  dalam  Aspek  Keamanan  sebagai Upaya Integral Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia..
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian