## Pengaruh Program Inklusi Keuangan BMT Al- Falah Terhadap Transaksi Rentenir

## Finita Rahmadani, Nur Eka Setiowati
Program Studi Perbankan Syariah FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon E-mail : finitar13@gmail.com

## Abstrak
UMKM  di  Indonesia  bermanfaat  dalam  hal  pendistribusian  pendatapan  masyarakat.  Tetapi modal menjadi kendalanya. BMT ini diharapkan dapat menjadi penyokong UMK (Usaha Mikro Kecil)  yang  tentu  seusai  dengan  prinsip  syariah  dan  menggantikan  praktik  rentenir  yang dianggap mencekik para ekonomi kecil dalam jeratan hutang yang berkepanjangan. Dalam hal ini salah satu BMT yang sedang berkembang di Cirebon adalah BMT Al-Falah Cabang Sumber berdiri  sejak  tahun  1995.  Berdasarkan  pertanyaan  yang  diajukan  adalah  mengetahui pelaksanaan  program  Inklusi  keuangan  BMT  Al-Falah  pada  pedagang  Pasar  Sumber. Mengetahui  pengaruh  Pengaruh  program  inklusi  keuangan  BMT  Al-Falah  terhadap  praktik rentenir  pada  pedagan  dan  mengetahui  strategi-strategi  yang  dilakukan  BMT  Al-Falah  untuk mengurangi  praktik  rentenir  pada  pedagang  di  Pasar  Sumber.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kuantitaif.  Beberapa  teknik  pengumpulan  data  seperti  observasi,  wawancara, dokumentasi,  dan  penyebaran  angket.  Dalam  penelitian  ini  diperoleh  20  orang  anggota  yang menjadi  reponden.  Hasil  penelitian  Pelaksanaan  Program  Inklusi  Keuangan  BMT  Al-Falah pada  pedagang  di  Pasar  Sumber  responden  menyatakan  Setuju  sebanyak  52%,  dari  data didapatkan  sebanyak  500  pedagang  yang  tergabung  dalam  mitra  BMT  Al-Falah.  Dan  44 pedagang  yang  mengakses  pembiayaan  pada  BMT  Al-Falah.  Dari  hasil  teknik  analisis  data menggunakan  Uji  Korelasi  Rank  Spearman  didapatkan  bahwa  data  -0,426  data  menyatakan hubungannya sedang, tanda (-) menyatakan bahwa Apabila Program Inklusi Keuangan BMT Al- Falah meningkat maka Transaksi rentenir menurun.
Kata Kunci : Program Inklusi Keuangan Praktik Rentenir

## Abstract
Small  Medium  Enterprises  in  Indonesia  adavantage  about  distribution  society  income.  But  the problem is capital. BMT in this situation to hope to be a support of SMe (Small Business) which is  certainly  in  accordance  with  the  principles  of  shariahand  to  change  Interest  Transaction considers to worry for Micro Small Bussines in many debt.In this fact BMT who is to develop in Cirebon  is  Al-Falah’s  BMT  Sumber  of  Branch  Office  built  unti  1995  years  later.Based  the question  of  the  problem  is  to  know  implementation  Financial  Inclusion  Program  Al-Falah’s BMT on Seller in Sumber Market. To know the effect of Financial Inclusion Program Al-Falah’s BMT Concern at Interest Transactionadan to know strartegy about Al-Falah’s BMT do to reduce Interest Transaction on Seller in Sumber’s Market. This research use quantitative method. Some Collection  Techniques  such  as  observation,  documentation  and  questionnaire.  In  this  research get  20  people  who  become  respondent.The  results  of  the  research  are  Fisrt  implementation
Financial Inclusion Program Al-Falah’s BMT on Seller in Sumber Market states aggre as many as  52%,  based  from  data  are  500  seller  who  is  join  in  patner’s  Al-Falah  BMT.  From  result analysis  data  technique  use  Test  Correlation  Rank  Spearman  that  -0,426,  the  data  of  the correlation is medium. Sign negative it is mean if Financilan Inclusion Program Al-Falah’s BMT Incrase, so Interest Transaction decline.
Keywords : Financial Inclusion Program, Interest Transaction

## Pendahuluan
Pada  era  modern  seperti  ini  kebutuhan masyarakat semakin meningkat namun peningkatan  kebutuhan  tidak  diiringi  oleh meningkatnya  pendapatan.  Dengan  adanya masalah tersebut mendorong manusia melakukan sesuatu demi memenuhi kebutuhannya  yang  semakin  lama  semakin berkembang. Kebutuhan biasa yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  atau  pengusaha adalah  dana  atau  modal.  Padahal,  jika  dilihat keberadaan  UMKM  di  Indonesia  sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat.
Selain itu mampu menciptakan kreativitas, pada  sisi  lain  UMKM,  mampu  menyerap tenaga  kerja  dalam  skala  besar  sehingga  dapat mengurangi  jumlah  pengangguran.  Dapat diketahui  bahwa  keberadaan  UMKM  yang bersifat  padat  karya  menggunakan  teknologi yang  sederhana  dan  mudah  dipahami  mampu menjadi  wadah  masyarakat  untuk  berkerja 1 . Namun  ada  kendala  yang  dimiliki  UMKM yaitu  dari  segi  modal  dan  pemasaran,  dari  hal ini munculah suatu model “Inklusi Keuangan”.
Inklusi Keuangan merupakan upaya untuk mendorong  sistem  keuangan  agar  dapat diakses  seluruh  lapisan  masyarakat,  sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas  sekaligus  mengatasi  kemiskinan 2 . Tetapi  pemanfaatan  model  ini  masih  sangat sedikit  di  kalangan  masyarakat  Indonesia.
1 Anggraeni  Dwi,F,dkk,  “ Pengembangan  UMKM  Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal”, Jurnal Administrasi 1, .no. 6 :1286
2 Irnawati Setyani, Delu Damelia, dkk, “Model Inklusi Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan”, Jurnal Ekonomi 6, no. 2 (2003) :153
Dalam  Booklet  Keuangan  Inklusif  (Bank Indonesia,  2014)  menunjukkan  hanya  49% rumah  tangga  Indonesia  yang  memiliki  akses terhadap  lembaga  keuangan  formal.  Sekitar 52%  penduduk  Indonesia  hidup  di  daerah pedesaan  dan  sekitar  60%  diantaranya  tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal.
Menurut  World  Pemanfaatan  lembaga keuangan  oleh  masyarakat  masih  sangat minim, terutama untuk mengembangkan usahanya 3 . Meskipun kemampuan bagi pengusaha  menengah  dalam  hal  modal  masih bisa  teratasi karena  mereka  masih  bisa mendapatkan  akses  pembiayaan  di  bank, namun bagi para pelaku usaha kecil permodalan  menjadi  kendala  yang  besar karena  mendapatkan  akses  pembiayaan  di dunia perbankan relatif sulit untuk usaha kecil.
Hal ini terjadi karena bank syariah masih mensyaratkan adanya jaminan dalam pengajuan  pembiayaan,  karena  itu  tidak mungkin  dipenuhi  oleh  para  pelaku  usaha kecil 4 .    Lembaga  sektor  keuangan  dalam permodalan  sektor  riil,  yang  sudah  sejak  lama hadir  di  indonesia  dengan  konsep  perbankan, tetapi  konsep  perbankan  teknis  dilapangannya belum  menyentuh  Usaha  Mikro  Kecil  (UMK) baik  dari  pedagang  kaki  lima  sampai pedagang-pedagang  yang  berada  di  pasar
3 Abdurahman Denizar, “LINKAGE PROGRAM BANK SYARIAH DENGAN BMT: Tinjauan Kritis Bagi Pengembangan Sistem Keuangan Yang Lebih Kaffah”,Jurnal Ekonomi Syariah 2, no. 10 (Oktober 2015) :850
4 Ayogi  Dwi,  Kurnia  Tuti, “Optimalisasi  Peran  BMT  dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir” , Jurnal Syarikah 1, no. 1 :2
tradisional  yang  biasa  disebut  ekonomi  rakyat kecil.
Tetapi  jika  para  masyarakatnya  dapat memanfaatkan  jasa  keuangan  dengan  mudah maka  akan  mendorong  terjadinya  peningkatan perputaran  modal. Dengan  begitu,  lembaga keuangan dapat melaksanakanpemerataan modal  di  dalam  masyarakat,yang  kemudian akan mendorongpertumbuhan ekonomi. Namun,  padakenyataannya  saat  ini  Indonesia masihberada  pada  tahap  inklusi  keuanganyang belum mapan.
Karena masalah inilah munculnya kegiatan sektor keuangan mikro, yang kegiatannya  berasal  dari  individu  yang  ada  di masyarakat, kegiatan individu tersebut memberikan  permodalan  yang  dibutuhkan UMK.  Individu  itu  sering  disebut  rentenir, masyarakat  kecil  atau  pengusaha  kecil  lebih mengandalkan  jasa  keuangan  yang  ditawarkan oleh  rentenir  karena  lebih  fleksibel  dan  cepat meskipun harus membayar bunga tinggi.
Rentenir  dikatakan  sebagai  penompang keuangan masyarakat, akan tetapi keberadaannya  itu  sendiri  tidak  membawa kemaslahatan  bagi  masyarakat,  tetapi  terdapat masalah  dalam  bentuk  kegiatan  individu tersebut diantaranya adalah bentuk permodalan yang  dilakukan  oleh  rentenir.  Hutang  piutang pada  rentenir  sangat  diperlukan  dengan kebutuhan  para  pedagang  skala  besar  yang harus  membeli  barang  dalam  jangka  waktu pendek.
Namun  jika  peminjam  atau  pedagang kecil  dalam  pembayaran  kreditnya  tidak sanggup  untuk  membayar  maka  jangka  waktu pembayarannya  akan  diperpanjang,  sehingga bunga  akan  semakin  besar  yang  menambah beban  si  peminjam,  bunga  dan  jangka  waktu yang  relatif  pendeklah  yang  dijadikan  sebagai ketentuan  yang  mengikat,  namun  hal  tersebut dilarang  dalam  Islam.Sehingga  praktek  ini secara  tidak  langsung  belum  memberikan solusi  dalam  permasalahan  ekonomi  rakyat kecil dan mengandung unsur riba. Seperti yang kita  ketahui  riba  itu  dilarang  bagi  umat
muslim,  hal  tersebut  didasarkan  Al-Qur‟an Ar-rum ayat 39:
ِ َّللَّٱ َدنِع ْاىُبزَي  َلََف ِسبَّنلٱ ِل ََٰىمَأ يِف ْاَىُبزَيِّل ببِّر هِّم مُتيَتاَء بَمَو َنىُفِعضُملٱ ُمُه َكِئََٰل ْوُأَف ِ َّللَّٱ َهجَو  َنوُديِزُت ة َٰىَكَس هِّم مُتيَتاَء بَمَو Arti: “Dan  sesuatu  riba  (tambahan)  yang kamu  berikan  agar  dia  bertambah  pada  harta manusia,  maka  riba  itu  tidak  menambah  pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat  yang  kamu  maksudkan  untuk  mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang meilpatgandakan pahalanya.”
Maksud  ayat  diatas  adalah  Allah  Swt membenci perbuatan riba dan perbuatan  riba  tersebut  tidaklah  mendapat pahala disisi Allah. Ayat ini berupa peringatan untuk tidak melakukan hal-hal negatif. Al-Imron ayat 130:
َ َّللَّٱ ْاىُقَّتٱَو ةَفَع ََٰضُّم بف ََٰعضَأ ْا َٰىَبِّزلٱ ْاىُلُكأَت  َلَ ْاىُنَماَء  َهيِذَّلٱ بَهُّيَأََٰي َنىُحِلفُت مُكَّلَعَل Arti: “Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  memakan  riba  dengan berlipat  ganda  dan  bertakwalah  kamu  kepada allah supaya kamu mendapat keberuntungan” .
Maksud  ayat  diatas  pengharaman  riba akan tetapi bentuk pengharaman pada ayat  ini  bersifat  sebagian  yaitu  kepada kebiasaan  orang  saat  itu  yang  mengambil  riba dengan berlipat ganda dari modal.
Oleh  karena  itu  dibutuhkannya  lembaga keuangan mikro yang mempunyai kompetensi,  yang  bisa  memenuhi  kebutuhan masyarakat  dan  tidak  menjerat  mereka  dalam lingkaran  hutang  yang  berkepanjangan.  Untuk itulah  saat  ini  pemerintah  ( regulator ),  dalam hal  ini  OJK  yang  memiliki  kewenangan pengaturan  dan  pengawasan  di  sektor  jasa keuangan  mulai  concern  pada  penguatan lembaga keuangan sektor mikro, yang merupakan  salah  satu  strategi  menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif.
Inklusi  keuangan  merupakan  upaya untuk  mendorong  sistem  keuangan  agar  dapat diakses  seluruh  lapisan  masyarakat  sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas  sekaligus  mengatasi  kemiskinan. Inklusi Keuangan bertujuan untuk meniadakan segala  bentuk  hambatan  terhadap  akses masyarakat  dalam  memanfaatkan  layanan  jasa keuangan  dengan  didukung  oleh  infrastruktur yang ada.
BMT  sesuai  dengan  upaya  peningkatan sistem  keuangan  yang  inklusif  dan  kegiatan yang  dapat  mengembangkan  usaha-usaha produktif  dan  investasi  dalam  meningkatkan kualitas  kegiatan  ekonomi  pengusaha  bawah dan  kecil  antara  lain  mendorong  kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan  ekonominya 5 .  Awal  lahirnya  BMT adalah  “ekonomi  berbasis  masjid”,  kesadaran dari  umat  muslim  bahwa  fungsi  masjid  bukan hanya  untuk  ibadah  semata,  juga  sebagai tempat jama‟ah bersilaturahmi.
Berkumpulnya  umat  di  masjid  menjadi potensi  strategis  menjadikan  fungsi  masjid sebagai  tempat  pemberdayaan  umat  termasuk bidang ekonomi 6 . Dari situlah muncul gagasan pengembangan  bisnis  usaha  kecil  disekitar masjid  dengan  mendirikan  pra  koperasi Baitul Maal  Tamwil atau  BMT  saja.  Dalam  Bahasa Indonesia  sendiri  istilah  BMT  sering  disebut sebagai Balai Mandiri Terpadu. BMT merupakan  lembaga  ekonomi  atau  keuangan syariah non perbankan  yang sifatnya informal, dikatakan  informal  karena  lembaga  ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Kinerja Lembaga keuangan mikro (BMT)  yang  beroperasi  atas  dasar  sistem syari‟ah dimaksudkan agar memiliki kesempatan  untuk  menyediakan  kebutuhan masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah serta  menggambarkan  kemampuan  LKM
5 Soemitra Andri, M.A, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,
(Jakarta: Kencana, 2012) ,452
6 Aziz  Abdul,  M.Ag.,  Ulfah  Mariyah,  S.EI, Kapita  Selekta Ekonomi Islam Kontemporer, (Bandung: Alfabeta, 2010) ,109
dalam menjadikan dirinya sebagai bank rakyat miskin  yang  sulit  disentuh  oleh  lembaga keuangan  formal  (bank)  yang  selama  ini berpihak  kepada  orang  kaya  daripada  orang miskin 7 .
Akhir  tahun  1997  Indonesia  mengalami krisis  ekeonomi  dan  moneter,  Peranan  BMT cukup  besar  dalam  membantu  kalangan  usaha kecil  dan  menengah,  peran  tersebut  sangat penting  dalam  membangun  kembali  iklim usaha  yang  sehat  di  Indonesia.  Ketika  krisis ekonomi dan moneter, BMT sering melakukan observasi  dan  supervisi  keberbagai  lapisan masyarakat untuk menelaah terbukanya peluang kemitraan usaha.
Hal  ini  dilakukan  untuk  membangkitkan kembali sektor riil yang banyak dilakukan oleh usaha  kecil  dan  menengah  serta  memperbaiki kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  secara keseluruhan.  Karena  itu  BMT  muncul  sebagai penompang  serta  mencoba  memberikan  solusi bagi  masyarakat  ekonomi  kecil  yang  ingin membangun  usaha  atau  menambah  modalnya dan  supaya  terhindar  dari  praktik  rentenir  dan lebih utama terhindar dari riba.
Sebenarnya muncul adanya krisis ekonomi  tidak  terlepas  dari  praktik-praktik atau  aktivitas  ekonomi  yang  dilakukan bertentangan  dengan  nilai  keislaman  seperti tindakan mengkonsumsi riba, monopoli, korupsi,  tindakan  malpraktek  dan  lainnya. Disini  dengan  memberikan  solusi  alternatif yaitu  sistem  ekonomi  islam.    Kegiatan  bisnis BMT  bertujuan  membantu  pengusaha  kecil dengan memberikan pembiayaan dalam rangka mengembangkan usahanya.
Dengan  kegiatan  bisnis  ini  usaha berkembang dan BMT memperoleh pendapatan
sehingga kegiatan BMT berkesinambungan secara mandiri. Dan program  inklusi  keuangan  yang  dijalankan oleh  pemerintah  yaitu  OJK  mendorong  agar seluruh  lapisan  masyarakat  dapat  mengakses jasa  keuangan,  meningkatkan  investasi  dan
7 Muhammad, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009) , 84
usaha, dan dapat mendapatkan hasil permodalan dari lembaga keuangan formal dan lembaga keuangan mikro. BMT ini diharapkan dapat  menjadi  penyongkong  UMK  (Usaha Mikro Kecil) yang tentu seusai dengan prinsip syariah  sehingga  BMT  ini  diharapkan  dapat membantu  Usaha  mikro  kecil,  pedagang  kecil dipasar  dan  menggantikan  praktik  rentenir yang  dianggap  mencekik  para  ekonomi  kecil dalam jeratan hutang yang berkepanjangan.
Penelitian  ini menggunakan  metode deskriptif analitis, dengan pendekatan kuantitatif.  Sampel  yang  digunakan  sebanyak 20  pedagang.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  adalah  korelasi  rank  spearman untuk  mengetahui digunakan  untuk  mencari hubungan  atau  untuk  menguji  signifikasi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel dihubungkan  berbentuk  ordinal.  Bahwa  uji korelasi rank spearman merupakan bagian dari statistik non-parametik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pelaksanaan  program  inklusi keuangan  BMT  Al-Falah  terhadap  Transaksi Rentenir, untuk mengetahui pengaruh program inklusi  keuangan  BMT  Al-Falah  terhadap Transaksi  Rentenir,  dan  untuk  mengetahuI strategi  BMT  Al-Falah  dalam  meminimalisir Transaksi Rentenir.

## Pembahasan Definisi Umum Inklusi Keuangan
Istilah  sistem  inklusi  keuangan  atau  dalam bahasa  inggris Financial  Inclusion bersinonim dengan  frasa inclusive  financial  system yang berarti  sistem  jasa  layanan  keuangan  yang bersifat  universal,  nonekslusif.  Inkulisivitas sistem  keuangan  ini  sebenarnya  lebih  merujuk pada  visi  untuk  menciptakan  satu  sistem  jasa keuangan  yang  mampu  menjangkau  semua kalangan. Tidak hanya kalangan berada, tetapi juga kalangan berpangkat rendah atau miskin.
Dalam praktiknya, gagasan inklusi keuangan  mengambil  bentuk  dalam  skema yang  kini  lebih  dikenal  dengan microfinance . Inklusi  Keuangan  merupakan  satu  skema
pembiayaan  inklusif  dengan  tujuan  utama memberikan berbagai layanan keuangan kepada  kalangan  miskin  dan  berpenghasilan rendah.  Ragam  layanan  keuangan  tersebut antara lain berupa kredit permodalan, tabungan,  asuransi,  serta  layanan  transfer keuangan. 8
Inklusi  keuangan  merupakan  upaya  untuk mendorong  sistem  keuangan  agar  dapat diakses  seluruh  lapisan  masyarakat  sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas  sekaligus  mengatasi  kemiskinan. Inklusi Keuangan bertujuan untuk meniadakan segala  bentuk  hambatan  terhadap  akses masyarakat  dalam  memanfaatkan  layanan  jasa keuangan  dengan  didukung  oleh  infrastruktur yang ada 9 .

## Definisi Menurut Para Ahli
Terdapat  beberapa  definisi  yang  menjelaskan batasan  serta  karakteristik  utama  Inklusi Keuangan:
1. Dalam Strategi Nasional Inklusi Keuangan adalah Hak setiap orang untuk memiliki  akses  dan  layan  penuh  dari lembaga  keuangan  secara  tetap,  setiap orang  untuk  memiliki  akses  dan  layanan penuh  dari  lembaga  keuangan  secara tepat  waktu,  nyaman,  informatif,  dan terjangkau biayanya,
dengan penghormatan  penuh  kepada  harkat  dan martabatnya.  Layanan  keuangan  tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian  khusus  kepada  orang  miskin, orang miskin  produktif,  pekerja migrant, dan penduduk di daerah terpencil 10 .
2. Merujuk  definisi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB),  terminologi Inklusi Keuangan  mengacu  kepada  akses  ke berbagai  jasa  keuangan,  dengan  biaya
8 Nusron Wahid, Keuangan Inklusif Membongkar Hegemon Keuangan , (Jakarta: Gramdeia, 2014) ,54 9 Setyani Irmawati, Delu Damelia, dan Dita Wahyu Puspita Model Inklusi Keuangan pada UMKM berbasis Pedesaan, Jurnal Ekonomi dan Politik (Universitas Negeri Semarang, 2013) :154
10 Buku Saku Keuangan Inklusif . (Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, 2014) :6
yang  wajar,  bagi  orang-orang  yang dianggap  tidak  bankable  serta  mereka yang  menjalankan  usaha  di  pedesaan; misalnya  pertanian  atau  pertenakan. Layanan-layanan tersebut mencakup tabungan, kredit jangka  pendek, maupun jangka  panjang,  sewa  guna  usaha, hipotek, asuransi , pensiun, pembayaran, transfer  uang  untuk  lingkup  lokal maupun internasional.
3. Senada  dengan  PBB  menurut Rajagan Commite mendefinisikan Inklusi Keuangan sebagai proses untuk memastikan  bahwa  kaum  miskin  dan/ atau  kalangan  berpenghasilan  rendah mendapatkan layanan keuangan. Umumnya  berupa  kredit  dengan  jangka waku  dan  besaram  biaya  pengambilan masuk akal ( reasonable ).
4. Adapun  definisi  yang  lebih  operasional ditawarkan  oleh House  of  Commons Treasury  Committe yang  menyebut bahwa  Inklusi  Keuangan  merupakan kemampuan perorangan dalam
mengakses berbagai produk jasa keuangan  yang  terjangkau  serta  sesuai dengan kebutuhannya.
5. A.Rahman mendefinisikan Inklusi Keuangan  sebagai  akses  ke  lembaga keuangan  yang  diselenggarakan  secara resmi  serta  diatur  dan  diawasi  oleh pemerintah.  Definisi  Rahman  ini  secara khusus  mengacu  ke  dalam  struktur kelembagaan financial  inclusion di Bangladesh.
6. Menurut  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) Inklusi  Keuangan  ( Financial  Inclsuion ) adalah  segala  upaya  yang  bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan  yang  bersifat  harga  maupun non-harga  terhadap  akses  masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa
keuangan  sehingga  dapat  memberikan manfaat  yang  signifikan.  Terhadap  taraf
hidup  masyarakat  wilayah  dan  kondisi geografis yang sulit dijangkau. 11
Pada  pokoknya  skema  Inklusi  Keuangan ini menawarkan berbagai layanan keuangan ini menawarkan  berbagai  layanan  keuangan  yang bertujuan menjangkau semua segmen mayarakat  dengan  biaya  yang  terjangkau  serta waktu  pengembalian  kredit  yang  masuk  akal. Adapun  aspirasi  utama  dari  jalan  pikiran Inklusi keuangan ialah mereduksi ketidakadilan ekonomi dengan cara menyediakan kesempatan yang sama ke dalam lembaga permodalan.
Jadi  kesimpulan  yang dapat  ditarik bahwa inklusi  keuangan  baiknya  dipahami  sebagai dimensi  utama  dari  jasa  layanan  keuangan. Yaitu  akses  atau  kredit  permodalan  ( acces  to credit ).  Dalam  hal  ini  akses  kalangan  miskin berpenghasilan  rendah  ke  berbagai  institusi keuangan,  yang  dimugkinkan  dengan  adanya skema penjaminan kredit oleh negara.

## Sejarah Inklusi Keuangan
Gagasan  Inklusi  Keuanganbaru  uncul sekitar  30-40  tahun  belakangan.Meskipun demikian, sebagai ide dan praktik, microfinance yang  merupakan  fitur  utama inklusi  keuagan  bukanlah  hal  baru.  Skema kredit  mikro  dan  tabungan  yang  bersifat informal sebenarnya sudah diperagakan selama berabad-abad.    Di    Eropa  abad  XV,  gereja katolik  pernah  memiliki  institusi  pegadaian sebagai lembaga yang secara khusus disediakan untuk membantu kalangan menengah ke bawah.
Pada  awal  abad  XVII,  di  Irlandia  sudah terdapat  lembaga  pendanaan  bagi  kaum miskin. Pada sekitar 1840 tercatat kurang lebih ada 300 lembaga pendanaan bagi kaum miskin yang  tersebar  di  seantero  Irlandia.  Memasuki abad  XVII,  lembaga-lembaga microfinance di Eropa semakin berkembang ke arah yang lebih
11 T riani Fitriastuti, Dhina Mustika. S, Ike Purnamasari. “Impelemntasi Keuangan Inklusif Bagi Masyarakat Perbatasan (Studi Kasua Pada Kutai Timur, Kabupaten Kertanegara dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia) Jurnal Ekonomi (Universitas Mulawarman, 2015) :1
formal.  Eksistensi  lembaga  keuangan  skala kecil ini umunya diperuntukkan bagi  kalangan masyarakat  yang  hidup  di  daerah  pendesaan dan kaum miskin kota.
Dalam kurun waktu yang sama, di Jerman tumbuh  semacam  lembaga  permodalan  skala kecil  yang  mengusung  tujuan  memantu penduduk  di  pedesaan  untuk  membebaskan dirinya dari ketergantungan terhadap tengkulak ( money  landers ).  Memasuki  abad  XIX  awal juga  muncul  perkembangan  baru  di  Perancis dan Quebec. Secara umum, praktik microfinance di  Eropa  disebut-sebut  berhasi menginsipirasi  kemunculan  praktik  serupa  di seanterp dunia.
Di  kawasan  Amerika  Latin,  misalnya, variasi praktik microfinance mulai bermunculan  berkembang  sejak  1990-an.  Di kawasan  ini, microfinance lebih  banyak dimaksudkan untuk modernisasi sektor pertanian  dan  dimanfaatkan  sebagai  sarana untuk mereduksi hubungan ekonomi feodalistik  yang  opresif.  Di  kawasan  Asia Tenggara,  khususnya  di  Indonesia,  praktik permodalan  skala  kecil  sudah  dilakukan  sejak 1895, di bawah panji bendera Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). 12
Saat  ini  BPR  memiliki  sekitar  9000 cabang  dan  menjelma  menjadi  salah  satu institusi keuangan microfinance terbesar didunia.  Totalitas  praktik  yang  terjadi  di seantero  dunia  inilah  yang  merupakan  cikal bakal lahirnya gagasan sistem inklusif keungan yang  lebih  mapan,  maupun  modern  dan terintegritas  dengan  sektor  institusi  keuangan formal pada pertengahan era 1900-an. Memasuki  abad  XX, microfinance mulai dikelola tidak hanya oleh kalngan swasta tetapi juga oleh bank-bank negara.
Pada  era  ini  antara  1950  hingga  1970-an, bank-bank  pemerintah  umumnya  berfokus pada  pemberian  bantuan  kepada  petani,  petani marginal  dalam  bentuk  kredit  pertanian  skala
12 Nusron Wahid, Keuangan Inklusif Membongkar Hegemon Keuangan ,58
kecil.  Namum  skema  bantuan  pemerintah berupa  subsidi  tercata  jarang  sekali  berhasil. Kegagalan tersebut umumnya disebabkan, dari sudut  pandangn  para  petani  misalnya  karena subsidi  dianggap  sebagai  hibah  atau  bantuan cuma-cuma.  Sedangkan  dari  sisi  pemerintah aliran  subsidi  seringkali  tidak  tepat  sasaran. Akibatnya,  tingkat  pengembalian  „kredit‟ begitu rendah.
Hal  ini  membuat  bank-bank  pertanian tersebut  sulit  mempertahankan  eksistensinya dan  kemudian  menghilang  dari  peredaran. Memasuki 1970-an, sektor microfinance mendapatkan kembali momentum
kelahirannya.  Hal  ini  terutama  dipicu  oleh perkembangan penting yang terjadi di Bangladesh  dan  Brazil.  Kedua  negara  tersebut mempraktikan  penyaluran  kredit  kepada  kaum perempuan.  Secara  umum,  pada  periode  ini berbagai  inovasi  microedit  mulai  kembali berhasil  adalah  inovasi  yang  dipraktikan Gramenen Bank.
Inovasi tersebut terutama berkaitan dengan tata cara baru mekanisme pengembalian kredit. Sistem pengembalian kredit baru ini dihabiskan pada solidaritas kelompok, di mana setiap  anggota  bertindak  sebagai  pihak penjamin bagi lainnya. Kesuksesan pendekatan sisterhood ini pun pada gilirannya tidak hanya berhasil  membantu  kalangan  miskin  dalam memperbaiki  kondisi  hidupnya,  tetapi  juga menjadi  salah  satu  kunci  kelangsungan  dan perekembangan Gramenen Bank di Bangladesh.
Di  kemudian  hari,  kesuksesan  Gramenen Bank dengan satu dan lain cara disebut-sebut  menjadi  satu  tonggak  yang mempercerah masa depan industri microfinance di seantero dunia. Kesuksesan di Bangladesh  berhasil  membuka  mata  dunia bawa  orang-orang  berpenghasilan  rendah  dan miskin  ternyata bankable ,  dalam  arti  sanggup mengembalikan pinjamannya. Sejak itu, berbagai lembaga microfinance yang menerapkan  metode  sejenis  bermunculan,
antara  lain  di  kawasan  Amerika  Latin, Amerika Serikat, dan India.
Di  India,  institusi  keungan  mikro  sejenis bahkan  dimiliki  dan  dikelola  oleh  serikat pekerja  wanita. 13 Secara  umum,  periode  ini kerap  disebut-sebut  di  dalam  literatur  sebagai kebangkitan  kembali  dunia microfinance. Memasuki  era  1980-an,  program-program microedit seluruh  dunia  mengalami  kemajuan dan  mulai  menemukan  kembali  kebijaksanaan klasiknya  yaitu  membantu  kaum  miskin berpenghasilan rendah dalam usaha memperbaiki  mutu  kualitas  hidupnya.  Pada periode  ini,  institusi microfinance berhasil melihat  dirinya  sebagai  sektor  ekonomi  yang memiliki prospek bisnis yang atraktir.
Penilaian  itu  didasarkan  pada  setidaknya dua  hal.  Pertama,  pada  fakta  bahwa  institusi microfinance sudah  mampu  melayani  klien yang  lebih  luas.  Kedua,  karena  institusi  ini sudah  bisa  terus  beroperasi  dan  melebarkan sayapnya  tanpa  harus  merasa  dibatasi  oleh ketidakpastian subsidi dari pemerintah. Kepercayaan  dan  semangat  inilah  yang  kelak menjadi  dasar  perkembangan  lebih  jauh institusi microfinance diseluruh  dunia  pada sepanjang era 1980-an. Era 1990-an adalah era dimana antusiasme terhadap institusi microfinance  mengalami  pertumbuhan  yang signifikan.  Pada  periode  ini  aliansi  serta networking  internasional  dalam  memerangi kemiskinan.  Singkat  kata,  era  ini  bisa  disebut sebagai modern microfinance .
Di  era  ini  institusi-institusi microfinance yang melayani berbagai kebutuhan usaha skala kecil  semakin  banyak  bermunculan.  Istilah microedit pun perlahan-lahan ditinggalkan dan digantikan dengan istilah yang lebih terdengan inklusif microfinance .  Sasarannya  sama,  yaitu membantu kaum miskin kota dan mereka yang tertinggal di desa-desa, namun dengan berbagai  adisi  layanan    keuangan  lain  yang mencakup tabungan ( saving ), asuransi ( insurance ),  dan  transfer  keuangan  ( money
13 Nusron Wahid, Keuangan Inklusif Membongkar Hegemon Keuangan ,59
transfer ). 14 Seiring dengan kemajuan ini, dilandasi semangat untuk lebih bisa menjangkau  klien-klie  miskin  yang  lebih  luas, institusi microfinance perlahan-lahan bertransformasi menjadi lembaga-lembaga yang bersifat lebih komersial.
Karakter  komersial  ini  ditandai  dengan makin  lengkapnya  fitur-fitur  laynan  keuangan plus  penekana  pada  penguatan  kapasitas institusional yang dibutuhkan untuk perkembangan  institusi  keuanga  itu  sendiri. Elemen-elemen  kunci  inilah  yang  terus berkembang  sepanjang  1990-an  hingga  awal 2000-an. Dalam  kurun  waktu  tiga puluh  tahun terhitung sejak 1970-an, dipicu oleh keberhasilan  inovasi  Gramenen  Bank,  skema inklusi keuanga,  skema yang  mencoba memasukan  kembali  pihak-pihak  yang  selama ini  diekslusi  dari  institusi  jasa  keuangan mencapai kemajuan yang sangat berarti.
Dalam  periode  itu,  dunia  menyaksikan bahwa  kaum  miskin  berpenghasilan  rendah adalah  kalangan-kalangan  yang  giat,  tekun, dan  penuh  semangat.  Dunia  mulai  menyadari bahwa kalangan miskin pada dasarnya merupakan  bagian  integral  dari  industri keuangan.  Kemajuan  ini  pada  gilirannya berhasil  memicu  penguatan  lebih  jauh  dari industri microfinance di seluruh dunia. Hal ini tentu  saja  berdampak  pada  makin  tebalnya kepercayaan  pada  daya  kerjadi  dari  jalan pikiran  inklusi  keuangan  itu  sendiri.  Namun dengan  catatan  kemajuan  yang  mengagumkan seperti  itu  pun,  jalan  ke  arah  pengentasan kemiskinan  terlihat  masih  panjang  dan  berat. Kenyataan  ini,  dalam  perspektif  sistem menerus  memperluas  akses  bagi  setiap  pihak yang membutuhkan jasa layanan keuangan.

## Tujuan Inklusi Keuangan
Dilihat  dari  segi  intensinya,  skema  jasa keuangan inklusif dimaksudkanuntuk mengatasi  situasi  kemiskinan.  Yang  pertama ditempuh  ialah  membuka  eksklusivitas  syarat pemberian  modal  yang  umumnya  dipraktikan
14 Nusron Wahid, Keuangan Inklusif Membongkar Hegemon Keuangan ,60
oleh lembaga keuangan. Pada umunya lembaga keuangan hanya bersedia memberikan layanan permodalan kepada pihak-pihak yang dianggap bankable 15 .  Hal  ini  wajar  sejauh  kita memperhatikan  krusialnya  prinsip  kehati- hatian  ( prudentiality )  bagi  kelangsungan  suatu lembaga keuangan.
Prinsip  prudensialitas  ini  pada  dasarnya merupakan  prinsip  yang  baik,  terutama  jika kita  berbicara  di  ranah  pertukaran  ekonomi. Namun bukan berarti prinsip ini tidak menjadi satu-satunya parameter penentu layak tidaknya kalangan  berpenghasilan  rendah  atau  miskin mendapatkan asistenisasi permodalan. Faktanya dibawah naungan prinisip prudensialitas  yang  keras  ini,  kalangan berpenghasilan  rendah  dan  miskin  selalu dianggap  tidak  memenuhi  syarat  kelayakan sebagai penerima kredit.
Pada  akhirnya  mereka  harus  tereksekusi atau  tercoret  sebagai  pihak  yang  tidak  patut mendapatkan  asistensi  permodalan.  Padahal, secara sosial-ekonomi justru pihak-pihak inilah yang  sebenarnya  paling  memerlukan  bantuan permodalan.  Baik  untuk  keperluan  meningkat financial  security ,  memanfaatkan  peluang- peluang usaha, maupun dalam rangka mengembangkan  usahanya.  Dengan  demikian pertama-tama  istilah  Inklusi  Keuangan,  lebih tepat  diawali  sebagai  suatu  usaha  untuk menggeser paradigma lama yang telah mendarah daging di institusi permodalan, yang umumnya
mengeksklusi kalangan nonbankable dari  haknya  untuk  mendapatkan bantuan permodalan.
Kedua, didalam gagasan Inklusi Keuangan ini  terdapat  satu  niat,  yaitu  kesediaan  untuk kembali  memasukan  pihak  yang  selama  ini dieksklusi  atau  disingkirkan  dari  institusi keuangan sebagai pihak yang layak mendapatkan berbagai layanan.
Manfaat Inklusi Keuangan
Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari sistem layanan keuangan inklusif.
15 Nusron Wahid, Keuangan Inklusif Membongkar Hegemon Keuangan ,64
Pertama,  soal  akses.  Akses  ke  dalam  kreidt permodalan  secara  otomatis  akan  membuka peluang  usaha  dan/  atau  bisa  dimanfaatkan untuk  meningkatkan  besaran  investasi  para pengusaha  kecil.  Kedua,  terbukanya  jaringan ke dalam sektor keuangan formal memungkinkan kalangan miskin bisa mengakses bermacam jeniskredit usaha, memanfaatkan  berbagai  opsi  tabungan,  plus memanfaatkan berbagai produk asuransi dengan persyaratan lunak.
Ketiga,  dalam  hal  biaya  kemudahan mengakses  modal  usaha  ke  sektor  keuangan formal  akan  mengurangi  pertumbuhan  kredit ke  sektor  infomal  yang  biasanya  dijalankan oleh  para  tengkulak  yang  umumnya  mematok biaya  pengembalian  kredit  yang  tidak  masuk akal.Tersedianya  ke  dalam  lembaga  keuangan formal ditaksir akan sanggup mereduksi biaya- biaya pengembalian kredit yang harus ditanggung oleh kalangan miskin berpenghasilan rendah. 16
Keempat,  berbagai  rekening  yang  sudah teregistrasi  di  institusi  keuangan  formal  pada gilirannya  bisa  digunakan  untuk  berbagai keperluan yang sangat penting, misalnya untuk memperoleh  berbagai  manfaat  dari  program- program  pemerintah  seperti  listik,  air  bersih dan  sebagainya.  Selain  itu  berbagai  studi menunjukan  bahwa  akses  ke  dalam  jasa keuangan memungkinkan kaum miskin menyimpan uang secara aman diluar rumahnya.
Ini  dapat  mencegah  terkonsentrasinya kekuatan  ekonomi  segelintir  orang.  Akses  ke dalam  jasa  layanan  keuangan  terbukti  menjdi mitigasi risiko yang ampuh bagi kaum miskin, terutama  saat  mereka  berhadapan  dengan dampak kirisi ekonomi atau bencana alam.

## Visi Inklusi Keuangan
Menjadikan  strategi  Inklusi  Keuangan sebagai bagian dari strategi besarpembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan  pendapatan  dan  stabilitas  sistem
16 Nusron Wahid, Keuangan Inklusif Membongkar Hegemon Keuangan ,65
keuangan.  Inklusi  Keuangan  adalah  strategi untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih luas, yaitu penanggulangan kemiskinan  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat,  serta  bagian  dari  strategi  untuk mencapai stabilitas sistem keuangan.
Kelompok miskin dan marjinal merupakan kelompok  yang    memiliki  keterbatasan  akses ke layanan keuangan. Tujuan Inklusi Keuangan  adalah  memberikan  akses  ke  jasa keuangan  yang  lebih  luas  bagi  setiap penduduk,  namun  terdapat  kebutuhan  untuk memberikan fokus lebihbesar kepada penduduk miskinMenyediakan jasa dan produk keuangan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.  Konsep  Inklusi  Keuangan  harus dapat  memenuhi  semua  kebutuhan  yang berbeda  dari  segmen  penduduk  yang  berbeda melalui  serangkaian  layanan  holistik  yang menyeluruh.
Meningkatkan  pengetahuan  masyarakat mengenai  layanan  keuangan.  Hambatan  utama dalam  Inklusi  Keuangan  adalah  tingkat pengetahuan keuangan yang rendah. Pengetahuan  ini  penting  agar  masyarakat merasa  lebih  aman  berinteraksi  dengan lembaga keuangan.Meningkatkan akses masyarakat  ke  layanan  keuangan.  Hambatan bagi  orang  miskin  untuk  mengakses  layanan keuangan  umumnya  berupa  masalah  geografis dan  kendala  administrasi.  Menyelesaikan permasalahan tersebut  akan menjadi  terobosan mendasar  dalam  menyederhanakan  akses  ke jasa keuangan 17 .

## Rentenir Definisi Umum
Rentenir  berasal  dari  kata  rente,  yang berarti  bunga.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, rentenir berarti orang  yang mencari nafkah denganmembungakanuang; tukang riba;  pelepas  uang;  lintah  darat.  Rentenir merupakan    suatu  jenis  pekerjaan  yang sesungguhnya  tidak  jauhberbeda  dengan  bank dan  lembaga  keuangan  non  bank  yang
17 Buku Saku Inklusif Keuangan (Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia) :7
bergerak dibidangjasa pelayanan simpan pinjam  uang.  Perbedaannya,  rentenir  adalah wiraswastayang  tidak  berbadan  hukum,  yang mengelola  usahanya  sendiri  dengankebijakan dan peraturan sendiri.
Rentenir  adalah  orang  yang  menawarkan pinjaman  jangka  pendek  tanpa  jaminan  dan juga disebut lintah darat karena menarik bunga yang  tinggi  pada  setiap  paket  kredit.  Sebagian besar rentenir beropersi dipasar-pasar pedesaan dan  mereka  juga  sering  mengunjungi  orang dari  pintu  kepintu 18 .  Sumber  dana  yang dimiliki rentenir dalam melaksanakan usahanyaberasal dari modal sendiri, disamping itu juga dari pinjaman orang lain dikota dengan tingkat suku bunga yang cukup tinggi.
Rentenir memberikan kredit untuk pertanian,  perdagangan,  kerajinan  dan  juga pereluankonsumsi 19 .  Dalam  Islam,  praktik rentenir adalah sama dengan istilah mu‟amalat ribawiyah  yaitu  tambaham  terhadap  modal uang yang timbul akibat suatu transaksi utang- piutang  yang  harus  diberikan  oleh  peminjam kepada  pemilik  uang  pada  saat  hutang  jatuh tempo.
Praktik rentenir, secara hukum positif, dilarang Indonesia karenabeberapa alasan berikut:
a) Adanya  larangan  melakukan  usaha pelepasan uang, sebagaimana yangdisebutkan  dalam  Pasal  1  Undang- Undang  Pelepas  Uang  atau  Geldscheiter Ordanantie  dan  sesuai  dengan  ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD1945;
b) Batal demi hukum karena tidak memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian yangdiatur  dalam  pasal  1320 Burgerlijk Wetboek ,  yaitu,  sesuatu  yang  halal atautidak melanggar peraturan perundang-undangan;
c) Rentenir  atau  lintah  darat  dianggap sebagai salah satu bentuk penyakitmasyarakat, sehingga harus
18 Heru Nugraha. Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) ,80
19 Raried Wijaya, Perkreditan Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan, (Yogyakarta: BPFE, 1991) ,208.
dicegah dan ditanggulangi sebagaimanatersebut  dalam  Pasal  13, Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1c) Undang- UndangNomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Karena  praktik  rentenir  dinilai sebagi salah satu aktivitas yang dilarangdi Indonesia berdasarkan
peraturan  atau  hukum  positif  yang berlaku,  makapara  pelaku  praktik  ini; baik  pemberi  pinjaman  dan  peminjam, dapatdikenakan sanksi hukum.
Definisi Menurut Para Ahli
a. Menurut Dale. W. Adam Rentenir adalah individu yang memberikan jangka pendek,  tidak  menggunakan  jaminan yang pasti, bunga relatif tinggi dan selalu berupaya  melanggengkan  kredit  dengan nasabahnya 20 .
b. Heru  Nugroho  menyebutkan  bahwa rentenir  adalah  sosok  sumber  daya  yang sangat  diperlukan  bagi  para  pedagang untuk  mendukung  aktivitasnya  baik secara  langsung  ataupun  tidak  langsung. Secara  langsung,  pinjaman  dari  rentenir digunakan  untuk  kegiatan  produksi, secara  tidak  langsung  dapat  digunakan untuk  kebutuhan  konsumsi  baik  secara wajar ataupun konsumtif.
Sejarah
Perkembangan Rentenir di Indonesia
Tidak  ada  data  yang  pasti  sejak  kapan lembaga  informal  ini  ada  diIndonesia,  yang jelas  lembaga  informal  ini  tumbuh  subur berdampingandengan lembaga formal 21 .Literatur  sejarah  menjelaskan  bahwa maraknya  praktik  rentenir  inipada  masa penjajahan  koloniel  melalui  tangan-tangan pribumi  walaupunsebelumnya  juga  sudah  ada pada masa kerajaan pribumi. Pendirianlembaga-lembaga  keuangan  bank pada  masa  kolonial  pun  dilakukansebagai
20 Khudzaifah Dimyanti, Tesis Profil Pelepas Praktek Uang Rentenir , (Universitas Diponogor, 1997) ,16
21 Rarried Wijaya, Perkreditan Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan ,208-209
antisipasi  bagi  praktik  rentenir.  Dengan dikeluarkannya  pakto(paket  Oktober)  No.  27 tahun  1988  menandahkan  bahwa  praktik rentenirsudah menjadi masalah bagi pembangunan Indonesia sebelumnya.
Sehingga  akhirnya pemerintah mengambil kebijakan  dengan  pendirian  BPR  di  daerah- daerah  pedesaan.  Dari  pengadopsian  sistem- sistem kolonial  tersebut  perkembanganrentenir ada  sampai  sekarang.  Para  pemburu  renten pergi  menawarkanjasanya  kepada  penduduk yang memerlukan uang baik untuk kebutuhankonsumsi  maupun  produksi  mereka. Perkembangan  rentenir  yangmenawarkan  jasa kredit  kepada  masyarakat  mikro  dilakukan denganmendatangi  individu  dari  rumah  ke rumah,  tidak  hanya  dalam  bentukmenjajahkan jasa  kredit  uang  tetapi  juga  dengan  modus pedagang  kelilingbarang-barang  kebutuhan masyarakat dan embayarannya pun bolehdicicil.
Rentenir dilihat dari segi ekonomi Islam.
Bila  ditinjau  dari  segi  fiqih,  menurut Qardhawi  bunga  bank  samadengan  riba  yang hukumnya  jelas-jelas  haram.  Suatu  sistem ekonomiIslam  harus  bebas  dari  bunga  (riba). Hanya  sistem  ekonomi  islam  yangdapat menggunakan  modal  dengan  benar  dan  baik, karena dalam sistemekonomi kapitalis dijumpai  bahwa  manfaat  keuntungan  teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hanya bisa dinikmati  oleh  segelintir  orang  saja. 22 Begitu banyak  malapetaka  yang  melanda  umat manusia  masa  kini,  khususnya  dalam  bidang ekonomi.
Dengan  bentuknya  yang  sangat  keji  yang belum  pernah  terjadi  di  jaman  jahiliyah,  ialah bahwa  para  pelaku  riba  atau  rentenir  di  jaman lampau  hanya  dilakukan  secara  individual dirumah sendiri, kini dengan mengatasnamakan  lembaga,  yayasan,  dan bank-bank  moderen.  Mereka  mampu  memliki kekuatan  dan  kekuasaan  yang  begitu  hebat.
22 Vetihzal Rivai dan Arviyan Arifin. Islamic Banking. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) ,318
Sanggup  berperan  dan  ikut  campur  dalam lembaga=lembaga pemerintahan.
Dengan  segala  fasilitas  yang  mereka miliki  mampu  menumbuhkan  dan  membentuk pendapat umum di kalangan masyarakat awam dan  miskin,  yang  daging  dan  tulang  mereka telah  dimakan  oleh  pelaku  riba  atau  rente dalam  naungan  sistem  ekonomi  riba.  Menurut Imam  Ar-Razi  praktik  riba  (bunga)  dalam ekonomi  islam  sangatlah  dilarang  dalam hukum  Islam  (Fatwa  MUI  No.  1  tahun  004 tentang bunga), karena membuat bencana yang merusak,  merampas  kekayaan  orang  lain, merusak moralitas, melahirkan benih kebencian  dan  permusuhan  dan  yang  kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
Terkecuali menurut para ekonomi kapitalis yang  menganggap  bahwa  bunga  (riba)  adalah tempat  berputarnya  sistem  perbankkan  dan tanpa  bunga  maka  ibarat  hidup  tanpa  nyawa dan seluruh ekonomi akan lumpuh.Lain halnya dengan  ekonomi  Islam,  praktik  riba  sangat menjauhkan  manusia  dari  rahmat  Allah  diatas akhlaknya, agama, kesejahteraan danperekonomian  masyarakat.  Malahan  Allah akan  mengadzab  orang  yang  berbuat  riba (rentenir)  karena  sesuatu  yang  ia  lakukan sangatlah merugikan dan memberiakan mafsadat  bagi  orang  lain  khususnya  yang menjadi korban praktik rentenir.
Dalam  ekonomi  Islam  sudah  berulang  kali dijelaskan, praktik rente (riba) adalah keuntungan  dari  berbagai  pinjaman  yang diharamkan.  Didalam  syara‟  telah  dijelaskan bahwa  yang  telah  melarang  riba  dengan larangan  yang  tegas,  berapapun  jumlahnya, baik  sedikit  maupun  banyak.  Harta  hasil  riba hukumnya jelas-jelas haram.

## Baitul Maal Wal-Tamwil (BMT) Definisi Baitul Maal Wal-Tamwil
Baitul Maal Wal-Tamwil merupakan salah satu  lembaga  ekonomi  dan  keuangan  yang dikenal  luas  pada  masa-masa  awal.  Baitul  al Maal  berkembang  pada  masa  kejayaan  islam berfungs  sebagai  institusi  keuangan  publik,
yang  oleh  sebagian  pengamat  ekonomi disesjajarkan dengan lembaga yang menjalankan  fungsi  perekonomian  modern, bank  sentral 23 .  Baitul  maal  (BM)  setelah berubah  menjadi  Baitul  Maal  wal-tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan  dengan  prinsip  bagi  hasil  ( profit sharing ),  menumbuhkembangkan  bisnis  usaha mirko  dan  kecil  dalam  rangka  mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan  kaum  fakir  miskin 24 .  Baitul  maal wal  tamwil  (BMT)  merupakan  suatu  lembaga yang  terdiri  dari  dua  istilah  yaitu  Baitul  Maal dan baitul tamwil.
Baitul  maal  lebih  mengarah  pada  usaha- usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit  seperti:  zakat,infaq,  dan  sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan  dan  penyaluran  dana  komersial. Usaha-usaha  tersebut  menjadi  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  BMT  sebagai  lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam Menurut para ahli:
a. Arief Budiharjo Baitul Maal wal Tamwil (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat yang berupaya mengembangkan  usaha-usaha  produktif dan  investasi  dengan  sistem  bagi  hasil untuk meningkatkan ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam pengentasan
kemiskinan. b. Amin  Azis  bahwa  BMT  adalah  balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan  dari  konsep  Baitul  Maal wal  Tamwil.  Dari  segi  baitulmal,  Baitul maal  wal  tamwil  menerima titipan Bazis dari dana zakat dan sedekah memanfaatkannnya  untuk  kesejahteraan masyarakat  kecil,  fakir,  miskin.  Pada aspek  baitul  maal  wal  tamwil-BMT mengembangkan  usaha-usaha  produktif
23 Muhamad. Lembaga Ekonimi Syariah. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) ,55
24 Nurul Huda dan Mohamad Heykal. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) .363
untuk  meningkatkan  pendapatan  kecil dan anggota 25 .
c. Menurut  Dzajuli  BMT  adalah  lembaga keuangan  terpadu  yang  isinya  berintikan konsep Bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan  mengembangkan  usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha  kecil  dengan  antara  lain mendorong  kegiatan  menabung  dan menunjang
pembiayaan kegiatan ekonominya 26 .
Jadi  berdasarkan  pengertian  diatas  Baitul Maal  wal  Tamwil  adalah  lembaga  keuangan syariah  atas  dasar  swadaya  masyarakat  yang mengarah kepada kelompok ekonomi masyarakat kecil, berupaya untuk mengembangkan  usaha-usaha  produktif  dan investasi  dengan  sistem  bagi  hasil,  serta penyaluran  dana  nonprofit  seperti  Bazis dengan  tujuan  meingkatkan  ekonomi  usaha kecil dan pengentasan kemiskinan Sejarah Perkembangan BMT di Indonesia Latar belakang berdirinya BMT bersamaan  dengan  usaha  pendirian  bank syariah  di  Indonesia,  yakni  tepatnya  pada tahun  1990-an.  BMT  semakin  berkembang tatkala  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan hukum ekonomi UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan  dan  PP  No.  72/1992  tentang  Bank Pengkreditan  Rakyat  berdasarkan  bagi  hasil. Pada  saat  bersamaan,  Ikatan  Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengakajian intensif tentang pengembangan ekonomi islam di Indonesia.
Dari  berbagai  penelitian  dan  pengkajian, maka  terbentuklah  BMT  di  Indonesia.    ICMI berperan  dalam  mendorong  pendirian  BMT  di Indonesia.  Di  samping  ICMI,  beberapa organisasi massa Islam seperti Nahdatul Ulama (NU)  ,  Muhammadiyah,  Persatuan  Islam
25 H.Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan dan Peradilan Agama . (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2012) ,345
26 Muhamad. Lembaga Ekonomi Syariah ,59
(Persis)  dan  ormas-ormasi  Islam  lainnya mendukung  upaya  pengembangan  BMT  di seluruh Indoensia.
Hal  tersebut  dilakukan  untuk  membangun sistem  ekonomi  islam  melalui  pendirian lembaga keuangan syari‟ah. Hasil positif mulai dirasakan  oleh  masyarakat  terutama  kalangan usaha  kecil  dan  menengah.  Mereka  banyak memanfaatkan  pelayanan  BMT  yang  kini tersebar  luas  di  seluruh  Indonesia.  Hal  ini disebabkan mereka memperoleh banyak keuntngan  dan  kemudahan  dari  BMT  yang tidak mereka peroleh sebelumnya dari lembaga sejenis yang menggunakan pendekatan konvensional.
Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan balai  usaha  mandiri  terpadu  yang  isinya berintikan  lembaga  bait  al-mal  wa  al-tamwil, yakni  merupakan  lembaga  usaha  masyarakat yang  mengembangkan  aspek-aspek  produksi dan  investasi  untuk  meningkatkan  kualitas kegiatan  ekonomi  dalam  skala  kecil  dan menengah.  Dalam  diskursus  ekonomi  islam. BMT  semakin  populer,  setelah  dipicu  oleh kesadaran  masyarakat  muslim  tanah  air  untuk mencari  model  ekonomi  alternatif  yang mampu  mendukung  perkembangan  sektor usaha kecil dan mikro. 27
Kebutuhan  masyarakat  akan  lembaga keuangan  dan  perbankan  yang  menggunakan sistem  syariah  sesungguhnya  sangatlah  wajar, mengingat sebagai besar masyarakat Indoensia beragamakan  muslim.  BMT  masuk  dalam kategori  koperasi  syari‟ah  yakni  lembaga ekonomi  yang  berfungsi  untuk  menarik, mengelola  dan  menyalurkan  dana  dan,  oleh dan untuk menarik, mengelola dan menyalurkan  dana  dari,  oleh  dan  untuk masyarakat.  Jika demikian, berarti BMT dapat disebut  sebagai  lembaga  swadaya  ekonomi umat  yang  dibentuk  dan,  oleh  dan  untuk masyarakat.
27 Mulyaningrum, Baitul Maal Wal Tamwil Peluang Dan Tantangan Dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro . (Bakrie Scool Of Management,2009) :6
Fungsi,  Tujuan,  Visi,  Misi  dan  Pengelolaan Usaha BMT
Secara  Konseptual,  BMT  memiliki  dua fungsi 28 :
a. Baitulmal  (Bait:  Rumah,  Maal:  Harta) menerima  titipan  dana  ZIS  (Zakat  Infaq, dan  sedekah)  serta  mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan  kepada  yang  berhak  (para asnaf)  sesuai  dengan  peraturan  dan amanah yang diterima.
b. Baitut  Tamwil  (Bait:  Rumah  at-tamwil: pengembangan harta melakukan kegiatan pengembangan  usaha  produktif  dan investasi  dalam  meningkatkan  kualitas ekonomi  pengusaha  mikro  dan  makro terutama  mendorong  kegiatan  menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya.
BMT  bertujuan  mewujudukan  kehidupan keluarga dan masyarakat  di  sekitar BMT  yang selamat, damai dan sejahtera. Selain fungsi dan tujuan  BMT  juga  memiliki  visi  dan  misi.  Visi BMT  dalah  mewujudkan  kualitas  masyarakat disekitar  BMT  yang  selamat,  damai  dan sejahtera  dengan  mengmbangkan  lembaga usaha  dan  BMT  dan  POKUSMA  (Kelompok Usaha  Muamalaah)  yang  maju  berkembang, terpercaya,  aman,  nyaman,  transparan,  dan berkehati-hatian.
Misi BMT adalah mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju berkembang, terpercaya,  aman,  transparan,  dan  berkehati- hatian  sehingga  terwujud  kulaitas  masyarakat di  sekita  BMT  yang  selamat,  damai,  dan sejahtera. Untuk mencapai visi dan pelaksanaan misi dan tujuan BMT, maka BMT melakukan beberapa usaha:
1) Mengembangkan  kegiatan  simpan pinjam dengan prinisp bagi hasil/syari‟ah.
2) Mengembangkan  lembaga  dan  bisnis kelompok  usaha  muamaalah  yaitu
28 Nurul Huda dan Acham Aliyadin, Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah , (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012) ,285
kelompok  simpan  pinjam  yang  khas binaan BMT.
3) Jika  BMT  telah  berkembang  cukup mapan,  memprkasai  pengembangan badan  usaha  sektor  riil,  busril  dari pokusma-pokusa sebagai badan usaha pendamping.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian dari Jajang Nurjaman (2010) Peranan  BMT  Al-Fath  IKMI  ciputat  dalam mengatasi  dampak  negatif  praktek  rentenir mengenai  prakteknya  sudah  berjalan  dengan baik  melihat  dari  banyak  mitra-mitra  usaha yang  meninggalkan  rentenir  dan  banyak berpindah  untuk  bergabung  menjadi  mitra BMT.  Adapun  perban  BMT  Al-Fath  IKMI ciputat yang sudah berjalan:
- Memberikan  edukasi  pendidikan  kepada masyarakat dan diajak berpikir lebih baik untuk keberlangsungan usahanya
- Diajak  mitra  untuk  bergabung  dengan BMT Al-fat IKMI
- Sosialisasi  kepada  masyarakat  seperti: mengadakan  kegiatan-kegiatan  sosial seperti,penyebaran brosur-brosur
- Pola  pelayanan  jemput  bola  untuk menabung
BMT  berpotensi  besar  mengurangi  angka kemiskinan di Indonesia karena BMT bergerak di  sektor  mikroekonomi  yang  rata-rata  tidak terjangkau oleh perbankan islam pada umumnya.  Kesulitan  akses  masyarakat  yang menjalankan  usaha  mikro  kepada  sumber modal yang menjadi sebab banyaknya masyarakat  yang  terjerat  pada  rentenir.  Jika rentenir  dapat  dihapus  atau  dibatasi  geraknya dengan  sendirinya  BMT  akan  lebih  mudah dikembangkan.
Penelitian dari Arief Setiawan (2012) dalam  penelitiannya  mengkaji  tentang peran BMT dalam meningkatkan kinerja mitra binaannya yaitu berupa pembiayaan permodalan  maupun  pembinaan  usaha,  mitra binaan disini bisa berupa petani bawang,pedagang, meubel,bengkel dll. Melalui program  pembiayaan  permodalan  maupun
pembinaan  usaha  menjadikan  motivasi  bagi mitra  binaan  untuk  meningkatkan  kinerjanya. Peran  BMT  Al-ikhlas  dalam    menyelesaikan masalah yang paling sering dihadapi pengusaha  kecil  maupun  besar,  yaitu  modal. Dengan  sistem  bagi  hasil  para  nasabah  atau pengusaha dapat meningkatkan modal usahaya tanpa  diberatkan  adanya  bunga.  Dengan produk pembiayaan inilah pengusaha menjadikan  sebagai  peluang  mengembangkan usaha  dengan  meningkatkan  kinerja,  karena tidak  tercekik  dengan  hutang  dan  bunga  yang tinggi,  banyak  pengusaha  yang  mengeluh karena  tingginya  bunga  meminjam  kepada rentenir.
Penelitian  dari Rozalinda (2013)dalam penelitian  ini  di  pasar-pasar  tradisonal  Padang pada  umunya  pedangang  meminjam  kepada rentenir.  Transaksi  yang  dinamakan julo-julo tembak (perputaran  uang  antara  ketua  atau kepala dengan masyarakat  yang membutuhkan dana  cepat  dengan  cara  menerima  dulu  uang kemudian  mencicil  waktunya.)  ini  sudah  lama ada  sebelum  hadirnya  BMT.    Peran  BMT dalam  membebaskan  dari  rentenir  ini  adalah Sosialisasi  tentang  ekonomi  syariah  yang dilakukan  pihak  BMT  kepada  masyarakat  dan perannya dalam membebaskan masyarakat dari rentenir. BMT belum berperan secara signifikan  dalam  membebaskan  masyarakat dari  belenggu  rentenir.  Belum  maksimalnya upaya BMT yang dilakukan dalam membebaskan masyarakat dari praktik rentenir yang cenderung lebih proaktif dalam menawarkan jasa mereka ke pedagang.
Penelitian  dari Deni  Insan  Kamil (2015) Pengaruh  Rentenir  Terhadap  Kesejahteraan Pedagang  Pasar  Tradisional  Studi  Pasar  Legi Bugisan  Jogjakarta.  Dalam  penelitian  ini menunjukan  bahwa  di  Pasar  Legi  Yogyakarta memiliki pengaruh terhadap kondisi kesejahteraan  pedagang  pasar.  Partisipasi rentenir  dengan  peminjaman  uang  berfungsi untuk  menutup  segala  kekurangan  kebutuhan para pedagang. Bisa dikatakan bahwa meskipun  rentenir  memberikan  bunga  tinggi,
akan  tetapi  mereka  sedikit  lebih  membantu untuk  mencukupi  kondisi  keuangan  tersebut. Adanya  uang  sebagai  alat  pembayaran  bisa dijadikan  sebagai  suatu  hal  yang  dapat mengubah kondisi kesejahteraan mereka.

## Metode Penelitian
Instrumen  penelitian  ini  terdiri  dari  15 pertanyaan  dimana  variabel  x  ada  10  item pertanyaan  dan  variabel  y  ada  5  pertanyaan dengan  interval  jawaban  diberi  skor  1  (satu) dan  yang  tertinggi  5  (lima).  Dalam  uji instrumen dan analisis data pada penelitian ini, peneliti  menggunakan  program  komputer khusus  untuk  analisis  data  statistik  yaitu program  SPSS,  di  mana  penelii  menggunakan SPSS versi 20.0.

## Teknik Analisis Data
Tujuan  dari  teknik  analisis  data  untuk mengetahui apakan program Inklusi Keuangan BMT  Al-Falah  (X)  mempunyai  pengaruh positif  terhadap  Transaksi  rentenir(Y)  pada pedagang di Pasar Sumber.

## Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui  bahwa  pelaksanaan  program  inklusi keuangan  BMT  Al-Falah  pada  pedagang  di Pasar  Sumber,  bahwa  jawaban  respoden mengenai pelaksanaan program inklusi keuangan  BMT  Al-Falah  mengatakan  setuju sebanyak 52%. Dan sangat setuju 42,5%, ragu- ragu  3,5%  dan  tidak  setuju  2%.  Telah diperoleh data seberapa banyak para pedagang yang telah mengakses pada BMT Al-Falah.
Pedagan g 77% Mitra 21% Pembiay aan 2% 0% Hasil Data
Hasil  dari  gambar  diatas  dapat  diketahui dari  1800  pedagang  (77%)  yang  sudah tergabung  menjadi  mitra  BMT  Al-Falah  ada 500 pedagang (21%) menyatakan bahwa akses keuangan  dari  segi  penyimpanan  uang  sudah baik. Namun hanya terdapat 44 pedagang (2%) yang  melakukan  pembiayaan  BMT  Al-Falah, menyatakan bahwa akses dari segi pembiayaan modal pedagang masih kurang.

## Uji Korelasi Rank Spearman
Korelasi  rank  spearman  digunakan  untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikasi  hipotesis  asosiatif  bila  masing- masing variabel dihubungkan berbentuk ordinal.  Bahwa  uji  korelasi  rank  spearman merupakan bagian dari statistik non-parametik, oleh karena itu dalam analisis korelasi ini tidak diperlukan  asumsi  adanya  hubungan  yang linear (uji liniearitas) antara variabel penelitian.  Jika  data  penelitian  menggunakan skala  likert  maka  jarak  yang  digunakan  harus sama  dan  data  penelitian  tidak  harus berdistribusi normal (Uji Normalitas).

## Correlations
Inklusi keuangan
Transaksi rentenir
Spearman' s rho Inklusi keuangan
Correlation Coefficient 1,000 -,426
Sig. (2- tailed) . ,061 N 20 20 Transaksi rentenir Correlation Coefficient -,426 1,000 Sig. (2- tailed) ,061 . N 20 20
Berdasarkan hasil korelasi diatas didapatkan  bahwa  hubungan  korelasi  yang dimiliki  sebesar  -0,426  menandakan  bahwa korelasi  antara  Program  Inklusi  Keuangan BMT  Al-Falah  Terhadap  Transaksi  Rentenir memiliki  korelasi  sedang.  Tanda  negatif mengartikan bahwa Program Inklusi Keuangan BMT  Al-Falah  meningkat  maka  Transaksi Rentenir akan menurun. Sedangkan dilihat dari
nilai  signifikasi  0,061  maka  menyatakan bahwa  hubungan  korelasi  antara  Program Inklusi  Keuangan  BMT  Al-Falah  Terhadap Transaksi Renenir tidak signifikasi.
Strategi-strategi BMT Al-Falah
meminimalisir  terhadap  transaksi  rentenir pada pedagang di Pasar Sumber
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak  Karmu  sebagai  Bagian  pemasaran didapatkan  hasilnya  bahwa  kebanyakannya pengusaha menengah ke bawah tentu kita tahu hal  yang  menjadi  masalah  dikalangan  mereka semua  adalah  kesulitan  modal  dan  kemapuan mengakses  keuangan  pada  lembaga  keuangan. Kesulitan inilah yang memaksa para pedagang ini  kebiasaan  menggunakan  jasa  keuangan lewat  rentenir  alias  meminjam  uang.  Karena para pedagang sudah terbiasa untuk meminjam lewat rentenir.
Maka  dibutuhkan  strategi-strategi  agar BMT  Al-Falah  atau  lembaga  keuangan  mikro syariah  ini  mampu  masuk  dalam  lingkup kegiatan  ekonomi  usaha  menengah  kebawah ini. Strategi diantaranya adalah:
1. Melalui pendekatan oleh pihak BMT Al-
Falah biasanya bagian pemasaran menjelaskan  singkat  tentang  produk, penjelasan  dibuat  semenarik  mungkin agar para pedagang tertarik.
2. Memberikan  pelayanan  yang  ramah sehingga  para  pedagang  betah  untuk bertanya  mengenai  produk-produk  dan transaksi yang ada di BMT Al-Falah
3. Adanya  kemudahan  dalam  bertransaksi karena  pedagang  dalam  bertranskas dengan  rentenir  sudah  terbiasa  dengan transaksi yang sangat mudah
4. Memberikan fasilitas yaitu berupa jemput  bola  para  pihak  BMT  Al-Falah terjun  langsung  ke  lapangan  untuk melakukan  transaksi  biasnaya,  apabila pedagang  yang  ingin  menabung  dan mengambil uang.
5. Syarat dalam pengajuan pinjaman biasanya dipermudah.
Dengan  strategi-strategi  diatas  inilah yang  mampu  dilakukan  BMT  Al-Falah  dalam menarik minat para pedagang dan menjauhakn diri dari para rentenir tersebut. Dengan startegi diatas  dapat  mengurangi  para  pedangang  yang sudah  terbiasa  menggunakan  jasa  keuangan dari rentenir.
Dasarnya kebutuhan masyarakat terhadap  kebutuhan  bantun  permodalan  yang disalurkan  oleh  lembaga-lembaga  keuangan seperti  bank,  belum  bisa  terjangkau  bagi pelaku  usaha  menengah  ke  bawah  yang notabene  hanya  mempunyai  modal  terbatas dan  relatif  kecil.  Para  pelaku  usaha  menengah bawah  juga  kadang  sulit  mengakses  keuangan pada  lembaga  keuangan  seperti  bank,  karena tidak begitu memahami teknisnya.
Inilah  yang  menyebabkan  munculnya jasa-jasa  keuangan  yang  bermunculan  di masyarakat yaitu rentenir, meminjam- minjamkan  uang  kepada  pedagang  meskipun kelihatanya  tidak  apa-apa  tapi  setiap  kita melakukan pinjaman tidak membayar bunganya  akan  terus  berntambah.  Para pedagang  terbiasa  meminjam  kepada  para rentenir karena mudah dan cepat. Mereka lebih nyaman  meminjam  ke  rentenir  karena  sudah banyak pedagang yang biasa meminjam.
Mulailah  pemerintah  mengadakan  suatu program  yang  dinamakan  program  financial inclusion.  Biasanya  program  ini  dibuat  untuk para  usaha  menengan  kebawah.  Dalam program  ini  BMT  menjadi  salah  satu  contoh lembaga  yang  dijadikan  sebagai  program tersebut.  BMT  sebagai  lembaga  keuangan mikro  syariah  ini  mampu  memberikan  solusi dan pemahaman kepada para pedagang.
Bagi para pedagang selama memudahkan mereka  pasti  berminat  menjadi  mitra  BMT. Apalagi  dengan  fasilitas  “jemput  bola”  yang dilakukan  oleh  BMT  semakin  memudahkan dalam  transaksi  keuangan  seperti  menabung dan meminjam. BMT nyatanya cukup bersaing dengan penyedia jasa keuangan lainnya, karena fasilitasnya  itu.  Pelayanan  yang  mudah
sehingga  para  pedagang  mau  untuk  menjadi mitra BMT.
Berdasarkan  hasil  responden  mengenai pelaksanaan  program  inklusi  keuangan  BMT Al-Falah  menyatakan  setuju  sebesar  52%  dan dilihat  dari  datanya  sebanyak  500  pedagang yang  sudah  menjadi  mitra  BMT  Al-Falah dilihat  dari  segi  akses  menyimpan  uang  sudah cukup  baik  dibandingkan  akses  pembiayaan modal.  Berdasarkan  Uji  instrumen  yaitu  Uji validitas  dan  reabilitas  dari  15  pertanyaan semuanya dikatakan valid dan reliabel.
Sedangakan hasil uji teknik analisis data menggunakan  Uji  Korelasi  Rank  Spearman yang  menyatakan  bahwa  Pengaruh  Program Inklusi  Keuangan  BMT  Al-Falah  mempunya korelasi  yang  sedang  terhadap  Transaksi Rentenir.  Dan  tanda  negatif  menyatakan apabila  Progam  Inklusi  Keuangan  BMT  Al- Falah  meningkat  ini  mempengaruhi  Transaksi Rentenir  menjadi  menurun.  Sedangkan  dilihat dari taraf sinifikasinya sebes 0,061 menyatakan bahwa  tidak  adah  yang  signifikan  antara Pengaruh Program Inklusi Keuangan BMT Al- Falah  terhadap  Transaksi  Rentenir  Pada Pedagang di Pasar Sumber.

## Penutup
Masalah  utama  pedagang  adalah  modal, para  pedagang  tidak  mampu  mengakses keuangan  pada  lembaga  keuangan  seperti Bank, Koperasi, atau BMT. Mereka lebih suka menggunakan jasa rentenir walaupun menyengsarakan.  Pemerintah  memunculkan adanya  Program Financial  Inclusion yang diperuntukan  pengusaha  menengah  kebawah. Dalam  Program Financial  Inclsuion ini  BMT menjadi  lembaga  yang  dijadikan  sebagai program  yang  memberikan  solusi  pedagang untuk  mengakese  keuangan  dalam  hal  ini modal. Pelaksanaan Program Financial Inclusion BMT Al-Falah dilihat dari segi akses keuangan  untuk  menabung  cukup  baik dibandingkan dari segi pengajuan pembiayaan.
Jawaban respoden mengenai pelaksanaan program  inklusi  keuangan  BMT  Al-Falah
mengatakan  setuju  sebanyak  52%.  Diketahui dari  1800  pedagang  (77%)  yang  sudah tergabung  menjadi  mitra  BMT  Al-Falah  ada 500 pedagang (21%) menyatakan bahwa akses keuangan  dari  segi  penyimpanan  uang  sudah baik. Namun hanya terdapat 44 pedagang (2%) yang  melakukan  pembiayaan  BMT  Al-Falah, menyatakan bahwa akses dari segi pembiayaan modal pedagang masih kurang.
Sedangkan  hasil,  menggunakan  Uji korelasi rank spearman sebesar -0,426 menandakan  bahwa  korelasi  antara  Program Inklusi  Keuangan  BMT  Al-Falah  Terhadap Transaksi  Rentenir  memiliki  korelasi  sedang. Tanda  negatif  mengartikan  bahwa  Program Inklusi  Keuangan  BMT  Al-Falah  meningkat maka  Transaksi  Rentenir  akan  menurun. Menunjukan bahwa adanya Pengaruh Program Financial Inclusion Terhadap Praktik Rentenir. Strategi-strategi  yang  dilakukan  Pihak  BMT Al-Falah dalam meminimalisir praktik rentenir sebagai berikut:
1. Memberikan  Fasilitas  “jemput  bola”  Pihak
BMT terjun Langsung bertemu pedagang 2. Melalui  pendekatan  oleh  pihak  BMT  Al- Falah kepada pedagang
3. Memberikan  pelayanan  yang  ramah  dan kemudahan dalam bertransaski

## Daftar Pustaka
Andri, Soemitra. Bank dan Lembaga Keuangan  Syariah. Jakarta:  Kencana, 2012 Anggraeni Dwi,F,dkk. “ Pengembangan UMKM Melalui Fasilitas Pihak Eksternal  dan  Potensi    Internal”. Jurnal Administrasi 1, no. 6 (2011)
Antonion, Syafi‟i. Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik .  Jakarta:  Gema  Insani  Press, 2001
Ayogi  Dwi,  Kurnia  Tuti. “Optimalisasi  Peran
BMT  dalam  Upaya  Penghapusan Praktik Rentenir”Jurnal Syarikah 1,no.1 (2010) Aziz  ,Abdul  dan  Ulfah  Mariyah,  S.EI Kapita Selekta  Ekonomi  Islam  Kontemporer .
Bandung: Alfabeta, 2010.
Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta  :  Pustaka  Pelajar  Offset, 2011
Azzam  ,Abdul  Aziz  Muhammad. Fiqih Muamalat . Jakarta: Amzah ,2010 Buku  Saku  Keuangan  Inklusif .  Departemen Pengembangan  Akses  Keuangan  dan UMKM Bank Indonesia, 2014 Chuzaimah  Batubara,  dkk. “BMT  VERSUS DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT Studi Kasus di Kecamatan  Percut  Sei,  Deli  Serdang Sumatera  Utara.”  Jurnal  Ekonomi (2010) Denizar, Abdurahman. “Linkage Program Bank  Syariah  Dengan  BMT:  Tinjauan Kritis  Bagi  Pengembangan  Sistem Keuangan  Yang  Lebih  Kaffah”  Jurnal Ekonomi  Syariah 2,  no.10  (Oktober,
2015) Dewi  Sri  Yusuf.  “Peran  Strategi  Baitul  Maal Wal Tamwil (BMT) Dalam Peningkatkan Ekonomi Rakyat” Jurnal Al Mizan , 10 no.1 ,(Juni 2014)
Dimyauddin,  Djuwaini. Pengantar  Fiqih Muamalah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 Fitriastuti Triani, Dhina Mustika. S, Ike
Purnamasari. “Impelemntasi Keuangan Inklusif Bagi MasyarakatPerbatasan (Studi Kasua Pada Kutai Timur, Kabupaten Kertanegara dan Kota Samarinda, KalimantanTimur, Indonesia)”. Jurnal Ekonomi. Universitas Mulawarman, (2015) Hasan,  Iqbal. Anlisis  Data  Penelitian  dengan Statistic. Jakarta: Bumi Aksara ,2004 Huda,  Nurul  dan  Aliyadin,  Acham. Keuangan Publik  Islam  Pendekatan  Teoritis  dan Sejarah .  Jakarta:  Kencana  Prenada media Group ,2012 Huda,  Nurul  dan  Heykal. Lembaga  Keuangan Islam  Tinjauan  Teoritisdan  Praktis .
Jakarta: Kencana Prenada Media Group ,2010
Ibnu Mujar Syarif. “ Konsep Riba Dalam Al- Quran Dan Literatur Fiqih”. Aliqhtishad , 2 no.2 (Juli 2011) Insan  Deni  Kamil.  “ Pengaruh  Rentenir Terhadap  Kesejahteraan  Pedagang PasarTradisional  Studi  Pasar  Legi Bugisan Jogjakarta” . Universitas Sunan Kalijaga, (2015) Juliansyah, Noor. Metodologi Penelitian. Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2013
Khudzaifah  Dimyanti.” TesisProfil Pelepas
Praktek  Uang  Rentenir” .  Universitas Diponogoro ,(1997)
Kuncoro,  Mudrajad. Metode  Riset  Untuk Bisnis  &  Ekonomi, Edisi  Keempat . Jakarta:     Erlangga ,2013 Made  Sanjaya,  Nursechafia. Inklusi  Keuangan dan pertumbuhan inklusif analisis antar provinsi Indonesia- www.Bi.go.id
(diakses  pada  tanggal  6  Februari  pukul 14.52)
Manan,  Abdul. Hukum  Ekonomi  Syariah dalam  Perspektif  Kewenangan  dan Peradilan  Agama .  Jakarta:  Kencana
Prenanda. Media Group ,2012
Masitoh  Eva  Z.  “ Peran  Baitul  Maal  Wal Tamwil Dalam Meningkatkan Prduktivitas  Usaha  Kecil  Di  Desa Cuplik  Sukaharjo .”  Skripsi  Universitas Sebelas Maret, (2009) Muhamad. Lembaga Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu ,2007 Muhammad. Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu ,2009
Mulyaningrum.  “ Baitul  Maal  Wal  Tamwil Peluang Dan Tantangan Dalam Pengembangan  Lembaga  Keuangan Mikro .”  Bakrie  Scool  Of  Management,
(2009)
Narbuko, Cholid dan Achamdi, Abu. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT.Bumi   Aksara, 2007
Nugraha,  Heru. Uang,  Rentenir  dan  Hutang Piutang  di  Jawa .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar ,2001 Nurjaman  Jajang .  “Peranan  BMT  Al-Fath
IKMI Ciputat Dalam Mengatasi DampakNegatif Praktek Rentenir” . Universitas Syarif Hidayatullah ,(2012) Ridwan,  Ahmad  Hasan. BMT  Bank  Islam sebagai Instrumen Lembaga Keuangan Rozalinda.  “ Peran  BMT  Taqwa  Muhamdiyya Dalam  Memberikan  Masyarakat  Dari Rentenir Di Kota Padang” . IAIN Imam Bonjol  Padang,  7  no.2  (Desember 2013)
Sahrani,  Sohari.  dan  Ruf‟ah  Abdullah,M.M.
Fikih Muamalah . Bogor: Ghalia Indonesia, 2011 Setiawan  Arief.  “ Peran BMT Dalam Meningkatkan  Kinerja  Mitra  Binaanya (Studi  Kasus  Pada  BMT  Al-Ikhlas” .
Iain Syekh Nurjati Cirebon (2012) Setyani  Irmawati,  Delu  Damelia,  dan  Dita
Wahyu Puspita. “ Model Inklusi Keuanganpada UMKM berbasis Pedesaan”. Jurnal Ekonomi dan Politik Universitas    Negeri  Semarang. 6,  no.2 ,(2013) Sugiono. Statistik  Untuk  Penelitian. Bandung: Alfabeta, 2005 Suharsaputra  Uhar  . Metodologi  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  Tindakan. Bandung: Refika Aditama, 2012
Syariah .  Bandung:  Pustaka  Bani  Quraisy, 2004.
Vetihzal, Rivai dan Arifin, Arviyan. Islamic Banking . Jakarta: Bumi Aksara, 2010 Wahid, Nusron. Keuangan Inklusif Membongkar Hegemon Keuangan .
Jakarta: Gramedia, 2014
Wardi  Ahmad  Muslich. Fiqih  Muamalat . Jakarta: Amzah, 2013
Wijaya, Raried. Perkreditan, Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan. Yogyakarta: BPFE, 1991.