CITIZEN INCLUSION DALAM PRAKTIK GOVERNANCE : Penelusuran Dalam Kebijakan Pendidikan Kota Surakarta

## Priyatno Harsasto dan Laila Khalid Alfirdaus

## Abstract
Inclusion  is  a  requirement  for  governance  to  work  in  the  name  of  policy  and  public  service. Inclusion  makes  citizen’s  voice  and  aspiration  to  be  included  and  calculated  in  public  policy.  In  this way, inclusion requires the people to be active and the government to be innovative as well as citizen need-base.
This  research  was  conducted  in  this  context.  This  research  tried  to  elaborate  deeper  the involvement  of  the  citizen  in  various  innovative  policies  in  Surakarta  City.  The  case  in  point  was education  policy  in  Surakarta  City,  especially  Bantuan  Pendidikan  untuk  Masyarakat  Kota Surakarta/BPMKS  (education  aid  for  the  people  of  Surakarta)to  find  out  how  far  citizen ’s  inclusion have  been  included  in  the  formation  of  public  policy,  and  what  was  the  stumbling  blocs  of  this program.
Using  in-depth  interview  and  documentation  study,  this  research  found  that  many  sectoral policy was still in the hand of technocrats, and citizens’s inclusion was still in the dormant. However, in  Surakarta  sector  policy  as  well  as  proggrams,  could  not  be  separated  from  the  role  of  citizen, through  Musrenbang,  public  hearing as  well  as  NGO’s  advocacy  for  the  government.  In  short,  the citizen  has  indeed  owned  their  inclusion  space,  but  in  some  cases  they  have  to  contend  with  elite biases.  Moreover,  citizen’s  inclusion  has  not  been  supported  by  good  political  communication. Technical and cultural blocks could be said to be the main reasons why inclusion has still been weak in nature.
Key words: inclusion, elite-bias, technical and cultural blocks

## A. PENDAHULUAN
Desentralisasi  dan  otonomi  daerah  menekankan  perlunya  penguatan kerjasama  antara  aktor  publik  dan  aktor  privat  maupun  aktor  publik  bersama  aktor masyarakat(CSO).  Pembangunan  daerah  yang  mengikutsertakan  masyarakat dilaksanakan  berdasar  pada  inisiatif  lokal  yang  membuat  pemerintah  daerah memiliki legitimasi yang kuat dalam menjalankan program-program pembangunannya. Citizen inclusion memiliki keunggulan karena  aktor yang terlibat dalan tidak perlu lagi membuat  semua kegiatan dari tahap awal. Melalui hubungan yang  terjalin,  variasi  sumber  daya  aktor  yang  terlibat  dapat  dikombinasikan  untuk menciptakan  solusi  atas  isu  atau  masalah  yang  dihadapi  bersama  di  tingkat perencanaan  maupun  pelaksanaan  program.  Proses  pengambilan  keputusan  yang dilakukan  secara  tradisional  (dari  sisi  partisipasi  dan  kualitas  hasil  keputusan) kurang dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan realibilitasnya.

## B. PEMBAHASAN

## B.1.    Pelibatan  Warga  dalam  Pemerintahan:  Upaya  Mewujudkan  Harapan Masyarakat dan Demokratisasi Pengambilan Keputusan B.1.a. Demokratisasi Sistem Perwakilan Masyarakat
Pemilihan  umum  1999  menghasilkan  lembaga  perwakilan  daerah  yang memiliki  legitimasi  politik  yang  kuat.  Namun  demikian  kinerja  badan  perwakilan daerah jauh dari memuaskan. Melalui pemilihan DPRD dipilih walikota sipil pertama sejak  Orde  Baru,  Slamet  Suryanto.  Walikota  Slamet  Suryanto  merupakan  tokoh PDIP  lokal. Sayangnya kinerja Slamet  juga tidak menggembirakan.  DPRD maupun walikota  tidak  luput  dari  tindak  pidana  korupsi.  Beberapa  anggota  DPRD  terkena jerat  hukum  demikian  juga  dengan  Slamet  Suryanto. Slamet  Suryanto  dikalahkan  Joko Widodo dalam pemilihan internal PDIP untuk pemilihan kandidat calon walikota pada pemilu kada
2004. Ia nekad maju dengan dukungan partai-partai kecil, dan kembali menderita kekalahan, dengan menempati urutan ke 4 (terakhir). Pemilu kada 2004 sendiri dimenangkan oleh Joko widodo.
Sejalan  dengan  keterbukaan  politik  yang  ada,  perencanaan  pembangunan diamanatkan oleh undang-undang (yang baru) untuk dijalankan melalui mekanisme dari bawah ( bottom-up ). Proses perencanaan dimulai dari kalurahan naik ke tingkat kecamatan,  dan  baru  naik  lagi  pada  level  kota.  Sebelumnya  perencanaan pembangunan  dilaksanakan  sesuai  dengan  perintah  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.9/1983  tentang  Pedoman  Penyusunan  Perencanaan  dan  Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D). Nama dari pertemuan perencanaan pembangunan memiliki perbedaan  tergantung  dari  level  administrasinya:  untuk  level  kelurahan/desa  disebut  Musbang (Musyawarah Pembangunan), UDKP(Unit Daerah Kerja Pembangunan) untuk level kecamatan, dan Rakorbang  (Rapat  Koordinasi  Pembangunan)  untuk  tingkat  kota/kabupaten. Model  ini mengkombinasikan perencanaan dari atas ( top-down ) dan dari bawah ( bottom-up ). Perencanaan dari atas melalui Repelita yang diterjemahkan ke bawah melalui hirarki administratif,  pada saat  yang sama menyediakan saluran bagi aspirasi masyarakat dari  kelurahan  melalui  kecamatan  sampat  pemerintah  pusat  melalui  jaringan birokrasi  pertemuan  perencanaan  pembangunan.  Namun  mekanisme bottom-up memiliki kesalahan yang menghalangi realisasi dari perencanaan partisipatoris.
