Analisis Yuridis Pengawasan Manifes Penumpang Untuk Mewujudkan Kelaiklautan Kapal (Studi Penelitian di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam)

## Jeki Jukrisno, Ramon Nofrizal, Bachtiar Simatupang
Fakultas Magister Ilmu Hukum Universitas Batam Correspondence email: jukrisno@gmail.com
Abstrak. Di  negara  maritim  seperti  Indonesia,  peran  pelayaran  dalam  kehidupan  sosial  ekonomi  penduduk sangatlah penting, laut dan kapal adalah suatu kesatuan sistem transportasi di laut yang tidak dapat dipisahkan, sejarah membuktikan pergerakan perdagangan dan pemerataan penduduk dengan pemanfaatan tenaga manusia, dimulai dari mendayung perahu, memasang layar, hingga digerakkan oleh mesin dan sampailah kita pada istilah pelayaran  bagi  kegiatan  transportasi  air  dilaut,  untuk  dapat  menciptakan  kondisi  pelayaran  seperti  yang diharapkan, maka  setiap pelayaran wajib mengutamakan  kondisi laiklaut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah  bagaimana  penerapan  pengawasan  manifes  penumpang  untuk  mencapai  laik  laut  kapal,  bagaimana pengaturan hukum pengawasan manifes penumpang untuk mencapai laik laut kapal, dan faktor-faktor apa yang menjadi  penghambat  pengawasan  manifes  penumpang  untuk  mencapai  laik  laut  kapal.  Penelitian  ini menggunakan  teknik  normatif  (penelitian  hukum)  dengan  jenis  penelitian  sosiologis  dan  deskriptif  untu k mengumpulkan  data  primer  melalui  penelitian  lapangan.  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang Pelayaran,  yang  mengendalikan  tanggung  jawab  dan  wewenang  syahbandar  sebagai  salah  satu  pelopor pengawasan  keselamatan  pelayaran,  serta  standar  laik  laut  kapal  sebelum  mendapatkan  izin  berlayar. Kesimpulan studi ini adalah karena pemerintah bertanggung jawab untuk membuat dan menegakkan hukum, maka diharapkan dapat membuat undang-undang dan peraturan khusus yang membahas kewenangan organisasi penegak hukum di laut sehingga dapat menjadi titik awal untuk penuntutan pelanggaran maritim merampingkan pelayaran, meningkatkan pengawasan antar-lembaga, dan menjaga yurisdiksi perairan.
Kata Kunci: Pengawasan, Manifes Penumpang, Kelaiklautan
Abstract.  In a maritime country like Indonesia, the role of shipping in the socio-economic life of the population is very important, the sea and ships are a unity of transportation systems at sea that cannot be separated, history proves the movement of trade and distribution of population with the use of human labor, starting from rowing boats, installing sails, to being driven by machines and we arrive at the term shipping for water transportation activities at sea,  To be able to create shipping conditions as expected, every voyage must prioritize seaworthy conditions.  The  problem  in  this  study  is  how  to  apply  passenger  manifest  supervision  to  achieve  ship seaworthiness, how to regulate passenger manifest supervision to achieve ship seaworthiness, and what factors hinder passenger manifest supervision to achieve ship seaworthiness. This research uses normative techniques (legal research) with sociological and descriptive research types to collect primary data through field research. Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, which regulates the responsibility and authority of harbour master as one of the pioneers of shipping safety supervision, as well as seaworthiness standards for ships before obtaining sailing permits. The study's conclusion is that since governments are responsible for making and enforcing laws, they  are  expected  to  create  specific  laws  and  regulations  that  address  the  authority  of  law  enforcement organizations at sea so that they can serve as a starting point for the prosecution of maritime offenses, streamline shipping, improve inter-agency surveillance, and safeguard the jurisdiction of waters.

## Keywords: Supervision, Passenger Manifest, Seaworthiness

## PENDAHULUAN
Pelayaran memiliki peran penting dalam kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di negara maritim seperti Indonesia. Demikian pula, pelayaran memainkan peran penting dalam administrasi pemerintahan secara umum, serta dalam konteks keamanan nasional dan isu-isu lainnya. Kegiatan pelayaran domestik dan internasional  berlangsung  di  dalam  batas  wilayah  negara, 1 Terbitnya  berbagai  peraturan  pelayaran internasional, seperti UNCLOS 1982 tentang ratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea, yang merupakan konvensi internasional paling penting di bidang maritim, dan SOLAS (Safety of Life at
1 F.D.C. Sudjatmiko, Pokok-Pokok Pelayaran Niaga , Akademika Pressindo. Jakarta, 1979, hal 2.
Sea),  yang  merupakan  prekursor  untuk  standar  keselamatan  maritim  yang  harus  diterapkan  pada  kapal komersial berukuran tertentu.
Pulau-pulau di Indonesia hanya dapat dihubungkan antar pulau melalui laut. Laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu berbagai pulau, wilayah,  dan wilayah Indonesia. Persatuan Indonesia hanya dapat diwujudkan melalui komunikasi antar pulau dan pesisir. 2 Berdasarkan faktor dan alasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun pulau-pulau secara fisik dipisahkan satu sama lain oleh lautan, mereka hanyalah satu pulau besar yang telah terbelah oleh proses alam. 3
Tumbuhnya nusantara sebagai satu kesatuan gagasan wilayah, negara dengan memandang Indonesia sebagai satu kesatuan, kebijakan yang diambil dengan tetap menjaga dan menghormati kepentingan bangsa lain,  perairan  yang  ada  di  antara  pulau-pulau  merupakan  komponen  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  yang masing-masing meliputi tanah dan air. 4
Bangsa dan negara Indonesia ditopang dan dipersatukan oleh  kapal yang menghubungkan pulau- pulau. Kebanggaan suatu bangsa di nusantara hanya dapat dicapai melalui penguasaan maritim, seperti yang ditunjukkan  oleh  sejarah  kerajaan  Sriwijaya  atau  kerajaan  Majapahit.  Indonesia  harus  memprioritaskan pengembangan industri kelautan nasional sebagai sektor utama jika ingin lebih kompetitif di pasar global. Agar  Indonesia  lebih  berdaya  saing  di  pasar  global,  pertumbuhan  industri  maritim  nasional  harus diprioritaskan sebagai sektor kunci.
Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang terletak di dua benua, benua  Asia  dan  benua  Australia,  serta  dua  lautan,  lautan  Pasifik  dan  lautan  Hindia,  terletak  di  garis khatulistiwa  dan  memegang  peranan  penting  dan  vital  dalam  urusan  internasional.  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  harus  memanfaatkan  kedudukan  strategisnya  sebagai  modal  utama  pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) dalam rangka mewujudkan Indonesia yang aman, adil, makmur, dan demokratis serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Perekonomian  dapat  bergerak  maju  lebih  cepat  dengan  bantuan  transportasi.  meningkatkan  dan membantu pertahanan dan keamanan negara, yang selanjutnya dapat meningkatkan hubungan internasional, dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa turut mendorong pencapaian visi nusantara. Penyelenggaraan transportasi yang berdampak pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meningkatnya kebutuhan akan jasa transportasi untuk pergerakan orang dan barang baik di dalam negeri maupun di luar negeri merupakan indikasi pentingnya transportasi. 5
Dalam rangka memajukan masyarakat dan menjadi kekuatan pengikat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, transportasi laut harus diperluas cakupannya dan berperan lebih besar sebagai penghubung antara kawasan  nasional  dan  internasional,  termasuk  lintas  batas.  Transportasi  laut  berfungsi  sebagai  moda transportasi nasional dan memanfaatkan jalur air untuk menghubungkan seluruh wilayah. 6
Laut dan kapal adalah suatu kesatuan sistem transportasi di laut yang tidak dapat dipisahkan, sejarah membuktikan  pergerakan  perdagangan  dan  pemerataan  penduduk  dengan  pemanfaatan  tenaga  manusia, dimulai dari mendayung perahu, memasang layar, hingga digerakkan oleh mesin dan sampailah kita pada istilah pelayaran bagi kegiatan transportasi air dilaut. 7
Mengingat  pentingnya  transportasi,  maka  perlu  ditata  transportasi  laut  sebagai  moda  transportasi dalam sistem transportasi nasional yang diselenggarakan secara seragam. Layak untuk menyediakan layanan transportasi  yang  seimbang  berdasarkan  tingkat  permintaan  dan  ketersediaan  layanan  transportasi  yang andal, berkualitas tinggi, cukup kapasitas, tepat waktu, mudah diakses, terorganisir, dan aman.
Sebelum menerima surat persetujuan berlayar (SPB), kapal harus diverifikasi laik lautnya, dan untuk itu harus dilampirkan daftar kendaraan dan penumpang pada kapal angkutan penyeberangan pada setiap pelayaran. Penumpang juga harus memiliki tiket dengan informasi pribadi mereka di dalamnya, yang dikenal sebagai manifes.
2 Hamzah  A, Laut  Teritorial  dan  Perairan  Indonesia  (Himpunan  Peraturan ),  Akademika  Pressindo, Jakarta, 1984, hal 20.
3 Katili, J.A, Sumber Daya Alam Untuk Pembangunan Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 13. 4 Lemhannas, Bunga Rampai Wawasan Nusantara Jilid 2 , FaSkala Indah, Jakarta, 1981, hal 21.
5 Sapto Sardjono , Beberapa Aspek Hukum Laut Privat Di Indonesia , Mikamur Express, Jakarta, 1984, hal 34.
6 Muctahruddin Siregar, Beberapa Masalah Ekonomi dan Managemengt Pengangkutan ; Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hal 67.
7 Frank H. Woodward, Manajemen Transport , PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1982, hal 44.

## METODE
Prosedur  penelitian  hukum,  skripsi  untuk  tingkat  sarjana,  tesis  untuk  tingkat  pascasarjana,  dan disertasi untuk tingkat doktor berbagai jenjang pendidikan digunakan untuk melakukan penelitian yang akan menghasilkan karya ilmiah bagi lingkungan akademik. Metode penelitian hukum sangat dibutuhkan dalam mengkaji hal tentang pengawasan manifes penumpang untuk mewujudkan kelaiklautan kapal. Penelitian, menurut  Soerjono  Soekanto,  merupakan  suatu  pendekatan  analisis  yang  metodis,  sistematis,  dan berkesinambungan dan mengkonstruksi, yang merupakan alat yang ampuh untuk melestarikan, memajukan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. 8
Pengembangan teori adalah tujuan utama penelitian karena merupakan cara yang paling efektif untuk memahami dan meramalkan peristiwa yang sedang diselidiki. Klaim dan komentar berdasarkan fakta terus- menerus digunakan untuk mendukung teori. 9 Tanpa diragukan lagi, teori harus didukung oleh data aktual karena  tujuan  dasarnya  adalah  untuk  menggambarkan  dan  meramalkan  realitas.  Sebuah  studi  dengan landasan teoretis yang kuat akan memandu peneliti dalam pencarian mereka untuk menjelaskan fenomena yang  sedang  diselidiki.  Penelitian  ini  kemudian  dibenarkan  atau  didukung  secara  teoritis  menggunakan kerangka  teori  ini.  Konsekuensinya,  sangat  penting  bagi  para  akademisi  untuk  menyediakan  kerangka teoretis yang mencakup ide-ide yang menjadi ciri penjelasan masalah ini. 10 Teori yang kupas atau dibahas harus  memiliki  keterkaitan  yang  kuat  dengan  masalah  penelitian,  itu  harus  mengungkapkan  bagaimana seharusnya sesuatu tentang masalah yang sedang dipelajari berdasarkan konsep atau teori tertentu, tidak boleh berupa pendapat atau asumsi seseorang, sebaliknya, harus menjadi teori yang telah diakui validitasnya dan telah diuji untuk tujuan ini menggunakan temuan penelitian sebelumnya.
Penulis  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  (literatur)  untuk  melengkapi  penulisan  ini  dan mengumpulkan semua permintaan data. Dalam penelitian semacam ini, para penulis mengumpulkan dan memeriksa informasi dari sumber hukum primer, termasuk undang-undang, aturan, buku, jurnal hukum, dan barang-barang lain yang berkaitan dengan subjek yang ada. Penelitian hukum empiris dilakukan oleh penulis untuk menghasilkan artikel ini dan mengumpulkan semua bahan yang diperlukan 11 dengan menggunakan data kualitatif, penulis secara pribadi mewawancarai narasumber tentang masalah yang sedang diselidiki Secara khusus, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, apa yang dikatakan responden  secara  tertulis  atau  lisan,  serta  perilaku  nyata  yang  dipelajari,  dipelajari  secara  keseluruhan, kemudian dianalisis untuk melihat apakah sesuai dengan berbagai ketentuan normatif, semua memerlukan penggunaan metode kualitatif dalam analisis data dalam penelitian hukum.
Sumber hukum utama, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan menjadi dasar untuk mengkaji  asal-usul  masalah  yang  akan  dikaji  dalam  studi  kepustakaan  (penelitian  normatif)  yang  dapat dikategorikan sebagai sumber hukum utama dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996  tentang  Perairan  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran.  Dalam penelitian ini yang di kelompokkan sebagai bahan hukum Sekunder yaitu: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayaran Penumpang Laut, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  PM  51  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Pelabuhan  Laut,  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2016 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan dan Pantai, dan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  61 Tahun  2019  tentang  Kelaiklautan  Kapal  kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia. Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer, atau data yang  dikumpulkan  langsung  dari  responden.  Ini  melibatkan  mengajukan  pertanyaan  langsung  dari narasumber  dan  merekam  tanggapan  mereka.  Interaksi  dan  komunikasi  ini  berkaitan  dengan  topik penelitian.

## HASIL

## Pengaturan Hukum pengawasan manifes penumpang untuk mewujudkan kelaiklautan kapal.
Dibandingkan  dengan  moda  transportasi  lain,  kapal  laut  adalah  cara  yang  paling  umum  untuk memindahkan produk antar pulau karena jauh lebih murah, dapat mengangkut lebih banyak kargo, dan dapat
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 1986, hal 3.
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , Alfabet, Bandung, 2013, hal 52, Proposisi: Pengertian yang logis antara dua konsep.
10 H. Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hal. 39-40.
11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Rajawali Pers, 2015, hal 15.
pergi ke lokasi terpencil. Tren lingkungan menuntut perusahaan pelayaran untuk menekankan keamanan dan keselamatan pelayaran demi kepentingan negara dengan tetap berfungsi sejalan dengan ilmu pengetahuan dan  teknologi,  otonomi  daerah,  dan  tugas  penyelenggara  negara. 12 Dari  desain  kapal  hingga penonaktifannya, inspeksi keselamatan dilakukan. Sementara itu menjalankan perannya sebagai pengawas, menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran, pemerintah mengangkat syahbandar sebagai pejabat yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan.
Pelaksanaan  kerjasama  antara  Otoritas  Pelabuhan  dengan  kapal-kapal  yang  dioperasikan  untuk penegakan hukum maritim. Tujuan Penegakan hukum di laut adalah untuk menegakkan aturan dan regulasi yang mengatur pemanfaatan laut untuk transportasi dan komunikasi, serta kedaulatan laut teritorial negara. Inilah mengapa penegakan hukum di laut sangat penting, menggunakan sumber daya alam, sumber daya lingkungan dan ekosistemnya secara efisien. Kegiatan patroli keamanan dan keselamatan yang sebagian diselenggarakan oleh pemangku kepentingan yang berbeda dan diawasi oleh otoritas koordinasi keamanan maritim digunakan untuk menegakkan hukum di laut.
Syahbandar  memegang  peranan  krusial  dalam  menjalankan  fungsi  keselamatan  dan  keamanan pelayaran,  sebagaimana  tertuang  dalam  undang-undang  pelayaran  yang  membahas  peran,  tugas,  dan wewenang Syahbandar.  Oleh karena itu, sebelum mengeluarkan surat untuk berlayar (SPB), diwajibkan untuk melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap kapal dan dokumen kapal.
Salah satu masalah kunci dalam pelaksanaan layanan transportasi adalah manifes perjalanan. Manifes sering  kali  merupakan  dokumen  yang  menentukan  kargo  yang  diterbangkan  atau  dikirim.  Manifes mencakup  informasi  penumpang  kapal  berikut  di  samping  berbagai  barang  yang  dikirim  melalui  laut. Dokumen ini terutama membantu layanan transportasi laut menentukan seberapa lengkap daftar penumpang mereka.  Mengingat  bahwa  itu  berisi  informasi  spesifik  tentang  penumpang,  dokumen  ini  dibatasi  atau rahasia.  Prosedur  pembayaran  premi  untuk  insiden  yang  melibatkan  transportasi  laut  mungkin  juga mendapat manfaat dari catatan manifes. Data dari penyedia transportasi laut akan digunakan oleh pihak asuransi sebagai acuan pembayaran.
Dalam arti yang lebih luas, pelayaran mengacu pada prasarana, sarana, dan jaminan keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim yang ada selama berada di lingkungan laut Indonesia. Ini juga  mengacu  pada  transportasi  laut.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  perlunya  berbagai  bentuk pendampingan, pengawasan, dan perawatan rutin selama perjalanan. Akibatnya, kebutuhan akan kelayakan laut  memastikan  bahwa  kapal  aman,  nyaman,  terlindungi  untuk  lingkungan  laut.  Infrastruktur  milik pemerintah  seperti  pelabuhan,  dermaga,  gudang  laut,  pemandu  laut,  alat  muat,  kapal  tunda,  dan  kapal penyelamat diperlukan untuk lalu lintas maritim.
Meski  angkutan  penumpang  laut  sudah  berkembang  di  tanah  air  sejak  lama,  namun  hak-hak konsumen  belum  terlaksana  dengan  baik.  Bertambahnya  pengguna  jasa  transportasi  laut  tidak  dapat dipisahkan  dari  perkembangan  dan  pertumbuhan  sektor  pelayaran  berdasarkan  statistik  tahunan  dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terjadi kenaikan jumlah penumpang yang tercatat  menggunakan  jasa  transportasi  laut  berjadwal  khususnya  PT.  Pelni,  tercatat  sejak  perusahaan mencatat, jumlah penumpang meningkat 155% menjadi 1,91 juta selama paruh pertama tahun 2022. Bisnis mencatat bahwa Makassar memiliki 137.629 penumpang untuk embarkasi (keberangkatan) selama semester pertama  tahun  2022,  diikuti  oleh  Bau-bau  dengan  102.229,  Surabaya  dengan  102.054, Ambon  dengan 84.491, dan Balikpapan dengan 76.184. Dengan total 39.924 penumpang, segmen Belawan-Batam adalah jalur  penumpang  tersibuk,  diikuti  oleh  bagian  Batam-Belawan  dengan  35.646  penumpang.  Kapal  Pelni bagian tengah tetap memiliki penumpang mayoritas (48%), diikuti wilayah timur (27%), dan wilayah barat (25%).
Perusahaan  pelayaran  berlomba-lomba  menarik  pelanggan  sebanyak-banyaknya  karena  jumlah penumpang yang terus meningkat dengan menurunkan tarif atau memberikan berbagai keuntungan. Di sisi lain, kualitas layanan seringkali dikompromikan oleh harga yang begitu rendah. Pasal 40 ayat 2 undang- undang tentang Pelayaran menyatakan bahwa pemilik kapal bertanggung jawab atas pemuatan kapal sesuai dengan  jenis  dan  jumlah  yang  ditentukan  dalam  surat  kargo.  Selain  itu,  dinyatakan  maka  perusahaan penghantar berkewajiban guna menjunjung tinggi setiap perjanjian yang dibuat dalam kontrak kargo atau tiket,  dan  bahwa  penumpang  memiliki  hak  untuk  melaksanakan  perjanjian  tersebut  untuk  mendapatkan keuntungan yang menjadi hak mereka.
12 F.D.C. Sudjatmiko, Pokok-Pokok Pelayaran Niaga , Akademika Pressindo. Jakarta, 1979, hal 2.
Hak orang untuk diangkut hanya sebagai penumpang dari kapal sesuai dengan daya tampung dan muatan kapal, telah dijamin oleh peraturan dalam pelayaran. Karena merupakan misi atau kewajiban mereka  sebagai  pengangkut  dan  penumpang  berhak  menggunakan  fasilitas  tersebut  sepanjang perjalanan, maka menjadi tanggung jawab mereka sebagai pelaku usaha transportasi untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan  sesuai  dengan  kontrak  yang  dituangkan  dalam  bill  of  lading  atau  tiket penumpang.
Undang-undang transportasi menetapkan bahwa pengiriman baru dilakukan setelah pembayaran di muka  biaya  transportasi.  Namun  selain  persyaratan  undang-undang,  ada  juga  kebiasaan  sosial  yang memungkinkan  individu  untuk  membayar  transportasi  nanti.  Dalam  arti  yang  luas  ini,  muatan  secara langsung terkait dengan tanggung jawab pengangkut atas peristiwa yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain,  pengangkut  bertanggung  jawab  sejak  orang  atau  benda  dimuat  ke  dalam  kapal  sampai  mereka dikosongkan darinya.
Istilah "manifes penumpang" mengacu pada daftar atau dokumen yang berisi semua data penumpang di kapal yang berangkat pada jadwal tertentu. Data tersebut didasarkan pada data pemasukan kapal, yang meliputi  nama  penumpang,  tanggal  keberangkatan,  pelabuhan  asal,  pelabuhan  tujuan,  dan  nomor  tiket. Informasi dalam manifes ini adalah informasi yang sebenarnya tentang para penumpang yang benar-benar berangkat  saat  itu.  Perusahaan  pelayaran  mengeluarkan  manifes  penumpang  pada  saat  keberangkatan, sehingga informasi tersebut benar karena para penumpang sedang berlayar pada saat itu. Manifes ini bersifat internal bagi pengangkut, artinya dokumen ini tidak dimaksudkan untuk kepentingan umum. Manifes ini juga menjadi acuan resmi pihak berwenang dalam berbagai hal seperti mendapatkan informasi penumpang yang benar, mengecek tanggal perjalanan yang salah, mengetahui duplikasi perjalanan bisnis, mengetahui apakah waktu perjalanan sesuai dengan reservasi yang ada di surat booking atau tidak. 13
Jika terjadi sesuatu selama layar, manifes ini mungkin juga berguna untuk memeriksa klaim asuransi. Penanggung hanya akan memberikan ganti rugi atas nama penumpang yang tercantum dalam manifes. 14 Jangan mencoba melakukan penipuan dengan menggunakan tiket atas nama orang lain, mencetak tiket fiktif, dan lain-lain. Karena semuanya akan ditetapkan sebagai valid pada manifes penumpang, dan tentu saja, tindakan ini hanya akan merugikan anda karena manifes adalah dokumen penting untuk perjalanan laut dan berisi semua informasi. 15

## Implementasi  Pengaturan  Hukum  Pengawasan  Manifes  Penumpang  Untuk  Mewujudkan Kelaiklautan Kapal.
Jabatan  syahbandar  memiliki  kewenangan  pengawasan,  dan  menjadi  tanggung  jawabnya  untuk mengawasi kelaikan laut kapal. Keamanan dan ketertiban di pelabuhan, pengawasan lalu lintas kapal yang sah  di  perairan  dan  saluran  pelabuhan,  pengawasan  operasi  bongkar  muat  dermaga,  pengawasan penyelamatan dan operasi bawah laut, pengawasan kegiatan penarikan kapal, pengawasan pandu, bongkar muat, dan pengawasan transportasi pemuatan dan pembongkaran bahan berbahaya dan limbah beracun, pengawasan  kegiatan  bunkering,  pengawasan  naik  turunnya  penumpang,  pengawasan  pengerukan, menangani pelaksanaan perlindungan maritim, melakukan operasi pencarian dan penyelamatan, mengelola pengendalian  pencemaran  pelabuhan  dan  pemadaman  kebakaran,  dan  mengelola  pembangunan infrastruktur pelabuhan adalah semua tugas yang perlu dilakukan. 16
Kapal-kapal angkutan yang  singgah di pelabuhan-pelabuhan, termasuk pelabuhan yang berada di wilayah  pulau  Batam,  khususnya  pelabuhan  Domestik  Sekupang,  Domestik  Harbourbay  dan  Domestik Telaga Punggur harus dalam kondisi laiklaut demi keselamatan penumpang maupun petugas kapal. Untuk mengetahui  bahwa  kapal-kapal  yang  masuk  di  pelabuhan  memenuhi  persyaratan  kelaiklautannya  kapal sangat  perlu  diawasi,  diteliti  dan  diuji  sertifikat  dan  fisik  kapal  yang  bersangkutan.  Kelaiklautan  kapal merupakan syarat untuk melakukan pelayaran sehingga terciptanya keselamatan pelayaran. 17
13 Siti Utari. Pengangkutan Laut. Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hal 32.
14 M. Syamsudin, Perlindungan Hukum Konsumen Penumpang Kapa lLaut: Studi di PelabuhanTanjung Perak Surabaya , Semarang: Jurnal Hukum FH Univ. Islam Sultan Agung, 2008, hal. 285.
15 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga , PT. Citra Bakti, Bandung, 2013, hal. 9. 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 208 angka 1.
17 Suryadi, Jurnal Kerja  Peningkatan Pengawasan Keselamatan Pelayaran dan Kelaiklautan Kapal di Pelabuhan Batam. Kantor Administrator Pelabuhan Batam.
Dalam  konteks  kegiatan  pelayaran  dari  dan  ke  pelabuhan,  ada  suatu  sistem  prosedur  yang  harus diketahui dan dituntut oleh kapal, karena kapal harus laik laut yang dibuktikan dengan surat keterangan, tentunya kapal juga harus mampu dan mampu menahan berbeda risiko dan insiden yang dihadapi selama pengiriman,  kemampuan  untuk  menerima  dan  mengangkut  kargo  serta  penumpang  dan  memastikan keselamatan  kargo,  penumpang,  dan  awak  kapal.  Seperti  yang  ditunjukkan  oleh  sertifikasi  keselamatan setelah inspeksi dan pengujian, keselamatan kapal adalah kondisi kapal yang sesuai dengan standar struktur, mesin,  listrik,  stabilitas,  arsitektur,  perangkat  pencegah  kebakaran,  peralatan  keselamatan,  radio,  dan elektronik kapal. Disisi lain dapat juga kita telaah arah kebijakan pembangunan transportasi laut untuk dapat menggambarkan sistem transportasi yang selengkapnya, dimana hal tersebut dinyatakan dalam visi dan misi untuk mengembangkan transportasi laut dengan:
1. Visi  adalah  untuk  menawarkan  layanan  transportasi  laut  yang  andal  karena  sangat  penting  untuk koneksi  dan  kelangsungan  hidup  nusantara.  Dalam  rangka  mewujudkan  “Road  Map  to  Zero Accident”  enam  ciri  pelayanan  transportasi  laut  yang  handal  dan  mengedepankan  budaya keselamatan transportasi antara lain terjangkau oleh masyarakat, cepat, lancar, tertib, tertib, nyaman, dan efisien. 18
2. Misi, mewujudkan visi yang telah ditetapkan di atas, dirumuskan yang harus ditempuh sebagai berikut:
a. Terwujudnya usaha angkutan laut yang berdaya saing di era globalisasi;
b. Persepsi terhadap kehandalan dan keunggulan jasa angkutan laut dari segi keselamatan;
c. pembentukan kelembagaan, aturan, dan hukum yang antisipatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, khususnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah;
d. Mewujudkan budaya hemat energi, lingkungan maritim yang bersih, dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna;
e. Mewujudkan  dan  memberdayakan  sumber  daya  manusia  dan  manajemen  yang  berkualitas, kompeten, dan berdaya saing di bidang transportasi laut;
f. Pemberdayaan ekonomi rakyat dan usaha kecil menengah di bidang transportasi laut;
g. Menciptakan  lingkungan  usaha  yang  mendukung  keterlibatan  (kemitraan)  pelaku ekonomi/swasta  dalam  pembangunan  dan  pengoperasian  prasarana  dan  sarana  transportasi laut,  antara  lain  akan  meningkatkan  aksesibilitas,  kecukupan,  dan  kehandalan  prasarana, sarana, dan jaringan transportasi laut.
Pasal 124 sampai dengan 171, Bab IX Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur kelaikan laut kapal. Sebuah kapal dianggap laik laut jika memenuhi standar keselamatan kapal dan pengurangan  kontaminasi  perairan.  Kapal,  awak  kapal,  pembatasan  muatan  kapal,  kargo,  kesejahteraan kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan kapal untuk perjalanan di laut,  dan  manajemen  keselamatan  kapal.  Kapal  harus  terlebih  dahulu  mematuhi  peraturan  keselamatan tertentu sebelum dapat mengangkut orang dan komoditas dan mencapai pelabuhan terakhirnya. Peraturan ini  mencakup  hal-hal  seperti  material,  konstruksi,  mesin  bangunan,  dan  stabilitas  kelistrikan,  radio  dan perangkat tambahan lainnya termasuk dalam pengaturan dan peralatan.
Keamanan kapal berdampak langsung pada kelangsungan hidupnya. Untuk menjaga keselamatan transportasi di atas air, setiap kapal yang bergerak harus mematuhi peraturan laik laut dan navigasi kapal. Penggunaan prasarana dan sarana keselamatan kapal yang ada saat ini semakin mendukung kelangsungan hidup kapal. Jika masalah ini diabaikan, ada kemungkinan kecelakaan kapal yang lebih tinggi.
Ketepatan kriteria administratif dan teknis berupa akta dan surat kapal merupakan indikator lain dari laik laut sebuah kapal. Tuntutan administratif berupa sertifikasi kelayakan kapal, seperti: 19 kesejahteraan kru  dan  kesehatan  penumpang,  mencegah  pencemaran  kapal,  penempatan  staf  kapal,  jalur pemuatan kapal, dan kedudukan hukum kapal, Administrasi keamanan kapal, keselamatan kapal, dan pencegahan pencemaran kapal.
Parameter  pemenuhan  standar  laik  laut  dan  navigasi  diatur  dalam  Pasal  117(1)  undang-undang Pelayaran,  keselamatan,  dan  keamanan  kawasan  maritim.  Sertifikat  kapal  membuktikan  bahwa  semua persyaratan kelayakan kapal seperti mana arti pada ayat (1) telah dipenuhi. Pelayaran baik di dalam negeri meskipun  internasional  harus  mengutamakan  keselamatan  kapal.  Kapal  yang  dinyatakan  memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberikan sertifikat keselamatan oleh Menteri, sesuai dengan Pasal 126 ayat
18 Frank H. Woodward, Manajemen Transport , PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1982, hal 66.
19 . Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
1 undang-undang Pelayaran. Kapal yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai terus menerus sampai kapal tersebut tidak digunakan lagi. Perwakilan pemerintah yang berwenang dan terampil harus melakukan investigasi, inspeksi, dan pemantauan.
Tentu saja, tidak mudah untuk menjaga kapal dalam kondisi yang sesuai dengan standar keselamatan, pencegahan pencemaran laut, kontrol pemuatan, kesehatan kru, dan kesejahteraan kru. 20 Untuk mencegah hal tersebut terjadi, syahbandar melakukan investigasi dengan cara sebagai berikut:
1. Annual investigation, setiap 12 bulan dilakukan pemeriksaan terhadap keadaan limbo di galangan kapal;
2. Investigasi besar, setiap 4 Tahun dan menggunakan Docking Tahunan;
3. Investigasi perbaikan Kerusakan dilakukan ketika terjadi malfungsi yang mempengaruhi kesempurnaan;
4. Investigasi  tambahan,  dilakukan  di  mana  pengecualian  diperlukan,  seperti  mengangkut  penumpang, membawa kargo berbahaya.
Awak  kapal  harus  selalu  menjaga  standar  kelayakan  laut  yang  diperlukan.  Tanggung  jawab Syahbandar dalam melaksanakan kewajiban keselamatan dan keamanan tersebut di atas dituangkan dalam Pasal 208 ayat (1) undang-undang Pelayaran, yaitu:
1. Memantau keselamatan, ketertiban, dan kelaiklautan kapal di pelabuhan;
2. Mengontrol perjalanan kapal yang efisien melalui saluran pelayaran dan perairan pelabuhan;
3. mengatur pergerakan kapal secara teratur di perairan pelabuhan dan jalur pelayaran;
4. Pemantauan kegiatan bongkar muat di perairan pelabuhan;
5. Tinjauan kegiatan penyelamatan dan operasi bawah air;
6. Pemantauan aktivitas penundaan kapal;
7. Pengawasan bongkar muat bahan limbah bahan berbahaya dan beracun serta komoditas berbahaya;
8. Manajemen pengisian bahan bakar;
9. Memantau boarding dan debarkasi penumpang;
10. Pengawasan pengerukan dan reklamasi;
11. Mengendalikan pembangunan fasilitas kepelabuhanan;
12. Bantuan dalam pencarian dan penyelamatan;
13. Pngendalian pemadaman kebakaran dan pencegahan pencemaran di pelabuhan;
14. Pemantauan kinerja perlindungan lingkungan maritim
Berikut tanggung jawab dan tugas yang diuraikan dalam Pasal 207 dan Pasal 208 dapat dilakukan oleh kepala pelabuhan, sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang Pelayaran Pasal 209:
1. Mengkoordinasikan semua tindakan resmi di pelabuhan;
2. Memeriksa dan menyimpan surat menyurat, dokumen, dan laporan kapal;
3. Mengeluarkan izin kegiatan kapal di pelabuhan; d. melakukan inspeksi kapal;
4. Menerbitkan pernyataan persetujuan keberangkatan kapal (SPB);
5. Menyelidiki insiden di atas kapal;
6. Mempertahankan kapal sesuai perintah pengadilan;
7. Melaksanakan sertifikat pelaut lengkap.
Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  di  Batam  bertanggungjawab  menjalankan  fungsi sebagai berikut 21 melaksanakan, mengawasi, memeriksa, menguji, mengevaluasi, memverifikasi, dan mengesahkan  surat  dan  dokumentasi  di  bidang  kelaiklautan  kapal,  melakukan  navigasi  yang  tertib, menyetujui operasi kapal di perairan pelabuhan dan perlindungan laut, menerapkan lingkungan maritim di pelabuhan, dan melaksanakan penegakan hukum terhadap persyaratan legislatif; penunjukan Pejabat Keamanan  Pelabuhan  dan  pembentukan  Komite  Keamanan  Pelabuhan  untuk  mengawasi  dan memberikan panduan tentang keamanan dan ketertiban di pelabuhan; penciptaan metode dan praktik pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dalam rangka pelaksanaan jaminan serta menjaga kelestarian lingkungan di pelabuhan, melaksanakan pemantauan pengg unaan lingkungan kerja  dan  kawasan  lingkungan  kepentingan  pelabuhan,  melaksanakan  sistem  pelayanan kepelabuhanan,  dan  menyiapkan  proses  sesuai  dengan  arahan  Menteri  untuk  menjamin  efisiensi pergerakan  barang  di  pelabuhan;  regulasi,  pengendalian,  dan  pengawasan  operasi  lalu  lintas  dan
20 Fa'urahman, Danny, Analisis Keselamatan Tansportasi Penyeberangan Laut dan Antisipasi Terhadap Kecelakaan Kapal di Merak- Bakaueni , Jurnal Teknik Mesin Untirta, 2015, hal 1-21. 21 Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam.
transportasi laut, tenaga kerja yang terlibat dalam bongkar muat kapal, pengawasan bisnis jasa yang bergerak di bidang transportasi laut, dan pelaksanaan perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, hukum, dan hubungan masyarakat. menerapkan evaluasi dan pelaporan.
Untuk  menjalankan  fungsi  tersebut,  perlu  diperoleh  konfirmasi  dari  Petugas  Pemeriksa Keselamatan  Kapal  di  kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Khusus Batam  bahwa  setiap kapal  yang  diizinkan  berlayar  harus  memiliki  standarisasi  kelaiklautan  sebagai  sistem  utama  yang paling krusial dalam transportasi laut dan harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Faktor Kendala serta Solusi pengawasan manifes penumpang untuk mewujudkan kelaiklautan kapal.
Peran  Syahbandar  justru  diatur  oleh  undang-undang  yang  mengatur  tentang  Pelayaran.  Di Indonesia, adalah praktik umum untuk memberikan izin pelayaran dan sertifikat kelaikan laut kapal kepada kapal yang tidak laik laut tetapi memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Praktik ini telah menarik  perhatian  yang  signifikan.  Meskipun  ada  aturan  yang  mengatur  fungsi  syahbandar  dalam pemberian surat persetujuan berlayar (SPB), namun biasanya ditemui berbagai kecelakaan transportasi laut  yang  disebabkan  oleh  kecerobohan  seorang  perwira  dalam  melaksanakan  tanggung  jawab kepelabuhanannya.
Syahbandar  menjalankan  tugas  terkait  keamanan  maritim,  seperti  menegakkan  hukum, melakukan inspeksi, dan melindungi lingkungan laut di pelabuhan melalui peraturan hukum. Ini adalah aturan  dan  hukum  yang  perlu  diikuti.  Banyak  undang-undang  yang  mengatur  dan  mewajibkan syahbandar  dalam  pengawasan  pelayaran.  Meskipun  peraturan  membatasi  kemampuan  syahbandar untuk  mengeluarkan  surat  yang  mengizinkan  pelayaran,  biasanya  ditemukan  banyak  kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh kelalaian tersebut. Aspek yang paling dominan adalah: orang; kelalaian nakhoda dalam mengemudikan kapal; ketidakmampuan awak kapal untuk menangani berbagai masalah  yang  dapat  berkembang  selama  pengoperasian  kapal;  membebani  kapal  dengan  sengaja; kurangnya prasarana dan sarana untuk melakukan pemantauan di kawasan pelabuhan dan di perairan yang membatasi pelaksanaannya.
Bencana alam atau kondisi cuaca yang tidak menguntungkan sering dianggap sebagai penyebab utama  kematian  maritim.  Badai,  gelombang  tinggi  dan  badai  musiman,  arus  kuat,  dan  kabut  yang mengurangi jarak pandang adalah masalah umum. 22

## SIMPULAN
1. Aspek  yang  paling  penting  adalah  orang,  kelalaian  nakhoda  dalam  mengemudikan  kapal, ketidakmampuan awak kapal untuk menangani berbagai masalah yang dapat berkembang selama pengoperasian  kapal,  kapal  harus  memenuhi  semua  kriteria  sebelum  dapat  berlayar  dan mendapatkan  sertifikat  berlayar,  termasuk  yang terkait  dengan  kargo,  status hukum, pengelolaan penggunaan kapal yang aman, dan pencegahan pencemaran kapal. Pemeliharaan kapal yang baik mengandung  arti  bahwa  direncanakan  dan  dilakukan  secara  konsisten.  Masing-masing  kapal tersebut  juga  harus  dijaga  agar  tetap  memenuhi  kriteria  keselamatan  kapal.  Ketika  sebuah  kapal bersiap  untuk  pergi,  peralatan  keselamatan  sangat  penting.  Kebutuhan  paling  krusial  untuk menyelamatkan nyawa penumpang dan awak adalah perlengkapan keselamatan ini.
2. Penindakan hukum terhadap pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan keselamatan pelayaran masih lemah, pengendalian jumlah penumpang yang tidak memiliki tiket dan tidak terdaftar dalam manifes masih lemah dikarenakan kebiasaan yang ada dimana nahkoda dan operator kapal kurang berani untuk bertindak tegas serta tetap menjalankan kapal dan tidak melaporkan kepada petugas syahbandar.
3. Kurangnya sosialisasi dan kesadaran petugas dalam menjalankan peraturan yang sudah ada kepada penumpang  dan  pihak  terkait  yang  berkepentingan  dipelabuhan  yang  menggunakan  transportasi kapal  penumpang.  Sehingga  kesesuaian  antara  jumlah  didalam  manifes  penumpang  tidak  sama dengan  realita  jumlah  penumpang  yang  dibawa  oleh  kapal  penumpang.  Hal  ini  tentu  sangat
22 Herman  Budi  Sasono,  dkk, Manajemen  Kapal  Niaga,  Toeri,  Aplikasi  &  Peluang-Peluang  Bisnis , Penerbit Andi, Yogyakarta, 2015. hal 47.
berbahaya dan harus diperhatikan mengingat setiap pelayaran bukan saja mengangkut barang-barang namun juga terdapat jiwa-jiwa manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdulkadir  Muhammad. Hukum  Pengangkutan  Darat,  Laut,  dan  Udara .  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1991.
_________________, Hukum Pengangkutan Niaga , PT. Citra Bakti, Bandung, 2013.
F.D.C. Sudjatmiko, Pokok-Pokok Pelayaran Niaga , Akademika Pressindo. Jakarta, 1979. Frank H. Woodward, Manajemen Transport , PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1982. Hamzah A, Laut  Teritorial  dan  Perairan  Indonesia  (Himpunan  Peraturan ), Akademika  Pressindo, Jakarta, 1984.
Katili, J.A, Sumber Daya Alam Untuk Pembangunan Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Lemhannas, Bunga Rampai Wawasan Nusantara Jilid 2 , FaSkala Indah, Jakarta, 1981. Muctahruddin  Siregar, Beberapa  Masalah  Ekonomi  dan  Managemengt  Pengangkutan ;  Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1981.
N.A. Maryan Green, Internasional Law, Law Of Peace , New York,1973,
Sapto Sardjono , Beberapa Aspek Hukum Laut Privat Di Indonesia , Mikamur Express, Jakarta, 1984. Sri Redjeki Hartono, Hukum Bisnis Indonesia , Bayu Media, Malang, 2007. Siti Utari. Pengangkutan Laut. Balai Pustaka, Jakarta, 1994.

## Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembar Tambahan Berita Negara No. 64). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2016 tentang Daftar Penumpang dan kendaraan Angkutan Penyeberangan.
Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam
Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

## Makalah
M. Syamsudin, Perlindungan Hukum Konsumen Penumpang Kapa lLaut: Studi di PelabuhanTanjung Perak Surabaya , Semarang: Jurnal Hukum FH Univ. Islam Sultan Agung, 2008. Fa'urahman, Danny, Analisis Keselamatan Tansportasi Penyeberangan Laut dan Antisipasi Terhadap Kecelakaan Kapal di Merak- Bakaueni , Jurnal Teknik Mesin Untirta, 2015. Suryadi, Jurnal Kerja Peningkatan Pengawasan Keselamatan Pelayaran dan Kelaiklautan Kapal di Pelabuhan Batam. Kantor Administrator Pelabuhan Batam.