PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 171-192 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
TINJAUAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
Isep H Insan*, Sobar Sumana**, Galuh Cahya Priatna*** Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jl. Pakuan No. 1 Bogor 16143
E-mail: isep.insan@unpak.ac.id, Sukmanasobar@gmail.com,galuhpriatna78@gmail.com. Naskah diterima : 05/11/2022, revisi : 30/11/2022, disetujui :26/12/2022.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  memberitahukan  bahwa  dalam  rangka memperoleh  keadilan  tidak  semua  orang  dapat  membayar  jasa  advokat  atau  pembela hukum  salah  satunya  ialah  masyarakat  miskin.  Bantuan  hukum  sangat  diperlukan  bagi masyarakat miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (Probono publico). Bedasarkan hal tersebut  maka  lahirlah  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum selajutnya  disebut  UU  Bankum.  Selanjutnya  bedasarkan  ketentuan  pasal  19  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang sudah dijelaskan maka Pemerintah Kabupaten Bogor membuat kebijakan dengan menerbitkan Peraturan  Daerah  (PERDA)  Kabupaten  Bogor  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Bantuan Hukum  Untuk  Masyarakat  Miskin,  Sehingga  dengan  dibentuknya  peraturan  tersebut Pemerintah  Kabupaten  Bogor  mempunyai  dasar  hukum  untuk  memenuhi  hak konstitusional warga negara di bidang bantuan hukum terutama bagi orang atau kelompok Masyarakat Miskin. Pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Bogor yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Bantuan  Hukum  Masyarakat  Miskin  diselenggarakan  oleh  Dinas  Sosial  sesuai dengan Pasal 6 angka (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 tahun 2016. Dinas sosial bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sudah terakreditasi oleh Kementrian  Hukum  dan  HAM.  Dalam  praktiknya,  terdapat  permasalahan  yang  timbul dalam memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Bogor, seperti Faktor dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor yang sangat minim, Sulitnya membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), serta Informasi serta sosialisasi tentang  bantuan  hukum  untuk  masyarakat  miskin  di  Kabupaten  Bogor  belum tersampaikan secara luas kepada masyarakat.
Kata Kunci: Bantuan hukum, Masyarakat Miskin, Kabupaten Bogor

## ABSTRACT
The purpose of this study is to inform that in order to obtain justice not everyone can pay for the services of an advocate or legal defender, one of which is the poor. Legal aid is
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 171-192 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
very necessary for the poor, which can be obtained without payment (Probono publico). Based on this, Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid was born, hereinafter referred to as the Bankum Law. Furthermore, based on the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, the implementation of legal aid is regulated by  Regional  Regulations.  Taking  into  account  the  matters  that  have  been  explained,  the Bogor Regency Government made a policy by issuing Bogor Regency Regional Regulation (PERDA)  Number  10  of  2016  concerning  Legal  Aid  for  the  Poor,  So  that  with  the establishment of this regulation the Bogor Regency Government has a legal basis to fulfill citizens' constitutional rights the state in the field of legal aid especially for people or groups of the poor. The implementation of legal aid for the poor in Bogor Regency based on Bogor Regency  Regional  Regulation  Number  10  of  2016  concerning  Legal  Aid  for  the  Poor  is organized by the Social Service in accordance with Article 6 number (3) of Bogor Regency Regional Regulation Number 10 of 2016. Social services work together with the Legal Aid Institute (LBH) which has been accredited by the Ministry of Justice and Human Rights. In practice, there are problems that arise in providing legal assistance to the poor in the Bogor Regency  area,  such  as  the  very  minimal  funding  provided  by  the  Bogor  Regency Government,  the  difficulty  of  making  a  Certificate  of  Inadequacy  (SKTM),  as  well  as information and outreach about legal aid for the poor community in Bogor Regency has not been widely conveyed to the public.
Keywords: Legal aid, Poor Community, Bogor Regency.

## A. Pendahuluan
Semua  negara  di  dunia  pastinya  memiliki  masalah  dalam  kehidupan  bernegaranya masing-masing  yang  dapat  diselesaikan  hanya  dengan  hukum.  Hukum  merupakan  sesuatu yang  sangat  penting  bagi  manusia  untuk  dapat  menjalankan  kehidupan  sosial  yang  baik. Peranan  hukum  yang  paling  mendasar  adalah  menjamin  keadilan  dan  kebenaran  dalam tatanan  sosial.  Oleh  karena  itu  dalam  ranah  etika,  hukum  dihargai  dan  pembatasnya dibenarkan. 1
Dalam rangka memperoleh keadilan tidak semua orang dapat membayar jasa advokat atau  pembela  hukum  salah  satunya  ialah  masyarakat  miskin.  Menurut  Romli  dan  Frans Hendra,  di  Indonesia  hak  fakir  miskin  untuk  memperoleh  bantuan  hukum  terutama  pada masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  terpencil  masih  jauh  dari  harapan,  sehingga  timbul pertanyaan apakah bantuan hukum belum mampu ke daerah terpencil. 2 Fakir miskin juga bisa diartikan keadaan seseorang yang sangat kekurangan orang yang sangat miskin, orang yang dengan  sengaja  membuat  dirinya  menderita  kekurangan  untuk  mencapai  kesempurnaan
1 Ujan, A. “Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan”, RESPONS , Volume 14 No. 1, 2009, hlm. 125. 2 Frans Hendra Winata, Probono publico, Hak Konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum, ( Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 12.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 171-192 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
batin. 3 Menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia (KBBI) miskin mempunyai arti tidak berharta benda,  serba  kekurangan  dan  berpenghasilan  rendah. 4 Pengertian  masyarakat  miskin menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 tahun 2016 :
“  Masyarakat  miskin    adalah  orang  perseorangan  atau  kelompok  orang  yang  memiliki identitas  kependudukan  yang  sah  di  daerah  yang  kondisi  sosialnya  ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Keluarga Miskin.” 5
Frans  Hendra  Winata  mengemukakan  bahwa  seringkali  pihak  yang  miskin  karena tidak tahu hak-haknya sebagai tergugat, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi  advokat. 6 Maka,  berdasarkan  penjelasan  tersebut  bantuan  hukum  sangat diperlukan  bagi    masyarakat  miskin  yang  dapat  diperoleh  tanpa  bayar  ( Probono  publico ). Bedasarkan  hal  tersebut  maka  lahirlah  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang Bantuan  Hukum  selajutnya  disebut  UU  Bankum,  Bambang  Sunggono  dan  Aries  Harianto mengemukakan jika selama ini si kaya sudah mereasakan keadilan dan si miskin sudah cukup terlalu  jauh  dari  keadilan,  maka  sudah  saatnya  keadaan  yang  demikian  tidak  terjadi  lagi. 7 Bantuan  hukum  merupakan  suatu  media  yang  digunakan  oleh  semua  orang  dalam  rangka menuntut haknya atas perlakuan yang diterima dan melanggar hukum yang berlaku, bantuan hukum bersifat membela masyarakat tanpa memandang latar belakang, ras, suku, dan agama. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sering disebut legal aid yaitu bantuan hukum merupakan jasa hukum yang dikhususkan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik diluar maupun di dalam pengadilan baik secara pidana, perdata, dan tata  usaha  negara  dari  seseorang  yang  mengerti  hukum,  serta  hak  asasi  manusia.  Apalagi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor masih cukup tinggi, yang mana salah satu penyebab seseorang melakukan tindakan kriminal karena faktor ekonomi.
Bedasarkan  ketentuan  pasal  19  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2011 Tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan  mempertimbangkan  hal-hal  yang  sudah  dijelaskan  maka  Pemerintah  Kabupaten Bogor membuat kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, Sehingga dengan dibentuknya  peraturan  tersebut  Pemerintah  Kabupaten  Bogor  mempunyai  dasar  hukum untuk memenuhi hak konstitusional warga negara di bidang bantuan hukum terutama bagi orang atau kelompok Masyarakat Miskin.
3 Ibid ., hlm.2.
4 Anonim,  “Arti  Kata  Miskin  Dalam  Bahasa  Indonesia”  tersedia  di: https://kbbi.web.id/miskin diakses  pada tanggal 4  Agustus  2022.
5 Indonesia, Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin , Perda Nomor 10 tahun 2016, LD Nomor 94 tahun 2016 Pasal 1 ayat (8).
6 Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan , (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 96.
7 Bambang  Sunggono  dan  Aries  Harianto, Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia ,  ,  (Bandung:  Mandar Maju,2009), hlm. 62.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 171-192 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif (yuridis  normatif)  atau  disebut juga  sebagai  penelitian  hukum  kepustakaan,  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan (statute  approach) dan  pendekatan  konsep (conceptual  approach) .  Pendekatan perundang-undangan  dilakukan  dengan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  dan regulasi mengenai Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Bogor. Pendekatan konseptual  dengan  mengkaji  asas-asas  hukum  dan  doktrin-doktrin  ilmu  hukum  berkaitan dengan  Bantuan  Hukum  untuk  Masyarakat  Miskin  di  Kabupaten  Bogor.  Data  yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder.

## C. Pembahasan

## 1. Pengertian Bantuan Hukum
Bantuan  Hukum  menurut  Undanng-Undang  Bantuan  Hukum    (UU  Bankum) adalah jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  Pemberi  Bantuan  Hukum  secara  cuma-cuma    kepada Penerima  Bantuan  Hukum. 8 Beberapa  pendapat  para  pakar  tentang  pengertian  bantuan hukum:
a. Menurut  Frans  Hendra  Winata  bahwa  bantuan  hukum  ialah  merupakan  jasa  hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma- cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara,  dari  seseorang  yang  mengerti  seluk  beluk  pembelaan  hukum,  asas  hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia. 9
b. Menurut  Adnan  Buyung  Nasution  bantuan  hukum  ialah  khusus  bantuan  hukum  bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer muskin, ukuran  kemiskinan  sampai  saat  ini  masih  tetap  merupakan  masalah  yang  sulit dipecahkan,  bukan  saja  bagi  negara-negara  berkembang  bahkan  negara-negara  yang sudah maju tetap menjadi masalah. 10
c. Menurut C.A.J Crul bantuan hukum merupakan bantuan hukum bantuan yang diberikan oleh para ahli kepada mereka yang memerlukan perwujudan atau realisasi dari hak- haknya serta memperoleh bantuan hukum perlindungan hukum. 11
d. Menurut  Lasdian  Walas  bantuan  hukum  adalah  jasa  memberikan  bantuan  hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun kuasa hukum dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka
8 Indonesia, Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, UU Nomor 16 Tahun 2011, LN 104 Tahun 2011, TLN No. 5248  pasal 1 angka 1.
9 Frans Hendra Winarta, Op., Cit., hlm. 23. 10 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum Indonesia , (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 1.
11 Soerjono Soekamto, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis , (Jakarta: Ghalia Indah. 1983). hlm. 23.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 171-192 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
pengadilan atau memberi nasihat hukum di luar pengadilan. 12
Namun yang menjadi masalah ialah persoalan ukuran kemiskinan atau masyarakat tidak  mampu  seperti  apa  yang  diberikan  oleh  bantuan  hukum  atau  mempunyai  kriteria tertentu  dalam  masalah  ini.  Ataukah  bagi  tersangka  atau  terdakwa  hanya  disyaratkan kepadanya surat keterangan miskin yang diperoleh dari Kepala Desa, Camat, Kepala Polisi atau Kepala Kejaksaan Negri atau Kantor Sosial. 13
Menurut  M  Yahya  Harahap  selain  untuk  menerapkan  hukum  dan  penghormatan kepada hak yang diberikan hukum untuk setiap orang, legal services dan operasinya lebih cenderung  untuk  menyelesaikan  setiap  sengketa  atau  masalah  dengan  menempuh  cara perdamaian. 14 Selain  itu,  jika  di  pelajari  apa  yang  di  kemukakan  oleh    M  Yahya  Harahap dapat di simpulkan pengertian Bantuan Hukum dimaksud dalam KUHAP adalah meliputi jasa  pemberian  bantuan  hukum  secara  professional  dan  formal,  dalam  bentuk  jasa pemberian bantuan hukum setiap orang yang terlibat di dalam setiap kasus yang ada baik secara  cuma-cuma  kepada  mereka  yang  tidak  mampu  dan  miskin  maupun  memberi bantuan  kepada  mereka  yang  mampu  oleh  para  Advokat  dengan  cara  memberi  imbalan jasa.

## 2. Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum
Fungsi  dan  tujuan  bantuan  hukum  di  negara  berkembang,  khususnya  Indonesia merupakan hal yang menarik. Bantuan hukum bagi fakir miskin tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai  moral,  budaya,  pandangan  politik,  dan  filosofi  hukum  di  Indonesia.  Bantuan hukum bagi fakir miskin mempunyai kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana menganut  sistem  akusatur  ( due  process  of  law ),  tetapi  dalam  produk  sehari-hari  sistem inkuisitur ( crime control model/arbitrary ) masih dijalankan sehingga fakir miskin sering terjadi  sasaran  penyiksaan,  perlakuan  tidak  manusiawi  dan  perendahan  harkat  dan martabat manusia. 15
Menurut Pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :
a) Menjamin  dan  memenuhi  hak  bagi  penerima  bantuan  hukum  untuk  mendapatkan akses keadilan;
b) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan;
12 Ishaq, Pendidikan Keadvokatan , (Jakarta; Sinar Grafika.2010), hlm. 5.
13 Martiman Promohamidjo, Penasihat Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 15.
14 M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut, (Jakarta: Sinar Grafik, 2003), hlm. 344 . 15 Frans Hendra Winata, Op.,Cit., hlm. 15.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 171-192 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan. 16
Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum  Masyarakat  Miskin  menerangkan  bahwa  yang  dapat  menerima  Bantuan  Hukum sebagaimana  dimaksud  Perda  ini  adalah  setiap  orang  atau  kelompok orang miskin  yang memerlukan  jasa  hukum  untuk  menangani  dan  menyelesaikan  masalah  hukumnya. Kemudian Orang atau kelompok orang miskin yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
3. Jenis-Jenis Bantuan Hukum
Seiring  dengan  berkembangnya  zaman,  ruang  lingkup  bantuan  hukum  yang berkembang dan dianggap tepat untuk mencapai keadilan dan persamaan di muka umum adalah bantuan hukum dalam arti luas. Ruang lingkup kegiatan bantuan hukum disepakati bukan hanya pada pembelaan di dalam proses persidangan saja, tetapi juga mencangkup pembelaan di luar pengadilan, konsultasi, penyuluhan dan pendidikan hukum, penilitian, serta upaya Law Reform . Akan halnya, kriterianya adalah meliputi perorangan, badan, atau kelompok-kelompok sosial yang tidak mampu. Bantuan hukum dalam pengertian demikian diungkapkan oleh Prof. Earl Johnson akan mencangkup kegiatan-kegiatan antara lain :
a. Social  rescue ,  dalam  arti  bantuan  hukum  yang  mencangkup  partisipasi  dalam  usaha- usaha pelayanan sosial yang terkoordinir guna menyelamatkan unit-unit keluarga yang berpendapatan rendah atau miskin;
b. Pengembangan  ekonomi,  yakni  usaha-usaha  guna  menciptakan  sarana-sarana  yang dapat menambah penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah;
c. Pengorganisasian komunitas, yakni usaha-usaha dan pengarahan untuk mengorganisir masyarakat  miskin  menjadi  kelompok-kelompok  yang  mampu  bicara  dalam  bidang politik dan ekonomi;
d. Pembaharuan  hukum,  pengujian  perundang-undangan,  dan  cara-cara  serta  usaha- usaha  lain  untuk  melakukan  berbagai  pembaharuan  ataupun  perubahan  perundang- undangan. 17
Selain daripada ruang lingkup kegiatan pemberian bantuan hukum di atas, ruang lingkup pemberian bantuan hukum juga dapat ditinjau dari segi bidang tata hukum yang dapat diberikan bantuan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bidang-bidang tata hukum yang menjadi ruang lingkup dari bantuan hukum, antara lain Hukum Tata Negara, Hukum
16 Indonesia, Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum , UU Nomor 16 Tahun 2011, LN 104 Tahun 2011, TLN No. 5248 Pasal 3.
17 Soerjono Soekamto, Op.,Cit., hlm. 50.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 171-192 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
Administrasi  Negara,  Hukum  Pidana,  Hukum  Privat,  Hukum  Acara,  dan  Hukum Internasional. 18
Lingkup Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi harus mencangkup layanan:
a. Pendampingan  dan/atau  menjalankan  kuasa  yang  dimulai  dari  tingkat  penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atau gugatan;
b. Pendampingan  dan/atau  menjalankan  kuasa  dalam  proses  pemeriksaan  di persidangan;atau
c. Pendampingan  dan/atau  menjalankan  kuasa  terhadap  Penerima  Bantuan  Hukum  di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Pemberian  Bantuan  Hukum  secara nonlitigas i  dapat  dilakukan  oleh  advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang  telah  terverifikasi  dan  terakreditasi.  Pemberi  Bantuan  Hukum  secara  non  litigasi sendiri meliputi :
a. Penyuluhan Hukum;
b. Konsultasi Hukum;
c. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
d. Penelitian Hukum;
e. Mediasi;
f. Negosiasi:
g. Pendampingan di luar pengadilan;dan/ atau
h. Drafting dokumen hukum.
Pemberian  Bantuan  Hukum  untuk  upaya  banding  dan  kasasi  dapat  ditempatkan sebagai  pelayanan  yang  terpisah  dari  pemberian  bantuan  hukum  di  pengadilan  tingkat pertama. Pemberian Bantuan Hukum non litigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian/Kontrak Kerja antara pemberi bantuan hukum dengan Pemerintah Daerah.

## 4. Hak Dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum
Pemberian bantuan hukum harus sesuai dan tepat sasaran yang artinya bahwa orang yang mendapatkan bantuan hukum, sebagai tujuan dari dibentuknya UU Bankum, menurut Pasal (5) UU Bankum, yang berhak mendapatkan bantuan hukum ialah :
a. Penerima bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
b. Hak  dasar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  hak  atas  pangan,  sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Dalam UU Bankum, penerima bantuan hukum tidak dijelaskan secara jelas. Namun
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 171-192 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 UU  Bankum  tersebut. Sehingga  secara  garis  besarnya,  kriteria  subjek  penerima  bantuan hukum adalah sebagai berikut :
a. Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik secara litigasi dan non litigasi .
b. Orang-orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum.
c. Orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan.
d. Orang-orang yang teraniaya dikarenakan masalah hukum yang sedang di hadapinya. Keempat kriteria ini bukan suatu syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sebab keempatnya harus tetap mengacu pada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Bankum, yang dibuktikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin,  maka  secara  konstitusional  orang  miskin  berhak  untuk  diwakili  dan  dibela  baik secara litigasi maupun non litigasi .
