## PENJAMINAN  PROYEK  KERJASAMA  PEMERINTAH DENGAN  BADAN  USAHA  MELALUI  BADAN  USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN
GUARANTEE OF GOVERNMENT COOPERATION PROJECTS  WITH  BUSINESS  AGENCIES  THROUGH STATE-OWNED ENTERPRISES BUSINESSES ARE

## REVIEWED FROM THE LEGAL WARRANTY
Hendry Irwanugroho a

## ABSTRAK
Dalam pembangunan infrastruktur terdapat keterbatasan biaya investasi, sehingga upaya-upaya awal untuk menghasilkan sumber dana yang ada disini menjadi sangat penting. Pemerintah pada gilirannya akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi peran serta dunia usaha (sektor swasta) dalam suatu program kemitraan sesuai regulasi pemerintah yang berlaku yang dapat ditempuh dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui Prakarsa Badan Usaha ( Unsolicited) . Perlu diingat negara Republik  Indonesia  memiliki  corak welfare  state yang  mengutamakan kepentingan  seluruh  rakyat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  Pasal  33  UUD Tahun 1945 dimana kemakmuran masyarakat yang diutamakan. Dengan demikian tugas pemerintah semakin kompleks. Kecenderungan demikian maka negara hukum saat ini sudah mengarah kepada suatu welfare state , yaitu suatu negara dalam bestuurszorg -nya juga melaksanakan tugas-tugas kesejahteraan umum dengan mengarah pada tujuan negara ( Staatsdoel ).
Kata kunci: CSR; industri rumah tangga pangan; usaha mikro kecil.

## ABSTRACT
On  infrastructure  development  there  are  limited  investment  costs,  causing  the initial efforts to produce sources of funds become very important. The government would turn the investment into business world (private sector) with huge welcome in a partnership program in accordance with applicable government regulations that  can  be  pursued  with  the  Government  and  Business  Entity  (PPP)  scheme through the Business Entity Initiative (Unsolicited). On the bold line we have to remember  that  the  Republic  of  Indonesia  is  a  welfare  state  that  prioritizes  the interests of all people. This can be seen in Article 33 of the 1945 Constitution where people's welfare is prioritized. Thus the task of the government is complex. Such a tendency then the legal state has now led to a welfare state, that is, a country in its bestuurszorg also carries out public welfare tasks by aiming at the country's goals (Staatsdoel).
Keywords: CSR; the food and beverage industry; micro small businesses.
a Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  21  Bandung,  email: hendry18001@mail.unpad.ac.id.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 30 Agustus 2019
Artikel diterbitkan: 28 November 2019
DOI: http://dx.doi.org/10.23920/
jphp.v1i1.286
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## PENDAHULUAN
Kendala yang umum terjadi dalam pembangunan infrastruktur adalah keterbatasan biaya investasi, sehingga upaya-upaya awal untuk menghasilkan sumber dana yang ada disini menjadi sangat penting. Pemerintah pada gilirannya akan membuka pintu selebar- lebarnya  bagi  peran  serta  dunia  usaha  (sektor  swasta)  dalam  suatu  program  kemitraan sesuai regulasi pemerintah yang berlaku yang dapat ditempuh dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui Prakarsa Badan Usaha ( Unsolicited) .
Tata  cara  pelaksanaan  kerjasama  pemerintah  dengan  Badan  Usaha  diatur  dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam  Penyediaan  Infrastruktur  bertujuan  untuk  kepentingan  umum  dengan  mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD,  yang  sebagian  atau  seluruhnya  menggunakan  sumber  daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
Kerjasama Pemerintah dengan swasta sebenarnya telah dikenal sejak masa Orde Baru seperti pada jalantol dan ketenagalistrikan, namun mulai dikembangkan tahun 1998 pasca krisis  moneter.  Setelah  di  dahului  dengan  beberapa  peraturan  pendukung,  untuk menyesuaikan Public  Private  Partnership (PPP),  Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan  Infrastruktur.  Sejak  Perpres  ini  diluncurkan  kerjasama  yang  sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU.
Dalam  pelaksanaan  KPBU  organisasi  kelembagaan  yang  wajib  dibentuk  sebagai berikut:
a. Penanggung  Jawab  ProyekKerjasama  (PJPK)  yaitu  Menteri/Kepala  Lembaga/Kepala Daerah  sebagai  PJPK  sector  infrastruktur  yang  menjadi  tanggungjawab Kementerian/Lembaga/Daerah-nya, apabila dalam perundang-undangan diatur KPBU diselenggarakan  oleh  BUMN/BUMD,  maka  BUMN/BUMD  tersebut  yang  akan bertindak selaku PJPK;
b. Simpul KPBU dibentuk oleh PJPK bertugas  dalam setiap tahapan KPBU dan  melekat pada unit kerja yang sudah ada di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah;
c. Panitia Pengadaan dibentuk untuk melaksanakan pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
d. Badan Penyiapan adalah Badan Usaha/institusi/organisasi nasional atau internasional, yang  melakukan  pendampingan  dan/atau  pembiayaan  kepada  PJPK  dalam  tahap penyiapan hingga tahap transaksi KPBU; dan
e. Badan  Usaha  Pelaksana  yaitu  Perseroan  Terbatas  yang  didirikan  oleh  Badan  Usaha pemenang lelang atau yang telah ditunjuk secara langsung.
KPBU dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu perencanaan, penyiapan, dan transaksi.
Pada tahap perencanaan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/BUMD  meyusun  rencana  anggaran  dana,  Identifikasi,  pengambilan  keputusan, penyusunan  Daftar  Rencana  KPBU.  Output  tahap  perencanaan  adalah  daftar  prioritas proyek  dan  dokumen  studi  pendahuluan  yang  disampaikan  pada  Kementerian PPN/BAPPENAS untuk disusun sebagai Daftar Rencana KPBU yang terdiriatas KPBU siap ditawarkan dan KPBU dalam proses penyiapan.
Kedua,  tahap  penyiapan  KPBU  Menteri/Kepala  Lembaga/Kepala  Daerah/direksi BUMN/BUMD  selaku  PJPK  dibantu  Badan  Penyiapan  dan  disertai  konsultasi  Publik, menghasilkan  prastudi  kelayakan,  rencana  dukungan  Pemerintah  dan  Jaminan Pemerintah,  penetapan  tata  cara  pengembalian  investasi  Badan  Usaha  Pelaksana,  dan pengadaan tanah untuk KPBU.
