## STUDI EMPIRIS: PERAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
Nuwun Priyono 1 , Whinarko Juliprijanto 2 , Supanji Setyawan 3 , Fakultas Ekonomi Universitas Tidar
* Corresponding author: nuwunpriyono@untidar.ac.id, supanji@untidar.ac.id

## ARTICLE INFORMATION ABSTRAK
Article history:
Received date: 30 Juli 2019
Received in revised form:
Accepted: 25 September
2019 Available online: Oktober 2019
Keywords: fiscal, decentralization, government, economic, growth.
Tujuan penelitian ini Membuktikan seberapa besar pengaruh desentralisasi fiskal,  kinerja  keuangan  pemda,  dan  pengeluaran  pemerintah  daerah berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi. Data laporan realisasi APBD data time series yaitu data  tahun  2012  sampai  dengan  2016.  Teknik  pengambilan  sampel menggunakan purposive  sampling .  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  kausalitas  dengan  model  regresi  linear  berganda.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  desentralisasi  fiskal  dan  efisiensi  keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap PE pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variable pengeluaran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap variable PE pertumbuhan ekonomi. Kemudian hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa  desentralisasi  fiscal  dan  efisiensi  keuangan  daerah  berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah daerah dan PE pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap variabel IPM.

## ABSTRACT
The purpose of this study is to prove how much influence the fiscal decentralization, regional  government  financial  performance,  and  regional  government  spending has had on the level of community welfare through economic growth. The data used in this study is the APBD time series data realization report data, data from 2012 to  2016.  The  sampling  technique uses  purposive  sampling.  The  research  method used  is  causality  research  with  multiple  linear  regression  models.  The  results showed  that  fiscal  decentralizatio  and  regional  financial  efficiency  significantly influence PE economic growth. While variable local government expenditure does not affect the PE variable economic growth. Then the results of other studies show that  fiscal  decentralization    and  regional  financial  efficiency  have  a  significant effect  on  HDI.  While  variable  local  government  expenditure  and  PE  economic growth do not affect the HDI variable.

## PENDAHULUAN
Desentralisasi fiskal merupakan bagian dari kebijakan otonomi daerah yang ada  dibidang  keuangan  atau  fiskal.  Dalam era  otonomi  daerah,  melalui  kebijakan desentralisasi  fiskal  yang  digulirkan  oleh pemerintah  pusat,  daerah  mempunyai kewenangan  yang  luas  dalam  pengelolaan keuangannya.  Pemerintah  daerah  dapat menggali  potensi  keuangan  yang  ada didaerah tersebut. Sementara itu pemerintah pusat juga masih memberikan transfer dana perimbangan  untuk  pembangunan  daerah. Sehingga  apabila  daerah  mengelola  dengan baik  potensi  keuangannya,  maka  daerah akan mempunyai peluang yang besar dalam mendapatkan  dana  yang  dapat  digunakan dalam pelayanan masyarakat dan pembangunan.
Otonomi  daerah  sudah  berlangsung sejak  tahun  1999,  yang  merupakan  bagian dari  sejarah  reformasi  yang  terjadi  pada tahun  1998.  Ini  menunjukkan  bahwa otonomi  daerah  sudah  berlangsung  hampir 17  tahun.  Dalam  rentang  waktu  tersebut, kebijakan  desentralisasi  fiskal  juga  telah berjalan seiring dengan pelaksanaan otonomi  daerah.  Kebijakan  desentralisasi fiskal  tersebut  tidak  terlepas  dari  sejarah reformasi  keuangan  negara  dan  keuangan daerah  di  Indonesia  yang  sudah  melewati beberapa  fase.  Menurut  Mahmudi  (2011), fase pertama adalah era pra-reformasi yaitu ditandai  dengan  adanya  UU  No.  5  Tahun 1974 dan PP No. 5 dan 6 Tahun 1976. Dalam fase ini juga ditandai dengan adanya Manual Administrasi
Keuangan
Daerah
(MAKUDA)  Tahun  1980.  Selanjutnya  fase era  transisi,  yang  ditandai  dengan  adanya UU  No.  22  dan  25  Tahun  1999  yang merupakan  UU  yang  manjadi  dasar  bagi pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian fase pasca-transisi  yaitu  fase  yang  merupakan
tonggak  reformasi  keuangan  negara  dan daerah,  yang  ditandai  dengan  disahkannya tiga paket undang-undang yaitu: UU No 17 Tahun  2003  tentang  keuangan  negara,  UU No.  1  Tahun  2004  tentang  perbendaharaan negara dan UU No. 15 Tahun 2005 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut diatas,  penelitian  ini  akan  mendeskripsikan peran desentralisasi fikal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain  itu  juga    mengkaji  dan  membuktian bagaimana  desentralisasi  fiskal,  efisiensi keuangan daerah dan pengeluaran pemerintah  daerah  dapat  berperan  terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi.

## Otonomi Daerah dan Arah Pengembangannya
Arah pengembangan otonomi daerah sudah  tertuang  dalam  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai pemerintahan  daerah  yang  telah  dirubah melalui  Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2004.  Undang-undang  tersebut  sebagai landasan  yuridis  formal  pengembangan otonomi  daerah  di  Indonesia  dalam mewujudkan  pemerintah  daerah  otonom yang  efektif,  efisien,  transparan  dan akuntabel berkesinambungan.