Sejalan dengan UU Bakum, Dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten  Bogor  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Bantuan  Hukum  Masyarakat  Miskin mengatur  Persyaratan,  Hak  dan  Kewajiban.  Yang  mana  Pemberi  Bantuan  Hukum  yang melaksanakan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) Berbadan hukum;
b) Terakreditasi;
c) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d) Memiliki pengurus; dan
e) Memiliki program bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Kemudian  Pasal  10  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bogor  Nomor  10  Tahun  2016 tentang  Bantuan  Hukum  Masyarakat  Miskin  menyatakan  bahwa  Untuk  memperoleh Bantuan untuk Masyarakat Miskin, Penerima Bantuan Hukum memenuhi persyaratan berikut:
a) Mengajukan  permohonan  secara  tertulis  yang  berisi  paling  sedikit  identitas  calon Penerima  Bantuan  Hukum  dan  uraian  singkat  mengenai  pokok  persoalan  yang dimohonkan Bantuan Hukum;
b) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
c) Melampirkan surat keterangan keluarga miskin dari Lurah atau Kepala Desa di tempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum.
Sedangkan jika calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan keluarga miskin  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  calon  Penerima  Bantuan  Hukum  dapat melampirkan  Kartu  Jaminan  Sosial  atau  dokumen  lain  yang  dipersamakan  sebagai pengganti  surat  keterangan  keluarga  miskin.  Pemberi  Bantuan  Hukum  juga  dapat membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 171-192 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
Hak-hak  Pemberi Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dapat dilihat dalam Pasal 11 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bogor  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Bantuan  Hukum Masyarakat Miskin. Yang mana hak-hak tersebut meliputi:
a. Melakukan  rekruitmen  terhadap  advokat,  paralegal,  dosen  dan  mahasiswa  fakultas hukum;
b. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
d. Menerima  anggaran  dari  Pemerintah  Daerah  untuk  melaksanakan  Bantuan  Hukum untuk Masyarakat Miskin;
e. Mengeluarkan  pendapat  atau  pernyataan  dalam  membela  perkara  yang  menjadi tanggung  jawabnya  di  dalam  sidang  pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
f. Mendapatkan informasi dan data dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g. Mendapatkan  jaminan  perlindungan  hukum,  keamanan,  dan  keselamatan  selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin terdapat dalam Pasal 12  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bogor  Nomor  10  Tahun 2016  tentang  Bantuan  Hukum Masyarakat Miskin yang menyatakan:
a. Melaporkan  kepada  Dinas  mengenai  program  Bantuan  Hukum  untuk  Masyarakat Miskin;
b. Melaporkan  setiap  penggunaan  anggaran  yang  digunakan  untuk  pemberian  Bantuan Hukum  untuk  Masyarakat  Miskin  Berdasarkan  ketenttuan  peraturan  perundang- undangan;
c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin bagi  advokat,  paralegal,  dosen,  dan  mahasiswa  fakultas  hukum  yang  direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a;
d. Menjaga  kerahasiaan  data,  informasi,  dan/atau  keterangan  yang  diperoleh  dari Penerima  Bantuan  Hukum  berkaitan  dengan  perkara  yang  sedang  ditangani,  kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
e. Memberikan  Bantuan  Hukum  kepada  Penerima  Bantuan  Hukum  berdasarkan  syarat dan  tata  cara  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan  sampai perkaranya selesai, kecuali terdapat alasan yang sah secara hukum.
Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Pemerintah Daerah bertugas: a. Menyusun  dan  menetapkan  kebijakan  penyelenggaraan  Bantuan  Hukum  untuk Masyarakat Miskin;
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 171-192 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
b. Menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
c. Mengelola anggaran Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin secara efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab dan akuntabel;
d. Menyusun  laporan  dan  melakukan  evaluasi  penyelenggaraan  Bantuan  Hukum  untuk Masyarakat Miskin pada akhir tahun anggaran; dan
e. Melakukan  pembinaan  dan/atau  pelatihan  paralegal  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Wewenang Pemerintah Daerah dalam hal pemberian bantuan hukum adalah  mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan melakukan identifikasi  dan  klarifikasi  perkara  yang  diajukan  oleh  Pemberi  Bantuan  Hukum  kepada badan peradilan setempat. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas.

## 5. Tata Cara Memperoleh Bantuan Hukum
Tata cara pemberian Bantuan Hukum sendiri telah diatur didalam UU Bankum, yaitu terdapat didalam pasal (14) sampai dengan pasal (19), yang mensyaratkan:
a) Mengajukan  permohonan  secara  tertulis  yang  berisi  sekurang-kurangnya  identitas pemohon  dan  uraian  singkat  mengenai  pokok  persoalan  yang  dimohonkan  Bantuan Hukum;
b) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
c) Melampirkan  surat  keterangan  miskin  dari  lurah,  kepala  desa,  atau  pejabat  yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
Pemohon  Bantuan  Hukum  yang  tidak  mampu  menyusun  permohonan  secara  tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberi bantuan hukum juga di atur  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42 Tahun  2012  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian  dan  Penyaluran  Dana  Bantuan  Hukum  selanjutnya  disebut  PP  Nomor  42.  Di dalam  pasal  6  PP  Nomor  42  menegaskan  pemohon  bantuan  hukum  mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum. Permohonan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :
a) Identitas Pemohon Bantuan Hukum;dan
b) Uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimintakan bantuan hukum. Permohonan bantuan hukum harus melampirkan :
a) Surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum;dan
19 Indonesia, Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, UU Nomor 16 Tahun 2011, LN 104 Tahun 2011, TLN No. 5248  Pasal 14.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 171-192 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.

## b) Dokumen yang berkenaan dengan perkara.
Identitas  pemohon  bantuan  hukum  sebagaimana  dimaksud  Pasal  6  ayat  (2) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Pemohon (KTP) atau dokumen lain yang dikelurkan oleh instasi  yang  berwenang.  Dalam  hal  pemohon  bantuan  hukum  tidak  memiliki  identitas, pemberi  bantuan  hukum  membantu  pemohon  bantuan  hukum  memperoleh  surat keterangan alamat sementara dan /atau dokumen lain dari instasi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum.
Dalam hal pemohon tidak memiliki surat keterangan miskin, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Bebas Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin.  Dalam  hal  ini  pemohon  bantuan  hukum  tidak  memilikki  persyaratan,  pemberi bantuan  hukum  membantu  pemohon  bantuan  hukum  dalam  memperoleh  persyaratan tersebut.  Hal  tersebut  juga  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bogor  Nomor  10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.
Bagi  pemohon  bantuan  hukum  yang  tidak  mampu  menyusun  permohonan  secara tertulis  dapat  mengajukan  permohonan  secara  lisan.  Dalam  hal  permohonan  bantuan hukum diajukan secara lisan, pemberi bantuan hukum menuangkan dalam bentuk tertulis yang kemudian ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum. Pemberi bantuan  hukum wajib  memeriksa  kelengkapan  persyaratan  yang  diajukan  oleh  pemohon bantuan  hukum  dalam  waktu  paling  lama  1  (satu)  hari  kerja  setelah  menerima  berkas permohonan  bantuan  hukum.  Apabila  permohonan  bantuan  hukum  telah  memenuhi persyaratan,  pemberi  bantuan  hukum  wajib  menyampaikan  kesediaan  atau  penolakan secara  tertulis  atas  permohonan  tersebut  dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non-litigasi.  Pemberian  bantuan  hukum  secara  litigasi  dilakukan  oleh  advokat  yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima  bantuan  hukum  diberikan  hingga  masalah  hukumnya  selesai  dan/atau perkaranya  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  selama  penerima  bantuan  hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

## 6. Dasar Hukum Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
Peraturan yang mengatur tentang  bantuan hukum sebagai jaminan  keadilan dalam melindungi hak-hak masyarakat miskin atau tidak mampu di Indonesia saat ini adalah:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
b. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 171-192 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
g. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin
7. Pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Bogor Pelaksanaan Bantuan Hukum sebenarnya terasa  betul ketika anggota masyarakat masuk  dalam  rangkaian  proses  hukum,  ketika  berhadapan  dengan  kepentingan  negara dalam suatu perkara hukum atau ketika berhadapan dengan instrumen-instrumen negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan proses peradilan. Agar bantuan hukum dapat bermanfaat bagi masyarakat, pelaksanaanya perlu dilakukan secara merata dengan penyaluran  melalui  berbagai  institusi  penegakan  hukum  yang  ada  seperti  pengadilan, kejaksaan,  organisasi  advokat,  maupun  organisasi  masyarakat  yang  bergerak  di  bidang hukum. 20 Hak masyarakat mendapatkan  bantuan hukum gratis ( probono ) yang dipayungi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang tersebut mengatur tentang masyarakat penerima bantuan hukum, pemberi dan pendanaan serta  mekanisme  bantuan  hukum.  Peraturan  pelaksanaannya  tertuang  diantaranya  di dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.42  Tahun  2013  tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pemberian  Bantuan  Hukum  Dan  Penyaluran  Dana  Bantuan  Hukum,  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Paralegal  Dalam  Pemberian  Bantuan Hukum.
Meski demikian penyelenggaraan bantuan hukum berkaitan erat dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Peran serta advokat sangat fundamental untuk  terselenggaranya  bantuan  hukum  itu,  terutama  dalam  tugas-tugas  litigasi  Ketika mengadvokasi  penerima  bantuan  hukum.  Bagi  masyarakat  miskin  yang  mengalami masalah  hukum  berupa  ketidak  adilan  dapat  meminta  pendampingan  hukum  meminta pendampingan  hukum  dari  Lembaga-lembaga  bantuan  hukum  yang  diatur  di  dalam peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum diberikan kepada pencari keadilan dalam perkara  hukum  dalam  bentuk  konsultasi  hukum,  menjalankan  kuasa,  mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima
20 Ni  Gusti  Agung  Ayu  Mas  Triwulandari,  ‘ ’Problematika  Pemberian  Bantuan  Hukum  Struktural  Dan  Non Struktural  Kaitannya  Dengan  Asas  Equality  Before  The  Law ’’,  Jurnal  Kebijakan  Hukum  (Vol.  14  Nomor  3,    2020), hlm.541.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 171-192 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
bantuan hukum. Pelaksanaan bantuan hukum tersebut melingkupi upaya hukum melalui jalur  pengadilan  ( litigasi ) dan  di luar  jalur pengadilan  ( non-litigasi ).  Pengertian  bantuan hukum dan jasa hukum sepeerti dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Namun secara mudahnya  membedaka  bantuan  dan  jasa  hukum  ialah  istilah  “bantuan  hukum”  bersifat non-probono dan jasa hukum “cenderung bersifat profit”. Selain itu, jika dilihat di dalam Pasal  1  angka  (2)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  jasa  hukum adalah  jasa  yang  diberikan  Advokat  berupa  berupa  memberikan  konsultasi  hukum, bantuan  hukum,  menjalankan  kuasa,  mewakili,  mendampingi,  membela,  dan  melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. 21 Dengan demikian, jasa hukum yang diberikan dengan cuma-cuma dikatagorikan atau disebut  sebagai bantuan hukum. Dimana bentuk-bentuk bantuan hukum dipersamakan dengan jasa hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Advokat. Adapun ruang lingkup bantuan hukum adalah penanganan masalah hukum yang terdiri dari masalah hukum keperdataan, pidana, dan  tata  usaha  negara  baik secara litigasi maupun non  litigasi .  Bantuan  hukum tersebut meliputi  menjalankan  kuasa,  mendampingi,  mewakili,  membela,  dan/atau  melakukan Tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
Penyelenggaran  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  miskin  dilakukan  dengan menerapkan  alur  yang  dimulai  dari  orang  atau  kelompok  masyarakat  tidak  mampu menyampaikan  maksud  dan  tujuan  serta  mengajukan  permohonan  kepada  organisasi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang  berlaku  bedasarkan  UU  Bankum,  kemudian  orgnasisasi  bantuan  hukum  akan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas yang diajukan, apabila telah memenuhi maka organisasi  bantuan  hukum  dan  calon  penerima  bantuan  hukum  membuat  kesepakatan untuk saling kerjasama dan bisa dilihat dari adanya kuasa yang diberikan oleh penerima bantuan  hukum.  Pemberian  bantuan  hukum  yang  dilaksanakan  dapat  berupa litigasi maupun non  litigasi .  Bantuan litigasi yang  dimaksud  dapat  berupa  pelaksanaan pendampingan  bantuan  hukum  pada  setiap  tingkatan  dalam  proses  peradilan,  baik  di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Kepada organisasi bantuan hukum yang melaksanakan  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  tidak  mampu  dapat  mengajukan pencairan  ( Reimbursement )  dana  bantuan  hukum  kepada  Kantor  Wilayah  Kementrian Hukum dan HAM Provinsi tempat dimana organisasi bantuan hukum berada.
Pengajuan  pencairan  dana  tersebut  melalui  KPPN  Daerah  dengan  mekanisme langsung ke rekening organisasi bantuan hukum yang telah terdaftar dan terverifikasi oleh Kanwil  Kemenkumkam  Provinsi.  Dana  tersebut  dapat  dimanfaatkan  guna  membantu pelaksanaan  kegiatan  memberikan  layanan  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  tidak mampu  yang  berada  di  wilayah  Kabupaten/Kota  dalam  provinsi  di  bawah  pengawasan
21 Indonesia, Undang Undang Tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, TLN No. 4288 Pasal 1 angka 2.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 171-192 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
Kanwil Kemenkumham Provinsi. Sehingga dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu membantu masyarakat tidak mampu  untuk memperoleh keadilan.
Untuk  mempermudah  akses,  pemerintah  telah  mengeluarkan  atau  menyediakan aplikasi  yang  dapat  di  akses  oleh  semua  organisasi  bantuan  hukum  untuk  melakukan penginputan data terkait bantuan hukum yang diberikan. Pengelolaan bantuan hukum dari permohonan, pelaksanaan, hingga proses pencairan anggaran dilakukan satu pintu melalui aplikasi SIDBANKUM.. Sehingga dapat mempermudah kinerja antara penyelenggaraan dan pemberi bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu. Calon pemberi bantuan  hukum  harus  memenuhi  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  Undang- Undang Bantuan Hukum agar dapat diverifikasi dan akreditasi dari Kanwil Kemenkumham setempat.  Sehingga  agar  kedepannya  dapat  melaksanakan  bantuan  anggaran  yang disediakan negara melalui APBN ditransfer ke rekening organisasi bantuan hukum untuk melaksanakan bantuan hukum.
Pelaksana bantuan hukum dalam UU Bankum salah satunya ialah Lembaga Bantuan Hukum  selanjutnya  disingkat  LBH.  Pelaksana  Bantuan  Hukum  dalam  Undang-Undang Mahkamah Agung pada Pasal 42 disebut juga sebagai pembela. LBH sesuai yang termuat dalam Pasal 1 ayat (6) PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma diartikan sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum  kepada  pencari  keadilan  tanpa  menerima  pembayaran  honorarium.  Para  aktivis Pemberi Bantuan Hukum memasukkan konsep bantuan hukum gender struktural sebagai respon atas ketidak adilan gender akibat relasi kuasa yang timpang antar jenis kelamin. 22 Orang  yang  melaksanakan  pemberian  bantuan  hukum  pada  kantor  Pelaksana  Bantuan Hukum  adalah  advokat,  paralegal,  dosen  dan  mahasiswa  FH  yang  memenuhi  syarat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang Advokat, dalam  naskah  ini  khusus  klien  yang  tidak  mampu  atau  orang  miskin.  Syarat  standar pelaksana  Advokat  dalam  memberikan  bantuan  hukum  diantaranya  Advokat  harus terdaftar  pada  salah  satu  Pemberi  Bantuan  Hukum  yang  terakreditasi,  tidak  sedang menjalani  hukuman  pemberhentian  sementara  waktu  atas  pelanggaran  AD,  ART  atau pelanggaran  peraturan  internal  atau  kode  etik  profesi  yang  dibuktikan  dengan  surat keterangan dari organisasi induk Advokat.
Implementasi  kebijakan  peraturan  penyelenggaraan  bantuan  hukum  untuk masyarakat  miskin  yang  telah  ditetapkan  Pemerintah  pada  akhirnya  diserap  oleh pemerintah  di  daerah  untuk  dijadikan  salah  satu  dasar  instrumen  lebih  lanjut  untuk menetapkan  kebijakan  daerah  dalam  rangka  mewujudkan  visi  daerah  Kabupaten  Bogor dan  membedakan  arah  kebijakan  publik  yang  harus  ditempuh  untuk  pelaksanaan  misi daerah.  Pembukaan  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  alinea  keempat
22 Benny K. Harman et al. , LBH Memberdayakan Rakyat, Membangun Demokrasi , (Jakarta: YLBHI, 1995), hlm. 7.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 171-192 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
menyebutkan bahwa “membentuk pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  bedasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ”. Dari keempat tujuan tersebut salah satunya ialah memajukan kesejahteraan umum dalam rangka hal mewujudkan hal tersebut salah satunya melalui upaya mensejahterakan rakyat melalui efektifitas dan efesiensi kerja pemerintahan dengan  membentuk  pemerintahan  daerah  sesuai  dengan  Pasal  18  ayat  (1)  UUD  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan diatur didalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD  Negara  Republik  Indonesia  1945  yang  menyatakan  dalam  ketentuan  tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan. Selanjutnya  didalam  Pasal  18  ayat  (5)    menegaskan  pasal  Pemerintahan  Daerah menjalankan otonom daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Bedasarkan atas pengertian tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah seluas-luasnya memberikan ide  serta arahan kepada  Pemerintah  Kabupaten  Bogor  untuk  membentuk  kebijakan  yang  akhirnya membentuk kebijakannya.
Penguatan atas Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya diatur  didalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah. Undang-Undang tersebut memberi dasar pembentukan kebijakan atau peraturan daerah. Ketentuan  tersebut  diatur  didalam  pasal  236  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah yang menentukan :
a. Untuk  menyelenggarakan  Otonomi  Daerah  dan  tugas  pembantuan,  daerah membentuk Perda;
b. Perda  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  dibentuk  oleh  DPRD  dengan  persetujuan Kepala Daerah;
c. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan :
a) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan;dan
b) Penjabaran  lebih  lanjut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi.
d. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pasal (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengaturan  kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  membentuk  Perda  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang  Pembentukan  Produk Hukum Daerah. Dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 171-192 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
2015  tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  disebutkan  produk  hukum  daerah berbentuk  peraturan  dan  penetapan.  Selanjutnya  di  pasal  3  menentukan  bahwa  produk hukum daerah yang berbentuk peraturan terdiri atas :
a) Perda;
b) Perkada;
c) PB KDH;dan
d) Peraturan DPRD
Berkaitan  dengan  dasar  kewenangan  pembentukan  Peraturan  Daerah    tentang Bantuan Hukum  merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sebagaimana disebutkan didalam pasal 19 yang menjelaskan :
1. Daerah  dapat  mengalokasikan  anggaran  penyelenggaraan  Bantuan  Hukum  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
2. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penyelenggaraan  Bantuan  Hukum  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
Bedasarkan penjelasan tersebut, dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam penyelenggaraan bantuan  hukum  harus  ada  Perda  yang mengatur  terlebih  dahulu. Mengingat  pengaturan bantuan  hukum  ditunjukan  pada  masyarakat  miskin,  dengan  demikian  daerah  dapat mengalokasikan dana bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui APBD. Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan hukum bagi masyarakat miskin yang akan dibentuk oleh Pemerintah Daerah pada dasarnya merupakan peraturan yang ditunjukan untuk menjamin adanya  pelayanan  public  yang  disediakan  Pemerintah  Daerah  kepada  masyarakatnya. Melalui  peraturan  tersebut  Pemerintah  Daerah  hendak  menegaskan  Kembali  jenis pelayanan  public  yang  disediakan,  bagaimana  mendapatkan  aksesnya  sertakejelasan kewaiban Pemerintah Daerah dan hak warganya. Melalui Peraturan Daerah ini juga diatur prinsip-prinsip jaminan dan perlindungan hak atas bantuan hukum yang menjadi bagian dari pelayanan publik bagi masyarakat di daerah. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah  tentang  Penyelenggaran  Bantuan  Hukum  sangat  dibutuhkan  dan  diadakan  tidak hanya dalam rangka menjamin hak atas bantuan hukum dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan  publik,  tetapi  juga  menjamin  hak-hak  konstitusional  warga  masyarakat  demi mencapai tujuan rakyat daerah yang sejahtera. Kabupaten Bogor saat ini sudah mempunyai payung  hukum  atau  legalitas  terhadap  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  miskin.  Hal tersebut  di  atur  di  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bogor  Nomor  10  Tahun  2016, sehingga  menunjukan  telah  adanya  komitmen  pemerintah  daerah  dalam  pemenuhan bantuan hukum di Kabupaten Bogor.
Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum  selanjutnya  disebut  Perda  Bantuan  Hukum.  Dijelaskan  bahwa  bantuan  hukum untuk masyarakat miskin dilaksanakan bedasarkan asas :
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 171-192 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
a) Keadilan : Menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proposional, patut, benar, baik dan tertib.
b) Persamaan  kedudukan  di  dalam  hukum  :  Bahwa  setiap  orang  mempunyai  hak  dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjungjung tinggi hukum.
c) Keterbukaan : Memberikan  akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara  lengkap,  benar,  jujur,  dan  terbuka  dan  tidak  memihak  dalam  mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
d) Efesiensi : Memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
e) Efektivitas : Menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.
f) Akuntabilitas : Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
g) Perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  :  Bahwa  setiap  orang  diakui  sebagai manusia  pribadi  yang  berhak  mendapatkan  bantuan  dan  perlindungan  yang  sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum. 23
Berkaitan dengan pembentukan Perda  Kabupaten Bogor tentang Bantuan Hukum Untuk  Masyarakat  Miskin  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundangan-undangan tersebut ialah UU  Bankum.  Bedasarkan  Pasal  19  UU  Bankum,  bahwa  penyelenggaran  bantuan  hukum selanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah. Bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten  Bogor  guna  untuk  menyelesaikan  perkara  yang  dihadapi  penerima  bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi , meliputi perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara. Penerima bantuan hukum yang dimaksud ialah setiap orang atau kelompok orang miskin yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya.  Yang  dimaksud  dengan  orang  atau  kelompok  orang  miskin  yaitu  orang  atau kelompok orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan secara layak bagi kehidupan untuk dirinya serta keluarganya.
Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin  di Kabupaten Bogor,  pelaksanaanya  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  yang  selanjutnya  di  singkat  Dinsos. Dinsos  selalu  berkoordinasi  dengan  Kementrian  Hukum  dan  HAM  daerah  dalam penyelenggaraanya 24 . Untuk masyarakat miskin Kabupaten Bogor yang ingin memperoleh bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur sendiri didalam Pasal 10 Perda Bankum, seperti :
1) Mengajukan  permohonan  secara  tertulis  yang  berisi  Identitas  calon  penerima bantuan  hukum  dan  menjelaskan  secara  singkat  mengenai  permasalahan  yang diajukan atau dimohonkan.
23 Indonesia, Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin , Perda Nomor 10 Tahun 2016, LD 10 Tahun 2016, Pasal 2.
24 Ibid., Pasal 10.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 171-192 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan masalah atau perkaranya
3) Melampirkan  surat  keterangan  miskin  dari  tempat  tinggal  atau  domisili  calon penerima bantuan hukum 25 .
Penyelenggaraan  bantuan  di  daerah  harus  sejalan  dengan  penyelenggaraan bantuan hukum nasional yang tertuang dalam peraturan sebagai berikut :
1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2013  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2013  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
4) Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  1  Tahun  2018  tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.
Serta  dalam  penyelenggaraan  bantuan  hukum  di  daerah  juga  ditentukan  hal-hal yang perlu dilaksanakan seperti :
1) Bantuan hukum litigasi dan Nonlitigasi;
2) Peningkatan kapasitas Pemberi Bantuan Hukum;
3) Fasilitasi  pembentukan  Pemberi  Bantuan  Hukum  (untuk  daerah  yang  belum  ada Pemberi Bantuan Hukum)
4) Bantuan operasional lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Bagi  pemberi  bantuan  hukum  haruslah  lembaga  yang  telah  terakreditasi  oleh
Kementerian Hukum dan HAM, di Kabupaten Bogor sendiri sudah  ada beberapa LBH/OBH yang  sudah  terakreditasi  oleh  Kementerian  Hukum  dan  HAM  sebagaimana  diamatkan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum  Masyarakat  Miskin.  Dalam  pelaksanaan  bantuan  hukum,  Pemerintah  Kabupaten Bogor dari awal terbentuknya Perda Bankum sudah bekerja sama hingga sampai saat ini dengan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Cibinong. 26
Pasal  31  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bogor  Nomor  10  Tahun  2016  tentang Bantuan  Hukum  Masyarakat  Miskin  mengatur  larangan  untuk  Pemberi  Bantuan  Hukum Masyarakat Miskin, yaitu:
25 Ibid., Pasal 7.
26 Ibid., Pasal 7.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 171-192 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
a. Menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/ a tau pihak lain  yang  terkait  dengan  perkara  yang  sedang  ditangani  Pemberi  Bantuan  Hukum; dan/atau
b. Melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Terhadap larangan tersebut, Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016  tentang  Bantuan  Hukum  Masyarakat  Miskin  menyebutkan  sanksi  administrative berupa:
a. Pembatalan diberikannya anggaran Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin; dan
b. Dilaporkan  kepada  lembaga  yang  menaungi  advokat  dan  Kementerian  yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Untuk  anggaran  bantuan  hukum  untuk  masyarakat  miskin  yang  disiapkan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Bogor  setiap  tahunnya  berbeda-beda,  seperti  di  tahun  2019 Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Sosial menyiapkan anggaran perperkara baik secara  Perdata,  Pidana,  dan  Tata  Usaha  Negara    sebesar    RP.10.000.000.,  (Sepuluh  Juta rupiah) setiap perkara yang diterima oleh Pemberi Bantuan Hukum secara litigasi sampai putusan pengadilan yang Inkrah, serta Pemerintah Kabupaten Bogor membatasi perkara yang  telah  disediakan  sebanyak  12  kasus  di  tahun  tersebut.   Di  tahun  2022  Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan bantuan hukum sebanyak 10 perkara saja. 27
Dalam mensosialisasikan program Bantuan Hukum Dinas Sosial melalui Potensi dan Sumber  Kesejahteraan  Sosial  (PSKS)  dan  Pekerja  Sosial  Masyarakat  (PSM),  dengan memberi sosialisasi dan pendidikan mengenai bantuan hukum bahwa Dinsos membantu masyarakat yang tidak mampu melalui kelompok tersebut. PSKS dan PSM menjadi ujung tombak Dinsos karena mereka yang langsung terjun ke masyarakat dan mengetahui kondisi masyarakat secara langsung, dan PSKS menjadi pusat atau tempat bagi masyarakat yang membutuhkan  bantuan  hukum  secara  gratis.  Dan  PSKS  akan  menyampaikan  dan menyeleksi masyarakat mana yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis dan setelah itu baru direkomendasikan Dinsos.

## D. Kesimpulan
Pelaksanaan  bantuan  hukum  untuk  masyarakat  miskin  di  Kabupaten  Bogor  berdasarkan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bogor  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Bantuan  Hukum Masyarakat  Miskin  diselenggarakan  oleh  Dinas  Sosial  sesuai  dengan  Pasal  6  angka  (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 tahun 2016. Dinas sosial bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sudah terakreditasi oleh Kementrian Hukum dan HAM. Dalam  praktiknya,  terdapat  permasalahan  yang  timbul  dalam  memberikan  bantuan  hukum untuk masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Bogor, seperti Faktor dana yang disediakan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 171-192 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bogor  yang  sangat  minim, Sulitnya  membuat  Surat  Keterangan Tidak  Mampu  (SKTM),  serta  Informasi  serta  sosialisasi  tentang  bantuan  hukum  untuk masyarakat miskin di Kabupaten Bogor belum tersampaikan secara luas kepada masyarakat.

## E. Ucapan Terimakasih
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, dan berbagai pihak yang ikut andil dalam penulisan jurnal ini serta kepada Pengelola Jurnal Pakuan Law Review , sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

## F. Biodata Singkat Penulis
Isep H Insan Lahir di Bogor tanggal , 11 November 1979. Pendidikan S1 Ilmu Hukum ditempuh di Fakultas Hukum  (FH) Universitas Pakuan, Bogor, lulus tahun 2001 dan Pendidikan S2 Ilmu Hukum  di  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas  Tarumanagara,  tahun  2011,.  Menjadi Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan sejak Tahun 2001 dan menjadi Dosen Tetap sejak  Tahun  2005.  Konsultan  dan  Tenaga  Ahli  Penyusunan  Rancangan  Daerah  Kota  Bogor tentang  Jaminan  Kesehatan  Daerah  Tahun  2011.  Konsultan  dan  Tenaga  Ahli  Penyusunan Rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bogor  tentang  Tanggungjawab  Sosial  Perusahaan Tahun  2012.  Konsultan  dan  Tenaga  Ahli  Penyusunan  Rancangan  Peraturan  Menteri  pada Kementerian Pekerjaan Umum tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dibawah kontrak PT. Indomukti Nusantara Tahun 2014. Tenaga Ahli Fraksi Demokrat DPRD Kota Bogor dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Kini menjadi Kepala Bidang Hukum dan Perundang- undangan DPC PERADI Kabupaten Bogor, periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2022.
Sobar Sukmana lulus pada pendidikan strata satu (S1) tahun 1994 dan Strata 2 (S2) tahun 2014 Universitas Pakuan. Praktisi Hukum sejak tahun 1998. Dosen tetap Fakultas Hukum Program Studi  Ilmu  Hukum  Universitas  Pakuan.Mengampu  mata  Kuliah  Logika  Hukum,  Hukum Perjanjian  Internasional,  Hukum  Organisasi  Internasional,  Hukum  Penyelesaian  Sengketa Internasional dan Transaksi Bisnis Internasional. Menulis di jurnal Palar 2019 dengan judul :Perjanjian  Negara-negara  Asean  Dalam  Pembentukan  Kawassn  Perdagangan  Bebas  Asean (AFTA/Asean Free Trade Area).
Galuh Cahya Priatna merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan dengan NPM: 010117119, Tempat Tanggal Lahir: Bogor, 27 Juli 1998.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 171-192 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum Indonesia , Jakarta: LP3ES, 2007.
Bambang  Sunggono  dan  Aries  Harianto, Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia ,  Bandung: Mandar Maju,2009.
Benny K. Harman et al. , LBH Memberdayakan Rakyat, Membangun Demokrasi , Jakarta: YLBHI, 1995.
Frans  Hendra  Winata, Probono  publico,  Hak  Konstitusional  fakir  miskin  untuk  memperoleh bantuan hukum, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2009.
Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan , Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.
Ishaq, Pendidikan Keadvokatan , Jakarta; Sinar Grafika.2010.
Martiman  Promohamidjo, Penasihat  Hukum  dan  Organisasi  Bantuan  Hukum ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1984.
Martiman Prodjohamidjojo, Penasihat Organisasi Bantuan Hukum , (Jakarta: Ghalia Indoneisa, 1984.
M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut, Jakarta: Sinar Grafik, 2003.
Soerjono Soekamto, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis , (Jakarta: Ghalia Indah. 1983.
Ujan, A. “Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan”, RESPONS , Volume 14 No. 1, 2009.
Anonim,  “Arti  Kata  Miskin  Dalam  Bahasa  Indonesia”  tersedia  di: https://kbbi.web.id/miskin diakses pada tanggal 4 Agustus 2022.
Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, ‘ ’Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law ’’, Jurnal Kebijakan Hukum (Vol. 14 Nomor 3,  2020).

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, UU Nomor 16 Tahun 2011, LN 104 Tahun 2011, TLN No. 5248.
__________, Undang Undang Tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, TLN No. 4288.
__________, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. LN No 98 Tahun 2013. TLN No. 5421.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 171-192 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
__________, Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Perda Nomor 10 tahun 2016, LD Nomor 94 tahun 2016.