TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah P a g e | 1

## PELAKSANAAN HUKUM MAWARIS DI DESA PERDOPO MENURUT PERSPEKTIF ISLAM
Nela Dwi Kusumawati neladwikusumawati@gmail.com Ashif Az Zafi ashifazzafi@iainkudus.ac.id

## INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI Kudus

## Abstract
Implementation  of  mawaris  law  in  perdopo  village  based  on  islamic  perspective. Mawaris law is still used in midst of community life. The implementation of mawaris law in Indonesia is based on customary law and islamic law. Islamic law is used because the majority of the population  in  Indonesia  is  moslem,  while  customary  law  is  used  because  the  plurality  of various  region  and  another  differs  according  to  customary  law  in  force  in  the  community. One  of  them  is  in  Perdopo  village,  Gunung  Wungkal  district,  Pati  regency,  Central  Java province. There are two forms of implementation of mawaris law in the village of Perdopo, namely  the  distribution  of  inheritance  based  on  customary  law  and  the  distribution  of inheritance based on islamic law. If in the implementation of the mawaris law conflict occurs then reconciliation is held. Local religious leaders consider that reconciliation is also justified in islamic sharia, because inheritance is still included in matters relating to muamalah whose implementation is left to the people, provided that in the case there is no dispute. In this case the  implementation  of  the  distribution  of  inheritance  is  based  on  what  was  agreed  by  the relevant parties and carried out for mutual benefit.
Keywords: Inheritance; customary law; islamic law;

## Abstrak
Hukum Mawaris sampai saat ini masih tetap digunakan dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan  hukum  Mawaris  di  Indonesia  pada  umumnya  didasarkan  pada  hukum adat  dan  hukum  islam.  Hukum  Islam  digunakan  karena  mayoritas  penduduk  di Indonesia  beragama  islam,  sementara  hukum  adat  digunakan  karena  pluralitas  dari berbagai daerah di Indonesia yang memungkinkan pelaksanaan hukum mawaris antar daerah  berbeda  sesuai  hukum  adat  yang  berlaku  dalam  masyarakat  tersebut.  Salah satunya  pelaksanaan  hukum  mawaris  yang  terdapat  di  Desa  Perdopo  Kecamatan Gunung  Wungkal  Kabupaten  Pati  Provinsi  Jawa  Tengah.  Pelaksanaan  hukum Mawaris di Desa Perdopo hanya terdapat satu macam bentuk yaitu pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat. Apabila dalam pelaksanaan hukum mawaris terjadi konflik  maka  diadakan  islah.  Pemuka  agama  setempat  menganggap  bahwa  islah
dibenarkan oleh syariat Islam, karena warisan merupakan hal yang berkaitan dengan muamalah  (berhubungan  dengan  manusia)  yang  pelaksanaannya  dapat  diserahkan pada  umat,  asalkan  dalam  hal  tersebut  tidak  menimbulkan  adanya  perselisihan. Dalam  hal  ini  pelaksanaan  pembagian  warisan  didasarkan  pada  apa  yang  disepakati oleh pihak-pihak terkait dan dilaksanakan untuk kemaslahatan bersama.
Keywords: Harta warisan; hukum islam; hukum adat;

## A. Pendahuluan
Hukum  mawaris  selalu  menarik  untuk  dikaji,  dikarenakan  berbagai  kondisi keragaman yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan hukum  mawaris  yang  diterapkan  di  berbagai  daerah  di  Indonesia  berbeda.  Setiap daerah memiliki hukum sendiri-sendiri dalam hal pembagian harta warisan. 1
Ada tiga macam hukum mawaris yang sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat, yaitu : hukum pewarisan berdasarkan syariat islam seperti yang tertuang dalam  ilmu  faraid 2 ,  hukum  pewarisan  berdasarkan  hukum  adat  yang  tidak  tertulis (sifatnya).  Dan  hukum  pewarisan  yang  didasarkan  pada  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). 3
Dari  ketiga  hukum  mawaris  yang  ada.  Yang  masih  sering  digunakan  oleh masyarakat  di  Indonesia  adalah  hukum  adat  dan  hukum  islam.  Alasan  mengapa hukum  Islam  masih  digunakan  yaitu  dikarenakan  kebanyakan  penduduk  Indonesia adalah  penganut  agama  islam.  Dan  akibat  pluralisme  yang  ada  di  Indonesia, pelaksanaan hukum  mawaris di  setiap daerah berbeda. Masyarakat  menganut  sistem di  daerah  setempat  yang  sudah  disepakati  oleh  para  leluhur  yang  sampai  saat  ini masih terus menerus dijalankan turun temurun. Salah satu daerah yang penduduknya beragama islam yaitu masyarakat desa Perdopo. Bertahun-tahun yang lalu di Desa ini hanya terdapat  penduduk  yang beragama islam.  Sekalipun ada penduduk  yang tidak
1 M. Toha Abdurrahman, Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam (Yogyakarta: t.p., 1976), hal 102.
2 Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: Al-Maarif, 1994), hal 33. Lihat pula Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Yogyakarta : UII Press, 2001), hal 4.
3 M. Toha Abdurrahman, Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam (Yogyakarta: t.p., 1976), hal 102.
beragama  islam  maka  itu  adalah  masyarakat  pendatang.  Kentalnya  agama  islam  di desa  ini  tentu  saja  mencerminkan  Islam  sebagai  agama  atau  sistem  yang  dipegang kuat oleh masyarakat desa Perdopo.
Masyarakat  desa  Perdopo  umumnya  merupakan  golongan  penganut  agama yang  taat,  namun  tidak  fanatik.  Sifat  tidak  fanatik  ini  juga  erat  kaitannya  dengan aliran agama Islam yang diikuti oleh masyarakat desa Perdopo yaitu Nahdlatul Ulama yang  berpaham  ahlussunah  waljamaah  yang  mengajarkan  tawassut  atau  toleransi yang  sangat  tinggi.  Seperti  misalnya,  dapat  disebutkan  bahwa  orang  yang  biasanya seorang khatib (orang yang membaca khutbah)  atau imam,  kemudian memakai  baju atau  celana  pendek  dan  disaksikan  oleh  masyarakat,  walaupun  terjadi  berkali-kali, akan  tetapi  tidak  menjadi  masalah  untuk  menjadi  khatib  atau  imam  lagi,  karena budaya  semacam  itu  sudah  mendarah  daging  di  kalangan  masyarakat  desa  Perdopo dan  menjadi  hal  yang  wajar  bagi  masyarakat.  Meskipun  masyarakat  desa  Perdopo adalah pemeluk agama yang taat dan tidak fanatik, namun masih menjadi pertanyaan besar,  apakah  mereka  bersedia  hukum  mawaris  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan atau  aturan  hukum  Islam?  Ataukah  berdasarkan  aturan  hukum  adat  yang  berlaku secara  luas  di  kalangan  masyarakat  sekitar  sesuai  ketentuan  sistem  yang  telah disepakati?
