Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 3 Nomor 3, Desember 2023, hlm. (272-286) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863 | e-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Perizinan Pada Pendirian Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam Konteks Hukum Lingkungan Berdasarkan Omnibus Law

## Sarbini
Fakultas Hukum, Universitas Lampung E-mail: sarbini@unila.ac.id
Ria Wierma Putri Fakultas Hukum, Universitas Lampung E-mail: ria.wierma@fh.unila.ac.id
Kasmawati Fakultas Hukum, Universitas Lampung E-mail: kasmawati.kukuh@gmail.com
Daryanti Haidar Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret E-mail: daryyanti02@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i3.21870 Info Artikel |Submitted : 1 September 2023 |Revised : 30 November 2023 |Accepted : 3 Desember 2023
How to cite: Sarbini, Ria Wierma Putri, Kasmawati dan Daryanti Haidar, “ Perizinan Pada Pendirian  Perumahan  dan  Kawasan  Pemukiman  dalam  Konteks  Hukum  Lingkungan Berdasarkan Omnibus Law ” , Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 3 No. 3, Desember, 2023 ”, hlm. 272-286

## ABSTRACT:
The establishment of housing and residential areas is part of the governance system in the context of sustainable community life. This paper considers that every country has legal rules to realize the system and management of governance in the establishment of housing and residential areas through the Building Permit. However, in the Omnibus law, the IMB permit is simplified and/or abolished regarding environmental permits that were part of the issuance of IMB by the government in the previous regulation. In addition, licensing has at least 3 main functions, namely, first as an instrument in development planning, second as a financial function for the state, and third as a regulation in the actions and behavior of the community towards environmental permits to prevent environmental damage or pollution. So, this research will limit the importance of legal instruments in an effort to regulate the governance of buildings erected in certain areas in order to create buildings that are safe and in accordance with land use in order to create a sustainable environment.
Keywords: Violation, Housing Establishment, Environmental Damage

## ABSTRAK:
Pendirian perumahan dan kawasan permukiman merupakan bagian dari sistem tata kelola dalam konteks  kehidupan  masyarakat  yang  berkelanjutan.  Dalam  tulisan  ini  memandang  bahwa  setiap negara  memiliki  aturan  hukum  untuk  mewujudkan  sistem  dan  manajemen  tata  kelola  dalam pendirian  perumahan  dan  kawasan  permukiman  melaluin  Izin  Mendirikan  Bangunan.  Namun, dalam  Omnibus  law  izin  IMB  disederhanakan  dan/atau  dihapuskan  mengenai  izin  lingkungan yang menjadi bagian dari dikeluarkannya IMB oleh pemerintah pada peraturan sebelumnya. Selain itu  perizinan  memiliki  setidaknya  3  fungsi  yang  utama  yaitu,  pertama  sebagai  instrumen  dalam rekasan pembangunan, kedua sebagai fungsi keuangan bagi negara, dan ketiga sebagai pengaturan dalam tindakan dan perilaku masyarakat terhadap izin lingkungan untuk mencegah kerusakan atau pencemaran lingkungan. Sehingga penelitian ini akan membatasi mengenai pentingnya instrumen hukum dalam  upaya menganulirkan tata kelola bangunan yang didirikan pada wilayah  tertentu agar  tercipta  banguanan  yang  aman  dan  sesuai  dengan  peruntukan  lahan  agar  terciptanya lingkungan yang berkelanjutan.
Kata Kunci : Pelanggaran, Pendirian Perumahan, Kerusakan Lingkungan

## PENDAHULUAN
Pembangunan perumahan merupakan  salah  satu  sektor  yang menjadi kajian pokok dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,  dimana  perumahan  atau pemukiman menjadi
kebutuhan mendasar  bagi  manusia  dan  memiliki peran  sentral  dalam  perannya  sebagai peningkatan  generasi  mendatang,  pusat pendidikan  utama  dalam  keluarga  dan persemaian budaya. 1
Sebagaimana yang tertuang dalam  konstitusi  Indonesia  Pasal  28H ayat  (1)  UUDNRI  1945  bahwa  “setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup  sejahtera,  lahir  dan  batin, bertempat  tinggal,  serta  mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.” 2 Namun  terdapat  persoalan  dalam pendirian  perumahan  di  Indonesia adalah  pada  kerusakan  alam  yang menyebabkan  penurunan  kualitas  air, peningkatan  polusim,  deforestasi,  dan kelayakan sanitasi. 3 Dampak  dari  kerusakan  ini timbul akibat masyarakat belum memahami peraturan pemenuhan standar dan prasyarat untuk memperoleh izin  mendirikan  pemukiman.  Pada industri  pemukiman  dan  perumahan terdapat standar yang wajib dipenuhi.
Dalam  UU  No  1  Tahun  2011 tentang  Perumahan  dan  Kawasan Pemukiman menjadi bagian dari perubahan  menjadi  omnibus  law  yang dianulir  dalam  UU  No  11  Tahun  2020
1

## “PENILAIAN KEBERHASILAN
PROYEK  PERUMAHAN  -  Ade  Herdiwansyah, ST.,M.Perkim Dr.Eng. Denny Helard, S.T.,M.T Dr. Purnawan - Google Buku,” n.d.
2 Nia  Kurniati,  “Pemenuhan  Hak  Atas
Perumahan  Dan  Kawasan  Permukiman  Yang Layak  Dan  Penerapannya  Menurut  Kovenan Internasional  Tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial, Dan Budaya Di Indonesia,” PADJADJARAN Jurnal
Ilmu Hukum (Journal of Law) , 2014, https://doi.org/10.22304/pjih.v1n1.a5. p 78
3 Permana,  M.  (2021).  Degradasi Lingkungan:  Pendekatan  Kajian  Pembangunan yang Berkelanjutan. Nas Media Pustaka.
tentang  Cipta  Kerja  dan  masuk  dalam kluster penyederhanaan perizinan. Salah satu  izin  yang  wajib  dipenuhi  adalah Pemenuhan  standar  Upaya  Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya
Pemantauan  Lingkungan  Hidup  (UKL- UPL) yang diatur dalam Pasal 24 Perppu Cipta Kerja. 4
Pemenuhan  standar  UKL-UPL merupakan  bagian  yang  wajib  dipenuhi bagi usaha yang tidak memiliki dampak signifikan  terhadap  lingkungan  hidup. 5 Standar  UKL-UPL  merupakan  proses yang  dituangkan  kedalam  standar pemenuhan
persyaratan dalam
pengambilan  keputusan  dikeluarkannya izin  usaha  atau  persetujuan  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  yang mengeluarkan  izin  tersebut  berdasarkan aturan  hukum  dalam  Pasal  1  ayat  (2) Permen LHK No 4 Tahun 2021.
Namun,  pada  pelaksanaannya terdapat  kekurangan  dari  hulu  ke  hilir terkait izin yang seharusnya dimiliki oleh setiap  sektor  pembangunan  perumahan dan  pemukiman  sebagaimana  yang terjadi  di  Bandarlampung  pada  kasus perumahan  elit  tanpa  memiliki  Instalasi Pengelolaan  Air  Limbah  (IPAL)  telah lolos  dari  perhatian  dan  pengawasan Dinas Lingkungan Hidup. 6 Syarat pembangunan agar memperoleh  izin  maka  pengelola  wajib memenuhi IPAL meskipun belum terjadi pencemaran. Sebab, sektor rumah tangga juga  menghasilkan  limbah  air  dalam kegiatan  sehari-hari. 7 Limbah  yang
4 “Aturan Izin Lingkungan Dalam Perppu Cipta  Kerja,”  accessed  August  16,  2023, https://rcs.hukumonline.com/insights/izin- lingkungan-dalam-perppu-cipta-kerja.
5 Ibid.
6 “Seluruh  Perumahan  Diduga  Tak  Ada IPAL,  DLH  Bandarlampung  Klaim  Sudah
Sosialisasi,” accessed August 16, 2023, https://lampung.rilis.id/Pemerintah/Berita/Selu ruh-Perumahan-Diduga-Tak-Ada-IPAL-DLH- Bandarlampung-Klaim-Sudah-Sosialisasi.
7 “Seluruh  Perumahan  Diduga  Tak  Ada IPAL,  DLH  Bandarlampung  Klaim  Sudah
Sosialisasi,” accessed July 15, 2023,
dimaksud  juga  merupakan  limbah domestik yaitu limbah yang berasal dari kamar  mandi,  cucian,  dapur,  hingga kotoran manusia.
Persoalan  lain  adalah  letak  dari pembangunan perumahan dan pemukiman  tersebut  berada  di  wilayah lereng  dan  memerlukan  amdal  dalam mengembangkan  upaya  pencegahan longsor  sebagai  landasan  dalam  proses pengembangan dan melakukan aktivitas pembangunan. 8 Selain permasalahan diatas, pembangunan perumahan dan pemukiman  juga  membutuhkan  Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pemerintah melalui  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang  Izin  Mendirikan  Bangunan Gedung  bermaksud  menertibkan  arah pembangunan agar tetap terjaga kelestarian lingkungan. 9 Sehingga dalam konteks penegakan hukum dan sistem pengawasan  terhadap  pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di Indonesia  belum  mencapai  standarisai terhadap  apa  yang  dimaksud  ‘tempat tinggal  yang  layak’  sebagaimana  yang tercantum dalam konstitusi dan peraturan  yang  berlaku.  Penelitian  ini mendorong  tindakan  pemerintah  yang memiliki  kewenangan  dalam  pemberian dan pengawasan terhadap izin pendirian bangunan  perumahan  dan  kawasan pemukiman  pada  seluruh  daerah  yang ada di Indonesia.
https://lampung.rilis.id/Pemerintah/Berita/Selu ruh-Perumahan-Diduga-Tak-Ada-IPAL-DLH- Bandarlampung-Klaim-Sudah-Sosialisasi.
8 Ibid. 9 Muhammad  Al  Fatih  et  al.,  “Dampak Pelanggaran  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB) Terhadap  Permukiman  Tepian  Rel  Kereta  Api  Di Tanjung Priok Jakarta,” Seminar Nasional Sains Dan Teknologi 2021 , no. November 2021 (2021): 1 – 6.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  hukum  yuridis normatif  dengan  langkah  menganalisis aturan  hukum  yang  berlaku  mengenai pengaturan 10 perumahan dan pemukiman  dan  ketentutan  hukum positif yang berkaitan dengan perumahan  dan  pemukiman  yaitu  UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, dan UU No  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang- Undang dengan kajian hukum lingkungan  serta  secara  sistematis menganalisis hubungan hukum, teori dan konsep  serta  argumentasi  yang  muncul dari  berbagai  literatur  seperti  artikel, jurnal, dan buku secara deskriptif.

## PEMBAHASAN
1. Kebijakan Hukum Terkait Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang Berkelanjutan Pembangunan  dan  pemerataan kesejahteraan diwujudkan
dalam program  perumahan  dan  kawasan pemukiman  yang  didukung  dengan sistem  sanitasi  dan  fasilitas  yang berkelanjutan.  Konsep  pembangunan berkelanjutana  merupakan  bagian  dari upaya  untuk  memastikan  kehidupan yang lebih bermartabat terkait hak  asasi manusia untuk menciptakan dan
10 “Metode  Penelitian  Hukum - Zainuddin  Ali  - Google  Buku,”  accessed  July  17, 2023, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id= y_QrEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metode+ penelitian+hukum&ots=ZSCNNadUbR&sig=EHp yBIiqafsOn0Dv3Qnnj5tNkEg&redir_esc=y#v=one page&q=metode penelitian hukum&f=false.
mempertahankan eksistensi dalam merencakana gaya hidup.
Hal  ini  juga  menjadi  bagian penting  dalam  prinsip  keadilan  antar generasi sekarang maupun generasi masa yang akan datang harus diperhitungkan dalam  penggunaan  sumber  daya  alam, ekonomi  dan  kondisi  sosial. 11 Dalam konteksnya,  hak  asasi  manusia  atas perumahan  dan  kawasan  permukiman adalah  hak  konstitusional  yang  menjadi tanggung jawab pemerintah. 12 Perumahan secara umum diartikan sebagai gabungan dari beberapa rumah, baik yang dikembangkan oleh pemerintah maupun swasta  dan  berfungsi  sebagai  tempat tinggal atau lingkungan hunian.
Perumahan  pada  dasarnya  memiliki kesan  bangunan  yang  dibangun  secara formal  serta  memiliki  izin  yang  jelas dengan  kelengkapan  sarana  prasarana yang  lengkap  dan  dikelola  oleh pengembang ataupun pemerintah. 13
Perumahan digambarkan sebagai rumah  yang  memiliki  cerminan  dan pengejawantahan  dari  diri  pribadi manusia,  baik  perorangan,  dalam  satu kesatuan,  atau  secara  bersama-sama dengan lingkungan alamnya dan sebagai suatu  cerminan  penggambaran  taraf hidup, kepribadian, peradaban manusia, dan  kesejahteraan  penghuninya  sebagai suatu masyarakat ataupun suatu bangsa.
Sedangkan permukiman
merupakan  gabungan  antara  beberapa rumah  yang  kelengkapannya  berupa sarana dan prasarana dasar. 14 Perbedaan antara  permukiman  dan  perumahan
11 Anggiat  Purba  et  al.,  “Community
Resilience  to  Disaster  and  Climate  Change  to Support Sustainable Development In and After The Covid- 19  Pandemic,” Technium  Social  Sciences Journal 33 (July 9, 2022): 479 – 91, https://doi.org/10.47577/TSSJ.V33I1.6880.p 483 12 Miftakhul  Ihwan  et  al.,  “Pemenuhan Hak  Atas  Rumah  Layak  Huni  Bagi  Masyarakat Miskin,” Jurnal  Pengabdian  Hukum  Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)
JPHI 5, no. 1 (2022): 89 – 101, https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.50011. p 98
adalah  adanya  unsur  manusia  dan masyarakat  sebagai  aspek  sosial  yang hidup dalam lingkungan tersebut.
Permukiman secara umum diartikan  sebagai  tempat  bermukim manusia yang menggambarkan tujuannya yaitu memberikan kenyamanan pada penghuninya
termasuk  orang  yang  datang  ke  tempat tersebut.  Permukiman  berasal  dari  kata “human  settlement” yang  berarti  bahwa permukiman  adalah  suatu  proses bermukim. 15
Kata tersebut mengandung unsur dimensi waktu dalam prosesnya. Permukiman merupakan suatu kesatuan wilayah  dimana  suatu  perumahan berada,  sehingga  lokasi  dan  lingkungan perumahan  tersebut  sebenarnya  tidak akan pernah dapat lepas dari permasalahan  dan  lingkup  keberadaan suatu permukiman. 16
Permukiman  diartikan  sebagai bagian  dari  andil  fisik  terbesar  dari lingkungan  buatan  yang  letaknya menempati sebagian besar ruang perkotaan.  Unsur-unsur  permukiman terbagi  menjadi  lima  unsur  alam, diantaranya: tanah, air, udara, hewan dan tumbuhan,  kemudian  unsur  lindungan ( shells ),  jejaring  ( network ),  manusia  dan masyarakatnya. Secara ringkasnya permukiman  merupakan  paduan  antara unsur  manusia  dengan  masyarakatnya, alam dan unsur buatan.
Permukiman yang diciptakan dan dikembangkan dapat menjadi sarana bagi kehidupan  yang  penuh  ketakwaan  dan keimanan,  menimbulkan  rasa  aman  dan
13 Yosita,  L.,  &  Nurcahya,  Y. (2015). Strategi  perencanaan  dan  perancangan perumahan pada era kontemporer . Deepublish.
14 Eko Dr. Murdiyanto, Sosiologi Perdesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat  Desa (Edisi Revisi) , 2020.
15 Ade Herdiwansyah, S. T., & Helard, M. P. D. E. D. (2023). PENILAIAN KEBERHASILAN PROYEK PERUMAHAN. CV. AZKA PUSTAKA.
16 Ibid.
nyaman,  menjamin  kesehatan  jasmani dan  rohani,  meningkatkan  keakraban serta  menciptakan  hubungan  sosial  dan pergaulan yang bermutu. 17 Isu  lingkungan  merupakan  salah satu  persoalan  yang  menjadi  salah  satu prioritas  dan  tujuan  dalam Sustainable Development  Goals (SDGs)  dalam  rangka mendesak  negara-negara  baik  negara maju maupun negara berkembang dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.
Mengenai  inti  pembangunan berkelanjutan  adalah  untuk  mencapai pertumbuhan  ekonomi  yang  efektif  dan berkualitas,  mendorong  pemerintah untuk  menciptakan  intensitas  kualitas pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan  dengan  memperhatikan aspek lingkungan. 18 Status hukum hak atas perumahan yang layak didasarkan pada
Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia dan  beberapa  perjanjian  hak  asasi manusia internasional. Komentar umum badan  perjanjian  PBB  memberikan interpretasi  resmi  tentang  hak  dan kewajiban  yang  diabadikan  dalam perjanjian hak asasi manusia internasional ini. Hukum kemanusiaan
internasional  dan  pidana  internasional juga  melarang  pelanggaran  tertentu terhadap  hak  atas  perumahan  yang layak. 19 Hak atas perumahan yang layak juga telah ditentukan dalam hukum hak asasi  manusia  regional,  Deklarasi  PBB yang  diadopsi  oleh  Majelis  Umum  PBB dan Standar Perburuhan Internasional. 20
Berdasarkan  norma-norma  hak asasi  manusia  ini,  Pelapor  Khusus
17 Sunarti, Buku  Ajar  Perumahan  Dan Permukiman Undip Press Semarang , 2019.
18 A L Sentot, Sudarwanto Dan, and Dona
Budi  Kharisma,  “OMNIBUS  LAW  DAN  IZIN
LINGKUNGAN DALAM

## KONTEKS
PEMBANGUNAN  BERKELANJUTAN,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 1 (April 27, 2020): 109, https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V9I 1.411.
tentang hak atas perumahan yang layak dan pakar hak asasi manusia PBB lainnya telah mengembangkan pedoman khusus tentang penggusuran berbasis pembangunan, tentang keamanan kepemilikan dan untuk implementasi hak atas  perumahan  yang  layak.  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  (1948) Pasal 25.1 menyatakan bahwa: 21 “Setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya,  termasuk  pangan, sandang, perumahan dan perawatan kesehatan  serta  pelayanan  sosial yang  diperlukan,  dan  berhak  atas keamanan dalam menganggur, sakit, cacat,  menjanda,  lanjut  usia  atau kekurangan mata pencaharian lainnya  dalam  keadaan  di  luar kendalinya.”
Sebagaimana  amanah  konstitusi dalam Pasal 28H ayat (1) UUDNRI 1945 program  tempat  tinggal  merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan  “tinggal  dan  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat”  bagi masyarakat.
Perumahan tersebut dalam anggaran  pemerintah  mendapat  bagian sebesar  3%  dan  semakin  berkurang pendanaannya  akibat  alokasi  untuk pemotongan  anggaran  bagi  kebutuhan penanganan Covid-19.
Perumahan
yang
layak merupakan  bagian  terpenting  karena beberapa  alasan,  diantaranya:  a)  rumah berfungsi sebagai tempat bertumbuhnya keluarga dan individu; b) rumah adalah saranaprasarana  pembinaan  nilai-nilai
19 “Forced Evictions | OHCHR,” accessed
August 16, 2023, https://www.ohchr.org/en/special-
procedures/sr-housing/forced-evictions.
20 Ibid.
21 “International  Standards  |  OHCHR,”
accessed July 20, 2023, https://www.ohchr.org/en/special-
procedures/sr-housing/international-standards.
dalam  keluarga;  c)  rumah  merupakan sarana  pertama  untuk  mendapatkan pendidikan pertama setiap individu;
22 RPJMN 2020-2024
mengamanatkan  100  persen  akses  air minum  layak,  termasuk  15  persen  akses air minum aman, serta 30 persen akses air minum perpipaan. Rencana lima tahunan tersebut  juga  menargetkan  90  persen akses sanitasi layak, termasuk 15 persen akses  sanitasi  aman,  serta  nol  persen Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional (Susenas)  2020  mencatat  Indonesia  telah mencapai  90,2  persen  akses  air  minum layak,  termasuk  20,7  persen  akses perpipaan. Sementara itu, Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga 2020 mencatat capaian akses air minum aman mencapai 11,9 persen. Untuk akses sanitasi, Susenas 2020  menunjukkan  capaian  79,5  persen untuk akses sanitasi  layak, termasuk 7,6 persen untuk sanitasi aman, serta capaian BABS sebesar 6,2 persen.
23 Peraturan  bangunan  seperti  di Uni Eropa digunakan sebagai penetapan persyaratan minimum mengenai
bangunan  yang  sehat,  hemat  energi, aman,  tidak  merusak  lingkungan,  dan dapat  diakses  dengan  mudah.  Dalam penelitian  Pedro  (2011)  memberikan perbandingan  izin  bangunan  yang diadopsi pada 27 negra Uni Eropa.
24 Pada beberapa
negara ini menggunakan  metode  statistik  dalam upaya  meninjau  dokumen  hukum  yang
22 Dylan  Trotsek,  “Perumahan  Dan
Permukiman,” Journal  of  Chemical  Information  and Modeling , no. 9 (2017): 23 – 76.
23 “Tegaskan Komitmen Air Minum Dan
Sanitasi  Aman,  Bappenas  Bersiap  Helat  KSAN
2021  |  Kementerian  PPN/Bappenas,”  accessed
July 16, 2023, https://www.bappenas.go.id/id/berita/tegaskan -komitmen-air-minum-dan-sanitasi-aman- bappenas-bersiap-helat-ksan-2021-2wwS8.
24 João  Branco  Pedro,  Frits  Meijer,  and Henk  Visscher,  “Comparison  of  Building  Permit Procedures  in  European  Union  Countries,” COBRA 2011 - Proceedings of RICS Construction and Property Conference , 2011, 356 – 75.
paling  utama  dan  mengumpulkan  data dari  sistem  peraturan  bangunan  pada setiap  negara.  Sebagian  prosedur  yang dianut tidak jauh berbeda pada satu sama lain  berupak:  tahapan,  pra-konsultasi, pemeriksaan prosedur untuk persetujuan perencanaan, pengajuan tuntutan, penolakan  izin  yang  dimungkinkan, inspeksi  lokasi,  biaya,  dan  penyelesaian pekerjaan pada konstruksi. 25
Persoalan  IMB  di  Indonesia sebagian  besar  adalah  mengenai  proses yang  panjang  dan  masyarakat  menggap proses  IMB  memerlukan  biaya  yang mahal dan perizinan yang rumit. 26 Hal ini juga  menjadi  bagian  dari  solusi  yang ditawarkan  dalam  Omnibus  Law  dalam penyederhanaan  perizinan  pada  aturan hukum  untuk  perumahan  dan  kawasan pemukiman.
Namun beberapa penelitian menganggap penyederhanaan perizinana ini  tidak  tepat  jika  diimplementasikan pada  aturan  hukum  perumahan  dan kawasan  pemukiman. 27 Seperti  pada anulir peraturan dalam Omnibus law kini telah mengganti Izin Mendirikan Bangunan  (IMB)  dengan  Izin  Bangunan Gedung  yang  dapat  diproses  melalui sistem OSS/Online Single Submission. Persyaratan  administrasi  dan teknis  dalam  penerbitan  IMB  diganti dengan  seperangkat  standar  teknis sebagai  satuan  yang  tercantum  dalam peraturan pelaksanaan. Persyaratan teknis  ini  akan  bergantung  pada
25 Ibid.
26 Nyoman  Budiartha  Raka  Mandi,  Ida Bagus  Putu  Adnyana,  and  I.  Putu  Eka Gunapatniyatsunu, “Factors Affecting the Success of  the  Building  Permit  Licensing  Service  in Denpasar City, Bali Province,” International Journal of  Technology 10,  no.  1  (2019):  94 – 104, https://doi.org/10.14716/IJTECH.V10I1.1543.
27 Febri Meutia and M Ilham Hermawan, “Dampak  Ketentuan  Omnibus  Law  (Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Ketentuan Rumah Susun (the Impact of the Omnibus Law on the Flats),” Jurnal Legal Reasoning 3, no. 1 (2020): 35 – 48, https://doi.org/10.35814/jlr.v3i1.2231.
penetapan  klasifikasi  bangunan  dan syarat lainnya yang berlaku.
Pada  konsep  ini  juga  akan bergantung  pada  penilain  sendiri sehingga dalam proses pembangunannya,  para  pengembang harus  melibatkan  para  profesional  yang ahli dalam bangunan untuk menyesuaikan  standar  teknis  yang ditetapkan  oleh  pemerintah.  Meskipun dari penyederhanaan dalam
mendapatkan izin mendirikan bangunan yang  tercantum  dalam  Omnibus  Law, terdapat  masalah  dalam  praktiknya dimana  IMB  yang  didapat  tidak  secara bersamaan  dengan  hasil  kemajuan pembangunan  gedung  sebagaimana proses  pada  peraturan  IMB  sebelum omnibus  law  yang  dilakukan  secara bertahap. 28
Secara praktis, fungsi IMB adalah sebagai  standar  legalitas  penyesuaian bangunan  terhadap  lingkungan  sekitar yang  direncanakan  sesuai  dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, serta  memberikan  arahan  perencanaan pembangunan  bangunan  yang  dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.
Tata  ruang  merupakan  wujud dari  struktur  ruang  dan  pola  ruang. Penataan  ruang  wilayah  merupakan salah satu permasalahan dalam perkembangan kota saat ini,
perkembangan  kota  yang  cukup  pesat dengan  pertumbuhan  penduduk  yang cukup  pesat  pula  maka  lingkungan menjadi  poin  yang  cukup  urgen  dalam
28 “The Omnibus Law: What’s Next for the Real  Estate  Market? – Assegaf  Hamzah  &
Partners,” accessed August 17, 2023,
https://www.ahp.id/client-update-11-november- 2020/.
29 Anton et al., “Law Enforcement on the Issuance of Construction Permits Violating Spatial Planning  in  Medan  City,” IOP  Conference  Series: Earth  and  Environmental  Science 452,  no.  1  (2020), https://doi.org/10.1088/1755- 1315/452/1/012073.
30 Roni Sulistyanto Luhukay,
“Penghapusan  Izin  Lingkungan  Kegiatan  Usaha
pembahasan  keberlanjutan  lingkungan untuk masa depan generasi. 29
Berdasarkan tujuannya, perizinan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan usaha  akan  memiliki  pengaruh  apabila izin  usaha  dalam  Omnibus  law  tidak melibatkan  lagi  dalam  izin  lingkungan dan melakukan penyederhanaan perizinan  yang  dikelompokkan  dalam dua  bagian,  yaitu  perizinan  sektor  dan perizinan dasar. Perizinan dasar kelompokkan dalam tiga bagian diantaranya perizinan lingkungan,
perizianan  bangunan  gedung  (IMB  dan sertifikat  layak  fungsi)  dan  perizinan lokasi. 30
Selain  itu  perizinan  memiliki setidaknya  3  fungsi  yang  utama  yaitu, pertama  sebagai  instrumen  dalam rekasan  pembangunan,  kedua  sebagai fungsi keuangan bagi negara, dan ketiga sebagai pengaturan dalam tindakan dan perilaku  masyarakat  terhadap  izin lingkungan  untuk  mencegah  kerusakan atau  pencemaran  lingkungan. 31 Apabila izin  lingkungan  diabaikan,  maka  akan berdampak pada berkurangnya pengendalian  dan  pencegahan  dampak yang terjadi untuk lingkungan hidup. 32 2. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pendirian Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Pertumbuhan penduduk mendorong adanya pembangunan perumahan  dan  kawasan  pemukiman sehingga  perkembangan  perumahan
Dalam  Undang  Undang  Omnibus  Law  Cipta Kerja,” Jurnal  Meta  Yuridis ,  no.  1  (2021):  100 – 122, https://doi.org/10.26877/10.26877/jm- y.v4i1.7827.
