## Analisis Implementasi Pengelolaan Obat Program Jaminan Kesehatan Nasional di RS X Wilayah Bandung Barat

## Analysis of the Implementation of Drug Management for the National Health Insurance Program at Hospital X West Bandung Region
Erfan Chandra Nugraha 1 *, Pujiyanto 2 1,2 Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia *Korespondensi Penulis : erfanchandra@gmail.com

## Abstrak
Latar belakang: Pelayanan obat dalam program JKN merupakan hal yang strategis. Ketersediaan dan keterjangkauan obat menjadi hal yang krusial, namun demikian masih terdapat  tantangan dalam pelayanan kefarmasian seperti kekosongan obat dan harga yang fluktuatif masih terjadi. Akar permasalahan kekosongan obat program JKN antara lain kemampuan SDM yang terbatas, proses perencanaan yang tidak optimal, kendala proses pengadaan dengan e-purchasing, perbedaan harga obat pada sistem, penyedia yang terlambat dalam distribusi obat. E-katalog diharapkan oleh Pemerintah menjadi jawaban bagi kemudahan faskes dalam pengadaan obat dengan harga yang terjangkau. Adanya kebijakan terkait multiwinner dan multiprice belum dapat menjawab tantangan ketersediaan obat.
Tujuan: penelitian ini bertujuan menganalisis proses pengadaan obat melalui sistem e-katalog dan e-purchasing serta ketersediaan obat dan ketepatan pemberian obat.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, variabel penelitian yang diteliti meliputi: perencanaan obat, pengadaan dan pemesanan obat, penerimaan obat, proses e-katalog, proses e-purchasing, ketersediaan obat dan tepat jenis obat.
Hasil: Hasil penelitian pada perencanaan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) mengacu pada formularium nasional, RS X dalam pengelolaan persediaan belum menggunakan metode VEN-ABC serta sistem stok obat masih manual. RS X belum memanfaatkan fitur negosiasi disebabkan jumlah volume pembelian serta penyedia yang tidak dapat dinegosiasi. Pemberian obat serta pelayanan informasi obat di RS X sesuai standar pelayanan kefarmasian.
Kesimpulan: Pengelolaan obat program JKN dilaksanakan oleh Apoteker dan Apoteker bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan obat serta mengkomunikasikan dengan dokter penulis resep terkait jika terjadi ketidaksesuaian resep dengan formularium RS atau tidak tersedia. RS X memiliki komitmen tidak ada iur biaya serta kebijakan penggantian atau reimburse jika terpaksa membeli obat diluar RS saat terjadi kekosongan.
Kata Kunci: kebijakan rumah sakit; multiwinner multiprice; pengelolaan obat JKN.

## Abstract
Introduction: Drug services in the JKN program are strategic. The availability and affordability of medicines is crucial, however there are still challenges in pharmaceutical services such as drug shortages and fluctuating prices. The roots of the problem of drug shortages in the JKN  program  include  limited  human  resource  capabilities,  non-optimal  planning  processes,  obstacles  to  the  e-purchasing  procurement process, differences in drug prices in the system, providers who are late in drug distribution. The Government hopes that the e-catalog will be the answer to make it easier for health facilities to procure medicines at affordable prices. The existence of policies related to multiwinner and multiprice has not been able to answer the challenge of drug availability.
Objective: this research aims to analyze the drug procurement process through e-catalog and e-purchasing systems as well as drug availability and accuracy of drug administration.
Method: This research is a qualitative research, the research variables studied include: drug planning, drug procurement and ordering, drug receipt, e-catalog process, e-purchasing process, drug availability and the right type of drug.
Result:  The  results of  research on planning  the  Drug  Requirements  Plan  (RKO)  refer  to  the  national  formulary,  Hospital  X  in  inventory management has not used the VEN-ABC method and the drug stock system is still manual. RS Medication administration and drug information services at Hospital X comply with pharmaceutical service standards.
Conclusion: JKN program drug management is carried out by Pharmacists and Pharmacists are responsible for coordinating drug services and communicating with the relevant prescribing doctor if there is a discrepancy between the prescription and the hospital formulary or it is not available in Hospital.
Keywords: JKN drug management; hospital policy; multiwinner multiprice.

## ISSN 2597– 6052
DOI: https://doi.org/10.56338/mppki.v6i12.4162

## MPPKI

## Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia The Indonesian Journal of Health Promotion
Research Articles
Open Access

## PENDAHULUAN
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan perlindungan secara komprehensif bagi pesertanya mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (1). Hadirnya program JKN sejak tahun 2014 perlu didukung oleh  sistem  kesehatan  lainnnya,  sistem  kesehatan  yang  sedang  berjalan  di  Indonesia  ini  masih  memiliki  banyak tantangan, salah satunya adalah sistem persediaan farmasi. Sediaan farmasi atau obat memiliki peran penting dalam kesehatan, baik bersifat promotif, kuratif, maupun preventif. Isu utama dalam sediaan farmasi adalah ketersediaan dan  kemudahan  fasilitas  kesehatan  dalam  mendapatkan  obat.  Ketersediaan  obat  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan masih belum optimal serta ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku obat (90%) merupakan hal yang akan berdampak juga pada ketersediaan obat di fasilitas kesehatan (2). Selain itu ketersediaan dan keterjangkauan obat menjadi salah satu fator penting yang harus menjadi perhatian pemerintah karena konsumsi obat nasional mencapai angka 40 (empat puluh) persen dari belanja kesehatan (3). E-katalog diharapkan oleh Pemerintah menjadi jawaban bagi  kemudahan  faskes  dalam  pengadaan  obat  dengan  harga  yang  terjangkau  sehingga  ketersediaan  obat  dalam program JKN terjaga. Ketersediaan obat merupakan tujuan dari pengadaan obat, dan sangat menentukan kualitas pelayanan yang diberikan.
Untuk  memastikan  obat  tersedia  secara  lengkap,  bermutu  baik,  berkhasiat  dan  aman  digunakan,  proses pengadaan yang efektif dan efisien diperlukan.  Fasilitas kesehatan sebagai mitra pemberi layanan dalam program JKN  tentu  menjadi  pihak  yang  berkewajiban  menyediakan  obat  yang  dibutuhan  oleh  peserta  program  JKN sebagaimana  amanah  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2018  tentang  Jaminan  Kesehatan.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menjelaskan bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (4). Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan. Penyediaan obat yang bermutu merupakan salah satu standar pelayanan rumah sakit. Pengelolaan sediaan farmasi yang  optimal  sejak  proses  perencanaan,  pengadaan,  hingga  monitoring  merupakan  elemen  penting  untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi pasien atau peserta JKN.
Pada  realitanya,  saat  ini  masih  ditemukan  beberapa  permasalahan  pengelolaan  obat  dalam  program  JKN sebagaimana penelitian Anggriani Y dkk, 2023 dalam Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia tentang Management of JKN Medicine: The Role of Social Security Agency of Health (BPJS-K) in Strategic Health Purchasing bahwa hasil studi menemukan akar permasalahan kekosongan obat program JKN antara lain kemampuan SDM yang terbatas, proses perencanaan yang tidak optimal, kendala proses pengadaan dengan e-purchasing , perbedaan harga obat pada sistem sebagai strategic purchaser yang masih dapat ditingkatkan (5). Selain itu sejak penerapan e-katalog khususnya untuk obat-obat program JKN keluhan terkait kekosongan obat yang disampaikan oleh peserta JKN kepada BPJS Kesehatan  selalu  menjadi  keluhan  tiga  teratas  setiap  tahunnya.  Peserta  seringkali  tidak  mendapatkan  obat  yang diresepkan di fasilitas kesehatan. Untuk itu perlu dilakukan kajian terkait analisis pengelolaan obat di rumah sakit sebagai  bagian  dari  evaluasi  terkait  implementasi  kebijakan  pengelolaan  obat  program  JKN  khususnya  setelah adanya kebijakan multiwinner dan multiprice dalam e-katalog .
Rumah Sakit X merupakan Rumah Sakit yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Bandung Barat. Klasifikasi rumah sakit termasuk dalam kelas C. Pelayanan yang dapat diberikan oleh RS X yakni pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan medik spesialis lainnya serta fasilitas penunjang. Dengan rata-rata kunjungan pasien di rawat jalan pada tahun 2022 sejumlah 41.778 kunjungan dan rawat inap 3.903 kunjungan maka Instalasi Farmasi di RS X dituntut untuk  melakukan  pelayanan  obat  bagi  peserta  JKN  baik  rawat  jalan  dan  rawat  inap.  RS  X  sejak  berubah  status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menghadapi tantangan dimana pengadaan obat yang sebelumnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan saat ini dikelola secara mandiri, pengadaan obat dengan menggunakan sistem e- katalog baru dilaksanakan tiga tahun terakhir, RS X belum mendapatkan sosialisasi terkait penggunaan e-katalog selain  itu  adanya  kebijakan  terbaru  terkait multiwinner dan multiprice sehingga  RS  X  belum  dapat  melakukan negosiasi dengan penyedia secara optimal. Permasalahan lainnya sebagaimana penelitian Mendrofa, dkk 2016 yang masih terjadi seperti kekosongan obat yang terjadi dapat diakibatkan oleh penyedia yang terlambat dalam distribusi obat  sehingga  mengakibatkan  Instalasi  Farmasi  RS  menunda  pemberian  obat  bagi  pasien  JKN  selain  itu  RS memerlukan upaya mencari obat diluar sistem e-katalog dengan membeli harga reguler yang jauh lebih mahal (6). Di sisi lain RS X dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta JKN khususnya pelayanan obat agar ketersediaan obat tetap terjaga serta peserta JKN mendapatkan obat yang aman, berkhasiat dan bermutu.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan cara pengumpulkan data  primer  dan  data  sekudner.  Data  primer  diperoleh  dari  hasil  wawancara  mendalam  ( in-dept  interview )  dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dari telaah dokumen profil Rumah Sakit dan laporan pengelolaan obat
program JKN di RS X. Penelitian dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2023 yang berlokasi di Rumah Sakit (RS) X di Wilayah Bandung Barat. Lingkup penelitian pada aspek manajemen pengelolaan obat JKN dari aspek input, proses dan output. Variabel penelitian yang diteliti pada aspek input meliputi: perencanaan obat, pengadaan dan pemesanan obat, penerimaan obat, asepek proses meliputi proses e-katalog dan proses e -purchasing sedangkan aspek output meliputi ketersediaan obat dan tepat jenis obat. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari informan utama yaitu satu direksi, satu Apoteker kepala instalasi farmasi, satu kepala bagian pengadaan, satu bendahara pengadaan, satu petugas IT, dan satu staff Apoteker sehingga secara keseluruhan informan sejumlah lima orang.
Penelitian  dilakukan  dengan  wawancara  mendalam  secara  tatap  muka  kepada  informan  serta mengedepankan  protokol  kesehatan  yang  berlaku  di  RS  X  dengan  menggunakan  masker  dan  menjaga  jarak. Penelitian ini menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, alat pencatatan dan perekaman menggunakan aplikasi recorder serta dokumen atau laporan profil Rumah Sakit X. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: pertama hasil wawancara dituangkan dalam bentuk transkrip hasil wawancara menggunakan aplikasi microsoft excel. Kedua, dari hasil transkrip hasil wawancara dilakukan reduksi jawaban ke dalam sub tema tertentu sesuai topik pertanyaan dan dimasukkan ke dalam matriks. Ketiga hasil transkrip ini dibuat kesimpulan tiap sub tema. Kempat, melakukan triangulasi data yaitu dengan membandingkan jawaban informan utama dengan informan tambahan untuk menjaga keabsahan jawaban yang diberikan informan.

## HASIL
Cakupan pelayanan kefarmasian atau pelayanan obat di RS akan bergantung pada ruang lingkup pelayanan kesehatan di RS. Pelayanan yang dapat diberikan oleh RS X yakni pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan medik spesialis  lainnya  serta  fasilitas  penunjang.  Operasional  RS  X  ditunjang  oleh  Sumber  Daya  Kesehatan  di  RS  X sejumlah 286 orang dan Apoteker sebagai pengelola obat sejumlah 7 orang dan Asisten Apoteker sejumlah 8 orang sebagaimana pada Tabel 1.1.

## Tabel 1. Sumber Daya Manusia RS X
Sumber Daya Manusia n % Dokter Spesialis 25 8,74% Dokter Umum 15 5,24% Dokter Gigi 2 0,69% Perawat 80 27,97% Apoteker 7 2,44% Asisten Apoteker 8 2,79% Bidan 30 10,48% Tenaga Kesehatan lain 119 41,6% Total 286 100%
Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa sumber daya kefarmasian di RS X cukup memenuhi dalam pelayanan kefarmasian dan pengelolana obat di RS X. RS X memiliki 102 tempat tidur untuk pasien rawat inap, jumlah kunjungan pelayanan rawat inap di RS X pada tahun 2022 sejumlah 3.903 (9%) sedangkan kunjungan pasien rawat jalan sejumlah 41.778 (91%). Pelayanan obat atau pelayanan kefarmasian dipusatkan pada instalasi farmasi khususnya untuk pasien rawat jalan.

## Perencanaan Obat Progam JKN
Proses perencanaan Obat di RS X melibatkan seluruh stakeholder yang terkait di internal. Bagian Farmasi, bagian Pengadaan, Komite Farmasi dan Terapi serta Direktur adalah pihak yang terlibat. Dalam melaksanakan proses perencanaan obat berdasarkan keseluruhan pendapat informan diketahui bahwa perencanaan obat dimulai dengan disusunnya Rencana Kebutuhan Obat (RKO) dengan menggunakan data pemakaian atau utilisasi tahun sebelumnya selanjutnya  dikoordinasikan  dengan  bidang  terkait  untuk  mendapat  masukan  dan  diusulkan  ke  Direktur.  RKO disusun setiap tahun dan untuk pembelian dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan dan permintaan dari bagian farmasi  dengan  mengacu  pada  RKO  dan  ketersediaan  anggaran.  Hasil  wawancara  dan  observasi  RS  X  belum menerapkan perhitungan atau pendekatan (Vital, Esensial, Non Esensial) VEN- ABC (Pareto).  Hal ini sebagaimana ungkapan informan sebagai berikut:
”Dalam  proses  perencanaan  kebutuhan  obat  tentunya  yang  terlibat  yaitu  bagian  farmasi,  bagian pengadaan, KFT atau komite farmasi dan terapi serta saya sendiri. Terus  perencanaan frekuensinya itu biasanya setahun  sekalian  kalau  misalkan  dimungkinkan  enggak  ada  perubahan  komposisi  tapi  kadang-kadang  ada  juga usulan atau masukan obat baru dari KFT” (AO).

