## TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PEMANFAATAN AIR TERHADAP MASYARAKAT DI DAERAH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.42-60                                     Maria magdalena Blegur
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.89 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PEMANFAATAN AIR TERHADAP MASYARAKAT DI DAERAH
Maria Magdalena Blegur
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Correspondent author: mmblegur@gmail.com Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

## Abstract
This study aims to Social And Environmental Responsibility Of Limited Companies In  The  Use  Of  Water  For  Communities  In  The  Regional  Regions.  As  a  problem  that  the researcher  wants  to  study  in  this  article,  he  uses  a  doctrinal  legal  approach  regarding  the norms of Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies. he results of this  study  explain  as  follows:  First, in  practice,  deviations  from  these  two  views  often  lead  to disputes  between  stakeholders  over  Bottled  Water  Companies  (AMDK)  operating  in Sukamantri Village, Bogor, West Java. Second, the imposition of TJSL-PT obligations is flexible and  limited  to  be  borne  by  companies  engaged  in  the  resource  sector,  especially  mining companies,  while  for  bottled  water  companies  it  is  highly  dependent  on  the  size  of  the company's  business  and  changes in  company  status  (closed/TJSL  PT  are  voluntary).  On  the other hand,  for  AMDK  companies  offering  shares  publicly  (Tbk/Open-TJSL  PT  is  mandatory). Third, based on the first and second findings, until this research was completed, it was clear that this condition was caused by inconsistencies and ambiguity regarding the imposition of legal  sanctions  for  TJSL  PT  based  on  the  distribution  of  sanctions  in  several  relevant  natural resource laws and regulations.

## Keywords: Bottled Water Company; Limited Liability Company, Corporate Flexibility; Natural; Social and Environmental Responsibility; Water Abstrak
Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  Tanggungjawab  Sosial  dan  Lingkungan Korporasi mengatasi konflik dengan masyarakat lokal dalam pemanfaatan Sumber Daya Air di  Indonesia.  Lokasi  studi  di  tengah  pemukiman  masyarakat  Desa  Sukamantri,  Kecamatan Tamansari,  Kabupaten  Bogor,  Jawa  Barat.  Tanggungjawab  sosial  korporasi  terhadap pengusahaan air tidak boleh lepas dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H, dan juga UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Metode penelitian menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif hukum doktrinal yang didukung  dengan  data  empiris,  hasil  analisisnya  bahwa  TanggungJawab  Sosial  Korporasi (CSR)  merupakan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi.  Hasil  Penelitian  menunjukan  bahwa pengusahaan  air  minum  kemasan  memerlukan  harmonisasi  dan  sinkronisasi  berbagai peraturan  perundang-undangan  serta  substansi  yang  berkaitan  dengan  tanggung  jawab sosial dan lingkungan korporasi. Hal ini khususnya menyangkut ketentuan sanksi hukum, yaitu penghapusan  atau  pengurangan  insentif  bagi  korporasi.  Dengan  demikian,  Badan  Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya  air  berkewajiban  menjaga  dan  melestarikan  lingkungan  dan  membantu  masyarakat sekitar.
Keywords: Air, Fleksibilitas Perusahaan; Perusahaan Air Minum Kemasan; Perseroan Terbatas; Sumber Daya Alam; Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.42-60 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.89

## PENDAHULUAN
Norma Tanggung  Jawab Sosial  dan  Lingkungan  Perseron  Terbatas  (TJSL  PT)  di  bidang sumber  daya  alam  (SDA)  khususnya  yang  bergerak  di  industri  air  dalam  kemasan  (AMDK), seharusnya  tidak  hanya  mencari  keuntungan,  tetapi  juga  membangun  citra  perusahaan dan  meningkatkan  reputasinya  dengan  cara  mendapatkan  kepercayaan  dari  komunitas masyarakat  dalam  upaya  keberlanjutan  usahanya.  Dalam  posisi  ini,  TJSL  PT  setidaknya mencerminkan persepsi kewajiban hukum dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan  mencerminkan  penerapan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik.  Kewajiban  hukum  ini harus  dilakukan  oleh  semua  pelaku  ekonomi  (perseorangan),  bukan  hanya  terbatas  pada badan  hukum  Perseroan  Terbatas.  Oleh  karena  itu,  bila  ada  dugaan  kelangkaan  atau kerusakan  sumber  daya  alam  dan  perubahan  ruang  hidup  masyarakat,  batasan  tersebut secara  tegas  tidak  relevan  untuk  digunakan  sebagai  dalih  untuk  mengurangi  atau menghindari kewajiban hukum terkait TJSL PT.
Tahap  awal  kewajiban  hukum  ini  sejak  1859  biasa  dikenal  dengan  istilah corporate social  responsibility (CSR). 1 Hal  tersebut  didasari  atas  adanya  perubahan  pandangan terhadap  tujuan  perusahaan,  yaitu  mencapai  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  dalam jangka  pendek  bagi  para  pemegang  saham  ( shareholders ).  Dengan  berkontribusi  pada pertumbuhan  ekonomi  secara  internal  kepada  karyawan  dan  secara  eksternal  sebagai bagian  dari  pemangku  kepentingan  dalam  jangka  panjang  bisa  membentuk tujuan  moral dan  etika  bisnis  perusahaan.  Di  sisi  lain,  keberadaan  dan  operasi  suatu  perusahaan  atau grup  perusahaan  sangat  sulit  menghindari  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung terjadinya  degradasi  terhadap  lingkungan  untuk  kelangsungan  generasi  mendatang. Berdasarkan  situasi  dan  kondisi  itu,  menjadi  latar  belakang  berkembangnya  konsep  CSR sejak 1980-an dan seterusnya. 2 Jika dicermati lebih jauh, gagasan ini implisit beririsan dengan alinea  ke-empat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia  Tahun  1945  yang  memuat beberapa pengertian berikut:
1. Sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  1  Ayat  (3)  UUD  NRI  1945  mencakup  salah satu  unsur  negara  hukum  adalah: 3 Jaminan  hak  asasi  manusia,  atas  hak lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sesuai Pasal 28H Ayat  (1) UUD NRI 1945.
1 Natalia Yakovleva, Corporate Social Responsibility in the Mining Industries , Routledge, 2005, hlm.10.
2 Hartini  Retnaningsih, Masalah  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  Dalam  Rangka  Pemberdayaan Masyarakat , Jurnal Aspirasi, Vol.6, No. 2, Desember 2015, hlm.177.
3 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.20.

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PEMANFAATAN AIR TERHADAP MASYARAKAT DI DAERAH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.42-60                                     Maria magdalena Blegur
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.89 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
2. Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  terdiri  dari  provinsi-provinsi  yang  terbagi atas  pemerintahan  daerah  kabupaten  dan  kota  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  18  Ayat  1  UUD  NRI  1945  di  dalamnya  menyangkut  hak  menguasai  negara sebagai  kesatuan  ekonomi  nasional  berdasarkan  Pasal  33  Ayat  (3)  dan  Pasal  33 Ayat (4) UUD NRI 1945.
Berkaitan  dengan  penjelasan  di  atas,  idealnya  hukum  merupakan  tumpuan  sekaligus  tolok ukur  mengisi  kehidupan  bersama  yang  diinginkan  dan  dituju.  Dalam  konsep  CSR  yang menggunakan padanan frasa terdiri dari:
1. Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  (TJSP)  sesuai  Pasal  15  Huruf  b  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal    (UU  Penanaman Modal).  Membebankan  keharusan  kepada  para  penanam  modal  untuk menyelenggarakan  TJSP,  kemudian  bagi  setiap  penanam  modal  bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 Huruf b UU Penanaman Modal. Memikul  dan  menuntaskan  tanggung  jawab  atas  kerugian  yang  timbul,  jika Penanam  Modal  mendiamkan  aktivitas  secara  sepihak  sesuai  ketentuan  yang berlaku.  Kemudian  dalam  Pasal  16  Huruf  d  UU  Penanaman  Modal,  penanam modal  berkewajiban  menjaga  kelestarian  lingkungan.  Lebih  lanjut,  beberapa kewajiban  tersebut  kembali  termuat  dalam  Pasal  17  UU  Penanaman  Modal. 4 Kendati demikian, dalam Pasal 34 UU Penanaman Modal telah mengatur sanksi- sanksi  administratif  secara  terperinci  terhadap  badan  usaha  atau  usaha perseorangan  yang  mengabaikan  TJSP  sesuai  Pasal  15  dapat  dikenai  sanksi administratif  berupa:  a)  peringatan  tertulis;  b)  pembatasan  kegiatan  usaha;  c) pembekuan  kegiatan  usaha  dan/atau  fasilitas  penanaman  modal;  atau  d) pencabutan  kegiatan  usaha  dan/atau  fasilitas  penanaman  modal.  Beberapa ketentuan di atas, dapat dikatakan diberlakukan secara terbatas bagi penanam modal  asing  dan  belum  diatur secara  tegas  perihal  TJSP  bagi  penanam  modal dalam negeri.
2. TJSL, 5 sesuai  Pasal  1  Angka  3  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mendefinisikan TJSL adalah komitmen Perseroan untuk
4 Pasal 17 UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 menyatakan: “Penanam modal yang menggusahakan sumber daya alam tak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk rehabilitasi lokasi sesuai baku mutu  lingkungan  yang  pelaksanaannya  diatur  sesuai  ketentuan  perundang-undangan.  Dari  ketentuan  ini  jelas bahwa  sejak  semula  pembuat  undang-undang  penanaman  modal  telah  membebankan  TJSP  secara  terbatas kepada  perusahaan  tertentu.  Hal  ini  dapat  dikatakan  berdasarkan  pertimbangan  jangka  pendek  dari  dampak kegiatan hukum penanaman modal. Perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam.
5 Sebelumnya, TJSL secara implisit dimasukkan dalam Bab IV yang membahas tentang laporan tahunan dan penggunaan laba. Bagian kedua tentang penggunaan, menyatakan dan memberikan penjelasan terkait Pasal 62 Ayat  (1) Undang-Undang Perseroan  Terbatas No. 1 Tahun 1995 menggunakan istilah “dana sosial” dapat diartikan sebagai  TJSL. Kewajiban  untuk secara  sukarela  menggunakan  sebagian  atau  seluruh  laba  bersih  perseroan  untuk kepentingan masyarakat di mana perseroan beroperasi, dengan persetujuan rapat pemegang saham.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.42-60 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.89
berperan  serta  dalam  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  yang  bermanfaat,  baik  bagi perseroan  sendiri,  komunitas  setempat,  maupun  masyarakat  umumnya. Termuatnya norma tersebut diatur secara khusus dalam Bab V tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dalam Pasal 74  UU PT dinyatakan: 6
(1) Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai  biaya  Perseroan  yang  pelaksanaannya  dilakukan  dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(3) Perseroan  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  dimaksud pada  Ayat  (1)  dikenai  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2012  tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP TJSL PT).
3. Materi  muatan  norma  TJSP  dan/atau  TJSL  dirumuskan  kembali  dalam  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi Undang-Undang  (UU  Cipta  Kerja)  di  tengah  iklim  kemudahan  berusaha  serta kedudukannya  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Terkait  perubahan dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2009  tentang  Sumber  Daya  Air  (UU SDAir).  Setidaknya  ada  dua  perubahan  dalam  pengaturan  Sumber  Daya  Air (SDAir). Pertama , terkait membangun infrastruktur SDAir dan melakukan kegiatan non  konstruksi  untuk  kepentingan  sendiri. Kedua ,  berkaitan  izin  usaha  SDAir.
Perubahan  terkait  pembangunan  prasarana  SDAir  pada  Pasal  40.  Artinya, pelaksanaannya dapat melibatkan peran serta masyarakat dan berdasarkan izin usaha.  Pasal  70  UU  Cipta  Kerja  terkait  TJSL  PT  AMDK  secara  implisit  mengatur
6 Pasal 74 UU PT dan pertimbangan TJSL tersebut menjadi kewajiban dan dianggarkan serta diperhitungkan sebagai  biaya  Perseroan,  yang  pelaksanaannya  harus  memperhatikan  kepatutan  dan  kewajaran  sesuai  dengan ketentuan Pasal 74 Ayat (2) UU PT. Terkait juga dengan Bab IV, Rencana Bisnis, Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba,  dimana  Direksi  menyampaikan  laporan  tahunan  kepada  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  setelah mendapat pertimbangan dari Direksi dalam jangka waktu tertentu. Ini terkait dengan tugas asosiasi. Dalam waktu 6 bulan setelah akhir tahun fiskal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat 1 UU PT. Sehubungan dengan penjelasan di  atas  mengenai  adanya  laporan  tahunan,  salah  satu  laporan  tahunan  paling  sedikit  harus  memuat:  Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Pasal 66 Ayat 2 UU PT.

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PEMANFAATAN AIR TERHADAP MASYARAKAT DI DAERAH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.42-60                                     Maria magdalena Blegur
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.89 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
bahwa  barang  siapa  membangun  atau  membongkar  prasarana  SDAir memperoleh  izin  usaha  atau  menyalahgunakan  izin  usaha  yang  diperoleh dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar satu tahun. Ancaman penjara  juga diatur. Setiap pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin  usaha  atau  izin  dari  pemerintah  pusat  atau  daerah  dikenakan  sanksi administratif,  dan  pihak  tersebut  harus  mengajukan  izin  usaha  atau  izin  dalam jangka  waktu  tiga  tahun  sejak  diberikan.  Jika  ada  kegiatan  dan  tidak  ada  izin operasi atau izin pengalihan, izin pengelolaan akan diberikan hingga tahun 2025, dengan  kemungkinan  hukuman  pidana  bagi  yang  tidak  mematuhinya.  Konsesi atau  izin  pemanfaatan  SDAir  diubah  dengan  ketentuan  Pasal  44.  Izin  usaha adalah legalitas  yang  diberikan  kepada  pelaku  ekonomi  untuk mendirikan  dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan. Konsesi ini diberikan berdasarkan tingkat risiko,  dengan  mempertimbangkan  fungsi  lokal  dan  kelestarian  lingkungan.  Izin untuk  menggunakan  air  dan  sumber  daya  air  sebagai  bahan  pembuatan produk kebutuhan pokok air minum dan berusaha memanfaatkan sumber daya alam  untuk  kepentingan  usaha  diberikan  kepada  badan  usaha  milik  negara, badan usaha daerah, atau badan usaha desa pengelola sistem penyediaan air minum.  Izin  usaha  ini  dapat  diberikan  kepada  perorangan  apabila  memenuhi persyaratan  administrasi  teknis,  memperoleh  persetujuan  dari  pihak  yang berkepentingan,  dan  memenuhi  kewajiban  konservasi  sumber  daya  air  yang merupakan  bagian  dari  biaya  pengelolaan  sumber  daya  air  dan  kewajiban keuangan lainnya yang diwajibkan oleh undang-undang.
Di  samping  itu,  Perubahan  peraturan  terkait  SDAir  dilihat  oleh  para  pemangku kepentingan sebagai salah satu katalis untuk perbaikan signifikan di ruang SDAir. Pertama ,  pemerintah  harus  menyelaraskan  ketentuan  UU  Cipta  Kerja  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  121  Tahun  2015  tentang  Pengusahaan  Sumber Daya  Air  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  122  tentang  Sistem  Penyediaan  Air Minum. Kedua , operator sistem penyediaan air minum, yakni  Badan Usaha Milik Daerah  Air  Minum/Perusahaan  Daerah  Air  Minum  di  hilir,  bisa  meninjau  dan memperbaharui  lisensinya  untuk  beroperasi,  terutama  terkait  otorisasinya  untuk menggunakan SDAir. Diharapkan izin yang diajukan oleh pengelola dalam Sistem Pengelolaan Air Minum ke depan dapat difasilitasi untuk meningkatkan akses air minum  yang  aman  dan  mendukung  tujuan  pembangunan  berkelanjutan keenam  2030. Ketiga ,  UU  Cipta  Kerja  memberikan  peluang  untuk  berpartisipasi dalam meningkatkan iklim investasi, sehingga meningkatkan layanan air.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  Perseroan  Terbatas  (PP  TJSLPT).  Terbitnya  PP  TJSL  PT  ini  merupakan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.42-60 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.89
amanat  Pasal  74  Ayat  (4)  UU  PT,  sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya dalam  butir  ke-2  di  atas.  Kembali  menegaskan  dan  memperkuat  kewajiban hukum  penyelenggaraan  TJSL  tidak  sekedar  menitik-beratkan  kepada  derajat moral  dan  etis  perusahaan  yang  keduanya  telah  terumuskan  dalam  instrumen formal dan resmi merujuk pada rencana kerja tahunan yang mencakup rencana kegiatan  dan  anggaran  perusahaan  serta  wajib  disampaikan  dalam  laporan tahunan  Perseroan  untuk  dipertanggungjawabkan  dalam  RUPS  dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
Berkaca  pada  beberapa  pasal  dalam  UU  Penanaman  Modal,  UU  PT,  UU  Ciptaker yang  memnuat  perubahan  UU  SDAir  dan  PP  TJSL  PT,  maka  istilah  CSR  telah  diterjemahkan menjadi frasa TJSP dan TJSL. Di satu sisi, TJSP dan/atau TJSL menimbulkan kewajiban sekaligus tanggung  jawab  hukum  bagi  perusahaan  selaras  dengan  beberapa  pasal  dalam  UU Penanaman  Modal  dan  UU  PT  sebagaimana  disinggung  sebelumnya.  Di  sisi  lain,  terjadi penyelarasan norma TJSP dalam UU Penanaman Modal maupun norma TJSL dalam UU PT di beberapa  pasal  sebagai  tanggung  jawab  inti  perusahaan.  Bila  dihubungkan  dengan penjelasan  dalam  UU  Penanaman  Modal,  UU  PT,  dan  UU  Cipta  Kerja,  maka  ada kecenderungan  bahwa  penyelenggaraan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  hukum  TJSP dan/atau  TJSL  dimaknai  secara  sempit  dan/atau  terbatas  berdasarkan  frasa  kunci,  yaitu operasionalisasi  kegiatan  perusahaan  yang  berpengaruh  terhadap  kemampuan  sumber daya alam. Dan di sisi lain, penyelenggaranya adalah Perusahaan Milik Negara (Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah)  serta  Perusahaan  Swasta,  sepanjang  berbadan  hukum Perseroan  Terbatas.  Penyelenggaraan  TJSL  terkait  pula  dengan  pendampingan  untuk meningkatkan  kapasitas  UMKM  dalam  mengakses  dana  pengelolaan  TJSP  dan/atau  TJSL serta dana hibah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Swasta.
Keberadaan  pengaturan  sanksi  dalam  UU  Penanaman  Modal  bersifat  administrasi. Dalam UU PT jo. PP TJSL PT, pengaturan sanksi termuat dan tersebar dalam beberapa pasal- pasalnya. Norma TJSL termuat dan diatur dalam ketentuan yang berlaku. Menurut regulasi ini, pengenaan  sanksi  TJSL  PT  bagi  perusahaan  perlu  ditinjau  kembali.  Kendati  demikian, pendayagunaan  sanksi  bagi  perusahaan  sukar  untuk  diberlakukan.  Dalam  UU  Ciptaker dinyatakan adanya sanksi administrasi dan pidana. 7 Selanjutnya, dalam penelitian ini, penulis tetap menggunakan peristilahan TJSL sebagai konsep hukum yang telah termuat dalam UU
7 Pengenaan  sanksi  administrasi  dan  pidana  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  terkait  tata  kelola perpajakan. Kendati demikian, UU Cipta Kerja belum memuat ketentuan khusus yang mengatur TJSL. Namun, bagi perusahaan air minum dalam kemasan tetap melekat kewajiban menyelenggarakan  Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PEMANFAATAN AIR TERHADAP MASYARAKAT DI DAERAH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.42-60                                     Maria magdalena Blegur
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.89 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
PT  dan  perlu  dibedakan  dengan  kewajiban  hukum  bagi  perusahaan  untuk  menghormati Hak Asasi Manusia dalam konteks etika bisnis. TJSL merupakan bentuk penyesuaian terhadap kepentingan  pemangku  kepentingan  yang  mencakup  berbagai  kegiatan  sosial  yang sifatnya  lebih  mendorong  proses  bisnis  perusahaan.  Seperti  dalam  Prinsip-Prinsip  Panduan Perserikatan  Bangsa  Bangsa  mengenai  Bisnis  dan  HAM, 8 penghormatan  terhadap lingkungan hidup merupakan bagian dari HAM.
Meskipun  TJSL  di  Indonesia  dianggap  mewakili  kebijakan  dari  negara  dengan mengonstruksikan  pelbagai  tanggung  jawab  para  pemangku  kepentingan  antara pemerintah,  badan  usaha  dan  kelompok  masyarakat  dan  bukan  sebaliknya  membuka celah  dengan  memanfaatkan  kekurangan  dalam  peraturan  perundangan,  kemudian digunakan  sebagai  cara  meniadakan  TJSL. 9 Dalam  hal  ini,  TJSL  dianggap  sebagai  wujud tindakan  afirmatif  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  dengan  tujuan  memberikan  ruang partisipasi yang bermakna bagi masyarak dan berbagai pihak terkait lainnya.
Berkelin dan dengan penjelasan di atas, topik yang dikaji dan dianalisis dalam artikel ini dihubungkan  dengan  perubahan  rumusan  norma  UU  SDAir  dalam  UU  Cipta  Kerja  sarat dengan  kepentingan  Umum/Individu  versus  Kepentingan  Umum  dan/atau  Sosial.  Bertolak dari argumentasi hukum dari Syaiful Bakri Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengatakan: “UU ini menegaskan bahwa sumber daya air dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Untuk  itu,  Negara  menjamin  hak-hak  rakyat.”  Air dalam  jumlah  yang  cukup,  kualitas  baik,  aman,  berkelanjutan  dan  terjangkau  untuk memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari untuk hidup sehat dan bersih.
Namun,  Syaiful  mempertanyakan  revisi  UU  SDAir  yang  menghapus  kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya air. UU Cipta Kerja bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Kekuasaan pemerintah pusat bisa mutlak. “Intinya, pemerintah  telah  memperluas  jangkauan  seluas-luasnya  untuk  memungkinkan  perusahaan AMDK melakukan privatisasi perusahaan airnya, dan ketegangan ini tercermin dalam proses
8 Di tingkat internasional, isu-isu terkait HAM di dunia bisnis diatur dalam UN Principles on Business and Human Rights , sebagai kerangka kerja yang diadopsi oleh Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada tahun 2011. Selain itu mendefinisikan pilar bisnis dan hak asasi manusia dengan tiga penekanan: (1) Mandat negara untuk melindungi hak asasi manusia; (2) Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia; (3) Akses pemulihan hukum bagi  korban.  Ketika  hak  asasi  manusia  dilanggar,  negara  harus  memastikan  bahwa  para  korban  menerima kompensasi yang efektif.
9 Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  53/PUU-VI/2008  tentang  Pengujian  Undang-Undang  Dasar Nomor 40 Tahun 1945 tentang Perseroan Terbatas, hal. 89. Mahkamah Konstitusi mengutip pandangan Jan Wouters & Leen Chanet, Cooperate Human Rights Responsibility: A European Perspective , Northwestern University Journal of International Human Rights, Volume 6, Issue 2, hlm.266, yang menjelaskan: Di sisi lain, membuat kerangka peraturan tidak  berarti  inisiatif  sukarela  tidak  penting.  Padahal,  hukum  hanyalah  salah  satu  dari  sekian  banyak  faktor  yang mempengaruhi  perilaku  perusahaan.  Dalam  beberapa  kasus,  perusahaan  dapat  diharapkan  untuk  melakukan lebih dari yang  diwajibkan oleh undang-undang dan setidaknya tidak mengeksploitasi celah hukum. Oleh karena itu, pendekatan  dan  pengaturan  sukarela  tidak boleh  dilihat  sebagai  saling  eksklusif  dan/atau  negatif, melainkan saling melengkapi..

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.42-60 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.89
pembahasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,”  Hal  senada  diungkapkan peneliti Fast  Moving  Consumer  Goods  Insights ,  Achmad  Haris  Januariansyah.  “Pengelolaan air  sektor  swasta  tidak  membawa  manfaat  yang  cukup  bagi  masyarakat  lokal.  Harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan. 10
Sejalan dengan pandangan tersebut, di atas. RT 03, RW 03 Kawasan desa Sukamantri. Awalnya  memiliki  taman  dengan  sumber  mata  air  dari  Gunung  Halimun  Salak.  Taman tersebut sekarang dikelola oleh perusahaan AMDK. Pengelolaan SDAir perusahaan dilakukan melalui  proses  jual  beli  antara  pemilik  taman  dan  perusahaan  melalui  pembelian  tanah dengan  mata  air.  Perusahaan  AMDK  ini  didirikan  pada    2009  oleh  SRT  dan  KYT.  Awalnya, perusahaan  air  minum  ini  hanya  memproduksi  air  baku,  namun  seiring  berjalannya  waktu melebarkan  sayap  hingga  memproduksi  air  minum  dalam  kemasan  pada  tahun  2010  dan kemudian menjadi perusahaan AMDK. 11
Sebelum  perusahaan  masuk,  masyarakat  dapat  mengakses  air  taman  secara  gratis (akses  terbuka)  dan  menggunakannya  untuk  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga.  Akibat beralihnya  kepemilikan  lahan  di  sekitar  taman  kepada  perusahaan,  maka  pengelolaan SDAir  yang  semula  dikelola  bersama  dengan  masyarakat,  kini  dikelola  (milik  pribadi)  oleh perusahaan swasta. Barang SDAir yang semula merupakan barang bersama, berubah sifat menjadi  barang  privat  yang  mengurangi  potensi  konsumsi  pihak  lain  dengan  cara dikonsumsi  oleh  pihak  lain.  Dengan  mengalihkan  kepemilikan  Taman,  perusahaan  AMDK memiliki kendali dan hak eksklusif sebagai pemilik. Hak perusahaan untuk mengelola sumber daya air diakui oleh negara. Sebagai pemilik SDAir, negara mengeluarkan hak atas air dan hak guna air kepada perusahaan.
Dari  serangkaian  paparan  di  atas,  artikel  ini  akan  mengkaji,  menganalisis  serta membahas  persoalan  yang  ada,  maka  akan  dikaji,  dianalisis  dan  diuji,  adalah  Bagaimana konsep Tanggung  Jawab Sosial  dan  Lingkungan  Perseroan  Terbatas  di  sektor sumber daya air?
10 Tempo  Nasional, Polemik  UU  Sumber  Daya  Air  Sarat  Kepentingan  Kepentingan  Umum/Individu  versus Kepentingan  Sosial , https://nasional.tempo.co/read/1558698/polemik-uu-sumber-daya-air-sarat-kepentingan-politik , di akses Selasa 8 Februari 2023 pukul 15:45 wib
11 Amelia  Ari  Putri  dan  Martua  Sihaloho, Akses  Masyarakat  Dalam  Pemanfaatan  Sumber  Daya  Air ,    Institut Pertanian Bogor, hlm.7

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PEMANFAATAN AIR TERHADAP MASYARAKAT DI DAERAH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.42-60                                     Maria magdalena Blegur
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.89 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## METODOLOGI

## Tipe Penelitian dan Lokasi Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  pendekatan  hukum  doktrinal.  Merupakan  penelitian  yang mangacu pada penelusuran literatur untuk mencari informasi dan data yang sesuai dengan fakta  dan  realita  di  lapangan,  berdasarkan  data  hasil  wawancara  dengan  responden. Dengan lokasi penelitian ini di Desa Sukamantri, Bogor, Jawa Barat.

## Data dan Sumber Data
Mengenai  penggunaan  jenis  data  dalam  artikel  ini  menggunakan  data  sekunder  yang diperoleh  dari  penelusuran  pustaka,  dan  data  yang  diberikan  oleh  narasumber  meliputi pernyataan  lisan  dan  tertulis.  Tujuannya  adalah  untuk  memahami  latar  belakang  TJSL  PT dalam dokumen peraturan dan/atau sumber hukum lainnya.

## Metode Pengumpulan Data
Studi  kepustakaan  atau  penelusuran  literatur  disesuaikan  dengan  isu  yang  dikaji  dan dianalisis.  Disertai  wawancara  dengan  narasumber  yang  dilakukan  dan  ditujukan  kepada Kementerian/Lembaga terkait dan beberapa perusahaan AMDK.

## Teknik Analsis Data
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  studi kepustakaan  yang  selanjutnya  secara  sistematis  dan  dianalisis  untuk menemukan  kejelasan masalah. Teknik analisis data ini dideskripsikan sebagai penganalisisan dan pengolahan data setelah itu dinarasikan untuk memperoleh kesimpulan. 12

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.  Akses  Sumber  Daya  Air  terkait  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perseroan Terbatas
Sumber  daya  air  merupakan  bagian  dari  ekosistem.  Sebagai  ekosistem,  sumber  daya  air berkaitan erat dengan sistem sosial dan berbagai aktivitas lokal sehari-hari yang memenuhi kebutuhan  sosial  ekonomi.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004 jo .  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah secara terbatas dalam UU Cipta Kerja. Dalam Pasal 6 menyatakan, “Negara menjamin  hak rakyat atas  Air  guna  memenuhi  kebutuhan  pokok  minimal  sehari-hari  bagi  kehidupan  yang  sehat dan  bersih  dengan  jumlah  yang  cukup,  kualitas  yang  baik,  aman,  terjaga keberlangsungannya,  dan  terjangkau.  Isinya  jelas  menyatakan  bahwa  setiap  manusia, setiap  warga  negara  di  setiap  negara,  berhak  atas  air  bersih.  Lebih  lajut  dalam  Pasal  7, menyatakan  “Sumber  Daya  Air  tidak  dapat  dimiliki  dan/atau  dikuasai  oleh  perseorangan, kelompok  masyarakat,  atau  badan  usaha”.  Ketentuan  ini  menyirakan  SDAir  memiliki
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Edisi Revisi, Cetakan Ke14 Mei 2019, Kencana, Jakarta, hlm. 93- 95

