## IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK TERSANGKA PADA TINGKAT PEMERIKSAAN DI POLSEK PANAKKUKANG
Muhaimin Malaba 1 , Marilang 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar malabamuhaimin@gmail.com

## Abstrak
Hak–hak  tersangka  adalah  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Dalam  sistem  peradilan  pidana,  penyidik yang  memeriksa  tersangka  (yang  patut  diduga  melakukan  tindakan  pidana)  harus  memosisikan  tersangka sebagai  subjek  pemeriksaan  tindak  pidana  (bukan  objek)  berdasarkan  asas  praduga  tidak  bersalah  dan  dengan segala  hak-hak  yang  seluruhnya  wajib  dihormati,  dilindungi  dan  dipenuhi  oleh  penyidik  demi  terciptanya kepastian hukum (equality before the law) .
Hal itulah yang harus dipahami dan dipedomani dalam setiap penegakkan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan tindak pidana agar proses pemeriksaan dengan cara-cara inkuisitur atau inquisitorial system tidak terulang kembali.
Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Hak Tersangka, Penyidik, Pemenuhan.

## Abstract
The  rights  of  suspects  are  part  of  Human  Rights  (HAM).  In  the  criminal  justice  system,  investigators  who examine suspects (who should be suspected of committing a criminal act) must position the suspect as a subject of criminal investigation (not an object) based on the principle of presumption of innocence and with all rights that  must  be  fully  respected,  protected  and  fulfilled  by  investigators.  for  the  sake  of  creating  legal  certainty (equality before the law). This is what must be understood and guided in every law enforcement for all parties involved in the process of examining criminal acts so that the examination process by means of the inquisitor or inquisitorial system does not recur.
Keyword : Human Rights, Suspect Rights, Investigators, Fulfillment.

## PENDAHULUAN
Dalam  sebuah  negara  hukum,  sesungguhnya  yang  memerintahnya  adalah  hukum bukan  manusia.  Hukum  dimaknai  sebagai  kesatuan  hirarkis  tatanan  norma  yang  terpuncak pada konstitusi. Supremasi konstitusi disamping  merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum,  sekaligus  merupakan  pelaksanaan  demokrasi  karena  konstitusi  adalah  wujud perjanjian sosial tertinggi (kontrak sosial). 1
Implikasinya  negara  menjadi  bertanggung  jawab  untuk  melindungi,  memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. 2 Hal itu tidak hanya sekedar dimaknai bahwa negara  menjamin  dalam  keterlibatannya  untuk  aktif  memproteksi  HAM  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan,  tetapi  juga  terlibat  aktif  dalam  melakukan  tindakan  apabila HAM  dilanggar.  Sebab,  jika  dalam  suatu  negara,  HAM  dilanggar  dengan  sengaja  atau terabaikan  dan  memunculkan  penderitaan  yang  tidak  bisa  diatasi  secara  adil,  maka  negara tersebut sesungguhnya tidak dapat disebut sebagai negara yang berdasarkan hukum.
Tidak  seorangpun  manusia  sudi  mendapatkan  perlakuan  yang  berbeda  dari  manusia yang  lain,  baik  dalam  pemerintahan  maupun  dalam  penegakan  hukum.  Tidak  ada  manusia yang  mau  diperbudak  ataupun  diperlakukan  secara  sewenang-wenang.  Setiap  manusia memiliki  hati  nurani  sehingga  perlakuan  yang  tidak  manusiawi,  akan  tidak  diterima. Makanya itu Pancasila, tepat sekali telah memuat sila “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dengan sila kedua tersebut menegaskan bahwa setiap manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang derajat, hak dan  kewajibannya  sesuai  dengan  nilai-niali  HAM  yang  dimiliki  setiap  manusia  tanpa membedakan keturunan, agama, suku, jenis kelamin, atapun status sosialnya. 3
Berdasarkan  landasan  persamaan  itulah,  seharusnya  yang  diwujudkan  oleh  aparat penegak hukum dalam menghadapi tersangka. Cara-cara yang manusiawi seperti itulah yang telah menjadi prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekalipun yang diperiksa
1 Jimly  Asshiddiqie,  Kontitusi  Bernegara  : Praksis  Kenegaraan  Bermartabat  dan    Demokrasi (Setara Institute, 2015), h. 187.
2 Lihat  Bab  XA  Pasal  28I  ayat  (4)  UUD  1945  Perlindungan,  pemajuan,  penegakkan,  dan  pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggug jawab negara, terutama pemerintah.
