Sandy Rio Kuahaty (2022) Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Kerja dalam Pengaktifan Klausul Non- Kompetisi di Dalam Perjanjian Kerja. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (7)
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 7, Juli 2022
PENINGKATAN

## PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
DALAM

## PENGAKTIFAN  KLAUSUL  NON-KOMPETISI  DI  DALAM  PERJANJIAN
KERJA

## Sandy Rio Kuahaty
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia Email: sandy.kuahaty1@gmail.com

## Abstrak
Klausul Non-Kompetisi adalah sebuah perjanjian yang dimana pekerja tidak dapat melakukan  pekerjaan  yang  sama  ataupun  jabatan  yang  sama  di  perusahaan  lain yang  notabene  perusahaan  itu  merupakan  kompetitor.  Pencantuman  klausul  Non- Kompetisi  bertujuan  untuk  melindungi  rahasia  dagang  perusahaan  akan  tetapi  hal tersebut  dianggap  bertentangan  dengan  Peraturan  akan tetapi menurut  Peneliti  hal tersebut  dapat  diberlakukan  dengan  memberikan  asas  proporsionalitas  dan  asas itikad  baik  yang  membuat  ketentuan  ketentuan  yang  logis  didalam  pembatas klausul Non-Kompetisi di Indonesia.
Kata Kunci: Rahasia Dagang, Klausul Non-Kompetisi, Perjanjian Kerja

## Abstract
The Non-Competition Clause is an agreement whereby workers cannot do the same job  or  the  same  position  in  another  company  which  incidentally  is  a  competitor. The inclusion of the Non-Competition clause aims to protect trade secrets but it is contrary  to  the  regulations  but  in  the  view  of  researcher,  it  can  be  applied  by providing  the  principle  of  proportionality  and  as  a  good  faith  that  makes  logical provisions in the limit of the Non-Competition clause in Indonesia.
Keywords: Trade Secret, Non-Competition Clause, Employment Agreement

## Pendahuluan
Masyarakat  merupakan  mahluk  sosial  yang  selalu  melakukan  hubungan  atau interaksi dengan sesamanya, interaksi yang masyarakat lakukan tentu tidak terlepas dari adanya  sebuah  perjanjian  yang  digunakan  masyarakat  untuk  mengikat  dirinya  dalam sebuah  persetujuan  yang  dibuat  bersama.  Salah  satu  jenis  perjanjian  yaitu  perjanjian kerja  yang  mana  dalam  perjanjian  tersebut  akan  menimbulkan  suatu  hubungan  kerja. Hubungan  kerja adalah  hubungan  antara pengusaha  dengan  pekerja/buruh  berdasarkan peranjian  kerja,  yang  mempunyai  unsur  pekerjaan,  upah,  dan  perintah (Trijono  & Ketenagakerjaan, 2014) . Sedangkan perjanjian/kontrak kerja menurut pasal 1 angka 14 undang-undang  No.13  Tahun  2003  (“ UU  Ketenagakerjaan ”) adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dan pihak perusahaan atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak,kewajiban, para pihak.
Pada  dasarnya  hak  –  hak  para  pekerja  dan  pengusaha/majikan  secara  yuridis mempunyai  kedudukan  yang  sama  dan  mendapat  perlindungan  yang  sama,  yang membedakan  hanya  dari  segi  kewajiban,  wewenang,  dan  manajerialnya.  Oleh  karena itu, kedudukan pemberi kerja atau pengusaha lebih kuat dibandingkan dengan perkerja. Atas  dasar itulah  Undang-Undang  No.  13  tahun  2003  dibentuk  dan  diberlakukan guna untuk  melindungi  hak-hak  para  pekerja  yang  terkadang  semaking  tidak  berdaya menghadapi  arus  dan  situasi  ekonomi  dewasa  ini.  Misalnya  terkait  dengan  perjanjian kerja yang dilakukan antara para pekerja dan pengusaha/pemberi kerja.
Semakin pesatnya arus ekonomi dalam hal ini perdagangan bebas yang menuntut hasil  yang  berkualitas  dari  sebuah  produk  sehingga  banyak terciptanya  teknologi yang mendukung  kebutuhan  tersebut,  seiring  dengan  hal  itu  semakin  disadari  betapa pentingnya  perlindungan  hukum  dalam  perjanjian  kerja  dalam  hal  ini  terkait  rahasia dagang.  Dengan  meningkatnya  kemajuan  di  bidang  ekonomi  khususnya  perdagangan, pelaku bisnis harus terus mencari temuan baru baik di bidang eknologi dan bisnis yang bertujuan meningkatkan keuntungan. Untuk menciptakan dan menemukan temuan baru baik  berupa  teknologi,  formula,strategi  proses  produksi  dan  pemasaran  memerlukan banyak waktu, tenaga, pikiran dan juga biaya, oleh karena itu perlu dijaga kerahasiaan informasi  temuan  tersebut  yang  disebut  juga  rahasia  dagang.  Informasi  yang  bersifat rahasia  di  dalam  dunia  perdagangan  menjadi  sangat  penting  terutama  bagi  kalangan bisnis. Banyak informasi bisnis yang sangat dibutuhkan oleh kalangan usaha yang sama dan  informasi  tersebut  memiliki  nilai  komersial.  Dengan  demikian  bagi  kalangan pebisnis  yang  mempunyai  informasi  rahasia  hendaknya  melakukan  upaya  pencegahan terhadap para pesaing bisnis untuk mengetahui ataupun mengunakan informasi rahasia tersebut. Melihat kondisi tersebut maka perlu adanya perlindungan hukum bagi pelaku bisnis,  industri  maupun  teknologi  melalui  Rahasia  Dagang.  Dengan  adanya perlindungan  Rahasia  Dagang  maka  kalangan  perusahaan/pebisnis  memiliki perlindungan hukum atas rahasia dagang yang dimilikinya sebagai aset perusahaan.
Dipandang  dari  sudut  pandang  hukum  hal  ini  dapat  dipahami  dan  sangat beralasan, sebab pelanggaran terhadap rahasia dagang pada gilirannya secara ekonomis akan sangat merugikan para penemu dan pemilik hak tersebut. Rahasia dagang menjadi faktor  yang  esensial  dalam  upaya  persaingan  dagang  yang  jujur  ( fair  competition ), sekaligus  merupakan  komoditas  yang  sangat  berharga  dan  memiliki  nilai  ekonomi tinggi (Ramli, 2000) .
Semakin  berkembangnya  industri  di  Indonesia,  maka  bentuk  dan  isi  perjanjian kerja  pun  mengalami  perkembangan.  Dalam  hukum  perjanjian  menganut  asas kebebasan  berkontrak.  Kebebasan  berkontrak  merupakan  kebebasan  para  pihak  yang terlibat  dalam  suatu  perjanjian  untuk  dapat  menyusun  dan  menyetujui  klausul-klausul dari  perjanjian  tersebut,  tanpa  campur  tangan  pihak  lain (Sjahdeini,  1993) .  Asas kebebasan  berkontrak  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  1338  ayat  1  KUHPerdata  yang menyatakan bahwa: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiSalah satu dari  perjanjian  yang  dijadikan  objek  penelitian  adalah  adanya  Klausul  Non-Kompetisi dalam  tatanan  hukum  ketenagakerjaan  Indonesia.  Klausul  Non-Kompetisi  adalah
sebuah  perjanjian  yang  dimana  pekerja  tidak  dapat  melakukan  pekerjaan  yang  sama ataupun jabatan yang sama di perusahaan lain yang notabene perusahaan itu merupakan saingan dagang dari perusahaan pengusaha/majikan tersebut. Dalam hal ini pekerja atau buruh  bisa  saja  menbatalkan  perjanjian  atau  menolak  perjanjian  kerja  itu,  peraturan perundang – undang yang berlaku. Melihat isi Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  kemudian dikaitkan dengan pencantuman klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja, maka terdapat ketidaksesuaian antara das sollen  dan  das  sein.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  undang-undang  diatur  mengenai  hak setiap  orang  untuk  bebas  memilih  pekerjaan  yang  disukainya  dan  berhak  pula  atas syarat-syarat  ketenagakerjaan  yang  adil.  Sementara  itu,  pencantuman  klausul  non- kompetisi  dalam  perjanjian  kerja  membatasi  hak  tersebut  dengan  melarang  pekerja untuk  bekerja  di  perusahaan  dengan  bidang  yang  sama  setelah  pemutusan  hubungan kerja. Atas dasar itulah Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul  penelitian  “Kepastian  Hukum  Terkait  Perlindungan  Rahasia  Dagang  Melalui Klausul Non-Kompetisi Di Dalam Perjanjian Kerja”.
Di dalam penelitian ini Peneliti menggunakan Teori Perjanjian dimana Para Ahli Hukum  masih  menggunakan  istilah-istilah  yang  berbeda  untuk  perjanjian.  perbedaan pandangan  mengenai  definisi  perjanjian  timbul  karena  adanya  sudut  pandang  yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya.  Sedangkan  pihak  yang  lain  meninjau  dari  sudut  hubungan  hukum.  Hal  itu menyebabkan  banyak  sarjana  yang  memberikan  batasan  sendiri  mengenai  istilah perjanjian  tersebut.  Untuk  memahami  istilah  mengenai  perjanjian  terdapat  beberapa pendapat para sarjana. Adapun pendapat para sarjana tersebut antara lain yaitu :
1. Menurut  Wirdjono  Prodjodikoromengartikan  perjanjian  sebagai  suatu  hubungan hukum  mengenai  harta  benda  antar  kedua  belah  pihak,  dalam  mana  suatu  pihak berjanji  atau  dianggap  berjanji  untuk melakukan  sesuatu  hal,  sedangkan  pihak  lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu (Prodjodikoro, 2000 ).
2. Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  perjanjian  adalah  suatu  hubungan  hukum  antara dua  pihak  atau  lebih  berdasarkan  kata  sepakat  untuk  menimbulkan  akibat  hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau  hak  dan  kewajiban  yang  mengikat  mereka  untuk  ditaati  dan  dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak  dan  kewajiban,  sehingga  apabila  kesepakatan  itu  dilanggar  maka  akan  ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar (Mertokusumo, 2005) .
3. Subekti tidak membedakan pengertian perjanjian dengan persetujuan sebab menurut beliau, perjanjian dan persetujuan sama - sama mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang telah di sepakati bersama, dengan  begitu  penggunaannya  dapat  saja  secara  bebas  menggunakan  perjanjian, persetujuan, kesepakatan, ataupun kontrak dalam menggambarkan hubungan hukum yang  mengikat  para  pihak  untuk  melaksanakannya,  atupun  sebaliknya  penggunaan perjanjian,  persetujuan  atupun  kesepakatan  pada  hubungan  yang  tidak  mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat (Simanjuntak, 2006) .
4. Menurut  M.  Yahya  Harahap,  perjanjian  maksudnya  adalah  hubungan  hukum  yang menyangkut  hukum  kekayaan  antara  2  (dua)  orang  atau  lebih,  yang  memberi  hak pada  satu  pihak  dan  kewajiban  pada  pihak  lain  tentang  suatu  prestasi (Harahap, 1986) .
Lebih  lanjut  dalam  Penelitian  ini  peneliti  ingin  menyampaikan  permasalahan hukum  di  dalam  suatu  Perjanjian  Kerja  dimana  masih  terdapat  celah  hukum  atau kekosongan  hukum  yang  seharusnya  dapat  diisi  dan  diatur  secara  jelas  melalui peraturan  atau  perundang-undangan  sehubungan  klausul  Non-Kompetisi  yang  tidak secara tegas dilarang oleh perundang-undangan untuk dicantumkan di dalam perjanjian akan  tetapi  klausul  tersebut  sangat  dibutuhkan  oleh  Pengusaha  atau  Pemberi  Kerja untuk  melindungi  Rahasia  Dagang  Perusahaan  sehingga  menurut  Peneliti  hal  tersebut perlu diatur secara tegas melalui Peraturan ataupun Perundang-undangan.

## Metode Penelitian
Jenis  metode  penelitian  yang  digunakan dalam  dalam  penlitian  ini adalah  jenis penelitian  hukum  normatif  ini  hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam Peraturan  Perundang-Undangan  (law  in  book).  Sebagai  sumber  datanya  adalah  data sekunder,  yang  terdiri  dari  bahan  Hukum  primer,  bahan  Hukum  sekunder (Asikin, 2003) .  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  dalam  rangka  mengkaji  bahan-  bahan yang  bersumber  dari  kepustakaan,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki  landasan  pemikiran  yang  jelas  dasar  dan  sumber  karya  sehingga  diperoleh alternatif pemecahan sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Yuridis, karena  penelitian  ini  bertitik  tolak  dari  peraturan  yang  ada  sebagai  norma  Hukum Positif,  sedangkan  kualitatif  adalah  analisa  data  yang  bertitik  tolak  pada  usaha-usaha penemuan  asas-asas  dan  informasi  untuk  mengetahui  keterkaitannya  dengan permasalahan pokok sehingga pada akhirnya bisa ditarik suatu kesimpulan yang objektif dimana  tidak  menggunakan  diagram  atau  angka-angka.Penulisan  karya  ilmiah  ini melihat  pengaturan  hukum  yang  berhubungan  dengan  hukum  ketenagakerjaan,  apakah aturan  tersebut  secara  tegas  mengatur  mengenai  perlindungan  hak  asasi  manusia terhadap  pekerja,  sehingga  tersedia  perlindungan  hukum  yang  jelas  terhadap  pekerja dalam  membuat  perjanjian  kerja.  Jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis deskriptif.

## Hasil Dan Pembahasan
Menurut  Abdulkadir  Muhammad,  rumusan  Pasal  1313  KUH-Perdata  terkait perjanjian mengandung kelemahan karena (Kadir Muhammad, 2004) :
1. Hanya menyangkut sepihak saja.
Dapat dilihat dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang  atau  lebih  lainnya”.  Kata  “mengikat”  sifatnya  sepihak,  sehingga  perlu
dirumuskan “kedua belah pihak saling mengikatkan diri”, dengan demikian terlihat adanya konsensus antara pihak-pihak, agar meliputi perjanjian timbal balik.
2. Kata “perbuatan” termasuk di dalamnya konsensus.
Pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa atau tindakan  melawan  hukum  yang  tidak  mengandung  consensus.  Seharusnya digunakan kata persetujuan.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas
Luas  lingkupnya  juga  mencangkup  mengenai  urusan  janji  kawin  yang  termasuk dalam  lingkup  hukum  keluarga,  seharusnya  yang  diatur  adalah  hubungan  antara debitur  dan  kreditur  dalam lapangan  harta  kekayaan.  Perjanjian  yang  dimaksudkan di  dalam  Pasal  1313  KUH-Perdata  adalah  perjanijan  yang  berakibat  di  dalam lapangan  harta  kekayaan,  sehingga  perjanjian  di  luar  lapangan  hukum  tersebut bukan merupakan lingkup perjanjian yang dimaksudkan.
4. Tanpa menyebutkan tujuan.
Rumusan  Pasal  1313  KUH-Perdata  tidak  mencantumkan  tujuan  dilaksanakannya suatu  perjanjian,  sehingga  pihak-pihak  yang  mengikatkan  diri  tidak  memiliki kejelasan untuk maksud apa diadakan perjanjian.
Lebih  lanjut  Menurut  pasal  1  angka  14  UU  Ketenagakerjaan,  Perjanjian  Kerja adalah  “Perjanjian  antara  Pekerja/Buruh  dengan  Pengusaha  atau  Pemberi  Kerja  yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban Para Pihak. Dari definisi tersebut maka dapat  disimpulkan  bahwa  Perjanjian  Kerja  setidak-tidaknya  berbicara  3  (tiga)  unsur, yakni syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Jika membahas terkait perjanjiannya maka syarat-syarat  sahnya  sebuah  perjanjian  harus  dipenuhi  sebagaimana  telah  diatur  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1320 Jo. Pasal 52 ayat (1) UU  Ketenagakerjaan  yang  menyebutkan  bahwa  Perjanjian  kerja  dibuat  atas  dasar:  1). Kesepakatan kedua belah pihak; 2). Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 3). Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; 4). Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan,  dan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.”
Dari keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian kerja harus  dipenuhinya  terlebih  dahulu  beberapa  unsur  yaitu  syarat  sah  perjanjian,  syarat- syarat kerja, hak dan kewajiban. Semua unsur tersebut harus dipenuhi agar terpenuhinya suatu Perjanjian Kerja. Semakin berkembangnya industri di Indonesia, maka bentuk dan isi  perjanjian  kerja  pun  mengalami  perkembangan.  Salah  satu  dari  perjanjian  yang dijadikan objek penelitian oleh Peneliti adalah adanya klausul Non-Kompetisi di dalam tatanan hukum ketenagakerjaan Indonesia.
Klausul  Non-Kompetisi  pada  hakikatnya  adalah  klausul  yang  mengatur  bahwa dalam  kurun  waktu  tertentu  atau  periode  tertentu  setelah  adanya  pemutusan  hubungan pekerjaan, pekerja menyatakan kesediannya untuk tidak bekerja dalam suatu Perusahaan yang dianggap kompetitor oleh Perusahaan di tempat si Pekerja bekerja (Black, 1979) . Dalam  dunia  internasional,  klausul  Non-Kompetisi  merupakan  klausul  yang sering  dicantumkan  di  dalam  perjanjian  kerja.  Di  beberapa  negara  misalnya  Jerman,
Amerika,  Belanda,  Spanyol  dan  Prancis,  klausul  Non-Kompetisi  ditanggapi  beragam. Meskipun  negara-negara  tersebut  memperbolehkan  adanya  klausul  tersebut,  tetapi terdapat  batasan-batasan  yang  jelas,  contoh  dengan  adanya  pembatasan  tidak  melebihi waktu  2  tahun,  hal  itu  tidak  pula  bertentangan  dengan  kebutuhan  atau  kepentingan orang banyak, tidak boleh memberikan pembatasan yang berlebihan terhadap karyawan sehingga menghambat Pekerja mencari sumber pendapatan.
Hukum  positif  Indonesia  telah  mengatur  beberapa  ketentuan  tentang  hal-hal yang  melarang  klausul  Non-Kompetisi , meskipun  tidak  eksplisit  disebutkan  dalam peraturan  perundang-undangan,  namun  penjelasan  atas  ketentuan  tersebut  dapat  kita lihat dalam beberapa kaidah sebagai berikut:
• Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (2) :
“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;
• Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Setiap  tenaga  kerja  mempunyai  hak  dan  kesempatan  yang  sama  untuk  memilih, mendapatkan,  atau  pindah  pekerjaan  dan  memperoleh  penghasilan  yang  layak  di dalam atau di luar negeri”; dan
• Pasal  38  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia (HAM)
“Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”.
Membaca kaidah yang tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan di  atas,  klausul  Non-Kompetisi sebagai  klausul  yang  membatasi  kebebasan  seseorang dalam  mencari  pekerjaan  baru  ketika  tengah  selesai masa  kerja  di  tempat  sebelumnya, dengan  demikian  dianggap  merupakan  pelanggaran  atas  ketentuan-ketentuan sebagaimana  diatur  dalam  UUD  1945,  UU  Ketenagakerjaan  dan  UU  HAM.  Dalam pembuatan  perjanjian,  memang  dikenal  adanya  asas  kebebabasan  berkontrak  ( freedom of  contract )  yang  tedapat  Pasal  1338  KUHPerdata,  asas  tersebut  menjelaskan  bahwa setiap  orang  pada  dasarnya  boleh membuat  perjanjian  yang  berisi  dan  macam  apapun, asal tidak  bertentangan  dengan  perundang-undangan,  kesusilaan  dan  ketertiban  umum. Artinya,  dalam  pembuatan  sebuah  perjanjian  kerja  haruslah  sesuai  dengan  hak pekerja/buruh  yang  telah  diatur  dalam  perundang-undangan  (R.  Subekti,  2010).  Jika merujuk  pada  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  menurut  UU  Ketenagakerjaan  maka penerapan  klausul  Non-Kompetisi  bertentangan  dengan  syarat  ke  4  dari  syarat  sahnya suatu  perjanjian  yaitu  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan,  dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (syarat  objektif).  Maka  secara  prinsip, perjanjian  yang  tidak  memenuhi  syarat  objektif  adalah  batal  demi  hukum.  Oleh karenanya  peneliti  dalam  hal  ini  mengemukakan  bahwa  klausul  Non-kompetisi sesungguhnya tidak akan melanggar ketentuan perundang-undangan selama adanya asas proporsionalitas  dan  asas  itikad  baik  yang  jelas  dan  logis  terkait  pencantuman  klausul Non-Kompetisi tersebut, yaitu:
1. Mencantumkan  secara  jelas  alasan  berlakunya  klausul  Non-Kompetisi  ini  dimana bukan hanya melarang Pekerja pindah tetapi juga adanya alasan Rahasia Dagang;
2. Mencantumkan periode waktu yang logis;
3. Mencantumkan  Batasan  wilayah  geografis  yang  jelas  terkait  lokasi  wilayah kompetitor  yang mensyaratkan pekerja tidak boleh bekerja disana;
4. memberikan  kompensasi  yang  sesuai  bagi  pekerja  dalam  pelaksanaan  klausula tersebut.
Lebih  lanjut,  dengan  adanya  asas  proporsionalitas  dan  asas  itikad  baik sebagaimana  Peneliti  sampaikan  diatas,  maka  seharusnya  Pemerintah  dalam  hal  ini hadir  dengan  memberikan  suatu  kepastian  hukum  yang  jelas  dan  nyata  terkait  klausul Non-Kompetisi  dengan  memberikan  suatu  peraturan  baru  sehingga  dapat  memberikan kepastian hukum untuk para Pemberi Kerja/Pengusaha terkait Rahasia Dagang mereka dan juga untuk Pekerja yang ingin mengundurkan diri dan ingin bekerja ke tempat lain.
Contoh  kasus  pertama  terkait  adanya  pelanggaran  rahasia  dagang  yaitu  Hi  Pin dihukum  1  tahun  penjara  karena  membocorkan  rahasia  dagang  racikan  kopi.  Eks karyawan  pabrik  kopi  CV  Bintang  Harapan  itu  dikenakan  UU  Rahasia  Dagang. Kasus bermula saat pria kelahiran 30 November 1970 bermasalah dengan majikannya. Pada November 2009, ia mendatangi mess karyawan membujuk mereka pindah pabrik. Beberapa karyawan CV Bintang Harapan terbujuk dan mereka pindah ke pabrik Hi Pin dengan bendera CV Tiga Berlian.
Nah,  Hi  Pin  menyuruh  karyawan  barunya  untuk  membuat  sistem  kerja  sama  dengan tempat  lama.  Seperti  penggorengan,  penggilingan,  saringan,  hingga  pengemasan. Sehingga  cita  rasa  yang  didapat  bisa  sama  persis,  baik  aroma  dan  cita  rasanya.Untuk pemasaran,  jaringan  distribusi  juga  menggunakan  jejaring  yang  sama.  Pelan-pelan, bisnis  CV  Bintang  Harapan  dan  Hi  Pin  dilaporkan  ke  polisi  dengan  dalih  mencuri rahasia dagang.
Pengadilan  sampai  di  Pengadilan  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Agung Menyatakan Terdakwa Hi Pin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain'. Menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa  Hi  Pin  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  1  tahun penjara," demikian lansir panitera MA dalam websitenya, Selasa (6/11/2018).
Untuk kasus kedua peneliti menemukan adanya kasus Pemilik Restauran Sunda di  daerah  Bintaro  tidak  memiliki  kompetensi  pada  bidang  kuliner  sehingga  semua racikan bumbu dipercayakan pada kepala koki (head chef). Permasalahan mulai muncul ketika  rumah  makan  mulai  ramai  dan  kepala  koki  mulai  melakukan  hal-hal  yang menurut pemilik  restoran dianggap “tidak sewajarnya”, seperti meminta kenaikan gaji, menuntut  penambahan  pegawai,  serta  meminta  pergantian  pegawai  dengan  alasan  ada ketidakcocokan.  Setelah  memasuki  satu  tahun  berdirinya  Restauran  Sunda  tersebut, kepala  koki  kembali  meminta  kenaikan  gaji  dua  kali  lipat  dengan  alasan  yang  tidak masuk  akal.  Pada  akhirnya,  karena  tuntutannya  tidak  dipenuhi,  kepala  koki  tersebut mengundurkan  diri.  Pengunduran  diri  ini  sebenarnya  menimbulkan masalah  baru pada Restaurant  Sunda  tersebut.  Secara  tidak  langsung,  kunci  masakan  Restauran  Sunda
tersebut  ada  pada  resep  yang  dipegang  oleh  kepala  koki  yang  keluar.  Karena  terjadi penurunan  kualitas  rasa  lambat  laun  Restoran  Sunda  sepi  pengunjung  dan  akhirnya tutup  setelah  bertahan  selama  enam  bulan  (Saputro,  2016).  Secara  tidak  langsung  apa dalam  menciptakan  rahasia  dagang  yaitu  masakan-  masakan  restaurant  sunda  dan khususnya  sambal  hejo,  head  chef  menggunakan  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki oleh pemilik restaurant.
Merujuk pada kasus diatas, sejatinya dalam praktek internasional, pemberlakuan klausul  Non-Kompetisi adalah  praktek  umum  yang  diperlakukan  oleh  perusahaan kepada  para  tenaga  kerjanya,  dengan  tujuan  yang  salah  satunya  adalah  untuk melindungi rahasia dagang akan tetapi di Indonesia masih dianggap tabu padahal masih sering  terjadi  kasus  kasus  sebagaimana  dijelaskan  oleh  penulis  diatas.  Pencantuman klausul  Non-Kompetisi  sebenarnya  tidak  diatur  dalam  undang-undang  akan  tetapi pencantuman  klausul  Non-Kompetisi  dalam  kontrak  kerja  kerap  kali  dilakukan  oleh perusahaan  khususnya  perusahaan  Franchise  dikarenakan  perusahaan  takut  rahasia perusahaan ataupun rahasia dagang dibocorkan oleh mantan karyawan. Meskipun tidak diatur dalam undang-undang pencantuman klausul Non-Kompetisi sering kali dianggap membatasi hak-hak seorang pekerja yang sudah dilindungi oleh konstitusi, bukan hanya itu  juga  dianggap  bertentangan  dengan  hakikat  UU  Ketenagakerjaan  dan  UU  HAM. Lebih  lanjut,  penulis  berpendapat  bahwa  dalam  KUHPerdata  sendiri  mengatur mengenai hal yang memiliki kemiripan dengan pengertian klausul Non-Kompetisi, yaitu suatu  perjanjian  yang  berlaku  terhadap  pihaknya  setelah  berakhirnya  suatu  hubungan kerja atau dikenal dengan nama perjanjian kerja persaingan. Pengertian perjanjian kerja persaingan ini diatur dalam Pasal 1601x KUHPerdata, yang berbunyi: “Suatu perjanjian antara perusahaan dan pekerja, dengan mana pihak yang belakangan ini dibatasi dalam kekuasaannya  untuk  setelah  berakhirnya  hubungan  kerja  melakukan  pekerjaan  dengan sesuatu  cara,  hanyalah  sah  apabila  janji  itu  dibuat  dalam  suatu  perjanjian  tertulis  atau dalam  suatu  reglemen,  dengan  seorang  buruh  yang  dewasa.  Dari  pengertian  di  atas dapat diambil kesimpulan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata memperbolehkan  penggunaan  perjanjian  yang  berisikan  pembatasan  kekuasaan terhadap suatu pihak setelah berakhirnya hubungan kerja.Namun tentu saja pembatasan tersebut  tetap  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  khususnya  UU  Ketenagakerjaan  dan  UU  HAM.  Model  klausul  Non- Kompetisi  yang  menurut  peneliti  terdapat  asas  proporsionalitas  didalamnya  adalah dengan memberikan ketentuan ketentuan yang logis yaitu:
1. Mencantumkan  secara  jelas  alasan  berlakunya  klausul  Non-Kompetisi  ini  dimana bukan hanya melarang Pekerja pindah tetapi juga adanya alasan Rahasia Dagang;
2. Mencantumkan periode waktu yang logis;
3. Mencantumkan  Batasan  wilayah  geografis  yang  jelas  terkait  lokasi  wilayah kompetitor yang mensyaratkan pekerja tidak boleh bekerja disana;
4. memberikan  kompensasi  yang  sesuai  bagi  pekerja  dalam  pelaksanaan  klausula tersebut.
Ketentuan  ketentuan  diatas  ditentukan  agar  pekerja  mengerti  dan  masih  dapat memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dan  juga agar  setiap  unsur  di  dalam  sebuah  perjanjian kerja yaitu syarat sah perjanjian, syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban telah terpenuhi dan tidak ada yang dilanggar.

## Kesimpulan
Klausul  Non-Kompetisi merupakan  klausul  yang  membatasi  kebebasan seseorang  dalam  mencari  pekerjaan  baru  ketika  tengah  selesai  masa  kerja  di  tempat sebelumnya,  dengan  demikian  senyatanya  merupakan  pelanggaran  atas  ketentuan- ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  UUD  1945,  UU  Ketenagakerjaan  dan  UU  HAM. Akan tetapi penulis berpendapat bahwa dalam KUHPerdata sendiri mengatur mengenai hal  yang  memiliki  kemiripan  dengan  pengertian  klausul  Non-Kompetisi,  yaitu  suatu perjanjian  yang  berlaku  terhadap  pihaknya  setelah  berakhirnya  suatu  hubungan  kerja atau  dikenal  dengan  nama  perjanjian  kerja  persaingan.  Pengertian  perjanjian  kerja persaingan ini diatur dalam Pasal 1601x KUHPerdata, yang berbunyi: “Suatu perjanjian antara perusahaan dan pekerja, dengan mana pihak yang belakangan ini dibatasi dalam kekuasaannya  untuk  setelah  berakhirnya  hubungan  kerja  melakukan  pekerjaan  dengan sesuatu  cara,  hanyalah  sah  apabila  janji  itu  dibuat  dalam  suatu  perjanjian  tertulis  atau dalam  suatu  reglemen,  dengan  seorang  buruh  yang  dewasa.  Dari  pengertian  di  atas dapat diambil kesimpulan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata memperbolehkan  penggunaan  perjanjian  yang  berisikan  pembatasan  kekuasaan terhadap suatu pihak setelah berakhirnya hubungan kerja.Namun tentu saja pembatasan tersebut  tetap  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  khususnya  UU  Ketenagakerjaan  dan  UU  HAM.  Model  klausul  Non- Kompetisi  yang  menurut  peneliti  terdapat  asas  proporsionalitas  didalamnya  adalah dengan memberikan ketentuan ketentuan yang logis yaitu:
a. Mencantumkan secara jelas alasan berlakunya klausul Non-Kompetisi ini;
b. Mencantumkan periode waktu yang logis;
c. Mencantumkan  Batasan  wilayah  geografis  yang  jelas  terkait  lokasi  wilayah kompetitor yang mensyaratkan pekerja tidak boleh bekerja disana;
d. memberikan  kompensasi  yang  sesuai  bagi  pekerja  dalam  pelaksanaan  klausula tersebut.
Pencantuman  klausul  Non-Kompetisi  sangat  dibutuhkan  guna  mengikuti persaingan  pasar  Internasional  yang  telah  menggunakan  klausul  tersebut  untuk melindungi rahasia dagang mereka. Dalam era perdagangan bebas, ekspansi perusahaan transnasional  ke  setiap  belahan  dunia  senyatanya  menggiurkan  bagi  Indonesia  selaku negara  berkembang  dengan  harapan  agar  perusahaan-perusahaan  berskala  lintas  benua tersebut  melirik  Indonesia  sebagai  negara  yang  memiliki  potensi  untuk  negara  maju berinvestasi, menjadi tujuan bagi negara investor internasional sehingga negara tersebut dapat  meningkatkan  perekonomian,  khususnya  dalam  hal  ini  menumbuhkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Bahwa realita kehidupan bangsa Indonesia terkni, senyatanya  negara  ini  memang  sangat  teramat  membutuhkan  kehadiran  perusahaan
transnasional  untuk  dapat  turut  serta  membangun  republik  ini.  Sehingga  Indonesia perlukan  meningkatkan  nilai  jualnya  di  hadapan  para  pemegang  modal  berskala international  agar  dapat  menyandang  status  sebagai  negara  yang  ramah  untuk berinvestasi  (ease  of  doing  business  country).  Sebagai  klausul  umum  yang  berlaku secara  internasional,  pelarangan  penggunaan  klausul  Non-Kompetisi  di  Indonesia senyatanya  sangat  berpotensi  menarik  mundur  para  calon  perusahaaan  multi transnasional  yang  hendak  mengekspansikan  bidang  usahanya  di  Indonesia.  Bukan maksud  penulis  untuk  mengedepankan  kepentingan  investor  berskala  internasional  di atas kepentingan rakat negara ini, namun dengan fakta yang ada, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia juga membutuhkan kehadiran para investor ini demi tumbuh kembang negara,  yang  tidak  lain  dan  tidak  bukan  tentu  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.Ketentuan  ketentuan  diatas  menurut  hemat  penulis  dapat membuat  klausul  Non-Kompetisi  ini  diterapkan  di  dalam  perjanjian  kerja  dan  rahasia dagang  Perusahaan  pun  dapat  terlindungi  dan  menjadi  terobosan  yang  dapat  menarik minat  para  perusahaan  transnasional  untuk  berinvestasi  di  negeri  ini,  namun  dengan tetap menjunjung tinggi perlindungan dan kesejahteraan warga negara Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
Asikin, Amirudin dan H. Zainal. (2003). Pengantar Metode Penelitian Hukum . PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Black,  Henry  Campbell.  (1979).  Black’s  Law  Dictionary,  St.  Paul  Minn. West Publishing Co , 4 , 1665. Google Scholar
Harahap, M. Yahya. (1986). Segi-segi Hukum Perjanjian , Cet. Ke-2. Bandung: Alumni. Google Scholar
Kadir  Muhammad,  Abdul.  (2004). Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Bandung,  PT. Citra Aditya Bakti. Google Scholar
Mertokusumo,  Sudikno.  (2005). Mengenal  Hukum;  Suatu  Pengantar. Yogyakarta: Liberty. Google Scholar
Prodjodikoro, Wirdjono. (2000). Wirdjono Azas-AzasHukum Perjanjian . Bandung : CV. Mandar maju. Google Scholar
R. Subekti. (2010). Hukum Perjanjian . Jakarta: Jakarta: PT Intermasa.
Ramli,  Ahmad  M.  (2000). HAKI,  hak  atas  kepemilikan  intelektual:  teori  dasar perlindungan rahasia dagang . Mandar Maju. Google Scholar
Simanjuntak,  Ricardo.  (2006). Teknik  Perancangan  Kontrak  Bisnis. Jakarta:  Kontan.

## Google Scholar
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  (1993). Kebebasan  berkontrak  dan  perlindungan  yang seimbang  bagi  para  pihak  dalam  perjanjian  kredit  Bank  di  Indonesia .  Institut Bankir Indonesia. Google Scholar
Trijono, Rachmat, & Ketenagakerjaan, Pengantar Hukum . (2014). Papas Sinar Sinanti. Jakarta. Google Scholar

## Copyright holder:
Mardiana Ahmad, Luciana Heidee, A.Nilawati Usman, A.Wardihan Sinrang, M. Aryadi Arsyad, St. Raf’iah (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: