## DARI KAMPUS KE JALANAN: SUATU TINJAUAN ATAS GERAKAN MAHASISWA DI MALAYSIA
Oleh: Mohammad Maiwan *

## ABSTRACT
Actually student movement in Malaysia have owned lenght history. Their movement have close related to development of politics. In the past, student movement emerge as part of the struggle to claim independence. But after independence, actively student activism  emerge to response some various issues, about domestic or international problems. Their movement was beside pushed by idealism attitude and awareness of high politics, also influenced by turbulence of world politics. Tops of activism student movement in Malaysia taken place in year-end 1960s until early 1970s. Thereafter student movement lost ground. Existing political system solidy have limited various involvement of student in politics, so that cause they withdraw from various issue and problem outside campus.
Key Words: Student, movement, politics.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  gerakan  maha-siswa di  Malaysia  sesungguhnya  berkait  rapat dengan lingkungan  politik yang  berlaku di negara tersebut. Keberadaan mereka selalu dipengaruhi oleh kecenderungan serta garis kebijakan politik yang ditempuh penguasa. Selama  ini,  kurang  lebih  hampir  30  tahun terakhir,  kita  nyaris  tidak  mendengar adanya  gerakan  mahasiswa  di  Malaysia yang  bersifat  politik  dalam  skala  besar yang mempengaruhi situasi politik. Pembangunan  ekonomi  Malaysia  yang berlangsung  pesat  dan  mengesankan,  serta kontrol politik yang ketat nampaknya telah berhasil  membendung  kecenderungan- kecenderungan  radikal  dan  politisasi  di lingkungan  mahasiswa.  Melalui  berbagai
kebijakan  yang  ditempuhnya,  pemerintah secara  efektif  berusaha  mengarahkan  agar aktifisme  dan  partisipasi  mahasiswa, mengambil  bentuk-bentuk  kegiatan    yang bersifat murni akademik dan non politis.
Meskipun  demikian,  bukan  berarti bahwa  kalangan  mahasiswa  di  negara tersebut  tidak  memiliki  kesadaran  politik sama  sekali.  Kalangan  mahasiswa  di Malaysia,  juga  memiliki  kesadaran  yang sama,  sebagaimana  rekan-rekan  mereka  di negara-negara  lain  yang  memiliki  sifat- sifat  kritis  terhadap  berbagai  kebijakan pemerintah.  Hanya  saja,  mereka  memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam me- nyalurkan  pandangannya.  Lebih  dari  itu, gejolak  aktifisme  mahasiswa  secara  tidak langsung,  untuk  sebagian,  juga  diredam
* Dosen pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
oleh  berbagai  keberhasilan  pembangunan serta  “kemudahan-kemudahan  pendidikan” yang  diberikan  negara.  Karena  itu,  dapat dipahami bahwa model gerakan mahasiswa yang  bersifat  politik  bukan  menjadi  arus utama  gerakan  mahasiswa.  Berdasarkan kenyataan  tersebut  artikel  ini  berusaha untuk  menjelaskan  tentang  pasang  surut gerakan mahasiswa di Malaysia selama ini, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## LANDASAN TEORITIK
Pada  umumnya,  kajian  tentang gerakan mahasiswa merupakan bagian dari kajian  gerakan  sosial.  Hal  tersebut merupakan  satu  objek  dari  kajian  perilaku kolektif (collective behavior) ,  yakni  satu cabang atau sub disiplin dalam ilmu sosial yang  mengkaji  berbagai  bentuk  tindakan kolektif yang memiliki tingkat perlembagaan  rendah.  Tindakan  kolektif boleh  dirumuskan  sebagai,  satu  bentuk tindakan bersama oleh kelompok- kelompok    tertentu  yang  bertujuan  untuk mencapai  tujuan  tertentu,  yang  biasanya muncul  karena    adanya  rasa  tidak  puas terhadap  suatu  keadaan,  yang  muncul secara  spontan,  tidak  teratur  dan  tidak diikat  oleh  nilai-nilai  yang  bersifat  formal (Crossley 2002: 3-4).
Suatu  tindakan  kolektif,  boleh dikatakan sebagai gerakan sosial sekiranya menepati  ciri-ciri  tertentu. Della Porta dan Diani  (1999:  16)  menyebutkan  adanya
empat  ciri,  yaitu:  Adanya  basis  jaringan informal; Adanya solidaritas dan keyakinan-keyakinan  tertentu,  baik  dalam bentuk ideologi ataupun nilai-nilai tertentu yang  dibagi  bersama,  yang  menggerakkan mereka;  Adanya  isu  yang  dimunculkan; serta    terdapat  frekwensi  tertentu  dalam berbagai tindakan protes mereka.
Dalam  konteks  tulisan  ini,  gerakan mahasiswa kenyataannya menepati ciri-ciri sebagai  gerakan  sosial.  Hanya  saja, meskipun  tidak  semua  ciri-ciri  yang melekat dalam gerakan mahasiswa menepati  ciri  gerakan  sosial  secara menyeluruh,  namun  boleh  dikatakan,  pada umumnya  sudahpun  masuk  ke  dalam kategori  gerakan  sosial.  Seorang  mantan tokoh mahasiswa Indonesia, yakni Marsilam
Simanjuntak, memberikan pengertian  yang  agak  fleksibel  kepada gerakan  mahasiswa  sebagai:  “…satu  aksi massa yang didahului oleh satu perkumpulan  umum  yang  dihadiri  oleh ribuan mahasiswa; demonstrasi mahasiswa yang  menggambarkan  hati  nurani  rakyat; yang  disokong  oleh  seluruh  lapisan mahasiswa  pelajar  dalam  jiwa  dan semangat  kesamaan  dan  persatuan.  Harus diselaraskan  melalui  saluran  organisasi mahasiswa;  bebas  dari vested interest , tidak  memiliki  tujuan  politik  (praktikal); tidak  dimanfaatkan  oleh  kepentingan- kepentingan politik tertentu serta berasaskan kepada keadilan dan kebenaran;
berisikan  seruan  moral.  Tidak  untuk merebut kekuasaan, tidak
untuk kepentingan  politik  praktis  (Bulkin  1985: 166).
Berdasarkan definisi di atas gerakan
mahasiswa hakikatnya merupakan kekuatan  netral,  yang  merupakan  gerakan moral  yang  memperjuangkan  kepentingan masyarakat  luas,  yang  tidak  minat  untuk lebih  jauh  terlibat  dalam  usaha  untuk meraih  jabatan-jabatan    dalam  kekuasaan. Gerakan  mereka  lebih  terbatas  kepada usaha  untuk  melakukan  koreksi  terhadap realitas  yang  dianggap  bertentangan dengan kebenaran-kebenaran umum. Ianya merupakan  tindakan  peringatan  ataupun pembetulan ke atas keadaan yang terjadi.

## PERKEMBANGAN AWAL
Kewujudan  golongan  mahasiswa  di Malaysia  dapat  ditelusuri  jauh  sebelum Perang  Dunia  Kedua,  bermula  pada  awal abad  ke  20  ketika  pemerintah  Inggeris memperkenalkan institusi pendidikan tinggi  yang  pertama  di  Tanah  Melayu, yakni King Edward VII College of
Medicine tahun  1905  dan Raffles College tahun  1929,  yang  kemudian  digabung dengan  nama  baru  menjadi  University Malaya  tahun  1949.  Lembaga  pendidikan tersebut  semuanya  terletak  di  Singapura (Sang,  2003:61-62).  Di  samping  itu  juga terdapat Sultan Idris Training College di Tanjung  Malim  Perak  tahun  1922  yang
menjadi  tempat  pendidikan  para  calon guru.
Lembaga-lembaga
pendidikan tinggi  inilah  yang  pertama  kalinya melahirkan  lapisan  elit  intelektual  Malaya modern serta tempat berseminya kesadaran dan  nasionalisme  yang  terus  membesar. Pada    tahun  1938  misalnya,  sebagian mahasiswa  dari Sultan Idris Training College (SITC)  bersama  rekan-rekan mereka dari Malay College Kuala Kangsar (MCKK), Serdang Agriculture School (SAS),  dan Kuala Lumpur Technical School (KLTS)  mempelopori  berdirinya organisasi  politik  radikal  KMM  (Kesatuan Melayu  Muda)  yang  memperjuangkan kemerdekaan Malaya.
Kesadaran kebangsaan semacam itu juga  tumbuh  di  kalangan  mahasiswa Malaya  yang  belajar  di  Timur  Tengah, khususnya  Mesir.  Mereka  terlibat  dalam organisasi yang dibentuk bersama mahasiswa  Indonesia  pada  saat  itu,  yakni al-Jama’ah al-Chairiyah al-Talabiyya al al-Azhariah al-Jawiyah (1925). Pandangan para  mahasiswa  ini  disuarakan  dalam majalah  organisasi  tersebut  yang  bernama Seruan Azhar. Beberapa  tokoh  mahasiswa Malaya  yang  tergabung  dalam  organisasi al-Jama’ah al-Chairiyah adalah;  Othman Abdullah,  Muhammad  Idris  Marbawi, Abdul  Wahab  Abdullah,  Abu  Bakar  al- Ash’ari  dan  lain-lain  (Roff,  1970). Organisasi ini kemudian berubah namanya
menjadi  Persatuan  Pemuda  Indonesia- Malaya (Perpindom).
Di tempat lain, bersama  mahasiswa Indonesia para mahasiswa Malaya ini juga mendirikan  organisasi  serupa  seperti: Persatuan  Talabah  Indonesia  -  Malaya
(Pertindom) di Mekkah; Majelis Kebangsaan Indonesia - Malaya
(Makindom)  di  Baghdad;  Persatuan Indonesia-Malaya  (Persindom)  di  India (Hassan, 1980:26-27). Keterlibatan mereka dalam  berbagai  organisasi  di  atas memberikan  pengaruh  politik  penting dalam  perjuangan  selanjutnya  di  Tanah Melayu.
Para  tokoh  mahasiswa  dari  kedua- dua  aliran  di  atas,  baik  yang  ada  di  dalam negeri maupun luar negeri, sekuler maupun Islam  kelak  akan  mendominasi  gerakan kemerdekaan  di  Semenanjung  Malaya  dan menjadi pemimpin-pemimpin politik.
Mereka  termasuk  Perdana  Menteri  Kedua Tun Abdul Razak Hussein, Lee Kuan Yew, Goh Keng Swee, dan Tan Sri Dr Tan Chee Khoon  (Kim,  2005:9).  Di  samping menyuarakan sikap kritis dan ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah Inggris para mahasiswa tersebut  secara  terus  menerus  berusaha membangkitkan  solidaritas  di  kalangan mereka.  Meskipun  demikian,  aktifisme mahasiswa di kampus pada masa itu belum wujud  dalam  bentuk  penentangan  terbuka. Hal  tersebut  di  samping  masih  sedikitnya
jumlah  mahasiswa  juga  karena  ketatnya kontrol  pemerintah  Inggris.  Ketegangan yang  berlaku  antara  pihak  mahasiswa  dan universitas  lebih  bersifat  internal  pada ketidakpuasan terhadap peraturan- peraturan  dan  layanan  kampus  yang mengekang.
Namun  keadaan  tersebut  berubah, sesudah  Perang  Dunia  Kedua  yang menunjukkan  perkembangan  politik  yang radikal.  Sejalan  dengan  lahirnya  negara- negara  baru  serta  tuntutan  kemerdekaan yang  semakin  meluas,  maka  kalangan intelektual terdidik, termasuk mahasiswa di Malaya  terpengaruh  ide-ide  tersebut. Tuntutan  untuk  “pemerintahan  sendiri”, yang  merupakan  terjemahan  lembut daripada  istilah  “kemerdekaan”  semakin sering digunakan. Hal tersebut berbarengan dengan  merebaknya  pengaruh  ideologi- ideologi  politik  sehingga  melahirkan berbagai organisasi politik.
Salah  satu  ideologi  politik  yang berpengaruh  di  lingkungan  kampus  tahun 1950-an  tersebut  adalah  ideologi  sosialis. Bahkan  para  mahasiswa  dari  aliran  ini  di University  Malaya  di  Singapore  men- dirikan Socialist Club yang  aktif. Meskipun  jumlah  mereka  sesungguhnya minoriti  tetapi  sangat  vokal  dan  tidak memperoleh  tantangan  dari  mana-mana organisasi kemahasiswaan (Kim, 2005:11). Pada  tahap  ini,  para  mahasiswa  menjalin hubungan  yang  rapat  dengan  gerakan-
gerakan  anti  kolonial,  termasuk  kalangan jurnalis  dan  organisasi-organisasi  serikat buruh  nasionalis.  Dengan  demikian  para mahasiswa  di  universitas  secara  aktif terlibat  dalam  perjuangan  kemerdekaan (Karim, 1984:1).

