## RED FLAGS PENGELOLAAN DANA DESA
Sarinah Joyce M. Rafael Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana joyce.rafael@staf.undana.ac.id
I Komang Arthana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

## ABSTRAK
Dana  Desa  menunjukkan  pengaruh  positif  terhadap  tingkat  kemandirian  desa  yang ditunjukkan salah satunya adalah dengan adanya peningkatan status desa. Namun, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang muncul. Tugas untuk mendeteksi kecurangan bukanlah hal yang mudah.  Badan  Permusyawaratan  Desa  memerlukan  indikator  atau  tanda  ( red  flags )  yang  dapat membantu  dalam  memfokuskan  kinerja  ketika  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan pengelolaan dana desa, dimana dapat dilihat pada laporan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk  mengidentifikasi  efektivitas red  flags dalam  pendeteksian  kecurangan  pengelolaan  dana desa.  Penelitian  ini  dilakukan dengan  metode  survey  melalui  penyebaran  kuesioner  kepada  para pengurus  badan  permusyawaratan  desa  yang  bertindak  sebagai  pengawas  pembangunan  desa. Data  dianalisis  dengan  menggunakan  statististik  deskriptif,  menggunakan  uji  rata-rata  untuk menilai efektifitas indikator red flags .
Kata kunci: dana desa, red flags, kecurangan

## ABSTRACT
The Village Fund shows a positive influence on the level of village independence, which is indicated by an increase in village status. However, it is inseparable from the various problems that arise. The task of detecting fraud is not easy. The Village Consultative Body needs indicators or signs (red flags) that can help in focusing performance when monitoring the implementation of village fund management, which can be seen in the village financial statements. This study aims to  identify  the  effectiveness  of  red  flags  in  detecting  fraud  in  village  fund  management.  This research  was  conducted  by  survey  method  through  the  distribution  of  questionnaires  to  the management  of  village  consultative  bodies  which  acted  as  supervisors  in  village  development. Data  were  analyzed  using  descriptive  statistics,  using  a  mean  test  to  assess  the  effectiveness  of the red flags indicator.

## Keywords: village funds, red flags, fraud

## PENDAHULUAN
Sejak  tahun  2015, pemerintah  melalui amanat  UU  No.  6  tahun  2014  telah mengalokasikan  anggaran  nasional  desa  atau yang  disebut  dana  desa.  UU  Desa  tersebut telah  menempatkan  desa  sebagai  ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Desa  diberikan kewenangan  dan  sumber  dana  yang  memadai
agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Pemerintah Pusat telah
menganggarkan  Dana  Desa  yang  cukup  besar untuk  diberikan  kepada  Desa.  Pada  tahun 2015,  Dana Desa  dianggarkan  sebesar  Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada
tahun  2016,  Dana  Desa  meningkat  menjadi Rp46,98  triliun  dengan  rata-rata  setiap  desa sebesar Rp628 juta. Pada tahun 2017 dan 2018 kembali meningkat menjadi Rp 54 Triliun dan Rp  60  Triliun  dengan  rata-rata  setiap  desa pada tahun 2017 mendapatkan alokasi sebesar Rp.720  juta  dan  pada  tahun  2018  sebesar Rp800 juta (Gambar 1).
Berdasarkan  hasil  evaluasi  tiga  tahun pelaksanaannya,  Dana  Desa  terbukti  telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat  bagi  masyarakat,  antara  lain berupa  terbangunnya  lebih  dari  95,2  ribu kilometer  jalan  desa;  914  ribu  meterjembatan; 22.616  unit  sambungan  air  bersih;  2.201  unit tambatan  perahu;14.957  unit  PAUD;  4.004 unit  Polindes;  19.485  unit  sumur;  3.106  pasar desa;103.405  unit  drainase  dan  irigasi;  10.964 unit  Posyandu;  dan  1.338  unit  embung  dalam periode  2015-2016  (Buku  Pintar  Dana  Desa KMK, 2017).
Gambar 1. Alokasi Dana Desa
Dana  Desa  menunjukkan  pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian desa yang ditunjukkan  salah  satunya  adalah  dengan adanya peningkatan status desa. Namun, tidak terlepas  dari  berbagai  permasalahan  yang muncul.  Berdasarkan  data  kepolisian  pada bulan  Oktober  2017  menunjukkan  bahwa terdapat  214  kasus  penyelewengan  dana  desa sejak 2012 – 2017. Total kerugian negara yang ditimbulkan  mencapai  Rp.46  miliar  (Salim, Oktober 2017 – dalam Liputan 6.com). Modus penyelewengan  dana  desa  yaitu  dengan menggelapkan dan memotong anggaran
proyek,  dan  juga  pengadaan  proyek  fiktif  dan penggelembungan nilai proyek yang berlebih.
Selain itu, Indonesia Corruption Watch  (ICW)  telah  melakukan  pemantauan atas  korupsi  yang  terjadi  di  desa.  Hasil pemantauan  ICW,  pada  tahun  2015  –  2017 kasus  tindak  pidana  korupsi  di  desa  semakin meningkat.  Pada  tahun  2015,  kasus  korupsi mencapai 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus  pada  tahun  2016.  Lonjakan  lebih  dari dua  kali  lipat  kemudian  terjadi  pada  tahun 2017  dengan  96  kasus.  Total  kasus  korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus.
Tidak semua dari 154 kasus korupsi di sektor  desa  di  atas  merupakan  korupsi anggaran  desa.  Jumlah  kasus  dengan  objek anggaran desa mencapai 127 kasus, sementara turut  terdapat  27  kasus  dengan  objek  non- anggaran  desa  atau  total  18%  dari  jumlah kasus. Kasus dengan objek non-anggaran desa misalnya  pungutan  liar  yang  dilakukan  oleh aparat desa. Sedangkan objek korupsi anggaran  desa  mencakup  korupsi  Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Kas Desa, dan lain-lain. Dalam pengawasan Dana Desa, pemerintah melakukan pemantauan atas penyaluran dana desa dari rekening kas daerah ke  rekening  kas  desa.  Beberapa  lembaga negara ikut serta dalam pengawasan pelaksanaan  anggaran,  yaitu  KPK,  BPK, Kejaksaan  dan  Kepolisian.  Namun,  peran masyarakat  desa  dalam  mencegah  terjadinya penyimpangan
lebih besar karena masyarakatlah  yang  selalu  bersama-sama dengan aparat desa. Sebagaimana diatur dalam UU No.6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah merupakan  lembaga  perwujudan  demokrasi dalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa. Sebagaimana  diulas  pada  UU  No.6  Tahun 2014  pasal  55,  Peratuan  Pemerintah  (PP)  No. 43  Tahun  2014  Pasal  48,  dan  PP  Nomor  43 Tahun 2014 Pasal 51, jelas menyatakan bahwa Badan  Permusyawaratan  Masyarakat  Desa mempunyai  peran  yang  strategis  dalam  ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak terjadi kecurangan.
Tugas  untuk  mendeteksi  kecurangan bukanlah  hal  yang  mudah.  BPD  memerlukan indikator  atau  tanda  ( red  flags )  yang  dapat
membantu dalam memfokuskan kinerja ketika melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan pengelolaan  dana  desa,  dimana  salah  satu indokatornya  dapat  dilihat  pada  laporan keuangan  desa. Red  flags merupakan  gejala potensial  yang  mengindikasikan  risiko  lebih tinggi  atas  suatu  salah  saji  yang  disengaja dalam  laporan  keuangan.  Meskipun red  flags dianggap  sebagai  alarm  peringatan  dini  (early warning  signal)  yang  dapat  mengurangi  risiko tidak  terdeteksinya  kecurangan,  namun  tetap diperlukan  penyelidikan  lanjutan  yang  lebih mendalam untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang akurat.
Beberapa penelitian yang telah dilakukan  sebelumnya  menggunakan  konsep the  fraud  triangle  dalam  Statement  on Auditing  Standard  No.99  yaitu  menggunakan red  flags saat  mendeteksi  kecurangan  dalam laporan keuangan. Konsep yang sama digunakan dalam penelitian ini, yaitu mendeteksi terjadinya fraud dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan  pengembangan  dari  penelitian sebelumnya  dengan  melihat  konsep  Fraud Diamond  yang  diperkenalkan  oleh  wolfe  dan Hermanson  (2004),  sebagai  pelengkap  konsep The Fraud Triangle oleh Crassey.

## TINJAUAN PUSTAKA Kecurangan (Fraud)
Istilah fraud telah didefinisikan secara berbeda-beda,  karena fraud memiliki  makna yang  sangat  luas  dan  dikategorikan  dengan bermacam  cara.  Definisi fraud menurut  The Association  of  Certified  Fraud  Examiners (ACFE) adalah tindakan mengambil keuntungan  secara  sengaja  dengan  cara menyalahgunakan  pekerjaan  atau  jabatan  atau mencuri aset atau sumber daya organisasi.
Statement of Audit Standar (SAS) No. 99  mendefinisikan fraud sebagai  tindakan yang  disengaja  untuk  menghasilkan  salah  saji yang material di dalam laporan keuangan. Dua tipe salah saji yang relevan dengan pertimbangan  auditor  atas fraud adalah  salah saji yang timbul sebagai akibat dari fraudulent financial reporting dan fraud yang timbul dari misappropriation of assets . The Michigan Criminal Law
menyatakan  bahwa fraud adalah  sebuah
kejahatan.  Istilah fraud sangat  umum  dan mencakup  berbagai  macam  pengertian  terkait kecerdikan manusia untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang salah. Tidak ada aturan  yang  jelas  untuk  mendefinisikan fraud , karena fraud termasuk  cara  yang  licik  dan tidak adil dengan mencurangi orang lain. Satu- satunya  batasan  untuk  mendefiniskan fraud adalah dengan ketidakjujuran manusia (Albrecht, 2006).
Istilah fraud dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  diatur  dalam banyak  pasal  dan  dengan  berbagai  istilah, misalnya Pasal 378 tentang Perbuatan Curang, yaitu  “dengan  maksud  untuk  menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan hukum,  dengan  memakai  nama  palsu  atau martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat,  ataupun rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang maupun  menghapuskan  piutang”.  Pasal  lain yang  terkait fraud adalah  Pasal  362  tentang pencurian,  Pasal  368  tentang  Pemerasan  dan Pengancaman, Pasal 372 tentang Penggelapan, Pasal  396  tentang  Merugikan  Pemberian Piutang  dalam  Keadaan  Pailit,  Pasal  406 tentang  Menghancurkan  atau  Merusakkan Barang, dan Pasal 209, 210,387,388, 415, 417, 418,  419,  420,423,  425,  dan  435  yang  secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tuanakotta, 2012). Dari  beberapa  definisi  yang  telah dijabarkan diatas, dapat dilihat bahwa meskipun  definisi  yang  dijabarkan  beragam namun  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat beberapa  hal  yang  menimbulkan  terjadinya fraud ,  yaitu  adanya  pelaku,  tindakan  yang dilakukan dengan sengaja, pihak yang menjadi korban, dan adanya kerugian yang ditimbulkan atas fraud tersebut.

## The Fraud Triangle
Gagasan mengenai fraud triangle atau segi tiga  kecurangan  pertama  kali  diciptakan  oleh Cressey pada tahun 1950an dengan melakukan wawancara terhadap 200 orang yang melakukan  penggelapan  uang  dan  berada  di penjara.  Salah  satu  kesimpulan  utamanya
Rafael, et al : Red flags Pengelolaan ……
menyatakan  bahwa  dalam  melakukan fraud terdapat tiga kesamaan yang memicu terjadinya fraud dan disebutnya fraud triangle ,
yaitu:
1. Tekanan ( Pressure )
Tekanan  yang  dimaksud  adalah situasi  di  mana  seseorang  merasa  atau memiliki  kebutuhan  untuk  melakukan fraud ;  pengaruh  desakan  dalam  pikiran dan  keinginan  inilah  yang  menjadi kekuatan  moral.  Tekanan  atau  insentif atau  motivasi  mengacu  pada  sesuatu yang  telah  terjadi  di  kehidupan  pribadi pelaku  yang  menciptakan  kebutuhan yang  memotivasinya  untuk  mencuri. Biasanya motivasi tersebut berpusat dari beban  keuangan,  namun  gejala  tersebut dapat  timbul  dari  tekanan  yang  lain, misalnya kebiasaan narkoba atau perjudian.  Para  ahli  telah  membagi tekanan  melakukan fraud menjadi empat jenis, yaitu:
(1) Tekanan finansial Tekanan  finansial  umum  yang berhubungan  dengan fraud yang bermanfaat  langsung  bagi  pelaku termasuk berikut ini: keserakahan, hidup di luar kemampuan, banyak  tagihan  atau utang  pribadi,  kredit  bermasalah, kerugian finansial, kebutuhan finansial yang tak terduga. Contoh-contoh yang telah disebutkan  sebelumnya  tidaklah lengkap,  namun  jenis  tekanan tersebut telah dihubungkan dengan banyak fraud yang terjadi.
(2) Sifat-sifat buruk ( vices ) Berkaitan  erat  dengan  tekanan finansial  yang  dimotivasi  oleh sifat-sifat  buruk  seperti  berjudi,
narkoba,  alkohol,  dan  hubungan diluar nikah.
(3) Tekanan pekerjaan
Bagi kebanyanyak orang, tekanan finansial  dan  sifat  buruk  dapat memotivasi fraud , tetapi beberapa orang  melakukan fraud untuk membalas  atasan  mereka  atau orang  lain.  Faktor-faktor  seperti
mendapatkan pengakuan atas kinerja, memiliki perasaan kepuasan  kerja,  takut  kehilangan pekerjaan,  tidak  dipromosikan,
dan  merasa  kurang  dibayar  telah memotivasi tindakan fraud .
(4) Tekanan lainnya Fraud terkadang  dimotivasi  oleh tekanan lain, seperti
meningkatkan  gaya  hidup  atau tantangan  untuk  mengalahkan sistem.  Bagi  sebagian  orang, menjadi  sukses  lebih  penting daripada  bersikap  jujur.  Jika mereka diminta untuk menentukan peringkat karakteristik  pribadi  yang  paling bernilai  dalam  hidup  mereka, maka  menjadi  sukses  akan  lebih tinggi daripada memiliki integritas. Ahli psikologi mengatakan  bahwa  kebanyakan orang  membayar  harga  ketika mereka  tidak  jujur.  Individual dengan  integritas  yang  tinggi  dan kesempatan yang rendah memerlukan  tekanan  yang  tinggi menjadi tidak jujur. 2. Peluang ( Perceived Opportunity )
Sebuah  situasi  di  mana  seseorang percaya  bahwa  ia  memiliki  kombinasi yang  menguntungkan  dan  menjanjikan untuk  melakukan fraud dan  tidak terdeteksi  itulah  yang  disebut  peluang terjadinya fraud .  Cressey  berpendapat ada dua komponen dari persepsi tentang peluang ini. Pertama, general information , yang merupakan
pengetahuan  bahwa  kedudukan  yang mengandung trust atau  kepercayaan dapat  dilanggar  tanpa  konsekuensi. Kedua, technical skill atau
keahlian/keterampilan  yang  dibutuhkan untuk  melaksanakan  kejahatan  tersebut. Ini  biasanya  keahlian  atau  keterampilan yang dimiliki seseorang dan
menyebabkan  ia  mendapat  kedudukan tersebut.
Selain  itu  ada  enam  faktor  utama meningkatkan kesempatan individu
untuk  melakukan fraud dalam  sebuah organisasi, yaitu:
(1) Kurangnya pengelakkan pengendalian yang mencegah dan mendeteksi perilaku fraud.
Memiliki  kerangka  pengendalian yang  efektif  adalah  langkah  yang penting  organisasi  yang  dapat digunakan  untuk  mencegah  dan mendeteksi fraud oleh  karyawan. Karena pengendalian internal yang  lemah  akan  memberikan kesempatan  kepada  pelaku  untuk melakukan fraud . (2) Ketidakmampuan  untuk  menilai kualitas kinerja Lebih  mudah  untuk  membayar seseorang yang membangun pagar,  karena  kualitas  pekerjaan bisa  dilihat  dari  pekerjaan  yang dihasilkan apakah sesuai spesifikasi  dan  konsisten  dengan kesepakatan  kontrak.  Sebaliknya, lebih  sulit  jika  harus  menilai kualitas  jasa  dari  seorang  yang profesional  sehingga  sulit  untuk menemukan  pelaku fraud dari seorang profesional. (3) Gagal untuk mendisiplinkan pelaku fraud Pelaku fraud biasanya  adalah individu yang menghargai pekerjaan,  komunitas,  gereja  dan keluarga.  Dikarenakan  biaya  dan waktu  dalam  proses  penuntutan, kebanyakan  organisasi  memilih untuk  memecat  karyawan  yang tidak jujur, dengan harapan segera  terlepas  dari  masalah. Perusahaan tidak menyadari bahwa  tindakan  yang  dilakukan hanya  menciptakan  peluang  bagi pelaku fraud untuk  melakukan hal yang sama di perusahaan lain.
(4) Kurangnya akses terhadap informasi Fraud terjadi karena korban tidak memiliki  akses  informasi  yang cukup  yang  dimiliki  oleh  pelaku fraud . Hal ini sangat lazim terjadi di  perusahaan  besar,  dimana
pelaku  melakukan fraud terhadap pemegang  saham,  investor  dan kreditur. (5) Mengabaikan,  sikap  apatis  dan ketidakmampuan
Orang tua, individu  dengan kesulitan  berbahasa,  dan  warga yang  mudah  diserang  sering menjadi  korban fraud .  Hal  ini disebabkan karena pelaku mengetahui bahwa orang tersebut tidak  memiliki  kapasitas  dan pengetahuan  untuk  mendeteksi tindakan mereka. (6) Kurangnya jejak audit Perusahaan  berusaha  keras  untuk membuat dokumen yang
memberikan  jejak  audit  sehingga transaksi dapat direkonstruksi dan dipahami.  Namun, fraud yang meliputi  pembayaran  kas  atau manipulasi catatan keuangan sulit untuk  ditelusuri.  Pelaku fraud yang cerdik mengetahui bagaimana  memanipulasi  catatan keuangan  dengan  memanipulasi laporan  laba  rugi,  karena  mereka memahami  bahwa  jejak  audit dengan cepat akan terhapus.
3. Rasionalisasi ( Rationalization ) Sudut  ketiga  dari fraud  triangle adalah rasionalisasi yaitu mencari pembenaran atau menyusun alasan yang memuaskan  atas  perilakunya  namun alasan tersebut tidak tepat. Rasionalisasi  diperlukan  agar  si  pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan  jati  dirinya  sebagai orang yang dipercaya. Setelah kejahatan dilakukan, rasionalisasi ini ditinggalkan, karena  tidak  diperlukan  lagi.  Misalnya, ketika  akan  mencuri  uang  organisasi pertama kalinya, pembenarannya adalah “nanti  aku  bayar,  nanti  aku  ganti”. Sekali  si  pelaku  sukses,  mencuri  secara berulang  kali,  ia  tidak  memerlukan rasionalisasi semacam itu.
Gambaran fraud  triangle dapat terlihat pada gambar 2 di bawah ini.
Sumber: Singleton, 2010 Gambar 2. The fraud triangle
Dalam  perkembangannya,  pada  tahun 2004  muncul  teori  yang  diperkenalkan  oleh Wolfie  dan  Hermanson  yaitu The  fraud diamond, yang  merupakan  penyempurnaan dari  teori the  fraud  triangle .  Teori  fraud diamond
menambahkan elemen
kapabilitas/kemampuan  (capability)  sebagai elemen  keempat  selain  elemen  tekanan (pressure),  kesempatan  (opportunity),  dan rasionalisasi (rationalization) yang sebelumnya  telah  dijelaskan  dalam  teori fraudtriangle. Menurut Wolfe dan Hermanson, penipuan  atau  kecurangan  tidak  mungkin dapat  terjadi  tanpa  orang  yang  memiliki kemampuan  yang  tepat  untuk  melaksanakan penipuan atau kecurangan tersebut.
Kemampuan  yang  dimaksud  adalah sifat  individu  melakukan  penipuan,  yang mendorong mereka untuk mencari kesempatan dan  memanfaatkannya.    Peluang  menjadi akses  masuk  untuk  melakukan  fraud,  tekanan dan  rasionalisasi  dapat  menarik  seseorang untuk  melakukan  fraud,  tetapi  orang  tersebut harus  memiliki  kemampuan  yang  baik  untuk mengenali  peluang  tersebut  agar  dapat melakukan  taktik  fraud  dengan  tepat  dan mendapatkan keuntungan maksimal.
Gambar 3. The fraud diamond

## Indikator Kecurangan (Red flags)
Untuk dapat mendeteksi fraud, auditor harus  belajar  untuk  mengetahui  indikator- indikator  atau  gejala-gejala  (disebut  juga red flags )  dan  berusaha  untuk  mencari  sampai bukti-bukti yang cukup dikumpulkan. Albrecht  (2006)  membagi  gejala fraud ke dalam  enam  kelompok,  yaitu: accounting anomalies , internal control weaknesses, analytical  anomalies,  extravagant  lifestyle, unusual behavior, tips dan complaint . Bahan  pustaka  pendeteksian fraud yang  tersedia  menunjukkan  bahwa  gejala fraud dapat dibagi ke dalam tiga kategori yang luas: 1) gejala yang terkait dengan lingkungan perusahaan,  yang  meliputi  gaya  manajemen, sistem  insentif,  etika  organisasi  secara keseluruhan, industry  stresses ,  dan  hubungan organisasi  dengan  pihak  luar;  2)  gejala  yang terkait dengan pelaku, seperti tekanan keuangan  dan  pekerjaan,  kesempatan  untuk melakukan fraud , dan rasionalisasi atas fraud ; dan  3)  gejala  yang  terkait  dengan  keuangan dan  praktek  akuntansi.  Berikut  adalah  gejala fraud yang  telah  dikelompokkan  (Fullerton, 2004):
1. Budaya  organisasi  dan  hubungan  dengan pihak luar
Bologna  dan  Lindquist  (1996)  dalam Fulerton  (2004),  serta  SAS  99  (AICPA 2002)  mencatat  bahwa  lingkungan  atau budaya  perusahaan  tertentu  membuat perusahaan lebih rentan terhadap
Perceived Opportunity Pressure Rationalization
terjadinya fraud .  Perusahaan  dengan potensi fraud yang tinggi adalah perusahaan yang memiliki gaya manajemen  yang  otokratis,  otorisasi  dan perencaan  yang  terpusat,  rentang  yang pendek,  dan  tujuan  yang  terpusat  pada laba.  Aturan  yang  dibuat  kaku,  sistem reward bersifat  politik,  dan  hubungan internal  sangat  kompetitif  dan  terlihat bermusuhan.  Akibatnya, karyawan  dalam perusahaan  menjadi  tidak  loyal,  dan dikemudikan  oleh  direksi  yang  tidak sensitive  dan  egois.  Perusahaan  yang melakukan fraud seringkali  bermasalah dengan  pihak  luar,  misalnya  seringnya pergantian  penasihat  hukum  perusahaan, adanya kewajiban hukum yang signifikan,  seringnya  pergantian  auditor eksternal, keengganan untuk memberikan data  kepada  eksternal  auditor  dan pengunduran dewan direksi tanpa penjelasan.
2. Faktor-faktor  personal  terkait  dengan pelaku fraud Fraud dapat dideteksi dengan mengidentifikasi  kecenderungan  pelaku fraud .  Dikarenakan fraud dilakukan berulang  dan  dilakukan  dalam  jangka waktu  yang  panjang,  individu-individu yang melakukan fraud sering menunjukkan  perubahan  perilaku  yang berhubungan dengan stres.
Kecenderungan pelaku fraud dapat diidentifikasi  dengan  memiliki  beberapa pola  sebagai  berikut:  1)  kondisi  yang dapat memicu tindakan fraud , 2) perubahan  perilaku  yang  tidak  dapat dijelaskan,  dan  3)  kondisi  demografi tertentu.
3. Lingkungan  karyawan  yang  mengarah kepada fraud Albrecht  et.al  (1995)  dalam  Fullerton (2004)  melaporkan  bahwa  pelaku fraud terkait  dengan  tiga  keadaan  umum (disebut juga fraud triangle atau segi tiga fraud ),  yaitu:  tekanan,  kesempatan,  dan rasionalisasi.
Dorongan
individu melakukan fraud sering  terjadi  karena individu  berada  di  bawah  tekanan  yang berat. Tekanan ini terkait kondisi keuangan  (mis.  utang  pribadi,  kredit
macet,  kebutuhan  keuangan  dan  medis yang  tidak  terduga),  terkait  pekerjaan (mis.  tujuan  yang  tidak  tercapai, quotas , atau  ramalan),  atau  dorongan  lainnya (mis. perjudian, obat-obatan, atau keserakahan).  Peluang  atau  kesempatan untuk  melakukan fraud timbul  ketika karyawan  berada  dalam  posisi  yang dipercaya yang memungkinkan mengedalikan pengendalian tanpa dipertanyakan.  Pada  akhirnya,  pelaku yang melakukan fraud sering merasionalisasi  tindakan  mereka  sebagai pembenaran  atas  kemarahan  terhadap perusahaan  karena  tidak  memberikan bayaran  yang  memadai  atau  penghargaan atas  upaya  mereka.  Atau,  para  pelaku fraud merasionalisasi  tindakan  mereka sementara dengan rencana untuk membayar  kerugian  di  masa  yang  akan datang.
4. Perubahan perilaku Pelaku  kejahatan  kerah  putih  ( white collar crime ) umumnya tidak menganggap  diri  mereka  sebagai  pelaku kejahatan,  dan  kejahatan  ini  dapat  terjadi selama  berbulan-bulan  atau  bertahun- tahun,  dan  dalam  masa  itu  pelaku  mulai menunjukkan  tanda-tanda  stres.  Albrecht et  al.  (1995)  dalam  Fullerton  (2004) mencontohkan perubahan perilaku seperti insomnia ,  peningkatan  konsumsi  obat, merokok,  mabuk-mabukan,  lekas  marah, paranoid,  dan  bersikap  curiga.  Pelaku sering menghindari kontak mata, bersikap defensif,  bermusuhan,  gugup  dan  keras kepala  .  Perubahan  lainnya  misalnya melalui  peningkatan  gaya  hidup  (Davia 2002 dalam Fullerton 2004).
5. Profil demografi Pelaku  kejahatan  kerah  putih  sering terlihat lebih tua, berpendidikan, dipercaya  dan  bertanggung  jawab  dalam perusahaan,  dan  bebas  dari  sejarah kriminal.  Para  pelaku  ini  umumnya datang  ke  gereja,  kemungkinan  besar menikah,  dan  bersosialisasi  (Romney  et al,  1980;  ACFE  2002  dalam  Fullerton 2004). Dengan kata lain, pelaku kejahatan kerah  putih  adalah  seseorang  yang muncul  jujur,  dan  umumnya  dipercaya
Rafael, et al : Red flags Pengelolaan ……
dalam  lingkungan  perusahaan.  Karena pelaku fraud adalah  karyawan  yang paling  sering  dipercaya,  hanya  auditor internal yang skeptis, yaitu yang memperluas  informasi,  cenderung  untuk melihat melampaui penampilan kepercayaan  dan  mendeteksi  pelaku. Selain  itu,  auditor  internal  yang  skeptis lebih  mungkin  untuk  melihat  perubahan atau kontradiksi karyawan, situasi karyawan, perilaku, atau gaya hidup.
6. Faktor-faktor  terkait  catatan  keuangan dan praktek akuntansi
Gejala  tertentu fraud yang  tercermin dalam cara perusahaan menangani catatan keuangan.  Misalnya,  apakah  ada  catatan yang  hilang,  transaksi  dicatat  secara teratur,  item  yang  tidak  sesuai  pada rekonsiliasi bank, pembayaran ganda, dan pengendalian internal yang lemah. Demikian pula, mungkin terdapat
perubahan  yang  tidak  dijelaskan  dalam angka  dan  tren  laporan  keuangan,  seperti penghapusan/ write off besar-besaran, kenaikan  yang  tidak  biasa  dalam  biaya, atau  rasio  keuangan  tidak  menentu (Albrecht  et  al.  1995  dalam  Fullerton 2004). Auditor yang meningkatkan
pencarian informasi mereka lebih mungkin  untuk  menemukan  anomali dalam  catatan  keuangan.  Auditor  internal yang  skeptis  dan  menunjukkan  perilaku yang dibangun oleh HEP lebih cenderung mencari informasi lebih lanjut, kemampuan  mereka  untuk  mendeteksi kontradiksi,  kemampuan  mereka  untuk mengembangkan  penjelasan  alternatif, dan kemampuan mereka untuk memahami  orang  lain,  untuk  mendeteksi fraud dibandingkan  auditor  yang  kurang skeptis.

## Konsep Dasar Dana Desa
Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang bersumber  dari  APBN,  Pasal  1,  ayat  2  :  Dana Desa  adalah  Dana  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.  Selanjutnya  dalam  pasal  6 disebutkan  bahwa Dana Desa tersebut ditransfer  melalui  APBD  kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

## Pengawasan Dana Desa
Pengawasan  Dana  Desa  dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan  Desa)  dan  pemerintah  di atasnya,  yaitu  pemerintah  kabupaten/kota. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  Pasal  55  disebutkan  : Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan  pengawasan  kinerja Kepala Desa. Ketentuan  pasal  55  huruf  c  yang mengatakan bahwa BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan  kinerja  kepala  Desa inilah  entry  point  yang  akan  saya bahas disini.
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Undang-Undang Desa :
Pasal  48  :  Dalam  melaksanakan  tugas, kewenangan,  hak,  dan  kewajibannya, kepala Desa wajib:
a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa  setiap  akhir  tahun  anggaran kepada bupati/walikota;
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa  pada  akhir  masa  jabatan kepada bupati/walikota; c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada  Badan  Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
Lebih  lanjut  dalam  Pasal  51  PP  yang sama disebutkan :
1)  Kepala  Desa  menyampaikan  laporan keterangan  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  48 huruf  c  setiap  akhir  tahun  anggaran  kepada Badan  Permusyawaratan  Desa  secara  tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  paling  sedikit  memuat pelaksanaan peraturan Desa.
3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  digunakan  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa  dalam  melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.
Dari  uraian  diatas  sudah  jelas  bahwa Badan  Permusyawaratan  Masyarakat  Desa mempunyai  peran  yang  strategis  dalam  ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak  diselewengkan.  Dalam  pasal  48  dan  51 PP Nomor 43 Tahun 2014.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  tersebut setikdanya  ada  3  poin  yang  sangat  krusial yaitu :
1. Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa
Kepala  Desa  wajib  menyampaikan  laporan keterangan  penyelenggaraan  pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan  Desa  setiap  akhir  tahun anggaran. 2. Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit  memuat  pelaksanaan  peraturan
Desa.  APBDes  adalah  merupakan  salah satu  contoh  Peraturan  Desa,  artinya  bahwa jika  Kepala  Desa  wajib  membuat  laporan keterangan  tertulis  tentang  pelaksanaan peraturan  desa  berarti  kepala  desa  wajib membuat  laporan  tentang  pelaksanaan APBDes
3. Lebih  lanjut  dalam  Pasal  51  ayat  (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan
penyelenggaraan Pemerintahan
Desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) digunakan  oleh  Badan  Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.
BPD  selama  ini  sangat  kesulitan mengakses  mengenai  pelaksanaan  APBDes karena sesuai ketentuan undang-undang bahwa kepala desa hanya wajib melaporkan pelaksanaan  APBDes  kepada  Bupati/Walikota sedangkan  masyarakat  menuntut  BPD  ikut mengawasi jalannya pemerintahan Desa.
Dengan  payung  hukum  yang  jelas  ini maka  akan  mempermudah  tugas  BPD  untuk ikut  mengawasi  kinerja  kepala  desa  termasuk didalamnya  adalah  penggunaan  Dana  Desa yang  ter-integrasi  dalam  APBDes.  Walaupun laporan  keterangan  ini  bukan  suatu  laporan pertanggungjawaban  tetapi  karena  ini  adalah laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan  peraturan  desa  tentu  jika  ada indikasi ketidaksesuaian
BPD bisa menindaklanjuti sesuai peraturan atau undang- undang.
Badan  Permusyawaratan  Desa  yang merupakan  lembaga  yang  mempunyai  fungsi pengawasan  diharapkan  bisa  menjalankan perannya  secara  sungguh-sungguh  terutama dalam  hal  penggunaan  anggaran.  Undang- undang  dan  Peraturan  Pemerintah  sudah memberikan  payung  hukum  yang  jelas sehingga  BPD  tidak  perlu  ragu  dalam menjalankan  fungsinya  untuk  melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian
ini menggunakan pendekatan mixed  method ,  yaitu  merupakan gabungan  metode  kuantitatif  dan  kualitatif. Data  dikumpulkan  dengan  metode  survey, dengan menyebarkan kuesioner dan melakukan  wawancara  dengan key  informan . Data  hasil  survey  yang  diperoleh  melalui penyebaran kuesioner berdsarkan daftar pertanyaan  yang  telah  disiapkan.  Data  ini bertujuan untuk mengetahui persepsi BPD atas efektifitas red  flags dalam  mendeteksi kecurangan  pengelolaan  keuangan  desa,  serta
Rafael, et al : Red flags Pengelolaan ……
mengidentifikasi upaya yang diperlukan dalam pencegahan kecurangan.
Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah daerah Kab. Kupang, dengan desa yang  berada  pada  Kec.  Kupang  Timur,  Kec. Amabi  Oefeto  Timur  dan  Kec.  Nekamese sebagai  sampel  wilayah  untuk  penelitian  ini. Alasan  dipilihnya  Kecamatan  Kupang  Timur sebagai  sampel  area  penelitian,  dikarenakan lokasi  Kec.  Kupang  Timur  yang  berada  di pinggiran  kota,  dan  terletak  di    lokasi  yang strategis karena merupakan penghubung antara Kota Kupang dan Kabupaten-kabupaten bagian  timur  (TTS  dan  TTU)  dan  bahkan merupakan  penghubung  dengan  luar  negeri (Timor  Leste).  Kec.  Amabi Oefeto  Timur dan Kec.  Nekamese  merupakan  kecamatan  yang ada  di  kabupaten  Kupang  dengan  pendapatan dana  desa  terbesar  yaitu  untuk  kecamatan Nekamese  sebesar  Rp7.396.631.000  dan kecamatan  Amabi  Oefeto  Timur  sebesar Rp6.724.421.000.
Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  3 orang  Anggota  dari  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  yaitu  Ketua  BPD,  Wakil  BPD, Sekretaris BPD, Bendahara BPD atau anggota.yang  berada  di    8  desa  kecamatan Kupang Timur, 11 desa  kecamatan  Nekamese dan  10  desa  kecamatan  Amabi  Oefeto  Timur atau sebanyak 87 sampel penelitian. Kecamatan  Kupang  Timur  terdapat  8  desa, yaitu  desa  Oefafi,  Desa  Pukdale,  Desa Nunkurus,  Desa  Tuapukan,  Desa  Manusak, Desa  Oesao,  Desa  Oelatimo  dan  Desa  Tanah Putih.  Kecamatan  Nekamese  terdapat  11  desa yaitu  desa  Bismark,  desa  Bone,  desa  Oben, desa  Oelomin,  desa  Oemasi,  desa  Oenif,  desa Oepaha,  desa  Taloetan,  desa  Tasikona,  desa Tunfeu  dan  desa  Usapi  Sonbai.  Kecamatan Amabi  Oefeto  Timur  terdapat  10  desa  yaitu desa  Oenuntono,  desa  Pathau,  desa  Muke, desa  Oemolo,  desa  Oemofa,  desa  Seki,  desa Nunmafo,  desa  Oeniko,  desa  Enolanan,  dan desa Oenaunu.
Terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data penelitian ini: 1. Tahapan menganalisis identitas karakteristik  responden  berdasarkan  data demografis  responden,  yaitu  usia,  tingkat pendidikan,  masa  jabatan,  pengalaman dalam mendeteksi kecurangan, dan
keikutsertaan dalam pelatihan atau seminar terkait pendektisian kecurangan.
2. Tahapan  kedua  yaitu  identifikasi  persepsi BPD  mengenai  kefektifan  penggunaan red  flags dalam  mendeteksi  kecurangan. Responden mengidentifikasi peran indikator-indikatod  dalam  empat  kriteria yaitu  “sangat  efektif”,  “tidak  efektif”, “efektif”  dan  “sangat  efektif”.  Tahapan ini  menggunakan  nilai  rata-rata  (mean) keseluruhan  untuk  setiap  kelompok red flags yang  dinilai  berdasarkan  persepsi BPD. Selanjutnya setiap kelompok indikator  akan  dibuatkan  peringkat  dan disajikan  berdasarkan  Lima  bersa Red flags berpredikat “sangat efektif”
berdasarkan 4 kategori fraud diamond . 3. Tahapan  ketiga  menganalisis  pengaruh karakteristik  demografi  BPD  terhadap persepsi  atas  efektivitas red  flags dalam mendeteksi  kecurangan.  Tahapan  ini dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas  atas  kuesioner  yang  disebar, kemudian  pengujian  kelayakan  model yang  meliputi  uji  determinasi  (R 2 ),  uji  F dan  uji  t.  Uji  determinasi  digunakan untuk  mengukur  kemampuan  model dalam  menerangkan  variabel  dependen. Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui variabel  independen  secara  simultan terhadap  variabel  dependen.  Variabel independen penelitian ini adalah karakteristik  responden  yang  diukur dengan  gender,  usia,  tingkat  pendidikan, masa kerja, pengalaman dalam mendeteksi fraud, dan pengalaman mengikuti  pelatihan  dan  seminar  tentang pendeteksian  fraud,  sementara  variabl dependennya  adalah  efektifitas  red  flag dalam mendeteksi kecurangan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Demografi Responden
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah masyarakat  desa  yang  merupakan  anggota Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  di  160 desa di Kabupaten Kupang. Penentuan sampel dengan  menggunakan  proposive  sample,
sehingga  sample  yang  digunakan  adalah  yang memenuhi  kriteria  yaitu  kecamatan  dengan alokasi dana desa terbesar dan terdekat dengan Kota  Kupang.  Sampel  dalam  penelitian  ini adalah  Anggota  BPD  yaitu  Ketua,  Anggota, Sekretaris  dan  Anggota  BPD  di  kecamatan Kupang  Timur,  Nekamese  dan  kecamatan Amabi Oefeto Timur.
Kecamatan  Kupang  Timur  terdiri  dari  8 Desa  yaitu,  desa  Oefafi,  desa  Pukdale,  Desa Nunkurus,  Desa  Tuapkukan,  Desa  Manusak, Desa  Oesao,  Desa  Oelatimo  dan  Desa  Tanah Putih.  Kecamatan  Nekamese  terdiri  dari  11 desa,  yaitu  desa  Besmarak,  desa  Bone,  desa Oben, desa Oelomin, desa Oemasi, desa Oenif, desa  Oepaha,  desa  Taloetan,  desa  Tasikona, desa  Tunfeu,  dan  desa  Usapi  Sonbai. Kecamatan  Amabi  Oefeto  Timur  terdiri  dari 10  desa,  yaitu  desa  Oenuntono,  desa  Pathau, desa  Muke,  desa  Oemolo,  desa  Oemofa,  desa Seki,  desa  Nunmafo,  desa  Oeniko,  desa Enolanan, dan desa Oenaunu.
Tabel 1 menggambarkan jumlah penyebaran  kuesioner  yang  dilakukan  yaitu sebanyak  87  kuesioner  yang  disebarkan kepada 20 desa dengan target responden setiap desa  adalah  Ketua  BPD,  Wakil  BPD, Sekretaris BPD, Bendahara BPD atau anggota. Namun kuesioner  yang  terisi  adalah  sebanyak 69 kuesioner atau sebanyak 79%.
Tabel 1. Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner No Rincian Jumlah eksemplar Persentase 1 Kuesioner yang disebarkan 87 100% 2 Kuesioner yang tidak dikembalikan 6 21% 3 Kuesioner yang dikembalikan 69 79% 4 Luesioner yang digunakan untuk analisis penelitian 69 79%
Sumber : data diolah, 2019
Karakteristik  responden  digunakan  oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai  data  demografi  responden  latar belakang  pendidikan,  jenis  kelamin,  jabatan dan  lamanya  bekerja,  pengalaman  dalam mendeteksi  fraud  dan  keikutsertaan  dalam seminar  atau  pelatihan  yang  berkaitan  dengan fraud .  Adapun  jumlah  responden  dalam penelitian  ini  sebanyak  69  responden.  Berikut ini disajikan statistik demografi responden.
Tabel 2. Karakteristik responden No Keterangan Persentase 1 Gender a. Perempuan 14% b. Laki-laki 86% 2 Tingkat Pendidikan a. SD 10% b. SMP 16% c. SMA 62% d. S1 10% e. S2 1% 3 Jabatan a. Ketua BPD 32% b. Wakil BPD 13% c. Sekertaris BPD 28% d. Bendahara BPD 1% e. Anggota 26% 4 Masa Kerja a. < 3 26% b. 3 - < 6 57% c. 6 - < 9 16% d. 9 > 1% 5 Pengalaman dalam Mendeteksi Fraud a. Ya 33% b. Tidak 67% 6 Keikutsertaan dalam pelatihan/seminar tentang Fraud a. Ya 36% b. Tidak 64% Sumber : data diolah, 2019
Rafael, et al : Red flags Pengelolaan ……
Berdasarkan  Tabel  2  dapat  diketahui bahwa  responden  terbanyak  adalah  laki-laki dibandingkan perempuan yaitu sebanyak 86%, tingkat  pendidikan  responden  adalah  SMA (62%),  dengan  masa  kerja  tertinggi  antara  3 sampai  dengan  6  tahun  (57%).  Berdasarkan data  demografi  responde  diperoleh  informasi bahwa 67% dari pengurus BPD belum memiki pengalaman  dalam  mendeteksi fraud dengan rendahnya  tingkat  partisipas  dalam  kegiatan pelatihan atau seminar tentang fraud .

