Vol. 4 No. 1 June 2023 DOI https://doi.org/10.35878/santri . v4i1.697 ISSN 2722-8223 (e) | 2830-4659 (p)
https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/santri

## Pesantren and the Human Development Index in Indonesia Post Law Number 18 of 2019
M Faishal Khoirurrijal 1 , Abdul Rahim Karim 2 , Mohamad Salik 3 , Achmad Zaini 4 1,3,4 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
2 Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia Email: 1 mfaishalkhoirurrijal@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the extent of the potential of pesantren based on the mandate contained in Law Number 18 of 2019 concerning Pesantren to improve the Human Development Index (HDI) in Indonesia. This research is qualitative research using a literature study approach. The primary data of this research are Law Number 18 of 2019 on Pesantren and journal articles, web articles, and books that discuss the Human  Development  Index  in  the  Indonesian  context.  This  research  begins  with collecting literature data, reading, studying, and recording information related to the issues  raised.  The  collected  data  was  then  followed  up  by  exploring  general  ideas, searching for supporting information, compiling appropriate study materials through books and scientific journal articles, making notes of conclusions from data sources, and  making  reviews  to  be  analyzed  to  gather  research  results  and  discussions.  The results of this study show that pesantren have the potential to increase the Human Development Index (HDI) in Indonesia through two dimensions: 1) Pesantren has the potential  to  increase  the  Knowledge  dimension  (Expected  Years  of  Schooling  and Average Years of Schooling) in its function as an educational institution through the implementation  of  formal  pesantren  education  in  the  form  of  Muadalah  Education Unit (SPM), Formal Diniyah Education (PDF), and Ma'had Aly; 2) Pesantren has the potential to increase the Decent Standard of Living dimension through its function in community  empowerment  with  various  training  programs  and  economic  and entrepreneurial empowerment.
Keywords: pesantren , pesantren law, human development index.

## Pendahuluan
RUU  (Rancangan  Undang-Undang)  Pesantren  disahkan  secara  resmi menjadi UU (Undang-Undang) pada Rapat Pleno DPR tanggal 24 September 2019.  RUU  tersebut  disahkan  menjadi  UU  No.  18  Tahun  2019  tentang Pesantren yang terdiri dari 9 bagian dan 55 pasal. Pengesahan UU tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari perjuangan lama pesantren untuk  mendapatkan  pengakuan  secara  legal  formal  yang  tidak  terakomodir dalam  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional (Ghofarrozin & Janah, 2021). Hal ini dikarenakan pasal-pasal yang termaktub
dalam UU No. 20 Tahun 2003 belum memuat secara jelas tentang pendidikan Islam  maupun  pendidikan  pesantren  serta  statusnya  secara  legal  formal (Nuraeni, 2021). Namun, dengan disahkannya UU No. 18 Tahun 2019, maka hal ini menjadi angin segar bagi perkembangan pendidikan Islam dan pesantren karena status pesantren telah diakui oleh Negara dengan payung hukum yang kuat (Erfandi, 2020).
Setiap  pengesahan  peraturan  atau  undang-undang  baru  pasti memunculkan respon dari berbagai kalangan, tidak terkecuali dalam pengesahan UU No. 18 Tahun 2019. Adapun para akademisi memberikan respon terhadap UU  No.  18  Tahun  2019  dengan  membahas,  menginterpretasi,    dan mengaitkannya dengan berbagai aspek yang kemudian dituangkan dalam artikel ilmiah.  Berdasarkan  penelusuran  penulis  melalui  aplikasi Publish  or  Perish , ditemukan beberapa artikel yang telah mengangkat tema utama tentang UU No. 18  Tahun  2019,  di  antaranya;  artikel  tentang  eksistensi  pesantren  pasca kebijakan UU No. 18 Tahun 2019 (Nuraeni, 2021); respon pesantren terhadap UU  No.  18  Tahun  2019  (Mustofa  &  Salahuddin,  2022);  konstitusionalitas pesantren pasca disahkannya UU No. 18 tahun 2019 (Erfandi, 2020); kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman UU No. 18 tahun 2019 terhadap pendidikan pesantren (Zaini, 2021); arah kebijakan pendidikan pesantren di indonesia pasca disahkannya  UU  No.  18  tahun  2019  (Usman  &  Widyanto,  2021);  intervensi negara terhadap pesantren melalui UU No. 18 tahun 2019 (Setyawan, 2019); dampak  positif  dan  negatif  UU  No.  18  tahun  2019  bagi  pesantren  dalam menghadapi  dinamika  dan  tantangan  global  (Handayani,  2022);  Axiological Study Towards the Law Number 18 / 2019 about Pesantren (Hakim & Aksa, 2021);  dan  peran  pesantren  terhadap  upaya  pemberdayaan  masyarakat  dalam UU No. 18 tahun 2019 (Putra, 2021).
Banyaknya  artikel  yang  membahas  tentang  UU  No.  18  tahun  2019 sebagaimana yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa tema tersebut merupakan  tema  menarik  dan  krusial  yang  diminati  oleh  banyak  peneliti, khususnya peneliti bidang pendidikan Islam dan pesantren. Sebagaimana artikel- artikel di atas, artikel ini juga mengangkat tema besar tentang UU No. 18 tahun 2019. Namun, yang menjadi pembeda dan kebaruan adalah bahwa artikel ini mengkaji dan menganalisis UU No. 18 tahun 2019 dalam kerangka indikator Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  di  Indonesia  yang  mana  keduanya memiliki keterkaitan yang erat.  Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan dengan  jumlah  yang  sangat  banyak  dan  tersebar  di  berbagai  penjuru  wilayah Indonesia  tentu  memiliki  potensi  besar  dalam  peningkatan  Indeks
Pembangunan  Manusia  (IPM),  mengingat  salah  satu  indikator  IPM  adalah terkait  dengan  pendidikan  yang  menjadi  fungsi  utama  pesantren.  Jumlah pesantren  yang  terdata  di  Kementerian  Agama  RI  hingga  saat  ini  adalah sebanyak 26.975 unit dengan jumlah santri secara keseluruhan baik mukim dan non-mukim sebanyak 4.009.692 orang (Kementerian Agama RI, 2022c). Sebagai perbandingan,  jumlah  madrasah  di  Indonesia  (RA,  MI,  MTs,  dan  MA)  baik negeri  maupun  swasta  adalah  82.418  unit  dengan  jumlah  siswa  sebanyak 9.450.198 orang (Kementerian Agama RI, 2022b).
IPM  merupakan  refleksi  capaian  pembangunan  manusia  secara  luas, IPM  sebagai  indikator  cara  pandang  sisi  lain  dari  pembangunan,  tidak  hanya mengukur capaian materi (ekonomi) jangka pendek akan tetapi melihat capaian membangun kualitas hidup manusia yang diukur dengan tiga aspek kehidupan dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup (ekonomi) (Mohammad Fauzan  et  al.,  2020).  IPM  menjadi  ukuran  untuk  melihat  dampak  kinerja pembangunan  wilayah  yang  mempunyai  dimensi  yang  sangat  luas,  karena memperlihatkan  kualitas  penduduk  suatu  wilayah  dalam  hal  harapan  hidup, pendidikan, dan standar hidup layak (Ayunanda Melliana & Ismaini Zain, 2013). IPM juga menjadi alat pemandu kebijakan(Joachim H. Spangenberg, 2016), yang merupakan hasil komprehensif dari berbagai faktor(Niu et al., 2013). IPM hadir sebagai  alat  ukur  yang  mampu  menggambarkan  tingkat  kesejahteraan  secara menyeluruh karena dapat menggambarkan faktor ekonomi dan non-ekonomi (Muhamad  Basyrul  Muvid  &  Miftahuuddin,  2022).  Bagi  Indonesia,  IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga  digunakan  sebagai  salah  satu  alokator  penentuan  Dana  Alokasi  Umum (DAU) (Badan Pusat Statistik, 2022a).
Setiap  pengesahan  Undang-Undang  tidak  serta  merta  kemudian  dapat diimplementasikan secara maksimal seketika itu, perlu proses yang panjang agar undang-undang tersebut dapat direalisasikan dengan optimal. Hal ini juga terjadi pada  UU  No.  18  tahun  2019  tentang  Pesantren.  Paska  pengesahannya  tidak serta  merta  seluruh  pesantren  yang  berjumlah  26.975  unit  akan  langsung menerima dan mengimplementasikan Undang-Undang tersebut pada masing- masing  lembaganya.  Perlu  proses  panjang  dan  sosialisasi  yang  intens  agar Undang-Undang  tersebut  dapat  diterima  dan  diimplementasikan  di  sebagian besar  pesantren  yang  ada.  Meskipun  demikian,  artikel  ini  berupaya  untuk menganalisis potensi pesantren melalui terbitnya UU No. 18 tahun 2019 dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui indikator-indikator yang ada, sehingga dapat diketahui dimana potensi dan posisi pesantren dalam
meningkatkan kemajuan bangsa Indonesia ini.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha mengkaji dan memberikan gambaran mengenai potensi pesantren dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia yang berfokus pada kajian analisis  terhadap  UU  No.  18  Tahun  2019  tentang  Pesantren.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif  analitis  terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan peran pesantren, IPM, dan UU No. 18 Tahun  2019  tentang  Pesantren,  baik  berupa  sumber  primer  maupun  sumber sekunder  seperti  buku,  artikel  nasional  dan  internasional.  Rangkaian  kegiatan yang  dilakukan  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  mengumpulkan  data kepustakaan,  membaca,  mempelajari,  dan  mencatat  informasi  yang  berkaitan dengan masalah yang diangkat. Secara rinci prosedur yang dilakukan dalam studi pustaka  ini  adalah  menggali  gagasan  umum,  mencari  informasi  pendukung, menyusun  bahan  kajian  yang  sesuai  melalui  buku  dan  artikel  jurnal  ilmiah, membuat  catatan  kesimpulan  dari  sumber  data,  serta  membuat  review  untuk dianalisis guna menyusun hasil dan pembahasan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Eksistensi Pesantren dalam  dinamika  Perundang-Undangan  di

## Indonesia
Pondok pesantren menjadi salah satu aset berharga dari local genius bangsa Indonesia yang muncul dari proses akulturasi antara budaya lokal dan budaya bangsa lain. Proses tersebut kemudian menghasilkan produk budaya baru yang lebih matang dan unggul dari produk sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan eksistensi  pesantren  yang  hingga  saat  ini  semakin  banyak  dan  tersebar  di berbagai  penjuru  Indonesia.  masyarakat.  Eksistensi  pesantren  dalam  bidang pendidikan  sudah  teruji  dan  terbukti  sejak  pra  dan  paska  berdirinya  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  banyak  sekali  tokoh- tokoh  nasional  terdahulu  hingga  saat  ini  yang  lahir  dari  rahim  pesantren (Setyawan, 2019).
Pada  awal  mulanya,  pesantren  adalah  lembaga  pendidikan  Islam  non klasikal  yang  didirikan  oleh  perseorangan  yang  dikenal  dengan  sebutan  kiai. Seorang kiai menjadi pendiri sekaligus sebagai tokoh sentral dalam mengajarkan ilmu agama Islam kepada para santrinya. Materi pembelajaran pesantren pada saat itu adalah berfokus pada kitab-kitab klasik ( kitab kuning ) yang ditulis dalam bahasa  Arab  karya  para  ulama  abad  pertengahan.  Ciri-ciri  pesantren  secara kelembagaan paling tidak terdiri dari lima unsur utama, yaitu: 1) Kiai, sebagai
sentral pengajaran dan pendidikan; 2) Santri sebagai peserta didik; 3) pengajaran kitab-kitab Islam klasik; 4) pondok atau asrama; dan 5) masjid. Kelima unsur pesantren  tersebut  kemudian  dikenal  luas  sebagai  tradisi  pesantren  (Idam Mustofa, 2020).
Dalam  perkembangannya,  pesantren  kemudian  menghadapi  berbagai dinamika pendidikan, termasuk di antaranya adalah dengan munculnya sekolah dan madrasah formal. Untuk merespon hal tersebut, secara umum pesantren terbagi  menjadi  dua  tipe.  Tipe  pertama  disebut  dengan  pesantren salaf, yaitu pesantren yang tetap mempertahankan pendidikan Islam tanpa mengakomodir pendidikan  umum  dengan  tetap  menggunakan  pendekatan  tradisional, sebagaimana  yang  berlangsung  sejak  awal  kemunculannya.  Pembelajarannya dilakukan secara individual atau kelompok dengan berfokus pada pembelajaran dari  kitab-kitab  klasik  berbahasa  Arab.  Tipe  kedua  disebut  dengan  pesantren khalafiyah , yaitu pesantren yang pembelajarannya sudah mengadopsi pendekatan modern melalui pendirian satuan pendidikan formal baik berbentuk madrasah (MI,  MTs,  dan  MA),  maupun  sekolah  (SD,  SMP,  SMA),  atau  nama  lainnya, tetapi  dengan  pendekatan  klasikal.  Pembelajaran  pada  pondok  pesantren khalafiyah dilakukan  secara  berjenjang  dan  berkesinambungan,  dengan  satuan program  didasarkan  pada  satuan  waktu  tertentu  seperti  semester  dan  tahun ajaran.  Pada  tipe  ini,  pesantren  berperan  lebih  banyak  sebagai  asrama  yang memberikan lingkungan kondusif untuk pendidikan agama (Rouf, 2016).
