## Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Akad Ijarah terhadap Praktik Jasa Endorsement
Noviyanti Ramdhani, Panji Adam Agus Putra*, Ira Siti Rohmah Maulida
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

## A R T I C L E   I N F O
Article history : Received  : 16/9/2023 Revised : 15/12/2023 Published  : 22/12/2023
Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Volume : 3
No. : 2
Halaman  : 83 - 90 Terbitan  : Desember 2023

## A B S T R A K
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jasa endorsement pada akun  Instagram  @naryarahma,  menganalisis  Fatwa  DSN-MUI  No. 112/DSN-MUI/IX/2017  tentang  Akad  Ijârah  terhadap  Praktik  jasa endorsement  pada  akun  Instagram  @naryarahma.  Metode  penelitian  ini menggunakan  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Sumber  data yang  digunakan  adalah  data  primer  berupa  hasil  wawancara,  observasi, serta dokumentasi terkait praktik endorsement dan data sekunder berupa artikel,  jurnal,  skripsi,  buku,  website  yang  berkaitan  dengan  penelitian. Metode  analisis  data  yang  digunakan  yaitu  yuridis  empiris.  Hasil penelitian ini yaitu analisis Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang  Akad  Ijârah  terhadap  praktik  jasa  endorsement  pada  akun Instagram  @naryarahma  terdapat  ketidaksesuaian  dengan  ketentuan keempat, ketujuh dan kedelapan dalam  fatwa, karena produk yang  akan dipromosikan serta jangka waktu kerjanya tidak diketahui secara jelas dan spesifik pada saat kesepakatan selain itu terdapat pihak online shop yang melewati  jatuh  tempo  pembayaran  dan  tidak  membayarkan  ujrah. Ketidaksesuaian  ini  melibatkan  adanya  unsur  jahalah  (ketidaktahuan). Berdasarkan  fikih  hal  ini  berimplikasi  pada  batalnya  akad  karena  tidak memenuhi rukun dan syarat akad ijârah.
Kata Kunci : Fatwa DSN-MUI; Akad Ijârah ; Jasa Endorsement.

## A B S T R A C T
This  study  aims  to  determine  the  practice  of  endorsement  services  on  the Instagram account @naryarahma, to analyze the DSN-MUI Fatwa No. 112/DSN- MUI/IX/2017 concerning the Ijârah Agreement for the practice of endorsement services on the Instagram account @naryarahma.  This  research  method uses a qualitative case study approach. The data sources used are primary data in the form  of  interviews,  observations,  and  documentation  related  to  endorsement practices  and  secondary  data  in  the  form  of  articles,  journals,  theses,  books, websites related to research. The data analysis method used is empirical juridical. The results of this study are the analysis of the DSN-MUI Fatwa No. 112/DSN- MUI/IX/2017  concerning  Ijârah  Contracts  for  the  practice  of  endorsement services on the @naryarahma Instagram account, there are discrepancies with the fourth,  seventh  and  eighth  provisions  in  the  fatwa,  because  the  product  to  be promoted and the term of work are not clearly and specifically known at the time of the agreement. In addition, there are online shops that have passed the payment due date and have not paid ujrah. This discrepancy involves an element of jahalah (ignorance).  Based  on  fiqh,  this  has  implications  for  the  cancellation  of  the contract because it does not fulfill the pillars and conditions of the ijârah contract.
Keywords : Fatwa DSN-MUI, Ijara Contract, Endorsement Services .
@ 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan
Muamalah artinya saling berbuat, bertindak, dan beramal. Bisa berarti aktivitas atau pekerjaan. Definisi muamalah adalah aturan terkait hubungan manusia dengan manusia lain menganai masalah harta dan hak hak kebendaan (Adam, 2018).
Dalam  prinsip muamalah ,  transaksi  hukumnya  diperbolehkan  ( mubah ),  kecuali  terdapat nash yang melarangnya. Muamalah memiliki beberapa bentuk salah satunya yang sering digunakan yaitu sewa menyewa atau ijârah (Nuraeni et al., 2022).
Ulama  Malikiyah  menjelaskan  bahwa ijârah merupakan  kepemilikan  terhadap  manfaat  suatu  yang diperbolehkan  pada  waktu  yang  diketahui  disertai  dengan  adanya  imbalan.  Sedangkan  Ulama  Syafi’iyah menjelaskan bahwa ijârah adalah akad atas manfaat yang dituju serta diketahui yang membutuhkan tenaga dan diperbolehkan oleh syara’ dengan imbalan tertentu (Adam, 2017). Sebagai seorang muslim dalam mempraktikan akad ijârah selain harus bersesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-quran dan hadis Nabi, Fatwa juga merupakan pedoman seorang muslim dalam menjalankan  praktik  bermuamalah  (Anwar,  2021).  Fatwa  merupakan  jawaban  atas  permintaan/  pertanyaan baik secara perorangan maupun dari lembaga yang menginginkan kepastian hukum yang sesuai dengan syariat terkait dengan masalah yang mereka hadapi (Adam, 2019).
DSN-MUI menetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN –MUI/IX/2017 tentang Akad Ijârah sebagai panduan bagi para pelaku usaha maupun konsumen dalam mempraktikkan akad ijârah terkait kegiatan usaha atau bisnisnya agar sesuai dengan syariat Islam (Naufaldi et al., 2022).
Pada  saat  ini  banyak  bermunculan online  shop yang  berusaha  meningkatkan  penjualannya  melalui media sosial instagram dengan cara promosi berbentuk endorsement yang merupakan cara promosi dengan memanfaatkan ketenaran seseorang di media sosial berbentuk penyampaian ulasan/ review terkait produk yang dipromosikan disertai adanya fee atas jasanya. Pekerjaan endorsement biasa dilakukan oleh seorang endorser atau yang biasa disebut selebgram seperti Narya Rahma yang merupakan selebgram pemilik akun instagram @naryarahma (Solichah, 2022).
Praktik  jasa endorsement pada  akun  Instagram  @naryarahma  dengan  penyewa  jasa  masih  terdapat praktik  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan yang ada dalam  Fatwa  DSN-MUI  No.  112 tahun  2017  tentang Akad ijârah . Terdapat permasalahan berkaitan dengan akad/ perjanjiannya yang dapat menimbulkan kerugian dan dikhawatirkan berpotensi melahirkan konflik bagi para pihak serta berimplikasi pada akad/ perjanjian yang telah dilakukan.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana  praktik  jasa endorsement pada  akun  Instagram  @naryarahma?”, “Bagaimana  Analisis Fatwa  DSN-MUI  No.  112  tahun  2017  tentang  Akad Ijarah terhadap  praktik  jasa endorsement pada  akun Instagram @naryarahma?”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisis dan memahami praktik jasa endorsement pada akun Instagram @naryarahma serta menganalisis Fatwa DSN-MUI No. 112 tahun 2017 tentang Akad Ijarah terhadap praktik jasa endorsement pada akun Instagram @naryarahma.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Penelitian  ini menggunakan analisis studi kasus untuk meperoleh informasi atau mempelajari suatu kasus secara mendalam dan terperinci terkait praktik jasa endorsement pada akun Instagram @naryarahma. Jenis data yang digunakan yaitu data lapangan berupa hasil wawancara dengan pemilik akun instagram @naryarahma. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dan data sekunder berupa artikel, jurnal, skripsi, buku, website yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data dengan cara  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Dalam  penelitian  ini,  analisis  data  dilakukan  dengan menggunakan yuridis empiris yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian  ini  mengacu  pada  kenyataan  hukum  dalam  pelaksanaan  jasa endorsement pada  akun  Instagram @naryarahma sebagai objek penelitian. Memakai penelitian yuridis sosiologis karena fenomena ini lahir dari sebuah gejala atau masalah di lapangan yang nantinya akan dianalisis dari regulasi yang berlaku yaitu Fatwa DSN-MUI  Nomor  112/DSN-MUI/IX/2017.  Populasi  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  yaitu  jumlah
keseluruhan online shop . Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan purposive sampling yang diperoleh dari jumlah online shop yang akadnya bermasalah.

## C. Hasil dan Pembahasan

## Praktik Jasa Endorsement pada Akun Instagram @naryarahma
Peningkatan  teknologi  yang  terjadi  saat  ini  telah  mendorong  banyak  orang  untuk  memanfaatkannya  guna mengembangkan usaha mereka. Salah satu contohnya adalah media sosial Instagram, sebuah aplikasi yang digunakan  sebagai  strategi  promosi  produk.  Diantara  bentuk  promosi  tersebut  yaitu endorsement yang dilakukan  oleh  seorang  selebgram  dengan  cara  memanfaatkan  ketenarannya  melalui  penyampaian review berkenaan barang yang dipromosikan disertai adanya fee atas jasanya tersebut (Solichah, 2022).
Peneliti mendapatkan informasi terkait Praktik jasa endorsement pada akun Instagram @naryarahma. Kak Narya menjelaskan dari pengalamannya selama menyewakan jasa endorsement kepada pihak penyewa jasanya  sebagai  berikut: Pertama ,  ketika  ada  orang  yang  ingin  menyewa  jasa endorsement pada  akun @naryarahma  pihak  yang  akan  menyewa  jasa  dalam  hal  ini online  shop / brand ,  bisa  menghubungi  admin melalui dm/line yang tercantum dalam bio instgaramnya. Kedua , pihak online shop dapat memperkenalkan diri dan memberitahu objek/barang yang nantinya akan menjadi bahan endorse oleh selebgram. Ketiga , pihak yang  menyewakan  jasa  akan  memberikan rate  card dengan  tarif  yang  berbeda  beda  dari  tiap  paket endorsement -nya. Keempat , pihak online shop bisa memilih paket endorse yang telah ditawarkan dan kedua belah  pihak  menyepakati  kontrak/  perjanjian  berupa  file  ataupun  perjanjian  yang  berupa chat yang  berisi kesepakatan kesepakatan para pihak (perjanjian dibawah tangan). Kelima , setelah kedua belah pihak sepakat, lalu pihak online shop akan mentransfer fee dari harga endorse tersebut serta mengirimkan barang yang akan dipromosikan  kepada  selebgram. Keenam ,  pihak  selebgram  disini  tinggal  mengerjakan  perkerjaannya  serta mempostingnya pada akun instagramnya.
Peneliti mendapatkan data terkait jumlah online shop maupun brand yang telah melakukan kerjasama endorsement dengan Kak Narya yaitu sebanyak 241 online shop/ brand . Katagori endorsement tersebut terdiri dari  153  Instagram Story ,  107 feeds ,  65 reels ,  2  igtv,  dan  5 paid  promote .  Produk  endorsement  tersebut diantaranya terdiri dari hijab, dress, gamis, tas, celana, rok, blouse, outer, make up, dan masih banyak lagi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui  adanya  pihak  selebgram  (pihak  pemberi  jasa)  dengan  pihak online shop (pihak penyewa jasa) yang melakukan kerjasama endorsement didasari oleh suatu perjanjian. Hal tersebut  terjadi  ketika  pihak  yang  membutuhkan  jasa  sepakat  dan  menyetujui  ketentuan  juga  syarat  dari pemberi jasa. Namun dalam praktik jasa endorsement yang dilakukan oleh selebgram pemilik akun Instagram @naryarahma, masih terdapat masalah muamalah berkaitan dengan akad/ perjanjiannya yang dapat merugikan para pihak.
Analisis Fatwa DSN-MUI No. 112 tahun 2017 tentang Akad Ijarah terhadap praktik jasa endorsement pada akun Instagram @naryarahma
Dalam mu’amalah ,  akad ijârah (sewa  menyewa)  merupakan  sesuatu  yang  diperbolehkan  dan  sudah diterangkan dalam Al-Qur’an, hadis, maupun menurut kesepakatan/ ijmak para ulama. Ijârah adalah hal yang diperbolehkan karena terdapat kerjasama yang menguntungkan para pihak, tetapi harus dicatat bahwa tidak ada  bentuk Ijârah yang  tidak  sesuai  dengan syari'at ,  seperti  yang  mengandung  unsur  perjudian,  perbuatan maksiat, dan sejenisnya (Anwar, 2021).
Ijârah terdapat  dua  bentuk  yaitu ijârah ain dan ijârah  amal .  Praktik  jasa endorsement pada  akun @naryarahma merupakan bentuk dari ijârah amal (sewa jasa) yang dalam praktiknya memperkerjakan jasa seseorang disertai upah sebagai kompensasi bagi pekerja.(Laili & Amalia, 2015) Dalam akad ijârah terdapat unsur  pekerjaan  dan  upah.  Upah  boleh  dibayarkan  diawal  maupun  diakhir  pekerjaannya  sesuai  dengan kesepakatan. Dalam akad ijârah juga terdapat jangka waktu kerja yang harus diketahui oleh para pihak. Akad ijârah sah jika terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut jumhur ulama rukun ijârah terbagi menjadi tiga yaitu 1) âqidain yaitu muajir dan musta'jir , 2) ma'qûd 'alaih yaitu ujrah dan manfaat; dan 3) shighat yang yaitu ijab dan kabul (Adam, 2017).
Fatwa  ialah  hukum syara’ yang  merupakan  jawaban  dari  pertanyaan  dalam  suatu  peristiwa/ permasalahan.(Adam,  2019)  Fatwa  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  adalah  Fatwa  DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijârah. Fatwa yang berkaitan dengan penelitian ini adalah  Fatwa DSN-MUI  No.112/DSN-MUI/IX/2017  tentang  Akad Ijârah. Dalam  fatwa  tersebut  berisikan  ketentuan ketentuan dalam rangka mempraktikkan akad ijârah (sewa menyewa) terkait kegiatan usaha atau bisnisnya. Praktik jasa endorsement yang dilakukan oleh selebgram pada akun instagram @naryarahma, masih terdapat  masalah  yang  berkaitan  dengan  akad/  perjanjiannya.  Sehingga  perlu  dianalisis  sesuai  dengan ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijârah. Diantara ketentuan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  dalam  praktik  jasa endorsement pada  akun  Instagram @naryarahma  yaitu  ketentuan  terkait Mu'jir (pemberi  sewa  barang) ,  Musta'jir (penyewa/  penerimamanfaat barang) dan Ajir (pemberi jasa), ketentuan terkait amal yang dilakukan Ajir, dan ketentuan terkait ujrah yang akan penulis analisis sebagai berikut.

## Keempat: Ketentuan terkait Mu'jir, Musta'jir dan Ajir
Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa Mu’jir, Musta’jir dan Ajir , baik orang yang berbadan hukum maupun yang  tidak  berbadan  hukum  boleh  melaksanakan  akad  ijârah. Mu’jir, Musta’jir dan Ajir juga  wajib  cakap hukum  sesuai  syariat  dan  perundangan-undangan  yang  berlaku.  Selain  itu,  membayar  ujrah  merupakan kemampuan yang wajib dimiliki oleh pihak Musta'jir dan menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum merupakan kemampuan yang wajib dimiliki oleh Ajir .(DSN-MUI, 2017). Dalam  praktik  jasa endorsement pada  akun  Instagram  @naryarahma,  terdapat  para  pihak  yang berakad. Pihak yang disebut dengan musta’jir yaitu online shop/ brand sebagai penyewa jasa dan ajir yaitu selebgram sebagai pemberi jasa. Kedua belah pihak yang melakukan kerjasama endorsement berada dalam keadaan  berakal  sehat  dan  cakap  hukum.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  Kak  Narya  sebagai  selebgram memiliki kemampuan untuk melakukan endorsement sesuai dengan kebutuhan dari pihak online shop . Namun, terdapat permasalahan bahwa tidak dibayarkannya upah oleh pihak brand setelah event berakhir, padahal pada saat  kesepakatan  di  awal  pihak brand telah  menyanggupi  untuk  membayar fee / ujrah tersebut.  Selama menjalankan jasa endorsement , kak Narya mengataan bahwa kedua belah pihak selalu melakukan kerjasama berdasarkan keinginan sendiri tanpa dipaksa pihak lain.
Dapat  diketahui  ketentuan terkait Mu’jir, Musta’jir dan Ajir belum  sepenuhnya sesuai  karena  belum memenuhi ketentuan bahwa Mus’tajir sebagai pihak yang berakad tidak mampu membayarkan ujrah atas jasa yang telah dikerjakan oleh Ajir.

## Ketujuh: Ketentuan terkait 'Amal yang Dilakukan Ajir
Dalam  ketentuan  ini  disebutkan  bahwa  perkerjaan  yang  dilakukan  oleh  penyedia  jasa  harus  sesuatu  yang diperbolehkan oleh syariat serta perundang-undangan yang berlaku. Diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaan serta jangka waktu kerjanya. Pekerjaan/ jasa juga harus sesuai dengan tujuan akad. Dalam hal ini penyewa jasa boleh menyewa pekerjaan lain asal diizinkan oleh ajir . Jika terjadi kerugian penyedia jasa tidak wajib menanggung resiko, kecuali karena al-ta'addi, al-taqshir , atau mukhalafat al-syuruth (DSN-MUI, 2017). Endorsement dalam  pandangan  Islam  adalah  bentuk mu’amalah yang  diperbolehkan  selama praktiknya sesuai dengan ketentuan syariah (Djazuli, 2019), sebagaimana Kaidah fikih menjelaskan:
اَهِمْي ِرْحَت ىَلَع ٌلْيِلَد َّلُدَي  ْنَأ َّلاِإ ُةَحاَبِلإْا ِتَلاَماَعُمْلا ىِف ُلْصَلأَا
“ Pada dasarnya semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya” Terdapat pula kaidah fikih sebagai berikut :
,ُة َري ِخَّدلا( ُهُت َراَجِإ  َزاَج ُهُعْيَب  َزاَج اَم ُّلُكَف
5 : 402 )
“ Setiap sesuatu yang boleh diperjualbelikan, maka boleh juga disewakan. ”
Dasar akad ijârah adalah akad jual beli ( bai' ) karena ijârah merupakan bagian dari bai' (Hidayat, 2019). Maka, setiap hal yang sah diperjualbelikan juga sah pula disewakannya.  Berkenanaan dengan hal itu, hukum ijârah seperti halnya jasa endorsement ini diperbolehkan selama dalam praktiknya tidak ada unsur yang dilarang. Dalam  praktik  jasa endorsement pada  akun  Instagram  @naryarahma,  Kak  Narya  selaku  selebgram tidak  sembarang  memilih  tawaran endorsement .  Produk  yang  biasa  tidak  diterima  kak  Narya  untuk
dipromosikan diantaranya yaitu skin care yang belum BPOM dan orang tidak banyak tahu atau pakaian yang tidak  sesuai  syariah  misalnya  ketat,  pendek,  dsb.  Hal  ini  bertujuan  agar  pekerjaan  yang  ia  lakukan  tidak dilarang dan diperbolehkan oleh syariat.
Namun dalam praktiknya, produk yang akan di review oleh selebgram tidak diterangkan secara jelas dan spesifik  pada  saat  perjanjian  atau  proses  kesepakatan  berlangsung  oleh  pihak online  shop. Hal  ini  dapat menimbulkan ketidaktahuan bahkan merugikan pembeli. Terkait estimasi waktu upload video yang merupakan jangka waktu kerjanya juga tidak disebutkan jelas dalam proses kesepakatan/ perjanjian. Pemilik online shop/ brand memiliki tujuan produknya laris di pasaran. Maka, pihak online shop menggunakan jasa endorsement selebgram Narya untuk mendukung produknya. Selebgram pun disini mendapat fee/ ujrah yang bermanfaat untuk dirinya.
Dapat  diketahui  ketentuan  terkait  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh ajir adanya  ketidaksesuaian  karena belum memenuhi ketentuan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan ajir haruslah diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaan serta jangka waktu pekerjaanya.

## Kedelapan: Ketentuan terkai Ujrah
Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa baik uang, manfaat barang, jasa, dan barang yang boleh dimanfaatkan menurut  syariat  dan  perundang-udangan  merupakan ujrah yang  diperbolehkan.  Dalam ujrah ,  harus  jelas kuantitas dan kualitasnya serta disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad seperti angka nominal,  presentase  tertentu,  atau  rumus.  Pembayaran  pun  boleh  dilakukan  secara  tunai,  berangsur,  dan tangguh. Ujrah yang sebelumnya sudah disepakati diperbolehkan ditinjau kembali atas manfaat yang belum diterima pihak penyewa berdasarkan kesepakatan (DSN-MUI, 2017).
Dalam  praktik jasa endorsement pada akun @naryarahma,  bentuk  pembayaran tidak  selalu  dengan uang. Terkadang ada pihak online shop yang menawarkan sistem barter dan tidak memakai uang, pihak online shop hanya  memberikan  produk  untuk  dipromosikan,  tetapi  tergantung  pelaku  jasa endorsement disini berkenan atau tidak. Pada saat kesepakatan di awal pihak pemberi jasa memberikan rate card dengan tarif yang berbeda beda dan memiliki ketentuan/ syaratnya masing masing yang harus diketahui secara jelas juga spesifik oleh para pihak. Dalam pembayaran, penyewa jasa endorsement ada yang selalu membayar diawal dengan lunas sebelum pihak selebgram menerima barang (tidak secara angsur), ada juga yang pembayarannya secara berangsur. Selain itu, pembayaran pun bisa ditinjau kembali jika pihak online shop ingin menambah produk untuk dipromosikan dan harga rate card naik.
Namun,  terdapat  masalah  bahwa  tidak  dibayarkannya  upah  oleh  pihak brand setelah event berakhir. Selain itu ada pihak penyewa jasa yang melewati batas waktu pembayaran yang tertuang dalam perjanjian. Padahal pada saat kesepakatan di awal pihak brand telah menyanggupi untuk membayar fee/ ujrah tersebut. Diketahui  ketentuan  terkait ujrah ini  belum  sesuai  karena  dalam  praktiknya  terdapat  upah  yang  tidak dibayarkan  atau  tidak  diserahkannya  upah  oleh  pihak penyewa jasa  serta  pembayaran  upah melawati  jatuh tempo. Padalah, upah adalah rukun yang penting dan harus ada dalam ijârah.
Dari  analisis  beberapa  ketentuan  yang  ada  dalam  Fatwa  DSN-MUI  No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang  Akad  Ijârah,  dapat  diketahui  bahwa  dalam  praktik  jasa endorsement pada  akun  Instagram @naryarahma  adanya  ketidaksesuaian  dengan  beberapa  ketentuan  yang  ada  dalam  fatwa  tersebut,  karena Mus’tajir sebagai pihak yang berakad tidak mampu membayarkan ujrah atas jasa yang telah dikerjakan oleh Ajir , spesifikasi produk yang akan dipromosikan serta jangka waktu kerjanya belum diketahui secara jelas dan spesifik, dan dalam praktiknya terdapat upah/ ujrah yang tidak dibayarkan atau tidak diserahkannya upah oleh pihak penyewa jasa.
Dalam ketentuan ketujuh terkait pekerjaan yang dilakukan ajir, para pihak haruslah mengetahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya. Sedangkan dalam praktik jasa endorsement pada akun Instagram @naryarahma, spesifikasi produk yang akan dipromosikan serta jangka waktu kerjanya belum diketahui secara jelas dan spesifik serta tidak dituangkan pada saat kesepakatan diawal.
Akad ijârah berterkaitan dengan pemanfaatan barang yang bersifat temporer. Maka, penjelasan terkait hal  ini  sebaiknya  ditentukan  sejak  awal  dalam  akad.  Dalam  konteks  yang  serupa,  ketika  seseorang mempekerjakan  orang  lain  untuk  bekerja,  penting  untuk  menentukan  waktu  atau  durasi  pekerjaan  tersebut sejak  awal.  Misalnya,  berapa  lama  ia  akan  bekerja  di  tempat  tersebut  atau  kapan  waktu  selesai  pekerjaan
tersebut. Dalam praktik jasa endorsement yang diteliti, dilakukan juga sistem kontrak ketika mempekerjakan selebgram. Maka, hal ini diperbolehkan.
Endorsement merupakan kegiatan promosi yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada iklan dengan maksud agar lebih diterima oleh konsumen dengan lebih mudah. Maka selebgram seharusnya memiliki pengetahuan tentang spesifikasi dan kualitas produk serta memperhatikan kriteria produk yang akan direview, hal ini memastikan apakah produk tersebut layak untuk dipromosikan dan dipasarkan. Selebgram juga dalam proses  kesepakatan  dengan  pihak  online  shop  seharusnya  menyebutkan  secara  jelas  terkait  estimasi  waktu upload video yang merupakan jangka waktu kerjanya agar terhindar dari perselihan di kemudian hari.
Kejelasan mengenai objek akad (manfaat) dapat terwujud melalui penjelasan mengenai lokasi manfaat, jangka waktu, dan penjelasan mengenai objek kerja sebagai upaya untuk menghindari ketidakjelasan (Hidayat, 2019). Jika manfaat tidak diketahui secara jelas dan spesifik maka akan akan menimbulkan jahalah yang dapat berimplikasi pada batalnya akad tersebut karena adanya unsur gharar.
Dalam istilah fiqih gharar mencakup kecurangan, tipuan, dan ketidakjelasan terkait dengan barang yang diperdagangkan,  termasuk  ketidakmampuan  untuk  menyerahkan  barang  tersebut  secara jelas.  Imam  Isnawi dari  Mazhab  Syafi'i,  mengemukakan gharar adalah  bentuk  jual  beli  yang  melibatkan  dua  kemungkinan, dimana kemungkinan besar terdapat ketidakjelasan di dalamnya.(Zuhaili, 2011). Adapun kaidah fikih kaidah fiqih:( Kaidah Dalam Fiqh Jual Beli Bagian 05 , n.d.)
ٌةَل ِطاَب َيِهَف ُدَصْقُي اَميِف ٌةَلاَهَج  ْوَأ ٌر َرَغ اَهيِف ٍةَلَماَعُم ُّلُك
“ Mu’amalah yang menjadi gharar atau jahalah menjadi tujuan utama dalam transaksi, statusnya batal.”
Dalam konteks ini, gharar berada dalam akad mu'awadhah (transaksi bisnis) yang dapat merusak dan mempengaruhi keabsahan akad tersebut. Gharar merupakan  unsur  yang dapat menyebabkan  kerugian  bagi para pihak yang melakukan akad. Suatu akad tidak akan sah dan mempengaruhi keabsahnnya jika unsur gharar terpenuhi. Bentuk gharar yang berkenaan dengan masalah penelitian berkaitan dengan spesifikasi objek yang berpengaruh terhadap amal yang dilakukan ajir serta jangka waktu kerjanya tidak diketahui secara jelas dan spesifik (Adam, 2018).
Selain itu, dalam ketentuan kedelapan terkait ujrah disebutkan bahwa dalam ujrah harus jelas kuantitas dan kualitasnya serta disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad. Diterangkan pula dalam ketentuan keempat bahwa membayar ujrah merupakan kemampuan yang wajib dimiliki oleh pihak Musta'jir. Sedangkan  dalam  praktik  jasa endorsement pada  akun  Instagram  @naryarahma,  pihak brand tidak membayarkan fee/ ujrah setelah event berakhir. Penyewa jasa juga melewati jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati diawal perjanjian.
Ulama Malikiyah mendefiniskan akad ijârah sebagai kepemilikan atas manfaat yang dibolehkan pada waktu yang diketahui disertai adanya kompensasi/ imbalan (Adam, 2017). Dapat diketahui bahwa dalam akad ijârah , manfaat harus berupa sesuatu yang diperbolehkan, diketahui dan harus disertai adanya imbalan/ ujrah . Upah merupakan unsur dari rukun ijârah yang sangat penting dan harus ada dalam akad ijârah (Hidayat, 2019). Dijelaskan dalam kaidah fikih:
اَذِإ ,يِنْغُمْلا(  ُرْجَ ْلأا  َّرَقَتْسِإ َعِفاَنَمْلا  ُر ِجْأَتْسُمْلا ىَف ْوَتْسا
8 : 19 )
“ Apabila seorang karyawan telah memberikan tenaganya, maka ia berhak untuk menerima upah .”
Tidak  diperbolehkan  membayar  upah  atau  menyewakan  barang  dengan  menggunakan  sesuatu  yang dilarang menurut syariah. Begitu pun untuk mencegah keberadaan ketidakpastian yang dilarang oleh agama, dilarang  memberikan  pembayaran  atau  sewa  barang  dengan  suatu  hal  yang  tidak  diketahui  secara  jelas, termasuk zatnya, sifatnya, atau waktunya. Sebagaimana dalam Hadis riwayat Abu Said Al-Khudri:(Ibnu Hajar, 1995)
ُه َرْجَأ ُهْمِلْعُيْلَف ا ًرْي ِجَأ  َرَجْأَتْسا ِنَم
“ Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”
Sebagaimana hadis diatas, memberitahukan upahnya saja sudah wajib apalagi membayar upah tersebut. Menurut jumhur ulama, tidak diketahui/ tidak ditentukan nominal upah pada saat kesepakatan membuat akad menjadi batal, apalagi tidak diserahkannya upah tersebut.
Permasalahan  dalam  praktik  jasa endorsement pada  akun  Instagram  @naryarahma  juga  tidak  sesuai dengan rukun dan syarat ijârah bahwa sesuatu yang di ijarah kan perlu diketahui, jelas ukuran dan batas waktu ijârah agar  terhindar  dari  perselisihan.  Upah  juga  merupakan  salah  satu  rukun yang  harus  ada  dalam  akad ijârah serta berupa benda yang diketahui dan boleh dimanfaatkan. Bila terdapat satu rukun yang tidak ada, implikasi akad dianggap tidak pernah terjadi. Begitupun jika syarat tidak terpenuhi, bisa terjadi bahwa akad menjadi  tidak  sah  atau  batal.  Jadi,  tidak  terpenuhinya  rukun  dan  syarat ijârah dalam  praktik  sewa  jasa endorsement ini membuat akad menjadi batal (Adam, 2018).
Rukun merupakan unsur yang harus ada dan merupakan inti dari setiap akad. Dalam hukum perdata Islam, bila terdapat satu rukun yang tidak ada, implikasi akad dianggap tidak pernah terjadi. Begitupun syarat merupakan karakteristik yang harus ada dalam setiap rukun dan merupakan hal yang harus dipenuhi untuk mewujudkan suatu akad agar sah sesuai dengan syariat. Jika syarat tidak terpenuhi, bisa terjadi bahwa akad menjadi tidak sah atau batal (Adam, 2018). Jadi, tidak terpenuhinya rukun dan syarat ijârah dalam praktik sewa jasa endorsement ini membuat akad menjadi batal.
Hasil  analisis  Fatwa  DSN-MUI  No.  112  tahun  2017  tentang  Akad Ijârah terhadap  praktik  jasa endorsement pada  akun  Instagram  @naryarahma  ini  adanya  ketidaksesuaian  dengan  ketentuan  keempat, ketujuh,  dan  kedelapan  dalam  Fatwa,  karena  detail  produk  yang  akan  dipromosikan  serta  jangka  waktu kerjanya tidak diketahui secara jelas dan spesifik pada saat kesepakatan, selain itu terdapat pihak online shop yang  melewati  jatuh  tempo  pembayaran  dan  tidak  membayarkan ujrah .  Ketidaksesuaian  dengan  fatwa  ini melibatkan adanya unsur jahalah (ketidaktahuan). Berdasarkan fikih hal ini berimplikasi pada batalnya akad karena tidak memenuhi rukun dan syarat akad ijârah.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut.  (1)  Praktik jasa endorsement pada akun  Instagram  @naeryarahma yaitu  dalam praktiknya  terdapat pihak selebgram dengan pihak online shop yang melakukan kerjasama endorsement dan didasari oleh suatu perjanjian. Hal ini dilakukan ketika para pihak melakukan kesepakatan melalui dm atau via chat whatsapp . Kemudian,  pihak online  shop membayar fee dan  mengirimkan  produknya  kepada  selebgram  untuk dipromosikan.  Akan  tetapi  terdapat  permasalahan  pada  praktik  jasa endorsement berkaitan  dengan  akad perjanjiannya yang dapat merugikan para pihak. (2) Analisis Fatwa DSN-MUI No. 112 tahun 2017 tentang Akad Ijârah terhadap  praktik  jasa endorsement pada  akun  Instagram  @naryarahma  yaitu  adanya ketidaksesuian  dengan  ketentuan  keempat,  ketujuh,  dan  kedelapan  dalam  Fatwa.  Ketidaksesuaian  dengan fatwa  ini  melibatkan  adanya  unsur jahalah (ketidaktahuan).  Berdasarkan  fikih  hal  ini  berimplikasi  pada batalnya akad karena tidak memenuhi rukun dan syarat akad ijârah.

## Daftar Pustaka
Adam, P. (2017). Fikih Muamalah Maliyah (1st ed.). PT. Refika Aditama. Adam, P. (2018). Fikih Muamalah Adabiyah (Anna, Ed.; 1st ed.). PT Refika Aditama. Adam, P. (2019). Fatwa-Fatwa Ekonomi Syaria: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah (bumiaksara, Ed.; 2nd ed.). AMZAH. Anwar, M. R. (2021). Ijarah Dalam Perspektif Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah di Media Sosial (Analisis Praktik Aplikasi Snack Video Di Media Sosial Di Kota Medan) . Djazuli, A. (2019). Kaidah Kaidah Fikih ( gustiara azmi, Ed.; 8th ed.). Prenada Media Group. https://doi.org/9786024228019 DSN-MUI. (2017). Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. Fatwa DSN , 021 , 1–
7.
Hidayat, E. (2019). Kaidah Fikih Muamalah . Remaja Rosdakarya. Ibnu Hajar, A. H. (1995). Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al- Asqalani) . Pustaka Amani.
Kaidah dalam Fiqh Jual Beli Bagian 05 . (n.d.). https://pengusahamuslim.com/4954-kaidah-dalam-fiqh-jual- beli-bagian-05.html
Laili, & Amalia, N. (2015). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar). Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam , 5 (2), 166–189.
Naufaldi, M. D., Udin Saripudin, & Redi Hadiyanto. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN- MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah pada Praktik Sewa-Menyewa Fasilitas Lapangan Futsal. Bandung Conference Series: Sharia Economic Law , 2 (1). https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.873
Nuraeni, S. K., Hidayat, A. R., Siti, I., & Maulida, R. (2022). Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Denda Biaya Keterlambatan Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil (Studi Kasus Graha Bastian Rental Mobil Bandung). Bandung Conference Series: Sharia Economic Law , 2 (2), 50–55.
https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2671
Solichah, N. H. (2022). Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO . 09 / DSN-MUI / IV
/ 2000 Terhadap Sistem Endorsement Selebgram Media Sosial Instagram di Sidoarjo . 09 .
Syifa, S., & Setiawan, E. (2023). Pengaruh Promosi Produk Halal terhadap Minat Beli Konsumen. In Journal Perspectives in Communication (Vol. 1, Issue 1). https://journal.sbpublisher.com/index.php/person Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu (A. H. Al-kattani, Ed.). Gema Insani.