Received September, 2017 Accepted September, 2017
JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING Vol. 1, No. 2, 2017, 114-133 ISSN: 2548-9917 (online version)
PENGARUH MANAJEMEN LABA, CORPORATE GOVERNANCE, DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR

## PERTAMBANGAN DAN PERTANIAN YANG LISTING DI BEI 2013-2015)
Imron Septiadi 1) Anton Robiansyah 2)
Eddy Suranta 3)
Universitas Bengkulu imronseptiadi87@gmail.com antonrobiansyah04@gmail.com eddysuranta123@gmail.com

## Abstract
This research aimed to present an empirical evidence influence of earnings management, corporate governance, and  corporate  social  responsibility  disclosure  on  tax  avoidance.  Earnings  management  measured  using  model jones,  corporate  governance  mechanism  seen  from  institusional  ownership,  managerial  ownership,  audit commutte,  audit  quality.  Disclosure  of  corporate  social  responsibiltiy  using  the  global  reporting  initiative generation  four  (GRI-G4).  Tax avoidance  as  measured  by  cas  effective  tax  rate  (CETR).  The  sampling  method using purposive sampling and data was analyzed using multiple linier reggression. The results show that earnings management and corporate social responsibiltity influence on  action of tax  avoidance. Meanwhile,  Institusional ownership, managerial ownership, audit comittes and audit quality does not influence on action of tax avoidance. Keywords:  tax  avoidance,  earnings  management,  corporate  governance,  corporate  social  responsibility disclosure

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  bukti  empiris  pengaruh  manajemen  laba,  corporate  governance,  dan pengungkapan  corporate  social  responsibility  terhadap  tax  avoidance.  Manajemen  laba  diukur  menggunakan model  jones,  corporate  governance  dilihat  dari  kepemilikan  institusional,  kepemilikan  manajerial,  komite  audit, kualitas  audit.  Pengungkapan  corporate  social  responsibility  menggunakan  global  reporting  initiative  generasi keempat  (GRI-G4).  Tax  avoidance  diukur  dengan  cash  effective  tax  rate  (CETR).  Metode  pengambilan  sampel menggunakan  purposive  sampling  dan  analisis  data  menggunakan  regresi  linier  berganda.  Hasil  menujukkan bahwa  manajemen  laba  dan  pengungkapan  corporate  social  responsibitlity  berpengaruh  terhadap  tax  avoidance. Sedangkan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
Kata Kunci: Tax avoidance, manajemen laba, corporate governance, pengungkapan corporate social responsibility

## Pendahuluan
Pajak  merupakan  beban  yang  akan mengurangi  laba  perusahaan.  Hal  ini dikarenakan laba yang tinggi akan menyebabkan  beban  pajak  yang  tinggi  pula, sehingga merugikan perusahaan dan memicu dilakukannya tindakan tax avoidance . Tindakan tax avoidance merupakan upaya
penghindaran  pajak  secara  legal  yang  tidak melanggar  peraturan  perpajakan  dilakukan oleh  wajib  pajak  dengan  cara  berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya melalui  celah  peraturan  ( loopholes )  (Suandy, 2014).
Motivasi  perusahaan  dalam  melakukan tindakan tax avoidance salah satunya terkait
dengan  adanya  insentif  non  pajak.  Insentif non  pajak  yaitu  fasilitas  selain  dari  pajak meliputi diantaranya yaitu earnings pressure, tingkat hutang ( leverage ), ukuran perusahaan, kepemilikan  manajerial  (Wijayanti  dan Slamet,  2012) dimana bertujuan mengurangi beban  pajak  perusahaan  dengan  mengatur besarnya  laba  perusahaan  yang  sering  juga disebut manajemen laba.
Manajemen  laba  adalah  suatu  intervensi manajemen  dengan  sengaja  dalam  proses penentuan  laba  untuk  memperoleh  beberapa keuntungan pribadi (Schipper, 1989). Intervensi  ini  merupakan  upaya  yang dilakukan oleh manajer untuk mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan. Munculnya  praktik  manajemen  laba  yang mempengaruhi  besar  kecilnya  pembayaran pajak  yang  dilandasi  oleh  motivasi  pajak . Scott  (2009)  menjelaskan  dalam  motivasi pajak, manajer melakukan praktik manajemen laba untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan  dengan  cara  menurunkan  laba untuk  mengurangi  beban  pajak  yang  harus dibayar.
Aktivitas  penghindaran  pajak  ini  terjadi karena  adanya  konflik  agensi  sebagai  akibat perbedaaan  kepentingan  antara  pemilik perusahaan  ( principal )  dan  manajer  ( agent ) (Jensen  dan  Meckling,  1976).  Pemilik  akan fokus  pada  kemakmurannya,  sedangkan manajer  fokus  pada  pemenuhan  kepentingan pribadinya.  Perbedaan  kepentingan  inilah yang  menyebabkan  manajemen  seringkali mengambil  kebijakan  perusahaan  yang  tidak sejalan dengan keinginan pemilik perusahaan dan melakukan rent extraction . Rent extraction menjelaskan  bahwa  manajer melakukan  tindakan  untuk  memaksimalkan kepentingan  pribadinya  saja  (Kamila  dan Martani, 2013).
Tindakan penghindaran pajak dan masalah keagenan dapat diminimalisasi
dengan corporate  governance.  Forum  for Corporate  Governance  in  Indonesia (FCGI) mendefinisikan corporate  governance yaitu seperangkat aturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak  kreditur,  pemerintah,  karyawan,  serta para  pemegang  kepentingan  intern  dan ekstern  lainnya  sehubungan  dengan  hak-hak dan  kewajiban  mereka  (Arifin,  2007). Mekanisme corporate governance yang baik diantaranya  yaitu  kepemilikan  institusional, kepemilikan  manajerial,  komite  audit  dan kualitas audit.
Pertama,  Kepemilikan  institusional  akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal  karena  dianggap  mampu  memonitor setiap  keputusan  yang  diambil  oleh  para manajer  secara  efektif  (Winata,  2014) . Semakin  tinggi  kepemilikan  institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol  yang  lebih  baik  sehingga  akan berdampak berkurangnya tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. Kedua,  dengan  adanya  kepemilikan manajerial,  manajer  akan  cenderung  berhati- hati  dalam  mengambil  keputusan  karena dengan  keputusan  yang  diambil  salah,  maka juga akan berimbas pada manajer itu sendiri. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhannya termasuk menghindari
aktivitas tax avoidance (Dyan,2016).
Ketiga, Fungsi komite audit yang berjalan secara  efektif  dapat  mengurangi  tingkat kecurangan  oleh  manajer  (Siallagan  dan Machfoez,  2006)  sehingga  dengan  hal  ini aktivitas tax  avoidance dapat  diminimalisasi bahkan  perusahaan  tidak  akan  melakukan aktivitas tax avoidance .
Keempat, kualitas audit yang diaudit KAP Big  Four atau  KAP Non  Big  Four. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP The
Big four menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya  sehingga  dapat  diindikasikan bahwa  laporan  keuangan  yang  diaudit  oleh KAP The  Big  Four memiliki  tingkat kecurangan  yang  lebih  rendah  dibandingkan dengan  perusahaan  yang  diaudit  oleh  KAP non The  Big  Four (Annisa  dan  Kurniasih, 2012).
Seluruh kegiatan perusahaan akan berdampak  pada  lingkungan  sekitarnya, sehingga  perusahaan  haruslah  bertanggung jawab. Pertanggungjawaban perusahaan yaitu dengan  melakukan  tanggung  jawab  sosial yang sering disebut corporate social responsibility. Teori  legitimasi  menjelaskan perusahaan  secara  terus  menerus  mencoba untuk  meyakinkan  bahwa  kegiatan  atau aktivitas  yang  dilakukan  sesuai  dengan batasan dan norma-norma masyarakat
(Rustiarini,2011). Teori legitimasi inilah yang kemudian
mendasari hubungan pengungkapan  CSR  dengan tax  avoidance . Perusahaan mengungkapkan CSR yang tinggi akan  mendapatkan  reputasi  sangat  baik  di mata masyarakat. Hal ini akan menyebabkan perusahaan  akan  menjaga  reputasinya  yang baik,  dengan  cara  taat  membayar  pajak  dan tidak melakukan tax avoidance .
Sejumlah  penelitian  telah  dilakukan tentang manajemen laba, corporate governance dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance . Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Pohan  (2008);  Khurana  dan  Moser  (2009); Annisa  dan  Kurniasih  (2012);  Lanis  dan Richardson    (2012),    (2013);    Trisna  dkk. (2012); Fadhillah (2014); Khoirunnisa (2014); Winarsih dkk. (2014); Winata (2014); Tiaras dan Wijaya (2015); Lee dan Swenson (2010); Watson (2015); Wahyudi  (2015); Hamed dan Boussaidi  (2015);  Dyan  (2016); Rahmawati dkk. (2016); Winda dkk. (2016).
Hasil  dari  penelitian  sebelumnya Tiaras  dan  Wijaya  (2015)  dan  Winda  dkk. (2016),  menemukan  bahwa  manajemen  laba berpengaruh  signifikan  terhadap  agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan hasil penemuan Lee  dan  Swenson  (2010)  tidak  adanya pengaruh  antara  manajemen  laba  dengan perencanaan pajak di bagian Asia dan Trisna dkk.  (2012),  tidak  ada  pengaruh  signifikan antara  perencanaan  pajak  dan  manajemen laba.  Khoirunnisa  (2014);  Fadhillah  (2014) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak  berpengaruh  terhadap tax  avoidance . Sedangkan  dalam  penelitian  Pohan  (2008); Khurana  dan  Moser  (2009);  Dyan  (2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap tax avoidance. Hamed dan Boussaidi (2015); Rahmawati  dkk.  (2016)  menyatakan  bahwa kepemilikan  manajerial  berpengaruh  negatif signifikan terhadap agresivitas pajak sedangkan  Dyan  (2016)  menemukan  bahwa kepemilikan  manajerial  tidak  berpengaruh terhadap tax avoidance. Behubungan dengan komite  audit,  Annisa  dan  Kurniasih  (2012); Winata  (2014)  menemukan  bahwa  komite audit  berpengaruh  signifikan  terhadap tax avoidance sedangkan  Khoirunnisa  (2014); Winarsih  dkk.,  (2014)  menemukan  komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance . Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance (Khoirunnisa, 2014; Fadhilah, 2014; Dyan, 2016) sedangkan  Annisa  dan  Kurniasih  (2012) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh  positif  terhadap tax  avoidance lalu  Winata  (2014)  menemukan  tidak  ada pengaruh  antara  kualitas  audit  dan tax avoidance . Corporate  Social  Responsibility tidak  berpengaruh  terhadap tax  avoidance (Wahyudi,  2015)  sedangkan  penelitian  dari Lanis  dan  Richardson  (2013);  Dyan  (2016), Rahmawati  dkk.  (2016),  menemukan  bahwa CSR berpengaruh positif terhadap tax
avoidance namun  disisi  lain penelitian  Lanis dan Richardson (2012), Winarsih (2014), dan Watson (2015) menjelaskan CSR bepengaruh negatif terhadap tax avoidance .
Perbedaan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya  yang mendorong  peneliti  untuk  menguji  kembali. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah manajemen laba, corporate
governance dan corporate social responsibility berpengaruh  terhadap tax avoidance . Pertanyaan penelitian dari perumusan  masalah  tersebut  adalah:  1) apakah manajemen laba berpengaruh terhadap tax avoidance ? 2) apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance ? 3) apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tax  avoidance ?  4)  apakah  komite  audit berpengaruh  terhadap tax  avoidance ?  5) apakah  kualitas  audit  berpengaruh  terhadap tax  avoidance ?  6)  Apakah  pengungkapan corporate  social  responsibility berpengaruh terhadap tax avoidance ?
Hasil penelitian ini diharapkan
memberikan  kontribusi  pada  pengembangan teori terutama teori agensi mengenai hubungan  manajemen  laba  dan corporate governance dengan tax avoidance serta teori legitimasi  mengenai  hubungan corporate social  responsibility dengan tax  avoidance . Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan  manfaat  dalam  memberikan masukan  kepada  pemakai  laporan  keuangan dan praktisi  dalam hubungannya manajemen laba, corporate governance , corporate governance dengan tax avoidance .
Kajian Literatur Teori Agensi (Agency Theory) Jensen & Meckling (1976)
menjelaskan  hubungan  keagenan  di  dalam teori  agensi  ( agency  theory )  terjadi  ketika pemilik sumber daya ekonomis ( principal )
memberikan  wewenang  kepada  manajer ( agent )  dalam  mengurus  dan  mengendalikan sumber  daya  tersebut.  Hubungan  keduanya ini disebabkan adanya kontrak antara pemilik ( principal ) dan manajer ( agent ). Schroeder et al .,  (2014)  menyatakan  teori  keagenan mengasumsikan  bahwa  semua  individu bertindak sesuai dengan kepentingan masing- masing  untuk  memaksimalkan  keuntungan miliknya.  Pemilik  hanya  tertarik  pada  hasil investasinya di perusahaan tersebut sedangkan  manajer  menginginkan  kepuasan pekerjaannya  berupa  kompensasi  keuangan dan  yang  berhubungan  dengan  hal  tersebut. Perbedaan  kepentingan  ini  menimbulkan konflik agensi.
Konflik  agensi  terjadi  karena  adanya pemisahan  antara principal dan agent, sehingga  timbulnya  asimetris  informasi. Asimetris informasi ini menyebabkan manajer  lebih  mengetahui  informasi  internal dan  prospek  perusahaan  di  masa  yang  akan datang dibandingkan dengan pemilik. Manajer  akan  mencari  keuntungan  sendiri ( moral  hazard )  dan  memanfaatkan  pos-pos akrual  guna  menyajikan  laba  sesuai  dengan kepentingan manajemen yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak pemilik (Trisna dkk., 2012)  yang  sering  disebut  manajemen  laba. Sebagai  insentif  non  pajak,  manajemen  laba berpengaruh  pada  besarnya  pajak  yang dibayarkan  sehingga  berpengaruh  pada tindakan tax  avoidance .  Hubungan  lainnya dapat  dijelaskan  bahwa  salah  satu  motivasi perusahaan melakukan manajemen laba yaitu motivasi  pajak.  Scott  (2009)  menjelaskan manajer  melakukan  manajemen  laba  untuk mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Tindakan tax avoidance juga merupakan masalah agensi dan hubungan ini dapat dijelaskan dengan pandangan kontemporer.  Dalam  penelitian  Kamila  dan Martani (2013) pandangan kontemporer
tentang tindakan tax avoidance didefinisikan sebagai bentuk rent extraction . Rent extraction adalah  tindakan  manajer  yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan  pemilik  atau  pemegang  saham, melainkan untuk kepentingan pribadi. Tindakan tax  avoidance dalam  pandangan kontemporer  mempunyai  dua  tujuan.  Tidak hanya untuk menutup-nutupi pendapatan dari otoritas  pajak,  tetapi  juga  untuk  menutup- nutupi  aktivitas  tersembunyi  yang  dapat merugikan pemilik atau pemegang saham.
Dalam penelitian Kamila dan Martani (2013)  sifat  yang  komplementer  antara tindakan tax avoidance dengan rent extraction serta begitu kompleksnya transaksi pajak  yang  dilakukan  menyebabkan  nilai perusahaan  akan  menurun,  hal  inilah  yang tidak  diinginkan  oleh  prinsipal.  Menurunnya nilai  perusahaan  di  pasar  yang  tercermin melalui  harga  sahamnya.  Penurunan  harga saham  ini  dikarenakan  pemegang  saham lainnya  mengetahui  tindakan tax  avoidance yang  dijalankan  manajer  dalam  rangka rent extraction (Desai dan Dharmapala, 2006).
Konflik  antara  investor  dan  manajer menimbulkan  biaya  agensi  ( agency  cost ). Biaya  agensi  adalah  biaya  yang  dikeluarkan oleh  pemilik  ( principal )  yang  bertujuan memastikan bahwa manajer ( agent ) bertindak sesuai dengan tujuan yang dinginkan pemilik. Jensen & Meckling (1976) menjelaskan biaya agensi yang muncul dari konflik kepentingan antara agent dengan principal berpotensi menimbulkan  jenis  biaya  yaitu monitoring cost, bonding cost, dan residual loss . Masalah agensi  ini  dapat  diminimalisasikan  dengan adanya corporate governance . Ujiyantho dan
Pramuka (2007) menjelaskan bahwa corporate  governance diharapkan  dapat berfungsi  untuk  memberikan keyakinan bagi investor bahwa manajer memberikan keuntungan bagi mereka dan tidak  bertindak
sesuai dengan kepentingannya sendiri.

## Teori Legitimasi
Teori  legitimasi  menyatakan bahwa perusahaan secara terus  menerus mencoba untuk  meyakinkan    bahwa    kegiatan    atau aktivitas   yang  dilakukan    sesuai   dengan batasan dan norma-norma masyarakat dimana perusahaan      beroperasi     atau berada. O’Donovan (2002) berpendapat  legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai  sesuatu  yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu    yang   diinginkan    atau      dicari perusahaan     dari      masyarakat. Konsep legitimasi menunjukkan adanya tanggung jawab   perusahaan     terhadap   masyarakat, perusahaan   sadar    akan   keberlangsungan hidupnya berhubungan juga  dengan  citra perusahaan di mata masyarakat (Dyan, 2016). Deegan, et al (2002)  menyatakan legitimasi dapat diperoleh  manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau  sesuai ( congruent ) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan.  Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi  perusahaan dapat terancam. Mempertahankan  legitimasi ini perusahaan       akan         melakukan pengungkapan Corporate Social Responsibitily (Tanggung Jawab Perusahaan) guna mempertanggungjawabkan  akibat  dari aktivitas     yang     telah dilakukan oleh perusahaan. Lindblom (1994)  menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat mengungkapkan CSR untuk memperlihatkan perhatian manajemen  terhadap  nilai-nilai masyarakat dari pengaruh  negatif aktivitas perusahaan. Corporate Social  Responsibiltiy merupakan faktor kunci kesuksesan  dan kelangsungan hidup perusahaan.
Sesuai dengan prespektif teori legitimasi, semakin tinggi perusahaan
mengungkapkan CSR maka semakin
mendapatkan citra yang positif dari masyarakat.  Hal  ini  akan  menyebabkan perusahaan  akan  menjaga  reputasinya  yang baik,  sehingga  akan  menghindari  tindakan tax avoidance (penghindaran pajak). Apabila perusahaan melakukan tindakan tax avoidance maka perusahaan akan
mendapatkan citra yang buruk dari masyarakat karena tidak berkontribusi terhadap pembangunan negara melalui pembayaran pajak. Perusahaan yang melakukan tax avoidance merupakan tindakan  yang  tidak  bertanggung  jawab secara sosial (Landolf, 2006).

## Manajemen Laba dan Tax Avoidance
Menurut Schipper (1989) manajemen laba  adalah  campur  tangan  dalam  proses penyusunan  pelaporan  keuangan  eksternal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan  pribadi.  Jensen  dan Meckling (1976) menjelaskan konflik agensi terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan  adanya  pemisahan  antara  pemilik  dan manajer.  Pemisahan  antara  pemilik  dan manajer ini menimbulkan asimetris informasi dimana  manajer  lebih  mengetahui  informasi dan  prospek  perusahaan  di  masa  yang  akan datang  sehingga  melakukan  tindakan  untuk keuntungannya  sendiri  salah  satunya  adalah aktivitas manajemen laba.
Hubungan  antara  manajemen  laba dengan tax avoidance. Hal ini sesuai dengan motivasi  perusahaan  melakukan  manajemen laba  dengan  motivasi  pajak  (Scott,  2009). Manajemen laba dapat mempengaruhi perencanaan  pajak  karena  atas  manajemen laba  akan  mengubah  pendapatan  kena  pajak yang  nantinya  mengubah  beban  pajak (Kamila  dan  Martani,  2013).  Salah  satu tindakan  perencanaan  yang  dapat  dilakukan melalui  penghindaran  pajak  atau  sering disebut tax  avoidance.  Tax  avoidance ini merupakan upaya bagi perusahaan untuk
meminimalkan besarnya pajak yang dibayarkan  secara  legal  melalui  celah-celah perundang-undangan (Suandy,2014).
Manajemen  laba  merupakan  insentif  non pajak  dalam  melakukan tax  avoidance (Wijayanti dan Slamet, 2012).
Beberapa penelitian meneliti
hubungan antara tax avoidance dan manajemen  laba,  hasilnya  menjelaskan perusahaan  akan  me -manage laba  akuntansi untuk  meminimalkan  besarnya  laba  kena pajak (Tiaras dan Wijaya, 2012; Winda dkk. , 2016).  Dari  beberapa  penelitian  ini  dapat dijelaskan bahwa semakin perusahaan melakukan  tindakan  manajemen  laba  maka akan  menyebabkan  semakin  rendah  nilai CETR  perusahaan  tersebut,  dari  nilai  CETR yang rendah maka semakin besar perusahaan melakukan tax avoidance.
H1  :  Manajemen  laba  berpengaruh negatif terhadap tax avoidance
Kepemilikan Institusional dan Tax Avoidance Jensen dan Meckling (1976)
menerangkan bahwa teori agensi menjelaskan konflik agensi timbul karena adanya perbedaan  kepentingan  antara  pemilik  dan manajer.  Pemilik  hanya  berfokus  pada investasinya  dan  manajer  menginginkan kompensasi keuangan maupun yang berhubungan  dengan  hal  tersebut  dari kegiatannya mengelola perusahaan. Selain itu dikarenakan adanya pemisahan antara pemilik dan manajer, menimbulkan asimetris informasi. Asimetri
informasi ini menyebabkan  manajer  lebih  mengetahui informasi  internal  perusahaan  dan  akan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri ( opportunitis ) dengan mengabaikan kepentingan pemilik.
Sesuai  dengan prespektif dari konflik agensi,  untuk  mengurangi  permasalahan antara pemilik dan manajer serta tindakan
manajer  yang opportunitis yaitu dengan cara adanya Corporate  Governance yang  salah satunya  adalah  kepemilikan  institusional. Kepemilikan institusional merupakan proporsi  kepemilikan  saham  oleh  institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah  saham  yang  dimiliki  oleh  investor institusi  internal  (Sujoko  dan  Subiantoro, 2007). Tujuan adanya kepemilikan institusional  yaitu  memiliki  kemampuan untuk  mengendalikan  pihak  manajemen melalui  proses  monitoring  secara  efektif sehingga  mengurangi  tindakan  manajemen melakukan  manajemen  laba  (Ujiyanto  dan Pramuka, 2007).
Penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008);  Khurana  dan  Moser  (2009);  Dyan (2016) menemukan besar kecilnya konsentrasi  kepemilikan  institusional  maka akan  mempengaruhi  tindakan tax  avoidance
perusahaan. Apabila kepemilikan institusional semakin besar maka nilai CETR perusahaan  akan  ikut  tinggi  pula  sehingga diindikasikan  perusahaan  tidak  melakukan tindakan tax  avoidance dan  sebaliknya semakin kecil kepemilikan institusional maka nilai  CETR  kan  menjadi  rendah  sehingga perusahaan melakukan tax avoidance.
H2    =  Kepemilikan Institusional berpengaruh  positif  terhadap  Tax Avoidance Kepemilikan Manajerial dan Tax Avoidance Kepemilikan manajerial adalah
kondisi  yang  menunjukkan  bahwa  manajer memiliki  saham  dalam  perusahaan  atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Rustiarini, 2011).
Kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan  (direksi,  komisaris,  manajer, maupun karyawan) diukur dengan presentase
jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Dyan ,2016).
Konflik  agensi  menjelaskan  bahwa manajer akan mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak menghiraukan kesejahteraan dari  pemilik  dalam  mengelola  perusahaan. Hal  ini  akan  berbeda  apabila  manajer memiliki saham atau kepemilikan di perusahaan  tersebut.  Manajer  akan  berhati- hati  dalam  mengambil  keputusan  karena akan  berimbas  pada  manajer  itu  sendiri, sehingga akan berusaha semaksimal mungkin  untuk  mengambil  keputusan  yang tepat untuk kesejahteraan perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Hamed  dan  Boussaidi  (2015);  Rahmawati dkk.  (2016)  menemukan  perusahaan  yang dengan  presentase  kepemilikan  manajerial yang tinggi  maka  akan  mengurangi  tindakan agresivitas  pajak.  Berdasarkan  penelitian sebelumnya,  kepemilikan  manajerial  dalam perusahaan  yang  semakin  besar,  maka  nilai CETR  akan  meningkat  dengan  alasan manajer  akan  patuh  dalam  membayar  pajak dimana  manajer  cenderung  tidak  melakukan tax avoidance
H3    =  Kepemilikan Manajerial berpengaruh  positif  terhadap  tax

## avoidance

## Komite Audit dan Tax Avoidance
Menurut  peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan No. 55/POJK/2015, Komite  Audit adalah  komite  yang  dibentuk  oleh  dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam  membantu  melaksanakan  tugas  dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit paling sedikit  berjumlah  3  orang  yang  anggotanya berasal dari komisaris independen dan pihak luar  emiten  atau  perusahaan  publik.  Fungsi komite  audit  ini  dapat  mengurangi  konflik agensi  karena  dapat  melakukan  pengawasan terhadap  manajer  agar  tidak  melakukan tindakan yang mementingkan diri sendiri.
Teori agensi menjelaskan bahwa salah satu  untuk  meminimalkan  konflik  agensi yaitu  dengan  adanya corporate  governance (Jensen  dan  Meckling,  1976) . Salah  satu mekanisme corporate  governance yaitu komite  audit.  Komite  Audit  memiliki  tugas untuk  melakukan  kontrol  dalam  proses penyusunan  laporan  keuangan  perusahaan sehingga  dapat  meminimalisasi  kecurangan yang  akan  dilakukan  manajemen.  Komite audit  dapat  mengurangi  pengukuran  dan pengungkapan  akuntansi  yang  tidak  tepat sehingga  akan  mengurangi  juga  tindakan kecurangan  oleh  manajemen  dan  tindakan melanggar  hukum  lainnya  (Siallagan  dan Machfoez, 2006).
Penelitian  Annisa  dan  Kurniasih (2012);  Winata  (2014)  menemukan  adanya pengaruh  signifikan  antara  komite  audit dengan aktivitas tax avoidance yang mengartikan bahwa jumlah komite audit yang sesuai  dengan  syarat  yaitu  minimal  3  orang dapat  meminimalisasi  tindakan  manajemen yang  berhubungan  dengan  kepentingkan pajak.  Semakin  banyak  jumlah  komite  audit ataupun  sesuai  syarat  peraturan  OJK,  maka nilai  CETR  perusahaan  akan  menjadi  besar yang  mengimplikasikan  bahwa  perusahaan tidak melaukan tindakan tax avoidance .
H4  =  Komite  Audit  berpengaruh  positif terhadap Tax Avoidance

## Kualitas Audit dan Tax Avoidance
Konflik  agensi  menjelaskan  bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan  manajer  (Jensen  dan  Meckling,  1976). Cara untuk mengurangi adanya konflik agensi dibutuhkan corporate governance yang baik, salah  satunya  yaitu  adanya  transparansi melalui  kualitas  audit  mengenai  laporan keuangan yang dibuat oleh manajer. Transparansi  yang  dapat  menurunkan  biaya agensi  adalah  audit  (Jensen  dan  Meckling, 1976).
Kualitas  audit  dapat  diukur  dengan menggunakan  proksi  apakah  perusahaan diaudit  oleh  KAP The  Big  Four atau  tidak (Annisa dan Kurniasih,2012). Laporan keuangan  yang  diaudit  oleh  KAP The  Big Four menurut  beberapa  referensi  dapat dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya,  karena  perusahaan  yang  diaudit KAP The Big Four tingkat kecurangan lebih rendah  dibandingkan  perusahaan  yang  di audit  oleh  KAP  non The  Big  Four (Khoirunnisa, 2014).
Penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa  (2014);  Fadhilah  (2014);  Dyan (2016) membuktikan bahwa adanya pengaruh antara kualitas audit terhadap tax avoidance. Penelitian  yang  telah  dilakukan  tersebut menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang di  audit  oleh  KAP The  Big  Four memiliki tingkat kecurangan yang rendah dibandingkan  KAP  Non The  Big  Four. Sehingga  perusahaan  diaudit  oleh  KAP The Big  Four akan  menghasilkan  nilai  CETR yang  tinggi  dikarenakan  perusahaan  tidak melakuakan tax avoidance .
H5  =  Kualitas  Audit  berpengaruh  positif terhadap Tax Avoidance

## Corporate  Social  Responsibility  dan  Tax Avoidance
Teori  legitimasi  menyatakan  bahwa perusahaan  secara  terus  menerus  mencoba untuk  meyakinkan  bahwa  kegiatan  atau aktivitas  yang  dilakukan  sesuai  dengan batasan dan norma-norma masyarakat dimana perusahaan beroperasi atau berada. O’Donovan  (2002)  berpendapat  legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Perusahaan akan meligitimasikan dirinya melalui
pengungkapan Corporate Social Responsibility . Corporate Social Responsibility merupakan proses mengkomunikasikan dampak  sosial  dan  lingkungan  dari  kegiatan ekonomi perusahaan terhadap kelompok yang berkepentingan  terhadap  perusahaan  secara keseluruhan  (Arthana,  2011).  Pengungkapan CSR yang tinggi akan memberikan citra yang positif  untuk  perusahaan.  Perusahaan  akan menjaga  citra  positif  dari  masyarakat  ini dengan  cara  membayar  pajak  dan  tidak melakukan tax  avoidance yang  dilihat  dari nilai CETR yang tinggi.
Watson  (2011),  Lanis  Ricardson (2012)  dan  (2013),  dalam  penelitiannya membuktikan  bahwa  perusahaan  yang  sadar sosial  ( high  level CSR)  cenderung  kurang agresif  dibandingkan  dengan  perusahaan yang  tidak  bertanggung  jawab  secara  sosial ( low level CSR) dalam kebijakan penghindaran  pajaknya.  Pengungkapan  CSR yang tinggi akan menyebabkan semakin besar nilai CETR yang dimiliki perusahaan, dimana nilai  CETR  yang  tinggi  menjelaskan  bahwa tindakan tax  avoidance yang  dilakukan perusahaan  tidak  ada  ataupun  menjadi rendah.
H6  =  Pengungkapan  Corporate  Social Responsibility  berpengaruh  positif terhadap Tax Avoidance
Metode Penelitian Pemilihan dan Pengumpulan data Pengambilan sampel menggunakan metode purposive  sampling dengan  mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu yaitu perusahaan sektor
pertambangan dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2015 karena kegiatan operasionalnya berhubungan langsung dengan sumber daya alam, memiliki data laporan keuangan yang lengkap, perusahaan menggunakan nilai mata
uang  rupiah,  tidak  mengalami  kerugian selama periode pengamatan, periode pembukuan  berakhir  pada  31  desember  dan ada informasi yang dibutuhkan yang berhubungan dengan variabel. Data dikumpulkan  diperoleh  melalui  melalui  situs www.idx.co.id , IDX Fact Book untuk melihat Public Accounting perusahaan dan www.sahamok.com.

## Pengukuran dan Definisi Variabel

## 1. Tax Avoidance
Tax Avoidance yaitu upaya penghindaran pajak  secara  legal  yang  tidak  melanggar peraturan  perpajakan  yang  dilakukan  wajib pajak  dengan  cara  mengurangi  jumlah  pajak yang terutang dengan cara mencari kelemahan  peraturan  ( loopholes )  (Suandy, 2014). Dalam mengukur penghindaran pajak yaitu  menggunakan  proksi  Cash  ETR (Huseynov  dan  Kalmm,  2012).  Pengukuran Cash ETR sebagai berikut:
Keterangan: CashETR it = Pajak yang dibayarkan dibagi dengan laba sebelum pajak

## 2. Manajemen Laba
Manajemen  laba  adalah  campur  tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan  eksternal  dengan  tujuan  untuk mendapatkan
keutungan pribadi
(Schipper,1989).  Manajemen  laba  diukur dengan  menggunakan discretionary  accrual dengan Modified  Jones  Model (1991) , sebagai berikut:
1) Total Accrual
2) Nondiscretionary Total Accrual dengan menggunakan regresi
3) Nondiscretionary Total Accrual (NDTA)
4) Discretionary Total Accrual (DTA)
Keterangan:
TAC it = Total Accrual Perusahaan i pada periode t
𝑁𝐼 𝑖𝑡 = Laba bersih (net income) perusahaan i pada periode t 𝐶𝐹𝑂 𝑖𝑡 =  Arus  kas  operasi (cash  flow  of operation) perusahaan i pada
periode t (dimana seluruhnya dibagi dengan total aset t-1)
𝑇𝐴 𝑖𝑡 −1 =  Total    aset    perusahaan    i    pada tahun t-1
Δ 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡 =  Pendapatan  perusahaan  i  pada periode  t  dikurangi  pendapatan
pada periode t-1
𝛽
=  Koefisien  yang  diperoleh  dari persamaan regresi.
Δ 𝑇𝑅 ec  =  Piutang  usaha  perusahaan  i  pada periode  t  dikurangi  piutang usaha  pendapatan  pada  periode t-1
𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡 = Gross  property,  plant,  and equipment ε it
= Error 3. Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang
mayoritas  dimiliki oleh institusi (Rahmawati dkk., 2016; Dyan, 2016).
INST= Proporsi Kepemilikan Konstitusional JSI  = Jumlah Saham yang Dimiliki  oleh Investor Institusi
TMS = Total Modal Saham yang beredar 4. Kepemilikan Manajerial Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan  saham  yang  mayoritas  dimiliki oleh manajemen perusahaan (dewan komisaris,  direksi, maupun  karyawan). Kepemilikan  manajerial  diukur  dengan persentase  jumlah  saham  yang  dimiliki  oleh manajemen (Dyan, 2016) dengan
membandingkan jumlah saham yang dimiliki manajemen  dibandingkan  dengan  jumlah saham  yang  beredar  dikalikan  dengan  100% (Rahmawati dkk. 2016).
KM = Proporsi Kepemilikan Manajerial JSI = Jumlah Saham yang Dimiliki  oleh
Manajerial
TMS  = Total Modal Saham yang beredar

## 5. Komite Audit
Komite  audit  adalah  komite  yang dibentuk  oleh  dewan  komisaris  perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh  dewan  komisaris,  yang  bertugas  untuk membantu  melakukan  pemeriksaan  atau penelitian  yang  dianggap  perlu  terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.
Setiap jenis perusahaan, karakteristik  komite  auditnya  pun  berbeda pula,  dalam  penelitian  ini  digunakan  jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan sebagai  alat  ukur  variabel  komite  audit (Rahmawati dkk., 2016).

## 6. Kualitas Audit
Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang  dapat  terjadi  saat  auditor  mengaudit laporan keuangan klien dan  menemukan
pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya  dalam  laporan  keuangan auditan (Dewi dan Jati, 2014). Kualitas audit diukur melalui proksi ukuran KAP Big  Four dan KAP non-Big Four . Kualitas audit diukur dengan  skala  nominal  melalui  variabel dummy. Angka 1 digunakan untuk mewakili perusahaan  yang diaudit  oleh KAP Big Four dan  angka  0  digunakan  untuk  mewakili perusahaan  yang  tidak  diaudit  oleh  KAP non-Big Four (Annisa dan Kurniasih, 2012).

## 7. Corporate Social Responsibility
Pengukuran  CSR  digunakan  dengan melihat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam 6 indikator yaitu indikator ekonomi,  lingkungan,  ketenagakerjaan,  hak asasi  manusia,  masyarakat  dan  tanggung jawab  produk  dalam  pedoman Sustainability Report Global Reporting Initiative Generation Four (GRI-G4). Selanjutnya total nilai pengungkapan digunakan untuk mengukur  indeks  CSR.  Adapun  rumus  yang bisa digunakan sebagai berikut:
regresi menggunakan data panel dan model persamaan regresi sebagai berikut:
CashETRit = β 0 + β 1 EMit + β 2 KIit+ β 3 KMit + β 4 KAit + β 5 AUDITit + β 6 CSRDit + β 7 SIZEit + β 8 LEVit + ε it Keterangan :
CashETRit = Tax Avoidance β 0
= konstanta β 1, β 2, ....... β 9 = Koefisien variabel penjelas
INDPit = Proposi Dewan  Komisaris Independen EMit = Manajemen Laba KIit = Kepemilikan Institusional KMit = Kepemilikan Manajerial KAit =  Komite Audit AUDITit  = Kualitas Audit CSRDit =    Pengungkapan CSR SIZEit =    Ukuran Perusahaan LEVit =  Tingkat Hutang Perusahaan Hasil dan Pembahasan

## Analisis Statistik Deskriptif
Hasil  Analisis  statistik  deskriptif  dalam penelitian  ini  dapat  dilihat  dalam  tabel  1  di bawah ini:
Keterangan:
CSRI j = Indeks Luas Pengungkapan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan i ∑Xyi  =  nilai  1  jika  diungkapkan  dan  0  jika
tidak diungkapkan
ni = Jumlah pengungkapan untuk
perusahaan

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan yaitu  analisis  regresi  linier  berganda. Sebelum dilakukan uji hipotesis maka model regresi  diuji  terlebih  dahulu  dengan  uji asumsi  klasik.  Hal  ini  dilakukan  agar  model tidak terdapat masalah autokorelasi, multikolenieritas,  heterokedastisitas  dan  data terdistribusi normal. Model  persamaan
Tabel 1

## Deskriptif Statistik
Seluruh Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation CETR 61 0.0141 1.0596 0.3639 0.2651 EM 61 -0.2035 0.2465 -0.0180 0.0861 KI 61 0 0.9758 0.6083 0.2676 KM 61 0 0.8135 0.0437 0.1251 KA 61 3 5 3.1630 0.4155 CSRD 61 0.0549 0.5934 0.2989 0.1804 SIZE 61 25.7802 31.087 29.0042 1.2958 LEV 61 0.0412 0.8184 0.4584 0.2015 Variabel Kategorian KAP Kategori Dummy Jumlah (N) (%) Non Big Four 0 29 47,5 Big Four 1 32 52,5 Total 61 100
Sumber: data sekunder diolah, 2017
Tabel 1 menunjukkan hasil pengujian statistik  deskriptif  dari  jumlah  observasi  (N) adalah  sebanyak  61  observasi.  Variabel penelitian  pertama  dalam  statistik  deskriptif adalah variabel  tindakan tax avoidance yang diukur dengan CETR ( Cash Effective Tax
Rate ).  Nilai  rata-rata  variabel  CETR  sebesar 0.363929  menggambarkan  bahwa  rata-rata perusahaan yang dijadikan sampel cenderung tidak  melakukan  tindakan tax  avoidance , dimana nilainya sebesar 36% yang lebih besar dari tarif pajak efektif perusahaan yaitu 25%. Nilai maksimum dari variabel CETR sebesar
1.059556 yang menjelaskan bahwa perusahaan  yang  terdapat  dalam  sampel membayar  pajak  yang  lebih  banyak  dari akibat  adanya  akumulasi  hutang  pajak  tahun sebelumnya  yang  dibayarkan  sekarang  oleh perusahaan.  Nilai  minimum  dari  variabel CETR  sebesar  0.014078  yang  menjelaskan perusahaan  diindikasikan  melakukan tax avoidance terbesar  dimana  perusahaan  yang dijadikan  sampel  memiliki  nilai  CETR  yang lebih kecil dari tarif pajak efektif yaitu 25%.
Variabel selanjutnya yaitu manajemen laba  (EM)  dimana  nilai  rata-rata  dari  EM yaitu  sebesar  -0.018030.  Nilai  rata-rata  dari variabel  EM  menggambarkan  bahwa  secara rata-rata  perusahaan  yang  dijadikan  sampel dalam penelitian melakukan manajemen laba dengan  pola income  minimanization atau income  decreasing .  Nilai  maksimum  dari variabel EM adalah 0.246498 yang menjelaskan  bahwa  ada  perusahaan  yang dijadikan sampel melakukan pola manajemen laba  dengan  bentuk income  increasing atau income  maximization yang  tertinggi.  Nilai minimum dari variabel EM adalah  sebesar -0.203593 yang menjelaskan bahwa perusahaan  yang  dijadikan  sampel  dalam penelitian  ini  melakukan  manajemen  laba dengan  cara income  decreasing atau income minimanization tertinggi.
Variabel corporate  governance yang
diukur dengan proporsi kepemilikan institusional  (KI).  Variabel  KI  menunjukkan nilai  rata-rata  yaitu  sebesar  0.608322  yang menjelaskan  bahwa  rata-rata  kepemilikan intsitusional  (KI)  dari  perusahaan  yang dijadikan sampel yaitu sebesar 60,8322% dari
total  keseluruhan  saham  yang  beredar.  Nilai maksimum  dari  variabel  KI  dari  perusahaan yang  dijadikan  sampel  penelitian  adalah sebesar 0.9755758 yang menunjukkan bahwa ada perusahaan yang kepemilikan institusionalnya  paling  tinggi  yaitu  sebesar 97.6%  tersebut  dan  menjelaskan  perusahaan dikendalikan oleh pemegang saham institusional. Selanjutnya nilai minimum dari variabel KI yaitu sebesar 0 yang menunjukkan  bahwa  ada  perusahaan  yang dijadikan  sampel  tidak  memiliki  pemegang saham  institusional  karena  saham  pada perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah.
Variabel  KM  dari  perusahaan  yang dijadikan  sampel  memiliki  nilai  rata-rata kepemilikan manajerial yaitu sebesar
0.043662  dan  menjelaskan  bahwa  rata-rata perusahaan memiliki 4.3662% saham manajerial  dari  keseluruhan  saham  yang beredar.  Nilai  maksimum  dari  variabel  KM yaitu  sebesar  0.813474  menjelaskan  bahwa presentase  kepemilikan  saham  manajerial dari  perusahaan  yang  paling  tinggi  sebesar 81.3474%. Nilai minimum KM dari perusahaan  yang  diteliti  sebesar  0  yang menjelaskan  tidak  ada  kepemilikan  saham oleh manajerial di perusahaan tersebut.
Komite audit (KA) merupakan jumlah komite  audit  yang  ada  di  dalam  perusahaan. Nilai  rata-rata  dari  KA  sebesar  3.16  yang menunjukkan  bahwa  secara  keseluruhan perusahaan  yang  dijadikan  sampel  telah memenuhi aturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK/2015  yang  menyatakan  bahwa jumlah  komite  audit  di  suatu  perusahaan minimal  yaitu  3  orang.  Nilai  maksimum  KA sebesar 5, yang menjelaskan bahwa perusahaan  yang  dijadikan  sampel  memiliki jumlah  komite  audit  yang  terbanyak  yaitu  5 komite  audit.  Nilai  minimum  KA  yang dijadikan  sampel  yaitu  sebesar  3  yang  mana menjelaskan bahwa perusahaan telah memenuhi syarat jumlah komite audit
berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK/2015. Selanjutnya variabel
corporate governance yang diukur dengan kualitas audit (AUDIT).  Kualitas  audit  dilihat  berdasarkan apakah perusahaan tersebut diaudit oleh KAP Big  Four atau  tidak.  Berdasarkan  Tabel  1 jumlah presentase perusahaan yang dijadikan sampel sebesar 47.5% atau dilihat dari jumlah perusahaan  yaitu  sebanyak  29  perusahaan. Jumlah  presentase  perusahaan  yang  diaudit oleh KAP Big Four yaitu sebesar 52.5% atau sebanyak  32  perusahaan.  Hal  ini  dapat dijelaskan  sudah  setengah  atau  50%  dari perusahaan  yang  diteliti  telah  diaudit  oleh KAP Big Four.
Variabel
selanjutnya adalah pengungkapan corporate social responsibility (CSRD).  Nilai  rata-rata  dari  CSRD  yaitu sebesar  0.298865.  Hal  ini  menunjukkan perusahaan  yang  dijadikan  sampel  rata-rata belum  mengungkapkan  CSR  sebanyak  50% dari  seluruh  jumlah  indeks  GRI-G4  (45  atau 46 pengungkapan). Nilai standar deviasi yaitu sebesar  0.180432,  nilai  ini  lebih  kecil  dari nilai  rata-rata  dan  menjelaskan  presentase rata-rata  CSRD  tidak  bervariasi.  Nilai maksimum dari CSRD yaitu sebesar 0.593407  yang  menjelaskan  bahwa  ada perusahaan yang dijadikan sampel melakukan pengungkapan  CSR  paling  tinggi  yaitu sebesar  59%  dari  seluruh  pengungkapan  di indeks  GRI-G4.  Nilai  minimum  dari  CSRD yaitu  sebesar  0.054945  yang  menjelaskan bahwa  ada  perusahaan  dijadikan  sampel melakukan  pengungkapan  sebanyak  5.4% dari  keseluruhan  pengungkapan  yang  ada  di indeks GRI-G4.
Variabel  ukuran  perusahaan  (SIZE) yang  diproksikan  dengan  logaritma  natural (Ln)  total  aset.  Nilai  rata-rata  SIZE  sebesar 29.00424.  Nilai  maksimum  SIZE  sebesar 31.08725 menggambarkan bahwa ada ukuran perusahaan terbesar pada sampel dan nilai
minimum sebesar 25.78026 menggambarkan bahwa  ada  ukuran  perusahaan  yang  terkecil pada sampel.
Variabel  tingkat  hutang  (LEV)  yang diukur  dengan  rasio leverage yaitu  total hutang dibagi dengan total aset. Nilai rata-rata LEV  sebesar  0.458407  yang  menunjukkan bahwa  rata-rata  tingkat  penggunaan  hutang perusahaan  sampel  sebesar  45.84%  sebagai sumber pendanaan untuk 100% dari aset yang dimiliki.  Nilai  maksimum  LEV  pada perusahaan  yang  dijadikan  sampel  sebesar 0.818356  yang  menjelaskan  bahwa  ada perusahaan  dari  100%  aset  yang  dimiliki perusahaan,  sebanyak  81%  didanai  oleh hutang. Nilai miminum LEV pada perusahaan yang dijadikan sampel yaitu sebesar 0.041197 yang menjelaskan bahwa dari 100% aset yang dimiliki  perusahaan  4,1197%  didanai  oleh hutang.

## Uji Normalitas
Uji yang dilakukan pertama kali sebelum menguji  hipotesis  adalah  uji  normalitas  data dengan  melihat Jarque-Bera (JB  test) berdasarkan nilai residual. Residual dikatakan memiliki  distribusi  normal  apabila  nilai p- value diatas  10%  dan  tidak  terdistribusi secara normal jika nilai p-value dibawah 10% (Ajija dkk., 2011).
Tabel 2

## Hasil Uji Normalitas Data
Model Per N Jarque-Bera Probability Keterangan 1 61 10.07441 0.00649 Tidak Normal Sumber: data sekunder diolah, 2017
Berdasarkan  Tabel  2  terlihat  bahwa  Uji Jaque-Bera (JB Test ),  terlihat  model  dalam persamaan  dalam  penelitian  ini  terdistribusi tidak  normal  karena p-value dari  residual dibawah  10%  (0.006492< p-value ).  Langkah yang  dilakukan  untuk  menormalkan  adalah dengan membuang data yang bersifat outlier dari keseluruhan observasi. Hasil setelah
membuang data yang outlier disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Data (setelah
membuang outlier) Model Persamaan N Jarque-Bera Probability Keterangan 1 48 1.692911 0.428933 Normal
Sumber: data sekunder diolah, 2017
Dari hasil perbaikan data observasi, tabel 3  menjelaskan  bahwa  data  telah  terdistribusi secara normal karena p-value diatas 10% dan banyaknya  data  obsevasi  yang  digunakan berkurang  yang  awalnya  sebanyak  61  data menjadi 48.

## Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi dilakukan  dengan
multikoliniearitas (Ajija dkk., 2011). Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh variabel independen bebas masalah multikolinieritas.

## Uji Heterokedastisitas
Hasil yang diperhatikan dari Uji ini adalah nilai F dan Obs* R-squared . Jika nilai p-value dari Obs* R-squared lebih besar dari 5%, maka tidak terjadi heterokedastisitas, demikian juga, sebaliknya (Ajija dkk., 2011).
Adapun hasil uji heterokedastisitas disajikan pada tabel 5 sebagai berikut:
Tabel 5 Hasil Uji Heterokedastisitas Model Persamaan Obs*R-squared Probability Keterangan 1 9.818 0.2780 Bebas Heterokedastisitas Sumber: data sekunder diolah, 2017
menggunakan  uji  LM  (Metode Bruesch Godfrey ). Metode ini didasarkan pada nilai F dan Obs*R-Squared ,  dimana  jika  nilai probabilitas  dari Obs*R-Squared melebihi tingkat  kepercayaan  yaitu  5%  (Ajija  dkk., 2011). Hasil uji autokorelasi model persamaan ini disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut: Tabel 4 Pengujian Autokorelasi Model Persamaan Obs*R-squared Probability Keterangan 1 0.014 0.907 Bebas Autokorelasi
Sumber: data sekunder diolah, 2017
Berdasarkan  tabel  4  hasil Breusch-
Godfrey  Serial  Correlation  LM  Test terlihat nilai Obs*R-Squared pada  model  persamaan (1) sebesar 0.014 dan memiliki  nilai p-value sebesar  0.907  yang  dimana lebih  besar  dari 0.05  ( p-value  > 5%)  sehingga  disimpulkan persamaan (1) bebas dari masalah autokorelasi.

## Uji Multikolenieritas
Pengujain  multikoleniearitas  dilihat  Jika korelasi  di  antara  masing-masing  variabel independen lebih besar dari 0,8, maka terjadi
Dari  hasil  pengujian  heterokedastisitas pada  tabel  5  diketahui  model  persamaan  (1) memiliki p-value  Obs*R-Squared sebesar 0.2780  ( p-value  > 0.05).  Dengan  demikian dari model persamaan tidak terkena masalah heterokedastisitas.

## Pengujian Hipotesis dan Pembahasan
Tabel  6  Menunjukkan  hasil  regresi  dari pengaruh manajemen laba, corporate governance,  corporate  social  responsibility terhadap tax avoidance .
Tabel 6 Hasil Pengujian Hipotesis Variabel Koefisien Nilai Koefisien P value C 0.668898 0.3705 EM β1 -0.672849 0.0086* KI β2 0.016409 0.8766 KM β3 0.080637 0.6669 KA β4 -0.067254 0.3276 AUDIT β5 0.029454 0.5926 CSRD β6 0.579874 0.0010* SIZE β7 -0.015013 0.5504 LEV β8 0.142368 0.2457 R-Squared 0.497667 Adjusted R-Squared 0.394624 F 4.829718 Sig 0.000350
* Signifikan pada tingkat 1%
Sumber: data sekunder diolah, 2017
Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel  manajemen  laba  (EM)  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance (CETR). Dengan demikian hipotesis pertama diterima.  hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian Tiaras dan Wijaya (2012); Winda dkk. (2016) yang menjelaskan bahwa tindakan manajemen laba akan mempengaruhi besarnya  beban  pajak  yang  dibayarkan. Manajer  bertindak  oportunistik  akibat  dari asimetris  informasi  yaitu  dengan  melakukan manajemen  laba  dengan  motivasi  pajak ( taxation  motivation )  sehingga  tindakan manajemen  laba  mempengaruhi  besarnya pajak  yang  dibayarkan.  Analisis  deskriptif variabel  manajemen  laba  menggambarkan bahwa  perusahaan  yang  dijadikan  sampel terindikasi  melakukan income  decreasing atau income  minimization dengan  rata-rata 0,018%.  Hal  ini  memberikan  bukti  bahwa selama periode pengamatan,
ada kecendrungan perusahaan melakukan income decreasing atau income minimization sebagai upaya  mempengaruhi  besarnya  pajak  yang dibayarkan.  Perusahaan  melakukan income decreasing semakin tinggi maka beban pajak yang  dibayarkan  oleh  perusahaan  menjadi kecil  karena  laba  merupakan  patokan  dalam perhitungan pajak. Oleh karena itu, manajemen  akan  melaporkan  laba  yang disesuaikan  melalui  pilihan  akuntansi  yang mengurangi  laba  atau income  decreasing yang berdampak pada penghindaran pajak.
Variabel  kepemilikan  institusional  tidak berpengaruh terhadap tax avoidance , dengan demikian  hipotesis  ditolak.  Hasil  ini  tidak konsisten  dengan  penelitian  Pohan  (2008); Khurana  dan  Moser  (2009);  Dyan  (2016) yaitu
kepemilikan institusional
mempengaruhi tindakan tax avoidance perusahaan namun konsisten dengan penelitian  khoirunnisa  (2014)  dan  Fadhillah (2014)  yaitu  kepemilikan  institusional  tidak berpengaruh terhadap tax avoidance .  Tidak
berpengaruhnya kepemilikan institusional ini dapat  dijelaskan  besar  kecilnya  kepemilikan institusional  tidak  membuat  praktik tax avoidance berkurang. Dari statistik deskriptif menjelaskan rata-rata kepemilikan institusional yaitu sebesar 60,8332%, dimana dengan kepemilikan institusional yang cukup tinggi  seharusnya  mampu  menekan  tindakan tax  avoidance yang  dilakukan  manajer. Namun  tidak  berperannya  kepemilikan institusional diindikasikan bahwa kepemilikan  institusional  memperbolehkan manajer untuk melakukan tax avoidance . Hal ini  disebabkan  bahwa  dengan tax  avoidance perusahaan  akan  mendapatkan  sumber  dana yang berlebih. Sumber dana inilah yang akan digunakan perusahaan untuk tindakan investasi ataupun untuk kesejahteraan kepemilikan institusional itu sendiri.
Variabel  kepemilikan  manajerial  tidak berpengaruh terhadap tax avoidance , dengan demikian  hipotesis  ditolak.  Hasil  ini  tidak konsisten  dengan  penelitian  Hamed  dan Boussaidi  (2015);  Rahmawati  dkk.  (2016) yaitu  kepemilikan  manajerial  mempengaruhi tindakan perusahaan melakukan tax avoidance dan penelitian dari Huseynov dan Klamm (2012) bagus atau tidaknya corporate governance berpengaruh  pada  tindakan tax avoidance . Namun konsisten dengan penelitian  Dyan  (2016)  dimana  kepemilikan manajerial  tidak  berpengaruh  terhadap tax avoidance .  Kepemilikan  manajerial  yang tidak  berpengaruh  terhadap tax  avoidance menjelaskan bahwa walaupun manajer memiliki  saham  di  perusahaan  tersebut, manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pribadinya ( entrenchment ) bukan pada upaya menyelaraskan kepentingannya dengan
pemilik perusahaan ( aligment ) karena kepemilikan  saham  yang  dimiliki  manajer cukup  sedikit.  Kepemilikan  manajerial  yang cukup  sedikit  dapat  dilihat  dari  rata-rata kepemilikan manajerial pada  perusahaan
hanya  sebesar  4,3662%  dari  keseluruhan saham yang beredar. Kepemilikan manajerial yang  relatif  sedikit  belum  menyelesaikan persoalan  keagenan  yang  terjadi  antara principal (pemilik)  dan agent (manajer) dimana  dengan  adanya  kepemilikan  saham manajerial dapat mengurangi perilaku oportunistik  yang  dilakukan  manajer  yang dapat merugikan pemilik perusahaan.
Variabel  komite  audit  tidak  berpengaruh terhadap tax  avoidance ,  dengan  demikian hipotesis  ditolak.  Hasil  ini  tidak  konsisten dengan penelitian dari Annisa dan Kurniasih (2012);  Winata  (2014)  yaitu  komite  audit mempengaruhi tindakan perusahaan melakukan tax avoidance dan penelitian dari Huseynov  dan  Klamm  (2012)  bagus  atau tidaknya corporate  governance berpengaruh pada  tindakan tax  avoidance .  Sedangkan konsisten dengan penelitian dari khoirunnisa (2014) dan Winarsih dkk (2014) yaitu komite audit tidak berpengaruh terhadap tax
avoidance . Ditolaknya hipotesis ini menjelaskan  bahwa  walaupun  nilai  rata-rata komite audit yang dimiliki perusahaan sudah sesuai dengan peraturan OJK No. 55/POJK/2015 yaitu sebanyak 3 orang, belum mampu menurunkan tindakan tax avoidance . Hal ini dapat mengindikasikan bahwa komite audit telah menelaah laporan keuangan  yang akan  di  keluarkan  oleh  perusahaan.  Adanya tindakan tax  avoidance yang  dilakukan  oleh perusahaan  ini  menurut komite  audit merupakan  hal  yang  legal,  asalkan  laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan  (SAK).  Selain  itu  dapat  juga diindikasikan  perusahaan  hanya  sekadar untuk  memenuhi  peraturan  yang  ada  dan belum melakukan tugas yang ada di peraturan OJK 55/POJK/2015.
Variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax  avoidance ,  dengan  demikian hipotesis  ditolak.  Hasil  ini  tidak  konsisten dengan penelitian dari Khoirunnisa (2014);
Fadhilah  (2014);  Dyan  (2016)  yaitu  kualitas audit  mempengaruhi  tindakan  perusahaan melakukan tax avoidance dan penelitian dari Huseynov  dan  Klamm  (2012)  bagus  atau tidaknya corporate  governance berpengaruh pada  tindakan tax  avoidance .  Namun konsisten  dengan  penelitian  Winata  (2014) dimana  kualitas  audit  tidak  berpengaruh terhadap
tax avoidance. Tidak berpengaruhnya  kualitas  audit  terhadap tax avoidance mengindikasikan  bahwa  auditor hanya memberikan opini audit atas kewajaran dari penyajian laporan keuangan perusahaan. kewajaran  atas  penyajian  laporan  keuangan tersebut  salah  satunya  adalah  terkait  dengan penerapan  standar  akuntansi  yang  berlaku umum yang meliputi pengukuran, pengakuan, dan  pelaporan.  Pengukuran,  pengakuan,  dan pelaporan yang berdasarkan standar akuntansi  yang  digunakan  dapat  berbeda dengan yang diperkenankan menurut undang-undang  perpajakan.  Dengan  adanya perbedaan  tersebut  mewajibkan  perusahaan harus  melakukan  koreksi  fiskal.  Auditor dalam  penugasannya  dalam  pemberian  opini atas  kewajaran  penyajian  laporan  keuangan tentu  saja  akan  mempertimbangkan  bahwa rekonsiliasi  yang  telah  dilakukan  oleh perusahaan  akan  membuat  auditor  akan mempertimbangkan untuk memberikan opini atas kewajaran pengungkapan laporan keuangan.  Jika  pengungkapan  atas  koreksi fiskal  telah  disajikan  dengan  baik  oleh perusahaan.
Variabel corporate  social  responsibility berpengaruh terhadap tax avoidance , dengan demikian  hipotesis  diterima.  Penelitian  ini konsisten  dengan  Watson  (2011),  Lanis  dan Richardson (2012) dan (2013) yang menyatakan  perusahaan  yang  sadar  sosial ( high  level CSR)  cenderung  kurang  agresif dibandingkan  dengan  perusahaan  yang  tidak bertanggung  jawab  secara  sosial  ( low  level CSR) dalam kebijakan penghindaran
pajaknya.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa perusahaan  yang mengungkapkan CSR  yang tinggi  cenderung  untuk  dilakukan tax avoidance . Perusahaan akan akan mengungkapkan  CSR  yang  tinggi  sehingga mendapatkan legitimasi dari masyarakat luar. Legitimasi  yang  dimiliki  perusahaan  inilah yang  akan  dijaga  perusahaan  yaitu  dengan salah satu caranya yaitu tidak melakukan tax avoidance .

## Simpulan dan Saran Kesimpulan
Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang telah dilakukan sebagai berikut: 1) Manajemen  laba  berpengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap tax  avoidance ;  2) Kepemilikan  institusional  tidak  berpengaruh terhadap tax  avoidance ;  3)  Kepemilikan manajerial  tidak  berpengaruh  terhadap tax avoidance ; 4) Komite audit tidak berpengaruh terhadap tax  avoidance ;  5)  Kualitas  Audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance ; 6) Corporate Social Responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance .
Keterbatasan  dan  Saran  untuk  Penelitian Selanjutnya
Beberapa hal menjadi keterbatasan dalam penelitian  ini.  Oleh  karena  itu  peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya.  Keterbatasan  dan  saran  yang dimaksud antara lain: 1) Nilai rata-rata CETR pada  statistik  deskriptif  menunjukkan  nilai CETR  36%  yang  menjelaskan  perusahaan tidak  melakukan tax  avoidance ,  maka  untuk penelitian  selanjutnya  menambah  kriteria penilitian  yaitu  dimana  nilai  CETR  yang rendah  (dibawah  25%)  atau  dapat  juga melakukan  uji  beda  antara  nilai  CETR  yang tinggi  dan  rendah;  2)  Adanya  kontradiksi antara  hasil  hipotesis  untuk  manajemen  laba dan corporate governance apabila  diukur
dengan  CETR  apabila  dilihat  dari  nilai  rata- rata statistik deskriptif, maka untuk penelitian  selanjutnya  mengganti  proksi tax avoidance seperti effective tax rate dan book tax difference ; 3) Sampel dalam penelitian ini belum  dapat  menjelaskan  bahwa  manajer melakukan tax avoidance apakah berhubungan  dengan rent  extraction atau prinsipal  yang  menugaskan  maupun  bekerja sama  dalam  mendapatakan  manfaat  dari tax avoidance, maka untuk penelitian selanjutnya lebih memastikan sturktur organisasi perusahaan  di  Indonesia  melalui  literatur yang  ada  sehingga  dapat  terlihat  tujuan  dari manajer  dalam  melakukan  tindakan tax avoidance ;  4)  Adanya  kontradiksi  antara manejemn laba dan corporate social responsibility diamana  kedua  hipotesis  ini diterima, maka penelitian selanjutnya mengubah  pengukuran  dari  manajemen  laba akrual ke manajemen laba rill

## Daftar Rujukan
Ajija , Shochrul R, Syah W. Sari., Rahmat H. Setianto,  Martha  R.  Primanti  2011.
Cara Cerdas Menguasai Eviews . Salemba Empat,. Jakarta. Annisa,  N.  A.,  dan  Kurniasih,  L.  2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap  Tax  Avoidance. Jurnal
Akuntansi & Auditing, 8, hal. 95-189. Arifin,Zaenal.  2007. Teori  Keuangan  & Pasar Modal. Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta: EKONISIA. Arthana, R. 2011. Pengaruh Karakteristik Perusahaan  Terhadap  Pengungkapan Tanggungjawab   Sosial Perusahaan (CSR) pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks LQ45 Bursa Saham Indonesia. Diakses:
http://jimfeb.ub.ac.id/
Deegan, C., Rankin. M., dan Tobin,  J., 2002,
An  Examination  of  the  Corporate Social  and  Environmental  Disclosure BHP    from    1983-1997    a    Test   of
Legitimacy Theory. Accounting,
Auditing  and  Accountability ,  Vol.15, No. 3, pp 312-343.
Desai  M.  A  &  Dharmapala,  D.  (2006).
Corporate  Tax  Avoidance  and  High-
Powered Incentives. Journal of
Financial Economics, 70, 145-179.
Dyan,  Amila.  2016.  Pengaruh Corporate Governance dan Corporate  Social
Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan  Tambang  dan  CPO  yang
Listing  di  BEI  2010-2014).  Diakses  di http://scholar.google.co.id/ .
Fadhillah,  Rahmi.  2014. Pengaruh  Good Corporate  Governance  Pada  Tax
Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). Skripsi . Universitas
Negeri Padang. GRI 2016, Sustainability Reporting
Guideliness  G4 ,  Global  Reporting
Initiatives. www. globalreporting.org Hamed,  M.S.,  dan  Boussaidi.A.  2015.  The
Impact  of  Governance  Mechanisms  on Tax Aggressiveness:
Empirical
Evidence  From  Tunisisan  Context. Journal  of  Asian  Business  Strategy,
Vol.5(1).
Huseynov, Fariz dan Klamm, Bonnie K. 2012.
Tax  Avoidance,  Tax  Management,  and Corporate Social Responsibility.
Journal of  Corporate Finance 18 , 804- 827.
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.  1976. Theory  of  the  Firm  :  Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial
Economics, 3 (4), 305-360.
Jones,  J.  J.  1991.  Earnings  management during  import  relief  investigations. Journal of Accounting Research 29 (2):
193-288
Kamila,  Putri  Almainda  dan  Martani,  Dwi.
2013. Analisis  Hubungan  Agresivitas Pelaporan  Keuangan  dan  Agresivitas Pajak .  Simposium  Nasional  Akuntansi XVII, Lombok.
Khoirunnisa.  2014. Pengaruh  Corporate Governance  Terhadap  Tax  Avoidance Pada  Perusahaan  Manufaktur  Yang Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia. Diakses di http://scholar.google.co.id/ . Khurana,  I.  K.  dan  W.  J.  Moser.  2009.
Institutional Ownership and Tax Aggressiveness .
www.ssrn.com : Working Paper.
Landolf,  U.  2006,  Tax  and  Corporate esponsibility, International Tax Review
29, 6-9.
Lanis, R., dan Richardson, G. 2012. Corporate
Social Responsibility and Tax
Aggresiveness:  an  Empirical  Analysis. Journal  of  Accounting  and  Public
Policy . 31, 86-108
Lanis,  R.,  dan  Richardson,  G.  2013.  Is
Corporate Social Responsibility
Performance  Associated  with  Tax Avoidance?. Journal  Business  Ethics .
Vol. 127.
Lee, Namryoung dan Swenson, Charles. 2011.
Earnings Management through discretionary  expenditures  in  the  U.S., Canada, and Asia. International Business Research. 4(2). hal 257-266.
Lindblom,  C.K.  1994. The  Implications  of Organizational
Legitimacy for
Corporate  Social  Performance  and Disclosure.Presented  at  the  Critical Perspectives on Accounting Conference ,
New York, NY. O’Donovan, G, 2002. Environmental Disclosure  in  the  Annual  Report, Extending the Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory, Accounting, Auditing and Accountability Journal , Vol. 15, No. 3
Otoritas  Jasa  Keuangan.  2015. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan  Kerja  Komite  Audit : Jakarta
Pohan, Hotman Tohir. 2008. Pengaruh Good
Corporate Governance, Rasio Tobin Q, Perata  Laba  Pada  Penghindaran  Pajak Pada Perusahaan Publik. Jurnal Informasi,  Perpajakan,  Akuntansi  dan Keuangan Publik . Universitas Trisakti.
Rahmawati, Ayu., Wi, M.G. Endang., Rosalita Rachma Agusti. 2016. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance  Terhadap  Tax  Avoidance (Studi  Pada  Perusahaan  Manufaktur
Yang  Terdaftar  Di  BEI  Periode  2012- 2014). Jurnal  Perpajakan (JEJAK) Vol. 10 No. 1
Rustiarini,  Ni  Wayan.  2011.  Pengaruh
Struktur  Kepemilikan  Saham  Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Audit  Jurnal  Akuntansi Dan Bisnis , 12 (1) : 1 - 12.
Schipper, K. 1989. Earnings Management.
Accounting Horizons 3, 91-106 . Scott, William, R. 2009. Financial Accounting Theory , International Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
Schroeder, R. G., Myrtle, W. C., & Jack, M. C.
(2014). Financial Accounting  Theory and Analysis : Text and Case Eleventh Edition. USA: Wiley.
Siallagan,  H.,  dan  M.  Machfoedz.  2006.
Mekanisme  Corporate  Governance,
Kualitas  Laba  dan  Nilai  Perusahaan.
Simposium  Nasional  Akuntansi  IX. Padang.
Suandy, Erly. 2014. Perencanaan Pajak Edisi 5 . Jakarta: Salemba Empat.
Sujoko  dan Subiantoro, Ugy. 2007. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Leverage,
Faktor  Intern  Dan  Faktor  Ekstern Terhadap  Nilai  Perusahaan  (Studi empirik  pada  perusahaan  manufaktur dan  non  manufaktur  di  Bursa  Efek Jakarta). Jurusan Ekonomi Manajemen,
Fakultas Ekonomi –  Universitas Kristen Petra. Tiaras,  Irvan  dan  Wijaya,  Henryanto.  2015. Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen,  dan  Ukuran  Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal Akuntansi, Vol. XIX, No. 03.
Trisna,  Nila  Syanthi.,  Sudarma,  Made.,  dan
Erwin Saraswati. 2012. Dampak Manajemen Laba Terhadap Perencanaan Pajak dan Persistensi Laba. Jurnal  Ekonomi  dan  Keuangan ,  No.
80/DIKTI/Kep/2012.
Ujiyantho,  Muh.  Arief  dan  Pramuka,
Bambang  Agus.  2007. Mekanisme Corporate  Governance,  Manajemen Laba  dan  Kinerja  Keuangan  (Studi Pada  Perusahaan  go  public  Sektor Manufaktur) . Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
Watson,  Luke.  2011.  Corporate  Social
Responsibility and Tax Aggressiveness: An  Examination  of  Unrecognized  Tax Benefits. www.ssrn.com
Whyudi,  Dudi.  2015.  Analisi  Empiris
Pengaruh  Aktivitas  corporate  Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak. Widyaswara Network Jorunal , Edisi 2, No. 4. Wijayanti, Provita dan Slamet,  Abdul. 2012. Respon Perubahan Tarif Pajak
Penghasilan,  Insentif  dan  Non  Insentif Pajak  Terhadap  Manajemen  Laba. Conference  In  Bussines,  Accounting and  Management  (CBAM), Vol.  1  No.
1.
Winarsih,  Rina.,  Prasetyono,  Muhammad
Syam Kusufi. 2014. Pengaruh Good
Corporate  Governance  dan  Corporate Social Responsibility Terhadap Tindakan  Pajak  Agresif  (Studi  pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI  Tahun  2009-2012) .  Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok. Winata,  Fenny.  2014.  Pengaruh  Corporate Governance  Terhadap  Tax  Avoidance pada  Perusahaan  yang  terdaftar  di Bursa Efek  Indonesia  Tahun 2013. Tax
& Accounting Review, Vol. 4, No. 1.
Winda, Nadya Sari., Pratomo, Dudi SET., M.Ak., dan Siska Priyandi Yudowati,
S.E., MBA.2016. Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2010-2015. Diakses:
library.telkomuniversity.ac.id/pustaka/f iles/116361/jurnal_eproc/jurnal_eproc.