## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.450

## Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih di Indonesia
Delfina Gusman 1*
1 Fakultas Hukm, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: vivin.nissa82@gmail.com Info Artikel Abstrak Direvisi, 27/12/2023 Pemilu dirancang untuk dapat menemukan calon kepala daerah yang berkualitas sehingga  mampu  memberikan  dampak  yang  baik  bagi  keberlangsungan Pembangunan  di  daerah  tersebut.  Keberadaan  Pilkada  serentak  sebagai  upaya untuk  memberikan  efektivitas  dalam  penyelenggaraan  demokrasi  Tingkat daerah.  Namun,  Penyelenggaraan  Pilkada  serentak  mengakibatkan  dampak pemotongan masa jabatan kepala daerah. Dari pemotongan masa kepala daerah menimbulkan kerugian yang diakibatkan dari Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun  2016  Tentang  Penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur,  Walikota,  dan Bupati.  Pemotongan  masa  jabatan  kepala  daerah  justru  tidak  mengganggu pemilukada serentak tahun 2024. Seharusnya kepala daerah yang dilantik pada tahun  2019  wajib  menyelesaikan  masa  jabatannya  hingga  tahun  2024.  Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, Pemilukada serentak juga penataan kembali tidak  teraturnya  tatanan  politik  pemerintahan  sebagai  akibat  tidak  sinkronnya periode dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan karena ketidakseragaman penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.Kedua, Implikasi masa jabatan  kepala  daerah  berdasarkan  Putusan  MK  Nomor  143/PUU-XXI/2023 telah memberikan kepastian hukum terhadap ada konflik hukum yang merugikan beberapa kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019.
Diterima, 19/01/2024
Dipublikasi, 24/01/2024
Kata Kunci: Pemilukada Serentak; Kepastian Hukum; Pelantikan 2019

## Abstract
Keywords: Regional Elections Simultaneously; Legal Certainty; Appointed 2019 Elections are designed to find qualified regional head candidates so that they can have a good impact on the sustainability of development in the region. The existence of simultaneous regional elections is an effort to provide effectiveness in  the  implementation  of  democracy  at  the  regional  level.  However,  holding regional elections simultaneously resulted in a reduction in the term of office of regional  heads.  The  reduction  in  the  term  of  regional  heads  results  in  losses resulting from Article 201 paragraph (5) of Law Number 10 of 2016 concerning the  Implementation  of  Elections  for  Governors,  Mayors  and  Regents.  The reduction in the term of office of regional heads does not actually interfere with the simultaneous regional elections in 2024. Regional heads who were appointed in 2019 should have completed their terms of office until 2024. The results of this  research  explain  that  the  simultaneous  regional  elections  are  also  a restructuring  of  the  irregular  political  order  of  government  as  a  result  of  the unsynchronized periods. and government administration mechanisms due to the lack of uniformity in the implementation of elections and Pilkada. Second, the implications of the term of office of regional heads based on Constitutional Court Decision  Number  143/PUU-XXI/2023  has  provided  legal  certainty  regarding legal  conflicts  that  are  detrimental  to  several  regional  heads  who  were appointed in 2019.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  bentuk  pelaksanaan  dari  konsep  demokrasi  yaitu  diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak nasional 1 . Pada tahun 2019, pada Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 menjelaskan “tidak dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial  sesuai  dengan  kesepakatan  para  pengubah  UUD  1945.  Implementasi  Pilkada serentak telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala  Daerah.  Terselenggaranya  Pilkada  serentak  menimbulkan  dampak  terhadap pemotongan  masa  jabatan  kepala  daerah.  Pemotongan  masa  jabatan  ini  bertujuan  untuk terlaksananya  Pilkada  serentak  pada  tahun  2024.    Dalam  ketentuan  UU  No.10 Tahun  2016 Pasal  162  ayat  (1)  dan  (2)  sudah  dinyatakan  secara  tertulis  bahwa  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota memiliki jabatan selama 5 tahun. Adanya norma yang tidak harmonis antara Pasal 201  ayat  (7)  UU  No.10  Tahun  2016  dengan  162  (1)  dan  (2)  UU  No.10  Tahun  2016 mengakibatkan adanya konflik hukum terkait tumpang tindih dari suatu norma khususnya yang memuat  pengaturan  tentang  masa  jabatan  Kepala  Daerah.  Hal  tersebut  juga bertentangan/berbenturan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa tiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpatisipasi secara aktif di pemerintahan 2 .
Keberadaan  Pilkada  serentak  sebagai  upaya  untuk  memberikan  efektivitas  dalam penyelenggaraan demokrasi Tingkat daerah. Mekanisme pemilu dipercaya oleh para teoritis demokrasi sebagai cara yang paling efektif dan elegan dalam melakukan rotasi kepemimpinan politik dan perwujudan perwakilan formal di parlemen maupun pemerintahan dibandingkan cara  lain 3 . Pemilu dirancang untuk dapat  menemukan calon kepala daerah yang berkualitas sehingga  mampu  memberikan  dampak  yang  baik  bagi  keberlangsungan  Pembangunan  di daerah tersebut. Tidak menjadi masalah, bilamana Pilkada serentak diselenggarakan di Tingkat daerah sepanjang tidak mengganggu masa jabatan kepala daerah yang masih menjabat. Baru- baru ini, Mahkamah Konstitusi memutus Perkara Nomor 143/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dengan batu uji Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Alasan permohonan pada Putusan MK Nomor 143 Tahun 2023 dikarenakan memotong masa jabatan kepala  daerah  yang  dilantik  pada  tahun  2019  meskipun  dipilih  melalui  pemungutan  suara kepala daerah pada tahun 2018.
Tujuan dari pemohon mengajukan pengujian Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada bertujuan memberikan kepastian hukum dengan menafsirkan terhadap bunyi  aturan  yang  dimohonkan  oleh  pemohon.  Pasalnya,  terdapatnya  perbedaan  dalam penerapan di lapangan bahwa kepala daerah yang baru terpilih akan efektif menjabat apabila sudah dilantik. Dalam ketentuan Pasal 201 ayat (5) UU NO.10 Tahun 2016, hanya mengatur masa jabatan kepala daerah dari hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023. Pemohon melakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penegasan bahwa tidak hanya kepala daerah yang masa jabatannya habis di tahun 2018 saja. Melainkan ada  juga  kepala  daerah,  yang  masa  jabatannya  habis  di  tahun  2019.  Penulis  menilai  bahwa
1 Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika, “Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Hukum Positif Indonesia”. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 6. 2023.hlm.1333-1348
2 Ibid . Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika, “Pengaturan Masa Jabatan…hlm.1333-1348
3 Ni’matul  Huda,  “Problematika  Penundaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Dalam  Pemilihan  Umum  Serentak Nasional 2024”. Jurnal Etika & Pemilu. Vol.7. No.2. 2021.hlm.46-58
Putusan  Nomor  143 Tahun  2023  dilakukan  pengujian  oleh  pemohon  adanya  konflik  norma yang mengancam hak pemohon atas jabatannya yang begitu saja terpotong yang sejati tidak mengganggu penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024.
Penelitian  yang  berkaitan  dengan  Masa  Jabatan  Kepala  Daerah  sebelumnya  ada  yang mengkaji hal tersebut. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika yang berjudul “Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Hukum  Positif  Indonesia”,  dalam  penelitian  tersebut  berfokus  pada  Konflik  Norma  terkait Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Tahun 2020 melalui UU Nomor 10 Tahun  2016  bahwa  terdapat  ketidakselarasan  antara  kedua  peraturan  perundang-undangan tersebut. Ketentuan Pasal 201 (7) UU No. 10 Th 2016 menyebabkan terjadinya konflik norma terkait  masa  jabatan  Kepala  Daerah.  setiap  pihak  yang  berwenang  baik  yang  berwenang membentuk UU ataupun pihak lain yang terkait perlu memperhatikan dan mengkaji lebih lanjut pelaksanaan peraturan agar tidak berbenturan atau tumpang tindih sehingga dapat terbentuk peraturan yang harmonis, sinkron, dan selaras.
