Sundari  dan  Fitriah,  Tinjaun  Hukum  Terkait  Tawaran  Kredit  Tanpa  Agunan  (KTA)  Melalui  Short Message Service  (SMS), Halaman 64-76

## TINJAUAN HUKUM TERKAIT TAWARAN KREDIT TANPA AGUNAN
(KTA) MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)
Sundari 1 dan Fitriah 2
1 Universitas PGRI Palembang E-mail:  sundarinanung@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Palembang E-mail:  fitriahsyahrial@gmail.com

## Abstract
Related  to  Short Message  Service  (SMS)  received  from  banks actually  the government  has provided protection for consumers of telecommunication service users, among others through the  Regulation  of  the  Minister  of  Communication  and  Informatics  No.  5  of  2021  on  the Implementation  of  Telecommunications  (Permenkominfo  5/2021)  which  stipulates  that telecommunication service providers must store telecommunication service customer data as long as telecommunication service customers actively subscribe to telecommunication services. This research aims to see what steps can be legally taken if you feel disturbed by the  credit without  collateral  (KTA)  offer  given  through  short  messages  such  as  SMS.  The  research method  used  in  this  study  is  a  normative  method  of  law.  First,  telecommunication  service providers  are  also  required  to  keep  the  data  and  /or  identity  of  customers  secret  unless otherwise  specified  under  the  law.  Second,  violations  of  these  provisions  by telecommunication service providers will be subject to administrative sanctions that can be in the form of written reprimands, the imposition of administrative fines, temporary suspension of  attempted  activities,  termination  of  access,  police  force,  revocation  of  services;  and/or, revocation of the permit attempts.
Keywords : bank; credit; Short Message Service

## Abstrak
Short  Message  Service  (SMS)  yang  diterima  dari  bank  dalam  kebijakan  pemerintah  telah memberikan perlindungan bagi konsumen pengguna  jasa  telekomunikasi antara  lain melalui Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  5  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Telekomunikasi  (Permenkominfo  5/2021)  yang  mengatur  bahwa penyelenggara  jasa  telekomunikasi  wajib  menyimpan  data  pelanggan  jasa  telekomunikasi selama pelanggan  jasa  telekomunikasi aktif berlangganan  jasa  telekomunikasi.  Penelitian  ini bertujuan untuk melihat langkah apa secara hukum yang dapat diambil jika merasa terga nggu dengan tawaran  Kredit Tanpa Anggunan (KTA) yang diberikan melalui pesan singkat seperti SMS.  Metode  penelitian  yang  dipakai  pada  penelitian  ini  adalah  metode  normatif  hukum. Hasil  penelitian  ini adalah  penyelenggara  jasa  telekomunikasi  juga  wajib  merahasiakan  data dan/atau  identitas  pelanggan  kecuali  ditentukan  lain  berdasarkan  undang-undang.  Pada pelanggaran terhadap ketentuan tersebut oleh penyelenggara jasa telekomunikasi akan dikenai sanksi  administratif  yang  dapat  berupa  teguran  tertulis,  pengenaan  denda  administratif, penghentian  sementara  kegiatan  berusaha,  pemutusan  akses,  daya  paksa  polisional, pencabutan layanan; dan/atau, pencabutan perizinan berusaha.
Kata Kunci :. bank; kredit; SMS

## PENDAHULUAN
Dalam  era  globalisasi  seperti sekarang,  kebutuhan  akan  mengakses
suatu  informasi adalah  hal  yang  sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Informasi dibutuhkan
Sundari  dan  Fitriah,  Tinjaun  Hukum  Terkait  Tawaran  Kredit  Tanpa  Agunan  (KTA)  Melalui  Short Message Service  (SMS), Halaman 64-76
masyarakat  untuk  mengetahui  segala macam  berita  yang  terkait  dengan perkembangan  zaman.  Salah  satu  cara untuk mengakses informasi , masyarakat  menggunakan  berbagai  alat komunikasi.  Alat  komunikasi  yang seringkali  digunakan  oleh  masyarakat untuk  mengakses  berbagai  macam informasi adalah telepon seluler.
Dengan  pentingnya      informasi tersebut maka diperlukan suatu pengaturan  mengenai  hal  hal  yang berkaitan  dengan informasi  elektronik. Untuk  itu  lahirlah  Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (selanjutnya  disebut  dengan  UU  ITE) sebagai  wujud  perlindungan  hukum dan  kepastian  hukum  bagi  pengguna informasi dan transaksi elektronik.
Short  Message  Service (SMS) sebagai  salah  satu  layanan  operator yang  sering  digunakan  masyarakat untuk  berkomunikasi.  SMS  adalah suatu  fasilitas  untuk  mengirim  dan menerima  suatu  pesan  singkat  berupa teks  melalui  perangkat  nirkabel,  yaitu perangkat  komunikasi  telepon  seluler, dalam  hal  ini  perangkat  nirkabel  yang digunakan adalah telepon seluler. 1
Salah  satu  kelebihan  dari SMS adalah biaya yang murah. Selain itu SMS merupakan  metode store dan forward sehingga  keuntungan  yang  didapat adalah  pada  saat  telepon  seluler penerima  tidak dapat dijangkau,  dalam arti tidak aktif atau diluar service area , penerima  tetap  dapat  menerima  SMS- nya  apabila  telepon  selular  tersebut sudah  aktif  kembali.  Layanan  SMS yang disediakan operator  seluler  selain berfungsi untuk  berkomunikasi  dengan orang  lain,  tetapi  juga  merupakan sarana  yang  sangat  efektif  untuk melakukan  promosi,  dan  komunikasi karena  akan  langsung  dibaca  oleh pemilik  telepon  seluler.  Dalam  hal  ini berarti SMS mempunyai multifunction. 2
Biasanya      operator      seluler dalam  hal  ini  bekerja  sama  dengan Perusahaan  Penyedia  Jasa  layanan SMS Gateway untuk  melakukan promosi.  SMS Gateway adalah  sebuah software atau  aplikasi  yang  merubah proses  mengolah  SMS  dari  telepon selular  ke  Komputer  PC/  Laptop, kemudian mengolah  SMS seperti layaknya  fitur  di  telepon selular,  tetapi
2 Pra deep  Kuma r  Roy,  Jyoti  Pra ka sh  Singh, dan  Snehasish  Banerjee,  “Deep  learning  to filter  SMS  Spam,” Future Generation Computer Systems 102 (2020), https://doi.org/10.1016/j.future.2019.09.001.
Sundari  dan  Fitriah,  Tinjaun  Hukum  Terkait  Tawaran  Kredit  Tanpa  Agunan  (KTA)  Melalui  Short Message Service  (SMS), Halaman 64-76
ada  perbedaan  dari  segi  fitur,  fungsi yang bisa dibuat berdasarkan
kebutuhan bisnis. Istilah SMS Gateway d alam Permenkominfo Nomor  1 Tahun
2009 tentang pengaturan mengenai SMS
Premium  dan  SMS  Broadcast  disebut dengan SMS broadcast .
SMS Gateway tersebut  biasa digunakan oleh operator untuk menawarkan layanan kepada pengguna telepon seluler seperti : untuk mengaktifkan Ringtone , Wallpaper , bahkan  tawaran  untuk  mengikuti  kuis dan lain sebagainya.
Akhir-akhir ini banyak permasalahan  yang  timbul  mengenai layanan SMS Gateway. Berikut ini ada kutipan mengenai permasalahan mengenai layanan SMS Gateway : Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)  dan  Yayasan  Lembaga Konsumen  Indonesia  (YLKI) menemukan fakta bahwa sedikitnya 25 juta data pelanggan  telekomunikasi  di Indonesia  sudah  bocor.  Angka ini  mencapai  25  persen  dari sekitar  200  juta  pelanggan telekomunikasi  yang  terdaftar.
Fakta ini ditemukan dari sebuah  iklan  di  koran  harian nasional. Dalam iklan tersebut, perusahaan  penyedia  layanan SMS Gateway  itu  menyebutkan ‘’Menyediakan  25  Juta  data pelanggan  seluler  aktif,  valid dan  legal,  seluruh  Indonesia
untuk  SMS  promo  anda”. Sayangnya  hingga  saat  ini belum  diketahui  siapa  pihak yang bertanggung jawab membocorkan  data  tersebut. Tidak  heran  jika  kemudian banyak  pengguna  seluler  yang mengeluh  telah  dibombardir SMS promo yang cukup mengganggu.
Penyediaan 25 juta SMS Gateway yang  selama  ini  digunakan  oleh operator seluler untuk mempromosikan fitur-fitur yang berguna bagi pelanggan operator  seluler  telah  disalahgunakan oleh mereka yang tidak
bertanggungjawab atas penyalahgunaan layanan SMS Gateway tersebut.
Selain permasalahan di atas, juga terdapat berbagai macam permasalahan yang  timbul  akibat  adanya  layanan SMS  Gateway.  Permasalahan  tersebut yaitu  mengenai  adanya  SMS  Spam atau  SMS  sampah  yang  memenuhi ponsel  pelanggan.  Hal  ini  sangat meresahkan masyarakat. SMS spam  ini ada  yang  berbentuk  penipuan  atau penawaran  produk  yang  digunakan oleh perorangan atau kelompok.
