## Inland Waterways Journal
ISSN: 2723-3642, DOI: 10.54249/iwj 
Evaluasi Zonasi Dan Pola Arus Lalu Lintas Di Pelabuhan Penyeberangan Bahaur Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
Novan Wijaya Gunawan 1 , Bambang Setiawan 2 , Sri Kelana 3 , Santoso 2 , Fisca Dian Utami 3 , Fadhelia Trinanda Masbie 2
1 Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2 Water and Land Transportation Management Programme, Inland Water and Ferries Transport Polytechnic of Palembang, Indonesia
3 Maritime Studies Programme, Inland Water and Ferries Transport Polytechnic of Palembang, Indonesia
Article Info ABSTRACT (10 PT) Article history: Received February 01, 2024
Revised Maret 01, 2024
Accepted Maret 31, 2024 Pelabuhan  Penyeberangan  Bahaur  merupakan  salah  satu  Pelabuhan  yang menjadi  pintu  gerbang  keluar  masuknya  arus  penumpang,  barang  dan kendaraan pada wilayah bagian tengah Provinsi Kalimantan Tengah ke Pulau Jawa. Pelabuhan Penyeberangan ini merupakan jenis Pelabuhan Perintis yang dilayani Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Drajat Paciran dengan lintasan Pelabuhan  Penyeberangan  Bahaur  di  Kabupaten  Pulang  Pisau  Provinsi Kalimantan  Tengah-  Pelabuhan  Penyeberangan  Paciran  di  Kabupaten Lamongan  Provinsi  Jawa  Timur,  saat  ini beroperasi 1  kali  dalam seminggu sehingga kerap kali belum dapat memenuhi permintaan dari masyarakat, Oleh karena  itu  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  penerapan  zonasi  di Pelabuhan  Penyeberangan  Bahaur  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  dan mengetahui  pola  lalu  lintas  penumpang  dan  kendaraan  di  Pelabuhan Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Serta mengetahui fasilitas pendukung zonasi dan pola lalu lintas agar teratur. Berdasarkan hasil analisa permasalahan  yang  ada  di  pelabuhan  Penyeberangan  Bahaur  yaitu  belum adanya  penerapan  sistem  zonasi  di  Pelabuhan  Penyeberangan  Bahaur  yang seharusnya  Disesuaikan  menurut  peraturan  yang  berlaku,  Serta  belum menerapkan manajemen pola arus lalu lintas sesuai dengan urutan urutan lalu lintas  penumpang  dan  kendaraan  datang  hingga  naik  kapal,  dengan menerapkan  sistem  zonasi  dan  lalu  lintas  kendaraan  dan  penumpang  maka juga  peneliti  menganalisa  untuk  mengoptimalkan  fasilitas  pokok  maupun pendukung untuk menerapkannya.
Keywords: Sistem Zonasi
Lalu Lintas Kendaraan Optimasi Fasilitas Pokok
Zonai This is an open access article under the CC BY-SA license.

## Corresponding Author:
Bambang Setiawan Maritime Studies Programme, Inland Water and Ferries Transport Polytechnic of Palembang 43400 Palembang, South Sumatera, Indonesia Email: bambang@poltektranssdp-palembang.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Angkutan  sungai,  danau  dan  penyeberangan  keberadaanya  sangat  strategis  dan  merupakan  moda transportasi yang tidak dapat dipisahkan dengan moda transportasi lain. Kelancaran lalu lintas angkutan sungai, danau  dan  penyeberangan  merupakan  sarana  untuk  meningkatkan  roda  perekonomian,  memperkokoh persatuan  dan  kesatuan  bangsa  yang  selanjutnya  dapat  mempererat  hubungan  antar  masyarakat.  Angkutan penyeberangan  adalah  angkutan  yang  berfungsi  sebagai  jembatan  bergerak  yang  menghubungkan  jaringan jalan dan/atau jaringan kereta api yang terputus karena adanya perairan. (Setiawan, 2021)
ISSN: 2723-3642
Semakin meningkatnya perkembangan suatu daerah karena adanya pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana fisik, maka akan semakin pesat juga pertumbuhan jumlah penduduk dan pembangunan penunjang kegiatan perekonomian. Hal ini akan menyebabkan adanya keragaman aktivitas yang ditimbulkan yang memberikan pengaruh terhadap mobilitas masyarakat akan berbagai keperluan usaha, industri, bekerja, sekolah, maupun melakukan kegiatan sosial masyarakat lainnya. (Mandasari, 2022)
Pelabuhan  Penyeberangan  Bahaur  merupakan  salah  satu  Pelabuhan  yang  menjadi  pintu  gerbang keluar  masuknya  arus  penumpang, barang  dan  kendaraan pada  wilayah bagian  tengah Provinsi  Kalimantan Tengah ke Pulau Jawa. Pelabuhan Penyeberangan ini merupakan jenis Pelabuhan Perintis yang dilayani Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Drajat Paciran dengan lintasan Pelabuhan Penyeberangan Bahaur di Kabupaten Pulang  Pisau  Provinsi  Kalimantan  Tengah-  Pelabuhan  Penyeberangan  Paciran  di  Kabupaten  Lamongan Provinsi Jawa Timur, saat ini beroperasi 1 kali dalam seminggu sehingga kerap kali belum dapat memenuhi permintaan dari masyarakat.
Pada  kondisi  saat  ini  Pelabuhan  Penyeberangan  Bahaur  belum  berfungsi  secara  optimal.  Hal  ini disebabkan karena belum diterapkannya zona sesuai dengan aturan yang berlaku yang menyebabkan masih bercampurnya  penumpang  dan  kendaraan  pada  saat  bongkar  muat  karena  melewati  jalur  yang  sama,  tidak teraturnya  lapangan  parkir  antara  pengantar/  penjemput  dengan  lapangan  parkir  siap  muat  karena  masih bercampur. Hal ini bertentangan dengan kondisi ideal Pelabuhan sebagaimana yang tercantum dalam PM 91 Tahun  2021  tentang  Zonasi  Di  Kawasan  Pelabuhan  Yang  Digunakan  Untuk  Melayani  Angkutan Penyeberangan  dan  Surat  Keputusan  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Darat  Nomor  SK.242/HK. 104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan. Dimana tujuan penerbitan Peraturan ini sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, nyaman dan tertib di area Pelabuhan.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Metode  yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada adalah analisis penerapan sistem zonasi di Pelabuhan Bahaur, analisis manajemen lalu lintas, serta analisis fasilitas yang dapat mendukung penerapan sistem zonasi dan  manajemen  lalu  lintas  penumpang  dan  kendaraan  di  Pelabuhan  Penyeberangan  Bahaur.  Serta  analisa kebutuhan fasilitas pendukung seperti rambu lalu lintas pendukung zonasi dan pola arus.

## 3. HASIL DAN DISKUSI

## 3.1.  Penyajian Data
Data yang disajikan pada penelitian ini berupa data Survey produktivitas penumpang dan kendaraan, data digunakan untuk menentukan sistem zonasi dan pola arus lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Bahaur yang telah ditetapkan pada PM 91 Tahun 2021.

## 3.2.  Analisis Data
Dengan melihat kondisi dilapangan yang terjadi saat ini di Pelabuhan Penyeberangan Bahaur, perlu diadakannya  penerapan  sistem  zonasi  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  91  Tahun  2021 Tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan agar dapat menciptakan suasana yang tertib, aman dan nyaman. Berikut adalah perencanaan penerapan sistem zonasi di Pelabuhan  Penyeberangan  Bahaur  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  91  Tahun  2021 Tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan.
Figure 1. Layout Eksisting Penyeberangan Bahur

## 3.3.  Diskusi
a. Analisa Sistem Zonasi
Analisis  ini  dilakukan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  91  Tahun  2021 Tentang  Zonasi  di  Kawasan  Pelabuhan  Yang  Digunakan  Untuk  Melayani  Angkutan Penyeberangan.
1) Pasal 3 ayat 2.
Zonasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ;
a) Zona A1 berada pada wilayah pintu gerbang Pelabuhan sampai dengan loket pembelian tiket  yang  berfungsi  untuk  penempatan  loket  dan  parkir  kendaraan  serta pengantar/penjemput;
b) Zona A2 berada pada wilayah ruang tunggu penumpang yang berfungsi sebagai ruang tunggu calon penumpang yang telah memiliki tiket; dan
c) Zona  A3  berada  pada  wilayah  akses  penumpang  untuk  masuk  ke  dalam  kapal  yang berfungsi untuk pemeriksaan tiket penumpang.
2) Pasal 3 ayat 3
Zonasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a) Zona  B1  berada  pada  wilayah  pintu  gerbang  pelabuhan  sampai  dengan  tollgate  yang berfungsi  untuk  penempatan  jembatan  timbang  dan  toll  gate  bagi  kendaraan  yang  akan menyeberang;
ISSN: 2723-3642
b) Zona  B2  berada  pada  wilayah  area  parkir  siap  muat  yang  berfungsi  untuk  antrian kendaraan yang sudah memiliki tiket; dan
c) Zona B3 berada pada wilayah akses kendaraan untuk masuk ke dalam kapal yang berfungsi untuk pemeriksaan tiket kendaraan.
3) Pasal 3 ayat 4
Zonasi  C  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c  berada  pada  wilayah  Pelabuhan Penyeberangan  yang  sifatnya  terbatas  dan  berfungsi  untuk  fasilitas  vital  yang  hanya  dapat dimasuki  oleh  petugas  dan  pihak  lain  yang  mendapatkan  izin  dari  operator  Pelabuhan Penyeberangan.
4) Pasal 3 ayat 5
Fasilitas vital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
a) Dermaga dan fasilitasnya;
b) Bunker bahan bakar minyak;
c) Fasilitas air tawar; dan/atau
d) Fasilitas lain yang ditetapkan sebagai fasilitas vital
5) Pasal 3 ayat 6
Zonasi D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
a) Zona D1 berada pada wilayah khusus terbatas yang berfungsi sebagai perkantoran; dan
b) Zona D2 berada pada area komersial dalam kawasan Pelabuhan Penyeberangan
b. Analisa Pola Arus Lalu Lintas
Pola  lalu  lintas  yang  sesuai  dengan  SK.  Dirjen  No.2681/AP.005/DRJD/2006  Tentang pengoperasian pelabuhan penyeberangan, dapat dilihat pada gambar 4.11 dan 4.12 pola lalu lintas turun dan naik dari/naik kapal sebagai berikut :
1) Pola Lalu Lintas Turun dari Kapal Penyeberangan
Gambar 4.11 Pola Lalu Lintas Turun dari Kapal
2) Pola Lalu Lintas Naik ke Kapal Penyeberangan

## Gambar 4.12 Pola lalu Lintas Naik ke Kapal
4. PENUTUP
4.1.  Kesimpulan
Berdasarkan hasil Analisa permasalahan yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Bahaur, terdapat beberapa kesimpulan diantaranya :
1. Sistem  zonasi  di  Pelabuhan  Penyeberangan  Bahaur  yang  seharusnya  disesuaikan  dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang  Digunakan  untuk  Melayani  Angkutan  Penyeberangan,  dimana  pada  peraturan  tersebut Pelabuhan harus dilakukan pembagian wilayah zonasi sebagai berikut:
a. Zona A untuk orang
1) Zona A1 : Lapangan parkir pengantar/ penjemput dan loket
2) Zona A2 : Ruang tunggu penumpang
3) Zona A3 : Pemeriksaan tiket penumpang
b. Zona B untuk kendaraan
1) Zona B1 : Jembatan timbang dan tollgate
2) Zona B2 : Lapangan parkir siap muat
3) Zona B3 : Area siap muat kendaraan
c. Zona C untuk fasilitas vital
1) Dermaga dan fasilitasnya;
2) Bunker bahan bakar minyak;
3) Fasilitas air tawar;dan/atau;
4) Fasilitas lain yang ditetapkan sebagai fasilitas vital.
d. Zona D untuk daerah khusus terbatas
1) Zona D1 : Area khusus terbatas (perkantoran)
2) Zona D2 : Area komersial (kantin, mall, kios,dll)
ISSN: 2723-3642
e. Zona E untuk kantong parkir di luar pelabuhan
2. Pelabuhan  Penyeberangan  Bahaur  perlu  menerapkan  manajemen  pola  arus  lalu  lintas  dengan memisahkan dan mengatur lalu lintas penumpang dan kendaraan datang hingga naik ke atas kapal maupun turun dari kapal hingga keluar dari area Pelabuhan  Penyeberangan sehingga tidak terjadi crossing, tertib, dan selamat.

## 4.2.  Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut :
1. Perlu diterapkannya zonasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 tentang  Zonasi  Di  Kawasan  Pelabuhan  Yang  Digunakan  Untuk  Melayani  Angkutan Penyeberangan agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik dan membatasi penumpang yang tidak berkepentingan memasuki area fasilitas yang disediakan.
2. Setelah diterapkan zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bahaur, untuk mencapai manajemen lalu lintas yang lancar maka perlu diterapkannya pola arus lalu lintas yang baru sesuai dengan urutan penumpang dan kendaraan datang hingga naik ke kapal maupun turun kapal hingga keluar dari area Pelabuhan yang berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor  SK.242/HK.104/DRJD/2010  Tentang  Pedoman  Teknis  Manajemen  Lalu  Lintas Penyeberangan.

## REFERENCES
[1] Indonesia, P. R. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
[2] Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia.  (2014).  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  13  Tahun  2014  tentang  Rambu  Lalu Lintas.
[3] Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia.  (2022).  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  91  Tahun  2021  tentang  Zonasi  Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan.
[4] Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (2010). Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.
[5] Mandasari,  M.  (2022).  Penyusunan  Rencana  Sistem  Zonasi  Dan  Pola  Arus  Lalu  Lintas  Di  Pelabuhan  Penyeberangan  Tua  Pejat Provinsi Sumatera Barat.
[6] Setiawan, B. (2021). Angkutan Sungai,Danau dan Penyeberangan. Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.