## Wakaf Berbasis Akad Muamalah untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan di Indonesia
Fauzia Ulirrahmi 1 , Afthon Yazid 2
Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
1 fauziaulirrahmi@staff.uinsaid.ac.id , 2 afthon.yazid@staff.uinsaid.ac.id

## Abstract
Food  security  can  be  achieved  by  the  existence  of  adequate  food  land.  The  government  has made efforts to implement land protection with the passage of Law No. 41 of 2009 concerning the  Protection  of  Sustainable  Food  Agricultural  Land.  The  implementation  of  this  law  is constrained because it must be further implemented in derivative laws that are the domain of local governments. In addition, the large number of interests related to the use of land for use outside  the  agricultural sector  is  also  a  serious obstacle.  This  is  further complicated  by  the passage  of  the  Job  Creation  Law  (Ombibus  Law)  which  states  that  sustainable  food agricultural  land  can  be  converted  to  realize  public  interests  or  national  strategic  projects (Article 122). This research is qualitative research with library sources using the analysis of contract  theory  in  fiqh  muamalah.  The  result  is  that  waqf  can  serve  as  a  safeguard  for agricultural  land  which  is  now  often  converted,  it  can  also  serve  as  capital  to  support  the agricultural  sector  with  several  contracts  such  as  muzaro'ah,  mukhabaroh,  ba'i  salam,  and ijarah.  These  contracts  will  intensify  productive  agricultural  activities  with  a  broad distribution  of  profits.  This  activity  can  also  be  used  with  non-profit  and  commercial programs. The agreement is expected to improve food security in Indonesia and, in addition, the welfare of farmers who have been at a low economic level can be improved.
Keywords: Food Security; Waqf; Contract; Mu'amalah

## Abstrak
Ketahanan  pangan  dapat  tercapai  dengan  keberadaan  lahan  pangan  yang  memadai. Pemerintah telah berupaya melaksanakan perlindungan lahan dengan disahkannya UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Implementasi UU ini terkendala karena harus  diimplementasikan lebih lanjut  dalam UU turunan  yang menjadi ranah Pemerintah Daerah. Selain itu, banyaknya kepentingan terkait penggunaan lahan untuk digunakan  di  luar  sektor  pertanian  juga  menjadi  kendala  yang  serius.  Hal  ini  semakin  rumit dengan  pengesahan  UU  Cipta  Kerja (Ombibus  Law) yang  menyebutkan  bahwa  lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat  dialihfungsikan demi mewujudkan  kepentingan umum atau  proyek  strategis  nasional  (Pasal  122).  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif kepustakaan  menggunakan  analisis  teori  akad  pada  fiqh  muamalah.  Hasilnya  adalah  wakaf dapat  berfungsi  sebagai  pengaman  lahan  agar  terhindar  dari  kegiatan  konversi  lahan,  juga dapat  berfungsi  sebagai  modal  dasar  yang  mendukung  sektor  pertanian  dengan  berbagai kontrak  seperti muzaro'ah,  mukhabaroh,  ba'i  salam dan ijarah .  Kontrak-kontrak  ini  akan mengintensifkan  kegiatan  pertanian  produktif  dengan  distribusi  keuntungan  yang  luas. Kegiatan ini juga dapat digunakan dengan program nirlaba maupun komersial. Akad tersebut diharapkan  dapat  meningkatkan  ketahanan  pangan  di  Indonesia  dan,  di  samping  itu, kesejahteraan petani yang selama ini berada pada tingkat ekonomi rendah dapat membaik.
Kata Kunci: Ketahanan Pangan; Wakaf; Akad; Mu’amalah

## PENDAHULUAN
Ketahanan  pangan  dapat  diartikan  sebagai keadaan  yang  menggambarkan  kemampuan individu untuk mengakses pangan sehat dan bergizi  secara  fisik,  sosial  dan  ekonomi (Muchlisin, 2020). Pangan adalah kebutuhan fundamental  dan  primer  yang  tidak  dapat ditinggalkan. Berdasarkan data yang bersumber  dari  Global  Food  Security  Index menjelaskan  bahwa  Indonesia  berada  di peringkat  ke  62  di  dunia  dari  113  negara dengan  presentase  kenaikan  sebesar  0,6% (Syukra, 2020). Bukan tanpa sebab, maraknya  impor  pangan  yang  dilaksanakan Pemerintah  mengalami  kenaikan  signifikan dari  22  juta  ton  menjadi  27  juta  ton  (2014) dan  melonjak  di  angka  28  juta  ton  pada tahun 2018. Hal ini juga menjelaskan bahwa kenaikan  impor  pangan  hampir  mencapai  6 juta  ton  dalam  kurun  waktu  2014-2018 (Lidyana,  2020).  Oleh  karena  itu,  kenaikan statistik tidak selalu mengindikasikan swasembada dan kemandirian pangan Indonesia. Penduduk Indonesia yang semakin bertambah tentunya sangat berdampak  pada  peningkatan  kebutuhan pangan  sehingga  pembahasan  mengenai  isu ketahanan pangan penting untuk dikaji lebih lanjut.
Ketahanan  pangan  dapat  tercapai salah  satunya  dengan  keberadaan  lahan pangan  yang  memadai.  Pemerintah  telah berupaya  melaksanakan  perlindungan  lahan dengan disahkannya UU No 41 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan  yang  lahir  karena adanya.  Implementasi  UU  ini  akhirnya terkendala  karena  harus  diimplementasikan lebih lanjut dalam UU turunan yang menjadi ranah  Pemerintah  Daerah.  Selain  itu, banyaknya  kepentingan  terkait  penggunaan lahan  untuk  digunakan  di  luar  sektor pertanian juga menjadi kendala  yang serius. Di  pulau  Jawa,  laju  alih  fungsi  lahan pertanian  yang  sudah  teririgasi  mencapai 13.400  setiap  tahun.  Di  luar  pulau  Jawa kerap  terjadi  masalah  karena  kegiatan  alih
fungsi  lahan  pertanian  menjadi  perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit. Konflik  kepentingan  menjadi  masalah  yang sangat  serius  dalam  mempertahankan  lahan pertanian  (Sutrisno  &  Heryani,  2019).  Hal ini  semakin  rumit  dengan  pengesahan  UU Cipta Kerja (Ombibus Law) yang menyebutkan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan  dapat  dialihfungsikan  demi mewujudkan kepentingan umum atau proyek  strategis  nasional  (Pasal  122). Kebijakan  tersebut  dipastikan  berdampak pada kegiatan konversi lahan.
