## IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN BEASISWA DAERAH UNTUK MAHASISWA KABUPATEN LAMANDAU
Yullya Putri Utami utamiyulia31@gmail.com

## ABSTRACT
The  implementation  of  public  policy  is  one  of  the  activities  in  a  public  policy process that determines whether a policy is in contact with the public interest and can  be  accepted  by  the  public.  Implementation  of  the  Regional  Scholarship Program for Lamandau Regency Students based on the Regulations of the Regent of  Lamandau  Number.  24  of  2013.  The  scholarship  program  in  the  Lamandau Regency area  has  been  in  place  since  2009  and  this  program  was  carried  out  by the  Education  and  Culture  Office  of  Lamndau  Regency.  This  program  aims  to help  students  from  Lamandau  Regency  to  accelerate  the  lecture  process  and  to improve human resources.
This  study  uses a  qualitative  approach,  data  collection  obtained  from interviews, observation,  and  documentation.  And  using  data  analysis  techniques  in  the  form of data reduction, data presentation and conclusion drawing.
In  this  study  the  author  uses  the  Geogre  C.  Edward  III  policy  implementation model  with  4  (four)  variables,  namely  communication,  resources,  position  and bureaucratic  structure.  Based  on  the  results  of  the  research  based  on communication variables, it is still not optimal. The lack of socialization from the Dinas  to  students  who  will  receive  scholarship  assistance,  for  resources  such  as the number of staff, facilities and infrastructure is sufficient. As for the inhibiting factors  for  this  program,  the  delay  in  channeling  funds  from  the  company  as donors  and  students  is  still  lacking  pay  attention  to  systematics,  and  the requirements set by the Education and Culture Office of Lamandau Regency.
Keywords: Program Implementation, Regional Scholarship

## PENDAHULUAN
Beasiswa  adalah  bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada mahasiswa sebagai bentuk apresiasi prestasi kepada mahasiswa, yang berupa uang dan  diberikan  kepada  perorang  mahasiswa.  Ataupun  berupa  bantuan  pendidikan bagi  mahasiswa  yang  mempunyai  keterbatasan  finansial.    Dengan  tujuan membantu  mahasiswa  agar  bisa  mencari  ilmu  sesuai  dengan  bidang  yang  ingin dikuasai,  terutama  bagi  yang  mempunyai  masalah  dalam  pembiayaaan, menciptakan  pemerataan  suatu  ilmu  pendidikan  kepada  setiap  orang  yang membutuhkan, meningkatkan kesejahteraan dan terciptanya sumber daya manusia baru  yang  cerdas.  Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk  bukti  nyata  dari upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan  kualitas  pendidikan  baik  dalam  provinsi, kota maupun di Kabupaten.
Pemerintah  Kabupaten  Lamandau  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang melakukan  gebrakan  dalam  rangka  mendukung  sumber  daya  manusia  (SDM) secara  terus  menerus,  antaranya  dalam  bidang  pendidikan  dengan  memberikan beasiswa  kepada  seluruh  mahasiswa  asal  Lamandau  yang  menempuh  ilmu pendidikan di luar daerah setempat. Sebab, kemajuan daerah juga harus didukung dengan  sumber  daya  manusia  yang  handal.  Untuk  memperolehnya  maka  para generasi  muda  daerah  harus  dibekali  dengan  ilmu  pendidikan  yang  tinggi. Sehingga setelah lulus mereka (mahasiswa) bisa kembali ke Kabupaten Lamandau bersama-sama membangun daerah dengan bidang ilmu yang dikuasainya.
Beasiswa  tersebut  diberikan  kepada  perorangan  mahasiswa  yang digunakan untuk keberlangsungan pendidikan yang ditempuh mahasiswa tersebut. Pemberian  beasiswa  tersebut  diberikan  kepada  mahasiswa  dalam  jangka  waktu satu  tahun  sekali,  minimal  beasiswa  diberikan  kepada  mahasiswa  yang  duduk pada  semester  dua  dan  batas  pemberian  beasiswa  tersebut  sampai  semester sepuluh.  Adapun  jenis-jenis  beasiswa  yang  diberikan  Pemerintah  Kabupaten Lamandau kepada mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan adalah:
1. Beasiswa  kurang  mampu,  adalah  bantuan  biaya  peserta  didik  pada  jenjang SD/MI, SLTP/SATAP, dan SLTA.
2. Beasiswa kerjasama pendidikan, adalah beasiswa yang diberikan berdasarkan peraturan  yang  tertera  dalam Memorandum  of  Understanding (MoU)  antara pemerintah daerah dan institusi terkait.
3. Beasiswa kedokteran, adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa asal Kabupaten Lamandau yang mengambil jurusan kedokteran.
4. Beasiswa  kerjasama  penerimaan,  adalah  beasiswa  yang  diberikan  kepada putra-putri  asal  Kabupaten  Lamandau  yang  mengikuti  tes  penerimaan mahasiswa  yang  dikelola  bersama  antara  Pemerintah  Daerah  dan  Perguruan Tinggi.
5. Beasiswa  umum,  adalah  beasiswa  mahasiswa  yang  diberikan  kepada  putra- putri asal Kabupaten Lamandau yang tidak termasuk kriteria pada nomor (1), nomor (2), nomor (3), dan nomor (4).
6. Beasiswa dari dana Community Development , adalah beasiswa yang diberikan kepada putra-putri asal Kabupaten Lamandau yang diberikan oleh perusahaan di wilayah Kabupaten Lamandau.
Kegiatan pemberian beasiswa daerah dilaksanakan oleh Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan  berdasarkan  permohonan  yang  bersangkutan  (Mahasiswa). Mekanisme  pemberian  beasiswa  disalurkan  melalui  Dinas  Pendapatan, Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah.  Dana  tersebut  diberikan  langsung  oleh perusahaan sebagai pihak yang ikut membantu pemberian dana beasiswa. Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan beasiswa adalah:
1. Penerima beasiswa daerah adalah putra-putri dari Kabupaten Lamandau yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).
2. Aktif  mengikuti  pendidikan  yang  dibuktikan  dengan  surat  aktif  mengikuti pendidikan dari Dekan.
3. Mempunyai indeks prestasi kumulatif ≥ 2.
4. Memiliki kartu pelajar atau kartu mahasiswa. Jumlah  beasiswa  yang  diberikan  kepada  setiap  mahasiswa  setiap  satu tahun sekali sebesar Rp. 4.200.000; Jumlah ini disamaratakan baik beasiswa untuk mahasiswa  yang  berprestasi  maupun  untuk  mahasiswa  yang  kurang  mampu. Program pemberian beasiswa ini sudah ada sejak tahun 2009 atas inisiatif dari Ir. Marukan sebagai bupati Lamandau.

## LANDASAN TEORI Pengertian Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi  kebijakan  publik  merupakan  salah  satu  tahapan  dari  proses kebijakan  sekaligus  studi  yang  sangat  crusial.  Bersifat  crusial  karena  bagaimana pun  baiknya  suatu  kebijakan,  kalau  tidak  dipersiapkan  dan  direncanakan  secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian  pula  sebaliknya  bagaimana  pun  baiknya  persiapan  dan  perencanaan implementasi  kebijakan,  kalau  tidak  dirumuskan  dengan  baik  maka  tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan  kebijakan  dapat  dicapai  dengan  baik,  maka  bukan  saja  pada  tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada  tahap  perumusan  atau  pembuatan  kebijakan  juga  kebijkan  juga  telah diantisipasi  untuk  dapat  diimplementasikan.  Dalam  praktiknya  implementasi kebijakan  merupakan  suatu  proses  yang  begitu  kompleks  bahkan  tidak  jarang bermuatan politisi dengan adanya intervensi sebagai kepentingan.
Selain  itu,  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Leo  Agustino  (2012:139), mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai:
“Tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu-individu  atau  pejabat- pejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”
Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis,  dimana  pelaksana  kebijakan  melakukan  suatu  aktivitas  atau  kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau  sasaran  kebijakan  itu  sendiri.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  diungkapkan oleh  Lester  dan  Stewart  Jr.  (2000:104)  di  mana  mereka  katakan  bahwa implementasi  sebagai  suatu  proses  dan  suatu  hasil  ( output ).  Keberhasilan  suatu implementasi  kebijakan  dapat  diukur  atau  dilihat  dari  proses  dan  pencapaian
tujuan  hasil  akhir  (output),  yaitu  tercapainya  atau  tidaknya  tujuan-tujuan  yang ingin diraih. Merrile Grindle (1980) mengatakan bahwa:
“Pengukuran  keberhasilan  implementasi  dapat  dilihat  dari  prosesnya,  dengan mempertanyakan  apakah  pelaksanaan  program  sesuai  dengan  yang  telah ditentukan  yaitu  melihat  pada  action  program  dari  individual projects dan  yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai” (Leo Agustino, 2012:138-140).

## Model-model Implementasi Kebijakan
Model  pendekatan  implementasi  kebijakan  publik  yang  dirumuskan  oleh George  C.  Edward  III  (Leo  Agustino,  2012:149)  mengajukan  empat  faktor  atau variabel  yang  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  atau  kegagalan  Implementasi kebijakan,  yaitu  diantaranya  meliputi  variabel  atau  faktor  Komunikasi,  Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi.

## Faktor Komunikasi
Komunikasi diartikan sebagai proses penyimpanan informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi  kebijakan  dari  pembuat  kebijakan  ( Policy  maker )  kepada  pelaksana kebijakan  ( policy  implementors ).  Informasi  kebijakan  publik  perlu  disampaikan kepada  pelaku  kebijakan  agar  para  pelaku  kebijakan  dapat  mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran ( target groups ) kebijakan  agar  para  pelaku  kebijakan  dapat  mempersiapkan  dengan  benar  apa yang  harus  dipersiapkan  dan  lakukan  untuk  melaksanakan  kebijakan  publik  agar apa  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  dapat  dicapai  sesuai  dengan  apa yang  diharapkan.  Komunikasi  kebijakan  memiliki  beberapa  macam  dimensi, antara lain dimensi transformasi ( transmission ), kejelasan ( clarity ), dan konsisten ( consistency ). Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana ( implementors ) kebijakan, tetapi juga disampaikan  kepada  kelompok  sasaran  kebijakan  dan  pihak  lain  yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada  para  pelaksana,  kelompok  sasaran,  dan  pihak  lain  yang  terkait  dengan kebijakan.  Dimensi  kejelasan  ( clarity )  menghendaki  agar  kebijakan  yang ditransmisikan  kepada  para  pelaksana,  target  group,  dan  pihak  lain  yang berkepentingan  langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  kebijakan  dapat diterima  dengan  jelas  sehingga  diantar  mereka  mengetahui  apa  yang  menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta subtansi dari kebijakan publik tersebut. Dimensi konsisten  ( consistency ),  perintah  yang  diberikan  dalam  pelaksanaan  suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan) karena jika  perintah  yang  diberikan  sering  berubah-ubah,  maka  dapat  menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
a. Transmisi,  penyaluran  komunikasi  yang baik  akan  dapat  menghasilkan  suatu implementasi  yang  baik  pula.  Seringkali  yang  terjadi  dalam  penyaluran komunikasi  adalah  adanya  salah  pengertian  (miskomunikasi),  hal  tersebut disebagiankan  karena  komunikasi  telah melalui  beberapa  tingkatan  birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
b. Kejelasan,  komunikasi  yang  diterima  oleh  para  pelaksana  kebijakan (street- level-bureuacrats )  haruslah  jelas  dan  tidak  membingungkan  (tidak ambigu/mendua).  Ketidakjelasan  pesan  kebijakan  tidak  selalu  menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam  melaksanakan  kebijakan.  Tetapi  pada  tataran  yang  lain  hal  tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
c. Konsistensi,  perintah  yang  diberikan  dalam  pelaksanaan  suatu  komunikasi haruslah  konsisten  dan  jelas  (untuk  diterapkan  atau  dijelaskan).  Karena  jika perintah  yang  diberikan  sering  berubah-ubah,  maka  dapat  menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

## Sumber Daya
George C. Edward III dalam Widodo menegaskan bahwa “bagaimanapun jelas dan konsistenya ketentuan-ketentuan atau aturan-atuan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana  kebijakan  yang  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kebijakan kurang  mempunyai  sumber-sumber  daya  untuk  melakukan  pekerjaan  secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

## Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan  dan  kegagalan  pelaksanaan  kebijakan.  Jadi  efektivitas  pelaksanaan kebijakan  sangat  tergantung  kepada  daya  manusia  (aparatur)  yang  bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Sumber daya manusia tersebut harus mengetahui apa  yang  harus  dilakukan (knowing  what  to  do) .  Oleh  karena  itu,  sumber  daya manusia  pelaku  kebijakan (implementors) tersebut  juga  membutuhkan  informasi yang  cukup  tidak  saja  yang  berkaitan  dengan  bagaimana  cara  melaksanakan kebijakan,  tetapi  juga  mengetahui  arti  penting (esensi) data  mengenai  kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap peraturan dan pengaturan (rules and regulations) berlaku.

## Sumber Daya Anggaran
Sumber  daya  berikutnya  yang  mempengaruhi  efektivitas  pelaksanaan kebijakan adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi  pelaksanaan  kebijakan.  Terbatasnya  anggaran  yang  tersedia menyebabkan  kualitas  pelayanan  pada  publik  yang  harus  diberikan  kepada masyarakat  juga  terbatas.  Kondisi  tersebut  menyebabkan  para  pelaku  kebijakan tidak  dapat  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  secara  optimal  dan  mereka  tidak mendapatkan  insentif  sesuai  dengan  yang  diharapkan  sehingga  menyebabkan gagalnya pelaksanaan program.
Terbatasnya  intensif  tersebut  tidak  akan  mampu  mengubah  sikap  dan perilaku (diposisi) para pelaku kebijakan. Oleh karena itu, agar pelaku kebijakan memiliki  disposisi  (sikap  dan  perilaku)  tinggi  dalam  melaksanakan  kebijakan diperlukan insentif yang cukup.

## Sumber Daya Peralatan
Menurut  George  C.  Edward  III  dalam  Widodo  (2011:99)  sumber  daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu  kebijakan  yang  meliputi  gedung,  tanah,  dan  sarana  yang  semuanya  akan memudahkan  dalam  memberikan  pelayanan  dalam  implementasi  kebijakan. Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, menyebabkan  gagalnya  pelaksanaan  kebijakan.  Terbatasnya  fasilitas  yang tersedia,  kurang  menunjang  efesiensi  dan  tidak  mendorong  motivasi  para  pelaku dalam melaksanakan kebijakan.

## Sumber Daya Informasi dan Kewenangan
Sumber  daya  informasi  juga  menjadi  faktor  penting  dalam  implementasi kebijakan.  Informasi  ini  penting  untuk  menyadarkan  orang-orang  yang  terlibat dalam implementasi agar  diantara  mereka  mau  melaksanakan  dan  mematuhi  apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain  yang  mempengaruhi  efektivitas  pelaksanaan  kebijakan.  Kewenangan  sangat diperlukan, terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.
Kewenangan  ( authorty )  yang  cukup  untuk  membuat  keputusan  sendiri yang  dimiliki  oleh  suatu  lembaga  akan  mempengaruhi  lembaga  itu  dalam melaksanakan  suatu  kebijakan.  Manakala  lembaga  tersebut  tidak  diberi kewenangan untuk membuat keputusan sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapinya,  bukan  saja  wibawa lembaga  akan merosot  dimata  masyarakat  yang dilayani,  tetapi  jauh  lebih  dari  itu  masalah  yang  dikemukakan  tidak  akan  segara dipecahkan, bahkan cenderung terus mengalami tumbuh kembang dihadapannya.
1. Disposisi
Menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino (2012:152) Disposisi atau  sikap  dari  pelaksana  kebijakan  adalah  faktor  penting  dalam  pendekatan mengenai  pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik.  Jika  pelaksanaan  suatu  kebijakan ingin  efektif,  maka  para  pelaksana  kebijakan  tidak  hanya  harus  mengetahui  apa yang  akan  dilakukan  tetapi  juga  harus  memiliki  kemampuan  untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias.
Disposisi  ini  merupakan  kemauan,  keinginan,  dan  kecenderungan  para pelaku  kebijakan  untuk  melaksanakan  kebijakan  tadi  secara  sungguh-sungguh sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan  kebijakan  dapat  diwujudkan.  Disposisi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana ( implementors ) untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil  secara  efektif  dan  efisien,  para  pelaksana  tidak  hanya  mengetahui  apa yang  harus  dilakukan  dan  mempunyai  kemampuan  untuk  melakukan  kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
2. Struktur Birokrasi
Menurut  George  C.  Edward  III  dalam  Leo  Agustino  (2012:153)  yang mempengaruhi  tingkat  keberhasilan  implementasi  kebijakan  publik  adalah struktur birokrasi. Walapun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan
yang  tersedia,  atau  para  kebijakan  mengetahui  apa  yang  seharusnya  dilakukan, dan  mempunyai  keinginan  untuk  melaksanakan  kebijakan,  kemungkinan kebijakan  tersebut  tidak  dapat  terlaksana  atau  terealisasi  karena  terdapatnya kelemahan  dalam  struktur  birokrasi.  Kebijakan  yang  begitu  kompleks  menuntut adanya  kerjasama  banyak  orang,  ketika  struktur  birokrasi  tidak  kondusif  pada kebijakan  yang  tersedia, maka  hal  ini  akan  menyebab  sumber  daya-sumber  daya menjadi  tidak  efektif  dan  menghambat  jalannya  kebijakan.  Birokrasi  sebagai pelaksana  sebuah  kebijakan  harus  dapat  mendukung  kebijakan  yang  telah diputuskan secara politik dengan cara melakukan koordinasi dengan baik.
Implementasi  kebijakan  bisa  jadi  masih  belum  efektif  karena  adanya ketidak  efisien  struktur  birokrasi.  Struktur  birokrasi  ini  mencakup  aspek-aspek seperti  struktur  organisasi,  pembagian  kewenangan,  hubungan  antara  unit-unit organisasi  yang  ada  dalam  organisasi  yang  bersangkutan,  dan  hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.
George  C.  Edward  III  dalam  Leo  Agustino,  yang  dapat  mendongkrak kinerja  struktur  birokrasi/kearah  yang  lebih  baik  adalah:  melakukan standart operating procedure (SOP) dalam melaksanakan fragmentasi. Setiap melaksanakan  kebijakan  harus  ditetapkan standart  operating  procedure (SOP) sebagai  pedoman,  tuntutan,  petunjuk,  dan  referensi  bagi  para  pelaku  kebijakan agar  mereka  mengetahui  apa  yang  harus  dipersiapkan  dan  dilakukan,  siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain  itu,  SOP  dapat  pula  digunakan  untuk  mencegah  timbulnya  perbedaan dalam  bersikap  dan  bertindak  ketika  dihadapkan  pada  permasalahan  pada  saat mereka  melaksanakan  kebijakan.  Sedangkan  pelaksanakan  pragmentasi  adalah upaya  penyebaran  tanggung  jawab  kegiatan-kegiatan  atau  aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.
3. Program Bantuan Beasiswa
Beasiswa  kurang  mampu  adalah  salah  satu  bantuan  biaya  yang  diberikan pemerintah kabupaten Lamandau melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan kepada mahasiswa asal Kabupaten Lamandau dari keluarga yang kurang mampu.  Kegiatan  pemberian  beasiwa  daerah  untuk  mahasiswa  Kabupaten Lamandau  kepada  mahasiswa  yang  kurang  mampu  berdasarkan  pengajuan permohonan  dari  mahasiswa  yang  bersangkutan  dengan  syarat  tambahan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah tempat dimana mahasiswa yang  bersangkutan  berdomisili  dan  sedang  aktif  menempuh  pendidikan diperguruan  tinggi.  Mekanisme  pemberian  beasiswa  kurang  mampu  ditransfer langsung  ke  rekening  mahasiswa  yang  bersangkutan.  Tahapan  penyaluran beasiswa  kurang  mampu  biasanya  disalurkan  seminggu  setelah  penyaluran beasiswa berprestasi disalurkan.
Beasiswa  berprestasi  adalah  bantuan  biaya  yang  diberikan  kepada mahasiswa  yang  mempunyai  prestasi  dalam  bidang  akademik  dan  sedang  aktif menempuh  pendidikan  di  perguruan  tinggi  yang  berasal  dari  Kabupaten Lamandau.  Syarat  penerima  beasiswa  berprestasi  harus  memperoleh  indeks prestasi 3,00. Kegiatan pemberian beasiswa dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan  dan  mekanisme  penyalurannya  ditransfer  langsung  ke  rekening mahasiswa yang bersangkutan dengan waktu yang tidak ditentukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Komunikasi
Komunikasi merupakan variabel yang sangat penting dalam implementasi pemberian beasiswa daerah Kabupaten Lamandau. Komunikasi merupakan faktor yang  penting  dalam  penerimaan  kebijakan  oleh  kelompok,  sasaran/masyarakat sehingga kualitas suatu komunikasi akan sangat mempengaruhi dalam pencapaian efektivitas  suatu  implementasi  kebijakan  publik/suatu  program  yang  akan dilaksanakan. Tidak hanya komunikasi antara para pelaksana program yang perlu diperhatikan,  akan  tetapi  komunikasi  antara  pihak  pelaksana  dengan  masyarakat (mahasiswa) juga sangat berperan penting dalam keberhasilan suatu implementasi program pemberian beasiswa ini.  Dalam pengimplementasian pemberian bantuan beasiswa  daerah  Kabupaten  Lamandau  yang  dimuat  dalam  Peraturan  Bupati Nomor 24 Tahun 2013, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Lamandau  hanya  paham  apa  yang menjadi  isi,  tujuan,  dan  siapa  saja  yang  menjadi  kelompok  sasaran.  Akan  tetapi bagaimana mungkin suatu program berjalan dengan baik apabila komunikasi antar para  pelaksana  program  (Dinas)  dengan  masyarakat  (mahasiswa)  tidak  terjalin dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa para pelaksana program untuk lebih memperbaiki penyaluran informasi kepada mahasiswa agar implementasi program pemberian beasiswa daerah Kabupaten Lamandau ini berjalan dengan efektif dan tentunya  mahasiswa  juga  dapat  ikut  serta  dalam  pelaksanaan  program  tersebut. Sebagai  implementator  dalam  pelaksanaan  program  pemberian  beasiswa  daerah Kabupaten  Lamandau  Dinas  pendidikan  dan  Kebudayaan  harus  mengutamakan penyaluran komunikasi yang baik terhadap Himpunan Mahasiswa Lamandau dan mahasiswa  sebagai  penerima  kebijakan,  seperti  lebih  banyak  mengadakan sosialisasi  agar  mahasiswa  lebih  jelas  mengetahui  maksud,  tujuan,  dan persyaratan-persayaratan yang harus dilengkapi dari program pemberian beasiswa Daerah Kabupaten Lamandau. Namun faktanya sampai saat ini komunikasi antara pelaksana program dengan masyarakat (mahasiswa) masih belum optimal, hal ini dilihat  dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  bahwa,  kurangnya melakukakan  sosialisasi  tentang  program  pemberian  beasiwa  daerah    terhadap mahasiswa, sehingga dapat mempersulit mahasiswa untuk mengetahui informasi, perubahan  yang  dibuat  secara  spontan  dan  mempersulit  mahasiswa  dalam mendapatkan  informasi  mengenai  tata  cara  utuk  mendapatkan  dana  bantuan beasiswa. Dengan adanya sosialisasi program akan membantu untuk menciptakan program  pemberian  Beasiswa  Daerah  untuk  mahasiswa  Kabupaten  Lamandau yang efektif dan optimal.

## Sumber Daya
Berhasil  atau  tidaknya  suatu  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah dalam  melaksanakan  suatu  program,  tentunya  tidak  lepas  dari  sumber  daya  para implementator  kebijakan  program  tersebut.  Walaupun  isi  kebijakan  sudah  di komunikasikan  secara  baik  apabila  para  implementatornya  kekurangan  sumber
daya untuk melaksanakan maka program tidak akan berjalan dengan baik.  Dalam variabel  sumber  daya  terdapat  4  indikator  yang  mempengaruhi  dalam melaksanakan  kebijakan  yaitu  staf,  wewenang,  informasi  dan  fasilitas.  Dalam melaksanakan  program  pemberian  beasiswa  daerah  Kabupaten  Lamandau membutuhkan  staf  yang  memiliki  sumber  daya  yang  memadai  agar  dapat melaksanakan  setiap  tugas  dan  kewajibannya  dengan  baik.  Kewenangan  juga harus jelas antara staf pelaksana program agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melaksanakan suatu program. Informasi yang jelas antara para pelaksana program, agar  informasi  informasi  tersebut  bisa  cepat  tersampaikan  kepada  sasaran penerima  kebijakan.  fasilitas  yang  memadai  akan  mempermudah  para  pelaksana kebijakan  untuk  menjalan  program  pemeberian  beasiswa  daerah  Kabupaten Lamandau.
a. Staf, staf yang bekerja sebagai pelaksana program pemberian beasiswa Daerah Kabupaten Lamandau sudah memadai. Dengan jumlah staf yang sudah sesuai akan mendukung pelaksanaan program.
b. Wewenang,  untuk  pemberian  wewenang  kepada  Himpunan  Mahasiswa Kabupaten  Lamandau  (HIMA)  sudah  berjalan  dengan  baik.    Hal  ini  dapat dilihat  dari  kewenangan  yang  diberikan  pihak  Dinas  Pendidikan  Dan Kebudayaan kepada HIMA untuk menyampaikan informasi kepada mahasiwa dan  HIMA  juga  turut  membantu  dalam  penerimaan  pengumpulan  berkas pengajuan untuk mendapatkan beasiswa.
c. Informasi,  untuk  informasi  masih  mengalami  kendala  terutama  dalam sosialisasi  kepada  mahasiswa  masih  tergolong  kurang  terutama  sosialisasi terkait  Perbub  dan  program  beasiswa  itu  sendiri.  Sehingga  mahasiswa  sulit mendpatkan  informasi  tentang  ada  dibentuknya  perubahan-perubahan  yang spontan.

## Disposi
Disposisi/sikap  seperti  komitmen,  kejujuran,  sikap  demokratis  dari  para pelaksana  kebijakan  dalam  melaksanakan  program,  juga  sangat  berpengaruh untuk berhasil atau tidaknya suatu program. Dalam sebuah disposisi/pengambilan sikap  terdapat  dua  indicator  yaitu  pengangkatan  birokrat  dengan  pemberian intensif.  Seperti  yang  diketahui  pemilihan  dan  pengangkatan  personil  pelaksana kebijakan  harus  orang-orang  yang  memiliki  dedikasi  yang  khusus.  Dengan pemberian intensif tambahan merupakan faktor pendukung yang sangat baikdalam melaksanakan program tersebut dan sesuai target yang sudah ditentukan.
Sebagai  pelaksana  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten Lamandau sudah dijalankan dengan baik untuk pengangkatan birokratnya dengan membentuk  tim-tim  yang  disesuaikan  dengan  tugas  dan  fungsinya.  Untuk pemberian  intensif  tambahan  itu  ada,  petugas  pelaksana  program  diberikan intensif  sesuai  dengan  apa  yang  mereka  kerjakan.  Tentunya  dengan  adanya pemberian  insentif  tambahan  akan  memacu  semangat  dan  ketekunan  lagi  bagi para pelaksana program pemberian beasiswa daerah Kabupaten Lamandau dengan demikian maka program pemberian beasiswa daerah untuk mahasiswa Kabupaten Lamandau akan berjalan dengan optimal.

## Struktur Birokrasi
Di  dalam  sebuah  implementasi  kebijakan  tentunya  harus  ada  struktur birokrasi.  Struktur  organisasi  disebut  juga  dengan  struktur  pemerintah  yang menjalankan  sebuah  prooses  pengimplementasian  sebuah  kebijakan  yang  sangat mempengaruhi  keberhasilan  sebuah  proses  pelaksanaan  program.  Struktur birokrasi  adalah  salah  satu  aktor  pemerintahdalam  mendukung  kelancaran  dan memaksimalkan sebuah pencapaian dalam tujuan kebijakan yang dibuat.
Dalam  struktur  birokrasi  yang  sangat  mempengaruhi  pelaksanaan kebijakan  publik  yaitu  Standart  Operating  Procedur  (SOP).  SOP  adalah  suatu kegiatan  rutin  yang  memungkinkan  para  pelaksana  kebijakan  melekasanakan kebijakan  menurut  apa  yang  sudah  ditetapkan.  Dalam  melaksanakan  program Pemberian  Beasiswa  Daerah  untuk  Mahasiswa  Kabupaten  Lamandau  sudah mengerjakan  dan  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  arahan-arahan  sudah diberikan  atasan  dan  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  SOP  yang  sudah ditentukan  untuk  melaksanakan  program  Pemberian  Beasiswa  untuk  Mahasiswa Daerah Kabupaten Lamandau.

## Faktor Penghambat
Faktor  penghambat  adalah  suatu  kendala  pada  saat  proses  pelaksanaan suatu kebijakan, jika faktor penghambat atau masalah tersebut tidak diselesaikan atau  dievaluasi  maka  keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan  akan  sulit tercapai.  Berikut  adalah  faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  proses pelaksanaan  implementasi  program  pemeberian  beasiswa  daerah  untuk Mahasiswa Kabupaten Lamandau, antara lain:
1. Keterlambatan  penyaluran  dana  dari  perusahaan-perusahaan  sebagai  donator kepada Dinas, sehingga pihak Dinas terlambat melakukan penyaluran kepada mahasiswa.  Keterlambatan  saluran  bantuan  tersebut  dapat  menyebabkan sebuah  kebijakan  tidak  berjalan  dengan  optimal,  pengimplementasian Peraturan bupati ini juga terhambat.
2. Kurangnya  sosialisasi  kepada  mahasiswa,  tentang  Peraturan  Bupati  dan adanya perubahan atau pembuatan kebijakan secara spontan. Sosialisasi yang tidak  sebagaimana  mestinya  merupakan  salah  saru  faktor  yang  menjadi kendala dalam menjalankan sebuah program. Selain mensosialisasikan tentang program  tersebut  para  pelaksana  juga  harus  mensosialisasikan  tentang Peraturan  Bupatinya.Kurangnya  sosialisasi  ini  menjadi  salah  satu  penyebab mahasiswa tidak mengetahui secara rinci Peraturan Bupati tersebut.
3. Mahasiswa,  Mahasiswa  calon  penerima  bantuan  beasiswa  itu  sendiri    masih kurang  memahami  bagaimana  sistematika,  dan  terkadang  persyaratan- persyaratan  yang  telah  ditetapkan    oleh  Dinas  terkait  tidak  penuhi,  sehingga hal tersebut dapat menghambat proses penyaluran.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan implementasi program pemberian beasiswa daerah untuk mahasiswa Kabupaten Lamndau maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Dari sisi komunikasi, masih belum berjalan dengan lancar dan baik. Dari sisi komunikasi implementasi memang  sudah  dilaksankan  oleh  Dinas  Pendidikan Dan  Kebudayaan  kepada  Himpunan  Mahasiswa  Kabupaten  Lamandau  dan kepada mahasiswa calon penerima bantuan beasiswa. Namun untuk sosialisasi masih  kurang  dilakukan  oleh  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudaayaan  sehingga mahasiswa  masih  kurang  mengetahui  informasi-informasi  terkait  program beasiswa,  kemudian  mahasiswa  juga  masih  kurang  mengetahui  peraturan bupati yang mendasari program pemberian beasiswa itu sendiri.
2. Dari  sisi  sumber  daya,  untuk  jumlah  staf  sebagai  pelaksana  program pemberian  beasiswa  daerah  sudah  memadai,  fasilitas  sarana  dan  prasaran seperti computer, admin dan lain-lain sudah memadai.
3. Dari  sisi  disposisi,  sikap  para  pelaksana  kebijakan  (birokrat)  sangat mempengaruhi  sebuah  implementasi  kebijakan.  sehingga  dengan  adanya pembentukan tim-tim yang bertugas untuk melaksanakan program pemberian beasiswa daerah kepada mahasiswa Kabupaten Lamandau ini sudah dibentuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Dari  ssisi  struktur  birokrasi,  selama  ini  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten Lamandau sebagai pelaksana Program Pemberian beasiswa daerah untuk  mahasiswa  Kabupaten  Lamandau  sudah  melakukan  pelaksanaan  tugas sesuai  dengan  SOP  yang  ada  dan  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan pembagian tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan.
5. Faktor penghambat : Keterlambatan penyaluran dana dari pihak donatur yaitu perusahaan-perusahan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau, sehingga faktor tersebut juga ikut menghambat proses penyaluran yang dilakukan Oleh Dinas Pendidikan dan
6. Kebudayaan kepada mahasiswa-mahasiswa yang akan menerima dana bantuan beasiswa tersebut. Mahasiswa yang masih kurang memperhatikan bagaimana sistematika,  persyaratan-persyaratan  yang  dibuat  oleh  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan untuk mendapatkan dana bantuan beasiswa tersebut, sehingga hal tersebut dapat menghambat jalannya program tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Agustino, Leo 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Dunn,  William.2003. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Edward  III,  George  C,  1980 .  Implementing  Public  Policy .Washington: Congressional Quarterly Press.
Grindle, Marilee S, 1980. Politics And Policy Implementation In The Third World , Princeton University Press.
Idrus,  Muhammad.  2009. Metode  Penelitian  Ilmu  Sosial,  Pendekatan  Kualitatif Dan Kuantitatif, Jakarta: Erlangga. Jones,  Charles  O.  1996 . Pengantar  Kebijakan  Publik .  Jakarta,  PT  Raja  Grafindo Persada.
Lester, James P, Stewart, Joseph, 2000. Publik Policy An Evalutionary Approach , Wadsworth, Stamford, USA.
Parons,  Mayne.  2001.  Public  Policy: Pengantar  Teory  Dan  Praktek  Analisis Kebijakan , Jakarta Kencana. Sugiyono,  2015, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif ,  dan  R&D.  Bandung: Alfabeta.
Widodo,  Joko.  2011. Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep  Dan  Analisis  Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayu Media.
Jurnal: Jann  &  Wegrich.  2007. Analisis  Kebijakan  Publik:  Teori,  Politik,  Dan  Metode, Bab 7.

## Dokumen:
Peraturan  Bupati  Lamandau  No.24  tahun  2013  tentang  pedoman  pemberian beasiswa Daerah Kabupaten Lamandau.
Internet:
https://www.borneonews.co.id/berita/80659-pemkap-lamandau-mulai-salurkan- bantuan-beasiswa-untuk-mahasiswa(di akses 24 Mei 2018). http://m.kalteng.prokal.co/read/news/47082-pemkab-siapkan-rp2-miliar.html (di akses 24 mei 2018). https://www.studinews.co.id(di akses 29 Oktober 2018).