Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
Juridical Overview of the Implementation of the Sharia Concept in a Sharia Hotel Business (Study on the Nusantara Sharia Hotel in Bandar Lampung)
Tinjauan Yuridis Implementasi Konsep Syariah pada Usaha Hotel Syariah (Studi pada Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung)

## Ledy Famulia and Lina Maulidiana
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung E-mail: ledysaburai25@gmail.com
Abstract: The concept of sharia was first introduced in Indonesia by the presence  of  Bank  Muamalat  in  1991  which  was  pioneered  by  the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Government. Within a period of three  years,  bank  muamalat  was  able  to  get  the  title  of  foreign  exchange bank,  where  the  bank  obtained  a  letter  of  appointment  from  Bank Indonesia to conduct business activities and foreign exchange. Until 1998, Bank  Muamalat  was  able  to  survive  in  the  midst  of  the  monetary  crisis. This proves that the sharia concept is able to compete and start to get a place in  business  ventures  in  Indonesia.  In  its  development,  the  sharia  concept developed  in  various  forms  of  business,  such  as  sharia  pawnshops,  sharia insurance,  sharia  tourism,  and  even  sharia  hotels.  More  specifically,  this study will explain further about the sharia hotel business. One example of sharia hospitality is Hotel Nusantara Syariah which is located at Jalan By Pass  Soekarno  Hatta,  Suka  bumi  Indah,  Suka  Bumi  District,  Bandar Lampung  City. The  research  method  uses  a  case  approach,  with  primary data (field studies) as the main data and supported by secondary data related to the research theme. The results of the study indicate that the criteria for sharia hotels are as stipulated in the Regulation of the Minister of Tourism and  Creative  Economy  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  2  of  2014 concerning  Guidelines  for  the  Implementation  of  Sharia  Hotel  Businesses and the Fatwa of the National Sharia Council Number 108/DSN-MUI /X/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Tourism Based on Sharia Principles. has not been fully implemented at Hotel Nusantara Sharia Bandar Lampung.
Keywords: sharia  hotel;  Fatwa  DSN-MUI;  Hotel  Nusantara  Sharia Bandar Lampung
Abstrak: Konsep  syariah  pertama  kali  di  Indonesia diperkenalkan  oleh  hadirnya  Bank  Muamalat  pada  tahun  1991 yang  dipelopori  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dan Pemerintah.  Dalam  kurun  waktu  tiga  tahun,  bank  muamalat
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
mampu  mendapat  predikat  bank  devisa,  dimana  bank  tersebut memperoleh  surat  penunjukkan  dari  Bank  Indonesia  untuk melakukan  kegiatan  usaha  dan  valuta  asing.  Hingga  pada  tahun 1998, bank Muamalat mampu bertahan ditengah krisis moneter. Hal  ini  membuktikan  bahwa  konsep  syariah  mampu  bersaing dan  mulai  mendapat  tempat  dalam  usaha  bisnis  di  Indonesia. Dalam  perkembangannya,  konsep  syariah  berkembang  dalam berbagai  bentuk  usaha,  seperti  pegadaian  syariah,  asuransi syariah,  pariwisata  syariah,  bahkan  perhotelan  syariah.  Secara lebih khusus, penelitian ini akan menjelaskan lebih lanjut terkait usaha  perhotelan  syariah.  Salah  satu  contoh  perhotelan  syariah adalah  Hotel  Nusantara  Syariah  yang  beralamatkan  di  Jalan  By Pass  Soekarno  Hatta,  Sukabumi  Indah,  Kecamatan  Suka  Bumi, Kota  Bandar  Lampung.  Metode  penelitian  menggunakan pendekatan  kasus (case  approach) ,  dengan  data  primer  (studi lapangan)  sebagai  data  utama  dan  didukung  oleh data sekunder yang  terkait  dengan  tema  penelitian.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kriteria  hotel  syariah  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional  Nomor  108/DSN-MUI  /X/2016  tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Pariwisata  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  belum di implementasikan  secara  utuh  di  Hotel  Nusantara  Syari’ah Bandar Lampung.
Kata  kunci: hotel  syariah;  Fatwa  DSN-MUI;  Hotel  Nusantara Syariah

## Pendahuluan
Pasca  bank  Muamalat  yang  notabene  menggunakan  prinsip syariah terbukti mampu bertahan ditengah krisis moneter pada tahun 1998, konsep syariah mulai dikenal dan berkembang di Indonesia. Hal ini didukung dengan diakuinya bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui diubahnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang No. 10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan.  Dalam  rumusan  Pasal  1  angka  3 disebutkan  bahwa  Bank  Umum  adalah  bank  yang  melaksanakan
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
kegiatan  usaha  secara  konvensional  dan  atau  berdasarkan  Prinsip Syariah  yang  dalam  kegiatannya  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran. 1
Berdasarkan  laporan  statistik  Perbankan  Syariah  yang dikeluarkan  oleh  OJK,  terhitung  hingga  bulan  juni  2008,  terdapat  3 Bank  Umum Syariah  dengan  405  cabang  diberbagai  daerah,  28  Unit Usaha  Syariah  dengan  214  cabang  di  berbagai  daerah  dan  124  Bank Perkreditan  Rakyat  Syariah. 2 Oleh  karena  perkembangan  perbankan yang menggunakan prinsip syariah begitu pesat, pada bulan juli tahun 2008,  lahir  undang-undang  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai bank  syariah  yakni  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah.
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  label  ‘ syariah ’  menjadi sebuah trend dalam berbagai bidang usaha. Selain terdapat usaha yang sejak  awal  menggunakan  konsep  syariah  atau  membuka  cabang syariah,  terdapat  banyak  pula  usaha  yang  merupakan  peralihan  dari konvensional  ke  syariah.  Ini  menunjukkan  bahwa  konsep  syariah berhasil  menarik  perhatian  masyarakat  Indonesia.  Selain  karena mayoritas masyarakat Indonesia (87,2%) adalah muslim 3 , ketertarikan masyarakat  untuk  mengimplementasikan  atau  menggunakan  usaha berbasis  syariah  menunjukkan  bahwa  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya  usaha  halal  sudah  sangat  tinggi.  Oleh  sebab itu,  berbagai bidang usaha berbasis syariah banyak diberlakukan, diantaranya pada pariwisata  yang  berbasis  syariah,  pasar  modal  syariah,  waralaba syariah, asuransi syariah, dan bahkan perhotelan syariah.
Konsep perhotelan syariah secara resmi pertama kali muncul di  Indonesia  pada  tahun  2003,  yakni  PT.  Sofyan  Hotels  Tbk. Sebenarnya  hotel  ini  telah  berdiri  sejak  tahun  1989  dan bertransformasi ke konsep syariah sejak 1992, namun baru pada tahun
1 Pasal 1 angka 3 Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
2 https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik- perbankan-syariah/Pages/statistik-perbankan-syariah-juni-2008.aspx diakses  pada 27 Juni 2021 pukul 14.00 WIB.
3 https://www.indonesia.go.id/profil/agama diakses  pada  27  Juni  2021 pukul 14.00 WIB.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
2003  PT.  Sofyan  Hotels  Tbk.  Mendapatkan  sertifikat  bisnis  syariah dari  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI) No. 001/07/B/DSN/MUI/2003 tertanggal 26 Juli 2003. Selanjutnya, pada Januari 2014, pemerintah mengeluarkan aturan baku terkait hotel syariah melalui Peraturan Mentri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Usaha  Hotel Syariah.  Dalam  aturan  tersebut  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud dengan  usaha  hotel  adalah  penyediaan  akomodasi  berupa  kamar- kamar  di  dalam  suatu  bangunan  yang  dapat  dilengkapi  dengan  jasa pelayanan  makan  dan  minum,  kegiatan  hiburan  dan  atau  fasilitas lainnya  secara  harian  dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan. Sedangkan  syariah  adalah  prinsip-prinsip  dalam  hukum  Islam sebagaimana di atur dalam fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama  Indonesia. 4 Peraturan  Mentri  No.  2  Tahun  2014  bertujuan untuk memberikan pedoman dan pemahaman tentang penyelenggaraan usaha hotel syariah dan pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi  usaha  hotel  syariah.  Ruang  lingkup  peraturan  menteri  ini diantaranya  mengenai  penggolongan  usaha  hotel  syariah,  penilaian dalam  rangka  sertifikasi  usaha  hotel  syariah,  pelaksanaan  sertifikasi usaha  hotel  syariah,  serta  pembinaan  dan  usaha  pengawasan  hotel syariah. 5
Seiring  berjalannya  waktu,  hampir  disetiap  kota  ditemukan adanya  hotel  syariah,  salah  satunya  adalah  Hotel  Nusantara  Syariah yang  ada  di  Kota  Bandar  Lampung.  Hotel  ini  merupakan  hotel bernuansa syariah terbesar di Bandar Lampung. Sebelumnya, hotel ini bernama Hotel Nusantara, baru sekitar tahun 2017 hotel ini berubah menjadi  Hotel  Nusantara  Syariah.  Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti tertarik  untuk  melaksanakan  penelitian  terkait  implementasi  konsep syariah  pada  Hotel  Nusantara  Syariah  Bandar  Lampung.  Beberapa penelitian  sudah  pernah  dilakukan  pada  Hotel  Nusantara  Syariah Bandar Lampung, salah satunya sebagaimana ditulis oleh Mega Andini dengan  judul  analisis  prinsip-prinsip  bisnis  syariah  ditinjau  dari perspektif  ekonomi  Islam  (Studi  pada  Hotel  Nusantara  Syariah
4 Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Mentri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
5 Pasal 3 Peraturan Mentri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
Bandar  Lampung).  Namun  penelitian  tersebut  lebih  fokus  pada prinsip  bisnis Islam  secara  umum,  sedangkan  penelitian  pada  tulisan ini fokus pada prinsip hukum Islam yang diakomodir dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan kasus (case  approach). Jenis  penelitian  merupakan  penelitian  lapangan (field  research) .  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yaitu  penelitian  yang mencoba  memberikan  gambaran  kejelasan  mengenai  obyek  kajian tertentu, dapat berupa manusia atau fenomena sosial tertentu. Hal ini dilakukan  untuk  mendapatkan  data  seteliti  mungkin. 6 Dalam kaitannya  dengan  penelitian  ini,  maka  yang  menjadi  objek  penelitian adalah Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung. Sumber data yang digunakan  berupa  sumber  data  primer,  sekunder  dan  data  tersier. Data  primer  didapatkan  melalui  metode  wawancara  dengan  pihak Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung. Sedangkan data sekunder diperoleh  melalui  studi  pustaka.  Selanjutnya  data  dianalisis  untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif,  yaitu  menganalisis  data-data  yang  berkaitan  dengan  objek penelitian,  baik  berupa  fakta  dan  data  yang  didapatkan  kemudian diambil dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.

## Pembahasan

## Konsep Syariah
Secara  bahasa,  syariah  berasal  dari  kata syara’a yang  diartikan oleh  ar-Razi  sebagai nahaja (menempuh), awdhaha (menjelaskan)  dan bayyan  al-masalik (menunjukkan  jalan).  Sedangkan  Al-Jurjani mengartikan syariah sebagai madzhab dan thariqah mustaqim (jalan yang lurus). Secara istilah, Imam Al-Qurthubi mengartikan syariah sebagai ajaran yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya yang terdiri
6 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1981. Hlm. 10.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
dari  berbagai  ketentuan  dan  hukum.  Hukum  dan  ketentuan  tersebut disebut syariat karena memiliki kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. 7
Apabila  dilihat  dari  segi  ilmu  hukum,  syariat  merupakan norma  hukum  dasar  yang  ditetapkan  oleh  Allah,  wajib  diikuti  oleh orang  Islam  berdasarkan  iman  yang  berkaitan  dengan  akhlak,  baik dalam  hubungannya  dengan  Allah,  dengan  manusia,  atau  dengan lingkungannya.  Norma ini kemudian diperinci oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Oleh sebab itu, syariat terdapat dalam Al- Qur’an dan Hadis. 8
Dalam  kaitannya  dengan  aktifitas  ekonomi,  syariah  dibagi menjadi dua kategori. Pertama, syariah yang mengatur mengenai norma umum  aktifitas  ekonomi,  yaitu  aturan  dasar  yang  mengatur  segala lingkup aktifitas ekonomi. Ruang lingkup dari syariah ini adalah yang bersifat  kulit  luar  dan  memiliki  nilai  universal.  Misalnya  peraturan sebuah  perusahaan  atau  hubungan  antara  perusahaan  dengan mitranya,  dan  sebagainya.  Dalam  aktifitas  industri  syariah,  hal  ini sudah  diterapkan  oleh  beberapa  institusi  keuangan  syariah,  salah satunyanya  adalah  Bank  Muamalat  Indonesia  di  mana  bank  tersebut menggunakan  pengaturan  syariah  sebagai  nilai  dasar  perusahaan  dan pedoman  prilaku. Kedua, syariah  sebagai  prinsip.  Pada  kategori  ini, syariah  menjadi  penciri  khusus  bagi  masing-masing  bisnis  dan usaha yang  dikelola  berdasarkan  prinsip  syariah.  Misalnya,  dalam  industri keuangan syariah tunduk pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Oleh sebab itu, syariah dalam konteks ini merupakan acuan dasar dalam aktifitas ekonomi syariah. 9
Selain  syariah,  dalam  hukum  Islam  juga  dikenal  apa  yang disebut  dengan  fikih.  Fikih  dalam  bahasa  Arab  disebut fiqh yang artinya  pemahaman  atau  pengertian.  Ilmu  fikih  adalah  ilmu  yang mnentukan  dan  menguraikan  norma-norma  hukum  dasar sebagaimana terdapat dalam Al- Qur’an dan Hadis. Fikih adalah ilmu
7 Nurhayati,  “Memahami  Konsep  Syariah,  Fikih,  Hukum  dan  Ushul”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, vol. 2,No. 2, 2018. Hlm. 127-128.
8 Ibid, 9 Abdul  Mujib,  “  Analisis  terhadap  Konsep  Syaroah  pada  Industri Perhotelan Syariah di Indonesia”, Jurnal Asy- Syir’ah, Vol. 50, No. 2, 2016.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
yang  berusaha  memahami  hukum-hukum  yang  terdapat  dalam  Al- Qur’an  dan  Sunnah  untuk  dapat  diterapkan  pada  kehidupan  sehari - hari sebagai umat muslim. Hasil pemahaman ini disusun dengan rapi dalam  kitab-kitab  fikih. 10 Fikih  sendiri  tergantung  pada  4  sumber yakni interpretasi Al- Qur’an, interpretasi As -Sunna h, ijma’ dan qiyas. 11
Fikih  secara  umum  dikelompokkan  menjadi  dua,  yakni  fikih  ibadah (ubudiah) dan fikih dalam hubungannya dengan transaksi pengelolaan aset  ekonomi (muamalah). Sedangkan  fokus  bidang  ilmu  fikih  terdiri dari:
a. Bidang ekonomi (muamalat)
b. Bidang politik (siyasah)
c. Bidang perkawinan
d. Bidang pidana (‘uqubah)
e. Bidang etika-peradaban (adab)
f. Bidang teorolis
g. Bidang kesehatan dan kebersihan
h. Bidang militer (jihad)

## Hotel syariah di Indonesia
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hotel diartikan sebagai bangunan berkamar/ beruang banyak yang disewakan sebagai tempat menginap  bagi  seseorang  atau  kelompok  orang  yang  sedang  dalam perjalanan.  Dengan  demikian,  hotel  merupakan  salah  satu  bentuk akomodasi yang dikelola secara komersil. Hotel memiliki karakteristik yang berbeda yang membuatnya berbeda dengan badan usaha lainnya, yakni  hotel  tergolong  perusahaan  padat  modal  dan  padat  karya, dengan demikian maka pengelolaannya juga memerlukan modal usaha dan tenaga yang banyak pula. Selain itu, usaha hotel juga berlangsung 24  jam  tanpa  adanya  libur  untuk  melayani  masyarakat  umum  yang menggunakan jasa hotel. 12
10 Nurhayati,  “Memahami  Konsep  Syariah,  Fikih,  Hukum,  dan  Ushul Fikih”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2018. Hlm. 129.
11 Syafaul  Mudawwam,  “Syariah -Fiqih-Hukum  Islam  Studi  tentang Kontruksi Pemikiran Kontemporer”, Jurnal Asy- Syir’ah: Ilmu Syariah dan Hukum , Vol.
46, No. II, Desember 2012.
12 Ismayanti  dan  Muslimin  Kara,  “Analisis  Pengelolaan  Hotel  Al -Badar
Syariah di Kota Makasar”, Jurnal Laa Maisyir, Vol. 4, No. 1, Juni 2017. Hlm. 22.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
Pasal  1  angka  4  Peraturan  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi Kreatif  Republik  Indonesia  No.  PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel menyatakan bahwa  usaha hotel adalah usaha  penyediaan  akomodasi  berupa  kamar-kamar  di  dalam  suatu bangunan,  yang  dapat  dilengkapi  dengan  jasa  pelayanan  makan  dan minum,  kegiatan  hiburan  dan/atau  fasilitas  lainnya  secara  harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. 13 Berdasarkan ketentuan ini, maka  standar  usaha  hotel  mencakup  aspek  produk,  pelayanan,  dan pengelolaan.  Setiap  usaha  hotel  memiliki  standar  usaha  masing- masing.  Standar  usaha  yang  dimaksud  adalah  rumusan  kualifikasi usaha hotel dan atau penggolongan kelas usaha hotel yang mencakup aspek  produk,  pelayanan  dan  pengelolaan  usaha  hotel.  Hotel  dibagi menjadi  dua  kategori,  yaitu  hotel  bintang  dan  hotel  non  bintang. Hotel  bintang  adalah  hotel  yang  telah  memenuhi  kriteria  penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat, dan bintang lima. Sedangkan hotel nonbintang adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria  penilaian  penggolongan  kelas  hotel  sebagai  hotel  bintang satu. 14
Dalam  kaitannya  dengan  konsep  syariah,  aturan  mengenai hotel syariah di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dan Fatwa DSN MUI No:  108/DSN-MUI/X/2016  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Pariwisata  Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Dalam  Pasal  1  angka  3 Peraturan  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Republik Indonesia  No.  2  Tahun  2014  dijelaskan  bahwa  usaha  hotel  syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria usaha  hotel  syariah,  berupa    rumusan  kualifikasi  dan/atau  klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Beberapa kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola hotel syariah  antara  lain:  memuliakan  tamu (fal  yukrim  dhaifahu) ,  tenteram, damai  dan  selamat (salam), terbuka  bagi  semua  kalangan/  universal
13 Pasal  1  angka  4  Peraturan  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif Republik  Indonesia  No.  PM.53/HM.001/MPEK/2013  Tentang  Standar  Usaha Hotel.
14 Pasal  4  Peraturan  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Republik Indonesia No. PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
(kaffatan  lin-nas), rahmat  bagi  semua  kalangan (rahmatan  lil  ‘alamin), dipercaya (amanah), konsisten (istiqomah), serta tolong-menolong dalam kebaikan (ta’awun ‘alalbirri wattaqwa). 15
Dalam  Fatwa  DSN  MUI  No:  108/DSN-MUI/X/2016 dijelaskan  bahwa  usaha  hotel  syariah  adalah  penyediaan  akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang  dijalankan  sesuai  prinsip  syariah. 16 Sebagaimana  hotel konvensional,  usaha  hotel  syariah  juga  dikelompokkan  menjadi  dua, yaitu hotel syariah hilal-1 dan hotel syariah hilal-2. Hotel syariah hilal- 1  adalah  penggolongan  untuk  usaha  hotel  syariah  yang  dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani  kebutuhan  minimal  wisatawan  muslim.  Sedangkan  hotel syariah  hilal-2  adalah  penggolongan  untuk  usaha  hotel  syariah  yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim. Beberapa  ketentuan  terkait  hotel  syariah  sebagaimana  di  atur  dalam fatwa  DSN  MUI  No:  108/DSN-MUI/X/2016  tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Pariwisata  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  adalah sebagai berikut: 17 a.
Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila
b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila
c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI
d. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci
e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah
15 Ismayanti  dan  Muslimin  Kara,  “Analisis  Pengelolaan  Hotel  Al -Badar Sya riah di Kota Makasar”, Jurnal Laa Maisyir, Vol. 4, No. 1, Juni 2017. Hlm. 23.
16 fatwa  DSN  MUI  No:  108/DSN-MUI/X/2016  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
17 Ibid.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah
g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam melakukan pelayanan.
Selain  ketentuan  di  atas,  akad  antara  hotel  syariah  dengan wisatawan  adalah  akad ijarah, sedangkan  akad  antara  hotel  syariah dengan  Biro  Perjalanan  Wisata  Syariah  (BPWS)  untuk  pemasaran adalah akad wakalah bil ujrah. 18
Secara etimologi ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al- iwadh (penggantian), dari sebab itulah ats-tsawabu dalam konteks pahala dinamai  juga al-ajru (upah). 19 Akad ijarah adalah  yaitu  akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang. 20 Dalam Al- Qur’an,  dasar  hukum  akad  ijarah  adalah  Surat  Al -Baqarah  ayat  233 yang artinya:
“… Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 09 Pembiayaan Ijarah Dewan  Syariah  Nasional  MUI  2  menurut  yang  patut.  Bertaqwalah kepada  Allah;  dan  ketahuilah  bahwa  Allah  Maha  Melihat  apa  yang kamu kerjakan.”
Ketentuan  mengenai  akad  Ijarah  di  Indonesia  diatur  dalam Fatwa  DSN-MUI  Nomor  09/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Pembiayaan Ijarah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai rukun dan syarat akad Ijarah yaitu:
18 Bagian  keempat  tentang  ketentuan  para  pihak  dan  akad  dalam  Fatwa DSN  MUI  No:  108/DSN-MUI/X/2016  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
19 Mutawazin,  “Penerapan  Akad  Ijarah  Dalam  Produk  Pembiayaan  Bank Syariah”,  2021. Jurnal  Ekonomi  Syariah  IAIN  Sultan  Amai  Gorontalo, Vol.  2,  No.  1, Tahun 2021.
20 Nunung  Rodliyah,  Ledy  Famulia,  “Analisis  Praktik  Akad  Ijarah Muntahiya bi At- Tamlik dalam Lembaga Pembiayaan Syariah di Indonesia”. 2021. Journal of Islamic Law Studies, Vol. 3, No. 2, 2021.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
1. Sighat  Ijarah,  yaitu  ijab  dan  qabul  berupa  pernyataan  dari kedua  belah  pihak  yang  berakad  (berkontrak),  baik  secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah : a. manfaat barang dan sewa; atau b. manfaat jasa dan upah.
Selanjutnya  mengenai  akad wakalah  bil  ujroh diatur  dalam Fatwa  DSN-MUI  No.  113/DSN-MUI/IX/2017  Tentang  Akad Wakalah Bi Al-Ujrah. Akad wakalah bil ujroh adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (fee). Akad wakalah sendiri adalah akad  pemberian  kuasa  dari muwakkil kepada wakil untuk  melakukan perbuatan hukum tertentu. Muwakkil adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik  berbadan  hukum  maupun  tidak  berbadan  hukum.  sedangkan wakil adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang maupun yang  dipersamakan  dengan  orang,  baik  berbadan  hukum  maupun tidak berbadan hukum.
Dalam fatwa DSN tentang wakalah bil ujroh dijelaskan bahwa akad wakalah  bi  al-ujrah harus  dinyatakan  secara  tegas  dan  jelas  serta dimengerti  baik  oleh wakil maupun muwakkil .  Akad  ini  boleh dilakukan  secara  lisan,  tertulis,  isyarat,  dan  perbuatan  serta  dapat dilakukan  secara  elektronik  sesuai  syariah  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Dalam  kaitannya  dengan  objek  akad ditentukan bahwa yang diperbolehkan menjadi objek akad wakalah bil ujroh adalah  kegiatan  atau  perbuatan  hukum  yang  boleh diwakalahkan. 21

## Gambaran Umum Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung
Sebelum  menerapkan  konsep  syariah,  Hotel  Nusantara menerapkan konsep konvensional sebagaimana hotel pada umumnya. Hotel  Nusantara  didirikan  oleh  Bapak  Dasril  St.  Bagindo  selaku pemilik  hotel  dan  diresmikan  pada  tanggal  12  Oktober  2002 bersamaan  dengan  Restauran  Begadang  V  oleh  Gubernur  Lampung
21 Fatwa  DSN-MUI  No.  113/DSN-MUI/IX/2017  Tentang  Akad Wakalah Bi Al-Ujrah.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
yang saat itu dijabat oleh Bapak Oemarsono. Hotel Nusantara berada di yang sangat strategis, yakni berlokasi 25 menit dari Bandara Raden Intan II, 90 menit dari Pelabuhan Bakauheni, dan 5 menit dari pusat perbelanjaan  dan  perkantoran.  Hotel  Nusantara  berada  pada  Jalur Lintas Sumatera yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta No. 50 By Pass, Sukarame, Bandar Lampung.
Pada awal pendiriannya, Hotel Nusantara memiliki 114 kamar, 2 ruang pertemuan, dan 1 graha pertemuan. Pada tahun 2005, pihak Hotel  Nusantara  mengembangkan  fasilitas  yakni  berupa  restoran, kolam  renang,  2  ruang  pertemuan  serta  menambah  17  kamar, sehingga keseluruhan jumlah kamar adalah 131 kamar. Seluruh kamar hotel  yang  merupakan  fasilitas  utama  sebuah  hotel  ditata  artistik dengan dilengkapi fasilitas berupa televisi, AC, telepon, dan air panas yang tentu nyamenambah kenyamanan bagi tamu yang menggunakan fasilitas  hotel.  Seluruh  fasilitas  di  Hotel  Nusantara  terus  mengalami peningkatan.  Sampai  saat  ini,  fasilitas  yang  ada  di  Hotel  Nusantara dilengkapi dengan guest room, double room, twin room , Graha Nusantara, Yobana Café dan Resto, melati room, cempaka room , bougenville room, coffee  corner,  swimming  pool,  laundry  area,  children  ground,  parking  area ,  dan Masjid Baitul Mukmin.
Seiring  berkembangnya  waktu,  persaingan  pada  industri perhotelan  sangat  ketat.  Oleh  sebab  itu,  seluruh  perusahaan perhotelan  termasuk  Hotel  Nusantara  dituntut  untuk  mampu memberikan  pelayanan  yang  baik  bagi  konsumennya.  Sekitar  tahun 2009-2011,  kunjungan  pada  Hotel  Nusantara  mengalami  fluktuasi yang  cenderung  menurun.  Sebagaimana  disampaikan  oleh  Prof.  Dr. Muhammad  Ehsan  Malik,  Basharat  Naeemdan  Abdul  Mohsin  Nasir (2011) dalam bukunya “Impact of Service Quality on Brand Image, Empirical Evidence  from  Hotel  I ndustry” bahwa  kualitas  pelayanan  berpengaruh terhadap brand  image hotel,  sedangkan assurance dan tangibles tidak berkontribusi  apapun.  Hingga  pada  tahun  2014,  pihak  hotel mendirikan  sebuah  masjid  yang  terletak  di  depan  Hotel  Nusantara. Pembangunan  masjid  tersebut  baru  selesai  dibangun  dan  mulai beroperasi  sekitar  tahun  2016.  Setelah  masjid  hotel  tersebut  mulai beroperasi,  pada  awal  tahun  2017  Hotel  Nusantara  resmi  berubah menjadi Hotel Nusantara Syariah.
Hotel  Nusantara  Syariah  memiliki  visi  ikut  serta  dalam mensukseskan Visit Lampung Year dalam bidang pariwisata agar lebih maju dan berkembang, terutama dibidang perhotelan. Sedangkan misi
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
dari Hotel Nusantara Syariah ini adalah memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada konsumen baik dari segi pelayanan maupun fasilitas yang diberikan. 22

## Struktur Organisasi Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung
Hotel  Nusantara  Syariah  dipimpin  oleh  seorang  Direktur bernama  Hj. Yarisma dengan membawahi 9 bidang, diantaranya: 23
1) Manager on Duty yakni Bapak Hendy Mulyadi.
2) Pengacara yakni Bapak Hermawan.
3) Human Research Development (HRD) dan Security yang dipimpin oleh ibu Tivvany Sherrin Wanda dan membawahi 9 orang anggota.
4) Front Office (FO) yang dipimpin oleh bapak Tesar Sanjaya, dan membawahi 7 orang anggota.
5) Accounting yang dipimpin oleh bapak Yuzari A.R., dan membawahi 5 orang anggota.
6) Marketing yang dipimpin oleh Ibu Marliyana dan seorang anggota.
7) House Keeping yang dipimpin oleh bapak M. Arief Insan yang membawahi 13 orang.
8) Engginering yang dipimpin oleh BapakM. Qomari dan membawahi 5 orang anggota.
9) Food and Beverage Service yang dipimpin oleh bapak Ristrianto Setiawan dan membawahi 5 orang anggota.
10) Food and Beverage Product yang dipimpin oleh bapak Tumin beserta 7 orang anggota.

## Implementasi Konsep Syariah di Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung
Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi, wawancara,  dan  kajian  dokumen.  Observasi  telah  dilakukan  yakni mengidentifikasi lokasi penelitian sekaligus melakukan pemetaan pada
22 Ibid 23 Data  Hasil  Wawancara  dengan  Ibu  Vanny  selaku Human  Resourch Management pada Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung pada 29 Januari 2021.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
lokasi  penelitian.  Selanjutnya  dilakukan  wawancara  untuk mendapatkan  fakta  dan  data  langsung  dari  narasumber.  Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan pada tiga orang narasumber, yakni bapak  Tessar  selaku General  Manager (GM)  Hotel  Nusantara  Syariah, Ibu Vanny selaku Human Resourch Management (HRM) Hotel Nusantara Syariah dan mbak Hamida selaku staff resepsion pada Hotel Nusantara Syariah.
Bapak  Tessar  selaku  GM  Hotel  Nusantara  Syariah  Bandar Lampung  hanya  menjelaskan  sedikit  terkait  prosedur  penelitian  di Hotel  Nusantara  syariah  bahwa  apabila  akan  dilakukan  wawancara dan  permintaan  data  secara  khusus  akan  dipandu  oleh  Ibu  Vanny selaku HRM Hotel Nusantara Syariah. 24
Ibu Vanny menjelaskan bahwa Hotel Nusantara secara resmi beralih menjadi Hotel Nusantara Syariah pada tahun 2017. Salah satu alasan yang mendasari peralihan tersebut adalah setelah pemilik hotel pulang  menjalankan  ibadah  haji.  Beliau  kembali  dan  menegaskan bahwa  ingin  merubah  manajemen  hotel  menjadi  berbasis  syariah. Namun,  konsep  syariah  yang  diterapkan  pada  Hotel  Nusantara Syariah  masih  dalam  proses  perbaikan,  artinya  konsep  syariah  pada hotel tersebut belum dilaksanakan secara utuh. Implementasi konsep syariah  pada  Hotel  Nusantara  Syariah  pertama  kali  diterapkan  pada penampilan para pimpinan dan staf hotel yang islami, bagi wanita juga diwajibkan  menutup  aurat.  Berikutnya  yang  paling  menonjol  dari implementasi konsep syariah adalah diwajibkannya sholat lima waktu untuk  setiap  orang  yang  bekerja  di  Hotel  Nusantara  Syariah.  Tiap sudut  ruangan  hotel  juga  selalu  memperdengarkan  lagu-lagu  islami. Selain  itu,  sejak  ditetapkan  menjadi  hotel  berbasis  syariah,  Hotel Nusantara  Syariah  mulai  mengoperasikan  masjid  di  depan  hotel. Masjid tersebut dibangun mulai pada tahun 2014 namun baru selesai dan beroperasi sekitar akhir tahun 2016, sedangkan pada tahun 2017 Hotel Nusantara resmi berubah menjadi Hotel Nusantara Syariah. 25
Ibu Vanny dalam keterangannya juga menceritakan mengenai penurunan  jumlah  pengunjung  akibat  perubahan  status  hotel  dari
24 Wawancara  pada  bapak  Tessar  selaku General  Manajer pada  Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung pada 25 Januari 2021.
25 Wawancara  pada  ibu  Vanny  selaku Human  Resourch  Management pada Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung pada 29 Januari 2021.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 1, June 2022
konvensional  ke  syariah.  Hal  tersebut  dinilai  sebagai  hal  yang  wajar karena memang sejak beralih menjadi syariah Hotel Nusantara Syariah melakukan pengetatan dalam proses registrasi pengunjung yang akan menggunakan  jasa  hotel  (chek-in),  yakni  dengan  menunjukkan  bukti pernikahan  yang  ada  pada  kartu  identitas  bagi  dua  pengunjung  yang ingin  bersama  dalam  satu  kamar.  Untuk  fasilitas  lain  seperti  kolam renang,  ruang  rapat  maupun  fasilitas  lain  yang  dipersiapkan  pihak hotel  masih  menggunakan  aturan  biasa  seperti  sebelumnya  yakni sebelum menerapkan prinsip syariah.
Ibu  Hamida  selaku  staf  pada  Hotel  Nusantara  Syariah menjelaskan bahwa seluruh staf dan pimpinan pada Hotel Nusantara Syariah  wajib  mengenakan  pakaian  islami  dan  menutup  aurat  bagi wanita.  Dalam  hal  hidangan  yang  disajikan,  pihak  Hotel  Nusantara Syariah  memang  belum  ada  sertifikat  halal  langsung  dari  Majelis Ulama  Indonesia.  Tetapi  ia  menegaskan  bahwa  makanan  yang dihidangkan  sejak  belum  berubah  menjadi  hotel  bernuansa  syariah sudah  mengutamakan  makanan  yang  halal,  tidak  menghidangkan daging  atau  minuman-minuman  yang  memabukkan  dan  diharamkan karena notabene pemilik hotel bersifat agamis. Selain itu, dalam sistem pembayaran selain dengan sistem tunai juga menyiapkan sistem non- tunai  dengan  difasilitasi  oleh  bank  yang  berbasis syariah,  yakni  Bank Mandiri Syariah. 26

## Analisis Implementasi Konsep Syariah pada Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung
Syariah  atau  syariat  merupakan  norma  hukum  dasar  yang ditetapkan  oleh  Allah,  wajib  diikuti  oleh  orang  Islam  berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah, dengan manusia, atau dengan lingkungannya. Dalam kaitannya dengan  Hotel  Syariah,  konsep  syariah  merupakan  suatu  kewajiban dalam  rangka  mempertanggungjawabkan  label  “syariah”  pada  usaha hotel syariah. Namun meski dipahami bahwa implementasi dari label syariah  pada  hotel  syariah  berbeda-beda,  tergantung  bagaimana
26 Wawancara  pada  mbak  Hamida  selaku staff  reception pada  Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung pada 29 Januari 2021.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
manajemen  hotel  tersebut  mengatur  dan  memahami  konsep  syariah yang dimaksud.
Konsep  syariah  pada  usaha  hotel  syariah  telah  diatur  dalam beberapa  peraturan  perundang-undangan,  dua  peraturan  yang  secara langsung menegaskan mengenai usaha hotel syariah adalah Peraturan Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Republik  Indonesia  No.  2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan  Pariwisata  Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Dalam Peraturan  Mentri  No.  2  Tahun  2014  tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Usaha  Hotel  Syariah  hanya  menyebutkan  mengenai penggolongan  usaha  hotel  syariah,  penilaian  dalam  rangka  sertifikasi usaha  hotel  syariah,  pelaksanaan  sertifikasi  usaha  hotel  syariah  serta pembinaan dan pengawasan pada usaha hotel syariah. Penggolongan usaha  hotel  syariah  dibagi  menjadi  dua,  yakni  Hotel  Syariah  Hilal-1 dan  Hotel  Syariah  Hilal-2  yang  ditetapkan  melalui  sertifikasi  usaha hotel  syariah  berdasarkan  hasil  penilaian  atas  kriteria  mutlak  yang berlaku  pada  usaha  hotel  syariah  yang  meliputi  aspek  produk, pelayanan  dan  pengelolaan. 27 Dalam  implementasinya  pada  usaha Hotel  Nusantara  Syariah  di  Bandar  Lampung,  belum  ditemukan adanya  sertifikasi  usaha  Hotel  Syariah  baik  Hilal-1  maupun  Hilal-2, dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  Hotel  Nusantara  Syariah Bandar  Lampung  belum  melakukan  sertifikasi  sebagaimana  di  atur dalam  Peraturan  Mentri  No.  2  Tahun  2014  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
Dalam  kaitannya  dengan  konsep  syariah  yang  diatur  dalam Fatwa  DSN  MUI  No:  108/DSN-MUI/X/2016  tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Pariwisata  Berdasarkan  Prinsip  Syariah,  ditetapkan bahwa prinsip umum dalam penyelenggaraan pariwisata syariah wajib terhindar  dari  kemusyrikan,  kemaksiatan,  kemafsadatan, tabdzir/israf , dan kemungkaran, wajib menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik  secara  material  maupun  spriritual. 28 Dalam  kaitannya  dengan
27 Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik  Indonesia  No.  2  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Usaha Hotel Syariah.
28 Bagian  Ketiga  tentang  Prinsip  Umum  Penyelenggaraan  Pariwisata Syariah  dalam  Fatwa  DSN  MUI  No:  108/DSN-MUI/X/2016  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
penyelenggaraan hotel syariah, terdapat tujuh poin penting yang harus dilaksanakan, yakni sebagai berikut: 29
a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila
b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila
c.
Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI
d.
Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci
e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah
f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah
g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam melakukan pelayanan.
Selain  ke-tujuh  poin  penting  di  atas,  diatur  pula  dalam  fatwa DSN  MUI  No:  108/DSN-MUI/X/2016  terkait  akad  yang dilaksanakan  pada  hotel  syariah  bahwa  akad  antara  hotel  syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah. 30
Berdasarkan  wawancara  yang  telah  dilakukan,  implementasi konsep  syariah  pada  Hotel  Nusantara  Syariah  di  Bandar  Lampung memang belum secara menyeluruh dan sempurna untuk diaplikasikan. Berkaitan  dengan  ketentuan  umum  pedoman  pariwisata  syariah sebagaimana  diatur  dalam  Fatwa  DSN  MUI  No:  108/DSN- MUI/X/2016  telah  diimplementasikan  secara  baik  di  Hotel Nusantara  Syariah  Bandar  Lampung.  Hal  ini  terlihat  pada  pelayanan hotel yang ramah serta suasana hotel yang asri dengan dilantunkannya lagu-lagu islami, hal ini tentu mampu menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spriritual.
29 Ibid., Bagian kelima tentang Ketentuan Hotel Syariah.
30 Ibid., Bagian keempat nomor 2 tentang Ketentuan terkait para pihak dan akad.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
Dalam kaitannya dengan tujuh poin penting dalam usaha hotel syariah  sebagaimana  diatur  pula  dalam  Fatwa  DSN  MUI  No: 108/DSN-MUI/X/2016 belum secara utuh dilaksanakan oleh Hotel Nusantara  Syariah.  Poin  pertama  dan  kedua  sudah  dipenuhi,  yakni hotel  tidak  menyediakan  fasilitas  akses  pornografi  dan  tindakan asusila.  Poin  ketiga  yang  menjelaskan  terkait  makanan  wajib mendapatkan  sertifikat  halal  dari  MUI  belum  dapat  terpenuhi. Namun,  berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  kepada  staf  hotel, mereka  memastikan  bahwa  makanan  yang  disediakan  di  Hotel Nusantara Syariah tidak mengandung barang-barang yang diharamkan secara  jelas  seperti  daging  babi,  minuman  beralkohol,  dan  lain sebagainya.  Selanjutnya  poin  ke-empat  terkait  penyediaan  fasilitas beribadah dan bersuci sudah terpenuhi. Bahkan dalam halaman depan hotel  terdapat  masjid  dengan  ukuran  cukup  besar  sebagai  salah  satu ciri Hotel Nusantara berbasis Syariah yang paling menonjol dari hotel syariah yang lain.
Poin  ke-lima,  dalam kaitannya  dengan  pakaian  pengelola  dan karyawan/karyawati  yang  sesuai  dengan  syariat  sudah  dilaksanakan oleh  pihak  hotel.  Sebagaimana  wawancara  yang  telah  dilakukan, bahwa  pihak  orang-orang  yang  bekerja  di  Hotel  Nusantara  Syariah hanya orang yang beragama Islam. Ketika peralihan dari konvensional ke konsep syariah dilakukan, bagi karyawan yang keberatan terhadap syarat  menggunakan  pakaian  sesuai  syariah  dipersilahkan  untuk mengundurkan  diri.  Selanjutnya  poin  ke-enam  terkait  pedoman dan/atau  panduan  mengenai  prosedur  pelayanan  hotel  yang  sesuai dengan  prinsip  syariah  tidak  tersedia.  Berdasarkan  hasil  wawancara yang  dilakukan  dengan  ibu  Vanny  selaku Human  resourch  Management pada  Hotel  Nusantara  Syariah  Bandar  Lampung,  bahwa  pada  Hotel Nusantara  Syariah  Bandar  Lampung  terdapat  pedoman  dan/atau panduan  mengenai  prosedur  pelayanan  hotel  yang  sesuai  dengan primsip syariah, namun dokumen tersebut tidak dapat dibuktikan.
Terakhir,  poin  ke-tujuh  terkait  penggunaan  jasa  Lembaga Keuangan  Syariah  dalam  melakukan  pelayanan  telah  terpenuhi. Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan,  pihak  hotel  menyatakan bahwa  selain  dalam  bentuk  tunai,  pihak  hotel  menyediakan  fasilitas pembayaran non-tunai yakni melalui Bank Mandiri Syariah.
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan,  maka  peneliti menyimpulkan  bahwa  Hotel  Nusantara  Syariah  Bandar  Lampung belum  sepenuhnya  memenuhi  kriteria  syariah  sebagaimana  diatur
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  terutama  apabila dikaji  melalui  Peraturan  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif Republik  Indonesia  No.  2  Tahun  2014  tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Usaha  Hotel  Syariah  dan  Fatwa  DSN  MUI  No: 108/DSN-MUI/X/2016
tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini juga diakui oleh pihak hotel  bahwa  mereka  juga  memang  belum  sepenuhnya  menerapkan prinsip  syariah,  baru  sebagian  yang  notabene  sangat  umum  dan terlihat,  seperti  pakaian,  kewajiban  sholat  lima  waktu,  pembedaan kamar  untuk  jenis  kelamin  berbeda  yang  bukan  mahrom,  serta didirikannya  masjid  sebagai  fasilitas  beribadah.  Pihak  hotel  juga menjelaskan  bahwa  mereka  masih  belum  berani  menerapkan  syariah secara utuh karena memang usaha hotel ini masih sangat berorientasi pada keuntungan. Dengan demikian, maka penulis memberikan saran kepada  pihak  Hotel  Nusantara  Syariah  untuk  berpedoman  dan menyesuaikan  dengan  aturan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.

## Kesimpulan
Dari  penjelasan  mengenai  implementasi  konsep  syariah  pada usaha Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, Perubahan konsep hotel nusantara dari konvensional menjadi Hotel Nusantara Syariah terjadi pada tahun 2017,  yakni  setelah  pemilik  hotel  pulang  menjalankan  ibadah  haji. Beliau  kembali  dan  menegaskan  bahwa  ingin  merubah  manajemen hotel  menjadi  berbasis  syariah.  Namun,  konsep  syariah  yang diterapkan  pada  Hotel  Nusantara  Syariah  masih  dalam  proses perbaikan,  artinya  konsep  syariah  pada  hotel  tersebut  belum dilaksanakan secara utuh.
Kedua, implementasi  konsep  syariah  pada  usaha  Hotel Nusantara  Syariah  pertama  kali  diterapkan  pada  penampilan  para pimpinan  dan  staf  hotel  yang  islami,  bagi  wanita  juga  diwajibkan menutup  aurat.  Berikutnya,  diwajibkannya  sholat  lima  waktu  untuk setiap  orang  yang  bekerja  di  Hotel  Nusantara  Syariah.  Tiap  sudut ruangan  hotel  juga  selalu  memperdengarkan  lagu-lagu  islami.  Selain itu, sejak ditetapkan menjadi hotel berbasis syariah, Hotel Nusantara
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
Syariah mulai mengoperasikan masjid di depan hotel. Apabila ditinjau dan  dianalisis  menggunakan  persaturan  perundang-undangan  yang berlaku  mengenai  usaha  hotel  syariah  yaitu  Peraturan  Menteri Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Republik  Indonesia  No.  2  Tahun 2014  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Usaha  Hotel  Syariah  dan Fatwa  DSN  MUI  No:  108/DSN-MUI/X/2016  tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Pariwisata  Berdasarkan  Prinsip  Syariah,  Hotel Nusantara  Syariah  belum  menerapkan  konsep  syariah  secara keseluruhan.
Terakhir, Pasca beralih menggunakan konsep syariah, awalnya usaha  Hotel  Nusantara  Syariah  mengalami  penurunan.  Hal  tersebut dinilai  sebagai  hal  yang  wajar  karena  sejak  beralih  menjadi  syariah Hotel  Nusantara  Syariah  melakukan  pengetatan  dalam  proses registrasi  pengunjung  yang  akan  menggunakan  jasa  hotel  (chek-in). namun,  hal  tersebut  dapat  tertutupi  dengan  tersedianya  fasilitas  lain yakni kolam renang, ruang rapat yang nyaman dan relatif terjangkau.

## Rekomendasi
Bagi  pihak  Hotel  Nusantara  Syariah agar melengkapi  seluruh komponen  syariah  sesuai  dengan  peraturan  peundang-undangan tentang  usaha  hotel  syariah  sebagaimana  diatur  dalam  Fatwa  DSN
MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan  Pariwisata  Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Melakukan sertifikasi  usaha  hotel  syariah  untuk  mendapatkan  sertifikat  hotel dengan  prinsip  syariah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022

## DAFTAR PUSTAKA
Fatwa  DSN  MUI  No:  108/DSN-MUI/X/2016  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
Fatwa DSN-MUI  No.  113/DSN-MUI/IX/2017  Tentang  Akad Wakalah Bi Al-Ujrah.
Mujib, A. (2016). “  Analisis terhadap Konsep Syaroah pada Industri Perhotelan Syariah di Indonesia”, Jurnal Asy- Syir’ah, Vol. 50, No. 2.
Nurhayati.  2018.  “Memahami  Konsep  Syariah,  Fikih,  Hukum  dan Ushul”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2.
Pratiwi,  E.K.  (2017).  Analisis  Manajemen  Hotel  Adila  Syariah Yogyakarta  (Tinjauan  Fatwa  DSN  MUI  No:  108/DSN- MUI/X/2016). Jurnal Studi  Islam  CAKRAWALA, Volume XII, Nomor 1.
Peraturan Mentri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
Peraturan  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Republik Indonesia  Nomor  PM.53/HM.001/MPEK/2013  Tentang Standar Usaha Hotel.
Sabri,  F.A.  Perkembangan  Hotel  Syariah  di  Indonesia;  Mengonsep Pariwisata  Islami, Jurnal  KARSA, Vol.  XVIII,  No.  2,
Oktober 2010.
Widyarini, Variabel yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Hotel Syariah, Jurnal  EKBISI, Volume  IX,  Nomor  1,  Desember 2014.
Mutawazin, “Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah”,  2021. Jurnal  Ekonomi  Syariah  IAIN  Sultan  Amai Gorontalo, Vol. 2, No. 1, Tahun 2021.
Nunung  Rodliyah,  Ledy  Famulia,  “Analisis  Praktik  Akad  Ijarah Muntahiya bi At-Tamlik dalam Lembaga Pembiayaan Syariah di Indonesia”. 2021. Journal of Islamic Law Studies, Vol. 3, No. 2, 2021.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
Data  Hasil  Wawancara  dengan  Ibu  Vanny  selaku Human  Resourch Management pada Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung pada 29 Januari 2021.
Wawancara  pada  bapak  Tessar  selaku General  Manajer pada  Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung pada 25 Januari 2021.
Wawancara  pada  ibu  Vanny  selaku Human  Resourch  Management pada Hotel  Nusantara  Syariah  Bandar  Lampung  pada  29  Januari 2021.
Wawancara  pada  mbak  Hamida  selaku staff  reception pada  Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung pada 29 Januari 2021.
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik- perbankan-syariah/Pages/statistik-perbankan-syariah-juni- 2008.aspx diakses pada 9 Februari 2021 pukul 22.03 WIB.
https://www.indonesia.go.id/profil/agama diakses  pada  9  Februari 2021 pukul 21.34 WIB.