COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## STATUS PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DENGAN LAKI-LAKI YANG BUKAN MENGHAMILI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER
Muhamad Iqbal Nurhumaidia 1* , Muhamad Ilyas 2 , Lutfi Munadi 3 , Ade Jamarudin 4
1 ’ 2 ’ 3’4 Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung muhamadiqbalnurhumaidi@gmail.com, Ilyasbaelah1234@gmail.com, lutfimunadi30@gmail.com, adejamarudin@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: May 26, 2023 Accepted: June 30, 2023 Marriage of pregnant women out of wedlock is no longer a new thing among the  people,  even  though  Islam  clearly  forbids  committing  adultery  and  its causes. So that Islam encourages people to get married rather than commit adultery,  because  adultery  is  one  of  the  factors  that  can  destroy  life.  This study  uses  the  method  of  library  research  (library  research)  with  data collection techniques through a review of books and literature. This research uses content analysis research, which is research that relies on data and also a number of texts (such as the Al-Qur'an, Hadith, and the Thoughts of Ulama) to be processed and compiled into research material. Research Results: First, the marriage of a pregnant woman out of wedlock with a man who does not impregnate the perspective of Islamic law, according to Imam Abu Hanifah, it is  permissible  to  marry  her  on  the  grounds  that  she  should  not  have intercourse first and that sperm from adultery is not valued in the sense that her offspring is only assigned to her mother and not to his father. Imam Abu Yusuf  and  Zufar  are  not  allowed  to  marry  her  because  it  is  based  on  the prohibition of having sex with a pregnant woman. Second, the marriage of a pregnant woman out of wedlock with a man who is not impregnating from a gender equality perspective, a pregnant out of wedlock woman also has the right to choose her future life partner regardless of who she is pregnant with, and  also  has  the  right  to  refuse  the  man  who  made  her  pregnant.  on  the grounds  that  the  man  is  not  right  to  be  her  husband.  Third,  the  status  of children from marriages of pregnant women out of wedlock with men who are not  pregnant,  is  only  assigned  to  their  mothers,  so  men  who  marry  their mothers are obliged to declare an oath of li'an linafyil. the man does not have the right of relationship to the child.
Keywords: marital status, pregnant women, pregnant

## Abstrak
Perkawinan wanita hamil di luar nikah sudah bukan lagi hal yang baru dikalangan masyarakat, padahal agama Islam dengan jelas mengharamkan melakukan perbuatan zina dan penyebab- penyebabnya. Sehingga agama Islam lebih menganjurkan kepada manusia untuk menikah dari pada melakukan perbuatan zina, karena zina merupakan salah satu faktor yang dapat membuat hidup menjadi hancur. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka ( library Research )  dengan  teknik  pengumpulan  datanya  melalui  penelaahan  buku-buku,  literatur- literatur.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitin  content  analysis  yaitu  penelitian  yang mengandalkan data dan juga sejumlah teks (seperti Al-Qur’an, Hadist, dan Pemikiran para Ulama)  untuk  diolah  serta  disusun  menjadi  bahan  penelitian.  Hasil  Penelitian: Pertama, perkawinan  wanita  hamil  diluar  nikah  dengan  laki-laki  yang  bukan  menghamili  perspektif hukum  Islam,  menurut  imam  abu  hanifah  membolehkan  menikahinya  dengan  alasan  tidak boleh  disetubuhi  terlebih  dahulu  dan  sperma  dari  hasil  zina  tidak  dihargai  dalam  artian keturunannya hanya dinasabkan kepada ibunya saja tidak kepada ayahnya. Imam Abu Yusuf
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
dan Zufar tidak membolehkan menikahinya karena didasarkan pada haramnya berhubungan badan dengan wanita hamil. Kedua, perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang  bukan  menghamili  perspektif  kesetaraan  gender,  wanita  hamil  di  luar  nikah  juga mempunyai hak untuk memilih pasangan hidupnya kelak terlepas dari ia hamil oleh siapa, dan juga  memiliki  hak  untuk  menolak  laki-laki  yang  menghamilinya  dengan  alasan  laki-laki tersebut tidak tepat untuk menjadi suaminya. Ketiga , status anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamili, hanya dinasabkan kepada ibunya saja, maka  laki-laki  yang  mengawini  ibunya  wajib  menyatakan  sumpah  li’an  linafyil  ini  berfungsi untuk  menggurkan  penasaban  diantara  keduanya,  sehingga  laki-laki  tersebut  tidak mempunyai hak kenasaban pada anak itu.
