## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## MODEL PELAYANAN PUBLIK BPJS KESEHATAN UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

## THE HEALTH BPJS PUBLIC SERVICE MODEL TO REALIZE GOOD GOVERNANCE IN INDONESIA

## Roni Fardillah
Universitas Jayabaya Jakarta Email: ronifardillah@gmail.com

## RR. Dijan Widijowati
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Email : dijan.widijowati@dsn.ubharajaya.ac.id

## Ismail
Universitas Bung Karno Email : ubkismail@gmail.com

## Abstrak
Pelaksanaan good governance dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakkan nya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan hak asasi manusia (HAM) dalam berbagai aspek kehidupan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam melayani BPJS kesehatan di indonesia salah satu masalah yang terjadi yaitu kurang nya responsif tenaga medis terhadap pasien BPJS di indonesia penelitian ini berusaha untuk mengungkap masalah yang berhubungan dengan prinsip-prinsip good governance dengan menggambarkan suatu fakta yang berkaitan dengan BPJS kesehatan di indonesia  dan alasan penulis meneliti secara nasional karena hampir semua pasien BPJS kesehatan di daerah yang ada di Indonesia memiliki keluhan yang sama terkait masalah  pelayanan pelayan pasien BPJS kesehatan di Indonesia.

## Kata kunci: Pelayanan Pasien, BPJS Kesehatan, Good Governance

## Abstract
The implementation of good governance can serve as a crucial component in the pursuit of democratic principles and the process of democratization, which inherently involves upholding the rights of individuals by those in power, promoting justice and social solidarity, and safeguarding human rights in all aspects of national life. This research aims to comprehensively examine the challenges pertaining to the implementation of good governance principles within the context of BPJS healthcare services in Indonesia. One of the prominent issues identified is the inadequate responsiveness of medical personnel towards BPJS patients in the country. The primary objective of this research is to elucidate the intricacies inherent in implementing good governance principles within the context of BPJS healthcare services in Indonesia. By employing a rigorous empirical investigation, the study endeavors to illuminate the actual provision of healthcare services to BPJS patients. It is worth noting that the decision to adopt a national scope for this research stems from the pervasive complaints voiced by BPJS patients across diverse regions in Indonesia, which underscore systemic deficiencies plaguing the delivery of healthcare services by BPJS.

## Keywords: Patient Services, BPJS Healthcare, Good Governance

## A. PENDAHULUAN
Pelayanan publik melahirkan aspek pelayanan dasar bagi aparatur negara sesuai dengan undang-undang dasar 1945 alenie 4, yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Kinerja di bidang publik, harus dibarengi  dengan penentuan standar pelayanan publik. Manajemen sektor publik belum dikatakan lengkap apabila tidak ditetapkan  standar pelayanan publik yang menjadi dasar bagi manajemen untuk bertindak. Standar pelayanan publik merupakan standar kinerja minimal yang harus dipenuhi  oleh suatu  instansi  pemerintah dalam suatu  organisasi di bidang publik.
Dalam rangka tercapainya standar pelayanan publik tersebut, setiap unit pelayanan harus menetapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Gelombag  reformasi  sudah  bergulir  menuntut perubahan dalam segala tatanan kehidupan kenegaraan. Salah satu latar belakang terjadinya reformasi adalah kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah karna Pemerintah tidak mampu memberikan  pelayanan  yang baik dan sesuai kepada  masyarakat. Sebagai pemilik  kedaulatan rakyat sudah tidak memiliki haknya lagi. semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur  negara  dengan  tuntutan  untuk  mewujudkan ke tatanegaraan yang bisa mendukung kelancaran dalam melaksanakan  tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah.
Undang-Undang  No  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan Publik Pasal 2 berbunyi “pelayanan publik bermaksud untuk  memberikan kepastian hukum dalam hubungannya antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik” pasal 3 berbunyi “tujuan Undang-Undang tentang pelayanan publik adalah terwujudnya batasan dan hubungan yang resmi tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang berkaitan dengan  penyelenggaraan pelayanan  publik, terbentuk nya sisitem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas tujuan pemerintah dan koorporasi yang baik, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan  perundang-undangan, dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik (UU Nomor 25 Tahun 2009. 1
Untuk Mewujudkan pelayanan publik yang baik dibidang badan penyelenggara jaminan sosial ( BPJS ) kseshatan tentunya harus ada upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik  pula dengan konsep Good-Governance (tata pemerintahan yang baik) dan konsep public service (pelayanan  publik)  tentu  sudah  cukup  jelas.  Laporan yang ditulis oleh Daniel Kaufman (2002) dari hasil survei di beberapa negara menunjukkan bahwa unsur-unsur tata pemerintahan yang baik antara lain: mencakup pemenuhan hak-hak politik warganegara, kemampuan negara untuk mengendalikan korupsi birokratis, membuat peraturan yang kondusif, dan yang penting juga adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya 2 .
Upaya penyelenggara jaminan kesehatan sebagaimana yang dimaksud di atas, dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial budaya, termasuk  ekonomi, lingkungan fisik dan biologis yang bersifat dinamis dan kompleks. Menyadari betapa luasnya hal tersebut,
1 Widanti, Ni Putu Tirka. (2022). Konsep Good Governance Dalam Prespektif Pelayanan Publik : Sebuah Tin- jauan Literatur. Jurnal Abdimas Peradaban . Edisi 3.1, hal. 73-85.
2 Kumorotomo, Wahyudi. (2007). Paper: Citizen Charter (Kontrak Pelayanan): Kemitraan Strategis untuk Mewujudkan Good Governance dalam Pelayanan Publik. Pekanbaru, Seminar. Vol 16.

## 336~342
pemerintah melalui sistem kesehatan nasional, berupaya menyelenggarakan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat luas guna mencapai luas,     derajat kesehatan yang optoimal.
Dalam  hal  program  pembangunan  nasional  di  bidang BPJS   kesehatan  yang diupayakan untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui pengembangan dan memantapkan segala kebijaksanaan dalam sistem kesehatan nasional yang mencerminkan upaya pemerintah untuk membela hak-hak pasien BPJS selaku konsumen dalam pelayanan kesehatan, peningkatan derajat kesehatan merupakan suatu konsekuensi logis terhadap mutu pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu sehingga mutu pelayanan dan penyediaan fasilitas pada setiap rumah sakit bisa dinikmati oleh semua pihak dengan perasaan yang lega.
Kemampuan manajemen kesehatan yang merupakan kunci dari keberhasilan pelaksanaan kesehatan sehingga saat ini belum sepenuh nya memadai. Penyebab nya adalah masih belum memadai nya sisitem informasi kesehatan untuk di sebar luaskan kepada masyarakat, adanya perbedaan pelayanan antara pasien BPJS dan pasien umum, serta belum mantap nya pengendalian dan pengawasan serta penilaian program yang ditetapkan. Umum nya sorotan tersebut lebih ditujukan pada kekurangan pihak dokter dan keterbatasan alat dalam memenuhi hak-hak pasien, pemeriksaan dokter yang tidak tepat waktu, kurangnya informasi medis yang diberikan kepada pasien, prosedur pelayanan yang menyulitkan konsumen (pasien), perlakuan para medis yang diskriminatif antara yang kaya dan yang miskin, pelayanan dokter yang tidak tepat waktu akhirnya terdapat pasien yang meninggal sebelum mendapat pertolongan dan lain-lain.
Penjelasan di atas menerangkan, bahwa setiap orang berhak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sesuai dengan Pasal 5 Ayat (2) UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan. Semenjak kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia, dalam penerapannya terdapat berbagai pengertian. Hal tersebut tidak terlepas dari pengertian ”kesehatan”. Kesehatan menurut UU No.36/2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 3
Berangkat daripada itu  ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip good governance. 4
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS dalam penelitian ini adalah BPJS Kesehatan. Tugas utama BPJS Kesehatan adalah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Warga Negara Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, yang dimaksud dengan jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 5
3 Hidayat, Rif’atul. (2017). Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal Syari’ah. Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol, 16.2, hal. 127-134.
4 Asih Eka Putri, Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia, Legislasi Indonesia Volume 9 hal. 246
5 https://repository.uir.ac.id
Sejak diberlakukannya BPJS Kesehatan tersebut, peserta Jamkesmas secara otomatis menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Indonesia. Sedangkan masyarakat yang pada mulanya merupakan peserta Jamkesmas belum seluruhnya mengetahui prosedur baru pada program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, sehingga masih banyak peserta yang mengalami kendala dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu masyarakat juga banyak yang belum mengerti jika mereka dikategorikan sebagai konsumen yang hak-haknya dilindungi.
Sedangkan Pada Pasal 5 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, menyebutkan Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: orang yang tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu. 6
Pada BPJS terdapat Sistem rujukan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis. Pada pelayanan kesehatan tingkat pertama, peserta dapat berobat ke fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas, klinik, atau dokter keluarga yang tercantum pada kartu peserta BPJS Kesehatan. Apabila peserta memerlukan pelayanan lanjutan oleh dokter spesialis, maka peserta dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat kedua atau fasilitas kesehatan sekunder. Pelayanan kesehatan di tingkat ini hanya dapat diberikan apabila peserta mendapat rujukan dari fasilitas primer. Rujukan ini hanya diberikan kepada pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik dan fasilitas kesehatan primer yang ditunjuk untuk melayani peserta tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan peserta karena keterbatasan fasilitas, pelayanan, dan atau tenaga.Apabila penyakit peserta masih belum dapat tertangani di fasilitas kesehatan sekunder, maka peserta dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tersier. Di sini, peserta akan mendapatkan penanganan dari dokter sub-spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan. 7
Dalam undang-undang BPJS kesehatan Tujuan utama dibentuknya lembaga tersebut yaitu seluruh penduduk mendapatkan pelayanan dan hak untuk sehat. Namun, pada kenyataannya banyak pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan ditolak oleh rumah sakit dengan alasan kapasitas rumah sakit untuk peserta BPJS Kesehatan penuh ataupun peserta BPJS Kesehatan tidak mendapat rujukan.

## B. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif, Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam merumuskan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
7   Sri Praptianingsih, Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hal. 3-5

## 338~342

## C. PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Pelayanan BPJS Kesehatan Di Indonesia
Pasal 7 ayat 1 dan 2 se i rta pasal 9 ayat  1 dalam u i ndang-u i ndang nomor 24 tahu i n 2011 te i ntang BPJS dan U i ndang-U i ndang nomor 40 tahu i n 2011 te i ntang Siste i m Jaminan Sosial Nasional, Pasal 1 Angka 8, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1 Badan Pe i nye i le i nggara Jaminan Sosial Ke i se i hatan (BPJS) Ke i se i hatan adalah badan hu i ku i m pu i blik yang be i rtanggu i ngjawab ke i pada pre i side i n dan be i rfu i ngsi me i nye i le i nggarakan program jaminan ke i se i hatan bagi se i lu i ru i h pe i ndu i du i k Indone i sia te i rmasu i k orang asing yang be i ke i rja paling singkat e i nam bu i lan di Indone i sia. Badan Pe i nye i le i nggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hu i ku i m yang di bu i at  u i ntu i k me i nye i le i nggarakan program jaminan sosial.
Asas ke i se i taraan/ke i se i de i rajatan ( e i qu i ality  principle i ) me i ru i pakan su i atu i prinsip dasar yang me i njadi acu i an bahwa se i tiap individu i mau i sia me i miliki hak asasi se i tiap individu i me i miliki ke i kdu i du i kan yang sama de i ngan lainnya prinsip ini ju i ga me i mbe i ntu i k e i ku i alitas,  dimana se i tiap orang haru i s dipe i rlaku i kan sama pada situ i as yang sama dan dipe i rlaku i kan  be i rbe i da pada situ i asi be i rbe i da.  Pe i rnyataan te i rse i bu i t me i ru i pakan pe i ndapat pe i ne i liti yang dibu i at be i rdasarkan postu i lasi, bahwa se i tiap manu i sia adalah se i de i rajat atau i rata dan sama-sama me i miliki hak asassi manu i sia se i bagai pondasi se i cara kodrati me i le i kat pada diri se i tiap pribadi manu i sia, konse i ku i e i nsinya se i tiap pribadi manu i sia me i miliki “ke i se i de i rajatan” “ke i se i taraan” dan “e i ku i alitas”. Ini be i rarti pu i la hak asasi manu i sia me i mpu i nyai sifat se i cara u i nive i rsal atau i e i kste i rnal (langge i ng/abadi) tanpa me i mandang apapu i n ras, warna ku i lit, je i nis ke i lamin, bahasa, agama atau i ke i pe i rcayaannya, pe i ndapat politiknya, ke i bangsaan atau i nasionalitasnya dan su i ku i bangsanya. Se i lain itu i hak-hak dasar antara yang satu i de i ngan yang lainnya sangat kore i latif se i hingga tidak bisa dile i paskan dan tidak bisa dibagi-bagi ( inte i rre i late i d, inde i pe i nde i nt, dan indivisible i ) manu i sia adalah se i de i rajat atau i se i tara dan  sama-sama me i miliki HAM se i bagai hak dasar  yang se i cara kodrati me i le i kat pada diri se i tiap invidu i manu i sia, konse i ku i e i nsinya se i tiap individu i manu i sia me i miliki “ke i se i de i rajatan”, “ke i se i taraan” dan “e i ku i alitas”.Ini be i rarti   pu i la HAM me i miliki sifat  u i nive i rsal dan e i te i rnal (langge i ng/abadi) tanpa me i mandang apapu i n ras, warna ku i lit, je i nis ke i lamin, bahasa, agama atau i ke i pe i rcayaan nya pe i ndapat politiknya, ke i bangsaan atau i nasionalitasnya dan su i ku i bangsanya. Se i lain itu i hak-hak dasar antara yang satu i de i ngan yang lainnya sangat kore i latif se i hingga tidak bisa dile i paskan dan tidak bisa dibagibagi (inte i rre i late i d, inde i pe i nde i nt, dan  indivisible i ). 8
Se i lain ke i pastian hu i ku i m dan ke i manfaatan yang me i njadi tu i ju i an hu i ku i m. Ke i se i taraan me i ru i pakan bagian   yang tidak   te i rpisahkan   dari   ke i adilan distribu i tif dan ke i adilan kore i ktif. Yang  pe i rtama  be i rlaku i dalam  hu i ku i m  pu i blik,  yang ke i du i a  dalam  hu i ku i m pidana  dan  pe i rdata. Ke i adilan  distribu i tif dan  kore i ktif  sama-sama re i ntan te i rhadap masalah ke i samaan atau i ke i se i taraan dan hanya bisa di me i nge i rti dalam  ke i rangkanya. Dalam  wilayah  ke i adilan  distribu i tif,  hal  yang pe i nting  ialah bahwa imbalan yang sama rata dibe i rikan atas pe i ncapaian yang sama rata. Pada yang ke i du i a,  yang  me i njadi pe i rsoalan  ialah  bahwa ke i tidak se i taraan yang  dise i babkan  ole i h misalnya, pe i langgaran ke i se i pakatan, dikore i ksi dan dihilangkan.
Me i ngacu i dalam dinamika pe i layanan jaminan sosial bisa dapat dipastikan dite i mu i i banyaknya inte i raksi antara se i sama pe i se i rta dan pe i laksana pe i layanan ke i se i hatan. Ole i h kare i na itu i me i mu i ngkinkan mu i ncu i lnya rasa ke i tidak se i su i aian antara pe i se i rta de i ngan pe i laksana pe i layanan ke i se i hatan. Se i hingga dibu i tu i hkan su i atu i nilai yang dapat dijadikan  acu i an u i ntu i k pe i layanan 8 Riasari, R. H. “Penerapan Prinsip Kesetaraan dalam Pemberian Hak Bagi Peserta BPJS Kesehatan Berdasar- kan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.” Jurnal Supremasi (52-37 :(2022.
ke i se i hatan. Asas ke i se i taraan adalah nilai yang dapat digu i nakan se i bagai pandu i an te i rse i bu i t yang dimaksu i d de i ngan ke i se i taraan dalam pe i layanan jaminan  ke i se i hatan adalah ke i samaan kondisi bagi pe i se i rta u i ntu i k me i mpe i role i h ke i se i mpatan se i rta hak-haknya dalam me i nikmati pe i layanan jaminan ke i se i hatan se i su i ai de i ngan pilihannya Se i lanju i tnya, ke i se i taraan ju i ga me i lipu i ti pe i nghapu i san diskriminasi dan ke i tidakadilan stru i ktu i ral dan ku i ltu i ral baik bagi pe i se i rta pe i ne i rima bantu i an iu i ran mau i pu i n bagi pe i se i rta bu i kan pe i ne i rima bantu i an iu i ran.
Adapu i n hu i bu i ngan ke i rja sama antar le i mbaga (BPJS) atau i badan pe i nye i le i nggara jaminan sosial ke i se i hatan de i ngan faslitas ke i se i hatan yang te i lah diamanatkan dalam Pe i ratu i ran Pe i me i rintah re i pu i blik indone i sia nomor 85 tahu i n 2013 Pasal 6 ayat 1 dan 2 (BPJS) badan pe i nye i le i nggara jaminan sosial u i ntu i k me i laku i kan tu i gasnya, dapat me i laku i kan ke i rjasama de i ngan organisasi atau i le i mbaga lain dalam ne i ge i ri dan lu i ar ne i rgi. Ke i rja sama ini dilaku i kan dalam rangka me i ningkatkan ku i alitas BPJS Ke i se i hatan atau i me i ningkatkan ku i alitas pe i layanannya ke i pada pe i se i rta BPJS. 9
Jika te i rdapat instansi ke i se i hatan me i laku i kan diskriminasi pada pasie i n. Maka instansi te i rse i bu i t te i lah me i langgar ke i te i ntu i an Pe i ratu i ran Pe i me i rintah RI Nomor 85 Tahu i n 2013 Pasal 6 ayat 1 dan 2 BPJS dan Pe i ratu i ran Ke i me i nke i s RI No 28 Tahu i n 2014 Bab 4 yang me i nyatakan bahwa  “Manfaat jaminan yang dibe i rikan ke i pada pe i se i rta dalam be i ntu i k pe i layanan ke i se i hatan yang be i rsifat   me i nye i lu i ru i h (kompre i he i nsif) be i rdasarkan ke i bu i tu i han me i dis yang dipe i rlu i kan”. Pada dasarnya, BPJS  haru i s diaplikasikan de i ngan me i mpe i rhatikan nilai ke i adilan sosial agar tidak te i rjadi ke i timpangan  pe i layanan ke i se i hatan.
Pihak BPJS ke i se i hatan se i ndiri wajib me i mbe i rikan informasi se i le i ngkap le i ngkapnya  me i nge i nai hak dan ke i wajiban masyarakat ke i pada para pe i tu i gasnya di lapangan, agar me i re i ka dapat langsu i ng me i nanggapi se i rta me i mbe i rikan jawaban bila se i waktu i -waktu i warga datang u i ntu i k be i rtanya. Ole i h kare i na itu i , BPJS Ke i se i hatan pe i rlu i me i nge i mbangkan adanya me i kanisme i me i nge i nai pe i nanganan ke i lu i han se i cara te i rsiste i matis dan te i rstandar. Se i te i lah itu i , BPJS Ke i se i hatan  wajib me i nsosialisasikan prose i du i r baru i te i rse i bu i t ke i pada se i lu i ru i h pe i tu i gasnya dan ju i ga masyarakat de i ngan   se i baik-baiknya. De i ngan me i ntransparankan prose i du i r te i rse i bu i t se i cara tidak langsu i ng BPJS  Ke i se i hatan te i lah me i mpe i rmu i dah masyarakat dalam me i mbantu i diri me i re i ka se i ndiri dalam me i nye i le i saikan masalah yang dihadapi. 10
Se i dangkan me i nu i ru i t pe i ratu i ran pre i side i n (Pe i rpre i s) No. 82 Tahu i n 2018 te i ntang Jaminan Ke i se i hatan te i lah me i ngatu i r pe i laksanaan pe i layanan ke i se i hatan bagi pasie i n BPJS Ke i se i hatan mu i lai dari ke i pe i se i rtaan, be i sar iu i ran, fasilitas ke i se i hatan dll. Pe i layanan ke i se i hatan me i njadi ke i bu i tu i han se i tiap warga ne i gara maka pe i me i rintah be i ru i paya dari waktu i ke i waktu i u i ntu i k me i nghasilkan program-program yang dapat me i ningkatkan pe i layanan ke i se i hatan se i cara me i nye i lu i ru i h. 11
Pe i layanan ke i se i hatan yang di pe i role i h pe i se i rta badan pe i nye i le i nggara jaminan sosial (BPJS) ke i se i hatan itu i se i ndiri me i lipu i ti, pe i layanan ke i se i hatan tingkat pe i rtama, pe i layanan ke i se i hatan ru i ju i kan tingkat lanju i tan, dan pe i layanan ke i se i hatan lainnya yang be i ke i rjasama de i ngan BPJS Ke i se i hatan. U i ntu i k me i wu i ju i dkan de i rajat ke i se i hatan yang tinggi di masyarakat se i mu i a kompone i n bangsa wajib iku i t se i rta dalam me i laku i kan pe i mbangu i nan ke i se i hatan. Pe i mbangu i nan ke i se i hatan
9 Suprianto, Arip, and Dyah Mutiarin. “Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.” Journal of Gov- ernance and Public Policy 107-71 :(2017) 4.1.
10 Widiastuti, Ika. “Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Barat.” Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik 2.2 (2017): 91-101.
11 Ryani, Amalia Indah, Ahmad Syaifudin, and Ahmad Bastomi. “pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS kesehatan berdasarkan perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan (studi di RSUD dr. SAYIDIMAN MAGETAN).” Dinamika 6692-6679 :(2023) 29.1.

## 340~342
me i ru i pakan bagian dari pe i mbangu i nan nasional, dalam pe i mbangu i nan ke i se i hatan tu i ju i an yang ingin dicapai adalah me i ningkatkan de i rajat ke i se i hatan masyarakat yang optimal.
Masyarakat se i hat dan mandiri se i rta be i rke i adilan adalah  me i ru i pakan  visi  dari Ke i me i nte i rian Ke i se i hatan dalam me i laksanakan pe i mbangu i nan ke i se i hatan. Dalam u i paya me i nu i ju i masyarakat se i hat yang mandiri dan be i rke i adilan, maka pe i mbangu i nan pe i layanan ke i se i hatan di Indone i sia mu i lai be i ralih dan be i rorie i ntasi pada paradigma se i hat ini be i rarti se i lu i ru i h   ke i giatan pe i layanan ku i ratif dan re i habilitatif haru i s me i mpu i nyai daya u i ngkit yang tinggi  bagi pe i ningkatan ke i se i hatan dan pe i nce i gahan pe i nyakit orang se i hat.

## 2. Reformasi Birokrasi Pelayanan BPJS Kesehatan Di Indonesia
Prose i du i r, siste i m pe i layanan BPJS, sarana dan prasarana dan te i naga me i dis yang ku i rang me i madai. Ole i h kare i na itu i dipe i rlu i kan su i atu i re i formasi birokrasi dalam me i ningkatkan pe i layanan bidang ke i se i hatan khu i su i snya pe i layanan BPJS ke i se i hatan ke i pada masyarakat. Birokrasi adalah se i bu i ah pe i rangkat siste i m yang niscaya bagi se i tiap roda pe i me i rintahan. 12
Tanpa me i kanisme i birokrasi te i rse i bu i t maka institu i si pe i layanan pu i blik akan stagnan dan bahkan dapat tak be i rfu i ngsi sama se i kali. Se i jak re i formasi tahu i n 1998 digu i lirkan, re i formasi birokrasi adalah bagian dari su i bsiste i m yang me i njadi tu i ntu i tan. Kare i na transparansi dan aku i ntabe i lnya se i bu i ah institu i si apapu i n se i jatinya me i sti didasari ole i h se i bu i ah me i kanisme i birokrasi yang be i rsih, au i tokritik, disiplin dan ditu i njang ole i h SDM yang me i miliki rasa tanggu i ngjawab dan ide i alisme .. Pe i ne i rapan birokrasi yang me i layani se i cara profe i sional, be i rsih dari prakte i k koru i psi, kolu i si dan ne i potisme i faktanya me i ru i pakan cita-cita yang masih be i lu i m te i rwu i ju i d. Dibu i tu i hkan political will dari se i tiap stake i holde i r dalam pe i ncapaian ke i bijakan-ke i bijakan se i tiap Institu i si pe i me i rintahan dalam fu i ngsinya se i bagaipe i layanan pu i blik (Pu i blic Se i rvice i ).
Birokrasi ke i se i hatan masa kini, ke i se i hatan adalah modal u i tama se i tiap bangsa yang ingin maju i dan se i jahte i ra. Se i lain pe i ndidikan bagi se i tiap warga ne i gara, ke i se i hatan adalah prasayarat normatif yang sangat be i rkaitan de i ngan tingkat ke i makmu i ran se i bu i ah bangsa. Kare i na tanpa ke i se i hatan yang te i rjamin se i bu i ah bangsa akan ke i su i litan me i mbe i ntu i k se i bu i ah pondasi produ i ktivitas e i konomi bagi se i tiap warganya, bahkan masalah ke i se i hatan ju i stru i akan me i njadi be i ban e i konomi bagi warga ne i gara. Su i paya ke i se i hatan dianggap pe i nting te i ntu i saja tidak hanya me i njadi tu i gas insan se i hat u i ntu i k me i ndorong pe i ru i bahan paradigma se i hat dari ku i ratif orie i nte i d (be i robat jika sakit) me i njadi pre i ve i ntiv orie i nte i d (me i nce i gah se i be i lu i m sakit). Dipe i rlu i kan pe i ran aktif lintas se i ktor, e i du i kasi pe i lajar di se i kolah, e i du i kasi dilingku i ngan ke i lu i arga, dan political will dari birokrasi pe i me i rintahan mu i lai dari tingkat RT/RW hingga ke i tingkat pe i me i rintah pu i sat dalam hal ini ke i me i nte i rian ke i se i hatan. Agar program-program ke i se i hatan yang se i cara strate i gis dire i ncanakan ole i h ke i me i nte i rian ke i se i hatan te i pat sasaran, maka fe i nome i na me i njadikan program ke i se i hatan se i bagai isu i -isu i politik se i baiknya ditinjau i ke i mbali. Kare i na hanya de i ngan de i mikian konse i psi re i ncana strate i gis bidang ke i se i hatan yang be i rsifat jangka panjang dapat se i cara pe i rlahan te i rwu i ju i d. Political will me i nata birokrasi ke i se i hatan yang be i rsih dan be i rwibawa haru i s me i ndapat du i ku i ngan dari se i mu i a kalangan, baik itu i birokrat, te i knokrat, politisi, swasta, pe i me i rintahan e i kse i ku i tif, le i gislatif, LSM, dan se i lu i ru i h masyarakat Indone i sia pada u i mu i mnya. Tak ada jalan lain se i lain be i rse i pakat bahwa pe i layanan ke i se i hatan se i jatinya adalah tu i gas dari se i mu i a e i le i me i n dan haru i s dibangu i n atas dasar konse i psi yang je i las, pe i laksanaan yang transparan dan te i pat sasaran. 13
12 Putra, Bayu Karunia, et al. “Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Melalui Mobile JKN di Kota  Malang.” Jurnal Ilmiah Publika 9.1 (2021): 1-13.
13 Widiastuti, Ika. “Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Barat.” Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik 2.2 (2017): 91-101.
Masyarakat haru i s didorong u i ntu i k me i nce i rdaskan dirinya, me i mandirikan dirinya baik dari sisi paradigma se i hat hingga pada le i ve i l pe i ru i bahan pe i rilaku i se i hat yang le i bih baik me i nce i gah daripada me i ngobati. Attitu i de i dan ke i ce i rdasan stake i holde i r, se i tiap pe i laku i birokrasi ke i se i hatan pada akhirnya akan diu i ji ole i h se i bu i ah kondisi. Ke i tika siapapu i n itu i be i rada pada se i bu i ah siste i m birokrasi ke i se i hatan ke i rap be i rse i ntu i han de i ngan hal-hal yang paradoks dan pe i rasaan yang dile i matis. Disatu i sisi tu i ntu i tan pe i ru i bahan birokrasi adalah se i bu i ah ke i niscayaan se i me i ntara di sisi lain siste i m birokrasi me i wariskan be i nang ku i su i t dimana-mana. Birokrasi warisan orde i baru i me i ngu i ji attitu i de i se i tiap orang, apakah dia te i ngge i lam dalam siste i m yang te i lah me i ngakar atau i kah dia akan mu i ncu i l se i bagai age i nt of change i (tokoh-tokoh pe i ru i bahan).
Attitu i de i (pe i rilaku i ) yang ju i ju i r dalam se i bu i ah siste i m birokrasi adalah syarat u i tama agar siste i m dapat be i rjalan de i ngan baik. Walau i pu i n para birokrat atau i pe i laku i siste i m dalam se i bu i ah institu i si apapu i n be i rmodalkan ke i pintaran, ke i ce i rdasan, ke i ku i atan politik, ke i ku i asaan dan we i we i nang jika attitu i de i ke i ju i ju i ran dan pe i rhatian yang tinggi pada komitme i n pe i ru i bahan ke i arah yang le i bih baik nihil, maka niscaya me i nghasilkan ou i t- pu i t yang nihil pu i la, dan hasilnya akan be i ru i ju i ng ke i pada pe i layanan pu i blik yang be i rsifat se i mu i , manipu i latif dan tidak e i fe i ktif dan e i fisie i n.
Pe i nye i le i nggaraan birokrasi ke i se i hatan mode i rn profe i sionalisme i dan e i tos ke i rja se i rta pe i rilaku i ju i ju i r dalam me i nge i lola siste i m birokrasi ke i se i hatan me i ru i pakan ke i bu i tu i han masa kini dan haru i s ada ke i sadaran kole i ktif bagi se i mu i a insan se i hat dan ju i ga stake i holde i r yang lain. Pe i ne i rapan te i knologi informasi se i bagai pe i nu i njang kine i rja yang baik pe i rlu i dibe i rdayakan, se i pe i rti pe i laporan program-program ke i se i hatan di pu i ske i smas, re i kap pe i laporan dinas ke i se i hatan kabu i pate i n, provinsi hingga pu i sat su i dah haru i s me i miliki te i knologi siste i m informasi ke i se i hatan yang akse i snya ce i pat, mu i dah dalam hal monitoring se i rta pe i nginpu i tan data-data program ke i se i hatan yang be i nar-be i nar dilaku i kan, se i hingga ke i absahan data se i rta validitasnya be i nar-be i nar dapat dipe i rtanggu i ngjawabkan.
Siste i m manaje i me i n organisasi birokrasi ke i se i hatan mu i lai dari pu i ske i smas pe i mbantu i , pu i ske i smas indu i k, dinas ke i se i hatan dan de i parte i me i n ke i se i hatan agar diu i payakan me i miliki siste i m organisasi yang au i tokritik, dalam artian se i lain me i miliki prose i du i r pe i ne i rapan manaje i me i n yang baku i , ju i ga se i baiknya haru i s ada prose i s pe i rtanggu i ngjawaban se i cara transparan baik se i cara inte i rnal organisasi mau i pu i n se i cara e i kste i rnal organisasi. Manaje i me i n ke i se i hatan mode i rn haru i s didorong ke i arah pe i ngu i atan profe i sionalisme i ke i rja yang be i rbasis attitu i de i yang baik, e i tos ke i rja se i rta siste i m monitoring yang baik agar se i tiap institu i si me i miliki balancing powe i r di dalam institu i sinya se i ndiri. Ada kontrol pada diri se i tiap pe i laku i siste i m se i hingga pe i nyalahgu i naan we i we i nang dapat dihindari se i hingga pe i rce i patan (akse i le i rasi) tu i ju i an visi ke i se i hatan dapat te i rwu i ju i d.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka bisa ditarik kesimpulan: Pertama Pengaturan pelayanan publik BPJS kesehatan di indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang petunjuk tekhnis penjaminan pelayanan kesehatan dengan asuransi tambahan dalam program jaminan kesehatan yang diatur dalam pasal 1 yang berbunyi fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan. Peneliti merekomendasikan kepada pembuat undang-undang, Presiden, DPR atau pejabat yang berwewenang untuk membuat ketentuan Dalam meningkatkan sistem pelayanan publik dibidang kesehatan harus mendapatkan jaminan kesehatan

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 342~342
secara adil dan menerapkan sistem kesehatan yang merata tanpa adanya diskriminasi . Kedua Model ideal pelayanan publik BPJS kesehatan untuk mewujudkan good governance di Indonesia adalah berupa sistem, prosedur, sumber daya manusia (SDM) tenaga medis, serta harus menerapkan prinsip responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang kesehatan untuk mewujudkan good governance di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Widanti, Ni Putu Tirka. (2022). Konsep Good Governance Dalam Prespektif           Pelayanan Publik  : Sebuah  Tinjauan  Literatur. Jurnal Abdimas Peradaban . Edisi 3.1, hal. 73-85.
Kumorotomo, Wahyudi. (2007). Paper: Citizen Charter (Kontrak Pelayanan): Kemitraan Strategis untuk Mewujudkan Good Governance dalam Pelayanan Publik. Pekanbaru, Seminar. Vol 16.
Hidayat, Rif’atul. (2017). Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal Syari’ah. Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol, 16.2, hal. 127-134.
Asih Eka Putri, Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia, Legislasi Indonesia Volume 9 hal.
246. https://repository.uir.ac.id.
Bahder Jhohan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter,( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hal 4. New.detik.com.
Sri Praptianingsih, Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hal. 3-5.
Arisandi, Muhammad Zulfi. “Mekanisme Pengawasan Terhadap Peserta Bpjs Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara.” Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum) 7.1 (2021): 127-139.
Suprianto, Arip, and Dyah Mutiarin. “Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.” Journal of Governance and Public Policy 4.1 (2017): 71-107.
Ryani, Amalia Indah, Ahmad Syaifudin, and Ahmad Bastomi. “pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS kesehatan berdasarkan perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan (studi di RSUD dr. Sayidiman MAGETAN).” Dinamika 29.1 (2023): 6679-6692.
Putra, Bayu Karunia, et al. “Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Melalui Mobile JKN di Kota Malang.” Jurnal Ilmiah Publika 9.1 (2021): 1-13.
Widiastuti, Ika. “Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Barat.” Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik 2.2 (2017): 91-101.