## IMPLEMENTASI DIGITALISASI PENGELOLAAN PASAR BANJAR DI KABUPATEN BULELENG
I Komang Suparjorustam 1 dan I Nyoman Sukraaliawan 2

## Abstraksi
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Implementasi  Digitalisasi Pengelolaan  Pasar  Banjar  di  Kabupaten  Buleleng,  di  samping  itu  juga  untuk mengetahui  apa  saja  hambatan  baik  internal  dan  eksternal  serta  dampak  yang ditimbulkan pada implementasi kebijakan ini.
Untuk  mengkaji  masalah  di  atas,  penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif  yaitu  mengumpulkan  dan  mengolah  data  hasil  wawancara dengan  informan  serta  menjelaskan  dengan  mendeskripsikan  hasil  pengolahan data  tersebut  sehingga  mudah  dipahami.  Tehnik  pengujian  keabsahan  data didasarkan  pada  4  (empat)  kriteria,  yaitu:  Kepercayaan,  Keteralihan,. Ketergantungan, dan Kepastian.
Hasil    penelitian    menunjukkan    bahwa    Implementasi    Digitalisasi Pengelolaan  Pasar  Banjar  masih  terbatas  pada  pungutan  pasar  dan  secara  umum pelaksanaannya  sudah  berjalan  dengan  baik.  Hambatan  utama  dalam  digitalisasi pasar  ini  adalah  SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  di  internal  maupun  eksternal. Dampak  positifnya  adalah  transparansi,  meningkatnya  pendapatan,  dan akuntabilitas  perusahaan,  sedangkan  negatifnya  masih  ada  yang belum  mengikuti perubahan.  Melihat  hasil  penelitian  ini  disarankan  kepada  pengelola  pasar kedepannya  pada  implementasi  di  pasar  agar  memperhatikan  kemampuan  SDM (Sumber Daya Manusia) sehingga persiapannya lebih baik.
Kata Kunci: Governansi, Implementasi Kebijakan, Inovasi, Digitalisasi Pasar
1 PT Pasar Kabupaten Buleleng email ikomang.suparjo@gmail.com 2 Staf Pengajar Universitas Panji Sakti email sukraaliawan@unipas.ac.id

## 1. Pendahuluan
Pasar  Rakyat  atau  yang  dahulu  lebih  dikenal  dengan  sebutan  Pasar Tradisional    adalah    tempat    di    mana    terjadinya    transaksi    antara    penjual    dan pembeli.  Pasar  Rakyat  pada  umumnya  terdiri  dari  kios-kios,  toko,  los,  atau emperan  terbuka  yang  disediakan  oleh  penjual  ataupun  pengelola  pasar.  Pasar Rakyat  menyediakan  kebutuhan  sehari-hari,  seperti  bahan  makanan,  sayuran, daging,  ikan,  buah,  jajanan  tradisional,  pakaian,  dan  lain  sebagainya.  Sistem transaksi  yang berlaku di  Pasar Rakyat  adalah tawar menawar yang terjadi secara langsung  antara  penjual  dan  pembeli  karena  pada  Pasar  Rakyat  tidak  ada  label harga  pasti,  untuk  menentukan  jumlah  dan  harga  yang  kemudian  disepakati bersama.  Pengertian  Pasar  Rakyat.  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia   Nomor   21   Tahun   2021   tentang   Pedoman   Pembangunan   dan
Pengelolaan Sarana  Perdagangan, pada  pasal  1 (satu)   ayat  2 (dua)  mendefinikan Pasar  Rakyat  sebagai  berikut  “  Pasar  Rakyat  adalah  tempat  usaha  yang  ditata, dibangun,  dan  dikelola  oleh  pemerintah, pemerintah  daerah,  swasta,  badan  usaha milik negara,  dan/atau badan usaha milik daerah,  dapat berupa  toko/kios, los, dan tenda  yang  dimiliki/dikelola  oleh  pedagang  kecil  dan  menengah,  swadaya masyarakat,  atau  koperasi  serta  UMK-M  dengan  proses  jual  beli  barang  melalui tawar menawar”.
Dalam  perkembangannya  keberadaan  Pasar  Rakyat  semakin  tertinggal  dan terhimpit oleh menjamurnya  Pasar Modern/Toko Swalayan.  Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ada 1.484 toko swalayan yang tersebar di 635 kecamatan dan 223 kabupaten/kota  seluruh  Indonesia  pada  tahun  2020.  Sehubungan  dengan  hal tersebut   Asparindo   (Asosiasi   Pengelola   Pasar   Indonesia)   mengkhawatirkan kondisi  itu  akan  mematikan  kelangsungan  pasar  tradisional/pasar  rakyat. Keberadaan   pasar   rakyat   harus   dilindungi   untuk   itu   Asparindo   (Asosiasi Pengelola  Pasar  Indonesia)  ingin  mencari  solusi  yang  tepat  untuk  melindungi pedagang  pasar  rakyat  dan  salah  satu  solusi  besar  yang  dibahas  dan  diputusan dalam  Rakernas  (Rapat  Kerja  Nasional)  Tahun  2018  adalah  Digitalisasi  Pasar Rakyat. ( Setiyanto,2021 ).
Presiden  Republik  Indonesia  Ir.H.Joko  Widodo,  dalam  sambutannya  saat membuka  Rapat  Kerja  Nasional  Asosiasi  Pengelola  Pasar  Indonesia  (Asparindo) Tahun  2018  di  Jakarta  menyampaikan  beberapa  hal  terkait  digitalisasi  pasar rakyat  diantara  pasar  rakyat  memerlukan  perhatian  khusus,  keunggulan  serta eksistensi  pasar  rakyat  tetap  dijaga,  dan  perlu  dibangun  sebuah  ekosistem  yang tereintegrasi  dan  juga  sistematis  serta  efisien  mengenai  koneksitas  antara  online dan offline sehingga  pada  pasar  rakyat  yang  penjualannya  melalui offline ini  ada ekosistem    secara online yang  disingkronisasi   dengan    dunia   digital   saat   ini sehingga   pasar   rakyat   tetap   bisa   berkembang   dengan   cepat   di   tengah perkembangan pasar modern saat ini. ( Widodo 2018 ).
Kementerian   Koordinator    Bidang   Perekonomian   Republik   Indonesia dalam   Siaran   Pers   Nomor   :   HM.4.6/158/SET.M.EKON.3/3/2022,   tanggal 24 Maret  2022,  menyampaikan  bahwa  “Pandemi  Covid-19  secara  tak  langsung mendorong  akselerasi   adopsi  teknologi  digital   di   Indonesia.   Kebutuhan  dan urgensi  pemanfaatan  teknologi  digital  dalam  ekosistem  pasar  tradisional  juga diperlukan  dalam  transaksi  jual  beli  lainnya  seperti  pemanfaatan e-wallet dan e-
payment ,  serta  manajemen  pengelolaan  pasar  seperti  pengelolaan  sewa,  retribusi parkir, dan sebagainya.” ( Hartanto,2022 ).
Dalam  hal  digitalisasi  pasar  rakyat,  Kabupaten  Buleleng  sudah  mulai mengimplementasikannya  khususnya  pada  pasar  yang  dikelola  oleh  Perumda Pasar  Argha  Nayottama  sebagai  salah  satu  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD). Hal  ini  mendorong  peneliti  untuk  mengadakan  penelitian  agar  mengetahui bagaimana  Implementasi  Digitalisasi  Pengelaan  Pasar  Banjar,  apa  saja  kendala dan  bagaimana   dampak  yang  ditimbulkan.  Sehubungan  dengan   hal  tersebut peneliti    melakukan    penelitian    dengan    judul    “Implementasi    Digitalisasi Pengelolaan Pasar Banjar di Kabupaten Buleleng.”

## 2.  Metode Penelitian
Dalam  penelitian  yang  berjudul  “Implementasi  Digitalisasi  Pengelolaan Pasar  Banjar  Di  Kabupaten  Buleleng“  ini menggunakan  jenis penelitian  kualitatif dengan  metode  deskriptif  yang  menggambarkan  suatu  obyek  atau  fenomena  di lapangan.  Menurut  Sugiyono  (2018)  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang dilakukan  untuk  mengetahui  nilai  variabel  mandiri,  baik  satu  variabel  atau  lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang  lain.  Penelitian  kualitatif  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti pada  kondisi  obyek  yang  alamiah,  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan),  analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pihak  yang  berkaitan  erat  dengan pengelolaan  pasar  yang  dikelola  oleh  Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar  Argha Nayottama,      diantaranya      Direksi,      Petugas      Lapangan      dan      Pedagang. Informan  tersebut  ditentukan  berdasarkan porposive dengan  mempertimbangkan peran,pengetahuan  serta  pemahaman  mereka  tentang  masalah  yang  diteliti  dan mereka  berada  di  lingkungan  tersebut  sehingga  dipandang  mampu  untuk memberikan   data   dan   informasi   yang   akurat   tentang   masalah   tersebut. Data diperoleh  melalui  catatan-catatan,  dokumen-dokumen,  dan  laporan  terkait permasalahan  di  dalam  penelitian  untuk  mengetahui  dan  memahami  masalah  di dalam  penelitian.  Dokumen  yang  relevan  dengan  masalah  dan  fokus  penelitian adalah peraturan dan ketentuan yang berkaitan, laporan, bukti-bukti yang sah serta
dokumentasi  yang  dianggap  perlu.  Lokasi  dan  peristiwa,  semua  hal  tersebut berada  wilayah  kerja  Pasar  Banjar  yang  beralamat  di  Jalan  Ida  Made  Rai,  Desa Banjar.  Menurut  Sugiyono  (2018)  data  dibedakan  menjadi  2  (dua)  yaitu  data primer  dan  data  sekunder,  data  primer  adalah  sumber  data  yang  langsung memberikan  data  kepada  pengumpul  data,  berupa  wawancara  dengan pemilik/pimpinan, bagian akuntansi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas proses  pengelolaan  lingkungan  sedangkan  data  sekunder  adalah  yaitu  sumber yang  tidak  langsung  memberikan  data  kepada  pengumpul  data,  misalnya  melalui orang  lain  atau  lewat  dokumen.  Sumber  data  sekunder  merupakan  sumber  data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer.
Menurut  Moleong  (2007),  fokus  penelitian  kualitatif  berkaitan  erat  dengan rumusan  masalah,  rumusan  masalah  dijadikan  acuan  dalam  menentukan  fokus penelitian,  sehingga  fokus  penelitian  dapat  berkembang  atau  berubah  sesuai dengan  pola  pikir  yang  bersifat  “ emercial  induktif ”  (kenyataan  dan  induktif) yang mana segalanya ditentukan dari data  yang sebenarnya diperoleh di lapangan jadi  dalam  penelitian  ini  peneliti  fokus  pada  tindakan-tindakan  yang  sudah dilakukan  pengelola,  tindakan-tindakan  pengelola  terkait  infrastruktur  digital  dan proses  transformasi  dari  metode  konvensional  ke  digital,  kendala  yang  ditemui dalam  implementasi  digitalisasi  pengelolaan  Pasar  Banjar  meliputi  faktor  internal dan  external,  serta  dampak  yang  diperoleh  oleh  pengelola  pasar  melalui implementasi  digitalisasi  pengelolaan  Pasar  Banjar  meliputi  dampak  positif  dan negatif.  Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  Pasar  Banjar  yang  berkedudukan  di Jalan  Ida  Made  Rai,  Desa  Banjar,  Kecamatan  Banjar,  Buleleng-Bali.  Lokasi  ini dipilih   dengan  pertimbangan  bahwa   berdasarkan  pengamatan   peneliti    belum pernah  ada  penelitian  dengan  topik  yang  sama  sebelumnya  dan  data  yang diperlukan  cukup  tersedia.  Adapun  teknik  pemeriksaan  data  didasarkan  pada empat   kriteria   yaitu:   Kepercayaan   ( credibility ),   Keteralihan   ( transferbility ). Ketergantungan ( dependability ), dan Kepastian ( conformability ). Tahapan analisis data yang digunakan sesuai dengan  yang dikemukakan  Hubermen, (2009) adalah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## 3.1  Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Pasar Banjar
Digitalisasi  pengelolaan  pasar  muncul  saat  Rapat  Kerja  Nasional  Asosiasi Pengelola  Pasar  Indonesia  (ASPARINDO)  yang  diselenggarakan  di  Hotel Aryaduta,  Jakarta  pada  tanggal  11  sampai  13  Desember  2018  dengan  tema “Digitalisasi Pasar Rakyat” yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir.H.Joko Widodo, di dalam sambutannya beliau mendorong percepatan digitalisasi pasar  tradisional  agar  mampu  bersaing  dengan  pasar    modern.  ( Widodo , 2018 ). Digitalisasi  sebagai  upaya  untuk  dapat  bersaing  secara  efektif  dan  efisien  dalam system  ekonomi  global,  sebagai  perwujudan  perdangan  bebas  dalam  era  global, “berbisnis  di  dalam  sebuah  pasar  terbuka  dan  perdagangan  bebas”  (Juliawati  dan Sandiasa, 2019: 2).
Peneliti  menganalisis  implementasi  digitalisasi  pengelolaan  Pasar  Banjar menggunakan  pendekatan  teori  Edwards  III  menggunakan  4  (empat)  variabel sebagai  faktor  yang  menentukan  keberhasilan  sebuah  implementasi  kebijakan, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

## 1. Komunikasi
Dalam  implementasi  kebijakan  unsur-unsur  yang  mutlak  harus  ada  ialah:  1) unsur pelaksana ( implementor ), 2) adanya program yang akan dilaksanakan, dan 3) target  groups ,  Smith  (Tachjan,  2006).  Unsur  pelaksana  atau implementor di  sini adalah  pelaksana  dari  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah,  di  dalam penelitian ini unsur pelaksananya adalah Perumda Pasar Argha Nayottama, program yang  dilaksanakan  adalah  Digitalisasi  Pasar  Rakyat,  dan  kelompok  sasaran  atau target groups adalah pedagang dan pengunjung di Pasar Banjar.
Menurut  Edward  III  (Agustino,  2016)  terdapat  indikator  yang  dapat  dipakai (digunakan)  dalam  mengukur  keberhasilan  variabel  komunikasi,  yaitu:  1) Transmisi;  penyaluran  komunikasi  yang  baik  akan  dapat  menghasilkan  suatu implementasi  yang  baik  pula  karena  sering  kali  yang  terjadi  dalam  penyaluran komunikasi  adalah  adanya    salah  pengertian    (miskomunikasi)  hal  ini  disebabkan karena  komunikasi  telah  melalui  beberapa  tingkatan  birokrasi  sehingga  apa  yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. 2) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. 3)  Konsistensi; perintah  yang  diberikan  dalam  pelaksanaan  suatu  komunikasi  haruslah  konsisten (untuk  diterapkan  dan  dijalankan)  ini  karena  jika  perintah  yang  diberikan  sering
berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi  pelaksana  di lapangan. Terkait Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Pasar Banjar, komunikasi merupakan variabel  yang  sangat  penting  dan  menentukan  pada  tahap  awal  implementasi kebijakan ini.
Komunikasi  dalam  implementasi  digitalisasi  pengelolaan  pasar  diawali dengan melaksanakan sosialisasi oleh Direksi, PT.Mitra Kasih Perkasa (MKP) dan Bank Mandiri, sosialisasi kepada staf di Pasar Banjar dan nantinya staf Pasar Banjar ini  yang  akan  memberikan  sosialisasi  kepada  Pedagang  dan  Pengunjung  Pasar Banjar,  adapun  yang  menjadi  penekanan  pada  tahap  sosialisasi  ini  adalah memahami  bahwa  akan  ada  perubahan  mekanisme  cara  pemungutan  atas  jasa layanan pasar dari manual ke digital, teknis dan juga mekanismenya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat dijelaskan bahwa pelaksana  kebijakan  atau implementor sudah  melaksanakan  komunikasi  dengan baik, di mana sebelum implementasi dilaksanakan tahap sosialisasi sebagai bagian dari  komunikasi.  Hal  tersebut  sudah  sesuai  dengan  salah  satu  variabel  dalam  teori Edwards III (Subarsono, 2020) yaitu komunikasi, bahwa keberhasilan implementasi suatu  kebijakan  mensyaratkan  agar implementor mengetahui  apa  yang  harus dilakukan.  Apa  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus  ditransmisikan kepada  kelompok  sasaran  ( target  group )  sehingga  akan  mengurangi  distorsi implementasi.    Di  samping  itu  juga  sejalan  dengan  ulasan  dari  Agustino  (2016) bahwa  indikator  yang  dapat  dipakai/digunakan  dalam  mengukur  keberhasilan variabel  komunikasi,  yaitu:  1)  Transmisi;  penyaluran  komunikasi  yang  baik  akan dapat  menghasilkan  suatu  implementasi  yang  baik  pula  karena  sering  kali  yang terjadi  dalam  penyaluran  komunikasi  adalah  adanya    salah  pengertian (miskomunikasi).  2)  Kejelasan;  komunikasi  yang  diterima  oleh  para  pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. 3)  Konsistensi; perintah yang diberikan  dalam  pelaksanaan  suatu  komunikasi  haruslah  konsisten  (untuk diterapkan dan dijalankan) ini karena jika perintah yang diberikan  sering berubah- ubah,  maka  dapat  menimbulkan  kebingungan  bagi  pelaksana  di  lapangan.  Hal tersebut juga didukung oleh teori Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2020) pada variabel  karakteristik  kebijakan  yaitu  seberapa  besar  adanya  keterpautan  dan dukungan  antar  berbagai  institusi  pelaksana.  Bahwa  kegagalan  program  sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.

## 2. Sumber Daya
Sebagaimana  yang  diungkapkan  Edwards  III  (Subarsono,  2020)  variabel selanjutnya  yang  menentukan  keberhasilan  implementasi  kebijakan  adalah  sumber daya, seperti yang dikemukakan berikut ini:
“Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi  apabila implementor kekurangan  sumber  daya  untuk  melaksanakan, implementasi  tidak  akan  berjalan  efektif.  Sumber  daya  tersebut  dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor , dan sumber daya  finansial.  Sumber  daya  adalah  faktor  penting  untuk  implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.”
Mengacu  pada  pendapat  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  sumber  daya merupakan  variabel  yang  sangat  penting,  dari  variabel  sumber  daya  ini  kita  bisa bedakan menjadi 2 (dua) yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  informan    dapat  dijelaskan bahwa  sumber  daya  merupakan  faktor  yang  sangat  menentukan  proses implementasi kebijakan digitalisasi pasar ini. Sumber daya manusia yang digunakan dalam implementasi digitalisasi pasar ini adalah Petugas Pungut dan Petugas Parkir, sehubungan  dengan  keterbatasan  sumber  daya  manusia  (SDM)  mereka  sebagai pelaksana maka diberikan pengenalan dan pembekalan singkat menyangkut hal-hal teknis  oleh pihak rekanan dalam hal  ini PT.MKP (Mitra Kasih  Perkasa) dan Bank Mandiri.  Menyangkut  sumber  daya  finansial  karena  akan  berhubungan  dengan penyediaan  peralatan  dan  perlengkapan  dalam  implementasi  digitalisasi  ini  pihak perusahaan  melaksanakan  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  yaitu  PT.Mitra  Kasih Perkasa  (MKP)  dan  Bank  Mandiri  yang  dituangkan  dalam  Nota  Kesepahaman Bersama tentang Kerja  Sama Strategis  Transaksi  Nontunai  E-Retribusi Pasar. Jadi sumber  daya  memang  sangat  menentukan  sukses  dan  tidaknya  implementasi digitalisasi pengelolaan pasar ini.
Hal ini sesuai dengan teori Edwards III (Subarsono, 2020) di atas, di samping itu juga sejalan dengan teori Merilee S. Grindle (Subarsono, 2020) pada variabel isi kebijakan ( content of policy ) pada poin (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Hal tersebut juga sesuai dengan teori Mazmanian dan Sabatier  (Subarsono,  2020)  pada  variabel  karakteristik  kebijakan  pada  poin  (3) bahwa  besarnya  alokasi  sumber  daya  finansial  terhadap  kebijakan  tersebut  sangat menentukan,  sumber  daya  keuangan  adalah  faktor  krusial  untuk  setiap  program
sosial, setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan- pekerjaan  administrasi  dan  teknis,  serta  memonitor  program-program,  yang semuanya itu perlu biaya.

## 3. Disposisi
Variabel selanjutnya yang juga mempengaruhi implementasi kebijakan adalah disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor , seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis dari implementor atau pelaksana di lapangan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  para  informan  dapat  jelaskan  bahwa faktor  disposisi  yang  menyangkut  komitmen,  kejujuran  dan  demokratis  mampu dilaksanakan  oleh  petugas  di  lapangan  sebagai implementor .  Karena  kalau  sikap- sikap  tersebut  tidak  ada  pada  petugas  di  lapangan  pastinya  implementasi  ini  akan sangat  sulit  dan memerlukan waktu  yang lama untuk  bisa diterima oleh kelompok sasaran ( target groups ).
Hal  ini  sejalan  dengan  teori  Edwards  III  (Subarsono,  2020)  bahwa  apabila implementor memiliki sifat yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan.  Ketika implementor memiliki  sikap  atau  perspektif  yang  berbeda  dengan  pembuat kebijakan,  maka  proses  implementasi  kebijakan  juga  tidak  efektif.  Hal  ini  juga sesuai  dengan  teori  Mazmanian  dan  Sabatier  (Subarsono,  2020  )  pada  variabel karakteristik  kebijakan  poin  (6)  yaitu  tingkat  komitmen  aparat  terhadap  tujuan kebijakan.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  teori  Merilee  S.  Grindle  (Subarsono,  2020) pada  variabel  lingkungan  kebijakan  poin  (1)  yaitu  seberapa  besar  kekuasaan, kepentingan,  dan  strategi  yang  dimiliki  oleh  para  aktor  yang  terlibat  dalam implementasi  kebijakan,  karena  sikap implementor dapat  dimaknai  sebagai  bagian dari strategi untuk meyakinkan pedagang dan pengunjung.

## 4. Struktur Birokrasi
Variabel  keempat  yang  dapat  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  adalah struktur  birokrasi,  struktur  birokrasi  di  sini  lebih  arahkan  kepada  SOP  (Standar Operasional  Prosedur)  yang  disepakati  atau  ditetapkan  untuk  dilaksanakan  oleh implementator atau  pelaksana  sebagai  acuan  dalam  bertindak.  SOP  dalam implementasi digitalisasi pengelolaan Pasar Banjar.
Berdasarkan  hasil  wawancara  hasil  wawancara  yang  dikuatkan  dengan  hasil observasi  di  lokasi  penelitian  bahwa  implementasi  digitalisasi  pengelolaan  Pasar
Banjar  sesuai  dengan  teori  Edwards  III  (Subarsono,  2020)  bahwa  salah  satu  dari aspek  struktur  yang  penting  dari  setiap  organisasi  adalah  adanya  prosedur  operasi yang  standar  ( standard  operating  procedures atau  SOP  ).  SOP  menjadi  pedoman bagi  setiap implementor dalam  bertindak.  Struktur  organisasi  yang  terlalu  panjang akan  cenderung  melemahkan  pengawasan  dan  menimbulkan red-tape ,  yakni prosedur  birokrasi  yang  rumit  dan  kompleks.  Ini  pada  gilirannya  menyebabkan aktivitas  organisasi  tidak  fleksibel.  Hal  tersebut  juga  sejalan  dengan  teori Mazmanian  dan  Sabatier  (Subarsono,  2020)  pada  variabel  karakteristik  kebijakan poin  (5)  yaitu  kejelasan  dan  konsistensi  aturan  yang  ada  pada  badan  pelaksana, aturan di sini dapat dipahami sebagai SOP (Standar Operasional Prosedur).
Berdasarkan pembahasan di atas terkait implementasi digitalisasi pengelolaan Pasar  Banjar  yang  peneliti  bahas  menggunakan  pendekatan  teori  Edwards  III (Subarsono,  2020)  juga  didukung  oleh  teori  digitalisasi  yang  dinyatakan  oleh Priyantono  dan  Sinaga  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  digitalisasi  secara  konsep tidak  dapat  dipisahkan  dengan  transformasi  digital,  transformasi  digital  adalah sebuah transformasi organisasi menyeluruh yang mencakup perubahan aspek-aspek krusial  lain  seperti  strategi,  proses,  SDM  dan  budaya  hingga leadership . Sebenarnya,  proses  digitalisasi  tidak  akan  bisa  terjadi  tanpa  digitisasi.  Digitalisasi adalah  penggunaan  teknologi  digital  dan  data-data  yang  telah  ter-digitisasi,  untuk memengaruhi  cara  penyelesaian  sebuah  pekerjaan,  mengubah  cara  interaksi perusahaan  dengan  pelanggan,  serta  menciptakan  aliran  pendapatan  baru  (secara digital).  Di  samping  juga  sesuai  dengan  pernyataan  Handayaningrat  (2007)  terkait pengelolaan  yang  menyatakan  bahwa  pengelolaan  juga  bisa  diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan  usaha-usaha  para  anggota  organisasi  dan  penggunaan-penggunaan sumber  daya  organisasi  lainnya  agar  mencapai  tujuan  organisasi  yang  telah ditentukan.  Hal  ini  juga  didukung  oleh  teori  inovasi  Milles  (2003),  menyatakan inovasi  adalah  suatu  perubahan  yang  sifatnya  khusus  ( specific )  yang  mengandung kebaharuan  ( novel ),  disengaja  melalui  suatu  program  yang  direncanakan  terlebih dahulu  ( planned  and  deliberate )  serta  dirancang  untuk  mencapai  tujuan  yang diinginkan melalui suatu sistem tertentu ( goals of the system ). Sejalan dengan teori- teori di atas implementasi digitalisasi pengelolaan Pasar Banjar juga sesuai dengan teori  e-government  yang  dinyatakan  oleh  Indrajit  (2002)  yang  menyatakan  bahwa
E-Government merupakan  suatu  mekanisme  interaksi  baru  antara  pemerintah dengan  masyarakat  dan  kalangan  lain  yang  berkepentingan,  dengan  melibatkan penggunaan  teknologi  informasi  (terutama  internet)  dengan  tujuan  memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan dengan peran digital akan menjadikan layanan “menjadi lebih  cepat,  lebihmurah  dan  meluas  (Sandiasa  dan  Agustana,  2019:  4). E- Government adalah penyelenggaraan kepemerintahan berbasiskan elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif.

## 3.2 Kendala Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Pasar Banjar
Seperti  yang  kita  ketahui,  bahwa transformasi digital  memberikan  peluang skenario  yang  lebih  baik  dan  besar  bagi  bisnis,  tidak  hanya  untuk  meningkatkan proses  internal  dan  operasional,  tetapi  juga  membuka  cara  kerja  dan  peningkatan nilai  yang  baru  dan  belum  terpikirkan  sebelumnya. Transformasi digital  bukanlah sebuah  tujuan,  namun  sebuah  proses  dan  perjalanan.  Memang  tidak  semudah kelihatannya,  transformasi  digital  jauh  dari  proses  yang  sederhana.  Banyak perusahaan  besar  telah  berulang  kali  gagal  dalam  proses  perjalanan  digitalisasi. Proyek yang dibangun puluhan hingga ratusan juta rupiah sampai menarik perhatian media  tidak  jarang  berdampak  kecil  pada  keuntungan  timbal  balik  yang  diterima perusahaan.  Hambatan  dari transformasi digital  dapat  dibedakan  menjadi  2  (dua) faktor yaitu internal dan eksternal , faktor internal proses transformasi digital dapat gagal karena berbagai hambatan seperti, perubahan budaya perusahaan yang terlalu ekstrim hingga  kurangnya  sumber  daya  yang  memadai  dan  faktor eksternal yang dapat menyebabkan proses transformasi digital gagal adalah respon dari  pasar atau sasaran kebijakan.
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan untuk menjawab rumusan masalah,  hambatan  Implementasi  Digitalisasi  Pengelolaan  Pasar  Banjar  dapat dibedakan menjadi 2 (dua) faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal .

## 3.2.1  Faktor Internal
Berdasarkan  hasil  penelitian  peneliti  terkait  Implementasi  Digitalisasi Pengelolaan  Pasar  Banjar  yang  menjadi  kendala  utama  pada  saat  awal pelaksanaannya  adalah  sumber  daya  manusia  (SDM)  dan  sumber  daya  finansial namun hal ini mampu diatasi dengan menggandeng pihak ke-3 (ketiga).
Berdasarkan penjelasan melalui hasil wawancara semakin menguatkan bahwa hambatan utama dalam Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Pasar Banjar terletak
pada  SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  yang  ada  di  lapangan  (pasar).  Hal  ini  sesuai dengan teori Edwards III (Subarsono, 2020) bahwa sumber daya menjadi salah satu variabel  yang  menentukan  sukses  tidaknya  implementasi  kebijakan,  walaupun  isi kebijakan  sudah  dikomunikasikan  dengan  jelas  dan  konsisten,  tetapi  apabila implementor kekurangan  sumber  daya  untuk  melaksanakan,  implementasi  tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni  kompetensi implementor ,  dan  sumber  daya  finansial.  Sumber  daya  adalah faktor  penting  untuk  implementasi  kebijakan  agar  efektif.  Tanpa  sumber  daya, kebijakan  hanya  tinggal  di  kertas  menjadi  dokumen  saja.  Hal  ini  juga  sejalan dengan  teori  Merilee  S.  Grindle  (Subarsono,  2020)  pada  variabel  isi  kebijakan ( content  of  policy )  pada  poin  (6)  apakah  sebuah  program  didukung  oleh  sumber daya yang memadai. Hal tersebut juga sesuai dengan teori Mazmanian dan Sabatier (Subarsono,  2020)  pada  variabel  karakteristik  kebijakan  pada  poin  (3)  bahwa besarnya  alokasi  sumber  daya  finansial  terhadap  kebijakan  tersebut  sangat menentukan,  sumber  daya  keuangan  adalah  faktor  krusial  untuk  setiap  program sosial, setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan- pekerjaan  administrasi  dan  teknis,  serta  memonitor  program-program,  yang semuanya itu perlu biaya.

## 3.2.2  Faktor Eksternal
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan,  peneliti  menemukan  bahwa faktor utama penghambat implementasi digitalisasi pengelolaan Pasar Banjar adalah SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  Pedagang  dan  Pengunjung.  Tidak  dapat  dipungkiri bahwa  digitalisasi  merupakan  sesuatu  yang  baru  di  dalam  pengelolaan  pasar, ketidaktahuan  mereka  terhadap  apa  itu  digitalisasi  dan  bagaimana  mekanismenya menimbulkan  sikap  yang  kurang  kooperatif  dan  bahkan  cenderung  menolak pelaksanaan pungutan dengan metode elektronik ini.
Kendala yang sama juga ditemui dalam penerapan digitalisasi pada pungutan parkir,  di  awal  pelaksanaan  mendapatkan  banyak  protes  dari  Pedagang  dan  juga Pengunjung,  mereka  yang  selama  ini  sudah  terbiasa  dan  nyaman  dengan mekanisme  manual  atau  konvensional.  Perubahan  menonjol  yang  terjadi  saat penerapan  parkir  elektronik  ini  adalah  mereka  harus  membayar  parkir  per-sekali keluar,  di  samping  itu  mereka  beranggapan  bahwa  parkir  elektronik  ini  ribet  dan menyulitkan.
Di samping faktor SDM (Sumber Daya Manusia) yang dikemukakan di atas, ada  faktor eksternal lainnya  yang  tidak  kalah  penting  yaitu  infrastruktur  digital berkaitan  dengan  jaringan  internet,  sistem database yang  belum  maksimal dikarenakan baru jadi masih diperlukan penyesuaian-penyesuaian dengan dinamika di lapangan (pasar).
Berdasarkan pemaparan narasumber dapat dapat  disimpulkan bahwa kendala utama penerapan digitalisasi  pada pengelolaan Pasar  Banjar  ada 3 (tiga)  yaitu:  (1) SDM (Sumber Daya Manusia) target atau sasaran kebijakan; (2) Jaringan Internet; dan  (3) Database pada  sistem  E-Pungutan.  Dari  penjelasan  di  atas  menunjukkan hambatan utama dari faktor eksternal dalam Impelementasi Digitalisasi Pengelolaan Pasar  Banjar  terletak  pada  SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  pedagang  dan pengunjung.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  Edwards  III  (Subarsono,  2020)  bahwa sumber  daya  menjadi  salah  satu  variabel  yang  menentukan  sukses  tidaknya implementasi kebijakan, di samping itu juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh  Mazmanian  dan  Sabatier  (Subarsono,  2020)  pada  variabel  lingkungan kebijakan poin (1) yaitu kondisi sosial masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program- program  pembaharuan  dibanding  dengan  masyarakat  yang  masih  tertutup  dan tradisional.  Demikian  juga  kemajuan  teknologi  akan  membantu  dalam  proses keberhasilan  implementasi  program,  karena  program-program  tersebut  dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan  bantuan teknologi  modern. Hal  ini juga  sesuai  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Merilee  S.  Grindle  (Subarsono, 2020)  pada  variabel  lingkungan  kebijakan  mencakup  3  (tiga)  variabel  dan  hal  ini sejalan dengan variabel ketiga yaitu tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

## 3.3 Dampak Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Pasar Banjar
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap kebijakan apapun itu terlebih yang  menyangkut  publik  pasti  akan  menimbulkan  dampak.  Definisi  dampak menurut Cristo (2008) adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun  positif.  Dampak  secara  umum  menurut  Arif  (2009),  dalam  hal  ini  adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya sesuatu. (dalam Nur Fitriyati, 2017).
Jadi  dampak  dari  Implementasi  Digitalisasi  Pengelolaan  Pasar  Banjar  peneliti bedakan menjadi 2 (dua) yaitu dampak positif dan dampak negatif.

## 3.3.1  Dampak Positif
Sebagaimana hasil wawancara dengan Direktur Utama Perumda Pasar Argha Nayottama Bapak Made Agus Yudiarsana, S.H bahwa selama hampir 2 (dua) tahun pelaksanaannya  adapun  dampak  positifnya  adalah  adanya  transparansi  realisasi pendapatan  secara realtime di  samping  itu  tentu  adanya  peningkatan  realisasi pendapatan pada pungutan dan juga parkir.
Berdasarkan    hasil  wawancara,  observasi  dan  pemanfaatan  dokumen  yang ada,  dapat  dipahami  bahwa  dampak  positif  dilaksanakannya  Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Pasar Banjar adalah transparansi, peningkatan pendapatan, dan akuntabilitas serta apa yang menjadi tujuannya dapat dikatakan tercapai. Hal ini sesuai  dengan  yang  dikemukakan  Rudito  dan  Sinaga  (2017)  tentang  digitalisasi bahwa digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital dan data-data yang telah ter- digitisasi, untuk memengaruhi cara penyelesaian sebuah pekerjaan, mengubah cara interaksi  perusahaan  dengan  pelanggan,  serta  menciptakan  aliran  pendapatan  baru (secara  digital).  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  pendapat  Sukmana  (2005),  bahwa digitalisasi  adalah  proses  alih  media  dari  bentuk  tercetak,  audio,  maupun  video menjadi  bentuk  digital.  Digitalisasi  dilakukan  untuk  membuat  arsip  dokumen bentuk  digital,  untuk  fungsi  fotokopi,  dan  untuk  membuat  koleksi  perpustakaan digital.  Digitalisasi  memerlukan  peralatan  seperti  komputer, scanner ,  operator media  sumber  dan  software  pendukung.  Di  samping  itu  juga  sesuai  dengan pendapat  Indrajit  (2002)  bahwa E-Government merupakan  suatu  mekanisme interaksi  baru  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  dan  kalangan  lain  yang berkepentingan,  dengan  melibatkan  penggunaan  teknologi  informasi  (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan  apa  yang  dikemukakan  (Andika  dan  Sukraaliawan,  2020)  bahwa  adanya kualitas  pelayanan  yang  lebih  baik,  tentunya  akan  memberi  kepuasan  bagi masyarakat,  hal  ini  sebagai  salah  satu  wujud  dari  implementasi  prinsip-prinsip Good  Governance .  Masyarakat  merupakan  inti  penting  dalam  paradigma  baru tentang new public service .

## 3.3.2 Dampak Negatif
Di dalam sebuah implementasi kebijakan, selain menimbulkan dampak positif namun  dampak  negatif  juga  tidak  dapat  dihindari.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  para  informan  dapat  dipahami  bahwa  dampak  negatif  yang  timbul  sebagai akibat dari penerapan digitalisasi pengelolaan, yaitu: (1) Timbulnya tunggakan bagi pedagang  yang  tidak  patuh  dan  taat  aturan;  (2)  Melihat  jumlah  lapak  yang  ada, pemungutan  dengan  mekanisme  elektronik  ini  tidak  dapat  dipungut  oleh  1  (satu) orang  Petugas  Pungut;  (3)  Pada  kondisi  pengunjung  pasar  ramai  terjadi  antrean pada  portal  masuk  maupun  portal  keluar;  dan  (4)  Jika  sebelumnya  pengunjung pasar hanya dikenakan parkir sekali saja namun sejak penerapan digitalisasi parkir ini  mereka  lebih  memilih  parkir  di  luar  pasar  sehingga  ada  potensi  menimbulkan kemacetan.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  di  kemukakan  Cristo  (2008)  bahwa dalam  sebuah  implementasi  akan  menimbulkan  dampak,  bisa  positif  atau  negatif atau  pengaruh  kuat  yang  mendatangkan  akibat  baik  negatif  maupun  positif.  Jadi karena  masih  menimbulkan  dampak  negatif  hendaknya  para implementor mampu mengatasinya sehingga setidaknya dapat di minimalisir.

## 4.  Penutup
4.1  Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  ditarik suatu  kesimpulan  mengenai  Implementasi  Digitalisasi  Pengelolaan  Pasar  Banjar, adapun kesimpulan yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan   Implementasi   Digitalisasi   Pengelolaan   Pasar   Banjar ternyata masih  terbatas  pada  mekanisme  pemungutan  atas  jasa  layanan  pasar    yang mencakup    pungutan    harian,  bulanan    dan    parkir.    Dalam  pelaksanaan digitalisasi  ini  Perumda  Pasar  Argha  Nayottama  bekerja  sama  dengan  pihak eksternal  yaitu  PT. Bank  Mandiri  (Persero)  Tbk. dan PT.Mitra Kasih Perkasa (MKP)  dan  dalam  pelaksanaannya  sudah  didukung  oleh  teori-teori  terkait walaupun  masih  terdapat  kekurangan  namun  secara  umum  sudah  berjalan dengan  baik  dan  sesuai  dengan  harapan  pembuat  kebijakan  dalam  hal  ini Pemerintah.
2.  Kendala  utama  yang  dihadapi  dalam  Implementasi  Digitalisasi  Pengelolaan Pasar  Banjar baik internal dan  eksternal adalah  Sumber Daya  Manusia  (SDM) di  samping  itu  jaringan  internet  yang  tidak  stabil,  waktu  pemungutan  sedikit lebih  lama  serta  sistem  yang  baru  sehingga  memerlukan  penyesuaian  secara
bertahap.  Namun  secara  umum  Implementasi  Digitalisasi  Pengelolaan  Pasar Banjar sudah dapat terlaksana dengan baik kendati menghadapi kendala tersebut di atas.
3. Dampak   yang   ditimbulkan   sebagai   akibat   dari   pelaksanaan  Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Pasar Banjar antara lain dampak positifnya tercapainya peningkatan    pendapatan    yang  cukup  signifikan,  terciptanya  transparansi pendapatan  serta  akuntabilitas  dengan  meningkatnya  kepercayaan  masyarakat kepada  perusahaan  dalam  hal  ini  Perumda  Pasar  Pasar  Argha  Nayottama  dan secara  umum  sudah  mendekati  konsep  dan  teori E-Government dan Good Government , sedangkan dampaknya negatifnya adalah masih adanya tunggakan pada  pungutan  yang  diakibatkan  oleh  rendahnya  kepatuhan  dan  kedisiplinan pedagang  membayar  pungutan  serta  pada  pelaksanaan  parkir    sebagian pengunjung  masih  memilih  parkir  di  luar  sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan.

## 4.2  Saran-Saran
Berdasarkan  kendala-kendala  yang  ada  dalam  Implementasi  Digitalisasi Pengelolaan  Pasar  Banjar  maka  diharapkan  ada  upaya  untuk  meminimalisir kendala-kendala tersebut, karena apabila pelaksanaan implementasi digitalisasi ini berjalan  dengan  baik  maka  harapan  dan  tujuan  dari  digitalisasi  pengelolaan  pasar ini    akan    mencapai    tujuannya.    Maka    peneliti    perlu    memberikan    saran-saran sebagai berikut:
1.  Perumda  Pasar  Argha  Nayottama  sebelum  melaksanakan  kebijakan implementasi  digitalisasi  di  pasar  lainnya  hendaknya  mempersiapkan  dengan matang menyangkut SDM (Sumber Daya Manusia) yang akan terlibat   sebagai implementor misalnya      dengan      pengenalan      dan  pelatihan  yang  cukup  di samping  itu  sosialisasi  serta  edukasi  dilaksanakan  secara massive kepada sasaran kebijakan dalam hal ini pedagang dan pengunjung.
2.  Perumda    Pasar    Argha    Nayottama    agar    melakukan    langkah    penting  guna mengatasi  jaringan  internet  yang  tidak  stabil  misalnya  dengan  memasang penguat  sinyal  atau  sejenisnya  di  samping  itu  perusahaan  juga  secara  berkala harus melakukan update data pedagang untuk memperlancar kinerja petugas di lapangan.
3.  Perumda  Pasar  Argha  Nayottama  perlu  melakukan  terobosan  guna
meminimalisir  timbulnya  tunggakan  pada  pungutan  misalnya  dengan  program penghapusan  sebagian  tunggakan  apabila  akan  dibayar  oleh  pedagang  yang mekanismenya  dapat  diatur  sedemikian  rupa  guna  memunculkan  kesadaran pedagang  membayar  tunggakan  di  samping  itu  tentu  akan  memberikan dampak pada realisasi pendapatan.

## Daftar Pustaka
Andika,  M.  A.  W.,  &  Sukraaliawan,  I.  N.  (2020).  “Implementasi  Prinsip–Prinsip Good  Governance  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  Pada Kantor  Uptd  Pelayanan  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah  Provinsi  Bali  Di Kabupaten  Buleleng”. Locus  Majalah  Ilmiah  FISIP  Vol  12.  No.2  Agustus 2020 , Singaraja.
Fitriyati,  Nur,  2017.  “Studi  Tentang  Pengelolaan  Pasar  Tradisional  Pada  Unit Pasar  Suruh  Kabupaten  Semarang”,  Skripsi.  Tidak  Diterbitkan,  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang.
Handayaningrat,     Soewarno,     2007.     “ Pengantar     Studi     Administrasi     dan Management ”. Gunung Agung. Jakarta.
Hartanto,  Airlangga.  2022.  “ Pemanfaatan  Teknologi  Digital  dalam  Ekosistem Pasar    Tradisional    Untuk    Tingkatkan    Daya    Saing    Pedagang    dan Menjangkau          Konsumen          Baru          yang          Lebih          Luas ”, https://ekon.go.id/publikasi/detail/3951/menko-airlangga-pemanfaatan- teknologi-digital-dalam-ekosistem-pasar-tradisional-untuk-tingkatkan-daya- saing-pedagang-dan-menjangkau-konsumen-baru-yang-lebih-luas,        diakses Tanggal 24 Mei 2022, Pukul 21.00 Wita.
Indrajit,    Richardus    Eko.    2002.    “ Electronic    Government:    Strategi Pembangunandan  Pengembangan  Sistem  Pelayanan  Publik  Berbasis Teknologi Digital ”,Yogyakarta: Andi.
Juliawati dan Gede Sandiasa, 2019. “Penerapan E-Government Dala Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng”. Dalam Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No. 2 – Agustus 2019, P. 2
Moleong,  Lexy  J.,  2007.  “ Metodologi  Penelitian  Kualitatif ”.  Edisi  Revisi.  PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
Milles,  Matthew  B.  2003.  Innovation  in  Education.  New  York:  Teacher  College Press Columbia University.
Sandiasa,  Gede  dan  Putu  Agustana,  2018.  “Reformasi  Administrasi  dan  Birokrasi Pemerintahan  Daerah  Dalam  Menigkatkan  Kualitas  Layanan  Publik  di Daerah”, dalam Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Volume 3 No 1, 2018
Setiyanto,  Y.Joko.  2021.  “ Strategi  Asosiasi  Pengelola  Pasar  Indonesia  Hadapi Digitalisasi ”. https://sulsel.suara.com/read/2021/12/14/212310/strategi- asosiasi-pengelola-pasar-indonesia-hadapi-digitalisasi,   diakses   Tanggal   24 Mei 2022.
Subarsono,  AG, 2020. “ Analisis Kebijakan Publik  (Konsep, Teori dan  Aplikasi )”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Sugiyono.  2018.  “ Metode  Peneltian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D ”.  Alfabeta,
Bandung.
Widodo,    Joko.    2018.    “ Jokowi   Buka   Rakernas   Asparindo    Tahun    2018 ”, https://video.medcom.id/metro-news/gNQMGdwN-jokowi-buka-rakernas asparindo-2018, diakses Tanggal 25 Mei 2022, Pukul 11.00 Wita