31 Imam  B  Budi,  M;  Fauzi,  Azhar  N; Santoso, “Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam  Omnibus  Law  Terhadap  Lingkungan Kegiatan  Usaha,” Jurnal  Analisis  Hukum 4,  no.  2
(2021): 173 – 86,
http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/ar ticle/view/3073. p 182
32 Ibid. p 183
meningkat  pesat.  Namun,  disisi  lain terdapat dampak negatif karena beberapa kawasan  perumahan  berdiri  tanpa melalui proses Izin Mendirikan
Bangunan  (IMB)  dan  Izin  Peruntukan Penggunaan  Tanah  (IPPT),  maupun beberapa persyaratan lainnya yang diatur dalam  Undang-Undang  seperti  Upaya Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan Upaya  Pemantauan  Lingkungan  Hidup (UKL-UPL) dan IPAL.
Kasus  pembangunan  tanpa  IMB dan  perizinan  lainnya  juga  terjadi  di Sleman  akibat  lemahnya  pengawasan pihak  yang  memiliki  kewenangan  di lapangan. 33
Berdasarkan  Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:  05/PRT/M/2016  Tentang  Izin Mendirikan Bangunan Gedung, pemerintah telah memberikan kemudahan dan penyederhanaan mengenai persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dalam  upaya  mewujudkan  sarana edukasi  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan IMB.
Asas  legalitas  dalam  pengurusan izin diatur dalam Pasal 115 ayat (2) PP No 36 Tahun 2005 yang mengatur mengenai pemberian  sanksi  terhadap  pelanggaran dalam  melaksanakan  IMB  dimana pemerintah memiliki hak untuk melakukan  pembongkaran  terhadap bangunan  yang  tidak  mempunyai  IMB. Selain  itu,  pengembang  perumahan  dan kawasan  pemukiman  yang  melanggar akan diberikan sanksi
seperti pengubahan, denda dan pembongkaran.
33 Dwi  Haryati  Irna  Nurhayati, “Implementasi Peraturan Perizinan Pembangunan Perumahan  Bagi  Pengembang  Terkait  Aspek Perlindungan Konsumen Di Diy,” Mimbar Hukum - Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada 25,  no.  2 (2014): 244 – 57.p 248
34 Al  Fatih  et  al.,  “Dampak  Pelanggaran Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  Terhadap Permukiman  Tepian  Rel  Kereta  Api  Di  Tanjung Priok Jakarta.”
Mengenai  tujuan  adanya  IMB adalah sebagai  bagian dari  upaya untuk mengatur  tata  kelola  bangunan  yang berkelanjutan  dan  ramah  lingkungan. Pelanggaran  izin  IMB  bagi  lingkungan akan  menimbulkan  ketidakteraturan bangunan  yang  padat  disebabkan  oleh banguan  satu  dengan  bangunan  yang lainnya saling berdekatan dan menimbulkan kekacuan pada tata keola, lingkungan yang menjadi kumuh dengan bangunan  liar  yang  didirikan  tanpa memperdulikan efektifitas bagi
kesehatan  dan  kenyamanan lingkungan, penyalahgunaan  lahan  akibat  tidak sesuai  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah setempat. 34
Sebagai  produk  hukum  yang mengatur mengenai izin pada bangunan yang berdiri disuatu wilayah, IMB berisi persetujuan  dan/atau  perizinan  yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu  pemerintah  dimana  bangunan  itu berdiri,  baik  pemerintah  kabupaten maupun  kota. 35 Selain  itu,  IMB merupakan  bagian  penting  dalam mendirikan  bangunan  yang  wajib dimiliki  dan  diurus  oleh  pemilik bangunan  baik  dalam  rangka  proses membangun, mengurangi luas, merenovasi,  dan  merobohkan  bangunan miliknya.  Tujuan  dari  IMB  bagi  tata kelola  wilayah  adalah  agar  terciptanya bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukan lahan yang digunakan. 36 Pasal 1 ayat (31) PP No 12 Tahun 2021  Tentang Perubahan  Atas  PP  No  14 Tahun  2016  Tentang  Penyelenggaraan Perumahan  Dan  Kawasan  Permukiman mengatur bahwa: 37 “Pengendalian
35 Farrah.  Firdauzi,  Nabillah.  Arwanto, Bambang  Miftah,  “Kepastian  Hukum  Penerbitan Persetujuan  Bangunan  Gedung   (PBG)  Dalam Penerbitan  Izin  Usaha  Di  Kota  Surabaya,” Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2, no. 7 (2022): 2015 – 23.
36 Ibid. 37 “PP  No.  12  Tahun  2021,”  accessed August 15, 2023, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/1618 42/pp-no-12-tahun-2021.
Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan tertib  Penyelenggaraan  perumahan  dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan  pada  tahap  perencanaan, pembangunan, dan
pemanfaatan.”
Kemudian pada Pasal 14 ayat (1) PP No 12  Tahun  2021 juga  mengatur  mengenai perancangan yang sesuai standar umum dan  teknis,  serta  pada  ketentuan  ini setidaknya  wajib  memenuhi  aspek keselamatan  bangunan  dan  kesehatan bangunan. Pendirian perumahan
dan kawasan pemukiman memiliki kewajiban untuk  mendapatkan  izin  mendirikan bangunan (IMB). Tujuan dari IMB dalam penataan  ruang  wilayah  dalam  basis pembangunan berkelanjutan juga
merupakan  bagian  dari  upaya  penataan ruang  sebagai  salah  satu  fokus  dalam pembangunan suatu wilayah yang cukup pesat 38 dan  pertumbuhan  penduduk yang  pesat  sehingga  memerlukan penegakan  hukum  dalam  mencakup sasaran  dalam  urgensi  pemberian  izin mendirikan bangunan yang
berkelanjutan  dalam  basis  lingkungan untuk  masa  depan  bagi  generasi  yang akan datang. 39 Pemerintah  melalui  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia Nomor  05/PRT/M/2016  Tentang  Izin Mendirikan Bangunan Gedung 40 bermaksud menertibkan arah pembangunan agar tetap terjaga kelestarian lingkungan.
41
38
Ilva  Nurfitriati,  “Rencana  Tata
Bangunan  Dan  Lingkungan  (Rtbl)  Dalam  Menata Ruang Kota,” Veritas et Justitia 1, no. 2 (2015): 398 – 425, https://doi.org/10.25123/vej.1694.
