____________________ Korespodensi :
Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan,  Universitas  Singaperbangsa  Karawang,  Jl.  HS.Ronggo  Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Tim., Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Kode Pos 41361.
Email: 1810631180115@student.unsika.ac.id

## JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN
Vol.7, No. 1, 2022 10.14710/jiip.v%vi%i.13156
Partisipasi Masyarakat Desa Cikaobandung dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Abdurrofi Abdullah Azzam 1 , Dwi Juliawati 2 , Lusi Octaviyanti 3 , Evi Priyanti 4
1234 program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Unsika

## INTISARI
Partisipasi  masyarakat  Indonsia  sejak  memproklamasikan  kemerdekaan  pada    17  Agustus 1945  dan  pembangunan  telah  menjadi  agenda  utama  pemerintah  sejak    Republik  Indonesia sejak  berdiri.  Pada  era  reformasi  terdapat  pembangunan  kereta  cepat  Jakarta  Bandung  yang rutenya  melewati  desa  cikaobandung  diteliti  menggunakan  pendekatan  John  M.  Cohen  dan Norman  T  Uphoff.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  dengan melakukan  observasi,  wawancara,  dan  telaah  dokumen.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa tidak  peran  pemerintah  desa  Cikaobandung  dan  peran  serta  masyarakat  dalam  mengambil keputusan  proyek  nasional  ini  memberikan  pengaruh  positif  era  reformasi.  Namun, masyarakat  desa  melakukan  pelaksanaan  dan  pengambilan  manfaat.  Evaluasi  masih  bersifat internal di pemerintah Desa Cikaobandung.

## KATA KUNCI : Partisipasi, Masyarakat, Desa

## Pendahuluan
Partisipasi  masyarakat  Indonsia  sejak  memproklamasikan  kemerdekaan  pada    17 Agustus  1945  dan  pembangunan  telah  menjadi  agenda  utama  pemerintah  sejak Republik  Indonesia  sejak  berdiri.  Dalam  proses  demokratisasi    Indonesia,  masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan politik.Di era  otonomi  masyarakat  dan  globalisasi   ini,  pemerintah  daerah  perlu  lebih  melayani dan  memberdayakan  masyarakatnya  untuk  terlibat  dalam  pembangunan  untuk pembangunan  daerah  mereka(Mustanir,  Sellang,  Ali,  Madaling,  &  Mutmainna  2018: 69).
Penelitian  sebelum  di  Indonesia  melakukan  pembangunan  kereta  cepat  menurut (Wang  &  Gu  2019:  8)  Republik  Rakyat  Tiongkok  telah  melakukan  penelitian  dampak sistem  transportasi  terhadap  ruang  kota  sebagian  besar  merupakan  studi  kasus kualitatif,  termasuk  pengembangan  dan  analisis  situs  di  sekitar  Suzhou,  hubungan antara  tata  ruang  Beijing.  Difusi  dan  lalu  lintas  serta  dampak  kereta  cepat  pada pembangunan tata ruang kota di Tianjin. Studi tersebut mempertimbangkan kawasan di sekitar stasiun transit kereta api sebagai simpul pembangunan ekonomi baru di kota yang dapat menjadi pusat gravitasi dari struktur tata ruang saat ini.
Penelitian  tentang  masyarakat  ikut  terlibat  dalam  pembangunan  untuk  kemajuan daerahnya dampak sistem transportasi pada tahun 2021 sebagai simpul pembangunan ekonomi baru di kota yang dapat menjadi pusat gravitasi dari struktur tata ruang saat ini  akan  berlanjut  kota  Jakarta  menuju  Bandung  hingga  ke  Bandara  Kertajati  (Uly, 2021).).  Satu  dari  46  struktur  rel  di  proyek  Kereta  Cepat  Jakarta-Bandung  yang berlokasi  di  Desa  Cikao  Bandung,  Kecamatan  Jatiluhur,  Purwakarta.  Rel  itu membentang sepanjang 2,8 km di atas sungai Citarum dan akan memuat dua lintasan kereta  cepat  di  atasnya  (Anwar,  2020).  Pemerintah  harus  memberikan  ruang  kepada masyarakat  untuk  partisipasi  sehingga  menemukan  solusi  bersama  mengenai pembangunan  rute  Kereta  Cepat  Jakarta-Bandung  di  Desa  Cikaobandung   dilanjutkan sampai Bandara Kertajati.
Pada  era  reformasi  dalam  Undang – undang  Nomor  32  Tahun  2004  menjelaskan bahwa  titik  berat  otonomi  diletakkan  pada  daerah  kabupaten/kota,  dengan pertimbangan  bahwa  daerah  kabupaten/kota  lebih  langsung  berhubungan  dengan masyarakat sehingga diharapkan akan dapat lebih mengerti dalam memenuhi aspirasi masyarakat  dalam  melaksnakan  pembangunan  (Fadil  2013:  252).  Rusak  jalan  karena kendaraan berat Desa Cikaobandung di Kabupaten Purwakarta selama pembangunan kereta cepat (Idris: 2019).
Insiden  lain  yang  tidak  diliput  media  ialah  insiden  penolakan  masyarakat  peralihan fungsi Makam Astana Gede Tunggul Rahayu Purwakarta, Makam  ini sudah ada  sejak abad  ke-13  yang  menjadi  rute  kereta  cepat  di  Desa  Cikaobandung.    Serangkaian kegiatan resolusi untuk mencapai hasil yang diinginkan masyarakat mengenai insiden rute kereta cepat di Desa Cikaobandung hanya terjadi dua insiden mengenai rusaknya jalan  dan  penggusuran  makam.  Dalam  kehidupan  pedesaan  dipenuhi  dengan serangkaian  pembuatan  atau  pengambilan  keputusan-keputusan,  baik  mengenai masalah  yang  besar  maupun  kecil  dalam  suatu  perencanaan  pembangunan  di  Desa Cikaobandung.
Selain  itu  menurut  Cohen  dan  Uphoff  keberhasilan  suatu  kebijakan  bergantung  pada masyarakat memiliki peranan dalam setiap pembangunan untuk mengusulkan sesuatu
yang sesuai dengan kebutuhannya dikenal bottom up. Dengan begitu masyarakat ikut serta disetiap program-program pembangunan (Azhar 2015: 63).
Menurut John M. Cohen dan Norman T Uphoff dalam Mulyadi (2019: 25) memberikan rumusan partispasi yang lebih aplikatif  dalam bentuk partispasi membuat keputusan, pelaksanaan,  pengambilan  manfaat  dan  evaluasi.    Bentuk  partisipasi  lebih  nyata sebagai solusi untuk insiden terjadi di desa cikaobandung. Dalam kerangka konseptual pembangunan  kereta  cepat  jakarta  bandung  mengakibatkan  2  insiden  di  desa cikaobaundung.  Pemerintah  desa  cikaobandung  harus  memberikan  solusi  kepada masyarakat  desa  dan  partisipasi masyarakat  cikaobandung  dalam  merumuskan  solusi terhadap insiden yang terjadi akibat dari pembangunan dari pemerintahan pusat untuk menghubungkan jakarta dan bandung lebih cepat dan terintegrasi.
Gambar 1: Kerangka Penelitian diolah Peneliti
Metode penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Data primer yaitu  data  yang  dibuat  oleh  peneliti  untuk  maksud  khusus  menyelesaikan permasalahan  yang  sedang  ditanganinya.  Data  dikumpulkan  sendiri  oleh  peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.  Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian, Data diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan  dengan  observasi,  wawancara  dan  telaah  dokumen. (Suardeyasasri, 2020 ; Sugiono, 2016 ; Milles dan Huberman. (2018)
Tulisan  ini  terdiri  atas  lima  bagian.  Pertama,  tulisan  ini  secara  sekilas  menguraikan masyarakat,  desa,  partisipasi,  peran  kepemimpinan  kepala  desa  dan  insiden.  Kedua, tulisan  ini  mengidentifikasi  partisipasi  masyarakat  desa dilihat dari  dimensi  membuat keputusan  dalam  proyek  rute  kereta  cepat  Jakarta  Bandung.  Ketiga,  partisipasi masyarakat  desa  dilihat  dari  dimensi  pelaksanaan    dalam  proyek  rute  kereta  cepat Jakarta.  Keempat,  tulisan  ini  mengidentifikasi  partisipasi  masyarakat  desa  dilihat  dari
dimensi  pengambilan  manfaat  dalam  proyek  rute  kereta  cepat  Jakarta  Bandung. Kelima,  tulisan  ini  mengidentifikasi  partisipasi  masyarakat  desa  dilihat  dari  dimensi evaluasi dalam proyek rute kereta cepat Jakarta Bandung.

