## PENGARUH PENETAPAN SINGLE IDENTITY NUMBER DALAM RANGKA PEMENUHAN KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
Tauperta Siregar *
Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350

## Abstract
In the submission of the 2017 State Budget Draft, President Joko Widodo argued that the main policy of the economy is related to tax policies that are expected to support the space for the economy. Taxes as a source of  state  revenue  will  provide  economic  stimulus  incentives.  The  strategic  policy  of  the  RAPBN  2017 concerning the state revenue gives more certainty and gives the momentum of economic space. The side of tax  revenues,  the  increase  is  done  through  the  breakthrough  of  the  implementation  of  tax  amnesty  policy implemented in 2016. The policy strengthens the foundation of tax base extension while enhancing taxpayer compliance in the future. The government will not cut the state budget allocation until the end of the year, although tax revenue during January-August 2017 is quite sluggish. Noted, the new tax revenue reached Rp 685.5  trillion  (53.5%)  of  the 2017  Revamp-State  Revenues  Budget  (APBNP) amounting  to  Rp1,283.57 trillion.  Meanwhile,  government  spending  is  targeted  Rp2,133.29  trillion.  The  steep  slope  of  fulfilling  the target every year is expected through the implementation of Single Identity Number (SIN) as the sole identity of  the  Indonesian  population.  The  purpose  of  this  paper  is  to  provide knowledge for  readers  about  the importance of SIN for the fulfillment of tax obligations.
Key Words: Single Identity Number, Tax Regulation Fulfillment

## Abstrak
Dalam penyampaian Nota RAPBN 2017 Presiden RI Joko Widodo mengemukakan bahwa kebijakan utama perekonomian  adalah  menyangkut  kebijakan  perpajakan  yang  diharapkan mendukung  ruang  gerak perekonomian. Pajak sebagai sumber penerimaan negara akan memberikan insentif stimulus perekonomian. Kebijakan  strategis  RAPBN  2017  terkait  penerimaan  negara  lebih  memberi  kepastian  dan  memberikan momentum  ruang  gerak  perekonomian.  Sisi  penerimaan  perpajakan,  peningkatan  dilakukan  melalui terobosan diimplementasikannya kebijakan amnesti pajak yang dilaksanakan tahun 2016. Kebijakan tersebut memperkuat  fondasi  perluasan  basis  pajak  sekaligus  meningkatkan  kepatuhan  pembayar  pajak  di  masa mendatang. Pemerintah tak akan memangkas alokasi anggaran belanja negara sampai akhir tahun, meskipun penerimaan  pajak  selama  Januari-Agustus  2017  tergolong  seret.  Tercatat,  penerimaan  pajak  baru  mencapai Rp  685,5  triliun  (53,5%)  dari  APBNP  2017  sebesar  Rp1.283,57  triliun.  Sedangkan,  belanja  pemerintah ditargetkan  Rp2.133,29  triliun.  Jalan  terjal  pemenuhan  target  yang  meleset  setiap  tahunnya  diharapkan melalui diberlakukannya implementasikan Single Identity Number (SIN) sebagai identitas tunggal penduduk Indonesia. Tujuan penulisan ini untk memberikan pengethauan bagi pembaca tentang arti penting SIN bagi pemenuhan kepatuahan kewajiban perpajakan.
Kata kunci: Single Identity Number, kepatuhan kewajiban perpajakan.
* Alamat kini:Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jln Yos Sudarso Kav. 87 Sunter , Jakarta 14350 Penulis untuk Korespondensi: Telp. (021) 65307062 . E-mail: mr.tauperta@gmail.com

## Pendahuluan
ebagaimana  tampak  pada gambar1, target  penenerimaan  pajak  selama  tiga tahun terakhir tahun 2015 sebesar 1.489 trilyun  rupiah,  realisasinya  sebesar  1.240 trilyun  (83%).  Demikian  juga  pada  tahun tahun  2016,  target  penenerimaan  pajak sebesar    1.355  trilyun  rupiah,  realisasinnya sebesar 1.105 trilyun berarti 82% , hingga saat ini  pemenuhan  realisasi  penerimaan  pajak sulit diwujudkan sepenuhnya.
Sistem  informasi  administrasi  per- pajakan  yang  dibangun  saat  saat  ini  oleh pemerintah belum memiliki keterkaitan antara satu  dengan  lainnya.  Hal  ini  mengakibatkan data  yang  dimiliki  tereplikasi,  redundan  dan tidak  akurat  akibat  pendataan  penduduk  yang dilakukan berulang-ulang oleh masing-masing instansi.  Akibatnya  biaya  yang  dikeluarkan untuk updating data  penduduk  juga  tidak sedikit, yang mengakibatkan inefisiensi dalam pelaksanaan tugas.
Pemerintah lalu
mengeluarkan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP) yang  berisikan  data  penduduk  dan  berfungsi sebagai  identitas  warga  negara.  Namun, mekanisme  yang  mengintegrasikan  KTP dengan  instansi  terkait  dalam  pemerintahan tidak  sepenuhnya  efektif.  Untuk  melakukan pengurusan  keperluan  di  masing  masing intansi  sering  kali  harus  melampirkan  foto kopi  KTP,  sehingga  terjadi gap antara  satu instansi  dengan  instansi  lainnya.  Data kependudukan  menjadi  tidak  akurat  sekaligus membuka  peluang  memudahkan  seseorang untuk memalsukan identitasnya.
Implementasikan Single Identity Number (SIN) digagas  dengan  rencana menerbitkan Kartu  Indonesia satu (Kartin1) diluncurkan sebagai platform menuju identitas tunggal  warga  Indonesia. Jika  saat  ini  e-KTP hanya  merekam  identitas  warga,  Kartin1  bisa digunakan untuk keperluan pajak dan fasilitas lainnya  seperti  transaksi  dan  pemanfaatkan fasilitas layanan pemerintah.Untuk tahap awal platform SIN Kartin1  akan  digunakan  untuk mengintegrasikan NPWP dan fasilitas internal
pegawai  Kantor  Pusat  Direktorat  Pajak. Rencananya, SIN Kartin1  akan  meng- integrasikan  fasilitas  dalam  NPWP,  KTP, BPJS, SIM, Paspor, dan pembayaran perbankan dalam satu kartu sekaligus.
Tujuan  penulisan  ini  untuk member- kan  informasi  mengenai:pengaruh  SIN  atau Kartin1 sebagai sarana dalam hal administrasi perpajakan; pengaruh SIN atau  Kartin1 dalam menjaga ketertiban pembayaan dan pengawas- an administrasi perpajakan; dan pengaruh SIN atau    Kartin1  bagi  ekstensifikasi  dan intensifikasi penerimaan pajak.

## Kajian Literatur
Dalam  upaya  memahami  berbagai konsep,  diperlukan  pemahaman  atas  berbagai istilah  yang  terkait  sehingga  membuka  jalan bagi  hubungan  yang  berkaitan  satu  dengan lainnya  sebagai  representasi  realitas  social pemenuhan  kepatuhan  kewajiban  perpajakan terkait dengan SIN. terungkap melalui

## Single Identification Number (SIN)
Merupakan  sebuah  identitas  unik yang  dimiliki  oleh  masing-masing  individu. Di  dalamnya  tidak  hanya  memuat  nomor  jati diri  individu  tapi  juga  informasi  lain  yang terkait  dengan  data  keluarga,  kepemilikan aset,  data  kepolisian,  perbankan,  pajak  dan masih  banyak  lagi  lainnya  (Edhy,  2012). Dalam  definisi  lain,  Lusmiarwan  (2006) menyatakan  SIN  adalah  sebuah  nomor identitas  unik  yang  terintegrasi  dengan gabungan  data  dari  berbagai  macam  institusi pemerintah dan swasta.
Lebih  lanjut,  SIN  bisa  digunakan  di berbagai  instansi,  yang  dirancang  bisa menggantikan  semua  nomor  identitas  yang ada.  Beberapa  karakteristik  SIN  diantaranya: unik,  tidak  terjadi  identitas ganda  atau  lebih; standar,  struktur  identitas  sama  secara nasional;  lengkap,  data  yang  akan  dijadikan identitas  merupakan  data  yang  mencakup seluruh  wilayah  Indonesia (bersifat  nasional);
S
permanen,  tidak  boleh  berubah  dan  bersifat abadi; terintegrasi. Jika SIN dikaitkan dengan bidang perpajakan, dimaksudkan untuk pemantauan  terhadap  wajib  pajak  akan  lebih mudah.
Namun  sebenarnya  SIN  dibuat  untuk meningkatkan  dan  effisiensi  pelayanan  oleh instansi  pemerintah.  Pemerintah  mengem- bangkan e-government sesuai  dengan  Inpres No. 3/2003 dan Berdasarkan Keppres No.72/2004  tentang  SIN.  Dalam  penyebutan lain, SIN disebut juga Nomor Induk Nasional (NIN). NIN adalah sumber data nasional yang dapat  dijadikan  sebagai  identitas  universal bagi setiap warga negara.
Subjek Pajak Dalam Negeri
Orang pribadi yang bertempat tinggal di  Indonesia  atau  yang  berada  di  Indonesia lebih  dari  183  (seratus  delapan  puluh  tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau  yang  dalam  suatu  tahun  pajak  berada  di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
Objek Pajak Penghasilan
Adalah  penghasilan  yaitu  setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar  Indonesia,  yang  dapat  dipakai untuk konsumsi  atau  untuk  menambah  kekayaan wajib  pajak  yang  bersangkutan  dengan  nama dan dalam bentuk apapun.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi  perpajakan  yang  dipergunakan sebagai  tanda  pengenal  diri  atau  identitas Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan  hak  dan kewajiban dalam urusan perpajakan.
Pemeriksaan Pajak
Adalah serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan dan  bukti  yang  dilaksanakan  secara  objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, atau bertujuan  untuk  melaksanakan  ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan
paradigma kualitatif interpretif dlaam memaham  fenomena  teks  terkait  SIN  bagi subjek  fiskus.  Dimulai  dari  realitas  faktual atas  target  dan  realisasi  penerimaan  pajak. Realisasi yang masih belum menggembirakan sebagaimana  yang  dihadapi  fiskus  kemudian membuka  pemahaman  subjek  peneliti  kepada wacana kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.  Dari  sini  kemudian  hadir  refleksi subjek  terhadap  berbagai  hal  yang  mungkin. Perlu kesadaan akan pentingnya sarana dalam administrasi perpajakan dan berbagai konsekuensi yang bersifat progresif.

## Teknik Pengumpulan Data
Tahap pengumpulan dan analisis data dilakukan,  pertama  mencari  informasi  factual terkait  target  dan  realisasi  penerimaan  pajak. Data  dikumpukan  dari  website  sebagaimana yang  tampak  pada  bagian  sebelumnya,  serta berbagai  sumber  lainnya  yang  dipandang relevan. Kemudian subjek peneliti melakukan refleksi  atas  internalisasi  fenomena  objektif yang  didapat,  dihimpun.  Ruang  refleksi menghadirkan eksternalisasi kesadaran berupa gagasan  terkait  sarana  administrasi  pajak  dan konsekuensi progresifnya bagi subjek fiskus.

## Analisis dan Pembahasan
1. Sarana dalam hal administrasi perpajakan
Sistem Perpajakan Indonesia menganut self  assessment, Wajib  Pajak  (WP) dipercaya melaksanakan
kewajiban perpajakannya  dalam  hal  menghitung, membayar (menyetor), dan melapor sendiri
tanpa  menunggu  surat  ketetapan  pajak (Pasal 12 ayat (1) KUP). Sarana
administrasi  perpajakan  adalah  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP), yang diberikan  kepada  WP  sebagai  sarana administrasi  perpajakan  sekaligus  tanda pengenal diri atau identitas WP dalam diri yang  terarah  melaksanakan  hak  dan kewajiban  perpajaknnya.  Fungsi  NPWP sebagai  tanda  pengenal  diri  (identitas) merupakan  hal  penting  dalam  menjaga ketertiban pembayaran pajak dan pelaksaan administrasi
perpajakan.
Pencantuman NPWP
dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan,
WP  diwajibkan  mencantumkan  NPWP yang  dimilikinya.  NPWP  merupakan sarana  kehadiran  representasi  WP  dalam konteks subjek pajak.
Pajak  Penghasilan  (PPh)  maupun Pajak  Pertambahan  Nilai  dihitung  dengan cara  mengalikan  tarif  dengan  Penghasilan Kena  Pajak  (PKP)  atau  Dasar  Pengenaan Pajak (DPP). Setiap tahapan mendapatkan, menagih,  dan  memelihara  menggunakan administrasi  perpajakan.  Menelisik  pada aktivitas  tersebut  maka  salah  satu  pihak akan meminta NPWP dari lawan transaksinya  sebagai  pertanggung  jawaban laporan  perpajakan  di  SPT,  namun  bila salah  satu  pihak  enggan  memberikan NPWP nya maka bias jadi tarif pajak yang dikenakan lebih tinggi dari yang mempunyai  NPWP,  demikian  juga  pada saatnya  sekiranya  ada  pemeriksaan  pajak bisa jadi menjadi bahan temuan pemeriksa atau pengecualian. Sehingga dengan adanya Single  Identity  Number  (SIN) Kartin1 akan  lebih  mudah  menelusuri lebih  lanjut  transaksi  perpajakannya  dan pelaporannya.  SIN  sarana  dalam  tatapan kesadaran  yang  muncul  dari  balik  angka 83%  realisasi  pencapaian  penerimaan pajak.  SIN  menjadi  kehadiran  realitas sosial  baru  sekaligus  merupakan makna pertama  sebagai  sarana  representasi kehadiran  subjek. Kehadiran  realitas sosial  baru  SIN  diciptakan  bermakna
bidang  perpajakan  membutuhkan  sebagi sarana administrasi perpajakan.
2. Menjaga ketertiban dalam  hal pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan
Pengawasan  administrasi  perpajakan dilakukan  dengan  Pemeriksaan  Pajak. Kehadiran  pemeriksaan  pajak  bermakna pentingnya  menjaga  ketertiban  dalam memastikan  kewajiban  perpajakan  sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Kepatuhan  dalam  konteks  pemeriksaan pajak  mencakup  kepatuhan  mencatat  atau membukukan  transaksi  usaha,  kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan  yang  berlaku,  serta  kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Subjek  dan  institusi  pemeriksaan  pajak merupakan elemen penting bagi kepatuhan subjek  pajak. Kepatuhan  subjek  pajak diharapan aturan dan subjek pemeriksa pajak  merupakan makna  kedua yang hadir dibalik angka 83% realisasi pencapaian penerimaan pajak.
Di  antara  ketiga  jenis  kepatuhan  ter- sebut,  yang  paling  mudah  diamati  adalah kepatuhan  melaporkan  kegiatan  usaha, karena  seluruh  wajib  pajak  berkewajiban menyampaikan  laporan  kegiatan  usahanya setiap  bulan dan/atau  setiap  tahun  dalam bentuk  menyampaikan  Surat  Pemberitahu- an (SPT). Sehingga adanya Single Identity Number  (SIN)    Kartin1  akan  lebih  mudah menelusuri  lebih  lanjut  transaksi  per- pajakannya  dan  pelaporannya  karena mengandalkan alat bukti NPWP yang telah terintegrasi dengan Single Identity Number (SIN)  Kartin1.
3. Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak
WP bebas untuk menunaikan kewajiban  perpajaknnya  dengan  cara menghitung,  setor,  lapor  sendiri.  Sering kali  Wajib  Pajak  melaporkan  Pajak  tidak sesuai  dengan  yang  terjadi  sehingga  pihak Fiskus  harus  menggali  potensi  Pajak  WP
dengan mengandalkan pemeriksaan sedangkan  apabila  dengan  adanya  Single Identity  Number  (SIN)    Kartin1  maka penggalian potensi perpajakan Wajib pajak dapat secara otomatis tercatat pada masing masing  transaksi,  contoh  dengan  adanya transaksi  jual  beli  Property  maka  akan tercatat  di  Notaris,  Badan  Pertanahan Nasional,  Pemerintah  Daerah  dan  pihak Fiskus  akan  lebih  mudah  menelusuir  SPT yang  dilapor  oleh  Wajib  Pajak  dengan kenyataan riil dilapangan.
Perluasan  pemahaman  SIN  menghadirkan makna ketiga sebagai ekstensifikasi dan intensifikasi menjadi mungkin.
Kepatuhan  WP  tidak  saja  proses  intensif bagi fiskus untuk memaksimalkan penerimaan  pajak,  namun  juga  sekaligus proses  ekstensif untuk  mengoptimalkan. Kendali  informasi  pada  SIN  menjadi terbuka  bagi  fiscus  untuk  mampu  telusur dan menelisik informasi WP bagi kepentingan fiskus dalam keterarahan pada penerimaan pajak.
4. Integrasi  kewajiban  perpajakan  dengan perolehan hak pelayanan umum
Integrasi  data  dalam  SIN  membuka hubungan  satu  aspek  terhadap  aspek lainnya  menjadi  salah  satu  persyaratan untuk  mendapatkan  pelayanan  umum seperti  kartu    kredit  bank,  paspor  dan
persyaratan pegawai untuk beberapa instansi.
Pajak yang telah dipungut oleh negara dipergunakan  sebagai  pembiayaan  negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar  pajak  bukan  hanya  merupakan kewajiban,  tetapi  merupakan  hak  dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi  dalam  bentuk  peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan  nasional. Makna  ketiga sebagai integrasi kewajiban – hak, melalui  hubungan  kewajiban  memenuhi kepatuhan  pajak  sekaligus  memperoleh hak  pelayanan  umum.    Perolehan  akses atas pelayanan umum dilakukan pemerintah  seperti  pelayanan  kesehatan dengan  strata  tertentu  melalui  BPJS Kesehatan dan dari klaim BPJS Kesehatan merupakan  gambaran  keadaan  WP  secara Subyek  maupun  Obyek  yang  mempunyai kemampuan lebih untuk dipajaki atau tidak melihat  dari  kemampuan  daya  beli. Adanya  Single  Identity  Number  (SIN) Kartin1  dapat  dilihat  objektivitas  WP. Konteks lainnya terkait  dengan pengajuan kartu  kredit  bank  yang  mempunyai kemampuan  lebih  berarti  merupaka  Wajib Pajak  potensial  sehingga  dapat  ditelusuri transaksi nya dengan SPT yang dilapor.

## Pencapaian Penerimaan Pajak
Realitas 83% terealisasi atas budget penerimaan pajak 2. Pemeriksaan pajak sebagai wujud kepatuhan WP 3. Intensifikasi sekaligus Ekstensifikasi
1 .SIN sebagai representasi
Simpulan Direktorat Jendral Pajak (DJP)
menempatkan  laporan  wajib  pajak  sebagai pintu  masuk  untuk  mengevaluasi  kepatuhan wajib pajak. Pelaporan SPT yang telah sesuai dengan  kondisi  yang  sebenarnya  bermakna Direktorat  Jendral  Pajak    dapat  memenuhi Target  dan  Realisasi  Penerimaan  pajak sekaligus  minimalisasi  kecurangan  Wajib Pajak. Pengetahuan, pengalaman, dan wawasan  seorang  pegawai  pajak  akan  sangat berpengaruh dalam ‘membaca’ laporan tersebut,  sehingga  diperoleh  gambaran  yang baik  berkenaan  dengan  kepatuhan  wajib pajak. Single  Identity  Number  (SIN) Kartin1  hadir  dengan  makna  kehadiran representasi subjek; kepatuhan WP; intensifikasi serta ekstensifikasi; dan integrasi kewajiban dan hak.
Daftar Pusaka
“Kementrian PAN Mewujudkan Single Identity Number”, [Online]. Available:
http://bataviase.co.id/detailberita-
10574703.html, 10 Mei 2017, diakses:      10 Mei 2017
Nota  Keuangan  dan  Rancangan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara (RAPBN) 2018
Perpajakan  Teori  dan  Peraturan  terkini Anastasia & Lilis Setiawaty Penerbit Andi Yogyakarta tahun 2014
Undang-undang republik indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat  atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
Undang-undang  Susunan  dalam  satu  naskah KUP No. 28 tahun 2007
http://megapolitan.kompas.com/read/2009/09/ 25/12381886/2010 Jakarta.Terapkan.Single.Identity.Nu mber.,  25  September  2009,  diakses: 10 Mei 2017
http://www.detiknas.org/index.php/flagship/c/ 9/, tanggal 10 Mei 2017