## Persepsi Atas Efektivitas Red flags
Tahapan  selanjutnya  adalah  melakukan identifikasi  atas  persepsi  BPD  mengenai
kefektifan  penggunaan red  flags dalam mendeteksi  fraud.  Persepsi  terhadap  cara pandang  individu  terhadap  fenomena  yang terjadi di sekitarnya berdasarkan hasil pengamatan  dan  pengalaman  sehingga  setiap individu  dapat  memiliki  persepsi  yang  sama atau  berbeda.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasikan  efektifitas  45  indikator yang  dikelompokkan  menjadi  empat  ketegori sesuai  konsep fraud  diamond .  Responden mengidentifkasikan  peran  indikator-indikator tersebut  dalam  empat  kriteria  jawaban  yaitu: “sangat  tidak  efektif”,  “tidak  efektif”, “efektif”, dan “sangat efektif”.
Tabel 3. Lima besar red flags berpredikat “sangat efektif”
Kategori Uraian Rata-rata Kategori: Tekanan/ Insentif (Pressure/ Incentive) 1 Dampak nyata yang dirasakan akibat pelaporan hasil keuangan yang buruk 3,06 2 Kerentanan tinggi terhadap perubahan teknologi 2,94 3 Aparatur desa/dan atau kepala desa sebagai pemangku kepentingan keuangan yang dominan di pemerintahan desa 2,61 4 Berulang kali memperoleh arus kas negative atau defisit tidak mampu menghasilkan arus pendapatan asli desa 2,61 5 Desa memiliki kemampuan lebih untuk melakukan kewajiban pemenuhan pembayaran utang 2,20 Rata-rata Tekanan/Insentif (Pressure/Incentive) 2,68 Kesempatan (Opportunity) 1 Tidak memadainya sistem pengawasan 3,41 2 Transaksi tidak dicatat tepat waktu dan tidak terdokumentasi dengan baik 3,33 3 Manajemen didominasi oleh satu orang atau satu kelompok kecil dalam pemerintahan desa tanpa control yang jelas 3,29 4 Tidak memadainya prosedur perekrutan aparatur desa 3,25 5 Tidak memadainya keamanan fisik aset 3,25 Rata-rata Kesempatan (Opportunity) 3,30
Kategori Uraian Rata-rata Rasionalisasi (Rationalization) 1 Aparatur desa mengabaikan pengendalian internal atas penyalahgunaan aset 3,29 2 Aparatur desa mengabaikan kebutuhan untuk memantau atau mengurangi resiko 3,16 3 Komitmen aparatur desa kepada pihak ketiga untuk mencapai estimasi yang tidak realistis 3,13 4 Sering terjadi perselisihan dengan pengawas/auditor inspektorat terdahulu terkait dengan akuntansi, audit, atau masalah pelaporan keuangan 2,94 5 Aparatur desa memiliki sejarah pelanggaran hukum atau terlibat dalam kecurangan atau pelanggaran hukum 2,91 Rata-rata Rasionalisasi (Rationalization) 3,09 Kemampuan (Capability) 1 Seseorang memiliki kemampuan untuk memahami dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal 3,19 2 Seseorang memiliki posisi atau fungsi penting dalam pemerintahan desa 3,14 3 Suatu kecurangan dapat dikatakan berhasil apabila secara efektif mampu menghindari pendeteksian kecurangan 3,13 4 Seseorang dengan kepribadian yang sangat persuasive 3,04 5 Seseorang memilki ego yang kuat dan keyakinan besar 2,99 Rata-rata Kemampuan (Capability) 3,10
Grafik 1. Lima besar red flags berpredikat “sangat efektif”
Rafael, et al : Red flags Pengelolaan ……
Berkenaan  dengan  level  rata-rata  untuk skor  efektivitas,  dapat  disimpulkan  bahwa indikator-indikator  kecurangan  ( red  flags ) telah memenuhi kriteria efektif untuk digunakan  dalam  mendeteksi  kecurangan. Hasil analisis atas jawaban responden menunjukkan  bahwa  dimensi  The  Fraud Diamond  yang  memiliki  nilai  rata-rata tertinggi  adalah  kesempatan  ( opportunity ). Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan Theory  of  Fraud  Diamond  yang  menekankan bahwa  kemampuan  seseorang  memegang peranan penting ketika terjadinya fraud.
Penelitian  yang  dilakukan  terhadap BPD  yang  merupakan  pengawas  desa  dalam seluruh  aspek  pembangunan  desa  lebih menekankan  kesempatan  sebagai  indikator yang  memenuh  kriteria  paling  efektif  dalam mendeteksi  kecurangan.  Kesempatan  ini timbul  karena  adanya  sistem  pengendalian yang lemah dan pengelolaan manajemen yang tidak memadai sehingga menyebabkan seseorang  berani  untuk  melakukan  fraud dengan alasan tidak akan ada yang mengetahui tindakannya  sehingga  membuat  pelaku  berani untuk  mengambil  kesempatan  melakukan tindakan fraud . Namun tidak saja kesempatan, kemampuan (capability) juga  dipandang efektif  dalam  mendeteksi  kecurangan.  Ketika seseorang memilkiki kesempatan dan didukung dengan kemampuan maka
semakinmudah  kecurangan  itu  akan  terjadi. Rasionalisasi  dan  tekanan  juga  merupakan faktor yang efektif, tetapi ketika penelitian ini dilakukan  di  desa  dengan  BPD  sebagai pengawas,  kedua  faktor  ini  dipandang  tidak lebih  efektif  dibandingkan  faktor  kesempatan dan kemampuan yang dimiliki.
Penelitian  sebelumnya  dilakukan  oleh oleh  Moyes  et  al.  (2006)  untuk  mengetahui persepsi  auditor  internal  dan  Yang  et  al. (2009)  pada  auditor  eksternal  dan  auditor internal,  hasil  kedua  penelitian  tersebut menunjukkan  bahwa  kesempatan  merupakan indikator yang paling efektif dalam mendeteksi  kecurangan.  Oleh  karena  itu penelitian  ini  sejalan  dengan  kedua  penelitian tersebut.
Persepsi auditor internal dalam menentukan  efektivitas red  flags tentunya
tidak  terlepas  dari  pengaruh  karakteristik demografi auditor internal tersebut. Karakteristik demografi seperti gender, tingkat pendidikan,  masa  kerja,  pengalaman  dalam mendeteksi kecurangan, serta kegiatan pelatihan  seminar  terkait  dengan pendeteksian kecurangan  yang  pernah  diikuti.  Keterkaitan tersebut telah dibuktikan dengan hasil pengujian  yang  dilakukan  menggunakan analisis  regresi  linear  berganda  seperti  yang disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil pengujian pengaruh karakteristik  demografi  BPD  pada
persepsi Variabel B t Sig Kesimpulan (Constant) 1.2 72 2,4 25 0,0 18 Gender 0,0 43 0,1 95 0,8 46 Tidak Berpengaruh Tingkat pendidikan 0,3 06 3,2 70 0,0 02 Berpengaruh Masa Kerja 0,2 29 1,9 37 0,0 57 Berpengaruh Pengalaman 0,5 20 1,4 40 0,1 55 Tidak Berpengaruh Pelatihan - 0,5 43 - 1,5 53 0,1 25 Tidak Berpengaruh R 0,5 13 R Square 0,2 63 Adjusted R 2 0,2 04 Sig F Test 0,0 01
* Nilai signifikansi < 0,05
Tabel  4  menunjukkan  nilai  Adjusted  R 2 sebesar  0.204  yang  berarti  bahwa  sebesar 20,4%  persepsi  BPD  dapat  dijelaskan  oleh karakteristik demografi seperti gender, tingkat pendidikan,  masa  kerja,  pengalaman  dalam mendeteksi kecurangan, serta kegiatan pelatihan  yang  berkaitan  dengan  fraud, sementara  sisanya  sebesar  79,6%  dijelaskan oleh  variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan dalam  model  penelitian  ini.  Hasil  atas  Uji
Anova atau F test menyajikan nilai signifikansi  sebesar  0,001  yang  berarti  bahwa semua karakteristik demografis tersebut berpengaruh  secara  simultan  pada  persepsi auditor  internal.  Hasil  pengujian  tersebut  juga membuktikan  bahwa  persepsi  auditor  internal dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan masa kerja.
Meskipun  demikian,  tiga  karakteristik lain seperti gender, pengalaman dan pengetahuan  tidak  mempengaruhi  persepsi auditor internal atas efektivitas red flags dalam mendeteksi  kecurangan  di  desa.  Penelitian  ini menunjukkan  bahwa  gender  seorang  BPD tidak berpengaruh pada persepsi atas efektivitas red  flags dalam  mendeteksi kecurangan.  Hasil  penelitian  ini  menegaskan bahwa  setiap  pengawas  dalam  hal  ini  BPD harus  memiliki  sikap  konservatif,  skeptis,  dan investigatif untuk memastikan tidak terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil ini semakin menegaskan bahwa pria dan wanita  memiliki  kesetaraan  tugas,  tanggung jawab,  dan  kompetensi  untuk  mewujudkan desa  yang  sejahtera.  Fakta  ini  mendukung hasil  penelitian  Rustiarini  dan  Novitasari (2014)  yang  juga  membuktikan  bahwa perbedaan  gender  tidak  berpengaruh  pada persepsi auditor
eksternal,
namun bertolakbelakang  dengan  penelitian  Moyes dan  Baker  (2009)  yang  menemukan  bahwa auditor wanita lebih mungkin untuk mendeteksi  kecurangan  menggunakan red flags dibandingkan auditor pria.
Karakteristik  demografi  pengalaman BPD  tidak  berpengaruh  pada  persepsi  atas efektivitas red  flags ,  dimana  tidak  sesuai dengan  hasil  penelitian  Hegazy  dan  Kassem (2010)  yang  menemukan  bahwa  masa  kerja auditor berpengaruh pada pendeteksian kecurangan  menggunakan red  flags .  Semakin lama  waktu  seseorang  memegang  jabatan sebagai seorang auditor internal, tentunya akan semakin  meningkat  pengetahuan  dan  keahlian yang dimiliki. Pengalaman sebagai BPD tidak memberikan  jaminan  kemampuan  dalam melakukan pendeteksian kecurangan.
Hasil  pengujian  terakhir  untuk  faktor demografi BPD menunjukkan bahwa keikutsertaan dalam pelatihan tidak berpengaruh pada persepsi BPD atas
efektivitas red  flags .  Hal  ini  disebabkan karena  minimnya  pelatihan  atau  bahkan hampir  tidak  ada  pelatihan  yang  dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan BPD dalam melaksanakan pengawasan pembangunan  desa.  Fraud  merupakan  suatu hal  yang  tidak  sering  terjadi  di  desa,  namun saat ini desa mengelolaa anggaran yang cukup besar  sehingga  peluang  terjadinya  fraud  akan sangat tinggi. Untuk meningkatkan pengetahuan,  BPD  dapat  dinerikan  pelatihan sehingga dapat meningkatkan fraud awareness atas  potensi  terjadinya  kecurangan  di  desa. Apabila  BPD  memiliki  pengetahuan  yang cukup  dan  fraud  awareness  yang  tinggi, kepekaan atas munculnya gejala-gejala kecurangan akan membantu BPD mengidentifikasi  efektivitas red  flags yang tepat digunakan dalam mendeteksi kecurangan.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  yang sebelumnya  mendukung  pendapat  bahwa pelatihan  dapat  membantu  auditor  internal untuk  mengidentifikasi  efektivitas red  flags (Nieschwietz  et  al.,  2000,  Bierstaker  et  al., 2012).

## KESIMPULAN
Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa indikator-indikator  kecurangan  ( red  flags ) efektif digunakan dalam pendeteksian kecurangan. Dimensi the Fraud Diamond yang memiliki  nilai  rata-rata  tertinggi  adalah kesempatan  ( opportunity ),  kemudian  faktor tertinggi kedua adalah kemampuan ( capability ).  Ini  berarti  kecurangan  dapat terjadi apabila terdapat suatu tekanan, kesempatan,  rasionalisasi,  dan  kemampuan dari  pelaku  kecurangan.  Secara  teoritis,  hasil penelitian  ini  melengkapi  keterbatasan  hasil penelitian sebelumnya yang masih menggunakan konsep The Fraud Triangle.
Hasil pengujian atas karakteristik demografi  auditor  internal  dipengaruhi  oleh tingkat pendidikan dan masa kerja, sedangkan gender,  pengalaman  mendeteksi  kecurangan, maupun pelatihan yang diikuti, tidak mempengaruhi  persepsi  BPD  atas  efektivitas red  flags dalam  mendeteksi  kecurangan pengelolaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Albrecht,  W.  Steve,  Conan  C.  Albrecht,  dan
Chad O. Albrecht. 2006. Fraud Examination.  2nd  Edition.  Canada: Thompson South-Western.
Association  of  Certified  Fraud  Examiners. 2012.  Report  to  the  Nation  on Occupational  Fraud  and  Abuse.  USA: ACFE, Inc.
Fullerton,  Rosemart  R.  dan  Cindy  Durtschi. 2004.  The  effect  of  Professional Skepticism  on  The  Fraud  Detection Skills  of  Internal  Auditors.  Social Science Research Network.
Moyes,  Glen  D.,  Ping  Lin,  Raymond  M. Landry, dan Handan Vicdan. 2006. Red
flags Detecting  Fraud.  Journal  of Accounting,  Ethics  &  Public  Policy,  6 (1): 1-28.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.6
Tahun  2014  Tentang  Desa.,  Peraturan Pemerintah  No.43  Tahun  2014  Tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Undang-undang Desa.,Buku Pintar Dana Desa Kementerian Keuangan Tahun 2017. Sengur,  Evren  Dilek.  (2012).  Auditors’ Perception of Fraud Prevention
Measures:  Evidence  from  Turkey. Annales  Universitatis  Apulensis  Series Oeconomica, 14 (1): 128-138.
Tuanakotta,  Theodorus  M.  2012. ”Akuntansi Forensik  &  Audit  Investigatif” .  Jakarta: Salemba Empat.