## Masyarakat, Desa, Partisipasi, Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dan Insiden
Definisi  dan  pengertian  mengenai  masyarakat  telah  banyak  dikemukakan  oleh  para antropologi  dan  sosiologi.  Masyarakat  menurut  Setiadi    &  Kolip  (2011:  37).  adalah sekolompok  manusia  yang  bertempat  tinggal  di  daerah  tertentu  dalam  waktu  yang relatif lama, memiliki norma-norma yang mengatur kehidupannya menuju tujuan yang dicita-citakan bersama, dan ditempat tersebut anggotanya melakukan regenerasi atau beranak- pinak sedangkan Menurut Robert Mac Iver masyarakat adalah “suatu sistem hubungan- hubungan  yang  ditertibkan”  (Budiardjo  2018:  33).  Berdasarkan  penjalasan diatas  masyarakat  adalah  sekolompok  manusia  yang  bertempat  tinggal  di  daerah tertentu  dalam  waktu  yang  relatif  lama,  memiliki  norma-norma  yang  mengatur kehidupannya  menuju  tujuan  yang  dicita-citakan  bersama,  dan  ditempat  tersebut anggotanya melakukan regenerasi atau beranak-pinak dalam suatu sistem hubungan- hubungan yang ditertibkan pemerintah.
Terminologi Desa berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti negri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta  memiliki  batas  yang  jelas.  Namun  dengan  kata  lain  secara  etimologi  kata  desa berasal  dari  bahasa  sansekerta, deca yang  berarti  Tanah  air,  tanah  asal,  atau  tanah kelahiran  (Mardiasmo  2020:  46).  Desa  menurut  Nurcholis  (2011:  1)    adalah  satuan pemerintahan yang terendah diberi hak otonomi adat sehingga memiliki badan hukum mengatur  dan  mengurus  urusan  mayarakat  setempat  berdasarkan  asal  usulnya. Dengan  demikian  dapat  dipahami  desa  adalah  satuan  pemerintahan  yang  terendah diberi  hak  otonomi  yang  memiliki  badan  hukum  dengan  satu  kesatuan  norma  dan memiliki batas yang jelas.
Desa  cikaobandung  adalah  satuan  pemerintahan  yang  terendah  diberi  hak  otonomi yang  memiliki  badan  hukum  dengan  satu  kesatuan  norma  dan  memiliki  batas  jelas yang terletak di kacamatan jatiluhur kabupaten Purwakarta provinsi jawa barat dengan luas  wilayah  ±  385.390  Ha.    Selain  itu,  Desa  cikaobandung  merupakan  sebuah  desa yang berada didaratan rendah dan desa yang letaknya di sebelah hilir danau jatiluhur. Desa yang memiliki jumlah penduduk yang berjumlah sekitar 5 Ribu jiwa, yang dimana penduduknya di dominasi oleh masyarakat  yang berusia 15-39 yang berjumlah sekitar 2 Ribu jiwa.
Sumber mata pencaharian masyarakat desa Cikaobandung rata-rata sebagai petani hal ini ditunjukan bahwa terdapat masyarakat yang bekerja sebagai petani. Sebagaimana seperti  desa-desa  yang  ada  di  wilayah    Indonesia  Desa  Cikaobandung  memiliki  dua musim  yaitu  musim  kemarau  dan  musim  hujan.  Pertanian  masih  belum  dilengkapi dengan  sistem internet  of  things  (IoT), menyiram  pestisida  menggunakan drone, pemantauan pertanian  melalui  satelit, dan  masih  membutuhkan  transformasi masyarakat petani dari tradisional ke modern (Adisel, 2018).
Partisipasi  secara  terminologi  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu  participation  menurut Gerison Lansdown dalam Smith & Thomas  (2019: 11) istilah digunakan secara luas di dunia  berbahasa  Inggris,  untuk  menggambarkan  bentuk  keterlibatan  sosial  dalam bagian  dari  menjadi  bagian  dari  keluarga,  komunitas  dan  masyarakat.    Sedangkan partisipasi  menurut  Gabriel  Almond  dan  Sidney  Verba  dalam  Dacombe  (2018:  23) merupakan suatu tindakan mengambil fokus yang secara sadar memposisikan analisis karakteristik  individu  dalam  tindakan  kolektif.  Tidak  hanya  ini,  tetapi  argumen  yang mereka buat sangat menekankan pada manfaat bagi kehidupan demokrasi dari norma- norma kolektif yang terkait dengan pengetahuan dan kepentingan politik, kepercayaan dan  kepercayaan  dalam  politik  dan  di  atas  semua  itu,  keefektifan  lembaga-lembaga demokrasi.
Sementara  itu,  Partisipasi  menurut  Mahardika  (2021:  41)  merupakan  proses pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan salah satu sendi untuk mengukur demokratis  tidaknya  suatu  negara.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  partispasi adalah  menggambarkan  suatu  bentuk  keterlibatan  sosial  dalam  bagian  dari  menjadi bagian  dari  keluarga,  komunitas  dan  masyarakat  yang  secara  sadar  memposisikan analisis  karakteristik  individu  dalam  tindakan  kolektif  untuk  proses  pemberdayaan masyarakat  dalam  pembangunan  dan  untuk  mengukur  demokratis  tidaknya  suatu negara  sangat  menekankan  pada  manfaat  bagi  kehidupan  demokrasi  dari  norma- norma kolektif yang terkait dengan pengetahuan dan kepentingan politik, kepercayaan dan  kepercayaan  dalam  politik  dan  di  atas  semua  itu,  keefektifan  lembaga-lembaga demokrasi.
Dimensi-dimensi  partisipasi  menurut  Menurut  John  M.  Cohen  dan  Norman  T  Uphoff dalam  Mulyadi  (2019:  25-43)  memberikan  rumusan  partispasi  yang  lebih  aplikatif dalam bentuk sebagai berikut: (1) Partispasi dalam pengambilan keputusan. Partispasi dalam  pengambilan  keputusan  merupakan  keikutsertaan  masyarakat  dalam pembuatan  keputusan  melalui  perencanaan  pembangunan.;  (2)  Partisipasi  dalam pelaksanaan.  Partisipasi  dalam  pelaksanaan  merupakan    keikutsertaan  masyarakat dalam  pelaksanaan  pembangunan.;  (3)  Partisipasi  dalam  pengambilan  manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat merupakan wujud peran dalam keikutsertaan memberikan  manfaat  lebih/positif  bagi  pemerintah  dan  masyarakat.;  (4)Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan hasil-hasil perencanaan.
Tipologi Partispasi masyarakat berdasarkan jenis partisipasi dan keterwakilan menurut Daniel  Patrick Moynihan  dalam Mulyadi  (2019:  19-20)  sebagai  berikut; Pertama  Jenis keterwakilan  palsu  dengan  tingkat  keterwakilan  sempit  bahwa  keputusan  kurang transparan  dibuat  oleh  pejabat  publik  sedangkan  partisipasi  bersifat  simbolik,  hanya segelintir  orang  yang  terlibat.  Sedangkan,  Jenis  keterwakilan  palsu  dengan  tingkat keterwakilan luas bahwa keputusan dibuat oleh pejabat publik dan partisipasi bersifat simbolik,  meskipun  berbagai  kelompok  yang  ada  dalam  masyarakat.;  Kedua,  Jenis keterwakilan parsial dengan tingkat keterwakilan sempit bahwa keputusan dibuat oleh sekelompok  elit  pemerintah  dengan  mempertimbangkan  masukan  kelompok  dari kepentingan  yang  terbatas  dan  partisipasi  hanya  melibatkan  kelompok  kepentingan
yang  memiliki  pengaruh  sedangkan  sebagian  besar  masyarakat  tidak  mempunyai kesempatan  sama  sekali.    Sedangkan,  Jenis  keterwakilan  parsial  dengan  tingkat keterwakilan  luas  bahwa  Keputusan  dibuat  oleh  pejabat  pemerintahan  dengan pengaruh  yang  sangat  sedikit  dari  partisipasi  masyarakat  dan  partisipasi  melibatkan berbagai  kelompok  kepentigan  namun  peluang  berpartisipasi  disediakan  dalam  sesi yang  sangat  terbatas.;  Ketiga,    Jenis  keterwakilan penuh  dengan tingkat  keterwakilan sempit  bahwa  keputusan  dibuat  oleh  pejabat  pemerintahan  dan  kelompok kepentingan  yang  terpilih  dan  partisipasi  melibatkan  kelompok  kepentingan  yang mempunyai  pengaruh  namun  sebagian  besar  warga  negara  tetap  kurang  memiliki kesempatan.  Sedangkan,  Jenis  keterwakilan  penuh  dengan  tingkat  keterwakilan  luas bahwa  keputusan  dibuat  oleh  pejabat  pemerintahan  dengan  pengaruh  yang  sangat kuat dari partisipasi masyarakat dan partisipasi masyarakat luas terlibat dalam diskusi yang intensif dengan pemerintah.
Tingkat partisipasi masyarakat di desa cikaobandung di wakilkan oleh perangkat desa yaitu rukun tetangga atau biasa disebut RT yang berjumlah 18 dan  rukun warga atau baisa  disebut  RW  yang  berjumlah    6  setelah  itu  RT  dan  RW  menyampaikan  aspirasi masyarakat  desa  melalui  penyelenggaraan  Musyawarah  perencanaan  pembangunan desa  atau  biasa  disebut  denga  MUSRENBANGDES.  Musyawarah  perencanaan  desa diselenggarakan setiap 1 tahun sekali.
Dalam  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa  membahas  terkait  segala aspirasi  masyarakat  desa  cikaobandung  dan  menentukan  skala  prioritas  di  dalam perencanaan desa cikao bandung tersebut. Desa Cikaobandung disebut Desa Swakarya atau  Desa  Peralihan  dengan  pembaharuan  pembangunan  kereta  cepat  Jakarta Bandung  dengan  jenis  keterwakilan palsu  dengan  tingkat  keterwakilan  sempit  bahwa keputusan dibuat oleh pejabat publik dan partisipasi bersifat simbolik, hanya segelintir orang yang terlibat.
Peran  kepemimpinan  kepala  desa  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat menurut Sudriamunawar dalam Mulyadi (2019: 108) merupakan ciri-ciri peran peserta masyarakat  itu  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik  dalam  suatu  aktivitas  dapat diukur  dengan  kriteria  adanya  pemimpin  yang  mampu  menggerakan  masyarakat secara  aktif  dan  dinamis.    Selain  itu,  peran  kepemimpinan  kepala  desa  dalam meningkatkan  partisipasi  masyarakat  menurut  Mulyadi  (2019:  114)  menggunakan kemampuan teknis, kemampuan sosial dan kemampuan konseptual dari kepala desa.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  peran  kepemimpinan  kepala  desa  dalam meningkatkan  partisipasi  masyarakat  adalah  pemimpin  desa  yang  mampu menggerakan masyarakat secara aktif dan dinamis dengan menggunakan kemampuan teknis, kemampuan sosial dan kemampuan konseptual agar tumbuh dan berkembang dengan baik dalam suatu partisipasi masyarakat desa.
Insiden  menurut  Burns  (2018: 68) adalah  istilah relatif  yang  artinya  bergantung  pada faktor-faktor  seperti  ukuran  dan  jenis  organisasi  memiliki  dampak  signifikan  pada publik.   Selain  itu,  Insiden  menurut  Widodo  Siswowardojo dalam  Widhiyastuti  (2019:
5) adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan, bilamana pada saat itu sedikit saja ada perubahan  maka dapat mengakibatkan  terjadinya acciden t  (kecelakaan).    Sedangkan, insiden  menurut    Frank  E.  Bird  dan  George  L.  Germain  dalam  Storbakken  (2018:  8) adalah  peristiwa  yang  tidak  diinginkan  yang,  dalam  keadaan  yang  sedikit  berbeda, dapat  mengakibatkan  kerugian  bagi  orang-orang,  kerusakan  properti,  atau  kerugian untuk  diproses.    Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  insiden  adalah  peristiwa  yang tidak  diinginkan  yang  dalam  keadaan  yang  sedikit  berbeda  dan  sedikit  perubahan bergantung  pada  faktor-faktor  seperti  ukuran  dan  jenis  organisasi  memiliki  dampak kerugian yang signifikan pada publik.
Perkembangan pemikiran tentang pendekatan partisipasi yang lebih berorientasi pada kepentingan  dan  suara  masyarakat  desa  ini  sangat  jelas  terjadi  di  Indonesia.  Bagian selanjutnya  dari  tulisan  ini  mengidentifikasi  partisipasi  masyarakat  desa  dilihat  dari dimensi membuat keputusan dalam proyek rute kereta cepat Jakarta Bandung.

