Muh. In’amuzzahidin , Konsep Kebebasan Dalam Islam . ...
| 259

## KONSEP KEBEBASAN DALAM ISLAM
Oleh : Muh. In‟amuzzahidin
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Negeri Islam Walisongo Email: m.inamuzzahidin@yahoo.co.id
Abstrak :
Konsep kebebasan ( al-hurriyyah atau liberty ) dalam Islam, asal mulanya adalah  konsep ikhtiyar dan taqdir ,  yang  berkaitan  dengan  kebebasan  atau tidaknya manusia dalam melakukan perbuatannya, dalam term teologi atau agama.  Kemudian  setelah  terjadinya  kontak  dengan  dunia  barat  konsep tersebut  berkembang  menjadi  lebih  luas  cakupannya.  Seperti  kebebasan berekspresi  atau  mengemukakan  pendapat,  berfikir,  kebebasan  berpolitik atau  kebebasan  ekonomi.  Dalam  tulisan  ini,  penulis  akan  membahas lebebasan  berfikir  dan  mengemukakan  pendapat;  kebebasan  beragama; kebebasan berpolitik, meliputi hak memilih pemimpin, hak mengawasi dan mengontrol pemerintah; dan kebebasan ekonomi. Kebebasan dalam Islam lebih terbatas dan terarah, atau dengan kata lain bebas tapi terikat. Berbeda dengan demokrasi liberal menekankan kemampuan berbuat tanpa batas.
Kata Kunci : kebebasan; hurriyyah; liberalisme; demokrasi; politik.

## A.   Pendahuluan
Manusia,  yang  mempunyai  potensi  kebaikan  dan  kejahatan,  telah diberi  kebebasan  penuh  oleh  Allah  untuk  memilihnya,  dengan  segala konsekuensi  di  dunia  dan  di  akhirat  kelak.  Sejalan  dengan  itu,  Allah menciptakan akal baginya untuk mengidentifikasi kedua hal tersebut. 1
Hal  di  atas  dapat  diihat  dalam  al-Qur‟an,  secara  eksplisit  maupun implisit, 2 yang  membicarakan  tentang  kebebasan  manusia  untuk menentukan  sendiri  perbuatannya  yang  bersifat ikhtiyariyyah .  Yakni perbuatan  yang  dinisbatkan  kepada  manusia  dan  menjadi  tanggung jawabnya,  karena  kemampuan  yang  dimilikinya  untuk  melakukan  atau meninggalkannya. 3 Dalam  perkembangan  selanjutnya,  setelah  Islam
1 Abd  al-Mutaal  as-Saidi  (selanjutnya  disebut  as-Saidi), Kebebasan  Berpikir  dalam  Islam , (Hurriyyat  al-Fikr  Fî  al-Islâm),  terj.  Ibnu  Burdah,  Adi  Wacana,  Yogyakarta,  cet.  I,  1999, hlm. 7-9
2 Misalnya, QS. al-Insan / 76 : 3; QS. al-Balad / 90 : 10; QS. al-Kahfi / 18 : 29; QS. al- Mudatstsir / 74 : 35-37
3 Machasin, Menyelami Kebebasan Manusia , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet. I, 1996, hlm.
30-31
260  | Jurnal at-Taqaddum, Volume 7, Nomor 2, November 2015
mengalami kontak dengan barat, term kebebasan, tidak hanya menyangkut persoalan  teologi  ( ikhtiyâr atau taqdîr ),  tetapi  juga  mencakup  kebebasan ekspresi, ekonomi ataupun kebebasan berpolitik.
Oleh karenanya berbicara masalah kebebasan, yang oleh Norman P. Barry,  diartikan  sebagai  “tidak  adanya  suatu  paksaan  atau  rintangan”,  dan oleh  Werner  Becker  didefinisikan  sebagai  “orang  yang  dalam  batas-batas tertentu dapat melakukan atau meninggalkan apa yang dia inginkan”, 4 tidak bisa terlepas dengan konteks demokrasi, teologi, pemikiran, politik ataupun sikap  dalam  (menentukan)  agama.  Tulisan  ini  akan  mencoba  melihat kebebasan  dalam  Islam  yang  meliputi  kebebasan  berpikir,  kebebasan beragama,  kebebasan  ilmiah,    kebebasan  politik,  dan  kebebasan  ekonomi, dengan membandingkannya pada konsepsi kebebasan di luar Islam.

## B.   Kebebasan di Luar Islam
Kebebasan,  yang  merupakan  salah  satu  unsur  demokrasi, 5 tidak selamanya diperoleh oleh setiap manusia, walaupun itu adalah hak masing- masing  individu.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam  „syari‟at‟  di  luar  Islam. Dimana  kebebasan  sipil,  yakni  status  yang  membuat  seseorang  bebas melakukan berbagai transaksi, memikul beban, memiliki harta bergerak atau tidak  bergerak  dan  mengelola  harta  miliknya, 6 terkadang  dikebiri  habis- habisan.
4 Sebagaimana dikutip dari Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna : Respons
Intelektual  Muslim  Indonesia  terhadap  Konsep  Demokrasi ,  (Responses  of  Indonesian  Muslim Intellectuals to the concept of Demokracy) (1966-1993), terj. Wahib Wahab, Tiara Wacana, Yogya,  cet.  I,  1999,  hlm.  134;  Masykuri  Abdillah, Theological  Responses  to  the  Concept  of Democracy  and  Human  Rights:  The  Case  of  Contemporary  Indonesia  Muslim  Intellectuals ,  Studia Islamika, Vol. 3, No. 1, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1996, hlm. 8-9; Sejalan dengan definisi  di  atas,  Franz  Magnis  Suseno  juga  mengatakan  bahwa  : kebebasan adalah  tidak adanya    paksaan  dari  orang  lain  untuk  melakukan  sesuatu  yang  melawan  kehendak  kita, atau  adanya  kemampuan  menentukan  diri  sendiri.  Menurutnya  arti  kebebasan  dapat dibedakan menjadi dua arti. Pertama kebebasan social . Yakni kebebasan yang kita terima dari orang lain. Ke dua kebebasan eksistensial . Yaitu kemampuan kita untuk menentukan tindakan kita sendiri. Franz Magnis Suseno, Etika Dasar , Kanisius, Yogyakarta, cet. VII, 1997, hlm. 22 5 Demokrasi  merupakan  proses  pembebasan  dari  segala  bentuk  diskriminasi  dan kesewenang-wenanngan.  Disamping  ada  kebebasan,  juga  ada  persamaan,  keadilan  dan musyawarah. Lebih lanjut lihat Franz Magnis Suseno, Demokrasi Sebagai Proses Pembebasan : Tinjauan  Filoofis  dan  Historis ,  dalam Agama  dan  Demokrasi ,  P3M  bekerjasama  dengan Friedrich  Nauman  Stiftung  (FNS),  Jakarta,  cet.  I,  1992,  hlm.  7;  Abdurrahman  Wahid, Sosialisasi  Nilai-  Nilai  Demokrasi ,  dalam Agama,  Demokrasi  dan  Trasformasi  Sosial ,  Edit.  M. Masyhur Amin dan Mohammad Najib, LPKSM NU DIY, Yogyakarta, cet. I, 1993,  hlm.
89
6 Ali Abdul Wahid Wafi (selanjutnya disebut Wafi), Kebebasan Dalam Islam (al-Hurriyat Fi al-Islâm), terj. H. S. Agil Husin al-Munawar, dan Lukman Hakim Zainuddin, Dina Utama
Muh. In’amuzzahidin , Konsep Kebebasan Dalam Islam . ...
| 261
„Syari‟at‟  Hindu  Brahma  misalnya,  tidak  menganggap  hak-hak  sipil kasta sudra , yang disejajarkan dengan budak. Padahal mereka juga termasuk golongan  bangsa  sendiri.  Karena  mereka  dianggap  kotor  dan  najis,  yang tidak pantas untuk digauli, kecuali dengan budak.
Demikian  juga  bangsa  Yunani  kuno.  Bangsa  ini  tidak  mengakui eksistensi  hak  sipil  bagi  orang  yang  tidak berbangsa  Yunani  kuno.  Karena mereka  berkeyakinan,  bahwa  merekalah  yang  paling  sempurna kemanusiaannya,  yang  dibekali  kekuatan  akal  dan  kemauan,  yang membedakan  dengan  binatang.  Tidak  hanya  itu,  undang-undang  mereka pun dalam menempatkan posisi wanita sangat diskriminatif. Karena wanita adalah harta bagi walinya, saat belum berkeluarga. 7
Hal  serupa  juga  berlaku  di  kalangan  bangsa  Romawi  kuna.  Dimana undang-undang dan sistem sosialnya membuat selain bangsa Romawi tidak memperoleh semua atau sebagaian besar hak sipilnya. Mereka memandang bangsa  lain  sebagai  golongan  yang  hina,  dan  dianggap  sebagai  budak mereka. Aturan Yahudi juga  tidak  mengakui hak sipil yang sempurna bagi selain bangsa Israel. Karena menurut mereka, hanya merekalah bangsa yang terpilih, dan yang lain adalah budak bagi mereka. 8
Kemudian  jika  kita  melihat  konsep  kebebasan  ala  barat,  setidaknya ada  dua  kata  yang  cukup  representatif  untuk  itu.  Yakni freedom dan liberty , yang  pengertiannya  juga  tidak  jauh  berbeda  dengan  apa  yang  telah  kami abstraksikan  di  atas.  Dimana  konsep interpersonal atau social  freedom menunjukkan  pada  hubungan  interaktif  antara  person  atau  kelompok, dimana  antara  satu  dengan  yang  lain  memberikan  kebebasan  untuk melakukan sesuatu dalam berbagai bentuk cara. 9
Pada  mulanya,  liberalisme  identik  dengan  partai  politik  atau  kelas social  dan  program  spesifik.  Namun  sekarang  istilah  tersebut  digunakan pada  sebuah  system  pemikiran  dan  perbuatan,  yang  tidak  spesifik  pada doktrin filsafat, dan lebih inklusif dari pada prinsip partai.
Semarang  (Toha  Putra  Group),  t.th,  hlm.  7;  Senada  dengan  definisi  di  atas,  H.  A.M. Saefuddin menyatakan bahwa kebebasan perorangan adalah kebebasan bagi tiap individu dalam  perjalanannya,  terpeliharanya  dari  segala  bentuk  penganiayaan,  dan  larangan menangkap,  menyiksa  atau  memenjarakan  kecuali  dengan  tuntunan  hukum,  serta kebebasannya  untuk  berimigarasi  ke  luar  masuk  negara.  A.M.  Saefuddin, Ijtihad  Politik Cendikiawan Muslim , Gema Insani Press, Jakarta, cet. I, 1996, hlm. 10
7 Wafi, ibid ., hlm. 10, 12
8 Wafi, ibid ., hlm. 11-12
9 International  Encyclopedia  of  the  Social  Sciences ,  The  Macmillan  Company  and  The  Free Press, New York, Collier – Macmillan Publishers, London, 1972, Vol. 3 and 4, hlm. 554- 555
Liberalisme  setidaknya  dapat  dideskripsikan  dengan  1)  adanya  nilai kebebasan  berekspresi  dari  personalitas  individual;  2)  adanya  kepercayaan terhadap  kemampuan  manusia  untuk  membuat  ekspresi  tersebut  bagi mereka  sendiri  dan  masyarakat;  3)  penegakan  dari  institusi-institusi  dan kebijakan-kebijakannya,  yang  menjaga  dan  membantu  adanya  kebebasan ekspresi dan kepercayaan terhadap kebebasan. 10
Pemikiran dan perbuatan liberal menekankan dua hal utama. Pertama tidak  suka  kesewenang-wenangan  dari  otoritas  tertentu. Ke  dua adanya kebebasan  ekspresi  dari  masing-masing  individu.  Maka  setiap  perbuatan atau  pemikiran  bebas,  setidaknya  memuat  salah  satu  dua  unsur  tersebut. Dari sinilah muncul tuntunan  kebebasan kata hati dan toleransi beragama. Pengikut liberalisme sering tidak konformis dalam agama, para sekularis dan bahkan  anti  agama. 11 Karena  liberalisme  sangat  menekankan  adanya kebebasan  tersebut.  Disamping  itu,  mereka  juga  tidak  sepakat  adanya intervensi  penguasa  (negara)  dalam  masyarakat  untuk  mendapatkan persamaan  dan  kesempatan,  baik  yang  berkaitan  dengan  ekonomi  atau persoalan social. 12

## C.   Kebebasan Dalam Islam
Berbicara  tentang  kebebasan  dalam  Islam, menurut  penulis,  adalah sangat komplek, tergantung dari sudut mana kita memandang. Dari tasawuf misalnya.  Kebebasan  dapat  diartikan  dengan  terbebasnya  seseorang  dari dominasi  dan  jebakan  materi-kebendaan.  Dengan dzawq- nya,  ia  mampu menyaksikan  hakekat  kebenaran  ( mukâsyafah/  ketersingkapan ). 13 Atau  dari teologi  Islam,  seseorang  akan  mendapatkan  bahasan  tentang  kebebasan berkehendak  ( free  will  anda  free  act )  sebagai  lawan  dari  predestinasi  ( taqdir ), sebagaimana  yang  tampak  dalam  perdebatan  antara  golongan mu‘tazilah , jabariyyah dan sunni dengan  berbagai  argumentasinya. 14 Namun  kebebasan
10 Ibid ., vol. 9 and 10, hlm. 276 11 Loc. cit. 12 Ibid ., hlm.277
13 Abdul Munir Mulkhan, Mencari Tuhan dan Tujuh Jalan Kebebasan (Sebuah Esai Pemikiran Imam al-Ghazali), Bumi Akasara, Jakarta, cet. I, 1992, hlm. 122
14 Menurut golongan mu‘tazilah , manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan  perjalanan  hidupnya.  Sebaliknya  golongan jabariyyah menganggap  manusia tidak  mempunyai  kemerdekaan  dalam  menentukan  kehendak  dan  perbuatannya.  Karena semua  perbuatannya  adalah  ditentukan  oleh  Allah  semata.  Sedangkan sunni mengkombinasikan  kedua  pemikiran  tersebut,  seraya  mengatakan  bahwa  semua  tindakan manusia adalah dari Allah, namun manusia mempunyai bagian dalam mewujudkannya (atau yang  disebut  dengan kasb ).  Lihat  W.  Montgomery  Watt, Islamic  Philosophy  and  Theology ,
Edinburgh  University  Press,  Amerika,  1979,  hlm.  87-88;  H.A.R.  Gibb,  et.  al., The
Muh. In’amuzzahidin , Konsep Kebebasan Dalam Islam . ...
| 263
yang  akan  penulis  bicarakan  adalah  dalam  konteks  pemikiran  keagamaan dan politik.
Jika  kembali  ke  masa  silam,  dimana  Nabi  dan  kaum  Muhajirin  dan Anshar  mengadakan  perjanjian  tertulis  dengan  orang-orang  yahudi,  yang tertuang dalam piagam Madinah , secara eksplisit atau implicit, sudah ada nilai- nilai kebebasannya. 15 Secara general, kebebasan dalam Islam sangat banyak sekali.  Menurut  syekh  Musthafâ  al-Ghalâyanî,  kebebasan  itu  mencakup kebebasan individual, kebebasan social, kebebasan ekonomi dan kebebasan berpolitik.  Dimana  kebebasan  individu  sendiri  mencakup  kebebasan berpendapat,  menulis  dan  mencetaknya,  dan  kebebasan  berfikir  sekaligus penyebarannya. 16 Namun  menurut  hemat  penulis,  kebebasan  individu tersebut  cukup  diwakili  oleh  kebebasan  berfikir  dan  mengemukakan pendapat.  Sebab  kebebasan  menulis  atau  kebebasan  menyebarkan pemikiran  sudah  masuk  di  dalamnya.  Oleh  karenanya,  penulis  akan mencoba  mengungkapkan  beberapa  kebebasan  itu,  yang  berkaitan  dengan kegiatan intelektual, keagamaan, ekonomi, dan perpolitikan.

## C.1.  Kebebasan Berfikir dan Mengemukakan Pendapat
Dalam  Islam,  kebebasan  berfikir  dan  berpendapat  sangat  dihargai. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan historis Islam awal pada zaman Nabi dan  sahabatnya, 17 atau  dari  ajaran-ajaran  Islam  itu  sendiri,  yang  akan
Encyclopaedia of Islam , E.J. Brill, Leiden, 1960, hlm. 696; Harun Nasution, Teologi Islam , UI- Press,  Jakarta,  cet.  V,  1986,  hlm.  31,  70;  Masykuri  Abdillah, Demokrasi , op.  cit .,  hlm.  137; Machasin, op. cit ., hlm. 124-130 15 Dalam Piagam  Madinah juga  menyebutkan  prinsip  kebebasan.  Diantaranya  adalah kebebasan melakukan adat kebiasaan yang baik, kebebasan dari kekurangan, kebebasan dari penganiayaan  dan menuntut hak,  kebebasan  dari rasa  takut,  dan  kebebasan  berpendapat. Muhammad Husain Haekal, Sejarah Hidup Muhammad , (Hayat Muhammad) terj. Ali Audah,
Litera  Antar  Nusa,  Jakarta,  cet.  XVI,  1992,  hlm.  199-205;  J.  Suyuthi  Pulungan, Prinsip- Prinsip  Pemerintahan  Dalam  Piagam  Madinah  ditinjau  dari  Pandangan  al-Qur’an ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, cet. II, 1996, hlm. 156-167 16 Kebebasan  ( al-hurriyyah )  menurut  al-Ghalâyanî,  berasal  dari  kata al-hur, yang  berarti terbebas  dan  merdeka  dari  perbudakan,  sekaligus  bebas  menentukan  pilihannya.  Namun bebas di sini bukan berarti bebas sebebasnya, tanpa memperhatikan hukum yang berlaku, atau bahkan melanggar ajaran-ajaran agama. Syekh Musthafâ al-Ghalâyanî, ‘Idhah al-Nâsyi’în Kitâb akhlâq wa adâb wa Ijtimâ‘ , Maktabah Raja Murah Pekalongan, Pekalongan, t.t., hlm. 86, 88, 90 17 Menurut  catatan  sejarah  Islam  permulaan  terdapat  bukti-bukti  yang  menunjukkan bahwa  Nabi  memberikan  kebebasan  kapada  para  sahabatnya  untuk  berbicara  dan mengemukakan  pendapat  mereka.  Hal  ini  tampak  dalam  musyawarah-musyawarah  atau konsultasi  yang  beliau  laksanakan  untuk  membahas  berbagai  persoalan  atau  pemberian kelonggaran  kepada  mereka  untuk  menentukan  pilahan.  Selama  perang  Uhud  misalnya, ketika  Rasulullah  meminta  para  sahabat  untuk  melawan  musuh  di  dalam  kota  Madinah,
Jurnal at-Taqaddum, Volume 7, Nomor 2, November 2015
penulis  bahas  lebih  lanjut.  Sedang  yang  dimaksud  dengan  kebebasan berpikir  dan  mengemukakan  pendapat  adalah  adanya  kebebasan  masing- masing individu untuk berfikir secara mandiri tentang segala sesuatu yang ada  di  sekelilingnya,  fenomena  yang  terlintas  dalam  pikirannya  dan berpegang  pada  hasil  pemikirannya,  serta  mengemukakannya  dengan berbagai bentuk cara. 18
Kemudian  kebebasan  berpikir  mencakup  kebebasan  berilmu  dan kebebasan  berpikir  ilmiah.  Artinya  setiap  orang  berhak  menetapkan pemikirannya  mengenai  fenomena  cakrawala,  alam,  binatang,  tumbuh- tumbuhan,  manusia,  dan  berpegang  pada  hasil  pemikirannya  serta mengemukakannya. Dalam Islam sendiri tidak menetapkan rumusan atau teori  ilmiah  tertentu  mengenai  fenomena-fenomena  tersebut.  Karena itulah, al-Qur‟an dalam hal ini hanya menganjurkan kepada akal manusia, agar  memikirkan  setiap  fenomena  alam,  dan  memberi  motivasi  untuk selalu  merenungkan,  dan  menggali  beberapa  aturan  umumnya,  sebagai upaya riset , 19 disamping  sebagai  jalan  utama  menuju iman dan Islam. 20 Dan ayat-ayat  al-Qur‟an  yang  menekankan  manusia  agar  merenungkan fenomena yang ada di sekitarnya sangat beragam. Diantaranya adalah QS. al-A„raf : 185, QS. al-Baqarah: 164, QS. al-Nur: 43-44, yang mengisaratkan mereka  bertanya  kepada  beliau  mengenai  posisi  beliau,  berkaitan  dengan  pendapat  yang beliau  kemukakan  itu.  Ketika  Rasulullah  berkata  bahwa  beliau  berpendapat  sebagai manusia  biasa  dan  tidak  berdasarkan  wahyu  Ilahi,  maka  para  sahabat  tetap mempertahankan pendapat mereka sendiri. Sehingga Rasulullah setuju untuk berperang di medan  pertempuran  Uhud  sesuai  dengan  keinginan  mereka.  Pertanyaan  para  sahabat tentang  posisi  beliau,  ketika  menyarankan  tindakan  tertentu,  dan  desakan  para  sahabat demi  mempertahankan  pendapat  mereka  sendiri,  menunjukkan  adanya  kebebasan berpendapat  yang  ditanamkan  oleh  Nabi  di  antara  para  sahabatnya.  Lih.  Syekh  Syaukat Hussain, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Islam ,  (Human  Rights  in  Islam),  terj.  Abdul  Rahim C.N.,  Gema  Insani  Press,  Jakarta,  cet.  I,  1996,  hlm.  71-73;  J.  Suyuthi  Pulungan, op.  cit ., hlm. 162 18 Wafi, op. cit ., hlm. 51 19 Wafi, ibid .,  hlm.  51-52;  Pembahasan  ini,  menurut  kami,  juga  bisa  dikaitkan  dengan penafiran ilmiah al-Qur‟an. Dimana seorang mufassir berusaha membuktikan kemukjizatan al-Qur‟an,  atau  kebenaran-kebenarannya  sebagai  wahyu  Ilahi  melalui  penafsiran,  sesuai dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan,  walaupun  tidak  jarang    dirasakan  adanya “pemaksaan-pemaksaan”  dalam  penafsiran  tersebut.  Hal  ini  diakibatkan  oleh  keinginan untuk membuktikan kebenaran ilmiah melalui al-Qur‟an, dan bukan sebaliknya. M. Quraish Shihab,  Penafsiran  Ilmiah  al-Qur‟an,  dalam Membumikan  al-Qur’an ,  Mizan,  Bandung,  cet. XV, 1997, hlm. 101; atau lebih konkritnya bisa dilihat pada Maurice Bucaille, Bibel, Qur’an dan Sains Modern , (La Bible, Le Coran Et La Science), terj. HM. Rasjidi, Mizan, Bandung, cet. IX, 1992, hlm. 167-221
20 As-Saidi, op. cit ., hlm. 23
Muh. In’amuzzahidin , Konsep Kebebasan Dalam Islam . ...
| 265
kepada manusia agar mengamati dan berfikir tentang ayat-ayat kauniyyah- Nya , meliputi langit, bumi, dan seisinya, pergantian malam dan siang, dan kejadian-kejadian yang ada di lautan. Disamping itu, QS. al-Ghasyiyah :17- 20 bahkan memerintahkan penelitian empiris tentang asal usul atau kejadian unta,  tingginya  langit,  tegaknya  gunung,  atau  bumi  yang  dihamparkan. Kemudian  ada  juga  hadis  Nabi  yang  memberi  kebebasan  (berfikir  dan berekspresi)  untuk  menentukan  langkah-langkah  duniawi  kita. Antum a‘lamu bi umûri Dun-yâkum . 21
Selain  itu,  kebebasan  berpikir  juga tidak dikhawatirkan  oleh  Islam. Karena  ajaran  Islam  sendiri  tidak  bertentangan  dengan  akal  sehat.  Oleh karenanya, antara akal dan ilmu pengetahuan harus mempunyai kekuasaan mutlak. Dan Islam mengumandangkan kesesuaiannya dirinya dengan ilmu dan akal. Sehingga ketiganya dapat terpadu untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. 22
Islam  juga  tidak  membatasi  ilmu  yang  dituntut  dengan  metode apapun, bahkan dibebaskan apakah nanti bisa tercapai maksud tujuannya atau tidak. Hanya saja Islam membatasi wilayah kekuasaannya pada ilmu- ilmu agama. Islam mempunyai ajaran-ajaran pokok ( nash-nash qath’i ) yang harus  dijadikan  landasan,  meskipun  dalam  hal  ini  akal  juga  mempunyai kekuasaan,  yaitu ijtihad yang  digunakan  untuk  melakukan istinbath atau menggali hukum nash-nash agama. 23
Kemudian  kebebasan  mengemukakan  pendapat  ( hurriyyat  al-ra’y ) merupakan  aspek  terpenting  dari  kebebasan  berbicara. 24 Dalam pemerintahan  Islam,  kebebasan  berpendapat  adalah  hak  individu  yang mengantarkanya  kepada  kepentingan  dan  nuraninya  yang  tidak  boleh dikurangi  negara  atau  ditinggalkan  individu.  Hal  ini  penting  bagi  kondisi pemikiran  dan  kemanusiaan  setiap  individu,  agar  seorang  muslim  dapat melakukan  kewajiban-kewajiban  Islamnya.  Diantara  kewajiban  tersebut adalah  melakukan amar  ma’ruf  nahi  munkar ,  yang  untuk  merealisasikannya membutuhkan  dan  dituntut kecakapan mengutarakan  pendapat  secara bebas. 25
21 Wafi, op. cit ., hlm. 52-55,57
22 As-Saidi, op. cit ., hlm. 36
23 Ibid ., hlm. 30 24 M. Hashim Kamali, Kebebasan Berpendapat dalam Islam , ( Freedom of Expression in Islam ).
terj. Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, Mizan, Bandung, cet. I, 1996, hlm. 98
25 Lihat QS. Ali Imran : 104; QS. al-„Ashr : 2-3; QS. al-Taubat : 71. atau hadis Nabi yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa di antara kamu melihat suatu kemunkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka ia ubah dengan lisannya. Dan jika
Kebebasan  berpendapat  ini  harus  dimanfaatkan  untuk  tujuan menyebarkan  kebaikan,  dan  tidak  untuk  menyebarluaskan  kejahatan  dan kezaliman.  Seseorang  boleh  mengemukakan  pendapat  secara  bebas, asalkan tidak  melanggar  hukum  mengenai  penghujatan,  fitnah,  melawan kebenaran,  menghina  keyakinan  orang  lain  atau  dengan  mengikuti kemauan sendiri. Dan dalam keadaan bagaimanapun juga Islam tidak akan mengizinkan  kejahatan  dan  kekejian,  dan  juga  tidak  memberikan  hak kepada  siapa  pun  untuk  menggunakan  bahasa  yang  keji  atau  menghina atas  nama  kritik. 26 Oleh  karena  itu  kebebasan  berpendapat  harus  sesuai dengan  prinsip  kaidah  umum  hukum  Islam,  yakni  mewajibkan  setiap manusia  supaya  menegakkan  dan  melaksanakan  yang  benar,  menghapus dan menghindari yang salah. 27
Prinsip  musyawarah  dan  diskusi-diskusi  yang  menyertainya,  serta hak  memilih,  menuntut  kebebasan  berpendapat.  Dan  al-Qur‟an  sendiri (QS.  al-Syûrâ  :  38)  membenarkan  musyawarah  dalam  urusan-urusan masyarakat,  yang  secara  esensial  terdiri  dari  pendapat  pribadi  peserta musyawarah. 28
Menurut  madjid,  kebebasan  berpikir  dan  berpendapat,  sebagai aktivitas individu, dibedakan antara aktivitas ibadah dan non-ibadah. Jika non-ibadah,  seorang  muslim  dibebaskan  berpikir  dan  berpendapat berdasarkan kaidah fiqhiyyah al-ashl fî ghayr ‘ibâdah al-ibâhah illâ idzâ mâ dall al-dalîl ‘alâ khilâfih (asal di luar ibadah adalah boleh, kecuali jika ada dalil- dalil  agama  yang  melarangnya).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tidak dibenarkan  melarang  sesuatu  jika  Allah  memperbolehkannya,  dan  tidak dibenarkan  memperbolehkan  sesuatu  jika  Allah  melarangnya.  Oleh karenanya kebebasan berpikir dan berpendapat dapat dilaksanakan dengan tingkat kebebasan berekspresi yang tinggi. 29
tidak  mampu,  maka  hendaklah  dengan  hatinya,  dan  itu  adalah  selemah-lemahnya  iman.”
Lih.  Abul  A‟la  Maududi, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Islam ,  (Human  Rights  in  Islam),  terj.