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.42-60 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.89
karakteristik  kumpulan  sumber  daya  bersama,  yang  dengan  sendirinya  menimbulkan serangkaian  tantangan.  Keberadaan  sumber  daya  yang  dikumpulkan  bersama  yang terbuka  untuk  semua  memiliki  konsekuensi.  Ini  berarti  bahwa  pengguna  bebas  untuk mengakses  sumber daya  bersama,  sehingga  mereka  tidak dapat  lagi  melarang yang lain, melainkan ada persaingan di antara para pengguna tersebut. 13 Lebih lanjut dalam Pasal 58 ayat 1 huruf d UU SDAir disebutkan bahwa Biaya Jasa Pengelolaan SDAir merupakan biaya yang  dibutuhkan  untuk  melakukan  Pengelolaan  SDAir  agar  SDAir  dapat  didayagunakan secara  berkelanjutan.  Adanya  pengaturan  terkait  konstruksi  pada  Sumber  Air  yang  tidak menggunakan Air antara lain adalah jembatan, pipa, kabel, dan,liber optik melintasi Sumber Air  menjelaskan  dasar  untuk  membuka  peluang  usaha  komersialisasi  sekaligus  komodifikasi air terkait akses sumber daya air.
Untuk  menghindari  tragedi  milik  bersama,  yaitu  kerusakan  sumber  daya  yang disebabkan  oleh  keinginan  semua  pihak untuk menggunakan  dan  mengeksploitasi  sumber daya  alam  tersebut,  makna  air  diubah  dari  barang  publik  menjadi  barang  ekonomi  yang dikelola  oleh  perusahaan  swasta. 14 Oleh  karena  itu,  status  kepemilikan  “ open  access property ” harus dialihkan menjadi milik perseorangan ( private land ). Privatisasi pengelolaan sumber  daya  air  merupakan  solusi  atas  kegagalan  masyarakat  dalam  mengelola  sumber daya  air  secara  efektif  dan  efisien.  Akses  masyarakat  terhadap  sumber  daya  air  ini  juga terhambat  ketika  kendali  atas  pengelolaan  sumber  daya  air  dialihkan  ke  pihak  swasta. Sementara  bisnis  mendapatkan  keuntungan  dari  peningkatan  permintaan  air,  masyarakat kehilangan akses mereka ke air dan mata pencaharian. 15
Air  pegunungan  merupakan  aset  produktif  yang  dapat  diolah  untuk  menghasilkan pendapatan  dan  sering  dimanfaatkan  oleh  pihak  swasta  untuk  memanfaatkan  jasa lingkungan  di  sektor  industri,  seperti  mendirikan  Perusahaan  Air  Minum  Dalam  Kemasan (AMDK).  Mendirikan  perusahaan  air  minum  di  tengah-tengah  kehidupan  komunal  desa seringkali  menimbulkan  masalah  terkait  sumber  daya  air  seperti  kekurangan  air.  Dari perspektif  ekonomi,  kelangkaan  merupakan  aspek  penting  dari  fungsi  ekonomi. Keterbatasan  ketersediaan  air  menyebabkan  legislasi  ekonomi  bahwa  air  merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan.
13 Wade  R. The  management  of  common  property  resources:  Collective  action  as  an  alternative  to privatisation or state regulation . Journal of Economics., Cambridge University, 1987, hlm.20. Diunduh 28 Februari 2023 Tersedia pada: https://academic.oup.com/cje/article-abstract/11/2/95/1679729?redirectedFrom=fulltext
14 Hardin G. The Tragedy of The Commons . Science, Vol. 162. 1968. hlm.1243-1248.
15 Shiva V, Water Wars: Privatisasi, Profit dan Polusi . Yogyakarta, Insist Press, 2022, hlm.150.

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PEMANFAATAN AIR TERHADAP MASYARAKAT DI DAERAH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.42-60                                     Maria magdalena Blegur
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.89 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Kecamatan  Tamansari  merupakan  salah  satu  kecamatan  di  Kabupaten  Bogor  yang berbatasan  dengan  Gunung  Salak.  Desa  Sukamantri  merupakan  desa  yang  bertipologi pada bidang jasa. Desa Sukamantri menjadi salah satu tempat berdirinya Perusahaan AMDK. Berdirinya  Perusahaan  AMDK  di  tengah  pemukiman  masyarakat  pedesaan  tentunya berkaitan  pada  kondisi  sumber  daya  air.  Kondisi  sumber  daya  air  yang  mengalami perubahan  ini  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  mempengaruhi  akses  dan perubahan  kehidupan  masyarakat  yang  menggantungkan  kehidupannya  dari memanfaatkan potensi sumber daya air. Tulisan ini berfokus pada akses sumber daya air dari perspektif  akses  masyarakat  dengan  pihak  swasta.  Aspek  kehidupan  dan  penghidupan masyarakat  difokuskan  pada  akses  masyarakat  terhadap  pemanfaatan  sumber  daya  air setelah berdirinya Perusahaan AMDK bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat  yang bisa menjelaskan interaksi antara sumber daya air dengan masyarakat.
Kecamatan  Tamansari  merupakan  salah  satu  kecamatan  di  Kabupaten  Bogor  yang berbatasan langsung dengan Gunung Salak. Desa Sukamantri merupakan desa dengan tipe sektor  jasa.  Desa  Sukamantri  merupakan  salah  satu  tempat  berdirinya  perusahaan  AMDK. Memulai  perusahaan  air  minum  di  tengah  pemukiman  pedesaan  tentunya  melibatkan kondisi  SDAir.  Perubahan  status  SDAirr secara  langsung  atau  tidak langsung  mempengaruhi akses dan perubahan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada pemanfaatan potensi SDAirnya.  Artikel ini ini berfokus pada akses SDAir dalam hal akses bersama dengan sektor  swasta  dihubungankan  dengan  TJSL  PT.  Aspek  kehidupan  dan  penghidupan masyarakat  berfokus  pada  akses  masyarakat  terhadap  penggunaan  sumber  daya  air setelah berdirinya perusahaan AMDK untuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat, sehingga meningkatkan  relasi  interaksi  antara  para  pemangku  kepentingan  terkait  SDAir  sebagai sumber daya alam, pemerintah daerah, TJSL PT melekat kewajiban hukum perusahaan dan masyarakat.
Dalam  hal  ini,  Ribot  dan  Peluso  membedakan  antara  teori  akses  dan  teori  properti. Akses didasarkan pada kemampuan, sedangkan kepemilikan didasarkan pada  harta. Teori akses memperluas ruang lingkup teori hak milik. Teori akses berfokus pada bagaimana setiap orang  mendapat  manfaat  dari  sumber  daya  daripada  hanya  memiliki  hak  yang menentukan  hak  dan  kewajiban.  Teori  akses  juga  menganggap  bahwa  teori  properti hanyalah salah satu cara atau mekanisme untuk mengakses sumber daya. Pengertian akses mengutamakan  peluang  keuntungan  dibandingkan  aset  yang  ada.  Seperti  properti,  akses terus berubah sesuai dengan posisi individu dan kelompok, kekuasaan, dan hubungan sosial.
16
16 Ribot J.C. dan Peluso N.L. A Theory of Access . Journal Of Rural Sociology. 2003, hlm.153-181.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.42-60 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.89
Ribot  dan  Peluso  menyadari  bahwa  ada  semacam  perjanjian  jaringan  akses.  Akses membentuk  organisasi  (kelompok)  dan  jaringan  (jaringan)  yang  kuat  yang  memungkinkan orang dan organisasi memperoleh manfaat dari sumber daya air, dan mentolerir hilangnya hak  masyarakat  atas  sumber  daya  yang  mereka  miliki.  Akses  ke  institusi  yang  kuat  yang menangani  hubungan  sosial  yang  mendesak  di  seluruh  area  jaringan  yang  lebih  luas memungkinkan  individu  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  sumber  daya  tanpa  hanya berfokus pada kepemilikan. 17
Dengan  akses  menjadi  lebih  penting  siapa  yang  menggunakan  sumber  daya,  siapa yang  tidak  menggunakannya,  metode  apa  yang  digunakan  untuk  menggunakan  sumber daya,  kapan  dan  dalam  keadaan  apa.  meningkatkan.  Analisis  akses  membantu memahami  mengapa  orang  dan  organisasi/perusahaan  tertentu  mendapat  manfaat  dari sumber daya, terlepas dari apakah mereka memiliki hak atas sumber daya tersebut.
Dari  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  analisis  akses  adalah  proses mengidentifikasi  mekanisme  akses  dan  penyebabnya  dengan  mengkaji  bagaimana  akses diperoleh,  dipelihara,  dan  dikendalikan.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  bersinggungan dengan  TJSL  PT.  Sebagai  komitmen  Perseroan  untuk  berperan  serta  dalam  pembangunan ekonomi  berkelanjutan.  Guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  kemanfaatan lingkungan,  baik  Perseroan  sendiri,  komunitas  setempat,  maupun  masyarakat  pada umumnya.  Mengacu  pengertian  tersebut  mencakup  dua  hal,  yakni:  (1)  TJSL  dalam  arti sempit  berkaitan  erat  dengan  partisipasi  dan  kontribusi  dunia  usaha  terhadap pencapaian kesejahteraan  bersama.  Untuk  mengelola  aktivitas  korporasi  dengan  pemangku kepentingan  internal;  (2)  TJSL  dalam  arti  luas,  tidak  terbatas  sekadar  tanggung  jawab perusahaan  dalam  rangka  keberlanjutan  kegiatan  ekonomi,  tetapi  juga  transparansi perusahaan. 18 Beranjak  dari  penjelasan  itu,  TJSL  termuat  kembali  dalam  UU  Penanaman Modal.  Dengan  menggunakan  istilah  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  (TJSP),  ini dinyatakan sesuai Pasal 15 huruf (b). Menegaskan, bahwa penanam modal harus memenuhi TJSP.  Kedua,  dalam  Pasal  16  huruf  (d)  menyatakan  bahwa  penanam  modal  berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan.
Rumusan  pengaturan  ini  ditegaskan  ulang  dalam  Pasal  17  UU  Penanaman  Modal, yaitu  bagi  penanam  modal  yang  beraktivitas  di  sektor  SDA  tidak  terbarukan  untuk melakukan  rehabilitasi  situs  yang  memenuhi  standar  lingkungan.  Kendati  UU  Penanaman
17 Ibid.
18 Erman Rajagukguk, Konsep dan Pengembangan Pemikiran Tentang Tanggung  Jawab Sosial Perusahaan , Jurnal Hukum, No.02, Vol.15, April 2008, hlm 169-170.

