## STUDI PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL ANTARA INDONESIA DENGAN JERMAN TENTANG PENGATURAN IMPEACHMENT PRESIDEN

## Ihsan Rizqi Maulana
UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, rizqi5355@gmail.com

## ABSTRAK
Sistem  impeachment  di  Negara  Jerman  diterapkan  sedikit  berbeda  dengan  yang  diterapkan  di Indonesia.  Sistem  impeachment  di  Negara  Jerman  dieksekusi  oleh  Mahkamah  Konstitusi  yang putusannya bersifat final, yang artinya tidaklah mendapat usulan 2/3 dari Bundestag dan Bundestraat terkait  pemberhentian  Presiden  dan  Wakil  Presiden  layaknya  di  Indonesia.  Pengaturan  sistem impeachment di sebuah negara perlu dikaji dengan melibatkan negara pembanding untuk mengetahui apakah  sistem  impeachment  di  sebuah  negara  berjalan  secara  optimal  dan  ideal.  Perbandingan Impeachment  antara  Indonesia  dan  Jerman,  mekanisme  pemberhentian  presiden  yang  diatur  dalam konstitusi  adalah  penegasan  bahwa  Republik  Indonesia  adalah  negara  hukum,  ini  adalah  suatu langkah  maju  dalam perspektif  ketatanegaraan  agar pemakzulan presiden  yang  didasari  faktor  non yuridis  semata  tak  terjadi  kembali  dimasa  yang  akan  datang,  Dalam  mekanisme  pemberhentian presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena dalam mekanisme impeachment, putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR tidak bersifat mengikat.

## Kata Kunci: Pemberhentian Presiden, Hukum Konstitusi, Perbandingan Hukum

## PENDAHULUAN
Negara  Hukum  adalah  negara  yang  penyelenggaraan  kekuasaan  Pemerintahannya didasarkan  atas  hukum.  Indonesia  adalah  Negara  Hukum  yang  memiliki  konstitusi  berupa Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dijadikan sebagai dasar Peraturan  untuk  mengatur  tingkah  laku  masyarakat.  Presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan penyelenggaraan  negara  republik  Indonesia  seperti  diamanahkan  konstitusi  Undang-undang Dasar  1945  memiliki  tanggung  jawab  penuh  dalam  hal  kepala  negara  sekaligus  kepala pemerintahan.  Kekuasaan  Presiden  selaku  pemegang  kekuasaan  pemerintahan  memang tampak  luas  walaupun  demikian,  kekuasaan  presiden  bukan  tanpa  batas  sebagaimana  yang dijelaskan pada penjelasan Undang - undang Dasar 1945 sebelum perubahan, yang menyatakan bahwa kekuasaan presiden tidak tak terbatas.
Untuk  mengimbangi  kekuasaan  Presiden  tersebut  maka  diadakan  suatu  mekanisme pengawasan  yang  bisa  berhujung  kepada  proses  pemberhentian  presiden  (impeachment). Proses  impeachment  tidak  serta  –  merta  akan  selalu  di  akhiri  dengan  pemakzulan  terhadap Presiden yang bersangkutan, impeachment Presiden merupakan proses awal dari suatu proses untuk menuju pemakzulan, atau dengan kata lain, impeachment bukanlah suatu pemakzulan, melainkan baru bersifat penuntutan dengan dasar dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden Terkait.
Pada Pasal 7A Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi bahwa “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan  Rakyat  atas  usul  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  baik  apabila  terbukti  telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak  pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela  maupun  apabila  terbukti  tidak  lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.
Mekanisme Impeachment di Indonesia tercantum dalam Pasal 7B diatur dalam Undang - undang Dasar 1945 berbunyi bahwa “atas usulan DPR kepada MPR untuk membuat dakwaan yang  diajukan  kepada  Mahkamah  Konstitusi.  Mahkamah  berwenang  memeriksa, mengadili, dan  memutus  atas  dakwaan  yang  diusulkan  DPR  bersama  MPR.  Dan  apabila  Makhamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran itu berupa pengkhianatan terhadap Negara korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau tindakan tercela lainnya,sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya DPR menyelenggarakan sidang Paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR. Selanjutnyan  MPR  wajib  menyelenggarakan  rapat  paripurna  yang  dihadiri  sekurang- kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Proses tersebut terlihat mempunyai dua mekanisme yaitu mekanisme hukum dan politik”. Mekanisme hukum sudah harusnya ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan. Sementara mekanisme  politik  harus  diteliti  lagi  apakah  Undang  -  undang  dibutuhkan  atau  tidak  dalam mekanisme  impeachment  di  Indonesia.  Sejarah  Indonesia  pernah  melakukan  impeachment terhadap  Presiden  Indonesia  yang  ke  4  yakni  Abdurrahman  Wahid,  dengan  kasus  Yanatera Bulog sebesar Rp 35 miliar pada Mei tahun 2000. Dimana Abdurrahman Wahid dilengserkan dari jabatannya sebagai Presiden pada tahun 2000 saat itu.
Pengaturan mekanisme impeachment juga diterapkan di Negara Jerman pada Pengaturan Sistem  impeachment  Jerman  dengan  yang  diterapkan  di  Indonesia  berbeda  namun  ada  satu persamaan yang dapat ditarik dengan Pengaturan Sistem impeachment di Negara Jerman yaitu persamaan dalam hal lembaga yang terlibat dari proses Impeachment yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Yang membedakan sistem Impeachment di jerman di eksekusi oleh Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final, yang artinya tidaklah mendapat  usulan  2/3  dari  Bundestag  dan  Bundestraat  terkait  pemberhentian  Presiden  dan Wakil Presiden layaknya di Indonesia.
Sejarah  Ketatanegaraan  sistem  impeachment  di  atas  memberikan  pemahaman  bahwa perlu adanya Negara pembanding, oleh karena itulah maka pengaturan sistem impeachment di sebuah negara perlu dikaji dengan melibatkan negara pembanding untuk mengetahui apakah sistem impeachment di sebuah negara berjalan secara ideal. Oleh sebab itu maka di sini penulis ingin membandingkan sistem impeachment Indonesia dengan sistem impeachment di negara jerman, guna mengetahui sistem manakah yang berjalan secara ideal diterapkan di Indonesia sesuai dengan konstitusional.

## PEMBAHASAN
John Murphy mengatakan bahwa secara garis besar impeachment dapat diartikan sebagai tuduhan  atau  dakwaan  terhadap  seorang  pejabat  publik  yang  melakukan  kesalahan  atau pelanggaran.  Sebagaimana  yang  dikatakan  Charles  L.  Black,  “Strictly  speaking, ‘impeachment’ means ‘accusating’ or ‘charge’.” Artinya, kata Impeachment itu dalam bahasa Indonesia  dapat  kita  alih  bahasakan  sebagai  dakwaan  atau  tuduhan.  Lebih  jelas,  menurut Marsilam Simanjuntak impeachment adalah: “Suatu proses tuntutan hukum (pidana) khusus terhadap seorang pejabat publik ke depan sebuah quasi pengadilan politik, karena ada tuduhan pelanggaran hukum sebagaimana yang ditentukan Undang Undang Dasar. 1
1 Yoga Partamayasa, “ Kewenangan Impeachment Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah ,” Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, 23.01 (2020), Hal. 49–66.
Sedangkan  di  Indonesia  konsep  impeachment  dan  pemakzulan  jelas  berbeda,  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merumuskan kata makzul berhenti memegang jabatan; turun takhta. Sedangkan Memakzulkan Meletakkan jabatannya (sendiri) Undangundang Dasar 1945 tidak menggunakan kata makzul, pemakzulan atau memakzulkan tetapi istilah diberhentikan, pemberhentian, sebagaimana tercantum pada Pasal 7A dan 7B Undang – undang Dasar 1945.

## Mekanisme Konstitusional Pemakzulan Pada Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## 1. Kelemahan Sistem Impeachment Di Negara Indonesia ada beberapa hal
Mekanisme  pemakzulan  di  Indonesia  cenderung  tidak  menunjukan  karakternya sebagaimana negara hukum secara sempurna, yaitu tidak terdapat supremasi hukum, seperti keputusan hukum MK yang bersifat final dan mengikat (Finnally binding) dilaksanakan oleh kesepakatan politik di MPR. Suatu masalah dapat timbul, bahwa Hukum Acara Impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden ternyata belum lengkap. Paling tidak kewenangan Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  selama  dalam  proses  Impeachment,  belum  ada  ketentuan yang  jelas.  Dalam  UUD  1945  juga  belum  diatur  secara  jelas,  tentang  tindak  lanjut  proses pemeriksaan  pidana  terhadap  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  setelah  diberhentian  dari jabatannya. Sesuai asas persamaan hukum di negara hukum Republik Indonesia, keadaan ini perlu  diantisipasi  secara  proporsional,  adil,  terbuka,  dan  manusiawi.  Alasan-alasan impeachment  kepada  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  diatur  secara  rinci  oleh  Undang– undang Dasar 1945. Hanya saja contoh-contoh perbuatan atau penafsiran atas bentuk-bentuk perbuatan  yang  diatur  dalam  Undang–undang  Dasar  1945  tersebut  yang  tidak  dijelaskan dengan detail alasan pemberhentian tersebut. Mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau wakil presiden  di  Indonesia  ini  merupakan  titik  kelemahan  UUD  1945  ketika  kedaulatan  hukum dikalahkan dengan praktik politik. Setelah praktik politik oleh DPR berhasil dilakukan dengan membawa presiden dan/atau wakil presiden kepada MK, dan kemudian MK memutus bahwa Presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran, maka presiden tidak berhenti atas jabatannya sejak putusan MK dibacakan.
Untuk selanjutnya putusan hukum dilaksanakannya MPR dengan keputusan politik yang semakin mengamburkan konsep negara hukum di Indonesia Persoalan yang terjadi kemudian adalah  sejauh  mana  putusan  MK  tersebut  diberlakukan  secara  efektif  untuk  memerintahkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil presiden jika terbukti telah dilakukannya pelanggaran hukum seperti yang sebutkan pada konstitusi. Hal ini menjadi penting karena tidak ada satu ketentuanpun  didalam  undang-undang  dasar  negara  republik  indonesia  tahun  1945  maupun ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang mengharuskan Majelis Permusyawaratan Rakyat mematuhi dan melaksanakan secara efektif putusan MK tersebut.Sebagai dasar hukum Impeachment,  ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, yaitu pada Pasal 24C (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945  mengatur  tentang  mekanisme  pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara  langsung  oleh  rakyat  (Pasal  6A  Undang-Undang  Dasar 1945).  Kesepakatan  politik  yang  melatarbelakangi  pembentukan  pasal  ini  adalah demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial. Kedua aspek ini diwujudkan dengan Pilpres Langsung yang  mengarahkan  adanya  legitimasi  yang  kuat  dari  rakyat  terhadap  Presiden  dan  Wakil
Presiden. Dengan demikian, rakyat yang jelas-jelas memiliki kedaulatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam sistem presidensil, setidaknya terdapat ciri-ciri antara lain sebagai berikut: 2
a) Masa jabatan Presiden yang bersifat pasti (fixed term) yang didalam Undang- Undang Dasar 1945 telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun
b) Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan
c) Adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances)
d) Adanya mekanisme impeachment.

## 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden
Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi bisa disebut sebagai the guardian of the constitution atau lazim dikenal sebagai pengawal konstitusi. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Mahkamah Konstitusi dilengkapi dengan lima kewenangan atau sering disebut empat kewenangan ditambah satu kewajiban, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan.
Menurut  Zain  Badjeber,  yang  merupakan  mantan  ketua  badan  legislasi  DPR  ketika Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi  disusun,  diungkapkan  bahwa  alasan  pembentukan Mahkamah  Konstitusi  sebetulnya  didorong  oleh  adanya  peristiwa  ketetanegaraan pemberhentian (impeachment) Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR pada Juli 2001 silam. 3 Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  secara  khusus  diatur  lagi  dalam  Pasal  10 Undang-  Undang  No.  24  Tahun  2003  Jo  Undang-  Undang  No.  8  Tahun  2011  tentang Mahkamah Konstitusi. Sedangkan lebih lanjut dan terperinci lagi, masing-masing wewenang tersebut  dijelaskan  masing-masing  pada  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi.  Adapun  maksud tindakan pelanggaran hukum oleh Presiden dan atau Wakil Presiden, yaitu berupa:
a) Pengkhianatan  terhadap  Negara  adalah  tindak  pidana  terhadap  keamanan  Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
b) Korupsi  dan  penyuapan  adalah  tindak  pidana  korupsi  atau  penyuapan  sebagaimana diatur dalam undang-undang.
c) Tindak  pidana  berat  lainnya  adalah  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
d) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Untuk  kepentingan  pelaksanaan  wewenang  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  juga berwenang  memanggil  pejabat  Negara,  pejabat  pemerintah,  atau  warga  masyarakat  untuk memberikan  keterangan,  baik  berupa  keterangan lisan  dan  tertulis,  termasuk  dokumen  yang berkaitan  dengan  perkara  yang  sedang  diperiksa.  Impeachment  (pemakzulan),  merupakan suatu tindakan untuk menghentikan secara paksa terhadap Presiden atau pejabat lainnya dari jabatan  yang  sedang  disandangnya,  sebenarnya  bertujuan  sangat  bagus  agar  para  pejabat
2 Dinoroy  Marganda  Aritonang,  “ Penerapan  Sistem  Presidensil  di  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD  1945 ,”  Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22.2 (2010), Hal. 391–407.
3 Lisdhani Hamdan Siregar, “ Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan/AtauWakil Presiden di Indonesia ,” Jurnal Konstitusi, 9.2 (2016), 287–312.
pemerintah tidak melakukan tugasnya secara sewenang-wenang. Maka pranata impeachment dapat  juga  dipandang  sebagai  suatu  alat  operasional  dari  konsep  pengawasan  antar  cabang- cabang pemerintahan. 4
3. Prosedural Agar Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat Untuk Menciptakan Kepastian Hukum;
Memutus  pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  atas  pemberhentian  Presiden  dan  atau Wakil  Presiden  pada  masa  jabatannya  merupakan  kewajiban  dari  Mahkamah  Konstitusi dimana sifat putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada perkara ini berbeda dengan kewenangannya yang lainnya. Hal sebagaimana dapat dilihat pada rumusan Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang juga merupakan salinan Pasal 24 c ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
“ayat (1) : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh  Undang-Undang  Dasar,  memutus  pembubaran  partai  politik,  dan  memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
“ayat  (2)  :  Mahkamah  Konstitusi  wajib  memberikan  putusan  atas  pendapat  Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”
Pada  ayat  (2)  dikatakan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  wajib  memberi  putusan  atas pendapat DPR tersebut dimana tidak ada disebutkan secara eksplisit bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR tentang adanya pelanggaran Presiden dan atau Wakil Presiden merupakan  tingkat  pertama  dan  terakhir  dan  bersifat  final  sehingga  menyebabkan  putusan Mahkamah Konstitusi masih boleh ditinjau kembali dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
Rumusan  tersebut  juga  lahir  akibat  tidak  membedakannya  proses  impeachment  di Mahkamah  Konstitusi  sebagai  proses  yang  bersifat  yuridis  dengan  adanya  nuansa  politis, dimana proses tersebut diawali dengan politik di DPR dan diakhiri juga dengan proses politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Proses politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menetapkan  apakah  dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  diawali  dengan pendapat  DPR  tentang  pelanggaran  Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden,  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  memandang  cukup  untuk  dijadikan  dasar  untuk  menghentikan Presiden.
Rumusan  pembedaan  antara  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Pasal  24C  tersebut  juga  didukung dengan  adanya  rumusan  Pasal  7B mengenai  proses  pemberhentian  Presiden  dan atau  Wakil Presiden  dalam  masa  jabatannya  di  Mahkamah  Konstitusi  yang  merupakan  implikasi  dari adanya Pasal 24c ayat (2) tersebut.
Keunikan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  terletak  pada  sifatnya  yang  relatif  atau  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengikuti putusan  Mahkamah  Konstitusi,  kecuali  dalam  hal  penyelenggaraan  rapat  paripurna sebagaimana usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang- Undang  Dasar  1945  dan  Undang-  Undang  Mahkamah  Konstitusi  membedakan  mengenai
4 Fuady Munir, Teori Negara Hukum modern Bandung: Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 199
wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memutus pendapat DPR. Hal ini dapat dilihat dari pengaturannya yang diatur dalam ayat yang berbeda. Kemudian muncul penafsiran atas  pemisahan  pencantuman  tersebut  adalah  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  empat kewenangan.  Disebutkan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat pertama  dan  terakhir.  Selain  itu,  sifat  putusan  Mahkamah  Konstitusi  atas  empat kewenangannya yang diatur dalam ayat (1) tersebut bersifat final.
Sedangkan  ketentuan  yang  mengatur  tentang  kewajibannya  hanya  disebutkan  bahwa Mahkamah  Konstitusi  wajib  memberikan  putusan.  Muncul  pertanyaan,  apakah  kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memberi putusan atas pendapat DPR tidak pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final. Terdapat macam pendapat yang menafsirkan atas pertanyaan tersebut  di  atas.  Pendapat  pertama  sebagaimana  yang  dinyatakan  Maruarar  Siahaan  dalam bukunya bahwa Memutus pendapat DPR atas pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden tetap  merupakan  kewajiban  Mahkamah  Konstitusi  dan  sifat  putusan  Mahkamah  Konstitusi secara  yuridis  tetap  merupakan  peradilan  pertama  dan  terakhir  serta  final  karena  dalam peraturan  perundang-undangan  lain,  baik  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 ataupun perundang-undangan yang lainnya, tidak ada lembaga lain yang diberi  wewenang  untuk  melakukan  review  atas  putusan  yang  telah  dijatuhkan  Mahkamah Konstitusi tersebut.
Selain itu, adapula pendapat kedua yang menyatakan bahwa akibat dipisahkannya empat kewenangan dengan kewajiban Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, hanya sepanjang menyangkut pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga Negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum.
Adapun terkait kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR, disebutkan bahwa Mahkamah  Konstitusi  wajib  memutusnya  apakah  hal  tersebut  mempunyai  akibat  hukum terhadap  putusan  Mahkamah  Konstitusi  sehingga  dalam  hal  tersebut  putusan  Mahkamah Konstitusi  tidak  memiliki  kekuatan  mengikat  dan  masih  dapat  dipersoalkan  oleh  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  karena  dalam  Pasal  7B  ayat  (7)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  masih  memberi kesempatan  kepada  Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden  yang  telah  dinyatakan  melakukan perbuatan  melanggar  hukum  oleh  Mahkamah  Konstitusi  untuk  menyampaikan  penjelasan. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa penentuan kuorum dalam Sidang Istimewa MPR tersebut, kemungkinan besar Presiden dan atau Wakil Presiden yang  telah  dinyatakan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  melanggar  hukum  tidak  berhasil diberhentikan.  Dalam  hal  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bersifat final.
Terkait kedua pendapat di atas, pendapat kedua demikian tidaklah tepat karena dalam hal ini  harus  dibedakan  secara  tegas  antara  proses  politik  dengan  proses  hukum.  Sebagai  satu proses hukum, meskipun dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang memuat  sifat  final  putusan  Mahkamah  Konstitusi  hanya  menyangkut  empat  kewenangan, sedangkan terhadap proses impeachment yang diatur dalam ayat (2) tidak disebutkan secara tegas, namun ukuran untuk menentukan apakah putusan satu peradilan telah bersifat final dan mengikat adalah ada tidaknya badan yang berwenang secara hukum melakukan review putusan pengadilan  tersebut  serta  ada  tidaknya  mekanisme  dalam  hukum  acara  tentang  siapa  dan bagaimana cara peninjauan ulang tersebut dilakukan. Namun, kedua ukuran pendapat tersebut tidak  ditemukan  secara  baik  didalam  Undang-Undang  Dasar  1945  maupun  dalam  Undang-
Undang  Mahkamah  Konstitusi.  Kalau  demikian  keadaannya,  maka  putusan  Mahkamah Konstitusi tentang impeachment Presiden dan atau Wakil Presiden tersebut secara yuridis telah final  dan  karenanya  Pasal  47  Undang-  Undang  MK  yang  menyatakan  bahwa  putusan Mahkamah  Konstitusi  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  sejak  selesai  diucapkan  dalam sidang pleno terbuka untuk umum berlaku terhadapnya.
Mengacu  pada  pendapat  Van  Apeldoorn yang  menyatakan  bahwa  wujud  hukum  tidak hanya sebatas peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat namun juga menjelma dalam putusan-putusan hakim yang juga bersifat  mengatur dan memaksa, maka sudah  tepat jika  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  bersifat  final  dan  mengikat,  yang  amarnya menyatakan “membenarkan pendapat DPR”, dalam perkara impeachment ini nantinya dipatuhi oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  yang  berwenang  memberhentikan  Presiden  dan  atau Wakil Presiden dari jabatannya. 5
Mengenai  masalah  impeachment,  penulis  juga  mengemukakan  pemikiran  Suwoto Mulyosudarmo  mengenai  impeachment  yang  telah  dikemukakannya  sejak  sebelum  hingga sesudah  disahkannya  perubahan  ketiga  Undang-Undang  Dasar  1945.  Awalnya  Suwoto menyatakan  bahwa  proses  pemilihan  Presiden  secara  langsung  dan  pemberhentian  melalui proses  peradilan  jika  Presiden  terbukti  melanggar  hukum  merupakan  karakteristik pemerintahan  sistem  Presidensil  demi  mewujudkan  check  and  balances.  Suwoto  pernah melontarkan gagasan sebagai berikut, yaitu: Presiden dapat diberhentikan atas dasar putusan Mahkamah  Agung  karena  melakukan  kejahatan  yang  disebut  dalam  konstitusi.  Proses peradilan  dalam  kasus  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  Presiden,  jangan  dilaksanakan  oleh Mahkamah Konstitusi. Peradilan juga tidak dibenarkan langsung dilakukan oleh MPR, karena MPR adalah lembaga politik. DPR dapat diberikan kewenangan melakukan dakwaan kriminal setelah memperoleh pertimbangan aspek yuridis dari lembaga independen.
Selain  itu,  Suwoto  juga  mengemukakan  bahwa  penyerahan  perkara  kepada  MA dilakukan oleh MPR segera setelah MPR menerima dakwaan kriminal (criminal proceedings) dari  DPR.  MA  diberikan  kewenangan  memeriksa  dan  memutus  pada  tingkat  pertama  dan terakhir pada kasus kejahatan yang dilakukan oleh Presiden. Berdasarkan putusan MA inilah MPR  menetapkan  pemberhentian  Presiden,  Pada  perkembangan  berikutnya  ketika  muncul perdebatan seputar wewenang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan impeachment Presiden dan atau Wakil Presiden, Suwoto menjelaskan bahwa pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden  harus  diputuskan  berdasarkan  putusan  lembaga  peradilan.  Pemberhentian  Presiden hendaknya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi  dalam  kasus  pelanggaran  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  berkaitan  dengan prinsip  sistem  Presidensil  dan  atas  dasar  putusan  MA  terhadap  kejahatan  yang  disebutkan dalam Undang- Undang Dasar 1945.
Pelibatan proses hukum dalam perkara impeachment dimaksudkan agar pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden tidak sewenang-wenang melainkan dilakukan secara objektif dan  transparan.  Namun  disisi  lain,  mekanisme  ini  berpotensi  menimbukan  masalah  pula. Misalnya tidak adanya jaminan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Presiden dan atau  Wakil  Presiden  bersalah  maka  akan  diikuti  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat.  Ada kemungkinan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  akan  disimpang  oleh  proses  politik  di  Majelis
5 Fajar Nurhardianto, “ Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia ,” Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 11.1 (2015), Hal. 33–44.
Permusyawaratan Rakyat karena proses politik berjalan berdasarkan dukungan suara, bukan berdasarkan kebenaran materiil.
Apabila  putusan  Mahkamah  Konstitusi menyatakan  Presiden  dan  atau Wakil  Presiden bersalah,  tetapi  dalam  sidang  pleno  MPR  situasi  politik  berubah  dan  Presiden  tidak diberhentikan, maka wibawa Mahkamah Konstitusi selaku institusi hukum tentunya akan jatuh. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  seharusnya  memiliki  akibat  hukum  karena  Mahkamah Konstitusi  dalam  melakukan  pemeriksaan  perkara  pidana  tertentu  memeriksa  pembuktian, akan  menjadi  tidak  tegas.  Begitu  pula  seandainya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dikuatkan oleh putusan MPR, namun ketika mantan Presiden dan atau Wakil Presiden menjalani proses hukum  di  pengadilan  umum  yang  ternyata  memutuskan  tidak  bersalah  atau  bebas,  tentu kredibilitas Mahkamah Konstitusi dan MA sebagai dua institusi hukum dipertanyakan.
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan satu kewajiban diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 semua putusannya bersifat final  dan  mengikat  dan  berlaku  bagi  seluruh  rakyat  indonesia.  Putusan  final  dan  mengikat adalah putusan terakhir dan tidak ada upaya hukum kembali setelah putusan itu dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam hal Mahkamah Konstitusi memutus pendapat DPR atas  pelanggaran-pelanggaran  hukum  yang  yang  telah  dilakukan  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 putusannya hanya  bersifat  final  dan  mengikat  bagi  DPR  sebagai  pihak  yang  mengajukan  permohonan, sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (5) peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam memutus pedapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Dan  pelanggaran  Hukum  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  seharusnya  putusan Mahkamah  Konstitusi  ketika  memutus  pendapat  DPR  atas  mengenai  dugaan  pelanggaran Hukum  Oleh  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  telah  meilitimatasi  berlakunya  putusan  MK tersebut sehingga MPR biasa mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi.
Untuk  mewujudkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  bersifat  final  dan  mengikat dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil presiden, maka perlu ada perbaikan dalam substansi  hukum  itu  sendiri  seperti  merumuskan  dalam  pasal  24C  ayat  (2)  bahwa  putusan Mahkamah Konstitusi ketika menangani permohonan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum putusannya bersifat final dan mengikat, sehingga semua orang harus mematuhi putusannya tersebut, termasuk yang paling penting  adalah  MPR  sebagai  lembaga  pemutus  terakhir  dalam  proses  pemakzulan  Presiden dan/atau Wakil, ataupun ketika tidak merubah ketentuan Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Putusan final dan mengikat ini bisa dimasukan dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi  dan  diatur  lebih  lanjut  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Sehingga  dengan adanya pengaturan tersebut akan adanya suatu kepastian hukum baik dalam prosesnya maupun dalam  implementasinya,  hal  ini  tidak  lepas  karena  adanya  jaminan  kepastian  hukum  dalam suatu negara yang menganut negara hukum seperti Indonesia sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945, maka adanya kepastian merupakan suatu kewajiban bagi suatu negara untuk mewujudkannya.
Diperkuat  oleh  pendapat  Abdul  Rasyid  Thalib  dalam  bukunya,  menyatakan  bahwa perbuatan hukum yang terumus dalam Pasal 7A Undang- Undang Dasar 1945 yang merupakan alasan  dari  pemberhentian  Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden,  terutama  mengenai  “tidak memenuhi  syarat  lagi  sebagai  Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden”,  MPR  harus  terikat  dan
mengikatkan diri pada putusan Mahkamah Konstitusi. 6 Karena persyaratan tersebut merupakan persyaratan utama yang termuat dalam Undangundang Dasar 1945 yang harus dipenuhi oleh seorang Presiden dan atau Wakil Presiden dalam menjalankan tugas kepresidenannya, maka putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya bersifat final dan MPR sebagai pelaksana putusan atau sebagai eksekutor terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

## 4. Sistem Mekanisme Impeachment di Jerman
Menurut konstitusi Jerman, ketentuan mengenai prosedur impeachment diatur dalam Bab V pasal 61 mengenai Presiden. Pasal 61 (1) menentukan bahwa impeachment terhadap presiden dapat diajukan oleh ¼ (satu per empat )anggota bundestag (house of representatives) atau ¼ jumlah  suara  dalam  bundesrat  (senat).  Sidang  impeachment  dilakukan  oleh  bundestag  atau bundesrat didepan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutuskan apakah Presiden melanggar  konstitusi  atau  UndangUndang  Federal  lainnya.  Keputusan  untuk  meng-Impeach Presiden  ditetapkan  sedikitnya  2/3  anggota  Bundestag  atau  2/3  jumlah  suara  di  bundesrat. Pengumuman Impeachment dilakukan oleh seseorang yang ditunjuk oleh badan yang meng- Impeach.
Article 61 (Impeachment) (1) The house of representatives (bundestag) or the senate (bundesrat) may impeach the president before the federal constitutional court for willful violation of this constitution or any other federal staute. The motion of impeachment is filed by at least one quarter of the  votes  of  the  senate  (bundesrat).  A  decision  to  impeach  requires  a  majority  of  two thirds of the votes of the senate (bundesrat). The impeachment, it may issue an interim order preventing the president from exercising his functions.
(2) Where the federal constitutional court finds the president guilty of a willfull violation of  this  constitution  or  of  another  federal  statute,  it  may  declare  order  preventing  the president from exercising his functions.
Dalam  Pasal  61  (2)  ditentukan  pula  bahwa,  Bila  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan Presiden bersalah telah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Federal lainnya, Mahkamah Konstitusi  dapat  menyatakan  Presiden  telah  dicopot  dari  jabatannya.  Setelah  Impeachment, Mahkamah  Konstitusi  dapat  mengeluarkan  perintah  pengadilan  interim  untuk  mencegah presiden menjalankan fungsi kepresidenannya.
Dalam ketentuan konstitusi Jerman tersebut, prosedur Impeachment yang diberlakukan kepada  presiden  diberikan  dalam  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  untuk  memutuskan bersalah atau tidaknya presiden. Meskipun perkara Impeachment diajukan dan diputuskan oleh parlemen, namun lebih sebagai keputusan politis saja sementara keputusan hukum berada di Mahkamah Konstitusi. Dalam konstitusi sudah ditentukan bahwa pasal impeachment presiden hanyalah  atas  dasar  pelanggaran  konstitusi  atau  Undang-Undang  Federal,  tidak  bisa impeachment didasarkan pada dakwaan lain. Ketentuan Pasal 61 (2) lebih mempertegas status hukum  dari  keputusan  Mahkamah  Konstitusi,  karena  kalaupun  parlemen  memutuskan  yang berbeda  dengan  hasil  temuan  Mahkamah  Konstitusi,  maka  Mahkamah  Konstitusi  diberi instrument  hukum  untuk  secara  administratif  memberhentikan  presiden  dari  jabatannya  dan secara efektif “membekukan” fungsi kepresidenan.
6 Abdul Rasyid Thalib dan M SH, Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI , Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 478.
Sedangkan  kanselir  tidak  dapat  diberhentikan  dengan  prosedur  yang  sama  karena kanselir  dipilih  oleh  bundestag  dari  calon  yang  diajukan  oleh  presiden.  Apabila  terbukti melakukan pelanggaran, kanselir dapat ditarik oleh partainya di Parlemen atau diberhentikan dengan mosi tidak percaya dari anggota parlemen. Prosedur pemberhentian kanselir melalui mekanisme mosi tidak percaya terdapat dalam Bab IV Pasal 67 konstitusi Jerman mengenai Pemerintahan. Pasal 67 ayat (1) memuat ketentuan bahwa Bundestag (Majelis Rendah/DPR) dapat  menunjukkan  rasa  tidak  percaya  terhadap  kanselir  hanya  dengan  memilih  kanselir pengganti  dengan  suara  mayoritas  anggotanya  dan  dengan  meminta  Presiden  untuk membebastugaskan  kanselir  yang  lama.  Presiden  menyetujui  permintaan  tersebut  dengan menunjuk kanselir yang di pilih Bundestag sebagai kanselir yang baru, dengan jangka waktu 48 jam antara mosi tidak percaya dan pemilihan kanselir baru. Dalam hal kewenangan yang berkaitan dengan impeachment. 7

## PENUTUP
Mekanisme  pemberhentian  presiden  yang  diatur  dalam  konstitusi  adalah  penegasan bahwa  Republik  Indonesia  adalah  negara  hukum,  ini  adalah  suatu  langkah  maju  dalam perspektif ketatanegaraan agar pemakzulan presiden yang didasari faktor non yuridis semata tak terjadi kembali dimasa yang akan datang. Namun di lain sisi, prisnsip negara hukum yang menghendaki suatu kekuasaan peradilan yang merdeka , yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan- kekuatan  lain  yang  akan  menyimpangkan  hakim  dari  kewajiban  serta  semangat  untuk menjadikan hukum sebagai putusan akhir yang beribawa dan dihormati seolah dikesampingkan dalam mekanisme pemberhentian presiden sebagaimana diatur dalam pasal 7A sampai pasal 7B  ayat  (7)  Undang-Undang  Dasar  1945,  karena  dalam  mekanisme  impeachment,  putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR tidak bersifat mengikat. Sedangkan Ketentuan  mengenai  prosedur  pemberhentian  Presiden  di  Jerman  diatur  dalam  Pasal  61 Konstitusi Jerman, Menurut ketentuan tersebut, Presiden dapat diberhentikan jika melanggar konstitusi (basic law) atau undang- undang federal.
Dalam  hal  pemberhentiannya,  Bundestag  ( House  of  Refresentatives )  atau  Bundesrat ( Senate )  memiliki  peran  yang  sama,  yaitu  dapat  membuat  mosi  untuk  memberhentikan Presiden.  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dan  satu kewajiban  diatur  dalam  pasal  24C  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  semua putusannya bersifat final dan mengikat dan berlaku bagi seluruh rakyat indonesia ( erga omnes ). Putusan final dan mengikat adalah putusan terakhir dan tidak ada upaya hukum kembali setelah putusan itu dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Thalib,  Abdul  Rasyid,  dan  M  SH,  2006.  “ Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  &  Implikasinya  dalam Sistem Ketatanegaraan RI” , Citra Aditya Bakti.
7 Misranto Misranto, “ Mahkamah Konstitusi Dalam Konstruksi Sistem Peradilan Impeachment ,” Perspektif, 19.3 (2014), 153– 65.
Munir,  Fuady,  2009.  “Teori  Negara  Hukum  modern”,  Bandung:  Cetakan  Pertama,  PT.  Refika Aditama.
Aritonang, Dinoroy Marganda, 2010. “ Penerapan Sistem Presidensil di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 ”, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22.2.
SUMBER LAIN:
Misranto,  Misranto,  “ Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Konstruksi  Sistem  Peradilan  Impeachment ”  , Perspektif, 19.3 (2014).
Nurhardianto,  Fajar,  “ Sistem  Hukum  dan  Posisi  Hukum  Indonesia ”.  Jurnal  Tapis:  Jurnal  Teropong Aspirasi Politik Islam, 11.1 (2015).
Siregar, Lisdhani Hamdan,“ Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan    Presiden Dan/Atau Wakil Presiden di Indonesia ” , Jurnal Konstitusi, 9.2 (2016). Partamayasa,  Yoga,  “ Kewenangan  Impeachment  Oleh  DPRD  Terhadap  Kepala  Daerah ”,  Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, 23.01 (2020).