Selain berkenaan dengan
permasalahan lahan, petani sebagai penggerak  kegiatan  pertanian  juga  kerap mengalami kendala dan keterbatasan. Petani selama  ini  kesulitan  mengakses  modal kepada  lembaga  keuangan  karena  risiko ketidakpastian  hasil  panen.  Adanya  agunan dan  sitaan  yang  melekat  dalam  kegiatan lembaga keuangan juga semakin mempersulit  keadaan  petani.  Kedua  hal tersebut  menurut  Khan  (2019)  adalah hambatan  para  pelaku  usaha  mikro  untuk mengakses  modal  dari  lembaga  keuangan formal.  Lembaga  Keuangan  Syariah  yang identik dengan pembiayaan berprinsip profit and  loss  sharing juga  belum  dapat berkontribusi secara nyata dengan menyalurkan  skema  pembiayaan  berbasis bagi  hasil.  Akibatnya,  petani  lebih  memilik mengakses  modal  dari  renternir  walaupun harus  menghadapi  persoalan  bunga  tinggi. Ditambah  lagi,  petani  dihadapkan  pada masalah  distribusi  hasil  panen  karena keterbatasan akses. Akhirnya petani mendapatkan  harga  yang  rendah  karena hasil panen dijual kepada pengepul sehingga keuntungan  yang  diharapkan  tidak  seberapa dibanding dengan modal yang telah dikeluarkan.
Pemerintah  pernah  mengupayakan pemotongan  bunga  KUR,  pinjaman  tanpa agunan,  pelunasan  pinjaman  pasca  panen, KUR  berbentuk  sarana  produksi  tani  untuk lebih  menggiatkan  produktifitas  petani.
Begitu pula instrumen berbasis perlindungan seperti  asuransi  usaha  tani  yang  bertujuan untuk  memproteksi  berbagai  risiko  gagal panen.  Namun  demikian,  upaya-upaya tersebut  bukan  merupakan  subsidi  dan sifatnya  tidak volunteer sehingga  petani harus tetap menunaikan kewajiban pinjamannya  Oleh  karena  itu  diperlukan upaya  yang  lebih  efektif  demi  menggiatkan usaha  tani.  Fauzia  (2016)  menyebutkan bahwa  kegiatan  berbasis  filantropi  dapat menjadi  modal  sosial  untuk  meningkatkan kepedulian. Selain itu, penggunaan pengaruh  agama  dalam  filantropi  dapat menjadi  alat  dan  sarana  menuju  proses perubahan sosial.
Salah satu kegiatan filantropi tersebut  yang  sekaligus  dapat  menjadi  jalan keluar  yang  baik  dari  persoalan  ketahanan pangan adalah wakaf. Instrumen ini berkaitan langsung secara fungsional dengan kesejahteraan  rakyat  dan  pemberdayaan umat serta mendukung kepentingan keagamaan, ekonomi, maupun sosial (Rozalinda, 2016). Sadeq (2002)
menyebutkan  bahwa  wakaf  sangat  berperan dalam  pengentasan  kemiskinan  di  negara berkembang,  dimana  ketersediaan  akses pangan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur  masih  terbatas.  Hal  tersebut dibenarkan  Alam  (2018)  yang  menyebut bahwa wakaf  dapat  menjadi  alat  alternatif sosial  ekonomi  untuk  membantu  kelompok miskin.  Untuk  itu,  penegakan  maslahah berbasis  wakaf  perlu  lebih  digiatkan  dan diterapkan melalui implementasi nyata.
Jika  menilik  agenda  global  yang dirancang  para  pemimpin  dunia  dalam Sustainable Development Goals (Selanjutnya  SDGs)  sebagai  pendorong agenda  pembangunan  pasca  2015  hingga 2030,  pendekatan  dan  kerangka  tersebut sangat  sesuai  dengan  semangat  yang mendasari  maqasid  syari’ah  dalam  wakaf. Kerangka  SDGs  membuka  peluang  bagi para  pemangku  kepentingan  wakaf  untuk menunjukan  relevansi  wakaf  bagi  dunia
internasional dengan kontekstualisasi orientasi  dan  pendekatan  wakaf  untuk memenuhi kebutuhan pembangunan modern.  Hal  ini  dapat  diaplikasikan  dengan mengintregasikan antara SDGs dan Maqasid.  Keberhasilan  program  ini  sangat bergantung  pada  kontribusi  dari  sektor filantropi.  Disinilah  wakaf  dapat  menjadi perantara  yang  baik  dalam  mewujudkan target  bersama  yaitu  SDGs  dan  maqasid syariah  (Abdullah,  2018).  Dalam  susunan tujuan  SDGs  tersebut,  disebutkan  tujuan tanpa  kelaparan  sebagai  salah  satu  tujuan prioritas.  Maka  pelaksanaan  wakaf  untuk ketahanan  pangan  di  Indonesia  tentunya sangat sejalan dengan agenda pembangunan dunia.
Dewasa  ini  wakaf  tidak  hanya dipandang  hanya  sebagai  instrumen  ibadah dan  sosial  saja.  Lebih  dari  itu,  wakaf  dapat menjadi  instrumen  investasi  publik  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat (Erfani,  2008).  Dengan  menggiatkan  wakaf baik melalui wakaf tunai maupun tidak tunai untuk  ketahanan  pangan,  potensi  umat muslim  sebagai  mayoritas  penduduk  di Indonesia akan dapat dirasakan oleh anggota masyarakat  secara  menyeluruh.  Disamping itu,  wakaf  tidak  hanya  dapat  berfungsi sebagai sumber dana kegiatan sosial, namun dapat  juga  memberikan  akses  pertolongan non  uang  seperti  layanan  konsultasi, pelatihan gratis, capacity building , pendampingan bisnis dan inkubasi, asuransi dan  jaminan,  serta  penelitian  dan  inovasi (Khan, 2019).
Penelitian ini berguna untuk mengetahui  skema  kerjasama  dalam  Islam yang  dapat  digunakan  untuk  pengamanan lahan  dengan  menggunakan  instrument wakaf.  Selain  itu,  peran  petani  sebagai penyumbang  produksi  pangan  terbesar  di dunia juga dapat berjalan secara optimal.

## LITERATURE REVIEW
Masalah  lahan  dan  kesejahteraan  petani telah  banyak  mendapatkan  perhatian  dari peneliti.  Hossain  (2019)  dalam  artikelnya “Support  for  Smallholder  Farmers  through Islamic Instruments: The Case of Bangladesh  and  Lesson  for  Nigeria” menyebutkan  bahwa  kesejahteraan  petani adalah hal yang mutlak jika ingin meningkatkan  ketahanan  pangan.  Hossain melaksanakan  kajian  di  Bangladesh  dan juga  Nigeria.  Dalam  kajiannya  tersebut  ia menyimpulkan bahwa keberadaan instrument  zakat  sangat  dibutuhkan  karena eksistensi  lembaga  keuangan  mikro  syariah yang kurang maksimal di negara tersebut.
