…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Tindak Kekerasan yang Melibatkan Anak di Satuan Pendidikan

## Ririn Nurfaathirany Heri
Universitas Negeri Makassar E-mail: ririn.nurfaathirany@unm.ac.id

## Article History:
Received: 10 Juni 2024 Revised: 22 Juni 2024 Accepted: 24 Juni 2024
Abstract: Violence in the world of education is increasing both  in  quantity  and  quality.  This  raises  questions regarding the quality of education provided to students and teaching staff. As an effort to prevent and handle violence in the educational unit environment, regulations have been made to improve it through the Regulation of the Minister of  Education,  Culture,  Research  and  Technology  of  the Republic  of  Indonesia  Number  46  of  2023  concerning Prevention and Handling of Violence in the Education Unit Environment, which regulates the types of violence in the school environment, including violence physical, psychological,  bullying,  sexual  violence,  discrimination and  intolerance,  policies  that  contain  violence  and  other forms  of  violence  which  include  students,  educators, education staff, parents/guardians, school committees, and communities  who  have  mild,  moderate  to  severe consequences of sanctions .

## Keywords: Violence
Involving, Children, Education Units

## PENDAHULUAN
Masa  depan  suatu  bangsa  dapat  dilihat  dari  generasi  mudanya.  Pendidikan  merupakan kewajiban  yang  harus  dipenuhi  dan  didapatkan  oleh  anak.  Sebagai  pemegang  tongkat  estafet bangsa  Indonesia,  anak  memiliki  kewajiban  belajar  12  tahun  dan  negara  wajib  memeberikan fasilitas tersebut sebagaimana amanat Pasal 31 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  yang  menegaskan  setiap  warga  negara  memiliki  hak  mengakses  Pendidikan,  serta memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar dengan beban biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Pentingnya pendidikan dasar (SD, SMP dan SMA) sebagai landasan untuk membentuk anak  sebagai  pemimpin  negara  dimasa  mendatang  sehingga  negara  wajib  mengalokasikan  dana pendidikan  minimal  20%(dua  puluh  persen)  dari  total  keseluruhan  APBN/APBD(anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah).
Berbicara  mengenai  anak,  tidak  selamnaya  berbicara  mengeni  anak  yang  normal  secara umum  yang  hanya  bermain  dan  belajar.  Dewasa  ini  anak  yang  sering  hadir  pada  beberapa pemberitaan media komunikasi adalah anak yang melakukan suatu tindak pelangggaran maupun kejahatan. Melihat fenomena tersebut pemerintah dalam memenuhi tugasnya sesuai yang tertuang dalam  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28B  ayat  2  yang menyatakan : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi”. Convention  on  the  Rights  of  the  Child menegaskan  tekait  Hak  Anak  untuk  mendapatkan  pengasuhan  yang  layak  untuk  kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dengan lingkungan yang bebas dari kekerasanan dan pengabaian. Pemenuhan hak anak sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan di dunia Pendidikan merupakan tanggung  jawab  bersama  antara  orang  tua,  keluarga,  pihak  sekolah,  lingkungan  tempat  tinggal maupun sekolah, serta stakeholder terkait lainnya. Hak dasar anak yang wajib di penuhi meliputi
Hak Mendapatkan Identitas, Hak untuk Mendapatkan Pendidikan, Hak untuk Bermain, Hak untuk Mendapatkan Perlindungan, Hak untuk Rekreasi, Hak untuk Mendapatkan Makanan, Hak untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan, Hak untuk Mendapatkan Status Kebangsaan, Hak untuk Turut Berperan dalam Pembangunan sera Hak mendapatkan Persamaan.
Usia  anak  merupakan  usia yang belum  matang dan memiliki keinginan mencoba  hal  baru dan  mendapatkan  pengakuan  lingkungannya.  Untuk  menjadi  seorang  yang  menonjol  dan di’hormati  ’oleh  lingkungannya,  beberapa  anak  melakukan  tindakan  kenakalan  yang  cenderung mengarah pada kejahatan. salah satu tindakan yang saat ini sering terjadi adalah tindakan kekerasan dilingkungan sekolah. Anak bisa menjadi korban maupun pelaku kekerasan, namun tidak menutup kemungkinan tindakan kekerasan dilakukan oleh orang dewasa kepada anak. Lingkungan sekolah terdiri atas, anak, guru, tenaga kebersihan, pegawai, dan orang lain yang terlibat dalam interaksi harian  disekolah.  Tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  anak  perlu  mendapatkan  perhatian khusus,  mengingat  meningkatnya  kasus  kekerasan  yang  dilakukan  dan  terjadi  pada  anak sebagaimana  di  beritakan  bahwa  sepanjang  2023  terjadi  136  kasus  kekerasan  di  sekolah  yang menyebabkan 19 orang meninggal . Tahun 2024 juga digemparkan dengan pemberitaan seorang siswa SD membakar teman sekolahnya yang selama ini menjadi korban pembullyan, serta kasus bullying yang sedang viral di media sosial yang terjadi di salah satu SMP Negeri di Kota Makassar. Begitu juga dengan kasus bunuh diri di kalangan siswa yang belakangan marak. Tindakan bunuh diri merupakan tindakan kekerasan terhadap diri sendiri yang memposisikan anak sebagai pelaku sekaligus korban. Tindakan kekerasan yang melibatkan anak memberikan kita tekanan untuk bisa berfikir  sejenak,  apakah  ada  sesuatu  yang  salah  dalam  proses  pendidikan  anak?  Sejauh  apa masyarakat,  keluarga  dan  lingkungan  sekolah  dalam  memberikan  perhatian  dan  pemenuhan kebutuhan anak sehingga dapat memberikan lingkungan pengembangan karakter yang positif bagi anak?.
Negara  dalam  melindungi  peserta  didik  menghadirkan  berbagai  regulasi,  salah  satu diantaranya  adalah  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor  82  Tahun  2015  tentang  Pencegahan  dan  Penangulangan  Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

## LANDASAN TEORI

## A. DEFENISI ANAK
Menurut Haditono Anak merupakan mahluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang  dan  tempat  bagi  perkembangannya.  Anak  juga  merupakan  bagian  dari  keluarga, keluarga  memberi  kesempatan  bagi  anak  untuk  belajar  tingkah  laku  yang  penting  untuk perkembangan  yang  cukup  baik  dalam  kehidupan  bersama.  Ata  Firmansyah menedefinisikan  anak  adalah  anak  yang  masih  dalam  tanggungan  orang  tua,  masih memerlukan bimbingan, pembinaan akhlak dari semua pihak, terutama orang tua, guru dan lingkungan  masyarakat  (Firmansyah,  2020).  Sedangkan  secara  hukum  defenisi  anak merupakans etiao orang yang belum mencapai 18 tahun, “ In the Criminal Code (KUHP) a child is someone who is not yet 16 years old, but with the presence of the Child Protection Act, the Child Criminal Justice System Act, and other child-related laws, the legal age limit for children is 18 (eighth) (RIRIN, 2022) .
Dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  serta  beberapa  literature  di  bahas mengenai konsep  anak yang berbeda beda. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
(KUHP) tidak dijelaskan seacra rinci mengenai pengertian anak, namun dinyatakan dengan “belum  cukup  umur”  atau minderjarig .  Salah  satu  pasal  yang  menyinggung  mengenai seseorang yang belum cukup umur atau yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah pasal 45 yang menyatakan : “dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan  sebelum  umur  enam  belas  tahun,  hakim  dapat  menentukan,  memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya ”
Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 330 menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 Tahun dan belum menikah. Apabila seorang anak sebelum usia 21 tahun telah menikah atau pernah menikah  maka  seseorang  tersebut  tidak  lagi  dianggap  sebagai  anak,  melainkan  telah dianggap  dewasa.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  (Perubahan  Undang Undang  nomor  23  Tahun  2002)  tentang  Perlindungan  anak  disebutkan  bahwa  yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak yang dimaksukan dengan anak adalah seorang yang berusia 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun, Undang Undang ini merupakan pembaharuan dari Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak yang sebelumnya menetapkan usia anak ialah seseorang yang berumur delapan sampai sebelum delapan belas tahun.
Dalam  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1997  tentang  Kesejahteraan  Anak,  yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah  kawin.  Dan  usia  anak  menurut  Undang-undang  Nomor  12  tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  disebutkan  bahwa  anak  ialah  seseorang  yang  berusia  sampai  18  tahun. Sejalan dengan Undang-undang perlindungan anak, Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan mengenai usia anak yakni dibawah 18 tahun dan belum  menikah  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan  sesuai  dengan kepentingannya. Defenisi tersebut juga dianut oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Perdagangan Orang. Selain  dari  defenisi Undang- Undang beberapa pakar juga menjelaskan mengenai defenisi anak, diantaranya Sugiriyang menyatakan 5  bahwa selama di  tubuhnya masih berjalan proses  tumbuh  kembang, maka anak  tersebut  masih  disebut  sebagai  anak  dan  menjadi  dewasa  apabila  proses  tumbuh kembang tersebut telah selesai, yakni usia 18 tahun untuk wanita dan usia 21 tahun untuk laki laki.
Muchammad  Al  Amin  dan  Dwi  Juniarti  dalam  jurnalnya  menjelaskan  tentang klasifikasi umur menurut Departemen Kesehatan RI. Umur manusia dapat dibagi menjadi beberapa rentang atau kelompok dimana masing-masing kelompok menggambarkan tahap pertumbuhan manusia tersebut. Salah satu pembagian kelompok umur atau kategori umur dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI (2009) dalam situs resminya yaitu depkes.go.id sebagai berikut (Amnin & Juniarti, 2017):
1. Masa balita =0–5tahun
2. Masa kanak-kanak=6–11tahun
3. Masa remaja A wal=12–16tahun
4. Masa remaja Akhir=17–25tahun
5. Masa dewasa Awal=26–35tahun
6. Masa dewasa Akhir=36–45tahun
7. Masa Lansia Awal=46–55tahun
8. Masa Lansia Akhir=56–65tahun

## 9. Masa Manula = 65 – atas
Anak  memiliki  kondisi  khusus  sehingga  dalam  tumbuh  kembangnya  anak membutuhkan treatment, perhatian dan pendampingan secara khusus.
Kondisi  yang  memberikan  rasa  aman,  kepercayaan,  keharmonisan,  baik  dalam lingkungan  secara  umum  maupun  lingkup  terkecil  yakni  keluarga.  Sebagai  kelompok rentan  di  masyarakat  anak  harus  diberikan  perlindungan  dalam  iklim  bahagia  dan bermartabat  sehingga  dapat  belajar  tentang  tanggung  jawab  bermasyarakat.  Anak dipersiapkan  menjalani  kehidupannya  sebagai  pribadi  yang  Kuat  dalam  masyarakat, tumbuh  berkembang  dengan  semangat  dan  cita  cita  sesuai  dalam  piagam  PBB,  dalam semangat perdamaian, martabat, toleransi, kebersamaan, solidaritas dan kebebasan.
Berdasarkan  Konvensi  Hak-  Hak  Anak  (The  United  Nations  Convention  on  the Rights of the Child) yang disahkan pada 20 November 1989 dan Indonesia ikut meratifikasi pada 5 September 1990 dengan hadirnya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. ada beberapa hak-hak anak yang kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yakni :
1. Hak Mendapatkan Nama Atau Identitas
2. Hak Memiliki Kewarganegaraan
3. Hak Memperoleh Perlindungan
4. Hak Memperoleh Makanan
5. Hak Rekreasi
6. Hak mendapatkan pendidikan
7. Hak Bermain
8. Hak untuk berperan dalam pembangunan,
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan Convention on The Rights of the child Article 3 menegaskan :
“ In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration”
Semua tindakan menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial  publik  atau  swasta,  pengadilan,  otoritas  administratif  atau  badan  legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.

## B. PENDIDIKAN DASAR
Pembelajaran  pada    hakikatnya  adalah  suatu  proses,    yaitu  proses  mengatur, mengorganisasi    lingkungan    yang    ada    di    sekitar    peserta    didik    sehingga    dapat menumbuhkan       dan       mendorong      peserta       didik        melakukan       proses      belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan  kepada peserta  didik  dalam  melakukan  proses  belajar.  Peran  dari  guru  sebagai  pembimbing bertolak   dari   banyaknya   peserta   didik   yang   bermasalah.   Dalam belajar  tentunya banyak    perbedaan,    seperti    adanya    peserta    didik    yang    mampu    mencerna    materi pelajaran,  ada  pula  peserta  didik  yang  lambah  dalam  mencerna  materi   pelajaran. Kedua   perbedaan   inilah   yang   menyebabkan   guru   mampu  mengatur strategi dalam pembelajaran yang sesuai dengan keadaan setiap peserta  didik.   Oleh   karena   itu,   jika hakikat   belajar   adalah   perubahan,   maka   hakikat  pembelajaran adalah  pengaturan (Rohman, 2017). Masa   usia   ditingkat   pendidikan   dasar   adalah   masa   kanak-kanak akhir  yang    berlangsung    dari    usia    6    tahun    hingga    usia    12    tahun.  Sesuai    dengan karakteristik  peserta  didik usia sekolah dasar  yang suka bermain, memiliki rasa ingin tahu
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
yang  besar,    mudah  terpengaruh    oleh    lingkungan,  dan    gemar    membentuk    kelompok sebaya.  Oleh  karena  itu  pembelajaran  di tingkat  pendidikan  dasar  diusahakan  untuk terciptanya  suasana  yang  kondusif dan menyenangkan.
Menurut  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,    “Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan  negara.”  Pendidikan  terdiri  atas  pendidikan  formal,  nonformal,  dan  informal  yang diselenggarakan  melalui  sistem  terbuka  dengan  tatap  muka  atau  jarak  jauh.  Jenjang pendidikan  formal  terdiri  atas  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan  pendidikan tinggi.
Pendidikan dasar merupakan salah satu jenjang pendidikan yang terdiri atas Sekolah Dasar (SD)  dan Madrasah Ibtidaiyah  (MI)  atau bentuk  lain  yang sederajat  serta  Sekolah Menengah  Pertama  (SMP)  dan  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs),  atau  bentuk  lain  yang sederajat.

## C. KEKERASAN
Semua  jenis  kejahatan  yang  terdapat  dalam  undang-undang  dapat  dilakukan  oleh anak,  kecuali  beberapa  kegiatan  hukum  yang  mengharuskan  kedewassan  seseorang, misalkan dalam hak untuk berpolitik,  dalam hal perikatan dan urusan keperdataan lainnya. Namun,  beberapa  kasus  juga  ditemukan  seseorang  yang  memalsukan  umur  agar  dapat melakukan kegiatan hukum.
Seiring  perkembangan  tekhnologi,  tindak  pidana  hampir  secara  keseluruhan  dapat dilakukan oleh anak dibawah umur, termasuk dalam hal perbankan. Untuk beberapa kasus diluar negeri misalkan saja Hacker yang berhasil membobol sistem keuangan bank secara online adalah seorang anak yang dibawak umur.
Begitupula kasus pembobolan sistem keamanan di Inggris beberapa waktu laluyang dilakukan oleh remaja timur tengah.
Namun, berkembangnya kejahatan/tindak pidana yang dilakukan anak berintelegensi tinggi tidak sepesat dan tidak sebanyak tindak pidana / kejahatan yang dilakukan oleh anak dalam  hal  kejahatan  tradisional  yang  dilakukan  secara  individual  ataupun  berkelompok. Kejahatan semacam ini malah lebih sangat memprihatinkan bila melihat dari sudut pandang umur  dan cara  melakukan kejahatan  tersebut  yang  cenderung  mengarah  pada  kekerasan, penaniayaan hingga menghilangkan nyawa.
Anak yang melakukan tindak pidana, bisa juga disebut sebagai juvenile deliquency. Atau secara serapan disebut juga sebagai perilaku delikuen. Tindakan keekrasan merupakan tindak  pidana  yang  dikategorikan  sebagai  perbuatan  pidana.  Secara  umum  kekekerasan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni:
1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Seksual
4. Kekerasan Ekonmi
Semua  jenis  kejahatan  yang  terdapat  dalam  undang-undang  dapat  dilakukan  oleh anak,  kecuali  beberapa  kegiatan  hukum  yang  mengharuskan  kedewassan  seseorang, misalkan dalam hak untuk berpolitik,  dalam hal perikatan dan urusan keperdataan lainnya.
Namun,  beberapa  kasus  juga  ditemukan  seseorang  yang  memalsukan  umur  agar  dapat melakukan kegiatan hukum.
Seiring  perkembangan  tekhnologi,  tindak  pidana  hampir  secara  keseluruhan  dapat dilakukan oleh anak dibawah umur, termasuk dalam hal perbankan. Untuk beberapa kasus diluar negeri misalkan saja Hacker yang berhasil membobol sistem keuangan bank secara online adalah seorang anak yang dibawak umur.
Begitupula kasus pembobolan sistem keamanan di Inggris beberapa waktu laluyang dilakukan oleh remaja timur tengah. Namun, berkembangnya kejahatan/tindak pidana yang dilakukan  anak    berintelegensi  tinggi  tidak  sepesat  dan  tidak  sebanyak  tindak  pidana  / kejahatan yang dilakukan oleh anak dalam hal kejahatan tradisional yang dilakukan secara individual  ataupun  berkelompok.  Kejahatan  semacam  ini  malah  lebih  sangat memprihatinkan  bila  melihat  dari  sudut  pandang  umur  dan  cara  melakukan  kejahatan tersebut  yang  cenderung  mengarah  pada  kekerasan,  penaniayaan  hingga  menghilangkan nyawa. Anak yang melakukan tindak pidana, bisa juga disebut sebagai juvenile deliquency . Atau secara serapan disebut juga sebagai perilaku delikuen.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif, yang  dimaksudkan  disini  adalah  penilitian  hukum  ( Legal  Research) yang  memiliki  karakter sebagai ilmu perspektif atau terapan, Ilmu Hukum sebagai Sui Generis . Hal tersebut sesuai dengan karakteristik  ilmu  hukum  yang  jurisprudence.  Penelitian  ini  dianggap  sangat  tepat  dan  sesuai, karena  tujuan  dari  penelitian  hukum  adalah  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum,  serta  doktrin-doktrin  hukum  untuk  menjawab  persoalan  atau  isu  hukum  yang  muncul ditengah masyarakat (Marzuki, 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Anak adalah masa depan bangsa dan harapan umat manusia. Jika suatu bangsa mengingikan masa depan  yang baik,  maka  Pendidikan  yang layak untuk  anak  sebagai penerus  bangsa adalah kunci  utamanya.  Dalam  lingkup  terkecil  anak  akan  belajar  hal  baru  dari  keluarga,  kemudian berkembang  ke  lingkungan  tempat  tinggal,  berlanjut  proses  pembelajaran  pada  tingkat  sekolah yang tidak hanya mengajarkan mengenai pelajaran formal, namun juga belajar mengenai norma yang berlaku dimasyarakat. Semakin bertumbuh anak terus belajar dengan jangkauan yang lebih luas lagi. Interaksi dengan semakin banyak orang, dan kemudian interaksi dalam skala nasional dan global. Terlebih saat era 5.0 seperti saat ini, dimana akses menuju tempat ataupun negara lain hanya menggunakan media elektronik. Seorang anak mampu beradaptasi dan memahami tentang manusia  lain  serta  lingkungannya  bila  dibekali  dengan  pemahaman  yang  baik  sejak  dini,  baik terkait  keberagaman,  toleransi  serta  nilai  baik  dan  benar.  Disinilah  peran  besar  keluarga  dan masyarakat dalam mengawal perkembangan anak.
Seyogyanya  setiap  anak  dari  titik  dunia  manapun  memikirkan  satu  hal  yang  sama,  yakni bagaimana bisa bahagia, bermain, bercengkrama dengan teman teman dan tertawa. Bermain adalah hal  yang  utama  dalam  setiap  kegiatan  anak,  semua  hal  akan  dengan  senang  hati  dilakukan  bila berkaitan dengan permainan. Anak adalah mahluk yang paling bahagia, tidak perlu memikirkan masalah apapun, mereka hanya bermain, tertawa dan bahagia.
Proses interaksi sosial manusia pada dasarnya sama, yakni manusia tidak bisa hidup sendiri. Aristoteles  menyebutnya  sebagai  Zoon  Politicon.  Interaksi  sosial  anak  memang  belum  sebaik orang dewasa. Mereka bermain bersama, tertawa kemudian bertengkar satu sama lain. Namun, saat
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
mereka bertengkar dan kemudian memaafkan adalah keunggulan dari jiwa seorang anak. Mereka bisa kembali saling merangkul dalam waktu yang singka, memaafkan dan menghilangkan semua sakit  hati  dan  tiada  lagi  dendam.  Mereka  akan  kembali  bermain  bersama  tanpa  mengingat  lagi masalah mereka. Di dunia orang dewasa, hal ini sangat sulit dilakukan. Hal ini adalah salah satu bukti betapa polos dan sucinya hati seorang anak.
Seorang yang matang  dan dewasa secara fisik  dan emosional  akan  menjadi  manusia yang berguna bagi agama, keluarga, nusa dan bangsanya. Hal tersebut adalah yang paling diharapkan oleh bangsa Indonesia, memiliki penerus bangsa yang matang secara Intelektual,  Emosional dan secara agama. Seorang anak adalah kebanggaan setiap orang tua, kasih sayang yang diberikan pada anak tidak akan ada bandingannya. Semua hal akan dilakukan untuk memberikan yang terbaik bagi anak, mulai dari lingkungan yang baik, pendidikan yang baik, kesehatan dan pendidikan agama yang baik. Sangat banyak negara-negara lain yang menerapkan pola asuh dan pola pendidikan anak yang mengedepankan hak asasi anak. Baik dalam pola interaksi sosial, pendidikan maupun sarana dan prasarana. Anak tidak dipaksa dalam melakukan hal-hal yang tidak diinginkannya.
Pemerintah memberikan perhatian khusus terkai kekerasan yang terjadi di dunia Pendidikan. Hadirnya  Peraturan  Menteri Pendidikan,  Kebudayaan, Riset,  dan Teknologi  Republik  Indonesia Nomor  46  Tahun  2023  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  di  Lingkungan  Satuan Pendidikan  yang  merupakan  perubahan  dari  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor  82  Tahun  2015  tentang  Pencegahan  dan  Penangulangan  Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
Beradsarkan data Yayasan Cahaya Guru  tahun  2023,  kasus  kekerasan disekolah sebanyak 136 kasus kekerasan dissekolah dan 19 orang diantaranta meninggal dunia. Dan berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menurut survei International Center for Research on Women (ICRW) 84% anak mengalami kekerasan di sekolah yang merupakan tertinggi dibanding negara lainnya, kemudian diikuti oleh Vietnam, Nepal, Kamboja dan pakistan.
Semakin  maraknya  berita  terkait  kekerasan  yang  terjadi  di  dunia  Pendidikan  menjadi perhatian khusus  terkait upaya  pencegahan dan penangana  yang dilakukan disatuan pendidikan. Pencegahan menurut Permenristekdikiti nomor 46 Tahun 2023 adalah tindakan, cara, atau proses yang  dilakukan  agar  seseorang  atau  sekelompok  orang  tidak  melakukan  Kekerasan  di  satuan pendidikan.  Sedangkan  Penanganan  adalah  tindakan,  cara,  atau  proses  untuk  menyelesaikan Kekerasan di satuan pendidikan.
Terkait  kekerasan  dilingkungan  pendidikan  dasar,  apabilan  korbannya  merupakan  anak, maka akan d gunakan juga Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Apabila pelaku kekerasan meruapan anak, amka anak digunakan juga UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Dalam  UU  No.35  tahun  2014  Kekerasan  adalah  setiap perbuatan  terhadap  Anak  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum.  Sedangkan  dalam  Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2023 Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang  yang  berdampak  menimbulkan  rasa  sakit,  luka,  atau  kematian,  penderitaan seksual/reproduksi,  berkurang  atau  tidak  berfungsinya  sebagian  dan/atau  seluruh  anggota  tubuh secara fisik,  intelektual  atau mental,  hilangnya kesempatan  untuk  mendapatkan pendidikan  atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.
Permenristekdikti  Nomor  46  Tahun  2023  mengatur  terkait  Satuan  Tugas  Pencegahan  dan Penanganan  Kekerasan  yang  berfungsi  sebagai  koordinator  Pencegahan  dan  Penanganan Kekerasan  di  lingkungan  satuan  pendidikan  di  tingkat  daerah  yang  selanjutnya  disebut  dnegan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) yang bekerjasama dengan komite sekolah, dan setiap orang yang terkait dengan lingkungan sekolah untuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah.
Kekerasan  disekolah  tidak  hanya  melibatkan  anak  didik  sebagai  korban,  namun  juga  bisa sebagai pelaku. Pelaku kekerasan juga bisa berasal dari unsur lain seperti guru, pegawai serta setiap orang yang berinteraksi dalam proses Belajar mengajar ataupun di lingkungan sekolah. Sehingga Sasaran  dalam  uapaya  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  di  satuan  pendidikan  meliputi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali, komite sekolah, serta masyarakat.
Pencegahan  dan  penangan  kekerasan  di  satuan  pendidikan  menggunakan  prinsip nondiskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, partisipasi anak, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan  hak  dan  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas,  akuntabilitas,  kehati-hatian  dan keberlanjutan  pendidikan.  Kekerasan  dalam  kategori  ini  meliputi  kekerasan  fisik,  psikis, perundungan,  kekerasans  eksual,  diskriminasi  dan  intoleransi,  kebijakan  yang  mengandung kekerasan serta bentuk kekerasan lain yang diatur beradasrakan Peraturan perundnag-undangan. kekerasan dapat dilakukan secara fisik, verbal, non verbal maupun melalui media ekektronik.
Kekerasan  fisik  sebagaimana  dimaksud,  dilakukan  oleh  pelaku  kepada  Korban  dengan kontak fisik oleh pelaku kepada Korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu dapat berupa tawuran  atau  perkelahian  massal,  penganiayaan,  perkelahian,  eksploitasi  ekonomi  melalui  kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku, pembunuhan dan/atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
Kekerasan  psikis  yang  dimaksudkan  adalah  setiap  perbuatan  nonfisik  yang  dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman dapat berupa,  pengucilan,    penolakan,  pengabaian,  penghinaan,  penyebaran  rumor,  panggilan  yang mengejek,  intimidasi,  teror,  perbuatan  mempermalukan  di  depan  umum,  pemerasan  dan/atau perbuatan  lain  yang  sejenis.  Sedangkan  keekrasan  seksual  merupakan  setiap  perbuatan merendahkan,  menghina,  melecehkan,  dan/atau  menyerang  tubuh,  dan/atau  fungsi  reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.
Diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam  bentuk  pembedaan,  pengecualian,  pembatasan,  atau  pemilihan  berdasarkan  suku/etnis, agama,  kepercayaan,  ras,  warna  kulit,  usia,  status  sosial  ekonomi,  kebangsaaan,  jenis  kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

## KESIMPULAN
Kekerasan di dunia pendidikan semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait kualaitas pendidikan yang diberikan kepada peserta didik maupun  tenaga  pendidik.  Sebagai  upaya  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  di  lingkungan satuan  pendidikan  dibuat  regulasi  penyempurnaan  melalui  Peraturan  Menteri  Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan  Penanganan  Kekerasan  di  Lingkungan  Satuan  Pendidikan,  yang  mengatur  tentang  Jenis kekerasan di lingkungan sekolah meliputi kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasans eksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan serta bentuk kekerasan lain
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
yang meliputi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali, komite sekolah, serta masyarakat yang memeiliki konsukuensi sanksi ringan, sedang hingga berat.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS
Ucapan terimakasih diberikan kepada institusi Universitas Negeri Makassar serta segenap dosen dan pegawai di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar atas segala bantuan, support dan motivasi dalam proses penelitian dan penyusunan artikel ini.

## DAFTAR REFERENSI
Adi, Kooesno. Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak. Setara Pers. Malang. 2015 Agus  Santoso, Hukum,  Moral  dan  Keadilan  (Sejarah  Kajian  Filsafat Hukum. Kencana  Prenada Media Grup. Jakarta. 2012.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Prenada Media. Jakarta. 2006.
Siska  Lis  Sulistiani.  2015.  Kedudukan  Hukum  Anak  Hasil  Perkawinan  Beda  Agam  Menurut
Hukum Positif Dan Hukum Islam. Bandung: PT Refika Aditama.
Kartini Kartono. Psikologi Sosial 2 . Rajawali. Jakarta. 1986,
Kartini Kartono. Patologi Sosial 2 Radja Grafindo Persada. Jakarta. 1998. Kartini Kartono. Kenakalan Remaja. Radja Grafindo Persada. Jakarta.  2008. Annisa  Nidaur  Rohmah.  Belajar  dan  Pembelajaran  (Pendidiakn  Dasar).  Jurnal  194  Cendekia Volume 09, No.02, Oktober 2017.
Ata Firmansyah. Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Peningkatan Akhlak Anak. Alim Journal of Islamic Educatioan.  Volume 2 (1), 2020.
Muchammad Al Amin dan Dwi Juniarti. Klasifikasi Kelomok Umur Manusia Berdasarkan Analisis Dimensi Fraktal Box Counting dari Citra Wajah Dengan Deteksi Tepi Canny. Jurnal Ilmia Matematika. MATHUnesa. Volume 2 No.6 Tahun 2017
Ririn dkk. Juridical Analysis of Child Marriage. SHS Web of Conferences 149, 02020 (2022) ICSS 2022.doi.org/10.1051/shsconf/202214902020.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun  2023  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  di  Lingkungan  Satuan Pendidikan.