Kata Kunci: status perkawinan, wanita hamil, menghamili

## I. PENDAHULUAN
Agama  Islam  melalui  proses  perkawinan  mempunyai  tujuan  dalam  membangun sebuah kehidupan dalam keluarga dan masyarakat yaitu melindungi keluarga dari perbuatan yang  dapat  menyesatkan  (perilaku  buruk)  dan  menciptakan  sebuah  tempat  yang  tatanan sosialnya  yang  baik  sehingga  dapat  menjadi  wadah  bagi  generasi-generasi  kedepannya. Maka  dari  itu  agama  Islam  menjadikan  perzinahan,  gundik  dan  mengambil  istri  orang  lain yang  sudah  sah  itu  menjadi  hal  yang  dilarang  bahkan  haram  hukumnya  sebagaimana larangan Allah SWT. 1 Dapat dilihat dari definisi perkawinan di atas, bahwa perkawinan adalah suatu  hal  yang  diperintahkan  oleh  Allah  SWT  dan  Rasulullah  SAW,  karena  di  dalam perkawinan  banyak  terkandung  hikmah  diantaranya  yaitu  memperbanyak  keturunan, kemakmuran  dan  langgengnya  rasa  cinta  terhadap  keluarga  serta  menguatkan  hubungan kemasyarakatan  yang  diberkahi.  Oleh  sebab  itu,  perkawinan  merupakan  hal  yang  sangat sakral, akan tetapi hal tersebut akan berbeda bilamana ada calon pengantin yang sudah hamil terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan. Tidak sedikit pula banyak perempuan yang  hamil  dengan  laki-laki  yang  belum  sah.  Namun  Islam  terkhusus  di  Indonesia memberikan  keringanan  bilamana  keadaan  tersebut  terjadi  ,  sebagaimana  tertera  didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 bahwa perempuan yang hamil sebelum melaksanakan akad yang sah diperbolehkan untuk menikah karena dengan adanya pasal tersebut menjadi salah satu solusi kemaslahatan hidup manusia untuk menjaga kehormatan dan juga nasab anak. 2 Perkawinan  dapat  dilaksanakan  melalui  lembaga  yang  resmi  ataupun  hanya  dari orang  yang  berpengaruh  di  masyarakat  tersebut,  biasanya  hal  seperti  ini  akibat  adanya kejadian  seperti  pemerkosaan  dan  hubungan  intim  suka  sama  suka  (perzinahan)  yang mengakibatkan  hamil  di  luar  nikah.  Terlebih  dari  itu,  dizaman  sekarang  pergaulan  bebas sudah terjadi dimana-mana tidak sedikit orang-orang melakukan hal yang dilarang oleh Islam sehingga mengakibatkan sesuatu yang tidak diharapkan, dengan keadaan yang seperti ini hamil diluar nikah telah menjadi suatu problem bagi masyarakat sehingga bisa menjadi suatu kegelisahan di kalangan masyarakat. Hal tersebut dapat membuat malu keluarga terutama bagi  orang  tuanya,  sehingga  mereka  memaksa  menikahkan  anak  perempuannya  tersebut dengan  laki-laki  yang  memang  menghamilinya  ataupun  dengan  laki-laki  yang  tidak menghamilinya.
Perkawinan wanita hamil diluar nikah merupakan bukan hal baru, karena di zaman Rasulullah  SAW  juga  pernah  ada  kejadian  seperti  ini,  Di  sisi  lain  Agama  islam  telah mengharamkan  zina  dan  penyebab-penyebabnya  sehingga  menganjurkan  untuk  menikah daripada melakukan perzinahan karena perzinahan merupakan salah satu faktor yang dapat
1 Khoirul Abror, Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI) , (Lampung: LP2M UIN Raden Intan, 2017), hlm. 3-5
2 Seri Pustaka Yustisia, Kompilasi Hukum islam , (Yogyakarta: Pustaka Widuatama, 2000), Hlm. 14.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
membuat  hidup  menjadi  hancur. 3 Menikahkan  Wanita  Hamil  diluar  Nikah  atau  disebabkan adanya kejadian zinah, menurut para ulama fiqh ada perbedaan pendapat mengenai hal ini, ada ulama yang secara tegas tidak memperbolehkan dan ada juga yang menekankan harus adanya penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Mengenai ketentuan perkawinan  wanita  hamil  di  luar  nikah  menurut  Ulama  Hanafiyah  dan  Ulama  Syafi’iyah hukumnya Boleh menikahi wanita akibat perbuatan zina akan tetapi tidak boleh menggaulinya sampai  wanita  tersebut  melahirkan.  Sedangkan  menurut  Ulama  Malikiyah  dan  Ulama Hanabilah hukumnya tidak boleh apabila menikahi wanita akibat perbuatan zina baik wanita tersebut Hamil atau Tidak. 4

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penulisan  skripsi  ini  peneliti  memilih  menggunakan  Studi pustaka ( Library Research ) dengan teknik pengambilan data nya melalui penelaahan Buku- buku,  literatur-literatur.  Lebih  lanjutnya  lagi  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian content analysis adalah penelitian yang mengandalkan data dan sejumlah tulisan teks ( seperti Al- Qur’an,  Hadist  dan  pemikiran  para  ulama  )  untuk  disusun  agar  dijadikan  sebagai  bahan penelitian. 5
Jenis data kualitatif, suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami gejala sentral. Memperlakukan partisipan benar-benar sebagai subjek dan bukan objek. Disinilah partisipan menemukan dirinya sebagai yang berharga dan berrnanfaat. 6 Cik Hasan  Bisri  jenis  data  tersebut  dikualifikasikan  sesuai  dengan  butir-butir  pertanyaan  yang diajukan  dan  terhindar  dari  jenis  data  yang  tidak  relevan  dengan  pertanyaan  tersebut walaupun dimungkinkan penambahan perlengkapan. 7

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.  Perspektif Hukum Islam
Dalam perkawinan agama menyarankan dalam memilih suami atau isteri seharusnya berdasarkan agama dan moral, yang dimaksud itu calon suami atau isteri harus yang memiliki akhlak  mulia  bukan  hanya  semata  berdasarkan  paras  yang  menawan,  keturunan,  dan kepopulerannya. Karena apabila mendapatkan pasangan yang memiliki akhlak mulia maka akan membawa keberuntungan serta keberkahan keluarganya di dunia maupun akhirat, dan mendapatkan sebuah ketenangan dan ketentraman baik lahir dan batin.
Pernikahan sendiri memiliki tujuan yang mulia yakni untuk memenuhi petunjuk agama dalam  rangka  mendirikan  keluarga  yang  harmonis,  sejahtera  dan  bahagia  sehingga terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan karena terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin yang berujung kepada kebahagiaan dan kasih sayang antar anggota keluarga.
Terdapat  juga  peristiwa  di  mana  laki-laki  yang  menzinai  perempuan  hingga  hamil tersebut  menolak  untuk  bertanggung  jawab  atau  tidak  diketahui  siapa  laki-laki  yang  telah menyebabkan kehamilan di luar pernikahan itu. Maka, keluarga pihak perempuan biasanya akan  mencari  calon  suami  yang  bersedia  untuk  menikahi  perempuan  hamil  tersebut  agar terhindar  dari  aib  dan  omongan  masyarakat  sekitar.  Para  ulama  berbeda  pendapat  terkait dengan  hukum  menikahkan  perempuan  dengan  laki-laki  yang  bukan  menzinainya  ini. Sebagian  ulama  menyatakan  bahwa  tidak  boleh  menikahkan  perempuan  yang  telah  hamil
3 Yahya Abdurrahman al-Katib, Fikih Wanita Hamil , (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 85.
4 Khoirul Abror, Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI), hlm. 108.
5 Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 60.
6 J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 7-8.
7 Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agaama Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 63.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
akibat perzinahaan dengan laki-laki yang bukan menzinainya. Namun sebagian ulama lain menyatakan  sah  pernikahan  seperti  ini.  Perbedaan  pendapat  ini  dikarenakan  perbedaan dalam memahami surah an-Nur ayat 3 yang berbunyi
اﻟ زﱠ اﻧ ﻰِ ﻻَ ﯾَﻧْ ﻛِ ﺢُ إِ ﻻ ﱠ زَ اﻧِ ﯾَ ﺔً أَ وْ ﻣُ ﺷْ رِ ﻛَ ﺔً وَا ﻟ زﱠ اﻧِ ﯾَ ﺔُ ﻻَ ﯾَ ﻧْ ﻛِ ﺣُ ﮭَﺂ إِ ﻻ ﱠ زَ ا نٍ أَ وْ ﻣُ ﺷْ رِ كٌۚ وَ ﺣُ رِّ مَ ذَا ﻟِ كَ ﻋَ ﻠَ ﻰ ا ﻟ ﻣُ ؤْ ﻣِ ﻧِﯾْ نَ
Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki  yang  berzina  atau  laki-laki  musyrik,  dan  yang  demikian  itu  diharamkan  atas  oran- orang yang mukmin”. 8
Syaikhul  Islam  Ibnu  Taimiyah  dan  muridnya  Ibn  Qoyim  berpendapat  bahwa pernikahan orang yang berzina itu haram meskipun dengan orang yang menzinainya hingga ia bertaubat. Pendapat ini juga dipegang oleh sebagian ulama salaf dan khalaf di antaranya Imam Ahmad bin Hambal. Namun kebanyakan ulama salaf dan khalaf memboleh pernikahan tersebut selagi rahim perempuan yang hendak dinikahkan tersebut bersih atau tidak dalam keadaan hamil keterangan ini yaitu dari pendapat Imam Malik.
Pendapat  Imam  Abu  Hanifah  memberikan  kebolehan  melaksanakan  akad  sebelum bersih (istibra’) hal ini apabila wanita tersebut dalam keadaan hamil, maka bagi laki-laki yang bukan menghamilinya tidak diperbolehkan untuk menggaulinya, karena air sperma dari hasil zina tidak terhormat, dan mengenai hukumnya tidak dapat dihubungkan nasabnya, ini menjadi pengembalian pendapat sebuah alasan Imam Syafi’i. Imam Abu Hanifah menjelaskan secara rinci  mengenai  hamil  atau  tidak  hamil,  karena  pada  hakikatnya  wanita  yang  hamil  apabila dicampuri itu menghubungkan anak yang bukan anaknya tentunya berbeda dengan wanita yang tidak hamil.
Imam  Ahmad  bin  Hambal  sendiri  menegaskan  bahwa  wanita  yang  boleh  dinikahi adalah  wanita  yang  sedang  dalam  keadaan istibra (bersih).  Untuk  itu,  wanita  yang  hamil karena zina dilarang untuk menikah hingga ia melahirkan anak yang dikandungnya. Selain itu,  Imam  Ahmad  bin  Hambal  juga  mensyaratkan  wanita  pezina  tersebut  untuk  bertaubat terlebih dahulu sebelum menikah. 9
Para Ulama masing-masing memiliki pendapat yang berbeda mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Sebagian ada yang mengatakan sah dan sebagian lagi mengatakan tidak sah, dari berbeda pendapat ini tentunya para imam madzhab mempunyai pemikiran masing-masing yang berlandaskan dari sumber berup ayat-ayat Al-Qur’an maupn Hadist Nabi Muhammad SAW, Pendapat-pendapat tersebut sebagai berikut:
1.  Imam  Abu  Hanafiah  berpendapat  bahwa  laki-laki  yang  bukan  menzinainya  tidak dibolehkan  mencampurinya.  Maksudnya,  boleh  menikahkan  seorang  perempuan yang hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya dengan syarat laki-laki tersebut tidak boleh menggauli istrinya hingga istrinya tersebut melahirkan.
2.  Imam  Syafi’i  berpendapat  bahwa  bahwa  wanita  hamil  karena  zina  tetap  bisa dinikahkan dengan laki-laki yang bukan menzinainya karena anak yang dikandung perempuan  tersebut  tidak  dapat  dinasabkan  kepada  seseorang  kecuali  kepada ibunya.  Imam  Al-Nawawi  menambahkan  bahwa  wanita  hamil  karena  zina  tidak diharuskan menunggu atau melaksanakan iddah dengan alasan hamil karena zina tidak termasuk ke dalam orang yang dilarang untuk dinikahi. 10
3.  Berbeda  dengan  Imam  Syafi’i,  Imam  Abu  Yusuf  dan  Zufar,  berpendapat  bahwa wanita  yang  hamil  karena  zina  tidak  boleh  dinikahi.  Menurut  mereka,  hukum
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid & Terjemah , (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 350
9 Zaenal  Abidin, Analisis  Hukum  islam  terhadap  Perkawinan  Wanita  Hamil  dengan  Laki-Laki  yang  tidak Menghamili , (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2017), hlm. 76.
10 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2003), hlm. 93.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
menikahi wanita yang hamil karena zina sama dengan wanita yang hamil karena hubungan  yang  sah  di  mana  haram  untuk  menikahi  wanita  yang  hamil  karena hubungan yang sah. Hal ini didasarkan kepada haramnya hubungan badan dengan wanita  hamil  sehingga  tidak  ada  artinya  menikah  dengan  wanita  hamil  tersebut sedangkan tujuan dari pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan badan. 11
4.  Sejalan dengan Imam Abu Yusuf, Imam Malik melarang penikahan antara wanita yang  hamil  karena  zina  dengan  laki-laki  yang  bukan  menghamilinya.  Imam  Malik berpendapat bahwa tidak boleh melaksanakan akad bagi wanita yang zina kecuali ia sudah beristibra dengan dibuktikan melalui 3 kali masa haid atau 3 bulan sucian, akan tetapi apabila melaksanakan akad sebelum istibra' maka akad tersebut fasid dan wajib fasakh. 12
5.  Imam Ahmad bin Hambal memberikan pendapat, wanita yang melakukan zina baik hamil  ataupun  tidak,  tetap  tidak  boleh  dinikahi  oleh  laki-laki  yang  mengetahui keadaannya yang sedang hamil, akan tetapi imam ahmad bin hambal memerikan syarat apabila wanita tersebut mau dinikahkan, yaitu:
a)  Masa iddah nya habis yaitu setelah ia melahirkan kandungannya
b)  Wanita tersebut sudah bertaubat dari melakukan perbuatan zina dan sudah tidak ikut campur dengan hal-hal yang dapat menjerumuskan kedalam maksiat, apabila wanita  tersebut  belum  bertaubat  maka  tidak  boleh  melaksanakan  perkawinan, meskipun  masa  iddahnya  sudah  habis.  Bilamana  ada  laki-laki  yang  menikahinya sebelum wanita tersebut taubat maka disamakan seperti ia melakukan zina dengan wanita itu. 13

## B.  Prespektif Kesetaraan Gender
Permasalahan gender ini juga merupakan salah satu permasalahan khususnya dalam lingkup  tatanan  sosial  dan  keluarga.  Berkaitan  dengan  pernikahan  misalnya,  masyarakat Indonesia  cenderung  memiliki  persepsi  di  mana  wanita  hanya  menunggu  jodoh  atau menunggu  sedangkan  laki-laki  dapat  memilih  wanita  mana  yang  akan  dilamarnya.  Wanita yang memilih laki-laki atau wanita yang melamar laki-laki untuk menjadi suaminya dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai wanita rendahan. Meskipun memang di beberapa daerah terdapat konsep di mana pihak perempuan yang datang melamar laki-laki.
Berkaitan  dengan  kasus  perzinahan  seperti  terjadi  kehamilan  di  luar  nikah,  maka masyarakat  akan  berpandangan  bahwa  wanita  yang  salah  dan  dianggap  sebagai  wanita murahan.  Bahkan,  pada  kasus  seperti  pemerkosaan,  wanita  yang  merupakan  korban  dari kejahatan  tersebut  tetap  dianggap  salah  oleh  masyarakat.  Biasanya  masyarakat  akan menyalahkan  cara  berpakaian  wanita  tersebut  ataupun  cara  bergaulnya.  Padahal,  dalam kasus  ini,  justru  seharusnya  pihak  laki-laki  yang  merupakan  pelaku  yang  seharusnya disalahkan.
Dalam kebiasaan masyarakat Indonesia, wanita yang hamil di luar nikah dipaksa untuk menikah  dengan  laki-laki  yang  telah  menghamilinya  sebagai  jalan  untuk  menutupi  aib perempuan  tersebut.  Selain  itu,  pernikahan  antara  wanita  hamil  dengan  laki-laki  yang menghamilinya dianggap sebagai bentuk pertanggung jawaban dari laki-laki tersebut karena telah  menghamili  si  perempuan.  Artinya,  pasangannya  ditentukan  bukan  dari  segi  agama, moral, kecantikan, harta maupun keturunan seseorang, melainkan dari segi “kecelakaan”.
Berdasarkan perspektif kesetaraan gender, penulis berpandangan bahwa wanita juga memiliki  hak  untuk  menentukan  pasangan  hidup  yang  mendampinginya  kelak.  Untuk  itu, wanita  yang  hamil  di  luar  nikah,  berhak  menolak  untuk  dinikahkan  dengan  laki-laki  yang
11 Wahbah Az-zuhaily, Al-Fiqh Al-Islamy wa-Adillatuhu, Juz VII , (Damaskus: Dar-Al-Fiqr, 1984), hlm. 150.
12 Wahbah Az-zuhaily, Al-Fiqh Al-Islamy wa-Adillatuhu, Juz VII , (Damaskus: Dar-Al-Fiqr, 1984), hlm. 150.
13 Wahbah Az-zuhaily, Al-Fiqh Al-Islamy wa-Adillatuhu, Juz VII, hlm. 150.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
menghamilinya dengan alasan bahwa laki-laki tersebut bukanlah laki-laki yang tepat untuk menjadi suaminya. Keharusan menikahkan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya hanya akan berujung kepada ketidak harmonisan rumah tangga tersebut yang dapat berujung kepada perceraian. Dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh pasangan tersebut, namun juga berdampak kepada sang anak nantinya.
Banyak  kasus  yang  ditemui  di  Indonesia  di  mana  seorang  wanita  hamil  setelah diperkosa  oleh  ayah  kandungnya  sendiri,  saudaranya  atau  pamannya  sendiri.  Tentu  saja wanita  tersebut  tidak  mungkin  menikahi  ayah  atau  saudaranya  ini.  Namun  anak  yang dikandung  selayaknya  lahir  dengan  kondisi  memiliki  ibu  dan  ayah.  Banyak  juga  kasus pemerkosaan  dan  pencabulan  yang  dilakukan  oleh  laki-laki  jahat  yang  berujung  kepada hamilnya si korban.
Setiap  wanita  berhak  untuk  menentukan  pasangan  hidupnya  kelak.  Termasuk memutuskan untuk tidak menikah dengan laki-laki yang telah melakukan tindak kekerasan pemerkosaan terhadapnya hingga ia hamil. Namun sayangnya, sanksi sosial tetap diperoleh oleh wanita yang hamil di luar nikah tersebut meskipun ia adalah korban. Untuk itu, menikah dengan laki-laki baik untuk menutupi aib ini merupakan salah satu jalan yang dipilih oleh pihak perempuan meskipun laki-laki tersebut bukanlah laki-laki yang menghamilinya.

## C.  Status Anak Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah Dengan Laki-Laki Yang Bukan Menghamili
Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, diketahui bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Ini artinya, jika seorang perempuan menikah dalam keadaan hamil, maka anak yang dikandungnya dianggap anak yang sah dan dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menikahinya tersebut. 14 Pada hakikatnya setiap anak yang lahir baik lahirnya dalam perkawinan sah atau di luar  perkawinan,  tetap  bagi  anak  tersebut  memiliki  status  dan  dalam  keadaan  fitrah  yang bersih, tidak ada noda bahkan dosa terlepas dari keadaan orang tuanya. Perzinahan memang merupakan  salah  satu  dosa  besar  sebagaimana  imam  adz-dzahabi  menyatakan  bahwa perzinahan merupakan dosa besar pada urutan kesepuluh. 15
Imam Abu Hanifah sendiri menyatakan bahwa jika wanita hamil karena zina menikah dengan  laki-laki  yang  menzinahinya,  maka  anak  yang  dikandungnya  dapat  dinasabkan kepada bapak biologisnya tersebut selagi pernikahan terjadi sebelum si anak dilahirkan.
Mayoritas  ulama  mazhab  Imam  Syafi’i  berpendapat  bahwa  meskipun  pernikahan tersebut terjadi sebelum anak tersebut lahir, anak tersebut tetap dinasabkan kepada ibunya. Wahbah  az-zuhaily  dalam  kitabnya  Al-fiqh  al-islamy  wa  adillatuhu  menyatakan  sebagian ulama berpendapat jika anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan pasca akad nikah, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Namun jika anak tersebut lahir di atas 6 bulan pasca terjadinya pernikahan, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya dengan syarat si pria berikrar bahwa anak tersebut adalah anaknya dan tidak menjelaskan bahwa si anak berasal dari zina. Maka dengan berlandaskan ikrar tersebut si anak bisa di nasabkan kepada ayah biologisnya. 16
Untuk status anak dari perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, dan ini tidak ada dalam Kompilasi Hukum Islam, maka dalam mencari  tahunya  harus  melalui  pendapat-pendapat  para  ulama.  Imam  Muhammad  Al- Syaibani  berpedapat  perkawinan  wanita  hamil  hukumnya  sah  tetapi  haram  melakukan berhubungan  badan  sampai  anak  dalam  kandungan  tersebut  lahir.  Pemikiran  imam  As- Syaibani  ini  mengesampingkan  perkawinan  wanita  hamil  dengan  anak  yang  di  dalam kandungan, alasan tersebut agar tidak terjadinya percampuran pada keturunan, maka imam as-syaibani  mengharamkan  bagi  orang  yang  menikahi  wanita  tersebut  untuk  melakukan
14 Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
15 Imam Adz-Dzahabi, Al-Kaba’ir (Dosa-Dosa Besar), (Solo: Pustaka Arafah, 2007), hlm. 81.
16 Wahbah Az-zuhaily, Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuh Juz VII, hlm. 148.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
hubungan  badan  sampai  si  anak  dilahirkan.  Secara  pemikiran  anak  yang  lahir  tersebut tentunya anak dari ibu yang melahirkan, dan tidak ada kaitannya dengan nasab laki-laki yang mengawini ibunya.
Maka laki-laki tersebut wajib menyangkal dengan sumpah li’an linafyil walad terhadap anak yang di dalam kandungan wanita itu agar tidak terjadinya penasaban diantara mereka. Perihal  ini,  para  ulama  berbeda  pendapat  mengenai  permasalahan  cabang,  yaitu:  waktu peniadaan kandungan:
1.  Jumhur  menyatakan  boleh  meniadakannya  ketika  wanita  dalam  keadaan  hamil. Imam  Malik  memberikan  syarat  ketika  laki-laki  tidak  meniadakannya  sedangkan wanita  tersebut  sedang  hamil,  maka  ia  tidak  boleh  meniadakannya  setelah melahirkan dengan sumpah li’an.
2.  Imam  Syafi’i  menyatakan  apabila  laki-laki  mengetahi  kehamilannya,  kemudian memungkinkan hakim untuk melakukan li’an, tetapi keduanya tidak melakukan li’an, maka laki-laki tidak boleh meniadakannya setelah melahirkan.
3.  Imam  Abu  Hanifah  menyatakan  tidak  boleh  meniadakan  anak  hingga  wanita tersebut melahirkan. 17
Imam  Abu  Hanifah  berpendapat  bahwa  laki-laki  boleh  melakukan  li’an  tanpa meniadakan  kandungan  kecuali  pada  saat  sudah  melahirkan  atau  mendekati  kehamilan. Imam abu hanifah tidak memntukan secara rinci mengenai waktu dalam hal itu. Sedangkan kedua pengikutnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad menentukan waktu, menyatakan bahwa laki-laki boleh meniadakannya diantara waktu 40 hari dari waktu kelahiran. Para ulama yang mewajibkan  li’an  di  waktu  kehamilan  sepakat  bahwa  laki-laki  boleh  meniadakannya  pada masa pernikahan. 18
Imam Abu Hanifah berpendapat dengan pendapat yang ganjil, mengatakan dari waktu akad  nikah  meskipun  diketahui  bahwa  laki-laki  tidak  dapat  menggauli  isterinya.  Sehingga menurutnya  seseorang  yang  berada  di  ujung  barat  menikah  dengan  seorang  wanita  yang berada di ujung timur dan wanita tersebut datang dengan membawa seorang anak pada enam bulan dari waktu akad nikah, maka anak tersebut di nisbatkan kepadanya. Kecuali laki-laki tersebut meniadakan anak tersebut dengan sumpah li’an. 19
Demikian dapat diurutkan bahwa mengenai status anak tersebut ada dua pendapat, yaitu:
1.  Pendapat pertama menyatakan bahwa status anak ini tetap sebagai anak hasil zina sehingga hanya dinasabkan kepada ibunya. Hal ini didasarkan kepada kenyataan bahwa si pria bukan ayah biologis dari anak tersebut sehingga tidak mempunyai hak atas nasab anak itu. Dalam hal ini, Pria wajib untuk menyangkal melalui sumpah li’an  linafyil  walad  bahwa  anak  tersebut  bukan  dari  benihnya  atau  membantah bahwa  anak  itu  bukan  anak  dari  darah  dagingnya,  bertujuan  untuk  menggurkan penasaban antara laki-laki tersebut dengan anak itu, hanya saja harus dibuktikan dengan  empat  orang  saksi,  apabila  tidak  adanya  saksi  maka  pria  tersebut  dapat mengucapkan sumpah li’an bahwa anak yang didalam kandungan bukanlah anak dari  darah  dagingnya. 20 Melakukan  sumpah  li’an  diperbolehkan  oleh  sebagian ulama  seperti  Imam  Syafi’i,  Imam  Abu  Hanifah,  Ats-Tsauri,  Ahmad,  Daud  dan lainnya.  Dan  juga  dari  segi  makna,  karena  adanya  anak  mengharuskan  ada
17 Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid, Jilid 2 , (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm. 231-232.
18 Ibid, hlm. 232-233 19 Ibid, hlm. 233.
20 Syekh  Jamaluddin Abdurrahman Al-Asnawi, Al-Muhimmah  fi  syarhil  roudhoh  wa  rofi’I, (Beirut:  Dar  Ibn Hazim, 2009), hlm. 520
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
hubungan nasab, maka sangat dibutuhkan jalan untuk meniadakan anak tersebut ketika terbukti adanya kerusakan maka jalan itu adalah li’an. 21
2.  Menurut madzhab Hanafi, anak yang dikandung di anggap mempunyai hubungan hukum  yang  sah  dengan  laki-laki  yang  mengawini  wanita  tersebut. 22 Ketentuan status  anak  ini  dapat  dipastikan  melalui  pengakuan  dari  seorang  laki-laki  yang memang  menganggap  anak  tersebut  adalah  anaknya  dengan  cara  pengakuan secara  langsung  seperti  seseorang  mengakui  bahwa  “anak  itu  adalah  anakku”. Maka  dapat  dipastikan  apabila  pernyataan  ini  memenuhi  ketentuan  yang  telah ditetapkan oleh hukum Islam dengan begitu anak tersebut menjadi anak sah bagi yang mengakuinya. 23

## KESIMPULAN
Perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamili dalam perspektif  hukum  Islam  terdapat  perbedaan  pendapat  dikalangan  para  ulama  Imam  Abu Hanifah membolehkan menikahinya dengan catatan wanita tersebut tidak boleh disetubuhi dulu sampai melahirkan. Imam Syafi’i membolehkan menikahi wanita tersebut karena anak yang didalam kandungan tidak dinasabkan kepada seseorang kecuali kepada ibunya dan juga tidak termasuk kedalam wanita yang dilarang untuk dinikahi. Imam Abu Yusuf dan Zufar dari kalangan  Hanafiyah  tidak  membolehkan  menikahi  wanita  tersebut  karena  disandarkan kepada  haramnya  berhubungan  badan  dengan  wanita  hamil  Imam  Malik  pada  dasarnya membolehkan menikahi wanita tersebut akan tetapi ada syaratnya yaitu wanita tersebut harus terlebih dahulu beristibra dengan bukti harus melalui terlebih dahulu 3 kali masa haid atau 3 bulan  sucian.  Imam  Ahmad  bin  Hambal  juga  membolehkan  menikahi  wanita  tersebut  tapi dengan 2 syarat yaitu: habis masa iddah nya sampai melahirkan dan ia telah bertaubat dari perbuatan zina.
Perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamili dalam perspektif kesetaraan gender tentunya wanita mempunyai hak untuk memilih laki-laki yang mendampinginya terlepas dari ia hamil oleh siapa, bahkan memiliki hak untuk menolak laki- laki yang menghamilinya dengan alasan bahwa laki-laki tersebut tidak tepat untuk menjadi suaminya.  Sehingga  memilih  laki-laki  yang  tepatlah  yang  dapat  menjadi  obat  dan  juga keharmonisan  dalam  berumah  tangga  terlepas  dari  menikah  dengan  laki-laki  yang  bukan menghamilinya.Status anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan  menghamili,  hanya  dinasabkan  kepada  ibunya  saja,  dikarenakan  yang  mengawini ibunya adalah orang yang bukan menghamili dan pada dasarnya laki-laki tersebut kenyataan nya bukan lah ayah kandung. maka laki-laki tersebut harus menyatakan sumpah li’an linafyil walad  dan  ini  hukumnya  wajib,  ini  berfungsi  untuk  menggugurkan  penasaban  diantara keduanya  sehingga  akibat  hukumnya  laki-laki  tersebut  tidak  dapat  menjadi  wali  nikah  dan tidak mewarisi kepada anak tersebut.

## REFERENSI
Abdul  Manan.  (2006). Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
Abdul Rahman Al-Ghazaly. (2006). Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenadamedia Group.
Abdullah Sonhaji, dkk. (1992). Terjemah Sunan Ibnu Majah. Semarang: Asy-Syifa.
21 Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid, Jilid 2, hlm. 229-230.
22 Maria Ulfah, Wanita Hamil di luar Nikah (Status Anak) , (Jurnal: IAIN Antasari Banjarmasin, 2015), hlm. 4.
23 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 91.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Ahmad Sarwat. (2019). Maqashid Syari'ah. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
Akmaludin  Sya'bani.  (2015).  Maqashid  Al-Syari'ah  sebagai  Metode  Ijtihad,  Vol  VIII. IAIN Mataram , 132-134.
Al  Hamdani.  (2002). Risalah  Nikah:  Hukum  Perkawinan  Islam  dilampiri  Kompilasi  Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Amani.
Amir  Hamzah.  (2020). Metode  Penelitian  Kepustakaan  Library  Research. Malang:  Literasi Nusantara.
Amir  Syarifuddin.  (2006). Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia. Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group.
Cik  Hasan  Bisri.  (2003). Penuntun  Penyusunan  Rencana  Penelitian  dan  Penulisan  Skripsi bidang Ilmu Agama Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Departemen Agama RI. (2010). Al-Qur'an & Terjemah. Bandung: Penerbit Diponegoro.
Khoirul  Abror.  (2017). Pernikahan  Wanita  Hamil  Akibat  Zina  (Studi  Komparatif  Menurut Hukum Islam dan KHI). Lampung: LP2M UIN Raden Intan.
Kosim. (2019). Fiqh Munakahat I. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Mahjuddin. (2012). Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam. Jakarta: Kalam Mulia.
Mulia  Rahmi.  (2018).  Kesetaraan  Gender  dalam  Pendidikan  Islam  Perspektif  Rahma  El Yunusiyyah. UIN Sultan Syarif Kasim Riau .
Sapiudin Shidiq. (2011). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Syekh  Jamaluddin  Abdurrahman  Al-Asnawi.  (2009). Al-Muhimmah  fi  Syarhil  Roudhoh  wa Rofi'i. Beirut: Dar Ibn Hazim.
Tihami dan Sohari. (2018). Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta : Rajawali Press.
Tutik Hamidah. (2011). Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender. Malang: UIN Maliki Press.
Wahbah Az-Zuhaily. (1984). Al-Fiqh Al-Islamy wa-Adillatuhu. Damaskus: Dar Al-Fiqr.
Yahya Abdurrahman Al-Katib. (2005). Fikih Wanita Hamil. Jakarta: Qisthi Press.