## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 161-168 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Hak-Hak  Masyarakat Adat, Pengakuan dan Demokrasi (Pembelajaran dari Desa Pulau Sarak Kabupaten Kampar)

## Indigenous Peoples' Rights, Recognition and Democracy
(Learning from Pulau Sarak Village, Kampar District)
Ishak 1 , Auradian Marta 2 , Hasanuddin 3 , Rury Febrina 4
1,2,3,4 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau
*E-mail Korespondensi: auradian_unri@yahoo.com Diterima: 8 November 2022 Direvisi: 28 Desember 2022 Disetujui: 30 Desember 2022 DOI: 10.35967/njip.v21i2.375
Abstrak: Masyarakat adat sebagai entitas negara mempunyai hak-hak konstitusional yang harus dipenuhi.  Namun,  eksistensi  masyarakat  adat  dewasa  ini  masih  termarginalisasi  sehingga  tidak banyak terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berangkat dari fenomena empiris tersebut, studi  ini  bertujuan  untuk    mendeskripsikan  pengakuan  hak-hak  masyarakat  adat  dan  strategi pemerintah  desa  dalam  pelaksanaan  pengakuan  hak-hak  masyarakat  adat.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  sumber  informasi  dari  pemerintah  desa,  tokoh  adat, dan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Kampar.  Dari  penelitian  ini  diperoleh  hasil  bahwa  hak-hak masyarakat adat  diakui dalam bentuk (1) memiliki hak otonom terhadap komunitas adatnya; (2) hak  mengelola  ulayatnya;  (3)  hak  untuk  mengembangkan  dan  melestarikan  adat  istiadatnya. Sementara  itu,  strategi  pemerintah  desa  dalam  pelaksanaan  hak  dan  pengakuan  masyarakat  adat adalah  dengan  melakukan  kolaborasi  dengan  kelembagaan  adat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelaksanaan  kehidupan  ekonomi,  sosial,  politik  dan  kebudayaan.  Studi  ini menyimpulkan  bahwa  proses  demokratisasi  telah  membawa  perubahan  yang  positif  terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Kata kunci : Hak-Hak Masyarakat Adat, Pengakuan, Demokrasi, Kelembagaan Adat
Abstract: Indigenous  peoples  as  state  entities  have  constitutional  rights  that  must  be  fulfilled. However,  the  existence  of  indigenous  peoples  today  is  still  marginalized  so  they  are  not  much involved  in  the  administration  of  government.  Departing  from  this  empirical  phenomenon,  this study aims to describe the recognition of indigenous peoples' rights and the village government's strategy  in  implementing  the  recognition  of  indigenous  peoples'  rights.  This  study  uses  a qualitative approach with sources of information from the village government, traditional leaders, and  the local  government of  Kampar  Regency.  From  this research, it is  found that the  rights  of indigenous  peoples  are  recognized  in  the  form  of  (1)  having  autonomous  rights  over  their customary  communities;  (2)  the  right  to  manage  their  ulayat;  (3)  the  right  to  develop  and preserve their customs. Meanwhile, the village government's strategy in implementing the rights and  recognition  of  indigenous  peoples  is  to  collaborate  with  traditional  institutions  in  the administration of government and the implementation of economic, social, political, and cultural life.  This  study  concludes  that  the  democratization  process  has  brought  positive  changes  to  the recognition and protection of indigenous peoples' rights.
Keywords : Indigenous Peoples' Rights, Recognition, Democracy, Customary Institutions

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 161-168 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pendahuluan
Isu  tentang  hak-hak  masyarakat  adat  dalam  satu  dasawarsa  belakangan  ini  sangat menarik  untuk  diperbincangkan.  Pada  tataran  global,  Deklarasi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)  tentang  Hak-hak  Masyarakat  Adat  atau Declaration  on  the  rights  of  Indigeneous Peoples (UNDRIP) ditetapkan  Majelis Umum PBB pada 13 September 2007, maka sejak itu pula  agenda  perlindungan  hak-hak  masyarakat  adat  terus  digemakan  di  berbagai  belahan dunia.  Tidak  terkecuali  di  Indonesia,  yang  mana  mayoritas  daerah-daerah  didiami  oleh komunitas masyarakat adat (Haba, 2010).
Masyarakat  adat  yang  dirumuskan  oleh  Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  dalam Kongres  pertamanya  adalah  kelompok  masyarakat  yang  memiliki  hak  asal  usul  leluhur (secara  turun  temurun)  di  wilayah  geografis  tertentu,  serta  memiliki  sistem  nilai,  ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial  dan wilayah sendiri (Arizona, 2010). Eksistensi masyarakat adat  di  Indonesia  dewasa  ini  juga  mengalami  kondisi  yang  memprihatinkan  yakni  tidak terlepas dari tindakan diskriminasi, marginalisasi dan perampasan (Hauser-Schäublin, 2013). Oleh karena itu, diperlukan perlindungan terhadap hak-hak adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dijelaskan bahwa eksistensi masyarakat  adat  dilihat  dari:  (a)  sejarah  MHA;  (b)  wilayah  adat;  (c)  hukum  adat;  (d)  harta kekayaan  (e)  kelembagaan  adat.  Khusus  mengenai  kelembagaan  adat,  diatur  lebih  spesifik dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  18  Tahun  2018  tentang  Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
Penelitian  tentang  masyarakat  adat  telah  banyak  dikaji  oleh  para  sarjana  dengan paradigma dan perspektif yang berbeda. Pertama, menganalisis dari sisi perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat (Dewi et al., 2020; Sugiswati, 2012; dan Thontowi, 2015). Kedua, membahas mengenai pengelolaan sumber daya oleh masyarakat adat (Madonna, 2019; Marta  et  al.,  2020;  Nurhidayah,  2017;  dan  Wiryani,  2011). Terakhir  adalah  membahas kelembagaan adat (Amin et al., 2017; Asrinaldi & Azwar, 2018; Hidayat 2018; Wibawa et al., 2020 ). Sementara itu, dalam studi ini menekankan pada paradigmatis demokrasi yang menjadi kekuatan dalam upaya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Selanjutnya,  lokus  penelitian  ini  adalah  di  Desa  Pulau  Sarak,  yang  merupakan  salah satu desa yang masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat dalam kehidupan sehari- hari  maupun  dalam  praktik  penyelenggaraan  pemerintahan.  Peran ninik  mamak yang  diberi gelar datuk sangat  strategis  dalam  pelestarian  dan  mempertahankan  adat.  Namun, persoalannya,  secara  kelembagaan  belum  sesuai  dengan  amanah  Permendagri  Nomor  18 Tahun  2018  yang  mana  dalam  kebijakan  tersebut  Lembaga  Adat  Desa  (LAD)  dibentuk dengan  ketetapan  Peraturan  Desa.  Sementara  itu,  riset  ini  berusaha  untuk  menjawab pertanyaan  mendasar  bagaimanakah  bentuk  pengakuan  hak-hak  masyarakat  adat  di  Desa Pulau Sarak?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  tergolong  riset  sosial  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Penelitian  kualitatif  pada  umumnya  memiliki  karakteristik  pendekatan  induktif  untuk membangun  pengetahuan  yang  bertujuan  menghasilkan  makna  sehingga  mendapatkan pemahaman  yang  mendalam  terhadap  suatu  persoalan (Leavy,  2017). Teknik  pengumpulan data  dalam  penelitian  kualitatif  diperoleh  melalui  studi  lapangan  dengan  wawancara, dokumen-dokumen  dan  foto.  Studi  lapangan  dalam  penelitian  kualitatif  dilakukan  dengan turun  langsung  mengamati  dan  mencatat  dari  fenomena  yang  dikaji  dalam  periode  tertentu (Newman, 2014).
Dalam konteks penelitian ini, data yang dikumpulkan dari wawancara dan penelusuran dokumen  dilakukan  dengan  Kepala  Desa  Pulau  Sarak  dan  perangkat  desa,  ninik  mamak,

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 161-168 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Lembaga Adat Kampar (LAK) dan masyarakat adat di Desa Pulau Sarak. Penentuan informan penelitian  ini  didasarkan  teknik purposive dan snowball .  Setelah  data  yang  terkumpul,  data tersebut diklasifikasikan dan dianalisis secara kualitatif dengan mengeksplorasi hasil temuan penelitian.  Tujuan  analisis  data  kualitatif  adalah  untuk  memperoleh  pemahaman  yang komprehensif  tentang  sesuatu  keadaan  dan  untuk  mengembangkan  teori  tentang  konteks sosial tertentu (Grønmo, 2020).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Eratnya hubungan hak-hak masyarakat  adat  dan demokratisasi  dapat  diamati  di  Desa Pulau  Sarak.  Perlindungan  hak  asasi  manusia  menjadi  pilar  fundamental  dari  demokrasi. Perlindungan hak-hak masyarakat adat di Desa Pulau Sarak tercermin dalam keterlibatan atau partisipasi  ninik  mamak  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  desa. Landman (2018) menjelaskan  dalam  sosial  demokrasi  tetap  mempertahankan  kelembagaan dan  dimensi  hak  yang  dijumpai  dalam  model  demokrasi  liberal  serta  memperluas  jenis  hak- hak  yang  dilindungi  seperti  hak  sosial,  hak  ekonomi,  dan  hak  budaya.  Menurut  Ivison  et  al (2000) bahwa terdapat tiga konsep normatif yang berhubungan dengan klaim masyarakat adat yakni pertama, mengenai kedaulatan; kedua, yang berkaitan dengan identitas masyarakat adat; dan terakhir adalah keadilan distribusi dan demokrasi.
Tuntutan dari masyarakat adat tidak jauh dari persoalan pengakuan hak teritorial, hak sosial  budaya  dan  hak  politik (Fuentes  &  Fernández,  2022). Kondisi  ini  juga  berlaku  bagi masyarakat adat yang ada di Desa Pulau Sarak. Tuntutan ini terdeskripsi dalam usulan hutan larangan  adat  di  Desa  Pulau  Sarak  yang  tergabung  dalam  Kenegerian  Rumbio.  Hak-hak masyarakat adat yang diperjuangkan dalam pengakuan dan perlindungan di Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Hak dalam mengatur komunitas masyarakat adatnya
Setiap masyarakat adat mempunyai wilayah adat, kelembagaan dan hukum adat.
Wilayah  adat  di  Kabupaten  Kampar  pada  umumnya  tidak  mengenal  batas  wilayah administratif.  Wilayah  adat  satu  suku  dapat  saja  berada  pada  2  desa  bahkan  lebih. Masyarakat  adat  yang berada di  desa  Pulau Sarak terdiri dari 3 (tiga) suku  yang dapat ditampilkan pada Gambar 1.

## Gambar 1. Struktur Adat di Desa Pulau Sarak
Sumber: Data Olahan Penelitian (2022)
Datuk Raja Mangkuto Suku Kampai Suku Domo Suku Pitopang Datuk Panglimo Malin Kutakmano Paduko Sadio Datuk Patasighamo Kotiok Saudin

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 161-168 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Ninik  mamak yang  digelar  datuk  mempunyai  peran  dan  kedudukan  yang strategis  dalam  komunitas  yang  dipimpinnya. Ninik  mamak atau  penghulu  adat menjalankan fungsi adat seperti menjalankan:
1) Adat nan berjenjang naik betanggo turun ;
2) Adat nan betiru betauladani ;
3) Adat nan berbaris dan balobeh ;
4) Nan bacupak nan bagantang tumbuh disilang berselisih berdakwah dan berjawab, hukum menghukum, menimbang sama berat, mengukur sama panjang;
5) Adat nan benazar menimbang mudarat dengan manfaat;
6) Adat nan berpikir , bertekad maka berjalan, mufakat maka berkata (Suwardi et al., 2007).
Masyarakat  adat  di  Desa  Pulau  Sarak  masih  menjalankan  adat  istiadat  yang berlaku  dalam  komunitasnya.  Mereka  menganut  adat perpatih yaitu  mengikuti  garis keturunan  ibu  atau  matrilineal.  Setiap  suku  di  desa  Pulau  Sarak  selain  mempunyai penghulu terdapat juga hulubalang/dubalang, malin (ulama) dan monti . Para tokoh atau tetua  adat  tersebut  bertugas  mengatur  masalah  kemasyarakatan  termasuk  masalah  hak ulayat.
b. Pelaksanaan hak ulayat masyarakat adat Dahulunya  Desa  Pulau  Sarak  merupakan  bagian  dari  Desa  Rumbio.  Secara administratif  desa  Pulau  Sarak  dimekarkan  dari  Desa  Rumbio  dengan  SK  Bupati Kampar Nomor 53 Tahun 2007. Rumbio ini secara adat merupakan bagian Limo Koto Kampar  yakni  Rumbio,  Air  Tiris,  Bangkinang,  Salo  dan  Kuok.  Identitas  masyarakat adat  ini  ditandai  dengan  adanya  hak  ulayat  Hak  ulayat  berdasarkan  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penatausahaan  Tanah  Ulayat  Kesatuan  Masyarakat Hukum  Adat  adalah  hak  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  yang  bersifat  komunal untuk  menguasai,  mengelola  dan/atau  memanfaatkan,  serta  melestarikan  wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.
Salah satu hak ulayat yang terus dipertahankan oleh masyarakat adat desa Pulau Sarak  adalah  dalam  pengelolaan  hutan  larangan  adat  Kenegerian  Rumbio  yang  mana kawasan hutan larangan adat tersebut juga termasuk di desa Pulau Sarak. Hutan adalah jati diri atau identitas bagi masyarakat adat. Pepatah adat mengatakan “ batopian tompek mandi,  basosokbajaghami,  bapadang  bakubughan ”  artinya  jati  diri  suatu  suku  adalah dengan  kepemilikan  sumber  mata  air,  lahan  pertanian  (persawahan  atau  perladangan), dan  tempat  pemakaman.  Pengelolaan  hutan  adat  dikelola  dengan  kearifan  lokal  dan Datuk Rajo Mangkuto menjadi penghulu suku yang memegang kekuasaan. Berikut peta hutan larangan adat Kenegerian Rumbio pada Gambar 2.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 161-168 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Gambar 2. Zonasi Pengelolaan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio
Sumber: Almegi (2022)
Total  luas  hutan  adat  Kenegerian  Rumbio  yang  kawasannya  termasuk  di  Desa Pulau  Sarak  adalah  538  hektare.  Zonasi  hutan  larangan  adat  Tanjung  Kulim,  Koto Naghago dan Cubodak Mangka’ak berada di desa Pulau Sarak (Almegi,  2022). Hutan larangan adat ini dimaksudkan sebagai hutan yang dilindungi dan tidak boleh diganggu oleh siapa pun sehingga harus dipelihara dan dilestarikan sesuai pepatah adat “ kabukik samo-samo  mandapek  angin,  ka  lugha  samo-samo  mandapek  ayu,  ditongah-tongah adolah kahidupan. ”
c. Hak memelihara dan melestarikan adat istiadatnya
Bagi masyarakat adat di Kabupaten Kampar termasuk di Desa Pulau Sarak, adat itu  terbagi  menjadi  4  (empat)  bagian.  Pertama, adat  yang  sebenar  adat .  Kedua, adat yang  diadatkan .  Ketiga, adat  nan  teradat .  Terakhir, adat  istiadat .  Ada  yang  sebenar adat  merupakan  segala  hukum  yang  berlaku  seragam  pada  semua  tempat  dan  waktu. Hukum  alam  dikembangkan  menjadi  hukum  adat  ( alam  terkembang  menjadi  guru ). Selanjutnya  hukum  alam  yang  merupakan  adat  sebenar  adat  dikerangkai  oleh  ajaran Islam.  Adat  yang  diadatkan  merupakan  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi pedoman hidup bagi masyarakat adat Kampar tanpa terkecuali. Adat nan teradat,  yaitu berupa  adat  kebiasaan  masyarakat    hukum  adat    Kampar,  yang  dapat  bertambah  dan dapat pula berkurang atau hilang menurut kepentingan masa atau tempat tertentu seperti adat  matrilokal.  Terakhir,  adat  istiadat  merupakan  kebiasaan  yang  berlaku  pada  suatu tempat  untuk  menampung  keinginan  dan  daya  kreasi    penduduk  negeri,  sepanjang sesuai  dengan  ukuran  alur  yang  tepat  seperti  seni  budaya (Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, 2011).
Keempat  kategori  adat  tersebut  masih  hidup  dan  berkembang  di  Desa  Pulau  Sarak. Adat perkawinan misalnya, di Desa Pulau Sarak tidak dibenarkan menikah dengan satu suku.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 161-168 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Apabila  melanggar  dari  ketentuan  tersebut  maka  akan  diberikan  sanksi  adat  yakni  100 gantong padi dan 1 ekor kerbau. Begitu pula dengan penyelesaian konflik yang terjadi antar individu  masyarakat,  maka  yang  bertanggungjawab  dalam  menyelesaikannya  adalah ninik mamak . Sehingga konflik  yang terjadi  tidak perlu diperluas bahkan sampai  dibawa ke ranah hukum.  Oleh  karena  itu,  setiap  ada  kegiatan  atau  upacara  adat  selalu  dilakukan  sosialisasi mengenai hukum adat yang berlaku.
Bentuk  konkret  pelaksanaan  hak-hak  masyarakat  adat  oleh  pemerintah  desa  Pulau Sarak dilakukan dengan pelibatan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Partisipasi aktif  dalam  setiap  elemen  menjadi  kunci  demokrasi  substansial.  Karakteristik  demokrasi  di desa Pulau Sarak dalam penyelenggaraan pemerintahan tercermin dalam tali bapilin tigo atau tungku  tigo  sejarangan .  Artinya,  dalam  pengambilan  keputusan  dan  kebijakan  dilakukan dengan  pelibatan  tiga  pimpinan  formal  dan  informal  yaitu:  pertama,  pemuka  adat  yakni penghulu, ninik  mamak , monti ,  dan dubalang ;  kedua,  alim  ulama  seperti  imam,  bilal  dan Khadi negeri; dan ketiga, adalah pemerintah atau umaroh . Berikut kerangka hubungan dalam tali bapilin tigo atau tungku tigo sejarangan pada Gambar 3.
Gambar 3. Kerangka Hubungan Tali Bapilin Tigo Atau Tungku Tigo Sejarangan
Konsep ini merupakan model asli demokrasi yang berkembang di desa Pulau Sarak dan bahkan di Kabupaten Kampar secara keseluruhan. Praktik dalam keterlibatan aktor demokrasi tersebut  tercermin  dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa  yang mana tiga unsur tersebut terlibat aktif di dalamnya. Usulan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa, sebelumnya dilakukan pembahasan yang melibatkan 3 unsur tersebut untuk mendapatkan  persetujuan  sehingga  terwujudnya  legitimasi  yang  kuat  terhadap  perencanaan pembangunan tersebut.
Selain itu, kehadiran dari pemuka adat dalam pemerintahan terlihat jelas dalam proses administrasi  pernikahan  baik  secara  administratif  maupun  normatif.  Bagi  masyarakat  yang akan  menikah,  harus  mengisi  formulir  surat  pengantar  nikah  dan  ditandatangani  oleh ninik mamak dan  perangkat  desa.  Hal  ini  adalah  bentuk  konkret  pengakuan  dari  pemerintah  desa terhadap eksistensi masyarakat adat di desa Pulau Sarak.

## Kesimpulan
Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat baik secara ekonomi, sosial dan budaya merupakan bentuk kristalisasi dari nilai-nilai demokrasi. Pemenuhan hak masyarakat adat  baik  dalam  hal  mengatur  komunitasnya,  pelaksanaan  hak  ulayat  masyarakat  adat,  dan memelihara serta melestarikan adat istiadat adalah tanggung jawab negara sehingga tidak ada lagi ada marginalisasi dan upaya diskriminatif terhadap keberadaan masyarakat adat.
Kekuatan nilai, norma dan kearifan lokal yang ada dan berkembang dalam masyarakat adat  menjadi  modal  dasar  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  dijiwai  dari  semangat
Pemerintah/Umaroh
Pemuka Adat
Alim Ulama

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 161-168 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
demokrasi. Tali  bapilin  tigo atau tungku  tigo  sejarangan merupakan  bentuk  kolaborasi  dan model  demokrasi yang genuine dalam masyarakat adat yang sangat bermanfaat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa Pulau Sarak.

## Daftar Pustaka
Almegi, A. Kearifan Lingkungan Masyarakat Adat Kenagarian Rumbio, Kabupaten Kampar dalam Menjaga Kelestarian Hutan. TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran dan Isu-Isu Sosial , 1 (1), 64-84
Amin,  R.,  Isril,  &  Febrina,  R.  (2017).  Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui Pengembangan  Kapasitas  Kelembagaan  Kampung  Adat  di  Kabupaten  Siak  Provinsi Riau.
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 15 (26), 65-77.
https://doi.org/10.35967/jipn.v15i26.3844
Arizona,  Y.  (2010). Antara  teks  dan  konteks:  Dinamika  Pengakuan  Hukum  terhadap  Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia . Jakarta: HUMA Asrinaldi,  A.,  &  Azwar,  A.  (2018).  Dimensi  Kekuasaan  Penghulu  Adat  Melayu  Riau  dalam Pelaksanaan Demokrasi Lokal. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya , 20 (1), 57- 69.
Dewi,  S.  H.  S.,  Handayani,  I.  G.  A.  K.  R.,  &  Najicha,  F.  U.  (2020).  Kedudukan  Dan Perlindungan  Masyarakat  Adat  Dalam  Mendiami  Hutan  Adat. Jurnal  Legislatif ,  79- 92.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. (2011). Sejarah Kampar. Bangkinang: Pemerintah Kabupaten Kampar.
Fuentes,  C.  A.,  &  Fernández,  J.  E.  (2022).  The  four  worlds  of  recognition  of  indigenous rights. Journal of Ethnic and Migration Studies , 48 (13), 3202-3220 Grønmo,  S.  (2020). Social  research  methods:  Qualitative,  quantitative  and  mixed  methods approaches . Sage Haba, J. (2010). Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi. Jurnal Masyarakat Dan Budaya , 12 (2), 255-276 Hauser-Schäublin,  B.  (2013). Adat  and  indigeneity  in  Indonesia-culture  and  entitlements between Heteronomy and self-ascription . Universitätsverlag Göttingen. Hidayat, Y. (2018). Penetrasi Negara Terhadap Kelembagaan Adat Nagari Pariangan Di Era Otonomi Daerah. JWP (Jurnal Wacana Politik) , 3 (1), 54-66. Ivison,  D.,  Patton,  P.,  &  Sanders,  W.  (Eds.).  (2000). Political  theory  and  the  rights  of indigenous peoples . Cambridge University Press Landman,  T.  (2018).  Democracy  and  human  rights:  Concepts,  measures,  and  relationships. Politics and Governance , 6 (1), 48-59
Leavy, P. (2017). Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches . Guilford Publications Madonna, E. A. (2019). Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia. Bina Hukum Lingkungan , 3 (2), 264-278
Marta, A., Agustino, L., & Jermsittiparsert, K. (2020). Democracy under Threat: Study of the Implementation  of  the  Rights  of  Indigenous  Peoples  to  the  Management  of  Natural Resources  in  Riau  Province. Politik  Indonesia:  Indonesian  Political  Science  Review , 5 (3), 328-342
Newman,  W.L  (2014). Social  Research  Methods:  Qualitative  and  Quantitative  Approaches . Pearson.
Nurhidayah,  L.  (2017).  Pengelolaan  SDA  dan  Hak-hak  Masyarakat  Adat:  Studi  Kasus Enggano. Jurnal Masyarakat dan Budaya , 19 (1), 27-44
Sugiswati, B. (2012). Perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat adat di indonesia. Perspektif , 17 (1), 31-43

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 161-168 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Suwardi,  M.  S.,  et  al  (2007).  Pemetaan  Adat  Masyarakat  Melayu  Riau  Kabupaten/Kota  Se- Propivinsi Riau. Pekanbaru: Unri Press.
Thontowi, J. (2015). Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak- hak tradisionalnya. Pandecta Research Law Journal , 10 (1), 1-13.
Wibawa,  I.  P.  S.,  Martha,  I.  W.,  &  Diana,  I.  K.  D.  (2020).  Menakar  Kewenangan  Dan  Tata Hubungan Kelembagaan Antara Majelis Desa Adat Dengan Desa Adat Di Bali. Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia , 3 (1), 96-105
Wiryani,  F.,  Nurjaya,  I.  N.,  &  Soemitro,  W.  (2011).  Sinkronisasi  Peraturan  Perundang- Undangan  Di  Bidang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam:  Kajian  Tentang  Pengaturan Hak-Hak  Masyarakat  Adat  Atas  Sumber  Daya  Alam. Wacana  Journal  of  Social  and Humanity Studies , 14 (4)