## MODEL PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DALAM RANGKA PELESTARIAN HUTAN MANGROVE

## Arter Datunsolang
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara arterdatunsolang@gmail.com

## ABSTRACT
This study aimed is to develop a model of coastal zone management that would be best to  solve  the  problems.  This  study  also  to  identify  the  bio-physical,  social  economic conditions of the coastal, and mangrove forests in the area. Using the dynamic system modeling  version  2.5,  the  reseacher  found  several  important  conclusion.  First,  the potential of the coastal areas could be developed in a integrated system. It is based on the  consideration  that  the  results  of  the  simulation  model  through  dynamic  systems showed changes in the condition of mangrove forests and socio-economic conditions of society.  Second,  institutional  support  and  infrastructure  are  also  needed  for  the management of mangrove forests. Local government needs to manage the coastal in a integration  manner  from  all  component  and  it  has  supported  by  regulation  of  local government itself.
Keywords: mangrove forests, mangrove management, coastal

## I. PENDAHULUAN
Wilayah  pesisir  memiliki  nilai  strategis  karena  merupakan  wilayah  peralihan  antara ekosistem  darat  dan  laut,  serta  memiliki  potensi  sumberdaya  alam  dan  jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Kekayaan sumberdaya tersebut menimbulkan daya tarik berbagai  pihak  untuk  memanfaatkan  sumberdayanya  dan  berbagai  instansi  untuk meregulasi  pemanfaatannya.  Kekayaan  sumberdaya  pesisir  di  Indonesia  meliputi pulau-pulau  besar  dan  kecil  sekitar  17.500  pulau,  yang  dikelilingi  ekosistem  pesisir tropis,  seperti  hutan  mangrove,  terumbu  karang,  padang  lamun,  berikut  sumberdaya hayati dan non-hayati yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi kekayaan sumberdaya pesisir  tersebut  mulai  mengalami  kerusakan.  Sejak  awal  tahun  1990-an  phenomena degradasi  biogeofisik  sumberdaya  pesisir  semakin  berkembang  dan  meluas.  Laju kerusakan sumberdaya pesisir telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama pada ekosistem mangrove , terumbu karang dan estuari (muara sungai).
Kondisi  wilayah  pesisir  di  Kabupaten  Bolmong  Utara  tidak  jauh  berbeda  dengan  di wilayah Propinsi Sulawesi Utara. Fakta degradasi biogeofisik sumberdaya pesisir sudah berada pada kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Aktifitas eksploitasi sumber daya laut  dan  pesisir  semakin  destruktif  menyebabkan  penurunan  kualitas  ekosistem mangrove  terjadi  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara.  Sebagian  besar  kondisi hutan  mangrove  dalam  keadaan  kritis  juga  akibat  terjadinya  alihfungsi.  Rusaknya ekosistem  mangrove,  terumbu  karang  dan  estuari  tentu  berimplikasi  terhadap penurunan  kualitas  lingkungan  untuk  sumberdaya  ikan  serta  abrasi  pantai.  Sejumlah permasalahan  yang  saat  ini  dihadapi  oleh  pemerintah  daerah  diantaranya:  (1)  Belum optimalnya  pengelolaan  sumberdaya  wilayah  pesisir  dalam  upaya  percepatan pembangunan  daerah  baru  pemekeran  kabupaten  Bolmong  Utara,  (2)  Tingginya  laju
kerusakan  sumberdaya  pesisir,  terutama  pada  ekosistem  mangrove  dan  terumbu karang,  (3) Belum  teridentifikasinya  kondisi biofisik  dan  ekonomi  sosial  wilayah  pesisir secara  menyeluruh  sehingga  perencanaan  pengelolaan  belum  maksimal  dan,  (4) Belum  adanya  mekanisme  pengelolaan  dan  tapal  batas  wilayah  Mangorve. Berdasarkan  hal  ini  maka  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengembangkan  model pengelolaan  wilayah  pesisir  dalam  rangka  pelestarian  hutan  mangrove  di  Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Atas kerangka pikir inilah penelitian ini dilakukan guna menelaah lebih jauh bagaimana kondisi  biofisik  wilayah  pesisir  dan  pengelolaannya  saat  ini (eksisting) serta pengembangan  model  pengelolaan  wilayah  pesisir  dalam  rangka  pelestarian  hutan Mangrove  di  kabupaten  Bolmong  Utara  Propinsi  Sulawesi  Utara.  Pengelolaan  yang didasarkan  atas  kekuatan  sumber  daya  masyarakat  serta  dapat  meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat wilayah pesisir.
Hutan  mangrove  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu tipe  hutan  yang  tumbuh di daerah pasang  surut  (terutama  di  pantai  yang  terlindung,  laguna,  muara  sungai)  yang tergenang  pada  saat  pasang  dan  bebas  dari  genangan  pada  saat  surut  yang komunitas  tumbuhannya  bertoleransi  terhadap  garam.  Sedangkan  ekosistem mangrove merupakan suatu sistem yang terdiri atas organisme (tumbuhan dan hewan) yang  berinteraksi  dengan  faktor  lingkungan  dan  dengan  sesamanya  di  dalam  suatu habitat mangrove.
Hanson  seperti  dikutip  oleh  Dahuri  dan  kawan-kawan (2001:  82)  mengatakan  bahwa perencanaan sumberdaya alam secara terpadu diartikan sebagai suatu upaya secara bertahap  dan  terprogram  untuk  mencapai  tingkat  pemanfaatan  sistem  sumberdaya alam  secara  optimal  dengan  memperhatikan  semua  dampak  lintas  sektoral  yang
mungkin timbul. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pemanfaatan optimal adalah suatu  cara  pemanfaatan  sumberdaya  pesisir  dan  lautan  yang  dapat  menhasilkan keuntungan  ekonomis  secara  berkesinambungan  untuk  kemakmuran  masyarakat. Menurut Sorensen dan Mc Creary (1990: 42), keterpaduan diartikan sebagai koordinasi antara tahapan pembangunan di wilayah pesisir dan lautan yang meliputi pengumpulan dan  analisis  data,  perencanaan,  implementasi,  dan  kegiatan  konstruksi.  Lang    seperti dikutip  oleh Dahuri  dan  kawan-kawan (2001:  23)  mengatakan  bahwa  keterpaduan dalam perencanaan dan pengelolaan sumberdaya alam, seperti mangrove, hendaknya dilakukan  pada  tiga  tataran  ( level ):  teknis,  konsultatif,  dan  koordinasi.  Pada  tataran teknis,  segenap  pertimbangan  teknis,  ekonomis,  sosial  dan  lingkungan  hendaknya secara  seimbang  atau  proposional  dimasukkan  ke  dalam  setiap  perencanaan  dan pelaksanaan  pengelolaan  mangrove.  Pada  tataran  konsultatif,  segenap  aspirasi  dan kebutuhan  para  pihak  yang  terlibat  atau  terkena  dampak  pengelolaan  mangrove hendaknya diperhatikan sejak tahap perencanaan sampai evaluasi. Tataran koordinasi mensyaratkan diperlukannya kerjasama yang harmonis antar semua pihak yang terkait dengan  pengelolaan  mangrove,  baik  itu  pemerintah,  swasta,  maupun  masyarakat umum.
Sistem  adalah  kumpulan  obyek  yang  saling  berinteraksi  dan  bekerja  sama  untuk mencapai  tujuan  logis  dalam  suatu  lingkungan  yang  kompleks.    Obyek  yang  menjadi komponen  dari  sistem  dapat  berupa  obyek  terkecil  dan  bisa  juga  berupa  sub-sistem atau sistem yang lebih kecil lagi. Forrester (1982: 3). Wilayah pesisir merupakan suatu sistem  yang  terintegrasi  dalam  pengelolaan  SDA  (sumber  daya  alam)  dan  dapat dikelola  dan  dirancang  dalam  suatu  kerja  sistem.  Ada  beberapa  cara  untuk  dapat merancang,  menganalisis  dan  mengoperasikan  suatu  sistem.  Salah  satunya  adalah
dengan melakukan pemodelan. Model adalah suatu penggambaran abstrak dari sistem dunia  nyata  untuk  aspek-aspek  tertentu,  Manetch  dan  Park  (1997:  187)  atau merupakan  penyederhanaan  sistem,  karena  sistem  sangat  kompleks,  tidak  mungkin membuat model yang dapat mengambarkan seluruh proses yang terjadi dalam sistem. Model  disusun  dan  digunakan  untuk  memudahkan  dalam  pengkajian  sistem  karena sulit dan hampir tidak mungkin untuk bekerja pada keadaan sebenarnya. Oleh karena itu,  model  hanya  memperhitungkan  beberapa  faktor  dalam  sistem  untuk  mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Hartasari 2007: 34).
