## FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROCUREMENT FRAUD DI INSTANSI PEMERINTAHAN
(Studi Kasus pada Dinas-Dinas di Kabupaten Buleleng)
Ketut Rian Budi Setiawan 1 , Edy Sujana 2 , Made Arie Wahyuni 3
Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia
e-mail : rianbudisetia@gmail.com , ediesujana_bali@yahoo.com , ariewahyuni@undiksha.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  kualitas  panitia  pengadaan  barang/jasa, sistem  dan  prosedur  pengadaan  barang/jasa,  etika  pengadaan  barang/jasa,  lingkungan  pengadaan barang/jasa,  dan  penilaian  resiko  terhadap procurement  fraud pada  SKPD  di  Kabupaten  Buleleng. Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  Kepala  Dinas,  Sekretaris,  Kepala  Sub  Bagian  (Kasubag  Umum,  Kasubag  Perencanaan, Kasubag Keuangan) dari 15 SKPD di Kabupaten Buleleng berjumlah 75 orang. Teknik sampling yang digunakan  adalah  sampel  jenuh  yaitu  75  responden.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer yang dikumpulkan  dengan  metode  kuisioner. Untuk menganalisis data menggunakan  analisis regresi linier berganda, dan data diolah dengan menggunakan SPSS Versi 19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kualitas  panitia,  sistem  dan  prosedur,  etika,  lingkungan,  dan  penilaian  resiko  pengadaan barang/jasa  secara  parsial  berpengaruh  negatif  terhadap procurement  fraud ,  dan  secara  simultan berpengaruh signifikan terhadap procurement fraud.
Kata  Kunci :  kualitas  panitia,  sistem  dan  prosedur,  etika,  lingkungan,  penilaian  resiko, procurement fraud.

## Abstract
This  study  aimed  to  investigate  the  effect  of  the  committee  quality,  the  system  and procedures, the ethics, the environment and the risk assessment of goods/services procurement fraud at  departments  of  Buleleng  Regency.  The  research  method  used  was  quantitative  approach.  The population  of  the  study  were  all  Heads  of  Offices,  Secretaries,  Heads  of  Subdivisions  (Head  of General Subdivision, Head of Planning Subdivision, Head of Finance Subdivision) of 15 Departments of  Buleleng  Regency  with  the  total  of  75  people.  The  sampling  technique  used  was  a  sample  with saturated  point  of  75  respondents.  The  type  of  data  used  was  primary  data  collected  through questionnaire method. To  analyze the data, multiple  linear regression  analysis  was used before  they were processed by using SPSS Version 19. The results of the study indicate that partially, the quality of  the  committee,  systems  and  procedures,  ethics,  environment,  and  risk  assessment  of  the procurement  of  goods/services  affect  the  procurement  fraud  negatively.  In  addition,  simultaneously, they give significant effect on procurement fraud.
Keywords:  quality  of  committee,  systems  and  procedures,  ethics,  environment,  risk  assessment, procurement fraud.

## 1.  Pendahuluan
Ada berbagai macam fraud telah terjadi di lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu jenis  yang  paling  banyak  menimbulkan  atau  dapat  juga  disebut  salah  satu  sumber kebocoran keuangan yang paling besar adalah fraud dalam bidang pengadaan barang/jasa. Pengadaan  merupakan  salah  satu  sumber  korupsi  terbesar  dalam  sektor  keuangan  publik. Setiap tahun, BPK maupun KPK, melaporkan adanya kasus pengadaan yang mengandung unsur  tindak  pidana  korupsi.  Kasus  yang  terungkap  pada  RSUD  Buleleng  yang  dihimpun
Nusa Bali bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah pelanggaran dalam  proyek  di  RSUD  Buleleng.  Temuan  BPK  terkait  proyek  RSUD  Buleleng  tersebut terungkap dalam laporan hasil pemeriksan (LHP) dengan tujuan tertentu atas belanja sarana dan prasarana kesehatan tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017. BPK menemukan beberapa kelemahan system pengendalian internal dan ketidakpatutan yang perlu mendapat perhatian Pemkab Buleleng.
Kasus-kasus  kecurangan  yang  terjadi  memberikan  sumbangan  besar  terhadap kemerosotan pelayanan jasa bagi rakyat miskin Indonesia. Kegagalan tersebut memberikan indikasi bahwa terdapat kegagalan dalam sistem akuntansi dan adanya konflik kepentingan dalam badan organisasi pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penelitian mendalam mengenai  kejadian  tersebut  dengan  cara  mencari  faktor-faktor  apa  saja  yang mempengaruhinya,  sehingga fraud atau  kecurangan  yang  biasa  terjadi  pada  sektor pengadaan barang/jasa pemerintah dapat ditekan.
Ada beberapa penelitian yang dilakukan terkait dengan fraud , salah satunya penelitian Sartono  (2006)  mengenai  pengaruh  kualitas  panitia  pengadaan  barang/jasa,  penghasilan panitia  pengadaan  barang/jasa,  sistem  dan  prosedur  pengadaan  barang/jasa,  etika pengadaan  barang/jasa,  dan  lingkungan  pengadaan  barang/jasa  terhadap  penyimpangan dalam  pengadaan  barang/jasa  pada  lingkungan  instansi  pemerintah.  Melalui  penelitian  ini, ditemukan  bukti  bahwa  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  dalam  penilaian  terhadap penghasilan  panitia  pengadaan  barang/jasa,  sistem  dan  prosedur  pengadaan  barang/jasa, etika  pengadaan  barang/jasa,  dan  lingkungan  pengadaan  barang/jasa  antara  panitia pengadaan  dan  auditor  BPKP,  kecuali  pada  kualitas  panitia  pengadaan  barang/jasa  dan secara  bersama-sama  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  penyimpangan  dalam pengadaan  barang/jasa.  Lebih  lanjut,  hanya  variabel  lingkungan  pengadaan  barang/jasa yang  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  terjadinya  penyimpangan  dalam  pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah jika dianalisis secara parsial.