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PEMANFAATAN AIR TERHADAP MASYARAKAT DI DAERAH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.42-60                                     Maria magdalena Blegur
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.89 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Modal  tidak mendefinisikan  TJSP  dalam Bab 1  Aturan  Umum,  namun  definisi  ini  dimasukkan dalam bagian penjelasan Pasal 15 Huruf (b) UU Penanaman Modal, yang menyatakan:
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tanggung jawab perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana  secara  bertahap  untuk  pemulihan  lokasi  yang  memenuhi  standar kelayakan lingkungan hidup.
Sehubungan pengertian atau penggunaan berbagai istilah terkait CSR dalam UU PT  dan  UU  Penanaman  Modal,  yaitu  diadopsinya  konsep  CSR,  termasuk  TJSL  di  Indonesia, menyebabkan  perluasan  makna  kewajiban  hukum,  khususnya  tentang  tanggung  jawab korporasi.  Dengan  memberlakukan  kewajiban  hukum  pada  perusahaan,  maka  itu  untuk memberikan  nilai  tambah  kepada  masyarakat  yang  terkena  dampak  kegiatan  mereka. Perusahaan  memenuhi  kewajiban  hukum  ini  melalui  berbagai  aktivitas  dalam  proses  bisnis perusahaan.  Dalam  program  pelaksanaan  TJSL,  muncul  berbagai  pilihan  kegiatan  oleh Badan  Usaha  Negara  dan/atau  Swasta.  Merupakan  inisiatif  pemerintah  untuk  mendorong perusahaan memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan, sekaligus mencapai  keseimbangan  tujuan  ekonomi,  lingkungan,  dan  sosial  yang  diterapkan  sebagai strategi intervensi dalam kerangka CSR/TJSL (CSR), yakni sebagai berikut: 19 (1) Banyak inisiatif sukarela  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  tidak  terkait  langsung  dengan  aktivitas  inti  bisnis perusahaan,  misalnya  dengan  mendirikan  lembaga  khusus  untuk  mengelola    amal;  (2) Tanggung  Jawab  Perusahaan  sebagai  usaha  sosial  yang  tumpang  tindih  dengan pemasaran  produk  dalam  hal  menghasilkan  pendapatan;  dan  (3)  Kebijakan  perusahaan merupakan  hubungan  antara  bisnis  dan  pemerintah  terkait  daya  tawar  dalam mengeluarkan berbagai kebijakan pemerintah yang mempengaruhi bisnis dan masyarakat.
Berdasarkan  atas  ruang  lingkup  TJSP/TJSL  tersebut,  ini  menimbulkan  sebuah  visi mengenai  TJSP/TJSL  dari  perspektif  etis.  Implikasinya  adalah  bahwa  badan  usaha  harus mematuhi  TJSL  melampaui  pertimbangan  lainnya. 20 Hari  ini,  TJSL  bukan  hanya  praktik perusahaan. Standarisasi TJSL telah menarik perhatian pemerintah maupun swasta serta dari perusahaan.  Inilah  strategi  global  tentang  pentingnya  sinergi  antara  bisnis  dan  pemerintah yang diluncurkan pada World Summit on Sustainable Development di Johannesburg,  Afrika Selatan,  tahun  2002,  yang  menekankan  pentingnya  TJSL. 21 Perkembangan  TJSL  kini  telah digunakan oleh beberapa negara. Namun berhasil atau tidaknya TJSL diukur dari parameter internalisasi moralitas dalam perumusan perundang-undangan. Parameter ini dikelompokkan menjadi  delapan,  yakni:  (1)  Dapat  diakses  oleh  masyarakat  umum;  (2)  Berwawasan  ke
19 Erna Amalia, Regulasi  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  di  Indonesia , Adil  Jurnal  Hukum, Vol. 10, No. 2, Tahun 2019, hlm.71.
20 Sally Wheeler, Corporation and the Third Way , Hart Publishing, Oregon, hlm.59.
21 Andi Mapisangka, Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat , Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 2009, hlm.40-43.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.42-60 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.89
depan;  (3)  Tidak  ambigu;  (4)  Konsisten;  (5)  Praktis  untuk  diterapkan;  (6)  Dapat  diterapkan dalam jangka waktu yang relatif lama; (7) Terpadu antara peraturan perundangan lainnya. 22 Parameter tersebut juga terkait kejelasan, dan (8) Tidak saling tumpang tindih. Frasa ini jelas menandakan bahwa rumusan norma hukum harus mudah dipahami. 23 Beberapa parameter tersebut  cukup  menyiratkan  perumusan  norma  yang  dapat  dipahami.  Frasa  multitafsir mengacu  pada  hasil  menjelaskan  sesuatu.  Penggunaan  istilah  atau  pun  definisi  ruang lingkup yang digunakan tidak boleh menimbulkan multitafsir dan memberikan kejelasan saat penyusunan ketentuan serta menutup celah bagi interpretasi di luar ruang lingkup ketentuan. Dalam konteks regulasi, ini dimaknai sebagai tafsir yang tekstual. Selain itu, batasannya harus saling  terintegrasi.  Hal  ini  penting,  karena  peraturan  sendiri  harus  terkonsolidir.  Hal  ini  tidak membuka celah bagi badan hukum untuk menerapkan aturan sesuai dengan kebijakannya sendiri. 24
Pengadopsian  konsep  CSR  secara  internasional  terkait  dengan  penggunaan  istilah  TJSL, sehingga TJSL disamakan dengan CSR sesuai dengan Bab V tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Pasal 74 Ayat (1) UU PT, yang menyatakan:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan  sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan.
Berdasarkan  ketentuan  itu,  jelas  TJSL  tidak  semata-mata  didasarkan  atas  kehendak  moral, namun  tanggung  jawab  perusahaan  untuk  melindunginya.  Selaras  dengan  penafsiran otentik,  bahwa  pengertian  “SDA”  meliputi  SDA  tak  terbarukan  dan  SDA  terbarukan.  Dalam hal  ini,  pembatasan  bentuk badan  yang  didefinisikan  sebagai  Perseroan  Terbatas  di  sektor SDA  mengakibatkan  tuntutan  pertanggungjawaban  TJSL berdasarkan  UU PT.  Maka,  bentuk usaha lain yang melibatkan badan hukum lainnya, seperti Koperasi, Yayasan, Perkumpulan, Persekutuan Komanditer,  atau  lainnya  harus  mendapat  perlakuan yang  sama.  Selanjutnya, mengenai  penganggaran  dan  penyelenggaraan  TJSL  akan  dicatat  sebagai  biaya perusahaan (kepatutan dan kewajaran). Kedua hal menimbulkan kesenjangan alokasi dana TJSL  yang  diputuskan  sejak  awal  dan  pelaksanaan  kegiatan  TJSL  di  luar  operasional perusahaan.  Kendala  ini  bersumber  dari  niat  perusahaan  untuk  mengoptimalkan keuntungan.  Perihal  kepatutan  dan  kewajaran  memberikan  keleluasaan  bagi  perusahaan meminimalkan  anggaran  dana  TJSL  untuk  menekan  biaya.  Tidak  adanya  penerapan
22 Colleen Murphy, Lon Fuller and the Moral Value of the Rule of Law , Law and Philosophy Vol.24, 2005, hlm. 240.
23 Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima, Jakarta, hlm.450.

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PEMANFAATAN AIR TERHADAP MASYARAKAT DI DAERAH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.42-60                                     Maria magdalena Blegur
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.89 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
standar  dalam  TJSL  memberikan  pilihan  kegiatan  yang  sederhana  dan  murah,  namun memungkinkan  penilaian  publik  yang  optimal  terhadap  perusahaan  yang  meningkatkan kredibilitasnya.
Versi lain dari TJSL disebut juga “Program Kemitraan dan Bina Lingkungan”  yang digunakan perusahaan milik negara. Pemberdayaan masyarakat digunakan baik oleh perusahaan milik negara  maupun  swasta  serta  “Perlindungan  Lingkungan”.  Munculnya  penggunaan  yang berbeda-beda  ini  telah  menyebabkan  sedikit  banyak  kesalahpahaman  penyelenggaraan dan pengenalan TJSL. Ini menjelaskan temuan TJSL oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  dengan  tiga  konsep  berbeda  mengenai  TJSP/TJSL  (CSR)  dan  pemberdayaan masyarakat,  yaitu:  (1)  Penggunaan  Frasa  dan  istilah;  (2)  Penyelenggara;  (3)  Sumber Pendanaan;  (4)  Penganggaran    TJSL,  dan  (5)  Bentuk  atau  Pemilihan  Program  TJSL. Pemberdayaan  masyarakat  diartikan  sebagai  proses  menghasilkan,  melalui  partisipasi  aktif, kemajuan  kondisi  ekonomi  dan  sosial  yang  mengarah  pada  kemandirian  masyarakat. Konsep  CSR  dianggap  sebagai  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat,  sedangkan  TJSL dianggap sebagai kewajiban dibawah UU PT. Kontradiksi ini bisa muncul, karena TJSL sendiri tidak  memiliki  kejelasan  konsep  dan  ruang  lingkup  yang  perlu  dirumuskan.  Sasaran  subyek hukum  TJSL  (UU  PT)  juga  berbeda  hanya  perusahaan  gabungan  di  bidang  SDA,  tetapi ketentuan  yang  berbeda  mensyaratkan  perusahaan  perseorangan  turut  dalam pelaksanaannya.  Meskipun  beberapa  peraturan  perundangan  terkait  merumuskan  siapa yang mengemban TJSL, namun masalah interpretasi timbul terhadap frasa “Mengelola SDA” atau “Dampak Terhadap SDA” dalam Pasal 74 UU PT. Sederhananya, kedua frasa ini terbatas merujuk  perusahaan  secara  langsung  yang  mengusahakan  SDA.  Namun,  UU  Penanaman Modal justru mengonstruksi dan menetapkan pelaksanaan TJSL bagi setiap penanam modal, dengan  sasaran  subyek  hukum  yang  serupa,  yakni  perusahaan  gabungan.  Dalam  konteks ini,  menimbulkan  pertentangan  penormaan  TJSL,  yaitu  siapa  yang  menjadi  subyek  hukum kewajiban  TJSL  dikarenakan  pembebanan  terbatas  dibebankan  kepada  perusahaan  yang bergerak di  bidang  sumber daya  khususnya  perusahaan  pertambangan,  sedangkan  untuk perusahaan AMDK sangat tergantung pada ukuran bisnis perusahaan dan perubahan status perusahaan  (Tertutup/TJSL  PT  bersifat  sukarela).  Di  sisi  lain,  untuk  perusahaan  AMDK  yang menawarkan saham secara publik (Tbk/Terbuka-TJSL PT bersifat wajib).
A. Penyelengaraan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perseroan  Terbatas  oleh Perusahaan  Air  Dalam  Kemasan  kepada  Masyarakat  Desa  Sukanantri,  Bogor,  Jawa Barat
Akses terhadap sumber daya air oleh Perusahaan  AMDK SRT dan KYT tidak hanya dibentuk oleh  mekanisme  akses  berbasis  hak,  tetapi  juga  terkait  dengan  mekanisme  struktural  dan relasional.  Akses  ke  hak  perusahaan  didukung  oleh  hubungan  yang  dibangun  antara pemangku  kepentingan,  yakni  perusahaan  dengan  pemerintah  desa  dan  pemilik  taman.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.42-60 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.89
Proses  perusahaan  AMDK  terlibat  dimulai  dengan  pertemuan  pemangku  kepentingan  di mana konsultasi berlangsung dan beberapa kesepakatan bersama tercapai.
Meningkatnya  permintaan  pasar  untuk  air  kemasan  memaksa  perusahaan  untuk memperluas  lingkup  operasinya.  Akibat  permintaan  lahan  perusahaan  yang  meningkat, sebagian  warga  pindah  ke  RT  03.  Selain  itu,  selain  perusahaan  AMDK,  pembangunan perumahan  elite  juga  berdampak  pada  kawasan  RT  04  akibat  penyusutan  lahan. Pembangunan  perumahan  telah  mengurangi  jumlah  air  tanah  karena  diserap  oleh  sumur- sumur  di  rumah-rumah  mewah.  Hal  ini  berbeda  dengan  sumber  air  yang  disuplai  oleh perusahaan AMDK, yaitu mata air. 25
Setelah mata air dijual ke produsen air kemasan pada tahun 2009, masyarakat mulai membangun sumur untuk memasok air tanah ke setiap rumah tangga. Saat musim kemarau tiba,  jumlah  air di  sumur warga  bisa  berkurang.  Air tanah  yang  keluar hanya  sedikit  karena pembangunan  pemukiman  eksklusif  di  sekitar  warga  RT  04,  RW  03  di  desa  Sukhamantri menggunakan sumur di setiap rumah. Saat kemarau melanda, banyak warga yang beralih ke  perusahaan  AMDK  miliknya  untuk  mendapatkan  air,  terutama  untuk  minum  dan memasak.
Perusahaan AMDK, khususnya untuk memperoleh air minum dan air untuk memasak. Karena  perusahaan  AMDK  memiliki  kepemilikan  sementara,  izin  yang  dikeluarkan  negara harus  diperbarui  setiap  tahun.  Setiap  perpanjangan  izin,  perusahaan  AMDK  akan mengadakan  pertemuan  dengan  tokoh  masyarakat,  yakni  ketua  RT  03  dan  RT  04.  Tokoh masyarakat berperan sebagai mediator dalam hubungan perusahaan dengan masyarakat. Sebelum  berdiskusi  dengan  perusahaan,  tokoh  masyarakat  terlebih  dahulu  menanggapi permintaan  warga  yang  disampaikan  saat  konsultasi.  Kerjasama  antara  sektor  swasta  dan masyarakat  lokal,  kebutuhan  dan  harapan  masyarakat  dibahas.  Konsultasi  antara perusahaan  AMDK  dengan  tokoh  masyarakat  hanya  dilakukan  sekali  dalam  setahun  dan tidak melibatkan masyarakat secara langsung.
Di  samping  itu  dikarenakan  Perusahaan  AMDK  SRT  dan  KYT  merupakan  perusahan dengan kepemilikan keluarga (tertutup) meski bergerak di bidang SDAir baik perencanaan, penganggaran  dan  penyelengaraan  TJSL PT  lebih  bersifat  sukarela  dan  sangat  tergantung pada  besaran  skala  usaha  perusahaan  untuk  memperoleh  keuntungan  selanjutnya menyisihkan  untuk  keperluan  dana  sosial  (TJSL  PT).  Kondisi  ini  sangat  kontras  jika  mengacu pada  Dua  perusahaan  produsen  air minum  dalam  kemasan  (AMDK)  PT  Sariguna  Primatirta
25 Wawancara penulis dengan narasumber 13 Februari 2023

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PEMANFAATAN AIR TERHADAP MASYARAKAT DI DAERAH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.42-60                                     Maria magdalena Blegur
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.89 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Tbk.  (CLEO)  dan  PT  Akasha  Wira  International  Tbk.  (ADES)  telah  mengeluarkan  laporan keuangan tahun buku 2021. Setiap tahunnya menganggarkan program TJSL. 26

## KESIMPULAN
Di satu sisi, interpretasi yang berbeda dimungkinkan berdasarkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam khususnya air untuk kepentingan umum sebagai akses terbuka. Meskipun demikian,  hal  ini  mengilustrasikan  perbedaan  persepsi  tentang  air  sebagai  barang  publik yang  tak  terbatas  di  satu  sisi  dan  sumber daya  bersama yang  terbatas  di  sisi  lain.  Sebagai permasalahan  yang  hendak  dikaji  peneliti  dalam  artikel  ini  menggunakan  pendekatan hukum  doktrinal  terkait  penormaan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perseroan Terbatas  (TJSL PT).  Adapun hasil penelitian ini menjelaskan sebagai berikut: Pertama , dalam praktiknya,  penyimpangan  dari  kedua  pandangan  tersebut  seringkali  menimbulkan perselisihan  antar  pemangku  kepentingan  atas  Perusahaan  Air  Minum  Dalam  Kemasan (AMDK)  yang  beroperasi  di  Desa  Sukanantri,  Bogor,  Jawa  Barat. Kedua ,  pengenaan kewajiban  TJSL-PT  bersifat  fleksibel  dan  terbatas  dibebankan  kepada  perusahaan  yang bergerak di  bidang  sumber daya  khususnya  perusahaan  pertambangan,  sedangkan  untuk perusahaan AMDK sangat tergantung pada ukuran bisnis perusahaan dan perubahan status perusahaan  (Tertutup/TJSL  PT  bersifat  sukarela).  Di  sisi  lain,  untuk  perusahaan  AMDK  yang menawarkan saham secara publik (Tbk/Terbuka-TJSL PT bersifat wajib). Ketiga, berdasarkan temuan pertama dan kedua, hingga penelitian ini selesai dilakukan,  jelas bahwa kondisi  itu disebabkan oleh ketidakkonsistenan dan ketidakjelasan mengenai pengenaan sanksi hukum TJSL  PT  berdasarkan  penyebaran  sanksi  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan sumber daya alam yang relevan
26 Dalam  laporan  tahunan  2021  PT  Sariguna  Primatirta  Tbk.  dan  PT  Akasha  Wira International  Tbk.  setiap  tahunnya  menggangarkan  program  TJSL,  namun  tidak  secara spesifik mencatumkan besaran nilai yang dikeluarkan sehubungan penyelengaraan TJSLnya.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.42-60 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.89

## REFERENSI

## Buku
Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial  Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence) , Kencana, Makasar, 2007.
Colleen  Murphy, Lon  Fuller  and  the  Moral  Value  of  the  Rule  of  Law ,  Law  and  Philosophy Vol.24, 2005.
I  Dewa  Gede  Atmaja, Aspek  Hukum  Dan  Birokrasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan , Prespektif,  1994.
Komite  Pemantauan  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah, Kajian  Kebijakan  Daerah  Terkait Penyelenggaraan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perseroan  (TJSL)  di Daerah , Jakarta, 2020.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima, 1995, Jakarta.
Hardin G. The Tragedy of The Commons . Science, Vol. 162. 1968.
Shiva V, Water Wars: Privatisasi, Profit dan Polusi . Yogyakarta, Insist Press, 2022.
Natalia Yakovleva, Corporate Social Responsibility in the Mining Industries , Routledge, 2005
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Edisi Revisi, Cetakan Ke14 Mei 2019, Kencana,
Jakarta,
Sally Wheeler, Corporation and the Third Way , Hart Publishing, Oregon, 2012.
Wade  R. The  management  of  common  property  resources:  Collective  action  as  an alternative  to  privatisation  or  state  regulation .  Journal  of  Economics.,  Cambridge University, 1987

## Jurnal
Amelia Ari Putri dan Martua Sihaloho, Akses Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air ,  Institut Pertanian Bogor, 2012
Andi  Mapisangka, Implementasi  CSR  terhadap  Kesejahteraan  Hidup  Masyarakat ,  Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 2009.
Ary  Fatanen, Eksistensi  Kewenangan  Daerah  dalam  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  Pasca  diterbitkannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja ,  Khazanah Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021.
Darmawan, Politik  Hukum  Omnibus  Law  dalam  Konteks  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia , Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Vol. 1, No.1, 2020, hlm.24.
Erman Rajagukguk, Konsep dan Pengembangan Pemikiran Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan , Jurnal Hukum, No.02, Vol.15, April 2008. Hartini  Retnaningsih, Masalah  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  Dalam  Rangka Pemberdayaan Masyarakat , Jurnal Aspirasi, Vol.6, No. 2, Desember 2015.

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PEMANFAATAN AIR TERHADAP MASYARAKAT DI DAERAH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.42-60                                     Maria magdalena Blegur
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.89 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Henri Subagiyo, Jaminan Akses Informasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  (Rekomendasi  Penguatan  Hak  Akses  Informasi  Lingkungan) ,  Jurnal  Hukum Lingkungan, Vol. 1, Issue 1, Januari 2014 Muhammad Rutabuz Zaman, Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Istilah, Konsep, Ruang Lingkup Serta Implikasi Hukumnya) , Miyah XI (01), 2016. Ribot J.C. dan Peluso N.L. A Theory of Access . Journal Of Rural Sociology. 2003 Wijayanti, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 . Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No.
2, 2017.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang    Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang- Undang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penamaman Modal; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## Sumber Lain
Tempo  Nasional, Polemik  UU  Sumber  Daya  Air  Sarat  Kepentingan  Kepentingan Umum/Individu versus Kepentingan Sosial , https://nasional.tempo.co/read/1558698/polemik-uu-sumber-daya-air-sarat- kepentingan-politik . Rheza Alfian, dkk., Penetapan Besaran Minimum Dana PPM, Perlukah?
https://www.validnews.id/ekonomi/penetapan-besaran-minimum-dana-ppm- perlukah, diakses 13 Januari 2023.
Humas Pemerintah Kota Magelang, https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemerintah-kota- magelang-dan-dunia-usaha-bentuk-forum-csr/ .
Komite  Pemantauan  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah,  Administrasi  Pemerintahan  Dalam  RUU
Ciptakerja,
https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/KPPOD%20%28Klaster%20 Administrasi%20Pemerintahan%29%200807.pdf.