## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

## (Studi Kasus pada Mahasiswa STIE Hidayatullah Depok)
Shofwatul Millah 1 , Muhammad Saddam 2* , Parmuji 3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah Depok, Indonesia *muhammad.saddam@stiehidayatullah.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  apakah  pemahaman  peraturan  perpajakan, kesadaran  hukum  dan  tingkat  pendidikan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak baik secara parsial maupun simultan.  Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner.  Hasil data yang  diperoleh  dari  kuesioner  yang  telah  dibagikan  kepada  mahasiswa  STIE  Hidayatullah  Depok sebanyak 60 responden yang telah dihitung menggunakan rumus Slovin dengan penentuan sampel menggunakan metode random sampling.  Anaslis data menggunakan teknik regresi linear berganda dengan  uji  F  dan  uji  t.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  Pemahaman  Peraturan Perpajakan berpengatuh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (2) Kesadaran Hukum tidak berpengaruh signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  (3)  Tingkat  Pendidikan  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Kata kunci: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Hukum, Tingkat Pendidikan

## Abstract
The purpose of this study is to determine whether understanding of tax regulations, legal awareness and level of education have a significant effect on taxpayer compliance either partially or simultaneously.  Methods of data collection using a questionnaire.  The result of the data obtained from the questionnaires that were distributed to STIE Hidayatullah Depok student were 60 respondents who had been calculated using the Slovin formula by determining  the  sample  using  the  random  sampling  method.    Data  analysis  uses  multiple  linear  regression techniques whit the F test and t test. The result of the study show that (1) Understanding of Tax Regulations has a  significant  influence  on  Taxpayer  Compliance.    (2) Legal  Awareness  has  no  significant  effect  on  Taxpayer Compliance.  (3) Education level has no significant effect on Taxpayer Compliance.
Keywords: Understanding of tax regulation, Legal awareness, Level of education.

## PENDAHULUAN
Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada  pasal  1  ayat  1,  pajak  dapat  diartikan  sebagai  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Menurut (Mutia, 2014:3) pajak merupakan suatu kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  wajib  pajak  pribadi  maupun  badan.    Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan kepada wajib pajak pribadi maupun badan.
Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Indonesia menduduki peringkat ke empat di Asean dengan pendapatan pajak sebesar Rp.1.171,8 triliun dari awal tahun hingga pada bulan agustus 2022.  Dari hasil penelitian tahun lalu rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menyentuh angka 84%.  Data milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan, per 31 Desember 2021, SPT Tahunan 2020 tercatat mencapai 15,97 juta dari 19 juta wajib pajak yang meningkat dibanding dengan SPT tahun  2019  yang  sebesar  13,3  juta  dari  16,6  juta    wajib  pajak  yang  melaporkan  SPT ( pajakku.com) .
Jumlah pajak yang terdaftar di SPT tahunan pada empat tahun 2019-2022 mengalami penigkatan secara signifikan.  Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan wajib pajak yang memenuhi  kewajiban  perpajakannya  yang  terdaftar  pada  SPT  tahunan.    Hal  ini  juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan.
Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu sikap taat pada aturan yang telah ditetapkan. Kesadaran akan patuh dalam membayar pajak tersebut menjadi aspek penting karena apabila wajib  pajak  tidak  taat  maka  secara  tidak  langsung  akan  memicu  tindakan  penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan melalaikan kewajiban perpajakannya.  Maka dampak dari ketidakpatuhan itu ialah penerimaan negara yang berasal dari pajak akan berkurang dan hal tersebut dapat memicu bertambahnya beban utang negara hingga menghambat pertumbuhan ekonomi.    Kepatuhan  pajak  yang  tinggi  akan  meningkatkan  penerimaan  pada  negara. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kenaikan anggaran negara yang akan di alokasikan kepada  berbagai  sektor  pemerintahan  di  bawahnya.    Jika  wajib  pajak  mempunyai  tingkat kepatuhan  pajak  yang  rendah,  maka  pembangunan  nasional  akan  terhambat.    Dengan membayar  pajak  secara  tepat  waktu,  maka  dapat  membantu  mengatasi  dampak ketidakstabilan perekonomian dalam negara dan hal tersebut mampu membantu tercapainya masyarakat  yang  sejahtera.    Hal  tersebut  dikarenakan  bahwa  pendapatan  terbesar  Negara yaitu  dar  sector  pajak,  sehingga  pajak  menjadi  salah  satu  hal  yang  terpenting  dalam penyelenggaraan pembangunan negara.
Kepatuhan  perpajakan di  kemukakan  oleh  Norman D.  Nowak  sebagai  “suatu  iklim” kepatuhan  dan  kesadaran  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  nya,  tercermin  dalam  situasi (Devano, 2016:110) sebagai berikut:
a) Wajib  pajak  paham  atau  berusaha  untuk  memahami  semua  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan.
b) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
c) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
d) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
Kepatuhan pajak di indonesia menjadi persoalan yang sangat penting, sebab jika wajib pajak  melakukan  tindakan  penghindaran,  pengelakan,  dan  pelalaian  pajak  maka  pada akhirnya negara akan merugi.  Menurut penelitian (Purwono, 2010) mengemukakan bahwa penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk  pelanggaran  hukum.  Dalam  undang-undang  pajak  sudah  dijelaskan  apabila seseorang  dengan  sengaja  tidak  membayar  pajak  yang  seharusnya  dibayarkan,  maka  ada ancaman  sanksi  administratif  maupun  hukuman  secara  pidana.    Pada  kenyataannya, kepatuhan bukanlah merupakan tindakan yang mudah untuk diterapkan oleh setiap wajib pajak.    Sebagian  besar  masyarakat  memiliki  kecenderungan  untuk  meloloskan  diri  dari kewajiban membayar pajak dan melakukan tindakan melawan pajak.
Wajib  pajak  dapat  dikatakan  patuh  apabila  jika  wajib  pajak  memenuhi  dan melaksanakan kewajiban  perpajakannya.    Kewajiban  perpajakan  harus  dilaksankan karena merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua wajib pajak.  Kepatuhan wajib  pajak  memiliki  hubungan  antara  penerimaan  pajak,  sebab  apabila  kepatuhan  wajib pajak  meningkat  maka  secara  tidak  langsung  akan  memperbesar  penerimaan  negara  dari sektor pajak.
Dalam  sistem  pemungutan  pajak  terdahulu  pada  tahun  1983  menggunakan official assesment system yang kini diubah menjadi self assessment system , dimana wajib pajak diberikan kemudahan  dan  wajib  pajak  bertanggung  jawab  menetapkan  sendiri  kewajiban perpajakannya kemudian membayar tepat waktu hingga sampai melaporkan SPT (Agustina dan Agus, 2015).
Tiraada  (2013)  menyatakan  bahwa  perubahan  sikap  (kesadaran)  wajib  pajak  untuk membayar  pajak  secara  sukarela  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk self  assesment system. Namun  dengan  adanya  perubahan  sistem  pemungutan  pajak  tidak  serta  merta
membangiktkan kesadaran wajib pajak.  Namun nyatanya masih banyak wajib pajak yang enggan membayar pajak, seperti yang dikatakan oleh Fuad Rahmany.
Kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  tidak  terlepas  dari  faktor pemahaman dan peraturan perpajakan itu sendiri.  Menurut (Zain, 2007) menyatakan bahwa pajak merupakan suatu pengetahuan dan pemahaman yang harus dimiliki oleh wajib pajak dan  aparatur  pajak.    Apabila  setiap  wajib  pajak  memiliki  pemahaman  serta  pengetahuan tentang  peraturan  pajak,  maka  dapat  dipastikan  wajib  pajak  akan  patuh  dalam  menjalani kewajiban  perpajakannya.    Penelitian  (Jatmiko,  2006)  mengemukakan  bahwa  pengaruh kesadaran  wajib  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  menunjukan  hasil  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Terdapat dua hukum pajak menurut (Hartanto, 2021:114) yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.  Kepatuhan formal yaitu dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak secara  formal  berdasarkan  ketentuan  undang-undang.   Kepatuhan  dalam membayar  pajak dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak mendaftarkan diri, ketetapan dalam waktu membayar  pajak,  ketepatan  waktu  dalam  menyampaikan  SPT,  dan  pelaporan  wajib  pajak melakukan pembayaran pajak tepat waktu.  Sedangkan kepatuhan material yaitu Wajib Pajak dapat  memenuhi  semua  ketentuan  material  perpajakan  yang  sesuai  dengan  isi  dan  jiwa undang-undang perpajakan.
Menurut Mentri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tatacara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan pembayaran pajak dan dikemukakan pada pasal 1 dimana disebutkan bahwa wajib pajak patuh apabila:
1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemebritahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau meninda pembayaran pajak.
3. Laporan  keuangan  di  audit  oleh  akuntan  publik  atau  lembaga  pengawasan  keuangan pemerintah  dengan  pendapat  wajar  tanpa  pengecualian  selama  3  (tiga)  tahun berturutturut.
4. Tidak  pernah  di  pidana  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
Beberapa uapaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pajak  sehingga  wajib  pajak  semakin  patuh  terhadap  kewajiban  perpajakannya  seperti meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak, memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan seperti layanan e-SPT, mengadakan sosialisasi perpajakan yang akan memberikan  pemahaman  kepada  wajib  pajak  terkait  hak  dan  kewajiban  mereka,  serta menyederhanakan sistem perpajakan yang diterpakan.
Selain  itu  pula  tingkat  pendidikan  sangatlah  berpengaruh  dalam  meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  Menurut (Putri, 2016) kesadaran pajak dapat pula dipengaruhi oleh tingkat  pendidikan,  semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  maka  cara  berfikir  serta  tingkah lakunya juga lebih maju dan berkembang.  Sedangkan penelitian (Rahman, 2018) menyatakan bahwa  wajib  pajak  yang  berpendidikan dan memiliki  pengetahuan  pajak maka akan  lebih patuh dalam menjalani kewajiban perpajakannya.
Penerimaan  dan  pendapatan  pajak  akan  meningkat  apabila  tingkat  kepatuhan masyarakat  sebagai  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  tinggi.    Artinya,  jika  semua  wajib pajak  yang  ada  memiliki  kepatuhan  dalam  membayar  pajak  maka  pembangunan  akan terlaksana dan target penerimaan dari sector pajak dapat tercapai.

## METODE
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  pada  mahasiswa  STIE Hidayatullah  Depok  dalam  rentang  waktu  dari  bulan  Januari  hingga  April  2023.  Jenis
penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang berfokus pada penggunaan angka- angka dan  statistik  sebagai  alat analisis. Populasi  penelitian  mencakup 71  mahasiswa,  dan dengan menggunakan rumus Slovin, diperoleh sampel sebanyak 60 responden. Pengumpulan data  dilakukan  melalui  kuesioner  yang  diisi  oleh  responden,  yang  merupakan  metode penelitian  lapangan.  Instrumen  yang  digunakan  adalah  kuesioner  dengan  pertanyaan- pertanyaan  yang  diadopsi  dan  dimodifikasi  dari  penelitian  sebelumnya.  Variabel  dalam penelitian  ini  melibatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  sebagai  variabel  terikat  dan  Kesadaran Hukum, Pemahaman Peraturan Perpajakan, serta Tingkat Pendidikan sebagai variabel bebas. Hasil  analisis  data  akan  menggunakan  metode  regresi  berganda  untuk  menguji  pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan hipotesis yang dirumuskan sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian  hipotesis  menggunakan  metode  Regresi  Linear  Berganda  yang  bertujuan untuk  mengetahui  hubungan  pengaruh  antara  satu  variabel  dengan  variabel  lainnya  atau mengetahui  ada  tidaknya  pengaruh  variabel  bebas  dengan  variable  terikat.    Perhitungan statistic  dalam  analisis  regresi  linear  berganda  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu menggunakan  bantuan  program  computer SPSS  for  Windows .    Hasil  data  yang  diterima dengan menggunakan program SPSS tersebut adalah sebanyak 60 responden.  Berdasarkan data yang diperoleh dari 60 responden, menunjukan bahwa 40 orang (66%) adalah perempuan 20  orang  (33%)  adalah  laki-laki.    Berdasarkan  umur  yang  diperoleh  dari  hasil  responden berumur 22-30 tahun sebanyak 45 orang (75%), sedangkan responen yang memiliki umur >30 tahun sebanyak 15 orang (25%).
Dari hasil penleitian pada butir pertanyaan yang sudah disebar kepada para responden maka  dtetapkan  nilai  sampel  (N-2)  =  58  sebesar  0,2542.    Merajuk  pada  hasil  dari  variabel dependen dan variabel independen.  Diketahu bahwa r hitung lebih besar dari r tabel dan memiliki taraf signifikansi lebih tinggi dari taraf yang sudah ditentukan yaitu 0,05.  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  (X1),  Kesadaran Hukum (X2), dan Tingkat Pendidikan (X3) menghasilkan nilai r hitumg lebih besar dari r tabel. Selain itu pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menghasilkan nilai r hitung lebih besar dari r tabel.  Sehingga dari semua variabel X dan variabel Y dinyatakan valid.
Perhitungan pada uji reabilitas dilakukan terhadap butir petanyaan yang sudah valid. Reabilitas intrumen dalam penelitian ini du uji menggunakan koefesien Cronbach Alpha .  Jika nilai  koefesien  lebih  besar  dari  0,5  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  instrument  penelitian tersebut adalah valid.  Dan hasil dari uji penelitian tersebut pada variabel X1 (pemahaman peraturan perpajakan) mempunyai nilai Cronbach Alpha sebesar 0,776, X2 (kesadaran hukum) mempunyai nilai 0,717, dan X3 (tingkat pendidikan) mempunyai nilai 0,520 dan pada variabel Y  memiliki  nilai  sebesar  0,869.    Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh instrument  variabel  dependen  dan  variabel  independen  valid dan  dapat  digunakan dalam penelitian.
Tabel 3. Asumsi Klasik Coefficients a Model Unstandardiz ed Coefficients Standardiz ed Coefficients t Si g. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toleran ce VIF 1 (Consta nt) - .789 1.56 2 - .505 .61 6 x1 .760 .145 .672 5.24 8 .00 0 .288 3.47 6
x2 .153 .157 .138 .974 .33 4 .234 4.26 6 x3 .176 .157 .104 1.12 4 .26 6 .552 1.81 2
a. Dependent Variable: y
Dari hasil penelitian diatas diletahui bahwa seluruh variabel yang diuji memiliki nilai lebih  besar  dari  0,1  dan  memiliki  niali variance  inflation  factor lebih  kecil  dari  10.    Dengan demikian  maka  hipotesis  nol  diterima  dan  hipotesis  alternative  ditolaj  sehingga  dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam penelitian ini.
Tabel 4. Uji Heterokedastisitas (Uji Glejser)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .331 .082 4.021 .000 x1 -.004 .008 -.127 -.551 .583 x2 .001 .008 .035 .138 .890 x3 -.016 .008 -.325 -1.957 .055
a. Dependent Variable: ABS_RES
Dari  hasil  uji  multikolinearitas menggunakan  uji  glejser  menunjukkan  hasil  signifikan dari  setiap  variable  yangmana  X1  (pemahaman  peraturan  perpajakan)  sebesar  0,583,  X2 (kesadaran hukum) sebesar 0,890, dan X3 (tingkat pendidikan) sebesar 0,055.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas.
Tabel 5. Koefesien Determinasi (R) Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std.  Error  of  the Estimate 1 .858 a .736 .722 1.457 a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2
b. Dependent Variable: y
Hasil  penelitian  diatas  menunjukkan  bahwa  koefesien  determinasi  (R)  menunjukkan angka Square sebesar  0,736,  yang  berarti  hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  memiliki hubungan  kuat  antara  variabel  dependen  dan  variabel  independen  karena  angka  tersebut lebih besar dari 0,05.  Sedangkan Adjusted R Square sebesar 0,772 atau sama dengan 77,2%, hal tersebut  dapat  diartikan  bahwa  sebesar  77,2%  pengaruh  kepatuhan  wajib  pajak  dapat dijelaskan  oleh  variabel  pemahaman  peraturan  perpajakan,  kesadaran  hukum  dan  tingkat pendidikan  sedangkan  sisanya  22,8%  tidak  dapat  dijelaskan  oleh  faktor-faktor  dalam penelitian ini.
Tabel 5. Regresi Linear Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -.728 1.543 -.472 .639 x1 .759 .143 .672 5.305 .000 x2 .162 .155 .147 1.045 .300 x3 .163 .155 .096 1.054 .296
a. Dependent Variable: y
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai konstanta (nilai a) sebesar -0,728 dan untuk Pemahaman Peraturan Perpajakan sebesar 0,759 sementara Kesadaran Hukum sebesar 0,162 serta Tingkat Pendidikan sebesar 0,163.  Sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
Y = -0,728 + 0,759 X1 + 0,162 X2 + 0,163 X3 + e Adapun penjelasan nya sebagai berikut:
a. Nilai  konstanta  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y)  sebesar  -0,728  yang  menyatakan  jika pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran hukum dan tingkat pendidikan nilainya 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak sama dengan -0,728.
b. Koefesien X1 sebesar 0,759 yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan pada variabel X1 (Pemahaman  Peraturan  Perpajakan)  sebesar  1%,  maka  Kepatuhan  Wajib  Pajak  akan meningkat  sebesar  0,759  (75,9%)  atau  sebaliknya  jika  terdapat  penurunan  variabel  X1 (Pemahaman  Peraturan  Perpajakan)  sebesar  1%  maka  Kepatuhan  Wajib  Pajak  akan menurun  sebesar  0,759  (75,9%).   Koefesien  tersebut  bernilai  positif  yang artinya terjadi hubungan  positif  antara  Pemahaman  Pearturan  Perpajakan  dengan  Kepatuhan  Wajib Pajak tersebut.
c. Koefesien  X2  sebesar  0,162  yang  berarti  bahwa  setiap  peningkatan  pada  variabel  X2 (Kesadaran  Hukum)  sebesar  1%  maka  Kepatuhan  Wajib  Pajak  akan  meningkat  0,162 (16,2%) atau sebaliknya jika terdapat penurunan variabel X2 (Kesadaran Hukum) sebesar 1% maka Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun sebesar 0,162 (16,2%).  Koefesien tersebut bernilai  positif  yang  artinya  terjadinya  hubungan  positif  antara  Kesadaran  Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
d. Koefesien  X3  sebesar  0,163  yang  berarti  bahwa  setiap  peningkatan  pada  variabel X3(Tingkat Pendidkan) sebesar 1% maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat 0,163 (16,3%) atau sebaliknya jika terdapat penurunan variabel X3 (Tingkat Pendidikan) sebesar 1% maka Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun sebesar 0,163 (16,3%).  Koefesien tersebut bernilai positif yang artinya terjadi hubungan positif antara Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Tabel 6. Uji Sgnifikansi ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 332.710 3 110.903 53.528 .000 b Residual 116.024 56 2.072 Total 448.733 59 a. Dependent Variable: y
b. Predictors: (Constant), x3, x1, x2 Hasil uji tabel diatas, maka hipotesis antara pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran hukum, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari nilai f hitung sebesar 53,528 dengan nilai f tabel sebesar 2,77, yang berarti f hitung (53,528) lebih  besar  dari  f  tabel  (2,77)  dengan  tingkat  signifikansi  0,000  lebih  kecil  dari  0,05,  maka hipotesis  diterima  dan  dapat  disimpulkan  bahwa  pemahaman  peraturan  perpajakan, kesadaran hukum, dan tingkat pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Faktor  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  Berpengaruh  Signifikan  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  Hasil dari
uji t antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan t hitung sama dengan 5,305 lebih besar dari t tabel sama dengan 2,003 dengan nilai signifikansi sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05.  Dengan demikian H1 diterima, hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Apabila wajib pajak memahami aturan dalam perpajakan maka pendapatan Negara dari  hasil  pajak  akan  bertambah.    Semakin  tinggi  tingkat  pemahaman  wajib  pajak  maka kepatuhan  wajib  pajak  juga  akan  semakin  meningkat.    Hal  ini  sama  dengan  penelitian (Lovihan,  2014)  yang  menunjukan  bahwa  kesadaran  membayar  pajak  dan  pengetahuan pemahaman  perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kemauan  wajib  pajak  dalam membayar pajak.
Faktor Kesadaran Hukum tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas maka dapat disimpulkan bahwa fakor kesadaran hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  Hasil dari uji t antara kesadaran hukum terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan t hitung sama dengan 1,045 lebih kecil dari t  tabel sama dengan 2,003 dengan nilai signifikan sama dengan 0,300 lebih besar  dari  0,05.    Dengan  demikian  H2  ditolak,  hal  ini  berarti  kesadaran  hukum  tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  semakin  tinggi  atau  rendahnya  kesadaran  hukum terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  tidak  mempengaruhi  masyarakat  untuk  membayar  pajak. Dari  hasil  penelitian  bahwa  masih  banyak  masyarakat  belum  memiliki  kesadaran  penuh tentang hukum pajak yang berlaku.  Hal tersebut dapat dilihat dari wajib pajak yang enggan membayar pajak.  Hal ini sejalan dengan peneitian (Sukma, 2019) yang menyatakan bahwa kesadaran  hukum  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sebab  kesadaran hukum  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  tidak  cukup  untuk  mendorong  keinginan  dan  niat seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## Faktor  Tingkat  Pendidikan  Tidak  Berpengaruh  Signifikan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak
Berdasarkan hasil uji diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  Hasil dari uji t antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan t hitung sama dengan 1,054 lebih kecil dari t tabel sama dengan 2,003 dengan nilai signifikan 0,296 lebih besar dari 0,05.  Dengan demikian  H3  ditolak,  hal  ini  berarti  tingkat  pendidikan  tidak  berpengaruh  signifikan terhahadap kepatuhan wajib pajak.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  masyarakat memiliki  tingkat  pendidikan rendah  terhadap kepatuhan pajak.  Hal ini dapat disebabkan karena semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka semakin rendah pula kepatuhan dalam membayar pajak.  Hal ini sejalan dengan penelitian  (Istanto,  2010)  yang  menyatakan  bahwa  pajak  tidak  dilatar  belakangi  oleh pendidikan  wajib  pajak  akan  tetapi  lebih  dipengruhi  oleh  pemahaman  wajib  pajak  serta aturan perpajakan.

## PENUTUP

## Simpulan
Dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu:
1. Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak.    Wajib  Pajak  yang  memahami  serta  mengerti  peraturan  perpajakan  maka secara sadar  akan  sukarela  dalam  membayar  pajak  dan  pendapatan  pajak  akan  meningkat.
Begitupula  sebaliknya  ,  jika  Wajib  Pajak  tidak  memahami  serta  mengerti  aturan perpajakan maka akan cenderung enggan membayar pajak.
2. Kesadaran Hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.  Masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran penuh tentang hukum pajak yang berlaku.    Kesadaran  hukum  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sebab kesadaran  hukum  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  tidak  cukup  untuk  mendorong keinginan dan niat seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Tingkat  Pendidikan  tidak  berperngaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Tingkat pendidikan yang tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan  perundang-undangan  di  bidang  perpajakan  yang  berlaku,  begitu  juga sebaliknya tingkat pendidikan yang rendah akan berpeluang kepada wajib pajak untuk enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang di terapkan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dinyatakan  bahwa  f  hitung  (53,528)  >  dari  f  tabel  (2,77) dengan tingkat signifikansi 0,000 < dari 0,05.  Maka dapat dsimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran hukum, dan tingkat pendidikan berpengauh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  ditarik  dari  hasil  analisis  data,  maka  penulis  mencoba mengemukakan beberapa saran yang diperoleh dari hasil penelitian dan juga pembahasan:
1. Wajib  pajak  harus  memperhatikan  kewajiban  perpajakannya  agar  tidak  terkena  sanksi atas kewajibannya kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Penelitian  ini  dapat  menjadi  acuan  untuk  dapat  memberikan  pemahaman  tentang peraturan  perpajakan,  kesadaran  hukum  serta  tingkat  pendidikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak agar dapat menumbuhkan kesadaran akan membayar pajak serta memahami perpajakannya.
3. Pemerintah pajak harus melakukan perbaikan dalam pelayanan di kantor pajak agar Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran secara sukarela dan merasa puas terhadap kinerja di kantor pajak.
4. Perlu  di  tingkatkan  kesadaran  hukum  agar  wajib  pajak  tidak  menyepelekan  atau menghindari kewajiban pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariasandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajb Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis , Vol 14 No 1.
Asro'i. (2016). Memahami Variabel dan Instrumen Penelitian. Tanggerang: Pustaka Mandiri.
Choridah,  L.  (2017).  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Dan  Kesadaran  Hukum  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Muslim  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (Studi Kasus Di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus). Thesis, Sain Kudus . Hardiningsih,  P.  (2011).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan  Membayar  Pajak. Dinamika Keuangan Dan Perbankan , 130.
Hartanto, S. (2021). Peradilan Dalam Hukum Pajak. Jurnal Transparansi Hukum , Vol.4, No.1. Istanto,  F.  (2010).  Analisis  Pengaruh  Pengetahuan  Tentang  Pajak,  Kualitas  Pelayanan,
Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Sekripsi .
Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus,  dan  Kesadaran  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Program  Studi Magister Akuntansi Universitas Diponogoro . keuangan, K. (2022, october 05). Kinerja Pajak Hingga Agustus 2022 Mencapai Rp1.171,8 triliun, Tumbuh 58,1% . Diambil kembali dari kemenkeu.go.id:
https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja- Pajak-Hingga-Agustus-2022
Lovihan,  S.  (2014).  Penagruh  Kesadaran  Membayar  Pajak,  Pengetahuan,  Dan  Pemahaman Peraturan  Perpajakan  Dan  Kualitas  Layanan  Terhadap  Kemauan  Membayar  Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Auditing .
Manik, A. W. (2009). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib  Pajak  pada  Kepatuhan  Pelaporan Wajib  Pajak  Badan  yang  Terdaftar  di  Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Bali. Universitas Udayana . Musthofa, S., & Supryadi, A. (2020). Mengenal Hukum Pajak Dan Hukum Acara Pajak di Indoneisa. Guepedia.
Mutia, S. P. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Priadi (Sudi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribad Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang). Artikel Ilmiah .
Pajak,  D.  J.  (2021,  Desember  27). djp .  Diambil  kembali  dari  pajak.go.id: https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/penerimaan-pajak-2021-lebihi- target#:~:text=%E2%80%9CSampai%20dengan%20tanggal%2026%20Desember,Rp1.23 1%2C87%20triliun.
Prawiyogi, A. G., Sadiah, T. L., Purwanugraha, A., & Elisa, P. N. (2021). Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar. Basicedu , 449.
Purwono, H. (2010). Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga.
Putri,  R.  L.  (2016).  Pengruh  Motivasi  Membayar  Pajak  Dan  Tingkat  Pendidikan  Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. Jurnal Profita Edisi 8 , 3.
Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bnagunan. Jurnal Akuntansi , 1-8.
Resmi, S. (2004). Perpajakan: Teori Dan Kasus Buku I. Jakarta: Salemba Empat.
Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-FellingTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak:Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. Jurnal Akuntansi Dan Pajak .
Samsuar. (2019). Atribusi. Network Media , Vol: 2 No 1.
Siat, C. C., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Di Surabaya. Tax & Accounting Review , Vol.1, No.1.
Sony,  D.,  &  Rahayu,  S.  K.  (2006). Perpajakan:Konsep,  Teori  Dan  Isu. Jakarta:  Prenada  Media Grup.
Sugiyono. (2014). Metode Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sukma, N. M. (2019). Pengaruh Ekstensifikasi Pakal, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dimoderasi Oleh Pelaksanaan Good Goverment Governance. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Jakarta , 109-110.
Sulistyowati,  M.,  Ferdian,  T.,  &  Girsang,  R.  N.  (2021).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,
Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  (Studi  Kasus  Pada  Wajib  Pajak  Yang Terdafatar Di  SAMSAT  Kabupaten Tebo). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 4.
Suyanto, T. W. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak
Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). Jurnal Akuntansi , 95.
Tiraada, T. A. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA , 1000.
Zain, M. (2007). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.