## JEMASI: Jurnal  Ekonomi  Manajemen  dan  Akuntansi
Vol.  19, No. 2, Desember  2023 Website:  http://ejournal.iba.ac.id/index.php/jemasi ISSN 1858-2702, e-ISSN 2684-8732

## PAJAK  EKONOMI SIRKULAR  DAN KEBERLANJUTAN  LINGKUNGAN
Kurnia  Widya  Oktarini 1 ,  Tiara  Nurpratiwi 2 ,  Averroes  Ar Razy  Tjegame 3
1 Politeknik  Negeri  Sriwijaya,  Indonesia,  kurniakukurnia@gmail.com
2 STIE Mulia  Darma  Pratama,  Indonesia,  tnurpratiwi@gmail.com
3 Institut  Teknologi  Dan  Bisnis  Nasional,  Indonesia,  averroesarrazy@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.35449/jemasi.v19i2.672

## ABSTRAK
Digitalisasi  meningkatkan  aktivitas  manusia  dengan  perangkat  elektronik  sehingga  memicu peningkatkan  e-waste.  Indonesia  sebagai  salah  pengguna  perangkat  elektronik  terbesar  didunai akan  menghadapi  tantangan  mengelola  e-waste  dapat  diintegrasikan  dengan  Strategi  Ekonomi Sirkular.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  bagaimana  kebijakan  pajak  dapat mendukung  ekonomi  hijau  Indonesia,  dengan  fokus  pada  ekonomi  sirkular.  Penelitian  ini menggunakan  metode  tinjauan  pustaka  kualitatif,  dengan  mengandalkan  sumber  data  sekunder dari  sumber  teoritis  dan  penelitian  sebelumnya.  Studi  ini  menyimpulkan  bahwa  Circular Industrial  Economy  adalah  pengembangan  berkelanjutan  dari  ekonomi  sirkular  yang bertanggung  jawab  dalam  mengelola  aset  manufaktur.  Pemerintah  dapat  memberikan  insentif pajak  untuk  mendorong  praktik  berkelanjutan  dan  pengelolaan  e-wasteyang  efektif.  Insentif pajak  memberikan  manfaat  keuangan  dan  keuntungan  kompetitif  bagi  perusahaan. Menggabungkan  insentif  pajak  dengan  peraturan  dan  kampanye  kesadaran  meningkatkan efektivitasnya.  Pada  akhirnya,  sinergi  antara  ekonomi  sirkular  dan  insentif  pajak  akan mendukung  pencapaian  ekonomi  hijau.
Kata Kunci  : Ekonomi  Hijau;  Insentif  pajak; keberlanjutan;  e-waste

## PENDAHULUAN
Pemanasan  global  merupakan  masalah  bersama  yang  dihadapi  oleh  setiap  negara  di dunia.  Meskipun  dalam  berbagai  penelitian  yang  dilakukan  menyatakan  bahwa  penyebab utama  pemanasan  global  adalah  emisi  gas  yang  dihasilkan  dari  industri,  namun  limbah/sampah ( waste )  juga  memiliki  andil  yang  signifikan.  Menurut United  States  Environmental  Protection Agency (US  EPA)  lebih  dari  40%  emisi  gas  rumah  kaca  di  Amerika  Serikat  dihasilkan  dari limbah  padat.  Indonesia  sendiri  memiliki  timbunan  sampah  mencapai  24  juta  ton  (Sistem Informasi  Pengelolaan  Sampah  Nasional  (SIPSN), 2021).
Peningkatan  limbah  terus  meningkat  seiring  dengan  aktivitas  manusia,  salah  satunya limbah  elektronik  ( e-waste ).  Gambar  1  menunjukkan global e-waste yang  dihasilkan  selama beberapa  tahun  terakhir.  Peningkatan e-waste menjadi  perhatian  karena  limbah  ini mengandung  zat  beracun  dan  berbahaya  seperti  merkuri,  yang  dapat  menimbulkan  risiko  serius bagi  kesehatan  manusia  dan  lingkungan.  Manajeman e-waste yang  digaungkan  beberapa  tahun terakhir  merupakan  upaya  dalam  mengatasi  permasalahan  ini.
