PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1257

## IMPLEMENTATION OF LAND ACQUISITION FOR
PUBLIC INTEREST INFRASTRUCTURE

## DEVELOPMENT IN NORTH LUWU REGENCY REVIEWED FROM THE ASPECT OF JUSTICE
Hamsah Universitas Terbuka Indonesia hamsah0710@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengekplorasi  pelaksanaan  proses  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum  di  kabupaten  Luwu  Utara  apakah  telah memenuhi  asas  keadilan.  Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  sebagai metodologi  penelitian,  proses  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan  studi  literatur. Berdasarkan  pembahasan  dan  analisis  studi  literatur  dan  hasil  wawancara,  dapat dijelaskan  bahwa  proses  pengadaan  tanah  ini  melibatkan  tahap  perencanaan,  sosialisasi kepada  masyarakat,  inventarisasi  dan  identifikasi  lahan,  penilaian  nilai  tanah, musyawarah  dengan  masyarakat,  dan  pemberian  ganti  rugi.  Pentingnya  aspek kemanusiaan  dan  keadilan  dalam  pengadaan  tanah  ini  menuntut  pemberian  kompensasi yang  adil  dan  wajar,  dengan  mempertimbangkan  nilai  properti,  kerugian  finansial, kerugian  sosial,  dan  kerugian  non-materiil  yang  dialami  oleh  masyarakat  terdampak. Melibatkan  pemilik  lahan  dan  masyarakat  dalam  proses  penilaian  nilai  dan  perundingan kompensasi  menjadi  kunci  dalam  menjaga  keadilan  dalam  proses  pembebasan  lahan. Kesimpulan  dari  penelitian  ini  yaitu  pelaksanaan  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Luwu Utara telah berjalan dengan baik dan dapat dikatakan memenuhi asas keadilan.
Kata Kunci : Keadilan, Infrastruktur Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah

## ABSTRACT
This  study  aims  to  explore  the  implementation  of  land  acquisition  processes  for development  in  the  public  interest  in  North  Luwu  District  and  assess  whether  they  have met  the  principles  of  justice.  Using  a  descriptive  qualitative  approach  as  the  research methodology,  data  collection  was  conducted  through  interviews  and  literature  studies. Based on the discussion and analysis of literature studies and interview results, it can be explained  that  the  land  acquisition  process  involves  planning  stages,  community socialization, land inventory and identification, land valuation, community consultations, and  compensation  provision.  The  importance  of  humanitarian  and  fairness  aspects  in land acquisition necessitates the provision of fair and reasonable compensation, taking in to  account  property  value,  financial  losses,  social  losses,  and  non-material  losses experienced  by  affected  communities.  Involving  landowners  and  communities  in  the process of valuation and compensation negotiation is key to ensuring justice in the land acquisition process. The conclusion of this study is that land acquisition for development in  the  public  interest  in North Luwu  District  has  been  conducted  effectively  and  can  be considered to have fulfilled the principles of justice.
Keywords: Justice, Public Interest Infrastructure, Land Acquisition .
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1258

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Luwu  Utara  didirikan  pada  tahun  2013  sesuai  dengan ketentuan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1999  yang mengatur  pembentukan  wilayah  tersebut.  Masamba  adalah  ibukota  Kabupaten Luwu  Utara,  terletak  sekitar  430  kilometer  di  utara  Makassar,  ibu  kota  Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Kabupaten Luwu Utara terletak antara 01o 53' 19" -  02o 55' 36" Lintang Selatan dan 119o 47' 46"  - 120o 37' 44" Bujur Timur. Kabupaten  ini  terletak  di  jalur  jalan  trans  Sulawesi  yang  menghubungkan Sulawesi  Tengah,  Sulawesi  Tenggara,  dan  Sulawesi  Utara.  Wilayah  Kabupaten Luwu  Utara  mencakup  berbagai  jenis  topografi,  termasuk  pegunungan,  dataran tinggi, dataran rendah, dan dataran landai {Formatting Citation}.
Kabupaten  Luwu  Utara  memiliki  luas  wilayah  sebesar  7502,58  kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 442.472 jiwa pada tahun 2020. Secara administratif, pemerintahan Kabupaten Luwu Utara terbagi menjadi 12 kecamatan yang  mencakup  172  desa  dan  7  kelurahan  (BPS  Luwu  Utara,  2020).  Di  wilayah Kabupaten Luwu Utara terdapat sekitar 8 sungai besar yang mengalir.
