INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 5616-5625 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Konsep Restorative Justice Pada Kasus Narkotika Yang Dilakukan Anak
Lidya Rahmadani Hasibuan 1 ✉ , Beby Sendy 2 , Vita Cita Emia Tarigan 3
Dosen Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan Email : lidya.hsb@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Masalah tentang Narkotika (Narkotika, Psikotropika dan bahan Adiktif lainnya) adalah merupakan salah satu tindak  pidana khusus yang  masalahnya menyebar secara Nasional dan Internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Peran  hukum  dalam  hal  ini  adalah  untuk  penanggulangan  kejahatan  melalui  kebijakan  hukum pidana dan merupakan salah satu usaha dalam penegakan hukum.Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Penerapan Lembaga Rehabilitasi Pada Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika.  Mengetahui  penerapan  Lembaga Rehabilitasi  dalam  tahap  penunututan  Kejaksaan  terhadap  penyalahgunaan  Narkotika  melalui rehabilitasi  berdasarkan  pedoman  Jaksa  Agung  No.18  Tahun  2021.  Pidana  penjara bagi  korban penyalahgunaan  Narkotika  khusus  nya  anak  merupakan  perampasan  kemerdekaan  dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgumaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari  ketergantungannya.  Penyelesaian  penanganan  perkara  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika  melalui  rehabilitasi  dilakukan  dengan  mengedepankan  keadilan  restoratif  dan kemanfaatan  (doelmatigheid),  serta  mempertimbangkan  asas  peradilan  cepat,  sederhana,  dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), cost and benefit analysis, dan pemulihan pelaku.
Kata Kunci : Restorative Justice, Narkotika dan Anak Berhadapan dengan Hukum
The problem of narcotics (narcotics, psychotropic substances and other addictive substances) is a special  crime  whose  problem  spreads  nationally  and  internationally,  because  its  abuse  has  a negative impact on the lives of society, nation and state. The role of law in this case is to overcome crime through criminal law policy and is one of the efforts in law enforcement. The aim of the research is to determine the Juridical Review of the Implementation of Rehabilitation Institutions at the  Prosecution  Stage  by  Prosecutors  in  Criminal  Cases  of  Narcotics  Abuse.  Understand  the application of Rehabilitation Institutions in the prosecutor's prosecution stage for narcotics abuse through rehabilitation based on Attorney General's guidelines No.18 of 2021.
Imprisonment  for  victims  of  narcotics  abuse,  especially  children,  is  a  deprivation  of  liberty  and contains  a  negative  side  so  that  the  purpose  of  punishment  cannot  be  realized  optimally. Meanwhile, rehabilitation is intended so that people who are categorized as addicts are free from their  dependence.  Completion  of  the  handling  of  criminal  cases  of  narcotics  abuse  through rehabilitation is carried out by prioritizing restorative justice and expediency (doelmatigheid), as well as considering the principles of fast, simple and low-cost justice, the principle of criminal justice as a last resort (ultimum remedium), cost and benefit analysis, and recovery of the perpetrator. Keywords: Restorative Justice, Narcotics and Children in Conflict with the Law

## PENDAHULUAN
Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak diancam pidana. Misalnya pelacuran sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini untuk mengadakan rumusan yang tepat untuk pelacuran  dan  menjadikan  hal  ini  sebagai  pencarian  dan  kebiasaan.  Untuk  menentukan perbuatan  mana  yang  dianggap  sebagai  perbuatan  pidana  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUH Pidana dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “Nullum delictum nulla poena lege previa poenali” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang- undang.
Dalam kehidupan  sehari-hari  juga  kita  sering  jumpai  istilah  kejahatan.  Pernyataan kejahatan ini menunjukkan kepada perbuatan yang bertentangan dengan kaidah akan tetapi tidak semua perbuatan yang melanggar kaidah merupakan kejahatan. Contoh seseorang yang  melempar  Koran  bekas  ke  kebun  belakang  tetangga,  seharusnya  ia  memberikan kepada  tukang  sampah  atau  meletakkan  di  tempat  sampah,  hal  ini  tidak  sopan mengganggu tetangga (melanggar kaidah) dan ini bukan kejahatan, tetapi dapat dikatakan sebagai kenakalan yang termuat dalam Pasal 489 KUHP:
a. Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau
kerusakan, diancam dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
b. Jika  ketika  melakukan  pelanggaran  belum  lewat  satu  tahun  sejak  belum adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.
Bersifat melawan hukum dapat berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan  larangan-larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.
Mengenai sifat melawan hukum ini sehubungan pembahasan tentang perumusan delik (tindak pidana) ada dua aliran atau penganut yaitu:
a. Penganut  bersifat  melanggar  hukum  formal  yang  menyatakan  bahwa  pada  setiap pelanggaran  delik  sudah  dengan  sendirinya  terdapat  sifat  melawan  hukum.  Artinya apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu lagi diselidiki  tentang  bersifat  melawan  hukum  itu, sebab  dengan  sendirinya  seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum itu dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melwan hukum harus diselidiki, aliran ini berdasarkan pada ketentuan undang- undang.
b. Penganut bersifat melawan hukum materiil menyatakan bahwa setiap delik dianggap ada unsur bersifat melwan hukum dan harus dibuktikan. Aliran ini berdasarkan selain dari ketentuan undang-undang juga mengutamakan kesadaran masyarakat.
Dari uraian  di  atas,  terlihat  bahwa  dalam  mengartikan  istilah  dan  perumusan dari Strafbaarfeit oleh setiap sarjana adalah berbeda, sehingga dengan demikian pengertiannya berbeda pula. Tetapi dapat dilihat pada perumusan Strafbaarfeit menurut para sarjana yang dikemukakan  di  atas  masing-masing  memakai  kata “perbuatan”.  Jika  kata  perbuatan tersebut  merupakan  pengertian  dari handeing  (tindakan),  maka  menurut  Satochid Kartanegara hal itu kurang tepat, karena dengan demikian Strafbaarfeit  berarti perbuatan yang  dilarang  dan  diancam  dengan  undang-undang,  sedang  yang  dimaksud  dengan Strafbaarfeit juga termaksud “ het nalaten ” (melalaikan). Jadi diartikan sebagai Strafbaarfeit disamping perbuatan juga berarti melalaikan ( het nalaten). 11 Sebagai contoh perbuatan dan diancam pidana adalah:
1. Pasal 338 KUHP, pembunuhan yang dilakukan dengan menikam, menusuk dan lain- lain
2. Pasal 362 KUHP, pencurian yaitu dengan mengambil sesuatu.
Sedangkan contoh dari melalaikan dan dapat diancam pidana adalah:
1. Pasal 164 KUHP, melalaikan kewajiban untuk melaporkan
2. Pasal 522 KUHP melalaikan kewajiban untuk menjadi saksi.
Restorative justice bersifat merekatkan pada peradilan pidana dengan konteks sosial yang menekan dari pada mengisolasinya secara tertutup. Defenisi yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall tersebut sangat membantu dalam membahas Restorative justice meskipun defenisi tersebut masih menimbulkan sejumlah pertanyaan seperti: siapa saja para pihak yang berkepentingan dan terlibat dengan pelanggaran ( parties with a stake in the offence)?. Bagaimana  mereka  mencapai  penyelesaian  bersama  ( collective  resolution)?.  Apakah maksud dari menghadapi akibat buruk dari pelanggaran ( deal with the aftermath of the offence)?.  Apakah  yang  menjadi  implikasi  di  masa  yang  akan  datang  yang  perlu dipertimbangkan ( implication for the future)?.Maka jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijelaskan dengan kalimat-kalimat secara spesifik.
Penjelasan  terhadap  konsep  r estorative  justice  tentulah  hal  penting  yang  harus diketahui  adalah  sejarah restorative  justice.  Konsep  restorative  justice  merupakan  teori keadilan  yang  tumbuh  dan  berkembang  dari  pengalaman  pelaksanaan  pemidanaan  di berbagai Negara dan akar  budaya masyarakat yang ada  sebelumnya dalam  menangani permasalahan kriminal jauh sebelum dilaksanakannya sistem peradilan pidana tradisional.
Konsep tersebut berkembang dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu.Hal ini  telah  dikemukakan  oleh  orang-orang  yang  banyak  membahas  permasalahan  yang berhubungan  dengan  sistem  peradilan  pidana  secara  umum      dan  khusus  meneliti restorative  justice  seperti  Braitwaite  (Australia),  Elmar  G.  M.  Weitekamp  (Belgia).Howard Zehr (USA), Kathleen Daly (Australia), Mark S.Umbreit (USA), dan Robert Coales (USA).
Sejarah  perkembangan  hukum  modern  penerapan restorative  justice  di  awali  dari pelaksanaan  sebuah  program  penyelesaian  di  luar  peradilan  tradisional  yang  dilakukan masyarakat yang disebut dengan victim offender mediation yang di mulai pada tahun 1970- an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum  pelaku  kriminal  anak,  dimana  sebelum  dilaksanakan  hukuman  pelaku  dan korban  diizinkan  bertemu  untuk  menyusun  usulan  hukum  yang  menjadi  salah  satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim. Program ini menganggap pelaku akan  mendapatkan  keuntungan  dan  manfaat  dari  tahap  ini  dan  korban  juga  akan mendapatkan perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi dari korban dan pelaku dari pada saat mereka menjalani
proses peradilan tradisional.

## METODE PENELITIAN
Menurut  Soerjono  Soekanto,  Penelitian  merupakan  sarana  pokok  dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui  proses  penelitian  tersebut  diadakan  analisa  dan  konstruksi  data  yang  telah dikumpulkan.
Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,  maka  metodologi  penelitian  yang  diterapkan  harus  senantiasa  disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian adalah merupakan upaya  ilmiah  untuk  memakai  dan  memecah  suatu  permasalahan  berdasarkan  metode tertentu.
Penelitian  dalam  skripsi  ini  menggunakan  penelitian  Yuridis  Normatif,  sedangkan pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  korelasional.  Pendekatan  jenis  ini bertujuan  untuk  melihat  apakah  antara  dua  variabel  atau  lebih  memiliki  hubungan  atau korelasi  atau  tidak. Berangkat  dari  suatu  teori,  gagasan  para  ahli,  ataupun  pemahaman peneliti  berdasarkan  pengalamannya,  kemudian  dikembangkan  menjadi  permasalahan- permasalahan  yang  diajukan  untuk  memperoleh  pembenaran (verifikasi)  dalam  bentuk dukungan data primer di lapangan. Bentuk penelitian kuantitatif penulis gunakan karena untuk mengetahui bagaimana Penerapan kebijakan hukum pidana terhadap penyelesaian tidak pidana narkotika melalui Rehabilitasi pada tahap Penuntutan.
Data Primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan staff / pegawai dan Jaksa di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tebingtinggi. Kemudian data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.
Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder dapat dibedakan yaitu :
1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup :
a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya
b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja
2. Data sekunder yang bersifat publik yaitu mencakup :
a. Data arsip yaitu  data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan  ilmiah oleh  para ilmuwan
b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia
c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung
Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
Pada Pasal  54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa  Pecandu narkotika dan  korban  penyalahgunaan narkotika wajib  menjalani rehabilitasi  medis  dan  sosial.  Pasal  103  UU  Narkotika  memberi  kewenangan  hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika.
Terkait  penerapan  Pasal  103  UU  Narkotika  ini,  MA  mengeluarkan  SEMA  Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan,  dan  Pecandu  Narkotika  dalam  Lembaga  Rehabilitasi  Medis  dan Rehabilitasi Sosial. Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi  yakni  terdakwa  tertangkap  tangan  penyidik  Polri  dan  BNN,  saat  tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari, adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik, adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim, tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.
Definisi  penuntutan  menurut  KUHAP  tersebut  hampir  mirip  dengan  definisi  yang diaajukan  oleh  Wirjono  Prodjodikoro  menyebutkan  bahwa,  menuntut  seorang  terdakwa didepan hakim Pidana adalah menyerahkan perkara dari seorang terdakwa dengan berkas perkara  kepada  hakim,  dengan  permohonan,  supaya  hakim  memeriksa  dan  kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. 9 Wewenang penuntut umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur dalam pasal 19, yaitu:
1. menerima  dan  memeriksa  berkas  perkara  penyidikan  dari  penyidik  atau  penyidik pembantu
2. mengadakan  prapenuntutan  apabila  ada  kekurangan  pada  penyidikan  dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; memberikan perpanjangan
penahanan,  melakukan  penahanan  atau  penahanan  lanjutan  dan  atau  mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
3. membuat surat dakwaan
4. melimpahkan perkara ke pengadilan
5. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara  disidangkan  yang  disertai  surat  panggilan,  baik  kepada  terdakwa  maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
6. melakukan penuntutan
7. menutup perkara demi kepentingan hukum
8. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini
9. melaksanakan penetapan hakim.
Peranan penuntut umum dalam proses penuntutan yaitu dimulai pada saat kejaksaan mendapat  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  maka  Kepala  Kejaksaan Negeri  membuat  P-16  yaitu  Surat  Perintah  Penunjukan  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk mengikuti  perkembangan  penyidikan  perkara  tindak  pidana  yang  dibuat  oleh  penyidik kepolisian, jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai wewenang untuk melakukan  pengawasan  terhadap  proses  penyidikan  sampai  Berita  Acara  Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke Kejaksaan Negeri.
Kesempurnaan pemeriksaan penyidikan sangat  penting  diperhatikan. Hal ini sesuai dengan  sistem  penahapan  pemeriksaan  yang  dianut  KUHAP,  yang  telah  mengatur diferensiasi fungsional diantara para instansi penegak hukum. Apabila terdapat kekurangan dalam  pemeriksaan  penyidikan  masih  bisa  diperbaiki  oleh  penuntut  umum  yang berkedudukan  sebagai  penyidik  lanjutan  dan  mengkoordinasi  pemeriksaan  tindakan penyidikan.  Oleh  karena  itu,  apabila  penuntut  umum  berpendapat  pemeriksaan  belum sempurna, dan belum dapat diajukan ke persidangan pengadilan, maka berkas penyidikan dikembalikan kepada penyidik untuk menambah dan menyempurnakan penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum.
Pada saat BAP diserahkan maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16A yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana, saat inilah  jaksa  benar-benar  menjadi  penuntut  umum  di  mana  penuntut  umum  berwenang melakukan prapenuntutan dan penuntutan. Dalam hal pelaksanaan prapenuntutan, Berita acara  Pemeriksaan  (BAP)  yang  diterima  dari  penyidik  kemudian  diteliti  oleh  Penuntut Umum. Pada tahap ini penuntut umum dituntut untuk teliti dan cermat. BAP tersebut harus memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, seperti
yang digariskan oleh Pasal 139 KUHAP.
Apabila  dalam  pemeriksaan  BAP  ditemukan  kekurangan,  maka  penuntut  umum menerbitkan  P-18  yaitu  Surat  yang  menyatakan  hasil  penyidikan  belum  lengkap  dan pengembalian  berkas  perkara  untuk  dilengkapi  disertai  dengan  petunjuk-petunjuk  yang terperinci.  Apabila  BAP  telah  lengkap  penuntut  umum  menerbitkan  P21  yaitu  Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap. Perlu diketahui pada tahap  prapenuntutan ini merupakan tahap yang sangat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil baik.
Keberhasilan  penuntut  umum  dalam  prapenuntutan  akan  sangat  mempengaruhi penunutut  umum  dalam  membuat  surat  dakwaan  dan  keberhasilan  pembuktian  di persidangan. Setelah BAP dinyatakan lengkap dan telah diadakan penyerahan tersangka dan barang bukti, maka langkah pertama yang dilakukan penuntut umum adalah membuat surat dakwaan (P-29).
Penuntut umum harus jeli dan teliti dalam merumuskan tindak pidana dan ketentuan pasal  yang  bisa  dikenakan  kepada  terdakwa,  karena  kesalahan  dalam  membuat  surat dakwaan baik kesalahan merumuskan tindak pidananya maupun ketentuan pasalnya maka dapat  mengakibatkan  perkara  tersebut  batal  demi  hukum  dan  dapat  menyebabkan terdakwa  bebas.  Setelah  penuntut  umum  membuat  surat  dakwaan  maka  selanjutnya membuat P-31 yaitu Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan biasa yang ditujukan ke Pengadilan  Negeri  untuk  diadakan  persidangan.  Tugas  penunutut  umum  dalam persidangan  adalah  membuktikan  dakwaannya  dengan  disertai  bukti-bukti  yang mendukung dalam penuntutan perkara. Penuntut umum harus bersikap aktif, korektif dan profesional dalam acara pembuktian. Sehingga kebenaran materiil dan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal yang dikenakan pada terdakwa dapat dibuktikan.
Tugas jaksa sebagai penuntut umum diantaranya adalah membuat tuntutan pidana terhadap  suatu  tindak  pidana  dan  kemudian  dirumuskan  dalam  surat  tuntutan  pidana. Pembuatan  tuntutan  pidana  merupakan  bagian  dari  proses  penuntutan  yang  sangat penting  yaitu  untuk  menentukan  jenis  pidana  dan  berat  ringannya  pidana  yang  akan dikenakan pada terdakwa sehingga mampu memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa, korban maupun masyarakat luas.
Di  dalam  mengajukan  tuntutan  pidana,  penuntut  umum  harus  berdasarkan  pada fakta-fakta  yang  ada  dalam  persidangan  baik  fakta  yang  diperoleh  dari  keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti lainnya yang kemudian satu sama lainnya dikaitkan sehingga dapat  diperoleh  fakta-fakta  yang  meyakinkan  bahwa  tindak  pidana  tersebut  memang benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut.  Bahwa perlu
diketahui, pemberian pidana tidak bertujuan untuk pembalasan saja tetapi untuk mendidik si pelaku tindak pidana agar menjadi manusia yang baik, yang berguna bagi bangsa, negara maupun  bagi  masyarakat  luas.  Penghentian  penuntutan  adalah  suatu  perkara  telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan dicabut dengan alasan.

## SIMPULAN
1. Rehabilitasi narkoba merupakan hak bagi setiap orang yang kecanduan narkoba namun bagi yang terlibat dan terbukti melakukan pelanggaran pidana harus tetap menerima hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada. Pemidaan penjara bagi korban dan pecandu  narkoba  mengandung  sisi  negatif  yang  dapat  membuat  upaya  pembinaan korban  dan  pecandu  narkoba  gagal  dan  tidak  memberikan  pemulihan  akan kecanduannya. Rehabilitasi  lebih baik dari pada dipenjara.
2. Pedoman  Kejaksaan No.  18  Tahun  2021  tentang  Penyelesaian Perkara  Tindak  Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa (para penuntut umum ) . Aturan tersebut dikeluarkan  sebagai  acuan  bagi  para penuntut  umum  dalam  menangani  kasus penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi  sesuai dengan asas dominus litis yaitu jaksa  sebagai  pengendali  suatu  perkara.  Pedoman  tersebut  diharapkan  dapat mengoptimalkan opsi hukuman lain, yaitu rehabilitasi, guna masalah overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman, Muslan, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang, 2009 Bakir, R. Sutoyo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009
Dirdjosisworo, Soedjono, Pathologi Sosial, Alumni, Bandung, 1982.
Lisa, Juliana, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
Makarao, Moh. Taufik, dkk, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
Mardani, Penyalahgunaan  Narkoba  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Pidana Nasional, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
M.  Arief  dan  Elisatris  Gultom,  Dikdik, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
M. Hikmat , Mahi, Awas Narkoba Para Remaja Waspadalah, PT. Grafiti, Bandung, 2007.
M. Sianipar, Togar, Perkembangan Kejahatan Narkoba, Makalah dalam seminar Narkoba di
Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 22 Juli 2003.
M. Yahya Harahap, 2012, “ Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan ” , Jakarta, Sinar Grafika.
Sudikno Mertokusumo, ” Mengenal Hukum Suatu Pengantar”, Liberty, Yogyakarta, 2008 Martiman Prodjohamidjojo, ” Memahami Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
EY Kanter dan SR Sianturi, ” Asas - Asas Hukum Pidana di Indinesia”, Storia Grafika, Jakarta. 2008
Rachmat Setiawan, ” Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum”, Alumni Bandung, 2008