Oleh karena itu, penulis akan menganalisis terhadap Putusan MK Nomor 143 Tahun 2023 terutama implikasi bagi pengaturan masa jabatan kepala daerah sehingga tidak terpotong demi penyelenggaraan Pemilukada serentak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normative  dengan  pendekatan statue approach dari sumber bahan hukum terdiri dari buku ilmu hukum, yurisprudensi, perundang- undangan,  atau  putusan  pengadilan,  yaitu  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  143/PUU- XXI/2023.  Metode  untuk  mendapatkan  bahan  hukum  yaitu  dengan  cara  studi  pustaka  atau dokumen  tertulis.  Menurut  Peter  Mahmud  Penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi 4 .

## PEMBAHASAN

## Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak
Masa  jabatan  kepala  daerah  baik  Gubernur  ataupun  walikota  selama  5  (lima)  tahun. Sebagaimana diatur melalui Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa;
• Pasal 162 ayat (1)
Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan  selama  5  (lima)  tahun  terhitung  sejak  tanggal  pelantikan  dan  sesudahnya  dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan
• Pasal 162 ayat (2)
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal  161  ayat  (3)  memegang  jabatan  selama  5  (lima)  tahun  terhitung  sejak  tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan
Ketentuan  masa  jabatan  kepala  daerah  mengikuti  pelaksanaan  pemilihan  umum  yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun sekali dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu)
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2005).35
kali masa jabatan. Pemilihan kepala daerah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 akan dilakukan secara serentak. Tujuan dari keserentakan ini adalah untuk menyederhanakan dan  efektivitas  jalannya  pesta  demokrasi  di  Indonesia.  Pemilukada  serentak  berlangsung semenjak  dirubah  ketika  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  perubahan  kedua  atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 5 .  Pelaksanaan  Pilkada  serentak  tahun  2024  akan berdampak pada banyaknya Jabatan Kepala Daerah yang akan berakhir jauh sebelum Pilkada dilaksanakan,  sehingga  akan  memunculkan  banyak  Pejabat  Kepala  Daerah.  Pejabat  Kepala Daerah adalah pejabat di masa transisi sebagaimana diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 6 .
Dalam menyambut pemilukada serentak, sudah banyaknya Penjabat (PJ) Kepala Daerah yang menggantikan kepala daerah yang sudah selesai masa jabatannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.  Peran  PJ  Kepala  Daerah  untuk  mengisi  kekosongan  jabatan  kepala daerah hingga berlangsungnya pemilukada serentak di bulan November 2024. Peran PJ Kepala daerah diatur melalui Pasal 201 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016, menyebutkan;
Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5),  diangkat  penjabat  Gubernur,  penjabat Bupati,  dan  penjabat  Walikota  sampai  dengan  terpilihnya  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota  melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024
Kewenangan  Pejabat  Kepala  Daerah  memang  dibatasi  pada  hal-hal yang  bersifat strategis karena ia hanya bersifat sebagai pelanjut roda pemerintahan yang dijalankan Kepala Daerah  sebelumnya 7 .  Adanya  batasan  kewenangan  tersebut  nantinya  akan  berakibat  pada terhambatnya roda pemerintahan, apalagi dengan jabatan 1,5-2 tahun pasca berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah sampai terpilihnya Kepala Daerah baru pada tahun 2024 8 . Keterbatasan peran PJ Kepala Daerah untuk mengisi kekosongan kepala daerah memiliki penuruan resiko dalam Pembangunan suatu daerah.
Makna keserentakan pilkada yang diatur melalui UU Nomor 10 Tahun 2016 berasal dari pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  dilakukan  secara  demokratis.  Dalam perkembanganya  muncul  sebuah  ide  untuk  melakukan  setralisasi  (penyatuan)  pelaksanaan Pilkada  serentak  secara  nasional 9 .  Disisi  lain  terhadap  pemilukada  serentak  2024,  justru terdapatnya  implikasi  pada  pelaksanaan  program  kerja  yang  disusun  baik  Tingkat  provinsi ataupun Kabupaten/Kota. Problemnya adalah wewenang terbatas yang dimiliki oleh Pejabat Kepala  Daerah,  akan  sulit  untuk  bisa  merealisasikan  progam-progam  kerja  yang  belum terlaksanya sebelumnya 10 . Dalam paham kedaulatan rakyat ( democracy ), pemilik kekuasaan
5 Darmawan  dan  M.  Fajrul  Falah,  “Dinamika  Hukum  Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak Tahun  2024”.Al- Manhaj.: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol.4. No.2. 2022.hlm. 241-250
6 Ibid . Darmawan dan M. Fajrul Falah, “Dinamika Hukum Pemilihan….hlm.241-250
7 Ibid. Darmawan dan M. Fajrul Falah, “Dinamika Hukum Pemilihan….hlm.241-250
8 Ibid. Darmawan dan M. Fajrul Falah, “Dinamika Hukum Pemilihan….hlm.241-250
9 Ibid. Darmawan dan M. Fajrul Falah, “Dinamika Hukum Pemilihan….hlm.241-250
10 Nur, A. Z. dan B. (2019). Implikasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Terhadap Aspek sosial, Politik dan Ekonomi . Jurnal Magister Imu Politik Universitas Hassanudin
tertinggi yang sesungguhnya adalah rakyat 11 . Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan  rakyat.  Pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  disalurkan  dan  diselenggarakan  menurut prosedur  konstitusional  yang  ditetapkan  dalam  konstitusi  ( constitutional  democracy ).  Moh. Mahfud  MD  mengemukakan  bahwa  konstitusi  di  antaranya  menegaskan:  “...  pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilakukan dengan menggunakan prinsip universal and equal suffrage dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis 12 . Pemilukada serentak juga  penataan  kembali  tidak  teraturnya  tatanan  politik  pemerintahan  sebagai  akibat  tidak sinkronnya periode dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan karena ketidakseragaman penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 13 . Ketidaksinkron dalam penyelenggara Pemilu dengan Pilkada adanya pemisahan pengaturan di dalam UUD 1945.
Benny  Geys  mendefinisikan  pemilu  serentak  ( concurrent  election )  sebagai  “sistem pemilu  yang  melangsungkan  beberapa  pemilihan  pada  satu  waktu  secara  bersamaan”  ( an electoral system that establishes some elections at one time simultaneously ). Dalam perspektif Geys, pemilukada langsung serentak nasional dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang secara  simultan  dan  nasional  melangsungkan  beberapa  pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil kepala  daerah  pada  satu  waktu  ( an  electoral  system  that  simultaneously  and  nationally establishes some local executive elections at one time ) 14 . Di Amerika Latin, pemilihan presiden dan anggota legislatif dilakukan secara serentak di Bolivia, Columbia, Costa Rica, Guatemala, Guyana,  Honduras,  Nicaragua,  Panama,  Paraguay,  Peru,  Uruguay,  dan  Venezuela 15 .  Brasil menerapkan  model  pemilu  serentak  yang  menggabungkan  pemilihan  presiden  dan  anggota parlemen di tingkat nasional, dan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian 16 . Di  Asia  Tenggara,  dari  lima  negara  yang  menerapkan  pemilu,  yaitu  Indonesia,  Malaysia, Singapura, Philipina dan Thailand, hanya Philipina yang menerapkan sistem pemilu serentak dalam memilih presiden dan anggota legislatif 17 . Dalam konteks tersebut, langkah ideal yang perlu  dilakukan  adalah  mendesain  ulang  pemilu-pemilu  yang  berserakan  dalam  kerangka Pemilu  Nasional  dan  Pemilu  Daerah  dan  kemudian  mensinkronisasikan  dan mengkodifikasikan  undang-undang  untuk  mengatur  desain  Pemilu  Nasional  dan  Pemilu Daerah  secara  serentak 18 .  Oleh  karena  itu,  perlu  diatur  pula  melalui  Konstitusi  terkait
11 Gotfridus  Goris  Seran,  “Konstitusionalitas  dan  Desain  Pemilukada  Langsung  Serentak  Nasional”.  Jurnal Konstitusi.Vol.16. No.3. 2019.hlm. 656-676
12 Ibid. Gotfridus Goris Seran, “Konstitusionalitas dan Desain….hlm.656-676
13 Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak , Jakarta: Penerbit Exposé, 2015, hlm.82
14 Benny Geys, “Explaining Voter Turnout: A Review of Aggregate-Level Research”, Electoral Studies 25(4), December 2006, h. 652
15 Ibid. Gotfridus Goris Seran, “Konstitusionalitas dan Desain…hlm.656-676
16 Ibid. Gotfridus Goris Seran, “Konstitusionalitas dan Desain….hlm.656-676
17 Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017, Op Cit, h. 265; Heroik Mutaqin Pratama, “Menguji Desain Pemilu Serentak: Studi Perbandingan Amerika Latin dan Indonesia”, Analisis CSIS, Vol. 46, No. 4, Kuartal Keempat, Desember 2017, h. 440-457. Pengalaman Brasil dan Philipina dalam menyelenggarakan pemilukada langsung serentak untuk mensinkronisasikan tata kelola pemerintahan, lihat: Gotfridus Goris Seran dan Chairul Amri Zakariyah, 2017, Op Cit, h. 81-124.
18 Perihal  penyatuan  undang-undang  pemilu,  lihat:  Saldi  Isra,  2017,  Op  Cit.  h.  14-15;  sementara  itu  terkait kodifikasi  undang-undang  pemilu,  lihat:  Titi Anggraini,  dkk,  Kajian  Kodifikasi  Undang-Undang  Pemilu: Penyatuan UU No 32/2004, UU No 12/2008, UU No 42/2008, UU No 15/2011, dan UU No 8/2012, serta Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Satu Naskah, Disertai Naskah Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), 2014, h. 7
keseragaman  Pemilu  Nasional  dengan  Pemilukada  sehingga  cita-cita  keserentakan  pesta demokrasi memiliki legitimasi yang tinggi secara hukum.

## Implikasi  Masa  Jabatan  Kepala  Daerah Yang  Dilantik Tahun  2019 Atas  Putusan  MK Nomor 143/PUU-XXI/2023
Implikasi  masa  jabatan  kepala  daerah  berdasarkan  Putusan  MK  Nomor  143/PUU- XXI/2023 telah memberikan kepastian hukum terhadap ada konflik hukum yang merugikan beberapa kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019. Kerugian yang dialami oleh Kepala daerah  adalah  bahwa  Pasal  201  ayat  (5)  UU  Nomor  10  Tahun  2016  tidak  tuntasnya  masa jabatan  hingga  terhitung  5  (lima)  tahun.  Pasalnya,  dalam  ketentuan  Pasal  201  ayat  (5)  UU Pilkada membatasi kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019 harus diselesaikan pada akhir tahun 2023. Secara matematisnya bahwa seorang kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019 maka akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2024.  Sebelumnya, adanya pembatasan masa jabatan  kepala  daerah  bertujuan  untuk  melaksanakan  pemilukada  serentak  pada  tahun 2024.Setelah  Adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  143/PUU-XXI/2023  tersebut menyebabkan kepala daerah/wakil kepala daerah yang dipilih pada pemilu 2018 dan dilantik pada tahun 2019 tetap memegang masa jabatan 5 (lima) tahun sejak pelantikan apabila masa jabatan berakhir sebelum 1 (satu) bulan menjelang hari pemungutan suara serentak 2024.
Secara  normatif,  pengaturan  masa  jabatan  kepala  daerah/wakil  kepala  daerah sebagaimana  tertuang  dalam  Ketentuan  Peralihan  ( transitional  provision )  bertujuan  untuk memberikan perlindungan hukum dan menjaga agar tidak terdapat pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan aturan dalam UU 1/2015. Berdasarkan uraian norma ihwal ketentuan peralihan tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, tujuan pokoknya adalah guna mencegah atau  meminimalisir  potensi  kerugian  adresat  sebagai  akibat  perubahan  pengaturan  dalam pemilihan kepala daerah. Namun, norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 yang menurut para Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan  hukum  karena  norma  Pasal  201  ayat  (5)  UU  10/2016  tidak  mengatur  dan memerhatikan  masa  jabatan  kepala  daerah/wakil  kepala  daerah  yang  dipilih  pada penyelenggaraan  pemilihan  serentak  tahun  2018  namun  baru  dilantik  dan  memulai  masa jabatannya pada tahun 2019 karena menunggu selesainya masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebelumnya.
Pengujian Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 menghindari kehilangan hak konstitusional  pemohon  untuk  menjabat  sebagai  kepala  daerah  selama  5  (lima)  tahun sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  162  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  10/2016.  Kesadaran  hukum terhadap  pemohon  sangat  tinggi  dalam  menyikapi  Pasal  201  ayat  (5)  UU  Nomor  10 Tahun 2016 yang sejatinya apabila tidak diuji maka makna menjabat kepala daerah selama 5 (lima) tahun  tidak  dapat  dirasa  secara  nyata.    Penulis  menganalisa  bahwa  terdapatnya  beberapa ketentuan  aturan  (Pasal-pasal)  pada  UU  Nomor  10  Tahun  2016  yang  menimbulkan  suatu ketidakpastian  hukum.  Adanya  ketidakpastian  hukum  harus  dimaklumi,  karena  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Pemilihan,  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  dan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  merupakan  produk politik dan untuk mengakhirinya perlu ada hak menguji 19 .
Ketidakpastian hukum yang terjadi pada Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 dimana  pemungutan  suara  sebagai  awal  masa  kepemimpinan  suatu  kepala  daerah  yang seharusnya dimulai ketika masa pelantikan. Berdasarkan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU  10/2016,  kepala  daerah/wakil  kepala  daerah  diberikan  masa  untuk  menjabat  selama  5 (lima) tahun yang penghitungannya dimulai sejak kepala daerah/wakil kepala daerah tersebut dilantik. Artinya, secara umum, perhitungan masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah dimulai  sejak  pelantikan,  bukan  berdasarkan  waktu  pemilihan  atau  pemunggutan  suara dilaksanakan  kecuali  yang  secara  tegas  diatur  dalam  norma  tertentu  bahwa  masa  jabatan tersebut tidak genap 5 (lima) tahun
Dalam pertimbangan hakim melalui Putusan Nomor 143/PUU-XXI/2023 sebagaimana berbunyi;
Menurut Mahkamah, pembentuk undang-undang telah menempatkan tahapan atau waktu pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih dalam pemilihan tahun 2018 yang pelantikannya  diselenggarakan  pada  tahun  2018,  sehingga  perhitungan  masa  jabatan kepala  daerah/wakil  kepala  daerah  selama  5  (lima)  tahun  dimulai  sejak  tahun  2018 hingga tahun 2023 adalah 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016
Namun demikian, norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 secara khusus dan norma transisi dalam  ketentuan  Pasal  201  UU  10/2016  secara  keseluruhan  masih  menyisakan  persoalan berkenaan dengan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan tahun 2018 tetapi  baru  dilantik  tahun  2019  karena  masa  jabatan  kepala  daerah/wakil  kepala  daerah sebelumnya baru berakhir tahun 2019. Padahal, Pasal 201 ayat (4) UU 10/2016 secara implisit menyatakan adanya kepala daerah/wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di tahun 2019 ternyata tidak diatur secara tersendiri dalam kaitannya dengan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Akibatnya, kepala daerah/wakil kepala daerah yang baru dilantik pada tahun 2019  menjadi  seperti  “dipaksa”  mengikuti  masa  jabatan  kepala  daerah/wakil  kepala  daerah yang dilantik pada tahun 2018. Pada hakikatnya suatu undang-undang itu dibentuk bertujuan untuk  mengatur  setiap  umat  manusia  dapat  teratur  dan  terhindar  dari  kerugian.  Politik perundang-undangan  merupakan  arah  kebijakan  DPR  dan  Pemerintah  mengenai  arah pengaturan  (substansi)  hukum  untuk  mengatur  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dalam rangka pembangunan hukum nasional yang ditetapkan pada Prolegnas dalam bentuk RUU 20 . Maka dari itu, apabila Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 menjadi seperti dipaksa kepada  pemohon  yang  dilantik  pada  tahun  2019  maka  bukan  produk  hukum  yang  dapat memenuhi keadilan bagi rakyat.
Peran hakim Mahkamah Konstitus memiliki pengaruh yang besar terhadap kepentingan pemohom  yang  menguji  suatu  produk  hukum  yang  memiliki  konflik  norma.  MK  tidak berwenang memberikan putusan politik, sebaliknya MK hanya berwenang mengadili putusan
19 Muhammad Jufri Dewa, dkk, “Analisis Hukum Pengisian dan Pengusulan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan”. Halu Oleo Legal Research. Volume 4 Issue 2, August 2022: hlm. 183-201
20 Winda  Wijayanti,  “Eksistensi  Undang-Undang  Sebagai  Produk  Hukum  dalam  Pemenuhan  Keadilan  Bagi Rakyat  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  50/PUU-X/2012)”.  Jurnal  Konstitusi,  Volume  10, Nomor 1, Maret 2013
politik  yang  menyimpang  dari  ketentuan  hukum/  Konstitusi 21 .Hakim  konstitusi  merupakan salah  satu  pilar  utama  dalam  peradilan  tata  negara  yang  akan  menentukan  terciptanya penegakan  hukum  dan  keadilan  dalam  konteks  konstituasionalisme 22 .  Dengan  demikian konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam  penyelenggaraan  negara  dengan  batas  sesuai  dengan  wewenang  yang  diberikan  oleh konstitusi  itu  sendiri 23 .  Implikasi  dari  Putusan  MK  Nomor  143  Tahun  2023  terdapat  peran hakim yang ingin menciptakan penegakan hukum dan keadilan bagi kepentingan para Kepala Daerah  yang  terancam  masa  jabatannya  akan  terpotong.  Maka  dari  itu,  tonggak  kekuatan penafsiran Hakim MK memberikan perlindungan kepada jabatan kepala daerah yang terancam terpotong yang sejati tidak mengganggu proses pemilukada serentak 2024.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pemilihan umum kepala daerah serentak adalah untuk menyederhanakan dan efektivitas jalannya pesta demokrasi di Indonesia. pemilukada langsung serentak nasional sebagai sistem pemilu yang secara simultan dan nasional melangsungkan beberapa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada satu waktu. Makna keserentakan pilkada yang diatur melalui UU Nomor 10 Tahun 2016 berasal dari pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilakukan secara demokratis.  Dalam  perkembanganya  muncul  sebuah  ide  untuk  melakukan  setralisasi (penyatuan) pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional. Pemilukada serentak juga penataan kembali tidak teraturnya tatanan politik pemerintahan sebagai akibat tidak sinkronnya periode dan  mekanisme  penyelenggaraan  pemerintahan  karena  ketidakseragaman  penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
Implikasi  masa  jabatan  kepala  daerah  berdasarkan  Putusan  MK  Nomor  143/PUU- XXI/2023 telah memberikan kepastian hukum terhadap ada konflik hukum yang merugikan beberapa  kepala  daerah  yang  dilantik  pada  tahun  2019.  Putusan  MK  Nomor  143/PUU- XXI/2023 dapat menghindari kehilangan hak konstitusional pemohon untuk menjabat sebagai kepala daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Kesadaran hukum terhadap pemohon sangat tinggi dalam menyikapi Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang sejatinya apabila tidak diuji maka makna menjabat kepala  daerah  selama  5  (lima)  tahun  tidak  dapat  dirasa  secara  nyata.  Maka  dengan  begitu, kepala  daerah  yang  dilantik  pada  tahun  2019  dapat  melanjutkan  pemerintahan  daerahnya hingga 2024 sepanjang tidak mengganggu pemilukada serentak 2024.

## Saran
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang    Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai contoh bagi pembentukan peraturan  perundang-
21 Safriadi, “ Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Di Indonesia ”. Vol. 2(3) Desember 2018, hlm. 388-403
22 Alsyam, “ Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Kajian terhadap Kredibilitas dan Independensi Hakim ”.Riau Law Journal. Vol.7. No.1.2023.hlm. 70-82
23 Muchamad  Ali  Safa’at,  “Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Sistem  Checks  And  Balances”.hlm.1-18. http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/MAHKAMAH-KONSTITUSI-DALAM-SISTEM-CHECKS- AND-BALANCES.pdf
undangan  untuk  mengutamakan  3  (tiga)  aspek  tujuan  hukum  meliputi  kepastian  hukum, keadilan  hukum,  kemanfaatan  hukum.  Oleh  karena  itu,  dengan  mengutama  tujuan  hukum dalam  pembentukan  perundang-undangan  maka  tidak  ada  pihak-pihak  lain  secara  terpaksa mematuhi  ketentuan  perundang-undangan  tersebut  meskipun  berakibat  kerugian  bagi kehidupannya sebagai warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Alsyam,  “ Pengisian  Jabatan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  Berdasarkan  Kajian  terhadap Kredibilitas dan Independensi Hakim ”. Riau Law Journal. Vol.7. No.1.2023.hlm. 70-82 Benny Geys, “Explaining Voter Turnout: A Review of Aggregate-Level Research”, Electoral Studies 25(4), December 2006.
Darmawan dan M. Fajrul Falah, “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024”. Al-Manhaj.: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol.4. No.2. 2022
Gotfridus  Goris  Seran,  “Konstitusionalitas  dan  Desain  Pemilukada  Langsung  Serentak Nasional”. Jurnal Konstitusi.Vol.16. No.3. 2019
Heroik  Mutaqin  Pratama,  “Menguji  Desain  Pemilu  Serentak:  Studi  Perbandingan Amerika Latin dan Indonesia”, Analisis CSIS, Vol. 46, No. 4, Kuartal Keempat, Desember 2017, h. 440-457
Ni’matul Huda, “Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024”. Jurnal Etika & Pemilu. Vol.7. No.2. 2021
Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika, “Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Hukum Positif Indonesia”. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 6. 2023
Nur,  A.  Z.  dan  B.  (2019). Implikasi  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  (PILKADA) Serentak  Terhadap  Aspek  sosial,  Politik  dan  Ekonomi .  Jurnal  Magister  Imu  Politik Universitas Hassanudin
Muhammad  Jufri  Dewa,  dkk,  “Analisis  Hukum  Pengisian  dan  Pengusulan  Wakil  Kepala Daerah  dalam  Sistem  Pemerintahan”.  Halu  Oleo  Legal  Research.  Volume  4  Issue  2, August 2022
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2005).35 Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak , Jakarta: Penerbit Exposé, 2015. Safriadi,  “ Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Perkara  Pengujian Undang-Undang Di Indonesia ”. Vol. 2(3) Desember 2018, hlm. 388-403
Winda  Wijayanti,  “Eksistensi  Undang-Undang  Sebagai  Produk  Hukum  dalam  Pemenuhan Keadilan  Bagi  Rakyat  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  50/PUU- X/2012)”. Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Penyelenggara  Pemilihan  Gubernur, Walikota, Bupati