Pertama,  pedoman  P5D  tidak  menerangkan  bagaimana  masyarakat  terlibat dalam  pertemuan  perencanaan  pembangunan  atau  bahkan  tidak  menyebut ”masyarakat”  sama  sekali.  Sebagai  konsekuensinya  pertemuan  perencanaan pembangunan  dikuasai  oleh  elit  kelurahan  yang  memiliki  akses  kepada  lembaga- lembaga penting tingkat lokal. Kedua, aktivitas pembangunan disetujui oleh lembaga yang  lebih  tinggi  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  dari masyarakat  luas.  Lembaga yang lebih rendah tidak memiliki kekuatan bargaining terhadap lembaga atasannya dalam  pengambilan  proses  pengambilan  keputusan  pembangunan,  proposal  dari lembaga  bawahan  seringkali  diabaikan  begitu  saja.  Ketiga,  mekanisme  P5D  tidak saja  tidak  transparan  tapi  juga  tidak  akuntabel,  Setelah  menyerahkan  proposal masyarakat  tidak  memiliki  kekuatan  untuk  mengendalikan  nasib  proposal  mereka tersebut.  Praktek  korupsi  sering  terjadi  dalam  proses  untuk  mengubah    proposal menjadi  aktivitas.  Di  samping  itu,  karena  prioritas  diberikan  kepada  lembaga  yang memiliki  tingkatan  yang  lebih  tinggi,  seringkali  proposal dari  bawah  digantikan oleh vested interest dari atas.
Setelah  tahun  1999  mekanisme  baru  dalam  perencanaan  pembangunan dilaksanakan.  Ada  dua  hal  utama    yang  membedakannya  dengan  P5D.  Pertama adalah  tingkat  keterlibatan  masyarakat  dalam  pembuatan  keputusan,  dan  kedua, komitmen  dari  pemerintah  kota  dalam  melaksanakan  perencanaan  pembangunan. Kalau dalam P5D warga kalurahan hanya diberi kesempatan untuk membuat daftar keinginan,  tapi  tidak  dapat  berpartisipasi  dalam  pertemuan  level  kecamatan  dan kota.  Kebanyakan  daftar  kebutuhan  yang  mereka  tulis  tidak  dilaksanakan,  ini menyebabkan  munculnya  sikap  apatis  dari  warga  masyarakat.  Staf  di  Bappeda (bagian infrastruktur) bertugas untuk mencoret daftar yang berasal dari masyarakat.
Gagasan  untuk  memperbaiki  mekanisme  perencanaan  pembangunan  ini berangkat dari beberapa asumsi sebagai berikut: (1) mandat partisipasi warga dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999; (2) fakta bahwa model perencanaan dengan pendekatan  teknokratis  yang  bersifat top-down menjadi  penyebab  dari  tidak tepatnya  sasaran  pembangunan;  (3)  kebutuhan  akan  partisipasi  dari  masyarakat semakin  meningkat  seiring  dengan  proses  demokratisasi  yang  dikembangkan memerlukan kepastian mekanisme untuk menjamin partisipasi masyarakat ke dalam tata kepemerintahan.
Dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) ada delegasi dari kecamatan yang diikutsertakan dalam pertemuan level kota/kabupaten sehingga ada  bagian  dari  proposal  dari  bawah  yang  diakomodasikan  pada  daftar  aktivitas pembangunan.  Kedua,  dalam  Musrenbang,  sebagian  kewenangan  untuk menciptakan  kegiatan  pembangunan  diserahkan  kepada  masyarakat.  Kegiatan pembangunan  dapat  dipisahkan  menjadi  dua  jenis,  berbasis  sektor  dan  berbasis daerah.  Masyarakat  dapat  membuat  kegiatan  berbasis  daerah  yang  langsung berhubungan  dengan  persoalan  masyarakat  setempat.  Jika  menurut  mereka membangun  jalan  ligkungan  bermanfaat  bagi  kelurahan  mereka,  maka  mereka dapat  mengajukan  kegiatan  tersebut  kepada  pemerintah  kota  melalui  pemerintah kecamatan.  Sedangkan  pemerintah  kota  memiliki  kewenangan  untuk  merumuskan kegiatan berbasis sektor yang tidak disentuh oleh kegiatan berbasis daerah.
Dalam  proses  ini  pemerintah  kota  diharapkan  untuk  memberikan  prioritas kepada  kegiatan  yang  berbasis  daerah  yang  diusulkan  masyarakat  dengan  jalan mensitesakan  dua  kegiatan  pembangunan  tersebut.  Namun  kelemahan  dari  model baru ini terutama adalah kewenangan untuk menentukan anggaran masih ditangan pemerintah  kota  dan  DPRD.  Partisipasi  masyarakat  hanya  dapat  mempengaruhi pengambilan  keputusan  pada  level  pembuatan  kegiatan.  Dengan  demikian  akses masyarakat  kepada  pengambilan  keputusan  masih  terkendala  oleh  peraturan  dan mekanisme pengambilan keputusan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

## B.1.b. Pengembangan Jaringan dan Penciptaan Saling Ketergantungan
Sejak  tahun  2004  organisasi  non  pemerintah  yang  terdaftar  di  kota Surakarta  lebih  dari  100  buah.  Menurut  catatan  kantor  Kesatuan  Bangsa  dan Perlindungan  Masyarakat  (Kesbanglinmas)  perkembangan  LSM  meningkat  tajam setelah tahun 1999 ketika keterbukaan politik membuat lingkungan sosial dan politik kondusif bagi aktivitas LSM. Tidak ada catatan yang pasti mengenai jumlah LSM di kota  Surakarta,  tetapi  menurut  staf  Kesbanglinmas  Surakarta,  pendaftaran kelompok-kelompok  Asosiasional  ini  mencapai  tingkat  tertingginya  pada  era  1999- 2000.
