## Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah bagi Masyarakat Desa Mersam
Ahmad Baidawi Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi ahmad.baidawi@unja.ac.id
Ratna Dewi Fakultas Hukum, Universitas Jambi ratna.dewi@unja.ac.id
Hatta Abdi Muhammad Prodi Ilmu Politik, Universitas Jambi hattaabdi.muhammad@unja.ac.id

## Abstrak
Tanah  merupakan  suatu  faktor  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  masyarakat Indonesia, terlebih-lebih dilingkungan masyarakat desa yang sebagian besar penduduknya menggantungkan  hidup  dan  penghidupannya  dari  tanah.  Tujuan  dari  pengabdian  ini adalah  untuk  memberikan  pemahaman  melalui  kegiatan  sosialisasi  kepada  masyarakat desa  mersam  tentang  pentingnya  memiliki  sertifikat  hak  milik  serta  pentingnya pemahaman  kepemilikan  tanah  secara  hokum  dan  pelestarian  lingkungan  hidup.  Untuk target sasaran dari pengabdian ini adalah aparatur desa mersam, masyarakat mersam, dan para tamu undangan secara umum. Metode yang digunakan pada pengabdian ini adalah sosialisasi,  pelatihan  dan  simulasi.  Dalam  metode  sosialisasi,  pelatahian  dan  simulasi dilaksanakan  dengan  beberapa  metode  yang  seperti  metode  ceramah,  tanya  jawab  dan diskusi.  Harapan  akhir  dari  hasil  pengabdian  ini  yaitu  meningkatnya  pemahaman masyarakat  mersam  akan  pentingnya  tentang  kepemilikan  tanah  secara  hukum, pentingnya  memiliki  sertifikat  hak  milik  (SHM)  tanah  dan  bertambahnya  pengetahuan tentang pelestarian lingkungan hidup serta tumbuh kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memiliki ruang terbuka hijau.
Kata kunci: Sosialisasi; Kepemilikan Tanah; Hukum; Desa Mersam

## PENDAHULUAN
Desa Mersam adalah salah satu dari desa yang berada pada kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari,  Jambi.  Sebagian  besar  masyarakat  jambi  mengenal  kecamatan  mersam  tapi  sedikit dari  masyarakat  jambi  yang  mengetahui  tentang  desa  mersam.  Jarak  dari  Kota  Jambi  ke  Desa Mersam,  sejauh  120  km  atau  2  (dua)  jam  perjalanan  baik  menggunakan  kendaraan  bermotor maupun mobil. Selain karena jarak dari kota jambi ke desa mersam yang cukup jauh, banyak dari budaya  dan  tradisi  yang  ada  di  desa  mersam  belum  terpublikasi  dengan  baik,  sehingga  hal  ini membuat sebagian dari masyarakat jambi belum mengenal baik tentang desa mersam.
DOI: 10.21776/ub.gramaswara.2024.004.02.06
Desa  mersam  memiliki  sumberdaya  alam  yang  sangat  banyak  seperti  tambang  batubara, kebun sawit, kebun karet dan memilik hutan yang sangat banyak, hal ini tentu menjadi sesuatu yang sangat disyukuri oleh masyarakat desa mersam, namun dibalik rasa syukur itu tentu juga ada rasa  kekhawatiran  terhadap  kepemilikan  tanah  oleh  sebagian  besar  masyarakat  mersam  yang belum  memiliki  sertifikat  hak  milik  atas  tanahnya.  Rasa  khawatir  itu  timbul  karena  di  desa mersam ada banyak sekali perusahaan yang bergerak dalam bidang batubara, sawit dan karet yang melakukan  kegiatan  usahanya  dekat  dengan  tanah  masyarakat  mersam  sehingga  muncul kekhawatiran dari masyarakat akan hilangnya tanah mereka dan diklaim oleh perusahaan sebagai tanah  perusahaan  dikarenakan  sebagian  besar  masyarakat  mersam  belum  memahami  betul kepemilikan tanah secara hukum.
Berbicara tentang masalah kepemilikan tanah di indonesia, masalah  sengketa tanah (Istijab, 2018) merupakan masalah yang senantiasa menarik perhatian dikarenakan tanah adalah sumber kehidupan  selain  air.  Dalam  kehidupan  ini  tidak  ada  manusia  yang  tidak  membutuhkan  tanah, apalagi negara-negara yang masih agraris. Oleh karena itu, masalah pertanahan (Sukmawai, 2022) masih  merupakan  masalah  yang  utama  yang  masih  dihadapi  oleh  Negara  yang  penghidupan ekonominya  masih  ditunjang  dari  sektor-sektor  pertanian.  Indonesia,  sebagian  besar penghidupan masyarakatnya masih mengandalkan ekonomi mereka di sektor pertanahan. Banyak sekali usaha yang berkaitan dengan pertanahan. Kurangnya sosialisasi dan kondisi ekonomi yang lemah  masyarakat  di  Indonesia  menyebabkan  banyaknya  masalah  pertanahan,  seiring  dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia.
Pengakuan terhadap hak milik atas suatu benda merupakan suatu hal yang krusial pada saat sekarang  ini.  Tidak  terhitung  jumlahnya  di  tiap  daerah  terjadi  sengketa  kepemilikan  atas  suatu benda hingga berujung pada pertengkaran, perkelahian bahkan sampai saling membunuh. Selain itu,  sengketa  atas  suatu  benda  ini  tidak  jarang  sampai  masuk  dalam  proses  persidangan  di pengadilan  karena  pengakuan  masing-masing  pihak  atas  kepemilikan  atas  suatu  benda  disertai dengan bukti-bukti yang mereka miliki masing-masing khususnya pengakuan atas hak milik tanah (Ismail,  2012).  Oleh  karena  itu  tim  pengabdian  lebih  memfokuskan  sosialisasi  mengenai kepemilikan atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan pengamatan dan hasil diskusi tim pengabdian bersama mitra, kami menemukan ada  beberapa  permasalahan  yang  sedang  dihadapi  mitra  khususnya  dalam  bidang  kepemilikan tanah: Pertama, Rendahnya pengetahuan masyarakat desa mitra tentang kepemilikan tanah sesuai perundang-undangan  atau  secara  hukum.  Kedua,  Sebagian  besar  masyarakat  mersam  belum memiliki sertifikat hak milik atas tanahnya. Ketiga, Kurangnya advokasi yang berkaitan dengan kepemilikan  tanah  di  desa  mersam.  Keempat,  Belum  adanya  gerakan  dari  pemerintah  untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan kepemilikan masyarakat terhadap tanah. Dan Kelima, Rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap lingkungan dan konsep kepemilikan tanah  secara  legal  formal.  Dari  sekian  banyaknya  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  desa  mitra khususnya masyarakat desa mersam, maka kami dari tim pengabdian bersama stake holder mitra menetapkan  sebuah  persoalan  yang  prioritas  dan  spesifik  untuk  segera  diselesaikan  yaitu persoalan kepemilikan tanah secara legal formal dengan memberikan masukan kepada aparatur desa  mersam  untuk  menjalin  kerjasama  dengan  lembaga  pemerintah  yang  menangani  legalitas kepemilikan tanah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat desa mersam.

