## Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama

## Kasinyo Harto
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia Email: masyo_71@yahoo.com

## Abstrak
Tulisan  ini  memfokuskan  pada  pendidikan  anti  korupsi  melalui perspektif  agama dengan  model  rekonstruksi  sosial.  Pendekatan  teoritis  pendidikan    antikorupsi berbasis agama berupaya melihat sejauhmana realitas masyarakat religius dapat diakomodasi  dalam  aspek-aspek  Pendidikan  Anti-Korupsi,  baik  pada  aspek materi,  metode  pembelajaran,  evaluasi,  dan  sebagainya.  Dengan  pendekatan seperti  itu,  tulisan  ini  diharapkan  mampu  melakukan  analisis-sintesis  yang menghasilkan  konsep-konsep  teoritis  PAK  berbasis  agama  yang  visibel  untuk diterapkan  dalam  proses  pembelajaran  di  kelas  dan  berhasil  dalam implementasinya pada kehidupan sehari-hari. Jika konsep ini mungkin diterapkan, maka  diharapkan  akan  terjadi  perubahan  dalam  cara  pandang  peserta  didik terhadap  nilai  agama  yang  dapat  diterapkan  dalam  kehidupan  empiris.  Dampak lebih  jauh  dan  jangka  panjang  diharapkan  bahwa  proses  menuju  masyarakat Indonesia yang bersih semakin  akan dapat diwujudkan.

## Abstract
This paper focused on the anti-corruption education through religion perspective with  social  reconstruction  model.  The  theoretical  approach  of  anti-corruption education based religion sought to see how far the reality of religious communities could  be  accommodated  in  the  aspects  of  Anti-Corruption  Education,  both  in material  aspects,  teaching  methods,  evaluation,  and  so  on.  With  that  approach, this  paper  was  expected  to  do  the  analysis-synthesis  that  produced  theoretical concepts PAK-based religion that was visible to be applied in the learning process in  the  classroom  and  succeed  in  its  implementation  in  daily  life.  If  this  concept might  be  applied,  it  was  expected  that  there  would  be  changes  in  learners' perspective  on  religion  values  that  could  be  applied  in  empirical  life.  Further impacts  and  long-term  it  was  expected  that  the  process  towards  the  Indonesian societies who clean more would be created.

## Keywords: PAK, Religion
Salah  satu  isu  yang  paling  krusial  untuk  dipecahkan  oleh  bangsa  dan pemerintah  Indonesia  adalah  masalah  korupsi.  Hal  ini  disebabkan  semakin  lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin sulit untuk diatasi. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi  di semua bidang  dan sektor pembangunan.  Apalagi setelah  ditetapkannya  pelaksanaan  otonomi  daerah,  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  diperbaharui  dengan Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004,  disinyalir  korupsi  terjadi  bukan  hanya pada  tingkat  pusat  tetapi  juga  pada  tingkat  daerah  dan  bahkan  menembus  ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah.
Fakta  tentang  tesis  di  atas  telah  terekam  dalam  penelitian-penelitian berskala internasional. Pada akhir dasawarsa 1990-an, salah satu jurnal terkemuka di Amerika, Foreign Affairs, mengatakan bahwa korupsi telah menjadi way of life di  Indonesia.  Korupsi  sudah  menjadi  cara  atau  jalan  hidup  bagi  sebagian  besar lapisan masyarakat Indonesia. International Transparency, pada tahun 1997, dalam laporannya  menempatkan Indonesia sebagai  negara paling  korup di  dunia setelah Rusia  dan  Kolombia.  Pada  tahun-tahun  berikutnya,  permasalahan  korupsi  di Indonesia  juga  tidak  menemukan  solusi  ampuh.  Berdasakan  laporan  tahunan  dari lembaga internasional ternama, Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong, Indonesia adalah negara yang terkorup nomor tiga di  dunia  dalam  hasil  surveinya  tahun  2001  bersama  dengan  Uganda.  Indonesia juga terkorup nomor 4 pada tahun 2002 bersama dengan Kenya. Sedangkan Pada tahun  2005  PERC  mengemukakan  bahwa  Indonesia  masih  menjadi  negara terkorup di dunia.
Hasi  laporan  lembaga  internasional  tersebut  tidak  menunjukkan  bahwa korupsi tersebut merupakan fenomena sesaat yang baru dimulai sejak tahun 1990. Hal tersebut justru menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia merupakan fenomena endemik  yang  telah  ada  sejak  lama,  yaitu  semenjak  pemerintahan  Suharto  dari tahun 1965 hingga tahun 1997. Penyebab utamanya karena gaji pegawai negeri di bawah  standar  hidup  sehari-hari  dan  sistem  pengawasan  yang  lemah.  Secara sistematik,  fenomena  ini  menciptakan  suatu  kondisi,  baik  disadari  atau  tidak dimana gaji satu bulan hanya cukup untuk satu atau dua minggu. Di samping itu, lemahnya  sistem  pengawasan  yang  ada  memberi  kesempatan  untuk  melakukan korupsi. Hal ini mendorong para pegawai negeri untuk mencari tambahan dengan memanfaatkan  fasilitas  publik  untuk  kepentingan  pribadi  walau  dengan  cara
melawan  hukum.  Selain  itu,  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  tidak  berjalan efektif  untuk  memerangi  korupsi.  Sehingga  pelaku  korupsi  terbebas  dari  jeratan hukum.
Menurut  Bank  Dunia,  korupsi  di  Indonesia  terjadi  di  berbagai  level golongan  pegawai  negeri  sipil,  tentara,  polisi  dan  politisi,  bahkan  sudah  melanda beberapa  kelembagaan  seperti  Kepolisian,  Kejaksaan,  Peradilan,  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya bertugas untuk memberantas korupsi.
Menanggapi  fenomena  ini,  semua  komponen  bangsa  memiliki keprihatinan  yang  sama.  Pemerintah  membentuk  lembaga  superbody  yang memiliki  wewenang  penuh  dalam  menangani  kasus-kasus  korupsi  yang  diberi nama  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Secara  yuridis,  KPK  bekerja menegakkan  supremasi  hukum  dalam  pemberantasan  kasus-kasus  korupsi.  Akan tetapi,  pendekatan  yuridis  saja  tidak  dapat  menghapus  kultur  korupsi  ini  karena sama saja memangkas daun tanpa membabat habis akarnya.
