© 2024 Jurnal Psychomutiara. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/Psikologi/index http://e-journal.sari-mutiara.ac.id

## Strategi Humas dalam Mengelola Aplikasi Sibadra untuk Keterbukaan Informasi Publik
Armastasya Alvionita Anggraeni 1 , Diah Fatma Sjoraida 2 , Hanny Hafiar 3
1,2,3 Universitas Padjadjaran Jalan Raya Bandung-Sumedang KM. 21, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, Indonesia E-mail: 1 armastasya17001@mail.unpad.ac.id , 2 diah.fatma@unpad.ac.id 3 hanny.hafiar@unpad.ac.id
Received: February 2024; Accepted: April 2024; Published: June 2024

## Abstract
The public has the right to obtain public information related to the Government, so the Bogor City Diskominfo created the SiBadra  application  as  a  communication  and  information  service  facility,  but  in  the  process  experienced  technical problems with the system which resulted in negative complaints, for which a complaint handling strategy was created. The aim of this research is to determine the public relations strategy of the Bogor City Diskominfo in managing the SiBadra application for public information disclosure. This research uses a qualitative method with a case study approach. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. From the results of this research, it is known  that  at  the  defining  public  relations  problem  stage,  specific  research  was  not  carried  out  before  formulating strategic  planning,  but  only  by  knowing  the  high  number  of  smartphone  users  in  the  city  of  Bogor.  The  planning  and programming stage was created in conjunction with the Bogor City Regional Medium Term Development Plan or RPJMD for 2019-2024. Action and communication stage by carrying out various socialization and collaboration with other OPDs. The evaluation stage of the program is carried out openly by publishing detailed weekly data recapitulation reports to the public. So that through the public relations strategy process the objectives of managing the SiBadra application can be achieved.
Keywords: Strategy; Public Relations; Communication and Informatics Service; Public Information; Smart Cities.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  yang  terjadi  di  bidang  teknologi  semakin  pesat,  hal  ini  sangat  mempengaruhi terhadap  keberlangsungan  kegiatan  yang  terjadi  di  sektor  pemerintahan,  dimana  dalam  membina  dan membangun hubungan yang baik dengan publik, instansi Pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk  mencapai  tujuan . Di  era  digital  ini,  Diskominfo  Kota  Bogor  merupakan  salah  satu  lembaga pemerintah  yang  menggunakan  media online untuk  keterbukaan  informasi  publik.  Diskominfo  Kota Bogor  memiliki  tanggung  jawab  untuk  secara  efektif  mengkomunikasikan  kebijakan  dan  program pemerintah kepada masyarakat, sesuai dengan perannya. Dalam konteks penyampaian informasi, entitas yang ditunjuk untuk menangani komunikasi strategis dalam sebuah lembaga publik memiliki peran yang signifikan  dalam  memastikan  keterbukaan  informasi  publik,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  21  dari Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 yang mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun  2018.  Pasal  tersebut  menugaskan  unit  yang  bertanggung  jawab  dalam  bidang  informasi, komunikasi,  dan/atau  hubungan  masyarakat  untuk  mengelola  aspek  keterbukaan  informasi  di  dalam lembaga publik.
Pemerintah Kota Bogor, dalam menjalankan peran dan fungsi tersebut, mengembangkan aplikasi bernama  SiBadra  sebagai  platform  partisipasi  masyarakat  dalam  mengevaluasi  kinerja  pemerintah. SiBadra,  atau  Sistem  Informasi  Berbagai  Pengaduan  dan  Saran,  memberikan  kesempatan  kepada masyarakat untuk melaporkan permasalahan, memberikan masukan, dan mengajukan pengaduan terkait isu-isu tata kota serta permasalahan yang berkaitan dengan Kota Bogor. Sebelumnya, Kota Bogor telah menyediakan beberapa saluran aspirasi masyarakat seperti call center aspirasi di nomor 1500411 atau melalui  SMS  ke  nomor  08118500411.  Layanan  aspirasi  tersebut  kini  telah  ditutup  sehingga  aplikasi SiBadra  menjadi  satu-satunya  saluran  aspirasi  masyarakat.  Penutupan channel lain  bertujuan  untuk meningkatkan efisiensi layanan dengan mengkonsolidasikan semua aspirasi melalui satu gateway . Kota Bogor yang terkenal dengan kepadatan penduduknya yang tinggi, memiliki luas wilayah 118,50 km² dan berpenduduk 1,091 juta jiwa, dengan 50,69% laki-laki dan 49,31% perempuan. Menurut BPS Kota Bogor Tahun 2020, 71,89% penduduk berusia di atas 5 tahun memiliki ponsel atau perangkat seluler, dengan 57,51% aktif menggunakan internet. Hal ini menunjukkan jumlah pengguna internet yang signifikan di Kota Bogor. Meski aplikasi SiBadra sudah tersedia di Google Play Store sejak 2019, baru sekitar 10 ribu orang yang mengunduhnya dilihat dari bukti  jumlah unduhan. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat atau kurangnya kesadaran akan fungsi dan manfaat dari aplikasi SiBadra. Hal tersebut menyoroti  fakta  bahwa  hanya  sebagian  kecil  penduduk  yang  memanfaatkan  SiBadra,  padahal  itu merupakan satu-satunya saluran aspirasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk secara aktif memperkenalkan SiBadra kepada masyarakat dan mendorong pemanfaatannya.
