## PEMANFAATAN MODAL SOSIAL DALAM PENGUATAN PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA
Andy Arya Maulana Wijaya 1) , Anwar Sadat 2) , Nastia 3) , LM. Azhar Sa’ban 4) ,
Ansar Suherman 5) , Harry Fajar Maulana 6) , Hastuti 7) , Muhammad Rizal Ardiansah Putra 8) .
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Buton Email: bulawambona.87@gmail.com

## Abstrak
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana mengamanatkan  untuk  melindungi  masyarakat  dari  ancaman  bencana. Kebijakan  ini  juga  menjelaskan  untuk adanya  upaya  pengurangan  risiko bencana  berbasis  komunitas  masyarakat.  Nilai-nilai  modal  sosial  yang  ada pada  komunitas  masyarakat  lokal,  dipercaya  mampu  menjadi  modal  dasar dalam  membangun  desa  tangguh  bencana.  Tujuan  artikel  ini  adalah mendeskripsikan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di desa wakalambe  kecamatan  kapontori  kabupaten  buton.  Melalui  pemetaan terhadap kekuatan modal sosial masyarakat dipergunakan untuk mendukung indikator  program  desa  tangguh  bencana  (DESTANA).  Hasil  program  ini dapat dideskripsikan melalui peran modal sosial masyarakat sebagai bentuk pengetahuan  lokal,  dapat  dimanfaatkan  sebagai  sarana  mensosialisasikan pentingnya  kesadaran  akan  potensi  bencana  di  desa.  Proses  sosialisasi dilaksanakan  melalui  tiga  pendekatan  yaitu  penguatan  kelembagaan masyarakat  lokal,  pembentukan  draft  peraturan  desa  dan  kepemimpinan kepala  desa.  Dalam  pelaksanaanya,  pendekatan  ini  dipengaruhi  oleh pengetahuan  masyarakat,  sarana  dan  prasarana  pendukung  program  serta minimnya  dukungan  kesadaran  terhadap  bencana  pada  pendidikan masyarakat setempat.
Kata Kunci: Modal Sosial dan Desa Tangguh Bencana.

## A. Pendahuluan
Program  pengabdian  masyarakat  ini  dilakukan  di  Desa  Wakalambe Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton. Desa ini merupakan salah satu kawasan rawan  bencana  Kabupaten  Buton,  dimana  jenis  bencana  yang  kerap  dilaporkan melanda  desa  ini  adalah  banjir.  Jika  terjadi,  banjir  ini  menggenani  kawasan persawahan  dan  pemukiman  warga  di  salah  satu  dusun  Wakalambe.  Bahkan  di
tahun  2016  terjadi  banjir  yang skalanya  cukup  besar  dari  biasanya  sehingga menyebabkan terputusnya jembatan dan adanya pengungsian yang dilakukan oleh masyarakat dusun wakalambe.
Pada  tahun  2017,  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD) Kabupaten  Buton  telah  merencanakan  adanya  desa  tangguh  bencana  di  empat desa  dari  97  desa/kelurahan  se-Kabupaten  Buton.  Desa  tersebut  disiapkan  untuk mengantisipasi  terjadinya  bencana  alam  seperti  bencana  banjir  dan  gelombang pasang.  Desa  Wakalambe  Kecamatan  kapontori  adalah  salah  satu  dari  proyek pembentukan desa tangguh bencana tersebut.
Namun  hingga  saat  ini,  rencana  itu  masih  belum  optimal  dilaksanakan. Beberapa  hal  menjadi  indikasi  proyek  tersebut  belum  memberikan  peran pentingnya  dalam  penanganan  bencana  yang  terjadi  khususnya  tentu  di  desa wakalambe. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada Desa wakalambe salah satu dari 83 desa yang ada di kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis bencana  yang  kerap  dilaporkan  melanda  desa  ini  adalah  banjir.  Banjir  ini menggenangi  kawasan  persawahan  dan permukiman  warga  disalah  satu  dusun yakni  dusun  sehingga  menyebabkan  terputusnya  jembatan  adanya  pengungsian yang dilakukan oleh masyarakat dusun wakalambe.
Gambar 1.1. Kondisi bencana banjir di Desa Wakalambe Sumber: regional.kompas.com
Banjir  yang  mengakibatkan  sejumlah  infrastruktur  seperti  jalan  dan jembatan  rusak,  juga  menjadi  ancaman  langsung  bagi  lahan  sawah  masyarakat. Ancaman banjir ini sudah terjadi sejak lama hingga puluhan tahun lalu, bencana tersebut  mulai  dirasakan  saat  adanya  perubahan  sosial  ekonomi  masyarakat  desa wakalambe yang semula hanya berkebun menjadi petani. Sejak itu, bencana banjir
menjadi  momok  yang  membuat  masyarakat  desa  mengalami  kerugian  dalam bertani.
Selain  itu,  dari  analisis  kecenderungan  perubahan  kondisi  wilayah  desa, diketahui  bahwa  di  desa  wakalambe  juga  terancam  oleh  bahaya  kekeringan dimana  saat  ini  masyarakat  merasakan  debit  air  dari  mata  air  semakin  mengecil. Olehnya itu jika telah memasuki musim kemarau, para petani melakukan kegiatan penggiliran  tanam dan  juga  pengiliran  pemenuhan  kebutuhan  rumah  tangga. Ancaman  lain  juga  dirasakan  oleh  masyarakat  adalah  ancaman  hama  pertanian sawah  khususnya  hama  tikus  dan  walangsangit  yang  seringkali  menyebabkan kerusakan parah pada pertanian sawah masyarakat.
Gambar 1.2. Kondisi pengairan dan Sawah di Desa Wakalambe Sumber: polresbutonnews.blogspot.com
Berhadapan  dengan  realita  ancaman  tersebut,  penting  bagi  desa wakalambe  menyusun  perencanaan  kegiatan-kegiatan  yang  bertujuan  untuk menanggulangi  ancaman yang  bisa  berubah  menjadi  bencana.  Rencana Penanggulangan  Bencana  desa  (RPB  desa)  merupakan  sebuah  dokumen  resmi yang  memuat  data  dan  informasi  tentang  resiko  bencana  tersebut  melalui program-program  dan  kegiatan  pembangunan  fisik  maupun  non-fisik,  PRB  desa yang  dibutuhkan  untuk  mewujudkan  kesiapan  terhadap  bencana,  kapasitas tanggap yang memadai, dan upaya-upaya mitigasi yang efektif.
Selain itu pelibatan setiap elemen sumberdaya desa juga dibutuhkan untuk mengoptimalkan  program  tangguh  bencana  di  Desa  Wakalambe.  Namun kemampuan  untuk  mengidentifikasi  hingga  merumuskan  hal-hal  yang  berkaitan dengan pembentukan desa tanggap bencana, masih belum maksimal memberikan
input positif bagi status tersebut. Maka diperlukan adanya kolaborasi yang bukan saja  berasal  dari  pemerintah  daerah  saja,  namun  juga  kolaborasi  yang  bisa dilakukan  dengan  perguruan  tinggi,  untuk  dapat  memberikan  prediksi  hingga perumusan kebijakan yang lebih optimal.
Diharapkan bahwa dengan adanya kolaborasi yang dilakukan, bukan saja sebagai  status  desa  namun  desa  tangguh  bencara  dapat  turut  mengurangi  resiko bencana  alam  yang  terjadi.  Hal  ini  dapat  di  lakukan  dengan  mengubah  nilai faktor-faktor,  ancaman  kerentanan  dan  kapasitas.  Resiko  bencana  akan  menjadi rendah/kecil  apabila  :  1)  ancaman  dikurangi,  dicegah  atau  dihilangkan;  2) kerentanan di turunkan; atau 3) kapasitas di tingkatkan. Ada jenis-jenis ancaman dapat  di  cegah  atau  di  hilangkan,  misalnya  wabah.  Ada  pula  jenis  mengurangi resiko  bencana  pada  satu  jenis  ancaman  dapat  dilakukan  dengan  mengurangi kerentanan-kerentanan serta meningkatkan kapasitas.
Berdasarkan realitas ancaman yang ada di desa wakalambe dan pemaparan tentang  pengaruh  ancaman,  kerentanan  dan  kapasitas  yang  ada  di  masyarakat terhadap tingkat resiko bencana sehingga penting untuk melakukan kajian resiko bencana  di  desa  wakalambe  dalam  rangka  mengurangi  resiko  bencana  yang  bisa muncul  di  desa  wakalambe.  Harapannya  kami  melalui  rangkaian  pengabdian masyarakat  dalam  usulan  ini  adalah  bukan  saja  dapat  memberikan  nilai  tambah desa,  namun  juga  mampu  menjadi  role  model  kebijakan  perihal  penanggulangan bencana daerah berbasiskan pada sumber daya local masyarakat desa.

