## Analisis Yuridis Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur
Oleh :
Yanse Oktaliza

## Dosen Fakultas Hukum USBRJ

## ABSTRAK
Berkembangnya  kasus  pembunuhan  yang  dilakukan  anak  dibawah  umur  yang bahkan pembunuhan tersebut dilakukan dengan kejam memberikan perhatian dari berbagai kalangan.  Hal  tersebut  tidak  lepas  dari  dampak  negatif  perkembangan  teknologi  serta perubahan gaya dan cara hidup. Kejahatan yang dilakukan anak seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap teman sebayanya tetap harus dipertanggungjawabkan  oleh  anak  tersebut.  Terlepas  dari  latar  belakang  anak  bisa melakukan  suatu  kejahatan  yang  mengakibatkan  hal  yang  sangat  fatal.  Lalu,  apa  dan bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana dapat ditetapkan, mengingat perkembangan kedewasaan  emosional,  mental,  dan  intelektual  anak.  Dari  uraian  diatas,  penulis  akan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak berdasarkan hukum positif di Indonesia.
Metode  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  dilakukan dengan  menggunakan  metode  pendekatan  secara  yuridis  normatif  dan  empiris,  dengan menggunakan  data  primer  dan  sekunder,  dimana  data  primer  berupa  data  yang  diperoleh langsung  dari  hasil  studi  dan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis.  Serta  data  sekunder berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Pada prinsipnya,  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  adalah  tanggung  jawab  anak  itu sendiri,  akan  tetapi  oleh  karena  terdakwa  adalah  seorang  anak,  maka  tidak  dapat dipisahkan  dari  kehadiran  orang  tua,  wali  atau  orang  tua  asuhnya.  Terdapat  ketentuan- ketentuan  dimana  seorang  anak  tidak  diproses  sama  halnya  dengan  memproses  orang dewasa.
Pertanggungjawaban  pidana  anak  di  bawah  umur  yang  melakukan  pembunuhan berencana adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila benar terbukti bahwa anak (di bawah  umur)  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  maka  proses  persidangan  sesuai dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  UU  No.  11  Tahun  2012  sedangkan  hukumannya adalah ½ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa. Perlunya mengkaji lebih dalam latar belakang seorang anak dapat melakukan pembunuhan yang dapat ia rencanakan lebih dulu dengan melihat dari segala segi kehidupan si anak.
Kata kunci : pertanggungjawaban, pembunuhan, anak.
Analysis Of Juridical On Criminal Responsibility Concept

## Of The Murder Plan Made By Under Age Children

## Abstract
The  issues  of  the  murder  by  under  age  children  who  even  the  killing  carried  out with  ruthless  attention  from  various  circles.  It  could  not  be  detached  from  the  negative impact  of  technological  developments  and  changed  in  the  style  and  way  of  life.  Crimes committed  child  as  premeditated  murder  against  her  peers  still  must  be  accounted  for  by
the child. Nevertheless, the background of the child could commit a crime that resulted in a fatal thing. Then, what and how the concept of criminal responsibility can be established, given the development  of emotional maturity, mental, and intellectual  children.  From the description above, the writer will analyze the concept of criminal responsibility of the child based on the positive law in Indonesia.
The research method approach used calculated using a normative juridical approach and  empirical,  primary  and  secondary  data,  where  primary  data  in  the  form  of  data obtained directly from the results of studies and research conducted by the author. As well as secondary data in the form of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials.  In  principle,  criminal  offenses  committed  by  children  are  the  responsibility  of the children themselves,  but  because the defendant  is  a child, then it  cannot  be separated from the presence of their parents, guardians or foster parents. There are provisions where by a child is not processed as well as the processing of adults. Criminal liability of minors who  commit  murder  are  in  accordance  with  the  provisions  set  out  in  the  KUHP  and  UU No.  11  Year  2012  on  Child  Criminal  Justice  System.  Furthermore,  it  is  proven  that children (minors) committed the crime of murder, the court-martial process in accordance with the provisions stipulated in UU No. 11 In 2012, while the penalty is ½ (one half) of an adult sentence. Assessing the need for more in the background of a child can do that he can assassination plan first to see from all sides of the child.
Keywords: responsibility, urder, chimld.

## Pendahuluan
Anak  adalah  bagian  yang  tidak dapat  dipisahkan  dari  keberlangsungan hidup  manusia  dalam  sebuah  bangsa  dan negara,  secara  tegas  dinyatakan  bahwa negara  menjamin  hak  setiap  anak  atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembnag  serta  atas  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi.  Oleh  karena itu  kepentingan  terbaik  bagi  anak  patut dihayati sebagai kepentingan bagi kelangsungan  hidup  manusia.  Anak  juga mempunyai  hak  dan  peran  yang  sama pentingnya  dengan  orang  dewasa  yang mana  hal  tersebut  merupakan  pengakuan yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya baik dari anak dalam kandungan  sampai  ia  tua  dan  hak  anak yang  perlu  dilindungi  adalah  hak  anak
untuk  tidak  dirampas  kemerdekaannya dalam  hal  anak  yang  sedang  berhadapan dengan hukum.
Pembinaan anak sangat dibutuhkan  untuk  mewujudkan  sumber daya  manusia yang  tangguh  serta berkualitas  sehingga  kelak  mereka  dapat bersaing  dipesatnya  era  globalisasi.  Pada umumnya  anak  yang  masih  dibawah umur  belum  mampu  membedakan  mana perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan mana  perbuatan  yang  sesuai  dengan aturan  hukum.  Anak  juga  belum  mampu menghadapi  sendiri  problem-problem remaja  yang  biasanya  begitu  kompleks dan silih berganti. Pada tahap inilah anak bisa melakukan kejahatan seperti pembunuhan  tanpa  mengerti  akibat  yang ditimbulkan karena perbuatannya.
Berkembangnya pembunuhan yang  dilakukan  anak  tidak  lepas  dari pengaruh lingkungan dan pesatnya perkembangan zaman di bidang teknologi.  Perkembangan  teknologi  yang terus  berkembang  di  era  modern  ini menimbulkan suatu determinisme teknologi,  dimana  sebuah  teknologi memberikan  pengaruh  yang  cukup  besar terhadap  masyarakat  terutama  pada perubahan  sosial  dan  budaya  seseorang. Teknologi  membentuk  individu  dengan bagaimana cara mereka berfikir,
berperilaku  dalam  suatu  masyarakat  dan teknologi  tersebut  juga  pada  akhirnya mengarahkan manuisia untuk bergerak ke satu  abad  teknologi  ke  abad  teknologi yang  lain.  Dalam  hal  ini  peran  orang  tua sangat  penting  terhadap  anak  seiring perkembangan teknologi,
Berkembangnya kasus
pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur  yang bahkan pembunuhan tersebut dilakukan dengan kejam memberikan  perhatian  dari  berbagai kalangan.  Hal  tersebut  tidak  lepas  dari dampak  negatif  perkembangan  teknologi serta  perubahan  gaya  dan  cara  hidup. Kejahatan  yang  dilakukan  anak  seperti pembunuhan  yang  direncanakan  terlebih dahulu  terhadap  teman  sebayanya  tetap harus  dipertanggungjawabkan  oleh  anak tersebut.  Terlepas  dari  latar  belakang
anak  bisa  melakukan  suatu  kejahatan yang  mengakibatkan  hal  yang  sangat fatal.  Lalu,  apa  dan  bagaimana  konsep pertanggungjawaban pidana dapat ditetapkan, mengingat perkembangan kedewasaan  emosional,  mental,  dan intelektual  anak.  Dari  uraian  diatas, penulis akan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak  berdasarkan  hukum  positif  di Indonesia.

## Permasalahan
Adapun  yang  menjadi  masalah dalam  penelitian  ini  bagaimana  konsep pertanggungjawaban pidana terhadap tindak  pidana  pembunuhan  berencana yang dilakukan anak di bawah umur
Tinjauan Pustaka
A. Definisi Pertanggungjawaban
Pidana
Pertanggungjawaban pidana
dalam  istilah  asing  tersebut  juga  dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang  menjurus  kepada pemidanaan  petindak  dengan  maksud untuk  menentukan  apakah  seseorang terdakwa  atau  tersangka  dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. 29
29 http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/ 08/pertanggungjawaban-pidana.html , akses internet tanggal 5 Februari 2013
Dalam bahasa Belanda, istilah
pertanggungjawaban pidana menurut Pompee  terdapat  padanan  katanya,  yaitu aansprakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar. 30
Orangnya yang aansprakelijk atau
verantwoordelijk, sedangkan toerekenbaar bukanlah  orangnya,  tetapi perbuatan  yang  dipertanggungjawaban kepada  orang.  Biasa  pengarang  lain memakai  istilah toerekeningsvatbaar.
Pompee  keberatan  atas  pemakaian  istilah yang  terakhir,  karena  bukan  orangnya tetapi perbuatan yang
toerekeningsvatbaar. 31
Sehubungan dengan masalah tersebut  di  atas  maka  Romli  Atma sasmita menyatakan sebagai berikut: “Berbicara tentang konsep liability atau    “pertanggungjawaban”dili hat dari  segi falsafat hukum, seorang    filosof    besar    dalam    bidang hukum pada abadke-20, Roscou Pound,dalam An  Introduction  to  the
Philosophy
of Law , telah mengemukakan pendapatnya ”I…. Use the simpleword“liability”for  the  situation
30 DR. Andi Hamzah, SH. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal.131 31 W.P.J. Pompe, op.cit hal. 190
where  by  one  exactlegally  andotheris legally subjected tot heex action . 32
Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau liability tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem  hukum secara timbal balik.  Secara  sistematis,  Pound  lebih jauh   menguraikan   perkembangan   kon sepsi liability .   Teori  pertama,  menurut Pound,  bahwa liability diartikan  sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan  yang  akan  diterima  pelaku dari seseorang yang
telah    “dirugikan”.   Sejalan    dengan    se makin    efektifnya perlindungan  undang- undang terhadap
kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan   ketertiban,dan  adanya  keyakinan bahwa  :  “pembalasan”  sebagai  suatu  alat penangkal, maka pembayaran “gantirugi” bergeser  kedudukannya,  semula  sebagai suatu  “hak  istimewa”  kemudian  menjadi suatu  “kewajiban”.  Ukuran  “ganti  rugi” tersebut  tidak  lagi  dari  nilai  suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan  dari  sudut   kerugian  atau penderitaan  yang         ditimbulkan  oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. 33
32 RomliAtmasasmita, Asas- asasPerbandinganHukumPidana ,CetakanPertama Jakarta:  Yayasan LBH,1989,hal79
33 Ibid , halaman80
Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang
dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan  orang  itu  adalah tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Maka, terjadinya  pertanggungjawaban  pidana karena  telah  ada  tindak  pidana  yang dilakukan
oleh seseorang.
Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya  merupakan  suatu  mekanisme yang  dibangun  oleh  hukum  pidana untuk berekasi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan  menolak”  suatu  perbuatan tertentu. Unsur pertanggungjawaban pidana  merupakan  unsur  subjektif  yang terdiri dari kemampuan bertanggungjawab  dan  adanya  kesalahan (kesengajaan dan   kealpaan).

## B.  Pengertian Pembunuhan

## Berencana
Pembunuhan  berencana  adalah  suatu pembunuhan  biasa  seperti  pasal  338 KUHP,  akan  tetapi  dilakukan  dengan direncanakan terlebih dahulu.
Direncanakan  lebih  dahulu  sama  dengan antara  timbul  niat  untuk  membunuh dengan  pelaksanaannya  itu  masih  ada waktu  bagi  si  pembuat  untuk  berfikir dengan tenang cara bagaimanakah pembunuhan  itu  dapat  dilakukan  dengan tenang.  Pembunuhan  berencana  dalam KUHP diatur dalam pasal 340.

## C.  Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak
Walaupun terdapat kendala dalam penegakan  hukum  terhadap  anak,  namun upaya  untuk  melakukan  perlindungan terhadap  anak  tetap  dilakukan,  berkaitan dengan  itu,  Arif  Gosita  mengatakan bahwa:  “perlindungan  anak  adalah  suatu usaha mengadakan kondisi dimana setiap anak  dapat  melaksanakan  hak  dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak  merupakan  perwujudan  adanya keadilan dalam suatu masyarakat.” 34
Perlindungan  anak  merupakan suatu  bidang  pembanguanan  nasional. Perlindungan anak dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara merupakan tolak ukur peradaban manusia, jadi demi perkembangan manusia  seutuhnya,  maka  kita  wajib mengusahakan  perlindungan  anak  sesuai demi kepentingan masa depan bangsa dan Negara.
Perlindungan  anak  dapat  dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:
1. perlindungan  anak  yang  bersifat yuridis,  yang  meliputi:  perlindungan dalam  bidang  hukum  publik  dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. perlindungan  anak  yang  bersifat  non yuridis, meliputi: perlindungan
34 Soetodjo, Wagiati. Hukum Pidana Anak, Rafika Aditama.Jakarta.2005. hlm
dalam bidang social, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.
Undang-undang Perlindungan anak  mengatur  tentang  asas  dan  tujuan perlindungan anak, yakni : Pasal  2:  Penyelenggara  perlindungan anak  berasaskan  Pancasila  dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun  1945  serta prinsip-prinsip  dasar  konvensi hak anak meliputi:
1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan 4. Penghargaan terhadap anak.
Pasal  3:  Perlindungan  terhadap  anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya  hak-hak  anak  agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang,  dan  berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan harkat  martabat  manusia,  serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera.
Perlindungan  anak  adalah  suatu usaha  melindungi  anak  agar  dapat melaksanakan  hak  dan  kewajibannya.
Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundangan-undangan .kebijaksanaan, usaha  dan  kegiatan  yang  menjamin terwujudnya  perlindungan  hak-hak  anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan  golongan  yang  rawan  dan dependet, disamping  karena  adanya golongan  anak-anak  yang  mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya,  baik  rohani,  jasmani maupun sosial.
Perlindungan  anak  berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:
1. Luas lingkup perlindungan:
a. Perlindungan yang pokok meliputi  antara  lain:  sandang, pangan,  pemukiman,  pendidikan,
kesehatan, hukum
b. Meliputi  hal-hal  yang  jasmaniah dan rohaniah.
c. Mengenai hal penggolongan keperluan yang primer dan sekunder  yang  berakibat  pada prioritas pemenuhannya.
2.   Jaminan pelaksanaan perlindungan:
a. Sewajarnya  untuk  mencapai  hasil yang  maksimal  perlu  ada  jaminan terhadap  pelaksanaan  kegiatan perlindungan  ini,  yang  dapat
diketahui  dirasakan  oleh  pihak- pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya  sederhana  tetapi
dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
c. Pengaturan harus disesuaikan dengan  kondisi  dan  situasi  di
Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan  di  Negara  lain,  yang patut  dipertimbangkan  dan  ditiru (peniru yang kritis).
Perlindungan  anak  diusahakan oleh  setiap  orang,  orang  tua,  keluarga, masyarakat,  pemerintah  maupun  Negara. Pasal  20  Undang-Undang  Perlindungan Anak menentukan:
“Negara, pemerintah, masyarakat,
keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan  perlindungan  anak.” Jadi  yang  mengusahakan  perlindungan anak  adalah  setiap  anggota  masyarakat sesuai  dengan  kemampuannya  dengan berbagai  macam  usaha  dalam  situasi  dan kondisi tertentu.Setiap warga Negara ikut bertanggungjawab  terhadap  dilaksananya
perlindungan  anak  demi  kesejahteraan anak.
Kewajiban  dan  tanggung  jawab Negara  dan  Pemerintah  dalam  usaha perlindungan  anak  diatur  dalam  Undang- Undang Perlindungan Anak yaitu:
a. Menghormati  dan  menjamin  hak asasi  setiap  anak  tanpa  membedakan suku,  agama,  ras,  golongan,  jenis kelamin,etnik,  budaya,  dan  bahasa, status  hukum  anak,  urutan  kelahiran anak  dan  kondisi  fisik  dan/atau mental (Pasal 21).
b. Memberikan  dukungan  sarana  dan prasarana  dalam  penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22)
c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain  yang  secara  umum  bertanggung jawab  terhadap  anak  dan  mengawasi penyelenggaraan  perlindungan  anak (Pasal 23)
d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan  usia  dan  tingkat  kecerdasan anak (Pasal 24)
Kewajiban  dan  tanggungjawab masyarakat  terhadap  perlindungan  anak dilaksanakan  melalui  kegiatan  peran masyarakat dalam penyelenggaraan
perlindungan  anak  (Pasal  25  Undang- Undang Perlindungan Anak).
Kewajiban  tanggungjawab  keluarga  dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur  dalam  Pasal  26  ayat  (1)  Undang- Undang Perlindungan Anak, yaitu: a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak b.  Menumbuhkan  anak  sesuai  dengan kemampuan, bakat, dan minatnya c.  Mencegah  terjadinya  perkawinan  pada usia anak-anak
Undang-undang  pengadilan  anak yang  tertuang  dalam  UU  No.  3  tahun 1997  mengatur  banyak  hal  kekhususan, antara lain sebagai berikut :
1. Batasan  umur  anak  nakal  yang diajukan  ke  sidang  anak  nakal sekurang-kurangnya 8 (delapan)
tahun  tetapi  belum  mencapai  18
(delapan  belas)  tahun  dan  belum pernah kawin
2. Aparat penegak hukum yang berperan  dalam  proses  peradilan anak  yaitu  penyidik  anak,  penuntut umum  adalah  penuntut  umum  anak, dan hakim adalah hakim anak.
3. Hakim,  penuntut  umum,  penyidik dan  penasehat  hukum  serta  petugas lainnya  dalam  sidang  anak  tidak memakai toga atau pakaian dinas
4. Untuk  melindungi  kepentingan  anak pada  prinsifnya  pemeriksaan  perkara
anak dilakukan dalam sidang tertutup,  kecuali  dalam  hal  tertentu dapat dilakukan dalam sidang terbuka,  misalnya  dalam  perkara pelanggaran lalu lintas dan pemeriksaan  di  tempat  kejadian perkara
5. Pidana  dan  tindakan  yang  dapat dijatuhkan  hanya  yang  ditentukan dalam undang-undang ini
6. Ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan  tindak  pidana  /  anak nakal, antara lain sebagai berikut : a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan  paling  lama  setengah dari  ancaman  pidana  penjara bagi orang dewasa
b. Apabila melakukan tindak pidana  yang  diancam  dengan pidana  mati  atau  pidana  penjara seumur  hidup  maka  pidana penjara  yang  dapat  dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun
c. Apabila  belum  mencapai  umur 12  (dua  belas)  tahun  melakukan tindak  pidana  yang  diancam pidana  mati  atau  pidana  penjara seumur  hidup  maka  anak  nakal tersebut dijatuhi tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan latihan kerja
d. Apabila  belum  mencapai  umur 12  (dua  belas)  tahun  melakukan tindak pidana yang tidak diancam  pidana  mati  atau  tidak diancam  pidana  penjara  seumur hidup  maka  anak  nakal  tersebut dijatuhi salah satu tindakan
e. Pidana  kurungan  yang  dapat dijatuhi  paling  lama  setengah
dari  maksimum  ancaman  pidana kurungan bagi orang dewasa
f. Pidana denda yang dapat dijatuhi paling besar setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa
g. Apabila  pidana  denda  tidak dapat  dibayar  maka  diganti dengan  wajib  latihan  kerja  dan lama  latihan  kerja  paling  lama 90  hari  dan  lama  latihan  kerja tidak  lebih  dari  4  jam  sehari serta tidak dilakukan pada malam hari
h. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan  oleh  hakim  paling lama 2 (dua) tahun

## Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian,  dilakukan secara pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan  untuk  mencari  kebenaran dengan mengkaji dan menelaah beberapa bahan  hukum  primer,  sekunder,  yang berhubungan  atau  ada  kaitannya  dengan pertanggungjawaban pidana dan pendekatan  empiris  adalah  pendekatan penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan  informasi-informasi  dan berdasarkan fakta dilapangan yang ditujukan atau berkaitan dengan penegakan hukum, penilaian hukum yang ada kaitannya dengan analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur. Kedua pendekatan penelitian  tersebut  untuk  memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan
benar  terhadap  permasalahan  yang  ada atau yang akan dibahas.
Sumber  dan  jenis  data  yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer  yang  diperoleh  langsung  oleh penulis  dari  hasil  studi  dan  penelitian dilapangan serta data ini diambil langsung dari sumbernya melalui wawancara  yang  dilakukan  terhadap narasumber  yang  berkompeten  dan  data sekunder  yang  diperoleh  dari  bahan kepustakaan  dengan  cara  menelusuri literatur yang berhubungan dengan masalah  yang  sesuai  dengan  pokok- pokok  permasalahan  dalam  mengalisis data dengan cara menguraikan kenyataan- kenyataan  yang  ada  berdasarkan  hasil penelitian.  Selanjutnya  diinterpretasikan secara  sistematis  dengan  cara  pikir deskriptif  analis  yaitu  berupa  gambaran secara  umum  yang  merupakan  jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian

## Pembahasan
Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan  Berencana  Yang  Dilakukan Anak Dibawah Umur
Pertanggungjawaban pidana terhadap anak  dibawah  umur  yang  melakukan tindak  pidana  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  3  tahin  1997  tentang
Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (2) a dan b yang  menyebutkan  anak  nakal  adalah anak  yang  melakukan  perbuatan  yang dinyatakan  terlarang  bagi  anak,  baik menurut  peraturan  perundang-undangan maupun  menurut  peraturan  hukum  lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
Pada  prinsipnya,  tindak  pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung  jawab  anak  itu  sendiri,  akan tetapi  oleh  karena  terdakwa  adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan dari kehadiran orang tua, wali atau  orang  tua  asuhnya.  Terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak  diproses  sama  halnya  dengan memproses  orang  dewasa.  Hal  ini dijelaskan dalam asas di dalam pemeriksaan anak, yaitu:
a. Azas  praduga  tak  bersalah  anak dalam proses pemeriksaan;
b. Dalam suasana kekeluargaan;
c. Anak sebagai korban;
d. Didampingi oleh orang tua, wali atau penasehat hukum, minimal wali yang mengasuh;
e. Penangkapan,  penahanan  sebagai upaya  terakhir  setelah  dilakukan pertimbangan dengan catatan penahanan  dipisahkan  dari  orang dewasa.
Pertanggungjawaban  pidana  dari
anak  di  bawah  umur  yang  melakukan tindak  pidana  akan  dilihat  dari  aturan yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Pertanggungjawaban yuridis bagi anak  di  bawah  umur  di  dalam  KUHP merupakan  hasil  dari  aliran  klasik  yang berpijak pada Asas Legalitas, yang berarti bahwa  tiada  pidana  tanpa  undang- undang,  sebagaimana  yang  ditegaskan dalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP.  Antara unsur  kesalahan  dan  asas  legalitas  tidak dapat dipisahkan. Asas legalitas merupakan  jaminan  kepastian  hukum tertulis yang sekaligus sebagai pertanggungjawaban  hukum  dari  unsur kesalahan  yang  telah  dilakukan  oleh pelaku  tindak  pidana,  pelanggar  atau orang yang ikut serta melakukan tindakan pidana tersebut.
Pertanggungjawaban yuridis dalam  KUHP  dapat  didasarkan  pada  2 (dua)  visi,  yaitu:  kemampuan  fisik  dan moral  seseorang (pasal  44 ayat  (1 dan 2) KUHP).  Kemampuan  fisik  seseorang dapat  dilihat  dari  kekuatan,  daya  dan kecerdasan  pikirannya.  Secara  eksplisit, istilah kemampuan fisik seseorang memang  tidak  dapat  disebutkan  dalam KUHP,  tetapi  secara  implisit,  seseorang yang kekuatan, daya, kecerdasan akalnya terganggu  atau  tidak  sempurna,  seperti idiot,  buta  tuli,  bisu  sejak  lahir,  orang sakit,  anak  kecil  (di  bawah  umur)  dan
orang  yang  sudah  tua  renta,  fisiknya lemah,  tidak  dapt  dijatuhi  pidana. Demikian  pula  orang  yang  kemampuan moralnya  tidak  sempurna,  berubah  akal seperti  sakit  jiwa,  gila,  epilepsy  dan macam-macam  penyakit  jiwa  lainnya, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis.
Untuk menentukan apakah perbuatan  anak  tersebut  memenuhi  unsur tindak  pidana  atau  tidak,  dapat  dilihat minimal melalui 3 (tiga) visi:
a. Subyek, artinya apakah anak tersebut dapat  diajukan ke persidangan anak? Apakah  anak  tersebut  memiliki kemampuan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan.
b. Adanya  unsur  kesalahan,  artinya apakah benar anak itu telah melakukan  perbuatan  yang  dapat dipidana  atau  dilarang  oleh  undang- undang.
c. Keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut  umum  dan  terdakwa  untuk membuktikan kebenaran surat dakwaannya.  Alat  bukti  ini,  minimal harus  ada  dua,  jika  tidak  dipenuhi, terdakwa tidak dapat  dipidana (Pasal 184 KUHAP).
Sebelum  Undang-Undang  Nomor 3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak diberlakukan,  Indonesia  belum  memiliki batas usia minimum bagi anak yang dapat
diajukan  ke  persidangan  anak.  Namun sekalipun demikian, tidak ada alasan bagi hakim  untuk  menolak  perkara  yang diajukan  ke  persidangan  dengan  alasan belum  ada  hukum  yang  mengatur  secara jelas  masalah  batas  usia  minimum  bagi anak  yang  dapat  diadili  ke  depan persidangan,  oleh  karena  itu  anak  di bawah  umur  yang  melanggar  undang- undang  dapat  saja  diajukan  ke  depan persidangan  anak,  sekalipun  undang- undang  tersebut  tidak  mengatur  batasan usia  minimum,  dengan  diberlakukannya UU  nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan Anak, tanggung jawab yuridis bagi  anak  menjadi  lebih  jelas  dan  lebih mempunyai  kepastian  hukum  dibanding dengan  KUHP,  terutama  dalam  hal  telah ditegaskannya  batasan  usia  minimum bagi  anak  yang  dapat  diajukan  ke  depan persidangan  anak  menjadi  8  (delapan) tahun  sampai  dengan  18  (delapan  belas) tahun  (Pasal  4  ayat  (1)).  Dalam penjelasan  Pasal  4  ayat  (1)  UU  No.  3 Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak, dijelaskan  bahwa  batas  umur  8  (delapan) tahun  bagi  anak  nakal  yang  dapat diajukan ke persidangaan anak didasarkan  atas  pertimbangan  sosiologis, psikologis  dan  pedagogis.  Anak  yang belum  mencapai  8  (delapan)  tahun, dianggap belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.
Batas  usia  minimum  8  (delapan)  tahun ini,  secara  pedagogis  maupun  psikologis jelas  merugikan  kepentingan  anak.  Anak yang  berusia  8  (delapan)  tahun  yang diajukan Jaksa ke persidangan anak, bisa saja  dijatuhi  sanksi  tindakan  (Pasal  46 ayat  (3  dan  4)  UU  No.  3  Tahun  1997). Padahal  usia  anak  8  (delapan)  tahun masih  dalam  taraf  pengamatan  terhadap perbuatan  orang  dewasa.  Jika  anak tersebut  di  penjara,  anak  ini  akan terisolasi  dari  temannya  maupun  dari masyarakat,  dan  akan  dinilai  jahat  oleh masyarakat dan atau teman di sekitarnya. Pada  dasarnya,  anak  yang  masih  berusia 12  (dua  belas)  tahun  adalah  anak  yang masih  berada  daam  tingkat  remaja  awal (10  –  12  tahun),  jiwanya  masih  labil, emosinya  masih  tinggi  dan  belum  dapat memecahkan  masalah  yang  tergolong rumit.
Dengan  diterbitkannya  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang menggantikan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak yang  menyebutkan  bahwa  „anak  yang berkonflik  dengan  Hukum‟  adalah  anak yang telah berumur 12 ( dua belas) tahun tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas) tahun,  maka  disini  jelas  bahwa  para pembentuk  undang-undang  telah  sepakat bahwa  umur  8  (delapan)  tahun  adalah
memang  suatu  umur  yang  masih  belum dapat  dimintakan  pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak  yang  berumur  demikian  masih belum  mengerti  apa  yang  dilakukannya. Apabila  anak  yang  belum  berumur  12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan  tindak  pidana  atau  dengan kata  lain  bahwa  anak  tersebut  belum genap  berumur  18  (delapan  belas)  tahun maka  anak  tersebut  akan  tetap  diadili dipersidangan anak
Dalam  UU  No.  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, khusus  mengenai  sanksi  terhadap  anak ditentukan  berdasarkan  perbedaan  umur anak  yaitu,  bagi  anak  yang  belum berumur  14  tahun  hanya  dikenakan tindakan,  demikian  bunyi  Pasal  69  ayat (1) , sedangkan terhadap anak  yang telah mencapai  umur  di  atas  dua  belas  (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan  pidana.  Pasal  70  mengatakan bahwa  ringannya  perbuatan,  keadaan pribadi  anak,  atau  keadaan  pada  waktu dilakukan  perbuatan  atau  yang  terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan  pidana  atau  mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
Mengenai  sanksi  hukumnya,  UU No.  11  Tahun  2012  telah  mengaturnya
sebagaimana  ditetapkan  dalam  Bab  V Pasal  69  ayat  (1),  dan  sanksi  tersebut terdiri  dari  dua  macam  yaitu  berupa Pidana dan Tindakan.
Berikut  akan  dibahas  tentang  2  (dua) jenis  sanksi  seperti  yang  disebutkan dalam  Pasal  69  ayat  (1)  UU  Nomor  11 Tahun 2012 :
1. Sanksi  yang  pertama  adalah  sanksi berupa pidana. Pidana adalah hukuman  yang  dijatuhkan  atas  diri seseorang  yang  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  melakukan  tindak pidana.  Undang-undang  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang
tertuang  dalam  Pasal  10  KUHP, namun membuat sanksi secara tersendiri.  Pidana untuk  anak dimuat dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 81.  Berikut  ini  akan  dijelaskan tentang  sanksi  yang  dapat  dikenakan terhadap  anak  yang  melakukan tindak  pidana  sebagaimana  diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012. Pasal 71  ayat  (1)  menyebutkan  jenis-jenis pidana pokok adalah sebagai berikut:
1) Pidana  peringatan.  Dalam  Pasal
72  disebutkan  bahwa  pidana peringatan  merupakan  pidana
ringan yang tidak
mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
2) Pidana  dengan  syarat.  Pidana dengan syarat diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 77.
3) Pelatihan  kerja.  Jenis  pidana pokok  „pelatihan  kerja‟  diatur dalam Pasal 78
4) Pembinaan dalam lembaga. Jenis pidana  pokok  „pembinaan  di dalam  lembaga‟  diatur  dalam Pasal 80
5) Penjara.  Jenis  pidana  pokok penjara diatur dalam Pasal 81.
Mengenai  pidana  tambahan,  berdasarkan Pasal  71  ayat  (2)  dibagi  atas  dua  (2) macam, yaitu:
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. Pemenuhan kewajiban adat.
2.  Sanksi  hukum  yang  kedua  adalah tindakan. Dalam Pasal 82 dan Pasal 83 UU  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  maka sanksi  hukum  tindakan  itu  adalah sebagai berikut:
Pasal 82:
1. 1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
a. pengembalian kepada orang tua/wali;
b. penyerahan kepada seseorang;
c. perawatan di rumah sakit jiwa;
d. perawatan di Lembaga
Penempatan Anak Sementara (LPAS);
e. kewajiban  mengikuti  pendidikan formal  dan/atau  pelatihan  yang diadakan  oleh  pemerintah  atau badan swasta;
f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g. perbaikan akibat tindak pidana.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  huruf  d,  huruf  e,  dan  huruf  f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dapat  diajukan  oleh  Penuntut Umum  dalam  tuntutannya,  kecuali tindak  pidana  diancam  dengan  pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
4. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
Untuk  Pasal  82  ayat  (1)  huruf  c yang  menyatakan  bahwa  anak  diberikan perawatan di rumah sakit jiwa, maksudnya  adalah  bahwa  tindakan  ini diberikan  kepada  anak  yang  pada  waktu melakukan  tindak  pidana  menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.
Untuk  Pasal  82  ayat  (1)  huruf  g,  dimana terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  diberikan  sanksi  tindakan  berupa „perbaikan akibat tindak pidana‟ misalnya
memperbaiki  kerusakan  yang  disebabkan oleh  tindak  pidananya  dan  memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana, demikian penjelasan pasal yang ada.
Dalam  Undang-Undang  Nomor
11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  khususnya  dalam  hal pertanggungjawaban atas perbauatan pidana yang dilakukan oleh anak dapat di minimalisir  dengan  upaya  diversi,  upaya diversi ini merupakan fasilitas pengalihan perkara diluar pengadilan. Tujuan diversi adalah  mencapai  perdamaian  antara korban  dan  anak.  Menyelesaikan  perkara anak diluar proses pengadilan menghindarkan  anak  dari  perampasan kemerdekaan,  mendorong  masyarakat untuk  berpartisipasi  dan  menanamkan rasa  tanggung  jawab  terhadap  anak. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang  tua/walinya,  korban  dan  orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

## Kesimpulan
Pada  prinsipnya,  tindak  pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung  jawab  anak  itu  sendiri,  akan tetapi  oleh  karena  terdakwa  adalah
seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan dari kehadiran orang tua, wali atau  orang  tua  asuhnya.  Terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak  diproses  sama  halnya  dengan memproses orang dewasa.
Pertanggungjawaban  pidana  anak  di bawah umur yang melakukan pembunuhan  berencana  adalah  sesuai dengan  ketentuan  yang  sudah  diatur dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Apabila  benar  terbukti  bahwa  anak  (di bawah  umur)  melakukan  tindak  pidana pembunuhan  maka  proses  persidangan sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 sedangkan hukumannya  adalah  ½  (satu  perdua)  dari hukuman orang dewasa. Perlunya mengkaji  lebih  dalam  latar  belakang seorang anak dapat melakukan pembunuhan  yang  dapat  ia  rencanakan lebih dulu dengan melihat dari segala segi kehidupan si anak.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Adami Chazawi, Hukum Pidana , Rajawali Pers, Jakarta, 2008
Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2008 Andi  Zaenal  Abidin, Hukum  Pidana  I, Jakarta:Sinar Grafika, 1983 Alam,  A,  S.  dan  Ilyas,  Amir. Pengantar Kriminologi .  Pustaka  Refleksi Books, Makassar, 2010.
A.Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono,
Kejahatan  Anak  Suatu  Tinjauan dari  Psikologis  dan  Hukum , Liberty, Yogyakarta, 1985
Bambang  Mulyono, Pendekatan  Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya , Kanisius, Yogyakarta, 1984
Bimo  Wologito, Kenakalan  Remaja (Juvenile  Deliquency) ,  Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta, 1978
Choerul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan , Jakarta:Kencana, 2006
Djoko  Prakoso,. Pembaharuan  Hukum
Pidana Di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1987 Hamzah Hatri. Asas Pertanggungjawaban  Korporasi Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia,
Jakarta:Raja Grafindo, 1996 Kartini  Kartono, Pathologi  Sosial  (2),
Kenakalan Remaja , Rajawali
Pers, Jakarta, 1992 Maulana  Hassan  Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan  Anak, Grasindo, Jakarta, 2000
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000 RomliAtmasasmita, Asas- asasPerbandinganHukumPidana ,
CetakanPertamaJakarta:   Yayasan LBH,1989 Santoso,  Topo,  dan  Zulfa,  Eva  Achjani. Kriminologi. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010 Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian  Hukum .  Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986
Soetodjo, Wagiati. Hukum Pidana Anak, Rafika
Aditama.Jakarta.2005
Usman  Simanjutak, Teknik  Penuntutan dan  Upaya  Hukum, Bina  Cipta, Jakarta, 1994
Weda,  Made  Darma. Kriminologi. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996 Wirjono  Prodjo  Dikoro, Asas  Hukum Pidana  Di  Indonesia ,  Rafika
Aditama, Bandung, 2000.

## B. UNDANG-UNDANG DAN

## PERATURAN LAINNYA
Hamzah,  Andi.  2005. KUHP  dan
KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta Undang-Undang  No.23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Undang-Undang  No.  16  Tahun  2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 22/Pid.Anak/2016/PN.TjK