## LEGALITAS KEWENANGAN KOMANDAN DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN
PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL ( ILLEGAL FISHING )

## oleh:
Muhamad Sopian Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H

## ABSTRAK
Laut Indonesia merupakan laut terluas kedua didunia yang memiliki luas laut empat kali dari luas daratannya. Wilayah ini meliputi laut olemic ial, Laut Nusantara dan Zona Ekonomi Ekslusif. Selain itu bukan hanya ikan yang begitu banyaknya tetapi juga sumber daya alam yang berlimpah. Indonesia merupakan olemi kepulauan yang dimana tidak sedikit memiliki permasalahan yang berhubungan dengan laut. Permasalahan yang terdapat antara lain, masalah batas kelautan yang dimiliki Indonesia, illegal fishing , dan jalur perdagangan melalui laut. Berdasarkan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerugian olemi dari sektor kelautan dan perikanan diperkirakan kerugian olemi dari kejahatan illegal fishing sebesar Rp. 300 Triliun setiap Tahun. Dalam mengatasi permasalahan ini presiden mengeluarkan Perpres Nomor 115 Tahun 2015 dan presiden menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menjadi Komandan Satgas. Yang menjadi pokok permasalahan ini adalah bagaimana legalitas pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal dalam hal pengendalian alat militer dan bagaimana upaya hukum terhadap penyelesaian olemic Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal dalam hal pengendalian alat militer. Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 yang dibentuk oleh presiden dan presiden menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan menjadi komandan satgas. Menteri Kelautan dan Perikanan diberikan kewenangan yang prestisius, dimana komandan satgas mempunyai hak untuk mengendalikan alat militer milik TNI AL. Sedangkan dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pengendalian alat militer hanya dapat dikendalikan oleh Panglima TNI dan Panglima TNI bertanggung jawab kepada presiden. Penyelesaian olemic pepres ini dapat dilakukan dengan tiga opsi, pertama, judicial review yang dapat diusulkan oleh pihak-pihak yang terkait yang dalam hal ini adalah masyarakat dari kalangan akademisi ataupun masyarakat yang dirugikan secara langsung oleh perpres tersebut; kedua, revisi yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait dengan perpres ini, yang dimana awalnya Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjadi komandan satgas, digantikan oleh Panglima TNI atau Wakil Panglima TNI dan atau KASAL; ketiga, yaitu penghapusan dimana pemerintah yang mengeluarkan kembali perpes yang intinya diperuntukkan mencabut Perpres Nomor 115 Tahun 2015 Kata Kunci: Illegal Fishing, Pengendalian Militer

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsep Negara hukum diidealkan bahwa hukum yang dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Hukum mencegah timbulnya kesewenang-wenangan. Konsepsi Negara hukum yang dianut Negara Indonesia, berimplikasi pada peraturan tertulis dimana penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada aturan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks Pertahanan dan Keamanan Negara diatur
dalam Pasal 30 Ayat (3). Pasal tersebut berisi muatan, bahwa TNI (Tentara Nasional Indonesia) terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sebagai negara yang wilayah kedaulatanya didominasi oleh lautan, Indonesia memiliki sistem pertahanan maritim.
Laut Indonesia merupakan laut terluas kedua didunia yang memiliki luas laut empat kali dari luas daratannya. Wilayah ini meliputi laut teritorial, Laut Nusantara dan Zone Ekonomi Ekslusif. Selain itu bukan hanya ikan yang begitu banyaknya tetapi juga sumber daya alam yang berlimpah. Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam kategori negra kepulauan yang dimana tidak sedikit memiliki permasalahan yang berhubungan dengan laut. Permasalahan yang terdapat antara lain, masalah batas kelautan yang dimiliki Indonesia, illegal fishing , dan jalur perdagangan melalui laut. Namun dalam penulisan ini penulis menfokuskan pada permasalahan illegal fishing yang sedang dihadapi Indonesia. Permasalahan ini berdampak kepada perekonomian Indonesia.
Kegiatan illegal ini dilakukan untuk meraih keuntungan ekonomi, dan potensi untuk meraih keuntungan itu sangat terbuka diperoleh di perairan Indonesia, yang dilakukan oleh para nelayan asing, dapat dimaknai sebagai tindak kejahatan lintas negara ( transnasional crime ) karena kegiatan dan jaringanya bersifat lintas batas; para pelaku yang terlibat dan berbagai aktifitasnya melampaui batas-batas negara. Kegiatan illegal yang bersifat batas ini menjadi persoalan serius bagi Indonesia. 1)
Identifikasi Masalah 1. Bagaimana Legalitas pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Dalam Hal Pengendalian Alat Militer ?
2. Bagaimana Upaya Hukum Terhadap penyelesaian Polemik Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Dalam hal Pengendalian Alat Militer

## TINJAUAN PUSTAKA
Negara sebagai wadah berhimpunnya sekian banyak lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan banyak orang serta mempunyai kewajiban untuk melindungi, serta mensejahterakan masyarakat. Negara juga merupakan persekutuan hidup diantara elemen-elemen yang membentuk Negara. Sebagai bangsa Indonesia yang majemuk, semangat persatuan yang bersumber pada pancasila, sila ke-3 Persatuan Indonesia mengandung pemahaman hukum bahwa setiap peraturan hukum mulai dari undang-undang hingga putusan pengadilan harus mengacu pada terciptanya sebuah persatuan warga bangsa.
Pancasila sebagai landasan filosofis berbangsa dan bernegara juga telah secara lugas menggariskan bahwa negara dan bangsa Indonesia adalah suatu negara dan bangsa yang merdeka dan berdaulat, prinsip tersebut juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan terciptanya suatu tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dengan kata lain bahwa semangat kebangsaan sebagaimana termaktub dalam Sila ke-3 Pancasila yaitu “Persatuan Indonesia” mempunyai kaitan yang erat dengan kewajiban penyelenggara untuk mewujudkan tujuan nasional mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur yang berkeadilan social, sebagaimana dimaktubkan dalam sila ke-4 yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Dalam penulisan
1) Simela Vitor Muhamad, “Illegal Fishing Di Perairan Indonesi: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan”. Politica. Vol. 3 No. 1, Mei 2012, hlm 61
tugas akhir ini penulis juga menggunakan kedua sila tersebut diatas sebagai landasan filosofis mendudukkan permasalahan kedaulatan sebagai objek utamanya.
Usaha membangun pertahanan dan keamanan nasional, sila Persatuan Indonesia memiliki prinsip yang tegas dengan suatu pernyataan: 2)
a. Bahwa ancaman terhadap suatu pulau atau daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh Bangsa dan Negara.
b. Bahwa tiap-tiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka menunaikan tanggungjawab masing-masing dalam rangka pembelaan Negara.
c. Realisasi penghayatan dan pengisian wawasan nusantara menjamin kesatuan wilayah nasional dan melindungi sumber-sumber kekayaan alam beserta pengelolaanya serta menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia.
Pertahanan dan keamanan pada hakikatnya merupakan hasil upaya total yang mengintegrasikan segenap potensi dan kekuatan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan militer bagi kepentingan nasional. Dengan ideologi Pancasila dan nilai-nilai nasional lainya sebagai bekal yang tangguh, serta dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan, diharap spontanitas dan militansi segenap rakyat Indonesia dapat dikerahkan dalam menghadapi setiap ancaman dan gangguan yang dapat membahayakan keamanan dan kelangsungan hidup bangsa tanpa mengenal menyerah.
Penulisan skripsi ini selain mendasarkan pada landasan filosofis penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang termaktub dalam sila ke-3 dari Pancasila, berkaitan dengan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penulis juga mendasarkan penulisan skripsi ini kepada ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD’45 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut, maka Negara Indonesia diperintah berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk penguasa pun harus tunduk pada hukum yang berlaku.
