Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 7, Juli 2024

## SKEMA  TERBARU  PERHITUNGAN  PERATURAN  PPH  PASAL  21 BERDASARKAN  PP  NOMOR  58 TAHUN  2023  PADA WAJIB  PAJAK  ORANG PRIBADI
Salma Luthfania Patra 1 , Mutiara Khairunnisa Suhardi 2 , Muhammad Gilang Al Huda 3 , Galuh Tresna Murti 4*
Telkom University, Bandung, Indonesia 1,2,3,4
Email: salmaluthfaniap@gmail.com 1 , mutiarakhairn@gmail.com 2 , gilangalhuda@gmail.com 3 , galuht@telkomuniversity.ac.id 4*

## Abstrak
Pajak  merupakan  kotribusi  terbesar  bagi  pembangunan  negara.  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, pemerintah Indonesia mengatur regulasi terbarunya pada Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas wajib pajak orang pribadi. Dalam hal ini disebutkan bahwa tarif pemotongan PPh Pasal 21 terdiri atas Tarif Efektif (TER) pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak dan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh untuk masa pajak terakhir. Adanya peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan terbaru yang  sebelumnya  sudah  pernah  diubah  sesuai  dengan  UU  Nomor  7  Tahun  2021.  Skema perhitungan  TER  dikenakan  atas  penghasilan  yang  diterima  dan  dapat  menambah keuntungan ekonomis wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengulas secara  komprehensif  terkait  pemecahan  masalah  atas  kasus  setiap  klasifikasi  perhitungan PPh 21. Metode penelitian ini, yaitu teknik dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan adanya hasil yang sama dan berbeda pada setiap aspek klasifikasi perhitungan wajib pajak orang pribadi. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya.
Kata kunci: Pajak, TER, PPh 21

## Abstract
Tax  is  the  biggest  contributor  to  the  country's  development.  Based  on  Government Regulation Number 58 of 2023 and Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023, the Indonesian government regulates the latest regulations regarding Income Tax (PPh) article 21 on individual taxpayers. In this case, it is stated that the rate of withholding income tax article 21 consists of the Effective Rate (TER) of withholding income tax article 21 for each tax period and the rate of Article 17 paragraph (1) letter a of the Income Tax Law for the last  tax  period.  The  existence  of  this  regulation  aims  to  provide  convenience  in  the implementation  of  the  latest  tax  obligations  that  have  previously  been  amended  in accordance with Law Number 7 of 2021. The TER calculation scheme is imposed on income received and can increase the economic benefits of taxpayers. This research aims to discuss and review comprehensively related to problem solving for the case of each classification of Income  Tax  21  calculation.  This  research  method,  namely  documentation  techniques  and literature  study.  The  results  showed  the  same  and  different  results  in  the  old  and  new regulations for each aspect of the classification of individual taxpayer calculations. With this research,  it  is  hoped  that  it  can  add  reference  and  knowledge  for  readers  and  further researchers.
Keywords : Tax , TER, Income Tax 21

## Pendahuluan
Menurut Undang – Undang Republik Indonesia no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Arlina et al., 2023; Harefa & Tanjung, 2022; Tunggawardhani & Susanti, 2022).
Pajak  Penghasilan  Pasal  21  atau  PPh  Pasal  21  adalah  pajak  terutang  atas penghasilan yang wajib bagi wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada satu pemberi kerja (pegawai atau karyawan) (Kurniyawati, 2019). Perhitungan PPh Pasal 21 karyawan biasanya dilakukan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Di sini, penghasilan yang dimaksud adalah uang sebagai kompensasi atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan. Penghasilan ini dapat berupa gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi,  uang  pensiun,  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain.  PPh  Pasal  21  adalah pendapatan atas pekerjaan yang diperoleh setiap orang akan dikenakan pajak penghasilan oleh  pemerintah  yaitu  pajak  penghasilan  (PPh)  Pasal  21  yang  merupakan  pajak penghasilan  yang  dikenakan  atas  penghasilan  berupa  gaji,  upah,  honorium,  tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.Alasan disebut PPh pasal 21 karena ketentuan tata perpajakan berkenaan dengan penghasilan karyawan/pegawai yang sudah diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 21 (Anjarwati & Veny, 2021; Siregar, 2018; Urkan & Putra, 2017).
Untuk memastikan bahwa pajak yang dipotong tidak terlalu besar atau terlalu kecil bagi karyawannya, perusahaan bertanggung jawab sebagai pemotong pajak yang baik. Sesuai  dengan  undang-undang  perpajakan,  wajib  pajak  yang  memperoleh  penghasilan neto di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan  SPT  Tahunan  PPh  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Meskipun  karyawan memiliki NPWP, mereka tidak perlu menyampaikan SPT jika penghasilan neto mereka tidak melebihi PTKP. Ini adalah risiko utama bagi karyawan swasta, pegawai pemerintah, pejabat  negara,  dan  anggota  militer  tidak  memiliki  NPWP  (Christianto,  2022; Pritalangeni, 2014).
Dibawah  ini  adalah  Data  Setoran  Pajak  Karyawan  atau  PPh  Pasal  21  Naik  dari tahun 2004 - 2022.
Gambar 1. Data Setoran Pajak Karyawan Sumber: https://databoks.katadata.co.id/ 1
Pendapatan  negara  Indonesia  dari  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  atau  pajak karyawan/pegawai  mencapai  Rp172  triliun  rupiah  pada  2022.  Setoran  pajak  tersebut meningkat sekitar 18% dibanding 2021 yang mencapai 145,55 triliun rupiah ( year-on- year ),  sekaligus  menjadi  rekor  tertinggi  baru  (Wulandari,  2020).  Objek  –  objek  pajak dalam PPh Pasal 21 yaitu penghasilan tetap bulanan yang diterima karyawan (seperti gaji dan tunjangan), serta penghasilan tidak tetap yang diterima karyawan, non-karyawan, dan peserta kegiatan (seperti honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya) (Lewa et al., 2018).
Saat ini tata cara pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan rumus: Penghasilan Kena Pajak  (Penghasilan  neto  setahun  -  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak)  x  tarif  progresif (Arianty, 2022). Namun, terhitung mulai 1 Januari 2024, Direktorat Jenderal Pajaki (DJP) memberlakukan perubahan signifikan melalui skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  168  Tahun  2023.  Dengan format  perhitungan  TER  ini,  pemotong  atau  pemungut  pajak  akan  lebih  mudah menghitung  PPh  21  karyawan  karena  metodenya  lebih  sederhana.  Selain  itu,  dapat mengurangi jumlah pembayaran PPh 21 yang berlebihan atau kurang, meskipun besaran pajak yang akan dipungut tidak jauh berbeda dari metode lama. Karena penerapan tarif pajak  progresif  hingga  ketentuan  penghasilan  tidak  kena  pajak  (PTKP),  penghitungan PPh menjadi rumit dan kompleks. menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 Tarif efektif ini memperhitungkan PTKP untuk setiap jenis status PTKP, seperti tidak kawin, kawin, dan pasangan bekerja dengan jumlah tanggungan yang telah atau belum dimiliki.  Oleh karena itu, buku tabel PTKP, yang mengacu pada Bab III Pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan., akan dirilis  bersama  dengan  perhitungan  TER  dalam  format  tersebut  (Jalil  et  al.,  2024; Soemitro & Sugiharti, 2010).
Perubahan  skema  ini  menjadi  terobosan  dalam  sistem  perpajakan  Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas secara komprehensif perbedaan mendasar antara skema PPh 21 lama dengan PPh 21 TER.  Pembahasan akan meliputi aspek-aspek krusial seperti dasar pengenaan pajak, tarif pajak yang digunakan, dan waktu penghitungan pajak terutang.  Dengan memahami perbedaan ini, diharapkan wajib pajak dapat beradaptasi dengan skema TER yang baru diterapkan.
Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengulas secara komprehensif terkait pemecahan  masalah  atas  kasus  setiap  klasifikasi  perhitungan  PPh  21,  yakni  (1) menjelaskan  mekanisme  perhitungan  PPh  Pasal  21  berdasarkan  skema  TER  untuk karyawan  tetap,  pegawai  tidak  tetap,  dan  penerima  penghasilan  lainnya,  dan  (2) menganalisis pengaruh skema TER terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak.

## Metode Penelitian

## Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan menggunakan studi literatur. Penelitian berbasis metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek  yang  hendak  diteliti  dengan  menggunakan  data  dan  informasi  yang  mempunyai hubungan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  pada  saat  melakukan  analisa.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  metode  penelitian  dengan  data  kualitatif,  yaitu menganalisis dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi atau kasus yang terjadi (Bawamenewi et al., 2023).

## Model Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  pengumpulan  data  dengan  teknik  dokumentasi  dan studi literatur. Teknik dokumentasi merupakan teknik penelitian dengan mengumpulkan data  untuk  tujuan  penelitian  sedangkan  studi  literatur  didasarkan  dari  penelitian sebelumnya  atau  dari  teori  yang  terkait. Adapun  analisis  data  yang  digunakan,  yaitu merrangkum  data  dengan  berfokus  pada  studi  kasus  penelitian,  menyajikan  data berdasarkan kasus penelitian, dan menarik kesimpulan berdasarkan pemecahan masalah atas kasus penelitian.

## Teknik Analisis
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan skema perhitungan dengan tujuan  untuk  membandingkan  besarnya  pajak  terhutang  yang  dikenakan  kepada  wajib pajak orang pribadi atas penghasilan berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan PP Nomor 58 Tahun 2023.

## Hasil dan Pembahasan
Pada penelitian ini menggunakan studi kasus beserta analisis data yang terkait. Berikut merupakan contoh kasus dan pembahasan soal jenis PPh 21.

## Pegawai Tetap dan atau Pensiunan atas seluruh penghasilan
Pegawai Tetap atas seluruh penghasilan merupakan pegawai yang menerima atau memperoleh  penghasilan  secara  teratur,  termasuk  pegawai  yang  bekerja  atas  kontrak untuk  suatu  jangka  waktu  tertentu  selama  pegawai  tersebut  bekerja  penuh  dalam pekerjaan tersebut.

## Kasus 1
Pak  Abas  bekerja  pada  perusahaan  PT  Sinar  Jaya  dan  memperoleh  gaji  sebulan Rp10.000.000  dan  membayar  iuran  pensiun  sebesar  Rp100.000  per  bulan.  Pak Abas menikah  dan  tidak  memiliki  tanggungan.  Berapa  pajak  yang  dipotong  pada  masa Desember?
Jawab: Perhitungan bulanan dengan ketentuan perpajakan sebelumnya, sebagai berikut:
Regulasi Sebelumnya Penghasilan bruto sebulan Gaji 10,000,000 Penghasilan bruto sebulan 10,000,000 Pengurang Biaya Jabatan 5%xRp10.000.000 500,000 Iuran pensiun 100,000 Total pengurang 600,000 Penghasilan neto sebulan 9,400,000 Penghasilan neto setahun 12xRp9400000 112,800,000 PTKP setahun WP OP 54,000,000 Menikah 4,500,000 Total PTKP setahun 58500000 Penghasilan kena pajak setahun 54,300,000
PPh 21 terutang 2,715,000 5%xRp54.300.000 PPh 21 per bulan (Januari-Desember) 226,250 Rp2.715.000:12 Regulasi baru Jan-Nov 2% x Rp10.000.000 Rp200.000/bulan Des Rp2.715.000-(11xRp200.000) Rp515.00 Nama Penghasilan per bulan (Rupiah) PPh setahun (Rupiah) PPh per bulan (Rupiah) Ket Existing Jan-Des Tarif Efektif Jan-Nov Des Pak Abas  10.000.000 2.715.00 0 200,000 515,000 Tarif efektif 2% (Tabel A baris 9)
Cara perhitungan PPh 21 dengan menggunakan tarif efektif lebih sederhana dan beban pajak untuk setahun tidak berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya.

## Kasus 2

## Pegawai Tetap dan atau Pensiunan atas seluruh penghasilan
Pak  Budi  bekerja  pada  PT  Jaya  Abadi.  Pak  Budi  berstatus  menikah  dan  tidak memiliki tanggungan (K/0). PT Jaya Abadi sebagai tempat kerjanya memberikan premi JKK dan JKM per bulan  kepada Pak Budi dengan besaran masing-masing 0,50% dan 0,30% dari komponen gaji Pak Budi. Perusahaan juga memberikan iuran pensiun  untuk Pak  Budi  dengan  besaran  Rp200.000,00  per  bulan.  Disamping  itu,  Pak  Budi  juga membayar iuran pensiunnya sendiri melalui perusahaan dengan besaran Rp100.000,00 per  bulan.  Pak  Budi  melakukan  pembayaran  zakat  sebesar  Rp200.000,00  per  bulan melalui PTJaya Abadi kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2024, Pak Budi menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPh Pasal 21. Berapa besarnya PPh 21 yang harus dipotong pada masa Desember 2024? Jawab:
Perhitungan PPh 21 menggunakan regulasi baru, sebagai berikut: Perhitungan menggunakan tarif efektif bulanan kategori A
Bulan Gaji (Rp) Tunjangan (Rp) Tunjangan Hari  Raya (Rp) Bonus (Rp) Uang Lembur (Rp) Premi JKK  dan JKM (Rp) Penghasilan Bruto (Rp) Tarif Efektif Bulanan Kategori A PPh 21 (Rp) Januari 10,000,000 20,000,000 80,000 30,080,000 13% 3,910,400 Februari 10,000,000 20,000,000 5,000,000 80,000 35,080,000 14% 4,911,200 Maret 10,000,000 20,000,000 80,000 30,080,000 13% 3,910,400 April 10,000,000 20,000,000 80,000 30,080,000 13% 3,910,400 Mei 10,000,000 20,000,000 5,000,000 80,000 35,080,000 14% 4,911,200 Juni 10,000,000 20,000,000 80,000 30,080,000 13% 3,910,400 Juli 10,000,000 20,000,000 20,000,000 80,000 50,080,000 18% 9,014,400 Agustus 10,000,000 20,000,000 80,000 30,080,000 13% 3,910,400
Bulan Gaji (Rp) Tunjangan (Rp) Tunjangan Hari  Raya (Rp) Bonus (Rp) Uang Lembur (Rp) Premi JKK  dan JKM (Rp) Penghasilan Bruto (Rp) Tarif Efektif Bulanan Kategori A PPh 21 (Rp) September 10,000,000 20,000,000 80,000 30,080,000 13% 3,910,400 Oktober 10,000,000 20,000,000 80,000 30,080,000 13% 3,910,400 November 10,000,000 20,000,000 80,000 30,080,000 13% 3,910,400 Desember 10,000,000 20,000,000 60,000,000 20,000,000 10,000,000 80,000 120,080,000 Jumlah 120,000,000 240,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 960,000 480,960,000 50,120,000 PPh 21 Masa Desember 2024 Penghasilan bruto setahun 450,960,000 Pengurangan 1.  Biaya  jabatan setahun 6,000,000 (Maksimal 6.000.000) 2. Iuran pensiun 1,200,000 12 x 100.000 3. Zakat 2,400,000 Total Pengurang 9,600,000 Penghasilan neto setahun 441,360,000 Penghasilan tidak kena pajak setahun Wajib pajak sendiri 54,000,000 Menikah 4,500,000 Total 58,500,000 Penghasilan kena pajak setahun 382,860,000 Pajak penghasilan pasal  21  terutang setahun 5% x 60.000.000 3,000,000 15% x 190.000.000 28,500,000 25% x 132.860.000 33,215,000 Total 64,715,000 Pajak penghasilan pasal  21  yang  telah dipotong sampai November 2024 50,120,000 Pajak penghasilan pasal  21  yang  harus dipotong masa Desember 2024 14,595,000
Penerapan perhitungan diatas juga berlaku untuk PPh 21 bagi penerima pensiun berkala serta PNS, anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pensiunan.

