INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1879-1893 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Politik Hukum Pidana Disaat Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP
Ismaidar 1 ✉ , Hanafian 2
Fakultas Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pembunuhan berencana adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Yang mana subjek tindak pidana ini bersifat pribadi artinya barang siapa melakukan tindak pidana, maka ia harus bertanggung jawab sepanjang pada diri orang tersebut tidak ditemukan dasar penghapus pidana. Tindak pidana ini merupakan kejahatan yang ancaman  pidananya  paling  berat  dari  seluruh  bentuk  kejahatan  terhadap  nyawa  manusia. Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh. Tipe penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  di  bidang  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan masalah politik  hukum dalam penegakan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dan mengkaji faktor-faktor penghambat dari penerapan  hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Kata kunci : Politik Hukum Pidana, Hukuman Mati, Pembunuhan Berencana.

## Abstract
Premeditated murder is an act of taking someone's life by breaking the law or not breaking the law. The subject of this criminal act is personal, meaning that whoever commits a criminal act must be responsible as long as there is no basis for the criminal to be removed in that person. This criminal act is  a  crime  that  carries  the  most  severe  criminal  threat  of  all  forms  of  crime  against  human  life. Premeditated  murder  is  regulated  in  the  Criminal  Code  (KUHP)  Article  340  of  the  Criminal  Code "Whoever intentionally and with premeditation takes the life of another person, is threatened with murder with premeditation (moord), with the death penalty or imprisonment for life or for a period of certain,  a  ma ximum  of  twenty  years.”  This  research  method  is  normative  legal  research,  namely research that refers to legal norms contained in statutory regulations, literature, legal norms that exist in society and the data obtained. The type of research used is qualitative research, which is carried out by examining literature materials in the field of law as well as statutory regulations relating to legal political  issues  in  enforcing  the  death  penalty  against  perpetrators  of  premeditated  murder.  This research  aims  to  analyze  the  application  of  the  death  penalty  to  perpetrators  of  the  crime  of premeditated murder under Article 340 of the Criminal Code and examine the factors inhibiting the application of the death penalty to perpetrators of the crime of premeditated murder.
Keywords: Politics of Criminal Law, Death Penalty, Premeditated Murder.

## PENDAHULUAN
Politik  hukum  pidana  sebagai  salah  satu  usaha  penanggulangan  kejahatan  dalam bentuk  penegakan  hukum  pidana  yang  rasional.  Politik  hukum  pidana  dapat  pula dikemukakan berdasarkan pengertian politik criminal. Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai “suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”.
Hukum  diciptakan  untuk  mengatur  agar  kepentingan  yang  berbeda-beda  antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan  semua pihak. Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan hukum dan masyarakat maka perlu diadakannya  suatu  kodifikasi  hukum  yang  mempunyai  tujuan  luhur,  yaitu  menciptakan kepastian  hukum  dan  mempertahankan  nilai  keadilan  dalam  subtansi  hukum  tersebut. Penerapan  sanksi  dalam  penegakan  hukum  untuk  mengatur  seseorang  sebagai  subyek hukum  haruslah  memiliki  rasa  perikemanusiaan  dalam  menghargai  harkat  dan  martabat hidup  seseorang  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di  dalam  Pembukaan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan sanksi hukum sebagai akibat  dari  adanya  pelanggaran  ketentuan  undang-undang  telah  menciptakan  adanya perdebatan sampai dengan saat ini.
Hukuman mati dipercaya  sebagai hukuman tertua dan juga terberat yang ada dan masih  diadopsi  oleh  beberapa  negara  didunia  termasuk  di  Indonesia.  Hukuman  mati merupakan  suatu  hukuman  yang  divoniskan  oleh  pengadilan  sebagai  bentuk  hukuman terberat kepada seseorang sebagai sanksi atas kejahatan yang telah dilakukannya. Hal ini tidak terlepas dari isu hukuman mati  yang divoniskan terhadap  kejahatan-kejahatan luar biasa yang selalu menimbulkan pro dan kontra terkait hukuman mati di Indonesia.
Tindak pidana pembunuhan berencana adalah salah satu jenis kejahatan terberat yang dirumuskan  dalam  KUHP  yang  diancam  dengan  pidana  mati.  Ancaman  pidana  ini merupakan suatu bentuk pembalasan atas perbuatan seorang pelaku yang merencanakan matinya orang lain. Sangat diharapkan dengan adanya pelaksanaan hukuman mati dapat menimbulkan  rasa  takut  dan  jera  bagi  setiap  pelaku  tindak  pidana  yang  melakukan pembunuhan  berencana.  Pembunuhan  berencana  sendiri  diatur  dalam  pasal  340  KUHP yang berbunyi “ Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang  lain,  diancam karena  pembunuhan dengan rencana ( moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu dan paling lama dua puluh tahun”.
Penerapan hukuman adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  berperilaku  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara.  Semua  hal  tersebut  telah  di  atur  dalam  hukum  dan berhubungan  dengan  hukum.  Untuk  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  dengan masyarakat  perlu  dilakukan  kodifikasi  hukum  untuk  menciptakan  kepastian  hukum  dan mempertahakan  nilai  keadilan  dari  subtansi  hukum  tersebut.  Dan  sekalipun  telah terkodifikasi, hukum tidak dapat bersifat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan  masyarakat.  Apalagi  yang  berkaitan  dengan  hukum  publik  karena  bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.
Proses perkembangan hukuman mati dari abad ke abad sampai pada jaman modern saat sekarang ini dapat dianggap sebagai salah satu indikasi atau ukuran mengenai arah kemajuan  dari  perkembangan  kehidupan  budaya  manusia  dari  tahun  ke  tahunnya. Pelaksanaan  hukuman  mati  sangat  bervariasi  serta  tergantung  pada  masyarakat  atau negaranya, tradisi, tingkat kepercayaan, tingkat kebudayaan dan lain sebagainya.
Perkembangan pemidanaan hukuman mati di Indonesia sepatutnya tidak terlepas dari struktur  sosial-budaya  masyarakat  yang  menyangkut  nilai-nilai  keadilan  yang  hidup  dan berkembang  di  tengah  masyarakat.  Semuanya  harus  dapat  mengikuti  kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselaraskan dengan pola pandangan kebijakan hukum yang dirumuskan  dalam peraturan  perundang-undangan. Mereka yang tidak menyetujui
hukuman  mati  harus  memiliki  argumentasi  yang  komprehensif,  logis  serta  dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya dalam hal mengganti hukuman mati dengan hukuman lainnya yang sama beratnya.
Hukuman  mati  sangat  bertentangan  dengan  perkembangan  peradaban  bangsa- bangsa  di  dunia  saat  ini.  Negara-negara  yang  demokratis  menjadikan  HAM  sebagai indikator  kemajuannya.  Makin  beradab  sebuah  bangsa  maka  semakin  menghargai  yang namanya hak asasi manusia. Bagi mereka hukuman mati menyebabkan munculnya berbagai pelanggaran HAM lainnya seperti penyiksaan psikologis yang kejam dan tidak manusiawi. Namun hukuman mati dapat saja diterapkan sejauh membela hak asasi dari warga negara yang  lain  dan  diterapkan  kepada  penjahat  tindak  pidana  yang  melampaui  batas kemanusiaan, mengancam hidup banyak orang, merusak tata kehidupan dan peradaban manusia dan diatur sesuai dengan aturan yang berlaku.
HAM  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  keberadaan  manusia  sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setiap HAM memiliki kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk di hormati secara timbal balik dan tugas pemerintah adalah untuk melindungi,  memajukan  dan  menegakkannya.  Di  dalam  konstitusi  negara  juga  terdapat rumusan-rumusan  tentang  HAM.  Hal  ini  dapat  dilihat  di  dalam  pembukaan  maupun  di dalam batang tubuh. Dengan adanya rumusan tersebut berarti negara mengakui adanya prinsip perlindungan hukum terhadap HAM.  Pengakuan terhadap HAM di Indonesia dapat terlihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  Tentang Hak Asasi Manusia ( UU No. 39 Tahun 1999 ) yang memberikan batasan tentang HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  yang  merupakan  prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma kaidah yang berlaku di dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Tujuan dari penelitian hukum normatif dalam penulisan ini adalah sebagai alat yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
Metode  penelitian  normatif  disebut  juga  sebagai  penelitian  doktrinal  ( doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku ( law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses
pengadilan ( law it is decided by the judge through judicial process). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa : bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  primer  berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara yang memiliki peraturan-peraturan  berupa  norma  dan  sanksi  bagi  pelanggar  hukum  yang  sudah ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini tertulis secara jelas di dalam amandemen Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Hak asasi manusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut karena seseorang tidak dapat berhenti sebagai manusia. Tidak peduli betapa jahatnya ia bertingkah laku dan betapa zalimnya ia diperlakukan.
Seiring  berkembangnya  zaman  angka  kejahatan  yang  terjadi  di  Indonesia  saat  ini mengalami peningkatan. Kejahatan tersebut tentu disebabkan oleh banyak faktor, baik dari manusianya sendiri mupun dari  pesatnya teknologi yang memperlihatkan  praktik-praktik variatif kejahatan yang dapat mengakibatkan masyarakat meniru pola kejahatan tersebut. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat. Yang dimaksud dengan sebab adalah kasusnya  dan  akibat  adalah  hukumnya.  Orang  yang  terkena  dampak  atau  akibat  akan memperoleh  sanksi  berupa  masuk  penjara  ataupun  terkena  hukuman  lain  dari  pihak berwajib. Yang mana sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diberikan terhadap pelaku tindak  pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.
Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan. Namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman  dari  kebebasan  manusia  itu  sendiri.  Sebelum  penetapan  penjatuhan  sanksi
hukuman mati, majelis hakim memiliki dasar kuat yang dapat dijadikan acuan dasar yang dapat  dipertanggungjawabkan agar terhindar dari kekeliruan. Majelis hakim  berdasarkan dari  bukti-bukti  dan  fakta  hukum  yang  telah  dilimpahkan  ke  pengadilan  dikaji  untuk kedepannya  dapat  menentukan  sebuah  putusan  terhadap  terdakwa  sebelum  akhirnya menjadi terpidana.
Tindak  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum  larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan  tersebut.  Dampak  dari  suatu  kejahatan  atau  pelanggaran  adalah pertanggungjawaban  pidana.  Definisi  dari  pertanggungjawaban  pidana  adalah  suatu perbuatan  atau  tindakan  yang  harus  dipertanggungjawabkan  secara  pidana  terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.
Pembunuhan  adalah  perampasan  atau  menghillangkan  nyawa  seseorang  yang dilakukan  oleh  orang  lain  yang  mengakibatkan  tidak  berfungsinya  seluruh  fungsi  vital anggota badan karena berpisahnya roh dengan jasad korban. Tindak pidana pembunuhan merupakan hal yang keji dan tidak berperikemanusiaan yang tentunya menyalahi hak untuk hidup  seseorang  yang  dilindungi  oleh  konstitusi.  Tindak  pidana  pembunuhan  baik  yang direncanakan maupun tidak direncanakan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku  dengan  tujuan  untuk  menghilangkan  nyawa  korban.  Dan  ini  merupakan  suatu tindakan yang melanggar hak hidup seseorang. Dolus premeditatus atau kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu dalam hal tindak pidana pembunuhan diatur dalam BUKU II KUHP mengenai Kejahatan pasal 340 yang berbunyi: “ Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan  rencana,  diancam  dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun .”
Adapun unsur subyektif dalam pasal 340 yaitu unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang yang dikehendaki dan harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa  seseorang  tanpa  dengan  sengaja  atau  bukan  tujuan  atau  maksud,  tidak  dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau  tujuan  untuk  menghilangkan  jiwa  seseorang.  Unsur  objektif  dalam  perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian orang lain, adanya hubungan sebab dan akibat ( causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain). Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain, harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
Pembicaraan  mengenai  hukuman  mati  tidak  dapat  dilakukan  seperti  waktu membicarakannya sekian ribu tahun yang lalu. Perubahan dan perkembangan masyarakat dunia membawa kepada masalah pidana mati  dalam konteks dunia abad ke-21. Jauh di waktu lampau semuanya tampak sederhana seperti rumus “nyawa dibalas nyawa”. Dalam konteks  sosial  seperti  ini,  hukuman  mati  tidak  banyak  dipermasalahkan  tetapi  sekarang keadaan tidak lagi dapat di pahami dengan cara yang sederhana seperti itu. Perkembangan peradaban membawa kita kepada peradaban yang sangat rentan ( delicate) khususnya pada waktu membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Banyak ajaran, doktrin dan lembaga diciptakan untuk menjaga kemuliaan manusia.
Pemberlakuan  sanksi  hukuman  mati  di  Indonesia  terhadap  orang  yang  terbukti melakukan perbuatan kejahatan berat melalui proses penyelesaian perkara dan diputuskan oleh  pengadilan,  berarti  negara  dapat  diartikan  mengambil  hak  hidup  terpidana. Pemidanaan  terhadap  kejahatan  tindak  pidana  pembunuhan  merupakan  salah  satu permasalahan yang selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas karena selalu terdapat pro dan kontra yang mengiringi pembahasan masalah tersebut. Pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan hukum yang berlaku.
Hal  ini  dibenarkan  oleh  negara  terhadap  pemberlakuan  penjatuhan  hukuman  mati menurut  undang-undang.  Sebagaimana  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia bahkan dijamin oleh Undang- Undang Dasar 1945. UUD 1945 membatasi kebebasan dan Hak Asasi Manusia dengan suatu kewajiban asasi dan kewajiban hukum. Kewajiban asasi yang dimaksud adalah kewajiban untuk  setiap  orang  wajib  menghormati  Hak  Asasi  Manusia  orang  lain  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Sedangkan  kewajiban  hukum  adalah  dimana setiap  orang  wajib  tunduk  pada  pembatasan-pembatasan  maupun  larangan  yang  telah ditetapkan undang-undang.
Hak  asasi  manusia  mempunyai  arti  penting  bagi  kehidupan  manusia  karena persoalannya berkaitan langsung dengan hak dasar yang dimiliki manusia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dalam hal hak asasi mereka yang berbeda-beda. Martabat manusia sebagai  substansi  sentral  hak-hak  asasi  manusia  didalamnya  mengandung  aspek  bahwa manusia memiliki hubungan secara eksistensial dengan Tuhannya.
Hukuman mati sampai saat ini masih dipertanyakan keabsahannya. Mengingat bahwa adanya pandangan “ hukum kodrat ” yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas atau dicabut oleh siapapun dan dalam kondisi apapun, termasuk oleh negara. Merampasnya berarti mengakhiri hidup
seseorang. Pada titik mengerikan inilah hidup seseorang sebagai manusia berakhir. Sebagai hak yang dianugerahkan Tuhan, hak hidup tidak bisa diambil oleh manusia manapun meski atas nama Tuhan sekalipun. Kewenangan mencabut hak hidup seseorang dapat dikatakan sebagai  pelanggaran  hak-hak  asasi  manusia  yang  berat,  tak  berperikemanusiaan  serta menghina martabat manusia. Hukuman ini jelas melanggar hak untuk hidup.
Dalam  kajian  teori  hak  asasi  manusia  yang  dikemukakan  oleh  D.F  Schelten,  harus dibedakan antara hak asasi ( mensenrechten) dan hak dasar (groundrechten). Menurutnya hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia konsekuensi sebagai manusia sehingga tugas negara  sebagai  pengawal  ( guidance)  tidak  boleh  mengurangi  dan  menghalangi  hak  itu dalam sebuah regulasi karena bersifat universal. Hak-hak seperti ini tercantum secara tegas dalam Pasal 28I UUD 1945. Berbeda dengan hak dasar yang merupakan hak yang melekat dalam diri manusia konsekuensi sebagai warga negara. Tugas dan peran negara terhadap hak ini sebagai regulator atau pengatur.
Penjatuhan hukuman mati memang bertentangan dengan pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :
1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran da hati nurani, hak  beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
2. Setiap  orang  berhak  bebas  dari  perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  atas  dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
3. Identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  dihormati  selaras  dengan perkembangan zaman dan peradaban.
4. Perlindungan,  pemajuan,  penegakan  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.
5. Untuk  menegakkan  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  sesuai  dengan  prinsip negara  hukum  yang  demokratis,  maka  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  di  jamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal diatas memang dengan tegas menerangkan setiap orang berhak untuk hidup. Namun pada pasal selanjutnya juga menerangkan bahwa setiap orang juga berhak untuk menghormati  hak  hidup  orang  lain.  Sebagaimana  yang  tertera  pada  pasal  28J  Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut :
1. setiap  orang  wajib  menghormati  hak  asasi  manusia  lain  dalam  tertib  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untu  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Penerapan  hukuman  mati  pada  dasarnya  memang  melanggar  pasal  28I  Undang- Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, untuk tidak disiksa dan seterusnya. Namun dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 di jelaskan pula bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia. Buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  tentang aturan umum yang terdapat pada Pasal 10 juga masih mencantumkan adanya pidana mati. Maka dalam hal ini penjatuhan pidana mati masih dapat diterapkan dalam kasus pembunuhan berencana.
Faktor-Faktor Penghambat Dari Penerapan  Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Hukuman mati pada saat sekarang ini masih relevan untuk diterapkan dan dijatuhkan terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  berencana.  Pelaksanaan  hukuman  mati  di Indonesia  menjadi  bahan  pembicaraan  yang  cukup  aktual  dan  polemik  yang berkepanjangan  bagi  negara-negara  yang  beradap.  Hal  ini  didasari  pada  penerapan hukuman  mati  yang  dinilai  tidak  sesuai  dengan  falsafah  negara  yang  menganut  paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun dalam  kenyataannya  penerapan  hukuman  mati  di  Indonesia  sampai  detik  ini  masih  saja dipertahankan  dan  diterapkan.  Hal  ini  didasarkan  pada  keyakinan  bahwa  semua  negara mempunyai  hak  mempertahankan  atau  membela  diri.  Yang  artinya  bisa  mengesahkan penggunaan kekerasan terhadap individu.
Dalam  tataran  konseptual,  HAM  mengalami  proses  perkembangan  yang  sangat kompleks. HAM merupakan puncak konseptualisasi dari manusia tentang dirinya  sendiri. Oleh  sebab itu, jika disebutkan sebagai suatu konsepsi maka berarti pula sebagai upaya maksimal dalam melakukan formulasi pemikiran strategis tentang hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Menjadi kewajiban negara untuk melaksanakan putusan hukuman mati yang telah berkekuatan hukum tetap. Langkah tegas tersebut perlu dilaksanakan agar tercipta keadilan dan kepastian hukum baik bagi korban, pelaku maupun bagi masyarakat. Adanya kepastian dan keadilan diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu munculnya efek jera dan  daya  tangkal.  Pelaksanaan  yang  tidak  berlarut-larut  menjadi  faktor  utama  bagi
terlaksananya penegakan hukum di Indonesia. Karena bukan hanya terkait soal kepastian hukum akan tetapi juga menyangkut soal wibawa dari sistem hukum yang berindikasi baik.
Adapun  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  pelaksanaan  hukuman  mati  menjadi lamban, yaitu :
a. Dari Segi Aspek Yuridisnya
Aspek yuridis merupakan aspek yang dominan dalam mempengaruhi lambat atau tidaknya eksekusi mati. Kaitannya dengan aspek tersebut, sebelum terpidana dieksekusi mati maka terlebih dahulu harus melewati beberapa tahapan yang semuanya itu di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda. Adapun undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati yaitu : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (UU No. 1 Tahun 1946) tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1960  (UU  No.  1  Tahun  1960)  tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (UU No. 8 Tahun 1981) tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 (UU No. 22 Tahun 2002) tentang Grasi sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 (UU No. 5 Tahun 2010) tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2002  tentang  Grasi  dan Penetapan  Presiden  Nomor  2  Tahun  1964  (UU No.  2/PNPS/1964)  tentang  Tata-Cara Pelaksanaan  Pidana  Mati  yang  Dijatuhkan  oleh  Pengadilan  di  Lingkungan  Peradilan Umum  dan  Militer  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 (Peraturan Polri No. 12 Tahun 2010) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
Faktor  yuridis  merupakan  salah  satu  faktor  yang  merujuk  kepada  berbagai peraturan perundang-undangan, yakni :
• Pasal 5 Peraturan Polri No. 12 Tahun 2010
Dalam  KUHP,  ketentuan  yang  dapat  mendorong  lambannya  pelaksanaan eksekusi mati yakni terdapat dalam Pasal 84 Ayat (4)29 KUHP, Pasal 530 UU No. 2/PNPS/1964, dan ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Polri  No.  12  Tahun  2010  yang  mengatur  bahwa  “  Persiapan  dilakukan  setelah adanya permintaan tertulis dari Kejaksaan kepada Kapolda sesuai dengan daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan “.
Pasal  lain  yang  menghambat  eksekusi  adalah  Pasal  6  Ayat  (2)  UU  No. 2/PNPS/1964 yang mengatur tentang permintaan terakhir dari terpidana. Aturan tersebut menerangkan bahwa “apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu maka  keterangan  atau  pesannya  itu  diterima  oleh  Jaksa  Tinggi  atau  Jaksa
tersebut”. Kondisi ini merupakan celah bagi aparat eksekutor untuk tidak segera mungkin  melaksanakan  eksekusi  mati.  Apalagi  pemenuhannya  tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, misalnya saja terpidana mati yang berasal dari  luar  negeri  meminta  bertemu  dengan  keluarganya  namun  keluarganya tersebut  belum sempat hadir  karena  masih dalam keadaan sakit.  Disisi  lain  UU No.2/PNPS/1964  tidak  memberikan  batas  waktu  kapan  permintaan  terpidana tersebut harus dipenuhi. Adapun perubahan dalam Peraturan Polri No. 12 Tahun 2010, tidak lagi diatur tentang permintaan dari terpidana mati.
• Pasal 264 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981/KUHAP
KUHAP  merupakan  pedoman  utama  bagi  kita  semua  dalam  melaksanakan proses peradilan di Indonesia. Secara sistematis di dalamnya diatur tentang sistem peradilan dan upaya hukum yang dapat di tempuh. Salah satu faktor penyebab lambannya pelaksanaan eksekusi mati  dilaksanakan  yakni adanya  proses upaya hukum yang ditempuh oleh terpidana mati berupa PK (Peninjauan Kembali).
Menurut Pasal 264 Ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa permintaan PK tidak dibatasi  dengan  suatu  jangka  waktu  tertentu.  Selain  itu  KUHAP  juga  tidak mengatur mengenai jangka waktu dari pemeriksaan PK tersebut. Ketentuan lain terdapat dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa permintaan PK tidak dapat  menangguhkan  maupun  menghentikan  pelaksanaan  hukuman  mati. Namun dalam kasus hukuman mati, hal tersebut kurang selaras dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 13 UU No. 5 Tahun 2010. Pasal 3 menyatakan “Permohonan Grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana kecuali dalam hal putusan pidana mati”.
Dengan adanya Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHP, yang menentukan bahwa PK hanya dapat diajukan (1) satu kali saja. Dengan demikian maka ketentuan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHP tersebut tidak  lagi  memiliki  kekuatan  hukuman,  sehingga  dapat  diartikan  bahwa permintaan  PK  dapat  diajukan  berkali-kali  atau  lebih  dari  satu  kali.  Untuk mengantisipasi dan mencegah diajukannya permintaan PK berulang kali maka MA mengeluarkan Surat Edaran No. 7 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tidak serta merta menghapuskan norma hukum. Yang mengatur PK hanya dapat dilakukan satu kali saja sebab Pasal 268 ayat (3) KUHP dibatalkan MK. Namun masih ada Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) UU No. 5 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.
5  tahun  2004  dan  perubahan  kedua  dengan  UU  No.  3  tahun  2009  yang menyatakan bahwa permintaan PK hanya dapat diajukan satu kali.
• Undang-Undang Grasi
Berlakunya UU No. 22 tahun 2002 tentang adanya permohonan Grasi menjadi penyebab  lambannya  eksekusi  mati  karena  undang-undang a  quo  tersebut membuka peluang diajukannya permohonan grasi berulang kali kepada Presiden. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a yang menyatakan bahwa  permohonan  grasi  hanya  dapat  dilakukan  satu  kali,  kecuali  dalam  hal terpidana  yang  pernah  ditolak  permohonan  grasinya  dan  telah  lewat  waktu  2 tahun  sejak  tanggal  permohonan  grasi  tersebut.  Apabila  kita  rasionalkan  maka permohonan grasi tersebut bukan hanya dapat dilakukan untuk kedua kali akan tetapi dapat dilakukan berkali-kali sepanjang penolakan tersebut telah lebih dari 2 tahun. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) permohonan grasi tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu.
Grasi merupakan salah satu kewenangan presiden yang bersifat yudisial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan. Sedangkan menurut  ketentuan  Pasal  1  angka  1  UU  No.  2  Tahun  2002,  sebagaimana  telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2010 yang berbunyi “ Grasi adalah pengampunan berupa  perubahan,  pengurangan,  peringanan  atau  penghapusan  pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden ”.

## b. Dari Segi Kebijakan Pemerintah
Kebijakan pemerintah yang menghendaki adanya penundaan kadang kala bukan hanya sekedar menunda. Akan tetapi juga dapat menghapuskan atau menggantikan hukuman mati tersebut dengan hukuman seumur hidup. Ini merujuk pada ketentuan kebijakan  pemidanaan  berupa  pengampunan  dan  penggantian  hukuman. Pembaharuan kebijakan pemidanaan berupa pengampunan dan penggantian hukuman yang diberikan oleh negara diperlukan sebagai sarana untuk mengganti hukuman mati bila  masa  daluarsa  pelaksanaan  hukuman  mati  tersebut  sudah  terlewati  namun terpidana tak kunjung dieksekusi.
c. Dari Segi Lemahnya Koordinasi Antar Institusi Terkait
Lemahnya  Koordinasi  antara  institusi  yang  terlibat  dalam  penanganan  suatu perkara sering kali terjadi  di Indonesia. Salah satunya adalah  dalam hal pelaksanaan hukuman mati. Walaupun secara yuridis Kejaksaan di beri amanat oleh Undang-undang sebagai  pelaksana  Putusan  Pengadilan,  namun  faktanya  dalam  hal  hukuman  mati pelaksanaannya  juga  harus  melibatkan  institusi  lain.  Dalam  hal  ini,  Kepolisian  selaku
pihak yang melaksanakan secara riil dan Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tempat  terpidana  ditahan  selama  menunggu  datangnya  eksekusi  mati.  Dengan demikian instansi-instansi terkait secara bersama harus membangun adanya koordinasi dalam hal pelaksanaan hukuman mati yang tidak berlarut-larut dan bertele-tele.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  penulis  maka  dapat  diambil  suatu  kesimpulan  yang  dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Menurut perspektif hak asasi manusia penjatuhan vonis hukuman mati melanggar hak hidup seseorang sebagaimana yang terdapat dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar tahun 1945. Akan tetapi dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun  1945  juga  dijelaskan  bahwa  dalam  rangka  menegakkan  hak  asasi  manusia tersebut juga harus menghormati hak asasi manusia lainnya. Dalam KUHPidana juga masih mencantumkan adanya pidana  pokok  yang salah satunya adalah pidana mati yang terdapat dalam pasal 10 KUHPidana. Penjatuhan vonis hukuman mati untuk pelaku pembunuhan berencana sudah sewajarnya diberlakukan dengan alasan bahwa kasus- kasus  pembunuhan  yang  dilakukan  ini  dinilai  sangat  keji  dan  kejam.  Penerapan hukuman  mati  terhadap  para  pelaku  kejahatan  tersebut  dinilai  tidak  bertentangan dengan HAM maupun hukum positif yang berlaku. Karena aturan perundang-undangan tentang HAM secara tegas telah menerangkan tentang adanya pembatasan terhadap hak-hak tertentu dari seorang pelaku tindak pidana. Yang mana hal ini tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan di dalam Pasal 340 KUHP tidak menjelaskan  secara  detail  tentang  jumlah  korban  yang  timbul  akibat  pembunuhan tersebut.  Jadi,  di  pidananya  para  pelaku  tindak  pidana  kejahatan  pembunuhan berencana  merupakan  salah  satu  bentuk  wujud  nyata  dari  penegakan  hukum  di masyarakat  yang  sesuai  dengan  tujuan  hukum  yaitu:  kepastian,  kemanfaatan  dan keadilan. Sehingga masyarakat dapat hidup tenteram, aman, dan damai tanpa adanya bayang-bayang kekhawatiran akan kejahatan serupa dapat terulang kembali.
2. Menjadi  kewajiban  negara  untuk  melaksanakan  putusan  hukuman  mati  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap.  Langkah  tegas  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan manfaat  agar  tercipta  keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi  korban,  pelaku  maupun masyarakat.  Pelaksanaan  yang  tidak  berlarut-larut  menjadi  faktor  utama  bagi terlaksananya  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Karena  bukan  hanya  terkait  soal kepastian hukum akan tetapi juga menyangkut soal wibawa dari sistem hukum yang berindikasi  baik.  Adapun  beberapa  faktor  yang  menjadi  penghambat  di  dalam
menegakkan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana yaitu faktor dari segi  aspek  yuridis,  undang-undang  grasi,  kebijakan  pemerintah  dan  lemahnya koordinasi antar institusi terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

## Undang – Undang
Undang - Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen 1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.
Lembar Negara Republik Indonesia No. 165 Tahun 1999. Tambahan Lembar Negara No. 3886.

## Buku
A. Istiqlal Assaad. " Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi tentang Pidana Mati)." Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Muslim Indonesia, vol. 19, no. 1 (2017):Hal. 127.
Adami Chazawi . Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh. Jakarta: PT.Raja Grafindo. 2010. Hal.
57.
Al-Hakim,  S,  dkk, Pendidikan  Kewarganegaraan:  Dalam  Konteks  Indonesia  (Malang: Universitas Negeri Malang, 2012), Hal. 60.
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Grafitti Press. Jakarta. 2006. Hal. 118.
Andi  Hamzah,  dan  A.  Sumangelipu  dalam  Hukman  Reni. Hukuman  Mati  di  Indonesia. Jakarta: Swakelola, 2015, Hal. 4.
Andrey Sujatmoko. Hukum HAM dan Hukum Humaniter. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, Hal. 26.
Anwar. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). Bandung: Cipta Adya Bakti. 1994. Hal.
89.
Bambang Poernomo dalam Yon Artiono Arba'i. Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012, Hal. 7.
Bambang Sugeng Rukmono. Hakikat  Pelaksanaan Hukuman Mati  Ditinjau  dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, Hal.13.
Budi Suhariyanto. " Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum)." Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, vol. 4, no. 2 (2015): Hal. 339.
Fransiska  Novita  Eleanora .  Eksistensi  Pidana  Mati  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana.  2012. Artikel dalam Jurnal FH.Universitas Mpu Tantular Jakarta. No. 318. Maret, Hal.13
Jacob Elfinus Sahetapy dalam Todung Mulya Lubis & Alexander Lay. Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi. Jakarta: Kompas, 2009, Hal. 220.
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif.  Citra  Aditya  Bakti. Bandung. 2007. Hal. 57.
M. Zen Abdullah. " Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia Telaah dalam Konteks Hak Asasi Manusia." Jurnal Ilmiah, Universitas Jambi (2009): Hal. 61.
Majda  El Muhtaj. Hak Asasi Manusia  dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD  1945 Sampai dengan Perubahan UUD1945. Tahun 2002. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, Hal. 2.
Mustofa hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam, Bandung, Pustaka Setia, 2013. Hal. 273.
Ridwan Arifin, dkk, Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiyaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia), Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 8 Nomor 1, Februari 2019, Hal. 127.
Tim Redaksi BIP, ed. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta:
PT. Bhuana Ilmu Populer, 2016, Hal. 199.
Jurnal
https://www.google.com/search?q=sanksi+pidana+adalah&ie=utf.hgdthkuhp8&oe=utf8& client=firefox.Diakses pada hari Kamis, tanggal 01 Januari 2023, pada pukul 20.00 WIB.
https://www.kompasiana.com/suciana0496/55547fc66523bda6144af03e/hukuman-mati- dilihat-dari-perspektif-hak-asasi-manusia.Diakses pada hari Kamis, tanggal 01 Januari 2023, pada pukul 23.00 WIB.