1 Rusli Amrul, 2 Anna Apriana Hidayanti, 3 Muhamad Arifulminan - Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunanan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat
Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunanan-Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Pada
Bapenda Kabupaten Lombok Barat
1 Rusli Amrul
2 Anna Apriana Hidayanti
3 Muhamad Arifulminan
1,2,3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram rusliamr@gmail.com, anna.apriana89@gmail.com, ariiful17@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  pengetahuan  wajib  pajak,  sanksi  dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga variabel penelitian ini terdiri dari 4 (empat) variabel  independen  yaitu  pengetahuan  wajib  pajak,  sanksi  dan  pelayanan  variabel  dependen yaitu  kepatuhan  wajib  pajak.  Populasi  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  di  Kabupaten  Lombok Barat. Sampel diambil dengan mengunakan rumus solvin. Data diperoleh dengan menyebarkan 45  kuesioner  pada  responden.  Kuesioner  yang  kembali  dan  bisa  digunakan  sebanyak  45 kuesioner. Data dianalisis mengunakan SPSS 16. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel pengetahuan  wajib  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  PBB-P2, variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2, variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dan variabel pengetahuan  wajib  pajak,  sanksi  pajak  dan  kualitas  pelayanan  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2
Kata Kunci : Pengetahuan  wajib  pajak,  sanksi  pajak,  pelayanan  pajak,  pajak  bumi  dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  pungutan  wajib dari rakyat  untuk  negara.  Setiap  pajak yang  dibayarkan rakyat  akan  masuk  dalam  pos  pendapatan  negara  dari  sektor  pajak.  Penggunaannya  untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan  untuk  kepentingan  umum  bukan  untuk  kepentingan  pribadi.  Menurut  UU  No.  28 Tahun  2009  tentang  perpajakan,  dijelaskan  bahwa  pajak  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak merupakan hal sangat penting bagi keberlangsungan pemerintahan di suatu Negara. Oleh karena itu masyarakat perlu diberikan edukasi terkait pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik
1 Rusli Amrul, 2 Anna Apriana Hidayanti, 3 Muhamad Arifulminan - Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunanan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat
itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Erawati & Parera 2017).
Dalam sistem perpajakan jika wajib pajak tidak membayar setoran pajak  maka wajib pajak akan dikenakan sanksi pajak. Sanksi pajak adalah sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak  berwenang  ketika  terdapat  pelanggaran  terhadap  sebuah  peraturan  perundang-undangan perpajakan (Kurniawan, 2019 : 1 ). Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap pembayaran pajaknya.
Kepatuhan  wajib  pajak  didasarkan  pada  pengetahuan  dan  kesadaran  masyarakat  dalam memenuhi  kewajiban  pejaknya.  Kepatuhan  wajib  pajak  didefinisikan  sebagai  memasukkan  dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang,  dan  membayarkan  pajak  pada  waktunya  tanpa  tindakan  pemaksaan  (Amalia, et.all, 2016). Apabila masyarakat sudah patuh dan taat membayar pajak, maka penghasilan dari sumber pajak untuk kebutuhan pemerintahan akan terpenuhi.
Penghasilan  dari  sumber  pajak  meliputi  berbagai  sektor  perpajakan  antara  lain  diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB- P2)  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  utama  pemerintah  daerah  yang  digunakan  untuk membiayai  pengeluaran  pemerintah  dan  pembangunan  daerah.  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Pedesaan  dan  Perkotaan  merupakan  wujud  dari  peran  serta  masyarakat  dalam  mendukung pembangunan  maupun  perekonomian  di  daerah.  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan Perkotaan  dipungut  berdasarkan  ketentuan  UU  Perpajakan  tanpa  jasa  timbal  balik  secara langsung  dari  daerah.  Pendapatan  dari  sektor  pajak  setiap  tahun  selalu  diupayakan  mengalami kenaikan(Tawas, Poputra, & Lambey, 2016).
Strategisnya  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  tersebut  tidak  lain  karena  objeknya  meliputi seluruhnya  bumi  dan  bangunan  yang  berada  dalam  wilayah  Republik  Indonesia.  Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu jenis pajak dapat dimengerti mengingat bumi dan bangunan  telah  memberikan  keuntungan  dan  kedudukan  sosial  ekonomi  yang  lebih  baik  bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan tersebut.
Dalam  rangka  mendukung  pencapaian  target  penerimaan  dari  sektor  pajak,  pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bidang perpajakan yaitu dengan reformasi perpajakan ( tax reform ) yang mencakup usaha dan penyempurnaan sistem serta mekanisme perpajakan dari yang sebelumnya telah ada. Salah satu contoh perubahan yang terjadi di dalamnya adalah perubahan dari official assessment system menjadi self assessment system . Beralihnya sistem perpajakan dari official assessment system menjadi self assessment system bukan karena salah satu diantara kedua
1 Rusli Amrul, 2 Anna Apriana Hidayanti, 3 Muhamad Arifulminan - Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunanan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat
sistem tersebut lebih baik, melainkan adanya upaya dari pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan  sesuai  dengan  tuntutan  perubahan  sistem  perekonomian  dan  perkembangan  dalam masyarakat(Tawas, Poputra, & Lambey, 2016).
Untuk memberikan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan secara prima, di tuntut reformasi kebijakan  pelayanan  publik  seperti  penguatan  unsur  kelembagaan  penyelenggara  pelayanan, proses pelayanannya serta sumber daya manusia pemberi layanan, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan  yang  dapat  memberi  kontribusi  pada  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dapat  dicapai apabila pelaksanaan otonomi daerah di laksanakan secara transparan dan bertanggung jawab oleh seluruh  komponen  pemerintahan  di  daerah. Menurut  Abdullah,  (2000:47)  untuk  dapat meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dari  sumber  pajak  dan  retribusi  daerah  seperti Pajak Bumi dan Bangunan, pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya terutama aparat perpajakan, baik kualitas intelektual maupun kualitas moralnya, sehingga  mampu  menggali  sumber-sumber  pajak  dan  retribusi  daerah  baik  melalui  cara intensifikasi maupun melalui cara ekstensifikasi dengan menggali obyek-obyek yang baru.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok  Barat  mencatat  bahwa  dalam  dua  Tahun  terakhir  tidak  mencapai  target.  Berikut  data penerimaan PBB-P2 pada BAPENDA Kabupaten Lombok Barat tahun 2018 dan 2019 :

## Tabel 1
Data Penerimaan PBB-P2 Tahun 2018-2019

## Sumber : BAPENDA Kabupaten Lombok Barat 2020
Pendapatan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  Kabupaten  Lombok  Barat  pada  Tahun 2018 dengan target Rp. 13.000.000.000,-  dengan realisasi sebesar Rp.9.998.047.074 (76,9%) dan selisih  antara  target  dan  realisasi  sebesar  Rp.3.001.952.926.  Tahun  2019  berjumlah  Rp. 12.974.465.162 (81,1 %) dari target yang di rencanakan sebesar Rp. 16.000.000.000 dan selisih antara  target  dan  realisasi  sebesar  Rp.3.025.534.874. Realisasi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  di  Kabupaten  Lombok  Barat  belum  mecapai  target  sesuai  dengan  yang  ditentukan, disebabkan  karena  kondisi  objektif  pelayanan  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di Kabupaten Lombok Barat masih dihadapkan pada sistem pelayanan yang belum berjalan dengan maksimal  atau dengan kata lain masih manual  karena faslitas pelayanan  yang belum  memadai seperti  sistem  pembayaran  pajak  yang  belum  bisa  secara  online,  pernyataan  atau  pendapat
Tahun Target Realisasi Selisih Presentase 2018 Rp.13.000.000.000  Rp.9.998.047.074 Rp.3.001.952.926 76,9 % 2019 Rp.16.000.000.000  Rp.12.974.465.126  Rp.3.025.534.874 81,1 %
1 Rusli Amrul, 2 Anna Apriana Hidayanti, 3 Muhamad Arifulminan - Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunanan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat
tersebut  saya  peroleh  berdasarkan  wawancara  langsung  dilapangan  dengan  bapak  Wirya Kurniawan, S.H selaku Kasubid Pelayanan dan Informasi pada bidang PBB-P2 :
“Pel ayanan pajak bumi dan bangunan di bapenda kabupaten Lombok barat masih kurang maksimal.  Faktor  tersebut  terjadi  karena  kurangnya  SDM  yang  memadai  maupun fasilitas  pendukung  pelayanan  yang  masih  belum  memadai.  Seperti  pelayanan pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan  yang  belum  bisa  dilaklukan  secara  online membuat masyarakat menjadi lebih sulit untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunannya”.
Dari  pernyataan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  sistem  pelayanan  yang  belum  memadai menjadi salah satu kendala bagi wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Karena wajib pajak  yang  mempunyai  objek  pajak  di  Kabupaten  Lombok  Barat  tidak  hanya  berdomisili dikawasan  tersebut,  tetapi  juga  banyak  dari  daerah  luar  Lombok  Barat  bahkan  luar  Pulau Lombok. Jadi apabila pelayanan pajak PBB-P2 di BAPENDA bisa dilakukan secara online akan lebih memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB-P2. Pelayanan yang kurang memadai tersebut akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan  bangunannya.  Dari  wajib  pajak  juga  masih  banyak  keluhan  dan  pengaduan  baik  secara langsung maupun melalui keluhan-keluhan yang terdengar, seperti: prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, sikap petugas yang kurang  responsif,  dan  lain-lain  sebagainya  sehingga  menimbulkan  citra  yang  kurang  baik terhadap pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lombok Barat.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  pengetahuan,  sanksi  dan pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pajak
Definisi  pajak  menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  perubahann keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan  pada  pasal  1  Ayat  1  berbunyi  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  lansung  dan  dignakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar- besarnya  kemamuran  rakyat”.Menurut  Prof.  Dr.  Rochmat  Soemitro,  S.H.,  dalam Mardiasmo (2018 : 3), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
1 Rusli Amrul, 2 Anna Apriana Hidayanti, 3 Muhamad Arifulminan - Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunanan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

## Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak bumi dan bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat  Nomor  3  Tahun  2012  Tentang  Pajak Bumi  Dan  Bangunan  Pasal  1,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah  pajak  atas  bumi  dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi sesorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat daripadanya. Pajak bumi dan bangunan merupakan suatu potensi yang harus terus diraih dalam meningkatkan penerimaan daerah dikeranakan pajak bumi dan bangunan ini adalah salah satu sumber pendapatan daerah terbesar yang dimiliki daerah dengan objek pajaknya berupa bumi dan bangunan yang setiap masyarakat memilikinya.

## Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat  Nomor  3  Tahun  2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pasal 3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan  untuk  kegiatan  usaha  perkebunan,  perhutanan,  dan  pertambangan.  Dalam  Pedoman Pemukhtahiran S.O.P PBB-P2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat (2017 : 42) bahwasanya yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan  Bangunan.  Bumi  adalah  Bumi  adalah  permukaan  bumi  dan  tubuh  yang  ada  dibawahnya. Bangunan  adalah  kontruksi  teknik  yang  ditananm  atau  dilekatkan  secara  tetap  pada  tanah  atau peraiaran

## Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat  Nomor  3  Tahun  2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pasal 4 bahwasanya Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan  yang  secara  nyata  mempunyai  suatu  hak  atas  Bumi  dan/atau  memperoleh  manfaat  atas Bumi,  dan/atau  memiliki,  menguasai,  dan/atau  memperoleh  manfaat  atas  Bangunan.  Dalam Pedoman  Pemukhtahiran  S.O.P  PBB-P2  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat
1 Rusli Amrul, 2 Anna Apriana Hidayanti, 3 Muhamad Arifulminan - Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunanan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat
(2017 :  42) menyebutkan bahwa yang menjadi  subjek pajak PBB-P2 adalah orang pribadi  atau badana yang secara nyata :
a. Mempunyai hak atas bumi/tanah, dan/atau;
b. Memperoleh manfaat atas bumi/tanahdan/atau;
c. Memiliki, menguasai atas bangunan dan/atau;
d. Memperoleh manfaat atas bangunan.

## Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Dalam pedoman pemuktahiran data S.O.P PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017, pengenaan pajak bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan adalah nilai jual objek pajak  (NJOP).  Besaran  NJOP  ditetapkan  dalam  tiga  tahun  oleh  bupati,  kecuali  untuk  wilayah tertentu  yang  nilai  jual  objek  pajak  menignkat  cukup  tinggi  karena  dampak  perkembangan pembangunan atau sebab lain dapat ditetapkan setiap tahun. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat  Nomor  3  Tahun  2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pasal 7 bahwasanya tarif pajak bumi dan bangunan ditetapkan 0,3 % (nol koma tiga persen).

## Wajib Pajak
Doktrin dan pendapat ahli dibidang perpajakan yang telah diakui dan teruji kebenarannya seperti  asas-asas  perpajakan,  justifikasi  pemungutan  pajak,  fungsi  pajak,  ungkapan,  slogan  dan sebagainya  tentang  pajak  ataupun  perpajakan  pada  dasarnya  merupakan  ilmu  pengetahuan perpajakan  (Ayza,  2017  :  42  ).Pengetahuan  perpajakan  adalah  kemampuan  atau  seorang  wajib pajak  dalam  mengetahui  peraturan  perpajakan  baik  itu  soal  tarif  pajak  berdasarkan  undang- undang  yang  akan  mereka  bayar  maupun  manfaat  pajak  yang  akan  berguna  bagi  kehidupan mereka(Erawati & Parera 2017).
Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindakiyang lantas melekat di benak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan  prediktif  terhadap  sesuatu  sebagai  hasil  pengenalan.  Pengetahuan  dan  Pemahaman Wajib  Pajak  terhadap  undang-undang  dan  peraturan  perpajakan  serta  sikap  Wajib  Pajak mempengaruhi perilaku perpajakan Wajib Pajak dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan (Mutia, 2014).   Jadi  pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan yang dimiliki  oleh  wajib  pajak  itu  sendiri  terkait  dengan  kewajiabnnya  sebagai  wajib  pajak.  Jika pengetahuan dan pemahaman rendah maka kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan juga rendah. Dengan demikian pemahaman tentang perpajakan baik berupa  peraturan perpajakan
1 Rusli Amrul, 2 Anna Apriana Hidayanti, 3 Muhamad Arifulminan - Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunanan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat
maupun  pengetahuan  tentang  tarif  pajaknya  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar kewajiban perpajakannya.

## Sanksi Pajak
Sanksi merupakan sebuah tindakan hokum yang dilakukan oleh pihak berwenang ketika terdapa  pelanggaran  terhadap  sebuah  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  (  Kurniawan, 2019  :  1  ).  Sanksi  pajak  memiliki  peran  penting  guna  memberikan  pelajaran  bagipelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Untuk mencegah ketidakpatuhan dan untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka haruslah diberlakukan sanksi yang tegas dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak. Sanksi perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan akan ditaati atau dipatuhi (Cahyadi & Jati 2016). Menurut Purnamasari (2016), sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun pidana yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam hal membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dari  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi  pajak  adalah  hukuman  yang diberikan  kepada  wajib  pajak  yang  tidak  menaati  peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Sanksi perpajakan  terjadi  karena  terdapat  pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan perpajakan,  sehingga  apabila  terjadi  pelanggaran  maka  wajib  pajak  dihukum  dengan  indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Dalam Undang-undang perpajakan ada dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi yakni sanksi administrasi dikenakan tehadap wajib pajak yang  tidak  memenuhi  ketentuan  peraturan  perpajakan  atau  melakukan  pelanggaran  terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian pada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan. Kedua sanksi pidana yakni menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada beberapa macam yaitu denda pidana, kurungan dan penjara.

## Pajak
Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yangdiperlukan  seseorang).  Sementara  itu,  fiskus  merupakan  petugas  pajak.  Jadi,  pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Erawati & Parera  2017).  Menurut  Debby  Farihun  Najib(2013:44),  kualitas  pelayanan  pajak  ( tax  service ) untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak di dalampemenuhan
1 Rusli Amrul, 2 Anna Apriana Hidayanti, 3 Muhamad Arifulminan - Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunanan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat
kewajiban dan haknya di  dalam bidang perpajakan. Menurut  I Gede Putu Pranadata (2014:28), kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi  kewajibanperpajakannya  dan  diharapkan  petugas  pelayanan  pajak  harus memilikikompetensi  yang  baik  terkait  segala  hal  yang  berhubungan  denganperpajakan  di Indonesia.  Menurut  Prasuraman  Sapriadi  (2013:89),  kualitas  pelayanan  pajak  dapat  diartikan sebagai  pembandingan  antara  kualitas  pelayanan  yang  dirasakan  konsumen  dengan  dengan kualitas pelayanan  yang diharapkan konsumen. Jika kualitas yang dirasakan sama atau melebihi kualitas  pelayanan  yang  diharapkan,  maka  pelayanan  dikatakan  berkualitas  dan  memuaskan, begitu juga sebaliknya. Pelayanan publik berkualitas adalah pelayanan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efesien, efektif dan bertanggung jawab.
Jadi  pelayanan  perpajakan  adalah  bantuan  yang  diberikan  petugas  pajak  kepada  wajib pajak yang menaati peraturan-peraturan perpajakan dalam menunaikan kewajiabn perpajaknnya. Peningkatan  kualitas  dan  pelayanan  diharapkan  dapat  meningkatkan  kepuasan  kepada  Wajib Pajak  sebagai  pelanggan  sehingga  meningkatkan  kepatuhan  dalam  bidang  perpajakan.  Upaya peningkatan  kualitas  pelayanan  dapat  dilakukan  dengan  cara  peningkatan  kualitas  dan kemampuan  teknis  pegawai  dalam  bidang  perpajakan,  perbaikan  dalam  insfrastruktur  seperti perluasan tempat pelayan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan  kemudahan  kepada  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya (Mahardika, 2015).

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  didefinisikan  sebagai  memasukkan  dan    melaporkan  pada waktunya  informasi  yang  diperlukan,  mengisi  secara  benar  jumlah  pajak  yang  terutang,  dan membayarkan  pajak  pada  waktunya  tanpa  tindakan  pemaksaan.  Ketidakpatuhan  timbul  kalau salah  satu  syarat  definisi  tidak  terpenuhi(Amalia ,  et.all ,  2016).  Menurut  Muliari  dan  Setiawan (2011:160), Kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya.  Menurut  Sri  Rustiyaningsih (2011:90), Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Gunadi (2010:137), kepatuhan  pajak  ( tax  compliance )  adalah  wajib  pajak  mempunyai  kesediaan  untuk  memenuhi kewajiban  pajaknya  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  tanpa  perlu  diadakannya  pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.
1 Rusli Amrul, 2 Anna Apriana Hidayanti, 3 Muhamad Arifulminan - Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunanan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  suatu  tindakan  patuh  dan  sadar  terhadap  ketertiban pembayaran  dan  pelaporan  kewajoban  perpajakan  masa  dan  tahunan  dari  wajib  pajak  yang berbentuk  badan  atau  perorangan.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak dalam membayar pajak (Rahayu, 2017) yaitu:
1. Faktor  pendidikan  wajib  pajak,  yang  meliputi  pendidikan  formal  dan  pengetahuan  wajib pajak.
2. Faktor pendapatan wajib pajak, yang meliputi besarnya pendapatan bersih wajib pajak dari pekerjaan  pokok  dan  sampingannya,  serta  jumlah  anggota  keluarga  yang  masih  harus dibiayai.
3. Faktor  pelayanan  aparatur  pajak,  disaat  pelayanan  penyampaian  informasi,  pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan.
4. Faktor  penegakan  hukum  pajak,  yang  terdiri  dari  saksi-saksi,  keadilan  dalam  penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan.
5. Faktor sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi.

## Hipotesis Penelitian
Berikut hipotesis peneltian berdasarkan penenlitian terdahulu yaitu :

## Pengetahuan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  penelitian  Erawati  &  Parera  (2017)  membuktikan  pengetahuan  perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  semakin  tinggi  pengetahuan  wajib  pajak akan manfaat  pajak bagi suatu  daerah maka wajib pajak akan cenderum  patuh  akan membayar pajak  karna  ikut  menerima  manfaatnya.  Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  hipotesis  pertama penelitian ini adalah :
H1 : Pengetahuan wajib ajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Sanksi pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Purnamasari  (2016),  sanksi  perpajakan  yaitu  persepsi  masyarakat  terhadap hukuman  atas  pelanggaran  dalam  memenuhi  ketentuan  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam penelitian Purnamasari (2016), sanksi pajak bepengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah :
H2 : Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
1 Rusli Amrul, 2 Anna Apriana Hidayanti, 3 Muhamad Arifulminan - Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunanan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat

## Pelayanan pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak
Implikasi  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  dengan  adanya  peningkatan  kepatuhan  wajib pajak  melalui  perbaikan  mutu  pelayanan  pajak  maka  akan  berdampak  pada  meningkatnya penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  pemerintah  Kabupaten  Lombok  Barat.  Hasil  ini  sesuai penelitian sebelumnya oleh Putra, Pascarani, & Supriliyani (2015) dan Erawati & Parera (2017) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah :
H3 : Pelayanan pajak berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

## Pengetahuan  wajib  pajak,  sanksi  pajak  dan  kualitas  pelayanan  dan  Kepatuhan  Wajib Pajak
Penelitian  yang  di  kemukakan  oleh  Erawati  &  Parera  (2017)  menjelaskan  bahwa pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat penelitian ini adalah :
H4 : Pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak  PBB-P2  di  Kabupaten  Lombok  Barat yang melakukan pembayaran 2 tahun terakhir yaitu tahun 2018 - 2019 sebanyak 157.416.Sampel dalam  penelitian  ini  adalah  sebagian  wajib  pajak  adalah  Wajib  Pajak  PBB-2  yang  mempuyai obyek pajak di kabupaten lombok barat  yaitu sebanyak 45 orang

## Teknik Pengambilan Sampel
Sampel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  mengunakan  rumus  solvin.  Rumus  solvin digunakan  peneliti  untuk  mempermudah  peneliti  menentukan  jumlah  minimal  sampel  pada penelitian ini. Rumus solvin yaitu sebagai berikut:
Keterangan: n = Jumlah Sampel N = Jumlah Populasi e = Batas Toleransi Kesalahan (Taraf signifikan 15%)
1 Rusli Amrul, 2 Anna Apriana Hidayanti, 3 Muhamad Arifulminan - Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunanan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat
Perhitungan ukuran sampel pada penelitian ini, sebagai berikut:

## n = 45
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka ukuran sampel minimal yang digunakan pada penelitian ini adalah sebesar 45 responden.

## Teknik Pengumpulan data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  cara menyebarkan kuesioner  kepada  responden dalam bentuk  daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis.  Kuesioner  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  data  yang  berupa  jawaban  dari  responden. Data kuesioner terdiri dari profil responden, beberapa bagian pertanyaan, masing-masing bagian terdapat beberapa item pertanyaan

## Definisi Operasional Variabel

## 1. Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  didefinisikan  sebagai  memasukkan  dan  melaporkan  pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan  pajak  pada  waktunya  tanpa  tindakan  pemaksaan.  (Amalia,  Topowijono,  & Dwiatmanto 2016).Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah membayar  pajak  penting,  pelaporan  kepemilikan  bumi  dan  bagunan  secara  benar penting,pembayaran tepat waktu periritas utama, pelaporan tepat waktu proritas utama,sanksi dan denda perbuatan memalukan

## 2. Pengetahuan Wajib Pajak
Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar  maupun  manfaat  pajak  yang  akan  berguna  bagi  kehidupan  mereka(Erawati  &Parera 2017).  Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  Pengetahuan  wajib  pajak  adalah pengetahuan  ketentuan  terkait  kewajiban  perpajakan  PBB-2,  pengetahuan  peraturan mengenai  bataswaktu  pelaporan Pajak Bumi  dan  Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2), Pajak PBB-2 berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah, Pajak PBB -2 yang disetor dapat digunakan untuk  pembiayaan oleh pemerintah daerah,
1 Rusli Amrul, 2 Anna Apriana Hidayanti, 3 Muhamad Arifulminan - Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunanan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat

## 3. Pelayanan
Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yangdiperlukan  seseorang).  Sementara  itu,  fiskus  merupakan  petugas  pajak.  (Erawati  & Parera 2017). Untuk variabel  ini, peneliti mengadopsi 5 (lima) item  pernyataan dari Arifin dan  Nasution  (2017).  Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  pelayanan  adalah  Fiskus (petugas pajak) telah memberikan pelayanan pajak dengan baik, Penyuluhan yang dilakukan fiskus  dapat  membantu  pemahaman  mengenai  hak  dankewajiban  wajib  pajak,  Fiskus senantiasa  memperhatikan  keberatan  wajib  pajak  atas  pajak  yang  dikenakan,  Kemudahan untuk mendapatkan pelayanan dalam pembayaran pajak PBB-P2.

## 4. Sanksi Pajak
Sanksi  pajak  memiliki  peran  penting  guna  memberikan  pelajaran  bagipelanggar  pajak agar  tidak  meremehkan  peraturan  perpajakan.  (Cahyadi  &  Jati  2016).  Untuk  variabel  ini, peneliti  mengadopsi  5  (lima)  item  Pernyataan  dari  (Mulisari  &  Setiawan,  2011).  Indikator yang  digunakan  untuk  mengukur  sanksi  pajak  adalah  Sanksi  pidana  yang  dikenakan  bagi pelanggar  aturan  pajak  cukup  berat,  Sanksi  administrasi  yang  dikenakan  bagi  pelanggar aturan pajak sangat ringan, Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk  mendidik  wajib  pajak,  Sanksi  pajak  harus  dikenakan  kepada  pelanggarnya  tanpa toleransi, Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Responden
Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2. Karakterisik reponden berdasarkan jenis kelamin Keterangan Jumlah Persentase Laki-laki 22 49 % Perempuan 23 51 % Jumlah 45 100%

## Sumber: Data Primer Diolah, 2020
Data  diatas  menunjukkan  bahwa  responden  dalam  penelitian  ini  sebagian  besar  berjenis kelamin  perempuan  yaitu  sebanyak  23  orang  (51%)  dan  sebanyak  22  orang  (49%)  berjenis kelamin laki-laki.
1 Rusli Amrul, 2 Anna Apriana Hidayanti, 3 Muhamad Arifulminan - Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunanan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat
Tabel 3. Karakterisik responden berdasarkan usia Keterangan Jumlah Persentase <20 tahun - - 20-30 tahun 19 42% 31-40 tahun 13 29% 41-50 tahun 9 20% >50 tahun 4 9% Jumlah 45 100%

## Sumber: Data Diolah, 2020
Data tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden wajib pajak berusia 20- 30  tahun  yaitu  sebayak  19  orang  (42%),  wajib  pajak  berusia  31-40  tahun  sebanyak  13  orang (29%), wajib pajak  berusia 41-50 tahun sebanyak 9 orang (20%), wajab pajak berusia >50 tahun sebanyak 4 orang (4%) dan wajib pajak berusia <20 tahun tidak ada (0%).
Tabel 4. Karakterisik responden berdasarkan pendidikan Keterangan Jumlah Persentase Sekolah dasar (SD) - - Sekolah menengah pertama (SMP) 1 2% Sekolah menengah atas (SMA) 14 31% Diploma tiga (D3) 5 11% Strata satu (S1) 23 51% Strata dua (S2) 2 5% Strata tiga (S3) - - Jumlah 45 100%

## Sumber: Data Primer Diolah, 2020
Data  diatas  menunjukkan  bahwa  reaponden  dalam  penelitian  ini  sebagian  besar berpendidikan S1 yaitu sebanyak 23 orang (51%), berpendidikan SMA sebanyak 14 orang (31%), berpendidikan  D3  sebanyak  5  orang  (11%),  berpendidikan  S2  sebanyak  2  orang  (5%), berpendidikan  SMP  sebanyak  1  orang  (2%).  Berpendidikan  SD,  S3  masing-masing  tidak  ada (0%).

## Hasil Uji Kualitan Instrumen

## Uji Validitas
Adapun  kriteria  yang  digunakan  dalam  menemukan  valid  tidaknya  pernyataan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  apabila  nilai  signifikansi  <  0,05,  maka bukti  pernyataan  dikatakan  valid  (Ghozali,  2013).  Hasil  Uji  Validitas  diperoleh  kesimpulan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variable-variabel yang digunakan dalam
1 Rusli Amrul, 2 Anna Apriana Hidayanti, 3 Muhamad Arifulminan - Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunanan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat
penelitian  ini  mempunyai  nilai  signifikansi  koefisien  <  0,05  sehingga  semua  indikator  tersebut adalah valid.

## Uji Reliabilitas
Hasil  Uji  Reliabilitas  menunjukkan  bahwa  semua  variabel  mempunyai  nilai  Cronbach Alpha  yang  cukup  besar  yaitu  di  atas  0,60  sehingga  dapat  dikatakan  semua  konsep  pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel. Dengan demikian untuk selanjutnya item- item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

## Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam  penelitian ini menggunakan uji statistik t.  Hasil uji statistik t dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :
Tabel 5. Hasil Uji t Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta (Constant) ,121 ,394 ,407 ,560 Pengetahuan Wajib Pajak ,365 ,173 ,500 2,985 ,005 Sanksi Pajak ,158 ,122 ,365 2,404 ,026 Kualitas Pelayanan ,288 ,149 ,287 2,145 ,014
Sumber : Data Primer Diolah, 2020
Pengujian  terhadap  hipotesis  ini  dilakukan  melalui  pengujian  signifikansi  koefisien regresi  dari  variabel  pengetahuan  wajib  pajak.  Besarnya  koefisien  regresi  pengetahuan  wajib pajakyaitu  0,365  dan  nilai  signifikansi  seb esar  0,005.  Pada  tingkat  signifikansi  α  =  5%;  maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,005< 0,05 yang diartikan bahwa pengetahuan wajib pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sehingga  hipotesis  pertama penelitian ini didukung.
Pengujian  terhadap  hipotesis  ini  dilakukan  melalui  pengujian  signifikansi  koefisien regresi dari variabel sanksi pajak. Besarnya koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak yaitu 0,158  dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,026.  Pada  tingkat  signifikans i  α  =  5%; maka  koefisien regresi  tersebut  signifikan  karena  0,026<  0,05  yang  diartikan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sehingga  hipotesis  kedua  penelitian  ini didukung.
Pengujian  terhadap  hipotesis  ini  dilakukan  melalui  pengujian  signifikansi  koefisien
1 Rusli Amrul, 2 Anna Apriana Hidayanti, 3 Muhamad Arifulminan - Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunanan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat
regresi dari variabel kualitas layanan. Besarnya koefisien regresi kualitas layanan yaitu 0,188 dan nilai signifikansi sebesar 0,036. Pada tingkat signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan  karena  0,036<  0,05  yang  diartikan  bahwa  kualitas  layanan  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis ketiga penelitian ini didukung.

## Uji Signifikansi F
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  juga  menggunakan  uji  statistik  F.  Hasil  uji  statistik  F dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

## Tabel 6. Hasil Uji F
ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 81.611 3 27.204 7.534 .000 a Residual 148.033 41 3.611 Total 229.644 44 a. Predictors: (Constant), TOTAL_PL, TOTAL_P, TOTAL_S
b. Dependent Variable: TOTAL_K
Sumber : Data Primer Diolah, 2020
Berdasarkan  hasil  uji  signifikansi  F,  diperoleh  F  hitung  sebesar  7,534dengan  nilai signifikansi  sebesar  0,000.  Karena  nilai  signifikansi  0,000  <  0,05  sesuai  dengan  dasar pengambilan  keputusan  dalam  uji  F  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian nilai signifikansi koefisien regresi  dari  variabel  pengetahuan  wajib  pajak.  Besarnya  nilai  signifikansi  sebesar  0,005.  Pada tingkat signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karen a 0,005 < 0,05 yang diartikan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis pertama penelitian ini didukung.
Pengetahuan  perpajakan  adalah  kemampuan  seorang  wajib  pajak  dalam  mengetahui peraturan  perpajakan  baik  itu  soal  tarif  pajak  berdasarkan  undang-  undang  yang  akan  mereka bayar  maupun  manfaat  pajak  yang  akan  berguna  bagi  kehidupan  mereka  (Rahayu,  2017). Implikasi  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  dengan  adanya  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak melalui  pengetahuan  perpajakan  maka  akan  berdampak  pada  meningkatnya  penerimaan  Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Hasil ini sesuai penelitian Erawati &
1 Rusli Amrul, 2 Anna Apriana Hidayanti, 3 Muhamad Arifulminan - Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunanan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat
Parera  (2017)  membuktikan  pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Hasil  ini  tidak  sesuai  penelitian  Fernando  &  Arisman  (2017)  yang  membuktikan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian nilai signifikansi koefisien regresi  dari  variabel  sanksi  pajak.  Besarnya  nilai  signifikansi  sebesar  0,026.  Pada  tingkat signifikansi  α  =  5%;  maka  koefisien  regresi  tersebut  signifikan  karena  0,026  <  0,05 yang diartikan  bahwa  sanksi  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sehingga hipotesis keuda penelitian ini didukung.
Hal  ini  membuktikan  bahwa  variabel  sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap  variabel Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal ini sanksi yang diberikan berupa denda pajak. Denda merupakan salah satu bentuk dari sanksi perpajakan yang dibuat agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditentukan. Wajib pajak akan dikenakan denda apabila  melanggar  peraturan  perpajakan  misalnya  seperti  terlambat  atau  menunda  pembayaran pajak dan sebagainya. Oleh karena itu, pengenaan sanksi pajak berupa denda akan mempengaruhi pembayaran pajak apabila merasa denda dapat merugikannya. Semakin tinggi sanksi pajak yang dalam hal ini berupa denda yang dikenakan pada Wajib Pajak maka semakin berat Wajib Pajak untuk  melunasinya.  Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya  oleh  Warouw,  Sondakh,  & Walandouw (2015) dan Erawati & Parera (2017) menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini tidak sesuai penelitian Fernando & Arisman (2017) yang membuktikan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian nilai signifikansi koefisien regresi  dari variabel  kualitas pelayanan. Besarnya nilai  signifikansi  sebesar 0,014. Pada tingkat signifikansi  α  =  5%;  maka  koefisien  regresi  tersebut  signifikan  karena  0,014  <  0,05 yang diartikan  bahwa  kualitas  pelayanan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak sehingga hipotesis pertama penelitian ini didukung.
Pelayanan  yang  terjadi  melalui  interaksi  antara  wajib  pajak  dengan  karyawan/petugas pajak  saat  wajib  pajak  membayar  pajak  akan  membentuk  suatu  kesan.  Wajib  pajak  akan menganggap  pelayanan  itu  berkualitas  saat  petugas  pajak  memberikan  kesan  yang  baik  seperti ramah,  bersikap  hormat,  menjaga  sopan  santun,  serta  mempunyai  pengetahuan  untuk  memberi informasi  yang  jelas  terhadap  wajib  pajak.  Apabila  wajib  pajak  sudah  merasa  pelayanan  yang
1 Rusli Amrul, 2 Anna Apriana Hidayanti, 3 Muhamad Arifulminan - Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunanan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat
diberikan berkualitas maka akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sesuai penelitian sebelumnya oleh Putra, Pascarani, & Supriliyani (2015) dan Erawati & Parera (2017) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini tidak sesuai  dengan penelitian Sari &  Fidiana (2017) yang membuktikan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak  dan  Kualitas  Pelayanan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian nilai signifikansi koefisien regresi  dari  variabel  kualitas  pelayanan,  sanksi  pajak  dan  kualitas  pelayanan.  Besarnya  nilai signifikansi  sebesar  0,000.  Pada  tingkat  signifikansi  α  =  5%;  maka  koefisien  regresi  tersebut signifikan karena 0,000 < 0,05 yang diartikan bahwa kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kualitas pelayanan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sehingga  hipotesis  pertama penelitian ini didukung.
Kepatuhan  dapat  dicapai  apa  bila  ada  hubungan  yang  searah  antara  Pengetahuan Perpajakan,  Sanksi  Pajak  dan  Kualitas  Pelayanan  dengan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  atau  dengan kata  lain  terjadi  hubungan  imbal  balik  yang  positif  atara  wajib  pajak  dan  kantor  pajak  untuk menciptakan  kepatuhan,  dimana  Pengetahuan  Perpajakan  yang  memadai,  Sanksi  Pajak  yang Efektif  dan  efisien  serta  Kualitas  Pelayanan  yang  baik  akan  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Lombok Barat.
Dengan  memadainya  Pengetahuan  Perpajakan  seseorang,  maka  akan  meningkatkan Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam  membayarkan  kewajiban  perpajakannya.  Hal  ini disebabkan karena wajib pajak sudah mengerti dan memahami tentang perpajakan dan manfaat membayar  pajak  serta  wajib  pajak  peduli  dan  sadar  pajak.    Sanksi  panjak  sanksi  pajak  perlu ditingkatkan  lagi,  apabila  sanksi  pajak  diterapkasn  secara  tegas,  maka  dapat  meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Kualitas Pelayanan Pajak juga perlu ditingkatkan lagi. Apabila petugas pajak memberikan Kualitas Pelayanan Pajak yang memuaskan, maka hal ini dapat  meningkatkan  kepatuhan  Membayar  Pajak  dari  wajib  pajak.  Hasil  ini  sesuai  dengan penelitian  sebelumnya  oleh  Erawati  &  Parera  (2017)  menjelaskan  bahwa  pengetahuan  wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini  bertoalk  belakang  dengan  penelitian  yang  dikemukakan  oleh  Muslim  (2018)  yang menjelaskan  bahwasanya  pengetahuan,  sanksi  dan  kualitas  pelayanan  tidak  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
1 Rusli Amrul, 2 Anna Apriana Hidayanti, 3 Muhamad Arifulminan - Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunanan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat

## KESIMPULAN
Dari hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yakni:
1. Variabel  pengetahuan  wajib  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak PBB-P2.  Implikasi  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  dengan  adanya  peningkatan  kepatuhan wajib  pajak  melalui  pengetahuan  perpajakan  maka  akan  berdampak  pada  meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
2. Variabel  sanksi  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  PBB-P2. Pengenaan sanksi pajak berupa denda akan mempengaruhi pembayaran pajak apabila merasa denda  dapat  merugikannya.  Semakin  tinggi  sanksi  pajak  yang  dalam  hal  ini  berupa  denda yang dikenakan pada Wajib Pajak maka semakin berat Wajib Pajak untuk melunasinya.
3. Variabel  kualitas  pelayanan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  PBB- P2. Wajib pajak yang menganggap pelayanan itu berkualitas saat petugas pajak memberikan kesan  yang  baik  seperti  ramah,  bersikap  hormat,  menjaga  sopan  santun,  serta  mempunyai pengetahuan untuk memberi informasi yang jelas terhadap wajib pajak. Apabila wajib pajak sudah  merasa  pelayanan  yang  diberikan  berkualitas  maka  akan  berdampak  pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.
4. Variabel  pengetahuan  wajib  pajak,  sanksi  pajak  dan  kualitas  pelayanan  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  PBB-P2.  Dengan  memadainya  Pengetahuan Perpajakan  seseorang,  maka  akan  meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi dalam  membayarkan  kewajiban  perpajakannya.  Sanksi  panjak  sanksi  pajak  perlu ditingkatkan  lagi,  apabila  sanksi  pajak  diterapkasn  secara  tegas,  maka  dapat  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak.  Kualitas  Pelayanan  Pajak  juga  perlu ditingkatkan  lagi.  Apabila  petugas  pajak  memberikan  Kualitas  Pelayanan  Pajak  yang memuaskan, maka hal ini dapat meningkatkan kepatuhan Membayar Pajak dari wajib pajak.
Berdasarkan  kesimpulan  dan  keterbatasan  penelitian,  maka  saran  yang  diberikan  dalam penelitian  ini  adalah  diharapkan  Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Barat  mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penyusunan peraturan-peraturan tersebut, dengan merealisasikannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan.
1 Rusli Amrul, 2 Anna Apriana Hidayanti, 3 Muhamad Arifulminan - Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunanan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  R.,  Topowijono,  &  Dwiatmanto.  2016. Pengaruh  Pengenaan  Sanksi  Administrasi  dan Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Kendaraan  Bermotor  (Studi  pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 31(1), 35 – 41.
Arifin,  S.  B.,  &  Nasution,  A.  A.  2017. Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  dan  Sanksi  Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  di  KPP  Pratama  Medan  Belawan .  Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 3(2), 177 – 186.
Ayza. 2017. “ Hukum Pajak Indonesia ”. Prenada Media Grup. Bandung.
Cahyadi, I. M. W., & Jati, I. K. 2016. Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik  dan  Sanksi  Perpajakan  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 16(3), 2342 – 2373.
Debby, F. N. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM. Tax  &  Accounting  Review ,
1 (1), 18 – 27.
Erawati,  T.,  &  Parera,  A.  M.  W.  2017. Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Akuntansi, 5(1), 37 – 48. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255.
Fernando, & Arisman, A. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Empiris  pada Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  Terdaftar  di  KPP  Pratama  Palembang  Seberang  Ulu). MDP Business Scholl , 1 (x), 1 – 14.
Ghozali,  I.  (2013). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  21 .  Semarang: Universitas Diponegoro.
Gunadi. (2010). Perpajakan (Edisi Revi). Yogyakarta: Penerbit Andi.
Juwanti .  2017.  “ Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Norma  Sosial, Kepercayaan  Pada  Pemerintah  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dalam  Melakukan  Pembayaran  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (Studi  Pada  Wajib  Pajak Bumi  Dan  Bangunan  Kecamatan  Colomadu  Kabupaten  Karanganyar). Skripsi.  Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
Kurniawan. 2019. Pahami Ketentuannya hindari Sanksinya : Kupas Tuntas Sanksi  Perpajakan. Uwais Inspirasi Indonesia. Ponorogo
Mahardika, I. Gusti N. P. 2015 . Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sikap Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Singaraja . Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi, 5 Nomer 1.
Mardiasmo. 2018. “ Perpajakan ”. Cv. Andi Offs et. Jakarta.
Muliari,  N.  K.,  &  Setiawan,  P.  E.  2011. Pengaruh  Persepsi  tentang  Sanksi  Perpajakan  dan Kesadaran  Wajib  Pajak  pada  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di
1 Rusli Amrul, 2 Anna Apriana Hidayanti, 3 Muhamad Arifulminan - Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunanan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 6(1), 1 – 23. https://doi.org/23031018.
Muslim.  2018.  “ Pengaruh  Pengetahuan,  Kesadaran,  Pelayanan,  Sanksi  Dan  Sosialisasi  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Tingkat  Pendidikan  Sebagai  Variabel  Kontrol ”.  Skripsi.  Universitas  Islam  Indonesia. Yogyakarta.
Mutia,  S.  P.  T.  (2014).  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan,  Kesadaran  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang    Terdaftar  di  KPP  Pratama  Padang). Jurnal  E- Perpajakan , 1 – 30. Retrieved from.

## Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat  Nomor  3  Tahun  2013  Tentang  Pajak  Bumi  Dan Bangunan.
Prasuraman.  (2013).  Pengaruh  Tax  Amnesty,  Pengetahuan  Perpajakan,  dan  Pelayanan  Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 6 (2), 744 – 760.
Purnamasari.  (2016).  Pengaruh  Kesadaran,  Sosialisasi,  Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 16 (3), 2342 – 2373.
Putra,  R.  R.  R.,  Handayani,  S.  R.,  &  Topowijono.  2014. Pengaruh  Sanksi  Administrasi Sosialisasi  Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Penyampaian SPT  Tahunan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Singosari, Kabupaten Malang). Jurnal E- Perpajakan, 1(1), 1 – 10.
Rahayu,  N.  (2017). Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Ketegasan  Sanksi  Pajak,  dan  Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . Jurnal Akuntansi Dewantara, 1(1), 15 – 30.
Ridwan. 2013. “Rumus dan Data Dalam Analisis Statistik a”. Bandung. Alfabeta.
Sari,  V.  A.  P.,  &  Fidiana.  (2017). Pengaruh  Tax  Amnesty,  Pengetahuan  Perpajakan,  dan Pelayanan  Fiskus  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi, 6(2), 744 – 760.
Sri.  R.  (2011).  Pengaruh  Sosialisai  Perpajakan  dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Pelaporan  SPT  Tahunan  Wajib  Pajak  Pribadi  (Studi  Kasus  pada  KPP  Pratama  Manado dan KPP Pratama Bitung). Jurnal EMBA , 3 (4), 585 – 592.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Bisnis . Bandung: Alfabeta.
Susilawati, K. E., & Budiartha, K. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi  Perpajakan  dan  Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor .  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana,  4(2),  345 – 357. https://doi.org/ISSN: 2302-8556.
1 Rusli Amrul, 2 Anna Apriana Hidayanti, 3 Muhamad Arifulminan - Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunanan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat
Tawas,  V.  B.  J.,  Poputra,  A.  T.,  &  Lambey,  R.  2016. Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Bitung). Jurnal EMBA, 4(4), 912 – 921.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Tentang Perpajakan.
Warouw, J. S. S., Sondakh, J. J., & Walandouw, S. K. 2015 . Pengaruh Sosialisai Perpajakan dan Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Pelaporan  SPT  Tahunan  Wajib  Pajak  Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung). Jurnal EMBA, 3(4), 585 – 592.