Seiring  dengan  peningkatan  jumlah  penduduk,  permintaan  akan  fasilitas dan  ruang  publik  semakin  meningkat  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat. Fasilitas  ini  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  mendorong  pertumbuhan ekonomi  dalam  masyarakat  (Fahmi,  2022).  Infrastruktur,  yang  mencakup transportasi,  komunikasi,  teknologi  informasi,  energi,  listrik,  perumahan, permukiman,  dan  air,  merupakan  komponen-komponen  krusial  dalam  proses produksi dan menjadi pilar utama pembangunan nasional. Komponen ini terutama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan sektor ekonomi seperti perdagangan,  industri,  dan  pertanian.  Selain  itu,  infrastruktur  juga  memfasilitasi pembentukan  jaringan  distribusi,  pasokan  energi,  dan  faktor  produksi  lainnya, sehingga  meningkatkan  produktivitas  dan  mendukung  kelancaran  pembangunan nasional  secara  keseluruhan.  Misalnya  pembangunan  taman  atau  tempat  wisata warga  akan  memberikan  dampak  positif  terhadap  ekonomi  masyarakat  (Rozi  & Widiyarta, 2018)
Untuk  mencapai  tujuan  nasional  dan  meningkatkan  kesejahteraan penduduknya,  Kabupaten  Luwu  Utara  harus  memusatkan  perhatian  pada pembangunan  infrastruktur  yang  melayani  kebutuhan  masyarakat.  Salah  satu langkah awal dalam upaya  ini adalah pembebasan tanah  yang telah dimiliki oleh masyarakat  setempat.  Proses  pengelolaan  tanah  ini  melibatkan  pencabutan  hak atas tanah dari pemilik saat  ini dan  memberikan  kompensasi  yang sesuai dengan hukum  yang  berlaku.  Namun,  pelaksanaan  pencabutan  hak  tersebut  sering  kali menghadapi  tantangan  akibat  berbagai  faktor  selama  prosedur  hukum
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1259
dilaksanakan.
Meskipun  terdapat  undang-undang  seperti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2012  yang  mengatur  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  kepentingan umum,  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2021,  masih  ada  beberapa masalah yang menghambat efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut. Akibatnya, tujuan  pengadaan  tanah  yang  dimaksudkan  tidak  sepenuhnya  tercapai.  Hal  ini mengakibatkan  ketidakmampuan  untuk  memenuhi  tenggat  waktu  yang  telah ditentukan  dalam  UU  Pengadaan  Tanah.  Sebagai  contoh,  menurut  undang- undang,  proses  pengukuran  dan  pengumpulan  data  yuridis  seharusnya diselesaikan  dalam  waktu  30  hari.  Namun,  memenuhi  batas  waktu  ini  terbukti sangat menantang. Berbagai kendala yang muncul di lapangan, termasuk kendala administratif,  sosial,  dan  keamanan,  juga  berdampak  pada  ATR/Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara.
Proses  Pengadaan  tanah  bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  melalui  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Luwu  Utara,  juga  perlu  memperhatikan  aspek  keadilan.  Dalam  melaksanakan pengadaan  tanah,  penting  bagi  pemerintah  daerah  untuk  memastikan  bahwa proses tersebut dilakukan secara adil dan merata bagi seluruh pemilik tanah yang terkena  dampak.  Hal  ini  penting  untuk  menjaga  hak-hak  pemilik  tanah  dan memberikan  kompensasi  yang  layak  sesuai  dengan  nilai  dari  tanah  yang dibebaskan.  Dengan  memperhatikan  aspek  keadilan,  pemerintah  daerah  dapat meminimalkan potensi konflik dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat.
