KONSTRUKSI NORMA HUKUM TERHADAP PELAPORAN RANGKAP JABATAN BAGI TENAGA KERJA ASING
Construction of Legal Norm on Reporting of Multiple Positions for Foreign Workers
Atika Saraswati Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
M. Alvi Syahrin Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

## Abstrak
Petunjuk pelaksanaan pelaporan perubahan bagi orang asing tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI-GR.01.13-  3849.  Jenis-jenis  layanan  pelaporan  bagi  TKA adalah perubahan jabatan TKA, alih penjamin TKA, dan rangkap jabatan TKA, pelaporan tersebut diatur  dalam  Permenkumham  Nomor  16  Tahun  2018.  Permenkumham  dan  Petunjuk  Pelaksanaan tersebut  belum  mengatur  mengenai  tata  cara  pelaporan  perubahan  jumlah  penjamin  bagi  Tenaga Kerja Asing yang sudah melakukan rangkap jabatan. Contohnya adalah Tenaga Kerja Asing sudah melakukan rangkap jabatan, kemudian di tahun berikutnya Penjamin yang sudah dirangkap tersebut sudah  tidak  mempekerjakan  TKA  tersebut  lagi.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  perubahan  jumlah penjamin bagi Tenaga Kerja Asing yang sudah melakukan rangkap jabatan belum diatur, selama ini yang  dilakukan  Unit  Pelaksana  Teknis  apabila  terdapat  kasus  seperti  itu  adalah  mengarahkan pemohon  untuk  melakukan  perpanjangan  izin  tinggal  TKA  cukup  dengan  melampirkan  dokumen persyaratan dari Penjamin yang masih mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tersebut.

## Kata Kunci: Rangkap Jabatan; Tenaga Kerja Asing; Penjamin

## Abstrak
The implementation instructions for reporting any changes regulated in Implementation Guidelines for the Director General of Immigration Number IMI- GR.01.13-3849. The types of reporting services for foreign workers are changes in the position of foreign workers, transfer of guarantor for foreign workers, and concurrent positions for foreign workers, the reporting is regulated in Law and Human Rights  Regulations  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  16  of  2018.  Law  and  Human  Rights Regulations of the Republic of Indonesia and the Implementation Guidelines have not regulated the procedures  for  reporting  changes  in  the  number  of  guarantors  for  workers  who  have  already  do concurrent positions. For example the Worker, who has held concurrent positions, then in the next year the Guarantor who has been concurrent is no guatantee again. Based on the research, changes in the number of guarantor for Workers who have held concurrent positions have not been regulated, if there are cases  like this,  the applicant  do stay permit  extention  for  the worker by attaching  the requirement documents from the guarantor who still guarantee the worker. The  foreign. Keywords: Multiple Positions; Foreign Workers;. Foreign Worker Guarantee

## PENDAHULUAN
Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah Warga Negara Asing (WNA) pemegang Visa dengan maksud  bekerja  di  Wilayah  Indonesia (Indonesia,  2018a).  Adanya  kebutuhan  dan alasan  tertentu  yang  dapat  memberi  manfaat yang lebih besar bagi pembangunan
ketenagakerjaan  di  Indonesia,  serta  adanya kebutuhan  bagi  pembangunan  ekonomi  dan industri  yang  lebih  luas  membuat  banyak Korporasi mempekerjakan . TKA. Data  dari  Kementerian  Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker),  berdasarkan data  dari  Direktur  Jenderal  Pembinaan
Penempatan  Tenaga  Kerja  dan  Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan  Maruli  Apul  Hasoloan (DJUMENA,  2019)  bahwa  jumlah  TKA sampai  akhir  2018  lalu  mencapai  95.335 orang.  Angka  ini  meningkat  10,88  persen dibanding sepanjang 2017 lalu yang mencapai 85.974  orang.  Dari  jumlah  tersebut  jumlah TKA yang banyak datang ke Indonesia adalah dari  China  (32.000),  Jepang  (13.897),  Korea (9.686), India (6.895) dan Malaysia (4.667).
Sementara Jumlah penggunaan TKA pada 2019  diperkirakan  mengalami  kenaikan sebesar  20%  dari total TKA  tahun  lalu  yang sebanyak 95.335  orang. Kenaikan  ini diindikasikan  sebagai  akibat  diterbitkannya Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan  RI (Kepmenaker)  Nomor  228  Tahun  2019. Kepmenaker Nomor 228 Tahun 2019 tersebut berisi  tentang  Jabatan  Tertentu  yang  dapat
Diduduki oleh TKA. (Patriella, 2019) Jumlah TKA di Indonesia kian meningkat.  Hal  ini  disebabkan  Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  228  Tahun 2019 menambahkan posisi jabatan yang dapat diduduki  oleh  TKA.  Peningkatan  jumlah tersebut  bisa  dilihat  dari  data  yang  dimiliki Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia
mencatat, jumlah TKA di Indonesia pada 2020 berjumlah 98.902 orang (Redaksi Asiantoday, 2020).  Kemudian  Menteri  Tenaga  Kerja (Menaker)  Ida  Fauziah  mengatakan  bahwa tahun 2020 ini jumlah TKA di Indonesia ada 98.902 orang. Penyataan tersebut disampaikan dalam  wawancara  yang  dilakukan  setelah beliau menjadi pembicara dalam webinar Seri 2 Ikatan keluarga Alumni Sunan Ampel (IKA- UINSA) di Surabaya pada hari Jumat 28 Mei 2020 (Rahmadi, 2020).
Tabel 1. Jumlah TKA Berdasarkan Kepemilikan Notifikasi PTKA Periode Tahun 2015-2019
Fenomena  ini  harus  diimbangi  dengan peningkatan  pengawasan  TKA.  Pengawasan TKA  tersebut  dapat  berupa  koordinasi Imigrasi  dengan  berbagai  Instansi  yang tergabung  dalam  Tim  Pengawasan  Orang asing (Tim-Pora) guna mengingkatkan kewaspadaan terhadap TKA non- prosedural. TKA  kuat  kaitannya  dengan  Kementerian Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan dalam melakukan  pengawasan  dan  penindakan terhadap  perusahaan  pun  harus  didukung dengan  penguatan  yang  sama,  terutama  bagi petugas pengawas ketenagakerjaan.
Penguatan  payung  hukum  dan  kelembagaan Tim Pengawasan Orang asing (Timpora) juga menjadi  salah  satu  bahan  masukan  yang penting  mengingat  pengawasan  yang  efektif terhadap orang asing di Indonesia mensyaratkan  satu  pendekatan  yang  holistik dan  kerjasama  yang  padu  antar  pemangku kepentingan didalamnya (Utami & Rahmanto, 2020).
Banyak  teori  yang  berpendapat  bahwa PMA  dan  TKA  akan  berdampak  negatif terhadap  tenaga  kerja  negara  tujuan  investasi jika  SDM  dan  kebijakan  di  negara  tersebut belum siap (Yuliastuti, 2018). Maka Indonesia harus  bersiap  dengan  perkembangan  zaman, dimana Investasi asing dan penggunaan TKA tidak  dipungkiri  pada  saat  ini  sangat dibutuhkan,  guna  kelancaran  perekonomian negara.  Sebaiknya  Indonesia  mempersiapkan segala  hal,  guna  mendukung  perkembangan zaman,  dan  juga  tidak  hanya  menerima perkembangan zaman dengan menerima PMA dan  TKA  asing  saja  tetapi  juga  menyiapkan peraturan  peraturan  yang  mendukung,  agar ketertiban tetap terjaga.
Pengawasan  TKA  tidak  luput  dari  peran penjamin TKA sebagai pihak yang mempekerjakan TKA. Penjamin adalah orang atau  Korporasi  yang  bertanggung  jawab  atas keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing  selama berada  di  Wilayah  Indonesia  (Indonesia, 2011).  Penjamin  bertanggung  jawab  atas keberadaan  dan  kegiatan  Orang  asing  yang dijamin  selama  tinggal  di  Wilayah  Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian,dan
perubahan alamat
(Indonesia, 2011).
Penjamin bagi TKA adalah Pemberi Kerja
TKA  yang  bersifat  Korporasi. Dalam Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia
(Permenkumham)  Nomor  16  tahun  2018 tentang  Tata  Cara  Pemberian  Visa  dan  Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing disebutkan bahwa Pemberi Kerja TKA yang mengajukan Vitas bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan  TKA  yang  dijaminkan  (Indonesia, 2018a).
Permenkumham  Nomor  16  tahun  2018 tentang  Tata  Cara  Pemberian  Visa  dan  Izin Tinggal Bagi TKA mengatur tentang pelaksanaan  pemberian  Izin  Tinggal  bagi TKA dalam hal:
1. Pemberian  Visa  Tinggal  Terbatas (VITAS);
2. Pemberian  Izin  Tinggal  Terbatas (ITAS);
3. Perpanjangan  Izin  Tinggal  Terbatas (ITAS);
4. Pelaporan.
Dalam  Permenkumham  tersebut  yang dimaksud  dalam  Pelaporan  TKA  adalah pelaporan  yang  dilakukan  apabila  terdapat perubahan jabatan TKA, alih penjamin TKA, dan rangkap jabatan TKA.
Permenkumham  Nomor  16  tahun  2018 tentang  Tata  Cara  Pemberian  Visa  dan  Izin Tinggal  Bagi  Tenaga  Kerja  tidak  mengatur mengenai tata cara pelaporan bagi TKA yang sudah  melakukan  rangkap  jabatan,  dan  saat perpanjangan  Izin  Tinggal,  Pemberi  Kerja yang sudah dirangkap tidak aktif bekerja lagi. Di Permenkumham tersebut hanya menjelaskan, dalam hal TKA dengan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dicabut  jaminannya oleh  Pemberi Kerja TKA pertama maka jaminan dapat dialihkan kepada Pemberi  Kerja  TKA  lainnya  (Indonesia, 2018a).  Bagaimana jika  yang  dicabut jaminannya adalah Pemberi Kerja lainnya atau bukan Pemberi Kerja Pertama?
C.J.K  adalah  TKA  yang  berdomisili  di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non  TPI  Jakarta  Selatan  (Kanim  Jaksel), bekerja  di  PT.  C.J.K.  Pada  tahun  2019  PT. C.J.K megajukan permohonan rangkap
jabatan  untuk  C.J.K,  dengan  tambahan penjamin  PT.  O.P.I.  Kemudian,  ditahun berikutnya  saat  pengajuan  perpanjangan  Izin Tinggal diketahui bahwa
C.J.K  sudah  tidak  bekerja  di  PT.  O.P.I. Saat pengajuan perpanjangan tidak ada proses laporan  apapun  tentang  perubahan  tersebut, C.J.K melakukan perpanjangan hanya dengan dokumen  pendukung  dari  PT.  C.J.K,  tidak melampirkan  dokumen  pendukung  dari  PT. O.P.I.  Hal  tersebut  terjadi  karena  memang tidak ada aturan dan prosedur yang mengatur tentang  perubahan  penjamin  tersebut.  Inilah yang  menjadi  urgensi  dalam  penelitian  ini. (Hasil Wawancara Dengan Defri, 2020)
Berdasarkan  uraian  diatas,  rumusan masalah  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pelaksanaan  rangkap jabatan bagi  Tenaga  Kerja  Asing  di  Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan?
2. Bagaimana konstruksi norma hukum bagi pelaporan  rangkap  jabatan  bagi  Tenaga Kerja Asing di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan
hukum normatif-empiris (gabungan).
Penelitian  hukum  normatif . adalah  penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan  berbagai  data  sekunder  seperti peraturan  perundang-undangan,  keputusan pengadilan,  teori  hukum,  dan  dapat  berupa pendapat  para  sarjana.  Penelitian  hukum empiris  adalah  metode  penelitian  untuk melihat  hukum  dalam  artian  nyata  dan meneliti  bagaimana  hukum  bekerja  di lingkungan  masyarakat.  Jadi,  penelitian hukum  normatif  empiris  adalah  penelitian hukum  mengenai  pemberlakuan  ketentuan hukum . normatif . (kodifikasi, undang-undang atau  kontrak)  secara in  action pada  setiap peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam masyarakat.(Abdul Kadir, 2015).
2. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  akan  dilakukan  di  Kantor Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta Selatan. 3. Sumber Data Penelitian
a. Data Primer Data  primer  adalah  data  yang diperoleh  langsung  dari  sumbernya  oleh peneliti.  Adapun  dalam  penelitian  ini, penulis  akan  mendapatkan  data  primer berupa  wawancara  terhadap  pejabat imigrasi, serta instansi yang terkait, dalam penelitian ini instansi yang juga berkaitan adalah Kemnaker. Sehingga penulis akan berinteraksi  dan  berkomunikasi  verbal guna  didapatkan  informasi  yang  dapat menjawab pokok permasalahan. Selanjutnya penulis juga akan melakukan kegiatan  pengamatan  secara  langsung dengan  cara  ikut serta  dalam  memproses tahapan permohonan rangkap jabatan dan perpanjangan izin tinggal bagi TKA yang sudah melakukan rangkap jabatan.terhadap fakta di Kanim Jaksel.
b. Data Sekunder Data  sekunder  adalah  data  yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.  Dalam  penelitian  ini  penulia  akan menggunakan peraturan perundang- undangan, literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang  terkait  dengan  penelitian.  Pada dasarnya  data  sekunder  adalah  untuk memberikan  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer.  Dengan  data  sekunder peneliti  akan  terbantu  untuk  memahami dan menganalisis bahan hukum primer.
4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian
Dalam  penelitian  ini  akan  digunakan beberapa metode untuk melakukan pengumpulan  data.  Metode  tersebut  adalah sebagai berikut:
a. Library Research , dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang- undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis.
b. Interview atau  wawancara,  adalah suatu  metode  dengan  cara  menggali keterangan dan informasi dari narasumber/informan  melalui  suatu tanya jawab dengan pertanyaan yang sudah  direncanakan  sebelumnya, dalam  hal  ini  akan  dilakukan  pada
beberapa  Pejabat  Imigrasi  yang mempunyai kewenangan dalam bidang  yang  diteliti,  serta  akan dilakukan wawancara terhadap pegawai/pejabat pada instansi Kemnaker yang mempunyai
kewenangan  dalam  bidang  yang diteliti.
c. Observation, atau  observasi,  adalah dengan  mengamati  secara  langsung objek  penelitian  yang  bersangkutan, dengan turut serta memproses
tahapan permohonan rangkap jabatan dan  perpanjangan  bagi  TKA  yang sebelumnya sudah melakukan rangkap  jabatan,  pada  pemohon Pelayanan  Izin  Tinggal  dan  Status Keimigrasian pada Kanim Jaksel.

## PEMBAHASAN
Permasalahan  dasar  dalam  penelitian  ini adalah karena peraturan Perundang-undangan Keimigrasian, Permenkumham, dan Petunjuk Pelaksanaan  (Juklak) belum  membahas tentang tata cara pelaporan perubahan jumlah penjamin  TKA  yang  sudah  melakukan rangkap  jabatan.  Dalam  hal  ini  di  tahun berikutnya  diketahui  bahwa  TKA  tersebut sudah tidak bekerja di perusahaan yang sudah dirangkap.  Padahal  jelas  disebutkan  bahwa setiap  perubahan  yang  terjadi  pada  Orang asing  baik  itu  perubahan  status  sipil, kewarganegaraan,  pekerjaan,  penjamin,  atau perubahan  alamat  harus  dilaporkan  kepada Kantor Imigrasi setempat. Sesuai dengan yang tercantum  dalam  Pasal  71  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian.
Di  Kanim  Jaksel  terdapat  TKA  Korea Selatan  Berinisial  C.J.K  yang  melakukan rangkap  jabatan  di  2  (dua)  perusahaan  pada tahun  2019,  yaitu  pada  PT.C.J.K  dan  PT. O.P.I. Di tahun 2020 berdasarkan keterangan yang  diberikan  pemohon,  diketahui  bahwa C.J.K  sudah  tidak  bekerja  di  PT.  O.P.I. Pemohon  bertanya  kepada  petugas  loket Kanim  Jaksel,  apa  yang  harus  ia  lakukan? Apakah  harus  ada  pelaporan  yang  dilakukan perusahaan  seperti  yang  dilakukan  saat  TKA mendapatkan  rangkap  jabatan?  Menurut petugas  loket  Kanim  Jaksel  selama  ini  tidak ada  layanan  yang  memfasilitasi  pelaporan
tersebut. Maka dirasa perlu untuk meneliti hal tersebut  agar  di  masa  mendatang  Pejabat Imigrasi dan Instansi terkait dapat mempertimbangkan  untuk  menentukan  hal apa  yang  harus  dilakukan  apabila  terdapat kasus seperti yang terjadi pada TKA berinisial C.J.K.
Telah  dilakukan  wawancara  dengan beberapa pihak, diantaranya dengan perwakilan  dari  Direktorat  Pengendalian Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  (Dit PPTKA)  Ditjen  Binapenta  dan  PKK  melalui alamat email tu.pptka@gmail.com, kemudian wawancara  langsung  dengan  Kepala  Seksi Alih  Status  Izin  Tinggal  Kunjungan  Menjadi Izin  Tinggal  terbatas  pada  Direktorat  Izin Tinggal  Keimigrasian  Direktorat  Jenderal Imigrasi  (Ditintaltuskim  Ditjenim),  Kepala Seksi  Teknologi  Informasi  Keimigrasian (Kasi  Tikim)  Kanim  Jaksel,  Kepala  Seksi Status  Keimigrasian  (Kasi  Statuskim)  Kanim Jaksel, dan juga dengan penjamin C.J.K .Maka berikut  ini  adalah  rincian  pembahasan  dari data  yang  sudah  didapatkan,  baik  itu  data primer atau data sekunder
A. Pelaksanaan  rangkap  jabatan  bagi Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta Selatan
1. Persyaratan Permohonan Rangkap Jabatan Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non

## TPI Jakarta Selatan
Dokumen utama yang harus dimiliki TKA yang  akan  melakukan  pelaporan  rangkap jabatan di Kanim adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Notifikasi Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  (Notifikasi PTKA)  sebagai  bukti  pemberian  izin  kerja yang  dikeluarkan  dari  Kemnaker.  Apabila masing-masing perusahaan yang mempekerjakan TKA sudah memiliki RPTKA dan Notifikasi PTKA, Pemberi Kerja lain yang diwajibkan  melaporkan  pelaporan  rangkap jabatan  di  Kantor  Imigrasi  seperti  yang tercantum  dalam  Pasal  13  Permenkumham Nomor  16  Tahun  2018  dalam  pasal  tersebut disebutkan  bahwa  Pemberi  Kerja  TKA  lain yang  mempekerjakan  TKA  secara  rangkap
jabatan wajib melaporkan kepada Menteri atau pejabat  imigrasi  yang  ditunjuk.  Persyaratan yang dibutuhkan untuk permohonan pelaporan rangkap jabatan di Kanim Jaksel berdasarkan Petunjuk  Pelaksanaan  Direktur  Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.13-3849 adalah:
a. Surat Permohonan dari masing- masing perusahaan;
b. Surat pernyataan dan jaminan dari masing-masing perusahaan;
c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penjamin;
d. RPTKA dan Notifikasi PTKA yang masih berlaku dari masing-masing perusahaan;
e. Paspor TKA;
f. Fotokopi paspor TKA dan cap izin tinggal di dalam paspor;
g. Izin Tinggal Terbatas (ITAS) elektronik;
h. Fotokopi akta masing-masing perusahaan;
i. Perdim 24 dan 25.
Jika persyaratan sudah dilengkapi, Pemberi  Kerja  lainnya  atau  Pemberi  Kerja yang  dirangkap  melaporkan  rangkap  jabatan ke  Kantor  Imigrasi  yang  wilayah  kerjanya meliputi tempat tinggal TKA.
2. Alur Pelaporan Rangkap Jabatan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non
TPI Jakarta Selatan Berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) Permenkumham  16  Tahun  2018  disebutkan bahwa Pelaporan
rangkap jabatan dilaksanakan melalui mekanisme:
a. Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal menerima notifikasi secara online dari Kemnaker untuk dapat memproses rangkap  jabatan;
b. Direktorat Jenderal meneruskan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Kepala Kantor
Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian dan kantor imigrasi yang menerbitkan Itas TKA sekaligus mengirimkan informasi secara elektronik kepada Pemberi Kerja TKA dan TKA melalui SIMKIM untuk datang ke kantor imigrasi dengan membawa Paspor Kebangsaan yang masih berlaku;
c. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi menerima Paspor Kebangsaan TKA dan menyerahkan tanda terima permohonan kepada Pemberi Kerja TKA atau TKA;
d. Pejabat Imigrasi pada kantor imigrasi mencantumkan perubahan
pekerjaan dalam hal rangkap jabatan berupa tambahan catatan pada Itas elektronik, meliputi data Pemberi Kerja TKA lain dan jabatan baru TKA;
Setelah proses pelaporan rangkap jabatan selesai  dilaksanakan,  mekanisme  pengiriman ITAS  elektronik  dengan  catatan  Pemberi Kerja TKA lain dan jabatan baru TKA tanpa merubah register ITAS seperti yang tercantum pada  Pasal  14  ayat  (3)  Permenkumham  16 Tahun 2018. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa  pengiriman  ITAS  elektronik  dengan catatan  Pemberi  Kerja  TKA  lain  dan  jabatan baru  TKA  tanpa  merubah  register  ITAS. Faktanya  catatan  hanya  tercantum  di  tabel keterangan yang ada di SIMKIM, untuk ITAS elektronik  yang  diterima  pemohon  hanya tercantum  nama  Pemberi  Kerja  pertama. Sebagai contoh akan saya tampilkan permohonan  rangkap  jabatan  atas  nama S.N Warga  Negara  Jepang  yang  mempunyai jabatan  di  PT.  I.T.I  sebagai Operational Director dan  di  PT.  A.P  sebagai Business Development Director yang dilakukan tanggal 6 Agustus 2020.
Gambar 1.

## Contoh Permohonan Rangkap Jabatan
Gambar 2.
Hasil Izin Tinggal Terbatas Elektronik Permohonan Rangkap Jabatan
Dari  gambar  tersebut  bisa  dilihat  bahwa pada  SIMKIM  dan  hasil  ITAS  elektronik hanya  tercantum  nama  PT.  I.T.I.  Kemudian
Kanim
Jaksel melakukan Diskresi pengambilan  Keputusan  dan/atau  Tindakan karena  peraturan  perundang-undangan  tidak mengatur.  Diskresi  tersebut  dilakukan  guna melancarkan  penyelenggaraan  pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, dan memberikan kepastian  hukum.  Diskresi  yang  dilakukan adalah dengan membuat surat keterangan yang dibuat  secara  manual  atau  tidak  melalui SIMKIM.  Isi  surat  keterangan  tersebut mencantumkan  nama-nama  jabatan  yang diduduki oleh TKA dan nama-nama Penjamin yang  menjamin  TKA.  Surat  keterangan tersebut  didapatkan  setelah  proses  pelaporan rangkap jabatan selesai. Surat keterangandikeluarkan oleh bidang Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  Keimigrasian (Tikim),  dengan  cara  pemohon  membawa berkas rangkap jabatan yang sudah selesai dari bidang  Izin  Tinggal  dan  Status  Keimigrasian (Intaltuskim) lalu berkas yang sama diserahkan  kepada  petugas  Tikim.  Bidang
Tikim mengeluarkan surat keterangan berdasarkan  permohonan  yang  diajukan  di SIMKIM.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Kepala Seksi (Kasi) Teknologi Informasi
Keimigrasian  Kanim  Jaksel  Ibu  Erna  Loreta Silalahi  mengatakan  bahwa  surat  keterangan tersebut  tidak  memiliki  dasar  hukum  untuk format  penerbitannya,  karena  diterbitkannya pun manual dengan format surat dari internal. Untuk  yang  tercantum  di  surat  keputusan bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang Undang No  6  Tahun  2011  adalah  tentang  kewajiban penjamin untuk melaporkan setiap perubahan Orang asing yang dijamin. Untuk dasar hukum atau  petunjuk  pelaksanaan  untuk  surat keterangan tersebut tidak ada. Kami mengeluarkan  surat  keterangan  tersebut sebagai bukti saja bahwa TKA tersebut sudah melakukan  rangkap  jabatan.  Karena  di  hasil akhir  SIMKIM  dan  ITAS  elektronik  hanya perusahaan  induk  yang  tercantum.  Surat keterangan  tersebut  juga  berguna  untuk  tim pengawasan,  karena  dari  surat  keterangan tersebut  bisa  terlihat  bahwa  TKA  sudah melakukan proses rangkap jabatan.

## Gambar 4.

## Contoh Surat Keterangan Rangkap Jabatan
Kaitannya  dengan  teori  sistem  hukum adalah  karena  dalam  teori  sistem  hukum dijelaskan  bahwa  efektif  dan  berhasil tidaknya  penegakan  hukum  tergantung  tiga unsur  sistem  hukum,  yakni  struktur  hukum ( struktur of law ), substansi  hukum  ( substance of the law ) dan budaya hukum ( legal culture ). Pelayanan  yang  dilakukan  Kanim  Jaksel dengan menerbitkan surat keterangan tambahan  sebagai  bukti  telah  dilakukanya rangkap jabatan, akan memudahkan penegakan  hukum  karena  administrasi  yang dimiliki penjamin menjadi lebih lengkap. Hal tersebut  akan  memudahkan  TKA  dan penjamin  untuk  membuktikan  kelengkapan dokumen  apabila  suatu  hari  tim  pengawasan datang  memeriksa  kelengkapan  izin  tinggal TKA.
B. Konstruksi Norma Hukum bagi
Pelaporan  Rangkap  Jabatan  bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia
1. Dasar  Hukum  Rangkap  Jabatan bagi Tenaga Kerja Asing Berdasarkan hasil wawancara dengan Dit PPTKA dasar hukum rangkap jabatan bagi  TKA  di  Kemnaker  adalah  Pasal  6 Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  20 Tahun  2018  yang  menyebutkan  bahwa Pemberi  Kerja TKA pada sektor tertentu dapat  mempekerjakan  TKA  yang  sedang dipekerjakan  oleh  Pemberi  Kerja  TKA yang lain dalam jabatan yang sama, dalam Ayat  (1)  tersebut  yang dimaksud  jabatan yang  sama  adalah  jabatan  direksi.  TKA sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dipekerjakan paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja TKA sebagaimana kontrak kerja TKA dengan Pemberi Kerja TKA  pertama,  dalam  Ayat  (2)  tersebut yang  dimaksud  adalah  misalnya  TKA mempunyai  izin  kerja 1  tahun kemudian sudah bekerja berjalan 3 bulan di Pemberi Kerja  pertama,  di  bulan  keempat  TKA tersebut  bekerja  juga  di  Pemberi  Kerja lainnya  maka  di  pember  kerja  lainnya tersebut  izin  kerja TKA hanya  berlaku 9 bulan  bukan  1  tahun.  (3)  Jenis  jabatan,
sektor,  dan  tata  cara  penggunaan  TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat  (2)  diatur  lebih  lanjut  dengan Peraturan Menteri (Indonesia, 2018b).
Kemudian  dasar  hukum  lainnya adalah  Pasal  8  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10
Tahun 2018. Ayat (1) mengatakan bahwa Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan  Pemberi  Kerja  TKA  yang lain dalam jabatan direktur atau komisaris yang bukan pemegang saham, atau sektor tertentu  meliputi  sektor  pendidikan  dan pelatihan vokasi,  sektor  ekonomi digital, serta sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sama.
Untuk  dasar  hukum  dari  Instansi Imigrasi  sendiri  adalah  Permenkumham Nomor  16  Tahun  2018  dalam  Bab  V tentang  Pelaporan.  Di  Permenkumham tersebut  menyebutkan  bahwa  Pemberi Kerja  TKA  lain  yang  mempekerjakan TKA  secara  rangkap  jabatan  wajib melaporkan  kepada  Menteri  atau  pejabat imigrasi yang ditunjuk.
2. Alur  dan  Prosedur  Rangkap Jabatan bagi Tenaga Kerja Asing Berdasarkan hasil wawancara dengan
Dit  PPTKA  dijelaskan  bahwa  prosedur pengajuan rangkap jabatan adalah:
“Prosedurnya sama dengan pengajuan RPTKA Baru yang penjelasannya tertera pada Permenaker No.10 tahun 2018 Pasal 9 s.d 13 atau RPTKA Perubahan yang penjelasannya tertera pada
Permenaker No.10 Tahun 2018 Pasal 16  dan  17,  lalu  dilanjutkan  dengan Pembuatan  Notifikasi  Penggunaan TKA yang penjelasannya tertera pada Permenaker  No.10  Tahun  2018  Bab
IV. Hanya saja terdapat penambahan berupa lampiran dokumen
pendukung  seperti  RPTKA  dan Notifikasi  Penggunaan  TKA  di
Pemberi Kerja TKA pertama.”

## Gambar 5.

## Alur Penerbitan Notifikasi Rangkap Jabatan
Persyaratan  yang  dibutuhkan  Pemberi kerja  kedua  untuk  mengajukan  Notifikasi Notifikasi PTKA di Kemnaker adalah Pemberi kerja kedua melakukan permohonan notifikasi rangkap  jabatan  TKA  melalui  TKA  online dengan mengisi/mengunggah dokumen sebagai berikut:
a. Surat permohonan notifikasi rangkap jabatan kepada Dirjen/Direktur
b. Identitas TKA:
1) Paspor;
2) NPWP;
3) Jabatan TKA;
4) Perjanjian kerja/pekerjaan;
5) Pas foto 4x6.
c. Identitas Pemberi Kerja TKA pertama:
1) Nama dan alamat;
2) RPTKA;
3) Notifikasi;
4) Bukti bayar DKPTKA.
d. Identitas Pemberi
Kerja kedua/ketiga/dst:
1) Identitas Pemberi Kerja;
2) Surat persetujuan rangkap jabatan dari Pemberi Kerja pertama;
3) RPTKA yang sah;
4) Surat permohonan kepada Dirjen Imigrasi untuk pengajuan penerbitan Itas rangkap jabatan; 5) Surat pernyataan sebagai penjamin TKA. 6) Surat  pernyataan  Rp  0,-(nol rupiah)
Untuk output yang  diterima  penjamin,
apabila ada TKA memiliki jabatan di lebih dari satu  perusahaan  adalah  cukup  dengan penjamin  memiliki  RPTKA  dan  Notifikasi PTKA  di  masing-masing  perusahaan.  Hal tersebut  berdasarkan  jawaban  yang  diberikan Kemnaker. Jadi tidak ada output yang diterima oleh  penjamin,  cukup  dengan  penjamin memiliki RPTKA dan Notifikasi Penggunaan TKA saja di masing-masing perusahaan maka TKA  tersebut  sudah  dianggap  melakukan rangkap  jabatan.
Setelah  melalui  alur  penerbitan  RPTKA dan  Notifikasi  PTKA  selanjutnya  proses  di Imigrasi  dilakukan  sesuai  dengan  yang tercantum  dalam Pasal 14 Ayat (2)
Permenkumham    16  Tahun  2018.  Prosesnya dimulai dengan pelaporan ke Kantor Imigrasi (Kanim),  kemudian  Kanim akan  meneruskan kepada  Divisi  Keimigrasian  di  Kantor Wilayah, setelah itu terakhir adalah persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi.
Berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) Permenkumham  16  Tahun  2018  disebutkan bahwa Pelaporan rangkap jabatan dilaksanakan melalui mekanisme:
a. Pejabat  Imigrasi  pada  Direktorat Jenderal  menerima  notifikasi  secara online  dari  Kemnaker  untuk  dapat memproses rangkap jabatan;
b. Direktorat Jenderal meneruskan notifikasi  sebagaimana  dimaksud dalam huruf a kepada Kepala Kantor Wilayah  melalui  Kepala  Divisi Keimigrasian  dan  kantor  imigrasi yang menerbitkan Itas TKA
sekaligus  mengirimkan  informasi secara  elektronik  kepada  Pemberi Kerja  TKA  dan  TKA  melalui SIMKIM  untuk  datang  ke  kantor imigrasi  dengan  membawa  Paspor Kebangsaan yang masih berlaku;
c. Pejabat  Imigrasi  yang  ditunjuk  pada kantor  imigrasi  menerima  Paspor Kebangsaan  TKA  dan  menyerahkan tanda  terima  permohonan  kepada Pemberi Kerja TKA atau TKA;
d. Pejabat Imigrasi pada kantor imigrasi mencantumkan  perubahan  pekerjaan dalam  hal  rangkap  jabatan  berupa tambahan catatan pada Itas elektronik,  meliputi  data  Pemberi Kerja  TKA  lain  dan  jabatan  baru TKA.
3. Pelaporan  Perubahan  Penjamin  bagi Tenaga Kerja Asing Seperti yang sudah dibahas pada pembahasan  sebelumnya,  untuk  rangkap jabatan TKA harus dilaporkan kepada Kanim. Hal  itu  berdasarkan  yang  tercantum  dalam Pasal  71  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011  tentang  Keimigrasian.  Lalu,  apa pelaporan yang dilakukan apabila TKA sudah tidak  bekerja  pada  Pemberi  Kerja  lainnya? Yang tercantum pada Permenkumham No 16 Tahun  2018  adalah,  apabila  Pemberi  Kerja pertama  sudah  tidak  mempekerjakan  TKA tersebut lagi, hal yang harus dilakukan adalah Pemberi  Kerja  pertama  melakukan  alih penjamin  kepada  Pemberi  Kerja  lainnya. Seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  16  Ayat (1) Permenkumham 16 Tahun 2018:
“Dalam hal TKA dengan rangkap jabatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13 dicabut  jaminannya  oleh  Pemberi  Kerja TKA  pertama  maka  jaminan  dapat dialihkan  kepada  Pemberi  Kerja  TKA lainnya.”
Perubahan  yang  diatur  hanyalah  apabila Pemberi  Kerja  pertama  sudah  tidak  menjadi penjamin.  Lalu, bagaimana  jika yang mencabut  jaminannya  adalah  Pemberi  Kerja lainnya.
Bagaimana
mekanisme pelaporannya?  Apa  yang  harus  dilakukan Pemberi Kerja lainnya?
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Kemnaker,  proses  pelaporan  yang  harus
dilakukan penjamin apabila TKA sudah tidak bekerja di Pemberi Kerja lainnya adalah:
“Pelaporan  perlu  dilakukan  TKA  yang sudah  tidak  bekerja  lagi  di  salah  satu perusahaan yang dirangkap, bila notifikasi penggunaan TKA yang dimiliki salah satu perusahaan  tersebut  masih  aktif  masa berlakunya.  Pelaporan  yang  dimaksud berupa pencabutan Notifikasi
Penggunaan  TKA.  Namun,  bila  TKA sudah  tidak  bekerja  lagi  di  salah  satu perusahaan  yang  dirangkap  karena  masa berlaku  Notifikasi  Penggunaan  TKA tersebut  sudah  habis.  Maka,  Pencabutan Notifikasi  tidak  perlu  dilakukan.”( Hasil Wawancara  Direktorat  Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing , 2020) Pada  intinya  dari  Kemnaker  tidak  ada pelaporan  yang  harus  dilakukan  jika  TKA sudah tidak bekerja di Pemberi Kerja lainnya. Pelaporan  hanya  dilakukan  apabila  Pemberi kerja  lainnya  masih  memiliki  Notifikasi PTKA  yang  masih  berlaku  pada  saat  TKA berhenti bekerja. Berbeda dengan di Imigrasi, layanan  penutupan  dokumen  Keimigrasian ( return  of  immigration  document )  digunakan apabila  orang  asing  masih  mempunyai  izin tinggal  yang  masih  berlaku  ataupun  sudah tidak  berlaku,  sebagai  laporan  bahwa  TKA sudah  tidak  dijamin oleh penjamin. Penjamin wajib melakukan penutupan dokumen Keimigrasian  agar  dikemudian  hari  apabila TKA akan mengajukan izin tinggal baru, izin tinggal  sebelumnya  sudah  dianggap  selesai pada SIMKIM.
Di  Kemnaker  apabila  masa  berlaku Notifikasi  PTKA  sudah  habis  berlaku,  dan Pemberi Kerja tidak melakukan perpanjangan Notifikasi  PTKA  ,  maka  penjaminan  TKA selesai  secara  otomatis,  tidak  ada  pelaporan apapun  yang  harus  dilakukan.  Jadi  jika  TKA bekerja  di  dua  perusahaan,  kemudian  di perusahaan lainnya TKA sudah tidak bekerja setelah  Notifikasi  PTKA  berakhir,  maka rangkap  jabatan  dianggap  selesai.  Di  tahun berikutnya,  cukup  Pemberi  Kerja  pertama yang melakukan proses perpanjangan Notifikasi PTKA.
Inilah kemudian yang dilakukan Imigrasi. Jika  Penjamin  lainnya  sudah  tidak  menjamin lagi,  tidak  ada  pelaporan  yang  harus
dilakukan.  Di  tahun  berikutnya,  cukup lakukan  perpanjangan  seperti  biasa,  dengan melampirkan  Notifikasi  PTKA  perpanjangan dari perusahaan pertama. Berdasarkan wawancara  dengan  Kasi  Alih  Status  Izin Tinggal  Kunjungan  Menjadi  Izin  Tinggal Terbatas  Ditintalkim Ditjenim, Bapak Novan Indriyanto pertanyaan terkait dengan perubahan penjamin tersebut, beliau memberikan jawaban:
“Benar,  tidak  perlu  ada  pelaporan  yang dilakukan  oleh  penjamin  kedua  apabila sudah  tidak  menjamin  TKA  lagi.  Di Imigrasi yang terpenting adalah penjamin pertama  atau  perusahaan  induk  yang pertama  kali  mempekerjakan  TKA. Apabila penjamin pertama masih menjamin,  di  tahun  berikutnya  cukup lampirkan dokumen dari penjamin pertama dan lakukan proses perpanjangan izin tinggal seperti biasa. Untuk tambahan,  yang  terpenting  adalah  di perusahaan  kedua,  nama  TKA  harus sudah  diubah  di  akta  perusahaan  atau dihilangkan. Untuk menghindari kesalahan  saat  dilakukan  pengawasan ( HasilWawancara Dengan Novan Indriyanto, Kasi Alih Status Dit Intaltuskim , 2020)”
Berdasarkan  wawancara  dengan  Kasi Statuskim  Kanim  Jaksel  untuk  memberikan tanggapan dari sudut pandang Kanim. Jawaban yang  diberikan  oleh  Kasi  Statuskim  Kanim Jaksel tersebut adalah:
“Memang  benar  selama  ini  dari  Kanim tidak pernah menerima pelaporan perubahan  sponsor  seperti  itu.  Tapi menurut  kami  perlu  dilakukan  pelaporan untuk  menghindari  kesalahan  dan  untuk membuat  tertibnya  administrasi  yang dimiliki  penjamin.  Karena  jika  di SIMKIM  nama  TKA  tercantum  dalam lebih  dari  satu  perusahaan  karena  proses rangkap  jabatan  sebelumnya,  kemudian terjadi pelanggaran yang dilakukan TKA, Imigrasi  tahunya  bahwa  TKA  tersebut masih menjadi tanggung jawab perusahaan-perusahaan tersebut, dokumen  apa  yang  bisa  membuktikan bahwa  sebenarnya  penjamin kedua tersebut  sudah  tidak  menjamin  lagi?
Karena  dari  Kemnaker  pun  tidak  ada pelaporan  yang  dilakukan.  Maka  kami rasa  perlu  diadakan  pelaporan  untuk perubahan  penjamin  tersebut.  Mungkin bisa dilakukan di internal Kanim saja tdak perlu  sampai  persetujuan  Dirjenim.  Jika bisa,  kita  lakukan  pelaporan  manual  di Kanim  dan  Kanim  memberikan  surat keterangan  bahwa  penjamin  lainnya sudah tidak menjamin ( Hasil Wawancara Dengan  Ade  Hastriana,  Kasi  Statuskim Kanim Jaksel , 2020)”
Kemudian pertanyaan yang sama diajukan  kepada  Kasi  Tikim  Kanim  Jaksel. Karena  selama  ini  yang  dilakukan  Kanim Jaksel  adalah,  apabila  permohonan  proses rangkap  jabatan  sudah  selesai  di  Intaltuskim, tahapan  selanjutnya adalah  melaporkan kepada  Bidang  Tikim  agar  diterbitkan  surat keterangan yang memuat nama-nama perusahaan  yang  menjadi  penjamin  TKA tersebut. Jawaban dari Kasi Tikim adalah:
“Jika  ada  perubahan  apapun  mengenai Orang  asing  seharusnya  dilaporkan  pada pihak Imigrasi. Menurut kami, pelaporan seharusnya  dilakukan  penjamin  kedua apabila sudah tidak mempekerjakan TKA lagi. Bisa saja saat pengajuan perpanjangan  TKA  hanya  melampirkan dokumen  dari  satu  perusahaan,  dengan alasan  TKA  sudah  tidak  bekerja  di penjamin  kedua.  Karena  tidak  ada pelaporan apapun dari Kemnaker tentang pemberhentian  penggunaan  TKA.  Maka Kanim  menerima  perpanjangan  tersebut. Bisa saja TKA sebenarnya masih bekerja di kedua perusahaan tersebut tetapi belum melakukan perpanjangan dan pembayaran DPKK untuk perusahaan kedua.
Jadiuntuk  menghindari  kerugian  yang ditimbulkan,  dan  untuk  mempermudah bagian  pengawasan  dalam  mengawasi kegiatan Orang asing, sebaiknya pelaporan perlu dilakukan. Mungkin bisa dengan  yang  kita  lakukan  pada  rangkap jabatan, cukup mengeluarkan surat keterangan saja.( Hasil Wawancara
Dengan Erna Loreta Silalahi, Kasi Tikim Kanim Jaksel , 2020)”
Surat  Keterangan  yang  dimaksud  pun sebenarnya  belum  ada  dasar  hukumnya.
Sebaiknya  surat  keterangan  tersebut  diatur pada  Juklak  agar  antar  Kanim  tidak  ada perbedaan, dan untuk menyeragamkan tindakan  yang  dilakukan  semua  Kanim  di Indonesia.
Kaitannya  dengan  Teori  Negara  Hukum adalah  Indonesia  merupakan  negara  hukum karena  memiliki  tata  urutan  peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukumnya.  Peraturan  perundang-undangan tersebut  adalah  peraturan  tertulis  yang mengikat  secara  umum  memuat  norma hukum. Peraturan-peraturan tersebut dibentuk dan  ditetapkan  oleh  lembaga  negara  atau pejabat yang berwenang. Maka apabila ada hal yang  belum diatur  oleh  Undang-Undang  dan peraturan  tertulis  lainnya,  sebaiknya  segera dibuatkan  peraturan  yang  mengatur  hal tersebut, agar tidak terjadi kekosongan hukum. Apabila hal tersebut terjadi, bagi pejabat yang berwenang  dapat  mengetahui  tindakan  apa yang harus dilakukan.  Hal  tersebut  bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum.
Pemohon  yang  mengajukan  permohonan baik  itu  Penjamin  dan  TKA  juga  bisa mengetahui hal apa yang hars mereka lakukan, dan hal  apa  yang  harus  mereka  hindari.  Jadi antara petugas dan pemohon dapat memperoleh kepastian hukum. Dengan terbentuknya  peraturan  tertulis  membuat penegakan  hukum  juga  dapat  dengan  mudah ditegakan.  Jadi  semua  tidak  salah  dalam mengambil keputusan.
Konstruksi Norma Hukum bagi Pelaporan Rangkap  Jabatan  bagi  TKA  di  Indonesia dilakukan  dari  tahap  pembuatan  notifikasi Notifikasi PTKA dan RPTKA atas nama TKA yang  rangkap.  Jika  TKA  sudah  mempunyai RPTKA & Notifikasi PTKA yang berlaku dari masing-  masing  penjamin,  penjamin  kedua melaporkan kepada Kantor Imigrasi.
Kemudian,  jika  di  tahun  berikutnya  ternyata penjamin kedua sudah tidak menjamin, maka yang  harus  dilakukan  penjamin  pertama adalah  melakukan  permohonan  perpanjangan Izin  Tinggal  dengan  melampirkan  dokumen persyaratan  dari  perusahaan  pertama,  tanpa melakukan  pelaporan  perubahan  jumlah penjamin  TKA.  Untuk  penjamin  agar  segera melakukan  perubahan  akta  perusahaan  dan merubah nama TKA yang sebelumnya masuk
dalam daftar nama direksi. Untuk hal tersebut, terdapat  pertimbangan  yang  membuat  Kasi Statuskim  dan  Kasi  Tikim  Kanim  Jaksel merasa perlu diadakannya pelaporan dikemudian  hari.  Untuk  Kasi  Altus  Dit Intaltuskim  merasa  tidak  perlu  dilakukan pelaporan,  selama  penjamin  pertama  masih menjamin TKA.
Pelaporan perubahan hilangnya penjamin TKA yang sudah melakukan rangkap jabatan, diharapkan  dapat  di  segera  dibuatkan peraturan  tertulisnya.  Baik  itu  berupa Permenkumham  atau  Juklak.  Atau  Kanim dapat melakukan  Diskresi  pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak
mengatur.  Lalu,  pengambilan  keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas dan/atau karena adanya  stagnasi pemerintahan  guna  kepentingan  yang  lebih luas.  Sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam Pasal  24  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan. Diskresi tersebut dilakukan guna melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, dan memberikan kepastian hukum.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa hal yang  menjadi  rekomendasi  kepada  Kanim Jaksel  dalam  melaksanakan  proses  pelaporan rangkap jabatan adalah:
1. Apabila  terdapat  TKA  yang  sudah melakukan rangkap jabatan, untuk proses perpanjangan selanjutnya harus dilakukan wawancara  singkat  dengan  pemohon. Petugas penerimaan berkas bisa menanyakan apakah masing-masing penjamin  masih  menjamin TKA tersebut atau  ada  salah  satu  yang  sudah  tidak menjamin. Jika  penjamin  pertama  sudah tidak menjamin maka lakukan proses alih penjamin  kepada  penjamin  lainya.  Jika TKA  sudah  tidak  bekerja  di  penjamin kedua,  diarahkan  untuk  penjamin  kedua untuk  melakukan perubahan daftar nama disreksi  pada  akta  perusahaan,  guna menghindari terjadinya pertanggung jawaban  apabila  TKA  melakukan  suatu
pelanggaran  baik  itu  TAK  maupun pidana.
2. Bidang Tikim diharapkan bisa melakukan diskresi  terhadap  perubahan  penjamin tersebut, bisa dengan mengeluarkan surat keterangan  seperti  yang  dilakukan  pada saat  TKA  melakukan  rangkap  jabatan. Lebih  baik  lagi  apabila  segera  terdapat peraturan  tertulis  mengenai  hal  tersebut. Agar  tidak  terjadi  kekosongan  hukum. Apabila hal  tersebut  terjadi,  bagi  pejabat yang berwenang dapat mengetahui tindakan  apa  yang  harus  dilakukan.  Hal tersebut  bertujuan  untuk  memperoleh kepastian hukum.
3. Pengembangan  sistem  pada  SIMKIM untuk layanan pelaporan rangkap jabatan. SIMKIM diharapkan dapat menampilkan nama-nama  penjamin  bagi  TKA  yang sudah melakukan rangkap jabatan.
4. ITAS  elektronik  sebagai output yang diterima  pemohon  rangkap  jabatan, diharapkan  dapat  tercantum  nama-nama penjamin  sesuai  dengan  jumlah  yang sudah dilaporkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal Ilmiah
Abdul  Kadir,  M.  (2015).  Hukum  Dan Penelitian  Hukum. Bandung :  PT.  Citra Aditya Bakti.
Djumena,  E.  (2019).  Naik  10,88  Persen, Pekerja  Asing  Selama  2018 Didominasi Dari China. Jurnal Ketenagakerjaan .
Fadjar,  A.  M.  (2016). Sejarah,  Elemen,  dan Tipe Negara Hukum . Setara Press. Fadjar,
A.  M.  (2018). Negara  Hukum  dan Perkembangan Teori Hukum .
Utami, P. N., & Rahmanto, T. Y. (2020). Peran Imigrasi  Terhadap  Fenomena  Sosial Orang Asing Yang Bekerja Tidak Sesuai Aturan Di Indonesia. Jurnal Ketenagakerjaan , 15 Vol 15 No 1 (2020) Yuliastuti, A. (2018). Dampak Investasi Dan Tenaga Kerja Asing Terhadap Kesempatan Kerja Tenaga Kerja Asal Indonesia. Jurnal Ketenagakerjaan , 13 Vol 13 No1 (2018)

## Internet
Rahmadi, T. L. (2020, May 29). Menaker: Isu TKA Tiongkok Kasus Lama. Beritasatu.Com , 1.
https://www.beritasatu.com/jaja-
suteja/nasional/638973/menaker-isu-tka- tiongkok- kasus-lama
Redaksi  Asiantoday.  (2020). TKA  China  di Indonesia  Paling  Banyak,  Capai  35.781 Orang . https://asiatoday.id/read/tka- china-di-indonesia-paling-banyak-capai- 35-781-orang

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI
Nomor  43  Tahun  2015  tentang  Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan  ALih  Status  Izin  TIngal  Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap
Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

## Wawancara
Hasil wawancara secara langsung dengan Ade
Hastriana, Kepala Seksi Status Keimigrasian  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Khusus Non TPI Jakarta Selatan pada hari Kamis  17  September  2020  Pukul  08.10 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan. (2020).
Hasil  wawancara  secara  langsung  dengan Defri, yang  diberikan  kuasa  oleh penjamin  untuk  pengajuan  permohonan perpanjangan  Izin  Tinggal  C.J.K,  pada hari Kamis 26 Maret 2020 Pukul
09.20  WIB,  bertempat  di  Kantor  Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan. (2020).
Hasil  Wawancara  secara  langsung  dengan Erna  Loreta  Silalahi,  Kepala  Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta  Selatan  pada  hari  Rabu  17 September  2020  Pukul  13.20  WIB, bertempat  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Khusus Non TPI Jakarta Selatan. (2020). Hasil  wawancara  secara  langsung  dengan
Novan  Indriyanto,  Kepala  Seksi  Alih
Status  Keimigrasian  Direktorat  Izin Tinggal  dan  Status  Keimigrasian  pada hari  Kamis  10  September  2020  pukul
09.10,  bertempat  di  Direktorat  Jenderal Imigrasi. (2020).
Hasil wawancara via email dengan Direktorat Pengendalian  Penggunaan  Tenaga  Kerja Asing pada tanggal 9 September 2020.

## Pengamatan Lapangan
Hasil Pengamatan  di Kantor  Imigrasi  Kelas I Khusus  Jakarta  Selatan  pada  tanggal 18 Juni 2020 sampai 25 September 2020.