## A.Pendahuluan
1.Latarbelakang Masalah
Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa hadirnya pihak tergugat atau termohon  pada  persidangan,  prinsipnya bahwa  hakim  diberi  wewenang  untuk menjatuhkan putusan atau tidak tanpa hadirnya pihak tergugat pada persidangan sehingga  hakim  memiliki  hak  fakultatif, dalam hal ini merujuk pada Pasal 126 HIR (tentang verstek) sebagai pedoman 1. Ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama,  langsung  memberikan wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan verstek.
2. Menunda  sidang  dan  memanggil tergugat sekali lagi.
Batas  pengunduran  atau  toleransi tentang berapa kali dapat ditunda tidak dijelaskan secara pasti dalam ketentuan tersebut,  sehingga  hakim  diberi  wewe- nang untuk memutuskannya sendiri berdasarkan  asas  peradilan  sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada kasus cerai talak  perkara  No.  0520  Pdt/G/2014  PA
Kab. Kediri Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri telah menjatuhkan putusan verstek Yang  terjadi  pada  sidang  ke  II,  yakni tanpa hadirnya pihak tergugat, dengan isi putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan  bahwa  termohon  yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir 2. Mengabulkan  permohonan  pemohon dengan verstek
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak raj’i terhadap termohon
4. Membebankan  kepada  pemohon  un untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sebesar Rp 286.000,- Seringkali majelis hakim pengadilan agama menjatuhkan putusan verstek dalam  perkara  perceraian,  hanya  karena termohon tidak hadir sekali atau dua kali dalam persidangan dengan satu pertimbangan Karena termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara patut 1. Putusan verstek telah sesuai dengan hukum  acara  perdata  (ps.  125  HIR).

## ANALISIS KEADILAN HUKUM PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA CERAI TALAK NO. 0520/PDT.G/2014/PA. KAB. KEDIRI

## Abdullah Taufik
IAIN Kediri abtakediri@gmail.com
Abstract
Verstek’s decision is a decision handed down by the judge without the presence of the defendant or respondent at the trial, the principle that the judge is authorized to make a decision or not without the presence of the defendant at the trial so that the judge has facultative rights, in this case referring to article 126 HIR (about verstek) as a reference: 1. The absence of the defendant at the first hearing that authorized the judgeimmediately to decide on the verstek 2. Delay the session and call the defendant once again. In such legal cases / events, the position of the defendant / defendant in the divorce case is always in a weak position, especially if the respondent is a woman, with all her limitations she will always be passive and difficult to provide resistance is most likely caused by the following factors: a. Unclear address; b. The call (relas) for the trial does not arrive; c. Lack of understanding procedures in court proceedings and reluctance to consult; d. More resigned and accept fate
Keywords: Divorce, Verstek Verdict, Legal Justice

## “Jika tergugat tidak datang pada hari
perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya,  meskipun  ia  dipanggil dengan  patut,  maka  gugatan  itu diterima dengan tidak hadir (verstek) kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri,  bahwa  pendakwaan  itu melawan hak atau tidak beralasan”.
2. Berlandaskan  azas  hukum  acara perdata yaitu “Azas sederhana, cepat dan biaya ringan”. Dalam kasushukum demikian maka posisi termohondalam perkara perceraian selalu dalam posisi yang lemah, apalagi jika termohon adalah seorang wanita, dengan segala keterbatasannya ia akan selalu pasif dan susah untuk memberikan perlawanan karena kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa faktor berikut ,yakni alamat yang  tidak  jelas,  Panggilan  (relas)  untuk sidang  tidak  sampai,Kurang  memahami prosedur beracara di pengadilan dan enggan untuk berkonsultasi, Lebih pasrah atau menerima nasib Tujuan kajian dari aspek keadilan hukum ini adalah agar majlis hakim dalam menjatuhkan putusan verstek mempertimbangkan aspek keadilan sosial Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis ingin mengkaji bagaimanakah aspek keadilan hukum dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

## 2.Rumusan Masalah
Dari permasalahan yang terurai dalam latarbelakang  tersebut  di  atas,  dapatlah dirumuskan sebagai berikut: a. Apakah  Faktor  factor  yang  menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan verstek pada  perkara  cerai  talak  No.  0520/ Pdt.G/2014/PA. Kab. Kediri
b. Bagaimanakah  analisis  keadilan hukum pada pertimbangan majelis
hakim dalam menjatuhkan putusan verstek  pada  perkara  No.  0520/ Pdt.G/2014/PA. Kab. Kediri

## 3. Metode
Metode  yang  digunakan  adalah metode  kualitatif  dengan  menggunakan penalaran analitis kritis.

## 4. Kerangka Teoritik a. Teori tujuan hukum
Gustav  Radbruch  seorang  filsuf Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang diidentikkan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
1).Teori keadilan hukum Salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan inilah yang mendapat porsi terbanyak di lingkungan filsafat hukum,  meskipun  ada  tujuan  hukum yang lain seperti kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan  John  Rawls  lebih  dikenal sebagai  filosof  politik  yang  peduli dengan  keadilan,  teori  keadilan John  Rawls  dipandangan  sebagai teori  keadilan  yang  komprehensif, ia  berpandangan  bahwa  perlu  ada ke seim bangan,  kesebandingan  dan keselarasan ( harmony ) antara kepen- tingan pribadi dengan kepentingan bersama atau kepen tingan masyarakat, termasuk di dalamnya negara.
2). Teori kepastian hukum Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin tetap tegaknya hukum itu  sendiri,  dengan  demikian  hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat difungsikan untuk menegakkan keadilan. Menurut Satjipto Raharjo; “Kepastian hukum  memiliki  sifat-sifat  sebagai berikut,  1.  Adanya  paksaan  dari  luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata

## tertib masyarakat dengan perantara
alat-alatnya,  2.  Sifat  undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Kepastian hukum ditujukan pada perbuatan  konkrit  manusia,  bukan sikap batin manusia oleh karena itu tidak mempersoalkan apakah sikap batin manusia itu baik atau buruk. Kepastian  hukum  secara  normatif adalah apabila peraturan perundang- undangan  diundangkan  secara  pasti, yang berarti jelas dan logis. Jelas tidak  mengandung  keragu-raguan, logis tidak akan menimbulkan konflik norma. Menurut  Gustav  Radbruch,  terdapat dua macam pengertian kepastian hukum:”a).Kepastian hukum oleh karena hukum yaitu hukum memberi dua tugas pada bidang yang  lain,  tugas  untuk  menjamin keadilan hukum dan hukum harus tetap  berguna.b),Kepastian  hukum dalam atau dari hukum yaitu dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang  bertentangan,  sehingga  dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan.”
3).Teori kemanfaatan hukum
Penganut aliran utilitas beranggapan bahwa  tujuan  hukum  semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi  sebanyak-banyaknya  warga masyarakat. Pakar dari aliran utilitas adalah  Jaremy  Bentham  menurutnya utilitas  didefinisikan  sebagai  sifat dari segala benda yang cenderung menghasilkan: kesenangan, kebaikan, atau  kebahagiaan,  atau  untuk mencegah  terjadinya  kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.
Dalam mazhab utilitas bahwa prinsip tujuan hukum hanyalah untuk
menciptakan  kemanfaatan  atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi  sebanyak  mungkin  warga masyarakat.
John Stuart Mill salah satu tokoh aliran utilitarian memiliki pandangan sedikit berbeda dengan pandangan utilitarian pada umumnya yang secara general memperbolehkan apapun untuk mencapai  kebahagiaan,  akan  tetapi John  Stuart  Mill  mengembangkan paham etis utilitarian yang berarti bahwa  dorongan  utama  bagi  seorang untuk bersikap etis adalah untuk mencapai kebahagiaan. Oleh karena itu  Stuart  Mill  menyatakan  bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan bukan benda atau suatu hal tertentu.

## b. Teori keadilan sosial John Rawls
Teori  keadilan  John  Rawls  berangkat dari doktrin utilitarianisme yang dibangun oleh Jeremy Benthan, yang lebih berpihak pada individualistis, sedangkan John Rawls berpendapat  “bahwasanya  perlu  adanya keseimbangan, kesebandingan, dan keselarasan ( harmony ) antara kepentingan pribadi  dengan  kepentingan  masyarakat, termasuk didalamnya negara.” Sehingga bagaimana ukuran keseimba- ngan  itu  dibentuk,  diperjuangkan  dan diberikan itulah yang disebut keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak bisa  ditawar-tawar  dan  menjadi  penye- bab adanya jaminan kestabilan dan ketentraman dalam hidup manusia. Oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang dibangun secara adil untuk menga- tur antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan diantara dua kepentingan tersebut.
Keadilan dalam pandangan John Rawls dipersepsikan sebagai wasit bukan pemain
dan harus selalu berpihak pada kebenaran dan  keadilan.  Menurut  Herry  Priyono “Teori keadilan John Rawls memiliki dua tujuan yaitu untuk tujuan keputusan moral dan untuk mengembangkan teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham.”
1) Tujuan keputusan moral: Teori keadilan
sosial John Rawls menitikberatkan pada sederet asas- asas umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yakni sederet evaluasi moral yang telah dibuat dan diterapkan yang sejalan  dengan  hati  nurani,  dengan demikian keputusan moral bersumber dari hati nurani.
2) Tujuan untuk mengembangkan teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme dari Jeremi Bentham,  John  Rawls  menginginkan utilitarianisme rata-rata ( everage utilitarianisme ) dengan kata lain John Rawls menginginkan menjadi seorang utilitarian sekaligus menjadi harmonis dan  ekonomis,  untuk  diperlukan  dua langkah yaitu; Bahwa utilitarianisme yang dibangun John  Rawls  menekankan  sosialitas pada keadilan yang diabdikan untuk memaksimalisasikan keuntungan dan kegunaan terhadap sebanyak mungkin orang hal ini berbeda dengan utilitarianisme rata-rata menurut Jeremy  Bentham  yang  berpandangan bahwa  keadilan  diabdikan  untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita yang lebih individualistik. sedangkan keuntungan menurut John Rawls didefinisikan sebagai distribusi dan sosialitas atau kebersamaan hal ini berbeda dengan pendapat Jeremy Bentham  yang  berpendapat  bahwa keuntungan  didefinisikan  sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan.

## 3) Untuk mewujudkan masyarakat ideal yang baru diperlukan reorganisasi struktur masyarakat.

## c. Keadilan sosial dalam Islam
Keadilan sosial dalam Islam menurut HAMKA difokuskan pada dua hal:
1). Adil adalah asal mula kekuasaan sebagaimana dalam surah an- Nahl  ayat  90  “Sesungguhnya  Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.”
2). Penegakan hukum sebagaimana disebutkan dalam surah an-Nuur ayat 19  “Sesungguhnya  orang-orang  yang ingin agar perbuatan yang sangat keji atau berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman mereka mendapat adzab yang pedih di dunia dan akhirat dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

## a) Adil adalah asal mula kekuasaan
Hakim tidak mempunyai kelebihan istimewa dan hak istimewa, selain dari hak ditaati karena melakukan dan memelihara keadilan  Allah.  Rakyat  wajib  menaatinya dan turut mendirikan syari’at yang ditegakkan.
Ketika datang harta benda zakat yang dikirimkan orang dari satu bagian negara,  dinyatakannya  benar  terus terang  di  hadapan  orang  banyak  bahwa hak yang akan didapatnya dari zakat hanyalah sebanyak hak yang didapat orang lain juga. Kepada anaknya, Fatimah, dan  menantunya,  Ali  bin  Abi  Thalib, menjelaskan “ لع نع
هيلع هللا لص ىبنلا ل اق , لاق هنع هلللا ييضر لع نع عوجلا نم مهنوطب ىولت ةفصلا لها عداو مكيطعا ل : ملسو “Saya tidak akan memberikan istimewa bagi kalian,  dan  saya  biarkan  penduduk  Shuffah melapik perutnya kelaparan.”
Hak  untuk  diri  sendiri  dipersempit, tetapi haknya untuk meluaskan

## penyelidikan atas hukum amat diperlebar.
Hakim-hakim  diberi  peringatan,  jika dia  akan  pergi  ke  suatu  negeri  bahwa pedomannya yang pertama dan utama ialah al-Qur’an. Setelah itu, tilik bagaimana Nabi  Muhammad  menjalankan  hukum itu. Kalau tidak bertemu, tilik bagaimana perbuatan Abu Bakar. Kalau tidak bertemu, tiliklah perbuatan Umar. Kalau tidak juga, pakailah pandangan sendiri.
هيلع هللا لص هللا لوسر عمس هنأ صاعلا نب ورمع نع نارجأ هلف باصأ م� دهتجاف مكاحلا مكح اذا :لوقي ملسو )هيلع قفتم( نارجأ هلف أطخأ م� دهتجاف مكح اذاو “Bilamana  berijtihad  seorang  hakim,  lalu benar  ijtihadnya,  dia  beroleh  dua  pahala. Jika  berijtihad  seorang  hakim,  lalu  salah ijtihadnya,  dia  beroleh  satu  pahala.”  (al- Hadits).
Jadi menggunakan penyelidikan sendiri (ijtihad) adalah sudah satu pahala yang tersendiri.Segala perkara dilihat kepada tumbuhnya. Sedangkan Hakim menentukan hukum sekadar duduknya  perkara.  Menolak  kejahatan lebih diutamakan daripada menarik keuntungan.Kesungguhan ahli-ahli hukum Islam telah menimbulkan beberapa perundang-undangan berpikir yang memperluas tempat tegak hakim. Terdapat metode penetapan hukum islam  di  antaranya  ,  hukum  Qiyas,  yaitu membanding  masalah  furu  (yang  terjadi kemudian/cabang)  kepada  hukum  asal (pokok),  karena  persamaan  ‘illat  (sebab), lalu  disamakan  hukumanny,  Istihsaan, istishhaab,  masalihil  mursalah,  dan lain-lain yang tersebut dalam undang- undang  ushul  fiqih.  Semuanya  dapat diperhalus lagi dengan penyelidikan dan  ilmu  pengetahuan  baru,  terutama tentang recht, undang-undang yang biasa dikatakan yuridis.

## b) Penegakan hukum
Dalam al-Qur’an telah tersebut beberapa hukum mengenai kejahatan. Yang  terkenal  ialah  orang  yang  berzina dirajam,  orang  yang  mencuri  dipotong tangannya dan perampok dipotong tangan kanannya bersama ujung kaki kirinya. Kemudian itu terjadi pula beberapa perkara,  yang  sudah  pasti  akan  tumbuh dalam  masyarakat  umum,  misalnya meminum khamr dan mabuk di muka umum,  semburit  (homoseks),  dan  lain- lain,  yang  telah  dijalankan  hukumannya oleh sahabat-sahabat Nabi.
Adapun hukum zina tidaklah dapat dirubah dan diputar lagi.Hukuman rajam bagi yang berzina adalah hukuman yang diberikan oleh masyarakat agama sejak di dunia ada agama. Di dalam hukum Taurat dijelaskan  bahwa  hukumannya  ialah rajam. Hukuman inilah yang diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW.
Di zaman dahulu masih ada susunan budak  belian,  dayang,  inang  pengasuh, yaitu  perempuan  budak,  yang  pindah dari satu tangan ke tangan yang lain karena diperjualbelikan. Terhadap perempuan  seperti  ini,  hanya  dilakukan separuh hukuman.Dijelaskan pula siapa perempuan yang boleh terkena hukuman ini dan siapa pula laki-lakinya, yaitu orang sopan, masyarakat mulia dan terhormat.

## B. Pembahasan: Analisis Keadilan Hukum Putusan Verstek pada Perkara Cerai Talak
1. Analisis keadilan hukum pada pertimbangan  Majlis  Hakim  dalam putusan verstek
Putusan verstek adalah suatu putusan yang  dijatuhkan  oleh  Majlis  Hakim dalam persidangan dengan tanpa hadirnya  pihak  lawan  (termohon). Perkara cerai talak adalah perkara kontentius atau sengketa dalam rumah tangga antara suami dan istri

## yang mana suami melepaskan ikatan
perkawinan  dari  seorang  istri  yang disebut dengan talak. Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam pengertian talak adalah : ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya  hubungan  perkawinan, dengan demikian cerai talak adalah cerai yang diajukan oleh pihak suami kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum istri. Dalam pemeriksaan cerai talak terkait dengan ketidakhadiran pemohon atau termohon akan terjadi beberapa kemungkinan:
a. Pemohon  tidak  hadir  walaupun sudah dipanggil secara patut maka akan berakibat pada batalnya gugatan atau gugatan gugur.
b. Termohon  tidak  hadir,  walau sudah  dipanggil  secara  patut, sedangkan pemohon hadir maka pihak pengadilan dapat memanggil termohon sekali lagi dengan menunda persidangan berikutnya.
c. Termohon tidak hadir tetapi mengirim  surat  jawaban  saja, maka  surat  jawaban  diabaikan dan  dianggap  tidak  pernah  ada, terkecuali jika surat itu adalah surat eksepsi (tangkisan) yang menerangkan  bahwa  pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.
d. Pemohon dan termohon tidak hadir dalam sidang pertama maka persidangan harus ditunda dan pemohon,  termohon  dipanggil lagi.
Dengan demikian ketidakhadiran baik termohon ataupun pemohon akan menimbulkan akibat hukum bagi masing-masing baik pada pemohon ataupun termohon jika pemohon yang tidak hadir dengan tanpa alasan hukum
maka dapat menjadikan gugatan gugur sedangkan jika yang tidak hadir termohon dengan tanpa alasan hukum maka dapat menimbulkan jatuhnya putusan verstek. Sehubungan dengan perkara cerai talak Nomor: 520/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kediri yang telah diputus dengan verstek akan menimbulkan persoalan bagi yang dikalahkan terutama pada termohon. karena termohon pada perkara cerai talak adalah pihak istri yang tidak menghendaki putusnya ikatan  perkawinan  sehingga  perkara cerai  talak  merupakan  inisiatif  dan kehendak sepihak dari suami. Dengan segala kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki pihak istri dalam kondisi yang demikian sangat rentan terjadinya kesewenang-wenangan dan sangat membutuhkan perlindungan hukum.
2. Aspek keadilan hukum dan analisisnya pada pertimbangan hakim a. Bahwa  Majlis  Hakim  memper- timbangkan ketidakhadiran ter- mo hon pada sidang pertama tanpa adanya alasan hukum sehingga dinilai  oleh  Majlis  Hakim  dapat diperiksa.
Pertimbangan  tersebut  di  atas, secara  yuridis  dapat  dibenarkan, akan tetapi bila mengingat kondisi termohon pada posisi yang lemah  semestinya  Majlis  Hakim menggunakan opsi lain yaitu dengan menunda sidang pada hari yang lain untuk memberikan kesempatan pada pihak termohon agar dapat hadir pada sidang berikutnya. Sebagaimana dinyatakan  pada  Pasal  126  HIR, bahwasanya  pengadilan  dapat memanggil tergugat untuk yang kedua kali sebelum pengadilan menjatuhkan  putusan,  Sehingga

## terjadi keadilan yang seimbang antara pihak-pihak yang bersengketa.

## Dalam pandangan keadilan John
Rawls  ditawarkan  tiga  prinsip keadilan yaitu;
1) Kebebasan yang sama sebesar- besarnya Dalam prinsip ini ada jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan hak yang sama yang titik tekannya pada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
2) Prinsip perbedaan Pada prinsip ini yang jadi tolak ukurnya adalah adanya perbedaan sosial dan ekonomi dalam masyarakat suatu hal yang nyata sehingga harus diberikan porsi pada yang kurang memiliki peluang untuk mendapatkan prospek kesejahteraan.
3) Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan
Pada prinsip ini diperlukan institusi yang dapat menjamin terpenuhinya kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memperoleh ketram- pilan, kemampuan serta motivasi yang sama. Putusan yang dijatuhkan oleh Majlis  Hakim  pemeriksa  perkara pada perkara cerai talak Nomor 520 yang diputus dengan verstek tidak selaras dengan nilai keadilan hukum John  Rowls  karena  dalam  putusan tersebut terdapat ketidakseimbangan keadilan antara hak yang diterima oleh suami selaku pemohon dan istri selaku termohon yang mana suami lebih banyak mendapat kesempatan akses hukum dari pada istri selaku termohon.
3. Pertimbangan putusan verstek pada perkara cerai talak dalam pandangan keadilan Islam Keadilan dalam Islam bermuara dari sumber  kekuasaan,  dalam  Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 90 dinyatakan:
ِنَع ىَهْنَيَو  َبْرُقْلا يِذ ِءاَتيِإَو  ِنا َسْحلإاَو ِلْدَعْلاِب ُرُمْأَي َهَّللا َّنِإ )09( َنوُرَّكَذَت ْمُكَّلَعَل ْمُكُظِعَي  ِيْغَبْلاَو ِرَكْنُمْلاَو ِءاَشْحَفْلا
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada  kaum  kerabat,  dan  Allah  melarang dari  perbuatan  keji,  kemungkaran  dan permusuhan.  Dia  memberi  pengajaran kepadamu  agar  kamu  dapat  mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl: 90).
Inti ayat tersebut di atas mempertegas bahwa hakim bukanlah sumber keadilan, melainkan hanya menjalankan amanat Allah.Dengan  demikian,  putusan  hakim ditaati apabila ia memegang teguh amanat dan memelihara keadilan Allah

## C. Penutup 1. Kesimpulan
Putusan verstek (tidak hadirnya) pihak termohon pada perkara cerai talak Nomor: 520/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kediri mendasarkan pada alasan yuridis;
1).  Pasal  125  (HIR)  tentang  putusan verstek
2).  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1964 tentang penafsiran dari putusan verstek Alasan yuridis tersebut yang dijadikan landasan hukum menjatuhkan putusan verstek,  terdapat  poin  penting  yang dijadikan  pertimbangan  hukum  Majlis Hakim dalam menjatuhkan putusan verstek yaitu:Ketidakhadiran termohon pada hari sidang  yang  telah  ditentukan,Pemohon telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir,Ketidakhadiran  pemohon  dalam persidangan tidak menyuruh orang lain/ wakilnya  sebagai  kuasa  hukumnya,Telah terpenuhinya unsur pokok cerai (telah
terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara suami-istri) Selanjutnya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi  Majlis  Hakim  dalam memutus verstek yaitu:
1. Faktor yuridis
2. Faktor sumber daya manusia
3. Faktor politis
Putusan verstek pada perkara cerai  talak  yang  dijatuhkan  oleh  Majlis Hakim pada sidang kedua secara yuridis memenuhi prosedur hukum yang sah,akan  tetapi  dari  aspek  keadilan hukum tidak terpenuhi. Hal ini terbukti termohon (istri) dalam posisi yang kalah karena ia tidak mendapatkan porsi yang sama untukmengakses keadilan hukum di persidangan.padahal ia adalah bagian dari sebuah masyarakat yang memiliki hak yang sama dengan individu lainnya yaitu akses keadilan di depan pengadilan.

## 2. Saran
Hukum acara perdata sebagai hukum formil  dalam  mempertahankan  hukum materiil  (hukum  perdata).  kasus  talak/ cerai bagian dari wilayah hukum perdata Islam khususnya hukum keluarga Islam sehingga dalam beracara di peradilan agama menggunakan hukum acara perdata  (KUHAPER).  Dalam  perkara cerai talak yang diputus dengan verstek memberikan  dampak  negatif  pada kelangsungan hidup pihak istri yang ditalak. Oleh karena itu, tidak semua kasus perdata  harus  diputus  dengan  verstek, adapun putusan verstek dalam kasus talak seyogyanya dapat dihindari demi menjaga dan memelihara keadilan hukum sehingga masyarakat diberi hak yang sama dalam mempertahankan hak dan mendapatkan akses keadilan hukum di depan peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum . Jakarta: Kencana, 2009.
___________. Teori  Hukum  dan  Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
Bukhori,  Muhammad  bin  Ismai`l  Al. Al- Jami`al shohih juz 9 . Beirut :Daar al fikr, Tanpa Tahun
Hambal,  Ahmad  bin, Musnad Al imam Ahmad Juz 2 .  Beirut  :Muassasah  Al Risalah,tanpa tahun.
Hamka, Keadilan Sosial dalam Islam . Jakarta: Gema Insani, 2015.
Soepiadhi,  Soetanto. Keadilan  Hukum , Surabaya Pagi, 28 Maret 2012.
Raharjo,  Satjipto. Ilmu  Hukum .  Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Rato, Dominikus. Pengantar Filsafat Hukum . Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017.
Rawls,  John. A Theory of Justice . Harvard: University Masacusetts, 1971.
Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
-