(Sumber:  United  Nation's  (UN) global e-waste monitor,  2020)
Gambar  1. Global E-waste
Indonesia,  sebagai  salah  satu  negara  pengguna  alat  elektronik  terbanyak  di  dunia,  juga menghadapi  tantangan  serupa  dalam  mengelola  e-waste.  Data  Kementrian  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  mencatat  jumlah  limbah  elektronik  di  indonesia  terus  meningkat  setiap  tahun dimana  tahun  2021  sekitar  2,2  juta  ton  limbah  elektronik.  Produksi  limbah  elektronik  tahunan Indonesia  diproyeksikan  meningkat  menjadi  3,2  juta  ton  dalam  20  tahun.  Itu  berarti  sekitar 10kg  limbah  elektronik  per  orang  pada  tahun  2040,  meningkat  dari  7,3kg/orang  sekarang (bsimhlk,  2021).  Strategi  pengolahan  e-waste  dapat  diselaraskan  dengan  Strategi  Ekonomi Sirkular  Nasional  (National  Circular  Economy  Strategy).
Pendekatan ekonomi sirkular bertujuan untuk mengurangi limbah dengan memperpanjang  siklus  hidup  produk  melalui  pemulihan,  daur  ulang,  dan  penggunaan  kembali bahan-bahan  yang  ada.  Prinsip  9R  ekonomi  sirkular,  yang  terdiri  dari  Refuse  -  Rethink  - Reduce -  Reuse -  Repair  - Refurbish  -  Remanufacture -  Repurpose  - Recycle,  merupakan  kunci dalam  penggunaan  barang  elektronik  yang  berkelanjutan.  Pemerintah  juga  telah  mengesahkan Peraturan  Pemerintah  No.  22  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Kebijakan  ini  memuat  tahapan  pengolahan e-waste yang dilakukan  melalui:  proses  pembersihan  dan  penghilangan  seluruh  cairan  dan  gas; pembongkaran  komponen  secara  manual;  pemilahan  dan  pemisahan  komponen  yang  dicopot; proses  pemecahan  dan  pemotongan;  dan  pemrosesan  lanjutan  yang  digunakan  sebagai  bahan baku  serta  bahan  elektronik.  Kebijakan  tentang  pengelolaan e-waste juga  dimandatkan  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  27  Tahun  2020  tentang  Pengelolaan  Sampah  Spesifik  yang  fokus kepada  tahapan  penanganan  menyeluruh,  mulai  dari  proses  pemilahan,  pengumpulan, pengangkutan,  sampai  pengolahan  akhir  sampah  spesifik.
Penerapan  ekonomi  sirkular  harus  didukung  dengan  penyusunan  kebijakan  fiskal  yang disesuaikan  dengan  prioritas  sumber  daya  utama  nasional  mereka  dan  juga  merupakan  cara bagi  negara  untuk  mengatasi  eksternalitas  sosial  dan  lingkungan  (Schröder  &  Raes,  2021). Kebijakan  fiskal  yang  dilakukan  dapat  berupa  pemberian  insentif  pajak  dalam  kegiatan
ekonomi  sirkular.  Insentif  pajak  sacara  signifikan  mempengaruhi  biaya  dan  harga  untuk  setiap kegiatan  sirkular  (Milios,  2021).  Kebijakan  perpajakan  yang  berkelanjutan  merupakan pendukung  dalam  memberikan multiplier  effect manfaat  ekonomi  sirkular  dalam  mencapai tujuan  program  ekonomi  hijau  di  Indonesia.
Tujuan  penulisan  karya  ilmiah  ini  memberikan insight bagaimana  kebijakan  pajak dapat  membantu  terwujudnya  ekonomi  hijau.  Pembahasan  akan  menjelaskan  tentang  ekonomi sirkular  di  Indonesia,  kebijakan  fiskal  berupa  pemberian  insentif  perpajakan  untuk  kegiatan sirkular  serta  keterkaitan  antara  insentif  pajak  dan  ekonomi  sirkular  yang  akan  mendukung tercapainya  ekonomi  hijau  di  Indonesia.  Tulisan  ini  membahas  hambatan  yang  dihadapi  dalam penerapan  ekonomi  sirkular.  Pada  bagian  akhir,  Penulis  kesimpulan  dan  memberikan rekomendasi  untuk  penelitian  selanjutnya.

## TINJAUAN  PUSTAKA
Teori  Sistem  menggambarkan  hubungan  antara  berbagai  komponen  dalam  suatu  sistem dan  bagaimana  interaksi  mereka  dapat  mempengaruhi  keseluruhan  sistem,  meliputi  aspek ekonomi,  lingkungan,  dan  sosial  dalam  kerangka  ekonomi  sirkular  (Ghisellini  et  al.,  2016  dan Geissdoerfer  et  al.,  2017).  Dalam  konteks  penelitian  ini,  Teori  Sistem  dapat  digunakan  untuk memahami  kompleksitas  hubungan  antara  praktik  ekonomi  sirkular,  pengelolaan  limbah elektronik,  perubahan  iklim,  dan  keberlanjutan  lingkungan  dengan  mengkaji  interaksi  antara insentif  pajak  terhadap  praktik  ekonomi  sirkular,  dampaknya  pada  pengelolaan  limbah elektronik,  dan  dampak  holistiknya  pada  keberlanjutan  lingkungan.  Penelitian  ini  dapat menganalisis  bagaimana  tindakan-tindakan  tertentu,  seperti  memberikan  insentif  pajak,  dapat mempengaruhi  berbagai  komponen  sistem,  termasuk  pengurangan  limbah,  efisiensi  sumber daya,  perubahan  iklim,  dan  keseimbangan  lingkungan.  Teori  Sistem  memungkinkan  para peneliti  untuk  mengevaluasi  dampak  jangka  panjang  kebijakan  dan  praktik  ekonomi  sirkular terhadap  keberlanjutan  lingkungan  dan perubahan  iklim.
Ekonomi  Sirkular  (Circular  Economy)  adalah  konsep  yang  merujuk  pada  pendekatan ekonomi  yang  berfokus  pada  penggunaan  yang  efisien  dan  berkelanjutan  terhadap  sumber daya,  dengan  meminimalkan  limbah  dan  mendorong  daur  ulang,  penggunaan  kembali,  dan pengembuatan  ulang  (Geissdoerfer  et  al.,  2017)  atau  digunakan  sebagai  bahan  baku  untuk produk  dan  aplikasi  baru  (Mirabella  et  al.,  2014).  Penelitian  menunjukkan  bahwa  CE menawarkan  peluang  besar  untuk  menciptakan  nilai.  Potensi  ini  terutama  berasal  dari perpanjangan  siklus  penggunaan,  peningkatan  penggunaan  aset,  atau,  seperti  yang  ditemukan dalam  penelitian  ini,  pengurangan  penggunaan  bahan  baku  baru  dalam  produksi  dan pengurangan  limbah  yang  dihasilkan  (Ellen  MacArthur  Foundation,  2016).  Oleh  karena  itu, transisi  menuju  ekonomi  yang  lebih  sirkular  memerlukan  perubahan  yang  melibatkan  seluruh rantai  nilai,  mulai  dari  desain  produk  hingga  model  bisnis  baru,  dari  pengolahan  limbah menjadi  sumber  daya  hingga  adopsi  pola  perilaku  konsumen  baru  (Smol  et  al.,  2015;  Homrich et al., 2018).
Penggunaan  insentif  pajak  sebagai  alat  kebijakan  untuk  mendorong  praktik  ekonomi sirkular  dan  pengelolaan  limbah  elektronik  (e-waste)  yang  berkelanjutan  telah  diteliti  (Haque et  al.,  2021).  Insentif  pajak  merupakan  manfaat  keuangan  yang  diberikan  oleh  pemerintah kepada  perusahaan  untuk  mendorong  perilaku  tertentu,  seperti  investasi  dalam  teknologi  ramah lingkungan  atau  penerapan  praktik  berkelanjutan.  Dalam  konteks  pengelolaan  e-waste,  insentif
pajak  dapat  berupa  pengurangan  biaya  untuk  mengimplementasikan  program  pengelolaan  e- waste,  seperti  inisiatif  daur  ulang  atau  pembaruan  produk  elektronik.  Insentif  pajak  ini  dapat mendorong  perusahaan  elektronik  untuk  mengelola e-waste secara  efektif  dengan  memberikan dukungan  keuangan  yang  diperlukan  untuk  berhasil  mengimplementasikan  program-program tersebut.  Baik  insentif  non-moneter  maupun  moneter  memiliki  pengaruh  positif  yang signifikan  terhadap  niat  partisipasi  warga  dalam  daur  ulang online ,  tanpa  perbedaan  yang signifikan  antara  keduanya  (Geissdoerfer  et al.,  2017).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  yaitu  studi  literatur  terhadap mengumpulkan  informasi  dari  sumber-sumber  teoritis  dan  penelitian  terkait  tentang  konsep ekonomi  sirkular,  pengelolaan  limbah  elektronik,  dan  dampaknya  terhadap  keberlanjutan lingkungan.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  artikel  ilmiah,  laporan  penelitian,  dan dokumen  kebijakan  terkait.  Analisis  kebijakan  dilakukan  untuk  mengevaluasi  kebijakan insentif  pajak  yang  telah  diterapkan  dan  memahami  bagaimana  implementasinya  dapat memengaruhi  praktik  ekonomi  sirkular  dan pengelolaan  limbah  elektronik.
Pemilihan  studi  literatur  dalam  penelitian  ini  dapat  memberikan  pemahaman  yang mendalam  tentang  konsep  ekonomi  sirkular,  pengelolaan  limbah  elektronik,  dan  isu keberlanjutan  lingkungan  yang  relevan.  Analisis  kebijakan  juga  penting  untuk  memahami implementasi  insentif  pajak  dan  dampaknya  terhadap  praktik  ekonomi  sirkular  dan  pengelolaan limbah  elektronik.  Metode  alternatif,  seperti  studi  lapangan  atau  survei,  mungkin  tidak digunakan  karena  fokus  penelitian  ini  adalah  pada  analisis  kebijakan  dan  pemahaman konseptual.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  sumber- sumber  teoritis  dan  penelitian  terdahulu.  Proses  analisis  melibatkan  pengumpulan  data  dari studi  literatur  terkait,  kemudian  melakukan  sintesis  dan  evaluasi  terhadap  informasi  yang diperoleh.  Data  tersebut  kemudian  dianalisis  untuk  memahami  hubungan  antara  insentif  pajak, ekonomi  sirkular,  pengelolaan  limbah  elektronik,  dan keberlanjutan  lingkungan.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
Prinsip  dalam  CE  menekankan  pada  produksi  dan  konsumsi  barang  yang meminimalkan  penggunaan  sumber  daya,  mengurangi  limbah,  dan  mengurangi  emisi  karbon. Produk  harus  bisa  digunakan  selama  mungkin  dan  melakukan  aktivitas  yang  dapat  menambah masa  manfaat  barang.  Aktivitas  tersebut  dapat  melalui  perbaikan,  daur  ulang,  dan  desain  ulang. Peluang  besar  penerapan  model  CE  berada  dalam  industri  elektronik  (Meloni,  Souchet,  & Sturges,  2017).  Masalah e-waste sangat  besar,  dan  terus  berkembang.  Gambar  2  menunjukkan peningkatan e-waste hingga  tahun  2030  dan  Gambar  3  menunjukkan  penghasil e-waste berdasarkan  wilayah.
Sumber:  Global e-waste statistics  (2019)
Gambar  2. Statistik  Produksi E-waste Dunia
Sumber:  Global e-waste statistics  (2019)
Gambar  3. Produksi E-waste Berdasarkan  Wilayah
Indonesia  sendiri  merupakan  negara  peringkat  ke-tujuh  dengan  produksi e-waste terbesar  di  dunia  (data  per  Mei  2023).  Indonesia  menghasilkan e-waste sebesar  1.618  KiloTon dengan recycling  rate yang  tidak  tersedia  datanya.  Data  dari  sebuah  penelitian  di  Amerika Serikat  menunjukkan  bahwa  lebih  dari  60%  penjualan  ponsel  dan  ponsel  pintar  dilakukan sebagai  pengganti  perangkat  yang  sudah  ada,  sedangkan  90%  ponsel  yang  dibuang  masih dalam  kondisi  yang  berfungsi  dengan  baik  (Wilhelm  et  al.,2011).  Kondisi  ini  mengindikasikan bahwa concern terhadap  masalah  ini  masih  belum  besar  namun  Negara  telah  merancang ekonomi  sirkular  sebagai  langkah  untuk  mengurangi e-waste ini.
Tabel  1. Tabel  Negara dengan  Produksi E-waste Terbesar  di Dunia
Sumber:  Global e-waste statistics  (2023)
Pengembangan  dari Circular  Economy (CE)  adalah  Ekonomi  Industri  Sirkuler  (CIE) yang  mengelola  stok  aset  manufaktur,  seperti  infrastruktur,  bangunan,  kendaraan,  peralatan, dan  barang  konsumsi  untuk  mempertahankan  nilai  dan  kegunaannya  selama  mungkin; sehubungan  dengan  sumber  daya,  CIE  menjaga  stok  aset  ini  pada  tingkat  kemurnian  dan  nilai maksimumnya  (Vence  &  Pérez,  2021).  CIE  berlawanan  dengan  Ekonomi  Industri  Linear karena  tujuannya  didasarkan  pada  mempertahankan  nilai  (bukan  menciptakan  nilai  tambah), mengoptimalkan  pengelolaan  stok  (bukan  arus),  dan  meningkatkan  efisiensi  dalam penggunaan  barang  (dan  bukan  dalam  produksi  barang)  (Stahel,  2019).  Model  CIE  dapat dilihat  dari  4.
Sumber:  Vence  & Pérez (2021) Gambar  4. Model Circular  Industrial  Economy  (CIE Model)
Transisi  menuju  CE  merupakan  tanggung  jawab  bersama  di  seluruh  tingkat pemerintahan  dan  pemangku  kepentingan.  Pemerintah  nasional  dapat  mendukung  transisi menuju  ekonomi  sirkular  dengan  menyediakan  kerangka  kebijakan  menyeluruh  untuk  semua tingkat  pemerintahan  yang  memberdayakan  otoritas  lokal  dan  regional  untuk  membangun  visi ekonomi  berdasarkan  target  dan  tujuan  nasional.  Tata  kelola  pemerintah  dalam  CE  memiliki 12  dimensi  yang  ditunjukkan  dalam  Gambar  5.  Pemerintah  dapat  mendukung  transisi  CE dengan  instrumen  kebijakan,  keuangan  dan  ekonomi,  terutama  dengan  memberikan  insentif, menghapus atau memberikan subsidi, menetapkan harga eksternalitas lingkungan, meningkatkan  persyaratan  peraturan  tentang  desain  ramah  lingkungan  produk.
Sumber:  OECD (2021)

## Gambar  5. Tata kelola  Pemerintah  dalam  CE
Keberlanjutan  CE  dapat  didukung  dengan  menyusun  kebijakan  fiskal  yang  disesuaikan dengan  sumber  daya  dan  tujuan  prioritas  negara  tersebut.  Kebijakan  fiskal  yang  dapat dilakukan  dengan  memberikan  insentif  pajak.  Insentif  pajak  adalah  manfaat  finansial  yang diberikan  oleh  pemerintah  kepada  perusahaan  untuk  mendorong  perilaku  tertentu,  seperti berinvestasi  dalam  teknologi  ramah  lingkungan  atau  menerapkan  praktik  berkelanjutan. Insentif  pajak  dapat  memiliki  berbagai  bentuk,  seperti  kredit  pajak,  pengurangan  pajak, pembebasan  pajak, atau tarif  pajak yang  lebih  rendah.
Insentif  pajak  dapat  mendorong  perusahaan  elektronik  untuk  mengelola  limbah elektronik  dengan  efektif  dengan  mengurangi  biaya  implementasi  program  pengelolaan  limbah elektronik.  Biaya  pengelolaan  limbah  elektronik  bisa  signifikan,  dan  insentif  pajak  dapat memberikan  dukungan  finansial  yang  diperlukan  untuk  berhasil  melaksanakan  program- program  tersebut.  Selain  itu,  insentif  pajak  juga  dapat  menciptakan  keunggulan  kompetitif  bagi perusahaan  yang  menerapkan  program  pengelolaan  limbah  elektronik  yang  efektif,  yang  dapat meningkatkan  loyalitas  pelanggan  dan reputasi  merek.
Beberapa  penelitian  telah  mengeksplorasi  dampak  insentif  pajak  terhadap  upaya perusahaan  elektronik  dalam  mengelola  limbah  elektronik.  Sebuah  penelitian  yang  dilakukan oleh  Vierke  (2022)  menemukan  bahwa  insentif  pajak  secara  signifikan  mempengaruhi
keputusan  perusahaan  elektronik  untuk  mengadopsi  praktik  pengelolaan  limbah  elektronik. Penelitian  tersebut  juga  menemukan  bahwa  insentif  pajak  lebih  efektif  ketika  dikombinasikan dengan  langkah  lain,  seperti  regulasi  dan  kampanye  kesadaran.  Penelitian  lain  yang  dilakukan oleh  Pohan  (2021)  menemukan  bahwa  insentif  pajak  meningkatkan  investasi  perusahaan elektronik  dalam  praktik  pengelolaan  limbah  elektronik.  Penelitian  tersebut  juga  menemukan bahwa  insentif  pajak  lebih  efektif  bagi  perusahaan  dengan  tingkat  kesadaran  lingkungan  yang tinggi  dan  rasa  tanggung  jawab  sosial  yang  kuat.  Tabel  2  merupakan  ikhtisar  negara-negara dengan public dan/atau fiscal policy untuk  mewujudkan  CE secara optimal.
Tabel  2. Circular  Economy  Strategy  dan Public/Fiscal  Policy Negara Circular Economy Strategy Public/Fiscal Policy Australia 2018  National  Waste Policy: Less waste, more resources Product Stewardship Act (Kerangka  kerjanya  mencakup  penatagunaan produk  sukarela,  pengaturan  bersama,  dan wajib  untuk  secara  efektif  mengelola  dampak produk  terhadap  lingkungan,  kesehatan,  dan keselamatan,  dan  khususnya  dampak  yang terkait  dengan  pembuangan  produk.  Skema Daur  Ulang  Komputer  dan  Televisi  Nasional (NCTRS)  juga  ditinjau  berdasarkan  undang- undang  ini.) China Circular Economy Policy Portfolio Extended  Producer Responsibility (EPR) system (Menetapkan  bahwa  limbah  elektronik  harus dikumpulkan  melalui  berbagai  saluran  dan didaur  ulang  oleh  perusahaan  daur  ulang berlisensi  serta  mengharuskan  produsen  untuk melakukan  pengelolaan  produk  mereka  yang ramah  lingkungan  setelah  dibuang) India National Resource Efficiency Policy The E-waste  Management and Handling Rules (Mengatur  pengelolaan  limbah  elektronik  di setiap  tingkat  rentang  hidup  EEE  dari  produsen hingga  pendaur  ulang) Japan 4th  Fundamental  Plan for Establishing a Sound  Material-Cycle Society Small  Electrical  and  Electronic  Equipment Recycling  Act (Peralatan elektronik kecil seperti limbah ponsel  dikelola  berdasarkan  undang-undang ini) Korea Framework Act on Resource Circulation (FARC) &  Master  Plan on Resource Circulation Resource  Recycling  of  Waste  Electrical  and Electronic Equipment and Vehicles, Act Bertujuan  untuk  mengurangi  jumlah  WEEE yang  dibuang  ke  tempat  pembuangan  sampah dan  insinerator,  untuk  mencapai  jumlah  daur ulang  yang  lebih  tinggi  dari  semua  produk  yang ditargetkan  dengan  mengadopsi  kebijakan  EPR Belanda A  circular  economy  in the Netherlands by 2050 Belanda  secara  berkelanjutan  mengembangkan rencana  keuangan  melalui  kebijakan  mengenai
opsi  pendanaan  alternatif  dari  semua  tingkat pemerintahan. Prancis The  Circular  Economy and the Anti-Waste and Circular Economy (AGEC) Law Undang-undang  AGEC  merupakan  dasar  dalam menentukan kombinasi kewajiban, insentif fiskal,  dan  penalti  untuk  setiap  tujuan  roadmap CE.
Sumber:  data dirangkum  (2023)
Namun,  beberapa  penelitian  telah  mengkritik  efektivitas  insentif  pajak  dalam mendorong  perusahaan  elektronik  untuk  mengelola  limbah  elektronik  secara  efektif.  Sebagai contoh,  sebuah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rosenblat  (2014)  menemukan  bahwa  insentif pajak  memiliki  dampak  terbatas  pada  investasi  perusahaan  elektronik  dalam  praktik pengelolaan  limbah  elektronik.  Penelitian  tersebut  menyiratkan  bahwa  insentif  pajak  tidak cukup  untuk  mengatasi  hambatan  dalam  mengimplementasikan  program  pengelolaan  limbah elektronik,  seperti  kurangnya  kesadaran,  kurangnya  keahlian,  dan  kurangnya  infrastruktur. Selain  kebijakan  negara,  menurut  OECD  (2020)  ada  sejumlah  alasan  terjadi  kesulitan  untuk menerapkan  CE dalam  suatu  negara  (Gambar-6.)

## Sumber:  OECD (2020)
Gambar  6. Hambatan  Penerapan  Circular  Economy  (CE)
Pada  akhirnya,  Negara  merupakan  pemegang  peranan  yang  besar  keberhasilan  CE suatu  negara,  khususnya  dalam  hal  ini  di  Indonesia.  Kebijakan  pemerintah,  khususnya kebijakan  fiskal  terutama  insentif  pajak  memiliki  kontribusi  yang  signifikan.  Keberhasilan sinergitas  antara  CE  dan  fiscal  policy  ini,  pada  akhirnya  akan  mewujudkan  keberlanjutan Program  Ekonomi  Hijau  yang  meningkatkan  perekonomian  negara  dengan  memperhatikan lingkungan.

## KESIMPULAN  DAN SARAN
Circular  Economy  (CE)  adalah  konsep  yang  menekankan  pada  produksi  dan  konsumsi barang  yang  ramah  lingkungan  dan  meminimalkan  penggunaan  sumber  daya.  Ekonomi Industri  Sirkuler  (CIE)  adalah  pengembangan  dari  konsep  CE  yang  mengelola  stok  aset manufaktur  untuk  mempertahankan  nilai  dan  kegunaannya  selama  mungkin.  Transisi  menuju CE  membutuhkan  dukungan  dari  semua  pihak,  termasuk  pemerintah  nasional,  yang  dapat memberikan  insentif  perpajakan  untuk  aktivitas-aktivitas  yang  menjadi  bagian  dari  CE.
Insentif  pajak  yang  mendukung  CE  akan  mendorong  praktik  berkelanjutan  dan  pengelolaan limbah  elektronik  yang  efektif.  Insentif  pajak  tidak  saja  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat finansial  bagi  perusahaan  yang  menerapkan  praktik  berkelanjutan  dan  pengelolaan  limbah elektronik  yang  efektif,  namun  juga  dapat  menciptakan  keunggulan  kompetitif  bagi  perusahaan tersebut.  Rekomendasi  kebijakan  tentang  pemberian  insentif  pada  aktivitas  CE  didasarkan kepada  sejumlah  penelitian  yang  berkesimpulan  bahwa  insentif  pajak  sangat  efektif  ketika dikombinasikan  dengan  langkah  lain,  seperti  regulasi  dan  kampanye  kesadaran.  Meskipun dalam  dekade  tahun  terakhir  implementasi  program/proyek  di  bidang  eko-inovasi  ( eco- innovation ),  penggunaan  sumber  daya  yang  efisien,  efisiensi  energi  atau  sumber  energi terbarukan  telah  dilakukan.  Kedepannya,  masih  sangat  penting  untuk  dilakukan  upaya  dalam mendorong  lebih  banyak  investasi  dan  menetapkan  kebijakan  nyata  yang  berkontribusi  pada kemajuan  menuju  ekonomi  sirkular.

## REFERENSI
Boudier,  Fabienne.,  Bensebaa,  Faouzi.(2011).  “Hazardous  Waste  Management  and  Corporate Social  Responsibility:  Illegal  Trade  of  Electrical  and  Electronic  Waste”  Business  and Society  Review  116(1):29-53
Ellen  MacArthur  Foundation  (2016).  Intelligent  Assets:  Unlocking  the  Circular  Economy Potential.  Ellen  MacArthur  Foundation.
Ghisellini,  P.,  Cialani,  C.,  &  Ulgiati,  S.  (2016).  A  Review  on  Circular  Economy:  The  Expected Transition  to  a  Balanced  Interplay  of  Environmental  and  Economic  Systems.  Journal  of Cleaner  Production,  114, 11-32.
Geissdoerfer, M.,  Savaget,  P.,  Bocken,  N.  M.,  & Hultink,  E.  J.  (2017).  The  Circular  Economy: A New Sustainability  Paradigm?  Journal  of  Cleaner  Production,  143, 757-768.
Homrich,  A.  S.  et  al.  (2018).  ‘The  circular  economy  umbrella:  Trends  and  gaps  on  integrating pathways’, Journal of Cleaner Production, 175, pp. 525–543. doi: 10.1016/j.jclepro.2017.11.064.
Haque,  Sazzadul.,  Uddin,  Shariar.,  Sayem,  Sayed.,  Mohib,  Kazi  Mushfique.  Coronavirus disease.  (2019).  COVID-19  induced  waste  scenario:  A  short  overview,  Journal  of Environmental  Chemical  Engineering,Volume  9,  Issue  1,  2021,  104660,  ISSN  2213-3437, https://doi.org/10.1016/j.jece.2020.104660.
Kiddee,  Peeranart.,  Naidu,  Ravi.,  Wong,  Ming.  (2013).  “Electronic  waste  management approaches:  An  overview”  Waste Management  33:1237-1250
Lepawsky,  Josh.  (2012)  “Legal  geographies  of e-waste legislation  in  Canada  and  the  US: Jurisdiction,  responsibility  and the  taboo of production”  Geoforum  43: 1194-1206
Meloni,  Marco,  Francois  Souchet,  and  Darien  Sturges.  (2018).  Circular  Consumer  Electronics:
An  Initial  Exploration:  Ellen  McArthur  Foundation
Milios,  L  .(2021).  Towards  a  Circular  Economy  Taxation  Framework:  Expectations  and Challenges of Implementation.
Circ.Econ.Sust.
1, 477–498.
https://doi.org/10.1007/s43615-020-00002-z
Mirabella,  N.;  Castellani,  V.  and  Sala,  S.  (2014).  Current  options  for  the  valorization  of  food manufacturing  waste:  A review.  Journal  of  Cleaner  Production,  65, 28-41.
Pohan,  C.  A.,  Rahmi,  N.,  Arimbhi,  P.,  Mawarni,  I.,  &  Tembaru,  M.  A.  J.  (2021).  Evaluasi efektivitas  kebijakan  tax  holiday  dalam  meningkatkan  investasi  di  Indonesia.  Jurnal Reformasi  Administrasi:  Jurnal  Ilmiah  untuk  Mewujudkan  Masyarakat  Madani,  8(1),  85- 96.
Rosenblat,  C.  (2014).  Electronic  Waste  in  the  Technology  Triangle  (Master's  thesis,  University of Waterloo).
Schröder,  P.;  Raes,  J.  Financing  an  Inclusive  Circular  Economy.  De-Risking  Investments  for Circular  Business  Models  and  the  SDGs.  Chatham  House.  2021.  Available  online: https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-07/2021-07-16-inclusive-circular- economy-schroder-raes_0.pdf  (accessed on 28 October 2021).
Smol,  M.  et  al.  (2015)  ‘The  possible  use  of  sewage  sludge  ash  (SSA)  in  the  construction industry  as  a  way  towards  a  circular  economy’,  Journal  of  Cleaner  Production,  95,  pp.  45– 54. doi:10.1016/j.jclepro.2015.02.051.
Stahel,  W. R. (2019). The  circular  economy:  A user's  guide.  Routledge.
Vence, X.,  &  López  Pérez,  S.  D.  J.  (2021).  Taxation  for  a  circular  economy:  New  instruments, reforms,  and architectural  changes  in  the fiscal  system.  Sustainability,  13(8), 4581.
Vierke,  I.  M.  L.,  Budhi,  D.,  Sanusi,  A.,  &  Ahmar,  S.  (2022).  Analisis  Penerapan  Kebijakan Insentif  Fiskal  Industri  Elektronika.  In  Prosiding  Seminar  Nasional  Manajemen  Industri dan Rantai  Pasok (Vol.  3, No. 1, pp. 245-257).
Wilhelm,  Wendy.,  Yankov,  Alice.,  Magee,  Patrick.  (2011).  “Mobile  Phone  Consumption Behaviour  and  the  Need  for  Sustainability  Innovations”  Journal  of  Strategic  Innovation  and Sustainability  7(2):  20-40.