Hal inilah yang kemudian mendorong KPK untuk menanamkan nilai-nilai anti  korupsi  sedari  dini.  Dalam  Rencana  Stratejik  KPK  tahun  2008-2011 tergambar bahwa salah satu sasaran untuk bidang pencegahan adalah pembentukan budaya  masyarakat anti  korupsi,  melalui pendidikan  yang profesional baik sektor formal  maupun  informal  secara  bertahap.    Deputi  Bidang  Pencegahan  KPK,  Eko Soesamto  Tjiptadi,  menjelaskan  bahwa  KPK  telah  memprogramkan  Pendidikan Anti  Korupsi  mulai  dari  TK,  SD,  SMP,  SMA  bahkan  sampai  Perguruan  Tinggi. Target  dari  pelaksanaan  program  ini  adalah  untuk  terciptanya  generasi  yang memahami  apa  itu  korupsi  dan  akibatnya  bagi  bangsa  dan  negara,  yang  berani mengatakan “TIDAK” terhadap korupsi sehingga akan timbul kesadaran bersama untuk bangkit melawan korupsi.
Berkaitan dengan itu, pada tanggal 23 Oktober 2008 yang lalu, Ketua KPK telah  menyerahkan  modul  Pendidikan  Anti  Korupsi  kepada  Mendiknas  sebagai pertanda  dimulainya  kerja  sama  antara  KPK  dengan  jajaran  Depdiknas  dalam pemberantasan  korupsi  dengan  sekolah  sebagai  ujung  tombaknya.  Dalam kesempatan ini KPK menyebutkan bahwa modul untuk tingkat taman kanak-kanak berbentuk buku dongeng. Materinya berisi tentang nilai kejujuran, kesederhanaan, kebersamaan,  dan  tolong-menolong.  Sedangkan  untuk  tingkat  SD,  materinya merupakan kelanjutan dari tingkat di bawahnya. Adapun materi yang dibahas pada tingkat  sekolah  menengah  pertama  seputar  definisi  korupsi.  Pada  tingkat pendidikan  berikutnya,  sekolah  menengah  atas,  modul  memuat  materi  tentang uang negara, uang rakyat, dan sejarah perlawanan kaum muda terhadap korupsi.
Dengan  adanya  kurikulum  pendidikan  antikorupsi  ini,  jelas  sekali menggambarkan  bahwa  pendidikan  agama  yang  selama  ini  mengemban  tugas perbaikan  moral anak bangsa dipertanyakan. Pendidikan Agama Islam  yang telah dipelajari  sejak  SD  hingga  Perguruan  Tinggi  dianulir  dari  matapelajaran  yang sanggup  menanamkan  nilai-nilai  kejujuran dalam  kehidupan setiap siswa. Hal ini juga  berlaku  sama  dengan  mata  pelajaran  lain,  seperti  pelajaran  budi  pekerti  dan kewarganegaraan.
Makalah  ini  mengkaji  tentang  prinsip-prinsip  pendidikan  anti  korupsi, tujuan pendidikan anti korupsi, pemahaman nilai pendidikan anti-korupsi berbasis agama,  konsep-konsep  pembelajaran  dalam  pendidikan  anti-korupsi  berbasis agama,  serta  model-model  pembelajaran  dalam  pendidikan  anti-korupsi  berbasis agama.

## Prinsip-Prinsip Pendidikan Anti Korupsi
Prinsip-prinsip pendidikan anti korupsi, terdiri dari: Pertama, Akuntabilitas.  Akuntabilitas  adalah  kesesuaian  antara  aturan  dan  pelaksanaan kerja.  Semua  lembaga  mempertanggung  jawabkan  kinerjanya  sesuai  aturan  main baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure) , baik pada level budaya  (individu  dengan  individu)  maupun  pada  level  lembaga. 1 Lembaga- lembaga  tersebut  berperan  dalam  sektor  bisnis,  masyarakat,  publik,  maupun interaksi antara ketiga sektor.
Akuntabilitas  publik  memiliki  pola-pola  tertentu  dalam  mekanismenya, antara  lain  adalah  akuntabilitas  program,  akuntabilitas  proses,  akuntabilitas keuangan,  akuntabilitas  outcome,  akuntabilitas  hukum,  dan  akuntabilitas  politik. 2
Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan  melalui  mekanisme  pela-  poran  dan  pertanggungjawaban atas  semua  kegiatan  yang  dilakukan.  Evaluasi  atas  kinerja  administrasi,  proses pelaksanaan,  dampak  dan  manfaat  yang  diperoleh  masyarakat  baik  secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan.
Kedua,  Transparansi.  Salah  satu  prinsip  penting  anti  korupsi  lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai  dari  transparansi  dan  mengharuskan  semua  proses  kebijakan  dilakukan secara  terbuka,  sehingga  segala  bentuk  penyimpangan  dapat  diketahui  oleh publik. 3 Selain itu transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses  dinamika  struktural  kelembagaan.  Dalam  bentuk  yang  paling  sederhana, transparansi  mengacu  pada  keterbukaan  dan  kejujuran  untuk  saling  menjunjung
tinggi  kepercayaan (trust) karena  kepercayaan,  keterbukaan,  dan  kejujuran  ini merupakan  modal  awal  yang  sangat  berharga  bagi  para  mahasiswa  untuk  dapat melanjutkan tugas dan tanggungjawabnya pada masa kini dan masa mendatang. 4
Dalam  prosesnya,  transparansi  dibagi  menjadi  lima,  yakni  proses penganggaran,  proses  penyusunan  kegiatan,  proses  pembahasan,  proses pengawasan, dan proses  evaluasi. Proses penganggaran bersifat bottom up,  mulai dari  perencanaan,  implementasi,  laporan  pertanggungjawaban  dan  penilaian (evaluasi)  terhadap  kinerja  anggaran.  Di  dalam  proses  penyusunan  kegiatan  atau proyek  pembangunan  terkait  dengan  proses  pembahasan  tentang  sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja).
Ketiga,  kewajaran. Prinsip  anti  korupsi  lainnya  adalah  prinsip  kewajaran. Prinsip  fairness      atau  kewajaran  ini  ditujukan  untuk  mencegah  terjadinya manipulasi  (ketidakwajaran)  dalam  penganggaran,  baik  dalam  bentuk  markup maupun ketidakwajaran lainnya.  Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal penting  yakni:  komprehensif  dan  disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif.
Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinam-bungan,  taat  asas,  prinsip  pembebanan,  pengeluaran  dan  tidak melampaui  batas (off  budget), sedangkan  fleksibilitas  artinya  adalah  adanya kebijakan  tertentu  untuk  mencapai  efisiensi  dan  efektifitas.  Terprediksi  berarti adanya  ketetapan  dalam  perencanaan  atas  dasar  asas value  for  money untuk menghindari  defisit  dalam  tahun  anggaran  berjalan.  Anggaran  yang  terprediksi merupakan  cerminan  dari  adanya  prinsip  fairness  di  dalam  proses  perencanaan pembangunan.  Selain  itu,  sifat  penting  lainnya  adalah  kejujuran.  Kejujuran tersebut  mengandung  arti  tidak  adanya  bias  perkiraan  penerimaan  maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal daripertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip fairness. Sifat yang terakhir dalam prinsip kewajaran adalah informatif. Tujuan dari sifat ini adalah dapat tercapainya sistem  informasi  pelaporan  yang  teratur  dan  informatif.  Sifat  informatif  ini dijadikan  sebagai  dasar  penilaian  kinerja,  kejujuran  dan  proses  pengambilan keputusan selain itu sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran.
Dalam penerapannya pada  mahasiswa, prinsip  ini  dapat dijadikan rambu- rambu  agar  dapat  bersikap  lebih  waspada  dalam  mengatur  beberapa  aspek kehidupan  mahasiswa  seperti  penganggaran,  perkuliahan,  sistem  belajar  maupun dalam  organisasi.  Selain  itu,  setelah  pembahasan  ini,  mahasiswa  juga  diharapkan
memiliki  kualitas  moral  yang  lebih  baik  dimana  kejujuran  merupakan  bagian pokok dalam prinsip ini.
Keempat, kebijakan.   Pembahasan   mengenai   prinsip   ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan  negara dan  masyarakat. Kebijakan anti  korupsi ini tidak selalu identik dengan  undang-undang  anti-korupsi,  namun  bisa  berupa  undang-undang kebebasan  mengakses  informasi,  undang-undang  desentralisasi,  undang-undang anti-monopoli,  maupun  lainnya  yang  dapat  memudahkan  masyarakat  mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara.
Kelima,  kontrol  kebijakan.  Kontrol  kebijakan  berupa  partisipasi  yaitu melakukan  kontrol  terhadap  kebijakan  dengan  ikut  serta  dalam  penyusunan  dan pelaksanaannya  dan  kontrol  kebijakan  berupa  oposisi  yaitu  mengontrol  dengan menawarkan  alternatif  kebijakan  baru  yang  dianggap  lebih  layak.  Sedangkan kontrol  kebijakan  berupa  revolusi  yaitu  mengontrol  dengan  mengganti  kebijakan yang  dianggap  tidak  sesuai.  Setelah  memahami  prinsip  yang  terakhir  ini, mahasiswa  kemudian  diarahkan  agar  dapat  berperan  aktif  dalam  melakukan tindakan kontrol kebijakan baik berupa partisipasi, evolusi maupun reformasi pada kebijakan-  kebijakan  kehidupan  mahasiswa  dimana  peran  mahasiswa  adalah sebagai  individu  dan  juga  sebagai  bagian  dari  masyarakat,  organisasi,  maupun institusi.

## Tujuan Pendidikan Anti Korupsi
Suatu  pendidikan  tak  terkecuali  pendidikan  antikorupsi,  tentu  memiliki suatu tujuan.  Suatu tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  pendidikan  pada  hakikatnya adalah  suatu  perwujudan  dari  nilai-nilai  ideal  yang  terbentuk  dalam  pribadi manusia  yang  diinginkan.  Nilai-nilai  ideal  itu  mempengaruhi  dan  mewarnai  pola kepribadian  manusia,  sehingga  menggejala  dalam  perilaku  lahiriyahnya.  Dalam melaksanakan  pendidikan  antikorupsi  diharapkan  akan  tercapai  sebuah  tujuan yang  dicita-citakan  yaitu  adanya  manusia  yang  tanggap  serta  peduli  terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya dan dengan adanya tujuan tersebut dapat membangkitkan semangat untuk berbuat antikorupsi.
Adapun  mengenai  tujuan  pendidikan  antikorupsi  dapat  dilihat  dari pendapat sejumlah pakar sebagai berikut: Menurut Mohammad al-Thoumy tujuan pendidkan  antikorupsi  adalah  pembentukan  kesadaran  peserta  didik  akan  bahaya
korupsi,  untuk  kemudian  bangkit  melawannya.  Menginspirasi  masyarakat  untuk aktif melawan korupsi dan untuk menghindari internalisasi sikap permisif terhadap tindakan  koruptif.  Pendidikan  antikorupsi  juga  berguna  untuk  mempromosikan nilai-nilai kejujuran.
Sedangkan  menurut  Mochtar  Buchori  dalam  konteks  pendidikan antikorupsi ini yang penting untuk ditekankan ialah tujuan pendidikan nilai bukan memupuk  kemahiran  beretorika  tentang  nilai-nilai  atau  tentang  suatu  ideologi. Yang  jauh  lebih  penting  ialah  menggunakan  pengetahuan  tentang  dan  ketaatan terhadap  nilai-nilai  untuk  memupuk  kemampuan  membimbing  bangsa  ke pembaruan cara hidup (way of life) sesuai realitas yang ada serta aspirasi tentang masa  depan  yang  masih  hidup  dalam  diri  bangsa.  Pendidikan  nilai  tidak  berhenti pada pengenalan nilai-nilai, tetapi masih harus berlanjut ke pemahaman nilai-nilai, ke  penghayatan  nilai-nilai,  dan  ke  pengamalan  nilai-nilai.  Hanya  dengan  siklus yang  bulat  seperti  ini  dapat  diharapkan,  pendidikan  nilai  akan  dapat  membawa bangsa ke kemampuan memperbarui diri.

## Pemahaman Nilai Pendidikan Anti-Korupsi Berbasis Agama
Al-Qur’an  adalah  kitab  suci  yang  berisi  petunjuk  Allah  Swt.  bagi  umat manusia;  karena  itu  subyek  utamanya  adalah  pengkajian  terhadap  manusia  serta bentuk-bentuk kehidupan sosialnya. Agar petunjuk ini mencapai sukses, maka hal yang  paling  penting  ialah  bahwa  petunjuk  itu  harus  mengandung  pengetahuan yang  bersifat  menyeluruh  mengenai  masalahmasalah  social  manusia,  wataknya, tradisi-tradisi sosial, moral dan agama, nilai-nilai dan cara hidup mereka.
Dalam  al-Qur’an  telah  dijelaskan  bagaimana  seharusnya  manusia bertingkah  laku  di  bumi  ini,  dan  bagaimana  ia  menjalankan  amanah  dan  berbuat adil  dari  Allah  Swt.  Surat  an-Nisa’  ayat  58  yang  di  antara  intinya  adalah menganjurkan  manusia  untuk  tidak  menyalahgunakan  atau  menyelewengkan amanat serta perintah berbuat adil.
Begitu  pentingnya  untuk  menjalankan  amanat  dan  berbuat  adil  itu sehingga  Allah  Swt.  memfirmankan  dalam  ayat  al-Qur’an,  yang  dengan  firman tersebut manusia diharapkan mampu memahami maksud dan kandungan dari ayat itu. Nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 58, yaitu  diberikannya  kita  perintah  dan  teguran  untuk  menjalankan  amanat  dan berbuat  adil.  Perintah  dan  teguran  tersebut  ada  karena  melihat  fenomena kehidupan yang kadang mengabaikannya.
Ibnu  Taimiyah  dalam  komentarnya  mengenai  surat  an-Nisa’  ayat  58  di atas menyebutkan, “Wahai para pemimpin Muslim,  Allah  memerintahkan  kepada kalian  untuk  berlaku  amanat  dalam  kepemimpinan  kalian,  tempatkanlah  sesuatu pada  tempat  dan  tuannya,  jangan  pernah  mengambil  sesuatu  kecuali  Allah mengizinkannya,  jangan  berbuat  zalim,  berlaku  adil  adalah  keharusan  dalam menetapkan keputusan hukum di antara manusia. Semua ini adalah perintah Allah yang ditetapkan dalam Alquran dan Sunnah. Jangan pernah melanggarnya, karena itu perbuatan dosa.
Dalam  pendidikan  antikorupsi  sikap  amanah  dan  berlaku  adil  sangatlah erat  kaitannya.  Salah  satu  contoh  dari  amanat  adalah  berlaku  adil.  Bila  manusia telah  mengingkari  keadilan  dan  tidak  berlaku  adil  dalam  kehidupan  di  dunia  ini, maka  akan  menyebabkan  terdholiminya  manusia  yang  lain  akibat  ketidakadilan sebagian  manusia  tersebut.  Terdholiminya  sebagian  manusia  oleh  sebagian  yang lain,  mengakibatkan  penderitaan,  kesengsaraan  sebagian  yang  lain  dan  kelebihan atau kelapangan (baik  harta, kedudukan  dan  kesempatan) bagi sebagian yang  lain oleh  perbuatan  tidak  adilnya  tersebut,  serta  terlanggarnya  hak  sebagian  yang  lain terhadap  sebagian  yang  lainnya  (yang  berbuat  tidak  adil  atau  tidak  memegang amanat).

## Konsep-Konsep  Pembelajaran  Dalam  Pendidikan  Anti-Korupsi  Berbasis Agama
Konsep  pembelajaran  yang  dapat  dijadikan  wacana  bagi  para  pengajar proses  pendidikan  Anti-korupsi  berbasis  agama,  yaitu: Pertama ,  internalisasi pembelajaran  integritas.  Internalisasi  nilai-nilai  integritas  dalam  sistem pembelajaran  harus  memperhatikan  empat  hal,  yakni:  pemahaman  terhadap karakter integritas, perasaan integritas, tindakan integritas, internalisasi nilai-nilai. 5
Keempat  komponen  tersebut  telah  mencakup  domain  kognitif,  afektif  dan psikomotorik yang dicapai melalui materi dan metode pembelajaran yang tepat.
Kedua ,  intense  perilaku  anti-korupsi.  Pada  dasarnya  korupsi  merupakan perilaku  yang  dimunculkan  oleh  individu  secara  sadar  dan  disengaja.  Secara psikologis  terdapat  beberapa  komponen  yang  menyebabkan  perilaku  tersebut muncul. Setiap perilaku yang  dilakukan secara sadar berasal dari potensi perilaku (perilaku  yang  belum  terwujud  secara  nyata),  yang  diistilahkan  dengan  intensi. 6
Potensi  intensi  perilaku  tersebut  adalah  sikap,  yang  terdiri  dari  tiga  faktor  yaitu kognisi,  afeksi  dan  psikomotor,  di  mana  ketiganya  bersinergi  membentuk  suatu perilaku  tertentu. 7 Dengan  demikian,  perilaku  korupsi/anti-korupsi  yang
dimunculkan  oleh  individu  didasari  oleh  adanya  intensi  perilaku  korupsi/anti- korupsi  yang  didalamnya  terjadi  sinergi  tiga  faktor  kognisi,  afeksi  dan psikomotorik.  Metode  mata  kuliah  anti-korupsi  hendaknya  memberikan  sinergi yang  seimbang  antara  ketiga  komponen  tersebut,  sehingga  benar-benar  dapat berfungsi  untuk  memperkuat  potensi  perilaku  anti-korupsi  peserta  didik.  Pada dasarnya  potensi  anti-korupsi  ada  pada  diri  setiap  individu  peserta  didik,  dan adalah tugas Guru untuk memperkuatnya.
Ketiga , teori planned behavior. Masih terkait dengan intensi perilaku anti- korupsi,  terdapat  tiga  komponen  utama  pembentuk  intensi  perilaku,  yaitu:  a). Attitude  toward  behavior  (ATB:  yang  dipengaruhi  oleh behavioral  belief ,  yaitu evaluasi positif ataupun negatif terhadap suatu perilaku tertentu - tercermin dalam kata-kata  seperti,  benar-salah,  setuju-tidak  setuju,  baik-buruk,  dan  lain-lain. Evaluasi  negatif  terhadap  perilaku  korupsi  dan  evaluasi  positif  terhadap antikorupsi  akan  meningkatkan  intensi  (potensi)  untuk  berperilaku  anti-korupsi. b).  Subjective  norms  (SN):  yang  dipengaruhi  oleh  subjective  norms  di  sekeliling individu yang mengharapkan si individu sebaiknya berperilaku tertentu atau tidak. Misal norma agama (bagi individu beragama), norma sosial, norma keluarga, atau ketika  orang-  orang  yang  penting  bagi  individu  atau  cenderung  dipatuhi  oleh individu  menganggap  perilaku  anti-korupsi  sebagai  hal  positif,  maka  akan meningkatkan  intensi  (potensi)  berperilaku  anti-korupsi.  c).  Control  belief  (CB): yang  dipengaruhi  oleh  perceived  behavior  control,  yaitu  acuan  kesulitan  dan kemudahan untuk  memunculkan suatu perilaku. Ini berkaitan dengan sumber dan kesempatan  untuk  mewujudkan  perilaku  tersebut.  Misalnya  lingkungan disekeliling individu yang korup atau kesempatan korupsi yang besar/mudah akan meningkatkan intensi individu untuk melakukan perilaku korupsi. 8
Teori Planned Behavior antara lain digunakan sebagai pisau analisis dalam mengukur efektifitas mata kuliah Anti-korupsi pada diri peserta didik. Universitas Paramadina melakukan penelitian ini terhadap para peserta didik eks-peserta mata kuliah Anti-korupsi satu setengah tahun setelahnya.
Hasil  temuan  yang  disarankan  menjadi  perhatian  bagi  setiap  Perguruan Tinggi  yang  merancang  Pendidikan  Anti-korupsi,  yakni:  konsep  dan  wacana mengenai  korupsi  dan  anti-korupsi  sangat  diperlukan  dan  terbukti  mampu memberikan  efek  kognitif  yang  memadai  bagi  kerangka  berfikir  peserta  didik. Selain  itu, penekanan adanya norma-norma  hukum dan  norma-norma sosial  yang anti-koruptif  terbukti  mampu  memberikan  keyakinan  kuat  pada  diri  peserta  didik akan  dukungan  masyarakat.  Namun  komitmen  peserta  didik  untuk  secara
konsisten  mampu  bersikap  dan  bertindak  anti-koruptif  dalam  kehidupan  di  luar kampus  ternyata  masih  kerap  bersinggungan  dengan  realitas  praktek-praktek korupsi (petty corruption) yang ditemui di hampir semua lini. Ketidakseimbangan antara  upaya  pendidikan  dan  reformasi  sistem  birokrasi  dikhawatirkan  akan berpotensi  mengikis  kepribadian  anti-korupsi  yang  sudah  dibina  di  dalam kampus. 9
Dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  upaya  pencegahan  melalui  pendidikan jelas harus didukung secara paralel dengan perbaikan dan perbaikan integritas oleh pemerintah  dan  masyarakat. Sedangkan  di dalam pendidikan itu sendiri, akhirnya pengajar  harus  mempu  memainkan  perannya  sebagai  motivator  bagi  para  peserta didik.
Keempat ,  pembelajaran  berpusat  siswa (Student-centered  Learning) .  SCL merupakan orientasi baru pendidikan yang dianggap lebih tepat dalam membentuk kompetensi  utuh  siswa.  Konsep  SCL  yang  dimaksud,  yakni:  a).  Pembelajaran merupakan  proses  aktif  peserta  didik  yang  mengembangkan  potensi  dirinya.  b). Pengalaman  aktif  peserta  didik  harus  bersumber/relevan  realitas  sosial,  masalah- masalah  yang  berkaitan  profesi,  berkaitan  masalah-masalah  sosial  seperti pelayanan umum,  dan  lain-lain. c). Di dalam proses pengalaman  ini peserta didik memperoleh  inspirasi dan termotivasi utk bebas berprakarsa, kreatif  dan  mandiri. d).  Pengalaman  proses  pembelajaran  merupakan  aktifitas  mengingat,  menyimpan dan memproduksi informasi, gagasan-gagasan yang memperkaya kemampuan dan karakter peserta didik. 10
Kelima , metodologi pengajaran. Setiap jenis metodologi pengajaran adalah penting  dan  memiliki  fungsinya  masing-masing,  namun  demikian  perlu dikombinasikan  satu  sama  lain  guna  menghasilkan  proses  pembelajaran  yang efektif  dan  berdampak  positif  bagi  peserta  didik. 11 Demikian  pula  halnya  dalam pendidikan Anti-korupsi, metode pengajaran harus dirancang secara komprehensif dan  proporsional  sesuai  persentase  efektifitas  yang  akan  dicapai.  Guru  akhirnya lebih banyak berperan sebagai fasilitator, bukan semata penceramah.
Tabel 1

## Perbedaan Pengajaran dan Pembelajaran
No Pengajaran (Teaching) Pembelajaran (Learning) 1  Berpusat pada guru Berpusat pada peserta didik 2  Dosen dominan dalam aktor kelas Dosen sebagai fasilitator
3  Suasana "tertib", tenang, kaku, membosankan Suasana "hidup", menyenangkan dan interaktif 4  Peserta didik terlibat dalam kompetisi dengan peserta didik lain,
dengan motivasi mengalahkan teman
Peserta didik didorong bekerjasama dalam mencapai tujuan. Tolong- menolong dalam memecahkan masalah dan bertukar pikiran 5  Peserta didik adalah tempat dosen mencurahkan pengetahuan (banking system). Prestasinya adalah sejumlah hapalan/reproduksi/pengetahuan Peserta didik adalah pelaku proses pengalaman mengambil keputusan, memecahkan masalah, menganalisis dan mengevaluasi. Kegiatan intelektual memproduksi pengetahuan 6  Evaluasi oleh dosen bersifat menyeleksi dan meranking kuantitas hapalan Evaluasi oleh peserta didik berupa refleksi dan berperan memperbaiki proses untuk meningkatkan prestasi 7  Sumber belajar dosen dan teks buku  Sumber belajar adalah pengalaman eksplorasi mandiri dan pengalaman keberhasilan temannya memecahkan masalah
8  Tempat belajar sebatas ruang kelas  Tempat belajar ‘tidak terbatas ruang
kelas tetap seluas jagad raya’
Keenam , participatory  learning  method .  Dengan  penekanan  pada pembentukan  kepribadian  anti-korupsi  pada  diri  peserta  didik,  matakuliah  ini jangan  sampai  terjebak  pada  semata-mata  sebuah  pembelajaran  di  kelas  dengan cara  konservatif  yang  berpusat  pada  guru  dan  penyampaian  nilai-nilai,  serta konsep-konsep  teoritis  yang  membosankan.  Metode  pembelajaran  partisipatoris merupakan salah satu metode  yang cukup tepat untuk  mengatasi potensi  masalah tersebut.
Di  bawah  ini  akan  diuraikan  aspek-aspek  penting  terkait  bagaimana mengajar (teaching) dan  belajar (learning) dapat  berlangsung  secara  efektif dengan  partisipasi  aktif  para  peserta  didik,  yang  disesuaikan  dengan  keperluan matakuliah Anti-korupsi.
Berikut  adalah  beberapa  hal  teknis  yang  perlu  menjadi  perhatian  seorang pengajar,  yang  sudah  disesuaikan  dengan  konteks  mata  kuliah  Anti-korupsi (UNESCO), yakni: a). Metode instruksi dan  kontrol penuh  oleh  guru tidak selalu tepat  untuk  karakter  peserta  didik.  Peserta  didik  lebih  merasa  senang  dan  dapat
menyerap  lebih  baik  dalam  sebuah  proses  yang  aktif  dimana  mereka  belajar melalui  pengalaman (experiences) .  Ada  beberapa  cara  untuk  melibatkan  peserta didik  dalam  proses  belajar.  b).  Di  dalam  perkuliahan,  tidak  bisa  dihindari  bahwa ada  bagian-bagian  materi  yang  harus  disampaikan  guru  dengan  cara  memberikan instruksi,  saran,  nasehat,  merangkum,  menjelaskan  dan  mendemonstrasikan sesuatu.  Meskipun  demikian  dalam  tindakan-tindakan  tersebut  sebaiknya  tetap dengan  menggunakan participatory  approach .  Kebosanan  peserta  didik  bisa dicegah  dengan  beberapa  tips  berikut:  Guru  mengemukakan  rencana  materi  pada pertemuan  tersebut;  Guru  tidak  perlu  berbicara  terlalu  panjang  lebar,  karena sebagian besar orang bisa mendengar efektif sekitar 15 menit saja. Jika  harus atau ingin  berbicara  lebih  panjang,  sisipkan  pertanyaan  atau  minta  komentar  peserta didik; Menuliskan the key points di  papan  atau  membuat  chart  akan membuat peserta didik  dapat mengikuti alur pembicaraan; Memikirkan  cara menarik untuk menyampaikan apa yang ingin Guru katakan, misalkan dengan cerita atau humor, agar  lebih  mudah  diingat  oleh  peserta  didik;  Menyesuaikan  bahasa  yang dipergunakan  dengan  tingkat  semester  peserta  didik,  disampaikan  secara sederhana dengan suara keras.
Bagaimana  menggunakan  pengalaman  dan  memenuhi  harapan  peserta didik  dalam  matakuliah  Anti-korupsi?  Setelah  mendapatkan  pemahaman  konsep- konsep  dari  dosen,    peserta  didik  akan  mulai    bisa  mengidentifikasi  berbagai pengalamannya  terkait  tindak  koruptif  yang  dilakukannya  atau  dihadapinya, bahkan  skill  dalam  menentang  tindakan  korupsi.  Guru  dapat  menggunakan pengalaman  peserta  didik  yang  berbeda-beda  itu  sebagai  pembelajaran  bagi peserta  didik  lain.  Selama  proses  perkuliahan,  Guru  harus  bisa  menemukan pengetahuan  bagus  yang  ada  dalam  diri  peserta  didik  untuk  dibagi  kepada  kelas, mengajak  peserta  didik  untuk  berpendapat  dan  meminta  yang  lain  untuk memberikan  komentar.  Peserta  didik  cenderung  belajar  lebih  cepat  bila  ada relevansinya dengan apa yang dialami sehari-hari.
Selain itu, Guru bisa menciptakan keterkaitan materi yang dibahas dengan isu-isu  lokal.  Seringkali  peserta  didik  ingin  mempelajari  hal-hal  yang  bisa meningkatkan  kualitas  hidup  mereka.  Guru  sebaiknya  mengetahui  apa  yang mereka inginkan sehingga aktifitas pembelajaran apapun akan berjalan lancar dan efektif.
Model-Model Pembelajaran dalam Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama Berikut adalah beberapa metode pembelajaran yang bisa diterapkan dalam pendidikan  Anti-korupsi.  Setiap  metode  pada  dasarnya  harus  memberikan  aspek problem-based  learning bagi  peserta  didik,  bahkan  membawa  pada problem solving terhadap  setiap  masalah  yang  dibahas.  Model-model  pembelajaran  itu, yakni: pertama , in-class discussion. Tujuan  model pembelajaran ini adalah untuk menumbuhkan  kepekaan (awareness) dan  membangun  kerangka  berfikir (framework  of  thinking). Sedangkan  bentuk  kegiatannya  yakni  melalui penyampaian  oleh  Guru  dan  mendiskusikan  konsep-konsep  terkait  korupsi  dan anti-korupsi. Kedua , case  study. Model  pembelajaran  ini  bertujuan  adalah  untuk meningkatkan  kepekaan  peserta  didik  terhadap  kasus  korupsi  serta  mampu menganalisa  atas  dasar  konsep-konsep  yang  diberikan.  Disisipkan  pada  setiap pertemuan perkuliahan untuk setiap pembahasan. Sedangkan bentuk kegiatan dari case  study, yakni  dengan  mendiskusikan  kasus-kasus  terkait  dengan  topik  yang sedang  dibahas,  seperti  kasus  korupsi,  kasus  faktor  penyebab  korupsi,  kasus dampak  korupsi,  kasus  gerakan  pemberantasan  korupsi  di  negara  lain,  dan sebagainya.  Sifat  studi  kasus  disarankan  tidak  hanya  berupa  kasus grand corruption yang  dikenai  hukum,  namun  juga  kasus-kasus petty  corruption dan dilema  korupsi  yang  sering  dihadapi  peserta  didik;  tidak  hanya  kasus  korupsi namun  juga best  practice dalam  memberantas  korupsi  atau  menerapkan good governance. Sumber kasus bisa berasal dari guru maupun peserta didik.
Ketiga , Skenario perbaikan sistem (improvement system scenario). Model pembelajaran  ini  bertujuan  untuk  memberikan      rangsangan      kepada      peserta didik  agar  memikirkan  penyelesaian  masalah  secara  nyata (problem  solving).
Sedangkan bentuk kegiatannya, yakni guru  memberikan satu bahan diskusi untuk didiskusikan  oleh  kelompok  peserta  didik.  Peserta  didik  diharapkan  membuat skema  perbaikan  sistem  yang  bisa  menyelesaikan  masalah  korupsi  yang  selalu terjadi pada kasus tersebut.
Keempat ,  kuliah  umum (general  lecture). Bertujuan  untuk  belajar  dari praktisi  atau  orang-orang  di  lapangan  yang  mampu  menginspirasi  dan  dapat menjadi  role  model  bagi  peserta  didik.  Sedangkan  bentuk  kegiatannya  yakni: menghadirkan seorang pembicara tamu untuk berbagi pengalaman dan kita dalam memberantas  dan  mencegah  korupsi  di  dunia  kerjanya.  Pembicara  tamu  adalah tokoh-tokoh  yang  dikenal  sebagai corruptor-fighter di  bidangnya  masing-masing seperti tokoh-tokoh KPK, pengusaha, politisi, pemuka agama, pejabat pemerintah, dan lain-lain.
Kelima ,  diskusi  film.  Bertujuan  untuk  menggunakan  media  film  sebagai media  pembelajaran  melalui  kekuatan  audiovisual.  Kegiatannya  yakni  memutar film  dokumenter  korupsi  atau  anti-korupsi,  kemudian  mendiskusikan  dengan peserta didik. Hal-hal yang bisa didiskusikan peserta didik misalnya terkait bentuk korupsi yang terjadi, dilema yang dihadapi si koruptor atau orang yang membantu terjadinya  korupsi,  dan  sebagainya.  Diskusi  bisa  diperkaya  dengan  pengalaman serupa yang pernah dihadapi oleh peserta didik.
Keenam , investigative report. Tujuan model pembelajaran ini agar peserta didik memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi dan menganalisis sebuah tindak korupsi  yang  nyata  terjadi  di  lingkungan  sekitar  atau  daerah  setempat,  serta membuat laporan korupsi yang efektif dan impactful.
Kegiatan ini merupakan investigasi lapangan yang dilakukan dalam kurun beberapa  minggu.    Kelompok  peserta  didik  menentukan      tindak      korupsi  dan lokasinya,  melakukan  investigasi  dengan  teknik  yang  benar,  menyusun  laporan berisi  kasus,  data  dan  analisis  konseptual,  dan  mempresentasikannya  di  kelas. Peserta  didik  dapat  menggunakan  kamera,  video  dan  recorder  untuk mengumpulkan  data  dan  informasi  sebagai  bukti  valid.  Tindak  lanjut  dari  hasil investigasi: bisa disosialisasikan kepada masyarakat melalui media lokal atau cara lain, sehingga menyebarkan kesadaran anti-korupsi ke lingkungan yang lebih luas.
Universitas  misalnya  bisa  bekerjasama  dengan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  memberikan  materi  teknik  investigasi  yang  tingkatannya disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dan tujuan matakuliah. Peserta didik mengamati  dan  mengikuti  berbagai  kasus  korupsi  dan  proses  penyidikan,  serta dinamika  kerja  pemerintah  dan  peran  masyarakat  dalam  gerakan  memberantas korupsi.  Kegiatan:  peserta  didik  mengetahui  terjadinya  berbagai  kasus  korupsi, mengamati  perjalanan  proses  penyidikan  sebuah  kasus,  atau  mengamati perkembangan  kinerja  pemerintah  dalam  upaya  memberantas  korupsi,  dan  lain- lain melalui media massa seperti surat kabar, majalah berita, televisi.
Ketujuh , thematic  exploration. Model  pembelajaan  ini  bertujuan  untuk membangun  cara  berfikir (way  of  thinking) yang  komprehensif  dalam  menggali sebuah  kasus.  Sedangkan  bentuk  kegiatan  ini,  yakni:  peserta  didik  melakukan observasi  terhadap  sebuah  kasus  korupsi  atau  perilaku  koruptif,  kemudian menganalisis dari berbagai perspektif sosial, budaya, hukum, ekonomi, politik dan sebagainya. Peserta didik  juga bisa  melakukan  observasi perbandingan perspektif atau cara penyelesaian terhadap satu jenis kasus yang serupa dari masyarakat atau negara yang berbeda.
Kedelapan , prototype . Model pembelajaran ini bertujuan untuk penerapan keilmuan atau ciri khas perguruan tinggi terkait atau ciri khas lokal dalam konteks anti-korupsi;  atau  mengeksplorasi  korupsi  dan  anti-korupsi.  Sedangkan kegiatannya  yakni  peserta  didik  membuat  prototype      teknologi  terkait  cara-cara penang- gulangan korupsi.
Kesembilan , prove  the  government  policy. Bertujuan  untuk  memantau realisasi janji pemerintah sebagai bentuk integritas. Sedangkan bentuk kegiatannya yakni  kelompok  peserta  didik  melakukan  pengamatan,  penelitian  ke  lapangan untuk  melihat  kesesuaian  janji  pemerintah  yang  disosialisasikan  melalui kampanye/spanduk/iklan/pengumuman  prosedur  di  berbagai  instansi  dengan realisasi di lapangan.
Kesepuluh , education  tools. Bertujuan  untuk  menciptakan  media pembelajaran yang kreatif untuk segmen pendidikan formal maupun publik dalam rangka  gerakan  anti-korupsi.  Sedangkan  bentuk  kegiatannya:  kelompok  peserta didik  mewujudkan  kreatifitasnya  dalam  mendesain  berbagai  macam  produk  yang bisa menjadi media pembelajaran anti-korupsi.

## Kesimpulan
Pendidikan  antikorupsi  merupakan  pendidikan  yang  diberikan  kepada manusia yang di dalamnya mengajarkan berbagai cara berhubungan dengan orang lain  dalam  memajukan  budi  pekerti,  tindakan  untuk  menentang  korupsi  dan bertanggung jawab. Nilai-nilai pendidikan antikorupsi itu berguna dan dibutuhkan bagi  kehidupan  bermasyarakat  karena  perbuatan  korupsi  merupakan  perbuatan yang merusak dan menghancurkan diri (etika, norma), lingkungan dan negara.
Di dalam Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 58 memberikan perhatian kepada manusia  untuk  saling-menjalankan  amanat  dan  berbuat  adil  dalam  menetapkan hukum untuk kemaslahatan manusia. Seorang mukmin tidak diperkenankan untuk berlaku  curang,  bohong  dan  khianat.  Nilai-nilai  ini  mengingatkan  manusia  agar tidak  terjerumus  dalam  perbuatan  dosa.  Menjalankan  amanat  dan  berbuat  adil ditujukan  pada  manusia  secara  keseluruhan  tanpa  membedakan  agama,  ras  atau keturunan.  Di  dalam  menjalankan  amanat  harus  di  serahkan  kepada  orang  yang berhak  menerimanya.  Terlebih  pada  seorang  pejabat  negara  mereka  mendapat amanat  dari  rakyat  untuk  menjadi  seorang  pemimpin  yang  jujur,  adil  dan  tidak korupsi  sehingga  rakyat  dapat  hidup  sejahtera  dan  penuh  kedamaian,  karena dampak dari korupsi sangatlah menyengsarakan rakyat atau publik.
Ada  berbagai  metode  pembelajaran  yang  bisa  diterapkan  dalam pendidikan  Anti-korupsi.  Setiap  metode  pada  dasarnya  harus  memberikan aspek problem-based  learning bagi  peserta  didik, bahkan  membawa  pada problem solving terhadap setiap masalah yang dibahas.
Pada  hakikatnya,  korupsi  tidak  dapat  ditangkal  hanya  dengan  satu  cara. Penanggulangan  korupsi  harus  dilakukan  dengan  pendekatan  komprehensif, sistematis  dan  terus  menerus.  Sejauh  ini  gerakan  melawan  korupsi  dijalankan  di berbagai  belahan  dunia,  bisa  diidentifikasi  melalui  4  (empat)  pendekatan  yang paling  banyak  diadopsi  oleh  berbagai  kalangan  yaitu:  1).Pendekatan  Pengacara ( Lawyer  approach ),  2).  Pendekatan  Bisnis  ( Business  approach ),  3).Pendekatan Bisnis ( Business approach ), dan 4). Pendekatan Budaya ( Cultural approach ).

## Endnote
1 Lihat Bappenas, 2002
2 Puslitbang  BPKP, Evaluasi  Perkembangan  Akuntansi  Pemerintah  Pusat  dan Daerah, (Jakarta: BPKP, 2001), 3 Eko  Prasojo,  Teguh  Kurniawan,  dan  Defny  Holidin ,  Reformasi  dan  Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen, (Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan Yappika-CIDA, 2007)
4 Kurniawan, Akuntabilitas  Publik:  Sejarah,  Pengertian,  Dimensi  dan  Sejenisnya , (Jakarta, 2010)
5 Budiningsih,  C.  A, Pembelajaran  Moral:  Berpijak  pada  Karakteristik  Siswa  dan Budayanya, (Jakarta: Bhineka Cipta, 2004) 6 Wade C & Tavris, C, Psikologi, (Jakarta: Erlangga, 2007) 7 Azwar S, Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) 8 Fishbein M & Ajzein. I, Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research, (Sydney; Addison-Wesley Publishing, 1975) 9 Sofia,  Asriana  Issa  &  Herdiansyah  H,  Pengaruh Attitude  toward  behavior, Subjective norm, dan Perceived behavioral control terhadap Intensi Perilaku Anti-korupsi pada  Mahasiswa  Peserta  Matakuliah  Anti-korupsi  Universitas  Paramadina,  Jurnal Paramadina ed. Maret 2011, Jakarta, 2011
10 Dananjaya, Utomo, Media Pembelajaran Aktif, (Bandung: Nuansa, 2010) 11 Wijayanto,  et.al, Korupsi  Mengorupsi  Indonesia, (Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2010)

## Daftar Pustaka
Budiningsih,  C.  A.  (2004). Pembelajaran  Moral:  Berpijak  pada  Karakteristik Siswa dan Budayanya. Jakarta: Bhineka Cipta. Dananjaya, Utomo. (2010). Media Pembelajaran Aktif. Bandung: Nuansa.
Fishbein,  M,  dan  Ajzein  I.  (1975). Belief,  Attitude,  Intention  and  Behavior:  An Introduction  to  Theory  and  Research. Sydney:  Addison-Wesley
Publishing.
Kurniawan.  (2010). Akuntabilitas  Publik:  Sejarah,  Pengertian,  Dimensi  dan Sejenisnya . Jakarta.
Prasojo, Eko,  Teguh  Kurniawan,  dan  Defny  Holidin.  (2007). Reformasi  dan Inovasi  Birokrasi:  Studi  di Kabupaten  Sragen. Jakarta:  Departemen  Ilmu Administrasi FISIP UI dan Yappika-CIDA.
Puslitbang  BPKP.  (2001). Evaluasi  Perkembangan  Akuntansi  Pemerintah  Pusat dan Daerah. Jakarta: BPKP.
S,  Azwar.  (20006). Sikap  Manusia:  Teori  dan  Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sofia,  Asriana  Issa  dan  Herdiansyah  H.  (2011).  Pengaruh Attitude  toward behavior,  Subjective  norm, dan Perceived  behavioral  control terhadap Intensi  Perilaku  Anti-korupsi  pada  Mahasiswa  Peserta  Matakuliah  Anti- korupsi Universitas Paramadina, Jurnal Paramadina ed. Maret. Jakarta.
Wade, C, dan Tavris, C. (2007). Psikologi. Jakarta: Erlangga. Wijayanto,  et.  Al.  (2010). Korupsi  Mengorupsi  Indonesia. Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.