## ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PENGENDALIAN KASUS GIGITAN HEWAN PENULAR RABIES (GHPR) PADA MANUSIA DI KOTA PEKANBARU
EGAWATI 1* , MUSFARDI RUSTAM 2 , ZAINAL ABIDIN 3 , AGUS ALAMSYAH 4 , RENO RENALDI 5
Prodi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Hangtuah Pekanbaru 1,3,4,5 , RS Arifin Ahmad Pekanbaru 2
Correspondence Email : egawati0115@gmail.com 1*
Abstract :Rabies is  a  deadly  disease  with  Case  Fatality  Rate  (CFR)  of  100%.  In  Riau Province, the number of cases of Rabies Transmitting Animal Bites (RTAB) has increased by about  5  percent  every  year.  Pekanbaru  City  was  area  with  high  RTAB.  The  purpose  of research  was  to  determine  policy  analysis  in  controlled  cases  of  animal  bites  that  transmit rabies  to  humans  in  Pekanbaru  City  in  2022.  The  methode  of  research  used  qualitative analysis  with  a  research  design  approach  of  Rapid  Assessment  Procedure  (RAP).  The  data analysis  used  content  analysis.  The  Collecting  data  used  observation  methods,    document checked and in-depth interviews processed by triangulation. The results of the study revealed that  the  handling of  RTAB  cases  had  not  all  gone  well,  the  number  of  human  resources  was still  lacking,  There  is  low  training  in  capacity  building  in    the  Integrated  Bite  Case Management.  The  implementation  of  public  education  is  rarely  carried  out  and  is  only combined with other program.  The tools such as leaflets and brochures were only available in a  small  number  of  services.  The  implementation  of  education  to  the  public,  an  integrated rabies  control  system  and  monitoring  evaluation  of  rabies  control  were  carried  out  in conjunction with other programs. It can be concluded that in order to assess the success of a rabies  control  program,  it  is  necessary  to  improve  the  implementation  of  monitoring  and evaluation from planning to implementation, so that the location of obstacles that occur in the field can be known.
Keywords :  Rabies  Infecting  Animal  Bite,  Human  Resources,  Education,  Monitoring Evaluation
Abstrak: Rabies  adalah  penyakit  mematikan  dengan  CFR  100%.  Di  Provinsi  Riau  jumlah kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) mengalami peningkatan sekitar 5 persen setiap tahunnya.  Kota  Pekanbaru  menjadi  daerah  dengan  GHPR  yang  tinggi.  Tujuan  penelitian untuk mengetahui analisis kebijakan dalam pengendalian kasus gigitan hewan penular rabies pada manusia di Kota Pekanbaru. Metode Penelitian menggunakan analitik kualitatif dengan desain penelitian pendekatan Rapid Assesment Prosedur (RAP). Analisis data dengan content analysis.  Pengumpulan  data  menggunakan  metode  observasi,  cek  dokumen    dan  wawancara mendalam  diolah  dengan  triangulasi.  Hasil  penelitian  diketahui  penanganan  kasus  GHPR belum  seluruhnya  berjalan  dengan  baik,  jumlah  SDM  masih  kurang,  penyelenggaraan pelatihan  Tata  Laksana  Kasus  Gigitan  Terpadu  belum  optimal.  Sarana  seperti  leaflet  dan brosur hanya tersedia di sebagian kecil layanan.  Pelaksanaan edukasi ke masyarakat, sistem pengendalian  rabies  secara  terpadu  dan  monitoring  evaluasi  pengendalian  rabies  dilakukan bersamaan  dengan  program  lainnya.  Dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  menilai  keberhasilan suatu program pengendalian rabies perlu ditingkatkan pelaksanaan monitoring evaluasi mulai dari  perencanaan  hingga  pelaksanaan,  sehingga  dapat  diketahui  letak  kendala  yang  terjadi lapangan.
Kata  Kunci :  Gigitan  Hewan  Penular  Rabies,Sumber  Daya  Manusia,    Edukasi,  Monitoring Evaluasi

## A. Pendahuluan
Penyakit Zoonosis adalah  penyakit  yang  bersumber  dari  hewan  yang  menular  ke manusia  atau  sebaliknya.  Potensi  ancaman Zoonosis terhadap  kesehatan  manusia  semakin meningkat  akhir-akhir  ini,  disebabkan  oleh  banyak  faktor  diantaranya  tingginya  mobilisasi manusia  lintas  wilayah,  alih  fungsi  lahan,  perubahan  iklim  serta  evolusi  mikroorganisme
(Klaudius  et  al.,  2019).  Penyakit Zoonosis menjadi  ancaman  serius  pada  kesehatan  karena banyak  bermunculan  penyakit  infeksius  baru  ( Pandemic  Infictious  Emerging/ PIE)  sekitar 60,3%  berasal  dari  hewan  (71,8%  berasal  dari  hewan  liar).  Dinamika  perubahan  pola perkembangan  penyakit  membutuhkan  pengembangan  kesatuan  kebijakan,  strategi  dan langkah dalam pengendalian penyakit (Kemenkes, 2018).
Rabies  termasuk  salah  satu  penyakit  zoonosis  prioritas.  Merupakan  penyakit  yang berimplikasi  pada  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat  seperti  aspek  sosial,  ekonomi, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena  itu diperlukan upaya percepatan dalam pengendaliannya  melalui  langkah  komprehensif  dan  terpadu  dari  pemerintah  pusat,  daerah, non  pemerintah,  profesi,  serta  seluruh  lapisan  masyarakat  serta  pihak  terkait  (Mamoto  et  al., 2021).  Dalam  upaya  pelaksanaan  pengendalian  secara  terpadu  diperlukan  wadah  koordinasi dalam  bentuk  kelembagaan.  Kelembagaan  pengendalian  zoonosis  di  daerah  adalah  Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis, yang memiliki tugas koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan dan evaluasi  zoonosis  daerah  yang  diatur  oleh  kepala  daerah.  Pembiayaan  yang  diperlukan  bagi pelaksanaan  tugas  Komisi  Daerah  Pengendalian  Zoonosis  di  bebankan  pada  Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah (Perpres RI, 2011).
Rabies merupakan penyakit yang sangat berbahaya dapat mengakibatkan kematian baik pada hewan maupun pada manusia yang terinfeksi virus rabies. Hewan Penular Rabies (HPR) seperti anjing, kucing, dan kera yang menderita rabies akan membahayakan manusia. Tingkat kematian  akibat  terinfeksi  rabies  atau Case  Fatality  Rate (CFR)  mencapai  100%,  artinya semua penderita rabies selalu berakhir dengan kematian, rabies hanya dapat dicegah tidak bisa diobati.  Hal  ini  disebabkan  oleh  virus  rabies  menyerang  susunan  syarat  pusat  dan mengakibatkan  kelumpuhan  otot  yang  berakhir  pada  kematian.  Virus  rabies  di  dalam  air  liur akan dapat masuk dalam tubuh manusia lewat luka gigitan maupun luka cakaran. Pengendalian Rabies  melalui  konsep One  health menjadi  sangat  penting  dan  strategis  untuk  dijalankan. Rabies  merupakan  tanggung  jawab  semua  pihak  terkait,  yaitu  Kementerian  Kesehatan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup/Kehutanan pada semua jajarannya dari pusat sampai daerah kabupaten/kota (Nugraha et al., 2017).
Salah  satu  upaya  pengembangan  kesatuan  dalam  pengendalian  penyakit  Rabies dilakukan  melalui  pendekatan  konsep One  health.  One  health. Merupakan  upaya  kolaboratif dan  kerjasama  lintas  sektor  terkait,  dan  institusi  yang  saling  berhubungan  dari  baik  tingkat lokal, nasional maupun global sehingga tercapai kesehatan yang optimal bagi manusia, hewan dan  lingkungan.  Kerjasama  Lintas  Sektor  merupakan  salah  satu  elemen  dalam  strategi  dan kebijakan pengendalian rabies. Tanpa dukungan peran lintas sector maka pencapaian eliminasi rabies  akan  sulit  dicapai.  Dalam  upaya  mencapai  tujuan  Indonesia  bebas  rabies  tahun  2030. Strategi  dan  kebijakan  dalam  pengendalian  rabies  terdiri  dari  sepuluh  poin  penting  yaitu sosialisasi/edukasi  ke  masyarakat,  advokasi  penguatan  peraturan  perundangan  dan  kebijakan, komunikasi  risiko,  peningkatan  kapasitas  SDM,  penanganan  pada  sumber  infeksi/penularan pada  hewan,  penanganan  kasus  GHPR  pada  manusia  melalui  profilaksis  pra  dan  paska pajanan/gigitan dan tatalaksna kasus pada manusia atau pengobatan, penguatan surveilans  dan respons  terpadu,  penelitian  operasional,  kemitraan  /  kordinasi  lintas  sektor  (dukungan masyarakat/LSM/sektor terkait) dan monitoring evaluasi. (Kemenkes, 2018).
Kebijakan  dalam  penanganan  kasus  GHPR  pada  manusia  dilaksanakan  dengan memastikan penatalaksanaan kasus GHPR sesuai standar. Upaya penatalaksanaan setiap kasus GHPR  perlu  didukung  dengan  ketersediaan Rabies  Center . Rabies  Center merupakan  pusat layanan  kesehatan  yang  menjalankan  fungsi  tatalaksana  kasus  GHPR  dan  promosi  kesehatan terkait  rabies.  Ketersediaan Rabies  Center merupakan  indikator  capaian  program  Rabies. Dalam  Renstra  2019-2024  Kementerian  Kesehatan  di  jelaskan  bahwa  indikator  capaian program  rabies  adalah  minimal  20%  layanan  telah  berfungsi  sebagai Rabies  Center . (Kemenkes, 2018).
Dalam  upaya  mencapai  eliminasi  Rabies  tahun  2030  perlu  dukungan  kebijakan  dalam komunikasi  informasi  dan  edukasi  (KIE)  ke  masyarakat.  Hakikat  KIE  dalam  pengendalian rabies  merupakan  upaya  meningkatkan  pengetahuan,  kepedulian,  kesadaran,  sumberdaya, kemampuan  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  menyebarluaskan  informasi  terkait  bahaya
rabies.  Peran  serta  masyarakat  dalam  pengendalian  rabies  sangat  penting.  Bentuk  kegiatan yang  dapat  dilaksanakan  dalam  edukasi  masyarakat  adalah  pemberdayaan  masyarakat, penyuluhan kesehatan, penyampaian informasi dan mobilisasi sosial (Dibia et al., 2015).
Dalam  rangka  menjamin  ketentraman  batin  masyarakat  terhadap  ancaman  penularan rabies  di  Provinsi  Riau  perlu  dilakukan  pengawasan,  pemantauan  dalam  program pemberantasan, pencegahan dan penanggulangan rabies dengan melibatkan elemen masyarakat secara  sistematis  dan  berkesinambungan.  Kerjasama  antara  Dinas  Peternakan  dan  Dinas Kesehatan  Provinsi  Riau  dalam  melaksanakan  intensifikasi  penanganan  dan  pengendalian rabies  sesuai  bidang  tugasnya  dan  melaporkan  kepada  Gubernur  setiap  3  (tiga)  bulan  sekali atau sewaktu diperlukan (Pergubri, 2012)
Penelitian oleh Nike Mayo Manro (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “Menuju bebas rabies  2020  problem  institusi  dalam  implementasi  kebijakan  kesehatan  publik  di  Bali” mengungkapkan  bahwa  dalam  upaya  pengendalian  rabies  perlu  dilakukan  koordinasi  lintas sektor karena permasalahan rabies terkait dengan sektor lainnya seperti Dinas Peternakan yang bertanggungjawab  dalam  pengendalian  sektor  hewan.  Pentingnya  dukungan  lintas  sektor terkait akan berdampak terhadap pencapaian  pengendalian rabies baik di  sektor hulu maupun di sektor hilir (Manro & Yovani, 2018).
Penelitian  I  Wayan  Pujana  dkk  Tahun  2018  dalam  jurnal  yang  berjudul  “Tatalaksana Kasus  Gigitan  Terpadu  Implementasi One  health dalam  tatalaksana  kasus  GHPR  yang Cost Efective” ,  menunjukkan  hasil  bahwa  pelaksanaan  kerjasama  lintas  sektor  melalui One  health menurunkan  kasus  GHPR  dan  persentase  pemberian  VAR,  pencegahan  kematian  dan menurunkan  jumlah  desa  tertular  rabies  hingga  berdampak  pada  penghematan  anggaran  atau cost effective. Pengendalian rabies melalui pendekatan One health akan memberikan dampak yang  sangat  luas,  disamping  terkendalinya  kasus  GHPR  baik  pada  hewan  maupun  pada manusia  juga  berpengaruh  pada  penghematan  anggaran  (Pujana,  I  Wayan,  Uliantara  & Sukerni, 2018).
Penelitian  oleh  Made  Subrata  dkk  (2020)  yang  berjudul  “Peranan  Pemangku Kepentingan dalam Pengendalian Rabies dengan Pendekatan One health Terintegrasi di Bali” diketahui  bahwa  meskipun  pemerintah  Bali  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk menanggulangi  rabies,  dengan  membuat  perda  rabies,  vaksinasi  massal,  eliminasi  anjing, namun belum meberikan hasil yang signifikan karena rabies masih ada. Melalui penelitian ini diketahui  masih  rendahnya  peranan  pemangku  kepentingan  dalam  pengendalian  rabies  dalam keterkaitannya dengan manajemen sektor hewan dan sektor manusia, manajemen sektor hewan seperti  survailans  hewan,  dukungan  vaksinasi,  control  populasi  dan  cara  pemeliharaan  HPR, sedangkan  manajemen  sektor  manusia  terdiri  dari  penanganan  kasus  GHPR,  rendahnya edukasi  kepada  masyarakat  dan  belum  berjalannya  kerjasama  lintas  sektor  pemangku kepentingan (Subrata & dkk, 2020).
Penelitian  oleh  Juliansyah  (2019)  yang  berjudul  “Faktor  Pelayanan  Kesehatan, Dukungan  Keluarga  dan  Masyarakat  dengan  Upaya  Pencegahan  Kejadian  Rabies  di  Wilayah Kerja  Puskesmas  Pandan  Kecamattan  Sungai  Tebelian  Kabupaten  Sintang”  mengungkapkan bahwa  dalam  upaya  kegiatan  edukasi  masyarakat  dalam  pelayanan  promotif  dan  preventif pengendalian  penyakit  rabies  dapat  dilakukan  melalui  berbagai  kegiatan  edukasi  ke masyarakat agar masyarakat mengetahui bahaya rabies. Kegiatan edukasi ke masyarakat dapat dilakukan  melalui  kegiatan  penyuluhan,  pemasangan  poster,  spanduk,  baliho  dan leaflet kepada masyarakat. Kegiatan edukasi  yang dilaksanakan secara tepat oleh fasilitas pelayanan maupun  petugas  kesehatan  dapat  mempengaruhi  pengendalian  rabies  (Juliansyah  &  Nurdin, 2019).
Rabies  menjadi  perhatian  utama  di  sektor  kesehatan  masyarakat  dunia.  Secara  global, penyakit  rabies  telah  tersebar  luas  di  negara-negara  berkembang  seperti  di  Amerika  Selatan dan  Tengah,  Afrika  dan  Asia  (Tanzil,  2017).  Data  dari World  Health  Organization (WHO), diperkirakan 59.000 kematian di dunia disebabkan oleh penyakit rabies. Kasus kematian akibat rabies  yang  paling  banyak  terjadi  di  Asia  dan  Afrika  yaitu  95%.    Di  Asia  diperkirakan kematian  akibat  penyakit  rabies  yaitu  50.000  kematian  per  tahun.  Sebanyak  20.000  – 30.000 kematian  akibat  rabies  per  tahun  terjadi  di  India,  China  rata-rata  2.500  kematian  per  tahun,
Vietnam 9.000 kematian per tahun, Filipina 200 – 300 kematian per tahun, diperkirakan setiap menit sebanyak 9 orang meninggal dunia akibat rabies di dunia (World Health, 2013).
Jumlah  kasus  GHPR  secara  nasional  cukup  tinggi  setiap  tahunnya.  Hingga  tahun  2020 terdapat  26  provinsi  tertular  rabies  dari  34  provinsi  di  Indonesia,  sedangkan  ada  8  provinsi lainnya  dinyatakan  bebas  rabies  yaitu  Kepulauan  Bangka  Belitung,  Papua,  Papua  Barat, Yogyakarta,  Kepulauan  Riau,  Jawa  Yengah,  Jakarta  dan  Jawa  Timur.  Sebanyak  26  Provinsi dinyatakan tertular Rabies dengan kecenderungan peningkatana kasus gigitan setiap tahunnya. Rata-rata selama lima tahun terakhir (tahun 2016 s.d 2020) jumlah kasus gigtan hewan penular rabies  adalah  82.263  kasus  per  tahun.  Kasus  gigitan  tahun  2018  tercatat  80.617  kasus,  tahun 2019 tercatat 105.270 kasus, sedangkan tahun 2020 tercatat 82.634 kasus. Kasus GHPR tahun 2020  paling  banyak  terjadi  di  Provinsi  Bali  yaitu  sebanyak  26.979  kasus,  diikuti  NTT sebanyak  11.262  kasus  dan  Sumatera  Utara  sebanyak  6.802  kasus.  Kasus  kematian  akibat rabies di Indonesia selama 5 tahun terakhir sebanyak 467 kematian dengan rata-rata sebanyak 93  kematian  per  tahun.  Namun  tahun  2020  mengalami  penurunan  dengan  jumlah  kematian sebanyak  40  kasus.  Kasus  kematian  masih  terjadi  di  14  Provinsi  di  Indonesia,  dengan  kasus kematian tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 7 kematian,  kemudian Provinsi Nusa Tenggara  Barat  sebanyak  6  kasus  dan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  sebanyak  5  Kematian. (Kementerian Kesehatan RI, 2020).
Di  Provinsi  Riau  Rabies  masih  menjadi  permasalahan  yang  serius,  karena  dari  12 Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Provinsi  Riau  sebanyak  11  Kabupaten/Kota  merupakan  daerah yang  endemis  rabies,  hanya  1  Kabupaten  yang  dinyatakan  bebas  rabies  yaitu  Kabupaten Kepulauan  Meranti.  Kasus  GHPR  selalu  terjadi  dan  dilaporkan  dari  semua  Kabupaten/Kota dengan jumlah kasus GHPR mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 tercatat 1.947 jumlah gigitan, tahun 2017 jumlah gigitan meningkat menjadi 2.037 kasus gigitan, tahun 2018  meningkat  menjadi  2.271  kasus  gigitan,  tahun  2019  menjadi  2.514  kasus  gigitan  dan tahun 2020 meningkat menjadi 2.543 kasus gigitan, tahun 2021 tercatat sebanyak 2.051 kasus. Biasanya  kecenderungan  kasus  GHPR  dalam  10  tahun  terakhir  terjadi  peningkatan  kasus gigitan  rabies  rata-rata  sebanyak  5%  setiap  tahunnya,  namun  tahun  2021  mengalami penurunan.  Di provinsi Riau kasus GPHR yang paling banyak adalah Kota Pekanbaru. Dalam kurun  waktu  10  tahun  terakhir  kota  Pekanbaru  selalu  menempati  posisi  3  besar  dalam  kasus GHPR,  tercatat  tahun  2018  sebanyak  318  kasus,  tahun  2019  sebanyak  323  kasus  dan  tahun 2020 sebanyak 250 kasus, tahun 2021 sebanyak 208 kasus. (Dinkesriau, 2021).
Rabies termasuk penyakit beresiko wabah atau Kejadian Luas Biasa (KLB). KLB rabies didefinisikan  sebagai  terjadinya  1  kasus  atau  lebih  kematian  (lyssa)  akibat  Rabies  atau terjadinya peningkatan kasus 2 kali lebih banyak pada waktu tertentu. KLB Rabies seharusnya bisa  dicegah  melalui  penatalaksanaan  setiap  kasus  GHPR  sesuai  standar.  Namun  pada kenyataannya  KLB  Rabies  di  Provinsi  Riau  selalu  terjadi  setiap  tahun.  Tahun  2016  tercatat sebanyak  3  orang  meniggal  akibat  rabies,  2017  s.d  2019  sebanyak  1  orang  tahun  2020  kasus Lyssa tercatat  sebanyak  4  orang  sedangkan  tahun  2021  tidak  terjadi  kasus lyssa (Dinkesriau, 2021).
Indikator  keberhasilan  dalam  program  rabies  adalah  minimal  20%  puskesmas  di Kabupaten/Kota telah menjadi Rabies Center . Capaian provinsi Riau adalah 16%. Yaitu 2 dari 12  Kabupaten  Kota  yang  telah  memiliki  minimal  20%  layanan  telah  menjadi Rabies  Center yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Pelalawan. Sedangkan Kota Pekanbaru belum memiliki Rabies Center atau capaian 0% (Dinkesriau, 2021).
Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap  beberapa  informan  didapatkan  bahwa  tingginya kasus  rabies  di  Kota  Pekanbaru  akibat  rendahnya  peranan  pemangku  kebijakan  dalam pengendalian  rabies.  Hal  ini  terlihat  belum  terlaksanya  strategi  pengendalian  rabies  akibat kurangnya  perhatian  pemerintah  terhadap  rabies  karena  tidak  didukung  dengan  kegiatan pengendalian  rabies  secara  optimal.  Dukungan  anggaran  terhadap  rabies  belum  memadai karena rabies bukan termasuk penyakit prioritas. Provinsi Riau memiliki 20 unit Rabies Center terdiri  dari  kabupaten  Kampar  5  unit,  Rokan  Hulu  2  unit,  Indragiri  Hulu  5  unit,  Pelalawan  3 unit,  Kuansing  4  Unit  dan  Kabupaten  Bengkalis  1  unit,  sedangkan  Kota  Pekanbaru  belum terbentuk Rabies  Center sebagai  pusat  layanan  Rabies,  padahal  Kota  Pekanbaru  merupakan
daerah dengan kasus GHPR yang tinggi. Kemudian informan yang lain menyampaikan bahwa kesadaran  masyarakat  masih  rendah  terhadap  rabies,  akibat  belum  terlaksananya  sosialisasi kepada  masyarakat,  keterbatasan  ketersediaan  tenaga  kesehatan,  serta  belum  optimal kerjasama  lintas  sektor  terutama  dengan  Dinas  Peternakan  yang  bertanggungjawab  di  sektor hulu  dalam  penanganan  GHPR.  Kemudian  wawancara  singkat  dengan  lurah  Rejosari  Kota Pekanbaru  menyampaikan  bahwa  belum  ada  kegiatan  edukasi  ke  masyarakat  terkait  bahaya rabies,  padahal  kelurahan  Rejosari  adalah  wilayah  dengan  kasus  rabies  tertinggi  di  kota Pekanbaru.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  Analisis  Kebijakan  dalam Penanganan Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies Pada Manusia di Kota Pekanbaru.

## B. Metodelogi Penelitian
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode  analitik kualitatif dengan  pendekatan Rapid Assasement Procedure (RAP) yang bertujuan menganalisa peranan pemangku kebijakan dalam pengendalian  kasus  GHPR  mengunakan  metode  wawancara  mendalam  dan  observasi  serta telaah  dokumen  dan  melihat  data-data  program  rabies  di  Dinas  Kesehatan  Kota  Pekanbaru. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara  mendalam  kepada  informan  penelitian  dan  observasi.  Data  sekunder  didapatkan dari dokumen, laporan, buku, pedoman dan literatur. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9  orang,  terdiri  dari  7  orang  informan  utama  dan  2  orang  informan  pendukung.  Informan utama  terdiri  dari  Kepala  Dinas  Kesehatan,  Kepala  Bidang  Pencegahan  dan  Pengendalian Penyakit  (P2P),  Kepala  Seksi  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit  Menular  (P3M), Pengelola  Program  Rabies  di  Dinas  Kesehatan  Kota  Pekanbaru  dan  Kepala  Puskesmas Rejosari  Kota  Pekanbaru  dan  2  orang  Pengelola  Program  di  Puskesmas  Rejosari  sedangkan informan  pendukung  terdiri  dari  Lurah  Rejosari  dan  masyarakat  di  Kelurahan  Rejosari  Kota Pekanbaru.  Pengolahan  data  pada  penelitian  menggunakan  triangulasi  sumber,  metode  dan data. Analisa data yang digunakan adalah content analysis . Peneliti memperlakukan responden sesuai  dengan  desain  penelitian  dan  tujuan  penelitian,  serta  untuk  dijaga  privasinya.  Sudah dilakukan  kaji  etik  oleh  komisi  etik  Universitas  Hang  Tuah  Pekanbaru,  dibuktikan  dengan adanya surat kaji etik Nomor: 381/KEPK/STIKes-HTP/VI/2022.

## C. Hasil dan Pembahasan Penanganan Kasus GHPR
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  jika  terkena  gigitan  hewan,  luka  gigitan dicuci dan diberikan antiseptik, setelah itu pasien perlu dirujuk ke tempat pelayanan kesehatan untuk  mendapatkan  VAR  dan  SAR  sesuai  standar  tatalaksana  kasus  GHPR.  Kemudian berdasarkan  wawancara  terhadap  informan  diketahui  bahwa  terdapat  pedoman  atau  SOP sebagai acuan Tatalaksana Kasus. Penyusunan SOP pada masa pandemi didasarkan pada buku panduan  oleh  kemenkes  dan  dilaksanakan  oleh  tenaga  kesehatan  di  tempat  pelayanan kesehatan.  Penatalaksanaan  cuci  tangan  terhadap  pasien  telah  dilakukan  pada  masa golden periode. SDM dalam tatalaksana kasus GHPR masih kurang. Penyelenggaraan pelatihan dalam peningkatan  kapasitas  dalam  Takgit  masih  belum  optimal.  Ketersediaan  VAR  SAR  di  Kota Pekanbaru  pada  masa  pandemi  mencukupi  Sumber  VAR/SAR  berasal  dari  Kementerian Kesehatan,  Dinas  Kesehatan  Provinsi  dan  Dinas  Kesehatan  Kota.  Jika  ada  kekurangan  VAR dan  SAR  maka  akan  diminta  lagi  stok  nya  dari  Dinas  Kesehatan  Provinsi  namun  selama  ini belum  pernah  terjadi  kekurangan  pada  masa  pandemi.  Pada  masa  pandemi  Covid-19  ini, layanan VAR dan SAR masih tetap diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Gambar 1. Alur Tatalaksana Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (Kemenkes, 2018)
Berdasarkan hasil penelusuran dokumen telah ada pelatihan SDM untuk GHPR terakhir dilaksanakan  pada  tahun  2020,  hal  ini  diketahui  dari  Surat  Permintaan  Permohonan Narasumber  untuk  pelatihan  GHPR  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Pekanbaru.  Namun  pelatihan hanya  untuk  tenaga  pengelola  program  rabies  di  layanan  belum  melibatkan  tenaga  promosis kesehatan.  Selain  itu  kebutuhan  SAR  VAR  telah  mencukupi,  dapat  dilihat  dari  Surat Permintaan Kebutuhan  SAR oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Kepada Dinas Kesehatan Provinsi  Riau  serta  laporan  ketersediaan  obat  dan  vaksin  Puskesmas  Rejosari  ketersediaan mencukupi.  Selain  itu  juga  terdapat  umpan  balik  dari  Dinas  Kesehatan  Provinsi  untuk membentuk  rabies center Karena  Kota  Pekanbaru  belum  memiliki  rabies center .  SDM pengelola  program  rabies  di  Dinas  Kesehatan  Kota  Pekanbaru  memiliki  beban  ganda  dengan pengelolaan  program  HIV  AIDS.  Serta  telah  ada  SOP  Pelaksanaan  Rabies  di  Puskesmas Rejosari.
Kasus GHPR pada manusia bersifat fatal jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat, berakibat  kematian  karena  CFR  Rabies  100%.  Semua  kasus  gigitan  pada  manusia  yang mengakibatkan  kematian  selalu  memiliki  riwayat  tidak  vaksinasi  sebelumnya.  Managemen kasus  gigitan  pada  manusia,  jika  terjadi  kasus  gigitan  HPR  maka  harus  dilaporkan  ke puskesmas  setempat  dengan  menjelaskan  lokasi  dan  identitas  tergigit.  Pencucuian  luka  bekas gigitan harus dilakukan sesegera mungkin untuk mengurangi jumlah virus yang masuk. Tidak semua  kasus  GHPR  harus  deberikan  Vaksin  Anti  Rabies  (VAR).  VAR  diberikan  hanya  pada kasus  positif,  lisys,  hewan  hilang  dan  kasus  resiko  kategori  tinggi.  Bagi  kasus  Rabies  yang positif  pada  manusia  harus  segera  dilakukan  Penyelidikan  Epidemiologi  atau  PE.  Laporan setiap kasus GHPR harus dilaporkan ke Puskeswan, sektor yang mengurusi bagian hewan agar segera di ketahui status hewan penggigit. Peranan masing-masing kelompok baik sektor hewan dan manusia dibutuhkan  koordinasi  yang  inten.  Selama  ini sering mengesampingkan peranan puskeswan,  kantor  desa  atau  lurah  dalam  pelaksanaan  kegiatan  rabies  di  lapangan,  padahal dalam  penanganan  rabies  harus  terintegrasi  dan  berkesinambungan  dengan  pemangku kebijakan yang lain (Subrata, 2020).
Penelitian  oleh  (Subrata,  2020)  yang  berjudul  “Peranan  Pemangku  Kepentingan  dalam Pengendalian  Rabies  dengan  Pendekatan One  health Terintegrasi  di  Bali”  diketahui  bahwa meskipun  pemerintah  Bali  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  menanggulangi  rabies, dengan  membuat  perda  rabies,  vaksinasi  massal,  eliminasi  anjing,  namun  belum  meberikan hasil  yang  signifikan  karena  rabies  masih  ada.  Melalui  penelitian  ini  diketahui  masih rendahnya  peranan  pemangku  kepentingan  dalam  pengendalian  rabies  dalam  keterkaitannya dengan  manajemen  sektor  hewan  dan  sektor  manusia,  manajemen  sektor  hewan  seperti surveilans  hewan,  dukungan  vaksinasi,  control  populasi  dan  cara  pemeliharaan  HPR, sedangkan  manajemen  sektor  manusia  terdiri  dari  penanganan  kasus  GHPR,  rendahnya edukasi  kepada  masyarakat  dan  belum  berjalannya  kerjasama  lintas  sektor  pemangku kepentingan.
Penelitian  oleh  Juliansyah  (2019)  mengungkapkan  bahwa  dalam  upaya  kegiatan pelayanan  promotif  dan  preventif  pengendalian  penyakit  rabies  dapat  dilakukan  melalui
berbagai kegiatan promosi kesehatan, seperti penyuluhan, pemasangan poster, spanduk, baliho dan leaflet kepada masyarakat secara tepat oleh fasilitas pelayanan maupun petugas kesehatan dapat mempengaruhi pengendalian rabies.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  beberapa  informan  dan  pembahasan  tersebut  maka dapat  disimpulkan  bahwa  pencegahan  rabies  langkah  pertama  adalah  tindakan  mencuci  luka pada  awal  terjadi  kasus  GHPR  atau golden  periode .  Pencucian  luka  bertujuan  untuk mengurangi atau mematikan virus rabies yang masuk pada luka gigitan, dilakukan dengan cara mencuci  luka  dengan  sabun  pada  air  mengalir.  Penanganan  kasus  rabies  harus  dilaksanakan sedini mungkin dan penata laksanaan kasus gigitan dilakukan secara cepat dan tepat sehingga dibutuhkan  tenaga  SDM  yang  berkompeten,  yaitu  SDM  yang  telah  mendapatkan  pelatihan mengenai rabies.

## Edukasi Masyarakat
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  pelaksanaan  edukasi  ke  masyarakat dilaksanakan  edukasi  ke  masyarakat  mengenai  rabies  dilakukan  oleh  bagian  promosi kesehatan.  Ketersediaan  SDM  pada  masa  pandemi  dalam  edukasi  ke  masyarakat  dalam pengendalian  rabies  oleh  pemegang  program  promkes  di  puskesmas  perlu  ditingkatkan. Edukasi  dilakukan  semampu  mungkin  pada  masa  pandemi,  jika  perlu  melibatkan  kerjasama lintas  sektor  dengan  promkes  mapun  dinas  peternakan.  Upaya  dalam  pelaksanaan  edukasi dilakukan  secara  gabungan  dengan  program  lainnya.  Tidak  ada  sumber  pendanaan  untuk edukasi program rabies, sehingga edukasi digabungkan dengan program lainnya. Pelaksanaan edukasi  secara  terpadu  atau  melibatkan  lintas  sektor  terkait  dalam  pengendalian  rabies  selalu dilakukan dengan cara bergabung dengan program permasalahan lainnya. Ketersediaan sarana pada  masa  pandemi  seperti  leaflet,  brosur  dalam  pelaksanaan  edukasi  ke  masyarakat  masih terbatas. Jika butuh maka harus dipesan terlebih dahulu. Pemahaman masyarakat terkait rabies pada  masa  pandemi  masih  kurang.  Peran  pemangku  kebijakan  dalam  upaya  memberikan edukasi  ke  masyarakat  terkait  rabies  masih  kurang  karena  belum  tersedia  regulasi  atau kebijakan tertulis dalam pengendalian rabies seperti perda rabies, pergub atau Komisi Daerah Pengendalian Rabies dll.
Edukasi  ke  masyarakat  merupakan  bagian  dari  promosi  kesehatan  yaitu  upaya meningkatkan  kemampuan  masyarakat  berperilaku  hidup  bersih  dan  sehat  melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama  masyarakat  agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan  kegiatan  yang  bersumberdaya masyarakat,  sesuai  sosial  budaya setempat  dan  didukung  oleh  kebijakan  publik  yang  berwawasan  kesehatan.  Mengacu  pada pengertian  tersebut,  maka  upaya  edukasi  masyarakat  pada  prinsipnya  adalah  memberi pemahanan  serta  memberdayakan  masyarakat  agar  mampu  secara  mandiri  meningkatkan kesehatannya serta  mencegah  terjadinya  masalah  kesehatan.  Edukasi  sering  disebut  sebagai penyuluhan  atau  pendidikan  dalam  upaya  memberikan  pengalaman  belajar  atau  menciptakan kondisi  bagi  perorangan,  kelompok  dan  masyarakat  menyediakan  informasi  guna meningkatkan  pengetahuan,  sikap  dan  perilaku  melalui  pemberdayaan  masyarakat,  advokasi, pengembangan  kemampuan  dan  keterampilan,  pembinaan  suasana,  serta  mengarahkan pelayanan  kesehatan  yang  mengutamakan  upaya  promotif  dan  preventif  tanpa  mengabaikan kuratif  dan  rehabilitative  dengan  tujuan  agar  masyarakat  dapat  mengenali,  memelihara, melindungi dan meningkatkan kesehatannya (Kemenkes, 2018).
Edukasi  masyarakat  dalam  pengendalian  rabies  penting  dilakukan  karena  tingkat pengendalian  rabies  di  tentukan  besar  oleh  faktor  kesadaran  masyarakat.  Upaya  edukasi  ke masyarakat  pada  jaman  digital  saat  ini  banyak  didapatkan  oleh  masyarakat  melalui  sosial media  dan  televisi.  Pemahaman  masyarakat  yang  rendah  terhadap  penanganan  kasus  gigitan HPR dapat menyebabkan keterlambatan dalam penanganan yang bisa berakibat fatal. Edukasi harus  diberikan  secara  terus  menerus  dengan  membentuk  petugas  khusus  seperti  siaga  rabies (Made Subrata, 2020)
Pelaksanaan edukasi ke masyarakat peran tenaga kesehatan sangat dibutuhkan penelitian Sabono  tahun  2016,  yang  berjudul  “Faktor-Faktor  yang  Berhubungan  dengan  Tindakan Pencegahan  Rabies  pada  Pemilik  Anjing  di  Kelurahan  Bahu  Kecamatan  Malalayang  Kota
Manado  Tahun  2016)  mengungkapkan  bahwa  ada  hubungan  yang  signifikan  antara  peran petugas kesehatan dengan pengendalian penyakit rabies dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait edukasi bahaya rabies (Sabono, 2016)
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  beberapa  informan  dan  pembahasan  tersebut  maka dapat  disimpulkan  bahwa  edukasi  bahaya  rabies  merupakan  upaya  penting  yang  harus dilakukan pemerintah, karena rabies penyakit yang dapat dicegah. Kejadian rabies disebabkan oleh  kelalaian  manusia.  Peningkatan  kesadaran  masyarakat  akan  memberikan  dampak terhadap pencegahan rabies. Dalam pelaksanaan edukasi rabies dibutuhkan ketersediaan SDM yang  memiliki  kompetensi  dalam  program  rabies.  Perencanaan  ketenagaan  dalam  program penanggulangan  Rabies  sangat  dibutuhkan  untuk  terselenggaranya  kegiatan  Edukasi  ke masyarakat.  Dalam  pengendalian  penyakit  bersumber  binatang  (rabies)  di  butuhkan  tenaga entomolog atau tenaga kesehatan lainnya yang memiliki keahlian dalam pengendalian penyakit bersumber  binatang  dan  tenaga  penyuluh  kesehatan  dalam  upaya  pelaksanaan  sosialisasi  ke masyarakat serta kader terlatih dalam pengendalian rabies.

## Koordinasi Lintas Sektor
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem pengendalian rabies secara terpadu lintas  sektor  telah  berjalan  seluruhnya  namun  dilakukan  bersama  dengan  program  lainnya, kerjasama  khusus  untuk  pengendalian  rabies  saja  tidak  ada.  Belum  ada  di  bentuk  sejenis kerjasama  pengendalian  rabies  terpadu  seperti  Komisi  Penanggulangan  Rabies  atau  Komisi Daerah  pengendalian  Rabies  yang  di  pimpin  oleh  kepala  Daerah  belum  dibentuk.  Pertemuan koordinasi  lintas  sektor  pada  masa  pandemi  dilakukan  setiap  3  bulan  atau  6  bulan  sekali. Sektor  terkait  yang  melakukan  kerjsama  dalam  pengendalian  rabies  yaitu  dinas  kesehatan, lurah,  camat,  puskesmas  dan  dinas  peternakan.  Mekanisme  pelaksanaan  koordinasi  lintas sektor  dilakukan  bersamaan  dengan  program  lainnya.  Jika  koordinasi  lintas  sektor  tidak berjalan maka program apapun tidak dapat berjalan. Pertemuan koordinasi lintas sektor terkait pengendalian  rabies  tidak  pernah  dilaksanakan  pada  masa  pandemi,  namun  digabung  dengan program lain seperti bersamaan dengan rapat covid dan rapat penyakit menular lainnya. Belum ada  dukungan  regulasi  seperti  perda  dalam  pengendalian  rabies  secara  terpadu.  Pengendalian lintas sektor perlu dilakukan dalam pengendalian rabies sangat penting untuk dilakukan.
Gambar 3. Kerjasama Lintas Sektor dalam Konsep “One Health” (Kemenkes, 2018)
Berdasarkan hasil penelusuran dokumen didapatkan bahwa pernah dilakukan koordinasi lintas  sektor  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Pekanbaru,  namun  hal  ini  membahas  tentang keseluruhan program tidak hanya program rabies. Selain itu juga pernah dilakukan koordinasi dengan  Dinas  Peternakan  hasil  pemeriksaan  sampel  hewan  terkait  kasus  rabies  pada  tahun 2018.
Kerjasama lintas sektor dalam pengendalian rabies dilakukan dengan konsep one health atau satu kesehatan yaitu upaya kolaboratif dari berbagai profesi ilmu kesehatan, bersama dengan disiplin  ilmu  dan  institusi  yang  berhubungan-bekerja  di  tingkat  lokal,  nasional,  dan  global- untuk  mencapai  kesehatan  yang  optimal  bagi  manusia,  hewan  peliharaan,  marga  satwa, tumbuhan dan lingkungan kita.  Mengingat  rabies  adalah  penyakit  mematikan  yang  tidak  bisa diobati  maka konsep One  health menjadi  sangat  penting  dan  dijalankan  secara  bersama  antar pihak-pihak  terkait  diantaranya  Kementerian  Kesehatan,  Kementerian  Pertanian  Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajarannya sampai dengan tingkat kabupaten/kota dan lapangan (Kemenkes 2018).
Berdasarkan  penelitian  Gade  terlihat  bahwa  adanya  hubungan  yang  positif  antarav variabel kader dengan semua variabel lainnya yaitu tokoh masyarakat, puskeswan, puskesmas, dinas  kesehatan  dan  dinas  peternakan.  Ini  artinya  kerjasama  dengan  sektor  lainnya memberikan kontribusi dalam penanganan rabies (Gade, 2020)
Penelitian oleh Nike Mayo Manro (2018) dalam jurnalnya yang berjudul Menuju bebas rabies  2020  problem  institusi  dalam  implementasi  kebijakan  kesehatan  publik  di  Bali” mengungkapkan  bahwa  dalam  upaya  pengendalian  rabies  perlu  dilakukan  koordinasi  lintas sektor  karena  permasalahan  rabies  terkait  dengan  sektor  lainnhya  seperti  Dinas  Peternakan yang bertanggungjawab dalam pengendalian sektor hewan.
Penelitian  I  Wayan  Pujana  dkk  Tahun  2018  dalam  jurnal  yang  berjudul  Tatalaksana Kasus  Gigitan  Terpadu  Implementasi One  health dalam  tatalaksana  kasus  GHPR  yang  Cost Efective,  menunjukkan  hasil  bahwa  pelaksnaan  kerjasama  lintas  sektor  melalui One  health menurunkan  kasus  GHPR  dan  persentase  pemberian  VAR,  pencegahan  kematian  dan menurunkan  jumlah  desa  tertular  rabies  hingga  berdampak  pada  penghematan  anggaran  atau cost effective .
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  beberapa  informan  dan  pembahasan  tersebut  maka dapat  disimpulkan  bahwa  upaya  pengendalian  rabies  melalui  kegiatan  terpadu  dibutuhkan kerjasama lintas sektor dengan desa/kelurahan dan dukungan masyarakat. Masyarakat, kepala desa  atau  lurah  dan  tokoh  masyarakat  menempati  kuadran  pengaruh  tinggi  pada  skema pemangku  kepentingan.  Kerjasama  lintas  sektor  telah  dilaksanakan  seluruhnya  namun dilakukan  bersamaan  dengan  program  lainnya.  Pihak  swasta  yang  perlu  dilibatkan  dalam penanganan rabies seperti dokter atau klinik hewan swasta, wartawan dan perusahaan setempat untuk  membantu  mengurangi  HPR  dan  GHPR.  Untuk  mengikat  kerjasama  lintas  sektor  agar berjalan  maka  perlu  di  bentuk  Komisi  pengendalian  Rabies  yang  dikepalai  oleh  pimpinan daerah seperti tingkat Provinsi oleh Gubernur, di tingkat Kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota setempat.

## Monitoring Evaluasi
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  pernah  dilakukan  monitoring  evaluasi dalam  kegiatan  pengendalian  rabies.  Kegiatan  monitoring  evaluasi  dilakukan  2  kali  dalam  1 tahun.  Kegiatan  monitoring  evaluasi  pada  masa  pandemi  dalam  pengendalian  rabies dilaksanakan terhadap jumlah kasus, penggunaan vaksin dan pelacakan hewan tersebut. Pihak yang  melakukan  monitoring  evaluasi  kegiatan  pengendalian  rabies  adalah  dinas  kesehatan, dinas  peternakan  dan  puskesmas.  Monitoring  dan  evaluasi  pada  masa  pandemi  telah melibatkan lintas sektor terkait. Perbaikan yang perlu dilakukan agar pengendalian rabies bisa lebih  baik  dimasa  yang  akan  datang  yaitu  edukasi  promkes  ke  masyarakat,  kerjasama  lintas sektor untuk mencegah penularan rabies.
Berdasarkan  hasil  penelusuran  dokumen  didapatkan  pernah  dilakukan  kegiatan monitoring  dan  evaluasi  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Pekanbaru,  namun  hal  ini  membahas tentang keseluruhan program tidak hanya program rabies. Selain itu juga pernah dibuat laporan GHPR dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sebagai bahan evaluasi.
Monitoring  dan  evaluasi  dilaksanakan  untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan kegiatan  sesuai  dengan  prosedur,  kemudian  mengukur  hasil  dari  pelaksanaan  tersebut. Kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  dilaksanakan  dengan  menggunakan  lembar check-list agar tidak ada kegiatan yang tidak dilakukan monev dan memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan monev  serta  memudahkan  dalam  upaya  perbaikan  sesuai  dengan  arah  kebijakan  program (Kemenkes, 2017).
Walaupun  semenjak  tahun  2020  merupakan  masa  pandemi  Covid-19,  namun  kegiatan monitoring  dan  evaluasi  rabies  tetap  perlu  dilakukan.  Hal  ini  demi  mewujudkan  target Indonesia  bebas  rabies.  Semua  kasus  gigitan  hewan  yang  telah  dilaporkan  perlu  dilakukan monitoring dan evaluasi terutama kepada seseorang yang telah terkena gigitan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  beberapa  informan  dan  pembahasan  tersebut  maka
dapat  disimpulkan  bahwa  kegiatan  monitoring  evaluasi  telah  dilakukan  namun  bersamaan dengan  program  lainnya.  Untuk  menilai  keberhasilan  suatu  program  pengendalian  rabies secara  rutin  dan  dalam  pengendalian  KLB  perlu  dilakukan  evaluasi.  Kegiatan  evaluasi dilakukan  dari  perencanaan  hingga  pelaksanaan  kegiatan,  sehingga  dapat  diketahui  letak kendala  yang  terjadi  mulai  dari  tingkat  perencanaan  sampai  pelaksanaan  di  lapangan.  Dalam melaksanakan  evaluasi  kegiatan  perlu  melihat  indikator  keberhasilan  yang  telah  ditetapkan. Pelaksanaan  evaluasi  dilakukan  agar  pelaksanaan  kegiatan  dapat  dipertanggungjawabkan sesuai  SOP  yang  berlaku  dan  dilakukan  dengan  cara  sampling  atau  melihat  dari  hasil pemantauan lapangan. Penilaian dilakukan untuk melihat upaya keberhasilan kegiatan.

## D. Penutup
Penatalaksanaan  pengendalian  GHPR  di  Kota  Pekanbaru  masih  perlu  ditingkatkan. Penanganan kasus GHPR belum seluruhnya berjalan dengan baik dimana jumlah SDM dalam tatalaksana  kasus  GHPR  masih  kurang.  Belum  Optimal  penyelenggaraan  pelatihan  dalam peningkatan  kapasitas  dalam  Tata  Laksana  Kasus  Gigitan  Terpadu  (TAKGIT).  Pelaksanaan edukasi  ke  masyarakat  hanya  digabungkan  dengan  program  lainnya.  Tenaga  penyuluh  dari promkes  belum  sepenuhnya  terlatih  mengenai  rabies.  Ketersediaan  sarana  seperti  leaflet, brosur  dalam  pelaksanaan  edukasi  ke  masyarakat  hanya  tersedia  di  sebagian  kecil  layanan kesehatan. Sistem pengendalian rabies  secara terpadu lintas sektor dilakukan bersama dengan program  lainnya.  Pertemuan  koordinasi  lintas  sektor  dilakukan  setiap  3  bulan  atau  6  bulan sekali.  Sektor  terkait  yang  melakukan  kerjasama  dalam  pengendalian  rabies  yaitu  dinas kesehatan, lurah, camat, puskesmas dan dinas peternakan. Mekanisme pelaksanaan koordinasi lintas  sektor  dilakukan  bersamaan  dengan  program  lainnya.  Namun  belum  ada  regulasi  atau sejenis  kerjasama  tertulis  yang  mengikat  antara  sektor  terkait.  Monitoring  evaluasi  dalam kegiatan  pengendalian  rabies  dilakukan  bersamaan  dengan  program  lainnya.  Kegiatan monitoring evaluasi dilakukan 2 kali dalam 1 tahun.
Perlu  adanya  upaya  yang  dilakukan  Dinas  Kesehatan  berupa  optimalisasi  SDM  yang terbatas  dalam  penanggungjawab  kasus  rabies,  melalui  pelatihan  singkat  pengelola  program lain yang terlibat dalam pengendalian rabies, seperti program promkes, penyuluh kesehatan dll agar  memiliki  kompetensi  pengendalian  rabies.  Kegiatan  promosi  kesehatan  berupa pemanfaatan  media  komukasi  dan  teknologi  informasi  yang  banyak  digunakan  oleh masyarakat  sekarang,  seperti  melalui  media  sosial  dan  lainnya,  pemberian  edukasi  kepada masyarakat dengan melibatkan kader desa terkait pencegahan rabies terutama pada masyarakat yang  memiliki  hewan  peliharaan  agar  mau  memberikan  vaksin  pada  hewan  peliharaannya. Pengendalian  rabies  melalui  kegiatan  terpadu  dibutuhkan  kerjasama  lintas  sektor  tidak  hanya dengan  dinas  terkait  namun  juga  dengan  desa/kelurahan  dan  dukungan  masyarakat.  Serta membuat  sebuah  aturan  atau  kerjasama  tertulis  yang  bisa  mengikat  kerjasama  lintas  sector, melalui pembentukan Komisi Daerah Pengendalian Rabies tingkat daerah Provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota.  Adanya  penilaian  keberhasilan  suatu  program  pengendalian  rabies  secara rutin  dan  dalam  pengendalian  KLB  perlu  dilakukan  evaluasi.  Untuk  itu  perlu  dilakukan kegiatan  evaluasi  khusus  membahas  rabies  saja  (tidak  digabung  dengan  program  lainnya), yang dilakukan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diketahui letak  kendala  yang  terjadi  mulai  dari  tingkat  perencanaan  sampai  pelaksanaan  di  lapangan minimal 2 kali dalam setahun.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  berbagai  pihak  yang  membantu  diantaranya 1) Prodi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah Pekanbaru 2) Dinas Kesehatan Kota  Pekanbaru  tempat  peneliti  melakukan  penelitian  dan  3)  Informan  atas  informasi  yang diberikan kepada penulis dalam pembuatan penelitian ini.

## References
Batan, I., & Suatha, I. (2016). Faktor-Faktor yang Mendorong Kejadian Rabies pada Anjing di Desa-Desa  di  Bali  (Factors  Encouraging  The  Incidence  Of  Rabies  In  Dogs  In  Villages
In Bali). Jurnal Veteriner , 17 (2), 274–279.
https://doi.org/10.19087/jveteriner.2016.17.2.274
Daulay, R. S. D., Pancawidyana, D., & Aulanni’am. (2018). Pengkajian Duration Of Immunity Vaksin Neo Rabivet Pusvetma. Veteriner Farma , 2 (2). Dibia, I. N., Sumiarto, B., Susetya, H., Agung, A., Putra, G., & Scott-Orr, H. (2015). Faktor- Faktor Risiko Rabies pada Anjing di Bali . 16 (15), 389–398.
Dilago,  Z.  (2019).  Penyuluhan  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  Rabies  di  Desa  Tagalaya Kecamatan  Tobelo. Jurnal  Pengabdian  Masyarakat:  Darma  Bakti  Teuku  Umar , 1 (1),
93. https://doi.org/10.35308/baktiku.v1i1.1463 Dinkesriau. (2021). Laporan Tahunan Program Pengendalian Rabies Tahun 2021 . Inanusantri.  (2019).  Monitoring  Antibodi  Hpr  Pasca  Vaksinasi  Rabies  Di  Dki  Jakarta  Tahun 2013-2015. Prosiding PPIS 2019- Semarang , 1 (1). Inpres. (2019). Instruksi Presiden (INPRES) No. 4 . 1–42.
Intan, P. R., Khoirudin, Z., & Khariri, K. (2020). Distribution of Rabies That Infect Human in Indonesia  During  One  Last  Decade. International  Conference  on  Agromedicine  and Tropical Diseases , 3 (1), 16. https://doi.org/10.19184/icatd.v3i1.24082 Iqbal,  M.  (2017).  Analisis  Peran  Pemangku  Kepentingan  dan  Implementasinya  Dalam Pembangunan Pertanian. Jurnal Litbang Pertanian , 26 (3), 89–99. Jirna, I. N., Sudarmanto, I. G., Sundari, C. D. W. H., Arjani, I. A. M. S., Posmaningsih, D. A. A.,  Jana,  I.  W.,  &  Habibah,  N.  (2018).  Potential  Pakraman  Village  in  Achieving  Bali Rabies Free. Health Notions, 2 (4), 406–410.
Juliansyah,  E.,  &  Nurdin,  F.  (2019).  Faktor  pelayanan  kesehatan,  dukungan  keluarga  dan masyarakat  dengan  upaya  pencegahan  kejadian  rabies  di  wilayah  kerja  Puskesmas Pandan  Kecamatan  Sungai  Tebelian  Kabupaten  Sintang. VISIKES :  Jurnal  Kesehatan Masyarakat , 18 (2), 120–129. Kemenkes. (2018). Pengendalian Rabies . Kemenkes R.I. (2016). A technical handbook for the management of rabies-borne animal bite cases in Indonesia . Kemenkes R.I. (2020). Petunjuk teknis petunjuk teknis . 28 . Kementerian Kesehatan RI. (2020). Situasi dan Analisis Rabies. Info Datin (pp. 1–6).
Khariri,  K.,  &  Wahyuni,  S.  (2022).  World  Rabies  Day  2020 :  Kolaborasi  Berkualitas  dan Vaksinasi Tuntas untuk Kalimantan Barat Bebas Rabies. ABDI: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat , 4 (1), 85–91.
Klaudius, Y., Gelolodo, M. A., & Winarso,  A. (2019). Evaluasi Efektivitas Vaksinasi Rabies Primer  Pada  Anjing  Di  Kecamatan  Magepanda  Kabupateb  Sikka. Jurnal  Veteriner Nusantara , 3 (2), 168–175.
Kridayati,  N.  F.,  Kamiran,  K.,  &  Asiyah,  N.  (2020).  Analisis  Kestabilan  Model  Matematika Penyebaran Penyakit Rabies pada Anjing dengan Kontrol Optimal Berupa Kontrasepsi. Jurnal Sains Dan Seni ITS , 8 (2). https://doi.org/10.12962/j23373520.v8i2.48803 Kustiningsih,  H.,  &  Kurnadi,  A.  (2019).  Kasus  Gigitan  Hewan  Penular  Rabies  di  Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi Tahun 2018. Jurnal AgroSainTa , 3 (1), 35–46.
Mamoto,  G.  G.,  Gosal,  R.,  &  Liando,  D.  M.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah Dalam  Penanggulangan  Hewan  Beresiko  Rabies  Di  Kabupaten  Minahasa  Tenggara (Studi Di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Tenggara). Jurnal Governance , 1 (2), 1–11. Manro, N. M., & Yovani, N. (2018). Menuju Indonesia Bebas Rabies 2020: Problem Institusi dalam  Implementasi  Kebijakan  Kesehatan  Publik  di  Bali. Jurnal  Kebijakan  Kesehatan Indonesia : JKKI , 7 (4), 168–177.
Novianti,  S.  A.,  Batan,  I.  W.,  &  Suardana,  I.  W.  (2018).  Pemetaan  dan  Analisis  Kejadian Rabies  di  Kabupaten  Buleleng  Tahun  2010-2016. Indonesia  Medicus  Veterinus , 7 (2), 66. https://doi.org/10.19087/imv.2018.7.2.150
Nugraha,  E.  Y.,  Batan,  I.  W.,  &  Kardena,  I.  M.  (2017).  Sistem  Pemeliharaan  Anjing  dan Tingkat  Pemahaman  Masyarakat  terhadap  Penyakit  Rabies  di  Kabupaten  Bangli,  Bali. Jurnal Veteriner , 18 (2), 274–282. https://doi.org/10.19087/jveteriner.2017.18.2.274 Pergubri. (2012). Gubernur riau . 2015–2017.
Permenkes. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonsesia Nomor
2046/MENKES/PER/XII/2011. Jenis  Penyakit  Menular  Tertentu  Yang  Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan , 1–30. Perpres RI. (2011). Perpres RI No 30 TH 2011 Tentang Pengendalian Zoonosis .
Pradani,  F.  Y.,  Wempi,  I.  G.,  &  Surya,  D.  (2021).  Review :  Rabies  Pada  Rodensia  Dalam
Kurun Waktu 20 Tahun. Jurnal Vitek Bidang Kedokteran Hewan , 11 (2), 1–3.
Pujana,  I  Wayan,  Uliantara,  G.  A.  .  &,  &  Sukerni,  N.  M.  (2018). Oral  Presentation  (  OH-1  ) Tatalaksana  Kasus  Gigitan  Terpadu :  Implementasi  Pendekatan  One  Health  dalam Tatalaksana Kasus Gigitan yang Cost Effective. Proc. of the 20th FAVA CONGRESS & The 15th KIVNAS PDHI , 1 (3), 483–485.
Saepulloh, M., & Abdul, R. M. (2019). Pemetaan Genetik Virus Rabies Pada Anjing Sebagai Dasar Penetapan Pengendalian Penyakit. Jurnal Kedokteran Hewan , 10 (1), 43–48.
Simbong,  M.,  Azis,  R.,  &  Juhanto,  A.  (2020).  Kejadian  Gigitan  Hewan  Penular  Rabies (GHPR)  di  Kabupaten  Luwu  Timur  dan  Faktor  Risikonya. Jurnal  Promotif  Preventif , 3 (1), 58–68.
Subrata,  M.,  &  dkk.  (2020).  Peranan  Pemangku  Kepentingan  dalam  Pengendalian  Rabies dengan  Pendekatan  One  Health  Terintegrasi  di  Bali. Jurnal  Kebijakan  Kesehatan Indonesia : JKKI , 9 (1), 20–32.
Tanzil,  K.  (2017).  Penyakit  rabies  dan  penatalaksanaannya  Bagian  Mikrobiologi  Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. E-Journal WIDYA Kesehatan Dan Lingkungan , 1 (1), 61– 67.
Windiyaningsih, C. (2017). Vaksinasi Anti Rabies intradermal Dapat Menjadi alternatif Untuk Pencegahan rabies Pada Kasus Gigitan Oleh Hewan Penular Rabies di Indonesia. Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan , 2 (1).
World Health, O. (2013). WHO Expert Consultation on Rabies. Second report. World Health Organization Technical Report Series , 982 , 1–139, back cover.