Menurut Mardiasmo (2002)
menyebutkan  dalam  upaya  pemberdayaan pemerintah  daerah  ini,  maka  perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah sebagai berikut: pengelolaan keuangan  daerah  harus  bertumpu  pada kepentingan publik (public oriented), kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan  daerah  pada  umumnya  dan anggaran daerah pada khususnya, desentralisasi pengelolaan keuangan daerah dan  kejelasan  peran  para  partisipan  yang
terkait  dalam  pengelolaan  anggaran,  serta kerangka  hukum  dan  administrasi  bagi pembiayaan,  investasi,  dan  pengelolaan uang daerah.
Desentralisasi Fiskal Khusaini (2006:29) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal adalah pelimpahan  kewewenangan  di  bidang penerimaan  anggaran  atau  keuangan  yang sebelumnya  tersentralisasi,  baik  secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat. Sedangkan  Cassette  dan  Paty  (2010) berpendapat  bahwa  desentralisasi  adalah perpindahan kekuasaan secara politik, fiskal dan  administrasi  pada  pemerintahan  lokal yang  timbul  sebagai  salah  satu  trend pengembangan  kebijakan  yang  sangat penting.
Menurut Greer (2010)
desentralisasi  sebagai  sebuah  kewenangan yang  sangat  luas  dan  fokus  pada  struktur kebijakan  pemerintah  pusat  dan  hubungan keuangan antar pemerintahan.
Desentralisasi  fiskal  dapat  diukur dengan  melihat  nilai  rasio  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan  pajak  dengan  realisasi  pengeluaran total  pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam satuan persen. Penggunaan variabel desentralisasi fiskal ini mengacu pada Zang dan Zou (1998), Mahi (2000), Halim (2004), dan  Mursinto  (2004  dalam  Sasana,  2009). Selain  itu  desentralisasi  fiskal  /  otonomi fiskal juga dapat diukur dengan menggunakan  rasio  kemandirian  keuangan daerah yang ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dibandingkan  dengan  pendapatan  daerah yang  berasal  dari  sumber  lain,  misalnya bantuan  pemerintah  pusat  maupun  dari pinjaman (Halim, 2008).
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam
mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi,  dan  visi organisasi  (Bastian,  2006).  Secara  umum, kinerja  merupakan  prestasi  yang  dicapai oleh  organisasi  dalam  periode  tertentu. Dalam  mengukur  keberhasilan/kegagalan suatu  organisasi,  semestinya  tidak  hanya dilakukan  pada  input  (masukan)  program, tetapi  juga  pada  keluaran  manfaat  dari program tersebut. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah  untuk  menggali  dan  mengelola sumber  keuangan  asli  daerah  dalam memenuhi  kebutuhannya  guna  mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan ke-pada  masyarakat  dan  pembangunan daerah (Nuritomo dan Rossieta, 2014).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dinyatakan bahwa  kinerja  adalah  keluaran/hasil  dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai  sehubungan  dengan  penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.  Kinerja  merupakan  gambaran mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan suatu program organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi, pengeluaran hasil kerja organisasi, keputusan pelanggan, serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Suprasto, 2003).
Susantih dan Saftiana (2009) menyatakan bahwa penggunaan rasio keuangan  sebagai  alat  analisis  kinerja keuangan  secara  luas  telah  diterapkan  pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik, khususnya Pemerintah Daerah masih sangat terbatas, sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah  pengukurannya.  Mardiasmo  (2002) menyebutkan  rasio  efisiensi  keuangan
daerah  sebagai  salah  satu  pengukuran kinerja  keuangan  daerah.  Menurut  Halim (2007),  Rasio  efisiensi  adalah  rasio  yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi  penerimaan  daerah.  Semakin  kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya.  Pengukuran  kinerja  pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas  pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat (Mahmudi, 2002). Penghitungan rasio efisiensi yaitu:
Rasio
Efisiensi: (Rasio Pengeluaran/Rasio Penerimaan) x 100%

## Pengeluaran Pemerintah Daerah
Pengeluaran pemerintah daerah yang sering  belanja  daerah  adalah  kewajiban pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai pengurang  nilai  kekayaan  bersih  dalam periode tahun anggaran (UU No. 32 dan 33 Tahun  2004).  Menurut  keputusan  menteri dalam negeri No.  29 tahun  2002 tentang “pedoman pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta  tata  cara    penyusunan    perhitungan APBD”        menyebutkan  bahwa pengeluaran    daerah    adalah    semua pengeluaran  kas  daerah  periode  tahun anggaran tertentu. Serta memberikan penjelasan  tentang  belanja  daerah  yaitu semua  pengeluaran  kas  daerah  dalam periode  tahun  anggaran  tertentu  yang menjadi beban daerah
Pasal  36  Permendagri  No.  13/2006 menyebutkan bahwa belanja menurut kelompok  belanja  terdiri  dari  belanja  tidak langsung  dan  belanja  langsung.  Belanja tidak  langsung,  merupakan  belanja  yang dianggarkan  tidak  terkait  secara  langsung dengan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan. Sedangkan  belanja  langsung,  merupakan belanja  yang  dianggarkan  terkait  secara langsung  dengan  pelaksanaan  program  dan kegiatan.  Belanja  langsung  dikelompokkan
menurut  jenis  belanja  yang  terdiri  dari belanja  pegawai,  belanja  barang  dan  jasa, dan belanja modal.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Boediono (1985),
pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan  output  per  kapita  jangka  panjang. Di  sini,  proses  mendapatkan  penekanan karena  mengandung  unsur  dinamis.  Suatu pertumbuhan dikatakan mengalami pertumbuhan  atau  berkembang  apabila tingkat  kegiatan  ekonominya  lebih  tinggi dibandingkan  apa  yang  dicapai  pada  masa sebelumnya.
Pertumbuhan  ekonomi  dari  sudut tinjauan  ekonomi  dapat  direfleksikan  oleh pertumbuhan  Produk  Domestik  Bruto (PDB). Variabel ini sering digunakan untuk mengukur  seberapa  baik  ekonomi  suatu negara  sudah  dikelola  dengan  benar.  Studi yang dilakukan oleh Zhang dan Zou (1998), menggunakan  pertumbuhan  di  daerah  pada harga  konstan  sebagai  proksi  pertumbuhan ekonomi.  Philips  dan  Woller  (1997),  juga menggunakan  tingkat  pertumbuhan  PDB sebagai  proksi  pertumbuhan  ekonomi. Dalam konteks daerah, Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dihitung dengan:
Pertumbuhan Ekonomi = (PDRB t – PDRB t-1 ) / PDRB t-1 x 100%
Di mana PDRB t = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t;  PDRB t-1 = Produk Domestik Regional Bruto satu tahun sebelum tahun t.
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Indikator  kesejahteraan  manusia yang  disusun  oleh  UNDP  dikenal  dengan Human  Development  Index (HDI)  atau Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM). Indeks ini besarnya antara 0 sampai dengan 1,0.  Semakin  mendekati  1  berarti  indeks pembangunan manusia-nya tinggi, demikian sebaliknya (Saputra, 2011).
Kemudian  menurut  Kuncoro  (2003) penetapan  kategori  IPM  didasarkan  pada skala  0,0-1,0  yang  terdiri  dari:  kategori rendah ( nilai IPM 0-0,5) , kategori menegah (  nilai  IPM  antara  0,51-0,79)    dan  kategori tinggi   (nilai IPM 0,8-1,0).
Sedangkan menurut Sukmaraga (2011) konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan  oleh  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB),  menetapkan  peringkat kinerja  pembangunan  manusia  pada  skala 0,0 – 100,0 dengan katagori sebagai berikut : tinggi (IPM lebih dari 80,0), menengah atas (IPM antara 66,0 – 79,9), menengah bawah ( IPM antara 50,0 – 65,9 ) dan rendah ( IPM kurang dari 50,0)

## METODE PENELITIAN
Metodologi Penelitian Sumber Data Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis data  sekunder  dengan  menggunakan  data time  series yaitu  periode  tahun  2012-2016. Adapun  data  yang  diperoleh  yaitu  berupa data  laporan  realisasi  penerimaan  anggaran pendapatan  belanja  daerah  (APBD)  dari direktorat  jenderal  perimbangan  keuangan kementerian keuangan RI. Dari data ini akan diperoleh data mengenai rasio desentralisasi fiskal,  rasio  efisiensi  keuangan  daerah  dan pengeluaran  pemerintah  daerah.  Kemudian data  mengenai  pertumbuhan  ekonomi  dan Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  yang berasal  dari  Badan  Pusat  Statistik.  Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive  sampling yaitu  teknik  penentuan sampel  dengan  pertimbangan  tertentu (Sugiyono,  2003).  Kabupaten/  Kota  yang akan  dijadikan  sampel  dalam  penelitian  ini adalah  Kabupaten/  Kota  yang  provinsinya masuk  kategori  rendah,  sedang  dan  tinggi dalam  capaian  IPM  pada  Tahun  2014  yang datanya dikeluarkan oleh BPS. Sampel yang
diperoleh  sejumlah  56  Kabupaten/Kota  di Indonesia.
Pelaksanaan Penelitian Dalam penelitian ini, metode pengumpulan  data  yang  dipakai  adalah melalui  studi  pustaka  yang  merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, survei dan pengamatan literatur, dan teknik  dokumentasi  yang  masih  relevan dalam  penelitian  ini.  Selain  itu  data  juga diunduh  melalui  internet  dan  didapat langsung dari kantor/instansi yang berkaitan dalam  penelitian  ini.  Data  mengenai mengenai pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)    didapat langsung  dari  BPS  dan  didapat  melalui website  www.bps.go.id.    Data  laporan realisasi  APBD  didapat  dari  Direktorat jenderal  perimbangan  keuangan  melalui website : www.djpk.kemenkeu.go.id.

## Indikator Yang Diamati
Indikator atau variabel yang diamati dalam  penelitian  ini  adalah  variabel dependen, variabel independen, dan intervening  variabel.  Variabel  dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang akan diukur dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan variabel independen  dalam  penelitian  ini  adalah: desentralisasi  fiskal  yang  akan  diukur dengan  menghitung  rasio  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan  pajak  dengan  realisasi  pengeluaran total  pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam satuan persen, kinerja keuangan pemerintah daerah    akan  diukur  dengan  menghitung rasio  efisiensi  keuangan  daerah  dengan membandingkan  total  realisasi  pengeluaran dibagi  total  realisasi  penerimaan,  diukur dalam  persentase.  Pengeluaran  pemerintah daerah  dalam  menghitung  rasio  tersebut akan  menghitung  seluruh  belanja  baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian
variabel  intervening  dalam  penelitian  ini adalah  pertumbuhan  ekonomi  yang  akan diukur  dengan  proksi  pertumbuhan  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  diukur dalam persentase.

## Analisis Data
Metode  pengujian  hipotesis  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  analisis  jalur  ( Path  Analysis ). Analisis  jalur  merupakan  perluasan  dari analisis  regresi  linear  berganda.  Analisis jalur  adalah  penggunaan  analisis  regresi untuk  menaksirkan  hubungan  kausalitas antar  variabel  yang  telah  ditetapkan sebelumnya  berdasarkan  teori  (Ghozali, 2006).  Hipotesis  penelitian  ini  ingin membuktikan  apakah  Desentralisasi  Fiskal, Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah  dan Pengeluaran  Pemerintah  Daerah  masing- masing berpengaruh secara langsung terhadap  tingkat  kesejahteraan  masyarakat dan  berpengaruh  secara  tidak  langsung melalui pertumbuhan ekonomi yang diproksikan  dengan  jumlah  pertumbuhan PDRB sebagai variabel intervening .
Koefisien  jalur  dalam  penelitian  ini dihitung  dengan  dua  persamaan  regresi berganda  (analisis  regresi  dengan  satu variabel  dependen  dan  dua  atau  lebih variabel  independen).  Analisis  regresi pertama  dalam  penelitian  ini  dimaksudkan untuk  mengetahui  pengaruh  Desentralisasi Fiskal,  Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah melalui pertumbuhan ekonomi.
Sedangkan persamaan  regresi  kedua  dimaksudkan untuk  mengetahui  pengaruh  Desentralisasi Fiskal,  Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap  tingkat  kesejahteraan  masyarakat secara langsung, serta pengaruh pertumbuhan  ekonomi  terhadap  tingkat kesejahteraan masyarakat (yang diproksikan
dengan IPM). Model persamaan regresi pada penelitian ini yaitu:
Persamaan regresi I:
PE =  + ß 1 X 1 + ß 2 X 2 + ß 3 X 3 +e Persamaan regresi II: IPM =  + ß 1 X 1 + ß 2 X 2 + ß 3 X 3 + ß 4 PE +e dimana  :  IPM=  Tingkat  Kesejahteraan Masyarakat,  = Konstanta, β = Slope atau koefisien regresi atau intersep, X 1 = Desentraslisasi Fiskal, X 2 = Efisiensi Keuangan  Daerah,  X 3 =  Pengeluaran Pemerintah Daerah , PE = pertumbuhan ekonomi, e = error.
Persamaan  regresi  linier  berganda dalam  model  penelitian  ini  akan  dilakukan pengujian  dengan  menggunakan software pengolahan  data  SPSS.    Sebelum  dilakukan pengujian  terhadap  regresi  linear  berganda tersebut dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas.  Uji  asumsi  klasik  yang dilakukan  yang  tersebut  diatas  harus menunjukan  hasil  normalitas,  bebas  dari multikoliniearitas, bebas dari autokorelasi dan bebas dari heterokesdasitas (Ghozali, 2006).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Peran Desentralisasi Fiskal
Pada  tabel  2  dibawah  ini  akan dideskripsikan  secara  statistik  mengenai  dua variabel  penting  dalam  penelitian  ini  yaitu: variabel  desentralisasi  fiskal  (X1)  dan variabel  tingkat  kesejahteraan  masyarakat (IPM). Kemudian akan  dideskripsikan peran desentralisasi fiskal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kajian literatur  dari  berbagai  penelitian-penelitian terdahulu.
Dari  56  sampel  kabupaten/kota  yang diambil dengan rentang waktu selama 5 tahun dari  Tahun  2012-2016  terlihat  bahwa  rasio desentralisasi  fiskal  terendah  sebesar  4,36% dan  teringgi  sebesar  141.68%.  Sedangkan rata-rata  rasio  desentralisasi  fiskal  di  56 kabupaten/kota sebesar  26,38%.  Rasio tersebut menggambarkan bahwa desentralisasi fiskal pada kabupaten dan kota di Indonesia  pada angka rendah,  sedang dan tinggi.  Rasio  terendah  pada  Kabupaten Minahasa Tenggara. Sedangkan untuk tingkat kesejahteraan  masyarakat  angka  terendah sebesar  44,32  dan  tertinggi  sebesar  85,32. Sedangkan rata-rata nilai IPM yang memprosikan tingkat kesejahteraan masyarakat sebesar 71,01. IPM terendah pada Kabupaten  Puncak  Jaya  dan  IPM  tertinggi pada Kota Yogyakarta.
Desentralisasi fiskal merupakan
sebuah kebijakan pemerintah yang menggulirkan  kewenangan  yang  lebih  luas pada  pemerintah  daerah  untuk  mengelola kebijakan  keuangan  daerahnya.  Kebijakan desentralisasi  fiskal  tentunya  dapat  memiliki peran bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat  pada  kabupaten/kota  maupun provinsi melalui program- program pembangunan.  Hasil  penelitian  dari  Saputra, Bambang dan Mahmudi (2012) menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif pada  kesejahteraan  masyarakat.  Pemberian otonomi  daerah  melalui  desentralisasi  fiskal dan kewenangan daerah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam
melaksanakan  pembangunan  daerah  guna meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Dengan  desentralisasi  Pemerintah  Daerah lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat  lokal (local  needs  and  local  demand) sehingga sevice delivery semakin responsif dan mampu mengantarkan  masyarakat  menjadi  lebih sejahtera.  Berbagai  program  pembangunan
dapat  dilaksanakan  oleh  daerah  yang  dapat menyentuh secara langsung terhadap pemenuhuan kebutuhan hidup masyarakat.
Kemudian  penelitian  yang  dilakukan oleh Dewi dan Sutrisna (2014) menunjukkan bahwa  kemandirian  keuangan  daerah  secara parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia menggambarkan tingkat  kesejahteraan  masyarakat.  Semakin mandiri keuangan suatu daerah menggambarkan  bahwa  daerah  sudah  tidak tergantung  lagi  pada  keuangan  pemerintah pusat.  Yang  berarti  bahwa  daerah  mampu mengelola keuangannya untuk melaksanakan program-program  pembangunan.  Peranan keuangan  daerah  akan  dapat  meningkatkan kesiapan daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab.
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh  Badrudin,  Rudy  (2012)  menyebutkan bahwa  desentralisasi  fiskal  berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan  masyarakat kabupaten/kota  di  Provinsi    Jawa  Tengah terbukti. Ini bermakna bahwa aspek efisiensi merupakan raison d'etre untuk desentralisasi fiskal.  Karena  preferensi  setiap  individu terhadap barang publik berbeda, maka dalam suatu  sistem  fiskal  yang  terdesentralisasi, setiap  individu dapat memilih untuk tinggal di  sebuah  komunitas  atau  masyarakat  yang sesuai  dengan  preferensi  mereka  dalam rangka  untuk  memaksimalkan  kesejahteraan masyarakat.
Untuk  mengetahui  pengaruh  X1 melalui  PE  terhadap  IPM  dapat  dilihat  dari gambar  diagram  jalur  model  2  diatas. Diketahui  bahwa  pengaruh  langsung  yang diberikan  X1 terhadap IPM adalah sebesar  - 0,260.  Sedangkan  pengaruh  tidak  langsung X1 melalui PE terhadap IPM adalah perkalian nilai  beta  X1  terhadap  PE  dengan  nilai  beta PE  terhadap  IPM  yaitu:  0,299  x  0,112  =
0,0334.  Maka pengaruh total  yang diberikan X1  terhadap  IPM  adalah  pengaruh  langsung ditambah  pengaruh  tidak  langsung  yaitu:  - 0,260 + (0,0334)=  -0,226. Berdasarkan  hasil perhitungan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa nilai  pengaruh  langsung  sebesar  -0,260  dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,0334 yang berarti  bahwa  nilai  pengaruh  tidak  langsung lebih  besar  dibandingkan  dengan  nilai pengaruh  langsung.  Hasil  ini  menunjukkan bahwa  secara tidak langsung  X1 melalui  PE mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap IPM.
Kemudian untuk mengetahui pengaruh X2 melalui PE terhadap IPM dapat dilihat  bahwa  pengaruh  langsung  yang diberikan  X2  terhadap  IPM  adalah  sebesar 0,175.  Sedangkan  pengaruh  tidak  langsung X2 melalui PE terhadap IPM adalah perkalian nilai  beta  X2  terhadap  PE  dengan  nilai  beta PE  terhadap  IPM  yaitu:  -0,124  x  0,112  =  - 0,014.  Maka  pengaruh  total  yang  diberikan X2  terhadap  IPM  adalah  pengaruh  langsung ditambah  pengaruh  tidak  langsung  yaitu: 0,175  +  (-0,014)=  0,161.  Berdasarkan  hasil perhitungan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa nilai  pengaruh  langsung  sebesar  0,175  dan pengaruh tidak langsung sebesar -0,014 yang berarti  bahwa  nilai  pengaruh  langsung  lebih besar  dibandingkan  dengan  nilai  pengaruh tidak langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara  tidak  langsung  X2  melalui  PE  tidak mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap IPM.
Kemudian untuk mengetahui pengaruh X3 melalui PE terhadap IPM dapat dilihat  bahwa  pengaruh  langsung  yang diberikan  X3  terhadap  IPM  adalah  sebesar 0,025.  Sedangkan  pengaruh  tidak  langsung X3 melalui PE terhadap IPM adalah perkalian nilai  beta  X3  terhadap  PE  dengan  nilai  beta PE terhadap IPM yaitu: 0,037 x 0,112 = 0,004. Maka  pengaruh  total  yang  diberikan  X3 terhadap  IPM  adalah  pengaruh  langsung
ditambah  pengaruh  tidak  langsung  yaitu: 0,025  +  0,004=  0,029.  Berdasarkan  hasil perhitungan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa nilai  pengaruh  langsung  sebesar  0,025  dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,004  yang berarti  bahwa  nilai  pengaruh  langsung  lebih besar  dibandingkan  dengan  nilai  pengaruh tidak langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara  tidak  langsung  X3  melalui  PE  tidak mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap IPM.

## Pembahasan
Dari berbagai hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat peran yang  positif  dari  kebijakan  desentralisasi fiskal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.  Kebijakan  desentralisasi  fiskal berdampak  positif  bagi  kekuatan  finansial pemerintah  daerah  kabupaten/kota  dimana daerah mendapatkan sumber-sumber penerimaan  keuangan  daerah  dari  dua  sisi yaitu: dana transfer maupun dari pendapatan asli daerah. Dengan adanya transfer dari pusat berupa  dana  bagi  hasil  baik  pajak  maupun bukan  pajak,  dana  alokasi  khusus  maupun dana alokasi umum menyebabkan ketimpangan  keuangan  antara  pemerintah pusat  dengan  pemerintah  daerah  maupun ketimpangan  keuangan  antar  pemerintah daerah  dapat  diminimalisir.  Artinya  daerah mendapatkan  tambahan  sumber  penerimaan keuangan  yang  dapat  digunakan  untuk mendukung program-program pembangunan.
Selain itu dengan kebijakan desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang  lebih  luas  kepada  daerah  dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerahnya  yang  berasal  dari  Pendapata  Asli Daerah  (PAD).  Sumber-sumber  PAD  ini dapat dioptimalkan oleh daerah dalam rangka mendapatkan sumber-sumber pendanaan bagi pelaksanaan program-program pembangunan.  Pendapatan yang  berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan
lain-lain  daerah  dapat  dioptimalkan  melalui kebijakan  peraturan  daerah  sehingga  daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  dengan  tidak  melanggar  peraturan perundangan yang berlaku.
Analisis pengaruh desentralisasi fiskal, efisiensi keuangan daerah, pengeluaran pemerintah daerah terhadap tingkat kesejahteraan
masyarakat pada
Kabupaten/Kota  di  Indonesia  periode  Tahun 2012-2016  dapat  dijelaskan  dalam  ulasan berikut ini.  Berdasarkan tabel 5. coefficients diatas menunjukkan bahwa tingkat signifikansi  X1(desentralisasi  fiskal)  dan  X2 (efisiensi  keuangan  daerah)  dibawah  0,05 dimana  X1  sebesar  0,000  dan  X2  sebesar 0,035, yang artinya bahwa X1 (desentralisasi fiskal  )  dan  X2  (efisiensi  keuangan  daerah) berpengaruh  signifikan  secara  langsung terhadap  PE  (pertumbuhan  ekonomi).  Hasil penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang dilakukan oleh Muryawan dan Sukarsa (2016) yang menunjukan bahwa variabel desentralisasi  fiskal  dan fiscal  stress secara langsung  berpengaruh  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Kemudian variabel desentralisasi fiskal dan fiscal stress secara tidak langsung juga berpengaruh secara signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi melalui  kinerja  keuangan  daerah.  Variabel kinerja  keuangan  secara  langsung  juga menunjukkan  pengaruhnya  secara  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dalam era  desentralisasi  fiskal  pemerintah  daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kapasitas fiskalnya, dengan cara pengembangan aktivitas  ekonomi  di  berbagai  bidang  dan berbasis komoditi unggulan daerah, melakukan  intensifikasi  dan  ekstensifikasi penerimaan  pendapatan  asli  daerah  dan disertai  dengan  kinerja  keuangan  yang efesien.  Peningkatan  kapasitas  fiskal  daerah dimaksudkan agar daerah mempunyai
kekuatan  finansial  yang  besar  yang  mampu menghadapi tekanan keuangan ( fiscal stress ) sehingga daerah dapat menggunakan anggaran daerah sesuai dengan perencanaan.
Kemudian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD
menyebabkan  sumber-sumber  penerimaan daerah dapat optimal.
Sedangkan  variabel  X3  (pengeluaran pemerintah  daerah)  dalam  penelitian  ini mempunyai nilai signifikansi 0,526, angka ini menunjukkan  bahwa  X3  tidak  berpengaruh secara  langsung  terhadap  variabel  PE (pertumbuhan ekonomi) karena nilai signifikansinya  diatas  0,05.  Hasil  penelitian ini  tidak  mendukung  penelitian  yang dilakukan oleh  Wahyuni,  Sukarsa  dan Yuliarmi (2014) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran  pemerintah  dan  investasi  dari tahun  2000-2012  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi kabupaten/kota  di  Provinsi  Bali.  Hal  ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah  yang  digunakan  untuk  melaksanakan program kerja pemerintah dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi daerah meningkat  karena  pengeluaran  pemerintah daerah ini dapat digunakan untuk membangun sektor-sektor  yang  produktif  yang  dapat menyerap  banyak  tenaga  kerja  dan  sektor produktif yang lainnya.
Kemudian berdasarkan analisis regresi  liniear  model  2    yang  mendasarkan pada tabel 7. coefficients diatas  dapat dilihat hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat signifikansi X1 dan X2 dibawah 0,05 , dimana X1 sebesar  yang 0,000,  dan X2 sebesar 0,003 artinya bahwa X1 (desentralisasi fiskal ) dan X2  (efisiensi  keuangan  daerah)  berpengaruh signifikan  secara  langsung  terhadap  IPM. Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian yang  dilakukan  oleh    Dewi  dan  Sutrisna (2014)  yang  menunjukkan  bahwa  secara simultan  kemandirian  keuangan  daerah,
pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan  terhadap  IPM.  Sedangkan  secara parsial  kemandirian  keuangan  daerah  dan pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  IPM.  Kemandirian keuangan  daerah  yang  dapat  dilihat  melalui kebijakan  desentralisasi  fiskal  menyebabkan bahwa lambat laun ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berkurang.  Penerimaan  pemerintah  daerah sudah  cukup  untuk  membiayai  kebutuhan anggaran daerahmnya dalam rangka menjalankan program-program kerja daerahnya.  Semakin  mandiri  sebuah  daerah maka semakin kecil ketergantungan pemerintah  daerah  tersebut,  terutama  pada dana  perimbangan/dana  transfer.  Karena daerah  sudah  mampu  melakukan  terobosan dalam  menggali  sumber-sumber  penerimaan daerahnya  melalui  berbagai  usaha  baik intensifikasi  maupun  ekstensifikasi  terhadap sumber-sumber penerimaan PAD. Kemudian juga  mendukung  penelitian  yang  dilakukan oleh Penelitian lain dilakukan oleh Anggraini dan Sutaryo (2015) yang meneliti pengaruh rasio keuangan pemerintah daerah terhadap  indek  pembangunan  manusia  di Pemerintah  Provinsi  seluruh  Indonesia membuktikan bahwa Rasio Derajat
Desentraliasi dan Rasio Kemandirian Keuangan  Daerah  berpengaruh  terhadap IPM. Sedangkan  hasil  penelitian  juga menunjukkan bahwa variabel X3
(pengeluaran  pemerintah  daerah  )  dan  PE (pertumbuhan  ekonomi)  tidak  berpengaruh terhadap varibel IPM karena nilai signifikansi diatas  0,05.  Hasil  ini  tidak  mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2012) yang menyatakan bahwa, pengeluaran pemerintah  memiliki  efek  positif  dan signifikan  terhadap  indeks  pembangunan manusia  di  kabupaten/kota  tingkat  Provinsi Jawa Tengah.
Selanjutnya  dengan  menggunakan analisis  jalur  menunjukkan  hasil  penelitian sebagai berikut:  bahwa secara tidak langsung X1  (desentralisasi  fiskal)  melalui  PE (pertumbuhan ekonomi) mempunyai pengaruh  signifikan  terhadap  IPM  (tingkat kesejahteraan  masyarakat).  Hasil  penelitian ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan oleh Saputra dan Mahmudi (2012) mengindikasikan bahwa, desentralisasi fiskal berdampak  positif  terhadap  kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal akan membuat pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakatnya. Pemberian otonomi  daerah  melalui  desentralisasi  fiskal dan kewenangan daerah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan  pembangunan  daerah  guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Selain  itu  hasil  penelitian  juga menunjukkan  bahwa  secara  tidak  langsung X2  (efisiensi  keuangan  daerah)  melalui  PE (pertumbuhan  ekonomi)  tidak  mempunyai pengaruh signifikan terhadap IPM. Demikian juga  dengan  X3  (pengeluaran  pemerintah daerah)  secara  tidak  langsung  melalui  PE (pertumbuhan  ekonomi)  tidak  mempunyai pengaruh  signifikan  terhadap  IPM  (tingkat kesejahteraan masyarakat).

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1. Terdapat  peran  positif  desentralisasi fiskal  terhadap  tingkat  kesejahteraan masyarakat.  Desentralisasi  fiskal  dapat mengetahui  keinginan  dan  kebutuhan masyarakat.  Selain  itu  desentralisasi fiskal  dapat  memperkuat  kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk program –program pembangunan yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.
2. Terdapat  pengaruh  secara  langsung desentralisasi  fikal  (X1)  dan  Efisiensi keuangan  daerah  (X2)    terhadap pertumbuhan ekonomi (PE). Sedangkan pengeluaran  pemerintah  (X3)  daerah tidak  berpengaruh  secara  langsung terhadap pertumbuhan ekonomi (PE).
3. Terdapat  pengaruh  secara  langsung desentralisasi  fikal  (X1)  dan  Efisiensi keuangan daerah (X2)  terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (IPM).
Sedangkan  pengeluaran  pemerintah daerah (X3) dan pertumbuhan ekonomi (PE) tidak berpengaruh secara langsung terhadap
tingkat kesejahteraan masyarakat (IPM).
4. Melalui  analisis  jalur/path  analysis dapat  diketahui  bahwa  secara  tidak langsung  desentralisasi  fikal    (X1) melalui  pertumbuhan  ekonomi  (PE) mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat
kesejahteraan masyarakat  (IPM).  Selain  itu  juga menunjukkan  bahwa  secara  tidak langsung  efisiensi  keuangan  daerah (X2)  dan  pengeluaran  pemerintah daerah  (X3)  melalui  pertumbuhan ekonomi (PE) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap IPM.

## Saran
1. Pemerintah daerah  perlu meningkatkan peran  dalam  kebijakan  desentralisasi fiskal sehingga kebijakan ini dapat terus mendorong  peningkatan  kesejahteraan masyarakat
2. Perlunya  peningkatan  pertumbuhan ekonomi  di  daerah  agar  masyarakat daerah dapat menikmati dampak positif dari pertumbuhan ekonomi, meningkatnya  pendapatan  masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. 3. Daerah  perlu  melakukan  efisiensi  dan efektifitas dalam pengeluaran pemerintah daerah, sehingga dapat tepat sasaran  yang  dapat  berdampak  positif bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiputra,  I  Made  Pradana,  et.al.  2015. Pengaruh  PAD,  Dana  Perimbangan dan SiLPA Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel  Intervening (Studi  Pada Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Bali) . SNA  18. USU. Medan.  16-19 September 2015 Anggraini,  Tika  dan  Sutaryo.  2015. Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah  Daerah  Terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  Pemerintah Propinsi di Indonesia . SNA 18. USU. Medan. 16-19 September 2015 Badrudin, Rudy. 2012. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di
Provinsi  Jawa  Tengah. Disertasi.
Program  Pasca  Sarjana.  Universitas Airlangga.  Suarabaya.  Didownload melalui website: https://repository.unai.ac.id
Bastian,  Indra.  2006. Sistem  Akuntansi
Sektor  Publik ,  Edisi  2.  Jakarta: Salemba Empat. Boediono, 1985. Teori Pertumbuhan
Ekonomi . Yogyakarta: BPFE Cassette,  Aurelie  dan  Paty,  Sonia.  2010.
Fiscal decentralization and the size of government:  a  European  country empirical  analysis :  Public  Choice 143:173-189
Dewi,  Putu  Ayu  Krisna  dan  Sutrisna,  I Ketut.  2014. Pengaruh  Kemandirian Keuangan  Daerah  dan  Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan  Manusia  di  Provinsi Bali. E-jurnal  ekonomi  pembangunan Universitas  Udayana  Vol.  4  No  1, Januari  2014.  Didownload  melalui website: https://ojs.unud.ac.id Ghozali,  Imam,  2006, Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  Program  SPSS, Badan  Penerbit  UNDIP,  Edisi  IV, Semarang.
Greer, Scott L. 2010. How Does Decentralisation  Affect  the  Welfare
State?  Territorial  Politics  and  the Welfare  State  in  the  UK  and  US. Jnl. Soc.Pol. 39,2, 181-201. Gujarati,  D.  2003. Basic  Econometric. Mc- Grawhill. New York.
Halim,  Abdul,  2007, Akuntansi  Keuangan Daerah ,  Penerbit  Salemba  Empat, Jakarta
Halim,  Abdul,  2008, Akuntansi  Keuangan Daerah. Edisi Ketiga , Salemba Empat, Jakarta.
Khusaini,  Mohammad.  2006. Ekonomi Publik:  Desentralisasi  Fiskal  dan Pembangunan daerah. Malang: BPFE
UNIBRAW. Kuncoro, Mudrajad, 2003, Ekonomi Pembangunan:  Teori,  Masalah,  dan Kebijakan, Edisi  Ketiga,  UPP  AMP YKPN, Yogyakarta.
Mahmudi.  2011. Akuntansi  Sektor  Publik.
Cetakan Pertama. UII Press.
Yogyakarta .
Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta : Penerbit Andi. Mardiasmo.2002. Otonomi  Daerah  dan Manajemen  Keuangan  Daerah .
Yogyakarta. Penerbit Andi Muryawan,  Sang  Made  dan  Made  Sukarsa. 2016. Pengaruh  Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress dan Kinerja Keuangan  Daerah  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota  Di  Provinsi Bali .  E-Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis  Universitas  Udayana  5.2 (2016) : 229-252. ISSN : 2337- 3067 Republik  Indonesia,  Keputusan  Menteri Dalam  Negeri  No.    29  tahun    2002 Tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan  keuangan  daerah  serta tata  cara    penyusunan    perhitungan APBD
Republik Indonesia ,  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Phillips,  Kerk.  L  dan  Woller,  Garry,  1997.
Does  Fiscal  Decentralization  Lead  to Economic  Growth?.Working  Pap er, No. 97, September, 1-13 Priyono,  Nuwun,  M.A.  Poerba  dan  Chaidir Iswanaji.  2014. Analisis  Pengaruh
Desentralisasi  Fiskal  dan  PDRB Terhadap Tingkat Kesejhateraan Masyarakat dan Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Kabupaten/Kota  Di  Propinsi  Jawa Tengah . Tidak Dipublikasikan.
Universitas Tidar.
Prud’homme, Remy, 1995. On the Denger of Decentralization. Washington  DC, The  World  Bank, Policy  Research
Working Paper , 1252 Saputra, Bambang, 2011, Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan  Masyarakat , Tesis ,
Maksi, UII, Yogyakarta.
Saputra,  Bambang  dan  Mahmudi.  2012.
“ Pengaruh
Desentralisasi Fiskal Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan
Kesejahteraan  Masyarakat” JAAI Volume 16 No. 2, Desember 2012 hal: 185-199.didownload melalui https://jurnal.uii.ac.id Sasana,  Hadi,  2009.  “Peran  Desentralisasi Fiskal  Terhadap  Kinerja  Ekonomi  di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”. Jurnal Ekonomi Pembangunan ,  Vol.  10,  No.  1,  hal. 103-124 Sasana,  Hadi,  2012.  “Pengaruh  Belanja Pemerintah  Daerah  dan  Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan  Manusia  (Studi  Kasus di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa
Tengah). Jurnal  Media  Ekonomi  dan Manajemen.  Untag  Semarang ,  Vol.
25, No. 1 Januari 2012.
Sugiyono, 2003, Statistika Untuk Peneltian . Cetakan kelima, Bandung: Alfabeta. Sugiyono.2009.Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cetakan kedelapan. Bandung:Alfabeta
Sukmaraga, Prima, 2011, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia,  PDRB  Per  Kapita,  dan Jumlah Pengangguran Terhadap
Jumlah Penduduk Miskin Di Propinsi
Jawa  Tengah”, Skripsi ,  FEB,  Undip, www.  eprints.undip.ac.id,    Diunduh tanggal 18 Maret 2014.
Suprasto, B. 2003. Peluang dan Tantangan
Implementasi Anggaran Berbasis
Kinerja .  Buletin  Studi  Ekonomi. Vol. 11: 270:281 ( Online ), Dari: http://worldwideweb.co.id Susantih,  H  dan  Saftiana,  Y.  2009. “Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan  Pemerintah  Provinsi  se- Sumatera  Bagian  Selatan”. Jurnal Program Pascasarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi . Universitas Sriwijaya.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Wahyuni,  I  Gusti  Ayu  Putri,  dkk.  2014. Pengaruh  Pengeluran  Pemerintah Daerah  Dan  Investasi  Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Bali. E- Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana 3.8 (2014) :458- 477. ISSN : 2337-3067 Zhang, Tao dan Zou Heng-fu, 1998. “Fiscal Decentralization,  Public  Spending, and  Economic  Growth  in  China”. Journal of Public Economics 67, 221- 240