## B. Masalah
Kesadaran  akan  potensi  bencana  sangat  dipengaruhi  oleh  pengetahuan masyarakat  dan  peristiwa  bencana  yang  telah  terjadi.  Secara  khusus,  desa wakalambe  yang  sebagian  besar  ekonomi  masyarakatnya  memanfaatkan  lahan pertanian  menghadapi  bencana  banjir  yang  berdampak  merusak  lahan  pertanian masyarakat. Banjir yang seringkali terjadi, tidak disertai oleh usaha mencari jalan keluar jangka panjang oleh masyarakat, sehingga setiap musim hujan maka lahan pertanian  warga  akan  tergenang  dan  hasil  tani  akan  rusak.  Dalam  sejumlah observasi  yang  dilakukan  dapat  disimpulkan    beberapa  masalah  pokok  yang menjadi  masalah  di  Desa  Wakalambe  sekaligus  hal-hal  yang  perlu  dilakukan pemberdayaan, yakni sebagai berikut:
1. Belum optimalnya pengetahuan masyarakat mengenai pengurangan resiko bencana  dan  mewujudkan  terselenggarannya  penganggulangan  bencana secara terencana, terarah, terpadu dan terkoordinasi.
2. Belum  optimalnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  perihal  bagaimana menciptakan  dan  meningkatkan  kapabilitas  masyarakat  yang  mampu secara mandiri dalam melaksanakan sejumlah program pengurangan resiko bencana yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Buton.

## C. Metode Pelaksanaan
Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan modal sosial, oleh sebab hal ini lebih mudah ditemukan dalam masyarakat yang lebih menonjol dalam  ikatan  budaya,  kekerabatan  dan  lingkungan.  Dengan  begitu,  pendekatan modal sosial  memungkinkan  adanya  ikatan  timbal  balik  dari  dan  kepada masyarakat  lokal  tersebut.  Menurut  Bourdieu &  Wacquant (1992) modal  sosial adalah jumlah sumber-sumber daya, aktual atau virtual (tersirat) yang berkembang pada  seorang  individu  atau  sekelompok  individu  karena  kemampuan  untuk memiliki  suatu  jaringan  yang  dapat  bertahan  lama  dalam  hubungan-hubungan yang  lebih  kurang  telah  diinstitusikan  berdasarkan  pengetahuan  dan  pengenalan timbal balik.
Perkembangan  pemikiran  seperti  itu,  dikemukakan  pula  oleh  Putnam (1996)  yang  menyatakan  bahwa  modal  sosial  adalah  corak-corak  kehidupan sosial  jaringan-jaringan,  norma-norma  dan  kepercayaan  yang  menyanggupkan para  partisipan  untuk  bertindak  bersama  lebih  efektif  untuk  mengejar  tujuan- tujuan  bersama.  Sejalan  dengan  definisi  itu,  Uphoff  (dalam  Yustika,  2013) menyatakan bahwa modal sosial dapat ditentukan sebagai akumulasi dari beragam tipe dari aspek sosial, psikologi, budaya, kelembagaan, dan aset yang tidak terlihat (intangible) yang memengaruhi perilaku kerjasama.
Sedangkan  Robert  R.  Putnam  (1996),  lebih  mempertautkan  pada  konsep bahwa  modal  sosial  adalah  sebuah  barang  publik (public  good) yang  dibangun oleh  dalam  masyarakat,  yang  menjadi  sumber  dari  modal  sosial  adalah:  norma kepercayaan (trust) dimana  kedua  aspek  tersebut  yang  mendasari  kerjasama (cooperation) dan aksi bersama (collective action) untuk me ncapai kemanfaatan”
(Maulana,  2017).  Sehingga  kemudian, Jim  Ife  dan  Terosario  (2008)  menyebut modal  sosial  sebagai  perekat  sosial (social  glue) pada  komunitas masyarakat. olehnya itu, modal sosial tersebut akan sangat ditentukan sebagai akumulasi dari beragam  tipe  dari  aspek  sosial,  psikologi,  budaya,  kelembagaan,  dan  aset  yang tidak terlihat (intangible) yang mempengaruhi perilaku kerjasama (Uphoff, 2000; dalam Sudarmo, 2011).
Dengan deskripsi modal sosial seperti diatas, dipercaya bahwa pendekatan seperti  itu  dapat  dijadikan  salah  satu  sarana  untuk  mensosialisasikan  mitigasi bencana kepada masayrakat. Melalui, kondisi masyarakat Desa Wakalambe yang masih memegang erat kehidupan dan pengalaman budaya, serta kehidupan gotong royong masyarakatnya. Maka pendekatan budaya dan komunitas, memungkinkan adanya  kolaborasi  antara  input  kebijakan  desa  tangguh  bencana  dengan  kearifan lokal  masyarakat  desa  wakalambe. Perlu  adanya  pemahaman  terkait  pola  relasi sosial  dan  kajian  antropologis  masyarakat,  yang  dapat  memberikan  sejumlah pendekatan  dalam  memberikan  pengetahuan (transfer  of  knowledge) dalam pengurangan resiko bencana.
Modal  sosial  dimaksud  sebagai  metode  pelaksanaan  pengabdian masyarakat disini dapat diamati dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat  lokal  sadar  bencana,  pengetahuan  mitigasi  bencana  melalui cultural approach,  penguatan  regulasi  dalam  bentuk  peraturan  desa  yang  mendukung perilaku sadar bencana di masyarakat desa, serta upaya penciptaan suistanability program  penanggulangan  bencana  di  desa  wakalambe,  hal  ini  dilakukan  melalui community  approach yakni  pelibatan  komunitas  masyarakat.  Sehingga  Desa Tangguh Bencana juga didukung dengan Masyarakat Tangguh Bencana.
Program  pengabdian  ini  dilaksanakan  selama  3  hari,  mulai  tanggal  16-18 September 2018, melalui tahapan Observasi, Wawancara Tokoh, dan Sosialisasi. Untuk  menggambarkan  metode  pelaksanaan  yang  dilaksanakan  dalam menciptakan  masyarakat  sadar  bencana  di  Desa  Wakalambe  Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, dapat diamati pada gambar c sebagai berikut:

## Gambar C.

## Tahapan Metode Pelaksanaan

## D. Pembahasan
Dalam  mencermati  modal  sosial  di  masyarakat,  dapat  diamati  melalui tipologi  nya,  yakni  modal  sosial bonding adalah  hubungan  yang  harmonis  pada internal  komunitas,  modal  sosial bridging ad,alah  hubungan  yang  saling menguntungkan  antar  anggota  dalam  kelompok  serta  kerjasama  yang  terjalin dengan  kelompok  lainnya,  sedangkan  modal  sosial linking bermakna  hubungan antar kelompok masyarakat yang berbeda dan hubungan dengan pemerintah lokal (Wijaya, 2016).
Saat  obervasi  mengenai  modal  sosial,  masyarakat  desa  wakalambe memiliki  ciri-ciri  yang  sosiologi  yang  saling  bertukar  dengan  warga  transmigran dari Bali. Sejak tahun 1980 warga transmigran  yang berasal dari bali menambah perkembangan jumlah penduduk di Desa Wakalambe. Hal ini juga memengaruhi aksesibilitas  masyarakat  terhadap  lahan  pertaniannya.  Seperti  misalnya  warga
DESA

