## PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Volume 11 Nomor 2, September 2023

## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGANAN COVID-19
(Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)
Idham Chalid 1*
1* Idham  Chalid;  Fakultas  Hukum,  Universitas  Krisnadwipayana,  Jalan  Raya  Jatiwaringin,  Kota  Bekasi, Indonesia, email: dham.chalied@gmail.com
INFO ARTIKEL Abstract Riwayat Artikel Diterima: 20 Agustus 2023 Direvisi: - Diterima: 20 Agustus 2023 Diterbitkan: September 2023
Corruption that occurs in the procurement of goods and services (PBJ) is included in the extraordinary crime category because it not only harms state finances but also violates the law and the socio- economic  rights  of  the  wider  community.  More  comprehensive handling  of  various  problems  of  criminal  acts  of  corruption  is needed at PBJ social assistance in handling Covid-19. This research uses  a  normative  juridical  approach.  The  findings  regarding  the factors  causing  the  criminal  act  of  corruption  in  PBJ  social assistance  in  handling  Covid-19,  such  as  in  the  case  of  Decision Number  29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst,  are  two  important things:  subjective  factors  and  objective  factors.  Subjective  factors are related to weak personal integrity, due to the urge to fulfill the need for "self-actualization" in order to always exist as a successful state official and politician by breaking the law. Objective factors, related  to  the  PBJ  implementation  system  which  is  not  running well, PBJ which is not open and transparent, PBJ implementation procedures  which  do  not  comply  with  the  rules,  APIP  internal supervision  which  is  still  weak,  and  the  influence  of  political relations in PBJ. Of course, more optimal efforts to prevent criminal acts of corruption are needed so that criminal acts of corruption do not recur. Apart from that, the maximum role of the KPK and the National PK Team is also needed in supporting the improvement of  the  PBJ  implementation  system  which  is  better  and  free  from collusion, corruption and nepotism (KKN).

## Keywords:
Tindak Pidana Korupsi; Pengadaan Barang dan Jasa.
DOI: https://doi.org/10.51826/perahu.v11i2
Copyright  ©2023  by  Author(s);  This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN
Keuangan Negara dan segala potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah telah melanggar hak-hak  ekonomi,  sosial  masyarakat  dan  tatanan  hukum,  yang  berakibat  kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara.  Realitas tersebut menjadi gambaran bahwa tindak pidana korupsi di negeri ini masih tergolong sebagai kejahatan luar biasa 1 .
Realitas tindak pidana korupsi tersebut, juga terjadi pada penyelenggaraan pengadaan barang/jasa  yang  selanjutnya  disebut  PBJ.  Melibatkan  para  pihak  yang  memiliki  posisi penting di masyarakat, dari kalangan pengusaha, Politisi dan birokrat dalam berbagai sektor kekuasaan.  Sesuai dengan data tindak pidana korupsi berdasarkan profesi atau jabatan yang dirilis oleh KPK sepanjang tahun 2004-2021. Telah melakukan penindakan berjumlah 1.333 pelaku tindak pidana korupsi, ketiga besar adalah swasta/pengusaha sebanyak 356 pelaku tindak pidana korupsi, anggota DPR/DPRD sebanyak 293, eselon I, II dan III sebanyak 244 2 . Perkara  yang  paling  banyak  ditangani  adalah  suap-menyuap  dan  pengadaan barang/jasa, sebagaimana data tindak pidana korupsi yang ditangani KPK hingga akhir 2022 yang  mengungkap  867  modus  suap-menyuap  dan  274  modus  PBJ.  Bahwa  kedua  modus perkara itu setara dengan 87% dari keseluruhan perkara yang pernah ditangani KPK.   Data sebelumnya  juga  menunjukan  angka  yang  tinggi,  sebagaimana  hasil  advokasi  dan pemantauan  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  pada  tahun  2016  s/d  2019,  rata-rata  40% kasus korupsi pada PBJ, bahkan pada tahun 2019 telah mencatat jumlah kasus korupsi yang terjadi pada PBJ mencapai 64%.
Beberapa  alasan  dibalik  terjadinya  “suap”  tersebut,  antara  lain:      (a)  pengusaha  rela membayar  untuk  bisa  diikutsertakan  dalam  daftar  prakualifikasi  dan  membatasi  peserta tender; (b) perusahaan juga rela membayar untuk mendapatkan informasi mengenai proyek dari orang dalam; (c) pembayaran illegal membuat pejabat dapat mengatur spesifikasi tender agar  menjadi  satu-satunya  pemasok  yang  lolos  prakualifikasi;  (d)  pembayaran  illegal  itu dimaksudkan untuk memenangkan kontrak atau penunjukan penyedia.
Tindak  Pidana  korupsi  dalam  bentuk  suap  sangat  rawan  terjadi  dalam  PBJ  terutama disebabkan  karena  penyalahgunaan  wewenang  oleh  pejabat  publik.  Karena  banyaknya oknum  yang  ingin  mendapatkan  proyek  PBJ  dengan  cara  yang  mudah  meskipun  harus
1 Eddy O.S. Hiariej. (2012). Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi. Universitas Gajah Mada.
2 Sosiawan,  U.  M.  (2019).  Peran  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan Korupsi. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(4), 517.
https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538
melakukannya dengan curang.  Bentuk korupsi berupa suap atau janji yang diberikan pihak pengusaha  kepada  pejabat  publik  untuk  mempengaruhi  kebijakan  yang  dapat menguntungkan.
Peluang  terjadinya  praktek  tindak  pidana  korupsi  dalam  penyelenggaraan  PBJ,  dapat dilihat  pada  tahap-tahap  penyelenggaraan  PBJ.  Pada  tahap  perencanaan,  studi  kelayakan yang dibuat untuk suatu proyek tidak akurat dan feasible, plafond harga yang terlalu tinggi, perencanaan pengadaan fiktif dan lain-lain. Tahap pelaksanaan, adanya penyedia barang/jasa yang  tidak  melaksanakan  sesuatu  proyek,  kecenderungan  untuk  menghabiskan  anggaran DIPA/DPA,  kecenderungan  cara  penunjukan  langsung,  pemilihan  penyedia  barang/jasa yang telah diatur sebelumnya oleh pengelola proyek, adanya permainan harga barang/jasa oleh  rekanan  dengan  pengelola  proyek  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  tidak  wajar. Pada tahap pemanfaatan, adanya pembuatan berita acara serah terima barang/ jasa yang tidak didasarkan pada penelitian secara teliti oleh penyedia barang/jasa.
Tindak  pidana  korupsi  dalam  PBJ  sebagaimana  kasus  Putusan  Nomor:  29/Pid.Sus- Tpk/2021/PN.Jkt.Pst,  juga  terjadi  karena  tindakan  suap  menyuap  yang  dilakukan  oleh penyedia  barang/jasa  dengan  Juliari  P  Batubara  yang  selanjutnya  disebut  JPB  sebagai Pengguna  Anggaran  (PA)  dan  juga  selaku  Menteri  Sosial.  Sebagaimana  tuntutan  Jaksa Penuntut  Umum  bahwa  terdakwa  JPB  bersalah  melakukan    tindak  pidana  korupsi sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  12  huruf  b  Juncto  Pasal  18  Undang- Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP”.
Bahwa JPB telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan dirinya  sendiri  dan  kelompoknya,  yakni  memerintahkan  Adi  Wahyono  selaku  Kuasa Pengguna  Anggaran  (KPA)  untuk  mengumpulkan  Commitment  Fee  sebesar  Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per paket dari penyedia/vendor untuk kepentingan pribadi JPB.  Dalam Putusan  tersebut  juga  telah  diuraikan  bahwa  JPB  telah  menerima  hadiah  sekitar Rp32.482.000.000  (tiga  puluh  dua  miliar  empat  ratus  delapan  puluh  dua  juta  rupiah)  dari penyedia jasa, melalui Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW).
Bahwa  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  dalam  kasus  Putusan  Nomor  29/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Jkt.Pst,  tentu  tidak  terjadi  begitu  saja,  biasanya  melalui  kesepakatan- kesepakatan  tertentu  sebelumnya.  Sebagaimana  hasil  evaluasi  dan  perkara  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  bahwa  tindak  pidana  korupsi  terjadi  karena  adanya
persekongkolan antara penguasa dan pengusaha sebagai pihak yang menerima dan memberi suap.
Realitas tersebut, idealnya menjadi momentum perbaikan dalam penyelenggaraan PBJ dalam  memaksimalkan  agenda  pencegahan.  Memaksimalkan  peran  pelaku  pengadaan, termasuk  peran  Unit  Kerja  PBJ  yang  lebih  profsional  dan  independen,    untuk  mendukung agenda  pencegahan  praktek  tindak  pidana  korupsi.  Peran  maksimal  Lembaga  Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang  transformasi  PBJ,  khususnya  dalam  pebaikan  sistem  penyelenggaraan  PBJ  secara elektronik.    Termasuk  juga  dalama  hal  ini  perbaikan  sistem  penyelenggaraan  PBJ  dalam kondisi  darurat  Covid-19,  beserta  aturan  dan  implementasinya  pada  seluruh  tahapan penyelenggaran PBJ.
Pencegahan  tindak  pidana  korupsi  dilakukan  dengan  cara  mempersulit  setiap  celah untuk  melakukan  korupsi,  mengurangi  penyebab  yang  memungkinkan  adanya  upaya mentolerir terjadinya korupsi, meningkatkan deteksi dini dan mengurangi insentif terjadinya korupsi.  Diperkuat dengan kontrol dan pengawasan yang ketat dan mengurangi berbagai prosedur yang dapat memberi peluang terjadinya korupsi.
Peran maksimal setiap institusi pencegahan korupsi juga sangat diharapkan agar terlibat aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam PBJ, sebagaimana koordinasi, supervisi dan monitoring dalam mencegah tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam PBJ.  Diperkuat juga dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018,  tentang  Strategi  Nasional  Pencegahan  Korupsi  (Stranas  PK).  Diharapkan  dapat menguatkan agenda pencegahan korupsi dengan meningkatkan sinergi program pencegahan korupsi dengan pihak terkait.
Latar  belakang  pemikiran  tersebut,  mendasari  penulis  untuk  mendalami  kasus dimaksud,  agar  dapat  melakukan  analisis  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  dan  upaya pencegahannya.    Dalam  suatu  rumusan  masalah  yang  menjadi  fokus  utama  penelitian  ini, sebagai berikut: (1) Apakah faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa bantuan sosial penanganan Covid-19 sebagaimana kasus Putusan  Nomor:  29/Pid.Sus-TPK/2021/PN  Jkt.Pst?  dan  (2)  Bagaimana  upaya  pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa bantuan sosial penanganan Covid-19 yang lebih maksimal dalam mengantisipasi peluang terjadinya tindak pidana korupsi sehubungan dengan kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst?
Tujuan secara khusus penelitian ini adalah (1) Untuk  menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam PBJ bantuan sosial penanganan Covid- 19  sebagaimana  dalam  kasus  Putusan  Nomor:  29/Pid.Sus-TPK/2021/PN  Jkt.Pst;  dan  (2) Untuk menganalisis upaya yang harus dilakukan dalam pencegahan tindak pidana korupsi PBJ bantuan sosial penanganan Covid-19 yang lebih maksimal ke depan dalam mengantisipasi terjadinya  tindak  pidana  korupsi  sehubungan  dengan  kasus  Putusan  Nomor  :  29/Pid.Sus- TPK/2021/PN Jkt.Pst.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini dilakukan dengan bentuk penelitian Hukum adalah ilmu normatif, yaitu ilmu yang menempatkan dasar-dasar norma dan standar tingkah laku manusia pada kondisi  tertentu,  dan  bisa  ditegakkan  melalui  sanksi  negara  (David  Tan,  2021).  Dalam penelitian  ini,  menekankan  pada  penggunaan  norma-norma  hukum  secara  tertulis  yang mengacu pada pada hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku”. Dengan kata lain, penelitian hukum normatif bermula dari das sollen ( law in books ) menuju das sein ( law in actions ).  Bahwa dalam penelitian hukum normatif menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial di mana hukum dilihat sebagai independent variabel dan fakta sosial dilihat sebagai dependen variabel. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum doktrinal dan analisis datanya bersifat kualitatif.
Sedangkan dalam pengumpulan bahan yang terkait dengan materi hukum oleh penulis, meliputi:   Pertama, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PBJ, tindak pidana korupsi  dan  kaitannya  dengan  upaya  memaksimalkan  pencegahan  tindak  pidana  korupsi dalam  PBJ.  Kedua,  buku  hukum  ( text  books ),  jurnal,  prosiding,  karya  ilmiah  lainnya  yang berkaitan dengan teori “ living law ”, keputusan, asas -asas hukum dan juga berita opini ( Opinion News ) yaitu berita mengenai pendapat, pernyataan, atau pendapat para cendekiawan, sarjana, ahli, atau pejabat, yang terkait dengan putusan atau judul tesis. Ketiga, segala kamus hukum atau  ensiklopedi  hukum  yang  memberikan  narasi  tentang  “ living  law ”  sebagai  upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam PBJ.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Realitas Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam implementasi penyelenggaraan PBJ bantuan sosial dalam penanganan Covid-19, dilakukan dengan menggunakan metode penunjukan langsung sebagaimana kasus Putusan
Nomor:  29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst,  didasarkan  pada  Surat  Edaran  Nomor  3  Tahun 2020  Tentang  Penjelasan  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  dalam  rangka  Penanganan Covid-19.  Berbagai  penyimpangan  terjadi  dalam  pelaksanaannya,  telah  menyebabkan beberapa pelaku pengadaan yang memiliki posisi penting, seperti: Pengguna Anggara (PA), Kuasa  Pengguana  Anggara  (KPA)  dan  Pejabat  Pembuat  Komitemen  (PPK)  dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam berbagai tahap dalam PBJ, setidaknya terdapat 3 (tiga) tahap penting yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan bahkan tindak pidana korupsi, antara lain:
Tahap  perencanaan,  dalam  hal  ini:  (a)  Identifikasi  kebutuhan  barang/jasa  dan  studi kelayakan yang dibuat tidak akurat dan didasarkan pada keinginan, bukan kebutuhan yang sebenarnya; (b) Dibuat dengan harga tinggi mark-up; (c) Perencanaan pengadaan fiktif; dan (d) Adanya pembiayaan ganda untuk suatu proyek.
Tahap  pelaksanaan,  antara  lain:  (a)  terdapat  kontraktor  yang  menyerahkan  pada subkontraktor; (b)  program menghabiskan anggaran akhir tahun yang dialokasikan dalam DIPA/DPA; (c) Kecendrungan suatu lembaga atau instansi melakukan penunjukan langsung; (d)  adanya  pelaksanaan  tender  atau  penunjukan  langsung  oleh  rekanan  tertentu;  (e) permainan  harga  barang  dan  jasa  oleh  pemborong  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang tidak wajar.
Tahap serah terima dan pemanfaatan, ditemukan adanya pembuatan berita acara serah terima barang yang tidak didasarkan pada pemeriksaan secara teliti (Kasiyanto, 2018).
Beberapa  gambaran  penyimpangan  dan  modus  tindak  pidana  korupsi  dalam  PBJ tersebut, jika dihubungkan dengan kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, maka    diuraikan  beberapa  hal.  Bahwa  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  kasus  Putusan 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.  berawal  dari  adanya  kekeliruan  dalam  melakukan identifikasi  kebutuhan  oleh  Penyelenggara  PBJ  (Pengguna  Anggaran/PA)  yang  lebih mengutamakan  bantuan  sosial  sembako  dibandingkan  dengan  bantaun  uang  tunai.  Hal tersebut,  tidak  sesuai  dengan  prinsip  efisien  dan  efektif,  perioritas  kebutuhan  dan  realitas barang  yang  tersedia,  sebagaimana  dalam  Peraturan  LKPP  Nomor  7  Tahun  2018  tentang pedoman  perencanaan  Pengadaan  Barang/jasa  Pemerintah  (Pedoman  Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2018).
Di sisi lain, PBJ bantuan sosial paket sembako dalam kondisi Covid-19 dengan anggaran yang sangat besar mencapai Rp.6.800.000.000.000,- (enam triliun delapan ratus miliar rupiah) dengan estimasi paket berjumlah 22.666.668 paket bansos. Apalagi dalam kondisi Covid-19
tentu sarat terjadinya penyimpangan. Apalagi tidak dilakukan melalui katalog elektronik dan dilaksanakan  secara  konvesional.  Selanjutnya  dalam  kasus  Putusan  Nomor:  29/Pid.Sus- Tpk/2021/PN.Jkt.Pst tersebut, Penunjukan penyedia barang/jasa dan pembagian kuota paket bansos  sembako  sebagian  besar  ditentukan  langsung  oleh  Juliari  P  Batubara  (JPB)  melalui Kukuh Ari Wibowo (Tim tekhnis JPB selaku Menteri),   dan sebagian lagi ditentukan sebagian Pejabat Kementerian Sosial yang terkait dengan penyelenggaraan PBJ.
Sebagian  dari  penyedia  barang/jasa  yang  ditunjuk  secara  langsung  juga  melakukan subkontraktor pekerjaan utama kepada pihak atau perusahaan lain yang yang menyebabkan harga tinggi atau mark up, sebagaimana kesaksian Pepen Nazaruddin (Dirjen Perlindungan Jaminan  Sosial)  dan  Hartono  (Sekretaris  Jenderal  Kemensos  RI).    Hal  tersebut  diperkuat dengan temuan BPKP terkait adanya ketidakwajaran dan kemahalan harga yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa sejumlah Rp.74.000.000.000 (tujuh puluh empat miliar rupiah). Hal tersebut,  disampaikan  oleh  keterangan  saksi  Sunarti  (Direktur  Perlindungan  Sosial  Korban Bencana  Sosial  pada  Dirjen  Linjamsos  (Putusan  PN  JAKARTA  PUSAT  Nomor  29/Pid.Sus- TPK/2021/PN Jkt.Pst, 2021).
Pada PBJ bantuan sosial penanganan Covid-19, juga terjadi adanya konflik kepentingan yang dipraktekkan oleh MJS sebagai PPK. Perusahaan PT Rajawali Parma Indonesia adalah milik  MJS  yang  baru  didirikan  dan  belum  memiliki  pengalaman  serta  tidak  mempunyai kemampuan keuangan telah dilibatkan sebagai sebagai penyedia barang/jasa  (Putusan PN JAKARTA  PUSAT  Nomor  29/Pid.Sus-TPK/2021/PN  Jkt.Pst,  2021).    Selain  itu,  beberapa perusahaan lainnya yang merupakan titipan JPB dan pejabat Kementerian Sosial juga tidak mempunyai pengalaman di bidang pekerjaan yang sejenis (Putusan Pengadilan Jakarta Pusat, 2021).
Terkait dengan pelaku tindak pidana korupsi dalam PBJ, pelakunya tidak hanya mereka yang  terlibat  langsung  dalam  PBJ  secara  tekhnis,  tetapi  juga  seringkali  ada  pihak-pihak tertentu  yang  terlibat  untuk  membantu.  Karena  dalam  pemberian  suap  seringkali menggunakan  perantara  atau  kelompok  tertentu  yang  dianggap  aman  dari  pengawasan, bahkan  ada  juga  pihak  tertentu  yang  berfungsi  untuk  menyimpan  hasil  korupsi  (Adrian Sutedi, 2010). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tidak jauh beda dengan aktor yang terlibat  dalam  tindak  pidana  korupsi  pada  kasus  Putusan  Nomor:  29/Pid.Sus- Tpk/2021/PN.Jkt.Pst,  melibatkan  Juliari  P  Batubara  (JPB)  sebagai  Pimpinan  instansi  dan Pengguna Anggaran (PA), Adi Wahyono (AW) sebagai Kuasa Pengguan Anggaran (KPA) dan Matheus  Joko  Santoso    (MJS)  sebagai  Pejabat  Pembuat  Anggaran  (PPK),  pengusaha  dan
adanya  Perantara  yang  merupakan  relasi  politik  dengan  JPB  selaku  Pimpinan  instansi pemerintahan sebagaimana dalam Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.
Bahwa  JPB  selaku  PA  telah  memberikan  perintah  kepada  bawahannya  untuk mengumpulkan uang fee sebesar 10.000 per/paket dari Penyedia Jasa kepada bawahan, AW selaku  KPA  dan  MJS  selaku  PPK)  (Putusan  PN  Jakarta  Pusat,  2021).    Mereka  kemudian mengumpulkan  uang  fee  sebesar  10.000  per/paket  dari  Penyedia  barang/jasa.  Selain  itu, untuk  membantu  penyedia  barang/jasa  dalam  penyediaan  data  dan  dokumen  perusahaan (penyedia barang/jasa), maka MJS selaku PPK juga memudahkan para penyedia barang/jasa, dengan  idak  memperlakukan  dengan  ketat  terhadap  berbagai  persyaratan  yang  harus dipenuhi  oleh  Penyedia.  Kalangan  pengusaha  yang  terlibat  adalah  Ardian  Iskandar Maddanatja  (AIM)  dan  Harry  Van  Sidabuke  (HVS)  telah  menyetorkan  fee  dari  hasil pengadaan yang dikerjakan (Putusan PN Jakarta Pusat, 2021).  Pihak politisi yang dianggap ikut terlibat dan diduga sebagai perantara bagi pengusaha dalam mendapatkan kuota paket bansos  sembako  yang  sangat  besar  atas  nama  Herman  Hery  (HH)  dan  Ichsan  Yunus  (IY), sebagaimana  pernyataan  para  saksi  khususnya  Saksi  AW  dan  MJS  dalam  persidangan Terdakwa JPB.
Bahwa tindak pidana korupsi yang telah terjadi dalam PBJ sangat beragam bentuknya, hal tersebut dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut.
Pemberian  suap/sogok  ( bribery ),  pemberian  dalam  bentuk  uang,  barang,  fasilitas  dan janji  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  suatu  perbuatan  yang  berakibat  membawa untung terhadap diri sendiri atau pihak lain yang berhubungan dengan jabatannya.
Penggelapan ( embezzlement ), perbuatan mengambil tanpa hak oleh seorang yang telah diberi kewenangan untuk mengawasi dan bertanggungjawab penuh terhadap milik Negara, oleh pejabat publik maupun swasta.
Pemalsuan  ( fraud ),  suatu  tindakan  atau  perilaku  untuk  mengelabui  orang  lain  atau organisasi dengan maksud untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain.
Pemerasan  ( extortion ),  memaksa  orang  untuk  membayar  atau  memberikan  sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbat sesuatu yang disertai dengan ancaman.
Penyalahgunaan  jabatan  atau  wewenang  ( Abuse  of  Discrection ),  mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perorangan, disisi lain bersikap diskriminatif dengan yang lain.
Pertentangan  kepentingan  ( Conflict  of  Interest ),  melakukan  transaksi  publik  dengan menggunakan  perusahaan  milik  pribadi  atau  keluarga  dengan  cara  mempergunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk memenangkan kontrak pemerintah.
Pilih  kasih  ( favoritisme ),  pelayanan  yang  membeda-bedakan  berdasarkan  hubungan keluarga, suku, agama dan golongan tertentu yang subjektif.
Menerima  komisi  ( commission ),  pejabat  publik  yang  menerima  sesuatu  yang  bernilai dalam bantuan uang, saham, barang agar dapat mempengaruhi kebijakan 3 .
Tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan PBJ khususnya yang telah ditangani oleh penegak hukum adalah tindak pidana korupsi mayoritas dalam bentuk “suap”. Hal tersebut juga  terjadi  dalam  kasus  Putusan  Nomor:  29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst,  bahwa  telah terjadi tindak pidana korupsi dalam bentuk suap. Sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Juncto  pasal  55  ayat  (1)  KUHP  yang  merupakan dakwaan alternatif.

## 2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi dalam PBJ Bantuan Sosial Penanganan Covid- 19 dalam Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tindak  pidana  korupsi  dalam  PBJ  bansos  sembako  dalam  kasus  Putusan  Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN  Jkt.Pst,  dapat  digambarkan  dalam  2  (dua)  faktor  utama,  yakni faktor subjektif dan faktor objektif. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam penyelenggaraan PBJ masih diwarnai berbagai bentuk tindak pidana korupsi. Bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi didominasi dalam bentuk suap, oleh masyarakat menyebutnya “uang  pelicin”.  Dalam  praktek  s uap  tersebut  pada  umumnya  terjadi  pada  pihak penyelenggara PBJ dan pihak swasta sebagai penyedia barang/jasa termasuk juga yang terjadi pada  pelaksanaan  PBJ  bantuan  sosial  dalam  penanganan  covid-19  kasus  Putusan  Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.  korupsi  hanya  bisa  terjadi  apabila  seseorang  atau  pihak tertentu  mempunyai  hak  monopoli  atas  urusan  tertentu  serta  ditunjang  oleh  diskresi (keleluasaan)  dalam  menggunakan  kekuasaannya  namun  lemah  dalam  hal pertanggungjawaban  (akuntabilitas)  kepada  publik.  Badan  Pengawas  Keuangan  dan Pembangunan (BPKP) sebagai pengawas internal dalam Penyelenggaraan PBJ.
3 Adrian Sutedi. (2012). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Sinar Grafika.
Pertama,  faktor  Subjektif  dalam  tindak  pidana  korupsi  dalam  PBJ  bantuan  sosial penanganan Covid-19 dalam kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, yang melibatkan  JPB  mantan  Menteri  Sosial,  juga  dipengaruhi  oleh  perilaku  individu penyelenggara PBJ yang memiliki integritas yang lemah karena pengaruh sikap mental yang lemah  dan  gaya  hidup  mewah.  Hal  tersebut  ditunjukkan  oleh  JPB  selaku  Menteri  Sosial sekaligus  sebagai  Pengguna  Anggaran  (PA)  dalam  Penyelenggaraan  PBJ  bansos  sembako, seharunya mendorong perbaikan, malah mengarahkan bawahannya untuk mengumpulkan uang  fee  sebesar  10.000  per/paket  dari  Penyedia  Jasa  guna  kepentingan  pribadi  dan kelompoknya (Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, 2021).
Kedua,  faktor  objektif  yang  menjadi  pendorong  dan  penyebab  tindak  pidana  korupsi pada kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, antara lain:
Penyelenggaraan PBJ yang tidak terbuka dan transparan. Pelaksanaan PBJ bantuan sosial penanganan  Covid-19  dilaksanakan  secara  tertutup.  Informasi  PBJ  hanya  ditempel  dalam bentuk print kertas pada pintu masuk lantai 3 Gedung Kemensos di Salemba Jakarta Pusat (Putusan PN Jakarta Pusat, 2021). Tentunya menyalahi aturan atas kewajiban mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2021).
Penyelenggaraan PBJ yang tidak dilaksanakan sesuai aturan. Dalam penyelenggaraan PBJ  bantuan  sosial  penanganan  Covid-19,  penunjukan  penyedia  barang/jasa  lebih  banyak didominasi  oleh  JPB  (Putusan  PN  Jakarta  Pusat,  2021),    sebagian  penyedia  barang/jasa direkomendasikan  oleh  pejabat  Kementerian  Sosial.    Hal  tersebut  merupakan  bentuk intervensi dalam PBJ, karena yang memili otoritas dalam dalam menentukan penyedia adalah PPK sebgaimana dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 dimaksud. Selain itu, penyedia yang ditunjuk secara langsung tersebut, sebagian melakukan subkontraktor pekerjaan utama kepada pihak atau perusahaan lain yang menyebabkan harga tinggi atau mark up (Putusan PN Jakarta Pusat).

## 3. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam PBJ Bantuan Sosial Penanganan Covid-19
Dari berbagai penyebab terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, dibutuhkan langkah- langkah  pencegahan  secara  menyeluruh  yang  dihubungkan  dengan  berbagai  regulasi pencegahan  tindak  pidana  korupsi  dan  lembaga-lembaga  yang  terkait  dengan  agenda pencegahan tindak pidana korupsi dimaksud, antara lain:
Pertama,  meningkatkan  integritas  personal  penyelenggara  PBJ  bantuan  sosial  dalam penanganan covid-19.  Memimpin dengan integritas yang baik akan menghasilkan ketulusan kepercayaan  ( trustworthinesss )  dari  pengikutnya.  Untuk  itu,  seorang  pemimpin,  perlu  terus mengasah  sikap  dalam  memperkuat  integritas  kepemimpinan,  yakni:  satu  kata  dalam perbuatan, lebih terbuka untuk mengoreksi kesalahan dan memperbaiki diri, kesadaran diri untuk menerima keadaan orang lain, dan kejujuran dalam menyampaikan kebenaran dengan nilai-nilai, etika dan keyakinan 4 .
Kedua,  perbaikan  sistem  penyelenggaran  PBJ  bantuan  sosial  penanganan  Covid-19 dalam  mencegah  tindak  pidana  korupsi.  Suatu  sistem  yang  merupakan  bagian  yang  tidak dapat  dipisahkan  dari  proses  PBJ,  bahwa  PBJ  merupakan  kegiatan Pengadaan  barang/jasa oleh  Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah  yang  dibiayai  oleh  APBN/APBD  yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Adanya sistem  yang  baik  menjadikan  semua  proses  PBJ  dapat  dijamin  transparansi  dan akuntabilitasnya,  pelaksanaan  PBJ  dalam  berbagai  tahap  akan  dilaksanakan  sesuai  dengan aturan, dapat dipastikan pengawasan berjalan dengan baik, dan pengaruh eksternal dalam hal relasi politik JPB tidak dapat mempengaruhi penyelenggaraan PBJ.
Dalam rangka meningkatkan perbaikan sistem penyelenggaraan PBJ dalam mencegah terjadinya  tindak  pidana  korupsi  PBJ  bantuan  sosial  dalam  penanganan  Covid-19,  dan umumnya perbaikan PBJ yang lebih baik. akan diuraikan sebagai berikut.

## 3.1. Peran Pelaku Pengadaan
Pelaku pengadaan (PA, KPA dan PPK) dalam situasi kondisi darurat Covid-19, bukan harus  menabrak  aturan,  tetapi  tetap  patuh  pada  aturan.  Paling  penting  pada  PBJ  dalam kondisi  Covid-19  apalagi  dalam  kondisi  normal  memiliki  kewajiban  untuk  menghindari semaksimal  mungkin  adanya  unsur  perbuatan  pidana  dalam  penyelenggaraan  PBJ  yang dilaksanakan.
Pelaku  PBJ  (PA,  KPA,  PPK,  PP  dan  UKPBJ)  sebagai  operator  pemerintah  dalam penyelenggaraan PBJ, memastikan penyelenggaraan PBJ yang dilaksanakan telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Pelaku PBJ (PA dan KPA) yang memiliki pengaruh kuat, tidak melakukan  intervensi  yang  menjadi  kewenangan  bawahannya  karena  dapat  menyebabkan penyelenggaraan  PBJ  tidak  berjalan  dengan  baik  dan  berpotensi  tejadinya  tindak  pidana
4 Ayuningtyas, D., & Parinduri, S. K. (2017). Integritas Kepemimpinan Antikorupsi di Sektor Kesehatan. 4,
korupsi.  Di  sisi  lain,  penyelenggara  tekhnis  PBJ  (PPK/PP/  UKPBJ)  memiliki  sikap independensi yang kuat dari berbagai “pengaruh” yang ada disekitarnya agar tetap konsisten dalam menjalankan aturan dalam penyelenggaraan PBJ.

## 3.2. Peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Salah  satu  fungsi  LKPP  adalah  Pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa  Pemerintah  agar  dapat  memastikan  penyelenggaraan  PBJ  yang  dilaksanakan telah berjalan dengan baik. Perkembangan PBJ yang lebih baik akan terus dikembangkan dan kelemahan  yang  selama  ini  telah  menghambat  penyelenggaraan  PBJ  akan  dicarikan  solusi terbaik.  LKPP  juga  mendorong  keterlibatan  peran  pengawasan  internal  APIP  untuk melakukan  pengawasan  yang  lebih  ketat  lagi  pada  seluruh  tahapan  penyelenggaraan  PBJ. Mendorong  keterlibatan  masyarakat  khususnya  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang konsentrasi  pada  PBJ  untuk  melakukan  pemantauan  dan  laporan  (pengaduan)  terkait penyimpangan atau adanya indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi. Memberikan kritikan dan saran dalam rangka perbaikan penyelenggaraan PBJ yang lebih baik.

## 3.3. Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
Salah  satu  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  pada  kasus  Putusan  Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst,  karena  Aparat  Pengawasan  internal  Pemerintah  (APIP) sebagai  institusi  pengawasan  internal  dianggap  lemah  dalam  melakukan  pengawasan. Lembaga APIP yang dipercaya dalam pengawasan internal, ternyata tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik yang menyebabkan terjadinya berbagai pelanggaran aturan dalam penyelenggaraan PBJ bantuan sosial dalam penanganan Covid-19.
Lembaga  APIP  yang  dimaksudkan  dalam  hal  ini,  adalah:  “(a)  BPKP;  (b)  Inspektorat Jenderal  atau  nama  lain  yang  secara  fungsional  melaksanakan  pengawasan  internal;  (c) Inspektorat Provinsi; dan (d) Inspektorat Kabupaten/Kota (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008).   Pengawasan internal dalam  hal  ini  adalah:  “seluruh  proses  kegiatan  audit,  reviu,  evaluasi,  pemantauan,  dan kegiatan  pengawasan  lain  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Organisasi  dalam memberikan  keyakinan  yang  memadai,  bahwa  kegiatan  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan tolok  ukur  yang  telah  ditetapkan  secara  efektif  dan  efisien  untuk  mewujudkan  tata kepemerintahan yang baik”(Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008).
Untuk  dapat  lebih  memaksimalkan  peran  APIP  perlu  terus  meningkatkan kapabilitasnya, dalam hal ini kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang diperkuat  dengan  kapasitas,  kewenangan,  dan  kompetensi  SDM  APIP  yang  harus  dimiliki APIP.  Aparat  pengawasan  Internal  Pemerintah  (APIP)  juga  perlu  terus  meningkatkan independensi, profesionalisme dan manajemen/proses bisnis. APIP harus lebih independen dalam  hal  struktur,  penganggaran,  dan  kebebasan  menentukan  objek  pengawasan.  APIP masih  perlu  terus  meningkatkan  SDM  yang  kompeten  secara  kualitas  dan  kuantitas, harmonisasi kebijakan dan peraturan di bidang pengawasan. Pola hubungan antara APIP baik dengan  auditor  eksternal,  pimpinan  organisasi,  aparat  penegak  hukum,  maupun  auditor internal lainnya perlu diatur secara jelas.

## 3.4. Peran Serta Masyarakat
Masyarakat  sangat  penting  perannnya  dalam  pengawasan  atau  pengaduan penyelenggaraan  PBJ  bantuan  sosial,  apalagi  dalam  kondisi  Covid-19.  Karena  dalam  PBJ bantuan  sosial  terkadang  masyarakat  menjadi  korban  akibat  tindak  pidana  korupsi  yang terjadi.  Menyebabkan  hak-hak  masyarakat  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas  telah berkurang dan tidak sesuai dengan harapan.
Untuk  itu,  masyarakat  baik  sebagai  individu  maupun  organisasi  masyarakat  sangat penting untuk terlibat dalam pemantauan secara langsung dengan meminta informasi terkait penyelenggaraan PBJ Covid-19. Bekerja sama dengan pengawasan internal APIP melakukan kontrol dan pengawasan terhadap potensi tindak pidana korupsi pada PBJ Covid-19. Secara umum peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan PBJ  dapat  melakukan  tekanan  untuk  perbaikan  sistem  PBJ  melalui  kekuatan  sosial  dan instrument  politik.  Masyarakat  juga  dapat  membentuk  komunitas  atau  organisasi  dalam melakukan  kajian  untuk  memberikan  saran  dan  solusi  terhadap  perbaikan  sistem penyelenggaraan  PBJ.  Memperkuat  kerja  sama  dengan  organisasi Civil  Society yang  telah berpengalaman  dalam  pemantauan  penyelenggaraan  PBJ  dengan  memberikan  pengaduan atas berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan PBJ 5 .

## 3.5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
KPK  pada  prinsispnya  dibentuk  untuk  memperkuat  penegakan  hukum  dalam menangani  tindak  pidana  korupsi,  sebagaimana  dalam  sejarah  pembentukannya  sebagai
5 Kumbul  Kusdwidjanto  Sudjadi,  Setiawan,  A.  S.,  Wibowo,  C.  T.,  &  Ginting,  J.  R.  (2022).  Peran  serta masyarakat dalam mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa. Komisi Pemberantasan Korupsi.
Trigger Mechanism yang diharapkan dapat memberdaya atas skeptimisme publik terhadap lemahnya  penegakan  hukum 6 .    Sehingga  dapat  melakukan  penguatan  terhadap  lembaga penegak hukum yang telah ada. Karena harus diakui bahwa sebelumnya terjadi kelemahan koordinasi antara aparat penegak hukum, karena adanya tumpang tindih kewenangan dan munculnya  ego  sektoral  serta  eksistensi  lembaga  pengawas  yang  mampu  mengawasi pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  KPK  (Undang-Undang  (UU)  Nomor  19  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2019).
Dalam mencegah tindak pidana korupsi khususnya dalam penyelenggaraan PBJ adalah monitoring  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  perspektif  antikorupsi  melalui pemantauan dan kajian terhadap kebijakan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Monitoring  dalam  hal  ini  adalah  proses kegiatan  pengawasan  terhadap  implementasi kebijakan  yang  meliputi  keterkaitan  antara  implementasi  dan  hasil-hasilnya.  Menekankan pada  pemantauan  proses  pelaksanaan  program  dan  pemberian  saran  untuk memperbaiki/menyempurnakan  masalah  yang  terjadi.    Monitoring  atau  pengawasan merupakan  kegiatan  yang  sangat  penting  untuk  mengetahui  kualitas,  efektifitas,  efisiensi, capaian dan dampak dari sebuah program kerja yang telah direncanakan dan dilaksanakan 7 .

## KESIMPULAN
Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam PBJ sebagaimana dalam Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, digambarkan dalam 2 (dua) faktor utama,  yakni  faktor  subjektif  dan  objektif.  Bahwa  faktor  subjektif  adalah  terkait  dengan perilaku individu yang dipengaruhi oleh sifat tamak atau serakah dan gaya hidup mewah. karena dorongan keinginan untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya dalam hal “aktualisasi diri”, agar selalu eksis dalam mempertahankan posisinya sebagai pejabat atau p olitisi yang berhasil, dengan cara melanggar hukum. Sebagaimana dorongan melakukan tindak pidana korupsi  yang  terjadi  pada  kelompok  elit  lainnya.  Realitas  tersebut  menunjukan  masih lemahnya integritas penyelenggara negara. Faktor objektifnya adalah sistem penyelenggaraan PBJ  bantuan  sosial  dalam  penanganan  Covid-19.  Bahwa  sistem  penyelenggaraan  PBJ  yang dimaksudkan adalah Pertama, pelaksanaan  PBJ yang tidak dilaksanakan secara terbuka dan
6 Indriyanto Seno Adji. (2015). Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum. Diadit Media.
7 Agus Sunaryanto, Adnan Topan Husodo, E. L., Abid, L., Diansyah, F., & Langkun, T. S. (2012). Modul monitoring penegakan hukum. Indonesia Corruption Watch.
transparan; Kedua, prosedur pelaksanaan PBJ yang tidak dilaksanakan sebagaimana aturan; (a) Pembentukan Tim Tekhnis PBJ bantuan sosial penanganan Covid-19 tidak dibuat secara formal  dalam  bentuk  Surat  Keputusan  (SK)  dan  tidak  ada  pembagian  tugas  (b)  Tidak dilakukan pemeriksaan data/dokumen penyedia barang/jasa secara selektif; (c) Penunjukan penyedia barang/jasa yang seharusnya merupakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun dalam pelaksanaannya lebih banyak ditentukan oleh JPB sebagai Pengguna Anggaran (PA)  atau  selaku  Menteri  Sosial  dan  sebagian  pejabat  Kementerian  Sosial  dengan  faktor nepotisme.  Tidak  memperioritaskan  bahkan  tidak  melibatkan  penyedia  dalam  katalog elekronik  dan  penyedia  barang/jasa  yang  telah  berpengalaman  bekerjasama  dengan pemerintah,  sebagaimana  Surat  Edaran  LKPP  No.  3  Tahun  2020  tentang  Penjelasan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Desiase 2019 (Covid-19). Ketiga, pengawasan internal APIP yang masih lemah.  Keempat, pengaruh relasi politik
Dalam pencegahan tindak pidana korupsi PBJ dalam penanganan Covid-19 pada kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, terdapat 2 (dua) hal penting antara lain: pertama,  penguatan  integritas  personal  pada  seorang  pemimpin  akan  mendorong berkembangnya  budaya  antikorupsi  pada  penyelenggaraan  PBJ.  Diharapkan  dengan integritas yang baik oleh setiap pemimpin institusi yang menyelenggararakan PBJ maka dapat meningkatkan integritas personal bawahannya untuk tetap taat pada aturan penyelenggaraan PBJ. Penguatan integritas personal penyelenggara PBJ perlu terus dilakukan dengan forum yang lebih khusus yakni orientasi pencegahan pencegahan tindak pidana korupsi dan forum- forum lainnya yang menyelipkan agenda pencegahan tindak pidana korupsi. Penguatan nilai- nilai integritas antikorupsi dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi selain menjadi  kewajiban  setiap  Pimpinan  Institusi  untuk  selalu  mengarahkan  bawahannya  pada perilaku anti korupsi. Hal tersebut juga menjadi kewenangan lembaga KPK khususnya dalam hal pendidikan anti korupsi, sosialisasi dan kampanye anti korupsi, pelaporan LHKPN dan pelaporan gratifikasi dalam meningkatkan integritas penyelenggara PBJ.
Kedua, Upaya perbaikan sistem penyelenggaraan PBJ dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan meningkatkan peran-peran pihak yang terkait dalam penyelenggaran PBJ  dan  peran  institusi  pencegahan  tindak  pidana  korupsi.  Meningkatkan  peran  pelaku pengadaan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam PBJ dengan konsisten menjalankan  aturan  penyelenggaraan  PBJ  yang  berdasarkan  prinsip  dan  etika penyelenggaraan  PBJ  yang  bebas  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN),  peran  Lembaga
Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (LKPP)  dalam  memaksimalkan  perbaikan sistem  penyelenggaraan  PBJ  secara  elektronik  (khususnya  katalog  ekektronik  sektoral  dan lelang cepat secara eketronik), peningkatan SDM penyelenggara PBJ yang lebih professional. Peran  Aparat  Pengawasan  Internal  Pemerintah  (APIP)  baik  Inspektoral  Jenderal  maupun BPKP  dalam  meningkatkan  pengawasan  dalam  penyelenggaraan  PBJ,  mulai  pada  tahap perencanaan  PBJ  sampai  serah  terima  pekerjaan.  Didukung  oleh  peran  Masyarakat  dalam mendukung  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  dengan  melakukan  pengawasan penyelenggaraan pada PBJ dan pengaduan atas berbagai penyimpangan dan potensi tindak pidana korupsi. Diperkuat dengan peran koordinasi dan supervisi KPK dalam mengefektifkan peran  pihak  terkait  dalam  mencegah  tindak  pidana  korupsi  pada  PBJ  dan  koordinasi  dan supervisi  dengan  lembaga  penegakan  hukum  yang  lebih  baik  agar  dapat  lebih  maksimal dalam penegakan  hukum yang melahirkan efek jera bagi pelakunya dan efek pencegah bagi masyarakat  secara  umum.  Monitoring  KPK  dalam  melakukan  evaluasi  dan  kajian  serta rekomendasi  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  penyelenggaraan  PBJ  khususnya  dalam penanganan Covid-19 dan secara umum dalam penyelenggaraan PBJ yang lebih baik, lebih bersih dari tindak pidana korupsi. Peran Timnas PK dalam meningkatkan sinergi program pencegahan  korupsi  dengan  pihak-pihak  terkait  dalam  mendukung  penyelenggaraan  PBJ yang lebih baik dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi. (2010). Hukum Hak Tanggungan . Sinar Grafika.
Adrian Sutedi. (2012). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya . Sinar Grafika.
Agus Sunaryanto, Adnan Topan Husodo, E. L., Abid, L., Diansyah, F., & Langkun, T. S. (2012). Modul monitoring penegakan hukum . Indonesia Corruption Watch.
Ayuningtyas,  D.,  &  Parinduri,  S.  K.  (2017). Integritas  Kepemimpinan  Antikorupsi  di  Sektor Kesehatan . 4 , 1 – 28.
David Tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan  Penelitian  Hukum. Nusantara:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial , 8 (8),
1332 – 1336.
Eddy  O.S.  Hiariej.  (2012). Pembuktian  Terbalik  dalam  Pengembalian  Aset  Kejahatan  Korupsi . Universitas Gajah Mada.
Indriyanto Seno Adji. (2015). Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum . Diadit Media.
Kasiyanto, A. (n.d.). Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa. In 2018 . Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, Setiawan, A. S., Wibowo, C. T., & Ginting, J. R. (2022). Peran serta masyarakat dalam mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa . Komisi Pemberantasan Korupsi.
Putusan  PN  JAKARTA  PUSAT  Nomor  29/Pid.Sus-TPK/2021/PN  Jkt.Pst,  Pub.  L.  No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst (2021).
Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan  Korupsi. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , 19 (4),  517. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538