Selain  itu,  Obaidullah  (2015)  dalam artikelnya “Enhancing  Food  Security  with Islamic  Microfinance:  Insights  from  some Recent  Experiments” menyebutkan  bahwa pembiayaan  yang  paling  sesuai  untuk mendukung  petani  adalah  pembiayaan berbasis  nirlaba.  Dukungan  kepada  petani juga  dapat  dilaksanakan  melalui  bantuan tekhnologi pertanian, pemasaran, dan pengembangan  bisnis.  Fokus  dari  kajian Hossain  dan  Obaidollah  adalah  ketahanan pangan dengan cara meningkatkan kesejahteraan petani.
Susanto (2020) juga meneliti tentang manajemen wakaf berbasis kelompok untuk meningkatkan  produktifitas  pertanian  dan ketahanan pangan. Instrumen qardhul hasan atau  pinjaman  tanpa  tambahan  dengan sistem kelompok dapat mewujudkan semangat gotong royong dan meminimalisir risiko  gagal  bayar.  Dalam  satu  himpunan kelompok,  para  anggota  harus  saling bekerjasama  dan  bertanggungjawab  dalam menghadapi berbagai risiko.
Lebih lanjut, Irawan (2020) mengkaji  upaya  mewujudkan  ketahanan pangan  nasional  dengan  instrument ba’i salam yaitu  sinergi  antara  Bank  Syari’ah, Pemerintah,  dan  juga  petani.  Dalam  hal  ini,
Pemerintah dapat berperan sebagai shahibul mal dan  pemesan  produk  hasil  pertanian, sedangkan  bank  Syari’ah  dapat  berfungsi sebagai penyalur atau sebagai agen chanelling.
Kajian-kajian tersebut memiliki beberapa aspek kemiripan namun belum ada yang membahas mengenai ketahanan pangan  berbasis  wakaf  sebagai  pengaman lahan pertanian.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pustaka ( library research) dengan pendekatan kualitatif  menggunakan  metode  deskriptif analitik. Kajian deskriptif memuat deskripsi, gambaran,  atau  lukisan  secara  sistematis, faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta, sifat-sifat  serta  hubungan  antar  fenomena yang diselidiki (Nazhir, 2003). Sumber data dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari  observasi  teks  serta  artikel  pada  jurnal bereputasi  dan  surat  kabar  yang  berkaitan dengan wakaf dan isu-isu ketahanan pangan. Sedangkan  sumber  data  sekunder  diperoleh melalui  kajian  bahan  pustaka,  peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu,  dan  pendapat  para  ahli.  Untuk menuju pada kesimpulan penelitian, penulis meninjau  dengan  analisis  teori  akad  dalam fiqh  muamalah  sehingga  dapat  menentukan akad-akad  muamalah  yang  sesuai  untuk meningkatkan ketahanan pangan.

## KONSEP DASAR

## Definisi Wakaf
Wakaf  berasal  dari waqafa-yaqifu-waqfan yang  maknanya  adalah  berhenti.  Para  ahli bahasa  juga  sering  menyebut  wakaf  dengan al-habsu yang  artinya  menahan.  Ulama Malikiyah,  Hanafiyah,  dan  Syafi’iyyah
berbeda-beda  dalam  mendefinisikan  wakaf terutama  berkenaan  dengan  kepemilikan aset  wakaf.  Namun  ketiganya  bersepakat bahwa wakaf adalah mengalokasikan manfaat  harta  benda  untuk  kepentingan umat.  Wakaf  secara  umum  dapat  diartikan dengan  kegiatan  menahan  harta  benda dengan  mengalihkan  kepemilikan  kepada Allah SWT sehingga terlepaslah kepemilikan  pemilik.  Harta  benda  tersebut kemudian tidak dapat dihibahkan, diwasiatkan,  diwariskan,  diperjualbelikan, dan manfaatnya digunakan untuk kepentingan  umat  sesuai  dengan  syariat Islam (Setyawan et al., 2017).
Wakaf merupakan ibadah ijtima’iyyah dalam  sosial  ekonomi  Islam sehingga  manfaat  wakaf  harus  bersifat kekal.  Jika  ditinjau  dari  tujuannya,  wakaf terdiri  dari wakaf khairi yaitu  wakaf  sosial untuk  kepentingan  umum, wakaf  ahli/ dzurriy yaitu wakaf untuk keluarga dan anak keturunan, dan wakaf musytarak yaitu wakaf gabungan untuk kepentingan keluarga, anak keturunan , dan  juga  untuk  kepentingan umum.  Sedangkan  berdasarkan  tempo waktu,  wakaf  dapat  bersifat muabbad atau selama-lamanya  dan muwaqqat atau  hanya temporal saja (Setyawan et al., 2017).
Di  Indonesia,  peraturan  tentang kegiatan  wakaf  tertuang  dalam  UU  No  41 Tahun 2004 yang memuat beberapa ketentuan  berkenaan  dengan  tata  kelola, pengawasan,  pelaporan,  pembinaan,  dan pelaksanaan  sanksi  administratif.  Semangat pemberdayaan wakaf dan potensinya digunakan  secara  utuh  untuk  kesejahteraan umat  di  bidang  pendidikan,  ekonomi, kesehatan,  dan  sosial  keagamaan  (Jaenab  et al., 2019).

## Akad dalam Fiqh Muamalah
Akad berasal  dari Bahasa Arab  yaitu aqada yang  berarti  ikatan.  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syariah  (KHES)  mendefinisikan akad  dengan  kesepakatan  dalam  perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan
atau  tidak  melakukan  perbuatan  hukum tertentu.  Akad  juga  dapat  diartikan  dengan segala perikatan antara dua pihak atau lebih yang berlandaskan komitmen dan menimbulkan  akibat  hukum  syar’i  (Wahab, 2019). Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat  beberapa unsur yang  membentuk  sebuah  akad  diantaranya para  pihak,  objek  akad,  dan  kesepakatan untuk melaksanakan komitmen tertentu.
Dalam  akad  berlaku  rukun  dan syarat  yang  harus  dipenuhi.  Rukun  tersebut yaitu  para  pihak  yang  berakad (al-aqidan) , objek akad ( mahallu-l-aqdi ), dan pernyataan kehendak  ( shighotul  aqdi ).  Sedangkan syarat  akad  meliputi  komponen  yang  harus dipenuhi  dalam  rukun  akad.  Sari  (2019) menjabarkan  beberapa  syarat  dalam  akad, diantaranya (1) berkaitan dengan para pihak ( al’aqidan) harus baligh,  tamyiz ,  dan berbilang  pihak  (2)  berkaitan  dengan  objek akad ( mahallu-l-aqdi ) harus dapat diserahkan, ditentukan, serta dapat ditransaksikan  karena  termasuk  ke  dalam harta mutaqowim (boleh  ditransaksikan menurut  syariah),  dan  (3)  berkaitan  dengan pernyataan  kehendak  ( shighotul  aqdi) yaitu harus  ada  persesuaian  antara  ijab  kabul  dan adanya persatuan majlis akad.
Lebih lanjut, Sa’diyah  (2022) mengklasifikasikan akad ke dalam beberapa jenis,  yaitu  (1)  Akad  dengan  prinsip  titipan ( wadhi’ah )  (2)  Akad  dengan  prinsip  jasa ( wakalah,  kafalah,  qard,  hiwalah,  rahn, ju’alah )  (3)  Akad  dengan  prinsip  sewa ( ijarah,  ijarah  muntahiyah  bi  tamlik) (4) Akad  dengan  prinsip  jual  beli (ba’i,  ba’i salam, ba’i al-murabahah, ba’i al-istishna’) (5)  Akad  dengan  prinsip  bagi  hasil ( mudharabah, musyarakah, muzara’ah, musaqah,  mukhabarah ),  dan    (6)  Akad dengan  prinsip  lainnya  (pasar  uang  syariah, pasar valuta asing).
Akad  yang  terjadi  memiliki  akibat hukum  bagi  para  pihak  sesuai  dengan  jenis akad  yang  disepakati  keduanya.  Akibat hukum  tersebut  dapat  timbul  karena  pokok perjanjian (hukmu-l-aqd) demi  mencapai tujuan  utama  akad dan  juga  dapat  timbul karena  akibat  hukum  tambahan  dalam rangka  memperkuat  akibat  hukum  pokok akad  (Abdul  Ghofur,  2010).  Akad  yang telah memenuhi rukun dan syarat dinyatakan  sebagai  akad  yang  sah  dan mengikat bagi para pihak.
Kebijakan
Ketahanan
Pangan di Indonesia
Kebijakan  ketahanan  pangan  menurut  UU No  18  Tahun  2012  merupakan  tanggung jawab  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  (Pemda).  Pemda  memiliki  otonomi untuk  membuat  kebijakan  ketahanan  dan pengembangan  pangan  yang  disesuaikan dengan  kondisi  daerah  masing-masing. Arifa  (2017)  menyebut  bahwa  perencanaan dan  pelaksanaan  kebijakan  Pemda  harus menilik  potensi  yang  dimiliki  oleh  suatu daerah.  Pemda  juga  harus  secara  aktif melaksanakan pengawasan dengan didukung  peran  aktif  masyarakat  setempat. Hal  ini  sangat  penting  dilakukan  untuk mengatasi  kesenjangan  di  segala  sektor  dan jika ada kondisi dan situasi yang menyebabkan  kerawanan  pangan  maka  bisa dengan cepat diintervensi.
Arozi  (2014)  menjelaskan  bahwa untuk  mendukung  kegiatan  pada  tataran tekhnis  dibutuhkan  UU  turunan  di  tingkat nasional  dan  daerah.  Selain  itu  diperlukan data-data  mengenai  kebutuhan  konsumsi pangan penduduk, kebutuhan penduduk, dan kebutuhan  pangan  nasional  yang  akan diolah  dalam  menetapkan  rencana  jangka menengah,  panjang,  rencana  tahunan,  dan rencana  nasional  sebagai  acuan  di  tingkat daerah.  Implementasi  UU  PLP2B  sangat
bergantung  pada  keterlibatan  Pemda  karena ragamnya karakter daerah di Indonesia.
Pemerintah pernah menerbitkan
Perpres No 83 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Rencana Aksi Nasional Pangan  dan  Gizi  (RAN-PG)  dilaksanakan untuk  mewujudkan  SDM  berdaya  saing karena  pangan  dan  gizinya  tercukupi.  Aksi ini  mencakup  perbaikan  gizi  masyarakat, peningkatan akses terhadap berbagai pangan,  gaya  hidup  yang  sehat  dan  bersih, serta  pembangunan  pangan  dan  gizi  yang seimbang  dan  terkordinasi.    Pemerintah berharap aksi ini dapat menjadi pijakan awal bagi Pemerintah Daerah dalam pembangunan  pangan  dan  gizi  di  daerah masing-masing.
Meskipun  fungsi  otonomi  daerah  di bidang  pangan  dilaksanakan  dengan  sangat baik,  hal  ini terkadang bertentangan dengan keinginan  Pemda  untuk  meningkatkan pendapatan daerah dari sektor non pertanian. Permintaan  ini  akan  memudahkan  Pemda untuk  mengeluarkan  izin  konversi  lahan. Selain  itu,  Undang-Undang  Cipta  Kerja (Omnibus  Law) juga  mengancam  lahan pertanian  Indonesia  dengan  meningkatkan peluang konversi lahan.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Ketahanan  Pangan  dalam  Perspektif Islam dan Peran Penting Wakaf
Muslim  sangat  mementingkan  legitimasi agama sebagai panduan sebelum melaksanakan  tindakan  apapun.  Agama adalah worldview yang  memberi  batasan dan  tujuan  yang  jelas  tanpa  merusak manusia  dengan  fitrah  yang  diberikan TuhanNya. Islam adalah agama yang sangat concern dengan  pemenuhan  kebutuhan
primer. Segala aktivitas sosial yang diberlakukan  dalam  Islam  adalah  salah satunya  adalah  demi  mencukupi  kebutuhan primer  umat  manusia  khususnya  pangan yang  tidak  dapat  ditunda  ketersediaanya. Kebutuhan pangan adalah maslahah dharuriyah karena ketiadaanya dapat mengancam  agama,  jiwa,  akal,  keturunan, dan  juga  harta  sehingga  akan  menyalahi maqasid syari’ah jika tidak terpenuhi.
Kebutuhan pangan adalah kebutuhan primer  yang  harus  selalu  terpenuhi  oleh setiap  individu  di  dunia.  Pemenuhan kebutuhan  pangan  merupakan  salah  satu semangat  dalam  politik  ekonomi  Islam. Islam  memandang  pemenuhan  kebutuhan berdasar  pada  kebutuhan  individu,  bukan kebutuhan kolektif (An-Nabhani, 2009). Hal ini  diawali  dengan  upaya  individu  untuk memenuhi  kebutuhan  primer  dan  dasar secara mandiri melalui cara-cara yang halal. Jika  dengan  upaya  tersebut  masih  belum dapat  memenuhi  kebutuhannya,  maka  anak dan dzawil  qurba harus  berperan  dan bertanggungjawab  memenuhi  kebutuhan tersebut. Jika mereka belum dapat menjalankan
peran tersebut, maka instrument  filantropi  Islam  seperti  zakat, sedekah,  dan  wakaf  akan  berperan  aktif membantu karena Islam sangat menekankan pentingnya sirkulasi harta.
Salah  satu  intrumen  filantropi  Islam yaitu  wakaf  memiliki  karakteristik  yang mendasarkan fungsi sosialnya pada keberalihan  kepemilikan  individu  menjadi kepemilikan Allah SWT. Distribusi manfaat wakaf dipandang lebih terjamin keberlangsungannya  karena  sifat  wakaf yang  kekal.  Manfaat  wakaf  juga  dapat dirasakan  secara  luas  karena  sebaran manfaatnya  lebih  luas  dan  mengandung
social  benefit (Nizar,  2016).  Wakaf  juga berfungsi meningkatkan pertumbuhan ekonomi  dan  jalan  keluar  dari  banyaknya permasalahan  pemenuhan  kebutuhan  di Indonesia.
Sejarah  menyebutkan  bahwa  wakaf sangat  berperan  dalam  pendistribusian  dan sirkulasi  kekayaan  sebagai  pemenuhan kebutuhan  individu  dan  sosial.  Kebun  dan sebidang  tanah  yang  diceritakan  dalam hadits  pensyariatan  wakaf  justru  terealisasi awalnya untuk memenuhi kebutuhan primer. Pada  masa  dinasti  Ayyubiyah,  pemerintah menjadikan  lahan  pertanian  menjadi  tanah wakaf  dan  langsung  dikelola  oleh  negara. Fungsi  wakaf  lambat  laun  meluas  untuk berbagai  kebutuhan  seperti  pendidikan, peningkatan  mutu  sumber  daya  manusia, penelitian  ilmiah,  pendirian  perpustakaan, dll  (BWI,  n.d.).  Saat  ini  perkembangan wakaf  semakin  progresif  khususnya  setelah pemanfaatan  uang  sebagai  objek  wakaf sehingga  dapat  dimanfaatkan  dengan  lebih fleksibel. Tentunya keabadiaan objek wakaf harus  tetap  terjamin  walau  menggunakan objek wakaf yang liquid .
Berkaitan  dengan  isu  ketahanan pangan,  keabadian  harta  wakaf  menjadi instrument  yang  sempurna  untuk  menjawab permasalahan land  issues .  Pengamanan lahan dari kegiatan konversi harus dilaksanakan karena berdampak pada beberapa  hal  seperti  perubahan  sosial budaya,  terbatasnya  wilayah  resapan  air hujan, dan juga berdampak pada lingkungan.  Pasokan  pangan  walaupun dapat  dipenuhi  dengan  impor  namun  tidak boleh mengesampingkan kemandirian pangan  yang  dapat  mengantarkan  pada kesejahteraan  karena  tiap  individu  berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing.  Seperti  yang  dikemukakan oleh  Spicker  (1995)  dimana  ekonomi
produksi (economic  production) merupakan strategi awal mencapai kesejahteraan rakyat. Artinya  pencapaian  kesejahteraan  melalui kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi sangat prioritas karena adanya kemandirian. Dengan adanya wakaf untuk pengamanan lahan, lahan-lahan pangan abadi akan tercipta dan memudahkan  kegiatan  produksi  pertanian sehingga  dapat  tercapai  kedaulatan  dan kemandirian pangan di Indonesia.
Hal  ini  dapat  diawali  dengan memutuskan  kawasan  pangan  yang  sesuai dengan rencana tata ruang daerah. Kawasan tersebut  kemudian  didaftarkan  sebagai wakaf sehingga harus terjaga keabadiannya. Segala  ketetapan  yang  tertulis  dalam  UU Wakaf  juga  akan  diterapkan  untuk  kawasan pangan  tersebut  seperti  larangan  untuk dijadikan  jaminan,  larangan  penyitaan  dan larangan  pengalihan  kepemilikan  lainnya. Peruntukan  harta  wakaf  memang  dapat berubah  jika  ada  suatu  keadaan  yang  lebih maslahat  dari  mempertahanlan  harta  wakaf tersebut,  namun  ada  prosedur  yang  cukup ketat  untuk  mendapatkan  persetujuan  dari BWI.  Selain  itu,  keberadaan  lahan  wakaf yang  kurang  produktif  namun  potensial dapat  dialihkan  fungsinya  menjadi  lahan pangan.  Upaya  tersebut  kemudian  dapat didukung dengan instrument wakaf uang.
Jika  ditelisik  lebih  lanjut,  manfaat wakaf untuk  ketahanan pangan bisa bersifat multidimensi.  Selain  dapat  menstimulasi kemandirian  ekonomi,  wakaf  juga  dapat mendorong kegiatan redistribusi baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dikarenakan wakaf bukan merupakan kewajiban seperti layaknya zakat, maka para waqif  yang  menyisihkan  hartanya  tidak terbatas  pada  mereka  yang  mampu  secara finansial,  tapi  lebih  kepada  mereka  yang mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Inilah yang mendorong redistribusi horizontal  dan  kepedulian  antar  sesama manusia,  bukan  hanya  redistribusi  vertikal seperti  yang  sewajarnya  terjadi.  Manfaat
luar  biasa  dari  wakaf  juga  sangat  sesuai dengan  gagasan  Midgley  (1997)  yang menyatakan  bahwa  kesejahteraan  sosial selalu  berkaitan  dengan  kegiatan  filantropi baik  filantropi  individu,  kelompok,  maupun kegiatan filantropi profesional yang berkolaborasi  dengan  individu,  kelompok, dan  komunitas.  Tidak  ada  yang  berbeda dalam  gagasan  tersebut  dengan  konsep wakaf.
Jika menilik pada potensi wakafnya, Indonesia  diprediksi  dapat  menjadi leading dalam ekonomi dan keuangan Islam di dunia (Tanjung,  2020).  Menurut  data  yang dihimpun  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI) per  Januari  2021,  akumulasi  wakaf  uang mencapai  819,36  miliar  dengan  rincian 580,53  miliar  merupakan  wakaf  melalui uang  dan  238,83  miliar  merupakan  wakaf uang (BWI, n.d.). Hal ini tidak mengherankan karena menurut World Giving  Index, Indonesia  dinobatkan  sebagai negara paling dermawan sedunia pada tahun 2020. Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan  Syariah  (KNEKS)  yang  dijabat oleh Presiden Republik Indonesia melakukan  berbagai  upaya  untuk  membuat transformasi  pelaksanaan  wakaf  lebih  luas dan  modern  karena  melihat  potensi  asset wakaf per tahun di Indonesia yang mencapai 2000 triliun dan potensi dalam bentuk wakaf uang mencapai 188 triliun (Putra & Azzura, 2021).  Perluasan  wakaf  ini  sesuai  dengan yang tertulis dalam UU Wakaf No 41 Tahun 2004  dimana  harta  benda  wakaf  dapat diperluas  bukan  hanya  terbatas  pada  benda tidak  bergerak  seperti  tanah  dan  bangunan namun  juga  dapat  meliputi  harta  bergerak seperti uang, kendaraan  mesin, hingga surat berharga syariah.
Dewasa ini, Pemerintah mewujudkan salah  satu  inovasi  wakaf  produktif  melalui Cash  Waqf  Linked  Sukuk (CWLS),  dimana dana  wakaf  yang  dikumpulkan  Nazhir melalui  LKS-PWU  (Lembaga  Keuangan Syariah  Penerima  Wakaf  Uang)  akan dikelola  dan  ditempatkan  pada  Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN).
Instrumen  ini  cukup  menjanjikan  karena dikelola oleh lembaga-lembaga Negara yang kompeten.  Nilai  manfaat  dari  CWLS  yaitu berupa  diskonto  yang  dibayarkan  pada  saat penerbitan  dan  imbal  hasil  setiap  bulan. Diskonto  kemudian  didistribusikan  untuk berbagai kegiatan sosial dan juga pengembangan aset wakaf yang baru. Aliran imbal hasil CWLS belum banyak disalurkan untuk  program  ketahanan  pangan.  Hal  ini dapat  dimaklumi  karena  program  tersebut belum  lama  berjalan.  Di  masa  mendatang, nilai  manfaat  dari  CWLS  maupun  CWLS ritel  akan  sangat  baik  jika  digunakan  untuk mengoptimalkan  lahan-lahan  wakaf  yang tidak produktif.
Banyak  sekali  aset  wakaf  yang belum  dioptimalkan  di  Indonesia.  Menurut Tanjung  (2020),  terdapat  kurang  lebih  436 ribu  hektar  lahan  wakaf  yang  belum maksimal  pemberdayaannya.  Pemanfaatan lahan  wakaf  non  produktif  untuk  lahan pangan abadi  merupakan sumber daya  yang besar  untuk  mendukung  ketahanan  pangan. Disamping  itu,  pengalokasian  dana  wakaf secara langsung juga tidak kalah pentingnya. Wakaf  untuk  meningkatkan  ketahanan pangan merupakan gerakan secara menyeluruh  yang  tidak  hanya  dilakukan sebagai  gerakan grass-root namun  juga sebagai  gerakan top-down .  Beginilah  cara kerja  wakaf  mengaktifkan  redistribusi  dan membantu  mengurai  masalah  kesenjangan di masyarakat.

## Wakaf  berbasis  Akad  Muamalah  untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan
Wakaf  mengandung  fungsi  sosial  sekaligus fungsi  komersial.  Harta  wakaf  harus  selalu dikembangkan  untuk  kegiatan  produktif seperti  disalurkan  untuk  investasi  dengan imbal hasil yang bisa dinikmati umat. Selain itu,  wakaf  dapat  dikembangkan  dalam investasi pada sektor usaha riil seperti usaha pertanian,  peternakan,  perkebunan,  garmen, dan lain-lain.
Saat  ini  alokasi  dana  wakaf  untuk kegiatan  pertanian  belum  disalurkan  secara masif.  Padahal  pertumbuhan  pada  bidang pertanian  dapat  berdampak  langsung  pada berkurangnya kemiskinan disebabkan terciptanya  lapangan  kerja  dan  tersedianya kebutuhan  pangan  dengan  harga  yang  lebih terjangkau.  Wakaf  merupakan  instrument yang  paling  ideal  karena  menggunakan prinsip sharing dan filantropi.
Kebermanfaatannya  tidak  hanya  terbatas untuk mustahiq ,  namun  dapat  dimanfaatkan secara  luas  oleh  masyarakat.  Dalam  hal produksi  pangan,  wakaf  dapat  berfungsi sebagai capital yang  digunakan  untuk menggairahkan usaha pertanian. Lain halnya jika  menggunakan credit  base, petani berperan sebagai pejuang tunggal dan sering menghadapi  kesulitan  untuk  memenuhi kewajiban pinjamannya.
Khazanah  keilmuan  Islam  tidak pernah kurang dalam  memberikan wawasan kepada  manusia.  Banyak  sekali  perangkat kehidupan  yang  disarikan  dari  Al-Qur’an dan  Sunah  Nabi  Muhammad  SAW  yang dapat  menjadi  pedoman dalam menjalankan kehidupan di dunia. Lembaga wakaf sebagai warisan budaya  Islam dapat  lebih maksimal jika dijalankan dengan akad-akad mu’amalah.
Berkaitan dengan ketahanan pangan, pihak  yang  dilibatkan  dalam  akad  adalah nazhir dan  petani  secara  langsung.  Skema yang  dijalankan  keduanya  dapat  berupa skema  berbasis  jual  beli,  skema  berbasis sewa,  dan  juga  skema  berbasis  bagi  hasil atau  kerjasama.  Dalam  skema  berbasis  jual beli,  akad  yang  dilaksanakan  antara nazhir dan  petani  adalah  sebagai  penjual  dan pembeli,  begitu  juga  dalam  skema  sewa, keduanya  berperan  sebagai  penyewa  jasa dan  pemilik  jasa.  Sedangkan  dalam  skema
bagi  hasil  atau  kerjasama,  keduanya berperan  sebagai  mitra  dengan  keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama.
Berikut  ini  merupakan  beberapa akad  muamalah yang  dapat  menjadi landasan  gerakan  Lembaga Wakaf  di  sektor pertanian  demi  mewujudkan  ketahanan pangan  dan  mendukung  kegiatan  pertanian di Indonesia:
Muzaro’ah dan Mukhabaroh
Secara harfiah, mukhobaroh memiliki arti tanah gembur (lunak).
Sedangkan  secara  istilah  menurut  Ghozaly, dkk  (2010)  merupakan  kerjasama  antara penggarap  dengan  pemilik  tanah  dan hasilnya  dibagi  sesuai  dengan  kesepakatan dan biaya benih ditanggung oleh penggarap.
Muzara’ah adalah  kerjasama  di bidang  pertanian  antara  pemilik  lahan  dan petani (Busthomi  et  al.,  2018).  Dengan  akad ini,  l embaga  wakaf  sebagai nazhir bekerja sama  dengan  petani  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  syariah.  Hasil  panen  akan  menjadi milik  kedua  belah  pihak  dan  kadar pembagian  hasil  panen  ditentukan  di  awal sesuai  kesepakatan  antara  keduanya.  Akad muzaro’ah hampir  sama  dengan  akad mukhabarah ,  yang  membedakan  hanya pengadaan  benih.  Dalam mukhabarah , petanilah yang menyediakan benih atau bibit yang  akan  ditanam  sedangkan  dalam muzaro’ah ,  pemilik  lahan  yang  akan menyediakan benihnya.
Berikut  adalah  skema  kerjasama muzaro’ah dan mukhobaroh antara nazhir dan petani:
Gambar  1. Skema  Kerjasama Muzara’ah dan Mukhabarah antara Nazhir dan Petani.
Melalui akad muzara’ah dan mukhabarah, pemilik  lahan  adalah nazhir wakaf  yang  bekerjasama  dengan  petani untuk  mengelola  lahan.  Hasil  dari  panen tersebut  akan  dibagi  untuk  kedua  belah pihak  sesuai  dengan  kesepakatan. Nazhir wakaf  menyimpan  sebagian  untuk  benih  di penanaman selanjutnya dan sebagian lainnya  dikelola  dalam  lumbung  pangan untuk  dibagikan  kepada  masyarakat  yang membutuhkan.  Sedangkan  sebagian  lagi dikomersilkan  dan  hasil  dari  jual  beli tersebut  juga  dapat  disalurkan  kepada masyarakat yang membutuhkan.

## Ba’i salam
Ba’i  salam adalah  jual  beli  yang dilaksanakan  antara  penjual  dan  pembeli dimana barang  yang diperjualbelikan belum tersedia  ketika  akad  berlangsung  (Irawan  et al.,  2020). Ba’i  salam antara nazhir wakaf dan petani dilakukan dengan perjanjian awal antara kedua belah pihak bahwa nazhir akan membeli  hasil  panen  petani  di  awal  dengan harga  dan  jumlah  yang  telah  disepakati
Lahan Wakaf Muzaro’ah/ Mukhobaroh Hasil Petani Nazhir Wakaf Benih (untuk penanaman selanjutnya) Lumbung Pangan Komersil Masyarakat Imbal Hasil Masyarakat
keduanya.  Petani  akan  mendapatkan  modal di  awal  untuk  memenuhi seluruh kebutuhan pertaniannya  hingga  masa  panen  tiba.  Hasil panen  tersebut  lalu  diberikan  kepada nazhir dan disimpan di  lumbung pangan  yang bisa disalurkan  langsung  kepada  masyarakat yang  membutuhkan  dan  juga  dikomersilkan untuk  membuat  harta  wakaf  semakin bertumbuh.  Diantara  keuntungan  kerjasama menggunakan akad ba’i salam adalah petani mendapatkan  akses  modal  tanpa  bunga, mendapatkan  harga  yang  menguntungkan untuk  hasil  panen,  dan  mendapatkan  akses pemasaran  secara  langsung.  Sedangkan pihak nazhir juga  mendapat  keuntungan karena  memperoleh  bahan  baku  pangan yang  berkualitas  dengan  harga  yang  lebih terjangkau  karena  langsung  terhubung dengan  produsen.  Selain  itu nazhir juga dapat  membantu  memutus  rantai  makelar pangan.  Praktek ba’i  salam juga  sering terjadi  pada  masa  Nabi  Muhammad  SAW dan  melalui  perjanjian  ini  diharapkan ketahanan  pangan  dapat  meningkat  dan penyaluran  makanan  kepada  populasi  yang membutuhkan dapat terpenuhi.
Ijarah Ijarah adalah pemindahan penggunaan manfaat barang atau penggunaan  jasa  malalui  biaya  sewa  yang tidak diikuti dengan kepindahan
kepemilikan  (Hadi,  2017). Ijarah dilakukan antara nazhir wakaf  yang  menyewa  tenaga petani untuk menjalankan kegiatan pertanian di  atas  lahan  milik nazhir .  Akad  semacam ini  pernah  dilakukan  oleh  Global  Wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap), YP3I (Yayasan Penguatan  Peran  Pesantren  di  Indonesia) dan  Gema  Petani  lembaga  wakaf  swasta yang  telah  menginisiasi  kegiatan  wakaf untuk  ketahanan  pangan  dalam  program penanaman padi di 500 hektar sawah kepada
1500  petani  senilai  6,5  milyar  (Zaking, 2020). Tak hanya berfokus pada hasil panen, pembinaan  dan capacity  building kepada petani  juga  menjadi  perhatian.  Selain mendapat  hasil  panen  untuk  disimpan  di lumbung wakaf, konsep ijarah juga menguntungkan  bagi  buruh  tani  yang  tidak memiliki lahan.
Melalui  penjabaran  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  beberapa  akad  yang dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah muzaro’ah, mukhabaroh, ba’i salam, dan ijarah dengan skema sebagai berikut:
Gambar  2. Skema  Wakaf  Berbasis  Akad Muamalah untuk Ketahanan Pangan di Indonesia.
Selanjutnya  dalam  penggunaan  akad muamalah  untuk  ketahanan  pangan  harus selalu memperhatikan dan mematuhi prinsip muamalah  dimana  tauhid  dan  maslahah menjadi  dasarnya.  Tidak  diperkenankan adanya  unsur  kedholiman  dan  eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Begitu  juga  tidak  diperbolehkan  adanya
Wakaf Non Tunai Tunai
Lahan Pangan Pengadaan Lahan
Muzaro’ah
Bai’ Salam Mukhobaroh Panen Lumbung Wakaf Komersil Imbal Hasil Masyarakat Masyarakat Panen Petani Nazhir Benih Lumbung Komersil Imbal Hasil Masyarakat Masyarakat Ijaroh
gharar (incomplete information) disebabkan adanya  ketidakpastian  dari  kedua  belah pihak  yang  bertransaksi  (Mardani,  2016) . Obaidullah (2015) menjelaskan bahwa akad- akad  muamalah  tidak  menjamin  kebebasan dari  eksploitasi.  Seperti  dalam bai’  salam yang  dirasa  cukup  ideal  untuk  pembiayaan usaha  tani,  eksploitasi  dapat  terjadi  ketika uang  muka  yang  dibayarkan  kepada  petani dipatok  rendah  karena  daya  tawar  yang lemah.  Begitu  pula  dalam muzara’ah atau mukhabaroh ,  pembagian  rasio  keuntungan tidak boleh menjadi bias sehingga salah satu pihak merasakan ketidakadilan.

## KESIMPULAN
Wakaf  merupakan  instrument  yang  paling ideal untuk meningkatkan ketahanan pangan setidaknya  karena  beberapa  hal:  (1)  Wakaf dapat  menyelesaikan  permasalahan land issues dalam  proses  pemenuhan  kebutuhan pangan,  (2)  Wakaf  dapat  digunakan  untuk modal produksi tani tanpa harus menggunakan credit  based yang  akan membebani petani,  (3)  Wakaf  dapat dijalankan  menggunakan  prinsip  sosial  dan juga  menggunakan  prinsip  komersil  dengan pengelolaan  yang  lebih  professional  di bidang  pertanian,  (4)  Dukungan  lembaga wakaf  dapat  dilaksanakan  secara  holistik mulai  dari  permodalan,  pemberdayaan SDM,  bantuan  tekhnologi  pertanian,  dan pemasaran produk.
Sedangkan akad yang dapat digunakan  oleh  Lembaga  Wakaf  untuk meningkatkan
ketahanan pangan
diantaranya adalah muzaro’ah, mukhabaroh, ba’i  salam, dan ijarah. Akad  tersebut  akan mengintensifkan kegiatan pertanian
produktif dengan distribusi keuntungan yang luas. Melalui akad tersebut diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia dan mensejahterakan kehidupan petani.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Ghofur,  R.  (2010).  Akibat  Hukum dan  Terminasi  Akad  dalam  Fiqh Muamalah. ASAS Journal , 2 (2), 1–14.
Abdullah,  M.  (2018).  Waqf,  Sustainable
Development Goals (SDGs) and maqasid al-shariah. International Journal  of  Social  Economics , 45 (1), 158–172.  https://doi.org/10.1108/IJSE- 10-2016-0295
Alam,  M.  M.  (2018). Potent  Potential  of Awq  ā  f  in  Social  and  Economic
Development . 31 (2), 101–108.
https://doi.org/10.4197/Islec.31-2.8
Amelia,  F.  (2016). Sejarah  dan  Kontestasi Masyarakat  Sipil  dan  Negara  di Indonesia .
An-Nabhani,  T. (2009). Membangun Sistem Ekonomi  Alternatif  Perspektif  Islam .
Risalah Gusti.
Arifa, N. . (2017). Harmonisasi Kepemimpinan di Kabupaten Wonosobo dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan.
Jurnal  Sosial  Ekonomi  Dan  Kebijakan Pertanian , 6 (2), 231–238. Arozi, A. ., & Saptana. (2014).
Implementasi Undang-Undang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dalam
Mendukung  Ketahanan  Pangan  di Provinsi  Banten,. Prosiding  Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan
Pertanian Kementerian Pertanian , 519–531.
Busthomi, A. O., Setyawan, E., & Parlina, I. (2018).  Akad  Muzara’ah  Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Al-Mustashfa , 3 (2), 268–283.
BWI. (n.d.). Sejarah Perkembangan  Wakaf . https://www.bwi.go.id/sejarah- perkembangan-wakaf/
Erfani,  S.  (2008). Wakaf  sebagai  Instrumen Investasi  Publik (Cet.  1).  Kreasi Wacana.
Ghozaly, Abdul Rohman, dkk. (2010). Fiqh Muamalat . Jakarta: Gaya Media Tama.
Hadi,  A.  A.  Al.  (2017). Fiqh  Muamalah Kontemporer . PT. Raja Grafindo Persada.
Hossain,  I.,  Aliyu  Dahiru,  M.,  Jibril,  B.  T., &  Kaitibie,  S.  (2019).  Support  for smallholder  farmers  through  Islamic instruments:  The  case  of  Bangladesh and  lessons  for  Nigeria. International Journal of Islamic and Middle Eastern
Finance  and  Management , Volume 12 (2), 154–168.
https://doi.org/https://doi.org/10.1108/I
MEFM-11-2018-0371
Irawan,  Hermansyah,  &  Khoerullah,  A.  K.
(2020).  Konsep  Ba’i  Salam  dan Implementasiya  dalam  Mewujudkan
Ketahanan Pangan Nasional.
Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam ,
7 (14), 44–60.
Jaenab,  S.,  Kosim,  &  Syamsudin.  (2019). Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagai Objek  Wakaf:  Kajian  Komparatif Mazhab  Syafi’i  dan  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004. Al-Mustashfa: Jurnal  Penelitian  Hukum  Ekonomi Islam , 4 (1).
Khan, T. (2019). Venture waqf in a circular economy. ISRA  International  Journal of  Islamic  Finance , 11 (2),  187–205. https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2018- 0138
Mardani.  (2016). Fiqh  Ekonomi  Syariah: Fiqh  Muamalah (Cet  ke  4).  Jakarta: Kencana.
Midgley, J. (1997). Social Welfare in Global Context . Sage Publication.
Mukti,  B.  P.  (2019).  Strategi  Ketahanan Pangan  Nabi  Yusuf  Studi  Analisis tentang Sistem Ketahanan Pangan Nabi Yusuf  dalam  Al-Qur’an  Surat  Yusuf Ayat  46-49,. Jurnal  Tarjih  Dan Pemikiran Islam , 16 (1).
Nazhir,  M.  (2003). Metode  Penelitian .
Ghalia Indonesia.
Nizar,  M.  (2016). Kajian  Wakaf  Produktif dan Peranan Sektor Keuangan Indonesia .
Obaidullah,  M.  (2015).  Enhancing  food security  with  Islamic  microfinance: insights from some recent experiments.
Agricultural  Finance  Review , 75 (2),
142–168.
https://doi.org/https://doi.org/10.1108/
AFR-11-2014-0033
Putra,  D.  A.,  &  Azzura,  S.  N.  (2021). Mengupas Wakaf Uang dan Potensinya di Indonesia . https://www.merdeka.com/khas/mengu pas-wakaf-uang-dan-potensinya-di- indonesia-mildreport.html
Rozalinda.  (2016). Manajemen Wakaf Produktif (Cet. 2, Ed). Rajawali Pers.
Sa’diyah,  M.  (2022). Modul  Ajar  Fiqh Muamalah .  Penerbit  Mitra  Cendekia Media.
Sadeq, A. . (2002). Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation, ,. International Journal of Social
Economics , Vol.  29  No ,  135–151. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/0 3068290210413038
Sari,  R.,  Muamar,  A.,  &  Aziz,  A.  (2019). Perjanjian  Kemitraan  antara  PT.  Go- Jek  Cabang  Cirebon  dengan  Mitra Pengendara  dalam  Prespektif  Hukum Islam dan Hukum Perdata. Al- Mustashfa:  Jurnal  Penelitian  Hukum Ekonomi Islam , 4 (2).
Setyawan,  E.,  Saedulloh,  E.,  &  Haerunisa, A.  (2017).  Dana  Investasi  Real  Estat Syariah sebagai Sarana Investasi Wakaf  Uang. Al-Mustashfa:  Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam , 2 (2).
Spicker,  P.  (1995). Social  Policy  Themes and Approaches . Prentice Hall.
Susanto,  B.  P.  (2020).  Manajemen  Wakaf
Berbasis
Kelompok,
Solusi
Pemberdayaaan  Petani  dan  Ketahanan
Pangan. Ulûmuna: Jurnal Studi
Keislaman , 6 (2).
Sutrisno,  N.,  &  Heryani,  N.  (2019).
Manajemen  Sumber  Daya  Alam  dan Produksi Mendukung Pertanian Modern (I.  Press  (ed.);  p.  178). https://www.litbang.pertanian.go.id/bu ku/Manajemen-SDA-dan- Produksi/Manajemen-SDA-dan- Produksi.pdf
Tanjung, H. (2020). Ekonomi dan Keuangan Syariah Isu-Isu Kontemporer . PT. Elex Media Komputindo.
Wahab,  A.  (2019). Teori  Akad  dalam  Fiqih Muamalah . Rumah Fiqih Publishing.
Zaking,  S.  (2020). Kolaborasi  ACT-YP3I Berdayakan  Petani  Dalam  Ciptakan
Ketahanan Pangan .
https://www.jawapos.com/nasional/30/ 10/2020/kolaborasi-act-yp3i- berdayakan-petani-dalam-ciptakan- ketahanan-pangan/