DOI: 10.53754/iscs.v2i1.349
KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN PASCA LAHIRNYA PERATURAN PRESIDEN NO. 96 TAHUN 2018 (Marriage Registration Post-Birth Presidential Regulation No. 96 Years 2018)
Ade Manansyah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Jakarta Email; xade.manansyahx@gmail.com
Abstract: This study focuses on the implications of the existence of a marriage  certificate  requirement  in  the  process  of  issuing  a  child's certificate as stated in Articles 10, 11, 12, 13, 33 and 79 of Presidential Decree No. 96 of 2018 concerning the requirements and procedures for population  registration  and  civil  registration.  It  is  just  a  lack  of understanding of regulations, the assumption that recording is only an administrative  matter,  costs  and  time  are  still  polemics  that  are  the cause of not registering marriages. Therefore, normative research with a statute approach is carried out by researchers. The primary data in this research is Law no. 23 of 2006 and Presidential Decree No. 96 of 2018.  The  results  show  that  based  on  Law  no.  23  of  2006  concerning Marriage  Registration,  the  costs  and  procedures  for  registering marriages  are  getting  cheaper  and  more  accessible.  In  addition,  the existence  of  Presidential  Regulation  No.  96  of  2018  strengthens  the obligation to register marriages as mandated by Law no. 23 of 2006 and Law no. 1 of 1974.
Keywords; Marriage registration; Marital status; Marriage certificate

## PENDAHULUAN
Dengan  adanya  sistem  perkawinan  yang  berbalut  hukum  agama,  jiwa  yang  tidak sepakat dengan ajaran agama, sistem perkawinan yang bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia, dan adanya pola perkawinan yang berdasarkan adat tidak lagi sesuai dengan perkembangan sosial dan relevansi zaman. Kawin paksa, nikah anak di bawah umur, nikah yang terlalu mudah, nikah poligami yang dilakukan secara bebas, dan nikah liar merupakan contoh pola perkawinan yang termasuk dalam kategori ini. Pola perkawinan seperti  itu  sudah  biasa  menyimpang  dari  tujuan  utama  perkawinan,  yaitu  menciptakan rumah tangga yang berbahagia dan penuh kasih yang langgeng, sebagaimana firman   Allah SWT:
“Dan  di  antara  tanda -tanda  (kebesaran)-Nya  ialah  Dia  menciptakan  pasangan- pasangan  untukmu  dari  jenismu  sendiri,  agar  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram (bahagia) kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QR. Ar -Rum: 21).
Supaya  fenomena  yang  menyimpang  tersebut  tidak  terjadi  berulang-  berulang dimasyarakat  dan  dapat  diminimalisir  maka  pemerintah  membuat  norma  hukum  berupa proses  yang  baik  dan  teratur    yang  mengubah  sebuah  pernikahan  yang  dulunya  mudah ditentukan  oleh  perceraian  menjadi  pernikahan  yang  membawa  kebahagiaan  sejati  dan cinta abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Prosedur tersebut termuat dalam Undang- undang  Perkawinan  No.  1.  Tahun  1974,  Pasal  2  ayat  (1). Sebuah  proses  yang  baik  dan
Approved: 2021-02-13
teratur  yang mengubah sebuah pernikahan yang dulunya mudah ditentukan oleh perceraian menjadi pernikahan yang  membawa kebahagiaan sejati dan cinta.
Pasal  2  Undang-undang  Perkawinan  ini  memuat  dua  ayat  yang  menimbulkan pertanyaan boleh tidaknya menikah tanpa mencatatkannya. Ada yang berpendapat bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum agama dan perkawinan itu dicatat dalam buku catatan nikah setempat, ada pula yang berpendapat bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan  menurut  ajaran  agama  tetapi  tidak  dicatat.  dalam  suatu  dokumen  hukum  di Negara. abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam menghadapi persoalan ini, perkawinan yang sah menurut agama dan negara hidup berdampingan dengan perkawinan yang berbadan hukum menurut agama tetapi tidak berbadan hukum menurut hukum  negara. Berbagai fenomena dan masalah yang muncul dari  perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak sah menurut hukum negara karena tidak  didaftarkan  pada  administrasi  negara  atau  Biro  Kebudayaan  Islam  menimbulkan masalah  sosial.  Isu-isu  ini  dapat  mencakup,  misalnya,  isu-isu  yang  berkaitan  dengan manajemen kependudukan dan pendidikan, sosial budaya, ekonomi, dan agama. Akibatnya, pemerintah  mempertimbangkan  kembali  pendekatan  untuk  menemukan  jawaban  dalam administrasi  kependudukan,  sehingga  lahirlah  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2013 sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Selain itu lahir juga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pendaftaran orang dalam kependudukan dan pendaftaran orang dalam catatan sipil.
Untuk lebih lanjutnya yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 34 ayat (1) UU 23/2006 yang penjabarannya dapat kita lihat  di  Peraturan  Presiden  Nomor  96  Tahun  2018  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 37 ayat 1 (satu), yaitu:
“Pencatatan  perkawinan  Penduduk  WNI  di  Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a) Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b) Pas foto berwarna suami dan istri; c) KK; d) KTP-el; dan e) Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau f) bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian”.
Adanya dualitas status hukum perkawinan bagi warga negara Indonesia khususnya Islam yaitu perkawinan yang sah dan dicatat di kantor urusan agama  kecamatan dengan perkawinan yang sah menurut norma Islam tetapi tidak tercatat di lembaga negara menarik minat  beberapa  peneliti.  Hasil  studi  Zamroni  (2018)  menyatakan  bahwa  pencatatan Perkawinan  adalah  tindakan  administratif  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan. Pencatatan  perkawinan  sangat  penting  karena  memberikan  kepastian  dan  perlindungan hukum.  Masih  terdapat  pandangan  pro  kontra  di  kalangan  ulama  dan  ahli  hukum  dalam menilai suatu ketentuan catatan sipil yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terdapat pihak yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak berkaitan dengan sah tidaknya perkawinan, dan di lain pihak berpendapat sebaliknya.
Selanjutnya,  Hudalinnas  et  al.,  (2020)    menekankan  bahwa  implikasi  status perkawinan  terhadap  status  perkawinan  berkaitan  dengan  asas  kepastian  hukum.
Received: 2021-01-12  Revised: 2021-02-12
Approved: 2021-02-13
Perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan akibat negatif bagi perkawinan itu sendiri, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan  itu dan masalah-masalah hukum yang terkait (Ma’sum, 2013) . Meskipun begitu masih cukup banyak masyarakat yang tidak melakukan pencatatan  Perkawinan.  Sebagaimana  hasil  studi  Ratnawati  et  al.,  (2021),  menyatakan bahwa Kabupaten Minahasa Utara banyak masyarakat yang mencatatkan perkawinannya. Beberapa  alasannya  adalah  ketidakpahaman  terhadap  regulasi,  anggapan  bahwa pencatatan hanyalah masalah administratif, biaya dan waktu.
Melihat  fenomena  ini,  maka  penyusun  memandang  perlu  adanya  pengkajian  dan pembahasan  yang  lebih  spesifik  terhadap  implementasi  UU  No.  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan  dan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  96  Tahun 2018  Tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  Dan  Pencatatan  Sipil khususnya  yang  berkaitan  dengan  biaya  dan  prosedur  administratif  yang  sampai  saat  ini dijadikan sebagai alasan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  statute  approach.  Data primer dalam riset ini adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden RI No.  96  Tahun  2018  tentang  status  perkawinan  yang  belum  tercatat  dalam  administrasi kependudukan di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan, yaitu peneliti  melakukan  dokumentasi  atas  penafsiran-penafsiran  hukum  terhadap  status perkawinan yang belum tercatat dalam administrasi kependudukan. Data tentang biaya dan prosedur  pencatatan  perkawinan  dari  kedua  sumber  hukum  tersebut  direduksi,  kemudian disajikan dengan bentuk perbandingan, sehingga peneliti dapat melakukan menganalisis data dengan teknik interpretatif-komparatif.

## PEMBAHASAN

## 1.1 Biaya dan Prosedur Pencatatan Perkawinan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Status  perkawinan  belum  tercatat  dalam  Administrasi  Kependudukan  di  Indonesia sebenarnya  tetap  menjadi  polemik  (Julir,  2018).  Sampai  dewasa  ini,  pemerintah  sudah berusaha melakukan evaluasi kebijakan dalam rangka untuk memudahkan dan meringankan warga  negara  Indonesia  dalam  urusan  biaya  perkawinan.  Sebenarnya  masyarakat  saat  ini tidak  memiliki  alasan  lagi  untuk  tidak  melaksanakan  perkawinan  diluar  KUA  (sah  secara peraturan Negara dan tercatat resmi di administrasi Negara).
Sebagaimana  dijelaskan  pada  UU  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan Bagian Pencatatan Perkawinan, Pasal 34 yang menyebutkan bahwa:
1. Perkawinan yang sah harus diberitahukan oleh Residen kepada Badan Pelaksana di tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal perkawinan, menurut Peraturan Perundang-undangan.
Received: 2021-01-12  Revised: 2021-02-12
Approved: 2021-02-13
2. Petugas  Catatan  Sipil  akan  memasukkan  informasi  tersebut  ke  dalam  Daftar  Akta Nikah dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah berdasarkan informasi yang dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Menurut ayat (2), akta nikah diserahkan kepada suami dan istri masing-masing.
4. KUA Kabupaten bertanggung jawab atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi warga yang beragama Islam dalam keyakinannya.
5. Setelah pencatatan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2)  selesai  dilakukan,  KUA  Kabupaten  wajib  mengirimkan  data  kepada  Instansi Pelaksana paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kejadian dicatat.
6. Tidak  akan  ada  akta  Pencatatan  Sipil  yang  diterbitkan  berdasarkan  temuan pencatatan data, sebagaimana diuraikan dalam ayat 5 bagian ini.
7. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat di tingkat kecamatan dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.
Dengan  begitu  masyarakat  tidak  dapat  melegalkan  perkawinan  yang  dilakukan  diluar Kantor Urusan Agama (KUA), dan tidak dapat dijadikan sebagai penguat apabila perkawinan tersebut nantinya mengalami masalah dan menimbulkan perceraian (Usman, 2017), maka instansi terkait tidak dapat membantu atau ikut campur di dalamnya.
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004  tentang  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  pada  Departemen  Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, juga telah ditetapkan untuk mengatasi hal tersebut. Peraturan tersebut umumnya berbunyi sebagai berikut:
1. Tidak dipungut biaya pencatatan perkawinan atau biaya rujuk kepada setiap orang yang perkawinan atau rujuknya dilakukan di Kantor Urusan Agama Kabupaten.
2. Jika perkawinan atau rujuk dilakukan di luar Kantor Urusan Agama Kabupaten, maka Kantor Urusan Agama Kabupaten akan membebankan pasangan tersebut untuk biaya transportasi dan jasa profesional, yang akan ditagihkan kepada pasangan.
3. Kantor  Urusan  Agama  Kabupaten  dapat  mengenakan  tarif  sebesar  Rp.  0,00  bagi warga  negara  yang  tidak  mampu  secara  ekonomi  untuk  menghidupi  diri  sendiri dan/atau  korban  bencana  yang  kawin  atau  rujuk  di  luar  Kantor  Urusan  Agama Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (nol rupiah).
4. Ketentuan  luar  biasa  mengenai  syarat  dan  tata  cara  pengenaan  tarif  ad  valorem sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau  korban  bencana  yang  kawin  atau  rujuk  di  luar  Kantor  Urusan  Agama sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diatur  dengan  Peraturan  Menteri  setelah Menteri Keuangan menyetujui usul tersebut.
Sejalan juga dengan deskripsi diatas, prosedur dan syarat pendaftaran perkawinan di KUA pun sangat mudah (Yusron, 2011), yaitu sebagai berikut:
1. Prosedur Pendaftaran Perkawinan di KUA
a. Pengantar  RT-RW  dibawa  ke  Kelurahan  setempat  untuk  mendapatkan  Isian Blangko N1, N2, N3 & N4.
Received: 2021-01-12  Revised: 2021-02-12
Approved: 2021-02-13
b. Datang  ke  KUA  setempat  untuk  mendapatkan  Surat  Pengantar/Rekomendasi Nikah (Jika calon Istri beralamat lain daerah/Kecamatan).
c. Jika  calon  Istri  sedaerah/Kecamatan,  berkas  calon  Suami  diserahkan  ke  pihak calon Istri.
2. Syarat Pendaftaran Perkawinan di KUA
a. Surat keterangan untuk nikah (model N1) Surat keterangan asal-usul (model N2)
b. Surat  persetujuan  mempelai  (model  N3)  Surat  keterangan  tentang  orang  tua (model N4)
c. Surat  pemberitahuan  kehendak  nikah  (model  N7)  apabila  calon  pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya.
d. Bukti imunisasi TT1 calon pengantin wanita, Kartu imunisasi, dan Imunisasi TT II dari Puskesmas setempat.
e. Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp 30.000
f. Surat izin pengadilan apabila tidak ada izin dari orangtua/wali
g. Pas foto ukuran 3 x 2 sebanyak 3 lembar
h. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 16 tahun
i. Bagi anggota TNI/POLRI membawa surat izin dari atasan masing-masing
j. Surat izin Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
k. Akta  cerai  atau  kutipan  buku  pendaftaran  talak/buku  pendaftaran  cerai  bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
l. Surat keterangan tentang kematian suami/istri yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/duda yang akan menikah.
3. Dokumen Administrasi/lampiran Pendaftaran Perkawinan di KUA
a. Fotokopi KTP, Akte Kelahiran & C1 (Kartu KK) caten.
b. Fotokopi  Kartu  Imunisasi  TT  Pas  Photo  latar  biru  ukuran  2  X  3  masing-masing caten 5 lbr.
c. Akta Cerai dari PA bagi janda/ duda cerai.
d. Dispensasi PA bila usia kurang dari 16 pi dan 19 pa.
e. Izin atasan bagi anggota TNI/ POLRI
f. Surat Keterangan Kematian Ayah bila sudah meninggal
g. Surat Keterangan Wali jika Wali tidak selamat dari Kelurahan setempat
h. Dispensasi Camat bila kurang dari 10 hari
i. N5 (surat ijin orang tua) bila usia caten kurang dari 21 th.
j. N6 (Surat Kematian suami/istri) bagi janda/duda meninggal dunia
Jadi  tidak  ada  alasan  lagi  untuk  menikah  diluar  KUA  dengan  alibi  mahalnya  biaya perkawinan yang sedari dulu menjadi problem dikalangan masyarakat (Zuhrah et al., 2020) dan juga pada prosedur dan persyaratannya sudah difasilitasi dan dimudahkan oleh setiap
Received: 2021-01-12  Revised: 2021-02-12

## Vol. 2 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
petugas Kelurahan atau Perangkat Kelurahan sampai di Kantor KUA (Savitri, 2011; Yusron, 2011),  dalam  melaksanakan  perkawinan  di  KUA  tanpa  adanya  penarikan  biaya  tambahan dalam pengurusan sampai pada pendaftarannya.
Sebagaimana  yang  telah  di  atur  pada  prosedur  dan  persyaratan  pengurusan  pisah  KK adalah sebagai berikut:
1. Surat Pengantar dari RT/RW dan Kelurahan
2. Mengisi formulir F1.01 dari kecamatan
3. Kartu Keluarga awal (untuk nanti pisah KK)
4. Fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan
5. Memperlihatkan  dokumen  pendukung  seperti  Ijazah,  Rapor,  Akta  Kelahiran,  SK Pengangkatan PNS/BUMN/BUMD/Swasta, dan Paspor
6. Untuk   WNA    lengkapi    dengan    fotokopi    Paspor, fotokopi KITAS/KITAP Surat Keterangan penjamin/sponsor, fotokopi KTP- el penjamin/sponsor.
Dilanjutkan  juga  dengan  prosedur  dan  persyaratan  pengurusan  Akta  Kelahiran  anak, adalah sebagai berikut:
1. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan
2. Dokumen asli dan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran/Nakhoda Kapal Laut atau Pilot Pesawat Terbang dengan memperlihatkan aslinya
3. Surat Nikah/Akta Perkawinan orang tua
4. Fotokopi KK dan KTP orang tua
5. Nama dan identitas saksi pelaporan kelahiran
6. Persetujuan Kepala Dinas/Suku Dinas dalam hal pelaporan-nya melebihi 60 hari sejak tanggal kelahirannya.
Dengan hal tersebut, seseorang tidak dapat mengurus pisah KK maupun Akta Kelahiran anak  dikarenakan  tidak  tercatat-nya  perkawinan  (perkawinan  resmi/di  KUA),  dan  hal tersebut nantinya sangat merugikan sang anak terkait tidak dapat sekolah dikarenakan tidak memiliki  Akta  Kelahiran  anak  tersebut.  Hak  anak  menjadi  tereduksi  sebagai  akibat  tidak dicatatkannya  perkawinan  (Mangku  &  Yuliartini,  2020;  Sendy,  2019).  Hal  yang  perlu dilakukan  adalah  dengan  meningkatkan  sosialisasi,  diseminasi  dan  kegiatan  sejenisnya (Mangku & Yuliartini, 2020).

## 1.2  Status  Perkawinan  Belum  Tercatat  Dalam  Administrasi  Kependudukan  di  Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Pencatatan Perkawinan
Pencatatan  Nikah  Menurut  UU  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan Bagian Pencatatan Perkawinan  khususnya  Pada Pasal 34 yang pada  intinya menyebutkan bahwa Perkawinan yang sah harus diberitahukan oleh Residen kepada Instansi Pelaksana di tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah hari perkawinan. Pejabat Catatan Sipil harus mencatat perkawinan itu dalam Daftar Akta Perkawinan dan menerbitkan Petikan Akta Perkawinan sesuai dengan laporan yang diberikan pada ayat (1) bagian ini. Kepada suami istri salinan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada mereka secara terpisah. KUA Kabupaten bertanggung jawab
Approved: 2021-02-13

## Vol. 2 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
untuk melengkapi persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi warga negara Muslim. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, data hasil pencatatan peristiwa  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  tersebut  wajib  disampaikan  oleh  KUA Kabupaten  kepada  Instansi  Pelaksana  paling  lama  10  (sepuluh)  hari  setelah  pencatatan perkawinan selesai. Apabila pencatatan data tersebut menghasilkan hasil akta Pencatatan Sipil  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5),  tidak  perlu  memberikan  akta  pendaftaran. Penyusunan  laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  di  UPTD  Instansi Pelaksana  di  tingkat  kecamatan.  Pasal  35  menyebutkan  bahwa  pencatatan  perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga untuk jenis perkawinan sebagai berikut:
a. Perkawinan yang diamanatkan oleh Pengadilan
b. Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.
Pada Pasal 36 menyebutkan bahwa Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
Dengan begitu peneliti dapat menyimpulkan bahwa pencatatan menurut UU Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan Bagian Pencatatan Perkawinan Pasal 34-36, wajib dilaksanakan bagi seseorang Pencatatan Nikah Menurut Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Bagian Pencatatan Perkawinan. Hal ini karena, aspek manfaat yang lebih besar (Maskur, 2014).
Hal  ini  diperkuat  dengan  ketentuan  pada  Pasal  37  menyebutkan  bahwa  pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan, adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:
a. Pengantin yang ber-warga Negara Indonesia
b. Pendaftaran Nikah adalah persyaratan hukum. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat bagian tentang pencatatan perkawinan telah diterbitkan pada 5 Desember 2018.
c. Perkawinan  antara  warga  negara  Indonesia  yang  berlangsung  di  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi syarat-syarat tertentu, menurut Pasal 37 UUD, yaitu sebagai berikut:
d. Dokumen  yang  diperlukan  antara  lain:  1.  Akta  nikah  yang  ditandatangani  oleh pemuka agama atau orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. pas foto; 3. Kartu keluarga; 4. Kartu tanda pengenal elektronik; dan 5. Bagi janda atau duda yang  kehilangan  pasangannya  melampirkan  akta  kematian;  atau  Bagi  janda  atau duda yang kehilangan pasangan karena perceraian melampirkan akta cerai.
Dari  sini  peneliti  menyimpulkan  bahwa  Peraturan  Presiden  Nomor  96  Tahun  2018 Tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  Dan  Pencatatan  Sipil  Bagian Pencatatan  Perkawinan  Pasal  37,  wajib  dilaksanakan  bagi  seseorang  pengantin  yang  ber- warga  Negara  Indonesia.  Artinya  keberadaan  Perpres  No.  96  Tahun  2018  membantu  dan menguatkan UU No. 1 Tahun 1974 (Khalik, 2019).
Received: 2021-01-12  Revised: 2021-02-12
Approved: 2021-02-13

## KESIMPULAN
Dengan keberadaan regulasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Pencatatan Perkawinan  yang  didukung  oleh  Peraturan  Presiden  Nomor  96  Tahun  2018  Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Biaya dan prosedur pencatatan  perkawinan  tidak  lagi  dapat  dijadikan  alasan  hukum  tidak  dilakukannya pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, keberadaan regulasi tersebut semakin memperkuat keharusan bagi penduduk untuk melakukan pencatatan perkawinan di Indonesia.
Meskipun  demikian,  perlu  kajian  empiris  lebih  lanjut  terkait  efektivitas  dan problematika  yang  terjadi  di  lapangan.  Khususnya  yang  berkaitan  dengan  implementasi Undang-Undang  No.  23  Tahun  2006  Tentang  Pencatatan  Perkawinan  yang  didukung  oleh Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

## BIBLIOGRAFI
Hudalinnas, Pasamai, S., & Baharuddin, H. (2020). The Legal Sure of Marriage Itsbat Towards The Status of Marriage (Study of The Decision of The Takalar Religious Court). Gerechtigheid Law Journal , 1 (2), 23 – 27. https://doi.org/https://doi.org/10.35326/gerechtiheid.v1i2.814
Julir, N. (2018). Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan , 4 (1). https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1010 Khalik, A. (2019). Kedudukan Pencatatan Perkawinan Terkait Lahirnya Perpres No. 96 Tahun 2018 .
Ma’sum, E. A. (2013). Penikahan yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya. Musâwa , 12 (2).
Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait  Urgensi  Pencatatan  Perkawinan  Untuk  Memperoleh  Akta  Perkawinan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (1), 138 – 155.
Maskur, A. (2014). Analisis Maslahah Al-Mursalah Terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia:  Studi  Kritis  Atas  Ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  Dalam  Masalah Pencatatan Perkawinan . UIN Sunan Ampel Surabaya.
Ratnawati, E., Kamba, S. N. M., Sihombing, J. S., & Maloringan, J. F. (2021). Catat Perkawinan Untuk Kepastian  dan  Perlindungan  Hukum  (Studi  Kasus:  Kabupaten  Minahasa  Utara). Jurnal Legislasi Indonesia , 18 (2), 233. https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.817
Savitri, I. A. (2011). Efektifitas pencatatan perkawinan pada KUA kecamatan Bekasi Utara .
Sendy,  B.  (2019).  Hak  Yang  Diperoleh  Anak  Dari  Perkawinan  Tidak  Dicatat. Jurnal  Hukum Responsif , 7 (7), 1 – 10.
Usman,  R.  (2017).  Makna  pencatatan  perkawinan  dalam  peraturan  perundang-undangan perkawinan  di  Indonesia. Makna  Pencatatan  Perkawinan  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan Perkawinan Di Indonesia .
Yusron, A. (2011). Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon) . IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Zamroni,  M.  (2018).  Legal  Dualism  Marriage  Registration  for  Muslims  in  Indonesia. Jurnal
Received: 2021-01-12  Revised: 2021-02-12
Approved: 2021-02-13
Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum , 1 (1), 19 – 22.
Zuhrah,  Z.,  Mahmudah,  H.,  &  Juhriati,  J.  (2020).  Fenomena  Perkawinan Tidak Tercatat  di  Kota Bima. Jurnal Ilmiah Mandala Education , 6 (2).

## COPYRIGHT

## Copyright (c) 2021 Ade Manansyah
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution- NonCommercial 4.0 International License .