## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## ANALISIS  DASAR  PERTIMBANGAN  PENERAPAN  DOKUMEN  ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

## I Gede Sadia Dwi Ratmaja, I Ketut Mertha
Universitas Udayana E-mail:
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Desember 2021 Diterima: 12 Januari 2022
Terbit: 1 Februari 2022 Keywords:
Electronic  Documents,
Evidence, Criminal Case This  research  analyzes  the  basic  considerations  for the  application  of  electronic  documents  in  criminal case  trials.  Data  was  collected  using  the  library method based on the pattern of approaches to laws and  concepts.  The  data  were  then  analyzed  using descriptive  methods.  The  position  of  electronic documents as evidence for handling general criminal cases based on the ITE Law explains that electronic evidence is a tool and expansion of valid evidence in accordance  with  applicable  laws  and  regulations. Furthermore, the basis for the judge's consideration is  to  apply  electronic  documents  as  evidence  that judges  are  not  allowed  to  reject  the  examination process,  refuse  to  make  decisions,  and  also  that  a judge using at least two valid pieces of evidence and his belief can give a decision in a criminal case trial in accordance with applicable laws and regulations. In addition,  the  Supreme  Court  Letter  and  the Constitutional  Court's  decision  also  state  that electronic documents can be used in the trial process of criminal cases..

## Abstrak
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Kata kunci: Dokumen Elektronik, Alat Bukti, Perkara
Pidana Corresponding Author: I Gede Sadia Dwi Ratmaja Penelitian  ini  menganalisis  dasar  pertimbangan penerapan dokumen elektronik dalam persidangan perkara  pidana.  Data  dikumpulkan  menggunakan metode kepustakaan dengan didasarkan pada pola pendekatan  ndang-undang  dan  konsep.  Data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Kedudukan dokumen elektronik sebagai bukti  untuk  penanganan  perkara  pidana  umum berdasarkan UU ITE menjelaskan bahwa bukti yang bersifat  elektronik  menjadi  alat  dan  perluasan pembuktian  yang  sah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Selanjutnya, dasar  pertimbangan  hakim  menerapkan  dokumen elektronik  sebagai  alat  bukti  bahwa  hakim  tidak diperkenankan  untuk  melakukan  penolakan terhadap  proses  pemeriksaan,  penolakan  untuk membuat putusan, dan juga seoarang hakim dengan minimal  menggunakan  dua  alat  bukti  yang  sah beserta  keyakinannya  dapat  memberikan  putusan dalam  persidangan  perkara  pidana  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Selain  itu,  Surat  Mahkamah  Agung  dan  putusan
Mahkamah  Kontitusi  juga  menyatakan  dokumen yang  bersifat  elektronik  dapat  digunakan  dalam proses persidangan perkara pidana.
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Teknologi  yang  terus  berkembang  telah  mengubah  pola  kehidupan masyarakat secara global dalam berbagai aspek dan pola kehidupan bermasyarakat maupun  bernegara.  Sistem  dan  alat  elektronik  yang  digunakan  saat  ini  telah memberikan  cara  yang  berbeda  untuk  merespon  perkembangan  teknologi. Perubahan  data  yang  berbasis  pada  kertas  menjadi  elektronik  semakin  efektif digunakan  dalam  berbagai  kegiatan.  Perkembangan  tersebut  juga  memberikan dampak  pada  pola  penegakkan  hukum  atau  bagi  tatanan  sistem  hukum  yang berlaku  yaitu  mengenai  perluasan  alat  bukti  terutama  yang  terkait  dengan pembuktian secara elektronik.
Pembuktian  menjadi  hal  yang  bersifat  kompleks  karena  adanya  proses merekonstruksi  peristiwa  yang  terjadi  pada  masa  lalu  sebagai  suatu  kebenaran. Sistem pembuktian yang terdapat pada hukum acara pidana bersifat materiil atau pembuktian  yang  sebenar-benarnya  agar  dapat  memperoleh  kebenaran  materiil. Proses pembuktian dilakukan sejak terjadinya suatu tindakan hukum yang belum
tentu hal tersebut mengandung pidana. Jika terdapat bukti awal suatu tindak pidana terjadi, maka dilakukanlah proses awal berupa penyelidikan. Apabila penyelidikan telah dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan penyidikan, dan proses lainnya yang terdapat dalam system peradilan.
Pembuktian merupakan petunjuk dalam hal mendapatkan kebenaran perihal perbuatan  salah  yang  dilakukan  terdakwa,  pengaturan  mengenai  alat  yang digunakan  sebagai  pembuktian  adanya  perbuatan  yang  salah  sebagaimana  yang dibenarkan undang-undang. Proses pembuktian mengharuskan adanya bukti sesuai dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  KUHAP.  Bukti  tersebut  merupakan informasi  sebagai  dasar  yang  digunakan  untuk  menyakinkan  fakta  yang  ada tersebut adalah benar (Hiariej, 2012: 2).
Seorang  terdakwa  dinyatakan  bersalah  atau  tidak  ditemukan  dalam  proses pembuktiannya, sehingga hal tersebut sangat esensial karena menentukan apa yang akan dijalani oleh seseorang terdakwa. Membuktikan dilakukan untuk memberikan keyakinan  kepada  Hakim mengenai  dalil  yang  disampaikan  pada  suatu  peristiwa hokum  (Kartika,  2019:  36-37).  Pasal  183  KUHAP  menyatakan  hakim  tidak diperbolehkan  untuk  memberikan  suatu  pidana  jika  tidak  terdapat  dua  bukti sebagaimana  yang  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan  juga adanya keyakinan yang dimiliki mengenai tindakan tersebut terjadi dan dilakukan yang bersangkutan.
Sebagaimana dimkasud pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dapat dijadikan bukti sah dalam persidangan adalah informasi yang diberikan saksi, keterangan dari ahli, bukti berupa surat, petunjuk, dan keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Pasal 184 ayat (2) kemudian lebih lanjut menjelaskan bahwa hal yang memang telah diketahui  oleh  umum  atau  diketahui  oleh  banyak orang,  maka  hal  tersebut  tidak perlu untuk dibuktikan pada saat proses persidangan. Oleh karena itu maka pada saat  proses  persidangan  pembuktian  harus  sesuai  dengan  ketentuan  dalam peraturna perundang-undangan.
Bukti yang berbentuk elektronik belum memiliki status yang cukup jelas. Alat bukti yang  bersifat  elektronik  secara  khusus  diatur  dalam  UU  ITE.  Pasal  5  ayat  (1) menjelaskan infomasi atau dokumen yang bersifat elektronik atau hasil cetakannya merupakan  bukti  yang  sah.  Selanjutnya  ayat  (2)  menyebutkan  hal  tersebut merupakan  perluasan  bukti  yang  telah  diatur  dalam  hukum  acara.  Ketentuan tersebut  telah  memberikan  dasar  penggunaan  alat  bukti  elektronik  dan  dalam pembuktiannya  harus  adanya  jaminan  data  elektronik  tersebut  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
Alat  yang  digunakan  sebagai  bukti  sebagaimana  yang  yang  diatur memberikan dampak yang cukup signifikan dalam proses pembuktian dengan bukti elektronik.  Hal  tersebut  dikarenakan  tidak  adanya  ketentuan  mengenai  bukti tersebut dalam KUHAP. Sehingga cukup sulit menentukan adanya perbuatan yang salah dimiliki oleh seseorang karena bukti yang bersifat elektronik sulit diterima (Sijono & Bony Daniel, 2011: 176-177). Melihat kondisi pengaturan yang ada, bukti yang bersifat elektronik masih bersifat parsial digunakan hanya dalam persidangan tindak pidana tertentu atau khusus.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276

## PERMASALAHAN
Bedasarkan  Uraian  Latar Belakang diatas,  Pembahasan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  kedudukan  dokumen  elektronik  sebagai  alat  bukti  dalam penanganan perkara pidana umum ?
2. Bagaimana  dasar  pertimbangan  hakim  menerapkan  dokumen  elektronik dalam persidangan perkara pidana umum?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah hukum normatif dengan mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan masalah atau isu yang menjadi pembahsan untuk menghasilkan argumentasi dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konsep. Data dikumpulkan  menggunakan  metode  studi  kepustakaan  yang  kemudian  data tersebut disusun dan dianalisis secara sistematis menggunakan metode deskriptif (Peter Mahmud, 2014: 133).

## PEMBAHASAN

## 1. Kedudukan  Dokumen  Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam Penanganan Perkara Pidana Umum
Pembuktian dilakukan sebagai suatu proses menemukan adanya kebenaran materiil  mengenai  perbuatan  yang  bersifat  pidana  telah  terjadi  dan  pihak  yang melakukannya. Penegak hukum yang bertugas untuk melakukan proses peradilan seperti  penyidikan,  penuntutan,  maupun  persidangan  merekonstruksi  rangkaian tindakan yang telah dilakukan kemudian menemukan siapa pelaku peristiwa atau tindak pidana tersebut. Sistem pembuktian dalam penanganan perkara pidana jika dilihat dari Pasal 183 KUHAP menganut sistem pembuktian negatif (Yahya Harahap, 2000: 280).
Pembuktian  negatif  menjelaskan  bahwa  kesalahan  yang  dilakukan  oleh terdakwa wajib dibuktikan dengan menggunakan bukti, proses membuktikan, serta keyakinan hakim sesuai dengan peraturan yang tekah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut sistem pembuktian yang bersifat negatif terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk membutikan adanya kesalahan yang dimiliki oleh terdakwa, yaitu bukti  yang  telah  ditentukan  oleh  peraturan  serta  pembuktian  negatif  atau  suatu keyakinan yang dimiliki oleh hakim.
Alat  bukti  yang  bersifat  elektronik  sebagaimana  yang  ditentukan  pada pidana khusus diatur atau dinyatakan dengan tegas d sah untuk digunakan sebagai bukti dalam persidangan. Namun, alat yang digunakan sebagai bukti pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak menyebutkan dengan eksplisit mengenai dokumen elektronik dapat menjadi suatu alat bukti. Peraturan tersebut juga tidak mengatur mengenai legalitas  suatu  hasil  cetakan  atau  prosedur  untuk  mendapatkannya  serta  untuk jadikan sebagai alat untuk pembuktian. KUHAP telah menyebutkan mengenai alat
bukti secara limitatif dalam peraturannya. Alat yang dapat digunakan sebagai bukti tersebut akan berlaku secara sah jika persyaratan formil dan materiil terpenuhi. Hal tersebut  diperlukan  agar  bukti  dalam proses  persidangan  merupakan  bukti  yang bersifat sah.
Bukti  yang  bersifat  elektronik  didapat  dari  adanya  tindak  kejahatan  yang dilakukan dengan alat teknologi yang terdapat pada perangkat teknologi, print out, atau  data  yang  telah  mengalami  proses  pengolahan  yang  seluruhnya  dilakukan melalui suatu perangkat teknologi tertentu. Bukti elektronik dapat dikualifikasikan menjadi beberapa kategori yang antara lain yaitu real evidence adalah bukti yang berupa objek nyata sehingga dapat dilihat dan disentuh.
Kategori selanjutnya yaitu testamentary evidence yang menyebutkan bahwa keterangan  yang  dimiliki  oleh  saksi  yaitu  merupakan  keterangan  yang  diperoleh dari seorang ahli untuk digunakan atau diberikan dalam proses persidangan yang berdasar  pada  pengalaman  dan  pengamatan  secara  individu.  Keterangan  ahli sebagai  alat  bukti  sebagaimana  dimaksud  dalam  KUHAP  memiliki  kekuatan pembuktian apabila keterangan tersebut diberikan berdasarkan pada keahlian yang secara  khusus  dimiliki  dalam  bidang  tertentu  dan  menurut  pengetahuan  yang dimiliki secara murni. Selain itu, terdapat juga circumstantial evidence sebagai bukti detail yang didapat melalui kata-kata atau penglihatan kejadian yang sebenarnya dan  digunakan  untuk  mendukung  kesimpulan,  namun  tidak  digunakan  untuk membuktikannya.
UU ITE telah mengatur mengenai dokumen yang bersifat elektronik sebagai informasi  dalam  berbagai  bentuk  elektronik  dimana  informasi  tersebut  diproses melalui  komputer  atau  sistem  elektronik.  Selanjutnya,  informasi  yang  bersifat elektronik mengandung pengertian sebagai satu atau beberapa data elektronik yang terkumpul dalam berbagai bentuknya seperti tulisan, surat elektronik, suara, kode akses, gambar, dan lain sebagainya.
Pemberlakuan UU ITE menciptakan adanya ketentuan baru terhadap bukti berupa  dokumen  yang  bersifat  elektronik.  UU  ITE  menjelaskan  informasi  atau dokumen  yang  bersifat  elektronik  serta  hasil  cetakan  dari  hal  tersebut  menjadi bukti yang bersifat sah menurut peraturan (Alcadini Wijayanti,dkk, 2012: 8). Pasal tersebut  mengkualifikasikan  alat  bukti  menjadi  dua  hal  yaitu  informasi  atau dokumen yang bersifat elektronik merupakan bukti elektronik serta cetakan dari hal tersebut tersebut merupakan suatu bukti yang berupa surat.
Informasi, dokumen yang bersifat elektronik atau cetakan dari hal tersebut adalah suatu perluasan bukti sesuai dengan peraturan dan bersifat sah. Perluasan tersebut kemudian wajib dikaitkan dengan bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) yaitu menambah bukti sebagaimana terdapat pada KUHAP. Keabsahan bukti yang bersifat elektronik ini diakui apabila terpenuhi syarat yang sebagaimana dimaksud pada UU ITE yaitu merupakan suatu sistem elektronik yang aman, andal, dapat  memperlihatkan  secara  utuh  seluruh  informasi  atau  dokumen  elektronik, menunjukkan keasliaan dan kerahasiaan, dapat diakses, beroperasi sesuai dengan kebijakan  dan  atau  prosedur  yang  berlaku  dalam  penyelenggaraan  sistem elektronik, dan terdapat suatu mekanisme untuk terus dapat menjaga kebaruan dan kejelasan,  menggunakan  sistem  elektronik  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam peraturan  perundang-undangan,  informasi  tersebut  harus  dalam  bentuk  tertulis, dapat diakses dan dipertanggungjawabkan.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Syarat  yang  ada  juga  menjadi  dasar  dari  keabsahan  alat  bukti  elektronik. Persyaratan  materiil  dimaksud  sebagai  suatu  persyaratan  untuk  memberikan jaminan  bahwa  adanya  keutuhan,  ketersediaan,  keamanan,  keotentikan,  dan keteraksesan  terhadap  data  terkait  dalam  setiap  proses  peradilan  yang  akan dilakukan. Selanjutnya, persyaratan formil dari suatu bukti yang bersifat elektronik bahwa  informasi  atau  dokumen  yang  bersifat  elektronik  tidaklah  suatu  surat berbentuk akta notaris atau tertulis sebagaimana ditentukan dalam peraturan.
Proses  penggeledahan  yang  dilakukan  pada  suatu  sistem  yang  bersifat elektronik  harus  mendapatkan  izin  yang  diberikan  oleh  ketua  Pengadilan  Negeri serta  tetap  berkewajiban  untuk  menjaga  terpeliharanya  kepentingan  yang diberikan dalam pelayanan umum. Sistem elektronik yang digunakan sebagaimana dimaksud  apabila  memenuhi  ketentuan  tersebut,  maka  kualitas  dari  bukti  yang berbentuk asli serta cetakannya adalah sama. Dokumen dalam bentuk elektronik menjadi bagian dari alat bukti dalam bentuk surat karena merupakan suatu tulisan. Surat  yang  berbentuk  elektronik  yang  berupa  dokumen  maupun  informasi elektronik  dalam  prose  pembuktian  mengalami  suatu  perubahan  yang  apabila didsarkan pada KUHAP maka hanya masuk dalam bagian dari barang bukti tetapi tidak  masuk  sebagai  salah  satu  dari  kategori  alat  bukti,  kemudian  mengalami perubahan menjadi suatu perluasan dalam alat bukti yaitu merupakan bukti yang bersifat  sah  untuk  digunakan  dalam  persidangan  perkara  pidana.  UU  telah menentukan  informasi  atau  dokumen  yang  bersifat  elektronik  maupun  hasil cetakan  atas  hal  tersebut  menjadi  alat  serta  perluasan  dari  bukti  yang  dapat digunakan dalam persidangan perkara pidana yang sah dan sesuai peraturan.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan Dokumen Elektronik Dalam Persidangan Perkara Pidana Umum
Hakim  sebagai  bagian  dari  aparat  yang  melakukan  penegakan  terhadap hukum  dengan  tugasnya  untuk  memeriksa,  mengadili  serta  memberikan  suatu putusan terhadap perkara, tidak diperkenankan menolak suatu proses pemeriksaan dan memberikan putusan terhadap suatu perkara hukum yang diajukan kepadanya meskipun  dengan  dasar  tidak  terdapat  hukum  atau  peraturan  yang  mengatur dengan  cukup  jelas.  Hakim  sebagai  seorang  aparat,  memiliki  kewajiban  untuk menemukan  nilai  yang  ada  di  dalam  bermasyarakat.  Berdasarkan  hal  tersebut, seorang Hakim apabila menilai alat bukti elektronik di dalam proses persidangan haruslah dapat menggunakan metode argumentasi. Hal tersebut dikarenakan alat bukti tersebut belum memiliki pengaturan secara khusus dalam KUHAP.
Pembuktian  dalam  hukum  pidana  bersifat  negatif  sehingga  berdasarkan pengaturan  tersebut,  maka  seorang  hakim  dapat  memberikan  penjatuhan  suatu pidana  terhadap  seorang  terdakwa  yang  menjalani  proses  persidangan  dengan dasar  keyakinan  yang  dimiliki  dan  minimum  dua  bukti  yang  berlaku  secara  sah sesuai  dengan  ketentuan,  khususnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  KUHAP  yang menyatakan  seorang  hakim  sebagai  aparat  penegak  hukum  tidak  diperbolehkan untuk  memberikan  penjatuhan  pidana  kecuali  yang  didasarkan  pada  adanya minimum  dua  bukti  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  sah  dan  hakim
dengan keyakinannya, meyakini tindakan yang berupa pidana memang terjadi serta terdakwa  terbukti  bersalah  (Manope.  2017:  107).  Mengenai  dua  alat  bukti sebagaimana  dimaksud  harus  didasarkan  pada  tata  urutan  sesuai  dengan pengaturan dalam KUHAP.
Bukti sebagai segala yang memiliki suatu keterkaitan dengan peristiwa atau perbuatan yang terjadi. Alat bukti sebagaimana dimaksud dapat dijadikan sebagai dasar  dalam  proses  pembuktian  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  suatu keyakinan terhadap hakim yang bertugas mengadili perkara atas kebenaran bahwa memang terjadi suatu tindakan yang berupa pidana dilakukan yang dilakukan oleh pihak terkait. Setiap pihak dalam proses persidangan yang memberikan alat bukti namun  tidak  terdapat  aturannya,  maka  tidak  dibenarkan  dan  hakim  tidak  akan menerima keberadaan alat bukti sebagaimana dimaksud. Para aparat hukum dan pihak-pihak lainnya pada proses persidangan hanya dapat menggunakan bukti yang secara sah telah ditentukan dalam berbagai peraturan.
Hakim memiliki kebebasan dalam hal memberikan penilain terkait dengan kekuatan dan kebenaran suatu alat bukti. Kebenaran terhadap penilaian tersebut dapat dilihat pada beberapa hal, antara lain yaitu asas kebenaran sejati, atas suatu keyakinan  yang  dimiliki  oleh  seorang  hakim  ataupun  dapat  dilihat  dari  batas minimum  yang  digunakan  dalam  pembuktian.  Pada  dasarnya,  teori  proses pembuktian  tidak mengenal  suatu  bukti  sempurna  serta  bersifat  mengikat.  Teori tersebut  hanya  berlaku  bagi  negara  yang  memiliki  sistem  pembuktian  dengan didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  secara  positif  (Harahap,  2000: 38).
Hakim  yang  menggunakan  bukti  sah  sebagaimana  yang  telah  ditentukan serta memiliki keyakinan bahwa dengan didasarkan pada pengalaman yang dimiliki dan  keadaan  yang  ada,  peristiwa  atau  tindak  pidana  tersebut  terbukti  dilakukan oleh  pihak  yang  melakukan  kesalahan,  maka  muncullah  bukti  sempurna. Pembuktian dinyatakan tidak lengkap apabila keyakinan yang dimiliki oleh seorang hakim didasarkan pada alat bukti yang tidak terdapat pada peraturan perundang- undangan atau dengan didasarkan pada suatu alat bukti yang tidak mencukupi (Aris Hardinanto,  2016:  107-108).  Hakim  tidak  diperbolehkan  untuk  mendapatkan keyakinan  yang  dimilikinya  dari  beberapa  keadaan  yang  terdapat  di  luar persidangan.  Hakim  memiliki  kewajiban  untuk  memperoleh  keyakinan  dalam proses  persidangan  tersebut  dengan  berdasar  bukti  yang  bersifat  sah  didalam proses persidangan sebagaimana syarat yang telah ditentukan.
Terdapat  tiga  macam  hukum  pembuktian  sebagaimana  diatur  dalam peraturan hukum pidana, antara lain yaitu penjelasan terhadap bukti oleh hakim dalam hal memperolah gambaran terkait dengan adanya peristiwa, perbuatan atau tindak  pidana  yang  telah  lampau.  Selain  itu,  mengenai  bagaimana  cara  untuk mempergunakan alat bukti tersebut dan selanjutnya mengenai kekuatan terhadap pembuktian masing-masing bukti.
Bukti  berupa  surat  yang  telah  diatur  dalam  KUHAP  tidak  menjelasakan mengenai surat selain berbentuk kertas, sehingga apabila alat bukti surat tersebut dalam bentuk elektronik ataupun bentuk lain, maka belum dapat digunakan dalam proses persidangan untuk dinyatakan sebagai suatu bukti yang berdasar peraturan yang  sah.  Perkembangan  berbagai  bidang  khusunya  teknologi  memaksa  adanya penyesuaian  dalam  proses  persidangan  yang  terdapat  di  pengadilan  untuk
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
menciptakan  adanya  pengaturan  mengenai  alat  bukti  surat  yang  berbentuk elektronik  untuk  menjadi  bukti  sah  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada,  namun pengaturan  sebagaimana  yang  terdapat  pada  Pasal  187  KUHAP  memberikan batasan dalam penggunaannya.
Pada proses peradilan atau persidangan setelah keluarnya surat MA RI yang ditujukan  kepada  Menteri  Kehakiman  RI  tanggal  14  Januari  1988,  no 39/TU/88/102/pid, mengenai adanya perkembangan pada alat bukti yang berupa surat.  Surat  tersebut  memberikan  penjelasan  bahwa  mikrofilm  atau  mikrofiche dapat menjadi suatu bukti sah untuk proses persidangan yang memiliki arti atau sebagai pengganti bukti yang berupa surat sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Namun  terdapat  persayaratan  mengenai  hal  tersebut  bahwa  mikrofilm  atau microfiche  harus  memiliki  jaminan  terhadap  otentifikasinya  sehingga  memiliki keabsahan  serta  statusnya  menggantikan  bukti  surat  atau  dapat  berfungsi  dan digunakan  sama  seperti  halnya  alat  bukti  surat  sebagaimana  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan.
Mahkamah  Agung  memberikan  pendapatnya  pada  surat  tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Paton bahwa alat bukti yang digunakan dalam proses  peradilan  atau  persidangan  dapat  berupa  kata-kata  atau  keterangan sebagaimana yang diucapkan atau diperoleh dari pihak yang ada  di persidangan. Selanjutnya,  terdapat  alat  bukti  yang  bersifat  dokumentasi  berupa  surat,  serta bersifat material berupa barang yang berbentuk fisik.
Dokumen yang berbentuk elektronik menjadi suatu bukti yang sah menurut ketentuan  untuk  dipergunakan  dalam  setiap  proses  atau  tahapan  peradilan  atau persidangan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat.  Oleh  karena  itu,  ketentuan  atau pengaturan  sebagaimana  dimaksud  dapat  dijadikan  sebagai  landasan  atau  dasar penggunaan  alat  bukti  yang  berupa  elektronik  oleh  seluruh  pihak  atau  aparat penegak hukum yang tedapat pada persidangan atau peradilan untuk tujuan proses penegakan  hukum.  Berdasarkan  pada  ketentuan  tersebut,  maka  alat  bukti  yang berupa elektronik adalah perluasan bukti yang bersifat sah sesuai ketentuan KUHAP atau peraturan perundang-undangan dan memiliki status bukti yang berdiri sendiri untuk digunakan dalam proses persidangan (Johan Wahyudi, 2012: 123).
Pertimbangan  hakim  untuk  menerapkan  bukti  dokumen  elektronik  dalam perkara  pidana  dapat merujuk  pada  putusan  MK  Nomor  20/PUU-XIV/2016  yang terkait dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE. Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 telah memberikan pengaturannya kembali terhadap kedudukan serta mengenai prosedur untuk memperoleh bukti berupa eletronik. Informasi atau dokumen yang bersifat eletronik tidak secara otomatis dapat dijadikan bukti dalam persidangan perkara pidana, kecuali jika didasarkan pada adanya permintaan dari aparat  penegak  hukum.  Oleh  karena  itu,  jika  tidak  sesuai  dengan  ketentuan sebagaimana  yang  telah diatur,  maka  bukti  elektronik  tidak  dapat  menjadi  dasar dalam proses peradilan.
Bukti petunjuk yang telah ditentukan dalam KUHAP sebagai suatu perbuatan dari adanya peristiwa sebagaimana telah disesuaikan antara satu dengan lainnya yang  kemudian  memunculkan  atau  memberi tanda  tindakan  yang  berupa  pidana terjadi serta menunjukkan siapa pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Pasal 188 ayat (2) selanjutnya memberikan penjelasan bahwa persyaratan
perolehan petunjuk hanya didapat dari keterangan yang diberikan oleh para saksi, surat  dan  keterangan  yang  diperoleh  dari  terdakwa.  Pengaturan  tersebut memberikan  batasan  terhadap  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  hakim  untuk memperoleh bukti berupa petunjuk.
Bukti  tersebut  dapat  direkonstruksi  tetapi  bersifat  terbatas  karena  hanya dapat dengan menggunakan sumber dari bukti yang telah diatur secara limitative (Harahap, 2000: 315). Hakim tidak diperbolehkan untuk mencari dan memperoleh alat bukti yang berupa petunjuk dari apa yang telah di terangkan oleh ahli. Bukti elektronik yang terdapat pada UU ITE beserta ketentuan penjelasannya dinyatakan berlaku secara sah untuk pembuktian tindak pidana apabila dalam penggunaannya didasarkan  pada  suatu  sistem  elektronik  sebagaimana  yang  telah  diatur  serta informasi atau data tersebut bisa diperoleh untuk diajukan dalam persidangan dan terdapat  jaminan  mengenai  keutuhan  dari  informasi  terebut  serta  dapat dipertanggungjawabkan.
Bukti elektronik bersifat mengikat dapat digunakan secara sah sebagai dasar adanya kepastian mengenai pelanggaran yang terjadi. Khusus mengenai bukti hasil dari adanya suatu intersepsi, penyadapan serta perekaman harus dilakukan dalam rangka  proses  pembuktian  atau  penegakan  hukum  dengan  didasarkan  pada permintaan  aparat  penegak  hukum  atau  institusi  lainnya  yang  memiliki kewenangan sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang ada. Hakim bisa  menggunakan  bukti  bersifat  elektronik  berupa  informasi  atau  dokumen elektronik dalam proses persidangan atau dalam menangani perkara pidana karena bukti  tersebut  merupakan  bukti  sah  menurut  peraturan  perundang-undangan. Bukti  elektronik  dalam  hal  tersebut  memiliki  status  untuk  menggantikan  surat, menjadi perluasan yaitu petunjuk, serta berdiri sendiri.

## PENUTUP

## a. Kesmipulan
Kedudukan dokumen yang bersifat elektronik sebagai perluasan bukti untuk digunakan  dalam  proses  pembuktian.  Keabsahan  tersebut  diakui  apabila persyaratan  formil  dan  materiil  terpenuhi  dan  penggunaan  sistem  elektronik tersebut  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Mengenai  dasar pertimbangan  hakim  menerapkan  alat  bukti  dokumen  elektronik  adalah  bahwa hakim tidak diperkenankan untuk melakukan penolakan dalam proses memeriksa dan  memberikan  putusan  terhadap  suatu  perkara  dan  juga  seorang  hakim memeiliki kewajiban untuk dapat menemukan nilai yang terdapat di masyarakat. Hakim  ketika  memberikan  putusan  dengan  dasar  keyakinan  yang  dimiliki  wajib menggunakan minimum dua bukti seseuai ketentuan yang ada. Surat MA RI juga menjelaskan  bukti  eletronik  berupa  microfilm  atau  microfiche  adalah  sah  yang statusnya sebagai pengganti bukti surat. Putusan MK juga menyatakan keseluruhan bukti dalam bentuk eletronik akan sah jika adanya permintaan dari aparat penegak hukum.

## b. Saran
Aparat  penegak  hukum  khususnya  hakim  wajib  untuk  memberikan penjatuhan  suatu  pidana  terhadap  seorang  terdakwa  yang  menjalani  proses
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
persidangan dengan dasar keyakinan yang dimiliki dan minimum dua bukti yang berlaku  secara  sah  sesuai  dengan  ketentuan.  Hakim  tidak  diperbolehkan  untuk mendapatkan keyakinan yang dimilikinya dari beberapa keadaan yang terdapat di luar persidangan. Hakim dapat menggunakan dokumen yang berbentuk elektronik menjadi suatu bukti yang sah menurut ketentuan untuk dipergunakan dalam setiap proses  atau  tahapan  peradilan  atau  persidangan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat karena bukti yang berupa elektronik adalah perluasan bukti yang bersifat sah sesuai ketentuan KUHAP atau peraturan perundang-undangan dan memiliki status bukti yang berdiri sendiri untuk digunakan dalam proses persidangan. Bukti elektronik yang  terdapat  pada  UU  ITE  beserta  ketentuan  penjelasannya  dinyatakan  berlaku secara  sah  untuk  pembuktian  tindak  pidana  apabila  dalam  penggunaannya didasarkan  pada  suatu  sistem  elektronik  sebagaimana  yang  telah  diatur  serta informasi atau data tersebut bisa diperoleh untuk diajukan dalam persidangan dan terdapat  jaminan  mengenai  keutuhan  dari  informasi  terebut  serta  dapat dipertanggungjawabkan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
M.  Yahya  Harahap.  2000. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP . Jakarta: Sinar Grafika.
Eddy O.S. Hiariej. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian . Jakarta: Erlangga.
AR  Sujono  dan  Bony  Daniel.  2011. Komentar  Dan  Pembahasan  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal
Aris  Hardinanto.  2016.  Hasil  Cetak  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Daring. Rechtidee Jurnal Hukum, 11(1): 102-121 DOI: https://doi.org/10.21107/ri.v11i1
Indra Janli Manope. 2017. Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. Lex Crimen, 6(2): 107-113 DOI: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15350
Johan Wahyudi. 2012. Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan.
Persfektif, XVII (2): 118-126 DOI:
http://jurnal- perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/101/93
Alcadini  Wijayanti,  dkk.  2012.  L  Perkembangan  Alat  Bukti  Dalam  Pembuktian Tindak  Pidana  Berdasarkan  Undang  Undang  Khusus  Dan  Implikasi  Yuridis Terhadap KUHAP. Dipenegoro Law Review, 1(4): 1-11 DOI: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/1015/1036
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum . Prenada Media Group. Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran  Negara  No.  79/1981,  Tambahan Lembaran Negara No. 3209).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor 58).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  jo.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).

## Putusan Pengadilan
Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  terhadap  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.