JGISE  Vol. 4 No. 2 (2021), pp. 102 - 109     |     https://doi.org/10.22146/jgise.67794

## JGISE

## Journal of Geospatial Information Science and Engineering
ISSN: 2623-1182    |    https://jurnal.ugm.ac.id/jgise

## Analisis Pengaruh Datum Vertikal Akibat Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Penetapan Batas Wilayah Laut
(Analysis of The Effect of Vertical Datum on The Amendment Law Number 32 of 2004 Become Law Number 23 of 2014 on Sea Boundary)
Luhur Moekti Prayogo 1 , Sumaryo Joyosumarto 2
1 Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban, Indonesia
2 Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
Penulis Korespondensi: Sumaryo Joyosumarto | Email: sumaryo@ugm.ac.id
Diterima ( Received ): 21/07/2021     Direvisi ( Revised ): 02/11/2021    Diterima untuk Publikasi ( Accepted ): 16/11/2021

## ABSTRAK
Di  Indonesia,  aturan  mengenai  batas  wilayah  laut  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  dan  kemudian  digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 karena sudah tidak relevan dengan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintah. Perbedaan kedua undang-undang tersebut salah satunya mengatur mengenai garis pantai yang digunakan sebagai acuan penarikan garis batas. Pada undang-undang yang lama, acuan penarikan garis batas berdasarkan air surut terendah ( Low Water ), sedangkan pada aturan perundang-undangan yang baru mengacu pada batas pasang air laut tertinggi ( High Water ). Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  pengaruh  datum  vertikal  sebagai  garis dasar  dalam  penegasan  batas  wilayah  laut akibat  perubahan  Undang- Undang. Penelitian ini dibatasi dengan studi literatur pada dokumen diantaranya Undang-Undang dan dokumen terkait. Analisis spasial dilakukan untuk mengetahui pengaruh kelerengan terhadap pergeseran garis dasar di lapangan dan di peta. Dari kajian dan analisis spasial yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pergeseran LW ke HW dengan beberapa pendekatan kemiringan wilayah menunjukkan pergeseran-pergeseran tersebut hampir tidak terlihat atau bisa dikatakan tidak signifikan untuk dasar mengukur limit batas maritim. Penentuan garis dasar LW ke HW akan mempengaruhi luas pengelolaan wilayah laut, garis dasar dan titik dasar. Semakin rendah garis dasar maka semakin sempit wilayah pengelolaan laut. Sebaliknya, semakin tinggi garis dasar maka semakin luas  wilayah  pengelolaan  laut.  Letak  garis  dasar  LW  dan  HW  akan  berdampak  pada  lokasi  SDA  khususnya  pada  wilayah  yang berdampingan dekat dengan wilayah lain. Luas wilayah mempengaruhi besaran DBH pada suatu wilayah yang ditentukan dari garis dasar.
Kata Kunci : Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Garis Pangkal, Low and High Water , Batas Laut

## ABSTRACT
In Indonesia, the rules regarding maritime boundaries are regulated by Law Number 32 of 2004 and then replaced by Law Number 23 of 2014 because it is no longer relevant to current government policies and administration. One of the differences between the two laws is that it regulates the coastline used as a reference for drawing the boundary line. In the old law, the reference for drawing the boundary line was based on the lowest tide, while in the new law, it referred to the highest tide limit. This study aims to determine the effect of the vertical datum as a baseline in the affirmation of maritime boundaries. This research is limited to the literature study on documents including laws and related documents. Spatial analysis was conducted to determine the slope effect on baseline shifts in the field and on the  map.  From  the  study  and  spatial  analysis  conducted,  it  can  be  concluded  that  the  LW  to  HW  shift  with  several  regional  slope approaches shows that these shifts are almost invisible or can be said to be insignificant for the basis of measuring maritime boundary limits. Determination of the baseline LW and HW will affect the management area of the sea area, baseline, and base point. The lower the baseline, the narrower the marine management area. On the other hand, the higher the baseline, the wider the marine management area. The location of the LW and HW baselines will impact the location of natural resources, especially in areas adjacent to other areas. The size of the area affects the amount of DBH in an area which is determined from the baseline.
Keywords : Law No. 32 of 2004, Law No. 23 of 2014, Baseline, Low and High Water, Sea Boundary
© Author(s) 2021.  This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License ( CC BY-SA 4.0) .

