Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104 Vol. 11, No. 1, January-June 2022 DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.13447
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi

## Syari’at Islam dan Qanun Jinayat di Aceh

## Hasanuddin Yusuf Adan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh hyadan@ar-raniry.ac.id
Abstract: The history of the implementation of Islamic law in Aceh has taken a very long time  since  the  colonial  era  to  the  reform  era  in  Indonesia.  All  of  this  happened  more because  of  the  government  and  government  that  started  from  the  Dutch  East  Indies government to the Old Order, New Order and Reformation. However, in the end, the Law for the implementation of Islamic Shari'ah in Aceh came down from Jakarta, starting with the  Law.  No.  44  of  1999  concerning  the  Privileges  of  Aceh  up  to  Law  No.  11  of  2006 concerning the Government of Aceh. As a mandate from the law, a number of laws were born to complete the operational implementation of Islamic law in Aceh. This study uses historical research methods because the study of material is related to the history of the implementation of Islamic law in Aceh. The findings of this study indicate that the struggle for the implementation of Islamic law in Aceh requires a long struggle so that it meets with success.
Keywords: Shari'ah Law, Qanun Jinayat, Aceh
Abstrak: Sejarah pelaksanaan syari’at Islam di Aceh mengalami uluran waktu yang sangat panjang semenjak zaman kolonial sampai kepada zaman reformasi di Indonesia. Semua itu terjadi lebih  disebabkan oleh perjalanan pemerintahan dan birokrasi yang bermula dari pemerintahan  Hindia  Belanda  sampai  kepada  rezim  Orde  Lama,  Orde  Baru  dan  Orde Reformasi. Walaubagaimanapun, akhirnya Undang- undang pemberlakuan syari’at Islam di Aceh turun dari Jakarta, mulai dari UU. No 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh sampai  kepada  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh. Sebagai  amanah  dari  undang-undang  tersebut  maka  lahirlah  sejumlah  qanun  untuk melengkapi  perangkat  operasional  pelaksana an  syari’at  Islam  di  Aceh.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  historis  karena  kajian  materinya  terkait  dengan pemaparan  sejarah  pelaksanaan  syari’at  Islam  di  Aceh.  Hasil  temuan  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  perjuangan  pelaksanaan  syari’at Islam  di  Aceh  memerlukan perjuangan panjang sehingga ketemu dengan kesuksesan.
Kata Kunci: Syari’at Islam, Qanun Jinayat, Aceh

## A. Pendahuluan
Pelaksanaan syari’at Islam di Aceh selalu terkait dan dikaitkan dengan perjuangan panjang bangsa Islam Aceh memerangi kaum penjajah mulai dari Portugis, Belanda dan Jepang. Perjuangan tersebut memiliki dua makna inti, pertama untuk mempertahankan dan menjalankan Islam serta syari’atnya, dan kedua mengusir kaum penjajah dari wilayah yang  hari  ini  bernama  Indonesia. 1 Dari  perjuangan  tersebutlah  membuahkan  sebuah negara  yang  sebelumnya  tidak  pernah  wujud  dalam  peta  dunia  yang  diberi  nama Indonesia.
Indonesia wujud atas izin Allah berawal dari perjuangan keras bangsa Islam Aceh lewat perjuangan perang Medan Area, peran Radio Rimba Raya, peran pesawat terbang pertama (Seulawah RI 1 dan 2), serta perjuangan terpadu antara para ulama, pemuda, wanita dan seluruh rakyat yang cintakan Islam, syari’at Islam dan membenci penjajahan. 2 Atas  dasar itulah para penguasa Indonesia selalu memuji dan mengangkat nama Aceh kalau bicara perjuangan, dan setiap ada pengesahan undang-undang atau qanun untuk Aceh selalu diangkat persoalan tersebut seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 3
Ketika Indonesia jatuh ketangan penjajah Belanda dalam agresi kedua tahun 1948, Jakarta sebagai ibukota Indonesia dikuasai Belanda, Jogjakarta sebagai ibukota alternatif Indonesia juga jatuh ke tangan Belanda, dan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan wakil Presiden ditangkap dan ditahan Belanda. Dalam kondisi seumpama itu Mr. Syafruddin Prawiranegara tampil sebagai Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan  membawa  markas  ibukota  ke  Bukit  Tinggi  Sumatera  Barat,  Bukit  Tinggipun kemudian dikuasai Belanda. Dalam kondisi darurat seperti itu tiada bangsa, tiada suku, dan  tiada  daerah  yang  berani  menampung  serta  menyelamatkna  para  pembesar Indonesia kecuali Aceh. Ibukota Indonesia dengan Presiden PDRI dipindah ke Koetaradja (sekarang  Banda  Aceh),  semua  itu  dilakukan  bangsa  Islam  Aceh  karena  Islam  beserta syari’atnya dan karena mempertahankan wilayah bangsa yang berrumpun Melayu. 4
Namun  demikian  perjuangan  bangsa  Aceh  tersebut  tidaklah  bermakna  bagi Indonesia ketika ia sudah merdeka dan mandiri. Presiden Soekarno ingkar janji dan tidak memberikan hak Aceh untuk menjalankan syari’at Islam sebagaimana ia janjikan melalui Tgk.  Muhammad  Dawud  Beureu-éh  sebagai  Gubernur  Militer  untuk  wilayah  Aceh, Langkat  dan  Tanah  Karo  pada  waktu  itu.  Pengkhianatan  seokarno  sebagai  Presiden Indonesia  pada  ketika  itu  membekas  dan  melukai  hati  anak  cucu  bangsa  Islam  Aceh sehingga ke hari ini, itu menjadi pemicu selalu Aceh geram dan benci Indonesia ketika sesekali bertelingkah antara Banda Aceh dengan Jakarta.
1 Republik Indonesia, “Himpunan Undang -Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari’at Islam, Edisi Kesembilan” (2011).
2 M.Nur El Ibrahimy, Teungku Muhammad Daud Beureu-Éh (Jakarta: Gunung agung, 1986).
3 P emerintah  Republik  Indonesia,  “Undang -Undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintah Aceh” (2006).
4 Hasanuddin Yusuf Adan, Teungku Muhammad Dawud Beureu-Éh Dan Perjuangan Pemberontakan Di Aceh (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2015).
Akibat dari pengkhianatan Soekarno terhadap Aceh itulah kemudian meletusnya gerakan anti Indonesia yang dimotori Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh lewat wadah Darul  Islam/Tentera  Islam  Indonesia  (DI/TII)  dalam  tahun  1953.  Tujuan  utama perlawanan  Aceh  terhadap  Indonesia  tersebut  semata-mata  menuntut  janji  Soekarno yang dipungkiri dan untuk menegakkan syari’at Islam secara kaffah di Aceh. 5 Walaupun perjuangan  Aceh  tidak  sampai  ketujuan  waktu  itu,  namun  Indonesia  kehilangan  muka pada dunia internasional karena bersikap munafik terhadap Aceh.
Karena  sudah  terlanjur  sakit  hati  dengan  tipuan  Soekarno  dan  walaupun  tidak berhasil dalam perjuangan DI/TII, bangsa Aceh tetap menjaga digniy (harga diri) sebagai satu bangsa yang pernah sangat berjasa atas berdirinya Republik Indonesia (RI). Maka upaya  lanjutan  menebus  kegagalan  dalam  periode  DI/TII,  Hasan  Tiro  bangkit  dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dideklarasikan tanggal 4 Desember 1976 di Gunung ‘Alimun  kawasan  Tiro  Kabupaten  Pidie. 6 Gerakan  ini  mampu  membuat  RI  malu  di peringkat dunia internasional karena terbuka borok RI terhadap Aceh, dan kemudian RI terpaksa  menerima  tuntutan  GAM  untuk  ditengahi  oleh  organisasi  dunia  dalam  upaya penyelesaian dan perdamaian.
Hasil perdamaian antara GAM dengan  RI itulah kemudian wujud MoU Helsinky yang memicu kepada tuntutan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006  tentang Pemerintahan Aceh yang lebih terkenal  dengan UUPA.  Tiga pasal dalam  Bab  XVII  mengatur  tentang  syari’at  Islam  dan  pelaksanaannya,  untuk kesempurnaan  perangkat  yuridis  pelaksanaan  syari’at  Islam  di  Aceh  selengkapnya dihatur dalam qanun-qanun Aceh. Dua qanun mutakhir berkenaan dengan qanun Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Dengan adanya pengaturan implementasi syari’at Islam dalam UUPA untuk Aceh maka resmi dan legallah pemberlakuan syari’at Islam di bumi Iskandar Muda ini dan tidak dapat  diganggu  gugat  oleh  siapapun  karena  sudah  menjadi  bahagian  daripada  hukum positif di Indonesia. Kalau ada yang melanggar atau mengganggu pelaksanaannya maka dapat  terancam  dengan  hukuman  tertentu.  Begitulah  latarbelakang  eksistensi  dan riwayat singkat asal muasal wujud syari’at Islam untuk Aceh.

## B. Tolak Tarik Qanun Jinayah
Ketika Abdullah puteh menjadi gubernur Aceh November 2000 sampai dengan 19 Juli 2004). Pada waktu tersebut sejumlah Peraturan Daerah (Perda) dan Qanun-qanun berkaitan  pelaksanaan syari’at Islam  di  Aceh  seperti  qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  Nomor  12  Tahun  2003  tentang  khamar,  qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  maisir  (perjudian),  dan  qanun  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (mesum) berhasil
5 Ibrahimy, Teungku Muhammad Daud Beureu-Éh .
6 M. Isa Sulaiman, Aceh Merdeka, Ideologi, Kepemimpinan Dan Gerakan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000).
disahkan  sehingga  perlahan-lahan  Aceh  dapat  melaksanakan syari’at Islam  dengan muslihat.
Azwar Abubakar sebagai wakil gubernur yang ketika Abdullah Puteh ditangkap karena  terlilit  kasus  korupsi  menjadi  gubernur  Aceh  tidak  banyak  hal  yang  dapat dilakukan  untuk  memajukan  implementasi  syari’at  Islam  di  Aceh  karena  setelah  lima bulan  menjabat  gubernur  langsung  berhadapan  dengan  musibah  besar  gempa  dan tsunami 26 Desember 2004. Azwar terfokus dengan upaya pemulihan Aceh yang terpuruk dihantam gempa dan tsunami dahsyat. Ketika Mustafa Abubakar menjabat gubernur Aceh sejak 30 Desember 2005 sampai 8 Februari 2007 Aceh sudah mulai pulih dari kondisi tsunami,  ia  berganti  kesibukan  dengan  upaya  penyelesaian  damai  Aceh  antara  GAM dengan RI, menghantar Aceh ke Pemilihan kepala daerah langsung Desember 2006 dan pergantiannya  Februari  2007  sehingga  kepepet  waktu  juga  untuk  mengembangkan pelaksanaan syari’at Islam.
Ketika  Irwandi  Yusuf  menjadi  Gubernur  selanjutnya  yang  dilantik  bersama wakilnya  Muhammad  Nazar  pada  8  Februari  2007  oleh  Menteri  Dalam  Negeri Mohammad Ma’ruf di hadapan 67 anggota DPR Aceh. Pada tahun 2009 ia menggantikan propinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  menjadi  propinsi  Aceh.  Selama  memimpin  Aceh Irwandi  pernah  menolak  dan  tidak  mau  menandatangani  qanun  Aceh  tentang  Hukum Jinayat  dan  Hukum  Acara  Jinayat  yang  disahkan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh (DPRA) pada tanggal 14 September 2009 karena tertera hukuman rajam di dalamnya. Akibat sikap brutalnya maka Aceh rugi lima tahun tidak dapat mengaplikasikan hukum Islam karena tidak ada perangkut hukum sebagai pegangan dan pijakannya.
Sikap  brutal  Irwandi  tidak  mau  menandatangani  dua  qanun  tersebut melambangkan  betapa  ianya  tidak  senang  atau  benci  terhadap  hukum  Allah  sehingga merugikan Aceh dan bangsa Islam di Aceh. Sekiranya ia rela menandatanganinya pada waktu itu besar kemungkinan perjalana n implementasi syari’at Islam di Aceh sudah lebih jauh  dan  maju  aplikasinya  hari  ini.  Apa  hendak  dikata  sosok  Irwandi  yang  gamblang menggantungkan  diri  ke  dunia  Eropah  itu  tidak  ada  orang  yang  memperbaiki  sikap arrogannya. Para ulama, ilmuwan, cendekiawan, akademisi, dan tokoh masyarakat diam seribu  bahasa  terhadap  pembekuan  qanun  jinayat  dan  acara  jinayat  ketika  Irwandi menolaknya.
Hanya Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh yang berani menantang Irwandi dengan statemennya di harian Serambi Indonesia: kalau tidak mau teken qanun jinayah Irwandi mundur saja dari jabatan gubernur biar orang lain yang akan menekennya nanti. Tidak berakhir di situ kemudian Irwandi berulah lagi di media dengan pernyataannya: qanun di Aceh tidak boleh melanggar hukum nasional yang mengisyaratkan  agar  qanun  jinayat  dan  acara  jinayat  tersebut  jangan  disahkan  untuk Aceh.  Irwandi  Yusuf  memang  manusia  berani  luar  biasa  sehingga  Allahpun  berani dilawannya.
Ketika Tarmizi A. Karim menjabat gubernur Aceh antara periode Irwandi Yusuf dengan Zaini Abdullah 8 Februari 2012 sampai 25 Juni 2012 qanun jinayah yang tidak
diteken  Irwandi  dibahas  kembali  sehingga  tuntas.  Namun  sayang  seribu  kali  sayang bersamaan dengan tuntasnya revisi qanun tersebut berakhir pula masa jabatan Tarmizi sebagai penjabat Gubernur Aceh. Ketika Zaini Abdullah menjadi gubernur Aceh terhitung 25  Juni  2012  sampai  2017,  dalam  perjalanan  kepemimpinannya  sampai  tahun  2015 belum  ada  prihal  yang  memajukan  pelaksanaan syari’at Islam  di  Aceh.  Yang  menonjol dalam kepemimpinannya adalah berkelahi dengan wakil gubernur; Muzakkir Manaf, dua qanun  tersebut  berangsur  wujud  setelah  mendapatkan  tekanan  dari  berbagai  elemen masyarakat  terhadap  kepemimpinan  Zaini  Abdullah  yang  kemudian  disahkan  qanun acara jinayat tahun 2013 dan qanun jinayat pada tahun 2014.
Tersimpul  kesimpulan  di  kepala  rakyat  bahwa  para  pemimpin  Aceh  waktu  itu sangat berat untuk menuntaskan regulasi implementasi syari’at Islam di Aceh sehingga harus  terjadi  tarik  menarik  dengan  rakyat.  Berbagai  komponen  masyarakat  harus berjuang  keras  untuk  mewujudkan  dua  qanun  tersebut  sehingga  koalisi  ormas  Islam sempat  mendesak  gubernur  irwandi  dan  gubernur  Zaini,  kemudian  menggelar  tanda tangan  massal  di  sepanduk  besar  di  depan  masjid  raya  Baiturrahman,  dan  sejumlah gerakan lainnya dari komunitas yang berbeda.
Dalam pertemuan dengan utusan 33 ormas Islam Zaini Abdullah sebagai gubernur Aceh ketika itu berbicara dalam forum yang mendesaknya mengesahkan qanun jinayat dan acara jinayat di ruang tamu kantor gubernur Aceh Selasa 13 Februari 2013 terkesan mengelak dan menolak penuntasan  Qanun Jinayat  dan Acara Jinayat. 7 Sikap gubernur tersebut  melambangkan  kesamaan  pemikiran  dengan  gubernur  sebelumnya  Irwandi Yusuf yang tidak mau teken dua qanun tersebut. Walau bagaimanapun, berkat perjuangan keras semua elemen masyarakat Alhamdulillah qanun jinayat dan acara jinayat Aceh kini sudah  sah  lahir  dan  digunakan  di  Aceh  walaupun  dalam  kondisi  yang  masih  serba kekurangan.

## C. Islam, Aceh, dan Qanun Jinayah
Islam  merupakan  nama  kepada  satu  agama  yang  paling  akhir  diturunkan  Allah kepada hambaNya melalui Rasulullah SAW.  Allah mengisytiharkan Islam sebagai agama yang paling benar dan yang diakuiNya sampai hari ini, orang orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima dan mereka di akhirat nanti menjadi orang-orang yang rugi.  Firman  Allah  yang  artinya:  “Sesungguhnya  ag ama  (yang  diridhai)  di  sisi  Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang  pengetahuan  kepada  mereka,  karena  kedengkian  (yang  ada)  di  antara  mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab- Nya” (Ali Imran: 19). “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali - kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang- orang yang rugi” (Ali Imran: 85).
7 Serambi Indonesia, “Serambi Indonesia Rabu 14 Februari 2013.,” 2013 , n.d.
Secara bahasa, Islam berasal dari kata salima yang bermakna selamat dan sentosa, ketika dibentuk menjadi kata aslama mengandung makna memeliharakan dalam keadaan selamat, sentosa dan berserah diri, patuh, tunduk dan ta’at. Dari kata aslama terbentuk kata  Islam  yaitu aslama  yuslimu  Islaman yang  bermakna  sebagaimana  disebut  di  atas tadi. 8 Islam merupakan induknya hukum Islam yang bersinergi dan mengikat antara satu dengan  yang  lainnya.  Islam  tidak  boleh  dipisahkan  dengan  hukum  Islam  karena  asas utama sumber hukum Islam adalah kitab suci Islam (Al- Qur’an) dan hadis nabi sebagai kalam Rasulullah SAW. Karenanya berbeda kedudukan hukum Islam yang datangnya dari Allah  yang  konkrit  dan  lengkap  dengan  hukum  Eropa  yang  diciptakan  manusia  yang sifatnya sangat temporer dan dha’if.
Aceh  merupakan  satu  wilayah  yang  dari  dahulu  bangsanya  sangat  menyatu dengan Islam dan hukum Islam. Karenanya kalau berbicara Aceh maka tidak akan lepas dengan Islam karena Aceh memang identik dengan Islam. Karena Aceh identik dengan Islam  maka  tidak  dapat  dipisahkan  juga  antara  Aceh  dengan  hukum  Islam,  karena  itu layaklah Aceh berlaku syari’at Islam. Syari’at Islam di Aceh pula tidak dapat dipisahkan dengan qanun jinayat dan qanun acara jinayat sebagai sumber hukum materil dan hukum formil untuk kepentinga n implementasi syari’at Islam di Aceh.
Dua  qanun  terakhir  yang  mengatur  pelaksanaan  syari’at  Islam  di  Aceh  adalah qanun  nomor  6  Tahun  2014  tentang Hukum  Jinayat  dan  qanun  Nomor  7  Tahun  2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Qanun jinayat mengatur persoalan-persoalan berkenaan dengan hukuman yang berlaku terhadap pelanggaran qanun tersebut di Aceh dan qanun Acara Jinayat mengatur tentang tatacara pelaksanaan hukum yang terdapat dalam qanun jinayat. Dalam pantauan ilmu hukum qanun jinayat berada pada posisi hukum materil dan qanun acara jinayat masuk dalam kategori hukum formil. Sebagaimana kita ketahui tidak mungkin berjalan hukum di sesuatu wilayah di negeri ini tanpa adanya dua jenis hukum tersebut,  kalau  hanya  ada  hukum  materil  saja  tanpa  hukum  formil  maka  tatacara pelaksanaan hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan, demikian juga sebaliknya kalau hanya  ada  hukum  formil  saja  tanpa  hukum  materil  maka  tidak  ada  ketentuan  dan ketetapan hukum yang dapat dilaksanakan karena tidak ada materi hukumnya.
Pasal 13 ayat (2) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang; pelaku jarimah, jarimah  dan  ‘uqubat.  Jarimah  yang  dikafer  dalam  qanun  tersebut  meliputi;  khamar (minum arak), maisir (judi), khalwat (berduaan lelaki dengan perempuan di tempat sunyi yang bukan mahrim), ikhtilath (bercumbuan lelaki dengan perempuan yang bukan suami isteri),  zina,  pelecehan  seksual,  pemerkosaan,  qazaf  (menuduh  orang  berzina  tanpa menghadirkan  empat  orang  saksi  yang  melihat  langsung  amalan  zina),  liwath (homoseksual), dan musahaqah (lesbian).
Qanun  jinayat  tersebut  berlaku  untuk  setiap  ummat  Islam  yang  melakukan jarimah di Aceh, orang yang bukan beragama Islam melakukan jarimah di Aceh bersama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela kepada hukum
8 Abuddin Nata, Studi Islam Komprehensif (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
jinayat, setiap orang yang bukan muslim melakukan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP tetapi diatur dalam qanun ini, dan badan usaha yang menjalankan usaha di Aceh. Qanun ini  jauh  lebih  luas  mengatur  lingkup  pemberlakuannya  dibandingkan  dengan  qanun nomor  12,  13,  dan  14  tahun  2003  yang  mengatur  tentang  minum  khamar,  maisir  dan khlawat saja.
Hukuman  yang  ditetapkan  dalam  qanun  nomor  6  tersebutpun  lebih  berat  dan transparan dibandingkan dengan tiga qanun sebelumnya. Bagi peminum khamar qanun memberikan hukuman 40 kali cambuk, yang mengulangi jarimah khamar tetap dihukum 40 kali cambuk ditambah dengan jarimah ta’zir paling banyak 40 kali cambuk lagi atau denda paling banyak 400 gram emas murni atau penjara paling lama 40 bulan. Pelaku maisir dengan nilai taruhan atau keuntungan dua gram emas diancam hukuman 12 kali cambuk atau denda paling banyak 120 gram emas murni, atau penjara paling lama 12 bulan.
Orang  yang  melakukan  jarimah  khalwat  diancam  dengan ‘uqubah  ta’zir  paling banyak 10 kali cambuk, atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling  lama  10  bulan.  Dalam  pasal  25  disebutkan;  setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan jarimah ikhtilath diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 30 kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni, atau penjara paling lama 30 bulan. Sementara yang menyediakan fasilitas untuk orang melakukan ikhtilath dapat diancan ‘uqubat ta’zir dengan cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling banyak 45 bulan.
Pasal 33 menetapkan 100 kali cambuk terhadap orang yang melakukan jarimah zina,  setiap  orang  yang  mengulangi  perbuatan  zina  setelah  dicambuk  100  kali  dapat ditambah dengan jarimah ta’zir berupa denda palin g banyak 120 gram emas murni atau penjara  paling  banyak  12  bulan.  Pasal  46  mengatur  tentang  pelecehan  seksual,  bagi pelaku  jarimah  tersebut  diancam  hukuman  ta’zir  paling  banyak  45  kali  cambuk  atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan. Pasal 48 mengatur tentang pemerkosaan, yang melakukan jarimah tersebut diancam ‘uqubat ta’zir paling sedikit 125 kali cambuk, paling banyak 175 kali cambuk atau denda paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram mas murni, atau penjara paling singkat 125 bulan, dan paling lama 175  bulan.
Dalam pasal 57 ditetapkan bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan jarimah hudud berbentuk qazaf diancam dengan 80 kali cambuk. Yang mengulangi jarimah qazaf diancam dengan uqubat hu dud 80 kali cambuk dan dapat ditambah dengan ‘uqubat ta’zir denda paling banyak 400 gram emas murni, atau penjara paling lama 40 bulan. Pasal 63 mengatur  tentang  liwath,  yang  melakukan  jarimah  liwath  diancam  dengan  hukuman ta’zir paling banyak 100 kali cam buk atau denda paling banyak 1000 gram emas murni, atau penjara paling lama 100 bulan. Berkenaan dengan musahaqah (lesbian) diatur dalam pasal  64,  yang  melakukan  jarimah  musahaqah  diancam  dengan  ‘uqubat  ta’zir  paling banyak 100 kali cambuk, atau denda paling banyak 1000 gram emas murni, atau penjara
paling lama 100 bulan. Yang mengulangi perbuatan tersebut dicambuk dengan hukuman ta’zir 100 kali dan dapat ditambah dengan hukuman ta’zir denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan.
Demikian sepintas gambaran ketentuan qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 yang kini sedang  berlaku  di  bumi  Aceh.  Qanun  juga  mengatur  perkara-perkara  lain  seperti ketentuan penyedia fasilitas, penyimpanan barang larangan, pembeli dan seumpamanya, ganti  kerugian  juga  diatur  dalam  qanun  ini.  Sementara  berkenaan  dengan  prosedur pelaksanaan ‘uqubah sepenuhnya diatur dalam qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 sebagai qanun acara jinayat. Kepada seluruh ummat Islam terutama sekali bangsa Islam di Aceh diharapkan membaca dan mendalami kedua qanun Aceh tersebut untuk menjaga diri agar tidak terjebak dengan perbuatan yang dilarang agama dan diancam ‘uqubat oleh qanun tersebut.

## D. Kilas Balik Qanun Jinayat dan Implementasi Syari’ah
Soeharto sebagai presiden kedua RI diturunkan rakyat dalam gerakan reformasi tahun 1998, gemuruh demokrasi dan kebebasan bergerak bergema di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Setelah mengarungi perjalanan panjang, di era ini hukum Islam mulai menempati diri pada posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam, terutama pada Pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum.
Ini  menunjukkan  awal  reformasi  hukum  terjadi  di  Indonesia  berkaitan  dengan im plementasi syari’at Islam yang diawali oleh provinsi Aceh. Setahun setelah tumbangnya rezim  Orde  baru  pimpinan  Soeharto  lahirlah  undang-undang  Nomor  44  tahun  1999 tentang  Keistimewaan  Aceh  dalam  empat  bidang;  bidang  agama,  bidang  adat  istiadat, bidang  pendidikan  dan  bidang  peran  ulama  dalam  pemerintahan  Aceh.  Wujudnya undang- undang  tersebut  melahirkan  Dinas  Syari’at  Islam,  Majelis  Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), dan Majelis Pendidikan Aceh (MPD). Semua itu tidak  ada  di  provinsi-provinsi  lain  di  seluruh  Indonesia  kecuali  di  Aceh,  MPU  sama posisinya dengan MUI di tempat- tempat lain, tetapi Dinas Syari’at Islam, MAA, dan MPD sama  sekali  tidak  terdapat  di  provinsi  lain  karena  tidak  mendapat  keistimewaan  dari Indonesia seperti Aceh.
Secara  meraton  lahir  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  Tentang  otonomi khusus  untuk  Aceh  sebagai  Nanggroe  Aceh  Darussalam.  Setelah  damai  Gerakan  Aceh Merdeka  (GAM)  dengan  Republik  Indonesia  maka  lahir  pula  undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  yang  terkenal  dengan sebutan UUPA. Ketika UUPA lahir secara otomatis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Kemudian lahir pula undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Qanun Propinsi Nangroe  Aceh  Darussalam  tent ang  Pelaksanaan  Syari’at  Islam  Nomor  11  Tahun  2002. Seterusnya  lahir  banyak  qanun  yang  merupakan  keharusan  mengikut  rentak  undang- undang yang sudah disahkan sebelumnya. Dengan demikian, di era reformasi, terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di  Indonesia.  Kita  dapat  melakukan  langkah-langkah  pembaruan,  dan  bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam, untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum nasional kita. Kalau semua undang-undang disertai qanun-qanun yang lahir untuk Aceh tersebut dapat dijalankan dengan baik, bersahaja, serius dan ikhlas oleh para penguasa Aceh maka Aceh akan berwarna Islam dan tidak lagi berwarna Pancasila yang nasionalis, sekularis, pluralis dan liberalis seperti pada zaman lampau.
Selama masa reformasi Aceh telah dipimpin oleh beberapa orang gubernur, yaitu; Abdullah  Puteh,  Azwar  Abu  Bakar,  Ramli  Ridwan,  Mustafa  Abubakar,  Irwandi  Yusuf, Tarmizi Karim, Zaini Abdullah, Irwandi Yusuf lagi dan Nova Iriansyah. Dari delapan orang gubernur tersebut yang banyak menghasilkan nuansa syar c i hanya masa Abdullah Puteh. Bersama dengan kepala Dinas Syari c at Islam Alyasak Abu Bakar. Masa Abdullah Puteh banyak  melahirkan  qanun,  peraturan-peraturan  dan  instruksi-instruksi  gubernur tentang pelaksanaan syari c at Islam di Aceh. 9 Sementara masa Irwandi Yusuf mengalami kegagalan yang sangat fatal implementasi syari c at Islam di Aceh karena ia menolak dan tidak mau menandatangani qanun jinayat dan qanun acara jinayat yang sudah disahkan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA)  tanggal  14  September  2009.  Qanun  tersebut kembali  cair  dan  dibahas  ulang  ketika  Tarmizi  karim  menjabat  gubernur  Aceh  dalam beberapa bulan saja, setelah tuntas dibahas iapun berakhir tugasnya dan dilanjutkan oleh gubernur Zaini Abdullah. Waktu itu 33 ormas Islam pada hari Selasa 13 Februari 2013 bersilaturrahmi  dengan  gubernur  meminta  agar  menyegerakan  pengesahan  qanun jinayat dan qanun acara jinayat, tetapi sang gubernur membelit-belitkan bicara dengan utusan  ormas  Islam  tersebut  yang  sangat  terkesan  mengelak  untuk  tidak mengesahkannya bersama DPRA, dan utusan-utusan ormas Islam kecewa dengan sikap gubernur tersebut. 10
Dalam pertemuan antara 33 ormas Islam dengan gubernur Zaini Abdullah tersebut semua utusan ormas merasa sangat kecewa karena gubernur berbicara sangat panjang dan sangat mengawang-awang sehingga keluar dari substansi pertemuan. Inti pertemuan sebenarnya  para  utusan  ormas  Islam  mau  tau  kapan  gubernur  mengesahkan  qanun jinayat dan qanun acara jinayat yang sudah difinalkan konsepnya oleh pejabat gubernur Tarmizi Karim. Akan tetapi gubernur Zaini Abdullah hari itu malah mencoba membawa mereka ke alam mayapada dan alam mayapana yang tidak ada keputusan dan kesimpulan sampai  selesainya  pertemuan.  Pada  hari  itu  gubernur  Zaini  Abdullah  berjanji  akan
9 Wawancara dengan Ibnu Sakdan, Kepala Kantor Kemenag Aceh, Banda Aceh, Ahad; 13 Oktober 2013.
10 Indonesia, “Serambi Indonesia Rabu 14 Februari 2013.”
membuat pertemuan besar seluruh komponen masyarakat Aceh untuk menetapkan masa pemberlakuan dua qanun tersebut, ketika Ketua Umum Dewan   Aceh (Hasanuddin Yusuf Adan) menanyakan waktu konkrit untuk pertemuan tersebut, gubernur menjawab: “ bèk neupuduek rincông bak ulèi lon hanjeuet lon seumiké ” (jangan letakkan rencong di kepala saya, tidak bisa  saya berpikir). Setelah itu pertemuan selesai tanpa hasil dan para utusan ormas-ormas Islam seperti utusan Dewan Dakwah Aceh, Muhammadiyah Aceh, Nahdatul Ulama  Aceh,  Al-Wasliyah  Aceh,  Hizbuttahrir  Aceh,  Front  Pembela  Islam  Aceh,  Pelajar Islam  Indonesia  Aceh,  Himpunan  Mahasiswa  Islam  Aceh,  Kesatuan  Aksi  Mahasiswa Muslim Indonesia Aceh, dan lain-lain pulang tanpa membawa hasil apa-apa.
Di antara poin bicara gubernur tersebut adalah; kenapa wali nanggroe Hasan Tiro tidak  membubuhi  kata  Islam  pada  ASNLF  (Aceh  Sumatera  National  Liberation  Front), sebetulnya bisa dipakai singkatan ASILF (Aceh Sumatera Islamic Liberation Front), tetapi Wali Nanggroe tidak membubuhi Islam di sana agar mendapat bantuan dari luar negeri khususnya dari PBB. Perjuangan kita dahulu untuk mendirikan Negara Aceh dan dibantu oleh Negara-negara luar seperti Amerika dan Negara-negara Eropah.
Selain  itu  gubernur  Zaini  juga  menceritakan  sejarah  Aceh  dari  awal  terjadinya pembentukan  Gerakan  Aceh  Merdeka  sampai  masa  pertemuan  ntersebut.  Dikisahkan juga orang-orang yang terlibat dalam perjuangan periode awal, perjuangan dalam hutan dan perjuangan di luar negeri sehingga terjadinya perdamaian dengan Indonesia. Ia juga sempat  menyinggung  prilaku  orang-orang  yang  menamakan  dirinya  ulama  tetapi tugasnya mencari bantuan dengan membawa proposal kesana sini di merata kantor di Aceh dengan tidak transparan.
Semua kisah gubernur pada hari itu tidak relevan dengan keinginan para utusan 33 ormas Islam yang sudah sangat lama menunggu gubernur sebelum terjadi pertemuan sehingga dalam menanggapi bicara gubernur tersebut sebahagian peserta sudah marah dan  sedikit  emosi  khususnya  para  pemuda.  Karena  gubernur  berjanji  akan  membuat rapat lengkap dengan tokoh-tokoh dan ulama-ulama Aceh untuk membahas penegakan syari c at Islam di Aceh sebagaimana dimintakan para utusan ormas Islam tersebut, maka para  peserta  menanyakan  secara  konkrit  kapan  waktunya,  gubernur  menjawab: bèk neupuduek  rincông  bak  ulèi  lôn  meunyö  lagèi  nyän  cara  hanjeuet  lôn  seumiké (jangan letakkan rencong di kepala saya, kalau begitu caranya saya tidak bisa berpikir).
Mendengar  jawaban  seperti  itu  semua  peserta  geleng-geleng  kepala  dan menerima  hasil  yang  sangat  amat  hampa  dari  seorang  gubernur  yang  lama  tinggai  di Eropa. Dalam pertemuan tersebut ikut serta kepala dinas syar i’at Islam Prof. Syahrizal Abbas, kepala biro humas Nurdin F. Joes, anggota DPRA Abdullah Saleh, Asisten III Dr. Iskandar  A.  Gani  dan  Kepala  biro  hukum,  semua  mereka  sudah  brifing  lama  sebelum bertemu  dengan  wakil-wakil  ormas  Islam  sehingga  dalam  pembicaraannya  semua mereka saling mendukung gubernur untuk tidak mengesahkan qanun jinayah dan acara jinayah termasuk kepala dinas syari c at Islam yang senonoh dengan gubernur.
Padahal  di  awal  terbentuknya  Dinas  Syari c at  Islam,  para  pegawai  di  kantor tersebut  sangat  antusias  dalam  bekerja  sehingga  dalam  waktu  dekat  dapat
mendistribusikan  program  kerja  dan  berbagai  bantuan  kepada  masyarakat  di  seluruh Aceh. Tahun 2002 lahir da’i perbatasan, PMMS, bantuan modal usaha kepada majlis ta’lim seluruh  Aceh,  membangun  Islamic  Center  di  Jalan  Soekarno-Hatta,  karena  terkendala kemudian diserahkan kepada PU Panca Marga yang diwakili Mawardi Nurdin. Tahun itu juga  Dinas  Syari’at  Islam  Aceh  mendistribusikan  sarana -sarana  ibadah  seperti  ambal, sajadah,  mikrofon,  jam  dinding  kepada  masjid-masjid,  meunasah-meunasah  seluruh Aceh,  juga  melatih  camat-camat,  imum  masjid,  kakuakec  sampai  tahun  2004.  UPTD Dakwah tahun 2005-2006 menangani barak pengungsi di merata tempat di Banda Aceh dan Aceh Besar.
L emahnya  pemahaman  dan  komitmen  syari’ah dari  pihak  penguasa  dari  dulu hingga  kini,  maka  sampai  hari  ini  hukum  jinayah  dan  acara  jinayah  belum  maksimal berlaku, akibatnya pelaku kejahatan yang melanggar syari’ah di Aceh belum bisa diproses hukum  secara  maksimal.  Ia  juga  tidak  bisa  diproses  karena  tidak  dianggarkan  biaya secukupnya. Jadi setelah lemah dalam bidang regulasi, pelaksanaan syari’at Islam di Aceh lemah lagi dalam penetapan anggaran biaya operasional untuk keperluan itu. 11
Sa at  ini  pelaksanaan  syari’at  Islam  di  Aceh  berada  pada  titik  ya ng  sangat memprihatinkan.  Sudah  lebih  20  tahun  ia  diimplementasikan  tetapi  pelaku  mak ṣ iat, pelaku kezaliman dan pelanggaran lainnya masih terus merajalela mulai dari ibu kota Banda Aceh sampai ke perkotaan dan perkampungan rawan ‘aqidah di kabupaten Aceh Tamiang,  Aceh  Tenggara,  Aceh  Singkil,  Kabupaten  Simeulu  dan  Kota  Subulussalam. Muslim  Aceh  yang  tidak  shalat  sangat  banyak,  mereka  yang  berzina,  minum  khamar, membunuh dan seumpamanya tidak kurang jumlahnya, sampai kepada para muallaf yang setelah  memeluk  agama  Islam  tidak  ada  yang  mengajar  mereka  tentang  penguatan aqidah, penguatan ibadah, penguatan akhlak dan penguatan sumber ekonomi keluarga, sehingga mereka terlantar dari sentuhan ilmu pengetahuan Islam.
Kondisi  semisal  itu  terkesan  terus  saja  dibiarkan  oleh  para  penguasa  negara, dibiarkan oleh ummat Islam lainnya sehingga tidak kurang para muallaf yang kembali menjadi  kafir.  Menurut  mereka  berada  dalam  Islam  tidak  beda  dengan  berada  dalam agama  asal,  kalau  demikian  maka  untuk  apa  harus  pindah  ke  agama  Islam,  toh  kalau dalam agama asal ia miskin dalam Islam juga miskin. Kalau dalam agama  asal ia tidak berilmu dalam Islam juga tidak berilmu, kalau dalam agama asal ia tidak ada yang peduli maka dalam agama Islam juga tidak ada yang peduli. Maka kenapa harus masuk Islam yang membuat berpisah dengan anggota keluarga, kan lebih baik dalam agama asal saja bisa utuh dengan anggota keluarga.
Kesimpulan semacam itu muncul dari para muallaf karena mereka tidak paham esensi  azasi  tentang  kebenaran  agama  Islam  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat  kelak. Ketidak pahaman tersebut dikarenakan ummat Islam yang tidak mau mengajar mereka sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW dan para shahabat dahulu kala terhadap para muallaf. Sekali lagi syari c at Islam memerintahkan para penguasa untuk menghirau
11 Wawancara dengan Said Azhar, Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh, Banda Aceh, Sabtu; 12 Oktober 2013.
dan  mempedulikan  kaum  muallaf  secara  maksimal  dan  optimal  baik  dalam  bidang pengetahuan maupun dalam bidang maal.
Semenjak periode awal lagi syari c at Islam sudah menyatu dengan pemerintahan di Aceh,  baik  pada  masa  Kerajaan  Aceh  Darussalam  maupun  sebelumnya  ketika  masih merupakan kerajaan-kerajaan kecil seperti Kerajaan Peureulak, Samudera Pasèi, Beunua, Linggé,  Pedir,  Kerajaan  Daya  dan  sebagainya.  Pada  masa  itu  penguasa  kerajaan memerangi penjajah Portugis karena didominasi oleh keyakinan Islam yang Hukum Islam itu dipraktikkan dalam kerajaannya.
Pada masa Kerajaan Aceh Darussalam  sebagaimana yang telah kita singgung di atas tadi bahwa kerajaan menetapkan sumber hukumnya adalah Al- Qur’an, Al -Sunnah, Ijma’  dan  Qiyas.  Dengan  demikian  tidaklah  keliru  kalau  Sultan  Al -Qahhar  mengqi ṣ a ṣ puteranya yang suka membunuh dan Iskandar Muda merajam puteranya karena terlanjur berzina sebagaimana yang telah kita terangkan di belakang. Selain menjalankan Hukum Islam keduanya juga sangat komit dengan adat istiadat Aceh yang sudah menyatu dengan Hukum Islam. Ketika para pembesar negeri melantunkan aksi protes terhadap eksekusi Meurah Pupôk, Iskandar Muda berucap: Maté aneuk meupat jeurat, gadoih adat pat tajak mita (mati anak ada kuburannya, hilang hukum adat kemana hendak dicari).
Ketika  Aceh  dipimpin  oleh  para  ulama  dari  kalangan  Persatuan  Ulama  Seluruh Aceh  (PUSA),  nuansa  syari’at  Islam  bergema  di  seluruh  pelosok  tanah  Aceh.  Gerakan dakwah yang dimotori kaum ulama pembaharu tersebut menembusi sampai ke pelosok- pelosok  gampông  dan  kota.  Suasana  meriah  nampak  di  masjid-masjid,  meunasah- meunasah,  dan  tempat-tempat  pengajian  di  rumah-rumah  teungku  dan  masyarakat. Suasana  semacam  itu  tidak  bertahan  lama  karena  mendapatkan  tantangan  dari  pihak Indonesia  yang  tidak  senang  Aceh  berjalan  syari’at  Islam.  Sehingga  para  penguasa  di Jakarkta menyusun strategi untuk menghancurkan kepemimpinan para ulama PUSA.
Dalam  rentang  waktu  yang  lumayan  panjang  akhirnya  Jakarta  berhasil menumbangkan  rezim  Islam  berbasis  PUSA  di  Aceh  dan  digantikannya  dengan  rezim sekuler  yang  sesuai  dengan  selera  mereka.  Walhasil,  para  tokoh  PUSA  kemudian bergabung  dengan  Gerakan  DI/TII  selama  lebih  sembilan  tahun  menetap  di  gunung. 12 Ketika terjadi perdamaian Aceh kembali dikuasai oleh rezim sekuler dari Jakarta. Dengan demikian  syari’at  Islampun  kembali  ngaur  dan  tidak  menentu  selama  berpuluh -puluh tahun lamanya sampai kepada pemberian undang-undang nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh dalam bidang Agama Islam, bidang Adat Istiadat, bidang Pendidikan dan bidang Peran ulama dalam pemerintahan Aceh.
Ketika Aceh menjadi bahagian daripada Republik Indonesia, syari’at Islam hanya pernah jaya dalam waktu singkat di Aceh pada zaman pemerintahan ulama PUSA. Setelah itu Aceh terus menerus mendapatkan diskriminasi syari’ah dari satu ke lain rezim yang berkuasa di Jakarta. Padahal hampir semua pecandu sejarah tahu bahwa mereka yang berkuasa di negeri ini dapat duduk di kursi empuk di Jakarta karena hasil perjuangan dan
12 Nazaruddin Syamsuddin, Pemberontakan Kaum Republik, Kasus Darul Islam Aceh (Jakarta: Grafiti, 1990).
jihad fi sabilillah bangsa Aceh memerangi Belanda yang sudah menguasai kembali wilayah Indonesia  kecuali  Aceh.  Hampir  semua  mereka  sudah  lupa  atau  tidak  pernah  mau membaca  sejarah  yang  sebenarnya.  Maka  akibatnya  mereka  benci  kepada  Aceh  kalau menjalankan syari’at Islam.
Pasca  pe riode  PUSA  syari’at  Islam  di  Aceh  hanya  dijadikan lip  stip saja  untuk meninabobokan bangsa Aceh agar terlena dengan ayunan yang mengasyikkan. Kondisi seumpama itu berlanjut sehingga tahun 1999 ketika disahkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas tadi. Terdapat banyak kendala dalam  pelaksanaan syari’at  Islam di  Aceh ke tika berhadapan dengan perlakuan politik lokal  di  Aceh.  Kendala  yang  paling  mengkristal  adalah  ketika  masing-masing  anggota partai politik yang duduk di DPRA semuanya memikirkan dan berbuat untuk kemajuan partainya semata dan tidak berbuat untuk menjalanka n serta memajukan syari’at Islam di Aceh. Kita pahami bahwa segala regulasi yang diperlukan dalam implementasi syari’at Islam di Aceh adalah harus diproduksi oleh lembaga legislatif Aceh bersama perangkat- perangkatnya.  Ketika  lembaga  tersebut  tidak  lagi  memberi  perhatian  penuh  terhadap aplikasi sejumlah undang- undang yang menyangkut dengan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh maka luntur dan loyolah implementasi syari’at Islam di bumi Aceh.
Secara regulasi, politik/siyasah tidak diatur dalam peraturan di Aceh, ini menjadi kekurangan  besar  karena  yang  diatur  saja  seperti  pidana/jinayah  tidak  sepenuhnya berjalan,  apalagi  yang  tidak  diatur  sudah  tentu  tidak  mungkin  jalan.  Karena  tidak  ada ketentuan khusus cara berpolitik dalam Islam maka perlu adanya pengaturan yang sesuai dengan Islam berkaitan dengan siyasah agar singkron dan sinergi dengan implementasi syari’at Islam di Aceh. Mandeknya implementasi syari’at Islam karena tidak ada keinginan dari  masing-masing  pihak  terkait  untuk  menjalankannya  di  Aceh.  Secara  aturan pelaksanaannya  masih  lemah  di  samping  tidak  ada  ketentuan  politik  sendiri  yang mengatur pelaksanaan syari’at Islam dalam bidang politik.
Awalnya penetapan aparatur pelaksana (muhtasib) tidak dibentuk dalam qanun, karenanya tugas muhtasib menjadi mengawang-ngawang saja. Itu semua akibat tidak ada komitmen politik untuk menjalankan syari’at Islam dari pihak eksekutif (gubernur) dan legislatif (DPRA) juga pihak terkait lainnya. Tambah lagi dengan akibat dari itu semua maka berpengaruh sekali kepada penet apan anggaran untuk menjalankan syari’at Islam di Aceh secara keseluruhan. 13
Syari’at Islam di Aceh merupakan salah satu upaya peredaman konflik di antara GAM dengan RI, karenanya ketika ia sudah resmi berlaku wajib dijalankan oleh rakyat Aceh  terutama  para  penguasa  Aceh.  Penguasa  Aceh  yang  mengarahkan  rakyat  untuk menjalankan syari’at Islam bukannya penguasa berpolitik dengan syari’at Islam dengan dalih  macam-macam,  seperti  tidak  masuk  investor  asing  ke  Aceh,  kalau  kita  jalankan syari’at Islam di sini, tidak dibantu oleh orang Eropah, kalau berjalan syari’at Islam di
13 Wawancara dengan Said Azhar, Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh, Banda Aceh, Sabtu; 12 Oktober 2013.
Aceh susah memenangkan partai politik secara lokal di Aceh dan seumpamanya. 14 Itu semua merupakan pemikiran rancu dan keliru yang tidak boleh ada pada para pemimpin dan rakyat Aceh secara keseluruhan. Yang mesti ada pada bangsa Aceh adalah komitmen yang  istiqamah  untuk  menjalankan  syari’at  Islam  di  Aceh  secara  menyeluruh  dan komprehensif.
Bangsa  Aceh  harus  yakin  seyakin-yakinnya  bahwa  Allah  Maha  pemberi  rizki kepada seluruh hambanya  dan Allah  Maha pemberi bantuan kepada semua  hambanya termasuk bantuan yang tidak mampu diberikan oleh manusia kepada manusia lainnya. Dengan demikian tidak perlu ada pemikiran orang Aceh yang menyatakan tidak boleh menjalankan syari’at Islam di Aceh takut tidak mend apatkan bantuan dari Eropah dan Amerika.  Keliru  kalau  orang  Aceh  menghambat  pengesahan  qanun  jinayat  dan  qanun acara jinayat karena takut tidak masuk investor asing ke Aceh. Kalau demikian pikiran orang Aceh berarti orang Aceh sudah mengutamakan Eropah dan Amerika daripada Allah, dan kalau demikian adanya maka pantas Allah sebagai pencipta semua manusia dan alam raya ini marah kepada bangsa Aceh. Sebagai hamba Allah semua kita harus tunduk patuh kepada Allah, takut juga kepada Allah bukan kepada Amerika dan Eropah. Yang demikian itu pikiran rusak, kuno, kolot, dan membahayakan kepada ‘aqidah dan tauhid bangsa Aceh sendiri, mudah-mudahan tidak ada lagi seorangpun anak bangsa Aceh yang lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah.
Kepedulian partai polit ik terhadap syari’at Islam di Aceh sangat kurang, mereka tidak nyambung dengan syari’at Islam, terkadang ngomongnya syari’at Islam menjelang pemilu  saja,  selepas  pemilu  jangankan  menjalankannya  ngomongpun  tidak  ada  lagi. Dalam pidato-pidato para pimpinan Aceh di kantor-kantor, di lapangan, di perayaan hari- hari  besar  Islam  ngomong  syari’at  Islam,  tetapi  implementasinya  di  lapangan  tidak dijalankan  bersama  bawahannya,  dan  diapun  diam  saja  tidak  menyuruh  bawahannya melaksanakan syari’at Islam di Aceh. Selain itu, para kepala dinas di seluruh Aceh tidak menyatu pikiran dan kegiatan untuk menjalankan syari’at Islam.
Keberadaan syari’at Islam di Aceh semakin hari semakin menurun, sosialisasi yang diadakan pihak dinas tidak pernah berjalan semestinya. Sosialisasi qanun-qanun bidang hukum belum merata keseluruh Aceh sampai hari ini. Kelemahan implementasi syari’at Islam  di  Aceh  karena  kurang  anggota  pelaksana  di  dinas  syari’at  Islam  baik  provinsi maupun kabupaten/kota. Ajakan, usulan dan perintah kepala dinas syari c at Islam tidak dihiraukan  serius  oleh  bawahannya.  Perpindahan  lembaga  Wilayatul  Hisbah  (WH) kebawah  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  dapat  melemahkan  implementasi syari’at Islam di Aceh. Kabupaten/Kota lemah dalam menjalankan syari’at Islam selama ini kecuali Kota Langsa, Lhokseumawe dan Banda Aceh yang Nampak lebih agresif dan implementatif. Kondisi seumpama itu terjadi lebih dikarenakan oleh unsur politik lokal di Aceh yang dilandasi oleh kepentingan personal, kepentingan kaum, kelompok maupun golo ngan sehingga berimbas kepada macetnya implementasi syari’at Islam di Aceh.
14 Wawancara dengan Imam Suja’, mantan Ketua Umum Pengurus Wilayah Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, Jum’at; 11 Oktober 2013.
Di  antara  contoh  konkrit  imbas  kepentingan  tersebut  yang  menyebabkan mandeknya implementasi hukum Islam di Aceh adalah; terjadi teror orang-orang jahil terhadap kepala dinas agar proyek tertentu diberikan kepada orang jahil tersebut. Ia juga wujud  dalam  bidang  lain  seperti  adanya  memo  dari  pejabat  dan  pimpinan  yang  lebih tinggi kepada kepala dinas agar proyek tertentu diarahkan kepada kroni atau kelompok pimpinan tersebut. Ada juga yang berbentuk tawar menawar jabatan kepala dinas dengan pimpinan  lebih  tinggi  sehingga  kepala  dinas  tersebut  tunduk  patuh  kepada  pimpinan ketika ia menjadi kepala dinas sehingga sang kepala dinas tidak bisa buat apa-apa kecuali apa yang diperintahkan pimpinannya. Masih banyak model-model lain dari praktik keliru yang terjadi dalam pemerintahan Aceh selama ini sehingga sulit sekali dapat diselaraskan amalan para penguasa Aceh sejurus dengan syari’at Islam.
DPRA dan Gubernur Aceh tidak pernah serius menjalankan syari’at Islam di Aceh (masa Irwandi Yusuf jadi gubernur Aceh, ia  tidak mau teken qanun jinayah  dan acara jinayah  yang  sudah  disahkan  DPRA  14  September  2009.  Masa  Zaini  Abdullah  jadi gubernur  dia  langsung  yang  tidak  mau  mengesahkan  qanun  tersebut  secepatnya  yang sudah direvisi oleh pejabat gubernur Tarmizi Karim sebelumnya. DPRA yang didominasi Partai Aceh (PA) tidak mau membahas ulang qanun tersebut sampai sampai waktu yang berkepanjangan, hanya qanun acara jinayat yang sudah duluan rampung, tetapi qanun jinayat yang menjadi hukum materil terkesan dipeti eskan pada waktu itu. Selain dari itu, kegiatan di dinas syari c at Islam tidak sepenuh hati dikerjakan, sering kegiatan-kegiatan dijadikan proyek oleh pegawai  di dinas tersebut, seperti kegiatan  pelatihan tujuh hari dijadikan  lima  hari,  sosialisasi  syari c at  Islam  tiga  hari  dijadikan  dua  hari  dan seumpamanya. 15
Problematika  dan  kendala  implementasi  syari c at  Islam  di  Aceh  adalah  pihak penguasa  negara  Indonesia  yang  tidak  menyenangi  Islam,  buktinya  tidak  pernah  ada dukungan dan prakarsa dari mereka untuk memajukan syari c at Islam di Aceh. Kalau air keruh di hulu maka di muara akan keruh juga. Indonesia bukan Negara Islam dan bagi yang menjalankan syari c at Islam dengan sempurna dianggap gerakan fundamentalis dan teroris, makanya ummat Islam di Acehpun terpengaruh dengan issu tersebut. Penguasa di Acehpun tidak ingin syari c at Islam berjalan dengan sempurna di Aceh karena dianggap payah berkomunikasi dengan pihak Indonesia dan luar negeri kalau syari c at Islam kaffah sudah berlaku di Aceh. Para pengusaha di Aceh juga tidak suka berjalan syari c at Islam secara kaffah di Aceh sebab akan terkendala bagi kebiasaan buruk mereka seperti suap, sogok, korupsi dan seumpamanya. 16
Keadaan semacam itu tidak dapat diprediksikan kapan akan berakhir, seandainya ia berakhir dari satu generasi selalu diteruskan oleh generasi yang lain karena proses penurunan sistimatika kerja sudah turun temurun selama puluhan tahun. Apalagi kalau
15 Wawancara dengan Abdullah Ahmad, mantan kepala bidang UPTD dakwah Dinas Syari’at Islam Aceh, Banda Aceh, Selasa 8 Oktober 2013.
16 Wawancara  dengan  Amir  Hamzah,  mantan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA), Banda Aceh, Ahad 13 Oktober 2013.
sistem  kerja  sebahagian  partai  politik  yang  menghalalkan  cara  untuk  memenangkan partainya  dari  satu  pemilihan  umum  ke  pemilihan  umum  lainnya.  Siapa  saja  yang berkuasa di Aceh sudah terbukti demikian. Ketika rezim Orde Baru memimpin Indonesia, Aceh  turut  larut  dalam  ke ḍ alimannya,  apabila  Partai  Aceh  (PA)  yang  para  anggotanya terdiri dari mantan-mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka dominan di Aceh pasca damai dengan  RI  15  Agustus  2005,  merekapun  ikut  mewarisi  semua  prilaku  dan  kebiasaan- kebiasaan rezim Orba tersebut.
Pelaksanaan syari c at Islam di Aceh ubé dhôi sagai (hanya sebesar serpihan debu saja) apabila dibandingkan dengan konsep syari c at yang bagitu komprehansif dan kaffah. Jadi apa yang sudah dilakukan dan berlaku di Aceh sa’at ini belum dapat diukur dengan nilai prosentase normal karena sangat amat minim nilainya. Orang Aceh pada dasarnya pandai  menuntut  seperti  berperang  meminta  keadilan,  meminta  syari ’ at  Islam  dan mengelola  wilayah  sendiri,  ketika  diberikan  Jakarta  seperti  hari  ini  tidak  pandai mengurus sehingga syari c at Islam terkapar lagi. 17 Semua itu terjadi karena peran partai politik,  peran  politikus  dan  pihak-pihak  terkait  lainnya  tidak  mengarah  kepada  usaha memajukan syari c at Islam di Aceh.
Perjalanan syari c at Islam dalam pergumulan politik di Aceh masih pada tataran simbul- simbul  saja  seperti  tutup  kedai  hari  Jum’at,  menulis  tulisan  jawi  di  kantor  dan kedai, buat qanun-qanun ringan seperti khalwat, maisir/judi dan khamar. Pada masa awal deklarasi syari c at Islam untuk Aceh zaman gubernur Abdullah Puteh sangat bersemangat untuk buat qanun, instruksi gubernur, buka kantor dinas syari c at Islam dan lainnya, tetapi setelah  berganti  gubernur  kembali  senyap.  Pada  masa  Abdullah  Puteh  didukung  oleh kesungguhan  kepala  dinas  syari c at  Islam  (Alyasa’  Abubakar)  dan  ketua  DPRA (Muhammad Yus), sekarang hanya tinggal kesungguhan kepala dinas syari c at Islam saja untuk memajukan dan menjalankan secara serius syari c at Islam di Aceh.
Syari c at Islam di Aceh merupakan salah satu upaya peredaman konflik antara GAM dengan RI, ia penuh dengan nuansa politis baik politik lokal Aceh maupun politik nasional Indonesia, karenanya ketika ia sudah resmi berlaku di Aceh wajib dijalankan oleh rakyat Aceh  terutama  para  penguasa  Aceh.  Penguasa  Aceh  yang  mengarahkan  rakyat  untuk menjalankan syari c at Islam bukannya penguasa berpolitik dengan syari c at Islam dengan dalih  macam-macam,  seperti  tidak  masuk  investor  asing  ke  Aceh,  kalau  kita  jalankan syari c at Islam di Aceh tidak dibantu oleh orang Eropah dan semisalnya. Semua itu sikap, prilaku, dan rasa pengecut yang tidak boleh ada pada diri bangsa Aceh yang dari endatu dahulu kala sudah cinta dan mencintai Islam dan syari c at Islam.
Perjalanan  syari c at  Islam  dalam  pergumulan  siyasi  (lokal  dan  nasional)  adalah; partai-partai  politik  tidak  mau  menjalankan  syari c at  Islam  di  Aceh  karena  terkendala kepada kader-kader mereka yang banyak tidak bisa baca Al- Qur’an. Partai nasional dan partai lokal tidak berupaya untuk menjalankan syari c at Islam, mereka sibuk dengan MoU Helsinki  bukan  dengan  syari c at  Islam.  Terkesan  mereka  tidak  tau  pesan-pesan  Islam
17 Wawancara dengan Badruzzaman Ismail, Kepala Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, Selasa 8 Oktober 2013.
dalam berpolitik sehingga rela meninggalkan syari c at Islam milik Allah secara gamblang dan mengamalkan hukum buatan manusia secara transparan. Prilaku semacam itu sudah sangat menggejala di Aceh dalam periode ini, khususnya setelah damai GAM dengan RI, sebahagian  mereka  terlalu  condong  kepada  non  muslim  dan  malah  mereka menggantungkan harapan kepadanya bukan kepada Allah. Sikap semacam ini dekat sekali dengan amalan syirik, na’uzubillahi min zalik .
Unsur  politis  yang  membuat  syari’at  Islam  tidak  lancar  di  Aceh  adalah  lebih dikarenakan oleh pihak eksekutif dan legislatif yang mempolitisir syari c at Islam di Aceh, mereka  tidak  mau  mengesahkan  qanun  jinayah  dan  acara  jinayah  tepat  waktu  malah terkesan diperlambat-lambat. Malah qanun-qanun lain yang tidak terlalu  prinsipil dan penting itu duluan yang disahkan. Akibatnya Aceh terpuruk dalam korupsi, intimidasi, hancur  silaturrahmi,  dan  hilang  ukhuwwah  sesama  bangsa  sendiri.  Terjadi  konflik sesama Aceh dalam lembaga legislatif Aceh karena para anggota DPRA yang didominasi Partai  Aceh  (PA)  tidak  mau  mengedepankan  syari c at  Islam,  mereka  brutal  dengan kepentingan partai, kaum dan golongan. Politisi PA jauh dari implementasi syari c at Islam dan  mereka  seperti  tidak  tau  apa  itu  syari c at  Islam.  Akibat  konflik  internal  dapat menghancurkan syari c at Islam di Aceh, mantan kombatan masih saja berperangai musim konflik, kalau dulu berperang dengan bedil sekarang berperang dengan teror terhadap pihak selain mereka. Oleh karena itu, untuk Aceh, syari c at Islam harus ditegakkan oleh penguasa  bukannya  rakyat  biasa,  penguasa  yang  punya  amanah  dan  fasilitas  untuk menjajalankan syari c at Islam di Aceh sementara rakyat hanyalah pengikut penguasa. 18 Lemahnya pemahaman dan komitmen syari c ah dari pihak penguasa di Aceh, maka sampai hari ini kandungan qanun jinayah dan acara jinayah belum dilaksanakan secara maksimal,  akibatnya  pelaku  kejahatan  yang  melanggar  syari’at  di  Aceh  belum  bisa ditahan polisi/jaksa. Ia juga tidak bisa diproses karena tidak dianggarkan biaya. Pihak partai politik di Aceh tidak ada platform dan tidak fokus terhadap s yari’at Islam maka mereka  tidak  peduli  terhadap  syari’at  Islam  dan  tidak  dijadikan  program  kerja  utama mereka. Dari tujuh orang gubernur semenjak diisytiharkan Aceh berlaku syari c at Islam (Abdullah  Puteh,  Azwar  Abubakar,  Mustafa  Abubakar,  Ramli  Ridwan  Irwandi  Yusuf, Tarmizi Karim, dan Zaini Abdullah), yang sering menyebut syari c at Islam kaffah hanya Abdullah Puteh, malah dia sudah sebut juga Aceh sebagai daulah Islamiyah. Pada masa Irwandi  ada  peningkatan  pembahasan  qanun  jinayah  dan  acara  jinayah  tetapi  karena DPRA memasukkan fasal rajam di dalamnya maka Irwandi tidak mau menekennya. Ketika Tarmizi  Karim  menjabat  gubernur beberapa  bulan  saja,  qanun  jinayah  tersebut  sudah direvisi dan dibuang fasal rajam, namun gubernur Zaini Abdullah tidak juga melanjutkan proses pengesahannya secara cepat.
Selain itu masih ada usaha- usaha membenamkan syari’at Islam demi kemenangan kelompok, kaum dan golongan di Aceh seperti dalam kalangan partai politik yang tidak mau mengesahkan qanun jināyah dan acara jināyah karena taku t tidak datang investor
18 Wawancara dengan Imam Suja’, mantan Ketua Umum Pengurus Wilayah Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh , Jum’at; 11 Oktober 2013.
asing  ke  Aceh.  Masih  banyak  kepala-kepala  dinas  di  seluruh  Aceh  yang  tidak  shalat, sejumlah ajudan kepala dinas di Aceh dahulu tidak shalat. Hubungan DPRA, gubernur dan dinas  syari c at  Islam  tidak  serius  merancang  aturan-aturan  main  seperti  qanun-qanun. Kondisi  seumpama  ini  kembali  kepada  loyonya  implementasi  hukum  Islam  di  Aceh walaupun  hampir  seluruh  orang  Aceh  mengetahui  bahwa  menjalankan  hukum  Allah tersebut merupakan satu kewajiban.
Secara tegas tidak jalan syari’at Islam di Ac eh disebabkan oleh loyonya semangat Islam anggota DPRA dan gubernur Aceh. Secara struktur politik negeri tidak mendukung syari’at  Islam  di  Aceh  karena  agama  diatur  oleh  negara  di  Indonesia,  karena  itu  tidak cocok  menjalankan  syari’at  Islam  secara  kaffah  ka rena  Islam  menjadi  subordinat  dari Negara, sementara dalam Islam negara yang harus menjadi subordinat dari Islam. Besar kemungkinan format semacam itu telah diletakkan dengan sengaja oleh penjajah Belanda dahulukala  dalam  upaya  menghancurkan  Islam  dan  menjauhkan  muslim  dari  amalan Islam yang benar.
Ada intervensi asing terhadap pelaksanaan syari’at Islam di Aceh sehingga para penguasa  Aceh  terpaku  dengannya,  pernah  konjen  AS  menjumpai gubernur dan  wakil gubernur Aceh untuk memantau dan menahan syari’at Isl am di Aceh. Masa Irwandi jadi gubernur ada 26 orang kongres AS datang bertemu gubernur dan memintakan gubernur untuk  menolak  pengesahan  qanun  jinayah.  Selain  itu  dominan  partai  penguasa  (PA) dalam berbagai perkara sehingga representatif komunitas Aceh tidak transparan. Yang nampak  hanya  kerja  satu  partai  saja  (PA)  dalam  berbagai  aktivitas,  sementara  para politikus dari partai lain cenderung membeo terhadap mereka.
Semestinya, persoalan pelaksanaan syari’at Islam tidak dikhususkan wewenang dan  tanggungjawab sepenuhnya  kepada  Dinas  Syari’at  Islam  saja,  ia  harus  langsung dikendalikan gubernur sebagai pemimpin tertinggi Aceh. Kalau diserahkan sepenuhnya kepada  Dinas  Syari’at  Islam  seperti  itu,  maka  kepala  Dinas  Syari’at  Islam  akan  sangat tergantung kepada guber nur. Kalau gubernur tidak faham syari’at Islam dan tidak senang kepada syari’at Islam maka boleh jadi ia tidak senang kalau kepala dinasnya menjalankan syari’at  Islam  di  Aceh.  Dengan  demikian  maka  siapa  saja  yang  menjadi  Kepala  Dinas syari’at Islam akan me ngikuti selera gubernur, kalau tidak dia akan terancam digeser dari Kepala Dinas syari’at Islam, yang begini menjadi masalah besar sekali. Kalau ada rapat tentang  pelaksanaan  syari’at  Islam  di  Aceh  yang  memerlukan  musyawarah  antara pemerintah  Aceh  dengan  pemerintah  kabupaten/kota  seluruh  Aceh,  ketika  gubernur yang  mengundang  bupati/walikota,  mereka  akan  banyak  yang  datang.  Sering  terjadi ketika hanya kepala dinas syari’at Islam yang mengundang penguasa di kabupaten/kota bukan  undangan  gubernur,  maka  bupati/ walikota  mengutuskan  kepala  dinas  syari’at Islam  untuk  menghadirinya,  kepala  dinas  syari’at  Islam  kabupaten/kota  juga  sering mengirimkan stafnya lagi untuk memenuhi undangan tersebut. Dengan demikian ketika berhadapan dengan keputusan-keputusan khusus, staf tersebut tidak bisa memutuskan
dan tidak berani mengambil sikap, maka mandeklah implementasi syari’at Islam itu di Aceh. 19
Dengan kondisi semacam itu apabila diukur dengan standar Al- Qur’an dan  Hadis, pelaksanaan syari’at Islam di Aceh masih di kilometer 0 (sifar/nol/zero). Syari’at Islam ada  akar,  ada  batang,  dan  ada  ranting,  yang  dijalankan  di  Aceh  hari  ini  langsung  ke rantingnya  yang  kecil-kecil,  sementara  akarnya  yang  menjadi  fondasi  tidak  digubris, batangnya yang menjadi penguat tidak dihiraukan. Para penguasa Aceh hari ini baik dari pihak  legislatif,  eksekutif,  yudikatif  maupun  pihak  lainnya  tidak  mau  membuat  aturan yang  lebih  komprehensif  seperti  qanun  rajam, sariqa,  qi ṣash,  siyāsah dan  lainnya, akhirnya kalau ada pezina muh ṣ an tidak bisa dihukum rajam, maka terpaksa dihukum dengan hukuman khalwat atau ketentuan zina ghairu muh ṣ an yang hanya mencambuk beberapa  kali  saja,  padahal  untuk  hukuman  berzina  bagi  yang  belum  menikah  harus dicambuk  100  kali  dan  bagi  yang  sudah  menikah  (muh ṣ an)  dirajam  sampai  mati. Demikian  juga  dengan  hukuman  qi ṣ a ṣ yang  sama  sekali  belum  diatur  dalam  qanun jināyah yang sudah ada. Apalagi persoalan siyāsah (politik Islam) yang sama sekali belum ada pemimpin Aceh yang mau mengatur dan menjalankannya.
Keterikatan dan kesungguha n muslim Aceh terhadap syari’at sangat mengkristal di  zaman-zaman  lampau.  Dari  pemahaman  tersebut  memunculkan  kemulyaan  dan kehormatan bagi muslim Aceh dari masyarakat Indonesia lainnya yang beragama Islam sehinggalah  sering  orang-orang  Aceh  di  perantauan  dijadikan  imam  shalat  oleh masyarakat  di  mana  ia  bermastautin.  Keadaan  semacam  ini  lebih  kentara  ketika  Aceh mendominasi aplikasi syari’at sebelum dan di awal kemerdekaan Indonesia.
Namun demikian, akibat pengaruh globalisasi yang menghapus batas kehidupan ummat manusia sampai munculnya konsep demokrasi, Hak Azasi manusia (HAM) dan gender,  pengaruh  semacam  itu  juga  menjadi  pudar  secara  perlahan-lahan.  Akhirnya kehidupan  beragama  antara  muslim  Aceh  dengan  muslim  lain  di  nusantara  ini  juga hampir bersamaan dalam amalan dan praktik peribadatan. Dalam upaya mengembalikan dignity (harga diri) muslim Aceh dan meredam konflik yang berhadapan antara Gerakan Aceh  Merdeka  (GAM)  dengan  Republik  Indonesia  (RI),  maka  untuk  Aceh  diberikan keistimewaan menjalankan syari’a t Islam selaras dengan latarbelakang masyarakat Aceh itu sendiri.
Walaubagaimanapun, implementasi syari’at Islam di Aceh hari ini terpesona oleh sepak terjang dan iklim politik yang dimainkan para pemain politik baik dari kalangan partai politik maupun da ri kalangan birokrat. Sudah lebih 20 tahun Aceh berlaku syari’at Islam tetapi belum lagi berjalan sebagaimana mestinya. Padahal masa 20 tahun itu sudah cukup  lumayan  berhasil  bagi  seseorang  yang  menanam  sesuatu  pohon  dalam kehidupannya, ia sudah dapat meme tik hasilnya yang memuaskan. Tetapi untuk syari’at Islam di Aceh sudah 20 tahun berjalan bulum juga dapat dihandalkan.
19 Wawancara dengan Said Azhar, Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh, Banda Aceh, Sabtu 12 Oktober 2013.
Seandainya kondisi semacam itu diletakkan dalam satu pertanyaan; kenapa terjadi begitu?  Maka  minimal  jawabannya  dilandasi  oleh  dua  sisi,  sisi  perangkat  keras ( hardware )  dan  sisi  perangkat  lunak  ( software ).  Sisi  perangkat  lunak  yang  kita maksudkan di sini adalah perumusan dan pengesahan hukum materil dan hukum formil oleh  pihak  DPRA  sehingga  Aceh  memiliki  pegangan  dan  pedoman  dalam  menjalankan syari’at Islam di wilayahnya. Sementara menyangkut dengan perangkat keras adalah ada dan  siap  bagi  seluruh  pemimpin  Aceh  beserta  staf-stafnya  baik  di  peringkat  provinsi, kabupaten/kota,  kecamatan,  kemukiman  maupun  gampông-gampông  untuk menjalankan kandungan hukum materil dan hukum formil tersebut dengan rapi, serius, sungguh-sungguh dan terukur. 20
Dua sisi inilah yang belum wujud  dalam masa 20 tahun sudah berjalan syari’at Islam di Aceh sehingga para penegak hukum sering tidak dapat menjalankan tugasnya karena tidak didukung oleh software dan hardware tersebut. Yang lebih ironis lagi adalah; ketika  unsur  politik  masuk  dalam  sistem  pemerintah  Aceh,  para  penguasa  Aceh  lebih memilih  tidak  menjalankan  syari’at  Islam  dengan  mengikuti  kehendak  non  muslim ketimbang menyejahterakan bangsanya dengan hukum Allah tersebut di wilayah yang sudah sah berlaku hukum Islam tersebut.
Di sisi lain juga muncul dua hal yang mencerminkan wajah syari’at Islam Aceh yang mandek dan tidak berjalan semestinya. Kedua hal tersebut adalah; rumusan syari’at Islam yang  diangkat  dalam  qanun-qanun  Aceh  hanya  berkenaan  dengan jināyah, mu c āmalah dan munākaḥ ah saja.  Sementara  sisi  lain  yang  sangat  penting  perannya  untuk manjalankan  hukum  Islam  dalam  bidang  kenegaraan  yakni siyāsah sama  sekali  tidak disentuh-sentuh.
Dengan kondisi semisal itu membuat  para  pelaku  politik cenderung melakukan kesalahan-kesalahan dalam amalan  politik mereka karena tidak ada  aturan baku yang menghambatnya. Efek dari itu terjadilah saling tipu, saling rebut kursi dan jabatan secara haram, saling terror, saling bunuh dan sebagainya. Akibat tidak komprehensifnya payung hukum dalam pelaksanaan syari’at Islam di Aceh semacam itu maka hancurlah hukum Islam khususnya menyangkut dengan amalan politik muslim di Aceh.
Sisi  kedua  adalah  perlakuan  para  pelaku  politik  di  Aceh  yang  cenderung menyisihkan  syari’at  Islam  karena  kejahilannya.  Mereka  malah  ada  yang  menganggap kalau  syari’at  Islam  kita  jalankan  di  Aceh,  Aceh  akan  ketinggalan  dan  tidak  maju. Pemikiran  semacam  itu  merupakan  pemikiran  bunuh  diri  atau  memasukkan  bola kegawang  sendiri  dalam  pertandingan  bola.  Dua  sisi  tersebut  sangat  menghambat pelaksanaan  syari’at  Islam  di  Aceh  dari  dulu  hingga  kini.  Yang  lebih  disayangkan  lagi adalah  pemimpin  Aceh  semenjak  hukum  Islam  diberlakukan  di  Aceh  belum  ada  yang memihak seratus persen kepada pelaksanaan syari’at Islam tersebut. Malah ada di antara mereka  yang  dengan  lantang  menyatakan  syari’at  Islam  bertentangan  dengan  hukum nasional.
20 Wawancara dengan Abdullah Ahmad, mantan kasi Hukum Dinas Syari’at Islam Aceh, Banda Aceh, 9 Oktober 2013.
Pergumulan kepentingan politik antar partai terutama sekali partai lokal di Aceh menjadi kelemahan lain bagi penegakan syari’at Islam di Aceh. Para pelaku politik tidak cukup  waktu  untuk  mengatur  kesejahteraan  bagi  rakyatnya  dan  tidak  berkesempatan untuk membangun bangsa dan negara karena sibuk dengan pertengkaran antar sesama pelaku politik dari berbagai partai politik. Begitulah nuansa implementasi syari’at Islam di Aceh semenjak ia diisytiharkan sampai ke hari ini.
Di  sisi  lain,  para  intelektual  kampus,  para  ulama  masing-masing  sibuk  dengan menjaga  jabatannya  sehingga  samasekali  tidak  berkesempatan  untuk  menegur, mengarahkan dan menyarankan sesuatu yang membangun kepada para pelaku politik. Para pelaku politik hari ini betul-betul mengedepankan kepentingan partainya masing- masing  plus  kepentingan  kaum,  golongan  dan  keluarga.  Karenanya  tidak  perlu diherankan  kalau  perjalanan  syari’at  Islam  di  Aceh  belum  begitu  menonjol  semenjak dimulai tahun 2003 dahulu. Kalau mau dikonkritkan dengan analisa yang lebih rasional maka nampak belum ada yang menonjol perjalanan syari’at Islam di Aceh apabila diukur dengan  fiqh jināyah yang  membawahi qi ṣ a ṣ , ḥudūd dan ta c zir . Qi ṣ a ṣ samasekali  belum dijalankan  di  Aceh, ḥudūd baru  peminum  khamar,  zinz  dan  qadzaf  saja  yang  dihukum sementara kriminal lain yang berkenaan dengan murtad, pemberontakan, perampokan, dan pencurian sama sekali belum disentuh oleh implementasi syari’ah di Aceh. Harapan kita  semua  dengan  diberlakukan  qanun  jinayah  semenjak  23  Oktober  2015  yang  lalu ketiga komponen hukum pidana Islam tersebut dapat diaplikasikan dengan lancar dan mudah.
Berpijak  kepada  kebijakan  dua  orang  gubernur  Aceh  periode  tarakhir;  Irwandi Yusuf  dan  Zaini  Abdullah  yang  keduanya  dari  kalangan  GAM,  terkesan  mereka  tidak bersedia  menjalankan  syari’at  Islam  kaffah  di  Aceh  yang  dibuktikan  oleh  prilaku keduanya  baik  yang  menyangkut  dengan  omongannya,  perlakuannya,  lenggak lenggoknya  dan  sikapnya  yang  belum  nampak  membela,  membantu  dan memper juangkan  syari’at  Islam.  Irwandi  Yusuf  sudah  membuktikan  tidak  mau menandatangani  qanun  jinnayah  dan  acara  jinayah  yang  telah  disahkan  DPRA  14 September 2009. Zaini Abdullah telah membuktikan keengganannya dihadapan 33 orang tokoh dan utusan ormas Islam di kantor gubernur Aceh pada hari Selasa 13 Februari 2013 yang  lalu  ketika  ke  33  mereka  memintakan  agar  gubernur  Zaini  Abdullah  segera memproses kembali qanun jinayat dan acara jinayat untuk disahkan secepat mungkin, namun  dia  tidak  mau  melakukannya  tatkala  itu.  Walaupun  demikian  di  penghujung jabatan keduanya mereka sudah menyatu dengan qanun jinayat, qanun acara jinayat dan pelaksanaan syari’at, sehingga dua qanun tersebut ditandatangani gubernur zaini.
Pergumulan  politik  lokal  di  Aceh  hari  ini  baik  antar  sesama  partai  politik  lokal maupun  antara  partai  politik  lokal  dengan  partai  nasional  atau  antar  partai  politik nasional dengan partai politik nasional lainnya secara jeneral tidak ada wajah Islam yang dapat  diletakkan  harapan  pelaksanaan  syari’at  Islam  di Aceh  di  masa  depan.  Kondisi perpolitikan  masyarakat  Aceh  periode  ini  tidak  banyak  lagi  orang  yang  berpartai  dan berpolitik atas dasar ibadah  dengan memilih dan beramal melalui partai politik Islam.
Melainkan mereka beramai-ramai melihat partai apa yang ada kemungkinan mendapat dukungan rakyat dengan cara bagaimanapun juga, maka kesanalah mereka bergabung walaupun partai itu condong menyisihkan syari’at Islam. Konkritnya mereka berpolitik bukan bahagian daripada ibadah melainkan bahagian daripada mencari nafkah.
Ketika para penguasa tidak menjalankan syari’at Islam di Aceh sekarang ini, tidak ada satu pihak lainpun yang berupaya dengan sungguh-sungguh dan berkesinambungan mendesak penguasa Aceh untuk menjalankan syari’at Islam di Aceh. Sehingga sepintas dipre diksikan syari’at Islam Aceh akan mengalami degradasi hebat yang berefek kepada wujudnya nasionalisme Aceh yang sangat dahsyat di masa depan. Kalau itu yang terjadi maka apa yang sudah pernah terjadi di Mesir, di Turki, di Iraq, di Malaysia, di Pakistan, di Indonesia kembali terwujud di bumi Aceh, di mana ummat Islam hidup seperti tetamu di rumah sendiri, setelah membebaskan  negara dari penjajahan kafir  dengan perjuangan Islam kembali Islam jauh dari kehidupan mereka. Akhirnya Aceh akan menjadi wilayah Islamis sekularis yang diinginkan pihak luar dari kalangan non muslim.
Aceh  akan  kehilangan  identitas  peninggalan  para endatu ,  Aceh  juga  akan  kehilangan dignity diri dan Aceh akan kehilangan marwah yang telah lama bertahan karena Islam dan syari’at Islam. Sun gguh disayangkan nasib Aceh yang dipimpin orang-orang jahil tentang Islam  sehingga  bersahaja  atau  tidak  mereka  telah  merobah  wajah  Aceh  dari  Islami menjadi sekulari. Kalau demikian adanya maka wajah Aceh kedepan akan tidak berbeda dengan  Sumatera  Utara,  dengan  ibukota  Jakarta,  dengan  Jawa  Barat,  Jogjakarta,  Jawa Timur dan wilayah lainnya. Aceh akan kehilangan warna asli yang Islami dan akan diserbu oleh non muslim atau para sekularis dalam upaya memajemukkan Aceh seperti wilayah lain yang sudah berhasil dihilangkan nuansa, warna, identitas, dan gezah Islamnya.

## Daftar Kepustakaan
Adan,  Hasanuddin  Yusuf. Teungku  Muhammad  Dawud  Beureu-Éh  Dan  Perjuangan Pemberontakan  Di  Aceh .  Cetakan  ke.  Banda  Aceh:  Adnin  Foundation  Publisher, 2015.
Ibrahimy, M.Nur El. Teungku Muhammad Daud Beureu-Éh . Jakarta: Gunung agung, 1986.
Indonesia,  Republik.  Himpunan  Undang-undang,  Keputusan  Presiden,  Peraturan Daerah/Qanun,  Instruksi  Gubernur,  Edaran  Gubernur  berkaitan  pelaksanaan syari’a t Islam, edisi kesembilan (2011).
Indonesia, Serambi. “Serambi Indonesia Rabu 14 Februari 2013.” 2013 , n.d.
Nata, Abuddin. Studi Islam Komprehensif . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
pemerintah  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  nomor  11  tahun  2006  tentang pemerintah aceh (2006).
Sulaiman, M. Isa. Aceh Merdeka, Ideologi, Kepemimpinan Dan Gerakan . Jakarta: pustaka Al-

## Kautsar, 2000.
Syamsuddin, Nazaruddin. Pemberontakan Kaum Republik, Kasus Darul Islam Aceh . Jakarta: Grafiti, 1990.
Wawancara  dengan  Said  Azhar,  Sekretaris  Umum  Pengurus  Wilayah  Dewan  Dakwah Aceh, Banda Aceh, Sabtu 12 Oktober 2013.
Wawancara  dengan  Abdullah  Ahmad,  mantan  kasi  Hukum  Dinas  Syari’at  Islam  Aceh, Banda Aceh, 9 Oktober 2013.
Wawancara dengan Abdullah Ahmad, mantan kepala bidang UPTD dakwah Dinas Syari’at Islam Aceh, Banda Aceh, Selasa 8 Oktober 2013.
Wawancara  dengan  Amir  Hamzah,  mantan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh (DPRA), Banda Aceh, Ahad 13 Oktober 2013.
Wawancara dengan Badruzzaman Ismail, Kepala Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, Selasa 8 Oktober 2013.
Wawancara dengan Imam Suja’, mantan Ketua Umum Pengurus Wilayah Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, Jum’at; 11 Oktober 2013.