## Pegawai Tidak Tetap atas upah dan sebagainya
Pegawai  tidak  tetap  merupakan  pegawai  dengan  penghasilan  tidak  tetap dikarenakan diterima hanya apabila pegawai yang bersangkutan bekerja dengan hitungan hari kerja ataupun dengan jumlah unit yang dihasilkan atau diproduksi termasuk tenaga kerja lepas.
Kasus  1  –  Penghasilan  tidak  dibayar  bulanan  dengan  jumlah  ≤  Rp2.500.000,00 sehari
1. Pak  Nuda  bekerja  pada  PT  Serba  Jaya.  Pada  bulan  Juni  2024,  Pak  Nuda melakukan  pekerjaan  perakitan  bingkai  foto  selama  10  hari. Atas  penyelesaian pekerjaan  tersebut,  Pak  Nuda  menerima  atau  memperoleh  penghasilan  sebesar Rp4.500.000. Berapa tarif efektif harian yang dipotong perusahaan?
Jawab:
Regulasi Baru Pak Nuda memiliki jumlah penghasilan bruto sehari sebagai berikut: Rp4.500.000:10=Rp450.000 Perhitungan PPh 21 menggunakan tarif efektif harian, yaitu 0% x Rp450.000 = Rp0
Kasus 2 – Penghasilan tidak dibayar bulanan dengan jumlah > Rp2.500.000 sehari
1. Pak Bida bekerja pada PT Sinar Terang menerima penghasilan harian berdasarkan jumlah  unit  TV  yang  diperbaiki  dengan  besaran  penghasilan  yang  diterima sebesar Rp300.000 per unit TV. Pak Bida menyelesaikan perbaikan TV sebanyak 10  buah  dalam  sehari  dan  menerima  penghasilan  sebesar  Rp3.000.000.  Berapa PPh 21 menggunakan tarif TER?
Jawab: Regulasi Baru Perhitungan PPh 21 menggunakan tarif pasal 17 UU PPh, yaitu 5% x Rp3.000.000 =  Rp75.000

## Kasus 3 – Penghasilan Dibayar Bulanan
1. Pak Zaid bekerja sebagai pemetik teh pada perkebunan milik PT Sehatin. Pak Zaid berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pak Zaid memperoleh penghasilan  yang  dibayarkan  secara  bulanan  berdasarkan  hasil  panen  yang diperolehnya.  Selama  tahun  2024,  Pak  Budi  menerima  atau  memperoleh penghasilan dan dipotong PPh 21 sebagai berikut:
Regulasi Baru
Bulan Penghasilan Bruto (Rp) Tarif Efektif Bulanan Kategori A PPh 21 Januari 4,000,000 0% - Februari 7,000,000 1.25% 87,500 Maret 1,000,000 0% - April 7,000,000 1.25% 87,500 Mei 8,000,000 1.50% 120,000 Juni 6,000,000 0.75% 45,000
Bulan Penghasilan Bruto (Rp) Tarif Efektif Bulanan Kategori A PPh 21 Juli 7,000,000 1.25% 87,500 Agustus 8,000,000 1.50% 120,000 September 6,000,000 0.75% 45,000 Oktober 9,000,000 1.75% 157,500 November 2,000,000 0% - Desember 8,000,000 1.50% 120,000 Jumlah 73,000,000 870,000

## Kasus 4 – Penghasilan Harian
Pak  Fian  bekerja  di  PT  Sinar  Megah.  Pada  bulan  Januari  2024,  Pak  Fian  melakukan pekerjaan  perakitan  hiasan  lampu  selama  dua  puluh  hari  hari  dan    memperoleh penghasilan  yang  dibayarkan  secara  harian  sebesar  Rp500.000  per  hari.  Berapa pemotongan PPh 21 atas penghasilan hariannya tersebut?
Jawab: Regulasi baru Tarif PPh 21 TER harian = 0,5% x Rp500.000,00 = Rp2.500 Dalam kasus ini, PT Sinar Megah memotong PPh 21 Pak Fian dan membuat dua puluh bukti pemotongan PPh 21 untuk Pak Fian. PPh 21 yang telah dipotong oleh PT Sinar Megah merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan 2024 Pak Fian. Regulasi lama Upah sehari lebih dari Rp450.000 = Rp500.000-Rp450.000 = Rp50.000 PPh 21 harian=5% x Rp50.000 = Rp2.500
Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang Menerima Penghasilan Secara Tidak Teratur Kasus 1
1. Pak Jordan adalah seorang komisaris di PT Multifood. Selama tahun 2024, Pak Jordan hanya menerima penghasilan dari PT Multifood di Bulan Desember 2024. Pak Jordan berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada bulan Desember 2024, Pak Jordan menerima honorarium sebesar Rp60.000.000. Berapa perhitungan PPh 21 masa Desember 2024?
Jawab:
Atas status PTKP Pak Jordan, yaitu TK/0 dan jumlah bruto honorarium sebesar Rp60.000.000,  besarnya  PPh  21  terutang  atas  penghasilan  yang  diterima  Pak Jordan pada Desember 2024 dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A sebesar 20%. Maka besarnya pemotongan PPh 21 sebagai berikut: 20% x Rp60.000.000 = Rp12.000.000

## Bukan Pegawai atas honorarium dan sebagainya
Bukan  pegawai  merupakan  orang  pribadi  selain  pegawai  tetap  dan  tidak  tetap yang  menerima  atau  memperoleh  penghasilan  atas  nama  dan  dalam  bentuk  apapun sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan berdasarkan permintaan pemberi penghasilan.

## Kasus 1 - Tidak Berkesinambungan
Dalam hal bukan pegawai tidak berkesinambungan tidak ada perubahan atas skema perhitungan pajak penghasilan orang pribadi.
1. Jhonson  berprofesi  sebagai Master  of  Ceremony .  Jhonson  diundang  oleh  PT Mekar Jaya untuk menjadi MC pada perayaan milad perusahaan yang ke-12 tahun dan ia memperoleh honor sebesar Rp4.000.000.
PPh Ps. 21 = (50% x Pendapatan Bruto) x Tarif Ps. 17
= (50% x Rp4.000.000) x Tarif Ps.17 = Rp2.000.000 x 5% = Rp 100.000
Kasus 2 - Berkesinambungan dan menerima penghasilan lebih dari satu oleh subjek pemotong
1. Aprilia  merupakan  seorang  freelance  desain  grafis,  memiliki  NPWP,  belum menikah dan tidak memiliki tanggunggan, selama tahun 2024 fee yang diperoleh
Aprilia atas jasa desain grafis adalah sebagai berikut: Bulan Jumlah Honor Januari Rp    34,000,000 Februari Rp    36,000,000 Maret Rp    43,000,000 April Rp    46,000,000 Mei Rp    47,000,000 Juni Rp    52,000,000 Juli Rp    55,000,000 Agustus Rp    58,000,000 September Rp    61,000,000 Oktober Rp    64,000,000 November Rp    66,000,000 Desember Rp    67,000,000 Total Rp  629,000,000 Regulasi lama Bulan Jumlah Honor Honor x 50% PKP Kumulatif Tarif  PPh Pasal 21 Januari Rp    34,000,000    Rp    17,000,000    Rp    17,000,000   5% Rp          850,000 Februari Rp    36,000,000    Rp    18,000,000    Rp    35,000,000   5% Rp          900,000 Maret Rp    43,000,000    Rp    21,500,000    Rp    56,500,000   5% Rp       1,075,000 April Rp    46,000,000    Rp       3,500,000    Rp    60,000,000   5% Rp          175,000 Rp    19,500,000    Rp    79,500,000   15%   Rp       2,925,000 Mei Rp    47,000,000    Rp    23,500,000    Rp  103,000,000   15%   Rp       3,525,000 Juni Rp    52,000,000    Rp    26,000,000    Rp  129,000,000   15%   Rp       3,900,000 Juli Rp    55,000,000    Rp    27,500,000    Rp  156,500,000   15%   Rp       4,125,000 Agustus Rp    58,000,000    Rp    29,000,000    Rp  185,500,000   15%   Rp       4,350,000 September   Rp    61,000,000    Rp    30,500,000    Rp  216,000,000   15%   Rp       4,575,000 Oktober Rp    64,000,000    Rp    32,000,000    Rp  248,000,000   15%   Rp       4,800,000 November Rp    66,000,000    Rp       2,000,000    Rp  250,000,000   15%   Rp          300,000 Rp    31,000,000    Rp  281,000,000   25%   Rp       7,750,000 Desember Rp    67,000,000    Rp    33,500,000    Rp  314,500,000   25%   Rp       8,375,000 Total Rp  629,000,000    Rp  314,500,000    Rp  314,500,000 Rp    47,625,000

## Regulasi baru
No Honor PKP (50% x Honor) Tarif PPh  Pasal  21 (PKP  x Tarif) 1 Rp    34,000,000    Rp    17,000,000 5% Rp        850,000 2 Rp    36,000,000    Rp    18,000,000 5% Rp        900,000 3 Rp    43,000,000    Rp    21,500,000 5% Rp    1,075,000 4 Rp    46,000,000    Rp    23,000,000 5% Rp    1,150,000 5 Rp    47,000,000    Rp    23,500,000 5% Rp    1,175,000 6 Rp    52,000,000    Rp    26,000,000 5% Rp    1,300,000 7 Rp    55,000,000    Rp    27,500,000 5% Rp    1,375,000 8 Rp    58,000,000    Rp    29,000,000 5% Rp    1,450,000 9 Rp    61,000,000    Rp    30,500,000 5% Rp    1,525,000 10 Rp    64,000,000    Rp    32,000,000 5% Rp    1,600,000 11 Rp    66,000,000    Rp    33,000,000 5% Rp    1,650,000 12 Rp    67,000,000    Rp    33,500,000 5% Rp    1,675,000 Total   Rp  629,000,000    Rp  314,500,000 Rp  15,725,000

## Kasus 3 - Berkesinambungan dan hanya menerima penghasilan dari satu subjek pemotong
1. Janursono  seorang  yang  bekerja  sebagai  konsultan  pajak  (bukan  pegawai)  dan hanya  memperoleh  penghasilan  berupa  honorarium  dari  KKP  Zainal Akbar  & Rekan, memiliki NPWP, belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Honor yang ia terima dari jasa konsultan yang dibayar oleh klien di KKP Zainal Akbar & Rekan selama tahun 2024 sebagai berikut:
Bulan Jumlah Honor Januari Rp               25,000,000 Februari Rp               25,000,000 Maret Rp               26,000,000 April Rp               27,000,000 Mei Rp               28,000,000 Juni Rp               28,000,000 Juli Rp               29,000,000 Agustus Rp               30,000,000 September Rp               31,000,000 Oktober Rp               32,000,000 November Rp               33,000,000 Desember Rp               36,000,000 Total Rp             350,000,000

## Regulasi lama
No Honor 50% x Honor PTKP PKP (50% honor - PTKP) PKP kumulatif Tarif PPh Pasal 21 (PKP  Kumulatif  x Tarif) 1 Rp    25,000,000 Rp     12,500,000 Rp       5,250,000 Rp         7,250,000 Rp          7,250,000 5% Rp              362,500 2 Rp    25,000,000 Rp     12,500,000 Rp       5,250,000 Rp         7,250,000 Rp        14,500,000 5% Rp              362,500 3 Rp    26,000,000 Rp     13,000,000 Rp       5,250,000 Rp         7,750,000 Rp        22,250,000 5% Rp              387,500 4 Rp    27,000,000 Rp     13,500,000 Rp       5,250,000 Rp         8,250,000 Rp        30,500,000 5% Rp              412,500 5 Rp    28,000,000 Rp     14,000,000 Rp       5,250,000 Rp         8,750,000 Rp        39,250,000 5% Rp              437,500 6 Rp    28,000,000 Rp     14,000,000 Rp       5,250,000 Rp         8,750,000 Rp        48,000,000 5% Rp              437,500 7 Rp    29,000,000 Rp     14,500,000 Rp       5,250,000 Rp         9,250,000 Rp        57,250,000 5% Rp              462,500 8 Rp    30,000,000 Rp     15,000,000 Rp       5,250,000 Rp         2,750,000 Rp        60,000,000 5% Rp              137,500 Rp         7,000,000 Rp        67,000,000 15% Rp           1,050,000 9 Rp    31,000,000 Rp     15,500,000
Rp       5,250,000
Rp       10,250,000
Rp        77,250,000
15% Rp           1,537,500 10 Rp    32,000,000 Rp     16,000,000
Rp       5,250,000
Rp       10,750,000
Rp        88,000,000
15% Rp           1,612,500 11 Rp    33,000,000 Rp     16,500,000
Rp       5,250,000
Rp       11,250,000 Rp        99,250,000 15% Rp           1,687,500 12 Rp    36,000,000 Rp     18,000,000 Rp       5,250,000 Rp       12,750,000 Rp      112,000,000 15% Rp           1,912,500
No Honor 50% x Honor PTKP PKP (50% honor - PTKP) PKP kumulatif Tarif PPh Pasal 21 (PKP  Kumulatif  x Tarif) Total Rp  350,000,000 Rp  175,000,000 Rp     63,000,000 Rp     112,000,000 Rp      112,000,000 Rp        10,800,000

## Regulasi baru
No Honor PKP (50% x Honor) Tarif PPh Pasal 21                  (PKP x Tarif) 1 Rp     25,000,000 Rp     12,500,000 5% Rp                        625,000 2 Rp     25,000,000 Rp     12,500,000 5% Rp                        625,000 3 Rp     26,000,000 Rp     13,000,000 5% Rp                        650,000 4 Rp     27,000,000 Rp     13,500,000 5% Rp                        675,000 5 Rp     28,000,000 Rp     14,000,000 5% Rp                        700,000 6 Rp     28,000,000 Rp     14,000,000 5% Rp                        700,000 7 Rp     29,000,000 Rp     14,500,000 5% Rp                         725,000 8 Rp     30,000,000 Rp     15,000,000 5% Rp                         750,000 9 Rp     31,000,000 Rp     15,500,000 5% Rp                         775,000 10 Rp     32,000,000 Rp     16,000,000 5% Rp                         800,000 11 Rp     33,000,000 Rp     16,500,000 5% Rp                         825,000 12 Rp     36,000,000 Rp     18,000,000 5% Rp                         900,000 Total Rp  350,000,000 Rp  175,000,000 Rp                     8,750,000

## Peserta Kegiatan atas hadiah atau sehubungan dengan kegiatan
Peserta  kegiatan  merupakan  orang  pribadi  yang  memperoleh  atau  menerima imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya pada suatu kegiatan, selain yang diterima pegawai tetap.

## Kasus 1
Regulasi tidak ada perubahan
1. Keyza memenangkan perlombaan papan catur sebagai juara 1 di tingkat nasional, dan  dari  kemenangan  tersebut  ia  mendapat  hadia  uang  tunai  sebesar Rp89.000.000.  Maka  dengan  ini,  Keyza  akan  dikenakan  pajak  penghasilan sebesar:
PPh Ps. 21
= Pendapatan Bruto x Tarif Pasal 17 ayat (1)
= (Rp60.000.000 x 5%) + (Rp29.000.000 x 15%) = Rp3.000.000 + Rp4.350.000 = Rp7.350.000 *Dalam hal Peserta Kegiatan atas hadiah tidak ada perubahan atas skema perhitungan.

## Pegawai menarik uang manfaat pensiun
Pegawai  pensiunan  merupakan  orang  pribadi  atau  ahli  waris  (termasuk  anak, janda,  duda)  yang  memperoleh  atau  menerima  imbalan  berupa  uang  pensiun,  uang manfaat pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT) yang diterima atau diperoleh secara berkala. Kasus 1
1. Tuan  Alex  berstatus  sebagai  pegawai  tetap  pada  PT  Bunga  Abadi.  PT  BA mengikuti  program  dana  pensiun  XYZ  yang  pendiriannya  telah  disahkan  oleh Menteri  Keuangan  untuk  para  pegawainya.  Sepanjang  tahun  2024,  Tuan Alex melakukan penarikan uang manfaat pensiun, sebagai berikut:
• Februari = Rp32.000.000 • Juli = Rp35.000.000 • Desember = Rp38.000.000

## Regulasi lama
Bulan Penghasilan Bruto PKP PKP Kumulatif Tarif PPh Pasal 21 Februari Rp          32,000,000 Rp    32,000,000    Rp    32,000,000   5%   Rp  1,600,000 Juli Rp          35,000,000 Rp    28,000,000    Rp    60,000,000   5%   Rp  1,400,000 Rp       7,000,000    Rp    67,000,000   15%   Rp  1,050,000 Desember   Rp          38,000,000 Rp    38,000,000    Rp  105,000,000   15%   Rp  5,700,000 Total Rp        105,000,000 Rp  105,000,000    Rp  105,000,000 Rp  9,750,000 Regulasi baru Bulan Ph. Bruto Tarif PPh Pasal 21 Februari Rp          32,000,000 5% Rp  1,600,000 Juli Rp          35,000,000 5% Rp  1,750,000 Desember Rp          38,000,000 5% Rp  1,900,000 Total Rp        105,000,000 Rp  5,250,000

## Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain
Mantan  pegawai  merupakan  orang  pribadi  yang  pernah  atau  tidak  lagi  bekerja atau menerima penghasilan dari tempat pemberi kerja.
Kasus 1
1. Agung bekerja pada PT Gemilang Jaya. Per tanggal 1 Januari 2024, Agung sudah tidak bekerja di PT GJ karena pensiun. Selama tahun 2023, Agung menerima jasa produksi dari PT GJ sebagai berikut:
• Januari = Rp15.000.000
• Juli = Rp20.000.000 • Desember = Rp 30.000.000 Regulasi lama Bulan Ph. Jasa Produksi PKP PKP Kumulatif Tarif PPh Pasal 21 Januari Rp          15,000,000    Rp    15,000,000    Rp    15,000,000   5%   Rp     750,000 Mei Rp          20,000,000    Rp    20,000,000    Rp    35,000,000   5%   Rp  1,000,000 September   Rp          30,000,000    Rp    25,000,000    Rp    60,000,000   5%   Rp  1,250,000 Rp       5,000,000    Rp    65,000,000   15%   Rp     750,000 Total Rp          65,000,000    Rp    65,000,000    Rp    65,000,000 Rp  3,750,000

## Regulasi baru
Bulan Ph. Jasa Produksi Tarif PPh Pasal 21 Januari Rp          15,000,000 5% Rp     750,000 Mei Rp          20,000,000 5% Rp  1,000,000 September Rp          30,000,000 5% Rp  1,500,000 Total Rp          65,000,000 ladi Rp  3,250,000 Kesimpulan
Kajian ini menyimpulkan bahwa perhitungan potongan PPh 21 atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak Orang Pribadi terbaru yang diatur dalam PP Nomor 58 tahun 2023 ini lebih sederhana dan mudah bagi pemotong dan  karyawan  untuk  menghitung  pajak  penghasilan  orang  pribadi.  Selain  itu,  dengan
menggunakan skema perhitungan PPh 21 terbaru, besaran pajak yang dikenakan kepada orang pribadi baik pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai dan subjek lainnya akan lebih rendah dibandingkan besaran pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi menggunakan peraturan lama.
Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut tentang skema perhitungan wajib pajak orang pribadi  yang  diatur  dalam  PP  No  58  tahun  2023  dan  PMK  No  168  tahun  2023  serta mengevaluasi penerapannya secara berkelanjutan agar sesuai dengan tujuannya yaitu agar mekanisme  pemotongan  lebih  sederhana,  mudah,  akuntabel  dan  transparan  dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

## BIBLIOGRAFI
Anjarwati, V., & Veny, V. (2021). Perbandingan pajak penghasilan pasal 21 metode gross up,  gross,  dan  net  basis  terhadap  pajak  penghasilan  badan. Journal  of  Public Auditing and Financial Management , 1 (2), 101–108.
Arianty, F. (2022). Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  Ditinjau  Dari  Azas Keadilan. Jurnal Administrasi Bisnis Terapan , 5 (1), 1.
Arlina, A. M., Mustofa, M., & Hidayat, A. A. (2023). Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan (Pph 21). JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) , 8 (1), 12–24.
Bawamenewi, N., Supraptiningsih, J. D., Rosida, S. A., & Nuridah, S. (2023). Analisis Implementasi Perhitungan Dan Pelaporan PPH Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2021  Tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP)  Atas  Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2022. Innovative: Journal Of Social Science Research , 3 (5), 1211–1218. Christianto, C. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di PT. Mikeda Kebut Terusss)/Christianto/31199165/Pembimbing: Amelia Sandra .
Harefa,  F.  W.,  &  Tanjung,  M.  A.  (2022).  Analisis  Mekanisme  Administrasi  Pajak Penghasilan  (PPH)  Pasal  21  Pada  Kantor  Jasa Akuntansi. Jurnal  Penelitian  Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora , 6 (2), 243–247.
Jalil, F. Y., Azhar, I., Annas, M., Galib, A., Tarmizi, R., Tanjung, J., Meutia, T., de Fretes, A. V.  C.,  Solihin, A.,  & Wulandari,  S.  S.  (2024). Dasar-dasar  perpajakan .  Sada Kurnia Pustaka.
Kurniyawati, I. (2019). Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh)  pasal  21  atas  karyawan  tetap  pada  PT.  X  di  Surabaya. Jurnal  Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi , 4 (2), 1057–1068.
Lewa, M., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Analisis Perubahan Tarif Penghasilan Tidak Kena  Pajak  (PTKP)  Tahun  2015  dan  Tahun  2016  Terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan  (PPH)  Pasal  21  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bitung. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi , 13 (03). Pritalangeni,  D.  A.  (2014). Analisis  Kewajiban  Pelaporan  Spt  Tahunan  Pph  Orang Pribadi  dan  Kontribusi  terhadap  Penerimaan  Pph  (Studi  pada  Wajib  Pajak Pensiunan di Kpp Pratama Malang Utara) . Brawijaya University. Siregar,  L.  H.  (2018).  Penerapan  perhitungan  pajak  penghasilan  (pph)  pasal  21  pada karyawan pt. perkebunan nusantara iii (persero) medan. Jurnal Bisnis Corporate ,
3 (1).
Soemitro, R., & Sugiharti, D. K. (2010). Asas dan Dasar Perpajakan 1 (Edisi Revisi).
Cetakan Kedua, Bandung: PT Refika Aditama .
Tunggawardhani,  D.,  &  Susanti,  S.  (2022).  Pengembangan  Bahan  Ajar  E-Modul Interaktif  Berbasis  Flipbook  pada  Materi  Pajak  Penghasilan  (PPH)  Pasal  21. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan , 4 (3), 4638–4650.
Urkan, A., & Putra, R. E. (2017). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Metode Gross, Net Dan Gross Up Serta Dampak Terhadap Beban Pajak  Penghasilan  Badan  Pt  Dredolf  Indonesia. Measurement  Jurnal  Akuntansi ,
11 (1). Wulandari, Y. (2020). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Dan Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I Tahun 2015- 2019) . Universitas Komputer Indonesia.

## Copyright holder:
Salma Luthfania Patra, Mutiara Khairunnisa Suhardi, Muhammad Gilang Al Huda , Galuh Tresna Murti (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: