## EVALUASI PROSES MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KERTAYASA KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN
EVA ZAKIAH SOPA ezakiahsopa@gmail.com Fakultas Ilmu Sosial dann Ilmu Politik Universitas Galuh Jl. RE. Martadinata. Nomor 150 Ciamis
Latar belakang penelitian ini adalah  belum optimalnya partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder)  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2004  tentang”  sistem Perencanaan Pembangunan Nasinal“ khususnya kelompok perempuan dalam memahami isu dan permasalahan  pembangunan  daerah  yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan  permasalahan pembangunan  desa  dalam  menetapkan  skala  prioritas  pembangunan.  sehingga  skala  prioritas pembangunan tidak mendominasi pembangunan fisik seperti infrastruktur dalam bidang ekonomi untuk  meningkatkan  kesejah  teraan  masyarakat  sehingga  kebutuhan  masyarakat  merata.  Metode yang  digunakan  adalah  deskriftif  analisis,  dengan  sampel  penelitian  8  orang.  Berdasarkan  hasil penelitian  penulis  menemukan  bahwa  pemerintah  desa  lebih  mengutamakan  pembangunan  fisik dalam menetapkan skala prioritas pembangunan, dan peringkat pembangunan ekonomi dan sosial budaya  cenderung  terabaikan  sehingga  kebutuhan  masyarakat  tidak  merata  Faktor  penghambat yaitu  terbatasnya  dana  yang  tersedia  sehingga  tidak  semua  pembangunan  dapat  direalisasikan pada tahun rencana. adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan dana pendapatan desa, seperti dari Bumdes, Kelompok Swadaya masyarakat.
Kata Kunci : Musyawarah Perencanaan Pembangunan
1. Pendahuluan
Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan  di  Indonesia    dilaksanakan berdasarkan  asas  desentralisasi  dan  otonomi daerah.  Sebagai  negara  yang  menerapkan  asas otonomi  maka  setiap  daerah  memiliki  hak  atau wewenang  untuk  mengelola  pemerintahan  dan pembangunannya sendiri. Untuk dapat menghasilkan  pembangunan  yang  efektif  dan efisien  harus  diawali  dengan  perencanaan  yang baik.
Indikator  dari  pembangunan  yaitu  adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan. Artinya, sangat penting keterlibatan masyarakat  untuk  mendorong  pembangunan dengan  melihat  sumber  daya  dan  potensi  yang tersedia  menjadi  lebih  produktif  sehingga  proses pembangunan menjadi lebih efektif.
Salah satu sarana yang diberikan pemerintah kepada  masyarakat  yaitu  dalam  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional.  Pemerintah  daerah  sebagai  alat penyelenggara  negara  memiliki  kewajiban  untuk mengembangkan  pembangunannya.  Dalam  pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  menyatakan  bahwa  “Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang disingkat Musrenbang  adalah  forum  antarpelaku  dalam
rangka menyusun rencana pembangunan Nasional  dan  rencana  pembangunan  Daerah”. Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  ini dilakukan  secara  bertingkat  mulai  dari  tingkat desa  sampai  dengan  tigkat  kabupaten,  kota  dan provinsi.
Untuk dapat melihat  kegagalan/keberhasilan pada proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan  maka  harus  diadakannya  evaluasi terhadap  proses  Musrenbang.  Hal  ini  sesuai dengan keputusan dalam Negeri nomor
050/187/Kep/Bangda/2007  tentang  Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan. Untuk mengevaluasi hal tersebut, menurut  William  N  Dunn  dalam  Nugroho (2010;713)  dinilai  dari  karekteristik  evaluasi kebijakan.
Rangkaian  kegiatan  ini  merupakan  forum dari bagian dalam penyusunan sistem perencanaan  dan  anggaran  dalam  pelaksanan pembangunan setiap tahun.
Proses penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan  di  Desa  Kertayasa  Kecamatan Cijulang  Kabupaten  Pangandaran    pada  tahun 2017  dilaksanakan  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  Dalam proses  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan masih adanya ketidaksesuaian dengan pelaksnaan yang  seharusnya.  Masih  kurangnya  peran stakeholder dalam proses Musyawarah
Perencanaan Pembangunan yang di laksanakan di Desa  Kertayasa  Kecamatan  Cijulang  Kabupaten
Pangandaran. Adapun indikator
dari Permasalahan tersebut sebagai berikut :
1. Kurangnya  partisipasi Stakeholder dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang  Kabupaten  Pangandaran.  Seperti tokoh  masyarakat,  organisasi  wanita,  tokoh pemuda dan organisasi kepemudaan.
2. Kurangnya  partisipasi  perempuan  dalam proses Musrenbang. Dilihat dari daftar hadir Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Kertayasa peserta dari  setiap  dusun  didominasi  oleh  laki-laki. Berdasarkan Panduan Pelaksanaan
Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan bahwa  peserta  musrenbang  yang  hadir minimal  3  orang  (2  laki-laki  dam  1 perempuan)  atau  5  orang  (3  laki-laki,  2 perempuan).
3. Masih  minimnya  kegiatan  non  fisik  yang diusulkan  sehinga  proses  pemberdayaan masyarakat  menjadi  terhambat  serta  tidak adanya  tindak  lanjut  nyata  dari  hasil
Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan sehingga program yang di usulkan tiap tahun hampir sama.
Dari  latar  belakang  diatas,  selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  evaluasi  proses  musyawarah perencanaan pembangunan di Desa
Kertayasa  Kecamatan  Cijulang  Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam evalausi proses musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang?
3. Bagaimana  upaya-upaya  yang  di  hadapi dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam evaluasi  proses  musyawarah  perencanaan pembangunan.
2. Landasan Teoritis
Evaluasi merupakan tahap akhir dari kebijakan.  Menurut  Anderson  (Kusumanegara, 2010:121) menyatakan bahwa ‘evaluasi  kebijkan memusatkan perhatiannya pada estimasi, penilaian,  dan  taksiran  terhadap  Implementasi (proses) dan akibat (dampak) kebijakan’. Menilai kebijakan  secara  sederhana  dapat  diartikan sebagai  proses  mempelajari  atau  mengkaji dampak  kebijakan  publik.  Dalam  melakukan evaluasi  harus  memperhatikan  langkah-langkah evaluasi kebijakan. Edward A. Suchman (Nugroho,  2014:  715)  mengemukakan  enam
langkah  dalam  evaluasi  kebijakan  sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi  tujuan  program  yang  akan dievaluasi
2. Analisis kebijakan terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran  terhadap  tingkah  perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dar
kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan
keberadaan suatu dampak
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menilai Evaluasi Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan  di  Desa  Kertayasa  Kecamatan Cijulang  Kabupaten  Pangandaran  berdsarkan teori  kriteria  menilai  evaluasi  kebijakan  menurut William N. Dunn (2000:611) sebagai berikut:
1. Efektivitas  yaitu  dengan  menilai  apakah hasil  yang  diinginkan  dari  kegiatan  telah tercapai.
2. Efesiensi  yaitu  dengan  menilai  berapa banyak  usaha  yang  diperlukan  untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Ketepatan  yaitu  dengan  menilai  ketepatan capaian  kebijakan  untuk  mengatasi  masalah kebijakan.  program  yang  dihasilkan  dalam proses musrenbang telah memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Keadilan  yaitu  dengan  menilai  biaya  dan keuntungan /manfaat kebijakan telah didistribusikan secara adil diantara kelompok-kelompok yang berbeda.
5. Responsivitas  yaitu  dengan  menilai  hasil kebijakan  telah  memuaskan  kebutuhan, preferensi dan nilai kelompok tertentu.
6. Kecocokan  yaitu  dengan  menilai  hasil kebijakan  yang  diinginkan  benar-benar layak  atau  kecocokan  antara  nilai  keadilan dan efiensi.
3. METODE
Metode penelitian ini menggunakan penelitian  kualitatif.  Lokasi  penelitian  ini dilakukan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten  Pangandaran,  yang  melaksanakan Musyawarah  perencanaan  pembangunan  daerah ditingkat  Desa.  Yang  menjadi  informan  dalam penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  BPD, Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Kepala  Dusun Bantarkawung,  RT,  Karangtaruna,  kelompok tani, PKK di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten  Pangandaran.    Pengambilan  data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis  data yang  mendukung  yaitu  data  primer  dan  data
sekunder.  Adapun  pengumpulan  data  primer yaitu dengan melalui wawancara kepad informan mengenai Evaluasi
Proses Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  desa  tahun  2017  di Desa  Kertayasa  Kecamatan  Cijulang  Kabupaten Pangandaran.  Adapun informan penelitian  terdiri dari  8  orang  yaitu  kepala  desa,  sekretaris  desa, BPD,  PKK,  kelompok  tani,  dan  karangtaruna, kepala  Dusun,  RT  (peserta  yang  di  undang  tapi tidak menghadiri). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah RKP Desa tahun 2017, RPJM Desa, APBD Desa, dan buku- buku  literatur  yang  berkaitan  dengan  masalah yang  diteliti.  Teknik  Adapun  teknis  analisis  data berdasar  pada  model  Miles  dan  Huberman (Sugiono,  2016  246-247)  dalam  aktifitas  analisis data dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data, Conclusion Drawing/vertification pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara  langsung  (observasi),  wawancara,  dan dokumentasi.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Evaluasi Proses Perencanaan Pembangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Proses musyawarah perencanaan
pembangunan pada umumnya merupakan fasilitas  yang  diberikan  pemerintah  untuk masyarakat  dalam  menyampaikan  aspirasinya dalam membangun daerahnya sendiri. Peras serta masyarakat  termasuk  unsur-unsur  masyarakat sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  proses perencanaan  pembangunan  untuk  mencapai tujuan  pembangunan  yang  baik.  untuk  dapat menilai  kegagalan  atau  keberhasilan  suatu kebijakan yang di tetapkan Maka harus dilakukan evaluasi  kebijakan.  Alat  untuk  menilai  apakah kebijakan  tersebut  memberikan  dampak  positif atau  dampak  negatif  dengan  mengacu  pada kriteria  evaluasi  kebijakan  menurut  William  N. Dunn (2003:611) adalah sebagai berikut:
1. Efektivitas
a. Adanya  Adanya  Parisipasi  Kelomok Kepentingan  ( Stakeholder) Seperti  Tokoh
Masyarakat,  Tokoh  Agama,  Kelompok Tani, Karangtaruna, PKK, Dan Lembagap  Pemberdayaan  Masyarakaat Desa  (LPMD)  Dalam  Proses  Musywrah
Perencanaan Pembangunan.
Partisipasi dari pemangku kepentingan Stakeholder sebagai  perwakilan  dari  unsur-unsur masyarakat belum optimal. Keterlibatan
stakeholer tercantum  dalam  Undang-Undang nomor  25  tahun  2004  tentang  “Sistem perencanaan  Pembangunan  Nasional.”  Artinya bahwa  peran  serta  mereka  sangat  peting  dalam proses perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan  tidak  akan  dapat  menghasilkan pembangunan  secara  baik  sesuai  dengan  aspirasi masyarakat  bilamana  tidak  mengoptimalkan partisipasi masyarkat dan unsur-unsur masyarakat  seperti stakeholder dalam  proses penyusunan rencana pembangunan.
Tanpa pemanfaatan partisipasi dari pemangku  kepentingan    secara  baik  dan  terarah, perencanaan  yang  disusun  tidak  akan  sesuai dengan  aspirasi  dan  keinginan  masyarakat. Sehingga  tidak  jarang  kebutuhan  warga  desa tidak semuanya dapat di penuhi.
Hal  ini  terlihat  aspirasi  masyarakat  yang ditampung  dalam  musyawarah  perencanaan pembangunan  tidak  selalu  dapat  direalisasikan oleh  pemerintah  desa.  Sasaran  dari  musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah memenuhi  kebutuhan  masyarakat  maka  dari  itu pemerintah  desa  bekerja  sama  dengan  warga untuk mengembangkan permasalahan- permasalahan  dan  keinginan  mereka  untuk mengembangkan daerahnya sendiri.
b. Adanya  partisipasi  perempuan  dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Partisipasi perempuan dalam proses musyawarah  perencanaan  pembangunan  kurang dilibatkan.  Hal  ini  dapat  di  sebabkan  karena masih adanya anggapan bahwa dalam perencanaan  pembangunan  itu  adalah  kegiatan untuk  laki-laki.  hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Djohani,dkk  (2008:21)  “kelompok  perempuan sering  tidak  terlibat  dalam  forum  publik  karena beranggapan itu adalah wilayah kegiatan laki-laki dan  kalangan  elit  masyarakat”.  Kelompok perempuan  seharusnya  ikut  menentukan  yang terbaik bagi pembangunan desanya, terutama dari sudut  kepentingan  perempuan,  anak-anak  dan keluarga. Selain itu, masih rendahnya SDM yang dimiliki  oleh  kelompok  perempuan  di  Desa Kertaysa  hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  masih kurangnya  pemahaman  mengenai  perencanaan pembangunan  daerah,  selain  itu  kurangnya kecakapan  dalam  menyampaikan  aspirasinya sehingga  program/  kegiatan  dari  kelompok perempuan  dapat  terabaikan.    dengan  merangkul dan melibatkan perempuan diharapkan pemerintah  dapat  menetapkan  program  yang efektif  dalam  memecahkan  permasalahan  yang dihadapi kelompok perempuan dalam membangun daerahnya.
c. Mengidentifikasi isu-isu
dan permasalahan pembangunan dalam pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan pada tahun rencana . Dalam mengidentifikasi isu-isu dan permasalahan  pembangunan  dalam  pencapaian kesepakatan  prioritas  pembangunan  desa  yang akan  dilaksanakan  pada  tahun  rencana  para pemangku  kepentingan  ( Stakeholder) pada  saat musyawarah perencanaan tingkat dusun. Mengidentifikasi isu-isu dan permasalahan pembangunan dalam proses musyawarah perencanaan  pembangunan  dilakukan  dengan mempertimbangkan
tujuan dari program/kegiatan  yang  diusulkan  masyarakat untuk  menetapkan  skala  prioritas  pembangunan. Namun  terkadang  perencanaan  pembangunan tidak  mencapai  tujuan.  Karena  kenyataannya umumnya  jumlah  dana  yang  tersedia  tidak  lebih kecil  dari  jumlah  program  dan  kegiatan  yang perlu dilakukan pada setiap tahunya. Kriteria dan standar penilaian program prioritas pembangunan merupakan  suatu  aspek  yang  penting  dalam mengevaluasi  program    untuk  menakar  apakah program tersebut sudah berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan. Dengan mengidentifikasi potensi,  isu  pembangunan  dan  informasi  yang ada  di  lingkungan  desa  oleh Stakeholder dapat merencanakan  pembangunan  sesuai  dengan keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat  yang dituangkan  dalam  skala  prioritas  pembangunan untuk satu tahun kedepan.
d. Kebijakan  yang  direncanakan  dalam proses Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan telah tepat sasaran.
Kebijakan  yang  direncanakan  dalam proses  musyawarah  perencanaan  pembangunan belum  tepat  sasaran.  Hal  ini  diketahui  karena hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan  setiap  tahunnya  tidak  terealisasi. Sehingga  output  kebijakan  belum  dirasakan masyarakat.  Hal  ini  dapat  di  terjadi  karena kurangnya  pemahaman  dalam  mengidentifikasi suatu permasalahan yang ada dilingkungan sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan.
2. Efisiensi
a. Biaya  yang  dikeluarkan  pada  saat  proses
Musyawarah Perencanaan Pembangunan permasalahan  biaya  merupakan  salah  satu hal  yang  sangat  sensitig.  nahkan  terkadang  tidak ada  keterbukaan  dana  yang  digunakan  dalam pelaksanaan kegiatan salah satunya  dalam proses muyawarah  perencanaan  pembangunan.  dalam efisiensi  penggunaan  dana  harus  memiliki perbandingan  terbalik  antara  pekerjaan  dan  apa
yang  dikalikan  dengan  hasil  yang  dicapai  sesuai dengan  target  yang  ditargetkan.    Adapun  biaya yang  dihabiskan  dalam  proses  musyawarah perencanaan  pembangunan  di  Desa  Kertayasa Kecamatan  Cijulang  Kabupaten    Pangandaran tergolong kecil. Tim Penyelenggara Musyawarah hanya  mengeluarkan  biaya  untuk  konsumsi peserta  dan  konsumsi  panitia,  selain  itu  adalah untuk  ATK  dan  Kertas  Plano.    sedangkan  untuk kebutuhan  logistik  lainnya  seperti,  tempat  dan soundsystem/audio dengan memanfaatkan fasilitas yang ada yang ada di kantor kepala Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten
Pangandaran.
Dengan  biaya  yang  di  keluarkan  untuk penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan  diharapkan  masyarakat  dan  para pemangku  kepentingan  dapat  berkontribusi dengan
menyumbangkan pikiran, mengungkapkan  permasalahan  yang  terjadi  di lingkungan  desa,  serta  mengemukakan  tentang apa yang mereka butuhkan sehingga dapat dicari solusi atas permasalahan yang terjadi.
b. Waktu yang disediakan pada saat  proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kecukupan  waktu  merupakan  hal  penting dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan  pembangunan  untuk  mencapai  hasil program/kegiatan  yang  berkualitas.  waktu  yang digunakan  dalam  musyawarah  perencanaan pembangunan  di  desa  kertayasa    kecamatan Cijulang  Kabupaten  Pangandaran  cukup,  artinya bahwa tim penyelenggara musyawarah perencanaan  pembangunan  akan  menambah waktu  jika  masih  terdapat  tahapan  yang  belum dilaksanakan dan apabila masih adanya masyarakat yang belum menyampaikan aspirasinya.  Dengan  ruang  yang  cukup  yang diberikan tim penyelenggara musyawarah kepada masyarakat  semua  aspirasi  yang  di  inginkan masyarakat  dapat  ditampung  bahkan  dapat ditetapkan  menjadi  skala  prioritas  pembangunan untuk satu tahun kedepan.
3. Kecukupan
a. Pemerintah  dan  masyarakat  bersama- sama  mengawasi  proses  Musyawarah Perencanaan
Pembangunan secara menyeluruh Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah  dan  masyarakat  dalam  proses musyawarah  perencanaan  pembangunan  telah efektif.    Artinya  pengawasan  tersebut  dilakukan dengan  melibatkan  masyarakat  secara  langsung dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan dari mulai tingkat dusun sampai ke tingkat  desa.  selain  itu,  masyarakat  juga  terlibat
dalam  kegiatan  pembangunan  lainnya.  Agar pembangunan sesuai dengan yang apa direncanakan  maka  perlu  adanya  pengawasan dari pemerintah dan masyarakat supaya mencukupi  anggaran  seperti  konsumsi,  untuk persiapan  kebutuhan  dalam  proses  musyawarah perencanaan pembangunan dalam menyampaikan aspirasinya.
b. Tingkat kinerja Tim Penyelenggara Musyawarah  Perencanaan Pembangunan dan Tim Pemandu Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  pada  saat proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan telah maksimal Mengenai tingkat kinerja Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan
Pembangunan  dan  Tim  Pemandu  Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  kurang  maksimal. sehingga output dari  musyawarah  perencanaan pembangunan    di  Desa  Kertayasa  Kecamatan Cijulang  Kabupaten Pangandaran belum optimal sehingga  nilai  dari  kecukupan  belum  tercapai. Dari  hasil  penelitian,  penulis  menemukan  bahwa program/kegiatan pembangunan masih didominasi oleh kepentingan pemerintah desa.
Berdasarkan  dana  indikatif  Desa  Kertayasa Kecamatan  Cijulang  Kabupaten  Pangandaran bahwa dana yang dikeluarkan untuk pembangunan  penyelenggaraan  pemerintah  desa lebih  besar  daripada  pembangunan  infrastruktur, ekonomi  dan  sosial  budaya.    Menurut  Dunn dalam  Islamy  (2015;8.2)  “...kinerja  kebijakan publik  untuk  memenuhi  kebutuhan,  nilai  dan peluang bagi  pemecahan masalah” Aparatur desa sebagai  panitia  penyelenggara  musyawarah perencanaan pembangunan dan pelaksana kebijakan    seharusnya  menetapkan  kebijakan untuk    memecahkan  masalah  yang  terdapat  di lingkungan desa dengan mengutamakan pembangunan  infrastruktur,  ekonomi  dan  sosial budaya sehingga kebutuhan dan keinginan warga terpenuhi sehingga masyarakat merasakan dampak positif dari proses musyawarah perencanaan pembangunan.
4. Pemerataan a. Manfaat dari proses Musyawarah
Perencanaan  Pembangunan.  Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  dalam  bentuk program/kegiatan sudah merata program  dan  kegiatan  pembangunan  daerah merupakan  penjabaran  konkret  dari  strategi kebijakan  yang  mempunyai  tujuan  dan  sasaran tertentu dalam rangka mendorong proses pembangunan  daerah.  pembangunan  tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat melalui  kerjasama  dengan  pemerintah  desa.
Manfaat  dari  proses  musyawarah  perencanaan pembangunan  di  Desa  Kertayasa  Kecamtan Cijulang  Kabupaten  Pangandaran  dalam  bentuk program/kegiatan  belum  merata.  karena  tidak semua  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat dapat  dipenuhi.  hal  ini  dapat  dilihat  dari mendominasinya  skala  prioritas  pembangunan fisik,  seperti  infrastruktur  pembangunan  jalan penghubung  antar  dusun  sedangkan  dalam pembangunan ekonomi masih kurang. Pemerintah Desa sebaiknya meningkatkan pembangunan ekonomi sehingga taraf perekonomian  warga  Desa  Kertayasa  meningkat dan  berkurangnya  warga  miskin.  dan  hasil  dari musyawarah  perencanaan  pembangunan  dapat merata  sesuai  dengan  keinginan  dan  kebutuhan masyarakat.
b. Memberikan  informasi  mengenai  potensi yang  ada    pada  saat  proses  Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Dalam memberikan informasi dengan mengkaji isu pembangunan dan potensi yang ada di  lingkungan  desa    oleh  masyarakat  dan  unsur- unsur  masyarakat  seperti  pemangku  kepentingan ( stakeholder )  serta  pemerintah  desa  dilakukan secara  bersama-sama.  Agar  pemerintah  desa mengetahui apa yang di inginkan dan dibutuhkan masyarakat  untuk  membangun  desanya  sendiri maka  dari  itu  pemerintah  desa  memberikan wadah/  tempat  untuk  warga  Desa  Kertayasa Kecamatan  Cijulang  Kabupaten  Pangandaran untuk menyampaikan aspirasinya melalui kegiatan proses musyawarah perencanaan pembangunan  untuk  memecahkan  permasalahan pembangunan  yang  ada  di  wilayah  desa. hambatan  yang  terjadi  adalah  karena  terbatasnya dana yang tersedia sehingga kebutuhan/keinginan masyarakat  dalam  bentuk  program/kegiatan tidak  dapat  direalisasikan  semua  di  tahun rencana.
5. Responsivitas
a. Adanya  kepuasan  masyarakat  setelah diadakannya
proses musyawarah
perencanaan pembangunan
Tingkat  kepuasan  masyarakat  dari  hasil musyawarah  perencanaan  pembangun    di  Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran  masih  kurang.  hal  ini  dikarenakan masyarakat  belum  merasakan output dari musyawarah  perencanaan  pembangunan  di  Desa Kertayasa.  selain  itu,  kebutuhan  dan  keinginan masyarakat tidak semuanya dapat tercapai dan di laksanakan  pada  tahun  rencana  dan  terdapat beberapa  tahap  penyeleksian  program/kegiatan yang  diusulkan  dapat  ditetapkan  menjadi  skala prioritas.  hal  ini  dapat  mempengaruhi  pada
tingkat  kepuasan  masyarakat  dalam  perencanaan pembangunan.
6. Ketepatan
a. Kebijakan yang ditetapkan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan telah memenuhi kebutuhan masyarakat kebijakan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan pengambilan keputusan oleh pimpinan  atau  elite  politik  daerah  untuk mewujudkan  kondisi  yang  dapat  mendorong  dan mendukung  pencapaian  tujuan  dan  sasaran pembangunan  yang  telah  ditetapkan  dalam perencanaan.  kebijakan  yang  telah  ditetapkan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan  di  Desa  Kertayasa  Kecamatan Cijulang Kabupaten
Pangandaran belum memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Meskipun proses  musyawarah  perencanaan  pembangunan dilaksanakan untuk menampung aspirasi masyarakat  dalam  memecahkan  permasalahan pembangunan  yang  ada  di  lingkungan  desa dengan  melibatkan  para  pemangku  kepentingan ( stakeholder ).  akan tetapi dampak dari kebijakan tidak dirasakan masyarakat secara menyeluruh. b. Pemerintah  sebagai  pelaksana  kebijakan mampu meningkatkan kepedulian
kelompok  kepentingan  ( Stakeholder) dan masyakat  dalam  membangun  daerah melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. keterlibatan pemangku kepentingan (
stakeholder ) dan masyarakat merupakan komponen  yang  penting  dalam  perencanaan pembangunan  daerah.  karena  pemerintah  desa dapat
mengetahui masalah-masalah pembangunan  desa  yang  sangat  pokok  untuk memenuhi  kebutuhan  warganya.  maka  dari  itu pemerintah  desa  memberikan  fasilitas  kepada masyarakat  dan  pemangku kepentingan  ( stakeholder )  agar  dapat  berperan  serta  dalam musyawarah  perencanaan  pembangunan.  tingkat kesadaran  mereka  masih  kurang  hal  ini  di buktikan dengan tingkat kehadiran peserta cukup baik  karena  tidak  semua  peserta  yang  diundang menghadiri  kegiatan  musyawarah  perencanaan pembangunan.  pemerintah  desa  harusnya  lebih merangkul masyarakat dan pemangku kepentingan  ( stakeholder )    dengan  memberikan pengertian  dan  pemahaman  kepada  mereka terkait pentingnya perencanaan dalam membangun daerahnya melalui kegiatan sosialisasi  mengenai  perencanaan  pembangunan daerah dalam rapat-rapat bersama warga.
4.3.2  Hambatan-hambatan    yang  dihadapi dalam  Evaluasi  Proses  Musyawarah
Perencanaan  Pembangunan  di  Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Berdasarkan  hasil penelitian bahwa evalausi proses  musyawarah  perencanaan  pembangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten  Pangandaran,    terdapat  hambatan- hambatan  yang  disebabkan  oleh  beberapa  hal sebagai berikut:
1. kurangnya  partisipasi  masyarakat  dan  para pemangku kepentingan ( stakehoilder) dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan baik di tingkat dusun maupun tingkat desa.
2. SDM  yang  dimiliki  kelompok  perempuan masih  rendah  juga  merupakan  hal  yang memicu kurang dilibatkannya peran perempuan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan.
3. Serta  masih  kurangnya  kemampuan  para stakeholder dalam  mengidentifikasi  isu pembangunan  sehingga  kebijakan  yang  di inginkan tidak tercapai.
4. SDM  aparatur  desa/  tim  Penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan masih kurang. dimana masih terdapat panitia yang belum memahami tugas dan fungsinya. Hal  ini  berdampak  pada  kinerja  aparatur desa/  Tim  Penyelenggara  Musyawarah Perencanaan pembangunan belum optimal.
5. Terbatasnya  dana  yang  tersedia  sehingga tidak semua kebutuhan masyarakat terpenuhi.
6. skala  prioritas  mendominasi  pembangunan fisik seperti infrastruktur pembangunan jalan penghubung  desa,  rabat  beton  antar  dusun dll.
4.3.3  Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi  hamabatan-hambatan  dalam Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Berdasarkan hasil penelitian dalam Upaya- upaya yang dilakukan untuk mengatasi hamabatan-hambatan  dalam  Proses  Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  di  Desa  Kertayasa Kecamatan  Cijulang  Kabupaten  Pangandaran sebagai berikut:
1. Pemerintah  desa  mengadakan  sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder sehingga dapat memahami proses musyawarah  perencanaan  pembangunan.
Selain itu,
2. Meningkatkan sumberdaya manusianya melalui  pelatihan  dan  pembinaan  agar
aparatur  desa, stakeholder ,  kelompok perempuan  dan  masyarakat  bekerja  sama dengan baik dalam membangun daerahnya.
3. untuk  mengatasi  terbatasnya  dana  maka pemerintah desa harus meningkatkan pendapat  asli  desa  dari  Bumdes,  swadaya masyarakat dan pendapatan desa lainnya.
4. Mengajukan kembali program/kegiatan skala prioritas pembangunan tahun sebelumnya tidak terealisasi. Dengan mengharapkan  akan  terealisasi  pada  tahun yang akan datang sehingga masyarakat dapat merasakan  manfaat  dari  program/  kegiatan hasil Musyawarah perencanaan Pmebangunan  di  Desa  Kertayasa  Kecmatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.
5. Dengan  mengkaji  potensi  yang  ada  di wilayah  desa  secara  musyawarah  mufakat untuk menentukan skala
prioritas pembangunann  sesuai  dengan  kebutuhan masyarkat.
6. Dalam tingkat kepuasan masyarakat aparatur desa  memberikan  pengertian  bahwa  tidak semua  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat dapat  direalisikan  secara  bersamaan  dalam persatu tahun.
5. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan Proses msuyawarah perencanaan
pembanguann  di  Desa  Kertayasa  Kecamatan Cijulang  Kabupaten  Pangandaran  dilaksanakan sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  tahun 2004  tentang  Sistem  Perencnaan  Pembangunan. Namun dalam
pelasanaannya terdapat
ketidaksesuaian dengan pelaksanaan yang seharusnya.  maka  dari  itu  perlu  adanya  evaluasi. pelaksanaan evaluasi proses musyawarah perencanaan  pembangunan  di  Desa  kertayasa belum  optimal.  hal  ini  terjadi  karena  terdapat beberapa  faktor  penghambat  seperti  kurangnya partisipasi  masyarakat  dan  para  pemangku kepentingan  ( stakeholder) ,  SDM  yang  dimiliki kelompok perempuan   masih rendah Serta masih kurangnya  kemampuan  para stakeholder dalam mengidentifikasi  isu  pembangunan  sehingga kebijakan  yang  di  inginkan  tidak  tercapai,  SDM aparatur  desa/  tim  Penyelenggara  musyawarah perencanaan pembangunan masih kurang, Terbatasnya  dana  yang  tersedia  sehingga  tidak semua  kebutuhan  masyarakat  terpenuhi,  skala prioritas mendominasi pembangunan fisik seperti infastruktur  pembangunan  jalan  penghubung desa, rabat beton antar dusun dll. Adapun upaya- upaya yang dilakukan seperti dengan mengadakan  sosialisasi  kepada  masyarakat  dan perwakilan  unsur-  usur  masyarakat  seperti
stakeholder dan kelompok perempuan mengenai pentingnya  perencanaan  pembangunan  daerah, hal  tersebut  dapat  meningkatkan  kinerja  panitia penyelenggara  musyawarah  bisa  maksimal. Sehingga  nantinya  dapat  mengelola  keterbatasan penganggaran pembangunan dengan baik sehingga perencanaan pembangunan desa yang di danai  oleh  APB  Des  dapat  cukup  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  sehingga  masyarakat mendapat dampak dari kebijakan yang menimbulkan rasa puas terhadap kinerja pemerintah desa.
Saran berdasarkan  hasil  penelitian  maka  penulis menyampaikan saran sebagai berikut:
1. Pemerintah desa kertayasa harus meningkatkan  kinerja  panitia  penyelenggara musyawarah  maka  dari  itu,  kepala  desa harus  memberikan  arahan  dan  pembinaan kepada  panitia  penyelenggara  musyawarah perencanaan pembangunan mengenai mekanisme proses musyawarah perencanaan pembangunan  sehingga  tidak  terjadi  salah satu tahapan yang tidak tercapai.
2. Pemerintah desa harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan  ( stakeholder )serta  perempuan mengenai  pentingnya  keterlibatan  mereka dalam  perencanaan  pembangunan  daerah. kegiatan  seperti  ini  dapat  meningkatkan kesadaran  mereka  untuk  berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Dunn.  N.  Wiliiam.  2003 pengantar  analisis kebijakan  publik  edisi  ke  dua .  Yogjakarta :UGM Islami. Irfan. 2017. Kebijakan Publik.
Tanggerang Selatan:Universitas Terbuka Kusumanegara,  Solehudin.  2010 Model  dan Aktor  dalam  Proses  Kebijakan  Publik. Yogyakarta:Gava Media Nugroho, Riant. 2014 public policy .Jakarta :Elex Media Kompetindo Sugiono.2016 metode penelitian kualitatif, kuantutatif dan R&D. Bandung:Alpabeta Syafrizal.  2016 perencanaan  pembangunan daerah  dalam  era  otonomi. Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Sumber Perundang-Undangan Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2004  tentang
“Sistem
Perencanan Pembangunan
Nasional”