Teriyanti Btr, Arika Palapa, Iksan Saifudin (2024) Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, (06) 07,
E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute

## PIDANA  PENGAWASAN  DALAM  PERSPEKTIF  PEMBAHARUAN  HUKUM PIDANA DI INDONESIA

## Teriyanti Btr, Arika Palapa, Iksan Saifudin
Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, Indonesia Email: batubarateriyanti@gmail.com, arika@poltekpelsulut.ac.id, ikhsan@poltekpelsulut.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dalam  penelitianini  adalah  1)  untuk  mengetahui  dan  menganalis  bentuk formulasi  pengaturan  pidana  pengawasan  dalam  upaya  pembaharuan  hukum  pidana  di Indonesia  2)untuk  mengetahui  dan  menganalis  tentang  pidana  pengawasan  dalam perspektif  pembaharuan  hukum  pidana  apakah  dapat  mewujudkan  tujuan  pemidanaan. Metode  penelitian  yang  diterapkan  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  konseptual,  dan  perbandingan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pidana pengawasan berfungsi untuk melindungi pelaku dari  dampak  negatif  adanya  pidana  perampasan  kemerdekaan.Terhadap  pelaku  yang belum  dikenai  pidana  perampasan  kemerdekaan,  di  perkenankan  untuk  menikmati kebebasannya  dengan  menjalankan  aktifitas  sehari-hari  secara  normal  di  tengah masyarakat  seraya  memperbaiki  dirinya.Terhadap  pelaku  yang  menjalani  pidana pengawasan  dalam  jangka  waktu  tertentu  tersebut  di  awasi  oleh  pejabat  pengawas dalam  rangka  melaporkan  perkembangan  pelaku.Terhadap  pelaku,  jika  berkelakuan baik  maka  jangka  waktu  pengawasannya  dapat  di  persingkat,  namun    jika  sebaliknya hukuman  dapat  diperberat.  Pidana  pengawasan  bercita-cita  sebagai  pelindung kepentingan  terpidana  dan  masyarakat  yang  menjadi  arah  tujuan  pemidanaan  modern. Agar  pidana  pengawasan  sebagai  salah  satu  jenis  pidana  yang  terdapat  di  dalam rancangan  KUHP  2017  ini  dapat  segera  di  sahkan  dengan  memperhatikan  adanya keterdesakan  adanya  alternatif  pidana  perampasan  kemerdekaan.Agar  menghindari kesan  bahwa  pidana  pengawasan  bersifat  lunak  agar  syarat  dijatuhkan  nya  pidana pengawasan tersebut di rumuskan dalam suatu redaksional yang bersifat imperatif..
Kata kunci : Pidana, Pemidanaan, Pidana Pengawasan, Pembaharuan Hukum Pidana.

## Abstract
The  purpose  of  this  thesis  is  1)  to  find  out  and  analyze  the  formulation  of  criminal control  arrangements  in  an  effort  to  renew  criminal  law  in  Indonesia2)  to  know  and analyze criminal surveillance in the perspective of criminal law reform whether it can realize  the  purpose  of  punishment.  The  research  method  applied  is  normative  legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The results of the study show that criminal supervision serves to protect the perpetrators from the negative  effects  of  criminal  deprivation  of  liberty.  Against  the  perpetrators  who  have
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 07, Juli 2024
not been subject to criminal prosecution of independence, it is permissible to enjoy their freedom by carrying out normal daily activities in the middle of society while improving themselves.  undergoing  criminal  supervision  within  a  certain  period  of  time  is supervised  by  supervisory  officials  in  order  to  report  on  the  development  of  the perpetrator.  Regarding  the  perpetrator,  if  the  behavior  is  good  then  the  period  of supervision can be shortened, but if the punishment can be aggravated. and the interests of  the  community  which  are  the  direction  of  modern  punishment.  So  criminal supervision as one of the types of criminal contained in the 2017 Criminal Code draft can be immediately ratified by taking into account the urgency of a criminal alternative for  deprivation  of  independence.  To  avoid  the  impression  that  criminal  supervision  is soft the terms of criminal sanctions are formulated in an editorial imperative.

## Keywords: Criminal, Criminal, Criminal Supervision, Criminal Law Renewal

## PENDAHULUAN
Pidana  pengawasan  adalah  bentuk  hukuman  yang  dikenakan  pada  pelaku  tindak pidana  dengan  tujuan  mengawasi  dan  membimbing  perilakunya  tanpa  harus  menjalani hukuman penjara (Kinanthi, Hamzani, & Rizkianto, 2022). Konsep ini bertujuan untuk rehabilitasi  pelaku  kejahatan  melalui  pengawasan  ketat  oleh  petugas  tertentu,  seperti petugas pemasyarakatan, guna mencegah pelanggaran ulang.
Sejarah  dan  perkembangan  konsep  pidana  pengawasan  di  Indonesia  dapat ditelusuri  sejak  masa  kolonial  Belanda,  di  mana  sistem  hukum  pidana  Belanda  mulai diperkenalkan  dan  diterapkan  (Ilham,  2020).  Namun,  penerapannya  secara  lebih sistematis  baru berkembang setelah  Indonesia merdeka dengan pengaruh dari berbagai sistem  hukum  modern  khususnya  dari  negara-negara  Eropa  dan  Amerika  Serikat (Manan, Abdurahman, & Susanto, 2021).
Pembaruan hukum pidana diperlukan di Indonesia karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan  hukum  dengan  perkembangan  zaman,  nilai-nilai  sosial,  dan  tantangan kejahatan  yang  semakin  kompleks.  Saat  ini,  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  masih menghadapi berbagai masalah, seperti kebijakan yang tidak selaras, ketimpangan dalam penerapan  hukuman,  dan  kurangnya  efektivitas  dalam  rehabilitasi  pelaku  kejahatan. Selain  itu,  reformasi  hukum  pidana  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  keadilan ditegakkan  secara  merata  bagi  semua  warga  negara,  meminimalkan  diskriminasi,  serta meningkatkan efisiensi dan transparansi proses hukum (MH, 2024). Pembaruan hukum pidana  juga  penting  untuk  mendukung  pembangunan  ekonomi  dan  perlindungan terhadap  hak  asasi  manusia,  serta  untuk  memperkuat  kedaulatan  hukum  sebagai landasan bagi negara demokratis yang berkembang (Pratama, 2024).
Dari hal tersebut, terdapat tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan pembaruan hukum  pidana  yang  diartikan  sebagai  upaya  melakukan  reorientasi  dan  reformasi hukum  pidana.  Upaya  ini  disesuaikan  dengan  nilai-nilai  sentral  sosio-politik,  sosio- filosofis, dan sosio-kultural yang menjadi dasar dan memberikan arah terhadap muatan normatif serta substansi hukum pidana yang diinginkan (Abidin, 1983).
Tantangan  dalam  sistem  hukum  pidana  saat  ini  meliputi  ketidakefektifan  dalam rehabilitasi  pelaku  kejahatan,  yang  sering  kali  tidak  mencapai  tujuan  memperbaiki
perilaku  pelaku  dan  mencegah  kejahatan  berulang.  Selain  itu,  masih  terdapat ketidakmerataan  dalam  penerapan  hukum  serta  masalah  korupsi  dan  kebijakan  yang belum selaras dengan perkembangan sosial dan teknologi . Kelemahan lainnya termasuk kurangnya  koordinasi  antara  lembaga  penegak  hukum,  keterbatasan  sumber  daya,  dan infrastruktur  rehabilitasi  yang  tidak  memadai.  Semua  ini  menunjukkan  perlunya pembaharuan  dalam  sistem  hukum  pidana,  khususnya  dalam  konteks  implementasi pidana  pengawasan,  untuk  memastikan  efektivitas  dalam  upaya  rehabilitasi  dan pencegahan kejahatan di Indonesia.
Pidana  pengawasan  berfungsi  sebagai  alternatif  terhadap  pidana  penjara  dengan menekankan  pada  pemantauan  dan  rehabilitasi  pelaku  kejahatan  di  luar  lingkungan penjara.  Pendekatan  ini  memungkinkan  pelaku  untuk  tetap  berinteraksi  dengan masyarakat  namun  tetap  didampingi  oleh  petugas  pengawas  yang  bertanggung  jawab atas pengawasannya. Tujuan utama dari pidana pengawasan adalah untuk memfasilitasi proses  rehabilitasi,  memperbaiki  perilaku  pelaku,  serta  mencegah  kejahatan  berulang. Selain  itu,  alternatif  ini  dapat  membantu  mengurangi  overkapasitas  di  penjara  dan mengurangi  biaya  yang  terkait  dengan  pemasyarakatan  dengan  tetap  memberikan tindakan  yang  efektif  dalam  menanggapi  tindak  pidana.  Meskipun  memberikan kebebasan  relatif  kepada  pelaku,  pidana  pengawasan  tetap  menetapkan  syarat-syarat ketat  yang  harus  dipatuhi,  sehingga  memastikan  bahwa  pelaksanaan  hukuman  tetap mengutamakan keamanan masyarakat dan tujuan rehabilitasi yang diinginkan.
Manfaat  pidana  pengawasan  dalam  sistem  peradilan  pidana  meliputi  aspek rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial  yang  penting.  Pidana  pengawasan  memberikan kesempatan  bagi  rehabilitasi  yang  lebih  efektif.  Pendekatan  ini  membantu meminimalkan  stigmatisasi  yang  sering  terjadi  terhadap  mantan  narapidana  sehingga mendukung proses reintegrasi sosial yang lebih lancar.
Pemerintah  telah  mengambil  langkah-langkah  konkret  untuk  melakukan pembaruan hukum pidana guna meningkatkan efektivitas dan keadilan sistem peradilan di Indonesia. Langkah pertama melibatkan penyusunan dan revisi undang-undang yang lebih  sesuai  dengan  tuntutan  zaman  dan  nilai-nilai  sosial  yang  berkembang,  seperti revisi  KUHP  yang  sedang  berlangsung  untuk  mengatasi  kekurangan  dan  ambiguitas dalam regulasi yang ada.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pidana Pengawasan memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan  terstruktur  untuk  implementasi  pidana  pengawasan,  termasuk  prosedur,  syarat- syarat,  dan  mekanisme  pengawasan  terhadap  pelaku  kejahatan  di  luar  penjara.  Selain itu, kebijakan ini juga menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam pengelolaan  pidana  pengawasan,  dengan  memperhatikan  hak-hak  pelaku  kejahatan sekaligus  menjaga keamanan masyarakat.  Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya  pemerintah  untuk  mengoptimalkan  efektivitas  sistem  peradilan  pidana, mengurangi  kepadatan  penjara,  serta  memberikan  solusi  yang  lebih  manusiawi  dan terfokus  pada  pemulihan  pelaku  kejahatan  untuk  kembali  berkontribusi  positif  dalam masyarakat.
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana formulasi  pengaturan  pidana  pengawasan  berkontribusi  dalam  upaya  pembaharuan hukum  pidana  di  Indonesia.  Selain  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi apakah  pidana  pengawasan  dari  perspektif  pembaharuan  hukum  pidana  dapat  berhasil mencapai tujuan pemidanaan yang diinginkan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dalam  ranah  penelitian hukum (Rohman, 2021). Sumber-sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer,  seperti  peraturan  perundang-undangan  terkait  Pidana  Pengawasan  dalam konteks  Pembaharuan  Hukum  Pidana  di  Indonesia.  Bahan  hukum  sekunder  digunakan untuk  memberikan  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  bahan  hukum  primer,  yang meliputi  buku-buku,  rancangan  KUHP,  majalah,  hasil  penelitian,  jurnal,  dan  sumber lain  yang  relevan  dengan  judul  "Pidana  Pengawasan  dalam  Perspektif  Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum digunakan  untuk  mendukung  analisis  berdasarkan  teknik  inventarisasi,  sistematisasi, dan interpretasi bahan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Urgensi Adanya Alternatif Pidana Pencabutan Kemerdekaan
Meskipun telah dilakukan upaya-upaya untuk memperbarui dan memperbaiki baik secara  praktis  maupun  teoritis  untuk  mengurangi  efek  dari  pidana  penjara,  tetap  ada fakta bahwa dalam beberapa kasus, pidana penjara masih menyebabkan kerugian yang sulit diatasi.
