## OPTIMALISASI KINERJA PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
PASCA TERBENTUKNYA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) BALAI PENGAWASAN DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI UTARA
OPTIMIZATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF LABOR INSPECTORS AFTER THE ESTABLISHMENT OF THE REGIONAL TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF THE SUPERVISION OFFICE AT THE OFFICE OF MANPOWER AND TRANSMIGRATION OF NORTH SULAWESI PROVINCE
Roberti Augustinus Kairupan (1) , Johny R.E. Tampi (2) , Deysi Tampongangoy (2)
1) Staf dan Peneliti pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara/ASN
2) Staf Pengajar dan Peneliti pada PS Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado *Penulis untuk korespondensi: robertikairupan95@gmail.com
Naskah diterima melalui Email Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id
: Rabu, 24 Maret 2021
Disetujui diterbitkan : Rabu, 28 Juli 2021

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  know  directly  the  optimization  of  the  performance  of  labor  inspectors after  the  formation  of  the  UPTD  Balai  Pengawas  at  the  Department  of  Manpower  and  Transmigration  of  North Sulawesi Province. The research design used in this study used a descriptive method with a qualitative approach. The  research  focus  is  based  on  aspects  of  work  quality,  quantity  of  work,  use  of  time  and  employee  cooperation. There were 10 informants who were taken using purposive sampling technique with data collection techniques using interviews, observation and documentation which were analyzed by reducing data, displaying data and verification. The  results  showed  that  the  optimization  of  employee  performance  is  the  focus  of  all  government  agencies  and organizations in carrying out their duties. Satisfactory performance will be an asset and selling power of agencies and organizations where employees are valuable human resources who can help achieve goals. The conclusions of the research results indicate that the performance of supervisory employees in the Manpower and Transmigration Office of North Sulawesi Province needs to be optimized, where the performance needs to be directly supervised by the head of the supervisory office himself. It aims to improve performance so that the results achieved are as desired as a form of achievement as expected effectively and efficiently.
Keywords : optimization; performance; UPTD; supervision office

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  secara  langsung  optimalisasi  kinerja  pegawai  pengawas ketenagakerjaan  pasca  terbentuknya  UPTD  Balai  Pengawasan  Di  Dinas  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Provinsi Sulawesi  Utara.  Desain  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian didasarkan pada aspek kualitas kerja, kuantitas kerja, penggunaan waktu dan kerjasama  pegawai.  Informan  berjumlah  10  orang  yang  diambil  secara  sengaja  purposive  sampling  dengan  teknik pengumpulan  data  menggunakan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  yang  dianalisis  dengan  cara  mereduksi data, display data dan verifikasi. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa optimalisasi kinerja pegawai  menjadi fokus seluruh  instansi  pemerintah  maupun  organisasi  dalam  menjalankan  tugas.  Kinerja  yang  memuaskan  akan  menjadi asset dan daya jual instansi maupun organisasi dimana pegawai merupakan sumberdaya manusia yang bernilai yang dapat membantu mencapai tujuan. Kesimpulan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja pegawai pengawas di  UPTD  Balai  Pengawasan  Disnakertrans  Provinsi  Sulawesi  Utara  perlu  untuk  dioptimalisasikan  dimana  kinerja perlu dilakukan pengawasan secara langsung oleh pimpinan balai pengawasan sendiri. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan  kinerja  agar  hasil  yang  dicapai  sesuai  dengan  keinginan  sebagai  bentuk  pencapaian  sesuai  harapan secara efektif dan efisien.
Kata kunci : optimalisasi; kinerja; UPTD; balai pengawasan

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Organisasi membutuhkan pegawai sebagai aset terpenting untuk dapat menjalankan  tugas  dan  pekerjaan  yang  telah ditentukan  untuk  mencapai  tujuan  organisasi. Pegawai  merupakan  penggerak  utama  dalam organisasi yang menjadi faktor keberhasilan dan kegagalan  suatu  organisasi.  Nilai  dan  norma pegawai  berdasarkan  identifikasi  manajemen yang  membantu  dalam  meningkatkan  kinerja pegawai.  Kesadaran  akan  kualitas  membantu dalam  meningkatkan  pengembangan  organisasi dan  pegawai.  Kinerja  karyawan  akan  dianggap sebagai  tulang  punggung  bagi  organisasi (Sangkay et al., 2016).
Kinerja  merupakan  hal  yang  terpenting dan  sangat  mempengaruhi  hasil  akhir  dari  tujuan organisasi.  Organisasi  membutuhkan  pegawai yang  memiliki  kinerja  yang  baik  untuk  dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kemampuan  untuk  dapat  mencapai  hasil  kerja yang telah ditentukan sebaik mungkin. Mangkunegara  (2004)  kinerja  pegawai  adalah hasil  kinerja  secara  kualitas  dan  kuantitas  yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tanggung jawab  yang  diberikan  kepadanya.  Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja adalah motivasi, kompetensi, kepemimpinan dan lingkungan  kerja  (Pramudyo,  2010). Menurut Endang, dkk (2013) faktor yang mempengaruhi kinerja  meliputi:  motivasi  kerja,  kemampuan, lingkungan  kerja,  disiplin  kerja,  kepemimpinan dan  kepribadian.  Kinerja  mengacu  pada  hasil pencapaian  tugas  pekerjaan  yang  dipengaruhi oleh  faktor-faktor  untuk  mencapai  tujuan organisasi  yang  perlu  di  optimalisasikan  untuk pencapaian hasil pekerjaan yang lebih baik.
Optimalisasi  pada  kinerja  seorang pegawai  dapat  di  pengaruhi  oleh  beberapa  hal diantaranya, seperti kurangnya partisipasi, kasih sayang  dan  motivasi  untuk  mencapai  tujuan pemimpin. Hal ini ditentukan oleh meningkatnya  absen  pegawai,  waktu  tidak produktif  dan  juga  persentasi  penyelesaian pekerjaan.  Indikator  tersebut  menunjukkan bahwa  terlepas  dari  penerapan  manajemen sumber daya manusia yang praktis, hal itu tidak hanya mempengaruhi kinerja karyawan (Taty & Basir, 2016).
Dorongan  pada  pegawai  untuk  dapat bekerja  secara  optimal  sesuai  dengan  target yang  diharapkan  oleh  organisasi  menjadi  kunci terpenting  dalam  meraih  capaian-capaian  yang diharapkan  oleh  suatu  organisasi,  namun demikian organisasi juga tidak boleh mengabaikan  kesejahteraan  para  pegawai  guna sebagai  konsistensi  didalam  mempertahankan kinerja  yang  optimal,  sehingga  dibutuhkan sebuah  motivasi  yang  mendahului  seseorang untuk memasuki sebuah organisasi dengan cara memberikan  apa  yang  menjadi  keinginan  dan hak pegawai.
Salah satu organisasi/intansi yang membutuhkan kinerja pegawai yang berkualitas yaitu  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD) Balai Pengawasan yang berada di Dinas Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  di  Provinsi  Sulawesi Utara.  Balai  pengawasan  ini  terbentuk  pada Bulan Februari Tahun 2017.
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No.65 Tahun  2017  tentang  pembentukan  unit  pelaksana teknis  daerah  pada  dinas  tenaga  kerja  dan transmigrasi  daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara maka  dibentuk  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Daerah  Provinsi  Tipe  A  Provinsi  Sulawesi  Utara yang  terdiri  dari  Balai  Pengawasan  Tenaga  Kerja Kelas  A; dan  b.  Balai  Pelatihan  Tenaga  Kerja Kelas A. UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan  teknis  operasional  yang  secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat  dan  teknis  penunjang  untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dinas.
Berdasarkan  Pergub  bab  IV,  uraian tugas  UPTD  Balai  pengawasan  tenaga  kerja bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional  dan  teknis  penunjang  di  bidang pengawasan tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), UPTD  Balai  Pengawasan  Tenaga  Kerja  Kelas  A mempunyai  fungsi:  penyusunan  kebijakan  teknis; pelaksanaan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian tugas; penyelenggaraan  kegiatan  teknis  yang  secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas dinas;  dan  pelaksanaan  tugas  lain  yang diberikan oleh pimpinan.
Pasca terbentuknya UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan ini, kinerja
pegawai pengawas dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan diselesaikan secara teliti, rapi dengan keterampilan  dan  kecakapan  yang  ada.  Jumlah pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  pegawai pengawas  ketenegakerjaan  dengan  dibentuknya UPTD  Balai  pengawasan  ketenagakerjaan tentunya dengan hanya melayani
pelaporan/pengaduan  seharusnya  jumlah  tugas akan  lebih  sedikit  dari  sebelumnya.  Untuk menyelesaikan tugas tersebut dibutuhkan pegawai  sesuai  dengan  kompetensi  yang dimiliki dan mampu untuk berkerjasama dengan rekan  kerja  serta  dituntut  untuk  menyelesaikan pekerjaan  berdasarkan  inisiatif  dan  dapat menciptakan perubahan-perubahan untuk meningkatkan  kemajuan  instansi  UPTD  Balai Pengawasan  Ketenagakerjaan  serta  pegawai harus  mampu  untuk  mengambil  langkah  yang tepat  dalam menghadapi kesulitan,  kemampuan untuk  melakukan  sesuatu  pekerjaan  tanpa bantuan, kemampuan untuk mengambil tahapan pertama dalam kegiatan.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  ialah,  bagaimana  optimalisasi kinerja  pegawai  pengawas  ketenagakerjaan pasca terbentuknya UPTD Balai Pengawasan di Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi Sulawesi Utara?

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi kinerja pegawai pengawas ketenagakerjaan  pasca  terbentuknya  UPTD  Balai Pengawasan  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara.

## Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:
1. Secara  Teoritis:  Menambah  khazanah ilmu  pengetahuan  khususnya  dalam bidang sumberdaya pengelolaan pembangunan. 2. Secara Praktis: Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan  UPTD  Balai  Pengawasan di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
Provinsi  Sulawesi  Utara  untuk  lebih mengoptimalisasikan kinerja pegawai pengawas ketenagakerjaan pasca terbentuknya UPTD Balai Pengawasan di Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan pada bulan September sampai  November  2020,  dimulai  dari  kegiatan survei pendahuluan dengan kegiatan pembimbingan proposal, seminar proposal, pengumpulan  data,  pembimbingan  serta  ujian tesis.  Tempat  penelitian  dilaksanakan  di  UPTD Balai Pengawasan Provinsi Sulawesi Utara.

## Desain Penelitian
Desain  penelitian  menggunakan  metode deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  sebagai metode untuk meneliti kondisi suatu sistem ataupun peristiwa  pada  saat  berlangsung  yang  bertujuan untuk  mendeskripsikan  gambaran  secara  sistematis, akurat,  terpercaya  dan  faktual  tentang  fakta  serta memiliki hubungan fenomena yang diselidiki.

## Fokus Penelitian
Penelitian ditekankan pada proses mengoptimalisasikan  kinerja  pegawai  pengawas ketenagakerjaan  di  UPTD  Balai  Pengawasan  di Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi Sulawesi Utara. Proses optimalisasi kinerja pegawai pengawas  ketenagakerjaan  pasca  terbentuknya UPTD Balai Pengawasan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Peneliti mendasarkan  pada  indikator  kinerja  menurut  Miner (1998) tentang indikator yang mempengaruhi kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :
a. Kualitas  kerja  dimana  berkaitan  dengan ketelitian  serta  kesalahan  dan  kerusakan hasil kerja (laporan) yang dilaksanakan.
b. Kuantitas kerja yaitu jumlah beban pekerjaan  yang  diselesaikan  sesuai  dengan target yang ditentukan.
c. Pemanfaatan  waktu  dalam  melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP yang ada.
d. Kerjasama kelompok kerja dalam menyelesaikan pekerjaan.

## Informan Penelitian
Informan  diperoleh  menggunakan  teknik purposive  sampling,  yaitu  informan  merupakan orang  yang  oleh  peneliti  dianggap  memiliki data,  mengetahui  proses  yang  terjadi  dan  oleh peneliti  diharapkan  dapat  membantu  peneliti memperoleh  data  yang  diharapkan.  Informan yang  akan  diwawancarai  dalam  penelitian  ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari : 1. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
2. Kepala UPTD Balai Pengawasan
3. Kepala Seksi Pengaduan dan Pelaporan

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  teridir  dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis  data  kualitatif  yang  digunakan  dalam penelitian  ini,  mengacu  pada  teknik  analisis yang dikemukakan Miles dan Huberman (1992) dimana  aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif ada  tiga,  yaitu  tahap  reduksi  data,  display  data, dan kesimpulan atau verifikasi.

## PEMBAHASAN

## Pengawasan Kinerja Pengawas di UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja
Provinsi Sulawesi Utara
Pengawasan adalah suatu proses memeriksa  dan  mengobservasi  suatu  pekerjaan dengan  tujuan  agar  pekerjaan  tersebut  sesuai dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan  atau aturan  yang  telah  ditetapkan.  Pengawasan terhadap  para  pegawai  dilakukan  oleh  UPTD Balai  Pengawasan  sendiri  tanpa adanya perantara  atau  tanpa  melalui  masing-masing seksi.  Menurut  AG  (diwawancara,  07  Januari 2021)  proses  pengawasan  terhadap  pegawai dilakukan  oleh  pimpinan  secara  langsung. “Pegawai  kami  sebanyak  20  orang,  untuk kinerja diawasi langsung oleh pimpinan”.
Hal  itu  dikarenakan  jumlah  pegawai  di UPTD  Balai  Pengawasan  yang  tidak  banyak hanya  berjumlah  20  orang.  Oleh  karena  itu pimpinan  masih  bisa  menangani  dalam  hal pengawasan sehingga tidak memerlukan bantuan  dari  masing-masing  kepala  Seksi. Proses  pengawasan  yang  dilakukan  pimpinan menggunakan  perencanaan  terlebih  dahulu sebelum pelaksanaan proses pengawasan dilakukan.  Perencanaan  tersebut  berupa  hal-hal
yang akan menjadi objek dari proses pengawasan, seperti kedisiplinan, bekerja sesuai dengan  rencana.  Menurut  pimpinan  dalam proses  pengawasan  selain  adanya  perencanaan juga adanya instruksi-instruksi kepada bawahan,  pelaporan  terhadap  kendala  dan perbaikan  terhadap  penyimpangan  serta  dalam prosesnya  tidak  menggunakan  biaya  yang banyak.
Pelaksanaan proses pengawasan dilakukan  pemimpin  UPTD  sebelum  pegawai memulai  pekerjaannya,  bahwa  setiap  hari senin pagi  pukul  07.50  WIB  diadakannya  rapat  yang dihadiri oleh kepala seksi dan semua pegawainya  untuk  membahas  pekerjaan  yang akan  dilakukan  pada  hari  itu  sesuai  dengan panduan  program  kerja  yang  telah  dibuat bersama. Dalam rapat tersebut pegawai diarahkan, diberikan bimbingan tentang bagaimana cara melaksanakan pekerjaan tersebut  dengan  baik  sesuai  rencana  dan  tujuan yang  hendak  dicapai.  Pada  rapat  tersebut  juga pegawai  melaporkan  secara  langsung  (cerita) dan  dengan  bentuk  tertulis  mengenai  hasil pekerjaannya  selama  seminggu  kepada  kepala UPTD  Balai  Pengawasan  sehingga  Kepala Balai  dapat  mengetahui  hasil  pekerjaan  dari para  pegawainya.  Pelaporan  dilakukan  oleh pegawai  kepada  Kepala  Balai,  dengan  hal  itu menurut pimpinan Kepala Balai, beliau melakukan  teknik  pengawasan  secara  langsung melalui laporan ditempat.
Hal  serupa  juga  diungkapkan  oleh  salah satu  pegawai  RK  bahwa  pimpinan  melakukan proses  pengawasan  secara  langsung  melalui laporan  ditempat  yaitu  dengan  tindakan  yang dilakukan  para  pegawai  dengan  melaporkan hasil  kerja  pegawai  selama  seminggu  dalam rapat pagi hari senin. Rapat juga diadakan pada setiap  hari  selasa  sampai  hari  jum'at.  Namun rapat tersebut hanya dihadiri oleh pimpinan dan kepala  seksi.  Dalam  rapat  tersebut  pimpinan memberikan  arahan  dan  bimbingan  mengenai pekerjaan yang akan dilakukan para pegawainya  sesuai  dengan  tupoksi  masing- masing seksi dan Pegawai Pengawas Fungsional.  Setelah  rapat  selesai,  kepala  seksi menyampaikan dan mendistribusikan hasil rapat tentang  pekerjaan  yang  akan  dilakukan  pada hari  itu  kepada  para  pegawai  sesuai  dengan tupoksi masing-masing.
Dengan  hal  itu  menurut  pimpinan  UPTD beliau  melakukan  proses  pengawasan  dengan teknik  pengawasan  secara  langsung  melalui observasi  di  tempat  dimana  kepala  seksi  dan bawahanya melakukan kerjasama dalam bekerja. Menurut JN selaku kepala seksi, bahwa setiap  hari  selasa  sampai  dengan  hari  jumat pada  saat  mengikuti  rapat  pagi  dan  setelah selesai  rapat  tersebut  ia  menginformasikan kepada  bawahannya  tentang  hal  yang  ia dapatkan  dalam  rapat  pagi,  tentunya  mengenai pekerjaan yang akan dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan tupoksi.
Di  UPTD  Balai  Pengawasan  terdapat aturan  mengenai  kehadiran  pegawai  dan mengenai  ketepatan  waktu  masuk  kerja pegawai  yang  dinilai  oleh  Kepala  Balai sehingga  pimpinan  dapat  mengetahui  secara langsung  dari  perilaku  pegawainya.  Untuk pegawai yang terlambat masuk kerja melebihi batas aturan, pegawai dawajibkan memberikan  alasan  yang  jelas  kepada pimpinan, sedangkan untuk tingkat kehadiran, pegawai  diperbolehkan  untuk  tidak  masuk kerja  dengan  syarat  yaitu  harus  adanya  izin terlebih  dahulu  kepada  pimpinan  lembaga dengan alasan yang jelas sebab dari mengapa pegawai  tersebut  tidak  bisa  masuk  kerja. Dengan  adanya  peraturan  tersebut  menurut pimpinan  UPTD,  beliau  melakukan  proses pengawasan secara langsung melalui inspeksi langsung.  Karena  menurut  pimpinan,  proses pengawasan melalui inspeksi langsung dilakukan  terhadap  pegawainya  melalui tingkat  kehadiran  pegawai  dan  ketepatan pegawai  dalam  masuk  kerja.  Hal  itu dilakukan  agar  para  pegawai  memiliki  sikap disiplin,  sedangkan  menurut  salah  satu pegawai UPTD balai pengawasan UD, bahwa dengan  peraturan  yang  dibuat  pimpinan lembaga  mengenai  waktu  masuk  kerja pegawai  dan  absensi  pegawai,  mendapat respon  yang  sangat  baik  dari  para  pegawai. Karena  rata-rata  para  pegawai  masuk  kerja pada  pukul  07.30  WIB.  Selain  untuk mendapatkan reward, para  pegawai  sadar bahwa  sikap  disiplin  itu  penting  untuk ditanamkan dalam diri masing-masing
pegawai.  Hal  serupa  juga  diungkapkan  oleh SK,  selaku  staf  mengungkapkan  bahwa menurutnya  peraturan  tersebut  sangat  efektif diterapkan untuk para pegawai karena dengan peraturan  tersebut para  pegawai tidak bertindak  sewenang-wenang  sendiri  tentunya dalam  hal  absensi  kehadiran  dan  tepat  waktu atau tidak dalam masuk bekerja.
Pelaksanaan  proses  pengawasan  pada  saat pelaksanaan  pekerjaan  juga  dilakukan  pemimpin UPTD kepada para pegawainya, pemimpin selalu memantau  apa  yang  dikerjakan  oleh  para pegawainya. Untuk pegawai yang bekerja didalam kantor,  pengawasan  dapat  dilakukan  setiap  saat oleh  pimpinan  dikarenakan  ruangan  pemimpin dan pegawai yang bersamaan. Belum ada ruangan khusus untuk pimpinan UPTD, sehingga pemimpin dengan mudah memantau para pegawainya.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  BM bahwa menurutnya pimpinan UPTD juga melakukan  proses  pengawasan  terhadap  para pegawainya  pada  saat  para  pegawai  melakukan pekerjaannya. Bentuk pengawasan yang dilakukan  pimpinan  terhadap  para  pegawainya pun  berbeda,  mengingat  pegawai  UPTD  yang tidak semuanya bekerja didalam kantor. Seperti halnya bagi petugas dilapangan yang kebanyakan  setiap  harinya  bekerja  dilapangan dari pada bekerja di dalam kantor. Bagi pegawai yang bekerja didalam kantor bentuk pengawasan  yang  dilakukan  pimpinan  yaitu seperti  pimpinan  mendapati  salah  satu  pegawai yang bermalas-malasan pada saat bekerja dengan cepat pimpinan menegur pegawai tersebut dengan bahasa  yang  sopan  dan  tidak  menyinggung perasaan  pegawai.  Sedangkan  untuk  pegawai yang  berada  diluar  kantor  atau  dilapangan menurut ST, pemimpin melakukan pengawasannya melalui media sosial yaitu berupa group whatsapp . Jadi, pegawai dapat melaporkan pekerjaan  yang  dilakukan  dan  dapat pula melaporkan  apabila  terdapat  kendala  saat pegawai  bekerja  dilapangan  sehingga  dapat mendapatkan penanganan secara cepat.
Dengan  adanya group  whatsapp tersebut pemimpin  dengan  mudah  bisa  mengetahui perkembangan  pegawainya  saat  bekerja  diluar kantor.  Menurut  pimpinan  UPTD  pelaksanaan proses  pengawasan  juga  dilakukannya  setelah para  pegawai  selesai  melakukan  pekerjaannya
yaitu  dengan  diadakannya  rapat  bulanan  dan tahunan.  Rapat  bulanan  dilaksanakan  dimana rapat  tersebut  merupakan  rapat  evaluasi terhadap  kinerja  para  pegawai  dan  evaluasi terhadap program kerja yang telah dilaksanakan selama  tiga  bulan  dan  enam  bulan,  apakah sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  dibuat  atau tidak.  Sedangkan  rapat  tahunan  dilaksanakan setiap  setahun  sekali  yaitu  diakhir  tahun.  Pada rapat  ini  membahas  mengenai  evaluasi  kinerja pegawai  selama  setahun,  program  kerja  yang telah dilaksanakan selama setahun dan pembuatan  perencanaan  program  kerja  untuk tahun  selanjutnya.  Dengan  diadakannya  rapat tersebut  maka  pimpinan  dapat  mengetahui  hal- hal  apa  saja  yang  menjadi  kendala  sehingga pimpinan  dapat  melakukan  tindakan  untuk memperbaiki terhadap kendala tersebut.
Pelaksanaan  proses  pengawasan  yang dilakukan  pimpinan  setelah  para  pegawai selesai  melakukan  pekerjaannya  hanya  dengan diadakannya  rapat  bulanan  dan  tahunan  saja. Rapat  harian  bagi  pegawai  yang  menyertakan laporan  dengan  tertulis  tidak  diadakan  kembali karena  hal  itu  kurang  efektif  untuk  diterapkan bagi  para  pegawai  UPTD  Balai  Pengawasan Tenaga  Kerja.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh GA bahwa pimpinan UPTD pernah menerapkan rapat harian bagi para pegawai yang menyertakan  laporan  tertulis  yang  diadakan sebelum  jam  pulang  kerja.  Namun  hal  tersebut kurang  efektif  untuk  diterapakan  dikarenakan para  pegawai  dalam  bekerja  lebih  disibukan dengan  pembuatan  laporan  tersebut.  Oleh karena  itu  pimpinan  tidak  menerapkan  kembali rapat  harian  yang  menyertakan  laporan  tertulis dan  menggantikannya  dengan  rapat  mingguan yang  diadakan  pada  setiap  hari  senin  pagi. Dengan  diadakannya  rapat  mingguan  tersebut dirasa  lebih  efektif  untuk  diterapkan  kepada para pegawai UPTD.
Penjelasan diatas merupakan bentuk pengawasan  yang  dilakukan  pemimpin  UPTD balai  pengawasan  tenaga  kerja  kepada  para pegawainya.  Menurut  pemimpin,  pengawasan tersebut memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh  pemimpin  dan  seluruh  pegawai.  Berikut manfaat dari adanya pengawasan tersebut :
1) Untuk  menjamin  atau  mengusahakan pelaksanaan  kegiatan  agar  sesuai  dengan
perencanaan  yang  telah  dibuat  sebelumnya demi mencapai tujuan. 2) Untuk memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.
3) Untuk  mencegah  terjadinya  penyimpangan atau  kesalahan  sehingga  dapat  diketahui lebih  awal  berbagai  bentuk  penyimpangan dan kesalahan.
4) Untuk mengetahui pegawai dalam melaksanakan  pekerjaannya  sesuai  dengan tanggungjawab yang dimilikinya.
Hal  serupa  juga  diungkapkan  oleh  BT bahwa  dengan  diterapkannya  pengawasan  yang dilakukan  pimpinan  maka  pimpinan  dan  para pegawai dapat merasakan manfaat dari diterapkan pengawasan tersebut. Manfaat tersebut sudah  pasti mengenai  hal-hal  positif  yang  bisa meningkatkan  kinerja  para  pegawai.  Manfaat tersebut seperti :
1) Dengan  diadakannya  pengawasan  maka pimpinan  dengan  cepat  bisa  mengetahui terhadap  penyimpangan  yang  dilakukan  para pegawainya  pada  saat  bekerja  dan  dengan cepat dapat memperbaikinya.
2) Dengan  diadakannya  pengawasan  maka pimpinan  dapat  mengetahui  apakah  para pegawai sudah bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat atau belum.
Kinerja Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Balai Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara Kinerja pegawai
pengawas
ketenagakerjaan  UPTD  Balai  Pengawasan  di Dinas  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat melalui :
a. Kualitas  Pekerjaan  Pegawai  Pengawas Ketenagakerjaan
Pegawai pengawas ketenagakerjaan melaksanakan  pekerjaan  secara  efektif.  Dalam pelaksanaan  tugas.  Seperti  hasil  wawancara  yang dilakukan dengan informan AK yang mengatakan bahwa :
“Kami bersemangat dalam melaksanakan  pekerjaan  kami.  Hal  tersebut dikarenakan  sudah  menjadi  tugas  dan tanggungjawab  kami  sesuai  dengan  bidang yang dianut. Kami memiliki tupoksi masing – masing  tergantung  perintah  atasan  apa  yang akan  dilakukan.  Tentunya  harus  kami selesaikan  dengan  baik  termasuk  menyusun laporan pekerjaan.”
Hasil wawancara tersebut juga dibenarkan oleh JK yang mengatakan bahwa :
“Kan  masing  –  masing  sudah  ada tugas dan tentunya target dalam menyelesaikan  pekerjaan  juga  sudah  harus ada  dan  kami  sebagai  pelaksana  tentunya harus mengeksekusi dengan baik.”
Ditempat  terpisah  juga,  GA  mengatakan bahwa:
“Tuntutan kerja memang semua seperti itu.  Dimanapun  kita  bekerja,  karena  ujung dari  semua  yang  kami  kerjakan  ialah  hasil. Apakah  hasil  tersebut  sesuai  dengan  target atau  capaian  yang  ditentukan  atau  tidak. Oleh  sebab  itu,  kualitas  pekerjaan  harus menjadi tujuan utama. Kan susah sendiri juga kalau  membuat  laporan  hasil  pekerjaan  atau pekerjaan  yang  dikerjakan  tidak  sesuai, otomatis akan menambah kerja, karena harus menyelesaikan  pekerjaan  dengan  hasil  yang sesuai.”
b. Kuantitas  Pekerjaan  Pegawai  Pengawas Ketenagakerjaan
Jumlah  pekerjaan  masing-masing  tupoksi berbeda-beda.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan, terdapat  tugas  dan  fungsi  sesuai  dengan  seksi masing-masing  serta  terdapat  juga  petugas- petugas  yang  menjalankan  pekerjaan  langsung dilapangan. Jumlah pekerjaan tentunya berbeda. Secara individu jumlah pekerjaan yang dilakukan  sudah  dibagi.  Hasil  wawancara dengan ST, mengatakan bahwa :
“Untuk  banyaknya  pekerjaan  yang dikerjakan  itu  tergantung  tugas  masing- masing.  Tentunya  makin  tinggi  jabatan, makin  tinggi  pula  jumlah  pekerjaan  yang dibebankan.  Namun  memang  kadang  kami “malendong”  (mengerjakan  bersama)  tugas yang belum selesai, apabila sudah menyelesaikan tugas masing-masing.”
Hasil wawancara dengan UT, mengatakan bahwa :
“Kalau saya sendiri memang lebih banyak. Karena  teman-teman  yang  lain  memasukkan laporan  semuanya  kepada  saya  dan  saya harus  memeriksanya  lagi.  Kalau  misalkan belum  sesuai,  otomatis  harus  merubah (laporan)  sampai  sesuai,  selanjutnya  saya yang menyampaikan laporan lanjutan kepada pimpinan.”

## c. Penggunaan  Waktu  Pekerjaan  Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
Kantor  UPTD  balai  pengawan  dibuka seperti  dengan  pelaksana  teknis  lainnya  yang dimulai  pada  jam  08.00  pagi  sampai  dengan jam  16.30  WITA.  Jenjang  waktu  tersebut harus  melaksanakan  dan  menyelesaikan pekerjaan  namun  terkadang  pekerjaan  dalam sehari  tidak  bisa  diselesaikan  dikarenakan jumlah  pekerjaan  yang  harus  dilakukan  lebih banyak,  sehingga  pekerjaan  belum  selesai namun  sudah  berada  pada  batas  waktu  jam kantor.  Hasil  wawancara  dengan  KU, mengatakan bahwa :
“Kebanyakan jumlah pekerjaan yang harus  dilaksanakan  terkadang  menumpuk yang  secara  otomats  kami  tidak  dapat menyelesaikannya  dalam  waktu  sehari. Kami  juga  dibatasi  dengan  waktu  jam kantor. Masih sementara kerja tetapi sudah jam  pulang,  secara  otomatis  kami  harus menyiapkan  diri  mengatur  pekerjaan  dan pulang  untuk  dilanjutkan  esok  hari.  Tapi kadang  juga  kalau  memang  ada  pekerjaan yang  tidak  bisa  ditunda,  mau  tidak  mau kami harus lembur.”
Hasil  wawancara  denga  kepala  Seksi dan kepala UPTD mengatakan bahwa :
“Ya  memang  betul,  kalau  memang ada  pekerjaan  yang  dituntut  oleh  pimpinan bahwa  pekerjaan  harus  diselesaikan  hari itu  juga,  kalau  memang  perlu  lembur,  ya kami  harus  lembur.  Namun  jarang  hal tersebut, tetapi ada.”
Secara keseluruhan hal tersebut menyebabkan  adanya  penggunaan  waktu  kerja kurang  baik,  karena  masih  ada  pegawai  yang bekerja  melebihi  jam  kerja  yang  ditentukan untuk  menyelesaikan  pekerjaannya.  Hal  ini tentunya  akan  berpengaruh  terhadap  kinerja mereka, karena dengan mereka bekerja melebihi jam  kerja  yang  ditentukan  menunjukkan  setiap harinya  selalu  ada  pekerjaan  yang  belum terselesaikan  tepat  waktu,  maka  hal  tersebut akan  menunda  selesainya  pekerjaan  lain  yang semestinya  mereka  kerjakan.  Hal  tersebut  juga dipengaruhi  oleh  kualitas  dan  kuantitas  kerja yang akan diselesaikan,  dengan kata lain selain bergantung  pada  kualitas  pengawas  dalam
menyelesaikan  tugas,  tetapi  bergantung  juga pada  jumlah  pekerjaan  yang  akan  diselesaikan. Meskipun  secara  aturan  bahwa  penyelesaian pekerjaan  dilakukan  di  dalam  jam  kerja.  Pada kegiatan  pengawasan  di  lapangan,  pegawai melakukan  penyesuaian  dengan  operasional dimana  pelaksanaannya  dilakukan  berdasarkan standar  operasional  prosedur  yang  menjadi acuan dalam penyelesaian kerja. Untuk pegawai yang  terlambat  masuk  kerja  melebihi  peraturan diatas,  pegawai  diwajibkan  memberikan  alasan yang  jelas  kepada  pimpinan.  Sedangkan  untuk tingkat kehadiran, pegawai diperbolehkan untuk tidak  masuk  kerja  dengan  syarat  yaitu  harus adanya  izin  terlebih  dahulu  kepada  pimpinan lembaga  dengan  alasan  yang  jelas  sebab mengapa  pegawai  tersebut  tidak  bisa  masuk kerja.
d. Kerjasama  Pekerjaan  Pegawai  Pengawas Ketenagakerjaan
Kerjasama  antar  pegawai  di  UPTD  balai pengawasan  dapat  dikatakan  terjalin  dengan baik.  Hal  tersebut  ditunjukkan  pada  saat  ada pegawai  yang  baru  dipindahkan  dari  instansi lain, yang tentunya belum memahami tanggung jawab  pekerjaan  yang  diberikan  disini  pegawai yang  sudah  lama  membantu  dan  mereka  saling bekerjasama  dengan  pegawai  yang  baru  masuk untuk  melaksanakan  pekerjaan  yang  diberikan atau mendapat arahan dari atasannya.  Dan juga hubungan  dengan  sesame  staf  terjalin  bukan hanya  saat  penyelesaian  pekerjaan,  tetapi  juga dalam  kebersamaan  sosial  dan  saling  membantu. Hasil  wawancara  dengan  GA,  JK,  ST  beserta Kepala  Seksi  dan  Kepala  UPTD  Pengawasan mengatakan bahwa :
“Kalau  soal  kerjasama  ya  tentunya sama seperti yang bapak peneliti lihat bahwa kami  bekerja  sama  dalam  arti,  dari  teman- teman pengawas memasukkan laporan kepada  kami  dan  kami  melanjutkan  kepada pimpinan.  Untuk  sesama  rekan  pengawas sendiri  lebih  banyak  melaksanakan  tugas secara  bersama.  Hal  tersebut  dapat  dilihat ketika  turun  ke  lapangan  kami  berkelompok dan pada saat membuat laporan kami lakukan secara bersama-sama.”
Hubungan  antara  pimpinan  dan  bawahan terjalin  dengan  baik,  saling  menghormati,  saling berhubungan, saling bekerjasama dalam pekerjaan maupun  diluar  pekerjaan.  Hal  tersebut  nampak dari  koordinasi  yang  terjalin  dengan  baik
diantaranya  kerjasama  pada  tiap  seksi. Dimana pimpinan menjadi teladan bagi bawahannya. ST mengatakan bahwa :
“Koordinasi  kami  petugas/pengawas selalu  berkoordinasi  dengan  pimpinan, tujuannya  agar  sama  persepsi  untuk  apa yang  akan  dikerjakan  dan  pimpinan  juga selalu memberi dorongan dalam melaksanakan tugas.”
UPTD  Balai  pengawasan  tenaga  kerja berorientasi pada perkembangan pekerjaan yang lebih  baik  tentunya  memerlukan  pegawai- pegawai  dengan  kinerja  berkualitas  yang bertujuan  untuk  mengembangkan  unit  kerja menjadi  lebih  baik.  Dalam  menjalankan pekerjaan,  selain  dibutuhkan  fungsi  manajerial, kinerja menjadi kunci pokok dalam penyelesaian  pekerjaan  yang  telah  ditentukan. Dalam  pelaksanaannya  pengawasan  pekerjaan sangat dibutuhkan, dimana pelaksanaan tersebut juga  menuntut  kinerja  pengawas  itu  sendiri. UPTD  Balai  pengawasan  sendiri  melalui Disnakertrans,  melakukan  proses  pengawasan terhadap  kinerja  pegawainya  guna  pencapaian tujuan yang maksimal yang nantinya dioptimalisasikan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap pegawai pengawas ketenagakerjaan.  Dimana  kinerja  pengawas tenaga  kerja  sendiri  di  awasi  oleh  pimpinan pengawas.  Dengan  adanya  pengawasan  yang dilakukan  dengan  baik,  maka  akan  diketahui sejauh  mana  pelaksanaan  tugas  dari  tiap-tiap pegawai  pengawas  sesuai  dengan  tujuan  yang telah  direncanakan  secara  maksimal.  Dengan pengawasan  yang  dilaksanakan  dengan  baik  juga akan  membantu  pimpinan  untuk  mengetahui apakah  ada  kesalahan  atau  penyimpangan  yang terjadi dalam usaha pencapaian tujuan. Pengawasan  juga  untuk  mengevaluasi  apakah pencapian  kerja  dari  pegawai  ada  hambatan  atau kegagalan.  Jika  ada  hambatan  dapat  diketahui usaha  untuk  mengatasinya,  ada  usaha  untuk perbaikan  sehingga  dapat  diperoleh  hasil  yang lebih  stabil  sehingga  pengawasan  dapat  tercapai dengan maksimal.
Secara keseluruhan UPTD balai pengawasan  tenaga  kerja  Disnakertrans  Provinsi Sulawesi  Utara  mengharapkan  agar  pelayanan yang diberikan memperoleh hasil yang memuaskan dalam pekerjaannya. Agar pelayanan  yang  diberikan  oleh  seorang  pegawai pengawas  sebagaimana  yang  diharapkan  maka
sangat  diperlukan  usaha  yang  tepat  untuk memberikan  pelayanan  tersebut,  dengan  adanya pelayanan yang tinggi diharapkan dapat memberikan  sumbangan  yang  sangat  berarti  bagi kinerja  dalam  melakukan  pelayanan  di  UPTD balai pengawasan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara.
Kinerja pegawai merupakan hasil kerja atau prestasi  kerja  yang  dihasilkan  pegawai  dalam sebuah  unit  kerja.  Jika  dihubungkan  dengan  teori menurut  Miner  (1998)  yang  mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu sebagai berikut :
1) Kualitas
Hasil  kerja  pegawai  pengawas  di UPTD  Balai  Pengawasan  Dinas  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara  secara  keseluruhan  sangat  disiplin dalam  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai dengan  tupoksi,  tepat  waktu  dalam menyelesaikan  pekerjaan,  bertanggung jawab  terhadap  pekerjaan.  Hal  itu  dapat dilihat  dalam  kesehariannya  pengawas sangat  disiplin  dalam  masuk  bekerja  dan cara  berpakaian  pegawai  yang  selalu menaati  peraturan  yang  ada  pada  lembaga, selain  itu  pegawai  pengawas  tepat  waktu dalam  mengerjakan  pekerjaannya  sesuai dengan tupoksi masing-masing dari pegawai  yang  dapat  dilihat  dari  salah  satu pegawai  yang  mampu  menginput  data  dan membuat laporan sesuai dengan
tanggungjawab. Kualitas  kerja  pegawai  pengawas
merupakan  kualitas  tentang  seberapa  baik pelayanan yang diberikan serta tanggungjawab  dalam  menyelesaikan  tugas dimana  kualitas  menjadi  hal  penting dikarenakan akan berdampak secara langsung pada citra UPTD Balai Pengawasan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara. 2) Kuantitas
Kuantitas  kerja  menunjuk  pada jumlah  hasil  kerja  dari  pegawai  dalam suatu  periode  waktu  tertentu.  Dwiyanto
(2006)  memberikan  penjelasan  mengenai kuantitas kerja melalui dimensi produktivitas yang dipahami pada efisiensi,  efektivitas  pelayanan,  dan tingkat  pelayanan  publik  dalam  rangka
mencapai  hasil  yang  diharapkan.  John Miner  (1998)  mengemukakan  bahwa kuantitas  kerja  berkaitan  dengan  jumlah pekerjaan  yang  dihasilkan  dibandingkan dengan rencana ataupun target.
Dalam hal jumlah pekerjaan pegawai  secara  individu  ditemukan  fakta bahwa  capaian  yang  ada  menyesuaikan dengan  jabatan  yang  diemban.  Pegawai yang  tersebar  dalam  jabatan  yang  secara struktur  diikuti  dengan  deskripsi  kerja, bekerja  sesuai  tugas  pokok  dan  fungsi masing-masing.  Dibandingkan  dengan rencana  ataupun  target,  maka  secara keseluruhan jumlah pekerjaan yang dihasilkan melebihi yang ditargetkan.
Kuantitas  kerja  dapat  digunakan untuk  mengukur  beban  kerja  dalam  sehari, angka  tersebut  biasanya  digunakan  untuk menunjukkan  jumlah  pekerjaan  dan  beban kerja  yang  diselesaikan  oleh  pegawai dalam  kurun  waktu  tertentu.  Hal  ini terlihat  pada  pekerjaan  pegawai  yang menggunakan  waktu  dan  kecepatan tertentu  untuk  menyelesaikan  tugasnya. Kuantitas  mengacu  pada  kuantitas  yang diproduksi dan dinyatakan dengan jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan,  dimana  yang  dapat  juga dianggap  sebagai  bentuk  satuan  ukuran yang terkait dengan jumlah hasil pekerjaan yang diselesaikan. 3)      Penggunaan Waktu Penggunaan  waktu  yang  dimaksud yaitu, ketepatan waktu dalam menyelesaikan  pekerjaan  dimana  hal tersebut merupakan tingkat aktivitas yang diselesaikan  sesuai  dengan  waktu  yang ditentukan  yang  dilihat  dari  sudut koordinasi  kerja  dengan  hasil  yang diselesaikan  secara  maksimal.  Kinerja pegawai berhubungan dengan produktivitas  pegawai  tentunya  dengan meningkatnya kinerja yang dapat memberikan  pengaruh  terhadap  penilaian pada balai pengawasan. Proses penggunaan waktu  di  Balai  Pengawasan  Disnakertrans Provinsi  Sulawesi  Utara  memiliki  cara tersendiri.
Penggunaan waktu yaitu, pemanfaatan jam kerja untuk mengevaluasi dan  menganalisis  kinerja  pegawai  dimana pegawai  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai dengan  prosedur  operasi  standar.  UPTD Balai  Pengawasan  Disnakertrans  Provinsi Sulawesi  Utara  harus  menaati  regulasi  saat menjalankan  tugas  pekerjaan  yang  berlaku. Peraturan  Gubernur  nomor  65  Tahun  2017 sebagai  dasar  kebijakan  pembentukan  dan komposisi  balai  pengawasan,  diantaranya tentang tugas dan fungsinya.
Pegawai  pengawas  UPTD  Balai Pengawasan Disnakertrans Provinsi
Sulawesi  Utara  sangat  erat  kaitannya dengan  disiplin  kerja.  Salah  satunya menyangkut  penggunaan  waktu  kerja. Aktivitas  layanan  kantor  ini  dilaksanakan mulai  pukul  08.00.  Bersamaan  dengan  itu, pelayanan kepada masyarakat berakhir pada pukul  16.30  WITA.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  jam  kerja  sesuai  dengan  waktu  jam kerja.  Kinerja  pegawai  berkaitan  dengan kedisiplinan pegawai sendiri. Pegawai yang menggunakan  waktu  dengan  baik  dimana secara otomattis menghasilkan kinerja yang baik. Oleh karena itu, untuk salah satu cara mencapai kinerja pegawai yang baik adalah menggunakan  waktu  secara  baik  dalam menyelesaikan tugas.
4)      Kerjasama
Kerjasama  sangat  penting  dalam tujuan  untuk  mencapai  kinerja  pribadi pegawai
dan instansi.
Dalam menyelesaikan  pekerjaan,  membutuhkan dukungan  orang  lain.  Jika  ada  hubungan kerja yang baik dalam instansi, kemitraan dibangun  dalam  tim  untuk  bekerja  secara normal. Untuk menjalankan fungsi organisasi  diperlukan  kerjasama  yang baik.
Data  lapangan  menunjukkan  bahwa hubungan kerjasama di dalam seksi-seksi di instansi  Balai  Pengawasan  Disnakertrans Provinsi  Sulawesi  Utara  berjalan  dengan baik. Hal ini juga diikuti dengan hubungan dengan  bidang/bagian  lainnya  berjalan dengan  baik,  hubungan  dengan  pimpinan terjalin  dengan  baik.  Pegawai  UPTD  balai pengawasan  menjalin  hubungan  kerjasama yang  baik,  tidak  dapat  dipisahkan  dari keberadaan pimpinan yang menjadi teladan bagi pegawai. Pemimpin yang menjalankan
fungsi  kepemimpinan  dalam  organisasi akan  menjadi  teladan  ketika  mampu menunjukkan sikap dan tingkah laku dalam memimpin secara baik dan benar.
Dalam melakukan pengukuran kinerja  salah  satu  pendekatannya  adalah pendekatan  personality  trait,  yaitu  dengan mengukur:  kepemimpinan,  inisiatif,  dan sikap.  Pimpinan  dan  pegawai  di  balai mampu  menunjukkan  sikap  dan  sifat kepemimpinan  yang  menjadi  teladan  bagi pegawai  dalam  bekerjasama  sebagai  media yang  sangat  baik  pada  pencapaian  kinerja individu  maupun  organisasi.  Pembuktian atas hubungan kerja yang baik nyata terlihat dari aktivitas kerja yang saling mendukung satu  dengan  yang  lain.  Hubungan  dengan rekan  sejawat  tidak  hanya  terjalin  setelah pekerjaan  selesai,  tetapi  juga  dalam solidaritas  sosial  dan  gotong  royong. Kinerja adalah bahwa seorang pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi  bekerja  keras  secara  hukum untuk  mencapai  tujuan  organisasi  sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya  masing-masing,  yang  penting tidak  melanggar  hukum  dan  mematuhi etika. Karena hubungan kerja yang dibentuk  sebagai  bagian  dari  proses kolaboratif  dalam  penyelesaian  pekerjaan merupakan  pencapaian  kerja  individu  dan tim  yang  sejalan  dengan  etika,  maka  orang tidak  dapat  mau  bekerjasama  ketika  sikap berubah. Perilaku yang ada tidak mencerminkan  etika  yang  baik  dalam bekerja, bersikap dan bertindak.
Hasil  penelitian  tentang  kinerja  pegawai pengawas  di  UPTD  Balai  Pengawasan  Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi  Utara  sesuai  dengan  hasil  penelitian yang dilakukan oleh Laloma, Tampi dan Mukuan pada  tahun  2016,  yang  dilakukan  di  PT.  Jasa Raharja  9  Persero  Tbk,  menunjukkan  bahwa kualitas kerja pegawai berada pada kategori baik yaitu  diselesaikan  sesuai  dengan  apa  yang disampaikan oleh atasan.
Demikian  juga  penelitian  yang  dilakukan oleh  Purwanti,  Tampongangoy, Rumapea  tahun 2017,  yang  dilakukan  di  Kantor  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan Cabang  Manado,  diperoleh  hasil  bahwa kinerja  pegawai  dipengaruhi  oleh  kualitas kerja, kuantitas kerja, pemanfaatan waktu dan
kerjasama  antar pegawai  dapat  meningkatkan kinerja. Hal tersebut memberikan hasil positif terhadap pelayanan.
Selain dipengarui oleh aspek-aspek atau indicator-indikator  yang  dijelaskan,  kinerja pegawai juga dipengaruhi oleh fasilitas kerja, motivasi  kerja,  sikap  kerja  dan  lain-lain.  Hal tersebut  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Thomas, Rorong, dan Tampongangoy  pada  tahun  2017,  dimana fasilitas  kerja  termasuk  dalam  aspek  yang mempengaruhi kinerja pegawai.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Secara keseluruhan, optimalisasi kinerja pegawai  merupakan  fokus  seluruh  instansi pemerintah maupun organisasi dalam menjalankan  tugas.  Kinerja  yang  memuaskan akan  menjadi  aset  dan  daya  jual  instansi maupun  organisasi  dimana  pegawai  merupakan sumberdaya  manusia  yang  bernilai  dalam membantu  mencapai  tujuan.  Oleh  sebab  itu, kesimpulan  hasil  penelitian  yang  menunjukkan bahwa  kinerja  pegawai  pengawas  di  UPTD Balai  Pengawasan  Tenaga  Kerja  Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara perlu untuk dioptimalisasikan, dimana kinerja perlu dilakukan  pengawasan  secara  langsung  oleh pimpinan  UPTD  balai  pengawasan  sendiri.  Hal tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan  kinerja agar hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan sebagai  bentuk  pencapaian  sesuai  harapan secara efektif dan efisien.
1. Kualitas  pekerjaan  pegawai  pengawas  di UPTD  Balai  Pengawasan  Dinas  Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan  memiliki  kualitas  kerja  yang baik,  ditunjukkan  dengan  pekerjaan  yang diselesaikan selalu sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.
2. Kuantitas  pekerjaan  dapat  dikatakan baik  dikarenakan  jumlah  pekerjaan yang diselesaikan mencapai target  yang ditentukan  yaitu  dapat  diselesaikan meskipun jumlahnya banyak.
3. Penggunaan  waktu  sendiri,  pegawai mengikuti  aturan  waktu  kerja  yang ditentukan  tetapi  ada  waktu  –  waktu tertentu  yang  membuat  pegawai  harus lembur  untuk  menyelesaikan  tugas  dan tanggungjawab.
4. Kerjasama antar pegawai di UPTD balai pengawasan perlu untuk di labeli tinggi. Dikarenakan  solidaritas  antar  pegawai yang  baik  dimana  saling  membantu dalam  menyelesaikan  pekerjaan  apabila ada  teman  kerja  yang  kesulitan  dalam menyelesaikan pekerjaan apakah karena banyak  atau  jumlah  yang  banyak  yang harus dikerjakan.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan kesimpulan penelitian, peneliti memberi saran yaitu:
1. Untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, diharapkan agar pegawai dapat diberikan fasilitas penunjang yang lebih baik  agar  hasil  kerja  yang  dilakukan dapat lebih baik lagi.
2. Kuantitas pekerjaan yang banyak disarankan  untuk  menambah  pegawai  serta membagi  jumlah  pekerjaan  sesuai  dengan bidang  dan  kemampuan  serta  penambahan perangkat  yang  membantu  kerja  seperti komputer  dan  juga  dilakukan  pelatihan untuk meningkatkan SDM dalam mengoperasikan komputer untuk mempermudah  penyelesaian  tugas  yang diberikan.
3. Penggunaan  waktu  berkaitan  erat  dengan kualitas  dan  kuantitas  kerja,  sehingga pemenuhan faktor penunjang untuk menigkatkan  kualitas  dan  mengurangi beban kerja diharapkan untuk menyediakan faktor penunjang pekerjaan.
4. Kerjasama  sangat  dibutuhkan  dalam instansi baik swasta maupun pemerintah untuk  menghasilkan  pekerjaan  yang sesuai  dengan  yang  diharapkan  serta perlu  untuk  dilakukannya  pelatihan- pelatihan  terkait  tugas  dan  fungsi
Optimalisasi Kinerja Pegawai Pengawas...............................(Roberti Kairupan, Johny Tampi, Deysi Tampongangoy)
Pegawai  Pengawas  agar  pengawasan terhadap  Pekerja  dan  Badan  Usaha terlebih  pembuatan  laporan  maupun dokumen ketenagakerjaan semakin cepat dan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwiyanto,  A.  2006.  Mewujudkan  Good Governance  Melayani  Publik.  Gadjah Mada University, Yogyakarta.
Endang, S.  W. Taufeny, T. dan Vince, R. 2013. Pengaruh  Budaya  Organisasi,  Locus of  Control,  Stres  Kerja  Terhadap Kinerja  Aparat  Pemerintah  Daerah dan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening  (Studi  Empiris  pada Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis).
Jurnal Manajemen, Volume 20,
Nomor 2.
Mangkunegara, A. P. 2004. Manajemen Sumber Daya  Manusia,  Remaja  Rosdakarya, Bandung.
Miles, B. M. dan Huberman, M. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
Miner,  J.  1998.  Organizational  Behavior,
Performance  and  Productivity.  New
York: Random House Business Division.
Peraturan  Gubernur  Sulawesi  Utara  No.  65 Tahun 2017 tentang pembentukan unit pelaksana  teknis  daerah  pada  dinas tenaga  kerja  dan  transmigrasi  daerah Provinsi Sulawesi Utara
Pramudyo,  A.  2010.  Analisis  Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Kinerja  Dosen
Negeri  Dipekerjakan  pada  Kopertis Wilayah V Yogyakarta. Vol.1 No.1.mang
Sangkay,  R.  dkk.  2016.  The  Influence  of Compensation  and  Training  Toward Employee  Performance  at  BNI  46 Manado Branch, Volume 4, Maret. Taty,  S.  dan  Basir,  M.  2016.  The  Effect  Of Leadership Style, Work Environment, and Organization Culture on Employee Performance: A Case Study at Kawasan Industri Makasar
Indonesia,  IOSR  Journal  of  Business and Management, Vol 18, Issue 10.