Ramanata  Disurya,  Suryati,  Layang  Sardana,  Pelanggaran  Asas  Dalam  Penyusunan  dan  Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Halaman 25-34

## PELANGGARAN ASAS DALAM PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
Ramanata Disurya 1 , Suryati 2 , Layang Sardana 3
1 Universitas PGRI Palembang E-mail: ramanatadisurya25@gmail.com
2 Universitas PGRI Palembang E-mail: suryatilasnai@gmail.com 3 Universitas PGRI Palembang E-mail: layangsardana@gmail.com

## Abstract
After the passage of the final draft of the Job Creation bill into a Law, many groups objected to  this  act  from  various  points  of  view,  both  procedural  and  substance.  The  purpose  of  this research  is  to  discover  the  violations  of  the  principles  in  the  preparation  and  ratification  of the  Job  Creation  Law.  The  method  used  for  this  research  is  normative  legal  research.  The results of this research are the Job Creation Law violates several principles in general such as, (1) The principle of accuracy if it is related to the General Principles of Proper Government Administration,  (2)  The  principle  of  participation  when  referring  to  article  1  paragraph  (2) UUD  1945 and  Law number  12 of  2011,  (3)  The  principle  of  constitutionality  related  to  the Omnibus Law
Keywords : Principles; Law; Job Creation; Omnibus Law

## Abstrak
Pasca  disahkannya  RUU  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-undang,  banyak  kalangan  melakukan penolakan  terhadap  Undang-undang  ini  dengan  berbagai  sudut  pandang  baik  prosedural maupun substansi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelanggaran asas dalam penyusunan  dan  pengesahan  Undang-undang  Cipta  Kerja.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah, secara umum Undang-undang  Cipta  Kerja  melanggar  beberapa  asas  seperti,  (1)    Asas  Kecermatan  jika dikaitkan dengan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB), (2) Asas Partisipatif jika merujuk pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, (3) Serta asas konstitusionalitas terkait Omnibus Law. Kata Kunci : Asas; Undang-undang; Cipta Kerja; Omnibus Law

## PENDAHULUAN
Setelah  dilantik  sebagai  Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024,
Presiden  Ir.  H.  Joko  Widodo  (Jokowi) dalam  pidato  pertamanya  pada  tanggal 20  Oktober  2019  yang  lalu,  beliau menyampaikan  suatu  konsep  hukum perundang-undangan  yaitu Omnibus
Law. 1 Latar  belakang  hal  tersebut adalah  berdasarkan  pengalaman  beliau
1 Omnibus  Law merupakan  sebuah  praktik penyusunan  peraturan  perundangundangan, yang  banyak  dilakukan  di  negara-negara  yang menganut  sistem common  law/anglo saxon seperti  Amerika,  Kanada,  Inggris,  Filipina  dan lainnya. Prosesnya disebut Omnibus
Legislating dan  produknya  disebut Omnibus Bill. Kata  Omnibus  berasal  dari  bahasa  latin yang  artinya  segalanya  atau  semuanya  ( for everything ).
Ramanata  Disurya,  Suryati,  Layang  Sardana,  Pelanggaran  Asas  Dalam  Penyusunan  dan  Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Halaman 25-34
sewaktu  menjadi  Pengusaha  Meubel sebelum  menjadi  Presiden,  mengalami kendala prosedur perizinan dan peraturan  lain  yang  menjadi  hambatan dalam  menjalankan  usahanya.  Sejak awal Jokowi selalu mengumandangkan untuk  mempermudah  berinvestasi  di Indonesia.
Dalam rangka meningkatkan minat  berinvestasi  itulah,  banyak gebrakan  perubahan  Jokowi  terhadap peraturan  yang  menjadi  hambatan dalam  berinvestasi.      Di  periode  kedua kepemimpinannya  sebagai  Presiden, Jokowi akan melakukan penyederhanaan terkait berbelitnya regulasi dan sekaligus merevisi beberapa undang-undang (UU) melalui Omnibus  Law, yaitu  UU  tentang Perpajakan, UU tentang Cipta Lapangan  Kerja  dan  UU  tentang Pemberdayaan  Usaha  Menengah  Kecil dan Mikro (UMKM). Untuk merealisasikan  penyederhaaan  regulasi Jokowi  mengajak  DPR  RI  untuk membahas ketiga UU tersebut.