## WAKALAMBE

## Cultural Approach
Policy Approach Observasi potensi modal sosial melalui wawancara kepada parabela dan masyarakat
Penelusuran data kearifan lokal, hukum adat, dan tokoh
penting
Draft Peraturan Desa Tentang Mitigasi Bencana
Pembuatan Spanduk Peta Potensi
Bencana untuk sosialisasi dan Pembentukan Relawan Desa
Desa Wakalambe Tangguh Bencana
lokal sejak  awal  beraktivitas  pada  komoditi  perkebunan,  namun  dengan  adanya transmigran pola aktivitas ekonomi mulai seimbang dengan komoditi pertanian.
Dengan  itu,  kapasitas  modal  sosial  sangat  dipengaruhi  pula  dengan keadaan  ekonomi  dan  interaksi  masyarakatnya.  Namun  ada  yang  masih  menjadi pegangan masyarakat dalam sisi budaya, yakni dengan eksistensi parabela (dukun bertani)  dengan  perangkat  adat  setempat.  Sejumlah  tata  kelola  lahan  hingga  tata aturan adat istiadat masih ditentukan oleh kehadiran parabela dan perangkat adat yang ditaati pada ranah komponen sosial masyarakat desa.
Hal  ini  memberikan  efek  positif  bagi  lingkungan,  khususnya  penggunaan lahan  seperti  misalnya  menghindari  perselisihan  dengan  pihak  lain  sehubungan dengan penggunaan tanah, batas-batas tanah, atau pemilikan suatu kawasan yang akan  dibuka  sebagai  lahan  untuk  bercocok  tanam.  Bila  telah  ada  restu  dari parabela (dukun  bertani)  dan  perangkat  adat  masyarakat  Wakalambe,  maka sebuah  kawasan  hutan  dapat  dibuka,  bahkan  pengaturan  musim  tanam  diatur melalui  kesepakatan  bersama  dengan  parabela  dan  tokoh  perangkat  adat.  Mulai dari  pembibitan,  pemeliharaan,  pemanenan  dan  perawatan  lahan  kembali mengikuti  kaidah  adat  istiadat  yang  dipimpin  langsung  oleh  parabela  dan perangkat adat.
Dengan  sejumlah  aset modal  sosial  seperti  itu,  tentu  kondisi  ini  dapat dimanfaatkan dalam proses mitigasi bencana.  Beberapa hal  yang saling beririsan dengan  indikator  kesadaran  bencana  seperti  1)  Tersedianya  sumberdaya  yang dapat  dialokasikan  dalam  program  penanggulangan  bencana  berbasis  kearifan lokal;  serta,  2)  Terjalinnya  partisipasi  dan  desentralisasi  komunitas  melalui pembagian  kewenangan  dan  sumber  daya  pada  tingkat  lokal. Seperti  halnya, Coleman  (2011:422)  diantaranya  adalah  kewajiban  dan  ekspektasi,  potensi informasi, norma dan sangsi efektif, relasi wewenang serta organisasi sosial yang dapat  disesuaikan.  Sehingga  jika  dikaitkan  dengan  konteks  peristiwa  bencana maka bentuk modal sosial  yang diperlukan adalah adanya relasi  wewenang serta potensi informasi.
Penanganan trauma atau kondisi negatif pada permasalahan manusia, pada banyak penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang sesuai adalah pendekatan yang berbasis budaya setempat atau mengangkat kearifan lokal (local wisdom) di
wilayah  tersebut,  karena  masyarakat  hidup dan  berkembang  dengan  pola  pikir budaya  setempat  (Kuswardani,  2011). Masyarakat  desa  wakalambe,  memiliki tradisi  saling  membantu  jika  ada  warga  yang  terkena  musibah.  Termasuk  dalam beberapa  kali  bencana  banjir  yang  terjadi  di  desa,  masyarakat  secara  gotong royong  atau  istilah  lokal  disebut  pohamba  untuk  menanganinya.  Hanya  saja, proses  selanjutnya  untuk  menghindari  terjadinya  bencana  hanya  berkisar  pada program jangka pendek saja.
Dari  hasil  observasi  dan  tahapan  kegiatan  yang  di  lakukan  dalam pengabdian masyarakat ini, maka penjelasana potensi dan strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
No. Potensi Strategi 1. Terdapat 3 jenis ancaman bencana di Desa Wakalambe yaitu: a) Ancaman Banjir, b) Ancaman
Hama dan c) Ancaman Kekeringan
Pembuatan Peta Mitigasi Bencana dalam bentuk spanduk sebagai sarana sosialisasi ancaman bencana kepada masyarakat. 2. Peran parabela dan perangkat adat cukup dominan dalam pengelolaan lahan pertanian masyarakat.
Mengikutsertakan parabela dan perangkat  adat  dalam  membentuk relawan desa tanggap bencana, sekaligus  penyusunan  draft  peraturan desa.
3. Desa Wakalembe adalah salah satu desa yang mendapat program Desa
Tangguh Bencana Kabupaten Buton pada tahun 2017. Memanfaatkan dokumen konsep
sistem  peringatan  dini  program  desa tangguh  bencana  desa  wakalambe dalam  menyusun  program  tindak lanjut  penguatan  komunitas  relawan desa dan peraturan desa.
4. Modal  sosial  masyarakat  terwujud dalam  interaksi  bersama  dan kepemimpinan yang memberi
teladan.
Pembentukan  draft  peraturan  desa berbasis modal sosial, hal ini memungkinkan  adanya  ikatan  sosial dan  sangksi  sosial  yang  diberlakukan
berdasarkan kondisi
sosial masyarakat setempat.
(Sumber: Diolah dari hasil observasi)
Dapat  disimpulkan  dari  kondisi  tersebut  adalah pertama;  adanya  norma sosial  yang  ditaati  bersama; kedua:  terdapat  sarana  kesepakatan  kolektif  yang memiliki  kekuata  hukum  sosial, ketiga;  kepemimpinan  yang  meneladani masyarakat.  Untuk  mendukung  potensi  tersebut  maka  dilakukan  sejumlah kegiatan guna memperkuat potensi modal sosial tersebut, yakni sebagai berikut:

## a. Pembuatan peta potensi bencana Desa Wakalambe
Peta  potensi  bencana  menjadi  penting  sebagai  sarana  pengetahuan masayrakat  dalam  mitigasi  potensi  bencana  yang  bisa  terjadi  dan  sering  terjadi. Pembuatan  peta  ini  dilakukan  melalui  observasi  langsung  wilayah-wilayah  desa yang  pernah  terjadi  bencana.  Kemudian  wawancara  juga  dilakukan  kepada parabela dan  perangkat  adat  untuk  mengeksplorasi  pengetahuan-pengetahuan lokal  yang  digunakan  dalam  mengelola  lahan  dan  menjaga  keseimbangan lingkungan. Ketangguhan  masyarakat  dalam  mengantisipasi,  memproteksi  diri dan  beradaptasi  dengan  lingkungan  sekitarnya  yang  rawan  bencana  juga  harus dilanjuti  dengan  daya  lenting  masyarakat  dalam  menghadapi  bencana  (BNPB, 2012)
Melalui  peta dalam  bentuk spanduk  tersebut,  akan  ditempatkan  pada objek-objek  vital  masyarakat.  Harapannya  dengan  spanduk  tersebut masyarakat memiliki  pengetahuan  perihal  kondisi  lokasi  dan  tata  kelola  area  atau  wilayah lahan  tersebut  sehingga  mampu  terhindar  dari  bencana  dan  mencegah  terjadinya bencana  banjir  yang  sering  terjadi. Penggunaan  lahan  ini  juga  menjadi  kunci pokok  dalam  upaya  penyadaran  masyarakat  untuk  mendukung  adanya  program pencegahan bencana.
Disisi  lain,  kegiatan  pengabdian  ini  berusaha  memberikan  sosialisasi kepada  masyarakat  desa  wakalambe  dengan  menyediakan  dan  memasang  baliho atau  spanduk  di  beberapa  titik  daerah  rawan  bencana.  Pemasangan  spanduk  ini ditujukan sebagai sarana informasi yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Spanduk  ini  didesain  dengan  hanya menggunakan  karikatur  komik  tentang
waspada  potensi  bencana,  mengingat  masyarakat  lebih  mudah  menangkap informasi melalui gambar.

## b. Pembentukan Relawan Desa Sadar Bencana
Sistem  budaya  masyarakat  Desa  Wakalembe  terbagi  menjadi  dua, kebudayaan lokal setempat yang juga dipengaruhi dengan kebudayaan masyarakat transmigran  dari  bali.  Perbedaan  budaya  turut  memengaruhi  masyarakat  dalam tata kelola dan kepemilikan lahan di desa wakalambe, untuk itu dalam sejarahnya pernah  terjadi  beberapa  insiden  konflik  dalam  hal  perebutan  lahan  di  desa wakalambe.
Betapapun demikian, kerukunan masyarakat tetap terjaga melalui toleransi yang  berjalan  dimasyarakat.  Dalam  sejumlah  observasi  di  berbagai  titik konsentrasi  masyarakat  desa  wakalambe.  Dalam  kegiatan  pengabdian  ini,  juga memberikan rekomendasi untuk pembentukan Relawan Desa sadar bencana, yang nantinya  komunitas  ini  menjadi  sarana  kampanye  mitigasi  bencana  di  Desa Wakalambe.
Kelompok yang dibentuk diisi oleh para pemuda desa wakalambe, setelah kelompok  terbentuk  maka  diadakan  penguatan  kelompok  dengan  melakukan sosialisasi  tanggap  bencana.  Materi  sosialisasi  disampaikan  bekerjasama  dengan Badan  Penanggulanan  Bencana  Daerah  (BNPD)  Kabupaten  Buton.  Sejumlah informasi  yang  disampaikan  dalam  sosialisasi  ini  diharapkan  dapat  memberikan pengetahuan  kepada  komunitas,  diantaranya  mengenai  potensi  bencana,  mitigasi bencana, penanganan bencana hingga sistem pelaporan jika terjadi bencana.
Kelembagaan dan sosialisasi dianggap belum memberikan penguatan yang cukup  bagi  keberlanjutan  program  ini.  Maka,  untuk  memperkuat  komunitas  ini peran parabela dan perangkat  adat dilibatkan sebagai pembina komunitas. Selain itu, bersama komunitas ini maka disusun draft peraturan desa mengenai  mitigasi bencana berbasis modal sosial yang telah diobservasi sebelumnya.

## c. Peraturan Desa Tentang Mitigasi Bencana  berbasis Modal Sosial
Selain penyadaran masyarakat dan pembentukan komunitas sadar bencana, kegiatan  selanjutnya  adalah  mendamping  pemerintah  desa  dalam  membentuk draft  peraturan  desa  yang  bermuatan  kesadaran  akan  potensi  bencana.  Peraturan
Desa  ini  disesuaikan  dengan Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana  Nomor  03  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Penilaian  Kapasitas  Dalam Penanggulangan Bencana. Hanya saja, peran modal sosial yang telah di observasi sebelumnya  berkaitan  tentang  peran  parabela,  perangkat  adat,  kepala  desa  dan adat istiadat masyarakat yang ada menjadi fokus utama untuk membentuk aturan kolektif.
Berdasarkan  hal  itu,  maka  draft  peraturan  desa  disusun  dengan  memuat beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Peran  parabela  dan  perangkat  adat  dalam  memberi  putusan  bagi masyarakat yang melanggar peraturan desa tersebut.
2. Peraturan  desa  memuat  sangsi  materi  dan  juga  sangsi  sosial  bagi  yang melanggar, misalnya penebangan pohon sekalipun dilakukan dalam kebun atau lahan sendiri harus digantikan dengan menanam pohon baru.
3. Untuk daerah-daerah rawan longsor, lahan hanya boleh ditanami tanaman jangka panjang yang mampu menahan laju resapan air.
4. Pembatasan penggunaan pestisida bagi tanaman.
5. Masalah lingkungan adalah tanggungjawab bersama masyarakat desa.
6. Untuk penggunaan lahan baru harus dimusyawarahkan bersama parabela,
perangkat adat dan kepala desa.

## E. Kesimpulan
Program  pengabdian  masyarakat  ini  menyimpulkan  bahwa peran  modal sosial dapat digunakan  untuk masyarakat dalam bentuk  pengetahuan  lokal, yang kemudian dapat  dimanfaatkan  sebagai  sarana  mensosialisasikan  pentingnya kesadaran  akan  potensi  bencana  di  desa.  Proses  sosialisasi  dilaksanakan  melalui tiga  pendekatan  yaitu  penguatan  kelembagaan  masyarakat  lokal,  pembentukan draft  peraturan  desa  dan  kepemimpinan  kepala  desa.  Dalam  pelaksanaanya, pendekatan  ini  dipengaruhi  oleh  pengetahuan  masyarakat,  sarana  dan  prasarana pendukung program serta minimnya dukungan kesadaran terhadap bencana pada pendidikan masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bourdiau,  P.  And  Wacquant,  L.  1992. An Invitation to Reflexive ociology. Chicango. University of Chicango Press.
Coleman,  James  S.  1998.  Social  Capital  in  the  Creation  of  Human  Capital, AJS
Volume 94 Suplement S95-S120. The University of Chicago
Ife, J., & Tesoriero, F. 2008. Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Maulana,  A.  A.  2017.  Perspektif  Modal  Sosial  Untuk  Kebijakan  Pemberdayaan Usaha  Kecil  Dan  Menengah  (UMKM)  Daerah  (Studi  Pada  Pedagang  Di Kawasan Pantai Kamali Kota Baubau-Sulawesi Tenggara). The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 3(1), 60-69.
Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  Nomor  03  Tahun 2012  Tentang  Pedoman  Penilaian  Kapasitas  Dalam  Penanggulangan Bencana
Putnam, Robert D. 1997. The Prosperous Community: Sosial Capital and Public Life. The American Prospect No. 13 Spring.
Rakhman, A. N., & Kuswardani,  I. 2012. Studi  Kasus Gempa  Bumi Yogyakarta 2006: Pemberdayaan Kearifan Lokal Sebagai Modal Masyarakat Tangguh Menghadapi Bencana. In Prosiding. Seminar Nasional Aplikasi Sains dan Teknologi (SNAST) Periode III (Vol. 3).
Rijanta,  R.,  Hizbaron,  D.  R.,  &  Baiquni,  M.  2018. Modal  Sosial  dalam Manajemen Bencana. UGM PRESS.
Sudarmo,  2011. Isu-Isu  Administrasi  Publik  dalam  Perspektif  Governance,

## Surakarta: Smart Media
Sunarti,  E.,  &  Fitriani,  F.  2010.  Kajian  Modal  Sosial,  Dukungan  Sosial,  Dan Ketahanan  Keluarga  Nelayan  Di  Daerah  Rawan  Bencana. Jurnal  Ilmu Keluarga dan Konsumen, 3(2), 93-100.

## Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Desa
Wardyaningrum,  D.  (2016).  Modal  sosial  inklusif  dalam  jaringan  Komunikasi bencana. Jurnal Aspikom, 3(1), 33-55.
Wijaya,  A.  A.  M.  2016.  Modal  Sosial  Untuk  Kapasitas  Community  Governance (Studi  Kasus  Perempuan  Pesisir  Kelurahan  Sulaa  Kota  Baubau). Jurnal Ilmu  Pemerintahan:  Kajian  Ilmu  Pemerintahan  dan  Politik  Daerah, 1(1), 107-125.
Yustika,  Ahmad  Erani  2013,  Ekonomi  Kelembagaan  Paradigma,  Teori  dan Kebijakan, Erlangga: Jakarta