Pelaksanaan  proses  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentingan umum di kabupaten Luwu Utara perlu dilakukan kajian Oleh karena itu  kajian  dan  penelitian  tentang  fenomena  tersebut  penting  dilakukan.  Hal  ini untuk  melihat  apakah  pelaksanaanya  telah  sesuai  dengan  perundang-undangan dan adil.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yang  melibatkan  tinjauan pustaka  dan  wawancara  sebagai  pendekatan  penelitian.  Tinjauan  literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi relevan dan mendapatkan pemahaman yang  komprehensif  tentang  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  di Indonesia.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  membandingkan  proses  pembebasan tanah  antara  Luwu  Utara  dan  daerah  lain.  Selain  itu,  wawancara  juga  dilakukan untuk  mendapatkan  pandangan  masyarakat  yang  menerima  ganti  rugi  atas penggunaan tanah mereka untuk pembangunan fasilitas umum.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1260

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  analisis  studi  literatur  Pengadaan  tanah  bagi  pembangunan untuk  kepentingan  umum  di  Kabupaten  Luwu  Utara  telah  dilaksanakan  sejak Tahun  2017  yang  lalu  dan  masih  berlangsung  sampai  saat  ini.  Pelaksanaan kegiatan  pengadaan  tanah  dlakukan  secara  bertahap  pada  lokasi  yang  telah ditentukan.  Berdasarkanhasil  wawancara  dengan  salah  satu  staf  Kantor  BPN Kabupaten  Luwu  Utara  (Tgl  12  Juni  2022),  menjelaskan  bahwa  perencanaan pembebasan lahan yang akan digunakan untuk kepentingan umum telah dilakukan sebelumnya.  Hal  ini  dilakukan  mulai  dengan  kajian  mengenai  hal-hal  apa  saja yang berhubungaan dengan rencana kepentingan umum.
Salah  satu  aktivitas  awal  dalam  pengadaan  tanah  adalah  tahapan perencanaan  yang  dilakukan  oleh  pihak  pemerintah  telah  sesuai  dengan perundang-undangan  No  2  tahun  2012  pada  pasal  15  dimana  tahap  perencanaan yaitu  diawali  dengan  menyusun  dokumen  perencanaan  yang  memuat  tujuan  dan maksud, gambaran umum, hingga rencana anggaran.
Tahap  yang  dilakukan  selanjutnya  ada  pada  tahap  pelaksanaan  yakni  sub tahapan  perencanaan,  pada  tahap  ini  dilakukan  sosialisasi  melalui  pemberian informasi  kepada  masyarakat  mengenai  akan  dilakukannya  pembebasan  lahan atau  pengadaan  tanah  didaerahnya.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah satu  responden  (HK  51  tahun,  10  april  2022)  diketahui  bahwa  sebelumnya  telah ada informasi baik dari sesama warga maupun dari perangkat desa mengenai akan ada pembebasan lahan untuk infrastruktur bendungan dan saluran irigasi. Namun untuk  kepastiannya  setelah  petugas  dari  kantor  BPN  Luwu  Utara  yang menyampaikan mengenai rencana pembebasan lahan.
Berdasarkan  informasi  yang  tersedia,  pelaksanaan  rencana  pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  telah  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  yang mengatur  pengadaan  tanah.  Tahap  awal  melibatkan  partisipasi  masyarakat,  di mana  instansi  terkait  memberitahukan  kepada  warga  yang  terkena  dampak mengenai  rencana  pengadaan  tanah  yang  akan  dilakukan.  Selanjutnya,  informasi ini  telah  secara  resmi  disampaikan  kepada  pihak  otoritas  yang  berwenang, termasuk  Kepala  Kantor  Agraria  dan  Tata  Ruang  (ATR)/Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  Pemerintah  Daerah  Tingkat  I,  Bupati,  camat  setempat,  dan pemerintah desa yang terlibat secara langsung dalam proses pengadaan tanah.
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  2  Tahun  2012  Tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  (2012)  dalam pasal  16  dijelaskan  langkah  awal  setelah  proses  kajian  dan  perencanaan  yaitu pemberitahuan mengenai rencana pembangunan kepada masyarakat selaku pihak - pihak  yang ada disekitar  lokasi atau pihak-pihak yang  memiliki  lahan  yang akan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1261
dijadikan  fasilitas  kepentingan  umum.  Penyampaian  informasi  ini  bertujuan  agar masyarakat  dapat  mengetahui  dan  mempersiapkan  dokumen-dokumen  yang mendukung  hak  kepemilikan  atas  tanah  yang  mereka  miliki.  Hal  ini  akan memudahkan tahap inventarisasi dan identifikasi tanah di kemudian hari.
Kesesuaian  prosedur  tatalaksana  dalam  proses  pembebasan  lahan  yang akan  digunakan  untuk  kepentingan  umum  memiliki  peran  penting  dalam memberikan  rasa  keadilan  pada  masyarakat  (G.  I.  Fahmi  &  Musyarri,  2020). Dalam konteks ini, mematuhi prosedur yang ditetapkan secara transparan dan adil menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan dan keadilan  bagi  seluruh pihak  yang terlibat.  Tindakan  tersebut  dapat  meminimalkan  konflik  dan  memastikan  bahwa kepentingan  umum  tidak  hanya  terpenuhi,  tetapi  juga  mencerminkan  keadilan bagi seluruh masyarakat.
Pada  tahapan  selanjutnya  setelah  penyampaian  informasi  rencana berdasarkan perundang-undangan  yaitu proses  inventarisasi dan  identifikasi  yang dilakukan  oleh  Satgas  yang  telah  ditetapkan.  Tahapan  inventarisasi  dan identifikasi  lahan  dimaksudkan  untuk  memastikan  bahwa  lahan  yang  dimaksud benar-benar  ada  dan  aman  untuk  proses  selanjutnya.  Berdasarkan  wawancara dengan  pihak  satuan  tugas  (Tgl  17  Juni  2022)  yang  diperoleh  penjelasan  bahwa proses  inventarisasi  dan  identifikasi  yang  dilakukan  sesuai  dengan  keputusan penunjukan  lokasi  oleh  pejabat  berwenang.  Proses  ini  nantinya  menghasilkan informasi  bagi  penaksir  pemberian  ganti  kerugian  kepada  masyarakat.  Yang dilakukan  pada  kegiatan  inventarisasi  dan  identifikasi  adalah  memastikan  lokasi atau  letak  objek,  luas  lahan  dan  segala  sesuatu  yang  ada  di  atas  dan  di  bawah tanah  sebagaimana  aturan  yang  berlaku.  Data  ini  akan  menjadi  dasar  informasi bagi  penaksir  untuk  memberikan  penilaian  kelayakan  harga  yang  akan  diberikan kepada pemilik sebagai ganti kerugian lahan.
Hasil  wawancara  dengan  warga  masyarakat  (Tgl  27  Juli  2022)  terkait dengan  pembebasan  lahan  menmperoleh  informasi  bahwa  pada  kegiatan inventarisasi dan identifikasi, warga selaku pemilik lahan tidak pernah dilibatkan oleh petugas pada kegiatan tersebut, sehingga warga tidak mengetahui seperti apa kegiatan  yang  dilakukan  oleh  petugas  yang  melakukan  inventarisasi  dan identifikasi  tersebut.  Hal  ini  menimbulkan  kekhawatiran  mengenai  adanya kekeliruan  dalam  proses  inventarisasi  dan  identifikasi.  Dikarenakan  warga berpandangan  yang  paling  mengetahui  kondisi  tanah  adalah  pemiliknya. Misalnya, tanaman apa saja yang ada diatasnya atau bangunan dan benda berharga lainnya.  Selain  itu,  warga  melihat  bahwa  pelibatan  pemilik  lahan  akan memberikan  informasi  yang  benar  untuk  mencegah  terjadinya  kerugian  bagi warga.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1262
Esensi  pelibatan  warga  masyarakat  dalam  inventarisasi  dan  identifikasi terhadap  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  akan  semakin  memperkuat data  untuk  satuan  tugas  sehingga  dalam  penetapan  pembebasan  lahan  atau tanah masyarakat  yang  terkena  pembebasan  tanah  untuk  kepentingan  umum  tidak terjadi  perbedaan  persepsi  kedua  belah  pihak.  Namun,  pelibatan  warga  dalam proses  inventarisasi  dan  identifikasi  dari  hasil  telaah  dokumen  yang  dilakukan bukanlah  suatu  keharusan  yang  menyatakan  bahwa  para  pemilik  lahan  harus dilibatkan dalam proses inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
Walaupun  bukan  menjadi  keharusan  namun  dengan  melibatkan  para pemilik  lahan  dan  warga  lokal,  mereka  memiliki  kesempatan  untuk menyampaikan  masalah,  kekhawatiran,  atau  perspektif  mereka  secara  langsung. Ini  memungkinkan  untuk  memastikan  bahwa  proses  pengambilan  keputusan berjalan  secara  adil  dan  mempertimbangkan  kepentingan  semua  pihak  yang terlibat.  Sejalan  dengan  pendapat  Junarto  &  Suhattanto  (2022)  yang  mengatakan bahwa  Partisipasi  aktif  masyarakat sangat penting dalam  memastikan keakuratan hak  atas  tanah  dan  isu  hukum  yang  terkait.  Salah  satu  aspek  kunci  dari keterlibatan ini adalah melakukan verifikasi terhadap karakteristik sebenarnya dari lahan,  seperti  ukuran,  lokasi,  dan  bentuknya.  Masyarakat  dapat  berperan  dengan cara  secara  jelas  menandai  batas-batas  lahan  untuk  menentukan  batas-batas tersebut  secara  visual.  Sejalan  dengan  itu  Suwidyanti  (2023)  mengemukakan bahwa  penting  bagi  pihak  berwenang  untuk  memberikan  informasi  secara transparan,  sehingga  masyarakat  dapat  terlibat  secara  langsung.  Hal  ini mencerminkan  penerapan  prinsip  Whole  of  Government  (WOG)  yang menekankan  kolaborasi  dan  pelayanan  terpadu  dalam  menangani  permasalahan terkait  pelayanan  publik,  dengan  mengedepankan  kerjasama,  solidaritas,  dan kepentingan bersama (Wibowo, 2022).
Setelah  proses  inventarisasi  dan  identifikasi  lahan  dilakukan,  tahap selanjutnya  adalah  penetapan  nilai  tanah  oleh  penilai.  Dalam  hal  ini,  penilai merupakan  tim  appraisal  yang  ditunjuk  oleh  pejabat  terkait  untuk  menentukan harga  terhadap  tanah  dan  yang  berada  di  atas  tanah.  Berdasarkan  wawancara dengan  pihak  petugas  appraisal  (tgl  25  Juni  2022)  diperoleh  informasi  bahwa penilaian  dan  penentuan  harga  dilakukan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku, seperti  mengacu pada nilai  jual objek pajak (NJOP) setempat atau  peraturan  lain yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  yang  bersangkutan.  Selain  itu, benda-benda  lain  yang  ada  di  atas  atau  di  bawah  tanah  juga  akan  dinilai. Contohnya, bangunan, pagar, pohon, atau tanaman produktif akan diberi nilai oleh tim penilai yang bekerja secara independen dan melalui musyawarah. Tim penilai
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1263
ini  akan  mengikuti  prosedur  yang  ditetapkan  untuk  memastikan  penilaian  yang adil dan akurat. Tujuannya adalah untuk menetapkan harga yang wajar dan sesuai dengan nilai pasar atau peraturan yang berlaku.
Musyawarah  ini  dilakukan  bersama  masyarakat  setempat  yang  lokasi tanahnya menjadi obyek pembebasan lahan. Musyawarah ini menjadi kunci utama membangun  pemahaman  bersama  dan  dapat  menghindarkan  ketidaksepahaman antar  sesama  masyarakat  dengan  tim  penilai  sehingga  terjadi  konflik berkepanjangan.  Amalia  &  Malihah  (2016)  menjelaskan  bahwa  factor  penyebab dari  konflik  pada  proses  pembebasan  lahan  yaitu  sering  kali  muncul  karena adanya  perbedaan  pandangan  dan  kepentingan  antara  individu-individu  yang terlibat.  Perbedaan  karakteristik  seperti  latar  belakang  sosial,  ekonomi,  dan budaya,  serta  perbedaan  pendapat  tentang  nilai  dan  manfaat  dari  pembebasan lahan, dapat menyebabkan perselisihan.
Proses musyawarah pada pelaksanaannya tidak berjalan secara baik namun juga mengalami kendala seperti ketidak cocokan harga ganti rugi yang ditetapkan tim  appraisal.  Menurut  Mutmainnah  (1998)  terdapat  Ada  beberapa  faktor  yang menjadi  penyebab  konflik  dalam  proses  pembebasan  lahan.  Faktor-faktor  ini meliputi  pemberian  kompensasi  yang  tidak  memadai,  proses  pembebasan  tanah yang  tidak  demokratis  dan  cenderung  manipulatif,  penolakan  petani  dan  pemilik tanah  untuk  melepaskan  tanah  garapan  atau  milik  mereka,  ketidakpastian mengenai  masa  depan  setelah  penggusuran,  dan  penggunaan  kekerasan  dalam proses pembebasan lahan. Ketakutan warga akan bencana atau hal buruk terhadap rencana  pembangunan  juga  harus  diperhatikan  melalui  diskusi  dan  musyawarah (Ridwan & Mursyidah, 2023).
