## PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI (VICARIOUS LIABILITY) DALAM KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI INDONESIA
FINES FATIMAH 1 ,BARDA NAWAWI ARIEF 2

## ABSTRAK
Regulasi vicarious  liability dalam  Konsep  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  merupakan  pengecualian  dari  asas “tiada  pidana  tanpa kesalahan”  sekaligus  merupakan  wujud  dari  ide  keseimbangan  sekaligus pelengkap (complement) dari  asas Geen  Straft  Zonder  Schuld ,  hal  ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (2) Konsep KUHP/RKUHP 2008. Penjelasan  Pasal  38  ayat  (2),  menyatakan  bahwa vicarious  liability harus dibatasi  untuk  kejadian-kejadian  tertentu  yang  ditentukan  secara  tegas  oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dari sinilah penulis  merasa  perlu  untuk  membuat  sebuah  penelitian  tentang vicarious liability dalam  kebijakan  hukum  pidana,  karena  pada  kenyataannya pengaturan vicarious liability dalam Konsep KUHP belum menegaskan dalam hal-hal apa saja subjek hukum dapat dipertanggunjawabkan secara vicarious.
Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bertujuan mencari jawaban  atas  permasalahan-permasalahan  mengenai:  pertanggungjawaban pengganti (vicarious  liability) dalam  kebijakan  formulasi  hukum  pidana  saat ini,  dan  pertanggungjawaban  pengganti (vicarious  liability) dalam  kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  tesis  ini  adalah metode  penelitian  yuridis  normatif,  yakni  yang  memusatkan  penelitian  pada sumber data sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  Kebijakan formulasi vicarious liability / pertanggungjawaban pengganti di Indonesia saat ini  lebih  tertuju  pada  kejahatan  korporasi.  Kebijakan  formulasi vicarious liability /  pertanggungjawaban  pengganti  di  Indonesia  yang  akan  datang sebaiknya  dirumuskan  tidak hanya  untuk  tindak pidana  korporasi, atau  tidak hanya  pada  hubungan  kerja,  tapi  juga  dapat  diterapkan  pada  hubungan orang  tua  dengan  anaknya,  dan  suami  dengan  isterinya. Vicarious  liability seharusnya  diterapkan  pada  tindak  pidana  yang  dirumuskan  oleh  undang- undang  sebagai  tindak  pidana strict  liability (dilakukan  oleh  orang  dalam “hubungan”  yang  telah  disebutkan),  dan  tindak  pidana  tersebut  diancam dengan pidana denda.
Kata kunci: Pertanggungjawaban pengganti, kebijakan formulasi.

## A.  PENDAHULUAN

## A1. LATAR BELAKANG
Pasca  perang  Dunia  II  banyak  negara  mengusahakan pembaharuan dalam hukum pidananya. Kebutuhan akan pembaharuan  hukum  pidana  ternyata  tidak  hanya  terdapat  pada beberapa  negara  yang  baru  terbentuk  sesudah  Perang  Dunia  itu, seperti misalnya Korea, Mali, Republik Demokrasi Jerman, akan tetapi juga terdapat pada beberapa negara yang sudah ada sebelum perang, misalnya seperti Yugoslavia, Swedia, Jepang, Polandia. 3
Pembaharuan  hukum  pidana  itu  sendiri  baru  dapat  dikatakan menyeluruh  bila  meliputi  3  hal,  yakni  pembaharuan  hukum  pidana
3 Soedarto, Pembaharuan  Hukum  Pidana  di  Indonesia  (dalam  Simposiaum Pembaharuan  Hukum  Pidana  Nasional,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional- Departemen Kehakiman) , Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 27.
material  (substantif),  hukum pidana formal  (hukum  acara pidana)  dan hukum  pelaksanaan  pidana (Strafvollstreckungsgesetz). Kalau  hanya salah  satu  bidang  yang  diperbaharui  dan  yang  lain  tidak,  maka  akan timbul  kesulitan  dalam  pelaksanaannya,  dan  tujuan  pembaharuan  itu tidak akan tercapai sepenuhnya. 4
Dikatakan  oleh Gustav  Radbruch, bahwa  “memperbaharui hukum  pidana  tidak  berarti  memperbaiki  hukum  pidana,  akan  tetapi menggantinya  dengan  yang  lebih  baik”. 5 Dalam  kaitannya  dengan usaha  pembaharuan  hukum  pidana  material  (substantif),  Indonesia telah  memulai  usaha  pembaharuan  hukum  pidananya  sejak  awal permulaan masa permulaan berdirinya republic, yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Guna menghindari kekosongan hukum Undang-Undang  1945  memuat  Aturan  Peralihan.  Dalam  Pasal  II Aturan  Peralihan  itu  dikatakan,  bahwa  “segala  badan  negara  dan peraturan  yang  ada  masih  langsung  berlaku,  selama belum  diadakan yang  baru  menurut  undang- undang  dasar  ini”.  Dengan  demikian, hukum  pidana  yang  berlaku  pada  saat  itu  adalah  yang  digunakan selama  masa  pendudukan  bala  tentara  Jepang.  Di  bidang  hukum pidana material, Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie masih tetap  berlaku  dan  diterapkan  selama  pendudukan  itu,  dalam  arti
4 Ibid.
5 Ibid. hlm. 28.
bahwa  selama  itu  tidak  pernah  ada  suatu  produk  legislatif  yang mengatakan WvS atau beberapa pasal dari WvS tidak berlaku. Hanya pada tahun 1944, pemerintah bala tentara Jepang mengeluarkan apa yang  disebut Gunsei  Keizierei ,  yang  merupakan  semacam  KUHP, yang  harus  diterapkan  oleh  pengadilan  pada  waktu  itu.  Dengan sendirinya  apabila  suatu  perbuatan  masuk  dalam  rumusan  atau kualifikasi  delik  dalam  WvS  dan  juga  dalam Gunsei  Keizirei ,  maka yang  harus  diterapkan  ialah  ketentuan  dalam Gunzei  Keizirei.
Keadaan  ini  berlangsung  sampai  dikeluarkannya  Undang-undang No. 1  tahun  1946  pada  tanggal  26  februari  1946.  Sejak  saat  inilah  dapat dikatakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia dimulai.
Ternyata  usaha  pembaharuan  yang  dimulai  dengan  Undang- Undang  tahun  1946  hanyalah  tambal  sulam,  hukum  pidana  materiil tidak  sebenar-benarnya  mengalami law  reform sebagaimana  yang dikatakan oleh Gustav  Radbruch ,  yang seharusnya tidak parsial tapi benar-benar  baru  seutuhnya,  bukan  perbaikan,  tapi  baru/digantikan dengan    yang  baru.  KUHP  hingga  saat  ini  dapat  diibaratkan  seperti lappedeken (selimut  yang  dibuat  dari  perca  yang  beraneka  warna yang dijahit menjadi satu).
Berbeda  halnya  dengan  pembaharuan  hukum  pidana  nasional (criminal law reform) yang dimulai pada tahun 1963, yang mana  sama
sekali  tidak  dimaksudkan  untuk  menghasilkan  suatu  KUHP  yang “tambal sulam”, (baik dengan pendekatan evolusioner, global maupun kompromi  antara  keduanya),  melainkan  diharapkan  terbentuknya KUHP  nasional  yang  berkepribadian  Indonesia  yang  sangat menghormati  nilai-nilai  agamis  dan  adat,  bersifat  modern  dan  sesuai pula  dengan  nilai-nilai,  standar  dan  asas  serta  kecenderungan internasional  yang  diakui  oleh  bangsa-bangsa  beradab  di  dunia. 6 Di tahun  ini,  diadakanlah  Seminar  Hukum  Nasional  I  yang  telah menerima  berbagai  resolusi.  Salah  satu  diantaranya  ialah  desakan untuk  menyelesaikan  KUHP  nasional  dalam  waktu  yang  sesingkat- singkatnya.
Sebagai  usaha  pembaharuan  yang  tidak  tambal  sulam, konseptor KUHP nasional melakukan langkah revolusioner pada asas- asas  hukum  pidana  yang  sebelumnya  telah  diterima.,  mereka melahirkan  pengecualian-pengecualian  sebagai  bentuk  penyeimbang terhadap asas-asas hukum pidana. Seperti halnya pada asas legalitas yang kemudian diseimbangkan dengan adanya perluasan perumusan yang mengakui eksistensi berlakunya hukum yang hidup (hukum tidak tertulis/hukum adat) sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan sepanjang  perbuatan  itu  tidak  ada  persamaannya  atau  tidak  diatur
6 Muladi,  Beberapa  Catatan  tentang  RUU-KUHP,  dalam Jurnal  Legislasi  Indonesia - Volume 1 Nomor 2 - September 2004.
dalam  undang-undang,  masalah  kesalahan/pertanggungjawaban  juga telah  diberikan  berbagai  kemungkinan-kemungkinan  penyimpangan atau  perkecualian,  asas  tentang  kesalahan/pertanggungjawaban  ini dikenal sebagai asas “Geen Staf Zonder Schuld”.
Geen  Straf  Zonder  Schuld sebagai  salah  satu    asas    hukum pidana  bukanlah  asas  yang  ada  secara  tiba-tiba,  ia  merupakan  hasil dari pergulatan pemikiran pakar-pakar hukum pidana yang telah terjadi jauh  sebelum  hari  ini. Geen  Straf  Zonder  schuld adalah ungkapan/istilah  dalam  bahasa  Belanda  yang  dalam  bahasa  Jerman dikenal  dalam  berbagai  istilah  yakni Keine  Strafe  Ohne  Schuld, adapun  istilah  lainnya  adalah Nulla  Poena  Sine  Culpa ( culpa dalam ungkapan  ini  adalah  dalam  artinya  yang  luas,  bukan  terbatas  kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan) 7 . Lebih lanjut istilah dalam  bahasa  indonesia  adagium  ini  dikenal  sebagai  “tiada  pidana tanpa kesalahan”.
Ditinjau dari sisi sejarah, pandangan Geen Straf Zonder Schuld adalah  tidak  diakui  eksistensinya  di  masa  lampau.  Pidana  dijatuhkan hanya  melihat  kepada  perbuatan  yang  merugikan  atau  yang  tidak dikehendaki,  tanpa  memperhatikan  sikap  batin  si  pembuat.    Jelas
7 Sutan Remy Sjahdeni, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Grafitipers, Jakarta 2007, hlm. 32.
sekali  terlihat  pandangan  seperti  ini  pada  pembentuk  undang-undang WvS (Wetboek van Strafrecht). Pada saat itu kesalahan ini diperlukan hanya pada jenis perbuatan pidana yang disebut kejahatan, dan tidak mengenal adanya pelanggaran. 8
Dikatakan  dalam Memorie  van  Toelichting  (MvT) :  “Pada pelanggaran,  hakim  tidak  perlu  untuk  mengadakan  penyelidikan,
a pakah  ada  kesengajaan  atau  kealpaan”.  Apakah  terdakwa  telah melakukan  sesuatu  yang  lalu  bertentangan  dengan  undang-undang? Cuma  inilah  yang  perlu  diselidiki.  Dan  dari  jawabannya  pula tergantung  apakah  dijatuhkan  pidana  atau  tidak.  Pendapat  demikian ini  dinamakan  ajaran fait  materiel. Disini  tidak  dihiraukan  sama  sekali tentang syarat kesalahan. 9
Pandangan  seperti  demikian  itu  juga  dipraktekkan  dalam pengadilan  (H.R.  23  Mei  1899;  17  Desember  1908  dan  18  Januari 1915).  Dalam  pertimbangan  Mahkamah  itu  disebutk an:  “tidaklah menjadi soal, apakah terdakwa itu telah berbuat dengan sengaja atau dengan  alpa  asal  tidak  karena  daya  memaksa (overmacht) maka melakukan perbuatannya itu.” 10
8 Roeslan  Saleh, Beberapa  Catatan  Sekitar  Perbuatan  Dan  Kesalahan  Dalam  Hukum Pidana , Aksara Baru, Jakarta 1985, hlm. 87.
9 Ibid.
10 Ibid.
Hanya  daya  memaksalah  yang  menghapuskan  pidana seseorang.  Tetapi  orang  merasa  tidak  puas  akan  pandangan demikian.  Dirasakan  bahwa  pandangan  seperti  ini  menimbulkan perasaan  tidak  adil  dan  tidak  patut.  Di  luar  pengadilan  sudah  lama terdengar suara tentang ketidakpatutan leer van het materiele feit atau yang  biasa  disingkat  dengan feit  materielle itu  (pertanggungjawaban tanpa  adanya  kesalahan  dari  pihak  yang  melanggar). Simons pada tahun  1884  telah  mulai  dengan  serangan-serangannya  terhadap pendapat  klasik  itu.  Antara  lain  dalam  tulisannya  yang  berjudul “Schuldbegrip  bij  overtredingen,  Themis  1884”. Sebagai  asas  pokok yang  diajukannya  adalah  “tidak  ada  pidana  tanpa  kesalahan”.  Tetapi baru  dengan  putusan Hooge  Raad. 14  Februari  1916,  dalam  arrest yang  terkenal  dengan  nama Arrest  Susu 11 (van  Bemmelen  Arresten Strafrecht), ajaran feit materielle diakhiri riwayatnya. 12
11 Arrest susu adalah arrest atas kasus tentang seorang pengusaha perusahaan  perahan sapi  di  Amsterdam  (majikan)  yang  dengan  perantaraan  pesuruhnya/pekerjanya  melever susu kepada suatu rumah dengan nama susu murni, padahal susu tidak murni lagi karena telah  dicampur  dengan  air.  Menurut  peraturan  kepolisian  di  Amsterdam  adalah  terlarang untuk menyerahkan susu dengan nama susu murni apabila susu itu telah dicampur dengan sesuatu (Pasal 303 a  Pol.  Verord. Amster dam antara lain menentukan: “Dilarang menjual, melever,  atau  mempunyai  persediaan  untuk  dilever,  susu  dengan  nama  susu murni  (volle melk),  jika  di  situ  ada  sesuatu  yang  ditambahkan  atau  dihilangkan”,  dan  Pasal  344 Pol. Verord ancaman  pidana  6  hari  kurungan  atau  denda  F  20,-).  Pekerja  itu  adalah  bawahan dari  pengusaha  tersebut  dan  tidak  berhak  untuk  memeriksa  apakah  susu  itu  telah dicampuri  sesuatu  atau  tidak.  Karena  itulah  maka  tuntutan  tidak  ditujukan  kepadanya, karena ia tidak mengetahui, yang mana berarti bahwa dia telah berbuat tanpa kesengajaan atau kealpaan, dus tidak bersalah. Tuntutan ini ditujukan kepada pengusaha perahan susu tersebut.  Dalam  tingkat banding Rechtbank Amsterdam memutuskan:  Majikan  naik kasasi antara  lain  dengan  alasan  putusan  itu  melanggar  pasal  303  a  jo  55  KUHP  tadi.  Dalam sanggahan  ketika  perkara  ini  dikasasikan,  terdakwa  mengatakan  bahwa  pelanggaran  itu
Sebagaimana  yang  telah  disinggung  sebelumnya,  bahwa terdapat  pengecualian  terhadap  asas  legalitas,  setidaknya  saat  ini konsep KUHP telah mengenal 3  (tiga) bentuk pengecualian atas asas Geen  Straft  Zonder  Schuld /  tiada  pidana  tanpa  kesalahan  ini,  yakni strict liability 13 , rechterlijk pardon 14 , dan yang terakhir adalah vicarious liability yang akan dibicarakan lebih lanjut dalam tulisan ini.
Vicarious  liability /pertanggungjawaban  pengganti  berasal  dari tradisi civil law. Vicarious liability awalnya merupakan pertanggungjawaban  pengganti  yang  hanya  ada  dalam  hal
tidak  mengharuskan  adanya  kesengajaan  maupun  kealpaan,  dan  karenanya  untuk melakukan perbuatan pidana ini tidak pula diharuskan adanya kesalahan. H.R. pada waktu itu menolak alasan ini dengan pertimbangannya “bahwa dalam perumusan pasal-pasal itu memang  tidak  ada  dikatakan  dengan  tegas  bahwa  pada  mereka  yang  melakukan perbuatan itu harus ada kesalahan, tetapi dari keadaan yang demikian itu bukankah dapat disimpulkan  bahwa  kalau  kesalahan  tidak  ada  sama  sekali,  maka  peraturan  itu  toh  harus dilaksanakan  juga”.  Lihat  Roeslan  Saleh ,  Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana) , Aksara Baru, Jakarta 1983, hlm. 87-88  dan  Moeljatno, Asas-Asas Hukum  Pidana , Rineka Cipta, Jakarta 2002, hlm. 153- 154.
12 Roeslan Saleh , Op. Cit., hlm. 87. 13 Strict Liability (liability without fault) yang dalam bahasa indonesianya bisa disebut dengan pertanggungjawaban  yang  ketat  atau  juga  pertanggungjawaban  mutlak  adalah Strict Liability is liability for which mens rea (Latin for "guilty mind") does not have to be proven in relation to one or more elements comprising the  actus reus (Latin for "guilty act") although intention,  recklessness  or  knowledge  may  be  required  in  relation  to  other  elements  of  the offence , http://en.wikipedia.org/wiki/Strict_liability_%28criminal%29 . Diatur di Pasal 38 ayat (1)  Rancangan  KUHP.  Adapun  bunyi  pasal  tersebut  adalah  sebagai  berikut:  “Bagi  tindak pidana  tertentu,Undang-Undang  dapat  menentukan  bahwa  seseorang  dapat  dipidana semata-mata  karena  telah  dipenuhinya  unsure-unsur  tindak  pidana  tersebut  tanpa memperhatikan adanya kesalahan”.
14 Ketentuan  mengenai rechterlijk  pardon ini  dirumuskan  dalam  pasal  52  ayat  (2)  Konsep yaitu  sebagai  b agian  dari  “Pedoman  Pemidanaan”.  Adapun  bunyi  dari  Pasal  52  ayat  (2) sebagai berikut :
“Ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  pembuat  atau  keadaan  pada  waktu  dilakukan perbuatan  atau  yang  terjadi  kemudian,  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan  untuk  tidak menjatuhkan  pidana  atau  mengenakan  tindakan  dengan  mempertimbangkan  segi  keadilan dan kemanusiaan.”
keperdataan, yaitu tort law 15 (hukum ganti rugi) akibat suatu perbuatan yang  melawan  hukum  dan  mengakibatkan  atau  menimbulkan kerusakan (damage). Seiring berjalannya waktu vicarious liability mulai diterapkan ke dalam kasus-kasus pidana, walaupun pada kenyataannya  penerapan vicarious  liability dalam  perkara  pidana adalah debatable .  Berikut  ini  setidaknya  ada  3  (tiga)  pendapat  atau komentar  yang  merepresentasikan  kritik    terhadap  penerapan  atau aplikasi vicarious liability dalam hukum pidana, diantaranya merupakan kritik  dari  guru besar Belanda yaitu Nico Keizer dan Schaffmeister , yang  intinya  menyatakan  bahwa  dianutnya  doktrin strict  liability dan vicarious  liability bertentangan  dengan  asas mens-rea (asas kesalahan). 16 Kritik  terhadap vicarious  liability dalam  hukum  pidana juga  dikemukakan  oleh John  C.  Coffe,  Jr ,  yang  dimuat  dalam
Encyclopedia  Crime  And  Justice-  Sanford  H.  Kadish  Vol.  I. sebagai berikut:
1. Vicarious  liability hanya  tepat  sebagai  prinsip  untuk  hukum ganti  rugi (tort  law) karena  pembenarannya  terletak  pada pembagian  kerugian  pada  pihak  yang  lebih  dapat menanggung (atau setidak-tidaknya lebih berhak mendapat
15 A  tort  (originally  from  the  Old  French,  meaning  "wrong",  from  medieval  Latin  tortum, meaning "wrong", past participle of torquere "to twist") is a wrong that involves a breach of a civil duty owed to someone else. It is differentiated from criminal wrongdoing which involves a  breach  of  a  duty  owed  to  society,  and  also  does  not  include  breach  of  contract., http://en.wikipedia.org/wiki/Tort.
16 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru) ,  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta  2008,  hlm. 99.
beban  itu),  tetapi  ia  tidak  berkaitan  dengan  tujuan-tujuan dalam  hukum  pidana (retribution,  deterrence,  prevention, rehabilitation).
2. Vicarious  liability tidak  adil  karena  bebannya  jatuh  pada yang  tidak  bersalah  daripada  yang  salah,  yaitu  hukuman
(penalty) ditanggung  oleh  para  pemegang  saham  dan orang-orang  lain  yang  mempunyai  kepentingan  dalam korporasi,  daripada  dibebankan  pada  individu  yang bersalah.
3. Vicarious liability menghasilkan disparitis antara bisnis yang dilakukan  dalam  bentuk  korporasi  dengan  yang  bersifat kepemilikan (proprietorship) ,  karena  pemilik  individual  tidak dapat dipertanggungawabkan secara pidana untuk perbuatan-perbuatan bebas dari para pegawainya.
4. Vicarious  liability untuk  korporasi  dapat  membuka  pintu  di masa  yang  akan  datang  untuk vicarious  liability yang diperluas juga bagi individu. 17
Selanjutnya, masih berbicara tentang kritik terhadap aplikasi vicarious liability dalam hukum pidana, sebuah jurnal hukum menyatakan bahwa aplikasi vicarious  liability dalam  hukum  pidana  akan  bertentangan dengan  2  (dua)  prinsip  dasar  dalam  hukum  pidana  yakni pemindanaan/penjatuhan  pidana  yang  mensyaratkan  adanya actus reus dan personal fault/mens rea :
“…However  application  of  vicarious  liability  to  crime has  been  greatly  critized.  This  is  because  vicarious liability  would  violate  either  or  both  of  two  basic principles  of  the  criminal  law.  According  to  the  first principle,  the  actus  reus  requirement,  a  person cannot be guilty of a crime unless the person’s guilty conduct  includes  a  voluntary  act  or  omission.  One feature of the actus reus requirement is the protection of  personal  security  it  affords  by  forcing  criminal
17 Dwidja  Priyatno, Kebijakan  Legislasi  tentang  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi di Indonesia , CV. Utomo, Bandung 2009, hlm. 104.
statutes  to  provide  a  bright  line  that  a  person  can choose  not  to  cross  and  thereby  avoid  criminal liability.  By holding a person liable  for the conduct  of another,  vicarious  liability  undermines  this  control principles  of  the  actus  reus  requirement,  because  a person  cannot  control  the  conduct  of  others  in  the same  way  that  she  can  control  her  own.  Just  as importantly,  vicarious  liability  may  violate  a  second principles,  that  criminal  liability  must  be  based  on personal fault”. 18
Di  Indonesia, vicarious  liability lebih  dikenal  sebagai pertanggungjawaban  korporasi,  namun  dalam  perjalanan  Konsep KUHP, vicarious  liability telah  diakomodir  dan  dirumuskan  di  dalam Pasal  38  ayat  (2)  Konsep  KUHP  2008,  adapun    bunyi  pasal  tersebut adalah: “Dalam   hal   ditentukan   oleh   Undang-Undang, setiap orang      dapat    dipertanggungjawabkan  atas  tindak  pidana  yang dilakukan oleh orang lain.”
Seperti  yang  telah  disinggung  sebelumnya,  regulasi vicarious liability dalam  Konsep  KUHP  memang  merupakan  pengecualian  dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sekaligus merupakan wujud dari ide keseimbangan sekaligus pelengkap (complement) dari asas Geen Straft  Zonder  Schuld ,  yang  dipaparkan  dalam  Penjelasan  Pasal  38 ayat (2) Konsep KUHP/RKUHP 2008 yang berbunyi sebagai berikut:
18 Manasa  S  Raman, Vicarious  Liability, http://www.scribd.com/doc/25006514/ Vicarious- Liability, hlm.20.
“Ketentuan  ayat  ini  merupakan  pengecualian  dari  asas tiada  pidana  tanpa  kesalahan.    Lahirnya    pengecualian ini    merupakan    penghalusan    dan  pendalaman        asas regulatif  dari  yuridis  moral  yaitu  dalam  hal-hal tertentu tanggung  jawab  seseorang  dipandang  patut  diperluas sampai  kepada  tindakan  bawahannya  yang  melakukan pekerjaan  atau  perbuatan  untuknya  atau  dalam  batas- batas  perintahnya.  Oleh  karena  itu,  meskipun  seseorang dalam  kenyataannya  tidak  melakukan  tindak  pidana namun  dalam  rangka  pertanggungjawaban  pidana,  ia dipandang  mempunyai  kesalahan  jika  perbuatan  orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian   itu merupakan  tindak  pidana.  Sebagai  suatu  pengecualian, maka  ketentuan    ini    penggunaannya    harus    dibatasi untuk kejadian- kejadian tertentu  yang ditentukan secara tegas oleh Undang-Undang Agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asas  pertanggungjawaban  yang bersifat  pengecualian  ini  dikenal  sebagai  asas “vicarious liability ”.
Sebelumnya,  telah  dipaparkan  secara  jelas,  yakni  dalam penjelasan  Pasal  38  ayat  (2),  bahwa  sebagai  suatu  pengecualian, maka  ketentuan  Pasal  38  ayat  (2)  tentang vicarious  liability harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dari  sinilah  penulis  merasa  perlu  untuk  membuat  sebuah  penelitian tentang vicarious liability dalam kebijakan hukum pidana, karena pada kenyataannya  pengaturan vicarious  liability dalam  Konsep  KUHP belum  lengkap  karena  tidak  ada  kejelasan  mengenai  tindak  pidana apa  saja    atau  dalam  hal-hal  apa  saja  subjek  hukum  dapat dipertanggunjawabkan secara vicarious.

## A2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan pada pemikiran dan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1.  Bagaimana  pertanggungjawaban    pengganti (vicarious  liability) dalam kebijakan formulasi hukum pidana saat ini di Indonesia?
2.  Bagaimana  pertanggungjawaban  pengganti (vicarious  liability) dalam kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang ?

## A3. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum
pidana/pengaturan tentang pertanggungjawaban pengganti
(vicarious liability) dalam kebijakan hukum pidana saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi pertanggungjawaban  pengganti (vicarious  liability) dalam  kebijakan hukum pidana yang akan datang.

## A4. MANFAAT PENELITIAN
Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka hasil keseluruhan yang diperoleh nantinya dalam penelitian ini,  sebagaimana  tujuannya,  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat sebagai  berikut:

## 1.  Manfaat Teoritis
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan berupa  konsep,  teori  dan  metode  dalam  pendidikan  ilmu  hukum, khususnya  mengenai  Pertanggungjawaban    pengganti (vicarious liability) .

## 2.  Manfaat Praktis
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  memberikan  sumbangan pemikiran bagi badan legislatif untuk merumuskan
pertanggungjawaban  pengganti  dalam  kebijakan  formulasi  hukum pidana  yang  nantinya  akan  dijadikan  pedoman  bagi  aparat penegak hukum
dalam menerapkan/mengaplikasikan
pertanggungjawaban Pengganti.

## A5. KERANGKA PEMIKIRAN
Pertanggungjawaban  pidana  sebagai  salah  satu  isu  sentral dalam hukum pidana selalu menarik untuk diulas dan diperbincangkan.  Asas Geen  Straft  Zonder  Schuld atau “tiada pidana kesalahan”  telah  mengalami  banyak  pemaknaan  dalam  usaha manusia  menemukan  bentuk  dari  hukum  pidana  yang  menjawab kebutuhan  atas  hukum  mereka  sendiri.  Manusia  dihadapkan  pada permasalahan  kejahatan/tindak  pidana  yang  berkembang  setiap waktu,  terlebih  ketika  manusia  memasuki  era  modern.  Kegiatan manusia dan peradaban yang kian maju, menuntut hukum yang selalu bergerak  di  belakangnya  untuk  selalu  melakukan  perubahan  yang kesemuanya itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hukum “hari ini”.
Korporasi  sebagai  salah  satu  bentuk  dari  produk  modernitas, memberikan  pengaruh  terhadap  perkembangan  hukum  pidana  itu sendiri, kejahatan bentuk baru mulai diperkenalkan dalam era modern ini.  Kejahatan  yang  konvensional  kini  telah  berkembang  menjadi kejahatan  bentuk  baru  yang  terorganisasi (organized  crime). Dari sinilah  kemudian  hukum  pidana  mulai  mencari  solusi  dari  masalah
yang dihadapinya tersebut.  Asas Geen Straf Zonder Schuld tidak lagi secara strict diterapkan  dalam  hukum  pidana,  tapi  berbagai pengecualian  telah  dikembangkan,  berbagai  doktrin  mulai  dikenalkan sebagai solusi atas permasalahan tersebut.
Pertanggungjawaban  pengganti  atau  vicarious  liability  yang semula  hanya  dikenal  dalam  hukum  perdata  yakni  dalam  the  law  of tort/hukum  ganti  kerugian  mulai  diperhitungkan  keberadaannya  untuk dapat  diaplikasikan  dalam  hukum  pidana.  Adapun  prinsip  awal  dari vicarious liability ini adalah adanya hubungan kerja antara orang yang melakukan tindak pidana dengan yang dibebankan pertanggungjawaban  berdasarkan  prinsip  ini,  dan  intent/maksud  dari pelaku tindak  pidana (employee/servant/agent) adalah untuk
menguntungkan employer/master/principalnya . Namun dalam perkembangannya, prinsip ini mengalami perluasan makna
“hubungan”  antara  pelaku  tindak  pidana  dengan  yang  dibebankan pertanggungjawaban berdasar prinsip vicarious liability ini,
sebagaimana  yang  telah  dilakukan  oleh  negara  penganut  sistem common law.

## A6. METODE PENELITIAN
Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut,  untuk  kemudian  mengusahakan  suatu  pemecahan  atas masalah-masalah  yang  ditimbulkan  oleh  fakta  tersebut. 19 Webster Dictionary mendefinisikan scientific method /metode penelitian adalah principles  and  procedures  for  the  systematic  pursuit  of  knowlegde involving the recognition and formulation of a problem, the collection of data through observation and experiment and testing of hypotheses. 20
Menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood metode penelitian secara  umum  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  pendekatan  umum  ke arah  fenomena  yang  dipilih  oleh  peneliti  untuk  diselidiki  atau  suatu pedoman  untuk  mengarahkan  penelitian. 21 Hakikat  penelitian merupakan  suatu  penemuan  informasi  lewat  prosedur  tertentu  atau lewat  prosedur  terstandar.  Dengan  prosedur  tertentu  itu  diharapkan
19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI-Press, Jakarta, 1986, hlm 2 20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2009, hlm 26
21 Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan dengan Pidana Penjara , Badan Penerbit Universitas Diponegoro,Semarang, 2000, hlm 63
orang  lain  dapat  mengikuti,  mengulangi  atau  menguji  kesahihan ( validitas ) dan keterandalan (reliabilitas) informasi yang diteliti. 22

## 1.  Metode Pendekatan
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normative,  yakni penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekuder  belaka. 23 Adapun  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  komparatif  dan pendekatan  konseptual. 24 Pendekatan  komparatif  dilakukan dengan  membandingkan  undang-undang  maupun  yurisprudensi negara  lain  yang  terkait  dengan vicarious  liability dengan  undang- undang di Indonesia. Pendekatan konseptual, sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang  di  dalam  ilmu  hukum  yang  terkait  dengan permasalahan (vicarious liability).
22 Ibid ., hlm. 61.
23 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan singkat) , Rajawali Pers, Jakarta 2010, hlm. 13-14.
24 Peter  Mahmud  Marzuki membagi  macam-macam  pendekatan  dalam  penelitan  menjadi lima macam, yakni: Pendekatan undang-undang (statute approach) , pendekatan kasus (case approach) ,  pendekatan  historis (historical  approach) ,  pendekatan  komparatif (comparative approach) ,  dan  pendekatan  konseptual (conceptual  approach). dalam  Peter  Mahmud, Op. Cit ., hlm. 93.
Pendekatan yuridis komparatif didasarkan pada pertimbangan bahwa pendekatan yuridis komparatif (perbandingan hukum)  juga  merupakan  suatu  metode  dalam  penelitian  hukum normatif 25 Pertimbangan  lainnya  adalah  bahwa  penggunaan pendekatan yuridis komparatif tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari  usaha  pembaharuan  hukum  pidana  (KUHP)  atau  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan vicarious  liability di Indonesia.  pendekatan  yuridis  komparatif  (perbandingan  hukum) tersebut  mempunyai  arti  penting,  yaitu  agar  dapat  lebih  baik memahami dan mengembangkan hukum nasional. 26

## 2.  Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yakni penelitian untuk menggambarkan dan menganalisis vicarious liability dalam  hukum  pidana  di  Indonesia  (saat  ini)  maupun vicarious liability di beberapa negara. Penelitian ini juga merupakan penelitian  preskriptif,  yang  nantinya  memberikan  petunjuk  atau menentukan  bagaimana  seharusnya  kebijakan  formulasi  hukum pidana tentang vicarious liability yang akan datang.
25 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan singkat), RajaGrafindo Persada, Jakarta 2010, hlm. 86.
26 Barda  Nawawi  Arief, Perbandingan  Hukum  Pidana ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 1998, hlm. 17.

## 3.  Jenis dan Sumber Data
Jenis  dan  sumber  data  dalam  penelitian  hukum  pada dasarnya  diperoleh  melalui  bahan-bahan  kepustakaan.  Sebagai penelitian  hukum  normatif,  yang  mendasarkan  penelitian  ini  pada data sekunder, maka data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari  sumber  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan hukum tersier. 27
Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan  hukum  yang  mengikat, meliputi: 28
a.  Sumber-sumber  hukum  nasional  yang  berkaitan  dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan  pertanggungjawaban  pengganti/ vicarious  liability , dalam  hal  ini  penulis  membatasi  dalam  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  31  Tahun 1999  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi,  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,  dan  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
27 Ibid.
28 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, ..Op.Cit , hlm 13.

## b.  Sumber  Hukum  dari  negara-negara  perbandingan,  yakni
Children  and  Young  Person  Act  1933, Denmark  Penal Code, Finland Penal Code, Texas Penal Code.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  yang  memberikan penjelasan  tentang  bahan  hukum  primer,  antara  lain  berupa:
Tulisan-tulisan  atau  pendapat  para  pakar  hukum  yang  terkait dengan vicarious  liability, Rancangan/Konsep  KUHP  2008,
Draft Penal Code Inggris;
3. Bahan  hukum  tersier  yang  memberikan  penjelasan  lebih mendalam  mengenai  bahan  hukum  primer  maupun  bahan hukum sekunder antara lain :
a.  Ensiklopedia Indonesia;
b.  Kamus Hukum;
c.  Kamus bahasa Inggris-Indonesia
d.  Berbagai majalah maupun jurnal hukum.

## 4.  Metode Pengumpulan Data
Data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka.  Yang  diperoleh  langsung  dari  masyarakat  dinamakan data  primer  (atau  data  dasar),  sedangkan  yang  diperoleh  dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. 29
Penelitian vicarious  liability dalam  kebijakan  hukum  pidana di  indonesia  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum  normatif  merupakan  penelitian  kepustakaan,  yaitu penelitian  terhadap  data  sekunder.  Oleh  karena  itu,  metode pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan studi kepustakaan.

## 5.  Analisis Data
Penelitian vicarious  liability dalam  kebijakan  hukum  pidana  ini merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Oleh  karena  itu,  analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  normatif kualitatif. 30
29 Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamuddji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan singkat) , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1983, hlm. 12.
30 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 44.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  normatif kualitatif  dengan  penguraian  secara  deskriptif  dan  preskriptif. Analisis  kualitatif  deskriptif  dan  preskriptif  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  argumentasi  bahwa  penelitian  ini  tidak  hanya dimaksudkan mengungkapkan atau menggambarkan data sebagaimana  adanya,  melainkan  juga  bertujuan  menentukan kebijakan formulasi vicarious liability yang akan datang. 31

## A7. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika  penulisan  diperlukan  untuk  lebih  memudahkan pemahaman  terhadap  substansi  penelitian  yang  terdiri  dari  4  (empat) bab dan telah diawali dengan Bab I tentang Pendahuluan.
Bab  II  tentang  Tinjauan  Pustaka  diuraikan  mengenai  tinjauan umum  kebijakan  hukum  pidana,  tinjauan  umum  asas ”tiada  pidana tanpa  kesalahan”,  tinjauan  umum  pertanggungjawaban  pidana, tinjauan umum vicarious liability,  dan tinjauan umum kebijakan hukum pidana .
31 Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Dengan Pidana Penjara , GENTA Publishing, Yogyakarta 2010, hlm. 68.
Bab  III  uraian  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  yang meliputi:(1)  pertanggungjawaban  pengganti (vicarious  liability) dalam kebijakan formulasi hukum pidana positif dan (2) pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dalam kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang.
Sistematika  penulisan  akan  diakhiri  dengan  Bab  IV  tentang Penutup  yang  mengemukakan  mengenai  kesimpulan  dan  saran  yang didasarkan  atas  hasil  penelitian  dan  pembahasan  terhadap  dua permasalahan yang telah dirumuskan di muka.

## B.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
B1.  Pertanggungjawaban  Pengganti (Vicarious  Liability) dalam
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Positif Indonesia
1. Pengaturan  Pertanggungjawaban  Pengganti (Vicarious
Liability) di luar KUHP Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  dalam penyusunan tesis ini menunjukkan bahwa
pertanggungjawaban  pengganti (vicarious  liability) telah diakomodair  setidaknya  dalam  tiga  Undang-Undang  yang mengatur  tindak pidana di luar KUHP, yakni Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000  Tentang  Pengadilan Hak  Asasi  Manusia.    Adapun  bunyi  dan  analisis  penulis  atas rumusan  pasal  yang  terkait  dengan  pertanggungjawaban pengganti (vicarious  liability) dalam  kedua  undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:
a.  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  31  Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi:
(1) Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  dilakukan  oleh  atau atas  nama  suatu  korporasi,  maka  tuntutan  dan penjatuhan  pidana  dapat  dilakukan  terhadap  korporasi dan/ atau pengurusnya. (2) Tindak  pidana  korupsi  dilakukan  oleh  korporasi  apabila tindak  pidana  tersebut  dilakukan  oleh  orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan  korporasi  tersebut  baik  sendiri  maupun bersama-sama.
(3) Dalam  hal  tuntutan  pidana  dilakukan  terhadap  suatu korporasi,  maka  korporasi  tersebut  diwakili  oleh pengurus.
(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain. (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap  sendiri  di  pengadilan  dan  dapat  pula memerintahkan  supaya  pengurus  tersebut  dibawa  ke sidang pengadilan.
a.  Dalam  hal  tuntutan  pidana  dilakukan  terhadap korporasi,  maka  panggilan  untuk  menghadap  dan penyerahan  surat  panggilan  tersebut  disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
b.  Pidana  pokok  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap korporasi  hanya  pidana  denda,  dengan  ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)
Sutan  Remy  Sjahdeini memberikan  penafsiran yang  dimaksud  dengan  “orang  orang  baik  berdasarkan hubungan  kerja  maupun  berdasarkan  hubungan  lain”.
Menurutnya  dalam  rumusan  ini  terdapat  dua  frasa,  yang pertama adalah “orang-orang  yang berdasarkan hubungan
kerja”  dan  yang  kedua  “orang-orang  berdasarkan hubungan lain”. “Hubungan”  yang dimaksud dalam hal ini ditafsirkan  olehnya  sebagai  “hubungan  dengan  korporasi yang  bersangkutan”. 32 Selanjutnya,  “orang-orang berdasarkan  hubungan  kerja”  adalah  orang-orang  yang memiliki  hubungan  kerja  sebagai  pengurus  atau  sebagai pegawai, yaitu:
1)  Berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya,
2)  Berdasarkan  pengangkatan  sebagai  pegawai  dan perjanjian kerja dengan korporasi,
3)  Berdasarkan surat pengangkatan sebagai pegawai,
4)  Berdasarkan perjanjian kerja sebagai pegawai.
Sementara  itu,  yang  dimaksud  dengan  “orang-orang berdasarkan hubungan lain” adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi. Mereka itu  antara  lain  yang  mewakili  korporasi  untuk  melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi berdasarkan:
1)  Pemberian kuasa,
2)  Berdasarkan  perjanjian  dengan  pemberian  kuasa (pemberian  kuasa  bukan  diberikan  dengan  surat kuasa tersendiri, tetapi dicantumkan dalam perjanjian itu sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut), atau
32 Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hlm 152.
3)  Berdasarkan pendelegasian wewenang. 33
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  dari  bunyi pasal  tersebut  di  atas,  suatu  korporasi  hanya  dapat  dibebani pertanggungjawaban  pidana  sepanjang  tindak  pidana  tersebut dilakukan  oleh “orang-orang  yang  memiliki  hubungan  dengan korporasi,  baik  hubungan  yang  berdasarkan  hubungan  kerja maupun  yang  berdasarkan  hubungan  lain  selain  hubungan kerja”.  Tegasnya,  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi menentukan  bahwa  hanya  apabila  orang  yang  melakukan tindak pidana korupsi itu memiliki hubungan kerja atau memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi, barulah korporasi  itu  dapat  dibebani  dengan  pertanggungjawaban pidana  atas  tindak  pidana  korupsi  yang  telah  dilakukan  oleh orang-orang  tersebut.  Dengan  kata  lain,  sepanjang  orang  atau orang-orang  itu  tidak  memiliki  hubungan  kerja  atau  tidak memiliki  hubungan  lain  selain  hubungan  kerja  dengan korporasi,  maka  perbuatan  orang  atau  orang-orang  itu  tidak dapat  diatributkan  kepada  korporasi  sebagai  perbuatan korporasi. 34
33 Ibid. , hlm. 153.
34 Ibid. , hlm. 153.
Berdasarkan penafsiran dari “orang-orang yang berdasarkan  hubungan  kerja”  di  atas,  penulis  berpendapat bahwa  kalimat  tersebut  adalah  mengisyaratkan doctrine  of vicarious  liability dan doctrine  of  delegation .  Pengertian  atas “orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja” di atas di bagi menjadi dua,  yakni pengurus 35 dan pegawai.  Jadi ketika tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan kemudian pertanggungjawaban  ditujukan  kepada  korporasi,  maka  dari sini, telah dapat dipastikan bahwa doctrine of identification telah diakomodair. Pengurus dipandang sebagai “directing mind” dari korporasi,  dan  dari  sinilah actus  reus dan mens  rea dari pengurus  adalah  (dianggap) actus  reus dan mens  rea dari korporasi.  Namun  hal  ini  jadi  berbeda,  ketika  pegawai  yang melakukan tindak pidana namun pertanggungjawaban diatributkan  kepada  korporasi,  maka  menurut  hemat  kami, disinilah doctrine of vicarious liability nampak telah diakomodair dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Berikutnya, doctrine of vicarious liability juga nampak dalam frasa  “orang-orang  berdasarkan  hubungan  lain”.  Sebagaimana
35 Pengertian  pengurus  dalam  penjelasan  Pasal  20  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  31  Tahun  1999  Tentang  Tindak Pidana  Korupsi: Yang  dimaksud  dengan  “pengurus”  adalah  organ  korporasi  yang menjalankan  kepengurusan  korporasi  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  anggaran  dasar, termasuk  mereka  yang  dalam  kenyataannya  memiliki  kewenangan  dan  ikut  memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.
penafsiran atas kalimat ini, bahwa hubungan ini didasarkan atas pemberian  kuasa,  berdasarkan  perjanjian  dengan  pemberian kuasa,  berdasarkan  pendelegasian  wewenang,  maka  telah dapat  dikatakan  prinsip vicarious  liability yakni  pendelegasian telah terpenuhi. 36
c.  Undang-Undang    26  Tahun  2000  Tentang  Peradilan  Hak

## Asasi Manusia
Pasal  42  Undang-undang  ini  dikenal  sebagai  wujud  dari pertanggungjawaban komando (command responsibility). Pasal ini  merupakan  adopsi  dari Article 28  Statuta  Roma  tentang International  Criminal  Code . 37 Berikut  adalah  bunyi  Pasal  42
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sebagai berikut:
36 Sedikit  berbeda  dengan  pendapat  dari Sutan  Remy  Sjahdeini yang  menyatakan  bahwa Pasal  20  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  31  Tahun  1999  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  menganut  ajaran identifikasi (doctrine of identification) dan ajaran agregasi (doctrine of aggregation). Ajaran identifikasi  ditunjukkan  dari  frasa  “apabila  tindak  pidana  tersebut  dilakukan  oleh  orang- orang  baik  berdasarkan  hubungan  maupun  berdasarkann  hubungan  lain”,  sedangkan ajaran  agregasi  ditunjukkan  dari  frasa  “apabila  tindak  pidana  tersebut  dilakukan…baik sendiri maupun bersama- sama”. Lihat Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hlm. 151-152.
37 Adapun bunyi dari Article 28 Statuta Roma tersebut sebagai berikut:
a.  A military commander  or person effectively acting as  a military commander shall be criminally  responsible  for  crimes  within  the  jurisdiction  of  the  Court  committed  by force  under  his  or  her  effective  command  and  control,  or  effective  authority  and control  as  the  case  may  be,  as  a  result  of  his  or  her  failure  to  exercise  control properly over such forces, where:
b.  That military commander or person either knew of, owing to the circumstances at the time,  should  have  known  that  the  forces  are  committing  or  about  to  commit  such crimes; ad
c.  That  military  commander  or  person  failed  to  take  all  necessary  and  reasonable measures within his or her power to prevent or repress their commission or  to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.
Pasal 42
(1)  Komandan  militer  atau  seseorang  yang  secara  efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang  berada  di  bawah  komando  dan  pengendaliannya  yang efektif,  atau  di  bawah  kekuasaan  dan  pengendaliannya  yang efektif  dan  tindak  pidana  tersebut  merupakan  akibat  dan  tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu : a.  komandan  militer  atau  seseorang  tersebut  mengetahui  atau atas  dasar  keadaan  saat  itu  seharusnya  mengetahui  bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan b.  komandan  militer  atau  seseorang  tersebut  tidak  melakukan tindakan  yang  layak  dan  diperlukan  dalam  ruang  lingkup kekuasaannya  untuk  mencegah  atau  menghentikan  perbuatan tersebut  atau  menyerahkan  pelakunya  kepada  pejabat  yang berwenang  untuk  dilakukan  penyelidikan,  penyidikan,  dan penuntutan.
(2)  Seorang  atasan,  baik  polisi  maupun  sipil  lainnya, bertanggung  jawab  secara  pidana  terhadap  pelanggaran  hak asasi  manusia  yang  berat  yang  dilakukan  oleh  bawahannya yang  berada  di  bawah  kekuasaan  dan  pengendaliannya  yang efektif,  karena  atasan  tersebut  tidak  melakukan  pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni :
a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi  yang  secara  jelas  menunjukkan  bahwa  bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
b.  atasan  tersebut  tidak  mengambil  tindakan  yang  layak  dan diperlukan  dalam  ruang  lingkup  kewenangannya  untuk mencegah  atau  menghentikan  perbuatan  tersebut  atau
d.  With respect to superior and subordinate relationship not described in paragraph (a), a superior shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed  by  sub  ordinates  under  his  or  her  effective  authority  and  control,  as  a result of his or her failure to exercise control properly over such subordinate, where;
e.  The  superior  either  knew,  or  consciously  disregarded  information  which  clearly indicated, that the subordinates were committing or about to commit such crimes;
f. The  crimes  concerned  activities  that  were  within  the  effective  responsibility  and control of the superior; and
g.  The superior failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power  to  prevent  or  repress  their  commission  or  to  submit  the  matter  to  the competent authorities for investigation and prosecution.
menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
Pasal 42 ayat (1) ini dirumuskan hanya untuk menjerat komandan atau  orang  yang  secara  efektif  bertindak  sebagai  komandan  mililter, sedangkan  untuk  bawahan/pasukan  yang  melakukan  tindak  pidana pelanggaran  HAM  juga  masih    dipertanggungjawabkan  dengan  pasal- pasal  tentang  tindak  pidana pelanggaran  HAM  berat  sebagaimana  yang diatur dalam Undang-Undang ini. Jadi dalam hal vicarious liability menjadi dasar  pertanggungjawaban  dalam  pasal    42  ayat  (1). Vicarious  liability seharusnya  dipandang  sebagai  pertanggungjawaban  seseorang  atas tindak pidana orang lain yang hakikatnya kesalahan juga masih  melekat terhadap  orang  yang  dikenakan  pertanggungjawaban  pengganti (vicarious liability).
Rumusan pasal 42 ayat  (2) sekilas adalah sama dengan ayat (1) pasal  ini.  Namun,  ayat  (2)  lebih  tegas  perumusannya  bahwa  seorang atasan/pimpinan  (baik  polisi  maupun  sipil  lainnya)  bertanggungjawab penuh  secara otomatis atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh bawahannya  yang  berada  di  bawah  kekuasaan  dan  pengendalian  yang efektif,  karena  atasan  tersebut  tidak  melakukan  pengendalian  terhadap bawahannya  secara  patut  dan  benar.  Dikatakan  oleh  penulis  otomatis karena  tidak  ada  penafsiran  lain  dari  pasal  ini  selain  komandan bertanggungjawab  sendiri  dan  penuh,  hal  ini  tersirat  dari  ketiadaan  kata
“dapat”,  berbeda  dengan  ayat  (1).  Lain  halnya  dengan  ayat  (1)  yang ditafsirkan baik atasan/komandan militer maupun pasukannya bertanggungjawab  atas  tindak  pidana  pelanggaran  HAM  berat  yang dilakukan  oleh  pasukannya/bawahannya.  Dari  sinilah  penulis  menarik sebuah  benang  merah  bahwa  dalam  rumusan  Pasal  42  adalah  wujud dari doctrine of vicarious liability.
B2.  Kebijakan  Formulasi  Pertanggungjawaban  Pengganti (Vicarious Liability) di Masa yang Akan Datang
1. Perumusan Vicarious  Liability dalam  Hukum  Pidana  yang  akan datang (Rancangan KUHP)
Dalam  tulisan  ini  penulis  menawarkan  sebuah  gagasan  bahwa hubungan  yang  dapat  melahirkan vicarious  liability nantinya  bukan hanya  dalam  hubungan-hubungan employer dengan employee -nya,
master  dengan servant -nya, principal dengan agent -nya,  melainkan hubungan-hubungan  yang  memang  telah  diakui  sebelumnya  dalam tort law sebagai asal dari doctrine of vicarious liability. Hubungan yang dimaksud oleh penulis dalam hal ini adalah hubungan antara orang tua dengan anaknya.
Menurut  hemat  penulis, vicarious  liability (khusus  pada korporasi)  sudah  selayaknya  hanya  diterapkan  pada  tindak  pidana yang  dirumuskan  sebagai strict  liability  offences .  Dalam  hal  tindak
pidana  apa  saja  yang  merupakan  strict  liability  offence,  penulis mengikuti  pendapat  dari Sutan  Remy  Sjahdeini ,  bahwa  pada  tindak ppidana  berat  sebagai  berikut  baiknya  dirumuskan  sebagai strict liability offence:
a.  Telah  mengakibatkan  kerugian  terhadap  keuangan  negara  atau perekonomian negara;
b.  Telah  menimbulkan  gangguan  ketertiban  umum  (ketentraman publik);
c.  Telah  menimbulkan  kematian  missal,  atau  telah  menimbulkan derita jasmaniah secara missal yang bukan berupa kematian;
d.  Telah melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan. 38
Hal  inilah  yang  kemudian  akan  membedakan  antara pertanggungjawaban  korporasi  berdasar  atas doctrine  of  vicarious liability dengan  pertanggungjawaban  korporasi  yang  berdasar  atas doctrine of delegation principle.
38 Sutan Remy Sjahdeini, Loc. Cit., hlm. 125-126. Bandingkan dengan tesis Bagus Hendradi Kusuma  yang  berjudul  “Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan  dalam  Kebijakan Penegakan  Hukum  Pidana  di  Indonesia”  ,  dalam  hal  ini  ia  menyatakan  bahwa  semenjak keluarnya  Arrest susu maka strict liability tidak boleh  digunakan lagi, terkecuali untuk tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas dan pengangkutan.
Dari  uraian  diatas,  penulis  sampai  pada  kesimpulan  bahwa vicarious  liability hendaknya  dirumuskan  dalam  RKUHP  sebagai berikut:
Pasal 38 ayat (2) RKUHP:
“setiap  orang  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  tindak  pidana  yang dilakukan oleh orang lain, apabila:
a. Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tersebut dirumuskan oleh  undang-undang  sebagai  tindak  pidana strict  liability  (strict liability offence); atau
b.  Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda;
c.  Terdapat  hubungan  kerja  atau  hubungan  orang  tua  dengan  anak atau  orang  tua  dengan  walinya (the  guardian atau  hubungan- hubungan  lain  yang  dapat  ditafsirkan  sama  seperti  hubungan- hubungan yang telah disebutkan;
d.  Dalam  hal  dilakukan  oleh employee/servant/agent,  tindak  pidana terjadi dalam rangka melaksanakan dan lingkup pekerjaannya;
e. Dalam  hal  dilakukan  oleh employee/servant/agent ,  tindak  pidana dilakukan dengan
maksud untuk
menguntungkan employer/master/principal;
f. Adanya pendelegasian (wewenang).”

## C. PENUTUP

## C1. KESIMPULAN
1. Kebijakan  formulasi vicarious  liability /  pertanggungjawaban  pengganti di  Indonesia  saat  ini  lebih  tertuju  pada  tindak  pidana  korporasi.
Setidaknya  terdapat  dua  Undang-undang  yang  telah  mengatur pertanggungjawaban  pengganti (vicarious  liability) namun  sebagai pengecualian, Pasal 42 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 juga telah mengatur  pertanggungjawaban  pidana  komandan  atas  tindak  pidana yang dilakukan oleh pasukan di bawahnya.  tidak seperti  Inggris yang telah    menggunakan  prinsip vicarious  liability bukan  hanya  untuk tindak  pidana  korporasi  saja,  melainkan  untuk  tindak  pidana  yang dilakukan oleh naturlijk persoon yang kemudian pertanggungjawabkan penggati kepada naturlijk person . Namun sebagai sebuah perkecualian,  Pasal  42  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000 tentang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  telah  menganut doctrine  of vicarious liability.
2. Kebijakan  formulasi vicarious  liability /  pertanggungjawaban  pengganti di  Indonesia  yang  akan  datang  sebaiknya  dirumuskan  tidak  hanya untuk  tindak  pidana  korporasi,  pelanggaran  berat  HAM  saja,  maupun pada  hubungan  kerja  sebagaimana  yang  terjadi  antara employer dengan employee,  master dengan servant,  principal dengan agent,
tetapi  juga  diterapkan  diterapkan  pada  hubungan  orang  tua  dengan anaknya. Pertanggungjawaban pengganti/ vicarious liability seharusnya diterapkan  pada tindak  pidana  yang  dirumuskan  oleh  undang-undang sebagai  tindak  pidana strict  liability (dilakukan  oleh  orang  dalam “hubungan”  yang  telah  disebutkan),  dan  tindak  pidana  tersebut diancam dengan pidana denda.

## C2. SARAN
Pertanggungjawaban  pengganti  sudah  seharusnya  tidak dipandang  sebagai  bentuk  pembenar  penjatuhan  pidana  bagi korporasi saja, dan perlu kiranya rumusan pasal tentang pertanggungjawaban  pengganti/ vicarious  liability yang  terdapat  dalam Rancangan  KUHP  mengalami  amandemen  sebagaimana  yang  telah penulis  usulkan/rekomendasikan  guna  lebih  memperjelas  dan mempertegas  kapan vicarious  liability dapat  diterapkan  dalam penegakan hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Teks dan Jurnal:
Barda  Nawawi  Arief  ,  2010, Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara , GENTA Publishing, Yogyakarta.
--------------------------,  2008, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana (Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru) ,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
------------------------------- , 2006, Tindak Pidana Mayantara , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
-------------------------------, 1998, Perbandingan Hukum Pidana , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
------------------------------,  1998, Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana ,  PT Alumni, Bandung.
Bryan  A.  Garner  ,  2009 , Black’s  law  dictionary  (Ninth  Edition) , Thomson Reuters, Dallas.
Catherine Elliot and Frances Quinn, 2004, Criminal Law , Pearson Education, Great Britain.
Chaerul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada  Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan  (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban  Pidana) ,  Kencana  Predana  Media  Group, Jakarta.
Dwidja Priyatno, 2009,
Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  di  Indonesia ,  CV.  Utomo, Bandung.
Elizabeth  A.  Martin,  2002, Oxford  Dictionary  of  Law  (fifth  edition) ,Oxford University Press, Oxford.
G.P Hoefnagels,  1973, The Other Side of Criminology, Kluwer Deventer , Holland.
Jan  Remmelink,  2003, Hukum  Pidana  (Komentar  Atas  Pasal-Pasal Terpentingg  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Belanda dan  Padanannya  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Indonesia), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Jonathan Herring, 2002, Criminal Law , Palgrave  Macmillan, New York.
Lilik  Mulyadi,  2008, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana,  Perspektif,  Teoretis, dan Praktik, Alumni, Bandung.
Mahrus  Ali,  2008, Kejahatan  Korporasi  (Kajian  Relevansi  Sanksi Tindakan  Bagi  Penanggulangan  Kejahatan  Korporasi), Arti  umi intaran, Yogyakarta.
Manasa S Raman, Vicarious Liability.
Marc  Ancel,  1965,  Social Defence:  A  Modern  Approach  to  Criminal Problems , Schocken Boks, New York.
M.  Arief  Amrullah,  2003, Politik  Hukum  Pidana  Dalam  Rangka Perlindungan  Korban  Kejahatan  Ekonomi  di  bidang  Perbankan , Bayumedia, Malang.
Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta.
Muladi, 2002, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Pidana di Indonesia , Habibie Center, Jakarta.
------------------------------,  1995, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
-------------------------------, Beberapa Catatan tentang RUU-KUHP, 2004, Jurnal Legislasi Indonesia .
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  2007, Pembaharuan  Hukum  Pidana  (bahan kuliah  Program  Magister  Ilmu  Hukum  UNDIP,  UNSOED,  dan UNTAG) .
------------------------------,  2005, Relevansi  Hukum  Pidana  Adat  dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta.
Philip  Chase Tobin, 2007, 25 Doctrines of Law You Should Know ,  Algora Publishing , New York.
P.T. Burns, Vicarious Liability in The Criminal Law
Roeslan  Saleh,  1985, Beberapa  Catatan  Sekitar  Perbuatan  Dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana , Aksara Baru, Jakarta.
------------------------------ , 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana) , Aksara Baru, Jakarta.
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1982, Metodologi  Penelitian  Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Russel Heaton, 1986, Criminal Law (Case and Material) , Blackstone Press Limited, Great Britain.
Sara  Sun  Beale  and  Adam  G.  Safwat, What  Development  in  Western Europe  Tell  Us  about  American  Critiques  of  Corporate  Criminal Liability , Bufallo Criminal Law Review vol 8:89.
Sudarto, 2009, Hukum Pidana I , Yayasan Sudarto, Semarang.
------------------------------,  2006, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana ,  Alumni, Bandung.
------------------------------,  1986, Pembaharuan  Hukum  Pidana  di  Indonesia (dalam  Simposiaum  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman), Bina Cipta, Bandung.
-----------------------------,1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat:  Kajian  Terhadap  Pembaharuan  hukum  Pidana ,  Sinar Baru, Bandung.
------------------------------, 1981, Hukum dan Hukum Pidana , Alumi, Bandung.
Soerjono  soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2010, Penelitian  Hukum  Normatif (Suatu Tinjauan singkat) , Rajawali Pers, Jakarta.
-----------------------------,  1986, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  UI-Press, Jakarta.
Sutan  Remy  Sjahdeni,  2007, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi , Grafitipers, Jakarta.
Syawal Abdulajid dan Anshar,2010,
PertanggungjawabanPidana Komando  Militer  Pada  Pelanggaran  Berat  HAM  (Suatu  Kajian  dalam Teori  Pambaharuan  Pidana) ,  LaksBang  PRESSindo  bekerjasama  dengan Lembaga Penerbitan Universitas Khairun, Yogyakarta.
Sumber dari Internet:
http://en.wikipedia.org/wiki/Strict_liability_%28criminal%29 .
http://en.wikipedia.org/wiki/Tort. http://en.wikipedia.org/wiki/Strict_liability http://en.wikipedia.org/wiki/Command_responsibility
Peraturan Perundang-undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang  Pengadilan Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi,
KONSEP KUHP 2008

## Perundang-undangan Asing:
Children and young criminal act 1933
Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Inggris (UK draft criminal code) Finlandia penal code
Denmark penal code
Texas penal code
Statuta Roma 1998
Commonwealth v. Koczwara, 397 Pa.575, 155 A. 2d 825 (1959)

## Lain-lain:

## Oxford Advanced Learner’s Dictionary
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta.