Volume 6 Nomor 2, Maret 2021 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## THE POLICY OF OVERCROWDING MANAGEMENT OF JAIL IN INDONESIA DURING COVID-19 PANDEMIC

## KEBIJAKAN MENANGANI OVERCROWDING DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 
Rudini Hasyim Rado 1 , Nurul Widhanita Yuniar Badilla 2
Fakultas Hukum, Universitas Musamus, Jl. Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611 * e-mail: rado_fh@unmus.ac.id 1
e-mail: badila_hukum@unmus.ac.id 2

## Abstract
This  research  is  focused  on  the  overcrowding  management  policy  of  jail  capacity  in Indonesia  by  utilizing  coronavirus  disease  (covid-19)  pandemic  momentum.  The  method  of  the research  is  an  empiric juridical law  method  and  other  related  laws  and  regulations  as the primer data confirmed with the observation. Data analysis of the research is based on descriptive analysis. Based on the research data, it might be concluded that the situation in the prisons before the covid- 19 pandemic was nationally overcrowding in 102% and it occurred almost all over Indonesia. This overcrowding condition was overloaded and inhuman, moreover in the covid-19 pandemic period. It potentially  transmits  the  disease  to  the  prisoners  and  officers,  thus  assimilation  policy  had  been applied  by  intention  to  release  40.026  prisoners.  It  decreases  the  overcrowding  percentage  to  be 74%.  On  the  other  side  policy  restriction  for  particular  crimes  might  provide  more  spaces  in  the prisons, even though it is hard to be considered effective because overcrowding is still existed.
Keywords: Overcrowding; Policy; Covid-19.

## Abstrak
Penelitian ini difokuskan pada kebijakan menangani overcrowding (kelebihan penghuni) di rutan/lapas  Indonesia  memanfaatkan  momentum  pencegahan  pandemi  covid-19.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  empiris  dengan  peraturan  perundang-undangan terkait sebagai data primer didukung dengan observasi. Sedangkan analisis data bersifat deskriptif analitis.  Disimpulkan  bahwa  situasi  rutan/lapas  sebelum  covid-19  mengalami  overcrowding nasional  diangka  102%  serta  terjadi  hampir  merata  di  seluruh  Indonesia.  Kondisi  overcrowding yang penuh dan sesak saja sudah tidak manusiawi apalagi terjadi di tengah pandemi covid-19 yang berisiko  menular  ke  penghuni  maupun  petugas  sehingga  ditempuh  kebijakan  asimilasi  dan  hak integrasi  dengan  membebaskan  setidaknya  40.026  narapidana,  sehingga  berdampak  pada penurunan overcrowding diangka 74%, namun disisi lain adanya pembatasan kebijakan yang hanya ditujukan terhadap kejahatan tertentu sekalipun memberikan kelonggaran pada rutan/lapas namun masih sulit dikatakan efektif karena sesungguhnya situasi overcrowding tetap berlangsung.
Kata Kunci: Overcrowding; Kebijakan; Covid-19.
 Naskah diterima: 9 Februari 2021, direvisi: 10 Maret 2021, disetujui untuk terbit: 27 Maret 2021 Doi: 10.3376/jch.v6i2.332

## PENDAHULUAN
Setiap  kebijakan  hukum,  tujuan bernegara  seharusnya  menjadi  acuan utama yang harus dipikirkan oleh pengambil  kebijakan.  Tujuan  yang  telah digariskan  dalam  Pembukaan  UUD  NRI Tahun  1945  itu  secara  singkat  ialah “melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum  berdasarkan  Pancasila”.  Inilah garis kebijakan umum yang wajib dicapai dalam konteks bernegara (Alin, 2017).
Setiap  kebijakan  hukum,  tujuan tersebut  harus  menjadi  patokan.  Jangan sampai  kebijakan  hukum  hanya  semata- mata  untuk  memenuhi  dahaga  efek  jera. Hukum  termasuk  hukum  pidana,  tentu saja  dapat  digunakan  sebagai  sarana mengubah  masyarakat  namun  hal  itu harus  dilakukan  secara  rasional  dan sistematis.  Dimulai  dengan  mengenali masalah sebaik-baiknya termasuk mengenali  masyarakat  sebagai  sasaran sampai dengan mengikuti jalannya penerapan hukum  termasuk dampak  yang dihasilkan (Novian et al., 2018).
Salah  satu  dampak  dari  kebijakan hukum  pidana  yang  paling  terlihat  jelas adalah  penggunaan  pidana  penjara  yang berlebihan.  Hal  ini  merupakan  asumsi dasar  bahwa  penggunaan  pidana  penjara termasuk upaya penahanan yang dikenakan  terhadap  tersangka/terdakwa sangat  berguna  untuk  membuat  efek  jera. Persoalannya,  dampak  ikutan  dari  upaya penanggulangan  kejahatan  melalui  sarana penjara  tidak  dipikirkan  secara  serius (Novian et al., 2018).
Permasalahan  yang  terjadi  saat  ini akibat  orientasi  penerapan  hukum  pidana yang berkiblat pada penjara menghasilkan situasi overcrowding . Adapun
overcrowding yang  dimaksud  di  sini adalah situasi krisis akibat kepadatan atau kelebihan  jumlah  penghuni  (narapidana dan/atau tahanan) pada rutan/lapas daripada  jumlah  kapasitas/ruang  yang tersedia. Situasi
overcrowding menempatkan Indonesia pada titik ekstrim dengan  kelebihan  penghuni  presentasi nasional  sebesar  102%  (Pemasyarakatan, 2020b).  Orientasi  demikian  menjadi bertolak  belakang  dengan  ide  dan  tujuan pembinaan  yang  dilakukan  menjadi  tidak optimal  bahkan  dapat  menuju  pada kegagalan  fungsi  pembinaan.  Dikatakan demikian,  karena  situasi  ini  membuat munculnya berbagai masalah dari rendahnya  pemenuhan  hak-hak  tahanan dan narapidana, minimnya sarana prasarana, kaburnya tahanan dan narapidana,  dan  berbagai  permasalahan lainnya.
Sewaktu  terjadi overcrowding saja sudah  tidak  manusiawi,  apalagi  hal  ini terjadi  bersamaan  di  saat  pemerintah sedang menghadapi bencana nasional non alam yaitu penyebaran pandemi coronavirus  disease ( covid-19 ).  Virus covid-19 merupakan  penyakit  menular yang  disebabkan  oleh  jenis  coronavirus yang  dapat  menyebabkan  penyakit  pada hewan  atau  manusia. Covid-19 dapat menyebar  terutama  dari  orang  ke  orang melalui  percikan-percikan  dari  hidung atau  mulut  yang  keluar  saat  orang terinfeksi covid-19 (WHO,  2020).  Virus
dengan  tingkat  penyebaran  sangat  cepat serta sangat  menyukai  karakteristik ruang gelap,  sempit  dan  dipenuhi  kerumunan orang baik penghuni (tahanan/narapidana) maupun  petugas  keamanan  seperti  di rutan/lapas.  Situasi  mana  perlu  mendapat perhatian  serius  dari  pemerintah  tidak hanya mengurangi overcrowding melainkan sekaligus memutus mata rantai penyebaran covid-19 untuk
menghindarkan rutan/lapas berubah menjadi  kuburan  massal  akibat  wabah covid-19 .
Merespon kondisi demikian, pemerintah mengeluarkan formula
kebijakan  melalui  Menteri  Hukum  dan
Hak  Asasi  Manusia,  berupa  program asimilasi  dan  hak  integrasi  dalam  rangka mencegah
dan menanggulangi penyebaran covid-19 ,  hal  mana  sekaligus mengonfirmasi  maksud  lain  daripada menangani overcrowding di  Indonesia yang sedemikian memprihatinkan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji situasi overcrowding di  Indonesia  dan
menelaah kebijakan negara dalam menangani overcrowding pada  masa pandemi covid-19 . Maka dari itu, rumusan masalah yang hendak
disuguhkan  pada  penulisan  ini  adalah pertama, terkait bagaimana situasi overcrowding di  Indonesia  pra  pandemi covid-19 ? Kedua, bagaimana  kebijakan menangani overcrowding di  Indonesia pada masa pandemi covid-19 ?

## METODE PENELITIAN
Dilihat  dari  jenisnya  penelitian  ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum yuridis  empiris.  Data  yang  digunakan
dalam  penelitian  ini  berasal  dari  sumber hukum  primer  yang  terdiri  dari  data primer  dan  sekunder.  Data  primer  terdiri dari  peraturan  perundang-undangan  yang sesuai  konteks  dan  didukung  studi lapangan  berupa  observasi  terkait  dengan situasi overcrowding di  rutan/lapas  di Indonesia  pada  masa  pandemi.  Data sekunder  berupa  buku,  jurnal,  makalah, hasil-hasil  penelitian,  karya  ilmiah  dan sumber  informasi  dari  internet  yang berkaitan penanganan overcrowding. Adapun spesifikasi penelitian ini termasuk  lingkaran  penelitian  deskriptif analitis  karena  merupakan  suatu  upaya untuk  mendeskripsikan  (mengungkapkan dan  memaparkan)  situasi overcrowding yang  terjadi  di  lapas/rutan  di  Indonesia pada  masa  pandemi,  yang  selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif. Cara pengolahan dilakukan secara deduktif  yakni  menarik  kesimpulan  dari suatu  permasalahan  yang  bersifat  umum terhadap permasalahan yang konkrit.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Situasi Overcrowding di  Indonesia Pra Pandemi Covid-19
Penanggulangan  kejahatan  dengan menggunakan  sanksi  pidana  merupakan cara  yang  paling  tua,  setua  peradaban manusia  itu  sendiri.  Ada  pula  yang menyebutnya sebagai order philosophy of crime  control (Arief,  2010) . Dan  salah satu  jenis  sanksi  pidana  yang  paling sering  digunakan  untuk  menanggulangi kejahatan ialah pidana penjara sejak akhir abad  18  yang  bersumber  dari  paham individualisme  dan  gerakan  kemanusiaan
untuk  menggeser  kedudukan  pidana  mati dan pidana badan yang dipandang kejam.
Penggunaan  upaya  hukum,  termasuk sanksinya  yang  berupa  pidana  penjara. Usaha  ini  pun  masih  sering  dipersoalkan, kritik  dilontarkan  pada  umumnya  dengan dalih  pidana  penjara  selain  menimbulkan dampak  negatif  dengan  dirampasnya kemerdekaan  juga  berkaitan  dengan  cap jahat  (stigma).  Adanya  gelombang  kritik tersebut,  dilakukanlah  usaha  mencari bentuk-bentuk  alternatif  dari  pidana penjara,  namun  demikian  diakui  juga bahwa pidana penjara tidak dapat dibuang secara  keseluruhan.  Tepatlah  pendapat Sudarto  bahwa  “orang  memang  sudah lama  tidak  menyukai  pidana  itu,  akan tetapi  tidak  dapat  meninggalkannya  sama sekali,  karena  ia  tidak  tahu  bagaimana harus menggantinya” (Sudarto, 2010).
Rutan  dan  lapas  merupakan  fasilitas yang  digunakan  oleh  negara  untuk melakukan penahanan bagi tersangka/terdakwa dan narapidana dalam tahapan penegakan hukum. Rutan diperuntukkan bagi tahanan
(tersangka/terdakwa)  yang  harus  di  tahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  di
Indonesia. Sedangkan lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan
narapidana  dan  anak  pemasyarakatan  di Indonesia.
Sejak beberapa tahun terakhir, kondisi  kedua  fasilitas  yang  mengalami overcrowding telah  mencapai  titik  yang memprihatinkan.
Overcrowding rutan/lapas merupakan permasalahan yang  masih  sulit  diatasi.  Situasi  ini disadari  betul  oleh  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  (Menkumham), Yasonna  H.  Laoly,  dikatakan  olehnya, jika trend tersebut  terus  menerus  terjadi tanpa ada suatu perubahan besar, diperkirakan  ke  depan  akan  terjadi  “bom waktu”. Pernyataan demikian bukan tanpa alasan dikarenakan jumlah penghuni yang terus  bertambah  sedangkan  kapasitas hunian  sangat  terbatas.  Kapasitas  hunian di seluruh Indonesia hanya ditujukan bagi 133.069  penghuni,  namun  dihuni  oleh 268.922  penghuni.  Artinya  terjadi  selisih mencapai  angka  135.853  atau  102% over population (Pemasyarakatan, 2020b).
Bahkan, peningkatan jumlah ini tidak sebanding  dengan  fasilitas  dan  daya tampung hunian pada rutan/lapas. Berikut merupakan  gambaran  sebaran  jumlah penghuni
(tahanan/narapidana)
dibandingkan jumlah rutan/lapas di
Indonesia  tahun  2016  sampai  dengan Februari  2020,  selengkapnya  sebagai berikut:
Tabel 1 : Tingkat Overcrowding Tahun 2016-Februari 2020 No. Tahun Tingkat Overcrowding n* k* s* % 1. 2016 204.551 119.797 84.754 78 2. 2017 232.081 123.481 108.600 88 3. 2018 236.877 123.564 113.313 91 4. 2019 265.648 133.069 132.579 100 5. 2020 268.922 133.069 135.853 102
* ) n= jumlah; k=kapasitas; s=selisih Sumber : Sistem Database Pemasyarakatan (SDP, Dirjen Pemasyarakatan.
Dapat  dilihat  dari  tabel  di  atas, jumlah  tahanan/narapidana  setiap  tahun mengalami  peningkatan,  jika  dicermati terjadi penambahan kapasitas hunian 2019 dibandingkan tahun sebelumnya.
Meskipun  demikian,  kondisi  tersebut tidak menjawab dan menyelesaikan permasalahan  kelebihan  hunian  yang terjadi.  Adanya  presentasi overcrowding
yang meningkat tiap tahunnya dikarenakan  jumlah  total  tahanan  dan narapidana  juga  mengalami  peningkatan yang  cukup  signifikan.  Apabila  di  bulan
Maret 2020, presentasi nasional overcrowding sebesar  102%,  namun untuk wilayah Kalimantan Timur angkanya bahkan mencapai 253%, diikuti
Jakarta  217%  dan  Riau  201%. 1 Hanya empat  Provinsi  yang  tidak  mengalami
overcrowding adalah Yogyakarta,
Gorontalo,  Maluku  Utara,  dan  Sulawesi Barat.  Dapat  disimpulkan  bahwa  dari  33 wilayah  Kemenkumham overcrowding terjadi nyaris merata di seluruh Indonesia.
Situasi overcrowding di  rutan/lapas seluruh Indonesia ini akan mengakibatkan beberapa  masalah. Pertama ,  program pembinaan (pembinaan kerja dan
keterampilan,  rehabilitasi  medis  dan sosial)  tidak  berjalan  dengan  baik  karena jumlah  penghuni  yang  terlalu  banyak.
Kedua ,  minimnya  pemenuhan  hak-hak penghuni  berupa  fasilitas  tempat  tinggal tidak  memadai,  sanitasi  yang  bersih,
1 Istilah overcrowding untuk occupancy  rate di atas 100%, critical overcrowding untuk occupancy rate di  atas  120%,  dan extreme  overcrowding untuk occupancy rate di atas 150%.
layanan  kesehatan  dan  nutrisi  sampai problem  penyebaran  penyakit  menular serta pemenuhan bahan makanan. Tercatat  pada  tahun  2019  pemerintah perlu  menyediakan  total  anggaran  Rp. 1,79 triliun hanya khusus untuk kebutuhan makanan. Ketiga , terjadi masalah  seksual,  kekerasan,  kerusuhan, pembakaran  dan  puncaknya  penghuni melarikan diri akibat petugas pengamanan kewalahan melaksanakan tugasnya karena beban  kerja  yang  tidak  sesuai  dengan kapasitas  dan  cenderung  melakukan kekerasan untuk memudahkan pengaturan penghuni (Novian et al., 2018).
Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa situasi overcrowding dapat menimbulkan  prisonisasi (prizonization) . Sykes  dengan  “ pains  of  imprisonment theory ” mengatakan bahwa pada hakikatnya  prisonisasi  terbentuk  sebagai respon terhadap masalah-masalah penyesuaian  yang  dimunculkan  sebagai akibat  pidana  penjara  itu  sendiri  dengan segala  bentuk  perampasan (deprivation) . Penyesuaian  di  sini  sebagai  akibat perampasan.  Perampasan  di  sini  adalah hilangnya  sesuatu  yang  biasanya  dimiliki dan/atau dinikmati oleh orang-orang yang bebas,  sehingga  menimbulkan  suatu penderitaan termasuk dalam hal ini adalah penderitaan  harus  berdesak-desakan  di dalam  Lapas/Rutan  sebagai  akibat  dari over population (Angkasa, 2010).
Beberapa  kasus  yang  terjadi  selain over population dan lemahnya pengawasan dan penjagaan disinyalir pula
karena  tidak  terjaminnya  kebutuhan penghuni  yang  berujung  pada  frustasi, kecemasan  atau  keresahan  bahkan  terjadi kerusuhan  disusul dengan  penghuni melarikan  diri,  diantaranya: Pertama , Rutan Kelas II B Siak Sri Indrapura, Riau. Sejumlah  tahanan  dan  napi  kabur  saat terjadi  kericuan  dan  berujung  pada pembakaran  Rutan  pada  Sabtu  11  Mei 2019.  Kericuan  diduga  dipicu  pemukulan oleh  petugas  lapas  terhadap  seorang tahanan yang kedapatan memiliki narkotika  jenis  sabu.  Kejadian  tersebut memancing amarah narapidana dan tahanan  lainnya  hingga  membakar  Rutan tersebut. Menurut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumhan  Riau  M.  Diah  dapat digambarkan  bahwa  kericuhan  terjadi akibat overload melebihi  300%  di  mana seharusnya  bangunan  dihuni  oleh  128 orang namun faktanya ditempati oleh 624 penghuni (Latifah, 2019).
Kedua ,  Kejadian  serupa  kembali terjadi  hanya  kurang  dari  sepekan  yaitu tepatnya  16  Mei  2019  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Langkat,
Sumatera  Utara.  Penyebabnya  sama dengan  di  Rutan  Kelas  II  B  Siak,  akibat tidak  terima  diperlakukan  kasar  saat dirazia  narkoba  oleh  petugas,  para  napi lantas mengejar petugas Lapas. Tak hanya itu  ratusan  napi  menjebol  bangunan  dan membakar  Lapas  sekaligus  kabur  dari Lapas. Fakta yang sama ditemukan bahwa terjadi overload penghuni sebanyak 1.635 penghuni  di  mana  kapasitas  hanya  915 orang.
Pada  dasarnya  kondisi  ini  telah terdapat  instrumen  internasional  yang
mengenai Aturan Minimum Standar untuk Perawatan
Tahanan, yaitu Nelson Mandela  Rules,  melarang  perlakuan  dan hukuman  yang  kejam,  tidak  manusiawi dan  merendahkan  martabat  manusia  bagi para tahanan dan napi  yang berada dalam rutan/lapas,  karena  tahanan  dan  napi bermartabat  dan  tetap  sebagai  manusia (Rule  No.  1,  Nelson  Mandela  Rules). Oleh  sebab  itu,  tahanan  dan  napi  sedang dirampas kebebasannya di dalam rutan/lapas,  hak-hak  mereka  yang  lain tetap harus dipenuhi dan negara bertanggung  jawab  atas  hal  tersebut. Overcrowding di  rutan/lapas  tentu  saja menyebabkan para tahanan dan napi tidak bisa  mendapatkan  hak-haknya  yang  tetap harus  didapatkan  selama  mereka  berada dalam  rutan/lapas.  Hal  ini  berpotensi terhadap  pelanggaran  HAM  para  tahanan dan  napi  selama  mereka  kehilangan  hak atas kebebasannya (Latifah, 2019).
B. Kebijakan Menangani
Overcrowding di  Indonesia  pada Masa Pandemi Covid-19
Pidana  penjara  dapat  dikatakan  telah menjadi  “pidana  dunia”,  artinya  terdapat di  seluruh  dunia,  termasuk  Indonesia. Namun  dalam  perkembangannya  banyak yang  mempersoalkan  kembali  manfaat penggunaan  pidana  penjara  dari  dampak negatif perampasan kemerdekaan seseorang  serta  masalah overcrowding di rutan/lapasnya. Khususnya mengenai yang  terakhir  ini,  malahan  dikaitkan dengan  merebaknya  penyakit  menular pandemi covid-19 yang  menjangkiti bukan hanya Indonesia melainkan seluruh dunia.
Kegagalan
dalam menangani
penyebaran covid-19 itu  justru  akan berisiko  memicu  bencana  hak  asasi manusia sehingga diperlukan usaha penyelamatan  penghuni  yang  mudah terpapar covid-19 di tengah overcrowding .  Hal  ini  disebut  sebagai keadaan  darurat  oleh  Komisaris  Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet yang dalam pernyataannya sekaligus merekomendasikan dan mendorong negara-negara 2 (Watch,  2020),  guna
memikirkan cara terbaik untuk
mengeluarkan orang-orang yang dirampas kemerdekaannya,  khususnya  kalangan
“prioritas”  yang  rentan  terinfeksi covid- 19 ,  misalnya:  narapidana  lanjut  usia, narapidana  yang  sakit,  narapidana  yang berisiko  rendah,  narapidana  perempuan, narapidana  dengan  disabilitas,  narapidana anak-anak  dan  tahanan  politik  (Martha Ruth Thertina, 2020).
Patut  dikemukakan,  bahwa  situasi overcrowding rutan/lapas ini  sangat mendukung karakteristik
dan mempercepat  transmisi  virus covid-19 dikarenakan  beberapa  faktor: Pertama, kondisi  kebersihan  rutan/lapas  dengan belum  memadainya  penyediaan  alat pembersih dan protokol kesehatan. Situasi ini  mengikis  martabat  manusia  dan
2 Pendekatan  internasional  tersebut  diterjemahkan oleh beberapa negara yang mengalami overcrowding untuk melakukan kebijakan diantaranya pembebasan bersyarat kepada narapidana  karena  pandemi covid-19 ,  diantaranya Turki  (100.000  orang),  Iran  (100.000  orang), Amerika  Serikat  (28.000  orang),  Brazil  (30.000 orang),  India  (50.000  orang),  Thailand  (8.000 orang), Filipina (38.822 orang). Sumber: https://www.hrw.org/news/2020/05/27/covid-19- prisoner-releases-too-few-too-slow ,  diakses  30 Juni 2020.
merusakan  kesehatan  fisik,  mental  serta prospek  pembinaan  dan  reintegrasi  yang dapat menyebabkan kepanikan  bagi penghuni  karena  takut  tertular covid-19 . Kedua, banyaknya  jumlah  penghuni  di dalam fasilitas tertutup seperti sel (kamar) yang  terlalu  penuh  dan  sesak  berisiko tinggi penularan karena tidak ada phisycal distancing . Ketiga, Potensi risiko penularan tidak saja antar penghuni, tetapi akan  mudah  menular  pula  ke  petugas pengamanan  dan  para  pengunjung,  dan mereka  berisiko  akan  menularkan  ke keluarganya  serta  lingkungan  tetangga dan  kampung/desa.  Artinya  pembatasan fisik  sosial  menjadi  gagal  dan  korbannya adalah  warga  masyarakat  yang  terkena covid-19 serta dapat menimbulkan claster baru.
Setelah
mempertimbangkan rekomendasi PBB dan momentum memutus  mata  rantai  penyebaran covid - 19 ,  memberikan  dorongan  bagi  suatu bangsa  untuk  mengambil  kebijakan  yang “abnormal”  (Bergkamp,  2020)  tak terkecuali  di  Indonesia.  Masa  pandemi covid-19 tentu  memberikan  pemerintah tanggung jawab atas ketertiban,
keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab  mana  sebagaimana  tertuang  dalam alinea  ke-IV  UUD  1945  (Disantara, 2020), hal ini
selanjutnya dimanifestasikan  ke  dalam  salah  satu usaha  penanggulangan overcrowding dan pencegahan covid-19 ialah  menggunakan pendekatan kebijakan pembebasan narapidana sebagai pemilihan dari berbagai  alternatif  yang  tidak  dapat
dilepaskan dari pertimbangan rasional dan kebijaksanaan sesuai dengan keadaan dan perkembangan  masyarakat.  Kebijakan demikian,  pada  hakikatnya  yaitu  segala usaha yang rasional untuk tujuan bernegara (Arief, 2010). Namun
demikian,  kebijakan  Pemerintah  melalui Permenkumham  No.  10  Tahun  2020 tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi  dan Hak  Integrasi  dalam  Rangka  Pencegahan dan  Penanggulangan  Penyebaran Covid- 19, 3 usaha  inipun  masih  dipersoalkan.
Permasalahannya  ialah  ada  beberapa pihak  yang  menentang  dan  menilai kebijakan  pengeluaran  dan  pembebasan narapidana tersebut sangat rentan kembali melakukan aksi kejahatan setelah dibebaskan.  Dimana  pemidanaan  yang dilakukan  saat  ini  lebih  berorientasi kepada  individu  pelaku  yang  dipandang sebagai  orang  yang  mampu  untuk bertanggung  jawab  penuh  atas  perbuatan yang  dilakukan  maka  sudah  selayaknya dipidana  (Susanti,  2019).  Di  sisi  lain, usaha  rasional  untuk  mengatasi  “keadaan darurat”  ini  mempunyai  kedudukan  yang tidak  kalah  strateginya.  Ia  memegang posisi  kunci  yang harus  diintensifkan dan diefektifkan.
Konsepsi kebijakan
demikian, diintegralkan pula dengan ide kemanusiaan yang melandasinya, sebagaimana dijelaskan dalam konsideran
3 Sebenarnya  di  Indonesia  telah  memiliki instrumen  hukum  yang  tertuang  dalam  Pasal  24 ayat  (2)  Permenkumham  No.  33  Tahun  2015 tentang  Pengamanan  pada  Lapas  dan  Rutan  yang mengatur  mengenai  “keadaan  tertentu”  pada lapas/rutan jika terjadi pemberontakan, kebakaran, bencana  alam  dan/atau  penyerangan  dari  luar namun  tidak  termasuk  ketika  terjadi  bencana  non alam berupa wabah atau pandemi.
bahwa:  (a)  Lembaga  Pemasyarakatan, Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak,  dan Rumah  Tahanan  Negara  merupakan sebuah  institusi  tertutup  yang  memiliki tingkat  hunian  tinggi,  sangat  rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19 ;  (b) Covid-19 telah  ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, perlu dilakukan  langkah  cepat  sebagai  upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan  pemasyarakatan  yang  berada  di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak,  dan  Rumah Tahanan  Negara  (c)  untuk  melakukan upaya  penyelamatan  terhadap  narapidana dan  anak  yang  berada  di  Lembaga Pemasyarakatan,  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak,  dan  Rumah  Tahanan Negara,  perlu  dilakukan  pengeluaran  dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 .
Di  samping  itu,  di  lihat  dari  tujuan pemidanaan  akan  sulit  tercapai  apabila dilakukan  pembiaran  narapidana  yang karena kondisi rutan/lapas telah
overcrowding , dan menjadikan
narapidana  menjadi  sangat  rentan  dapat terinfeksi  virus covid-19 .  Setidaknya tujuan untuk pembinaan dan
pembimbingan  narapidana  agar  menjadi orang  yang  baik  dan  berguna  tidak  akan pernah  tercapai.  Dengan  potensinya  yang dapat  menyebabkan  kematian  massal, maka  bila  masuk  ke  lapas/rutan  maka pembiarannya akan merendahkan martabat  narapidana  sebagai  manusia. Terjadi overcrowding saja  sudah  tidak manusiawi, apalagi bila rutan/lapas
berubah  menjadi  kuburan  massal  akibat wabah covid-19 (Setyowati, 2020).
Bersesuaian dengan tujuan
pemidanaan, sistem pemasyarakatan  yang ada  saat  ini  adalah  rangkaian  penegakan hukum  yang  bertujuan  agar  warga binaannya menyadari kesalahannya, memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima kembali  oleh  lingkungan  masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai warga  yang  baik  dan  bertanggung  jawab. Itu  sebabnya  sudah  tepat  bila  narapidana disebut  sebagai  “warga  binaan”.  Apabila tidak  ada  upaya  yang  cukup  untuk melakukan  pencegahan  penularan covid- 19 ,  maka  narapidana  bukan  lagi  warga
binaan tetapi menjadi warga
pembinasaan.  Lagi  pula  apabila  ada pembiaran  maka  akan  dapat  dianggap penambahan  hukuman  bagi  narapidana (overpunishment) ,  hukuman  penjara  yang sedang  dijalaninya  seakan-akan  ditambah dengan  hukuman  psikologis  berupa  teror penyakit dan kematian (Setyowati, 2020).
Bertolak  dari  pemikiran  tersebut, pemberian  asimilasi  atau  integrasi  (bebas bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti
menjelang pembebasan) adalah dua
program penting dalam pembinaan narapidana.  Program  ini  mempunyai prosedur  ketat  dan  intinya  berlaku  untuk narapidana  yang  berkelakuan  baik  di dalam  lapas.  Kedua  program  ini  adalah hak  narapidana,  hak  mana  dapat  dibatasi (dengan syarat) atau dikurangi (sebagian), namun  tidak  dapat  dihapus  sama  sekali bagi  seorang  narapidana.  Kedua  hak  ini
juga  merupakan  bantuan  manajemen lapas, karena dengan adanya hal  tersebut, maka narapidana akan mempunyai motivasi  dan  insentif  untuk  menaati aturan  tata-tertib  dalam  lapas  dan  hal  ini membantu para petugas di lapas bersangkutan.
Menurut  Menkumham  Yasonna  H. Laoly,  dari  total  data  dikumpulkan  ada 40.026 narapidana dewasa dan anak telah dikeluarkan  melalui  program  asimilasi dan  integrasi  di  seluruh  Indonesia  dalam rangka  pencegahan  penyebaran covid-19 . Dengan  rincian  asimilasi  narapidana sebanyak  36.681  dan  anak  binaan sebanyak 940 orang. Sementara narapidana  yang  bebas  melalui  integrasi sebanyak 2.362 dan anak binaan sebanyak 43  orang.  Dari  segi  anggaran,  pelepasan narapidana mendorong penghematan negara  sebanyak  Rp.  348  milyar  (Laoly, 2020).  Artinya  pengurangan  jumlah penghuni selain mengurangi beban keuangan  negara  sekaligus  berdampak pada  presentasi overcrowding nasional per 29 Februari 2020 dari 102% menyusut kurang  dari  74%  tingkat overcrowding per  19  Juni  2020,  atau  dari  268.922 menjadi 228.896 penghuni 4
(Pemasyarakatan, 2020a).
Pemberian  asimilasi  dan  integrasi sendiri  dilaksanakan  di  rumah  dengan pembimbingan  dan  pengawasan  Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dengan memperhatikan tahap perilaku narapidana serta  telah  menjalani  ½  (satu  per  dua)
4 Sistem  Database  Pemasyarakatan  (SDP),  Dirjen Pemasyarakatan, data yang diolah adalah perbandingan data sebelum covid-19 dan pada saat pandemi covid-19 per 19 Juni 2020.
masa  pidana  untuk  asimilasi.  Sedangkan integrasi selain berkelakuan baik minimal telah  menjalani  masa  pidana  2/3  (dua  per tiga) dengan masa pidana paling sedikit 9 bulan.  Artinya  pemberian  asimilasi  dan integrasi bukanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya  melainkan  tetap  diberi pembimbingan dan pengawasan sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  2,
Pasal  9  dan  Pasal  19  Permenkumhan  No.
10  Tahun  2020,  hal  mana  identik  dengan karantina mandiri
(perampasan kemerdekaan  mandiri)  di  rumah  dalam jangka  waktu  tertentu  bagi  mereka  yang mendapatkan fasilitas ini.
Perlu ditegaskan, bahwa dalam penerapannya  program  asimilasi  dan integrasi  ini  masih  sangat  terbatas  dan tidak berlaku pada semua jenis kejahatan.
Adapun pengecualiannya untuk
narapidana  kejahatan  tertentu  seperti terorisme, narkotika, korupsi, dan kejahatan  berat  lainnya  serta  terhadap pelaku warga negara asing. Sedangkan di sisi  lain,  bila  dilihat  dari  data  jumlah penghuni  didasarkan  pada  jenis  tindak pidana (kejahatan) yang dilakukan ditemukan kenyataan bahwa justru tindak pidana  narkotika  sebagai  penyumbang terbesar  terjadinya overcrowding sebesar 119.341  orang,  diikuti  tindak  pidana umum  sebesar  103.513  orang,  tindak pidana korupsi 4.371 orang, terorisme 527 orang, human  trafficking 315  orang, illegal  logging 197  orang,  serta money laundering 161  orang  (Pemasyarakatan,
2020a).  Dengan  tidak  terakomodasinya narapidana narkotika mengakibatkan kebijakan mengatasi overcrowding belum
berjalan maksimal. Hal ini, senada dengan pernyataan  Yasonna  H.  Laoly  bahwa, belum  adanya  kejelasan  dalam  UU Narkotika  mengenai  pengklasifikasian korban,  pengguna,  pengedar/kurir,  dan bandar menjadi kendala dalam penanganan  narapidana  tindak  pidana narkotika,  termasuk  dalam  kebijakan pembebasan  di  masa  pandemi covid-19 (Laoly, 2020).
Pembatasan  yang  demikian,  sasaran dari kebijakan ini pun pada dasarnya tidak ditunjukkan  semata-mata  kepada  semua penghuni termasuk narapidana lanjut usia, narapidana rentan penyakit, dan narapidana  disabilitas.  Menurut  Romli Atmasasmita,  kebijakan  pemerintah  yang demikian  sangatlah  diskriminatif  karena penyebaran covid-19 tidak  melihat  status narapidana,  baik  tindak  pidana  umum, korupsi,  terorisme,  narkotika  sama-sama berpeluang terserang virus tersebut. Baginya, terdapat banyak narapidana baik terorisme  maupun  korupsi  yang  sudah berusia  sepuh  dan  memiliki  riwayat kesehatan  kurang  bagus.  Sehingga  dalam situasi  demikian,  pembatasan  tersebut harus dikesampingkan (Setyowati, 2020).
Wajar  apabila  kebijakan  ini  pada akhirnya  mengakibatkan  polemik  di tengah  masyarakat,  menimbulkan  sekat pro  dan  kontra.  Sementara  sebagian menolak sama sekali dan sebagian lainnya menyetujui dengan atau tanpa pembatasan. Patut pula sebagai perhatian, terkait kekhawatiran pembebasan narapidana  terlepas  dalam  kapasitasnya sebagai recidive atau tidak, perlu diantisipasi  faktor  kriminogen  narapidana
asimilasi  dan  integrasi: Pertama ,  terkait dengan  karakter  masing-masing  individu yang berpotensi besar mengulangi perbuatannya.  Namun,  yang  menjadi sorotan  adalah  soal  hukuman  penjara yang  tidak  bisa  merubah  karakter  mereka untuk  hidup  lebih  baik  di  masyarakat. Kedua ,  yakni  berkaitan  dengan  situasi yang  serba  sulit  ini,  di  saat  pandemi covid-19 , mereka kesulitan mencari pekerjaan  yang  layak.  Hal  itu  pun diperburuk  dengan  pandangan  negatif masyarakat  soal  narapidana. Ketiga , menyangkut  segi  keadilan  terutama  dari pihak  korban.  Korban  yang  melihat  eks narapidana  memperoleh  perlakukan  yang dapat  melukai  rasa  keadilan  (Sugema, 2020).
Kekhawatirkan di atas, patut dikemukakan  dari  data  yang  diperoleh dari  jumlah  40.026  narapidana  asimilasi dan  integrasi  yang  kembali  melakukan tindak  pidana  diangka  222  orang  atau hanya  sebesar  0,6%,  (Puspita,  2020) tingkat  residivis ini  tergolong  rendah  dan dalam  batas  terkendali.  Terlepas  dari  hal tersebut,  bahwa  usaha  pemerintah  sudah selayaknya  diapresiasi  sebagai  upaya dalam  rangka  menyelamatkan  narapidana menghadapi covid-19 sebagai  bencana nasional  non  alam.  Lapas/Rutan  dan
Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai closed institution yang mengalami
over  population jelas  sangat  rentan terhadap  transmisi covid-19 .  Meskipun,
pemberian program asimilasi dan integrasi  dengan  pembatasan  tertentu  di tengah  wabah covid-19 yang  masih berlangsung  sesungguhnya  belum  dapat
dikatakan efektif dalam mengatasi overcrowding , karena sekalipun kebijakan ini  bagaikan  hujan  ditengah  kegersangan serta selintas mengurangi dan memberikan kelonggaran pada rutan/lapas namun situasi over population masih tetap berlangsung.

## SIMPULAN
Kesimpulan Rutan/lapas di  Indonesia berada dalam situasi yang
mengkhawatirkan  karena  masuk  kategori overcrowding. Situasi overcrowding pada rutan/lapas di Indonesia per 31 Februari di atas  102%.  Jika  tolak  ukur  situasi kepadatan digambarkan dengan menggunakan occupancy  rate (jumlah tahanan  per  kapasitas  hunian),  maka termasuk  kategori overcrowding atau occupancy  rate di  atas  100%.  Dari  total 33  Kanwil  Kemenkumham  yang  tersebar di  seluruh  provinsi  di  Indonesia,  hanya  4 wilayah yang tidak mengalami overcrowding, sedangkan  29  wilayah lainnya  mengalami overcrowding baik dalam  tingkatan (overcrowding,  critical overcrowding bahkan  sampai extreme overcrowding). Kondisi mana akan berdampak pada kegagalan tujuan pembinaan melalui pendidikan,
rehabilitasi,  dan  reintegrasi.  Sewaktu terjadi overcrowding yang  penuh  dan sesak saja sudah tidak manusiawi, apalagi bila  hal  ini  di  tengah  bencana  nasional non alam wabah covid-19. Untuk menghindari  rutan/lapas  berubah  menjadi kuburan  massal  akibat  pandemi  sekaligus mengatasi overcrowding ,  ditempuhlah kebijakan  melalui  asimilasi  dan  hak integrasi  ditujukan  kepada  narapidana
sebanyak 40.026 orang, sehingga berdampak pada penurunan tingkat
overcrowding nasional  dari  102%  ke angka  kurang  dari  74%  data  per  19  Juni 2020, dengan tingkat pengulangan kejahatan narapidana asimilasi dan integrasi  yang  tergolong  rendah  diangka 0,6%  atau  setara  222  orang.  Kebijakan demikian  pun,  perlu  diapresiasi  namun masih  sulit  untuk  dikatakan  efektif apalagi di sisi lain hanya terbatas terhadap kejahatan tertentu sedangkan bagi narapidana kejahatan narkotika, terorisme,  korupsi  dan  sebagainya  tidak mendapatkan  fasilitas  ini,  hal  mana berujung  pada  kelonggaran  di  rutan/lapas namun  situasi over  population tetap berlangsung. Kedepan diperlukan
reformasi kebijakan pidana secara
komprehensif  atau  langkah  strategis lainnya  diantaranya: Pertama, perlunya kejelasan  regulasi  mengenai  “keadaan tertentu” yang meliputi baik bencana alam maupun  non  alam. Kedua, perlunya ditinjau kembali berkaitan dengan
persoalan dekriminalisasi, penalisasi, diversi, alternatif penahahan pra persidangan serta alternatif pidana penjara seperti pidana mandiri di rumah (karantina mandiri) bahkan upaya
menghilangkan  faktor-faktor  yang  dapat menyebabkan  narapidana  berbuat  hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban- kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Alin,  F.  (2017).  Sistem  Pidana  dan Pemidanaan  di  dalam  Pembaharuan Hukum  Pidana  Indonesia. JCH
(Jurnal  Cendekia  Hukum) , 3 (1),  14– 31. Angkasa,  A.  (2010).  Over  Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan,  Faktor  Penyebab, Implikasi  Negatif,  Serta  Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana. Jurnal Dinamika Hukum , 10 (3), 212–219.
Arief,  B.  N.  (2010). Kebijakan  legislatif dalam  penanggulangan  kejahatan dengan  pidana  penjara .  Badan Penerbit, Genta Publishing.
Bergkamp,  L.  (2020).  State  liability  for failure  to  control  the  COVID-19 epidemic:  international  and  dutch law. European  Journal  of  Risk Regulation , 11 (2), 343–349.
Disantara,  F.  P.  (2020).  TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MASA
PANDEMI COVID-19. JCH (Jurnal
Cendekia Hukum) , 6 (1), 48–60. Laoly, Y. H. (2020). "Kebijakan Pembebasan  Narapidana,  Webinar “Kebijakan Pembebasan Narapidana . Latifah,  M.  (2019).  Overcrowded  pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia: Dampak  dan  Solusinya. Badan Hukum Info Singkat Kajian
Terhadap  Isu  Aktual  Dan  Strategis , XI (10), 2.
Martha  Ruth  Thertina.  (2020).  Kebijakan Penjara-penjara  Dunia  di  Tengah
Pandemi Corona. Katadata . Retrieved from https://katadata.co.id/marthathertina/ berita/5e9a41f57bfeb/kebijakan- penjara-penjara-dunia-di-tengah- pandemi-corona.  Diakses  tanggal  30 Juni 2020.
Novian, R., Eddyono, S. W., Kamilah, A.
G., Dirga, S., Nathania, C.,
Napitupulu,  E.  A.  T.,  …  Budhiman, A.  A.  (2018).  Strategi  Menangani
Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya.  Diedit  oleh  Zainal; Anggara  Abidin.  Pertama. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) .
Pemasyarakatan, D. P. (2020a). Database Sistem Pemasyarakatan (DSP),
diakses 19 Juni 2020 .
Pemasyarakatan, D. P. (2020b). Database
Sistem Pemasyarakatan (DSP),
diakses 29 Februari 2020 .
Puspita,  R.  (2020).  Menkumham:  222 Orang  Napi  Asimilasi  dan  Integrasi Berulah. Republika .  Retrieved  from https://republika.co.id/berita/qcbwa5 428/menkumham-222-orang-napi- asimilasi-dan-integrasi-berulah.
Diakses tanggal 30 Juni 2020.
Setyowati,  D.  (2020). Memutus  Rantai
Penyebaran  Covid-19:  Efektifitas Peraturan  Perundang-Undangan  Vs Pengeluaran & Pembebasan Narapidana di Masa Pandemi .
Sudarto.  (2010). Kapita  Selekta  Hukum
Pidana . Bandung: Alumni.
Sugema,  J.  A.  (2020).  PENANGANAN OVER  KAPASITAS  DI  DALAM LAPAS. JUSTITIA:  Jurnal  Ilmu Hukum  Dan  Humaniora , 7 (1),  201– 208.
Susanti,  D.  E.  (2019).  Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku
Tindak  Pidana  Studi  Kasus  Perkara Pidana No. 07/pid-sus-anak/2017/pn. pdg. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) ,
4 (2), 187–206.
Watch,  H.  R.  (2020,  May  27). Covid-19 Prisoner  Releases  Too  Few,  Too Slow . Retrieved from https://www.hrw.org/news/2020/05/2 7/covid-19-prisoner-releases-too- few-too-slow.  Diakses  tanggal  30
Juni 2020.
WHO. (2020). Novel Coronavirus . Retrieved from https://www.who.int/indonesia/news/ novel-coronavirus/qa/qa-for-public.
Diakses tanggal 30 Juni 2020.