Achmad Nashir Budiman, Pustaka, Bandung, cet. I, 1985, hlm. 54-55; H.AM. Saefuddin, op. cit ., hlm. 15;  J. Suyuthi Pulungan, op. cit ., hlm. 163-164
26 Abul A‟la Maududi, op. cit ., hlm. 53
27 J.  Suyuthi  Pulungan, ibid. ,  hlm.  164-165;  M.  Hashim  Kamali, op.  cit ,hlm.  90;  H.AM.
Saefuddin, ibid , hlm. 71
28 M. Hashim Kamali, op.cit ., hlm. 92
29 Nurcholish  Madjid,  “kata  Pengantar”  dalam Islam,  Doktrin  dan  Perdaban ,  Paramadina, Jakarta,  cet.  IV,  2000,  hlm.  cvii;  Masykuri  Abdillah,  Demokrasi…, op.  cit .,  hlm.  144;
Kebebasan berpikir dengan tingkat kebebasan berekspresi yang tinggi di sini, menurut kami dalam  tataran ontologi ataupun epistimologi, yang  berkaitan  langsung  dengan  apa  dan bagaimana menemukan ilmu pengetahuan. Namun ketika sudah sampai pada tahap aksiologi
Muh. In’amuzzahidin , Konsep Kebebasan Dalam Islam . ...
| 267

## C.2.  Kebebasan Beragama
Sebagaimana  diketahui  bahwa  ajaran  agama  adalah  ajaran  yang benar. Meskipun demikian, agama tidak boleh untuk dipaksakan kepada orang  lain.  Nabi  Muhammad  SAW.  sendiri  hanya  bertugas menyampaikan  risalah  dari  Allah  ( muballigh ),  dan  beliau  tidak  berhak, bahkan  tidak  bisa,  memaksa  orang  lain  untuk  percaya  dan  mengikuti beliau, betapapun benarnya beliau dan ajarannya itu. 30 Karena persoalan agama  merupakan  masalah  keyakinan,  maka  tidak  seorang  pun  boleh memaksakan  suatu  keyakinan  terhadap  orang  lain.  Untuk  itu,  Nabi mempunyai  prinsip  toleransi  beragama;  yang  secara  teknis  sering dikaitkan dengan kemerdekaan dan kebebasan beragama ( al-hurriyyah al- dîniyyah ). 31
Ketika  Nabi  sebagai  manusia  tergoda  untuk  memaksakan ajarannya kepada orang lain, Allah pun memperingatkan dengan firman- Nya,  surat  Yunus  :  99. 32 Oleh  karena  itu,  prinsip  kebebasan  beragama adalah  sangat  penting  dalam  tatanan  social  dan  politik  manusia. 33
Gagasan  kebebasan,  menurut  kamali,  menuntut  diberlakukannya kebebasan  memilih  bagi  setiap  orang.  Kebebasan  beragama, sebagaimana  semua  kebebasan,  pada  dasarnya  bertindak  sebagai pelindung  terhadap  ancaman  penindasan  oleh  kekuatan  yang  lebih tinggi. 34
Menurut  wafi,  dalam  Islam  setidaknya  ada  3  prinsip  dalam kebebasan  beragama. Pertama kebebasan  meyakini  suatu  agama  dan larangan  memaksa  beragama.  Artinya  tak  seorang  pun  dapat  dipaksa untuk  melepaskan  agamanya  dan  memeluk  Islam,  sebagaimana termaktub  dalam  surat  al-Baqarah:  256. 35 Ke  dua ,  Islam  memberi kebebasan  untuk  diskusi  keagamaan.  Artinya  Islam  mensahkan kebebasan  individu  untuk  menyebarkan  agama,  dengan  penjelasan  dan
atau penggunaan ilmu tersebut, maka hukum atau pertimbangan rasional dan etikalah yang berbicara, sehingga tidak bisa bebas menurut kehendak oknum tertentu.
30 Nurcholis Madjid, Islam Kemodernan, dan Keindonesiaan , Mizan, Bandung, cet. IX, 1997, hlm. 56 31 J. Suyuthi Pulungan, op. cit ., hlm. 166 32 “Dan seandainya Tuhanmu menghendaki, tentu berimanlah semua orang yang ada di muka  bumi  seluruhnya.  Maka  apakah  kamu  (hendak)  memaksa  manusia  supaya  mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.”
33 Nurcholish Madjid, loc. cit. 34 M. Hashim Kamali, op. cit ., hlm. 120 35 “Tidak  ada  paksaan  untuk  (memasuki)  agama  (Islam),  sesungguhnya  telah  jelas  jalan yang benar dari pada jalan yang salah.”
268  | Jurnal at-Taqaddum, Volume 7, Nomor 2, November 2015
alasan  yang  baik.  Oleh  karenanya  al-Qur‟an  menuntut  kaum  muslimin untuk  menggunakan  kalimah  yang  lemah  lembut  dalam  mengajak  dan menyeru  manusia  ke  dalam  Islam. 36 Ke  tiga ,  iman  harus  berasal  dari kepastian  dan  keyakinan, bukan dari  tradisi  atau  ikut-ikutan.  Inilah sebabnya  menurut  sebagian  ulama  tauhid,  imannya muqallid, tidak  sah. Dan  Allah  akan  menyiksa  kaum  musyrikin,  yang  hanya  mengikuti  dan meniru  nenek  moyangnya  secara  membabi  buta,  tanpa  mengetahui dasar-dasarnya  dengan  mengorbankan  kebebasan  berpikir  dan kepercayaan pribadi. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat  al-Baqarah  :  170. 37 Berkaitan  dengan  ayat  ini,  wafi  merujuk  dan sependapat dengan Muhammad Abduh, yang menyatakan bahwa orang yang  hanya  meniru  secara  membabi  buta,  tanpa  adanya  petunjuk  yang benar, tidak termasuk orang yang beriman. Karena seseorang tidak dapat dikatakan  beriman  kecuali  ia  memahami  agama  dan  keyakinannya dengan akalnya. 38
Dalam konteks kebebasan beragama, terdapat perbedaan pendapat tentang  seorang  muslim  yang  berpindah  ke  agama  lain  ( murtad ). 39 SA. Rahman misalnya, dalam The Punishment of Apostasy in Islam , sebagimana disebutkan  oleh  Kamali,  mengatakan  bahwa  al-Qur‟an  tidak menyebutkan hukuman murtad adalah kematian. Dan menurutnya, hadis yang menyatakan bahwa siapa saja yang berpindah agama akan dibunuh, ada beberapa kelemahan dalam isnadnya, yang merupakan hadis ahad. 40
Di samping itu sejarah juga membuktikan bahwa Nabi sendiri atau para sahabatnya tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk Islam, atau menghukum  mati  seseorang  yang  hanya  karena  berpindah keimanannya. 41 Nabi selalu membiarkan orang-orang munafik yang kafir, setelah  mereka  beriman.  Mereka  tidak  hanya  menyembunyikan
36 Lih. QS. al-Nahl: 125; QS: al-„Ankabut : 46; QS. al-Baqarah : 111; QS. al-An„am : 148
37 “Dan  apabila  dikatakan  kepada  mereka  :  „Ikutilah  apa  yang  telah  diturunkan  Allah‟, maka mereka menjawab : „Tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami‟. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mngetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk.” 38 Wafi, op. cit ., hlm. 38-43; M. Hashim Kamali, op. cit ., hlm. 138-139 39 Yakni  sikap,  yang  oleh  Thoha  Hamim,  muncul  tidak  hanya  karena  alasan  teologis semata,  melainkan  juga  alasan  sosiologis.  Murtad  dipandang  dapat  membuat  seorang mengalami kelimbungan psyhis, karena ia harus merubah kebiasaan yang dibentuk dalam setting nilai agama tertentu, kemudian mengikuti setting nilai agama lain. Thoha Hamim, Islam dan Civil Sociaety dalam Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani , Fak. Tarbiyyah IAIN Walisongo bekerja sama dengan Pusraka Pelajar, Yogyakarta, cet. I, 2000, hlm. 122
40 M. Hashim Kamali, op. cit ., hlm. 127-128 41 Loc. cit.
Muh. In’amuzzahidin , Konsep Kebebasan Dalam Islam . ...
| 269
kekafirannya,  tetapi  seringkali  mereka  secara  terang-terangan  menghina Nabi,  yang  mengindikasikan  kekafiran  mereka.  Namun  demikian, mereka tetap dibiarkan Nabi, dan tidak diberi sangsi. 42
Menurut  as-Saidi,  orang  murtad  yang  boleh  dibunuh  adalah  yang memerangi umat Islam. Pada saat itu, orang murtad dianggap memerangi umat  Islam,  karena  umat  Islam  pada  masa  Nabi  berada  dalam  keadaan perang.  Dan  orang-orang  murtad  tidak  tinggal  di  rumah,  tetapi  ikut bergabung  dengan  musuh-musuh  Islam,  dan  ikut  menyerang.  Sehingga perintah  untuk  membunuh  orang  murtad  dikarenakan  persekutuan mereka  pada  musuh-musuh  Islam. 43 Sedangkan  menurut  al-Malyabâriy, orang yang murtad harus dihukum mati, sebagaimana hadis Nabi di atas, yang sebelumnya disuruh bertaubat. 44
Sekali  lagi,  penulis  menandaskan  bahwa  Islam,  dalam  hal  ini  al- Qur‟an,  menyatakan  kebebasan  beragama  sebagai  suatu  norma  dan prinsip  Islam,  yang  tertuang  dalam  surat  al-Baqarah    ayat  256.  Namun ada  sebagian  orang  yang  mengatakan  bahwa  Islam  tidak  mengakui kebebasan  beragama,  dan  bahwa  ayat-ayat  yang  membela  kebebasan telah di- nasakh oleh ayat lain yang membahas masalah jihad. 45 Dalam hal ini, as-Saidi mengomentari persoalan tersebut sebagai berikut.
1. tentang  Islam  disebarkan  dengan  pedang.  Menurutnya  dalam  Islam tidak  ada  paksaan  untuk  memeluknya.  Maka  satu-satunya  jalan  bagi mereka  adalah  mengklaim  bahwa  nash-nash  tersebut  telah  di- naskh dengan  ayat-ayat  atau  hadis-hadis  tentang  perang.  Menurut  mereka, ayat-ayat tersebut diturunkan sebelum umat Islam memiliki kekuatan yang  cukup  memadai  untuk  memaksa  orang  lain  memeluk  Islam. Karena  itulah,  orang-orang  sebelum  itu  memeluk  Islam  tanpa peperangan.
2. tentang nash-nash yang menuntut umat Islam berperang dan jihad di jalan  Allah.  Menurutnya,  mereka  menjadikan  perang fi  sabilillah sebagai sarana untuk memperluas dakwah Islam. Karenanya, ayat-ayat tersebut  telah  membatalkan  nash-nash  yang  turun  sebelumnya. 46 Padahal  perang  dalam  perspektif  Islam bukan untuk  memaksa
42 As-Saidi, op.cit., hlm. 100
43 As-Saidi, ibid ., hlm. 101
44 Syekh Zain al-Dîn bin „Abd al-„Azîz al-Malyabâriy, Fath al-Mu‘în , Syirkah Nûr Asiyâ, t.t., t,th., hlm. 128
45 M. Hashim Kamali, op. cit ., hlm. 140
46 As-Saidi, op. cit ., hlm. 81-82
270  |
Jurnal at-Taqaddum, Volume 7, Nomor 2, November 2015
manusia  memeluk  Islam, melainkan melindungi  pemeluk  Islam  dari paksaan orang lain untuk menjadi murtad. 47
Dan  prinsip  kebebasan  beragama  ini,  sekarang  telah  menjadi  salah satu  dasar  yang  diundangkan  oleh  berbagai  negara  dalam  konstitusinya. Prinsip  ini  juga  termaktub  dalam Declaration  of  Human Rights (1948)  pasal 18 dan Covenant on Civil and Political Right (1966) pasal 18 yang dikeluarkan oleh PBB. 48 Sehubungan dengan ini, Husain Haikal, kebebasan beragama, yang  juga  tertuang  dalam  perjanjian  atau  dokumen  politik  antara  kaum muslimin (muhajirin dan anshar) dengan orang-orang yahudi, merupakan pintu baru dalam kehidupan politik dan peradaban  dunia pada masa itu. 49

## C.3.  Kebebasan Berpolitik dalam Islam
Menurut  Islam,  pemerintah  yang  ada  ini  adalah  wakil-wakil (khalifah)  dari  yang  Maha  Pencipta,  dan  tanggung  jawabnya  tidak dipercayakan kepada seorang individu, keluarga atau masyarakat tertentu, tetapi  seluruh  umat  Islam.  Seperti  dinyatakan  dalam  QS.  al-Nûr  :  55. 50
Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan khalifah adalah anugrah kolektif dari  Allah,  dimana  kedudukan  seorang  individu  muslim  tidaklah  lebih tinggi atau lebih rendah dari muslim lainnya. 51 Maka tepat jika kebebasan berpolitik,  menurut  Wafi  dan  as-Saidi,  adalah  bahwa  rakyat  atau  umat merupakan  pemegang  dan  sumber  segala  kekuasaan.  Umat  mempunyai hak  untuk  berpartisipasi  dalam  menentukan  kekuasan  sesuai  dengan kehendaknya yang harus dijalankan. 52
47 Loc. cit . 48 Isi dari  kedua pasal tersebut substansinya hampir sama, terutama yang menyebutkan adanya  kebebasan  beragama.  Yakni;  “  setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  pikiran, keinsyafan  bathin  dan  agama;  dalam  hal  ini  termasuk  bebasan  berganti agama…..”( Declaration of Human Rights , pasal 18). Lih. Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu  Politik ,  Gramedia,  Jakarta,  cet.  V,  1980,  hlm.  132;  Berkaitan  dengan  kata  kebebasan yang ada dalam pasal 18 tersebut, menurut Fatima Mernissi, kata yang paling tepat untuk menerjemahkannya adalah syirk . Syirk yang berarti bergabung bersama atau ikut berperan serta, digunakan untuk menggambarkan kekacauan yang mendahului fath makkah 630 M. Karena  pasal  ini  merupakan  definisi  yang  tepat  menyangkut  jahiliyyah,  dunia  pagan  pra- Islam  yang  kacau.  Fatima  Mernisi, Islam  and  Democracy  Fear  of  the  Modern  World ,  Addison Wesley Publising Company, USA, 1994, hlm. 85-87
49 Muhammad Husain Haekal, op. cit ., hlm. 205; J. Suyuthi Pulungan, op. cit ., hlm. 169
50 “Allah telah berjanji untuk mengangkat orang-orang yang beriman dan beramal shaleh di antaramu sekalian untuk dijadikan sebagai wakil-wakil-Nya di bumi….”
51 Abu A‟la Maududi, op. cit ., hlm. 67-68
52 Wafi, op. cit ., hlm. 62; as-Saidi, op. cit ., hlm. 41
Muh. In’amuzzahidin , Konsep Kebebasan Dalam Islam . ...
| 271
Jika  umat  merupakan  pemegang  kekuasaan,  maka  pemerintah  di bawah  kekuasaannya,  dan  bukan  sebaliknya.  Oleh  karenanya  umat mempunyai kebebasan politik penuh, yang diberikan oleh Islam, 53 bukan hak yang diberikan oleh penguasa. 54
Dalam hal ini, setidaknya ada dua hak yang paling dominan untuk seluruh  umat,  yakni  hak  memilih  pemimpin  dan  hak  mengawasi  dan mengontrol  setiap  tindakan  pemimpinnya,  baik  secara  langsung  atau dengan perwakilan.

## C.3.a.  Hak memilih Pemimpin
Menurut  ijma‟  sahabat,  Islam  memberikan  hak  kepada  umat manusia  untuk  memilih  pemimpin  tertingginya  yang  mengawasi  badan eksekutif,  yakni  khalifah. 55 Hanya  saja  mekanisme  pemilihan  tersebut berbeda  dengan  cara  yang  berlaku  dalam  pemerintahan  republik demokrasi modern, (yang tidak akan penulis singgung di sini), walaupun intinya  sama.  Menurut  Islam,  pemilihan  pemimpin  ini  dipercayakan kepada ahlul hall wal ‘aqd (dewan legislative), yang terdiri dari para tokoh Islam,  ualama  fiqh,  ketua-ketua  suku,  kepala  wilayah,  dan  orang-orang yang punya pengaruh. 56
Dalam  istilah  politik  Islam  dikenal  kata bai’at atau  janji  setia. Dimana seseorang berjanji menyerahkan penyelesaian persoalannya dan persoalan  orang  Islam  seluruhnya  kepada  pemimpinnya.  Menurut  Ibn Khaldun, yang disebutkan oleh Wafi, pada saat mengesahkan janjinya, ia meletakkan  tangannya  di  atas  tangan  pemimpinnya,  untuk  lebih menyakinkan  perjanjian  itu.  Dan  kekhalifahan  ini  dianggap  sah  dengan pembai‟atan  sebagian  besar ahlul  halli  wal  ‘aqd .  Jika  ada  kelompok minoritas  yang  tidak  setuju  atau  punya  pendapat  lain,  hal  ini  tidak berpengaruh  apa-apa.  Dengan  demikian,  dalam  Islam  memberi  hak mutlak kepada umat untuk ikut berpartisipasi dalam memilih pemimpin
53 Berkaitan dengan persoalan kebebasan politik ini, memang harus kita akui, bahwa tidak ditemukan  nash  yang  jelas,  baik  dari  al-Qur‟an  atau  Hadis,  yang  menetapkan  hak  ini, penegaknya, atau aturan mainnya. Namun bukan berarti Islam tidak menggariskan prinsip- prinsip  yang  jelas  dalam  masalah  politik.  Karena  sumber  ajaran  ini  tidak  hanya  dati  al- Qur‟an dan Hadis, tetapi juga dari ijma„ (consensus ulama). Dalam hal ini ijma‟ yang terkuat dan  tertinggi  tingkatannya  adalah  ijma‟  sahabat  pada  masa  khulafaur  rasyidin.  Dimana mereka  menampilkan  prinsip-prinsip  Islam  dalam  sisitem  pemerintahan  dan  politiknya. Wafi, loc. cit . 54 As-Saidi, ibid. , hlm. 42.
55 A.M. Saefuddin, op. cit ., hlm. 17; Wafi, op. cit ., hlm. 63
56 Wafi, ibid ., hlm. 64
tertingginya,  khalifah  yang  mengawasi  seluruh  badan  eksekutif.  Dan Islam  menetapkan  seseorang  tidak  berhak  menyandang  gelar  khalifah, kecuali atas pilihan rakyat. 57

## C.3.b. Hak Mengawasi dan Mengontrol Pemerintah
Bagian  dari  kebebasan berpolitik  adalah  melakukan  kritik  ( hurriyyah al-mu‘âradhah atau hurriyyah  naqd  al-hakîm )  dan  memantau  kegiatan pemerintah, 58 yang  juga  untuk  mendukung amar  ma’ruf  nahi  munkar . Dimana  rakyat  berhak  mengawasi  pemimpinnya  dan  mengoreksi  setiap tindakannya.  Dan  hal  semacam  ini  sudah  pernah  dilaksanakan  dan dicontohkan oleh para pendahulu kita. 59
Untuk melakukan kritik yang benar, setidaknya ada tiga syarat yang harus  dipenuhi. Pertama ,  ada  fakta-fakta  yang  memperkuat  dan  latar belakang  yang  pasti  untuk  mendasari  kritik. 60 Ke  dua ,  pengkritik  harus yakin  tentang  kebenaran  moral  dari  pendapatnya.  Karena  ia  tidak  boleh mengatakan  sesuatu,  kecuali  jika  dia  yakin  bahwa  apa  yang  dikatakannya adalah benar. Ke tiga , kritik harus sesuai dan tepat sasaran. Kata-kata yang digunakan  dan  cara  mengkritik  disesuaikan  dengan  situasi  (tidak  boleh terlalu keras atau terlalu lunak, tetapi harus sopan dan efektif). 61
Dari realitas empirik politik pada masa Islam awal, menurut Robert N, Bellah, seorang sosiolog agama terkemuka, sebagaimana diungkapkan oleh  Madjid,    masyarakat  Islam  yang  paling  dini  itu  (masa  Nabi  dan  4 khalifah) adalah modern. Dia berasumsi demikian, karena melihat tingkat partisipasi  politik  Islam  yang  terbuka  dan  tinggi  dari  seluruh  lapisan masyarakat.  Disamping  itu,  keterbukaan  dan  kemungkinan  posisi pimpinan  masyarakat  untuk  diuji  kapabilitasnya,  berdasarkan  ukuran-
57 Ibid. , hlm. 64-65
58 Umat Islam mempunyai hak untuk memprotes tirani pemerintah. Al-Qur‟an dalam hal ini  menyatakan  “Allah  tidak  menyukai  ucapan  buruk,  kecuali  dari  orang  yang dianiaya…”(QS.  al-Nisa‟  :148).  Artinya  Allah  mencela  kutukan-kutukan  atau  ucapan- ucapan buruk yang  keras. Namun bagi mereka yang menjadi korban ketidakadilan, Allah memberikan hak kepada mereka untuk melakukan protes. Abu A‟la Maududi, op. cit ., hlm. 52 59 Abu  bakar  misalnya,  ketika    berpidato  saat  pelantikannya,  setelah  terpilih  menjadi khalifah.  Dia  mengatakan:”Wahai  kaumku,  aku  telah  diercayai  untuk  memerintah  kalian, tetapi aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Bantulah aku jika aku benar, dan ingatkan aku  jika  aku  salah.”  Ungkapan  ini  juga  menunjukkan  adanya  kebebasan  mengemukakan pendapat  atau  melakukan  kritik  kepada  penguasa  atau  pemerintah.  Mohammad  Hashim Kamali, op. cit., hlm. 75-76 60 QS. al-Hujurat : 6 61 M. Hashim Kamali, op.cit ., hlm.79-83
Muh. In’amuzzahidin , Konsep Kebebasan Dalam Islam . ...
| 273
ukuran  yang  universal,  yang  dilambangkan  dalam  usaha  melembagakan kepemimpinan,  tidak  berdasarkan  warisan  atau  keturunan,  tetapi berdasarkan  pemilihan  (sesuai  dengan  mekanisme  yang  ada  pada  masa itu). 62

## C. 4. Kebebasan Ekonomi dalam Islam
Menurut pandangan Islam, bahwa alam jagat raya ini dan seisinya adalah  diperuntukkan  manusia, 63 baik  yang  berupa  tumbuh-tumbuhan, batu,  air,  ataupun  potensi-potensi  alam  lainnya.  Sebagai  makhluk  yang menyandang gelar khalifah, 64 manusia mempunyai tugas untuk melindungi, melestarikan,  mengamankan,  mengembangkan  segala  potensi  alam  yang ada, sekaligus menggunakannya.
