## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA PREVENTIF DAN REPRESIF
Syahrul Ramadhon 1 , AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda 2
1 Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: ramadhon456@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: tinirusminigorda@undiknas.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: Diterima:
Terbit: Keywords: Legal Protection, Women, Domestic Violence Violence has become a phenomenon in people's lives in Indonesia. Violence occurs not only in public areas, but also rife in domestic areas that give birth to domestic violence. Ironically, in various cases of domestic violence, women, especially wifes, are victims. In Law  No.  23  of  2004  concerning  the  Elimination  of  Domestic Violence is a guarantee given by the government or the state, in order  to  prevent  and  cope  with  the  occurrence  of  violence  that occurs in the household. Not only prevention, the government also provides legal protection to victims as well as taking action and strict sanctions against perpetrators of domestic violence.

## Abstrak
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Corresponding Author: AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, E-mail: tinirusminigorda@undiknas.ac. id
DOI: xxxxxxx
Tindak  kekerasan  telah  menjadi  fenomena  dalam kehidupan  masyarakat  di  Indonesia.  Kekerasan  terjadi bukan  saja  dalam  area  publik,  namun  marak  terjadi  juga dalam  area  domestik  yang  melahirkan  kekerasan  dalam rumah  tangga.  Ironisnya  dalam  berbagai  kasus  kekerasan dalam rumah tangga, perempuan khususnya istri menjadi korbannya.  Dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan  jaminan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  atau negara, guna mencegah dan menanggulangi terkait adanya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Tidak hanya upaya  pencegahan,  pemerintah  juga  memberikan perlindungan  hukum  kepada  korban  serta  melakukan tindakan  dan  sanksi  tegas  terhadap  pelaku  tindak kekerasan dalam rumah tangga.
.

## 1. Pendahuluan
Negara Indonesia adalah negara yang menjujung tinggi hak asasi manusia dan selalu berusaha  meningkatkan  dan  menyempurnakan  diri  demi  tercapainya  tujuan  bangsa, yaitu mewujudkan negara dengan masyarakat adil, makmur, merdeka, bersatu dengan suatu  tatanan  kehidupan  yang  aman,  tentram,  tertib,  damai,  sejahtera.  Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara.
ISSN: 1978-1520
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang mendasari seluruh ketentuan-ketentuan  Hukum  di  Indonesia,  melalui  instrumen  peraturan  perundang- undangan  diharapkan  dapat  mewujudkan  tujuan  bangsa  Indonesia.  Sebagai  faktor penghambat  tercapainya  tujuan  bangsa  Indonesia  adalah  begitu  banyak  dan beragamnya tindak kejahatan yang mewarnai perjalanan hidup manusia, dan salah satu bentuk  kejahatan  yang  cukup  menonjol  adalah  Tindakan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga (KDRT).
Kategori  kekejaman  jasmani  dan  mental  termasuk  dalam  kekerasan  dalam  rumah tangga (KDRT) dimana sangat mungkin jumlah tersebut hanya pucuk gunung es dari penyebab  perceraian  dengan  akar  masalah  KDRT. 1 Demikian  pula  jumlah  yang  kecil untuk kategori kawin di bawah umur dan kawin paksa adalah pucuk gunung es dari kekerasan seksual.
Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik, namun marak terjadi juga dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan khususnya istri merupakan korban. Relasi  suami  istri  yang  idealnya  dibangun  dalam  suasana  keharmonisan  dan kebahagiaan, namun banyak istri yang mengalami tindak kekerasan dari suaminya, baik kekerasan  fisik,  psikis,  seksual  maupun  ekonomi.  Dalam  perkembangannnya  para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada  penegak  hukum,  karena  kuatnya  pandangan  bahwa  perlakuan  kasar  suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga), 2 sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Sehingga penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) berkepanjangan tanpa perlindungan.
Kondisi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  sedemikian  itu  ternyata  masih dilematis pula setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga.  Karena  jika  istri  yang  mengalami kekerasan dalam rumah tangga melaporkan suaminya kepada kepolisian dikuatirkan suami akan semakin berlaku kasar terhadap dirinya setelah istri kembali ke rumahnya lantaran  tidak  adanya  perlindungan  hukum  dari  kepolisian  dan  atau  pengadilan. Bahkan ada sebagian istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih  menahan  penderitaan  kekerasan  yang  dialaminya  karena  merasa  kuatir terhadap masa depannya jika suaminya berurusan dengan penegak hukum.
“Menurut  Muladi  kekerasan  terhadap  perempuan  merupakan  rintangan  terhadap pembangunan  karena  kekerasan  dapat  menimbulkan  akibat  kumulatif  yang  tidak sederhana,  seperti  dapat  mengurangi  kepercayaan  diri  perempuan,  menghambat kemampuan  perempuan  berpartisipasi,  mengganggu  kesehatan  perempuan, mengurangi otonomi baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya”. 3 Perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  sehingga  wajib  dilindungi  dan  dijaga  kehormatan,
1 Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 17 (3), 475-491.
2 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2002. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita (Edisi 1, Cet. I). PT Raja Grafindo Persada, 2007), Jakarta. h. 135.
3 Muladi. 2002. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia , The Habibie Center. Jakarta. h. 40
martabat,  dan  harga  dirinya  secara  wajar  dan  proporsional,  baik  secara  hukum, ekonomi,  politik,  sosial,  dan  budaya.  Di  Indonesia  tertuang  pada  Pasal  27  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyebutkan dengan tegas bahwa  semua  warga  negara  mempunyai  kedudukan  yang  sama.  Penegasan  tersebut mengandung  pernyataan  bahwa  semua  warga  negara,  laki-laki  maupun  perempuan akan mendapatkan perlakuan yang sama. Di samping itu, hak dan kewajibannya tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Jadi, segala bentuk diskriminasi terhadap kaum  perempuan  hendaknya  ditiadakan.  Hal  ini  tertuang  dalam  pasal  15  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. 4
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak  pidana  kekersan  dalam  rumah  tanga  sehingga  penulis  memilih  judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif.”

## 2. Metode Penelitian

## A. Jenis Penelitian
Dalam  penulisan  skripsi  ini,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  Normatif  atau kepustakaan ini merupakan pemecahan masalah yang didasarkan pada literatur serta peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 5 Penelitian  ini  mengkaji  studi  dokumen,  yakni  menggunakan  berbagai  data  sekunder seperti peraturan perundang-udangan, keputusan pengadilan teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana dalam rangka mengolah dan menganalisis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. 6
B. Jenis Bahan Hukum Jenis Bahan Hukum yang diperoleh dalam penelitian adalah sebagai berikut:
1. Bahan Hukum Premier
“Menurut  Johny  Ibrahim  ialah  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif  yang artinya  mempunyai  otoritas.  Bahan-bahan  hukum  primer  terdiri  dari perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”. 7
Adapun Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.
b. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Bahan Hukum Sekunder Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  dalam  bukunya  yang  berjudul  Metode Peneleitian Hukum menyatakan bahwa “Bahan hukum sekunder ialah “bahan- bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks-
4 Andi Hamzah. 2002. Kamus Hukum . Ghalia Indonesia. Jakarta. h.23
5 Bambang Sunggono. 2009. Metodelogi Penelitian Hukum. Rajagrafindo Persada. Jakarta. h. 41.
6 Peter Mahmud Marzuki. 2008. Metode Penelitian Hukum; Edisi Pertama Cetakan Keempat . Kencana. Jakarta. h. 141.
7 Johnny Ibrahim. 2007. Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif . Bayumedia Publishing. Malang. h. 300.
teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.” 8
Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks  diluar  bahan  hukum  primer  yang  ditulis  oleh  para  ahli  hukum  yang berpengaruh (de herseende leer) dan berkenaan dengan masalah yang diteliti, jurnal, tulisan-tulisan di internet, surat kabar, pendapat para ahli, kamus-kamus hukum,  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  serta  karya-karya  ilmiah  yang  telah disusun  oleh  peneliti-peneliti  terdahulu  tanpa  terikat  oleh  waktu  dan  tempat yang berkaitan dengan penelitian ini.
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Sebagai suatu penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan  teknik  studi  pustaka  terhadap  bahan-bahan  hukum,  baik  bahan  hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat  dilakukan  dengan  membaca,  melihat,  mendengarkan,  maupun  sekarang banyak  dilakukan  penelusuran  bahan  hukum  tersebut  dengan  melalui  media internet. 9
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  diawali dengan  kegiatan  inventarisasi,  dengan  pengorganisasian  semua  buku-buku  atau literatur,  baik  yang  berasal  dari  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang berhubungan dengan masalah penelitian, kemudian penulis menelaah bahan-bahan tersebut  dan  mencatatanya  dalam  Microsoft  Word  menggunakan  media  Laptop dalam  satu  file  tersendiri  sesuai  dengan  masalah  penelitian,  dan  selanjutnya merekonstruksikan  atau  mengklasifikasikan  serta  melakukan  evaluasi  secara sistematis  terhadap  catatan-catatan  tersebut  berdasarkan  kategori  yang  mengacu pada masalah penelitian.
Teknik  pengumpulan  data  penulis  menggunakan  dua  metode  penelitian,  yaitu berupa  Study  kepustakaan  (library  research),  yaitu  metode  pengumpulan  bahan hukum dengan mencari dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundangundangan, hasil penelitian terdahulu dan  dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
D. Teknik Analisa Bahan Hukum Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menganalisis bahan hukum sekunder yang telah diperoleh dalam penelitian menggunakan teknik analisis bahan hukum secara Deskriptif-Kualitatif  yaitu  dalam  bentuk  menggambarkan,  menguraikan,  dan menjelaskan sebuah keadaan atau fenomena yang selanjutnya diambil kesimpulan sesuai  dengan  pokok  permasalahan.  Bahan  hukum  yang  diperoleh  dihubungkan dengan  teori  dan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  ada  untuk  menjawab permasalahan yang telah dibuat. Adapun Metode pendekatan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif.
Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif ialah “penelitian hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap
8 Peter Mahmud Marzuki. 2008. Metode Penelitian Hukum; Edisi Pertama Cetakan Keempat . Kencana. Jakarta. h.141.
9 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. h.160.
peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang diteliti.” 10

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Dalam  pembahasan  untuk  menjawab  permasalahan  perlindungan  hukum  terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, penulis memilih memakai teori  perlindungan  hukum  menurut  Phillipus  M.  Hadjon  yang  akan  dibahas  dari dimensi preventif dan represif. 11
Phillipus  M.  Hadjon  dalam  teorinya  menyatakan  bahwa  perlindungan  hukum  bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum  yang  preventif  bertujuan  untuk  mencegah  Terjadinya  sengketa,  yang mengarahkan tindakan pemerintah  bersikap  hati-hati  dalam  pengambilan  keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.
Philipus M. Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep- konsep  pengakuan,  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  konsep-konsep rechtsstaat, dan the rule of law. Hadjon menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir  dengan  Pancasila  sebagai  Ideologi  dan  dasar  falsafah.  Sehingga  prinsip perlindungan  hukum  bagi  rakyat  Indonesia  adalah  prinsip  pengakuan  dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.
Sebagaimana  teori  perlindungan  hukum  yang  telah  diutarakan  oleh  Phillipus  M. Hadjon  tersebut  diatas,  maka  sudah  seharusnya  berorientasi  terhadap  kepentingan rakyat  Indonesia  dengan  menggabungkan  ideologi  Pancasila  dengan  konsepsi perlindungan  hukum  rakyat  barat.  Pendapat  tersebut  layak  dijadikan  sumber  dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia, agar penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak melenceng dari ground norm yakni Pancasila yang merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia.
Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tanga  dibuat  untuk mencegah,  menanggulangi,  dan  mengurangi  tindak  kekerasan  dan/atau  kejahatan dalam  keluarga,  yang  semakin  lama  semakin  marak  terjadi  di  masyarakat.  Hal  ini penting, karena tujuan dari membina keluarga adalah untuk mencapai keharmonisan dan  kelanggengan  sebuah  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  tentram,  tentunya  akan menciptakan  lingkungan  yang  aman  dan  kondusif,  termasuk  bagi  tumbuh  kembang anak, sehingga pemahaman dan pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  adalah  penting  dan  harus.  Lahirnya  Undang-Undang
10 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) . Rajawali Pers. Jakarta. h.13.
11 Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). PENERAPAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS PENYIARAN. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum , 18 (1).
Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  merupakan  apresiasi  bagi  hak  dan kedudukan  perempuan  dalam  lingkup  keluarga/rumah  tangga.  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dilakukan  dengan berasaskan  pada  penghormatan hak  asasi  manusia,  keadilan  dan  kesetaraan  gender,  nondiskriminasi,  serta perlindungan korban. Adapun tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirumuskan, yaitu:
1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yang  dalam  hal  ini  adalah  pihak  yang dirugikan,  tentunya  juga  harus  tetap  memperjuangkan  dan  mempertahankan  hak- haknya,  agar  dapat  memperoleh  perlindungan  dan  pemulihan  yang  layak  dan memadai.  Setiap  korban  harus  menyadari  bahwa  mereka  dilindungi  oleh  hukum sebagai warga negara, serta sudah layak dan sepantasnya mendapat penanganan yang cepat dan tepat, dalam rangka pemenuhan hak-haknya sebagai korban. Hak-hak korban yang tertuang dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10, antara lain:
1. Korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Korban berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Korban  berhak  untuk  mendapatkan  penanganan  secara  khusu,  terkait  dengan kerahasiaannya;
4. Korban berhak untuk mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Korban berhak untuk mendapatkan pelayanan bimbingan rohani.
Dengan  adanya  pasal  yang  memuat  tentang  hak-hak  korban  ini  maka  diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan atau  masyarakat  sehingga  tidak  mengakibatkan  dampak  traumatis  yang berkepanjangan. Sesuai dengan konsideran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga,  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yang  kebanyakan perempuan  harus  mendapat  perlindungan  dari  negara  dan  atau  masyarakat  agar terhindar  dan  terbebas  dari  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  penyiksaan,  atau perlakuan  yang  merendahkan  derajat  dan  martabat  kemanusiaan.  Secara  teoritis, perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Sebagai  Korban  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga Secara Preventif
Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga  secara  preventif  adalah  perlindungan  hukum  yang  sifatnya  pencegahan, yaitu sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum secara preventif dalam Undang-Undang Pengahpusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tercermin dalam rumusan mengenai perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga,  yang  memberikan  batasan  mengenai  hal  yang  tidak seharusnya dilakukan, serta pemberian perlindungan kepada korban.
Implementasi  Undang-Undang  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dalam  upaya penegakan  hukum  secara  berafiliasi  terhadap  upaya-upaya  konkrit  dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya adalah:

## a. Memperkuat Jaringan Sosial
Rumah  tangga  yang  dibentuk  dari  simpul-simpul,  yaitu  angggota-anggota  di dalamnya  sesungguhnya  merupakan  struktur  sosial  yang  mencerminkan jaringan sosial yang diikat dengan tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, dan ide bersama serta keturunan.
Idealnya,  tipe-tipe  relasi  spesifik  itu  lah  yang  berfungsi  mengikat  aktor-aktor dalam rumah tangga yang terdiri dari anggota-anggotanya seperti suami, istri, anak  dan  sebagainya  dalam  suatu  hubungan  antar  sesama  yang  kuat. Keberhasilan  suatu  rumah  tangga  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  idealnya, termasuk  menghindari  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  sangat bergantung kepada kekuatan hubungan antarindividu bersangkutan.
Semua  anggota  dalam  suatu  rumah  tangga,  terutama  suami  atau  istri  yang menjadi  antra  aktor  utama  dalam  rumah  tangga  dengan latar  belakang  sosial yang  berbeda  seharusnya  dapat  memperkuat  struktur  jaringan  sosial  rumah tangga mereka. Caranya ialah dengan selalu berusaha untuk menyamakan visi, menyeragamkan nilai-nilai dan menyatukan ide dan gagasan masing-masing ke dalam  idelaisme  dan  cita–cita  bersama,  meskipun  untuk  itu  toleransi  yang memadai dari masing-masing pihak amat diperlukan.
Dengan demikian, kekuasaan dan dominasi yang satu terhadap yang lain yang menjadi antara penyebab kekerasan dalam rumah tangga akan hilang dengan sendirinya bersamaan dengan hilangnya kekerasan dalam rumah tangga.
b. Memahami Kearifan Budaya Lokal Dan Mengamalkan Ajaran Agama Tidak seorang pun anggota dalam rumah tangga hidup begitu saja tanpa nilai- nilai  dasar  yang  membentuk  kepribadiannya  serta  yang  mengarahkannya berpikir dan berperilaku. Nilai-nilai dasar tersebut dapat bersumber dari ajaran agama maupun tradisi atau kebudayaan lokal di lingkungan sekitarnya. Setiap tradisi dan budaya tentu memiliki nilai-nilai positif yang mencerminkan kearifan lokal (local wisdom) sendiri yang berbeda antara satu budaya dengan budaya yang lain, termasuk konsep tentang rumah tangga ideal.
Meskipun  agama  sepatutnya  menjadi  acuan  dan  sumber  nilai  yang  utama mengatasi  sumber  nilai  yang  lain,  seringkali  tradisi  dan  budaya  lokal  dalam praktik  kehidupan  sehari-hari  suatu  rumah  tangga  menjadi  begitu  penting. Karena  begitu  pentingnya,  maka  kesalahan  dalam  memahami  dan menempatkan  nilai-nilai  tradisi  dan  budaya  itu  seringkali  menjadi  penyebab munculnya konflik antar individu yang berakibat terjadinya tindak kekerasan dalam  rumah  tangga.  Oleh  karena  itu,  suami,  istri,  dan  anggota  lain  dalam rumah  tangga  dengan  latar  belakang  tradisi  dan  budaya  yang  berbeda  perlu memahami dan mengekpresikan nilia-nilai positif budaya masing-masing dalam kesalehan  lingual  atau  kesalehan  verbal  melalui  ucapan  dan  tuturkata  yang santun,  sejuk,  damai  dan  menyenangkan.  Selain  itu,  mereka  juga  dapat menunjukkannya  dalam  kesalehan  sosial  melalui  perilaku  yang  sopan,  sikap pemaaf, dan sebagainya.
Pemahaman  yang  memadai  tehadap  nilai-nilai  budaya  lokal  akan  membantu setiap  individu  tidak  sampai  terjebak  ke  dalam  pengaruh  budaya  luar  dalam bungkusan  globalisasi  yang  kini  gencar  melanda  seluruh  pelosok  dunia.
Meskipun  banyak  juga  aspek  positif  yang  dapat  diserap  daripadanya,  akan tetapi globalisasi berpotensi kuat menggiring manusia ke arah situasi anomie. Ini cenderung terjadi karena globalisasi antara lain dicirikan oleh derasnya laju transformasi  berbagai  bentuk  budaya,  sikap,  dan  pandangan  hidup  manusia modern yang tidak semuanya tepat dari sisi pandang budaya lokal (Indonesia) dan agama.
c. Memperkuat Fondasi dan Bangunan Ekonomi Keluarga Menjalani hidup berkeluarga seadanya dalam tingkat kepasarahan yang tinggi tampaknya  kini  tidak  lagi  sesuai  dalam  kehidupan  yang  semakin  kompleks dengan sederatan tuntutan yang mesti dipenuhi. Kompleksitas kehidupan tidak hanya  berlaku  di  perkotaan  tetapi  juga  di  pedesaan  dengan  sejumlah persamaaan  dan  perbedaannya.  Beban  hidup  yang  terlalu  berat  dapat mengakibatkan ketidakseimbangan emosi hingga memicu terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kerana itu, seluruh anggota dalam suatu rumah tangga sesuai kesanggupan masing-masing harus melakukan usaha-usaha yang dapat memperkuat fondasi dan struktur bangunan ekonomi keluarga mereka. Tanggung jawab utama memang berada di atas pundak suami. Sebagai kepala keluarga,  suami  mesti  bekerja  keras  dalam  bidang  yang  ia  tekuni  dan  tidak mudah  goyah  oleh  pengaruh-pengaruh  luar  yang  menyebabkan  ia  mudah melepaskan pekerjaan utamanya. Selain kukuh dengan pekerjaan utama, suami juga  ditunut  untuk  selalu  berusaha  mencari  peluang  untuk  dapat  melakukan inovasi  dan  menciptakan  kreasi-kreasi  baru  meskipun  tidak  sejalan  dengan bidang  pekerjaannya  yang  utama.  Selain  itu,  istri  sebagai  anggota  utama keluarga yang kedua juga dapat melakukan hal yang sama seperti  suaminya, lebih-lebih bila dia juga ikut bekerja dalam sektor formal atau informal. Kecuali anak yang sudah bekerja, anak yang sedang menempuh pendidikan tentu tidak dituntut untuk dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarga. Akan tetapi  ia  tetap  dapat  melakukan  penguatan  ekonomi  keluarga  secara  pasif dengan  berhemat  dan  meminta  kedua  orangtuanya  untuk  mememenuhi kebutuhannya yang pokok-pokok saja.
2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Sebagai  Korban  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga Secara Represif
Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga  secara  represif  adalah  perlindungan  hukum  yang  berfungsi  untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh korban. Perlindungan hukum ini merupakan  perlindungan  hukum  terakhir,  yang  berupa  sanksi  denda,  penjara, hukuman tambahan, dan sebagainya., yang baru dapat diberikan jika sudah terjadi pelanggaran.  perlindungan  represif  dalam  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tercermin dalam sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Dalam Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  terdapat dua  bentuk  perlindungan,  yaitu  perlindungan  sementara  dan  perlindungan berdasarkan  penetapan  pengadilan.  Pasal  16  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  menyatakan  bahwa  perlindungan  sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial  atau  pihak  lainnya,  sebelum  dikeluarkannya  penetapan  perintah perlindungan  dari  pengadilan.  Sedangkan,  perlindungan  berdasarkan  penetapan pengadilan diberikan oleh pengadilan dengan surat penetapan yang berisi perintah
perlindungan  bagi  korban  dan  anggota  keluarga  lainnya.  Kelebihan  dari perlindungan sementara yang diberikan oleh pihak kepolisian dan/atau lembaga sosial  adalah  bahwa  korban  dapat  segera  diberikan  perlindungan  tanpa  perlu menunggu penetapan pengadilan, sehingga korban dapat secara langsung dan cepat memperoleh perlindungan dan pengamanan.
Permohonan  perintah  perlindungan  dapat  diajukan  oleh  korban  atau  keluarga korban,  teman  korban,  relawan  pendamping,  maupun  pembimbing  rohani.  Bila permohonan  perintah  perlindungan  tidak  diajukan  oleh  korban  sendiri,  maka korban  wajib  memberikan  persetujuan.  Bila  ternyata  terjadi  keadaan  tertentu terhadap  korban  (misal  korban  dalam  keadaan  pingsan,  kritis,  dan  sebagainya.), maka permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban. Perintah perlindungan tersebut  diberikan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  satu  tahun  dan  dapat diperpanjang  dengan  penetapan  pengadilan.  Dalam  memberikan  perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.
a. Tenaga Kesehatan
Dalam  memberikan  pelayanan  kepada  korban,  tenaga  kesehatan  diharuskan untuk  memeriksa  kesehatan  korban  sesuai  dengan  standar  profesinya,  serta membuat  laporan  hasil  pemeriksaan  terhadap  korban  dan  juga  visum  et repertum bila dimintakan penyidik kepolisian dan/atau surat keterangan medis lainnya, yang juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti.
b. Pekerja Sosial
Dalam  memberikan  pelayanan  kepada  korban  ia  harus  melakukan  konseling untuk  menguatkan  dan  memberikan  rasa  aman  bagi  korban;  memberi  tahu korban tentang hak-haknya, agar korban dapat memperoleh perlindungan dari kepolisian  dan  penetapan  perintah  perlindungan  dari  pengadilan; mengantarkan  korban  ke  rumah  aman  atau  tempat  tinggal  alternatif  lainnya; serta melakukan koordinasi dengan kepolisian, dinas sosial, atau lembaga sosial lainnya yang dibutuhkan oleh korban dalam rangka pemberian layanan kepada korban.
c. Relawan pendamping
Dalam memberikan pelayanan kepada korban ia harus meberi informasi kepada korban  terkait  haknya  untuk  mendapatkan  seseorang  atau  beberapa pendamping;  mendampingi  korban  di  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  atau pemeriksaan  pengadilan  dengan  membimbing  korban,  agar  korban  dapat menceritakan/memaparkan  kekerasan  yang  dialaminya  secara  objektif  dan lengkap; mendengarkan dengan empati segala hal yang dikemukakan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; serta memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
d. Pembimbing Rohani
Dalam memberikan pelayanan kepada korban, ia harus menjelaskan mengenai hak  dan  kewajiban  korban,  serta  memberikan  penguatan  iman  dan  taqwa kepada korban.
e. Bagi Pengacara
Dalam  memberikan  pelayanan  kepada  korban,  ia  harus  memberi  konsultasi hukum kepada korban yang mencakup informasi hak-hak korban serta jalannya proses peradilan, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam persidangan, dan membantu korban untuk
menceritakan/memaparkan  secara  lengkap  dan  jelas  terkait  kekerasan  yang
ISSN: 1978-1520
dialaminya,  serta  melakukan  koordinasi  dengan  sesama  penegak  hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial, agar proses peradilan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Salah satu lembaga yang berperan sebagai pelaksana pemberian perlindungan dan  pemulihan  bagi  korban  kekersan  dalam  rumah  tangga  adalah  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  Provinsi  Bali. Pemberian perlindungan dan pemulihan bagi korban, tentunya harus mengikuti prosedur  dan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Adapun  bentuk  perlindungan  dan pemenuhan  hak-hak  korban  yang  diberikan  oleh  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Bali kepada korban, antara lain:
1. Pendampingan  dan  bantuan  hukum  yang  diberikan  oleh  tenaga  ahli pemenuhan  hak  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan,  pengacara,  dan paralegal.  Pendampingan  diberikan  dari  tahap  pemeriksaan  kepolisian sampai pada tahap persidangan di pengadilan;
2. Pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  oleh  dinas  kesehatan  melalui  rumah sakit dan puskesmas;
3. Pelayanan  psikososial  yang  mencakup  konseling,  terapi,  dan  home  visit, yang diberikan oleh psikolog, konselor, dan pekerja sosial;
4. Pelayanan rumah aman yang diberikan oleh dinas sosial; dan
5. Pemulangan dan re-integrasi yang dilakukan oleh pemda.
Dalam program kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Bali juga terdapat mitrasi cepat, yaitu program dimana tim dari Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  Provinsi  Bali akan langsung  datang  ke  lokasi  pada  saat  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah tangga. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Bali  juga  menyediakan  jasa  mediator  bagi  pasangan  yang  ingin  melakukan mediasi,  karena  merupakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  delik  aduan, sehingga  masih  dapat  dilakukan  mediasi.  Terkait  dengan  mediasi,  banyak korban  dan  pasangannya  yang  melakukan  mediasi,  dan  berhasil  membuat mereka  rujuk  kembali,  karena  pada  dasarnya,  dalam  diri  korban  sebenarnya enggan untuk melaporkan suaminya, melainkan ingin agar kekerasan tersebut dapat dihentikan.
Sedangkan, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak sebagai korban, hal itu bukan lagi delik aduan, sehingga seringan apapun bentuk kekerasannya, harus tetap diproses secara hukum. Dalam pemberian pelayanan psikologis  terhadap  anak,  diberikan  oleh  psikolog  khusus  anak,  sehingga berbeda  dengan  psikolog  untuk  perempuan  dewasa.  Konseling  psikologis diarahkan untuk memberi pemulihan dan penguatan bagi korban. Sedangkan, pemeriksaan  psikologis  ditujukan  untuk  kepentingan  pembuatan  hasil pemeriksaan psikologis, yang merupakan rujukan dari kepolisian. Psikolog yang bertugas memeriksa dan menangani korban juga dapat diajukan sebagai saksi di pengadilan.
Dengan  melihat  dari  bentuk  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  korban yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak  Provinsi  Bali,  dapat  dikatakan  bahwa  pemberian  perlindungan  sudah
sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Penghausan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Dalam  pemberian  perlindungan  dan pemenuhan  hak-hak  korban  tersebut  juga  dilakukan  oleh  para  tenaga profesional  yang  memang  ahli  di  bidangnya  masing-masing.  Hal  ini  penting untuk menunjang keberhasilan pemenuhan hak-hak korban, serta memberikan penanganan yang cepat dan tepat bagi korban. Dalam pemberian perlindungan bagi korban, baik itu yang diberikan secara represif maupun preventif, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), tentunya akan turut meringankan penderitaan korban, mengingat selama ini korban sudah banyak mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Pemberian perlindungan dan pengawasan dari berbagai  ancaman yang dapat membahayakan  nyawa  korban  sangat  diperlukan.  Proses  pemeriksaan  dan sistem  peradilan  yang  adil  terhadap  pelaku  kejahatan,  juga  merupakan  salah satu upaya dalam rangka mewujudkan perlindungan bagi korban. Inilah dasar filosofis  perlindungan  terhadap  korban  dan  keluarganya.  Penghapusan kekerasan  dalam  rumah  tangga  ini  merupakan  jaminan  yang  diberikan  oleh pemerintah  atau  negara  guna  mencegah  dan  menanggulangi  terkait  adanya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Tidak hanya upaya pencegahan, pemerintah juga melakukan tindakan dan sanksi tegas terhadap pelaku tindak kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Perlindungan  terhadap  korban  akibat kekerasan juga perlu sama baiknya dengan penegakan hukum maupun upaya pemulihan bagi korban.
Penulisan  bagian  Hasil  dan  Pembahasan  memuat  hasil-hasil  atau  temuan penelitian (scientific finding) yang diikuti dengan pembahasannya secara ilmiah. Uraian pembahasan pada bab Hasil dan Pembahasan bersifat deskriptif, analitis dan kritis. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam  kerangka  teori  harus  dikutip  dalam  bab  ini.  State  of  art 12 yang dicantumkan  dalam  Bagian  Pendahuluan  juga  kembali  dikaji  dan  dielaborasi dapada  Bagian  Hasil  dan  Pembahasan.  Analisis  pada  bagian  Hasil  dan Pembahasan  dapat  didukung  dengan  Tabel  yang  disajikan  secara  horizontal. Penyajian Tabel dilengkapi dengan “Judul Tabel” dan “Sumber Tabel.” Setiap Tabel diikuti dengan kajian serta komentar penulis sebagai bagian dari analisis terhadap  Tabel  yang  disajikan.  Selain  tabel,  ketentuan  Undang-Undang  atau peraturan  lainnya  yang  disajikan  dilengkapi  dengan  kajian  dan  pendapat penulis  dalam  memperkuat  dan  mempertajam  analisis  artikel  yang  diajukan untuk dipublikasikan. 13

## 4. Kesimpulan
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif adalah perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan, agar
12 Ut ama, I. M. A., & Suharta, I. N.  (2018). The challenges  of water pollution: Enforcement  of water pollution control. Hasanuddin Law Review , 4 (1), 81-87.
13 World Trade  Organization. Understanding  the  WTO  Agreement  Intellectual  Property  and Enforcement .    Available  from https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm . (Diakses 5 Mei 2018).
ISSN: 1978-1520
korban tidak mengalami trauma yang berkepanjangan, dalam hal ini keluarga terdekat yang harus lebih aktif untuk menjaga korban agar tidak mengingat kejadian itu kembali dengan melakukan aktifitas yang korban sukai.
Perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  sebagai  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga  secara  represif  adalah  perlindungan  hukum  yang  berfungsi  untuk menyelesaikan  permasalahan  yang  dialami  oleh  korban.  Dalam  memberikan perlindungan, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan  pendamping,  dan/atau  pembimbing  rohani  untuk  mendampingi  korban dalam menyelesaikan permasalahannya.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi

## Buku
Andi Hamzah. 2002. Kamus Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta Bambang Waluyo. 2011. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi . Sinar Grafika. Jakarta Bambang Sunggono. 2009. Metodelogi Penelitian Hukum . Rajagrafindo Persada. Jakarta Barda Nawawi Arif. 2005. Bunga Rampai Kebijakkan Hukum Pidana . PT. Citra Aditya Bakti. Bandung Chaerudin  dan  Syarif  Fadillah.  2009. Korban  Kejahatan  dalam  Perspektif  Viktimologi  dan Hukum Pidana Islam . Grhadhika Press. Jakarta. Dikdik M. Arief Mansur, dkk. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita . PT Raja Grafindo Persada Edisi 1, Cet. I. Jakarta.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  2002. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Balai Pustaka . Jakarta.
Hasan Shadily. 1999. Kamus Inggris-Indonesia . Gramedia. Jakarta. Johnny  Ibrahim.  2007. Teori,  Metode  dan  Penelitian  Hukum  Normatif .  Bayumedia Publishing. Malang.
Komnas Perempuan. 2002. Peta Kekerasan Perempuan . Aeempro. Jakarta. Khaleed,  Badriyah.  2015. Penyelesaian  Hukum  KDRT  :  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya . Penerbit Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
Lili Rasjidi  dan I.B Wysa Putra. 2003. Hukum Sebagai Suatu Sistem . CV Mandar Maju. Bandung.
Majda  El  Muhtaj.  2013. Dimensi-Dimensi  HAM:  Mengurai  Hak  Ekonomi,  Sosial,  Budaya . Cetakan ke-3. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Muladi.  2002. Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Reformasi  Hukum  di  Indonesia .  The Habibie Center. Jakarta.
Mufidah Ch. 2004. Paradigma Gender Edisi Revisi . Banyu Media. Malang. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris . Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Peter Mahmud Marzuki. 2008. Metode Penelitian Hukum; Edisi Pertama Cetakan Keempat . Kencana. Jakarta.
Rena Yulia. 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan . Graha Ilmu. Yogyakarta.
Romli Atmasasmita. 2001. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi . PT. Eresco. Bandung. Satjipto Raharjo. 2014. Ilmu Hukum Cetakan Ke VII. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Sudikno Mertokusumo. 2009. Penemuan Hukum . Citra Aditya Bakti. Bandung. Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji.  2001. Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat) . Rajawali Pers. Jakarta.
Arif Gosita. 2009. Masalah Korban Kejahatan . Universitas Trisakti. Jakarta. Dikdik M Arif Mansur dan Elisatris Gultom. 2006. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Rajawali Pers. Jakarta. Djatmiati  Sri  Tatiek.  2008. Argumentasi  Hukum  Oleh  Philipus  M  Hadjon .  Gadjah  Mada University Press. Yogyakarta.
E. Kristi, Purwandari, Ihromi, dkk (ed.). 2000. Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi , Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita . Alumni. Bandung. Harjono, 2008. Konstitusi sebagai Rumah Bangsa . Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
Herkutanto, Ihromi,  dkk, (ed.). 2000. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana,  Pendekatan  Dari  Sudut  Pandang  Kedokteran . Penghapusan  Diskriminasi terhadap Wanita . Alumni. Bandung. Romli Atmasasmita. 2005. Masalah Santunan Korban Kejahatan . BPHN. Jakarta. Wahyu  Sasongko.  2007. Ketentuan-Kgan  Teretentuan  Pokok  Hukum  Perlindungan Konsumen . Universitas Lampung. Bandar Lampung. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali

## Jurnal
Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak- Hak Korban. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 17(3), 475-491.
Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak- Hak Korban. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 17 (3), 475-491.
Arief,  B.  N.  (1998).  Perlindungan  Korban  Kejahatan  Dalam  Proses  Peradilan Pidana. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi , 1 (1).
Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). PENERAPAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM  TERHADAP  HAK  CIPTA  ATAS  PENYIARAN. Pena  Justisia:  Media Komunikasi dan Kajian Hukum , 18 (1)

## Internet
Komnas  Perempuan,  2018.  “Catatan  Tahunan  (CATAHU) Komnas Perempuan  2018” diakses  dari  :  https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan- kekerasan-terhadap-perempuan-2018 Pada Tanggal 31 Oktober 2018 Pk. 21.41