Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________

## ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI KAWASAN PEMUKIMAN DI KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

## Rustan Ir*, Muhammad Syaeba

## ABSTRAK
Transfer of Agricultural Land Function into Settlement Area in Polewali Mandar District  Polewali  District.  Increasing  the  number  of  residents  indirectly  affects the  amount  of  housing  demand.  The  construction  of  housing  areas  in  Polewali Subdistrict,  Polewali  Mandar  Regency  has  increased  along  with  population growth.  For  these  activities,  developers  often  utilize  and  convert  agricultural land. In this case the Regional Government through the RTRW Regulation No.2 of  2013  concerning  the  2012-2032  Polewali  Mandar  District  Spatial  Plan  has  a role in regulating and controlling the use of agricultural land. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. In this study the results showed that the  conversion  of  agricultural  land to the  construction of residential  areas was regulated in the establishment of spatial patterns for residential areas, while the percentage of agricultural land diverted to housing was 2,091 ha with uneven distribution in all Polewali Mandar Districts.
Keywords: Transfer function of land, agriculture, residential area

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  agraris  dimana  pertanian  merupakan basis  utama  perekonomian  nasional.  Sebagian  besar  masyarakat  Indonesia masih  menggantungkan  hidupnya  pada  sektor  pertanian.  Sektor  pertanian telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional dan Indeks Pembangunan Manuasia. Lahan  merupakan sumberdaya  alam  yang  memiliki fungsi  penting  dalam  pembangunan  suatu  negara.  Dalam  pembangunan, hamper  semua  sektor  memerlukan  lahan  seperti  sector  pertanian,  industri, perdagangan,  dan  infrastruktur.  Di  sektor  pertanian,  lahan  merupakan sumberdaya yang sangat penting, baik bagi petani maupun bagi pembangunan pertanian,  hal  ini  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  di  Indonesia  sebagai negara  agraris  semua  kegiatan  pertanian  masih  bertumpu  pada  lahan  karena lahan berperan penting
*) Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Al Asyariah Mandar, E-mail: rustam.irta17@gmail.com
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan
_____________________________________________________________________________________________
dalam  kegiatan  produksi  yang  dapat  menghasilkan  kebutuhan  pangan  yang dibutuhkan oleh setiap manusia.
Pembangunan  nasional  adalah  pembangunan  yang  berorientasi  pada manusia  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  taraf  hidup masyarakat. upaya tersebut dapat dicapai dengan memenuhi kebutuhan dasar yang  salah  satunya  yaitu  kebutuhan  tentang  perumahan  sebagaimana diamanatkan  dalam  pasal  28  H.  Undang-Undang  Dasar  1945,  “  setiap  orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan serta mendapatkan kesempatan persamaan dan keadilan.
Peningkatan  jumlah  penduduk  yang  semakin  besar  tentunya  menuntut ketersediaan perumahan yang makin banyak, terutama banyak terjadi di kota- kota besar. Namun jumlah lahan yang terbatas akan memicu harga lahan dan perumahan menjadi semakin mahal. Sebagai dampaknya, Kabupaten Polewali Mandar  yang  memiliki  luas  wilayah  yang  luas  lokasi/  lahan  pertanian  paling dekat  dengan  kota  kabupaten  akan  menjadi  alternatif  lokasi  penyediaan perumahan,  ketersediaan  lahan  dan  harga  lahan  yang  masih  terjangkau  dan masih  murah  menjadi  keuntungan  dalam  mengembangkan  kawasan perumahan  di  wilayah  sekitar  perkotaan.  Keuntungan  tersebut  menjadi pendorong  bagi  pengembang  perumahan  (developer)  untuk  memperluas  area pembangunannya  sehingga  memunculkan  fenomena  alih  fungsi  lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman, namun yang kemudian menjadi satu masalah  adalah  bahwa  alih  fungsi  lahan  yang  terjadi  telah  merambah  pada area pertanian yang masih produktif.
Alih  fungsi  lahan  pertanian  sebenarnya  bukan  masalah  baru.  Sejalan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk serta meningkatnya kebutuhan infrastruktur  seperti,  perumahan,  jalan,  perkantoran,  dan  bangunan  lain menyebabkan  kebutuhan  akan  lahan  meningkat.  Selain  itu,  pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi  menyebabkan  pertumbuhan  yang  sangat  cepat  di beberapa  sektor  ekonomi.  Pertumbuhan  tersebut  juga  membutuhkan  lahan yang  lebih  luas  sehingga  terjadi  peningkatan  kebutuhan  lahan  untuk pembangunan,  sementara  ketersediaan  lahan  relatif  tetap  menyebabkan persaingan dalam pemanfaatan lahan. Kebanyakan lahan yang dialihfungsikan umumnya adalah lahan-lahan pertanian karena land rent (sewa lahan).
Dalam hal ini, kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang wilayah dan alih fungsi  lahan  merupakan  kebutuhan  yang  sangat  penting  dalam  upaya penataan  serta  pengaturan  kecenderungan  penggunaan  lahan.  Lebih  dari  itu diharapkan  mampu  mengendalikan  laju  alih  fungsi  lahan  pertanian  dalam
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
suatu  wilayah  guna  menjaga  keseimbangan  lingkungan.  Kabupaten  Polewali Mandar,  menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tahun  2016  merupakan kabupaten  yang  memiliki  kepadatan  penduduk tertinggi  di  Provinsi  Sulawesi Barat yaitu sebesar 422.793  Jiwa,  dengan rincian  Laki-Laki: 206.963  jiwa,Perempuan: 215.830 jiwa. Peningkatan penduduk salah satunya akibat urbanisasi sebagai dampak dari  perluasan  kawasan  kota  Polewali  Mandar.  Hal  tersebut  juga  berpengaruh terhadap  peningkatan  jumlah  perumahan,  di  sisi  lain  masuknya  para pengembang  perumahan  (developer)  membuat  kegiatan  alih  fungsi  lahan  di Polewali Mandar terus meningkat.
Dari  luas  lahan  pertanian  yang  ada  saat  ini,  sebagian  telah  dibebaskan untuk  kawasan  perumahan  dan  sudah  mulai  digarap  oleh  pihak  pengembang.
Bisnis perumahan di Polewali Mandar memang berkembang dengan pesat akhir- akhir  ini,  bahkan  sudah  merambah  ke  beberapa  Kecamatan  di  Kabupaten Polewali  Mandar  ,  seperti  Kecamatan  Polewali,  Matakali,  Benuang  dan Kecamatan  Wonomulyo,  Untuk  mengantisipasi  tergusurnya  area  pertanian maka alih fungsi lahan telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Nomor  2  Tahun  2013,  dengan  harapan  pihak pengembang  (developer)  dapat  memperhatikan  acuan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  tersebut  dalam  memilih  lahan,  Pemerintah  Kabupaten Polewali Mandar telah membuat rancangan Peraturan Daerah yang merupakan bagian  dari  Perda  RTRW,  yaitu  tentang  Rancangan  Penetapan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Dari  uraian  tersebut  diatas,  maka  yang  menjadi  rumusan  masalah pokok  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  Alih  fungsi  lahan  pertanian menjadi  kawasan  Pemukiman/perumahan  di  Kecamatan  Polewali  Kabupaten Polewali Mandar
METODE PENELITIAN a. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif, yang menjadi fokus penelitian adalah:
1. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan Pemukiman/perumahan di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. a. Isi kebijakan dan kemanfaatan b. Aktor pelaksana kebijakan c. Koordinasi antar aktor pelaksana kebijakan d. Prosedur alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
2. Hasil  kebijakan  alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  kawasan Pemukiman  perumahan  di  Kecamatan  Polewali  Kabupaten  Polewali Mandar. a. Pengunaan lahan pertanian menjadi kawasan Pemukiman/perumahan b. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan Pemukiman/perumahan. c. Penataan kawasan perumahan.

## B.  Pengumpulan Data
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  akan  digunakan  dalam penelitian ini adalah :
1. Data  Primer,  adalah  data  yang  diperoleh  dari  informan  yang  telah dipilih  berdasarkan  wilayah  cakupan  penelitian  ini.  Data  primer diperoleh melalui:
1) Observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti
2) Indef  Interview  atau  wawancara  secara  mendalam  mengenai penelitian  yang  dimaksud,  dengan  menggunakan  pedoman wawancara.
2. Data Sekunder diperoleh melalui :
1) Studi pustaka, yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku- buku  atau  data  terkait  dengan  topik  penelitian.  Ditambah penelusuran  data  online,  dengan  pencarian  data  melalui  fasilitas internet.
2) Dokumentasi, yaitu arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan.

## C. Sumber Data
Data  yang  dibutuhkan  untuk  penelitian  ini  berupa  data  sekunder yakni  data  dari  pemerintah  yaitu  jajaran  SKPD  yang  terdiri  dari  Balitbanren, Dinas  Pertanian  tanaman  pangan,  DPM-PTSP,  Badan  Pertanahan  Nasional, Badan  Lingkungan  Hidup,  dan  Dinas  PU  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang,  dan Pemerintah  Kecamatan  Polewali.  Selain  itu  juga  melibakan developer dan masyarakat. Setiap pihak yang terlibat tersebut  memiliki peran masing-masing dalam  prosedur  perijinan  alih  fungsi  yang  kemudian  dikomunikasikan  bersama antar  aktor  dalam  sebuah  rapat  bersama  untuk  menetukan  kelayakan  dari sebuah permohonan perijinan alih fungsi yang diajukan oleh developer.
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________

## D. Analisis Data
Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan teknik  analisis  secara  deskriptif  kualitatif  yakni  data  yang  diperoleh  akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Teknik ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  secara  sistematis  fakta-fakta  dan  data data  yang  diperoleh.  serta  hasil-hasil  penelitian  baik  dari  hasil  studi  lapang maupun  studi  literatur  untuk  kemudian  memperjelas  gambaran  hasil penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.  Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan.
Alih  fungsi  lahan  menurut  Nasoetion  dalam  Nugroho  (2004:153) diharapkan mampu mengakomodasi aktivitas pembangunan dan lokasi sesuai dengan  peruntukannya  dengan  meminimalkan  konflik  kepentingan. Selanjutnya  Koestoer  (1997)  berpendapat  bahwa  penggunaan  lahan  untuk pembangunan  boleh  dilakukan  di  suatu  lokasi  yang  telah  ditentukan  oleh pemerintah  daerah.  Dalam  Perda  Nomor:  2  Tahun  2013  tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  penggunaan  lahan  pertanian  untuk  dialihfungsikan menjadi  kawasan  perumahan  telah  direncanakan  dan  diatur  melalui penetapan  untuk  kawasan  perumahan.  Melalui  penetapan  tersebut  kegiatan alih fungsi lahan pertanian boleh dilakukan bila lokasi tersebut sesuai dengan draf pemetaan RTRW Kabupaten Polewali Mandar.
2. Hasil kebijakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan.
1) Penggunaan lahan pertanian menjadi kawasan perumahan Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa alih fungsi lahan  pertanian  baik  dalam  draft  RTRW  maupun  praktiknya  porsi  terbesar digunakan untuk pengembangan kawasan perumahan. (lihat Tabel 1)
Dari jumlah ijin penggunaan tanah diketahui bahwa alih fungsi lahan mengalami  peningkatan  sebesar  19  %  di  tahun  2017,  dimana  dilihat  dari  sisi pemanfaatan  lahan  paling  besar  digunakan  untuk  pembangunan  kawasan perumahan yaitu sebesar 16 %. Proses alih fungsi tersebut tidak terjadi secara merata,  dari  16  kecamatan  hanya  7  (tujuh)  kecamatan  yang  memiliki  porsi besar  dalam  penggunaan  lahan  untuk  pembangunan  kawasan  perumahan antara lain Kecamatan Campalagian,Wonomulyo, Mapilli, Tapango, Matakali, Polewali, dan Kecamatan Binuang.
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
Tabel 1 Jumlah Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Menurut Luas Tanah Tahun 2014 – 2017 Luas Tanah (m2) Tahun 2014 2015 2016 2017 Sawah 83.101ha.  82.757 ha.  65.540 ha  259.60 Jenis Tanah 8 ha Kering - - - - Total 83.101ha.  82.757 ha.  65.540 ha  259.60 8 ha Penggunaan Perumahan 41.537 Luas Tanah (m2) Tahun 2014 2015 2016 2017 Ha Industri - - - - Lainnya Total Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab.Polewali Mandar.

## 1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan
Nana Apriyana (2011) mengemukakan bahwa rencana tata ruang merupakan instrumen  pengendali  terhadap  pemanfaatan  ruang  yang  ada  di  daerah.  Di Polewali Mandar, pengendalian alih fungsi lahan pertanian di atur melalui:
i) penetapan zonasi;
ii) perijinan;
iii) pemberian intensif dan disintensif; dan
iv) pengenaan sanksi.
Tindakan  pengendalian  khusus  untuk  mengontrol  alih  fungsi  dari pemerintah daerah, baru menerbitkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah,  baik  dalam  bentuk  program  maupun  kebijakan  khusus  dari pemerintah. Pengendalian hingga saat ini, juga masih berpedoman pada Perda Nomor  2  tahun  2013  tentang  RTRW  tahun  2012-2023  dan  mekanisme perijinan.
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________

## 3) Penataan kawasan perumahan
Penataan  kawasan  perumahan  adalah  untuk  menciptakan  lingkungan hunian  yang  layak  bagi  masyarakat  yang  dilengkapi  dengan  sarana  dan prasarana yang dibutuhkan. Di Kabupaten Polewali Mandar penataan tersebut telah diatur dalam Perda nomor 2 tahun 2013 tentang RTRW.
Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  mayoritas  pembangunan kawasan  perumahan  di  Kabupaten  Polewali  Mandar,  khususnya  pada Kecamatan Polewali telah memenuhi kaidah penataan kawasan perumahan.
3. Faktor-Faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan alih fungsi lahan  pertanian  menjadi  kawasan  perumahan  di  Kecamatan  Polewali Kabupaten Polewali Mandar
Dalam  proses  implementasi  suatu  kebijakan  tentunya  akan  ditemui beberapa  faktor  yang  menjadi  penghambat.  Faktor  penghambat  yang ditemukan  selama  proses  penelitian  adalah  bahwa  Pemerintah  Daerah  dapat melakukan  pengendalian  dan  penataan  pada  lahan  yang  melalui  proses perijinan.  Disisi  lain,  dalam  rangka  pengawasan  di  lapangan,  Pemerintah terkendala  oleh  jumlah  personil  yang  terbatas  sehingga  kinerja  dari pengawasan  menjadi  kurang  maksimal.  Jika  ke  dua  faktor  ini  dihubungkan dengan  model  implementasi  kebijakan  menurut  Van  Horn  dan  Van  Meter dalam  Subarsono  (2012)  maka  faktor  penghambat  tersebut  berada  dalam disposisi  implementor  yang  cenderung  berpatokan  pada  proses  perijinan  dan kendala sumber daya manusia.
Di samping faktor penghambat, faktor pendukung juga ditemui dalam penelitian  ini.  Yang  menjadi  pendukung  antara  lain  adalah  adanya  pertama rapat koordinasi antar aktor pelaksana kebijakan, dalam model kebijakan Van Horn dan Van Meter poin ini termasuk dalam hubungan antar organisasi yang berjalan dengan baik dalam menetukan kelayakan alih fungsi lahan pertanian menjadi  kawasan  perumahan.  Kedua  adalah  peningkatan  jumlah  penduduk dan  kemudahan  aksesibilitas  Kabupaten  Polewali  Mandar  sehingga  menjadi daya  tarik  untuk  mengembangkan  kawasan  perumahan,  poin  ini  termasuk dalam faktor sumberdaya non manusia yaitu bahwa lingkungan fisik dan sosial memiliki  keuntungan  bagi  pengembangan  kawasan  perumahan.  Jika  poin  ini dikaitkan dengan 7 kecamatan yang mengalami alih fungsi cukup besar, maka
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
akan didapatkan hubungan yang saling terkait, yaitu bahwa lokasi Kecamatan tersebut  merupakan  lokasi  yang  strategis  dengan  memiliki  akses  cukup  baik dilihat dari segi transportasi, perdagangan, jasan maupun industri.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  alih  fungsi  lahan  pertanian  baik  dalam  draft  RTRW maupun  praktiknya  porsi  terbesar  digunakan  untuk  pengembangan  kawasan perumahan,  selain  itu  mayoritas  pembangunan  kawasan  perumahan  di Kabupaten  Polewali  Mandar,  khususnya  pada  Kecamatan  Polewali  telah memenuhi kaidah penataan kawasan perumahan. Dalam proses implementasi suatu  kebijakan  tentunya  akan  ditemui  beberapa  faktor  yang  menjadi penghambat.  Faktor  penghambat  yang  ditemukan  selama  proses  penelitian adalah  bahwa  Pemerintah  Daerah  dapat  melakukan  pengendalian  dan penataan  pada  lahan  yang  melalui  proses  perijinan,  selain  itu  Yang  menjadi pendukung  antara  lain  adalah  adanya  pertama  rapat  koordinasi  antar  aktor pelaksana kebijakan, dalam model kebijakan Van Horn dan Van Meter poin ini termasuk dalam hubungan antar organisasi yang berjalan dengan baik dalam menetukan  kelayakan  alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  kawasan perumahan.  Kedua  adalah  peningkatan  jumlah  penduduk  dan  kemudahan aksesibilitas Kabupaten Polewali Mandar.

## DAFTAR PUSTAKA
Anugrah F. 2005. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah Ke Pengguna Non Pertanian Di Kabupaten Tanggerang. Skripsi.
Institut Pertanian Bogor, Bogor.
BPS  Kabupaten  Polewali  Mandar.(2015)  Polewali  Mandar  Dalam  Angka Tahun 2015. Polewali Mandar, BPS
BPS  Kabupaten  Polewali  Mandar.(2016)  Polewali  Mandar  Dalam  Angka Tahun 2016. Polewali Mandar, BPS
Budihardjo,  Eko.(1997)  Arsitektur dan Kota  di  Indonesia.  Bandung,  Alumni. Jayadinata, Johara.T. (1999) Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan,
Perkotaan Dan Wilayah. Bandung,Penerbit ITB Moleong,  Lexy  J.  (2012)  Metodologi  Penelitian  Kulitatif.  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
Muchin,  Imam  Koeswahyono.  (2008)  Aspek  Kebijaksanaan  Hukum
Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang. Jakarta, Sinar Grafika.
Nugroho,  Iwan  dan  Rochin  Bahuri.  (2004)  Pembangunan  Wilayah:  Persepsi
Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta, LP3ES. Riant, Nugroho. (2012) Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta, Elex Media Komputindo.
Subarsono.  (2012)  Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep  Teori  dan Aplikasi.
Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Sujarto,  Djoko.  (2003)  Pembangunan  Kota  Baru.  Jakarta,  Gunung  Agung. Wahab, Solichin Abdul. (2012) Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke
Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta, Bumi Aksara Peraturan dan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Perumahan  dan  Kawasan
Permukiman, perumahan adalah mencakup rumah, beserta dengan sarana, prasarana dan utilitas umum Undang-Undang Nomor .26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032. , Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.