## Ide Bernegara dalam Konstitusi Indonesia: Rekonstruksi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pascaamandemen

## Otong Rosadi
Fakultas Hukum
Universitas Ekasakti Jl. Veteran Dalam No. 26B Padang Email: otong_rosadi@yahoo.co.uk

## Abstract
This article tries to answer the question of whether the idea of the state underlying the amendment of  the  1945  Constitution?  Then  how  to  put  this  need  in  the  context  of  (re)  construction  of statehood in the future. This writing is a description of the analysis with the normative approach of philosophical and juridical. The conclusion of this article states that the amendment of the 1945 Constitution, which was originally expected to improve the state administration system and state life, has actually reduced the ideas of the state that had originally been arranged systematically and directed by the founders of the state. The fifth amendment of the 1945 Constitution should be placed  as  the  great  effort  of  the  Indonesian  nation  to  restore  the  1945  Constitution  to  its authenticity,  as  the  document  of  the  establishment  of  the  State,  the  milestone  of  the  nation's achievement  /  goal,  the  ideals  and  goals  of  the  state,  as  well  as  the  philosophy,  values,  a fundamental constitution.
Keywords: Ideas of State; Reconstruction; Constitution

## Abstrak
Artikel ini mencoba menjawab pertanyaan apakah ide bernegara yang menjadi dasar amandemen UUD  1945?  Lalu  bagaimana  menempatkan  keperluan  ini  dalam  konteks  (re)konstruksi ketetanegaraan  ke  depan.  Penulisan  ini  merupakan  deskripsi  analisis  dengan  pendekatan normatif filosofis dan yuridis. Kesimpulan artikel ini menyebutkan bahwa Perubahan UUD 1945 yang awalnya diharapkan mampu memperbaiki sistem ketatanegaraan dan kehidupan bernegara ternyata justru mereduksi ide-ide bernegara yang awalnya telah disusun secara sistematis dan terarah oleh para pendiri negara. Perubahan Kelima UUD 1945, haruslah ditempatkan sebagai ikhtiar besar bangsa Indonesia untuk mengembalikan UUD 1945 kepada kesejatiannya, sebagai dokumen  pendirian  Negara,  tonggak  pencapaian/perjalanan  bangsa,  cita-cita  dan  tujuan bernegara, dan sekaligus filosofi, nilai, asas (prinsip utama) dan kaidah ketatanegaraan yang bersifat fundamental.
Kata kunci: Ide Bernegara; rekonstruksi; Undang-Undang Dasar

## A. PENDAHULUAN
Ide  (Bernegara)  dan  Konstruksi  Undang-Undang  Dasar  1945  penting untuk  dikaji  dengan  beberapa  pertimbangan. Pertama ,  perkembangan  sosial
Volume 1 No. 2, Januari 2018 P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at : http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index
kemasyarakatan,  politik  kenegaraan,  ekonomi,  budaya  dan  pergaulan internasional  terus  berubah  bahkan  sangat  dinamis. Kedua ,  Perubahan  UUD 1945  pascareformasi  ditandai  (bersamaan  dengan)  konsolidasi  demokrasi  dan ketatanegaraan  yang  juga  dinamis. Ketiga ,  ide  bernegara  disatu  sisi  dan konstruksi (isi) konstitusi juga terus dikaji, diteliti, ditulis dan disoal oleh banyak kalangan selama masa transisi dan konsolidasi ketatanegaraan pasca reformasi ini.
Dewasa ini, setelah dua dasawarsa pascareformasi sejak 21 Mei 1998 lalu. Keseharian  kita  disuguhi  berita  tentang  kekerasan  atas  dasar  agama, penghakiman  massa  yang  hampir  tak  indahkan  keadaban,  tercabiknya kebersamaan  sebagai  satu  bangsa  –  bahkan  oleh  hal-hal  sepele. Dipertontonkannya sikap mau menang sendiri hingga kecenderungan ‘menang- kalah’  dalam  perilaku  politik,  bahkan  dalam  lelaku  keseharian.  Serta  terasa makin jauhnya keadilan di tengah masyarakat yang dianugrahi sumber-sumber daya yang melimpah ruah- sehingga di negeri kaya ini, ada pemeo ‘orang miskin dilarang sakit.’
Sejak  reformasi  yang  mengakhiri  rezim  orde  baru,  Pancasila  nyaris  tak terdengar, BP-7 yang diberi kewenangan dan tugas menyelenggarakan P-4 juga telah  dibubarkan 1 .  Pancasila  pun  redup,  surut  ke  belakang  tak  nampak menghiasi  panggung  politik  yang  cenderung  berpola  50%+1,  di  gegap gempitanya ekonomi pasar yang tak berkeadilan, juga tak hadir di kepribadian lelaku sebagian kita yang tak lagi menjunjung keadaban. 2
Sementara  itu,  dipergaulan  kekinian-global,  kita  merasa  dan  mencatat banyak  hal:  lahirnya  generasi  Y,  anak-anak  yang  sangat  melek  IT  namun terkesan abai untuk urusan sosial kemasyarakatan (apalagi politik kenegaraaan
1 Dimulai  dengan  ditetapkannya  Keterapan  MPR  Nomor  XVIII/MPR/1998  tentang Pencabutan  Keterapan  MPR  Nomor  II/MPR/1978  tentang  Pedoman  Penghayatan  dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa)
2 Bandingkan  dengan  Catatan  Sulastomo.  (2014). Cita-cita  Negara  Pancasila:  Redupnya Pancasila  Hilangnya  Jati  Diri  Bangsa. Jakarta:  Kompas,  hlm  vi,  hlm.  22,  hlm.  24,  dan  banyak halaman lainnya.
dan kebangsaan); perkembangan teknologi yang  nyaris berubah ditiap helaan nafas;  ekonomi  pasar  bebas  yang  terus  menuju  globalisasi  ekonomi;  mulai ditinggalkannya aliran-aliran pemikiran besar (filsafat dan ideologi negara: baca kapitalisme dan sosialisme) mulai “kiri  baru” Anthony Giddens menawarkan jalan  ketiga,  atau  tawaran  konsep  Negara Kesejahteraan  hingga tawaran  baru kesepakatan kepentingan global (demokrasi, keterbukaan, pembangunan yang adil, kesejahteraan rakyat, ketaatan pada hukum, penghormatan terhadap hak asasi  manusia,  pengeloaan  lingkungan  hidup,  desentralisasi,  hingga peningkatan kualitas pendidikan). 3
Berdasarkan  kecenderungan  ini,  maka  tinjauan  atas  ide-ide  (konsepsi) bernegara  serta  filsafah  dasar  bernegara  dan  pandangan  hidup  bangsa  yang mempengaruhinya haruslah dilakukan. Bukan hanya karena melihat tantangan dan  kebutuhan  kita  saat  ini,  namun  juga  karena  cabaran  dan  keperluan  bagi bangsa dan negara Indonesia dewasa ini hingga kelak dikemudian hari. 4
Soal mulai lunturnya Pancasila, filsafah dasar bernegara dan pandangan hidup bangsa, banyak menjadi keprihatian sekaligus kepedualian untuk kembali menguatkannya.
Ketua  MPR  (2014-2019)  Zulkifli  Hasan  menyampaikan  kerisauannya: “Satu  per  satu  sila  dalam  Pancasila  sudah  ditinggalkan.  Yang  paling  terlihat adalah sila keempat dan kelima. Ini tidak boleh kita biarkan dan sudah saatnya bagi bangsa Indonesia untuk kembali kepada Pancasila”. 5 MPR lalu membentuk Badan Kajian MPR, selain terus sosialisasikan 4 Pilar.
3 Franz Magnis-Suseno. (2006). “Keluar dari Kungkungan Ideologi” dalam Berebut Jiwa Bangsa: Dialog, Perdamaian dan Persaudaraan . Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 157-162 4 Tukiran  Taniredja.  (2016). Indonesia  Negara  Paripurna. Purwokerto:  Universitas Muhammadiyah  Purwokerto,  Menuliskan  sejarah  panjang  bangsa  ini  mencatat  dengan  tinta emas  kejayaan  di  masa  Kerajaan  Majapahit,  Kerajaan  Sriwijaya,  lalu  Kerajaan  Islam  Melayu hingga Kerajaan di Semenanjung Melaka
5 Zulkifli  Hasan.  (2016). Pancasila:  Dalam  Perspektif  Khalayak  dan  Sosial  Media. Jakarta: Sagung Seto, hlm. 35
Pada  perkembangannya  kemudian  Presiden  Joko  Widodo  merespons kondisi  ini  melalui  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017  tentang  Unit  Kerja Presiden- Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) 6 .
Sekaitan ini, menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah ide bernegara ini masih menjadi dasar amandemen UUD 1945? Lalu bagaimana menempatkan keperluan ini dalam konteks (re)konstruksi ketetanegaraan ke depan?

## B. PEMBAHASAN
1. Pandangan  Hidup,  Dasar  Filosofi  Negara,  dan  Norma  Hukum Fundamental
Proklamasi Kemerdekaan RI ke-72. Proklamasi Kemerdekaan merupakan ‘ titik  kulminasi ’  perjuangan  bangsa  Indonesia  dalam  melepaskan  dirinya  dari belenggu  penjajahan  untuk  menjadi  bangsa  yang  merdeka  dan  berdaulat. Proklamasi  kemerdekaan  merupakan  putusan  politik  tertinggi  dari  bangsa Indonesia ( de hoogste politieke van de indonesischenatie ), yang atas dasar inilah lahir Negara Indonesia.
Guna  menyelenggarakan  tatanan  bernegara  sebagaimana  layaknya negara  bangsa  ( nation  state )  yang  baru  saja  merdeka.  Sehari  kemudian,  18 Agustus  1945  PPKI  mengadakan  sidangnya  yang  pertama,  dalam  Sidang  ini antara lain berhasil  mengesahkan UUD Negara Kesatuan  RI  yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan UUD 1945, terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu bagian pembukaan  dan  batang  tubuh.  Bagian  pembukaan  berisikan  pokok-pokok pikiran  yang  tersusun  atas  4  (empat)  alinea,  sedangkan  bagian  batang  tubuh
6 Secara garis besar, UKP-PIP menyelenggarakan fungsi: (a) Perumusan arah kebijakan umum  pembinaan  ideologi  Pancasila;  (b)  Penyusunan  garis-garis  besar  haluan  ideologi Pancasila  dan road  map pembinaan  ideologi  Pancasila;  (c)  Koordinasi,  sinkronisasi,  dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; (d)  Pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi  Pancasila;  (e)  Pemantauan,  evaluasi,  dan  pengusulan  langkah  dan  strategi  untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan (f)  Pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
tersusun atas 16 bab yang berisikan 37 pasal, ditambah 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.
