## PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UMP TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA TENGAH PRA DAN PASCA DESENTRALISASI FISKAL
Nenik Woyanti Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP Jalan Prof Sudarto Tembalang Semarang
nenywoyanti@yahoo.co.id

## Abstrak
Secara absolute selama tahun 2006 hingga 2010 jumlah penduduk miskin masih tinggi. Salah satu penyebabnya adalah karena masih terkonsentrasinya pembangunan. Oleh karena itu sejak tahun 2011 pemerintah Indonesia menerapkan system desentralisasi fiscal. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai pemerataan hasil-hasil pembangunan diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Demikian juga dengan UMP riil. Namun UMP riil di Jawa Tengah masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, UMP terhadap pengentasan kemiskinan di Jawa  Tengah  pra  dan  pasca  desentralisasi  fiscal.  Untuk  menjawab  tujuan  tersebut  digunakan  alat statistik Regresi Linier Berganda. Adapun teknik penaksiran model yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Data yang digunakan adalah data sekunder. Variabel bebas adalah pertumbuhan ekonomi, UMP dan penerapan Desentralisasi Fiskal, sedang variabel terikat adalah angka kemiskinan.
Model  regresi  yang  menyertakan  variabel-variabel  pertumbuhan  ekonomi,  UMP  dan pemberlakukan  kebijakan  desentralisasi  fiskal  cukup  baik  dalam  menjelaskan  variasi  angka kemiskinan. Secara simultan semua variable bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variable terikat.  Demikian  halnya  secara  parsial  masing-masing  variabel    bebas  berpengaruh  signifikan terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah.
Saran  yang  diajukan  adalah  hendaknya  pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  lebih mengoptimalkan  pembangunan  sektoral  yang  berorientasi  pada  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas produksi dengan memanfatkan segala potensi yang dimiliki termasuk kekayaan sumber daya manusia yang  beragam  kualitasnya,    lebih  mengoptimalkan  pembangunan  di  segala  bidang  dengan  cara menggerakkan  kegiatan  sosial  ekonomi  dan  meningkatkan  mutu  sumber  daya  manusia,  serta memperkuat kelembagaan penduduk miskin, dan meningkatkan anggaran untuk kegiatan yang potensial mengatasi  masalah  kemiskinan,  diantaranya  adalah  sector  pertanian,  pendidikan,  kesehatan  dan sarana pra sarana.
Kata Kunci  : Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Desentralisasi Fiskal, Kemiskinan

## Abstract
In absolute during 2006 to 2010 the number of poor people in Central Java is still high. One reason  is  because  it  is  still  concentrated  development.  Therefore,  since  in  2011  the  Indonesian government  to  implement  fiscal  decentralization  system.  High  economic  growth  with  equity  and development results is expected to lower the poverty rate. Similarly, the Provincial Minimum Wage. However, the real minimum wage in Central Java is still low. The purpose of this study was to analyze the influence of economic growth on poverty reduction Provincial Minimum Wage in Central Java before
and  after  fiscal  decentralization.  To  answer  these  objectives  used  statistical  tools  Multiple  Linear Regression.  The  technique  assessment  model  used  is  Ordinary  Least  Square  (OLS).  Data  used  are secondary  data.  Independent  variables  are  economic  growth,  Provincial  Minimum  Wage  and implementation of Fiscal Decentralization. Dependent variable is the poverty.
Regression  model  that  included  the  variables  of  economic  growth,  the  Provincial  Minimum Wage and enforcement of fiscal decentralization policy quite well in explaining the variation in poverty. Simultaneously all independent variables significantly influence dependent variable. Similarly partially independent of each variable significant effect on poverty in Central Java.
Suggestions put forward are the government should further optimize the province of Central Java-oriented  sectoral  development  on  improving  the  quality  and  quantity  of  production  to  take advantage  of  all  its  potential,  including  a  wealth  of  diverse  human  resources  quality,  optimize  the development in all fields by moving the socio-economic activities and improve the quality of human resources,  and  institutional  strengthening  of  the  poor,  and  increasing  the  budget  for  activities  that potentially  solve  the  problem  of  poverty,  including  the  agricultural  sector,  education,  health  and infrastructure facilities pre.
Keywords : Economic Growth, Provincial Minimum Wage, Fiscal Decentralization, Poverty

## Latar Belakang
Isu  ekonomi  makro  yang  dihadapi  Pemerintah  Indonesia  sepanjang  sejarah  adalah  masalah kemiskinan. Pada era sebelum tahun 1976, angka kemiskinan Indonesia bahkan mencapai 40 persen. Pada akhirnya selama 20 tahun mulai 1976 hingga 1996 angka kemiskinan Indonesia berhasil turun signifikan menjadi 11 persen. Namun demikian angka ini masih tergolong tinggi, bahkan hingga saat ini, dimana angka kemiskinan   berkisar pada angka 10 persen. Periode empat belas tahun semenjak krisis multi dimensional melanda (1998) mestinya waktu yang cukup bagi pemerintah untuk mengentaskan penduduk  dari  lingkaran  kemiskinan,  namum  nyatanya  hingga  tahun  2011  angka  kemiskinan  di Indonesia  masih  stagnan  pada  kisaran  10  persen  (BPS,  2012).  Lamanya  waktu  yang  ditempuh  oleh Pemerintah  untuk  mengurangi  angka  kemiskinan,  bahkan  sekedar  mengurangi  1  persen  tingkat kemiskinan menjadi indikasi bahwa kemiskinan di Indonesia sudah pada tahap kronis.
Data  terakhir  tahun  2011  menyebutkan  bahwa  jumlah  penduduk  miskin  Indonesia,  yakni  penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang (12,49 persen). Ini berarti jumlah penduduk miskin turun 1 juta orang, atau secara relative terjadi penurunan sebesar 0,84 persen. Sudah jelas, penurunan jumlah penduduk Indonesia pada Maret 2011 belum mencapai 1 persen dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2010 yang sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen). Dari 30,02 juta orang penduduk miskin di Indonesia tahun 2011 tersebut, paling banyak berada di Pulau Jawa, yakni mencapai 16.744.410 jiwa atau setara dengan 12,09 persen, sementara selebihnya tersebar di ratusan pulau lain. Dari 16.744.410 juta penduduk miskin di Pulau Jawa tersebut,  16,21  persen  diantaranya  bermukim  di    Provinsi  Jawa  Tengah  (5,256  juta  orang)  pada September  2011.  Dibandingkan  dengan  bulan  Maret  tahun  berjalan,  berarti  angka  kemiskinan  di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan sebanyak 148,6 ribu orang dimana penduduk miskin pada bulan Maret 2011 berjumlah 5,107 juta orang (15,76 persen).
Tingginya  angka  kemiskinan  antara  lain  disebabkan  oleh  kurang  meratanya  pembangunan perekonomian  hingga  ke  daerah-daerah  yang  jauh  dari  jangkauan  pemerintah.  Sebab  pembangunan ekonomi yang bersifat sentralistik, yang sekalipun terpusat di Pulau Jawa, ternyata tidak cukup mampu
melepaskan  Provinsi  Jawa  Tengah  dari  masalah  kemiskinan.  Siregar  dan  Wahyuniarti  (2008) menyebutkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  selama  ini  hanya  dinikmati  oleh  golongan  masyarakat tertentu,  artinya  tidak  merata  bagi  seluruh  golongan  masyarakat.  Terkait  dengan  kurang  efisiennya pengeluaran publik akibat pembangunan yang bersifat sentralistik, maka sejak tahun 2001 pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal, yang selain menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, juga fokus pada upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia yang tepatnya dimulai pada 1 Januari 2001 dan  masih berjalan hingga sekarang, ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999, yang selanjutnya diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 33 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.  Sistem  desentralistik  diterapkan  dengan  harapan  setiap  daerah  mampu  mengelola  potensi daerah masing-masing secara maksimal hingga mencapai kesejahteraan rakyat yang pada gilirannya akan  mengurangkan  jumlah  penduduk  miskin.  Namun  demikian  peran  positif  otonomi  daerah  dan desentralisasi fiskal terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat masih perlu diteliti kembali mengingat penelitian yang dilakukan oleh Skira (2006) menghasilkan temuan yang kontradiktif, dimana sistem desentralistik justru menambah jumlah penduduk miskin.
Semangat  dan  jiwa  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  pada  esensinya  adalah  mengeliminir disparitas ekonomi regional, yang pada gilirannya memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.  Wongdesmiyati  (2010)  menjelaskan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  dianggap  mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan factor produksi pada suatu tahun lebih besar  dibandingkan  dengan  pendapatan  riil  masyarakat  pada  tahun  sebelumnya.  Namun  demikian, pertumbuhan ekonomi yang seringkali dijadikan tolok ukur kinerja perekonomian suatu wilayah, belum tentu berkorelasi positif dengan  kesejahteraan rakyatnya. Setidaknya ini terbukti pada hasil penelitian Siregar (2008), Agrawal (2008), Wongdesmiwati (2010) yang menunjukkan adanya pengaruh negative pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.
Rerata  pertumbuhan  PDRB  selama  kurun  waktu  2006  hingga  2010  jauh  lebih  rendah  (5,5  persen) dibandingkan dengan rerata pertumbuhan jumlah penduduk miskin (19,04 persen). Perbedaan angka yang cukup signifikan antara pertumbuhan penduduk miskin dengan pertumbuhan ekonomi ini menjadi indikator  bahwa  di  Provinsi  Jawa  Tengah  terdapat  persoalan  kemiskinan  yang  nyata.  Selain pertumbuhan  ekonomi,  kebijakan  upah  minimum  ditengarai  juga  berpengaruh  terhadap  tingkat kemiskinan.  Upah  minimum  adalah  suatu  standar  minimum  yang  digunakan  pengusaha  untuk memberikan  upah  kepada  karyawan  dalam  lingkungan  usahanya,  dimana  besaran  upah  minimum berdasarkan  kebutuhan  hidup  pekerja  lajang  (belum  menikah).  Maksud  diterapkannya  kebijakan penetapan upah minimum adalah sebagai jaring pengaman terhadap pekerja agar tidak dieksploitasi dan mendapat upah sesuai dengan kebutuhan hidup minimum (KHM). Jika KHM dapat terpenuhi, maka kesejahteraan pekerja meningkatkan dan terbebas dari masalah kemiskinan. Penelitian ini menggunakan peubah  upah  riil,  sebab  upah  riil  mampu  menggambarkan  daya  beli  dari  pendapatan  yang  diterima pekerja.  Besaran  upah  riil  dihitung  berdasarkan  besarnya  upah  nominal  yang  dibagi  dengan  Indeks Harga Konsumen (IHK).
UMP riil Provinsi Jawa Tengah meningkat, dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,7 persen per tahun. Nilai UMP riil sempat turun pada tahun 2009. Penurunan ini merupakan dampak dari krisis global yang berawal dari Negara maju seperi AS dan Jepang. Imbas tidak langsung akibat kegiatan ekport impor yang terganggu bagi perekonomian Indonesia pada tahun berjalan adalah pertumbuhan UMP riil yang turun drastis  hingga  mencapai  level  minus  4,7  persen.  Besaran  UMP  riil  memberikan  pengaruh  terhadap
jumlah  penduduk  miskin.  Ini  telah  dibuktikan  oleh Agrawal  (2008)  dan  Skira  (2006)  melalui  hasil temuan penelitiannya.

## Perumusan Masalah
Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun 2006 hingga 2010 relatif baik karena terdapat arah kecenderungan menurun dari 22,19 persen pada tahun 2006 menjadi 16,11 persen pada tahun 2010, meskipun secara absolute jumlah penduduk miskin masih tinggi dengan rata-rata 6.332.600 jiwa  (table  1).  Rata-rata  tingkat  kemiskinan  Jawa  Tengah  masih  tergolong  tinggi  dibanding  dengan provinsi lain di Pulau Jawa, dan terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Timur   (BPS, 2012). Salah satu penyebabnya adalah masih terkonsentrasi pembangunan dan belum meratanya hasil-hasilnya dari usaha pemerintah  dalam  mengatasi  masalah  kemiskinan.  Dengan  hasil  pembangunan  perekonomian  yang hasilnya belum dirasa menyejahterakan penduduk secara merata, maka sejak tahun 2011 pemerintah Indonesia  menerapkan  sistem  desentralisasi  fiskal,  yang  dimaksudkan  agar  setiap  daerah  mengelola potensi daerah masing-masing.
Faktor  lain  yang  berpengaruh  terhadap  jumlah  penduduk  miskin  di  Jawa  Tengah  adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai pemerataan hasil pertumbuhan diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Ini berarti, untuk mempercepat penurunkan tingkat kemiskinan,  pertumbuhan  ekonomi  harus  ditingkatkan.  Faktor  lain  yang  mempengaruhi  tingkat kemiskinan adalah upah minimum riil. Besaran UMP riil mampu mencerminkan daya beli masyarakat secara nyata. Rerata UMP riil di Jawa Tengah tergolong masih rendah yakni Rp 330.000 per tahun dalam kurun waktu 2006 hingga 2010. Rendahnya UMP riil berdampak pada masih tingginya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.
Atas  dasar  permasalahan  di  atas  maka  persoalan  penelitian  yang  ingin  dipecahkan  dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, UMP riil terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah pra dan pasca desentralisasi fiscal.

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
- Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah.
- Menganalisis pengaruh UMP riil terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah.
- Menganalisis pengaruh desentralisasi terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah.

## Kajian Pustaka
Kemiskinan  merupakan  masalah  multi  dimensional  yang  ditandai  dengan  ketidakberdayaan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar standar atas tiga masalah kehidupan. Pertama, masalah kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Kedua, masalah kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Ketiga, masalah kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.

## Definisi Kemiskinan
Kemiskinan dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni (Todaro, 2003):
1. Aspek kebutuhan hidup yang layak. Golongan ini mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah
tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok yang disebabkan adanya kekurangan barang dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan hidup standar yang layak. Ini merupakan kemiskinan absolut/ mutlak yakni tidak terpenuhinya standar kebutuhan dasar.
2. Aspek  penghasilan.  Di  sini  kemiskinan  dilukiskan  sebagai  kurangnya  pandapatan  atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.
3. Aspek  kesempatan  atau  opportunity,  dimana  kemiskinan  terjadi  karena  ketidaksamaan kesempatan  untuk  mendapatkan  kesempatan  sosial  seperti  ketrampilan  yang  memadai, informasi yang berguna, jaringan social, dan sumber modal.
4.  Aspek keadaan atau kondisi. Kemiskinan dilihat sebagai suatu keadaan yang dicirikan dengan kondisi kurang makan dan gizi, kekurangan pakaian, perumahan tidak memadai, pendidikan yang rendah, dan sedikitnya kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan.
5. Aspek  penguasaan  terhadap  sumber-sumber  pendapatan.  Artinya,  kemiskinan  merupakan keterlantaran yang disebabkan oleh ketidak-merataan distribusi pendapatan.

## Pengukuran Kemiskinan
Kemiskinan dibedakan dalam dua kategori, yaitu (Tulus Tambunan 2001):
1. Kemiskinan Absolut.
Kemiskinan  absolut  mengacu  pada  satu  ukuran  standar  yang  berlaku  sama,  yang  tidak terpengaruh  oleh  waktu  dan  tempat  atau  Negara.  Indikator  dari  pengukuran  absolut  adalah persentase dari penduduki yang makan di bawah jumlah yang dibutuhkan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa). Indonesia menandai kemiskinan absolute dengan  batasan  jika  jumlah  uang  yang  dikeluarkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumsi kurang  dari  2.100  kalori  per  kapita.  Sementara  itu,  Bank  Dunia  mendefinisikan  kemiskinan absolut sebagai kondisi hidup dengan pendapatan di bawah USD $1 per hari.
2. Kemiskinan Relatif.
Kemiskinan  relative  adalah  suatu  keadaan  kekurangan  materi  pada  sejumlah  orang dibandingkan  dengan  standar  kehidupan  yang  umum  dalam  masyarakat  tersebut,  yang digunakanuntuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Orang yang berada di bawah standar  penilaian  tersebut  dikategorikan  sebagai  miskin  relative.  BKKBN  mendefinisikan miskin dalam pengertian Pembangunan Keluarga Sejahtera, yang didalamnya mengkategorikan keluarga sebagai Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I berdasarkan aspek materiil dan spirituil.

## Teori Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi (Sadono Sukirno, 2006) adalah proses kenaikan pendapatan nasional dalam  satu  periode.  Dalam  perkembangannya,  banyak  ahli  ekonomi  yang  merumuskan  konsep pertumbuhan ekonomi, yang dibedakan melalui mahzabnya.
Teori pertumbuhan klasik dikembangkan oleh Adam Smith dan David Ricardo.
1. Adam Smith
Smith  menyebutkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  ditandai  oleh  dua  factor  yang  saling berkaitan  yakni  pertumbuhan  penduduk  dan  pertumbuhan  output.  Artinya  pertumbuhan ekonomi  sebenarnya  bertumpu  pada  adanya  pertambahan  penduduk.  Dengan  adanya pertambahan penduduk maka akan terdapat pertambahan output atau hasil. Tinggi rendahnya output dipengaruhi oleh 3 komponen, yakni sumber daya alam, tenaga kerja, dan jumlah modal.
Teori Adam Smith ini tertuang dalam bukunya yang berjudul An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations .
2. David Ricardo
Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah  turun.  Rendahnya  upah  tersebut  hanya  dapat  digunakan  untuk  membiayai  taraf  hidup minimum  sehingga  perekonomian  akan  stagnan. Teori  David  Ricardo  ini  dituangkan  dalam bukunya yang berjudul The Principles of Political and Taxation yang membahas:
- Nilai dan harga barang
- Distribusi pendapatan
- Perdagangan Internasional
- Akumulasi dan pertumbuhan ekonomi
3. Teori Pertumbuhan Neoklasik
Robert M Solow
Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi aka nada apabila ada pertumbuhan output. Pertumbuhan ekonomi dihasilkan dengan mengkombinasikan antara tenaga kerja (L), factor modal (C) dan teknologi modern. Output itu sendiri merupakan hasil dari 2 input, yaitu modal dan tenaga kerja, yang selanjutnya dapat ditulis dalam bentuk fungsi produksi agregat Q=f(C,L).  Disebutkan  Solow,  pertumbuhan  penduduk  dapat  berdampak  positif  dan  dapat berdampak  negatif.  Oleh  karenanya,  menurut  pertambahan  penduduk  harus  dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif.
4. Harrod-Domar
Teori  Harrod  dan  Domar  menggabungkan  paham  klasik  yang  mementingkan  penawaran (produksi)  dengan  teory  Keyness  yang  mementingkan  permintaan  (konsumsi).  Harrod  dan Domar beranggapan bahwa modal harus dipakai dengan sebaik-baiknya karena pertumbuhan ekonomi  sangat  dipengaruhi  oleh  peran  modal.  Menurutnya  penambahan  modal  akan meningkatkan kemajuan menghasilkan suatu barang dan menaikkan permintaan efektif. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja 5. Joseph A. Schumpeter
Schumpeter menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu Negara akan sangat bergantung pada jiwa kewirausahaan para pelaku ekonominya. Ini berarti pengusaha memiliki peran besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Para pengusaha merupakan golongan yang terus membuat  inovasi  (pembaharuan)  dalam  kegiatan  ekonomi,  yang  meliputi:  memperkenalkan barang  baru,  mempertinggi  efisiensi,  memperluas  pasar,  mengembangkan  sumber-sumber bahan mentah, mengadakan perubahan dalam organisasi untuk mempertinggi efisiensinya

## Teori Upah Minimum
Upah adalah semua jenis pembayaran atas jasa-jasa yang disediakan pekerja untuk perusahaan (Boediono,  2002).  Upah  dapat  dibedakan  menjadi  upah  nominal  dan  upah  riil.  Upah  nominal  yaitu jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental dan atau fisik pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Upah riil yaitu tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut untuk membeli barang dan jasa keperluan pekerja. Baik upah nominal maupun upah riil ada di dalam pasar kerja.
Pasar kerja adalah sarana pertemuan antara penjual dan pembeli tenaga kerja, dimana penjual tenaga kerja atau pencari kerja akan menerima upah setelah mencurahkan waktunya kepada pembeli tenaga kerja, sebaliknya pembeli tenaga kerja atau lembaga/ perusahaan akan mengeluarkan uang (upah) kepada tenaga kerja sebagai kompensasi atas usaha jasa yang telah diserahkannya dalam proses produksi menghasilkan barang dan jasa. Jenis pasar kerja bisa mempengaruhi pola penentuan upah. Pasar kerja terbagi menjadi 3 jenis yaitu:
1. Pasar PersainganSempurna.
Pasar persaingan sempurna dicirikan oleh jumlah pencari kerja dan jumlah perusahaan yang sama banyak. Sama banyak di sini tidak mengacu kepada jumlah fisik, melainkan lebih kepada tingkat independensinya, sebab diantara tenaga kerja dan perusahaan tidak ada ketergantungan. Oleh  sebab  itu  masing-masing  pihak  secara  individual  tidak  memiliki  kekuatan  untuk menentukan  tingkat  upah.  Dalam  situasi  ini  upah  ditentukan  berdasarkan  keseimbangan kekuatan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.
2.   Pasar Monopsoni;
Pasar  monopsoni  adalah  pasar  tenaga  kerja  yang  terdiri  dari  banyak  pencari  kerja  yang membutuhkan  pekerjaan,  namun  hanya  terdapat  satu  perusahaan  yang  membutuhkan  jasa pekerja. Pengertian satu perusahaan di sini bukan berarti secara fisik, tetapi memiliki arti sebagai perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam satu asosiasi perusahaan yang membuat perilaku seragam diantara anggotanya. Dengan demikian "pasar monopsoni" (yang disebutkan sebagai satu perusahaan tadi) memiliki kekuatan nyata dalam pasar untuk menentukan tingkat upah. Dalam situasi ini upah pekerja sering berada di bawah tingkat produktivitasnya atau dengan kata lain terjadi eksploitasi tenaga kerja. Penetapan upah minimum pada pasar monopsoni justru berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Atas dasar pemahaman ini, pasar tenaga kerja  yang  monopsonistik  dianggap  sebagai  justifikasi  teoretis  bagi  pemberlakuan  upah minimum.
3. Pasar monopoli
Pasar monopoli adalah pasar tenaga kerja yang di dalamnya terdapat banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tetapi hanya ada 'satu pencari kerja' yang menginginkan pekerjaan. Di sini, unumnya tenaga kerja menyatukan diri dalam serikat pekerja, yakni organisasi yang didirikan  dengan  tujuan  agar  para  pekerja  dapat  bersatu  (menjadi  satu  kesatuan)  dalam membicarakan hubungan kerja dan menuntut syarat-syarat kerja tertentu dengan pengusaha. Pengertian "satu pencari kerja" bukan berarti secara fisik yakni satu orang pekerja saja, namun satu serikat buruh/ pekerja yang sangat kuat sehingga mampu membentuk keseragaman perilaku tenaga kerja. Dengan demikian satu Serikat Buruh memiliki kekuatan untuk menentukan tingkat upah dalam pasar tenaga kerja. Dalam situasi ini upah pekerja adalah upah maksimum, dan apabila pada suatu kesempatan terjadi tuntutan kenaikan upah, maka sejatinya kenaikan upah justru akan mendorong terjadinya peningkatan pengangguran.

## Kebijakan Upah Minimum Indonesia
Di  Indonesia,  dimana  system  perkonomian  yang  berlaku  adalah  campuran,  penetapan  upah tidak  sepenuhnya  diserahkan  kepada  pasar,  namun  masih  perlu  intervensi  dari  pemerintah  guna melindungi  kesejahteraan  pekerja  dalam  menjaga  keharmonisan  hubungan  antara  pengusaha  dan pekerja. Intervensi penetapan upah oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk dikeluarkannya Undang- undang upah minimum yang didalamnya berisi tentang penetapkan harga terendah tenaga kerja yang
harus dibayarkan oleh perusahaan kepada para pekerjanya. Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin, melalui pemberian upah yang layak. Kebijakan pemerintah ini sejalan dengan konsep Kaufman (2000), yang menyatakan bahwa tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum pekerja seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja.
Kebijakan upah minimum di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang upah minimum. Pengertian upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur, yang tidak dikaitkan  dengan  kehadiran  ataupun  pencapaian  prestasi  kerja.  Besaran  upah  minimum  regional  di Indonesia ditetapkan berdasarkan besarnya kebutuhan hidup minimum (KHM), indeks harga konsumen (IHK), kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, tingkat upah pada umumnya yang berlaku  di  daerah  tertentu  dan  antar  daerah,  kondisi  pasar  kerja,  dan  tingkat  perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita.
Upah  minimum  dapat  dipecah  berdasarkan  region  serta  sektoral.  Factor-faktor  yang  perlu dipertimbangkan dalam penghitungan upah minimum adalah kebutuhan hidup minimum (KHM), indeks harga konsumen (IHK), kemampuan perusahaan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, tingkat upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar kerja, dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per- 17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak serta  sesuai  UU  Nomor  13  Tahun  2003  Pasal  88  (4)  tentang  Ketenagakerjaan  menyebutkan  bahwa besaran  upah  minimum  antara  lain  didasarkan  pada  tahap  pencapaian  KHL,  pertumbuhan  PDRB, produktivitas, dan mempertimbangkan keberadaan sektor marjinal (usaha yang paling tidak mampu).

## Desentralisasi Fiskal
Pelaksanaan desentralisasi  fiskal di  Indonesia  sudah  dilakukan sejak 1  Januari  2001. Desentralisasi  fiskal  merupakan  salah  satu  komponen  utama  dari  kebijakan  desentralisasi.  Agar pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka pemerintah daerah harus didukung sumber- sumber  keuangan  yang  memadai  baik  yang  berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  termasuk surcharge  of  taxes ,  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Bukan  Pajak,  Pinjaman,  maupun  Subsidi/  Bantuan  dari Pemerintah Pusat. Sesuai dengan UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 bahwa perimbangan keuangan Pusat - Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan  kewenangan  untuk  memanfaatkan  sumber  keuangan  sendiri  dan  didukung  dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
Kebijakan  perimbangan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah  dilakukan  dengan  mengikuti pembagian  kewenangan  ( money  follows  function ).  Hal  ini  berarti  bahwa  hubungan  keuangan  antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi dilakukan atas  beban APBN  dan  pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  rangka  tugas  pembantuan dibiayai  atas  beban  anggaran  tingkat  pemerintahan  yang  menugaskan.  Selanjutnya  dalam  rangka
penyelenggaraan  pemerintahan,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  berdasarkan  asas  desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi ( tax assignment ) dan pemberian bagi  hasil  penerimaan  ( revenue  sharing )  serta  bantuan  keuangan  ( grant )  atau  dikenal  dengan  Dana Perimbangan. Di samping itu daerah juga diberi kewenangan penuh untuk melakukan pinjaman baik dari dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Pinjaman  tersebut  dapat  berupa  pinjaman  jangka  pendek  untuk membiayai  kesulitan  arus  kas  daerah,  serta  pinjaman  jangka  panjang  untuk  membiayai  kebutuhan pengeluaran penyediaan sarana dan prasarana daerah.

## Penelitian Terdahulu
Beberapa  studi  terdahulu  yang  meneliti  hubungan  antara  kemiskinan  dengan  pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan desentralisasi fiskal diantaranya adalah:
1. Wongdesmiwati  (2009)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia yang menggunakan metode analisis regresi berganda dari tahun1990 hingga tahun 2004 menemukan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan dampak negatif terhadap jumlah penduduk miskin.
2. Wodon  (1999)  dalam  hasil  penelitiannya  yang  memakai  data  panel  regional  untuk  kasus Bangladesh menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengurangi tingkat kemiskinan, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan.
3. Smeru (2001) menyebutkan bahwa dampak upah minimum terhadap tingkat kemiskinan pekerja di sektor modern adalah positif. Demikian juga dampak upah minimum terhadap kesejahteraan pekerja  di  sektor  informal  sebab  kenaikan  upah  minimum  akan  berpengaruh  terhadap penghasilan riil dari pekerja di sektor informal, akibat kesempatan kerja yang semakin sempit dengan kehadiran pekerja baru hasil limpahan sektor modern.
4. Skira (2006) dalam penelitiannya yang mengkaji dampak diberlakukannya desentralisasi fiskal terhadap  angka  kemiskinan  menyebutkan  bahwa    terdapat  hubungan  yang  positif  di  antara kedua  faktor  tersebut.  Artinya  dengan  diberlakukannya  kebijakan  desentralisasi  fiscal berdampak  pada  jumlah  penduduk  yang  semakin  meningkat.  Hasil  penelitian  Skalira  ini bertolak belakang dengan apa yang ditemui Dwi Musliani (2011) dalam penelitiannya yang mengamati dampak kebijakan Fiskal Daerah terhadap kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan simulasi kebijakan fiskal yang dilakukannya, diperoleh hasil bahwa seluruh simulasi kebijakan fiskal daerah memberikan dampak positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin meski dengan besaran yang berbeda-beda.

## Metodologi
Wilayah penelitian ini adalah Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar kedua di Pulau Jawa namun dengan laju pertumbuhan penduduk miskin yang terus menurun sejak tahun 2006 hingga 2010. Penelitian ini memerlukan data sekunder yang dikumpulkan dari BPS (Badan  Pusat  Statistik)  dan  instansi  terkait  lainnya,  seperti  Bappermas,  Pemda,  dan  Bappeda.  Data sekunder yang dikumpulkan antara lain meliputi: PDB, laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, dan UMP Jawa Tengah selama 21 tahun mulai tahun 1990 hingga 2010.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu upaya untuk memperoleh data dengan mempelajari dan menganalisis isi buku-buku literature dan data-data olahan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan dan akurat.

## Metode Analisis.
Tujuan  pertama  penelitian  ini  adalah  menganalisis  pengaruh  faktor  ekonomi,  UMP,  dan desentralisasi fiscal terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah pra dan Pasca penerapan desentralisasi fiscal. Untuk menjawab tujuan tersebut digunakan alat statistik Regresi Linier Berganda, sedangkan fungsi yang membentuk analisis 'pengaruh' tersebut adalah :
Miskin = f (PDRB, UMP, D)
Adapun teknik penaksiran model yang digunakan adalah Ordinary Least Square ( OLS) dari analisis regresi sebagaimana yang digunakan oleh Wongdesmiwati (2010) yakni:
Miskin  = a + b1 PDRB +  b2 UMP +  b3 D
Dimana ; Miskin = Angka Kemiskinan (jiwa) PDRB = Pertumbuhan ekonomi (Rp) UMP = UMP (Rp per bulan) D = Desentralisasi fiskal
D = 1    jika pasca penerapan desentralissi fiskal
D = 0    jika sebaliknya

## Definisi Operasional
1. Kemiskinan (Miskin)
Kemiskinan  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan  besarnya  jumlah  penduduk  miskin  di  Jawa Tengah selama tahun 1990-2010.
2. Pertumbuhan ekonomi (PDRB)
Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB Provinsi  Jawa Tengah atas dasar harga konstan 2000 selama tahun 1990-2010. Satuan dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah persen.
3. UMP
Dalam penelitian ini UMP yang digunakan adalah UMP riil, yaitu UMP yang menggambarkan daya beli dari pendapatan / upah yang diterima pekerja/ buruh. Upah riil dihitung dari besarnya upah nominal dibagi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Satuan dari variabel UMP adalah Rupiah per bulan.
4. Desentralisasi Fiskal (D)
Untuk mengukur derajat desentralisasi pada penelitian ini digunakan variable Dummy, yakni D = 1 jika pasca desentralisasi fiscal,  D = 0 jika sebaliknya

## Hipotesis Penelitian
- Pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh negatif terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah.
- UMP diduga berpengaruh negatif terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah.
- Desentralisasi Fiskal diduga berpengaruh positif terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah.

## Hasil dan Pembahasan
Regresi  terhadap  model  IPM  menggunakan Ordinary  Least  Square (OLS).  Hasil  estimasi terhadap model yang digunakan diperoleh nilai koefisien tiap variable sebagaimana dalam lampiran dan disajikan sebagai berikut :
Sumber:  Data Mentah Diolah, 2012
Berdasarkan tabel di atas maka persamaan yang terbentuk adalah: Kemiskinan =  8251908,681 -123608,482 PDRB + 5174,269 UMP + 1070200,867 D + µ
2

## Koefisien Determinasi (R )
Hasil regresi data sekunder   untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, UMP dan pemberlakukan kebijakan desentralisasi fiskal di Jawa Tengah pada tahun 1990 hingga 2010 diperoleh
2 nilai koefisien determinan atau R  sebesar 0,618. Hal ini berarti 62 persen variasi tingkat kemiskinan di Jawa  Tengah  dapat  dijelaskan  oleh  variasi  variabel  bebas  yang  terdiri  dari  variable  pertumbuhan ekonomi,  UMP  dan  pemberlakukan  kebijakan  desentralisasi  fiskal.  Sisanya  sebesar  38  persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa model regresi yang menyertakan  variabel-variabel  pertumbuhan  ekonomi,  UMP  dan  pemberlakukan  kebijakan desentralisasi fiskal telah cukup baik dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan.

## Uji Pengujian Secara Parsial (Uji t)
Uji t digunakan untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 95 persen (α = 5%) semua variabel bebas, yakni pertumbuhan ekonomi, UMP dan Desentralisasi Fiskal terbukti memiliki pengaruh yang signifikan  secara  statistik  terhadap  angka  kemiskinan  di  Jawa  Tengah.  Secara  terperinci  variable pertumbuhan  ekonomi  (PDRB)  berpengaruh  signifikan  terhadap  variable  kemiskinan  pada  taraf keyakinan 95 persen, variable UMP berpengaruh secara signifikan terhadap variable kemiskinan pada taraf keyakinan 95 persen, sedangkan variable dummy yakni variable desentralisasi fiscal berpengaruh signifikan pada variable kemiskinan pada taraf keyakinan 10 persen (α = 10%).

## Pengujian Secara Simultan (Uji F)
Hasil regresi diperoleh nilai F hitung sebesar 9,178 dengan probabilitas sebesar 0,000 dan jika dibandingkan  dengan  α  =  5  persen  nilai  probabilitas  yang  diperoleh  lebih  kecil  dari alpha yang ditetapkan  yang  sebesar  5  persen  (0,000  <  0,05).  Dengan  demikian  kita  dapat  menolak  Ho  dan mengambil  kesimpulan  bahwa  secara  bersama-sama  variabel  pertumbuhan  ekonomi,  UMP  dan Desentralisasi Fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah.

## Interpretasi Hasil dan Pembahasan
Interpretasi dari hasil regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, UMP dan Desentralisasi Fiskal terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah 1990 hingga 2010 adalah sebagai berikut:

## 1) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Terhadap Angka Kemiskinan
Dari hasil regresi, diperoleh hasil bahwa koefisien dari pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar - 123608,482 dan signifikan secara statistic. Ini berarti kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan  penurunan  angka  kemiskinan  sebesar  -123.608  jiwa  di  Jawa  Tengah.  Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu bangsa atau daerah dan merupakan syarat keharusan (necessary condition) bagi pengurangan angka kemiskinan. Sementara syarat kecukupannya adalah pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. Artinya, pertumbuhan ekonomi   hendaknya menyebar di berbagai golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi sebagai syarat keharusan dan syarat kecukupan mempunyai pengertian bahwa secara langsung pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di berbagai sector dimana penduduk miskin bekerja yaitu baik di sektor formal mauoun di sector informal. Adapun  secara  tidak  langsung,  diperlukan  pemerintah  yang  efektif  mendistribusikan  manfaat pertumbuhan yang didapatkan dari sektor formal.
Koefisien  hasil  penelitian  yang  bertanda  negative  memberikan  arti  bahwa  pertumbuhan ekonomi telah menyebar di setiap golongan pendapatan termasuk masyarakat golongan ekonomi rendah sehingga  efektif  dalam  menurunkan  angka  kemiskinan.  Temuan  penelitian  ini  mendukung  hasil penelitian Wongdesmiwati (2009) yang menemukan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan dampak negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Ravallion dan Chen (1997) yang membuktikan adanya hubungan negatif ( trade-off ) yang kuat antara laju pertumbuhan pendapatan dan tingkat kemiskinan. Ravallion dan Chen (1997) menggunakan data dari  survei  pendapatan/  pengeluaran  konsumsi  rumah  tangga  di  67  NSB  dan  Negara-negara  transisi untuk  periode  1981-1994.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  penurunan  kemiskinan  hampir selalu bersamaan dengan peningkatan standar kehidupan, dan sebaliknya kemiskinan bertambah seiring dengan kontraksi ekonomi. Studi yang lain yang menghasilkan temuan yang sama adalah yang dilakukan Wodon  (1999)  dengan  memakai  data  panel  regional  untuk  kasus  Negara  Bangladesh  menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengurangi tingkat kemiskinan, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Oleh karena hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap  tingkat  kemiskinan  yang  sesuai  dengan  hipotesis  penelitian  yang  diajukan,  maka  hipotesis penelitian ini berarti dapat diterima.
Di Indonesia sejak tahun 1990-an, diperkenalkan konsep pertumbuhan yang pro kemiskinan, yang selanjutnya disebut dengan Pro-poor Growth . Konsep ini ini menjadi terkenal saat banyak ekonom mulai menganalisis paket-paket kebijakan yang berhasil menurunkan kemiskinan dengan lebih cepat lewat  pertumbuhan  ekonomi  dan  perubahan  distribusi  pendapatan. Pro-poor  Growth secara  umum didefinisikan sebagai suatu proses pertumbuhan ekonomi yang membuat penurunan kemiskinan yang signifikan.  Dalam  usaha  memberikan  relevansi  analisis  dan  operasional  terhadap  konsep  tersebut, kemudian dilahirkan dua pendekatan. Pendekatan pertama dilandasi oleh keyakinan bahwa orang miskin pasti  mendapatkan  keuntungan  dari  pertumbuhan  ekonomi  walaupun  tidak  proporsional.  Artinya, pertumbuhan ekonomi memihak orang miskin jika dibarengi dengan suatu pengurangan kesenjangan. Dengan perkataan lain, proporsi pendapatan dari kelompok miskin akan meningkat bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini disebut juga definisi relative dari Pro-poor Growth (World Bank, 2005).
Pendekatan kedua lebih fokus pada percepatan laju pertumbuhan pendapatan kelompok miskin melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan dengan memperbesar kesempatan berusaha bagi orang  miskin  untuk  berpartisipasi  dalam  pertumbuhan,  yang  hasilnya  memperbesar  laju  penurunan kemiskinan.  Banyak  dari  hasil  penelitian  yang  menyimpulkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  adalah penggerak  utama  laju Pro-poor  Growth ,  tetapi  perubahan-perubahan  dalam  kesenjangan  bisa memperbesar  atau  mengurangi  laju  tersebut.  Jadi,  mempercepat  laju Pro-poor  Growth tidak  saja mengejar  pertumbuhan  yang  lebih  pesat,  tetapi  juga  upaya-upaya  untuk  memperbesar  kemampuan orang-orang miskin untuk mendapatkan keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi. Dengan penekanan pada percepatan laju pengurangan kemiskinan, pendekatan ini konsisten dengan komitmen masyarakat dunia terhadap tujuan pertama dari Mellinium Development Goals (MDG), yakni pengurangan setengah dari proporsi dari masyarakat di sunia yang hidup kurang dari 1 dilar AS per hari antara tahun 1990 dan tahun 2015.
Pengaruh hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan menghasilkan suatu dasar kerangka  pemikiran,  yakni  efek trickle-down dari  pertumbuhan  ekonomi  dalam  bentuk  peningkatan kesempatan kerja atau pengurangan pengangguran dan peningkatan upah/ pendapatan dari kelompok miskin. Dengan asumsi bahwa ada mekanisme yang diperlukan untuk memfasilitasi trickle-down dari keuntungan dari pertumbuhan ekonomi kepada kelompok miskin, pertumbuhan ekonomi bisa menjadi suatu alat yang efektif bagi pengurangan kemiskinan.

## 2 ) Pengaruh UMP Terhadap Angka Kemiskinan
Dari hasil regresi ditemukan bahwa UMP memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan koefisien sebesar 5174,269. Hal ini berarti kenaikan UMP sebesar Rp 100.000 per bulan akan berdampak pada peningkatan angka kemiskinan, yakni angka kemiskinan akan meningkat sebesar 5.174 jiwa. Semakin tinggi UMP yang ditetapkan akan mendorong peningkatan angka kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMP berpengaruh positif terhadap angka kemiskinan yang berarti sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, oleh karenanya hipotesis penelitian dapat diterima.
Kebijakan penetapan UMP memang menguntungkan pekerja, namun itu hanya berlaku untuk sebagian  pekerja  saja  yang  tenaganya  terus  digunakan  oleh  perusahaan.  Para  pekerja  yang  dapat mempertahankan  pekerjaannya  di  pabrik  akan  mendapat  keuntungan  dari  peningkatan  UMP.  Upah mereka meningkat, sehingga daya beli juga meningkat, pada gilirannya akan meningkat kesejahteraan dan  mengentaskan  mereka  dari  kemiskinan.  Namun,  sebagian  pekerja  yang  lain  justru  akan mendapatkan  kerugian  yakni  dengan  mengalami  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK).  Pekerja  yang 'dirumahkan' akibat naiknya upah minimum adalah pihak yang dirugikan oleh kebijakan penetapan upah minimum tersebut. Sebab dengan upah yang semakin besar, berarti semakin besar pula beban pengusaha, yang apabila pengusaha tidak sanggup membayarnya, maka yang akan terjadi adalah diberlakukan PHK bagi  pekerja  yang  rentan.  Pekerja  yang  rentan  kehilangan  pekerjaan  akibat  kenaikan  upah  biasanya perempuan, muda usia, dan berpendidikan rendah. Pekerja golongan ini justru akan jatuh pada kondisi miskin seiring dengan meningkatnya UMP.
Dalam iklim pertumbuhan ekonomi tinggi, peningkatan UMP biasanya tidak lagi menjadi fokus dalam  proses  pembangunan  karena  pertumbuhan  itu  sendiri  secara  otomatis  akan  mendorong peningkatan upah, sehingga tingkat upah yang berlaku sama dengan atau di atas upah minimum (Smeru, 2001). Namun, dalam iklim pertumbuhan ekonomi rendah seperti di Indonesia, kenaikan tinggi pada UMP kemungkinan besar akan mempunyai efek merugikan bagi para pekerja, khususnya mereka yang
kurang qualified sehingga  rentan  terhadap  perubahan  harga  tenaga  kerja.  Kebijakan  UMP  yang dilaksanakan dengan ketat, yang mendorong tingkat upah jauh di atas produktivitas kelompok rentan, tentu akan membawa efek yang merugikan bagi kelompok rentan ini.
Sebaliknya kebijakan UMP yang dilaksanakan dengan ketat akan membantu para pekerja yang lebih  produktif  yang  dapat  mempertahankan  pekerjaannya  di  sektor  modern.  Namun  kecil kemungkinannya bahwa para pekerja ini berada dalam kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berbagai hasil studi menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok miskin adalah mereka yang bekerja di sektor informal perkotaan dan di perdesaan. Bila kebijakan UMP mengurangi tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor modern hingga di bawah pertumbuhan jumlah angkatan kerja, maka pekerja yang tidak  mempunyai  keterampilan  bias  saja  akan  terpaksa  memasuki  pekerjaan-pekerjaan  yang  lebih rendah tingkatnya, yakni di sektor informal. Hal ini menunjukkan bahwa dampak UMP terhadap tingkat kemiskinan pekerja di sektor modern adalah positif. Demikian juga, dampak upah minimum terhadap kesejahteraan  pekerja  di  sektor  informal,  yang  merupakan  sebagian  besar  dari  angkatan  kerja  di Indonesia, juga positif, mengingat kenaikan UMP akan berpengaruh terhadap penghasilan dari mereka yang bekerja di sektor informal, akibat kesempatan kerja yang semakin sempit dengan kehadiran pekerja baru hasil limpahan sector modern.

## 3) Pengaruh  Desentralisasi Fiskal dengan Tingkat Kemiskinan
Tanda  variabel  Desentralisasi  Fiskal  yang  di  dalam  model  berbentuk  dummy  berfungsi menunjukkan perbedaan pengaruh antara pra dan pasca penerapan Kebijakan Fiskal terhadap angka kemiskinan. Tanda negative memberikan pengaruh yang lebih rendah, dan tanda positif memberikan pengaruh lebih tinggi. Dari hasil regresi nampak bahwa tanda pada variabel Desentralisasi Fiskal adalah positif dan signifikan terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan koefisien sebesar 1.070.200,867. Karena variabel Desentralisasi Fiskal adalah signifikan, maka ini mengandung makna bahwa secara statistic terdapat perbedaan nyata angka kemiskinan antara pra dan pasca desentralisasi fiscal. Perbedaannya adalah 1.070.200 jiwa.
Tanda  positif  pada  koefisien  dummy  di  sini  berarti  bahwa  kebijakan  Desentralisasi  Fiskal memberikan dampak pada perekonomian berupa angka kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan saat kebijakan tersebut belum diterapkan, yakni dengan kelebihan sebesar 1.070.200 jiwa. Dengan demikian angka  kemiskinan  pasca  penerapan  kebijakan  fiscal  adalah  sebesar  9.322.100  jiwa.  Sementara  saat sebelum  diberlakukan  kebijakan  Desentralisasi  Fiskal  angka  kemiskinan  di  Jawa  Tengah  rata-rata sebesar 8.251.908 jiwa, yakni setara dengan konstanta yang terdapat dalam model. Oleh karena hasil penelitian menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan yang  sesuai  dengan  hipotesis  penelitian  yang  diajukan,  maka  hipotesis  penelitian  ini  berarti  dapat diterima.
Temuan  penelitian  ini  di  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Skira  (2006).  Skira  (2006) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kebijakan Desentralisasi Fiskal dengan angka kemiskinan. Dengan desentralisasi fiskal diharapkan tiap-tiap daerah mampu mengoptimalkan potensi wilayahnya, yang pada akhirnya mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan derajad kesejahteraan  penduduk.  Namun  pada  banyak  negara  berkembang  termasuk  Indonesia,  khususnya Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut belum optimal terjadi, sebab kebijakan-kebijakan turunannya kurang bersifat responsif terhadap kebutuhan penduduk miskin.

## Kesimpulan
Hasil  regresi  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi,  UMP  dan  pemberlakukan  kebijakan desentralisasi fiskal di Jawa Tengah pada tahun 1990 hingga 2010 diperoleh nilai koefisien determinan yang  cukup  tinggi,  yakni  0,618.  Hasil  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  model  regresi  yang menyertakan  variabel-variabel  pertumbuhan  ekonomi,  UMP  dan  pemberlakukan  kebijakan desentralisasi fiskal cukup baik dalam menjelaskan variasi angka kemiskinan.
Berdasar uji F-statistik, secara simultan semua variable bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variable terikat. Demikian halnya dengan uji T-statistik, masing-masing  variable bebas yakni variable pertumbuhan ekonomi, UMP dan desentralisasi fiscal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah.

## Saran:
- Hendaknya  pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah  lebih  mengoptimalkan  pembangunan  sektoral yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas produksi dengan memanfatkan segala potensi  yang  dimiliki  termasuk  kekayaan  sumber  daya  manusia  yang  beragam  kualitasnya sehingga  dapat  mendorong  peningkatan  PDRB  yang  pada  akhirnya  dapat  memacu  laju pertumbuhan ekonomi diiringi dengan menurunnya angka kemiskinan.
- Hendaknya pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih mengoptimalkan pembangunan di segala bidang dengan cara menggerakkan kegiatan sosial ekonomi   dan meningkatkan mutu sumber daya manusia, serta memperkuat kelembagaan penduduk miskin demi terwujudnya  pemerataan pendapatan serta pemerataan hasil-hasil ekonomi keseluruh golongan masyarakat.
- Guna  mengurangi  angka  kemiskinan,  pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  hendaknya meningkatkan  anggaran  untuk  pos-pos  yang  potensial  mengatasi  masalah  kemiskinan, diantaranya  adalah  sector  pertanian,  pendidikan,  kesehatan  dan  sarana  pra  sarana.  Sektor pertanian hingga saat ini merupakan sector utama yang bersinggungan langsung dengan kaum miskin. Adapaun sector pendidikan, kesehatan dan sarana pra sarana merupakan sektor strategis setiap warga Negara untuk meningkatkan kualitas hidupnya namun merupakan sector yang sulit dinikmati  oleh  kaum  miskin.  Dengan  meningkatkan  anggaran  pada  pos-pos  potensial  ini diharapkan angka kemiskinan dapat berkurang.

## Daftar Pustaka
Agrawal, Pradeep, 2005, Economic Growth and Poverty Reduction: Evidence From Kazakhstan, Asian Development Reviews, Vo. 34, No. 2, page 90-115 Available: http://www.adb.org
Boediono,  2002:  Ekonomi  Mikro  :  Seri  Sinopsis  Pengantar  Ilmu  Ekonomi  No.1,  Edisi  2,  BPFE, Yogyakarta.
Dwi Musliani, 2011: Dampak Kebijakan Fiskal Daerah Terhadap Kemiskinan di Indonesia, ITB, Bogor, repository.ipb.ac.id/bitstream/.../2011dmu.pdf?...1
Gujarati, Damodar, N, 2003, Basic Econometrics Fourth Edition , The McGrow Hill Companies Inc, New York
Kaufman, Bruce, 2000: The Economics of Labor Markets, Fifth Edition, The Dryden Press, New York.
Mankiw, N, Gregory (2006), Teori Makro Ekonomi, Edisi Kelima (terjemahan), Erlangga,  Jakarta
Ravallion,  Martin,  1995.  Growth  and  Poverty:  Evidence  for  Developing  Countries  in  the  1980s, Economics Letters 48: 411-417.
Sadono Sukirno, 2006 : Ekonomi Pembangunan Proses masalah dan Dasar Kebijakan, cetakan ketiga, Kencana, Jakarta
Siregar, Harminto dan Dwi Wahyuniarti, 2008, Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin, Available: http://www.aysps.gbu.edu
Skira, Meghan, 2006: Fiskal Decentralization and Poverty . Available:http://www.aysps.gbu.edu.
Smeru,  2001: Dampak  Kebijakan  Upah  Minimum,  www.smeru.or.id/report/.../ minimum  wage /minimum wageexumind.p.
Tulus Tambunan T.H, 1996: Perekonomian Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta
Todaro, Michael, 2003: Pembangunan Ekonomi di Dunia, Ketiga Edisi Keenam (terjemahan), Erlangga, Jakarta,
Wodon, Quentin T., 1999. Growth, Poverty, and Inequality: A Regional Panel for Bangladesh, The World Bank, Policy Reasearch Working Paper #2070, March.
Wongdesmiwati,  2010, Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Pengentasan  Kemiskinan  di  Indonesia,  Analisa Ekonometrika, available: http://www.wordpress.com