## PERKEMBANGAN SESUDAH MERDEKA
Perkembangan  gerakan  mahasiswa tetap  berlanjut  setelah  Malaya  merdeka tahun 1957 dan kampus Universiti Malaya cabang  Kuala  Lumpur  berdiri  tahun  1959, serta  mencapai  status  otonomi  penuh terpisah  dari  kampus  induk  di  Singapura tahun  1962.  Pada  masa  ini,  pada  tahun- tahun  awal  di  kampus  Kuala  Lumpur, karakter  aktifisme  mahasiswa  berbeda. Fokus perjuangan mahasiswa lebih bertumpu  pada  isu-isu  kampus,  terutama yang  berkaitan  dengan  kesejahteraan mahasiswa  (Karim,  1984:1).  Gerakan mahasiswa  pada  awal  tahun  1960-an  tidak begitu  menonjol,  kecuali  sekali-sekali muncul  membela  kebijakan  negara  pada jaman konfrontasi antara Indonesia Malaysia (1962-1965). Meskipun
demikian, beberapa peristiwa yang berlaku pada  masa  tersebut  memberikan  inspirasi mendalam  kepada  mahasiswa,  sehingga mempengaruhi jalan pikiran mereka.
Pada  awal  tahun  1960-an  keadaan politik Asia Tenggara
mengalami guncangan stabilitas, yang ditandai dengan
bangkitnya kekuatan komunis di Indonesia, Indochina,  Myanmar,  Vietnam  serta terjadinya  konfrontasi  Indonesia-Malaysia yang  baru  berakhir  tahun  1965  setelah Sukarno  jatuh.  Pada  tataran  domestik Malaysia  sendiri  menghadapi  masalah berupa  keluarnya  Singapura  dari  federasi 1965  serta  adanya  ketegangan  etnik  yang semakin  meningkat  di  kedua  negara tersebut,  yang  kemudian  menyebabkan terjadinya  kerusuhan  etnik  di  Singapura tahun  1964.  Keadaan  tersebut  disusul dengan  Perang  Vietnam  yang  meletus tahun  1965  sehingga  mengundang  simpati dan  protes-protes  atau  demonstrasi  di berbagai universitas di Barat. Ideologi  kiri kemudian  semakin  popular  di  kalangan mahasiswa, termasuk di Malaysia,
sehingga  banyak  forum-forum  politik diadakan di kampus. Demonstrasi kemudian  menjadi  salah  satu  cara  popular di  kalangan  mahasiswa  dalam  menuntut sesuatu (Kim, 2005:12).
Satu-satunya  kampus  yang  ada  di Malaysia  pada  waktu  itu,  yakni  Universiti Malaya, menjadi benteng gerakan mahasiswa.  Beberapa  organisasi  maha- siswa  yang  menjadi  saluran  aktivitas  yang terdapat  di  universitas  tersebut  adalah University of Malaya Students Union (UMSU),  yang  merupakan  organisasi mahasiswa  terbesar,  yang  mewakili  semua mahasiswa di Universitas Malaya.
Kemudian  Persatuan  Bahasa  Melayu
Universitas  Malaya  (PBMUM), Chinese Language Society (CLS), The Tamil Language Society (TLS), Persatuan
Mahasiswa  Islam  Universitas  Malaya (PMIUM),  serta Socialist Club. Semua organisasi mahasiswa di atas, kecuali yang paling  akhir  yakni Socialist Club, berafiliasi kepada UMSU (Karim, 1984:2).
Dalam  beberapa  aspek  organisasi- organisasi  mahasiswa  ini  bersatu  dan bersaing  satu  sama  lain.  PBMUM seringkali  bersatu  dengan  PMIUM  dalam merespon  isu-isu  yang  muncul.  Kedua organisasi  mahasiswa  ini  memiliki  basis anggota  yang  sama  yakni  para  mahasiswa Melayu.  Dengan  semakin  banyaknya mahasiswa Melayu yang memasuki universitas maka kedudukan dua organisasi
mahasiswa  ini  juga  semakin  kuat.  Kedua organisasi ini bertentangan dengan
Socialist Club dan  juga  UMSU.  Meskipun demikian  pertentangan  tersebut  bukanlah semata-mata berunsur etnisitas, tetapi lebih pada  sikap  politik.  Sebab  banyak  juga mahasiswa  Melayu  yang  menjadi  anggota Socialist Club atau  menduduki  ke- pemimpinan UMSU.
Tahun  1967  merupakan  transisi penting  gerakan  mahasiswa  di  Malaysia. Pada  saat  itu  gerakan  mahasiswa  mulai keluar  merespon  isu-isu  di  luar  kampus yang  menyangkut  kehidupan  umum, terutama  masyarakat  pedesaan.  Salah  satu isu  menonjol  yang  melibatkan  mahasiswa
adalah isu Teluk Gong di Selangor. Dalam kasus ini mahasiswa yang tergabung dalam UMSU  dan  PBMUM  secara  langsung terlibat  dalam  membela  penduduk.  Kasus ini  bermula  dari  usaha  penduduk  miskin yang  tidak  memiliki  tanah  berjuang  untuk memperoleh  hak  atas  tanah  yang  telah mereka  garap  dan  telah  berdiri  bangunan rumah.  Pemerintah  berkeras  menggusur penduduk dan menahan sebagian yang lain (Abu  Bakar,  1973:60-64).  Mahasiswa kecewa dan memprotes kebijakan tersebut. Insiden  ini  menjadi  salah  satu  titik  awal kesadaran  mahasiswa  akan  problem kemiskinan  di  pedesaan,  yang  kelak  akan menjadi  isu  penting  dalam  perjuangan mereka tahun-tahun berikutnya.
Beberapa  isu  penting  lain  yang muncul  sesudah  itu,  yakni  tahun  1968 adalah  isu  tentang  kebijakan  pendidikan nasional  dan  bahasa  Melayu.  Para mahasiswa  Melayu  yang  tergabung  dalam PBMUM  misalnya,  berjuang  gigih  untuk mendaulatkan bahasa Melayu yang merupakan  bahasa  nasional,  sebagai satunya  satunya  bahasa  pengantar  dalam perkuliahan.  Isu  bahasa  ini  nantinya  juga menjadi bagian dari perjuangan mahasiswa dalam menjatuhkan Tunku Abdul Rahman. Di  luar  itu,  pada  tahun  yang  sama mahasiswa Universitas Malaya terlibat aksi demonstrasi  menentang    invasi  Uni  Soviet ke Czechoslovakia. Mereka berdemonstrasi di  depan  Kedutaan  Uni  Soviet  di  Kuala
Lumpur,  mengutuk  tindakan  tersebut sebagai  melanggar  kedaulatan  negara  lain dan menuntut agar Uni Soviet menarik diri dari  Czechoslovakia.  Aksi  ini  berakhir setelah  polisi  bertindak  dengan  kekerasan membubarkan  mahasiswa  (Abu  Bakar, 1973:70-72).  Aksi  ini  juga  merupakan demonstrasi  massal  pertama  mahasiswa  di luar  kampus.  Peristiwa-peristiwa  di  luar negeri  secara  nyata  telah  membawa  impak terhadap kesadaran kolektif mahasiswa.

## MENINGKATNYA AKTIVISME
Keterlibatan mahasiswa dalam politik  nasional  semakin  meningkat  di tahun  1969  menjelang  pemilihan  umum. Pada  bulan-bulan  April  dan  Mei  UMSU melakukan  beberapa  rapat  umum  di seluruh  negara  yang  dihadiri  ratusan  ribu rakyat. Mahasiswa mengeluarkan
manifesto penting yang menuntut kebebasan,  keadilan,  perbaikan  status ekonomi  rakyat, land reform, serta kebijakan pendidikan. Mereka juga menginginkan  rakyat  lebih  terlibat  dalam proses  pengambilan  keputusan  dan  politik nasional  berdasarkan  demokrasi  dan keadilan.  Tujuan  rapat  umum  tersebut adalah  untuk  memberikan  gambaran  yang benar  kepada  rakyat  tentang  keadaan politik  tanah  air  (Abu  Bakar,  1973:80). Sikap mahasiswa ini merefleksikan keprihatinan  terhadap  suasana  politik sekaligus  menunjukkan  karakter  progresif
gerakan  mereka.  Karena  itu  pemerintah tidak begitu menyukai aksi-aksi ini.
Namun  demikian  gerakan  maha- siswa  terus  berlanjut  dan  bahkan  terseret dalam  arus  “kampanye  panas”  yang menuntut  pengunduran  diri  Tunku  Abdul Rahman selepas peristiwa kerusuhan rasial 13  Mei  1969.  Dalam  serangkaian demonstrasi di kampus, mahasiswa UMSU yang  dipimpin  oleh  Syed  Hamid  Ali  dan
PBMUM oleh Anwar Ibrahim membongkar kebobrokan-kebobrokan pemerintah dan secara tegas mengemukakan  kegagalan  Tunku.  Tanpa ragu-ragu  mahasiswa  mendesak  agar Tunku  turun  dari  jabatannya.  Sikap  ini ditanggapi  pemerintah  dengan  keras.  Pada tanggal  29  Agustus  1969  polisi  menyerbu kampus  Universitas  Malaya  dan  menahan beberapa orang tokoh mahasiswa.
Tindakan  ini  segera  diprotes  mahasiswa karena  dianggap  melanggar  otonomi kampus (Karim, 1984:5-6). Secara keseluruhan  gerakan  mahasiswa  tersebut juga  telah  berperan  dalam  menekan pemerintah, yang pada akhirnya mengubah haluan  pembangunan  dengan  mengadopsi kebijakan yang lebih pro rakyat, khususnya bumiputera.
Sebagai  akibat  daripada  kerusuhan 13  Mei  1969  pemerintah  kemudian menetapkan  Akta  Universiti  dan  Kolej Universiti  (AUKU)  atau  Undang-Undang Perguruan  Tinggi  dan  Universitas  pada
tahun  1971.  Peraturan  ini  memberlakukan sejumlah pembatasan-pembatasan terhadap aktivitas  mahasiswa  (Rahim,  1992:19). Dalam  Undang-Undang  tersebut  para mahasiswa  atau  organisasi  kemahasiswaan dilarang berafiliasi, menyatakan dukungan, bersimpati  ataupun  beroposisi  terhadap partai  politik  atau  mana-mana  serikat buruh.  Pelanggaran  terhadap  peraturan  ini akan  dikenakan  denda  sebesar  RM  1.000 atau  hukuman  penjara  selama  enam  bulan atau  kedua-duanya  sekaligus.  Melalui Undang-Undang  ini  pemerintah  mem- berikan wewenang kepada Dewan Universitas untuk melarang atau membubarkan setiap organisasi mahasiswa yang bertindak dengan cara yang dianggap membahayakan atau merugikan keberadaan universitas (Anwar, 1990:28). Tekanan  ini  secara  jelas  akan melemahkan kekuatan
mahasiswa.
Pemerintah berusaha agar aktivitas mahasiswa dapat dikontrol serta disalurkan dengan  baik.  Oposisi  terbuka  para mahasiswa,  sebagaimana  yang  pernah terjadi  tahun  1969  yang  dikhawatirkan dapat  mengguncang  stabilitas  politik, diharapkan  tidak  berulang  lagi.  Meskipun untuk  sementara  peraturan  di  atas  berjalan cukup  efektif,  namun  harapan  pemerintah nampaknya tidak kesampaian. Para mahasiswa  belum  sepenuhnya  dapat menerima pembatasan-pembatasan semacam itu. Hal tersebut di samping sikap
keras  sebagian  mahasiswa,  juga  karena mahasiswa  tahu  bahwa  Undang-Undang semacam itu akan mengebiri hak-hak dasar mereka.
Karena  itu,  mahasiswa  mengecam pemerintah  seraya  menyatakan  bahwa Undang-Undang  tersebut  meruntuhkan prinsip-prinsip  demokrasi  dan  kebebasan berpendapat. Penentangan itu juga memperoleh  dukungan  sebagian  partai- partai  politik.  Beberapa  demonstrasi  di kampus menentang Undang-Undang tersebut  juga  dilakukan  pada  tahun  1971,
1972  dan  sekali  lagi  dalam  tahun  1973 (Karim, 1984:7). Keadaan ini
menunjukkan tekad mahasiswa untuk terus menerjang pembatasan-pembatasan itu dan memanfaatkan  celah-celah  kesempatan yang  masih  ada.  Salah  satu  tantangan terbuka di luar kampus setelah diberlakukannya  Undang-Undang  tersebut adalah  terjadinya  demonstrasi  besar  pada tanggal 14 Juni 1971.
Pada saat itu untuk pertama kalinya mahasiswa
Universitas
Kebangsaan Malaysia,  yang  baru  didirikan,  bersama mahasiswa  Universitas  Malaya  bersatu melakukan  demonstrasi  besar-besaran, menyambut  kedatangan  Perdana  Menteri Thailand  Thanom  Kittikachorn  di  Kuala Lumpur.  Mereka  memprotes  penindasan yang  dilakukan  pemerintah  Thailand terhadap  masyarakat  Melayu  Patani,  dan menyuarakan dukungan terhadap
perjuangan  kaum  Muslim  di  sana.
Demonstrasi
tersebut diorganisir Persatuan  Mahasiswa  Islam  Universiti Malaya.  Dalam  kejadian  tersebut  terjadi bentrokan  fisik  antara  mahasiswa  dengan pihak polisi yang bertindak brutal sehingga mengakibatkan  beberapa  mahasiswa  luka- luka    dan  sebagian  lagi  ditahan  (Abu Bakar, 1973:145-149).
Peristiwa yang lain adalah demonstrasi  anti-Amerika  tanggal  13 Oktober  1973.  Para  mahasiswa  dari Universitas Malaya yang dikoordinir pihak
University of Malaya Students Union (UMSU)  dan  beberapa  universitas  lain melakukan  demonstrasi  di  depan  kantor kedutaan  besar  Amerika  Serikat  di  Kuala Lumpur.  Hampir  empat  ribu  mahasiswa dari  berbagai  aliran  politik  bersatu menentang  kebijakan  Amerika  yang mendukung  Israel  dalam  konflik  di  Timur Tengah.  Protes  tersebut  dilancarkan menyusul  terjadinya  konflik  Arab-Israel 1973.  Para  mahasiswa  mengecam,  serta menentang  keras  sikap  berpihak  Amerika yang  dianggapnya  sebagai  imperialis  dan secara  terbuka  menyatakan  solidaritas terhadap  perjuangan  bangsa  Arab  dan Palestina  untuk  memperoleh  hak-haknya (Karim, 1984:9-10).

## PUNCAK AKTIVISME
Momentum  gerakan  mahasiswa mencapai  puncaknya  tahun  1974.  Dua
peristiwa  penting  yang  terjadi  pada  masa ini  adalah insiden Tasik Utara dan  Baling. Insiden  Tasik  Utara  Johor  yang  terjadi bulan  September  1974  bermula  dari  usaha pemerintah  untuk  menggusur  pemukiman liar  orang-orang  Melayu  yang  miskin  di wilayah  tersebut.  Meskipun  penduduk setempat menentang keras, namun rencana tersebut berjalan terus sehingga menimbulkan ketegangan. Beberapa mahasiswa  dari  Universitas  Malaya  turun ke lokasi dan bersama penduduk memprotes  sikap  sepihak  penguasa. Tindakan  ini  ditanggapi  pihak  polisi dengan menahan mahasiswa  karena dituduh memprovokasi penduduk. Organisasi  persatuan  mahasiswa  dari semua  kampus  yakni:  Universitas  Malaya, Universitas Kebangsaan Malaysia, Universitas Teknologi Malaysia, Universitas  Sains  Malaysia,  Universitas Putra  Malaysia  juga  mendukung  sikap masyarakat  setempat.  Akibatnya  ribuan mahasiswa melakukan sejumlah demonstrasi  termasuk  di  depan  kantor Perdana  Menteri.  Namun  pemerintah  tetap berkeras dengan rencana-rencananya untuk menghentikan aksi-aksi yang dianggap liar ini  dengan  berbagai  cara,  sehingga  terjadi kekerasan  antara  polisi  dan  mahasiswa (Karim, 1984:11-13).
Peristiwa Tasik Utara sesungguhnya  hanya  pembuka  awal  dari gerakan  mahasiswa  berikutnya  yang  lebih
besar,  yakni  peristiwa  Baling.  Insiden  di Baling,  Kedah  terjadi  bulan  November 1974.  Peristiwa  tersebut  terjadi  ketika ribuan  petani,  yang  kebanyakan  petani kecil, di wilayah itu melakukan serangkaian  protes  menuntut  pemerintah agar menaikkan harga getah dan mengendalikan harga pangan serta kebutuhan  pokok  lainnya  yang  terus meningkat.  Hal  tersebut  terjadi  menyusul berlakunya  inflasi  sejak  tahun  1973,  yang memukul kehidupan petani dan masyarakat kecil lainnya. Bahkan ada isu bahwa terjadi kelaparan  di  wilayah  Baling.  Perjuangan petani  tersebut  didukung  oleh  aktifis mahasiswa  universitas  dan  institusi- institusi  pendidikan  tinggi  di  seluruh negara,  yang  merasa  bahwa  pemerintah tidak  tanggap  terhadap  penderitaan  rakyat. Akibatnya  tanggal  3  Desember  1974 ribuan  mahasiswa  melakukan  serangkaian demonstrasi besar-besaran  di  Kuala Lumpur.
Mereka  mendesak  pemerintah  agar segera  menangani  inflasi,  memperbaiki nasib petani, dan menghukum para pejabat yang  korup.  Mahasiswa  yakin  bahwa sebagian  akar  persoalan  di  masyarakat adalah  mentalitas  para  pejabat  yang  buruk dan  ingin  memperkaya  diri  sendiri. Namun,  pemerintah  tidak  menggubris tuntutan  semacam  itu,  sehingga  polisi  dan FRU (Federal Reserve Unit) turun  tangan meredakan  situasi  dengan  kekerasan.
Sebagian  mahasiswa  luka-luka  dan  seribu lebih ditahan. Tekanan ini tidak mematahkan semangat mahasiswa. Mereka justru  melanjutkan  aksi  pada  hari-hari berikutnya  di  kampus  Universitas  Malaya, sampai  kemudian  pihak  polisi  memasuki kampus  pada  tanggal  9  Desember  1974. Selanjutnya,  beberapa  aktifis  mahasiswa, dosen,  serta  pemimpin  politik  yang bersimpati  dan  mendukung  gerakan tersebut  sejak  awal  ditahan.  Beberapa orang  di  antaranya  adalah:  Prof.  Syed Husin  Ali,  Anwar  Ibrahim,  serta  para Presiden Persatuan Mahasiswa dari Universitas  Malaya,  Universitas  Sains Malaysia, Universitas Kebangsaan Malaysia,  Institut  Teknologi  MARA (Karim, 1984:15). Segera sesudah itu, untuk memulihkan  situasi,  pada  tahun  1975 pemerintah mengamandemen Akta
Universiti  dan  Kolej  Universiti  (AUKU) atau  Undang-Undang  Perguruan  Tinggi dan  Universitas  1971  dan  menggantinya dengan  undang-undang  baru  yang  lebih keras.  Pemerintah  tidak  ingin  kecolongan yang kedua kalinya karena gagal mengontrol  mahasiswa.  Dalam  Undang- Undang  ini  dinyatakan  bahwa:  Semua organisasi mahasiswa yang ada dibubarkan; mahasiswa dilarang
memberikan  sokongan  kepada pihak-pihak di luar kampus; menjadi anggota organisasi-organisasi  di  luar  kampus;
organisasi  persatuan  mahasiswa  sendiri juga  dilarang  bergabung  dengan  mana- mana organisasi di luar kampus; mahasiswa  dilarang  menyimpan  atau mencari  dana  kegiatan,  semua  dana  kini diatur  pimpinan  kampus;  semua  kegiatan termasuk  mengorganisasi  forum  atau mengundang  pembicara  dari  luar  serta setiap anggaran yang akan digunakan harus memperoleh persetujuan tertulis dari Wakil Rektor  bidang  Kemahasiswaan;  juga dilarang  berkumpul  lebih  dari  lima  orang dan  mempublikasikan  sebarang  dokumen tanpa  izin  lebih  dahulu.  Sebagai  gantinya pemerintah membentuk Dewan Perwakilan Mahasiswa,  yang  memiliki  kekuasaan  dan wewenang  sangat terbatas (Rahim, 1992).
Secara  keseluruhannya  Undang- Undang  Perguruan  Tinggi  dan  Universitas 1975  ini  telah  membawa  implikasi  luar biasa,  yang  menandai  era  berakhirnya gerakan  mahasiswa  sebagai  salah  satu kekuatan  sosial  politik  penting  di Malaysia.  Sejak  itu,  aktivitas  politik mahasiswa  di  seluruh  negara  nyaris  tidak ada.  Para  mahasiswa  takut  bahwa keterlibatan mereka dalam aktivitas politik, dan  oposisi  yang  bertentangan  dengan kebijakan  negara  akan  membawa  resiko yang  lebih  besar,  baik  dikeluarkan  dari universitas  maupun  ditamatkan  pinjaman beasiswanya.  Kebijakan  di  atas  secara tidak  langsung  telah  berhasil  mengubah haluan  gerakan  mahasiswa  dari  sikap
lantang  dan  radikal  kepada  sikap  yang lebih moderat. “Sudut pidato berkubur dan demonstrasi tidak lagi menjadi buah mulut. Mahasiswa  tidak  lagi  bebas  berpolitik seperti dahulu” (Abdullah, 2005:188).
Salah  satu  aspek  penting  yang menyumbang  kepada  peningkatan  gerakan mahasiswa pada masa itu adalah berdirinya universitas-universitas  baru  sejak  akhir tahun  1960-an.  Beberapa  universitas tersebut  adalah:  ITM  (Institut  Teknologi Mara)  (1967);  USM  (Universitas  Sains Malaysia)  (1969);  UKM  (Universitas Kebangsaan  Malaysia  (UKM)  (1970); UPM  (Universitas  Pertanian  Malaysia) (1971);  UTM  (Universitas  Teknologi Malaysia)
(1972). Bertambahnya
universitas  berarti  pula  bertambahnya jumlah  mahasiswa.  Kebanyakan  mereka adalah  generasi  pertama  bumiputera Melayu  yang  memperoleh  tempat  di universitas.  Mereka  umumnya  berasal  dari latar  belakang  daerah-daerah  pedesaan yang miskin, yang memiliki komitmen dan idealisme  tinggi,  yang  melihat  adanya kontradiksi  dalam  realitas  kehidupan  para pemimpinnya yang jauh dari harapan. Para mahasiswa  inilah  yang  memainkan  peran menonjol dalam menggerakkan perubahan- perubahan di tahun 1970-an.
Di samping itu, gerakan mahasiswa pada  pertengahan  1970-an  tersebut,  untuk sebagian  juga  dirangsang  oleh  adanya “ruang  kosong”  yang  ditinggalkan  partai-
partai  oposisi,  terutama  PAS  (Partai  Islam Se  Malaysia)  dan  beberapa  partai  lainnya seperti  PPP (People’s Progressive Party) dan  Gerakan,  karena  mereka  bergabung dalam koalisi pemerintah Barisan
Nasional.  Partai-partai  oposisi  inilah  yang semula secara tradisional memainkan peran sebagai watchdog dan  pengkritik  gigih kebijakan pemerintah.

## GERAKAN MAHASISWA PASCA 1975 MENUJU APATISME
Sesudah  tahun  1975  gerakan mahasiswa di Malaysia mengalami transformasi  baru.  Aktifisme  mahasiswa menyaksikan  kemerosotan  yang  sangat tajam.  Kalangan  mahasiswa  yang  sebelum itu  tampil  ke  depan  menyuarakan  aspirasi rakyat  secara  berangsur-angsur  kehilangan semangat dan idealismenya. Slogan bahwa mahasiswa adalah “jurubicara masyarakat” tidak  lagi  mendapat  tempat.  Ketatnya peraturan kampus menyebabkan mahasiswa harus menumpukan sepenuhnya perhatian mereka kepada kegiatan-kegiatan yang  bersifat  akademik.  Kelompok- kelompok mahasiswa, yang pada masa lalu menonjol,  baik  yang  beraliran  sosialis maupun  nasionalis  telah  kehilangan pengaruhnya di kampus.
Menjelang  tahun  1980-an  dan beberapa  tahun  sesudahnya  kehidupan kampus  di  Malaysia  diwarnai  dengan bangkitnya kelompok-kelompok
mahasiswa  Islam  yang  menguasai  politik kampus.  Mereka  memiliki  afiliasi  dengan salah  satu  kelompok  dakwah  dan  politik seperti:  ABIM  (Angkatan  Belia  Islam Malaysia), PAS (Partai Islam Se Malaysia),  IRC (Islamic Representative
Council) atau Republik Islam, Tabligh, dan Darul  Arqam.  Akar-akar  kecenderungan ini  dapat  dilacak  pada  kebangkitan  Islam yang  dipelopori  ABIM  di  bawah  Anwar Ibrahim  awal  tahun  1970-an  serta kembalinya mahasiswa-mahasiswa Malaysia dari luar negeri (Anwar, 1990).
Di  luar  arus  kebangkitan  kelompok Islam  tersebut,  sepanjang  tahun  1980-an gerakan  mahasiswa  juga  diwarnai  dengan pendirian  organisasi-organisasi  baru  yang berlingkup  kecil  dan  terbatas  yang  lebih mencerminkan  persaingan  sengit  antara kelompok-kelompok oposisi dan pemerintah.  Keberadaannya  hanya  sesaat dan  tidak  berumur  panjang.  Sebagiannya bertahan dan sebagiannya mati. Organisasi-organisasi  itu  seperti;  BBMN (Barisan  Bertindak  Mahasiswa  Negara); GAMIS  (Gabungan  Mahasiswa  Islam  Se Malaysia); dan APMN (Angkatan
Perpaduan  Mahasiswa  Negara).  Keadaan yang  sama  berlaku  pada  era  1990-an  yang menyebabkan  kekuatan mahasiswa terpecah-pecah  karena  infiltrasi  dan pengaruh  partai-partai  politik.  Beberapa organisasi  mahasiswa  yang  muncul  pada masa  ini  antara  lain  adalah:  AMAN
(Angkatan  Mahasiswa  Negara)  yang  pro pemerintah;  BPMN  (Badan  Perunding Mahasiswa  Negara)  yang  pro  oposisi;
JBHARUT  (Jawatankuasa  Bertindak  Hak Asasi Rakyat Universiti-Universiti
Tempatan) (Ahmad, 2003:6).
Di  samping  itu  sepanjang  tahun 1980-an dan 1990-an tersebut muncul pula berbagai  kelompok-kelompok  mahasiswa tidak  resmi  yang  dapat  dianggap  sebagai partai politik mahasiswa di kampus, namun kedudukannya  dikesampingkan.  Meskipun sebagian  mahasiswa  masih  memiliki  sikap kritis  dan  kepedulian  yang  mendalam terhadap  berbagai  isu  di  masyarakat, namun  secara  umum  dapat  dikatakan bahwa  mayoritas  mahasiswa  di  kampus- kampus  lebih  bersifat  pragmatis  dan berorientasi  akademik.  Bagaimana  mereka memperoleh    ijazah  dan  seterusnya mendapatkan pekerjaan yang baik. Mereka tidak  begitu  berminat  untuk  menyertai forum  politik  atau  perbincangan  tentang persoalan masyarakat di luar kampus, yang dianggap hanya membuang masa dan lebih baik  menumpukan  pada  pelajaran  (Abu Bakar, 1993:63).
Pemerintah  berpendapat  bahwa keterlibatan  mahasiswa  dalam  berbagai persoalan  di  luar  justru  berbahaya  dan memecah  belah  warga  kampus.  Tugas utama  mereka  adalah  belajar  dan  bukan berpolitik.  Dalam  kaitan  ini  pemerintah lebih  melihat  mahasiswa  sebagai  individu
yang  perlu  memenuhi  tujuan-tujuan pembangunan. Fokus negara yang memberikan tumpuan kepada
pembangunan  ekonomi  yang  berkembang pesat  menyebabkan  gerakan  mahasiswa tidak lagi menjadi popular. Dalam konteks ini  keberhasilan  pemerintah  Malaysia dalam  mengontrol  gerakan  mahasiswa, tidak  saja  disebabkan  oleh  pendekatannya yang  bersifat  koersif  saja  tetapi  juga ditutupi  oleh  keberhasilannya  dalam pembangunan  berbagai  bidang,  terutama bidang pendidikan tinggi.
Melalui penyediaan berbagai fasilitas  belajar  di  kampus  yang  memadai, skim  beasiswa  dan  pinjaman  yang disediakan,  serta  kemudahan-kemudahan prasarana  pendidikan  lainnya,  secara efektif  mampu  meredam  ketidakpuasan mahasiswa yang dapat saja beralih menjadi gerakan kolektif yang berbahaya. Pemerintah  percaya  bahwa  kontrol  yang kuat  harus  diimbangi  dengan  kompensasi material  yang  lebih  sepadan,  yang  secara halus  dapat  menghalang  mereka  untuk melakukan  tantangan  terbuka  terhadap sistem politik. Harapan ini tentu saja tidak berlebihan,  mengingat  potensi  mereka sebagai kelompok terdidik dapat mempengaruhi  perubahan  sosial  politik negara.  Dengan  cara  itu  pemerintah  bukan hanya  berhasil  meredusir  segala  bentuk oposisi  di  luar  negara,  tetapi  juga
menghegemoni    mereka  secara  efektif (Hilley, 2001).
Meskipun  demikian  bukan  berarti gerakan  mahasiswa  telah  mati.  Gerakan mahasiswa  tetap  ada,  hanya  saja  ia  tidak sehebat  seperti  tahun  1970-an.  Pada  saat- saat  tertentu  gerakan  mereka  muncul. Kegairahan  politik  mahasiswa  misalnya meningkat  ketika  Malaysia  mengalami krisis  ekonomi  dan  politik  tahun  1998. Pemecatan  Anwar  Ibrahim  dari  jabatan Wakil Perdana Menteri, secara politik telah membangkitkan kesadaran mahasiswa untuk  turut  menyokong  usaha-usaha reformasi.  Sebagai  akibatnya,  partai pemerintah  khususnya  UMNO  mengalami kemerosotan  dalam  pemilu  1999.  Melalui berbagai  cara,  sekali  lagi  pemerintah berusaha keras mengontrol  kecenderungan tersebut.  Mahasiswa  dikatakan  boleh mengikuti  perkembangan  politik  tetapi tidak  boleh  berpihak  kepada  mana-mana partai politik (Ahmad, 2003:7).
Pemerintah tidak akan pernah ragu- ragu  untuk  mengenakan  tindakan  tegas terhadap  sebarang  aktivitas  yang  dapat mengancam  stabilitas  politik.  Dalam kondisi demikian peluang gerakan mahasiswa  semakin  surut.  Kini  dengan kondisi  pembangunan  Malaysia  yang semakin  pesat,  maka  kalangan  universitas justru  menghadapi  tantangan  besar  untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan  dan  perubahan  global  yang
berlangsung  cepat.  Sementara  di  satu  sisi para  mahasiswa  semakin  terbuka  terhadap realitas-realitas baru yang kompleks, di sisi lain mereka berhadapan dengan pembatasan-pembatasan yang ketat. Hal ini merupakan dilema yang menjadi keprihatinan banyak pihak yang dikhawatirkan akan menumpulkan kreatifitas  dan  inisiatif  mahasiswa  serta memperlemah kesadaran sosial mereka.
Gejala  ini  sudah  dirasakan  para cendekiawan  di  luar  maupun  di  di  dalam kampus.  Mereka  khawatir  situasi  ini  akan mempertebal  rasa  apatisme  mahasiswa. Bahkan salah seorang cendekiawan setempat dalam sebuah artikelnya menunjukkan keprihatinan yang mendalam atas  layunya  aktivitas  mahasiswa  di  luar aktivitas  rutin  akademik    universitas, seraya  mendorong  kampus  lebih  terbuka (Baharudin  Ahmad,  Utusan  Malaysia  15 Februari 2005). Karena itu, beberapa badan mahasiswa,  seperti  organisasi  Persatuan- Persatuan  Mahasiswa  serta    Majelis  Belia
Malaysia (MBM) dan Persatuan
Kebangsaan Pelajar-Pelajar Islam Malaysia (PKPIM),  telah  berulang  kali  mendesak pemerintah  supaya  merubah  beberapa bagian dalam AUKU atau Undang-Undang Perguruan  Tinggi  dan  Universitas  1975 yang  dianggap  menghalangi  kebebasan mahasiswa (Abdullah, 2005:188).
Kontrol  yang  ketat  yang  dikenakan AUKU  pada  hakikatnya  telah  melahirkan
efek  psikologis  yang  melahirkan  “budaya takut”  di  kalangan  mahasiswa.  Budaya inilah  yang  oleh  sebagian  kalangan dikhawatirkan  akan  mengikis  keberanian dan  kreatifitas  mahasiswa,  dan  melupakan tanggung jawab sosial mereka (Abu Bakar, 1993:64).  Namun  sejauh  ini  belum  ada tanda-tanda  pemerintah  bersedia  untuk mengubah  kebijakannya.  Bahkan  dalam pernyataan  resminya  yang  terakhir  tentang persoalan  tersebut,  pemerintah  yang didukung  oleh  seluruh  Majelis  Perwakilan Pelajar  (MPP)  universitas  bersikap  tegas untuk  tetap  tidak  merubah  AUKU  atau
Undang-Undang Universitas dan Perguruan  Tinggi  yang  ada  (Utusan
Malaysia, 28 Januari 2006).
Berdasarkan realitas tersebut, disadari  bahwa  masa  depan  gerakan mahasiswa  di  Malaysia  sangat  tergantung pada  perkembangan  politik  di  masa mendatang  serta  kebijakan-kebijakan  apa yang ditempuh pemerintah. Di samping itu, gerakan  mereka  juga  ditentukan  oleh dinamika  kesadaran  yang  berkembang  di lingkungan  kampus  dan  masyarakat  itu sendiri.  Dalam  konteks  ini,  gerakan mahasiswa merupakan bagian dari gerakan masyarakat sipil secara keseluruhan.

## KESIMPULAN
Perkembangan  gerakan  mahasiswa di  Malaysia  telah  melalui  berbagai  jalan panjang.  Mulai  dari  sebelum  kemerdekaan
sampai  dengan  awal  abad  21  sekarang  ini. Pasang  surut  gerakan  mahasiswa  sangat dipengaruhi  oleh  perkembangan  politik yang ada, baik domestik maupun internasional.  Dalam  beberapa  aspek, corak  gerakan  dan  aktifisme  mereka mengalami beberapa transformasi  penting, sehingga  menimbulkan    gejolak  dan tantangan terbuka  terhadap sistem politik. Perjuangan  mereka  seringkali  harus berhadapan  dengan  tatanan  dan  realitas politik yang lebih mengedepankan stabilitas dan keutuhan struktur kekuasaan.
Meskipun  dewasa  ini  gerakan mahasiswa  di  Malaysia  tidak  lagi  muncul secara  kuat,  namun  pada  hakikatnya golongan  mahasiswa  tetap  merupakan kekuatan  potensial  yang  terus  dikontrol. Pemerintah  berusaha  kuat  untuk  menekan berbagai  aktivitas  yang  dikhawatirkan memicu  politisasi  mahasiswa.  Karena  itu, aspirasi-aspirasi mahasiswa diarahkan pada dataran  baru  yang  lebih  moderat  melalui penglibatan  mereka  dalam  aktivitas- aktivitas  akademik  dan  sosial  di  kampus. Prestasi-prestasi  pembangunan  negara, nampaknya  berhasil  mengubah  orientasi dan  paradigma  mayoritas  mahasiswa  di kampus-kampus  untuk  tetap  berada  dalam “koridor” yang sudah ditetapkan.
Meskipun  ada  desakan  beberapa  pihak kepada  pemerintah  agar    mengendurkan kontrolnya  terhadap  mahasiswa,  namun pemerintah  belum  menanggapinya  secara
serius.  Usaha-usaha  untuk  memberikan ruang  yang  lebih  besar  pada  gerakan mahasiswa  masih  terhambat  oleh  sistem politik  dan  orientasi  pembangunan  yang dikembangkan pemerintah.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdullah,  Saifuddin,  “Kerangka  Baru Gerakan  Mahasiswa,” dalam  Abdul Razaq  Ahmad  (ed.), Mahasiswa Abad 21, Bangi: Fakulti Pendidikan Universiti  Kebangsaan  Malaysia, 2005.
Abu  Bakar,  Junaidi, Mahasiswa, Politik dan Undang-Undang, Kuala Lumpur:  Dewan  Bahasa  dan
Pustaka, 1993.
Abu  Bakar,  Mohammed, Mahasiswa
Menggugat, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1973.
Ahmad,  Baharudin,  “Apabila  Universiti  di Malaysia  Begitu  Sunyi”, Utusan Malaysia, 15 Februari 2005.
Ahmad,  Idris, “Agenda Politik Kepartian Lambang Kewibawaan Pimpinan Mahasiswa”, Makalah  Kongres Mahasiswa  USM,  10-12  April 2003.
Anwar,  Zainah, Kebangkitan Islam di Malaysia, Terj.  Umm  Hasannain, Jakarta: LP3ES, 1990.
“AUKU  1971  Tidak  Akan  Dimansuh”, Utusan Malaysia, 28 Januari 2006.
Bulkin, Farchan, (pnyt.), Analisa Kekuatan Politik Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1985.
Crossley,  N., Making Sense of Social Movements, Buckingham:  Open University Press, 2002.
Porta,  Della  D.,  and  Diani,  M., Social Movements: An Introduction, Oxford: Blackwell, 1999.
Hassan,  M.  Zein, Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri: Perjuangan Pemuda/Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
Hilley,  John, Malaysia: Mahathirism, Hegemony and the New Opposition, London and New York: Zed Books, 2001.
Karim, Hassan, “The Student Movement in Malaysia 1967-74,” in Imperialism- No! Democracy-Yes!: Student Movements in The Asean Region, Kuala  Lumpur:  Institute  for  Social Analysis (INSAN), 1984.
Kim,  Khoo  Kay,  “Mahasiswa  Dulu  dan
Kini:  Satu  Pandangan,”  dalam Abdul Razaq Ahmad (ed.), Mahasiswa Abad 21, Bangi: Fakulti
Pendidikan  Universiti  Kebangsaan Malaysia, 2005.
Rahim,  Rohani  Abd.,  (dkk.), Hak dan Tanggungjawab Akta Universiti dan Kolej Universiti, Bangi:
Universiti  Kebangsaan  Malaysia,
1992.
Roff,  William  R.,  “Indonesian  and  Malay Students  in  Cairo  in  the  1920’s,”
Indonesia, No.  9,  (April),  1970:73- 87.
Sang, Mok Soon, Pendidikan di Malaysia,
Subang Jaya, Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd., 2003..