Permasalahan  yang  signifikan  juga  ditemukan  melalui review masyarakat  yang  mengunduh aplikasi  SiBadra  dengan  memberikan rating rendah  dan  komentar  terkait  sulitnya  dalam  proses mendaftar akun, tampilan aplikasi yang polos, keluhan terkait gambar yang tidak bisa dilihat di aplikasi, aplikasi yang sering error, dan sebagainya. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Diskominfo Kota Bogor sehingga  permasalahan-permaslahan  tersebut  membuat  pihak  terkait  mengalami  hambatan  dalam pengelolaan  Aplikasi  SiBadra.  Peneliti  menemukan  suatu  fakta  bahwa  aplikasi  tidak  berjalan  sesuai dengan rencana dan dialihkan ke aplikasi Whatsapp dimana tidak semua pengguna mengetahui fakta ini. Seperti yang dilansir dari Radar Bogor, Kepala Diskominfo Kota Bogor, Rahmat Hidayat mengatakan bahwa SiBadra merupakan fitur baru dalam fasilitas layanan komunikasi, dimana warga bisa melaporkan aduan, cukup hanya dengan mengirimkan pesan melalui Whatsapp di nomor 0811-9600-0060.
Berbagai respon publik telah didapatkan terkait aplikasi SiBadra dalam keterbukaan informasi publik,  masih  banyaknya negative  complaint yang  diberikan  sebagai  layanan  informasi,  untuk  itu perlunya solusi melalui complaint handling yang dilakukan Diskominfo Kota Bogor agar penggunaan aplikasi  SiBadara  dapat  berjalan  secara  optimal.  Namun  pengembangan  aplikasi  SiBadra  sangat berkontribusi  dalam  mewujudkan smart  city yang  salah  satunya  misi  Kota  Bogor.  Konsep smart  city mencakup berbagai indikator yang mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi, yang bertujuan untuk mengubah sebuah kota menjadi lingkungan perkotaan yang maju dan modern. Konsep kota pintar dirancang untuk meningkatkan akses publik ke informasi baru, memenuhi ekspektasi populasi modern dan mapan.
Dalam mendukung perwujudan smart city , Kota Bogor sendiri juga membuat aplikasi lain untuk fasilitas masyarakat antara lain Asinan Kota Bogor yang merupakan layanan satu pintu konsultasi dan permohonan informasi  seluruh  dinas  dalam  satu  aplikasi,  SOLUSI  yang  merupakan  kepanjangan  dari Sistem Operasi Layanan Usaha dan Sarana Promosi yang bertujuan untuk membantu, mengakomodir, sarana  berkumpul  UKM  dan  UMKM,  SiBemo  yang  merupakan  aplikasi  untuk  melakukan  absensi didalam  area  unit  kerja  dengan  mengaktifkan  GPS  pada  ponsel  iOS  PNS  PemKot  Bogor.  Lalu  MPP merupakan aplikasi untuk Mal Pelayanan Publik dan Jejak @Bogor untuk mencatat mobilitas penduduk dengan media kode QR unik.
Peneliti melihat sisi keunikan yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Bogor sejauh mana mereka berandil  dalam  dunia  digital  ini  untuk  perwujudan smart  city .  Keunikan  ini  meliputi  bagaimana  cara mereka bersosialisasi di media konvensional yang beranjak ke media digital dan media sosial lainnya guna  mewujudkan  layanan  komunikasi  dan  informasi  publik  yang  efektif  serta telah  menjadi  rujukan karena memiliki banyak prestasi. Jika dibandingkan dengan daerah lain yang juga menggunakan aplikasi sebagai  layanan  fasilitas  komunikasi  seperti  Aplikasi  Warog  (Warta  Ponorog)  kepada  masyarakat Ponorogo,  Aplikasi  Tangerang  Live  kepada  masyarakat  Tangerang,  dan  Aplikasi  Taprose Smart  City kepada masyarakat Tuban.  Perbedaan unggul dari SiBadra sendiri ialah mulai dari rating dan review , jumlah  pengunduh,  hingga  evaluasi  terbuka  dengan  cara  mempublikasikan  ke  publik  terkait  laporan rekapitulasi data tiap minggu secara detail.
Pengelolaan  aplikasi  SiBadra  yang  dilakukan  oleh  Diskominfo  Kota  Bogor  termasuk  pada implementasi  strategi  humas  bertujuan  untuk  memberikan  fasilitas  layanan  komunikasi  dan informasi sebagai  wadah  aspirasi  masyarakat  sesuai  dengan  fungsinya.  Berdasarkan  penjelasan  latar  belakang masalah,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  strategi  humas  Diskominfo  Kota  Bogor  dalam mengelola aplikasi sibadra untuk keterbukaan informasi publik dalam perwujudan smart city.

## TINJAUAN LITERATUR Definisi Humas
Humas, singkatan dari Hubungan Masyarakat, adalah bidang atau fungsi dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga hubungan baik antara organisasi tersebut dengan berbagai pihak terkait, seperti karyawan, pelanggan, media, dan masyarakat umum. Tujuan utama dari humas  adalah  membangun  citra  positif  organisasi  serta menyampaikan  informasi secara  efektif  untuk mendukung pencapaian tujuan dan kepentingan organisasi. Dalam menjalankan tugasnya, humas juga bertanggung jawab dalam merancang strategi komunikasi, menyusun pesan yang sesuai dengan nilai dan identitas  organisasi,  serta  mengelola  respons  terhadap  isu-isu  yang  muncul.  Fungsi  humas  mencakup kegiatan seperti menyusun materi promosi, merencanakan acara, menjalin kerjasama dengan media, dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan kebijakan dan tujuan organisasi. Melalui upaya ini, humas berperan penting dalam menciptakan dan memelihara reputasi positif organisasi di mata publik.
Menurut  para  ahli,  humas,  atau  Hubungan  Masyarakat,  adalah  bidang  dalam  suatu  organisasi yang  bertanggung  jawab  untuk  mengelola  hubungan  dengan  berbagai  pihak,  seperti  karyawan, pelanggan, media, dan masyarakat umum. Fokus humas adalah membangun citra positif organisasi dan menyampaikan informasi secara efektif untuk mendukung tujuan dan kepentingan organisasi. Ahli dalam bidang Hubungan Masyarakat biasanya dikenal sebagai praktisi PR atau profesional PR. Namun, sangat sulit  untuk  menyebutkan  satu  nama  ahli  tertentu  karena  banyak  individu  yang  telah  memberikan kontribusi besar dalam pengembangan dan praktik PR. Beberapa tokoh yang sering diakui dalam dunia Hubungan Masyarakat melibatkan Edward Bernays, Ivy Lee, Arthur W. Page, dan beberapa praktisi PR terkemuka lainnya yang telah memainkan peran penting dalam sejarah dan perkembangan bidang ini.

## Definisi Informasi Publik
Informasi  publik  merujuk  pada  data,  fakta,  atau  materi  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat umum. Ini mencakup informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kegiatan lembaga publik, dan segala hal yang dianggap relevan untuk kepentingan umum. Informasi publik dimaksudkan untuk menjadi transparan dan dapat diakses oleh warga negara tanpa hambatan, sehingga mendukung prinsip akuntabilitas  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Tujuan  dari  konsep informasi publik adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap informasi  yang  berkaitan  dengan  fungsi  pemerintahan  dan  organisasi  publik  agar  dapat  membuat keputusan yang lebih informasional dan terlibat secara aktif dalam kehidupan demokratis.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  metode  kualitatif  diterapkan  dengan  pendekatan  studi  kasus,  khususnya menggunakan pendekatan intrinsic case study. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan penelitian yang  mendalam  dan  spesifik  terhadap fenomena  yang  diteliti.  Dengan  fokus  pada  satu  kasus,  peneliti dapat  secara  detail  mengeksplorasi  implementasi  strategi  humas  Diskominfo  Kota  Bogor  dalam mengelola  aplikasi  SiBadra  untuk  mempromosikan  keterbukaan  informasi  publik  sebagai  bagian  dari upaya mewujudkan smart city.
Kriteria yang digunakan dalam penentuan informan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Staf Diskominfo Kota Bogor yang memiliki kemampuan dalam menguasai strategi Humas pengelolaan aplikasi SiBadra; (2) Staf Diskominfo Kota Bogor yang terlibat langsung dalam atau mengalami secara langsung startegi Humas pengelolaan aplikasi SiBadra; (3) Staf Diskominfo Kota Bogor yang memahami dengan baik mengenai strategi Humas pengelolaan aplikasi SiBadra, mulai tahap pendefinisian masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi; (4) Masyarakat domisili Kota Bogor pengguna aplikasi SiBadra
yang melakukan complaint; (5) Mereka yang memiliki kesediaan waktu yang memadai untuk dimintai informasi  mengenai  startegi  Humas  pengelolaan  aplikasi  SiBadra.  Berdasarkan  kriteria  informan tersebut,  maka  informan  yang  ditetapkan  dalam  penelitian  ini  adalah:  (1)  Bu  Windhy, selaku  bagian Kepala Staff  Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Bogor; (2) Pak Syukri, selaku bagian Pengelolaan  Komunikasi  Publik  Diskominfo  Kota  Bogor;  (3)  Bu  Sela,  selaku  bagian  Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Bogor; (4) Pak Rendy, selaku bagian Kepala Staff bagian Pengelola Aplikasi SiBadra; (5) Bu X, selaku bagian Staff bagian Pengelola Aplikasi SiBadra; (6) Ricky, selaku masyarakat domisili Kota Bogor pengguna aplikasi SiBadra yang melakukan complaint; (7) Amel, selaku masyarakat domisili Kota Bogor pengguna aplikasi SiBadra yang melakukan complaint; (8) Citra, selaku masyarakat  domisili  Kota  Bogor  pengguna  aplikasi  SiBadra  yang  melakukan complaint. Kemudian peneliti menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan verification (Sugiyono, 2005) untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Diskominfo  Kota  Bogor  membuat  aplikasi  SiBadra  sebagai  fasilitas  layanan  komunikai  dan informasi guna menjadi pelayanan publik karena bersifat wajib dan mengikat namun bersifar non profit, Humas pemerintah juga lebih dituntut melayani dalam penyebaran informasi terkait PemKot Bogor serta menjalin  hubungan  yang  baik  dengan  publik  dengan  menciptakan  komunikasi  dua  arah  secara timbal balik. Humas di Diskominfo Kota Bogor juga sudah merealisasikan tujuan instansi dalam melaksanakan keterbukaan  informasi  publik,  dimana  hal  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  Humas  telah  berfungsi  bagi organisasi, yaitu sebagai fungsi manajemen di bidang komunikasi. Dalam hal ini juga dapat membangun citra dan reputasi PemKot Bogor secara positif karena mendapat kepercayaan dari publik, membentuk good will dari Wali Kota Bogor dan kerja sama dengan OPD dan stakeholder, membangun opini publik yang favourable dan mengawal tanggung jawab sosial serta public servive communication. Hal tersebut selaras dengan yang disebutkan (Kriyantono, 2021) terkait dengan ciri dan tujuan Humas pemerintah.