Persoalannya adalah satu sisi masyarakat Desa Perdopo merupakan penganut agama islam yang taat (tak ada masyarakat desa Perdopo yang tidak beragama islam), namun  di  sisi  yang  lain  terdapat  suatu  hal  yang  tidak  selaras  dengan  apa  yang  ada dalam Al  Qur'an  dan  as  Sunnah  yaitu  mengenai  hukum  mawaris.  Masyarakat  desa Perdopo sejak zaman dahulu (zaman nenek moyang) menggunakan ketentuan hukum adat dalam pembagian warisan. Hukum adat yang digunakan berupa menghilangkan perbedaan  bagian  antara  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  dalam  menerima warisan 4 ,  padahal  dengan  jelas  dikatakan  dalam  hukum  islam  bahwa  bagian  anak
4 Sudarsono, Tokoh masyarakat Desa Perdopo, wawancara , Perdopo, 16 Maret 2020.
laki-laki  merupakan  2  bagian  anak  perempuan,  sebagaimana  yang  tercantum  dalam QS. An-nisa/4:11. 5
Dalam observasi awal, ditemukan persepsi bahwa tata cara pembagian hukum waris berdasarkan Al Qur'an merupakan jalan alternatif dan bahkan sama sekali tidak digunakan  setelah  hukum  adat  diterapkan.  Selain  itu,  melalui  observasi  ditemukan pula  beberapa  persoalan,  seperti  terdapat  warisan  yang  belum  juga  dibagi  dalam jangka waktu yang cukup lama. Padahal dalam tuntunan agama islam jelas dikatakan agar segera dibagi supaya di kemudian hari tidak terjadi sengketa.
Berdasarkan  berbagai  problematika  yang  ada,  dirasa  perlu  untuk  membahas permasalahan  ini  dengan  lebih  mendalam  melalui  suatu  penelitian  agar  dapat dibuktikan  kebenarannya  secara  valid,  namun  apakah  observasi  yang  dilakukan peneliti  selama  ini  dapat  mewakili  ketentuan  pelaksanaan  pembagian  harta  waris  di kalangan  masyarakat  Desa  Perdopo,  ataukah  semua  justru  hanya  akan  menjadi segelintir  kasus  yang  belum  dapat  dianggap  mewakili  mengenai  ketentuan pelaksanaan pembagian waris di kalangan masyarakat Desa Perdopo.
Agar  pembahasan  terfokus,  peneliti  membatasi  bahasan  dalam  penelitian pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  dalam  lingkup  masyarakat  Desa  Perdopo  dan beberapa  keluarga  ulama.  Pembatasan  ini  dilakukan  dikarenakan  masyarakat  dan ulama menggunakan cara yang sama dalam pembagian hukum waris. Meskipun peran ulama  memegang  peranan  penting  dalam  kehidupan  masyarakat.  Namun  tidak  bisa dipungkiri ulama pun terikat dengan hukum adat yang ada di masyarakat.
Di  kabupaten  Pati,  ulama  atau  seseorang  yang  memiliki  ilmu  agama  tinggi biasa  dipanggil  dengan  sebutan  kiyai/pak  yai 6 ,  Begitupun  sebutan  bagi  istri  dan keturunan-keturunan kiyai  punya sebutan yang berbeda dari orang kebanyakan.  Istri kiyai  biasa  dipanggil  Bu  Nyai,  sedangkan  anak  laki-laki  kiyai  biasa  dipanggil  Gus, sementara anak perempuan seorang kiyai biasa dipanggil Ning.
5 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hal 101-102.
6 Sudarsono, Tokoh masyarakat Desa Perdopo, wawancara , Perdopo, 16 Maret 2020.
Penyebutan  gelar  kiyai,  guru,  dan  lain  sebagainya  sepenuhnya  menjadi  hak serta  kuasa  dari  masyarakat  setempat,  artinya  walaupun  sang  kiyai  atau  sang  guru bukan  berasal  dari  golongan  orang  terpandang  masyarakat  tetap  menganggapnya pantas untuk mendapatkan gelar itu. Gelar-gelar semacam ini biasanya diberikan oleh masyarakat karena tingkat keilmuan yang dimiliki oleh seseorang. Dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat Desa Perdopo, seseorang dapat penghormatan lebih karena kapasitas keilmuan dan nasabnya.
Pemilihan  beberapa  keluarga  kiyai  disamping  semua  masyarakat  dalam penelitian ini dikarenakan di satu sisi mereka merupakan orang yang paham dan tau persis  mengenai  ketentuan  hukum  faraid 7 ,  sebagai  akibat  dari  keulamaan  serta keilmuannya tersebut, mereka diharapkan mampu menerapkan hukum mawaris sesuai tuntunan  agama  islam  dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  setempat.  Namun  di sisi lain mereka tak dapat lepas dari berbagai macam nilai hukum adat yang tumbuh serta berkembang dalam masyarakat.
Jadi,  sangat  strategis  jika  terdapat  upaya  untuk  mengetahui  lebih  dalam mengenai pembagian harta waris di dalam keluarga ulama sekaligus masyarakat Desa Perdopo sebagai tolak ukur bagi masyarakat dalam pelaksanaan pembagian warisan. Agar  penelitian  ini  terfokus,  penelitian  hanya  dilakukan  peneliti  di  Desa  Perdopo, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.
B. Pembahasan
a. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Islam
1. Pembagian Harta Warisan Menurut Ilmu Faraid
Dari  32  kasus  yang  telah  dijelaskan,  tidak  ada  satupun  kasus  yang menggunakan  ilmu  faraid  dalam  praktek  pembagian  warisan  oleh  masyarakat  Desa Perdopo. Padahal dengan jelas agama mengajarkan dalam surah An-Nisa/4:11. Yang artinya :
7 Ali Parman, Kewarisan dalam Al Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tematik, ed. L (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal 28.
"Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta, dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam  dari  harta  yang  ditinggalkan,  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak ibunya (saja),  maka  ibunya  mendapat  sepertiga;  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai beberapa  saudara,  maka  ibunya  mendapat  seperenam.  (Pembagian-pembagian tersebut  di  atas)  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  ia  buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara  mereka  yang  lebih  dekat  (banyak)  manfaatnya  bagimu.  Ini  adalah  ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana." 8
Selain  nash  dalam  Al  Qur'an,  dalam  as  Sunnah  juga  dijelaskan,  Rasulullah Saw bersabda, yang artinya :
"Dari  Ibnu Abbas  berkata :  Rasulullah Saw bersabda :  bagilah harta warisan di antara para ahli waris menurut kitab Allah (Al Qur'an)." (HR. Muslim)
Pembagian  harta  warisan  menurut  ketentuan  hukum  islam  ini  pada  dasarnya memiliki  dasar  hukum  yang  kuat,  yaitu  berupa  ayat-ayat  yang  terdapat  dalam  Al Qur'an  yang  kedudukannya  sebagai  qat'i  al  wurud  juga  qat'i  al  dalalah,  namun realitanya ketentuan Al Qur'an yang berkaitan dengan nominal-nominal harta warisan terkadang mengalami perubahan perhitungan, contohnya pada kasus radd dan 'aul. 9
Standar pembagian harta warisan 2 : 1 anatara bagian laki-laki dan perempuan yang  jelas  disebutkan  dalam  Al  Qur'an  perlu  dihubungkan  dengan  pandangan  lain. Pertama, kewajiban pria membayar mas kawin (mahar), sementara perempuan hanya tinggal menikmati dan menerimanya. Kedua, laki-laki bertanggung jawab menafkahi keluarganya,  sementara  perempuan  hanya  bertugas  melayani  suaminya  dan
8 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'a n, hal 101-102.
9 Ahmad Rafiq, Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal 374.
berkewajiban  menaati  suaminya  saja.  Kewajiban  laki-laki  untuk  mencari  nafkah  ini dijelaskan oleh Allah dalam Al Qur'an Qs. An-Nisa/4:34.
Oleh karena itu, ketika pria memperoleh bagian dua bagian lebih banyak dari perempuan maka yang demikian itu paling adil juga pas untuk diterapkan. Ketika pria memperoleh  bagian  seperti  bagian  perempuan  maka  itu  tidak  adil  dikarenakan tanggung  jawab  yang  ditanggung  pria  jauh  lebih  besar  dari  wanita.  Dapat disimpulkan  bahwa,  ketentuan  2  :  1  sesuai  hukum  islam  itu  merupakan  suatu keadilan.
Ketika  terdapat  orang  tua  yang  dirinya  merasa  ketentuan  hukum  islam  tidak adil  karena  ia  merasa  sudah  banyak  memenuhi  kebutuhan  anak  laki-lakinya,  maka solusinya yaitu memberikan jumlah yang dianggap dapat  memberikan keadilan bagi anak-anaknya  semasa  hidup  dan  sehatnya  karena  Allah  memberikan  kewenangan kepada para pemilik harta untuk mempergunakan hartanya tentu dengan batasan yang halal  dan  adil.  Maka  disaat  ia  meninggal  ia  sudah  tidak  memiliki  hak  untuk menggunakan  harta  dan  harta  tadi  mutlak  kembali  pada  Allah  semata.  Serta selanjutnya  kembalinya Allah  lah  yang  berhak  membagi  harta  tersebut  menurut  apa yang diaturNya menurut ketentuan hukum islam 10 . Meskipun sudah ada aturan bagian anak pria ialah dua kali lipat bagian wanita, namun dalam pembahasan kasus tertentu seorang  pria  semestinya  mampu  berperilaku  adil,  arif,  serta  bijak  disaat  saudara wanitanya  lebih  miskin  (dari  segi  ekonomi  nya)  serta  lebih  menderita  dari  pada kehidupannya beserta keluarganya.

## 2. Pembagian  Waris  Menurut  Musyawarah  Mufakat  (Islah  dalam Faraid)
Dari  32  kasus  hasil  observasi,  terdapat  satu  kasus  yang  membagi  warisan berdasarkan islah namun masih dalam ilmu faraid. Yang dimaksud dalam islah dalam faraid  ini  yaitu,  langkah  awal  yang  dilaksanakan  menurut  hukum  waris  islam  atau
10 M. Quraish Shihab, Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal 265-266.
berdasarkan  ilmu  faraid.  Lalu  pembagian  dilaksanakan  dengan  cara  islah (berdasarkan  musyawarah  mufakat).  Prosesnya  yaitu  dicari  dan  ditetapkan  dahulu siapa  saja  yang  akan  menjadi  penerima  warisan  dan  ahli  waris,  ini  bisa  didasarkan pada  hibah  wasiat  maupun  wasiat  dari  sang  pewaris.  Langkah  selanjutnya  bagian warisan  yang  akan  didapat  setiap  ahli  waris  dan  penerima  waris  harus  diketahui dengan jelas kemudian ada ijab qobul  (pernyataan) penerimaan warisan, maksudnya sang  ahli  waris  dan  penerima  warisan  menyatakan  menerima  warisan.  Selanjutnya dilanjutkan  dengan  membuat  kesepakatan  antara  ahli  waris  dan  penerima  warisan untuk  membagi  warisan  sesuai  kesepakatan  pihak-pihak  terkait.  Dalam  hal  ini, seorang  ahli  waris  pada  akhirnya  tidak  mendapatkan  bagian  sebagaimana  ketentuan syariat  islam.  Melalui  cara  ini  ketentuan  agama  yang  diperintahkan  oleh  agama dianggap sudah dilakukan , karena pembagian tetap menggunakan ilmu faraid sebagai acuan,  walaupun  kemudian  setelah  itu  dengan  kerelaan  hati  antara  ahli  waris  satu dengan yang lain menyerahkan haknya sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh masing-masing ahli waris.
Dalam  pelaksanaan  islah  dalam  faraid  ini  kepentingan  dari  keluarga bersangkutan  serta  keadaan  ekonomi  antara  ahli  waris  satu  dengan  penerima  waris lain  dijadikan  pertimbangan  yang  diutamakan.  Seperti  misalnya,  ketika  seorang  ahli waris  termasuk  orang  sukses  (mapan  kehidupan  ekonominya)  dan  ia  memperoleh bagian  yang  besar  berdasarkan  ketentuan  hukum  islam,  maka  bisa  jadi  ia mendapatkan  bagiannya  lebih  sedikit  dari  yang  seharusnya  ia  dapatkan  atau  bahkan tidak  mendapatkan  bagiannya  sama  sekali.  Begitu  seterusnya  hingga  berakibat presentase pembagian harta warisan berdasarkan ilmu faraid tidak gunakan kembali, alhasil  bagian  harta  waris  yang  didapat  ahli  waris  dan  penerima  warisan  lain  dapat menjadi sama rata, bisa pula terdapat pihak yang tidak mendapatkannya sama sekali, serta terdapat pula pihak yang mendapat bagian banyak, dan ada pula yang mendapat bagian sedikit.
Ada  yang  menganggap  bahwa  pelaksanaan  hukum  waris  dengan  cara  faraid islah  ini  sebagai  sikap  mendua.  Alasannya,  satu  sisi  mereka  berupaya  untuk  tetap
menggunakan ketentuan hukum islam sebagaimana mestinya, namun realitanya cara mereka  dalam  membagi  harta  warisan  berdasarkan  kesepakatan/perdamaian  melalui cara  islah.  Namun  jika  diamati,  tidak  serta  merta  faraid  dalam  islah  ini  bisa dijustifikasi  menjadi  sikap  mendua,  dikarenakan  penyelesaian  faraid  dalam  islah  ini melibatkan  pihak-pihak  yang  benar-benar  berkepentingan  menjadi  ahli  waris  dan penerima  warisan,  kemudian  jumlah  yang  seharusnya  diterima  juga  sudah  diketahui dan  ditetapkan  berdasarkan  hukum  islam  yang  benar,  kemudian  baru  dilanjutkan dengan  membuat  kesepakatan  pembagian  harta  berdasarkan  kerelaan  hati  semua pihak.  Inti  pokok  dari  faraid  islah  ini  tentunya  kerelaan  hati  semua  pihak  untuk memberikan haknya pada ahli waris yang lain.
Kesepakatan yang diperoleh dari hasil musyawarah mufakat melalui islah ini mengakibatkan  bagian  yang  diterima  antar  ahli  waris  berbeda  dengan  warisan berdasarkan  ketentuan  islam.  Walaupun  begitu,  jiwa  semangat  dalam  menjalankan ketentuan hukum islam tetap digalakkan, ini berarti para ahli waris sadar akan bagian yang semestinya didapatkan yang berdasar hitungan ilmu faraid, tetapi seringkali hal tersebut  disubordinasikan atau dengan memberi kesempatan untuk  yang lain dengan sifat rela yang dikedepankan.
Karena berbagai alasan yang ada sang ahli waris berkenan merelakan seluruh atau  sebagian  hak  miliknya  untuk  ahli  lain  sepertinya.  Sebagai  contoh,  apabila  ada seorang  kehidupan  ekonominya  lebih  berhasil  dari  pada  ahli  waris  lain  maka  ia merelakan  seluruh  atau  sebagian  haknya  bagi  ahli  waris  yang  lain.  Atau  bisa  juga dikarenakan  faktor  selain  kelebihan  ekonomi  antar  ahli  waris  yaitu  apabila  ada  ahli waris  yang  dulunya  paling  banyak  mengurus  dan  merawat  orang  tua  semasa  hidup maka  wajar  jika  ahli  waris  ini  mendapat  bagian  yang  lebih  banyak  dari  harta peninggalan pewaris.
b. Distribusi Warisan Berdasarkan Hukum Adat
1. Warisan Belum Dibagi
Dari  32  kasus  hasil  observasi,  terdapat  1  kasus  sampai  kini  harta  warisannya belum juga dibagi. Ini terjadi di keluarga Bapak Warsaman.
Belum dibaginya harta warisan seperti kasus  di  atas dimungkinkan karena dalam konsep  masyarakat  Desa  Perdopo  ketika  terdapat  ahli  waris  yang  masih  kecil  atau ketika  pasangan  hidup  pewaris  masih  hidup  maka  harta  warisan  tidak  dibagikan terlebih  dahulu.  Ketika  pasangan  hidup  (suami/istri)  pewaris  masih  hidup  demi  rasa hormat pada orang tua sang pewaris maka para ahli waris tidak tega untuk membagi harta  yang  pewaris  tinggalkan.  Dan  ketika  ada  anak  yang  masih  kecil  maupun pasangan  hidup  (suami/istri)  yang  masih  hidup  ada  yang  menggugat  maka  anak tersebut  dicap  masyarakat  menjadi  anak  tidak  tahu  diri  (durhaka).  Begitupun  ketika itu  dilakukan  oleh  pasangan  sang  pewaris  yang  masih  hidup,  klaim  masyarakat semacam  itulah  yang  akan  didapatkan.  Dapat  disimpulkan  bahwa  membagi  harta warisan saat orang tua pewaris masih hidup menjadi suatu pantangan bagi masyarakat Desa Perdopo.
Kemudian penguasaan harta waris itu biasanya dipegang oleh seorang pengganti (wali) ahli waris. Pemegang penguasaan harta warisan biasanya dilakukan oleh orang tua  laki-laki  maupun  perempuan  jika  masih  hidup,  dipegang  oleh  kerabat/sodara tertua  apabila  kedua  orang  tua  pewaris  meninggal  dunia.  Tentunya  terdapat  alasan- alasan  mengapa  harta  warisan  belum  dibagi.  Seperti  :  (1)  Pewaris  berwasiat  agar jangan sampai timbul pertengahan maupun perselisihan karena harta warisan dimana harta warisan tersebut untuk dinikmati bersama. (2) sang Ahli waris bersepakat untuk tidak  mau  membagi  harta  warisan  dalam  rangka  untuk  membiayai  upacara-upacara setelah  kematian  pewaris.  (3)  sang  Ahli  waris  membuat  kesepakatan  tidak  mau membagi harta warisan itu karena alasan untuk membiayai salah satu ahli waris yang dianggap  belum  dewasa.  (4)  sang Ahli  waris  bersepakat  untuk  tidak  mau  membagi harta warisan karena sifat hormat kepada Bapak atau Ibunya.
Berdasarkan hasil observasi, terdapat kasus yang dalam hal ini harta warisannya belum  dibagi.  Hal  itu  mencerminkan  bahwa  sistem  kewarisan  yang  dilaksanakan masyarakat  Desa  Perdopo  Kecamatan  Gunung  Wungkal  Kabupaten  Pati  juga menerapkan  sistem  pewarisan  mayorat.  Walaupun  begitu,  sistem  mayorat  ini  terjadi tentunya  karena  terdapat  pertimbangan-pertimbangan  tertentu  yang  biasanya
didasarkan pada wasiat sang pewaris kepada ahli warisnya untuk tidak membagi harta warisan demi kemaslahatan bersama. Oleh karenanya, model sistem kewarisan yang bersifat  mayorat  dapat  ditemukan  di  Desa  Perdopo  Kecamatan  Gunung  Wungkal Kabupaten Pati dapat dianggap sebagai penyimpangan khusus atau pengecualian dari sistem kewarisan yang individual.
Selain  itu  dalam  kewarisan  masyarakat  Desa  Perdopo  juga  dijelaskan  bahwa tidak dijumpai suatu keharusan untuk membagi harta yang ditinggalkan pewaris, akan tetapi  juga  memperhatikan  situasi  dan  kondisi  tertentu  dalam  waktu  pembagian warisan.
Ada  kalanya  ketika  anak-anaknya  saja  yang  menjadi  ahli  waris,  maka  anak sulung  (anak  tertua)  memiliki  peran  yang  sangat  dominan.  Dalam  hal  ini  bukan berarti  anak  sulung  mendapat  bagian  lebih  besar,  namun  kedudukan  sebagai  yang tertua  menjadikannya  sebagai  pihak  yang  berwenang/bertanggung  jawab  dalam mengatur pembagian harta warisan, termasuk mempertimbangkan kondisi ahli waris yang lain ketika menentukan bagian para penerima warisan. Anak sulung mempunyai kuasa  dalam  hal  harta  waris  yang  belum  dibagi.  Namun  ketika  anak  sulung  ini merupakan  perempuan  maka  dapat  dibantu  oleh  adik  laki-lakinya  untuk  mengurus harta warisan.
Meskipun  begitu  tetap  saja  yang  lebih  utama  ketika  sang  pewaris  meninggal maka  langsung  diadakan  pembagian  harta  waris  dalam  jangka  waktu  dekat  (jangan terlalu  lama  menunda-nunda).  Seandainya  terdapat  ahli  waris  yang  kebetulan  masih kecil  dan  belum  paham  mengenai  harta  warisan  maka  bagian  hartanya  bisa disimpan/disisihkan oleh ayah, ibu, atau walinya terlebih dahulu. Baru ketika nanti ia sudah dewasa diserahkan padanya. Hal ini dilakukan agar supaya harta warisan yang tidak  dibagi/ditunda  untuk  dibagi  tidak  menjadikan  perselisihan  diantara  ahli  waris dan penerima warisan dikemudian hari, lebih-lebih  ketika orang tuanya sudah tiada. Hal  ini  didasarkan  pada  hasil  observasi  peneliti  bahwa  terdapat  harta  yang  belum dibagi  dalam  kurun  waktu  berpuluh-puluh  tahun  dalam  masyarakat  Desa  Perdopo Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati.
Dalam Al Qur'an serta kitab-kitab fiqih sudah dengan sangat jelas mengajarkan mengenai  bagian  yang  didapat  oleh  sang  ahli  waris.  Sampai-sampai  saat  sang  ahli waris belum ada didunia (masih dalam kandungan) pun terdapat tata cara pembagian- pembagiannya  (meskipun  belum  jelas  jenis  kelaminnya).  Anak  yang  masih  dalam kandungan  ibu  termasuk  ahli  waris  yang  mempunyai  hak  untuk  menerima  warisan sebagaimana  para  ahli  waris  lain 11 .  Untuk  memperoleh  haknya  anak  yang  masih dalam kandungan harus memenuhi dua syarat, yaitu : (1) ia sudah berwujud di rahim ibunya  saat  orang  yang  mewariskan  meninggal,  (2)  ia  dilahirkan  dalam  keadaan hidup.
Ketika  terdapat  kasus  seperti  di  atas,  maka  bagian  anak  yang  masih  dalam kandungan itu diperkirakan bagiannya dengan cara mengira-ngira bagian yang lebih menguntungkan dengan memperkirakan jenis kelamin bayi, diperkirakan pula apabila bayi nanti akan lahir kembar atau tunggal.
Berdasarkan  pandangan  Abu  Yusuf,  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Hasanain Muhammad  Makhluf  menyatakan  bahwa  untuk  menentukan  perkiraan  bagian  bagi bayi  yang  masih  dalam  kandungan  cukup  diperkirakan  saja,  baik  bagi  laki-laki maupun  perempuan  karena  pada  umumnya  bayi  yang  lahir  kebanyakan  tunggal 12 . Dari  pendapat  ini  Abu  Yusuf  merujuk  pada  kaidah  yang  maksudnya  yaitu  :  pada dasarnya  pembicaraan  maupun  pertanyaan  itu  berlaku  pada  hal-hal  umum  (lumrah) bukan pada hal yang langka (janggal).
Maksud  dari  pemberian  bagian  yang  menguntungkan  bagi  anak  yang  masih dalam  kandungan  yaitu  diperkirakan  dari  dua  perkiraan,  yang  mana  bertujuan  agar apabila  bayi  yang  lahir  ternyata  meleset  dari  perkiraan  awal,  maka  bagian  warisan tetap  mencukupi  dan  tersedia,  serta  tidak  akan  mengurangi  haknya  sedikitpun. Sebaliknya,  jika  terdapat  kelebihan  dari  bagiannya,  maka  dapat  dibagikan  pada  ahli waris lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Yang demikian itu merupakan
11 Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal 147.
12 Hasanain Muhammad Makhluf, Al-Mawaris As-syari'ah Al-Islamiyah (Kairo: Al Bayyan Al-'araby, 1958), hal 187.
kesepakatan  oleh  para  ulama  dalam  fatwanya  untuk  mengatur  bagian  warisan  bagi bayi yang masih dalam kandungan.

## 2. Harta Warisan Dihibahkan
Dari  32  kasus  yang  telah  dijelaskan,  ada  1  kasus  yang  pembagian  harta  warisan dilakukan  dengan  cara  dihibahkan.  Sistem  hibah  dalam  pembagian  harta  warisan tidak  banyak  disinggung  maupun  dibahas  dalam  kitab-kitab  fiqih.  Masalah  hibah hanya dijelaskan dalam bab muamalah.
Seperti yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq, bahwa hibah merupakan akad yang berisi  pemberian  sesuatu  pada  orang  lain  tanpa  imbalan 13 .  Sedangkan  menurut Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dalam  pasal  171  poin  (g)  dijelaskan  bahwa  hibah merupakan  pemberian  benda  yang  dilakukan  secara  sukarela  tanpa  imbalan  dari orang lain. 14
Definisi  hibah  dalam  hukum  islam  tentu  berbeda  dengan  wasiat.  Hibah merupakan  sesuatu  yang  diberikan  oleh  seseorang  pada  orang  lain  serta  dapat dipergunakan  oleh  penerima  hibah  pada  saat  itu  juga.  Sedangkan  wasiat  merupakan sesuatu yang diberikan oleh seseorang pada orang lain yang hanya dapat dimiliki dan dipergunakan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Dan dalam wasiat tidak boleh memberikan lebih dari ⅓ harta warisan, serta tidak boleh pula diberikan pada satu ahli waris apabila penerima waris lainnya tidak menyetujui. Hibah bisa diberikan pada  siapapun,  bahkan  pada  orang  beda  agama  sekalipun.  Hal  ini  dijelaskan  dalam hukum  fiqih  dan  terdapat  pula  dalam  nash  Al  Qur'an  yaitu  dalam  surah  Al- Mumtahanah/60:8 yang artinya :
"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang- orang  yang  tiada  memerangimu  karena  agama  dan  tidak  (pula)  mengusirmu  dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil."
13 Al-Sayyid Sabiq, Fiqhal-Simnah, JuzUI, (Beirut: Daral-Fikr, 1983) hal 535.
14 Suparman Usman dan Yusuf Soemawinata, Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal 257.
Mengenai dasar adanya hibah tidak diatur langsung dalam Al Qur'an. Hanya saja Allah  memberikan  isyarat  pada  kaum  muslimin  agar  supaya  memberikan  sebagian dari  rizkinya  untuk  orang  lain.  Hal  ini  dijelaskan  dalam  QS. Al-Baqarah/2:62  yang terjemahannya :
"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang nashrani dan  orang-orang  shabiin  ,  siapa  saja  diantara  mereka  yang  benar-benar  beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan  mereka,  tidak  ada  kekhawatiran  kepada  mereka  dan  tidak  (pula)  mereka bersedih hati." 15
Selain itu, dijelaskan pula dalam QS. Al-Munafiqun/63:10 yang terjemahannya : "Dan  belanjakanlah  sebagian  dari  apa  yang  telah  kami  berikan  kepadaMu sebelum  datang  kematian  kepada  salah  seorang  diantara  kamu;  lalu  ia  berkata;  Ya Rabbku,  mengapa  engkau  tidak  menangguhkan  (kematianku)  sampai  waktu  yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" 16
Di  Indonesia,  istilah  hibah  banyak  digunakan  dalam  hukum  waris  berdasarkan hukum  adat.  Hal  ini  selaras  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Soepomo  dan  B.  Ter Haar  Bzm  yang  berpendapat  bahwa  kewarisan  merupakan  proses  memindah, mengoper, atau meneruskan harta benda dari pewaris pada ahli warisnya atau kepada keturunannya  baik  itu  berupa  kekayaan  material  maupun  immaterial 17 .  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  istilah  hibah  dapat  masuk  dalam  kategori  pewarisan  menurut hukum adat.
Hibah  menurut  pengertian  hukum  adat  merupakan  pemberian  benda  tertentu oleh seseorang pada orang lain bisa dari orang tua pada anaknya maupun yang lain, sebagai  contoh  :  ketika  seorang  anak  sudah  berumah  tangga  sendiri  dan  ia  ingin
15 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an , hal 12.
16 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an, hal 811.
17 Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hal 81.
TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah P a g e | 15
terpisah  dari  orang  tuanya  maka  orang  tua  memberikan  beberapa  barang  sebagai modal hidupnya 18 .
Dalam kewarisan hukum adat masyarakat Desa Perdopo dijelaskan bahwa hibah merupakan suatu cara pembagian harta warisan oleh pewaris (orang yang mewariskan harta)  kepada  ahli  waris  dan  penerima  warisan  lainnya  sesuai  dengan  apa  yang dikehendaki oleh pewaris. Teknis pelaksanaannya yaitu mengumpulkan semua pihak dari  ahli  waris  dan  penerima  warisan  kemudian  pewaris  mengemukakan  keinginan untuk  membagi  hartanya  pada  ahli  waris  dan  penerima  warisan.  Umumnya  dalam kondisi semacam ini ahli waris serta penerima warisan lainnya menyetujui pembagian harta  warisan  karena  pembagian  ini  dilakukan  oleh  orang  tua  (selaku  pewaris).  Dan itu semua merupakan wujud dari penghormatan serta bakti para ahli waris pada orang tuanya.
Dalam  proses  penghibahan  biasanya  tokoh  masyarakat  seperti  Rukun Tetangga (RT)  atau  Kepala  Desa  (Lurah)  diundang  untuk  dijadikan  saksi  atas  penghibahan benda-benda  yang  dihibahkan.  Dalam  proses  ini  pula  ketika  ahli  waris  tidak  hadir maka  sang  pewaris  berpesan  kepada  yang  hadir  untuk  menyampaikan  apa-apa  yang menjadi kehendaknya dalam pembagian harta warisan tersebut.
Dalam  hukum  kewarisan  adat  masyarakat  Desa  Perdopo  besarnya  bagian masing-masing  ahli  waris  tidak  ditentukan  dengan  acuan  yang  pasti,  yang  menjadi tolak  ukur  pembagiannya  yaitu  asas  keadilan  yang  ada  dibenak  pewaris  dan  asas kepatuhan  dari  ahli  waris  dan  penerima  warisan.  Tentunya  dalam  hal  ini  kejadian yang  terjadi  pra  pembagian  harta  warisan  sangat  berpengaruh  pada  harta  yang diterima  oleh  ahli  waris  dan  penerima  warisan.  Harta  yang  dihibahkan  biasanya berupa rumah, tanah atau perhiasan.
Kehadiran para ulama di Desa Perdopo sangat berperan dalam mewujudkan asas kepatuhan  dalam  pembagian  harta  warisan.  Maksudnya  prinsip-prinsip  dalam pembagian  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  waris  dilaksanakan  berdasarkan  hukum
18 B. Ter Haar Bzn, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, tetj. K. Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hal 238.
islam  menjadi  pertimbangan  utama  pewaris  dalam  menentukan  serta  menetapkan bagian  bagi  ahli  waris  dan  penerima  warisan  lainnya.  Selain  prinsip-prinsip  hukum islam  dijadikan patokan dasar pewaris dalam menentukan bagian harta warisan bagi ahli  waris,  juga  yang  menjadi  hal  penting  yaitu  keikhlasan  ahli  waris  terhadap keputusan apapun yang ditentukan oleh pewaris. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hibah ini juga disertai dengan musyawarah, sehingga segala sesuatu yang diputuskan oleh pewaris dapat diterima oleh ahli waris dan penerima warisan.
Ketika  harta  yang  telah  dihibahkan  masih  berada  dalam  penguasaan  pewaris, maka  umumnya  ahli  waris  membiarkannya  (merelakannya),  karena  ahli  waris beranggapan bahwa pewaris masih berhak menikmati harta tersebut sebelum harta itu benar-benar  sudah  waktunya  untuk  diwariskan  (pewaris  meninggal).  Hal  ini  juga mencerminkan  wujud  penghormatan  sekaligus  kebaktian  ahli  waris  kepada  orang tuanya.
Dengan  adanya  hibah  ini  diharapkan  memunculkan  suasana  yang  akrab  serta terjalin  ikatan  persaudaraan  yang  harmonis  antara  ahli  waris  satu  dengan  yang  lain. Suasana  kekeluargaan  yang  harmonis  dapat  terwujud  dengan  catatan  orang  tua mampu  bersikap  adil  dalam  membagi  bagian  warisan  untuk  anak-anaknya.  Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pewaris terhadap ahli warisnya, yaitu : (1) antara ahli waris satu dengan yang lain harus mendapatkan haknya secara benar, (2) antara  ahli  waris  satu  dengan  yang  lain  tidak  boleh  mendapatkan  bagian  lebih  dari yang lain, serta (3) pemberian hibah harus merata pada seluruh ahli waris, tidak boleh ada yang mendapatkan harta hibah warisan dan ada yang tidak mendapatkannya.
Dikalangan  ulama  terjadi  perbedaan  pendapat  mengenai  ketentuan  jumlah pemberian  hibah  dari  orang  tua  kepada  sang  anak.  Sebagian  ulama  berpendapat bahwa  ketentuan  hibah  menyesuaikan  dengan  ketentuan  hukum  kewarisan. Sementara ulama yang lain berpendapat bahwa pada dasarnya hibah itu hampir sama dengan  warisan,  hanya  saja  tanpa  membedakan  takaran  bagian  antara  laki-laki  dan perempuan.  Perbedaan  yang  ada  dapat  dipahami  dan  dimaklumi,  serta  dapat diakomodir  dengan  baik  misalnya  tidak  terdapat  perbedaan  dalam  menerima  hibah
antara laki-laki dan perempuan serta semua sepakat dan ikhlas dengan apa yang orang tua berikan kepada mereka.
Meskipun  demikian,  ketentuan  yang  tercantum  di  dalam  Al  Qur'an  mengenai hukum kewarisan tetap dijadikan acuan dalam ketentuan pembagian warisan. Karena yang  demikian  itu,  tidak  memberatkan  pewaris  saat  menghadap  sang  Khaliq  terkait persoalan kebendaan, dan ahli warisnya pun dapat menerima dengan ikhlas.
Hibah  yang  diberikan  seseorang  pada  orang  lain  tidak  dapat  ditarik  kembali, kecuali  hibah  dari  orang  tua  terhadap  anaknya.  Hal  ini  dijelaskan  dalam  Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 212 19 , bahwasanya orang tua boleh menarik kembali harta  yang  dihibahkan  kepada  anaknya.  Namun  harus  tetap  didasari  dengan  sebuah keadilan, serta tidak dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan kedzaliman.
c. Pembagian Harta Warisan Melalui Musyawarah Mufakat (Islah)
Dari 32 kasus hasil observasi, ditemukan 30 kasus yang pembagian harta warisan diselenggarakan  berdasarkan  musyawarah  mufakat.  Ini  terjadi  di  keluarga  H.  Tono, H. Sukarni, H. Masrum, H. Amat Pandi, Bapak Kromo Sawi, Bapak Maryono, Bapak Kartono, H. Syahri, H. Suligi, Bapak Sumat, Bapak Sudar, Bapak Subari, H. Nasilah, Bapak Palan, H. Khundlori, H. Suntari, H. Suci, Bapak Sarbu, H. Karbi, H. Sujinah, Ibu  Dasih,  Bapak  Bari,  Bapak  Kunardi,  Bapak  Ngardi,  Ibu  Kasmini,  Bapak  Karwi, Ibu Sarmi, Bapak Lasno, Pak Dul Rokhim ,.
Meskipun  pada  awalnya  islah  (perdamaian)  digunakan  untuk  musyawarah mufakat  pada  hal-hal  umum,  tetapi  juga  bisa  digunakan  dalam  membahas  hal warisan,  yaitu  perdamaian  yang  dibuat  untuk  membagi  harta  waris.  Menurut pandangan Ahmad  Rofiq,  melalui  jalan  musyawarah  mufakat  dimungkinkan  upaya- upaya  yang  ditempuh  untuk  meminimalisir  ketimpangan  ekonomi  antar  ahli  waris,
19 Departemen Agama Republik Indonesia, Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Impres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004), hal 207.
TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah P a g e | 18
karena  ketimpangan  ekonomi  antar  keluarga  bisa  menimbulkan  konflik  satu  sama lain 20 .
Meminjam istilah dari ushul fiqh, hal  yang biasa terjadi yang terjadi berulang- ulang serta bersifat berkelanjutan (terus menerus) dalam masyarakat serta menjadikan kemaslahatan  dalam  suatu  masyarakat  disebut  urf,  sebutan  lain  yang  serupa  dengan makna  urf,  adalah  adat  (kebiasaan).  Menurut  pandangan  sosial,  dalam  kehidupan masyarakat  sering  pula  terjadi  tindakan  yang  tindakan  tersebut  terjadi  berulang  kali serta dianggap baik, disebabkan tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan.
Ini selaras dengan ketentuan al-adah muhakkamah yang berarti suatu kebiasaan berpotensi  menciptakan  suatu  hukum  baru 21 .  Kebiasaan  semacam  ini  menjadi  hal yang wajar dan ditampung dari nilai  serta norma kebiasaan  (adat) yang tumbuh  dan berkembang  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat.  Namun  perlu  diingat  adat  istiadat yang  hidup  subur  di  kalangan  masyarakat  tentu  ada  adat  baik  (al-'adah  al-sahthah) dan  ada  adat  kurang  baik  (buruk)  (al-'adah  al  -fasidah).  Maka,  praktik  adat  tidak semua dapat diterima dan diterapkan begitu saja menjadi bagian anggota dari hukum Islam.
Dalam konsep teori yang terdapat dalam hukum islam, hanya adat baik yang bisa diterima,  sementara  adat  kurang  bagus  ataupun  buruk  harus  ditolak  atau  jika  perlu harus  dihilangkan.  Pada  konteks  seperti  inilah,  para  ulama  memunculkan  berbagai macam  ketentuan  atau  kaidah  hukum  berhubungan  dengan  adat,  misalnya  saja  adat kebiasaan yang berpotensi dijadikan suatu hukum (al-'adatul muhakkamah) dan adat yang ditetapkan dengan urf sama saja dengan yang ditetapkan oleh nash (ats-tsabit bil 'urf kats-tsabit bin nas) 22
Lalu persoalannya, bagaimanakah cara menentukan kriteria adat buruk dan kriteria adat baik? Bagaimana kriteria adat yang buruk dan adat yang baik?. Berkaitan dengan ini, ulama sudah menetapkan beberapa ciri. Menurut Abdul Wahhab Khallaf adat baik
20 Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal 199.
21 Nanm Harun, Fiqih Mawaris Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal 199.
22 Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran (Semarang: Bina Utama, 1996) hal 32.
yaitu adat yang tentunya tidak bersebrangan dengan dalil-dalil yang ada dalam hukum syara',  tidak  menghalalkan  segala  apa  yang  haram,  serta  tidak  pula  menggugurkan suatu  hal  yang  semestinya  dilakukan.  Sedangkan  adat  yang  buruk  ialah kebalikannya 23 .
Islah  (musyawarah  mufakat)  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Perdopo  ini dilaksanakan  semua  ahli  waris  dengan  tujuan  memperoleh  kesepakatan  diantara semuanya, dimaksudkan agar tali persaudaraan serta kekeluargaan dapat tetap terjaga dengan baik.
Pembagian warisan melalui musyawarah mufakat ini ditempuh melalui satu cara, yaitu  berunding  bersama  untuk  mencapai  kesepakatan.  Dalam  proses  perundingan itulah  ditentukan  jumlah  besar  kecilnya  bagian  yang  diperoleh  seorang  ahli  waris beserta  penerima  waris  lain.  Dasar  Pertimbangan  mengenai  besar  kecilnya  warisan yang diperoleh ditentukan dalam kondisi tidak memihak (objektif) keadaan sang ahli waris  beserta  penerima  waris  lain.  Karena  itulah,  bagian  warisan  yang  diperoleh antara  ahli  waris  satu  dan  penerima  waris  lain  sangat  beragam,  dikarenakan  tidak membutuhkan presentase khusus.
Sebagian  kiyai  Desa  Perdopo  juga  menganggap  jika  islah  ini  diterima  oleh ketentuan  syariat  islam,  dikarenakan  warisan  masih  termasuk  bidang  muamalah (hubungan antar manusia) yang diperbolehkan untuk dilaksanakan sesuai kepentingan dan kesepakatan umat, asal dalam prosesnya tidak menimbulkan perpecahan maupun perselisihan. Tentu Dalam hal ini ketentuan pembagian harta warisan dilakukan untuk kemaslahatan  bersama  dan  berdasarkan  apa  yang  disepakati  secara  damai.  Hal terpenting  dalam  islah  ini  yaitu  tidak  terjadi  perselisihan  maupun  sengketa  dalam pembagian harta warisan.
Pada  dasarnya  cara  islah  (perdamaian)  ini  merupakan  cara  yang  dibenarkan dalam syariat islam dimaksudkan agar persaudaraan dapat selalu terjalin dengan baik,
23 Abdul Wahab Khalaf, Usul Fiqh (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hal 89.
dalam hal ini diperbolehkan selama tidak mengharamkan segala yang halal dan tidak menghalakan pula segala yang haram, sebagaimana perkataan Nabi yang berbunyi :
"Perdamaian  ini  diperbolehkan  di  antara  kaum  muslimin,  kecuali  (perdamaian) untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal." 24 .
Meskipun begitu, pelaksanaan pembagian warisan melalui musyawarah mufakat ini  harus  memenuhi  dua  syarat  :  (1)  orang-orang  yang  terlibat  dalam  kesepakatan pembagian harta warisan harus orang-orang yang cakap bertindak di hadapan hukum. Hal ini dikarenakan dalam musyawarah mufakat  (islah) ini dimungkinkan ada pihak yang  rela  mengorbankan  maupun  menggugurkan  haknya  walau  hanya  sebagian maupun seluruh bagiannya. Terkait pengorbanan atau perelaan ataupun pengguguran hak itu berkaitan dengan penghilangan hak yang dimiliki oleh seseorang, serta terkait erat dengan kecakapan atau kepandaian untuk mampu bertindak maupun bertanggung jawab  di  hadapan  hukum.  Hal  ini  berarti  perelaan  atau  pemindahan  hak  milik seseorang  baru  dianggap  sah  jika  dilakukan  oleh  seseorang  dengan  suka  rela.  (2) pembagian warisan dengan jalan musyawarah mufakat bukan semata-mata dilakukan karena  ketidakpuasan  terhadap  segala  ketentuan  yang  sudah  terdapat  dalam  hukum islam,  sebagai  contoh  bagian  wanita  yang  hanya  mendapatkan  separuh  ketentuan bagian  pria.  Maka  diusulkanlah  musyawarah  mufakat  (islah)  ditempuh  dalam pembagian harta warisan. Apabila hal seperti itu terjadi, musyawarah seperti itu justru menunjukkan  ketidakiklasan  terhadap  ketentuan  dari Allah  beserta  Rasul-Nya.  Dan hal  tersebut  menunjukkan  pula  turunnya  nilai  keimanan  seseorang  serta mencerminkan kerendahan berperilaku dihadapan Allah SWT.

## 3. Pembagian  Harta  Warisan  Perpantangan  (Pembagian  Harta Gono Gini)
Dari  32  kasus  hasil  observasi,  ada  1  kasus  yang  melakukan  pembagian  warisan harta perpantangan. Ini terjadi di keluarga Bapak Muryanto.
24 Muhammad Salam Mazkur, Peradilan dalam Islam , ter. Imron AM (Surabaya: Bina Itou, 1990), hal 44.
TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah P a g e | 21
Menurut keterangan Bapak Sudarsono 25 konsep pemikiran berkaitan dengan harta yang  dikumpulkan  oleh  sepasang  suami  istri  selama  menjalin  ikatan  pernikahan disebut  dengan  harta  perpantangan,  dimana  apabila  harta  yang  diperoleh  itu  hasil usaha  dari  suami  istri  dan  pasangan  suami  istri  tersebut  belum  memiliki  keturunan, maka  harta  warisan  tersebut  sepenuhnya  menjadi  milik  istri.  Namun  jika  sudah memiliki  keturunan,  maka  harta  sepenuhnya  jatuh  ke  tangan  sang  anak. Akan  tetapi jika harta yang diperoleh sepasang suami dan istri merupakan harta yang didapatkan sebelum menikah, maka ketika salah seorang entah itu suami ataupun istri meninggal maka  harta  warisan  sepenuhnya  jatuh  ke  tangan  orang  tua  sang  pemilik  harta. Meskipun sudah mempunyai keturunan. Karena harta tersebut tetap dianggap menjadi milik keluarga (kandung). Namun dalam hal ini jika orang tua sang pemilik harta asli sudah  meninggal  maka  warisan  tetap  jatuh  ke  tangan  istri  apabila  belum  memiliki keturunan, dan jatuh ke tangan sang anak apabila  sudah memiliki keturunan. Saudara sedarah  tidak  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  harta  waris  tersebut  sepeserpun. Begitu lah hukum adat yang terdapat di Desa Perdopo Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati.

## C. Simpulan
Tata  cara  pelaksanaan  hukum  waris  di  negara  Indonesia  masih  sangat beragam,  setiap  kelompok  masyarakat  memiliki  hukum  sendiri-sendiri  dalam membagi  harta  warisan.  Ada  tiga  jenis  hukum  yang  masih  hidup  dan  masih digunakan  di  lingkungan  masyarakat,  yaitu  hukum  adat,  hukum  islam,  serta  hukum negara.  Yang  paling  banyak  digunakan  masyarakat  dalam  membagi  warisan  yaitu hukum  islam  dan  hukum  adat.  Hal  ini  disebabkan  karena  banyaknya  masyarakat  di Indonesia  yang  menganut  agama  islam  serta  pluralitas  wilyah  Indonesia  yang menyebabkan  setiap  masyarakat  memiliki  hukum  adat  tersendiri  dalam  pembagian harta warisan.
25 Sudarsono, Tokoh masyarakat Desa Perdopo, wawancara , Perdopo,15 Maret 2020.
Sebagian ulama di Desa Perdopo menganggap pembagian harta waris dengan cara  islah  (perdamaian)  melalui  cara  musyawarah  mufakat  adalah  hal  yang dibenarkan  oleh  syariat  islam,  dikarenakan  hal  tersebut  berkaitan  dengan  muamalah yang  pelaksanaannya  boleh  diselenggarakan  sesuai  dengan  kepentingan  umat.  Asal tidak  terjadi  perselisihan.  Pembagian  harta  warisan  didasarkan  pada  apa  yang disepakati  pihak-pihak  terkait.  Yang  terpenting  tidak  terjadi  perselisihan  maupun konflik  dalam  proses  pembagian  harta  warisan.  Konsep  islah  (perdamaian) merupakan  cara  yang  bisa  dibenarkan,  selama  perdamaian  itu  tak  bermaksud  untuk mengharamkan  segala  apa  yang  dihalalkan  dan  menghalalkan  segala  apa  yang diharamkan, agar ikatan persaudaraan yang sudah terjalin dapat terjalin terus menerus dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, M. Toha. 1976. Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam. Yogyakarta : t.p. Basyir, Ahmad Azhar. 2001. Hukum Waris Islam. Yogyakarta : UII Press. Rahman, Fatchur. 1994. Ilmu Waris. Bandung : Al Maarif. Departemen Agama RI. 2006. Al Qur'an dan Terjemahnya . Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan.
Parman, Ali. 1995. Kewarisan dalam Al Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tematik. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Rofiq, Ahmad. 2002. Fiqh Mawaris Edisi Revisi. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Shihab, M. Quraish. 2005. Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru. Jakarta : Lentera Hati. Syihab, Umar. 1996. Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran . Semarang : Bina Utama. Shiddieqy, M. Hasbi Ash. 1993. Falsafat Hukum Islam . Jakarta : Bulan Bintang. Khallaf, Abdul Wahhab. 1978. Ushul al Fiqh . Beirut : Dar al-Fikr. Mazkur, Muhammad Salam. 1990. Peradilan dalam Islam . Surabaya : Bina Ilmu. Makhluf, Hasanain Muhammad. 1958. Al-Mawaris As-syari'ah Al-Islamiyah . Kairo : Al- Bayyan Al-'araby. Soepomo. 1984. Bab-bab tentang Hukum Adat . Jakarta : Pradnya Paramita. Wignjodipoero, Soerojo. 1995. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat . Jakarta : PT Toko Gunung Agung.
Bzn, B. Ter Haar. 1980. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat . Jakarta : Pradnya Paramita. Syuja', Abu. 1168. Kitab Al-Ghayah Wa At-Taqrib. Jakarta : Pustaka Azzam. Yahya, Abu, Zakariya Bin Muhammad Al-Anshori. 2003. Tahrir Tanqih Al-Lubab . Beirut : Dar Al-Basya'ir Al-Islamiyah.