## MEMAHAMI BINGKAI MEDIA ONLINE DALAM NARASI HUKUMAN MATI KASUS KORUPSI BANSOS
Varian Caezar Himawan Mulya, Vinisa Nurul Aisyah Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta variancaezarr@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana narasi hukuman mati disajikan di media massa online. Narasi hukuman mati dalam penelitian ini merujuk pada isu yang berkembang saat kasus korupsi bantuan sosial terungkap KPK tahun 2020. Narasi hukuman mati yang dibingkai media online dianalisis dengan menggunakan analisis framing konsep milik Robert N Entman. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian diambil dari pemberitaan media Kompas.com dan Tempo.co antara bulan Desember 2020 hingga Maret 2021. Hasil dan pembahasan penelitian melalui analisis empat unsur framing menunjukkan bahwa, pertama, Kompas.com dan Tempo.co menunjukan dukungannya dengan adanya keselarasan narasi hukuman mati untuk para koruptor bansos. Kedua, media tersebut tidak memberikan ruang untuk pihak Juliari Batubara untuk membela haknya. Walaupun terdapat kesamaan yaitu mendukung narasi hukuman mati tersebut, terdapat perbedaan dalam pengambilan data yang dilakukan oleh Kompas.com dan Tempo.co yaitu dari elemen dan latar belakang narasumber.
Kata Kunci : Analisis Framing, Covid – 19, Korupsi, Hukuman Mati, Juliari Batubara

## A. PENDAHULUAN
Covid-19 memiliki dampak yang besar di dalam kehidupan sekarang, Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena imbasnya, dimana pemerintah yang bertanggung jawab harus membuat peraturan atau sistem baru untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 , yang awalnya
segala bentuk kegiatan  dilakukan secara offline atau bertatap muka, dengan adanya pandemi ini semua sistem maupun kegiatan setiap harinya kini dilakukan secara online atau dalam jaringan. Covid-19 juga mempengaruhi perekonomian di Indonesia, hal tersebut menyebabkan banyak perubahan seperti sektor industri
Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi Vol. 14, No. 2, September 2022
191
merombak model bisnis yang selama ini dijalankan, target operasi, dan manajemen perusahaan yang sudah ada (Mas’udi and Winanti 2020).
Untuk meringankan beban masyarakat dari dampak pandemi Covid-19 , pemerintah Indonesia berencana memberikan bantuan untuk masyarakat.  Bukan hanya pemerintah yang bergerak untuk membantu masyarakat dalam meringankan beban hidup selama pandemi, aksi charity atau kegiatan solidaritas yang dilakukan oleh berbagai komunitas yang ada di Indonesia pada dasarnya mereka mengumpulkan donasi berupa barang atau uang kepada sekelompok yang membutuhkan dan bersifat memenuhi kebutuhan mereka sesaat (Marquis and Tilcsik 2016).
Pemerintah sendiri mengadakan program sosial yang telah dicanangkan oleh Presiden untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19
dengan memberikan bantuan seperti paket sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai enam ratus ribu rupiah. Listrik gratis bagi para pelanggan yang terdampak pandemi Covid-19 , Kartu
Pra-Kerja yang dirilis pemerintah untuk meringankan beban karyawan yang terkena PHK dan pengangguran. Semua itu dilakukan untuk  menjaga kualitas perekonomian di Indonesia agar tidak semakin terpuruk oleh pandemi (Ihsanuddin 2020).
Namun dibalik kebijakan tersebut, akhir ini dalam upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat saat masa pandemi, terdapat oknum nakal yang ingin mencari keuntungan tersendiri, dengan cara menggelapkan dana bansos Covid-19 tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengungkap bahwa terdapat anggota menteri pemerintahan yang terjerat kasus tersebut, salah satunya yaitu Menteri Sosial Juliari Batubara yang menjadi tersangka kasus suap bansos Covid-19. Dari pernyataan tersebut banyak media yang berlomba untuk mengangkat dan memberitakannya, dengan mencari bahan berita dari kejadian tersebut dan mempublikasikannya ke berbagai media. Salah satu artikel dengan judul “Kasus Dugaan Korupsi Bansos Covid- 19, KPK Akan Dalami soal Ancaman Hukuman Mati” dalam artikel tersebut
menyatakan bahwa tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi disaat bencana, dapat dijatuhi hukuman mati. Sesuai dengan yang sudah tertulis di dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 31 1999. Tentang tindak pidana korupsi (Hakim 2020).
Perkembangan korupsi di Indonesia dapat dikatakan masih menjadi permasalahan yang serius dan terhitung tinggi. ICW ( Indonesian Corruption Watch ) menjelaskan bahwa aktor tindak pidana korupsi sering kali berlatar belakang sebagai pejabat, kementerian pemerintah dan daerah, yang memiliki kekuasaan, dan dipercaya untuk mengayomi masyarakat namun lalai dan tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya (Ridwan 2012).
Dalam Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa korupsi sendiri merupakan tindakan seseorang yang dikategorikan melawan hukum, dengan cara memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan maupun kesempatan dan
sarana yang ada padanya, dan hasilnya merugikan perekonomian negara. Pada kasus kali ini hukuman mati sering disangkut pautkan untuk menjadi hukuman final untuk para koruptor bansos, agar nantinya membuat jera para terpidana lainnya  (Ubaedillah 2015).
Menurut Mardjono  Reksodiputro dalam buku Konstruksi Hukuman Mati; Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi, hukuman mati merupakan pidana paling berat dari susunan sistem pemidanaan di Indonesia, perihal tersebut Indonesia sendiri merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dengan demikian pemberlakuan hukuman mati tersebut harus khusus dan selektif (Lubis and Lay 2007).
Di sisi lain Indonesia sendiri sesungguhnya sudah melaksanakan hukuman mati, jauh sebelum kemerdekaan dan di berbagai daerah sudah menjadikan hukuman tersebut sebagian dari hukum adat. Sebagai contoh pada zaman Kerajaan Majapahit, hukuman mati sangat terkenal pada eranya (abad 13-16). Termasuk dalam
Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi Vol. 14, No. 2, September 2022
193
kategori pidana pokok yang setara dengan, pidana potong anggota badan, penggantian kerugian atau denda. Di daerah Aceh seorang isteri yang ketahuan berzinah dengan yang bukan muhrimnya dibunuh, di Minangkabau juga terdapat hukuman mati yang dikenal dengan hukum membalas, sesuai dengan sebutannya seperti pembalasan siapa yang membunuh akan dibunuh (Hamzah and Sumangelipui 1985).
Dalam setiap kebijakan pemerintah, media memiliki peran penting. Hal ini berdasarkan kondisi media sebagai sumber informasi yang kredibel. Salah satu komponen pesan dalam media massa yaitu pemberitaan.  Pemberitaan yang disajikan dan disusun, selalu mengupayakan untuk menarik minat khalayak agar menyimak informasi yang telah disajikan oleh media yang meliputnya. Untuk mendapatkan perhatian khalayak, media haruslah memberikan informasi yang akurat dan menyangkut dengan hubungan emosional khayalak terhadap suatu kasus atau berita yang diangkat agar khalayak tertarik untuk menyimaknya (Yasir 2009).
Setiap media massa memiliki ideologi dan kredibelitas yang berbeda dengan yang lainnya, mulai dari media cetak, elektronik, dan media online. Ideologi tersebut biasa terbentuk dari siapa pemilik media massa tersebut. Selain itu, ideologi atau ciri khas media massa ini juga bisa dilihat dari cara mereka memilih bahasa yang digunakan dalan menyusun berita, jenis tulisan, dan slogan. Kepentingan perusahaan media itu sendiri juga melatar belakangi, terbentuknya ideologi yang dijaga dengan konsisten guna mempertahankan eksistensi media massa tersebut (Eriyanto 2002).
Media massa sekarang dituntut untuk menjadi media yang ideal untuk khalayaknya. Karena sifatnya yang tepat dan cepat. Karena itu media massa dapat menjadikan lebih edukatif dan informatif. Media massa membantu khalayak untuk mendapatkan perkembangan informasi yang terjadi disekitar masyarakat. Media massa merupakan alat yang digunakan oleh khalayak sebagai hiburan, sumber berita, dan membawa pesan persuasif (Vivian 2008).
Penelitian ini mengambil dua media besar di Indonesia yaitu Kompas dan Tempo. Keduanya dipilih dengan asumsi keterkaitan ideologi media terhadap  framing  hukuman mati. Kompas menjadi salah satu media yang sering dicari oleh khalayak milenial karena memiliki banyak platform untuk mengunggah berita, seperti Facebook,
Twitter, Youtube, dan Instagram.
Kompas juga memiliki hashtag “Sharing is Caring” di dalamnya membahas isu yang terjadi di masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap isu tersebut. Kompas.com memiliki kemampuan beradaptasi yang baik, termasuk dalam menghadapi perkembangan zaman. Dengan kemampuan beradaptasi yang baik tersebut, membuktikan bahwa Kompas.com menjadi salah satu media tertua di Indonesia, dan mampu memberikan kebutuhan informasi setiap generasi pembacanya, termasuk generasi muda atau milenial (Viranda, Hidayat, and Yudhapramesti 2018).
Kompas  mengingatkan pentingnya kesadaran agar tidak melakukan tindakan korupsi terutama untuk
kepentingan bersama, seperti bantuan sosial bencana. Kompas.com dalam mengemas sebuah berita lebih mengedepankan urgensi pada pentingnya pemahaman bahwa tindak pidana korupsi dana bansos akan sangat merugikan semua pihak dan menghambat upaya penanganan pandemik ini. Sedangkan media Tempo memiliki produk portal digital, yaitu Tempo.co yang lahir pada tahun 1995, dengan memiliki prinsip “Enak di Baca dan Perlu”. Semenjak diterbitkannya Tempo.co, banyak masyarakat yang tertarik dan menjadi langganan portal berita tersebut, sehingga meraih berbagai penghargaan seperti, Silver Award “The Best Mobile Media 2011” dalam ajang Asia Digital Media Award 2011, dan memenangkan dalam perlombaan heckton media yang diselenggarakan oleh Global Editors Network di Wina, Austria pada 17 Juni 2016 (Leilana et al. 2018).
Mengenai ancaman hukuman mati, Indonesia kerap melayangkan hukuman tersebut untuk para tersangka pelanggar hukum seperti dalam kasus narkoba dan kejahatan terorisme, namun pada masa pandemi seperti ini,
Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi Vol. 14, No. 2, September 2022
195
vonis  hukuman mati kembali muncul sebab tindakan korupsi  bansos  di tengah pandemi ini disebut sebagai kejahatan yang luar biasa, karena telah merugikan banyak pihak terutama perekonomian negara dan kelangsungan kehidupan masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial pemerintah tersebut. Apakah nantinya hukuman mati tersebut akan terlaksana atau tidak, sebab jika hukuman tersebut dijalankan tentunya kasus korupsi di Indonesia dapat berkurang. Vonis hukuman mati merupakan bentuk hukuman klasik, yang nantinya dapat mencegah dan membuat jera bagi para pihak yang akan melakukan tindak pidana. Hukuman tersebut dapat mempengaruhi seseorang melalui psikisnya, untuk tidak melakukan perbuatan serupa. Namun hukuman mati tersebut masih menjadi perdebatan di khalayak publik. Dengan demikian media Kompas.com dan Tempo.co yang nantinya akan membingkai kasus korupsi bansos tersebut (Sahetapi 1982).
Banyak negara yang sudah menggunakan hukuman mati untuk membuat jera para pelakunya, salah
satunya adalah China, dengan menjadi Republik China yang nasionalis pada tahun 1912, dan mengakhiri era kekaisaran yang berlangsung selama ribuan tahun. Pada masa ini pun China tidak terhindar dari kasus korupsi, dan bahkan sudah menjadi epidemi yang terulang pada masa kekaisaran china, di era pemerintahan nasionalis ini (JungChang 2005). China sendiri memberikan hukuman mati terhadap kasus sogok menyogok seperti, para pelaku yang ketahuan menggunakan dan menyalahgunakan dana milik negara untuk kepentingan pribadinya, akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Lalu penyalahgunaan dana untuk bantuan bencana alam, yang digunakan untuk memperkaya diri, tersangka tersebut langsung diberi hukuman mati (Makaruku 2016).
Namun proses ancaman hukuman mati tersebut masih menimbulkan banyak perdebatan di Indonesia, terdapat sebagian pihak yang mendukung dan sebagiannya ada yang menolak terhadap keputusan tersebut. Pihak yang mendukung dengan adanya hukuman mati bagi para korupsi sesuai
dengan hukum Islam yang mengakui asas keadilan, karena korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa dan dianggap sebagai bahaya untuk kelangsungan kehidupan masyarakat, maka hukuman mati pantas diberikan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Terdapat berbagai kriteria tertentu di dalam hukum Islam yang nantinya dapat memberikan  hukuman mati sesuai dengan kejahatan yang dilakukan (Khan 1988).
Sebaliknya tentang perlindungan Hak Asasi Manusia, hukuman mati dipandang tidak benar, karena yang berhak mengambil nyawa seseorang adalah Tuhan Yang Maha Esa, salah satu yang paling berhak dimiliki seseorang adalah hak untuk hidup. Pasal 28 A Amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa setiap yang bernyawa berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya, jika hukuman mati masih berlangsung di Indonesia, maka tidak heran jika terdapat pihak yang berpendapat bahwa hukuman tersebut di Indonesia bertentangan dan berbanding terbalik dengan Pasal 28 A. Bukan hanya
melanggar hak konstitusional, tetapi hukuman tersebut dapat dikatakan sebagai  tindakan pelanggaran HAM (Sambas 2007).

## B. TINJAUAN PUSTAKA Analisis Framing
Konstruksi pemberitaan dapat dianalisis dengan menggunakan analisis framing. Framing merupakan bagaimana media menyusun realitas yang tercipta dari konstruksi dan sebuah sudut pandang tertentu. Dalam framing dapat lebih menonjolkan bagaimana pesan atau peristiwa dibangun oleh media yang nantinya akan disajikan atau dikonsumsi untuk khalayak umum (Eriyanto 2002). Framing memiliki tujuan untuk menggiring interpretasi khalayak atau pembacanya terhadap sebuah berita, lalu membuat dunia seakan menjai realitas yang rumit dan komplek dan akhirnya memudahkan untuk mengerti atau memahami (Durham 1998).
Penelitian ini menggunakan Teori Analisis Framing milik model Robert N. Entman, dimana framing yang dibentuk untuk menunjukan atau menonjolkan suatu informasi agar dapat terlihat lebih
Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi Vol. 14, No. 2, September 2022
197
jelas, lebih bermakna dan mudah diingat oleh khalayak pembaca. Entman memandang framing ke dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek dari isu. Seleksi isu berhubungan dengan pemilihan fakta, dengan menyeleksi fakta apa yang akan dibawakan menjadi sebuah berita, maka hanya sebagian saja isu yang ditampilkan oleh wartawan. Sedangkan penonjolan aspek berkaitan dengan penulisan fakta, wartawan memilih suatu sebuah isu lalu ditampilkan dengan menggunakan kata, kalimat, dan gambar yang dapat menarik perhatian pembaca. Pemahaman terhadap suatu berita juga dipengaruhi oleh situasi psikis dan fisik pembacanya, dengan demikian dibutuhkan kesamaan latar belakang antara penulis dan pembaca agar koherensi, kohensi, dan pemahaman yang komprehensif dapat terwujud (Entman 1993).
Dalam konsepnya Robert N. Entman membagi menjadi empat bagian yaitu Define problems, bagaimana seorang wartawan  melihat isu tersebut sebagai apa, lalu pada tahap ini dapat dilakukan pembingkaian utama masalah atau peristiwa yang akan diangkat,
pembingkaian tersebut sebagai penekanan yang dipahami oleh wartawan untuk membentuk realitas yang berbeda. Diagnose cause, dalam tahap ini peristiwa tersebut dilihat disebabkan oleh apa, siapakah aktor atau dalang yang dapat dianggap sebagai pembuat masalah. Make moral judgement , berisikan nilai framing yang digunakan untuk menyutujui atau mendukung sebuah argumen terhadap masalah yang telah dibuat. Maka membutuhkan alasan yang kuat untuk mendukung pendapat tersebut. Lalu Treatment recommendation , digunakan untuk menaksirkan suatu nilai yang akan digunakan oleh wartawan, untuk merampungkan sebuah masalah. Hal tersebut juga tergantung dengan siapa ( who ) yang dianggap sebagai penyebab masalah dan bagaimana ( how ) peristiwa tersebut dilihat (Eriyanto 2002).
Perangkat framing ini digunakan untuk menganalisis dan menjabarkan mengenai berita yang disuguhkan oleh Kompas.com dan Tempo.co mengenai berita  ancaman hukuman mati untuk para tersangka pelaku korupsi bansos Covid-19.
Penelitian ini mengambil penelitian milik Yohanes S. Lon sebagai penelitian rujukan. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa penerapan hukuman mati pada hakikatnya berbanding terbalik dengan Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia, mengenai hak untuk hidup. Karena hak hidup itu diterima manusia sejak lahir di dunia. Maka ketika hukuman mati diterapkan, muncul persepsi bahwa pemerintah atau negara seperti memperbolehkan tindakan kekerasan pelanggaran HAM yaitu mengambil nyawa seseorang secara sengaja. Dengan demikian pemerintah harus menciptakan pendidikan yang berasaskan demokrasi, kebebasan dan toleransi untuk sesama. Agar nilai  dan pesan dari HAM tersampaikan kepada masyarakat dengan baik dan benar (Lon 2020).
Penelitian lain yaitu  milik Harab Zafrulloh dengan judul Persepsi Pandangan Hukum Dan Masyarakat Dalam Pengertian Hukuman Mati Dan
Penjara Seumur Hidup
Dalam Penerapan Sanksi Pidana, dengan  hasil penelitian, hukuman mati atau sebutan
lainnya yaitu Death Penalty merupakan hukuman terberat menurut perundang- undangan di Indonesia, hal tersebut berkaitan dengan merampas hak kepentingan masyarakat, dan menyangkut soal banyak nyawa. Hukuman mati adalah penjatuhan pidana terhadap tersangka dengan mencabut hak hidupnya yang telah melakukan tindakan pidana yang dapat dikatakan berat, dan diatur dalam undang -undang dan hukuman terberat yang diancam merupakan hukuman mati. Melalui uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa vonis hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum. Atas nama hukum untuk melindungi masyarakatnya dari kasus yang merugikan negara. Indonesia masih melaksanakan hukuman mati secara khusus dan berhati-hati dengan batasan yang sudah ditentukan .
Sedangkan jurnal dari Chinese Public Opinions on Death Penalty: Measurement, Analysis and Communication, menjelaskan bahwa mayoritas orang China mendukung vonis hukuman mati, tetapi hukuman mati disana dapat dikategorikan stabil dan tidak stabil. Terdapat kubu yang
Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi Vol. 14, No. 2, September 2022
199
menyukai prinsip mata dibalas dengan mata, utuk mengingatkan kepada orang yang akan berbuat pidana nantinya akan diberi hukuman yang sama, dan ada yang menolak hukuman mati tersebut karena kurang manusiawi. Anti hukuman mati, mereka percaya bahwa peradilan yang adil tidak akan memvonis hukuman mati dan mengedepankan pengalaman pribadi dalam hal keadilan, ketertiban yang stabil, nantinya sosial lingkungan yang tercipta akan lebih damai (Liang and Chen 2020).
Dari uraian penjelasan di atas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana konstruksi media online Kompas.com dan Tempo.co membingkai kasus pemberitaan tentang ancaman hukuman mati bagi koruptor pada kasus korupsi bansos covid-19 ? Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah media Kompas.com dan Tempo.co mendukung atau netral terhadap keputusan kasus tersebut.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan riset kualitatif, dimana menjelaskan
fenomena dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin, tetapi tetap saja menekankan kualitas dibanding kuantitas data yang dimiliki, dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan bagaimana Kompas.com dan Tempo.co membingkai narasi hukuman mati bagi para koruptor bansos covid-19 (Kriyantono 2006).
Dengan menggunakan konstruktivis, maka peneliti melihat kenyataan memiliki makna yang berbeda beda untuk setiap orang yang melihatnya. Dan hal tersebut dianggap sebagai realitas bersifat majemuk. Dalam paradigma konstruksivis, setiap individu memiliki pengalaman yang tersendiri atau unik. Dengan demikian, menjelaskan bahwa setiap cara yang dipilih oleh seseorang untuk melihat dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa toleransi dan menghargai atas pandangan tersebut (Patton and Quinn 2002).
Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi teks berita yang dipublikasikan
oleh media Tempo.co dan Kompas.com mengenai konstruksi hukuman mati bagi para koruptor yang mengambil keuntungan untuk memperkaya dirinya sendiri, merugikan negara dan masyarakat dari bansos Covid-19. Sedangkan data sekunder untuk memperkuat data primer, dengan menggunakan buku, jurnal dan referensi lainnya.
Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah media yang berbasis online, yaitu media Tempo.co dan Kompas.com. Sedangkan objek yang diteliti yaitu pembawaan berita dari kedua media online tersebut tentang konstruksi hukuman mati.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Teknik dokumentasi, melalui pengumpulan data primer teks berita yang berada di internet tentang narasi hukuman mati untuk para koruptor bansos tersebut. Dokumentasi difokuskan terhadap dua media yang dipilih yaitu Tempo.co dan Kompas.com.
Pada penelitian ini pengambilan data di media Tempo.co dan Kompas.com dilakukan pada periode
bulan Desember 2020 hingga Maret 2021. Pemilihan periode tersebut dikarenakan naiknya isu narasi hukuman mati yang menimbulkan pro dan kontra. Populasi yang digunakan adalah pemberitaan yang dibawakan oleh media Tempo.co dan Kompas.com tentang narasi hukuman mati terhadap koruptor bansos.
Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan Teknik purposive sampling, dimana sampel yang ditentukan sesuai dengan kriteria yang sudah dipilih oleh peneliti berdasarkan tujuan riset, sedangkan yang tidak memenuhi kriteria dan tidak sesuai,maka tidak dijadikan sampel (Kriyantono 2006). Dalam penelitian ini, sampel penelitian ditentukan berdasarkan kronologis kasus korupsi ini terjadi. Kategori dibuat melalui kronologis pada saat wacana hukuman mati setelah penangkapan Juliari. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu pemberitaan tentang narasi hukuman  mati pada kasus korupsi bansos Covid-19, periode pemberitaan Desember 2020 hingga Maret 2021. Sementara unit analisis dalam penelitian ini adalam teks pemberitaan yang
Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi Vol. 14, No. 2, September 2022
201
mencakup gambar, isi tulisan konten media Tempo.co dan Kompas.com.
Mengenai analisis data, penelitian ini menggunakan analisis framing milik Robert N. Entman yang memiliki empat elemen dalam memberikan informasi yang diangkat dari kedua media tersebut dalam memahami realitas dan mempengaruhi publik terhadap kasus narasi hukuman mat tersebut.  Empat elemen framing tersebut yaitu Define Problems (definisi masalah), Diagnose Causes (memperkirakan penyebab masalah), Make Moral Judgement (membuat keputusan moral), dan Treatment Recommendation (menekankan penyelesaian).
Standar kualitas penelitian dapat diukur dari isi penelitian tersebut. Dimana saat pengumpulan validitas data berlanjut hingga dirasa cukup untuk mewakili data tersebut. Setelah analisis data diperoleh maka, data divaliditas menggunakan analisis triangulasi. Triangulasi merupakan sebuah cara untuk menganalisis subjek, dengan cara mencari kebenarannya bukan hanya dari satu sumber, tetapi menggunakan sumber sumber lain
yang tersedia untuk dibandingkan antara satu dengan lainnya (Kriyantono 2006). Peneliti menggunakan triangulasi dengan  model sumber membandingkan informasi dari sumber yang berbeda, dari media Tempo.co dan Kompas.com serta jurnal lain yang relevan.

## D. TEMUAN
Kronologi pertama ketika kasus suap bansos itu terungkap, Kompas.com membingkai bahwa Ketua KPK akan menggunakan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 kepada Juliari Batubara. Dalam berita ini Ketua KPK Firli Bahuri menjadi narasumber. Berita ini menjadi sampel pertama.
Tabel 1. Kasus Dugaan Korupsi Bansos Covid-19, KPK Akan Dalami soal

## Ancaman Hukuman Mati
Teks Intepretasi Define Problem Firli Bahuri akan mendalam i peluang pengguna an Pasal 2 ayat (2) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999. Terjadi banyak pertanyaan di media luar mengenai penggunaa n Pasal tersebut, dimana korupsi yang
dilakukan dalam keadaan tertentu, terutama di saat bencana, dapat dijatuhi hukuman mati. Diagnose Cause KPK sedang menangan i kasus dugaan korupsi bansos Covid 19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. Kompas menyoroti berita tentang kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetab ek). Make Moral Judgement Melakuka n tindakan korupsi merupaka n tindakan tidak terpuji, karena merugikan banyak pihak. Pesan moral yang ada adalah Kompas menyoroti peran KPK yang terus memberant as kasus korupsi, terutama kasus korupsi bansos yang dilakukan oleh Menteri Sosial, mulai dari pihak yang memberi hingga yang menerima. Hal tersebut yang ditonjolkan oleh Kompas. Treatment Recommendat ion KPK akan menyidik perkara lebih dalam tentang kasus korupsi tersebut. Pihak KPK akan terus mendalami siapa saja yang bersangkuta n dalam kasus korupsi bansos tersebut, dan akan diusut hingga tuntas.
Berita kedua dari Kompas.com membingkai wacana hukuman mati untuk para tersangka kasus suap bansos dapat memberikan efek jera. Hal
Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi Vol. 14, No. 2, September 2022
203
tersebut disampaikan oleh Kompas.com dengan memfokuskan kepada argumen mantan Ketua KPK yaitu Abraham Samad bahwa hukuman mati bisa beri efek jera terhadap Edhy Prabowo dan Juliari Batubara. Berita ini menjadi sampel kedua.
Tabel 2. Abraham Samad Nilai Wacana Hukuman Mati untuk Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Bisa Beri Efek Jera
Teks Intepretasi Define Problem Wacana hukum mati dapat memberikan efek jera. Framing Kompas.com pada berita ini membahas tentang ancaman hukuman mati kepada kedua eks Menteri Kelautan dan Perikanan dapat memberikan efek jera. Diagnose Cause Edhy Prabowo dan Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi bansos. Penyebab masalah dari berita tersebut adalah eks
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dan Juliari Batubara sebagai tersangka
kasus korupsi bansos, karena penerima kasus suap benih lobster dan kasus suap bansos di wilayah Jabodetabek . Make Moral Judgement Praktik korupsi yang dilakukan oleh Edhy Prabowo dan Juliari Batubara menyusahka n masyarakat Pesan moral yang disampaikan oleh Kompas adalah seharusnya Edhy Prabowo dan Juliari Batubara sebagai perwakilan masyarakat harus menyelesaik an masalah, bukan malah melakukan korupsi. Treatment Recommen dation KPK akan mempertimb angkan usulan hukuman mati. Solusi yang diberikan Kompas pada berita ini dengan mempertimb angkan pasal pasalng tentang tipikor. Hal tersebut guna memperkuat usulan hukuman mati terhadap tersangka.
Berita ketiga dari Kompas.com membingkai tentang tuntutan hukum 11 tahun yang diberikan oleh Jaksa Penuntut KPK kepada mantan Menteri Juliari Batubara dianggap terlalu ringan, seharusnya dapat dijatuhi hukuman seumur hidup. Berita ini menjadi sampel ketiga.
Tabel 3. Saat Firli Bahuri dan Wamenkumham Sebut Koruptor Bansos Layak Dihukum Mati
Teks Intepretasi Define Problem Kasus koruptor bansos layak dihukum mati. Definisi masalah yang diberikan oleh Kompas adalah kasus korupsi bansos yang dilakukan oleh eks Menteri Juliari Batubara layak diberikan hukuman mati. Hal tersebut ditegaskan oleh Firli Bahuri. Diagnose Cause Hasil dari Tuntunan Jaksa Penuntut Umum KPK bukan Penyebab masalah dari berita tersebut adalah hasil dari
hukuman mati yang diberikan, namun tututan hukuman 11 tahun penjara. Tuntunan Jaksa Penuntut Umum KPK kepada eks Menteri Juliari Batubara yang dijatuhi hukuman 11 tahun penjara, hal ini dirasa hukuman tersebut lebih ringan daripada usulan hukum sebelumny a yaitu hukuman mati. Make Moral Judgement Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, menuntut Juliari dengan tuntutan hukum seumur hidup. Pesan moral yang disampaika n oleh Kompas adalah hasil tuntutan hukum yang diberikan oleh Juliari Batubara yaitu terlalu ringan, seharusnya menuntut Juliari dengan hukuman seumur hidup. Treatment Recommendat ion KPK terus bekerja keras untuk dapat membuktik an adanya
Kompas menawarka n solusi seharusnya KPK akan bekerja
Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi Vol. 14, No. 2, September 2022
p-ISSN: 2087-085X e-ISSN: 2549-5623 205 pelanggara n sebagaima na yang ada di dalam undang undang tentang tipikor. keras untuk mendapatk an bukti dengan ancaman hukuman mati.
Kali ini sampel keempat dari penelitian diambil dari media Tempo.co, dalam beritanya Tempo.co membingkai ancaman yang dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri, bahwa akan menindak tegas pelaku pengguna anggaran penanganan bencana Covid- 19 dengan hukuman mati.
Tabel 4. Ketua KPK Pernah Ancam Hukum Mati Pelaku Korupsi Anggaran Covid-19
Teks Intepretasi Define Problem Ancaman hukuman mati untuk pelaku korupsi bansos. Framing Tempo menyoroti keputusan Ketua KPK yaitu Firli Bahuri untuk menindak tegas para tersangka korupsi dengan tuntutan hukuman mati. Diagnose Cause Juliari Batubara Penyebab masalah merupakan bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan , diduga melakukan tindak pidana korupsi dari bantuan sosial covid 19. pada pemberitaa n  ini adalah kasus korupsi yang merupakan kejahatan serius. Make Moral Judgement KPK mengingat kan empat celah rawan korupsi bansos. Pesan moral yang disampaika n oleh Tempo adalah terdapat empat celah rawan yang dperlu diwaspadai dalam penangana n bansos covid 19, Treatment Recommenda tion Menindak lanjuti kasus korupsi bansos, komisi antirasuah membuat aplikasi JAGA Bansos. Solusi yang ditawarkan oleh Tempo adalah
Deputi Bidang Pencegahan KPK memberika n pendampin gan kepada kementeria n, Lembaga, dan pemerintah an daerah demi mencegah korupsi.
Sampel kelima dari media Tempo.co adalah wacana hukuman mati untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia, dengan merujuk pada pasal UU Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut diperkuat karena sebelumnya Ketua KPK Firli Bahuri pernag mengancam untuk menindak tegas para pelaku korupsi.
Tabel 5. Menakar Hukuman Mati bagi Koruptor dalam UU Pemberantasan Korupsi
Teks Intepretas i Define Problem Wacana hukuman mati bagi koruptor kembali menguat dalam beberapa hari belakangan . Framing Tempo menyoroti tentang ancaman hukuman mati yang kembali menguat akibat kasus korupsi bansos covid 19.
Diagnose Cause Tindakan dari Juliari Batubara dapat dijatuhi pasal pasal tipikor yang nantinya dapat dijatuhi Kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara merupaka n kejahatan hukuman mati. yang serius, dan  dapat dijatuhi hukuman berat. Make Moral Judgement Ketua KPK akan menindak tegas pelaku korupsi anggaran penangana n bencana Covid-19 dengan tuntutan hukuman mati. Adanya ancaman hukuman mati pelaku korupsi anggaran bansos. Treatment Recommendati on Menteri Koordinato r Bidang politik, hukum, dan keamaan Mahfud Md telah menyepaka ti hukuman mati tersebut. Adanya dukungan untuk menjatuhi pidana hukuman mati terhadap koruptor. n aturan hukuman mati.
Kemudian sampel ke enam dari Tempo.co membingkai tentang hasil keputusan dari penuntut yang memberikan keringanan hukum dari ancaman hukuman mati menjadi hukuman 12 tahun penjara, dari hasil tersebut banyak respon dari masyarakat salah satunya dari golongan mahasiswa bahwa ketidakjelasan aparat hukum dalam memvonis tipikor.
Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi Vol. 14, No. 2, September 2022
207
Tabel 6. Vonis Korupsi Bansos Juliari
Batubara, Mahasiswa: Putusan Tidak Masuk Akal Teks Intepretasi Define Problem Vonis kasus korupsi bansos Juliari Batubara mendapat pertimbang an keringanan hakim. Keringanan hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 500 juta, dan harus mengganti uang pidana sejumlah 14,5 miliar. Diagnose Cause Juliari meminta untuk dibebaskan atas semua dakwaan kasus korupsi bansos covid 19. Julia Batubara meminta dibebaskan atas semua dakwaan karena alasan keluarga. Make Moral Judgement Adelia salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada menilai permintaan Julia Batubara tidak masuk akal. Terdakwa yang boleh diberi keringanan hukuman adalah yang mengakui dan menyesali perbuatan, berusia lanjut atau sakit, dan belum menikmati perbuatann ya. Treatment Recommendat ion Adelia meminta ketegasan aparat hukum untuk diberi hukuman undang undang tipikor. Persoalam ini harus diurus dengan serius karena kala pandemi seperti ini, seharusnya sebagai warning sign bahwa tindak pidana ini penuh celah.

## E. BAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi hukuman mati terdapat dalam media Kompas.com dan Tempo.co sebagai media nasional. Tak banyak yang berbeda, kedua media tersebut menawarkan hukuman mati dalam kasus korupsi bansos Covid-19 sebagai ancaman hukuman.
Narasi hukuman mati dalam media Kompas.com ini diketahui melalui hasil penelitian dalam seluruh sampel penelitian. Misalnya dalam hasil analisis Diagnose Cause pada pemberitaan yang berjudul ‘Kasus Dugaan Korupsi Bansos Covid-19, KPK Akan Dalami soal Ancaman Hukuman Mati ‘, Kompas.com menghadirkan sosok Firli Bahuri selaku
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai narasumber utama yang menyatakan adanya kajian pada isu hukuman mati yang beredar di media massa. Unsur Define Problem tersebut didukung oleh unsur Make Moral Judgement yang menekankan pada korupsi merupakan  tindakan yang merugikan banyak pihak (Hakim 2020).
Dalam pemberitaan lain, Kompas.com memberitakan tentang dukungan hukuman mati bagi koruptor bansos dengan judul pemberitaan ‘Saat Firli Bahuri dan Wamenkumham Sebut Koruptor Bansos Layak Dihukum Mati’. Dalam pemberitaan ini Kompas.com melakukan pemberitaan lanjutan dari Ketua KPK, Firli Bahuri dan menambahkan pernyataan dari Wamenkumham yang menyatakan bahwa layaknya koruptor bansos untuk dihukum mati. Berikut pernyataannya :
Saat itu, Firli mengatakan penyelamatan jiwa manusia dalam pandemi virus Corona saat ini menjadi prioritas KPK. "Kita dalam keadaan keprihatinan atas bencana corona, mari kita meningkatkan rasa empati, peduli, dengan bangsa ini dengan tidak melakukan korupsi," kata Firli.
Pernyataan tersebut muncul ketika tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut hukuman penjara selama 11 tahun. Dalam unsur Make Moral Judgements , Kompas.com menghadirkan  Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, sebagai intelektual yang juga menyayangkan tuntutan penjara tersebut, karena dianggap terlalu ringan.
Ketiga narasumber tersebut yang dihadirkan oleh Kompas sendiri memiliki perbedaan latar belakang, namun memiliki pernyataan yang senada, yaitu dukungan untuk hukuman mati kepada Juliari Batubara. Penggunaan narasumber dari berbagai bidang dalam sebuah pemberitaan merupakan perwujudan dari konsep media sebagai Public Sphere . Media memiliki fungsi untuk mendiskusikan sebuah permasalahan publik dengan menghadirkan  berbagai kalangan. Dengan memunculkan ruang publik, tentunya menciptakan keuntungan dan manfaat yang akan yang dirasakan secara umum, yang dihasilkan dari gagasan kalangan tersebut (Puji 2020).
Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi Vol. 14, No. 2, September 2022
209
Dalam pemberian ruang pada narasumber, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan di kedua media tersebut. Pada media Kompas.com sendiri lewat judul berita “Kuasa Hukum Juliari: Hukuman Mati Hanya Ada di Negara Komunis dan Indonesia”, Kompas.com menampilkan Maqdir Ismail sebagai kuasa hukum Juliari Batubara. Dalam pemberitaan tersebut, kuasa hukum Juliari Batubara mengatakan bahwa menolak keputusan tersebut, yaitu hukuman mati tidak lagi digunakan di negara demokrasi seperti di Indonesia (Kamil 2021).  Berikut pernyataannya :
Aturan tentang hukuman mati dalam perkara korupsi hanya ada di beberapa negara komunis dan Indonesia. Tidak dianut lagi oleh negara demokrasi,” kata Maqdir kepada Kompas.com, Kamis (18/2/2021)
Kondisi tersebut berbeda dengan media Tempo.co yang sama sekali tidak memberikan ruang terhadapat pihak Juliari Batubara dengan tidak mengangkat berita tentang kuasa hukum dari Juliari Batubara dari penelusuran pemberitaan.
Temuan lain yaitu munculnya perwakilan intelektual dalam hal ini direktur pusat studi dari Universitas Andalas menunjukkan adanya tinjauan narasi hukuman mati dari segi akademik. Dalam penelitian lain, penggunaan narasumber yang berasal dari akademisi berfungsi untuk meyakinkan masyarakat. Munculnya narasumber perwakilan dari Universitas Andalas sendiri juga mempermudah kebutuhan wartawan dalam mendapatkan informasi karena diyakini dapat membuat komunikasi menjadi lebih efektif (Farihanto 2014).
Senada dengan Kompas.com, Tempo.co juga mendukung narasi hukuman mati melalui pemberitaan berjudul “Menakar Hukuman Mati bagi Koruptor dalam UU Pemberantasan Korupsi”. Define Problem dalam pemberitaan ini yaitu tentang narasi ancaman hukuman mati yang kembali menguat akibat kasus korupsi bansos Covid 19 . Pernyataan tersebut yang ditegaskan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri. Tempo.co sendiri mendukung keputusan KPK karena menjadikan Firli Bahuri selaku Ketua KPK sebagai narasumber utama. Dalam pemberitaan
lainnya, Tempo.co melalui narasumber Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, menegaskan sudut pandang pro terhadap hukuman mati dalam unsur Treatment Recommendation .
Setelah vonis pada kasus korupsi bansos dijatuhkan, Tempo.co memberitakan kritik terhadap vonis Juliari Batubara yang hanya 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah yang disebut sebagai ‘putusan tidak masuk akal’. Dalam analisis unsur Make Moral Judgement , Tempo.co menyajikan pernyataan yang tidak hanya dari elemen pemerintah Tempo.co juga merangkul dari elemen mahasiswa, dimana adanya kasus korupsi bansos ini membuat mahasiswa ikutan beropini. Melalui Define Problem dalam pemberitaan yang berjudul “Vonis Korupsi Bansos Juliari Batubara, Mahasiswa: Putusan Tidak Masuk Akal” Tempo menyoroti tentang peringanan hukuman yang di dapat Juliari Batubara yaitu bukan untuk hukuman mati tetapi dihukum penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 500 juta, dan harus mengganti uang pidana sejumlah 14,5 miliar.
Pemberitaan ini menekankan adanya kemarahan dari elemen mahasiswa saat vonis kasus tersebut dijatuhkan.
Mahasiswa dianggap sebagai salah satu kelompok agen perubahan sosial. Dalam penelitian lain, mahasiswa dapat difungsikan sebagai kelompok yang dapat melakukan perubahan sosial melalui gerakan-gerakan sosial yang terancang dan bertujuan untuk terciptanya perubahan sosial yang diinginkan kehendak masyarakat. (Gillan and Pickerill 2012). Dalam penelitian lain, opini mahasiswa dianggap sebagai opini yang diperhitungkan dalam dinamisasi politik sebuah negara. Dimana mahasiswa dapat dikatakan sebagai agent of change , yang mendapat tututan berperan aktif  untuk menghadapi dinamika yang sedang terjadi. Sebagai contoh pada tahun 2011 terdapat gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa di jalanan Chili yang tidak terima dan memprotes isu kualitas Pendidikan di Patagonia. Setelah aksi tersebut terdapat survey yang menyatakan bahwa mahasiswa memiliki andil besar terhadap keputusan yang akan di pilih oleh pemerintah, dengan tidak hanya
Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi Vol. 14, No. 2, September 2022
211
berdemo di jalanan, tetapi juga melakukan aksinya di media sosial, dan hal tersebut dapat menjadi pengendali variabel lainnya seperti ideologi dan minat politik (Hidayah et al. 2020).
Narasi hukuman mati sama-sama digaungkan oleh Kompas.com dan Tempo.co. Pada dasarnya, hukuman mati menjadi pro dan kontra sebab standar kemanusiaan. Di satu sisi, hukuman mati dapat menjadi efek jera bagi pelaku korupsi. Di sisi lain, hukuman mati juga dapat diartikan mengambil hak hidup seseorang yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Namun, hukuman mati bukanlah hukuman yang baru, negara China pernah menerapkan hukuman mati bagi terdakwa pada kasus suap menyuap, dan yang menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadinya. Namun tentu korupsi bantuan sosial di masa pandemic Covid-19 termasuk pada kejahatan yang luar biasa karena telah merugikan negara dan masyarakat, Keselamatan nyawa masyarakat merupakan prioritas pada masa pandemi ini (Sahara 2021).
Di Indonesia sendiri, pernah melakukan hukuman mati beberapa kali pada tahun 2012 dalam kasus pembunuhan dan narkoba, dalam kejahatan tersebut hukuman mati dapat dilakukan sesuai dengan dalam peraturan Presiden nomor 2 tahun 1964 tentang melakukan pidana berat.(Purba et al. 2020)  Hingga saat ini hukuman mati dapat ditujukan pada terdakwa dalam kasus pengedar narkoba meski hukuman mati selalu menjadi polemik di masyarakat.
Keberpihakan Kompas.com dan Tempo.co dalam memberitakan kasus korupsi bansos dan narasi hukuman mati ini menunjukkan fungsi media massa dalam mengawal kasus korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Andika dan Asep Sadian menjelaskan bahwa dalam level di luar organisasi media, media sangat berpengaruh terhadap perkembangan informasi, hal ini ditunjukan oleh media Kompas.com dan Tempo.co mendukung dan mengawal kasus korupsi tersebut. Bukan hanya untuk keuntungan pihak media tetapi juga untuk organisasi lainnya yaitu pemerintah dan masyarakat (Andika and Sadiana 2007).

## F. KESIMPULAN
Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa media Kompas.com dan Tempo.co memiliki kecenderungan yang mirip dalam membingkai narasi hukuman mati dalam kasus korupsi bansos Covid 19. Kedua media cenderung menampilkan narasi hukuman mati sebagai hukuman yang pantas bagi terdakwa kasus tersebut. Hal tersebut terlihat dari analisis empat unsur framing serta penelusuran penggunaan narasumber dalam pemberitaan. Dari analisis keempat unsur framing dalam sampel penelitian memperlihatkan narasi hukuman mati merupakan hal yang didukung dari masyarakat umum, akademisi serta mahasiswa.
Di sisi lain, meski sama-sama menekankan pada pendapat berbagai
kalangan masyarakat, kedua media memiliki kebijakan berbeda dalam pemilihan narasumber. Kompas.com memberikan ruang pada pihak terdakwa kasus korupsi bansos yakni Juliari Batubara melalui pengacaranya. Sementara tempo.co tidak memiliki berita yang memberikan ruang pada pihak Juliari Batubara dalam pemberitaannya.
Penelitian ini memiliki keterbatasan pada metode analisis framing sebagai analisis teks. Dalam hal ini peneliti hanya fokus pada analisis konten pemberitaan sehingga untuk memahami narasi hukuman mati dalam kasus korupsi perlu adanya analisis lebih lanjut misalnya pada penerimaan masyarakat terhadap narasi tersebut.

## REFERENSI
Andika, Yoga, and Asep Sadiana. 2007. “Konstruksi Realitas Internasional Dalam Korporasi Media Massa Lokal: Pengkonstruksian Citra George W. Bush Selama Pemilu Presiden 2004 Oleh Kompas.” GLOBAL 9(1).
Durham, F. S. 1998. “News Frames as Social Narratives: TWA Flight 800.” Journal of Communication 48(4):100–117.
Entman, R. M. 1993. “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm.” Journal of Communication 43(4):51–58.
Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi Vol. 14, No. 2, September 2022
213
Eriyanto. 2002. ANALISIS FRAMING: Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media . Yogyakarta: LKis.
Farihanto, M. .. 2014. “‘Teman Tapi Mesra Humas Dan Wartawan (Studi Kasus Strategi Hubungan Media Di Bidang Humas Dan Protokoler Universitas Ahmad Dahlan).’” Jurnal Komunikasi PROFETIK 7(2):53–64.
Gillan, K., and J. Pickerill. 2012. “The Difficult and Hopeful Ethics of Research on, and with, Social Movements.” Social Movement Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest 11(2):133–34.
Hakim, Rakhmat Nur. 2020. “Kasus Dugaan Korupsi Bansos Covid-19, KPK Akan Dalami Soal Ancaman Hukuman Mati.” Kompas.Com .
Hamzah, A., and A. Sumangelipui. 1985. Pidana Mati Di Indonesia: Di Masa Llalu, Kini Dan Di Masa Depan . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Hidayah, Yayuk, Sapriya, Cecep Darmawan, and Elly Malihah. 2020. “Proses Sosial Digital Dan Perspektif Civic Comunnity.” Jurnal Studi Komunikasi 4(1):220–38.
Ihsanuddin. 2020. “Ada 7 Bantuan Pemerintah Selama Pandemi Covid-19 Berikut Rinciannya.” Kompas.Com .
JungChang. 2005. Angsa-Angsa Liar: Tiga Putri China, Terj. Honggo Wibisono . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Kamil, Irfan. 2021. “Kuasa Hukum Juliari: Hukuman Mati Hanya Ada Di Negara Komunis Dan Indonesia.” Kompas.Com . Retrieved January 28, 2022
(https://nasional.kompas.com/read/2021/02/18/16382441/kuasa-hukum-juliari- hukuman-mati-hanya-ada-di-negara-komunis-dan-indonesia?page=all).
Khan, Muhammad Zafrullah. 1988. Islam and Human Rights . Islamabad: Islam International Publications Ltd.
Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktik Riset Komunikasi . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Leilana, Intan, Herry, Panji Suratriadi, and Edward Enrieco. 2018. “Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara Di Kompas.Com Dan BBC Indonesia.Com.” Jurnal Humanioran Dan Sosial 2(2).
Liang, Genlin, and Eryan Chen. 2020. “Chinese Public Opinions on Death Penalty:
Measurement, Analysis and Communication.” Jurnal Hukum Universitas Peking 8(1):1–41. doi: https://doi.org/10.1080/20517483.2020.1826135.
Lon, Yohanes. S. 2020. “Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Implikasi Pedagogisnya.” KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa 14(1).
Lubis, Todung Mulya, and Alexander Lay. 2007. Kontroversi Hukuman Mati; Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi . Jakarta: Gramedia Kompas.
Makaruku, Steven. 2016. “Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dan Cina.” Jurnal Sasi 22(1).
Marquis, Christopher, and Andras Tilcsik. 2016. “Institutional Equivalence: How Industry and Community Peers Influence Corporate Philanthropy.” Organization Science 27(5):1325–41.
Mas’udi, Wawan, and Poppy S. Winanti. 2020. “Covid-19:Dari Krisis Kesehatan Ke Krisis Tata Kelola.” in Tata Kelola Penanganan Covid-19 Di Indonesia: Kajian Awal , edited by W. Mas’udi and P. S. Winanti. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Patton, and Michael Quinn. 2002. Qualitative Research and Evaluation Methods . 3rd ed. California: Sage Publications. Inc.
Puji, Rianto. 2020. “Hilangnya Ruang Publik: Iklan Luar Ruang Dan Komersialisasi Public in Spaces in Sleman, Yogyakarta, Indonesia.” Jurnal Komunikasi: Jurnal Komunikasi Malaysia 36(1).
Purba, Nelvitia, Ali Mukti Tanjung, Sri Sulistyawati, Rudi Pramono, and Agus Purwanto. 2020. “Hukuman Mati Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” Jurnal Internasional Kriminologi Dan Sosiologi 9:1356–62.
Ridwan. 2012. “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Law Reform 8(1):78–97, 79.
Sahara, Wahyuni. 2021. “Saat Firli Bahuri Dan Wamenkumham Sebut Koruptor Bansos Layak Dihukum Mati...” Kompas.Com . Retrieved January 23, 2022 (https://nasional.kompas.com/read/2021/07/29/17095621/saat-firli-bahuri-dan- wamenkumham-sebut-koruptor-bansos-layak-dihukum-mati?page=all).
Sahetapi, J. E. 1982. Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana . Jakarta: Rajawali.
Sambas, Nandang. 2007. “Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.” Jurnal Ilmu Hukum 9(3):251.
Ubaedillah, Achmad. 2015. Pancasila Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi . Jakarta: Kencana.
Viranda, Lisa, Dadang Rahmat Hidayat, and Pandan Yudhapramesti. 2018.
“Manajemen Produk Media Kompas.Com Untuk Bersaing Di Era Generasi Milenial.” Kajian Jurnalisme 2(2).
Vivian, John. 2008. Teori Komunikasi Massa (Edisi Kedelapan) . Jakarta: Kencana. Yasir. 2009. Pengantar Ilmu Komunikasi . Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
Zafrulloh, Harab. 2019. “Persepsi Pandangan Hukum Dan Masyarakat Dalam Pengertian Hukuman Mati Dan Penjara Seumur Hidup Dalam Penerapan Sanksi Pidana.” Jurnal Thengkyang 2(1).