## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUKSESKAN AGENDA PEMERINTAH MENJADIKAN BENGKULU SEBAGAI DESTINASI WISATA
(Tinjauan Implementasi Perda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah)

## Oleh:
Bambang Sutikno 

## ABSTRAKSI
Pemerintah  Kota  Bengkulu  sedang  berupaya  mengoptimalisasikan  potensi  wisata  sejarah  dan wisata  alam  dengan  menjadikan  kota  ini  sebagai  destinasi  wisata,  namun  usaha  ini  mendapat tantangan  cukup  berat,  mengingat  kesadaran  masyarakat  maupun  wisatawan    untuk  menjaga kebersihan  masih  rendah,  hal  ini  terlihat  dari  banyaknya  sampah  yang  bertebaran  (khususnya  di sepanjang Pantai PANJANG maupun Pantai Tapak Paderi). Padahal pemerintah telah menerapkan Peraturan  Daerah  (Perda  No.02  Tahun  2011)  tentang  Pengelolaan  Sampah.  Oleh  karena  itu, partisipasi  masyarakat  akan  sangat  potensial  dalam  mendukung  keberhasilan  perda  tersebut, karena sampah seharusnya dikelola mulai dari hulu yaitu mereka yang memproduksi sampah (hasil aktifitas wisatawan lokal maupun luar daerah) yang berkunjung. Implementasi perda pengelolaan sampah  dapat  dilihat  dari  aspek  kepatuhan  ( compliance )  dan  apa  yang  terjadi  setelah  suatu kebijakan  dilaksanakan  ( what’s happening ).  Perspektif  kepatuhan  yang  diamati  tidak hanya  para pelaksana  lapangan  tetapi  juga  dukungan  atau  partisipasi    masyarakat  atau  wisatawan  dan  para pedagang  yang  ikut  bertanggungjawab  terhadap  berhasilnya  sebuah  program.  Partisipasi masyarakat  yang  perlu  diamati  adalah  partisipasi  dalam pelaksanaan  khususnya  terhadap mereka yang  memanfaatkan  obyek  wisata  pantai  di  kota  Bengkulu.  Ada  dua  kelompok  yang memanfaatkan obyek wisata ini yaitu wisatawan dan para pedagang yang ada di sepanjang pantai Kota Bengkulu. Sasaran penelitian ini adalah masyarakat lokal maupun luar daerah Bengkulu yang datang  berkunjung  menikmati  obyek  wisata,  para  pedagang,  dan  petugas  Dinas  Pertamanan  dan Kebersihan  Kota  Bengkulu.  Jenis  penelitian  ini  termasuk  kategori  studi  kasus  dengan  metode penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif.    Informan  pada  penelitian ini  ditetapkan dengan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling . Data dikumpulkan dengan cara wawancara  mendalam,  observasi,  dan  studi  dokumentasi.  Validasi  data  dilakukan  dengan triangulasi.  Agar  data  yang  telah  diperoleh  sepenuhnya  berguna  bagi  laporan  hasil  penelitian, maka  harus  diolah  melalui  tahap  analisis  yang  terdiri  dari  tiga  alur  kegiatan,  yaitu  reduksi  data, penyajian  data,  menarik  kesimpulan/verifikasi.  Perda  No.  02  tahun  2011  tentang  pengelolaan sampah sudah diiringi kepatuhan dari aparat pelaksana di lapangan khususnya di area wisata pantai di  kota  Bengkulu,  namun  sayangnya  perda  ini  belum  didukung  partisipasi  masyarakat  baik pengunjung maupun para pedagang. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap perda ini masih terjadi. Sampai  dengan  akhir  tahun  2015  ada  sekurangnya  15  orang  warga  yang  tertangkap  tangan membuang  sampah  sembarangan  di  sepanjang  pantai  sehingga  memperoleh  teguran  aparat  yang sedang bertugas saat itu. Pemerintah perlu menerapkan sanksi yang lebih tegas agar menimbulkan efek  jera  terhadap  mereka  yang  tidak  mendukung  atau  berpartisipasi  mewujudkan  keberhasilan perda ini. Kota Bengkulu (khususnya pantai yang kotor) terancam kehilangan potensi wisata alam yang indah bila Perda ini masih diterapkan setengah hati seperti saat ini.
.