Organisasi  advokasi  masyarakat  sendiri  dapat  dibagi  menjadi  dua: berbasis  massa  dan  yayasan  (Ottoway,2000:83-85;  Blair,2004:6).  Perubahan  yang mencolok pada perkembangan kelompok advokasi setelah 1988 adalah munculnya organisasi  advokasi  yang  tidak  memiliki  basis  massa.  Organisasi  ini  bekerjasama dengan  pemerintah  kota  dalam  menjalankan  program-pergram  pemerintah. Organisasi  ini  tidak  secara  langsung  menjalankan  fungsi  seperti  yang  dijalankan LSM  pada  masa  sebelumnya  yaitu  melakukan  pengawasan  terhadap  pemerintah. Dalam  mempromosikan  reformasi  pemerintahan  lokal    kelompok-kelompok  ini mengkampanyekan nilai-nilai demokrasi seperti akuntabilitas dan transparansi, dan tertarik  untuk  berperan  lebih  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  lokal  sebagai  wakil dari  masyarakat.  Tidak  seperti  kelompok  yang  berbasis  massa  yang  kapasitas organisasionalnya  dapat  diukur  dari  kemampuan  mereka  dalam  melakukan mobilisasi anggota dan konstituen mereka, kekuatan kelompok yang tidak berbasis massa  ini  berasal  dari  sumberdaya  manusia  yang  mereka  miliki.  Oleh  karena  itu beberapa kelompok ini memiliki minat pada isu-isu spesifik seperti LPTP (Lembaga Pengembangan  Teknologi  Pedesaan)  yang  memiliki  minat  mengembangkan teknologi tepat guna, dan Gita Pertiwi yang bergerak pada isu-isu lingkungan, Mitra Wacana  bekerja  pada  isu  kesetaraan  gender  serta  PMS  (Paguyuban  Masyarakat Surakarta)  yang  memiliki  minat  hubungan  serasi  antar  etnis  (Keturunan  Cina  dan pribumi). Beberapa kelompok masyarakat bekerja untuk secara langsung membantu
masyarakat  pinggiran.  KOMPIP  (Konsorsium  Monitoring  dan  Pemberdayaan Institusi  Publik)  merupakan  salah  satu  kelompok  advokasi  yang  penting  dalam mengorganisasikan  kelompok-kelompok  pinggiran.  Konsorsium  Monitoring  dan Pemberdayaan  Institusi  Publik  (KOMPIP)  didirikan  oleh  tiga  NGO,  Gita  Pertiwi, Leskap dan Inres dalam rangka merespon peluang dan tantangan yang ada melalui skema yang disediakan oleh The Ford Foundation. Konsorsium ini memfokuskan diri pada pengorganisasian kelompok sektoral dan pengembangan forum warga. Di sini dikembangkan  keterlibatan forum multistakeholder yang terorganisir sebagai bentuk inklusi  masyarakat  sipil  dalam  penyelenggaraan  tata  kepermintahan  daerah  sesuai mandat  UU  No  22  tahun  1999. SOMPIS  (Solidaritas  Masyarakat  Pinggiran Surakarta)  dan  P3S  (Paguyuban  Penata  Parkir  Surakarta)  merupakan  kelompok asosiasional yang memperjuangkan kepentingan spesifik mereka sendiri.
Pada  tahun  tahun  2000  didirikan Indonesian  Partnership  for  Local Government  Initiatives  (IPGI) yang  merupakan  lembaga  pertama  yang  memiliki minat dan mampu mengembangkan kemitraan dengan pemerintah Surakarta. IPGI bekerja  dengan  jalan  memperkuat  kapasitas  masyarakat  sekaligus  memperkuat kemampuan  pemerintah  Lokal.  Salah  satu  program  penting  yang  dilaksanakan adalah mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan. IPGI Solo merupakan bagian dari jaringan IPGI yang ada di tiga kota: Bandung, Dumai, dan  Solo.  IPGI  memnberikan  perhatian  khususnya    pada  pengembangan mekanisme perencanaan  pembangunan partisipatif yang mulai di uji cobakan pada tahun  2001,  dan  kemudian  menghasilkan  proses  Musrenbang  yang  sekarang  kita kenal  luas  sebagai  ajang  keterlibatan  masyarakat  dalam  perencanaan pembangunan.  Disamping itu dilakukan juga uji coba fiscal devolution dalam bentuk blockgrant bagi  kelurahan,  dan  sekarang  terus  diselenggarakan  dengan peningkatan  kuantitas  secara  bertahap  dengan  nomenklasi  anggaran  Dana Pembangunan  Kelurahan  yang  penggunaannya  diserahkan  sepenuhnya  kepada masyarakat kelurahan melalui musyawarah warga.
Pada tahun yang sama penguatan partisipasi masyarakat di Surakarta makin diperkuat dengan adanya program kerjasama UNDP-Depdagri dalam wujud program Breakthrough  Urban  Initiative  Local  Development (BUILD).  Program  ini  lebih memberikan perhatian khusus kepada isu efisisensi pelayanan public dan partisipasi masyarakat. Dalam proses fasilitasi inklusi masyarakat dalam pembangunan, BUILD memperkuat  proses  pengembangan  mekanisme  perencanaan  partisipatif  melalui fasilitasi pelatihan fasilitator kelurahan.
Aktivitas  IPGI  Solo  dan  BUILD  membuahkan  hasil  model  penyelenggaraan musyawarah perencanaan yang lebih baik. Peningkatan inklusi masyarakat ini dapat diketahui  dari  kuantitas  keterlibatan  warga,  antusiasme  menyampaikan  aspirasi, serta  hasil-hasil  yang  dikemukakan. Pada  tahun  anggaran  2001,  Bapeda  bersama bagian  pemerintah  daerah  mengembangkan  formula  pendistribusian  dana Blockgrant menggunakan parameter, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlahpenduduk  miskin,  pengumpulan  PBB,  agar  distribusi  dana  tersebut  dapat secara  proporsional  mendekati  kebutuhan  masing-masing  kelurahan.  Pada  tahap pertama  diberlakukan  quota  batas  bawah  di  mana  seluruh  dana  dibagi  rata,  dan sisanya  dibagi  berdasar  formula  menggunakan  parameter-parameter  di  atas.  Oleh pertimbangan  tertentu,  mulai  tahun  2006  quota  batas  bawah  ditiadakan  dan pengembangan  skema  pada  tahun  anggaran  2006  total  mencapai  Rp  10  Milyar. Alokasi  dana blockgrant ini  diperuntukan  untuk  membiayai  usulan-usulan  warga yang  bersifat  mikro,  dan  pelaksanaannya  dikembangkan  dengan  swadaya  gotong- royong  masyarakat.  Kemajuan  ini  masih  terkendala  oleh  keterbatasan  sumberdaya
dan  kemampuan pemerintah  kota  dalam  mengakomodasikan usulan-usulan  warga. Sebagai  akibatnya  banyak  usulan  yang  tidak  terealisasi    pada  tahun  anggaran berjalan.
Pada  tahun  2003  UNDP  membuat  program    yang  secara  khusus  dirancang untuk penguatan kelibatan kelompok sektoral dalam proses perencanaan partisipatif yang  dikenal  dengan  nama City  Development  Strategy (CDS).  Tim  Kerja  Sukarela (TKS)  yang  difasilitasi  CDS  mengembangkan  skema partisipatory  assessment bersama  kelompok  komunitas  basis.  Untuk  itu  dilakukan  berbagai  pelatihan  dan focused  group  discussion (FGD)  menggunakan  metode Participaroy  Rural  Apraisal dan  Participatory  Poverty  Assessment (PPA).  Aktivitas-aktivitas  ini  menghasilkan gambaran  lebih  menyeluruh  mengenai  permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi masyarakat Kota Surakarta.
Apa  yang  didapatkan  dari  berbagai  aktivitas  assesment  ini  kemudian dijadikan  referensi  pemerintah  dan  diwujudkan  dalam  berbagai  kebijakan  program yang pro-poor .  Barangkali  program-program  yang  menonjol  adalah,  Taman  Anak Cerdas,  Sekolah Plus yang semuanya gratis, dan didirikan di lokasi dengan tingkat kemiskinan  yang  menonjol,   Program  Pemeliharaan  Kesehatan  Masyarakat Surakarta,  asuransi  kesehatan  dengan  premi  Rp.  1000,-  per  tahun.  Penggantian biaya  rumahsakit  total  untuk  warga  yang  membawa  keterangan  tidak  mampu  dari kelurahan,  dan  penggantian  klaim  biaya  kesehatan  50  persen  untuk  warga  yang dinyatakan  mampu.  Juga  program  renovasi  rumah  tidak  layak  huni  dan  penataan kampung  kumuh  bersubsidi.  Seperti  yang  dikemukakan  walikota  Joko  Widodo pemerintah  kota  bekerja  bersama  masyarakat  dalam  menyiapakan  dan melaksanakan program-program:
”..kita  nyiapin  sistemnya  dulu..bersama  temen-temen  NGO..  nyiapin  datanya..baru nyiapin uangnya.. kita selalu bekerja seperti itu..”
”...semua  kegiatan  kita  pendampingannya  itu  NGO.  Mereka  lebih  menguasai  lapangan dibandingakan dengan kita.  (Wawancara, 7 Agustus 2010).

## B.1.c. Posisi Kelompok Sektoral dalam Proses Inklusi
Komunitas  sektoral  dalam  kaitannya  dengan  Perencanaan  pembangunan seperti  sudah menjadi  diskurus  tersendiri  yang  menyita  perhatian banyak  kalangan di  Kota  Surakarta.  Kota  Surakarta  menempatkan   peran  serta  kelompok  sektoral dalam   proses  perencanaan  pembangunan  dalam  cara  pandang  atau  paradigma bahwa seluruh unsur dalam masyarakat berhak berpartisipasi dalam pembangunan dari  perencanaan  hingga  pengawasan.  Dalam  kontek  otonomi  daerah  sebelum diskursus  Perencanaan  Pembangunan  Partisipatif  di  dengungkan,  Kota  Solo  telah mengakomodir  partisipasi  kelompok  sektoral  perkotaan  seperti  PKL,  Pengemudi becak,  Pasar  Tradisional,  Pedagang  Asongan,  Pengamen,  dan  juga  Pekerja  Seks Komersial,  dalam proses proses musyawarah perencanaan pembangunan.  Bisa  di katakan  bahwa Kota Surakarta adalah ikon nya pelibatan kelompok sektoral dalam perencanaan  pembangunan.  Periode  tahun  2002   melalui  SK  Walikota  410/45- A/I/2002 juga menjadi sebuah catatan menarik tentang pelibatan kelompok sektoral dalam proses perencanaan. Walaupun pada prakteknya, saluran pratisipasi mereka masih melalui  TKS CDS ( Tim Kerja Stakeholders City Development Strategy) yang belum bisa merepresentasikan aspirasi semua komunitas sektoral.
Periode  tahun  2003  proses  Perencanaan  Partisipatif  tentunya  mengalami beberapa pembenahan belajar dari proses tahun sebelumnya. Pada aras  ini sangat menarik  melihat  proses  pergeseran  arah  kebijakan  terhadap  keterlibatan  kelompok sektoral.  Setelah  proses  yang  dilakukan  TKS  CDS  pada  tahun  2002  yang menghasilkan  tiga  konsern   isu  yaitu  persoalan  masyarakat  marginal,  isu  konflik
sosial  dan  juga  isu  tata  ruang  kota,  pemerintah  berupaya  melibatkan  kelompok sektoral  dalam  proses  di  muskelbang,  muscambang  dan  muskotbang.  Melalui  SK Walikota  Nomor  8  tahun  2003  tertnaggal  26  Juni  2003.  Namun  proses  partsispasi kelompok  sektoral  ini  menemui  kendala  karena  pelibatan  mereka  yang  hanya  di muskelbang dan tidak melalui pra muskel cukup membatasi ruang aspirasi mereka, sedang  di  tingkat  muskotbang,  kelompok  sektoral  juga  belum  mengikuti  proses secara maksimal karena terbataskan kemampuan meyesuaikan dengan mekanisme di muskotbang.
Perubahan  signifikan  justru  terjadi  pada  periode  tahun  2004  dengan  SK Walikota  Nomor  3  Tahun  2004  tentang  Pedoman  Penyelenggaran  dan  Petunjuk Teknis Muskelbang, Muscambang dan Muskotbang. Keterlibatan kelompok sektoral dimulai  lebih  dini  dengan  mengadakan  Focused  Group  Discussion  di  tingkat Komunitas  atau  FGD  Komunitas.  Pada  aras  ini  hasil  yang  diperoleh  melalui  FGD bisa langsung disingkronkan dengan SKPD terkait tanpa melalui proses di territorial. FGD –  FGD  yang  pelaksanaannya  kemudian  difasilitasi  oleh  LSM  pendamping komunitas  ini  berhasil  mendorong  terciptanya  semangat  berpartisipasi  di  level komunitas  sektoral  perkotaan  semisal  PKL,  pengemudi  becak,  asongan,  diffabel, juru  parkir,  pedagang  pasar  tradisional,  pengamen,  dan  Pekerja  seks  Komersial (PSK).
Pada  proses  perencanaan  untuk  anggaran  tahun  2009,  putaran  keterlibatan kelompok  sektoral  dimulai  dari  memfasilitasi  diskusi  kelompok  terbatas  di  tingkat komunitas oleh pelbagai LSM pendamping di bawah koordinasi Bapeda dan Tim SC pelaksana  Musrenbang.  Antara  lain  diselenggarakan  diskusi  kelompok.  Dan selanjutnya  dari  diskusi  assessment  komunitas  tersebut  oleh  Bapeda  di kembangkan  diskusi  sinkronisasi,  dan  kemudian  dilanjutkan  Diskusi  Kelompok Terbatas  (DKT).  Hasil –  hasil  DKT  merupakan  input  dasar  untuk  penyusunan program  sektoral  yang  diolah  melalui  forum  SKPD,  yang  kemudian  hasilnya diintegrasikan ke dalam forum Musrenbang Kota.
Berikut ini skema utuh keterlibatan kelompok sektoral di Kota Surakarta :
Nampak  perkembangan  masyarakat  sipil  merupakan  bagian  dari  proses demokratisasi  pengambilan  keputusan.  Keterbukaan  pemerintah  kota  Surakarta terhadap  keberadaan  lembaga-lembaga  advokasi  membuat  proses  perumusan program dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan lebih tepat sasaran.
Pemerintah  kota  bersama  lembaga-lembaga  advokasi  mengambil  inisiatif  untuk mengetahui  kebutuhan  dan  harapan  masyarakat,  yang  pada  gilirannya dimanfaatkan untuk merancang program-program pembangunan.

## B.2. Inklusi dalam Kebijakan Pendidikan B.2.a. Bentuk Kebijakan
Ada beberapa program yang dibuat oleh pemerintah Kota Surakarta di bidang pendidikan.  Tetapi,  program  yang  saat  ini  krusial  adalah  Bantuan  Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS). BPMKS merupakan bantuan pendidikan yang diperuntukan bagi:
a.  Siswa  Warga  Kota  Surakarta  dari  Keluarga  Mampu  yang  bersekolah  di Kota Surakarta pada Jenjang SD/MI, SMP/MTs Negeri.
b.  Siswa  Warga  Kota  Surakarta  dari  Keluarga  Mampu  yang  bersekolah  di Kota Surakarta pada Jenjang SDLB, SMPLB dan SMALB.
c.  Siswa  warga  Kota  Surakarta  dari  keluarga  tidak  mampu  yang  bersekolah di  Kota  Surakarta  jenjang  SD/MI/SDLB  Negeri/Swasta,  SMP/MTs/SMPLB Negeri/swasta, SMA/MA/SMK/SMALB Negeri/Swasta.
d.  Siswa  warga  Kota  Surakarta  dari  keluarga  tidak  mampu  yang  bersekolah pada sekolah PLUS jenjang SD, SMP dan SMK Kota Surakarta.
e.  Siswa  warga  Kota  Surakarta  yang  yang  tidak  bersekolah,  tetapi    masih dalam usia sekolah  jenjang SD, SMP dan SMK.
BPMKS dibagi menjadi 3 jenis kartu  kategori yaitu silver, gold   dan platinum. Masing-masing kategori itu adalah sebagai berikut:
1. Kartu BPMKS Silver Kriteri Siswa yang dapat menerima adalah:
a.  Siswa Warga Surakarta dari warga mampu yang bersekolah di kota Surakarta pada jenjang SD/MI  Negeri, SMP/MTs Negeri.
b.  Siswa  Warga  Surakarta  dari  keluarga  mampu  yang  bersekolah  di  kota Surakarta jenjang SDLB, SMPLB dan SMALB Negeri/Swasta.
2. Kartu BPMKS Gold Kriteri yang dapat menerima adalah:
a.  Siswa  warga  kota  Surakarta  dari  keluarga  tidak  mampu  yang  bersekolah  di kota  Surakarta  jenjang  SD/MI/SDLB  Negeri/Swasta,  SMP/MTs/SMPLB Negeri/Swasta, SMA/MA/SMALB Negeri/Swasta.
3. Kartu BPMKS Platinum Kriteri Siswa yang dapat menerima :
a.  Siswa  Warga  kota  Surakarta  dari  keluarga  yang  tidak  mampu  yang bersekolah pada sekolah PLUS jenjang SD, SMP dan SMK kota Surakarta.
b.  Siswa Warga kota Surakarta yang tidak bersekolah, tetapi masih dalam usia sekolah jenjang SD, SMP dan SMK serta yang akan melanjutkan ke Sekolah Plus.

## B.2.b. Awal Mula Kebijakan
Kebijakan  ini  diluncurkan  pada  periode  kedua  pemerintahan  Jokowi.  Dalam kampanyenya, jelang Pilwako periode 2010-2015 di awal tahun, secara jelas Jokowi menegaskan  fokus  pemerintah  pada  peningkatan  pelayanan  publik,  utamanya pendidikan,  melengkapi  program  pelayanan  kesehatan  (PKMS,  Pelayanan Kesehatan  Masyarakat  Surakarta).  Kedua  fokus  ini  bersinergi  dengan  fokus pemerintahan  Jokowi  di  bidang  ekonomi,  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan
investasi  besar  di  Kota  Surakata,  maupun  mendorong  unit  usaha  kecil  dan menengah yang telah digalakkan sejak periode pertama pemerintahan.
Karena  diluncurkan  menjelang  Pilwako  kedua  inilah,  program  pendidikan murah  dikritik  sebagai  sarana  untuk  menaikkan  popularitas  Jokowi  semata. Menelisik  ke  belakang,  persetujuan  program  pendidikan  murah  ini  memang ditandatangani  pada  3  Maret  2010,  waktu  yang  mendekati  Pilwako.  Program  ini disebut  Layanan  Pendidikan  Masyarakat  Surakarta  (LPMS).  LPMS  berisi  konsep program pendidikan yang ditargetkan untuk membantu masyarakat  miskin.  Konsep yang  diajukan  SKPD  teknis  ini  dibagi  menjadi  3  kategori.  Pertama,  Platinum  untuk siswa di lima SD plus,  2 SMP plus dan SMK plus. Kedua, gold bakal dimiliki siswa SD,  SMP  negeri  maupun  swasta  yang  masuk  kategori  tidak  mampu  dan  tidak diwajibkan membayar beaya operasional. Selain itu siswa SD dan SMP negeri yang mampu  tetap  dapat  subsidi  beasiswa  silver.  Tetapi,  konsep  LPMS  ini  kemudian dikembangkan  melalui  BPMKS  (Bantuan  Pendidikan  Masyarakat  Kota  Surakarta), sebagaimana dijelaskan di atas. BPMKS secara lebih jelas mengikutsertakan semua anak  usia  sekolah  sebagai  penerima  bantuan,  termasuk  mereka  yang  tidak mengenyam pendidikan di sekolah. Bukan saja bagi sekolah negeri, bantuan ini juga diperuntukkan  bagi  anak  yang  mengenyam  pendidikan  di  lembaga  pendidikan swasta.  Kategorisasi  penerima  dalam  program  mengindikasikan  rasionalisasi pengeluaran  bantuan  pendidikan  pemerintah,  dimana  warga  yang  paling membutuhkan-lah  yang  menerima  bantuan  paling  besar,  sementara  warga  yang mampu, menerima bantuan sebagian, mengingat pendidikan bagaimanapun adalah investasi  jangka  panjang.  Program  ini  tidak  didesain  dengan  semata-mata menggratiskan seluruh biaya pendidikan dasar bagi semua warga, sehingga bersifat sangat  populis  tetapi  memberatkan  APBD,  namun  bantuan  ini  didesain targeted , ditujukan  untuk  menyasar  penerima  bantuan  yang  tepat,  dan  skema  pengeluaran yang  efektif  dan  efisien.  Dana  23  Milyar  yang  dikeluarkan  pemerintah  ini  disambut baik oleh warga.
Dengan  demikian,  menurut  Jokowi  dan  FX.  Rudy  (Antara  18  April  2010), program ini jelas semata-mata tidak ditujukan untuk mendongkrak popularitas politik, mengingat  sekedar  peluncurannya  dilakukan  menjelang  pemilihan walikota  periode kedua. Program ini merupakan tindak lanjut dari Perda Pendidikan dan merupakan penyempurnaan  dari  program-program  pendidikan  sebelumnya,  tambah  FX.  Rudy. Target  utama  program  ini  adalah  rakyat  kecil,  dengan  tidak  menutup  kesempatan warga  Surakarta  pada  umumnya  untuk  memperoleh  bantuan  serupa.  Oleh  karena itu,  di  dalam  program  ini  diberlakukan  kategorisasi,  untuk  menjamin  bahwa  uang dikeluarkan pemerintah kota tepat sasaran dan tepat guna.
Sebagai tindak lanjut dari upaya pengembangan pendidikan, pemerintah kota tidak  hanya  meluncurkan  dana  bantuan  operasional  dan  biaya  sekolah.  Setelah program  BPMKS  berjalan,  program  ini  dilanjutkan  pada  penguatan  substansi pendidikan,  yaitu  pada  kurikulum.  Pada  Januari  2011,  pemerintah  kota  siap mengembangkan  pendidikan  berkarakter,  yang  berisi  penguatan  karakter  siswa, berbasis pada nilai-nilai budaya dan nasionalisme.

## B.2.c. Inklusi dalam Kebijakan Pendidikan
Kebijakan  pendidikan  di  Kota  Surakarta,  pada  dasarnya  adalah  kebijakan yang  bersifat  sektoral.  Dengan  demikian,  kebijakan  ini  secara  formal  merupakan inisiasi  dari  SKPD  teknis.  Namun  demikian,  kebijakan  ini  tidak  lepas  dari  usulan berbagai  elemen  masyarakat,  baik  yang  disampaikan  secara  formal  melalui Musrenbang/Muskelbang  maupun  secara  informal  melalui  berbagai  forum.  Usulan
ini  berangkat  dari  pandangan  masyarakat  bahwa  BOS  (Bantuan  Operasional Sekolah)  yang  digulirkan  pemerintah  pusat  masih  jauh  dari  mencukupi  sehingga masyarakat  miskin  masih  kesulitan  mengakses  kebutuhan  pendidikan.  BPKMS adalah kebijakan pemerintah Kota untuk mendampingi kebijakan BOS.
Inklusi kebijakan ini secara kuat berakar dari komunitas. Setidaknya ada tiga aras  inklusi  yang  penting,  yaitu  Musrenbang/Muskelbang, public hearing dengan komunitas dan media, dan inisiasi LSM.
Pertama,  inklusi  melalui  Musrenbang/muskelbang.  Akbarudin  Arif,  direktur LSM  Kompip  menyatakan  bahwa  mekanisme  musrenbang  dan  semacamnya  di Surakarta  memang  dapat  berjalan.  Fungsi  musayawarah  bagi  perencanaan kebijakan  ini  berjalan  sejak  level  RT,  desa,  kecamatan  sampai  kabupaten.  Meski masih  terdapat  beberapa  kelemahan,  Akbarudin  Arif  menilai  bahwa  mekanisme  ini di Surakarta termasuk yang dapat berjalan dengan baik. Di daerah lain, Musrenbang seringkali  tidak  jalan  dan  penyaluran  aspirasi  warga  dalam  perencanaan pembangunan dan kebijakan, termasuk di sektor pendidikan tidak berfungsi.
Kedua,  melalui public hearing dengan  komunitas  dan  media. Public hearing adalah  hal  yang  umum  dan  sering  di  Surakarta. Public hearing ini  bisa  dilakukan berdasarkan  inisiatif  pemerintah  kota,  dan  dilakukan  di  balai  kota.  Bisa  juga dilakukan  atas  inisiatif  warga. Public  hearing menjadi  sarana  pemerintah  kota menyampaikan  gagasan  programnya  kepada  masyarakat  dan  sebaliknya,  menjadi sarana  warga  menyampaikan  aspirasinya.  Komunitas  warga  berbasis  pada peguyuban-paguyuban, yang disebut juga sebagai kelompok informal.
Sementara itu, media, menjadi salah satu pelaku yang penting dalam upaya inklusi  kebijakan,  melalui  pewartaan  berita  seputar  kebijakan  dan  pelayanan pemerintah,  yang  tidak  mesti  bisa  dijangkau  oleh  semua  warga.  Sebaliknya, pemerintah  juga  terbantukan  oleh  media  untuk  mensosialisasikan  kebijakannya kepada  warga  masyarakat,  mengingat  pemerintah  seringkali  tidak  mampu menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat  untuk  menyebarluaskan  kebijakannya. Didik  Ikrob,  wartawan  Harian  Joglo  Semar,  menegaskan  hal  ini  dalam  wawancara yang dilakukan Alfirdaus dan von Luebke pada Mei 2010.
Ketiga, inisiasi LSM. Tidak dapat dipungkiri, LSM merupakan bagian penting dalam  proses-proses  pemerintahan  di  Kota  Surakarta.  Akbarudin  Arif,  misalnya, dalam  wawancara  Mei  2010,  menyatakan  bahwa  inisiatif  Jokowi  melalui  berbagai kebijakannya,  sangat  tidak  bisa  dilepaskan  dari  peran  LSM.  Jokowi  terbantu  oleh LSM-LSM  yang  kritis  yang  secara  formal  maupun  informal  sering  melakukan pendekatan terhadap walikota dan wakil walikota supaya kebijakan pemerintah kota tidak hanya melulu bersifat pro-investasi, tetapi juga pro-poor. Kebijakan pendidikan, seperti  BPMKS  sendiri,  sebagaimana  Budi  Santoso,  kepala  kantor  Suara  Merdeka Cabang Surakarta, tidak lepas dari kawalan NGO dalam proses pemerintahan. Budi Santoso mencontohkan Pattiro sebagai salah satu NGO yang aktif mengajukan dan mengawal inisiatif kebijakan pendidikan pemerintah kota.
Namun demikian, inklusi tidak dapat berjalan jika hanya berasal dari satu sisi, yaitu grassroot. Ia harus dua arah dan diterima dengan baik oleh pemerintah. Oleh karena  itu,  inklusi  mensyaratkan  lembaga  pe\merintahan  yang  terbuka.  Terbuka, dalam  arti,  pemerintah  memiliki  kemampuan  mendengar,  lalu  menindaklanjuti  ide- ide  maupun  aspirasi  yang  disampaikan  oleh  warga.  Dalam  pandangan  Akbarudin, Jokowi  memenuhi  syarat  sebagai  pemimpin  pemerintahan  yang  inklusif. Kemampuan  mendengarkan  suara  warga,  kemudian  melakukan  tindak  lanjut  atas ide-ide  warga,  menjadikan  pemerintahannya  terbuka.  Ide-ide  warga  inilah, sebagaimana  Akbarudin,  yang  sangat  membantu  Jokowi  dan  pemerintahannya
membangun inovasi pelayanan.

## B.2.d. Kritik terhadap Proses Inklusi Kebijakan
Meski  berbagai  lini  inklusi  telah  tersedia,  namun  proses  ini  tidak  lepas  dari berbagai  kelemahan.  Akbarudin  Arif  menilai  bahwa,  dalam  musrenbang  maupun musyawarah  warga  yang  lain,  seringkali  tidak  lepas  dari elite capture .  Hanya  figur sentral di masyarakat yang aktif dalam musyawarah sehingga suara merekalah yang lebih  sering  didengar.  Mekanisme  inklusi,  termasuk  di  sektor  pendidikan,  belum sepenuhnya  menggambarkan  aspirasi  warga.  Akbarudin  melihat  ini  tidak  terlepas dari kultur Jawa ewuh pakewuh yang besar. Posisi sebagai warga yang seharusnya setara,  seirngkali  terhalang  oleh  sekat-sekat  sosial.  Seorang  warga  yang  dalam kehidupan  sehari-hari  adalah  pegawai/karyawan  toko,  tentu  akan  merasa  sungkan berpendapat jika di forum yang sama terdapat pemilik toko yang adalah juragannya.
Kedua,  disamping  bias  oleh elite capture ,  mekanisme  inklusi  ini  seringkali bias  partai.  Akbarudin  Arif  menjelaskan,  warga  yang  sekaligus  pengurus  partai-lah yang umumnya menguasai akses-akses aspirasi dan informasi. Mereka mengetahui informasi kebijakan dan pelayanan lebih cepat dibandingkan warga biasa yang tidak aktif  di  partai.  Mereka  juga  lebih  paham  kemana  menyalurkan  aspirasi  mereka. Partai, bagaimanapun adalah jalur tercepat untuk menyalurkan aspirasi dan supaya aspirasi tersebut segera dirumuskan dalam kebijakan.
Ketiga, proses inklusi seringkali lebih efektif bagi warga yang memiliki kapital besar dan memiliki potensi investasi signifikan di Kota Surakarta. Bramastya, Sekjen Pergerakan  Indonesia  Jawa  Tengah,  dalam  wawancara  dengan  Alfirdaus  dan  von Luebke,  pada  Mei  2010,  menegaskan  bahwa  pemerintahan  Jokowi  adalah pemerintahan yang pro-market.  Pemerintahan ini  lebih mengakomodasi pengusaha berkapital  besar,  dapat  dilihat  dengan  jelas  dari  kebijakan  pembangunan  dan perekonomian  Kota  Surakarta.  Ketika  kepentingan  pemodal  dan  rakyat  kecil berhimpitan,  Jokowi  lebih  cenderung  memenangkan  pengusaha  berkapital  besar. Hal  ini  membuat  Jokowi  terkesan  tidak  konsisten  dengan  slogan  sosial  demokrat dan  pro-rakyat  yang  didengung-dengungkan.  Dalam  kebijakan  pendidikan,  bagi beberapa  kalangan,  terkesan  setengah-setengah,  mengingat  minimnya  bantuan yang diterima warga.
Keempat,  proses  inklusi  ini  seringkali  masih  sebatas  dalam  perencanaan. Inklusi  belum  secara  efektif  melingkupi  formulasi,  dan  terutama  implementasi. Dengan  dalih  kebijakan  pendidikan  sebagai  kebijakan  sektoral,  maka  tidak  banyak ide  warga  yang  terserap,  dan  kebijakan  ini  terjebak  pada  mekanisme  teknokratis, dengan  warga  sebagai  penerima  pasif.  Partisipasi  warga,  di  samping  dalam perencanaan,  hanya  terserap  dalam  evaluasi,  dimana  warga  diberi  ruang  untuk menyampaikan  keluhan.  Secara  formal,  penyampaikan  keluhan  ini  diwadahi  dalam kotak  saran  yang  disediakan  di  setiap  instansi  dan  pos  pelayanan.  Hanya  saja, sejauh mana efektivitas dan tindak lanjut ini masih belum jelas. Mekanisme informal, yag  menurut  Jokowi  lebih  efektif,  meski  cukup  membantu,  tidak  mampu  menjamin penjaringan keluhan secara maksimal. Hambatan teknis dan kultur menjadi penjelas mengapa mekanisme informal belum tentu dapat berjalan.
Kelima,  mekanisme  inklusi  ini  terhalang  oleh  kelemahan  di  birokrasi.  Meski merupakan  figur  yang  penting  dalam  inovasi  kebijakan  kota,  pemerintahan  Jokowi dikritik  tidak  didukung  oleh  instrumen  komunikasi  politik  yang  baik.  Kebijakan  yang diterima  warga  hanya  dapat  dimengerti  secara  sebagian.  Kendala  bahasa  adalah faktor  utama  warga  memahami  isi  kebijakan  pemerintahan  Joko  Widodo.  Kedua, kurang  intens-nya  sosialisasi  dan  komunikasi  warga  melalui  berbagai  sarana
menyebabkan  warga  tidak  banyak  memiliki  informasi  mengenai  kebijakan  dan pelayanan.  Minimnya  acara  interaktif  melalui  TV  dan  radio  lokal  menandakan lemahnya komunikasi ini.

## C. PENUTUP
Inklusi  merupakan  syarat  praktik  governance  yang  demokratis.  Inklusi merupakan  mekanisme  penjaringan  aspirasi  warga  terkait  dengan  kebijakan  dan pelayanan  publik.  Inklusi  memungkinkan  semua  warga,  tidak  terbatas  sekat  sosial, status,  pilihan  partai  dan  sebagainya,  untuk  erlibat  dalam  proses  pemerintahan, dengan  mempengaruhi  perumusan,  implementasi  dan  pelaksanaan  kebijakna. Dengan  demikian,  inklusi  tidak  membatasi  peran  dan  keterlibatan  warga  dalam perencanaan semata, tetapi juga dalam penganggaran, formulasi, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. inklusi memastikan kebijakan publik berasar dari, untuk, dan oleh warga.
Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang penting dalam kajian inklusi warga  di  pemerintahan.  Penelitian  ini  menemukan,  mekanisme musyawarah  warga telah berjalan, berakar dari level yang paling bawah di tingkat RT, desa, kecamatan sampai  kabupaten.  Inklusi  juga  berjalan  melalui  intensifnya public hearing antara walikota dan komunitas dan media. Inklusi kebijakan juga aktif berjalan di kalangan NGO. Berjalannya proses inklusi di Kota Surakarta ini tidak lepas dari karakter sosial politik  warga  Surakarta  yang  sangat  aktif  dalam  paguyuban.  Di  Surakarta, paguyuban tidak hanya menjalankan fungsi  sosial,  seperti pemersatu antar profesi, misal pedagang pasar, tukang becak, pedagang kaki lima, dan sebagainya, maupun fungsi ekonomi, seperti dana bergulir dan arisan, tetapi juga berfungsi secara politik sebagai wadah interest. Di sisi lain,  terdapat tradisi NGO  yang kuat  dan kritis  yang intens mengawal berjalannya pemerintahan. Inovasi-inovasi kebijakan Joko Widodo bahkan tidak lepas dari masukan kalangan NGO, termasuk berbaga kebijakan yang pro-poor.
Kebijakan  pendidikan  BPMKS  (Bantuan  Pendidikan  untuk  Masyarakat  Kota Surakarta)  adalah  salah  satu  produk  kebijakan  yang pro-poor .  Program  ini  meski secara formal  berasal  dari  usulan  SKPD  teknik,  tidak  lepas  dari  berbagai  masukan kalangan  NGO  dan  komunitas  warga.  Target  utama  program  ini  adalah  kalangan menengah ke bawah, yaitu kelompok  masyarakat  miskin yang tidak memiliki akses pendidikan.  Namun,  mengingat  pendidikan  adalah  juga  investasi  jangka  panjang, program  ini  juga  menyediakan  bantuan  bagi  warga  yang  mampu,  hanya  saja, besarannya berbeda dengan warga yang tidak mampu.
Namun  demikian,  proses  inklusi  di  Surakarta  tidak  lepas  dari  berbagai kelemahan.  Bias  elite  dan  partai  adalah  hambatan  utama  karena  menutupi kemungkinan  warga  paling  lemah,  baik  secara  ekonomi,  sosial,  maupun  politik, untuk  menyampaikan  aspirasi.  Bias  kota  dan  pemodal  adalah  hal  lain  yang menghambat  inklusi  warga,  karena  warga  pengusaha  dan  memiliki  investasi  besar akhirnya yang lebih diprioritaskan. Hambatan yang lain berasal dari lemahnya sistem komunikasi  politik  pemerintah  yang  menyebabkan  keterbatasan  informasi  yang dimiliki warga terkait kebijakan dan pelayanan pemerintah.

## DAFTAR RUJUKAN
Dryzek,  JS.  1996.  Political  Inclusion  and  the  Dynamics  of  Democratization. The  American  Political Science Review , vol. 90, no. 3: 475-487.
Dryzek, JS. 2000a . Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, and Contestation . Oxford: Oxford University Press.
Dyson,  A, Cummings, C and Millward, A.  2003.  Participation  And Democracy:  What’s Inclusion Got To  Do  With  It?  dalam  Allan,  J  (ed.). Inclusion,  Participation  and  Democracy:  What  is  the Purpose? Kluwer Academic Publishers: London Edi, AC. (Ed). 2009. Integrating MPs, Party, & Constituents , IRE-IRI, edisi April. Yogyakarta: IRE. Eko,  S.  2002. Pembangunan  Politik,  Pemberdayaan  Politik  dan  Transformasi  Politik .  IRE: Yogyakarta.
Gaventa, J. 2006. Finding the Spaces for Change: the Power Analysis. iDS Bulletin , vol. 37, no. 6: 23- 33.
Mawardi,  MS.,  dkk.  2002.  Dampak  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  atas  Kinerja  Pelayanan Publik: Kasus Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat . Laporan Lapangan . SMERU: Jakarta.
Miller,  V.  2005.  Pengaruh  Kebijakan  oleh  LSM-LSM  Pembangunan:  Sebuah  Sarana  untuk Memperkuat  Masyarakat  Sipil,  dalam  Miller,  V.  Dan  Covey,  J. Pedoman  Advokasi: Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi . Terjemahan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Pimbert,  M  dan  Wakeford,  T.  2001.  Overview:  Deliberative  Democracy  and  Citizen  Empowerment. PLA Notes , No. 40. Februari: 23-28. Rosser, A., Roesad, K. dan Edwin, D. 2004. Indonesia: the politics of inclusion. IDS Working Paper , no. 229: 1-30.
Sen, A. 2000. Social Exclusion: Concepts, Application, and Scrutiny. Social Development Paper , no. 1. Asian Development Bank: 1-54.
Suharto,  E.  2008.  Penerapan  Kebijakan  Pelayanan  Publik  bagi  Masyarakat  dengan  Kebutuhan Khusus:  Pengalaman  Departemen  Sosial.  Disampaikan  pada  Focused  Group  Discussion (FGD)  “Kajian  Penerapan  Pelayanan  Khusus  ( Service  For  Customers  With  Special  Needs ) pada  Sektor  Pelayanan  Publik”.  Sahira  Butik  Hotel,  9  –  10  Oktober.  Lembaga  Administrasi Negara: Bogor.
Sunaji  dan  Anwar,  Z.  2008. Menabur  Benih  di  Lahan  Tandus:  Pelajaran  Berharga  dari  Advokasi Perencanaan dan Penganggaran di Bantul dan Kebumen . Yogyarakarta: IRE dan NDI. Takeshi,  I.  2006.  The  Dynamics  of  Local  Governance  Reform  in  Decentralizing  Indonesia:
Participatory  Planning  and  Village  Empowerment in  Bandung, West Java . Asian  and  African Area Studies , vol. 5, no. 2: 137-183.
The  World  Bank.  2009. Mengupayakan  Bekerjanya  Desentralisasi.  Indonesia  Policy  Briefs:  Ide-ide Program 100 Hari . Jakarta: The World Bank.
Toyamah, N., dkk. 2002. Dampak Desentralisasi dan Otonomi Daerah atas Kinerja Pelayanan Publik:
Kasus Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung. Laporan Lapangan . Jakarta: SMERU. Wakeford,  T.  2001.  A  selection  of  methods  used  in  deliberative  and  inclusionary  processes. PLA Notes , no. 40: 29-31.
Witcher,  S.  2003.  Reviewing  the  Terms  of  Inclusion:  Transactional  Processes,  Currencies  and Context. CASE  paper ,  no.  67.  Centre  for  Analysis  of  Social  Exclusion,  London  School  of Economics, London: 1-75.