Humas  merupakan  aktivitas  yang  tersistematis  dan  terstruktur,  Diskominfo  Kota  Bogor  telah melakukan  proses  Humas  dalam  pengelolaan  aplikasi  SiBadra  untuk  keterbukaan  informasi  public, pertama  ialah defining  public  relations  problem (pendefinisian  masalah) dimana  Tanpa  melakukan penelitian  khusus  sebelumnya,  perencanaan  strategi  didasarkan  hanya  pada  pemahaman  mengenai tingginya jumlah pengguna smartphone di Kota Bogor, dengan asumsi bahwa adopsi aplikasi SiBadra oleh masyarakat akan tinggi. Seharusnya, penentuan strategi harus melibatkan pengumpulan data yang meliputi opini, sikap, dan perilaku dari berbagai pihak yang terkait dan terpengaruh oleh kebijakan dan tindakan suatu organisasi, karena data yang diperoleh melalui riset yang nantinya seluruh fakta tersebut akan disusun untuk menemukan dan menentukan permasalahan. Sedangkan tools yang terdapat di aspek ini  ialah the  problem (pernyataan  masalah)  yaitu kurangnya awareness masyarakat  dan situational analysis (analisis situasi) yaitu dengan cara memonitor atau memantau apa saja yang sedang terjadi pada masyarakat.
Pada  tahap  kedua  yaitu planning  and  programming (perencanaan) Diskominfo  Kota  Bogor mengacu pada perencanaan strategi dibuat bersamaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  Kota  Bogor  atau  RPJMD  tahun  2019-2024.  Padahal  sebuah  perencanaan  sangatlah  penting karena  dapat  meningkatkan  peluang  keberhasilan  program  dengan  menjadikannya  lebih  efisien  dan efektif,  perencanaan  harusnya  dapat  dilakukan  secara  detail  dengan  berdasarkan  data  serta  fakta  yang telah  diperoleh. Sedangkan  tools  yang  terdapat  di  aspek  ini  ialah program  goal (menetapkan  tujuan) dengan  memberikan  fasilitas  layanan  komunikasi  untuk  keterbukaan  informasi  public, target  publics (mengidentifikasi publik) ialah seluruh masyarakat Kota Bogor namun terdapat priorotas menargetkan
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kader-kader seperti kader PKK, karang taruna, ketua RT, RW dan KIM atau Kader Informasi Masyarakat. Hal ini telah dilakukan Diskominfo dengan baik karena menentukan target  tepat  sasaran,  namun  masih  perlu  target  khusus  seperti  kaum  milenial  yang  paling  banyak menggunakan internet, serta objective (sasaran) dengan optimalisasi dalam peningkatan jumlah pengguna aplikasi SiBadra,
Pada tahap taking action and communication (pelaksanaan) dilakukan sosialisasi kepada target sasaran dengan cukup baik, namun tidak dilakukan secara rutin dan merata, dimana hal tersebut termasuk pada upaya action strategies (strategi pelaksanaan), sosialisasi dilakukan Untuk memastikan pemahaman yang  seragam  terhadap  SiBadra,  sosialisasi  dilakukan  terlebih  dahulu  kepada  internal  pemerintahan, termasuk  Wali  Kota,  Wakil  Wali  Kota,  Kepala  OPD,  dan  Sekretaris  OPD.  Setelah  itu,  sosialisasi diperluas kepada masyarakat. Tahap awal sosialisasi ditujukan kepada kelompok informasi masyarakat (KIM), yang terdiri dari para kader yang mewakili setiap RT dan RW di setiap kelurahan. Selanjutnya, sosialisasi dilakukan kepada guru-guru SD dan SMP dari lebih dari 20 Sekolah Negeri di Kota Bogor, dalam  sebuah  forum  besar  di  Padjajaran  Suite  yang  dihadiri  oleh  250  orang.  Kolaborasi  juga  terjalin dengan Dinas Kesehatan, yang melibatkan lebih dari 20 rumah sakit untuk menyosialisasikan SiBadra kepada  pengelola  rumah  sakit  melalui  pelatihan  bagi  admin-admin  rumah  sakit.  Terakhir,  kerjasama dilakukan dengan Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA), yang memiliki program  pelatihan  khusus  untuk  aparatur.  Diskominfo  dan  BKPSDA  bekerja  sama  untuk menyosialisasikan SiBadra kepada para aparatur melalui program pelatihan tersebut.
Selanjutnya dalam communication strategies (strategi komunikasi) media yang digunakan ialah media cetak yaitu brosur, buklet, xbanner dan spanduk, media elektronik yaitu videotron dan radio  dan media  online  yaitu  website,  media  sosial  Instagram  dan  Twitter.  Hal  tersebut  telah  dilakukan  dengan cukup baik karena telah mengaplikasikan teori maupun konsep komunikasi ke dalam sebuah program. Sedangkan  pada programs  implementation  plans (rencana  implementasi  program) Diskominfo  telah melakukan  rencana  implementasi  program  dengan  cukup  baik  dalam  pengelolaan  aplikasi  SiBadra karena  diperlukan  keahlian  berkomunikasi  yang  terencana.  Pihak  yang  terlibat  dalam  pengelolaan aplikasi  SiBadra  yaitu  Admin  kota  terdiri  dari  bagian  hukum,  bagian  humas,  bagian  organisasi,  dan inspektorat. Sedagkan Anggaran yang diperlukan oleh Diskominfo cukup terbatas sehingga tidak dapat melakukan banyak kegiatan sosialisasi.
Pada tahap Evaluating the Program (Evaluasi Program) Diskominfo telah melakukan evaluasi program dengan baik dan hal ini menjadi keunggulan dengan aplikasi pemerintah lain karena melakukan transparansi dengan cara melakukan evaluasi rekapitulasi data laporan secara terbuka setiap minggunya melalui  Instagram  dan  Twitter.  Hal  ini  telah  sesuai  dalam  menilai  efektivitas  program,  meninjau pemikiran,  pelaksanaan,  dan  hasil  program,  karena  pemahaman  dan  pengetahuan tentang  kemanjuran suatu program ditingkatkan melalui evaluasi. Sedangkan tools yang terdapat di aspek ini ialah Evaluation Program (Evaluasi Program) dengan melaporkan hasil evaluasi ke pihak yang memiliki kewenangan atas program tersebut, selanjutnya hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan refensi untuk merubah atau menyempurnakan program. Untuk Feedback and Program Adjustment (Umpan Balik dan Penyesuaian) Diskominfo melihat keberhasilan kegiatan selanjutnya dievaluasi yang dilakukan evaluasi setiap bulan pada rapat internal serta menyebarkan form kepuasan masyarakat.
Faktor pendukung dalam pengelolaan aplikasi SiBadra yaitu good will Dorongan yang kuat dari Kepala  Daerah,  yakni  Wali  Kota  Bogor,  untuk  menerapkan  aplikasi  ini  sangat  signifikan,  karena keinginan  kuat  dari  pemimpin  dapat  mempengaruhi  seluruh  Kepala  OPD  dan  staf  lainnya  untuk mengikuti arahan tersebut. Selain itu, regulasi yang ada, seperti Perwal atau Peraturan Wali Kota nomor 11 tahun 2019, memiliki peran penting sebagai landasan hukum yang berguna untuk mengkoordinasikan semua  pihak  terkait  dalam  menjalankan  sistem  dan  membangun  tim  yang  solid.  Namun,  dalam
pengelolaan aplikasi SiBadra, terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi, di antaranya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) karena hanya beberapa pihak seperti PPTK, Kabid, dan Kasi Layanan Informasi yang terlibat langsung, sementara laporan keluhan harus direspons secara cepat dan tersedia  selama  24  jam.  Selain  itu,  keterbatasan  anggaran  juga  menjadi  kendala,  namun  Diskominfo mengatasi hal ini dengan bekerja sama dengan Dinas lain untuk memastikan program sosialisasi tetap berjalan meskipun dengan anggaran yang terbatas.
Pentingnya  keterbukaan informasi  publik  pada  Aplikasi  SiBadra  dalam  perwujudan smart  city karena Diskominfo memiliki tanggung jawab untuk secara efektif mengkomunikasikan kebijakan dan program  pemerintah  kepada  publik  yang  nantinya  akan  mengumpulkan  umpan  balik  dan  membina hubungan  yang  positif.  Namun  dalam  perngopreasiannya  system  tidak  berjalan  dengan  optimal  dan penggunaan  aplikasi  SiBadra  dialihkan  ke  aplikasi Whatsapp karena  saat  ini  masyarakat  Kota  Bogor banyak yang menggunakan whastapp dan hal tersebut hanya dilakukan untuk sementara waktu karena masih  dalam  proses maintenance. Media  digital  juga  digunakan  dalam  pengelolaan  aplikasi  SiBadra untuk  perwujudan smart  city antara  lain  website www.kominfo.kotabogor.go.id ,  Instagram @kominfobogor dan Twitter @kominfobogor. Visi smart city melibatkan integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Internet of Things (IoT) secara aman untuk mengelola aset Kota.
Gambar 2  Website Diskominfo Kota Bogor Sumber: kominfo.kotabogor.go.id
Berdasarkan teori Peter L. Berger dan Thomas Luckmann tentang konstruksi sosial atas realitas, kita menyadari bahwa individu merupakan hasil dan juga pencipta dari pranata sosial. Dalam masyarakat, realitas  dibentuk  oleh  individu-individu  melalui  tindakan  dan  interaksi,  menciptakan  realitas  yang bersifat subjektif bersama-sama. Diskominfo Kota Bogor memahami dengan baik bahwa realitas sosial merupakan konstruksi yang dibentuk oleh individu, di mana manusia dianggap sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas dalam lingkup sosialnya.
Teori konstruksi realitas sosial juga menekankan proses bagaimana orang-orang bersama-sama membangun pemahaman mengenai suatu makna. Masyarakat Kota Bogor, sebagai contoh, terdiri dari individu-individu yang berinteraksi dan membentuk masyarakat secara kolektif. Dalam hal ini, individu- individu memiliki peran penting dalam mengonstruksi dunia sosial mereka, termasuk dalam menanggapi keluhan terkait fasilitas dari Pemerintah Kota Bogor.
Pada tahap internalisasi dalam teori konstruksi sosial atas realitas, setiap individu di masyarakat Kota  Bogor  tidak  hanya  memahami  strategi  humas  dari  Pemerintah  Kota  Bogor,  tetapi  juga  aktif berpartisipasi dalam menggunakan aplikasi SiBadra. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat identifikasi yang  terus-menerus  antara  masyarakat  dan  Pemerintah  Kota  Bogor,  serta  partisipasi  aktif  dalam mencapai tujuan bersama untuk mewujudkan smart city melalui aplikasi SiBadra.
Meskipun Pemerintah Kota Bogor telah berupaya mendorong partisipasi masyarakat dalam tahap internalisasi,  namun  proses  ini  belum  sepenuhnya  berhasil.  Ada  beberapa  kendala yang  menghambat, termasuk kurangnya upaya Pemerintah Kota Bogor dalam mengadaptasi diri terhadap masyarakat pada tahap eksternalisasi dan objektivasi.
Masyarakat  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  informasi  yang  berkenaan  dengan  Pemerintah, dimana informasi sendiri merupakan alat yang penting untuk melakukan pengawasan. Hal tersebut telah dilakukan  oleh  Diskominfo  Kota  Bogor  dengan  melakukan  pengelolaan  aplikasi  SiBadra  untuk keterbukaan  infromasi  publik.  Menurut  Davis  (Andri,  2003),    “Informasi  yang  dimaksud  adalah  data yang berasal dari suatu fakta atau kegiatan pengolahan data yang nantinya akan diproses menjadi bentuk yang  berguna  serta  dapat  digunakan  dalam  pembuatan  keputusan”.  Hal  ini  berarti  informasi  terkait PemKot  Bogor  merupakan  suaau  data  dan  fakta  yang  valid  karena  berasal  dari  sumber  yang  kredibel yang nantinya akan berguna bagi masyarakat. Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat tentang  Pemerintah  yang  bermanfaat  bagi  dirinya,  Diskominfo  Kota  Bogor  juga  telah  melakukan keterbukaan informasi publik dalam melakukan pengawasan, karena pemerintahan yang demokratis akan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik.
Diskominfo  telah  memanfaatkan  penggunaan  aplikasi  di  era  digital  ini  dengan  baik,  dimana sebuah aplikasi SiBadra dirancang untuk menjalankan instruksi pengguna untuk mendapatkan hasil yang tepat, kategori ini berlaku. Digunakan sebagai alat untuk mencari solusi dengan melakukan perhitungan secara cepat menggunakan metode dari bidang pengembangan aplikasi pengolahan data  (Agus, 2009). Diskominfo Kota Bogor menggunakan aplikasi untuk memecahkan suatu permasalahan yang dilaporkan oleh  publik.  Melalui  aplikasi  juga  digunakan  untuk  memberikan  informasi  dalam  pengelolaan  data melalui  suatu  program,  dimana  melalui  wadah  aspirasi  tersebut  dapat  mewujudkan  tujuan  organisasi dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan publik.
Pembuatan  aplikasi  SiBadra  sudah  cukup  untuk  mendukung  perwujudan  smart  city  karena Pemerintah  memanfaatkan  teknologi  untuk  memberikan  fasilitas  layanan  komunikasi  kepada masyarakat, saat ini memang sudah di era e-government, dimana pemerintah secara efektif mengelola sumber dayanya untuk mencapai pembangunan ekonomi jangka panjang dan standar hidup yang tinggi. Hal  ini  sejalan  dengan  salah  satu  misi  tujuan  Kota  Bogor  adalah  menjadi  "Kota  Cerdas",  dimana pemerintah kota menggunakan teknologi komunikasi dan informasi untuk menyediakan layanan publik online sebagai  tanggapan  atas  permintaan  warga  akan  transparansi  dalam  operasi  pemerintah  dan pengambilan  kebijakan  melalui  Diskominfo.  Serta  Kota  Bogor  sudah  mengacu  pada  perkembangan konsep Smart  City dimana topografi  perkotaan,  sumber  daya,  lingkungan,  ekonomi,  masyarakat,  dan faktor lainnya dikelola secara digital dan kohesif untuk mencapai tujuan pengelolaan dan informasi yang terintegrasi, dimana penduduk metropolitan berpengalaman dalam TI dan mendasarkan penilaian mereka pada pengetahuan, yang membawa ke pertimbangan komunikasi dan TI.
Dalam  pelaksanaan  strategi  merupakan  salah  satu  hal  yang  sangat  penting,  di  mana  hal  ini menyangkut bagaimana aksi atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dirancang. (Cutlip,  Centre,  dan  Broom,  2011)  menyatakan  bahwa  strategi  aksi  merupakan  suatu  hal  untuk  dapat menciptakan  perubahan,  melakukan  hal  yang  harus  dilakukan,  serta  mencapai  hasil  yang  ditetapkan dalam  tujuan  sebuah  program.  Strategi  pelaksanaan  yang  dilakukan  telah  sesuai  dengan  tujuan  yang ditetapkan,  dimana  tujuan  tersebut  adalah  melakukan complaint  handling terkait  keluhan  yang didapatkan  dari  masyarakat  pengguna  aplikasi  SiBadra  serta  membutuhkan  prosedur  yang  jelas  dan terstruktur  dengan  baik  agar  dapat  menyelesaikan  masalah  serta  didukung  oleh  sumber  daya  dan infrastruktur  yang  memadai  (Hamdani,  2006).  Langkah-langkah  Diskominfo  Kota  Bogor  dalam Complaint  handling mulai  dari  analisis  publik  terkait  keluhan  apa  saja  yang  didapatkan  sehingga dibuatkanlah rancangan perencanaan, optimalisasi dalam merespon terkait laporan, bekerjasama dengan
acuan pada SP4N LAPOR!, hingga evaluasi yang belum sepenuhnya optimal.
Complaint  handling sendiri  dilakukan  Diskominfo  Kota  Bogor  dalam  teknik  penanganan  atau mengelola  keluhan  publik  terkait  penggunaan  aplikasi  tergantung  dari  permasalahannya  dengan  cara selalu  cepat  tanggap  untuk  menanganinya.  Serta  dalam  menjalin  kerja  sama  dengan  layanan  SP4N- LAPOR!  digunakan  untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan  publik  secara  sederhana,  cepat,  tepat  dan terkoordinasi, juga dibentuk untuk mewujudkan kebijakan “ no wrong door policy ” yang menjamin hak masyarakat bahwa pengaduan dari manapun dan dalam bentuk apapun dapat disalurkan kepada penyedia layanan  publik  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  menanganinya  dan  telah  terhubung  dengan  34 Kementerian, 96 Lembaga, dan 493 Pemerintah daerah di Indonesia
Berdasarkan gambaran diatas, diketahui jika Diskominfo Kota Bogor telah melakukan implementasi strategi  Humas  dalam  mengelola  keterbukaan  informasi  publik  dengan  cukup  baik.  Dari  strategi  yang dilakukan,  masih  perlunya  evaluasi  dalam  proses  mengatasi complaint  handling karena  permasalahan memang  berakar  dari  Diskominfo  sendiri  meskipun  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  instruksi,  dalam pelaksanaan pengelolaan aplikasi SiBadra belum sepenuhnya sesuai dengan harapan konsep smart city dan misi Kota Bogor, karena dari sistem aplikasi sendiri yang masih banyak perlu diperbaiki dan masih dalam proses perkembangan sehingga terdapat negative complaint dari masyarakat. Untuk itu tindak lanjut yang dilakukan terkait pengelolaan aplikasi SiBadra dengan memperbaiki penggunaan aplikasi secara maksimal agar masyarakat dapat menggunakannya lebih baik lagi serta perlunya kerja sama dengan masyarakat

## KESIMPULAN
Implementasi strategi humas Diskominfo Kota Bogor dalam pengelolaan aplikasi SiBadra untuk mewujudkan  smart  city  target  utamanya  adalah  pemahaman  Staf  PemKot  Bogor  dari  kurangnya awareness masyarakat. Dalam pengelolannya, konstruksi sosisal atas realitas yang dibangun pada proses internalisasi tidak terbentuk dengan sempurna karena permasalahn berpusat dari system aplikasi sendiri yang  menyebabkan  mendapat  negative  complaint  akhirnya  menghambat  proses  identifikasi  diri. Implementasi aktivitas Humas dalam pengelolaan aplikasi SiBadra untuk keterbukaan informasi publik oleh  Diskominfo  Kota  Bogor  dimulai  dari  tahap defining  public  relations  problem (pendefinisian
masalah)  tidak  melakukan  penelitian  tertentu  sebelum  merumuskan  perencanaan  strategi,  melainkan hanya dengan mengetahui tingginya jumlah pengguna smartphone di Kota Bogor serta Sidentifikasi isu dan analisis publik dilakukan dengan cara memonitor.
Tahap planning  and  programming (perencanaan)  dibuat  bersamaan  dengan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor atau RPJMD tahun 2019-2024. Tahap action and communication (pelaksanaan) dengan melakukan berbagai soisalisai dan kerja sama dengan OPD lain. Tahap evaluating  the  program (evaluasi  program)  dilakukan  secara  terbuka  dengan  cara mempublikasikan ke publik terkait laporan rekapitulasi data tiap minggu secara detail. Sehingga melalui proses strategi humas tujuan dari pengelolaan apliaksi SiBadra dapat tercapai . Aplikasi SiBadra yang digunakan dalam perwujudan perkembangan konsep smart city Kota Bogor mendapat banyak negative complaint dari  publik  dikarenakan  kurangnya  sosialisasi  yang  perlu  dilaksanakan secara  rutin, review masyarakat yang mengunduh aplikasi SiBadra dengan memberikan rating rendah dan komentar terkait sulitnya dalam proses mendaftar akun, tampilan aplikasi yang polos, keluhan terkait gambar yang tidak bisa dilihat di aplikasi serta aplikasi yang sering error. Oleh karena itu, strategi complaint handling oleh Diskominfo Kota Bogor untuk aplikasi SiBadra sebagai platform digital untuk layanan informasi publik dengan cara merespon secara langsung terkait keluhan masyarakat dan bekerjasama dengan acuan pada SP4N LAPOR!.
Pengelolaan aplikasi SiBadra sudah berjalan cukup optimal  dalam menjalankan fungsi sebagai instansi  yang  bertanggungjawab  di  bidang  komunikasi  dan  sesuai  dengan  Misi  Kota  Bogor  melalui serangkaian tahapan proses humas yang terstruktur serta mampu melibatkan berbagai pihak sehingga tujuan program dapat tercapai. Namun terdapat beberapa kendala terutama pada sistem dan sumber daya serta  anggaran  yang  terbatas  sehingga  menyebabkan  proses  perencanaan,  implementasi  dan  evaluasi kegiatan  tidak  berjalan  secara  spesifik.  Rekomendasi  yang  diberikan  melalui  penelitian  ini  adalah sebaiknya melakukan analisis situasi publik secara detail agar rencana rancangan tepat sasaran, integrasi yang lebih optimal pada implementasi, dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lebih detail.

## DAFTAR PUSTAKA
Andri, K. 2003. “Perancangan Sistem Informasi”. Yogyakarta: Gava Media.
Basrowi,  &  Sukidin.  2002. “Metode  Penelitian  Perspektif  Mikro:  Grounded  theory,  Fenomenologi, Etnometodologi,  Etnografi,  Dramaturgi,  Interaksi  Simbolik,  Hermeneutik,  Konstruksi  Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi ”. Surabaya: Insan Cendekia.
Berger,  L.  P.,  &  Luckmann,  T.  1990. “Tafsir  Sosial  Atas  Kenyataan”. Risalah  tentang  Sosiologi Pengetahuan.
Berger, L. P., & Luckmann, T. 1996. “ The Social Construction of Reality”. Unites States: Anchir Book.
Creswell,  J.  W.  2013 .  “Qualitative inquiry  and  research  design :  choosing  among  five  approaches”. Edited by L. Habib. 3rd edition. SAGE Publications, Inc.
Cutlip, S., Center, A., & Broom, G. 2011. “Effective Public Relations”. Jakarta: Prenada Group.
Elvinaro, A. 2011. “Handbook of Public Relations”. Jakarta: Simbiosa Rekatama Media.
Kriyantono,  R.  2021. “Best  Practice  Humas  (Public  Relations)  Bisnis  dan  Pemerintah:  Manajemen Humas Teknik Produksi Media Publistitas dan Public Relations Writing”. Jakarta: Kencana.
Kusumastuti, F. 2002. “Dasar - Dasar Humas”. Jakarta Selatan: PT Ghalia Indonesia.
Lopiyoadi, R., & Hamdani, A. 2006. “Manajemen Pemesaran Jasa”. Jakarta: Salemba Empat.
Poloma, M. 2004. “Sosiologi Kontemporer”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Prastowo, F. A. A. 2020. "Pelaksanaan Fungsi Humas Pemerintah pada Lembaga Pemerintah." PRofesi Humas5 (1).
Ratnasari, E., Prastowo, F. A. A., & Rahmat, A. 2018. " Peran Humas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi." PRofesi Humas 3 (1).
Sugiyono. 2005. “Memahami Penelitian Kualitatif ”. Bandung: Alfabeta.
Woo,  B.-D.  2023. "The  Relationship  Between  Government  Response  Speed  and  Sentiments  of  Public Complaints:  Empirical  Evidence  From  Big  Data  on  Public  Complaints  in  South  Korea." Sage Journals 13 (2).
Yin, R. K. 2011. “Qualitative Research from Start to Finish”. New York: The Guilford Press .