Kata Kunci : Implementasi, Partisipasi, Pariwisata

## A. Pendahuluan
Bengkulu merupakan  salah  satu  kota  di Pulau  Sumatera  yang  dianugerahi  pantai yang  cukup  indah  dan  potensial  untuk dijadikan  obyek  wisata  tidak  hanya  lokal, nasional  bahkan  internasional.  Bengkulu memiliki  Pantai  Panjang,  pantai  Tapak Paderi,  dan  Pulau  Tikus  yang  dapat dijadikan  obyek  wisata  alam.  Kota  ini  juga dapat dijadikan daerah wisata sejarah karena di sinilah terdapat rumah pengasingan Bung Karno,  Masjid  Jamik,  Museum  Negeri Bengkulu,  maupun  Rumah  Ibu  Negara Fatmawati. Berlandaskan potensi tersebutlah pemerintah    Bengkulu  pada  waktu  itu melakukan  pembangunan  dalam  rangka menunjang  terwujudnya  kota  ini  sebagai daerah  wisata  yang nyaman, melalui  proyek multi  years di  Pantai  Panjang  yang berlangsung selama kurun waktu 2007-2009 telah  menghasilkan jogging  track dan sport centre . Walaupun, dalam pelaksanaan pembangunan  proyek multi  years ini  turut diwarnai dengan kasus korupsi, namun harus diakui  bahwa  pembangunan  yang  telah dilakukan  beberapa  diantaranya  cukup bermanfaat  dan  menunjang  keindahan  kota Bengkulu.
Upaya  pemerintah  menjadikan  kota Bengkulu  sebagai  daerah  wisata  yang lengkap  (wisata  sejarah  dan  wisata  alam) cukup mendapat tantangan  berat, mengingat kesadaran  masyarakat  maupun  wisatawan untuk menjaga kebersihan masih rendah, hal ini  terlihat  dari  banyaknya  sampah  yang bertebaran  (khususnya  di  sepanjang  pantai Panjang  maupun  pantai  Tapak  Paderi). Pantai  yang  indah  harus  diwarnai  dengan berbagai  jenis  sampah  yang  bertebaran  di sepanjang pantai sehingga merusak pemandangan dan mengganggu kenyamanan para  pengunjung  dan  masyarakat  sendiri. Bila pemerintah tidak berupaya mengendalikan  laju  pertambahan  sampah, maka  tidak  lama  lagi  kota  yang  diharapkan akan  memperoleh  income  dari  pariwisata justru  akan  mengeluarkan  anggaran  ekstra untuk menangani sampah. Padahal pemerintah  telah  menerapkan  Peraturan Daerah  (Perda  No.02  Tahun  2011)  tentang Pengelolaan Sampah. Adanya  Perda  No.    02  Tahun  2011 seharusnya  mampu  mengendalikan  dan menghambat terjadinya penumpukan
sampah  di  sepanjang  pantai  yang  indah, namun  nyatanya  pertambahan  sampah  kian tak  terkendali  di  sepanjang  pantai  ini. Pemerintah  telah  melengkapi  tong-tong
sampah  baik  organik  maupun  anorganik, petugas  kebersihan  pun  telah  dikerahkan untuk  menjaga  kebersihan  pantai,  namun upaya  ini  tidak  cukup  signifikan  mengatasi persoalan limbah ulah aktifitas manusia baik penduduk setempat maupun wisatawan yang datang. Oleh sebab itu pemerintah seharusnya  pelaksanaan    Perda  No.  02 Tahun  2011  seharusnya  juga  didukung dengan  patisipasi  dan  kesadaran  para pedagang, maupun pengunjung obyek wisata ini.  Hal  inilah  yang  menarik  untuk  diamati, dimana  partisipasi  masyarakat  akan  sangat potensial  dalam  mendukung  keberhasilan perda  tersebut,  karena  sampah  seharusnya dikelola  mulai  dari  hulu  yaitu  mereka  yang memproduksi sampah (hasil aktifitas wisatawan  lokal  maupun  luar  daerah)  yang berkunjung.