Model pengelolaan  hutan  Mangrove  di  kabupaten Bolmong  Utara dalam penelitian  ini di dasarkan atas hasil identifikasi dan analisis sejumlah permasalahan terkait pemilihan model  pengelolaan  yang  sesuai  kondisi  lapangan.  Langkah  yang  pertama  dilakukan adalah dengan merumuskan tujuan model, pada tahap ini dilakukan penelaahan teori- teori  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  mangrove,  selanjutnya  pemilihan  terhadap model  serta  membangun  model  yang  disesuaikan  dengan  variabel yang  dipilih  serta permasalahan  di  lapangan.  Tahap  selanjutnya  adalah  melakukan  verifikasi  model, pada    tahap  ini  dilakukan  analisis  dengan  data  sampel,  melakukan  review  dan pengujian lapangan.
Model  yang    dihasilkan  dalam  pengelolaan  hutan  mangrove  yang  berkelanjutan  di Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara  didasarkan  atas  pemikiran  bahwa  untuk keberadaan ekosistem mangrove sebagai kawasan yang berfungsi budi daya, sebagai kawasan  budi  daya  hutan  mangrove  ini  banyak  dipengaruhi  oleh  adanya  campur tangan  manusia.  Pertambakan  tradisional  misalnya  merupakan  salah  satu  faktor  yang banyak  menyebapkan  konversi  hutan  mangrove  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Utara.  Tindakan  konversi  ini  harus  segera  dikendalikan  mengingat  begitu  besarnya
Volume 1 Nomor 2 Juli 2016
fungsi  hutan  mangrove,  baik  fungsi  ekologis , sosial  dan  ekonomi.  Dalam  konteks  ini maka pengelolaan hutan mangrove perlu memperhatikan prinisip-prinsip pembangunan berkelanjutan,  yakni  pembangunan  untuk  memenuhi  kebutuhan  generasi  sekarang tanpa  mengorbankan  kepentingan  generasi  mendatang.  Fokus  pembangunan berkelanjutan  adalah    pada  keberlanjutan  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi (economic  growth), keberlanjutan  kesejahteraan  sosial  yang  adil  dan  merata (social progress), dan keberlanjutan ekologis dalam tata kehidupan yang serasi dan seimbang (economical  balance). Berdasarkan  hal  ini  maka  pengembangan  model  pengelolaan hutan  mangrove  didasarkan  atas  keseimbangan  ekologi  (lingkungan  hidup),  ekonomi dan manajemen kelembagaan. Kerangka ini disajikan dalam tiga sub model yakni:  sub model mangrove, sub model kependudukan serta sub model kelembagaan.
Penelitian  terkait  pengelolaan  wilayah  pesisir  di  Indonesia  cukup  banyak  baik  yang dilakukan  oleh  perguruan  tinggi  maupun  kalangan  profesional  dan  aktifis  lingkungan. Berikut  ini  hasil  penelitian  yang  dianggap  relevan  dengan  pengembangan  kajian penelitian  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pelestarian  hutan  mangrove  di  Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,  yaitu manusia dalam pemanfaatan hutan mangrove maka diperlukan  pengelolaan  mangrove  yang  meliputi  aspek  perlindungan  dan  konservasi, dalam  rangka  pengelolaannya  perlu  dikembangkan  suatu  pola  pengawasan pengelolaan  mangrove  yang  melibatkan  semua  unsur  masyarakat  yang  terlibat.  Erna Rochana (2003: 9)

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini berlokasi di wilayah pesisir kabupaten Bolmong Utara.  Propinsi Sulawesi Utara.  Penelitian  dilaksanakan mulai  bulan April  s.d  Desember  2011.  Pemilihan  lokasi ini  didasarkan  karena  laju  kerusakan  sumberdaya  pesisir  mencapai  tingkat  yang mengkhawatirkan,  terutama  pada  ekosistem  mangrove  dan  terumbu  karang. Pembukaan lahan-lahan Mangrove untuk pertambakan dan  pemukiman semakin tidak terkendali. Pemerintah kabupaten Bolmong Utara sangat berkepentingan mengembangkan  model  pengelolaan  wilayah  pesisir  serta  pemanfaatan  hutan mangrove  secara  lestari  dan  berkelanjutan.  Teknik  pengambilan  sampel  dilakukan secara  nonprobablity  sampling  melalui  teknik  m ulti  stage  purposive  random  sampling. Informan terpilih adalah masyarakat yang bermukim diwilayah pesisir, pemerintah desa, NGO  dan  pemerintah  daerah  yang  terkait  dengan  kebijakan  pengelolaan  wilayah pesisir.  Target  Informan  berjumlah  30  orang.    Teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui  wawancara  dengan  menggunakan  kuisioner  dan Focus  Group  Discussion (FGD). Kuisioner dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai: kondisi sosial - demografi  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  hutan  mangrove.  Informasi  melalui  FGD terutama untuk memperoleh tanggapan mengenai kondisi pengelolaan wilayah pesisir. Kuisioner diberikan kepada informan diwilayah pesisir
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  melalui  pendekatan pengembangan  model.  Analisis  yang  digunakan  meliputi  ;  Analisis  spasial menggunakan softwere  ArcView  3.3 dan  untuk  pengembangan  Model  menggunakan perangkat  lunak Power  Simulation (POWERSIM  2.5).  Pemodelan  ini  dipilih  karena sangat relevan dengan karakteristik objek penelitian yang berpijak pada sistem ekologi
Wilayah  pesisir.  Muhammadi  dan  kawan-kawan  (2001:  51)  Metode  ini  memberi berbagai pilihan tentang model pengelolaan sumber daya alam.
Validasi,  evaluasi  dan  revisi    model  dilakukan  melalui  rancang  bangun  Pemodelan sistem dinamik powersim. Ketiga proses ini terdapat pada keseluruhan langkah-langkah pemodelan  pengelolaan  hutan  mangrove  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara Provinsi  Sulawesi  Utara.  Validasi  model  dilakukan  dengan  cara  membandingkan mengukur  penyimpangan  data  atau  perilaku  hasil  simulasi  dengan  pola  referensi. Simulasi model dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik/spesifikasi khusus yang dimiliki oleh ekosistem wilayah pesisir diantaranya keragaman spesifik hutan mangrove dan permasalahan sosial ekonomi wilayah pesisir. Hasil  dari  simulasi  ini  adalah  dalam  bentuk  grafik  waktu  dan  tabel  waktu  yang menggambarkan trend perilaku system.
Tahap  evaluasi model  dilakukan melalui pengujian  sensitivitas  yakni  untuk mengamati kecenderungan  kinerja  model  setelah  dilakukan  intervensi,  misalnya  apakah  masih terkendali  dan  mantap,  atau  justru  memperlihatkan  kecenderungan  melampaui  batas. Bila model dinyatakan valid disertai pengujian sensitivitas terhadap berbagai kebijakan, maka proses dapat lanjut kepada tahap analisis dan dapat digunakan untuk intervensi. Namun  bila  model  dinyatakan  tidak  valid,  maka  proses  akan  kembali  ke  langkah konseptualisasi untuk perbaikan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kondisi eksisting pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebelum  dan  setelah  pemekaran  tahun  2007    masih  bersifat  parsial,  tanggungjawab pengelolaanya  ada  pada  Dinas  Kehutanan.  Keterbatasan  sumberdaya  dan  anggaran untuk  pengelolaan  menyebabkan  sulitnya  pemerintah  daerah  mengelola  dan mengawasi  potensi  sumberdaya  wilayah  pesisir.  Hutan  mangrove  yang  semakin terbuka  akibat  usaha  pertambakan  dan  pemukiman  menyebabkan  makin  menurunnya kualitas  lingkungan  wilayah  pesisir.  Konflik  dan  erosi  menjadi  permasalahan  yang sering dihadapi akibat kerusakan hutan mangrove dan wilayah pesisir.
Berdasarkan data awal ini maka pengelolaan hutan  mangrove dilakukan tanpa adanya intervensi  model  pengelolaan  dan  penguatan  kelembagaan  pengelolaan  mangrove maka  berdasarkan  hasil  simulasi  data  kondisi  hutan  mangrove  di  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Utara  akan  mengalami  penyusutan  sebesar  40  persen  seluas  940.24  ha pada  tahun 2025 dan tersisa 10 persen saja pada tahun 2050 yakni 169.24 Ha.  Pada tahun  ini  diprediksi  terjadi  peningkatan  jumlah  penduduk  hingga  95.242  Jiwa  dengan nilai  PDRB  2.256.416,  naik  hingga  300  persen.  Jika  dilakukan  interfensi  model pengelolaan hasil simulasi sistem dinamik menunjukan adanya perubahan hingga tahun 2050  sebagaimana  tahun  yang  disimulasikan.  Nilai  PDRB  meningkatn  hingga Rp1.680.941  tahun  2025  atau  Rp4.050,416  pada  tahun  2050.  Peningkatan  berkisar antara 300-3000 persen dalam kurun waktu 40 tahun kedepan. Demikian halnya luasan Mangrove  akan  terjaga,  Meskipun    demikian  pertambahan  jumlah  penduduk  menjadi persoalan  penting  yang  perlu  diperhatikan  untuk  menjaga  hutan  Mangrove,  sebab seiring  bertambahnya  jumlah  penduduk  maka  kebutuhan  akan  lahan  pemukiman  dan pembangunan semakin tidak di elakan.
Wilayah Bolaang Mongondow Utara secara administratif terbagi kedalam 6 kecamatan dan  77  desa  kondisi  sampai  bulan  Juni  2009.  Luas  wilayah  mencapai  1.856,86  KM 2 . Secara  umum  kondisi Mangrove  di  lokasi  penelitian  dalam  kondisi baik. Pembentukan Hutan  Mangrove  terjadi  secara  alamiah.  Dari  9  (sembilan)  titik  pengamatan  sampel Mangrove  menunjukan  bahwa  kondisi  pada  masing-masing  plot  dalam  kondisi  stabil, kecuali di kecamatan Busisingo dan Bintauna Pantai Kawasan Mangrove terdesak oleh pembukaan lahan-lahan tambak. Komunitas mangrove yang terdapat pada lokasi studi memiliki  tutupan  lahan,  berupa  mangrove  sejati  yang  tumbuh  secara  alami  dan merupakan  hasil  proses  suksesi  alami  yang  teridentifikasi  meliputi  golongan  pohon, anak  pohon  dan  semaian  serta  golongan  perdu  dan  semak.  Golongan  lainnya  adalah golongan mangrove ikutan. Tutupan mangrove pada setiap lokasi kajian (Plot) berbeda- beda,  hal  tersebut  dipengaruhi  oleh  adanya  proses  suksesi  alami  yang  sedang berlangsung  dan  adanya  penggunaan  lahan  untuk  berbagai  kepentingan  seperti penggunaan  lahan  untuk  perkebunan,    kawasan    pemukiman,  kawasan  perkantoran pemerintahan,  dan  adanya  beberapa  kawasan  yang  digunakan  untuk    pembukaan tambak. Beberapa spesies yang dapat menjadi indikator menurunya stabilitas ataupun rusaknya  ekosistem  mangrove  yakni  spesies Achrosticum  aureum Linn.  dan  spesies Acanthus ilicifoius Lin (Noor dkk, 2006: 62).
Berdasarkan  uraian  analisis  deskriptif  menyangkut  aspek  ekologis  mangrove  yang terdapat  di  lokasi  kajian,  maka  perlu  diuraikan  pendekatan  dan  strategi  dalam pengelolaan  mangrove  dengan  tetap  mempertimbangkan fungsi-fungsi  aspek  ekologis hutan  mangrove  sebagai  daerah  asuhan  ( nursery  ground ),  daerah  mencari  makan ( feeding  ground )  dan  daerah  pemijahan  ( spawning  ground )  bagi  berbagai  jenis  biota laut,  sebagai  daerah  pemasok  larva  ikan,  udang  dan  biota  laut  lainnya,  serta  sebagai
peredam  gelombang  laut  dan  angin,  pelindung  abrasi  dan  tsunami,  serta  sebagai penangkap  sedimen.  Pertimbangan  ekologis  lainnya  dalam  pengelolaan  mangrove adalah adanya tekanan ekologis yang dapat menyebabkan menurunnya jasa ekosistem mangrove.  Meningkatnya  tekanan  ekologis  berdampak  secara  luas  kepada  kerusakan mangrove  baik  secara  langsung  (kegiatan  penebangan  hutan  dan  konversi  lahan) maupun  secara  tidak  langsung  (kegiatan  pencemaran  oleh  limbah  dari  berbagai kegiatan pembangunan).
law enforcm ent ke lembag aan + S UB  MODE L MA NGROVE P enggun aan Lah an - erosi pen duduk ke sejah teraan pem ekara n wil ayah hak kep emilikan + + + + + ke rusakan h utan ko nflik + + - - infra struktur - - + + + - + + S UB -MODE L K ELE MB AGAA N S UB -MODE L P ENDUDUK + pola  peman faatan ku alitas bio fisik + +
Gambar 1. Causalop Pengembangan Model Pengelolaan Hutan Mangrove di Kabupaten

## Bolaang Mongondow Utara
Diagram  simpal  kausal  (CLD)  diatas  menunjukan  bahwa  Model  Pengelolaan  Hutan Mangrove  di  wilayah  pesisir  dapat  dikelompokan  pada    3  (tiga)  sub  sistem,  yakni:  (a) Sub  Sistem  Fungsi  Hutan  Mangrove,  (b)  Sub  Sistem  Kependudukan    dan,  (c)  Sub Sistem Kesejahteraan. Ketiga sub sistem ini saling berkaitan  kondisi hutan mangrove yang  baik  dan  terjaga akan  memberi arti bagi  peningkatan  kesejahteraan masyarakat. Tujuan  pemekaran  daerah  dalam  upaya  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  akan lebih  baik.  Jika  kesejahteraan  penduduk    terjamin  maka  keberadaan  ekosistem  hutan mangrove  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara  akan  berkelanjutan.  Hal  ini  juga
ditunjukan  oleh  simulasi  model  yang  dilakukan.  Hasil  Simulasi  model  menunjukan adanya  perbaikan  terhadap  komponen-komponen  yang  terkait  dengan  pengelolaan wilayah  pesisir  terutama  hutan  mangrove.  Komponen  tersebut  meliputi:  tingkat kesejahteraan  masyarakat,  perbaikan  kondisi  hutan  mangrove,  dan  pertambanhan penduduk.
kesehat an pe ngr_ pddk mo bilit as laj u_m orta fra ksi_im igra si pe ndap atan Pe rt_Ekonom i sta tus_sosek laj u_na talita s pe ndid ikan aksesib ilitas PDRB an gk_ke rja pe nana man Su ksesi _ala mi ma ngro ve ali h_fu ngsi ile gal_ loggi ng kesemp atan _kerj a pe ngel uaran pe ndud uk2 inf rastru ktur pe rtum buha n kep emi likan _lah an pe man faata n pe rtam baha n
Gambar 2. Stock Flow Diagram Model Pengelolaan Hutan Mengrove
Hasil  pemodelan  atas  ketiga  sub  model  pengelolaan  dimaksud  diperoleh  bahwa terdapat  perubahan  siginifikan  terhadap  komponen-komponen  sub  model  dalam pengelolaan  Mangrove  jika  dilakukan  intervensi  berupa  pengelolaan  hutan  mangrove yang  terpadu  dan  berkelanjutan.  Hasil  simulasi  sistem  dinamik  menunjukan  adanya perubahan  hingga  tahun    2050  sebagaimana  tahun  yang  disimulasikan.  Nilai  PDRB meningkatn  hingga  Rp  1.680.941  tahun  2025  atau  Rp  4.050,416  pada  tahun  2050. Peningkatan  berkisar  antara  300-3000  persen  dalam  kurun  waktu  40  tahun  kedepan. Demikian  halnya  luasan  mangrove  akan  terjaga,  meskipun    demikian  pertambahan jumlah  penduduk  menjadi  persoalan  penting  yang  perlu  diperhatikan  untuk  menjaga
hutan mangrove, sebab seiring bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan lahan pemukiman dan pembangunan semakin tidak di elakan.
Berdasarkan  fakta-fakta  ini  maka  sepetutnya  keberadaan  ekosistem  mangrove  di Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara  dikelola  berdasarkan  pada  paradigma  ekologi yang  meliputi  prinsip-prinsip  interdependensi  antar  unsur  ekosistem,  sifat  siklus  dari proses  ekologis,  fleksibilitas,  diversitas  dan  koevolusi  dari  organisme  beserta lingkungannya dalam suatu unit fisik DAS (daerah aliran sungai) dan merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir dan lautan terpadu
Keterpaduan  dalam  perencanaan  dan  pengelolaan  sumberdaya  alam,  seperti mangrove,  hendaknya  dilakukan  pada  tiga  tataran  ( level ):  teknis,  konsultatif,  dan koordinasi.  Pada  tataran  teknis,  segenap  pertimbangan  teknis,  ekonomis,  sosial  dan lingkungan  hendaknya  secara  seimbang  atau  proposional  dimasukan  ke  dalam  setiap perencanaan  dan  pelaksanaan  pengelolaan  mangrove.  Pada  tataran  konsultatif, segenap  aspirasi  dan  kebutuhan  para  pihak  yang  terlibat  atau  terkena  dampak pengelolaan  mangrove  hendaknya  diperhatikan  sejak  tahap  perencanaan  sampai evaluasi.  Tataran  koordinasi  mensyaratkan  diperlukannya  kerjasama  yang  harmonis antar  semua  pihak  yang  terkait  dengan  pengelolaan  mangrove,  baik  itu  pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum.
Pengelolaan  mangrove  secara  terpadu  adalah  suatu  proses  perencanaan, pemanfaatan,  pengawasan  dan  pengendalian  sumberdaya  mangrove  antar  sektor, antara  pemerintah  dan  pemerintah  daerah,  antara  ekosistem  darat  dan  laut,  serta antara  ilmu  pengetahuan  dan  manajemen  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, keterpaduan mengandung tiga dimensi, yaitu sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis. Keterpaduan secara
sektoral  berarti  bahwa  perlu  ada  koordinasi  tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab antar  sektor  atau  instansi  pemerintah  pada  tingkat  pemerintah  tertentu  (integrasi horizontal)  dan  antar  tingkat  pemerintahan  dari  mulai  tingkat  desa,  kecamatan, kabupaten, propinsi, sampai tingkat pusat (integrasi vertikal). Adapun keterpaduan dari sudut  pandang  keilmuan  mensyaratkan  bahwa  di  dalam  pengelolaan  wilayah  pesisir hendaknya  dilaksanakan  atas  dasar  pendekatan  interdisiplin  ilmu,  yang  melibatkan bidang  ilmu  ekonomi,  ekologi,  teknik,  sosiologi,  hukum,  dan  lainnya  yang  relevan.  Ini disebabkan karena wilayah pesisir pada dasarnya terdiri dari sisitem sosial dan sistem ekologi yang terjalin secara kompleks dan dinamis.
Penelitian  ini  masih  sangat  jauh  dari  harapan  dan  perlu  terus  disempurnakan,  hal  ini merupakan  keterbatasan  peneliti  dalam  melakukan  analisa  yang  lebih  tajam  karena diperlukan  kemampuan  berbagai  macam  disiplin  ilmu  dalam  mengembangkan  model pengelolaan  wilayah  pesisir  dalam  rangka  pelestarian  hutan  mangrove,  keterbatasan lainya adalah pemahaman serta pengetahuan responden yang terpilih dalam hal hutan mangrove  sangat  rendah,  sehingga  untuk  melakukan  wawancara  serta  pengisian kuisioner tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

## IV. KESIMPULAN
Penelitian  ini  adalah  pengembangan  model  pengelolaan  wilayah  pesisir  dalam  rangka pemanfaatan  hutan  mangrove  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara.  Berdasarkan hasil analisis data dan temuan penelitian maka dirumuskan beberapa kesimpulan yakni: Pertama, bahwa  potensi  yang  dimiliki  oleh  wilayah  pesisir  Kabupaten  Bolaang Mongondow Utara dapat dikembangkan model pengelolaan kearah yang lebih baik. Hal ini  didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  hasil  simulasi  model  melalui  sistem  dinamik
menunjukan  bahwa  adanya  perubahan  signifikan  terhadap  kondisi  hutan  mangrove, kondisi  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  di  wilayah  pesisir  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Utara.  Meskipun  demikian  faktor-faktor  pertumbuhan  penduduk  dan desakan pembukaan lahan dan kebutuhan pemukiman penduduk menjadi bagian yang perlu  diperhatikan. Kedua, untuk  mendukung  dilaksanakannya  model  pengelolaan hutan  mangrove  maka  perlu  diperhatikan  aspek  legalitas,  kapasitas  dan  infrastrukur kelembagaan.  Pembentukan  kelembagaan  ini  dapat  diinsiasi  oleh  pihak  pemerintah, masyarakat atau perguruan tinggi. Penginsiatif dapat melakukan sosialisasi, studi-studi kelayakan  agar  memperoleh  dukungan  dan  kesepakatan  bersama.  Kesepakatan sebaiknya dituangkan dalam bentuk peraturan yang mengikat.
Pengelolaan  hutan  mangrove  dan  wilayah  pesisir  sangat  kompleks  sangat  dibutuhkan kesadaran akan tanggungjawab bersama,  oleh karena itu terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan kedepan sebagai sumbangsih saran kebijakan adalah:
1.  Pemerintah  daerah  dapat  menginsiatif  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  hutan mangrove  secara  terintegrasi  dengan  berbagai  komponen.  Pengelolaan  tersebut hendaklah dapat memadukan komponen-komponen ekologi, ekonomi dan  sosial.
2.  Dalam  kerangka  pengembangan  model  pengelolaan  wilayah  pesisir,  maka dukungan kelembagaan menjadi penting. Kelembagaan dapat berupa kelembagaan formal  maupun  sosial  yang  berkembang  dalam  masyarakat.  Modal  sosial  dan kearifan  lokal  yang  dimiliki,  perlu  dikelola  kearah  yang  lebih  baik,  memperhatikan beragam  kepentingan  antar  sektor  dan  pelaku.  Jika  kelembagaan  pada pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  hutan  mangrove  telah  ada  maka  dapat  dilakukan revitalisasi  baik  kapasitas  maupun  tatakelola  organisasinya.  Hal  ini  penting mengingat semakin kompleksitasya permasalahan wilayah pesisir. Demikian halnya
partisipasi  berbagai  pemangku  kepentingan  menjadi  kunci  sukses  pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan.
3.  Dalam  rangka  menjaga  kelestarian  hutan  mangrove  di  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Utara,  maka  perlu  kebijakan  (peraturan)  pemerintah  yang  mengatur tentang  pengelolaan  wilayah  pesisir  secara  terpadu.  Perlunya  dukungan  legalitas (peraturan) pemerintah terhadap hak pengelolaan dan  kepemilikan (property right) . Pengakuan  hak  ini  ( acces,  witdrawal, dan exclusion) terutama  bagi masyarakat komunal lokal  yang berada diwilayah pesisir dan hutan mangrove. Penegasan hak- hak  ini  akan  mendorong  terjadinya  proses  pertukaran  antara  pengguna  di  hulu dengan  di  hilir,  sehingga  lebih  mudah  menerapkan  pengelolaan  wilayah  pesisir secara  terpadu  di  kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara.  Lemahnya  koordinasi pada  tingkat  lapangan  dapat  diantisipasi  melalui  langkah-langkah  strategis  pada tahapan  implementasi  program.  Program  koordinasi  pada  tahap  perencanan hendaklah  menjadi  satu  kesatuan  saat  dilapang an,  ego  sektoral  dan  ‘jaringan birokrasi’ yang kaku dapat diminimalisir.
4.  Guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian hutan dan  lingkungan,  maka  proses  sosialisasi  melalui  pendidikan  formal  maupun informal perlu diinsiatif. Demikian halnya dengan organisasi masyarakat dan media baik melalui program kemitraan maupun kampanye media.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Bengen,  D.  G.,  dan  Adrianto. Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Pelestarian Hutan Mangrove. Bogor: Pusat  Kajian Pesisir dan  Lautan Institut  Pertanian,
1998.
Dahuri, R., V.  Rais,  S. G. Putra, dan  M.  J.  Sitepu, Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu . Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.
Forrester, W Jay. Principles  Of Systems:  Text  and  Workbook  Chapters  1  Through  10.
Massachusetts: MIT Press Cambridge,  1982.
Hartasari, Sistem  Dinamik  Konsep  sistem  dan  Pemodelan  untuk  industri  dan Lingkungan. Bogor: SEAMEO BIOTROP, 2007.
Manetch  T.  J.,  dan  G.  L.  Park. System  Analysis and  Simulation  With  Application  to Economic and Socila System . Michigan: Michigan State University, 1997.
Muhammadi,  Erman  A.,  dan  Budi  S. Analisis  Sistem  Dinamis,  Lingkungan  Hidup, Sosial, Ekonomi, Manajemen . Jakarta: UMJ Pers, 2001.
Noor,  Y.  R.,  M.  Khazali,  dan  I.  N.  N.  Suryadiputa. Panduan  Pengenalan  Mangrove  di Indonesia . Bogor: Wetlands Internasional-Indonesia Programme, 2006.
Rochana,  Erna. Ekosistem  Mangrove  dan  Pengelolaannya  di  Indonesi. Jakarta: http://www.irwantoshut.net/ P.31600021/SPL, 2003. (17-09-2012).
Sorensen,  John  C.,  dan  Scott  T.  McCreary, Institutional  Arrangement  for  Managing Coastal Resources and Environments: National Park Service California: U.S. Dept. of the Interior, 1999.