Pewarisan dalam Hukum Adat Melayu Jambi : Pewaris dan Ahli Waris Firya Oktaviarni, Dwi Suryahartati, Diana Amir, Windarto Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia Email : firyaoktaviarni@unja.ac.id

## Abstrak
Kematian  seseorang  memberikan  akibat  hukum  kepada  diri,  keluarga,  masyarakat,  dan lingkungan sekitarnya. Kematian menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit ) yang berkaitan dalam hal mengurus jenazahnya ( fardhu kifayah ). Akibat lain adalah hubungan hukum yang  menyangkut  hak  para  keluarganya  (ahli  waris)  terhadap  harta  peninggalannya.    Tujuan penelitian  adalah  untuk  memperoleh  pemahaman  yang  utuh  dan  mendalam  mengenai Pelaksanaan  pembagian  waris  menurut  Hukum  Waris  Adat  Melayu  Jambi.  Penelitian  ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sebagai budaya  hidup  Hasil  Penelitian  menunjukan  pembagian  waris  belum  bisa  dilakukan  pada  saat pewaris meninggal, ttapi menunggu waktu yang tepat. Pelaksanaan pembagian waris menurut Hukum Waris Adat Melayu Jambi dilakukan dengan tiga cara, cara rukun dan damai, dibagi oleh penguasa adat dan melalui peradilan adat dalam dusun.
Kata Kunci : Pewarisan; Hukum Adat; Melayu Jambi;

## PENDAHULUAN
Manusia sejak dilahirkan dan bahkan ketika masih dalam kandungan telah mengalami suatu proses berhukum. Step kehidupan manusia berpengaruh dan membawa hubungan serta akibat hukum. Peristiwa hukum yang merupakan Hubungan hukum terjadi baik dengan dirinya sendiri ataupun  dengan  orang  lain.  Baik  dengan  yang  masih  hidup  ataupun  dengan  yang  sudah  mati membawa  akibat  hukum.  Selama  hidupnya  diawali  proses  bayi,  masa  anak-anak, tamyiz ,  usia baligh dan  usia  selanjutnya,  manusia  bertindak  sebagai  penanggung  hak  dan  kewajiban,  baik selaku pribadi, anggota keluarga, warga negara, dan pemeluk agama yang harus tunduk, taat, dan patuh  kepada  ketentuan syari’at dalam  seluruh  totalitas  kehidupannya.  Kematian  seseorang memberikan  akibat  hukum  kepada  diri,  keluarga,  masyarakat,  dan  lingkungan  sekitarnya. Kematian menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit ) yang berkaitan dalam hal mengurus jenazahnya ( fardhu kifayah ). Akibat lain adalah hubungan hukum yang menyangkut hak  para  keluarganya  (ahli  waris)  terhadap  harta  peninggalannya.  Bahkan  masyarakat  dan negara ( baitulmal ), dalam keadaan tertentu mempunyai hak atas peninggalan tersebut 1 . Terdapat lima hal yang merupakan syarat bagi kehidupan manusia, yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan yang disebut dengan daruriyat al khamsa (lima kebutuhan dasar) pada diri setiap diri manusia 2 . Segi kehidupan manusia dalam Al- Qur’an, yang berkai tan dengan hubungan manusia  dengan  Allah  dan  hubungan  manusia  dengan  sesama  manusia  yang  disebut  dengan hablun min  Allah dan hablun min al-nas, yang tercantum dalam Surah Ali Imran (3)  ayat 112.
1 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 1997, Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam , Jakarta, Gaya Media Pratama, hlm 1.
2 Amir  Syarifuddin,  2004,  Hukum  Kewarisan  Islam,  Edisi  Pertama  Cetakan  ke-3,  Jakarta,  Kencana- PrenadaMedia Grup, hlm 2-3.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora
ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305 Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Aturan  yang  mengatur  hubungan  sesama  manusia  yang  ditetapkan  Allah  adalah  peraturan tentang harta warisan yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian.
Harta  yang  ditinggalkan  oleh  seseorang  yang  telah  meninggal  memerlukan  pengaturan tentang  siapa  yang  berhak  menerimanya,  berapa  jumlahnya,  dan  bagaimana  cara mendapatkannya 3 . Pada kenyataannya apabila ada saudara jauh yang meninggal. Harta warisan hanya  diterima  bersih  atas  bagian  waris  yang  merupakan  perhitungan  saudara  jauh  sehingga menjadi pertanyaan apakah kita mempunyai hak atas bagian tersebut. Berbeda halnya jika yang meninggal  merupakan  anggota  keluarga  dekat  yang  meninggalkan  harta  warisan.  Suami  atau istri,  dan  anak  yang  menjadi  bagian  dari  orang  yang  meninggal  tersebut  akan  mengeluarkan kewajiban  atau  hutang,  menjalankan  amanah  serta  memohon  maaf  atas  kesalahan yang  telah dilakukan  oleh  almarhum  atau  almarhumah  atas  segala  tingkah  lakunya  selama  hidupnya. Setelah hal tersebut dilaksanakan barulah dilakukan pembagian harta warisan dengan seadil- adilnya.
Hukum  waris  ialah  aturan  yang  berisi  proses  penerusan  harta  benda  dari  satu  angkatan kepada  angkatan  berikutnya  ini  adalah  pengertian waris  adat.  Untuk  waris  islam  pengoperan harta waris dapat berlaku secara bilateral dan vertikal sesuai dengan derajat kekerabatannya dalam jawil furud .  Banyaknya sengketa waris yang terjadi diantara sesama ahli waris sebelum atau sesudah harta warisan dibagikan. Ada kalanya antara ahli waris menginginkan harta waris dibagikan,  ada  juga  yang  berkeinginan  tetap  mempertahankan  keutuhan  harta  waris  sebagai kenangan. Terkadang ada ahli waris yang menjual harta waris kepada pihak lain dengan tidak mengikutkan ahli waris lainnya. Untuk menjawab hal-hal tersebut merupakan bagian dari fungsi hukum waris.
Mengenai hukum waris di Indonesia terdapat pluralism hukum. Walaupun Kompilasi Hukum Islam mengatur penggunaan Faraid bagi Warga Negara Indonesia yang beragam islam.  Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara individu yang satu dengan individu yang lainnya dalam bidang hukum keluarga. Indonesia merupakan  negara  dengan  beranekaragam  adat,  budaya  serta  latar  belakangnya  menjadi landasan  kehidupan  masyarakat.  Begitupun  halnya  dengan  hukum  waris  dengan  didasarkan pada  adat  sangat  beragam  tergantung  dari  sifat  kedaerahannya.  Banyaknya  suku  bangsa  di Indonesia, sehingga banyak juga ragam hukum warisnya.
Begitupun halnya masyarakat di Jambi yang dalam kehidupan sosialnya berpegang teguh pada adat  bersendi  syarak,  syarak  bersendi  kitabullah serta  selokonya syarak  mengato,  adat memakai 4 .  Masyarakat  Jambi  adalah  masyarakat  yang  heterogen,  namun  berpedoman  kepada pepatah  adat, dimana  tembilang  tercacak  disitu  tanaman  tumbuh,  dimana  bumi  dipijak  disitu langit  dijunjung  dan  dimana  larasnya  dipancung  disitu  airnya  diminum,  serta  tidak  membawa cupak dengan gantang. 5 Sistem kekerabatan pada Masyarakat hukum adat Melayu Jambi adalah bilateral  (Parentil)  yang  teritorial  dalam  sebuah  dusun  atau  desa.  Masyarakat  Melayu  Jambi dikenal dengan nama : Bangsa, Kerajaan, Suku, Kalbu Nan XII, sebab mereka terdiri atas dua belas puak yang mendiami dua belas territorial atau daerah tertentu. Puak dan territorial itu adalah : VII  Koto,  IX  Koto  Petajin,  Air  Hitam,  Meji,  Kebalen,  Meston,  Pinakawan,  Marosebo,  Pemayung, Panegan, Awin, dan Jebus. Dua belas puak dan territorial ini berada di daerah aliran Sungai (das) Batang  Hari,  dan  saat  ini  berada  dalam  wilayah  Adminitrasi  Pemerintahan  Kebupaten  Tebo, Batang Hari, Kotamadya Jambi, Muara Jambi, Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Selain dari dari orang Melayu tersebut, terdapat juga orang Melayu lain yang tidak berasal dari mereka, seperti orang Melayu yang menduduki das Lagan, Mendahara, Pengabuan dan lain-lain. Walaupun  demikian  dalam  hukum  waris  adatnya  tidak  banyak  terdapat  perbedaan  diantara
3 Oemar Moechtar, 2019, Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia, Jakarta, Prenada Media Grup, hlm 3-4.
4 Supian,  Fatonah  dan  Denny  Defrianti,  Eksistensi  dan  Penerapan  Hukum  Adat  Melayu https://onlinejournal.unja.ac.id/titian/article/view/6082/9238.
5 Kemas  Arsyad  Somad, Mengenal  Adat  Jambi  dalam  Perspektif  Modern ,  Dinas  Pendidikan  Propinsi Jambi, 2003, hlm 14.
mereka. 6 Objek  hukum  waris  adat  adalah  harta  peninggalan  pewaris  yang  menjadi  sasaran pelaksanaan  hukum  waris  beserta  segala  permasalahannya  yang  berkaitan  dengan  harta peninggalan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Memakai  jenis  tipe  penelitian  yuridis  empiris,  untuk  melihat  kenyataan  dan  fakta  sosial sebagai  budaya  hidup 7 .  Untuk  memperoleh  data  tim  peneliti  mengumpulkan  data  secara langsung dengan turun kelapangan untuk mengetahui kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku  dengan  kenyataan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Penelitian  ini  melihat  bagaimana pembagian waris menurut adat Melayu Jambi, siapa sajakah pewaris dan ahli warisnya.

## PEMBAHASAN

## Hukum Waris Adat
Hukum waris adat merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau hartab warisan diteruskan atau dibagi dari seorang pewaris kepada para ahli waris di satu generasi ke generasi selanjutnya 8 . Hukum waris adat mempunyai unsur-unsur yang esensial, yaitu :
1. Harta atau warisan baik benda berwujud maupun yang tidak berwujud benda.
2. Pewaris yaitu seseorang yang telah meninggal dan memiliki sesuatu yang bisa dialihkan kepada keluarganya yang masih hidup.
3. Ahli waris yaitu orang yang berhak atas harta yang ditinggalkan pewaris.
4. Proses penerusan harta benda kepada ahli waris yang berhak dan bisa dilakukan sebelum dan sesudah pewaris meninggal dunia. 9
Pembagian  waris  berbeda-beda  dari  keluarga  satu  dengan  keluarga  yang  lain  dikarenakan adanya  kebiasaan  di  dalam  masyarakat  dan  kelompok-kelompok  masyarakat,  perbedaan pembagian waris juga dipengaruh oleh adanya perbedaan sistem kekerabatan. Kekerabatan di Indonesia dibedakan menjadi tiga yaitu:
1. Sistem  keturunan  patrilineal  adalah  sistem  keturunan  yang  ditarik  menurut  garis keturunan bapak (garis lelaki).
2. Sistem  keturunan  matrilineal  adalah  sistem  keturunan  yang  ditarik  menurut  garis keturunan ibu (garis wanita).
3. Sistem  keturunan  parental  adalah  sistem  keturunan  yang  ditarik  menurut  garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu bersama-sama sehingga kedudukan keduanya tidak dibedakan dalam pewarisan. 10
Sistem kekerabatan masyarakat adat Melayu Jambi adalah bilateral (parentil) disebut dengan seloko “ orang tuo nan beduo, nenek nan berempat, poyang nan delapan ”. Sistem kekerabatannya dapat dilihat dalam bagan berikut:
6 Lembaga Adat Propinsi Jambi, Pokok-Pokok  Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah Sejarah Adat Jambi , 2001, hlm 19.
7 Bahder Johan Nasution, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm 125.
8 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia , Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm 211.
9 Rosnidar Sembiring, Hukum Waris Adat , Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2021, hlm 35.
10 Tolib Setiadi, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan) , Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 282.
Gambar 1. Bagan Pertalian Kekerabatan Masyarakat Bilateral
Hubungan kekerabatan pada Masyarakat Melayu Jambi dapat dilihat, antara lain:
1. Waris diperoleh dari kedua belah pihak, yaitu waris dari pihak bapak dan waris dari pihak ibu.
2. Dalam  perkawinan  bebas  untuk  memilih  pasangan,  dan  tidak  bertentangan  dengan batasan yang ditetapkan dalam ketentuan Agama Islam. Perkawinan dilakukan dengan kawin  endogami  dan  kawin  eksogami  dalam  kekerabatan  dan  dusun  atau  desanya, sehingga clan tidak ada sama sekali.
3. Organisasi  genealogis  hanya  keluarga  saja,  dengan  bapak  sebagai  kepala  keluarga  dan didampingi  ibu  sebagai  kepala  rumah  tangga.  Terdapat  organisasi    yang  bersifat territorial yang disebut dusun, dimana mereka berdomisili. 11
Dilihat dari orang yang mendapat warisan (Kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem,  yaitu  sistem  kewarisan  kolektif,  kewarisan  mayorat,  kewarisan  individual 12 .  Sistem kewarisan  masyarakat  Melayu  Jambi  bersifat  sistem  kewarisan  individual,  dimana  harta peninggalan dibagi-bagi diantara para ahli waris.

## a. Pembagian Warisan Masyarakat Adat Melayu Jambi
Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun, dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat di Jambi yang dalam kehidupannya berpegang teguh pada hukum adat Melayu Jambi dalam pepatah  adatnya yaitu adat bersendi  syarak,  syarak  bersendi  kitabullah serta  selokonya syarak  mengato,  adat  memakai. Berdasarkan  pada  pepatah  adat  tersebut,  maka  semua tindak/peristiwa  hukum  adat  baik  pidana  maupun  perdata,  memilih  sanda  syarak  namun sanksinya selalu berbeda. Hukum adat waris menunjukan coraknya yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat waris bersendikan atas prinsip yang timbul dari paham atau aliran-aliran pikiran magis religious, komunal, konkret dan kontan. Salah satu masyarakat adat yang  ada  di  Indonesia  yaitu masyarakat  adat  melayu  Jambi,  yang  merupakan  suku keturunan berasal dari Jambi. Mereka mendiami wilayah Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Tebo 13 .
Selanjutnya, dalam hukum waris adat Jambi, ada 3 unsur yang perlu diperhatikan, yaitu : a. Seorang peninggal waris yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan dan kemungkinan hutang.
Pelaksanaan  pembagian  waris  pada  masyarakat  Melayu  Jambi,  dengan  meninggalnya seseorang,  harta  peninggalannya  belum  bisa  dibagikan  pada  saat  pewaris  meninggal. Pembagian  dilakukan  setelah  menanti  waktu  yang  layak.  Penyelenggaraan  Penguburan jenazah dilakukan sesegera mungkin dan mengadakan upacara yang bersifat keagamaan. Untuk biaya penyelenggaraan penguburan diambil dari harta peninggalannya. Membayar segala hutang piutang terhadap sesama manusia dan melaksanakan wasiatnya, apabila dia
11 Ibid, hlm 21.
12 Hilman Hadikusuma, Op.Cit , hlm 212.
13 https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Jambi
meninggalkan  wasiat.  Setelah  selesai  semua  kewajiban  yang  berkaitan  dengan  harta peninggalan  pewaris,  pada  waktu  yang  dianggap  baik  oleh  para  ahli  waris,  sisa  harta peninggalannya itu mereka bagi.
b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima waris. Yang termasuk sebagai ahli waris adalah istri, anak-anak pewaris, orangtua, saudara dan keturunan-keturunannya.
c. Harta yang ditinggalkan yang dibagi terdiri dari harta bawaan, harta dapatan, dan harta pencaharian. Jenis-jenis harta peninggalan dalam masyarakat Melayu Jambi, antara lain:
1. Harta Pusaka
Merupakan  Harta  yang  diperoleh  seseorang  atau  suami  dan  isteri  baik  sebelum perkawinan  maupun  selama  perkawinan  dari  atau  melalui  kedua  orangtua  mereka. Peralihan harta secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya hanya melalui  anak-anak  saja,  kecuali  jika  pewaris  tidak  mempunyai  anak.  Harta  pusaka terbagi dua, yaitu:
a) Harta pusaka rendah yaitu harta yang berasal dari kakek nenek dan orang tua.
b) Harta pusaka tinggi yaitu harta yang berasal generasi atau derajat yang lebih tinggi lagi seperti Poyang keatas.
2. Harta sepencaharian
Merupakan harta yang diperoleh suami isteri selama masa perkawinan, yang diperoleh secara  bersama-sama.  Tolak  ukur  Kerjasama  mencari  harta  sepencaharian  diukur dengan mengetahui siapa yang payah, siapa yang tidak payah, atau terdapat sama-sama payah yang disebut dengan “ kedarat samo kering, ke air samo basah ”. Tolak ukur payah menentukan berapa bahagian yang didapat seseorang pada waktu harta tersebut dibagi.
3. Harta dapatan Merupakan  harta  kepunyaan  isteri,  biasanya  harta  ini  sudah  ada  pada  waktu dilaksanakan perkawinan. Harta bawaan terdiri dari yaitu :
a. Harta gadis, yaitu harta isteri yang diperoleh dengan usaha sendiri pada saat belum menikah.
b. Harta pusaka, yaitu harta yang diperoleh isteri dari pewarisnya, seperti dari orang tua, kakek, nenek, saudara-saudara dan lain-lain.
c. Harta pemberian, yaitu harta yang diperoleh isteri dari pemberian orang.
4. Harta Bawaan
Merupakan  harta  suami  sendiri  yang  dibawa  ke  dalam  perkawinan.  Harta  bawaan terdiri dari :
a. Harta  pusaka,  yaitu  harta  pusaka  yang  telah  diterima  suami  dari  pewaris  yang diturunkan kepadanya sebagai ahli waris.
b. Harta  bujang,  yaitu  harta  yang diperoleh suami  dengan  usaha sendiri  pada waktu masih belum kawin
c. Harta pemberian, yaitu harta suami yang diperoleh dari pemberian orang 14 .
Pihak  keluarga  dari  kedua  belah  pihak  mengetahui  semua  harta-harta  tersebut.  Sehingga dapat dibedakan jenis-jenis harta tersebut, jika terjadi perceraian suami istri atau salah seorang dari  keduanya  ada  yang  meninggal  dunia,  maka  akan  mudah  melakukan  pembagian  harta perkawinan atau harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya 15 . Tata cara pembagian waris  pada  masyarakat  Melayu  Jambi,  tidak  berlangsung  pada  saat  meninggalnya  seseorang, harta peninggalannya belum bisa dibagikan pada saat pewaris meninggal. Pembagian dilakukan setelah  menanti  waktu  yang  layak.  Penyelenggaraan  Penguburan  jenazah  dilakukan  sesegera mungkin  dan  mengadakan  upacara  yang  bersifat  keagamaan.  Untuk  biaya  penyelenggaraan penguburan  diambil  dari  harta  peninggalannya.  Membayar  segala  hutang  piutang  terhadap sesama manusia dan melaksanakan wasiatnya, apabila dia meninggalkan wasiat. Setelah selesai semua kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris, pada waktu yang dianggap baik oleh para ahli waris, sisa harta peninggalannya itu mereka bagi.
14 Lembaga Adat Propinsi Jambi, Op.Cit , hlm 22-24.
15 Ibid .
Jika pewaris meninggalkan seorang janda, maka harta bersama dikeluarkan dulu 50% (lima puluh  persen)  yang  menjadi  haknya  istri (mantan  istri).  Sedangkan  selebihnya  yang  50  (lima puluh  persen),  digabungkan  dengan  harta  pembawa/bawaan  (kalau  ada)  dari  suami.  Harta pembawa  merupakan  harta  suami  yang  akan  dibagi-bagikan  kepada  ahli  waris  yang  berhak sesuai  dengan  hukum  kewarisan.  Apabila  pada  saat  si  pewaris  meninggal  dunia  dan  tidak memiliki keturunan, maka semua harta peninggalan di kalangan Masyarakat Melayu Jambi dibagi habis  diantara  para  ahli  waris.  Sedangkan  jika  pewaris  memiliki  keturunan,  maka  pembagian waris tidak menghiraukan ketentuan tersebut, semua harta dibagi-dibagi antara para ahli waris, dengan tidak memperhitungkan dari jenis yang mana harta peninggalan itu berasal.
Masyarakat  Melayu  Jambi  melakukan  pembagian  waris  dengan  tiga  cara,  yaitu  harta peninggalan  dibagi  oleh  para  ahli  waris  secara  rukun  dan  damai.  Pada  tingkat  pertama pembagian harta peninggalan menurut Hukum Adat Melayu Jambi merupakan suatu perbuatan hukum  dari  para  ahli  waris  secara  bersama.  Ahli  waris  diberikan  kesempatan  seluas-luasnya untuk  menyelenggarakan pembagian  waris  dengan  cara  musyawarah  dan  mufakat.  Di  daerah hiliran Sungai Batang Hari, dari Kota Jambi sampai ke Muara Sungai di daerah Simpang, Muara Sabak, Dendang, Teluk Majelis, Kampung Laut dan Nipah Panjang, serta daerah Kota Jambi sendiri daerah orang Melayu Jambi dalam Kabupaten Batang Hari. Inisiatif memanggil dan mengundang ahli  waris  dilakukan  oleh  saudara  atau  ahli  waris  yang  dianggap  patut.  Insiatif  ini  biasanya dilakukan  oleh  kakak  yang  tertua,  dan  sering  juga  adik  yang  mempunyai  pengaruh  besar  di lingkungan keluarga dan masyarakat. Di daerah Muaro Tebo (Kecamatan Tebo Hilir, Tebo Tengah dan Tebo Hulu), lazimnya inisiatif dilakukan oleh kakak tertua. Ahli waris dikumpulkan dirumah pewaris,  kemudian  dilakukan  perundingan  mengenai  pembagian  waris.  Pada  tahapan perundingan,  masing-masing  ahli  waris  sudah  mengetahui  berapa  besar  bagian  yang  akan diterimanya,  jika  dilakukan  menurut  hukum  adat  atau  menurut  hukum  Islam  ( al fara’id ). Pembagian  dilakukan  menurut  alur  dan  kepatutan  dalam  hukum  adat.  Pada  prinsipnya pembagian menurut hukum adat yaitu:
1. Dibagi  sama  banyak  antara  para  ahli  waris,  baik  perempuan  maupun  laki-laki.  Mereka mengatakan “” samo-samo jantan, dan samo-samo betino ” dari para ahli waris itu. Diantara para ahli waris tidak ada perbedaan besarnya bagian waris, kecuali ada keadaan istimewa seperti kaya atau miskin, cacat atau normal, atau yang berjasa dalam melayani kehidupan kedua  orang  tua  diberikan  tambahan,  sehingga  memperoleh  lebih  banyak  dari  yang lainnya.
2. Terhadap  anak  perempuan  pembagiannya  diberikan  seperti  emas,  perak,  sawah,  tanah pekarangan, ladang yang dekat dengan dusun , yang disebut dengan “tanah kampung” atau “urung  kampung”,  dan  rumah  kediaman. Pihak  yang  memperoleh  bagian  lebih  besar menyadari bahwa bagian yang mereka peroleh merupakan kebaikan dan kemurahan hati ahli waris lainnya.
3. Anak perempuan bungsu diberikan rumah yang ditempati orang tua, sebab ibu dan bapak tinggal  dirumah  tersebut  bersama  anak  perempuan  yang  bungsu  sampai  mereka meninggal.  Anak  laki-laki  bila  menikah,  mereka  meninggalkan  rumah  orang  tuanya dan berdiam dirumah istrinya (matrilokal). Anak perempuan lain yang lebih dahulu menikah, biasanya sudah membuat rumah sendiri. Apabila anak laki-laki tersebut bercerai dengan istrinya, dia tidak malu untuk kembali kerumah saudara perempuannya, sebab rumah itu merupakan  orang  tuanya sesuai  dengan  seloko  adat  yang  berbunyi  “ bertungku  jarang, berkembang lapik ” yang artinya anak perempuan terutama yang bungsu harus berbuat baik dan melayani saudara laki-laki yang Kembali kerumahnya.
4. Jika  pewaris  mempunyai  keturunan,  maka  harta  peninggalan  akan  jatuh  hanya  kepada keturunannya. Penggolongan ahli waris, antara lain yaitu :
a) Kelompok pertama adalah Keturunan kebawah secara vertical berapapun jauhnya.
b) Kelompok kedua adalah keturunan keatas secara vertical, yang dekat dan masih hidup.
c) Kelompok yang ketiga adalah saudara-saudara pewaris (secara horizontal).
d) Kelompok keempat adalah Keturunan-keturunan mereka.
Apabila kelompok pertama tidak ada, maka yang akan menerima adalah kelompok kedua. Jika kelompok kedua tidak ada maka jatuh kelompok ketiga. Jika kelompok ketiga tidak ada maka
akan jatuh ke kelompok keempat. Jika kelompok ini pun tidak ada, dengan pengertian bahwa si pewaris punah, maka harta peninggalan  jatuh kepada dusun atau desa. Selain membagi harta peninggalan menurut hukum adat, ada juga yang membagi menurut hukum Islam walaupun tidak banyak yang seperti di Kota Jambi dan sekitarnya, Tebo bahkan sampai ke Kecamatan Tebo Ulu. Mereka membagi menurut dua cara, yaitu:
a. Seluruh  ahli  waris  bermufakat  membagi  warisan  menurut  hukum  Islam  dengan memperhatikan ketentuan adat isitadat seperti tanah kampung, yang terdiri dari sawah, tanah  pekarangan,  ladang  yang  dekat  dengan  dusun,  tepian,  jamban,  lumbung  padi, perhiasan  dan  perkakas  rumah  tangga  mereka  berikan  untuk  andil  para  ahli  waris perempuan, sedangkan selebihnya untuk yang laki-laki seperti talang, kebun jauh, ternak, uang dan emas perak yang tidak perhiasan, tombak pedang dan senjata lainnya. Biasanya hasil  pemufakatan  ini  menimbulkan  suasana  beri  memberi  kepada  sesama  ahli  waris, seperti  ahli  waris  yang  kaya  memberikan  sebahagian  dari  andilnya  kepada  saudaranya yang  miskin.  Anak  laki-laki  memberi  kepada  saudaranya  yang  perempuan.  Sehingga pembagian  harta  peninggalan  dari  si  pewaris  hasilnya  hampir  sama  dengan pembagian menurut hukum adat.
b. Menerapkan hukum Islam dalam membagi harta peninggalan dari si pewaris dengan cara yang konsekuen. 16
Harta peninggalan dibagi  oleh  Penguasa  Adat.  Apabila  jalan  kerukunan  dan  damai  dalam membagi harta peninggalan antara para ahli waris tidak tercapai. Upaya penyelesaian pembagian waris  dilakukan  dengan  melibatkan  penguasa  adat  dalam  dusun.  Salah  seorang  diantaranya ditunjuk  untuk  mengambil  inisiatif  mengundang  persidangan  adat  dirumah  pewaris,  yang biasanya dihuni oleh anak bungsu bersama dengan salah satu orangtua yang masih hidup. Anak perempuan  ini  yang  berperan  dalam  menyediakan  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan persidangan  adat  tersebut,  seperti  menyediakan  jamuan  makan  seadanya  dengan  selokonya berkembang lapik bertungku jarang .
Setelah ditentukannya waktu persidangan, para pemangku adat datang  kerumah pewaris. Para pemangku adat terdiri dari depati dan ninik mamak (rio, mangku, ngabi, dan lainnya sesuai dengan nama dan gelarnya masing-masing). Selain pemangku adat,  waris dari si pewaris dari pihak ibu dan bapak, serta seluruh ahli waris ikut dalam persidangan adat tersebut. Di Kota Jambi dan sekitarnya persidangan pembagian waris dilakukan oleh pejabat desa atau kampung yang telah  diangkat  secara  resmi.  Persidangannya  disebut  dengan persidangan  desa  atau kampung karena tidak adanya penguasa adat didaerah tersebut. Pejabat desa yang hadir ditambah dengan guru-guru agama (kadhi) dan para ahli waris dari kedua belah pihak, dengan menerapkan hukum kewarisan  Islam.  Kemudian  ditanya  kepada  ahli  waris  dalam  hal  apa  mereka  tidak  sepakat, pendapat  dari  masing-masing  ahli  waris  menjadi  perhatian  terutama  pertimbangan  terhadap keadaan  istimewa  mereka  masing-masing.  Peradilan  ini  sifatnya  seperti  arbiter  (perwasitan) antara para ahli waris yang belum sepakat dalam pembagian waris.
Setelah  diketahui  permasalahannya,  kerapatan  mengambil  keputusan  atas  perkara  itu menurut  ketentuan  adat.  Sesuai  prinsipnya  keputusan  diambil  dengan  ketentuan  :  harta peninggalan itu dibagi sama banyak antara ahli waris, dengan memperhatikan keadaan istimewa masing-masing ahli waris. Sidang perkara bisa mendapat keputusan hanya dalam sekali sidang, namun jika belum mendapat keputusan maka persidangan dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan, sehingga samapipada keputusan. Setelah ada keputusan, ketua persidangan yang  dipimpin  oleh  depati  yang  dikatakan “ berjalan  dulu  selangkah,  berkato  dulu  sepatah ” menyampaikan  keputusannya  kepada  semua  ahli  waris.  Dulu  keputusan  disampaikan  lisan, tetapi sekarang putusannya dibuat dalam surat keputusan. Dalam keputusan itu disebut dalam seloko  adat yang  menyatakan:  “ Adat  bersendi  syarak;  syarak  bersendi  kitabullah  (Al-qu r’an), syarak mengato, adat memakai. Putusan ini harap jangan di urak; kalua di urak pecah-belah; pecah belah dikutuk Allah ”. Keadilan dan kebenaran menurut hukum adat di keputusan penguasa adat
16 Ibid , hlm 28-29.
dalam  dusun  dari  masyarakat  Melayu  Jambi,  menyebabkan  keputusan-keputusan  diterima dengan baik oleh ahli waris. 17
Harta  peninggalan  dibagi  menurut  keputusan  pengadilan  Adat  dalam  dusun.  Anggota- anggota dalam peradilan adat terdiri dari para ahli waris dari kedua belah pihak (pihak ibu dan bapak), pemangku adat yang terdiri dari  depati, rio, ngabi, mangku dan lain-lain. Persidangan dipimpin oleh depati atau orang adat yang utama yang dikatakan berjalan dulu selangkah dan berkata  dulu  sepatah.  Tetapi  dalam  peradilan  dusun  anggotanya  ditambah  dengan  pegawai syarak,  yang  terdiri  dari  khatib,  bilal,  kadhi  (hakim)  dan  ulama-ulama  atau  guru-guru  agama. Persidangan dipimpin oleh Kepala dusun. Peradilan ini, tidak seperti perwasitan, tetapi peradilan yang  keputusannya  menurut  hukum.  Hukum  yang  diterapkan  adalah  hukum  kewarisan  Islam yang  dipengaruhi  hukum  adat  yang  terlihat  dalam  pertimbangan  andil  para  ahli  waris, mempertimbangkan keadaan istimewa masing-masing ahli waris. 18

## KESIMPULAN
Kesimpulan
Hukum  kewarisan  merupakan  hukum  yang  mengatur  berpindahnya  hak  kepemilikan harta peninggalan pewaris. Pembagian waris adat Masyarakat Melayu Jambi dilaksanakan pada waktu  yang  tepat  setelah  pewaris  meninggal  dunia.  Setelah  dikeluarkan  kewajiban  pewaris berupa  biaya  penyelenggaraan  jenazah,  upacara  keagamaan,  hutangnya  dan  wasiat  maka hartanya bisa dibagikan kepada ahli waris. Pembagian warisan dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu cara rukun dan damai, dibagi oleh penguasa adat dan melalui peradilan adat dalam dusun dan berdasarkan ketentuan adat masing-masing daerah.

## Referensi
Amir Syarifuddin, 2004, Hukum Kewarisan Islam, Edisi Pertama Cetakan ke-3, Jakarta, Kencana- PrenadaMedia Grup.
Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum . Mandar Maju, Bandung. Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia , Bandung, Mandar Maju. Kemas Arsyad Somad, 2003, Mengenal Adat Jambi dalam  Perspektif Modern , Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
Lembaga Adat Propinsi Jambi, 2001, Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah Sejarah Adat Jambi .
Oemar Moechtar, 2019, Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia, Jakarta, Prenada Media Grup.
Rosnidar Sembiring, 2021, Hukum Waris Adat , Depok, PT. RajaGrafindo Persada. Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 1997, Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam , Jakarta, Gaya Media Pratama
Tolib Setiadi, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan) , Alfabeta, Bandung

## Jurnal
Supian,  Fatonah  dan  Denny  Defrianti,  Eksistensi  dan  Penerapan  Hukum  Adat  Melayu https://online journal.unja.ac.id/titian/article/view/6082/9238.
18 Ibid .