Salah  satu  elemen  penting  yang  mempengaruhi fraud dalam  pengadaan  barang/jasa adalah  kualitas  dari  panitia  penyedia  barang/jasa.  Jika  suatu  pengadaan  barang/jasa  tidak diikuti  dengan  kualitas  penyedia  yang  baik,  maka  akan  terdapat  banyak  kesalahpahaman/ misunderstanding di  antara  panitia  dan  penyedia  barang/jasa  yang  nantinya  akan menimbulkan  merugikan  kedua  belah  pihak.  Hehamahua  (2011)  menyebutkan  bahwa modus  penyimpangan  pengadaan  barang/jasa  pada  tingkat  panitia  pengadaan  adalah integritas  yang  lemah,  proses  pengadaan  yang  tidak  transparan,  panitia  pengadaan  yang memihak, panitia pengadaan yang tidak independen.
Thai  (2001)  yang  didukung  oleh  penelitian  Jatiningtyas  dan  Endang  (2011) mengungkapkan  bahwa  profesionalisme  atau  kualitas  panitia  pengadaan  merupakan  faktor yang ikut mempengaruhi keberhasilan suatu sistem pengadaan barang/jasa dalam mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Akan  tetapi  hal  ini  berbeda  dengan  penelitian  Heljapri  (2015) yang  menyatakan  bahwa  kualitas  penyedia  pengadaan  barang/jasa  tidak  berpengaruh terhadap kenderungan fraud .
Berdasarkan Tool  Kit Anti  Korupsi  yang  disusun  oleh  Indonesia  Procurement  Watch (2005)  dalam  Nisa  (2017),  kegiatan  pada  segmentasi  Pembentukan  Panitia  Lelang  perlu diwaspadai  sebagai  hal  yang  menjadi  sebab  berkembangnya  penyakit  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme (KKN), yang memuat berbagai muatan “kepentingan”, dalam proses pengadaan barang/jasa  pemerintah.  Panitia  Pengadaan  yang  terbentuk  akan  menen tukan “hitam”  atau “putih”nya suatu proses pengadaan peme-rintah mulai dari awal kegiatan pengadaan sampai dengan  ditandatanganinya  kontrak  perjanjian  kerja.  Segmentasi  ini  merupakan  awal berjangkitnya penyakit-penyakit KKN, diantaranya adalah tersusun atau terbentuknya Panitia Pengadaan  yang  tidak  dilandasi  dengan  kriteria  kemampuan  teknis,  kredibilitas,  serta integritas yang memadai dari anggotanya.
Hasil analisis ini mendukung  penelitian yang dilakukan oleh Surya, dkk (2018) bahwa metode  pemilihan  penyedia  barang/jasa  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kualitas pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  di  Pemerintah.  Selain  itu  hasil  penelitian  Jatiningtyas (2011)  menyatakan  bahwa    terdapat  perbedaan  yang  signifikan  dalam  penilaian  terhadap Kualitas Panitia Pengadaan terhadap fraud dalam Pengadaan Barang/ Jasa.
H1:  Kualitas  Panitia  Pengadaan  Barang/Jasa  berengaruh  secara  negatif  terhadap Procurement fraud pada SKPD di Kabupaten Buleleng Sistem  pengendalian  internal  juga  mempengaruhi  terjadinya fraud .  Poernomo  (2013) menyatakan  bahwa  adanya  sistem  pengendalian  yang  lemah  memberikan  peluang  para pejabat  yang  diberi  wewenang  untuk melakukan  penyimpangan.  Hal  ini juga  didukung  oleh penelitian  Schuchter  dan  Levi  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  peluang  terjajadinya kecurangan dapat terjadi karena kelemahan pengendalian internal organisasi, tidak adanya transparansi,  dan  juga  kurang  efektifnya  pengendalian  intern  sehingga  menjadikan kecurangan mudah terjadi.
Aspek  lain  yang  ikut  menentukan  jalannya  sistem  pengadaan  barang/jasa  adalah ketentuan  dan  prosedur  pengadaan  barang/jasa  itu  sendiri.  Ketentuan  dan  prosedur pengadaan  barang/jasa  juga  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  suatu  sistem  pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Thai, 2001). Yanavia (2014)  menyatakan  bahwa  sistem  dan  prosedur  pengadaan  barang/jasa  yang  baik  dapat mengurangi fraud pengadaan barang/jasa.
Menurut  Jourdain  dan  Balgobin  (2003)  sebagaimana  dikutip  Jatiningtyas  dan  Endang (2011),  sistem  dan  prosedur  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang  baik  memiliki beberapa karakteristik antara lain: transparency, economy, efficiency and timeliness, fairness and  equity. Sistem  dan  prosedur  pengadaan  juga  harus  memiliki  mekanisme  feedback sehingga  memungkinkan  upaya  perbaikan  dan  penyempurnaan  yang  diperlukan. Mekanisme complaint juga  perlu  diciptakan  untuk  memperkuat  upaya  untuk  dipatuhinya ketentuan yang digariskan. World Bank (2001) mengungkapkan bahwa salah satu penyebab belum  berfungsinya  sistem  pengadaan  barang/jasa  di  Indonesia  secara  baik  adalah  tidak adanya  tindak  lanjut  terhadap  berbagai  protes  dalam  proses  pengadaan,  dan  tidak  adanya pemantauan yang sistematik terhadap kepatuhan atas peraturan dan prosedur pengadaan. H2:  Sistem  dan  Prosedur  Pengadaan  Barang/Jasa  berpengaruh  negatif  terhadap Procurement fraud pada SKPD di Kabupaten Buleleng Etika  pengadaan  barang/jasa  juga  merupakan  salah  satu  aspek  penting  yang  perlu diperhatikan  untuk  terciptanya  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang  sehat.  Etika pengadaan  berkaitan  dengan  kelaziman  dalam  praktek  dunia  usaha  yang  dianggap  akan menciptakan sistem persaingan usaha yang adil. Etika dalam  pengadaan barang/jasa akan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi untuk kepentingan pribadi atau golongan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara.
Tang et  al .  (2003)  dalam  Nisa  (2017)  menjelaskan  indikator  dari  perilaku  yang menyimpang  atau  tidak  etis  dalam  organisasi.  Perilaku  ini  terdiri  dari  perilaku  yang menyalahgunakan  kedudukan/posisi (abuse  position), perilaku  yang  menyalahgunakan kekuasaan (abuse power), perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi (abuse resources), serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa (no action). Jatiningtyas dan Endang (2011)  menyatakan  bahwa  salah  satu  bentuk  perilaku  yang  etis  atau  beretika  dalam pengadaan  barang/  jasa  antara  lain:  para  pengguna,  penyedia,  dan  pihak  terkait  tidak menerima, menawarkan, serta menjanjikan pemberian hadiah atau imbalan berupa apa saja kepada siapa pun yang terkait dengan pengadaan barang/jasa.
Yanavia  (2014) menyatakan  bahwa  etika  yang  baik  perlu  diciptakan  untuk  mencegah terjadinya  kolusi  dan  korupsi  dalam  kegiatan  pengadaan  barang/jasa.  Selain  itu  merujuk pada  konsep  yang  dikembangkan  oleh Associotion  of  Certified  Fraud  Examiners (Kassen dan  Higson,  2012)  dalam  Nisa  (2017)  menyatakan  bahwa  salah  satu  konsep  yang  relevan untuk  menjelaskan  isu  pencegahan  fraud  adalah  dengan  menciptakan  keadaan  yang memungkinkan  pegawai  tidak  melakukan  fraud  dengan  memiliki  konsep  pola  pikir  yang beretika. Berdasarkan pernyataan diatas semakin bagus etika pengadaan barang/jasa maka indikasi fraud dalam pengadaan barang/jasa dapat berkurang. H3:  Etika  pengadaan  akan  berhubungan  berpengaruh  negatif  terhadap Procurement  fraud pada SKPD di Kabupaten Buleleng
Sistem  dan  prosedur  pengadaan  akan  selalu  berinteraksi  dengan  lingkungan  dimana sistem  tersebut  diterapkan.  Lingkungan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi kemampuan  suatu  sistem  pengadaan  barang/jasa  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah
ditetapkan  (Thai,  2001).  Hal  ini  berbeda  dengan  penelitian  Heljapri  (2015)  yang  didukung oleh  penelitian  Astuti  (2016)  menyatakan  bahwa  lingkungan  pengadaan  barang/  jasa  tidak memiliki pengaruh terhadap fraud pengadaan barang/jasa. Namun, Jatiningtyas dan Endang (2011)  yang  didukung  oleh  Thai  (2001)  menemukan  bahwa  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  keberhasilan  adalah  lingkungan  pengadaan  barang /jasa adalah  lingkungan pengadaan.  Berdasarkan  pernyataan  diatas  semakin  bagus  lingkungan  pengadaan barang/jasa maka indikasi fraud dalam pengadaan barang/jasa dapat ber-kurang. H4:  Lingkungan  pengadaan  akan  berhubungan  secara  negatif  terhadap Procurement  fraud pada SKPD di Kabupaten Buleleng
Tuanokota  (2007)  menyatakan  bahwa  yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah fraud adalah  dengan  menerapkan  pengendalian  internal  yang  mana  salah  satu  komponennya adalah  penilaian  risiko.  Penilaian  risiko  yang  dilakukan  diharapkan  mempunyai  benteng- benteng  yang  kokoh  dan  sulit  untuk  ditembus  oleh  mereka  yang  ingin  melakukan  tindakan fraud pengadaan barang/jasa. Penilaian risiko pengadaan barang/jasa merupakan pekerjaan yang  kompleks  dengan  maksud  bahwa  pekerjaan  yang  dilakukan  memerlukan  teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus.
Hal ini sejalan dengan Fajarina et al ., 2011 yang menyatakan bahwa adanya penilaian risiko  yang  dilakukan  oleh  pihak  pengadaan  dengan  cara  mengidentifikasikan  serta melakukan  analisis  resiko  maka  akan  mengurangi  (meminimilasi)  terjadinya fraud .  Karena itu, penilaian risiko merupakan bagian yang penting dalam hal mencegah fraud agar tercipta kondisi  yang  baik  dalam  bekerja  (Hermiyetti,  2010).  Artinya  semakin  bagus  penilaian  risiko pengadaan barang/jasa maka indikasi fraud dalam pengadaan barang/jasa dapat berkurang. H5: Penilaian risiko berhubungan secara negatif terhadap Procurement fraud pada SKPD di Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan  hasil  kajian  literatur,  peneliti  membatasi  pembahasan  mengenai  lima faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu kualitas  Panitia  Pengadaan  Barang/Jasa,  sistem  dan  Prosedur  Pengadaan  Barang/Jasa, etika  Pengadaan  Barang/Jasa,  lingkungan  Pengadaan  Barang/Jasa  dan  penilaian  resiko terhadap Procurement fraud . Kelima faktor ini merupakan faktor-faktor yang sangat berkaitan erat  dengan  proses  pengadaan  barang/jasa  sehingga  dapat  digunakan  untuk  mengukur adanya fraud dalam  kegiatan  Pengadaan  Barang/Jasa  di  lingkungan  instansi  pemerintah. Karena itu peneliti juga menguji secara simultan variabel-variabel tersebut.
H6:  Kualitas  panitia  barang/jasa,  sistem  dan  prosedur  pengadaan  barang/jasa,  etika pengadaan  barang/jasa,  lingkungan  pengadaan  barang/jasa,  dan  penilaian  resiko berpengaruh  secara  silmultan  terhadap Procurement  fraud pada  SKPD  di  Kabupaten Buleleng

## 2.  Metode
Jenis penelitian ini mengunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bersifat asosiatif yaitu  penelitian  yang  bersifat  menguji  hubungan  dua  variabel  atau  lebih,  dan  dalam  hal  ini hubungan  tersebut  bersifat  kausal  dimana  variabel  bebas  mempengaruhi  variabel  terikat. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini meliputi kualitas panitia barang/jasa (X 1 ), system dan  prosedur  pengadaan  barang/jasa  (X 2 ),  etika  pengadaan  barang/jasa  (X 3 ),  lingkungan pengadaan  barang/jasa (X 4 ),  dan  penilaian  resiko  (X 5 ).  Sedangkan variabel  terikatnya  yaitu Procurement fraud (Y).
Populasi dalam penelitian ini adalah  adalah seluruh Kepala Dinas, Sekertaris,  Kepala Sub Bagian (Kasubag Umum, Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan) dari 15 SKPD di Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng  yang  berjumlah  75  orang.  Teknik  sampling  yang digunakan adalah sampel jenuh yaitu 75 responden.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif.  Sumber  data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengambilan data tersebut menggunakan kuisioner  berupa  pernyataan  yang  diajukan.  Kuisioner  dibagikan  ke  pegawai  di  Dinas  se- Kabupaten Buleleng yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Data yang terkumpul diolah menggunakan  alat  analisis  berupa software  SPSS  Versi  19 ,  untuk  menemukan  hasil  dari
masing-masing  hipotesis  yang  telah  ditetapkan.  Dan  data  sekunder  berupa  bentuk-bentuk gambaran umum profil SKPD di Kabupaten Buleleng.

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  melalui  observasi  dan menyebarkan  kuesioner  kepada  Dinas  Se-Kabupaten  Buleleng.  Berdasarkan  survey kuesioner  yang  disebarkan  adalah  sebanyak  75  kuesioner  yang  di  sebar  di  15  Dinas  yang ada di Kabupaten Buleleng pada bulan April 2019. Pengembalian kuesioner dibatasi dengan jangka waktu 2 minggu (14 hari), dan kuesioner yang kembali sebanyak 75 kuesioner. Data tersebut  akan  dianalisis  dan  diuji  menggunakan  bantuan  aplikasi Statistical  Package  for Social Science (SPSS) versi 19 for windows.
Berdasarkan  uji  validitas  diketahui  bahwa  masing-masing  item  pertanyaan  memiliki r hitung lebih  besar  dari  r tabel (r hitung >  r tabel ).  Hal  ini  berarti masing-masing  item  pertanyaan  dari variabel  kualitas  panitia  barang/jasa,  system  dan  prosedur  pengadaan  barang/jasa,  etika pengadaan  barang/jasa,  lingkungan  pengadaan  barang/jasa,  penilaian  resiko  dan Procurement fraud adalah valid.
Uji  reliabilitas  menunjukan  variabel  kualitas  panitia  pengadaan  barang/jasa  memiliki nilai cronbach  alpha 0,878  lebih  besar  dari  0,60,  system  dan  prosedur  pengadaan barang/jasa  memiliki  nilai cronbach  alpha 0,852  lebih  besar  dari  0,60,  etika  pengadaan barang/jasa memiliki nilai cronbach alpha 0,851 lebih besar dari 0,60, lingkungan pengadaan barang/jasa  memiliki  nilai cronbach  alpha 0,880  lebih  besar  dari  0,60,  penilaian  resiko memiliki  nilai cronbach  alpha 0,885  lebih  besar  dari  0,60  dan Procurement  fraud memiliki nilai cronbach  alpha 0,911  lebih  besar  dari  0,60  maka  dapat  dikatakan  bahwa  instrument yang  digunakan telah memenuhi  syarat  reliabilitas.  Hasil  pengujian  normalitas  data  dengan Uji One  Sample  Kolmogorof-Smirnov  Test menunjukkan  hasil  bahwa  nilai  Asymp.  Sig  (2- tailed) sebesar 0,824 lebih besar dari 0,05 atau 5%. Sehingga dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.
Hasil pengujian multikolinearitas menunjukan nilai tolerance  lebih dari 0,10 yaitu 0,493 untuk variabel Kualitas Panitia (X 1 ), 0,418 Sistem dan Prosedur  (X 2 ), 0,486 Etika Pengadaan (X 3 ),  0,493  Lingkungan  Pengadaan  (X 4 ),  dan  untuk  variabel  Penilaian  Resiko  (X 5 )  sebesar 0,682. Dapat dilihat juga dari nilai VIF lebih kecil dari 10 yaitu 2.028 untuk variabel Kualitas Panitia  (X 1 ),  2,390  Sistem  dan  Prosedur    (X 2 ),  2,060  Etika  Pengadaan  (X 3 ),  2,029 Lingkungan Pengadaan (X 4 ), dan untuk variabel Penilaian Resiko (X 5 ) sebesar  1,465. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan hasil  bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena, tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.
Berdasarkan  hasil  uji  determinasi  diketahui  bahwa  nilai adjusted R square sebesar 0,698, hal ini menunjukkan bahwa perubahan Procurement Fraud mampu dijelaskan secara bersama-sama  oleh  perubahan  Kualitas  Panitia,  Sistem  dan  Prosedur,    Etika  Pengadaan, Lingkungan Pengadaan dan Penilaian Resiko  pengadaan barang/jasa di SKPD Kabupaten Buleleng    sebesar  69,8  %,  sedangkan  sisanya  30,2%  dijelaskan  oleh  faktor  lain  di  luar penelitian ini. Sedangakan berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa pertama , kualitas panitia pengadaan  barang  dan  jasa  dengan  t hitung sebesar  2,299  lebih  besar  dari  t tabel ,  sebesar 1,6672 serta dengan nilai signifikansi 0,025 lebih kecil dari 0,05 menunjukan bahwa Kualitas Panitia  pengadaan  barang/jasa    secara  negative  berpengaruh  signifikan  terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa. Kedua , sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa dengan t hitung sebesar  2,009  lebih  besar  dari  t tabel ,  sebesar  1,6672  serta  dengan  nilai  signifikansi  0,048 lebih kecil dari 0,05 menunjukan bahwa Sistem dan Prosedur pengadaan barang/jasa secara negative  berpengaruh  signifikan  terhadap Fraud Pengadaan  Barang/Jasa. Ketiga ,  Etika pengadaan  barang/jasa  dengan  t hitung sebesar  2,109  lebih  besar  dari  t tabel ,  sebesar  1,6672 serta  dengan  nilai  signifikansi  0,039  lebih  kecil  dari  0,05,  menunjukan  bahwa  Etika pengadaan barang/jasa  secara negative berpengaruh signifikan terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa. Keempat ,  lingkungan  pengadaan  barang/jasa  dengan  t hitung sebesar  2,076 lebih  besar  dari  t tabel ,  sebesar  1,6672  serta  dengan  nilai  signifikansi  0,042  lebih  kecil  dari 0,05, menunjukan bahwa Lingkungan pengadaan barang/jasa secara negative berpengaruh
signifikan  terhadap Fraud Pengadaan  Barang/Jasa. Kelima ,  Penilaian  Resiko  dengan  t hitung sebesar  4,843  lebih  besar  dari  t tabel ,  sebesar  1,6672  serta  dengan  nilai  signifikansi  0,000 lebih  kecil  dari  0,05,  menunjukan  bahwa  penilaian  resiko  secara  negative  berpengaruh signifikan terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini berarti hipotesis pertama, kedua, ketiga,keempat dan kelima diterima. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dihasilkan model regresi:
Y= 69,597- 0,380 X 1 - 0,277 X 2 - 0,294 X 3 - 0,355 X 4 - 0,518 X 5 + ε ………………… (1)
Berikut ini merupakan hasil uji t
Tabel 1.1 Hasil Uji t Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients T Sig. B Std. Error Beta (Constant) 69,597 3,564 19.528  0,000 Kualitas_Panitia -0,380 0,165 -0,209  -2,299  0,025 Sistem_dan_Prosedur -0,277 0,138 -0,198  -2,009  0,048 Etika_Pengadaan -0,294 0,140 -0,193  -2,109  0,039 Lingkungan_Pengadaan -0,355 0,171 -0,189  -2,076  0,042 Penilaian_Resiko -0,518 0,107 -0,374  -4,843  0,000
Berdasarkan  hasil  uji  F  menunjukan  nilai  F hitung sebesar  35,233  lebih  besar  dari  F tabel sebesar 2,35  dengan  angka  signifikansi  =  0,000  <  α  =  0,05.  Hal  ini  berarti  bahwa  secara simultan  terdapat  pengaruh  antara  kualitas  panitia,  system  dan  prosedur,  etika,  lingkungan dan  penilaian  risiko  berpengaruh  signifikan  secara  simultan  terhadap Procurement  Fraud pada SKPD di Kabupaten Buleleng. Berikut hasil uji F:
Tabel 1.2 Hasil Uji F ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 1427,878 5 285,576 35,233 0,000 a Residual 559,269 69 8,105 Total 1987,147 74
a. Predictors: (Constant), Penilaian_Resiko, Kualitas_Panitia, Lingkungan_Pengadaan, Etika_Pengadaan, Sistem_dan_Prosedur b. Dependent Variable: Procurement_Fraud
Hipotesis  pertama  yang  menyatakan  bahwa  kualitas  panitia  pengadaan  barang/jasa berpengaruh negatif terhadap procuremenr fraud diterima. Pada penelitian ini kualitas panitia pengadaan  barang/jasa  diukur  dengan  indikator  formatif  yang  dijabarkan  ke  dalam  6  item pertanyaan.  Diketahui  bahwa  indikator  kualitas  panitia  (KP)  5  yang  dinyatakan  dengan “Panitia  lelang  telah  memiliki  sertifikat  keahlian  pengadaan  barang/jasa  atau  pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa” memiliki mean terendah yaitu 3,87. Hal tersebut menunjukkan panitia lelang cenderung belum semua memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa  atau  cenderung  jarang  mengikuti  pelatihan    pengadaan  barang/jasa.  Diketahui pula  bahwa  KP  6  yang  dinyatakan  dengan  “Dalam  penyusunan  panitia  berdasarkan  pada kriteria  kemampuan  teknis,  mempunyai  kredibilitas  dan  integritas  sehingga  tidak  memihak kepada salah satu atau sekelompok peserta dalam proses pengadaan barang/jasa” memiliki mean  tertinggi  yaitu  4,00.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  panitia  cenderung  memiliki kredibilitas  dan  integritas  sehingga  tidak  memihak  kepada  salah  satu  atau  sekelompok peserta dalam proses pengadaan barang/jasa.
Panitia  pengadaan  merupakan  salah  satu  subyek  (pelaku)  pengadaan  barang/jasa pemerintah  dan  aktivitas  serta  keputusan  yang  dilakukannya  akan  sangat  menentukan jalannya  proses  pengadaan.  Segala  aktivitas  dan  keputusan  yang  diambil  oleh  panitia pengadaan  merupakan  hal  yang  sangat  krusial  karena  berhadapan  langsung  dengan
muatan  kepentingan  dari  berbagai  subyek  pengadaan  barang/jasa  lainnya.  Untuk  itu kemampuan  dan  profesionalisme  personil  panitia  pengadaan  merupakan  hal  yang  perlu diperhatikan.  Apabila  dalam  kepanitiaan  terdapat  salah  seorang  oknum  yang  biasa melakukan KKN, maka akan mendorong tindak kecurangan/fraud pada aktivitas pengadaan barang/jasa.
Untuk  meningkatkan  kualitas  panitia  pengadaan,  seorang  panitia  sangat  bergantung pada  tingkat  profesionalisme  dan  kemampuannya.  Profesionalisme  dalam  penelitian    ini diproksikan  dalam  integritas  panitia,  kompetensi,  obyektifitas  dan  independensi.    Ketika seorang panitia bertindak professional, maka konflik kepentingan diantara principal dan agen dapat  terhindari  karena  panitia  bekerja  berdasarkan  standar  operasional  tanpa  ada keinginan  untuk  berbuat  kecurangan.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Surya,  dkk  (2018)  bahwa  metode  pemilihan  penyedia  barang/jasa  memiliki pengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  di  Pemerintah. Selain itu hasil penelitian Jatiningtyas (2011) menyatakan bahwa  terdapat perbedaan yang signifikan  dalam  penilaian  terhadap  Kualitas  Panitia  Pengadaan  terhadap fraud dalam Pengadaan Barang/Jasa.
Hipotesis  kedua  yang  menyatakan  bahwa  sistem  dan  prosedur  pengadaan  barang/ jasa mempunyai pengaruh negative terhadap procuremenr fraud diterima. Pada penelitian ini sistem  dan  prosedur  pengadaan  barang/jasa  diukur  dengan  indikator  formatif  yang dijabarkan ke dalam 7 item pertanyaan. Diketahui pula bahwa indikator Sistem dan Prosedur (SP)  6  yang  dinyatakan  dengan  “Dokumen  lelang  diperuntukkan  bagi  kelompok  penyedia bara ng  /jasa  tertentu  saja”  memiliki  mean  terendah  yaitu  3,59.  Hal  tersebut  menunjukkan masih  kurang  efisien  nya  pelaksanaan  dokumen  lelang  yang  ada,  seharusnya  dokumen ditunjukkan  kepada  pihak  yang  berkaitan  saja  agar  pengambilan  keputusan  bisa  cepat  dan efisien.  Diketahui  pula  bahwa  (SP)  1  yang  diny atakan  dengan  “Dalam  pengumuman pengadaan  barang/jasa  dilakukan  melalui  media  cetak  /media  elektronik/  internet”  memiliki mean  tertinggi yaitu  3,93.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  sistem  pengadaan  barang/jasa sudah lebih transaparan dengan dilakukannya pengumuman pengadaan barang/jasa melalui berbagai media.
Ketentuan  dan  prosedur  pengadaan  barang/jasa  juga  berpengaruh  terhadap keberhasilan suatu sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Thai, 2001). Sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik  memiliki  beberapa  karakteristik  antara  lain: transparancy,  economy,  efficiency  and timeliness,  fairness  and  equity. Sistem  dan  prosedur  pengadaan  juga  harus  memiliki mekanisme feedback sehingga  memungkinkan  upaya  perbaikan  dan  penyempurnaan yang diperlukan.  Mekanisme complaint juga  perlu  diciptakan  untuk  memperkuat  upaya  untuk dipatuhinya ketentuan yang digariskan.
Sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa yang baik dan efektif dapat mengurangi atau  bahkan  menutup  peluang  untuk  melakukan  kecenderungan  kecurangan  ( fraud). Kecenderungan kecurangan dapat terjadi apabila ada peluang.peluang yang besar membuat kecenderungan  kecurangan  lebih  sering  terjadi.Peluang  tersebut  dapat  dikurangi  dengan sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa yang efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mirza  (2013)  bahwa  semakin  tinggi  (efektif)  kepatuhan pegawai terhadap sistem pengendalian intern yang diterapkan suatu instansi maka semakin rendah  tingkat fraud di  sector  pemerintahan  yang  terjadi.  Selain  itu  hasil  penelitian Jatiningtyas,  Nurani  (2011)  menyatakan  bahwa  sistem  prosedur  pengadaan  barang/jasa berpengaruh negatif terhadap fraud pengadaan barang/ jasa.
Hipotesis  ketiga  yang  menyatakan  bahwa  etika  pengadaan  barang/jasa  mempunyai pengaruh  negative  terhadap procuremenr  fraud diterima.  Pada  penelitian  ini  Etika pengadaan  barang/jasa  diukur  dengan  indikator  formatif  yang  dijabarkan  ke  dalam  4  item pertanyaan. Diketahui bahwa indikator etika (EP) 2 yang dinyatakan dengan “Dalam proses pengadaan barang/jasa adalah wajar bila mengijinkan peserta pengadaan bertindak sebagai calo” memiliki mean terendah yaitu 2,64. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan peserta pengandaan barang/jasa tidak ikut bertindak sebagai calo, hal ini sudah sejalan dengan etika pengandaan  barang/jasa.  Diketahui  pula  bahwa  (EP)  4  yang dinyatakan  dengan  “Anda
sebagai  panitia  diminta  untuk  menandatangani  legalitas  administrasi  pengadaan bar ang/jasa”  memiliki  mean  tertinggi  yaitu  3,36.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  hanya panitia  yang  berwenang  yang  berhak  untuk  menandatangani  legalitas  administrasi pengadaan barang/jasa.
Etika dalam pengadaan barang/jasa akan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi  untuk  kepentingan  pribadi  atau  golongan  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung dapat  merugikan  negara.  Etika  pengadaan  barang/jasa  yang  baik  perlu  diciptakan  untuk mencegah  terjadinya  kolusi  atau  korupsi  dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Salah satu bentuk etika pengadaan barang-jasa antara lain : para pengguna, penyedia, dan pihak terkait  tidak  menerima,  menawarkan,  serta  menjanjikan  pemberian  hadiah  atau  imbalan berupa apa saja kepada siapa pun yang terkait dengan pengadaan barang/jasa.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Jatiningtyas, Nurani (2011)  menyatakan  bahwa  etika  pengadaan  barang/jasa    berpengaruh  negatif  terhadap fraud  pengadaan  barang/  jasa.  Namun  hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian Mirza  (2013)  yang  menyatakan  bahwa  etika  pengadaan  barang/jasa  tidak  berpengaruh terhadap fraud pengadaan barang/ jasa. Hal ini bisa jadi karena perbuatan tidak etis itu sulit untuk dimengerti dan diprediksi. Kemungkinan lain adalah kuatnya pengaruh Kualitas panitia serta sistem dan prosedur  maka fraud dapat dicegah.
Hipotesis  keempat  yang  menyatakan  bahwa  lingkungan  pengadaan  barang/jasa mempunyai  pengaruh  negative  terhadap procuremenr  fraud diterima.  Pada  penelitian  ini Lingkungan  pengadaan  barang/jasa  diukur  dengan  indikator  formatif  yang  dijabarkan  ke dalam  6  item  pertanyaan.  Diketahui  bahwa  indikator  lingkungan  (LP)  2  yang  dinyatakan dengan  “Penentuan  jenis  barang/jasa  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan  oleh  pengguna” memiliki  mean  terendah  yaitu  3,89.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  penentuan  jenis barang/jasa  masih  cenderung  belum  sesuai  dengan  kebutuhan  pengguna.  Diketahui  pula bahwa  (LP) 5  yang  dinyatakan  dengan  “Semua  kegiatan  dalam  pengadaan  barang/jasa mengacu  pada  peraturan  peraturan  perundang- undangan”  memiliki  mean  tertinggi  yaitu 4,11.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  tugas  dan  tanggung  jawabnya  dijalankan  sesuai ketentuan yang berlaku tanpa ada intervensi dari pihak lain
Lingkungan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  kemampuan  suatu sistem  pengadaan  barang/jasa  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  (Thai,  2001). Aspek lingkungan meliputi lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal dalam pengadaan  barang/jasa  pemerintah  adalah  kondisi  lingkungan  kerja.  Kondisi  lingkungan kerja  yang  lebih  baik  bagi  aparatur  pemerintah  akan  memberikan  insentif  kepada  mereka untuk  bekerja  dengan  jujur  yang  pada  akhirnya  akan  menurunkan  tingkat  korupsi  (Azfar, Lee,  Swamy,  2000  dalam  Sartono,  2006).  Sedangkan  lingkungan  eksternal  meliputi  semua hal yang berkaitan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Kemampuan  pimpinan  untuk  menciptakan  dan  memelihara  lingkungan  kerja  yang kondusif  akan  menjadi  motivasi  kuat  bagi  para  pegawai  untuk  memberikan    yang  terbaik dalam pelaksanaan pekerjaannya. Sebaliknya, pimpinan yang tidak/ kurang kompeten dalam menciptakan  lingkungan  yang  positif  akan  berpotensi  mempengaruhi  pegawai  untuk melakukan  hal-hal  negative  yang  dapat  merugikan  instansinya.Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh    Jatiningtyas,  Nurani  (2011)  menyatakan  bahwa lingkungan pengadaan barang/jasa  berpengaruh terhadap fraud pengadaan barang/ jasa.
Hipotesis  kelima  yang  menyatakan  bahwa  penilaian  resiko  mempunyai  pengaruh negative  terhadap procuremenr  fraud diterima.  Pada  penelitian  ini  penilaian  resiko pengadaan  barang/jasa  diukur  dengan  indikator  formatif  yang  dijabarkan  ke  dalam  5  item pertanyaan.  Diketahui  bahwa  indikator  penilaian  resiko  (PR)  3  yang  dinyatakan  dengan “Kurangnya integritas dan ketidakadilan penyedia barang/jasa” memiliki mean terendah yaitu 2,96.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  integritas  dan  keadilan  penyedia  barang/jas cenderung  baik.  Diketahui  pula  bahwa  (PR) 5  yang  dinyatakan  dengan  “Dilakukan  analisis risiko  dari  setiap  tahapan  proses  peng adaan  pengadaan  barang/jasa”  memiliki  mean tertinggi  yaitu  3,57.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  telah  dilakukan  analisis  risiko  dari setiap tahapan proses pengadaan pengadaan barang/jasa.
Komponen  penilaian  risiko  merupakan  salah  satu  langkah  untuk  menghindari fraud . Penilaian  risiko  yang  dilakukan  diharapkan  mempunyai  benteng-benteng  yang  kokoh  dan sulit  untuk  ditembus  oleh  mereka  yang  ingin  melakukan  tindakan fraud pengadaan barang/jasa.  Penilaian  risiko  pengadaan  barang/jasa  merupakan  pekerjaan  yang  kompleks dengan maksud bahwa pekerjaan yang dilakukan memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko  tinggi,  menggunakan  peralatan  yang  didesain  khusus.  Hal  ini  didasari  dari  penelitian (Fajarina et al., 2011) yang mengatakan bahwa adanya penilaian risiko yang dilakukan oleh pihak  pengadaan  dengan  cara  mengidentifikasikan  serta  melakukan  analisis  resiko  maka akan  mengurangi  (meminimilasi)  terjadinya  fraud.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh  Nisa, Nashirotun (2017) menyatakan bahwa penilaian risiko berpengaruh  terhadap  fraud  pengadaan  barang/  jasa.  Apabila  penilaian  risiko  tidak diterapkan maka akan meningkatkan tindakan fraud.
Hipotesis  keenam  yang  menyatakan  bahwa  kualitas  panitia,  sistem  dan  prosedur, etika,  lingkungan  pengadaan  barang/jasa  dan  penilaian  resiko  mempunyai  pengaruh terhadap procuremenr  fraud diterima.  Pada  penelitian  ini Fraud pengadaan  barang/jasa diukur  dengan  indikator  formatif  yang  dijabarkan  ke  dalam  9  item  pertanyaan.  Diketahui bahwa  indikator Procurement  Fraud (PF)  5  yang  dinyatakan  dengan  “Penggadaan barang/jasa  tidak  sesuai  dengan  permintaan  pengguna  barang”.  memiliki  mean  terendah yaitu 3,41. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa cenderung masih belum sesuai dengan permintaan pengguna barang/jasa. Diketahui pula bahwa (PF) 1 yang dinyatakan  dengan  “Pertimbangan  waktu  pengumuman  pengadaan  berdasarkan kompleksitas  barang  /jasa”  memiliki  mean  tertinggi  yaitu  3,84.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa  dalam  pengumuman  pengadaan  sudah  berdasarkan  atas  tingkat  kompleksitas pengadaan pengadaan barang/jasa.
Hasil  penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  semakin  baik  tingkat  kualitas  panitia pengadaan,  system  dan  prosedur  pengadaan  barang,  etika  pengadaan  barang/jasa, lingkungan pengadaan barang/jasa dan penilaian risiko, maka fraud pengadaan barang/jasa berkurang.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  maka  Pemimpin  SKPD  harus  mampu  menjaga kualitas  panitia  pengadaan  barang/jasa,  ketaatan  pada  sistem  dan  prosedur  pengadaan, etika  pengadaan  barang/jasa,  lingkungan  pengadaan  barang/jasa  serta  dilakukannya penilaian  risiko  dalam  melakukan  pengadaan  barang/jasa.  Hal  ini  bertujuan  guna meminimalisir fraud pada pengadaan barang/jasa.

## 4. Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya disimpulkan bahwa ada pengaruh  negatif  secara  parsial  dari  variabel  kualitas  panitia,  sistem  dan  prosedur pengadaan  barang/jasa,  etika  pengadaan  barang/jasa,  lingkungan,  dan  penilaian  resio terhadap Procurement  Fraud .  Hal  ini  berarti  apabila  kualitas  panitia,  sistem  dan  prosedur pengadaan  barang/jasa,  etika  pengadaan  barang/jasa,  lingkungan,  dan  penilaian  resio semakin  tinggi/  baik  maka  mengakibatkan  mengurangi  (meminimalisasi)  terjadinya fraud. Selain  itu  berdasarkan  hasil  penelitian  secara  simultan,  ditemukan  bahwa  kualitas  panitia pengadaan,  sistem  dan  prosedur  pengadaan  barang,  etika  pengadaan  barang/jasa, lingkungan  pengadaan  barang/jasa  dan  penilaian  risiko  berpengaruh  signifikan  terhadap fraud pengadaan barang/jasa.
Bedasarkan  hasil  penelitian,  peneliti  menyarankan  bahwa  SKPD  di  Kabupaten Buleleng  perlu  untuk, pertama ,  meningkatkan  kualitas  SDM  panitia  pengadaan  barang/jasa harus  lebih  maksimal  misalnya  dengan  mengikuti  pelatihan-pelatihan  terkait  dengan pengadaan  barang/jasa. Kedua ,  sistem  dan  prosedur  pengadaan  barang  agar  diperhatikan dan  dilaksanakan  dengan  baik  agar  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  berjalan  dengan efisien  dan  efektif  dan ketiga ,  penentuan  jenis  barang/jasa  harus  sesuai  dengan  yang dibutuhkan  oleh  pengguna.  Selain  itu,  bagi  peneliti  selanjutnya  agar  dapat  memperluas ruang lingkup penelitian tidak hanya di lingkup pemerintahan saja melainkan bisa di lingkup perusahaan  swasta,  dan  dapat  mengembangkan  penelitian  ini  dengan  menambah  variabel lain  atau  dapat  meneliti  faktor-faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi fraud pengadaan barang/jasa di suatu perusahaan.

## Daftar Pustaka
Astuti, H. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/ Jasa Di  Lingkungan  Instansi  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau .  Skripsi.  Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Badan Pengawasan Keuangan (BPK). 2017. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017 . Jakarta.
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP).    2017. Laporan  Hasil Pengawasan di Wilayah Provinsi Bali 2017 . Denpasar.
Fajarina,Darwanis.,  W  dan  Bakar  U.,  A.  2012. Pengaruh  Lingkungan  Pengendalian, Penilaian  Resiko,  Kegiatan  Pengendalian,  Informasi  dan  Komunikasi,  Serta Pemantauan  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Pengadaan  Barang/Jasa  Pada  SKPD  Di Pemerintah Aceh . Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
Hehamahua.  2011. Pengadaan  Barang  dan  Jasa,  Korupsi  dan  Reformasi  Birokrasi . http://www.lkpp.go.ig, diakses pada tanggal 12 Juli 2018.
Heljapri.  2015. Perbedaan  Persepsi  Antara  Pihak  Internal  Instansi  Pemerintah  Dengan Auditor  BPKP  Tentang  Aspek  Penyebab  Fraud  Pengadaan  Barang/Jasa  Pada Lingkungan  Pemerintah  Propinsi  Sumatera  Barat  (Studi  Empiris  pada  SKPD Kabupaten/Kota  dan  auditor  BPKP  Sumatra  Barat) .  Skripsi.  Universitas  Negeri Padang.
Jatiningtyas,  N.  2011. Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Fraud  Pengadaan Barang/Jasa  Pada  Lingkungan  Instansi  Pemerintah  Di  Wilayah  Semarang. Skripsi. Universitas Diponegoro.
Mirza,  R.,  Z.  2013. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  terjadinya  Fraud  di  Sektor Pemerintahan (studi Kasus pada Dinas Se-Kota Surakarta) . Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
Nisa,  N.  2016. Peranan  Panitia  Pengadaan  Barang/Jasa  Dalam  Mengurangi  Fraud  Di Perguruan Tinggi (Studi Kualitatif) . Issn 2460-0784. Surakarta.
Poernomo,  H.  2013. BPK  RI  Serahkan  IHPS  II  Tahun  2012  ke  DPR  RI .  Diakses  tanggal  8 Juli 2018. http://www.bpk.go.id/web/?p=14466.
Sartono.  2006. Analisis  Faktor –Faktor  yang  Mempengaruhi  Terjadinya  Penyim-pangan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Instansi Pemerintah . Tesis, Universitas Indonesia.
Schuchter,  A.  dan  Levi.,  M.  2015. Beyond  the  Fraud  Triangle:  Swiss  and  Austrian  Elite Fraudsters . Accounting Forum , 39 (3), 176-187.
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  dan  R&D ,  Penerbit  Alfabeta Bandung.
Thai, K. V. 2001. Public Procurement Re-examined. Journal Of Public Procurement , Volume 1, Issue 1, 9-50
Tuanakota. 2012. Akuntansi Forensik & Audit Investigasi . Penerbit Salemba Empat.
Yanavia.  2014. Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mendorong  Terjadinya  Fraud  Pengadaan Barang/Jasa  Pada  Instansi  Pemerintah  Di  Propinsi  Sumatera  Barat .  Skripsi. Universitas Negeri Padang.