Beberapa  hal  lain  yang  menyebabkan  perselisihan  dalam  pembebasan lahan  antara  lain  adalah  kurangnya  ganti  rugi  yang  memadai  yang  diberikan kepada  pemilik  lahan,  pelaksanaan  pembebasan  lahan  yang  tidak  transparan  dan cenderung  memanipulasi  kepentingan  pihak  terkait,  penolakan  dari  petani  dan pemilik  lahan  untuk  melepaskan  tanah  yang  telah  mereka  garap  atau  miliki, ketidakpastian  mengenai  masa  depan  mereka  setelah  kehilangan  tanah,  serta penggunaan kekerasan yang terjadi dalam proses pembebasan lahan.
Tahap  terakhir  yaitu  pemberian  ganti  rugi.  Pada  proses  ini,  warga  akan diberikan  ganti  kerugian  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah  dicapai  dalam musyawarah.  Hasil  telaah  dokumen  pengadaan  tanah  di  daerah  ini,  khususnya obyek yang menjadi lokasi penelitian. Sampai Tahap-IV, terdapat data pemberian ganti kerugian kepada warga masyarakat di Kabupaten Luwu Utara. Pelaksanaan pengadaan  tanah  di  Kabupaten  Luwu  Utara  berdasarkan  data  yang  ada  dari laporan  progres  instansi  terkait  (Seksi  Pengadaan  Tanah  dan  Pengembangan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1264
Kantor  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Luwu  Utara)  Per  Bulan  Desember  2021 memperlihatkan  target  yang  akan  dicapai  sesuai  dengan  Surat  keputusan penetapan  lokasi  untuk  alokasi  UGR  sebesar  Rp468.268.442.163,-  sedangkan ralisasi yang ada mencapai Rp446.455.410.181,-. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan  bahwa  realisasi  alokasi  UGR  belum  tersalurkan  seluruhnya  hanya 95.34%.
Mengenai  cara  pemberian  ganti  kerugian  dan  besarnya  ganti  kerugian yang diiterima berdasarkan wawancara (tgl 27 Juni 2022) mengemukakan bahwa uang  ganti  kerugian  telah  sesuai  dengan  kesepakatan  serta  prosesnya  relative cepat setelah melalui mekanisme yang telah disepakati.
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, dan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum. Salah  satu  asas  yang  harus  dikedepankan  dalam  pengadaan  tanah  bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah asas kemanusiaan dan keadilan.
Pemberian  kompensasi  yang  adil  dan  wajar  merupakan  aspek  krusial dalam proses pembebasan lahan. Saat menentukan nilai pasar yang adil, berbagai faktor  harus  dipertimbangkan  secara  komprehensif.  Pertama-tama,  nilai  properti harus dievaluasi dengan hati-hati berdasarkan faktor-faktor seperti lokasi, ukuran, dan kondisi properti yang terdampak. Selain itu, kerugian finansial yang mungkin timbul akibat kehilangan lahan atau aset harus diperhitungkan dengan cermat. Ini mencakup  kehilangan  pendapatan  yang  mungkin  terjadi  karena  kehilangan  lahan produktif atau kehilangan nilai investasi.
Namun,  kompensasi  yang  adil  juga  harus  mempertimbangkan  kerugian sosial  dan  kerugian  non-materiil  yang  dialami  oleh  masyarakat  terdampak. Kerugian sosial dapat meliputi gangguan pada  komunitas  lokal, perubahan sosial yang  merugikan,  atau  pemutusan  hubungan  dengan  lingkungan  dan  tempat  yang berarti  bagi  masyarakat.  Sedangkan  kerugian  non-materiil  mencakup  nilai-nilai budaya,  tradisi,  dan  identitas  yang  terkait  dengan  lahan  yang  akan  dibebaskan. Mengidentifikasi  dan  mempertimbangkan  dengan  serius  semua  aspek  ini  akan membantu  memastikan  kompensasi  yang  memadai  dan  adil  bagi  masyarakat terdampak.
Penting untuk melibatkan pemilik lahan dan masyarakat terdampak dalam proses  penilaian  nilai  dan  perundingan  kompensasi.  Partisipasi  mereka  dalam menentukan  nilai  properti  dan  mengungkapkan  kerugian  yang  dialami  akan membantu mewujudkan keadilan. Selain itu, transparansi dalam proses penentuan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1265
nilai  dan  perundingan  kompensasi  sangat  penting  agar  semua  pihak  terlibat memahami  dasar-dasar  penilaian  dan  dapat  memberikan  masukan  yang  relevan. Dengan  demikian,  kompensasi  yang  adil  dan  wajar  dapat  diberikan  kepada masyarakat terdampak sebagai  bagian dari upaya menjaga keadilan dalam proses pembebasan lahan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  studi  literatur  dan  hasil  wawancara,  dapat disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentingan  umum  di  Kabupaten  Luwu  Utara  telah  berjalan  dengan  baik  dan dikatakan  adil.  Proses  pengadaan  tanah  ini  melibatkan  tahap  perencanaan, sosialisasi kepada masyarakat, inventarisasi dan identifikasi lahan, penilaian nilai tanah,  musyawarah  dengan  masyarakat,  dan  pemberian  ganti  rugi.  Meskipun pelibatan pemilik lahan dan masyarakat terdampak dalam proses inventarisasi dan identifikasi  tidak  menjadi  keharusan,  namun  melibatkan  mereka  dapat memperkuat  data  dan  memastikan  keadilan  dalam  pengambilan  keputusan. Pentingnya aspek kemanusiaan dan keadilan dalam pengadaan tanah ini menuntut pemberian  kompensasi  yang  adil  dan  wajar,  dengan  mempertimbangkan  nilai properti,  kerugian  finansial,  kerugian  sosial,  dan  kerugian  non-materiil  yang dialami  oleh  masyarakat  terdampak.  Melibatkan  pemilik  lahan  dan  masyarakat dalam  proses  penilaian  nilai  dan  perundingan  kompensasi  menjadi  kunci  dalam menjaga keadilan dalam proses pembebasan lahan.
Dalam proses pembebasan lahan yang akan digunakan untuk infrastruktur kepentingan  umum  sebaiknya  dilakukan  musyawarah  terbuka  dan  setiap  tahapan pihak-pihak  warga  yang  terdampak  dilibatkan  dalam  prosesnya  sehingga  dapat meminimalisir konflik antara warga dan pihak yang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia, M., & Malihah, E. (2016). Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan
Bendungan Jatigede Di Desa Wado. Sosietas , 6 (2). https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i2.4248
BPS Luwu Utara. (2020). Jumlah Penduduk Luwu Utara . Luwu Utara. Retrieved from https://luwuutarakab.bps.go.id/indicator/12/63/1/jumlah- penduduk.html
Diskominfosantik. (2022). Kabupaten Luwu Utara. Retrieved May 21, 2023, from https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/10
Fahmi, A. (2022). Efek Spasial Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Akuntabel , 19 (2), 468–474. https://doi.org/10.30872/jakt.v19i2.10934
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1266
Fahmi, G. I., & Musyarri, F. A. (2020). Reformasi Pengadaan Lahan
Pembangunan Infrastruktur Melalui SPAT Sebagai Upaya Meminimalisir Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah Di Indonesia.
Journal of Lex Generalis (JLS) , 1 (6), 1–23.
Junarto, R., & Suhattanto, M. A. (2022). Kolaborasi Menyelesaikan Ketidaktuntasan Program Strategis Nasional (PTSL-K4) di Masyarakat Melalui Praktik Kerja Lapang (PKL). Widya Bhumi , 2 (1), 21–38. https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.24
Mutmainnah. (1998). Jembatan Suramadu . Yogyakarta: LKPSM.
Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum . , (2012). Indonesia.
Ridwan, R., & Mursyidah, L. (2023). Evaluasi Kebijakan Tambang Minyak Dan Gas Bumi (Migas). Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 10 (1), 127–139. https://doi.org/10.37606/publik.v10i1.554
Rozi, M. H. C. F., & Widiyarta, A. (2018). Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Pengembangan Objek Wisata Taman Kuliner Paciran Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Amanah Bersama Di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 10 , 32–43.
Suwidyanti, N. (2023). Peran Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi Dan E-Goverment Guna Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kinerja Di Kota Surabaya. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 10 (2), 530–543. https://doi.org/10.37606/publik.v10i2.560
Wibowo, B. (2022). Penerapan Whole of Government (Wog) Dalam Penyiapan Penlok Pengadaan Tanah Kepentingan Umum Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Good Governance , 18 (1). https://doi.org/10.32834/gg.v18i1.456