Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 7, Nomor 1, Januari-Juni 2024 e-ISSN: 2598-4934 p-ISSN: 2621-119X DOI: https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.8527

## KONSTRUKSI SOSIAL ORANG TUA TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Fatih Akbar Rafsanjani 1 , Atik Catur Budiati 2 , Siany Indria Liestyasari 3
Universitas Sebelas Maret 1,2,3 rafsanjanifatih655@student.uns.ac.id 1

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  konstruksi  sosial  orang  tua  terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi sosial orang tua  terbangun  atas  realitas  sosial  bahwa:  1).  Orang  tua  siswa  mendapatkan  informasi kebijakan  sistem  zonasi  melalui  berbagai  sarana;  2).  Beberapa  orang  tua  belum sepenuhnya memahami urgensi sistem zonasi; 3). Perpindahan domisili dilakukan orang tua sebagai upaya mengakomodir kebijakan sistem zonasi. Melalui ke tiga fase ini dapat diketahui  realitas  yang  terkonstruksi  bagi  orang  tua  siswa  dalam  memandang implementasi  kebijakan  PPDB  sistem  zonasi.  Simpulan  penelitian  kebijakan  sistem zonasi  dalam  PPDB  adalah  terobosan  baru  dalam  dunia  pendidikan,  menuai  beragam respon  dari  banyak  kalangan  terutama  orang  tua  siswa.  Teori  konstruksi  sosial memandang realitas sosial terbentuk melalui proses dialektika, yang tampak bahwa orang tua siswa masih terkonstruksi pada mekanisme PPDB.
Kata Kunci: Konstruksi Sosial, PPDB, Sistem Zonasi

## ABSTRACT
This  research  aims  to  find  out  the  social  construction  of  parents  against  the implementation of the zoning system policy in the Admission of New Students (PPDB) in the Karanganyar District State High School. This research uses a qualitative approach with case study methods. The results of the research show that the social construction of parents awakened to the social reality that: 1). Parents of students obtained information on the policy of the zoning system through various means; 2). Some parents have not fully understood the urgency of zoning systems; 3). Through these three phases can be known the constructed reality for the parents of students in view of the implementation of the PPDB policy of zoning systems. The conclusion of the zoning system policy research in PPDB is a new breakthrough in the world of education, reaping a variety of responses from many communities, especially parents of students. The theory of social construction sees  the  social  reality  formed  through  the  dialectical  process,  which  seems  that  the parents of students are still constructed on the PPDB mechanism.

## Keywords: PPDB, Social Construction, Zoning System

## PENDAHULUAN
Pada  tahun  2018  pemerintah  melalui Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan mencetuskan  kebijakan  pendidikan  baru sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta  Didik  Baru  (PPDB).  Regulasi tersebut  membahas  mengenai  mekanisme Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB) pada  jenjang  pendidikan  Taman  Kanak- kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas,  Sekolah Menengah Kejuruan atau sekolah sederajat. Salah  satu  pasal  yang  cukup  menyita perhatian yaitu pemberlakuan sistem zonasi dalam mekanisme pendaftaran peserta didik baru.  Kebijakan  sistem  zonasi  mengatur Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  dengan diberlakukannya syarat jarak tempat tinggal ke  sekolah.  Kebijakan  ini  merupakan rekomendasi  Ombudsman  tahun  2016 kepada  Kemendikbud  dengan  maksud  agar stigma  sekolah  favorit  dan  tidak  favorit dihilangkan (Sari, 2020). Dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan peserta didik  baru  berbasis  zonasi,  sekolah  yang berada  dalam  naungan  pemerintah  daerah wajib  menerima  peserta  didik  jalur  zonasi sekurang-kurangnya
90 persen dari keseluruhan siswa yang diterima (Permendikbud  No.14  Tahun  2018,  2018). Adapun  tujuan  umum  lahirnya  kebijakan sistem  zonasi  tersebut  ialah  sebagai  upaya menyamaratakan  kualitas  pendidikan  di Indonesia baik untuk sekolah yang berada di daerah pusat maupun sekolah yang berada di daerah  pinggiran,  menghapus  pelabelan antar sekolah, meningkatkan pluralitas baik peserta didik maupun tenaga pendidik, serta memudahkan dalam pendistribusian bantuan pemerintah.  Hal  tersebut  sebagaimana tercantum  dalam  Permendikbud  Nomor  14 Tahun  2018  yaitu menjamin  proses penerimaan  peserta  didik  baru  yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan tanpa unsur diskriminatif di dalamnya.
Realitanya, ke berjalanan pendidikan di Indonesia belum senada dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.  Secara  kasat  mata  tampak bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sejak awal telah mengalami ketidakseimbangan  baik  dari  sisi sumber  daya  manusia  (guru,  kepala sekolah,  dan  tenaga  kependidikan), sarana  prasarana,  termasuk  akses infrastruktur menuju sekolah. Menurut data  yang  dihimpun  Badan  Pusat Statistik  pada  tahun  2022,  persebaran guru  di  seluruh  provinsi  di  Indonesia belum  dikatakan  merata  dan  terjadi penumpukan  di  provinsi  tertentu.  Hal tersebut  ditunjukkan  dengan  rasio terkecil  di  Provinsi  Aceh  yaitu  satu guru  bertanggung  jawab  untuk  10 siswa.  Lain  halnya  di  Provinsi  Papua dimana  1  orang  guru  menanggung sebanyak  24  siswa,  angka  tersebut jelas  menunjukkan  dua  kali  rasio Provinsi  Aceh.  Lebih  lanjut  menurut penelitian yang dilakukan oleh (Nurlailiyah,  2019)  mengungkapkan bahwa  terjadi  kesenjangan  antara sekolah-sekolah yang berada di wilayah  perkotaan  tampak  memiliki sarana  prasarana  yang  sudah  sangat maju  didukung  sumber  daya  manusia yang  berkualitas,  berbanding  terbalik dengan sekolah yang berada di daerah pinggiran minim akan fasilitas pendidikan  bahkan    minim  tenaga pengajar sekalipun. Dalam implementasinya, kebijakan PPDB sistem zonasi menuai berbagai  respon  dari  masyarakat.
Sebuah kajian yang dilakukan (Rachmadhany, 2021) tentang penerapan sistem zonasi pada Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  di Kota  Bekasi,  mengungkap  bahwa kebijakan sistem zonasi yang diberlakukan di daerah tersebut sejauh ini memberi dampak positif. Mekanisme  PPDB  zonasi  yang  kini
berbasis  Online  dirasakan  lebih  adil  dan transparan  sehingga  meminimalisir  adanya kecurangan.  Namun  berbanding  terbalik dengan  temuan  (Purwanti  et  al.,  2019) bahwa kebijakan sistem zonasi dalam PPDB belum  mampu  menciptakan  pemerataan akses  dan  layanan  pendidikan  di  kalangan masyarakat. Hasil riset menunjukkan meskipun telah diterapkan kebijakan sistem zonasi  dalam  PPDB,  realitanya  dikotomi antara sekolah unggulan dengan sekolah non unggulan  masih  lekat  di  tengah-tengah masyarakat.
Masih  eksisnya  pelabelan  sekolah tersebut  pada  akhirnya  membuat  orang  tua dan calon siswa melakukan berbagai upaya agar bisa mendaftar ke sekolah favorit. Hasil tersebut kemudian diperkuat dengan temuan (Widyaningtyas  et  al.,  2021)  tentang persepsi  orang  tua  terhadap  penerapan sistem  zonasi,  bahwa  sistem  zonasi  dinilai subjektif.  Dimana  implementasi  kebijakan belum  disertai  dengan  pemerataan  fasilitas, sarana  prasarana,  serta  tenaga  pendidik sehingga  masih  menimbulkan  gap  yang ketara  antara  sekolah  perkotaan  dengan sekolah pinggiran atau pedesaan. Atas dasar tersebut  orang  tua  tetap  menyekolahkan anaknya  ke  sekolah  yang  bereputasi  baik. (Widyaningtyas et al., 2021) menambahkan, bahwa  tak  jarang  dijumpai  orang  tua  yang melakukan  pindah  domisili  bahkan  menitip identitas  anak  ke  Kartu  Keluarga  kerabat agar  dekat  dengan  sekolah  yang  dituju. Sebagaimana terjadi di Kota Bogor, ratusan pendaftar  harus  dicoret  paksa  lantaran terbukti  memanipulasi  alamat  domisili dengan  maksud  agar  diterima  di  sekolah favorit (Sudarno, 2023). Praktik kecurangan juga terjadi di wilayah Salatiga Jawa Tengah pada  proses  PPDB  tahun  ajaran  2023/2024 yakni  maraknya  penitipan  data  anak  pada Kartu  Keluarga  (KK)  orang  lain  yang berdomisili  dekat  dengan  sekolah  tujuan (Yunus,  2023).  Beberapa  tindakan  diatas mengindikasikan bahwa tidak sedikit orang tua  yang  menghalalkan  berbagai  cara  agar
anaknya  dapat  mendaftar  ke  sekolah yang dituju.
SMP N 3 Colomadu dan SMP N 1  Karanganyar,  menunjukkan  bahwa sekolah-sekolah tersebut masih dianggap  unggulan  oleh  banyak masyarakat terutama orang tua siswa. Hal tersebut menunjukkan pemahaman orangtua terhadap pemberlakuan  PPDB  berbasis  zonasi. Tujuan  sistem  zonasi  dalam  upaya pemerataan pendidikan tampak belum tersampaikan  secara  penuh  kepada orang tua siswa. Kabupaten
Karanganyar  merupakan  salah  satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang menerapkan kebijakan PPDB berbasis zonasi  sejak  tahun  ajaran  2018/2019. Dalam  penelitian  ini  peneliti  tertarik mengkaji  konstruksi  sosial  orangtua terhadap PPDB berbasis zonasi dengan menggunakan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  jenis studi  kasus.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengkaji  konstruksi  sosial orang tua siswa terhadap implementasi PPDB  melalui  sistem  zonasi  di  SMP Negeri Kabupaten Karanganyar.
Penelitian  ini  melibatkan  dua sekolah  yaitu  di  SMP  Negeri  1 Karanganyar  dan  SMP  Negeri  3
Colomadu. Pemilihan
lokasi penelitian  tersebut  didasarkan  atas pertimbangan  bahwa  seluruh  SMP negeri  di  Kabupaten  Karanganyar telah  menerapkan  kebijakan  sistem zonasi  pada  mekanisme  Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB). Kemudian. Sumber  dari  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  diperoleh dari observasi dan wawancara dengan informan.  Data  sekunder  berupa analisis dokumen meliputi kajian riset
terdahulu,  berita,  artikel,  serta website terkait  kebijakan  sistem  zonasi.  Teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, kuesioner, serta  dokumentasi.  Teknik  pengambilan informan  dalam  penelitian  ini  yaitu  teknik purposive sampling .
Adapun  informan  penelitian  ini  yaitu orang tua siswa dan pihak sekolah. Kriteria informan orang tua meliputi orang tua siswa yang melakukan pindah KK, orang tua siswa berdomisili  lebih  dari  10  KM  dari  sekolah atau  berada  di  luar  zona  1,  dan  orang  tua siswa  yang  mendaftarkan  anaknya  melalui jalur  selain  zonasi.  Kemudian  kriteria informan  dari  sekolah  yaitu  pihak  yang paham terhadap PPDB sistem zonasi beserta mekanismenya.
Selanjutnya guna mengetahui keabsahan data penelitian, peneliti melakukan
validasi
data
dengan menggunakan triangulasi. Proses triangulasi data  meliputi  pengumpulan  data  melalui wawancara,  observasi,  dan  penyebaran angket,  selanjutnya  dikumpulkan,  disaring, dan  dianalisis  sehingga  memungkinkan peneliti  untuk  menarik  kesimpulan  terkait konstruksi  sosial  orang  tua  terhadap implementasi PPDB berbasis sistem zonasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi Orang Tua Mengetahui Informasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi Mengetahui informasi kebijakan sistem zonasi merupakan langkah awal yang perlu dicapai orang tua sebelum pelaksanaan PPDB. Hal ini penting agar orang tua siswa memahami tujuan dan mekanisme Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB). Sejak ditetapkannya kebijakan sistem zonasi dalam  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru (PPDB), berbagai upaya dilakukan orang tua guna  mencari  tahu  informasi  terkait kebijakan  zonasi.  Dalam  penelitian  ini peneliti  menawarkan  beberapa  opsi  terkait dari  mana  para  orang  tua  memperoleh informasi  terkait  PPDB  zonasi,  meliputi
sosialisasi,  informasi  dari  tetangga, informasi dari anak sendiri, dari media massa,  informasi  dari  pihak  sekolah, maupun informasi dari opsi  lain yang ditawarkan peneliti.
Gambar 1. Sarana Orang Tua Mengetahui

## Informasi Sistem Zonasi
Berdasarkan hasil tersebut, menunjukkan bahwa sekolah menjadi agen  sosialisasi  yang  menyumbang pemahaman  informasi  terbesar  untuk orang tua, yaitu sebesar 117 responden menyatakan bahwa memperoleh informasi dari pihak sekolah. Sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai  stakeholder  terkait  serta peran media massa sama-sama menunjukan  jumlah  responden  yang sama, yaitu 40 responden. Selanjutnya 15  responden  menyatakan  bahwa mereka  memperoleh  dan  mengetahui informasi kebijakan PPDB zonasi dari tetangganya dan 13 responden berikutnya  menyatakan  mendapatkan informasi  tersebut  dari  anaknya. Sedangkan  11  responden  lainnya menyatakan memperoleh dari sumber lain  dari  yang  telah  disediakan oleh peneliti.
Berdasarkan  hasil  responden tersebut,  sekolah  menjadi  sarana terbanyak  bagi  orang  tua  dalam mengetahui  informasi  terkait  sistem zonasi.
Sosialisasi PPDB
0 50 100 150 Sosialisasi Tetangga Anak Media Sekolah Lainnya Sarana Mengetahui Informasi Sistem Zonasi Responden
diselenggarakan  sekolah  bersama  dengan orang tua guna menghadapi PPDB. Melalui sosialisasi  ini,  orang  tua  diberi  informasi terkait  sistem  zonasi  itu  sendiri  sekaligus prosedurnya.
Setelah mendapatkan informasi terkait kebijakan  sistem  zonasi,  harapannya  orang tua  dapat  memahami  mengenai  esensi pemerataan pendidikan yang mana menjadi tujuan  dicetuskannya  kebijakan  tersebut. Disamping  itu,  orang  tua  juga  memahami mekanisme  dan  keperluan  lain  guna menunjang  proses  PPDB.  Sehingga,  orang tua dan calon peserta didik dapat menyesuaikan  dengan  ketentuan  kebijakan zonasi  mulai  dari  penentuan  memahami zona  domisili  dan  zona  sekolah,  sekolah yang  dipilih,  syarat  yang  diperlukan,  dan lain sebagainya.

## Makna  Kebijakan  Sistem  Zonasi  bagi Orang Tua Siswa
Implementasi  kebijakan  zonasi  dalam PPDB di SMP Negeri Karanganyar menuai respon pro dan kontra bagi banyak kalangan terkhusus  orang  tua  siswa.  Sebagaimana data angket pra penelitian yang diperuntukkan bagi orang tua/ wali menunjukkan sebanyak 66% orang tua/ wali siswa setuju dengan adanya kebijakan sistem zonasi  sementara  34%  lainnya  tidak  setuju mengenai kebijakan tersebut.
Gambar 2. Respon Kebijakan Zonasi
Kebijakan sistem zonasi dalam PPDB dinilai  efektif  oleh  orang  tua  siswa  sebagai upaya  mewujudkan  pemerataan  kualitas pendidikan.  Sistem  zonasi  menjadikan kualitas tiap sekolah sama rata baik dari segi
input,  tenaga  pendidikan,  hingga distribusi sarana prasarana pendidikan yang merata. Bagi orangtua/ wali yang setuju  mengenai  adanya  kebijakan PPDB  sistem  zonasi  menyatakan adanya  pemberlakuan  sistem  zonasi ini  memberikan  kepuasan  tersendiri bagi  orang  tua  dikarenakan  dapat menghemat  waktu  dan  biaya.  Lebih lanjut kebijakan tersebut dinilai mampu menyamaratakan kualitas pendidikan sehingga harapannya praktik diskriminasi pendidikan dapat berangsur dihilangkan. Namun disamping  itu  penerapan  kebijakan tersebut  juga  mendapat  penolakan bagi  orang  tua  siswa,  khususnya berkaitan dengan terbatasnya hak anak dalam menentukan sekolah. Orang tua memandang  kebijakan  PPDB  sistem zonasi  dapat  merugikan  calon  siswa yang  akan  mendaftar  ke  sekolah impiannya  karena  terhalang  oleh adanya sistem zonasi. Sejalan dengan kajian  yang  dilakukan  Werdiningsih, (2020)  bahwa  tidak  sedikit  orang  tua siswa  memandang  sistem  zonasi membatasi  kesempatan  siswa  dalam memilih  sekolah.  Orang  tua  siswa berpandangan  apabila  anak  memiliki kemampuan  akademik  yang  unggul maka akan mudah untuk memperoleh sekolah  yang  unggul.  Sistem  zonasi dianggap  merampas  kebebasan  anak dalam menempuh pendidikan sebagaimana  bertentangan  dengan asas demokrasi di Indonesia. Tabel 1. Alasan Setuju dan Tidak Setuju Sistem Zonasi bagi Orang Tua Siswa Setuju Tidak Setuju Pemerataan pendidikan Nilai  akademik  tidak terpakai Mempermudah mendapatkan sekolah Hanya memprioritaskan zona terdekat Menghilangkan label sekolah favorit Terbatasnya hak siswa dalam memilih sekolah 66% 34% Respon Sistem Zonasi Setuju Tidak Setuju
Setuju Tidak Setuju Menghemat waktu dan biaya Menurunkan  motivasi belajar siswa Tidak diimbangi pemerataan sarana dan prasarana pendidikan Implementasi kebijakan zonasi kemudian  memunculkan  makna  tersendiri bagi  orang  tua  siswa  mengenai  esensi  dan tujuan daripada kebijakan tersebut. Kebijakan  zonasi  dipahami  oleh  orang  tua siswa  sebagai  pemberlakuan  jarak  domisili sebagai  ketentuan  utamanya.  Pemahaman orang  tua  siswa  terkait  kebijakan  sistem zonasi  masih  terbatas  dengan  ketentuan zona.  Sebagaimana  menurut  penuturan informan 1: . ..tujuan sistem zonasi itu setahu saya  ya  biar  siswa  itu  aman  mendapatkan sekolah,  karena  anak  tidak  usah  kemana- mana  sudah  ditempatkan  sesuai  dengan tempat tinggal, tujuan utama itu. Jadi sudah ada  wadah  lulusan  sini  harus  masuk  sini seperti itu. Anak merasa nyaman dan mudah mendapatkan  sekolah  tidak  harus  jauh kemana tapi masih dilingkungan sendiri (SJ, orang tua siswa).
Hal  serupa  juga  diungkapkan  oleh informan  2  bahwa: Kalau  setahui  saya  ya mbak,  dulu  sebelum  ada  jalur  zonasi pakenya  nilai  jadi  nanti  anak-anak  yang pinter  bisa  sekolah  di  sekolah  favorit  gitu. Nah  sekarang  kan  engga  mbak,  sekarang katanya semua sekolah sama aja, jadi anak- anak bisa sekolah yang deket, aku mikirnya gitu mbak. (E, orang tua siswa).
Perihal tersebut mengindikasikan bahwa  orang  tua  siswa  telah  mengetahui bahwa sistem zonasi itu adalah penerimaan peserta  didik  baru  dilihat  dari  jarak  tempat tinggal  calon  peserta  didik.  Bagi  orang  tua yang  mendukung  kebijakan  sistem  zonasi mereka merasa dimudahkan dalam mengakses pendidikan, mengingat mekanisme PPDB sistem zonasi menyeleksi calon peserta didik secara otomatis berdasarkan zona sebagai kriteria utamanya. Sehingga, orang tua tidak repot mencarikan
sekolah  untuk  anaknya.    Adanya sistem zonasi juga memudahkan orang tua  dalam  memantau  anaknya  dan dinilai lebih menghemat biaya. Sementara  itu,  bagi  orang  tua  yang kurang  mendukung  sistem  zonasi, menyatakan bahwa kebijakan tersebut membatasi  keinginan  anak  untuk bersekolah  di  sekolah  impiannya. Orang  tua  merasa  kecewa  lantaran anak mereka yang memiliki nilai atau prestasi  bagus  menjadi  sia-sia  karena kalah  dengan  peserta  didik  lain  yang mendaftar  sekolah  melalui  jalur zonasi. Meskipun kebijakan PPDB ini menyediakan  jalur  selain  zonasi seperti  prestasi,  afirmasi,  dan  mutasi, tetap  saja  kuota  yang  diberikan  pada jalur tersebut hanya sedikit. Sehingga, memperkecil  peluang  seorang  calon peserta  didik  untuk  dapat  masuk  di sekolah yang diinginkannya.
Disamping  respon  pro  dan kontra  terhadap  sistem  zonasi,  secara kasat mata fakta menunjukkan bahwa stigma  sekolah  unggulan  masih  tetap ada dan berlaku bagi orang tua siswa. Orang  tua  siswa  beranggapan  bahwa sekolah tertentu lebih baik kualitasnya dibandingkan  sekolah  lain  sehingga membuat calon peserta didik menginginkan  mendaftar  di  sekolah yang  masih  diberi  label  unggulan tersebut.  Hal  demikian  kemudian menimbulkan polemik  manakala para calon peserta didik ingin mendaftarkan diri ke sekolah impiannya  namun  terhalang  adanya sistem zonasi yang
lebih memprioritaskan  calon  peserta  didik yang  berdomisili  lebih  dekat  dengan sekolah.
Sebagaimana  di  SMP  Negeri  1 Karanganyar  dan  SMP  Negeri  3 Colomadu.  Sekolah-sekolah  tersebut hingga  kini  diyakini  sebagai  sekolah unggulan  oleh  kalangan  masyarakat dan  orang  tua  siswa  di  Kabupaten
Karanganyar.  SMP  Negeri  1  Karanganyar dahulunya  merupakan  sekolah  Rintisan Sekolah  Bertaraf  Internasional  (RSBI). Meskipun  saat  ini  telah  di  terapkannya sistem  zonasi,  SMP  Negeri  1  Karaganyar masih  menjadi  primadona  di  kalangan masyarakat termasuk orang tua siswa. Orang tua  siswa  meyakini  bahwa  SMP  Negeri  1 Karanganyar  sebagai  sekolah  favorit  di Karanganyar.
Tentu saya pengen ngasih pendidikan yang terbaik buat anak saya mbak. Saya melihat SMP  1  Karanganyar  itu  kan  ex  RSBI  ya mbak, yang mana dari kalo dulunya RSBI itu sarana  prasarana  pasti  lebih  unggul dibanding  sekolah  lain  ya  mbak,  sama kualitas  guru-gurunya  pasti  berbeda.  Jadi ya sekalipun udah ga ada RSBI, SMP 1 itu tetep  mencetak  siswa-siswa  beprestasi mbak” (AN, orang tua siswa).
Stigma  serupa  juga  berlaku  di  SMP Negeri  3  Colomadu.  SMP  Negeri  3 Colomadu  memang  tidak  sefamiliar  SMP Negeri  1  Karanganyar,  namun  sekolah tersebut nampaknya juga diyakini orang tua siswa  sebagai  unggulan  khususnya  di wilayah  Colomadu  dan  sekitarnya.  Di wilayah  Colomadu  sendiri  terdapat  tiga sekolah  negeri  diantaranya  SMP  Negeri  1 Colomadu,  SMP  Negeri  2  Colomadu,  dan SMP  Negeri  3  Colomadu.  Dari  ketiga sekolah  tersebut,  SMP  Negeri  3  Colomadu yang  dianggap  unggul  atau  favorit  bagi masyarakat.
Meskipun  PPDB  kini  menggunakan sistem zonasi, pada kenyataannya
implementasi  kebijakan  tersebut  belum sepenuhnya mewujudkan pemerataan pendidikan.  Sebagaimana  tampak  pada masih  adanya  pelabelan  sekolah  unggulan maupun non unggulan. Perihal tersebut tentu tidak semata-mata spekulasi. Para orang tua siswa  memberikan  pelabelan  pada  sekolah didasarkan atas prestasi dan capaian sekolah yang  didukung  oleh  kompetensi  sumber daya manusia yang baik. Tidak sedikit orang tua siswa yang beranggapan bahwa sekolah akan  tetap  unggul  apabila  sarana  prasarana
dan  sumber  daya  manusianya  baik, dan  sekolah  akan  tetap  terbelakang apabila  sarana  prasarana  dan  sumber daya  manusianya  kurang  memadai. Sehingga,  tujuan  kebijakan  PPDB sistem  zonasi  untuk  pemerataan kualitas  pendidikan  belum  dapat dikatakan  tercapai  apabila  tidak diimbangi dengan
pemerataan penunjang pendidikan.

## Strategi  Orang  Tua  Siswa  dalam Mengakomodir  Kebijakan  PPDB Sistem Zonasi
Berdasarkan  hasil  penelitian,
berbagai  upaya  dilakukan  orang  tua siswa dalam mengakomodir
penerapan  kebijakan  PPDB  sistem zonasi. Hal tersebut dilakukan semata- semata  demi  memberikan  layanan pendidikan  terbaik  untuk  anaknya. Sebagian orang tua siswa menyatakan kebijakan tersebut menghalangi siswa yang  ingin  mendapatkan  pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, orang tua mengupayakan  berbagai  cara  demi mendapatkan pendidikan yang terbaik. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa tidak sedikit orang tua siswa bertekad memasukkan anaknya di sekolah yang notabene  dianggap  unggul,  sekalipun sekolah  tersebut  berada  di  luar zonanya. Orang tua siswa tidak segan melakukan perpindahan domisili, pindah KK, bahkan menitipkan identitas  anaknya  di  KK  teman  atau kerabatnya.
Perpindahan  domisili,  KK,  atau menitipkan  identitas  anak  pada  KK lain diupayakan orang tua siswa jauh- jauh  hari  sebelum  masa  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  dibuka. Bentuk persiapan administrasi tersebut lebih  tepatnya  dilakukan  ketika  sang anak  masih  berada  di  bangku  kelas  5 hingga  kelas  6  Sekolah  Dasar  (SD). Hal ini mengacu pada ketentuan syarat jalur zonasi pada PPDB sistem zonasi,
bahwa  keberadaan  Kartu  Keluarga  (KK) sekurang-kurangnya  telah  berlaku  selama satu  tahun  sejak  KK  tersebut  dibuat  atau diperbaharui.  Upaya  pemindahan  KK  ini dilakukan  orang  tua  siswa  sebagai  bentuk dukungan  orang  tua  untuk  mewujudkan keinginan anaknya. Disamping itu, orang tua siswa  memandang  bahwa  setiap  sekolah pada kenyataan memiliki perbedaan kualitas baik  sekolah  yang  berada  di  kota  maupun yang berada di pinggiran. Dengan demikian, persepsi orang tua siswa masih menunjukkan  adanya  stigmatisasi  pada sekolah  sekalipun  telah  diberlakukannya sistem  zonasi.  Upaya  praktik  perpindahan KK  atau  penitipan  identitas  anak  pada  KK lain juga dibenarkan oleh pihak sekolah baik SMP  Negeri  1  Karanganyar  maupun  SMP Negeri 3 Colomadu yang notabene dianggap unggulan  oleh  masyarakat.  Hal  tersebut dibuktikan dengan keberadaan Kartu Keluarga  calon  peserta  didik  pada  saat PPDB,  yakni  dijumpai  beberapa  Kartu Keluarga yang berlaku tidak lebih dari satu tahun,  sehingga  mengindikasikan  bahwa tidak  sedikit  orang  tua  siswa  yang melakukan pemindahan
KK untuk mendaftarkan  anaknya  di  sekolah-sekolah yang bereputasi unggul.
Disamping  pemindahan  domisili  atau penitipan  identitas  anak  pada  Kartu Keluarga  kerabat,  terdapat  pula  upaya  lain yang dilakukan oleh orang tua siswa dalam mengakomodir  kebijakan  PPDB  sistem zonasi,  yaitu dengan mendaftarkan anak ke sekolah  swasta  unggulan.  Sekolah  swasta diyakini menjadi opsi yang tepat bagi orang tua  manakala  anaknya  tidak  dapat  diterima di sekolah negeri yang diinginkannya karena adanya  ketentuan  zonasi.  Tidak  sedikit orang tua siswa beranggapan bahwa sekolah yang berada di lingkup domisilinya memiliki kualitas  yang  kurang  dibandingkan  dengan kualitas  sekolah  perkotaan  yang  diyakini sebagai  sekolah  unggulan.  Oleh  karena  itu, orang  tua  siswa  memilih  sekolah  swasta unggulan demi memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi anaknya.
Analisis  Konstruksi  Sosial  Orang Tua  Siswa  terhadap  Kebijakan PPDB  Berbasis  Sistem  Zonasi  di SMP Negeri Kabupaten Karanganyar Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis sistem zonasi di SMP Negeri Kabupaten Karanganyar memunculkan  berbagai  perspektif bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam pelaksanaan  kebijakan  tersebut,  salah satunya  orang  tua  siswa.  Kebijakan PPDB  sistem  zonasi  yang  dilahirkan guna pemerataan kualitas pendidikan, justru menimbulkan pemahaman yang berbeda yang diterima oleh orang tua siswa.  Hal  tersebut  tentu  dapat menjadi  polemik  baru  manakala tujuan kebijakan tak kunjung terealisasikan.
Berdasarkan  hasil  penelitian menunjukkan  pemahaman  orang  tua terkait implementasi kebijakan sistem zonasi.  Hasil  penelitian  ini  kemudian dikaji  melalui  teori  konstruksi  sosial milik  Peter  L.  Berger  dan  Thomas Luckman.  Konstruksi  sosial  identik dengan  realitas  keyakinan  dan  juga sebuah  pandangan  bahwa  kesadaran dan  cara  berinteraksi  itu  diperoleh melalui kehidupan bermasyarakat (Ngangi,  2011).  Teori  konstruksi sosial  memandang  bahwa  realita  atau kenyataan  dibentuk  secara  sosial  dan dapat  dikaji  menggunakan  perspektif sosiologi  pengetahuan.  Dukungan fenomenologi
Husserl terhadap penolakan  logika  positivistik  menjadi salah  satu  latar  belakang  kemunculan teori  konstruksi  sosial  Berger  dan Luckman (Dharma, 2018).
Menurut teori  konstruksi sosial, manusia dipandang sebagai pembentuk kenyataan obyektif melalui tahap eksternalisasi, kemudian atas kenyataan obyektif  tersebut  akan terinternalisasi  hingga  pada  akhirnya
mencerminkan kenyataan subyektif. Peter L. Berger  dan  Thomas  Luckman  berupaya mensintesis fenomena sosial yang terjadi ke dalam  proses  dialektika  eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi untuk membuktikan  sebuah  konstruksi  realitas sosial sebagai produk manusia atau interaksi intersubjektif (Ngangi, 2011). Ketiga proses dialektika  tersebut  tidak  selalu  berjalan berurutan,  namun  setiap  individu  pasti mengalami ketiga tahapan tersebut.

## Gambar 3. Proses Simultan Konstruksi Sosial Orang Tua terhadap Sistem Zonasi
Fase  pertama  yaitu  eksternalisasi. Eksternalisasi merupakan tahap penyesuaian diri  manusia  dengan  dunianya  baik  secara sosial maupun budaya. Proses eksternalisasi ini  berlangsung  di  luar  diri  individu  baik secara  sadar  maupun  tidak  telah  melewati proses konstruksi sosial (Berger & Luckman,
1990). Dalam kaitannya implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik  Baru  (PPDB)  berbasis  sistem  zonasi ini tahap eksternalisasi terjadi saat orang tua siswa  berupaya  mencari  tahu  informasi terkait PPDB sistem zonasi. Berbagai sarana ditempuh guna memahami kebijakan tersebut  diantaranya  melalui  konten  media massa,  informasi  dari  anak  atau  tetangga, dan  sosialisasi  oleh  pihak  sekolah.  Dalam penelitian ini, orang tua siswa paling banyak mengetahui  informasi  kebijakan  PPDB sistem  zonasi  melalui  sosialisasi  dan  pihak sekolah.  Sosialisasi  kebijakan  tersebut berlangsung  sebelum  masa  PPDB  dimulai. Kebijakan  PPDB  berbasis  sistem  zonasi  di sosialisasikan  kepada  orang  tua  atau  wali siswa  jauh-jauh  hari  sebelum  siswa  akan mendaftar  sekolah  ke  sekolah  tujuannya.
Sosialisasi  kebijakan  tersebut  biasa didapatkan  orang  tua  ketika  anak masih  berada  di  bangku  kelas  6 Sekolah Dasar dengan tujuan memberikan  pemahaman  orang  tua siswa  terkait  mekanisme  PPDB  saat akan mendaftarkan anaknya ke jenjang berikutnya.    Selain  sosialisasi  secara langsung,  orang  tua  siswa  juga mengaku  mendapat  informasi  terkait kebijakan  zonasi  melalui  media  masa seperti televisi.
Fase  eksternalisasi  memiliki karakteristik sui  generis yang  berarti bahwa  terdapat  keharusan  manusia untuk terus menginternalisasikan dirinya pada aktivitas. Oleh karenanya, manusia akan mengupayakan berlangsungnya keseimbangan  sebuah  relasi  dengan lingkungan  sosio-kulturalnya.  Orang tua  siswa  sebagai  salah  satu  subjek yang  secara  tidak  langsung  terlibat dalam  implementasi  kebijakan  mau tidak mau harus mampu mengaktualisasikan  dirinya  dalam mengikuti  prosedur  kebijakan  sistem PPDB  sistem  zonasi.  Dalam  perihal ini, orang tua siswa dituntut menyesuaikan  diri  adanya  penerapan kebijakan tersebut, mulai dari memahami urgensi dan tujuan kebijakan, memahami jalur-jalur dalam PPDB, hingga bagaimana orang tua  dalam  mengakomodir  kebijakan tersebut.
Fase  kedua  ialah  objektivasi. Objektivasi  merupakan  produk  yang diperoleh  baik  oleh  mental  maupun fisik individu dari proses eksternalisasi  yang  dilakukan.  Dalam proses ini manusia berupaya mengaktualkan diri ke dalam kegiatan yang tersedia (Berger, 1990).
Objektivasi  dalam  masyarakat  terdiri atas  beberapa  komponen  meliputi identitas, institusi, dan peran (Ngangi, 2011).  Keluarga  sebagai  salah  satu
institusi  yang  secara  objektif  “ada”  dan dapat  memaksakan  suatu  pola  kepada individu  di  sekitarnya.  Dalam  perihal  ini objektivasi  ialah  pemaknaan  mengenai kebijakan  sistem  zonasi  oleh  orang  tua siswa.
Kebijakan sistem zonasi memunculkan  kekecewaan  bagi  orang  tua siswa  lantaran  sistem  tersebut  dianggap membatasi  hak  anak  dalam  menentukan pilihan sekolahnya. Para orang tua menyayangkan  adanya  kebijakan  sistem zonasi  yang  dinilai  hanya  menguntungkan anak yang berdomisili dekat dengan sekolah. Hal  ini  disebabkan  karena  beberapa  orang tua masih terkonstruksi pemikiran konservatif  bahwa  tiap  sekolah  pasti memiliki  perbedaan  kualitas.  Baik  secara sadar  ataupun  tidak,  orang  tua  siswa memaksakan  pola  konservatif  tersebut kepada  sang  anak  dalam  memilih  sekolah. Hal  demikian  menunjukkan  pemaknaan orang  tua  terhadap  sistem  zonasi.  Dalam penelitian  ini,  menunjukkan  tidak  sedikit orang  tua  yang  belum  memahami  tujuan sistem  zonasi  sebagai  upaya  pemerataan. Sehingga  banyak  orang  tua  siswa  yang kecewa  dan  pada  akhirnya  melakukan praktik kecurangan demi dapat bersekolah di sekolah  yang  dianggap  unggulan  oleh masyarakat.  Tindakan  yang  dilakukan masyarakat  tersebut  merupakan  bentuk eksternalisasi manusia yang telah diobyektivasikan (Prasetya, 2021).
Fase ketiga yakni internalisasi.
Internalisasi ialah fase ketika manusia telah mampu menyerap, memahami, dan menghadapi  dunia  sosial  melalui  aktivitas yang dilakukan di luar kesadaran.
Internalisasi  dapat  juga  ditafsirkan  sebagai tahap penyerapan kembali kenyataan objektif menjadi kesadaran subjektif (Asmanidar, 2021). Kebijakan sistem zonasi ini  pada  kenyataannya  belum  mampu diserap  secara  penuh  oleh  orang  tua  siswa. Hal tersebut melihat belum ada pemahaman orang  tua  yang  selaras  dengan  tujuan kebijakan.  Tidak  sedikit  orang  tua  siswa yang  masih  konservatif  dalam  memandang
kebijakan  sistem  zonasi.  Orang  tua yang  berdomisili  di  pinggiran  merasa bahwa  kebijakan  tersebut  sangat membatasi hak anaknya, karena sistem zonasi  yang  menuntut  anak  untuk bersekolah di sekolah terdekatnya. Hal tersebut terlihat dalam upaya orang tua siswa mengakomodir kebijakan sistem zonasi. Berbagai upaya dilakukan oleh orang tua siswa agar sang anak dapat bersekolah  di  sekolah  yang  bermutu baik.
Masyarakat  sebagai  kenyataan subjektif  memandang  bahwa  realitas objektif diterjemahkan secara subjektif oleh masing-masing individu (Sulaiman,  2016).  Melalui  proses inilah manusia akan mengembangkan kemampuan objektifnya dan menciptakan sebuah konstruksi
kenyataan  objektif.  Orang  tua  siswa memandang  kebijakan  sistem  zonasi ialah  kebijakan  yang  hanya  sebatas memprioritaskan zona terdekat. Tidak sedikit  orang  tua  yang  rela  berpindah domisili  agar  sang  anak  dapat mendaftar  ke  sekolah  impiannya. Bahkan  tidak  jarang  orang  tua menitipkan  identitas  anaknya  pada kartu  keluarga  kerabat  atau  saudara yang berdomisili dekat sekolah tujuan. Upaya-upaya  tersebut  menunjukkan pemahaman orang tua terhadap pemberlakuan sistem zonasi. Nampak bahwa  tujuan  sistem  zonasi  sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan belum  sepenuhnya  tersampaikan  oleh orang tua siswa.

## SIMPULAN
Kebijakan  sistem  zonasi  dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  merupakan  sebuah  terobosan baru  dalam  dunia  pendidikan  sebagai upaya menciptakan pemerataan pendidikan.  Dalam  implementasinya, kebijakan  tersebut  menuai  beragam respon dari banyak kalangan terutama
orang  tua  siswa.  Tujuan  kebijakan  sistem zonasi  guna  merombak  pendidikan  agar memiliki  kualitas  yang  merata  nampaknya belum  dimaknai  demikian  oleh  orang  tua siswa.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan munculnya  praktik  kecurangan  PPDB melalui pindah KK.
Permasalahan  yang  muncul  tersebut menunjukkan sebuah realitas atau kenyataan sosial  dalam  masyarakat.  Teori  konstruksi sosial  memandang  realitas  sosial  terbentuk melalui proses dialektika. Pertama, eksternalisasi  orang  tua  siswa  pada  saat mendapatkan  sosialisasi  kebijakan  PPDB. Kedua, objektivasi atau pemaknaan terhadap kebijakan  sistem  zonasi.  Dalam  hal  ini pemahaman  terhadap  urgensi  kebijakan sistem nampak belum tersampaikan kepada orangtua siswa karena pola pikir yang masih konservatif  terhadap  dikotomi  sekolah unggulan. Ketiga, internalisasi tampak pada upaya  orang  tua  dalam  mengakomodir kebijakan  sistem  zonasi.  Pindah  domisili atau  KK  menjadi  contoh  upaya  yang dilakukan orang tua. Melalui ke tiga fase ini tampak  bahwa  orang  tua  siswa  masih terkonstruksi pada mekanisme PPDB dengan  sistem  nilai  dan labelling sekolah unggulan.  Orang tua menyayangkan bahwa sistem  tersebut  menyulitkan  sang  anak ketika  ingin  memilih  sekolah  yang  dituju. Oleh  karena  itu  orang  tua  memandang bahwa sistem zonasi dinilai membatasi hak anak. Sehingga hal ini menunjukkan realitas yang  terkonstruksi  oleh  orang  tua  terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmanidar. (2021). Telaah Teori Konstruksi Sosial  Peter  L  Berger  dan  Thomas
Luckman. Abrahamic Religions Jurnal  Studi  Islam,  1 (1),  99–107.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22
373/arj.v1i1.9488
Arif,  F.  M.  (2019).  Nalar  Maslahat  dalam
Kebijakan  Zonasi  dan  Penguatan
Pendidikan  Karakter. IQRO:  Journal of  Islamic  Education.  2 (1).  39-66.
https://ejournal.iainpalopo.ac.id/ index.php/iqro/article/download /848/621 Berger, P. L., & Luckman, T. (1990).
Tafsir  Sosial  Atas  Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan . LP3ES. Jakarta Bulkani,  B.,  Fatchurahman,  M., Setiawan, M. A. (2023). Zonation  System  in  Admission of  New  Student  at  State
Secondary  School  in  Indonesia: How  Predictable  to  Learning Success. The  Education  and science  journal  25 (8):115-133. http://dx.doi.org/10.17853/1994
-5639-2023-8-115-133 Denzin,  N.  K.,  &  Lincoln,  Y.  S. (2018). The SAGE Handbook of Qualitative Research. In Synthese  (5th  ed.,  Vol.  195, Issue  5).  SAGE  Publications.
https://doi.org/10.1007/s11229- 017-1319-x
Dharma,  F.  A.  (2018).  Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L.  Berger  Tentang  Kenyataan Sosial  The  Social  Construction of  Reality:  Peter  L.  Berger’s Thoughts  About  Social  Reality.
Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi, 7 (1),
1–9. https://doi.org/https://doi.org/10 .21070/kanal.v6i2.101 Hardani,  Auliya, N. H.,  Andriani, H.,
Fardani,  R.  A.,  Ustiawaty,  J.,
Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (H.  Abadi  (ed.);  I). Pustaka Ilmu Group. Yogyakarta Hattami,  M.  (2022).  Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan  Peserta  Didik  Baru pada Tingkat SMA di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
http://eprints.ipdn.ac.id/11934/1/Repo sitory%20m%20hattami.pdf Madiana,  I.,  Alqdri,  B.,  Sumardi,  L., Mustari, M. (2022). Penerapan
Kebijakan Sistem Zonasi serta Dampaknya terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan 7 (2c). 735-
740.
http://dx.doi.org/10.29303/jipp.v7i2c. 633 Ngangi,  C.  R.  (2011).  Konstruksi  Sosial dalam Realitas Sosial. Agri- Sosioekonomi, 7 (2), 1–4. https://doi.org/https://doi.org/10.3579 1/agrsosek.7.2.2011.85 Nurlailiyah,  A.  (2019).  Analisis  Kebijakan
Sistem  Zonasi  terhadap  Perilaku
Siswa  SMP  di  Yogyakarta. Realita,
17 (1),
13–22. https://doi.org/https://doi.org/10.3076 2/realita.v17i1.1381 Prasetya, R. A., & Pribadi, F. (2021). Akses
Pendidikan  Masyarakat  Urban  Pasca Penerapan Sistem Zonasi di Surabaya. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 31 (1),
32–42.
https://doi.org/10.23917/jpis.v31i1.13
988
Purwanti,  D.,  Irawati,  I.,  Adiwisastra,  J., Bekti,  H.,  Studi,  P.,  Publik,  A., Sukabumi, M., Barat, J., Bandung, U. P.,  &  Barat,  J.  (2019).  Implementasi Kebijakan  Penerimaan  Peserta  Didik Baru  berdasarkan  Sistem  Zonasi  di
Kota  Bandung. Jurnal  Governansi. 5 (1).
12-23 https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.169 9
Rachmadhany,  F.,  Matin,  M.  (2021). Implementasi  Kebijakan  Penerimaan
Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  Sistem Zonasi  di  SMA  Negeri  14  Bekasi. Wahana: Tridharma Perguruan Tinggi. 73 (1). https://jurnal.unipasby.ac.id/index.ph p/whn/article/view/2893 Sari,  R.  R.  N.,  &  Arisanti,  P.  (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik  Baru  Sekolah  Menengah Atas  Kota  Kediri  Tahun  Ajaran 2019/2020. Prosiding  Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian  Masyarakat,  5 (1), 19–24.
http://prosiding.unirow.ac.id/ind ex.php/SNasPPM Sudarno, A. (10, Juli 2023). Palsukan Alamat, 155 Siswa Dicoret  dari Daftar  PPDB  SMPN  Kota Bogor. Diakses dari: https://www.liputan6.com/news /read/5340415/palsukan-alamat-
155-siswa-dicoret-dari-daftar- ppdb-smpn-kota-bogor
Sulaiman,  A.  (2016).  Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L.
Berger. Society,  4 (1),  15–22. https://doi.org/10.33019/society .v4i1.32
Werdiningsih,  R.  (2020).  Kebijakan Sistem  Zonasi  dalam  Perspektif Masyarakat  Pendidikan.  Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar, https://doi.org/http://dx.doi.org/ 10.56444/psgj.v1i02.1562 Widyaningtyas,  A.,  Nugraha,  N.,  &
Sari,  S.  D.  (2021).  Persepsi Masyarakat  Terhadap  Sistem
Penerimaan  Peserta  Didik  Baru Zonasi. Antropocene:  Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora , 1 (1), 29–37. https://doi.org/10.56393/antrop ocene.v1i1.20 Yunus,  E.  B.  (26,  Juni  2023).  Ingin
Masuk  SMA  Negeri,  Modus Titip  KK  Marak  di  Kota
Salatiga.
RMOLJateng. https://www.rmoljawatengah.id/ ingin-masuk-sma-negeri- modus-titip-kk-marak-di-kota-
salatiga