Adanya SMS  Spam  atau  sampah ini  dilatarbelakangi  adanya  besarnya bonus  sms  lintas  operator  per  hari. Berdasarkan catatan  di lapangan terdapat  dua  nomor  operator  yang
Sundari  dan  Fitriah,  Tinjaun  Hukum  Terkait  Tawaran  Kredit  Tanpa  Agunan  (KTA)  Melalui  Short Message Service  (SMS), Halaman 64-76
sering  digunakan  untuk  mengirimkan penawaran  KTA.  Kedua  operator  itu adalah  Axis  dan  Tri.  Axis  memiliki penawaran gratis 10 ribu SMS per hari, sedangkan Tri 100 ribu SMS per hari. 3
Adanya permasalahan- permasalahan  di  atas,  jika  dikaitkan dengan  peraturan  perundang-undangan yang  terkait  dan  berlaku  di  Indonesia baik  mengenai  peraturan  mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang  Telekomunikasi  dan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik maupun  peraturan-peraturan  lainnya maka terdapat pelanggaran- pelanggaran  yang  telah  dilakukan. Pelanggaran  tersebut  yaitu  mengenai SMS Spam yang merugikan konsumen.
SMS  Spam  yang  dikirimkan  ke pelanggan  tanpa  izin  si  pemilik  nomor dan si pengirim pun tidak mengantongi
izin dari Badan Regulasi Telekomunikasi  Indonesia  (selanjutnya disebut BRTI)
ini melanggar Permenkominfo  No  01/2009  tentang Penyelenggaraan  Jasa  Pesan  Premium dan Pengiriman  Jasa Pesan Singkat.
Dalam  kaitannya  dengan  adanya SMS Spam yang seringkali dikirimkan
3 Doni  Isma nto,  “SMS  Spa m  Sima laka ma Strategi Pemasaran,” 2020.
oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung  jawab  terdapat  berbagai macam  keluhan  dari  sebagian  besar masyarakat yang menerima SMS Spam tersebut.  Para  pengguna  jasa  operator seluler sering merasa terganggu dengan adanya SMS Spam baik yang menggunakan  modus  penipuan  lewat permintaan  pulsa,  sms  berhadiah,  dan sebagainya.  Tidak  sebatas  keluhan, para pengguna operator telepon seluler  juga  telah  banyak  menderita kerugian  akibat  adanya  SMS  Spam tersebut.  Kerugian  yang  dialami  oleh pengguna jasa operator berupa kerugian secara materiil maupun immateriil yaitu terganggunya kenyamanan dalam penggunaan jasa operator seluler.

## PEMBAHASAN

## A. Karakteristik SMS Spam
Dalam  rangka  mencapai  untung yang setinggi-tingginya itu, para produsen/pelaku  usaha  harus  bersaing antar  pelaku  usaha  satu dengan  pelaku usaha  lainnya.  Antara  Pihak  operator satu  dengan  yang  lainnya  bersaing untuk  mencapai  keuntungan  yang sebesar-  besarnya.  Seringkali  dalam persaingan yang dilakukan  oleh  pelaku usaha  tersebut  dapat  menimbulkan kerugian bagi konsumen. Salah satunya
Sundari  dan  Fitriah,  Tinjaun  Hukum  Terkait  Tawaran  Kredit  Tanpa  Agunan  (KTA)  Melalui  Short Message Service  (SMS), Halaman 64-76
dengan  cara  mengeluarkan  produk SMS broadcast .
Layanan  SMS  yang  disediakan oleh  operator  mempunyai  kelebihan, yaitu biaya yang murah. Selain itu SMS merupakan  metode  store  dan  forward sehingga  keuntungan  yang  didapat adalah  pada  saat  telepon  seluler penerima  tidak dapat dijangkau,  dalam arti  tidak  aktif  atau diluar service  area, penerima  tetap  dapat  menerima  SMS- nya  apabila  telepon  seluler  tersebut sudah aktif kembali. 4
Layanan  SMS  yang  disediakan oleh  operator  saat  ini  mempunyai multifunction.
Selain untuk
menyediakan  fasilitas  bagi  pengguna telepon seluler untuk mengakses berbagai  macam  informasi,  tetapi  juga sebagai  sarana  bagi  pihak  operator sendiri untuk melakukan SMS broadcast yang tujuannya untuk menawarkan  berbagai macam promosi. SMS broadcast adalah  SMS  yang dikirim oleh operator yang ditujukan ke banyak tujuan. SMS broadcast tersebut berisi  berbagai  macam  penawaran. Misalnya  penawaran  untuk  mengikuti kuis, mengaktifkan  ringtone,  wallpaper sampai dengan penawaran yang bersifat
4 Roy, Singh,  da n Ba nerjee, “Deep lea rning to filter SMS Spam.”
pribadi seperti penawaran Kredit Tanpa Agunan (KTA).
SMS broadcast yang  dikirim oleh  pihak  operator  umumnya  bersifat komersiil. Konsumen seringkali dirugikan dengan adanya SMS broadcast tersebut, karena SMS tersebut tidak dikehendaki oleh konsumen.  Hal  inilah  yang  akhir-akhir ini  sering  disebut  dengan  SMS  Spam. SMS  Spam  adalah  suatu  penerimaan pesan  singkat  dari  penyedia  jasa layanan  operator  seluler,  dimana  isi dalam SMS  tersebut tidak dikehendaki oleh  pengguna  jasa  operator  dan dilakukan  secara  terus  menerus  tanpa ijin pengguna jasa operator seluler.
Dikatakan  Spam  karena  SMS tersebut  isinya  tidak  dikehendaki  oleh konsumen.  Contohnya,kita sebagai pengguna  seluler  baik  menggunakan operator apapun pasti pernah mendapatkan SMS dari operator bahkan  sering,  isi  SMS  tersebut terkadang bahkan hampir tidak penting bagi  kita,  seperti  promosi  iklan,  kuis- kuis, atau yang paling sering setiap kita selesai  mengecek  pulsa  atau  setelah menelpon  rekan,  akan  ada  kiriman SMS dari operator sekedar
Sundari  dan  Fitriah,  Tinjaun  Hukum  Terkait  Tawaran  Kredit  Tanpa  Agunan  (KTA)  Melalui  Short Message Service  (SMS), Halaman 64-76
menawarkan iklan-iklan atau ring back tone . 5 SMS  Spam  yang  dikirimkan kepada pelanggan  tanpa  izin  si  pemilik nomor  dan    si  pengirim  pun  tidak mengantongi  izin  dari Badan  Regulasi Telekomunikasi  Indonesia  (selanjutnya disebut BRTI) ini melanggar Permenkominfo  No  01/2009  tentang Penyelenggaraan  Jasa  Pesan  Premium dan Pengiriman  Jasa Pesan Singkat.
Sebagai konsumen, maka pengguna jasa operator seluler mempunyai  hak-  hak  yang  dilindungi oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang  Perlindungan Konsumen.  Hak- hak  konsumen  tersebut  diatur  pada Pasal  4,  salah  satunya  adalah  hak  atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang  dan/atau  jasa.  Dengan  adanya hak  tersebut,  maka  pengguna  jasa operator seluler mempunyai hak seperti yang  telah  disebutkan  dalam  Pasal  4 UU Perlindungan Konsumen.
SMS broadcast oleh pihak operator  diduga  melanggar  salah  satu ketentuan dalam Undang-Undang
5 Sa ra b  M.  Hameed,  “Differentia l  evolution detection models for SMS spam,” International Journal of Electrical and Computer Engineering 11, no. 1 (2021), https://doi.org/10.11591/ijece.v11i1.pp596-601.
Nomor  36  Tahun  1999 tentang
Telekomunikasi. Pada Pasal 21 Undang-Undang Telekomunikasi menyebutkan  bahwa  penyelenggara komunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan dan ketertiban          umum.
Adanya permasalahan- permasalahan  mengenai  SMS  Spam yang  merugikan  konsumen  tersebut mengundang perhatian pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan langkah preventif  maupun represif. Yang dimaksud  dengan  preventif  adalah bersifat  mencegah  agar  tidak  terjadi. Jadi  perlindungan  hukum  preventif adalah  perlindungan  hukum  dalam peraturan  perundang-undangan  yang bersifat mencegah kerugian masyarakat, dalam  hal  ini  adalah  konsumen. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan represif  adalah  bersifat  menekan  dan mengekang.  Jadi,  yang  dimaksud dengan  perlindungan  hukum  represif adalah  perlindungan  hukum  dalam bentuk  upaya  hukum  yang  dapat dilakukan  konsumen  yang  merasa dirugikan,  agar  yang  bersangkutan
Sundari  dan  Fitriah,  Tinjaun  Hukum  Terkait  Tawaran  Kredit  Tanpa  Agunan  (KTA)  Melalui  Short Message Service  (SMS), Halaman 64-76
mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi haknya.
Mengenai  SMS  Spam,  tidak  ada ketentuan  hukum  di  Indonesia  yang mengatur secara khusus tentang keberlakuan SMS Spam. SMS Spam ini dapat  dikaitkan  dengan beberapa ketentuan-ketentuan  yang relevan  yang dapat  dipergunakan  sebagai  bentuk perlindungan  hukum  terhadap  adanya SMS Spam. Adapun ketentuan- ketentuan  perundangan-undangan  yang berkaitan  dengan  upaya  perlindungan hukum  konsumen  atas  adanya  SMS Spam  adalah  Undang-Undang  no.8 tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen, Peraturan
Menteri
Komunikasi  dan  Informasi  Nomor  1 Tahun  2009  mengenai  SMS  premium dan SMS broadcast.

## B. Tanggung Gugat Pelaku Usaha
Pelaku  usaha    yang  berperan selaku  produsen  memiliki  tugas  dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan  dan  menjaga  iklim  usaha yang  sehat  untuk  menunjang  bagi pembangunan  perekonomian  nasional secara  keseluruhan.  O leh  sebab  itu, produsen  dibebankan  tanggung  gugat atas  pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban itu,  yaitu  melalui  penerapan  norma-
norma hukum, kepatutan dan menjunjung  tinggi  kebiasaan  yang berlaku di kalangan dunia usaha. 6
Kewajiban  pelaku  usaha  untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan  kegiatannya (Pasal 7 angka 1)  berarti  bahwa pelaku  usaha  terlibat dalam  melakukan  tanggung  jawab untuk  menciptakan  iklim  kondusif dalam  berusaha  demi  menunjang pembangunan nasional. Banyak ketentuan  di  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  ini  yang bermaksud  mengarahkan  pelaku usaha untuk  berperilaku  sedemikian  rupa dalam rangka menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnya di bidang usaha. Atas setiap pelanggaran yang  dilakukan oleh produsen  maka  kepadanya  dikenakan sanksi hukum, baik sanksi administratif maupun  sanksi  pidana.  Pemberian sanksi  ini  penting  mengingat  bahwa menciptakan  iklim  usaha  yang  sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. 7
Sesuai  dengan  ketentuan  yang telah  disebutkan  dalam  Pasal  7 6 Ja nus  Sida ba lok, Hukum  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia ,  4  ed.  (Jaka rta :  Citra Aditya  Ba kti, 2016).
7 Na tha na el  Gra dy,  “Ta nggung  Gu ga t  Pela ku Usa ha   Otomotif  Ata s  Kerugia n  Konsumen Akibat  Cacat  Desain,” Jurist-Diction 3,  no.  2 (2020), https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18205.
Sundari  dan  Fitriah,  Tinjaun  Hukum  Terkait  Tawaran  Kredit  Tanpa  Agunan  (KTA)  Melalui  Short Message Service  (SMS), Halaman 64-76
Undang-undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK),  maka  pelaku  usaha  yang tidak  memenuhi  kewajibannya  dapat dituntut secara hukum untuk mengganti segala kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak dipenuhinya      kewajiban  itu.  Pelaku usaha  dalam  hal  ini  penyedia  jasa layanan  operator  seluler  mempunyai kewajiban  memberikan  kompensasi atau ganti rugi atas kerugian konsumen akibat  adanya  SMS broadcast yang melanggar  hak  konsumen  yaitu  hak atas kenyamanan.
Menurut pasal 19 ayat (1) UUPK disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab  memberikan  ganti rugi  atas  kerusakan,  pencemaran, dan/atau  kerugian  konsumen  akibat mengonsumsi  barang  dan/atau  jasa yang   dihasilkan atau diperdagangkan. Sistem  tanggung  gugat  yang  terdapat pada UUPK secara garis besar merupakan  sistem  tanggung  gugat kesalahan,  dimana  diperlukan  adanya pembuktian unsur kesalahan dan
menggunakan  asas  pembalikan  beban
pembuktian. Tanggung
gugat kesalahan  dengan  pembalikan  beban pembuktian yang dianut UUPK, mengandung makna bahwa yang
berkewajiabn  untuk  membuktikan ada tidaknya  unsur  kesalahan  adalah  pihak pelaku  usaha.  Bilamana  pelaku  usaha tidak  dapat  membuktikan  bahwa  ia tidak  bersalah  atau  ia  telah  terbukti melakukan  kesalahan,  maka  pelaku usaha berkewajiban untuk memberukan ganti rugi pada konsumen. 8
Sistem tanggung gugat kesalahan dengan  pembalikan  beban  pembuktian ini  secara  eksplisit  dirumuskan  dalam Pasal 28 UUPK “ Pembuktian terhadap ada  tidaknya  unsur  kesalahan  dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  19,  pasal  22, pasal  23  merupakan  beban  dan tanggung jawab pelaku usaha.” Tanggung  gugat  kesalahan  dengan pembalikan  beban  pembuktian  ini merupakan  salah  satu  bentuk tanggung gugat  yang  dipertajam,  dengan sistem ini  posisi  konsumen  yang  dirugikan akan diperkuat dengan tidak mengabikan unsur-unsur tanggung gugat kesalahan.

## C. Penawaran Kredit Tanpa Agunan
(KTA) Melalui  SMS
8 Ari Pu rwa di, “Ta nggung Guga t Pela ku Usa ha Perik la na n Dit injau Da ri Perlindunga n Konsumen,” NORMA 1,  no.  1  (2004), https://doi.org/10.30742/nlj.v1i1.1046.
Sundari  dan  Fitriah,  Tinjaun  Hukum  Terkait  Tawaran  Kredit  Tanpa  Agunan  (KTA)  Melalui  Short Message Service  (SMS), Halaman 64-76
Pengaturan  terhadap  penawan produk Kredit Tanpa Anggunan (KTA) oleh  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan (PUJK),  yang  dalam  hal  ini  adalah bank, kita dapat merujuk pada Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  1/POJK.07/2013  Tahun  2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor  Jasa  Keuangan  (POJK  1/2013)
dan Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan  Nomor  12/SEOJK.07/2014
Tahun  2014  tentang  Penyampaian Informasi  dalam  Rangka  Pemasaran
Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan (SEOJK 12/2014).
Pada  dasarnya,  PUJK  dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan  kepada  konsumen  dan/atau masyarakat  melalui  sarana  komunikasi pribadi  tanpa  persetujuan  konsumen. 9
Yang  dimaksud  dengan  “sarana komunikasi  pribadi”  dalam  hal  ini adalah sarana komunikasi yang bersifat personal  misalnya  antara  lain  email, short message system, dan voicemail. 10
Sedangkan yang dimaksud dengan  PUJK  adalah  Bank  Umum,
9 Pera turan  Otorita s  Ja sa   Keua ngan  Nomor 1/POJK.07/2013 Ta hun 2013 tentang
Perlindunga n Konsumen Sektor Ja sa  Keua nga n, “.” (n.d.), a. Pasal 19.
10 Pera turan  Otorita s  Ja sa   Keuanga n  Nomor 1/POJK.07/2013 Ta hun 2013 tentang Perlindunga n Konsumen Sektor Ja sa
Keua nga n, .
Bank  Perkreditan  Rakyat,  Perusahaan
Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian,  Dana  Pensiun,  Perusahaan Asuransi, Perusahaan
Reasuransi,
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai,  dan  Perusahaan  Penjaminan, baik  yang  melaksanakan  kegiatan usahanya  secara  konvensional  maupun secara syariah. 11
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai hal  ini  dapat  dilihat  dalam  SEOJK 12/2014  yang  memang  tidak  spesifik membahas mengenai penawaran produk  keuangan  seperti  KTA  melalui Short  Message  Service (SMS),  tetapi memuat  beberapa  prosedur  penawaran produk dan layanan jasa keuangan oleh PUJK melalui berbagai media, termasuk SMS.
Berdasarkan  SEOJK  12/2014, PUJK, dalam hal penyampaian informasi  melalui  sarana  komunikasi pribadi  (telepon, text  message ,  email, dan  yang  dapat  dipersamakan  dengan itu)  atau  kunjungan  langsung  harus memenuhi  hal-hal sebagai berikut: 12
11 Pera turan  Otorita s  Ja sa   Keuanga n  Nomor 1/POJK.07/2013 Ta hun 2013 tentang Perlindunga n Konsumen Sektor Ja sa  Keua nga n. 12 Sura t Eda ran Otorita s Ja sa  Keua ngan Nomor 12/SEOJK.07/2014 Ta hun 2014 tentang Penyampa ia n Informa si Da la m Ra ngka Pema sa ra n  Produk  dan/ata u  La ya nan  Ja sa Keua nga n, “.” (n.d.),  a . Ba gia n V Angka  4.
Sundari  dan  Fitriah,  Tinjaun  Hukum  Terkait  Tawaran  Kredit  Tanpa  Agunan  (KTA)  Melalui  Short Message Service  (SMS), Halaman 64-76
a. Komunikasi hanya dapat dilakukan pada  hari  Senin  sampai  dengan Sabtu  di  luar  hari  libur  nasional dari  pukul  08.00  –  18.00  waktu setempat,  kecuali  atas  persetujuan atau  permintaan  calon  konsumen atau konsumen;
b. Menginformasikan  nama  PUJK dan  menjelaskan  maksud  dan tujuan  terlebih  dahulu  sebelum menawarkan produk dan/atau layanan PUJK; dan
c. Dalam  hal  PUJK  menggunakan sarana  komunikasi  pribadi  berupa telepon:
1. PUJK wajib menyediakan dan menggunakan alat rekam
suara;
2. Jika  diperlukan  sebagai  alat bukti adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh konsumen dan PUJK di pengadilan dan/atau diperlukan oleh bidang pengawas maka wajib disajikan  dalam  hasil  cetakan dan/atau surat yang ditandatangani oleh konsumen; dan
3. Alat rekam suara yang menyampaikan persetujuan konsumen yang disajikan dalam  hasil  cetakan  dapat dipersamakan dengan pernyataan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh konsumen.
Jadi, pada dasarnya PUJK memang dilarang melakukan penawaran  produk  dan/atau  layanan kepada  konsumen dan/atau  masyarakat melalui  sarana  komunikasi  pribadi,
kecuali telah ada persetujuan konsumen.  Jika  seorang  dari  pihak
PUJK  menawarkan  produk  atau  jasa keuangan  dengan  cara  menyampaikan informasi  melalui  media  seperti  SMS, email  bahkan  telepon,  maka  ia  harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan  dalam  SEOJK  12/2014, seperti,  antara  lain,  etika  waktu  yang diperbolehkan  untuk  berkomunikasi hanya dapat dilakukan pada hari Senin sampai  dengan  Sabtu di  luar  hari  libur nasional  dari  pukul  08.00  –  18.00 waktu setempat, kecuali atas persetujuan  atau  permintaan  calon konsumen atau konsumen.
Selain itu, apabila PUJK menggunakan  pihak  ketiga  dalam  hal memasarkan produk dan/atau layanannya  terdapat  juga  aturannya sebagai berikut: 13
1. PUJK  wajib  bertanggung  jawab kepada  konsumen  atas  tindakan yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga yang  bertindak  untuk  kepentingan PUJK, misalnya dalam hal memasarkan produk dan/atau layanan PUJK.
2. Pihak  ketiga  yang  melakukan pemasaran  wajib  menyampaikan semua  informasi  dan  data  yang termuat dalam ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana  dimaksud  pada  bab VI angka 4 SEOJK 12/2014.
13 Sura t Eda ran Otorita s Ja sa  Keua ngan Nomor 12/SEOJK.07/2014 Ta hun 2014 tentang Penyampa ia n Informa si Da la m Ra ngka Pema sa ra n  Produk  dan/ata u  La ya nan  Ja sa Keua nga n, .
Sundari  dan  Fitriah,  Tinjaun  Hukum  Terkait  Tawaran  Kredit  Tanpa  Agunan  (KTA)  Melalui  Short Message Service  (SMS), Halaman 64-76
3. Pihak  ketiga  yang  melakukan pemasaran  wajib  menyampaikan informasi dan data secara sederhana,  sesuai  dengan  fakta,
tidak mengandung unsur kebohongan/penipuan, dapat dimengerti  oleh  konsumen  dan tidak menimbulkan  multitafsir.

## D. Sanksi dan Langkah Hukum
Berdasarkan
POJK 1/2013,
PUJK  dan/atau  pihak  yang  melanggar ketentuan  dalam  POJK  1/2013  ini dikenakan  sanksi  administratif,  antara lain berupa: 14
a. Peringatan tertulis;
b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar  sejumlah uang tertentu;
c. Pembatasan kegiatan usaha;
d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
e. Pencabutan izin kegiatan usaha. Selain itu, jika dalam menyampaikan informasi seputar produk dan/atau layanan jasa keuangan ini  PUJK  melanggar  ketentuan  waktu komunikasi  yang  ditentukan  yaitu dilakukan
tanpa persetujuan/permintaan konsumen/calon konsumen, atau ketentuan  waktu  pada  hari  Senin sampai  dengan  Sabtu di  luar  hari  libur nasional  dari  pukul  08.00  –  18.00 waktu setempat tanpa ada
persetujuan/permintaan calon 14 Pera turan  Otorita s  Ja sa   Keuanga n  Nomor 1/POJK.07/2013 Ta hun 2013 tentang Perlindunga n Konsumen Sektor Ja sa
Keua nga n, .
konsumen/konsumen, Anda dapat menyampaikan  pengaduan  tentang  hal ini  kepada  OJK 15 dengan  dilengkapi dokumen dan informasi minimal sebagai berikut: 16
a. identitas konsumen dan/atau masyarakat;
b. alamat  surat  menyurat,  nomor telepon yang dapat dihubungi atau alamat  surat  elektronik  (email); dan
c. materi  atau  deskripsi  pengaduan berindikasi pelanggaran.
E. Hak

## Konsumen
Jasa

## Telekomunikasi
Berkaitan  SMS  yang  diterima dari  bank  sebenarnya  pemerintah  telah memberikan perlindungan bagi konsumen pengguna jasa telekomunikasi  antara  lain  melalui Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Nomor  5  Tahun  2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Permenkominfo 5/2021) yang mengatur bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib  menyimpan  data  pelanggan  jasa
15 Pera turan  Otorita s  Ja sa   Keuanga n  Nomor 31/POJK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penyelengga raa n  Laya na n  Konsumen  da n Ma sya ra kat  di  Sektor  Ja sa   Keua ngan  oleh Otoritas  Jasa  Keuangan,  “.”  (n.d.),  a.  Pasal  19 Aya t (1).
16 Pera turan  Otorita s  Ja sa   Keuanga n  Nomor 31/POJK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penyelengga raa n  Laya na n  Konsumen  da n Ma sya ra kat  di  Sektor  Ja sa   Keua ngan  oleh Otorita s Ja sa  Keua nga n, .
Sundari  dan  Fitriah,  Tinjaun  Hukum  Terkait  Tawaran  Kredit  Tanpa  Agunan  (KTA)  Melalui  Short Message Service  (SMS), Halaman 64-76
telekomunikasi  selama  pelanggan  jasa telekomunikasi  aktif  berlangganan  jasa
telekomunikasi.
17 Kemudian,
penyelenggara jasa telekomunikasi juga  wajib  merahasiakan  data dan/atau identitas  pelanggan  kecuali  ditentukan lain berdasarkan undang-undang. 18
Itu  artinya  jika  merasa  tidak pernah  memberikan  nomor  telepon Anda  pada  pihak  PUJK  (bank)  dan apabila pihak bank memperoleh nomor telepon  Anda  dari  penyedia  jasa telekomunikasi  (operator)  maka  tentu hal ini telah menyalahi aturan sebagaimana tercantum dalam
Permenkominfo 5/2021.
Pelanggaran  terhadap  ketentuan tersebut oleh penyelenggara jasa telekomunikasi  akan  dikenai  sanksi administratif yang dapat berupa: 19
a. teguran tertulis;
b. pengenaan denda administratif;
c. penghentian  sementara  kegiatan berusaha;
d. pemutusan akses;
e. daya paksa polisional;
17 Pera turan Menteri Komunika si dan Informa tika   Nomor  5  Ta hun  2021  tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, “.” (n.d.), a. Pa sa l 168 a ya t (1).
18 Pera turan Menteri Komunika si dan Informa tika   Nomor  5  Ta hun  2021  tentang Penyelengga ra a n Telekomunika si, .
19 Pera turan Menteri Komunika si dan Informa tika   Nomor  5  Ta hun  2021  tentang Penyelengga ra a n Telekomunika si.
f. pencabutan layanan; dan/atau
g. pencabutan perizinan berusaha.

## KESIMPULAN
Merujuk  pada  hasil  pembahasan yang  ada  ,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  sebagai berikut:
1. Berkaitan  SMS  yang  diterima  dari bank  sebenarnya  pemerintah  telah memberikan perlindungan bagi konsumen pengguna jasa telekomunikasi  antara  lain  melalui Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Nomor  5  Tahun  2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Permenkominfo
5/2021).
2. Penyelenggara  jasa  telekomunikasi juga wajib merahasiakan data dan/atau identitas pelanggan kecuali ditentukan lain berdasarkan undang- undang.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut  oleh  penyelenggara  jasa telekomunikasi  akan  dikenai  sanksi administratif  yang  dapat  berupa teguran  tertulis,  pengenaan  denda administratif, penghentian sementara kegiatan berusaha, pemutusan akses, daya paksa polisional, pencabutan layanan;
Sundari  dan  Fitriah,  Tinjaun  Hukum  Terkait  Tawaran  Kredit  Tanpa  Agunan  (KTA)  Melalui  Short Message Service  (SMS), Halaman 64-76
dan/atau, pencabutan perizinan
berusaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Ari Purwadi, “Tanggung Gugat Pelaku Usaha  Periklanan  Ditinjau  Dari Perlindungan Konsumen,” NORMA 1, no. 1 (2004),
https://doi.org/10.30742/nlj.v1i1. 1046. Doni Ismanto, “SMS Spam Simalakama  Strategi  Pemasaran,”
2020.
Ilmu  Komputer,  “Pengertian  SMS,”
2021.
Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia ,  4  ed. (Jakarta:  Citra  Aditya  Bakti, 2016).
Nathanael  Grady,  “Tanggung  Gugat Pelaku  Usaha  Otomotif  Atas Kerugian Konsumen Akibat Cacat  Desain,” Jurist-Diction 3, no. 2 (2020), https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.1 8205.
Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Nomor  5  Tahun 2021  tentang  Penyelenggaraan
Telekomunikasi. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  1/POJK.07/2013  Tahun 2013 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  31/POJK.07/2020  Tahun 2020  tentang  Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa
Keuangan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan.
Pradeep  Kumar  Roy,  Jyoti  Prakash
Singh,  dan  Snehasish  Banerjee,
“Deep  learning  to  filter  SMS Spam,”
Future Generation
Computer  Systems 102  (2020), https://doi.org/10.1016/j.future.2
019.09.001.
Roy, Singh, dan Banerjee, “Deep
learning to filter SMS Spam.”
Sarab  M.  Hameed,  “Differential evolution  detection  models  for SMS spam,” International Journal of Electrical and Computer  Engineering 11,  no.  1 (2021),
https://doi.org/10.11591/ijece.v1 1i1.pp596-601. Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 Tahun 2014 tentang Penyampaian  Informasi  Dalam Rangka Pemasaran
Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.