Pada  alinea  keempat  Pembukaan  UUD  1945  itu  tercantum  rumusan pancasila sebagai dasar Negara RI yang meliputi sila-sila: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;  (5)  Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
Sejak  tanggal  18  Agustus  1945,  Pancasila  telah  menjadi  Dasar  Falsafah Negara  ( Fhilosofische  Grondslag ),  Ideologi  Negara,  dan  Pandangan  Hidup ( Weltanschauung ) bangsa Indonesia. Istilah-istilah tersebut bisa dimaknai dengan merujuk pada Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Dalam Pidato tersebut, Bung Karno menyebut istilah “ Fhilosofische Grondslag” sebanyak 4 kali plus satu kali menggunakan istilah ‘ Filososofische principe ’; sedangkan isitilah “ Weltanschauung” disebut  31  kali.    Istilah  “ Fhilosofische  Grondslag” ia  didefinisikan  sebagai “fundemen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam- dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka.” Sedangkan frasa  “untuk  di  atasnya  didirikan  gedung  Indonesia  Merdeka”  menjelaskan bahwa  Pancasila  sebagai    “ Fhilosofische  Grondslag” merupakan  padanan  dari istilah “Dasar Negara”. Jadi, pengertian Pancasila sebagai “dasar negara” tak lain adalah Pancasila sebagai “Dasar Filsafat atau Falsafah Negara”. 7
Sebagai  Dasar  Filsafat  Negara,  maka  Pancasila  menjadi  juga  bintang pemandu ( leitstar ) sekaligus menjadi batu uji bagi Tatanan Hukum Indonesia. Sebagai  bintang  pemandu  ( leitstar ),  sebagaimana  disebut  Bung  Karno  atau menurut Nawiasky sebagai Staatfundamentalnorm (norma fundamental negara), Pancasila  mempunyai  kedudukan  dan  fungsi  sebagai  sumber  segala  sumber
7 Yudi Latif. (2015). Revolusi Pancasila. Bandung: Mizan, hlm.  31-32
hukum,  sebagai  cita  hukum,  sebagai  sumber  moral  (etika)  dan  norma berkehidupan berbangsa dan bernegara.
Mengenai  hal  ini  relevan  disampaikan  pandangan  Soetandjo Wignjosoebroto,  yang  menyebutkan  bahwa  Pancasila  sebagai Grundnorm merupakan  dasar  pengujian  bagi  pembentukan  hukum  nasional,  baik  bagi pembentukan hukum yang berasal dari modal dasar hukum kolonial yang telah dikaji  ulang  berdasar Grundnorm Pancasila 8 maupun  untuk  hukum  nasional yang harus berakar, berangkat dan diangkat dari hukum adat, yang merupakan pencerminan dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita- cita  moral  yang  luhur  yang  meliputi  suasana  kejiwaan  serta  watak  bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 9
UUD 1945 adalah sebagian hukum dasar yang tertulis, di sampingnya itu masih  ada  hukum  dasar  yang  tidak  tertulis,  yaitu  Konvensi  ketatanegaraan. Sebagai (norma) hukum dasar, maka UUD 1945 itu haruslah:
a) Bersifat mengikat terhadap: Pemerintah, setiap Lembaga Negara/Masyarakat, setiap WNRI dan penduduk di RI.
b) Berisi  norma-norma:  sebagai  dasar  dan  garis  besar  hukum  dalam penyelenggaraan negara yag harus dilaksanakan dan ditaati.
c) Merupakan  sumber  hukum  tertulis  (tertinggi)  Setiap  produk  hukum (seperti  Ketetapan  MPR,  Undang-undang,  Peraturan  Pemerintah
8 Soetandyo Wignjosoebroto. (1995). Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik  dalam  Perkembangan  Hukum  di  Indonesia. Jakarta:  Rajawali  Press,  hlm.  238;  Yang dimaksud dengan Grundnorm atau basic norm atau fundamental norm adalah norma yang tertinggi yang berlakunya tidak bersumber dan tidak berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, tetapi berlakunya  secara ’presupposed’ yaitu  ditetapkan  terlebih  dahulu  oleh  masyarakat  (telah diasumsikan terlebih dahulu).  Maria Farida Indrarti S. (2007). Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Jilid I. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 22; Untuk wacana lebih lanjut lihat dalam Hans Kelsen. (1961). General Theory of Law and State. New York: Russel & Russel, hlm. 112- 113. Dalam konteks Indonesia, karena Pancasila tercantum juga dalam Pembukaan UUD 1945, maka  Pancasila  merupakan staatsfundamentalnorm bagi  negara  Indonesia,  sebagaimana dimaksud oleh Hans Nawiasky.
9 Soetandyo. Ibid ., hlm. 242
Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda) dan setiap kebijaksanaan Pemerintah berlandaskan UUD 1945.
d) Batu  uji  apakah  norma  hukum  yang  lebih  rendah  sesuai  dengan ketentuan  UUD  1945.    Uji  konstitusional  ini  dilakukan  melalui mekanisme Pengujian Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dan pengujian  peraturan  perundang-undang  di  bawah  undang-undang oleh Mahkamah Agung.

## 2. Ide-Ide Bernegara Pancasila
Ide adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran. Ide berasal dari kata idea atau gagasan, konsepsi atau cita-cita 10 . Ide dalam artikel ini tentu saja ide- ide  bernegara  atau  yang  lazim  disebut  dengan staatsidee .  Di  pelbagai  tulisan staatsidee ini disebut juga sebagai Cita Bernegara.
Di satu sisi cita negara atau konsepsi bernegara mengisi konstitusi suatu negara, dan di sisi lain pengaturan konstitusi suatu negara menentukan konsepsi bernegara.  Bagir  Manan  menyebutkan  bahwa  secara  sosiologis  selalu  ada hubungan  timbal  balik  antara  keduanya.  Dengan  menyebutkan  contoh  UUD Amerika  Serikat  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  konsep  kenegaraan Montesquieu 11 .
Ide bernegara Pancasila merupakan hasil penggalian para Pendiri Bangsa, yang  juga  dipengaruhi  oleh  suasana  sosial,  politik,  ekonomi,  budaya,  ilmu pengtahuan dan pergaulan internasional. Meski demikian ide negara Indonesia tentu  saja  dipengaruhi  oleh Filosofische  grondslag dan weltanschauung bangsa Indonesia.
Filsafat,  sendiri  dapatlah  disebut  sebagai  cara  melihat  tempat  manusia dalam masyarakat. Mengenai posisi atau tempat atau eksistensi manusia dalam
10 KBBI online
11 Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. (2015). Memahami Konstitusi: Makna dan Atualisasi. Jakarta: Rajawali,  hlm. 55-56
masyarakat ini menghasilkan cara pandangan tentang ‘posisi dirinya di tengah masyarakat’. Mengenai hal ini secara panjang lebar Soediman Kartohadiprodjo, menguraikan tempat manusia dalam masyarakat. Menurutnya pandangan yang menyebutkan bahwa manusia terlahir otonom, bebas dan terpisah dari individu lainnya ( indivindualisme ) tidaklah tepat. Panjang lebar Soediman Kartohadiprojo menjelaskan pandangan individualisme (manusia lahir bebas dan sederajat- free and  equal ).  Pandangan  ini  kemudian  melahirkan  sosialisme,  yang  melulu berpandangan  bahwa  manusia  meruapakan  bagian  dari  masyarakat.  Manusia dilahirkan  sebagai  makhluk  yang  hidup  bersama  dengan  sesamanya. 12 Soediman  menyebut manusia adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial yang dwitunggal. Pada akhir tulisannya, Soediman menyebutkan bahwa:
“ Summa  summarum :  manusia  itu  tidak  dapat  dilepaskan  dari kepribadiannya:  tiap  manusia  dilahirkan,  diciptakan  oleh  Yang  Maha Kuasa  dengan  dan  untuk  kepribadiannya;  tetapi  sekaligus  kepribadian itu  baru  terwujud  dalam  suatu  pergaulan  hidup  yang  sebaliknya  baru terwujud  pula  dengan  dihargai  dan  dilindungi  kepribadian  individu- warga di dalamnya terdapat suatu sifat kedwitunggalan antara individu dan kesatuan pergaulan hidup.” 13
Berangkat dari pandangan Soediman ini, maka manusia Indonesia sekali pun  berbeda  suku,  ras,  agama,  haluan  politik,  dan  kepentingan  tetap memandang dirinya sebagai bagian dari keluarga, yang mendasarkan pada jiwa kekeluargaan:  kesatuan  dalam  perbedaan:  perbedaan  dalam  kesatuan  atau kedwitunggalan ( a two – entity ). 14
12 Soediman Kartohadiprodjo. (1965).  “Penglihatan Manusia tentang Tempat Individu dalam Pergaulan Hidup (suatu masalah)”, dalam Kumpulan Karangan. Jakarta: PT Pembangunan, hlm. 39 13 Ibid. , hlm. 40 14 Soediman Kartohadiprodjo. “Pantja Sila Suatu Usaha Pertjobaan Mendekati Problema Sekitarnya ”, dalam Kumpulan Karangan, Ibid ., hlm. 85 dan 90; Bandingkan pula dengan B. Arief Sidharta.  (2006).  “Filsafat  Hukum  Pancasila” ,  Makalah  Bahan  Kuliah  Filsafat  Hukum .  Bandung: UNPAR, hlm. 2, yang menyebutkan manusia diciptakan Tuhan dengan kodrat sebagai makhluk bermasyarakat. Artinya kehadiran manusia di dunia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya.  Dalam  kebersamaan  itu,  tiap  manusia  memiliki  kepribadian  yang  unik  yang membedakan  yang  satu  dengan  yang  lain.  Keseluruhan  pribadi-pribadi  dengan  keunikannya masing-masing mewujudkan satu kesatuan, yakni kemanusiaan. Dalam masing-masing pribadi yang  unik  itu  terdapat  atau  terjelma  kemanusiaan.  Karena  itu,  kehadiran  manusia  dalam kebersamaannya memperlihatkan kodrat adanya kesatuan atau kesamaan, yakni kemanusiaan
Dalam  konteks  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara, manusia  Indonesia  pada  dasarnya  adalah  makhluk  pribadi  (privat-pribadi), makhluk bersama dalam kelompoknya (komunitas)  dan sekaligus juga makhluk bermasyarakat  (publik). Privat-komunitas  dan  publik ,  secara  simplisi  dapat juga digambarkan sebagai saya, kami dan kita . Saya, Penulis, berasal dari suku Sunda  dan  Muslim  (kami),  dan  kami  merupakan  bagian  dari  warga  negara Indonesia (kita).
Karenanya ikhtiar para pendiri bangsa, termasuk penggalian Bung Karno, atas perjalanan panjang masyarakat Indonesia, lalu kenyakinan dan kehendak untuk  berbangsa  yang  satu,  menghasilkan  pula  ide  bernegara  yang  menjadi penopang  bagi  struktur  (bangunan)  Negara  Indonesia  merdeka.  Bangunan kenegaraan Indonesia dibangun tidak hanya dari upaya penggalian atas nilai- nilai, idea, dan konsepsi asli bangsa Indonesia, namun juga yang berasal dari ide- ide yang berkembang pada saat negara ini didirikan. Beberapa ide atau konsepsi bernegara itu adalah 15 :
1. Konsepsi  kenegaraan  yang  asli  yang  berasal  dari  masyarakat  bangsa Indonesia .  Misalnya  Prinsip  religiusitas  (Ketuhanan  yang  Maha  Esa), Prinsip  Gotong  Royong,  kesatuan  dalam  keragaman  (Persatuan Indonesia),  hak-hak  komunitas  masyarakat  dan  pengakuan  atas  satuan hukum adat.
2. Konsepsi kenegaraan  yang  berasal dari  pemikiran Barat (aliran-aliran pemikiran  yang  berkembang  saat  itu) 16 .  Misalnya  Sistem  Pemerintahan
Republik ( respublica ), Prinsip pembagian kekuasaan ( Checks and Balances
dalam  pribadi-pribadi  yang  unik,  yang  berbeda.  Jadi,  kesatuan  dalam  perbedaan.  Sebaliknya, kebersamaan itu memperlihatkan kodrat kepribadian yang unik, yakni perbedaan-perbedaan, di dalam  kesatuan  kemanusiaan.  Jadi,  perbedaan  dalam  kesatuan.  Dalam  Lambang  Negara Republik Indonesia, kodrat itu dirumuskan dalam seloka: “Bhineka Tunggal Ika”.
15 Bandingkan dengan Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. (2015). Memahami Konstitusi: Makna dan Atualisasi. Jakarta: Rajawali, hlm. 57-58
16 Pak Bagir, menyebutkan ada dua paham Barat yang hendak dipadukan dalam asas dan norma UUD 1945 yaitu paham-paham atau praktik liberalisme dan sosialisme.
System , Trias  Politica,  Scheiding  van  de  Macht ),  Perlindungan  hak  asasi manusia ( Grondrechten ).
3. Konsepsi kenegaraan yang berasal dari Ajaran Islam . Misalnya Prinsip Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  keharusan  meneguhkan  keadilan  untuk sesama, Prinsip Bermusyawarah dalam mengambil keputusan, marsalihul mursalah (Keadilan Sosial untuk semua) , dan lain-lain.
4. Konsepsi  atau  ide-ide  yang  ada  dan  bertumbuh  kemudian .  Misalnya konsepsi  negara  kesejahteraan,  transransi, good  government,  and  Clean Governance .
Pertama-tama,  ide-ide  atau  konsepsi  Bernegara  Pancasila  dapat  kita temukan dalam Pembukaan UUD 1945, yang sekaligus juga menjadi Cita hukum ( Rechtsidee )  Negara  Republik  Indonesia.  Bahwa  dasar  dari  berdirinya  Negara Indonesia  ( Staatsfundamental  norms )  adalah:  Ketuhanan  yang  Maha  Esa, Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab,  Persatuan  Indonesia,  Kerakyatan  yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dan Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat Indonesia. 17 Dalam  berbagai  tulisan  saya menyebut kelima sila dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai lima prinsip utama (bernegara)  Indonesia.  Sedangkan  prinsip-prinsip  lainnya  yang  dapat  kita simpulkan dari Pembukaan dan Struktur UUD 1945 adalah 18 :
1. Prinsip Negara berdasar atas hukum ( rechtstaat )
2. Prinsip Negara berdasar konstitusi (Nomokrasi)
3. Prinsip Negara demokrasi (Demokrasi)
4. Prinsip pembagian kekuasaan Negara dengan checks and balance system
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan Negara atas hak-hak dasar warga dan penduduknya
6. Prinsip  kedaulatan  Negara  yang  berbenatuk  Negara  Kesatuan  yang didesentralisasi
7. Prinsip (bentuk) Pemerintahan Negara Republik
8. Prinsip (sistem) Pemerintahan Presidensil
9. Prinsip (tanggungjawab) Negara mewujudkan Kesejahteraan
17 CFG Soenarjati Hartono, dalam Buku Prof. Dr Arief Sidharta. (2005). Bandung: Rineka Cipta, hlm 150.
18 Bandingkan dengan Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. Op.Cit ., hlm. 59

## 3. Pancasila Memandu Konstruksi UUD 1945
Sebagai  Falsafah  Negara,  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila, masihlah  sangat  relevan  menjadi Filosofische  Grondslag (dasar  bernegara)  bagi UUD 1945, sekaligus menjadi bintang pemandu ( leitstar , prinsip utama), dan lalu menjadi batu uji (juga asas utama) dalam pelaksanaannya. Masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan keperluan dewasa ini juga masih menyakini bahwa sebagai  sebuat  bangsa  kita  masih  relevan  menjadikan  Pancasila  sebagai overlapping concensus, sebagai pandangan hidup bersama ( weltanschauung ).
Pada  perkembangannya  kemudian  Perubahan  UUD  1945  yang  telah dilakukan (1999, 2000, 2001, dan 2002) dalam beberapa hal justru tidak selaras dengan Filsafat Pancasila. UUD 1945 hasil Perubahan belum sempurna sebagai suatu dokumen khas (konstitusionalism) dan disana-sini tidak sistematis (tidak selaras). Beberapa ketidakselarasan itu adalah:
Perubahan  mendasar  pertama,  penegasan  dalam  Pasal  1  Ayat  (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Ketentuan  Pasal  1  Ayat  (2)  UUD  1945  semula  berbunyi: ‘Kedaulatan  adalah  di tangan  rakyat  dan  dilakukan  sepenuhnya  oleh  MPR’. Perubahan  Pasal  1  ayat  (2) selain merupakan reposisi terhadap faham kedaulatan yang dianut UUD 1945. Bila  selama  ini  kedaulatan  rakyat  direduksi  menjadi  kedaulatan  MPR  (baca: kedaulatan  negara),  maka  Perubahan  Ketiga  dan  Keempat  UUD  1945 mengembalikan  kedulatan  kepada  rakyat  menurut  Undang  Undang  Dasar (kedaulatan  rakyat  dengan  berdasar  hukum).  Hal  ini  dipertegas  oleh  Pasal  1 Ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Namun di sisi lain malah membuat MPR, menjadi tidak jelas kedudukan, wewenang dan fungsinya. Dilihat dari segi kelembagaan  negara, MPR  yang  semula  merupakan  lembaga  tertinggi  negara pemegang  kedaulatan  rakyat,  hanya  menjadi  badan  negara  yang  merupakan rapat gabungan (joint session) dari DPR dan DPD.
Pada sisi yang lebih dalam lagi bagi saya, Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945  bertentangan  dengan  nilai  yang  dianut  dalam  sila  Kerakyatan  yang
dipimpin  oleh  Hikmah/Kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan  Perwakilan. Apalagi jika hal ini kita hubungkan dengan Pasal 6A ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat 19 .  Filosofis sila ke-4 Pancasila hakekatnya mengandung sistem demokrasi. Jika kita hendak menyamakan  dengan  demokrasi-demokrasi  yang  berkembang  di  berbagai negara, maka sistem demokrasi yang ada di dalam sila ke-4 adalah demokrasi perwakilan. Namun bagi penulis demokrasi yang terdapat di dalam sila ke-4 adalah demokrasi Pancasila.
Demokrasi  Pancasila  adalah  demokrasi  yang  secara  mutatis  mutandis harus ditetapkan secara terang di dalam Konstitusi, dan itu terlihat di dalam Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945  sebelum  amandemen.  Perlunya  penerapan demokrasi  perwakilan  yang  terkandung  di  dalam  Pancasila  dikarenakan Pancasila  merupakan Filosofische  Grondslag overlapping  concensus, sebagai pandangan hidup bersama ( weltanschauung ), sekaligus dasar dari segala hukum yang  berlaku  di  Indonesia.  Pancasila  merupakan  sumber  utama  dalam penyusunan  Konstitusi  Indonesia.  Amandemen  UUD  1945  yang  mengubah Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 A ayat (1) secara tegas telah bertentangan dengan sila ke- 4 dari pada Pancasila yang mengamanatkan demokrasi perwakilan (bagi penulis Demokrasi Pancasila).
Bagi  Penulis  Sistem  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  Republik Indonesia yang dianut oleh UUD 1945 yakni: “ Sistem Pemerintahan MPR ”, lebih dekat  dan  sesuai  dengan  Filsafat  Pancasila  yang  dianut  Indonesia”, dibandingkan  “Sistem  Pemerintahan  Negara  yang  berdasarkan  Undang- Undang Dasar” sebagaimana yang dianut oleh Pasal Pasal 1 Ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar dan Pasal
19 Terjadi  pergeseran  politik  hukum  yang  dianut  Penyusun  UUD  1945,  dengan kenyakinan bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat itu: (a) lebih demokratis,  (b)  mengindari  kooptasi  terhadap  MPR,  sehingga    pemilihan  di  MPR  dapat direkayasa,  (c)  menghidari money  politics. Ternyata  perubahan  paradigma  ini  belum  terbukti sepenuhnya, Pemilu kita belum bisa menghindari sepenuhnya politik uang. Bandingkan dengan Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, Op.Cit., hlm. 78-79
4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang  Undang  Dasar. Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Perubahan  Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perubahan mendasar (paradigmatik) berikutnya adalah MPR bukan lagi penjelmaan  seluruh  rakyat.  Paham  kedaulatan  (rakyat)  yang  bulat  dan  utuh sebagaimana dipahami kini bergeser dengan menempatkan MPR, sama dengan lembaga negara lainnya. Sistem perwakilan (rakyat) kita juga berubah menjadi sistem dua kamar (DPR dan DPD), yang ternyata juga tidak sepenuhnya sama dengan teori dua kamar sesungguhnya. MPR kini menjadi kamar ketiga, karena MPR juga badan tetap yang mempunyai struktur tetap pula.
Perubahan  lainnya  adalah  soal  kewenangan  MPR  yang  tidak  lagi menyusun  dan  menetapkan  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN). Ketiadaan GBHN dan diganti dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),  beberapa  pandangan  menyandingkannya  dengan  Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2004 tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan (SPPN) 20 . Penulis  lain,  berpandangan  tidak  adanya  GBHN  secara  teknis  tata  kelola Pemerintahan  (Negara) rasionable apalagi  jika  disandingkan  dengan  Sistem Pemerintahan  Presidensil.  Namun  demikian  ketiadaan  GBHN  sebagai  garis- garis besar haluan (yang memandu pembangunan) Negara membuat seolah- olah  Negara  dibangun  tanpa roadmap yang  jelas.  Sketsa  wajah  Indonesia  25 tahun ke depan seolah kosong dan hanya diisi setiap lima tahunan oleh visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih saja.
Dalam  pandangan  penulis  dalam  sistem  presidensial  tidak  berarti presiden sebagai penyelenggara pemerintahan (eksekutif) tidak bisa dipandu oleh  sebuah roadmap jalannya  kehidupan  bernegara  ke  depan  dan kesinambungan  antarpemerintahan  dalam  penyelenngaraan,  karena  sistem
20 Bandingkan dengan  Yessi Anggraini, Armen Yasir, dan Zulkarnain Ridlwan. (2015). “Perbandingan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Sebelum  Dan  Sesudah  Amandemen Undang-Undang Dasar 1945”, dalam Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Lihat dalam http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/589/528
pemerintahan  pada  hakikatnya  ketika  kita  berbicara  mengenai  hubungan antara eksekutif dengan legislatif termasuk soal pertanggungjawabannya. Ada tidaknya  GBHN  tidak  berhubungan  langsung  dengan  pilihan  sistem presidensial di Indonesia.
Perubahan-perubahan  yang  bersifat  paradigmatik  di  atas,  sebenarnya berkaitan  dengan  menjauhnya  Konstruksi  Ketatanegaraan  Indonesia pascaperubahan  dengan  Prinsip  dalam  sila  Keempat  Kerakyatan  yang Dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  dalam  Permsyawaratan/Perwakilan. Sistem  ‘Ketatanegaraan  MPR’  yang  merupakan  ciri  khas  bangsa  Indonesia bernegara menjadi Sistem Ketatanegaraan UUD yang dalam beberapa hal juga rancu secara ide atau konsep. Secara apik Bagir Manan, menguraikan beberapa catatan mengenai hal ini misalnya dalam buku “DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru”. 21
Perubahan  paradigmatik  lainnya  adalah  hadirnya  ayat  tambahan  dari Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945

## BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****)

## Pasal 33
(1) Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,kemandirian,  serta  dengan menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional.
****)
(5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  pasal  ini  diatur  dalam undangundang. ****)
21 Bagir Manan. (2003). DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru. Yogyakarta: FH UII Press,
Pasal 34
(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. ****)
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai dengan martabat kemanusiaan. ****)
(3) Negara  bertanggung  jawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ****)
(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  pasal  ini  diatur  dalam undangundang. ****)
Dalam  praktik  lahirnya  Pasal  33  ayat  (4)  “Perekonomian  nasional diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan  ekonomi  nasional.”  Terutama  kata  ‘efisiensi’,  membuka  jalan  bagi makin  mengarahkan  perekonomian  nasional  ke  arah  ekonomi  pasar  (bebas). Membuka  seluas-luasnya  investasi  swasta  dan  pemilik  modal  asing,  serta ketergantungan pada utang luar negeri dapat menjadi pintu masuk bagi usaha pendiktean kebijakan perekonomian nasional oleh Pemilik Modal Swasta dan Asing, yang  tentu  saja  dapat  mendistorsi  sistem  perekonomian nasional  dan (sistem) kesejahteraan sosial yang tengah dikembangkan.
Peran Negara dalam bidang-bidang yang menguasai hazat hidup orang banyak haruslah diusahakan kembali, tidak saja karena sebagian masyarakat kita memang tengah berada di level tidak mampu berdikari di bidang ekonomi, namun juga karena fungsi Negara untuk menguasai hazat hidup orang banyak adalah titah dari Konstitusi. Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dirasakan akhir-akhir ini dan rencana kepemilikan proverty bagi orang asing adalah dua contoh  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  perlunya  ‘mengembalikan  sistem perekonomian  nasional  ke  khittahnya’.  Dan  MPR  dapat  mengambil  peran (dikewenangannya yang tersisa sedikit) dengan cara mengeluarkan himbauan moral untuk penyelenggara Pemerintahan Negara. Ini dapat dilakukan, paling tidak, pada saat Pidato Sambutan Ketua MPR di acara-acara resmi kenegaraan.
Catatan  lainnya  adalah  soal  keberadaan  Komisi-komisi  Negara  dan lembaga negara-pemerintahan lainnya. Ada keperluan yang mendesak untuk melakukan  evaluasi  atas  keberadaan  Komisi  Negara  dan  Lembaga  Negara- Pemerintah  dewasa  ini.  Prinsip  yang terdapat  dalam  Pembukaan  dan  dalam Undang-undang  Dasar  1945,    harus  menjadi  pedoman  penyusunannya. Terutama  prinsip  Negara  berdasar  atas  hukum  ( rechtstaat );  Prinsip  Negara berdasar  konstitusi  (Nomokrasi);  Prinsip  Negara  demokrasi  (Demokrasi)  dan Prinsip pembagian kekuasaan Negara.

## C. PENUTUP
Berdasarkan pembahasan di atas maka kesimpulan yang didapat adalah Pertama , UUD 1945 hasil Perubahan belum sempurna sebagai suatu dokumen khas  Undang  Undang  Dasar  (konstitusionalism)  dengan  disana-sini  masih ditemukan  tidak  sistematis  (kerancuan)  juga  persinggungan  dengan  ide  atau konsepsi  bernegara  yang  umum. Kedua ,  Perubahan  yang  dilakukan  terhadap UUD  1945  yang  awalnya  diharapkan  mampu  memperbaiki  sistem ketatanegaraan  dan  kehidupan  bernegara  ternyata  justru  mereduksi  ide-ide bernegara yang awalnya telah disusun secara sistematis dan terarah oleh para pendiri negara.
Adapun  saran  dan  rekomendasi  yang  dapat  disampaikan  adalah: Pertama ,  ikhtiar  untuk  menggali,  mengumpulkan,  dan  merumuskan  ide-ide (konsepsi) bernegara yang berasal pandangan hidup bangsa serta filsafah dasar bernegara  yang  mempengaruhinya  haruslah  terus  dilakukan.  Bukan  hanya karena  melihat  tantangan  dan  kebutuhan  kita  saat  ini,  namun  juga  karena cabaran  dan  keperluan  bagi  bangsa  dan  negara  Indonesia  dewasa  ini  hingga kelak. Kedua, penegakkan  norma  UUD  1945  dan  peraturan  perundang- undangan  di  bawahnya  haruslah  dilakukan  dengan  menjadikan  Pancasila sebagai ‘batu uji’ melalui Mahkamah Konstitusi ( Constitutional Review ) dan saat bersamaan juga menyiapkan Dokumen Awal Perubahan (Kelima) UUD 1945
yang komprehensif melalui kajian mendalam di MPR, dengan cara terbuka dan melibatkan  sebanyak-banyak  partisipasi  rakyat. Ketiga, Keinginan  untuk melakukan Perubahan Kelima UUD 1945, haruslah ditempatkan sebagai ikhtiar besar bangsa Indonesia untuk mengembalikan UUD 1945 kepada kesejatiannya berlandaskan  ide  bernegara.  Sebagai  dokumen  pendirian  Negara,  tonggak pencapaian/perjalanan  bangsa,  cita-cita dan  tujuan  bernegara,  dan  sekaligus filosofi,  nilai,  asas  (prinsip  utama)  dan  kaidah  ketatanegaraan  yang  bersifat fundamental. Ikhtiar besar ini tentu saja haruslah menjadi konsensus bersama (nasional)  seluruh  anak  bangsa  serta  dilakukan  sesuai  dengan  hukum ketatanegaraan Indonesia. Perubahan Kelima UUD 1945 yang mengembalikan sistem  ketatanegaraan  kepada  Hukum  Ketatanegaraan  Pancasila  adalah keperluan kita, sekarang dan di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief Sidharta. (2006). Filsafat Hukum Pancasila, Makalah Bahan Kuliah Filsafat Hukum. Bandung: UNPAR.
Bagir  Manan  dan  Susi  Dwi  Harijanti.  (2015). Memahami  Konstitusi:  Makna  dan Atualisasi. Jakarta: Rajawali.
Bagir Manan. (2003). DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru. Yogayakrat: FH UII Press.
CFG Soenarjati Hartono. (2005). Pancasila. dalam Buku Prof Dr Arief Sidharta. Bandung: Rineka Cipta.
Edi Hasyimi. (2014). Negara dan Sistem Pemerintahan Malaysia. Bandung: Lubuk Agung.
Hans Kelsen. (1961). General Theory of Law and State. New York: Russel & Russel. Krisna Harahap (editor). (2009). Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5:  Dilengkapi  Kajian  Komprehensif. Jakarta:  Dewan  Perwakilan  Rakyat Rakyat Republik Indonesia.
Maria Farida Indrarti S. (2007). Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Jilid I. Yogyakarta: Kanisius.
Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. (2000). Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung:
Alumni.
Moh.  Mahfud  MD.  (2006). Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi. Jakarta: LP3ES.
Soediman  Kartohadiprodjo.  (1965). Kumpulan  Karangan. Jakarta:  PT Pembangunan.
Soetandyo  Wignjosoebroto.  (1995). Dari  Hukum  Kolonial  Ke  Hukum  Nasional: Dinamika  Sosial-Politik  dalam  Perkembangan  Hukum  di  Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Sri  Rahayu  Oktoberina  dan  Niken  Savitri.  (2008). Butir-butir  Pemikiran  dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun. Bandung: Refika Aditama.
Sulastomo.  (2014). Cita-cita  Negara  Pancasila:  Redupnya  Pancasila  Hilangnya  Jati Diri Bangsa. Jakarta: Kompas.
Tukiran  Taniredja.  (2016). Indonesia  Negara  Paripurna. Purwokerto:  Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
Yessi Anggraini, Armen Yasir, dan Zulkarnain Ridlwan. (2015).  “Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang  Dasar  1945”,  dalam Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum Volume 9 No. 1.
Yudi Latif. (2015). Revolusi Pancasila. Bandung: Mizan
Zulkifli  Hasan.  (2016). Pancasila:  Dalam  Perspektif  Khalayak  dan  Sosial  Media. Jakarta: Sagung Seto.