## B. Landasan Teori
Banyak  faktor  dapat  mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti yang diungkapkan  oleh  beberapa  ahli,  seperti Sabatier dan Mazmanian (Putra, 2001)  yang mengatakan bahwa implementasi dipengaruhi  karakteristik  masalah,  struktur managemen program (tercermin dari berbagai  macam  peraturan  operasional kebijakan),  faktor-faktor  di  luar  peraturan serta  kondisi  yang  optimal.  Sedangkan, Edwards  III  (1990)  mengemukakan  bahwa ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  implementasi  kebijakan  seperti komunikasi,
sumberdaya, sikap implementor, struktur birokrasi perencana. Ahli  implementasi  lain  seperti  Ripley (1986)  mengatakan  bahwa  implementasi seharusnya tergantung dari kepatuhan ( compliance )  dan  apa  yang  terjadi  setelah suatu kebijakan dilaksanakan ( what’s happening ).  Perspektif  kepatuhan  muncul dari  literature  administrasi  Negara  yang lebih  memusatkan  perhatiannya  pada  badan dan  individu  bawaha  mematuhi    perintah atasannya.  Berdasarkan perspektif  ini,  maka kajian  terhadap  implementasi  kebijakan haruslah  memperhatikan  factor  eksternal dari  kebijakan  yang  diimplementasikan (lingkungan  non  organisasional  dan  non birokrasi), maupun faktor internal. Berdasarkan  pembahasan  tersebut,  maka penulis mengacu pada konsep Ripley bahwa implementasi  terkait  kepatuhan.  Kepatuhan tidak  hanya  para  pelaksana  lapangan  tetapi juga  dukungan  atau  partisipasi  masyarakat atau wisatawan dan para pedagang yang ikut bertanggungjawab terhadap berhasilnya

## sebuah program.
C. Metode Penelitian Sasaran penelitian ini adalah masyarakat  lokal  maupun  luar  daerah Bengkulu yang datang berkunjung menikmati obyek wisata, para pedagang, dan petugas  Dinas  Pertamanan  dan  Kebersihan Kota  Bengkulu.  Penelitian  ini  dilakukan dengan  mengadakan  studi  kasus  di  kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif dengan bentuk studi kasus ( Yin, 2002). Yin mengatakan  bahwa  studi  kasus  merupakan strategi  yang  cocok  bila  pokok  pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan bagaimana  dan  mengapa.    Informan  pada penelitian ini ditetapkan dengan
menggunakan purposive  sampling dan snowball  sampling .  Banyaknya  informan didasarkan  pada  tingkat  kejenuhan  dari informasi  yaitu  sudah  tidak  ada  lagi  variasi informasi  diberikan  oleh  informan.  Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan studi
dokumentasi.    Pada  penelitian  yang  bersifat studi kasus, lazimnya dituntut suatu wawancara mendalam (Faisal, 1995).
Validasi  data  dilakukan  dengan triangulasi  sumber  yaitu  membandingkan dan  mengecek  balik  derajat  kepercayaan suatu  informasi  yang  diperoleh  melalui waktu  dan  alat  yang  berbeda  (Patton  dalam Moleong,  2000)  dan  pada  penelitian  ini dengan  menggunakan  salah  satu  cara  yaitu dengan  membandingkan  hasil  wawancara dengan  isi  suatu  dokumen  yang  berkaitan. Agar  data  yang  telah  diperoleh  sepenuhnya berguna  bagi  laporan  hasil  penelitian,  maka harus  diolah  melalui  tahap  analisis  yang terdiri  dari  tiga  alur  kegiatan  (Miles  & Huberman,  1992),  yaitu  reduksi  data, penyajian data, menarik kesimpulan/ verifikasi.  Kesimpulan    diverifikasi  selama penelitian  berlangsung  dengan  maksud menguji  kebenaran  data  hasil  penelitian. Komponen-komponen  analisis  data  Miles dan Huberman, (1992) :
1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan.
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Partisipasi Masyarakat Dalam Menyukseskan  Agenda  Pemerintah Menjadikan Bengkulu Sebagai
Destinasi Wisata (Implementasi Perda Nomor 02 Tahun 2011) a. Nilai  Tingkat  Kepentingan  dan
Kinerja  dilihat  dari  Kejelasan

## Informasi
Implementor Perda No.02 Tahun 2011 Tentang  Pengelolaan  Sampah  ini  adalah Dinas Pertamanan dan Kebersihan (Distamber  Kota  Bengkulu).  Implementasi perda  ini  didukung  oleh  pegawai  Distamber yang  berjumlah  76  orang  PNS  dan  385 orang  honorer  (Distamber,  2013).  Namun tidak semuanya terkait kegiatan pengelolaan sampah secara langsung.
Sampah  sendiri  adalah  sisa  kegiatan sehari-hari  manusia  dan/atau  proses  alam yang  berbentuk  padat.  Pengelolaan  sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh  dan  berkesinambungan  yang meliputi  pengurangan  dan  penanganan sampah.  Implementasi  perda  ini  tidaklah sesederhana  proses  administrative  berupa penjabaran  keputusan-keputusan  politik  ke dalam  prosedur  rutin  saluran  birokratis, namun  lebih  dari  itu  sebuah  implementasi kebijakan  menyangkut  masalah  konflik, keputusan  tentang  siapa  yang  memperoleh apa  dari  suatu  kebijakan.  Implementasi kebijakan    bukan  pula  sebuah  proses mekanistis,  melainkan  sebuah  proses  yang memungkinkan terjadinya transaksi agar ada kesesuaian atau kompromi diantara stakeholder (termasuk pelaksana) dan masyarakat.
Partisipasi  implementasi  Perda  No.  2 tahun  2011  berarti  berbicara  tentang komponen kelompok sasaran yang merupakan  komponen  yang  sangat  penting karena  keindahan  obyek  wisata  bergantung dari  masyarakat  pengguna  yang  harus  pro aktif menjaga kebersihan. Dengan demikian, partisipasi  masyarakat  merupakan  kunci keberhasilan  implementasi  Perda  tersebut. Implementasi  Perda  02/2011  tidak  hanya berkaitan  pembuangan  sampah  tapi  juga terkait  pengurangan  pembungkus  plastic pada    kegiatan  jual  beli  atau  aktifitas ekonomi,  pengelolaan  sampah  organic menjadi  pupuk  atau  menjadi  barang  yang memiliki  nilai  ekonomis,  pengangkutan sampah,  maupun  pemerosesan  sampah,  dan lain  sebagainya.  Kepatuhan  para  pelaksana lapangan dalam menjalankan perda ini sudah cukup  baik,  hal  ini  terlihat  dari  adanya peetugas kebersihan yang berseragam oranye  siaga  setiap  hari  menjalankan
tugasnya. Namun, sayangnya jumlah petugas yang dikerahkan untuk membersihkan  Kota  Bengkulu  dari  sampah sebanyak  149  orang  dengan  29  orang  sopi rdan  42  orang  kru  mobil.  Jumlah  ini  akan semakin  mengecil  bila  dibagi  per  kawasan, seperti  area  pantai  panjang  yang  garis pantainya  mencapai  7km,  dengan  lebar pantai 500m.
Persoalan  sampah  tidak  hanya  terkait kepedulian  masyarakat  membuang  sampah pada  tempat  yang  telah  disediakan  saja, tetapi  kemauan  untuk  memisahkan  sampah organik dan anorganik juga masih menyisakan  persoalan.  Padahal  penempatan jenis sampah yang sama dapat mempermudah  proses  pengolahan  sampah selanjutnya, dimana sampah anorganik dapat diolah  sesuai  dengan  jenis  bahannya.
Sehingga  tidak  terjadi  penumpukan  sampah di TPA.
Berdasarkan hasil observasi mendalam  selama  penelitian  ini  dilakukan memang  sampah  sudah  menjadi  fenomena alam  yang  ada  di  Pantai  Panjang  maupun pantai Tapak Paderi, Kedua obyek wisata ini penuh  dengan  sampah  limbah  aktifitas  para pengunjung  maupun  pedagang  di  area setempat.  Petugas  kebersihan,  penambahan tong  sampah  tidak  cukup  menuntaskan persoalan  sampah.  Pemerintah  harus  kerja keras salam membangun kedasaran masyarakat baik pengunjung maupun pedagang  agar  dapat  bekerja  sama  dimulai dari  hulu  penghasil  sampah.  Masyarakat harus dibangun kepeduliannya untuk membuang  sampah  pada  tempatnya  sesuai dengan  jenisnya,  sehingga  tahapan  proses pengelolaan  sampah  selanjutnya  dapat  lebih mudah.
Partisipasi  yang  rendah  seharusnya menjadi evaluasi pemeritah untuk
menentukan  langkah  selanjutnya  dalam menyukseskan  implementasi  perda  ini.
Pemerintah  harus  memaksa  masyarakat untuk  patuh  terhadap  perda.  Masyarakat harus  dididik  disiplin  terhadap  sampahnya sendiri, sudah saatnnya pemerintah memberikan sanksi tegas terhadap
pelanggaran. Pembiaran hanya akan mengakibatkan  persoalan  sampah  semakin mempercepat  pengrusakan  alam  sehingga akan  semakin  mempersulit  terwujudnya Bengkulu sebagai kota tujuan wisata.

## E. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat disimpulkan: Perda  No.  02  tahun  2011  tentang pengelolaan sampah sudah diiringi kepatuhan dari aparat pelaksana di lapangan khususnya  di  area  wisata  pantai  di  kota Bengkulu,  namun  sayangnya  perda  ini belum  didukung  partisipasi masyarakat  baik pengunjung  maupun  para  pedagang.  Oleh sebab  itu,  pelanggaran  terhadap  perda  ini masih  terjadi.  Sampai  dengan  akhir  tahun 2015 ada sekurangnya 15 orang warga yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan  di  sepanjang  pantai  sehingga memperoleh  teguran  aparat  yang  sedang bertugas saat itu. Pemerintah perlu menerapkan  sanksi  yang  lebih  tegas  agar menimbulkan  efek  jera  terhadap  mereka yang  tidak  mendukung  atau  berpartisipasi mewujudkan  keberhasilan  perda  ini.  Kota Bengkulu  (khususnya  pantai  yang  kotor) terancam  kehilangan  potensi  wisata  alam yang  indah  bila  Perda  ini  masih  diterapkan setengah hati seperti saat ini.
.
2. Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  sebagai berikut :
1. Bagi  Pemerintah  perlu  menerapkan sanksi yang lebih tegas agar menimbulkan efek jera terhadap mereka yang tidak
mendukung atau berpartisipasi mewujudkan keberhasilan perda ini.
2. Bagi  masyarakat  Perlu  Meningkatkan rasa  empati  yang  besar  terhadap kebersihan  lingkungan  terutama  area pariwisata  Kota  Bengkulu  sebagai partisipasi dalam
mewujudkan keberhasilan perda ini.

## DAFTAR PUSTAKA Sumber dari Buku :
Conyers, Diana. 1994. Perencanaan Sosial di Dunia  Ketiga  –  Suatu  Pengantar. Terjemahan  oleh  Susetiawan dan  Affan Ghafar.Gadjah  Mada  Unibersity  Press
,Yogyakarta
Edwards  III,  George  C.  1980. Implementing Public  Policy .Congressional  Quarterly Press, Washington, DC.
Faisal,  Sanapiah.  1995.  Format-format Penelitian  Sosial  :  Dasar-dasar  dan Aplikasi. Rajawali Press, Jakarta.
Miles, Mathew B dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data
Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode  Baru  Terjemahan  oleh Tjetjep  Rohendi  Rohididan  Mulyarto,
UI PRESS, Jakarta. Ndraha,  Taliziduhu.  1990.  Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat  Tinggal  Landas.  Rineka
Cipta, Jakarta.
Putra,  Fadillah.  2001.  Paradigma  Kritis dalam  Studi  Kebijakan  Publik.  Pustaka
Pelajar, Yogyakarta
Ripley, Randall B., Grace A. Franklin, 1986,
Policy Implementation and Bureaucracy ,  Dorsey Press, Chicago. Setyoko, Paulus Israwan. 2000. Penanggulangan  Kemiskinan  Melalui Program  IDT  (Kajian  tentang  Perilaku Birokrasi, Partisipasi Masyarakat, Kelembagaan dan Komunikasi Pembangunan dalam Pelaksanaan INPRES  Nomor  5  Tahun  1993  di Propinsi Jawa Tengah). Disertasi. Program Parcasarjana Universitas Padjajaran, Bandung (tidak dipublikasikan). Yin. Robert K. 2003. StudiKasus (DesaindanMetode). Raja Grafindo Persada, Jakarta.
_________,news.liputan6.com/read/.../perda -sampah-diprotes-warga-kota-bengkulu.
_________, Perda No. 02 Tahun 2011