Setali  tiga  uang,  dengan  gerak yang  cepat,  DPR  segera  melakukan rapat  untuk  dapat  menyusun  RUU Cipta Kerja ini. pada tanggal 3 Oktober pukul 22.00 WIB, DPR telah mengadakan keputusan tingkat I
Omnibus  Law  RUU  Cipta  Kerja  yang telah disetujui sebanyak 7 dari 9 fraksi, kecuali  fraksi  Demokrat  dan  PKS. Kemudian  dilanjutkan  pembahasan tingkat  II  dalam  rapat  paripurna  yang dijadwalkan  pada  8  Oktober  2020. Namun  dalam  perjalanannya,  secara mendadak  rapat  paripurna  dimajukan dan  digelar  pada  tanggal  5  Okotber 2020  sore.  Sesuai  dugaan,  Undang- undang  ini  disetujui  oleh  6  Fraksi, fraksi PAN menyetujui dengan catatan, hanya  2  fraksi  yang  menolak  yakni fraksi  Demokrat  dan  Partai  Keadilan Sejahtera (PKS). 2
Namun  langkah  yang  cepat  dan cenderung  tergesa-gesa  ini  tentu  akan dapat  menghasilkan  produk  yang kurang  maksimal.  Hal  ini  tentu  dapat dilihat  bagaimana  tidak  cermatnya penyusunan Undang-undang Cipta Kerja sehingga masih banyak substansi yang  cenderung  bermasalah  namun tetap  dipertahankan.  Selain  itu,  aspek partisipatif  yang  cenderung  terlihat eksklusif sangat terlihat dalam penyusunan. Serikat buruh tidak diajak berunding dan tidak didengarkan aspirasinya,  padahal  begitu  banyak
2 https://www.m.hukumonline.com, Kode Inisiatif:  Pengesahan  RUU  Cipta  Kerja  Tidak Partisipatif, langgar Asas, Hingga Inkonstitusional. 2020.
Ramanata  Disurya,  Suryati,  Layang  Sardana,  Pelanggaran  Asas  Dalam  Penyusunan  dan  Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Halaman 25-34
pasal yang bersentuhan langsung dengan  para  buruh  ini.  Belum  lagi penggunann  metode omnibus  law sebagai  langkah  penyusunan  yang memang  belum  diatur  dengan  paying hukum  yang  jelas  sehingga  berpotensi menghasilkan aturan yang inkonstitusional.
Adapun  dalam  penelitian  ini yang  menjadi  permasalahan  adalah asas  apa  saja  yang  dilanggar  dalam penyusunan hingga pengesahan Undang-undang  Cipta  Kerja.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  hukum  normatif  yang berfokus pada norma hukum positif.

## PEMBAHASAN
A. Asas Penyusunan Undang-

## Undang Cipta Kerja
Kajian  terhadap  Asas/Prinsip
yang  Terkait  dengan  Penyusunan Norma. 3
1. Prinsip good governance
Upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan  melalui  hukum administrasi negara adalah dengan  good  governance,  yaitu penggunaan kekuasaan
pemerintah  secara  transparan
3 Kemenkumham, Naskah  Akademis  RUU Cipta Kerja (Jakarta: Kemenkumham, 2020).
dan partisipatif. Prinsip ini pada dasarnya merupakan aturan hukum  publik  yang  wajib diikuti oleh Administrator dalam  melaksanakan  hukum positif.  Pengaturan  kedepannya akan  terkait  dengan  prinsip yang bersifat prosedural berhubungan  dengan  proses pengambilan kebijakan dan prinsip yang bersifat substansial berkaitan dengan materi atau isi dari  kebijakan  tersebut.  Materi atau  isi  dari  kebijakan  yang dibuat
hendaknya memperhatikan prinsip persamaan ( principle of
equality ), prinsip kepastian hukum ( legal certainty ), pelarangan penyalahgunaan wewenang ( prohibition of ‘machtsafwending’ ),  kewajiban untuk berhati-hati ( duty of care ) dan  prinsip  berdasarkan  alasan ( principle of reasonableness ).
2. Asas  Kepastian  Hukum,  adalah asas  dalam  negara  hukum  yang mengutamakan landasan
ketentuan peraturan
perundangundangan,  kepatutan, keajegan,  dan  keadilan  dalam
Ramanata  Disurya,  Suryati,  Layang  Sardana,  Pelanggaran  Asas  Dalam  Penyusunan  dan  Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Halaman 25-34
setiap kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan.
3. Asas Kemanfaatan, adalah
manfaat yang harus diperhatikan  secara  seimbang antara: (1) kepentingan individu yang  satu  dengan  kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan  individu  dengan masyarakat;  (3)  kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat  yang  satu  dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5)
kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;  (8)  kepentingan pria dan wanita.
4. Asas Ketidakberpihakan, adalah asas  yang  mewajibkan  Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan dalam  menetapkan  dan/atau melakukan  Keputusan  dan/atau Tindakan
dengan mempertimbangkan
kepentingan  para  pihak  secara
keseluruhan
dan tidak diskriminatif.
5. Asas  Kecermatan,  adalah  asas yang  mengandung  arti  bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi  dan  dokumen  yang lengkap untuk mendukung legalitas  penetapan  dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau  Tindakan  sehingga
Keputusan  dan/atau  Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan  dan/atau  Tindakan tersebut  ditetapkan  dan/atau dilakukan.
6. Asas  tidak  menyalahgunakan kewenangan,  adalah  asas  yang mewajibkan setiap Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk
kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
Ramanata  Disurya,  Suryati,  Layang  Sardana,  Pelanggaran  Asas  Dalam  Penyusunan  dan  Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Halaman 25-34
7. Asas  keterbukaan,  adalah  asas yang melayani masyarakat untuk  mendapatkan  akses  dan memperoleh  informasi  yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
dalam
penyelenggaraan  pemerintahan dengan  tetap  memperhatikan perlindungan  atas  hak  asasi pribadi,  golongan,  dan  rahasia negara.
8. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan  dan  kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif,  akomodatif,  selektif, dan tidak diskriminatif.
9. Asas  pelayanan  yang  baik, adalah  asas  yang  memberikan pelayanan  yang  tepat  waktu, prosedur  dan  biaya  yang  jelas,
sesuai dengan standar
pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Prinsip  Most-Favoured-Nation (MFN),  Asas  ini  menegaskan bahwa pemerintah harus
menerapkan  perlakuan  yang sama  dan  tidak  membedakan asal  negara  terhadap  investor.
Maksudnya adalah asas perlakuan pelayanan non
diskriminasi baik terhadap investor domestik maupun investor  asing  bahkan  terhadap investor  asing  dari  satu  negara dengan  investor  asing  dari negara lainnya. Jadi pada prinsipnya,  semua  negara  harus diperlakukan  atas  dasar  yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan. Maka berdasarkan  prinsip  tersebut. Namun dalam hal pelaksanaannya, prinsip ini mendapat pengecualian-
pengecualian, khususnya menyangkut kepentingan negara  berkembang.  Maka  di Indonesia  pelaksanaan  prinsip ini  didasarkan  pada  peraturan perundang-undangan dan dengan  tetap  memperhatikan kepentingan nasional.
11. Prinsip  National  Treatment, Menurut prinsip ini, produk dari suatu  negara  yang  diimpor  ke ke
Indonesia harus diperlakukan sama seperti halnya  produk  dalam  negeri. Prinsip ini juga berlaku terhadap  segala  macam  pajak
Ramanata  Disurya,  Suryati,  Layang  Sardana,  Pelanggaran  Asas  Dalam  Penyusunan  dan  Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Halaman 25-34
dan pungutan-pungutan lainnya. Selain itu berlaku pula terhadap berbagai persyaratan dan peraturan  yang  mempengaruhi aktivitas  perdagangan  ataupun penggunaan  produk  di  pasar dalam  negeri.  Prinsip  ini  juga memberikan  perlindungan  yang setara  terhadap  proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau  kebijakan  administratif atau legislatif.

## B. Pola Penyusunan dan Pengesahan
Pola penyusunan dan pengesahan sebuah  aturan  khususnya  Undang- Undang memang tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau bahkan sampai melanggar  aturan  yang  telah  ada.  Hal ini tentu dapat menjadi awal permasalahan  baru  setelah  peraturan tersebut  disahkan.  Tentu  tidak  etis ketika  skema  peraturan  yang  baru disahkan kemudian sudah diuji Kembali  di  Mahkamah  Konstitusi karena dianggap melanggar asas konstitusional dalam pembentukan maupun secara substansi.
Dalam beberapa
tahun belakangan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah telah banyak melakukan penyusunan Undang-Undang  secara  tergesa-gesa.
Sebagai  contoh  tentu  yang  paling menyita perhatian adalah Revisi terkait Undang-Undang Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Selanjutnya  terkait  revisi  terhadap Undang-Undang  Minerba  serta  yang paling  terbaru  adalah  revisi  mengenai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK).  Banyak  kalangan  berpendapat bahwa  penyusunan  dan  pengesahan undang-undang  tersebut  memang  sarat akan  kepentingan.  Lalu  bagaimana dengan  penyusunan  dan  pengesahan Undang-Undang  Cipta  Kerja?.  Secara umum  tulisan  ini  tentu  tidak  akan menganalisis  lebih  jauh  tentang  motif kepentingan  yang  melatarbelakangi pengesahan Undang-undang Cipta Kerja  secara  tergesa-gesa.  Dalam tulisan  ini  hal  yang  akan  diangkat adalah terkait pelanggaran yang dilakukan  dalam  penyusunan  hingga pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja  yang  akan  dikaitkan  dengan Peratuan  Perundang-undangan  yang berlaku.

## C. Proses  Pembentukan  Undang- Undang
Proses penyusunan yang dianggap terlalu tergesa-gesa membuat
Undang-undang
Cipta Kerja
memunculkan banyak spekulasi
Ramanata  Disurya,  Suryati,  Layang  Sardana,  Pelanggaran  Asas  Dalam  Penyusunan  dan  Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Halaman 25-34
khususnya  untuk  siapa  peraturan  ini dibuat?.  Setidaknya  hal  ini  dikuatkan dengan  tetap  dibahasnya  peraturan  ini ditengah  kondisi  pandemi  saat  ini. Sikap  tergesa-gesa  ini  terlihat  dari bagaimana  proses  ini  dilakukan  pada tanggal  3  Oktober  pukul  22.00  WIB, DPR  telah  mengadakan  keputusan tingkat  I  Omnibus  Law  RUU  Cipta Kerja  yang  telah  disetujui  sebanyak  7 dari  9  fraksi,  kecuali  fraksi  Demokrat dan PKS. Kemudian dilanjutkan pembahasan  tingkat  II  dalam  rapat paripurna  yang  dijadwalkan  pada  8 Oktober 2020. Namun dalam perjalanannya,  secara  mendadak  rapat paripurna  dimajukan  dan  digelar  pada tanggal  5  Okotber  2020  sore.  Sesuai dugaan,  Undang-undang  ini  disetujui oleh  6  Fraksi,  fraksi  PAN  menyetujui dengan  catatan,  hanya  2  fraksi  yang menolak  yakni  fraksi  Demokrat  dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4 .
Jika  secara  normatif,  merujuk
pada Asas-asas Umum
Penyelenggaraan  Pemerintahan  yang
Layak  (AAUPB) 5 ,  ketergesaan  dalam penyusunan Undang-undang setidaknya  dapat  melanggar  salah  satu
4 https://www.m.hukumonline.com
5 Suratno,  S.  (2017).  Pembentukan  Peraturan Kebijakan  Berdasarkan  Asas-Asas  Umum Pemerintahan yang Baik. Lentera Hukum, 4 (3), 164-174. doi:10.19184/ejlh.v4i3.5499
asas  yaitu  asas  kecermatan.  Dalam prakteknya,  pelanggaran  pada  asas  ini setidaknya akan menyebabkan munculnya  apa  yang  disebut  sebagai jurang  hukum  ( legal  gap ).  Jurang  atau lacuna  yang  terjadi  sesungguhnya berproses  melalui  pola-pola  sederhana. Proses tersebut diawali dari ketersediaan hukum positif yang berada dalam penantian untuk diaktivasi  melalui  persentuhan  dengan peristiwa  konkret.  Ketika  persentuhan ini  terjadi,  ada  kemungkinan  hukum positif  tidak  secara  tepat  mampu menjawab  kebutuhan  dalam  peristiwa konkret. 6
Selain tergesa-gesa, hal lain yang disoroti  publik  adalah  terkait  proses penyusunan undang-undang yang tidak partisipatif.  Pembahasan  pada  RUU Cipta  Kerja  dapat  dianggap  tidak partisipatif  bahkan  cenderung  terlihat eksklusif.  Dewan  Perwakilan  Rakyat seolah-olah melakukan pilah-pilah untuk  menghadirkan  para  pihak  guna didengarkan keterangannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).  Badan  Legislatif  (Baleg) tidak  melakukan  RDPU  dengan  para
6 Shidarta. Pendekatan  Hukum  Progresif Dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi,  dalam  Dekonstruksi  dan  Gerakan Pemikiran  Hukum  progresif (Jakarta:  Thafa Media, 2013).
Ramanata  Disurya,  Suryati,  Layang  Sardana,  Pelanggaran  Asas  Dalam  Penyusunan  dan  Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Halaman 25-34
pekerja atau organisasi pekerja, melainkan  hanya  melakukan  RDPU dengan  Kamar  Dagang  Indonesia (KADIN).  Padahal  seharusnya  RDPU dilakukan  juga  dengan  serikat  pekerja agar  perumusan  pasal  yang  dianggap krusial  pada  kluster  ketenagakerjaan RUU  Cipta  Kerja  dapat  menyerap aspirasi pihak yang berkepentingan.
Proses  yang  tidak  partisipatif  ini sedikitnya  melanggar  Pasal  1  ayat  (2) UUD 1945 yang berbunyi :
” kedaulatan  adalah  ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat ”
Membaca  frasa  pasal  tersebut, sesungguhnya kita paham bahwa kedaulatan berada sepenuhnya ditangan rakyat  namun  diwakilkan  kepada Majelis  Permusyawaratan  Rakyat.  Jika merujuk  komposisi  MPR,  DPR  juga merupakan bagian dari MPR itu sendiri. Konsep  diwakilkan  bukan  berarti seluruh  keputusan  dapat  diambil  baik oleh DPR maupun MPR secara sepihak tanpa  melibatkan  rakyat  didalamnya. Rakyat  tetap  perlu  diajak  khususnya terkait penyusunan peraturan perundang-undangan dengan
mekanisme  yang  telah  ditetapkan misalnya melalui RDPU.
Selain melanggar Pasal 1 ayat (2) UUD  1945,  proses  tidak  partisipatif dalam  penyusunan  UU  Cipta  Kerja juga  melanggar  asas  yang  tercantum dalam  Pasal  5  Undang-Undang  No.  12 Tahun  2011 7 Tentang  Pembentukan Perundang-undangan.  Adapun  pasal  5 berbunyi :
“ dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus
dilakukan  berdasarkan  pada asas  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi : a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan  atau  pejabat pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan; dan
g. Keterbukaan.”
Dalam  ketentuan  pasal  tersebut, tentu  jelas  yang  dilanggar  oleh  DPR dan  pemerintah  adalah  mengenai  asas
7 https://www.bphn.go.id/data.documents/11uu 012.pdf
Ramanata  Disurya,  Suryati,  Layang  Sardana,  Pelanggaran  Asas  Dalam  Penyusunan  dan  Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Halaman 25-34
keterbukaan. Penyusunan yang cenderung  tergesa-gesa,  tertutup  dari public  dan  tanpa  melibatkan  masukan dari  publik  tentu  menjadi  salah  satu point penting bagaimana bermasalahnya  Undang-undang  Cipta Kerja terkait penyusunannya.
Selain  itu,  rumusan  pengaturan dalam  Undang-undang  Cipta  Kerja  ini seolah-olah  sengaja  dibuat  rumit,  sulit dimengerti  dan  tidak  efisien.  Hal  ini disebabkan oleh format penulisan pada sebagaimana  draf  Februari  2020  tidak dituliskan secara sistematis.
Seharusnya penyusunan
Undang- undang
dilakukan dengan mengedepankan asas kejelasan rumusan  sebagaimana  ketentuan  Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, sehingga  publik  dapat  dengan  mudah membaca  dan  memahami  ketentuan dalam RUU ini.
Dalam  Undang-undang  Cipta Kerja  ini  juga  berisi  muatan  regulasi yang  cenderung  inkonstitusional.  Hal ini  tentu  terlihat  dari  perubahan substansi  yang  tidak  dilakukan  secara menyeluruh  dan  menyisakan  substansi yang  bermasalah.  Isu-isu  yang  justru penting  dan  berpotensi  melanggar  hak konstitusional warga negara teracuhkan dan  tidak  dilakukan  perubahan.  Selain
itu, metode penyusunan dengan menggunakan omnibus  law sebagai cara  penyusunan  juga  dapat  dianggap sebagai  Langkah  yang  inkonstitusional karena  secara  umum  metode  ini walaupun  telah  digunakan  di  banyak negara,  namun  di  Indonesia  belum terdapat  paying  hukum  yang  mengatur metode ini.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dari  hasil  pembahasan  tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal terutama terkait penyusunan dan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja telah melanggar asas-asas yaitu :
1. Jika secara normatif, merujuk pada Asas-asas Umum Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Layak (AAUPB) 8 ,  ketergesaan  dalam penyusunan Undang-undang setidaknya  dapat  melanggar  salah satu  asas  yaitu  asas  kecermatan. Dalam  prakteknya,  pelanggaran pada  asas  ini  setidaknya  akan menyebabkan munculnya apa yang disebut  sebagai  jurang  hukum ( legal gap ).
8 Suratno,  S.  (2017).  Pembentukan  Peraturan Kebijakan  Berdasarkan  Asas-Asas  Umum Pemerintahan yang Baik. Lentera Hukum, 4 (3),
164-174. doi:10.19184/ejlh.v4i3.5499
Ramanata  Disurya,  Suryati,  Layang  Sardana,  Pelanggaran  Asas  Dalam  Penyusunan  dan  Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Halaman 25-34
2. Pembahasan  pada  RUU  Cipta
Kerja dapat dianggap tidak partisipatif bahkan cenderung terlihat eksklusif. Hal ini melanggar  asas  keterbukaan,  yang dapat  dikaitkan  sebagai  bentuk pelanggaran  terhadap  pasal  1  ayat (2)  UUD  1945  serta  Pasal  5 Undang-undang  No.  12  Tahun 2011.
3. Seharusnya  penyusunan  Undang- undang dilakukan dengan mengedepankan  asas  kejelasan rumusan  sebagaimana  ketentuan Pasal  5  Undang-Undang  No.  12 Tahun 2011.
4. Selain itu, penyusunan
menggunakan metode omnibus law yang  sampai  saat  ini  belum  diatur dengan  payung  hukum  yang  jelas berpotensi  menghasilkan  produk yang inkonstitusional.

## DAFTAR PUSTAKA
https://www.bphn.go.id/data.document s/11uu012.pdf https://www.m.hukumonline.com,
Kode  Inisiatif:  Pengesahan  RUU
Cipta  Kerja  Tidak  Partisipatif, langgar Asas, Hingga Inkonstitusional. 2020.
Kemenkumham, Naskah Akademis RUU Cipta Kerja . Jakarta:
Kemenkumham, 2020.
Shidarta. Pendekatan Hukum Progresif Dalam  Mencairkan  Kebekuan Produk Legislasi, dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum progresif.
Jakarta: Thafa Media, 2013.
Suratno,  S.  (2017).  Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas  Umum  Pemerintahan yang  Baik. Lentera  Hukum,  4 (3), 164-174. doi:10.19184/ejlh.v4i3.5499