## JURNAL ABDIMAS ILMIAH CITRA BAKTI
Volume 4, Nomor 3, Agustus 2023 ISSN 2721-9178

## PELATIHAN PENINGKATAN KETERAMPILAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN SAMOSIR
Toman Sony Tambunan 1)* , Jusmer Sihotang 2)

## Universitas HKBP Nommensen
1) toman.tbn@gmail.com , 2) jusmersitohang@gmail.com
Histori artikel Abstrak Received: 26 Juni 2023 Accepted : 31 Juli 2023 Published: 28 Agustus 2023
Keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  ibarat  dua  sisi mata  uang.  Di  satu  sisi  menyimpan  potensi  dan  harapan  bagi kehidupan  masyarakat  melalui  optimalisasi  potensi  sumber  daya alam  dan  sumber  daya  manusia,  di  sisi  lain  Badan  Usaha  Milik Desa juga memiliki permasalahan  yang  pelik.  Badan  Usaha  Milik Desa  di  Kabupaten  Samosir  memang  belum  secara  maksimal dikelola  secara  profesional.   Untuk  itu,  perlu  dilakukan  kegiatan pengabdian  kepada  Masyarakat  (PkM)  tentang  Peningkatan Keterampilan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Samosir.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk:  (1)  Meningkatkan pemahaman  masyarakat  tentang  keberadaan  Badan  Usaha  Milik Desa. (2) Meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelola Badan  Usaha  Milik  Desa  terhadap  tertib  administrasi  dan pembukuan.  (3)  Meningkatkan  keterampilan  pengelola  terkait peningkatan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa. (4)  Meningkatkan  kemampuan  Sumber  Daya  Manusia  atau pengelola Badan Usaha Milik Desa dalam memanfaatkan peluang usaha.  Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pengabdian kepada  masyarakat  adalah Focus  Group  Discussion (FGD); Penyuluhan (pemberian materi dan diskusi); Pelatihan; Pendampingan  kepada  Pengelola  BUMDes  di  Kabupaten Samosir.  Kegiatan  PkM  ini  berjalan  dengan  baik,  sehingga  dapat mencapai  tujuan  1)  Meningkatkan  pemahaman  masyarakat tentang  keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di Kabupaten Samosir, 2) Meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelola BUMDes terhadap pengelolaan yang baik, efektif  dan  efisien,  serta  tertib  administrasi,  3)  Meningkatkan keterampilan  pengelola  terkait  pengelolaan  atau  kemampuan manajerial  BUMDes  secara  sederhana  agar  dapat  mengetahui kinerja organisasi  BUMDes secara keseluruhan, 4) Meningkatkan kemampuan  Sumber  Daya  Manusia  (pengelola)  BUMDes  dalam memanfaatkan peluang usaha.
Kata-kata  kunci: Badan  Usaha  Milik  Desa,  Keterampilan, Pengelolaan
*Penulis Koresponden : Toman Sony Tambunan ( toman.tbn@gmail.com )
Abstract. The existence of village-owned enterprises (BUMDes) is like two sides of a coin. On the one hand, saving potential and hope for people's lives through optimizing the potential of natural resources and  human  resources,  on  the  other  hand,  village-owned  enterprises  also  have  complex  problems. Village-Owned Enterprises in Samosir Regency are not optimally managed in a professional manner. For this reason, it is necessary to carry out community service activities (PkM) regarding Improving the Management  Skills  of  Village-Owned  Enterprises  in  Samosir  Regency.  This  activity  aims  to:  (1) Increase  public  understanding  of  the  existence  of  village-owned  enterprises.  (2)  Improving  the understanding and skills of Village-Owned Enterprises managers regarding orderly administration and bookkeeping.  (3)  Improving  the  skills  of  managers  related  to  the  improvement  and  business development  of  Village-Owned  Enterprises.  (4)  Improving  the  ability  of  Human  Resources  or managers  of  Village-Owned  Enterprises  in  taking  advantage  of  business  opportunities.  The  method used  in  community  service  activities  is  Focus  Group  Discussion  (FGD);  Counseling  (providing materials  and  discussions);  Training;  Assistance  to  BUMDes  Managers  in  Samosir  Regency.  This PkM activity is going well, so that it can achieve the objectives of 1) Increasing public understanding of the  existence  of  Village-Owned  Enterprises  (BUMDes)  in  Samosir  Regency,  2)  Increasing understanding and skills of BUMDes managers for good, effective and efficient management, as well as  orderly  administration,  3)  Improve  management  skills  related  to  BUMDes  management  or managerial  abilities  in  a  simple  way  so  that  they  can  determine  the  overall  BUMDes  organizational performance, 4) Improve the ability of BUMDes Human Resources (managers) in taking advantage of business opportunities.
Keywords: Village-Owned Enterprises, Skills, Management

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau  sebagian  modalnya  dimiliki  oleh  desa  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang berasal  dari  kekayaan  desa  yang  dipisahkan  guna  mengelola  asset,  jasa  pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Badan  Usaha  Milik  Desa  merupakan  konsep  pengelolaan  potensi  Desa  berbasis demokrasi  ekonomi  yang  berupaya  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat  masyarakat serta  kemandirian  masyarakat  yang  ada  di  suatu  Desa,  dimana  seluruh  kegiatan  ekonomi berlangsung  dari  Desa,  oleh  Desa  dan  untuk  Desa.  Kemandirian  mengandung  arti  dapat berdiri  sendiri,  tanpa  bergantung  pada  pihak  lain  yang  dilandasi  oleh  suatu  kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri (Tambunan, 2021).
BUMDes  merupakan  badan  usaha  yang  ditetapkan  melalui  Peraturan  Desa berdasarkan  hasil  keputusan  Musyawarah  Desa.  Artinya,  pembentukan  BUMDes  hanya didasarkan  pada  Peraturan  Desa  dan  tidak  membutuhkan  pengesahan  dari  Akta  Notaris. BUMDes  memberikan  ruang  pengambilan  peran  negara  melalui  Pemerintah  Desa  untuk mengelola  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  desa  dan  bidang  produksi  yang  penting  bagi desa serta yang menguasai hajat hidup warga desa (Mubyarto, 2000).
Menurut  Departemen  Pendidikan  Nasional  pada  Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem Pembangunan  (2007),  dituliskan  bahwa  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan  pemerintahan desa dalam upaya memperkuat  perekonomian  desa  dan  dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi  desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Selain itu, BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam  penyediaan  pelayanan  sosial,  sedangkan  sebagai  lembaga  komersial  bertujuan mencari  keuntungan  melalui  penawaran  sumber  daya  lokal  ke  pasar  (Pusat  Kajian Dinamika  Sistem  Pembangunan,  2007).  Khosiah  &  Sintayana  Muhardini  (2019) menyebutkan  bahwa  Badan  Usaha  Milik  Desa  memiliki  dua  manfaat,  yaitu  komersil  dan pelayanan publik.
Menurut  Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem  Pembangunan  (2007),  disebutkan  bahwa sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan  dengan  lembaga  ekonomi  pada  umumnya.  Ini  dimaksudkan  agar  keberadaan dan kinerja BUMDesa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan  warga  desa.  Di  samping  itu,  supaya  tidak  berkembang  sistem  usaha kapitalistis  di  pedesaan  yang  dapat  mengakibatkan  terganggunya  nilai-nilai  kehidupan bermasyarakat. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi  komersial  pada  umumnya  yaitu:  Badan  usaha  ini  dimiliki  oleh  desa  dan  dikelola secara  bersama;  Modal  usaha  bersumber  dari  desa  (51%)  dan  dari  masyarakat  (49%) melalui penyertaan  modal  (saham  atau  andil);  Operasionalisasinya  menggunakan falsafah bisnis  yang  berakar  dari  budaya  lokal  ( local  wisdom );  Bidang  usaha  yang  dijalankan didasarkan  pada  potensi  dan  hasil  informasi  pasar;  Keuntungan  yang  diperoleh  ditujukan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  anggota  (penyerta  modal)  dan  masyarakat  melalui kebijakan  desa  ( village  policy );  Difasilitasi  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah desa; serta Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemerintahan Desa, Badan Perangkat Desa, dan anggota) (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  didasarkan  pada fenomena  yang  terjadi  di  Kabupaten  Samosir,  dimana  masyarakat  desa  rata-rata  bekerja sebagai  petani,  buruh  tani,  dan  pedagang  kecil  serta  pengangguran  yang  masih  usia produktif.  Sehingga  diharapkan  dengan  keberadaan  BUMDes  mampu  mendorong dinamisasi  kehidupan  ekonomi,  serta  sebagai  penggerak  perekonomian  masyarakat  desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Keberadaan  BUMDes  ibarat  dua  sisi  mata  uang.  Di  satu  sisi  menyimpan  potensi dan  harapan  bagi  kehidupan  masyarakat  melalui  optimalisasi  potensi  sumber  daya  alam dan sumber daya manusia,  namun di sisi yang lain BUMDes memiliki permasalahan yang pelik.  BUMDes  di  Kabupaten  Samosir  diyakini  memang  belum  secara  maksimal  dikelola secara  professional.  Secara  umum,  beberapa  permasalahan  yang  dijumpai  di  BUMDes antara  lain: Pertama ,  Masyarakat  desa  belum  secara  penuh  mandiri  dan  belum  dapat memahami  secara  utuh  fungsi  dari  keberadaan  BUMDes. Kedua ,  Pemahaman  pengelola terhadap  BUMDes  juga  dirasa  masih  kurang.  Kapasitas  sistem  manajerial  dalam manajemen  administrasi  dan  keuangan  BUMDes  dipandang  masih  lemah,  dimana sasaran  dan  tujuan  program  kerja,  manajemen  transparansi  dan  akuntabilitas  pelaporan pertanggunggungjawaban  serta  manajemen  BUMDes  belum  tertata  dengan  baik. Ketiga , Kurangnya  dukungan  infrastruktur,  artinya  belum  terfokus  pada  yang  menghasilkan  aset desa.  Jadi  ke  depan,  diharapkan  BUMDes  akan  mengoptimalkan  dalam  memanfaatkan sarana serta aset yang ada. Keempat , Masih banyak masyarakat yang belum tersentuh dan memanfaatkan  BUMDes,  karena  sebagian  berbagai  sektor  usaha  di  sekitar  masih tergantung  kepada  bank  keliling/rentenir,  sehingga  pendapatan  masyarakat  tidak  dapat memenuhi kebutuhannya setiap bulan.
Keempat permasalahan tersebut dapat disarikan dalam permasalahan pokok, yaitu: Pertama ,  Manajemen  (tata  kelola)  BUMDes,  perlu  dilakukan  penataan  relasi  pengurus BUMDes dengan Pemerintah Desa dan aspek profesionalitas dalam pengelolaan BUMDes. Perlu  disadari  jika  BUMDes  dan  Pemerintah  Desa  memiliki  relasi  yang  erat,  karena Pemerintah  Desa  menjadi  pengawas  dari  kegiatan  yang  dilakukan  BUMDesa. Kedua , Peningkatan  potensi  BUMDes,  melalui  peningkatan  potensi  ekonomi,  potensi  sosial  dan potensi lingkungan. Ketiga , Peningkatan potensi sumber daya manusia melalui penguatan: komunikasi, kapasitas manajerial, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.
Kinerja  karyawan  (pengelola)  BUMDes  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  kondisi BUMDes.  Berbagai  cara  dapat  dilakukan  dalam  meningkatkan  kinerja  karyawannya,  yaitu melalui kegiatan pelatihan, dan peningkatan kompetensi pegawai. (Putra et al., 2020)
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  diuraikan  tersebut,  maka  perlu  dilakukan kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  tentang  Peningkatan  Keterampilan  Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Samosir. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  ini  bertujuan  untuk  1)  Meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Kabupaten  Samosir,  2)  Meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelola BUMDes terhadap pengelolaan yang baik, efektif dan  efisien,  serta  tertib  administrasi,  3)  Meningkatkan  keterampilan  pengelola  terkait
pengelolaan  atau  kemampuan  manajerial  BUMDes  secara  sederhana  agar  dapat mengetahui kinerja organisasi  BUMDes secara keseluruhan, 4) Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (pengelola) BUMDes dalam memanfaatkan peluang usaha.
Manfaat yang diharapkan dari kegiatan PkM ini adalah 1) Bagi pengelola BUMDes, mampu  mendorong  peningkatan  kinerja  pengelola  BUMDes  serta  meningkatkan  dinamika organisasi  BUMDes.  2)  Bagi masyarakat, akan mendukung terbukanya  lapangan pekerjaan akibat peningkatan kapasitas produksi dan unit usaha BUMDes.  Hal tersebut tentunya tidak terlepas  dari  terbentuknya  jejaring  kemitraan  dan  pemasaran  yang  kuat.  3)  Bagi  desa, Pengembangan  Kelembagaan  BUMDes  akan menambah  pendapatan  asli  desa,  selain  itu mampu  mengakselerasi  desa  dalam  rangka  mencapai  status  desa  mandiri.  4)  Bagi Perguruan Tinggi, sebagai suatu bagian dari Tridarma Perguruan Tinggi Universitas HKBP Nommensen Medan dalam membangun, serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Samosir.

## METODE PELAKSANAAN
Sasaran  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PkM)  ini  adalah  para  Pengurus dan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  di Kabupaten Samosir. Beberapa pihak lain  yang  dilibatkan  antara  lain  para  Pengurus/Pengelola  BUMDes,  Aparat  Desa,  dan Perwakilan  dari  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM).  Pihak-pihak  tersebut diharapkan dapat berpartisipasi  dalam kegiatan penyuluhan,  pelatihan,  pendampingan,  dan evaluasi  kegiatan  yang  akan  dilakukan  oleh  Tim  Abdimas  Universitas  HKBP  Nommensen Medan.
Dalam kegiatan PkM ini, metode yang digunakan adalah:
1. Focus  Group  Discussion (FGD).  FGD  dilakukan  dengan  pengelola  unit  usaha  dan pengurus BUMDes di Kabupaten Samosir, guna mengetahui masalah dan harapan yang diinginkan oleh pengelola BUMDes kedepannya.
2.  Penyuluhan.  Kegiatan  penyuluhan  dengan  menggunakan  metode  ceramah  dan  diskusi yang  bertujuan  untuk  mempercepat  penyerapan  materi  yang  telah  diberikan mencakup pengelolaan  manajemen  BUMDes;  analisis  peluang  usaha;  serta  pengelolaan  dan pengembangan modal atau usaha.
3.  Pelatihan. Pelatihan bagi para Pengurus/Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten  Samosir.  Topik  materi  dalam  pelatihan  ini  adalah  pengelolaan  administrasi, pembukuan  keuangan  sederhana,  penyusunan  proposal  pengembangan  modal  usaha, dan analisis peluang usaha.
4.  Kegiatan  Pendampingan.  Kegiatan  ini  dilakukan  dalam  pengisian  Menyusun  analisis peluang usaha BUMDes di kantor sekretariat BUMDes.
Pelaksanaan kegiatan PkM ini dikemas dengan menggunakan pendekatan workshop . Kegiatan  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  ceramah,  diskusi  dan  praktek.  Adapun langkah-langkah dalm pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:
Langkah 1 :  Peserta  pelatihan  diberikan  materi  tentang  pengelolaan  BUMDes serta arti pentingnya BUMDes dalam menopang ekonomi desa dan masyarakat.
Langkah 2 :  Peserta  diberikan  kesempatan  untuk  mendiskusikan  materi  yang telah  diberikan.  Kesempatan  tanya  jawab  diberikan  untuk memperjelas hal-hal yang masih masalah dalam pengelolaan.
Langkah 3 :  Peserta  berlatih  untuk  berorganisasi,  tata  cara  bermusyawarah serta  bagaimana  memilih  dan  memilah  unit  bisnis  yang mendatangkan keuntungan.
Langkah 4 :  Peserta  diberikan  bimbingan  dalam  pengelolaan  BUMDes, pemilihan unit bisnis yang sesuai, serta peluang pasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani.
Langkah 5 :  Hasil  Pelatihan  dievaluasi  secara  bersama  dan dianalisa  bilamana masih terdapat kekurangan.
Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan, maka dilaksanakan beberapa evaluasi, yaitu:
1.  Evaluasi  formatif  mencakup  evaluasi  awal  (pre-test)  dan  evaluasi  akhir  (post-test). Evaluasi  awal  akan  diberikan  sebelum  penyampaian  materi  penyuluhan  (ceramah)  dan pelatihan,  sedangkan  evaluasi  akhir  akan  diberikan  di  akhir  sesi  penyuluhan  (ceramah) dan pelatihan.
2.  Evaluasi  proses  (monitoring)  akan  dilakukan  pada  saat  kegiatan  penyuluhan, pelatihan, simulasi, dan pendampingan berjalan.
3.  Evaluasi  keberlanjutan  dilaksanakan  beberapa  bulan  setelah  kegiatan  ini  selesai dilakukan  oleh  Tim  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM)  Universitas  HKBP Nommensen  Medan.  Evaluasi  ini  dilakukan  dengan  pemantauan  keberlanjutan  kegiatan dan  kinerja  BUMDes  pasca  kegiatan  dari  Tim  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM) Universitas  HKBP  Nommensen  Medan.  Beberapa  hal  yang  akan  dikaji  diantaranya adalah  pelaksanaan  administrasi,  pengelolaan/manajemen,  dan  perkembangan  unit usaha BUMDes di Kabupaten Samosir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Kegiatan  Pelatihan  Peningkatan  Keterampilan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) yang dilaksanakan di Kabupaten Samosir telah berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh  20  orang  pengurus  BUMDes,  yang  berasal  dari:  BUMDes  Saoloan  Desa  Hutatinggi; BUMDes Desa Tanjung Bunga; BUMDes Desa Sinabulan; BUMDes Desa Turpuk Limbong; BUMDes  Desa  Situngkir;  BUMDes  Desa  Garoga;  BUMDes  Desa  Siopat  Sosor;  BUMDes Desa Hariara Pohan; BUMDes Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan; dan BUMDes Desa Ginolat.
Pelatihan  ini  dilaksanakan  selama  dua  hari  terhitung  sejak  tanggal  3 –  4  Maret 2023. Peserta pelatihan terlihat sangat antusias dengan materi pelatihan yang diberikan, hal ini  terlihat  dari  awal  hingga  akhir  kegiatan  semua  peserta  mengikuti  dengan  baik.  Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berjalan dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan untuk:  Pertama,  Meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang  keberadaan  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  di  Kabupaten  Samosir.  Kedua,  Meningkatkan  pemahaman  dan keterampilan  pengelola  BUMDes  terhadap  pengelolaan  yang  baik,  efektif  dan  efisien,  serta tertib  administrasi.  Ketiga,  Meningkatkan  keterampilan  pengelola  terkait  pengelolaan  atau kemampuan manajerial BUMDes secara sederhana agar dapat mengetahui kinerja organisasi BUMDes secara keseluruhan. Keempat, Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (pengelola) BUMDes dalam memanfaatkan peluang usaha.
Gambar 1. Foto Bersama antara Narasumber dan Pengelola BUMDes
Gambar 2. Penyampaian Materi Pelatihan Kepada Pengelola BUMDes
Gambar 3. Peserta Pelatihan dari Para Pengelola BUMDes

## Pembahasan
Kegiatan  PkM  yang  ditujukan  kepada  para  Pengurus  atau  Pengelola  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kabupaten Samosir, telah  disampaikan secara menyeluruh materi tentang  pengelolaan  BUMDes  yang  efektif  dan  efisien,  diantaranya  yaitu:  Kelembagaan BUMDes dan Pengelolaan (Manajemen) BUMDes.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari  kekayaan  desa  yang  dipisahkan  guna  mengelola  asset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Untuk  mengatasi  beberapa  permasalahan  yang  dijumpai  di  BUMDes  antara  lain: Pertama , Masyarakat desa belum secara penuh mandiri dan belum dapat memahami secara utuh  fungsi  dari  keberadaan  BUMDes. Kedua ,  Pemahaman  pengelola  terhadap  BUMDes juga dirasa masih kurang.  Kapasitas  sistem manajerial  dalam  manajemen  administrasi  dan
keuangan  BUMDes  dipandang  masih  lemah,  dimana  sasaran  dan  tujuan  program  kerja, manajemen  transparansi  dan  akuntabilitas  pelaporan  pertanggunggungjawaban  serta manajemen BUMDes belum tertata dengan baik. Ketiga , Kurangnya dukungan infrastruktur, artinya  belum  terfokus  pada  yang  menghasilkan  aset  desa. Keempat ,  Masih  banyak masyarakat yang belum tersentuh dan memanfaatkan BUMDes, maka kegiatan pengabdian masyarakat  melalui  pelatihan  pengelolaan  BUMDes  bagi  para  pengurus  atau  pengelola BUMDes disampaikan materi:
1.  Pengelolaan atau Manajemen BUMDesa.
Manajemen  merupakan  serangkaian  aktifitas  perencanaan,  pengorganisasian, kepemimpinan,  dan  pengendalian  yang  diarahkan  pada  sumber  daya  organisasi  untuk mencapai tujuan dengan efisien dan efektif. Fred & Forest (2017); Ebert &  Griffin, 2015) menjelaskan  tujuan  dari  pendirian  BUMDesa,  yaitu:  Pertama,  Meningkatkan perekonomian  desa.  Kedua,  Mengoptimalkan  asset  desa  agar  bermanfaat  untuk kesejahteraan desa. Ketiga, Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi  desa.  Keempat,  Mengembangkan  rencana  kerja  sama  usaha  antar  desa dan/atau  dengan  pihak  ketiga.  Kelima,  Menciptakan  peluang  dan  jaringan  pasar  yang mendukung kebutuhan layanan umum warga. Keenam, Membuka lapangan kerja. Ketujuh, Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  perbaikan  pelayanan  umum, pertumbuhan,  dan  pemerataan  ekonomi  desa.  Kedelapan,  Meningkatkan  pendapatan masyarakat  desa  dan  Pendapatan  Asli  Desa.  Desa  dapat  mendirikan  BUMDes  dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; Potensi  usaha  ekonomi  Desa;  Sumber  daya  alam  di  Desa;  Sumberdaya  manusia  yang mampu  mengelola  BUMDes;  Penyertaan  modal  dari  Pemerintah  Desa  dalam  bentuk pembiayaan  dan  Kekayaan  Desa  yang  diserahkan  untuk  dikelola  sebagai  bagian  dari usaha BUMDes.
Beberapa  langkah  persiapan  awal  yang  perlu  dilakukan  oleh  Desa  dalam mendirikan  BUMDes  antara  lain,  yaitu: Pertama ,  Melakukan  sosialisasi  ide  atau  inisiatif pendirian  BUMDes.  Ide  atau  inisiatif  ini  bisa  muncul  dari  Pemerintah  Desa  dan  atau masyarakat.  Dari  manapun  inisiatif  tersebut  jika  dirasa  baik  bagi  masyarakat,  maka kuncinya adalah harus dibahas didalam Musyawarah Desa. Kedua , Kemudian melakukan tinjauan atau kajian ringkas dengan mengidentifikasi potensi-potensi  apa  saja  yang  ada di  desa,  baik  potensi  sumberdaya  alam  potensi  pertanian,  peternakan,  perikanan, pariwisata, potensi budaya  dan tradisi, potensi  SDM  masyarakat  yang  ada,  potensi  aset dan  kekayaan  desa  yang  menjadi  kewenangan  desa. Ketiga ,  Selanjutnya  melakukan identifikasi  atas  aset-aset  dan  kekayaan  yang  ada  di  desa,  serta  memilah-milah  mana
yang  merupakan  kewenangan  desa  dan  mana yang  bukan  kewenangan  desa  atas  aset dan  kekayaan  yang  ada  di  desa  tersebut.  Berdasarkan  identifikasi  tersebut  kemudian ditetapkan  peraturan  desa  tentang  aset  dan  kekayaan  desa  yang  menjadi  kewenangan desa.
Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (selanjutnya  disebut  BUMDes)  bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa,  dan  penyertaan modal  dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah  meningkatkan  taraf  ekonomi  masyarakat  desa.  Dasar  pembentukan  Bumdes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan  masyarakat  desa  dengan  berdasarkan  pada  prinsip  kooperatif,  partisipatif,  dan emansipatif  dari  masyarakat  desa.  Keberadaan  BUMDes  diharapkan  mampu menrangsang  dan  menggerakakan  roda  perekonomian  desa.  (Nursyamsu  dan  Kurniadi, 2020).  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  efektif  adalah  badan  usaha  yang dikelola  dengan  pendekatan  manajemen  modern,  serta  sesuai  dengan  prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( Good Corporate Governance ). Adapun prinsip-prinsip Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Baik  ( Good  Corporate  Governance ),  yaitu:  Pertama, Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan  keputusan dan  keterbukaan  dalam mengungkapkan  informasi  material  dan relevan  mengenai  perusahaan.  Kedua,  Akuntabilitas (accountability), yaitu  kejelasan fungsi,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  Organ  sehingga  pengelolaan  perusahaan terlaksana  secara  efektif.  Ketiga,  Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu  kesesuaian di dalam  pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip- prinsip  korporasi  yang  sehat.  Keempat,  Kemandirian (independency), yaitu  keadaan  di mana  perusahaan  dikelola  secara  profesional  tanpa  benturan  kepentingan  dan pengaruh/tekanan  dari  pihak  manapun  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  dan  prinsip-prinsip  korporasi  yang  sehat  (Porter,  2015).  Kelima,  Kewajaran (fairness), yaitu  keadilan  dan  kesetaraan  di  dalam  memenuhi  hak-hak  Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang  timbul  berdasarkan  perjanjian  dan  peraturan perundang-undangan.
2.  Manajemen Operasional yang efektif.
Manajemen  produksi  atau  operasional  merupakan  manajemen  dari  bagian organisasi  yang  bertanggung  jawab  untuk  menghasilkan  produk,  baik  dalam  bentuk barang dan/atau jasa (Slack, 2016). Atau dengan kata lain, bagian yang berperan penting dalam  menjalankan  tanggung  jawab  dalam  mengelola  produk  atau  operasional  di  suatu
persuhaan. (Stevenson & Chuong, 2015), (Min, 2015) menyebutkan beberapa keputusan- keputusan  berkaitan  dengan  manajemen  operasional,  yaitu:  Pertama,  ”Apa”.  Artinya, sumber daya apa yang akan dibutuhkan, dan berapa jumlahnya? Sumber daya dimaksud disini, dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya material (bahan baku), sumber daya  modal,  dan  sumber  daya  mesin  (peralatan).  Kedua,  ”Kapan”.  Artinya,  Kapan masing-masing  sumber  daya  akan  dibutuhkan?  Kapan  pekerjaan  harus  dijadwalkan? Kapan bahan baku dan perlengkapan lainnya harus dipesan? Kapan tindakan perbaikan diperlukan?  (Rushton,  2014).  Ketiga, ”Di  mana”.  Artinya,  Di  mana  pekerjaan  akan dilakukan?. Keempat, ”Bagaimana”. Artinya, Bagaimana produk atau jasa akan di desain? Bagaimana pekerjaan (organisasi, metode, peralatan) akan dilakukan? Bagimana sumber daya  akan  di  alokasikan?.  Kelima,  ”Siapa”.  Artinya,  Siapa  yang  akan  melakukan pekerjaan? (Grant, 2017)
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini,  dapat  mendukung  peningkatan  kapasitas para pengurus Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kabupaten Samosir.  Dan, kegiatan pelatihan  ini  juga  sebagai  pedoman  bagi  Pengurus  BUMDes  dalam  menerapkan manajemen  pengelolaan  yang  baik  bagi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  Kinerja karyawan  (pengelola)  BUMDes  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  kondisi  BUMDes. Berbagai  cara  dapat  dilakukan  dalam  meningkatkan  kinerja  karyawannya,  yaitu  melalui kegiatan pelatihan, dan peningkatan kompetensi pegawai. Pentingnya kompetensi dalam meningkatkan  kinerja  (pengelola)  BUMDes  terhadap  peningkatan  status  atau  kondisi suatu BUMDes, menyebabkan perlunya usaha yang optimal dalam rangka meningkatkan kompetensi  khususnya  pengelola  BUMDes.  (Nursyamsu  &  Kurniadi,  2020;  Putra  et  al., 2020; Malik & Mahmuda, 2023).

## KESIMPULAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dilaksanakan  melalui  kegiatan pelatihan bagi pengurus atau pengelola BUMDes, dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, yaitu:  Pertama,  Meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang  keberadaan  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  di  Kabupaten  Samosir.  Kedua,  Meningkatkan  pemahaman  dan keterampilan  pengelola  BUMDes  terhadap  pengelolaan  yang  baik,  efektif  dan  efisien,  serta tertib  administrasi.  Ketiga,  Meningkatkan  keterampilan  pengelola  terkait  pengelolaan  atau kemampuan manajerial BUMDes secara sederhana agar dapat mengetahui kinerja organisasi BUMDes secara keseluruhan. Keempat, Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (pengelola)  BUMDes  dalam  memanfaatkan  peluang  usaha.  Dengan  tercapainya  keempat
tujuan tersebut, maka diharapkan para pengelola BUMDes mampu mendorong peningkatan kinerja pengelola BUMDes serta meningkatkan dinamika organisasi BUMDes.
Saran  yang  dapat  diberikan  adalah  hendaknya  pihak  pemerintah  atau  dinas  terkait menindaklanjuti  dari  pada  pelatihan  ini  dengan  cara  melakukan  pembinaan  dan pendampingan  dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  BUMDes  di  Kabupaten  Samosir secara  berkelanjutan,  sehingga  BUMDes  yang  ada  di  Kabupaten  Samosir  dapat berkembang dan maju.

## DAFTAR PUSTAKA
David,  F.  R.  (2017). Manajemen  Strategik:  Suatu  Pendekatan  Keuanggulan  Bersaing . Penerbit Salemba Empat.
Ebert, R. J & Griffin, R. W. (2015). Pengantar Bisnis . Jakarta: Erlangga.
Grant,  D.  B.  (2017). Sustainable  Logistics  and  Supply  Chain  Management:  Principles  and Practices for Sustainable Operations and Management . Kogan Page Limited.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Indonesia.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014   tentang Pemerintahan Daerah.
Indonesia. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-01/MBU/2011  Tentang  Penerapann  Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Baik  (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
Khosiah,  &  Muhardini,  S.  (2019).  Pelatihan  Manajemen  Pengeloaan  BUMDes  Mart Kecamatan  Aikmel  Kabupaten  Lombok  Timur. Jurnal  Pendidikan  Mandala , 4 (5),  323 – 325.
Min, H. (2015). The Essentials of Supply Chain Management: New Business Concepts and Applications . Pearson Education.
Mubyarto. (2000). Membangun Sistem Ekonomi . Jakarta: Penerbit BPFE.
Nursyamsu,  R.  &,  Kurniadi,  E.  (2020).  Pelatihan  Peningkatan  Pengelolaan  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Cibinuang  Kabupaten  Kuningan. Empowerment :  Jurnal Pengabdian Masyarakat , 3 (2), 135 –142.
Putra, A.S.,  Hendriani,  S., & Samsir. (2020). Pengaruh Pelatihan dan Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan yang Dimediasi oleh Komitmen pada Pengelola Bumdes di Kabupaten Kuansing. Jurnal Ekonomi KIAT , 31 (2), 91 –99.
Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem  Pembangunan.  (2007). Buku  Panduan  Pendirian  dan Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) .  Fakultas  Ekonomi  Universitas Brawijaya.
Porter,  M.  L.  (2015). Keunggulan  Bersaing:  Menciptakan  dan  Mempertahankan  Kinerja Unggul . Jakarta: Erlangga.
Rushton, A. (2014). The Handbook of Logistics and Distribution Management: Understanding The Supply Chain . KoganPage.
Slack, N. (2016). Operations Management . USA: Pearson Education Limited Stevenson,  W.  J  &  Chuong,  S.  C.  (2015). Manajemen  Operasi:  Perspektif  Asia .  Jakarta:
Salemba Empat.
Tambunan, T. S. (2021). Manajemen Badan Usaha Milik Desa . Jakarta; Graha Ilmu.