Volume : 23, Nomor : 1,  ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340
Asas Beban Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia
Cut Nurita cutnurita12@gmail.com Universitas Darma Agung

## Abstract
The reverse system of evidence as regulated in as stipulated in Indonesian positive law, namely as stipulated  in  Law  No.  31/1999  on  the  Eradication  of  Corruption.  Law  No.  31/1999  on  the Eradication  of  Corruption.  Then  The  next  problem  that  arises  is  whether  the  application  of  the reversed system of evidence in proving corruption cases can prevent or prevent corruption. system in  proving  corruption  cases  can  prevent  or  reduce  and  even  eliminate  corruption  in  Indonesia completely. reduce or even eliminate corruption in Indonesia completely. This research is based on the theoretical framework of Roscoe Pound argues that Law as a tool of social engineering, law as a  tool  of  society  reform.  society  renewal.  This  concept  was  reported  by  Muchtar  Kusumaatmadja and adapted to the conditions of Indonesia into law as a means of social engineering. adapted to Indonesian conditions into law as a means of community renewal. society. Law must be used as a means to renew and solve all problems in society. solve all problems that exist in society, including the problem of corruption. corruption. The reverse proof system is a special rule established by the government through the issuance of the government through the issuance of the provisions of Law No. 31 of 1999, as amended by Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption. as amended in  Law  No.  20  of  2001  concerning  the  Eradication  of  Corruption.  Corruption.  Because  the evidentiary  system  applied  in  corruption  crimes  is  different  from  that  applied  in  corruption  crimes. corruption is different from that applied in procedural law in general. procedural law in general. Keywords: Reverse proof, criminal offense crime, corruption

## Abstrak
sistem  pembuktian  terbalik  sebagaimana  yang  diatur  dalam  hukum  positif  Indonesia  yaitu  seperti diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. Kemudian masalah yang timbul berikutnya adalah; apakah penerapan sistem pembuktian terbalik  dalam  pembuktian  perkara  tindak  pidana  korupsi  dapat  mencegah  atau  mengurangi bahkan  menghilangkan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  secara  tuntas.  Penelitian  ini  bertolak dari  kerangka  pemikiran  teoritis  Roscoe  Pound  mengemukakan  Law  as  a  tool  of  social engineering,  hukum  sebagai  alat  pembaharuan  masyarakat.  Konsep  ini  dilansir  oleh  Muchtar Kusumaatmadja  dan  disesuaikan  dengan  kondisi  Indonesia  menjadi  hukum  sebagai  sarana pembaharuan  masyarakat.  Hukum  harus  bisa  dijadikan  sarana  untuk  memperbaharui  dan memecahkan  semua  problem  yang  ada  di  dalam  masyarakat  termasuk  masalah  tindak  pidana korupsi.  Sistem  pembuktian  terbalik  adalah  aturan  khusus  yang  dibentuk  pemerintah  melalui dikeluarkannya  ketentuan  UU  No.  31  Tahun  1999  yang  sebagaimana  dirubah  dalam  UU  No.  20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena sistem pembuktian yang diberlakukan  dalam  tindak  pidana  korupsi  ini  berbeda  dengan  yang  diberlakukan  pada  hukum acara pada umumnya.
Kata kunci : Pembuktian terbalik, tindak pidana, korupsi

## A.  Pendahuluan
Memang  tujuan  hukum  bukan  hanya untuk  mencapai  keadilan,  tapi  tujuan  hukum adalah  untuk  adanya  kepastian  hukum, sebagaimana  dianut  oleh  recht  positivisme atau  aliran  hukum  positif  yang  berkembang pada abad 19 dengan tokoh yang terkemuka yaitu Hans Kelsen (1881 – 1973). Akan tetapi tujuan  hukum  untuk  mencapai  keadilan  di masyarakat  merupakan  tujuan  hukum  yang utama dan yang paling tua yang sampai saat ini  tetap  dipertahankan.  Namun  dengan syarat  bahwa  di  masyarakat  harus  terlebih dahulu terciptanya ketertiban. 1 Tentang hal tersebut di atas dikemukakan juga
oleh
Muchtar Kusumaatmadja  yang  memberikan  definisi tentang  hukum,  yaitu  :  Hukum  adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan  hidup  manusia  dalam  masyarakat yang  bertujuan  untuk  memelihara  ketertiban dan mencapai keadilan, juga meliputi lembaga  serta  proses  yang  mewujudkan berlakunya kaidah tersebut sebagai kenyataan di masyarakat.1 Dari definisi yang dikemukakan  tersebut  di  atas,  jelaskan bahwa  menurut  Muchtar  Kusumaatmadja tujuan hukum yang hakiki ialah terpeliharanya  ketertiban  dan  tercapainya keadilan.
Untuk tercapainya keadilan maka ketertiban  harus  tercipta  terlebih  dahulu. Keadilan  bisa  ditegakkan  melalui  proses peradilan. Di Indonesia peradilan merupakan suatu  proses  dalam  hukum  acara  pidana. Dimulai  dari  penyelidikan  sampai  eksekusi kegiatan  peradilan  dimulai  dari  penyelidikan oleh  penyidik  (polisi,  jaksa,  KPK),  pra- penuntutan  oleh  jaksa  penuntut  umum, penuntutan  dan  pemeriksaan  di  depan persidangan  oleh  jaksa  penuntut  umum  dan hakim  dan  upaya  hukum  (banding,  kasasi, peninjauan  kembali)  serta  tindakan  eksekusi atau  pelaksanaan  hukuman  yang  dilakukan oleh  jaksa  penuntut  umum  dan  juga  pada saat  terpidana  menjalani  pidana  di  Lembaga Permasyarakatan.
Bahwa perundang-undangan/hukum positif  di  Indonesia  masih  lemah,  sebab banyak  yang  merupakan  produk  kolonial penjajahan
Belanda, Sudah
tentu perundang-undangan  tidak  mempunyai  nilai
1 Wahyu Wiriadinata, Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012
yang  aspiratif  dengan  kehendak  masyarakat Indonesia  kini,  karena  memang  perundang- undangan itu dibuat oleh pemerintah Belanda,  di  Negeri  Belanda  pula  dan  sudah ketinggalan zaman. Oleh karena itu perundang-undangan ini sangat tidak aspiratif dengan kehendak masyarakat/bangsa  Indonesia.  Perundang- undangan tentang KKN yang berlaku sekarang  belum  secara  utuh  mencerminkan aspirasi  bangsa  Indonesia,  sebut  saja undang-undang  itu,  misalnya  saja  tentang “Sistem  pembuktian  terbalik”,  karena  sistem pembuktian  terbalik  yang  dimuat  pasal  37 undang-undang  PTP  Korupsi  bukan  sistem pembuktian  terbalik  murni,  tapi  sistem pembuktian  terbalik  yang  terbatas,  sehingga kurang  mempunyai  daya  tangkal  untuk mencegah orang melakukan korupsi.
Pembuktian  kasus  korupsi  baik  di
Indonesia  dan  beberapa  negara  asing memang  dirasakan  teramat  pelik.  Khusus untuk  Indonesia,  kepelikan  tersebut  di samping proses penegakkannya juga dikarenakan  kebijakan  legislasi  pembuatan UU  yang  produknya  masih  dapat  bersifat multi  interprestasi,  sehingga  relatif  banyak ditemukan beberapa kelemahan di dalamnya. Salah satu contoh dapat dikemukakan  di  sini  adalah  UU  Nomor  31 Tahun  1999  jo  UU  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Dalam  ketentuan  UU  disebutkan tindak  pidana  korupsi  merupakan  tindak pidana yang luar biasa (extra ordinary crime) sehingga diperlukan tindakan yang luar biasa pula  (extra  ordinary  measures).  Benarkan pernyataan tersebut dalam implementasinya?  Ternyata,  tidak  semuanya benar. Misalnya, khusus terhadap tindak pidana penyuapan (bribery) bukanlah merupakan  tindak  pidana  luar  biasa  akan tetapi  merupakan  tindak  pidana  biasa (ordinary  crime)  sehingga  tidak  diperlukan upaya  hukum  yang  luar  biasa.  Di  samping aspek  di  atas,  belum  lagi  opini  umum  dan para  pakar  yang  menginginkan  adanya pembuktian  kasus  korupsi  dipergunakan beban  pembuktian  terbalik  (Omkering  van het  Bewijslat  atau  Reversal  Burden  of Proof/Onus of Proof) yang berasumsi dengan pembuktian  terbalik  kasus  korupsi  dapat diberantas.
Mungkin pernyataan tersebut ada benarnya  akan  tetapi  banyak  mengundang
polemik  dan  dapat  diperdebatkan  karena beberapa aspek. Pertama, dikaji dari sejarah korupsi  dan  perundang-undangan  korupsi  di Indonesia  sejak  penguasa  perang  pusat sampai  sekarang  ini  ternyata  banyak  kasus korupsi belum dapat “diberantas” dan bahkan relatif  meningkat  intensitasnya  berdasarkan survei  lembaga  pemantau  korupsi  di  dunia. Selain  itu  juga,  beberapa  lembaga  yang bertugas memantau korupsipun telah dibentuk  akan  tetapi  perbuatan  korupsi  juga tetap  ada  dan  bahkan  tambah  marak  terjadi. Kedua, belum ada justifikasi teori yang dapat dipergunakan  sebagai  tolok  ukur  untuk memberantas korupsi dengan mempergunakan  beban  pembuktian  terbalik sehingga  kebijakan  legislasi  pemberantasan korupsi  di  Indonesia  belum  dapat  berbuat secara optimal.
Sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas  dan  berimbang  disempurnakan dengan  dikeluarkannya  UU  No.  21  Tahun 2001  tentang  perubahan  atas  UU  No.  31 Tahun  1999.  Dalam  UU  ini  ketentuan  Pasal 37  UU  No  31  Tahun  1999  dirubah rumusannya  menjadi  dua  pasal  yakni  Pasal 37  dan  Pasal  37  A  UU  No.  21  Tahun  2001. Tidak  terdapat  banyak  perubahan  dalam perubahan  Pasal  37  ini.  Dalam  penjelasan pasal  37  dikatakan  bahwa  pasal  ini  sebagai konsekuensi berimbang
diterapkannya
pembuktian terbalik
terhadap terdakwa.Terdakwa tetap memerlukan perlindungan  hukum  yang  berimbang  atas pelanggaran  hak-hak  yang  mendasar  yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption  of  innocent)  dan  menyalahkan diri sendiri ( non self incrimination). Berdasarkan  isi  pasal  37  dan  pasal  37  A serta penjelasannya maka sistem pembuktian  terbalik  secara  murni  dapat diterapkan.  Namun menurut Pasal 37 A  ayat (2), apabila terdakwa tidak mampu membuktikan asal kekayaannya maka Jaksa Penuntut  Umum  tetap  memiliki  kewajiban untuk  membuktikan  dakwaannya.Sehingga disini  sistem  pembuktian  terbalik  yang bersifat  terbatas  dan  berimbanglah  yang kembali digunakan.
Banyak  orang  menganggap  bahwa sistem  pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi dalam  UU  Nomor  31.  tahun  1999  yang diubah  dengan  UU  Nomor  20  tahun  2001 (selanjutnya  disebut  UUTPK)  lebih  baik, karena menganut sistem pembuktian terbalik.  Dengan  pemikiran  bahwa  sistem terbalik lebih mudah untuk membuktikan TPK yang  didakwakan,  sehingga  secara  otomatis
lebih  mudah  pula  untuk  memberantas korupsi.  Pendapat  seperti  itu  ternyata  tidak seluruhnya  benar.  Memang  benar  dalam UUTPK menganut sistem pembuktian terbalik,  tetapi  pertanyaan  seperti  apa  yang dimaksud dengan sistem terbalik, bagaimana cara  penerapannya,  apa  standar  bukti  yang digunakan
dan sebagainya, pertanyaanpertanyaan seperti itu tidak mudah dijawab oleh setiap orang.
Regelement of Strafvordering (RSv) dan HIR  (dulu)  maupun  KUHAP,  begitu  pula semuanya  menganut  sistem  atau  teori pembuktian  berdasarkan  Undang-undang secara  negative  (negatief  wettelijk)  yang dapat  kita  simpulkan  berdasarkan  Pasal  183 KUHAP.1  Standar  bukti2  tersebut  ialah  (1) harus  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti yang  sah,  dan  (2)  dari  alat  bukti  tersebut hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa  bersalah  telah  melakukan  tindak pidana.  Dengan  syarat  itu,  barulah  hakim dapat  menjatuhkan  pidana.  Hukum  pidana korupsi  yang  merupakan  lex  specialis, sehingga  tentang  pembuktian  dibedakan  3 sistem  beban  pembuktian.  Pertama  sistem terbalik, kedua sistim biasa (seperti KUHAP), ketiga  semi  terbalik  atau  juga  bisa  disebut sistem berimbang terbalik.

## B.  Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  untuk  membahas masalah  dalam  tulisan  ini  adalah  penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menguaraikan
terhadap permasalahanpermasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dalam praktek hukum. 2 Karena menggunakan penelitian  normatif  maka  sumber  datanya adalah  sumber  data  sekunder  yang  berupa bahan  hukum  baik  bahan  hukum  primer maupun  sekunder. 3 Jenis  pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan sejarah, pendekatan perundangundangan dan pendekatan konsep. Analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh adalah secara deskriptif, analisis dan argumentatif.
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian  Huum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat,edisi  I  Cetakan  V,  PT  Raja  Grafindo Persada Jakarta, , h 13-14
3 Amirudin  dan  H  Zainal  Asikin,  2003,
Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  PT  Radja Grafindo Persada, Jakarta, h 118

## C.  Analisis Pembahasan

## 1. Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Hukum Positif Di Indonesia
Pembalikan  beban  pembuktian  diatur dalam  pasal  31  ayat  (8)  dan  Pasal  53  huruf (b)Konvensi Anti Korupsi. Ketentuan tersebut memberikan  pilihan  bagi  negara  peserta untuk mempertimbangkan jenis beban pembuktian.  Pasal  ini  lebih  tepat  sebagai saran kepada negara peserta untuk mempertimbangkan
mengeser beban pembuktian kepada terdakwa terhadap kekayaannya  berasal  dari  hasil  yang  sah27. Karena  mungkin  negara  peserta  sudah mempunyai  pengaturan  beban  pembuktian dalam konstitusinya atau aturan lainnya. 4 Artinya, sedapat mungkin negara peserta  meletakan  beban  pembuktian  pada terdakwa  apabila  sudah  ada  pengaturan dalam konstitusi  dan peraturan formal  dalam suatu negara peserta, sejauh syarat tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukum  nasional,  dan  konsisten  pula  dengan sifat  dari  proses  yudisial  dan  proses peradilan lainnya. Contoh beban pembuktian terbalik sudah ada dibeberapa negara seperti di  Irlandia  dan  Inggris.  Para  legislator diperkenankan untuk mengadopsinya sebagai  suatu  preseden28.  Pada  dasarnya, ketentuan  ini  bertujuan  untuk  pengembalian aset  (asset  recovery)  secara  langsung. Selain  secara  pidana,  juga  dapat  dilakukan secara  perdata  sebagaimana  yang  diatur dalam  pasal  53  huruf  (b)  UNCAC.  Dalam pendekatan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM), pelaksanaan  prinsip  ini  akan  menimbulkan konflik  penerapan,  terutama  tentang  hak milik. 5
Dalam  terminologi  HAM,  selain  hak hidup  dan  kebebasan,  hak  milik  merupakan hak  fundamental  yang  harus  dilindunggi  dan dihormati.Apabila  ini  dilanggar,  maka  telah terjadi  pelanggaran  HAM.Harta  kepemilikan sebagai  hak dasar seseorang, Negara harus melindunginya.Seseorang tidak dapat dipidana  hanya  karena  kecurigaan  memiliki harta benda dan memintanya untuk menjelaskan  di  muka  persidangan  bukti  sah kepemilikan.Ini  jelas  sangat  bertentangan dengan asas hukum pra duga tidak bersalah
4 Hartanti,  Evi,  2007,  Tindak  Pidana Korupsi,  Cetakan:  Pertama,  Edisi:  Kedua,  Sinar Grafika, Jakarta
5 Herbert  L.  Packer,  The  Limits  of  the Criminal  Sanction,  Stanford  University  Press, California, 1968
(presumption  of  Innocence)  dan  non  self incrimination. Hakekat pemberantasan korupsi meski sejajar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. 6
Oleh sebab itu, tujuan pemidanaan tidak saja menghukum tapi juga untuk memperbaiki  keadaan  guna  memberikan efek jera bagi pelaku serta pencegahan bagi orang yang belum melakukan yang berorientasi kedepan (forward-looking) sekaligus  mempunyai  sifat  pencegahan (detterence).  Dalam  penanganan  tindak pidana  korupsi  seringkali  kedua  tujuan  itu tidak  tercapai  karena  masih  mengunakan pendekatan  aliran  klasik 7 dan  neoklasik 8 .
Banyak  sekali  pengadilan  memberikan  vonis yang  tidak  memperbaiki  keadaan  yang sekaligus membuat pelaku jera dan pencegahan kedepan. Bahkan, banyak putusan kasus korupsi di pengadilan memberikan hukuman yang relatif rendah. 9
6 Fais  Yonas  Bo’a,  “Pancasila  Sebagai Sumber  Hukum  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional Pancasila  as  the  Source  of  Law  in  the  National Legal System,” Jurnal Konstitusi 15, no. 1 (2018):
27–49
7 Aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari ancietn regime di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan.Aliran ini berfaham indeterminisme mengenai  kebebasan  kehendak  (free  will) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan  (daad-strefrecht).  Aliran  klasik  pada prinsipnya  hanya  menganut  single  track  system berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini  juga  bersifat  retributif  dan  represif  terhadap tindak  pidana  karena  tema  aliran  klasik  ini, sebagaimana  dinyatakan  oleh  Beccarian  adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan
8 Aliran  neo  klasik  yang  juga  berkembang pada  abad  ke-19  mempunyai  basis  yang  sama dengan  aliran  klasik,  yakni  kepercayaan  pada kebebasan  berkehendak  manusia.  Aliran  ini beranggapan  bahwa  pidana  yang  dihasilkan  olah aliran  klasik  terlalu  berat  dan  merusak  semangat kemanusiaan  yang  berkembang  pada  saat  itu. Perbaikan  dalam  aliran  neo  klasik  ini  didasarkan pada  beberapa  kebijakan  peradilan  dengan merumuskan  pidana  minimum  dan  maksimum dan  mengakui  asas-asas  tentang  keadaan  yang meringankan (principle of extenuating circumtances)
9 Elisabeth  Nurhaini  Butarbutar,  “Arti Pentingnya  Pembuktian  Dalam  Proses  Penemuan
Menurut  Data  Indonesia  Corruption Wach  pada  periode  Semester  II  tahun  2012 sampai  semester  I  tahun  2013  dari  753 kasus yang terpantau sebagian besar dijatuhi hukuman  ringan,  yaitu  4  terdakwa  dihukum percobaan,  185  terdakwa  dijatuhi  hukuman satu  tahun,  167  terdakwa  dijatuhi  hukuman 1-2  yahun  dan  217  terdakwa  dijatuhi  2-5 tahun  data.  Selebihnya  dihukum  5-10tahun (35  terdakwa)  dan  5  terdakwa  dijatuhi hukuman di atas 10 tahun. Ada 143 terdakwa yang mendapat vonis bebas. 10
Rendahnya pemidanaan terhadap koruptor  mulai  dijawab  dengan  pendekatan “follow  the  money“  dengan  mengusulkan “pemiskinan koruptor” dalam rangka pemulihan kerugian negara (asset recovery). Pemulihan  kerugian  negara  dapat  dilakukan melalui  jalur  perdata  (gugatan)  dan  jalur pidana.  Jalur  pidana  bisa  dilakukan  dengan menghukum dulu pelakunya kemudian merampas  asetnya  (conviction  based  asset forfeiture)  dan  tanpa  menghukum  pelakunya (non-conviction  based).  Pendekatan  pidana dapat  menggunakan  UU  Pencucian  Uang dan  UU  lain  seperti  UU  Korupsi  dan  UU tentang  Memperkaya  Diri  Secara  Tidak  Sah (Illicit Enrichment).
Menurut estimasi Global Financial
Integrity,  negara  berkembang  kehilangan dana  sebesar  antara  USD723  miliar  dan USD844  miliar  rata-rata  pertahun  melalui aliran  uang  tidak  sah  yang  berakhir  tahun 2009.  Separuh  dari  jumlah  itu  berasal  dari korupsi  dan  kegiatan  memperkaya  diri  seara tidak  sah  yang  dilakukan  pejabat  publik. Pada  waktu  Indonesia  menjalani  penilaian dalam menerapkan United Convention Against  Corruption  (UNCAC)  Tim  Penilai (assesor) dari United Kingdom dan Uzbekistan  menyarankan  agar  Indonesia memiliki ketentuan tentang illicit enrichtment.
Di  samping  itu  disarankan  juga  agar pasal  12  B  UU  No.31  Th  1999  dan perubahannya  tentang  Gratifikasi  untuk dihapuskan.  Dalam  UNCAC  yang  diratifikasi dengan UU N0.7 Tahun 2006, diatur tentang pemidanaan  terhadap  iilicit  enrichtment.

## Hukum  Di  Peradilan  Perdata,”  Mimbar  Hukum
22, no. 2 (2010): 347–59,
10 Bambang  Heri  Supriyanto,  “Penegakan Hukum  Mengenai  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” Al-Azhar Indonesia  Seri  Pranata  Sosial  2,  no.  3  (2014): 151–68, https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view /167/156
UNCAC
meyakini, bahwa membuat
pengaturan  tentang  Illicit  Enrichtment  (IE) bukan saja untuk mencegah dan memberantas  korupsi  tetapi  juga  untuk kerjasama  internasional  dan  asset  recovery yang  optimal.  Selengkapnya  pengaturan UNCAC berbunyi”
Article 20
Illicit enrichment Subject to its constitution and  the  fundamental  principles  of  its  legal system,  each  State  Party  shall  consider adopting such legislative and other measures as  may  be  necessary  to  establish  as  a criminal offence, when committed intentionally,  illicit  enrichment,  that  is,  a significant  increase  in  the  assets  of  a  public official  that  he  or  she  cannot  reasonably explain in relation to his or her lawful income. Data  UNODC,  sudah  ada  sekitar  43  negara yang  memiliki  ketentuan  tentang illicit enrichment,  seperti  Argentina  (sejak  tahun 1964)  dan  India.  Amerika  Serikat  termasuk negara yang belum memiliki UU tentang Illicit enrichment. 11
2. Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik  Terhadap  Perkara  Tindak Pidana Korupsi
Sistem  negatif  menurut  Undang-undang yang  terbatas  (negatief  wettelijk)  pada  pasal 183  KUHAP,  dasar  untuk  menyatakan terbuktinya  kesalahan  terdakwa,  ialah  (1) harus  ada  atau  berdasarkan  sekurang- kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah,  dan  (2) dari  dua  alat  bukti  itu  hakim  memperoleh keyakinan  terjadinya  tindak  pidana  dan terdakwa bersalah melakukannya. Sedangkan  sistem  pembebanan  pembuktian mengacu  pada  pihak  mana  yang  dibebani kewajiban  membuktikan  dan  hal  apa  yang harus  dibuktikan,  juga  mengenai  standar pengukur untuk menentukan terbukti tidaknya  pembuktian.  Kekhususan  dalam hukum  acara  pidana  korupsi  lebih  mengacu pada sistem pembebanan pembuktian (burden of proof). 12
Pada  dasarnya,  sistem  pembuktiannya sama  dengan  memberlakukan  pasal  183 KUHAP,  khususnya  bagi  hakim  dalam
11 Kartayasa,  Korupsi  Dan  Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia
12 Prof.  Dr.  Wirjono  Projodikoro,  SH., Hukum  Acara  Pidana  Di  Indonesia,  Penerbit Sumur Bandung, Cetakan ke dua belas, 1985, hal. 108
menilai  alat-alat  bukti.  Standar  yang  harus diturut  untuk  menyatakan  terbuktinya  tindak pidana  korupsi  dan  kesalahan  terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan – tetap  terikat  pada  ketentuan  pasal  183 KUHAP.  Ini  merupakan  aturan  pokok  atau dasar hukum pembuktian acara pidana, yang tidak  dengan  mudah  disimpangi  dalam hukum  pembuktian  acara  pidana  khusus. Jadi,  sungguh  berbeda  dengan  apa  yang sering  didengar,  bahwa  sistem  pembuktian dalam  tindak  pidana  korupsi  telah  menganut sistem terbalik. Sesungguhnya yang dimaksud adalah sistem pembebanan pembuktian terbalik. 13
Sistem  pembebanan  pembuktian  yang khusus  dan  lain  dari  hukum  pembuktian umum,  di  samping  memuat  ketentuan  pihak mana  (jaksa  penuntut  umum  atau  terdakwa) yang  dibebani  untuk  membuktikan,  memuat pula berbagai ketentuan, antara lain : 14 a.  Tentang  tindak  pidana  atau  dalam  hal mana berlakunya beban pembuktian pada jaksa  penuntut  umum  atau  penasihat hukum  atau  kedua-duanya.  Misalnya, beban  pembuktian  pada  jaksa  penuntut umum  atau  terdakwa  dalam  hal  korupsi suap menerima gratifikasi, jika nilainya Rp 10 juta atau lebih ada pada terdakwa, dan bila kurang Rp 10 juta beban pembuktian ada  pada  jaksa  penuntut  umum  (pasal 12B).
b.  Tentang  untuk  kepentingan  apa  beban pembuktian  itu  diberikan  pada  suatu pihak.  Seperti  pada  sistem  terbalik,  untuk membuktikan mengenai harta benda yang belum didakwakan, terdakwa wajib membuktikan bukan hasil korupsi, ditujukan  untuk  menjatuhkan  atau  tidak menjatuhkan  pidana  perampasan  barang terhadap  harta  yang  belum  didakwakan. (pasal 38B).
c.  Berhasil atau tidaknya bergantung kepada terdakwa  membuktikan  tentang  sumber harta  benda  yang  belum  didakwakan tersebut.  Walaupun  hanya  sedikit,  hukum pembuktian  khusus  korupsi  juga  memuat tentang  cara  membuktikan.  Seperti  pada
13 O.  Bidara,  SH.  ,  Hukum  Acara  Perdata Pasal  118  s/d  Pasal  245  Dibandingkan  Pasal  142 s/d  pasal  314,  Cetakan  Pertama,  Pradnya Paramita, 1984, hal. 41
14 Adami Chazawi, SH., Hukum Pembuktian Tindak  Pidana  Korupsi,  Alumni  Bandung  2008, hal. 1
sistem pembuktian semi terbalik mengenai  harta  benda  yang  diduga mempunyai  hubungan  dengan  perkara korupsi  yang  didakwakan.  Dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membuktikan bahwa kekayaannya, kekayaan  istri  atau  suami  atau  anaknya dan  lain-lain  yang  sesuai  dengan  sumber penghasilannya  atau  sumber  tambahan kekayaan  itu.  (pasal  37A  ayat  2).  Atau dalam  hal  terdakwa  membuktikan  harta benda  yang  belum  didakwakan  adalah bukan  hasil  korupsi  dilakukannya  dalam pembelaannya (pasal 38B ayat 4).
Penerapan  asas  praduga  tak  bersalah tidak  mesti  disertai  dengan  memberikan beban  pembuktian  kepada  jaksa.  pemberian beban  pembuktian  kepada  jaksa  bukan merupakan  konsekuensi  dari  asas  praduga tak bersalah dan tidak merupakan satu paket yang tak dapat dipisahkan. Asas praduga tak bersalah  adalah  satu  hal  yakni  hal  prinsip normatif, sedangkan pembebanan pembuktian  kepada  jaksa  atau  kepada tersangka  merupakan  hal  lain  yakni  hal prinsip teknis.
Oleh karena itu, penerapan asas praduga tak bersalah tidak harus mengenyampingkan asas  pembuktian  terbalik.  Kedua  asas tersebut  dapat  berjalan  selaras.  Artinya seorang  tersangka/terdakwa  secara  normatif diduga  tidak  bersalah,  meskipun  ia  harus menjalani  proses  peradilan  karena  ada indikasi  kuat  (bukti-bukti  permulaan).  Dan secara  teknis  ia  harus  mendatangkan  bukti- bukti  bahwa  dirinya  tidak  bersalah  karena telah ada aturan teknis (hukum acara pidana) yang  membebankan  pembuktian  kepada tersangka/terdakwa.  Atau  kalau  belum  diatur dalam  hukum  acara,  maka  cukup  berdasar pada  sumpah  jabatan  dan  janji  yang  telah diemban  sebagai  pegawai  atau  pejabat publik.  Pejabat  atau  pegawai  yang  didakwa telah melakukan korupsi secara teknis/formal dapat  melepaskan  diri  dari  keharusan mendatangkan bukti dengan berlindung pada asas  praduga  tak  bersalah,  tetapi  secara substantif  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari kewajiban  untuk  mendatangkan  bukti  bahwa ia  tidak  menyalahi  sumpah  dan  janjinya  atas amanah yang diemban sebagai pejabat/pegawai publik.
Hak-hak  publik  (masyarakat  dan  negara) wajib  dijaga  dan  dibuktikan  bahwa  sudah ditunaikan  secara  benar  sesuai  ketentuan- ketentuan  yang  telah  digariskan  Allah  Swt
dan RasuluNya dalam hukum-hukum muamalah. Asas personalitas menjadi penguat kewajiban pemberlakuan asas pembuktian  terbalik  bagi  pejabat  publik. Negara Indonesia yang berasaskan Pancasila  menjamin  dan  mengakui  nilai-nilai agama sebagai salah satu norma yang wajib dipatuhi oleh penganutnya.
Dalam  proses  persidangan  di  pengadilan jika bukti-bukti masih dianggap kurang, maka tetap  dibebankan  kepada  penuntut  untuk mendatangkan bukti-bukti lain. Dan pembuktian  tidak  dapat  dibebankan  kepada terdakwa.  Terdakwa  hanya  dapat  dimintai konfirmasi  mengenai  kebenaran  bukti-bukti yang  diajukan  penuntut.  Sedangkan  asas pembuktian terbalik tidak berlaku pada kasus perdata  dan  kasus  pidana  umum.  Ia  hanya berlaku pada kasus pidana khusus.
Dalam  kasus  pidana  khusus  seperti korupsi  penerapan  asas  pembuktian  terbalik hanya  berlaku  dalam  proses  persidangan. Dakwaan  yang  dilimpahkan  ke  pengadilan harus tetap berdasarkan bukti-bukti permulaan  yang  cukup.  Pembuktian  baru dapat  dibebankan  kepada  terdakwa  ketika perkara  sedang  diproses  dalam  sidang pengadilan.  Selain  itu,  asas  praduga  tak bersalah  juga  berlaku  untuk  masyarakat umum secara luas, sedangkan asas pembuktian  terbalik  hanya  berlaku  untuk pegawai,  pejabat,  dan  semacamnya.  Dalam pandangan  hukum  Islam,  status  sosial merupakan  salah  satu  penyebab  perbedaan pemberlakuan hukum.
Oleh karena itu, hukum dibedakan  antara orang  merdeka  dengan  budak,  istri  nabi dengan  perempuan  lain,  orang  yang  sudah menikah dengan orang yang belum menikah, anak-anak  dengan  orang  dewasa,  dan pegawai  (pejabat)  negara  dengan  rakyat. Kedua:  Penerapan  asas  pembuktian  terbalik merupakan  takhsis  dari  ketentuan  umum (dasar)  asas  praduga  tak  bersalah.  Hukum asal  dari  pembuktian  dalam  kasus  pidana adalah  dibebankan  kepada  penuntut  atau jaksa.  pembebanan  pembuktian  kepada terdakwa  baru  dapat  dilakukan  apabila  ada ketentuan lain yang mengaturnya. Tentu saja dalam  membuat  aturan  tidak  dibuat  begitu saja, melainkan dengan pertimbangan- pertimbangan logis, tidak keluar dari maqasid al-syariah,  dan  tetap  berpedoman  pada prinsip  yang  lebih  utama  yakni  prinsip keadilan,  manfaat  hukum,  kepastian  hukum, kemaslahatan  umum,  dan  prinsip  status sosial..
Pemberlakukan aturan sistem pembuktian Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Undang- Undang  Nomor  31  tahun  1999  Jo  Undang- Undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi banyak  kalangan  menilainya  sebagai  suatu langkah yang tepat dan lebih baik dikarenakan sistem pembuktian dalam Tindak  Pidana  Korupsi  terhadap  terdakwa dapat  dengan  mudah  untuk  dibuktikan kejahatannya. Sebab delik korupsi diterapkan adalah dua sistem sekaligus yaitu sistem  pembuktian  dalam  Undang-undang No.  31  Tahun  1999  jo  Undang-undang  No. 20  tahun  2001  dan  Kitab  Undang  Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Yang  mana kedua  teori  dalam  penerapan  sistem  hukum pembuktian  dalam  perkara  tindak  pidana korupsi  ada  yang  bersifat  biasa  dalam KUHAP,  terbatas  dan  berimbang  serta menggunakan  sistem  pembuktian  negatif menurut undangundang (negatief wettelijkovertuiging).
Akan  tetapi,  tidak  semua  pendapat  dari berbagai  kalangan  itu  benar.  Sebab  tak jarang  kita  temui  juga  berpendapat  lain mengenai  aturan  dalam  pembuktian  terbalik yang  dinilai  memiliki  problem  di  dalam penerapannya dalam sistem peradilan hukum  acara  korupsi  di  Indonesia.  Hal  ini dikarenakan tidak menerapkan sistem pembuktian terbalikmurni/penuh zuivere omskeering  bewijstlast),  akan  tetapi  lebih banyak  menggunakan  sistem  pembuktian biasa, terbatas dan berimbang. 15
Dalam  pembahasan  sistem  pembuktian biasa seperti pada KUHAP, untuk membuktikan  tindak  pidana  maka  beban pembuktian  sepenuhnya  ada  pada  Jaksa Penuntut  Umum.  Dimana  jaksa  penuntut umum bertindak sebagai alat untuk membuktikan delik korupsi kepada terdakwa, sedangkan  terdakwa  tidak  wajib,  dalam  arti pasif. Namun demikian dalam sistem akusator  (accusatoir),  demi  hukum  terdakwa mempunyai  hak  untuk  menyangkal  dakwaan dan  membuktikan  sebaliknya.  Mengenai sistem  beban  pembuktian  biasa,  hal  itu berpijak  pada  asas  tiada  pidana  tanpa kesalahan  (presumtion  of  innocence)  dalam hukum acara pidana yang diatur dalam Pasal 8  Ayat  (1)  Undang  Undang  Nomor  48  tahun
15 Djoko  Sumaryanto,  Pembalikan  Beban Pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara , (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2009), 1
2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP.
Yang  mana  pada  rumusan  norma  dalam Pasal 8 (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  sangat jelas  mengatakan  bahwa  presumtion  of innocence  berlaku  sejak  orang  disangka, ditangkap, ditahan, dituntut sampai di sidang pengadilan.  Dan  apabila  dalam  sangkaan tersebut  terdakwa  dianggap  tidak  bersalah, maka  terdakwa  yang  didakwa  oleh  Jaksa, maka dakwaan dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan apa yang didakwakannya  itu  benar.  Sebab  dalam pemberlakuan hukum sesuai amanat undang undang  dengan  jelas  mengatakan  bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya  itu  dibuktikan  dengan  suatu putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukumtetap. 16
Sedangkan  sandaran  terakhir  selain ketiga  pasal  di  atas  tentang  pembuktian terbalik  ialah  pada  pasal  38  B,  yang menyebutkan : 17
a.  Setiap orang yang didakwa melakukan  salah  satu  tindak  pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  2,  Pasal  3,  Pasal  4, Pasal  13,  Pasal  14,  Pasal  15,  dan Pasal  16  Undangundang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Pasal  5 sampai dengan Pasal 12 Undangundang ini, wajib membuktikan  sebaliknya  terhadap harta  benda  miliknya  yang  belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. (2) b.  Dalam  hal  terdakwa  tidak  dapat membuktikan  bahwa  harta  benda sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1)  diperoleh  bukan  karena  tindak pidana  korupsi,  harta  benda  tersebut dianggap  diperoleh  juga  dari  tindak pidana korupsi dan hakim  berwenang memutuskan  seluruh  atau  sebagian harta  benda  tersebut  dirampas  untuk negara.”
16 Alfitra,  Hukum  Pembuktian  Dalam Beracara  Pidana,  Perdata  Dan  Korupsi  Di Indonesia, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), 23
17 Martiman  Prodjohamidjojo,  Penerapan Pembuktian  Terbalik  Dalam  Delik  Korupsi  (UU No.  20  Tahun  2001),  (Bandung:  Mandar  Maju, 2009), 83
Dengan  menerapkan  asas  pembuktian terbalik  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 12 B ayat (1) huruf a, dari penjelasanpenjelasan  pasal  37  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 37 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001, dapatlah  diketahui  bahwa  kedua  undang- undang  tersebut  menerapkan  pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang  dengan  unsur-unsur  sebagai berikut: 18
1. Terdakwa tindak pidana korupsi mempunyai  hak  untuk  membuktikan bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  37  ayat  1 Undang-Undang  No.31  Tahun  1999 sebagaimana  telah  diubah  dengan pasal  37  ayat  (1)  Undang-UNdang No. 20 Tahun 2001.
2. Terdakwa tindak pidana korupsi mempunyai kewajiban
untuk
memberikan keterangan tentang seluruh  harta  bendanya  dan  harta benda  isteri  atau  suami,  anak  dan harta  benda  setiap  orang  atau korporasi  yang  diduga  mempunyai hubungan  dengan perkara yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud  pasal  37  ayat  (3)  Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana  telah  diubah  dengan pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
3. Penuntut  umum  Komisi  Pemberantas Korupsi  tetap  mempunyai  kewajiban untuk membuktikan dakwaanya, sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (5)  Undang-Undang  No.  31  Tahun 1999  sebagaimana  telah  diubah dengan  pasal  37  ayat  (3)  Undang- UNdang No. 20 Tahun 2001

## D.  Kesimpulan
Pembuktian terbalik dalam
mengembalikan  kerugian  keuangan  negara pada  tindak  pidana  korupsi  adalah  upaya pemerintah  yang  bersifat  represif,  preventif dan  restoratif  dalam  kaitanya  memulihkan
18 Ermansjah  Djaja,  Memberantas  Korupsi Bersama  KPK  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi) KajianNormatif UU No. 31 tahun 1999 junto UU No.  20  tahun  2001  versi  UU  no  30  Tahun  2002, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 128
kerugian  keuangan  negara  akibat  perbuatan korupsi.  Sebagai  bagian  dari  memulihkan keuangan  negara,  penuntut  umum  yang merupakan  wakil  negara  dalam  penegakan hukum,  membebankan  pembuktian  harta benda  terdakwa  yang  diduga  berasal  dari tindak  pidana  korupsi  untuk  membuktikan bahwa  harta  benda  tersebut  diperoleh  dari cara yang halal.
Dasar  hukum  penerapan  asas  praduga tak  bersalah  adalah  diatur  dalam  pasal  8 Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1970 Tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan  Kehakiman  jo  Undang-undang Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman  dan  KUHAP.  Sedangkan  dasar hukum  penerapan  asas  pembuktian  terbalik diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi,  pasal  37  dan  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  31 Tahun 1999, pasal 37 dan 37 A

## Daftara Pustaka
Adami  Chazawi,  SH.,  Hukum  Pembuktian
Tindak Pidana Korupsi, Alumni
Bandung 2008, hal. 1 Alfitra,  Hukum  Pembuktian  Dalam  Beracara Pidana,  Perdata  Dan  Korupsi  Di Indonesia, (Jakarta: Raih Asa
Sukses, 2011) Amirudin  dan  H  Zainal  Asikin,  2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta Bambang  Heri  Supriyanto,  “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia  (HAM)  Menurut  Hukum Positif Di Indonesia,” Al-Azhar Indonesia  Seri  Pranata  Sosial  2,  no. 3 (2014): 151 –68, https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/
article/view/167/156 Djoko
Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara , (Jakarta:  Prestasi  Pustaka  Raya, 2009) Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di
Peradilan  Perdata,”  Mimbar  Hukum
22, no. 2 (2010) Ermansjah  Djaja,  Memberantas  Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
KajianNormatif  UU  No.  31  tahun 1999  junto  UU  No.  20  tahun  2001 versi  UU  no  30  Tahun  2002, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
Fais  Yonas  Bo’a,  “Pancasila  Sebagai
Sumber Hukum Dalam Sistem
Hukum  Nasional  Pancasila  as  the Source  of  Law  in  the  National  Legal
System,”  Jurnal  Konstitusi  15,  no.  1 (2018)
Hartanti,  Evi,  2007,  Tindak  Pidana  Korupsi,
Cetakan:  Pertama,  Edisi:  Kedua,
Sinar Grafika, Jakarta
Herbert L. Packer, The Limits of the Criminal
Sanction,  Stanford  University  Press, California, 1968
Kartayasa, Korupsi Dan Pembuktian Terbalik Dari  Perspektif  Kebijakan  Legislasi Dan Hak Asasi Manusia Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan
Pembuktian  Terbalik  Dalam  Delik Korupsi  (UU  No.  20  Tahun  2001),
(Bandung: Mandar Maju, 2009)
O. Bidara, SH. , Hukum Acara Perdata Pasal 118  s/d  Pasal  245  Dibandingkan Pasal  142  s/d  pasal  314,  Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, 1984
Prof.  Dr.  Wirjono  Projodikoro,  SH.,  Hukum Acara  Pidana  Di  Indonesia,  Penerbit Sumur  Bandung,  Cetakan  ke  dua belas, 1985
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2001,
Penelitian  Huum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat,edisi  I  Cetakan  V, PT Raja Grafindo Persada Jakarta Wahyu Wiriadinata, Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012