IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 1562-1578 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Teori Keadilan Sebagai Fairness Karya John Rawls Dikaitkan Dengan Bank Tanah Di Indonesia
Samuel Frans Boris Situmorang 1 🖂 , Ria Juliana Siregar ² , Sovia Febrina Tamaulina Simamora ᶾ ,

## Meli Hertati Gultom⁴
(1,2,3,4) Universitas HKBP Nommensen Medan Email: samuel.situmorang@uhn.ac.id 1 🖂

## Abstrak
Bank Tanah dibentuk berdasarkan hukum di Indonesia sejak Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja  yang  sekarang  ini  menjadi  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  dan  Peraturan Pemerintah yang mengatur Bank Tanah. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah adalah: “Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus (sui geneis) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat  yang  diberi  kewenangan  khusus  untuk  mengelola  tanah.”  Penulisan  ini  membahas  mengenai fungsi bank tanah dikaitkan dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan teori keadilan sebagai fairness karya John Rawls Tulisan ini menggunakan metode penelitan hukum normatif/ yuridis normatif. Bank Tanah harus melakukan seluruh fungsinya yakni perencanaan, perolehan tanah, pengadaan tanah, pengelolaan tanah, pemanfaatan tanah, dan pendistribusian tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan agar sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep Bank Tanah dalam rangka menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan tidak harus mengorbankan segelintir orang untuk sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang dan sebagian orang tidak harus kekurangan agar orang lain bisa menikmati kemakmuran berdasarkan teori keadilan sebagai fairness karya John Rawls.
Kata Kunci : Teori Keadilan, Bank Tanah.
PENDAHULUAN
Manusia membutuhkan tanah untuk  melakukan sebagian besar aktivitasnya mulai  dari lahir sampai meninggal dunia. Rumah, kantor, sekolah, universitas, jalan raya, stasiun, bandara, terminal,  pasar,  taman,  perumahan,  perindustrian,  pertambangan,  rumah  ibadah,  sawah,  dan kuburan memerlukan tanah sebagai lokasi pembangunan tempat tersebut. Tanah merupakan suatu unsur yang esensial bagi kelangsungan peradaban dan eksistensi manusia.
Pembangunan  memerlukan  lahan  sebagai  tempat  untuk  melaksanakan  kegiatan  yang bertujuan memakmurkan rakyat. Indonesia merupakan negara yang wilayahnya sangat luas dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua memiliki sumber daya alam terutama  tanah yang cukup besar. Pemerintah harus melakukan usaha maksimal untuk menciptakan keadilan dalam bidang pertanahan guna mencapai kesejahteraan bagi hajat hidup orang banyak.
Pembahasan mengenai agraria merupakan harus  juga membahas  dari segi  politik  dan kemanusiaan.  Kegiatan yang dilakukan di tanah secara tidak langsung juga menyangkut masalah kemanusiaan dan penghidupan bagi manusia. Produk hukum dalam bidang agraria diharapkan

## Abstract
The  Land  Bank  was  formed based on  Indonesian  law  since  Law  Number  11  of  2020  concerning  Job Creation which has now become Law Number 6 of 2023  concerning the  Stipulation of Government Regulations in lieu of Law Number 2 of 2022 and Government Regulations governing Land Banks. Article 1 Number 1 Government Regulation Number 64 of 2021 concerning Land Bank Agencies is: “Land Bank Agencies, hereinafter referred to as Land Banks, are special bodies (sui geneis) which are Indonesian legal entities formed by the central government which are given special authority to manage land. ” This writing  discusses  the  function  of  a  land  bank  in  relation  to  Article  33  Paragraph  (3)  of  the  1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the theory of justice as fairness by John Rawls. This paper uses normative/juridical normative research methods. The Land Bank must carry out all of its functions, namely planning, land acquisition, land acquisition, land management, land utilization, and distribution of land for the greatest possible prosperity of the people and in accordance with Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Concept of a Bank Land in order to ensure the availability of land in the framework of a just economy does not have to sacrifice a handful of people for most of the benefits enjoyed by many people and some people do not have to be lacking so that others can enjoy prosperity based on the theory of justice as fairness by John Rawls.
Keywords: Theory of Justice, Land of Bank.
menghasilkan suatu hal yang baik untuk masyarakat Indonesia di masa yang akan datang.
Tanah  memiliki  arti  dan  makna  sangat  istimewa  untuk  rakyat  Indonesia,  yaitu  sebagai wujud eksistensi, akar  sosial  budaya, alat  produksi utama, simbol eksistensi,  dan  status  sosial ekonomi.  Pasal 1 ayat (1) UUPA berisi: “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.” Arti tanah bagi masyarakat Indonesia bukan hanya berfungsi ekonomi saja melainkan juga sosial. Selain daripada itu kata “tanah air” memiliki makna yang mendal am dalam perjuangan Indonesia sebagai bangsa yang bersatu dan merdeka.
Tanah menurut Prof. Djuahaendah Hasan tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, bukan hanya merupakan benda yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi tapi juga mengandung aspek spiritual.  Tanah merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Selain daripada itu, tanah bukan hanya memiliki nilai ekonomi saja, melainkan juga nilai sosial. Mohammad Hatta berpendapat bahwa tanah jangan dijadikan komoditi (jangan menjadi objek perniagaan yang diperjualbelikan untuk mencari keuntungan). Pasal 6 UUPA berisi: “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Pendapat Mohammad Hatta sejalan dengan Pasal 6 UUPA yang pada intinya tanah tidak hanya menjadi objek yang memiliki nilai dan keuntungan akan tetapi juga memiliki fungsi sosial. Tanah merupakan sesuatu yang vital dalam pembangunan, karena pembangunan sebagaian besar dilakukan di atas tanah. Penjelasan Umum II UUPA angka 4 menyatak an bahwa “… Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan  sifat  daripada  haknya  hingga  bermanfaat  bagi  kesejahteraan  dan  kebahagiaan masyarakat yang mempunyai maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum …” Pasal 6 UUPA dan Penjelasan Umum II angka 4 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah memiliki fungsi sosial yang artinya bahwa penggunaan tanah tidak boleh digunakan untuk mencari keuntungan ekonomi saja apalagi sampai menimbulkan kerugian kepada masyarakat, akan tetapi kepentingan perseorangan juga tidak boleh terdesak oleh  kepentingan  umum.  Harus  ada  keadilan  dalam  bidang  pertanahan  sehingga  tidak merugikan kepentingan umum dan kepentingan perseorangan.
Tanah  merupakan  suatu  hal  yang  ketersediaannya  terbatas  karena  setiap  orang  dan badan hukum Indonesia dapat memiliki hak milik atas tanah. Semakin sedikit suatu barang, maka harganya  semakin tinggi. Tanah juga  dijadikan  sebagai sarana mengadu Nasib melalui harga yang  menghasilkan  keuntungan  yang  cukup  besar.  Hal  tersebut  merupakan  suatu  faktor
penghambat  bagi  pemerintah  untuk  merealisasikan  pembangunan  karena  harga  tanah  yang terus  naik  dari  tahun  ke  tahun.  Kebutuhan  atas  tanah  dalam  suatu  pembangunan  terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara ketersediaan membuat pemerintah memerlukan tanah untuk pembangunan.
Latar belakang munculnya Lembaga Bank tanah adalah berangkat dari pemikiran bahwa jumlah tanah tetap, sedangkan jumlah peduduk meningkat luar biasa, kemudian harga tanah tidak  terkendali  terutama  daerah  protocol  /strategis,  negara  membutuhkan  tanah  untuk pembangunan sebagai sarana untuk memenuhi fasilitas-fasilitas umum semakin sulit untuk dapat dipenuhi, sedangkan bagi rakyat menengah kebawah karena sulit menjangkau harga tanah di perkotaan  maka  semakin  tergeser  ke  pinggir  perkotaan.    Pertumbuhan  penduduk  yang meningkat  membuat  kebutuhan  akan  tanah  ikut  naik.  Tanah  juga  merupakan  sesuatu  yang harganya selalu meningkat. Negara hadir dalam rangka pengelolaan tanah demi pembangunan melalui lembaga yang baru dibentuk yakni Bank Tanah.
Pembangunan memerlukan lahan sebagai fondasi pembangunan. Indonesia merupakan negara yang wilayahnya sangat luas dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua memiliki sumber daya alam terutama tanah yang cukup besar. Pemerintah harus melakukan usaha maksimal untuk menciptakan  kesejahteraan  bagi  hajat  hidup  orang  banyak.  Salah  satu  dari  kegiatan  untuk mencapai tujuan tersebut adalah pembentukan legal substance dan legal culture perihal Bank Tanah.
Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) membuat 8 catatan kritis atas bank tanah yang dikemukakan oleh Dewi Kartika (Sekretaris Jendral KPA): 1. Adopsi azas domein verklaring dan menyelewengkan  HMN;  2.  Liberalisasi  tanah  dan  kemudahan  badan  usaha  domestik/  asing menguasai  tanah;  3.  Memperparah  ketimpangan,  konflik  agraria  dan  perampasan  tanah masyarakat;  4.  Mempermudah  perampasan  tanah  atas  nama  pengadaan  tanah  untuk pembangunan dan kepentingan umum; 5. Bertentangan dengan orientasi ideologi kerakyatan dan  reforma  agraria;  6.  Menimbulkan  dualisme,  overlapped,  dan  conflict  of  interest  dengan Kementerian ATR/BPN; 7. Lahan subur praktik koruptif, kolutif agraria dan makelar tanah; 8. Tidak memiliki cantolan hukum dalam UU Cipta Kerja.
Jumlah tanah yang semakin sedikit dan manusia yang semakin banyak membuat harganya terus mengalami kenaikan setiap saat. Kehadiran Bank Tanah memberikan harapan kepada warga negara  bahwa  pada  masa  yang  akan  datang  masih  tersedia  tanah  untuk  kepentingan  warga negara/  publik  demi  mencukupi  kebutuhan  dasarnya.  Pembangunan  dan  perkembangan
teknologi juga berdampak perlu adanya ketersediaan tanah untuk kegiatan bisnis.
Friedman dalam buku Legal System menyatakan: “Structure to be sure, is one basic and obvious  element  of  the  legal  system.  Substance  (the  rules)  is  another.”    Jika  diartikan  secara langsung: “struktur hukum adalah pasti merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum. Substansi hukum (aturan) adalah hal lain.” Fr iedman juga mendefinisikan mengenai legal structure dan legal substance sebagai berikut: “The structure of a system is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bone that keep the process flowing  within bounces. The substance is composed of substantive rule and rules how institution should behave.”  (“Struktur suatu sistem adalah kerangka kerangkanya, itu adalah bentuk  permanennya,  tubuh  institusional  dari  sistem  itu,  tulang  yang  keras  dan  kaku  yang menjaga proses mengalir dalam pantulan. Substansinya terdiri dari aturan substantif dan aturan bagaimana seharusnya institusi berperilaku.”) Selain daripada kedua sistem tersebut Friedman juga menyatakan adanya legal culture (budaya hukum). Bank Tanah merupakan bagian dari suatu struktur hukum di Indonesia. Legal substance sudah diundangkan mengenai Bank Tanah.
Peraturan perihal bank tanah dalam hukum positif di Indonesia terdapat dalam Bab VIII Pengadaan Tanah Bagian Keempat Pertanahan Pasal 125-135, 137 Ayat (1), BAB VIII Ketentuan Lain Lain Pasal 180 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Selain daripada bank tanah yang diatur dalam UU Cipta Kerja, juga diatur di Peraturan Pemerintah, yakni: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021tentang HPL, Hak Atas Tanah, Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah.
Dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, maka Bank Tanah sudah diatur berdasarkan hukum Indonesia. Bank Tanah sudah lama jadi bahan pembicaraan dan kajian ilmu pengetahuan  dalam  media  cetak,  elektronik,  buku,  jurnal,  dan  seminar  yang  membahas mengenai Bank Tanah di Indonesia. Bank Tanah menjadi hal baru yakni suatu lembaga khusus untuk  mengelola  tanah  sejak  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja selanjutnya diganti  sampai sekarang  menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  dan
Peraturan Pemerintah yang mengatur Bank Tanah.
Beberapa  elemen  masyarakat  menyatakan  sikap  tidak  setuju  terhadap  hadirnya  Bank Tanah terbukti dari: 1. Sebanyak 11 organisasi masyarakat sipil mendaftarkan gugatan terhadap Peraturan  Pemerintah  Nomor  64  Tahun  2021  Tentang  Badan  Bank  Tanah  (PP  64/2021)  ke Mahkamah  Agung  (MA)  pada  Senin,  13  Februari  2023.  2.  Sebanyak  10  organisasi  masyarakat melakukan uji formil Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Modal Badan Bank Tanah ke Mahkamah Agung (MA), Jumat (17/2/2023).
Sejumlah  elemen  masyarakat  berpandangan  bahwa  bank  tanah  berpotensial  untuk kepentingan suatu perusahaan besar bukan untuk kepentingan rakyat. Dari judul “Teori Keadilan Sebagai Fairness Karya John Rawls Dikaitkan Dengan Bank Tanah Di Indonesia” dapat dirumuskan suatu identifikasi masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana fungsi Bank Tanah  dikaitkan  dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945? 2. Bagaimana teori keadilan sebagai fairness karya John Rawls dikaitkan dengan bank tanah di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namum demikian, menurut  kebiasaan  metode  dirumuskan  dengan  kemungkinan-kemungkinan  sebagai  berikut: Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian ;Suatu tekhnik yang umum bagi ilmu pengetaghuan ; Suatu tertentu untuk melaksanakan prosedur. Tulisan ini menggunakan metode  penelitan  hukum  normatif/  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  mencakup penelitian terhadap azas- azas hukum, dapat merupakan penelitian “fact finding”/ bahan pustaka yang disebut data sekunder belaka. Jenis data dalam penelitian ini adalah: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fungsi Bank Tanah Dikaitkan Dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945
Pengertian  bank  tanah  umum  (general  land  banking)  adalah  kegiatan  kegiatan  yang dilakukan  oleh  badan  pemerintah  untuk  menyelenggarakan  penyediaan,  pematangan  dan penyaluran tanah untuk semua jenis penggunaan tanah publik maupun privat tanpa ditentukan terlebih  dahulu  penggunaannya  dengan  tujuan  untuk  mengawasi  pola  perkembangan  daerah perkotaan dan/ atau memperoleh capital gains dari nilai lebih sebagai akibat investasi publik dan/ atau  mengatur  penggunaan  tanah,  termasuk  mengenai  waktu,  lokasi,  jenis  dan  skala
pengembangannya.  Sedangkan pengertian bank tanah khusus (project land banking) adalah setiap kegiatan  meliputi  penyediaan  tanah  untuk  pembaharuan  daerah  perkotaan,  pengembangan industri, pembangunan perumahan dan pembangunan berbagai fasilitas umum (dikenal dengan istilah advance land acquisition).  Dr. Bernhard Limbong dari Terry van Dijk dan D Kopeva: “Land Banking  is  a  systematic  acquisition  of  often  large  pieces  of  land,  normally  land  that  is  pre- development but could be considered having potensial for development. Land Banking has been defined as public or publicy authorized acquisition of land to be held for future use to implement public  land  policies.”    (Bank  Tanah  adalah  akuisisi  tanah  secara  sistematis  terhadap  tanah  yang belum  dikembangkan,  tanah  terlantar  atau  yang  ditinggalkan  kosong  dan  dianggap  memiliki potensi  pengembangan.  Akuisisi  tanah  publik  yang  dilakukan  bank  tanah  diadakan  untuk penggunaan masa depan dan dalam rangka menerapkan kebijakan tanah publik. Menurut Pasal 1 Angka 1 PP No mor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah adalah: “Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus (sui geneis) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.”
Suatu lembaga bank tanah memiliki fungsi berdasarkan pendapat Dr. Bernhard Limbong adalah  sebagai  berikut:  1.  penghimpun  tanah  (land  keeper)  berupa  inventarisasi  dan pengembangan basis data tanah, administrasi dan sistem informasi pertanahan; 2.pengaman tanah (land  warrantee)  berupa  mengamankan  penyediaan,  peruntukan,  pemanfaatan  tanah  sesuai rencana  tata  ruang  dan  menjamin  efisiensi  pasar  tanah  ;  3.  pengendali  tanah  (land  purchaser) berupa pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah sesuai aturan yang berlaku ; penilai tanah (land valuer) berupa menunjang penetapan nilai tanah yang baku, adil, dan wajib untuk berbagai keperluan ; 4. penilai tanah (land valuer) berupa menunjang penetapan nilai tanah yang baku, adil, dan wajib untuk berbagai keperluan ; 5. penyalur tanah (land distributor) berupa menjamin distribusi tanah  yang  wajar  dan  adil  berdasarkan  kesatuan  nilai  tanah,  mengamankan  perencanaan, penyediaan dan distribusi tanah ; 6. pengelola tanah (land manager) berupa melakukan manajemen pertanahan,  melakukan  analisis,  penetapan  stra.tegi  dan  pengelolaan  implementasi  berkaitan pertanahan.
Fungsi  Bank  Tanah  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  64  Tahun  2021  adalah:  1. Perencanaan  suatu  bank  tanah  dilakukan  dengan  rencana  jangka  panjang  (25  tahun),  rencana jangka  menengah  (5  tahun),  dan  rencana  tahunan  (1  tahun);  2.  Perolehan  tanah  berasal  dari Pemerintah dan Pihak Lain. Tanah dari Pemerintah berasal dari hal yang dimaksud dalam Pasal 7
PP 64 Tahun 2021. Tanah dari Pihak Lain berasal dari hal yang dimaksud dalam Pasal 8 PP 64 Tahun 2021. Proses perolehan tanah dari pihak lain dapat dilakukan dengan beli, hibah, tukar menukar, pelepasan  hak,  dan  bentuk  lain  yang  sah;  3.  Pengadaan  tanah  melalui  mekanisme  tahapan pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  atau  pengadaan  tanah  secara langsung;  4.  Pengolahan  tanah  terdiri  dari  kegiatan  pengembangan,  pemeliharaan,  dan pengendalian; 5.Pemanfaatan tanah dilakukan dengan cara melakukan suatu kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk jual beli, sewa, kerjasama usaha, hibah, tukar menukar, dan bentuk lain yang disepakati; 6. Pendistribusian merupakan kegiatan penyediaan dan pembagian tanah untuk kementerian/ lembaga, Pemda, organisasi sosial dan keagamaan, dan masyarakat yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Berdasarkan  Pasal  36  PP  64  Tahun  2021  menyatakan  bahwa  Bank  Tanah  dalam  menjalankan kegiatan  tersebut  dapat  bekerjasama  dengan  pihak  lain,  yakni  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Daerah, lembaga negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha, badan hukum milik negara, badan hukum swasta, masyarakat, koperasi, dan/atau pihak lain yang sah.
Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berisi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.”  Kekuasaan negara terdapat  pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah  oleh orang yang bermodal.  Tanah dipergunakan bukan hanya berfungsi ekonomi saja melainkan juga sosial.  Negara  sebagai  pihak  regulator  membuat  suatu  peraturan  yang  baik  agar  tercipta kemakmuran dan penghapusan penindasan terhadap semua pihak terutama yang lemah.
Indonesia menganut sistem tanah  dikuasai  oleh  negara  bukan  dimiliki oleh  negara berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Negara adalah pihak yang menguasai tanah di Indonesia dan mempergunakannya sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut merupakan norma kewenangan (bevoegdheids norm) yang mengatribusikan kewenangan kepada negara untuk melakukan perbuatan hukum terhadap bumi  (tanah)  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya.    Tanah  menjadi  penting  bagi kehidupan masyarakat Indonesia karena sebagaian besar kehidupan manusia adalah bergantung pada tanah. Pembangunan memerlukan tanah sebagai fondasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Selain daripada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 ada pendapat Jean Jacques Rousseau yang meyatakan bahwa setiap anggota masyarakat pada saat masyarakat dibentuk atau sebagaimana ia berada di dalamnya sekarang, menyerahkan
diri serta segala kekuatannya, termasuk segala hak miliknya kepada negara, akan tetapi meskipun berpindah ke tangan negara tidak berubah menjadi hak milik negara.  Negara menguasai tanah bukan memilikinya adalah konsep yang sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan Teori Kontrak Sosial yang dikemukan oleh J.J Rousseau.
Bank  Tanah  sesuai  dengan  Pasal  3  Ayat  (1)  PP  64  Tahun  2021  mempunyai  fungsi perencanaan,  perolehan  tanah,  pengadaan  tanah,  pengelolaan  tanah,  pemanfaatan  tanah,  dan pendistribusian tanah. Pada bagian pengadaan tanah pada Pasal 9 PP 64 Tahun 2021 dinyatakan: “Pengadaan  tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  c  dilaksanakan  melalui mekanisme  tahapan  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  atau pengadaan tanah secara langsung.” Akan tetapi, dalam hal pemanfaatan dilakukan dengan cara kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk jual beli, sewa, kerjasama usaha, hibah, tukar menukar, dan bentuk lain yang disepakati sebagaimana Pasal 14 Ayat (1) dan (2) PP 64 Tahun 2021 serta Pasal 36 PP 64 Tahun 2021 menyatakan bahwa Bank Tanah dalam menjalankan kegiatan tersebut dapat bekerjasama  dengan  pihak  lain,  yakni  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  lembaga  negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha, badan hukum milik negara, badan hukum swasta, masyarakat, koperasi, dan/atau pihak lain yang sah menjadi problematika hukum untuk siapa sebenarnya bank tanah dibentuk apakah untuk rakyat kecil atau korporasi besar. Pasal  33  Ayat  (3)  UUD  1945  yang  menekankan  penguasaan  tanah  oleh  negara  dan  digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka Bank Tanah harus hadir untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kepentingan umum.
Teori Keadilan Sebagai Fairness Karya John Rawls Dikaitkan Dengan Bank Tanah Di Indonesia Banyak hal dikatakan tidak adil, tidak hanya hukum, institusi, dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan  tertentu,  termasuk  keputusan,  penilaian,  dan  tuduhan,  sikap-sikap  serta kecenderungan  orang.    Tindakan  tersebut  sering  terjadi  dalam  suatu  masyarakat  sehingga menimbulkan suatu penilaian terhadap situasi ketidakadilan. Beberapa orang sering menyatakan pendapat mengenai adil atau tidak adil suatu hukum dan peraturan.
Pada  dasarnya  keadilan  sebagai  fairness  menolak  teori  utilitarisme  yang  pada  intinya menyatakan bahwa sesuatu dianggap adil jika manfaatnya dirasakan oleh sebagian besar orang. Gagasan  utama  dari  teori  utilitarisme  adalah  masyarakat  disebut  tertata  dengan  tepat,  dan karenanya  adil,  Ketika  lembaga-lembaga  utamanya  diatur  sedemikian  demi  mencapai
keseimbangan  kepuasan  netto  yang  merupakan  hasil  rata-rata  dari  kepuasan  seluruh  individu anggota masyarakat bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut John Rawls mengkritik teori utilitarian karena  untuk  memenuhi  kepuasan  sebagian  besar  orang  akan  ada  pihak-pihak  lain  yang dikorbankan. John Rawls melakukan kritik terhadap teori utilitarisme klasik yang dikembangkan oleh Henry  Sidgwick  adalah  sebagai  berikut:  1.  Kepuasan  tidak  dapat  dinilai  secara  sistematis;  2. Kesejahteraan  sosial  yang  menekankan  pada  kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan mengabaikan keunikan individu; 3. Tidak adil mengorbankan hak seseorang demi keuntungan lebih besar bagi masyarakat.
Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh  sebagian besar  keuntungan yang dinikmati banyak  orang.  Sesuatu menjadi tidak adil jika sebagian orang mendapatkan  suatu ketidakadilan  demi kepentingan sebagian besar orang  lain. Orang pada situasi awal akan memilih 2 prinsip yang agak berbeda: yang pertama membutuhkan kesetaraan dalam penerapan hak dan kewajiban dasar sedangkan yang kedua menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi, misalnya ketimpangan kekayaan dan kekuasaan, hanyalah jika mereka  menghasilkan  kompensasi  keuntungan  bagi  semua  orang,  khususnya  bagi  anggota masyarakat yang paling tidak  beruntung. Tidak adil  jika sebagian  orang harus kekurangan agar orang  lain  bisa  menikmati  kemakmuran.    Keadilan  sosial  tidak  hanya  sekedar  bahwa  segenap kebebasan yang sama ataupun setara dari setiap orang itu terlindungi semata, melainkan terutama juga bahwa kebebasan dasar terselenggara secara efektif oleh semua pihak di masyarakat yang bersangkutan, sampai pada suatu tataran bahwa kenyamanan suasana kebebasan terasa maksimal bagi the worst off (mereka yang kurang beruntung).
Fungsi Undang Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria  (UUPA)  dalam  Penjelasan  Umum  I  menyatakan  bahwa  “Di  dalam  Negara  Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya masih bercorak agraris, bumi, air, dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita- citakan.” Salah satu tujuan UUPA dalam Penjelasan Umum I UUPA adalah “meletakan dasar -dasar bagi penyusunan agrarian  nasional,  yang  merupakan  alat  untuk  membawakan  kemakmuran,  kebahagiaan,  dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan Makmur.” Pada Penjelasan Umum Bagian II Nomor 4 UUPA berisi: “Kepentingan masyar akat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok : kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (pasal 2 ayat 3).”
Penjelasan Umum Bagian II Nomor 4 UUPA tersebut menganut prinsip keadilan dan keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum (negara) dalam bidang pertanahan yang terdapat dalam fungsi dan tujuan Penjelasan Umum UUPA.
Bab VIII Pengadaan Tanah Bagian Keempat Pertanahan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2022  berisi:  “Badan  bank  tanah  menjamin  ketersediaan  tanah  dalam  rangka  ekonomi berkeadilan untuk: kepentingan umum; kepentingan sosial; kepentingan pembangunan nasional; pemerataan ekonomi; konsolidasi lahan; dan reforma agraria.”
Keadilan sebagai fairness karya John Rawls menyatakan suatu tidak adil jika sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang akan tetapi sebagian kecil orang harus dikorbankan serta sesuatu  juga  tidak  adil  jika  sebagian  besar  orang  mengalami  kemakmuran  dengan  membuat sebagian  orang  kekurangan.  Bank  Tanah  harus  mampu  membuat  suatu  keadilan  yang  tidak merugikan  pihak  manapun  dalam  menjamin  ketersediaan  tanah  dalam  rangka  ekonomi berkeadilan.

## SIMPULAN
Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bank Tanah harus melakukan seluruh fungsinya yakni perencanaan, perolehan tanah, pengadaan tanah, pengelolaan  tanah,  pemanfaatan  tanah,  dan  pendistribusian  tanah  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan agar sesuai  dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bank Tanah dalam rangka menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan tidak harus mengorbankan segelintir orang untuk sebagian besar keuntungan yang  dinikmati  banyak  orang  dan  sebagian  orang  tidak  harus  kekurangan  agar  orang  lain  bisa menikmati kemakmuran berdasarkan teori keadilan sebagai fairness karya John Rawls.

## DAFTAR PUSTAKA
Bernhard Limbong, Bank Tanah, Jakarta Selatan: Margaretha Pustaka, 2013.
Bernhard Limbong, Hukum Agraria Nasional, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.
Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001.
Gunawan Wiradi, Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria, STPN Press: Yogyakarta, 2009.
Jean Jacques Rousseau, Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Prinsip Hukum Politik, Terj. Ida Sundari Husein dan Rahayu Hidayat, Jakarta: Dian Rakyat, 1989.
John  Rawl, A  Theory  of  Justice  Teori  Keadilan,  Terj.  Uzair  Fauzan  dan  Heru  Prasetyo,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
Muhammad Ilham Arisaputra, Reforma Agraria Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2018.
Sugianto  dan  Leliya, Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum,  Sebuah  Analisis  dalam Perspektif Hukum dan Dampak Perilaku Ekonomi Masyarakat, Sleman: Deepublish, 2017.
Cut Lina Mutia, Bank Tanah Antara Cita Cita Dan Utopia, Lex Jurnalica, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2004,  https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/218/195,  Diunduh  pada tanggal 5 Febuari 2023 pukul 11:30 WIB.
Dewi Kartika, “Quo Vadis Reforma Agraria Dalam Bank Tanah”, Webinar Agraria Bank Tanah Untuk Kepentingan Investasi Atau Keadilan, Kesejahteraan, Dan Kemakmuran Rakyat??, 24 Januari 2022.
https://bisnis.tempo.co/read/1690905/sebelas-organisasi-masyarakat-sipil-gugat-badan-bank- tanah-ke-mahkamah-agung, diunduh pada tanggal 4 April 2023 pukul 22:00 WIB.
https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/17/10-organisasi-masyarakat-gugat-pp-nomor- 1242021-tentang-modal-bank-tanah, diunduh pada tanggal 4 April 2023 pukul 23:00 WIB. Koerniatmanto Soetoprawiro, “Keadilan Sebagai Keadilan (Justice as Fairness)”, Jurnal Hukum Pro Justitia,Vol28No22010,hlm.235-236.
https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1064, Diunduh pada tanggal 2 Mei 2023 pukul 22:00 WIB.
Lawrence M. Friedman, The Legal System A Social Science Perspective, United State of America:
Rusell
SageFondation,1987,hlm.14.https://books.google.co.id/books?id=pvIWAwAAQBAJ&prints ec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, diunduh pada tanggal 3 April 2023 pukul 16:50 WIB.
Suyanto  Edi  Wibowo,  Memahami  Makna  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  Perihal  Penguasaan  Oleh  Negara  Terhadap  Sumber  Daya  Alam, https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/424/304, Diunduh pada tanggal 12 Maret 2023 pukul 23:18 WIB.
Widyarini Indriasti Wardani, Harmonisasi Lembaga Bank Tanah dengan Pengaturan Pengadaan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, Ju rnal Spektrum Hukum, Vol 18 No 2 2021, hlm. 4. http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/2476/1601, diunduh pada tanggal 22-3-2023 Pukul 09:00 WIB.