## Jurnal Restorative Justice
Vol. 7 No. 1, Mei 2023 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

## LEGAL PROTECTION FOR ONLINE INVESTORS IN TERMS OF LAW NUMBER 25 OF 2007 CONCERNING INVESTMENT
Muh Ardiansya S 1 , Poetri Enindah Suradinata 2 , Jaya Setiawan Sinaga 3 1 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: muhardiansya31@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: poetri_fh@unmus.ac.id 3 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: sinaga@unmus.ac.id

## Abstrak
Perkembangan  ekonomi  digital  mengubah  cara  masyarakat  dalam  berinvestasi  dengan menggunakan  fasilitas  internet.  Investasi  yang  dilakukan  secara  online  saat  ini  tengah beredar di masyarakat dengan iming-iming keuntungan yang besar tanpa mengetahui akibat yang  akan  ditimbulkan  bagi  para  investor.  Sehingga  perlunya  perlindungan  bagi  investor dalam  melakukan  investasi  secara  online  agar  terhindar  dari  risiko  kerugian.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  metode  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  kepustakaan. Kemudian  pengumpulan  data  melalui  perundang-undangan,  buku-buku,  jurnal-jurnal, putusan  pengadilan,  dan  hasil  penelitian  di  analisis  secara  kualitatif  serta  disajikan  secara deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan kedudukan investor online dalam melakukan kegiatan  penanaman  modal  di  Indonesia  adalah,  kedudukan  investor  online  sama  dengan investor  lainnya  yang  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  4  UU  25/2007.  Dengan mengedepankan  asas  kepastian  hukum,  ketentuan  yang  terkait  dalam  undang-undang  ini kedudukan  investor  online  menjadi  bagian  dalam  setiap  kebijakan  dan  tindakan  dalam kegiatan  investasi  di  Indonesia.  Kemudian  bentuk  perlindungan  hukum  atas  kerugian investor online terdapat dalam Pasal 14 huruf (a) UU 25/2007 berupa jaminan perlindungan terhadap investor dalam sengketa yang terjadi.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Investor, Online, Penanaman Modal.

## Abstract
The digital economy's development changes how people invest by using internet facilities. Investments made  online  are  circulating  in  the  community  with  the  lure  of  large  profits  without  knowing  the consequences that will be caused to investors. So investors need protection in investing online to avoid the  risk  of  loss.  This  study  aims  to  understand  online  investors’  position  in  conducting  investment activities in Indonesia and how the form of legal protection for online investor losses according to Law number  25  of  2007  concerning  Investment.  Research  using  normative  juridical  methods,  namely literature  research.  Then  data  collection  through  legislation,  books,  journals,  court  decisions,  and research results are analyzed qualitatively and presented descriptively. From the results of the research
conducted,  the  position  of  online  investors  in  conducting  investment  activities  in  Indonesia  is  the same  as  other  investors  mentioned  in  Article  1  number  4  of  Law  25/2007.    Then  the  form  of  legal protection for online investor losses is contained in Porigin 14 letter (a) of Law 25/2007 in the form of guarantees  of  provided  repressively  for  disputes  in  the  field  of  investment  for  investors  as  capital owners of legal rights and interests as a form of guarantee provided by the state.
Keywords: Legal Protection, Investors, Online, Capital Investment.

## Pendahuluan
Kemajuan teknologi saat ini mengalami perubahan yang begitu pesat, Hal  ini  membuktikan  bahwa  hampir  seluruh  kalangan  telah  menggunakan teknologi  internet  sebagai  gaya  hidup  dalam  melakukan  aktivitasnya,  salah satunya dengan memanfaatkan smartphone sebagai alat pembayaran dalam melakukan  transaksi  di  dunia  ekonomi.  Sejalan  dengan  perkembangan teknologi informasi dan internet, investasi online mulai menjadi primadona di masyarakat. 1
Dewasa  ini  muncul  perubahan  yang  membuat  perpindahan pemahaman masyarakat yang sangat pesat dan cepat, atau dengan kata lain gaya  baru  dalam  berbisnis  yang  menuju  ke  arah  transformasi  digital  atau digitalisasi. Dalam dunia ekonomi, investasi yang tengah menarik perhatian masyarakat adalah investasi digital atau biasa dikenal investasi secara  online atau investasi online.