Negara hukum menurut F.R. Bothlingk adalah “De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht” (negara, di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum). 3) Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum ( everything must be done according to law). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah. 4)
Sri Soemantri Martosoeignjo, menjelaskan bahwa 4 (empat) unsur dari negara hukum adalah : 5) a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan
b. Adanya jaminan atas hak-hak asasi manusia
c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan
Tujuan yang hendak dicapai oleh negara Indonesia sebagai negara hukum adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Penerapan konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia disesuai dengan kondisi bangsa Indonesia dan Pancasila
2) Syahrial Syahbaini, “ Makna dan Aktualisasi Sila Persatuan Indonesia Dalam Kehidupan Bernegara” , http://ueu5483.weblog.esaunggul.ac.id/2016/05/25/makna-dan-aktualisasi-sila-persatuan-indonesia-dalam- kehidupan-bernegara/, diakses pada 8 Agustus 2017
3) Ridwan HR, Op.Cit , hlm 18 4) Ibid , hlm 19 5) Sri Soemantri Martosoeignjo, “Bunga Rampai Hukum Tatanegara Indonesia”, Penerbit Alumni, Bandung:1992, hlm 29.
merupakan tolak ukurnya. Dengan demikian, negara indonesia adalah negara hukum berlandaskan Pancasila.
Bagir manan mengemukakan bahwa ciri minimal dari negara yang berdasarkan atas hukum yaitu : 6)
a. Semua tindakan harus berdasarkan atas hukum
b. Ada ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya
c. Adanya kelembagaan yang bebas menilai perbuatan penguasa terhadap masyarakat d. Ada pembagian kekuasaan
Pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintah untuk menghadapi dan meniadakan segala ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang diselenggarakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta sebagai suatu cara pandang yang menempatkan pertahanan dan keamanan negara sepagai tanggung jawab bersama seluruh warga negara dengan hak dan kewajiban oleh UUD’45.
Konstitusi juga telah mengatur pembagian tugas dan wewenang antara TNI dan POLRI dibidang pertahanan dan keamanan negara. Konstitusi menyatakan tugas TNI adalah mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (Pasal 30 ayat (3)), sedangkan polri adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum (Pasal 30 ayat (4)). 7)
TNI AL dan POLAIR mempunyai wewenang yang sama dalam mengamankan wilayah Negara Indonesia, hanya dibedakan dalam wilayah pertahanan. POLAIR memiliki wewenang menjaga wilayah laut territorial seluas 12 mil dari pangkal pantai, sedangkan TNI AL memiliki wewenang menjaga wilayah laut nasional seluas 200 mil dari pangkal pantai, penulis menfokuskan pada wilayah laut nasional seluas 200 mil dari pangkal pantai, bahwa TNI AL berhak menindak semua kapal-kapal asing yang masuk kedalam wilayah laut nasional Indonesia untuk melakukan tidakna pencurian ikan dan melanggar ketentuan hukum Indonesia.
Ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI memberi mandat kepada TNI untuk menjalankan fungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap ancaman yang ada, undang-undang ini juga menegaskan bahwa tugas pokok TNI adalah “menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”.
Hal yang dimaksud dengan menegakan kedaulatan negara adalah mempertahankan kekuasaan negara untuk melaksanakan pemerintahan sendiri yang bebas dari ancaman. Sementara itu, yang dimaksud dengan menjaga keutuhan wilayah adalah mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan negara dengan segala isinya, di darat, laut dan udara yang batas- batasnya ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah adalah melindungi jiwa, kemerdekaan dan harta benda setiap warga negara. 8)
Tugas pertahanan yang diemban TNI yang berkenaan dengan mekanisme pengarahan kekuatan TNI di wilayah perbatasan khususnya wilayah laut yang menjadi wilayah rawan atas kegiatan penangkapan ikan secara illegal, untuk menggunakan kekuatan TNI berupa pesawat udara, kapal dan teknologi lainya milik TNI AL bahwa tanggung jawab dimiliki oleh
6) Bagir Manan, “ Dasar-dasar Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945”, Makalah Univ.Padjadjaran, Bandung,1994, hlm 19.
7 Mirtusin, Tesis:”Tugas Pertahanan Tentara Nasional Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Banjarmasin, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2010, hlm 3
8) Mirtusin, Op.Cit , hlm 43-44
Panglima TNI, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI menjelaskan bahwa: “Tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI”. Pada penulisan skripsi ini penulis menfokusakan pada pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa tidak ada yang bisa memerintahkan kekuatan TNI selain Panglima TNI, dan dalam hal penggunaanya Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Panglima TNI adalah pejabat yang menjadi pucuk pimpinan dari Tentara Nasional Indonesia. sebagai pucuk pimpinan, panglima adalah seseorang yang mempunyai wewenang komando operasional militer untuk menggerakan pasukan atau alat negara. 9)
Untuk mempertahankan wilayah laut khususnya dari kejahatan penangkapan ikan secara ilegal, dengan dibentuknya suatu Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, dari Perpres ini terdapat pasal 3 (c), (d), dan pasal 6 (b), yang menjelaskan bahwa komandan satgas yang dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan merupakan satu-satunya otoritas dan berwenang melaksanakan komando dan kendali terhadap unsur-unsur satgas, dan mempunyai wewenang untuk mengendalikan pesawat udara, kapal dan teknologi lainya milik TNI.

## PEMBAHASAN
Legalitas Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Dalam Hal Pengendalian Alat Militer Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 ini mengandung materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pada Pasal 66 ayat (1) secara tegas telah mengatur bahwa “pengawasan perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan.” Selanjutnya, dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1), salah satu kewenangan Pengawas Perikanan sebagaimana diatur pada Pasal 66C ayat (1) huruf (i) ialah “menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik.” Kemudian, Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan selama ini merupakan tugas dan fungsi yang telah dijalankan Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan & Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan & Perikanan RI.
Kejahatan dalam aspek illegal fishing menurut penulis dapat dibagi dalam dua kelompok yang berbeda, yang pertama adalah kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal dalam negeri dan yang kedua adalah kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing. Dalam memberantas illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal dalam negeri bisa diatasi oleh BAKAMLA, dimana tugas bakamla menurut Pasal 4 dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut adalah melakukan pengejaran, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut. Jadi menurut penulis dalam mengatasi permasalahan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal dalam negeri terkait dengan kasus penangkapan ikan dengan jaring pukat harimau, penangkapan
9) Kadi Saurip, “ Mengutamakan Rakyat-Wawancara Mayor Jendral TNI Saurip Kadi oleh Liem Siok Lan” , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 147, Dikutip Wikipedia,https://id.m.wikipedia.org/wiki/Panglima_Tentara_Nasional_Indonesia, Diakses pada 9 Agustus 2017
ikan dengan tidak melengkapi dokumen seperti SIPI dapat dilaksanakan hanya oleh bakamla. Berbeda dengan kapal-kapal asing yang masuk untuk melakukan tindakan illegal fishing , hal ini harus dilakukan oleh TNI AL. karena tindakan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing bukan dalam hal pelanggaran illegal fishing tetapi adalah pelanggaran memasuki wilayah laut Indonesia yang dilakukan oleh kapal-kapal asing. Dalam hal ini TNI AL melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang.
Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam termasuk di sektor laut, membutuhkan suatu pertahanan yang baik untuk menjaga wilayah laut Indonesia dari kegiatan illegal fishing . TNI AL sebagai komponen utama pertahanan laut dan berfungsi sebagai penangkal, penindak dan pemulih agar pembangunan nasional terbebas dari ancaman, temasuk ancaman dari kegiatan illegal fishing . Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh TNI AL dalam melakukan pengamanan dan penegakan hukum di perairan laut yuridiksi nasional, merupakan amanat konstitusi yang diemban oleh setiap prajurit TNI AL.
Kegiatan illegal fishing yang terjadi di wilayah laut Indonesia saat ini banyak dilakukan oleh kapal-kapal asing, pemerintah beranggapan bahwa kapal-kapal asing yang masuk kewilayah laut Indonesia hanya untuk melakukan kegiatan illegal fishing , dan pemerintah menganggap bahwa ini adalah tugas dari satgas 115 yang dibentuk oleh presiden, tetapi menurut penulis hal ini bukan berkaitan dengan kegiatan illegal fishing tetapi hal ini berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia, dan ini jelas-jelas adalah tugas dari TNI AL untuk menjaga wilayah NKRI dengan cara mengerahkan alat militer TNI AL untuk menangkap kapal-kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia.
Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Polemik Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Dalam Hal Pengendalian Alat Militer
Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 yang dibentuk oleh presiden pada tanggal 20 oktober 2015, yang dimana presiden menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan menjadi komandan satgas. Menteri Kelautan dan Perikanan diberikan kewenangan yang prestisius, dimana komandan satgas mempunyai hak untuk mengendalikan alat militer milik TNI AL. Pemerintah berargumen bahwa kewenangan tersebut layak diberikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, mengingat beliau diberikan mandat langsung oleh presiden sebagai kepala Negara. Namun hal ini menyisakan permasalahan dalam tata kelola pemerintahan, dimana disatu sisi segenap peralatan militer hanya dapat digerakkan oleh Panglima TNI sebagai penjaga pertahanan Negara, disisi lain Menteri Kelautan dan Perikanan diberikan mandat serupa dalam menangani kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing dengan melanggar batas Negara.
Fakta tersebut menyebabkan adanya permasalahan hukum dimana adanya pertentangan antara Perpres Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal ( illegal fishing ) . dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pertentangan tersebut berkaitan dengan tumpang tindihnya kewenangan menggerakkan alat militer milik TNI AL antara Panglima TNI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Komandan Satgas. Walaupun secara awam tidak terlihat pertentangan yang ada dalam kebijakan tersebut, mengingat bahwa kedua belah pihak merupakan bawahan presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan, dan perintah presiden merupakan suatu hal yang legal untuk dijalankan. Namun apabila ditelaah secara seksama persoalan pertentangan ini bukanlah persoalan yang sederhana, mengingat bahwa hal tersebut berkaitan dengan kedaulatan Negara, khususnya terkait dengan pertahanan batas wilayah Negara.
Legalitas pemberlakuan perpres Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal ( illegal fishing ) cacat hukum, karena bertentangan dengan ketentuan yang secara hirarki perundang-undangan berada diatasnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Adapun beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi polemik hukum ini, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait, antara lain:
1. Judicial Review Judicial Review sebagai suatu cara perubahan peraturan perundang-undangan yang dalam pemberlakuannya terdapat pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini Perpres 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal ( illegal fishing ) yang bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Mekanisme judicial review dapat diajukan oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini masyarakat hukum baik dari kalangan akademisi maupun masyarakat biasa yang peduli terhadap supremasi hukum.
2. Revisi Selain judicial review, upaya lain dapat juga dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan ketentuan tersebut yang dalam hal ini adalah presiden sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan yang dikeluarkan. Seperti menganti Komandan Satgas yang sebelumnya dipegang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, digantikan dengan Panglima TNI atau Wakil Panglima TNI dan/atau Kasal sebagai Komandan Satgas. Perubahan tersebut setidaknya menghilangkan pertentangan hukum dan pemerintah dapat terus melanjutkan program dan leluasa menggunakan dan menggerakkan alat militer. Mengingat bahwa berdasarkan mandat yang diberikan oleh hukum Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, dan KASAL dapat dan berwenang menggerakkan alat militer demi kepentingan pertahanan dan kedaulatan Negara.
3.

## Penghapusan
Langkah hukum yang paling sederhana yang dapat dilakukan sebagai upaya mengatasi persoalan pertentangan hukum dan tumpang tindih kewenangan sebagaimana dijabarkan di atas, pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan peraturan tersebut dapat menghapuskannya dan memaksimalkan nomenklatur yang telah tersedia seperti Bakamla dan TNI AL. Penghapusan yang dimaksud adalah dengan cara mengeluarkan Perpres baru yang pada intinya diperuntukkan mencabut Perpres Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal ( illegal fishing ) .

## PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 yang dibentuk oleh presiden pada tanggal 20 oktober 2015, yang dimana presiden menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan menjadi komandan satgas. Menteri Kelautan dan Perikanan diberikan kewenangan yang prestisius, dimana komandan satgas mempunyai hak untuk mengendalikan alat militer milik TNI AL. Sedangkan dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pengendalian alat militer hanya dapat dikendalikan oleh Panglima TNI dan Panglima TNI bertanggung jawab kepada presiden.
Penyelesaian polemik pepres ini dapat dilakukan dengan tiga opsi, pertama, judicial review yang dapat diusulkan oleh pihak-pihak yang terkait yang dalam hal ini adalah masyarakat dari kalangan akademisi ataupun masyarakat yang dirugikan secara langsung oleh perpres tersebut; kedua, revisi yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait dengan perpres ini, yang dimana awalnya Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjadi komandan satgas, digantikan oleh Panglima TNI atau Wakil Panglima TNI dan atau KASAL; ketiga, yaitu penghapusan dimana pemerintah yang mengeluarkan perpres nomor 115 Tahun 2015 dengan mengeluarkan kembali perpes yang intinya diperuntukkan mencabut Perpres Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal ( illegal fishing ) .
Saran Diharapkan dalam membuat suatu Peraturan Perundang-undangan seharusnya Menteri Dalam Negeri dan Mekopolhukam agar lebih selektif dalam membuat perundang-undangan yang baru, agar tidak terjadi lagi Peraturan Perudang-undangan seperti perpres yang bertentangan dengan undang-undang, dan sampai saat ini masih ada pepres yang bertentangan dengan undang-undang, agar tidak lagi terjadi masalah dalam system ketatanegaraan di Indonesia.
Diharapkan pemerintah melakukan penyesuaian dalam kewenangan pengendalian alat militer dengan melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 agar memberikan kepastian hukum dalam kewenangan pengendalian alat militer.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.
Buku Amirudin dan Zaenal Hasikin, “ Pengantar Metode Penelitian Hukum” , Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006
Simela Vitor Muhamad, “Illegal Fishing Di Perairan Indonesi: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan”. Politica. Vol. 3 No. 1, Mei 2012 Soerjono Soekanto, “ Penelitian Hukum Normatif” , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

## B. Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Permerintahan Daerah Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal ( Illegal Fishing ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dana Perikanan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

## C.
Sumber Lain Kadi Saurip, “ Mengutamakan Rakyat-Wawancara Mayor Jendral TNI Saurip Kadi oleh Liem Siok Lan” , Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 147, Dikutip
Wikipedia,https://id.m.wikipedia.org/wiki/Panglima_Tentara_Nasional_Indonesia, Diakses pada 9 Agustus 2017
Syahrial Syahbaini, “ Makna dan Aktualisasi Sila Persatuan Indonesia Dalam Kehidupan Bernegara” , http://ueu5483.weblog.esaunggul.ac.id/2016/05/25/makna-dan-aktualisasi-sila-persatuan- indonesia-dalam-kehidupan-bernegara/, diakses pada 8 Agustus 2017