El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Status Istri Mafqud dalam Pandangan Imam Syafi’i Dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’I dan Ibnu Qudamah)
Ikmal Hafifi Program Studi Pascasarjana Hukum Keluarga UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: mikhael_abidzar@yahoo.com
Abstrak: Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa permasalahan status hukum isteri yang kehilangan suaminya merupakan permasalahan yang tidak diungkapkan  dalam  al-Quran  secara  jelas.  Untuk  itu  dalam  menyelesaikan masalah ini harus menggali pendapat dari para mujtahid. Imam Syafi’i dan Ibnu  Qudamah  merupakan  mujtahid  yang  berbeda  generasi  yang  memilki metode  ijtihad  tersendiri  dalam  menetapkan  sebuah  hukum  dalam  hal  ini status hukum isteri yang kehilangan suaminya. Hasil analisis menunjukkan bahwa Imam Syafi’i menggunakan hadits dari Ali ra. sebagai dasar hukum. Sedangkan Ibnu Qudamah menggunakan fatwa sahabat sebagai dasar hukum yaitu pendapat Umar ra. Mengenai isteri yang kehilangan suaminya. Metode istinbath yang  digunakan  oleh  Imam  Syafi’i  adalah  dengan  menggunakan pendekatan dalalat  nash  mantuq  ghair  sharih dan  hadits  dari  Ali  ra. Sedangkan Ibnu Qudamah menggunakan fatwa sahabat Umar ra. Perbedaan tersebut  disebabkan  karena  perbedaan  kedua  Imam  tersebut  dalam menggunakan dalil-dalil hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan  pendapat  dan  perbedaan  dalam  penggunaan  dalil  dalam  metode istinbath merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan pendapat Imam  Syafi’i  dan  Ibnu  Qudamah  dalam  menetapkan  status  hukum  isteri karena suami yang hilang.
Kata Kunci: Mafqud, Status Hukum, Metode Istinbath
Abstract: This  research  is  based  on  the  idea  that the  problem  of  the  legal status  of  a  wife  who  has  lost  her  husband  is  a  problem  that  is  not  clearly expressed in the Koran. Therefore, in resolving this problem, we must seek the opinions of the mujtahids. Imam Syafi'i and Ibn Qudamah are mujtahids of different generations who have their own method of ijtihad in establishing a law, in this case the legal status of the wife who has lost her husband. The results of the analysis show that Imam Syafi'i used a hadith from Ali ra. as a legal basis. Meanwhile, Ibn Qudamah used the fatwa of a friend as a legal basis,  namely  the  opinion  of  Umar  ra.  Regarding  the  wife  who  lost  her husband. The istinbath method used by Imam Syafi'i is to use the dalalat nash mantuq ghair sharih approach and the hadith from Ali ra. Meanwhile, Ibn Qudamah used the fatwa of Umar's friend ra. This difference is due to the difference between the two Imams in using legal arguments. This it can be
concluded  that  differences  of  opinion  and  differences  in  the  use  of  the argument in the istinbath method are factors that influence the differences in opinion of Imam Syafi'i and Ibn Qudamah in determining the legal status of the wife because of the missing husband
Keyword: Mafqud, Legal Status, the Istinbath Method

## Pendahuluan
Dalam perjalanan kehidupan suami isteri, kemungkinan sekali seorang suami mencari nafkah di tempat yang jauh atau mempunyai keperluan tertentu di tempat yang  jauh  dan  tempat  yang  jauh  itu  memerlukan  masa  perjalanan  yang  lama. Perjalanan  menuju  tempat-tempat  yang  dituju  oleh  seorang  suami,  nbaik  untuk mencari  nafkah  atau  keperluan  lain,  bilamana  masa  perjalanannya  melebihi kebiasaan, akan menimbulkan kekhawatiran dalam diri isteri dan keluarga. Apakah yang  bersangkutan  masih  hidup  atau  telah  meninggal  dalam  keadaaan  yang  tidak jelas  semacam  ini,  status  yang  bersangkutan  dikatakan  ghaib  atau mafqud. Kasus suami yang berpamitan pergi bekerja ke tempat jauh untuk merantau ke luar negeri, tetapi ternyata tidak ada kabar setelah satu tahun, apakah yang bersangkutan masih hidup atau telah meninggal. Dalam keadaan seperti ini, keberadaan suami tidak jelas, sehingga ia disebut dalam keadaan ghaib ( mafqud) . 1
Orang  yang  hilang (mafqud) adalah  orang  yang  sudah  jauh  dan  tidak  ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah mati. 2 Apabila orang yang hilang ( mafqud) tersebut masih belum menikah, maka tidak akan menjadi sebuah persoalan yang berakibat hukum pada orang lain, sebab dia hanya menanggung dirinya sendiri, dan tidak mempunyai tanggungan yang lain, seperti isteri yang wajib dinafkahi.
Akan tetapi, apabila dia menghilang setelah menikah, maka tentunya yang menjadi persoalan bukan hanya pada pihak yang dianggap hilang, tetapi posisi dan status isterinya dalam hal ini dipertanyakan. Demikian juga dengan keabsahan ikatan perkawinannya.  Tentunya  kasus  ini  akan  terjadi  apabila  pihak  yang  ditinggalkan, baik isteri ataupun suami tidak merasa ridha terhadap pihak yang meninggalkan atau hilang dalam waktu yang lama tersebut. Yang menjadi persoalan pokok dalam hal ini adalah harus berapa lama si isteri menunggu suaminya tersebut dinyatakan benar- benar hilang (mafqud) , sehingga isteri bisa menuntut cerai dari suaminya yang hilang kepada  hakim.  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam,  suami  yang mafqud berdampak pada putusnya perkawinan apabila orang yang hilang (suami yang mafqud ) tersebut meninggalkan  si  isteri  selama  2  (dua)  tahun  berturut-turut  tanpa  izin  si  isteri  dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 3
1 M.  Thalib 15  Penyebab  Perceraian  dan  Penanggulangannya .  (PT.  Irsyad  Baitus  Salam, Bandung, 1997) h. 149-150
2   Mahmoud  syaltout  dan  Ali  as-Sayis, Perbandingan  Madzhab  dalam  Masalah  fiqh (Diterjemahkan oleh H. Ismuha). (Bulan Bintang, Jakarta. 1996), h. 246
3 Depag RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. h, 57
Batas  waktu  dinyatakan  suami  ghaib  atau  ketidakjelasan  keberadaannya, terdapat beberapa pendapat, diantaranya ialah: Pertama, Khalifah Umar bin Khattab dan  Khalifah  Utsman  bin  Affan,  berpendapat  bahwa  isteri  yang  suaminya  ghaib diberi tempo untuk menanti kedatangan suami dalam masa 4 tahun. Sesudah lewat masa itu, perkawinan dengan suaminya dengan sendirinya putus. Bilamana si isteri tersebut ingin menikah lagi dengan laki-laki lain, maka ia lebih dulu harus menjalani masa ‘iddah 4 bulan 10 hari. 4 Kedua, Imam Malik berpendapat bahwa seorang isteri dapat menuntut cerai jika sudah berlalu masa setahun ditinggal suami dan khawatir akan  terjerumus  ke  dalam  perzinahan  atau  melakukan  pernuatan  tidak  senonoh. Akan tetapi, menurut sebagian ulama berpendapat 3 (tiga) tahun. 5 Ketiga, menurut Ibnu Qudamah bahwa ada dua kemungkinan batas waktu menunggu bagi si isteri. Apabila si suami pergi dan diperkirakan selamat, maka si isteri harus tetap menunggu sampai diperkirakan si suami meninggal. Apabila si suami pergi dan secara perkiraan suami tersebut tidak selamat, maka si isteri cukup menunggu suaminya 4 bulan 10 hari. 6 Keempat, pendapat  Imam  Syafi’i  bahwa  si  isteri  yang  suaminya  ghaib  atau tidak diketahui keberadaannya ataupun karena hilang, isteri tidak berhak menuntut fasakh sehingga ia menerima berita kematian suaminya dengan pasti. 7
Berdasarkan  uraian  di  atas,  perbedaan  pendapat  dalam  menentukan  batas waktu  bagi  seorang  isteri  menunggu  suaminya  yang mafqud ,  sangat  jelas  terlihat. Perbedaan tersebut berdampak pada  penentuan status hukum isteri dan harta yang ditinggalkkannya.  Oleh  karena  itu,  kajian  ini  menarik  untuk  melihat  perbedaan pendapat  tersebut,  terutama  dalam  hal  landasan  hukum  dan  metode istinbath nya yang  digunakan  oleh  para  Imam  tersebut  sehingga  diketahui  pendapat  mana  yang lebih  rajah  (kuat)  di  antara  keduanya  dan  melahirkan  suatu  titik  temu  antara keduanya.

## Kajian Teoritis
Mafqud secara  etimologis  berarti  hilang.  Sesuatu  dikatakan hilang  apabila tidak ada atau lenyap. Kalimat Faqada terdapat dalam firman Allah Al-Quran Surat Yusuf  ayat  72  yang  artinya  : (Para  penjaga  itu  berkata):  “kami  kehilangan  piala (sukatan kepunyaan) raja” 8
Adapun  secara  terminology,  dikalangan  ulama  terdapat  sejumlah  definisi. Berikut ini dikemukakan beberapa definisi:
Mafqud adalah  orang  yang  sudah  jauh  dan  tidak  ada  kabar  beritanya, sehingga  tidak  diketahui  pula  apakah  ia  masih  hidup  atau  sudah  mati. 9 Menurut
4 M. Thalib Op. Cit. h. 151 5  A. Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam. (Jakarta, PT. Pustaka Al-Husna, 1994), h. 83-84 6 Ibnu Qudamah, Al-Mughni . (Beirut, Dar Al-Fikr, 1984). h. 106 7 Muhammad bin Idris as-Syafi’i, al-Umm (Beirut., Dar al-Wafa, 2001), h, 610.
8 Ali  Al-Shabuni, Hukum  Warist  dalam  Syari’at  Islam (Alih  Bahasa  M.  Samhuji  Yahya).
(Bandung, CV. Diponegoro, 1995) h. 235
9 Mahmoud Syaltut dan Ali al-Sayyis, Op. Cit. h. 246
Wahbah  Zuhaili, mafqud ialah  seseorang  yang  hilang  (tidak  nampak)  yang  tidak diketahui kabar  keberadaannya, apkaah  ia  hidup  maka diharapkan  kedatangannya atau dia telah meninggal maka telah pasti dikubur. Seperti orang yang hilang diantara keluarganya pada malam hari atau siang hari, atau dia hendak sholat akan tetapi tidak kembali lagi, atau seseorang yang hilang di padang pasir, atau dia hilang pada medan perang atau tenggelam. 10
Dari Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa mafquh adalah orang yang hilang  dari  negerinya  dalam  waktu  yang  cukup  lama  dan  tidak  diketahui keberadaannya  apakah  masih  hidup  atau  sudah  wafat. 11 Adapun  mengenai  sifat orang yang hilang ( mafqud ), terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut Imam Syafi’i dalam qaul jadid nya, bahwa sifat orang yang hilang adalah orang  yang  hilang bekasnya  ( atsar )  dan  terputus  kabar  beritanya sehingga berat sangkaan bahwa dia telah meninggal.
Sedangkan  menurut  Imam  Malik  dan  Imam  Syafi’i  dalam qaul  qadim nya tidak membedakan antara orang yang hilang karena terputus kabar beritanya karena sesuatu yang menurut lahirnya tidak selamat (celaka) dengan orang yang hilang yang menurut lahirnya selamat.
Menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi, bahwa orang yang hilang adalah orang yang  terputus  kabar  beritanya  dengan  sebab  sesuatu  yang  secara  dohirnya  tidak selamat  seperti  seseorang  yang  berada  dalam  barisan  perang  atau  orang  yang tenggelam.  Adapun  orang  yang  ada  dalam  perjalanan  dengan  maksud  berdagang kemudian terputus kabar beritanya dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, maka isterinya tidak boleh menikah dehingga diyakini dia telah meninggal  atau  dalam  jangka  waktu  yang  lama  setelah  si  isteri  menunggu  telah meninggal teman-teman sebayanya.
Menurut Imam Hanafi bahwa seseorang yang hilang adalah seseorang yang ghaib (tidak tampak) dan tidak diketahui kabar beritanya. 12

## Akibat Hukum Mafqud
Dalam  menghukumi  atau  menetapkan  kematian  orang  yang  hilang,  para ulama  berbeda  pendapat  perihal  tenggang  waktu  untuk  menghukumi  atau mennetapkan  kematian  orang  yang  hilang.  Mereka  terbagi  kedalam  beberapa madzhab:
1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang hilang itu dianggap mati dengan  melihat  teman-teman  sebayanya  yang  menetap  di  negaranya. Apabila teman-temannya tidak ada seorang pun yang hidup, maka orang tersebut  dihukum  sudah  mati.  Menurt  Abu  Hanifah  tenggang  waktunya adalah sembilan puluh tahun.
10 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh. (Beirut, Dar al-Fikr, (t.t)) h. 643).
11 Abdul Aziz Dahlan (et.al), Ensiklopedi Hukum Islam. (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) h. 1037
12 Muhammad bin Idris as-Syafi’i, Op. Cit. h. 243
2. Ulama Malikiyah. Imam Maliki berpendapat bahwa tenggang waktunya dalah  tujuh  puluh  tahun.  Pendapat  ini  didasarkan  kepad  hadits  yang mashur:
ام يتما رامعأ )ثيدحلا( نيعبسلاو نيتسلا نيب
“Umur Umatku antara enam puluh dan tujuh puluh tahun” (al-Hadits) Juga  meriwayatkan melalui  Imam  Malik,  Bahwasanya  apabila  ada  laki- laki yang hilang di Negara Islam dan terputus beritanya, maka isterinya harus  melapor  kepada  hakim.  Hakim  akan  menyelidiki  keadaan  orang tersebut  dengan  menggunakan  segala  cara  yang  memungkinkan  dapat mengetahui  keadaannya.  Kalau  sudah  tidak  mampu  mendapatkannya, maka isterinya diberi waktu menunggu selama empat tahun, kalau sudah sampai  empat  tahun,  maka  isterinya  beriddah  sebagaimana  iddahnya orang yang ditinggal mati oleh suaminya, dan setelah itu ia diperkenankan kawin dengan laki-laki lain.
3. Ulama  Hanabilah.  Imam  Ahmad  berpendapat  apabila  orang  itu  hilang dalam  situasi  yang  menurut  keadaan  akan  binasa,  seperti  orang  hilang ditengah-tengah berkecamuknya dua pasukan yang sedang berperang dan saling  membunuh,  atau  tenggelam  dalam  pelayaran  yang  sebagian temannya masih ada yang selamat sedang yang lainnya mati tenggelam, maka  orang  yang  hilang  itu  diselidiki  selama  empat  tahun.  Jika  tidak diketahui  jejaknya,  maka  hartanya  dibagikan  kepada  ahli  warisnya  dan isterinya beriddah sebgaimana iddahnya perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Apabila masa iddahnya telah habis maka ia halal kawin lagi.  Jika  hilangnya  dalam  situasi  yang  biasanya  tidak  membawa kematian, seperti orang yang keluar untuk berniaga, merantau, menuntut ilmu, maka dalam hal ini aada dua pendapat: Pertama, menunggu sampai berumur  sembilan  puluh  tahun  sejak  ia  dilahirkan.  Kedua,  diserahkan kepada ijtihad hakim dan menunggu keputusannya. 13
Persoalan lain yang muncul adalah jika orang yang hilang itu dinyatakan oleh hakim, kemudian isterinya kawin dengan orang lain dan hartanya dibagikan secara faraid kepada seluruh ahli waris yang berhak menerimanya, tetapi setelah itu ternyata masih  hidup  dan  kembali  ke  daerahnya  sendiri.  Dalam  kasus  seperti  ini,  muncul persoalan tentang tata cara menyelesaikan persoalan isterinya yang telah kawin dan hartanya  yang  telah  dibagikan  kepada ahli  waris  itu.  Menurut  ulama  Fiqh,  karena pemutusan perkawinan tersebut dilakukan atas putusan hakim, maka suami pertama (mafqud yang masih hidup dan kembali) tidak dapat kembali kepada isterinya yang sudah  kawin,  karena  haknya  sebagai  suami  sudah  dihilangkan  berdasarkan keputusan hakim. Hal ini, menurut mereka sesuai denga kaidh fiqh yang menyatakan “keputusan hakim menghilangkan seluruh bentuk silang pendapat”.
فلاخلا عفري داهتجلاا لئاسم يف مكاحلا مكح
13 Ali As-Shobuni, Op. Cit, h. 234-237
“Keputusan hakim dalam ijtihad dapat menghilangkan persengketaan” 14
Adapun hartanya yang telah dibagikan kepada ahli warisnya, jika masih ada yang tersisa di tangan mereka dikembalikan kepada mafqud yang telah kemabli, dan jika  harta  tersebut  telah  habis,  maka  ia  tidak  dapat  menuntut  ahli  waris  yang menerima waris tersebut untuk mengembalikannya . 15
Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau  masyarakat yang  sempurna.  Pernikahan  itu  bukan  saja  merupakan satu  jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat  dipandang  sebagai  satu  jalan  menuju  pintu  perkenalan  antara  suatu  kaum dengan  kaum  lain,  dan  perkenalan  itu  akan  menjadi  jalan  untuk  menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.
Sebenarnya  pertalian  nikah  adalah  pertalian  yang  seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami dan keturunannya melainkan antara  dua  keluarga.  Betapa  tidak,  dari  baiknya  pergaulan  antara  si  isteri  dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari  dua  belah  pihaknya,  sehingga  mereka  menjadi  satu  dalam  segala  urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebiakan dan mencegah segala kejahatan 16 . Sebagaimana dalam kaidah:
حلاصملا بلج نم ىلوأ دسافملا ءرد
“Menghindarkan kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan” 17
Kegunaan pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat  lemah  itu  dari  kebinasaan,  sebab  seorang  perempuan,  apabila  ia  sudah menikah,  maka  nafkahnya  (biaya  hidupnya)  wajib  ditanggung  oleh  suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak memiliki kepastian siapa yang akan mengurusnya  dan  siapa  yang  bertanggung  jawab  atasnya.  Nikah  juga  dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan mengikuti sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan  permusuhan  antara  sesamanya,  yang  mungkin  juga  sampai  menimbulkan pembunuhan.
Demikian maksud dan tujuan pernikahan yang sesungguhnya dalam Islam. Intinya, untuk kemaslahatan rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat. 18
Adapun diantara beberapa tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:
14 Muchlis  Usman, Kaidah-kaidah  Ushuliyah  dan  Fiqhiyyah. (Jakarta, Raja  Grafindo Persada,2002) h. 101).
15 Abdul Aziz Dahlan (et.al), Op. Cit, h. 1038
16 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung, Sinar Algesindo, 1998) h. 374
17 Juhaya  S.  Praja, Filsafat  Hukum  Islam .  (Bandung,  Pusat  Penerbitan  Universitas  LPPM- Universitas Islam Bandung, 1995) h. 128
18 Sulaiman Rasjid, Op. Cit. h. 374
1. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
2. Suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan.
3. Sebagai suatu tali yang amat teguh guna memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (istri) sehingga pertalian itu  akan  menjadi jalan  yang  membawa  satu  kaum  (golongan)  untuk tolong menolong dengan kaum yang lainnya.
Apabila  pergaulan  kedua  suami  isteri  tidak  dapat  mencapai  tujuan-tujuan tersebut, maka hal itu akan mengakibatkan berpisahnya dua keluarga. Karena tidak adanya  kesepakatan  antara  suami  isteri,  maka  dengan  keadilan  Allah  SWT dibukakan-Nya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni pintu perceraian. Mudah-mudahan  dengan  adanya  jalan  itu  terjadilah  ketertiban  dan  ketentraman antara kedua belah pihak, dan supaya masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
Islam  memberikan  hak  talak  hanya  kepada  laki-laki  saja.  Karena  ia  lebih bersikeras  untuk  melanggengkan  tali  perkawinannya  yang  dibiayainya  dengan hartanya  yang  begitu  besar,  sehingga  kalau  cerai  atau  kawin  lagi  ia  perlu membiayainya lagi dalam jumlah sama atau lebih banyak lagi. 19
Akan tetapi, Para Imam Madzhab yaitu Maliki, Syafi’i dan Ibnu Qudamah al-Maqdisi  memperbolehkan  seorang  wanita  menuntut  talak  dari  hakim  karena adanya sebab-sebab tertentu, yaitu sebagai berikut:
1. Tidak diberi nafkah.
2. Isteri merasa terancam baik berupa ucapan atau perbuatan suami.
3. Terancamnya kehidupan isteri karena suai tidak berada ditempat.
4. Isteri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara 20
Dalam konteks kebolehan seorang wanita atau isteri menuntut talak kepada hakim karena terancamnya kehidupan isteri atas akibat dari suami tidak berada di tempat, erat kaitannya dengan kepergian suami dalam jangka waktu tertntu sheingga tidak diketahui keberadaannya dan keadaannya. Hal ini apabila dibiarkan maka akan membuat status hukum si isteri tidak menentu. Sebab menunggu sesuatu yang tidak pasti. Maka untuk  mengetahui kejelasan status sang  isteri, dibutuhkan suatu batas waktu, agar status hukum isteri tidak dipertanyakan lagi.
Berkaitan dengan hal  tersebut, Kompilasi  Hukum  islam  menetapkan suatu batas waktu bagi seorang Isteri untuk menunggu sang suami mafqud itu selama 2 (dua) tahun saja. Apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut si suami meninggalkan si  isteri  dengan  tiada  kabar  berita,  kemudian  isterinya  tidak  ridha,  maka  si  isteri berhak  menggugat cerai suaminya dengan  mengajukan gugatannya ke  Pengadilan Agama. 21 Sehingga status hukum si Isteri bisa jelas dan tidak terombang ambing lagi.
19 Sayyid  Sabiq, Fiqh  Sunnah  Jilid  7 (Cet.I)  (diterjemahkan  Oleh  Muhammad  Thalib).
(Bandung.PT. Al-Ma’arif, 1980) h. 15
20 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab (diterjemahkan Oleh Masykur AB, dkk.). (Jakarta, Lentera Basritama, 2001) h. 490-491
21 Depag RI, Op. Cit . h. 56-57)

## Metode Penelitian
Metode yang  digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode  untuk  menggambarkan  melalui  cara  mengumpulkan,  menyusun  dan menganalisis  data  berkaitan  dengan  pandangan  Imam  Syafi’i  dan  Imam  Ibnu Qudamah  al-Maqdisi  tentang  status  hukum  Isteri  karena  suami  yang  hilang ( mafqud ).  Dalam  menganalisis  data  yang  diperoleh,  Penulis  menggunakan pendekatan  komparasi  untuk  mengetahui  perbedaan  dan  persamaan  antara  kedua pendapat ulama tersebut. Sumber data pada penelitian ini terbagi pada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.
a. Sumber data primer adalah sumber data utama untuk memecahkan persoalan yang diteliti. Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Al-Umm Karya Imam Syafi’i dan Kitab Al-Mughni Karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi serta buku-buku yang terkait secara langsung.
b. Sumber  data  sekunder  yaitu  berbagai  literatur  baik  yang  berbahasa  Arab maupun  Indonesia  (buku-buku,  artikel,  majalah  dan  lain-lain)  yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.
Jenis  data yang  dihimpun  dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu yang  diutamakan  bukan  kuantifikasi  berdasarkan  angka-angka,  tetapi  kedalaman analisis  terhadap  interaksi  antara  konsep  yang  sedang  dikaji 22 ,  yang  datanya diperoleh dari hasil studi literature/kepustakaan tentang obyek yang sesuai dengan rumusan masalah Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode library review,  yakni  penyelidikan  kepustakaan  dengan  meneliti  buku-buku  yang  ada kaitannya dengan judul penelitian. 23 Data yang sudah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik komparasi dan analisis isi ( Content Analysis ).

## Pendapat  Imam  Syafi’i  tentang  Status  Isteri  yang  Kehilangan  Suaminya (Mafqud)
Menurut Imam Syafi’i, wanita yang hilang suaminya sebagaimana disifatkan tawanan  musuh  atau  suami  ke  luar  kemudian  tersembunyi  tempatnya  atau  tidak terang disebabkan hilang akal atau ke luar, atau suami tersebut berada di laut, maka tidak  ada  beritanya  lalu  datang  berita  bahwa  dia  tenggelam  di  mana  dilihat  dia tenggelam tetapi tidak diyakini benar-benar tenggelam, niscaya isterinya tidak boleh ber iddah dan tidak boleh menikah selama-lamanya sehingga wanita itu benar-benar yakin tentang meninggalnya suami.
Aapabila  isterinya  telah  yakin  bahwa  si  suami  telah  meninggal  maka  ia ber iddah dari hari ia yakin bahwa suaminya meninggal dan wanita itu mewarisinya. Jika suaminya yang hilang mentalaknya atau mengila’nya atau mendziharnya atau
22 Tajul Arifin, Petunjuk Praktis Penulisan Proposal dan Skripsi (Bandung, Sunan Gunung Djati Press 2002) h. 38)
23 Ibid . h. 86
menuduhnya  berzina  sebagaimana  sama  hukumnya  dengan  suami  yang  ada (nampak),  maka  isteri  tersebut  ber iddah tidak  karena  talak  dan  tidak  pula  karena wafat. Sebagaimana isteri menduga bahwa suaminya mentalaknya atau ia meninggal niscaya ia tidak ber iddah dari talak kecuali dengan hakim.
Demikian  juga,  jika  isterinya  itu  ber iddah dengan  perintah  hakim  selama empat  tahun  maka  dia  menyempurnakan  empat  bulan  sepuluh  hari,  dan  wanita tersebut  menikah  lagi  setelah iddah nya  berakhir  kemudian  baik  suaminya mensetubuhinya atau suaminya tidak mensetubuhinya wanita itu tidak menikah lagi kemudian ia ditalak oleh suami pertama yang hilang maka dalam keadaan ini lazim bagi wanita itu talak karena suami yang mafqud (hilang). 24
Apabila hakim menetapkan kepada wanita tersebut untuk menikah kemudian wanita  tersebut  menikah  atas  persetujuan  hakim,  maka  difasakhkn  nikahnya  jika laki-laki  yang  pertama  tidak  mensetubuhinya  dan  tidak  ada  mahar  bagi  wanita tersebut. Jika laki-laki itu mensetubuhinya, maka bagi wanita tersebut mahar mitsil bukan  apa  yang  ditentukan  oleh  laki-laki  baginya  dan  nikah  terfasakh. 25 Dalam masalah nafkah, Imam Syafi’i berpendapat bahwa wanita yang ditinggal suaminya wajib  memberikan  nafkah.  Suaminya  memberi  nafkah  kepada isterinya  dari  harta suaminya yang hilang sejak ia hilang hingga diketahui kematiannya dengan yakin.
Jika  hakim  menetapkan  bahwa  wanita  tersebut  harus  diberi  nafkah  selama empat tahun, maka nafkah bagi wanita tersebut selama 4 tahun pula; demikian juga nafkah  pada  masa iddah yaitu  empat  bulan  sepuluh  hari.  Apabila  wanita  tersebut telah menikah dengan laki-laki lain, maka wanita tersebut tidak diberi nafkah dari harta  suaminya.  Demikian  juga,  wanita  tersebut  tidak  diberi  nafkah  dari  harta suaminya apabila wanita tersebut dalam masa iddah talak dari suaminya dan dalam masa iddah laki-lakinya yang meninggal. 26
Dalam  keadaan  suami  yang  tidak  mampu  memberi  nafkah,  Imam  Syafi’i berpendapat:
لاب هقرف يهف هقارف راتخ ناف هقارفو هعم ماقملا نيب ةارملا ريخت نا اهيلع قفني ام دجي مل اذا قلاط
“Apabila dia (suami) tidak memperoleh nafkah untuk isterinya, maka isterinya itu mempunyai  hak  pilih  antara  tetap  bersama  suaminya  atau  bercerai.  Jika  dia memilih bercerai, lantas bercerailah dia dengan tidak berbentuk talak.”
Jadi,  Imam  Syafi’i  berpendapat  bahwa  si  isteri  mempunyai  hak  untuk menuntut  fasakh  perkawinan  kepada  hakim  apabila  suaminya  miskin  atau  tidak sanggup  menafkahinya  dan  hakim  boleh  memfasakhkan  perkawinannya.  Beliau menggunakan dalil dengan atsar Umar bin Khathab:
24 Muhammad bin Idris as-Syafi’i, Op. Cit. h. 418
25 Ibid . h. 419
26 Ibid. h. 418

## ءارما ىلا بتك هنا هنع الله يضر رمع نع و
مهو ذخأي نا مهئاسن نع اوباغ لاجر يف دانج لاا )ىقحيبلاو يعفاشلا هجرخا( اوبسح ام ةقفنب وثعب اوقلط ناف اوقلطي وا اوقفني نأب
“Dari  Umar  ra.  Sesungguhnya  dia  menetapkan  (mewajibkan)  kepada  pemimpin tentara  mengenai  laki-laki  (suami)  yang  pergi  tanpa  alamat  yang  diketahui  dari isteri  mereka  mengambil  putusan  supaya  suami  itu  menafkahi  atau  mentalak (isterinya), jika mereka mentalak, maka mengirimkan nafkah selama mereka tahan” (H.R. al-Syafi’i dan Baihaqi).
Adapun metode istinbatul ahkam yang digunakan oleh Imam Syafi’i dalam menetapkan  status  hukum  Isteri  karena  kepergian  suami  yang  tidak  diketahui keberadaannya adalah hadits dari Ali ra., yaitu sebagai berikut:
أ.
نع ورمع نب لاهنملا نع رومعملا نب روصنم نع ةناوع يبا نع ناسح نب يحي انربخا
اللهدبع نب ةدابع
جوزتت لا اهنا : دوقفملا ةارما ىف لاق هنا هنع الله يضر ىلع نع يدسلاا
ب . الله يضر ىلع نع  مكحلا يباب ىنكملاراسي نب ريشب نع ميشح نع ناسح نب يحي انربخا لاو كسما ءاش نا و قلط ءاش نا هتارما تجوزت دقو مدق اذا دوقفملا ةارما ىف هنا هنع
ريخت
ت . ريرج نع ناسح نب يحي انربخا
اهجوز ةارملا تدقف اذا : لاق هنا ميكحلا نع روصنم نع
هرما ملعت ىتح جوزت مل 27
Hadits-hadits  di  atas  mempunyai  maksud  yang  sama.  Apabila  seseorang suami  yang  hilang  dan  tidak  diketahui  keberadaannya,  maka isterinya  tidak  boleh menikah  lagi  sampai  diperoleh  kepastian  bahwa  suaminya  telah  mati  atau  telah menceraikannya  dan  kemudian  dia  mengalami iddah 28 .  Selain  menunggu  kabar kepastian  suaminya  tersebut,  si  isteri  tidak  berhak  mengajukan  fasakh  ke pengadilan. 29
Pendapat  Ibnu  Qudamah  tentang  Status  Isteri  yang  Kehilangan  Suaminya (Mafqud)
Menurut  Ibnu  Qudamah  dalam  karyanya  al-Mughni 30 mengenai  hukum mafqud , apabila seorang laki-laki telah hilang dengan meninggalkan isterinya maka harus  memenuhi  dua  kriteria/keadaan. Pertama, hilangnya  orang  tersebut  tidak disertai  dengan  terputusnya  berita  keberadaannya  dan  ada  surat  yang  datang daripadanya. Dalam keadaan ini, seorang isteri tidak boleh menikah lagi. Pendapat ini  didasarkan  atas  kebanyakan  para  ulama.  Apabila  laki-laki  tersebut  tidak memberikan  nafkah  kepada  isterinya,  maka  si  isteri  berhak  mengajukan  fasakh
27 Rif’at Fauzi abd Muthalib, al-Umm (Bandung, Pustaka Azzam, 2001) h. 613)
28 Lahmudin Nasution, Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi’I (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2001) h. 238
29 Jaih Mubarok, Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Kaul Qodim dan Kaul Jadid (Jakarta, Raja Grafindo, 2002) h. 280).
30 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, (Beirut, Dar Al-Fikr, 1984) h. 105
nikah.  Mereka  juga  sepakat  bahwa  si  isteri  tidak  boleh  menikah  lagi  apabila suaminya  tertawan.  Ini  adalah  pendapat  an-Nakhi,  al-Juhri,  Yahya  al-Ansori, Mahkul, as-Syafi’i Abi Ubaid, Abi Tsauri, Ishak dan ahl ra’yi. Apabila seseorang melarikan  diri  maka  status  isterinya  adalah  tetap  sehingga  orang  tersebut  telah diyakini meninggal atau mentalaknya. Pendapat ini didasarkan kepada Imam Auja’I, ats-Tsauri,  as-Syafi’i  dan  Ishak.  Imam  Hasan  berkata  bahwa  melarikan  dirinya seseorang sama dengan talak.
Menurut  Ibnu  Qudamah,  sesungguhnya  bagi  orang  yang  hilang  tidak terfasakh  pernikahannya  sebagaimana  orang  merdeka.  Adapun  orang  yang  sukar memberikan  nafkah  dari  hartanya  atau  bahkan  tidak  memberikna  nafkah  kecuali untuk menafkahi isterinya adalah dari keluarga mafqud atau dari pekerjaannya. Hal ini sebagai pertimbangan orang yang mafqud yang sulit memberikan nafkah kepada isterinya dalam keadaan yang wajib.
Kedua, seseorang  yang  hilang  dan  terputus  kabar  beritanya  dan  tidak diketahui  keberadaannya.  Dalam  hal  ini  ada  dua  bagian,  (1)  orang  yang  hilang diperkirakan selamat, seperti seseorang yang hendak bepergian untuk berdagang ke tempat yang diperkirakan aman, orang yang melarikan diri, dan orang yang mencari ilmu.  Oleh  karena  itu,  seorang  isteri  tidak  boleh  menikah  lagi  selagi  belum  ada ketetapan  bahwa  suaminya  meninggal  maka  hukum  pernikahannya  terfasakh sebagaimana hukum yang telah disebutkan di atas.
Sebagaimana  Ahmad  bin  Ahram  menukil  pendapat  Ahmad,  Apabila  telah lewat  kepada mafqud waktu  90  tahun  maka  harta mafqud boleh  dibagikan.  Oleh karena  itu,  isterinya  dihukumi iddah wafat.  Kemudian  dia  berhak  untuk  menikah lagi. Pengikut Ibnu Qudamah berpendapat, sesungguhnya gambaran waktu 90 tahun dihitung dari hari kelahirannya seseorang tidak akan hidup melebihi umur tersebut apabila  orang  yang  hilang  tersebut  dibarengi  dengan  putusnya  kabar  berita  maka wajib menghukumi orang yang hilang tersebut mati seperti menghukumi seseorang yang hilng secara dihirnya tidak selamat/celaka.
Seseorang  yang  hilang  yang  secara  dohirnya  diperkirakan  celaka/tidak selamat, seperti orang yang diantara keluarganya pada malam hari atau siang hari atau orang yang hendak melaksanakan shalat kemudian tidak kembali lagi, seseorang yang pergi ke tempat yang dianggap dekat untuk memenuhi kebutuhannya kemudian tidak kembali lagi dan tidak ada pula kabar beritanya, atau seseorang yng hilang di medan perang, atau seseorang yang berada dalam kendaraan (kapal laut) kemudian diduga sebagian teman-temannya telah membuangnya dan lain-lain. Dalam masalah ini menurut madzhab Ahmad bahwa seseorang isteri harus menunggu suaminya yang mafqud selama 4 tahun kemudian isteri tersebut ber iddah wafat 4 bulan 10 hari dan halal bagi isteri tersebut untuk menikah lagi.
Dalam  menentukan  status  hukum  isteri mafqud ,  Ibnu  Qudamah  membagi hukum mafqud menjadi  2  kemungkinan/bagian. Pertama, seseorang  yang  hilang yang tidak terputus kabar beritanya maka hukum bagi isterinya adalah tidak boleh menikah  kembali  sebelum  ada  keyakinan  bahwa  suaminya  meninggal  dan  status
pernikahannya  tidak  terfasakh.  Adapun  dalam  masalah  nafkah,  apabila  suaminya tidak  memberikan  nafkah  maka  isterinya  berhak  mengajukan  fasakh  perkawinan. Sebagaimana Imam Syafi’i berpendapat demikian karena didasarkan pada hadits dari Ali ra. Adapun kemungkinan yang kedua adalah seseorang yang hilang dan terputus kabar beritanya. Dalam hal ini Ibnu Qudamah mengambil dasar hukum dari pendapat Umar yang diriwayatkan oleh Atsram dan Zaujazani.
Hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Atsram  dan  Zaujazani  ini  mengandung pengertian bahwa seorang isteri kehilangan suaminya hendaklah menunggu selama 4 bulan. Apabila waktu tunggu telah berakhir dan suaminya tidak kembali lagi maka dia menyempurnakannya ber iddah karena wafat 4 bulan 10 hari. Dalam hadits ini juga  menyebutkan  bahwa  wali  laki-laki  yang  hilang  berhak  mentalak  isteri  yang kehilangan suaminya. Hal ini senada dengan hadits dari Ali ra. Yang diriwayatkan al-Zaujazani.
عب دتعتو اهجوز يلو اهقلطي مث نينس عبرأ دتعت دوقفملا ةأرما ىف .ع ر ىلع نع

## ةعبرأ كلذ د
.هتأرمإ نيبو قادصلا نيب ريخ كلذ دعب دوقفملا اهجوز ءاج ناف ,ارشعو رهشأ
“Dari  Ali  ra.  Mengenai  wanita  yang  kehilangan  suaminya  hendaklah  dia menunggunya  selama  empat  bulan  kemudian  dia  meminta  talak  akepada  wali suaminya  dan  setelah  itu  di  aberiddah  4  bulan  10  hari.  Apabila  suaminya  yang mafqud  itu  datang  kembali  maka  dia  berhak  memilih  antara  mengambil  kembali mahar yang telah diberikannya atau memilih isterinya kembali”.
Keputusan ini juga telah dilakukan pada masa kekhalifahan Umar, demikian juga Ibnu Jubair memutuskan hal serupa pada sebuah keluarga. Keputusan ini telah berjalan di kalangan sahabat dan mereka tidak mengingkarinya maka keputusan ini menjadi kesepakatan para sahabat (ijma). 31
Dalam  proses  penjatuhan  talak  dari  wali  laki-laki  yang  hilang  tersebut, apakah talaknya tersebut sah kemudian si isteri ber iddah talak dengan 3 kali suci?. dalam hal ini ada 2 riwayat pertama bahwa talak yang dijatuhkan wali laki-laki atas isterinya  sah  karena  ada  hadits  dari  Umar  ra.  Demikian  juga  dalam  hadits  Ali  ra. Bahwa wali laki-laki berhak menjatuhkan talak atas isteri yang kehilangan suaminya. Demikian juga Ibnu Umar dan Ibnu Abbas berkata bahwa apabila talak seorang wali laki-laki  diangap  sah  maka  berlakulah  dalil  qiyas.  Akan  tetapi  dalam  hal  ini kedudukan wali laki-laki tidak berlaku dalam menjatuhkan talak kepada isteri orang hilang tersebut maka kedudukan talaknya tidak sah.
Dalam masalah ini Ibnu Qudamah berpendapat bahwa isteri tersebut harus menjalani iddah wafat seperti halnya dia meyakini bahwa suainya telah meninggal. Oleh karena itu tidak wajib atasnya disertai dengan iddah talak. Dengan demikian dapat diketahui dalil yang menunjukkan bahwa suaminya telah celaka  meninggal)
31 Ibid , h. 107
sehingga dibolehkannya untuk menikah kembali dan diwajibkan pula atasnya isddah wafat. 32
Demikian  juga  Ibnu  Qudamah  berpendapat  apabila  suami  datang  kembali padahal  dia  diperkirakan  telah meninggal  dan  isterinya  belum  menikah  lagi  maka status  isterinya tetap  isteri  suaminya.  Dan  apabila  suami  datang lagi  dan isterinya telah menikah lagi akan tetapi isterinya belum melakukan dukhul dengan suami yang kedua,  maka  isterinya  tetap  milik  suami  yang  pertama.  Jika  suami  yang  pertama datang  kembali  dan  isterinya  telah  menikah  lagi  dan  isterinya  telah  melakukan dukhul dengan suami yang kedua, maka dalam hal ini diriwayatkan oleh Ma’mar : لولأا اهجوز ءاج نإ :لاق نامثع و رمع نأ بيسملا نبا ديعس نع ىرهزلا نع رمعم يورف )مارثلأاو ىناجزوجلا هاور(.وه قاس ىذلا قادصلا نيبو ةأرملا نيبو ريخ
“telah meriwayatkan Ma’mar dari Zuhry dari Said Ibnu Musayyab, sesungguhnya Umar dan Utsman berkata : Apabila datang suami yang pertama padaahal isterinya telah  menikah  maka  suami  yang  pertama  tersebut  memilih  antara  isterinya  dan mahar yang telah diberikannya”.
Adapun  dalil  yang  dijadikan  metode  istibath  oleh  Ibnu  Qudamah  dalam menetapkan  status  hukum  isteri  karena  suami  yang  hilang  adalah  pendapat  atau fatwa sahabat yang dikeluarkan oleh Umar, yang diriwayatkan oleh Atsram dan al- Jauzajani, yaitu :
يورام
ىلا هتأرمإ تءاجف رمع دهع ىف لجر دقف :لاق ريمع نبا ديبع نع ىناجزوجلاو مارثلأا ىدتعاف ىقلطنا :لاقف هتتأ مث تلعفف نينس عبرا ىصبرتف  ىقلطنا :لاقف هل كلذ تركذف رمع :رمع اهل لاقف ,لعفف اهقلط لاقف ؟ لجرلا اذه يلو نيا:لاقف هتتأ مث تلعفف ارشعو رهشأ ةعبرا زتف ىقلطنا
ريما اي :لاقف ؟تنك نيأ :رمع لاقف , ,لولأا اهجوز ءاج مث ,تجوزتف تئش نم ىجو ىتح ىننودبعتسي موق دنع تنك ,الله ىضرا يا ىف يردا ام اللهوف نيطايشلا ىنتوهتشإ نينمؤملا نجلا نم ءلاؤهو سنلإا نم لجر تنا :ىل اولاقف ,هومنغ اميف تنكف نوملسم موق مهنم مهازتعإ
ل امو كل امف
ىضرا يه ةنيدملا :تلق ؟حبصت نا بحت الله ضرا ياب:لاقف ,ىربخ مهتربخأف ؟مه ,قادصلا راتخاف قادصلا ءاش نإو هتأرمإ ءاش نإ رمع هريخف ,ةرحلا ىلا رظنا اناو تحبصاف
.اهيف يل ةجاح لا تلبح دق :لاقو نينس عبرأ دتعت دوقفملاةأرمإ ىف ,عر ىلع نع مهدانساب هريغو ىناجزوجلا يورو اهقلطي مث نيب ريخ كلذ دعب دوقفملا اهجوز ءاج ناف ,ارشعو رهشأ ةعبرأ كلذ دعب دتعتو اهجوز يلو هتأرمإ نيبو قادصلا
Maksud Kedua hadits di atas adalah apabila seorang suami hilang dan tidak diketahui  keberadaan  dan  kabar  beritanya  maka  hendaklah  si  isteri  menunggu suaminya selama 4 tahun. Kemudian apabila masa tunggu 4 tahun telah habis, maka
32 Ibid , h. 108
si  isteri  menyempurnaknnya  dengan iddah selama  4  bulan  10  hari.  Setelah  itu dibolehkan atas istri untuk menikah lagi.
Apabila isterinya telah menikah lagi dan suaminya yang pertama setelah lama hilang  datang  lagi  baginya  ada  dua  pilihan,  yaitu  antara  memilih  isterinya  atau mengambil kembali mas kawin yang telah diberikan kepada isterinya.
Pendapat  atau  fatwa  sahabat  ini  sesuai  dengan  metode istinbath Ibnu Qudamah bahwa fatwa ini disepakati oleh sahabat lainnya. Hal ini ditunjukkan pada akhir fatwa terseut dengan keterangan :
فلاخم هل ةباحصلا يف فرعي ملو
“Tidak diketahui diantara sahabat adanya pertentangan mengenai pendapat ini”
مجا تتاكف ركنت ملف ةباحصلا يف ترشتنا ايضق هذه و اعا
“Kedua  aturan  ini  telah  tersebar  di  kalangan  sahabat  dan  mereka  tidak mengingkarinya, maka jadilah kesepakatan (ijma’)”.
Ibnu  Qayyim  menjelaskan  sebagaimana dikutip  oleh  abu  Zahrah. 33 Bahwa pendapat  para  sahabat  lebih  mendekati  pada  Al-Quran  dan  Sunnah  dibnadingkan pendapat para ulama yang hidup sesudah mereka dengan mengataakan : bila seorang sahabat  mengemukakan  suatu  pendapat,  atau  menetapkan  sutu  hukum,  atau memberikan suatu fatwa, tentu ia membpunyai pengetahuan yang juga kita miliki.
Adapun  pengetahuan  yang  khusus  diketahui  sahabat,  mungkin  di  dengar langsung dari Rasulullah Saw. Atau didengar dari Rasulullah melalui sahabat lain. Pengetahuan  yang  hanya  dimiliki  oleh  msaing-masing  sahabat  banyak  sekali, sehingga para sahabat tidak dapat meriwayatkan semua hadits yang didengar oleh Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab dan tokoh sahabat-sahabat yang lain.

## Analisis Komparatif Pendapat Imam Syafi’i dan Ibnu Qudamah tentang Status Isteri yang Kehilangan Suaminya (Mafqud)
Setelah  memperhatikan  pendapat  dari  Imam  Syafi’i  dan  Ibnu  Qudamah tentang  status  hukum  Isteri  karena  suami  yang  hilang,  maka  penulis  ingin menganalisis pendapat tersebut.
Dengan mengetahui alasan-alasan yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i dan Ibnu  Qudamah  di  atas,  maka  penulis  berpenapat  bahwa  Imam  Syafi’i  berhujjah mengenai status hukum isteri yang kehilangan suaminya itu, bersumber ats hadits dari Ali ra. Ketiga hadits yng dijadikan dasar hukum oleh Imam Syafi’i mempunyai maksud  dan  tujuan  yang  sama.  Diantara hadits  tersebut  adalah  yang  diriwayatkan oleh Yahya bin Hassan:
مل اهجوز ةأرملا تدقف اذا : لاق هنا ميكحلا نع روصنم نع ريرج نع ناسح نب يحي انربخا هرما ملعت ىتح جوزت
33 Abu Zahro, Ushul Fiqh (terj. Saefullah Ma’shum, dkk.) . (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002) h. 330
“Apabila isteri kehilangan suaminya maka ia tidak kawin sehingga iateri itu mengetahui urusannya (suaminya)”.
Maksud  daripada  hadits  di  atas,  adalah  seorang  isteri  tidak  boleh  menikah lagi  sehingga  diketahui  keberadaan  suaminya,  apakah  dia  masih  hidup  atau meninggal.  Begitupun  dengan  hartanya,  Imam  Syafi’i  melarang  kepada  isterinya untuk membagikan harta suaminya. Imam Syafi’i menganggap bahwa isteri orang yang hilang dan hartanya, tetap isterinya dan tetap hartanya walaupun lama sekali sehingga berat sangkaan bahwa orang itu sudah mati. Oleh karena itu, dalam hal ini as-syafi’  masih  menganggap  orang  yang  hilang  itu  masih  hidup  dan  tidak menganggap  orang  hilang  itu  telah  meninggal  sehingga  matinya  orang  tersebut masih diragukan.
Dalam  menentukan  Status  hukum  isteri  yang  kehilangan  suami  tersebut Imam  Syafi’i  menggnakan  metode istinbath  al-ahkam  dengan  pendekatan  dalalah lafal nash yaitu dalalah mantuq gair sharih, yaitu firman Allah Swt. Q.S. al-Ahzab ayat 50. selain pendekatan dalalah nash tersebut, Imam Syafi’i menggunakan hadits Ali ra.
Adapun  pendapat  Ibnu  Qudamah  disandarkan  pada  dalil  yang  berupa pendapat atau fatwa Umar yang diriwayatkan oleh Atsram dan al-Jauzajani. Maksud daripada fatwa ini adalah bahwa seorang isteri diharuskan menunggu slema 4 tahun apabila  suaminya  pergi  tanpa  alasan  yang  jelas.  Setelah  masa  tunggu  4  tahun berakhir, isteri maeminta kepada wali suaminya untuk menjatuhkan talak.
Dalam hal ini, Ibnu Qudamah memandang bahwa talak tersebut jatuh kepada si isteri. Akan tetapi iddah yang harus dijalani oleh isteri adalah iddah wafat, maka wajib atasnya disertai dengan iddah talak. Seperti halnya seorang isteri jikalau telah meyakini bahwa suaminya telah meninggal. Setelah isterinya telah mengalami iddah selama 4 tahun dan iddah wafat 4 bulan 10 hari maka isteri diperbolehkan menikah lagi sesuka hati.
Apabila  si isteri  telah  menikah  lagi  kemudian  suaminya  datang lagi,  maka suaminya disuruh untuk memilih antara isterinya dan mengambil kembali mas kawin yang  telah  diberikannya.  Adapun metode  istinbath al-ahkam  yang  digunakan  oleh Ibnu qudamah adalah pendapat atau fatwa sahabat dari Umar ra. yang diriwayatkan oleh  Atsram  dan  al-Jauzajani.  Dengan  fatwa  sahabat  inilah  Ibnu  Qudamah menentukan status hukum isteri yang kehilangan suaminya.
Setelah penulis menguraikan alasan-alasan, dalil-dalil dan metode istinbath yang  digunakan  oleh  Imam  Syafi’i  dan  Ibnu  qudamah,  maka  penulis  mengatakan bahwa  pendapat  yang  paling  maslahat  diantara  dua  pendapat  dan  paling  dekat dengan jiwa syari’at adalah pendapat Ibnu Qudamah.
Ibnu Qudamah dalam pendapatnya lebih mementingkan kemaslahatan isteri. Kepergian  suami  tanpa  pesan  ini  dapat  menimbulkan  kemelaratan  bagi  isteri, terutama dalam nafkah batin, juga dalam nafkah lahir apabila dia tidak meninggalkan belanja.  Walaupun  ada  suami  yang  meninggalkan  belanja,  namun  dia  tetap  jug
aberhak  menuntut  untuk  menghilangkan  penderitaannya.  Allah  berfirman  yang artinya:
“………. Janganlah kamu (suami) menyusahkan mereka (isteri) …….” (Q.S. At-Thalaq: 6).
Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i adalah hadits dari Ali  ra.  Mengenai  hadits  ini  Jaih  Mubarok 34 berpendapat  bahwa  Imam  Syafi’i menjadikan  hadits  mauquf  sebagai  argument  dalam  menentukan  status  hukum wanita yang ditinggalkan oleh suami selama 4 tahun tanpa berita.
Hal ini dapat diketahui bahwa matan hadist tersebut dinisbatkan pada Ali ra. Sedangkan  pengertian  hadits  mauquf  adalah  hadits  yang  matannya  dinisbahkan (idhafah) kepada sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, atau taqriri. 35 . Pada  dasarnya, hadits  mauquf termasuk  kategori hadits  dhaif ,  walaupun penyandarannya dengan sanad yang muttashil. 36 Mengenai hadits yang diidhofatkan kepada sahabat ini seperti ucapan Umar, yakni hadits mauquf , termasuk hadits dhaif . Hadits dhaif ini bila diperkuat oleh syahid hadits mauquf lagi, ucapan Abu Bakar umpamanya, maka kualitasnya naik menjadi hasan, namun hasan ligairihi . Hadits mauquf Umar menjadi hasan karena diperkuat hadits mauquf Abu Bakar, keduanya saling  menguatkan. 37 .  Sedangkan  hadits  yang  dijadikan  dasar  hukum  oleh  Imam Syafi’i  adalah  hadist  dari  Ali  ra..  Sedangkan  hadits  tersebut  tidak  ada  yang menguatkan atau tidak ada syahid lain dari sahabat yang lain dan oleh karena itu, hadits  tersebut  tetap dhaif karena  tidak  terpenuhinya  criteria  hadits  shahih  yaitu bahwa matan hadits tidak mengandung syadz .
Dengan  demikian,  apa  yang  dijadikan  dasar  oleh  Imam  Syafi’i  dalam menentukan  status  hukum  isteri  yang  kehilangan  suaminya  menggunakan  hadits dhaif. Hal ini berbeda dengan apa yang menjadi pokok pikiran Imam Syafi’i dalam metode istinbath al-ahkam yang telah dijelaskan, dan oleh karena itu, Imam Syafi’i tidak konsisten dengan apa yang telah dijadikan dasar dalam metode istinbath.
Berbeda dengan Ibnu Qudamah, dalam hal ini Ibnu Qudamah menggunakan pendapat  para  sahabat  dalam  menentukan  status  hukum  Isteri  yang  kehilangan suaminya. Dengan demikian metode tersebut sama dengan apa yang digariskannya dalam metode istibath al-ahkam yaitu mengambil pendapat atau fatwa sahabat yang disepakati sahabat lainnya dan tidak ada perselisihan diantara mereka.
Setelah  menjelaskan  pendapat,  dalil-dalil  dan  metode  istinbath  di  atas, terdapat  persamaan  dan  perbedaan  antara  Imam  Syafi’i  dan  Ibnu  Qudamah. Bersamaan itu dapat dilihat bahwa seorang suami yang hilang tetap harus menafkahi isterinya. Nafakah tersebut bisa diambil dari harta suaminya, dan apabila suami tidak meninggalkan harta bagi isteri, maka nikahnya difasakhkan. Demikian juga dalam masalah waris, apabila suaminya meninggal, maka dia mewarisis isterinya, begitu
34 Jaih Mubarok, Op. Cit, h. 280
35 Endang Soetari, Ilmu Hadits (Bandung., Amal Bakti Press, 1997) h. 133
36 Ibid, h. 135
37 Ibid , h. 152
pula apabila isterinya meninggal, maka mewarisi suaminya yang hilang. Dan apabila keberadaan  suami  yang  hilang  tersebut  belum  diketahui,  maka  bagiannya ditangguhkan.
Sedangkan  perbedaan  yang  terlihat  dari  masing-masing  keputusan  adalah perbedaan  dalam  hal  pendapat  dan  metode  istinbath  al-ahkam.  Ibnu  Qudamah berpendapat bahwa seorang isteri yang suaminya hilang, dia diharuskan menunggu selama  4  tahun.  Apabila  selama  4  tahun  tersebut  suaminya  belum  diketahui  juga keadaannya maka isteri tersebut beriddah 4 bulan 10 hari. Karena suaminya dianggap telah  meninggal.  Hal  ini  diambil  berdasarkan  dalil  pendapat  Umar  ra.  Sedangkan Imam  Syafi’i  berpendapat  bahwa  seorang  isteri  yang  hilang  suaminya hendaklahmenunggu hingga yakin bahwa suaminya telah meninggal. Menurut Imam Syafi’i seorang isteri tidak boleh menikah sebelum ada kabar dari suaminya yang hilang.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  seseorang  yang  hilang  masih  diragukan keadaannya apakah ia masih hidup atau telah mati. Oleh karena itu, baik isterinya maupun hartanya masih tetap milik suaminya.
Adapun  dalam  penggunaan  metode  istinbath  al-ahkam  Imam  Syafi’i behujjah kepada hadits mauquf sebagai argumen dalam menentukan status hukum isteri yang kehilangan suaminya. Sedangkan Ibnu Qudamah menggunakan pendapat sahabat sebagai metode istinbath al-ahkam dalam menentukan status hukum isteri yang kehilangan suaminya.

## Kesimpulan
Imam Syafi’i dan Ibnu Qudamah berbeda pendapat dalam menentukan status hukum  isteri  yang  kehilangan  suaminya  ( mafqud ).  Perbedaan  pendapat  tersebut dilatar belakangi oleh perbedaan dalil yang dijadikna dasar hukum oleh keduanya. Imam Syafi’i berpendapat bahwa seorang isteri apabila hilang suaminya maka tidak boleh bagi isteri untuk beriddah dan tidak boleh menikah selamanya sehingga wanita tersebut benar-benar meyakini keadaan suaminya masih hidup atau telah meninggal. Hal ini berdasarkn pada hadits dari Ali ra.
Sedangkan Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi berpendapat bahwa hilangnya seseorang  itu  terbagi  kedalam  dua  bagian.  Pertama,  seseorang  yang  hilang  akan tetapi  terputus  kabar  beritanya  dan  diketahui  keberadaannya,  maka  status  hukum isteri  sama  halnya  dengan  pendapat  Imam  Syafi’i  yaitu  isterinya  tidak  kawin selamanya.  Kedua,  seseorang  yang  hilang  dan  terputus  kabar  beritanya.  Terputus kabar  berita  orang  hilang  ini  dimungkinkan  orang  tersebut  diperkirakan  secara dhahirnya tidak selamat atau orang yang hilnag tersebut selamat. Oleh karena itu, untuk  menentukan  status  hukum  isterinya  adalah  hendaklah  isterinya  menunggu selama 4 tahun. Apabila masa tunggu 4 tahun telah habis dan suaminya tidak datang juga maka isterinya menyempurnakan iddahnya 4 bulan 10 hari, yaitu iddah wafat.
Metode istinbath yang  digunakan  oleh  Imam  Syafi’i  dalam  menentukan status  hukum isteri  yang  kehilangan  suaminya  ( mafqud )  adalah merujuk  langsung pada  al-Quran  yaitu  dengan  menggunakan  analisis  kajian  lafadz  yang  dilihat  dari
segi dalalat nya, yaitu dalalat nash mantuq ghair sharih dan hadits Ali ra. Sedangkan metode istinbath yang  digunakan  oleh  Imam  Ibnu  Qudamah  al-Maqdisi  dalam menetapkn  status  hukum isteri  yang  kehilangan  suaminya  adalah  dnegan merujuk pada oendapat (fatwa) sahabat Rasulullah Saw. Umar ra. Yang pada waktu itu tidak ada  yang  menyalahi  dan  mempertentangkan  pendapat  (fatwa)  tersebut.  Perbedaan yang mendasar juga dapat dilihat dari metode istinbath yang digunakan oleh Imam Syafi’i dan Ibnu Qudamah dalam menentukan status hukum isteri yang kehilangan suaminya. Dalam menetapkan status hukum isteri yang kehilangan suaminya, Imam Syafi’ menggunakan metode istinbath al-ahkam dengan hadits ( mauquf ) dari Ali ra. Serta menggunakan analisa kajian lafadz dilihat dari segi dalalat -nya, yaitu dalalat nash  mantuq  ghair  sharih .  Berbeda  dengan  Ibnu  Qudamah  yang  menggunakan pendapat  sahabat  sebagai  metode istinbath  al-ahkam dalam  menetapkan  status hukum isteri yang kehilangan suaminya. Pendapat sahabat Umar ra ini tidak ada yang menyalahi dan tidak ada pula pertentangan di kalangan sahabat pada waktu itu.

## Saran
Pada  era  teknologi  komunikasi  canggih  seperti  sekarang  ini,  fenomena mafqud  mungkin  sedikit  bisa  diminimalisir.  Akan  tetapi  tidak  menutup kemungkinan  kasus  mafqud  ini  akan  menimpa  salah  satu  atau  bahkan  beberapa orang  diantara  kita.  Perlu  antisipasi  preventif  bagi  suami  isteri  agar  tak  terjadi mafqud  tentunya  seorang  suami  atau  isteri  hendaknya  selalu  menjaga  komunikasi dimanapun  berada.  Namun  apabila  terlanjur  terjadi,  dan  seorang isteri atau  suami membutuhkan sebuah keputusan dan kepastian hukum, maka penulis menyarankan selayaknya menghubungi tokoh ulama setempat, pihak instansi terkait seperti Kantor Urusan  Agama  atau  Pengadilan  Agama  dalam  meminta  fatwa  dan  menentukan kepastian  hokum.  Menurut  KHI  yang  merefleksikan  hokum  positif  di  Indonesia, masalah mafqud ini telah ada keputusan hukumnya secara tersirat yaitu pada pasal 116  poin  (b)  dimana  dalam  KHI  dijelaskan  bahwa  salah  satu  alasan  terjadinya perceraian  adalah  salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  (tahun) berturut-turut tanapa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Namun dalam masalah kepastian hukum yang lainnya tentu memerlukan  yurisprudensi  atau  ijtihad  para  hakim  agama  yang  berwenang. Sehingga dalam hal ini, penulis menyarankan agar pemerintah lebih berperan aktif mensosialisasikan hokum yang telah ada dan diberlakukan.

## Daftar Pustaka
A. Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam. Jakarta, PT. Pustaka Al-Husna,
1994
Abdul Aziz Dahlan (et.al), Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1996.
Abu  Zahro, Ushul  Fiqh, terj.  Saefullah  Ma’shum,  dkk,  Jakarta,  Pustaka  Firdaus, 2002.
Ali  Al-Shabuni, Hukum  Warist  dalam  Syari’at  Islam, Alih  Bahasa  M.  Samhuji
Yahya, Bandung, CV. Diponegoro, 1995
Depag RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
Endang Soetari, Ilmu Hadits , Bandung., Amal Bakti Press, 1997 Ibnu Qudamah, Al-Mughni. Beirut, Dar Al-Fikr, 1984 Jaih Mubarok, Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Kaul Qodim dan Kaul Jadid. Jakarta, Raja Grafindo, 2002 Juhaya  S.  Praja, Filsafat  Hukum  Islam .  Bandung,  Pusat  Penerbitan  Universitas
LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995
Lahmudin  Nasution, Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi’I ,  Bandung, Remaja Rosda Karya, 2001
M. Thalib 15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya . Bandung, PT. Irsyad Baitus Salam, 1997
Mahmoud syaltout dan Ali as-Sayis, Perbandingan Madzhab dalam Masalah fiqh
(Diterjemahkan oleh H. Ismuha). Jakarta, Bulan Bintang, 1996
Muchlis  Usman, Kaidah-kaidah  Ushuliyah  dan  Fiqhiyyah. Jakarta, Raja  Grafindo Persada, 2002
Muhammad bin Idris as-Syafi’i, al-Umm, Beirut., Dar al-Wafa, 2001 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab (diterjemahkan Oleh Masykur AB, dkk.). Jakarta, Lentera Basritama, 2001 Rif’at Fauzi abd Muthalib, al-Umm , Bandung, Pustaka Azzam, 2001 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 7 (Cet.I) (diterjemahkan Oleh Muhammad Thalib).
Bandung, PT. Al-Ma’arif, 1980 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam , Bandung, Sinar Algesindo, 1998 Tajul  Arifin, Petunjuk  Praktis  Penulisan  Proposal  dan  Skripsi ,  Bandung,  Sunan Gunung Djati Press 2002
Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh. Beirut, Dar al-Fikr, (t.t)