Di  Indonesia  sendiri  penanaman  modal  di  atur  dalam  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  yang  kemudian disebutkan  dalam  penulisan  ini  UU  25/2007.  Dalam  Pasal  1  angka  1  UU 25/2007  menyebutkan  bahwa,  penanaman  modal  adalah  segala  bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam  modal  asing  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah  negara  Republik Indonesia. 2
Investor  online  merupakan  konsumen  atau  orang  yang  melakukan investasi  secara  online  menggunakan  teknologi  internet  dengan  tujuan memperoleh  keuntungan  dan  meningkatkan  pendapatan  untuk  memenuhi kebutuhan  masa  depan.  Konsumen  dalam  hal  ini  sebagai  pelaku  investasi online menanamkan modalnya tanpa adanya pertemuan secara langsung atau dengan  kata  lain  tanpa  pertemuan  fisik.  Artinya  para  subjek  tidak  saling
1 Asriati  &  Sumiati,  Investasi  Online  Reksadana:  Aspek  Hukum  dan  Perlindungan  Bagi Investor selaku Konsumen, Pleno Jure, Vol 10 (1), April 2021, hal. 38-53.
2 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
mengenal  dengan  yang  menawarkan  investasi  online,  sehingga  hal  yang dilakukan hanya sebatas dari kepercayaan para pihak saja. Berdasarkan hasil pengamatan  yang  penulis  dapati,  saat  ini  banyaknya  penawaran  investasi melalui iklan maupun situs-situs dengan iming-iming keuntungan besar dan menggiurkan yang dapat dikatakan lebih mudah untuk mengaksesnya tanpa mengetahui akibat yang ditimbulkan. Secara umum lebih praktis dilakukan dibandingkan  yang  secara  langsung  untuk  melakukan  investasi  tersebut. Dengan maraknya investasi yang bermunculan, investor/konsumen sebagai pengguna  investasi  perlunya  ada  perlindungan  hukum  mengenai  investasi online. Sehingga suatu investasi, perlindungan hukum sangat diperlukan untuk melindungi investor dari risiko yang harus ditanggung oleh investor itu sendiri dalam  melaksanakan  kegiatan  investasi. 3 Berbagai  upaya  dilakukan  dalam investasi  online  belum  memberikan  kepastian  hukum  yang  sesuai  terhadap investor  sebagai  pelaku  dalam  kegiatan  investasi  online.  Atas  hal  tersebut banyaknya  pelaku  investasi  online  mengalami  kasus  kerugian,  sehingga perlunya perhatian khusus untuk memberikan bantuan dan jaminan hukum. Salah  kasus  yang  terjadi  dalam  investasi  online  yang  merugikan masyarakat  adalah  aplikasi  digital  binomo.  Hal  ini  membuat  korban mengalami  kerugian  144  korban  dengan  total  Rp  83.365.707.894. 4 Binomo merupakan platform trading online yang mengelola ragam aset, seperti mata uang  asing  (forex),  saham,  emas,  dan  perak,  melalui  situs  trading  binary option.  Selanjutnya  dari  kasus  tersebut  aplikasi  dan  situs  diblokir  oleh pemerintah  karena  melanggar  aturan  serta  tidak  memiliki  izin  oleh  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi (Bappebti). Sehingga masyarakat yang menjadi korban bertanya-tanya apakah dana mereka bisa dikembalikan secara  utuh.  Perlindungan  hukum  sangat  dibutuhkan  demi  mewujudkan kepastian hukum dan jaminan hukum dengan tujuan agar masyarakat dalam hal ini investor dapat dilindungi dari bahaya risiko pada saat melaksanakan kegiatan investasi yang nantinya ditanggung oleh investor itu sendiri.
3 Vidya Noor Rachmadini, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang  Pasar  Modal  dan  Undang-Undang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Pena  Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol.18, No.2, 2019, hal.90.
