Volume: II,   Nomor: 2,    Halaman:  01 - 08,   Maret 2010. Penerapan Kearifan Lokal melalui Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Kota Pasca Bencana;
Studi Kasus: Kota Teluk Dalam Nias Selatan,
LOCAL WISDOM-JURNAL ILMIAH ONLINE, ISSN: 2086-3764

## Penerapan Kearifan Lokal melalui Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Kota Pasca Bencana
Studi kasus Kota Teluk Dalam Nias Selatan
Sukawi 1
1 Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Semarang Email: zukawi@gmail.com & zukawi@yahoo.com

## Abstrak
Upaya rekonstruksi dan rehabilitasi yang dilakukan di kota Teluk Dalam, Nias Selatan perlu mendapat  dukungan  semua  pihak  dan  pemerintah  daerah  setempat  juga  perlu mempersiapkan  diri  dalam  melanjutkan  kegiatan-kegiatan  yang  telah  dan  sedang dilaksanakan  pada  masa  rekonstruksi  dan rehabilitasi  ini.  Koordinasi  antarpihak  menjadi agenda  penting  untuk  kelanjutan  pembangunan.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  proses perencanaan pembangunan perlu  diperkuat dengan adanya suatu  forum  atau  organisasi perencanaan  berbasis  masyarakat.  Karena  salah  satu  syarat  keikutsertaan  masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan adalah dengan adanya forum atau organisasi yang  sifatnya  berkelanjutan.  Melalui  suatu  forum,  masyarakat  dapat  menyampaikan aspirasinya,  sebaliknya  forum  tersebut  juga  dapat  berperan  menyampaikan  kebijakan- kebijakan  dari pemerintah  daerah  kepada  kelompok masyarakat  di  tingkat bawah  secara langsung.    Forum  kota  dapat  mencerminkan  prinsip  keterwakilan  agar  tetap  terjaga komitmen bersama untuk membawa kepentingan-kepentingan masyarakat kepada pihak- pihak  pengambil  keputusan.  Dengan  forum  kota,  kearifan  lokal  yang  sudah  ada  di masyarakat  dapat  diterapkan  dan  mengejawantah  dalam  wujud  tata  kota  yang  adaptif- responsif terhadap lingkungan yang rawan bencana. Metode yang digunakan adalah yang cocok  dengan  situasi  dan  kondisi  pembangunan  serta  tujuan  yang  ingin  dicapai,  salah satunya  adalah  Metode  Community-Based.  Pembuatan  keputusan  didasarkan  atas masyarakat  lokal  sebagai  ahlinya  dan  pendatang  merupakan  fasilitator  teknis  yang keberadaannya  adalah  untuk  belajar.  Metode  yang  terkait  adalah  Participatory  Rural Appraisal (PRA).  Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang berbasis pada kearifan  local  dengan  berkaitan  dalam  kegiatan  perencanaan  kembali  Kota  Teluk  Dalam pasca  bencana  gempa  dan  tsunami:  Kota  Teluk  Dalam  memiliki  potensi  laut,  sungai, pantai,  yang  dapat  dikembangkan  sebagai  waterfront  city.  Tepi  pantai  ini  dapat  dipakai untuk  kegiatan  yang  bersifat  rekreatif  dan  sekaligus  bermanfaat  sebagai  lading  mata pencaharian nelayan. Pemanfaatan tepi pantai ini sesuai dengan kearifan local bahwa tepi pantai  hanya  dimanfaatkan  sebagai  tempat  mata  pencaharian  sedangkan  hunian  bagi masyarakat tradisional harus berada dibukit bukit yang tinggi sesuai dengan kepercayaan leluhur suku  Nias. Selain  itu sudah  sejak lama, Nias merupakan  daerah yang berpotensi terjadi  gempa  dan  tsunami  sehingga  nenek  moyang  mereka  melarang  untuk  tinggal disekitar pantai.
Kata Kunci – Kearifan lokal, partisipasi masyarakat, perencanaan kota

## I. PENDAHULUAN
Proses  dalam  pelaksanaan  pembangunan,  hakikatnya  melibatkan  seluruh  komponen  daerah. Seluruh  komponen,  yaitu  Eksekutif  (DPRD),  Legislatif  (pemerintah  daerah),  dan  masyarakat mempunyai  tugasnya  masing-masing.  Masyarakat  sebagai  sumber  informasi  pembangunan menyampaikan  usulan,  masukan,  keberatan,  dan  aspirasinya  kepada  legislatif  dan  eksekutif. Sementara  eksekutif  sebagai  pelaksana  pembangunan  berkonsultasi  dengan  legislatif  membahas aspirasi-aspirasi tersebut berkaitan dengan materi, masa pelaksanaan dan pendanaan pembangunan. Dan legislatif mengesahkannya menjadi perangkat hukum yang mengikat seluruh komponen daerah.
Proses  perencanaan  partisipatif  merupakan  proses  perencanaan  yang  melibatkan  seluruh stakeholder dalam pelaksanaannya. Dalam kegiatan identifikasi potensi dan kendala di wilayah studi, dalam  hal  ini  adalah  Kecamatan  Teluk  Dalam, stakeholder sangat  berperan  dalam  memberikan informasi  mengenai  kondisi  eksisting  sekaligus  memberikan  usulan-usulan  mengenai  program pembangunan yang harus dilaksanakan.
Volume: II,   Nomor: 2,    Halaman:  01 - 08,   Maret 2010. Penerapan Kearifan Lokal melalui Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Kota Pasca Bencana;
Studi Kasus: Kota Teluk Dalam Nias Selatan,
LOCAL WISDOM-JURNAL ILMIAH ONLINE, ISSN: 2086-3764
Dari  kegiatan-kegiatan  pertemuan/ workshop yang  telah  dilakukan  diketahui  potensi stakeholder yang terlibat dalam perencanaan pembangunan partisipatif terutama dalam perencanaan pembangunan kembali Kota Teluk Dalam. Stakeholder-stakeholder tersebut antara lain adalah:
• Masyarakat, yang  meliputi tokoh  masyarakat, tokoh  agama, tokoh  adat, tokoh  pendidikan, dan tokoh wanita;
• Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Aparat Kecamatan, Kepala Desa/Sekretaris Desa, serta Bappeda; serta
• BRR dan Lembaga Donor Asing/NGO/LSM.

## Gambar 1
Hubungan Antara Eksekutif – Legislatif – Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan (Sumber: Hasil Kajian Tim P5 Undip, 2006)
Peran  dari  masing-masing stakeholder sangat  berpengaruh  dalam  proses  konsultasi  publik  nanti karena  mereka  adalah  pihak-pihak  yang  akan  memanfaatkan  hasilnya  berupa  peraturan  daerah. Peran stakeholder dalam  perencanaan  tata  ruang  Kota  Teluk  Dalam  dapat  digambarkan  sebagai berikut;
• Masyarakat,  berperan  memberikan  usulan,  masukan,  dan  koreksi  terhadap  hal-hal  yang dibutuhkan masyarakat hingga lingkup komunitas terkecil. Namun tidak menutup kemungkinan masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan melalui usaha-usaha swadaya.
• Pemerintah,  berfungsi sebagai  fasilitator  dan enabler kepada  semua stakeholder yang  terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian.
• Dunia  usaha  menyampaikan/memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  untuk  mendukung  kegiatan dunia usaha.
• LSM/NGO,  akademisi,  asosiasi  profesi,  dan  sebagainya  memberdayakan  masyarakat  dan membantu  merumuskan  usulan-usulan  masyarakat  yang  dituangkan  dalam  aspek perencanaan.

## II. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM TATA RUANG
Potensi  keterlibatan  masyarakat  Teluk  Dalam  dalam  perencanaan  pembangunan  Kota  Teluk Dalam,  terutama  untuk  pelaksanaan  konsultasi  publik  rencana  tata  bangunan  dan  lingkungan Kawasan  Pusat  Kota Teluk  Dalam, dapat  dilihat dalam  kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan oleh  UN  Habitat  bersama  Tim  P5  UNDIP.  Masyarakat  sangat  antusias  dalam  menyampaikan aspirasinya.  Penyampaian  aspirasi  masyarakat  yang  telah  dilakukan  adalah  dalam  kegiatan perencanaan  partisipatif  infrastruktur  pendukung  pariwisata  di  Teluk  Dalam.  Juga  dalam  kegiatan
Eksekutif • Penyediaan Dana dan Informasi • Asistensi Teknis • Pelaksanaan Legislatif • Regulasi • Pengawasan Masyarakat • Konsolidasi partisipan • Agregasi kepentingan
• Memilih preferensi
• Memilih delegasi • Pengambilan Keputusan • Kesepakatan Komunikasi Politik • Nota Kesepakatan • Pembahasan Raperda tata ruang
• Penetapan Perda tata ruang
Volume: II,   Nomor: 2,    Halaman:  01 - 08,   Maret 2010. Penerapan Kearifan Lokal melalui Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Kota Pasca Bencana;
Studi Kasus: Kota Teluk Dalam Nias Selatan,
LOCAL WISDOM-JURNAL ILMIAH ONLINE, ISSN: 2086-3764
penyusunan prioritas pembangunan infrastruktur di Kota Teluk Dalam yang dilaksanakan bersamaan dengan  kegiatan workshop penguatan  kapasitas  Forum  Kota  Teluk  Dalam.  Dari  proses  kegiatan pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan ini diharapkan juga berlanjut dalam kegiatan konsultasi publik untuk rencana penataan kembali tata ruang Kota Teluk Dalam nantinya.

## Gambar 2

## Rencana Tata Ruang dan Proses Inisiasi Kerjasama
(Sumber:Hasil Kajian Tim P5 Undip, 2006)
Wujud nyata sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah rencana pembentukan Forum Kota yang beranggotakan wakil-wakil maupun tokoh-tokoh  masyarakat dari berbagai kelompok  yang ada  di  Teluk  Dalam.  Pembentukan  Forum  Kota  ini  telah  diinisiasi  oleh  UN  Habitat  yang  kemudian dibentuk panitia Ad Hoc yang bertugas  mempersiapkan langkah-langkah pembentukan Forum Kota. Puncaknya  adalah  dilaksanakannya  pertemuan  antara  Panitia Ad  Hoc dengan  tokoh-tokoh masyarakat  yang  membahas  langkah-langkah  pembentukan  Forum  Kota  serta  rencana-rencana program  yang  akan  dilaksanakan.  Dengan  demikian,  kegiatan  konsultasi  publik  ini  juga  diharapkan dapat  menjadi  tantangan  awal  bagi  Forum  Kota  dalam  menjalankan  fungsi  dan  perannya  sebagai wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat.
Yang  perlu  diperhatikan  berkaitan  dengan  keberadaan  Forum  Kota  adalah  bahwa  forum  ini dapat  menjalankan  tugasnya  sesuai  fungsi  dan  perannya  sebagai  jembatan  antara  masyarakat dengan  pemerintah  daerah,  yaitu  menyampaikan  aspirasi  masyarakat  kepada pemerintah  sekaligus menginformasikan  kebijakan-kebijakan  pemerintah  kepada  masyarakat.  Bukan  sebagai  pihak  yang dapat  menjadi  kekuatan  baru  semacam  oposan  di  luar  lingkup  parlemen  yang  dapat  menyaingi bahkan menghambat roda pembangunan yang tengah dilaksanakan.

## 2.1 METODE PARTISIPASI
Ada  beberapa  metode  yang  digunakan  dalam  pembangunan  partisipatif.  Metode  yang digunakan  adalah  yang  cocok  dengan  situasi  dan  kondisi  pembangunan  serta  tujuan  yang  ingin dicapai,  salah  satunya  adalah  Metode  Community-Based.  Pembuatan  keputusan  didasarkan  atas masyarakat  lokal  sebagai  ahlinya  dan  pendatang  merupakan  fasilitator  teknis  yang    keberadaannya adalah untuk belajar. Metode yang terkait adalah Participatory Rural Appraisal (PRA).
Kelebihan metode ini didasarkan atas alat interaktif, seringkali alat visual sehingga dapat diikuti oleh  semua  partisipan  dengan  berbagai  tingkatan  pengetahuan.  Akibatnya  masyarakat  merasa mampu  berpartisipasi  dan  merasa  punya  andil.  Kelemahannya  adalah  PRA  tidak  mengikutsertakan partisipasi  masyarakat  dalam  kewenangan  pengambilan  keputusan  atau  sebagai  input  dalam manajemen proyek.
PRA,  ditekankan  pada  pengetahuan  lokal  dan  memberdayakan  masyarakat  lokal  untuk melakukan  penaksiran,  analisis  dan  perencanaan  secara  mandiri.  PRA  menggunakan  animasi kelompok dan latihan-latihan  untuk  melayani  penggunaan informasi  bersama, analisis  dan aksi  antar stakeholder.
Sebagai  suatu  pendekatan  proses  pembangunan,  partisipasi  masyarakat  temyata  memiliki model  yang beragam.  Masyarakat bisa saja  hanya dilibatkan sebagai partner  konsultasi  pemerintah, atau  berperan  sebagai  perumus  program  kesejahteraan  mereka  sendiri.  Namun  tidak  menutup
Rencana Pengembangan Kota Partisipatif
Aspirasi Masyarakat
Dukungan Pemerintah
Daerah dan BRR
Pembekalan Materi Perencanaan Kota (masalah Infrastruktur dan Konsep Pengembangan Kota) Upaya penetapan rencana tata ruang menjadi produk normatif Konsultasi Publik
Volume: II,   Nomor: 2,    Halaman:  01 - 08,   Maret 2010. Penerapan Kearifan Lokal melalui Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Kota Pasca Bencana;
Studi Kasus: Kota Teluk Dalam Nias Selatan,
LOCAL WISDOM-JURNAL ILMIAH ONLINE, ISSN: 2086-3764
kemungkinan,  masyarakat  diberi  kesempatan  untuk  terlibat  dalam  program  peningkatan  kualitas lingkungan mereka sendiri.
Porterfield  dan  Hall  (1995)  mencobamengemukakan  suatu  metoda  melibatkan  masyarakat dalam suatu rumusan  yang disebut  "STARR  method”. STARR kepanjangan dari: Study the problem (Mengkaji  masalah); Act  on  the  finding (Melakukan  tindakan  terhadap,  temuan  kajian,  bisa diterjemahkan sebagai langkah-langkah
perencanaan
atau perancangan); Reassess thesituation (Melakukan  tinjauan  kembali  atau  rekonfirmasiantara  rencana  dengan  situasi  atau kenyataan di lapangan); dan React accordingly (Bersikaprealistik atau melakukan suatu penyesuaian antara rencana dan kenyataan).
Model  keterlibatan  masyarakat  dapat  juga  dikembangkan  berdasarkan  tahap-tahap perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  suatu  lingkungan  atau  kawasaan  binaan.  Tahap- tahapan tersebut adalah (1) Tahap Identifikasi masalah; (2)Tahap Pengembangan Program /Rencana /Rancangan;  (3)  Sosialisasi  Program  /Rencana  Rancangan;  (4)  Tahap  Implementasi  Program /Rencana /Rancangan- dan (5) Tahap Evaluasi.

## 2.2 PELAKSANAAN PARTISIPASI
Kegiatan  partisipasi  dilakukan  dengan  konsultasi  publik  dimaksudkan  untuk  mempersiapkan masyarakat dalam  menghadapi permasalahan yang akan dibahas dengan memberikan pemahaman dan  arahan  tentang rencana  tata ruang  Kota  Teluk  Dalam.  Dengan  memahami  materi  secara  awal, masyarakat  bisa  menyamakan  persepsi  terhadap  tujuan  dilaksanakan  konsultasi  publik,  yaitu menyepakati  dan  memberikan  masukan  untuk  ditindaklanjuti  sebelum  ditetapkan  sebagai  perda. Sehingga  dapat  terhindari  hal-hal  yang tidak  sesuai tujuan  seperti menjadi  ajang ketidakpuasan  atas hasil-hasil  pembangunan  yang  selama  ini  dilaksanakan.  Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  meliputi kegiatan penjaringan aspirasi dan penyepakatan agenda konsultasi publik.

## Gambar 3
Tokoh  masyarakat tengah  melakukan  penyampaian  aspirasi berkaitan dengan rencana penataan ruang Kota Teluk Dalam kepada Tim P5 Undip
Penjaringan  aspirasi  ini  dilaksanakan  dan  hasil  dari  kegiatan  tersebut  adalah  kesepakatan masyarakat  tentang  rencana  pembangunan  Kota  Teluk  Dalam  dengan  melibatkan  partisipasi masyarakat.  Selain  itu  juga  disepakati  prioritas  pembangunan  infrastruktur  di  Kota  Teluk  Dalam. Sementara penjaringan  aspirasi  yang  berkaitan  dengan  rencana penataan  ruang  Kota  Teluk  Dalam yang dihadiri  oleh wakil  masyarakat, tokoh  masyarakat, tokoh  pendidikan;  dan  tokoh pemuda  Teluk Dalam.  Sedangkan  kegiatan  penyepakatan  agenda  konsultasi  publik  Pertemuan  dilakukan  oleh  P5 UNDIP  bersama  perwakilan  masyarakat,  terutama  adalah  para  tokoh  yang  tergabung  dalam  panitia Ad  Hoc Forum  Kota  Teluk  Dalam.  Hal-hal  yang  dibahas  adalah  materi  konsultasi  publik  yang  juga merupakan  penyampaian  kembali/ review terhadap  beberapa  aspirasi  masyarakat  yang  dapat  di implementasikan dalam penataan kota.
Gambar 4
Pertemuan koordinasi para tokoh masyarakat (Forum Kota) untuk kegiatan yang akan dihadiri oleh Bappeda, BRR, Forum Kota, dan stakeholder lainnya
Volume: II,   Nomor: 2,    Halaman:  01 - 08,   Maret 2010. Penerapan Kearifan Lokal melalui Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Kota Pasca Bencana;
Studi Kasus: Kota Teluk Dalam Nias Selatan,
LOCAL WISDOM-JURNAL ILMIAH ONLINE, ISSN: 2086-3764
Penyepakatan agenda konsultasi publik ini pada prinsipnya, selain berbicara mengenai potensi dan  permasalahan  wilayah,  proses  perencanaan  juga  membutuhkan  pengetahuan  yang  baik mengenai  kondisi lokal  secara  mendalam, baik dari sisi  kebutuhan masyarakat  maupun kemampuan pendanaan  dari  pemerintah  lokal  itu  sendiri.  Sedangkan,  dukungan  BRR  dan  NGO  yang  ikut berpartisipasi  dalam  proses  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  menjadi  komponen  yang  sifatnya  adalah sementara  di  mana  keberadaan  organisasi  atau  badan  yang  membantu  proses  pemulihan  kondisi infrastruktur  Kota  Teluk  Dalam  hanya  mempunyai  masa  tugas  hingga  waktu  tertentu.  Berdasarkan kondisi  tersebut,  maka  perlu  adanya  upaya  yang  mengarah  pada  kemandirian  pemerintah  daerah untuk dapat merencanakan serta melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

## Gambar 5
Pertemuan membahas agenda konsultasi publik RTBL, dihadiri oleh Bappeda, BRR, UNDP, Sekber, dan para tokoh masyarakat

## III.  KEARIFAN LOKAL DALAM ZONASI RUANG KOTA
Istilah genius  loci (kearifan  lokal)  dicetuskan  oleh  Christian  Norberg  Schulz  dalam  bukunya yang  berjudul: Genius Loci, Towards a Fenomenology of Architecture . Menurut  Schulz  (1984),  kota akan lebih  tepat bila dipandang sebagai suatu loka ( loci, place , tempat). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa  kota  tersebut  menyediakan  ruang  ( space )  untuk  kegiatan,  untuk  orientasi,  disamping mempunyai  karakter  sebagai  jiwa  tempat,  untuk  identifikasi.  Selanjutnya  menurut  Schulz,  karakter yang  spesifik  dapat  membentuk  suatu  identitas,  yang  merupakan  suatu  pengenalan  bentuk  dan kualitas ruang sebuah  daerah perkotaan, yang secara  umum disebut a sense of place . Pemahaman tentang  nilai  dari  tempat  ini  merupakan  pemahaman  tentang keunikan dan kekhasan dari  suatu tempat secara khusus, bila dibandingkan dengan tempat lain.
Kaitan  konsep  tentang  kearifan  lokal  kaitannya  dengan  arsitektur  dan  kota  pada  esensinya adalah segala upaya bagaimana merancang arsitektur dan kota yang berbasis kepada tema identitas dan  jatidiri  dengan  cara  menuntut  penggalian  dan  penemuan  kembali  secara  intensif  dan  ekstensif tentang  kekhasan,  kekhususan  keunikan  dan  karakter  yang  spesifik  yang  menjiwai  suatu  kota (termasuk  produk  arsitekturnya)  tertentu  yang  membedakannya  secara  bermakna  dengan  kota  lain. Kearifan  lokal  dalam  tata  cara  hidup,  perilaku,  kebiasaan  dan  adat  istiadat  yang  telah  menciptakan jatidiri  masyarakat  setempat  harus  menjadi  landasan  utama  dalam  perencanaan  dan  perancangan, tidak  boleh  dikendalikan  dengan  instruksi  dan  doktrin  secara  paksa  dan  pukul  rata  (serba  sama), karena dengan demikian jiwa dan semangat suatu tempat akan sirna.
Dalam kegiatan konsultasi publik, konsep-konsep penataan kawasan ditawarkan kepada warga Kota  Teluk  Dalam,  dengan  harapan  akan  muncul  suatu  bentuk  perencanaan  partisipatif  yang mengarah  pada  perbaikan  kondisi  kawasan  serta  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  disepakati bersama.
Masyarakat menyampaikan usulan rencana pemanfaatan lahandi Kota Teluk Dalam
Volume: II,   Nomor: 2,    Halaman:  01 - 08,   Maret 2010. Penerapan Kearifan Lokal melalui Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Kota Pasca Bencana;
Studi Kasus: Kota Teluk Dalam Nias Selatan,
LOCAL WISDOM-JURNAL ILMIAH ONLINE, ISSN: 2086-3764
Berdasarkan hal  tersebut Tim P5 UNDIP  sebagai fasilitator  perencanaan kota  mencoba untuk mendapatkan  masukan  dari  masyarakat  mengenai  zonasi  pemanfaatan  lahan,  khususnya  di sepanjang  pesisir  pantai  Kota  Teluk  Dalam  dan  di  pusat-pusat  aktivitas.  Berikut  ini  adalah  gambar zonasi  lahan  dan  pemanfaatan  lahan  berdasarkan  level  permukaan  atau  ketinggian  wilayah  hasil masukan  dari  para  tokoh  masyarakat,    yang  di  dasarkan  pada  kearifan  lokal  yang  dipegang  teguh para leluhur di permukiman adat Nias Selatan.

## Gambar 7
Pemanfaatan Lahan Berdasarkan Ketinggian Wilayah
(Sumber: Penjaringan Aspirasi Masyarakat di Kantor Kecamatan Teluk Dalam )

## Gambar 8
Rencana Zonasi Pemanfaatan Ruang Kota Teluk Dalam Berdasarkan Aspirasi Masyarakat
(Sumber: Penjaringan Aspirasi Masyarakat di Penginap Harus Damai Lagundri )
Berikut  ini  adalah  rangkuman  dari  potensi  kawasan  Kota  Teluk  Dalam  berdasarkan  hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang berbasis pada kearifan local dengan berkaitan dalam kegiatan perencanaan kembali Kota Teluk Dalam pasca bencana gempa dan tsunami:
a. Kota  Teluk  Dalam  memiliki  potensi  laut,  sungai,  pantai,  yang  dapat  dikembangkan  sebagai waterfront city . Tepi pantai ini dapat dipakai untuk kegiatan yang bersifat rekreatif dan sekaligus bermanfaat  sebagai  lading  mata  pencaharian  nelayan.  Pemanfaatan  tepi  pantai  ini  sesuai dengan kearifan local bahwa tepi pantai hanya dimanfaatkan sebagai tempat mata pencaharian sedangkan  hunian  bagi  masyarakat  tradisional  harus  berada  dibukit  bukit  yang  tinggi  sesuai dengan  kepercayaan  leluhur  suku  Nias  dan  juga  sudah  sejak  lama,  Nias  merupakan  daerah yang  berpotensi  terjadi  gempa  dan  tsunami  sehingga nenek  moyang  mereka  melarang  untuk tinggal disekitar pantai.
Le ve l P er m uk aa n La ha n Hutan Kota & Area Penyelamatan Permukiman, R Terbuka dan Area Penyelamatan
Perdagangan & Jasa Perkantoran
Rekreasi-Wisata & Mata Pencaharian Masukan Masyarakat
Volume: II,   Nomor: 2,    Halaman:  01 - 08,   Maret 2010. Penerapan Kearifan Lokal melalui Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Kota Pasca Bencana;
Studi Kasus: Kota Teluk Dalam Nias Selatan,
LOCAL WISDOM-JURNAL ILMIAH ONLINE, ISSN: 2086-3764
b. Kota Teluk Dalam memiliki ruang terbuka di tengah kota yang dapat diolah sebagai urban park untuk aktivitas warga kota. Ruang terbuka ini mengacu pada kearifan local pada ruang terbuka pada  permukiman  tradisional  desa  adat  Bawomataluo,  Hilinawalo  Mazinge,  maupun Botohilitano. Ruang terbuka ini bersifat public yang dapat dipergunakan oleh semua warga dan juga untuk upacara adat..
c. Kota Teluk Dalam memiliki potensi CBD di kawasan Simpang Lima sebagai urat nadi kehidupan perekonomian Kota  Teluk Dalam. Potensi ini masih dapat dikembangkan tetapi dengan syarat hanya sebagai daerah perdagangan dan jasa.
d. Kota Teluk Dalam  memiliki hutan  –  hutan  kecil  dan  deretan pohon  kelapa  disepanjang pantai yang  dapat  dikembangkan  sebagai  sarana  ruang  terbuka  hijau  maupun  hutan  kota  berbasis ekologi yang sekaligus berfungsi sebagai zona penyangga ( buffer zone ). e. Mempunyai  deretan  perbukitan  yang  berpotensi  untuk  tempat  hunian  sekaligus  sebagai  area penyelamatan  jika  terjadi  bencana  tsunami.  Hal  ini  sesuai  dengan  kearifan  local  masyarakat Nias Selatan yang hanya membangun rumah secara komunal di perbukitan yang tinggi karena mempunyai  prinsip  sebagai  Matahari  (berada  diatas)  yang  pada  awalnya  juga  untuk menghindari serbuan dari musuh.
f. Perlunya  pembuatan  jalan  baru  yang  menghubungkan  perbukitan  diatas  kota  Teluk  Dalam. Jalan  ini berfungsi sebagai jalur penyelamatan dan evakuasi jika terjadi bencana. Karena jalan yang  ada  yang  melintasi  kota Teluk  Dalam  memang  berada  dekat  dengan  pantai  yang hanya berjarajk  sekitar  20  meter.  Dengan  menjauhkan  jalan  utama  dari  pantai  ini  diharapkan  akan tercipta  keamanan  dan  simpul  simpul  pertumbuhan  daerah  baru  di  sepanjang  jalan  baru tersebut

## Gambar 9
Rencana Jalan Alternatif Kota Teluk Dalam Menurut Aspirasi Masyarakat
(Sumber: Penjaringan Aspirasi Masyarakat di Penginap Harus Damai Lagundri )

## IV.  PENUTUP
Masyarakat  Kota  Teluk  Dalam  memiliki  budaya  yang  terbuka,  kritis,  dan  berani  untuk menyampaikan  pendapat  mengenai  pembangunan  kota.  Hal  ini  ditunjukkan  selama  proses  diskusi dan  penyepakatan  pendapat  dalam  forum  yang  difasilitasi  UN  Habitat  dan  P5  UNDIP.  Karakteristik masyarakat seperti ini menjadikannya sebagai potensi untuk terlibat dalam proses rencana tata ruang Kota Teluk Dalam
Dalam  forum  diskusi  yang  melibatkan  Forum  Kota  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Teluk Dalam telah memiliki kesadaran mengenai konsep tata ruang. Mereka mampu menerapkan ide-idenya tentang konsep ruang kota pada peta dasar Kota Teluk Dalam. Konsep-konsep maupun ide-ide yang mereka usulkan berkaitan dengan tata letak/lokasi prasarana dan sarana kota.
Bagi  Forum  Kota  Teluk  Dalam  sendiri,  kegiatan  konsultasi  publik  rencana  tata  ruang  Kota Teluk  Dalam  merupakan  kegiatan  yang  dapat  menunjukkan  peran  dan  fungsinya  kepada  kalangan luas mengenai pembangunan Kota Teluk Dalam sehingga masyarakat maupun pihak-pihak lain dapat mengetahui pentingnya keberadaan dan keberlanjutan Forum Kota tersebut.
Bentuk  nyata  dari  pelibatan  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  di  Kota  Teluk Dalam  adalah  melalui  proses  konsultasi  publik  untuk  mencapai  kesepakatan  bersama  terhadap kebijakan-kebijakan  yang  akan  diambil  oleh  pemerintah  daerah.  Dalam  rencana  tata  ruang  yang
H IL IT OBA RA P A NT A I  BA LO H O D D ER MAG A H IL IG EH O A B AW O LO W AL AN I K EL.   P AS AR   T E L UK D AL AM TE LU KDA LAM Te mpa t Pa rkir T e m p a t P a rk ir H ILIA N A' A B C H ILISO N D R EKH A P A N T AI  W A LO H IL IN IF AO S O GUNUNG SORA PUSAT Rencana Jalan
Volume: II,   Nomor: 2,    Halaman:  01 - 08,   Maret 2010. Penerapan Kearifan Lokal melalui Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Kota Pasca Bencana;
Studi Kasus: Kota Teluk Dalam Nias Selatan,
LOCAL WISDOM-JURNAL ILMIAH ONLINE, ISSN: 2086-3764
disusun  dan  kebijakan-kebijakan  yang  akan  ditetapkan  hendaknya  dapat  mengakomodasi  aspirasi masyarakat untuk tata ruang dan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan.
Untuk  menindaklanjuti  proses  perencanaan  tata  ruang  Kota  Teluk  Dalam  yang  melibatkan masyarakat  maka  perlu  dilakukan  penyepakatan  kembali  bersama  masyarakat  perihal  kebijakan- kebijakan yang tertuang dalam produk tata ruang sebagai tindak lanjut dari proses perencanaan tata ruang yang telah  dilakukan. Keterlibatan masyarakat dalam konsultasi  publik  merupakan perwujudan peran  serta  masyarakat  dalam  penataan  ruang  melalui  bentuk  pengajuan  usul,  saran,  maupun keberatan kepada pemerintah.

## REFERENSI
[1]  Budihardjo, E., 1991, Arsitektur dan Kota di Indonesia, Cetakan ke-3, Alumni, Bandung.
[2]  Rosi, A., 1982, The Architecture of The City , The MIT Press, Cambridge.
[3]  Schulz, C.N., 1984, Genius Loci, Towards a Fenomenology of Architecture , Rizzoli, New York.
[4]  Siregar, S.A., 2000, Kota Sebagai Objek dan Konteks Arsitektur , Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
[5]  Tim P5 UNDIP, 2006, Providing Infrastructure Planning Expertise to a Participatory Depelopment Planning Process in Teluk Dalam, South Nias , UNDP - UN Habitat
[6]  Tim P5 UNDIP, 2006, Preliminary Detailed Urban Plan Continuation for Teluk Dalam , UNDP - UN Habitat
[7]  Zahd, M., 1999, Perancangan Kota Secara Terpadu , Penerbit Kanisius.