Eksistensi pesantren dalam perundang-undangan Indonesia sebagai  salah satu lembaga pendidikan Nasional yang berfokus pada pendidikan keagamaan mulai  mendapat  payung  hukum  ketika  disahkannya  UU  No.  2  Tahun  1989 tentang  Sisdiknas.  Namun  dalam  Undang-undang  tersebut  tidak  disebutkan secara jelas tentang nomenklatur pesantren tetapi hanya menyebutkan tentang salah  satu  jenis  pendidikan  adalah  pendidikan  keagamaan  sebagaimana  yang tertuang  dalam  dalam  pasal  11  ayat  (1).  Eksistensi  pesantren  dalam  sistem pendidikan Nasional kemudian semakin kuat setelah diakui oleh Negara secara de  jure melalui  terbitnya  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional. Pada Bagian Kesembilan (Pendidikan Keagamaan) Pasal 30 ayat (4) disebutkan  bahwa:  “Pendidikan  keagamaan  berbentuk diniyah,  pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis”. Pendidikan keagamaan dalam UU No. 20 Tahun 2003 kemudian dipertegas dan dijabarkan dalam PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam  Peraturan  tersebut,  tujuan  pendidikan  pesantren  didefinisikan  secara jelas dalam pasal 26 ayat (1) bahwa: “Pesantren menyelenggarakan pendidikan
dengan  tujuan  menanamkan  keimanan  dan  ketakwaan  kepada  Allah  SWT, akhlak  mulia,  serta  tradisi  pesantren  untuk  mengembangkan  kemampuan, pengetahuan,  dan  keterampilan  peserta  didik  untuk  menjadi  ahli  ilmu  agama Islam  ( mutafaqqih  fiddin )  dan/atau  menjadi  muslim  yang  memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang islami di masyarakat.
Kemudian  secara  spesifik  terkait  teknis  penyelenggaraan  pendidikan pesantren  diatur  dalam  PMA  No.  13  Tahun  2014  tentang  Pendidikan Keagamaan  Islam  yang  menyebutkan  dalam  pasal  12  bahwa:  “Dalam menyelenggarakan  pendidikan,  pesantren  dapat  berbentuk  sebagai  satuan pendidikan dan/atau sebagai penyelenggara pendidikan”. Kemudian, pada pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwa: “Pesantren sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan pesantren yang menyelenggarakan pengajian kitab kuning atau dirasah islamiyyah dengan pola pendidikan mu’allimin .” Tidak lama setelah itu itu lahir PMA No. 18 Tahun 2014 tentang Pendidikan Muadalah  pada  Pondok  Pesantren,  dan  PMA  No.  71  Tahun  2015  tentang Ma’had  Aly.  Lahirnya  kedua  PMA  tersebut  memberikan  legalitas  kepada pesantren dan menjadi payung hukum dalam menyelenggarakan seluruh sistem dan  proses  pendidikan  sesuai  kekhasan  pesantren  dengan  basis  kitab  kuning atau dirasah islamiyyah dengan pola pendidikan mu’allimin yang dapat disetarakan dengan  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah  serta ma’had  aly yang  dapat disetarakan dengan pendidikan tinggi.
Terbitnya  Peraturan  Menteri  Agama  No.  18  Tahun  2014  dan  No.  71 Tahun 2015 di atas tidak hanya menjadi legitimasi hukum, tetapi juga menjadi wujud pengakuan Negara terhadap pesantren sebagai indigenous culture (budaya asli) bangsa Indonesia, sekaligus menjadi jawaban final atas keraguan berbagai pihak terhadap eksistensi pesantren muadalah yang sekian tahun lamanya hidup dalam  ketidakpastian  hukum  meskipun    sudah  mendapat  pengakuan  dan kepercayaan masyarakat luas sejak dulu kala (Hamzah, 2018).

## Urgensi dan Substansi UU No. 18 Tahun 2019
Rekognisi  pesantren  sebagai  salah  satu  bagian  dari    sistem  pendidikan nasional  sampai  pada  PMA  No.  71  Tahun  2015  ternyata  dipandang  hanya mengakomodir  aspek  kurikulum  yang  memberi  keabsahan  dan  pengakuan terhadap  tradisi  pesantren  semata.  Aspek  lain  terkait  penyelenggaraan pendidikan  pesantren  dipandang  masih  belum  setara  dengan  kebijakan pendidikan  yang  diberlakukan  bagi  pendidikan  formal  lain  di  Indonesia, terutama terkait penyediaan sarana dan prasarana (Idam Mustofa, 2020). Selain itu, regulasi yang sudah ada hanya diatur pada tingkatan peraturan menteri atau
Dirjen. Belum ditemukan undang-undang yang mengatur tentang kelembagaan dan  penyelenggaraan  pesantren  secara  spesifik.  Hal  ini  kemudian  yang mendorong  kalangan  pesantren  yang  didukung  kekuatan  representasi  politik umat  Islam  untuk  menyuarakan  penyusunan  undang-undang  yang  mengatur pesantren secara spesifik sebagai salah satu varian institusi pendidikan sentral di Indonesia (Idam Mustofa, 2020).
UU No. 18 Tahun 2019 atau kemudian yang lebih dikenal dengan UU Pesantren  tidak  disahkan  secara  tiba-tiba  karena  dalam  perumusannya  telah memakan waktu yang lama dan melewati masa-masa perdebatan dalam berbagai forum  diskusi.  Berikut  adalah  catatan  perjalanan  pembahasan  tentang  UU Pesantren  mulai  dari  rancangan  hingga  menjadi  UU  sebagaimana  yang  telah dirangkum oleh (Usman & Widyanto, 2021):
Pertama , RUU ini diawali dengan keluarnya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia  No.:  7/DPR  RI/II/2016-2017  Tentang  Program Legislasi  Nasional  Rancangan  Undang-Undang  Prioritas  Tahun  2017  Dan Program  Legislasi  Nasional  Perubahan  Rancangan  Undang-Undang  Tahun 2015-2019. Dalam keputusan tersebut pada No. 43 tertulis dengan nama RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren.
Kedua ,  Dalam  perjalanan  pembahasannya  badan  legislasi  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengalami perubahan nama dari  RUU  lembaga  Pendidikan  Keagamaan  dan  Pesantren  menjadi  RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
Ketiga ,  Akhirnya  DPR  memutuskan  RUU  tentang  Pesantren  dan Pendidikan  Keagamaan  menjadi  salah  satu  RUU  usulan  inisiatif  DPR. Pembulatan keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 16 Oktober  2018.  Keempat,  Rancangan  naskah  akademik  RUU  Pesantren  dan Pendidikan  Keagamaan  mengatur  pesantren  serta  berbagai  pendidikan keagamaan  di  Indonesia.  Naskah  akademik  ini  mengatur  enam  pendidikan keagamaan  yaitu  Pendidikan  Keagamaan  Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu, Buddha dan Konghucu.
Kelima ,  Rancangan  RUU  ini  diusulkan  oleh  Fraksi  Partai  Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Keenam , RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan juga mendapatkan kritikan  karena  dianggap  bersifat  elitis  dan  belum  memenuhi  persyaratan penyusunan  kebijakan  model  demokratis  serta  materi  Rancangan  Undang- Undang  Pesantren  dan  Pendidikan  Keagamaan  sebagai  alternatif  kebijakan
belum  memenuhi  asas  keadilan  dan  kebhinekaan  yang  ditetapkan  dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Dengan  demikian,  pembentukan  UU  Pesantren  ini  memiliki  dinamika yang kompleks ditandai dengan banyaknya perubahan nama rancangan. Pada awal usulan dinamakan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, kemudian  berubah  menjadi  RUU  Pesantren  dan  Pendidikan  Keagamaan. Kemudian naskah akademik disusun dengan nama rancangan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mengatur 6 agama di Indonesia. Namun pada akhirnya yang disahkan adalah UU yang hanya mengatur pesantren saja sehingga disebut sebagai UU Pesantren dengan No. 18 Tahun 2019.
Dalam  pandangan  sebagian  orang,  UU  Pesantren  ini  dikhawatirkan menjadi  alat  pemerintah  untuk  mengintervensi  dan  ikut  campur  secara  lebih dalam  terhadap  independensi  pesantren.  Namun  pada  hakikatnya  tidak demikian,  UU  Pesantren  ini  disusun  tidak  untuk  membatasi  ruang  gerak penyelenggaraan pesantren, tetapi justru akan memberi banyak keuntungan bagi pesantren  karena  telah  memperoleh  rekognisi  secara de  facto dan de  jure dari pemerintah  dengan  tetap  mempertahankan  kekhasan  yang  telah  dimiliki pesantren  sejak  dulu.  Disisi  lain,  dengan  disahkannya  UU  Pesantren  ini, diharapkan pemerintah pusat dan daerah akan memperhatikan pesantren dan pendidikan keagamaan terutama dalam pemenuhan fasilitas dengan porsi yang berkeadilan  dalam  rangka  pengembangan  pesantren  sehingga  pesantren  akan tetap  eksis  dan  semakin  berkualitas  di  tengah-tengah  perhelatan  dunia pendidikan  yang  semakin  kompleks  ini  (Mustarsyidah,  2021).  UU  Pesantren telah  memberikan  penegasan  terhadap  jaminan  dan  mutu  lulusan  pesantren yang  memiliki  akses  dan  pemerataan  kesempatan  kerja  yang  sama  dengan lulusan  pendidikan  umum  lainnya.  Untuk  itu,  kebijakan  pendidikan  yang mengiringi  pengesahan  UU  Pesantren  harus  menjadi  dasar  hukum pembentukan  instrumen  pendanaan  untuk  menjamin  ketersediaan  dan pemenuhan anggaran dalam pembangunan pesantren (Hakim & Aksa, 2021).
Adapun  terkait  struktur  isi  UU  No.  18  Tahun  2019  tentang  Pesantren secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 1
Struktur Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019
Bagian Pasal Pembahasan 1 1 Ketentuan Umum 2 2 – 4 Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup 3 5 – 46 Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren:
Bagian 1: Umum
Bagian 2: Pendirian Bagian 3: Penyelenggaraan Bagian 4: Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan
Bagian 5: Pesantren Dalam Fungsi Dakwah Bagian 6: Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat 4 47 Pengelolaan Data dan Informasi 5 48 – 49 Pendanaan 6 50 Kerjasama 7 51 Partisipasi Masyarakat 8 52 – 53 Ketentuan Peralihan 9 54 – 55 Penutup
Selanjutnya,  untuk  mengimplementasikan  UU  No.  18  Tahun  2019 tentang  Pesantren,  dibutuhkan  beberapa  regulasi  turunan.  Regulasi  tersebut kemudian  diterbitkan  oleh  Kementerian  Agama  dalam  bentuk  Peraturan Menteri Agama (PMA). Terdapat tiga PMA tentang pesantren sebagai turunan dari UU Pesantren, yaitu; 1) PMA No. 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren yang diundangkan pada 3 Desember 2020; 2) PMA No. 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren yang diundangkan pada 30 November  2020;  dan  3)  PMA  No.  32  tahun  2020  tentang  Ma’had  Aly  yang diundangkan  pada  3  Desember  2020.  Selain  itu,  untuk  menjamin keberlangsungan pesantren, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Perpres tersebut mengatur tentang dana abadi pesantren, yaitu dana yang dialokasikan khusus untuk  pesantren  dan  bersifat  abadi  untuk  menjamin  keberlangsungan pengembangan pendidikan pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.

## Pencapaian  Pembangunan  Manusia  pada  Dimensi  Pendidikan  di Indonesia
Indeks  pembangunan  manusia  sebagai  ukuran  kinerja  pembangunan secara  keseluruhan  dibentuk  melalui  pendekatan  tiga  dimensi  yang  masing- masing  dipresentasikan  oleh  indikator.  Tiga  dimensi  tersebut  yaitu  umur panjang  dan  hidup  sehat  yang  dipresentasikan  oleh  indikator  umur  harapan hidup  saat  lahir,  selanjutnya  dimensi  pengetahuan/pendidikan  yang dipresentasikan  oleh  indikator  harapan  lama  sekolah  dan  indikator  rata-rata lama  sekolah,  serta  dimensi  standar  hidup  layak  yang  dipresentasikan  oleh indikator pengeluaran riil per-kapita (yang disesuaikan) (Badan Pusat Statistik,
2022b).  Keempat  indikator  yang  mempresentasikan  ketiga  dimensi pembangunan  manusia  ini  terangkum  dalam  satu  nilai  tunggal,  yaitu  angka indeks  pembangunan  manusia  (IPM).  Besaran  komposit  tersebut  merupakan besaran yang dianggap representatif bagi ukuran tentang kualitas hidup manusia. Dalam kajian ini, lebih difokuskan pada dimensi pengetahuan/pendidikan.
Sebenarnya,  terdapat  beberapa  indikator  pada  tahun-tahun  sebelumnya yang  sudah  tidak  relevan  dan  sudah  tidak  tepat  untuk  digunakan  dalam penghitungan IPM, seperti indikator Angka Melek Huruf (AMH) yang terdapat pada  dimensi  pengetahuan/pendidikan.  Angka  melek  huruf  ini  sudah  tidak relevan  dalam  mengukur  pendidikan  secara  utuh  karena  tidak  dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian  besar  daerah  sudah  tinggi,  sehingga  tidak  dapat  membedakan  lagi tingkat  pendidikan  antar  daerah  dengan  baik  (Badan  Pusat  Statistik,  2022a). Oleh  karena  itu,  indikator  Angka  Melek  Huruf  (AMH)  pada  dimensi pengetahuan/pendidikan  diganti  dengan  indikator  Angka  Harapan  Lama Sekolah (HLS). Indikator lain yang dianggap sudah tidak relevan yaitu Produk Domestik  Bruto  (PDB)  per-kapita  diganti  dengan  Produk  Nasional  Bruto (PNB)  per-kapita  pada  dimensi  standar  hidup  layak,  karena  PNB  lebih menggambarkan  pendapatan  masyarakat  pada  suatu  wilayah.  Kembali  pada dimensi pendidikan tadi, dengan menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif), seperti indikator HLS (harapan lama sekolah) dan RLS (rata-rata lama sekolah), maka dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
Untuk  mengukur  tingkat  dimensi  pengetahuan/pendidikan,  maka digunakan  dua  indikator  sebagai  presentasi  dari  dimensi  ini  yakni  indikator harapan lama sekolah (HLS) dan indikator rata-rata lama sekolah (RLS). HLS didefinisikan  sebagai  lamanya  sekolah  (dalam  tahun)  yang  diharapkan  akan dirasakan  oleh  anak  pada  umur  tertentu  di  masa  mendatang  (BPS  Kota Bandung,  2019).  HLS  digunakan  untuk  mengetahui  kondisi  pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena  mengikuti  kebijakan  pemerintah  yaitu  program  wajib  belajar.  Untuk mengakomodir  penduduk  yang  tidak  tercakup  dalam  Susenas  (Survei  Sosial Ekonomi Nasional), maka HLS dikoreksi dengan peserta didik yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam (Masykuri, 2019). Kegunaan HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Selanjutnya RLS adalah rata-rata  jumlah  tahun  yang  dihabiskan  oleh  penduduk  di  seluruh  jenjang
pendidikan formal yang pernah dijalani (Masykuri, 2019). RLS adalah jumlah tahun  belajar  yang  digunakan  oleh  penduduk  usia  15  tahun  ke  atas  dalam menjalani  pendidikan  formal  (tidak  termasuk  tahun  yang  mengulang).  RLS mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk, makin lama mengikuti  pendidikan  formal,  maka  diharapkan  makin  tinggi  pula  tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki (Mohammad Fauzan et al., 2020). Untuk  menghitung  rata-rata  lama  sekolah  (RLS)  dibutuhkan  informasi- informasi  seperti  partisipasi  sekolah,  jenjang  dan  jenis  pendidikan  yang pernah/sedang  diduduki,  ijazah  tertinggi  yang  dimiliki,  serta  tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki (BPS Kota Bandung, 2019).
IPM Indonesia tahun 2022 mencapai 72,91, meningkat 0,62 poin (0,86%) dibandingkan  tahun  2021  sebelumnya  dengan  angka  72,29  (Badan  Pusat Statistik,  2022b).  Peningkatan  IPM  2022  terjadi  pada  semua  dimensi,  baik dimensi  umur  panjang  dan  hidup  sehat,  dimensi  pengetahuan/pendidikan, maupun dimensi standar hidup layak. Pada dimensi pengetahuan/pendidikan, harapan  lama  sekolah  penduduk  umur  7  tahun  meningkat  0,02  tahun dibandingkan  tahun  sebelumnya,  dari  13,08  menjadi  13,10  tahun,  sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,15 tahun, dari 8,54 tahun menjadi 8,69 tahun pada tahun 2022.
Gambar 1.  IPM Indonesia Tahun 2010 sampai 2022 ((Badan Pusat Statistik, 2022b))
Pada  tahun  2022,  status  pembangunan  manusia  di  Lampung,  Sulawesi Tengah, dan Maluku meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM masing 70,45; 70,28; dan 70,22. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah provinsi dengan status pembangunan manusia yang “tinggi” (70 ≤ IPM < 80) menjadi sebanyak 24, dengan status “sedang” (60 ≤ IPM < 70) sebanyak 8, dan tidak ada provinsi dengan status “rendah” (IPM < 60).  Sejak  tahun  2018,  tidak  ada  lagi  provinsi  dengan  status  pembangunan manusia  “rendah”  setelah  status  pembangunan  manusia  di  Papua  meningkat dari “rendah” menjadi “sedang”. Sementara itu, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta menjadi  provinsi  dengan  status  capaian  pembangunan  manusia  yang  “sangat tinggi” (IPM ≥ 80).
Gambar 2.  IPM Indonesia berdasarkan Provinsi Tahun 2022 ((Badan Pusat Statistik, 2022b))
Dimensi pengetahuan/pendidikan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah  (RLS)  penduduk  usia  25  tahun  ke  atas.  Kedua  indikator  ini  terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun selama pandemi COVID-19 sempat mengalami perlambatan. Selama periode 2010 hingga 2022, HLS Indonesia rata- rata meningkat 1,25% per-tahun, sementara RLS meningkat 1,28% per-tahun. Lebih lanjut penulis menampilkan dalam bentuk tabel yang bersumber dari BPS sebagai berikut:
Gambar 3.  Perkembangan Indikator HLS dan RLS dari 2010 sampai 2022 ((Badan Pusat Statistik, 2022b))
Berdasarkan  gambar  tersebut,  pada  dimensi  pengetahuan/pendidikan yang dipresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah (HLS) dan indikator rata-rata  lama  sekolah  (RLS),  menunjukkan  bahwa  HLS  pada  tahun  2022 meningkat 0,02 tahun (0,15%) dibandingkan tahun 2021, sementara RLS pada tahun 2022 juga meningkat 0,15 tahun (1,76%) dibandingkan tahun 2021.
Pesantren  dalam  Fungsi  Pendidikan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat serta Kaitannya dengan Potensi Peningkatan IPM di Indonesia
a. Pesantren dalam Fungsi Pendidikan
Pesantren  memiliki  fungsi  utama  sebagai  lembaga  pendidikan.  Hal  ini sebagaimana tertuang dalam Bagian Keempat pasal 15 UU No. 18 Tahun 2019 yang berbunyi: “Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional”. Pesantren dalam melaksanakan fungsi sebagai lembaga pendidikan mengalami berbagai proses dalam kelembagaannya. Pada awalnya yang menjadi inspirasi berdirinya pesantren adalah kegiatan kajian agama  yang  dipelopori  oleh  para  Walisongo.  Pada  saat  itu  Sunan  Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel Surabaya dan menjadikannya sebagai pusat pendidikan di Jawa yang didatangi para santri yang berasal dari Jawa dan luar  pulau  Jawa  (Ismail,  2002).  Dari  titik  ini  kemudian  pesantren  semakin berkembang  dan  tersebar  luas  ke  berbagai  wilayah  Indonesia  hingga  pada akhirnya  menjadi  suatu  lembaga  pendidikan  yang  memiliki  karakteristik  dan keistimewaan tersendiri sebagaimana yang dikenal saat ini.
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  pesantren  kemudian  dihadapkan dengan  modernisasi  munculnya  lembaga  pendidikan  modern  yang  berupa sekolah  formal.  Dalam  merespon  hal  tersebut,  secara  umum  pesantren  yang menerima  modernitas  terbagi  menjadi  dua  kelompok. Pertama,  terdapat pesantren  yang  mengadopsi  banyak  hal  atau  bahkan  hampir  menyeluruh terhadap sistem dan lembaga pendidikan modern. Titik tolak sikap ini adalah pada  sistem  dan  kelembagaan  pendidikan  modern,  bukan  pada  sistem  dan
lembaga  pendidikan  Islam  tradisional.  Kedua,  terdapat  pesantren  yang  hanya mengadopsi aspek-aspek tertentu dari sistem pendidikan modern yang dianggap relevan, khususnya terkait dengan kurikulum, teknik, dan metode pengajaran. Pangkal  dasar  sikap  ini  adalah  sistem  dan  kelembagaan  pendidikan  Islam tradisional itu sendiri yang kemudian dimodernkan, bukan sistem dan lembaga pendidikan modern (Syaifuddin Qudsi, 2016) .
Peran  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  di  Indonesia  dengan berbagai macam tipologinya tidak perlu diragukan lagi. Banyak tokoh bangsa yang  besar  dan  ditempa  di  pesantren  seperti  KH  Wahid  Hasyim  (salah  satu anggota PPKI), KH Hasyim Asy’ari (pahlawan Indonesia) KH Saifuddin Zuhri (Menteri  Agama  era  Orde  Lama),  dan  KH  Abdurahman  Wahid  (presiden Indonesia  ke-4)  (Haedani  &  Abdullah,  2004).  Namun  demikian,  sangat disayangkan  bahwa  peran  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  dalam kaitannya dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia belum diakui dan diperhitungkan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena dalam menentukan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berpatokan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang hanya mengakomodir lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan madrasah. Padahal  pada  kenyataannya  masih  banyak  pesantren  yang  tidak menyelenggarakan  pendidikan  sekolah  dan  madrasah  sama  sekali  atau menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lain seperti pendidikan muadalah . Tentu  pendidikan  pesantren  seperti  ini  tidak  diperhitungkan  dalam  indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selama ini data terkait pendidikan tidak diperoleh  melalui  survei  tetapi  hanya  mengambil  dari  data  yang  dimiliki Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan data tersebut hanya diperuntukkan untuk koreksi terhadap lembaga pendidikan madrasah.
Dalam  UU  No.  18  Tahun  2019  tentang  Pesantren  dijelaskan  bahwa pesantren  dapat  menyelenggarakan  pendidikan  formal  atau  nonformal sebagaimana  yang  ditegaskan  pada  Pasal  17  Ayat  (1)  bahwa:  “Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal”. Pendidikan formal pesantren  dapat  dilaksanakan  dalam  bentuk  Pendidikan  Muadalah  atau Pendidikan  Diniyah  Formal  untuk  tingkat  dasar  dan  menengah,  sedangkan untuk pendidikan tinggi dapat dilaksanakan dalam bentuk Ma’had Aly. Semua lulusan dari pendidikan tersebut diakui secara hukum dan berhak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis serta  berhak  mendapatkan  kesempatan  kerja  sebagaimana  mestinya.  Jaminan tersebut dituangkan pada Pasal 19 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (2), dan Pasal 22 Ayat
(7).  Selain  itu,  lulusan  dari  pesantren  yang  menyelenggarakan  pendidikan nonformal  dalam  bentuk  pengkajian  kitab  kuning  saja  juga  dapat  diakui  dan disamakan dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 23 Ayat (3).
Setelah  disahkannya  UU  Pesantren  yang  secara  tegas  telah  mengakui eksistensi  pesantren  sekaligus  mengakui  lulusannya  setara  dengan  pendidikan formal lainnya, maka kedepannya ketiga jenis pendidikan formal pesantren yang telah  dipaparkan  di  atas  dapat  diakomodir  dan  diperhitungkan  dalam menentukan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Dengan  mengakomodir  hal  tersebut,  maka  secara  otomatis  HLS  dan  RLS  di Indonesia  akan  meningkat  yang  berimbas  pada  peningkatan  Indeks Pembangunan  Manusia  secara  spesifik  pada  dimensi  pengetahuan  atau pendidikan. Sampai saat ini, tercatat sudah ada 61 Satuan Pendidikan Muadalah dan  Diniyah  Formal  yang  sudah  mengantongi  izin  operasional  (Kementerian Agama  RI,  2022a),  dan  54  satuan  pendidikan  mendapatkan  izin  pendirian (Forum Komunikasi Pesantren Muadalah, 2022). Jumlah ini tentu akan semakin meningkat seiring dengan semakin gencarnya sosialisasi tentang UU Pesantren yang  kemudian  dibarengi  dengan  pendampingan  yang  maksimal.  Sebagai gambaran,  dari  26.975  pesantren,  hanya  14.306  pesantren  yang menyelenggarakan satuan pendidikan atau 53 persen dari total keseluruhan.
Selain  mempertegas  rekognisi  terhadap  pendidikan  pesantren,  UU Pesantren  juga  menjamin  dan  memberikan  dukungan  penuh  terhadap pendanaan pesantren. Dukungan tersebut diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal  48  Ayat  (2)  dan  (3).  Tidak  hanya  sampai  di  situ,  keberlangsungan pengembangan pesantren juga sudah dijamin dengan pengalokasian dari dana abadi pendidikan sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021. Pada akhirnya, dengan adanya rekognisi dan regulasi yang jelas tentang pendidikan pesantren serta dibarengi dengan dukungan pendanaan dari pemerintah, maka hal ini diharapkan dapat mendongkrak kualitas pendidikan pesantren,  khususnya  independensi  pesantren  dalam  menyelenggarakan pendidikan formal.
b. Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat
Pesantren juga menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi  pada  peningkatan  kesejahteraan  pesantren  dan  masyarakat.
Pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  juga  telah  memberikan  dukungan pelaksanaan  fungsi  pemberdayaan  masyarakat  pada  pesantren  sebagaimana tertuang  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  18  Tahun  2019 tentang  Pesantren  (UU  No.  18  Tahun  2019,  2019),  spesifik  pada  Bagian Keenam, mulai Pasal 43 sampai Pasal 46.
Dalam  menyelenggarakan  fungsi  pemberdayaan  masyarakat,  pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan  memiliki  keterampilan  agar  dapat  berperan  aktif  dalam  pembangunan. Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat oleh pesantren (sebagaimana tertuang dalam Pasal 45) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: a) pelatihan dan praktik kerja lapangan; b) penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pesantren dan masyarakat; c) pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro,  kecil,  dan  menengah;  d)  pendampingan  dan  pemberian  bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat; e) pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;  f)  pembimbingan  manajemen  keuangan,  optimalisasi,  dan  kendali mutu;  g)  pelaksanaan  kegiatan  sosial  kemasyarakatan;  h)  pemanfaatan  dan pengembangan teknologi industri; dan/atau i) pengembangan program lainnya.
Potensi partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan merupakan proses dimana seluruh pihak masyarakat dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh  inisiatif  pembangunan  (Karianga,  2011).  Partisipasi  masyarakat merupakan  suatu  keterlibatan  masyarakat  pada  semua  tahapan  proses perkembangan  yang  ada  di  dalam  suatu  kelompok  masyarakat,  mulai  dari menganalisa  situasi,  membuat  perencanaan,  melaksanakan  dan  mengelola, memonitor  dan  mengevaluasi,  sampai  kepada  menentukan  pendistribusian manfaat  dari  pengembangan  yang  dilakukan  agar  supaya  ada  kesetaraan (Suryana, 2010). Selain itu, partisipasi masyarakat juga merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat,  pemilihan  dan  pengambilan  keputusan  tentang  alternatif  solusi untuk  menangani  masalah,  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Adi, 2008).
Potensi partisipasi masyarakat merupakan peran serta atau keikutsertaan dan keterlibatan seseorang secara perseorangan atau berkelompok dalam suatu kegiatan. Conyers mengemukakan pentingnya partisipasi masyarakat (Conyers, 1991),  sebagai  berikut:  Pertama,  partisipasi  masyarakat  merupakan  suatu  alat guna  memperoleh  informasi  mengenai  kondisi,  kebutuhan,  dan  sikap masyarakat  setempat,  yang  tanpa  kehadirannya  program  pembangunan  serta proyek-proyek akan gagal; Kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai
proyek  atau  program  pembangunan  jika  merasa  dilibatkan  dalam  proses persiapan  dan  perencanaannya,  karena  mereka  akan  lebih  mengetahui  seluk- beluk  proyek  tersebut  dan  akan  mempunyai  rasa  memiliki  terhadap  proyek tersebut;  Ketiga,  bahwa  merupakan  suatu  hak  demokrasi  bila  masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.
Eksistensi  suatu    masyarakat    akan    bisa    tetap    bertahan    di    tengah perubahan  zaman  ketika  mereka    memiliki    kualitas    pada    dirinya    yang didukung    dengan  kreativitas,  inovasi,  kompetensi,  dan  kepribadian  yang mendukung  (Danim,  2003).  Sebaliknya,  mereka  akan  tergilas  oleh  dinamika zaman  ketika  tidak  ada  kualitas,  kompetensi,  inovasi,  kreativitas,  serta kepribadian  yang    cakap  dalam  diri  mereka.  Oleh  karena  itu,  keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan akan membuat masyarakat menjadi lebih  berdaya  dan  semakin  memiliki  ketahanan.  Partisipasi  masyarakat  dalam suatu program pembangunan maupun pemberdayaan sangat memiliki peranan penting.
Berdasarkan analisis dan telaah peneliti, terdapat kaitan yang cukup erat antara pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat (sebagaimana dalam UU No. 18 Tahun 2019) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimensi standar hidup layak, bahwa manusia dalam hal ini masyarakat yang berada di sekitar pesantren, diharapkan akan mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang  layak  yang  disebabkan  oleh  bentuk-bentuk  kegiatan  pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pesantren. Contohnya yaitu ketika pesantren melakukan  pemberdayaan  dalam  bentuk  kegiatan  pelatihan  dan  praktik  kerja lapangan,  maka  diharapkan  masyarakat  setelah  mengikuti  kegiatan  pelatihan tersebut,  menjadi  terberdaya.  Selain  itu,  ketika  pesantren  melakukan pemberdayaan dalam bentuk kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat, maka diharapkan masyarakat setelah mengikuti kegiatan pelatihan tersebut, menjadi terberdaya. Begitu pun dengan bentuk-bentuk  pemberdayaan  masyarakat  yang  lain  baik  sebagaimana  yang terdapat dalam UU No. 18 Tahun 2019 maupun bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat lain yang menjadi ciri khas dari suatu pesantren.
Gambar 4. Potensi pesantren dalam upaya peningkatan IPM di Indonesia

## Kesimpulan
Pesantren  dalam  Undang-undang  Pesantren  dijabarkan  memiliki  tiga fungsi utama, yaitu fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia, maka  fungsi  pesantren  dalam  pendidikan  dan  pemberdayaan  masyarakat memiliki potensi besar dalam peningkatan IPM di Indonesia. Pertama, pesantren dalam fungsi pendidikan memiliki peranan penting bagi bangsa Indonesia, tetapi di  sisi  lain  belum  mendapatkan  pengakuan  dalam  perhitungan  Indeks Pembangunan Manusia. Dengan pengesahan UU Pesantren diharapkan dapat mendorong banyak pesantren untuk menyelenggarakan pendidikan formal, baik berupa Satuan Pendidikan Muadalah (SPM), Pendidikan Diniyah Formal (PDF), atau  Ma’had  Aly  sehingga  para  lulusan  pesantren  mendapatkan  ijazah  yang diakui  legalitasnya  secara  hukum.  Dengan  demikian,  hal  tersebut  akan berpengaruh terhadap peningkatan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata  Lama  Sekolah  (RLS)  di  Indonesia. Kedua, pesantren  dalam  fungsi pemberdayaan  masyarakat  dalam  UU  Pesantren  diimplementasikan  dalam berbagai  program  yang  berbentuk  pelatihan,  pembinaan,  dan  pendampingan ekonomi.  Dengan  berbagai  program  pemberdayaan  yang  diberikan  oleh pesantren  kepada  masyarakat,  maka  diharapkan  masyarakat  akan  semakin memiliki  kecakapan  dalam  ekonomi  dan  kewirausahaan  yang  pada  akhirnya akan  berdampak  kepada  peningkatan  taraf  hidup.  Peningkatan  taraf  hidup masyarakat  secara  otomatis  akan  berdampak  pada  peningkatan    Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia memalui dimensi Standar Hidup Layak.

## Bibliography
Ayunanda  Melliana,  &  Ismaini  Zain.  (2013).  Analisis  Statistika  Faktor  yang Mempengaruhi  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. Jurnal Sains Dan Seni ITS , 2 (2), D237--D242. https://doi.org/10.12962/j23373520.v2i2.4844
Badan Pusat Statistik. (2022a). Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022 .
Badan Pusat Statistik. (2022b). Indeks Pembangunan Manusia .
BPS Kota Bandung. (2019). Infografis Data HLS dan RLS Tahun 2019 .
Erfandi,  E.  (2020).  Konstitusionalitas  Pesantren  Paska  Disahkannya  Uu  18 Tahun  2019. AL  WASATH  Jurnal  Ilmu  Hukum , 1 (2),  89–98. https://doi.org/10.47776/alwasath.v1i2.59
Forum  Komunikasi  Pesantren  Muadalah.  (2022). Daftar  Nama  54  Satuan Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal Yang Mendapat Izin Pendirian 2022 .
Ghofarrozin,  A.,  &  Janah,  T.  N.  (2021).  Menakar  Keberpihakan  Negara terhadap  Pesantren  melalui  Pengesahan  UU  No.  18/2019  tentang Pesantren. Islamic  Review:  Jurnal  Riset  Dan  Kajian  Keislaman , 10 (1),  1–18. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.267
Haedani,  A.,  &  Abdullah,  H.  (2004). Masa  Depan  Pesantren:  Dalam  Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global . IRD Press.
Hakim,  M.  L.,  &  Aksa,  A.  H.  (2021).  Axiological  Study  Towards  the  Law Number  18  /  2019  about  Pesantren. Santri:  Journal  of  Pesantren  and  Fiqh
Sosial , 2 (2), 197–212.
https://doi.org/https://doi.org/10.35878/santri.v2i2.329
Hamzah, M. (2018). Transformasi Pondok Pesantren Muadalah: antara Fakta Historis dan Tantangan Masa Depan. Reflektika , 13 (1), 23–48.
Handayani,  D.  (2022). PESANTREN,  DINAMIKA  DAN  TANTANGAN GLOBAL: ANALISIS UU PESANTREN NO. 18 TAHUN 2019 Diana Handayani * . 16 (1), 31–48.
Idam  Mustofa.  (2020).  Formulasi  Pendidikan  Pesantren  Dalam  Uu  No.  18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Tinjauan Kebijakan Pendidikan). Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 4 (1), 20–35.
Ismail, F. (2002). Dinamika Pesantren dan Madrasah . Pustaka Pelajar.
Joachim H. Spangenberg. (2016). The Corporate Human Development Index CHDI:  A  Tool  for  Corporate  Social  Sustainability  Management  and
Reporting. Journal of Cleaner Production , 134 , 414–424. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2015.12.043
Kementerian  Agama  RI.  (2022a). Catat,  61  Satuan  Pendidikan  Muadalah  dan Diniyah Formal ini Sudah Punya Izin Operasional .
Kementerian Agama RI. (2022b). Data Statistik Pendidikan Islam .
Kementerian  Agama  RI.  (2022c). Statistik  Data  Pondok  Pesantren . https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik
Masykuri. (2019). Pengelompokkan Kabupaten/Kota di Kalbar dengan Metode Biplot Terstandarisasi. Jurnal Borneo Akcaya , 5 (1), 2685–5100.
Mohammad  Fauzan,  Agung  Nusantara,  Sri  Nawatmi,  &  Agus  Budi  Santosa.
(2020).  Indeks  Pembangunan  Manusia  dan  Pendidikan  di  Jawa  Tengah. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi , 27 (1), 49–58.
Muhamad Basyrul Muvid, & Miftahuuddin. (2022). Pendidikan Islam dan Indeks Pembangunan Manusia (Telaah atas Kontribusi dan Peran Pendidikan Islam dalam Pengembangan IPM) .
Mustarsyidah, Z. R. (2021). Optimalisasi Manajemen Pesantren Dalam Uu No.
18 Tahun 2019. Edukasi: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran , 2 (2), 167–180.
Mustofa,  J.,  &  Salahuddin,  M.  (2022).  Quo  Vadis  Pondok  Pesantren  Di  Era Undang-Undang  Pesantren.  . .  IJoIS:  Indonesian  Journal  of  Islamic  Studies,
1 (01), 1–17.
Niu,  S.,  Jia,  Y.,  Wang,  W.,  He,  R.,  Hu,  L.,  &  Liu,  Y.  (2013).  Electricity
Consumption and Human Development Level: A Comparative Analysis based on Panel Data for 50 Countries. International Journal of Electrical Power & Energy Systems , 53 (1), 338–347.
https://doi.org/10.1016/J.IJEPES.2013.05.024
Nuraeni. (2021). Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren. AL-HIKMAH : Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam ,
3 (1), 1–14.
Putra,  D.  W.  (2021).  Pesantren  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat  (Analisis Terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2019). PROCEEDING IAIN
Batusangkar , 71–80.
Rouf. (2016). Memahami Tipologi Pesantren dan Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Islam Indonesia. Tadarus , 5 (1), 68–92.
Setyawan, M. A. (2019). UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap  Pesantren. MANAGERIA:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Islam ,
4 (1), 19–40. https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-02
Syaifuddin Qudsi. (2016). Pemikiran Pendidikan Muhammad Abduh dan Proses Modernisasi Pesantren di Indonesia. DIROSAT Journal of Islamic Studies , 01 ,
14.
Usman, M., & Widyanto, A. (2021). Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia. Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies , 8 (1), 57–70.
Zaini,  A.  (2021).  UU  Pesantren  No  18  Tahun  2019:  Kekuatan,  Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Tuban. Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam ,
15 (2), 64–77.