How to cite: Miftaful  Murachim  Budy  Kushadianto 1 ,  Marsudi  Dedi  Putra 2 *  (2024)  Implikasi  Hierarki  Hukum  Dalam Pembentukan  Undang-Undang:  Pengaruhnya  Terhadap  Penafsiran  Dan  Penegakan  Hukum, (6)  Issue, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3133 E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute

## Implikasi Hierarki Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang: Pengaruhnya
Terhadap Penafsiran Dan Penegakan Hukum
Miftaful Murachim Budy Kushadianto 1 , Marsudi Dedi Putra 2 * 1,2 Universitas Wisnuwardhana Malang, Jawa Timur, Indonesia Email: marsudiputra1976@gmail.com

## Abstrak
Penafsiran  hukum  yang  beragam  oleh  lembaga  yudikatif,  eksekutif,  dan  legislatif  dapat mengakibatkan  ketidak  konsistenan  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Variasi  dalam interpretasi hukum antara lembaga-lembaga ini sering kali menghasilkan kebingungan hukum, ketidakpastian,  dan  bahkan  potensi  ketidakadilan.  Hukum  normatif  menjadi  jenis  penelitian ini, sedangkan pendekatan menggunakan perundang-undangan dan konseptual, serta dokumen sebagai analisisnya. Penelitian ini menghasilkan: (1)  Implikasinya adalah penegakan hukum yang  tidak  konsisten  dan  terkadang  tidak  merata,  yang  dapat  mengancam  kestabilan  dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. (2) Penyelesaian yang efektif membutuhkan kerja sama yang lebih baik antara lembaga-lembaga tersebut, serta peningkatan pemahaman atas  prinsip-prinsip  hukum  yang  diterapkan.  Peningkatan  koordinasi  dan  komunikasi  antara lembaga-lembaga tersebut serta pendekatan yang lebih holistik dalam penegakan hukum dapat membantu  memastikan  konsistensi  dan  keadilan  dalam  sistem  hukum  Indonesia . Dengan menggunakan kombinasi metode ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang holistik tentang implikasi hierarki hukum dalam konteks pembentukan undang-undang serta penafsiran dan penegakan hukum di Indonesia.
Kata kunci: hierarki hukum, pembentukan undang-undang, penafsiran dan penegakan hukum

## Abstract
Diverse legal interpretations by the judiciary, executive and legislative institutions can result in inconsistencies in law enforcement in Indonesia. Variations in legal interpretation between these  institutions  often  result  in  legal  confusion,  uncertainty,  and  even  potential  injustice. Normative law is this type of research, while the approach uses legislation and concepts, as well  as  documents,  as  analysis.  This  research  produces:  (1)  The  implication  is  that  law enforcement is inconsistent and sometimes uneven, which can threaten the stability and trust of society in the legal system. (2) Effective resolution requires better cooperation between these institutions, as well as an increased understanding of the legal principles applied. Improved coordination  and  communication  between  these  institutions,  as  well  as  a  more  holistic approach to law enforcement, can help ensure consistency and fairness in the Indonesian legal system. By using this combination of methods, research can provide a holistic understanding of  the  implications  of  legal  hierarchy  in  the  context  of  law  formation  as  well  as  law interpretation and enforcement in Indonesia.
Keywords: legal hierarchy, law formation, interpretation and law enforcement

## JOURNAL SYNTAX IDEA
p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 03, March 2024

## ENDAHULUAN
Tatanan  ideal  dalam  implikasi  hierarki  hukum  dalam  pembentukan  undang-undang adalah memastikan bahwa proses legislatif mencerminkan prinsip-prinsip yang melindungi hak asasi, keadilan, dan keseimbangan kekuasaan. Hierarki hukum menetapkan tingkatan berbagai peraturan hukum dalam suatu sistem hukum, dengan konstitusi sebagai sumber hukum tertulis tertinggi dan menjadi landasan hukum tertinggi yang mengikat dalam pembentukan undang- undang.
Penegakan hukum menjadi ideal manakala konsisten dengan hierarki hukum yang telah ditetapkan, dengan mengutamakan kepatuhan pada konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang universal  (Surasa  &  Suryani,  2021). \ Ini  mencakup  proses  penafsiran  yang  cermat  terhadap undang-undang  yang  telah  dibentuk,  serta  penegakan  hukum  yang  adil  dan  transparan  yang menghormati prinsip-prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Tatanan ideal juga memperhatikan  perlunya  dialog  antara  lembaga  legislatif,  yudikatif,  dan  eksekutif  dalam menafsirkan dan mengimplementasikan undang-undang. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang  diambil  memperhitungkan  perspektif  hukum  yang  komprehensif  dan  menghormati prinsip-prinsip demokrasi serta supremasi hukum (Khalid, 2014).
