## PAJAK PENGHASILAN FINAL BAGI PENGUSAHA KECIL DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PRINSIP KEADILAN PERPAJAKAN
Oleh: Hanifta Andras Arsalna Universitas Indonesia, Jakarta E-mail : haniftaandrasa@gmail.com

## ABSTRACT
Government Regulation Number 23 of 2018 has been issued to stipulate Final Income Tax at the  rate  of  0.5%,  particularly  for  small  entrepreneurs,  which  mostly  lead to  pros  and  cons. This  Government  Regulation  states  several  rules  regarding  the  basis  of  taxation  and  the parties  that  should  be  subject  to  Final  Income  Tax.  It  also  reduces  the  tax  rate  from  the previous  regulation  with  the  aim  of  providing  tax  relief  and  convenience  for  small entrepreneurs in Indonesia. Small enterprises have been perceived as being able to improve the economic level of a country, but they are still less likely to be noticed and facilitated. This research  was  conducted  by  using  a  normative  method,  because  it  aimed  to  analyze  the principles  of  tax  fairness  contained  in  Government  Regulation  No.  23/2018,  which  are regarded to favor small entrepreneurs by the government. Major constraints faced by small entrepreneurs  that  affect  their  growth  are  lack  of  capital  and  limited  access  to  financial services. However, they are still required to pay taxes to the government. The results of this research indicated that the principles of tax fairness for small entrepreneurs that have been normatively stated in the Government Regulation No. 23/2018 were not truly implemented in practice. Referring to some previous research, small entrepreneurs were more likely to face constraints, including the lack of ability in financial records. Hence, the government seeks to provide facilities and support for the development of small enterprises through the stipulation of Government Regulation No. 23/2018.
Keywords: Final Income Tax; Principles of Tax Fairness; Small Entrepreneurs

## ABSTRAK
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  menjadi  sebuah  peraturan  yang  menetapkan PPh  Final  0,5%  khususnya  bagi  pengusaha  kecil  yang  menimbulkan  pro  dan  kontra  dalam pelaksanaannya. Melalui PP inilah di dalamnya memberikan beberapa aturan mengenai dasar pengenaan  pajak  dan  siapa  saja  pihak-pihak  yang  dapat  dikenakan  PPh  Final.  PP  ini menurunkan  tarif  pajak  dari  peraturan  yang  sebelumnya  untuk  memberikan  keringanan  dan kemudahan  beban  pajak  bagi  para  pengusaha  kecil  di  Indonesia.  Pemerintah  mengingat bahwa  usaha  kecil  menjadi  salah  satu  pendongkrak  ekonomi  suatu  negara  tetapi  minim perhatian  dan  fasilitas.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  normatif dengan menganalisa mengenai prinsip keadilan yang terkandung di dalam PP 23/2018  yang menurut  pemerintah  akan  berpihak  kepada  pengusaha  kecil.  Mengingat  sektor  usaha  kecil sendiri  memiliki  modal  yang  kecil  dan  akses  yang  terbatas,  tetapi  diwajibkan  untuk membayar  pajak  kepada  pemerintah.  Hasil  dari  adanya  penelitian  ini  yaitu  bahwa  secara
normatif, PP 23/2018 sudah memberikan keadilan bagi para pengusaha kecil sedangkan yang terjadi  di  lapangan  ternyata  adalah  hal  yang  sebaliknya.  Selain  itu,  dengan  melihat  dari beberapa  penelitian  yang  sudah  dilakukan  sebelumnya,  bahwa  terdapat  hambatan  yang dialami  oleh  para  pengusaha  kecil  yaitu  salah  satunya  kurangnya  kemampuan  dalam  hal pencatatan  keuangan.  Maka  melalui  PP  23/2018  inilah  bentuk  fasilitas  pemerintah  untuk memberikan support terhadap para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya.
Kata Kunci: Pajak Penghasilan Final; Prinsip Keadilan; Pengusaha Kecil

## 1. PENDAHULUAN
Beberapa  sumber  penerimaan  negara dapat  dibagi  menjadi  3  hal  yaitu  pajak, non-pajak,  dan  hibah.  Tetapi,  sumber pendapatan  terbesar  bagi  suatu  negara yaitu  diperoleh  dari  penerimaan  pajaknya. Melalui pajak ini, akhirnya akan dikembalikan  pada  masyarakat  melalui fasilitas  umum  dan  program  bantuan pemerintah yang lainnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pernyataan bahwa dengan terselenggaranya  APBN  pada  tahun  2021 memberikan  hasil  kerja  yang  positif  dan melebihi  target  yang  telah  direncanakan. Hingga  31  Desember  2021,  realisasi pendapatan  negara  dapat  tercapai  dan tumbuh  hingga  Rp.  2003,1  Triliun  atau berkisar  114,9%.  Menteri  Keuangan  Sri mulyani juga menyampaikan bahwa penerimaan negara dalam sektor perpajakan  dapat  dicapai  lebih  tinggi daripada  yang  diharapkan  dalam  target APBN 2021. Besaran yang diterima dalam sektor  perpajakan  yaitu  sebesar  Rp.  47,9 Triliun.
Melalui penjelasan yang sudah disampaikan  di  atas  inilah  bahwa  pajak adalah  salah  satu  sumber  pendapatan negara  yang  paling  besar  kontribusinya dalam  menopang  pembiayaan  belanja negara.  Di  seluruh  negara  tidak  terkecuali di  Indonesia,  pasti  dilakukan  pemungutan pajak  terhadap  warga  negaranya.  Jumlah pajak  yang dipungut  oleh para pemerintah juga  tergantung  dari  kebijakan  masing- masing  tiap  negara.  Karena  hal  ini berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan dan  ekonomi  di  dalam  suatu  negara.  Bagi sebagian  masyarakat,  pajak  kerapkali menjadi  hal  yang  membebankan  karena menjadi  kewajiban  bagi  setiap  warga negara  yang  tinggal  di  dalamnya.  Tetapi hal  sebaliknya  dilihat  oleh  para  ekonom, bahwa  adanya  pajak  bukan  semata-mata alat  yang  digunakan  pemerintah  dalam memenuhi  kebutuhan  belanja  negara, tetapi  juga  dapat  mengukur  perilaku masyarakatnya.  Sehingga  frasa  “orang bijak  adalah  orang  yang  taat  membayar pajak”  adalah  hal  yang  tidak  sepenuhnya keliru.
Menurut  Undang-undang  Nomor  16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata  Cara  Perpajakan  (selanjutnya  disebut “ UU  KUP ”)  memberikan  pengertian perihal pajak, yaitu:
“ pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ”.
Sejalan  dengan  apa  yang  disampaikan oleh  Dr.  Tjip  Ismail  bahwa  pajak  ini merupakan  hak  dan  kewajiban  warga negara  kepada  negara,  yang  dilaksanakan dan  diatur  oleh  undang-undang  serta digunakan  untuk  keperluan  negaranya dengan  memperoleh  kontraprestasi  pada sektor  pajak  yang  bersangkutan.  (Ismail 2019)  Maka,  dari  adanya  penjelasan mengenai  pajak  tersebut  dapat  ditemukan ciri-ciri  yang  terkandung  dalam  definisi pajak, yaitu sebagai berikut:
1. Dipungut  oleh  negara  khususnya pemerintah  atau  disebut  sebagai Fiskus  yang  berdasar  pada  undang- undang serta aturan pelaksanaannya;
2. Pungutan  pajak  sendiri  dapat  terjadi karena  adanya  pengalihan  dana  dari pembayar  pajak  (Wajib  Pajak)  ke pemungut pajak (Fiskus);
3. Adanya  kontraprestasi  atau  imbalan yang  diberikan  dari  pemerintah kepada sektor pajak yang bersangkutan;
4. Adanya pungutan pajak ini dimaksudkan untuk pembiayaan umum  negara  dari  pemerintah  untuk menjalankan fungsi
pemerintahannya dalam hal
pembangunan.
Jika kita melihat lebih dalam lagi, pajak sendiri  menjadi  salah  satu  bagian  dari hukum  publik.  Maka  untuk  mempelajari hukum pajak ini sendiri hendaknya berlaku dengan  apa  yang  disebut  dengan  “ lex specialis  derogate  lex  generalis ”.  Atau dengan  arti lain bahwa untuk  mempelajari hukum  pajak  ini  mengutamakan  peraturan khusus  dan  mengenyampingkan  peraturan umumnya. Karena hukum dalam perpajakan  sendiri  memuat  sebuah  unsur public  dimana  ada  peran  negara  sebagai pemungut  pajak.  Maka  negara  dalam  hal ini  sebagai  kreditur.  Dan  Wajib  Pajak sendiri  digambarkan  sebagai  orang  serta badan  yang  dapat  menjadi  subyek  dari hukum perdata.
Selanjutnya  yang  akan  menjadi  pokok bahasan  di  dalam  penelitian  ini  yaitu pengusaha  kecil.  Pengusaha  kecil  sendiri masuk  dalam  bagian  UMKM.  Dimana UMKM  ini  identik  dengan  usaha  yang modal,  asset,  hingga  keuntunggan  yang diperolehnya  tergolong  cukup  rendah.
Maka diperlukan adanya perlakuan khusus bagi para pengusaha kecil ini salah satunya yaitu  dengan  dibentuknya  Undang-undang Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (selanjutnya disebut  “ UU  UMKM ”)  beserta  dengan aturan  turunannya.  Salah  satu  hal  penting yang  perlu  diingat  bahwa  pengusaha  kecil ini identik dengan usaha orang perorangan. Maka  oleh  sebab  itu,  kriteria  yang diberikan  oleh  UU  UMKM  sendiri  yaitu sebagai berikut:
1. Usaha  mikro  merupakan  usaha  yang dimiliki  atau  dikuasai  oleh  orang perorangan  dan/atau  badan  usaha perorangan  yang  memenuhi  kriteria sebagai  usaha  mikro.  Adapun  usaha mikro  sendiri  memiliki  asset  paling banyak  Rp.  50  juta  dan  omzetnya paling banyak sebesar Rp. 300 juta.
2. Usaha  kecil  merupakan  usaha  yang berdiri  sendiri.  Bentuknya  dapat berbentuk  usaha  orang  perorangan ataupun  badan  usaha  yang  bukan merupakan  anak  perusahaan  atau cabangnya dan bukan menjadi bagian dari usaha menengah maupun usaha besar. Usaha kecil ini memiliki asset lebih dari Rp. 50 juta hingga  Rp.  500  juta.  Dan  omzetnya berkisar Rp. 300 juta hingga Rp. 2,5 Milyar.
3. Dan  yang  terakhir  yaitu  usaha menengah. Merupakan sebuah usaha
yang  dapat  dikelola  oleh  orang perseorangan  atau  bentuknya  juga dapat berbentuk sebuah badan usaha. Yang  bukan  termasuk  bagian  dari usaha  kecil  ataupun  usaha  besar. Asset  yang  dimiliki  oleh  usaha  ini berkisar  Rp.  500  juta  hingga  Rp.  10 Milyar  dan  omzetnya  berkisar  Rp. 2,5 Milyar hingga Rp. 50 Milyar. Maka  dari  adanya  pengertian  tentang UMKM di atas inilah membuktikan bahwa pemerintah  memberikan  sebuah  fasilitas untuk  para  UMKM  khususnya  bagi pengusaha kecil. Selanjutnya, selain diterbitkannya UU UMKM bentuk keberpihakan  pemerintah  dalam  sektor usaha  kecil  yaitu  dengan  ditetapkannya peraturan  turunan  untuk  mendukung  UU UMKM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor  23  Tahun  2018.  PP  23/2018  ini menetapkan  tarif  final  khususnya  bagi pengusaha  kecil.  Mengapa?  Karena  di dalam  PP  ini  diberlakukan  bahwa  hanya usaha  yang  memiliki  peredaran  bruto maksimal  Rp.  4,8  Milyar  saja  yang  dapat menikmati fasilitas pajak final ini.
Melihat  dari  kriteria  yang  ditentukan oleh  pemerintah  bahwa  hanya  pengusaha mikro dan kecil saja yang dapat menggunakan fasilitas dari pemerintah ini. Karena  melihat  dari  omzetnya,  bahwa kriteria  pengusaha  yang  termasuk  dalam peredaran  bruto  hingga  Rp.  4,8  Milyar yaitu  dari  pengusaha  mikro  hingga
pengusaha  kecil.  Maka  usaha  menengah tidak  dapat  menggunakan  fasilitas  ini. Dengan adanya fasilitas ini maka pengusaha  kecil  tersebut  akan  dikenakan tarif  0,5%  dari  penghasilan  brutonya selama  satu  tahun  pajak.  Pemerintah sangat  mendukung  pengusaha  kecil  di Indonesia  untuk  dapat  naik  kelas  hingga akhirnya  mampu  bersaing  dengan  usaha besar  yang  lain.  Maka  dengan  adanya  hal ini, pengusaha kecil memperoleh pengecualian dalam hal pembukuan. Bahwa  pengusaha  kecil  tidak  diwajibkan untuk  membuat  pembukuan.  Hal  ini menjadi  menarik  untuk  dibahas  karena terdapat  perbedaan  yang  dapat  menikmati fasilitas  tersebut  tidak  untuk  usaha menengah. Karena usaha menengah memiliki  omzet  sampai  dengan  Rp.  50 Milyar. Sehingga, fokus pemerintah dengan dibentuknya PP 23/2018 ini benar- benar  untuk  membantu  para  pengusaha kecil.
Dengan ditetapkannya batasan
peredaran bruto dalam Peraturan Pemerintah  tersebutlah  prinsip  keadilan berlaku.  Suatu  peraturan  yang  baik  adalah peraturan  yang  adil.  Sehingga  melihat fokus pemerintah untuk mendongkrak para pengusaha  kecil  inilah  bentuk  keadilan yang  ditujukan  dari  pemerintah  untuk dapat  bersaing  dalam  dunia  ekonomi. Melihat pengusaha kecil dengan keterbatasan  modal  dan  akses,  maka
pengenaan  PPh  Final  0,5%  ini  cukup membantu para pengusaha kecil. Pengenaan  pajak  yang  relatif  kecil  ini mewujudkan kemudahan dalam penyetoran  pajak.  Tarif  pajak  yang dikenakan  untuk  PPh  Final  ini  menarik untuk dibahas. Karena di dalam pengenaannya ditujukan kepada penghasilan yang diterima akan dikenakan sesuai dengan tarif tertentu. PPh ini bukan menjadi  pembayaran  di  muka  atas  PPh terutang,  tetapi  langsung  untuk  melunasi PPk  terutang  untuk  penghasilan  tersebut. Hal  inilah  yang  akhirnya  menjadi  tolak ukur keadilan di dalam penelitian ini.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya  pada  bagian  pendahuluan. Maka  penulis  tertarik  untuk  menganalisis sebuah  permasalahan  untuk  penelitian  ini yaitu  “Apakah  dengan  ditetapkannya  PP Nomor  23  Tahun  2018  ini  pemerintah berhasil  mewujudkan  keadilan  bagi  para pengusaha kecil di Indonesia?”

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode normatif. Metode normatif sendiri merupakan  metode  yang  memfokuskan untuk  mengkaji  sebuah  norma  yang  hidup di  dalam  hukum  positif.  Pendekatan normatif  ini  identik  dengan  pendekatan perundang-undangan.  Karena  pendekatan
perundang-undangan  menjadi  penelitian yang bahan hukumnya sendiri mengutamakan peraturan perundang- undangan sebagai bahan acuan dasar untuk melakukan  sebuah  penelitian.  Penelitian ini  juga  akan  membahas  mengenai  salah satu  peraturan  perundang-undangan  yang akan  menjadi  payung  hukum  untuk penelitian  ini  yaitu  Peraturan  Pemerintah Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Pajak Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari  Usaha Yang  Diterima  Atau  Diperoleh  Wajib Pajak  Yang  Memiliki  Peredaran  Bruto Tertentu.  Sehingga  dengan  melakukan analisis  mendalam  terhadap  Peraturan Pemerintah  tersebut,  penelitian  ini  akan menjawab  rumusan  masalah  yang  sudah dituliskan sebelumnya. Selain itu, penelitian  ini  juga  dilakukan  dengan mengkaji  buku  dan  jurnal  sebagai  bahan acuan untuk mendapatkan jawaban apakah pemerintah  berhasil  untuk  mewujudkan keadilan  bagi  para  pengusaha  kecil  di Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar  Pengenaan  Pajak  Penghasilan Final Untuk Pengusaha Kecil
Dalam sebuah sistem perpajakan, dikenal  adanya  pajak  penghasilan  yang sifatnya  final.  Pajak  ini  memiliki  skema yang  hanya  dapat  diterapkan  atas  jenis penghasilan  tertentu  dengan  tata  cara  dan tarif yang tertentu pula. Mengenai
pengertian  tentang  pajak  penghasilan  final ini  masih  terbatas  dan  belum  ada pengertian secara jelasnya. Namun, Organisation  for  Economic  Co-operation and  Development (OECD)  memberikan pengertian bahwa pajak final ini merupakan  sebuah withholding  tax atau sistem  pemotongan  pajak  yang  dilakukan oleh  pihak  ketiga  yang  dasarnya  adalah sebuah  perjanjian  pajak  (antara  Wajib Pajak  dan  Pemerintah)  dan  dikenakan dengan  batasan  tarif  yang  lebih  rendah dibandingkan  dengan  tarif  yang  akan dikenakan pada kondisi lainnya.
Di  tahun  2018,  Pemerintah  Indonesia akhirnya menetapkan Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  untuk menggantikan  peraturan  lamanya  yaitu Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013.  Adanya  PP  23/2018  ini  didasari karena  adanya  tekanan  dari  para  pelaku pengusaha  kecil  yang  keberatan  dengan dikenakannya  tarif  1%  terhadap  pajak penghasilan  final  atas  peredaran  brutonya selama masa satu  tahun  pajak. Melalui PP 23/2018  pemerintah  mengubah  tarif  yang sebelumnya  1%  menjadi  0,5%.  Dengan ditetapkannya  PP  ini,  harapan  dari  pelaku usaha  mikro  dan  kecil  sendiri  yaitu  untuk mengurangi beban perpajakan yang dipikulnya  dan  memperbaiki  kelemahan- kelemahan  yang  selama  ini  ada  pada  PP 46/2013. Jika melihat lebih dalam lagi, PP 23/2018  ini  tidak  merubah  prinsip  dasar
dari  peraturan  sebelumnya,  yaitu  masih dengan  pengenaan  pajak  penghasilan  final untuk  para  usaha  mikro  dan  kecil.  Yang berubah hanyalah besaran tarifnya.
Dengan  tarif  0,5%  diharapkan  mampu memenuhi  prinsip  keadilan  untuk  para pengusaha kecil.
Dengan  ditetapkannya  PP  23/2018  ini menjadi  sebuah  kabar  baik  bagi  para pelaku  usaha  kecil.  Melalui  PP  tersebut, terdapat  beberapa  pihak  yang  dapat dikenakan  pajak  penghasilan  final.  Pihak- pihak tersebut diantaranya:
1. Orang pribadi / orang perseorangan;
2. Koperasi;
3. Persekutuan Komanditer (CV);
4. Firma;
5. Dan Perseroan Terbatas (PT).
Tetapi, pengenaan tarif sebesar 0,5% ini tidak  berlaku  mutlak.  Karena  bagi  para badan usaha yang memilih untuk dikenakan  pajak  penghasilan  berdasarkan tarif  Pasal  17  dan  31E  Undang-undang Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak Penghasilan  walaupun  dengan  omzet dibawah  Rp.  4,8  Milyar  pertahun  juga diperbolehkan.  Sehingga,  para  pelaku usaha tersebut dapat memilih, apakah akan menggunakan  pajak  penghasilan  final sebesar 0,5% atau memilih untuk dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan yang ada di UU PPh.
Beberapa  manfaat  akhirnya  dirasakan oleh para pengusaha kecil dengan
diberlakukannya PPh Final 0,5%. Pertama, pengusaha  kecil  yang  menerima penghasilan  atas  usahanya  dan  peredaran brutonya  dibawah  Rp.  4,8  Milyar  maka para  Wajib  Pajaknya  tidak  diwajibkan untuk  melakukan  pembayaran  angsuran dari  PPh  Pasal  25.  Adapun  PPh  Pasal  25 sendiri  menjelaskan  tentang  cara-cara Wajib  Pajak  untuk  melakukan  angsuran kewajiban  pajaknya  dimuka.  Oleh  sebab itu,  para  Wajib  Pajak  akhirnya  tidak mempunyai  beban  utang  pajak  yang  berat untuk  dibayarkan  pada  saat  pajak  tersebut harus dibayar sesuai batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan  (SPT)  pajak  penghasilan  yang sudah  ditentukan.  Dengan  membayar  PPh Final  sebesar  0,5%  ini  maka  para pengusaha kecil dianggap telah melakukan penyetoran pajak penghasilan yang sifatnya final dan dianggap sudah menyampaikan  SPT  pajak  penghasilan tersebut. Kedua , dengan adanya pengenaan tarif  sebesar  0,5%  inilah  para  pengusaha kecil  dapat  melakukan  perhitungan  pajak yang  cepat,  mudah  dan  sederhana.  Para pengusaha  kecil  juga  dibebaskan  untuk melakukan  pembukuan,  tetapi  mereka diwajibkan  untuk  membuat  pencatatan. Pencatatan  sendiri  isinya  prihal  data  yang dibuat secara teratur mengenai penghasilan bruto  yang  mereka  terima  dan  digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang akan dibebankan kepada mereka.
Dengan
melakukan pencatatan sederhana tersebut, nantinya para pengusaha  kecil  mendapatkan  beberapa manfaat,  salah  satunya  yaitu  mereka mendapatkan  kemudahan  untuk  akses tambahan  modal  melalui  program  Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan oleh lembaga  perbankan  untuk  meningkatkan usaha kecil yang mereka miliki. Pencatatan sederhana  ini  menjadi  keharusan  karena mengingat  pentingnya  untuk  dilakukan bagi para pengusaha kecil. Jika pengusaha kecil  tidak  melakukan  pencatatan,  hal  ini akan  berdampak  nantinya  bagi  mereka karena  kesulitan  untuk  memperoleh  kredit dari bank. Perlu dukungan dari pemerintah dan  segala  aspek  masyarakat  untuk melakukan  pentingnya  pencatatan.  Karena melalui  PP  23/2018  ini  pemerintah mencoba  membantu  sektor  usaha  kecil untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan  tata  cara  perpajakan.  Dan juga,  pemerintah  melihat  potensi  besar yang  ada  pada  pengusaha  kecil  untuk berkontribusi  secara langsung  dalam penyelenggaraan  peningkatan  ekonomi negara.
Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya,  bahwa  dengan  adanya  PP 23/2018  ini  memberikan  kemudahan pengenaan PPh Final kepada para pengusaha kecil. Tetapi, ada masa berlaku yang  ditetapkan  PPh  0,5%  ini.  Masa berlaku  tersebut  ditetapkan  kepada  para
Wajib  Pajak  yang  terdaftar  semenjak diberlakukannya  PP  ini.  Sehingga,  tidak selamanya  para  Wajib  Pajak  dapat menikmati  fasilitas  0,5%  tersebut.  Masa berlaku tersebut yaitu:
1. Untuk  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi (WP  OP)  masa  berlaku  pajaknya selama 7 tahun;
2. Untuk  Wajib  Pajak  Badan  yang bentuknya  koperasi,  CV  dan  Firma dikenakan masa berlaku pajak selama 4 tahun;
3. Dan  untuk  Wajib  Pajak  Badan  yang bentuknya Perseroan Terbatas dikenakan masa berlaku pajak selama 3 tahun.
Jika  masa  berlaku  tersebut  sudah  habis atau saat ditengah jalan peredaran brutonya  sudah  melebihi  Rp.  4,8  Milyar maka para Wajib Pajak tersebut dikenakan pajak penghasilan Pasal 17 atau Pasal 31E seperti  yang  ada  di  dalam  UU  PPh. Sehingga pemberlakuan penghitungan berdasarkan  peredaran  bruto  sudah  tidak dapat diberlakukan lagi. Selanjutnya mereka dikenakan berdasarkan penghasilan  nettonya.  Dikarenakan  PP  ini disahkan  mulai  tahun  2018,  maka  untuk Wajib Pajak Orang Pribadi masa berakhirnya  PPh  Finalnya  yaitu  di  tahun 2025,  untuk  Koperasi,  CV  dan  Firma berakhir  pada  2022,  dan  untuk  Wajib Pajak  Perseroan  Terbatas  berakhir  pada 2021.
Di  dalam  beberapa  penelitian  yang sudah  dilakukan  oleh  peneliti  terdahulu. (Indriana  and  others  2020)  memberikan statement di  dalam  penelitiannya  bahwa dengan adanya PP 23/2018 ini memberikan  dampak  yang  positif  untuk para pengusaha kecil  yang menjadi subjek penelitiannya di daerah Pamekasan. Beberapa pengusaha kecil yang ia wawancara  sudah  mengetahui  tarif  0,5% yang  dikenakan  bagi  para  pengusaha dengan  peredaran  bruto  tertentu.  Sejalan dengan  pernyataan  tersebut  juga,  masih banyak  para  pengusaha  kecil  yang  masih minim  pengetahuan  serta  informasi  terkait kewajiban  pembayaran  pajaknya.  Para pengusaha  kecil  tersebut  juga  merasakan adanya  keadilan  dari  pemerintah  karena tarif  pajak  yang  dikenakan  relatif  kecil. Selain  itu,  pemerintah  setempat  melalui sosialisasinya juga mengajak para pengusaha  kecil  ini  untuk  menggunakan fasilitas  umum  yang  disediakan  oleh pemerintah, salah satunya yaitu kemudahan dalam pengurusan izin usaha.
Hal  yang  sebaliknya  disampaikan  oleh peneliti  (Prakosa  and  Hidayatulloh  2019). Mereka  melakukan  wawancara  kepada  9 pelaku  usaha  kecil  di  Kota  Yogyakarta. Dari  adanya  wawancara  tersebut,  peneliti akhirnya memberikan pernyataan 5 pelaku usaha kecil ini menganggap bahwa dengan adanya PP 23/2018 ini dianggap tidak adil karena  kebijakan  yang  dibuat  merasa
kurang  tepat.  Mereka  merasakan  adanya hambatan untuk menerapkan PP ini karena kepastian  hukum  yang  berbeda-beda  yang diterima  oleh  setiap  pelaku  usaha.  Dan  4 pelaku  usaha  lain  menganggap  bahwa  PP 23/2018  sudah  memberikan  keadilan  dan keberpihakan  bagi  pengusaha  kecil  karena keringanan  pengenaan  pajak  yang  mereka peroleh.  Adanya  perbedaan  pendapat inilah  akhirnya  peneliti  menyimpulkan dasar-dasar pemungutan pajak dan peraturan  yang  dibuat  menjadi  tidak efisien.
Dengan adanya 2 perbandingan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan  bahwa  sebenarnya  pengenaan PPh  Final  sebesar  0,5%  ini  memudahkan bagi para  pengusaha  kecil.  Karena pengenaan  tarif  yang  dibebankan  kepada para  pengusaha  kecil  tersebut  cenderung lebih  kecil.  Tetapi,  kurangnya  informasi dan  pemahaman  kepada  pengusaha  kecil inilah yang akhirnya membebankan pengusaha  kecil  sendiri.  Mereka  masih beranggapan  bahwa  membayar  pajak  ini adalah  hal  yang  rumit  dan  merepotkan. Selain itu juga masih ada yang beranggapan  bahwa  walaupun  tarif  pajak sudah diturunkan menjadi 0,5% masih ada Wajib  Pajak  yang  merasa  keberatan dengan  adanya  penetapan  pajak  tersebut. Masih ada yang meminta bahwa seharusnya  tarif  pajak  yang  dikenakan yaitu  sebesar  0%  untuk  para  pengusaha
kecil  ini.  Dan  banyak  dari  mereka  yang akhirnya  tidak  melaksanakan  kewajiban perpajakannya  karena  sistem  yang  rumit dan  merepotkan  tersebut.  Banyak  yang kurang peduli terhadap pembayaran pajaknya.  Padahal,  pengetahuan  tentang perpajakan merupakan hal paling fundamental  yang  harus  dimiliki  oleh Wajib Pajak.
Prinsip Keadilan Pada Pengenaan Pajak  Penghasilan  Final  Dalam  PP  No. 23 Tahun 2018
Perpajakan yang muncul untuk pengusaha  kecil  ini  diangkat  berdasarkan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Berbicara  mengenai  pajak  penghasilan, perpajakan  yang  adil  memberikan  suatu makna  bahwa  semakin  besar  pendapatan yang  dihasilkan  maka  semakin  besar  juga pajak  terutang  yang  harus  dilunasi  oleh para  Wajib  Pajak.  Hal  yang  menjadi perhatian  selanjutnya  bahwa  „adil‟  adalah hal  yang  abstrak.  Sebuah  keadilan  sendiri adalah  hal  yang  relatif  dan  tidak  sama untuk  setiap  orang.(Santoso  2016)  Prinsip keadilan ( equity ) ini menjadi prinsip utama dalam  pemungutan  pajak.  Mengapa? Karena setiap warga negara yang ikut serta dalam menyetorkan pajaknya harus disesuaikan  dengan  kemampuan  masing- masing.  Dengan  memberikan  perlakuan yang  beda  inilah  pajak  akhirnya  dipungut dan  ditetapkan  jumlahnya  berdasarkan
penghasilan  yang  didapat  oleh  seseorang. Di dalam dunia pajak khususnya, pungutan pajak  haruslah  adil  bagi  pemungut  pajak maupun bagi Wajib Pajak.
Mengutip dari sebuah teori  oleh Adam Smith,  bahwa  terdapat  4  asas  untuk pemungutan  pajak.  Dimana  salah  satu asasnya yaitu Asas Equality .(Bohari 2010) Asas  tersebut  memberikan  pengertian bahwa  kata  “ equal ‟  sendiri  diambil  dari Bahasa Inggris
yang artinya keseimbangan. Maksudnya, dalam memungut pajak hendaknya para pemungut pajak memperhatikan penghasilan dan kemampuan yang dimiliki oleh  para  Wajib  Pajaknya.  Karena  pada dasarnya, pajak sendiri adalah suatu sarana untuk  menyejahterakan  rakyat.  Maka negara  harus  mewujudkan  keadilan  bagi rakyatnya dengan membuat peraturan yang berkeadilan. PPh Final juga pemungutannya  berbasis  kesederhanaan, karena  memang  ditujukan  untuk  para sektor  usaha  kecil  agar  ikut  serta  dan menjalankan  kepatuhannya  sebagai  Wajib Pajak  yang  selama  ini  merasa  tidak diperhatikan oleh pemerintah.
Pengimplementasian pajak yang memenuhi  prinsip  keadilan  sendiri  dapat dilakukan  dengan  2  pendekatan,  yaitu dengan  prinsip  kemanfaatan  dan  prinsip kemampuan  dalam  membayar.  Tetapi prinsip  kemanfaatan  sendiri  sulit  untuk diterapkan  karena  adanya  keterbatasan
dalam  prinsip  tersebut.  Sehingga  prinsip yang  tepat  dalam  penerapan  pemungutan pajak  yang  berkeadilan  adalah  prinsip kemampuan  dalam  membayar.  Konsep  ini memiliki 3 alternatif yaitu:
1. Kemampuan  yang  dimilikinya  pada saat  yang  disebut  dengan  kekayaan. Atau  dengan  kata  lain,  kemampuan saat Wajib Pajak memiliki kekayaannya  atau  saat  memiliki harta.  Jika  hal  ini  dilakukan,  pajak yang  dikenakan  disebut  dengan pajak kekayaan;
2. Adanya  kemampuan  yang  di  dapat saat  Wajib  Pajak  memiliki  jangka waktu  tertentunya,  semisal  pada masa  satu  tahun  pajak.  Jika  ini dipilih  maka  disebut  dengan  Pajak Penghasilan;
3. Dan  yang  terakhir  yaitu  adanya kemampuan yang benar-benar digunakan  oleh  Wajib  Pajak  untuk membeli  suatu  barang  atau  jasa dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan di  hidupnya.  Jika  ini  dipilih  maka akan menjadi Pajak Konsumsi Pribadi.
Prinsip  kemampuan  membayar  yang akhirnya digunakan inilah akhirnya terbagi menjadi 2 keadilan, yaitu keadilan vertikal dan  keadilan  horizontal.  Jika  memenuhi keadilan vertikal maka pemungutan pajaknya  dilihat  dari  Wajib  Pajak  yang memiliki  tambahan  dalam  kemampuan
ekonomi  harus  diperlakukan  tidak  sama dengan  yang  tidak  memiliki  tambahan dalam  kemampuan  ekonomi.  Dan  jika melihat  dari  keadilan  horizontal  maka Wajib Pajak yang ada dalam kondisi  yang sama  juga  harus  diperlakukan  dengan keadaan  yang  sama  juga.  Sehingga keadilan  vertikal  lah  akhirnya  yang digunakan dalam implementasinya karena:
1. Pengenaan beban pajak yang progresif,  dalam  arti  lain  yaitu semakin  besar  Wajib  Pajak  dalam membayar  pajaknya  maka  akan semakin besar pula beban pajak yang dipikulnya.
2. Adanya  pembedaan  terhadap  total beban pajak atau dampak penghasilan  yang  diperoleh  dari Wajib  Pajak  ( tax  burden ).  Karena hal  ini  diihat  dari  jenis  dan  sumber penghasilan pajaknya.
Dengan melihat dari prinsip yang sudah disebutkan  di  atas,  hal  yang  dapat dirangkum  bahwa  berdasarkan  praktiknya di  lapangan,  pengenaan  prinsip  tersebut dapat diterapkan baik pada pajak penghasilan  atau  pajak  yang  bersumber dari  pendapatan  yang  diperoleh  Wajib Pajak. Dengan menerapkan prinsip kemampuan  membayar  tersebutlah  maka baiknya pengenaan pajak memang diterapkan  secara  progresif.  Karena  pada pajak  penghasilan  tersebut  penerapan keadilan  baik  yang  horizontal  maupun
yang  vertikal  dapat  diterapkan  secara  baik dan sistematis dengan melihat kondisi dari Wajib  Pajak  yang  sama  dan  sumber penghasilannya  sama,  sehingga  akan dikenakan pajak yang sama dengan jumlah yang  sama  juga.  Oleh  sebab  itu,  Wajib Pajak  yang  memiliki  pendapatan  lebih besar  akan  membayar  pajak  yang  lebih besar  juga.  Dan  begitupula  bagi  yang memiliki pendapatan rendah akan dikenakan pajak yang rendah pula. Karena dengan  adanya  tarif  yang  progresif  ini maka dapat dikenakan pajak yang proporsional  sesuai  dengan  kemampuan membayar pajaknya.
Padahal sudah hal yang seharusnya jika pemungutan  pajak  untuk  pengusaha  kecil di  Indonesia  ini  berlandaskan  dengan prinsip  keadilan  karena  penentuan  tarif pajak  PPh  Final  sebesar  0,5%  dari peredaran  bruto  tersebut  cenderung  lebih ringan  jika  dibandingkan  dengan  berbagai negara lain yang tarif pajaknya lebih besar. Contohnya  seperti  yang  ada  di  Albania. Negara tersebut menerapkan flat rate yang besarannya mencapai 1,5%. Dan di negara lain  seperi  Ukraina  menerapkan uniform rate sebesar  6%  hanya  untuk  pajak penghasilan.  Hal  tepat  lainnya  jika  PP 23/2018  ini  sudah  menerapkan  keadilan yaitu  dihapuskannya  pembukuan  untuk para  pengusaha  kecil.  Para  Wajib  Pajak tersebut hanya diwajibkan untuk membuat pencatatan sederhana saja. Sehingga hal ini
yang  membedakan  pengusaha  kecil  dan usaha besar. Jika pengusaha besar diharuskan  melakukan  pembukuan  dan pengenaan  pajaknya  berdasarkan  dari peredaran  netto.    Penerimaan  yang berbasis  pada  penghasilan  bruto  ini padahal  dapat  diperdebatkan  karena  akan terjadi tax  gap atau  adanya  kesenjangan antara  potensi  penerimaan  yang  didapat dari  pajak  dengan  realisasi  tercapainya pajak  itu  sendiri.  Dan  hal  terakhir  yang perlu digaris bawahi bahwa penerapan tarif 0,5%  ini  sifatnya  opsional  atau  tidak berlaku mutlak. Bagi para pengusaha kecil yang  merasa  keberatan  dengan  pengenaan tarif 0,5% ini dapat mengajukan permohonan  ke  DJP  untuk  mengikuti skema tarif sesuai UU PPh.
Seperti  yang  sudah  diketahui  bahwa sektor  usaha  kecil  sendiri  adalah  suatu bentuk usaha dengan modalnya yang kecil dan  aksesnya  terbatas.  Karena  biasanya usaha  kecil  ini  muncul  sejalan  dengan adanya  kreatifitas  dan  sumber  daya manusia.  Dengan  adanya  hal  tersebut, wajar  jika  para  pelaku  usaha  masih  awam terhadap laporan keuangan dalam perpajakan. Kurangnya keikutsertaan pelaku  usaha  kecil  ini  menyebabkan pemungutan  pajak  dari  sektor  usaha  kecil masih cenderung minim. Walaupun seringkali  pajak  ini  dianggap  sebagai beban,  tetapi  sesungguhnya  hal  ini  tidak serta merta untuk membebankan bagi para
usaha  kecil.  Justru  hal  yang  sebaliknya bahwa dengan menetapkan pajak tersebutlah  akhirnya  dapat  mendongkrak para  pengusaha  kecil.  Sehingga  sektor usaha  kecil  nantinya  diakui  menjadi ekonomi  formal  dan  berdampak  pada perpajakan yang akan meningkat.
Sebenarnya permasalahan terkait rendahnya  tingkat  kepatuhan  pajak  yang dibebankan kepada Wajib Pajak ini adalah hal  yang  sudah  mengakar  dari  zaman dahulu.  Tantangan  terbesar  bagi  para pemungut  pajak  dari  zaman  dahulu memang  terkait  ketidakpatuhan  dari  para Wajib Pajaknya. Faktor yang melatarbelakangi  hal  tersebut  yaitu  karena moral  pajak  yang  rendah,  kurangnya informasi  yang  diberikan  dari  para pemungut  pajak.  Karena  hal  ini  hampir dihadapi oleh semua negara yang menerapkan  sistem  perpajakan.  Dengan adanya pemberian fasilitas penurunan tarif PPh  Final  yang  sebelumnya  1%  menjadi 0,5%  inilah  pemerintah  berupaya  untuk lebih  meningkatkan  kepatuhan  para  Wajib Pajak.  Dirjen  Pajak  akan  terus  melakukan berbagai  upaya  serta  pendekatan  kepada para  pelaku  usaha  ini  untuk  bisa mengembangkan usahanya. Dengan memberikan program insentif inilah maksud  pemerintah  untuk  meringankan beban  perpajakan  walaupun  disisi  lain pasti  memberatkan  APBN  karena  terdapat penurunan  penerimaan  pendapatan  dari
sektor  pajak.  Tetapi,  serumit  dan  sesulit apapun  pilihan  yang  dihadapi  pemerintah, harus  tetap  mengambil  kebijakan  yang paling  baik  untuk  kedepannya  agar  sektor ekonomi terus berjalan dan tumbuh sesuai dengan yang diharapkan.

## 4. SIMPULAN
Melalui  PP  23/2018  ini  pemerintah bermaksud  untuk  memberikan  kemudahan dan penyederhanaan aturan pajak bagi para pengusaha  kecil  yang  ada  di  Indonesia. Mengapa  diberikan  kepada  sektor  usaha kecil  saja?  Karena  pengusaha  kecil  di Indonesia menjadi tulang punggung perekonomian.  Usaha  kecil  di  Indonesia mendominasi perekonomian karena menyerap  tenaga  kerja  paling  banyak  dan dapat  meningkatkan  Produk  Domestik Bruto  (PDB)  suatu  negara.  Mereka diberikan kemudahan dikarenakan pemerintah memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam kegiatan perokonomian  suatu  negara.  Dengan adanya  perubahan  tarif  PPh  Final  yang semula  1%  menjadi  0,5%  menyisakan  pro dan kontra di dalam masyarakat. Beberapa pihak  menyayangkan  bahwa  kebijakan  ini dibuat  sudah  memberikan  keadilan  bagi pengusaha kecil, dan sebagian lagi menilai bahwa  merasa  dirugikan  dengan  adanya perubahan  ini.  Dengan  pengenaan  PPh Final  dari  peredaran  bruto  ini  diharapkan para  pengusaha  kecil  merasa  diuntungkan
karena adanya penghematan dalam membayar pajak penghasilannya dibandingkan  dengan  para  Wajib  Pajak yang  membayarkan  pajaknya  dengan peredaran netto. Kelebihan yang diberikan pemerintah  dengan  ditetapkannya  pajak sebesar 0,5% ini tidak diberlakukan secara mutlak.  Sehingga  para  Wajib  Pajak  dapat memilih  akan  menggunakan  tarif  tersebut atau tarif umum.
Melihat  keadilan  yang  bentuk  dan sifatnya abstrak dan relatif, hal  yang perlu diketahui  bahwa  tujuan  dibentuknya  suatu peraturan adalah harus mencapai keadilan. Sehingga  sistem  pemungutan  pajak  ini diberlakukan  harus  adil.  Adil  dalam  suatu peraturan  perundangan  ialah  pajak  harus dikenakan  secara  umum  dan  merata  serta tidak  lupa  juga  untuk  memperhatikan kemampuan  membayar  dari  masing- masing  Wajib  Pajak.  Prinsip  keadilan  ini harus  selalu  ditegakkan.  Tidak  hanya secara prinsip tetapi juga harus ditegakkan dalam  kehidupan  sehari-hari.  Prinsip keadilan  juga  harus  dijadikan  sebagai syarat  mutlak  untuk  para  pemungut  pajak (fiskus)  agar  mencapai  kesejahteraan  di dalam  masyarakat.  Dengan  tarif  0,5% dikenakan  kepada  Wajib  Pajak  orang pribadi tanpa batasan nilai  omzet.  Apapun bentuk  usahanya,  berapapun  keuntungan yang  diperolehnya  maka  akan  tetap dikenakan  pajak  sebesar  0,5%.  Termasuk usaha yang tetap mengalami kerugian juga
tetap  harus  membayar  pajak  kecuali  tidak adanya  peredaran  usaha  yang  ada  pada bulan tersebut.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Buku, Jurnal, Website
Afdillah,  Andi,  and  Audiah  Umairah.
2021.  „Analisis  Pengetahuan  Wajib Pajak  UMKM  Terhadap  Kewajiban Perpajakan  Tentang  Tarif  UMKM‟, Jurnal Pembangunan Perkotaan , 9.1: 47–52
Annur,  Mutia  Cindy.  2022.  „Lampaui Target,  Realisasi  Pendapatan  Negara Sementara  2-21  Capai  Rp.  2003,1 Triliun‟
https://databoks.katadata.co.id/datapu blish/2022/01/05/lampaui-target- realisasi-pendapatan-negara- sementara-2021-capai-rp-20031- triliun .
Bohari.  2010. Pengantar  Hukum  Pajak (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka)
DDTCNews, Redaksi. 2022. „Definisi Dan
Tujuan Pengenaan PPh Final‟ https://news.ddtc.co.id/definisi-dan- tujuan-pengenaan-pph-final-35899 . Hidayatullah,  Syukri.  2016.  „Kewenangan Negara  Dan  Kewajiban  Subyek Hukum  Perdata  Dalam  Hubungannya Dengan  Hukum  Pajak‟, Pranata Hukum , 11.1: 1–8
Indriana, Mutia, Norsain Norsain, and Moh.  Faisol.  2020.  „Tarif  Pajak

## UMKM  0,5% :  Reward  Or
Punishment?‟, InFestasi ,  16.1:
88–100 <https://doi.org/10.21107/infesta si.v16i1.6986> Ismail,  Tjip.  2019. Hukum  Pajak  Dan Acara Perpajakan, Modul 1 (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka)
Kurachman,  Taufik.  2020.  „Tinjauan Manfaat  Penetapan  Jangka  Waktu Tertentu  Bagi  Wajib  Pajak  Dengan Peredaran  Bruto  Tertentu‟, Jurnal
BPPK :  Badan  Pendidikan  Dan
Pelatihan  Keuangan ,  13.2:  53–64
<https://doi.org/10.48108/jurnalbppk. v13i2.635>
Prakosa, Prima Bayu, and Amir
Hidayatulloh. 2019. „Analisis
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23
Tahun  2018:  Sudut  Pandang  Pelaku
UMKM‟, Jurnal  Akuntansi  Dan Pajak , 20.1: 99 <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.5 53>
Rahmi,  Notika,  Chairil  Anwar  Pohan,
Pebriana  Arimbhi,  M  Mansur,  and Zulkifli  Zulkifli.  2020.  „Pelatihan
Pembukuan Keuangan Sederhana Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan  Pajak  Yang  Baru  (PP Nomor:  23/2018)  Untuk  Pelaku UMKM  Naik  Kelas Di  Kota Depok‟, Jurnal
Komunitas :
Jurnal
Pengabdian Kepada Masyarakat , 2.2: 152–58
<https://doi.org/10.31334/jks.v2i2.73 8>
Rosdiana,  Haulia,  and  Rasin  Tarigan.
2005. Perpajakan: Teori Dan Aplikasi (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada)
Santoso,  M.  Agus.  2016. Kapita  Selekta Perpajakan  Di  Indonesia (Medan: Pustaka Bangsa Press)
Saprudin,  Saprudin,  Riyanto  Wujarso, and Rina  Dameria  Napitupulu.  2020. „Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan
Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Di Jakarta‟, Jurnal STEI Ekonomi , 29.02: 44–56
<https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2. 322>
Savitri,  Rosita  Vega,  and  Saifudin.  2018. „Pencatatan  Akuntansi  Pada  Usaha Mikro  Kecil  Dan  Menengah  (Studi Pada Umkm Mr. Pelangi Semarang)‟, JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas  Sam  Ratulangi). ,  5.2 <https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i2.2 0808>
Subroto,  Gathot.  2020.  „Selayang Pandang  Sejarah  Keadilan  Pajak
Dan
Penerapannya‟ https://bppk.kemenkeu.go.id/con
tent/artikel/balai-diklat-
keuangan-
denpasar-selayang-pandang- sejarah-keadilan-pajak-dan- penerapanya-2020-01-07- 0bfb8cbd/ .
Sumarsono,  Sonny.  2010. Manajemen
Keuangan Pemerintahan , Edisi
Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu) Wardana,  Arief  Budi.  2021.  „Menakar Keadilan  Pajak  Penghasilan  Dan Insentif  Bagi  Umkm  Di  Masa Pandemi  Covid-19‟, Jurnal  Pajak
Indonesia  (Indonesian  Tax  Review) ,
5.2: 192–205 <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.14 06>
Zee,  Howell  H.  1995. Taxation  and
Equity ,  ed.  by  Pararatasarathi  Shame
(IMF)

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indoensia. Undang-undang
Nomor  16  Tahun  2009  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.
Republik Indonesia. Undang-undang
Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.