4 CNN Indonesia, “Korban Binomo Indra Kenz 11 Orang, Total kerugian Rp 83M, (On-line), tersedia  di:  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220812164016-12-833964/jaksa- korban-binomo-indra-kenz-144-orang-total-kerugian- rp83m#:~:text=Jaksa%20penuntut%20umum%20(JPU)%20mengungkapkan,korban%20yaitu %2sebesar%20Rp83%20miliar (17 Januari 2023).

## Permasalahan
Berdasarkan  penjelasan  latar  belakang  diatas,  penulis  tertarik mengkaji  bagaimana  kedudukan  investor  online  dalam  melakukan  kegiatan penanaman  modal  di  indonesia  dan  bentuk  perlindungan  hukum  atas kerugian  investor  online  menurut  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 Tentang Penanaman Modal.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang  merupakan  jenis  penelitian  yang  memfokuskan  pada  kajian  tertulis yakni  menggunakan  data  sekunder  seperti  menggunakan  peraturan perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  asas  hukum,  teori  hukum, prinsip hukum dan hasil karya ilmiah. 5 Jenis dan sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta teknik pengumpulan data  yang  dilakukan  dengan  cara  penelitian  pustaka  (library  research), kemudian di analisis secara kualitatif, lalu ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang dipergunakan untuk menjawab isu hukum permasalahan yang ada.

## Pembahasan
Kedudukan  Investor  Online  Dalam  Melakukan  Kegiatan  Penanaman Modal di Indonesia
Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional merupakan bagian dalam mempertinggi kemakmuran rakyat. Faktor utama yang sangat penting dalam melakukan hal tersebut ialah dengan memanfaatkan modal yang ada. Dalam  menciptakan  iklim  yang  baik  dalam  dunia  investasi  ditetapkan ketentuan-ketentuan  yang  mendorong  investor  untuk  menanamkan modalnya  di  Indonesia.  Menurut  UU  25/2007  yang  mendefinisikan  istilah Penanaman Modal dalam arti luas, Penanaman modal meliputi segala bentuk kegiatan penanaman modal yang dilakukan baik oleh penanam modal dalam negeri  maupun  asing  dalam  rangka  menjalankan  usaha  di  wilayah  negara Republik  Indonesia.  Karena  besarnya  modal  yang  dibutuhkan  dan keterbatasan sumber daya yang tersedia dari APBN, pengembangan investasi multisektor tidak dapat dilakukan hanya melalui pemerintah.
5 Irwansyah,  Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel  Edisi  Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hal. 98.
Penanaman modal di Indonesia tidak terlepas dari peran investor yang memberikan  dampak  yang  signifikan  dalam  kemajuan  perekonomian  di Indonesia.  Dalam  dunia  investasi  kedudukan  seorang  investor  sangatlah penting  sebagai  faktor  penunjang  kemajuan  ekonomi  dalam  suatu  negara. Pada prinsipnya suatu kegiatan usaha akan melibatkan dua instrumen yang saling mendukung. Investor sebagai penyedia dana dalam hal menempatkan kelebihan dananya untuk kegiatan investasi.
Kedudukan investor menjadi tolak ukur agar kegiatan investasi dapat berjalan dengan baik. Investasi selalu terhubung dengan kontribusi langsung dengan  pemilik  modal/investor  untuk  menyelesaikan  kegiatan  bisnis  dan langsung  waspada  jika  terjadi  kerugian.  Akibatnya,  investor  berada  dalam posisi  lemah.  Oleh  karena  itu,  investor  harus  dilindungi  selama  kegiatan investasi.  Investor  dipandang  sebagai  salah  satu  pihak  yang  mengarahkan kegiatan  investasi.  Selain  itu,  penanam  modal  disebutkan  dalam  beberapa pasal  peraturan  perundang-undangan  tentang  ketentuan  yang  mewajibkan perlindungan  kepentingan  penanam  modal.  Namun,  tidak  ada  ketentuan yang  secara  khusus  menggambarkan  kedudukan  investor.  Oleh  karena  itu, menurut  pendapat  penulis  investor  atau  sebagai  penanam  modal mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  aktivitas  investasi  di Indonesia.  Sehingga  kedudukan  investor  dalam  UU  Penanaman  Modal terdapat dalam Pasal 1 angka 4.
Kegiatan  Penanaman  Modal  yang  berjalan  searah  dengan perkembangan  yang  terjadi  membuat  para  investor  melakukan  investasi secara online. Kedudukan investor online mempunyai kedudukan yang sama dengan  investor  lainnya.  Sehingga,  menurut  penulis  kedudukan  investor online  yang  menginvestasikan  modalnya  melalui  sarana  teknologi  diatur dalam Pasal 1 angka (4) UU 25/2007. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan investasi  juga  penanam  modal/investor  mendapat  kejelasan  atas  dasar melakukan investasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) UU 25/2007  yang  menjelaskan  mengenai  asas  kepastian  hukum.  Artinya  para investor  yang  menginvestasikan  modalnya  di  Wilayah  Indonesia  sudah seharusnya  mendapatkan  kepastian  hukum  sebagai  bentuk  dasar  dalam meletakkan  hukum  sebagai  kebijakan  yang  dimuat  dalam  peraturan perundang-undangan  agar  segala  tindakan  yang  terjadi  dapat  diselesaikan sebagaimana yang tertuang dalam UU 25/2007.
Selanjutnya, salah satu kasus yang terjadi terkait investasi online yang banyak memakan korban adalah Binary Option Binomo. Setelah sebelumnya sempat  viral  melalui  media  sosial  hingga  iklan,  platform  investasi  online binomo  yang  membuat  masyarakat  tergiur  dengan  hasil  keuntungan  yang cukup  besar.  Dari  kasus  investasi  bodong  binomo  tersebut  menjerat influencer  bernama  Indra  Kesuma  alias  Indra  Kenz  yang  memakan  korban mencapai 144 orang dengan total kerugian 83,3 Miliar Rupiah. Berdasarkan Putusan  Pengadilan  Negeri  Tangerang  nomor  1240/Pid.Sus/2022/PN.  Tng, Indra Kesuma dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 54A Ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang.  Melalui  putusan  tersebut  Indra  Kesuma  dijatuhi  hukuman  10  tahun penjara serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (miliar). 6
Jika melihat posisi kasus diatas, investasi yang dilakukan secara online pada umumnya memudahkan para investor untuk menanamkan modalnya. Sehingga, para korban tergiur akan kemudahan yang ditawarkan. Di lain sisi korban juga tidak mengetahui apabila mereka menjadi korban atas kerugian modal  yang  mereka  investasikan.  Oleh  karena  itu,  dalam  investasi  binomo para investor yang menjadi korban seharusnya mendapat kepastian hukum atas segala tindakan yang terjadi dalam bidang penanaman modal termasuk kerugian yang dialami para korban.
Kemudian dalam hal investasi online yang terjadi, korban mempunyai hak  yang  menurut  penulis  dalam  kasus  ini  kedudukan  korban  sebagai investor  dalam  kasus  ini  sebagai  pemilik  modal  yang  menginvestasikan modalnya  di  salah  satu  investasi  online.  Namun,  perlunya  diketahui  bahwa binomo merupakan investasi yang tergolong ilegal dan banyak para investor yang  tidak  mengetahui  apabila  dana  yang  mereka  investasikan  tidak dikembalikan.  Sehingga,  hal  terkait  investasi  online  para  investor  harus melihat  pergerakan  dana  yang  ditawarkan  dan  juga  legalitas  dari  investasi tersebut.
6 Putusan  Pengadilan  Negeri  Tangerang,  Nomor  1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng,  Tanggal  10 November 2022.
Selanjutnya,  dengan  adanya  perkembangan  teknologi  yang  sangat cepat, terutama dalam bidang ekonomi, mengingat investasi dapat dilakukan secara  online.  Selain  dalam  UU  25/2007,  kedudukan  investor  juga  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi elektronik (ITE) pada Pasal 9 dan 10 Ayat (1), sebagaimana investor melakukan investasi menggunakan sarana secara online atau transaksi secara online  maka  dasar  hukum  yang  digunakan  adalah.  Sehingga,  dalam  aturan tersebut dapat memberikan kejelasan informasi yang lengkap dan sertifikasi bagi  investor  dalam  menyelenggarakan  kegiatan  investasi  secara  online. Kemudian  kedudukan  investor  dalam  melaksanakan  investasi  secara  online diatur  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yang  mana  dalam  Undang-undang Nomor  21  tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  Investor merupakan  bagian  dari  konsumen  yang  hendak  dilindungi,  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 15 undang-undang tersebut.
Investor dalam kegiatan penanaman modal mempunyai peran sebagai pelaku yang mempunyai modal untuk berinvestasi. Dalam hal investasi yang dilakukan secara online kedudukan investor ini sama halnya yang disebutkan dalam  undang-undang  penanaman  modal.  Dalam  UU  25/2007,  investor merupakan  perseorangan  yaitu  orang  pribadi  (individu)  yang  mempunyai hak atas kepastian, perlindungan hukum sebagaimana diatur  dalam Pasal 1 angka  4  dalam  ketentuan  undang-undang  tersebut.  Selain  dalam  undang- undang  penanaman  modal,  menurut  analisis  penulis  kedudukan  investor diatur  juga  dalam  peraturan  OJK,  dijelaskan  bahwa  investor  yang  disebut juga  konsumen  dalam  melaksanakan  kegiatan  investasi  pada  sektor keuangan  memiliki  kedudukan  sebagai  nasabah  dan  dalam  kegiatan investasi  online  yang  dilakukan  investor,  dalam  peraturan  perundangan- undangan di Indonesia di jelaskan UU ITE yang sebagai sarana dalam setiap kegiatan  transaksi  yang  dilakukan  secara  online.  Sehingga  segala  sesuatu yang  dilakukan  dalam  investasi  online,  UU  ITE  inilah  sebagai  acuan  aturan maupun  kejelasan  setiap  informasi  yang  disediakan  dalam  internet  bagi investor itu sendiri.
Dengan  demikian  investor  yang  melakukan  kegiatan  investasi  secara online  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  penulis  bahwasanya  kedudukan investor  online  sama  halnya  dengan  investor-investor  lainnya.  Namun, memiliki perbedaan mulai dari dalam melakukan transaksi hingga perjanjian
yang  dilakukan.  Sehingga,  secara  yuridis  hak  seorang  investor  telah  diakui dalam undang-undang.
Bentuk  Perlindungan  Hukum  Atas  Kerugian  Investor  Online  Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Setiap  masyarakat  berhak  atas  perlindungan  hukum,  dan  negara hukum  melahirkan  gagasan  negara  hukum.  Kewajiban  negara  atau pemerintah terhadap warga negaranya untuk menjamin hak-hak hukumnya dan menjamin kepastian bagi terselenggaranya keadilan merupakan inti dari perlindungan hukum. Demi mewujudkan kemakmuran rakyat perlu adanya peningkatan  pada  sektor  ekonomi,  yang  salah  satunya  dalam  penanaman modal di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa lingkungan ekonomi yang baik dapat  menumbuhkan  perekonomian  nasional  dan  kesejahteraan  sosial masyarakat.  Sebagai  salah  satu  sarana  yang  memiliki  dampak  dalam kemajuan  ekonomi  yang  didukung  dengan  perkembangan  digital.  Tidak lupa akan ketegasan dalam melindungi investor dalam kegiatan penanaman modal  di  Indonesia.  Maraknya  investasi  online  yang  terjadi,  menjadikan investor  yang  belum  cukup  jeli  dalam  melihat  kondisi  di  bidang  investasi mengalami banyak kerugian. Salah satu faktor terjadinya pelanggaran pada kegiatan  investasi  adalah  kurang  tegasnya  pengawasan  setiap  penawaran investasi  online.  Selain  itu  munculnya  investasi  illegal  yang  menawarkan keuntungan  yang  besar,  bisa  dikatakan  diluar  nalar.  Sehingga  melalui platform  internet  lagi  gencar-gencar  mencari  investor-investor  muda  untuk menanamkan modalnya.
Semakin  pesat  perkembangan  teknologi  dan  informasi  semakin banyak  pula  inovasi-inovasi  yang  muncul  khususnya  di  sektor perekonomian  salah  satunya  yaitu  di  bidang  investasi. 7 Secara  umum investor online melakukan kegiatan investasi melalui sarana internet dengan menggunakan  sebuah  platform.  Platform  adalah  sebuah  program  yang berubah  menjadi  landasan  penting  dari  peningkatan  peralatan  (hardware) dan  pemrograman  (software).  Dalam  investasi  online,  Platform  yang digunakan ialah platform digital dan platform seluler. Platform digital adalah
7 Tamara  Fransisca  Jamal  dan  Puti  Priyana,  Perlindungan  Konsumen  Pengguna  Investasi Ilegal  Vtube  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan, Wajah Hukum, Volume 5(1), April 2021, h. 260-267.
kumpulan  aplikasi  atau  perangkat  lunak  yang  dijalankan  secara  digital. Sedangkan platform seluler adalah perangkat lunak yang bekerja pada sistem android yang ditemui pada smartphone. Umumnya investasi online yang saat ini  beredar,  mereka  menawarkan  melalui  iklan-iklan  yang  memang  hasil didapatkan begitu besar, sehingga investor tertarik. Sesuai dengan penjelasan diatas  penawaran  investasi  online  ini  melalui  beberapa  platform.  Sepanjang muncul investasi online ini, masyarakat berpandangan bahwa begitu mudah untuk mengupgarde kekayaan mereka.
Namun,  saat  ini  belum  terdapat  formalitas  terkait  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  membahas  mengenai  penegakan  hukum  bagi perusahaan sekuritas yang membuat platform online. 8 Masyarakat (investor) mengalami  kerugian  ketika  berinvestasi  secara  online  akibat  banyaknya investasi  online  yang  tidak  berizin  atau  illegal.  Investor  memerlukan perlindungan  hukum  dari  risiko  yang  terkait  dengan  kegiatan  investasi tersebut.  Keamanan  sah  pendukung  keuangan  yang  ada  penting  untuk memberikan keyakinan dan jaminan yang sah kepada pendukung keuangan sementara  manajemen  uang  yang  efektif.  Akibat  ketidakjelasan  peraturan yang  mengatur  tentang  kompensasi,  investor  yang  mengalami  kerugian seringkali  tidak  mendapatkan  kompensasi  yang  memadai.  Penulis memikirkan  betapa  pentingnya  melindungi  investor  karena  kerugian  yang mereka  derita.  Pengaturan  mengenai  upaya  dalam  persengketaan  yang muncul dalam kalangan para pelaku bisnis tentu tidak dapat dibiarkan untuk berlangsung  secara  berkepanjangan,  karena  hal  ini  akan  mempengaruhi perekonomian. 9 Dengan  demikian,  suatu  bentuk  jaminan  bagi  pihak  yang dirugikan  sebenarnya  harus  dilakukan  melalui  pemulihan  kerugian  yang dialami.  Bentuk  perlindungan  terhadap  investor  merupakan  bagian  dari pelaksanaan  yang  tercantum  dalam  beberapa  pasal  perundang-undangan. Pelanggaran  terhadap  kegiatan  investasi  merupakan  perbuatan  melawan hukum  yang  dapat  merugikan  investor.  Istilah  perbuatan  melawan  hukum sering  kali  disebut  dengan  onrechtmatige  daad.  Selain  istilah  ini  disebutkan juga perbuatan yang melanggar hukum adalah tindakan yang melawan dan
8 Rina, dkk, Perlindungan Trader Dalam Platform Investasi Online di Indonesia: Studi Kasus Platform Binomo, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum ,Vol. 22, No. 1, 2023, h. 81-87.
9 Shara,  M.  (2022).  PELAKSANAAN  AANMANING  PADA  PERKARA  WANPRESTASI PADA  PUTUSAN  VERSTEK  LEMBAGA  ARBITRASE  DI  INDONESIA. Jurnal  Restorative Justice, 6(2), 140-160. https://doi.org/10.35724/jrj.v6i2.4752
melanggar  hukum  serta  bertentangan  dengan  hukum  itu  sendiri.  Diketahui bahwa  perlindungan  hukum  sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  investor memiliki  jalur  hukum  untuk  mempertahankan  hak  mereka  dari  ke sewenang-wenangan.
Selain  menerima  pengembalian  investasinya,  kepentingan  investor yang  paling  mendasar  termasuk  melindungi  diri  dari  perlakuan  tidak  adil oleh  emiten.  Perlindungan  dan  perlakuan  yang  adil  ini  sangat  dibutuhkan oleh investor karena posisi investor seringkali berbeda jauh dengan emiten. Akibatnya,  investor  harus  dilindungi,  Kerugian  adalah  hasil  dari  tindakan ilegal. Kerugian karena tindakan yang melanggar hukum diharapkan dapat dibalas  oleh  orang  yang  menyebabkan  ketakberuntungan  atau  pelaku  dari tindakan  yang  melanggar  hukum  tersebut.  Perlindungan  hukum  bagi investor dijelaskan dalam peraturan penanaman modal. Dalam UU 25/2007 pada  Pasal  14  huruf  (a)  menjelaskan  bahwa,  setiap  investor  dalam melaksanakan  kegiatan  penanaman  modal  memperoleh  kepastian  hak, hukum  dan  perlindungan.  Selanjutnya  dalam  pasal  ini  hak  investor mendapat  jaminan  dari  pemerintah  berupa  perlindungan  atas  kegiatan investor dalam melalukan penanaman modal.
Menurut  Philipus  M.  Hadjon  mengemukakan  bahwa  perlindungan hukum mencakup perlindungan martabat dan pengakuan hak asasi manusia yang  dimiliki  subjek  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  umum  kesewenang- wenangan  atau  aturan  secara  keseluruhan  atau  aturan  yang  dapat melindungi  sesuatu  yang  lain. 10 Dari  pendapat  tersebut  perlindungan hukum  yang  terbagi  dalam  dua  (2)  bentuk,  yakni  preventif  dan  represif. Perlindungan  hukum  bagi  investor  terhadap  kerugian  akibat  pelanggaran pasar modal, khususnya dalam hal pemulihan kerugian, masih sangat jarang terjadi  saat  ini.  Peraturan  yang  ada  tentang  perlindungan  hukum  investor terhadap  kerugian  belum  dilaksanakan  secara  efektif  dan  optimal  bagi investor  untuk  mengembalikan  dana  melalui  kompensasi  karena  tidak banyak  investor  yang  mengajukan  tuntutan  haknya  dalam  bentuk
10 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 1989, hal. 40.
kompensasi  baik  ke  pengadilan  maupun  ke  BAPMI  dan  lembaga  lainnya. 11 Oleh  karena  itu,  menurut  analisis  penulis  investor  yang  melakukan penanaman  modal  sebenarnya  telah  mendapat  jaminan  dalam  undang- undang  tersebut.  Sebagaimana  telah  penulis  jelaskan  dalam  penulisan  ini, bahwasanya UU 25/2007 pada Pasal 14 huruf (a) yang menyebutkan bahwa investor  dalam  melaksanakan  kegiatan  investasi  berhak  mendapatkan kepastian,  hak  dan  perlindungan  dari  setiap  praktik  kejahatan  di  sektor penanaman modal. Selain itu dalam perlindungan investor juga pemerintah memfasilitasi dalam hal sengketa yang terjadi pada investor.
Kemudian  menurut  penulis  secara  yuridis,  penipuan  investasi merusak  aturan  hukum  dan  sangat  berbahaya  bagi  masyarakat.  Namun, sebagian  masyarakat  mengetahui  bahwa  kegiatan  investasi  yang  mereka lakukan  adalah  tidak  sah  (ilegal).  Sehingga  tidak  dapat  di  pungkiri  juga mudahnya  masyarakat  mencari  jalan  pintas  dalam  bisnis  untuk mendapatkan keuntungan yang cepat tanpa harus bekerja keras. Oleh karena itu,  berdasarkan  penjelasan  yang  penulis  uraikan  sebelum-sebelumnya mengenai perlindungan terhadap investor dalam hal investasi online, aturan- aturan  terkait  perlindungan  investor  terhadap  investasi  ilegal  sudah memadai  bagi  investor  itu  sendiri,  mulai  dari  perlindungan  terhadap konsumen investasi sebagai investor dan perusahaan investasi. Akan tetapi, terkadang secara teori yang tertulis dalam sebuah aturan berbanding terbalik dengan  fakta  yang  terjadi  dalam  kehidupan.  Investasi  ilegal  terus bermunculan dengan cara penawaran yang berbeda untuk mencari korban- korban  investor  baru.  Sehingga  dalam  kondisi  ini  masyarakat  harus  selalu hati-hati  dalam  memilih  investasi  dan  juga  peran  masyarakat  sangat dibutuhkan terhadap pemberantasan investasi ilegal dengan melihat legalitas dan kewajaran yang ditimbulkan.

## Kesimpulan
Pelaksanaan  kegiatan  penanaman  modal  di  Indonesia,  Kedudukan investor  online  belum  ada  aturan  yang  mengatur  secara  spesifik.  Namun, kedudukan  investor  menurut  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang
11 Raysa Mayasonda, dkk. “Kajian Terhadap Rencana Pengaturan Disgorgement Dalam Pasar Modal  Indonesia”.  dalam  Jurnal  Cendekia  Hukum,  Volume  6,  Nomor  1,  Sepetember  2020. hal. 4.
Penanaman  Modal,  sebagaimana  investor  merupakan  seseorang  atau individu  yang  menanamkan  modalnya  dalam  kegiatan  penanaman  modal. Selain  dalam  UU  25/2007  kedudukan  investor  juga  diatur  dalam  Pasal  1 angka  15  Undang-Undang  nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan.  Kemudian  dalam  hal  melakukan  investasi  secara  online, kedudukan  investor  online  diatur  dalam  Pasal  9  dan  10  Ayat  (1)  Undang- Undang  nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sebagaimana investor memperoleh sertifikasi dan kejelasan informasi dalam melakukan kegiatan investasi secara online.
Bentuk  perlindungan  hukum  atas  kerugian  investor  online  menurut Undang-undang  nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  diatur dalam  Pasal  14  huruf  (a)  yang  menyebutkan  bahwa,  dalam  melakukan kegiatan  investasi,  investor  mendapat  kepastian,  hak  dan  perlindungan. Investor memperoleh jaminan perlindungan atas kegiatan penanaman modal termasuk kerugian yang dialami investor. Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap  investor  berupa  perlindungan  yang  bersifat  represif,  sebagaimana pemerintah  menjamin  investor  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi dalam penanaman modal. Selain dalam ketentuan UU 25/2007, OJK sebagai lembaga jasa keuangan juga memberikan perlindungan bersifat preventif dan represif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28,29, dan 30 UU Otoritas Jasa Keuangan.

## Daftar Pustaka
Asriati,  A.,  &  Baddu,  S.  (2021).  Investasi  Online  Reksadana:  Aspek  Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen. Pleno Jure, 10(1), 38- 53.
Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Jamal,  T.  F.,  &  Priyana,  P.  (2021).  Perlindungan  Konsumen  Pengguna Investasi Ilegal Vtube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Wajah Hukum, 5(1), 260-267.
Kansil,  C.S.T.,  1989,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
Mayasonda, R., Abubakar, L., & Rahmawati, E. (2020). KAJIAN TERHADAP RENCANA  PENGATURAN  DISGORGEMENT  DALAM  PASAR MODAL INDONESIA. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 6(1), 1-12.
Rachmadini, V. N. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal  Menurut  Undang-Undang  Pasar  Modal  Dan  Undang-Undang Otoritas  Jasa  Keuangan. Pena  Justisia:  Media  Komunikasi  dan  Kajian Hukum, 18(2).
Ramadhani,  R.,  Aini,  A.  F.,  &  Hidayah,  N.  (2022).  Perlindungan  Trader Dalam  Platform  Investasi  Online  di  Indonesia:  Studi  Kasus  Platform Binomo. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 21(3), 87-93.
Shara,  M.  (2022).  PELAKSANAAN  AANMANING  PADA  PERKARA
WANPRESTASI PADA PUTUSAN VERSTEK LEMBAGA
ARBITRASE  DI  INDONESIA. Jurnal  Restorative  Justice, 6(2),  140-160. https://doi.org/10.35724/jrj.v6i2.4752

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Tentang  Penanaman  Modal.  UU Nomor 25 Tahun 2007.
Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, Tanggal 10 November 2022.