## PERLINDUNGAN WARGA SIPIL ETNIS ROHINGYA DARI DISKRIMINASI PEMERINTAHAN MYANMAR
Fahrul Umam, Iskandar
Ilmu Hukum, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Email:  fachrulumam25@gmail.com, Iskandar200398@gmail.com

## ABSTRACT
Human  rights  are  gifts  given  by  the  Almighty,  therefore  everyone  must  respect  and appreciate them. However, there are often violations and deprivation of the rights that have been given by God. As happened to the Rohingya in Myanmar. The conflict that occurred in Myanmar has been going on for a long time and has become an issue of international human rights violations because Rohingya ethnic civilians are discriminated against and tortured and killed, therefore countries in the world must provide protection and resolve the conflict. The purpose of this study was to determine the role of ASEAN and the OIC in responding  to  the  humanitarian  crisis  that  occurred  to  the  Rohingya  ethnicity  and  to analyze the influence of diplomatic relations between Indonesia and Myanmar in resolving the  issue  of  human  rights  violations  in  Myanmar.  The  method  used  in  this  research  is normative-empirical research with literature study. The organizations involved in resolving the Rohingya ethnic conflict and the Myanmar government are ASEAN and the OIC. These two organizations provide humanitarian assistance in the form of providing basic needs such  as  food  and  medicine.  The  form  of  settlement  is  to  bring  this  issue  into  the international  realm  by  establishing  diplomatic  relations  and  also  urging  the  Myanmar government to restore all victims' rights in the form of a house as their original place of residence  and  urging  Myanmar  to  provide  protection  to  every  citizen  without discrimination. While the influence of Indonesian diplomacy on the humanitarian crisis of Rohingya civilians, namely the Indonesian government's diplomacy can send humanitarian assistance  to  victims  where  the  government  previously  closed  humanitarian  access  to victims of the conflict, besides that the State of Indonesia also offered a solution to the crisis experienced by the Myanmar state so that the conflict occurred. what is happening now is not  protracted.  From  this  diplomacy,  world  countries  and  international  and  regional organizations to participate in providing such assistance Keywords: Rohingya Ethnicity, Human Rights, Myanmar

## ABSTRAK
Hak  asasi  manusia  merupakan  anugerah  yang  diberikan  oleh  Maha  Kuasa,  karena  itu setiap  orang  harus  menghargai  dan  menghormatinya.  Namun,  sering  kali  terjadi pelanggaran  dan  perampasan  terhadap  hak  yang  sudah  diberikan  tuhan  tersebut. Sebagaimana yang terjadi  terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Konflik yang terjadi di Myanmar  terjadi  cukup  lama  dan  menjadi  isu  pelanggaran  HAM  internasional  karena warga  sipil  etnis  Rohingya  di  diskriminasi  dan  disiksa  serta  dibunuh,  oleh  karena  itu negara-negara  di  dunia  harus  memberikan  perlindungan  dan  menyelesaikan  konflik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran ASEAN dan OKI dalam menanggapi krisis kemanusiaan yang tejadi terhadap etnis Rohingnya serta menganalisis pengaruh  hubungan  diplomasi  Indonesia  dan  Myanmar  dalam  menyelesaikan  isu pelanggaran  HAM  di  Myanmar.    Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  normatif-empiris  dengan  studi  kepustakaan.  Organisasi  yang  terlibat  dalam menyelesaikan konflik etnis Rohingya dan pemerintahan Myanmar yaitu ASEAN dan OKI. Kedua organisasi ini memberikan bantuan kemanusiaaan berupa memberikan kebutuhan pokok  seperti  makanan  dan  obat-obatan.  Adapun  bentuk  penyelesaian  yang  dilakukan yaitu  membawa  isu  ini  kedalam  ranah  internasional  dengan  melakukan  hubungan
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl
diplomatik dan juga mendesak agar pemerintahan Myanmar dapat mengembalikan semua hak-hak  korban  berupa  rumah  sebagai  tempat  tinggal  asalnya  dan  mendesak  Myanmar untuk  memberikan  perlindungan  kepada  setiap  warga  negara  nya  tanpa  adanya diskriminasi.  Sedangkan  pengaruh  diplomasi  Indonesia  terhadap  krisis  kemanusiaan warga sipil Rohingya yaitu diplomasi pemerintah Indonesia dapat mengirimkan bantuan kemanusiaan  kepada  korban  yang  mana  sebelumnya  pemerintahan  menutup  akses kemanusiaan  terhadap  korban  konflik  tersebut,  disamping  itu  Negara  Indonesia  juga menawarkan  solusi  atas  krisis  yang  dialami  oleh  negara  Myanmar  tersebut  sehingga kejadian konflik yang terjadi saat ini tidak sampai berlarut-larut. Dari adanya diplomasi tersebut negara-negara dunia dan organisasi internasional dan regional untuk ikut serta daam memberikan bantuan tersebut.
Kata Kunci: Etnis Rohingya, Hak Asasi Manusia, Myanmar

## PENDAHULUAN
Hak asasi manusia adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh yang maha kuasa, sebagai anugerah diberikan langsung oleh tuhan maka tiada seorang pun dan institusi apapun dapat merebut nya setiap orang termasuk negara harus menghormatinya, dan negara wajib untuk menjaganya serta memberikan perlindungan kepadanya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia menurut kodratnya, serta memiliki sifat suci.(Kania, 2018) Manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka dan tetap harus diperlakukan sama tanpa pengecualian apapun. Sebagai hak hukum, hak  asasi  manusia  dimaksudkan  untuk  melindungi  martabat  manusia. Negara  memberikan  jaminan  terhadap  hak  asasi  manusia,  yang  terdapat dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Dalam deklarasi universal hak asasi manusia ditegaskan bahwa agar setiap manusia yang ada di dunia ini menghormati setiap hak asasi manusia yang lain.(Kania, 2015)
Daniel S. Lev menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada semua manusia, karena manusia memiliki satu spesies biologis,  kesatuan  yang  paling  mendasar,  sehingga  dengan  didasari  oleh satu kesamaan ini maka perbedaan yang ada akan menjadi tidak  berarti. Yoza Yokota berpendapat bahwa hak asasi manusia diperuntukkan untuk setiap  manusia,  terlepas  dari  ras,  agama,  budaya  dan  kebangsaan.(Gede Sudika Mangku, 2013) Dengan demikian, konsep hak asasi manusia bersifat universal  dan  tidak  mengenal  makna  atau  interpretasi  yang  hanya
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl
bercirikan kekhasan lokal. Banyak pemerintah yang tidak menyukai hal ini, karena konsep yang bersifat universal akan membatasi segala sesuatu yang dilakukan  oleh  pemerintah  dan  justru  melindungi  warga  negara  dari kekuasaan  negara.  Pemerintah  Burma  semakin  intens  sejak  1950  ketika mereka menuntut otonomi. Sejarah penting lainnya Momen tersebut terjadi pada  tahun  1978  ketika  pemerintah  menjalankan  "Operasi  Raja  Naga". Operasi tersebut memuncak pada tahun 1982 dalam bentuk melucuti status kewarganegaraan  semua  etnis  Rakine-Muslim.  Sejak  itu,  pemerintah membiarkan  mereka  hidup  tetapi  dengan  memberlakukan  kerja  paksa. Selain  itu,  pemerintah  juga  sering  melakukan  tindakan  kekerasan  dan mengimplementasikan  kebijakan  diskriminatif  terhadap  Rohingya  yang tidak lagi diakui sebagai warga negara.(Asrieyani, 2013)
Pola  penganiayaan  ini  berlanjut  hingga  sekarang  dan  semakin memburuk ketika Myanmar melakukan reformasi demokrasi. Rohingnya di Myanmar tidak memiliki kewarganegaraan telah menderita penganiayaan dan diskriminasi ekstrem selama beberapa dekade. Rohingnya adalah salah satu  etnis  minoritas  yang  paling  teraniaya  di  dunia  dan  diakui  secara internasional  sebagai  de  jure  stateless.(Salman  Sohel,  2017)  Masyarakat Rohingya dibantai, permukiman dihancurkan, dan kemudian diusir secara paksa. Hal ini mengakibatkan eksodus besar-besaran Rohingya keluar dari Myanmar  karena  Penindasan  yang  dilakukan  terhadap  etnis  Rohingya  di Myanmar pada tahun 2016 merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh  oleh  angkatan  bersenjata  Myanmar  terhadap  Muslim  Rohingya. Kelompok etnis Muslim Rohingya merupakan salah satu dari total 135 etnis minoritas  di  Burma  Myanmar.  Rohingya  mererupakan  salah  satu  etnis agama yang teraniaya di dunia di era kontemporer.(Roy Chowdhury, 2020) Adapun  jumlah  etnis  minoritas  kelompok  Muslim  Rohingya  dianggap sebagai  kelompok  etnis  yang  paling  teraniaya,  menurut  PBB.(Priyahita Pudjibudojo, 2019)
Diskriminasi yang telah dialami oleh etnis  Muslim Rohingya terjadi sejak  tahun  1948  ketika  terjadi  pemisahan  etnis  oleh  Inggris.(Itchikaya
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl
Mitzy,  2014)    Masyarakat  Rohingya  mengalami  berbagai  pentuk pelanggaran hak asasi manusia, seperti genosida, hak kebebasan bergerak serta  pengusiran  warga  etnis  Rohingya.(Arianta  et  al.,  2020)  Rakhine merupakan  tempat  di  mana  pemisahan  tersebut  dilakukan,  yang memisahkan antara Myanmar Buddha dan Muslim Rohingya.
Kekerasan terhadap Rohingya mengakibatkan kemiskinan, kesengsaraan,  dan  pelanggaran  hak  asasi  Mmanusia.  Etnis  minoritas Rohingya  hidup  dengan  hak  yang  sangat  terbatas,  termasuk  kebebasan bergerak,  menikah,  dan  bekerja.  Tahun  1982  Di  bawah  pemerintahan militer  yang  menguasai  Burma-Myanmar,  muncul  kebijakan  baru  yang disebut Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982 tidak diakui sebagai  bagian  dari  135  kelompok  etnis  resmi  di  Myanmar.  Pemerintah menganggap Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, dan orang Rohingya tidak menerima kewarganegaraan, hak atas tanah, dan pekerjaan tanah  pendidikan  yang  layak  dan  memadai.  Ketiadaan  kewarganegaraan menjadikan  Rohingya  sebagai  populasi  terbesar  tanpa  kewarganegaraan. Tanpa  status  kewarganegaraan,  etnis  Rohingya  sangat  rentan  terhadap eksploitasi, penahanan, dan pelecehan dan orang Rohingya tidak menerima kewarganegaraan,  hak  atas  tanah,  dan  pekerjaan  tanah  pendidikan  yang layak  dan  memadai.  Ketiadaan  kewarganegaraan  menjadikan  Rohingya sebagai  populasi  terbesar  tanpa  kewarganegaraan.  Tanpa  status kewarganegaraan,  etnis  Rohingya  sangat  rentan  terhadap  eksploitasi, penahanan,  dan  pelecehan  dan  orang  Rohingya  tidak  menerima kewarganegaraan,  hak  atas  tanah,  dan  pekerjaan  tanah  pendidikan  yang layak  dan  memadai.  Ketiadaan  kewarganegaraan  menjadikan  Rohingya sebagai  populasi  terbesar  tanpa  kewarganegaraan.  Tanpa  status kewarganegaraan,  etnis  Rohingya  sangat  rentan  terhadap  eksploitasi, penahanan, dan pelecehan.
Diskriminasi yang berkelanjutan terhadap, serangan dan pelanggaran luas terhadap hak-hak Rohingya telah menyebabkan arus keluar pengungsi baru  dari  Myanmar.  Pada  tahun  1991,  lebih  dari  300.000  Rohingya
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl
melarikan  diri  ke  Bangladesh  setelah  kebrutalan  (kerja  paksa, pemerkosaan,  pemerkosaan  berkelompok,  pembunuhan,  penganiayaan, mobilitas terbatas, dll.) yang dilakukan oleh anggota NASAKA Pada tahun 1991-1992 saja, diskriminasi, kekerasan, dan penerapan praktik kerja paksa oleh otoritas Burma memicu eksodus sekitar 300.000 orang Rohingya ke Bangladesh.(Ullah & Chattoraj, 2018)
Konflik  yang  terjadi  dan  terus  menerus  menimbulkan  korban  dari waktu ke waktu ini membutuhkan solusi agar dapat menghentikan jatuhnya para  korban  konflik  tersebut  dan  selain  itu  juga  dibutuhkan  penanganan konflik  sehinggga  tidak  memperpanjang  krisis  kemanusiaan  di  Myanmar selain  itu  juga  dibutuhkan  perlindungan  hukum  dengan  memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat demi terpenuhinya hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum  kepada  masyarakat.(Nawawi,  2019) Rohingya yang lebih banyak menderita kerugian, membutuhkan perhatian lebih  dari  pemerintah  terkait.  Namun  pada  kenyataannya,  Pengungsi Rohingya tidak mendapatkan perhatian  pemerintah Myanmar dan  justru mendapat  diskriminasi  dan  menambah  penderitaan  kelompok  etnis Rohingya.
Setelah  sekian  lama  menderita  secara  fisik  dan  mental  akibat perlakuan yang tidak pantas oleh militer Myanmar, pada akhir tahun 2008, etnis  Rohingya  melarikan  diri  dari  Myanmar  dengan  harapan  bisa mendapatkan perlakuan yang lebih manusiawi. Negara di Kawasan ASEAN merupakan tujuan utama para pengungsi untuk mencari kehidupan yang jauh  lebih  baik  dan  bebas  dari  diskriminasi.  Akan  tetapi,  selama  krisis berlangsung, mitra ASEAN tidak banyak menunjuk dukungan. Di sisi lain, pemerintah Myanmar belum mengubah  sikap politik dan hukumnya, yang merendahkan Rohingya sebagai bagian dari negara Myanmar. Organisasi internasional  lain  telah  menunjukkan  perhatian  yang  lebih  besar  untuk kasus  ini,  Organisasi  Kerjasama  Islam  (OKI)  merupakan  salah  satu organisasi  yang  menyampaikan  keprihatinannya  terhadap  diskriminasi
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl
yang dialami oleh etnis muslim Rohingya. Tanggapan OKI terhadap krisis tersebut  antara  lain  memberikan  bantuan  kemanusiaan,  menggunakan pendekatan  diplomatik  dengan  beberapa  organisasi  internasional  seperti Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  dan  membentuk  kelompok  pencari fakta untuk mengumpulkan informasi faktual tentang akar krisis.(Rantau Itasari, 2020)
Beberapa penelitian yang relevan dengan tulisan ini diantaranya yaitu: Dewa Sudika Mangku yang berjudul Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya  Dalam  Perspektif  ASEAN  dalam  jurnal  ini  membahas  tentang bagaimana  peran  ASEAN  dalam  pembebasan  etnis  Rohingya  dari kekerasan.  perbedaan  dengan  jurnal  ini  yaitu,  dalam  jurnal  ini  selain dibahas  tentang  peran  ASEAN  dan  OKI  dalam  menanggapi  krisis kemanusian  etnis  Rohingnya,  juga  memaparkan  tentang  pengaruh diplomasi negara Indonesia dalam mengatasi konflik Rohingya.
Gulia  Ichikaya  Mitzy  yang  berjudul  Perlawanan  Etnis  Rohingya Terhadap  Kebijakan  Diskriminatif  Pemerintah  Myanmar.  Dalam  jurnal tersebut membahas mengenai diskriminasi etnis Rohingya yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar.
Ketut Ariana, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini yang  berjudul  Perlindungan  Hukum  Bagi  Kaum  Etnis  Rohingya  Dalam Perspektif  Hak  Asasi  Manusia.  dalam  artikel  jurnal  tersebut  membahas tentang perlindungan HAM Internasional terhadap kasus etnis Rohingya, serta  mengkaji  bagaimana  penyelesaian  kasus  pelanggaran  HAM  berat tersebut.
Ipung Pramudya Setiawan dan Made Selly Dwi Suryanti. Keterlibatan Asean  dalam  Menangani  Konflik  Myanmar  (Studi  Kasus:  Konflik  Etnis Rohingya 2017-2019). Jurnal ini membahas tentang ASEAN yang memiliki tanggungjawab  dalam  melindungi  negara-negara  regional  demi menyelesaikan konflik yang terjadi, dan hal ini menjadi bukti keterlibatan ASEAN dalam konflik Rohingya.
Andika Wahabi dari myanmar ke malysia situasi yang berkepanjangan
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl
dari  orang-orang  Rohingya.  Jurnal  ini  membahas  tentang  hak-hak Rohingya  dari  Myanmar  yang  masih  diingkari  dan  dianiaya.  karena kurangnya  keadilan  serta  pengakuan  dari  pemerintah  myanmar.(Aab Wahabi, 2018)
Dari uraian diatas, yang menjadi titik fokus pembahasan dalam artikel ini  yaitu:  Bagaimana  peran  ASEAN  dan  OKI  dalam  menanggapi  krisis kemanusiaan  terhadap  etnis  Rohingya?  dan  Bagaimana  pengaruh diplomasi  negara  Indonesia  dalam  menyelesaikan  isu  konflik  etnis Rohingya?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  juga  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  Normatif dengan  studi  kepustakaan.  Karena  penelitian  ini  menggunakan  studi kepustakaan,  maka  semua  data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini dikategorikan  sebagai  data  sekunder.  Dalam  pengumpulan  data,  peneliti memanfaatkan data digital, khususnya jurnal elektronik, artikel online, dan sumber  berita  terpilih  Untuk  mendapatkan  hasil  penelitian,  data  yang terkumpul harus dianalisis, pertama dengan memindai/membaca literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.   Peran Organisasi ASEAN dan OKI Dalam Menanggapi Krisis Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya
a. Peran Organisasi ASEAN
Sebagai  organisasi  inti  regional,  ASEAN  harus  mengambil  peran utama  dalam  menyelesaikan  krisis  Rohingya.  ASEAN  dan  anggotanya memiliki  kewajiban  amoral  untuk  mengambil  tindakan  yang  diperlukan, yang  seharusnya  lebih  besar  dari  bantuan  kemanusiaan.  ASEAN  harus mengkonkretkan identitas komunitas ASEAN dengan bekerja sama untuk mengatasi  krisis.  Namun  demikian,  ASEAN  telah  menunjukkan  respon dalam  menanggapi  dan  fokus  pada  proses  diplomatik.  Sebagai  respon umumnya terhadap setiap kasus, ASEAN khususnya negara-negara anggota
seperti  Indonesia,  Malaysia,  Myanmar,  dan  Thailand,  dalam  melakukan upaya diplomatik untuk merumuskan solusi.(Sun, 2014)
Baru  pada  tahun  2012,  dalam  pertemuan  para  kepala  negara  di ASEAN,  pertanyaan  tentang  masalah  Rohingya  diangkat  ke  perwakilan tingkat tinggi dari Myanmar dan Banglades. Secara pribadi, mantan Sekjen ASEAN Surin Pitsuan menyatakan minatnya terhadap isu tersebut. ASEAN telah melakukan dua pertemuan penting yang diadakan oleh negara-negara anggota  ASEAN.  Yang  pertama  adalah  pertemuan  tiga  pihak  antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand, yang diadakan di Putra Jaya. Pertemuan ini  dilakukan  dalam  menghadapi  tekanan  internasional  bahwa  negara- negara ini menyambut Rohingya ke wilayah mereka, daripada membiarkan mereka  tetap  terdampar  di  laut.  Dalam  pertemuan  tersebut,  Indonesia, Malaysia  dan  Thailand  sepakat  untuk  menerima  Rohingya  di  wilayah mereka  selama  satu  tahun.  Selama  periode  ini,  negara-negara  ini memanggil  masyarakat  internasional  untuk  berpartisipasi  dalam memberikan  akhir  yang  meyakinkan  bagi  krisis  Rohingya.  Tampaknya ASEAN, atau lebih tepatnya beberapa anggotanya, ingin mengubah krisis menjadi salah satu tanggung jawab internasional. Sayangnya, Keengganan Myanmar  untuk  mengatasi  krisis  Rohingya  mencerminkan  sikap politiknya, yang dapat digambarkan sebagai kebijakan yang diskriminatif. Myanmar  telah  mengirimkan  pesan  yang  jelas  bahwa  mereka  tidak  akan menerima  penggunaan  istilah  'Rohingya'  selama  diskusi  bilateral  atau multilateral. Myanmar, seperti yang telah dibahas sebelumnya, bersikeras pada istilah 'Bengali' dan memperlakukan pengungsi sebagai imigran gelap. Sampai saat ini, sikap politik Myanmar telah dihormati oleh ASEAN dan anggotanya.(Joisafita Tangdialla, 2019)
Pertemuan  Istimewa  Migrasi  Ireguler  di  Samudera  Hindia  ini merupakan pertemuan kedua yang diselenggarakan oleh individu anggota ASEAN  untuk  mengatasi  krisis  Rohingya.  Itu  adalah  upaya  untuk menempatkan masalah di atas meja untuk diskusi di antara banyak pihak. Pertemuan  ini  menunjukkan  peningkatan,  karena  mencerminkan  upaya
yang  lebih  terkoordinasi  antara  pihakpihak  terkait  di  Asia  Tenggara, tetangganya, dan organisasi internasional Lebih penting lagi, pertemuan itu bisa  melibatkan  Myanmar.  Pertemuan  khusus  Bangkok  dihadiri  oleh  25 perwakilan  tingkat  tinggi  dari  Afghanistan,  Australia,  Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Iran, Laos, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Sri Lanka, Vietnam, dan Thailand. Tiga organisasi internasional di bawah PBB United Nations High Commissioner for  Refugees (UNHCR), United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime (UNODC), International  Organization  for  Migration (IOM) dan United Nations Resident Coordinator untuk Thailand juga hadir. sebagai peserta Sementara itu, perwakilan Jepang, Swiss, dan Amerika Serikat hadir sebagai pengamat. Sejumlah duta besar dan chargé d'affaires yang berbasis di Bangkok juga mengamati themeeting (MFA-2015).
Pertemuan  khusus  mencapai  17  kesimpulan  prospektif,  termasuk komitmen berkelanjutan  dari  lima  negara  yang  paling  terkena  dampak untuk  memberikan  bantuan kemanusiaan  bagi  para  imigran  gelap  dan untuk  memecahkan  akar  penyebab  masalah. Pertemuan  itu  juga menyambut  baik  bantuan  kemanusiaan  yang  dijanjikan  Amerika  Serikat dan Australia  ke Rakhine  State dan Cox's  Bazar .  Yang  terpenting,  para pihak  dalam  pertemuan  khusus  sepakat  untuk  meneruskan  masalah tersebut ke Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Kejahatan Lintas Negara.(Jati, 2017)
b. Peran Organisasi OKI
Kekejaman  di  Asia  Tenggara  telah  menarik  perhatian  Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Sehari setelah Presiden Thein Sein mengumumkan keadaan darurat di Myanmar, Sekjen OKI mengungkapkan keprihatinannya  dan  mengutuk  kekerasan  terhadap  Muslim  Rohingya. Kekerasan  terhadap  Rohingya  kembali  muncul  pada  Oktober  2015  saat perayaan  Idul  Adha  yang  memakan  korban  jiwa.  Menanggapi  situasi  ini, Sekjen  OKI  sekali  lagi  menyatakan  keprihatinannya  yang  mendalam  dan meminta  pemerintah  Myanmar  untuk  mengerahkan  langkah-langkah
konkrit  untuk  menghentikan  kekerasan.  OKI Contact  Group  on  the Rohingya Muslim Minority mengadakan konferensi tingkat menteri untuk mengevaluasi  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berkepanjangan  di Myanmar.  Konferensi  tersebut  menyampaikan  beberapa  rekomendasi kepada  anggota  OKI  untuk  mengambil  tindakan  diplomatik  dan kemanusiaan yang diperlukan untuk mendukung Rohingya dan mendesak Myanmar untuk bekerja dengan UNHCR dalam mengembalikan pengungsi ke rumah mereka.
Dua  bulan  kemudian,  OKI  membuat  pernyataan  lain  yang merekomendasikan agar pemerintah Myanmar mencabut peraturan 2005 yang menerapkan batasan dua anak untuk keluarga Rohingya. Pembatasan keluarga seperti itu merupakan pelanggaran langsung terhadap hak asasi manusia  dan  berkontribusi  terhadap  tekanan  yang  diberikan  pada Rohingya. Terlepas dari protes dari masyarakat Buddhis, pada November 2013  delegasi  OKI  berhasil  mencapai  Rakhine  Barat,  Myanmar,  untuk bertemu  dengan  Rohingya  dan  mendiskusikan  situasi  dengan  organisasi masyarakat  sipil  setempat.  Selain  melakukan  upaya  kemanusiaan, pemimpin tertinggi OKI itu juga melakukan pendekatan diplomatik kepada masyarakat  internasional.  Upaya  tegas  dilakukan  OKI  dalam  pertemuan Dewan HAM PBB pada Juli 2015.
Sebelumnya,
OKI mengadopsi proposal Pakistan untuk menyelesaikan  krisis  yang  diteruskan  ke  Organisasi  tersebut.  Proposal tersebut  terdiri  dari  beberapa  poin  penting  antara  lain  yaitu  mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, menyerukan Myanmar untuk memastikan  keamanan  dan  perlindungan  rakyatnya  tanpa  diskriminasi rasial,  dan  mendesak  Myanmar  untuk  memukimkan  kembali  semua pengungsi  di  rumah  masing-masing.  Adopsi  UNHCR  atas  proposal  OKI yang bertajuk Situasi Hak Asasi Manusia Muslim Rohingya dan Minoritas Lainnya  di  Myanmar,  merupakan  representasi  dari  penentangan  kuat masyarakat  internasional  terhadap  pelanggaran  hak  asasi  manusia  di Rohingya. Selain itu, OKI mengirimkan pesan tema ke ASEAN dan lembaga
hak  asasi  manusianya  bahwa  mereka  harus  mengambil  tindakan  berani untuk mendorong Myanmar agar mematuhi mekanisme hak asasi manusia.
Sejak  awal  krisis  Rohingya,  OKI  telah  mengambil  tindakan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan OKI untuk Rohingya telah ditawarkan melalui pendekatan bilateral dan multilateral. Dalam pendekatan bilateral, anggota OKI telah memberikan kontribusi individu dalam badan hak asasi manusia mereka. Di 2012, misalnya, Masyarakat Bulan Sabit Merah Turki dan  Palang  Merah  Myanmar  mencapai  kesepakatan  kerja  sama  dalam operasi bantuan kemanusiaan di Myanmar. Dengan dukungan OKI, Palang Merah  Indonesia  (PMI)  menyalurkan  bantuan  kemanusiaan  kepada Rohingya. Negara-negara anggota OKI lainnya, seperti Arab Saudi, Turki, Qatar,  Malaysia,  dan  Iran,  juga  telah  memberikan  kontribusi  yang signifikan  bagi  Myanmar.  Di  tingkat  multilateral,  OKI  berhasil mengumpulkan  US$  25  juta  dari  para  anggotanya  selama  pertemuan konsultatif  kedua  tentang  bantuan  kemanusiaan  di  Doha  Bantuan Kemanusiaan  untuk  Rohingya  Dibuat  oleh  Negara-negara  Anggota  OKI Indonesia Bantuan resmi US$1 Juta Palang Merah Indonesia mengirimkan tim  bantuan  500  perlengkapan  kebersihan,  3.000  selimut,  dan  10.000 sarung  Makanan,  tenda,  selimut,  dan  sembako  lainnya  untuk  dibagikan kepada umat Islam Iran Anggota Majlis (Iran Parlemen), Kementerian Luar Negeri Iran, Imam Komite Bantuan Khomeini, dan Masyarakat Bulan Sabit Merah Iran (mengirim satu pengiriman) Putra 1Malaysia Club, Berat total: 24  ton  Malaysia  Paket  bantuan  Berat  total:  500  ton  mengumpulkan  dan mengangkut  persediaan  bantuan  Qatar  Bulan  Sabit  Merah  Qatar melakukan upaya bantuan di Negara Bagian Rakhine dengan bantuan yang diberikan  oleh  pemerintah  Qatar  US$  1,5  juta,  Arab  Saudi  Raja  Saudi Abdullah  menyumbangkan  uang  untuk  didistribusikan  oleh  US$50  Juta, UNHCR  untuk  Rohingya  3  kendaraan  ambulans  dan  1.300  ton  barang bantuan dasar Yayasan Kemanusiaan Khalifa Bin Zayed, di bawah arahan Presiden  Yang  Mulia  Shaikh  Khalifa  Bin  Zayed  Al  Nahyan  Direktorat Manajemen Bencana dan Darurat perdana menteri, Turki Yayasan Urusan
Agama, dan Kimse Yok Mu Asosiasi (yayasan amal) disumbangkan ke Turki 60 juta lira Turki (US$ 33 juta) Mengirimkan 30 ton bantuan kemanusiaan, termasuk 2.280 kotak permen, 960 paket jatah instan, 11.000 karung.
2.   Pengaruh Diplomasi Indonesia-Myanmar Dalam Penyelesaian Isu Konflik Etnis Rohingya
Dunia  menanggapi  tragedi  kemanusiaan  dengan  mengecam  keras pemerintah Myanmar yang masih didominasi militer. Bahkan Peraih Nobel Aung  San  Suu  Kyi  dikritik  karena  mengizinkan  kekerasan  terhadap  etnis Rohingya. Berbeda dengan dunia yang hanya mengecam keras pemerintah Myanmar dan menyerukan boikot terhadap Myanmar bahkan ada tuntutan intervensi  di  Myanmar,  Indonesia  melakukan  diplomasi  kemanusiaan terhadap tetangganya. Diplomasi Indonesia dilakukan antara lain melalui pengiriman bantuan kemanusiaan langsung ke daerah-daerah yang terkena dampak  krisis  kemanusiaan.(Alfajri,  2017)  Dalam  konflik  ini  Indonesia memposisikan diri sebagai pihak ketiga untuk menengahi proses resolusi konflik  yang  dilakukan  melalui  pendekatan  pemerintah  dan  kelompok masyarakat  sipil.  di  tengah  besarnya  tekanan  yang  diberikan  oleh  dunia internasional  Indonesia  perlu  terus  melakukan  politik  merangkul  kepada Myanmar  sehingga  Indonesia  dapat  menempatkan  diri  sebagai  sebagai teman dan terus melanjutkan bantuan kemanusian yang disalurkan untuk mengatasi dampak koflik tersebut.(Rosyid, 2019)
Respon  cepat  dari  Indonesia  ini  dilakukan  untuk  memperhatikan nasib para pengungsi yang membutuhkan bantuan pangan dan medis serta tempat tinggal. Indonesia memilih untuk membantu pengungsi yang paling banyak di Bangladesh dan sebagian dari mereka yang terkena dampak di wilayah Rakhine di Myanmar. Langkah itu diambil untuk fokus pada nasib Rohingya  yang  tertindas.  Indonesia  tidak  memilih  urusan  internal Myanmar  untuk  menyelesaikan  konflik  Rohingya  meskipun  Jakarta memiliki kemampuan ini. Namun pemerintah Indonesia dalam menangani tragedi  tersebut  melakukan  diplomasi  dengan  memberikan  bantuan kemanusiaan.  Dengan  motif  bantuan  kemanusiaan  ini,  Menlu  Retno
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl
Marsudi  diterima  oleh  Otoritas  Myanmar  untuk  pertama  kalinya  sejak tragedi itu muncul kembali pada 2017. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan  kunjungan  ke  Myanmar  untuk  memberikan  bantuan  kepada korban  kerusuhan  di  wilayah  Sitte,  Rakhine  State.  Menlu  RI  merupakan Menlu pertama di ASEAN yang diberikan akses oleh pemerintah Myanmar untuk mengunjungi pedalaman Rakhine State pasca kerusuhan 12 Oktober 2017.
Indonesia  tidak  hanya  berhenti  pada  tahap  diplomasi  kemanusiaan tetapi  juga  menawarkan  solusi  yang  komprehensif  terhadap  masalah Rohingya.  Menlu  Retno  menyampaikan  usulan  Indonesia  yang  disebut Formula 4+1, yaitu empat elemen utama yang mestinya segera dilakukan agar  krisis  kemanusiaan  dan  keamanan  di  Rakhine  State  tidak  semakin parah,  ditambah  satu  elemen  dilaksanakannya  rekomendasi  dari  Komisi Penasehat Laporan untuk Negara Bagian Rakhine yang dipimpin oleh Kofi Annan. Formula ini membuat diplomasi kemanusiaan memiliki kerangka kerja  yang  cukup  komprehensif.  Dengan  urgensi  situasi  yang  dirasakan Rohingya di Indonesia sendiri, muncul desakan agar pemerintah bertindak keras terhadap penguasa Myanmar karena dituduh membiarkan kekerasan oleh  militer  terhadap  Rohingya.  Protes  publik  yang  menyatakan keprihatinan  atas  nasib  kelompok  etnis  Rohingya  muncul  di  Indonesia. Bahkan gedung Kedubes Myanmar di Jakarta menjadi sasaran kemarahan warga Indonesia yang bersimpati  dengan nasib kelompok etnis Rohingya yang memeluk Islam di tengah mayoritas etnis Myanmar yang beragama Buddha.  Sentimen  keagamaan  ini  muncul  di  Indonesia  untuk  menekan pemerintah  di  Jakarta  agar  mengambil  tindakan  terhadap  pemerintah Myanmar. Berbagai tuntutan muncul dari masyarakat selain penggalangan dana  untuk  mengirimkan  bantuan  ke  Myanmar.  Tragedi  2017  memang sangat berat bagi Rohingya karena tidak pernah menemukan solusi sejak pintu  reformasi  politik  di  Myanmar  dimulai.(Setiawan  &  Hamka,  2019) Indonesia  memiliki  kebijakan  yang  sangat  jelas  terhadap  kawasan  Asia Tenggara. Kawasan ini merupakan pilar pembangunan Nasional sehingga
Asia  Tenggara  dituntut  dalam  kondisi  aman,  bebas  dari  konflik  antar negara,  bebas  konflik  antar  anggota  ASEAN  dan  juga  bebas  dari  aksi terorisme.  Karena  kebijakan  Indonesia  untuk  mempertahankan  wilayah yang dijaga ini, setiap insiden dan konflik yang akan mengganggu stabilitas wilayah akan ditanggapi dengan serius.
Dari kerangka geografis dan struktural, Indonesia menaruh perhatian pada isu-isu Asia Tenggara yang dalam hal ini muncul di Myanmar adalah krisis Rohingya yang multidimensi. Isu Rohingya tidak hanya dilihat dari mayoritas  etnis  Rohingya  tetapi  juga  statusnya  yang  disebut  stateless, diskriminasi dan juga pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan. Nasib  Rohingya  di  dunia  yang  semakin  terbuka  menjadi  perhatian  dunia ditambah dengan kasus-kasus kekerasan yang bermunculan di mata dunia terutama  sejak  tahun  2012  dan  puncaknya  antara  lain  pada  tahun  2017. Ketika  isu  ini  muncul  yang  menguat  sejak  tahun  2012,  maka  Indonesia dipanggil karena salah satu mandat politik luar negeri Indonesia mengacu pada  mandat  bahwa  Indonesia  harus  berpartisipasi  dalam  menjaga ketertiban  dan  perdamaian  dunia.  Dasar  kebijakan  Indonesia  tetap mengacu  pada  orientasi  kebijakan  Indonesia  yang  mengedepankan perdamaian.  Namun  karena  di  ASEAN  terdapat  kode  etik  yang  tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara, maka ada batasan dalam membantu etnis Rohingya. Selain  itu Kebijakan luar negeri yang  dimiliki oleh  Indonesia  adalah  politik  bebas  aktif  yang  memiliki  makna  tidak memihak  satu  blok  kekuatan  dan  ingin  menciptakan  perdamaian  dunia. Indonesia  mulai  menggabungkan  independensi  dan  diplomasi  aktif  yang kemudiaa  menjadikan  Indonesia  sebagai  pemegang  prinsip  yang  tidak menganggap  negara  lain  sebagai  musuh  dan  menambah  kwan  dengan sebanyak-banyaknya.(Pesona Sadewa, 2019)
Konflik  di  Myanmar,  meski  skalanya  hanya  menyangkut  perbedaan suku  dan  agama,  telah  menimbulkan  krisis  kemanusiaan  yang  bahkan sudah lama dirasakan di Indonesia. Pengungsi Rohingya Myanmar datang ke Indonesia untuk mencari dukungan karena penindasan yang terjadi di
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl
negara mereka. Di Aceh, misalnya, sudah ada ratusan pengungsi Rohingya di beberapa kamp. Tidak hanya di Aceh, bahkan ada yang menyebrang ke Sulawesi  dan  ada  pula  yang  mendekati  kantor  UNHCR  di  Jakarta  dalam upaya  mencari  perlindungan  di  negara  ketiga.    Meningkatnya  jumlah pengungsi mendorong isu Rohingya menjadi isu regional dan menimbulkan permasalahan regional dimana tidak hanya Indonesia yang terkena krisis tetapi  juga  negara-negara  di  sekitar  Myanmar  seperti  Malaysia.  Berbeda dengan  Indonesia  yang  bersikap  lembut  dan  menunjukkan  sikap memahami masalah ini dalam diplomasinya, Malaysia langsung mengecam perilaku  junta  militer  dan  pemerintah  Myanmar  yang  tidak  menangani etnis  Rohingya  sesuai  prinsip  kemanusiaan.  Malaysia  sebelumnya  telah mengadopsi  kebijakan  luar  negeri  yang  represif  atas  apa  yang  dilakukan Myanmar terhadap etnis Rohingya. Kebijakan tersebut membuat hubungan kedua negara menjadi "tidak nyaman". Pemerintah di Kuala Lumpur secara terbuka mengkritik kebijakan diskriminatif pemerintahan Naypyidaw yang membiarkan  ribuan  orang  bahkan  ratusan  ribu  menderita  dari  militan Buddhis  dan  tekanan  militer.  Malaysia  dengan  tegas  menyatakan  bahwa masalah ini harus dibawa ke PBB karena pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar.(Khairi, 2016)
Diplomasi  kemanusiaan  Indonesia  terhadap  krisis  kemanusiaan Rohingya  di  negara  bagian  Rakhine  berperan  untuk  fokus  meringankan beban  etnis  teraniaya  sekaligus  berperan  dalam  mendorong  partisipasi publik  dalam  meringankan  penderitaan  Rohingya  akibat  latar  belakang persamaan  agama  yaitu  Islam.  Isu  identitas  Islam  juga  penting  dalam diplomasi kemanusiaan Indonesia sehingga muncul berbagai langkah yang melibatkan kelompok masyarakat yang membantu dalam bentuk keuangan dan pembangunan tempat ibadah. Kebijakan Indonesia dalam membantu etnis  Rohingya  terjadi  pada  tahun  2017,  sehingga  dapat  juga  dipelajari bagaimana  kebijakan  pemerintahan  Jokowi  terhadap  kawasan  Asia Tenggara. Kebijakan pemerintahan Jokowi tercermin dalam dokumen yang disebut Renstra 2015-2019. Kawasan Asia Tenggara disebut-sebut sebagai
lingkaran konsentris terdekat dalam politik luar negeri Indonesia, sehingga perlu menjadi fokus kebijakan. Kebijakan untuk melindungi kondisi Asia Tenggara adalah dengan memperkuat ASEAN. Dengan mendukung ASEAN secara total, kebijakan Indonesia terhadap Asia Tenggara juga tetap terjaga.
Melalui  ASEAN,  Indonesia  memiliki  peluang  yang  lebih  luas  untuk mengkoordinasikan kebijakannya sehingga memiliki kekuatan diplomatik. Dibandingkan dengan model kerja sama bilateral dengan sembilan negara di Asia Tenggara, kerangka menjaga stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara lebih mudah dan berkelanjutan daripada kerja sama bilateral. Di ASEAN,  Indonesia  telah  memantapkan  dirinya  sebagai  “pemimpin” sehingga  dapat  memberikan  pedoman  kemana  ASEAN  akan  pergi  dan kebijakan apa yang juga tidak boleh dilakukan sesuai dengan ASEAN Treaty Amity and Cooperation (TAC), persahabatan antar anggotanya. Salah satu pedoman di ASEAN adalah tidak ikut campur dalam urusan politik dalam negeri anggotanya. Hal inilah yang memberi ASEAN kekuatan solidaritas sehingga Indonesia mampu menjaga kode etik perilaku anggotanya ketika ada  masalah  internal  yang  disebabkan  oleh  separatis,  konflik  etnis  atau konflik  politik  lainnya.  Untuk  itu,  Indonesia  melakukan  diplomasi kemanusiaan di Myanmar. Indonesia melibatkan ASEAN dalam penyaluran bantuan  kemanusiaan  di  Rakhine  State  dengan  alasan  Myanmar  adalah anggota  ASEAN.  Dengan  demikian,  situasi  yang  memburuk  di  Rakhine perlu dibantu tanpa harus melibatkan diri dalam masalah internal anggota asosiasi regional.(Rosyidin, 2015)
Peristiwa  yang  terjadi  pada  Rohingya  sangat  menggugah  rasa kemanusiaan.  Dimana  Tindakan  pemerintah  Myanmar  yang  tidak memberikan  kewarganegaraan  bagi  warga  Rohingya,  sikap  diskriminatif, serta pengungsian terjadi, dan tidak mendapatkannya pengakuan sebagaia negara  bagian  myanmar,  serta  ditiadakannya  pemukiman  dan  tempat peribadatann lainnya. Dalam sejumlah pernyataan yang dikeluarkan Kemlu RI tampak isu kemanusiaan menjadi prioritas dalam menanggapi tragedi di Rakhine  state.  Kebijakan  Indonesia  dalam  memberikan  bantuan
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl
kemanusiaan  adalah  memprioritaskan  kelompok  etnis  Rohingya  yang menjadi  korban  kekerasan  daripada  kelompok  etnis  lain  di  Myanmar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan fokus perhatian Indonesia adalah krisis kemanusiaan di negara bagian Rakhine. Inilah salah satu ciri politik  luar  negeri  Indonesia  dalam  menangani  kasus  Rohingya  dengan mengutamakan apa yang bisa disebut dengan diplomasi kemanusiaan yang secara total difokuskan untuk meringankan penderitaan korban kekerasan, korban penindasan dan korban diskriminasi baik dibunuh maupun diusir. Kebijakan tersebut tercermin dalam formula 4+1 dari
Indonesia.(Kurniawan, 2018)
Misi bantuan kemanusiaan ini akan dilakukan di bawahan pimpinan pemerintah  Myanmar  dan  melibatkan  masyarakat  Internasional  yang dalam  hal  ini  meliputi  ICRC  dan  beberapa  negara  lain.  Atas  usulan Indonesia  tersebut,  pemerintah  Myanmar  menyambut  baik  bahwa Indonesia  atau  ASEAN  menjadi  bagian  penting  dalam  tema  mekanisme pemberian  bantuan  kemanusiaan  di  Rakhine  State.  Penilaian  mengenai bantuan  apa  yang  diberikan,  target  mana  yang  harus  didahulukan  akan segera  disampaikan".  Diplomasi  Indonesia  yang  terjadi  pada  tahun  2017 ketika  puncak  krisis  Rohingya  di  Myanmar  terjadi  difokuskan  pada penanganan  korban  terutama  dari  kelompok  etnis  Rohingya.  Mereka menjadi  korban  kekerasan  karena  ulah  aparat  keamanan  dan  kelompok militan  yang  berlatar  belakang  Buddhis.  Beberapa  dari  korban  ini meninggal  dan  beberapa  terpaksa  mengungsi  ke  perbatasan  antara Myanmar dan Bangladesh. Bahkan, sebagian besar dari mereka tinggal di kamp-kamp  pengungsi  di  Bangladesh.  Sikap  Indonesia  terhadap  krisis Rohingya  dapat  dipahami  dari  pernyataan  Menteri  Luar  Negeri  Retno Marsudi “Indonesia tidak memilih untuk duduk diam dan berteriak, tetapi menggunakan diplomasinya (di Rakhine State) dengan tujuan membantu semua korban dan mencegah situasi semakin memanas”.
Bahwa  kebijakan  Indonesia  terhadap  krisis  Rohingya  dilakukan terlebih  dahulu  dengan  membantu  semua  korban  kekerasan  di  Rakhine
State.  Rakhine  yang  mempengaruhi  perbatasan  Bangladesh  di  mana ratusan  ribu  pengungsi  tidak  dapat  diselesaikan  bahkan  hingga  2019. Mencegah lebih banyak kekerasan di negara bagian Rakhine sebagai akibat dari  tindakan  kekerasan  dari  kelompok  militan  Rohinya  yang  diyakini sebagai  radikalisasi  berlebihan  di  beberapa  kelompok  separatis menyebabkan tindakan keras militer Myanmar. Akibatnya, masyarakat sipil menjadi  korban  karena  aksi  militer  sistematis  yang  mengakibatkan pengusiran  kelompok  etnis  Rohingya  dari  tanah  Myanmar.  Diplomasi bersifat  kemanusiaan  untuk  segera  menghentikan  para  korban  yang dijatuhi  hukuman  di  wilayah  Rohingya  yang  berbatasan  dengan Bangladesh. Bantuan kemanusiaan ini dikoordinasikan dengan pemerintah Myanmar  yang  dalam  praktiknya  dijauhi  dunia  karena  dianggap  sebagai kambing hitam dari krisis Rohingya.
Diplomasi  kemanusiaan  Indonesia  juga  merupakan  bagian  dari diplomasi yang melibatkan partisipasi publik karena masyarakat Indonesia memandang  masalah  Rohingya  sebagai  bagian  dari  masalah  umat  Islam. Bantuan  yang  diberikan  kepada  etnis  Rohingya  mencapai  sekitar  74ton berupa  sembako,  selimut,  tempat  penampungan  air,  dan  tenda. Kementerian  Kesehatan  RI  juga  mengirimkan  bantuan  berupa  satu  ton obat-obatan  kepada  pengungsi  Rohingya  yang  tinggal  di  perbatasan Bangladesh-Myanmar.  Bukti  bahwa  Indonesia  juga  bekerja  sama  dengan masyarakat  dalam  memberikan  bantuan  kemanusiaan  terlihat  dari keterlibatan Rapid Action Response dan Dompet Dhuafa. Dalam salah satu aksinya  ACT  mengirimkan  2000ton  beras  ke  kawasan  pengungsian Rohingya sebagai bukti pentingnya NGO dalam aksi kemanusiaan. Selain LSM, ormas Islam seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah juga turut serta membantu warga Rohingya di pengungsian.(Albayumi, 2018)
Misi  bantuan  kemanusiaan  ini  akan  dipimpin  oleh  pemerintah Myanmar  dan  melibatkan  masyarakat  internasional,  dalam  hal  ini  ICRC dan beberapa negara lainnya. Atas usulan Indonesia, pemerintah Myanmar menyambut  baik  Indonesia  atau  ASEAN  menjadi  bagian  penting  dalam
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl
mekanisme pemberian bantuan kemanusiaan di Rakhine. Indonesia telah meningkatkan diplomasi dalam kemanusiaannya sehingga perhatian besar masyarakat  Indonesia  terhadap  Muslim  Rohingya  tersalurkan  dan  pada saat yang sama perhatian publik ini juga meminta jaminan Myanmar untuk memiliki komitmen yang sama untuk melindungi kelompok etnis Rohingya yang telah menjadi isu internasional.
Indonesia  dalam  melakukan  diplomasi  kemanusiaan  di  Myanmar tidak  mengabaikan  aspek  organisasi  regional  ASEAN.  Indonesia melibatkan  ASEAN  dalam  penyaluran  bantuan  kemanusiaan  di  Rakhine State dengan alasan Myanmar adalah anggota ASEAN. Dengan demikian, situasi yang memburuk di Rakhine perlu dibantu tanpa harus melibatkan diri  dalam  masalah  internal  anggota  Lebih  mendalam.  Manfaat  yang diperoleh  Indonesia  setidaknya  bisa  dilihat  dari  dua  aspek  yakni  tingkat regional  dan  domestik.  Secara  regional,  posisi  Indonesia  di  ASEAN setidaknya telah menemukan kembali posisinya sebagai pemain kunci, yang akhir-akhir  ini  tampak  memudar.  Selain  itu,  kebijakan  kontroversial beberapa anggota besar ASEAN, seperti Malaysia, menambah kepercayaan terhadap  Indonesia.  Di  dalam  negeri,  peran  Indonesia  dalam  membantu penderitaan  Rohingya  setidaknya  bisa  menjadi  pelajaran  tersendiri mengingat  suku  dan  agama  Indonesia  jauh  lebih  plural  dibandingkan Myanmar.
Jika kasus Rohingya bisa diurai, tidak akan sulit bagi Indonesia jika hal seperti ini terjadi di dalam negeri. Keunggulan Indonesia dengan kata lain berlipat ganda, yaitu di tingkat regional dimana kredibilitas Indonesia semakin  kuat  karena  Jakarta  diterima  oleh  otoritas  Myanmar  dalam mengajukan  proposal  kemanusiaannya.  Diplomasi  kemanusiaan  ini menguntungkan  Indonesia  dengan  meningkatkan  citra  Indonesia  di kawasan  karena  kemampuannya  mengakses  Myanmar  yang  dikenal tertutup  bahkan  mampu  menyalurkan  bantuan  kemanusiaan  yang seringkali ditolak kecuali dalam kasus bencana alam sebelumnya. Di tingkat domestik,  pemerintah  Indonesia  disegani  warga  karena  mampu
mengaktualisasikan aspirasi umat Islam dan masyarakat dalam membantu nasib etnis Rohingya, meski hanya bersifat sementara.
Peran  diplomasi  kemanusiaan  Indonesia  terhadap  krisis  Rohingya sebagaimana diuraikan di atas didasarkan pada landasan politik luar negeri menciptakan  perdamaian  dan  diplomasi  kemanusiaan  total  meringankan penderitaan  para  korban  pada  kelompok  etnis  Rohingya  sekaligus mencegah  terjadinya  kekerasan  lebih  lanjut.  Pada  bagian  ini  dapat dikatakan  bahwa  diplomasi  Indonesia  yang  bersifat  kemanusiaan  juga merupakan  ajang  intelijen  diplomasi  karena  dibukanya  dialog  dengan pemerintah Myanmar untuk menawarkan solusi politik yang komprehensif. Indonesia menjadikan isu kemanusiaan di negara bagian Rakhine sebagai pijakan untuk mengajukan solusi atas konflik etnis yang telah berlangsung puluhan  tahun.  Merupakan  catatan  sejarah  bahwa  diskriminasi  terhadap Rohingya berada pada tahap sosial politik sehingga mereka tidak termasuk dalam sistem politik Myanmar.
Diplomasi  kemanusiaan  Indonesia  ke  Myanmar  kemudian  juga mencakup proposal yang diajukan langsung ke pemerintah Myanmar yang diajukan antara lain kepada Aung San Suu Kyi dan Panglima TNI U Ming Aung Hlaing. Bertemu dengan Suu Kyi, Menlu Retno Marsudi memaparkan solusi  komprehensif  atas  konflik  di  Rakhine.  isi  proposal  tersebut  terdiri dari (i) memulihkan stabilitas dan keamanan; (ii) pengekangan maksimum dan non-kekerasan; (iii) perlindungan semua orang yang tinggal di Negara Bagian Rakhine, tanpa memandang suku atau agama; dan (iv) pentingnya segera  dibukanya  akses  bantuan  kemanusiaan.(Johan  Kusuma,  2019) Elemen  penting  lainnya  adalah  bahwa  rekomendasi  Laporan  Komisi Penasihat  untuk  Negara  Bagian  Rakhine,  yang  dipimpin  oleh  mantan Sekretaris  Jenderal  Kofi  Annan,  Pengajuan  proposal  ini  penting  dalam menyelesaikan  keseluruhan  kasus  kelompok  etnis  Rohingya  yang  belum mendapat  perhatian  dunia  karena  penutupan  pemerintah  Myanmar. Hampir  semua  negara  yang  ingin  membantu  Myanmar  tidak  diterima secara  terbuka  karena  sebelumnya  mereka  mengkritik  kebijakan
pemerintah Naypyidaw terhadap warga keturunan Rohingya yang memeluk agama Islam.
Pencarian solusi politik tidak hanya ditujukan ke Myanmar tetapi juga tetangga-tetangganya  yang  dipandang  masih  belum  bisa  diajak  untuk memikirkan masa depan suku bangsa ini. Indonesia mengambil sikap tegas dalam krisis Rohingya dengan menekankan bahwa militer Myanmar harus memberikan  perlindungan  bagi  semua  orang,  terutama  warga  sipil  dan yang  lebih  penting  perempuan  dan  anak-anak.  Pesan  ini  merupakan cerminan  politik  luar  negeri  Indonesia  dalam  menghadapi  konflik Rohingya.  Perlindungan  manusia  merupakan  bagian  dari  keamanan manusia  dalam  konteks  hubungan  internasional.  Dalam  konflik  yang terjadi  kekerasan,  warga  sipil,  terutama  anak-anak  dan  perempuan, menjadi  korban  terbesar  karena  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  konflik tidak melakukan diskriminasi. Selanjutnya, dengan diplomasi kemanusiaan ini,  Indonesia  berperan  sebagai  negara  yang  peduli,terhadap  perdamaian kawasan. Dengan kehadirannya di Myanmar, peran Indonesia di kawasan secara  tidak  langsung  memiliki  catatan  yang  baik  sebagai  penjamin perdamaian, sesuatu yang dibutuhkan dalam menciptakan lingkungan Asia Tenggara  yang  tenang.  Namun,  formula  Indonesia  untuk  Myanmar  yang dapat  dimaknai  sebagai  solusi  politik  dan  komprehensif  terhadap  kasus Rohingya.(Darmawan Wahanda Saputra, n.d.)

## SIMPULAN
Organisasi-organisasi yang berperan dalam menanggapi krisis kemanusiaan etnis  yaitu  ASEAN  dan  OKI.  Peran  ASEAN  yang  diberikan  lebih  besar  dalam bentuk  kemanusiaan.  ASEAN  mengupayakan  dengan  melakukan  diplomatik dengan  negara-negara  asia  seperti  indonesia,  Malaysia,  Myanmar.  ASEAN  dan negara asia lainya fokus menyelesaikan para pengungsi yang terdampar di laut-laut yang cukup memperihatinkan berbagai negara. ASEAN mengangkat kedalam isu internasional  hal  ini  dibuktikan  dengan  melakukan  kerjasama  dengan  berbagai organisasi  internasional  seperti  UNHCR,  UNODC,  dan  IOM.    Upaya  yang
dilakukan  OKI  dalam  menanggapi  krisis  yang  terjadi  terhadap  warga  sipil  etnis rohingya  yaitu,  OKI  melakukan  hubungan  diplomatik  dan  kemanusiaan  yang mendesak  Myanmar  agar  dapat  bekerjama  sama  dengan  UNHCR  dalam mengembalikan  pengungsi  ke  tempat  tinggal  masing-masing  dan  melakukan pertemuan dengan Dewan HAM PBB dalam menyikapi krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. OKI mengadopsi proposal pakistan, berisi penegasan tentang pengecaman  tindakan  pemerintah  Myanmar,  menyuruh  Myanmar  agar  dapat memastikan keamanan dan perlindungan rakyatnya tanpa adanya diskriminasi dan mengakui  etnis  rohingya  sebagai  warga  negara  Myanmar.  Adapun  pengaruh diplomasi Indonesia dalam menyikapi tindakan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar  yaitu  diplomasi  yang  dilakukan  dengan  pemeritahan  Myanmar  fokus pada  perlindungan  kemanusiaan  yaitu  berupa  pengiriman  bantuan  antara  lain seperti pangan dan obat-obatan kepada daerah-daerah yang terkena dampak krisis kemanusiaan  tersebut.  Selain  memberikan  bantuan  kemanusiaan  kepada  korban, indonesia  juga  menawarkan  solusi  atas  krisis  yang  terjadi  agar  tragedi  konflik tersebut tidak berlarut-larut. Diplomasi ini mempengaruhi dunia internasional dan juga  organisasi-organisasi  kemanusiaan  maupun  non  kemanusiaan  baik internasional maupun nasional untuk turut serta memberikan bantuan kepada para korban sipil diskriminasi pemerintahan Myanmar.

## DAFTAR PUSTAKA
Aab  Wahabi,  A.  (2018).  From  Myanmar  To  Malaysia  Protracted  Refugee Situations og Rohingya People. International Journal of Engineering
& Technology , 93 .
Albayumi,  F.  (2018).  Diplomasi  Indonesia  Dalam  Menyelesaikan  Krisis Pengungsi  Rohingya  Tahun  2017. Nation  State  Journal  of International , 1 (1), 121.
Alfajri,  A.  (2017).  Studi  Kasus  Demokrasi  dan  Kebijakan  Luar  Negeri Indonesia: Krisis Rohingya 2012-2017. Atlantis Press , 129 , 67.
Arianta,  K.,  Gede  Sudika  Mangku,  D.,  Putu  Rai  Yuliarti,  &  Ni  Putu  Rai Yuliarti;  Dewa  Gede  Sudika  Mangku.  (2020).  Perlindungan  Hukum
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl
Bagi  Kaum  Etnis  Rohingya  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia. E- Journal  Komunitas  Yustitia  Universitas  Pendidikan  Ganesha , 3 (2),
169.
Asrieyani, D. (2013). Peran Office of The High Commissioner for Human Right  Dalam  Penyelesaian  Kasus  Genosida  Etnis  Rohingya  Di Myanmar (1978-2012). Jurnal Hubungan Internasional , 1 (2), 50.
Darmawan  Wahanda  Saputra,  V.  (n.d.). Diplomasi  Indonesia  Dalam Penanganan Krisis Imigran Etnis Rohingya Tahun 2015 .
Gede Sudika Mangku, D. (2013). Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Dalam Perspektif ASEAN. Media Komunikasi FIS , 12 (2), 61.
Itchikaya Mitzy, G. (2014). Perlawanan Etnis Muslim Rohingya Terhadap Kebijakan  Diskriminatif  Pemerintahan  Burma-Myanmar. Indonesia Journal of International Studies , 1 (2), 154.
Jati,  I.  (2017).  Studi  Banding  Peran  ASEAN  dan  Organisasi  Kerjasama Islam  Dalam  Menanggapi  Krisis  Rohingya. Jurnal  Studi  Asia Tenggara , 1 (1), 23.
Johan Kusuma, A. (2019). Strategi Diplomasi Kemanusiaan Pemerintahan Indonesia  Dalam  Kasus  Krisis  Kemanusiaan  Yang  Dialami  Etnis Rohingya di Myanmar Tahun 2017. Jurnal Mandala , 2 (2), 161 – 162.
Joisafita  Tangdialla,  A.  (2019).  Krisis  Rohingya:  Analisis  Respon  ASEAN Dalam Teori Liberalisme. Jurnal Social Polities , 20 (2), 195.
Kania,  D.  (2015).  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap  Pekerja Domestik Di Indonesia. Jurnal Yustisia , Edisi 91 , 40.
Kania,  D.  (2018). Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Realitas  Global .  Manggu Makmur Tanjung Lestari.
Khairi,  A.  (2016).  The  Dilemma  of  Rohingya  Refugees  “Boat  People”;The Role of Malaysia, Its Neighbors and ASEAN. International Journal of Academic Research In Business and Social Science , 6 (12), 484.
Kurniawan, N. (2018). Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi , 14 (4), 4.
Nawawi,  J.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Profesi  Guru  Dari
Kriminalisasi  di  Indonesia. Jurnal  Al-Adalah:  Jurnal  Hukum  Dan Politik Islam , 4 (2), 164 – 165.
Pesona  Sadewa,  D.  (2019).  Kebijakan  Luar  Negeri  Indonesia  Dalam Memberikan  Bantuan  Pengungsi  Rohingya  di  Bangladesh. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 15 (2), 99.
Priyahita Pudjibudojo, W. (2019). Kritik Penanganan Pengungsi Rohingya di  Asia  Tenggara  Oleh  ASEAN  dan  Anggotanya. Jurnal  Ilmu  Politik , 10 (2), 230.
Rantau Itasari, E. (2020). Peran ASEAN Inter Goverment Komisi Hak Asasi Manusia Dalam Memberi Perlindungan Terhadap Etnik Rohingya Di Asia Tenggara. Jurnal IUS; Kajian Hukum Dan Keadilan , 8 (3), 530.
Rosyid,  M.  (2019).  Peran  Indonesia  Dalam  Menangani  Etnis  Muslim Rohingya di Myanmar. Jurnal Hukum Dan Pembangunan , 49 (3), 630.
Rosyidin,  M.  (2015).  Etika  Kebijakan  Luar  Negeri  Indonesia  Dalam  Isu Rohingya. Jurnal Analisis CSIS , 44 (2), 180.
Roy  Chowdhury,  A.  (2020).  An  “Un - Imaginated  Community”.  Ther Entangled Genealogy of an Exclusivisit Nationalism in Myanmar and Rohingya Refugee Crisis. Social Identities , 1.
Salman  Sohel,  M.  (2017).  The  Rohingya  Crisis  in  Myanmar:  Origin  and Emergence. Saudi Journal of Humanities and Social Sciences , 2 , 1013. Setiawan, A., & Hamka. (2019). Peran Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Terhadap Krisis Rohingya di Myanmar . Universitas Muhamadiyah.
Sun, Y. (2014). Myanmar’s ASEAN Chairmanship. Stimson , 4 , 9.
Ullah, A., & Chattoraj, D. (2018). Roots of Discrimination Against Rohingya Minorities: Society,
Ethnicity and International Relation. International Islamic University Malaysia , 26 (2), 19.