## Partisipasi Masyarakat Desa Cikaobandung Membuat Keputusan Kereta Cepat Jakarta Bandung
Partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan melalui perencanaan pembangunan di desa (Mulyadi 2019; 25). Tujuan  utama  dari  pengambilan  keputusan  pembangunan  desa  adalah  untuk mensejahterakan  masyarakat  desa.  Oleh  karena  itu  pemerintah  dengan  gencar- gencarnya  melakukan  pembangunan  desa  demi  mewujudkan  kehidupan  masyarakat pedesaan  yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. Peran masyarakat di dalam pembangunan  merupakan  hal  yang  sangat  penting.  Dengan  adanya  partisipasi masyarakat  maka  pemerintah  ikut  melibatkan  masyarakat  dalam  setiap  kegiatan pembangunan.  Partisipasi  masyarakat  desa  dilihat  dari  dimensi  membuat  keputusan dalam proyek rute kereta cepat Jakarta Bandung menurut Kepala Desa Cikaobandung, Bapak  Hendra  Setiawan,  S.M  (2021)  menjelaskan  bahwa  Dalam  hal  ini  proyek  kereta cepat  Jakarta-Bandung  adalah  program  nasional,  jadi  pada  dasarnya  itu  program perencanaan  dari  tingkat  nasional.  Kita  masyarakat  disini  hanya  sebatas  terkena objeknya saja. Apapun yang sudah di tentukan oleh nasional kita wajib mengikuti saja. Jadi  tidak  ada  keikutsertaan  masyarakat  dalam  hal  perencanaan”Bagian  selanjutnya dari  tulisan  ini  mengidentifikasi  partisipasi  masyarakat  desa  dilihat  dari  dimensi pelaksanaan  dalam proyek rute kereta cepat Jakarta.
Tipologi  partisipasi  berdasarkan  jenis  partisipasi  dan  keterwakilan  menurut  Daniel Patrick  Moynihan  dalam  Mulyadi  (2019:  20)  dapat  diidentifakasi  dalam  pengambilan keputusan  merupakan  keikutsertaan  masyarakat  desa  dalam  pembuatan  keputusan melalui  perencanaan  pembangunan  tidak  dilibatkan  keterwakilan  sehingga  jenis keterwakilan  palsu  sehinggamtingkat  keterwakilan  sempit  dan  keputusan  kurang transparan  dibuat  oleh  pejabat  publik  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  desa cikaobandung.  Tingkat  partisipasi  masyarakat  di  desa  cikaobandung  di  wakilkan  oleh perangkat  desa  yaitu  rukun  tetangga  atau  biasa  disebut  RT  yang  berjumlah  18  dan rukun  warga  atau  baisa  disebut  RW  yang  berjumlah    6  setelah  itu  RT  dan  RW  tidak menyampaikan  aspirasi  masyarakat  desa  melalui  penyelenggaraan  Musyawarah
perencanaan pembangunan desa atau biasa disebut dengan MUSRENBANGDES kepada pemerintah pusat.
Selanjutnya,  karena  tingkat  partisipasi  sempit  sehinggap  partisipasi  pembuat keputusan proyek kereta cepat jakarta bandung dinilai simbolik, hanya segelintir orang yang terlibat ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama dalam pembangunan rute di desa cikaobandung, Kabupaten Purwakarta. Pembuatan keputusan secara top down agar  lebih  cepat  sehingga  wujud  partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  ini antara lain seperti tidak ikut menumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan oleh pemerintah  pusat  sehingga  warga  desa  cikaobandung  cukup  menerima  sosialisasi. Menurut masyarakat Desa Cikaobandung, Bapak Asep Jaya (2021) menjelaskan bahwa “Sosialisasi  ke  warga  ada,  Cuma  yang  warga  takutkan  kan  ini  dibilangnya  proyek pemerintah  semua  warga  takut  yang  Namanya  proyek  pemerintah.  Kecuali  proyek swasta mungkin warga ada perlawanan. Namun kalo proyek pemerintah warga harus mengikuti aturan”.
Menurut Robert Newel dalam Sudrajat (2010) partisipasi dalam pembuatan keputusan dapat  menghasilkan  keputusan  yang  lebih  baik  sebab  sejumlah  pemikiran  orang diperkenalkan  dalam  memecahkan  suatu  masalah.  Jika  masyarakat  dilibatkan  dalam membuat keputusan maka masyarakat akan lebih suka untuk melaksanakan keputusan itu  secara  efektif.  Prosedur  partisipasi  dalam  pembuatan  keputusan  membantu penyatuan  tujuan  individu  dengan  tujuan  organisasi.  Partisipasi  dalam  pembuatan keputusan  bermakna  bagi  upaya  fungsional  diri,  proses  membangun  keterampilan kelompok dan pengembangan kompetensi kepemimpinan.
Berdasarkan  penjelasan  Robert  Newel  diatas  pembuatan  keputusan  dapat menghasilkan  keputusan  yang  lebih  baik  sebab  sejumlah  pemikiran  orang diperkenalkan dalam memecahkan dua masalah baru mendasar yakni kebisingan dan debu.  Selain  itu,  menurut  Abde  dalam  (Mulyadi  2019:  32)  keikutsertaan  masyarakat desa  Cikaobandung  dalam  perumusan  atau  pembuat  keputusan  akan  membawa  tiga dampak  penting:    Pertama,  Terhindar  dari  peluang  terjadinya  manipulasi  sehingga keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa yang dikehendaki masyarakat. Kedua, Memberi  nilai  tambah  pada  legitimasi  perumusan  masalah  perencanaan.  Ketiga, Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.
Perkembangan partisipasi masyarakat Desa Cikaobandung membuat keputusan dalam hal pembangunan proyek  kereta  cepat Jakarta-Bandung  diidentifikasi  tidak  terlibat di dalam  hal  pengambilan  keputusan  secara  menyeluruh  karena  beberapa  faktor pertama,  pembangunan  proyek  kereta  cepat  Jakarta-Bandung  merupakan  proyek strategis nasional dalam jenis keterwakilan palsu. Kedua, Pembuatan keputusan cepat dengan  pendekatan top  down sehingga  masyarakat  cukup  sosialisasi.  Ketiga, Masyarakat  hanya  diberikan  sosialisasi  sehingga  biaya  minimum  dikeluarkan pemerintah  pusat.  Keempat,  Terjadi  peluang  terjadinya  manipulasi  sehingga keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa yang dikehendaki masyarakat. Kelima
tidak  memberi  nilai  tambah  pada  legitimasi  perumusan  masalah  perencanaan. Keenam,  Tidak  meningkatkan  kesadaran  dan  keterampilan  politik  masyarakat  desa. Bagian selanjutnya dari tulisan ini mengidentifikasi partisipasi masyarakat desa dilihat dari dimensi membuat keputusan dalam proyek rute kereta cepat Jakarta Bandung.

## Partisipasi  Masyarakat  Desa  Cikaobandung    Membuat  Pelaksanaan  Kereta Cepat Jakarta Bandung
Partisipasi  dalam  pelaksanaan  merupakan  keikutsertaan  masyarakat  dalam pembangunan  berupa  kontribusi  (Mulyadi  2019:  32).  Di  dalam  pelaksanaanya Partisipasi  Masyarakat  Desa  cikaobandung,  masyarakat  berkontrubusi  berperan  aktif dengan  selalu  mengikuti  segala  perintah  dan  aturan  yang  berlaku.  Dimana  proyek kereta  cepat  Jakarta  bandung  merupakan  sebuah  proyek  nasional  yang  mana  mau tidak  mau  masyarakat  yang  terlibat  di  dalam  proyek  kereta  cepat  Jakarta  bandung harus  mengikuti  segala  perintah  dan  aturan.  Salah  satunya  yaitu  dimana  jalur  kereta cepat  Jakarta  melintasi  tanah  maupun  rumah  warga  desa  cikaobandung.  Bagian selanjutnya  dari  tulisan  ini  mengidentifikasi  partisipasi  masyarakat  desa  dilihat  dari dimensi pengambilan manfaat dalam proyek rute kereta cepat Jakarta Bandung.
Di dalam pelaksanaannya masyarakat cikaobandung yang  lahan tanah dan rumah nya yang  terkena jalur  kereta  cepat  ini diharuskan untuk menjual  tanahnya kepada pihak yang perusahaan yang memegang proyek dari kerta cepat Jakarta bandung  yang salah satunya  yaitu  PT  Kereta  Cepat  Indonesia  China  (KCIC)  yang  merupakan  konsorsium BUMN  Indonesia  dan  Konsorsium  China  Railways  dengan  skema  Business  to  Busines. Partisipasi masyarakat desa cikaobandung di dalam pelaksanaannya dinilai kooperatif selaras dengan perkataan Bapak Hendra selaku Kepala Desa Cikaobandung masyarakat desa cikaobandung selalu mengikuti segala prosedur dan aturan yang berlaku di dalam berlangsungnya proyek dari kereta cepat Jakarta Bandung.
Keikutsertaan  masyarakat  menyeleasikan  insiden    yaitu  rumah  warga  retak  dengan melaporkan  Kepala  Desa.  Bapak  Hendra  Setiawan,  S.M  (2021)  selaku  Kepala  Desa Cikaobandung menjelaskan bahwa “Disini keterkaitan dengan rumah warga retak kita yang  dilapangan  memang  pemerintahan  desa  beserta  aparaturnya  sudah  ada koordinasi  dengan  pihak  KCIC  yang  ada  di  lapangan.  Salah  satu  contohnya  dengan adanya  pembuatan  peer  untuk  kereta  menyebabkan  hantaman-hantaman mengakibatkan rumah warga di sekitar retak. Itu sudah kita laporkan dan alhamdulillah ya  memang  ada  perhatian  dari  pihak  perusahaan  untuk  memperbaiki  rumah  arga tersebut”.
Kepala  Desa  melakukan  suatu  usaha  yang  koordinasi  dengan  tujuan  yang  jelas  itu penting  untuk  memperoleh  koordinasi  yang  efektif  dalam  suatu  pemerintahan  desa, aparatur  desa  bagian  harus  diberitahu  tentang  tujuan  perusahan  KCIC  dan  diminta agar  berkerja  untuk  tujuan  bersama  perusahan  diberikan  keselarasan  tindakan  pada jalan  yang  rusak  akibat  mobil  besar  perusahaan  KCIC.    Pemerintah  Desa  dan masyarakat  berkontribusi  sedikit  demi  sedikit  penambalan  jalan  agar  tidak  terlalu parah  meskipun  perusahan  KCIC  dan  minta  agar  berkerja  penambalan  untuk  tujuan
bersama  setelah  pembangunan  kereta  cepat  Jakarta  Bandung  selesai.  Bapak  Hendra Setiawan,  S.M  (2021)  selaku  Kepala  Desa  Cikaobandung  menjelaskan  bahwa  “Ada  di kita  sekarang  ini  penambalan-penambalan  jalan  namun  hanya  sementara.  Karena apabila dipatenkan akan menimbulkan kemacetan sebab proyek pembangunan kereta cepat  ini  belum  selesai  masih  banyak  mobil-mobil  besar  yang  berlalu  lalang  nanti hancur kembali karena mobilitas masih tinggi tonase masih besar”.
Pemerintah Desa dan Perusahan KCIC sudah mengidentifikasi ada ruas jalan desa yang rusak  berat.  Meskipun  Pemerintah  Desa  dan  Masyarakat  sudah  turunkan  tim  untuk pelakukan  penambalan  sementara.  Perusahaan  KCIC  dan  Pemerintah  Desa Cikaobandung  membuat  MOU  keterkaitan  jalan  rusak  akibat  kendaraan  berat.  Bapak Hendra  Setiawan,  S.M  (2021)  selaku  Kepala  Desa  Cikaobandung  menjelaskan  bahwa “Yang  akhirnya  sudah  disikapi  antara  pihak  perusahaan  dengan  pemerintah  daerah sudah  ada  MOU  keterkaitan  dengan  jalan.  Akan  diperbaiki  kembali  oleh  perusahaan dan pemerintah setelah selesai proyek kereta cepat”.
Makam  Astana  Gede  Tunggul  Rahayu  Purwakarta  yang  lama  mengalami  pergeseran. Makam utama para leluhur warga Desa Cikaobandung itu, awalnya memang hanya dua yakni  makam  KH.Zaenal  Abidin  dan  KH.Zaenal  Asikin,  yang  konon  menurut  alkisah kedua  tokoh  pemuka  agama  Islam  itu,menjadi  guru  mengaji  anak  anak  warga setempat.  Bapak  Hendra  Setiawan,  S.M  (2021)  selaku  Kepala  Desa  Cikaobandung menjelaskan  bahwa  “Lalu  keterkaitan  dengan  makam,  karena  jalur  kereta  cepat  ini menggunakan  titik  koordinatnya  yang  akhirnya  tidak  bisa  dipungkiri  kalau  yang terlewat itu harus jalurnya kesana. Lebar 25-30 meter yang melalui jalur makam. Ada posisi  makam  yang  terkena  dan  itu  sudah  dipindahkan  dan  alhamdulillah  hasil kerjasama  yang  baik  antara  panitia  pemerintah  dengan  perusahaan  yang  ada  di Cikaobandung, makam  dipi ndahkan lebih layak lagi”.
Makam Astana Gede Tunggul Rahayu yang terkena jalur proyek KCIC, di Kp Cikao II RT 10  /04  Desa  Cikaobandung,  Kecamatan  Jatiluhur,  Purwakarta  di  jadikan  percontohan untuk  penataan  makam  di  Kabupaten  Bandung  Barat  (KBB)  yang  sama  terkena  jalur proyek  KCIC.  Lebih  jauh,  Bapak  Hendra  Setiawan,  S.M  selaku  Kepala  Desa Cikaobandung menyampaikan, pihaknya berencana membuka wisata religi, serta akan membangun  musium  benda-benda  peninggalan  dari  makam  Astana  Gede  Tunggul Rayahu.  Sebelum  pembangunan  kereta  cepat  ada  sebuah  PT  yag  tidak  boleh  disebut oleh  masyarakat  Desa  Cikaobandung,  Asep  Jaya  (2021)  yang  ingin  membangun perusahaan denga membeli tanah Rp. 200.000/meter.
Peluang terjadinya manipulasi sehingga oknum perusahan tersebut kemudian menjual tanahnya  ke  pemerintah  pusat  untuk  mendapatkan  selisih  keuntungan  yang  hampir besar.  Tedapat  konflik  antara  warga  cikaobandung  dengan  salah  satu  oknum perusahaan  tersebut.  Masyarakat  Cikaobandung  merasa  tidak  puas  dengan  oknum perusahaan tersebut karena memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat bahwa wilayah tersebut  menjadi  rute  kereta  cepat  Jakarta  Bandung.  Pemerintah  desa  dalam menyelesaikan  konflik  tersebut,  apakah  pemerintah  desa  terlibat.  Fungsi  pemerintah desa  cikaobandung  sebagai  fasilitator.  Peran  masyarakat  desa  cikaobandung    sangat
besar untuk ketepatan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang disusun oleh pemerintah dan penyelesaian konflik.
Berdasarkan  penjalasan  diatas  terdapat  peran  pemerintah  desa  cikaobandung  dan peran  serta  masyarakat  dalam  proyek  nasional  ini  memberikan  pengaruh  baik  positif dan  negatif.  Dalam  pelaksanaannya  di  desa  Cikaobandung  terdapat  kesadaran masyarakat  desa  memiliki  kesadaran  dalam  hak  dan  kewajiban  untuk  program- program  pembangunan  terutama  peran  kepala  desa  dan  masyarakat  dalam menyelesaikan insiden dan konflik akibat pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung. Bagian selanjutnya dari tulisan ini mengidentifikasi partisipasi masyarakat desa dilihat dari dimensi pengambilan manfaat dalam proyek rute kereta cepat Jakarta Bandung.

## Partisipasi  Masyarakat  Desa  Cikaobandung  Pengambilan  Manfaat  Kereta Cepat Jakarta Bandung
Partisipasi dalam pengambilan manfaat merupakan wujud peran dalam keikutsertaan memberikan  manfaat  lebih/positif  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  (Mulyadi  2019: 37).  Sesuai  dengan  nama  kegiatannya,  partisipasi  masyarakat  Desa  Cikaobandung pengambilan  manfaat  dari  segi  ekonomi  menurut  warga  Desa  Cikaobandung,  Bapak Asep  Jaya,  menjelaskan  bahwa  “Positifnya  ada  beberapa  seperti  rumah    bisa  di kontrak an,  bisa  mendirikan  warung  di  dekat  pembangunan  proyek  kereta  cepat”. Hanya  saja  masyarakat  desa  cikaobandung  mengenai  proyek  ini  yang  telah  diajukan pemerintah pusat sehingga memberikan manfaat positif.
Pembangunan  kereta  cepat  juga  telah  membuka  lapangan  pekerjaan  bagi  warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan pegawai kereta cepat. Partisipasi masyarakat Desa Cikaobandung pengambilan manfaat dari pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung, Menurut  Kepala  Desa,  Bapak  Hendra  Setiawan,  S.M  (2021)  menjelaskan  bahwa “Alhamdulillah  dengan  adanya  proyek  kereta  cepat  ini  partisipasi  masyarakat  dalam manfaatnya  dirasakan  oleh  masyarakat  sekitar  yang  ada  di  dekat  proyek  tersebut. Salah  satu contohnya di daerah kita banyak pengangguran dengan adanya proyek ini banyak mas yarakat kita yang ikut kerja di proyek”.
Wujud  peran  dalam  keikutsertaan  memberikan  manfaat  lebih/positif  naiknya  harga tanagh didesa cikaobandung. Lahan tanah yang disiapkan masyarakat desa pun dinilai mampu  untuk  dibangun  fondasi  kereta.  Menurut  Kepala  Desa  Cikaobandung  Bapak Hendra  Setiawan,  S.M  menjelaskan  bahwa  “Harga  tanah  misalkan  harga  tanah  pada umumnya Rp. 200.000/meter. Oleh  tim KJPP  justru mereka bukan hanya melihat dari NJOP  tapi dari nilai harga pasar dengan nilai lebih dari 400.000 rupiah ”.
Penjualan  harga  tanah  meningkat  dibenarkan  oleh  warga  desa  Cikaobandung.  Hasil kajian  KJPP  (Kantor  Jasa  Penilai  Publik)    sangat  menguntungkan  masyarakat  karena penjualan  tanah  melihat  dari  NJOP  (Nilai  Jual  Objek  Pajak)  dan  tapi  dari  nilai  harga pasar.  Pemerintah Desa juga  menetapkan  Makam  Astana  Gede  Tunggul  Rahayu  Baru sebagai  wisata    religi.  Menurut  warga  Desa  Cikaobandung,  Bapak  Asep  Jaya, menjelaskan  bahwa  “Untuk  tanah  yang  tergusur  itu  diganti,  dan  saya  termasuk  salah
satunya.  Ketika  pemerintahan  yang  turun  langsung  dalam  proyek  pembangunan  ini ternyata harganya itu jauh lebih tinggi, yang  tadinya kita juak ke PT yang awal hanya 200ribu tapi yang dari pemerintah hamper 400ribu. Selisihnya hampir besar”.
Pendirian warung  sebagai  usaha  oleh  masyarakat  desa  cikaobandung  ialah  Asep Jaya untuk  memenuhi  kebutuhan  pegawai  kereta  cepat  pada  jama  istiraha  dan  makan siang.  Berdasarkan  penjalasan  dapat  dari  dimensi  pengambilan  manfaat  dari  sisi ekonomi  dapat  yaitu  pertama  sewa  rumah  untuk  pembukaan  lapangan  kerja  bagi warga desa yang pengangguran, kedua sewa rumah untuk pegawai kereta cepat yang tidak memiliki tempat tinggal, ketiga, peningkatan harga jual tanah berdasarkan hasil kajian  KJPP  (Kantor  Jasa  Penilai  Publik)    sangat  menguntungkan  masyarakat  karena penjualan tanah melihat dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Keempat, pendirian warung untuk  melayani  kebutuhan  pegawai  kereta  cepat.  Kelima,  Pembuatan  wisata  religi Makam  Astana  Gede  Tunggal  Rahayu  Baru.  Bagian  selanjutnya  dari  tulisan  ini mengidentifikasi  partisipasi  masyarakat  desa  dilihat  dari  dimensi  membuat  evaluasi dalam proyek rute kereta cepat Jakarta Bandung.

## Partisipasi  Masyarakat  Desa  Cikaobandung  Membuat  Evaluasi  Kereta  Cepat Jakarta Bandung
Partisipasi dalam evaluasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai  pelaksanaan  hasil-hasil  dari  perencanaan  (Mulyadi  2019:  43).    Keterlibatan masyarakat  dalam  penilaian  diharapkan  agar  dapat  meningkatkan  hasil  pelaksanaan yang  berkualitas  berdasarkan  informasi  dari  semua  pihak,  unsur,  dan  tingkatan struktur yang ada dalam organisasi, baik berupa ide, gagasan, usulan, maupun koreksi terhadap  kondisi  dan  situasi  yang  sedang  terjadi.  Masyarakat  desa  cikabandung mengeluh  bising  dan  berdebu  ditimbulkan    pembangunan  kereta  cepat  jakarta bandung.
Partisipasi  masyarakat  desa  cikaobandung  secara  keseluruhan  dinilai    mengalami kemunduran  hal  ini  dikarenakan  pandemi  covid-19.  Namun  dikarenakan  proyek pembangunan  kereta  cepat  Jakarta  bandung  merupakan  rencana  pembangunan nasional sehingga  evaluasi proyek kereta cepat Jakarta bandung  hanya dilaksanakan sepenuhnya  oleh  pemerintah  pusat  ataupun    perusahaan  yg  terlibat  dalam  proyek kerta  cepat  itu  sendiri  dilihat  dari  dimensi  evaluasi  dalam  proyek  rute  kereta  cepat Jakarta  Bandung.  Menurut  Kepala  Desa,  Bapak  Hendra  Setiawan,  S.M  menjelaskan bahwa “Evaluasi ini seharusnya ke perusaha annya karena untuk evaluasi terlalu jauh. Proyek kereta cepat ini sebetulnya perencanaan dari jauh-jauh hari pemerintah sudah merencanakan 2021 sudah selesai. Tapi kenyataannya sampai hari ini masih jauh dari yang  akan  direncanakan  dari  awal.  Mungkin  saja  karena  banyak  beberapa  faktor, hambatan,  salah  satunya  hambatan  yang  kita  rasakan  terkait  wabah  pandemi.  Pada saat  pandemic  transportasi  terbatas,  dan  lain  sebagainya.  Hambatan  teknis dilapangan, cuaca seperti hujan. Jika hujan besar proyek tidak bisa dila ksanakan”.
Adapun  saran  masyarakat  terhadap  jalannya  pemangunan  kereta  cepat  Jakarta bandung  untuk  kedepannya  masyarakat  cikaobandung  berharap  untuk  segera
selesaikan  dengan  baik.  Untuk  penilaian  masyarakat  desa  cikaobandung  terhadap insiden  yang  terjadi  selama  berlangsungnya  proyek  kereta  cepat  Jakarta  bandung  ini masyarakat  desa  cikaobandung  menilai  bahwa  jika  insiden  itu  terjadi  salah  satunya yaitu jalan yang menjadi rusak maka pihak perusahaan yang memegang proyek kereta cepat  Jakarta  bandung  bertanggung  jawab  dengan  langsung  melakukan  perbaikan jalan  sementara  untuk  memperbaiki  jalan  yang  rusak  yang  disebabkan  oleh  kegiatan proyek kereta cepat Jakarta bandung.
Menurut De Rus (2008) dalam mempertanyakan keinginan sosial umum dari kereta api berkecepatan tinggi, menunjukkan bahwa untuk sambungan rel kecepatan tinggi yang umum,  manfaatnya  jauh  di  bawah  biayanya,  kecuali  jika  asumsi  yang  agak menguntungkan  dibuat  berdasarkan  permintaan  dan  biaya.  Pembangunan  jalur  baru membutuhkan  volume  permintaan  yang  tinggi,  dengan  nilai  ekonomi  yang  cukup untuk  mengkompensasi  biaya  tinggi  yang  terlibat  dalam  penyediaan  kapasitas.  Tidak hanya  jumlah  penumpang  yang  harus  banyak,  tetapi  juga  dibutuhkan  kemauan membayar  yang  tinggi  untuk  fasilitas  baru  tersebut,  yaitu  membutuhkan  banyak pengguna  yang  memperoleh  keuntungan  tinggi  saat  berpindah  moda  atau  bepergian lebih banyak. Evaluasi proyek diperlukan atas dasar kasus per kasus. Manfaat dari rel kecepatan  tinggi  terutama  berupa  penghematan  waktu  dibandingkan  moda  lain,  dan mungkin mengurangi kemacetan dalam moda yang bersaing. Manfaat lingkungan kecil tapi  kenyataannya,  manfaatnya  sebanding  dengan  biayanya  (khususnya  biaya  tetap yang tinggi), kecuali dalam kasus di mana ada kepadatan permintaan yang tinggi dan ada masalah kapasitas yang mendesak di alternatif jalan dan udara (OECD 2009 : 22- 23).
Dampak  pembangunan  kereta  cepat  yang  ditimbulkan  dari  proyek  kereta-cepat Jakarta-Bandung  yang  harus  dievaluasi  dalam  kasus  di  mana  ada  kepadatan permintaan  yang  proses  pelaksanaan  yang  mengganggu  warga  Desa  Cikao  Bandung. MenurAsep  Jaya  selaku  warga  desa  menjelaskan  “Ya  banyak,  bising  banyak  debu apalagi  kalo  kemarau.  Kadang-kadang  kan  alat- alat  proyeknya  berisik  jadi  keganggu”. Selain itu biaya pembuatan kereta cepat mengalami peningkatan signifikan yang tidak diprediksi pemerintah pusat.
Proyek  kereta  cepat  Jakarta-Bandung  semula  membutuhkan  biaya  sekitar  Rp  88,4 triliun.  Namun,  biaya  tersebut  membengkak  sekitar  23  persen  dari  nilai  semula  atau setara  dengan  Rp  20  triliun.  Pembengkakan  terjadi  lantaran  munculnya  berbagai kebutuhan  yang  tidak  diprediksi  pada  awal  proyek  (Alaydrus  :  2021).  Biaya pembangunan  kereta  cepat  Jakarta-Bandung  terus  membengkak  karena  kondisi  ini membuat pemerintah melakukan negosiasi dengan Tiongkok soal kepemilikan saham. Proyek  tersebut  merupakan  kerja  sama  kedua  negara.  Pemerintah  RI  mengantongi 60%  saham  PT  Kereta  Cepat  Indonesia  China  (KCIC),  melalui  PT  Pilar  Sinergi  BUMN Indonesia  sedangkan  konsorsium  Tiongkok  memiliki  sisanya    40%  saham  (Tobing: 2021).
Berdasarkan  penjelasan  diatas  evaluasi  pembangunan  kereta  cepat  Jakarta  Bandung sebagai  beriku  :  pertama,  pelaksanaan  pembangunan  kereta  cepat  tidak  harus
mengganggu warga desa.  Kedua, pembangunan dinilai lambat karena faktor alam dan covid  19.  Ketiga,  Pembangunan  kereta  cepat  lebih  hati-hati  terhadap  insiden kerusakan  makam,  rumah  dan  jalan  di  desa  cikaobandung.  Keemapt,  pembangunan kereta  cepat  membutuhkan  biaya  mahal  namun  biaya  dapat  dikompensasi  dengan permintaan tinggi. Evaluasi masih bersifat internal di pemerintah Desa Cikaobandung.

## Penutup
Pemerintah desa cikaobandung dan peran serta masyarakat dalam proyek nasional ini memberikan  pengaruh  baik  positif  dalam  pembangunan  nasional  dikatakan  sebagai salah  satu  bentuk  keberhasilan  demokrasi  pada    reformasi.  Dalam  pelaksanaan pembangunan  kereta  cepat  di  desa  Cikaobandung  terdapat  kesadaran  masyarakat desa  memiliki  kesadaran  dalam  hak  dan  kewajiban  Warga  Negara  Indonesia  (WNI) untuk  program-program  pembangunan  terutama  peran  kepala  desa  dan  masyarakat dalam  menyelesaikan  insiden  dan  konflik  akibat  pembangunan  kereta  cepat  Jakarta Bandung.
Kritik  atas  minimnya  partisipasi  masyarakat  desa  dalam  membuat  keputusan pembangunan  kereta  cepat  Jakarta  Bandung  belum  bisa  terjawab  dengan  berbagai perubahan struktur sosial dan kelembagaan yang ada karena tidak ada ruang khusus. Partisipasi  masyarakat  Desa  Cikaobandung  dalam  hal  pembangunan  proyek  kereta cepat  Jakarta-Bandung  tidak  terlibat  di  dalam  hal  pengambilan  keputusan  secara menyeluruh  karena  beberapa  faktor  pertama,  pembangunan  proyek  kereta  cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek strategis nasional dalam jenis keterwakilan palsu. Kedua,  Pembuatan  keputusan  cepat  dengan  pendekatan  top  down  sehingga masyarakat cukup sosialisasi. Ketiga, Masyarakat hanya diberikan sosialisasi sehingga biaya  minimum  dikeluarkan  pemerintah  pusat.  Keempat,  Terjadi  peluang  terjadinya manipulasi sehingga keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa yang dikehendaki masyarakat.  Kelima  tidak  memberi  nilai  tambah  pada  legitimasi  perumusan  masalah perencanaan.  Keenam,  Tidak  meningkatkan  kesadaran  dan  keterampilan  politik masyarakat desa.
Selain  itu  dari  dimensi  pengambilan  manfaat  dari  sisi  ekonomi  dari  pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung masyarakat desa cikaobandung dapat menyewa rumah untuk  pegawai,  pembukaan  lapangan  kerja  bagi  warga  desa  di  Proyek  kereta  cepat Jakarta bandung, terjadi peningkatan harga jual tanah di desa cikaobandung, muncul pendirian warung sebagai usaha desa dan makam Astana Gede Tunggul Rahayu Baru sebagai  wisata  reliji.  Selain  sisi  positif  terdapat  sisi  negatif  sebagai  evaluasi pembangunan  kereta  cepat  Jakarta  Bandung.  Evaluasi  pembangunan  kereta  cepat Jakarta Bandung sebagai berikut:
pertama,  pelaksanaan  pembangunan  kereta  cepat  tidak  harus  mengganggu  warga desa.    Kedua,  pembangunan  dinilai  lambat  karena  faktor  alam  dan  covid  19.  Ketiga, Pembangunan kereta cepat lebih hati-hati terhadap insiden kerusakan makam, rumah dan jalan di desa cikaobandung. Keemapt, pembangunan kereta cepat membutuhkan biaya mahal namun biaya dapat dikompensasi dengan permintaan tinggi.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis      mengucapkan     terimakasih     kepada   Evi  Priyanti,  S.IP., M.Si  sebagai dosen Sistem Pemerintahan Desa yang   telah   membimbing   dalam penulisan    naskah   ini. Penulis        juga      mengucapkan        terimakasih        kepada      seluruh  narasumber  Kepala Desa  CikaoBandung  Kabupaten  Purwakarta  dan  Warga  Desa  Cikaobandung  yang berkenan  diwawancarai  dan  memberikan  informasi  dalam  penelitian  ini  telah membantu proses penggalian data selama penelitian lapangan.

## Pendanaan
Penulis    tidak    menerima    bantuan    pembiayaan    untuk    penelitian,    kepenulisan (Authorship) dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka

## Buku
Alaydrus,  H.  (2021).  Biaya  Bengkak,  Sri  Mulyani  Minta  Hitungan  Rinci  Proyek  Kereta
Cepat Jakarta-Bandung diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20210420/9/1383390/biaya-bengkak-sri- mulyani-minta-hitungan-rinci-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung. pada tanggal 30 Mei 2021 Anwar,  M.  C.  (2020).  Kereta  Cepat  akan  Lintasi  Jembatan  2,8  Km  di  Sungai  Citarum diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20201001101417-4- 190796/kereta-cepat-akan-lintasi-jembatan-28-km-di-sungai-citarum pada
tanggal 25 April 2021
Burns, T. (2018). Serious Incident Prevention: How to Sustain Accident-Free Operations in Your Plant or Company. London: Gulf Professional Publishing.
Dacombe, R. (2018). Rethinking Civic Participation in Democratic Theory and Practice.
London: Macmillan Publishers Ltd.
Idris,  M.  (2019).  4  Insiden  Kelalaian  di  Proyek  Kereta  Cepat  JKT-BDG  diakses  dari https://money.kompas.com/read/2020/03/01/190135526/4-insiden-kelalaian- di-proyek-kereta-cepat-jkt-bdg?page=all pada tanggal 25 April 2021
Mulyadi,  M.  (2019). Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembanguunan  Masyarakat  Desa. Yogyakarta: Nadipustaka.
Mardiasmo,  T.  (2020).  Daerah  Otonomi  dan  Manajemen  Pemerintah  Daerah. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Jaya.
Mustanir,  A.,  Sellang,  K.,  Ali,  A.,  Madaling,  &  Mutmainna.  (2018).  Peranan  Aparatur
Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan  Di  Desa  Tonrongnge  Kecamatan  Baranti  Kabupaten  Sidenreng Rappang. Jurnal Ilmiah Clean Government, 2(1). https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/213/107

## DESA CIKAOBANDUNG DALAM PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG
Nurcholis,  H.  (2011 ).  Pertumbuhan  &  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Setiadi,  E.  M  &  Kolip,  U.  (2011). Pengantar  Sosiologi  Pemahaman  Fakta  dan  Gejala Permasalahan  Sosial  :  Teori,  Aplikasi,  dan  Pemecahan  Masalahnya. Jakarta: Penerbit Kencana.
Smith,  B.  P.  &  Thomas,  N.  (2019). A  Handbook  of  Children  and  Young  People’s Participation Perspectives From Theory And Practice. New York: Routledge.
Storbakken,  R.  (2018). An  Incident  Investigation  Procedure  For  Use  In  Industry.
Menomonie: University of Wisconsin-Stout.
Tobing,  S.  (2021).  Beban  Berat  RI  Tanggung  Bengkaknya  Biaya  Kereta  Cepat  Jakarta-
Bandung diakses dari https://katadata.co.id/sortatobing/indepth/607ec5eb1671f/beban-berat-ri- tanggung-bengkaknya-biaya-kereta-cepat-jakarta-bandung.  pada  tanggal  30 Mei 2021 Uly, Yohana Artha. (2021) Rute Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akan Dilanjutkan Sampai Bandara Kertajati diakses dari https://money.kompas.com/read/2021/04/12/201135626/rute-kereta-cepat- jakarta-bandung-akan-dilanjutkan-sampai-bandara-kertajati?page=all pada tanggal 25 April 2021
OECD. (2009). Competitive Interaction Between Airports, Airlines And High-Speed Rail. Paris: OECD Publishing.
Wang, Lan &  Gu, Hao. (2019). Studies on China’s High -Speed Rail New Town Planning and Development. Singapore: Springer.
Widyastuti,  J  (2019). Konsep  Dasar Kecelakaan  dan  Penanganan  Kecelakaan. Jakarta: CV. Wahyu Pustaka.

## Daftar Narasumber
Hedra  Setiawan,  Kepala  Desa  Cikaobandung  Hendra  Setiawan,  24  Maret  2021  pukul 09.15 WIB.
Asep Jaya, Warga Desa Cikaobandung Kabupaten Purwakarta, A, 24 Maret 2021, pukul 12.57 WIB.

## Tentang PenuliS
Evi Priyanti adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  Politik,  Universitas    Singaperbangsa  Karawang.    Penulis    memiliki    area    riset seputar  tema  sistem pemerintahan desa, manajemen pemerintahan dan tata kelola pemerintahan.
Abdurrofi,  Dwi,  dan  Lusi adalah  mahasiswa/i  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan, Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas    Universitas  Singaperbangsa Karawang.    Penulis    memiliki    area    riset    seputar    tema    sistem  pemerintahan  desa, manajemen pemerintahan dan tata kelola pemerintahan.