Hierarki  hukum  memainkan  peran  krusial  dalam  pembentukan  undang-undang  dan penegakan hukum di Indonesia. Faktanya konstitusi negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), ditempatkan sebagai hukum tertinggi yang mengikat semua pihak (Sumadi, 2015). Penempatan UUD  NRI  Tahun  1945  sebagai  sumber  hukum  tertulis  tertinggi  menunjukkan  bahwa  setiap peraturan  perundang-undangan  yang  lahir  di  Republik  Indonesia  mengharuskan  sejalan  dan senapas dengan konstitusi.
Namun  demikian,  realitasnya  seringkali  kompleks,  terutama  karena  beragamnya tingkat hukum di bawahnya, seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan hukum  adat.  Terdapat  tantangan  dalam  mencapai  tataran  ideal  ini  seringkali  melibatkan pertentangan  kepentingan  politik,  tekanan  lobi,  dan  interpretasi  hukum  yang  beragam.  Isu krusialnya  penafsiran  hukum  seringkali  menjadi  subjek  perselisihan  di  antara  lembaga- lembaga  yudikatif,  eksekutif,  dan  legislatif.  Terkadang,  interpretasi  undang-undang  bisa berbeda-beda, tergantung pada kepentingan politik atau kebutuhan yang bersifat praktis. Selain itu,  penegakan  hukum  terkadang  terkendala  oleh  rendahnya  kapasitas  institusi,  korupsi,  dan intervensi politik.
Pengaruh hierarki hukum dalam pembentukan undang-undang dan penegakan hukum di  Indonesia  mencerminkan  tantangan  dan  kompleksitas  dalam  mewujudkan  keadilan  dan supremasi hukum secara konsisten. Diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat lembaga hukum, meningkatkan transparansi, dan memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip hukum  yang  mendasar  untuk  mencapai  penegakan  hukum  yang  efektif  dan  adil  (Al-Fatih, Safaat, Widiarto, Al Uyun, & Nur, 2023).
Salah  satu  isu  hukum  terkait  hierarki  hukum  dalam  pembentukan  undang-undang  di Indonesia  adalah  konsistensi  penafsiran  dan  penegakan  hukum.  Seringkali,  terjadi ketidaksesuaian  antara  interpretasi  undang-undang  oleh  lembaga  yudikatif,  eksekutif,  dan legislatif. Akibat yang ditimbulkan adalah adanya ketidakpastian hukum. Selain itu, rendahnya kapasitas institusi, intervensi politik, dan korupsi dapat mempengaruhi penegakan hukum yang
adil.  Kebaruan  penelitian  ini  mengeksplanasi  langkah  untuk  meningkatkan  harmonisasi interpretasi  hukum,  memperkuat  independensi  lembaga  penegak  hukum,  dan  menegakkan prinsip-prinsip keadilan di hadapan hukum.
Berdasarkan latar belakang di atas setidaknya ada 2 (dua) persoalan yang dirumuskan, yaitu:  (1)  Bagaimana  hierarki  hukum  memengaruhi  proses  pembentukan  undang-undang  di Indonesia, dan apakah ada ketidaksesuaian antara undang-undang yang dibuat dengan prinsip- prinsip  yang  tercantum  dalam  konstitusi  (2)  Bagaimana  perbedaan  penafsiran  hukum  oleh lembaga  yudikatif,  eksekutif,  dan  legislatif  mempengaruhi  konsistensi  dalam  penegakan hukum  di  Indonesia,  dan  apa  dampaknya  terhadap  keadilan  dan  supremasi  hukum.  Metode penelitian  yang  dapat  digunakan  untuk  mengeksplorasi  implikasi  hierarki  hukum  dalam pembentukan  undang-undang  serta  pengaruhnya  terhadap  penafsiran  dan  penegakan  ialah yuridis normatif, (Amin & Achmad, 2020) dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan  kasus.  Analisis  dilakukan  dengan  analisis  dokumen,  yakni  mengumpulkan  dan menganalisis  dokumen  hukum,  termasuk  undang-undang,  dan  dokumen  kebijakan  untuk mengevaluasi  bagaimana  hierarki  hukum  mempengaruhi  penafsiran  dan  penegakan  hukum. Dengan menggunakan kombinasi metode ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang holistik tentang implikasi hierarki hukum dalam konteks pembentukan undang-undang serta penafsiran dan penegakan hukum di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bertujuan untuk mengkaji implikasi  hierarki  hukum  terhadap  pembentukan  undang-undang  serta  dampaknya  terhadap penafsiran  dan  penegakan  hukum.  Objek  penelitian  meliputi  peraturan  hukum  yang  relevan dengan hierarki hukum  dalam sistem hukum  yang bersangkutan, seperti konstitusi,  undang- undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum terkait. Sumber  data  penelitian  berasal  dari  teks-teks  hukum  dan  dokumen-dokumen  resmi  yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang.
Populasi penelitian adalah semua peraturan hukum yang relevan dengan hierarki hukum dalam  sistem  hukum  yang  dipelajari.  Sampel  yang  diambil  adalah  sebagian  dari  peraturan hukum yang dianggap representatif dan signifikan dalam mewakili hierarki hukum yang ada.
Teknik  dan  alat  penelitian  yang  digunakan  meliputi  identifikasi  peraturan  hukum, analisis mendalam terhadap teks-teks hukum, interpretasi hasil analisis, dan evaluasi implikasi dari hierarki hukum terhadap pembentukan undang-undang, penafsiran, dan penegakan hukum. Teknik  analisis  yang  diterapkan  termasuk  memahami  isi,  tujuan,  dan  konteks  pembentukan undang-undang serta hubungannya dengan prinsip-prinsip hierarki hukum yang berlaku.
Dengan  menggunakan  metode  penelitian  normatif  ini,  diharapkan  akan  tercapai pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  bagaimana  hierarki  hukum  memengaruhi  proses pembentukan  undang-undang  serta  praktek  penafsiran  dan  penegakan  hukum  dalam  sistem hukum yang bersangkutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hierarki  Hukum  Dalam  Proses  Pembentukan  Undang-Undang  di  Indonesia  dan Relevansi  Antara  Undang-Undang  Yang  Dibuat  Dengan  Prinsip-Prinsip  Dalam Konstitusi
Pembentukan  undang-undang  merupakan  salah  satu  fondasi  utama  dalam  menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu negara. Namun, proses pembentukan undang-undang tidak
terlepas dari pengaruh hierarki hukum, terutama dalam negara yang menganut sistem hukum yang berdasarkan konstitusi, seperti Indonesia (Aditya & Winata, 2018). Dalam konteks ini, hierarki hukum menempatkan konstitusi sebagai landasan tertinggi yang harus dihormati dalam setiap  tahap  pembentukan  undang-undang.  Penelitian  ini  akan  mengkaji  bagaimana  hierarki hukum memengaruhi proses pembentukan undang-undang di Indonesia, dan apakah terdapat ketidaksesuaian  antara  undang-undang  yang  dibuat  dengan  prinsip-prinsip  yang  tercantum dalam konstitusi.
Mengenai  hierarki  hukum  di  Indonesia  terdapat  konsepsi  yang  dipedomani  bahwa Indonesia  mengadopsi  sistem  hukum  yang  berlandaskan  konstitusi  (Wicaksono,  2013). Hierarki  hukum  di  Indonesia  mencakup  beberapa  tingkatan,  dimulai  dari  konstitusi  sebagai hukum  tertinggi,  diikuti  oleh  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  peraturan  daerah,  dan peraturan  lainnya.  Konstitusi  di  Indonesia,  yang  dikenal  sebagai  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menjadi landasan utama dalam hierarki hukum, dengan peraturan perundang-undangan yang harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam konstitusi.
Proses pembentukan undang-undang di Indonesia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, termasuk inisiatif, pembahasan di lembaga legislatif, persetujuan, dan pengesahan (Febriani & Wasti,  2023).  Setiap  tahapan  harus  memperhatikan  prinsip-prinsip  hukum  dan  ketentuan konstitusi.  Namun,  dalam  prakteknya,  proses  pembentukan  undang-undang  sering  kali memunculkan berbagai dinamika politik dan kepentingan yang dapat memengaruhi kesesuaian undang-undang dengan prinsip-prinsip konstitusi.
Pengaruh  hierarki  hukum  dalam  pembentukan  undang-undang,  pada  prinsipnya  ada  2 (dua) hal penting, yaitu: Pertama, konsistensi dengan konstitusi. Dalam hal ini hierarki hukum memastikan  bahwa  setiap  undang-undang  yang  dibentuk  harus  konsisten  dengan  prinsip- prinsip  yang  tercantum  dalam  konstitusi.  Namun,  terdapat  beberapa  kasus-kasus  di  mana undang-undang yang dibuat tidak sepenuhnya sesuai dengan konstitusi, baik dalam substansi maupun  proses  pembentukannya  (Irham,  2016).  Contoh  kasus  seperti  ini  dapat  ditemukan dalam  undang-undang  yang  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia  atau  prinsip-prinsip demokrasi  yang  tercantum  dalam  konstitusi.  Misalnya,  Pasal  2  UU  Nomor  23  Tahun  2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 28 UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006  terkait  Pendirian  Rumah  Ibadah.    Peraturan-peraturan  tersebut  dianggap  bertentangan dengan HAM karena mereka menganggarkan atau melanggar prinsip-prinsip HAM, seperti hak kehidupan,  hak  kebebasan  berkebangsaan,  hak  kebebasan  beragama,  hak  kebebasan berkebangsaan, hak kebebasan berkebangsaan, dan hak kebebasan berkebangsaan.
Kedua, interpretasi  konstitusi  dalam  pembentukan  undang-undang.  Pengaruh  hierarki hukum juga terlihat dalam interpretasi konstitusi selama proses pembentukan undang-undang. Pembuat undang-undang dan lembaga terkait harus memastikan bahwa setiap ketentuan yang diatur dalam undang-undang sejalan dengan interpretasi konstitusi yang sah. Namun, terdapat tantangan dalam memahami dan menginterpretasikan konstitusi secara konsisten, yang dapat memengaruhi kesesuaian undang-undang dengan prinsip-prinsip konstitusi (Sugitanata, 2023).
Dalam  beberapa  studi  kasus  telah  pula  terjadi  ketidaksesuaian  antara  undang-undang dengan konstitusi. Pada masa lampau pada Pasal 35 huruf d UU PPTKI: Mahkamah Konstitusi
menyatakan  bahwa  Pasal  35  huruf  d  UU  No.  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri berhentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Terbaru, UU  No.  20 Tahun 2020 tentang  Cipta Kerja:  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  91/PUU-XVIII/2020  menyatakan  bahwa  penetapan  UU  Cipta  Kerja  tidak  sesuai dengan Konstitusi (Nomor, 11AD).
Ketidaksesuaian  antara  undang-undang  yang  dibentuk  dengan  prinsip  dasar  konstitusi berdampak terhadap penegakan hukum dan kestabilan hukum. Ketidaksesuaian  ini memiliki dampak yang signifikan, yang meliputi ketidakpastian hukum, konflik antara lembaga-lembaga hukum, dan penyalahgunaan kekuasaan (Siregar, 2022). Lebih dari itu, dapat berdampak apada tidak terjaganya kesesuaian antara undang-undang dan konstitusi dalam menjaga keadilan dan kestabilan dalam sistem hukum.
Perbedaan Penafsiran Hukum oleh Lembaga Yudikatif, Eksekutif, dan Legislatif Dalam Penegakan  Hukum  di  Indonesia,  dan  Dampaknya  Terhadap  Keadilan  dan  Supremasi Hukum
Penafsiran hukum oleh lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif merupakan hal yang krusial  dalam  sistem  hukum  suatu  negara.  Di  negara  Indonesia,  ketiga  lembaga  tersebut memiliki  peran  masing-masing  dalam  menafsirkan  dan  menegakkan  hukum.  Namun, perbedaan dalam penafsiran hukum antara lembaga-lembaga tersebut sering kali menyebabkan ketidak konsistenan dalam penegakan hukum (Khalid, 2014).
Peran  lembaga  yudikatif,  ekeskutif,  dan  yudikatif  dalam  penafsiran  hukum,  dapat digambarkan  sebagai  berikut:  (1)  Lembaga  yudikatif.  Lembaga  yudikatif,  yang  terdiri  dari Mahkamah  Konstitusi  dan  lembaga  peradilan  lainnya,  memiliki  tugas  utama  dalam menafsirkan  hukum  dan  menegakkan  keadilan.  Penafsiran  hukum  oleh  lembaga  yudikatif didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan (Weruin & Andayani, 2016). (2) Lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden, memiliki peran dalam menerapkan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Namun, lembaga eksekutif juga dapat memiliki peran dalam menafsirkan hukum melalui interpretasi kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan. (3) Lembaga legislatif. Lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan peraturan lainnya. Penafsiran hukum oleh lembaga legislatif  tercermin  dalam  proses  pembentukan  undang-undang  dan  interpretasi  terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang ada (Suparto, 2021).
Penafsiran  hukum  oleh  lembaga  yudikatif,  melahirkan  2  hal  penting,  yaitu:  (1) Konsistensi penegakan hukum. Lembaga yudikatif memiliki peran penting dalam memastikan konsistensi dalam penegakan hukum. Melalui putusan-putusan yang dibuat, lembaga yudikatif mencoba untuk  menjaga kesesuaian  antara penafsiran hukum  dengan prinsip-prinsip  hukum yang  berlaku.  (2)  Pengaruh  preceden.  Penafsiran  hukum  oleh  lembaga  yudikatif  sering  kali mengacu pada preseden atau putusan-putusan sebelumnya sebagai panduan dalam mengambil keputusan (Aditya & Winata, 2018). Hal ini dapat membantu dalam menciptakan konsistensi dalam penegakan hukum.
Sedangkan penafsiran hukum oleh lembaga eksekutif, menimbulkan: (1) Implementasi kebijakan.  Lembaga  eksekutif  memiliki  kewenangan  untuk  menafsirkan  hukum  melalui implementasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Namun, terkadang interpretasi kebijakan tersebut dapat berbeda dengan penafsiran yang dilakukan oleh lembaga yudikatif, yang dapat
menyebabkan  ketidak  konsistenan  dalam  penegakan  hukum.  (2)  Otoritas  penafsiran. Tergantung  pada  struktur  kekuasaan  yang  ada,  lembaga  eksekutif  dapat  memiliki  otoritas dalam  menafsirkan  hukum,  terutama  dalam  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Lain  lagi  penafsiran  hukum  oleh  lembaga  legislatif,  menghasilkan:  (1)  Pembentukan undang-undang.  Penafsiran  hukum  oleh  lembaga  legislatif  tercermin  dalam  proses pembentukan  undang-undang.  Ketika  membuat  undang-undang,  DPR  harus  memastikan bahwa  isi  undang-undang  tersebut  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum  yang  ada.  (2) Interpretasi terhadap undang-undang. Selain pembentukan undang-undang, lembaga legislatif juga  dapat  melakukan  interpretasi  terhadap  undang-undang  yang  telah  ada  melalui  proses perubahan atau revisi.
Implikasi atau dampak dari penafsiran hukum yang berbeda-beda dari lembaga yudikatif, eksekutif,  dan  legislatif,  telah  berakibat  pada  3  (tiga)  hal  yang  cukup  mendasar,  yaitu:  (1) Ketidakkonsistenan  dalam  penegakan  hukum.  Perbedaan  dalam  penafsiran  hukum  antara lembaga  yudikatif,  eksekutif,  dan  legislatif  dapat  menyebabkan  ketidak  konsistenan  dalam penegakan  hukum  (Sumirat,  2020).  Kasus-kasus  yang  diputuskan  oleh  lembaga  yudikatif mungkin  tidak  selalu  diikuti  atau  dijalankan  oleh  lembaga  eksekutif.  (2)  Ketidakpastian hukum.  Ketidak  konsistenan  dalam  penegakan  hukum  dapat  menciptakan  ketidak  pastian hukum, yang dapat merugikan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem hukum (Hartati,  2022).  (3)  Keragaman  putusan.  Perbedaan  dalam  penafsiran  hukum  juga  dapat menghasilkan  keragaman  putusan,  terutama  dalam  kasus-kasus  yang  kompleks  atau kontroversial.
Implikasi  lain  dari  penafsiran  yang  berbeda  dari  ketiga  cabang  kekuasaan,  yakni berpengaruh terhadap keadilan dan supremasi hukum. Akibatnya: (1) Penurunan kepercayaan publik.  Ketidak  konsistenan  dalam  penegakan  hukum  dan  ketidak  pastian  hukum  dapat menyebabkan  penurunan  kepercayaan  publik  terhadap  sistem  hukum  dan  lembaga-lembaga negara.  (2)  Ancaman  terhadap  keadilan.  Ketidak  konsistenan  dalam  penegakan  hukum  juga dapat  mengancam  keadilan,  terutama  bagi  pihak-pihak  yang  kurang  berdaya  atau terdiskriminasi. (3) Melemahkan supremasi hukum. Perbedaan dalam penafsiran hukum antara lembaga-lembaga negara dapat melemahkan supremasi hukum, yang merupakan prinsip dasar negara hukum.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan,  (1)  Hierarki  hukum  memainkan peran  penting  dalam  proses  pembentukan  undang-undang  di  Indonesia.  Namun,  terdapat tantangan dalam menjaga kesesuaian antara undang-undang dan konstitusi, yang memengaruhi penegakan  hukum  dan  kestabilan  hukum  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan undang-undang untuk mengutamakan kepatuhan terhadap  prinsip-prinsip  konstitusi  dan  hierarki  hukum  dalam  setiap  langkah  pembentukan undang-undang.  (2)  Penafsiran  hukum  yang  berbeda  oleh  lembaga  yudikatif,  eksekutif,  dan legislatif dapat  mengganggu konsistensi  dalam penegakan hukum.  Variasi  dalam penafsiran dapat  menciptakan  kebingungan  hukum,  ketidakpastian,  dan  potensi  ketidakadilan.  Untuk memastikan  konsistensi  dan  keadilan  dalam  penegakan  hukum,  diperlukan  koordinasi  yang lebih baik antara lembaga-lembaga negara. Rekomendasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam
pembentukan  undang-undang  di  Indonesia,  termasuk  pemerintah,  lembaga  legislatif,  dan lembaga  yudikatif,  untuk  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  konstitusi  dan memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibuat sesuai dengan hierarki hukum yang ada.

## BIBLIOGRAFI
Aditya,  Zaka  Firma,  &  Winata,  Muhammad  Reza.  (2018).  Rekonstruksi  Hierarki  Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia). Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  Dan  Kesejahteraan , 9 (1), 79–100.
Al-Fatih,  Sholahuddin,  Safaat,  Muchamad  Ali,  Widiarto,  Aan  Eko,  Al  Uyun,  Dhia,  &  Nur, Muhammad. (2023). The Hierarchical Model of Delegated Legislation in Indonesia. Lex Scientia Law Review , 7 (2), 629–658.
Amin, Rizal Irvan, & Achmad, Achmad. (2020). Mengurai permasalahan peraturan perundang- undangan di indonesia. Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik , 4 (2), 205–220.
Febriani, Nadia Ayu, & Wasti, Ryan Muthiara. (2023). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum , 7 (1), 35–58.
Hartati, Sri. (2022). Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin. Mahkamah Agung, June .
Irham, Muhammad Aqil. (2016). Demokrasi Muka Dua . Kepustakaan Populer Gramedia.
Khalid, Afif. (2014). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. Al- Adl: Jurnal Hukum , 6 (11).
Nomor, Undang Undang. (11AD). tahun 2020 tentang Cipta Kerja .
Siregar, Dedi Martua. (2022). Ketidaksesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Dengan  Undang-undang  Badan  Usaha  Milik  Negara  Mengenai  Harta  Kekayaan . Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Sugitanata, Arif. (2023). Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara , 4 (2), 127–146.
Sumadi,  Ahmad  Fadlil.  (2015).  Hukum  dan  Keadilan  Sosial  dalam  perspektif  hukum ketatanegaraan. Jurnal Konstitusi , 12 (4), 849–871.
Sumirat,  Iin  Ratna.  (2020).  Penegakan  Hukum  Dan  Keadilan  Dalam  Bingkai  Moralitas Hukum. Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik , 11 (2), 86–100.
Suparto, Suparto. (2021). The Position and Function of the Regional Representative Council in Constitutional System of Indonesia According to the Regional Autonomy Laws: A Shift from Legislative to Regional Executive. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 53–69.
Surasa, Ais, & Suryani, Santi. (2021). Idealitas Penegakan Hukum yang Baik (Ideal) Menurut
Gaya  Moral  di  Indonesia. Al-Mawarid  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum  (JSYH) , 3 (2),  105– 118.
Weruin,  Urbanus  Ura,  &  Andayani,  Dwi.  (2016).  Hermeneutika  hukum:  prinsip  dan  kaidah interpretasi hukum. Jurnal Konstitusi , 13 (1), 95–123.
Wicaksono,  Dian  Agung.  (2013).  Implikasi  re-eksistensi  Tap  Mpr  dalam  hierarki  peraturan perundang-undangan  terhadap  jaminan  atas  kepastian  hukum  yang  adil  di  Indonesia. Jurnal Konstitusi , 10 (1), 143–178.

## Copyright holder:
Miftaful Murachim Budy Kushadianto1, Marsudi Dedi Putra2* (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: