## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2911/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Kinerja Aparatur Perempuan Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa
Andriana 1 , Andi Agustang 2 , Andi Muhammad Idkhan 3
1 Program Studi Doktor Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar, Indonesia
2 Program Studi Doktor Sosiologi, Universitas Negeri Makassar, Indonesia
3 Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Makassar, Indonesia.
Article Info Abstrak Article history: Received : 18Januari 2022 Publish : 20 Januari 2022 Faktor  pendukung  dan  penghambat  ini  dalam  mengetahui  Kinerja  Aparatur
Perempuan  di  Kantor  Kecamatan  Bontomarannu  Kabupaten  Gowa.  Penelitian ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  teknik  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Penentuan informan  menggunakan  teknik purposive  sampling. Teknik  keabsahan  data yang digunakan yaitu triangulasi sumber.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kinerja  aparatur  perempuan  di  Kantor Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dilihat dari indikator produktvitas dinilai sudah baik atau telah efektif, secara kualitas pelayanan dinilai memiliki akuntabilitas  sudah  baik.  Secara  responsitivitas  kinerja  apaaratur  perempuan sangat  aktif  kinerjanya.  Secara  responsibilitas  kemampuan  kinerjanya  belum dapat  dikatakan  sama,  baik  dari  aparatur  perempuan  maupun  laki-laki.  Secara akuntabilitas  membuktikan  bahwa  masyarakat  mendapat  perlindungan  dan pemenuhan  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  berkualitas  termasuk  dalam hal  mengenai  jangka  waktu  penyelesaian  pelayanan.  Faktor  pendukung  yaitu berupa  semangat  yang  diberikan  pegawai  satu  sama  lain,  dan  penanaman kesadaran  melayani  masyarakat  dengan  ikhlas  dan  sesuai  dengan  hati  nurani sedangkan faktor penghambat kinerja aparatur perempuan dari segi lingkungan kalah  dalam  menyampaikan  pendapat  akibat  kurangnya  kouta  aparatur perempuan  dan  dipresepsikan  tidak  bisa  memimpin  masyarakat  karena dipengaruhi  beberapa  paradigma  masyarakat  sekitar.  Sedangkan  dari  segi keluarga  memiliki  integritas  yang  tinggi  terhadap  fungsi  psikis  dan  fisiknya seorang aparatur perempuan. Serta dari segi sumber daya manusia yang masih minim penegtahuan dalam mengunakan komputer.
Keywords: Kinerja, Aparatur, Perempuan
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Andriana
Program Studi Doktor Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar, Indonesia andriana@unismuh.ac.id ,

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  menghadapi  beratnya  persaingan  seharusnya  Indonesia  telah  berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dari dulu karena hanya sumber daya manusia yang handal  dapat  menjadi  keunggulan  kompetitif  bagi  Negara  berkembang  seperti  Indonesia  untuk mendapatkan  manfaat  dari  era  globalisasi  sekarang  ini.  Sumber  daya  manusia  sebagai  salah  satu faktor internal yang memegang peranan penting berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan sehingga perlu diarahkan melalui manajemen sumber daya manusia yang efektif dan efisien.
Pegawai  merupakan  sumber  daya  yang  sangat  penting  karna  Pegawai  merupakan  salah satu unsur aparatur yang secara kelembagaan menjadi bagian dari manajemen pemerintahan untuk menyelenggarakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  dalam  pemerintah,  pembangunan,  dan  pelayanan masyarakat.  Pelayanan  kepada  masyarakat  oleh  pemerintah  di  segala  bidang  merupakan  tugas pokok  dan  kini  menjadi  tuntunan  yang  harus  ditingkatkan  segera  ke  arah  yang  lebih  baik  dan memberikan  kepuasan  kepada  pihak  yang  dilayani,  tidak  hanya  itu  pegawai  juga  berkepentingan dalam merencanakan dan mengembangkan karirnya. Perencanaan dan pengembangan karirnya itu merupakan  kehidupan  dari  kekayaan  seseorang.  Agar  meraih  kemampuan  dan  karir,  seorang pegawai  tentunya  harus  menampilkan  kemampuan  dan  produktifitas  yang  semaksimal  mungkin disamping  menunjukkan  perilaku  yang  positif  dalam  berfikir  dan  bertindak  sehingga  akan menghasilkan kinerja yang baik pula (Erawati, Darwis & Nasrullah, 2017).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik,  pasal  20  ayat (1)  bahwa  kemampuan  penyelenggara  dalam  memberikan  pelayanan  publik  merupakan  hal  yang sangat  penting.  Apabila  pihak    penyelenggara  atau  pemberi  pelayanan  publik  tidak  berkompeten dengan  bidangnya,  maka  hal  itu  dapat  mempengaruhi  tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap pelayanan  yang  diterima.  Hal  tersebut  tidak  berlaku  untuk  pekerja  laki-laki  saja,  namun  berlaku juga bagi pekerja perempuan, terutama yang bekerja pada bidang pelayanan publik.
Pembangunan  yang  berperspektif  gender  yang  selama  ini  digerakkan  pemerintah  belum banyak memberikan hasil  yang  maksimal. Salah satu  penyebabnya adalah langkah-langkah  yang dilakukan  pemerintah  untuk  itu  belum  bersifat  strategis.  Pemerintah  pusat  apalagi  daerah  belum mempunyai  peta  persoalan  yang  sesungguhnya  yang  dihadapi  kaum  perempuan  di  lapangan. Pemerintah  selalu  bercermin  pada  norma-norma  yang  berlaku.  Itulah  sebabnya,  cara  pandang pemerintah  seringkali  bertolak  belakang  dengan  para  aktivis  di  lapangan  dalam  melihat  nasib perempuan (Rahmawaty, 2007).
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah seperti yang dikemukakakan oleh Ramdani (2018), bahwa dominasi pelaku dan subyek penyelenggara pemerintahan tidaklah semata- mata  berada  pada  kaum  laki-laki.  Perempuan  juga  merupakan  suatu  aspek  sumber  daya  yang potensial  bilamana  keberadaannya  diberdayakan  secara  optimal.  Begitu  pula  dari  sejarah perkembangan  dunia  maupun  perkembangan  bangsa  telah  membuktikan  bahwa  kaum  perempuan memiliki  peran  dan  fungsi  yang  sama  dengan  laki-laki  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  di masyarakat.
Perlu diketahui, di zaman modern seperti sekarang, kegiatan bekerja tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Banyak   pekerjaan  yang dahulu di dominasi oleh laki-laki saat ini dikerjakan oleh kaum wanita. Contohnya pekerjaan dalam melayani masyarakat atau bidang pelayanan publik ( public  service ).  Para  wanita  yang  bekerja  di  bidang  pelayanan  publik  atau  dibidang  apapun, mereka  diharuskan  untuk  profesional  dalam  melaksanakan  pekerjaan  yang  menjadi  tanggung jawabnya.  Mereka  dituntut  untuk  selalu  memberikan  pelayanan  yang  optimal  dan  baik  kepada masyarakat.  Apabila  pelayanan  yang  mereka  berikan  kepada  masyarakat  tidak  optimal,  maka  hal tersebut  dapat  mempengaruhi  kualitas  yang  diterima  oleh  masyarakat  sebagai  penerima pelayanan.Isu-isu  yang  mengangkat  tema  perempuan  dalam  kegiatan  publik  semakin  sering diperbincangkan (didiskusikan).
Pelayanan  yang berkualitas tentunya dilakukan oleh aparatur  yang memiliki kinerja  yang baik serta profesional. Profesionalitas kinerja dibangun berdasarkan soft skill dan kemampuan yang dimiliki oleh aparatur. Ketika kemampuan dan soft skill itu dibangun dalam diri aparatur dan diikuti oleh  pemberian  pelayanan  secara  optimal  dan  prima,  disitulah  kinerja  pelayanan  tampak  optimal sesuai dengan yang diharapkan.
Kinerja merupakan
gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan  dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  visi  dan  misi  organisasi  yang tertuang  dalam  perumusan  perencanaan  strategis  ( strategic  planning )  suatu  organisasi.  Kinerja
pegawai dan organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat karena tercapainya tujuan organisasi tidak  bisa  dilepaskan  dari  sumber  daya  yang  dimiliki  organisasi  yang  digerakkan  atau  dijalankan oleh pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.
Peran  gender  terbentuk  melalui  berbagai  sistem  nilai  termasuk  nilai-nilai  adat,  pendidikan, agama,  politik,  ekonomi,  dan  sebagainya.  Sebagai  hasil  bentukan  sosial,  peran  gender  dapat berubah-ubah  dalam  waktu,  kondisi,  dan  tempat  yang  berbeda  sehingga  peran  laki-laki  dan perempuan mungkin dapat dipertukarkan. Mengurus anak, mencari nafkah, mengerjakan pekerjaan rumah  tangga  (memasak,  mencuci,  dan  lain-lain)  adalah  peran  yang  bisa  dilakukan  oleh  laki-laki maupun perempuan, sehingga  bisa  bertukar  tempat tanpa  menyalahi kodrat.
Dengan  demikian,  pekerjaan-pekerjaan  tersebut  bisa  kita istilahkan sebagai peran gender. Jika    peran  gender  dianggap    sebagai    sesuatu    yang    bisa  berubah  dan    bisa  disesuaikan  dengan kondisi  yang dialami seseorang, maka tidak ada alasan lagi  bagi  kita  untuk  menganggap  aneh seorang  suami  yang  pekerjaan sehari-harinya memasak dan mengasuh anak-anaknya, sementara istrinya bekerja di luar rumah. Karena di lain waktu dan kondisi, ketika sang suami memilih bekerja di  luar  rumah  dan  istrinya  memilih  untuk  melakukan  tugas-tugas  rumah  tangga,  juga  bukan  hal yang  dianggap  aneh.  Manajemen  sumberdaya  manusia  merupakan  bagian  dari  manajemen  secara makro  yang mengatur manusia atau pegawai  dalam suatu  organisasi  untuk mencapai  suatu  tujuan dalam organisasi.
Sumberdaya  manusia  merupakan  faktor  penting  bagi  setiap  organisasi,  sebab    tanpa sumberdaya  manusia  tujuan  dan  sasaran  organisasi  tidak  akan  tercapai  sesuai  yang  direncanakan. Peranan  manusia  sebagai  sumberdaya  alam  dalam  organisasi  semakin  diyakini  kepentinganya, sehingga  makin  mendorong  perkembangan  ilmu  tentang  mendayagunakan  sumberdaya  manusia tersebut  agar  tercapai  secara  optimal.  Keberhasilan  dan  kesuksesan  kinerja  suatu  organisasi ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya.
Dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara  yang  dalam penjelasannya  menyatakan  bahwa  pengembangan  karier  Aparatur  Sipil  Negara  dilakukan berdasarkan  kualifikasi,  kompetensi,  penilaian  kerja,  dan  kebutuhan  instansi  pemerintah,  yang dilakukan  dengan  mempertimbangkan  integritas  dan  moralitas.  Sebuah  kata  kunci  dari  subtansi Undang-undang  Aparatur  Sipil  Negara  ini  adalah  “kinerja”.  Inilah  yang  harus  menjadi  benang merah  dari  keseluruhan  fungsi  dalam  manajemen  sumberdaya  manusia  aparatur  pasca diberlakukannya Undang-undang Aparatur Sipil Negara.
Penilaian pelayanan publik yang dilakukan oleh PNS Perempuan dilakukan dengan mengacu pada  indikator  (ukuran) penilaian pelayanan  umum, sebagaimana tertuang dalam Kep.MENPAN No.  63  Th  2003  tentang  standar  pelayanan  publik.  Salah  satu  indikator    dalam    Kep.  MENPAN No.    63    Tahun  2003  mengenai  kompetensi  petugas  dalam  memberikan  pelayanan,  penulis  ingin mengetahui  bagaimana  kemampuan  petugas  perempuan  dalam    memberikan  layanan  kepada masyarakat,  dan  ingin  mengetahui  apakah  masyarakat  mengetahui  kemampuan  kinerja  pegawai perempuan dalam bidang lain.
Pemerintah Provinsi  dan  Kabupaten/Kota berupaya  dalam  memenuhi  kebutuhan masyarakat melakukan  berbagai  usaha,  seperti  halnya  di  Kabupaten  Gowa  dalam  rangka  meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Instansi pemerintah daerah seperti Kecamatan merupakan salah satu contoh  instansi  pemerintah  yang  melaksanakan  pelayanan  publik.  Kecamatan  sebagai  penyedia layanan  publik  mempunyai  tugas  pokok  membantu  Bupati  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan  dan  kemasyarakatan  dalam    wilayah    Kecamatan    serta  meningkatkan    efektivitas pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan  yang baik ( good governance ) serta peningkatan  kualitas  pelayanan  dalam  bentuk  jasa    atau  perijinan  melalui  transparasi  dan standarisasi pelayanan.
Dari  hasil  observasi  di  kantor  kecamatan  Bontomarannu,  masyarakat  menilai  bahwa  dalam pelayanan  ke  masyarakat,  pegawai  laki-laki  lebih  baik  pekerjaannya  dibandingkan  perempuan.
Karena  laki-laki  dinilai  lebih  tanggap  dalam  menghadapi  masalah  pekerjaannya.  Padahal  dari asumsi tersebut faktanya juga bisa terbalik karena dapat kita lihat bahwa kenyataannya perempuan sudah  lebih  dihargai  dengan  penyerataan  derajat  dan  pemberian  kerja  yang  hampir  sama  dengan laki-laki sebagai tenaga kerja di lingkungannya. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh perempuan dalam  memerintah  adalah  perempuan  akan  lebih  mengutarakan  perintah  mereka  dengan  kata-kata yang lebih halus dan lebih mudah diterima berbeda dengan laki-laki mereka cenderung lebih tegas dalam  memberikan  sebuah  perintah  disebabkan  oleh  sifat  laki-laki  yang  tidak  suka  bertele-tele. Inilah  salah  satu  aspek  bahwa  dalam  instansi  pemerintahan  lebih  cenderung  memilih  perempuan dalam mengatasi masalah komunikasi dengan pegawai lainya.
Masalah  yang  kemudian  timbul  ialah  apakah  kinerja  pegawai  perempuan  lebih  baik  atau sebaliknya, berdasarkan kesetaraan gender menjadi permasalahan yang menarik untuk di teliti oleh penulis.  Maka  dari  itu,  dalam  rangka  pelaksanaan  prinsip  good  governance  dalam  meningkatkan efektivitas  kinerja  pegawai  khususnya  aparatur  perempuan  dalam  pelayanan  publik  di  masa mendatang,  maka  perlu  adanya  peran  kinerja  yang  baik  serta  profesional  dalam  mejalankan  tugas melayani  masyarakat.  Berpijak  pada  uraian  tersebut,  maka  perlu  adanya  perhatian  khusus  dan mendalam terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi pemerintahan.

## 2. METODE PENELITIAN Waktu dan Lokasi Penelitian
Waktu  penelitian  ini  dilaksanakan  selama  2  (dua)  bulan.  Sedangkan  lokasi  penelitian  ini dilaksankan  di  Kantor  Kecamatan  Bontomarannu  Kabupaten  Gowa,  dalam  rangka  mengamati Kinerja Aparatur Perempuan sebagaimana tertuang dalam Kep.MENPAN No. 63 Th 2003 tentang standar pelayanan publik.

## Jenis dan Tipe Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  yaitu  suatu  jenis  penelitian  yang  memberikan gambaran  tentang  Kinerja  Aparatur  Perempuan  di  Kantor  Kecamatan  Bontomarannu  Kabupaten Gowa.  Dan  Tipe  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan  didukung  data  kualitatif  dimana  peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai  Kinerja Aparatur Perempuan di Kantor Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

## Sumber Data
Data primer dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara yaitu data yang diperoleh langsung dari informan  melalui tatap muka langsung dan terbuka sesuai  dengan kebutuhan dalam penelitian ini.  Dan  Data  Sekunder  yaitu data  yang diperoleh melalui  studi kepustakaan, referensi- referensi,  peraturan  perundang-undangan,  dokumen,  observasi,  yang  diperoleh  dari  lokasi penelitian.

## Informan Penelitian
Metode pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling , artinya  teknik  penentuan  sumber  data  mempertimbangkan  terlebih  dahulu,  bukan  diacak.  Artinya menentukan  informan  sesuai  dengan  kreteria  terpilih  yang  relevan  dengan  fenomena  penelitian. Misalnya  peneliti  ingin  mengetahui  tentang  Kinerja  Aparatur  Perempuan  di  Kantor  Kecamatan Bontomarannu  Kabupaten  Gowa.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  menetapkan  informan  yang  betul- betul  dapat  memberikan  informasi  sesuai  dengan  penelitian  yang  sedang  dilaksanakan.  Adapun informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pimpinan  dan  Pegawai  perempuan  yang  memiliki  jabatan structural pada Kantor Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya : Observasi , yaitu Informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah  ruang (tempat), pelaku,  kegiatan,  objek,  perbuatan,  kejadian  atau  peristiwa,  waktu,  dan  perasaan.  Alasan  peneliti melakukan  observasi  adalah  untuk  menyajikan  gambaran  realistik  perilaku  atau  kejadian,  untuk
menjawab  pertanyaan,  untuk  membantu  mengerti  perilaku  manusia,  dan  untuk  evaluasi  yaitu melakukan  pengukuran  terhadap  aspek  tertentu  melakukan  umpan  balik  terhadap  pengukuran tersebut

## Teknik Analisis Data
Menurut Miles  dan Huberman dalam Sugiyono (2012) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya  sudah  jenuh. Aktivitas  dalam  analisis  data,  yaitu    data reducation ,  data display ,  dan conclusion drawing/verification ,  setelah  peneliti  melakukan  pengumpulan  data,  maka  peneliti  melakukan anticipatory sebelum  melakukan  reduksi  data,  setelah  data  direduksi  maka  langkah  selanjutnya adalah  mendisplaykan  data  dengan  penyajian  data  dilakukan  dalam  bentuk  uraian  singkat,  bagan, hubungan  antar  kategori,  dan  sejenisnya.  Setelah  itu  adalah  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi yang  dikemukakan  pada  tahap  awal,  didukung  oleh  bukti  yang  valid  dan  konsisten  mengenai Kinerja Aparatur Perempuan di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Faktor-faktor  yang  Mendukung  dan  Menghambat  Kinerja  Aparatur  Perempuan  di Kantor Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.
Persepsi  sebagian  masyarakat  mengenai  perbedaan  laki-laki  dan  perempuan  yang menyatakan  belum  pantasnya  perempuan  terjun  di  bidang  pelyanan  publik,  membuat  belum maksimalnya  kepercayaan  diri  pegawai  perempuan  di  kantor  kecamatan  Bontomarannu. Perempuan dianggap tidak mampu membuat dan menghasilkan pelayanan yang baik serta tidak mampu  menjadi  pemimpin.  Dari  hal  itu  kemudian  melahirkan  pelabelan  negatif  yang  dapat mempengaruhi  kinerja  aparatur  perempuan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya.  Berikut beberapa  faktor  pendukung  dan  penghambat  kinerja  aparatur  perempuan  di  kantor  Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa:

## 1. Faktor Pendukung
Pada  setiap  kinerja  perempuan  tentunya  harus  ada  hal-hal  yang  dapat  membuat kenyamanan  bekerja  agar  mendapat  hasil  yang  maksimal.  Faktor  pertama  yang  digunakan untuk mendorong terciptanya kinerja peawai perempuan dalam pelayanan publik yang baik di Kecamatan Bontomarannu yaitu berupa semangat yang diberikan pegawai satu sama lain, berusaha  untuk  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  bagi  pengguna  layanan  yang membutuhkan  pelayanan.  Pernyataan  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara  peneliti  dengan Kepala Bagian Umum yang mengatakan bahwa:
“Faktor pendukung kinerja pegawai perempuan agar dapat melakukan pelayanan dengan lebih  baik  lagi  itu  dengan  semangat  dari  masing-masing  pegawai.  Kami  sama-sama saling  menyemangati  agar  dapat  memberikan  pelayanan  dengan  keahlian  masing- masing  agar  mewujudkan  pelayanan  yang  prima.  Selain  sama-sama  saling menyemangati,  kami  juga  mengadakan  rapat  korrdinasi  atau  semacam  evaluasi  setiap tiga bulan mengenai bagaimana pelayanan yang sudah kita lakukan kepada masyarakat, dengan  mengadakan  rapat  maka  akan  timbul  adanya  saran  jika  memang  ada  pegawai pelayanan  yang  masih  belum  bisa  melakukan  pelayanan  dengan  baik.”  (Hasil wawancara dengan MI pada tanggal 26 Juli 2020).
Sedangkan faktor lain yang mendorong terwujudnya kinerja pegawai perempuan yang berkualitas  di  kantor  Kecamatan  Bontomarannu  adalah  penanaman  kesadaran  melayani masyarakat dengan ikhlas dan sesuai dengan hati nurani. faktor pendukung dibidang saraana dan  prasaran  adalah  dengan  adanya  fasilitas  yaitu  komputer  dan  perangkatnya  serta sambungan internet yang memudahkan dalam melakukan proses pelayanan kepada pengguna layanan di Kantor Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

## 2. Faktor Penghambat
a. Faktor Lingkungan
Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi  kerja.  Faktor  lingkungan  organisasi  yang  dimaksud  antara  lain  uraian  jabatan yang jelas, autoritas  yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan fasilitas kerja yang relatif memadai.
Tidak  berimbangnya  jumlah  aparatur  perempuan  dengan  laki-laki  yang  ada  di kantor  kecamatan  Bontomarannu    menjadi  salah  satu  hambatan  bagi  aparatur  dari kalangan  perempuan.  Berdasarkan  data  kepegawaian  dikantor  kecamatan  aparatur berjumlah  34  orang  yang  terdiri  dari  13  aparatur  perempuan,  dan  21  aparatur  laki-laki, sehingga dalam rapat atau dalam pelayanan publik didominasi oleh laki-laki. Seperti hasil wawancara berikut ini :
“Ya  kendala  itu  pasti  ada,  seperti  yang  saya  bilang  kuota  30%  perempuan  itu hanya sebagai kiasan. Salah satu contohnya dalam menyampaikan pendapat dalam rapat  lebih  banyak  didominasi  oleh  laki-laki  dan  memiliki  rasa  egosime  yang sangat tinggi”. (Hasil wawancara dengan NE pada tanggal 26 Juli 2020).
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa aparatur perempuan kalah  dalam  menyampaikan  pendapat  akibat  kurangnya  kouta  aparatur  perempuan  di kantor  kecamatan  bontomarannu  dan  perempuan  dipresepsikan  tidak  bisa  memimpin masyarakat  karena  dipengaruhi  beberapa  paradigma  masyarakat  sekitar.  Padahal  dengan adanya  Kesetaraan  gender  adalah  kesamaan  kondisi  bagi  laki-laki  dan  perempuan  untuk memperoleh  kesempatan  serta  hak-haknya  sebagai  manusia,  agar  mampu  berperan  dan berpartisipasi  dalam  kegiatan  pelayanan  public  secara  hukum,  ekonomi,  sosial  budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi,  kontrol  atas  pelayanan  publik  dan  memperoleh  manfaat  yang  setara  dan adil dari pelayanan.
b. Faktor Keluarga
Keluarga  merupakan  peranan  yang  menggambarkan  seperangkat  perilaku  antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan  pribadi  dalam  keluarga  didasari  oleh  harapan  dan  pola  perilaku  dari  keluarga, kelompok  dan  masyarakat.  Keluarga  merupakan  faktor  terpenting  untuk  aparatur perempuan di kantor kecamatan Bontomarannu, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan publik dapat dilakukan secara maksimal, namun ketika tidak ada  restu  dari  keluarga  untuk  menjadi  sebagai  aparatur  perempuan  dapat  menghambat kinerjanya  karena  apabila  perempuan  yang  sudah  berkeluarga  mereka  harus mengutamkan  keluarganya  dalam  mengurus  rumah  tangganya.  Seperti  hasil  wawancara berikut ini :
“Karena di kantor kecamatan  ini kan kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau rapat  kan  bisa  sampai  malam  bahkan  tengah  malam.  Jadi  faktor  keluarga  itu  penting. Memang  saat  kita  terjun  untuk  mengurus  masalah  pelayanan  publik,  dan  keluarga mendukung  insya  Allah  bisa  menjalankan  tugasnya  dengan  baik.  Tapi  kalau  misalnya terjun  kemasalah  pelayanan  public  sebagai  aparatur  dan  tidak  didukung  oleh  keluarga maka nantinya ditengah  jalan kerjanya tidak maksimal”. (Hasil  wawancara dengan  IN pada tanggal 28 Juli 2020).
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  peneliti  menyimpulkan  bahwa    keluarga  juga menjadi  salah  satu  faktor  penting  untuk  aparatur  perempuan  di  kantor  kecamatan
Bontomarannu  dalam  melaksanakan  fungsi  dan  tugasnya  karena  apabila  keluarga  tidak mendukung  maka  kinerja  sebagai  pelayan  publik,  kinerja  aparatur  perempuan  yang mewakili masyarakat dapat terhambat.
Keluarga  memiliki  integritas  yang  tinggi  terhadap  fungsi  psikis  (rohani)  dan fisiknya  (jasmaniah)  seorang  aparatur  perempuan.  Dengan  adanya  integritas  yang  tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi  yang  baik  ini  merupakan  modal  utama  individu  manusia  untuk  mampu mengelola  dan  mendayagunakan  potensi  dirinya  secara  optimal  dalam  melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi.
c. Sumber Daya Manusia
Hambatan  pelayanan  dalam  upaya  menjaga  kualitas  pelayanan  di  Kantor Kecamatan  Bontomarannu  menurut  Kepala  Bagian  umum  yang  mengurusi  bagian pelayanan mengatakan bahwa:
“Pelayanan  untuk  masyarakat  saat  ini  agak  terkendala  oleh  masalah  infrastruktur organisasi.  Untuk  pegawai  perempuan  pelayanan  yang  ada  sekarang,  kami  hanya mengambil  beberapa orang dari seksi  pemerintahan dan lainnya dari semua seksi  yang ada di Kecamatan yang mempunyai tugas piket menjaga di Kantor pelayanan bergabung dengan pegawai dari seksi pemerintahan di bidang pelayanan. Namun dalam menjaga di bidang pelayanan, mereka juga harus tetap memprioritaskan pekerjaan tetap mereka di seksinya masing-masing.” (Hasil wawancara dengan MI pada tanggal 26 Juli 2020).
Maka dari itu pihak kantor kecamatan Bontomarannu sangat membutuhkan pegawai tambahan  untuk  bagian  pelayanan  yang  menguasai  alat  bantu  dalam  proses  pelayanan, karena di  sini  yang mampu menguasai  komputer  hanya beberapa pegawai saja. Pegawai yang  lain  masih  belum  bisa  menguasai  komputer  dan  perangkatnya,  ini  kan  juga berpengaruh  kepada  pengguna  layanan.  Jika  semua  pegawai  layanan  sudah  bisa menggunakan  alat  bantu  komputer  dan  perangkatnya  maka  dalam  melayani  pengguna layanan yang biasanya 10-15 menit dalam pengurusannya menggunakan alat bantu, akan lebih  cepat  jika  ada  pegawai  lain  yang  mampu  mengoperasikan  komputer  dan perangkatnya.  Selain  itu,  sarana  prasana  untuk  bagian  pelayanan  seperti filing  cabinet . Dikantor  kecamatan  sangat  membutuhkan filing  cabinet ini  untuk  menata  dokumen  dan arsip-arsip agar tidak berserakan di meja layanan, serta agar memudahkan pegawai dalam mencari dokumen ketika dokumen tersebut digunakan.
Pengukuran  kinerja  merupakan  evaluasi  keberhasilan  atau  kegagalan  seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Jika penilaian kinerja terhadap birokrasi,  berarti  evaluasi keberhasilan  atau  kegagalan  birokrasi  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  pelayan masyarakat.  Evaluasi  kinerja  merupakan  sarana  untuk  memperbaiki  mereka  yang  tidak melakukan  tugasnya  dengan  baik  di  dalam  organisasinya  sebagai  pelayanan  publik. Banyak  organisasi  berusaha  mencapai  sasaran  suatu  kedudukan  yang  terbaik  dan terpercaya dalam bidangnya.
Peran  gender  terbentuk  melalui  berbagai  sistem  nilai  termasuk  nilai-nilai  adat, pendidikan,  agama,  politik,  ekonomi,  dan  sebagainya.  Sebagai  hasil  bentukan  sosial, peran  gender  dapat  berubah-ubah  dalam  waktu,  kondisi,  dan  tempat  yang  berbeda sehingga  peran  laki-laki  dan  perempuan  mungkin  dapat  dipertukarkan.  Mengurus  anak, mencari nafkah, mengerjakan pekerjaan rumah tangga (memasak, mencuci, dan lain-lain) adalah  peran  yang  bisa  dilakukan  oleh  laki-laki  maupun  perempuan,  sehingga    bisa bertukar    tempat  tanpa    menyalahi  kodrat.  Di  kantor  Kecamatan  Bontomarannu, masyarakat  menilai bahwa dalam pelayanan ke  masyarakat,  pegawai  laki-laki lebih baik pekerjaannya  dibandingkan  perempuan.  Karena  laki-laki  dinilai  lebih  tanggap  dalam menghadapi  masalah  pekerjaannya.  Padahal  dari  asumsi  tersebut  faktanya  juga  bisa
terbalik  karena  dapat  kita  lihat  bahwa  kenyataannya  perempuan  sudah  lebih  dihargai dengan  penyerataan  derajat  dan  pemberian  kerja  yang  hampir  sama  dengan  laki-laki sebagai tenaga kerja di lingkungannya
Untuk  melihat  Kinerja  Aparatur  Perempuan  di  Kecamatan  Bontomarannu Kabupaten Gowa, maka peneliti mengangkat beberapa indikator menurut  teori Dwiyanto dalam Pasolong (2010), yaitu responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjalasan berikut :
1. Produktivitas
Produktivitas,  yaitu  tidak  hanya  mengukur  tingkat  efisiensi,  tetapi  juga mengukur  efektivitas  pelayanan,  sama  halnya  dengan  peran  aparatur  perempuan dalam  melaksanakan  fungsinya  sebagai  pelayan  publik,  dalam  melaksanakan  fungsi pelayan publik secara efektivitas (Pasolong, 2010).
Peneliti  melihat  dengan  adanya  aparatur  perempuan  sebagai  pelayan  publik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terutama kaum perempuan. adanya aparatur perempuan di kantor kecamtan sangat membantu, karena mereka dapat sebagai wadah dalam  pelayanan  masyarakat  terutama  kaum  perempuan.  Aparatur  perempuan bersama-sama  memperjuangkan  hal  yang  berkaitan  dengan  masalah  perempuan  di kecamatan  Bontomarannu  itu  sendiri.  Sehingga  dapat  menjadi  sebuah  kebijakan  dan mendorong dalam segi kinerja sebagai pelayan publik.
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur perempuan dalam  melaksanakan  fungsinya  sebagai  pelayan  publik  dilihat  dari  indikator produktvitas dinilai sudah baik atau telah efektif, dengan adanya aparatur perempuan di kantor kecamatan dinilai dapat menjadi penyambung aspirasi masyarakat terutama kaum  perempuan  dalam  hal  meningkatkan  kinerja  pelayanan  publik  suatu  instansi atau organisasi.
2. Kualitas Pelayanan
Dengan  adanya  kualitas  pelayanan,  Dalam  Undang-Undang  tentang  pelayanan publik  pasal  21  dijelaskan  bahwa  komponen  standar  pelayanan  publik  sekurang- kurangnya  meliputi  14  indikator,  dimana  salah  satu  indikatornya  mengenai  jangka waktu penyelesaian. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat mendapat perlindungan dan  pemenuhan  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  berkualitas  termasuk  dalam  hal mengenai  jangka  waktu  penyelesaian  pelayanan  seperti  yang  dijamin  oleh  UU pelayanan publik pasal 18.
Peran  aparatur  sangat  diperlukan  dalam  melaksanakan  peraturan  yang diwujudkan  dalam  bentuk  pelaksanaan  Perda,  peraturan  Kepala  Daerah,  pelaksanaan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  terkait  dengan  pelayanan  publik. Selain itu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh aparatur perempuan yaitu peninjauan langsung ke lapangan, baik observasi langsung ke kekelurahan/desa maupun ikut serta dalam  kegiatan-kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah (UPTD) untuk kepentingan masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur perempuan dalam  melaksanakan  fungsinya  sebagai  pelayan  dilihat  dari  indikator  kualitas pelayanan dinilai memiliki akuntabilitas sudah baik. Hal tersebut dilihat dari besarnya peran aparatur perempuan dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik di kecamatan Bontomarannu.
3. Reponsivitas
Untuk  melihat  responsivitas,  peneliti  melihat  kemampuan  aparatur  perempuan untuk  mengenali  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  untuk  kemudian  ditingkatkan dalam  hal  pelayanan  publik.  Setiap  aparatur  mempunyai  hak  untuk  mengajukan
keselarasan  program  atau  kegiatan  pelayanan  publik,  dalam  hal  ini  yakni  melihat peran aparatur perempuan dalam menyusun, melakukan koordinasi serta menyiapkan program  kerja  yang  akan  disampaikan  dalam  rapat  musrembang  kecamatan.  Dalam mendukung  pelaksanaan  fungsi  pelayanan  publik,  Pelayanan  umum    mempunyai tugas  pokok  membantu  Camat  dalam  membina,  mengkoordinasikan  dan melaksanakan tugas di bidang pelayanan.
Aparatur perempuan dikantor kecamatan Bontomarannu sangat aktif kinerjanya dalam  menyampaikan  aspirasinya  maupun  tanggungjawabnya  sebagai  aparatur,  hal tersebut  dapat  dilihat  dalam  rapat  internal.  Mereka  mau  mengutarakan  pendapat  jika di  dalam  rapat  persidangan  tidak  sesuai  dengan  harapan,  selain  itu  pendapat  yang sering  disampaikan  tentu  berkaitan/mengedepankan  kepentingan-kepentingan masyarakat di kecamtan Bontomarannu.
4. Responsibilitas
Responsibilitas  mempunyai  arti  sebagai  adanya  kewajiban  moral  dalam menyelesaikan  tugas  yang  dipercayakan  kepada  seseorang, dengan adanya peran perempuan  dalam  sistem  birokrasi  dapat  menjadi  satu  pembuktian  bahwa  bukan  hal yang  tidak  mungkin  lagi  untuk  sekarang  ini,  perempuan  ikut  serta  dalam  bidang legislatif maupun eksekutif. Selain itu, dengan adanya kesamaan hak agar terciptanya kesetaraan gender bagi kaum perempuan dapat dilaksanakan dengan baik. Secara garis besar,  peran  perempuan  dan  laki-laki  dalam  lembaga  pemerintahan  sebenarnya  tidak ada  perbedaan.  Hanya  saja  yang  dapat  membedakan  adalah  kemampuan  kinerja  tiap individu.  Hal  ini  juga  diberlakukan  di  kantor  Kecamatan  Bontomarannu,  aparatur perempuan  dan  laki-laki  diperlakukan  sama    sesuai  dengan  Undang-Undang  yang berlaku.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  Kecamatan  Bontomarannu  telah berupaya  melaksanakan  persamaan  hak  untuk  aparatur  perempuan  agar  sama  seperti aparatur  laki-laki.  Namun  dilihat  dari  kemampuan  kinerjanya  belum  dapat  dikatakan sama,  baik  dari  aparatur  perempuan  maupun  laki-laki.  Dalam  pelaksanaannya dilapangan  masih  banyak  ditemukan  berbagai  kendala  sehingga  mempengaruhi kualitas pelayanan untuk masyarakat.
5. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kemampuan memeberi jawaban kepada otoritas yang lebih  tinggi  atas  tindakan  seseorang  atau  kelompok  terhadap  masyarakat  luas dalam  suatu  organisasi.  kinerja  aparatur  perempuan  dianggap  mempunyai akuntabilitas  yang  baik  apabila  dalam  melaksanakan  fungsi  pelayanan  tidak bertentangan dengan aturan-aturan  yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, selain itu harus ada pertanggungjawaban secara moral kepada masyarakat.
Dapat  diketahui  bahwa  dalam  proses  pelyanan  publik  aparatur  perempuan  di kantor  kecamatan  turut  aktif  dalam  upaya  meningkan  pelayanan  publik,  sehingga dapat  lebih  meningkatkan  lagi  kinerjanya  dan  tanggungjawabnya  sebagai  aparatur. Karena  hadirnya  aparatur  perempuan  dinilai  lebih  bisa  mendekatkan  diri  ke masyarakat  terutama  kaum  perempuan,  sehingga  masyarakat  merasa  nyaman  untuk menyampaikan  keluhan  mereka  terkait  pelayanan  yang  ada  dikantor  kecamatan Bontomarannu.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  topik  permasalahan  dalam penulisan skripsi ini, sebagaimana yang telah dijabarkan dan dijelaskan mengenai Kinerja Aparatur
Perempuan di Kantor Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Secara produktvitas dinilai sudah baik atau telah efektif, dengan adanya aparatur perempuan di kantor  kecamatan  dinilai  dapat  menjadi  penyambung  aspirasi  masyarakat  terutama  kaum perempuan dalam hal meningkatkan kinerja pelayanan publik suatu instansi atau organisasi.
2. Secara  kualitas  pelayanan  dinilai  memiliki  akuntabilitas  sudah  baik.  Hal  tersebut  dilihat  dari besarnya peran aparatur perempuan dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik di kecamatan Bontomarannu.
3. Secara responsitivitas kinerja apaaratur perempuan sangat aktif kinerjanya dalam menyampaikan aspirasinya  maupun  tanggungjawabnya  sebagai  aparatur,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam  rapat internal.  Mereka  mau  mengutarakan  pendapat  jika  di  dalam  rapat  persidangan  tidak  sesuai dengan  harapan,  selain  itu  pendapat  yang  sering  disampaikan  tentu  berkaitan/mengedepankan kepentingan-kepentingan masyarakat.
4. Secara responsibilitas, dilihat dari kemampuan kinerjanya belum dapat dikatakan sama, baik dari aparatur  perempuan  maupun  laki-laki.  Dalam  pelaksanaannya  dilapangan  masih  banyak ditemukan berbagai kendala sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan untuk masyarakat.
5. Secara  akuntabilitas,  Hal  ini  membuktikan  bahwa  masyarakat  mendapat  perlindungan  dan pemenuhan  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  berkualitas  termasuk  dalam  hal  mengenai jangka  waktu  penyelesaian  pelayanan  seperti  yang  dijamin  oleh  Undang-Undang  pelayanan publik.
6. Faktor Pendukung kinerja pegawai perempuan di kantor Kecamatan Bontomarannu yaitu berupa semangat  yang  diberikan  pegawai  satu  sama  lain,  dan  penanaman  kesadaran  melayani masyarakat dengan ikhlas dan sesuai dengan hati nurani. faktor pendukung dibidang saraana dan prasaran  adalah  dengan  adanya  fasilitas  yaitu  komputer  dan  perangkatnya  serta  sambungan internet  yang  memudahkan  dalam  melakukan  proses  pelayanan  kepada  pengguna  layanan  di Kantor Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa
7. Faktor  penghambat  disimpulkan  bahwa  aparatur  perempuan  dari  segi  lingkungan  kalah  dalam menyampaikan  pendapat  akibat  kurangnya  kouta  aparatur  perempuan  dan  dipresepsikan  tidak bisa  memimpin  masyarakat  karena  dipengaruhi  beberapa  paradigma  masyarakat  sekitar. Sedangkan dari segi Keluarga memiliki integritas yang tinggi terhadap fungsi psikis dan fisiknya seorang aparatur perempuan. Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka  individu  tersebut  memiliki  konsentrasi  diri  yang  baik.  Dan  dari  segi  Sumber  daya Pelayanan  untuk  masyarakat  saat  ini  agak  terkendala  oleh  masalah  infrastruktur  organisasi. Untuk pegawai perempuan pelayanan yang ada sekarang

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ati,  N.  U.,  &  Abidin,  A.  Z.  (2019).  Pelaksanaan  Good  Governance  Dalam  Meningkatkan Efektivitas Pembuatan Kartu Keluarga (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Kotawaringin  Timur  Provinsi  Kalimantan  Tengah  ). Jurnal  Respon  Publik , 13 (2), 18–24. Duaji, N. (2013). Manajemen Pelayanan Publik Wacana Konsep, Teori dan Problema Pelayanan Publik. Lampung: Universitas Lampung.
Maya,  Rahmadiani  R.  (2016).  Evaluasi  Kinerja  Pelayanan  Aparatur  Kelurahan  Way  Dadi  Baru Pasca  Pemekaran  Wilayah  Kelurahan    Di  Kota  Bandar  Lampung: Jurusan  Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung . Moenir, A. S. (2010). Manajemen pelayanan umum di Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara. Neta,  Yulia.  (2013).  Evaluasi  Kinerja  Aparatur  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung. Fiat  Justitia Jurnal Ilmu Hukum , 7 (1).
Parawansa, Khofifah Indar. (2015). Memimpin Melayani. Bandung: Nuansa Cendekia.
Pasolong, Harbani. (2010). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Rahmawaty, P. (2007). Peran  Perempuan Pada  Sektor  Domestik dan Publik di  Kota  Yogyakarta. Manajemen: FISE UNY.
Ramdhani,  L.  E.  (2018).  Fenomena  kepemimpinan  fenomenal  (The  Phenomenon  of  Phenomenal Leadership). Jurnal Borneo Administrator, 11 (3), 268–297.
Ratminto dan Atik Septi Winarsih. (2012). Manajemen Pelayanan . Yogyakarta: Pustaka Belajar. Salam, D. S. (2002). Manajemen Pemerintahan Indonesia . Djambatan.
Sedarmayanti. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Refika Aditama. Sinambella, Lijan P dkk. (2011). Reformasi Pelayanan Publik . Jakarta: Bumi Aksara.
Soewarno, Handayaningrat. (1982). Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen . Jakarta: Gunung Agung.
Subhan, Arief.  (2004) Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Jakarta: Alfabeta. Sukmawati, Cut. (2009). Reformasi Birokrasi Kepemimpinan dan Pelayanan Publik,  Peluang dan Kendala  Perempuan Dalam Berpartisipasi di Dunia Politik . Yogyakarta: Gaya Medika. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Yudoyono,  S.  B.  (2001) .  Otonomi  Daerah,  Desentralisasi  dan  Pengembangan Sumber  Daya Manusia  aparatur  Pemerintah  Daerah  dan  Anggota  DPRD. Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan.