## Kehadiran Kartu Smart Madani dan Kartu Identitas Anak sebagai Program Pengembangan Smart City di Kota Pekanbaru
Rizky Haifulloh 1 Eko Priyo Purnomo 2 Lubna Salsabila 3 Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science 1 , Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Departement Of Government Affairs And Administration, Jusuf Kalla School Of Government 2 , Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 1 ikiuser539@gmail.com 2 eko@umy.ac.id 3 lubna.salsa@gmail.com
Received:December 28, 2020;  Revised:April 07, 2020 Accepted: April 07,2020

## ABSTRACT
This study examines how the presence of "Madani Smart Card" and "Child Identity Card" which  is  a  program  rather  than  the  development  of  smart  cities  in  the  city  of  Pekanbaru. Smart city which then emerged as one of the hot discourses was discussed in the discourse on sustainable development, which in this case will be applied in every city in all corners of the  world.  The  author  then  in  this  study  uses  qualitative  research  methods,  where  data and field findings will be presented descriptively. By measuring how the causes of the two smart cards are presented, the author  tries to find an understanding of any urgency that arises or real problems faced by Pekanbaru City. So in the theoretical framework the writer uses  Dye's  theory  in  analyzing  the  process  of  program  formulation  or  termination  and policies taken by the government, in this case the Pekanbaru City government. The findings which  were  then obtained by  the  authors  through  this research  are  that  after referring  to the Pekanbaru City Medium Term Development Planning 2017-2022 document, finally the author can pick up or know the backrest and framework that presents the two smart card program.  So  that  from  this  study  the  authors  can  get  the  following  results:  First, theoretically  the  presence  of  the  two  smart  card  program  will  have  a  good  impact  on  the ability or literacy of technology and information usability in the city of Pekanbaru. Second, the  implementation  of  the  two  smart  card  program  would  have  been  right  on  target  if  it referred to one of the problems facing the city of Pekanbaru. Third and finally, although the presence of this program is good in some respects, on the other hand there are holes that should be prioritized to be patched actually by the city government through its innovations, one example of how the poor or marginal in the city can be utilized through the concept of smart city (smart city) and its development there.
Keywords: Smart City; Madani Smart Card; Child Identity Card

## ABSTRAK
Penelitian ini menelaah tentang bagaimana kehadir an “Kartu Smart Madani” dan “Kartu Identitas  Anak”  di  mana  merupakan  program  daripada  pengembangan  kota  pintar (smart  city)  di  Kota  Pekanbaru.  Smart  city  yang  kemudian  muncul  sebagai  salah  satu wacana  yang  hangat  di  perbincangkan  dalam  diskurus  mengenai  pembangunan berkelanjutan,  yang  dalam  hal  ini  akan  di  terapkan  di  setiap  kota  di  seluruh  penjuru

## Gorontalo

## Journal of Government and Political Studies
Volume 3 -  NO. 1 – April 2020
P-ISSN: 2614-2120   E-ISSN: 2614-2104
dunia. Penulis kemudian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, di  mana  data  dan  hasil  temuan  lapangan  akan  di  sajikan  secara  deskriptif.  Dengan menakar  bagaimana  penyebab  dihadirkannya  kedua  kartu  pintar  tersebut,  penulis mencoba untuk mencari pengertian dari setiap urgensi yang muncul atau permasalahan yang  nyata  di  hadapi  oleh  Kota  Pekanbaru.  Sehingga  dalam  kerangka  teoritis  penulis memakai teori dari Dye dalam menganalisis proses perumusan atau pemutusan program serta  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah,  dalam  hal  ini  pemerintah  Kota Pekanbaru. Temuan yang kemudian di dapatkan oleh penulis lewat penelitian ini adalah setelah  merujuk  pada  dokumen  Rancangan  Pembangunan  Jangka  Menengah    Kota Pekanbaru  2017-2022  akhirnya  penulis  bisa  mengambil  atau  mengetahui  sandaran serta  kerangka  kerja  yang  menghadirkan  program  dua  kartu  pintar  tersebut.  Sehingga dari  penelitian  ini  bisa penulis  dapatkan  hasil sebagai  berikut:  Pertama,  secara  teoritis kehadiran program dua kartu pintar ini akan berdampak baik terhadap kecakapan atau literasi teknologi dan dayaguna informasi di kota Pekanbaru. Kedua, pengimplementasian daripada program dua kartu pintar ini kiranya sudah tepat sasaran jika  merujuk  kepada  salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi  kota  Pekanbaru.  Ketiga dan terkahir, walaupun kehadiran program ini dalam beberapa hal baik adanya, namun di  sisi  lain  terdapat  lobang  yang  seharusnya  lebih  didahulukan  untuk  ditambal sebenarnya  oleh  pihak  pemerintah  kota  melalui  inovasi-inovasinya,  salah  satu contohnya  bagaimana  masyarakat  miskin  atau  marginal  di  kota  tersebut  dapat didayagunakan lewat konsep kota pintar (smart city) dan pengembangannya di sana.
Kata kunci: Smart City;  Kartu Smart Madani; Kartu Identitas Anak

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  kurun  waktu  satu  dekade  belakangan  kota-kota  disetiap  penjuru dunia  tengah  digencarkan  dengan  berbagai  isu  pembangunan,  utamanya bagaimana  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Lewat  hal  tersebut,  kota kemudian  dinilai  tidak  serta-merta  hanya  sebagai  lapangan  atau  tempat beradanya  berbagai  industri  dan  serta  roda  administrasi  daerah.  Akan  tetapi, kota  yang  dimaksud  dalam  kampanye  pembangunan  berkelanjutan  yang digencarkan  oleh  UNDP  adalah  kota  yang  tidak  hanya  sebagai  ladang perekonomian  belaka,  sebaliknya  kota  juga  sekarang  dimaksudkan  sebagai tempat  tinggal  manusia  yang  sehat,  nyaman  dan  seturut  dengan  itu  ramah lingkungan.  Konsep  tentang  sebuah  kota  yang  berkelanjutan  dalam pembangunannya pun akhirnya diaplikasikan saat ini dihampir seluruh kota di Indonesia.  Adalah  konsep  smart  city  atau  dalam  bahasa  Indonesia  disebut dengan berbagai macam istilah kota pintar, kota cerdas, ataupun kota madani menjadi jantung dari arah pembangunan setiap kota di dunia saat ini, seturut dengan itu di Indonesia (Suhendra, 2017).
Di mana smart city kemudian telah menjadi sebuah program yang kiranya wajib  bagi  setiap  kota  di  Indonesia.  Meskipun  begitu  konsepsi  tentang  smart city  di  Indonesia  sendiri  masihlah  begitu  beragam,  sehingga  menimbulkan perbedaan-perbedaan  dalam  hal  penerapan  pembangunan  smart  city  disetiap daerahnya.  Hal  tersebut  sebagaimana  menurut  Suhendra  (2017)  disebabkan oleh tidak adanya sebuah regulasi sampai dengan hari ini, yang mana mengatur jalannya  penerapan  smart  city,  lebih  jauh  menjadi  kerangka  kerja  atau pedoman  yang  definitif  bagi  setiap  pemimpin  daerah  untuk  secara  lebih  jelas mengatur tentang program-program perwujudan smart city sendiri.
Adalah Bandung dan Surabaya yang kiranya menjadi kota terdepan dalam hal  kemajuan  pengaplikasian  smart  city  di  Indonesia  (Akbar,  2018).  Bandung
yang  mendapatkan  berbagai  macam  prestasi  dalam  hal  pengembangan  smart city  kemudian  lewat  ratusan  aplikasi  yang  didayagunakan  mampu  menarik partisipasi  aktif  dari  warga  kota  untuk  ikut  aktif  dalam  hal  monitoring  dan pemeliharaan kota, selain itu dengan cara menyalurkan pendapat mereka lewat aplikasi-aplikasi  pendukung  yang  disediakan  oleh  pemerintah  kota  Bandung. Begitu  pula  dengan  Surabaya,  dengan  label  kota  metropolit  yang  mana penduduknya  tercatat  hampir  mencapai  angka  dua  juta  orang,  maka  sebagai kota percontohan sendiri dengan segelimang prestasinya Surabaya dikira layak untuk  menjadi  acuan  bagi  kota-kota  lainnya  dalam  hal  pembangunan  kota menuju kota cerdas (smart city) (Suhendra, 2017).
Kota  Pekanbaru  sendiri,  yang  menjadi  fokus  kajian  dari  penulis  adalah salah satu kota yang secara definitif jika merujuk pada berbagai indikator yang dikemukakan  Firdaus  dalam  (Frebiyan,  2015)  adalah  kota  metropolitan,  yang bukan  hanya  wilayahnya  yang  luas  akan  tetapi  sekaligus  penduduknya  juga melimpah,  terbukti  dari  jumlah  penduduk  yang  mencapai  angka  di  atas  satu juta jiwa (Frebiyan, 2015). Adalah menjadi menarik bagi penulis untuk meneliti te ntang  program  terbaru  daripada  pemerintah  kota  Pekanbaru  yaitu;  “Kartu Smart  Madani”  dan  “Kartu  Identitas  Anak”  (Akn,  2019).  Oleh  karena  selain Pekanbaru  sejak  tahun  2016  tengah  gencar  menuju  pembangunan  smart  city sendiri,  pada  2019  sendiri  Pekanbaru  sudah  menjadi  salah  satu  kota  acuan bagi  penerapan  smart  city  dan  kembali  muncul  dengan  inovasinya  melalui programnya yang menjadi objek penelitian penulis di sini.
Dengan  melakukan  penelitian  ini,  penulis  mengharapkan  mendapat sebuah  atau  suatu  konsep  tentang  pengaruh  dan  juga  penyebab diluncurkannya  “Kartu  Smart  Madani”  dan  “Kartu  Identitas  Anak”  oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai program pembangunan smart city di kota tersebut.
Di  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Akbar,  2018)  ia  menemukan bahwa  bagaimana  Pemerintah  Kota  Bandung  melalui  Renstra  dan pengembangan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  yang  kemudian terealisasikan  dalam  bentuk  pengembangan  berbagai  layanan  di  antaranya berbasis  web,  aplikasi  dan  lain  sebagainya  mampu  meningkatkan  partisipasi warga  dalam  memonitori  dan  memberikan  gagasan  seputar  pemeliharaan  dan pembangunan  kota  bandung.  Lebih  lagi,  lewat  fokus  kajian  tentang pemanfaatan 3 aplikasi di kota bandung dari sekian ratus aplikasi yang ada dan sedang  dikembangkan  kemudian  lebih  memudahkan  pemerintah  bandung untuk mengetahui aspirasi publik bandung (Akbar, 2018).
Selanjutnya  menurut  studi  yang  dilakukan  oleh  (Suhendra,  2017) mendapati  bahwa  Pengembangan  Kota  Cerdas  dari  kedua  ibu  kota  daerah  di barat  dan  timur  Jawa  ini,  menurut  penulis  tak  bisa  dinyana  bahwa  layak menjadi  bahan  percontohan  bagi  kota-kota  di  seluruh  penjuru  Indonesia. Namun,  penulis  melihat  bahwa  ada  masalah  yang  timbul  dari  konsep  kota cerdas  sendiri,  alih-alih  penerapannya.  Yakni,  belum  adanya  sebuah  regulasi yang  definitif  dalam  hal  penerapan  kota  cerdas  yang  mana  diharap  menjadi suatu pedoman bersama dalam hal mewujudkan pembangunan kota cerdas ke depannya.  Meskipun  penulis  berpendapat  kiranya  mesti  ada  sebuah  regulasi yang  nantinya  berfungsi  sebagai  kerangka  kerja  daripada  pembangunan  dan penerapan kota cerdas, namun menurut pembaca itu tidak seperti pandangan penulis  merupakan  prasyarat  yang  sangat  urgen  dan  kiranya  dapat  memberi
manfaat  signifikan  dalam  hal  pembangunan  ke  depan,  oleh  sebab  tingkat pemerataan infrastruktur, sosial kapital dan SDM yang dimiliki masing-masing kota tak bisa dinafikan berada pada tingkat perbedaan yang tinggi. Dan dengan demikian,  jika  kemudian  regulasi  tersebut  diformulasi  melalui  contoh  yang sudah  ada  barangkali  akan  berakibat  bagi  kota-kota  yang  tingkat pembangunannya  paling  bawah,  beban  pembangunan  yang  tinggi,  seturut  itu juga  ada  kesan  ketergesa-gesaan  didalamnya  sehingga  masyarakat  pun dimungkinkan untuk merasakan dampaknya secara langsung. Belum lagi bagi pemerintah,  bahwa  di  dalam  birokrasi  sendiri  sesuai  argumen  penulis, perbedaan generasi sebelum era digitalisasi merupakan problem utama, dan itu bahkan  terjadi  di  kedua  kota  percontohan  di  atas,  bagaimana  bila  di  daerah yang lain? Akibatnya tidak akan jauh berbeda dengan yang dirasa masyarakat luas,  para  pegawai  tersebut  yang  kesusahan  menyesuaikan  diri  akan  dipacu bak  kuda  dalam  lapangan  pacu  dan  berpotensi  memberi  tekanan  psikologi terhadap mereka yang tak bisa disangka.
Adapun  temuan  lainnya  mengemukakan  bahwa  melalui  penggunaan  atau pemanfaatan  saran  dan  prasarana  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  kota Jakarta  dalam  konteks  pembangunan  smart  city  dalam  kurun  waktu  3  tahun tercatat  semenjak  2012  sampai  2015  mencapai  kenaikan  peringkat  dalam evaluasi  E  Government.  Bahkan,  mampu  mempertahankan  posisinya  di peringkat  pertama  kota  yang  berhasil  mengaplikasikan  E-Government  dalam dua  tahun  terakhir.  Penulis  berkesimpulan  bahwa  penggunaan  Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam pengembangan smart city di Jakarta (Tampubolon, 2016). Selanjutnya ada juga temuan  mengenai  bagaimana  sosialisasi  terkait  smart  city  serta  program- programnya  kepada  publik  di  mana  dari  penelitian  ini  diketahui  bahwa  dari beberapa komponen perencenaan komunikasi dinas atau SKPD yang mengurus perihal  informasi.  Terdapat  beberapa  kekurangan  di  sana-sini.  Utamanya penggunaan internet yang masih kurang dipahami oleh pihak pemerintah dan dalam  hal  komunikasi  serta  sosialisasi  dinilai  oleh  penulis  akan  sangat kompatibel  jika  diadakan  pertemuan  langsung  (tatap  muka)  ketimbang mensosialisasikan  informasi  bersandar  pada  Website  pemerintah  dan  akun media sosial semata-mata (Annisa Citra Triyandra, 2017). Terakhir  ada  penemuan  terkait  bagaimana  memanfaatkan  Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  dalam  pengembangan  smart  city  di  Kota  Makassar yang  dilakukan  oleh  (Amri,  2016)  di  mana  temuannya  menjelaskan  dengan menakar  bagaimana  TIK  dimanfaatkan  di  kota  Makassar,  penulis  kemudian mendapati  banyak  kekurangan  dalam  hal  pengembangan  Makassar  sebagai smart  city  sekaligus  Kota  Dunia  yang  mempuni  dalam  berbagai  komponen smart city sendiri. Mulai dari kekurangan dalam hal pemusatan data, di mana semua  data-data  yang  berada  di  setiap  skpd  tidak  saling  terkoneksi  atau terintegrasi dalam satu bank data, sumber daya manusia yang kemudian belum bisa  menyesuaikan  diri  dengan  laju  perkembangan  di  era  digital  dan  internet saat ini, sampai pada regulasi tentang TIK yang belum ada, seturut dengan itu sarana  dan  prasarana  TIK  yang  kiranya  dapat  mendukung  terealisasikan  hal tersebut kurang.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif-kualitatif  yang  mana mengusung  sebuah  studi  pustaka  (Creswell,  2010).  Di  mana  penelitian- penelitian  terdahulu  dijadikan  sebuah  sumber  sandaran  penulis  dalam menelaah dan menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan. Selain itu, penulis  juga  menjadikan  artikel,  berita  dan  website  pemerintah  sebagai  bahan rujukan lainnya guna menakar valid tidaknya sebuah data yang didapat penulis dari sumber yang lain. Untuk menganalisis permasalahan yang ada digunakan kerangka teoritis antara lain formulasi kebijakan publik. Kebijakan  publik  sendiri  didefinisikan  oleh  Dye  dalam  (Sholih  Muadi., Ismail MH., 2016) adalah apa yang kemudian diambil sebagai sebuah keputusan bagi  pemimpin.  Di  mana  menurut  (Sholih  Muadi.,  Ismail  MH.,  2016)  sendiri kebijakan  publik  akan  menjurus  pada  bagaimana  siklus  kebijakan  sendiri terbentuk.  Di  mana  siklus  kebijakan  sendiri  menurut  Parsons  dalam  (Sholih Muadi.,  Ismail  MH.,  2016)  berputar  dalam  apa  yang  dikatanya  formulasi kebijakan  atau  bagaimana  kebijakan  itu  ditimbang  sebelum  dibuat; implementasi  kebijakan  atau  penerapan  dan  pengaplikasian  kebijakan  yang sudah  dibentuk  di  lapangan;  dan  terakhir,  evaluasi  kebijakan  atau  bagaimana bagian  ini  menjadi  alat  ukur  keberhasilan  daripada  kebijakan  yang  telah dirumuskan  dan  diaplikasikan  sebelumnya.  Dengan  begitu  penulis,  akan menggunakan  ketiga  kerangka  pikir  tersebut  dalam  menelaah  permasalahan paper ini selanjutnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kota  Pekanbaru  terhitung  semenjak  tahun  2016  sudah  dengan  gencar mengampanyekan  tentang  konsep  smart  city  atau  kota  pintar  yang  bakal dijadikan  arah  daripada  pembangunan  kota  Pekanbaru  sendiri.  Hal  tersebut terbukti  daripada  ungkapan  yang  diberikan  oleh  Walikota  Pekanbaru  pada waktu  diwawancarai  oleh  salah  satu  media  online  lokal  (Ansam,  2016)  bahwa dia  dengan  tegas  dan  sungguh-sungguh  ingin  menjalankan  smart  city  di Pekanbaru. Lebih jauh, Pekanbaru sendiri pada awalnya menjadikan salah satu kecamatannya  menjadi  salah  satu  daerah  acuan  atau  percontohan  untuk penerapan smart city secara lebih lanjut lagi (Ansam, 2016).
Seiring berjalannya waktu, semenjak saat itulah Pekanbaru hari demi hari mulai menerapkapkan smart city secara lebih jauh dan lebih jauh lagi. Dan tak ayal pada 2019 baru-baru ini kemudian Pekanbaru sendiri menjadi salah satu kota  percontohan  atau  sebagai  acuan  dari  setiap  kota  lain  dalam  hal menerapkan  smart  city  sendiri  di  kota  mereka  masing-masing  (Shofa,  2019). Selain  itu,  sudah  semenjak  tahun  2018  lalu,  Pekanbaru  sendiri  sudah dicanangkan menjadi kota yang akan menjadi role model (Kim, 2018). Di mana hal  tersebut,  terkait  erat  dengan  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi yang tengah dijalankan dan akan dijalankan oleh pemerintah Kota Pekanbaru  dalam  beberapa  waktu  setelahnya  (Kim,  2018).  Yang  dimaksud dengan yang penulis sebutkan belakangan adalah bagaimana Pekanbaru akan memberi  acuan  kepada  kota- kota  lainnya  dalam  hal  penerapan  “Kartu  Smart Madani” (Kim, 2018).
Kemudian,  akhirnya  pada  tahun  2019  program  terbaru  daripada pemerintah  kota  Pekanbaru  yaitu;  “Kartu  Smart  Madani”  dan  “Kartu  Identitas
Anak”  (Akn,  2019)  secara  resmi  diluncurkan.  Dengan  menggembleng  atau mengikutsertakan  Bank  Indonesia  dan  Bank  Nasional  Indonesia  dalam penerapan  program  ini  pihak  pemerintah  Kota  Pekanbaru  menaruh  sekian harapan  dalam  proses  pengaplikasiannya  ke  depan  (R02,  2019).  Program  ini pun  masih  dalam  tahap  percobaan  yang  kemudian  mengambil  salah  satu sekolah  di  Pekanbaru  sebagai  tempat  pengaplikasian  pertama  untuk  menakar seberapa jauh program ini dapat bermanfaat bagi perkembangan smart city dan digitalisasi di Kota Pekanbaru secara utuh (R02, 2019).
Walikota Pekanbaru dengan inovasinya terkait kedua kartu pintar tersebut kemudian  berargumen  bahwa  fungsi  daripada  kedua  kartu  tersebut  bukan hanya  sebagai  tanda  pengenal  semata,  namun  lebih  dari  itu,  mengikuti perkembangan  zaman  yang  ada  di  mana  digitalisasi  kian  gencar  merongrong setiap  sendi  kehidupan  generasi  “Z”  atau  yang  seringkali  disebut  dengan generasi  milenial  ini,  maka  kehadiran  kedua  kartu  itu  juga  ditujukan  untuk memudahkan  setiap  pelayanan  publik  yang  ada  di  Pekanbaru  secara  umum, dan secara khusus bagi generasi yang saya sebut belakangan (R02, 2019). Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang kiranya disampaikan oleh (Amri,
2016)  bahwa  dengan  memanfaatkan  penerapan  TIK  dalam  menjalankan pembangunan,  tak  ayal  itu  secara  signifikan  memberi  kontribusi  pada perkembangan  smart  city.  Sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  (Tampubolon, 2016)  dalam  menilai  Jakarta  dalam  kurun  waktu  tiga  tahun  pengembangan saran dan prasarana TIK di sana, pun secara signifikan dan konsisten Jakarta mampu  mempertahankan  predikatnya  sebagai  salah  satu  kota  dengan pembangunan  smart  city  atau  kota  pintar  yang  paling  terdepan  di  Indonesia selain Bandung, Surabaya dan Makassar.

## Formulasi Kebijakan
Seperti  yang  dikemukakan  oleh  (Sholih  Muadi.,  Ismail  MH.,  2016) bahwasanya  formulasi  kebijakan  atau  bisa  juga  disebut  dengan  perumusan kebijakan, tidak hanya berbicara tentang bagaimana kebijakan itu diambil oleh para  perumus  kebijakan.  Oleh  karena  suatu  pengambilan  atau  penentuan kebijakan  sendiri  tidak  akan  lepas  daripada  nilai-nilai  yang,  menurut  William Dunn  sendiri,  sudah  menjadi  atau  bisa  dikatakan  bersifat  pra-kesadaran (Sholih Muadi., Ismail MH., 2016). Selain itu, jika kita merujuk pada pendapat lain yang  kemudian  dikemukakan  oleh  para  ahli  dalam  bidang  ini maka  akan kita  ketahui  bahwa  dalam  tahap  pengambilan  kebijakan  sendiri  tidak  akan terlepas daripada asumsi-asumsi, jika bukan sebagai bias yang timbul daripada pembacaan  para  perumus  atau  pembuat  kebijakan  sendiri  (dalam  hal  ini pemerintah) (Sholih Muadi., Ismail MH., 2016). Sehingga dibutuhkan suatu cara yang  dikira  efektif  untuk  menambal  kemungkinan-kemungkinan  bias  dan asumsi menyeleweng dalam tahap perumusan kebijakan sendiri timbul.
Oleh  karena  itu,  William  Dunn  dan  para  ahli  bidang  kebijakan  publik sendiri  sudah  mengemukakan  bahwa  dalam  perumusan  kebijakan  yang, terhitung  sejak  dini,  mestinya  kalau  tidak  dikatakan  hukumnya  wajib  untuk melibatkan  beberapa  elemen  lain  daripada  masyarakat  atau  publik  (Sholih Muadi., Ismail MH., 2016). Lebih jauh, mereka mengingatkan kita bahwa dalam hal pemutusan sebuah kebijakan sendiri atau bisa dikata perumusannya dapat kita  tengok  contohnya  bagaimana  tingkat  kekompleksannya  di  tingkat pemecahan  masalah  yang  ada  pada  organisasi-organisasi  kecil,  atau  birokrasi pemerintahan  kalau  tidak  secara  langsung  dikemukakan.  Maka  dari  itu
kemudian,  kita  menjadi  wajib  untuk  mengetahui  bagaimana  cara  kerja  atau tindakan  yang  diambil  oleh  para  pemutus  atau  perumus  kebijakan  di  Kota Pekanbaru dalam hal merumuskan “Kartu Smart Madani” serta “Kartu Identitas Anak”  sebagai  sebuah  program  yang  kiranya  akan  membantu  pengembangan kota pintar (smart city) di sana, sehingga dengan begitu kita bisa melihat lebih lanjut  bagaimana  implementasi  atau  penerapannya  sampai  pada  tahap bagaimana  kita  mengevaluasi  program  tersebut,  dalam  hal  ini  mengevaluasi bagaimana  urgensinya  terhadap  masalah-masalah  strategis  yang  muncul sebelumnya di kota Pekanbaru sendiri. Merujuk  pada  bab  empat  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah (RPJM)  (Bappeda  Kota  Pekanbaru,  2017)  Kota  Pekanbaru  tahun  2017  sampai tahun 2022 bahwa disitu diuraikan secara mendetail perihal permasalahan atau urusan-urusan  yang  mendesak  untuk  kemudian  diambil  tindakan  perbaikan dan pembangunannya yang dalam konteks ini pemerintah kota sedikit banyak memberi  kita  cara  masuk  untuk  menelaah  lebih  ekstensif  bagaimana pemutusan  program  kerja  atau  program  dua  kartu  pintar  tersebut  menjadi urgen atau dibutuhkan oleh publik atau masyarakat kota Pekanbaru. Sehingga menyebabkan program tersebut diluncurkan dalam tenggat waktu yang cukup singkat  setelah  ada  wacana  tentang  hal  yang  sama  kurang  dari  satu  tahun belakangan  (Kim,  2018).  Adalah  menjadi  penting  kiranya  hal-hal  yang disebutkan  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM) (Bappeda Kota  Pekanbaru,  2017)  Kota  Pekanbaru  untuk  menjadi  petunjuk  jalan  (guide) bagi  kita  untuk  menakar  sejauh  mana  hal-hal  tersebut  berpengaruh  terhadap proses  perumusan  permasalahan  yang  kelaknya  ini  terealisasi  dalam  program dua kartu pintar di Pekanbaru.
Pertama, dalam RPJM (Bappeda Kota Pekanbaru, 2017) Pekanbaru sendiri tercantum  bahwa  dalam  hal  pendidikan  di  sana  menurut  identifikasi pemerintah  tengah  menghadapi  masalah  lamanya  atau  usia  pendidikan  yang masih  kurang,  dan  bukan  hanya  itu,  seturut  dengan  itu  menganga  lebar. Terlihat bahwa dalam hal ini memang kebijakan program dua kartu pintar ini kiranya tidak menyeleweng dari apa yang tengah dihadapi kota Pekanbaru yang mana sudah diuraikan dalam dokumen RPJM (Bappeda Kota Pekanbaru, 2017) tersebut. Ditambah lagi penerapan program ini secara perdana ditetapkan pada sebuah sekolah di kota Pekanbaru sendiri yang menjadi sangat identik dengan tujuan pembangunan di dalam pendidikan sendiri (Akn, 2019).
Kedua,  dalam  RPJM  (Bappeda  Kota  Pekanbaru,  2017)  Pekanbaru  sendiri pula tercantum yakni dalam hal pemanfaatan dan pemakaian teknologi dalam mendayagunakan perubahan dalam birkorasi masihlah tersendat-sendat. Lebih jauh, mengenai bagaimana penggunaan atau pemakaian internet yang mana di dalam birokrasi sendiri secara khusus dan dalam masyarakat secara umum, di mana  menurut  Walikota  terjadi  jurang  kecakapan  terhadap  generasi sebelumnya  dengan  saat  ini,  tak  ayal  jika  merujuk  pada  apa  yang  kemudian dikemukakan  oleh  (Amri,  2016)  dan  (Tampubolon,  2016)  secara  teoritis mempunyai  pengaruh  dalam  merubah  hal  tersebut  atau  tindakan  tersebut. Guna untuk lebih memberi penyesuaian kepada para birokrat atau masyarakat secara  umum  untuk  secara  lebih  menarik  menggunakan  teknologi  atau  TIK yang  saat  ini  memang  menjadi  jantung  daripada  pengembangan  smart  city sendiri.

## Implementasi Kebijakan
Pada tahapan implementasi ini menurut (Sholih Muadi., Ismail MH., 2016) adalah  bagaimana  ditahap  formulasi  atau  tahap  perumusan  sendiri  sudah didapat apa yang hendak dibuat dalam merealisasikan atau memperbaiki setiap kendala  atau  permasalahan  yang  ada,  sedangkan  pada  tahap  implementasi sendiri  yang  akan  ditakar  adalah  bagaimana  terealisasinya  atau  jalannya program atau kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh para perumus kebijakan. Jika kita merujuk pada pendapat yang kemudian dikemukakan oleh para  ahli  dalam  bidang  ini  maka  akan  kita  ketahui  bahwa  dalam  tahap pengambilan  kebijakan  sendiri  tidak  akan  terlepas  daripada  asumsi-asumsi, jika  bukan  sebagai  bias  yang  timbul  daripada  pembacaan  para  perumus  atau pembuat  kebijakan  sendiri  (dalam  hal  ini  pemerintah)  (Sholih  Muadi.,  Ismail MH.,  2016).  Sehingga  dibutuhkan  suatu  cara  yang  dikira  efektif  untuk menambal  kemungkinan-kemungkinan  bias  dan  asumsi  menyeleweng  dalam tahap pengimplemaentasian kebijakan sendiri itu timbul.
Pertama  yang  perlu  dilihat  daripada  implementasi  yang  mana  itu merupakan realisasi dari program kota Pekanbaru atau lebih tepatnya program walikota  Pekanbaru  yang  merupakan  respon  terhadap  berbagai  masalah  dan kendala yang ada atau dihadapi kota Pekanbaru ialah bagaimana program dua kartu pintar “Kartu Smart Madani” dan “Kartu Identitas Anak” tersebut sesuai tidak  dengan  apa  yang  telah  dirumuskan  sebelumnya.  Adalah  nyata  bahwa pada  tahap  implementasi  tersebut  dilibatkan  beberapa  pihak  (stakeholder) untuk  mewujudkan  dan  memajukan  program  yang  telah  dirumuskan  oleh pemerintah kota (R02, 2019). Dengan melibatkan pihak sekolah sebagai tujuan utama  sekaligus  acuan  perdana  daripada  pengembangan  program  kebijakan dua  kartu  pintar  tersebut,  maka  secara  gamblang  memberikan  sinyal  bahwa dalam tahap implementasi sudahlah tepat sasaran program ini diterapkan. Kedua,  selain  itu  kelebihan  yang  kemudian  dibuat  oleh  pemerintah  kota Pekanbaru  yakni  dengan  mengajak  pihak  swasta  sendiri  untuk  berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan kota pintar di sana. Mereka yang dimaksud adalah  pihak  Bank  Indonesia  (BI)  dan  Bank  Nasional  Indonesia  (BNI)  yang dengan  kedua  kartu  pintar  itu  turut  memberikan  sumbangsih,  selain pemanfaatan  teknologi  di  era  digital  saat  ini,  pihak  swasta  juga  memberi semangat  kepada  pihak  pemerintah  kota  dalam  mewujudkan  pelayan  publik yang pintar (smart governance) dengan memanfaatkan keberadaan kedua kartu pintar tersebut (R02, 2019).

## Evaluasi Kebijakan
Pada  tahap  sebelumnya  sudah  dijelaskan  bagaimana  kemudian  program dua  kartu  pintar  ini  yang  dikembangkan  oleh  pemerintah  kota  Pekanbaru secara  baik  dijalankan  serta  diterpakan  di  lapangan.  Dengan  berbagai  cara untuk  mendayagunakan  segala  sumber  daya  yang  ada  dan  peluang  yang baran gkali  mencuat  ke  permukaan  setelah  dicanangkannya  program  “Kartu Smart Madani” dan “Kartu Identitas Anak” yang menurut pemerintah berguna atau  bernilai  lebih  daripada sekardar identitas  untuk  pemiliknya.  Akan  tetapi, dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk  mengakses  layanan  publik  yang  sudah disediakan  oleh  pemrintah  kota  hingga  untuk  menggunakannya  dalam  proses transaksi  jual  beli  yang  kiranya  bisa  membantu  mempercepat  kenaikan  roda perekonomian di Kota Pekanbaru sendiri (Akn, 2019).
Pertama, yang perlu dievaluasi daripada program atau kebijakan ini adalah bagaimana kemudian ini sejalan dengan apa yang diharapkan oleh RPJM kota Pekanbaru  sendiri.  Program  yang  dirumuskan  ini  kiranya  jika  kita  merujuk pada  pedoman  atau  petunjuk  kita,  yakni  RPJM  (Bappeda  Kota  Pekanbaru, 2017) kota Pekanbaru sendiri, maka kita akan menyimpulkan bahwa ini bukan sebuah  program  yang  semestinya  berdiri  sendiri.  Atau  kalau  tidak  bukan sebuah  program  yang  kemudian  menjadi  urgensi  secara  universal  di  kota tersebut.  Bahwa  kita  menyadari  betul  permasalahan  lingkungan  dan  tempat tinggal  yang  ada  di  sana,  jangankan  untuk  dilihat  dari  perspektif  atau  cara pandang  tempat  tinggal  cerdas  (smart  living)  sendiri  atau  lingkungan  pintar (smart environment). Dalam uraian RPJM (Bappeda Kota Pekanbaru, 2017) pun, yang  di  sini  kita  nilai  sebagai  sebuah  uraian  yang  cukup  komprehensif mengenai  kekurangan,  kendala  dan  permasalahan  yang  ada  di  sana  tak  ayal kita  akan  mempersoalkan  kehadiran  program  dua  kartu  pintar  ini,  yang tampaknya  hanya  sebagai  pemenuhan  aspek  teknologi  belaka  tanpa memerdulikan  apa  yang  kiranya  urgen  atau  penting  dalam  skala  prioritas pembangunan kota menuju kota pintar (smart city).
Kedua, jika merujuk pada RPJM kembali (Bappeda Kota Pekanbaru, 2017) maka urusan atau permasalahan kemiskinan di kota tersebut terhitung cukup akut.  Dan  oleh  karenanya  pula  menjadi  patut  untuk  dipertimbangkan  jalan demi jalan atau cara demi cara agar masyarakat kota tersebut bisa setidaknya bernafas  atau  lebih  baik  lagi  terlepas  dari  jeratan  kemiskinan.  Dan  melihat program  ini,  maksudnya  dua  kartu  pintar  ini,  yang  lebih  menekankan  proyek pelayanan  berbasis  online  serta  transaksi  pelayanan  sekaligus  belanjaan melalui  satu  alat  tersebut,  ketimbang  memberikan  kontribusi  terhadap masyarakat  miskin  kota,  hal  tersebut  malah  membuat  mereka  kian  hari  kian termarginalisasikan  di  kota  tersebut,  kalau  tidak  ingin  mengatakan  secara gamblang  bahwa  samasekali  tidak  memberikan  kontribusi  pada  bagaimana memecahkan  masalah  kemiskinan  yang  masih  berurat  berakar  di  kota Pekanbaru sendiri.

## 4. PENUTUP
Setelah  menguraikan  dan  menelaah  tentang  kehadiran  program  “Kartu Smart  Madani”  dan  “Kartu  Identitas  Anak”  di  kota  Pekanbaru  maka  penulis mencatat  ada  tiga  hal  yang  didapat  dari  penelitian  ini.  Pertama,  secara  teoritis kehadiran  program  dua  kartu  pintar  ini  akan  berdampak  baik  terhadap kecakapan  atau  literasi  teknologi  dan  dayaguna  informasi  di  kota  Pekanbaru. Kedua,  pengimplementasian  daripada  program  dua  kartu  pintar  ini  kiranya sudah  tepat  sasaran  jika  merujuk  kepada  salah  satu  permasalahan  yang dihadapi kota Pekanbaru. Ketiga dan terkahir, walaupun kehadiran program ini dalam  beberapa  hal  baik  adanya,  namun  di  sisi  lain  terdapat  lobang  yang seharusnya  lebih  didahulukan  untuk  ditambal  sebenarnya  oleh  pihak pemerintah  kota  melalui  inovasi-inovasinya,  salah  satu  contohnya  bagaimana masyarakat  miskin  atau  marginal  di  kota  tersebut  dapat  didayagunakan  lewat konsep kota pintar (smart city) dan pengembangannya di sana.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  I.  &  B.  S.  (2018).  E-partisipasi  dalam  pembangunan  lokal  (studi implementasi. Jurnal Sosioteknologi, 8 – 12. Akn.  (2019).  Wali  Kota  Pekanbaru  Luncurkan  Kartu  Smart  Madani  dan  KIA. Rabu, 16 Oktober 2019 - 13:29 WIB. Retrieved from https://daerah.sindonews.com/read/1449190/174/wali-kota-pekanbaru- luncurkan-kartu-smart-madani-dan-kia-1571207384
Amri.  (2016).  ANALISIS  PEMANFAATAN  TEKNOLOGI  INFORMASI  DAN KOMUNIKASI DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA MAKASSAR SEBAGAI “SMART CITY.” Jurnal Komunikasi KAREBA, 5(2).
Annisa  Citra  Triyandra.  (2017).  PERENCANAAN  KOMUNIKASI  DINAS KOMUNIKASI,  INFORMATIKA,  STATISTIK  DAN  PERSANDIAN  KOTA PEKANBARU  DALAM MENSOSIALISASIKAN  PROGRAM  SMART  CITY.  Jom VISIP, 4(2), 1 – 13. Ansam, H. (2016). Pekanbaru Siap Menuju Smart City. Selasa, 23 Februari 2016 21:57 WIB. Retrieved from
https://www.goriau.com/berita/baca/pekanbaru-siap-menuju-smart- city.html
Bappeda  Kota  Pekanbaru.  (2017).  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah 2017-2022 Kota Pekanbaru. Pekanbaru: Bappeda.
Creswell, J. W. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Frebiyan,  F.  (2015).  IMPLEMENTASI  VISI  KOTA  PEKANBARU :  PERWUJUDAN KEAMANAN  DAN  KETERTIBAN  UMUM  KOTA  METROPOLITAN  YANG MADANI TAHUN 2012-2015. JOM FISIP, 3(2), 1 – 13. Kim. (2018). Pekanbaru Role Model Penerapan Smart City. Sabtu, 10 Maret 2018 15:10:00.  Retrieved  from https://www.inforiau.co/news/read/pekanbaru- role-model-penerapan-smart-city-3332333034
R02.  (2019).  Kerjasama  dengan  BI  dan  BNI,  Wali  Kota  Pekanbaru  Launching Kartu Smart Madani dan KIA. SELASA,15 OKTOBER 2019 | 14:40:22 WIB. https://doi.org/10.17510/paradigma.v8i2.180
Shofa,  J.  N.  (2019).  Usung  Smart  City,  Pekanbaru  Jadi  Kota  Percontohan Indonesia.  Senin,  4  November  2019  |  18:58  WIB.  Retrieved  from https://www.beritasatu.com/nasional/583531/usung-smart-city- pekanbaru-jadi-kota-percontohan-indonesia
Sholih  Muadi.,  Ismail  MH.,  A.  S.  (2016).  KONSEP  DAN  KAJIAN  TEORI PERUMUSAN  KEBIJAKAN  PUBLIK  Sholih  Muadi.  Ismail  MH.  Ahmad Sofwani. Jurnal Review Politik, 06, 195 – 224.
Suhendra,  A.  (2017).  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Mewujudkan  Kota Cerdas di Bandung dan Surabaya. Matra Pembaruan, 1(1), 1 – 9. Tampubolon,  L.  P.  D.  (2016).  PEMERINGKATAN  E-GOVERNMENT  INDONESIA (PEGI)  DAN  PEMANFAATAN  TEKNOLOGI  INFORMASI  DI  DKI  JAKARTA. Jurnal Sistem Informasi (JSI), 8(2), 1121 – 1132.