## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DAN NASIONALISME INDONESIA

## Tukiran
Universitas Muhammadiyah Purwokerto Email: tukiranump@gmail.com

## Abstract
In this article the author promotes a conception of  multicultural education and its role for the formation of  Indonesian nationalism. Various references indicate that today there are some problems, mainly related to the  development  of   narrow  ethnic  consciousness  in  some  areas  of   the  country.  Not  infrequently  inter-ethnic relations have led to excessive sentiment in some areas so disrupt national unity built since this nation stands. This phenomenon encourages awareness to make an effort to develop nationalism among the people of  Indonesia. In this case, multicultural education can be adopted for the solution of  the problem. Multicultural education appropriate to build Indonesian nationalism in the face of  global challenges, because it has a core value in the local and global perspectives, namely: (a) piety towards God Almighty, (b) the responsibility of  the unitary state, (c) an award, recognition, and acceptance of  cultural diversity, (d) uphold the rule of  law, and (e) appreciation of  human dignity and human rights are universal. The goal of  multicultural education is very important for the integration of  the nation because it is in line with Indonesian nationalism development efforts to address the challenges of  time.
Keywords: nasionalism, multicultural education, higher education

## Abstrak
Melalui  artikel  ini  penulis  ingin  membangun  konsepsi  tentang  pendidikan  multikultural dan peranannya dalam pembentukan nasionalisme Indonesia. Berbagai referensi menunjukkan bahwa  dewasa  ini  terdapat  beberapa  masalah,  terutama  terkait  dengan  berkembangnya kesadaran etnis yang sempit di beberapa wilayah negara ini. Tidak jarang hubungan antaretnis menimbulkan sentimen yang berlebihan di beberapa daerah sehingga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa yang dibangun sejak bangsa dan negara ini berdiri. Fenomena seperti ini mendorong  kesadaran  untuk  melakukan  suatu  upaya  guna  mengembangkan  nasionalisme  di kalangan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, pendidikan multikultural dapat diadopsi untuk solusi dari masalah tersebut. Pendidikan multikultural tepat untuk membangun nasionalisme Indonesia dalam menghadapi tantangan global, karena memiliki nilai inti dalam perspektif  lokal maupun global, yakni: (a) ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (b) tanggung jawab terhadap negara kesatuan,  (c)  penghargaan,  pengakuan,  dan  penerimaan  keragaman  budaya,  (d)  menjunjung tinggi supremasi hukum, dan (e) penghargaan martabat manusia dan hak asasi yang universal. Tujuan dari pendidikan multikultural sangat penting bagi integrasi bangsa karena selaras dengan upaya pembangunan nasionalisme Indonesia untuk menghadapi tantangan waktu. Kata kunci: nasionalism, pendidikan multikultural, pendidikan tinggi
Hai  manusia,  sesungguhnya  Kami  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang  yang  paling  mulia  di  antara  kamu  di  sisi  Allah  ialah  orang  yang  paling  taqwa  di  antara  kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS al-Hujurat /49:13).

## A.  Pendahuluan
Keadaan geograﬁ  dan demograﬁ  Indonesia sebagai negara terbesar di antara negara-negara Asia  Tenggara  merupakan  negara  kepulauan yang terdiri dari 13.667 (menurut hasil penelitian ulang  oleh  Dinas  Hidrohosiograﬁ   TNI-AL berjumlah  17.508)  pulau-pulau  dan  gugusan pulau-pulau  besar  dan  kecil,  dengan  6.044  di antaranya  memakai  nama,  dan  lain-lain  belum dikenal  namanya. 1 Data  lain  menunjukkan bahwa jumlah pulau Indonesia, besar dan kecil, adalah  sebanyak  17.670  pulau,  dan  terdapat kurang  lebih  665  bahasa  daerah  dan  300  suku bangsa. 2
Keadaan negara kita yang merupakan negara terbesar di Asia Tenggara merupakan kebanggan bagi  kita.  Tetapi  jika  dilihat  dari  keragaman suku  bangsa,  bahasa,  agama,  adat  istiadat,  dan kebudayaan,  maka  masyarakat  kita  merupakan masyarakat  multikultural.  Hal  ini    merupakan tantangan  bagi  bangsa  kita  untuk  dapat memelihara  persatuan  dan  kesatuan  bangsa. Oleh karena itu, membangun nasionalisme Ke- Indonesia-an  dalam  masyarakat  multikultural seperti  di  negara  kita  ini  tidak  mudah.  Lebih- lebih pada era global, masyarakat multikultural membutuhkan  pemeliharaan  bersama  secara terus-menerus  serta  usaha  berkelanjutan  yang dinamis. Ia tidak dapat dibiarkan tumbuh begitu saja  tetapi  juga  tidak  bisa  dijaga  hanya  oleh kekuasaan belaka. 3
Munculnya  berbagai  konﬂ ik  horizontal serta  tuntutan  merdeka  dari  beberapa  daerah, seperti  Aceh,  Papua,  dan  Maluku  Selatan, memperlihatkan bahwa kita bangsa Indonesia ini sedang menghadapi bahaya disintegrasi nasional dalam  tingkat  yang  cukup  parah. 4 Masyarakat majemuk yang mencoba membangun demokrasi secara  lebih  baik,  akan  mengalami  masa-masa krisis.  Masyarakat  yang  sedang  dalam  krisis
1 Lembaga  Pertahanan  Nasional  (Lemhannas),  Kewiraan  untuk Mahasiswa, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994, h. 19.
2 I  Moeis,  Pendidikan  Multikultural  Transformatif   dalam  PIPS Sebuah  Sarana  Alternatif   Menuju  Masyarakat  Madani,  Makalah  disamapaikan pada  Seminar  Nasional  Pendidikan  IPS  05  Agustus  2006,  Bandung:  Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2006, h. 1.
3 A.  Priyatno,  Hidup  Berbangsa  &  Etika  Multikultural,  Sambutan, Surabaya: Forum Rektor Simpul Jawa Timur Universitas Surabaya, 2003, h 6.
4 Cipto,  et  al,  Pendidikan  Kewarganegaraan(Civic  Education)  , Yogyakarta: LP3 UMY, 2002, h. 167.
biasanya  akan  kehilangan  pegangan,  rasa percaya  dirinya  melemah,  kepercayaan  kepada pemerintah pun menurun tajam. 5
Menguat dan melemahnya integrasi nasional  di  Indonesia,  tidak  ditentukan  hanya oleh perkembangan politik, pertahanan keamanan, ekonomi dan sosial budaya di dalam negeri,  tetapi  juga  oleh  perkembangan  situasi internasional,  khususnya  di  kawasan  terdekat, yakni Asia Tenggara dan Pasiﬁ k Selatan. Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, yang berdiam di wilayah-wilayah perbatasan memiliki kaitan  darah,  agama  maupun  bahasa  dengan para  penduduk  di  negara-negara  tetangga seperti Malaysia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina,  dan  Papua  Niugini.  Perkembangan politik, pertahanan, ekonomi, dan sosial budaya negara-negara tetangga tersebut  tentunya  akan memberi  dampak-dampak  positif   maupun negatif   terhadap  integrasi  nasional  Indonesia, seperti  di  Sumatera  Utara,  Aceh,  Kalimantan, Sulawesi Utara dan Irian Jaya. 6
Wawasan  kebangsaan  Indonesia  akhir- akhir  ini  mengalami  ujian  yang  cukup  berat. Ikatan-ikatan  yang  sebelumnya  terpatri  kuat dalam sebuah titik pandang sama dalam sebuah nation,  kini  berkembang  dalam  kesadaran  etnis sempit yang terus  meningkat dan  merongrong kewibawaan  kebangsaan  yang  dibangun  lebih dari lima puluh tahun yang lalu oleh para founding father kita. Bahkan kesadaran etnis tersebut telah mengakibatkan  sentimen  berlebihan  dengan tuntutan merdeka dari  beberapa daerah. 7 Yang lebih memprihatinkan lagi  bahwa kita sebagai negara terkorup nomor satu di Asia dan nomor tiga  di  dunia,  setelah  Nigeria  dan  Kamerun, (Transparancy  Internasional,  Kompas,  22  Juli 2000)    sebagaimana  yang  disebutkan  di  dalam Tabel 1 di bawah ini:
5 N. A. Makarim, Karisma dan Krisis. Jakarta: Tempo XXIX: 2000, h. 130-131.
6 I.  N.  Bhakti, Aspek-aspek  Internasional  dalam  Integrasi  Nasional: Suatu Tinjauan Empiris atas Kasus Irian Jaya, dalam Analisis CSIC Tahun XXIII, No.5 September-Oktober 1994, h. 576-584.
7 M.  A.  Djalil,  Menemukan  Kembali  Kebangsaan  Indonesia,  dalam M. Bambang Pranowo dan Darmawan (Ed), Reorientasi Wawasan Kebangsaan di Era Demoakrasi, Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2003, h. 5.
Tabel 1 Peringkat Negara Terkorup di Asia 8 Rank Negara Nilai 1 Indonesia 9,92 2 India 9,17 3 Vietnam 8,25 4 Philipina 8,00 5 Cina 7,00 6 Taiwan 5,83 7 Korea Selatan 5,75 8 Malaysia 5,71 9 Hong Kong 3,33 10 Jepang 3,26 11 Singapura 0,90
Hasil  jajak  pendapat  yang  dilakukan  oleh Kompas  pada  tanggal  14-15  Agustus  2007, tercatat  65,9%  responden  menyatakan  bangga menjadi  orang  Indonesia.  Jumlah  ini  menurun cukup  drastis  dibandingkan  dengan  suara publik  lima  tahun  lalu  yang  mencapai  93,5%. Penurunan  ini  diikuti  meningkatnya  perasaan tidak  bangga.  Pada  tahun  2002,  tercatat  hanya 5,1%  yang  menyatakan  tidak  bangga  menjadi warga Indonesia. Pada 2005 meningkat menjadi 23%  dan  terus  meningkat  menjadi  23%  dan terus  meningkat  pada  tahun  ini  menjadi  34%. Pendapat  tersebut  disuarakan  secara  merata oleh responden dari berbagai kelompok usia. 9
Suwardiman  juga  menambahkan  bahwa pudarnya rasa bangga sebagai bagian dari warga negara Indonesia ini boleh jadi mencerminkan menipisnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Berbagai  masalah  yang  dihadapi  negara  ini menggerus semangat kebangsaan warga Indonesia.  Sumber  kekecewaan  responden paling  banyak  bermuara  pada  persoalan perekonomian serta masalah penegakan hukum di  negara  ini.  Kebobrokan  bangsa  ini  yang paling membuat malu sebagai orang Indonesia, sebanyak  51%  responden  secara  spontan menjawab masalah korupsi dan penanganannya.
Ancaman  disintegrasi  belakangan  ini kembali  mengemuka.  Sejumlah  insiden  di beberapa  daerah  seolah  menampar  kembali konsepsi  Indonesia  sebagai  sebuah  negara bangsa,  seperti  penyusupan  aktivis  gerakan RMS  dalam  peringatan  Hari  Keluarga  XIV  di Ambon,  penurunan  bendera  Merah  Putih  dan pembentukan Partai GAM di NAD. 10
8 Suyanto,  The  Political  and  Economic  Risk  Consultancy  (PERC) 2002, Jawa Pos 11 Maret  2005.
9 Suwardiman,  Jajak  Pendapat  Nasionalisme  di  atas  Papan  Global, Kompas, Sabtu, 18 Agustus 2007, h. 35
10 Suwardiman  &  Sugihandari,  Pidato  Kenegaraan  Kegundahan Presiden soal Nasionalisme, Kompas, Sabtu, 18 Agustus 2007, h. 5.

## B.  Nasionalisme Indonesia
Sebagai  ideologi,  nasionalisme  dapat memainkan  tiga  fungsi,  yaitu  mengikat  semua kelas,  menyatukan  mentalitas  mereka,  dan membangun  atau  memperkokoh  pengaruh terhadap  kebijakan  yang  ada  di  dalam  kursi utama ideologi nasional. 11 Kecuali itu, nasionalisme  melalui  fasisme  di  Italia  dan Jerman  menentang  liberalisme  pada  tahun 1930-an, walaupun dikalahkan oleh liberalisme pada  Perang  Dunia  II.  Fasisme  sendiri  gagal bertahan  karena  tidak  mempunyai  doktrin universal seperti liberalisme dan komunisme. Ia menolak keberadaan kemanusiaan bersama atau persamaan  hak-hak  manusia,  dan  juga  terlalu mengagungkan ras dan bangsa sebagai sumber legimitasi  terutama  masters  race  seperti  bangsa Jerman untuk memerintah rakyat. 12
Pengertian kedua istilah di atas (nasionalisme  dan  bangsa)  tentu  berkembang. Dalam hal ini, konsep bangsa tampaknya makin lebih  kompleks.  Seperti  yang  dinyatakan  di atas,  sebagaimana  liberalisme  dan  Marxisme, nasionalisme  tidak  pernah  menjadi  satu sistem  gagasan  besar,  walaupun  pengaruhnya melampaui  Marxisme  dan  Liberalisme  seperti tampak  dalam  sejarah  dunia  modern.  Konon, nyaris  semua  peperangan  dalam  abad  ke-19 dan  abad  ke-20  berakar  dalam  nasionalisme, dan  semua  negara  sekarang  merasa  berhutang budi kepadanya karena dari gagasan kebangsaan inilah mereka memperoleh legimitasi.
Pandangan  lain  tentang    bangsa  dan kebangsaan dapat dilihat dalam cara pembedaan yang  dikemukakan  oleh  Kapoor. 13 Penulis tersebut  membedakan  dua  istilah  ini  dalam lima  aspek:  (1)  kebangsaan  bersifat  subjektif, sedangkan  negara  bersifat  objektif,  (2) kebangsaan  bersifat  psikologis,  sedangkan negara  bersifat  politis,  (3)  kebangsaan  adalah satu keadaan berpikir, sedangkan negara adalah menurut  hukum,  (4)  kebangsaan  adalah  milik yang  bermakna  spiritual,  sedangkan  negara adalah  kewajiban  yang  dipaksakan,  dan  (5) kebangsaan  adalah  cara  untuk  merasakan, berpikir  dan  hidup,  sedangkan  negara  adalah keadaan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  cara
11 R. Karim, Nasionalisme Arti dan sejarahnya,  Analisis CSIS, Tahun XXV Tahun 2, 1996, h. 95-108.
12 Ibid, h. 101.
13 Ibid.
hidup yang berperadaban.
Santoso mengingatkan bahwa melemahnya semangat nasionalisme atau wawasan kebangsaan  kita,  disebabkan  oleh  beberapa permasalahan  antara  lain:  (1)  koalitas  SDM yang  masih  rendah,  (2)  militansi  bangsa  ayang mendekati  titik  iritis,  dan  (3)  jati  diri  bangsa Indonesia  ayang  sudah  luntur.  Menghadapi berbagai  permasalahan  tersebut,  apabila  tidak ada upaya yang sungguh-sungguh, tidak menutup kemungkinan disintegrasi bangsa dapat menjadi encaman  aktual  yang  berpengaruh  terhadap integritas dan kefaulatan NKRI. 14
Strategi  mengahadapi  tantangan  global untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa menurut  Santoso  adalah:  (1)  meningkatkan kualitas  kepemimpinan,  (2)  merevitalisasi/ mereaktualisasi nasionalisme, (3) meningkatkan militansi  bangsa,  (4)  meneguhkan  jati  diri bangsa  sesuai  dengan  nilai-nilai  luhur  bangsa. Selanjutnya  yang  perlu  dilakukan  adalah meneguhkan  dan  mengaktualisasikan  kembali nilai-nilai budaya bangsa yang diyakini mampu meningkatkan  semangat  kebangsaan,  dan menetralisis  nilai-nilai  budaya  yang  kurang mendukung semangat kebangsaan. 15
Upaya untuk mewujudkan integrasi nasional  menurut  Ubaidillah  adalah  setali  tiga uang  dengan  upaya  membangun  kesatuan dan  peresatuan  bangsa.  Diperlukan  sejumlah langkah-langkah strategis yang dapat mendorong berbagai macam bentuk perbedaan bangsa  ini  untuk  untuk  saling  berdialog  dan berdampingan  hidup  secara  harmonis.  Salah satunya  adalah  dengan  mulai  menghentikan penggunaan  klasiﬁ kasi  seperti  mayoritas- minoritas,  penduduk  asli-pendatang,  pribumi- non  pribumi,  lebih-lebih  yang  dimaksudkan untuk  tujuan  dan  kepentingan  politis.  Semua istilah  ini  hanya  memupuk  subur  sikap  dan perilaku kelompok-kelompok masyarakat untuk  tidak  berusaha  saling  memahami  latar belakang  budaya  dan  kultur  mereka  masing- masing,  sehingga  berbagai  prasangka  dan stereotip  yang  ada  justru  dibiarkan  tumbuh  dan bahkan terkesan dipelihara oleh masing-masing
14 DJ.  Santoso,  Ketahanan  Negara  dan  Wawasan  kebangsaan Menghadapi Tantangan Global, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Peringatan  Satu  Abad  Kebangkitan  Nasional,  19  Mei  2008,  Yogyakarta:  UGM, Pemda DIY, Kagama, 2008, h. 6.
15 Ibid, h 7.

## kelompok. 16
Setidaknya  terdapat  delapan  fenomena patologi  sosial  yang  tersisa  dari  proses transisi,  yaitu  hancurnya  nilai-nilai  demokrasi dalam  masyarakat,  memudarnya  kehidupan kewarganegaraan  dan  nilai-nilai  komunitas, kemerosotan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat,  memudarnya  nilai-nilai  kejujuran, kesopanan, dan rasa tolong-menolong, melemahnya nilai-nilai dalam keluarga, praktek  korupsi,  kolusi,  nepotisme  dalam penyelenggaraan pemerintahan, kerusakan sistem dan kehidupan ekonomi, dan pelanggaran terhadap  nilai-nilai  kebangsaan. 17 Menurut Suyanto,  segala  macam  patologi  sosial  dapat dengan  mudah  dicegah  dan  diatasi  dengan pendidikan yang baik dan berkualitas. 18

## C.  Pendidikan Multikultural
Multikulturalisme merupakan sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok- kelompok  etnik  atau  budaya  (ethnic  and  culture groups) dapat hidup berdampingan secara damai dalam  prinsip  co-existence  yang  ditandai  oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain. 19
Pendidikan  multikultural  tepat  untuk diterapkan  pada  masyarakat  Indonesia  yang memiliki keragaman budaya, karena pendidikan multikultural  dalam  kerangka  transformatif, menurut  Nieto  dalam  Moeis  memiliki  ciri-ciri sebagai berikut:
1.  Pengetahuan bukan sesuatu yang netral atau apolitis. Segala sesuatu yang terjadi dalam  level  kelembagaan  memberi bekas  lepada  proses  pembentukan pengetahauan  siswa.  Terhadap  hal  ini guru perlu menyadarinya secara utuh.
2.  Siswa dididik melihat fenomena kehidupan yang serba beraneka ragam serta berbagai perspektif  yang tercakup di dalamnya.
3.  Pendidikan multikultural memberi nilai- nilai  tinggi  tentang  keanekaragaman, berpikir kritis, reﬂ ektif, dan kecakapan
16 Ahmad  Ubaidillah,  Pendidikan  Kewargaan  (Civic  Education) Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. Jakarta : IAIN Jakarta Press, 2000.
17 Cipto,  et.  al.,  Pendidikan  Kewarganegaraan  (Civic  Education), Yogyakarta: LP3 UMY, 2002, h. ii-v.
18 Suyanto,  Profesionalisasi  dan  Sertiﬁ kasi  Guru,  Makalah  dalam Seminar PGRI di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Desember 2005. h. 1.
19 D.T.  Sparringa,  Multikulturalisme  dalam  Multiperspektif   di Indonesia,  Surabaya:  Forum  Rektor  Simpul  Jawa  Timur  Universitas  Surabaya, 2003, h. 17.
tindakan sosial.
4.  Pendidikan multikultural adalah sebuah proses  pemberdayaan  siswa  dan  juga guru  untuk  mengambil  tindakan- tindakan  transformatif   berdasarkan pemahaman  yang  benar  tentang  hak dan tanggung jawabnya.
5.  Pendidikan multikultural bukan sekedar mengganti  satu  perspektif   tentang kebenaran  dengan  perspektif   lain, tetapi mereﬂ eksikan kebenaran itu atas dasar berbagai perspektif  yang bahkan saling  bertentangan,  sehingga  dapat memahami realitas secara utuh.
6.  Pendidikan multikultural memungkinkan siswa mengidealkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, supremasi hukum,  kesamaan  kesempatan  dalam pendidikan, tetapi juga mendidik siswa untuk  menerima  realita  nilai  tersebut secara kritis.
7.  Pendidikaan multikultural dikembangkan berdasarkan sudut pandang dan pengalaman siswa, bukan dari budaya yang sudah mapan. 20
Pendidikan  multikultural  menurut  Kellner dirancang  untuk  mendukung  perkembangan keragaman murni dengan memodiﬁ kasi kurikulum  bidang  studi,  baik  melalui  proses penyusunan, pengembangan, maupun pengayaan,  yang  kesemuanya  itu  untuk membantu  peserta  didik  dalam  memahami sejarah  dan  kebudayaan  bangsa.  Dengan demikian  diharapkan  melalui  pendidikan multikultural  peserta  didik  dapat  mengenal kebudayaan di negaranya, terlebih-lebih seperti di Indonesia yang memiliki keragaman budaya. 21
Sebagai realitas atau praktik, multikulturalisme dipahami sebagai representasi yang produktif  atas interaksi di antara elemen- elemen  sosial  yang  beragam  dalam  sebuah tataran kehidupan kolektif  yang berkelanjutan.
Implikasi pemanfaatan perspektif multikultural  bagi  guru  adalah  bahwa  ia harus  berusaha  memahami  dan  memberikan
20 I.  Moeis,  Pendidikan  Multikultural  Transformatif   dalam  PIPS Sebuah  Sarana  Alternatif   Menuju  Masyarakat  Madani,  Makalah  disamapaikan pada    Seminar  Nasional  Pendidikan  IPS,  tanggal  5  Agustus  2006,  Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
21 H.  Joebagio,  Merancang  Sejarah  yang  Multikultural  dalam Kurikulum  2004,  Cakrawala  Pendidikan:  Jurnal  Ilmiah  Pendidikan,  November 2005 Tahun XXIV, No.3, 374-366. h. 356.
pelayanan  pendidikan  lepada  bermacam- macam  kebutuhan  siswa  di  dalam  kelas,  dan tidak boleh menyamaratakan begitu saja secara umum, sehingga setiap peserta didik mendapat kesempatan  menghayati  pengalaman  sekolah dari  hari  ke  hari  dan  memenuhi  kebutuhan dan  kesejahteraan  psikologisnya  sesuai  dengan bekal  pemahaman  kulturalnya  menuju  kepada kehidupan kolektif  sebagai bangsa. 22
Tujuan  pendidikan  multikultural  menurut Moeis  meliputi:  (1)  memperkuat  kesadaran multikultural,  tanpa  kelilangan  jatidiri,  (2) meningkatkan  kecakapan  dalam  interaksi lintas  budaya,  (3)  menghilangkan  stereotipe, stigma,  rasa  superioritas  diri  atau  kelompok, dan  anggapan  negatif   lain  dalam  hubungan antarkelompok,  (4)  memperkuat  kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks dinamika global, (5) menjunjung tinggi supremasi hukum, (6)  meningkatkan  kecakapan  transformasi  diri dan sosial melalui tahap-tahap sebagai berikut: (a) mengenali diri, lingkungan, dan sistem yang terkait dengan pola berpikir tentang hubungan antar  budaya,  (b)  mengenali  bentuk-bentuk power  dan  kontrol  yang  mempengaruhi  pola berpikir  tentang  hubungan  antarbudaya,  (c) menilai  pengaruh-pengaruh  power  dan  control yang muncul dalam pikiran, sikap, dan tindakan tentang  hubungan  antaretnik,  menilai  mana pengaruh tersebut yang berguna dalam interaksi antaretnik  dan  mana  yang  harus  ditinggalkan, serta  (d)  mengambil  tindakan  transformatif (diri  dan  sosial)  berdasarkan  penilaian  yang tepat tentang pengetahuan, sikap, dan perilaku yang sesuai dalam interaksi sosial antarbudaya. 23 Nasikun  (dalam  Joebagio)  menjelaskan bahwa dalam perspektif pembelajaran “síntesis  multikultural”  memiliki  rasional  yang paling  mendasar  yang  diidentiﬁ kasikan  ke dalam  tiga  tujuan,  yaitu:  (1)  attitudinal,  bahwa pendidikan multikultural memiliki fungsi untuk menyemaikan dan mengembangkan sensitivitas kultural, toleransi kultural, penghormatan pada identitas kultural, pengembangan sikap budaya yang responsif, serta keahlian untuk melakukan penolakan  konﬂ ik  dan  resolusi  konﬂ ik,  (2) cognitive, bahwa pendidikan multikultural
22 R. Wiriaatmadja, Pendidikan Sejarah di Indonesia Perspektif  Lokal, Nasional, dan Global, Bandung: Historia Utama Press, 2002, h. 272.
23 Ibid, h. 9.
memiliki  tujuan  bagi  pencapaian  kemampuan akademik, pengembangan pengetahauan tentang kemajemukan kebudayaan, kompetensi untuk  melakukan  analisis  dan  interpretasi perilaku  kultural,  dan  kemampuan  untuk membangun kesadaran kritis tentang kebudayaannya  sendiri,  dan  (3)  instructional, bahwa  pendidikan  multikultural  memiliki tujuan  untuk  mengembangkan  kemampuan melakukan  koreksi  atas  distorsi,  stereotype, peniadaan, dan misinformasi tentang kelompok etnik dan kultural yang dimuat dalam berbagai buku  dan  media  pembelajaran,  meneyediakan strategi  untuk  melakukan  hidup  di  dalam pergaulan multikultural, menyediakan perangkat konseptual  untuk  melakukan  komunikasi kultural, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal, menyediakan teknik  evaluasi,  dan  membantu  menyediakan klariﬁ kasi  serta  penjelasan  tentang  dinamika perkembangan kebudayaan. 24
Pendidikan  multikultural  sangat  tepat untuk membangun nasionalisme keindonesiaan pada era global, karena pendidikan multikultural memiliki  nilai  inti  (core  value)  dalam  perspektif lokal  maupun  global,  yakni:  (1)  ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) tanggung jawab terhadap negara kesatuan, (3) penghargaan, pengakuan, dan penerimaan keragaman budaya, (4)  menjunjung  tinggi  supremasi  hukum,  dan (5)  penghargaan  martabat  manusia  dan  hak asasi yang universal. 25
Pendidikan  multikultural  ini,  walaupun sangat tepat diterapkan di negara kita, mamun menurut  Sparringa  terdapat  tantangan,  yang meliputi:  (1)  bagaimanakah  masalah  kesadaran bersama  itu  dibangun  dalam  sebuah  ruang yang,  di  samping  memberikan  kebebasan untuk  melakukan  interpretasi  yang  serba ragam,  juga  mengundang  elemen-elemen  yang berbeda  itu  untuk  menemukan  kebutuhan bersama  bagi  sebuah  integrasi  di  tingkat  yang lebih  tinggi,  (2)  proses  ini  tidak  terjadi  pada ruang  yang  terisolasi  dari  persoalan-persoalan ketidakmerataan, bahkan ketidakadilan,
24 H.  Joebagio,  Merancang  Sejarah  yang  Multikultural  dalam Kurikulum  2004,  Cakrawala  Pendidikan  Jurnal  Ilmiah  Pendidikan,  November 2005 Tahun XXIV, No.3, 374-366. h. 358.
25 L.  Moeis,  Pendidikan  Multikultural  Transformatif   dalam  PIPS Sebuah  Sarana  Alternatif   Menuju  Masyarakat  Madani,  Makalah  disamapaikan pada  Seminar  Nasional  Pendidikan  IPS,  tanggal  5  Agustus  2006,  Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
tentang bagaimana  sumber-sumber politik  dan ekonomi  itu  dialokasikan  dan  distribusikan dalam  masyarakat  nasional  dan  internacional, (3)  perubahan  yang  berlangsung  di  tataran global mendiktekan  agenda-agenda politik  dan ekonomi baru yang mempersempit kesempatan kita  untuk  mendeﬁ nisikan  kembali  gagasan- gagasan  dasar  tentang  negara  (serba-)  bangsa (the  idea  of   Indonesian  (multi-)  nation  state)  tanpa mengindahkan  gagasan-gagasan  dan  praktik- praktik materialisme-rasional yang dibawa serta oleh ekonomi pasar global. 26
Universitas  mempunyai  tanggung  jawab dan  peran  penting  untuk  memelihara  dan usaha terus  menerus mendidik mahasiswa  dan masyarakat untuk mampu hidup bersama dalam keanekaragaman, tanpa masing masing identitas budayanya  namun  sekaligus  juga  mampu memberi  jaminan  hidup  budaya  orang  lain. 27 Yang  lebih  penting  bagaimana  dalam  praktek kehidupan  perguruan  tinggi  memberikan kesempatan  yang  sama  kepada  seluruh  warga negara untuk mengembangkan budaya mereka, dan  juga  adanaya  upaya  perguruan  tinggi untuk  menanamkan  rasa  saling  menghormati dan  menghargai  budaya  yang  ada  di  wilayah nusantara ini.
Fungsi  dan  peran  pergurun  tinggi  sangat strategis  dan  krusial.  Fungsi  dan  peran perguruan  tinggi  sebagai  institusi  pendidikan tidak  saja  terfokus  hanya  pada  aspek  ekonomi atau  politik  saja,  tetapi  tidak  kalah  pentingnya adalah  peran sosio-kulturalnya.  Menurut Husin,  perguruan  tinggi  dituntut  tanggung jawab  untuk  menjalankan  peran  sebagai  agen integrasi  sosial,  yaitu  menciptakan  identitas budaya bersama, mengarahkan secara bersama- sama individu-individu di kampus dari berbagai kelas sosial, etnik, budaya, kepercayaan, agama dan  menghubungkannya  ke  dalam  masyarakat yang  lebih  luas.  Perguruan  tinggi  harus  dapat menjadi perekat bangsa, apalagi dalam suasana ketidakpastian sekarang ini. 28
26 D.T.  Sparringa,  Multikulturalisme  dalam  Multiperspektif   di Indonesia,  Surabaya:  Forum  Rektor  Simpul  Jawa  Timur  Universitas  Surabaya, 2003, h. 18.
27 A.  Priyatno,  Hidup  Berbangsa  &  Etika  Multikultural,  Surabaya: Forum Rektor Simpul Jawa Timur Universitas Surabaya, 2003, h. 6.
28 Z.  Husin,    Etika  Multikultural  dan  Tanggung  Jawab  Perguruan Tinggi  Sebuah  Catatan  Pengantar,  Surabaya:  Forum  Rektor  Simpul  Jawa  Timur Universitas Surabaya, 2003, h. 16.

## D.  Penutup
Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.   Universitas  memiliki  fungsi,  peran,
dan tanggung jawab yang tinggi untuk memelihara secara terus-menerus guna mempersiapkan mahasiswa dan  masyarakat  untuk  mampu  hidup bersama dalam keanekaragaman, tanpa menonjolkan  masing-masing  identitas budayanya,  sekaligus  juga  mampu memberi jaminan hidup budaya orang lain.  Oleh  karena  itu,  pendidikan multikultural tepat  untuk  dipraktikkan pada tingkat perguruan tinggi.
2.   Pendidikan
multikultural tepat
untuk membangun nasionalisme keindonesiaan dalam menghadapi tantangan global, karena memiliki nilai inti  (core  value)  dalam  perspektif   lokal maupun  global  yakni:  (a)  ketakwaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,
(b)  tanggung  jawab  terhadap  negara kesatuan, (c) penghargaan, pengakuan, dan penerimaan keragaman budaya, (d) menjunjung  tinggi  supremasi  hukum, dan (e) penghargaan martabat manusia
dan hak asasi yang universal.
3.   Pendidikan  multikultural  mempunyai tujuan  yang  selaras  dengan  upaya membangun nasionalisme ke- Indonesia-an dalam menghadapi tantangan global.

## Daftar Pustaka A.  Buku
Cipto,  et  al.,  Pendidikan  Kewarganegaraan  (Civic
Education), Yogyakarta: LP3 UMY, 2002.
Djalil,  A.  M,  “Menemukan  Kembali  Kebangsaan
Indonesia”,  dalam  M.  Bambang  Pranowo dan Darmawan (Ed), Reorientasi Wawasan kebangsaan di Era Demoakrasi, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003.
Forum  Rektor  Indonesia  Simpul  Jawa  Timur Universitas  Surabaya,  Hidup  Berbangsa  & Etika  Multikultural,  Surabaya:  Yayasan Bhakti Persatuan, 2003.
Hassan,  A.  Tafsir  Qur’an.  Bangil:  Persatuan Islam, 1406 H.
Hobsbawn,  E.J,  Nasionalisme  Menjelang  Abad
XXI, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.

## Husin, Z, Etika Multikultural dan Tanggung Jawab
Perguruan  Tinggi  Sebuah  Catatan  Pengantar, Surabaya:  Forum  Rektor  Simpul  Jawa Timur Universitas Surabaya, 2003.
Kohn,  H,  Nasionalisme  Arti  dan  Sejarahnya
terjemahan Sumantri Mertodipuro,
Jakarta: Erlangga, 1984.
Lembaga  Pertahanan  Nasional  (Lemhannas),
Kewiraan  untuk  Mahasiswa,  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
Priyatno,  A,  Hidup  Berbangsa  &  Etika

## Multikultural, Sambutan, Surabaya : Forum
Rektor  Simpul  Jawa  Timur  Universitas Surabaya, 2003.
Sparringa, D.T, Multikulturalisme dalam Multiperspektif   di  Indonesia,  Surabaya: Forum  Rektor  Simpul  Jawa  Timur Universitas Surabaya, 2003.
Ubaidillah,  A,  dkk,  Pendidikan  Kewargaan (Civic  Education)  Demokrasi,  HAM  dan Masyarakat Madani. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
Wiriaatmadja,  R,  Pendidikan  Sejarah  di  Indonesia Perspektif   Lokal,  Nasional,  dan  Global, Bandung: Historia Utama Press, 2002.

## B.  Makalah
Moeis,  I,  Pendidikan  Multikultural  Transformatif dalam  PIPS  Sebuah  Sarana  Alternatif Menuju  Masyarakat  Madani,  Makalah disamapaikan  pada  Seminar  Nasional Pendidikan  IPS,  tanggal  5  Agustus 2006,  Bandung:  Sekolah  Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2006. Santoso,  D.J.,  Ketahanan  Negara  dan  Wawasan kebangsaan  Menghadapi  Tantangan  Global,
Makalah  disampaiakan  pada  Simposium Nasional Peringatan Satu Abad
Kebangkitan  Nasional,  19  Mei  2008,
Yogyakarta : UGM,Pemda DIY, Kagama,
2008.
Suyanto,  Profesionalisasi  dan  Sertiﬁ kasi  Guru, Makalah  dalam  Seminar  PGRI  di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Desember 2005.

## C. Jurnal
Bhakti,  I.  N,  Aspek-aspek  Internasional  dalam Integrasi  Nasional:  Suatu  Tinjauan  Empiris
atas Kasus Irian Jaya, dalam Analisis CSIC Tahun XXIII, No.5 September-Oktober 1994. Karim,  R,  Nasionalisme  Arti  dan  Sejarahnya,
Analisis  CSIS,  Tahun  XXV  Tahun  2,
1996.
Makarim, N. A, Karisma dan Krisis. Jakarta: Tempo

## XXIX, 2000.
Joebagio, H, Merancang Sejarah yang Multikultural dalam  Kurikulum  2004,  dalam  Cakrawala
Pendidikan Jurnal Ilmiah Pendidikan,
November 2005 Tahun XXIV, No.3, 374-
366.

## D. Surat Kabar
Suwardiman,  Jajak  Pendapat  Nasionalisme  di atas  Papan  Global,  Kompas,  Sabtu,  18 Agustus 2007, halaman 35
Suwardiman & Sugihandari, Pidato Kenegaraan Kegundahan Presiden soal Nasionalisme, Kompas, Sabtu, 18 Agustus 2007, halaman 5.
Suyanto,  Investasi  Pendidikan,  Kedaulatan Rakyat, Senin 4 Februari, 2008, halaman 1