Ketiga, Tahap transaksi dilakukan oleh PJPK dan terdiri atas penjajakan minat pasar, penetapan lokasi, pengadaan Badan Usaha Pelaksana dan melaksanakan pengadaannya, penandatanganan perjanjian, dan pemenuhan biaya.
Tingginya  resiko  dan  tidak  layaknya  proyek  secara  finansial  menjadi  hambatan utama  dalam  KPBU,  untuk itu  Pemerintah  memberikan  fasilitas-fasiitas  dalam  KPBU berupa Dukungan Pemerintah, Jaminan Pemerintah, pembayaran atas layanan, dan Insentif Perpajakan.
Dalam  rangka  menyediakan  jaminan,  Pemerintah  Indonesia  membentuk  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan oleh Pemerintah sebagai upaya melakukan percepatan  pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia,  yaitu  PT  Penjaminan  Infrastuktur Indonesia (Persero).  Jika  PJPK  gagal  memenuhi  kewajibannya  sesuai  dengan  Perjanjian
KPBU, P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) akan melakukan pembayaran ke badan usaha terhadap klaim yang diajukan. Proses pemasukan klaim tersebut akan diatur didalam Perjanjian Penjaminan.
Dalam  pemberian  jaminan  kepada  Badan  Usaha  Pelaksana, PT.  Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) akan mengisyaratkan PJPK untuk mengadakan Perjanjian Regres ( Recourse Agreement ), hal tersebut merupakan upaya PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) mempertahankan akan mendapatkan pengembalian ( reimburse ) melalui mekanisme  regres  dari  PJPK  untuk  pembayaran  yang  dilakukan  terhadap  klaim  Badan Usaha Pelaksana, ditambah nilai waktu dari dana P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
Komitmen  PJPK  untuk  melaksanakan  usaha  terbaiknya  dalam  mengendalikan, mengelola atau mencegah, dan mengurangi dampak terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi  tanggungjawab  PJPK  merupakah  salah  status  yarat  dapat  diberikannya Penjaminan  Infrastruktur.  Bilamana  PJPK  tidak  sanggup  melaksanakan  kewajiban finansialnya, PJPK tetap berkewajiban untuk memenuhi regres, yaitu hak penjamin untuk menagih PJPK atas klaim penjaminan yang sudah dibayarkan dengan memperhitungkan nilai waktu uang ( time value of money ) dari jumlah yang dibayarkan tersebut.
Berdasarkan uraian diatas, Penulis memusatkan tulisan tentang jaminan Pemerintah dalamrangka  perlindungan  atas  pengembalian  investasi  swasta  yang  turut  serta  dalam pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia.  Skema  Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan Usaha merupakan salah satusolusi dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur di Indonesia atas keterbatasan keuangan Negara.
Rumusan  permasalahan  yang  menjadi  pokok  penulisan  ini  adalah  mengenai mekanisme pemberian jaminan pemerintah terhadap proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama  Pemerintah  dan  Badan  Usaha,  serta  bagaimana  hak  regres  diberikan  melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan hukum jaminan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang sering disebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengutamakan penelitian bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder dan bagaimana implementasinya dalam praktik .1
Pendekatan yuridis normative digunakan dalam penelitian ini karena permasalahan yang  akan  diteliti  berkisar  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta bagaimana implementasinya dalam praktik.
Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode yuridis  kualitatif.  Metode  tersebut  digunakan  karena  penelitian  ini  bertitiktolak  pada peraturan  perundang-undangan  yang  ada  sebagai hukum  positif  dan  analisis  data  yang berasal  dari  data  sekunder.  Dengan  menggunakan  metode  yuridis  kualitatif,  penulis memperhatikan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan  perundang- undangan tersebut tidak boleh saling bertentangan satu sama lain guna mencari kepastian hukum. Selainitu, penulis juga menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ( the living law ) baik tertulis maupun tidak tertulis.

## PEMBAHASAN
Negara  Republik  Indonesia  memiliki  corak welfare  state yang  mengutamakan kepentingan seluruh rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945 dimana kemakmuran masyarakat yang diutamakan. Dengan demikian tugas pemerintah semakin kompleks. Kecenderungan demikian maka negara hukum saat ini sudah mengarah kepada suatu welfare state , yaitu suatu negara dalam bestuurs zorg -nya juga melaksanakan tugas- tugas kesejahteraan umum dengan mengarah pada tujuan negara ( Staatsdoel ).
UUD Tahun 1945 sebagai konstitusi memuat prinsip-prinsip dan  sifat pengelolaan system ekonomi nasional yang disusun dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945. Ketentuan dalam Pasal  33  UUD  NRI  Tahun  1945  tentang  system  perekonomian  nasional  merupakan
1 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 11.
cerminan dari nasionalisme dan keinginan bangsa Indonesia yang dilandasi oleh semangat dan budaya asli bangsa Indonesia. 2
Pentingnya pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan daya saing investasi, telah  mendorong  pemerintah  dalam  menentukan  kebijakan  pembangunan  infrastruktur dengan melibatkan swasta yang dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU). Pemasalahan yang paling krusial yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah adanya keterbatasan yang dimiliki dalam upaya untuk menyiapkan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur seperti sarana transportasi, telekomunikasi dan listrik merupakan kebutuhan yang sangat fundamental dalam rangka mendorong  roda  perekonomian.  Keterbatasan  yang  dimiliki  tersebut  bersifat  multi dimensi, karena tidak hanya menyangkut masalah terbatasnya sumber pendanaan/pembiayaan,  tetapi  juga  terbatasnya  kemampuan  sumber  daya  manusia, teknologi dan bahkan manajemennya.
Untuk  menarik  investasi  swasta  dalam  pembangunan  infrastruktur  pada  sector transportasi,  juga  diperlukan  suatu  mekanisme  yang  mampu  meminimalkan  kerugian mereka yaitu melalui bentuk-bentuk perlindungan investasi yang dapat ditawarkan oleh pemerintah. Minimalisasi kerugian melalui skema perlindungan investasi akan merupakan insentif yang mampu menciptakan iklim investasi yang lebih baik.
Penyediaan  infrastruktur  melalui  penugasan  kepada  BUMN  dan  kerjasama pemerintah  dengan  badan  usaha  (KPBU)  menjadi  alternative  pembiayaan  infrastruktur dikarenakan  kemampuan  keuangan  negara  yang  terbatas.  Pembiayaan  infrastruktur dengan penugasan BUMN menimbulkan konsekuensi bagi Pemerintah berupa kewajiban untuk  memampukan  keuangan  BUMN  yang  belum  mampu  agar  dapat  melaksanakan penugasan  tersebut.  Untuk  itu,  Pemerintah  memberikan  dukungan,  baik  berupa penambahan penyertaan modal negara, maupun memberikan jaminan terhadap pinjaman yang  dilakukan  BUMN  dalam  rangka  penugasan  atau  menjamin  kemampuan  BUMN penugasan untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
2 Marwah M. Diah, 2003, Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau Korporatisasi?, Literata Lintas Media, Jakarta, hlm. 70.
Proyek infrastruktur dapat menarik minat swasta untuk berinvestasi apabila dapat memberikan  keuntungan  atas  investasi.  Karenanya,  kelayakan  finansial  proyek infrastruktur merupakan hal yang penting. Selain kelayakan finansial, proyek infrastruktur juga  harus bankable agar  dapat  memperoleh  pembiayaan  dari  Lembaga  pembiayaan. Diperlukan  dukungan  pemerintah  untuk  meningkatkan  kelayakan  finansial  dan bank ability/credit  worthiness .  Dukungan  pemerintah  tersebut  dapat  berupa  kontribusi  fiscal terhadap  proyek  kerjasama  dan/atau  penjaminan  terhadap  risiko-risiko  yang  dapat berdampak negative terhadap investasi swasta maupun pihak pemberi pinjaman.

## Jaminan Pemerintah dalam Rangka Perlindungan atas Pengembalian Investasi Swasta
Jaminan  secara  umum  diatur  dalam  Pasal  1131  KUH  Perdata  yang  menetapkan bahwa” segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya”
Jaminan  dalam  perspektif  yuridis  dimaknai  sebagai  salah  satu  upaya  untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor (pihak yang berhak) bahwa debitor (pihak yang memiliki kewajiban) akan melaksanakan kewajibannya.
Jaminan merupakan hal yang penting dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kredit  atau  perjanjian  pinjam  meminjam  uang,  serta  guna  melindungi  kepentingan  para pihak  khususnya  kreditur  (yang  meminjamkan).  Djuhaendah  Hasan  mengatakan bahwasanya  fungsi  jaminan  secara  yuridis  adalah  kepastian  hukum  pelunas  hutang  di dalam perjanjian kredit atau dalam hutang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini adalah dengan mengikat perjanjian jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan. 3 Hukum penjaminan merupakan terjemahan dari Security of law, zakerheidsteeling , atau zekerheidsrechten. Dalam  seminar  hukum  jaminan  yang  diselenggarakan  oleh  Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman  bekerjasama  dengan  Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, pada tanggal 9-11 Oktober 1978 di Yogyakarta, disepakati
3 Djuhaenda Hasan , 1998, Perjanijan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit, Proyek Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 68.
bahwa  jaminan  kebendaan  meliputi  utang-piutang  yang  diistimewakan,  gadai,  dan hipotek, sedangkan jaminan perorangan yatitu penanggungan utang ( borgtocht ) 4
Dalam  praktik,  jaminan  seringkali  diartikan  sempit,  yaitu  adanya  hubungan kontraktual yang secara khusus dibuat oleh para pihak untuk memastikan bahwa debitor akan melaksanakan kewajibannya, dan apabila tidak terlaksana, maka jaminan yang telah disepakati  berfungsi  untuk  memastikan  bahwa  kreditor  memperoleh  apa  yang  menjadi haknya.  Jaminan  dalam  arti  sempit  ini  dapat  diartikan  baik  jaminan  perorangan (penanggungan/ borgtocht ) maupun jaminan kebendaan.
Dalam  perkembangannya,  jaminan  perorangan  ini  melahirkan  jenis  jaminan  lain, yaitu jaminan korporasi ( corporate guarantee ) dan garansi bank ( bank guarantee ). Esensi dari jaminan perorangan adalah kesanggupan pihak ketiga (perorangan, korporasi, dan bank) yang dituangkan dalam suatu perjanjian untuk melakukan kewajiban apabila debitor tidak melakukan  kewajibannya.  Hak  kreditor  terhadap  pemenuhan  kewajiban  ini  bersifat persoonlijk, artinya hak tersebut hanya dapat dituntut pada pihak tertentu, yaitu penjamin atau  penanggung.  Mirip  dengan  jaminan  perorangan,  dalam  jaminan  korporasi  yang bertindak sebagai penjamin adalah perusahaan. Lazimnya, jaminan korporasi ini diberikan karena ada kepentingan antara perusahaan sebagai penjamin dan yang dijamin. 5
Dalam  perspektif  hukum  perbankan,  agunan  dibedakan  atas  2  (dua)  macam  yaitu agunan pokok dan  agunan pokok dan agunan  tambahan. Hal  ini dalam  penjelasan atas Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998. Agunan pokok adala hbarang, surat berharga, atau  garansi  yang  berkaitan  langsung  dengan  objek  yang  dibiayai  dengan  kredit  yang bersangkutan,  seperti  barang  yang  dibeli  dengan  kredit  yang  dijaminkan,  proyek  yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, maupun debitur; sedangkan agunan tambahan adalah barang, surat berharga, atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang ditambahkan sebagai agunan.
4 Keputusan  Seminar  Hukum  Jaminan  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen Kehakiman Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, tanggal 9-11 Oktober 1978, Yogyakarta.
5 Lastuti Abubakar, Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Obyek Jaminan (Gagasan Pembaharuan Hukum Jaminan Nasional), Buletin Hukum Kebanksentralan, Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2015, hlm 2.
Senada dengan itu, Mariam Darus merumuskan Jaminan sebagai suatu tanggungan yang  diberikan  oleh  seorang  debitur  dan/atau  pihak  ketiga  kepada  kreditur  untuk menjamin  kewajibannya  dalam  suatu  perikatan. 6 Hal  yang  sama  dikemukakan  oleh Hartono Hadisaputro, yang menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memnuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.
Sesuai  dengan  perumusan  mengenai  pengertian  jaminan  diatas  maka  dapat disimpulkan, jaminan itu merupakan suatu pertanggungan atas pinjaman fasilitas kredit yang diberikan debitur kepada kreditur hingga pinjaman tersebut lunas dibayar. Jaminan itu  dapat  berupa  kebendaan  dan  perorangan  dan  apabila  debitur  tersebut  wanprestasi maka  jaminan  yang  berupa  kebendaan  tersebut  dapat  dinilai  dengan  uang  sedangkan jaminan  perorangan  wajib  mempertanggungjawabkan  pinjaman  tersebut.  Dengan  kata lain, dapat dikatakan jaminan berfungsi sebagai sarana pemenuhan utang.
Penjamin  adalah  pihak  ketiga  yang  bukan  merupakan  debitur,  bias  saja  orang perorangan atau korporasi yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dengan mengadakan  perjanjian dengan  pihak  kreditur  agar  menjadi  penjamin  dalam  pelunasan hutang debitur kepada kreditur apabila debitur tersebut melakukan wanprestasi. 7 Tujuan adanya  penjamin  adalah  untuk  menjamin  agar  hutang  yang  telah  diberikan  kreditur kepada  debitur  dapat  terjamin  pengembaliannya.  Penjamin  itu  biasanya  disebut  juga dengan personal guarantee atau jaminan perorangan.
Mengenai pengertian penanggung ditegaskan dalam Pasal 1820 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: “Penanggung adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga,  guna  kepentingan  siberutang,  mengikatkan  diri  untuk  memenuhi  perikatannya siberutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. ”Subekti mengartikan Jaminan Perorangan adalah:  “Suatu perjanjian  antara  seorang  berpiutang  (kreditur)  dengan
6 Mariam Darus Badrulzaman, 2000, Permasalahan Hukum Hak Jaminan , Hukum Bisnis volume 11, hlm 12.
7 Tarsisius  Muwaji,  2016,  Paradigma  Baru  Hukum  Jaminan:  Penjaminan  Hak  Pengelolaan  Daratan  Perairan  Kepulauan Melalui Digitalisasi dan e cash collateral, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2016, hlm 219.
seseorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban siberhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan diluar (tanpa) siberhutang tersebut.” 8
Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan  langsung pada perseorangan  tertentu,  hanya  dapat  dipertahankan  terhadap  debitor,  terhadap  harta kekayaan debitor umumnya, jaminan perorangan dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini digolongkan menjadi 2, yaitu:
1. Penanggug hutang ( Borgtocht ) Pasal 1820 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian dengan mana  seorang  pihak  ketiga  guna  kepentingan  siberhutang  mengikatkan  diri  untuk memenuhi perikatan siber hutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.
2. Penjamin  Garansi/ indemnity  (Surety  Ship) Pasal  1316  KUHPerdata,  yang  berbunyi meskipun  demikian  adalah  diperbolehkan  untuk  menanggung  atau  menjamin seseorang  pihak  ketiga, dengan  menjanjikan bahwa  orang ini  akan  berbuat  sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran gantirugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.
Secara hukum jaminan berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi para kreditur yakni kepastian akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau  penjamin  debitur  (pasal  1131  dab  1132  KUHPerdata). 9 Jaminan  perorangan  dalam buku  II  KUH  Perdata  yaitu  perjanjian  penanggungan  ( borgtocht ).  Jaminan  perorangan merupakan hak relative yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan kepada orang tertentu yang terikat oleh perjanjian.
Jaminan perorangan timbul karena perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga yang diadakan untuk kepentingan debitur. Dalam perjanjian tersebut pihak-pihak ketiga menjamin  dipenuhinya  kewajiban  debitur.  Dalam  jaminan  perorangan,  tidakada  benda tertentu  yang  diikat  dalam  perjanjian,  akan  tetapi  kesanggupan  pihak  ketiga  untuk memneuhi kewajiban debitur. Dalam jaminan perorangan berlaku ketengtuan pasal 1131- 1132 KUH Perdata.
8 R. Subekti, 1996, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 17.
9 Lastuti  Abubakar,  2003,  Materi  Bimbingan  USM  MKN  Tahun  2003  (Hukum  Perdata),  Ikatan  Mahasiswa  Notariat Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm 16
Apabila  terjadi  kepailitan  pada  debitur  berlaku  asas paritas  creditorum ,  dimana pembayaran  atau  pelunasan  utang  dilaksanakan  secara  berimbang  (sebagai  kreditur konkuren) 10 .  Penjaminan  pada  umumnya  adalah  suatu  upaya  yang  dilakukan  untuk memperoleh sesuatu dengan cepat dan mudah. Infrastruktur pada umumnya adalah segala suatu  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  struktur  dibawah  suatu  struktural  atau manajemen.
Penjaminan infrastruktur merupakan suatu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memenuhi keinginan para penyedia jasa konstruksi yang membutuhkan modal lebih besar,  serta  memberikan  kesempatan  yang  lebih  baik  dalam  hal  pelaksanaan  proyek konstruksi.
Pada tahun 2005 dikeluarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 67 Tahun 2005 tentang “Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur”, kemudian dikeluarkan lagi Peraturan Presiden (PP) Nomor 13 Tahun 2010 pada bulan Januari 2010 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden Nomor  67  Tahun  2005  tentang  “Kerjasama Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  Penyediaan  Infrastru ktur”.  Berdasarakan Peraturan Presiden yang ada tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur,  pada  tanggal  11  Mei  Menteri  Keuangan  meresmikan  operasionalisasi  P.T. Penjaminan  Infrastruktur  Indonesia  (Persero)  (PT  PII),  atau Indonesia  Infrastructure Guarantee  Fund (IIGF),  sebuah  institusi  penting  yang  dirancang  untuk  mendukung pengembangan  proyek-proyek  Kerjasama  Pemerintah  Swasta  (KPS)  atau Public  Private Partnership (PPP)  infrastruktur  di  Indonesia.  Perusahaan  yang  telah  memperoleh pengesahan  Badan  Hukum  dari  Menkumham  pada  27  Januari  2010  tersebut  telah  siap beroperasi penuh untuk menyediakan penjaminan terhadap proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 yang telah diamandemen dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010. 11
Penjaminan infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJPK untuk membayar kompensasi kepada badan usaha saat terjadi risiko infrastruktur – sesuai
10 Ibid, hlm 17.
11 Antara News.com 12 Mei 2010, Menkeu Resmikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), diunduh pada tanggal 9 Januari 2019.
dengan  alokasi  yang  disepakati  dalam  perjanjian  KPBU – yang  menjadi  tanggungjawab PJPK. Penjaminan infrastruktur dilaksanakan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT  PII)  sebagai single  window  policy .  Apabila  cakupan  kebutuhan  penjaminan  melewati kapasitas  modal  PT PII,  maka  akan  dilakukan  penjaminan  Bersama  antara  Kementerian Keuangan dengan PT PII.
Dalam menstruktur penjaminan, PT PII memiliki akses penjaminan dari: 1) Modal PT PII; 2) Lembaga Pembangunan Multilateral seperti Bank Dunia atau institusi terkait lainnya; 3) Pemerintah Indonesia, sebagai penjamin Bersama.
Ruang lingkup penjaminan PT PII adalah kewajiban finansial PJPK, sesuai perjanjian penjaminan  kerjsama  yang  didasarkan  pada  alokasi  risiko  yang  wajar.  PT  PII  dapat menjamin berbagai kewajiban finansial PJPK yang telah dialokasikan kepada PJPK sesuai perjanjian KPBU. Contoh-contoh risiko yang dapat dijamin:
1. Lisensi  izin  dan  persetujuan ;  Cakupan  terhadap  risiko  akibat  keterlambatan  atau kegagalan  dalam  memberikan  lisensi,  izin  atau  persetujuan  (leterlambatan  yang berdampak negative terhadap biaya konstruksi, biaya pendanaan dan dimulai perolehan pendapatan).
2. Keterlambatan/kegagalan  Financial  Close ;  Cakupan  terhadap  risiko  keterlambatan atau  kegagalan  financial  close  yang  diakibatkan  tindakan/tidak  bertindaknya  PJPK (selain isu lahan dan isu perjanjian).
3. Perubahan  regulasi  dan  perundangan ;  Cakupan  terhadap  kerugian  sebagai  dampak dari  perubahan  regulasi/perundangan  yang  berdampak  negative  terhadap  proyek, seperti peraturan pajak, struktur tarif, atau peraturan yang mempengaruhi spesifikasi teknis proyek dan menyebabkan perubahan biaya.

## Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai penanggung Hak Regres
Hak Regres artinya adalah hak menagih. Dalam kerangka hukum wesel, hak regres adalah  hak  menagih  kepada  debitor  wajib  regres  karena  tertarik  sangkut  tidak  mau mengakseptasi atau tidak membayar wesel yang dimintakan kepada hari bayar.
Jaminan  pemerintah  yang  diberikan  untuk  proyek  pembangunan  infrastruktur apabila terklaim dapat menimbulkan tambahan pengeluaran negara. Oleh karenaitu, risiko
fiskal  yang  timbul  dari  pemberian  jaminan  pemerintah  harus  dikelola  dan  dimitigasi dengan  baik.  Kementerian  Keuangan  telah  membentuk  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan Pembiayaan  dan  Risiko  (DJPPR)  yang  melaksanakan  pengelolaan  jaminan  pemerintah beserta  risiko  yang  ditimbulkannya.  Unit  eselon  II  yang  terkait  antara  lain  Direktorat Strategi dan Portfolio Pembiayaan yang melaksanakan pengelolaan kewajiban kontinjensi, Direktorat  Pengelolaan  Risiko  Keuangan  Negara  yang  melaksanakan  penjaminan pemerintah  untuk  proyek  pembangunan  infrastruktur  non-KPBU,  dan  Direktorat Pengelolaan  Dukungan  Pemerintah  dan  Pembiayaan  Infrastruktur  yang  melaksanakan penjaminan infrastruktur untuk proyek KPBU.
Beberapalangkah yang dilaksanakan dalam pengelolaan risiko fiscal dari pemberian jaminan  pemerintah  antara  lain  penetapan  batas  maksimal  penjaminan,  penetapan kebijakan  pengelolaan  kewajiban  penjaminan,  pengalokasian  anggaran  kewajiban penjaminan  dalam  APBN,  pembentukan  dana  cadangan  penjaminan,  pendirian  BUPI sebagai ring fencing , penyusunan rencana mitigasi risiko, pemantauan, dan pengungkapan risiko fiskal di dalam Nota Keuangan dan APBN.
Batas  Maksimal  Penjaminan,  Kementerian  Keuangan  setiap  tahun  menerbitkan Keputusan  Menteri  Keuangan  tentang  Batas  Maksimal  Penjaminan.  Batas  maksimal pinjaman yaitu nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun 2014 – 2017 sebesar 2,57% terhadap PDB (Nota Keuangan dan RAPBN 2017).
Kebijakan Pengelolaan Kewajiban Penjaminan, Di dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2017 dinyatakan bahwa Pemerintah juga telah menyusun kebijakan pengelolaan kewajiban penjaminan dalam hal:
a. Mitigasi  risiko  penjaminan  Pemerintah,  yaitu  dengan  melakukan  penerbitan  acuan pinjaman dan melakukan evaluasi kelayakan proyek dan perjanjian kerjasama;
b. Prinsip umum dalam pemberian penjaminan, yaitu:
1) Pemberian  jaminan  harus  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,
2) Penerbitan jaminan Pemerintah harus memenuhi prinsip transparansi, akun tabilitas, dan kehatihatian,
3) Jumlah jaminan Pemerintah tidak boleh melebihi batas maksimal penjaminan,
4) Pemerintah dapat mengenakan biaya ( fee ) atas penjaminan dalamrangka mengurangi biaya dan risikodari pemberian jaminan, dan
5) Pemerintah dapat meminta entitas terjamin untuk memberijaminan termasuk dalam bentuk rekening penampungan ( escrow account ) sebesar satu kali pembayaran, guna menjamin ketersediaan dana pembayaran kewajiban.
c. penyusunan/penyempurnaan  peraturan  perundang-undangan  terkait  penjaminan sebagai landasan hukum bagi pengelolaan jaminan Pemerintah yang efektif dan efsien; serta
d. penghentian kebijakan pemberian jaminan Pemerintah yang bersifat penjaminan penuh ( blanket  guarantee ),  seperti  penerbitan  surat  dukungan  ( support  letter )  untuk  proyek pembangkit  listrik  yang  dilaksanakan  oleh  PT  PLN  melalui  kerjasama dengan independent power producer (IPP).
Anggaran  Kewajiban  Penjaminan,  untuk  mengantisipasi  terklaimnya  penjaminan pemerintah, Pemerintah menganggarkan anggaran kewajiban penjaminan di dalam APBN setiap tahun. Kewajiban penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama.
Perjanjian KPBU menjabarkan kewajiban masing-masing pihak, termasuk kewajiban finansial PJPK apabila PJPK melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan  timbulnya  kewajiban  finansial  tersebut.  Tindakan  atau  tiadanya  tindakan PJPK tersebut secara umum disebut sebagai risiko politik. Sebagai contoh, dalam perjanjian pengusahaan  jalan  tol  (PPJT),  PJPK  dapat  menjanjikan  diberikannya  kompensasi  tunai kepada badan usaha jalantol (BUJT) apabila terdapat keterlambatan pengadaan tanah atau keterlambatan dalam perubahan tarif sesuai yang diperjanjikan. Demikian halnya apabila
terjadi  penghentian  perjanjian  (terminasi)  yang  disebabkan  oleh  risiko  politik,  misalnya adanya  tindakan  atau  tiada  tindakan  pemerintah,  perubahan  hukum,  cidera  janji pemerintah, atau keadaan kahar, PJPK memberikan kompensasi kepada BUJT.
Terjadinya  keterlambatan  pengadaan  tanah  atau  keterlambatan  dalam  perubahan tarif atau terjadinya terminasi tentusaja tidak dapat diperkirakan pada saat PJPK dan badan usaha  menandatangani  perjanjian  kerjasama.  Timbulnya  kewajiban  PJPK  untuk memberikan kompensasi finansial tersebut adalah Karena kejadian lain di masa depan yang tidak dapat diprediksi. Dengan demikian, kewajiban finansial tersebut dapat digolongkan sebagai kewajiban kontingensi.
Kewajiban kontingensi merupakan salah satu risiko fiskal sebagai segala sesuatu yang di  masa  mendatang  dapat  menimbulkan  tekanan  fiscal  terhadap  APBN.  Sumber  risiko fiskal dalam APBN meliputi (1) risiko asumsi dasar ekonomi makro, (2) risiko pendapatan negara,  (3)  risiko  belanja  negara,  (4)  risiko  pembiayaan,  dan  (5)  risiko  fiskal    tertentu. Kewajiban kontingensi termasuk dalam risiko pembiayaan.
Terdapat tiga sumber kewajiban kontingensi yaitu (1) dukungan dan/atau jaminan Pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur, (2) program Jaminan Sosial Nasional dan  jaminan  sosial  PNS,  dan  (3)  kewajiban  mempertahankan  modal  minimum  pada lembaga  keuangan  tertentu.  Kewajiban  kontingensi  pada  dukungan  dan/atau  jaminan Pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur berasal dari penjaminan pada proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap II dan II, penjaminan pada proyek percepatan  penyediaan air minum, penjaminan infrastruktur pada proyek KPBU,  penjaminan  pada  pinjaman  langsung  BUMN  kepada  lembaga  keuangan internasional, penjaminan pada proyek jalan tol Trans-Sumatera, dan penjaminan dalam penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah melalui penugasan kepada  PT SMI (Persero).
Badan  Usaha  Milik  Negara  (selanjutnya  disebut  BUMN)  merupakan  salah  satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama- sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik asing) dan koperasi. BUMN memberikan kontribusi positif untuk perekonomian Indonesia.
Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN merupakan pengejawan tahan dari bentuk bangun  demokrasi  ekonomi  yang  akan  terus  dikembangkan  secara  bertahap  dan berkelanjutan.  Dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya,  BUMN  menjalankan  usaha sebagaimana badan usaha yang lain, yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan ( profit oriented ). Disamping sebagai badan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan, BUMN juga harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut dipertegas dalam Arah kebijakan dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015-2019,  bahwa  dalam  rangka  membina  dan mengembangkan BUMN, diupayakan pelaksanaan kebijakan pokok, yaitu:
1. Meningkatkan  pelayanan  publik  BUMN  kepada  masyarakat  khususnya  dalam penyediaan  bahan  kebutuhan  pokok  seperti  pangan,  energy,  layanan perumahan/permukiman,  dan  layanan  transportasi  yang  memadai  baik  jumlah maupun kualitasnya, dengan harga yang terjangkau.
2. Meningkatkan  dayasaing  BUMN  dengan  memantapkan  struktur  BUMN  yang berdayaguna  dan  berhasilguna  (efektivitas  pelayanan,  antara  lain  dilaksanakan melalui pembentukan perusahaan induk ( holding company ) dan kelompok-kelompok spesialisasi, optimalisasi partisipasi masyarakat/penjualan saham BUMN.
3. Membangun  kapasitas dan  kapabilitas  BUMN, antara lain  dengan  mencari  bentuk perusahaan dan ukuran/size yang optimal bagi kelangsungan dan pengembangan usaha  BUMN  tertentu,  sertapening  katan  kerjasama  (sinergi)  antar  perusahaan BUMN,  antara  perusahaan  BUMN  dengan  pihak  swasta  untuk  meningkatkan dayasaing perusahaan domestik.
4. Merintis pembentukan dana amanah pengembangan BUMN.
Peran  BUMN  di  bidang  Infrastruktur  adalah  ikut  serta  dalam  percepatan pembangunan  infrastrutur  guna  menunjang  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan; memdorong pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dalam pengembangan wilayah dan  mendorong  pembangunan  pusat-pusat  ekonomi  baru,  terutama  di  luar  Pulau  Jawa sesuai dengan potensi sumber-sumber daya alam dan keunggulan lokasi yang strategis dan memperbaiki kualitas hidup dan efisiensi kegiatan ekonomi secara nasional, sesuai dengan kapasitas daya dukungnya.
Banyaknya  peran  yang  harus  dijalankan  BUMN  secara  bersamaan  mencerminkan negara  tidak  memiliki  kejelasan  untuk  berperan  seperti  apa  dalam  mengoptimalkan pelayanan masyarakat. Problem utama yang dihadapi BUMN saat ini terletak pada masalah tata  kelola  ( governance )  dan  profesionalitas.  Kinerja  BUMN  dituntut  professional samahalnya dengan swasta. Sebagai pelaku ekonomi, pada dasarnya BUMN tidak berbeda dengan  swasta.  Hanya  kepemilikannya  yang  sebagian  besar  oleh  negara.  Namun, prinsipkehati-hatian  harus  selalu  diutamakan  dalam  profesionalitas  tersebut  karena banyak kondisi yang mempengaruhi kinerja BUMN yang membedakannya dengan swasta. Karena  itu,  BUMN  harus  tunduk  pada  peraturan  perundangan.  Sementara  dari segikelembagaan,  BUMN  memiliki  lebih  banyak  potensi  intervensi  dari  pemangku kepentingan di bandingkan swasta. Inilah yang melahirkan tuntutan kesamaan perlakuan antara BUMN dan swasta agar dapat tumbuh lebih baik dan berdayasaing.
Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  pembenahan-pembenahan  khususnya  terhadap regulasi  yang  menaungi  BUMN  maupun  regulasi  yang  adakaitannya  dengan  BUMN, karena  BUMN  sebagai  badan  usaha  berbadan hukum  yang  menjadi  ”tonggak usaha” negara/pemerintah sebagai perintis/pelopor dan agen pembangunan nasional merupakan salah satu unsur yang penting dan utama dalam perekonomian nasional dan pembangunan nasional.  Pengelolaan  dan  kegiatan  usaha  BUMN  harus  dilakukan  secara  cermat,  teliti, terukur, transparan dan professional tidak hanya mengikuti standar nasional, akan tetapi harus  pula  menggunakan  standar intersional  dalam  pengelolaan  manajemen  dan  dalam menjalankan  kegiatan  usaha  BUMN.  BUMN  harus  menjadi ”korporasi”  yang  mampu mencegah  dan  menyaingi  korporasi  modal  oleh  swasta  di  era  globalisasi  dan  mampu menjalankan kegiatan usaha yang berskala nasional dan internasional. Oleh karenaitu perlu dibangun  suatu  system  keorganisasian  dan  manajemen  usaha  dan  perusahaan  secara sistematis  dan  tersturktur  yang  menjadi  korporasi  usaha  negara/pemerintah  untuk mencegah  terjadinya  monopoli  usaha  oleh  konglomerasi  modal  swasta,  baik  domestik maupun asing, terutama dalam mengelola perekonomian, usaha dan bisnis di Indonesia. BUMN  harus  dapat  menjadi ”induk perusahaan”  bagi seluruh  kegiatan  perekonomian, usaha dan bisnis di Indonesia. Di sampingitu BUMN juga harus dapat menjadi pelindung
dan penjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia dengan menjadi ”penggiatu saha” dan ”bapakangkat” bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia.
BUMN  sebagai  bentuk  perusahaan  yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, memiliki peran sebagai pelopor dan/atau perintis di sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta dalam upaya mewujudkan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Di  samping itu, BUMN juga memiliki peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi.
BUMN  sebagai  badan  usaha  milik  negara,  mengandung  arti  BUMN  adalah  badan usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  negara  (Pasal  1  angka  1 UU 19/2003),  dan  dikelola  langsung  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk  mengejar keuntungan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Penyertaan modal negara  kedalam  BUMN  dilakukan dengan  ”penyertaan secara  langsung  dari  kekayaan negara yang dipisahkan”, baik penyertaan untuk seluruh modal BUMN, atau penyertaan terhadap sebagian modal BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Berdasarkan UU No. 19/2003 ada 3 bentuk BUMN yaitu:
1. Perusahaan  Perseroan,  yang  selanjutnya disebut  ”Persero”,  adalah  BUMN  yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
2. Perusahaan  Perseroan  Terbuka,  yang  selanjutnya disebut  ”Persero  Terbuka”,  adalah Persero yang modal dan jumlah pemegangsahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero  yang  melakukan  penawaran  umum  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan di bidang pasar modal.
3. Perusahaan  Umum,  yang  selanjutnya disebut  ”Perum”,  adalah  BUMN  yang  seluruh modalnya dimiliki  negara dan  tidak terbagi  atas saham, yang bertujuan untuk untuk
kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
BUMN sebagai badan hukum memenuhi unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebaga isuatu badan hukum meliputi: 12 a.  Adanya harta kekayaan terpisah;
b.  Tujuan tertentu;
c.  Mempunyai kepentingan sendiri; dan
d.  Adanya organisasi yang teratur.
Dengan BUMN sebagai suatu badan hukum membawa konsekuensi bahwa:
a. Kekayaan BUMN adalah mutlak menjadi kekayaan milik BUMN sendiri dan terpisah dari kekayaan negara, sehingga pembukuan kekayaan dan usaha serta keuangan BUMN dibuat tersendiri sebagai badan hukum, dan terpisah dari APBN.
b. Kegiatan  usaha  yang  dilakukan  BUMN  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  bertujuan  untuk  mencari  keuntungan  yang  akan  dipergunakan  untuk membantu  negara/pemerintah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Sebagai badan usaha milik negara yang dikelola langsung oleh pemerintah melalui organ-organ yang terdapat dalam BUMN, maka BUMN diharapkan dapat  menjadi  pelopor/perintis  pembangunan  nasional  di  Indonesia,  dan  oleh karenanya BUMN diberi hak monopoli untuk melakukan kegiatan usaha di segala sektor dan  bidang  usaha  yang  dapat  mendorong  masyarakat  untuk  dapat  iku  tmelakukan usaha dan mengambil bagian dalam pembangunan nasional.
c. BUMN  sebagai  badan  hukum,  dengan  modal  yang  dimilikinya  dan  tujuan  yang diamanatkan  peraturan  perundang  undangan  diwajibkan  mencari  keuntungan  yang sebesar  besarnya,  dan  keuntungan  tersebut  menjadi  keuntungan  BUMN  yang  dapat dipergunakan oleh negara/pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional yang berkelanjutan.  Dalam  menjalankan  kegiatan  usaha,  BUMN  wajib  mematuhi  dan  taat pada  prinsip-prinsip  usaha  yang  profesional  dan  transparan  serta  pada  peraturan
12 Alfian  Sulaiman,  2011,  Keuangan  Negara  Pada  Badan  Usaha  Milik  Negara  Dalam  Perspektif  Ilmu  Hukum,  Alumni, Bandung, hlm. 54-55
perundang-undangan  yang  belaku.  Sehingga  segala  egiatan  BUMN  merupakan perbuatan hukum dalam hukum keperdataan dan bukan tindakan hukum pejabat tata usaha negara.
d. Sebagai  badan  hukum,  BUMN  mempunyai  organ,  sistem,  struktur  dan  administrasi tersendiri  yang  terpisah  dari  negara/pemerintah.  Mengenaihak  dan  kewajiban  serta tanggung jawab dalam menjalankan organisasi dan kegiatanusaha BUMN diatur dalam anggaran  dasar,  anggaran  rumah  tangga  dan  peraturan  perusahaan  oleh  BUMN  itu sendiri.  Pengaturan  syarat,  ketentuan,  prosedur,  tata  cara,  dan  segala  kebijakan  serta keputusan dalam pengelolaan dan menjalankan kegiatan usaha BUMN ditetapkan oleh pemegang saham. Oleh karena itu sistem, struktur dan tata kerjadalam BUMN selain mengikuti  ketentuan  peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku  juga  wajib mematuhi ”keputusan pemegang saham”.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Dalam  pemberian  jaminan  kepada  Badan  Usaha  Pelaksana, PT.  Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) akan mengisyaratkan PJPK untuk mengadakan Perjanjian Regres ( Recourse Agreement ), hal tersebut merupakan upaya PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) mempertahankan akan mendapatkan pengembalian ( reimburse ) melalui mekanisme  regres  dari  PJPK  untuk  pembayaran  yang  dilakukan  terhadap  klaim  Badan Usaha Pelaksana, ditambah nilai waktu dari dana P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
Komitmen  PJPK  untuk  melaksanakan  usaha  terbaiknya  dalam  mengendalikan, mengelola atau mencegah, dan mengurangi dampak terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi  tanggung  jawab  PJPK  merupakah  salah  satu  syarat  dapat  diberikannya Penjaminan  Infrastruktur.  Bilamana  PJPK  tidak  sanggup  melaksanakan  kewajiban finansialnya, PJPK tetap berkewajiban untuk memenuhi regres, yaitu hak penjamin untuk menagih PJPK atas klaim penjaminan yang sudah dibayarkan dengan memperhitungkan nilai waktu uang ( time value of money ) dari jumlah yang dibayarkan tersebut.
Dalam menstruktur penjaminan, PT PII memiliki akses penjaminan dari: Modal PT PII, Lembaga Pembangunan Multilateral seperti Bank Dunia atau institusi terkaitlainnya, Pemerintah Indonesia sebagai penjamin Bersama. Ruang lingkup penjaminan PT PII adalah kewajiban  finansial  PJPK,  sesuai  perjanjian  penjaminan  kerjsama  yang  didasarkan  pada alokasi risiko yang wajar. PT PII dapat menjamin berbagai kewajiban finansial PJPK yang telah dialokasikan kepadak PJPK sesuai perjanjian KPBU.
Dilihat dari tugas dan tanggung jawab PJPK dalam proyek KPBU, maka dalamPra- studi Kelayakan ini perlu di kaji sejauh mana kapasitas kemampuan PJPK  baik dari sisi keuangan maupun sumber daya manusianya. Oleh karenaitu, peningkatan kapasitas PJPK dalam  melaksanakan  proyek  KPBU  ini  perlu  ditingkatkan  melalui  pelatihan-pelatihan ataupun bantuan teknis. Dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha perlu dikaji kemampuan keuangan PJPK yang dikaji dari kondisi keuangan daerah (bila PJPK-nya  Bupati/Walikota)  atau  keuangan  perusahaan  (bila  PJPK  merupakan BUMN/BUMD/BLUD).

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  Dekan  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran,  Ketua  Program  Studi  Magister  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran,  Bapak/Ibu  Dosen  pada  Program  Studi  Magister  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas  Padjadjaran,  rekan-rekankerja  di  Perusahaan  Umum  (Perum)  Jasa  Tirta  II, rekan-rekan Angkatan 2018 Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, serta kepada Bapak/Ibu Dewan Redaksi Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran atas kesempatan dan perkenannya menerbitkan jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Marwah  M.  Diah,  2003, Restrukturisasi  BUMN  di  Indonesia:  Privatisas  atau  Korporatisasi?, Literata Lintas Media, Jakarta.
Djuhaenda  Hasan,  1998, Perjanijan  Jaminan  Dalam  Perjanjian  Kredit, Proyek  Elips  dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Mariam Darus Badrulzaman, 2000, Permasalahan Hukum Hak Jaminan , Hukum Bisnis volume 11.
R. Subekti, 1996, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menuru t Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Lastuti Abubakar, 2003, Materi Bimbingan USM MKN Tahun 2003 (Hukum Perdata) , Ikatan Mahasiswa Notariat Universitas Padjadjaran, Bandung.
Alfian Sulaiman, 2011, Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.

## Jurnal
Lastuti Abubakar, Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga Dan Obyek Jaminan (Gagasan Pembaharuan Hukum Jaminan Nasional), Buletin Hukum Kebank sentralan , Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2015.
TarsisiusMuwaji, Paradigma Baru Hukum Jaminan: Penjaminan Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan Melalui Digitalisasi dan e cash collateral , Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Volume 3 Nomor 2, Tahun 2016 [ISSN 2460-1543]

## Peraturan
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
PeraturanPresidenNomor  38  Tahun  2015  tentang  Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  260/PMK.011/2010  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  223/PMK.011/2012  tentang  Pemberian  Dukungan Kelayakan  atas  Sebagian  Biaya  Konstruksi  pada  Proyek  Kerjasama  Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.011/2015 tentang Fasilitas dalam Rangka Penyiapan  dan  Pelaksanaan  TransaksiProyekKerjasama  Pemerintah  dan  Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
PT  Penjaminan  Infrastruktur  Indonesia  (Persero).  (2016).  FAQ  Seputar  PT  PII  (Persero).
[Brosur]. Jakarta: Pengarang.

## Sumber Lain
Antara News.com 12 Mei 2010, Menkeu Resmikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), diunduh pada tanggal 9 Januari 2019.
Keputusan Seminar Hukum Jaminan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, tanggal 9-11 Oktober 1978, Yogyakarta.