3 Fadli Andi Natsif, “Pancasila Dalam Perspektif Hukum Konstitusi,” Jurnal Jurisprudentie, vol. 4 no. 2 (Desember 2017), h.125. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/4057. Diakses 10 Oktober 2020).
adalah  tersangka  namun  mereka  sebagai  manusia  memiliki  harkat  dan  martabat  yang  wajib dipenuhi dan lindungi serta tidak dapat diperlakukan dengan sikap dan cara-cara yang tidak berdasarkan hukum.
Penyidik  seharusnya  menerapkan  asas  praduga  tidak  bersalah (presumption  of innocent) kepada setiap tersangka. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan  atau  dihadapkan  di  muka  sidang  pengadilan  wajib  di  anggap  tidak  bersalah  sampai adanya  putusan  Pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  memperoleh  kekuatan  hukum tetap. 4 Penyidikan  seharusnya  dilakukan  dengan  menempatkan  seorang  tersangka    sebagai subjek (prinsip akuisator) bukan sebagai objek pemeriksaan (inkuisator), karena itu tersangka harus  didudukkan  dan  diperlakukan  dalam  kedudukkan  sebagai  manusia  yang  mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dilindungi, dihormati dan dipenuhi. 5
Untuk  memberikan  rasa  kepastian  hukum  terhadap  tersangka,  khususnya  didalam proses  penyidikan,  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  telah menentukan  jaminan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  terhadap  tersangka,  namun  hal tersebut  tidak  dapat  terealisasi  dalam  pelaksanaannya,  dikarenakan  penyidik  dalam pemeriksaan  terhadap  tersangka  sering  melakukan  tindakan-tindakan  yang  tidak  berdasar hukum. 6 Hal demikian dilakukan oleh penyidik sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan secara  mudah  dari  tersangka.  Tentu    tindakan  seperti  demikian  tidak  berdasar  pada  prinsip due process of law.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  pembahasan  ini  adalah  metode pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang, 7 kemudian ditunjang dengan pendekatan penelitian lapangan yang menjadi  objek  permasalahan  yaitu  dengan  wawancara  pada  Kantor  Polisi  Sektor
4 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan) , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 43.
5 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua ( Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 134.
6 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat) , (Bandung: Refika Aditama, 2009), h.3.
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2005), h. 133.
Panakkukang,  guna  mendapatkan  pendapat-pendapat  untuk  menunjang  penelitian  ini (perskriptif). 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Hak Tersangka
Pengaturan  hak  tersangka  dalam  proses  pemeriksaan  atau  penyidikan  di  Kepolisian pada dasarnya diatur dalam UU No. 8  Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa dikenal  dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  KUHAP  telah mengatur  secara  jelas  dan  tegas  tentang  hak-hak  tersangka  di  Pasal  50  sampai  Pasal  68 KUHAP.
Adapun  hak-hak  tersangka  tersebut  menurut  KUHAP  adalah  hak  untuk  segera mendapatkan  pemeriksaan,  hak  untuk  diberitahukan  dengan  jelas  dan  bahasa  yang  bisa dimengerti  terkait  apa  yang  disangkakan  kepadanya,  hak  untuk  memberikan  keterangan secara  bebas    dan  tanpa  tekanan,  hak  untuk  mendapat  juru  bahasa,  hak  untuk  mendapat bantuan hukum dan hak untuk menghubungi penasehat hukumnya.
Selain  dari  itu,  tersangka  juga  berhak  untuk  menghubungi  dan  menerima  kunjungan dokter  pribadi  untuk  kepentingan  tersangka  baik  yang  ada  hubungannya  dengan  proses perkara  maupun  tidak,  berhak  menghubungi  pihak  keluarga  dan  mendapat  kunjungan  dari pihak  keluarga,  hak  atas  surat  menyurat,  berhak  menghubungi  dan  menerima  kunjungan rohaniawan, berhak mengajukan saksi yang menguntungkan dan berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.
Jaminan  terhadap  hak-hak  tersangka  tersebut  juga  di  cantumkan  dalam  UU  No.  4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jaminan tersebut diantaranya, penegasan adanya asas  praduga  tak  bersalah (presumption  of  innoince) ,  tercantum  dalam  Pasal  8  UU  No.  4 Tahun  2004,  memperoleh  bantuan  hukum  sejak  adanya  penangkapan  dan  atau  telah memperoleh  putusan  yang  tetap,  tercantum  dalam  Pasal  21,  Pasal  22,  Pasal  23  UU  No.  4 Tahun 2004.
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Kedua (Jakarta: UI-PRESS, 1982), h.10.
Jaminan hak-hak tersangka juga tertuang dalam BAB III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian ke empat memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17 dan 18 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 9
Hak-hak tersebut juga dipertegas dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik (Internasional Covenant on Civil and Political Right s ) yang telah diratifikasi pada 28 Oktober 2005 melalui UU  No.  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil dan Politik. Di antaranya ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat 2 dan 3.
Dalam  kovenan  menentang  penyiksaan  dan  perlakuan  atau  penghukuman  lain  yang kejam, tidak  manusiawi  atau  merendahkan  martabat manusia  yang  telah  diratifikasi  melalui UU  No.  Tahun  1998 10 ketentuan  terkait  perlindungan  hak-hak  tersangka  diantaranya  diatur dalam Pasal 16 ayat 1.
Selain UU  yang telah disebut dan dijelaskan diatas, ada juga UU No. 2 Tahun 2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  yang  pada  dasarnya  mengamanatkan  dalam Bab V tentang Pembinaan Profesi. Turunan dalam UU Kepolisan tersebut di antaranya adalah Peraturan Kapolri (Perkap) No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang  Implementasi dan Standar HAM dalam Penyelengaraan Tugas Kepolisian Negara Republik.

## B. Implementasi  Pemenuhan  Hak  Tersangka  Pada  Tingkat  Pemeriksaan  di  Polisi Sektor Panakkukang.
Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka pada proses penyidikan secara  normatif  telah  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP). Dari  beberapa  hak  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  pada  praktiknya  dalam  proses pemeriksan  tersangka  oleh  penyidik,  sebahagian  hak-hak  tersebut  telah  dipenuhi.  Tentu  hal ini  menjadi  catatan  untuk  kepolisian  (penyidik)  dalam  menjalankan  kewajibnnya  sebagai aparat  penegak  hukum  untuk  lebih  meningkatkan  lagi  sikap  profesionalitasnya.  Catatan- catatan tersebut diantaranya:
1. Pasal 52, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan.
9 Repubik Indonesia, UU No. 3 Tahun 1999 , BAB III, Pasal 17 dan Pasal 18.
10 Suparman Marzuki, Tragedi Politik Hukum HAM (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 218.
Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka menjadi  titik  tolak  pemeriksaan,  terhadapnya  harus  diberlakukan  prinsip    akuisatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat.
Sebagaimana hasil wawancara dengan S, selaku tersangka mengatakan bahwa:
“Waktu saya diperiksa dulu, itu dibentak-bentak, terkadang juga dipukuli, tetapi lebih parah  dari  itu  waktu  saya  ditangkap  dan  mau  dibawah  ke  kantor  Polisi.  Jadi  saya sebelum dibawah ke kantor Polisi, dibawah dulu ke pasar Todopuli, disana saya diikat tanganku dan mata ditutupi setelah itu disuruh jalan lalu ditembak kakiku.” 11
Dari  Kesaksian  S  tersebut,  kita  dapat  menilai  masih  adanya  praktik-praktik ketidakprofesionalan penyidik dalam memeriksa seorang tersangka. Tersangka masih dinilai sebagai objek pemeriksaan, bukan sebagai subjek dan tentu tujuan pemeriksaannya diarahkan kepada manusianya bukan kepada perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Hal demikian merupakan salah satu pengingkaran aparat penyidik untuk menegakkan  prinsip  hukum  praduga  tidak  bersalah (presumption  of  innocent) sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Praktik-praktik  demikian  dilakukan  oleh  aparat  penyidik  dalam  proses  pemeriksaan dengan harapan agar keterangan dari tersangka dapat memberikan titik terang atas kasus yang disangkakan  kep  ada  tersangka  dan  merupakan  praktik  yang  mudah  bagi  penyidik  untuk memperoleh  pengakuan  dari  tersangka  tanpa  memandang  perlu  bahwa  tindakan-tindakan yang  dilakukan  mengangkangi  hukum  sebagai  cita-cita  dari  negara  hukum  dan  hak  asasi manusia.
Selain  praktik  tersebut  sangat  mudah  dilakukan  untuk  memperoleh  pengakuan, mengenai  jaminan  pelaksanaan,  ketentuan  tersebut  tidak  ada  sangksinya.  Satu-satunya jaminan  untuk  tegaknya  ketentuan  tersebut  ialah  melalui  Praperadilan,  berupa  pengajuan gugatan  ganti  rugi  atas  alasan  pemeriksaan  telah  dilakukan  tanpa  alasan  yang  berdasarkan undang-undang. Akan tetapi hal ini kurang efektif, karena sangat sulit bagi seorang tersangka membuktikan  keterangan  yang  diberikan  dalam  pemeriksaan  adalah  hasil  paksaan  atau tekanan.
11 S, Tersangka Polsek Panakkukang. Wawancara , Polsek Panakkukang, 9 Maret 2020
Kontrol  yang  tepat  untuk  menghindari  terjadinya  penekanan  atau  ancaman  dalam pemeriksaan  penyidikan  ialah  kehadiran  penasihat  hukum  untuk  mengikuti  jalannya pemeriksaan.  Tapi  oleh  karena  Pasal  115  hanya  bersifat  fakultatif,  peran  pengawasan  yang diharapkan dari penasihat hukum dalam acara pemeriksaan sangat terbatas dan semata-mata sangat tergantung dari pejabat penyidik untuk memperbolehkan atau mengizinkannya. Selain dari  itu  kontrol  tersebut  dapat  implementatif  harus  ditunjang  dengan  pemahaman  hukum seorang tersangka dalam memahami hak-haknya.
Jika keterangan yang diberikan tersangka dituangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah  hasil  pemerasan,  tekanan,  ancaman  atau  paksaan,  maka  keterangan  yang  diperoleh dengan  cara  demikian  merupakan  keterangan  yang  tidak  sah.  Cara  yang  dapat  ditempuh untuk  menyatakan  tidak  sah,  dengan  jalan  mengajukan  Praperadilan  atas  alasan  penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, dalam arti pemeriksaan telah dilakukan dengan ancaman kekerasan atau penganiayaan dan sebagainya. Tentu,  jalan  itu  harus  ditempuh  dengan  kerumitan-kerumitan  yang  telah  dijelaskan sebelumnya.

## 2. Pasal 54, Hak untuk mendapatkan bantuan hukum.
Penyidik akan berkewajiban menunjuk seorang penasihat hukum untuk mendampingi tersangka jika tindak pidana yang disangkakannya diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih.  Hak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  juga  akan  berubah  sifatnya  menjadi  wajib ketika  tindak  pidana  yang  disangkakan  kepada  seorang  tersangka  yang  diancam  dengan pidana hukuman 15 tahun atau lebih dan diancam dengan pidana hukuman mati.  Jika tindak pidana  yang  dilakukan  diancam  dengan  hukuman  demikian,  maka  tidak  ada  alasan  bagi penyidik untuk tidak menyediakan penasehat hukum bagi tersangka.
Sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  Indra  Raden,  selaku  penyidik  mengatakan bahwa:
“Semua  tersangka  boleh  didampingi  pengacara,  itu  diatur  dalam  KUHAP.  Namun pada  saat  pemeriksaan  ditanya,  mau  didampingi  pengacara  atau  tidak? Kebanyakan yang  saya  periksa  menolak  untuk  didampingi  pengacara,  karena  mungkin  tidak  ada uangnya.  Misalnya  saya  periksa  kasus  pencurian,  mau  ambil  pengacara  untuk  apa? Dia dibela untuk apanya. Kalau untuk yang wajib mendapat pengacara juga ditanya,
mau didampingi pengacara atau tidak? Kebanyakan tidak, menolak untuk didampingi, nanti kalau dipengadilan mau didampingi pengacara tergantung dari tersangka saja.” 12
Sebagaimana hasil wawancara dengan Ikbal Usman AQ, selaku penyidik mengatakan bahwa:
“Tersangka  yang  diancam  15  tahun  penjara,  seumur  hidup  atau  pidana  mati  wajib didampingi  penasihat  hukum,  kalau  tersangka  tidak  mampu  maka  wajib  ditunjukan seorang penasihat hukum gratis dari Pusbakum (Pusat Bantuan Hukum) di Pengadilan Negeri  tetapi  perlu  waktu  dan  berkas  untuk  mendapat  bantuan  hukum,  namun  tetap banyak  yang  menolak  bantuan  hukum  makanya  dibuatkan  surat  pernyataan  tidak didampingi penasehat hukum karena tersangkanya yang minta.” 13
Sekilas, kewajiban penyidik untuk memberitahu atau memperingatkan tersangka akan haknya untuk mencari dan mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau beberapa orang penasihat  hukum  sudah  dipenuhi.  Tapi  jika  dicermati  dengan  adanya  dibuatkan  surat pernyataan  tidak  dampingi  penasihat  hukum  karena  tersangka  yang  meminta  dan  alasan penyidik yang memerlukan waktu dalam pengurusannya untuk mendapatkan bantuan hukum bagi  tersangka,  menjadi  mengaburkan  kewajiban  penyidik  untuk  memenuhi  kewajibannya dalam ketentuan Pasal 54 KUHAP tersebut.
Hal  tersebut  terjadi  paling  tidak  didasari  dua  hal,  pertama  karena  ketidakpahaman seorang tersangka akan hukum dan hak-haknya, kedua, akibat dari ketidakpahaman tersebut dan  ditopang  oleh  mentalitas  aparat  yang  menekankan  praktik  pada  jalan  pintas, ketidaktahuan  itu  menjadi  pintu  masuk  bagi  penyidik  untuk  memanfaatkannya.  Seharusnya ketentuan tersebut, penyidik tidak semata-mata memaknainya hak dari tersangka, tetapi telah berubah sifatnya menjadi kewajiban penyidik.
Akses bantuan hukum ini selain diatur dalam KUHAP juga diperkuat oleh kewajiban probono  advokat  yang  diamanatkan  dalam  UU  No.  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  dan penyediaan anggaran batuan hukum oleh Negara sebagaimana disinggung dalam UU No. 16 Taun 2011 tentang bantuan hukum.
12 Indra Raden, Penyidik Polsek Panakkukang. Wawancara , Polsek Panakkukang 9 Maret 2020
13 Ikbal Usman AQ, Penyidik Polsek Panakkukang. Wawancara , Polsek Panakkukang 9 Maret 2020
Dukungan terhadap bantuan hukum itu juga datang dari lingkungan peradilan, sebagai pilar  pemberian  bantuan  hukum  pro  deo.  Meskipun  hakim  acapkali  mengabaikan keberatan atau  klaim  terdakwa  tidak  disediakan  pengacara,  walaupun  Mahkamah  Agung  (MA) menyatakan bahwa hak tersangka harus dipenuhi sejak masa penyidikan.
Beberapa putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa surat dakwaan yang disusun berdasarkan  hasil  pemeriksaan  terdakwa  yang  tidak  didampingi  penasihat  hukum  berakibat pada batal atau cacatnya surat dakwaan tersebut. Di antaranya:
1. Putusan  MA  NO.  367K/Pid/1998  tanggal  29  Mei  1998.  Kaidah  hukumnya  bila tidak  didampingi  penasihat  hukum  ditingkat  penyidikan  maka  bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntutan oleh penuntut umum  batal  demi  hukum  dan  karenanya  tuntutan  penuntut  umum  tidak  dapat diterima walaupun di sidang pengadilan di damping penasihat hukum.
2. Putusan  MA  No.  936K/Pid.Sus/2012.  Kaidah  hukumnya  proses  penyidikan tidak dilakukan  secara  benar menurut  hukum  acara,  karena terdakwa tidak  didampingi penasihat  hukum,  padahal  terdakwa  diancam  pidana  di  atas  lima  tahun. Permohonan  kasasi  terdakwa  Ariel  Haryanto  dikabulkan  majelis  dan  akhirnya membebaskan terdakwa.
3. Putusan MA No. 650K/Pid.Sus/2011 tanggal 5 April 2011. Terdakwa dalam kasus ini  M.  Imam  Mubarokh  mengajukan  kasasi  dengan  menggunakan  tiadanya penasihat  hukum  sebagai  salah  satu  alasan  kasasi.  Penyidik  meminta  tersangka menandatangani  pernyataan  tidak  ingin  didampingi  penasihat  hukum.  Kaidah hukumnya  tidak  disediakannya  penasihat  hukum  tergantung  kesediaan  advokat sebagaimana penjelasan 56 ayat (1) KUHAP.
Jika  berdasarkan  3  putusan  MA  di  atas  maka  tersangka  S  yang  diancam  dengan hukum  12  tahun  penjara,  seharusnya  hasil  pemeriksaannya  yang  tertuang  dalam  BAP penyidik  dinyatakan  batal  demi  hukum.  Sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  S,  selaku tersangka mengatakan bahwa:
“Waktu  diperiksa  dulu  ditanya  untuk  didampingi  pengacara,  tapi  karena  tidak mampu, dibuatkan surat pernyataan untuk tidak didampingi sama pengacara” 14
14 S, Tersangka Polsek Panakkukang. Wawancara , Polsek Panakkukang, 9 Maret 2020
Tentu hal-hal demikian kita sangat berharap kedepan tidak ada lagi kita jumpai dalam proses  penegakkan  hukum  kita  dan  aparat  penyidik  ingin  berbenah  dalam  menjalankan profesinya dengan menunjukan bahkan meningkat keprofesionalannya tanpa harus ada upaya hukum yang harus dilakukan leh tersangka atau terdakwa untuk menunjukkan praktik-praktik yang tidak konstitusional, merendahkan martabat manusia, dan tidak berdasrkan hukum.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengaturan hak-hak tersangka pada dasarnya memang telah diatur didalam UU No. 8 tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  atau  biasa  dikenal  dengan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHAP)  tetapi  hak  tersangka  juga  dijamin  kedudukannya di  dalam  UU  No.  4  tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  UU  No.  39  tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  yang  turunannya  terkait  dengan  Perkap  No.  7  tahun  2006  tentang  Kode Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  Perkap  No.  8  tahun  2009 tentang  Implementasi  dan  Standar  HAM  dalam  Penyelengaraan  Tugas  Kepolisian Negara Republik.
2. Implementasi  pemenuhan  hak  tersangka  pada  tingkat  pemeriksaan  di  Polisi  Sektor Panakkukang  belum  terpenuhi  dengan  baik.  Masih  terjadinya  sebagian  pengabaian pemenuhan  hak  dengan  adanya  praktik  pemeriksaan  yang  dilakukan  dengan  cara- cara yang membentak, terjadi kekerasan fisik, tersangka yang diancam hukuman lima tahun atau lebih tidak mendapatkan penasehat hukum.
3. Dengan  masih  adanya  pengabaian  terhadap  hsk-hsk  tersangka  tersebut  penulis menyarankan adanya peningkatan lembaga yang yang mengawasi kinerja kepolisian dan  memberikan  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  terkhusus  yang  miskin  dan buta  hukum  agar  lebih  memahami  hak  dan  kewajibannya.  Masyarakat  yang  tinggi kesadaran  hak  dan  kewajiban  hukumnya  tidak  mudah  dipermainkan  dengan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.
4. Perlu  adanya  peningkatan  sikap,  mental  dan  sikap  profesionalisme  aparat  penegak hukum  dalam  hal  ini  kepolisiaan  dengan  mengikuti  pelatihan-pelatihan  wajib  yang berbasis pada prinsip Hak Asasi Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly.  (2015). Konstitusi  Bernegara  :  Praksis  Kenegaraan  Bermartabat  dan Demokrasi. Jakarta: Setara Institue.
Fuady, Munir. (2009). Teori Negara Hukum Modern Rechstaat). Bandung: Refika Aditama.
Harahap,  M.  Yahya.  (2000). Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
Marpaung,  Leden.  (2009). Proses  Penanganan  Perkara  Pidana  Penyelidikan  dan Penyidikan). Jakarta: Sinar Grafika.
Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
Marzuki, Suparman. (2011). Tragedi Politik Hukum HAM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Soekanto,  Soerjono.  (1982). Pengantar  Penelitian  Hukum  Cetakan  Kedua. Jakarta:  UI PRESS.
Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
Fuady,  M.  I.  N.,  Arbani,  T.  S.,  Ishak,  N.,  Yaasiin,  M.,  &  Raya,  A.  D.  B.  (2021).  The Fundamental  Rights  to  Freedom  of  Expression  and  Its  Limits  in  the  Indonesian Constitution.
Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
Nurlaelah,  N.,  Syahid,  A.,  Fuady,  M.  I.  N.,  &  Lestari,  M.  F.  (2021).  Improving  Learning Activities  and  Outcomes  of  Students  by  Application  of  Observation-based Learning. Universal Journal of Educational Research , 9 (3), 479-486.
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Radjab,  S.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  The  Indonesian  Government's  Inconsistency  in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika , 36 (3), 745-758.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., &  Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues  on  the  Prank  Video  on  the  Youtube.  In International  Conference  on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97).
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 .
Republik Indonesia, UU. No. 39 Tahun 1999.
Natsif,  Fadli  Andi.  ''Pancasila  Dalam  Perspektif  Hukum  Konstitusi'', Jurnal  Yurisprudentie , vol.4 no. 2, (2017): h.125.