Volume: VII No. 1 Januari – Juni 2019  161

## RELASI HARMONIS ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM AL- QUR’ AN

## Siti Mukzizatin
Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Email: siti_mukjizatin@ymail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan posisi dan batasan yang jelas terkait dengan masalah hubungan antara muslim dan non-Muslim dalam bersikap secara adil. Al- Qur’an  menganjurkan agar mencari titik temu dan titik singgung antar pemeluk agama. Al- Qur’an juga menganj urkan agar  dalam  interaksi  sosial,  bila  tidak  ditemukan  persamaan,  hendaknya  masing-masing mengakui keberadaan pihak lain dan tidak perlu saling menyalahkan, ini yang sering disebut sebagai  “kalimatun  sawaa”.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Diskripti f  Kualitatif dengan  metode  penomenologi  melalui  penulisan  yang  terinspirasi  atas  fenomena  yang berkembang  saat  ini  dikalangan  pemeluk  agama  yang  menjurus  pada  tindakan  praktik intoleransi dan kekerasan. Mereka saling menyalahkan dan menegasikan satu sama lain. Konsep Persatuan  dan  kesatuan  dalam  relasi  kehidupan  umat  beragama  bukan  dalam  pengertian menyatukan segala  keragaman  melainkan negara yang warganya bersatu dalam keragaman. penghargaan  terhadap  keragaman  serta  memelihara  semangat  Unity  in  Diversity  dalam masyarakat  menjadi  sebuah  keniscayaan.  Atas  Dasar  itu,  Kajian  ini  diharapkan  dapat menemukan  benang  merah  dan  akar  masalah  atas  paradigma  inklusivitas  keberagamaan. Memberikan kontribusi membuka peluang bagi kesadaran toleransi beragama dan  hendaknya dapat dimaknai sebagai suatu sikap untuk dapat hidup bersama masyarakat penganut agama lain,  dengan  memiliki  kebebasan  untuk  menjalankan  prinsip-prinsip  keagamaan  masing- masing, tanpa adanya paksaan dan tekanan.
Kata Kunci: Kalimatun sawaa, Pluralitas, Toleransi

## Abstract
This research aims to provide clear positions and boundaries related to the problem of relations between Muslims and non-Muslims in behaving fairly. The Qur'an recommends finding common ground and tangible points between believers. The Qur'an also recommends that in the social interaction, if no equation of understanding is found, each of them should acknowledge the existence of another party and do not need to blame each other, this is often referred to as "kalimatun  sawaa".  Using  the  Qualitative  Descriptive  method  penomenologi,  this  paper  is inspired by the phenomenon that develops recently among believers which lead to actions of intolerance and violence, they blame each other and negate one another. The concepts of unity and integrity on the relations of life of religious people is not in the sense of uniting all diversity but  in  the  sense  of  unity  in  diversity,  by  respecting  the  diversity  in  Indonesian  society, maintaining the spirit of Unity in Diversity. Therefore, this study is aimed to find the common thread and root causes of the paradigm of religious inclusiveness. It is also aimed to contribute
in  developing  opportunities  for  religious  tolerance  awareness,  something  that  should  be interpreted as an attitude to be able to live with people who adhere to other religions, by having the freedom to carry out their respective religious principles, without coercion or pressure.
Keywords: Kalimatun sawaa, Plurality, Tolerance

## PENDAHULUAN
slam  secara  khusus  mengakui adanya pluralitas dan kemajemukan, baik dalam bidang agama, ras, dan kultur sebagai kehendak Allah.  Dalam  pandangan  Islam,  yang membedakan seseorang Muslim dan non- Muslim ialah akidahnya yang termanifestasikan dengan memeluk agama Islam. Pluralitas dalam
konteks bernegara  dan  beragama  merupakan problem  paling  besar  dalam  kehidupan keberagamaan  dewasa  ini  yang  ditandai kenyataan  adanya  potensi  konflik  antar elemen dalam masyarakat yang multikultural.
Istilah  Plural  mengandung  arti yang berjenis-jenis bukan berarti sekedar pengakuan  akan  keragaman  tetapi pengakuan  tersebut  juga  memiliki implikasi politis, sosial dan ekonomi. Oleh karena  itu,  istilah  pluralisme  sebetulnya berkaitan
dengan
prinsip-prinsip demokrasi. Banyak negara yang menyatakan  dirinya  sebagai  negara demokrasi tetapi tidak mengakui adanya pluralisme dalam kehidupannya sehingga terjadi berbagai jenis segregasi.
Pluralisme  berkaitan  erat  dengan  hak hidup  kelompok  masyarakat  yang  ada dalam satu komunitas dimana
komunitas-komunitas  itu  mempunyai budaya  masing-masing  (HAR  Tilaar,
2004:  82).    Sedangkan  budaya
merupakan cipta, rasa dan karsa manusia yang diciptakan dalam sebuah komunitas. Budaya ini biasanya menjadi pemersatu  sebuah  komunitas  tertentu dalam ruang dan kurun waktu tertentu.
Dalam  suatu  negara  pasti  akan
menemukan banyak kelompok masyarakat yang mempunyai
karakteristik  berbeda-beda.  Perbedaan karakteristik  ini  berkenaan  dengan tingkat deferensiasi dan stratifikasi sosial yang  pada  gilirannya  terjadi  segmentasi kedalam  kelompok  sub  budaya  yang saling  berbeda.  Segmentasi  masyarakat terbagi-bagi  dalam  kelompok  kecil berdasarkan    ras,  suku,  agama  masing- masing dan dalam pergaulan terpisahkan karena individu lebih memilih berinteraksi  dengan  orang  yang  satu suku,  ras  dan  agamanya  saja,  karena dianggap  lebih  mudah  berkomunikasi, memiliki  ikatan  batin  yang  sama  dan mempunyai banyak kesamaan (Koentjaraningrat, 1990:181).
Indonesia adalah Negara majemuk yang  di  dalamnya  terdapat  keragaman dalam  hal  agama  dan  suku,  seluruh perbedaan  tersebut  disatukan  oleh  asas pancasila  sebagai  ideologi  pemersatu. Meski kenyataannya Islam menjadi agama mayoritas,  namun  sistem  aturan  dan landasan  hidup  di  Indonesia  bukanlah Islam, melainkan Pancasila yang berbasis pada sistem demokrasi dan hukum.
Meski  kenyataannya  Indonesia bukan  Negara  Islam,  tetapi  tidak  bisa
I
Volume: VII No. 1 Januari – Juni 2019  163
dipungkiri  bahwa  Indonesia  merupakan negara  yang  seluruh  aturan  dan  sistem kenegaraannya tidak boleh bertentangan dengan  prinsip-prinsip  Islam  yang tertuang dalam Al- Qur’an, hal ini berbeda dengan apa yang berlaku bagi penganut agama  minoritas  di  mana  mereka  harus lebih banyak menyesuaikan meski secara doktrin  kadang-kadang  ajaran  mereka tidak  sama  secara  jelas  dengan  agama mayoritas.
Dalam  Konteks  keindonesiaan keragaman  seharusnya  menjadi  modal perekat  bangsa  dan  Islam  sebagai rahmatan  lil  alamin menjadi  konsep dalam mengembangkan kerukunan umat beragama  yaitu  relasi  yang  dilandasi saling toleran, pengertian, menghormati,
menghargai dalam kesetaraan pengamalan  ajaran  agamanya  dan kerjasama dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
Berdasarkan  hal  di  atas,  penulis menganalisa anjuran nash Al- Qur’an agar mencari  titik  temu  dan  titik  singgung antar pemeluk agama. Bagaimanakah Al- Qur’an  melihat  interaksi  antara  muslim dan non-Muslim serta posisi dan batasan yang  jelas  terkait  dengan  relasi  dan bersikap  secara  adil  antar  umat beragama?

## Metode Kajian
Pendekatan yang digunakan adalah  diskriptif  kualitatif  dengan metode penomenologi yaitu menggambarkan fenomena
yang berkembang  dikalangan  pemeluk  agama yang  menjurus  pada  tindakan  praktik intoleransi  dan  kekerasan  dengan  saling menyalahkan dan menegasikan satu sama lain.  Berkembangnya  sikap Truth  claim
dengan  menutup  adanya  kebenaran  di luar komunitas dan kelompoknya.
Untuk triangulasi data dikomparasikan dengan penelitian kepustakaan  ( library  Research )  untuk menggali  lebih  dalam  atas  konsep toleransi antar umat beragama dan intern umat  beragama  sebagai  metode  untuk memahami  fenomena  atau  gejala  sosial sehingga  mendapatkan  gambaran  yang lengkap  tentang  fenomena  yang  dikaji. Dengan  demikian  diperoleh  pemahaman yang  mendalam  tentang  Paradigma pluralitas  dalam  relasi  keharmonisan umat  beragama  dan  kondisi  ideal keharmonisan umat beragama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Konsep  Toleransi  antar  umat beragama dalam al- Qur’an
Dalam  Kamus  Umum  Bahasa Indonesia,  toleransi  secara  bahasa (etimologi)  berasal  dari  kata  “toleran” (Inggris:  tolerance;  Arab:  tasamuh,
Belanda: tolerantie) Toleran
mengandung pengertian “mendiamkan”. Toleransi  adalah  suatu  sikap  tenggang rasa, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan, kesabaran,  ketahanan  emosional,  dan kelapangan  dada,  sifat  menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan)  pendirian  (pendapat, pandangan,  kepercayaan,  kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau  bertentangan  dengan  pendirian sendiri (KBBI, 1994: 89).
Dalam bahasa Arab, sebagaimana yang  dijelaskan  oleh  Ahmad  Warson Munawwir, bahwa toleransi biasa disebut tasamuh  yang  memiliki  akar  kata
samuha- yasmuhu-samhan,wa simaahan, wa  samaahatan,  artinya  adalah  sikap membiarkan  dan  lapang  dada,  murah hati,  dan  suka  berderma  (Masykuri Abdillah, 2007:129). Sedangkan menurut  istilah  (terminologi),  Indrawan
WS.  menjelaskan  bahwa  pengertian toleransi adalah menghargai paham yang berbeda  dari  paham  yang  dianutnya sendiri;
Kesediaan untuk mau menghargai paham yang berbeda dengan paham  yang  dianutnya  sendiri.  Sedang dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, W.J.S  Poerwadarminta  mendefinisikan toleransi  dengan  “sifat  atau  sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan)  pendirian  (pendapat, pandangan,  kepercayaan,  kebiasaan, kelakuan dan sebagainya) yang lain atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri,  misalnya  toleransi  agama (ideologi, ras, dan sebagainya).
Dengan  memperhatikan  definisi dari para ahli di atas, toleransi beragama adalah  sikap  sabar  dan  menahan  diri untuk  tidak  mengganggu  dan  tidak melecehkan agama atau sistem
keyakinan  dan  ibadah  penganut  agama- agama lain.
Toleransi  yang  positif  adalah toleransi yang ditumbuhkan oleh kesadaran yang bebas dari segala macam tekanan  atau  pengaruh,  serta  terhindar dari sikap munafik (hipokrit). Oleh karena itu,  pengertian  toleransi  beragama adalah  pengakuan  adanya  kebebasan setiap warga untuk memeluk agama yang menjaga  keyakinan  dan  kebebasannya untuk  menjalankan  ibadahnya.  Toleransi beragama menuntut kejujuran, kebesaran jiwa, kebijaksanaan dan tanggung jawab sehingga menumbuhkan perasaan
solidaritas  dan  mengeliminasi  egoisme golongan.  Toleransi  beragama  bukanlah sesuatu  yang  dapat  dicampuradukan, melainkan  mewujudkan  ketenangan, saling  menghargai,  bahkan  sebenarnya lebih dari itu, antar pemeluk agama harus dibina  untuk  gotong-royong  dalam membangun masyarakat kita sendiri dan demi kebahagiaan bersama.
Toleransi  dalam  pergaulan  hidup antar  umat  beragama  berpangkal  dari penghayatan  ajaran  agama  masing- masing.  Demi  memelihara  kerukunan beragama, sikap toleransi perlu dikembangkan guna menghindari konflik.
Dan  biasanya  konflik  antar  umat beragama muncul disebabkan oleh sikap merasa paling benar ( truth claim ) dengan cara mengeliminasi kebenaran dari orang lain.  Setiap  agama  memiliki  kebenaran, keyakinan  tentang  yang  benar  itu didasarkan  pada  Tuhan  sebagai  satu- satunya  sumber  kebenaran.  Dalam tataran  sosiologis  klaim  kebenaran berubah  menjadi  simbol  agama  yang dipahami  secara  subjektif,  personal  oleh setiap pemeluk agama. Ia tidak lagi utuh dan absolut. Pluralitas manusia menyebabkan  wajah  kebenaran  tampil beda  ketika  ada  pemaknaan  secara bahasa. Sebab perbedaan ini tidak dapat dilepaskan  begitu  saja  dari  berbagai referensi dan latar belakang yang diambil oleh  orang  yang  meyakininya  dari konsepsi  ideal  turun  kedalam  bentuk- bentuk normatif yang bersifat kultural.
Al- Qur’an tidak pernah menyebut - nyebut  kata  toleransi  (tasamuh)  secara tersurat  (eksplisit)  sehingga  kita  tidak akan  pernah  menemukan  kata  tersebut termaktub  di  dalamnya.  Namun,  secara tersirat  (implisit)  al- Qur’an  menjelaskan
Volume: VII No. 1 Januari – Juni 2019  165
konsep toleransi dengan segala batasan- batasannya  secara  jelas  dan  gamblang. Oleh  karena  itu,  ayat-ayat  yang menjelaskan  tentang  konsep  toleransi dapat dijadikan rujukan dalam mengimplementasikan  toleransi  dalam kehidupan  (Adnan  Buyung  Nasution, 1996: 108).
Toleransi  pada  pengertian  ini mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui  adanya  berbagai  macam perbedaan,  baik  dari  sisi  suku  bangsa, warna  kulit,  bahasa,  adat-istiadat, budaya, bahasa, serta agama. Ini semua merupakan  fitrah  dan  sunatullah  yang sudah menjadi ketetapan Tuhan.
Landasan  dasar  pemikiran  ini adalah firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:
إ  ُساَّلنٱ اَهُّي َ أََٰٓي َٰ َثَن ُ أَو ٖر َكَذ ن  م مُكََٰنۡقَلَخ اَّن
َّن إ  ْۚ آوُفَراَعَ لِ  َل ئٓاَبَقَو  اٗبوُعُش  ۡمُكََٰنۡلَعَجَو َ َّللَّٱ  َّن إ  ْۚۡمُكَٰىَقۡت َ أ    َّللَّٱ  َدن ع  ۡمُكَمَرۡك
َ أ

## ٞير بَخ ٌمي لَع
“ Hai  manusia,  Sesungguhnya  kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku- suku  supaya  kamu  saling  kenal- mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang paling  mulia  diantara  kamu  disisi  Allah ialah  orang  yang  paling  taqwa  diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal ”.
Tidak ada satu pun manusia yang mampu menolak sunnatullah ini. Dengan demikian, sudah selayaknya bagi manusia untuk  mengikuti  petunjuk  Tuhan  dalam
menghadapi  perbedaan-perbedaan  itu. Toleransi  antar  umat  beragama  yang berbeda  termasuk  dalam  salah  satu risalah  penting  yang  ada  dalam  sistem teologi  Islam.  Karena  Tuhan  senantiasa mengingatkan  kita  akan  keragaman manusia,  baik  dilihat  dari  sisi  agama, suku, warna kulit, adat-istiadat, dan lain sebagainya.
Seseorang  (komunitas)  harus dijamin dan diakui esensi
kemanusiaannya.  Begitu  juga  seseorang yang  hidup  dalam  sebuah  bangsa  tidak boleh  dikebiri  nilai  kemanusiaannya. Salah  satu  esensi  kemanusiaan  adalah pengakuan kemajemukan dan keragaman jika  mengingkari  sesungguhnya  telah menegasikan  eksistensi  dirinya  sebagai bagian dari masyarakat. Pada hakekatnya Kondisi  yang  heterogen  ini  sebetulnya mendorong  kehidupan  manusia  untuk selalu  berinovasi  kreatif  dan  kompetitif. Allah Berfirman  Al Maidah: 48.
ٗق  د َصُم    قَ ۡ لۡٱ ب  َبَٰ َت ك ۡلٱ  َكۡ َلَ إ ٓاَ ۡلنَزنَأَو
اَم  ل ا ِۖ هۡي َلَع  اًن مۡيَهُمَو   بََٰت كۡلٱ  َن م   هۡيَدَي  َ ۡيَۡب ۡع بَّتَت َ لََو ُُۖ َّللَّٱ َلَزنَأ ٓاَم ب مُهَنۡيَب مُكۡحٱَف اَنۡلَعَج ٖ ُك ل ِّۚ  قَۡلۡٱ َن م َكَءٓاَج اَّمَع ۡمُهَءٓاَوۡهَأ ُ َّللَّٱ  َءٓاَش  ۡوَلَو  ْۚا ٗجاَهۡن مَو  ٗةَعۡ  شِ  ۡمُكن م ُ أ ۡمُكَلَعَ َ لَ فِ ۡم ُكَوُلۡبَ   لَ ن كََٰلَو ٗةَد حََٰو ٗةَّم َّللَّٱ َ لَ إ  ِّۚ تََٰرۡيَ ۡ لۡٱ   اوُق بَتۡسٱَف ُۖۡمُكَٰىَتاَء ٓاَم
هي ف ۡمُتنُك اَم ب مُكُئ  بَنُيَف اٗعي  َجَ ۡمُكُع جۡرَم َنوُف لَتۡ َ تَ
“ Sekiranya  Allah  menghendaki,  niscaya kamu  dijadikanNya  satu  umat  (saja), tetapi  Allah  hendak  menguji  kamu terhadap  pemberian-Nya  kepadamu, maka bersegeralah berbuat kebajikan ”.
Yusuf  Qardhawi  mengungkapkan karakteristik  Islam  dalam  tujuh  karakter pokok  yang  hendaknya  dimiliki  yakni: Rabbaniyyah (Ketuhanan), Insaniyyah (Kemanusiaan), Syumul (Universal) al- Washathiyyah (Moderat), al  Waqi’iyyah (Kontekstual), al  wudhuh (jelas)  dan menyatukan antara Tathawwur (transformasi) dan Tsabat (konsistensi).
(Yusuf Qardhawi, 1996: ix ).
Beliau menempatkan ciri kemanusiaan  setelah  ketuhanan  karena betapa  pentingnya  menghargai  sesama manusia  dan  menghargai  semua  hak- haknya. Perbedaan yang terjadi dimasyarakat bukan menjadi penghalang untuk berlaku adil dan berbuat baik. Hal ini  menegaskan  betapa  eksistensi kemanusiaan  mendapat  tempat  yang terhormat, individu memiliki hak baik hak hidup, hak mendapat keadilan perlakuan serta hak-hak kemanusiaan lainnya.
Toleransi  dalam  beragama  bukan berarti hari ini kita boleh bebas menganut agama tertentu kemudian esok hari kita menganut agama yang lain, atau dengan bebasnya mengikuti ibadah dan ritualitas semua  agama  tanpa  adanya  peraturan yang  mengikat.  Akan  tetapi,  toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan  kita  akan  adanya  agama- agama  lain  selain  agama  kita  dengan segala  bentuk  sistem  dan  tata  cara peribadatannya, dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Islam  lebih  mengedepankan sikap keterbukaan (inklusif) dari pada kebencian dan permusuhan. Ajaran Islam secara  jelas  melarang  sikap  menghujat dan  mendiskreditkan  agama  atau kelompok lain. Sebagaimana firman-Nya dalam   QS. Al-Hujarat ayat 11:
ٍمۡوَق ن  م ٞمۡوَق ۡرَخ ۡسَي َ لَ  اوُنَماَء  َني َّ لَّٱ اَهُّي َ أََٰٓي َس ن َ لََو  ۡمُهۡن  م اٗ ۡيرَخ  اوُنوُكَي ن َ أ  َٰٓ َسََع ٞءٓا َ لََو ُۖ َّنُهۡن  م اٗ ۡيرَخ  َّنُكَي ن َ أ  َٰٓ َسََع ٍءٓا َس  ن ن  م
ِۖ بَٰ َق ۡلَ ۡلۡٱ ب  اوُزَباَنَت  َلََو  ۡمُكَسُفنَأ  آوُز مۡلَت ۡمَّل نَمَو ِّۚ نَٰ َمي ۡ لۡٱ َدۡعَب  ُقو ُسُفۡلٱ ُم ۡس  لِٱ  َسۡئ ب َنوُم لََّٰظلٱ ُمُه  َك ئ ََٰٓل وُأَف  ۡبُتَي
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah  sekumpulan  orang  laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka  dan  jangan  pula  sekumpulan perempuan  merendahkan  kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih  baik.  dan  janganlah  suka  mencela dirimu  sendiri  dan  jangan  memanggil dengan  gelaran  yang  mengandung ejekan.  seburuk-buruk  panggilan  adalah (panggilan)  yang  buruk  sesudah  iman dan  barangsiapa  yang  tidak  bertobat, Maka  mereka  Itulah  orang-orang  yang zalim ”.
Jadi sikap kaum muslimin terhadap  penganut  agama  lain  sudah sangat  jelas  sebagaimana  yang  telah diterangkan dalam ayat ini, yaitu berbuat baik kepada mereka dan tidak menjadikan  perbedaan  agama  sebagai alasan  untuk  tidak  menjalani  hubungan
Volume: VII No. 1 Januari – Juni 2019  167
kerja  sama  dengan  mereka,  terlebih bersikap  intoleran  terhadap  mereka (Adeng Muchtar Ghazali, 2004: 89).
Agama  Islam  adalah  agama  yang berdimensi  sosial  yang  mengajarkan saling  tolong  menolong,  membantu orang  yang  berkesempitan  dll,  inilah karakterisitik  Islam  yang  bersifat  kasih saying  dan  penuh  rasa  persaudaraan. Islam  sama  sekali  tidak  melarang memberikan  bantuan  kepada  siapapun selama  mereka  tidak  memusuhi  orang Islam,  tidak  melecehkan  simbol-simbol keagamaan atau mengusir kaum muslimin  dari  negeri  mereka.  Kaum muslim  diwajibkan  oleh  al- Qur’an  untuk saling  menghargai  termasuk  rumah ibadah yang telah dibangun oleh orang- orang non muslim.
Sebagaimana  firman-Nya  QS  Al Hajj:40.

## ن َ أ ٓ َّ لَ إ  ٍ قَح   ۡيرَغ ب م ه رََٰي د ن م
اوُج رۡخُأ َني  َّلَّٱ َو ُُۗ َّللَّٱ  اَنُّبَر اوُلوُقَي َساَّلنٱ    َّللَّٱ  ُعۡفَد َ لَۡوَل
ٞعَي بَو  ُع مََٰو َص  ۡتَم  دُه َّل  ٖضۡعَب ب  مُهَضۡعَب
َّللَّٱ  ُم ۡسٱ  اَهي ف  ُرَكۡذُي  ُد جَٰ َسَمَو  ٞتََٰو َل َصَو َ َّللَّٱ  َّن إ  ْۚٓۥُهُ ُصُنَي نَم ُ َّللَّٱ  َّنَ ُصُنَ َلََو ُۗاٗير ثَك ٌزي زَع  ٌّي وَق َل
“(yaitu)  orang -orang  yang  Telah  diusir dari  kampung  halaman  mereka  tanpa alasan  yang  benar,  kecuali  Karena mereka  berkata:  “Tuhan  kami  hanyalah Allah”. dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan)  sebagian  manusia  dengan sebagian  yang  lain,  tentulah  Telah dirobohkan  biara-biara  Nasrani,  gereja-
gereja,  rumah-rumah  ibadat  orang Yahudi  dan  masjid-  masjid,  yang  di dalamnya  banyak  disebut  nama  Allah. Sesungguhnya  Allah  pasti  menolong orang  yang  menolong  (agama)-Nya. Sesungguhnya  Allah  benar-benar  Maha Kuat lagi Maha Perkasa ”.
Dalam kaitannya dengan toleransi antar umat beragama, toleransi hendaknya dapat dimaknai sebagai suatu sikap  untuk  dapat  hidup  bersama masyarakat  penganut  agama  lain, dengan  memiliki  kebebasan  untuk menjalankan  prinsip-prinsip  keagamaan masing-masing,  tanpa  adanya  paksaan dan  tekanan,  baik  untuk  beribadah maupun tidak beribadah, dari satu pihak ke  pihak  lain.  Hal  demikian,  dalam tingkat  praktek-praktek  sosial,  dapat dimulai  dari  sikap  bertetangga,  karena toleransi yang paling hakiki adalah sikap kebersamaan antara penganut keagamaan  dalam  praktek  sosial  dan kehidupan bertetangga serta bermasyarakat,  bukan  hanya  sekedar pada tataran logika dan wacana.
Mengenai  sistem  keyakinan  dan agama  yang  berbeda-beda,  al- Qur’an menjelaskannya pada ayat terakhir surat al-K afirun  yang  berbunyi:  “Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.”
Konsep toleransi yang ditawarkan Islam sangatlah rasional dan praktis serta tidak  berbelit-belit.  Namun,  dalam hubungannya dengan keyakinan (akidah) dan  ibadah,  umat  Islam  tidak  mengenal kata  kompromi.  Ini  berarti  keyakinan umat  Islam  kepada  Allah  tidak  sama dengan keyakinan para penganut agama lain  terhadap  tuhan-tuhan  mereka, demikian  juga  dengan  tata  cara ibadahnya,  bahkan  Islam  melarang
penganutnya mencela tuhan-tuhan dalam agama  manapun.  Maka  kata  toleransi ( tasamuh )  dalam  Islam  bukanlah  hal baru,  tetapi  sudah  diaplikasikan  dalam kehidupan sejak agama Islam lahir.
Kerja  sama  yang  baik  antara muslim dan non muslim telah dibuktikan dan ditulis di dalam sejarah agama Islam dengan jelas. Nabi Muhammad saw. dan para  sahabat  melakukan  interaksi  sosial (muamalah)  dengan  non  muslim  seperti Waraqah  bin  Naufal  yang  beragama Nasrani,  Abdullah  bin  Salam  yang sebelumnya  beragama  Yahudi,  bahkan nabi sendiri pernah meminta suaka politik (perlindungan
politik) dengan memerintahkan  para  sahabat  untuk berhijrah  meminta  perlindungan  kepada raja  Najasy  (Nigos)  dari  Habsyah (sekarang  Ethiopia)  yang  beragama Nasrani (Syafiq A. Mughni, 2002:27-35).
Salah  satu  yang  menjadi  problem paling besar dalam kehidupan beragama dewasa  ini,  bagaimana  teologi  suatu agama  mendefinisikan  diri  di  tengah- tengah  agama  lain,  dengan  semakin berkembangnya  pemahaman  mengenai pluralisme  agama,  berkembanglah  suatu paham  teologia  religionum.  Paham  ini menekankan semakin pentingnya dewasa ini  untuk  berteologi  dalam  konteks agama-agama.  Atau,  bisa  dikatakan bahwa  memahami  pluralitas  agama  dan budaya merupakan bagian dari memahami  agama,  sebab  memahami agama  pada  dasarnya  juga  memahami kebudayaan masyarakat
secara menyeluruh.
Langkah  bijaksana  bagi  setiap umat  adalah  belajar  dari  kenyataan sejarah.  Yaitu  sejarah  yang  mendorong terwujudnya masyarakat pluralis, toleran
dan  integratif.  Agenda  yang  perlu diluruskan  oleh  umat  Islam  Indonesia adalah  mengubah  pluralisme  sebagai ideologi  konkret.  Untuk  mewujudkan cita-cita ini, dituntut peran negara yang positif  dalam  memperlakukan  penganut umat  beragama.  Agama  bukan  hanya sebagai  instrumen  mobilisasi  politik, tetapi  yang  lebih  penting  adalah memberlakukannya sebagai sumber etika dalam  interaksi,  baik  di  antara  sesama penguasa  maupun  antara  penguasa dengan rakyat.
Agama memang dapat diibaratkan seperti pedang bermata dua, disatu sisi ia dapat  menjadi  perekat  dan  pemersatu bagi umat, namun disisi lain ia juga dapat menjadi pemicu konflik dalam masyarakat,  hal  ini  tergantung  cara memahaminya.  Faktanya  konflik  umat beragama  seringkali  disebabkan  oleh adanya  perbedaan  agama  yang  tidak disikapi  dengan  rasa  tasamuh  dari masing-masing penganut agama. Masing-masing merasa menjadi pemegang kebenaran sebagai
konsekwensinya  orang  lain  dianggap salah.  Meyakini  suatu  agama  sebagai “benar”  tidak  harus  dijadikan  legitimasi untuk menyalahkan orang lain.
Pernyataan  bahwa  Agama  sering menjadi  salah  satu  sumber  konflik memang tidak sepenuhnya salah. Selama berabad-abad  sejarah  interaksi  antar umat  beragama  lebih  banyak  diwarnai oleh ketegangan kecurigaan dan permusuhan  dengan  berbagai  dalih, fenomena  ini  kelihatannya  berlanjut hingga  kini.  Konflik  berkepanjangan  di bosnia antara ortodoks, katolik dan Islam, di  Irlandia  utara  umat  katolik  dan Protestan  saling  bermusuhan,  di  Timur
Volume: VII No. 1 Januari – Juni 2019  169
Tengah  umat  Yahudi,  Kristen  dan  Islam yang  ketiganya  bersumber  dari  agama Ibrahim  (Abrahamic  Religions)  saling menggunakan  kekerasan,  di  Khasmir Hindu  dan  Islam  saling  bersitegang,  di Srilangka  kaum  Budha  dan  Hindu bersitegang.
Semua  agama  menganjurkan umatnya  untuk  berbuat  baik,  menjaga kerukunan  (Ukhwah)  dan  keadilan, namun  seiring  dengan  perubahan  ruang dan waktu mengalami deviasi atas nama agama.  Satu  kelompok  umat  beragama sering menempatkan umat yang berbeda agama sebagai orang lain atau out group , sementara  yang  bagian  kelompoknya disebut in  group .  Polarisasi  ini  apabila berkembang saling mengambil jarak atau bahkan  meningkat  menjadi  permusuhan yang melahirkan  tindakan kekerasan, ini berarti  agama-agama  secara  historis- empirik telah “gagal” mengajak umatnya untuk berbuat baik (J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2006: 34).
Sesungguhnya “agama”secara normatif  tidak  dapat  dilibatkan  dalam masalah  konflik  dan  kekerasan  namun dalam pengertian historis – empiris yang terbentuk  atas  dasar  interaksi  antara berbagai aspek yang kasat mata dengan makna-makna  yang  diproduksi  dari pemahaman  atas  wahyu  atau  teks  kitab suci  jelas  mempunyai  andil.  Untuk  itu penganut umat beragama harus bertanggung  jawab  terhadap  perilaku yang  didasarkan  atas  pemahaman  yang kurang humanis dan cenderung diskriminatif  terhadap  penganut  agama orang lain.
Jalinan persaudaraan dan toleransi antara umat beragama sama sekali tidak dilarang oleh Islam, selama masih dalam
tataran  kemanusiaan  dan  kedua  belah pihak  dapat  saling  menghormati  haknya masing-masing,  Kepedulian  tentang kemanusiaan  ini  sebagaimana  firman Allah  SWT  dalam  QS.  Al-Mumtahanah ayat 8:
فِ ۡم ُكوُل تََٰقُي ۡمَل َني  َّلَّٱ  نَع ُ َّللَّٱ ُمُكَٰىَهۡنَي  َّلَ
ُۡي ۡمَلَو  ني  لٱ ۡمُهوُّ َبََت ن َ أ ۡمُك رََٰي د ن  م م ُكوُج ر َيۡ ط سۡقُم ۡ لٱ  ُّب  ُيُ َ َّللَّٱ َّن إ ْۚۡم هۡ َلَ إ  آوُط سۡقُتَو
“ Allah  tidak  melarang  kamu  untuk berbuat  baik  dan  berlaku  adil  terhadap orang-orang  yang  tiada  memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai  orang-orang  yang  berlaku adil ”.
Al- Qur’an  juga  berpesan  agar masing-masing  agama  mendakwahkan agamanya  dengan  cara-cara  yang  bijak. Firman-Nya dalam QS an-Nahl ayat 125:
َك  بَر   لي بَس  َٰ َ لَ إ  ُعۡدٱ ة َظ عۡوَم ۡ لٱَو  ةَمۡك ۡ لۡٱ ب
َّن إ  ْۚ ُن َسۡح َ أ  َ  هِ   تِ َّلٱ ب مُهۡل دَٰ َجَو ِۖ ةَنَسَۡلۡٱ َوُهَو ۦ ه لي بَس نَع  َّل َض نَم ب ُم َلۡعَأ َوُه  َكَّبَر َني دَتۡهُم ۡ لٱ ب ُم َلۡعَأ
“ Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan- mu  dengan  hikmah  dan  pelajaran  yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang  baik.  Sesungguhnya  Tuhanmu dialah  yang  lebih  mengetahui  tentang siapa  yang  tersesat  dari  jalan-Nya  dan dialah  yang  lebih  mengetahui  orang- orang yang mendapat petunjuk ”.
Sebagai  sebuah  agama,  Islam datang  membawa  seperangkat  ajaran yang  berisi  pembebasan  manusia  dari berbagai  penindasan.  Islam  hendak mengembalikan manusia dan mengangkat  derajat  kemanusiaannya sebagaimana mestinya. Pada era kontemporer, tuntutan akan
penghargaan  terhadap  harkat  dan martabat  Manusia  secara  tak  terelakkan bersentuhan  dengan  ide  penegakan  hak asasi  manusia.  Sikap-sikap  diskriminatif terhadap  manusia  atas  dasar  SARA ditentang sebagai wujud pengakuan akan hak  dasar  umat  manusia  yang  penting diapresiasi. Oleh karena itu, Perlindungan akan hak-hak manusia dari pelanggaran- pelanggaran  baik  yang  dilakukan  oleh individu  maupun  lembaga  merupakan realitas yang tak terbantahkan.
2. Paradigma  Indonesia  Dalam Relasi Keharmonisan Umat Beragama.
Di  antara  agama-agama  besar dunia,  Islam  dan  Kristen  adalah  dua agama yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk dunia. Hubungan antara kedua agama tersebut juga sangat erat. Kedua agama ini dikenal dengan sebutan agama Ibrahimi (Abrahamic Religions/ al-ady ān al-Ibrahimiyyah)    karena  akar  sejarah kedua  agama  tadi  bertemu  pada  Nabi Ibrahim. Jika diibaratkan manusia, kedua agama tersebut dapat disebut “serumpun”  atau  “bersaudara”,  Jadi, keduanya  masih  satu  keluarga.  Tapi ibarat kehidupan dalam sebuah keluarga, di  samping  terdapat  banyak  persamaan dan  kerjasama,  hubungan  antara  kedua agama tadi, memperlihatkan segi positif sekaligus negatif.
Menurut  catatan  sejarah,  pada saat agama Islam masuk ke jazirah Arab, masyarakat arab saat itu sudah menganut berbagai agama, baik agama asli (agama tradisional arab), maupun agama Yahudi dan Nasrani (Van Den End & Christian de Jonge,  2001:12).  Agama  asli  Arab merupakan suatu kepercayaan gabungan antara kultus nenek moyang, totemisme, fetisisme,  politheisme-animisme,  agama Sa bi’un  dan  Majusi.  Yahudi  merupakan komunitas  agama  yang  paling  intensif pergesekannya dengan komunitas Muslim di  Madinah.  Beberapa  konsep  teologis Islam  sebagiannya  diambil  dari  doktrin agama  Yahudi,  meskipun  kaum  Muslim menganggap kesamaan itu bukan berarti Islam  diderivasi  dari  Yahudi  tetapi  lebih karena  kesamaan  sumber.  Yahudi  juga merupakan  agama  yang  dalam  konteks kontemporer  Timur  Tengah  menentukan pola  relasi  dunia  Islam  dengan  negara Israel yang hingga kini masih menyimpan masalah yang pelik.
Kelompok  lain  adalah  pemeluk agama  Nasrani    yang  juga  cukup berpengaruh  dalam  struktur  masyarakat di  sekitar  Madinah  dimana  Romawi merupakan penopangnya. Kristiani merupakan  pemeluk  agama  mayoritas penduduk  di  dunia  di  mana  hampir  di semua  wilayah  ditemukan  perjumpaan orang-orang  Islam  dengan  penganut
Kristen.
Maka menjadi penting mempertimbangkan  hubungan  dengan agama  ini  melalui  suatu  etika  hidup bersama  yang  baik.  Pemeluk  agama Yahudi dan Nasrani inilah yang seringkali disebut dalam bahasa al-Qur ‟ an sebagai Ahl al- Kitāb, yaitu pengikut agama yang diberi  kitab  suci.  Akan  tetapi  ulama berbeda  pendapat  tentang  rincian  dan
Volume: VII No. 1 Januari – Juni 2019  171
cakupan  konsep  ahl  al- kitāb  (M.  Azizan Sabjan dan Akhir Sakhirah M,2005:77). Secara  global,  pendapat  mereka bisa dinyatakan bahwa yang termasuk ahl al- kitāb  adalah  keturunan  Israel  (bani Israil),  yaitu  Yahudi  dan  Kristen  yang punya  garis  keturunan  Israel,  siapapun yang  mempercayai  seorang  Nabi  atau kitab  yang  pernah  diturunkan  Allah, kelompok  yang  hanya  percaya  kepada ṣ u ḥ ūf Ibrahim atau zabūr Dau d, golongan al- Majūs  (Zoroaster)  dan  al - Ṣ ābi ‟ īn (Sabian),  bahkan  Hindu,  Budha  dan Konfusian  sebagai  bagian  dari  ahl  al- kitāb.
Sejarah menunjukkan bahwa pada mulanya  hubungan  antara  Islam  dan
Kristen  berlangsung  baik.  Islam  selalu menghormati agama Kristen sebagaimana menghormati agama- agama  lain.  Pada  dekade-dekade  awal ini,  Nabi  memberikan  sejumlah  contoh sikap  toleran  terhadap  penganut  agama lain  dan  dilanjutkan  pada  masa pemerintahan khalifah-khalifah pertama. Namun, hubungan baik antara Islam dan Kristen  tidak  bertahan  lama.  Setelah berdirinya  kekuasaan  politik  Islam, perbedaan  antara  kaum  muslim  dengan kaum lain mulai terbuka terutama setelah Islam  melakukan  ekspansi  ke  berbagai daerah  untuk  menyebarkan  Islam. Sesudah Islam menyebar keluar semenanjung  Jazirah  Arab,  orang-orang Kristen mulai memandang Islam sebagai sebuah fenomena
baru yang
memunculkan  banyak  masalah  dan mengancam eksistensi mereka, baik dari segi teologis, intelektual.
Prinsip kebebasan beragama menempati  posisi  yang  sangat  tinggi dalam  Islam  Umat  Islam  dilarang
melakukan pemaksaan kepada kelompok lain, namun apabila melakukan tindakan yang akan membahayakan dan mengancam  umat  Islam,  maka  kepada umat  Islam  diberikan  hak  membela  diri. Demikianlah prinsip-prinsip utama ajaran Islam yang harus tetap diterapkan dalam konteks  kehidupan  modern  seperti  saat ini.
Dalam bingkai Paradigma
nasional,  motto  Bhineka  Tunggal  Ika mesti  mengejawantah  ke  semua  umat beragama  sehingga  menjadi  pola  pikir, pola  sikap  dan  pola  tindak  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu membangun norma kebersamaan  ( shared  norm )  dalam realitas  keragaman  harus  menjadi landasan  utama  bagi  terbangunnya kerukunan  sosial  yang  tulus  dan permanen sebagai landasan bagi stabilitas nasional yang mantap. Kemajemukan bangsa harus dikelola  sebagai  kekuatan  dan  potensi yang  dapat  didayagunakan  untuk memajukan  Negara  bukan  menjadi sumber  pemicu  integrasi  bangsa.  Upaya membangun  keharmonisan  kehidupan umat  beragama  harus  dilakukan  secara sadar  dan  terpadu  dengan  melibatkan semua komponen bangsa baik pemerintah,  tokoh  agama  dan  kalangan umat  beragama  sendiri  (Olaf  H. Schuman, 2006:45). Dalam kerangka
berpikir Pancasila,  Indonesia  bukan  Negara agama dalam artian ideologi Negara tidak didasarkan pada sumber agama tertentu dan  sebaliknya  bukan  Negara  sekuler yang  tidak  peduli  terhadap  masalah- masalah kehidupan beragama.
Kemerdekaan beragama merupakan salah
satu  hak  yang  paling  asasi  dan  berasal dari tuhan sendiri dan sama sekali bukan berasal  dari  Negara.  Negara  bertugas untuk  memberikan  kemudahan  kepada warganya  untuk  menjalankan  ajaran agamanya  dengan  sebaik-baiknya  dan Negara  menjamin  tidak  ada diskriminasi yang  terkait  dengan  agama  (Frans Magnis  Suseno,  2006:28).  Pemaknaan tidak ada diskriminasi adalah memberikan  ruang  dan  menjamin pengamalan  agama  dengan  sebaik- baiknya.  Dalam  menjalankan  hak  dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada  pembatasan  yang  ditetapkan dengan  Undang-undang    semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan orang  lain  dan  memenuhi  tuntutan keadilan  dalam  suatu  masyarakat  yang demokratis  (Darji  Darmodiharjo  dan Shidarta, 1995:248).
Konferensi Internasional Cendikiawan Islam (Internasional Conference of Islamic Scholars-ICIS) IV di Malang  yang  di  hadiri  65  tokoh  agama dan ulama dari 34 negara menjadi salah satu momentum penting mempromosikan  Islam  moderat,  karena dengan  moderasi  NKRI  ini  akan  terjaga. Agenda persoalan
bagaimana memandang  dan  merespon  globalisasi, konflik  abad  20  dan  pemberdayaan ekonomi  dan  pendidikan  yang  menjadi kesepakatan  tersebut tentu  saja  penting dan  sekaligus  mencerminkan  kesadaran bersama untuk saling mendukung upaya- upaya perdamaian di dunia internasional.
Hubungan  lintas  batas  tidak  lagi tersekat  oleh  batasan  geografis  tetapi telah  masuk  kedalam  hubungan  antar
manusia disetiap tempat. Oleh karena itu suatu  masalah  ditempat  yang  secara geografis  sulit  dijangkau,  akan  tetap mudah  menyebar  menjadi  persoalan internasional.
Kecanggihan teknologi telah membantu penyebaran informasi tentang terjadinya  tindak  diskriminasi  dan stigmatisasi  pada  kelompok  agama tertentu  yang  terjadi  di  wilayah  lain. Gejolak bisa terjadi kapan saja atas nama kebebasan  ekspresi  akan  berbenturan ketika  sudah  masuk  ke  dalam  wilayah doktrin agama dan bersinggungan isu-isu keagamaan  tetap  menjadi  persoalan sensitif  bagi  hubungan  antar  umat beragama.  Kasus  Karikaturisasi  Nabi Muhammad  SAW  di  Jylland  Posten  ( Denmark)  memantik  sentimen  umat beragama  di  berbagai  belahan  dunia karena  dianggap  sebagai  penodaan agama.
Diskursus  universalisasi  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  yang  diadopsi  oleh seluruh  negara  di  dunia  menyisakan persoalan. Gagasan perlunya melindungi hak-hak asasi manusia sering
mengabaikan  pertimbangankan  kondisi sosial  budaya  disetiap  negara  atau wilayah sehingga muncul tudingan bahwa HAM  tidak  lebih  rekayasa  politik  barat untuk  melakukan  hegemoni  terhadap Negara-negara  berkembang  (Helena
Kenedy, 2004:19). Contoh kasus Jylland Posten menggambarkan bahwa kebebasan berekspresi harus mempertimbangkan  perasaan  kelompok lain yang sangat berpotensi menimbulkan ketersinggungan sehingga bisa mengakibatkan kebencian dan permusuhan.  Meskipun  seseorang  tidak terlalu  religious  dalam  menjalankan
Volume: VII No. 1 Januari – Juni 2019  173
ajaran  agama,  tetapi  akan  tersinggung dan marah ketika melihat nabi di gambar dalam  bentuk  karikatur  meskipun  atas dalih kebebasan pers dan berekspresi.
Fenomena
global seperti kemiskinan, pendidikan, kejahatan lintas Negara,  terorisme,  posisi  Indonesia memiliki  peran  yang  cukup  signifikan. Sebagai Negara yang memiliki penduduk muslim    cukup  besar  dalam  hitungan statistik,  harapan  dunia  internasional terhadap  Indonesia  juga  cukup  besar. Pertama, Indonesia tidak pernah mendeklarasikan  diri  sebagai  Negara agama  sehingga  bisa  menjadi  “role model” bagi proses penegakan demokrasi yang  menghargai  pluralitas.  Kedua, Indonesia  juga  dikenal  sebagai  Negara yang menampilkan wajah Islam moderat dan  toleran,  paling  tidak  tercermin  dari komitmen  dua  Ormas  terbesar  di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. Ketiga,  Indonesia  juga  selalu  terlibat dalam  upaya  perdamaian  dan  dialog antarumat  beragama  dan  antar  aliran keagamaan (Bernard
Platzdach,2009:240).  Kondisi  ini  akan menjadi  pemacu  untuk  memperkuat dialog  demi  terwujudnya  masyarakat yang  harmonis.  Perbedaan  dari  segi religiusitas  bukan  lagi  sebagai  kendala untuk  duduk  bersama  karena  persoalan global  bukan  hanya  milik  dan  harus diselesaikan  oleh  salah  satu  agama  dan pemeluknya, melainkan perlu melibatkan seluruh jaringan umat manusia di dunia. Disamping itu, kritik dan penolakan tidak lagi  semata-mata  ditujukan  terhadap seluruh globalisasi, tetapi diarahkan pada dampak yang betul-betul mengancam sisi kemanusiaan  dan  kehidupan  (William Haviland,2008:19).
Pada  tataran  regional  dikawasan Asia  Tenggara  terkendala  pada  sudut pandang  mengenai  perlindungan  HAM, modernisasi  dan  pemahaman  agama tidak semata-mata pada wilayah doktrin melainkan pada sisi ekonomi dan politik. Misalnya  perlakuan  terhadap  buruh migran,  Trafficingking,  penyelundupan, dan  terorisme  memiliki  efek  yang  tidak kecil  karena  menyeret  pada  isu-isu keagamaan.
Agar  bisa  terlibat  dalam  upaya harmonisasi  dan  perdamaian  pada kawasan  regional  Islam  akan  menjadi faktor yang sangat menentukan. Ia bukan hanya  sebagai  agama  dengan  pemeluk terbesar  melainkan  juga  memiliki karakteristik  damai,  ramah  dan  toleran dengan  sejarah islamisasi  melalui perdagangan dan akulturasi budaya.
Kerukunan  antar  umat  beragama yang dicita-citakan dikawasan ini sangat bergantung  pada  saling  pengertian  dan kebutuhan  terhadap  kehidupan  damai secara  bersama-sama.  Jaringan  gerakan radikalisme  agama  dan  bahkan  terror bernuansa agama yang berdampak global sehingga  tidak  ada  kawasan  yang  steril terhadap kemungkinan munculnya konflik bernuansa agama yang gerakannya bersifat lintas negara. Tantangan  utama  pada  skala nasional dengan latar belakang kenyataan bahwa hampir seluruh agama- agama  besar  dunia  berkembang  di Indonesia.  Disamping  itu,  dalam  suatu agama  terdapat  berbagai  aliran  faham yang bahkan mencapai ratusan aliran.Selain  itu,  pada  setiap  kelompok agama terdapat sensitivitas yang tinggi, kondisi  historis,  geografis  maupun kemajemukan  sosial  lain  yang  saling
mempengaruhi sehingga sering
menimbulkan  terjadinya  gesekan  antar kelompok  agama.  Apabila  pertikaian sosial  antar  kelompok  masyarakat melibatkan  symbol-simbol  agama,  maka pertikaian sering menjadi eksesif dan sulit diprediksi kapan akan berakhir.
Konsep ketahanan nasional menghendaki pengelolaan dan pembangunan keharmonisan secara
sadar  dan  terpadu  dengan  melibatkan semua komponen baik pemerintah, tokoh agama  dan  tokoh  masyarakat  serta kalangan umat beragama.
Dalam  konteks  itulah  kita  perlu membangun kembali paradigma nasional sebagai  kerangka  dalam  pengembangan keharmonisan  umat  beragama.  Hal  ini sering  dimaknai  sebagai  stratifikasi proses  penetapan  kebijakan  nasional yang  digunakan  dalam  menjalankan system kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Pembangunan kehidupan umat beragama harus berlandaskan pada: Pancasila, UUD 1945, Konsepsional  wawasan  nusantara  dan stabilitas  nasional  serta  operasional peraturan-peraturan. Tata urutan konsepsi  paradigma  nasional  dalam upaya  membangun  keharmonisan  umat beragama  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
a.  Landasan ideal
Dalam  kerangka  Pancasila,  Negara memberikan kemerdekaan beragama dan beribadah  sesuai  agama  yang  dianutnya (liberty of religion and worship).
b.  Landasan Konstitusional Seluruh  produk  hukum  dan perundang-undangan  yang  mengatur
berbagai  permasalahan  nasional  dan penyelenggaraan Negara di tingkat pusat dan  daerah  tidak  boleh    bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hokum dasar formal tertinggi. Dalam menjalankan hak dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta  penghormatan  atas  hak  dan kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi  tuntunan  keadilan  sesuai dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai agama,  keamanan,  ketertiban  umum dalam suatu masyarakat demokratis.
c. Landasan Visional Wawasan nusantara sebagai landasan  visional  mengandung  cara pandang  dan  sikap  bangsa  Indonesia mengenai  diri  dan  lingkungannya  yang serba  majemuk  termasuk  pluralitas agama.Dengan memahami dan
menghayatinya  akan  tumbuh  sikap integratif, inklusif dan akomodatif dalam diri  bangsa  sehingga  perbedaan  dan pertentangan  agama  akan  dapat  diatasi dan dimanfaatkan sebagai ruang pembelajaran  untuk  lebih  memahami keberadaan  pihak  lain  dalam  rangka kepentingan  bersama  (Arif  Budiman, 1990:124).
Konsep  ini  menghendaki  adanya tahapan  dalam  melakukan  perubahan sehingga tidak menimbulkan ekses yang tidak perlu. Disamping itu harus dicegah timbulnya  anarkisme  dan  radikalisme khususnya yang mengandung unsur SARA serta mengutamakan solusi damai dalam mengatasi setiap konflik atau
permasalahn  yang  terjadi.  Pengelolaan dan  pembangunan  kehidupan  beragama harus  dilakukan  dengan  memberikan
Volume: VII No. 1 Januari – Juni 2019  175
ruang yang sama dan penghargaan untuk hidup  berdampingan  kepada  semua agama.
d.  Landasan Operasional
Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap penduduk dalam melaksanakan  ajaran  agama  dan  ibadat bagi pemeluk-pemeluknya dengan membuat peraturan-peraturan perundang-undangan  sebagai  landasan operasional dalam kehidupan beragama. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk mencegah
dan menghindari penyalahgunaan  dan  penghinaan  agama akibat  kebebasan  beragama  yang  tidak bertanggung jawab.
Produk hukum yang secara spesifik mengatur  hubungan  antar  pemeluk agama  dalam  rangka  memelihara persatuan  dan  kesatuan  bangsa  yang berlaku  sampai  sekarang  yaitu  UU  No. 1/PNPS/1965  tentang  penyalahgunaan dan Penodaan agama (Trisno S. Sutanto dan  Elza  Peldi  Taher,  2009:283). Pengaturan yang bersifat teknis Operasional  terkait  dengan  kehidupan beragama  adalah  keputusan  bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor  1  Tahun  1979  Tentang  Tatacara Pelaksanaan  Penyiaran  Agama  dan bantuan  Luar  negeri  kepada  Lembaga Keagamaan  di  Indonesia  (Andreas
Anangguru Yewangoe,
2009:47).Pengaturan  teknis  lainnya yang  sangat  komprehensif  adalah Keputusan  bersama  Menteri  Agama  dan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun 1969  Tentang  Pelaksanaan  Tugas Aparatur  Pemerintah  dalam  menjamin Ketertiban  dan  Kelancaran  Pelaksanaan Pengembangan  dan  ibadat  Agama  oleh
Pemeluk-pemeluknya  (Nur  Syam,  2009: 54).
Ketika SKB ini dikeluarkan Menteri Agama  saat  itu  dijabat  oleh  KH.  Moh. Dahlan sementara Mayor Jenderal Basuki
Rahmad  menjadi  menteri  Dalam  Negeri sebelum  digantikan  oleh  Mayjend  Amir Machmud. Peraturan yang disempurnakan ini secara rinci mengatur tugas  kepala  daerah  dalam  memelihara kerukunan  ,  kedudukan,  mekanisme kerja,  struktur  organisasi  dan  tugasnya. Syarat  pendirian  rumah  ibadah  dan penyelesaian perselisihan akibat pendirian  rumah  ibadah.  Peraturan  ini disempurnakan dengan peraturan bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  9  dan  Nomor  8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan  Tugas  Kepala  Daerah/Wakil Kepala  Daerah  dalam  pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Pengaturan Perundangan tentang hubungan antar umat beragama dirasakan masih belum memadai dibandingkan dengan kompleksitas potensi  masalah  hubungan  antar  umat beragama di Indonesia yang belakangan ini  meningkat  secara  tajam.  Peraturan Perundangan  yang  lebih  memadai diharapkan  dapat  lebih  mendorong terwujud  dan  terpeliharanya  kerukunan dan  keharmonisan  kehidupan  umat beragama di Indonesia.

## 3.  Kondisi  Ideal  Keharmonisan Umat Beragama.
Dimensi universal nilai-nilai agama  semestinya  terwujud  dalam pengamalan  nyata  umat  beragama.
Ajaran  Universal  ini  dapat  dijadikan modal  dan  landasan  bersama  untuk membangun  keharmonisan  umat  yang lebih  ideal  dimasa  depan.  Norma  yang tumbuh  dan  mengakar  membudaya  di masyarakat dan adanya berbagai peraturan  perundangan  yang  terkait dengan kerukunan umat beragama harus menjadi  acuan  untuk  terwujudnya kehidupan umat beragama yang harmonis seperti yang diharapkan ( Silvio Ferrari and Rinaldo Cristofori, 2010:345). Untuk  menggambarkan  kondisi ideal  keharmonisan  kehidupan  umat beragama  di  Indonesia,  ada  baiknya melihat pola-pola artikulasi keberagamaan  dalam  praksis  kehidupan beragama.  Prof.  Azyumardi  Azra  (Jejak Jaringan:1999) membagi artikulasi keberagamaan ke dalam tipologi yaitu:
a.  Substansialisme,  yang  memahami agama lebih mementingkan isi ketimbang label  atau  symbol-simbol  eksplisit keagamaan, lebih mementingkan penghayatan  keagamaan  yang  inklusif, toleran,  dan  menghormati  keragaman (pluralitas).
b.  Legalisme/formalism yang lebih menekankan  pada  sifat  eksklusif  yang dapat berujung pada
sikap fundamentalistik.
c.  Spiritualisme yang lebih menekankan pada  pengembangan  sikap  bathiniyah yang dapat dicapai melalui keikutsertaan dalam  kelompok  yang  disebut  cult (Tarekat).
Paradigma keagamaan yang paling  akomodatif  untuk  dijadikan
sebagai  bahan  pertimbangan  dalam sebuah  pencarian  terhadap  kehidupan umat  beragama  sebagai  dasar  bersama (commond  ground)    yang  diinginkan  di Indonesia adalah tipologi substansialisme yang  menekankan  penghayatan  (isi) sesuai  ajaran  agama  yang  dianutnya dengan mengedepankan pencarian dasar bersama untuk saling menghormati antar pemeluk  agama  dalam  keragaman beragama.
Memahami  agama  orang  lain merupakan  hal  paling  mendasar  yang harus  ada  dalam  relasi  kehidupan keberagamaan  di  Indonesia.  Cara  yang paling  baik  untuk  memahami  agama orang  lain  adalah  dengan  pengalaman bergaul  karena  perilaku  keagamaan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dari  orang-orang  yang  memeluk  suatu agama.
Pengakuan eksistensi
keberagamaan  orang  lain  merupakan sikap yang diperlukan masyarakat agama yang  majemuk.  Pengakuan  dalam konteks  ini  mengandung  pengertian menerima eksistensi kelompok lain secara proporsional  dan  tidak  menghilangkan perbedaan-perbedaan  yang  ada  pada agama-agama.  Pengakuan  disini  juga berarti menyadari akan adanya dimensi- dimensi  doktrinal  yang  berbeda  dari masing-masing agama. Misalnya, dimensi  iman  sebagai  aspek  yang  tidak terkompromikan. Iman yang direfleksikan dengan  serangkaian  pengabdian  pada Tuhan  dengan  penuh  kepatuhan  yang melahirkan  peribadatan  yang  caranya ditentukan oleh masing-masing Agama.
Menyadari  kemajemukan  idealnya dipahami  bukan  hanya  sebatas  keadaan atau  kondisi  masyarakat  yang  beragam
Volume: VII No. 1 Januari – Juni 2019  177
baik  dilihat  dari  sisi  adat,  suku  maupun agama. Pluralitas harus disadari  sebagai suatu keharusan bagi kesempurnaan alam yang  kesemuanya  merupakan  kehendak Tuhan  yang  tidak  dapat  dinafikan  oleh siapapun.  Pemahaman  keagamaan  tidak ada hanya berorientasi pada pemahaman internal  agama  yang  memang  sudah baku, tetapi mengarahkan umat beragama  keluar  dari  kepentingan agamanya  sendiri  serta  menciptakan sikap  saling  mengakui  antar  pemeluk agama. Konsekwensinya pluralitas bukan hanya menjadi konsep dan pedoman bagi terciptanya  kerukunan  antar  umat beragama  melainkan  juga  satu  sarana penyelesaian konflik antar umat. Masyarakat  sendiri  telah  mewarisi  sifat toleransi  dan  kerukunan  dalam  hal keyakinan  sejak  zaman  dahulu  karena kehidupan  sosial  sudah  bertumpu  pada fondasi gotong royong.
Saling bekerjasama antar penganut dan kelompok agama merupakan  puncak  dari  sikap  saling mengakui dan saling menghormati antar pemeluk agama. Keharmonisan
kehidupan  umat  beragama  yang  sejati akan  terlihat  dari  adanya  kesamaan keprihatinan ( concern ) dan kepentingan yang terwujud dalam tujuan dan aktivitas kolektif yang bermanfaat bagi kehidupan bersama.
Konflik  yang  melibatkan  agama menimbulkan kengerian, kekerasan yang luar  biasa  dan    tanpa  rasa  kemanusiaan akan  membuat  trauma  sehingga  rasa aman tidak lagi dimiliki masyarakat yang pada gilirannya akan merusak sendi-sendi persatuan  dan  mengancam  integritas bangsa juga melumpuhkan perekonomian. Perlu dilakukan
kompromi-kompromi,  negosiasi  melalui mekanisme yang egaliter dan demokratis, mengesampingkan  subjektivitas  dan mengedepankan
prinsip-prinsip rasionalitas  untuk  mencapai  tujuan bersama  yang  lebih  luas  (Tabina  dan
Kartika Christiani, 2009:174). Kerjasama yang konstruktif menjadikan  kelompok-kelompok  umat beragama tidak terlalu larut pada tema- tema doktrinal-Teologis, melainkan lebih memfokuskan  diri  pada  kehidupan keseharian dan sosial kemanusiaan.
Apabila dikaitkan dengan hubungan  antar  agama  di  Indonesia diatas permukaan tidak kelihatan adanya perselisihan yang cukup
mengkhawatirkan,  akan  tetapi    hal  ini tidak berarti potensi konflik sudah selesai dan  masyarakt  sudah  berada  pada  titik dasar  perdamaian.  Hal  ini  disebabkan karena damai dan konflik adalah dua sisi mata  uang  yang  saling  berkaitan. Terjadinya suasana damai hari ini belum tentu menghapuskan secara radikal benih konflik,  karena  konflik  bisa  muncul kembali  ke  permukaan  karena  faktor internal maupun eksternal (H.M. Ridwan Lubis, 2016:215.
Membangun Perdamaian melibatkan  serangkaian  pendekatan, proses,  dan  penegakan  hukum  yang berkeadilan  serta  pemerintahan  yang efektif.  Prasyarat    untuk  menuju terwujudnya perdamaian tentu saja harus didasarkan  adanya  komunikasi  yang berlangsung  secara  jujur  dan  terbuka sehingga diketahui kesulitan dari masing- masing pihak. Sehingga dengan demikian  bisa  menggagas  terwujudnya resolusi  konflik.  Dialog  adalah  upaya menjembatani  benturan  bisa  dieliminir,
namun dialog tidak hanya berhenti dalam tataran  perbincangan  atau  wacana semata,  karenanya  perlu  tindakan  nyata sebagai  manifestasi  dari  pencarian resolusi atas sebuah konflik.

## PENUTUP

## 1. Simpulan
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik  beberapa  kesimpulan.  Pertama, Toleransi  yang  positif  adalah  toleransi yang  ditumbuhkan  oleh  kesadaran  yang bebas  dari  segala  macam  tekanan  atau pengaruh,serta  terhindar  dari  sikap munafik (hipokrit). Toleransi antar umat beragama,  hendaknya  dapat  dimaknai sebagai  suatu  sikap  untuk  dapat  hidup bersama  masyarakat  penganut  agama lain,  dengan  memiliki  kebebasan  untuk menjalankan  prinsip-prinsip  keagamaan (ibadah)  masing-masing,  tanpa  adanya paksaan  dan  tekanan.  Sikap  toleransi dimulai  dengan  cara  membangun kebersamaan  atau  keharmonisan  dan menyadari adanya perbedaan.
Kedua,  Penyebab  terbesar  konflik antar umat beragama muncul disebabkan oleh  sikap  merasa  paling  benar  ( truth claim )  dengan  cara  mengeliminasi kebenaran dari orang lain.
Ketiga, Orang- orang mu’min bersaudara,  dan  diperintahkan  untuk melakukan ishlah (perbaikan  hubungan) jika  seandainya  terjadi  kesalahpahaman diantara dua orang atau kelompok kaum
muslim.  Disamping  dianjurkan  untuk menghindari  prasangka  buruk  dan  tidak mencari-cari  kesalahan  orang  lain. Menyajikan ringkasan dari uraian mengenai  hasil  dan  pembahasan, mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang  merupakan  esensi  dari  temuan penelitian.

## 2. Rekomendasi
Dialog antar agama harus menyentuh sampai level bawah
(masyarakat  akar  rumput)  bukan  hanya ditingkat  elite  terpelajar  saja  sehingga pengembangan  kerukunan  antar  umat beragama berasal dari program kaderisasi yang terencana.
Penguatan  kesadaran  masyarakat terhadap  pentingnya  kearifan  lokal  dan lembaga  adat  yang  terkait  dengan kehidupan  harmonis,  karena  dengan  ini diharapkan  terwujud  budaya  umat beragama yang toleran terhadap komunitas lain.
Mewujudkan  kehidupan  Sosial, politik  dan  ekonomi  yang  berkeadilan dengan pemerataan bagi umat beragama melalui  pembangunan  antar  daerah, kesempatan yang sama untuk memperoleh  pekerjaan  dan  kemudahan akses  yang  sama  terhadap  sumber konomi  sehingga  dapat  memperkuat stabilitas nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Abusa,  Zachary,  Political  Islam  and  Violence  in  Indonesia,  New  York,  Routlodge, 2007,Cet. Ke-2.
Volume: VII No. 1 Januari – Juni 2019  179

## Abub Abdurrahman Al Thalabi, Dakwah Salafiah Dakwah Bijak, Meluruskan Sikap Keras
Da’i Salafi,Hujjah Press,2006
Baidhawi, Zakiyudin, Pendidikan Agama Berwawasan Multikutural, Jakarta, erlangga, 2005.
Bahrul Hayat, Mengelola Kemajemukan Umat Beragama, PT. Saadah Pustaka Mandiri, Cetakan ke-2:2013.
Elizabeth K. Nottingham, Agama Dan Masyarakat, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
1996
Francis Wahono Niotiprawiro, Teologi Pembebasan, Yogyakarta,LKis,2008.
Hasan Askari, Lintas Iman, Dialog Spiritual, Yogyakarta, LKiS, 2003
H.M. Ridwan Lubis, Kerukunan Beragama Dalam Cita dan Fakta, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB:2016)
Nurcholis Madjid, Islam, Kemoderenan dan Keindonesiaan, Bandung, Mizan Pustaka, 2008.
Nur  Syam,  Tantangan  Multikulturalisme  Indonesia:  Dari  Radikalisme  Menuju Kebangsaan, Kanisius, Yogyakarta:2009
Samuel  P.  Huntington,  Benturan  Antar  Peradaban  Dan  Masa  Depan  Politik  Dunia, Penerjemah M. Sadat Ismail, Jakarta, Al Qolam, 2009.
Suryanegara,  Ahmad  Mansur,  Menemukan  Sejarah  Wacana  Pergerakan  Islam  di Indonesia, Mizan, Bandung 1995
Th. Sumartana, Dialog: Kritik Dan Identitas Agama, Yogyakarta, Dian/Interfidei, Seri Dian I, Tahun I, 1993
Taher,  Elza  Peldi,  Merayakan  Kebebasan  Beragama:  Bunga  Rampai  Menyambut  70
Tahun Djohan Effendi, ICRP, Jakarta: 2009
Tarmizi  Taher,  Meredam  Gelombang  Radikalisme:  Hasil  Konferensi  Para  Ulama  dan Tokoh  Agama  se  Asia  Tenggara  Pertengahan  Oktober  2003,  Jakarta,  Karsa
Rezeki:2003
Umar  Hasyim,  Toleransi  Dan  Kemerdekaan  Beragama  Dalam  Islam  Sebagai  Dasar Menuju Dialog Dan Kerukunan Antar Agama, Surabaya, PT. Bina Ilmu, TT.