Dari  sudut  pandang  filosofis,  terdapat  pertentangan  yang  saling  berlawanan (ambivalensi) yang meliputi hal-hal berikut (Dewi, 2012):
1) Tujuan  penjara  adalah  untuk  memastikan  keamanan  narapidana  serta  memberikan kesempatan bagi mereka untuk direhabilitasi.
2) Namun,  fungsi  penjara  tersebut  sering  kali  mengarah  pada  dehumanisasi  pelaku kejahatan, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi narapidana yang harus menghabiskan  waktu  terlalu  lama  di  dalam  lembaga.  Hal  ini  mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk kembali hidup secara produktif dalam masyarakat.
Rubin  menyampaikan  pandangan  negatif-pesimistis  bahwa  hukuman  (baik  itu untuk  tujuan  menghukum  atau  memperbaiki)  memiliki  sedikit  atau  bahkan  tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap masalah kejahatan (Widigdo, 2023).
Ini  memberi  gambaran  bahwa  hukum  pidana  masih  belum  menjadi  alat  yang efektif  dan  sempurna  dalam  pencegahan  serta  penanggulangan  berbagai  tindak kejahatan.  Artinya,  masih  ada  banyak  keterbatasan  dalam  kemampuan  hukum  pidana untuk  menjalankan  perannya  dalam  mencegah  dan  menanggulangi  kejahatan.  Barda Nawawi  Arief  mengidentifikasi  faktor-faktor  penyebab  keterbatasan  hukum  pidana dalam  penanggulangan  kejahatan,  yaitu:  Hukum  pidana  adalah  bagian  terbatas  dari sistem kontrol sosial yang tidak mampu secara sendirinya mengatasi masalah kejahatan,
yang  merupakan  masalah  kompleks  dalam  konteks  sosial,  psikologis,  politik,  budaya, dan  lain-lain.  Penggunaan  hukum  pidana  untuk  menanggulangi  kejahatan  hanya meredakan gejala, sehingga hukum  pidana hanya bersifat  meredakan gejala dan bukan mengatasi  akar  permasalahan.  Hukuman  pidana  adalah  sebuah  "obat"  yang  memiliki sifat paradoks dan menghasilkan konsekuensi negatif serta efek samping.
Sistem  pemidanaan  bersifat  terbagi-bagi  dan  berorientasi  pada  individu,  tidak mengakomodasi  struktur  atau  fungsi  secara  keseluruhan;  Batasan  dalam  jenis  sanksi pidana dan ketegasan dalam formulasi  sanksi pidana yang kaku dan  wajib;  Efektivitas hukum  pidana  memerlukan  berbagai  sarana  pendukung  yang  lebih  bervariasi  dan membutuhkan biaya yang tinggi.
Soemitro membagi pendapat tentang penyebab kejahatan menjadi tiga kelompok: pendapat pertama menyalahkan pengaruh dari luar pelaku, pendapat kedua menekankan bakat  jahat  yang  ada  dalam  diri  pelaku  sendiri,  dan  pendapat  ketiga  menggabungkan bahwa  kejahatan  disebabkan  oleh  pengaruh  eksternal  dan  sifat  bawaan  pelaku  itu sendiri.
Selanjutnya,  Sudarto  menyatakan  bahwa  hukum  pidana  hanya  mengatasi  gejala (kurieren  am  symptom)  dan  tidak  menghilangkan  akar  penyebabnya.  Hukum  pidana hanya  mencatat  jenis  kejahatan  yang  terjadi  dan  cara  mengatasinya,  tanpa  mencakup pemahaman terhadap alasan di balik kejahatan tersebut. Roeslan Saleh mengemukakan argumen  mengapa  hukum  pidana  masih  diperlukan,  termasuk  perlu  tidaknya  hukum pidana  tidak  ditentukan  oleh  tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai,  melainkan  oleh  sejauh mana penggunaan paksaan dibenarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pertimbangannya  bukan  hanya  tentang  hasil  yang  diharapkan,  tetapi  juga  tentang keseimbangan  antara  nilai  dari  hasil  tersebut  dan  nilai  dari  batasan-batasan  kebebasan pribadi individu.
Ada  upaya-upaya  perbaikan  atau  rehabilitasi  yang  tidak  bermanfaat  sama  sekali bagi  narapidana;  namun,  tetap  perlu  ada  respons  terhadap  pelanggaran  norma  yang dilakukannya  dan  tidak  bisa  diabaikan  begitu  saja.  Pengaruh  dari  pidana  atau  hukum pidana  tidak  hanya  ditujukan  kepada  pelaku  kejahatan  itu  sendiri;  tetapi  juga  untuk mempengaruhi orang lain yang mematuhi norma-norma masyarakat.
Dengan  demikian,  penggunaan  hukum  pidana  tetap  diperlukan  saat  ini  dalam upaya  memberikan  perlindungan  bagi  masyarakat.  Nigel  Walker  menyarankan  bahwa dalam penerapan hukum pidana, prinsip-prinsip pembatas (the limiting principles) harus dipertimbangkan, yang meliputi:
1. Hukum pidana tidak seharusnya hanya digunakan untuk tujuan pembalasan belaka.
2. Hukum  pidana  tidak  boleh  diterapkan  untuk  menindak  perbuatan  yang  tidak menimbulkan kerugian atau bahaya.
3. Hukum  pidana  sebaiknya  tidak  digunakan  jika  tujuan  yang  sama  dapat  dicapai dengan cara yang lebih ringan.
4. Hukum pidana tidak boleh digunakan jika kerugian atau bahaya yang ditimbulkan oleh pidana lebih besar daripada perbuatan pidana itu sendiri.
5. Larangan-larangan dalam hukum pidana tidak boleh lebih berbahaya dari perbuatan yang hendak dicegah.
6. Hukum pidana sebaiknya tidak membuat larangan yang tidak didukung secara kuat oleh publik.

## Dampak Negatif Pidana Perampasan Kemedekaan (Pidana Penjara)
Dalam  praktik  pelaksanaan  hukum  pidana  terhadap  perbuatan  yang  melanggar hukum,  salah  satu  sanksi  pidana  yang  paling  umum  digunakan  untuk  menanggulangi hal  tersebut  adalah  pidana  penjara.  Namun,  seiring  berjalannya  waktu,  banyak  yang mempertanyakan kembali efektivitas penggunaan pidana penjara ini sebagai alat untuk mengatasi masalah kejahatan.
Pidana  penjara  memiliki  dampak  negatif  baik  bagi  pelaku  kejahatan  maupun masyarakat secara keseluruhan. Pertama, pidana penjara cenderung mengisolasi pelaku kejahatan dari masyarakat, memutuskan ikatan sosialnya, dan menyebabkan stigmatisasi yang berpotensi mempersulit proses reintegrasi setelah masa tahanan selesai. Selain itu, lingkungan  penjara  yang  keras  dan  tidak  aman  dapat  mempengaruhi  kesehatan  mental dan  fisik  pelaku  kejahatan,  bahkan  meningkatkan  risiko  pengulangan  kriminalitas.  Di sisi  lain  dari  perspektif  masyarakat,  penegakan  hukuman  penjara  dapat  menyebabkan biaya tinggi dalam pengelolaan sistem peradilan pidana dan penjara, sementara tingkat recidivism  yang  tinggi  menunjukkan  bahwa  pendekatan  ini  belum  secara  efektif mencegah kejahatan berulang.
Menurut  (Moeller,  1977),  jika  melihat  dari  tujuan  penerapan  pidana  penjara, terdapat  aspek  filosofis  yang  saling  bertentangan.  Pertama,  penjara  bertujuan  untuk menjamin  keamanan  narapidana.  Kedua,  penjara  bertujuan  memberikan  kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.
Fungsi penjara sering kali mengakibatkan pengurangan martabat pelaku kejahatan dan pada akhirnya merugikan narapidana yang tinggal di dalamnya terlalu lama, karena mereka  mungkin  kehilangan  kemampuan  untuk  beradaptasi  kembali  secara  produktif dalam masyarakat.
Berners  dan  Teeters  mengungkapkan  bahwa  penjara  telah  menjadi  lingkungan yang  tercemar,  yang  bahkan  para  pendukungnya  mencoba  untuk  menghindarinya.  Di penjara,  para  pelaku  kejahatan,  baik  yang  baru  terlibat  maupun  yang  sudah  menjadi pelaku kronis, terpengaruh negatif melalui interaksi mereka. Bahkan upaya terbaik dari petugas  penjara  pun  belum  mampu  menghilangkan  keburukan  yang  sangat  besar  dari sistem penjara ini.

## Konsepsi Pidana Pengawasan Untuk Mencapai Tujuan Pemidanaan
Konsepsi  pidana  pengawasan  merupakan  pendekatan  alternatif  dalam  sistem peradilan pidana yang bertujuan utama untuk mencapai tujuan pemidanaan dengan cara yang  lebih  responsif  dan  terfokus  pada  rehabilitasi.  Pidana  pengawasan  menekankan pentingnya  mengubah  perilaku  pelaku  kejahatan  melalui  pengawasan  yang  ketat  dan bimbingan  yang  terarah  di  lingkungan  sosial  pelaku.  Pendekatan  ini  mengakui  bahwa
pemidanaan  seharusnya  bukan  hanya  tentang  membalas  kejahatan,  tetapi  juga memberikan  kesempatan  bagi  pelaku  untuk  belajar  dari  kesalahan  dan  memperbaiki perilaku.
Pidana  pengawasan  menawarkan  fleksibilitas  yang  lebih  besar  dalam menyesuaikan  hukuman  dengan  berbagai  konteks  sosial,  ekonomi,  dan  psikologis pelaku  kejahatan.  Dengan  tidak  mengisolasi  pelaku  di  dalam  penjara,  pendekatan  ini memungkinkan  pelaku  untuk  tetap  terlibat  dalam  kegiatan  produktif  di  masyarakat, seperti bekerja atau mendapatkan pendidikan, dengan tetap diawasi secara ketat. Hal ini membantu mempertahankan ikatan sosial dan mendukung proses reintegrasi sosial yang lebih lancar setelah masa hukuman selesai.
Pidana  pengawasan  juga  membantu  mengurangi  overkapasitas  penjara  dan meminimalkan  biaya  yang  terkait  dengan  pemasyarakatan.  Dengan  memberikan alternatif  yang  lebih  ekonomis  dan  efektif,  penerapan  pidana  pengawasan  dapat mengalokasikan sumber daya yang lebih baik untuk upaya-upaya pencegahan kejahatan dan  rehabilitasi  serta  untuk  meningkatkan  infrastruktur  pendukung  seperti  layanan sosial dan psikologis bagi pelaku kejahatan.
Sudarto  pada  kesempatan  lain  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  politik  hukum pidana melibatkan usaha untuk menciptakan undang-undang pidana yang sesuai dengan kondisi  dan  situasi  pada saat  itu  serta  untuk  masa  depan.  Dengan  demikian,  kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk merumuskan peraturan hukum positif, termasuk hukum pidana dan jenis pidananya, dengan lebih baik. Ini bertujuan untuk menciptakan ketentuan hukum pidana yang realistis, humanis, progresif, dan sehat secara intelektual.
Berdasarkan  politik  hukum  pidana,  tujuan  pemidanaan  harus  diarahkan  pada perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan sekaligus menciptakan keseimbangan dan  harmoni  dalam  kehidupan  sosial.  Hal  ini  berarti  bahwa  sistem  peradilan  pidana harus  berfungsi  tidak  hanya  untuk  menghukum  pelaku  kejahatan,  tetapi  juga  untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut  dan  memastikan keamanan serta ketertiban dalam  masyarakat.  Dalam  mencapai  tujuan  ini,  pemidanaan  harus  mempertimbangkan secara  adil  dan  seimbang  kepentingan  berbagai  pihak  yang  terlibat,  yaitu  masyarakat atau  negara,  korban,  dan  pelaku  kejahatan.  Kepentingan  masyarakat  atau  negara mencakup  penegakan  hukum  dan  pemeliharaan  ketertiban  umum,  sementara kepentingan  korban  melibatkan  pemberian  keadilan  dan  pemulihan  akibat  kejahatan yang  dialami.  Di  sisi  lain,  kepentingan  pelaku  kejahatan  juga  harus  dipertimbangkan, terutama  dalam  konteks  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial,  untuk  mencegah  mereka kembali  melakukan  kejahatan  di  masa  depan.  Dengan  demikian,  pemidanaan  yang efektif  harus  mampu  melindungi  masyarakat,  memberikan  keadilan  bagi  korban,  dan mendukung rehabilitasi pelaku kejahatan, sehingga tercipta keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan masyarakat.
Berdasarkan tujuan tersebut, pemidanaan harus memuat elemen-elemen berikut:
1. Aspek  kemanusiaan,  yang  berarti  bahwa  pemidanaan  tersebut  menghormati martabat manusia.
2. Edukatif,  yang  berarti  bahwa  pemidanaan  harus  membuat  pelaku  kejahatan menyadari sepenuhnya kesalahannya dan membantu mereka mengembangkan sikap positif dan konstruktif untuk mencegah kejahatan di masa depan.
3. Keadilan,  yang  berarti  bahwa  pemidanaan  tersebut  dianggap  adil  baik  oleh terhukum, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Dalam Pasal 55 Rancangan KUHP Tahun 2017, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa  dalam  konsep  ini,  pidana  pada  dasarnya  merupakan  sarana  untuk  mencapai tujuan tertentu. Konsep tersebut mengidentifikasi dua tujuan utama, yaitu "perlindungan masyarakat" dan "perlindungan serta pembinaan individu pelaku tindak pidana", sebagai titik tolak untuk merumuskan tujuan pemidanaan.
Prof. Sudarto mengemukakan beberapa konsep penting sebagai berikut:
"Dalam  tujuan  pertama  terdapat  pandangan  tentang  perlindungan  masyarakat ( social  defence ),  sedangkan  dalam  tujuan  kedua  terfokus  pada  rehabilitasi  dan resosialisasi  terpidana.  Tujuan  ketiga  mencerminkan  pandangan  hukum  adat  terkait dengan 'adat reactie', sementara tujuan keempat memiliki dimensi spiritual yang sesuai dengan sila pertama Pancasila."
Menurut  Muladi,  dalam  konsep  pidana  pengawasan,  pelaku  tindak  pidana  yang memenuhi  kriteria  tertentu  berdasarkan  perbuatannya  dan  keadaan  pribadi  mereka diputuskan untuk ditempatkan kembali di masyarakat. Pelaku ini akan berada di bawah pengawasan,  bantuan,  dukungan,  dan  bimbingan  dari  pejabat  pengawas.  Tujuan  dari pendekatan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berintegrasi kembali  dalam  kehidupan  masyarakat,  sekaligus  memastikan  bahwa  mereka  tidak melakukan  tindak  pidana  lebih  lanjut.  Pengawasan  yang  diberikan  oleh  pejabat pengawas bertujuan untuk memantau perilaku pelaku dan memberikan bimbingan yang diperlukan,  sehingga  proses  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial  dapat  berjalan  dengan efektif.
Barda  Nawawi  Arief  selanjutnya  menyatakan  bahwa  pidana  pengawasan diterapkan dengan menunda penjatuhan pidana. Dengan demikian, tidak ada keputusan hukuman  yang  bersifat  final  dalam  penerapan  pidana  pengawasan.  Hal  ini mengimplikasikan  bahwa  pelaku  tindak  pidana  dapat  dihindarkan  dari  stigma  sebagai orang  jahat  secara  lebih  awal  yang  dapat  berpengaruh  pada  kehidupannya  di masyarakat.
Muladi  menjelaskan  bahwa  pidana  pengawasan  sebagai  alternatif  dari  pidana perampasan  kemerdekaan  memiliki  berbagai  keunggulan  terkait  dampaknya  terhadap individu  yang  dikenai  pidana.  Salah  satu  keunggulan  utamanya  adalah  memberikan kesempatan  kepada  terpidana  untuk  memperbaiki  dirinya  di  lingkungan  masyarakat. Pendekatan  ini  memprioritaskan  kesejahteraan  terpidana  lebih  tinggi  daripada  risiko yang  mungkin  ditanggung  oleh  masyarakat  apabila  terpidana  dilepas,  dengan  syarat kesehatan  mental  terpidana  harus  dipastikan.  Dengan  demikian,  pidana  pengawasan memungkinkan  terpidana  untuk  tetap  menjalani  kehidupan  sehari-hari  sesuai  dengan nilai-nilai  yang  berlaku  di  masyarakat,  sehingga  mereka  dapat  mempertahankan hubungan sosial, pekerjaan, dan rutinitas yang positif.
Selain  itu,  pidana  pengawasan  juga  memiliki  keunggulan  dalam  mencegah terjadinya  stigma  yang  sering  kali  melekat  pada  terpidana  yang  menjalani  pidana perampasan  kemerdekaan.  Dengan  tidak  ditempatkan  dalam  penjara,  terpidana  dapat terhindar  dari  label  negatif  dan  diskriminasi  yang  mungkin  muncul  setelah  mereka menjalani  hukuman.  Hal  ini  penting  untuk  mendukung  proses  reintegrasi  sosial  dan mengurangi  peluang  terjadinya  residivisme.  Secara  keseluruhan,  pidana  pengawasan menawarkan  pendekatan  yang  lebih  humanis  dan  rehabilitatif,  dengan  fokus  pada pemulihan  dan  perbaikan  diri  terpidana  dalam  konteks  kehidupan  masyarakat  yang normal.
Dari  penjelasan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pidana  pengawasan  seperti probation tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada individu atau pelaku tindak  pidana.  Dengan  demikian,  jenis  pidana  pengawasan  ini  bukanlah  bentuk pembebasan  sepenuhnya  bagi  pelaku,  karena  sebenarnya  terdapat  berbagai  kewajiban dan  syarat  yang  harus  dipenuhi,  yang  pada  kenyataannya  bisa  dirasakan  lebih  berat dibandingkan dengan jenis pidana formal seperti pidana denda.
Kebebasan pelaku tindak pidana yang berada di bawah pengawasan probation ini tidak  diberikan  sepenuhnya,  melainkan  terbatas  oleh  syarat-syarat  yang  harus  dipatuhi dan  dilaksanakan  olehnya.  Konsekuensinya,  jika  pelaku  tersebut  tidak  memenuhi  atau melanggar  syarat-syarat  yang  telah  disepakati,  ia  dapat  menghadapi  konsekuensi  yang lebih  berat.  Bahkan  jika  pelaku  tersebut  tetap  menolak  untuk  bekerjasama,  ia  bisa dikenakan  pidana  yang  lebih  berat,  termasuk  pidana  penjara  yang  merampas kemerdekaan atau kebebasannya.
Dalam  kesimpulannya,  jenis  pidana  pengawasan  seperti  probation  tetap  akan dianggap sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana. Dengan demikian, secara teoritis penerapan pidana pengawasan memiliki potensi yang signifikan untuk mencapai tujuan pencegahan  terjadinya  tindak  pidana,  baik  dalam  konteks  prevensi  khusus  maupun prevensi umum. Prevensi khusus diarahkan pada individu pelaku tindak pidana di mana melalui  pengawasan  atas  kebebasan  dan  pemberian  bimbingan  serta  dukungan,  pelaku diharapkan  dapat  memperbaiki  perilakunya  dan  menghindari  pengulangan  tindak pidana.  Pengawasan  yang  ketat  dan  persyaratan  yang  mengikat  memberikan konsekuensi nyata yang harus dihadapi pelaku, sehingga mereka akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang merugikan masyarakat lagi.
Sementara itu dalam konteks prevensi umum, penerapan pidana pengawasan juga dapat  memberikan  efek  jera  bagi  masyarakat  luas.  Melihat  adanya  pengawasan  dan konsekuensi  yang  nyata  bagi  pelaku  tindak  pidana,  masyarakat  akan  lebih  memahami bahwa  tindakan  melanggar  hukum  akan  mendapatkan  hukuman  yang  tidak  hanya berbentuk  kurungan  tetapi  juga  pengawasan  yang  ketat.  Hal  ini  dapat  memperkuat kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem  peradilan  dan  hukum,  serta  mendorong perilaku yang lebih patuh terhadap hukum.
Menurut Mulyadi, (2012) keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat dari pidana pengawasan ini termasuk:
a.  Dalam  menentukan  apakah  harus  diberlakukan  pidana  pengawasan  atau  pidana penjara,  pertimbangan  utama  adalah  sejauh  mana  masyarakat  dapat  mengambil manfaat  dari  penerapan  pidana  pengawasan  tersebut.  Ini  dapat  dilihat  dari kontribusi  terpidana  dalam  pekerjaan  yang  memberikan  keuntungan  ekonomis bagi  masyarakat,  serta  peran  terpidana  dalam  kehidupan  keluarga  yang  sangat berarti bagi masyarakat.
b. Secara finansial, pidana dengan syarat (probation) yang melibatkan pembinaan di luar lembaga cenderung lebih ekonomis daripada pembinaan di dalam lembaga. Tujuan  dari  pidana  pengawasan  (probation)  ini  adalah  untuk  memulihkan (merehabilitasi)  pelaku,  melindungi  masyarakat,  dan  mencegah  pelaku  melakukan tindak pidana lebih lanjut.
Dengan  demikian,  implementasi  alternatif  pidana  pengawasan  seperti  probation tidak hanya untuk kepentingan terpidana, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Hal ini  karena  dalam  probation  terdapat  aspek  individualisasi  pidana  yang  melindungi terpidana. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa latar belakang probation adalah  menggantikan  pidana  penjara  dan  melindungi  kepentingan  individu  terpidana serta kepentingan masyarakat, yang merupakan arah tujuan pemidanaan modern.

## Kendala Dalam Pelaksanaan Pidana Pengawasan
Oleh  karena  pelaksanaan  pidana  pengawasan  hampir  mirip  dengan  pidana bersyarat,  maka  dikhawatirkan  dalam  pelaksanaan  pidana  pengawasan  ke  depan  juga akan  menghadapi  kendala  yang  hampir  sama  (Anjari,  2020).  adapun  kendala-kendala yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  pidana  bersyarat  secara  garis  besar  menurut  E.  Y. Kanter  yaitu:  Sistem  pengawasan  dan  pembinaan;  Perundang-undangan;  Teknis  dan administrasi; Proses penjatuhan pidana.
Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu masalah ini sebagai berikut:
1. Hambatan dalam sistim pengawasan dan pembinaan;
Belum tersedianya struktur pengawasan yang mapan dan kerjasama sistematis antar  lembaga  terkait  menjadi  tantangan  utama.  Kurangnya  koordinasi  yang  baik antara  lembaga-lembaga  penegak  hukum,  petugas  pengawas,  dan  lembaga  swasta rehabilitasi  menghambat  proses  pengawasan  dan  pembinaan  terpidana  dengan optimal.  Hal  ini  mempengaruhi  kemampuan  sistem  untuk  memberikan  bimbingan yang konsisten dan terfokus kepada pelaku kejahatan.
Belum  berkembangnya  lembaga-lembaga  swasta  rehabilitasi  yang  mumpuni juga  menjadi  kendala  serius  dalam  implementasi  pidana  pengawasan.  Lembaga- lembaga  ini  sangat  penting  untuk  memberikan  dukungan  dalam  proses  rehabilitasi dan reintegrasi  sosial  bagi  pelaku kejahatan. Kurangnya alternatif yang  memadai  di luar sistem publik juga menambah beban pada sistem pidana yang sudah padat.
Selain itu, Pasal 280 ayat (4) KUHAP yang mengatur peran Hakim Pengawas dan  Pengamat  dalam  pelaksanaan  pidana  bersyarat  belum  berjalan  optimal  karena belum  ada  peraturan  pelaksanaan  yang  memadai  untuk  pasal  tersebut.  Hal  ini menghambat  peran  hakim  dalam  memberikan  pengawasan  yang  efektif  terhadap
pelaku  kejahatan  yang  menjalani  pidana  pengawasan  serta  membatasi  kemampuan sistem peradilan untuk memberikan keputusan yang konsisten dan adil.
2. Hambatan di dalam perundang-undangan;
Hambatan  di  dalam  perundang-undangan  menyulitkan  proses  implementasi karena  belum  adanya  kerangka  hukum  yang  komprehensif  dan  detail  mengenai pidana bersyarat. Kekurangan panduan yang spesifik mengenai hakikat, tujuan yang ingin dicapai, serta kriteria dalam penjatuhannya membuat penegakan hukum kurang konsisten dan terbuka terhadap penafsiran yang beragam.
Ketidaktertiban dalam panduan penerapan pidana bersyarat juga menimbulkan subjektivitas dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Subjektivitas ini sering kali bergantung  pada  faktor-faktor  psikologis  yang  tidak  selalu  relevan  atau  obyektif dalam  menetapkan  pidana  bersyarat,  yang  dapat  menyebabkan  ketidakpastian  dan perbedaan  penanganan  kasus  yang  sama  di  berbagai  pengadilan.  Ini  menjadi tantangan  serius  dalam  memastikan  bahwa  keputusan  hukum  yang  diambil  bersifat adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
3. Hambatan dalam bidang tekhnis dan administrasi tersebut adalah sebagai berikut: Dalam  bidang  teknis  dan  administrasi  pidana  pengawasan,  terdapat  beberapa hambatan  yang  signifikan  yang  perlu  diatasi.  Salah  satunya  adalah  lokasi  terpencil tempat  tinggal  terpidana.  Kondisi  ini  dapat  menghambat  akses  petugas  pengawas untuk  melakukan  kunjungan  dan  pemantauan  secara  rutin  dan  efektif.  Terpidana yang  tinggal  di  daerah  yang  terpencil  sering  kali  menghadapi  tantangan  dalam mendapatkan  akses  terhadap  layanan  rehabilitasi  dan  bimbingan  yang  diperlukan untuk menjalani pidana pengawasan dengan baik.
Selain  itu,  keterbatasan  dana  untuk  biaya  kunjungan  klien  juga  menjadi hambatan  yang  sering  kali  mengganggu  implementasi  pidana  pengawasan. Keterbatasan  ini  dapat  mengakibatkan  kegiatan  pemantauan  dan  bimbingan  tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan, terutama ketika sebagian besar klien yang dibimbing  berasal  dari  pedesaan  atau  wilayah  yang  luas.  Pengelolaan  sumber  daya yang terbatas ini seringkali menghambat efisiensi operasional dari Balai Bimbingan dan  Pembinaan  Sosial  (BISPA)  yang  bertugas  dalam  melakukan  pengawasan terhadap pelaku pidana.
4. Hambatan dalam bidang sarana dan prasarana;
Dalam  bidang  sarana  dan  prasarana  pidana  pengawasan,  terdapat  beberapa hambatan  yang  perlu  diatasi  untuk  memastikan  efektivitasnya  dalam  menjalankan tugas.  Pertama,  kurangnya  sarana  angkutan  yang  memadai  menjadi  masalah  utama bagi  petugas  pengawasan.  Terutama  di  daerah  terpencil  atau  pedesaan,  akses transportasi  yang  terbatas  sering  kali  menghambat  kemampuan  petugas  untuk melakukan  kunjungan  rutin  dan  pemantauan  terhadap  pelaku  kejahatan  yang menjalani pidana pengawasan.
Kedua, jumlah petugas pengawas yang terbatas juga menjadi  hambatan serius dalam  pelaksanaan  pidana  pengawasan.  Dengan  jumlah  petugas  yang  tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah terpidana yang harus diawasi, hal ini dapat
mengurangi  tingkat  pengawasan  yang  efektif  dan  menyebabkan  beban  kerja  yang berat bagi petugas yang ada.
Ketiga,  keterbatasan  anggaran  perjalanan  dinas  untuk  petugas  pengawas  juga mempengaruhi efektivitas operasional. Dengan anggaran yang terbatas, kemampuan untuk melakukan kunjungan lapangan yang sering diperlukan dalam pengawasan dan bimbingan  terpidana  menjadi  terbatas,  sehingga  mengurangi  kemampuan  untuk memberikan dukungan dan pemantauan secara optimal.
5. Hambatan dalam proses penjatuhan pidana
Dalam  praktiknya,  implementasi  pidana  bersyarat  di  Indonesia  menghadapi beberapa  kendala  terutama  terkait  dengan  keterbatasan  dalam  pemahaman  dan penerapan  konsep  pidana  bersyarat  oleh  jaksa  dan  hakim.  Meskipun  KUHP memberikan kemungkinan yang luas untuk menerapkan pidana bersyarat, masih ada kecenderungan bagi  jaksa dan hakim untuk  membatasi atau memilih secara selektif dalam menerapkannya. Hal ini mengakibatkan masih sedikit jenis tindak pidana yang dijadikan  dasar  bagi  hakim  untuk  menjatuhkan  pidana  bersyarat  dengan kecenderungan lebih banyak menggunakan kurungan sebagai sanksi alternatif.
Selain  itu,  terpidana  sering  kali  tidak  mendapatkan  salinan  putusan  hakim secara  lengkap  sehingga  kurang  jelas  mengenai  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  pidana  bersyarat  dan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi.  Laporan pemeriksaan  pribadi  terpidana  juga  sering  kali  tidak  tersedia  bagi  hakim  yang seharusnya menjadi alat penting dalam membuat keputusan pidana yang tepat.
Selain  aspek  administratif,  kendala  lainnya  adalah  kurang  berkembangnya lembaga  reklasering  yang  penting  untuk  pengawasan  dan  pembinaan  terpidana bersyarat  serta  belum  terlembaganya  sistem  pengawasan  yang  efektif  untuk  pelaku. Padahal, prinsip dasar dari pidana bersyarat sangat sederhana, yaitu untuk mencegah terjadinya  tindak  pidana  lebih  lanjut  dengan  membantu  terpidana  belajar  hidup produktif di masyarakat yang pernah dirugikan olehnya.
Pendekatan  terbaik  untuk  mencapai  tujuan  ini  adalah  dengan  melaksanakan sanksi pidana di masyarakat, daripada mengirimkan terpidana ke lingkungan penjara yang tidak normal dengan perampasan kemerdekaan. Hal ini tidak hanya membantu memulihkan  terpidana  ke  dalam  kehidupan  masyarakat,  tetapi  juga  meminimalkan dampak negatif dari pemisahan sosial yang dapat memperburuk kondisi pelaku.
Faktor  krusial  untuk  menilai  efektivitas  pidana  bersyarat  ini  adalah  upaya untuk  menentukan  seberapa  baiknya  pidana  bersyarat  memenuhi  tujuan  pidanaan, dengan  berlandaskan  pada  prinsip-prinsip  kemanusiaan  dalam  hukum  pidana. Prinsip-prinsip  ini  mencakup  hakikat,  kriteria  penentuan,  syarat-syarat,  dan  aspek lain yang merupakan dasar umum dari implementasi pidana bersyarat.
Selain  memahami  informasi  tersebut,  penting  juga  untuk  mempertimbangkan bagaimana  pidana  bersyarat  dapat  bermanfaat  ketika  dikaitkan  dengan  tujuan pemidanaan.  Manfaat  sebenarnya  dari  pidana  bersyarat  ini  baru  dapat  terlihat  saat dipertimbangkan  dalam  konteks  masalah  universal,  yaitu  ketidakpuasan  masyarakat terhadap  perampasan  kemerdekaan.  Ketidakpuasan  ini  terbukti  sangat  merugikan
baik  bagi  individu  yang  menjalani  pidana  maupun  bagi  masyarakat  secara  umum. Dengan demikian, manfaat dari pidana bersyarat ini sangat jelas.
Dalam  implementasinya,  pidana  bersyarat  dapat  dievaluasi  dari  segi  manfaat dan  tantangan  yang  dihadapinya  (SE,  2022).  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan bahwa  untuk  memperbarui  hukum  pidana  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila  dan Konstitusi  1945,  diperlukan  upaya  untuk  memastikan  bahwa  regulasi  dan  aplikasi pidana  bersyarat  secara  komprehensif  memenuhi  tujuan  pemidanaan  seperti pencegahan (baik umum maupun khusus), serta perlindungan solidaritas masyarakat.
Pengaruh  dari  pidana  bersyarat  terhadap  tujuan  pemidanaan,  seperti perlindungan  masyarakat,  terlihat  pada  aspek  negatifnya,  yaitu  untuk  mencegah terpidana  dari  penderitaan  pidana  berupa  penahanan  khususnya  yang  berdurasi pendek  dan  konsekuensinya.  Alasan  ini  penting  karena  mengurangi  risiko  bahwa pelaku  kejahatan  akan  melakukan  pelanggaran  yang  lebih  serius  lagi.  Dengan menghindari  pengaruh  negatif  dari  penjara,  masyarakat  terlindungi  dari  potensi timbulnya  kejahatan  yang  lebih  serius  yang  sebenarnya  dapat  dihindari.  Selain  itu, memberikan  kesempatan  bagi  terpidana  untuk  memperbaiki  dirinya  di  masyarakat, mungkin  dengan  bantuan  lembaga  rehabilitasi,  mencerminkan  pendekatan  "defense sociale  nouvelle"  yang  menekankan  pengakuan,  penggunaan,  dan  pengembangan rasa tanggung jawab yang merupakan bagian integral dari setiap individu, termasuk pelaku kejahatan .

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  kedua  pokok  permasalahan  tersebut,  di peroleh  kesimpulan  bahwa  Formulasi  pengaturan  pidana  pengawasan  diatur  dengan ketentuan  yakni  pidana  pengawasan  berfungsi  untuk  melindungi  pelaku  dari  dampak negatif adanya pidana perampasan kemerdekaan.  Terhadap pelaku yang belum dikenai pidana  perampasan  kemerdekaan,  di  perkenankan  untuk  menikmati  kebebasannya dengan  menjalankan  aktifitas  sehari-hari  secara  normal  di  tengah  masyarakat  seraya memperbaiki  dirinya.  Terhadap  pelaku  yang  menjalani  pidana  pengawasan  dalam jangka  waktu  tertentu  tersebut  di  awasi  oleh  pejabat  pengawas  dalam  rangka melaporkan perkembangan pelaku. Terhadap pelaku, jika berkelakuan baik maka jangka waktu  pengawasannya  dapat  di  persingkat,  namun  jika  sebaliknya  hukuman  dapat diperberat.
Peranan pidana pengawasan dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan yaitu untuk menggantikan pidana perampasan kemerdekaan yang telah banyak menimbulkan efek  negatif  bagi  pelaku  tindak  pidana  maupun  kepentingan  masyarakat.  Pidana pengawasan  bercita-cita  sebagai  pelindung  kepentingan  individu  terpidana  dan kepentingan masyarakat yang menjadi arah tujuan pemidanaan modern .

## BIBLIOGRAFI
Abidin, Zainal. (1983). Bunga Rampai Hukum Pidana. (No Title) . Anjari, Warih. (2020). Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi.
Masalah-Masalah Hukum , 49 (4), 432–442. Dewi, Ernita. (2012). Pemikiran Filosofi Ali Syari’ati. Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin , 14 (2), 232–2442.
Ilham, Andri Rinanda. (2020). Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan
Menjadi Pemasyarakatan. Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah , 5 (1), 41–47.
Kinanthi, Lembah Nurani Anjar, Hamzani, Achmad Irwan, & Rizkianto, Kus. (2022).
Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak . Penerbit NEM. Manan, Bagir, Abdurahman, Ali, & Susanto, Mei. (2021). Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi Dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan Pancasila. Jurnal Bina Mulia Hukum , 5 (2), 176–195. MH, Ridwan Syaidi Tarigan S. H. (2024). Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan . Ruang Berkarya.
Moeller, Herman G. (1977). The Correctional Institution in the Climate of Change. Unafei, Resource Material Series , (14).
Mulyadi, Lilik. (2012). Upaya hukum yang dilakukan korban kejahatan Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana Dalam putusan Mahkamah Agung RI. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 1 (1), 1–34. Pratama, Ilham Daffa. (2024). Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Provinsi Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 . Hukum Tata Negara.
Rohman, M. Najibur. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia. Jurnal Supremasi , 1–10. SE, Nuraini Kemalasari Istiqamah. (2022). Teori Pengambilan Keputusan: Pengambilan Keputusan Dalam Fungsi Manajemen . Cattleya Darmaya Fortuna. Widigdo, Mohammad Syifa Amin. (2023). Alternatif Penghukuman Selain Penjara: Analisis Hermeneutika Kritis Dan Critical Legal Studies. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 30 (1), 91–113.

## Copyright holder:
Teriyanti Btr, Arika Palapa, Iksan Saifudin (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: