Jurnal Analisa Sosiologi
April 2017, 6(1):  1-15
Relasi Kuasa dalam Perubahan Kurikulum 2013
Fisca Fitri Cahyani 1 , Moh. Mudzakkir 2

## Abstract
The most visible and most easily explained power is in the state aspect. This is illustrated  clearly  from  the  contents  of  the  Constitution  which  became  the benchmark or the basis of every decision made. The polemic started from the SBY administration which created a policy on the new curriculum, which was later  named  the  Curriculum  2013.  This  curriculum  is  intended  for  young generation  able  to  meet  the  competition  MEA.  But  after  the  government changed hands and made a new policy (policy on curriculum evaluation  and finally  implemented  two  curriculum)  some  writings  were  twisted.  The implementation of government policies and criticisms that are carried out as a form  of  resistance  are  never  separated  from  the  ideologies  that  lie  behind them.  This  research  uses  content  analysis  as  data  analysis  technique.  The salin  to  sharpen  analysts  also  used  the  theory  of  Liberal  Paradigm  of  Girox and the Power of Curriculum Michel W. Apple. From the research conducted found  that  the  background  of  M  Noah  and  Boediono  which  including  the technocrats  led  to  decisions  that  are  very  hegemonic.  Meanwhile,  criticism made  by  some  parties  is  very  nationalist  or  berparadigma  of  critical education.  This  is  because  they  are  back  to  the  romanticism  of  making  the Constitution  which  should  be  used  as  the  basis  for  further  policy  making.  In addition,  the  illusions  of  educational  perfection  raised  by  the  predecessor from Indonesia (Ki Hadjar Dewantara) also did not escape as the basis.
Keywords: Curriculum Changes, Curriculum 2013, Ideology.
1 Program Studi Magister Sosiologi Universitas Sebelas Maret
2 Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya Email: fiscafitri@gmail.com

## Abstrak
Hal  yang  paling  terlihat  dan  paling  mudah  untuk  dijelaskan  mengenai kekuasaan  adalah  dalam  aspek  negara.  Ini  digambarkan  secara  jelas  dari konteks  konstitusi  yang  menjadi  cabang  atau  dasar  dari  setiap  pembuatan keputusan Masalah dimulai dari pemerintahan SBY yang  membuat kebijakan pembuatan kurikulum baru, yang setelahnya dinamai dengan Kurikulim 2013. Kurikulum  ini  dimaksudkan  untuk  generasi  muda  agar  dapat  bersaing  di  era MEA.  Namun  setelah  pemerintah  bepindah  tangan  dan  membuat  kebijakan baru  (kebijakan  dalam  evaluasi  kurikulum  dan  akhirnya  mengimplementasi dua  jenis  kurikulum)  beberapa  aturan  didalamnya  tumpang  tindih. Implementasi  dari  kebijakan  pemerintah  dan  kritikan  yang  dilakukan  sebagai bentuk  resistensi  tidak  pernah  terpisah  dari  ideologi  yang  berada  dibalik mereka.  Penelitian  ini  menggunakan  konten  analisis  sebagai  teknik  analisis data.  Untuk  mempertajam  analisis,  penelitian  ini  juga  menggunakan  teori paradigma  liberal  dari  Girox  dan  kekuatan  kurikulum  dari  Michel  W.  Apple. Dari penelitian yang dilakukan menemukan bahwa latar belakang dari M. Noh dan  Boediono  yang  melibatkan  teknokrat  menyebabkan  keputusan  yang dihasilkan  sangat  bersifat  hegemonik.  Sementara,  kirikan  yang  dibuat  oleh beberapa  pihak  sangat  bersifat  nasionalis  atau  berparadigma  dari  pendidikan kritis.  Hal  ini  disebabkan  karena  mereka  kembali  kepada  romantisme  dalam membuat  konstitusi  yang  seharusnya  digunakan  sebagai  dasar  pembuatan kebijakan  dikemudian  hari.  Sebagai  tambahan,  ilusi  dari  kesempurnaan pendidikan  yang  diciptakan  oleh  pendahulu  dari  Indonesia  (Ki  Hadjar Dewantara) juga tidak lepas dari dasar ini.
Kata Kunci: Perubahan Kurrikulum, Kurikulum 2013, Ideologi .

## PENDAHULUAN
Kekuasaan  yang  paling  nampak  dan  yang  paling  mudah  dijelaskan  adalah dalam aspek kenegaraan. Ini tergambar jelas dari isi Undang-Undang Dasar yang  menjadi  patokan  atau  dasar  dari  setiap  keputusan  yang  dibuat.  Agar dapat  dipastikan  berjalan  dengan  lancar,  peraturan  yang  dibuat  juga memiliki  konsekuensi  hukuman  jika  dilanggar.  Negara  pun  memiliki kewenangan  untuk  menentukan  sistem  politik  yang  dianutnya.  Indonesia sebagai  bangsa  yang  sedang  membangun,  memilih  sistem  pemerintahan demokrasi  sebagai  sistem  politik.  Dikatakan  demikian  karena  sebenarnya demokrasi  tergantung  pula  pada  peningkatan  perkapita  suatu  negara.  Pada giliranya,  perekonomian  menjadi  teman  hidup  yang  dapat  memperkuat demokrasi.  Oleh  karena  itu,  menurut  Boediono  (dalam  Rorum Mangunwijaya VII, 2013: 4), dengan kata lain harus ada sinergi yang benar- benar  kuat  antara  politik  dan  ekonomi.  Namun  demikian  peran  pendidikan menjadi  sangat  penting  di  sini.  Ini  karena  dalam  proses  perwujudan demokrasi  secara  substansial,  diperlukan  manusia-manusia  yang  mampu melaksanakan dan memperkuat institusi-institusi yang bersangkutan. Selain itu,  pendidikan  juga  dirasa  harus  mampu  memberi  bekal  kompetensi  yang mumpuni  untuk  menjalankan  suatu  institusi.  Sehingga  diperlukan  pola pendidikan  yang  baik  (Wulandari,  dkk.,  2018,  Indawatik,  dkk.,  2018). Namun  kekuasaan  negara  pun  tidak  jarang  hanya  dijadikan  sebagai  “atas nama”  untuk  kepentingan  beberapa  pihak.  Tidak  hanya  dalam  konteks ekonomi,  budaya,  atau  bahkan  politik,  praktik  ini  juga  terjadi  didalam tubuhpendidikan  Indonesia.Contoh  kecilnya  saja,  saking  seringnya “menyempurnakan”  kurikulum  hingga  muncul  istilah Ganti  Menteri  Ganti Kurikulum atau  jika  dihendak  dikatakan  dengan  bahasa  yang  lebih  halus adalah Ganti  Pemerintahan  Ganti  Kebijakan. Pada  dasarnya,  pendidikan merupakan  faktor  yang  paling  mengakar  jika  berbicara  mengenai perkembangan  suatu  bangsa.Tidak  hanya  di  Indonesia,  seantero  jagat  pun memiliki  argumentasi  yang  serupa  jika  ditanya  mengenai  pembangunan bangsanya.Sifatnya  yang  krusial,  membuat  pendidikan  harus  terus bertransformasi  menyesuaikan  perkembangan  dan  kebutuhan  masyarakat. Dengan  kata  lain,  tubuh  pendidikan  harus  dibuat  sefleksibel  mungkin,
selentur  mungkin,  untuk  dapat  berjalan  beriringan  dengan  perkembangan manusia.  Bisa  dikatakan  masih  banyak  aspek-aspek  yang  masih  setengah matang  dalam  pendidikan  Indonesia  saat  ini.Mulai  dari  aspek  tenaga pendidiknya,  infrastrukturnya,  sarana  dan  prasaranya,  hingga  yang  sedang masa  gojang-ganjing  sekarang  adalah  kurikulumnya.Oleh  karena  itu menjadi  sangat  naif  jika  tidak  mengatakan  pendidikan  Indonesia  masih sangat ranum untuk disebut “ fix ”.Untuk itu, kebijakan demi kebijakan terus digulirkan oleh negara untuk mematangkan sistem pendidikan.
Namun  entah  mengapa,  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan, pemerintah lebih sering melewati carut marut yang sudah jelas ada didepan mata.Masalah  yang  paling  rawan  menurut  Illich  adalah  sekolah  menjadi sebuah  pasar  tenaga  kerja  yang  paling  cepat  tumbuh  (Freire  dkk,  2009: 545).Selain  itu,  perbaikan  infrastruktur  yang  sudah  tidak  layak,  politisasi jabatan  kepala  sekolah,  koherensi  dasar  keahlian  guru  dengan  mata pelajaran  yang  diampu,  hingga  mutasiguru  yang  dilakukan  semena-mena oleh  pemerintah  daerah  juga  perlu  diperhatikan.Pemerintah  lebih  senang mengotak-atik  kurikulum  yang  sebenarnya  bisa  dikatakan  bukan  masalah yang urgen untuk  dipecahkan.Pada  dasarnya  kurikulum  menjadi  salah  satu materi  yang  tidak  dapat  dipisahkan  jika  membahas  tentang  pendidikan (terutama  pendidikan  formal).  Ini  karena  kurikulum  adalah  kerangka  yang kemudian ditindaklanjuti oleh proses belajar mengajar. Belum lagi masalah- masalah diatas diselesaikan, pendidikan Indonesia kini diterpa oleh masalah yang  baru.Diakhir  masa  jabatanya  Nuh  selaku  menteri  pendidikan merancang  sistem  kurikulum  baru  untuk  pendidikan  Indonesia.  Kurikulum tersebut  diberi  nama  Kurikulum  2013.  Kemunculan  kurikulum  ini  pun diikuti  oleh  munculnya  pro  dan  kontra.Bukan  hanya  secara  substansial namun  pada  saat  pelaksanaan.Secara  susbstansial,  kurikulum  ini  dinilai terlalu  memberatkan  peserta  didik  karena  peserta  didik  lebih  banyak menghabiskan  waktu  mereka  di  sekolah.Hal  ini  disebabkan  oleh  makin padatnya  jam  pelajaran  setiap  harinya,  meskipun  beberapa  mata  pelajaran sudah  dihapuskan.Dalam  hal  waktu,  banyak  yang  menilai  waktu  yang dibutuhkan  sangat  singkat.  Kurikulum  ini  dirasa  seperti  proyek  yang  kejar tayang  karena  sang  pemilik  hendak  pensiun.  Selain  itu  banyak  pula  yang menyebut kurikulum ini sebagai kurikulum instan.
Menanggapi  hal  ini,  seperti  yang  dilansir  dari  sindonews.com  16 maret  2013  Nuh  berkata  bahwa  sebenarnya  kurikulum  ini  sudah  lama dipikirkan  namun  baru  bisa direalisasikan. Dengan demikian kurikulum  ini tidak  bisa  dikatakan  sebagai  kurikulum  instan.Nuh  juga  menganalogikan perubahan kurikulum ini seperti bahtera atau perahu Nabi Nuh.Menurutnya jika  kurikulum  segeradiganti,  maka  sistem  pendidikan  pun  segera  dapat terselamatkan.  Secara  substansial,  ada  yang  menganggap  kurikulum  ini adalah  kurikulum  yang  bias  masyarakat  kota  desa.  Ini  karena  kurikulum 2013  menghilangkan  mata  pelajaran  TIK.Argumentasinya  adalah  pelajaran TIK  dapat  dimanfaatkan  oleh  anak-anak  yang  berasal  dari  desa  untuk memahami kecanggihan teknologi. Hal ini tentu berbeda dengan anak-anak yang  berada  di  kota.  Dengan  fasilitas  yang  memadai,  anak-anak  kota  bisa saja  memahami  teknologi  tanpa  harus  bersusah  payah  mengikuti  mata pelajaran  TIK.  Efek  yang  ditimbulkan  dari  bias  ini  adalah  pendidikan semakin mengasingkan salah satu masyarakat karena ia miskin dan ia tidak akan mendapat keuntungan (Illich dkk, 2013: 13).
Masih terkait dengan perampingan mata pelajaran yang dituntut oleh kurikulum 2013, ditakutkan nantinya akan timbul hiruk pikuk lanjutan oleh guru-guru, akan banyak pertanyaan yang muncul mengenai status guru yang mata  pelajarannya  dibuang.  Ada  pula  kemungkinan  guru  menyalahi ketentuan  professional  yang  mensyaratkan  guru  untuk  mengajar  sesuai dengan  latar  belakang  keilmuannya.  Belum  lagi  masalah  substansial  itu selesai  dibahas,  perhatian  masyarakat  tertuju  pada  pelaksanaan  kurikulum yang amburadul .Mulai  dari  pendistribusian  buku  yang  lamban  hingga makin  lamanya  waktu  anak  berada  di  sekolah.  Ada  yang  menganggap bahwa ini dapat menjadikan anak mudah bosan berada di sekolah dan bosan pula  mengikuti  proses  belajar.  Meskipun  banyak  yang  mengkritik penerapannya,  ada  pula  pihak  yang  setuju  dengan  penerapan  kurikulum ini.Ada  yang  menggap  kurikulum  2013  adalah  kurikulum  yangbanyak memperbaiki  sistem  pendidikan  Indonesia  dan  mampu  mempersiapkan generasi yang siap menghadapi kehidupan abad 21.Selain itu kurikulum ini dinilai  dapat  pula  digunakan  sebagai  media  untuk  mengejar  ketertinggalan masyarakat Indonesia di mata dunia. Sekali tiga uang, kurikulum 2013 juga bisa  digunakan  sebagai  ajang  pembentukan  karakter  dengan  cara  yang
sederhana.  Seperti  dengan  mewajibkan  kegiatan  pramuka  di  tiap-tiap sekolah.  Setelah  secara  marathon  menerapkan  kurikulum  yang  dinamai sebagai  kurikulum  instan,  Anis  Baswedan  selaku  menteri  pendidikan  saat ini mengeluarkan peraturan baru melalui Permendiknas No 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan  Kurikulum 2006 dan  Kurikulum 2013. Peraturan  ini dikeluarkan karena penerapan kurikulum 2013 yang sangat instan dan masih memerlukan  uji  coba  lanjutan.Lebih  rinci,  dilansir  dari  CCN  Indonesia (2014) (http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141218055425-20-18957/ menteri-anies-keluarkan-peraturan-kurikulum-2013/), pada pasal dua menyebutkan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan  Kurikulum  2013  selama  tiga  semester  tetap  menggunakan Kurikulum 2013. Pro dan kontra yang dilakukan oleh masyarakat diutarakan dalam  sebuah  media,  baik  dalam  media  cetak  maupun  dalam  media elektronik  seperti  televisi.Kehadiran  media  memiliki  poin  positif  juga negatif dalam kehidupan manusia. Dampak negatifnya, media dapat dengan mudah digunakan oleh orang-orang tertentu untuk mendongkrak popularitas atau  tujuan  lain.  Seperti  yang  sering  dilakukan  oleh  artis  atau  bahkan politisi.Media  ini  dijadikan  sebagai  arena  untuk membangun  citra.  Sebagai contoh  politisi  dapatmelakukan  kampanye  dan  seolah-olah  menunjukkan bahwa  ia  dan  partainya  adalah  pro  rakyat  miskin.  Meskipun  demikian, media  juga  memiliki  poin  positif.Salah  satunya  adalah  media  dapat digunakan  sebagai  arena  diskusi  (baik  secara  intelektual  maupun  melalui celetukan-celetukan,  secara  lisan  atau  tulisan).  Seperti  pada  rubik  opini dalam  surat  kabar  hingga  dialog  interaktif  yang  dilakukan  oleh  beberapa stasiun televisi swasta. Opini-opini yang dicantumkan atau yang dilontarkan dianggap sebagai perwakilan dari suara masyarakat secara luas.
Dari  pemaparan  latar  belakang  diatas,  sangat  terlihat  kekuasaan sebenarnya  bersifat  luas  dan  tidak  hanya  terbatas  dalam  tatanan pemerintahan  atau  antara  relasi  pemilik  modal  dan  pekerja.  Ada  cara  lain yang  dapat  digunakan  untuk  menginterpretasikan  ideologi.  Oleh  karena  itu rumusan  masalah  yang  hendak  dicapai  adalah  “Bagaimana  polemik perubahan  kurikulum  yang  terjadi  dalam  media  sosial?”.Sesuai  dengan rumusan  masalah  diatas,  penelitian  ini  secara  umum  bertujuan  untuk memberikan  gambaran  rekonstruksi  polemik  perubahan  kurikulum  2013.
Secara khusus akan  membahas  mengenai:  1) Pro-kontra yang terjadi  dalam media massa,Aktor yang memproduksi wacana; 2) Ideologi yang digunakan dari  setiap  wacana  yang  dikeluarkan;  3)  Memetakan  pihak  mana  yang menjadi  kelompok  pro,  kontra,  atau  malah  ada  pihak  yang  seolah-oleh menjadi  mediator.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  diatas,  memang  ketika berbicara  mengenai  kekuasaan  dirasa  sangat  sempit  jika  hanya  melihatnya dari  relasi  pemilik  modal  dan  pekerja,  tuan  tanah  dan  buruh  tani,  pemilik alat produksi dan buruh. Ini karena kekuasaan  bersifat abstrak. Maksudnya adalah ketika suatu ideologi dipegang teguh dan pengetahuan yang dimiliki lebih  dari  pada  yang  lain,  dirasa  kekuasaan  akan  tetap  muncul.  Meskipun dalam kelompok yang sangat kecil sekalipun. Lebih fokus lagi, relasi kuasa yang berbeda juga diutaran oleh Michael Apple.Konsep utama dari Michael W.  Apple  adalah  mengenai  kekuasaan  dan  ketidakadilan  yang  tercermin dalam  kurikulum.Kurikulum  merupakan  arena  pertarungan  ideologi  dalam konteks  pendidikan.Dalam  perspektif  sosiologi  pengetahuan,  pengetahuan yang  diajarkan  dalam  pendidikan  menunjukkan  bagaimana  kelas  dominan memelihara  dan  melegitimasi  kekuasaan  dari  perankurikulum  (Arif,  2014: 37).  Sebagai  contoh,  mengkategorikan  sekolah  favorit  dan  yang  tidak favorit,  kemudian  memberikan  akses  yang  berbeda  untuk  dapat  masuk hingga lulus dari sekolah yang tergolong favorit.
Menurut Apple, sekolah tidak menunjukkan kekuasaan yang progresif tapi malah menggunakan sistem ekonomi dan budaya (Hidayat, 2013: 123). Dalam  hal  ini  ideologi  pihak  dominan  benar-benar  dipertahanan.Pihak dominan  menggunakan  budaya  popular  untuk  menunjukkan  identitas kelasnya.Sehingga  seperti  yang  sudah  dijelaskan  diatas  bahwa  pendidikan adalah  sarana  pelanggeng status  quo bagi  kelas  dominan.Dalam  bahasa Gramsci,  ideologi-ideologi  itu  masuk  melalui  suatu  sistem  yang  disebut sebagai  hegemoni.Ini  muncul  karena  ada  ruang  material  dan  saluran pendapatan.Maksudnya  adalah  pemilik  modal  untuk  mempengaruhi  buruh agar  tetap  mau  bekerja  dengannya,  contohnya  saja  dengan  perkataan  yang dilakukan  berulang-ulang.Pandangan  mengenai  hegemoni  ini  sebenarnya merupakan  jawaban  dari  pertanyaan  Marx  tentang  mengapa  revolusi  tidak segera  terjadi  pada  masyarakat  saat  itu  (Hidayat,  2013:  127).  Selain  itu sekolah  sebagai  sutu  lembaga  pendidikan  kadang-kadang  malah
menciptakan  persaingan  dan  ketegangan  antara  fungsi  ideologis  ekomoni karena  sekolah  tidak  hanya  merespon  kebutuhan  modal,  tetapi  juga  harus menjaga  legitimasi  untuk  kelompok  lain  (Hidayat,  2013:  130).Tidak  hanya itu, beberapa sekolah pun dinilai surplus menciptakan tenaga kerja.Pendidikan  juga  dirasa  semakin  kuat  diletakkan  dalam  sebuah dikotomi.Di  satu  sisi  pihak  dominan  merasa  bahwa  pendidikan  dan kebijakan-kebijakannya  sudah  melakukan  internalisasi  nilai  individualyang baik.Ini  dapat  dilihat  adanya  nilai  kompetisi  yang  kuat  yang  selalu ditanamkan  dalam  ranah  pendidikan.  Dalam  konteks  pendidikan  Indonesia munculnya  rangking    hingga  standar  kompetensi  dalam  setiap  mata pelajaran menjadikan anak untuk terbiasa bekerja keras .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  Analisis  Isi  ( Content  Analysis )  merupakan teknik  penelitian  untuk  membuat  inferensi  –  inferensi  yang  dapat  ditiru ( replicable ),  dan  sahih  data  dengan  memperhatikan  konteksnya.Analisis  isi berhubungan  dengan  komunikasi  atau  isi  komunikasi.Logika  dasar  dalam komunikasi,  bahwa  setiap  komunikasi  selalu  berisi  pesan  dalam  sinyal komunikasinya itu, baik berupa verbal maupun nonverbal.Sejauh ini, makna komuniaksi menjadi amat dominan dalam setiap peristiwa komunikasi.
Sebenarnya  analisis  isi  komunikasi  amat  tua  umurnya,  setua  umur manusia.  Namun,  panggunaan  teknik  ini  diintoduksikan  di  bawah  nama analisis  isi  ( content  analysis )  dalam  metode  penelitian  tidak  setua  umur penggunaan  istilah  tersebut.  Tuanya  umur  penggunaan  analisis  isi  dalam praktik  kehiudupan  menusia  terjadi  karena  sejak  ada  manusia  di  dunia, manusia saling menganalisis makna komunikasi yang dilakukan antara satu dengan  lainnya.Gagasan  untuk  menjadikan  analisis  isi  sebagai  teknik penelitian justru muncul dari orang seperti Bernard Berelson (1959).Ia telah menaruh  banyak  perhatian  pada  analisis  isi.  Tekanan  Berelson  adalah menjadikan  analisis  isi  sebagai  teknik  penelitian  yang  objektif,  sistematis, dan  deskripsi  kuantitatif  dari  apa  yang  tampak  dalam  komunikasi.  Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan dari semiotik, analisis  wacana,  dan  framing.  Ketiga  analisis  tersebut  adalah  terletak  pada titik  fokus  yang  hendak  dikaji.  Oleh  karena  itu  peneliti  memilih
menggunakan  analisis  isi  untuk  mengkaji  tentang  komunikasi  yang  terjadi dalam suatu fenomena yang dikembangkan oleh media. Dari analisis isi ini nantinya  akan  dapat  terlihat  pokok  perdebatan  yang  terjadi  dari  masing- masing  rezim.Teknik  analisis  isi  ( content  analysis), menurut  Holsti  (dalam Permatasari, 2008:  89) analisis  isi  merupakan suatu teknik penelitian untuk menarik  kesimpulan  dengan  mengidentifikasi  karakteristik-karakteristik khususnya  suatu  pesan  secara  objektif  dan  sistematis.  Teknik  analisis  ini sangat  erat  hubungannya  dengan  komunikasi  dan  analisis  komunikasi. Langkah-langkah  yang  kemudian  harus  dilakukan  untuk  menggunakan teknik  analisis  isi  kualitatif  adalah  pertama,  peneliti  harus    dapat merumuskan  dengan  tepat  apa  yang  ingin  dicapai.  Kedua,  memilih  unit analisis  yang  akan  diuji.  Jika  penelitian  berhubunngan  dengan  data  pesan dalam  media,  maka  perlu  dilakukan  identifikasi  terhadap  pesan  dan  media yang  mengantar  pesan.  Sumber  penelitian  yang  disasar  adalah  Harian Kompas  sejak  Oketober  2012  hingga  Februari  2015.  Subjek  ini  dipilih karena  Kompas dinilai sebagai surat kabar  yang memiliki perhatian khusus terhadap  pendidikan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  konsistensi  Kompas mengikuti perkembangan wacana pendidikan yang terjadi.Pemwacanaan ini dapat  dilihat  dari  rubik  opini  dan education  news yang  telah disediakan.Berita  yang  diambil  pun  tentunya  tidak  setiap  hari  dalam  kurun dua tahun tersebut.Melainkan hanya pada tanggal-tanggal yang menyertakan tulisan  mengenai  perubahan  Kurikulum  2013  saja.  Mengingat  wacana dibentuk  tidak  hanya  melalui  satu  media,  maka  pembekoran  wacana  yang dilakukan  pun  dibantu  dengan  media  massa  yang  lain,  seperti  CNN, Metrotvnews.Com,  Liputan6.Com,  dan  masih  banyak  lagi  yang  lain.  Ini dilakukan dengan cara membelah subjek-subjek yang memproduksi wacana berdasarkan diskursusnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Saat  kebijakan  perubahan  kurikulum  menjadi  marak,  tongkat  masa  depan pendidikan  Indonesia  berada  ditangan    Nuh.  Ada  yang  menganggap perubahan ini terlalu mengada-ada, ada pula yang menganggap kebijakan ini terlalu  terlalu  instan.Namun  hal  ini  ditepis  oleh  Nuh.  seperti  yang  dilansir oleh  rubik  opini  dalam  Kompas.Com,  Nuh  mengatakan  bahwa  sebenarnya
kurikulum yang diimplementasikan saat itu sudah dipikirkan secara matang dalam  jangka  waktu  yang  sangat  lama,  yaitu  pada  tahun  2006    namun anehnya  kenapa  harus  saat  beliau  akan  habis  masa  jabatan  baru diimplementasikan.
Hal  inilah  yang  menimbulkan  banyak  perbincangan,  kajian mendalam,  hingga sindiran sinis  mengenai kebijakan pergantian kurikulum tersebut.Dari data yang diproleh, ditemukan perubahan pandangan terhadap pemerintah.Pada  masa  pemerintahan  Menteri  M.Nuh  cibiran  terus bermunculan.Sedangkan  pada  pertengahan  tahun  2014,  Mentri  Pendidikan diambil alih oleh Anie Baswedan. Pada  pemerintahan  yang  baru  ini, publik  seperti  diberi  angin  segar  karena  Anies  segera  melakukan  evaluasi terhadap  kurikulum  2013.  Alhasil,  menurut  hasil  evaluasi  yang  dilakukan pemerintah  wajib  melakukan  evakuasi.Hal  yang  kemudian  ditempuh  oleh Anies  adalah  pemberlakuan  dua  kurikulum  sekaligus.Secara  rinci pernyataannya  dilansir  dalam  MetroTVNews.Com.  Anies  berpendapat bahwa  pemberhentian  kurikulum  hanya  diperuntukkan  bagi  sekolah  yang baru  melaksanakan  Kurikulum  2013  selama  kurang  dari  tiga  semester  dan kembali  padamenerapkan  Kurikulum  2013  selama  tiga  semester diperbolehkan  untuk  melanjutkan  kurikulum  yang  ada.  Dalam  hal  ini banyak  tulisan  atau  opini  yang  seakan  berbalik  arah.Dikatakan  demikian karena  dapat  dilihat  pada  saat  masa  pemerintahan  Nuh  opini  yang  ditulis oleh penulis cenderung bernada kontra dan berada pada Wacana Tandingan (Counter  Discourse) .Sedangkan  setelah  keputusan  baru  dibuat  oleh  Anies nada  tulisan  mereka  cenderung  berubah  menjadi  relatif  atau  memberi masukan  kepada  pemerintah  untuk  evaluasi.Jika  dilihat  lagi  dalam  tulisan- tulisan  mereka,  kedudukan  ini  berubah  tidak  secara  eksplisit.Penulis  tidak serta  merta  memandang  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Anies  sebagai kebijakan  yang  baik.Penulis  lebih  cenderung  memberikan  masukan sehingga kedudukan tulisannya pada masa Pemerintahan Anies berada pada wacana relatif.
Perubahan  perspektif  atau  pandangan  tidak  lepas  dari  organisasi yang  menaungi.Ada  kesamaan  pola  pikir  yang  membuat  suatu  oraganisasi terbentuk.Organisasi  yang  pada  dasarnya  kontra  terhadap  peemerintah tentunya  terbentuk  dari  orang-orang  yang  kontra  terhadap  kebijakan  atau
pada  rezim  Jokowi  ada  istilah  prorakyat  miskin,  prorakyat  kecil,  dan  lain sebagainya.  Organisasi  atau  kedudukan  yang  dapat  dikatagorikan  sebagai pro pemerintah. Tidak banyak memang yang menuliskan dukungan terhadap kabijakan  pemerintah  Nuh  namun  tetap  ada  beberapa  yang  melakukan itu.Seperti  yang dilakukan oleh  Anita Lie. Pada masa pemerintahan Nuh  ia merupakan anggota atau tim pelaksanaan Kurikulum 2013. Tidak heran jika dalam dua tulisannya ia cenderung membela pelaksanaan Kurikulum 2013.
Ini tentu berbeda dengan Retno Listryarti, Muhammad Abduhzen, Ki Supriyoko,  dan  Doni  Koesoema.Pada  dasarnya  mereka  berasal  dari organisasi  yang  berbeda,  namun  mereka  sama-sama  menentang  perubahan kurikulum  yang  dilakukan  oleh  Nuh.  Seperti  Retno  Listryarti.  Latar belakangnya  yang  merupakan  sekjen  FGSI  membuat  tulisannya  cenderung mengutarakan  kekurangan  Kurikulum  2013  dari  kaca  mata  seorang guru.Artinya,  dalam  penerapan  Kurikulum  2013  dianggap  sebagai penghambat kinerja guru. Ini karena guru menjadi memiliki beban berlebih dan proses mengajarnya cenderung terganggu.
Lain  Retno,  lain  pula  Abduhzen  latar  belakangnya  sebagai  seorang anggota  PGRI  memandang  pendidikan  yang  sangat  pedagogis.Tulisan- tulisannya  tidak  pernah  luput  dari  hakikat  pendidikan  yang  semestinya.Ia banyak  mengkritik  perubahan  kurikulum  baik  secara  hakikat  maupun pelaksanaan.  Menurutnya  kurikulum  yang  diterapkan  saat  itu  sangat  carut marut terlebih  ia  menyatakan  pula  ada  permainan  politik  dalam  pengadaan buku pelajaran. Namun ketika kementrian pendidikan berada ditangan Anies arah  tulisan  Abduhzen  menjadi  berbeda,  yaitu  berada  pada  jalur  wacana relatif.  Ini  bukan  merupakan  suatu  yang  aneh  jika  melihat  latar  belakang Abduhzen  yang  merupakan  seorang  dosen  di  Universitas.Paramadina  yang mana  sebelum  menjadi  mentri, Anies adalah seorang Rektor di Universitas tersebut.Mungkin  karena  memang  Abduhzen  setuju  dengan  jalan  yang diambil Anies atau mungkin juga sebagai bentuk solidaritas.
Tulisan lain yang menarik perhatian pembaca adalah tulisan milik Ki Supriyoko.  Latar  belakangnya  yang  menjadi  pengurus  dari  organisasi- organisasi  Tamansiswa  membuat  tulisannya  tidak  lepas  dari  konsep pendidikan  Ki  Hajar  Dewantara.Dua  tulisannya  dikeluarkan  pada  masa pemerintahan  yang  berbeda.  Pada  masa  pemerintahan  Nuh  ia  banyak
mengkritik kebijakan Nuh dan  menganggap kebijakan tersebut tidak sesuai dengan  dengan  hakikat  pendidikan  yang  ditawarkan  oleh  Ki  Hadjar Dewantara. Namun ketika masa jabatan Anies ia memang tidak serat merta mengatakan  bahwa  ia  mendukung  kuputusan  tersebut  namun  ia  seakan meng-iya-kan  pidato  yang  dilakukan  Jokowi  saat  berkunjung  di  Taman Siswa.  Ia  berharap  agar  Anies  selaku  menteri  pendidikan  memperhatikan dan mempertimbangkan pidato yang disampaikan oleh Jokowi tersebut.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  atas  didapati  bahwa  polemik yang terjadi terbagi dalam dua rezim pemerintahan yaitu masa pemerintahan SBY  periode  dua  dan  masa  pemerintahan  Jokowi.Polemik  berawal  dari masa  pemerintahan  SBY  yang  membuat  kebijakan  mengenai  kurikulum baru, yang selanjutnya dinamai Kurikulum 2013.Kurikulum ini dimaksudkan  agar  generasi  muda  mampu  memenuhi  persaingan  MEA. Banyak  penulis  yang  melakukan  kritikan  terhadap  penerapan  kurikulum baru  (Kurikulum  2013).Para  penulis  mengkritik  mulai  dari  waktu  yang terlalu  cepat  hingga  pelaksanaan  yang  kacau.  Pada  dasarnya  kritik  yang diutarakan  berdasarkan  hakikat  pendidikan  yang  dinilai  kurang  sesuai dengan  apa  yang  seharusnya.  Meskipun  ada  pula  yang  setuju  dengan kurikulum tersebut dan beranggapan bahwa Kurikulum 2013 adalah wadah yang  disediakan  oleh  pemerintah  untuk  mempersiapkan  generasi  yang  siap menghadapi persaingan global.
Namun  setelah  pemerintahan  berganti  tangan  dan  dibuatnya kebijakan  baru  (kebijakan  tentang  evaluasi  kurikulum  dan  akhirnya menerapkan  dua  kurikulum)  beberapa  tulisan  pun  berputarbalik.  Beberapa para  penulis,  seperti  Mohammad  Abduhzen,  Doni  Koesoema,  dan  Ki Supriyoko  yang  awalnya  menjadi  wacana  tandingan  bagi  kebijakan  SBY kini  berubah  menjadi  wacana  relatif.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  latar belakang  mereka  yang  merupakan  satu  alamater  dengan  Anies,  anggota PGRI, dan pemerhati pendidikan.
Penerapan  kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  dan  kritik  yang dilakukan sebagai  bentuk dari perlawanan tidak pernah  lepas dari  ideologi- ideologi  yang  melatarbelaknginya.Latar  belakang  M  Nuh  dan  Boediono
yang  termasuk  kaum  teknokrat  mengnyebabkan  keputusan-keputusan  yang sangat hegemonik.Sementara itu kritik  yang dilakukan oleh  beberapa pihak sangat nasionalis.Ini karena  mareka kembali pada romantisisme pembuatan UUD  yang  seharusnya  digunakan  sebagai  dasar  pembuatan  kebijakan lanjutan.Selain itu angan-angan kesempurnaan pendidikan yang kemukakan oleh  pendahulu  asal  Indonesia  (Ki  Hadjar  Dewantara)  juga  tidak  luput dijadikan dasar.
Jika  dipahami  secara  mendalam,  pada  dasarnya  secara  filosifi penerapan  Kurikulum  2013  ini  mengikuti  cita-cita  pendidikan  kritis  atau Freireian.  Artinya  pendidikan  harus  meletakkan  siswa  sebagai  subjek  yang memiliki  kesadaran,  bukan  sebagai  objek  (atau  dapat  diibartkan  sebagai bejana  yang  terus  menurus  diisi).  Kesadaran  yang  dimaksud  disini  terbagi dalam  tiga  tahap,  yaitu  kesadaran  semi  intransitif  adalah  ketidak  mampuan masyarakan  mengobjektifasi  fakta  sehingga  kenyataan  hidup  menjadi superealitas;  kesadaran  ttransitif  naif  merupakan  perkembangan  kesadaran karena  penindasan  telah  sampai  pada  titik  klimaks  sehingga  muncul keinginan  untuk  melakukan  perlawanan;  kemudian  yang  terakhir  adalah kesadaran  transitif  kritis  merupakan  kesadaran  pada  masyarakat  sehingga mampu  memandang  secara  kritis  lingkungannya,  memisahkan  diri  dari lingkungan  yang  menindas,  kemudian  melakukan  tindakan  untuk membebaskan  diri  (Freire,  6:  2008).  Siswa  diajari  berkembang  dengan pengetahuan  dan  pengalaman  yang  dimilikinya  sendiri.  Sehingga  ini  dapat dikatakan  sebagai  usaha  menghadirkan  kesadaran  dalam  masyarakat, ketergantungan  siswa  terhadap  guru  pun  lama  kelamaan  memudar.  Selain itu  siswa  nantinya  diharapkan  dapat  memahami  secara  kritis  hubungan antara  materi  pelajaran  dengan  realitas  sosial  masyarakat  yang  terjadi. Sehingga  muncul  kesadaran  transitif  kritis  dalam  diri  siswa.  Namun praktiknya  di  lapangan,  guru  sama  sekali  tidak  boleh  mengajarakan pegetahuan  atau  dituntut  untuk  mengajarkan  pengetahuan  saat  siswa  ada yang  bertanya.  Ini  kemudian  yang  meletakkan  guru  tidak  sebagaimana mestinya.  Tetap  saja  tidak  ada  dialog  yang  terjadi  antara  murid  dan  guru. Belum  lagi  kebijakan  yang  mewajibkan  anak  untuk  naik  kelas.  Ini  malah seolah menjadi alat represi sehingga tahap kesadaran tidak berjalan.
Namun penerapan Kurikulum  2013 yang serta merta tersebut masih belum  sanggup  mewujudkan  cita-cita  Freire  di  Indonesia.  Keadaan  sosial masyarakat  Itali  pada  saat  Freire  memunculkan  kesadaran  disana  dengan masyarakat Indonesia saat ini sangat berbeda. Pada saat itu, masyrakat Itali dapat dikatakan sangat tertinggal, sehingga pemilik modal saat itu merepresi kesadaran  dengan  cara  membiarkan  masayarakatnya  menjadi  muta  aksara dan  buta  angka.  Sedangkan  dalam  konteks  masyarakat  Indonesia  saat  ini sangat  berbeda.  Kesenjangan  masyarakat  yang  semakin  parah  setiap tahunnya  membuat  masyarakat  Indonesia  lebih  cenderung  mengedepankan sektor  ekonomi  daripada  pendidikan.  Ini  kemudian  yang  memunculkan stikma bahwa perubahan kurikulum hanya dijadikan arena politik bagi yang berkepentingan.  Kerancuan  pelaksanaan  memunculkan  banyak  spekulasi terhadap  kurikulum  baru  ini.  Spekulasi  -  spekulasi  yang  terjadi memunculkan  wacana  baru  dalam  pelaksanaan  kurikulum  tersebut.  Dalam satu  rezim  wacana  yang  muncul  sebagai  wacana  tandingan  berubah kedudukan menjadi wacana relatif dalam rezim berikutnya.
Bertambah  parah  ketika  dalam  pelaksanaannya  kurikulum  ini menghilangkan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pemerintah  menilaipengurangan  mata  pelajaran  ini  didasarkan  pada kehidupan  nyata  anak  usia  sekolah  dasar  sudah  mampu  mengoprasikan computer  maupun handphone dengan  fasih.  Namun  hal  ini  dinilai  sebagai kebijakan yang anti rakyat.Sebab anak-anak yang tinggal di pedesaan belum mampu  mengoprasikan  komputer  maupun handphone dengan  baik.
Akibatnya,  di  masa  depan  kesenjangan  sosial  dalam  masyarakat  akan semakin jauh dan sifat kompetitif dari masyarakat akan semakin terasa.
Dari  penjabaran  yang  sudah  dilakukan  diatas,  polemik  yang  terjadi akibat  perubahan  Kurikulum  2013  ini  bukan  hanya  menjadi  polemik  antar rezim  melainkan  sudah  menjadi  polemik  masyarakat  Indonesia  pada umumnya. Penerapan kurikulum yang didasari oleh konsep Freireian dirasa masih  belum  tepat  guna.Masyarakat  masih  perlu  penyesuaian  hingga kurikulum yang diterapkan ini sudah dapat dikatakan matang.Assement pun pada dasarnya memang perlu dilakukan untuk melihat kekurangan yang ada pada  kurikulum  yang  sedang  diterapkan.Jika  perlu  pembaruan  harus dilakukan pembaruan, jika memerlukan penembahan ya harus
ditambah.Singkat kata pemerintah diharamkan tutup telinga dari suara-suara rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif,  Mukhrizal,  dkk.  2014. Pendidikan  Posmodernisme:Telaah  Kritis Pemikiran Tokoh Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Barker, Chris. 2011. Cultural Studies : Teori & Praktik. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
Budiono,  dkk.  2013. Forum  Mangunwijaya  VII:  Menyambut  Kurikulum 2013 . Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Eriyanto.  2002. Analisis  Framing,  Konstruksi,  Ideologi,  dan  Politik Media. Yogyakarta : LkiS. Fakih,  Mansur,  Rom  Topatimasang,  dkk.  2001. Pendidikan  Popular Membangun Kesadaran Kritis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Freire, Paulo, Ivan Illich, Erich Fromm, dkk. 2009. Menggugat Pendidikan: Fundamentalis,  Konservatif,  Liberal,  Anarkis (terj).  Harry  Wahyu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Freire,  Paulo.  2008. Pendidikan  Kaum  Tertindas (terj).  Imam  Ahmad. Jakarta: LP3ES.
Hidayat,  Rakhmat.  2013. Pedagogi  Kritis:  Sejarah,  Perkembangan  dan Pemikiran. Jakarta: PT RajaGrafindo. Illich,  Ivan,  dkk.  2013. Sekolah  Dibubarkan,  Lantas  Mau  Apa?:  Pro  dan Kontra  Terhadap  Pandangan  Ivan  Illich (terj).  Ign  Gatut  Saksono. Yogyakarta: Ampera Utama.
Indawatik,  R.,  Kartono,  D.  T.,  &  Utami,  T.  (2018).  Eksklusifitas  Siswa (Studi Fenomenologi Konstruksi Sosial Pola Eksklusifitas Siswa pada Kelas  Unggulan  di  SMA  Muhammadiyah  1  Sragen  Tahun  Ajaran 2011/2012). Jurnal Analisa Sosiologi , 2 (1).
Martono,  Nanang.  2014. Sosiologi  Pendidikan  Michel  Foucault: Pengetahuan,  Kekuasaan,  Disiplin,  Hukuman,  dan  Seksualitas. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Mills,  Sara.  2007. Diskursus:Sebuah  Piranti  Analisis  dalam  Kajian  Ilmu
Sosial (terj). Ali Noer Zaman. Jakarta: Penerbit Qalam. Suseno, Franz Magnis. 2003. Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Tilaar,  H.A.R,  Riant  Nugroho.  2012. Kebijakan  Pendidikan:  Pengantar untuk  Memahami  Kebijakan  Pendidikan  dan  Kebijakan  Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Tilaar,  H.A.R.  2012. Perubahan  Sosial  dan  Pendidikan:  Pengantar Pedagogik Transformanif untuk Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta. ____________  .  2015. Pedagogik  Teoretis  Untuk  Indonesia. Jakarta:  PT. Kompas Media Nusantara.
Wulandari,  R.  W.,  Soemanto,  R.  B.,  &  Kartono,  D.  T.  (2018).  Pola  Asuh Long  Distance  dalam  Pembentukan  Konsep  Diri  Remaja  (Studi Diskriptif  Tentang  Pola  Asuh  Long  Distance  dalam  Pembentukan Konsep  Diri  Remaja  di  SMAN  1  Girimarto,  Kabupaten Wonogiri). Jurnal Analisa Sosiologi , 2 (1).