## Pendahuluan
Wilayah  Indonesia  merupakan  negara  maritim  karena terdiri  dari  beberapa  pulau  serta  mayoritas  wilayahnya adalah lautan (Adikara & Munandar, 2021). Sebagai negara yang berbatasan langsung, tak jarang Indonesia dihinggapi konflik  perbatasan (Lamionda,  2020). Demi  menghindari konflik,  negara-negara  pantai  membuat  perjanjian  baik dalam  bentuk  regional,  bilateral  maupun  multilateral (Karlina, 2020). Batas daerah merupakan pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain baik yang berada di darat maupun di laut yang tidak menentukan  kedaulatan  baru  ( Peraturan  Menteri  Dalam Negeri , 2012a). Kapahese dkk (2021) menyatakan bahwa wilayah  laut  adalah  laut  beserta  tanah  yang  ada  di bawahnya dimana tanah  di  bawah  laut  adalah  dasar laut. Pada  batas  daerah  di  laut,  penentuan  garis  batas  antar wilayah  merupakan  kumpulan  titik-titik  koordinat  yang diukur  dari  garis  pantai.  Indonesia  dengan  34  provinsi dibutuhkan  batas  daerah  yang  tegas  dan  jelas  untuk mengelola  sumber  daya  dan  kewenangan  daerah  setiap provinsi.  Abidin  (2001);  Arddinatarta  dkk  (2016) menyatakan  bahwa  tingginya  nilai  batas  pengelolaan wilayah  laut  baik  pada  daerah  bersangkutan  maupun daerah  perbatasan  menjadi  nilai  strategis  sehingga penegasan  batas  laut  menjadi  penting.  Batas  laut  daerah dibutuhkan  untuk  mengoptimalkan  pengelolaan  sumber daya  alam  yang  ada  di  setiap  daerah  serta  menghindari konflik  terkait  keberadaan  sumber  daya  di  masa mendatang (Prayogi, 2016).
Di Indonesia, aturan mengenai batas daerah diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian digantikan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014  karena  sudah  tidak  relevan  dengan  kebijakan  dan penyelenggaraan  pemerintah  saat  ini.  Perbedaan  kedua undang-undang tersebut salah satunya mengatur mengenai garis pantai yang digunakan sebagai acuan penarikan garis batas.  Pada  undang-undang  yang  lama,  acuan  penarikan garis  batas  berdasarkan  air  surut  terendah  ( Low  Water ), sedangkan  pada  aturan  perundang-undangan  yang  baru mengacu pada batas pasang air laut tertinggi ( High Water ). Dari perubahan kebijakan tersebut maka terjadi perbedaan garis dasar yang berdampak pada tata cara penarikan garis pantai dimana jarak antara dua garis tersebut dipengaruhi oleh selisih air terendah dengan tertinggi yang berdampak pada  luas  wilayah  pengelolaan  laut  (Prayogi,  2016; Winarso dkk, 2010).
Penelitian mengenai  perbedaan  garis  dasar  pernah dilakukan  oleh  Tiarasani  &  Sabri  (2012).  Penelitian tersebut melakukan perbandingan luas wilayah pengelolaan  laut  daerah  provinsi  dengan  tiga  peta  dasar yang memiliki garis pantai yang berbeda-beda diantaranya Peta  Lingkungan  Pantai  Indonesia  (LPI),  Peta  Rupa  Bumi Indonesia (RBI) Digital Kota Semarang-Kabupaten Kendal, Peta  Laut  Jawa – Pantura  yang  dibuat  oleh  Dinas Oseanografi  dan  Hidrografi  TNI-AL.  Hasil  dari  penelitian tersebut menunjukkan pemilihan garis dasar mempengaruhi bentuk garis batas dan batas klaim  empat mil  laut.  Selain  itu  pemilihan  garis  dasar  juga mempengaruhi  bentuk  dan  titik  batas  di  laut.  Penelitian
kedua  dilakukan  oleh  Antunes  (2000) dengan membandingkan  kondisi  morfologi  yang  berbeda (bertebing  dan  landai).  Hasil  penelitian  tersebut menunjukkan  bahwa  penentuan  garis  dasar  akan berpengaruh signifikan pada beberapa area khususnya di daerah landai dan tunggang pasut tinggi. Sebaliknya, tidak akan  berpengaruh  signifikan  pada  daerah  yang bermorfologi tebing dan memiliki tunggang pasut rendah.
Penelitian ketiga dilakukan oleh Prayogi (2016) dengan menentukan batas pengelolaan laut (UU Nomor 32 Tahun 2004) dan batas bagi hasil kelautan (UU Nomor 23 Tahun 2014)  antara  Kota  Surabaya,  Kabupaten  Sidoarjo, Bangkalan dan Sampang terkait keberadaan tanah Oloran. Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  klaim kepemilikan  tanah  Oloran  hanya  berdampak  pada  batas pengelolaan laut antara Surabaya dan Sidoarjo dengan luas laut yang saling bertampalan sebesar 419 ha dan batas bagi hasil  kelautan  dengan  luas  laut  yang  saling  bertampalan sebesar  2.258  ha.  Penelitian  keempat  dilakukan  oleh Ayuningtyas (2016) mengenai penentuan batas pengelolaan  laut  (UU  Nomor  32  Tahun  2004)  dan  batas bagi hasil kelautan (UU Nomor 23 Tahun 2014) dilakukan di  Kota  Surabaya,  Kabupaten  Gresik  dan  Kabupaten Bangkalan terkait sengketa pulau Galang. Dari penelitian ini diperoleh  hasil  tarikan  batas  yang  berbeda-beda  akibat perubahan  dari  UU  Nomor  32  Tahun  2004  menjadi  UU Nomor  23  Tahun  2014  yaitu  berubahnya  garis  pantai sebagai acuan penarikan batas wilayah laut. Dari penelitian tersebut  menghasilkan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  kelautan Terminal  Teluk  Lamong,  wilayah  yang  memperoleh  bagi hasil  hanya  Kota  Surabaya  dan  Kabupaten  Gresik.  Akibat dari perubahan UU, perubahan terkecil pada wilayah Teluk Lamong  sebesar  11,291  ha  jika  Pulau  Galang  masuk Kabupaten Gresik.
Penelitian  kelima  dilakukan  oleh Siregar  dkk  (2021) untuk mengetahui luas batas dan perbedaan batas wilayah laut  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  menggunakan  metode kartometrik.  Garis  pangkal  yang  digunakan  dalam penelitian  tersebut  adalah  air  surut  terendah  yang kemudian  penarikan  garis  batas  dilakukan  overlay  untuk mengetahui  selisih  antara  kedua  batas.  Dari  penelitian tersebut diketahui bahwa penarikan batas antara dua pulau berhadapan menggunakan metode median line sedangkan overlay dilakukan dengan citra Sentinel 1-A dengan batas Maritim Indonesia yang menghasilkan selisih luas sebesar 55,814 km². Astuti dkk (2021) juga melakukan penelitian mengenai  batas  pengelolaan  wilayah  laut  yang  bertujuan untuk  mengetahui  teknis  penegasan  batas  pada  provinsi berciri  kepulauan  serta  luas  wilayah  pengelolaan  lautnya menggunakan  metode  kartometrik  pada  Peta  RBI  skala 1:50.000 dan pada Citra Sentinel-1A. Penarikan garis batas menggunakan tiga  garis  pangkal yaitu kepulauan, normal dan  lurus.  Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa wilayah  laut  Provinsi  Bangka  Belitung  lebih  luas dibandingkan dengan wilayah darat dimana pada data Citra Sentinel-1A sebesar 67,6 % sedangkan pada data Peta RBI sebesar 67,9%.
Oleh  karena  itu, penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh  datum  vertikal  sebagai  garis  dasar
dalam penegasan batas wilayah laut akibat perubahan UU Nomor  32  tahun  2004  dan  UU  Nomor  23  tahun  2014. Penelitian ini dibatasi dengan studi literatur dimana aspek yang  diperhitungkan  dari  perubahan  UU  tersebut  adalah Penegasan Garis Pangkal Nasional, Pendefinisian Pulau dan Luas Wilayah Daerah, Lokasi Sumber Daya Alam (SDA) dan DBH.

## Data dan Metodologi

## 2.1 Pasang Surut
Pasang  surut  merupakan  fenomena  naik  turunnya permukaan  air  laut  yang  disebabkan  oleh  gaya  gravitasi antara  bulan,  bumi  dan  matahari  yang  terjadi  secara periodik  sehingga  perolehan  data  pasang  surut  dapat diprediksi (Triatmojo, 1999). Pengaruh bulan 2,2 kali lebih besar  dibandingkan  gaya  tarik  matahari  yang  memiliki masa  lebih  besar  dibandingkan  massa  bulan.  Hal  ini disebabkan karena bulan memiliki jarak yang lebih  dekat dibandingkan  dengan  matahari  (Triatmojo,  1999). Ongkosongo  (1989)  menyatakan  bahwa  pembentukan pasang  surut  air  laut  dipengaruhi  oleh  gerakan  utama matahari  dan  bulan  diantaranya  (a)  Revolusi  bumi terhadap  matahari  dengan  orbitnya  berbentuk  elips memiliki periode 365,25 hari, (b) Revolusi bulan terhadap bumi  dengan  orbitnya  berbentuk  elips  memiliki  periode 29,5  hari  dan  (c)  Perputaran  bumi  terhadap  sumbunya memiliki  periode  24  jam.  Gambar  1  merupakan  gaya pembangkit pasang surut.
Gambar 1. Pembangkit Pasang Surut (Antunes, 2000)
Datum  pasang  surut  merupakan  datum  vertikal  yang diperoleh  dari  pengamatan  pasang  surut  yang  idealnya diamati selama 18,6 tahun. Hasil perhitungan ini kemudian digunakan  untuk  menentukan Chart  Datum . Chart  Datum merupakan  referensi  ketinggian  yang  digunakan  untuk pembuatan  peta  laut  maupun  darat  (Pariwono,  1989). Terdapat  dua  jenis  Chart  Datum,  yaitu  Low  Water  (LW) yang  biasa  digunakan  sebagai  referensi  di  laut  dan  High Water  (HW)  yang  biasa  digunakan  sebagai  referensi  di darat.  Dalam  dokumen  International  Hydrographic Organization  (IHO)  dijelaskan  bahwa  Chart  Datum merupakan  bidang  referensi  acuan  data  kedalaman  dan
data Drying Height.  Chart Datum memiliki variasi dari satu tempat ke tempat lain sehingga tidak sama.

## 2.2 Datum Vertikal
Ayuningtyas (2016); Gill & Schultz (2001) menyatakan bahwa Datum Vertikal pada pengamat pasang surut adalah nilai  ketinggian  yang  ditentukan  dari  hasil  pengamatan dengan periode waktu tertentu. Datum vertikal merupakan referensi ketinggian yang disepakati dan digunakan untuk menentukan  tinggi  titik  di  pantai  atau  kedalaman  titik  di laut  (Gambar  2).  Datum  ini  terbagi  menjadi  tiga  bagian yaitu High Water Level (Muka Air Tinggi), Mean Sea Level (Muka  Air  Rata-rata)  dan  Low  Water  Level  (Muka  Air Rendah).
Gambar 2. Ilustrasi Datum Vertikal (Djunarsjah, 2011)
Gambar  2  diatas  menunjukkan  bahwa  (a) High  Water Level (HWL) adalah  muka air tertinggi yang dicapai  pada saat pasang dalam satu siklus pasang surut, (b) Mean Sea
Level (MSL)  adalah  muka  air  rata-rata  antara  muka  air tinggi rata-rata dan muka air rendah rata-rata dan (c) Low Water  Level (LWL)  adalah  kedudukan  air  terendah  yang dicapai  pada  saat  surut  dalam  satu  siklus  pasang  surut (Ayuningtyas, 2016). Ayuningtyas (2016); Poerbandono & Djunarsjah  (2005) menyatakan  bahwa  untuk  keperluan pengukuran kedalaman (batimetri), acuan yang digunakan adalah muka air rendah sebagai garis pantai.
Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki batas  wilayah  laut  berdasarkan  pada United  Nations Convension  on  the  Law  of  the  Sea (UNCLOS)  1982 (Yusvitasari,  2020). Pada  dokumen  UNCLOS  1982 dijelaskan  diantaranya  (a)  Kedudukan  permukaan  laut pada batas air rendah ( Limit for Drying Height ) dinyatakan pada garis air rendah (LWL / chart datum ), (b) Kedudukan permukaan  laut  pada  garis  pantai  untuk  pemetaan topografi  ( Geodetic  Shore  Line )  pada  bidang  MSL  dan  (c) Kedudukan  permukaan  laut  pada  garis  pantai  yang digunakan untuk pemetaan hidrografi ( Hydrographic Shore Line ) berada di bidang HWL.
2.3 Peta LPI Sebagai Peta Dasar
Peta LPI merupakan gabungan peta RBI dan peta laut di wilayah  pantai  dalam  satu  proyeksi  (Ayuningtyas,  2016). Peta ini merupakan representasi permukaan bumi secara grafis baik ke arah darat atau laut (Prayogi, 2016). Peta ini menampilkan beberapa informasi hidrografi yang tersedia
dalam  skala  1:50.000  dan  1:250.000.  Peta  ini  digunakan sebagai peta dasar pembuatan peta tematik pada wilayah perairan pantai sebagai bentuk pengembangan infrastruktur  data  spasial  baik  tingkat  daerah  maupun nasional. Peta LPI yang disajikan dalam lembar peta dengan sistem  proyeksi  yang  sama  digunakan  sebagai  sumber informasi  wilayah  darat  dan  laut  untuk  memudahkan dalam  perencanaan  pembangunan  nasional  di  wilayah pantai (Ayuningtyas, 2016; Prayogi, 2016).
2.4 Teknis Delimitasi Batas Laut
Pemerintah  telah  mengatur mengenai  teknis  delimitasi batas  laut  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri)  Nomor  141  Tahun  2017.  Penetapan  batas daerah  di  laut  dilakukan  secara  kartometris  dengan tahapan yaitu (a) Penyiapan dokumen, (b) Penentuan garis pantai,  (c)  Pengukuran  dan  penentuan  batas  dan  (d) Pembuatan  peta  batas  daerah  di  laut.  Hasil  dari  proses delimitasi batas ditampilkan dalam peta batas kewenangan pengelolaan daerah wilayah laut berupa peta tematik. Peta tersebut  menggambarkan  letak  titik  koordinat  batas berupa  garis  serta  unsur-unsur  peta  dasar  minimal  satu segmen  dengan  koridor  batas  minimal  15  cm  dari  garis batas di atas peta. Penentuan garis pantai dilakukan dengan mengidentifikasi peta dasar secara kartometrik. Penggunaan garis pantai diperuntukkan untuk penentuan wilayah  administrasi  dalam  pengelolaan  lingkungan  laut. Garis pantai yang dimaksud merupakan pertemuan antara daratan dengan lautan pada pasang tertinggi.
Gambar 3. Penarikan garis batas daerah di laut sejauh maksimum 12 mil laut dari garis pantai untuk provinsi (Permendagri Menteri Dalam Negeri No. 141 Tahun 2017)
Gambar  3  merupakan  penarikan  garis  batas  daerah  di laut sejauh maksimum 12 mil laut dari garis pantai untuk provinsi.  Penentuan  titik  dasar  yaitu  dengan  melihat perpotongan garis pasang tertinggi untuk mengukur batas daerah  laut  yang  ditarik  12  mil  laut  ke  arah  perairan kepulauan untuk provinsi. Dalam penentuan batas daerah di  lingkungan  laut  terdapat  tiga  kondisi  diantaranya  (a) Pantai  yang  berhadapan  dengan  laut  lepas  (lebih  dari  12 mil laut), (b) Pantai yang berhadapan dengan daerah lain dan  (c)  Pantai  yang  saling  berdampingan  dengan  pantai daerah  lain.  Kondisi  lain  yang  menjadi  pengaruh  dalam penentuan batas laut adalah posisi pulau <12 mil laut yang berada dalam satu provinsi.
2.5 Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur  pada  dokumen  diantaranya UU  dan dokumen terkait.  Analisis  spasial  dilakukan  untuk  mengetahui pengaruh  kelerengan  terhadap  pergeseran  garis  dasar  di lapangan dan di peta.

## Hasil dan Pembahasan
3.1 Pengaruh  Datum  Vertikal  pada  Penegasan  Garis Pangkal Nasional
Prinsip penarikan garis  batas di laut  telah  mengadopsi hukum laut internasional UNCLOS dan kemudian teknisnya diatur dalam A Manual on Technical Aspec of UNCLOS 1982 (TALOS).  Pasal  5  UNCLOS  1982  dijelaskan  bahwa  garis pangkal  normal  adalah  LW  dimana  terdapat  pemahaman yang berbeda-beda pada tiap negara. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada keseragaman dalam penentuan garis air rendah. Oleh sebab itu, pada UNCLOS memberi kebebasan kepada  tiap  negara  untuk  menentukan  titik  dasar. Di Indonesia, di dalam UU Nomor 23 tahun 2014, titik dasar yang  digunakan  untuk  penarikan  batas  dimulai  pada perpotongan garis pasang tertinggi. Pada aturan yang lama yaitu UU Nomor 32 tahun 2004 titik dasar yang digunakan untuk  penarikan  batas  dimulai  pada  perpotongan  garis surut terendah.
Kondisi perbedaan garis pangkal normal yang terdapat dalam  UU  akan  berdampak  pada  penarikan  garis  batas. Semakin rendah datum vertikal yang dipilih maka semakin terdorong lebih jauh ke laut yang akan mempengaruhi luas wilayah  pengelolaan  laut  dimana  juga  dipengaruhi  oleh kondisi morfologi pantai khususnya kelerengan. Klasifikasi lereng  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Klasifikasi kemiringan lereng(Arsyad, 2009) Kemiringan Lereng (%) Keterangan 0 – 3 Datar 3 – 8 Landai 8 – 15 Agak Miring 15 – 30 Miring 30 – 45 Agak Curam 45 – 65 Curam > 65 Sangat Curam
Kajian  pengaruh  perbedaan  penggunaan  garis  surut terendah  dengan  pasang  tertinggi  dilakukan  pada  tujuh kondisi lereng yaitu 0 – 3 % (datar), 3 – 8 % (landai), 8 – 15 % (agak miring), 15 – 30 % (miring), 30 – 45 % (agak curam), 45 – 65 % (curam) dan > 65 % (sangat curam) pada nilai  maksimum  setiap  kelas.  Klasifikasi  lereng  mengacu pada  klasifikasi  menurut  Arsyad  (2009).  Permendagri Nomor  141  Tahun  2017  secara  spesifik  tidak  mengatur mengenai penggunaan skala dalam pembuatan peta batas di  laut.  Dalam  Permendagri  tersebut  hanya  dijelaskan bahwa  pembuatan  peta  batas  dalam  format  digital menggunakan peta dasar skala terbesar edisi terbaru yang tersedia,  sedangkan  untuk  hasil  peta  batas  dalam  bentuk cetak  ( hard  copy ),  skala  minimal  yang  digunakan  yaitu
diantaranya (a) Batas Provinsi dengan skala 1 : 500.000, (b) Batas  Kabupaten  dengan  skala  1  :  100.000  dan  (c)  Batas Kota dengan skala 1 : 50.000.
Pada  penelitian  ini,  kajian  pergeseran  titik  pangkal akibat  perbedaan  garis  dasar  (LW  dan  HW)  dilakukan
skenario yaitu bergeser sebesar 1, 3 dan 5 meter pada skala yang mengacu pada Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 mengenai pembuatan peta batas dalam bentuk cetak. Hasil kajian selengkapnya seperti terlihat pada Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4.
Tabel 2 Besar pergeseran titik pangkal pada skala peta 1: 50.000
Kemiringan Lereng (%) Pergeseran titik pangkal HW ke LW (1 m) Pergeseran titik pangkal HW ke LW (3 m) Pergeseran titik pangkal HW ke LW (5 m) Di Lapangan (m) Di Peta (mm) Di Lapangan (m) Di Peta (mm) Di Lapangan (m) Di Peta (mm) 0 – 3 33.32 0.666 99.97 1.999 166.62 3.332 3 – 8 12.47 0.249 37.42 0.748 62.37 1.247 8 – 15 6.62 0.132 19.85 0.397 33.08 0.662 15 – 30 3.23 0.065 9.70 0.194 16.16 0.323 30 – 45 2.07 0.041 6.21 0.124 10.35 0.207 45 – 65 1.32 0.026 3.95 0.079 6.58 0.132 > 65 1.07 0.021 3.22 0.064 5.37 0.107 Tabel 3 Besar pergeseran titik pangkal pada skala peta 1: 100.000 Kemiringan Lereng (%) Pergeseran titik pangkal HW ke LW (1 m) Pergeseran titik pangkal HW ke LW (3 m) Pergeseran titik pangkal HW ke LW (5 m) Di Lapangan (m) Di Peta (mm) Di Lapangan (m) Di Peta (mm) Di Lapangan (m) Di Peta (mm) 0 – 3 33.32 0.333 99.97 1.000 166.62 1.666 3 – 8 12.47 0.125 37.42 0.374 62.37 0.624 8 – 15 6.62 0.066 19.85 0.198 33.08 0.331 15 – 30 3.23 0.032 9.70 0.097 16.16 0.162 30 – 45 2.07 0.021 6.21 0.062 10.35 0.104 45 – 65 1.32 0.013 3.95 0.039 6.58 0.066 > 65 1.07 0.011 3.22 0.032 5.37 0.054 Tabel 4 Besar pergeseran titik pangkal pada skala peta 1: 500.000 Kemiringan Lereng (%) Pergeseran titik pangkal HW ke LW (1 m) Pergeseran titik pangkal HW ke LW (3 m) Pergeseran titik pangkal HW ke LW (5 m) Di Lapangan (m) Di Peta (mm) Di Lapangan (m) Di Peta (mm) Di Lapangan (m) Di Peta (mm) 0 – 3 33.32 0.067 99.97 0.200 166.62 0.333 3 – 8 12.47 0.025 37.42 0.075 62.37 0.125 8 – 15 6.62 0.013 19.85 0.040 33.08 0.066 15 – 30 3.23 0.006 9.70 0.019 16.16 0.032 30 – 45 2.07 0.004 6.21 0.012 10.35 0.021 45 – 65 1.32 0.003 3.95 0.008 6.58 0.013 > 65 1.07 0.002 3.22 0.006 5.37 0.011
Pergeseran-pergeseran  yang  terjadi  hampir  tidak terlihat  atau  bisa  dikatakan  tidak  signifikan  untuk  dasar mengukur  limit  batas  maritim.  Gambar  4  merupakan
sampling  ilustrasi  grafis  yang  telah  dilakukan  pada  tiga skala  peta  (1:50.000,  1:100.000  dan  1:500.000)  dengan berbagai tingkat klasifikasi kelerengan.
(a)
(b)
(c) (d) (e) (f) (g)
(h) (i)
Gambar 4. Pergeseran titik pangkal akibat perbedaan LW ke HW di lapangan. (a) Perbedaan LW dan HW sebesar 1 m dengan lereng 3%, (b) Perbedaan LW dan HW sebesar 3 m dengan lereng 30%, (c) Perbedaan LW dan HW sebesar 5 m dengan lereng 75%, (d) Perbedaan LW dan HW sebesar 1 m dengan lereng 8%, (e) Perbedaan LW dan HW sebesar 3 m dengan lereng 15 %, (f) Perbedaan LW dan HW sebesar 5 m dengan lereng 45%, (g) Perbedaan LW dan HW sebesar 1 m dengan lereng 30%, (h) Perbedaan LW dan HW sebesar 3 m dengan lereng 45% dan (i) Perbedaan LW dan HW sebesar 5 m dengan lereng 65%
3.2 Pengaruh Datum Vertikal pada Pendefinisian Pulau Pada  dokumen  UNCLOS  dijelaskan  bahwa  pulau merupakan  suatu  daratan  dimana  pada  saat  perairan pasang tertinggi, daratan tersebut masih terlihat dan tidak tergenang  air.  Penetapan  HW  akan  berdampak  pada penentuan pulau dan batas maritim (Antunes, 2000). Suatu pulau  memiliki  arti  penting  dalam  penentuan  limit  batas wilayah  laut.  Peranan  informasi  pasang  surut  yang kaitannya dengan HW dalam pendefinisian pulau menjadi penting karena dapat menentukan suatu daratan termasuk pulau  atau  tidak  (Joyosumarto,  2013).  Perubahan  UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 mengakibatkan  berubahnya  datum  vertikal  sebagai  garis dasar dalam penegasan batas wilayah laut yaitu LW ke HW.
Joyosumarto  (2013)  menyatakan  bahwa  dampak  dari perbedaan  penggunaan  datum  vertikal  adalah  semakin rendah  garis  dasar  maka  semakin  sempit  wilayah pengelolaan  laut.  Sebaliknya,  semakin  tinggi  garis  dasar maka  semakin  luas  wilayah  pengelolaan  laut . Gambar  5 dibawah dijelaskan bahwa jika MHW dijadikan sebagai air pasang  tertinggi,  maka  fitur  daratan  dianggap  sebagai pulau.  Sebaliknya  jika Highest  Astronomical  Tide (HAT) dijadikan sebagai air pasang, maka fitur daratan dianggap sebagai Low-Tide Elevation (LTE) (Antunes, 2000). Elevasi pasang surut hanya bisa menghasilkan ruang maritim jika terletak dalam laut teritorial (Antunes, 2000).
Gambar 5. Pulau dan datum vertikal (Antunes, 2000)
3.3 Pengaruh Datum Vertikal pada Luas Wilayah Daerah dan DBH
Batas  laut  daerah  adalah  pemisah  antara  daerah  yang berbatasan  berupa  garis  khayal  (imajiner)  di  laut  dan daftar  koordinat  di  peta  yang  dalam  implementasinya merupakan batas kewenangan pengelolaan sumberdaya di wilayah  laut  (Joyosumarto,  2013).  Batas  kewenangan daerah di laut, memiliki arti penting bagi kabupaten/ kota dan  pemerintah  provinsi.  Batas  daerah  yang  tidak  jelas dapat  memicu  konflik  di  wilayah  perbatasan  dan menghambat  penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan daerah.  Penentuan  dan  penegasan  batas  merupakan agenda  penting  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah. Dengan  diraihnya  otonomi  daerah,  maka  Pemerintah Daerah  menerima  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana Alokasi  Khusus  (DAK).  Untuk  menerima  DAU,  salah  satu indikatornya  adalah  dengan  melihat  luas  wilayah  suatu daerah. Untuk itu, maka luas wilayah suatu daerah menjadi sangat  penting  untuk  diketahui  berdasarkan  batas-batas daerah yang jelas. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan  bahwa  kewenangan  pengelolaan  wilayah  laut daerah kabupaten/ kota untuk perhitungan DBH kelautan sejauh 4 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut serta 12 mil laut untuk pemerintah  provinsi.  Garis pantai yang digunakan sebagai acuan penarikan garis batas adalah batas  pasang  air  laut  tertinggi.  Pemilihan  titik  dan  garis dasar akan berdampak pada luas pengelolaan wilayah laut.

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa penentuan  garis  dasar  LW  dan  HW  akan  mempengaruhi luas pengelolaan wilayah laut, garis dasar dan titik dasar. Semakin rendah garis dasar maka semakin sempit wilayah pengelolaan  laut.  Sebaliknya,  semakin  tinggi  garis  dasar maka  semakin  luas  wilayah  pengelolaan  laut.  Letak  garis dasar  LW  dan  HW  akan  berdampak  pada  lokasi  SDA khususnya pada wilayah yang berdampingan dekat dengan wilayah  lain.  Luas  wilayah  mempengaruhi  besaran  DBH pada suatu wilayah yang ditentukan dari garis dasar.

## Pernyataan Konflik Kepentingan
Penulis  menyatakan  tidak  ada  konflik  kepentingan dalam  artikel  ini  ( The  authors  declare  no  competing interest ).

## Referensi
Abidin,  H.  Z.  (2001).  Beberapa  Pemikiran  Tentang
Penetapan  dan  Penegasan  Batas  di  Laut. Geo- Informatika Jurnal , 2 .
Adikara,  A.  P.  B.,  &  Munandar,  A.  I.  (2021).  Tantangan Kebijakan  Diplomasi  Pertahanan  Maritim  Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara. Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan , 13(1). Antunes, N. S. M. (2000). The Importance of the tidal datum in  the  definition  of  maritime  limits  and  boundaries . Ibru.
Arddinatarta,  M.,  Sudarsono,  B.,  &  Awaluddin,  M.  (2016). Analisis  Dampak  Perubahan  Garis  Pantai  Terhadap Batas  Pengelolaan  Wilayah  Laut  Kabupaten  Jepara. Jurnal Geodesi Undip , 5 (3), 52 – 60. Arsyad, S. (2009). Konservasi tanah dan air . PT Penerbit IPB Press.
Astuti,  E.  D.  T.,  Sabri,  L.  M.,  &  Awwaluddin,  M.  (2021). Analisis  Penentuan  Batas  Pengelolaan  Wilayah  Laut Provinsi  Berciri  Kepulauan  dari  Citra  Sentinel-1a (Studi Kasus: Provinsi Kep. Bangka Belitung). Jurnal Geodesi Undip, 10(2), 69-77. Ayuningtyas,  M.  (2016). Analisa  Pengaruh  Perubahan Undangundang  Nomor  32  Tahun  2004  Menjadi Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Terhadap Batas  Wilayah  Laut  Daerah  (Studi  Kasus:  Kota Surabaya,  Kabupaten  Gresik  Dan  Kabupaten Bangkalan) (pp.  1 – 116).  Skripsi.  Institut  Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
Djunarsjah.  (2011). Riset  Garis  Pantai  Bakosurtanal. Bandung: KK Sains dan Rekayasa . Gill,  S.  K.,  &  Schultz,  J.  R.  (2001). Tidal  datums  and  their applications.
Joyosumarto,  S.  (2013). Pengaruh  Datum  Vertikal  (Tidal Datum)  dalam  Delimitasi  Batas  Maritim (pp.  1 – 23). Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Kapahese, I. V. M. (2021). Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa  Batas  Wilayah  Antar  Negara  Menurut Perspektif Hukum Internasional. Lex Administratum, 9(3).
Karlina,  W.  R.,  &  Viana,  A.  S.  (2020).  Pengaruh  Naiknya Permukaan  Air  Laut  terhadap  Perubahan  Garis Pangkal  Pantai  Akibat  Perubahan  Iklim. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6(2), 757-586.
Lamionda,  D.  R.  P.  (2020).  Analisis  Yuridis  Pengaturan Batas  Laut  Wilayah  Antara  Indonesia  (Batam)  dan Singapura Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Lex Et Societatis, 8(1).
Ongkosongo.  (1989). Pasang  Surut (Pusat  Penelitian  dan Pengembangan  Oseanologi  (ed.)).  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Pariwono. (1989). Gaya Penggerak Pasang Surut (P. O. dan
Suyarso (ed.)). Puslitbang Oseanologi LIPI. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  76  Tahun  2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah. Poerbandono,  D.  E.,  &  Djunarsjah,  E.  (2005). Survei hidrografi . Refika Aditama. Bandung, 166. Prayogi,  S.  (2016). Analisa  Penetapan  Batas  Pengelolaan Laut Dan Bagi Hasil Kelautan Antara Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Bangkalan Dan Sampang (pp. 1 – 87).  Skripsi.  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember Surabaya.
Siregar, P. N., Sudarsono, B., & Sabri, L. M. (2020). Analisis Hubungan  Batas  Pengelolaan  Wilayah  Laut  Provinsi Kepulauan  Riau  dengan  Batas  Maritim  Negara Indonesia  Menggunakan  Citra  Sentinel-1A. Jurnal Geodesi Undip , 10(1), 95-104.
Tiarasani, A., & Sabri, L. M. (2012). Analisis Alternatif Batas Wilayah Laut Kota Semarang Dan Kabupaten Kendal.
Jurnal Geodesi Undip , 1 (1), 1 – 10. Triatmojo,  B.  (1999). Teknik  Pantai .  Fakultas  Teknik, Universitas Gadjah Mada. 397 hlm.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004.  Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014.  Tentang Pemerintahan Daerah.
United Nations Convension on the Law of the Sea (UNCLOS)
1982.
Winarso, G., Joko, H., & Arifin, S. (2010). Kajian penggunaan data  inderaja  untuk  pemetaan  garis  pantai  (studi kasus Pantai Utara Jakarta). Jurnal Penginderaan Jauh Dan Pengolahan Data Citra Digital , 6 . Yusvitasari,  D.  (2020).  Strategi  Pemerintah  Indonesia dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tentang  Penetapan Batas  Laut  Antara  Indonesia  dan  Malaysia  di  Blok Ambalat. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan Undiksha , 8(1), 47-60.