## KENISCAYAN PEMBACAAN ULANG TAFSIR AGAMA  UNTUK MENEGASKAN KESETARAAN GENDER DALAM KEHIDUPAN KELUARGA  DAN MASYARAKAT ISLAM

## Bani Syarif Maula

## STAIN Purwokerto
banisyarifm@yahoo.com
Abstrak: Berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi telah menghambat  persamaan  hak  antara  perempuan  dan  laki-laki  dalam  masyarakat  Islam. Salah  satu  akar  masalahnya  adalah  adanya  tafsir  agama  yang  bias  gender,  karena  pada dasarnya  pemahaman  umat  Islam  terhadap  posisi  perempuan  baik  di  dalam  kehidupan domestik (rumah tangga) maupun di wilayah publik (sosial) pada umumnya sangat diwarnai oleh  ajaran  agama.  Karena  itulah,  pembacaan  ulang  tafsir-tafsir  ajaran  Islam  untuk memahami  kesetaraan  gender  dirasa  perlu  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  menjawab problematika umat Islam dalam menghadapi arus deras demokratisasi di mana wacana hak asasi  manusia  dan  kesetaraan  menjadi  isu  utamanya.  Untuk  melakukan  itu,  maka metodologi penafsiran ajaran Islam harus direkonstruksi dengan menggunakan pendekatan- pendekatan  dan  analisis  yang  bisa  membuka  adanya  kemungkinan-kemungkinan  baru dalam pembacaan al-Qur’an dan hadis sebagai seumber utama ajaran Islam.
Abstract :  Various  forms  of  discrimination  against  women  that  have  happened  until present days hinder equality between women and men in Muslim society. One of the roots of that  problem  is  the  existence  of  gender-biased  religious  interpretations,  because  basically Muslim  understanding  of  women's  position  both  in  domestic  life  (household)  and  in  public areas  (social)  is  generally  highly  influenced  by  religious  teachings.  Therefore,  rereading interpretations of Islamic teachings to understand gender equality should be considered as an attempt to answer the problems of Muslims in facing strong currents of democratization, in which the discourse of human rights and equality become its major issue. In doing so, the interpretation  of  Islamic  teaching  methodology  should  be  reconstructed  using  analytical approaches that could open up any new possibilities in the reading of the Qur'an and Hadith as the primary source of Islamic teachings.
Kata Kunci: Reinterpretasi, Analaisis Gender, dan Kesetaraan Gender.

## A. PENDAHULUAN
Pemahaman  umat  Islam  terhadap  posisi  perempuan  baik  di  dalam  kehidupan  domestik (rumah  tangga)  maupun  di  wilayah  publik  (sosial)  pada  umumnya  sangat  diwarnai  oleh ajaran  agama.  Namun  demikian,  ajaran  agama,  khususnya  pemahaman  ajaran  Islam  yang diyakini  oleh  umat  Islam  sekarang  ini,  masih  berdasarkan  pada  pemahaman  dan  penafsiran klasik  yang  cenderung  bias  atau  tidak  seimbang  dalam  melihat  peran  perempuan  dalam hubungannya  dengan  laki-laki.    Karena  itulah  bisa  dikatakan  bahwa  ketentuan-ketentuan pemahaman  ajaran  Islam  itu  mempunyai  masalah  yang  perlu  dikritisi  sebagai  upaya  untuk menegaskan keharusan adanya perlindungan hak-hak perempuan sebagai manusia dan warga masyarakat dunia, karena beberapa ketentuan ajaran agama yang ada dalam kitab-kitab tafsir dan  fikih  jika  dilihat  dengan  ukuran  keadilan  masyarakat  modern  sekarang  ini  justru mengandung unsur ketidakadilan gender yang bisa memberi peluang terjadinya  diskriminasi hak-hak  perempuan.  Berbagai  bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan  yang  selama  ini terjadi  telah  menghambat  persamaan  hak  antara  perempuan  dan  laki-laki  sehingga  bisa memperburuk  kondisi  kehidupan  perempuan  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Sebagai manusia,  perempuan  selayaknya  mendapatkan  perlakuan  yang  adil  serta  terbebaskan  dari diskriminasi oleh siapapun, di manapun dan dalam kondisi apapun.
Pembacaan  ulang  tafsir-tafsir  ajaran  Islam  untuk  memahami  kesetaraan  gender  dirasa perlu dilakukan sebagai upaya untuk menjawab problematika umat Islam dalam menghadapi arus  deras  demokratisasi  di  mana  wacana  hak  asasi  manusia  dan  kesetaraan  menjadi  isu utamanya.  Meskipun  demikian,  faktanya  memang  berbagai  upaya  yang  berkaitan  dengan pemikiran  ulang  terhadap  konsepsi-konsepsi  keagamaan  seringkali  ditentang  dengan  alasan bahwa  upaya  pemikiran  ulang  tersebut  dianggap  hanya  akan  membuat  stabilitas keberagamaan umat yang sudah mapan itu menjadi berantakan. 1
Isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan demokrasi bukan lagi hanya berkaitan dengan dunia publik, tetapi juga sudah masuk sampai ke dalam institusi keluarga.  Untuk memahami isu-isu modern ini umat Islam seringkali menggunakan dasar ajaran agama sebagai legitimasi bagi  cara  berpikir  dan  bertindak  mereka  dalam  merespon  isu-isu  tersebut.  Karena  memang ajaran  Islam  banyak  menyediakan  aturan-aturan  normatif  yang  secara  komprehensif mengatur  persoalan-persoalan  keluarga  dan  juga  hubungan  sosial  antar  sesama  manusia, meskipun  aturan-aturan  tersebut  lebih  banyak  berpedoman  pada  aturan-aturan  fikih tradisional dari pada didasarkan pada semangat keadilan dalam al-Qur’an dan hadis sebagai sumber utama umat Islam.
1 Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 1-2.
Fikih  sendiri  merupakan  hasil  dari  upaya  pemahaman  dan  penafsiran  terhadap  kedua sumber  ajaran  Islam  (al-Qur’an  dan  hadis)  dan  telah  menjadi  suatu  disiplin  ilmu  keislaman tersendiri yang secara kuat mendominasi pemahaman keagamaan umat Islam dan membentuk bagian terpenting cara berpikir mereka. 2
Artikel ini membahas satu pandangan bahwa pembacaan ulang atas teks-teks keagamaan untuk  melakukan  penafsiran  baru  yang  didasarkan  pada  satu  konsep  berpikir  yang  lebih menekankan pada aspek kesetaraan gender adalah sangat dimungkinkan.

## B.  KEADILAN GENDER SEBAGAI DASAR PENAFSIRAN
Di masa sekarang ini kajian keilmuan dan gerakan sosial di dunia Islam diwarnai dengan wacana  kesetaraan  gender  dan  gerakan  pemberdayaan  perempuan.  Hal  ini  berangkat  dari adanya  asumsi  dasar  bahwa  salah  satu  bentuk  ketimpangan  sosial  yang  terjadi  selama  ini salah  satu  sebabnya  adalah  karena  adanya  pandangan  yang  salah  dalam  melihat  dan memposisikan  relasi  sosial  laki-laki  dan  perempuan.  Asumsi  ini  kemudian  berkembang menjadi  sebuah  analisis  sosial,  yakni  analisis  gender.  Hasil  analisis  gender  ternyata  cukup mengejutkan pandangan masyarakat yang selama ini sudah mapan.
Termasuk penggunaan alat analisis ini adalah untuk membaca teks-teks keagamaan yang selama  ini  diyakini  sudah  baku  dan  final  yang  tidak  bisa  diganggu  gugat  lagi,  seperti  al- Qur’an,  hadis,  karya-karya  ulama  salaf  berupa  fikih,  tasawuf,  kalam  dan  lain-lain.  Analisis gender  juga  sering  dipakai  sebagai  pendekatan  dalam  melakukan  kajian-kajian  ilmiah termasuk dalam bidang keagamaan. Hasil dari penggunaan analisis ini dalam membaca teks- teks ajaran agama jelas sangat berbeda dengan hasil analisis para ulama terdahulu yang lebih sering menggunakan pendekatan bahasa semata (penafsiran literal).
Penafsiran  ajaran  Islam  yang  dilakukan  para  ulama  di  masa  lalu,  khususnya  yang mengatur  relasi  sosial  laki-laki  dan  perempuan,  dirumuskan  berdasarkan  pada  ketentuan- ketentuan  yang  spesifik  dalam  al-Qur’an.  Al-Qur’an  sendiri  diturunkan  di  tengah-tengah budaya patriarkhi yang cukup berakar kuat dalam masyarakat Arab abad ke-7 M. Oleh karena itu,  nuansa  pembedaan  antara  dua  jenis  kelamin  tersebut  dalam  pembacaan  ajaran  Islam terasa  sangat  kental,  sehingga  terlihat  bahwa  ajaran  Islam  lebih  menekankan  pada “perbedaan” jenis kelamin yang menimbulkan adanya pembagian peran ( gender roles ).
2 Nurcholish  Madjid, Islam  Doktrin  dan  Peradaban:  Sebuah  Telaah  Kritis  tentang  Masalah-Masalah Keagamaan dan Kemodernan (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 235.
Namun pada sisi lain, analisis gender—paling tidak pada tataran konsep dasarnya—lebih menekankan pada “persamaan” antara laki-laki dan perempuan, terutama persamaan hak dan posisi sosial. Perbedaan jenis kelamin, menurut analisis gender, tidak seharusnya melahirkan perbedaan  peran  gender  ( gender  roles ),  karena  pambagian  peran  tersebut  selayaknya  bukan didasarkan pada jenis kelamin.
Penekanan  ajaran agama  pada  pembedaan  jenis  kelamin  yang  memunculkan  pembagian peran  gender  tersebut  banyak  terdapat  dalam  ketentuan-ketentuan  fikih  (hukum  Islam).  Hal ini disebabkan, paling tidak, karena ketentuan-ketentuan dalam fikih didominasi oleh aturan- aturan masalah relasi laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga. Padahal struktur dalam rumah  tangga  Islam  lebih  banyak  didasakan  pada  penafsiran  literal  ayat-ayat  al-Qur’an  dan hadis-hadis  Nabi  yang  tidak  lepas  dari  budaya  patriarkhi  para  penafsirnya,  sehingga penafsiran  ajaran agama  tersebut  menghasilkan  suatu  pemahaman  yang  berat  sebelah  (bias) bagi  satu  golongan  jenis  kelamin  tertentu.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  adanya ketidakadilan  gender  ( gender  inequalities )  dalam  pemahaman  ajaran  agama  Islam,  karena penafsiran  tersebut  dijadikan  sebagai  alat  legitimasi  agama  terhadap  sistem  masyarakat patriarkhis. 3
Pola penafsiran seperti itu dilakukan oleh banyak penafsir ajaran Islam (ulama mufassir ) yang mayoritasnya adalah kaum laki-laki. Karya-karya tafsir yang mereka hasilkan kemudian digunakan secara arbitrer (sewenang-wenang tanpa adanya daya kritis), disosialisasikan dan diajarkan  sebagai  suatu  persepsi  kebiasaan  sehingga  menjadi  kesatuan  nilai  ( value )  yang nyaris taken  for  granted atau  diterima  apa  adanya  karena  dianggap  berasal  dari  Tuhan. 4 Disengaja  atau  tidak,  nilai-nilai  yang  dilahirkan  dari  tafsir  kemudian  mengkristal  melalui proses  imitatif,  tanpa  harus  melalui tahap  rasionalisasi  yang  panjang.  Dengan  kapasitas  dan kapabilitasnya,  para  ulama  tersebut  kemudian  secara  sadar  merumuskan  sebuah  pranata dengan melakukan sintesis antara kultur Arab dengan prinsip-prinsip al-Qur’an. 5
Sebenarnya,  analisis  gender  menilai  bahwa  perbedaan  gender  ( gender  differences )  dan perbedaan  peran  gender  ( gender  roles )  sebenarnya  tidak  menjadi  masalah  manakala  tidak mengarah pada terjadinya ketidakadilan gender ( gender inequalities ), karena analisis gender pada  prinsipnya  tidak  mempersoalkan  persoalan  pembagian  peran  laki-laki  dan  perempuan
3 Siti  Ruhaini  Dzuhayatin,  “Gender  dalam  Perspektif  Islam;  Studi  terhadap  Hal-hal  yang  Menguatkan dan  Melemahkan  Gender  dalam  Islam”,  dalam  Mansour  Fakih,  dkk., Membincang  Feminisme:  Diskursus Gender Perspektif Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 245.
4 Ibid .
5 Ibid .
dalam  masyarakat  maupun  dalam  keluarga  selama  hal  tersebut  tidak  melahirkan ketidakadilan gender. 6
Penggunaan  analisis  gender  untuk  memahami  ajaran  Islam  sangat  mungkin  dilakukan, karena  pemahaman  tentang  ajaran  Islam  haruslah  berangkat  dari  satu  asumsi  dasar  bahwa sesungguhnya  pemahaman  (penafsiran)  tersebut  bukanlah  suatu  upaya  pembacaan  ajaran agama  yang  sudah final dan  baku  yang  terbebas  dari  kondisi  sosial,  tradisi,  dan  budaya penafsirnya.

## C. KENISCAYAN PEMBACAAN ULANG TAFSIR AJARAN ISLAM
Dalam kajian-kajian pemahaman ajran agama Islam, baik dalam kitab-kitab tafsir maupun fikih, bisa dilihat bahwa posisi kaum perempuan secara umum tidak setara dengan kaum laki- laki.  Karena  itulah  perlu  adanya  upaya-upaya  penafsiran  kembali  pemahaman  atas  ajaran islam  tersebut  dengan  lebih  menekankan  pada  aspek  kesetaraan  dan  keadilan  gender. Ketidakadilan  gender  yang  rasakan  oleh  kaum  perempuan  umat  Islam  merupakan  produk pemikiran  Islam  baik  yang  terdapat  di  dalam  kitab-kitab  fikih  maupun  tafsir  klasik  yang mengandung  ketidakadilan  gender  tersebut.  Asal-usul  ketidakadilan  gender  di  dalam pemahaman  ajaran  Islam  itu  sendiri  terletak  pada  kontradiksi-kontradiksi  dari  dalam  ( inner contradictions )  antara  cita-cita  Islam  dan  norma-norma  sosial  budaya  yang  ada  di  dalam masyarakat  Muslim.  Di  satu  sisi  cita  Islam  mengajak  kepada  kebebasan,  keadilan  dan kesetaraan,  namun  di  sisi  lain  norma-norma  dan  struktur  sosial  masyarakat  Muslim  pada masa ditulisnya tafsir-tafsir ajaran Islam tersebut menghalangi realisasi cita-cita tersebut. 7
Perlu  juga  diperhatikan  dan  diingat  bahwa  sebagian  besar  ayat-ayat  al-Qur’an  yang berhubungan antar sesama manusia (fikih mu’amalah) tidak berisi ketentuan-ketentuan yang sama sekali baru bagi masyarakat Arab pada saat pewahyuan.  Dalam pengertian bahwa ayat- ayat  tersebut  hanya  bersifat  mengesahkan  atau  mengoreksi  praktek  yang  sebelumnya  sudah berlaku  di  kalangan  masyarakat  Arab,  dan  tidak  bersifat  meletakkan  dasar-dasar  yang sepenuhnya baru. 8 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebenarnya superioritas laki-laki atas  perempuan  dalam  aturan-aturan  fikih bukanlah  suatu  ketentuan  yang  bersifat  pasti ( qat’iy ),  sehingga  tidak  perlu  lagi  ada  kontradiksi  antara  cita-cita  Islam  dan  norma-norma
6 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial , cet. 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 12.
7 Ziba  Mir-Hosseini,  “The  Construction  of  Gender  in  Islamic  Legal  Thought:  Strategies  for  Reform”, dalam Nik Noriani Nik Badlishah (Ed.), Islamic Family Law and Justice for Muslim Women (Malaysia: Sisters in Islam, 2003), hlm. 97.
8 Ibid , hlm. 103-104.
sosial  budaya  yang  ada  di  dalam  masyarakat  Muslim.  Salah  satu  contohnya  adalah  tentang pemahaman masalah relasi suami dan isteri dalam sistem keluarga.
Ayat  al-Qur’an  yang  biasanya  dijadikan  dasar  oleh  para  pembaca  klasik  tentang keutamaan posisi laki-laki atas perempuan dalam keluarga adalah Surat al-Nisā’ ayat 34 yang menyatakan  bahwa  laki-laki  adalah  “pemimpin”  ( qawwamun ) 9 bagi  perempuan.  Kata qawwamun inilah  yang  menuntut  untuk  ditafsirkan  ulang  sehingga  tidak  mengesankan adanya subordinasi terhadap kaum perempuan. 10 Kata tersebut bisa juga berarti ‘penanggung jawab’, ‘pengayom’, ‘penopang’, 11 atau ‘mitra sejajar’. 12
Demikian  juga  dengan  kelanjuta  ayat  di  atas  (al-Nisā’:  34),  yaitu  tentang  cara  suami mendidik  isteri  yang  durhaka  ( nusyuz ),  yaitu  “ …wanita-wanita  yang  kamu  khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka… ” 13 Kata wadribuhunna pada  ayat  tersebut  diterjemahkan  dengan  “pukullah mereka”.  Anjuran  Al-Qur’an  untuk  memukul  isteri  ini  memberi  kesan  bahwa  dalam  ajaran Islam  kedudukan  laki-laki  adalah  lebih  tinggi  dan  superior  daripada  perempuan.  Memang kata wadribuhunna merupakan  kata  yang  berasal  dari  akar-kata daraba (bentuk fi’l  madi , bentuk masdar nya darb )  yang  bisa  berarti  ‘memukul’,  namun  bukan  satu-satunya  arti.  Di dalam  al-Qur’an  terdapat  kurang  lebih  59  kali  dijumpai  kata  yang  berasal  dari  akar-kata daraba atau darb yang bisa berarti “membuat perumpamaan” (di antaranya QS. Ibrāhīm [14]: 24,  al-Nahl  [16]:  75),  bisa  juga  berarti  “bepergian/meninggalkan”  (antara  lain  QS.  al-Nisā’ [4]:  94,  101).  Dengan  demikian  kata  “ wadribuhunna ”  pada  surat  al-Nisā’  ayat  34  tersebut bisa juga diberi arti ‘berilah contoh’ atau ‘usirlah’ daripada ‘pukullah’. 14
Kata daraba juga  ada  yang  bermakna a‘rada  ‘anhu  wa  insarafa (berpaling  dan meninggalkan  untuk  pergi).  Demikian  pula,  kata d}araba ada  yang  berarti mana‘ahu  at- tasarruf bi malihi (mencegah untuk tidak memberikan hartanya kepadanya). 15 Jika demikian,
9 Al-Qur’an dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI menerjemahkan kata tersebut dengan “pemimpin”.
10 Bani Syarif Maula, “Kepemimpinan dalam Keluarga: Perspektif Fiqh dan Analisis Gender”, Musawa: Jurnal  Studi  Gender  dan  Islam ,  Vol.  3,  No.  1,  Maret  2004,  Yogyakarta:  Pusat  Studi  Wanita  IAIN  Sunan Kalijaga, hlm. 27-43.
11 Zaitunah  Subhan, Tafsir  Kebencian:  Studi  Bias  Gender  dalam  Tafsir  Al-Qur’an (Yogyakarta:  LKiS, 1999), hlm. 105.
12 M. Atho Mudzhar, “Persoalan Gender dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Hukum Islam”, dalam Profetika  Jurnal  Studi  Islam ,  Vol.  1,  No.  1,  Januari  1999,  Surakarta:  Program  Magister  Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.112.
13 Lihat Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1989), pada surat al-Nisâ’ (4) ayat 34.
14 Atho Mudzhar, “Persoalan Gender.”, hlm. 12.
15 Louis Ma’lûf, Al-Munjid fi al-Lughah al-‘Arabiyah (Beirut: tnp., t.t.), hlm. 463.
masih  ada  kemungkinan  penafsiran  lain  kata wadribuhunna ,  seperti  ‘berpalinglah  dan tinggalkanlah  mereka’  atau  ‘janganlah  mereka  diberi  nafkah’.  Tafsir  semacam  ini, diharapkan,  akan  lebih  dapat  menghindarkan  terjadinya  kekerasan  dalam  keluarga  ketika terjadi nusyuz .
Penafsiran  al-Qur’an  yang  kontekstual  tersebut  tidak  bisa  dilakukan  sepotong-sepotong. Artinya jika kita hendak menafsirkan suatu kata dalam Al-Qur’an dengan mempertimbangkan  aspek  keadilan  dan  kesetaraan,  maka  ayat  yang  lain  pun  harus diperlakukan sama. Misalnya pada ayat di atas, jika kata qawwamun diartikan sebagai “mitra sejajar”,  maka  kata wadribuhunna juga  harus  diartikan  dengan  mempertimbangkan  aspek keadilan  pula,  sehingga  karena  posisi  perempuan  dan  laki-laki  dalam  rumah  tangga  adalah sejajar, maka yang satu tidak boleh menunjukkan superioritasnya terhadap yang lain, karena sudah tidak ada lagi kelas dalam rumah tangga. Dengan  demikian, ayat al-Qur’an yang satu akan mendukung bagi ayat al-Qur’an lainya untuk membentuk suatu pemahaman Al-Qur’an yang berkeadilan, terutama yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan. 16
Dengan  menggunakan  pembacaan  klasik  atas  ajaran  Islam  tentang  fikih  keluarga  ( al- Ahwāl al-Syakhsiyah ), aturan-aturan tentang pernikahan, perceraian, dan waris lebih banyak menguntungkan pihak laki-laki dari pada perempuan. Sebagaimana disebutkan di atas, hal ini disebabkan  karena  di  dalam  ketentuan-ketentuan  mengenai  masalah-masalah  tersebut kedudukan  laki-laki  dan  perempuan  berbeda  di  mana  posisi  laki-laki  lebih  dominan,  atau bahkan superior, dibandingkan perempuan. Hal ini jelas melambangkan bahwa dalam hukum keluarga  Islam  eksistensi  perempuan  (isteri)  tidak  sejajar  dibandingkan  dengan  laki-laki (suami).
Ketidaksetaraan  laki-laki  dan  perempuan di  dalam  ketentuan  hukum  keluarga  Islam  ( al- Ahwāl al-Syakhsiyah ), lebih banyak disebabkan karena penafsiran-penafsiran yang dilakukan para ulama atas ajaran Islam hanya semata-mata bersifat literal (mengedepankan pendekatan bahasa) daripada penggunaan metode lain seperti hermeneutik yang lebih menekankan aspek sejarah dan sosiologi. 17
Kajian tentang relasi suami dan isteri perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan sejarah semantik dan sosiologi sekaligus. Dengan demikian, pendekatan hermeneutik dalam kajian  ini  menjadi  suatu  keharusan.  Hal  ini  disebabkan  karena  sumber  rujukan  yang  biasa
16 Bani Syarif Maula, “Kepemimpinan dalam Keluarga”, hlm. 37.
17 Untuk  pembahasan  penggunaan  analisis  gender  dalam  al-Ahwal  al-Syakhsiyyah,  lihat  Bani  Syarif Maula,  “Keniscayaan  Penggunaan  Analisis  Gender  dalam  Studi al-Ahwal  al-Syakhsiyyah ”,  dalam Al-Ahwal: Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam , Vol. 5 No. 1, Juni 2012,  Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan  Kalijaga, Yogyakarta.
dipakai  sebagai  dasar  legitimasi  relasi  suami-isteri  tersebut  adalah  teks-teks  al-Qur’an  dan hadis.  Misalnya,  al-Qur’an  menyebut  istilah  suami  dengan  lafaz ba’al . 18 Kata ba’al secara semantik berarti raja, majikan, atau pemilik, sehingga kata tersebut menyiratkan otoritas dan kekuasaan  luas  yang  dinikmati  oleh  seorang  laki-laki  di  dalam  keluarga,  dan  dalam  tradisi Arab  kuno,  dia  adalah  pemilik  isteri,  tuan  dan  majikannya  yang  memberi  rezeki  (nafkah hidup);  suami  ( ba’al )  juga  menjadi  pelindung  dan  pembela  kehormatan  isteri  ketika  suku atau  keluargnya  diserang  oleh  suku  lain,  sehingga  isteri  sering  diistilahkan  dengan  lafaz haram atau hurmah yang berarti sesuatu yang tidak boleh dirusak. 19
Dari  contoh  yang  diungkapkan  di  atas,  terlihat  bahwa  kajian  relasi  suami-isteri  harus menggunakan pendekatan bahasa dan sosiologi sekaligus.  Karena itulah, analisis gramatikal maupun kontekstual dalam kajian al-Qur'an terutama tentang peran laki-laki dan perempuan perlu  digunakan.  Salah  satu  analisis  kontekstual  yang  digunakan  dalam  melakukan  tafsir adalah  teori  hermeneutika  Fazlur  Rahman  yang  dikenal  sebagai  teori double  movements , yaitu terdiri dari dua gerakan ( movement ). Gerak pertama terdiri dari dua langkah. Pertama , pemahaman  makna  al-Qur’an  secara  menyeluruh  (umum)  begitu  juga  dalam  hubungannya dengan  ajaran-ajaran  khusus  yang  merupakan  jawaban  terhadap  situasi  khusus. Kedua , generalisasi  dari  jawaban-jawaban  khusus  tersebut  dan  menyatakannya  sebagai  statemen- statemen tujuan sosial-moral umum yang dapat diperoleh dari teks-teks khusus dalam sinaran latar  belakang  sosial  historis  atau  yang  sering  disebut ratio  legis . 20 Adapun  gerak  kedua adalah menerapkan pandangan umum tersebut pada konteks sosio-historis yang konkret pada saat ini untuk merumuskan konsep kepemimpinan dalam keluarga yang lebih sesuai dengan visi  keadilan  dan  kesetaraan  dalam  pola  hubungan  antara  laki-laki  (suami)  dan  perempuan (isteri). 21
Selain  itu,  perlu  juga  diperhatikan  bahwa  sebagian  besar  ayat-ayat  al-Qur’an  yang berhubungan dengan masalah keluarga dan perempuan tidak berisi ketentuan-ketentuan yang sama sekali baru bagi masyarakat Arab pada saat pewahyuan. Dalam pengertian bahwa ayat- ayat  tersebut  hanya  bersifat  mengesahkan  atau  mengoreksi  praktek  yang  sebelumnya  sudah berlaku  di  kalangan  masyarakat  Arab,  dan  tidak  bersifat  meletakkan  dasar-dasar  yang
18 Lihat misalnya QS. Al-Baqaran [2]: 228 (... wa bu'ū latuhunna ahaqqu biraddihinna fi zālika in arādū islāhā ...).
19 Khalil  Abdul  Karim, Syari’ah:  Sejarah,  Perkelahian,  Pemaknaan  (Al-Juzur  at-Tarikhiyyah  li  asy- Syari’ah al-Islamiyyah) , terj. Kamran As’ad (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 33-35.
20 Fazlur  Rahman, Islam  and  Modernity:  Tranformation  of  an  Intellectual  Tradition (Chicago:  The University of Chicago Press, 1982), hlm. 6-7.
21 Ibid .
Bani Syarif Maulana: Keniscayan Pembacaan Ulang Tafsir Agama  Untuk Menegaskan Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Keluarga dan Masyarakat Islam
sepenuhnya  baru  ( ta’sīsi ). 22 Karena  itulah,  dalam  kajian  hukum  Islam  perlu  adanya pendekatan  historis  agar  bisa  memaknai  ayat-ayat  al-Qur’an  dan  Sunnah  Nabi  secara kontekstual.
Noel J. Coulson, di tengah kritiknya tentang miskinnya aspek historisitas dalam literatur kajian hukum Islam, menegaskan bahwa sejarah hukum Islam memang sebenarnya ada, dan syari’ah  pun  menjadi  system  hukum  yang  berevolusi,  serta  bahwa  konsep  hukum  Islam klasik merupakan puncak proses kesejarahan dari usaha untuk menerapkan kehendak Tuhan, dan ini merupakan usaha untuk menjabarkan kemauan dan ajaran Tuhan dalam istilah-istilah hukum. 23
Hal ini sejalan pula dengan pendapat Arkoun yang menyatakan bahwa untuk memahami epistemologi  hukum  Islam,  seseorang  harus  melakukan  “pembacaan  ulang”  ( i’ādah  al- qirā’ah ) terlebih dahulu atas fenomena “fakta Qur’ani” dan “fakta  Islami”. Pembacaan ulang ( i’ādah  al-qirā’ah )  ini  penting  dilakukan  untuk  mengetahui  sebab-sebab  yang melatarbelakangi  kelahiran  formulasi  hukum  Islam. 24 Pembacaan  pertama  berkaitan dengan fakta Qur’ani, sebab al-Qur’an merupakan titik tolak yang utama dalam setiap kajian sejarah kritis  pemikiran  Islam-Arab  untuk  memahami  bagaimana  dunia  Islam  dilihat  seperti  apa adanya  sekarang  ini.  Persoalan  yang  dihadapi  pada  umumnya  berkaitan  dengan  masalah historisitas  wahyu,  atau  dengan  kata  lain  masalah  interaksi  antara  wahyu,  kebenaran  dan sejarah  yang  berlangsung  sejak  masa  pewahyuan  sampai  sekarang. 25 Dari  sini  kemudian perlu adanya pembacaan atas fakta Islami.
Fakta Islami melihat realitas hukum Islam dari sudut pandang sejarah, karena al-Qur’an pada  dasarnya  merupakan  wahyu  yang  terbuka  dan  penuh  dengan  berbagai  kemungkinan pemaknaan,  meskipun  dalam  perkembangannya  antara  wahyu  dan  pemikiran  saling berhubungan  secara  langsung  dengan  kenyataan  hidup.  Ketika  wahyu  ditransformasikan  ke dalam  teks-teks  interpretative,  baik  dalam  bentuk  buku  tafsir,  fikih,  maupun  tasawuf  yang ditulis  pada  masa  klasik  dan  skolastik  (abad  pertengahan),  maka  banyak  kategori-kategori, prinsip-prinsip,  skema-skema,  dan  proposisi-proposisi  yang  memiliki  dasar  yang  bervariatif dan  beragam  lalu  dimanfaatkan mufassir atau faqih dalam  suatu  zaman  lain.  Kemudian, kategori  dan  prinsip  ini  menjadi  argumen  dan  alat  untuk  mengungkapkan  apa  yang
22 Ziba Mir-Hosseini, “ The Construction of Gender”, hlm. 103-4.
23 Noel J. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), hlm. 4-5.
24 Amin Abdullah, “Mohammed Arkoun dan Kritik Nalar Islami”, dalam Johan Hendrik Meuleman (ed.), Islam  Tradisi  Modernisme  dan  Metamodernisme:  Memperbincangkan  Pemikiran  Mohammed  Arkoun (Yogyakarta: LKiS, 1996), hlm. 4.
25 Mohammed  Arkoun, Pemikiran  Arab ,  terj.  Yudian  W.  Asmin  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  1996), hlm 139.
dikehendaki mufassir dan faqih , bukan yang dikehendaki al-Qur’an itu sendiri; 26 atau dengan kata  lain,  al-Qur’an  pada  saat  itu  tidak  menjadi  teks  yang  dipelajari  karena  dirinya  sendiri, melainkan sebagai alat untuk membangun ideologi mufassir atau faqih itu sendiri. 27
Karena itulah, pada tahap ini Islam bisa diposisikan sebagai institusi dan perilaku sosial umatnya.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  para  ahli  sosiologi  yang  mendefinisikan  agama sebagai  sebuah  system  yang  secara  komunal  menjalankan  keyakinan  dan  praktek-praktek yang  diorientasikan  pada  wilayah  yang  dianggap  suci  dan  supranatural.  Dengan  demikian, segala kegiatan yang telah dilakukan masyarakat Islam dalam menghasilkan ilmu, baik tafsir, fikih  maupun  tasawuf,  tak  diragukan  lagi  bisa  digunakan  sebagai  wilayah  kajian  sosiologi hukum.  Sebab  sosiologi  hukum  adalah  ilmu  yang  mempelajari  hukum  sebagai  hasil  dari berbagai kekuatan dalam proses sosial. 28
Proses  sosial  dalam  menghasilkan  hukum  Islam  ini  bisa  juga  dilihat  dari  para fuqahâ’ pendiri mazhab, seperti Malik ibn Anas, Abu Hanîfah, Asy-Syafi’i, dan Ahmad ibn Hanbal. Asy-Syafi’i dengan qaul jadīd dan qaul qadīm , Malik dengan maslahah mursalah , dan Abu Hanîfah  dengan  pemikiran  rasionalnya,  terutama istihsan ,  menunjukkan  betapa  interaksi dialogis  mereka  dengan  konteks  sosial  setempat  di  mana  mereka  hidup  dan  berpikir  dapat mempengaruhi  produk-produk  hukum  yang  diciptakannya. 29 Sehingga  dapat  dikatakan bahwa hukum Islam pada dasarnya merupakan hasil dari suatu proses dialogis antara pesan- pesan samawi dan kondisi aktual bumi. Hukum Islam memiliki watak sosiologis di samping watak teologis. Adanya qaul qadīm dan qaul jadīd -nya asy-Syafi’i bagaimanapun merupakan bukti  bahwa  kultur  setempat  memberikan  pengaruh  kuat  terhadap  pendapatnya.  Timbulnya ahl al-ra’y yang dipelopori oleh Abu Hanîfah di Irak dan ahl al-hadīs yang dipelopori oleh Mâlik ibn Anas di Madinah juga merupakan bukti lain dari kuatnya pengaruh sosial budaya dalam  pembentukan fiqh .  Hal  ini  semua  mencerminkan  adanya  pengaruh  yang  cukup  kuat dari kondisi lingkungan sosial yang mengitarinya. 30

## D. PENUTUP
26 Ibid .
27 Mohammed Arkoun, Al-Fikr al-Islami: Naqd wa Ijtihad (Beirut: Dar al-Saqi, 1990), hlm. 233.
28 Ronny Hanitijo Soemitro, Masalah-Masalah Sosiologi Hukum (Bandung: Sinar baru, 1984), hlm. 10.
29 Muhammad ‘Ali al-Sâyis, Târikh al-Fiqh al-Islâmî (Mesir: Matba’ah al-Nahdah, 1957), hlm. 104, lihat juga Husain Hamid Hassan, Al-Madkhal li Dirâsah al-Fiqh al-Islâmî (Mesir: Matba’ah al-Nahdah, 1081), hlm. 33.
30 Bani Syarif Maula , Sosiologi Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. 13.
Salah  satu  upaya  untuk  melakukan  reformasi  terhadap  sistem  masyarakat  Islam  yang dipandang  sebagai  masyarakat  yang  patriarkhis  dan  mengarah  pada  timbulnya  bentuk ketidakadilan gender adalah melakukan upaya  pembacaan ulang atas tafsir ajaran Islam dan melakukan  reinterpretasi  al-Qur’an.  Untuk  melakukan  itu,  maka  metodologi  penafsirannya juga  harus  direkonstruksi  dengan  menggunakan  pendekatan-pendekatan  dan  analisis  yang bisa  membuka  adanya  kemungkinan-kemungkinan  baru  dalam  pembacaan  al-Qur’an  dan hadis sebagai seumber utama ajaran Islam.
Dengan demikian, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kajian Islam sudah saatnya  melakukan  pembaruan  dalam  hal  pendekatan  yang  digunakannya  untuk  memenuhi tuntutan perubahan zaman. Metodologi tafsir yang berkembang di masa modern bisa menjadi alat  untuk  mendekonstruksi  dan  merekonstruksi  pemahaman  umat  Islam  atas  ajarannya, sehingga masyarakat muslim bisa dipandang sebagai masyarakat yang menjunjung nilai-nilai keadilan  gender,  baik  dalam  kehidupan  keluarga  (domestik)  maupun  kehidupan bermasyarakat (publik).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Amin.  “Mohammed  Arkoun  dan  Kritik  Nalar  Islami”,  dalam  Johan  Hendrik Meuleman (ed.), Islam Tradisi Modernisme dan Metamodernisme: Memperbincangkan Pemikiran Mohammed Arkoun. Yogyakarta: LKiS, 1996.
Arkoun, Mohammed. Al-Fikr al-Islami: Naqd wa Ijtihad. Beirut: Dar al-Saqi, 1990.
------------. Pemikiran Arab , terj. Yudian W. Asmin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Badlishah,  Nik  Noriani  Nik  (ed.). Islamic  Family  Law  and  Justice  for  Muslim  Women. Malaysia: Sisters in Islam, 2003.
Coulson, Noel J. A History of Islamic Law. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. Semarang: Toha Putra, 1989.
Dzuhayatin,  Siti  Ruhaini.  “Gender  dalam  Perspektif  Islam;  Studi  terhadap  Hal-hal  yang Menguatkan  dan  Melemahkan  Gender  dalam  Islam”,  dalam  Mansour  Fakih,  dkk., Membincang  Feminisme:  Diskursus  Gender  Perspektif  Islam .  Surabaya:  Risalah Gusti, 1996.
Fakih,  Mansour. Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial ,  cet.  4.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1999.
------------,  dkk., Membincang  Feminisme:  Diskursus  Gender  Perspektif  Islam .  Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
Hassan,  Husain  Hamid. Al-Madkhal  li  Dirâsah  al-Fiqh  al-Islâmî. Mesir:  Matba’ah  al- Nahdah, 1081 H.
Karim,  Khalil  ‘Abd  al-. Syari’ah:  Sejarah,  Perkelahian,  Pemaknaan  (Al-Juzur  at-
Tarikhiyyah  li  asy-Syari’ah  al-Islamiyyah) ,  terj.  Kamran  As’ad.  Yogyakarta:  LKiS, 2003.
Ma’lûf, Louis. Al-Munjid fi al-Lughah al-‘Arabiyah. Beirut: tnp., t.t.
Madjid, Nurcholish. Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah- Masalah Keagamaan dan Kemodernan . Jakarta: Paramadina, 1992.
Mas’udi, Masdar F. Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan . Bandung: Mizan, 1991.
Maula,  Bani  Syarif.  “Keniscayaan  Penggunaan  Analisis  Gender  dalam  Studi al-Ahwal  al- Syakhsiyyah ”,  dalam Al-Ahwal:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam ,  Vol.  5  No.  1,  Juni 2012, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
------------. “Kepemimpinan dalam Keluarga: Perspektif Fiqh dan Analisis Gender”, Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam , Vol. 3,  No. 1,  Maret 2004, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga.
------------. Sosiologi  Hukum  Islam  di  Indonesia (Yogyakarta:  Aditya  Media  Publishing, 2010.
Mir-Hosseini, Ziba. “ The Construction of Gender in Islamic  Legal Thought: Strategies  For Reform,” dalam Nik Noriani Nik Badlishah (ed.), Islamic Family Law and Justice for Muslim Women. Malaysia: Sisters in Islam, 2003.
Mudzhar,  M.  Atho.  “Persoalan  Gender  dan  Dampaknya  Terhadap  Perkembangan  Hukum Islam”,  dalam Profetika  Jurnal  Studi  Islam ,  Vol.  1,  No.  1,  Januari  1999,  Surakarta: Program Magister Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Rahman, Fazlur. Islam and Modernity: Tranformation of an Intellectual Tradition. Chicago:
The University of Chicago Press, 1982.
Sāyis, Muhammad ‘Ali al-. Târikh al-Fiqh al-Islâmî (Mesir: Matba’ah al-Nahdah, 1957).
Soemitro, Ronny Hanitijo. Masalah-Masalah Sosiologi Hukum. Bandung: Sinar Baru, 1984. Subhan,  Zaitunah. Tafsir  Kebencian:  Studi  Bias  Gender  dalam  Tafsir  Al-Qur’an. Yogyakarta: LKiS, 1999.