39 Ibid. 40 “Permen  PUPR  No.  05/PRT/M/2016
Tahun  2016,”  accessed  August  2,  2023, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/1445 13/permen-pupr-no-05prtm2016-tahun-2016.
Gambar 1 Alur pengadaan
pembangunan perumahan  dan  pemukiman  dalam
konsteks berkelanjutan.
Kewajiban  untuk  menyelesaikan setiap pembangunan rumah dengan IMB berlaku untuk semua orang dan tidak ada pengecualian  khusus.  Memang  dalam prakteknya pelaksanaan kewajiban menyelesaikan  pembangunan  rumah dengan IMB berkaitan dengan kesadaran hukum  masyarakat  dan  penegakan hukum dari pemerintah setempat. 42 Oleh  karena  itu,  sudah  menjadi keharusan bahwa IBM menjadi kewajiban  mutlak  bagi  siapa  saja  yang ingin  melakukan  pembangunan  tanpa pandang  bulu. 43 IMB  diperlukan  dalam revitalisasi  peta  rencana  tata  ruang  dan sebagai  alat  bukti  yang  kuat  dan  sah  di hadapan  hukum  mengenai  legalitas bangunan.  Tanpa  adanya  alat  bukti tertulis  berupa  sertifikat  IMB,  maka pengakuan  hukum  terhadap  objek hukum menjadi tidak sah. Sertifikat izin mendirikan bangunan akan memberikan kepastian  dan  jaminan  hukum  kepada masyarakat.
41 Anton et al., “Law Enforcement on the Issuance of Construction Permits Violating Spatial Planning in Medan City.” p 6
42 Mhd  Taufiqurrahman  SH,  M.  H. (2022). Hukum Administrasi Negara Di Indonesia . CV Literasi Nusantara Abadi.
43 Ibid.

## Izin dan Evaluasi

## Sistem Dan Tata Kelola Pembangunan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman

## Perencanaan Pembangunan
Berdasarkan  Pasal  37  Perppu Cipta  Kerja  apabila  telah  mendapatkan izin  usaha  dari  pihak  yang  berwenang kemudian ditemukan hal-hal yang dapat mencabut  izin  tersebut  dengan  tiga alasan, diantaranya: 44
1) Persyaratan yang diajukan dalam permohonan  Perizinan  Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta  ketidakbenaran  dan/atau pemalsuan data, dokumen,
dan/atau informasi. 2) Penerbitannya  tanpa  memenuhi syarat  sebagaimana  tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. 3) Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen  amdal  atau  UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Namun, dalam perjalanan pengesahan UU Cipta Kerja memunculkan  berbagai  reaksi  dan tanggapan  dari  berbagai  pihak  seperti LSM,  Masyarakat  Umum,  hingga Organisasi Internasional karena dianggap  mengancam  keberlanjutan dalam  upaya  menjaga  kelestarian lingkungan  dan  upaya  penekanan  emisi di  Indonesia.  UU  Cipta  Kerja  dianggap telah  mencabut  hak  masyarakat  dalam mengajukan keberatan terhadap penilaian amdal yang telah disetujui. Berdasarkan penelitian (H.
Winarso,  2002)  pengembangan  lahan adalah salah satu kegiatan investasi yang
44 “PERPU  No.  2  Tahun  2022,”  accessed August 2, 2023, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/2349 26/perpu-no-2-tahun-2022.
45 Haryo  Winarso  and  Tommy  Firman, “Residential  Land  Development  in  Jabotabek, Indonesia:  Triggering  Economic  Crisis?,” Habitat International 26, no. 4 (December 1, 2002): 487 – 506, https://doi.org/10.1016/S0197-3975(02)00023-1.
menjadi unggulan. Namun
pengembangan  lahan  yang  berlebihan dan dilakukan oleh segelintir orang kaya menjadi  pemicu  krisis  menoter.  Hingga pada tahun 1997 kawasan lahan pedesaan diluar kawasan telah terbangun menjadi tempat  tinggal  dengan  luas  16,6  ribu hektar. 45 Teori strategi hukum diklasifikasikan melalui tiga pendekatan, diantaranya  adaah  normatif,  yudisial, dan  manajerial.  Pendekatan  normatif akan memfokuskan pada penyalahgunaan norma dan mengeksplorasi kondisi untuk
menciptakan  peluang bagi  terbentuknya strategi  hukum. 46 Pendekatan  yudisial merupakan  upaya  fokus  pada  proses pengadilan  untuk  menekankan  hasil hukum  melalui  produk  dari  interaksi antar  manusia  yang  komplek  dan diuraikan dalam “hukum tertulis”. 47
Sedangkan
pendekatan manajerial  merupakan  pandangan  pada strategi  hukum  dari  sisi  pelaku  bisnis untuk  terbiasa  menerapkan  aturan hukum  dan  menggunakannya  untuk menghindari segala risiko dan mencapai keunggulan
kompetitif dalam mengungguli  perusahaan  yang  bersaing secara sehat. 48
Dalam kasus pengembangan dan pengawasan  terhadap  izin  dan  evaluasi ini  perlu  dilaksanakan  di  beberapa daerah seperti kota Bandarlampung dan beberapa  kota  lainnya  di  Indonesia dengan  partisipasi  pemerintah  daerah untuk  menimbulkan  kesadaran  hukum dan  partisipasi  pada  pelaksanaannya dengan  membuat  tim  khusus  seperti
46 Santy  Kouwagam,  “Can  Affordable Homes  Be  Healthy?  Legal  Strategy,  Socio-Legal Studies and Activism in Indonesia,” The Indonesian Journal  of  Socio-Legal  Studies 2,  no.  1  (2022), https://doi.org/10.54828/ijsls.2022v2n1.3.p 10
47 Ibid. 11 48 Ibid.
yang  dilakukan  pemerintah  daerah Yogyakarta. 49
Pemda  kabupaten  Sleman  dan Dinas  terkait  membentuk  tim  khusus terkait  perizinan.  Pemerintah  kabupaten Sleman  sebagai  BPPD  yang  berhak mengeluarkan  IPPT  memiliki  tupoksi khusus  dalam  hal  pengawasan  yang meliput  pengendalian  pertumbuhan kawasan, pengendalian lingkungan, dan pengendalian konsumen. 50
Gambar 2 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak
Huni (2018-2022) Sumber DataIndonesia
Sebagai  salah  satu  kebutuhan dasar  bagi  masyarakata,  rumah  layak huni  menjadi  bagian  dari  prioritas peningkatan  kualitas  untuk  hidup masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat  Statistik  (BPS)  pada  tahun  2022 presentase  rumah  tangga  layak  huni  di Indonesia sebesar 60,66%. 51 Sedangkan berdasarkan
presentase  provinsi  di  Indonesia  yang menempati  posisi  terbaik  sebagai provinsi  dengan  layak  huni  yaitu Yogyakarta  dengan  presentase  sebesar 84,94%,  dan  Bali  sebesar  81,65%. 52 Berdasarkan  daerah  tempat  tinggalnya,
49 Konsumen D I Diy et al., “Perumahan Bagi  Pengembang  Terkait  Aspek  Perlindungan,” 2009.
50 Ibid. s 51 “Badan  Pusat  Statistik,”  accessed August 17, 2023,
https://www.bps.go.id/indicator/29/1241/1/pe rsentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses- terhadap-hunian-yang-layak-dan-terjangkau- menurut-provinsi.html.
perkotaan menempati presentase sebesar 63,45%  dan  pedesaan  menempati presentase  sebesar  56,84%  rumah  layak huni. 53
Kriteria  dari  besaran  presentase ini  dinilai  dari  kelayakan  atap,  dinding, ketahanan dan kekuatan serta luas lantai 7,2m2  per  kapita,  dan  akses  sumber  air minum  yang  layak  serta  sanitasi  yang layak  dan  sesuai  dengan  peraturan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 54

## PENUTUP
Sistem pengawasan dan pemberian izin pembangunan pada perumahan dan pemukiman  dalam  konteks  lingkungan yang berkelanjutan di Indonesia berdasarkan omnibus law tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam izin  amdal.  Kasus  perumahan  elit  yang dibangun oleh pengusaha
di Bandarlampung  dengan  tidak  memiliki izin  IPAL  telah  memberikan  salah  satu gambaran  bagaiamana  implementasi aturan  hukum  yang  belum  menyentuh masyarakat sehingga perlu upaya untuk meningkatkan
kesadaran dan pengetahuan mengenai pentingnya untuk  mengurus  izin  demi  tata  kelola lingkungan  kawasan  pemukiman  yang aman  dan  sehat  serta  mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan.
Peran  pemerintah  dan  instansi terkait  evaluasi  dan  pengawasan  dalam memberikan  izin  diperlukan  untuk menciptakan  sistem  penataan  ruang dalam perumahan dan kawasan pemukiman di masyarakat. Seperti pada
53 “60,66% Rumah Tangga RI Tinggal Di Rumah Layak Huni Pada 2022,” accessed August 17,
2023,
https://dataindonesia.id/varia/detail/6066- rumah-tangga-ri-tinggal-di-rumah-layak-huni- pada-2022.
54 “Permenkes  No.  3  Tahun  2014,”
accessed August 17, 2023, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/1167 06/permenkes-no-3-tahun-2014.
anulir peraturan dalam Omnibus law kini telah mengganti Izin Mendirikan
Bangunan  (IMB)  dengan  Izin  Bangunan Gedung  yang  dapat  diproses  melalui sistem  OSS/Online  Single  Submission. Meskipun  dari  penyederhanaan  dalam mendapatkan izin mendirikan bangunan yang  tercantum  dalam  Omnibus  Law, terdapat  masalah  dalam  praktiknya dimana  IMB  yang  didapat  tidak  secara bersamaan  dengan  hasil  kemajuan pembangunan  gedung  sebagaimana proses  pada  peraturan  IMB  sebelum Omnibus  Law  yang  dilakukan  secara bertahap.
Sehingga  penelitian  ini  dalam noveltynya  menyimpulkan  bahwa  perlu adanya  manajemen  pelaksanaan  yang berkaitan  dengan  perizinan  dalam mendirikan  bangunan  perumahan  dan kawasan pemukiman dengan membentuk tim khusus untuk
melakukan  evaluasi  dan  pengawasan pada izin yang telah dikeluarkan sebagai bentuk  dari  bagian  pelengkap  pada penyederhanaan  perizinan  yang  dapat diakses melalui OSS. Tim ini sebagaimana  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  Yogyakarta  dengan pemangku  kepentingan  dan  pemiliki kewenangan dalam perizinan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
“60,66%  Rumah  Tangga  RI  Tinggal  Di Rumah  Layak  Huni  Pada  2022.”
Accessed August 17, 2023. https://dataindonesia.id/varia/det ail/6066-rumah-tangga-ri-tinggal-
di-rumah-layak-huni-pada-2022. Anton,  Ediwarman,  Madiasa,  and  M.
Hamdan.  “Law  Enforcement  on  the Issuance  of  Construction  Permits Violating Spatial Planning in Medan City.” IOP Conference Series: Earth and Environmental  Science 452,  no.  1 (2020). https://doi.org/10.1088/1755- 1315/452/1/012073.
“Aturan Izin Lingkungan Dalam Perppu Cipta  Kerja.”  Accessed  August  16,
2023. https://rcs.hukumonline.com/insig hts/izin-lingkungan-dalam-perppu- cipta-kerja.
“Badan Pusat Statistik.” Accessed August
17,
2023. https://www.bps.go.id/indicator/2 9/1241/1/persentase-rumah- tangga-yang-memiliki-akses- terhadap-hunian-yang-layak-dan- terjangkau-menurut-provinsi.html. Budi, M; Fauzi, Azhar N; Santoso, Imam B.  “Analisis  Dampak  Perizinan Lingkungan  Dalam  Omnibus  Law Terhadap  Lingkungan  Kegiatan Usaha.” Jurnal Analisis Hukum 4, no. 2 (2021): 173 – 86.
http://journal.undiknas.ac.id/index .php/JAH/article/view/3073 Diy,  Konsumen  D  I,  Fakultas  Hukum, Universitas  Gadjah,  Jalan  Sosio, Justicia Nomor, and D I Yogyakarta. “Perumahan Bagi  Pengembang
Terkait Aspek Perlindungan,” 2009. Dr.  Murdiyanto,  Eko. Sosiologi  Perdesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa (Edisi Revisi) , 2020. Dylan Trotsek. “Perumahan Dan Permukiman.” Journal  of  Chemical Information and Modeling , no. 9 (2017): 23 – 76.
Fatih,  Muhammad  Al,  Adi  Hermawan, Encep  Firdaus,  and  Dedi  Hantono. “Dampak Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terhadap  Permukiman  Tepian  Rel Kereta  Api  Di  Tanjung  Priok
Jakarta.” Seminar Nasional Sains Dan Teknologi  2021 ,  no.  November  2021 (2021): 1 – 6. “Forced Evictions |  OHCHR.” Accessed August 16, 2023. https://www.ohchr.org/en/special -procedures/sr-housing/forced-
evictions.
Ihwan,  Miftakhul,  Cahya  Fadillah, Saktiani Nurul Hidayah, and Benny Sumardiana. “Pemenuhan Hak Atas Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin.” Jurnal  Pengabdian  Hukum
Indonesia  (Indonesian  Journal  of  Legal Community Engagement) JPHI 5, no. 1 (2022): 89 – 101. https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1. 50011. “International  Standards  |  OHCHR.” Accessed July 20, 2023. https://www.ohchr.org/en/special -procedures/sr- housing/international-standards. Irna Nurhayati, Dwi Haryati. “Implementasi  Peraturan  Perizinan Pembangunan  Perumahan  Bagi Pengembang Terkait Aspek Perlindungan  Konsumen  Di  Diy.” Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum
Universitas  Gadjah  Mada 25,  no.  2 (2014): 244 – 57.
Kouwagam,  Santy.  “Can  Affordable Homes  Be  Healthy?  Legal  Strategy, Socio-Legal Studies and Activism in Indonesia.” The  Indonesian  Journal  of Socio-Legal  Studies 2,  no.  1  (2022).
https://doi.org/10.54828/ijsls.2022 v2n1.3. Kurniati,  Nia.  “Pemenuhan  Hak  Atas Perumahan Dan Kawasan Permukiman  Yang  Layak  Dan Penerapannya  Menurut  Kovenan
Internasional  Tentang  Hak-Hak Ekonomi,  Sosial,  Dan  Budaya  Di Indonesia.” PADJADJARAN  Jurnal Ilmu  Hukum  (Journal  of  Law) ,  2014. https://doi.org/10.22304/pjih.v1n1. a5.
Mandi,  Nyoman  Budiartha  Raka,  Ida Bagus  Putu  Adnyana,  and  I.  Putu Eka  Gunapatniyatsunu.  “Factors
Affecting the Success of the Building Permit Licensing Service in Denpasar  City,  Bali  Province.” International Journal of Technology 10, no. 1 (2019): 94 – 104. https://doi.org/10.14716/IJTECH.V
10I1.1543.
“Metode Penelitian Hukum - Zainuddin Ali - Google Buku.” Accessed July 17,
2023. https://books.google.co.id/books?h l=id&lr=&id=y_QrEAAAQBAJ&oi=
fnd&pg=PA1&dq=metode+penelitia n+hukum&ots=ZSCNNadUbR&sig =EHpyBIiqafsOn0Dv3Qnnj5tNkEg &redir_esc=y#v=onepage&q=metod e penelitian hukum&f=false.
Meutia,  Febri,  and  M  Ilham  Hermawan. “Dampak  Ketentuan  Omnibus  Law (Rancangan  Undang-Undang  Cipta Kerja)  Terhadap  Ketentuan  Rumah Susun  (the  Impact  of  the  Omnibus Law  on  the  Flats).” Jurnal  Legal Reasoning 3,  no.  1  (2020):  35 – 48. https://doi.org/10.35814/jlr.v3i1.22 31.
Miftah,  Farrah.  Firdauzi,  Nabillah. Arwanto,  Bambang.  “Kepastian Hukum  Penerbitan  Persetujuan Bangunan  Gedung  (PBG)  Dalam Penerbitan  Izin  Usaha  Di  Kota Surabaya.” Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2, no. 7 (2022): 2015 – 23.
Nurfitriati, Ilva. “Rencana Tata Bangunan Dan  Lingkungan  (Rtbl)  Dalam Menata  Ruang  Kota.” Veritas  et Justitia 1,  no.  2  (2015):  398 – 425. https://doi.org/10.25123/vej.1694. Pedro,  João  Branco,  Frits  Meijer,  and Henk  Visscher.  “Comparison  of Building  Permit  Procedures  in European Union Countries.” COBRA
2011 - Proceedings of RICS
Construction  and  Property  Conference ,
2011, 356 – 75.
“PENILAIAN KEBERHASILAN PROYEK  PERUMAHAN  -  Ade Herdiwansyah, ST.,M.Perkim
Dr.Eng. Denny Helard, S.T.,M.T Dr. Purnawan - Google Buku,” n.d. “Permen  PUPR  No.  05/PRT/M/2016 Tahun  2016.”  Accessed  August  2, 2023. https://peraturan.bpk.go.id/Home /Details/144513/permen-pupr-no-
05prtm2016-tahun-2016. “Permenkes No. 3 Tahun 2014.” Accessed August 17, 2023. https://peraturan.bpk.go.id/Home /Details/116706/permenkes-no-3- tahun-2014.
“PERPU  No.  2  Tahun  2022.”  Accessed August 2, 2023. https://peraturan.bpk.go.id/Home /Details/234926/perpu-no-2-tahun- 2022. “PP  No.  12  Tahun  2021.”  Accessed August 15, 2023. https://peraturan.bpk.go.id/Home /Details/161842/pp-no-12-tahun-
2021.
Purba,  Anggiat,  Dewa  Ketut,  Kerta Widana,  Siswo  Hadi  Sumantri, Anwar Kurniadi, and Ersha Mayori. “Community  Resilience  to  Disaster and  Climate  Change  to  Support Sustainable  Development  In  and After  The  Covid- 19  Pandemic.” Technium  Social  Sciences  Journal 33 (July 9, 2022): 479 – 91. https://doi.org/10.47577/TSSJ.V33I
1.6880.
“Seluruh  Perumahan  Diduga  Tak  Ada IPAL,  DLH  Bandarlampung  Klaim Sudah Sosialisasi.” Accessed August 16,
2023.
https://lampung.rilis.id/Pemerinta h/Berita/Seluruh-Perumahan- Diduga-Tak-Ada-IPAL-DLH- Bandarlampung-Klaim-Sudah- Sosialisasi.
“Seluruh  Perumahan  Diduga  Tak  Ada IPAL,  DLH  Bandarlampung  Klaim Sudah Sosialisasi.” Accessed July 15, 2023. https://lampung.rilis.id/Pemerinta h/Berita/Seluruh-Perumahan- Diduga-Tak-Ada-IPAL-DLH- Bandarlampung-Klaim-Sudah- Sosialisasi.
Sentot, A L, Sudarwanto Dan, and Dona Budi  Kharisma.  “OMNIBUS  LAW DAN IZIN LINGKUNGAN DALAM

## KONTEKS PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN.” Jurnal  Rechts
Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional 9, no. 1 (April 27, 2020): 109.
https://doi.org/10.33331/RECHTS VINDING.V9I1.411. Sulistyanto Luhukay, Roni. “Penghapusan  Izin  Lingkungan
Kegiatan  Usaha  Dalam  Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja.” Jurnal Meta Yuridis , no. 1 (2021): 100 – 122. https://doi.org/10.26877/10.26877/ jm-y.v4i1.7827.
Sunarti. Buku  Ajar  Perumahan  Dan Permukiman  Undip  Press  Semarang , 2019.
“Tegaskan  Komitmen  Air  Minum  Dan Sanitasi  Aman,  Bappenas  Bersiap Helat  KSAN  2021  |  Kementerian PPN/Bappenas.”  Accessed  July  16, 2023. https://www.bappenas.go.id/id/b erita/tegaskan-komitmen-air- minum-dan-sanitasi-aman- bappenas-bersiap-helat-ksan-2021- 2wwS8.
“The Omnibus Law: What’s Next for the Real  Estate  Market? – Assegaf
Hamzah  &  Partners.”  Accessed
August 17, 2023.
https://www.ahp.id/client-update- 11-november-2020/.
Winarso,  Haryo,  and  Tommy  Firman. “Residential  Land  Development  in Jabotabek,  Indonesia:  Triggering
Economic Crisis?” Habitat International 26,  no.  4  (December  1, 2002): 487 – 506. https://doi.org/10.1016/S0197-
3975(02)00023-1.