## METODE
Ada beberapa metode yang akan digunakan oleh tim pengabdian dalam kegiatan sosialisasi dan  pelatihan  yaitu  metode  ceramah  dan  diskusi.  Pertama,  Metode  Ceramah  yaitu  Metode dengan cara memberikan materi pengetahuan dan pemahaman terhadap kepemilikan atas tanah secara  hukum  di  Desa  Mersam,  Kabupaten  Batanghari.  Kedua,  Metode  Diskusi  yaitu  suatu metode  untuk  melatih  peserta  dalam  menyampaikan  pertanyaan,  ide-ide  dan  pokok-pokok pikiran  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  ditemui  oleh  Aparatur  Desa  Mersam  terkait legalitas kepemilikan hak atas tanah (Dipantara, 2013) masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun  hasil  yang  diperoleh  dari  kegiatan  PKM  ini  adalah  meningkatnya  kesadaran masyarakat dalam proses pengurusan sertifikat tanah di desa mersam, meningkatnya kepedulian dan  kepekaan  masyarakat  terhadap  leaglitas  hak  atas  kepemilikan  tanah,  meningkatkan  peran serta partisipasi masyarakat secara aktif dalam sosialisasi berkaitan dengan hak milik tanah dan meningkatnya sosialisasi berkaitan dengan pengurusan hak milik tanah dan pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti legalitas kepemilikan.

## Diskusi Awal bersama masyarakat Mersam
Dalam  diskusi  awal  ini  tim  pengabdian  melakukan  observasi  dan  diskusi  awal  bersama sebagian  masyarakat  desa  mersam.  Diskusi  awal  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran singkat  tentang  tingkat  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  desa  mersam  terhadap kepemilikan  hak  tanah.  Dari  diskusi  awal  ini,  tim  pengabdian  dapat  mengetahui  pandangan, opini,  dan  persepsi  masyarakat  terhadap  hak  milik  tanah.  Adapun  hasil  yang  diperoleh  dari diskusi  akan  dijadikan  acuan  dalam  penyusunan  materi  yang  digunakan  pada  sesi  sosialisasi kepemilikan  hak  tanah  di  desa  mersam.  Sehingga,  materi  yang  akan  disampaikan  dalam  acara sosialisasi tidak jauh dari konteks, dan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.
Gambar 1. Diskusi Bersama Perwakilan Masyarakat dan Aparatur Desa Mersam
Dari hasil diskusi awal diatas diketahui terdapat beberapa kesalahan dalam memahami hak milik  tanah,  dan  masih  banyak  juga  yang  belum  mengetahui  tingkat  legalitas  hak  kepemilikan
tanah. Menurut salah satu peserta diskusi awal ini, pengurusan hak milik tanah bisa dilakukan di kantor  desa  dan  tidak  penting  untuk  mengurus  sertifikat  tanah.  Pernytaaan  diatas  merupakan bentuk kesalahan dalam memahami makna kepemilikan hak tanah dikarenakan masyarakat belum pernah mendpatkan sosialisasi kepemilikan hak tanah sebagai legalitas kepemilikan. Faktor kedua adalah  kurangnya  kesadaran  dari  masyarakat  untuk  mengurus  sertifikat  kepemilikan  tanah. Berangkat  dari  permasalahan-permasalahan  yang  sudah  disampaikan  oleh  beberapa  masyarakat desa  mersam  diatas.  Maka,  tim  pengabdian  kepada  masyarakat  bersama  komunitas  peduli lingkungan  hidup  batanghari  dan  dosen  hukum  Universtas  Jambi  mencoba  untuk  memberikan pemahaman atau cara pengurusan dan kepemilikan hak tanah di desa mersam.

## Diskusi Terarah Bersama Stakeholder
Setelah  memperoleh  pengetahuan  tentang  tingkat  pemahaman  masyarakat  desa  mersam terkait  perlindungan  hukum  dan  kepemilikan  hak  tanah  di  desa  mersam,  tim  pengabdian melakukan  diskusi  terarah  bersama  pihak  komunitas  peduli  lingkungan  Batang  Hari,  Dosen Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi  di  Universitas  Jambi.  Adapun  yang  mewakili  dari  pihak Komunitas  Peduli  Lingkungan  Batang  Hari  Bapak  Ahmad  Tholal,  S.M  sedangkan  dari  pihak Dosen  Hukum  Universitas  Jambi  Bapak  Firmansyah  Putra,  SH.,  M.H.  Diskusi  ini  bertujuan untuk  membahas  persiapan  materi  sosialisasi  perlindungan  hukum  terhadap  kepemilikan  hak tanah  bagi  masyarakat  mersam.  Selesai  diskusi,  tim  pengabdian  meminta  kesediaan  dari  pihak Komunitas peduli lingkungan, Dosen Universitas Jambi, Perangkat Desa Mersam untuk menjadi pemateri  dalam  kegiatan  Sosialisasi  perlindungan  hukum  terhadap  kepemilikan  hak  tanah  bagi masyarakat mersam.
Gambar 2. Diskusi Bersama Stakeholder

## Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Tanah.
Penyampaian  materi  dalam  kegiatan  sosialisasi  perlindungan  hukum  terhadap  kepemilikan hak  tanah  bagi  masyarakat  mersam.  dibagi  menjadi  3  sesi,  yaitu:  1).  Sambutan  dari Ketua/Anggota  Tim  Pengabdian  serta  Perwakilan  dari  perangkat  desa  atau  peserta  sosialiasi
perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak tanah bagi masyarakat mersam. 2). Penyampaian yang bersifat teoritis seperti definisi kepemilikan hak tanah, legalitas, sertifikat, dll. 3). Sesi Tanya Jawab tentang materi yang sudah disampaikan. Adapun metode sosialisasinya menggunakan cara ceramah dilanjutkan tanya jawab.
Saat  kegiatan  sosialisasi  berlangsung,  terlihat  wajah  antusias  dari  peserta  yang  mengikuti pemaparan  yang  disampaikan  oleh  pemateri.  Kegiatan  sosialisasi  ini  juga  mendapat  sambutan yang  sangat  baik.  Berdasarkan  hasil  sosialisasi  dan  tanya  jawab  dengan  peserta  mengenai tanggapan  atas  terselenggaranya  kegiatan  sosialisasi  ini,  diperoleh  hal-hal  berikut:  1)  Materi sosialisasi  perlindungan  hukum  terhadap  kepemilikan  hak  tanah  bagi  masyarakat  mersam  yang disampaikan  oleh  pihak  Komunitas  peduli  lingkungan  Batang  Hari  bersama  Akademisi  Prodi Hukum  Universitas  Jambi  sangat  menarik  dan  peserta  mendapatkan  wawasan  tambahan mengenai Pentingnya Kepemilikan Hak Tanah bagi masyarakat mersam 2). Kegiatan sosialasi ini juga  dinilai  sangat  bermanfaat  bagi  peserta  dengan  harapan  akan  ada  kegiatan  lanjutan  yang berkaitan dengan pendampingan dan bantuan pembuatan sertifikat hak milik atas tanah. Berikut ini beberapa materi terkait kegiatan sosialisasi di desa mersam.
Gambar 2. Aktifitas Sosialiasi Pentingnya Kepemilikan Sertifikat tanah
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  3  Undang-Undang  Dasar  1945  menerangkan  bahwa  negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah setiap warga negara terikat  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Ketentuan  sebagai  negara  hukum (rechstaat) mempunyai  alasan  yang  kuat  dan  jelas  untuk  kepentingan  warga  negara  itu  sendiri. Menurut  Gustav  Radbruch,  seorang  filsuf  hukum  Jerman  mengajarkan  konsep  tiga  ide  unsur dasar  hukum  yang  oleh  sebagian  pakar  diidentikkan  sebagai  tiga  tujuan  hukum  yaitu  keadilan, kemanfaatan  dan  kepastian  hukum.  Sebagai  negara  hukum,  pengakuan  hak  milik  (Pansariang, 2014)  telah  diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundangan-undangan,  aturan  tersebut  mengikat setiap warga negara bahkan pemerintah sendiri agar tercipta jaminan kepastian hukum mengenai hak  seseorang  (Barkri,  2007),  hal  ini  sejalan  dengan  teori  hukum  yang  dikembangkan  oleh Roscou Pound yaitu hukum adalah alat rekayasa sosial (Law as a tool of Social Engineering) .
Sebelum menyinggung masalah mengenai hak milik, terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan hak. Menurut L. J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa hak adalah hukum yang dihubungkan  dengan  seorang  manusia  atau  subyek  hukum  (Boedi,  2003)  tertentu  dan  dengan demikian  menjelma  menjadi  suatu  kekuasaan  (Mulyadi,  2017)  dan  suatu  hak  timbul  apabila hukum mulai bergerak. Ada 3 implikasi dari definisi tentang hak yaitu:
1. Hak  adalah  suatu  kekuasaan  (power),  yaitu  suatu  kemampuan  untuk  memodifikasi keadaan (a state of affairs) .
2. Hak  merupakan  jaminan  yang  diberikan  oleh  hukum  yaitu  eksistensinya  diakui  oleh hukum dan penggunaannya didasarkan pada suatu jaminan oleh hukum sebagai suatu hal yang dapat diterima beserta segala konsekuensinya.
3. Penggunaan  hak  menghasilkan  suatu  keadaan (a  state  of  affairs) yang  berkaitan  langsung dengan kepentingan pemilik hak

## Problematika Hak Milik Atas Tanah
Pengakuan atas  kepemilikan  tanah  kadang-kadang hanya  didasarkan  kepada seberapa  lama seseorang menempati, memakai, dan mengolah tanah tersebut sehingga telah merasa seolah-olah dia lah pemegang hak milik atas tanah itu. Biasanya persoalan seperti kasus ini terjadi di daerah yang  baru  berkembang,  harga  tanah  masih  murah  dan  arus  urbanisasi  meningkat,  lokasi-lokasi tanah yang sebelumnya tidak ada yang menempati akhirnya ada yang membangun tempat tinggal, tempat usaha atau perkebunan apalagi kondisi seperti ini didukung sikap pemerintah daerahnya yang  tidak  tegas  dalam  penataan  tata  ruang  serta  izin  mendirikan  bangunan  serta  usaha  dan menganggapnya  masalah  sepele.  Masalahnya  akan  timbul  dikemudian  hari  bersamaan perkembangan  daerah  tersebut  semakin  pesat,  harga  tanah  semakin  tinggi  dan  mahal,  jumlah penduduk  meningkat  serta  kebutuhan  terhadap  pemukiman,  daerah  industri  dan  pertokoan tinggi.5 tahun yang lalu dengan harga tanah 1 meternya saja Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekarang sudah menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Lokasi tanah yang sebelumnya tidak strategis sekarang menjadi lokasi strategis dan keramaian sehingga harga tanah serta sewa rumah dan toko semakin tinggi dan tak terkendali. Pengakuan atas kepemilikan tanah menjadi suatu hal yang urgen, agar pemilik tersebut bisa mengalihkan tanahnya kepada orang lain baik lewat proses jual  beli,  penukaran,  penghibahan,  pemberian  dengan  wasiat,  warisan  dan  lain-lain,  sehingga status kepemilikan tanah tersebut harus jelas siapa pemilik yang sebenarnya menurut hukum.
Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria  yang  menerangkan  bahwa  hak  milik,  demikian  pula  peralihan,  hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud  dalam  Pasal  19.  Sedangkan  bunyi  Pasal  19  ayat  1  adalah  untuk  menjamin  kepastian hukum  oleh  pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Di  ayat  2  berbunyi pendaftaran  tanah  tersebut  meliputi  a.  pengukuran  perpetaan  dan  pembukuan  tanah,  b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Di ayat 3 berbunyi pendaftaran tanah diselenggarakan  dengan  mengingat  keadaan  negara  dan  masyarakat,  keperluan  lalu  lintas  sosial ekonomi  serta  kemungkinan  penyelenggaraannya  menurut  pertimbangan  Menteri  Agraria.  Di
ayat  3  menerangkan  bahwa  rakyat  yang  tidak  mampu  dibebaskan  dari  pembayaran  biaya-biaya pendaftaran tanah.

## SIMPULAN
Kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  ini  diikuti  dengan  antusias  oleh  peserta,  yang terlihat dari tingkat kehadiran dan hasil evaluasi pencapaian selama kegiatan, bahkan tidak terlihat adanya  kesulitan  yang  serius  dari  peserta  dalam  memahami  materi  yang  disampaikan  oleh pemateri.  Adanya  persiapan  yang  baik  oleh  tim  pengabdian  serta  dukungan  dari  seluruh stakeholder, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan memperoleh berbagai capaian yang telah  direncanakan,  seperti  bertambahnya  pemahaman  dan  kesadaran  peserta  terhadap pentingnya  kepemilikan  legalitas  hak  milik  tanah  atau  pembuatan  sertifikat  tanah.  Oleh  karena itu,  secara  umum  kegiatan  pengabdian  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  kesadaran masyarakat desa mersam terhadap hak milik tanah masing-masing. Terkait hukum jaminan atas kepemilikan  seseorang  atas  tanah  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dengan adanya  sertifikat  tanah  sebagai  jaminan  kepastian  hukum  bagi  pemiliknya  serta  sebagai  alat pembuktian.  Kemajuan  dan  perkembangan  suatu  daerah  dengan  bertambahnya  jumlah penduduk,  berdirinya  kawasan-kawasan  perumahan  dan  industri  akan  menimbulkan  problem tersendiri dalam bidang pertanahan..

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh warga Desa Mira yaitu Desa Mersam yang  sangat  membantu  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  khususnya kepada aparatur Desa Mersam dalam hal ini Kepala Desa Mersam Bapak H. Asyuro yang telah berkenan memfasilitasi Tim PPM dari Universitas Unja untuk melaksanakan pengabdian di Desa Mersam.  Ucapan  terima kasih  juga  diucapkan  kepada  Universitas  Jambi  melalui  program  PPM Unja  sebagai  pemberi  dana  pelaksanaan  Program.  Dan  terakhir  kepada  seluruh  tim  PPM  Unja yang sudah berpartisifasi sampai selesai kegiatan pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, Ali. (2008). Menguak Tabir Hukum . Cetakan ke-2. Bogor: Ghalia Indonesia
Bakri,  Muhammad.  (2007). Hak  Menguasai  Tanah  oleh  Negara:  Paradigma  Baru  untuk    Reformasi  Agraria . Yogyakarta: Citra Media.
Boedi, Harsono. (2003). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksnaannya . Jakarat: Djambatan.
Creswell,  W.  (2012). Education  Research:  Planning,  Conducting,  and  Evaluating  Quantitative  and  Qualitative Research (4th) edition . England: Pearson Education.Boston.
Ismail, Mahli. (2013). Fikih Atas Hak Milik Tanah Negara. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara
Istijab. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Widya Yuridika Jurnal Hukum , Vol (1)1. 11-16.
Ismail, I. (2012). Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Terjadi Berdasarkan Hukum Adat. Kanun Jurnal Hukum, Universitas Syiah Kuala. Vol (14)1, 2012. 1-11.
Mulyadi,  L.  (2017). Eksistensi,  Dinamika,  dan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Atas  Tanah  Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia . Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI.
Pandu,  Yudha.  (2013). Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Hak-Hak  Atas  Tanah ,  Jakarta:  Indonesia Legal Center Publishing.
Padmadewi, N. N. (2015). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter Untuk Mata  Kuliah  Strategi  Pembelajaran  Bahasa  Jurusan  Pendidikan  Bahasa  Jepang  Di  Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia) , 4 (1).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Susila, E. (2022). Problematika Jual-Beli Ha Atas Tanah Dengan Penjual Sudah Almarhum dan Memiliki Dua Istri. Jurnal Penelitian Hukum Indonesia-JPeHI Undaris , Vol 3(2) 2022 80-86.
Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Undhiksa 2(2), 2022. 89-95.
Pansariang, J.S. (2014). Proses dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah di Indonesia. J Lex Privatum, Unsrat. (2) 3. 2014. 28-38.