## Pengadaan dan Pemesanan Obat Progam JKN
Dalam proses pengadaan Obat di RS X, RS melakukan melaksanakan proses pengadaan dengan mengacu pada RKO yang telah dibuat untuk satu tahun namun pelaksanaan pengadaannya disesuaikan dengan permintaan setiap bulan dari bidang farmasi. Metode dalam pemesanan di RS X yaitu Proses pemesanan obat yang dilakukan di RS X melalui e katalog secara umum dari bagian farmasi dan berkoordinasi dengan pengadaan pemesanan dilakukan berdasarkan request dari farmasi. Bagian yang bertanggung jawab dalam pengadaan obat adalah bidang pengadaan. Interval pengadaan dan pemesanan obat yang dilakukan rutinnya setiap bulan dan atau jika dibutuhkan sesuai dengan permintaan dan stok obat. Sebagaimana ungkapan informan berikut:
”Bagian Farmasi melakukan perencanaan dengan melihat pemakaian sebelumnya kemudian berkoordinasi dengan pengadaan serta dengan Komite Farmasi dan Terapi dan selanjutnya diusulkan kepada Direktur, biasanya usulan untuk setahun tetapi eksekusi pembeliannya bertahap sesuai kebutuhan dan stok”(AO).
Selain  itu  dalam  proses  perencaan  atau  pengadaan  ditemukan  kendala,  kendala  teknis  yang  ditemui  saat pengaplikasian sistem dalam proses perencanaan sebagaimana pendapat informan berikut:
''Yang menjadi masalah kadang-kadang kenaikan harga dari sebelumnya sehingga perencanaan kita sedikit terganggu ya misal kita sudah mencanangkan sekian rupiah tetapi karena harga naik maka mempengaruhi RKO kita, biasanya kita estimasikan kurang lebih naik 5%'' (SN).

## Penerimaan Obat
Dalam  tahapan  penerimaan  berdasarkan  hasil  wawancara  bahwa  proses  penerimaan  obat  di  RS  X  yaitu produk yang dipesan datangnya atau dikirimkan oleh penyedia ke bagian farmasi langsung, dan terdapat tim penerima yang  terdiri  dari  farmasi,  pengadaan  dan  bendahara  yang  selanjutnya  akan  berkoordinasi.  Bagian  farmasi  akan melakukan  verifikasi  dan  pemeriksaan  item  obat,  jumlah  obat  yang  dipesan  serta  mencocokan  faktur  dengan pemesanan,  dalam  tahap  penerimaan  terdapat  potensi  ketidaksesuaian.  Ketidaksesuaian  yang  terjadi  biasanya ketidaksesuaian terkait jumlah obat yang dipesan dikirimnya secara bertahap, jika terjadi ketidaksesuaian lainnya maka  dilakukan  konfirmasi  dengan  pengadaan  untuk  menghindari  kesalahan  pesanan  serta  dilakukan retur atau pengembalian.

## Proses E-Katalog
Pihak yang memiliki akses untuk memesan obat melalui sistem e-katalog di RS X adalah unit farmasi dan pengadaan serta pada unit pengadaan yang memiliki akses yaitu yaitu kepala bagian pengadaan dan staff pengadaan. Pada aspek kesesuaian antara obat yang dipesan dengan RKO para informan di RS X menyatakan bahwa yang terjadi ketidaksesuaian  biasanya  adalah  jumlahnya.  Lama  proses  pemesanan  obat  dalam  sistem  e-katalog  sejak  dipesan sampai di approve oleh pihak penyedia PBF (Pedagang Besar Farmasi) menurut informan di RS X paling cepat lima (5) hari dan rata-rata satu minggu sebagai mana ungkapan informan berikut:
“Tergantung ya, kadang-kadang kalau penyedianya yang proaktif bisa lebih cepet mungkin 5 hari sampai semingguan” (N).
Pada  fitur  yang  ada  di  sistem  e-katalog  informan  menyatakan  bahwa  sudah  cukup  namun  tentu  sebagai pengembangan kedepan usulannya ada menu refresh kemudian terdapat fitur untuk melihat progress pengiriman. Pada aspek kesesuaian antara jenis obat yang terdapat pada formularium RS dengan daftar produk yang tayang di e- katalog  menurut  pernyataan  informan  bahwa  di  RS X  relatif  sesuai  karena formularium  RS mengacu  juga  ke  e- katalog sehingga sebagian besar produk yang dicari tersedia. Pada aspek kelengkapan informasi di ekatalog, informan di RS X menyatakan bahwa untuk mengakses e-katalaog perlu internet yang stabil dan kencang, fiturnya cukup user friendly namun  untuk  memilih  produk  tentu  harus  beberapa  kali  menggunakan  untuk  memahami  sebagaimana ungkapan berikut:
“Cukup  memadai  namun  kita  perlu  mengetahui  stok  yang  update  dan  progress  status  barang  tersebut dikirimkannya seperti apa kita bisa memantau begitu’’(N).

## Proses E-Purchasing
Pelaksanaan e-purchasing obat  di  RS  X  prosesnya  mengacu  pada  RKO  yang  telah  dibuat  namun  dalam pelaksanaannya  pembelian  dilakukan  dalam  interval  bulanan  menyesuaikan  dengan  stok  yang  ada.  Informan menyampaikan juga bahwa dengan adanya kebijakan baru tidak berdampak pada proses pembelian atau mekanisme e-purchasing karena kebijakan negosiasi dengan penyedia di lapangan relatif tidak terjadi karena jarang penyedia yang mau negosiasi, sebagaimana ungkapan berikut:
“….utk  proses  pemesanan  tentu  mengacu  ke  RKO  yang  telah  dibuat,  dari  RKO  yang  setahun  itu  di breakdown  per  bulan  disesuaikan  juga  dengan  stok  yang  tersedia  sehingga  bulanan  kita  pesan  produknya, Sepertinya sama aja ya karena jarang yg bisa dinegosiasi, ….” (NP).
“.... kebanyakan fitur negosiasi hanya ada di fitur tetapi penyedia relatif tidak menjalankan negosiasi ini sehingga harganya harga yang tertera di e katalog” (N).
Dalam  aspek  perjanjian  kontrak e-purchasing di  RS X,  perjanjian  kontrak  dengan  distributor yang telah ditunjuk dilakukan secara sistem, namun dalam pelaksaannya untuk mempercepat proses approve nya tetap harus kontak kepada penyedianya melalui telepon atau whatsapp.
Ketersediaan Obat
Manajemen database stok obat di RS X saat ini masih menggunakan manual karena masih bergantung pada penggunaan kartu stok, aplikasi masih dalam tahap pengembangan. Manajemen stok obat yang diterapkan di RS X yakni terpusat di Instalasi Farmasi sehingga obat nantinya akan langsung di drop atau didistribusikan oleh farmasi baik untuk pasien rawat jalan atau pasien rawat inap karena sarananya belum memadai. Stock opname dilakukan setiap bulan untuk mencocokan ketersediaan obat dan dasar pengadaan serta pemesanan bulan selanjutnya. RS X menerapkan kebijakan bagi peserta atau pasien JKN jika obat yang dibutuhkan tidak tersedia maka akan dibantu mencarikan  kepada  rekanan  lain  serta  dimungkinkan  diberikan  penggantian  atau reimburstment sebagaimana kebijakan manajemen.  Selain itu di RS X tidak terdapat kebijakan iur biaya dan dipastikan bahwa khususnya peserta JKN tanpa ada iur biaya.

## Tepat Jenis Obat
Mekanisme pemberian obat bagi pasien di RS baik rawat jalan maupun rawat inap di RS X yaitu koordinasi dengan  dokter,  perawat  dan  juga  pasien  untuk  standar  pelayanan  kefarmasian  atau  pemberian informasi  obatnya (PIO) sama seperti standarnya. Standar operasional pemberian obat bagi pasien JKN di RS X yakni mengacu pada ketentuan  pelayanan  informasi  obat  atau  PIO  dalam  peraturan  terkait,  PIO  dilakukan  oleh  Apoteker  dengan menjelaskan  jenis  obatnya,  cara  penggunaanya,  efek  sampingnya  serta  restriksi  penggunaannya.  Sebagaimana ungkapan berikut:
”Untuk pelayanan obat di RSUD ini mengacu ke ketentuan pelayana informasi obat atau PIO oleh Apoteker sehingga standar PIO menjelaskan mulai dari jenis obatnya cara penggunaannya efek sampingnya  ata restriksi penggunaan obatnya” (SN).
Sementara itu cara memastikan bahwa obat yang diterima pasien telah tepat jenis, jumlah dan dosisnya di RS X yakni dengan memastikan tepat jenisnya, dosisnya, cara pakainya serta restriksinya khususnya untuk pasien kronis dan multidrug atau polifarmasi. Metode pelaporan pengaduan bagi pasien yang menerima obat yang tidak sesuai jenis, jumlah dan tepat dosis di RS X yakni dengan koordinasi dengan petugas PIC JKN serta menjelaskan di awal  secara  detail  alasan  kosong  obat  atau  jumlahnya  tidak  sesuai  dengan  menawarkan  solusi  apakah  dicarikan farmasi atau membeli sendiri kemudian di reimburse. Jika pasien menginginkan obat yang lain atas keinginan sendiri maka diberikan inform concern .

## PEMBAHASAN Perencanaan Obat Progam JKN
Proses  perencanaan  obat  di  RS  X  diinisiasi  oleh  bagian  farmasi,  dengan  melibatkan  bagian  pengadaan, komite farmasi dan terapi serta Direktur RS. Perencanaan dilakukan setiap tahun dan dilakukan menjelang akhir tahun berjalan untuk RKO tahun selanjutnya. Rumah sakit menyusun formularium obat rumah sakit dengan mengacu pada formularium nasional. Sebagian besar obat yang masuk dalam formularium rumah sakit merupakan obat yang tercantum dalam formularium nasional. Dalam tahapan awal perencanaan bagian farmasi akan berkoordinasi serta melakukan pembahasan dengan komite farmasi terapi (KFT) untuk mendiskusikan usulan-usulan obat baru yang dimungkinkan dapat diakomodir dalam formularium rumah sakit. Formularium rumah sakit dijadikan acuan bagi dokter  penanggung  jawab  pasien  dalam  menuliskan  resep  serta  acuan  bagi  farmasi  dan  pengadaan  dalam merencanakan kebutuhan obat.
RS X belum menerapkan perhitungan atau pendekatan (Vital, Esensial, Non Esensial) VEN-ABC (Pareto) dalam  merencanakan  kebutuhan  obat.  Perencanaan  yang  dilakukan  berdasarkan  metode  utilisasi  dan  konsumsi dengan melihat utilisasi tahun sebelumnya serta dengan menambahkan jumlah untuk tahun berikutnya sekitar 10% serta usulan-usulan item obat yang disetujui atau diakomodir dalam formularium nasional rumah sakit untuk tahun berikutnya.  Jika  menggunakan  metode  VEN-ABC  RS  dapat  menggabungkan  klasifikasi  VEN  dan  analisis  ABC untuk menghitung tingkat kebutuhan obat dan penyesuaian dana (7). RS X menyusun RKO untuk kebutuhan setahun, namun dalam pengadaannya dilakukan setiap bulan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan stock obat yang tersedia. RKO yang disusun oleh rumah sakit secara nasional tentu akan berdampak juga pada informasi kebutuhan obat secara nasional. Ketepatan dalam penyusunan RKO yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan dari seluruh Indonesia akan membantu regulator Kementerian Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Industri Farmasi untuk menyediakan obat program JKN.
Pada  aspek  proses  perencanaan  obat,  berdasarkan  hasil  wawancara  RS  X  memberikan  usulan  dan rekomendasi  agar  obat-obatan  yang  dibutuhkan  dalam  formularium  nasional  tersedia  dalam  e-katalog  serta dipastikan kesediaan industri penyedia atau komitmen untuk menyediakan obat tersebut dengan harga yang efisien, selain itu diharapkan agar ada informasi atau penilaian kinerja penyedia sehingga RS dapat memilih penyedia yang memiliki komitmen yang baik berdasarkan hasil penilaian. Hal ini akan dapat membantu RS memilih penyedia obat yang memiliki komitmen layanan yang baik sehingga RS juga dapat menjamin ketersediaan obat bagi peserta atau pasien JKN dan meminimalisir keluhan keterlambatan pengiriman yang berdampak pada kekosongan obat.

## Pengadaan dan Pemesanan Obat
Proses  pengadan  yang  dilakukan  di  RS  X  mengacu  pada  RKO  yang  dibuat  untuk  kebutuhan  satu  tahun namun pelaksanaan pengadaannya disesuaikan dengan permintaan setiap bulan dari bidang farmasi. Metode dalam pemesanan  di  RS  X  yaitu  Proses  pemesanan  obat  yang  dilakukan  di  RS  X  melalui  e-katalog.  RS  X  mengalami beberapa kendala yang sering terjadi pada saat proses pengadaan dan pemesanan obat seperti: adanya perubahan atau kenaikan  harga  yang  dinamis  sehingga menyulitkan perencanaan,  penyedia  kadangkala melihat seberapa banyak order atau jumlah pesanan, periode waktu pembelian obat yang berbeda mungkin dapat kualitas yang berbeda dan harga juga berbeda, informasi stok dalam aplikasi e-katalog kadangkala tidak akurat dalam keterangannya ada tapi kadang-kadang barang kosong atau sebaliknya.
RS X merupakan Rumah Sakit Tipe C dengan sarana prasarana yang belum sepenuhnya beroperasi karena saat ini masih dalam tahap pengembangan sehingga jumlah atau volume pembelian obat tidak sebesar Rumah Sakit dengan  Tipe  B  atau  A  yang  memiliki  jumlah  pasien  lebih  banyak.  Dengan  adanya  kebijakan multiwinner dan multiprice dalam e-katalog saat ini RS X tidak secara optimal dapat merasakan dampak dari kebijakan tersebut seperti fitur  negosiasi  yang  saat  ini  belum  dapat  dijalankan  dimana  banyak  penyedia  yang  tidak  mengakomodir  harga negosiasi dan melihat jumlah atau volume pembelian. Hal ini sebagaimana dalam Peraturan LKPP bahwa metode negosiasi dilakukan dengan mempertimbangkan kuantitas, ongkos kirim, biaya instalasi atau ketersediaan produk (8). Berdasarkan kendala-kendala tersebut RS X mengusulkan agar harga obat-obatan dapat terkendali dan tidak fluktuatif walau saat ini penyedia atau industri farmasi dapat merubah harga sewaktu-waktu selain itu sistem atau aplikasinya diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa penyedia meminta lagi dokumen atau berkas serta dapat  melihat  status  transaksi  dan  pengiriman  obat  dalam  aplikasi  tersebut.  Hal  ini  perlu  menjadi  perhatian Pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian  Kesehatan  sebagaimana  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023 tentang Kesehatan bahwa Pemerintah Pusat berwenang mengatur dan mengendalikan harga obat (9).

## Penerimaan Obat
Proses penerimaan obat di RS X yaitu produk yang dipesan dan dikirimkan oleh penyedia akan dikirimkan langsung ke bagian farmasi, tim penerima yang terlibat terdiri dari farmasi, pengadaan dan bendahara pengadaan. Bagian  farmasi  akan  melakukan  proses  verifikasi  dan  pemeriksaan  item  obat,  jumlah  obat  yang  dipesan  serta mencocokan  faktur  dengan  pemesanan  serta  berkoordinasi  secara  internal  dalam  tim  tersebut.  Dalam  proses penerimaan terdapat potensi ketidaksesuaian yang sering dialami RS X yakni ketidaksesuaian terkait jumlah obat yang dipesan dikirimkan oleh penyedia secara bertahap sehingga jumlah obat yang dibutuhkan tidak sesuai dengan pesanan.  Atas  kondisi  ini  pihak  RS  melakukan  konfirmais  diawal  setiap  saat  proses  pemesanan  untuk  dapat mengestimasi waktu pengiriman sehingga stok obat masih dapat terjaga. RS X melakukan monitoring juga terhadap komitmen pengiriman yang disampaikan oleh penyedia.

## Proses E-Katalog
RS X menggunakan sistem pengadaan melalui e-katalog selama tiga (3) tahun terakhir sejak RS tersebut menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sebelumnya proses pengadaan melalui e-katalog dilaksanakan oleh Dinas  Kesehatan  sehingga  RS  tidak  melaksanakan  proses  pengadaan  melalui  e-katalog . Pada  saat  transisi  atau peralihan sejak menjadi BLUD pihak RS khususnya tim farmasi dan pengadaan mempelajari sistem e-katalog secara mandiri dan berkoordinasi dengan petugas di Dinas Kesehatan untuk mendapatkan bimbingan secara teknis, RS X belum  mengikuti  sosialisasi  ataupun  pelatihan  secara  khusus  terkait  e-katalog  shingga  petugas  yang  memahami terkait proses di e-katalog secara teknis terbatas hanya staff di bagian farmasi dan bendahara pengadaan. Pada aspek kesesuaian antara obat yang dipesan dengan RKO bahwa yang terjadi ketidaksesuaian biasanya adalah jumlahnya. Lama proses pemesanan obat dalam sistem e-katalog sejak dipesan sampai di approve oleh pihak penyedia (Pedagang Besar Farmasi) menurut informan di RS X paling cepat lima (5) hari dan rata-rata satu minggu.
Pada fitur yang ada di sistem e-katalog hasil wawancara bahwa RS X menyatakan sudah cukup namun untuk pengembangan kedepan usulannya terdapat menu refresh kemudian terdapat fitur untuk melihat progress pengiriman. Pada aspek kesesuaian antara jenis obat yang terdapat pada formularium RS dengan daftar produk yang tayang di e- katalog  menurut  pernyataan  informan  bahwa  di  RS X  relatif  sesuai  karena formularium  RS mengacu  juga  ke  e-
katalog sehingga sebagian besar produk yang dicari telah tersedia dalam e-katalog namun mengingat informasi yang disampaikan bahwa sering tidak update antara stock di e-katalog dengan keadaan sebenarnya saat akan dilakukan pemesanan sehingga membuat pihak RS secara manual melakukan kontak dan komunikasi kepada penyedia. Harapan RS  bahwa  sebaiknya  komunikasi  cukup  melalui  sistem  di  e-katalog  sehingga  komprehensif  dari  mulai  proses pemesanan sampai memonitor pengiriman obat yang dipesan.

## Proses E-Purchasing
Proses e -purchasing dilaksanakan oleh pihak yang memiliki akses untuk memesan obat melalui sistem e- katalog. Pihak yang mengakses dan sebagai person in charge di RS X adalah unit pengadaan yaitu kepala bagian pengadaan dan staff pengadaan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa dengan adanya kebijakan baru yaitu kebijakan multiwinner dan multiprice dalam proses e -purchasing di e-katalog tidak berdampak atau tidak dirasakan manfaatnya oleh RS X pada proses pembelian atau mekanisme e-purchasing karena kebijakan negosiasi dengan penyedia pada kenyataannya di lapangan tidak terjadi, jarang penyedia yang bisa dan mau dinegosiasi sehingga harga yang menjadi dasar  harga  yang  memang  tercantum  dalam  e-katalog.  RS  belum  dapat  memanfaatkan  negosiasi  karena  jumlah pemesanan atau pembelian dari RS X relatif sedikit dibanding RS lainnya yang lebih besar dalam volume pembelian sehingga dapat memanfaatkan negosiasi dengan penyedia. Adanya ketidakpastian karena kebijakan multiprice juga dapat mempengaruhi pada anggaran belanja obat dan RKO di RS X karena harga yang dapat berubah-ubah. Dalam aspek perjanjian kontrak e-purchasing dengan penyedia yang telah ditunjuk dilakukan secara sistem, namun dalam pelaksaannya untuk mempercepat proses approve oleh pihak penyedia tetap harus kontak manual kepada penyedia melalui  telepon  atau  whatsapp  sehingga  sistem e-purchasing belum  sepenuhnya  optimal.  Idealnya  sebagaimana dalam  ketentuan  regulasi  Peraturan  Menteri  Kesehatan  nomor  5  tahun  2019  bahwa  pengadaan  obat  berdasarkan katalog elektronik bertujuan menjamin transparansi, efektifitas dan efisiensi proses melalui e-purchasing (10).

## Ketersediaan Obat
Pengelolaan stok obat di RS X masih menggunakan proses manual, yakni menggunakan sistem kartu stock . aplikasi sistem informasi pengelolaan obat saat ini masih dalam tahap pengembangan. Stock opname dilakukan setiap bulan untuk mencocokan ketersediaan obat dan dasar pengadaan serta pemesanan bulan selanjutnya. Konsekuensi dari proses pengelolaan yang masih manual maka manajemen ketersediaan obat akan bergantung pada bagaimana proses  stock  opname  dilakukan secara  rutin  serta  aktif melakukan  rekonsiliasi antara  bidang farmasi  dan  bidang pengadaan untuk mendapatkan informasi ketersediaan obat yang akurat serta proyeksi kedepan dalam melakukan pemesanan obat untuk setiap bulannya.
Manajemen stok obat yang diterapkan di RS X yakni terpusat di Instalasi Farmasi sehingga obat nantinya akan langsung didistribusikan oleh farmasi baik untuk pasien rawat jalan atau pasien rawat inap. Sistem lain belum dapat diterapkan karena sarana prasarana yang belum memadai. RS X menerapkan kebijakan bagi peserta atau pasien JKN jika obat yang dibutuhkan tidak tersedia maka akan dibantu mencarikan kepada rekanan lain serta dimungkinkan diberikan penggantian atau reimburstment sebagaimana kebijakan manajemen. Manajemen berkomitmen tanpa ada iur biaya dalam pemberian obat bagi peserta JKN sehingga kebijakan tersebut dilaksanakan dengan komitmen oleh RS X.

## Tepat Jenis Obat
Standar operasional pemberian obat serta informasi obat bagi pasien JKN di RS X mengacu pada ketentuan pelayanan informasi obat atau PIO dalam peraturan terkait, PIO dilakukan oleh Apoteker dengan menjelaskan jenis obatnya,  cara  penggunaanya,  efek  sampingnya  serta  restriksi  penggunaannya.  terlebih  untuk  pasien  kronis  dan multidrug atau polifarmasi (11). Berdasarkan pemantauan hasil obseravasi pada Instalasi Farmasi, Apoteker yang bertugas di Instalasi Farmasi dibantu oleh asisten apoteker melaksanakan ketentuan PIO setiap saat kepada setiap pasien yang diresepkan obat. Apoteker dan asisten apoteker juga melakukan pencatatan dan melakukan dokumentasi serta melaporkan kepada amanajemen jika terjadi keluhan atau pengaduan missal akibat dari efek samping obat.
Pasien yang menerima obat yang tidak sesuai jenis, jumlah dan dosis di RS X akan diberikan informasi dan penjelasan terlebih dahulu alasan mengapa obat tersebut kosong serta memberikan informasi hasil koordinasi dengan dokter  penanggung  jawab  pasiennya  untuk  disubtitusi  dengan  obat  sejenisnya,  jika  pasien  ingin  melakukan pengaduan lebih lanjut maka akan diarahkan dan dikoordinasikan dengan petugas PIC JKN serta menawarkan solusi apakah  dicarikan  oleh  farmasi  RS  dengan  konsekuensi  waktu  lebih  lama  atau  membeli  sendiri  kemudian  di reimburse. Jika pasien menginginkan obat yang lain atas keinginan sendiri maka diberikan inform concern apabila obat tersebut diluar daftar formularium RS dan juga formularium nasional.

## KESIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan obat program JKN dilaksanakan oleh Apoteker dan Apoteker bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan obat serta mengkomunikasikan dengan dokter penulis resep terkait jika terjadi ketidaksesuaian resep dengan formularium RS atau tidak tersedia. RS X memiliki komitmen tidak ada iur biaya serta kebijakan penggantian atau reimburse jika terpaksa membeli obat diluar RS saat terjadi kekosongan.

## SARAN
Penelitian ini merekomendasikan kepada Rumah Sakit agar dapat mempercepat pengembangan atau integrasi sistem manajemen obat sehingga diharapkan pengelolaan obat khsusunya pencatatan stok serta perencanaan dapat lebih optimal, selain itu bagi LKPP dan Kementerian Kesehatan agar kebijakan e-katalog dengan multiwinner dan multiprice perlu dilakukan evaluasi dalam implementasinya di seluruh Indonesia agar dapat menjamin keterserdiaan obat di fasilitas Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
1.   Presiden  RI.  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  82  Tahun  2018  tentang  Jaminan  Kesehatan [Internet]. 2018. Available from: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/94711/perpres-no-82-tahun-2018
2.   Kementrian PPN & Bappenas. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kedeputian Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, 2022. 2022.
3.   Ariati N. Tata Kelola Obat di Era Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Integritas  J Antikorupsi [Internet]. 2017;3(2):231–43. Available from: https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/109/10
4.   Menteri  Kesehatan  RI.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  72  Tahun  2016  tentang  Standar  Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Kementerian Hukum dan HAM 2016 p. 390–2.
5.   Yusi Anggriani. Management of JKN Medicine : The Role of Social Security Agency of Health ( BPJS-K ) in Strategic Health Purchasing ( Tata Kelola Obat JKN : Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ( BPJS-K ) dalam Belanja Obat Strategis ). 2023;21(1):57–64. Available from:
http://jifi.farmasi.univpancasila.ac.id/index.php/jifi/article/view/1371/648
6.   Devina Eirene Mendrofa. Analisis Pengelolaan Obat Pasien BPJS di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang. Available from: https://doi.org/10.14710/jmki.4.3.2016.214-221
7.   Satibi Ali Kusnadi. Manajemen Obat di Rumah Sakit. Manejemen Adminsitrasi Rumah Sakit. 2015;8(5).
8.   Kepala,  Pengadaan  K,  Jasa  B.  Keputusan  Kepala  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. 2022;1– 35.
9.   Presiden  RI.  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan  [Internet].  17  Tahun  2023  2023. Available from: https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023
10.   Kemenkes  RI.  Perencanaan  dan  Pengadaan  Obat  Berdasarkan  Katalog  Elektronik.  Peratur  Menteri  Kesehat
Nomor 5 Th 2019 [Internet]. 2019;(70):1–9. Available from:
https://peraturan.bpk.go.id/Details/129755/permenkes-no-5-tahun-2019
11.   Presiden  RI.  PP  51  Tahun  2009  Tentang  Pekerjaan  Kefarmasian  [Internet].  2009  p.  1–8.  Available  from: https://farmalkes.kemkes.go.id/unduh/pp-51-2009-pekerjaan-kefarmasian/