## NATAPRAJA
Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017
Halaman 137-148

## PERNIKAHAN DINI DAN AGENDA KEBIJAKAN KE DEPAN (KASUS DI KABUPATEN SLEMAN)
Muhammad Arif Fahrudin Alfana 1 dan Beti Nur Hayati 2

## ABSTRACT
This study has two main objectives.  The first is to explain the condition of early marriage that occurred in Sleman District. Second, is to explain the agenda of population policy  in  the  future  to  overcome  the  problems  of  early  marriage  that  occurred.  The  data used is the marriage data of children in Sleman District in 2012-2015. The data is sourced from the Department of Population and Civil Registry and the Office of Religious Affairs of Sleman Regency. Data analysis was done by descriptive analysis. The results showed the number of early marriages is high. Every year, in 2013-2015, more than 100 cases of early marriage  occur  in  Sleman.  Early  marriage  also  spread  evenly  across  districts  in  Sleman District.  Of  all  the  existing  sub-districts,  Mlati  and  Ngaglik  sub-districts  are  subdistricts that naturally or absolute have marriage cases in Sleman District. That's why some policy agenda  is  prepared  to  address  the  problem  of  early  marriage.  Some  of  these  policy agendas include raising the median age of women's first marriage, lowering ASFR 15-19 and increasing enrollment rates at senior high scholl by 91.63% in 2019.
Keyword: Early Marriage, Population Policy, and Sleman District

## ABSTRAK
Penelitian  ini  memiliki  dua  tujuan  menjelaskan  kondisi  pernikahan  pada  usia  dini dan  agenda kebijakan  kependudukan  ke depan  untuk  mengatasi  permasalahan pernikahan anak  di  Kabupaten  Sleman.  Data  yang  digunakan  adalah  data  pernikahan  anak  di Kabupaten  Sleman  tahun  2012-2015.  Data  tersebut  bersumber  dari  Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil  dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Sleman. Analisis data dilakukan dengan  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa jumlah  pernikahan  dini tergolong  tinggi.  Pada  2013-2015  tercatat  lebih  dari  100  kasus  pernikahan  dini  terjadi setiap  tahunnya.  Kejadian  pernikahan  dini  juga  tersebar  merata  di  seluruh  kecamatan  di Kabupaten  Sleman.  Dari  seluruh  kecamatan  yang  ada,  Kecamatan  Mlati  dan  Ngaglik menjadi kecamatan yang secara relatif maupun absolut memiliki kasus pernikahan tertinggi di Kabupaten Sleman Untuk itulah beberapa agenda kebijakan disiapkan untuk mengatasi permasalahan  pernikahan  dini.  Beberapa  agenda  kebijakan  tersebut  antara  lain meningkatkan median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama), menurunkan  ASFR  15-19  tahun  serta  meningkatkan  angka  partisipasi  sekolah  jenjang SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63%.
Kata Kunci : Pernikahan Dini, Kebijakan Kependudukan, dan Kabupaten Sleman
1 Dosen, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada. email: arif.fahrudinalfana@yahoo.com
2 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada.

## PENDAHULUAN
Permasalahan  pernikahan  dini (menikah  pada  usia  18  tahun  ke  bawah) kini  menjadi  perhatian  serius  baik  pada level  global,  nasional  maupun  regional. Pada  level  global,  berdasarkan  Laporan dari Girls Not Brides, lebih dari 700 juta perempuan  dan  lebih  dari  150  juta  laki- laki berada pada kondisi pernikahan dini. Hal  ini  sangat  menyesakkan  mengingat pernikahan  dini  biasanya  terjadi  ketika usia  mereka  masih  anak-anak  yaitu dibawah  18  tahun.  Jika  hal  ini  tidak dikendalikan  maka  pada  tahun  2050 jumlah pernikahan dini yang ada di dunia diperkirakan menjadi 1,2 milyar jiwa.
Pada level nasional, kasus pernikahan  dini  di  Indonesia  hingga  saat ini  masih  tergolong  tinggi.  Kasus pernikahan  dini  di  Indonesia  sendiri tercatat  berperingkat  37  di  dunia  dan nomor 2 di negara ASEAN.  Berdasarkan data dari SDKI 2012, sebanyak 17 persen perempuan    pernah    kawin    usia 20-24
tahun,  menikah  sebelum  usia  18  tahun. Sementara itu berdasarkan data dari State of  the  World’s  Children UNICEF  2016, sekitar  1.408.000  perempuan  Indonesia usia 20-24 menikah pada usia kurang dari 18  tahun.  Berdasarkan  data  UNICEF tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  satu dari  tujuh  anak  perempuan  di  Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun.
Pada level regional, kasus pernikahan dini juga menjadi perhatian di seluruh provinsi di Indonesia.
Berdasarkan Gambar 1, secara  geografis, perkawinan  dini  terjadi  di  seluruh provinsi di Indonesia (BPS dan UNICEF, 2016).  Rata-rata  prevalensi  pernikahan dini  provinsi  di  Indonesia  pada  tahun 2008-2015  berada  pada  angka  13,3 persen  sampai  dengan  36,2  persen. Artinya  hampir  tidak  ada  satupun provinsi  di  Indonesia  yang  bebas  dari kasus pernikahan dini.
Data  dari  BPS  dan  UNICEF tersebut  memberikan  informasi  bahwa Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY) menempati  peringkat  terendah  dalam kasus pernikahan dini. Meskipun demikian, jika dilihat dari nilai persentasenya,  tetap  saja  nilainya  masih tinggi.  Rata-rata  prevalensi  pernikahan dini di DIY bernilai 13,3 persen. Artinya dari 10 anak yang berusia kurang dari 18 tahun,  terdapat  1  anak  yang  telah menikah.  Bahkan  secara  absolut,  BPS (2015)  menyebutkan  bahwa  jumlah  anak yang  menikah  dini  di  DIY  mencapai  13 ribu pada tahun 2015.
Dari  seluruh  kabupaten  dan  kota yang  ada  di  DIY,  salah  satu  kabupaten yang  mengalami  permasalahan  tentang pernikahan dini adalah Kabupaten Sleman.  Berdasarkan data  dari  Dukcapil Sleman, dalam tiga tahun terakhir jumlah pasangan  yang  menikah  dini  mencapai 100 kasus ke atas (Gambar 1). Pada 2013, jumlah pasangan yang menikah pada usia dini  mencapai  100  kasus.  Pada  tahun 2014  kasus  pernikahan  dini  meningkat menjadi  enam  kali  lipat  menjadi  679 kasus.  Sedangkan  pada  2015  kasus pernikahan dini di  Sleman mencapai  122 kasus.

## Sumber: Dukcaip Sleman (Diolah)
Gambar 2. Fluktuasi Jumlah Kasus Pernikahan Dini Kabupaten Sleman 2013-2015
Besarnya
jumlah kasus pernikahan  dini  di  Kabupaten  Sleman layak  untuk  dikaji.  Kajian  tersebut meliputi  dua  bagian  utama.  Pertama, kajian tentang bagaimana kondisi pernikahan  dini  di  Kabupaten  Sleman. Kajian  kedua  adalah  tentang  bagaimana agenda  kebijakan  Kabupaten  Sleman  ke depan  dalam  mengatasi  permasalahan pernikahan dini ini.

## METODE
Penelian  ini  adalah  penelitian kuantitatif.  Sedangkan  untuk  analisnya menggunakan analis yang bersifat deskriptif.  Penelitian  ini  dilakukan  di Kabupaten  Sleman.  Penentuan  lokasi penelitian  menggunakan  pertimbangan daerah  yang  dikaji  merupakan  daerah dengan  jumlah  pernikahan  dini  yang tinggi  di  DIY.  Unit  analisis  yang digunakan  pada  penelitian  adalah  pada level kecamatan.
Metode pengumpulan data dilakukan  dengan  studi  kepustakaan. Metode  ini  merupakan  suatu  cara pengumpulan  data  yang  bersumber  dari penelitian-penelitian terdahulu. Data utama  yang  digunakan  adalah  data jumlah  penduduk  menikah  menurut kelompok  umur  yang  berasal  dari  Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan  data  pendukung  lainnya diperoleh  dari  laporan  tahunan  dari Bappeda  Sleman,  Publikasi  capaian SDGs  Sleman,  beberapa  jurnal  serta laporan  publikasi  yang  terkait  dengan tema  penelitian  perkawinan  dini.  Data yang  diperoleh  akan  dianaisis  secara deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan umum  dari  fenomena  pernikahan  dini  di Kabupaten Sleman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  akan  membahas tiga bagian utama. Pertama akan membahas  tentang  urgensi  penanganan pernikahan  dini.  Hal  ini  menjadi  penting sebagai  landasan  pokok  betapa  agenda kebijakan  penanganan  pernikahan  dini sangat  penting  bagi  suatu  negara,  daerah maupun  pada  level  yang  lebih  kecil. Kedua  akan  membahas  spesifik  tentang kondisi  pernikahan  dini  di  Kabupaten Sleman.  Pembahasan  bagian  ini  meliputi sebaran kasus  pernikahan dini dan faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan  dini  di  Kabupaten  Sleman. Ketiga akan membahas agenda kebijakan ke  depan  dari  pemerintah  Kabupaten Sleman  dalam  menangani  permasalahan pernikahan dini.

## Urgensi Penanganan Pernikahan Dini
Dalam  konteks  global  pernikahan dini  menjadi  perhatian  karena  tingginya kasus  yang  terjadi.  Setiap  tahunnya tercatat sebanyak 15 juta wanita menikah pada usia kurang dari 18 tahun (Girls Not Brides,2015). Untuk itulah dalam
kesepakatan global Sustainable Development Goals (SDGs), isu pernikahan  dini  termasuk  dalam  agenda pembangunan.
Dalam  SDGs,  isu  pernikahan  dini masuk  dalam  Tujuan  SDGs  kelima  yaitu tentang  Tercapainya  Kesetaraan  Gender dan  Memberdayakan  Kaum  Perempuan. Target yang ditetapkan adalah menghapuskan  adanya  pernikahan  dini pada  tahun  2030.  Upaya  penghapusan pernikahan  dini  pada  2030  secara  jelas tertuang  dalam  Target  5.3  dokumen SDGs.
Penghapusan pernikahan dini menjadi hal yang penting karena merupakan  bagian  yang  integral  untuk memberdayakan perempuan (Hanmer and Elefante, 2016). Indonesia sendiri sebagai salah satu negara yang meratifikasi SDGs harus  menjalankan  amanah  ini.  Hal  ini sebagai  konsekuensi  agar  pembangunan kependudukan di Indonesia dapat berjalan  baik  dan  berada  pada  jalur  yang benar.  Selain  itu,  sebenarnya  pencapaian
ini  juga nantinya  akan  melindungi  warga negara  Indonesia  sendiri  dari  berbagai dampak  negatif  yang  ditimbulkan  akibat pernikahan dini.
United  Nations  Population  Fund (2015)  mengatakan  bahwa  pernikahan dini  sangat  erat  dengan  ketidakadilan gender,  kemiskinan  dan  kerentanan. Selain  itu  pernikahan  dini  juga  dianggap melanggar  beberapa  hak  anak.  Karena berbagai  dampak  negatif  tersebut  maka penghapusan pernikahan dini menjadi hal yang  penting  dan urgent untuk  segera dilaksanakan.  Berdasarkan  BPS  dan UNICEF (2016) Beberapa hak anak yang dilanggar itu antara lain:
1. Hak  atas  pendidikan:  perkawinan usia  anak  akan  menghalangi  hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan
memenuhi  potensi  mereka  karena dapat mengganggu atau mengakhiri pendidikan mereka
2. Hak  untuk  hidup  bebas  dari kekerasan dan pelecehan (termasuk  kekerasan  seksual):
perkawinan usia anak meningkatkan  kerentanan  anak perempuan  terhadap  kekerasan fisik, seksual, dan mental
3. Hak  atas  kesehatan :  perkawinan usia  anak  dapat  meningkatkan risiko  anak  perempuan  terhadap penyakit  dan  kematian  yang berhubungan  dengan  kehamilan dan  persalinan  dini.  Selanjutnya, perkawinan  usia  anak  membatasi kontrol  anak  perempuan  atas tubuh  mereka  sendiri,  termasuk kemampuan seksual dan reproduksi mereka
4. Hak untuk dilindungi dari eksploitasi : perkawinan usia anak seringkali terjadi
tanpa
persetujuan  anak  atau  melibatkan pemaksaan  yang  menghasilkan keputusan  yang  ditujukan  untuk mengambil keuntungan dari mereka  atau  merugikan  mereka daripada memastikan bahwa
kepentingan terbaik mereka terpenuhi
5. Hak  untuk  tidak  dipisahkan  dari orang tua mereka (dipisahkandari orang  tua  bertentangan  dengan keinginan  mereka) :  perkawinan usia  anak  memisahkan  anak perempuandari  keluarga  mereka dan  menempatkan  mereka  dalam hubungan  dan  lingkungan  yang asing  dimana  mereka  mungkin tidak dirawat atau dilindungi, dan
dimana  mereka  tidak  memiliki suara  atau  kekuasaan  dalam pengambilan keputusan atas kehidupan mereka sendiri
Kasus  Pernikahan  Dini  di  Kabupaten Sleman
Berdasarkan  data  dari  Dukcapil Sleman  jumlah  pernikahan  dini  di Kabupaten  Sleman  dalam  kurun  waktu 2013-2015  mencapai  900  kasus.  Kasus tertinggi  terjadi  pada  tahun  2014  dengan jumlah  kasus  sebanyak  679  kasus.  Pada 2015 menurut data dari Dukcapil, jumlah pernikahan  dini  di  Kabupaten  Sleman sebanyak 122 kasus.
Berdasarkan sumber lainnya, menurut  data dari  Kantor Urusan Agama (KUA),  jumlah  pernikahan  dini  yang terjadi  pada  kurun  waktu  2013-2015 adalah sebanyak 495 kasus. Artinya, data yang  di  KUA  jumlahnya  lebih  sedikit dari yag tercatat di Dukcapil Sleman. Hal ini  wajar  mengingat  data  di  KUA  hanya untuk  pernikahan  yang  beragama  islam. Untuk  selanjutnya  dalam  pembahasan pada  sub  bab  ini,  data  yang  digunakan adalah  data  yang  bersumber  dari  KUA. Data  ini  dipilih  karena  data  dari  KUA mampu  menunjukkan  sebaran  kasus pernikahan  dini  hingga  pada  level kecamatan.
Berdasarkan  Tabel  1,  persentase pernikahan  dini  di  Kabupaten  Sleman pada tahun 2013-2015 adalah sebesar 7,9 persen.  Artinya  dari  100  pernikahan sebanyak  7  atau  8  kejadian  adalah pernikahan  yang  dilakukan  pada  usia dini.  Jika  nilai  ini  digunakan  sebagai ambang batas, maka beberapa kecamatan yang  memiliki  nilai  di  atas  itu  adalah Kecamatan  Godean,  Minggir,  Sayegan, Mlati,  Prambanan,  Ngemplak,  Ngaglik, Pakem  dan Cangkringan. Sedangkan jika dilihat berdasarkan jumlahnya,
Kecamatan Mlati, Ngaglik, Gamping dan Godean  menjadi  kecamatan  dengan
jumlah  pernikahan  dini  terbanyak  di Kabupaten Sleman.
Temuan yang menarik yang dapat dapat  dilihat  pada  Tabel  1  adalah Kecamatan  Mlati  dan  Ngaglik  menjadi kecamatan  yang  baik  secara  absolut  dan relatif  menyumbang  pernikahan  dini terbanyak. Dua kecamatan tersebut merupakan  kecamatan  yang  memiliki ciri-ciri  daerah  peralihan  antara  daerah kekotaan dan perdesaan. Sehingga dimungkinakan  perubahan  norma  dan perilaku daerah transisi menjadi penyebab  tingginya  jumlah  pernikahan dini di dua kecamatan ini.
Tabel 1. Jumlah Pernikahan Dini, Jumlah Pernikahan Total dan Perbandingan Pernikahan Dini dengan Pernikahan Total
Kabupaten Sleman 2013-2015 Kecamatan Pernikahan Dini (1) Pernikahan Total (2) Persentase (1/2) Gamping 38 582 6,5 Godean 34 426 8,0 Moyudan 8 177 4,5 Minggir 14 149 9,4 Sayegan 32 336 9,5 Mlati 48 552 8,7 Depok 38 649 5,9 Berbah 24 313 7,7 Prambanan 34 354 9,6 Kalasan 32 439 7,3 Ngemplak 31 353 8,8 Ngaglik 46 562 8,2 Sleman 31 391 7,9 Tempel 24 355 6,8 Turi 13 212 6,1 Pakem 24 227 10,6 Cangkringan 24 214 11,2 TOTAL 495 6291 7,9
Sumber: Data KUA se-Kabupaten Sleman, Data Diolah 2017
Asumsi  dari  temuan  di  atas sekaligus menguatkan hasil dari penelitian  sebelumnya  yang  membahas tentang  faktor  penyebab  pernikahan  dini di  Kabupaten  Sleman.  Husna  (2016) menyebutkan  bahwa  terdapat  8  faktor yang  menyebabkan  pernikahan  dini  di Sleman. Kedelapan faktor tersebut adalah disharmoni keluarga, emotional insecurity , sikap kecenderungan melakukan  pergaulan  bebas,  kehamilan tidak dikehendaki, pendidikan ibu,
tingkat  sosial  ekonomi,  persepsi  ibu,  dan budaya lokal menikah dini. Dari kedelapan faktor tersebut, faktor pergaulan  bebas  menjadi  faktor  yang paling  banyak  mempengaruhi  terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Sleman.
Jika dilihat secara umum, kedelapan faktor  yang menjadi penyebab pernikahan  dini  di  Kabupaten  Sleman juga menjadi penyebab terjadinya pernikahan  dini  di  daerah  lain.  Hasil penelitian Otoo-Oyortey and Pobi (2003) menyebutkan  bahwa  pernikahan  dini yang  terjadi  di  Sub-Sahara  Afrika disebabkan faktor kemiskinan, pendapatan  rendah,  pendidikan  yang rendah  serta  aset  keluarga  yang  terbatas. Hasil  penelitian  Itares  (2015)  di  Kota Pontianak menyebutkan bahwa ada enam faktor  yang  menyebabkan  pernikahan
dini  antara  lain  pendidikan  yang  rendah, tingkat ekonomi yang rendah, psikologis, budaya,  lingkungan  dan  orang  tua. Begitupula dari laporan BPS dan UNICEF (2016) yang menyatakan bahwa di  Indonesia  beberapa  faktor  yang menjadi penyebab pernikahan dini antara lain faktor lokasi yang terpencil umumnya  daerah  perdesaan,  pendidikan yang  rendah,  faktor  kemiskinan  dan faktor budaya.

## Agenda Kebijakan Ke Depan
Pernikahan dini merupakan masalah  penting  dalam  pembangunan kependudukan.  Tingginya  pernikahan dini  akan  menghambat  pencapaian  isu strategis  pembangunan  kependudukan  di Kabupaten  Sleman.  Isu  strategis  tersebut yaitu  pencapaian  dari  aspek  kualitas  dan kuantitas penduduk (Alfana dan Yuanjaya,  2016).  Pada  aspek  kuantitas tentu akan berpengaruh terhadap pengelolaan pertumbuhan penduduk.
Sedangkan  pada  aspek  kualitas  akan menghambat peningkatan kualitas sumber  daya  manusia  utamanya  pada pasangan  pernikahan  dini  dan  anggota keluarganya.  Oleh  karena  dampak  yang diberikan  begitu  besar  maka  kebijakan penanganan  permasalahan  pernikahan dini harus dilaksanakan.
Menurut  Wessels  (2009)  dan Girls  Not  Brides  (2017)  pemecahan permasalahan  pernikahan  dini  harus mempertimbangkan  aspek  konteks  lokal wilayah. Hal ini dikarenakan permasalahan  pernikahan  dini  sangat spesifik  dan  memiliki  perbedaan  antara satu  tempat  dengan  tempat  lainnya sehingga pemecahannya harus berpedoman  pada  konteks  lokal  dimana permasalahan  itu  terjadi.  Cara  paling sederhana adalah dengan mengidentifikasi  terlebih  dahulu  faktor yang  menyebabkan  masalah  tersebut terjadi.  Selanjutnya  dari  permasalahan tersebut  ditentukan  agenda  kebijakan yang tepat untuk mengurai dan menyelesaikan permasalahan tersebut.
Husna  (2016)  telah  menyebutkan bahwa ada delapan faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Kabupaten  Sleman.  Kedelapan  faktor tersebut  adalah  disharmoni  keluarga,
emotional insecurity ,
sikap kecenderungan melakukan pergaulan bebas,  Kehamilan  Tidak  Dikehendaki (KTD),  pendidikan  ibu,  tingkat  sosial ekonomi,  persepsi  ibu,  dan  budaya  lokal menikah  dini.  Agenda  kebijakan  ke depan untuk meminimalkan atau menghapus pernikahan dini di
Kabupaten Sleman adalah dengan mengeliminasi faktor penyebab tersebut.
Kabupaten  Sleman  merupakan
salah satu kebupaten yang mengintegrasikan  agenda  pembangunan global  seperti  MDGs  dan  SDGs  sebagai salah  satu  acuan  pembangunan  di daerahnya  (Hayati  dan  Alfana,  2016). Khusus  untuk  integrasi  SDGs,  hal  ini sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  agar  daerah mengintegrasikan  SDGs  sebagai  bagian dari agenda pembangunan di wilayahnya. Dalam dokumen SDGs tersebut beberapa sasaran ditargetkan tercapai agar pernikahan dini dapat dihapuskan. Beberapa  sasaran  yang  harus  tercapai adalah
1. Meningkatnya  median  usia  kawin pertama perempuan (pendewasaan usia  kawin  pertama)  pada  tahun 2019 menjadi 21 tahun
2. Menurunnya  ASFR  15-19  tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun per 1000 kelahiran
3. Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63%
Tiga sasaran yang telah disebutkan  sebelumnya  harus  dicapai oleh  Kabupaten  Sleman  pada  2019.  Tiga sasaran  tersebut  diharapkan  juga  mampu untuk  mengeliminasi  kedelapan  faktor yang  menjadi  permasalahan  pernikahan dini  di  Kabupaten  Sleman.  Selain  tiga sasaran tersebut, beberapa agenda kebijakan  yang  dapat  diadopsi  dari  BPS dan  UNICEF  (2016)  dalam  rangka menghapus pernikahan dini di Kabupaten Sleman  antara  lain    menangani  norma sosial  dan  budaya  di  tingkat  lokal. Strategi  yang  dapat  diterapkan  adalah dengan  melibatkan  tokoh  agama,  tokoh masyarakat dan para pemangku kepentingan  untuk  menekan  pernikahan dini.  Selain  itu  kebijakan  yang  dapat diaplikasikan adalah dengan
meningkatkan program kesehatan reproduksi  remaja  melalui  advokasi  dan pelayanan  Komunikasi  Informasi  dan Edukasi  (KIE).  Pelaksanaannya  dapat melaui  terjun  langsung  ke  sekolah- sekolah atau terjun langsung ke masyarakat.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  telah  menjelaskan bahwa  pernikahan  anak  merupakan masalah  serius  yang  harus  segera dipecahkan karena identik dengan
berbagai  pelanggaran  hak.  Di  Kabupaten Sleman sendiri, jumlah kejadian pernikahan  dini  tergolong  tinggi.  Pada 2013-2015  tercatat  lebih  dari  100  kasus pernikahan  dini  terjadi  setiap  tahunnya. Kejadian  pernikahan  dini  juga  tersebar merata di seluruh kecamatan di Kabupaten  Sleman.  Atinya  tidak  ada satupun kecamatan di Kabupaten Sleman yang  bebas  dari  pernikahan  dini.  Dari seluruh  kecamatan  yang  ada,  Kecamatan Mlati  dan  Ngaglik  menjadi  kecamatan yang  secara  relatif  maupun  absolut memiliki  kasus  pernikahan  tertinggi  di Kabupaten Sleman.
Berdasarkan  penyebabnya,  ada delapan faktor yang menyebabkan pernikahan  dini  di  Kabupaten  Sleman. Kedelapan  faktor  tersebut  adalah  faktor disharmoni keluarga,
emotional insecurity , sikap kecenderungan melakukan  pergaulan  bebas,  Kehamilan Tidak  Dikehendaki  (KTD),  pendidikan ibu,  tingkat  sosial  ekonomi,  persepsi  ibu mengenai  pernikahan  dini,  dan  budaya lokal menikah dini. Dari kedelapan faktor tersebut,  faktor  pergaulan  bebas  menjadi faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya  pernikahan  dini  di  Kabupaten Sleman.
Terkait  agenda  terhapusnya  kasus pernikahan  dini,  hal  tersebut  menjadi
tantangan pembangunan Kabupaten Sleman  ke  depan.  Hal  ini  sesuai  dengan agenda pembangunan global SDGs tentang  target  capaian  penghapusan pernikahan  dini  pada  2030.  Selaras dengan  integrasi  agenda  SDGs,  agenda kebijakan Kabupaten Sleman telah disususun untuk menanggulangi permasalahan pernikahan tersebut.
Beberapa  agenda  kebijakan  tersebut antara  lain  meningkatkan  median  usia kawin  pertama  perempuan  (pendewasaan usia  kawin  pertama)  pada  tahun  2019 menjadi  21  tahun,  ASFR  15-19  tahun pada  tahun  2019  menjadi  38  tahun,  serta meningkatkan APK SMA/SMK/MA/ sederajat  pada  tahun  2019  menjadi 91,63%.  Kebijakan  lain  yang  dapat diterapkan  adalah  dengan  menangani norma  sosial  dan  budaya  di  tingkat  lokal serta  meningkatkan  program  kesehatan reproduksi  remaja  melalui  advokasi  dan pelayanan  Komunikasi  Informasi  dan Edukasi  (KIE).  Beberapa  agenda  yang ditargetkan  tersebut  diharapkan  dapat tercapai  dengan  cepat  sehingga  agenda penghapusan pernikahan dini di Kabupaten Sleman dapat terwujud
bahkan sebelum tahun 2030.

## PENGAKUAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH
Tulisan  ini  adalah  bagian  dari hasil  penelitian  Hibah  Peningkatan Kapasitas  Peneliti  Dosen  Muda  UGM yang berjudul " Strategi Rumah Tangga Pada  Pasangan  Pernikahan  Dini  Di Kabupaten  Sleman  Menuju  Keluarga Berkualitas"  yang  didanai  pada  tahun 2017. Penulis mengucapkan terimakasih  kepada  beberapa  pihak diantaranya  adalah  Dr.  Sukamdi,  Dr. Agus Joko Pitoyo, Dr. Sri Rum Giyarsih dan  Dr.  Umi  Listyaningsih  atas bimbingan dan masukan yang diberikan  selama  penulisan.  Selain  itu penulis  mengucapkan  terimakasih kepada  Nurul  Husna  atas  share  data yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfana,  M.A.F.,  dan  Yuanjaya,  P.  2016.
Pemetaan Isu
Strategis Pembangunan  Kependudukan  di Kabupaten  Sleman.  dalam Seminar
Nasional  Pemanfaatan  Informasi Geospasial untuk Peningkatan
Strategi  Pengelolaan  Lingkungan Hidup . Prodi S2 PKLH Universitas
Sebelas Maret Surakarta-Ikatan Geografi Indonesia-Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Badan Informasi Geografi 2016
Bappeda Kabupaten Sleman. 2017. Monitoring  dan  Evaluasi  Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kependudukan  Kabupaten  Sleman
Tahun  2017 .  Sleman:  Bappeda
Kabupaten Sleman
ABPS. 2015. Statistik Pemuda Indonesia (Hasil  Survei  Sosial  Ekonomi Nasional)  2015 .  Jakarta:  Badan Pusat Statistik
BPS dan UNICEF. 2016. Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di
Indonesia .  Jakarta:  Badan  Pusat
Statistik Indonesia
Girls  Not  Brides.  2016. About  Child Marriage . http://www.girlsnotbrides.org/about -child-marriage.  Diakses  pada  27
Februari 2017.
Girls Not Brides. 2017.  Lessons  Learned
From  National  Initiatives  To  End Child  Marriage  –  2016.  London:
Girls Not Brides
Hanmer,  L  and  Elefante,  M.  2016. The Role  of  Identification  in  Ending Child  Marriage:  Identification  for Development  (ID4D). Washington DC: The World Bank
Hayati,  B  dan  Alfana,  M.A.F.,.  2016.
Kebijakan Kependudukan di Kabupaten Sleman Pasca Berakhirnya  MDGs. Natapraja .
Volume  4  Nomor  2.  ISSN  2406- 9515
Husna,
N. 2016. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya
Pernikahan  Dini  Di  Kabupaten
Sleman. Tesis .  Surakarta:  Program Pascasarjana  Universitas  Sebelas
Maret
Itares, M. 2015. Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Sociologique-Jurnal Sosiologi . Volume  3  Nomor  1.  Edisi  Maret
2015.  Universitas Tanjungpura.
Otoo-Oryortey,  N.  and  S.  Pobi.  2003.
Early Marriage and Poverty: Exploring  Links  and  Key  Policy Issues. Gender  and  Development . Vol. 11. No. 2. 2003. pp.42–51
Pemerintah  Republik  Indonesia.  2017.
Peraturan  Presiden  RI  Nomor  59 Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan Pencapaian  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan . Jakarta
United  Nations  Population  Fund.  2015.
Girlhood, Not Motherhood: Preventing  Adolescent  Pregnancy . New York: United Nations
Population Fund
UNICEF. 2016. The State of the World’s Children: A Fair Chance for Every Child .  New  York:  United  Nations Children’s Fund
Wessels,  M.  2009. What  Are  We Learning About Protecting Children  In  The  Community?  An Inter-Agency Review of The Evidence on Community-Based
Child  Protection  Mechanisms  in Humanitarian . The Save the
Children  Fund  and  development settings.