Dalam  menggunakan  potensi  alam  ini,  manusia  dapat  melakukan cocok  tanam,  transaksi  perdagangan,  atau  mengeluarkan  sumber  alam bumi yang berupa pertambangan, 65 dengan seluas-luasnya. Di samping itu Islam  juga  memperingatkan  kepada  mereka  agar  menggunakan  potensi alam  yang  ada  secara  proporsional,  tidak  terlalu  mengeksploitasi.  Karena al-Qur‟an  sendiri  telah  menyatakan  bahwa  segala  kerusakan  yang  ada  di daratan  ataupun  lautan  adalah  disebabkan  oleh  keserakahan  manusia. 66
Kemudian dalam melakukan proses kegiatan ekonomi tersebut, seseorang tidak  bisa  lepas  dengan  aturan-aturan  yang  sudah  ada  dalam  Islam. Dengan demikian Islam sangat apresiasif terhadap kegiatan ekonomi, dan memberikan kesempatan berekonomi selebar-lebarnya terhadap umatnya. Hal  ini  setidaknya  dapat  dibuktikan  dalam  banyak  ayat  al-Qur‟an  yang selalu  menggandeng  ayat  perintah  melaksanakan  shalat  dengan menunaikan zakat. Dan orang yang dapat menunaikan zakat adalah orang yang secara ekonomis telah mapan.

## D. Kesimpulan
Konsep  kebebasan  ( al-hurriyyah atau liberty )  dalam  Islam,  asal mulanya  adalah  konsep ikhtiyar dan taqdir ,  yang  berkaitan  dengan kebebasan  atau  tidaknya  manusia  dalam  melakukan  perbuatannya,  dalam term  teologi  atau  agama.  Kemudian  setelah  terjadinya  kontak  dengan
62 Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin ….., op. cit ., hlm. 559
63 Lih. QS. al-Baqarah : 29. “Dan Dialah Allah yang telah menjadikan segala sesuatu di bumi untuk kalian semua……..”.
64 QS.  al-Baqarah  :  30.  “Dan  ketika  Tuhanmu  berkata  kepada  malaikat  bahwa sesungguhnya Aku telah menjadikan khalifah di bumi……”
65 Syekh Musthafâ al-Ghalâyanî, op. cit ., hlm. 92
66 Lih. QS. al-Rum : 41
dunia barat konsep tersebut berkembang  menjadi lebih luas cakupannya. Seperti  kebebasan  berekspresi  atau  mengemukakan  pendapat,  berfikir, kebebasan berpolitik atau kebebasan ekonomi. Walaupun dapat dikatakan bahwa  ide-ide  dasar  atau  embrio  pemikiran  kebebasan  di  atas  sudah  ada dalam  Islam,  namun  secara  konseptual  pada  masa  lalu  belum  ada.  Baru pada  abad  sebelum  18,  al-Farabi  mengemukakan  konsep al-Ahrâr dalam kitab al-Siyâsah al-Madaniyyah . 67
Kemudian  konsep  kebebasan  individual  seseorang  dalam  Islam, sebagaimana  yang  telah  penulis  jelaskan  terdahulu,  ternyata  tidak  bisa berjalan sendirian, tanpa dibarengi dengan kewajiban-kewajiban lain yang harus  dijalankan,  termasuk  mempertimbangkan  kepentingan  orang  lain. Dari sinilah tampak kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan  orang lain.  Sebagaimana  tergambar  dalam  sebuah  ungkapan  “ Hurriyyat  al-mar’i mahdûdah bi hurriyat siwâhu .” 68
Maka  semangat  saling  menghormati  dan  saling  menghargai  yang sejati,  dalam  konteks  kebebasan  beragama,  berpendapat,  berpikir  atau politik, adalah pangkal adanya pergaulan kemanusiaan dalam system sosial dan  politik  yang  demokratis.  Dan  semangat  dimaksud  menuntut  adanya sikap toleransi, tenggang rasa, dan keserasian hubungan sosial. 69 Sehingga dapat dinyatakan di sini, bahwa kebebasan dalam Islam lebih terbatas dan terarah,  atau  dengan  kata  lain  bebas  tapi  terikat.  Hal  ini  setidaknya  bisa dilihat  pada  demokrasi  liberal  dan  Islam.  Dimana  demokrasi  liberal menekankan  kemampuan  berbuat  tanpa  batas;  sedang  dalam  Islam, kebebasan  menekankan  kemampuan  untuk  bereksis.  Karena  standar hukumnya  berbeda.  Jika  hukum  dalam  demokrasi  liberal  dengan  mudah diubah  atau  diganti  dengan  hukum  baru  yang  lebih  akomodatif  terhadap aspirasi  rakyat,  untuk  mendapatklan  kebebasan  yang  lebih  besar. Sementara  hukum  Islam  tidak  bisa  berubah  seenaknya.  Hanya  produk hukum Islam dari hasil ijtihad saja yang dapat diubah, sedangkan hukum- hukum dari nash-nash qath‘i tidak boleh dirubah. 70
67 Masykuri Abdillah, Kuliah Islam dan Peradaban Global , tgl 28-10-2001, PPs IAIN WS.
68 Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin ….., op. cit ., hlm. 566-567
69 Nurcholish Madjid, Islam, kemodernan ,….., op. cit ., hlm. 58-59
70 Berkaitan  dengan  ijtihad  lebih  lanjut  bisa  dilihat  pada  Fazlur  Rahman, Islamic
Methodology  in  History, Adam  Publishers  &  Distributors,  Shandar  Market,  Chitli  Qabar, Delhi, India, 1994, bab. IV dan V, hlm. 149-190; atau Sayyid Muhammad Musa Tawana, al- Ijtihad , Dar al-Kutub al-Haditsah, Beirut, t.t.
Muh. In’amuzzahidin , Konsep Kebebasan Dalam Islam . ...
| 275

## DAFTAR  PUSTAKA
Bucaille, Maurice, Bibel, Qur’an dan Sains Modern , (La Bible, Le Coran Et La Science), terj. HM. Rasjidi, Mizan, Bandung, cet. IX, 1992 Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Gramedia,  Jakarta, cet. V, 1980 Al-Ghalâyanî,  Musthafâ,  Syekh, ‘Idhah  al-Nâsyi’în  Kitâb  akhlâq  wa  adâb  wa Ijtimâ‘ , Maktabah Raja Murah Pekalongan, Pekalongan, t.t.
Gibb, H.A.R., et. al., The Encyclopaedia of Islam , E.J. Brill, Leiden, 1960 Haekal, Muhammad Husain, Sejarah Hidup Muhammad , (Hayat Muhammad) terj. Ali Audah, Litera Antar Nusa, Jakarta, cet. XVI, 1992
International  Encyclopedia  of  the  Social  Sciences ,  The  Macmillan  Company  and The Free Press, New York, Collier – Macmillan Publishers, London, 1972
Kamali,  Mohammad  Hashim, Kebebasan  Berpendapat  dalam  Islam ,  (Freedom of  Expression  in  Islam)  terj.  Eva  Y.  Nukman  dan  Fathiyah  Basri, Mizan, Bandung, cet. I, 1996
Machasin, Menyelami Kebebasan Manusia , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet. I,
1996
Madjid, Nurcholis, Islam Kemodernan, dan Keindonesiaan , Mizan, Bandung, cet.
IX, 1997
-----------, Islam Doktrin dan Peradaban , Paramadina, Jakarta, cet. IV, 2000
Masykuri  Abdillah, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna  :  Respons  Intelektual Muslim  Indonesia  terhadap  Konsep  Demokrasi ,  (Responses  of  Indonesian Muslim Intellectuals to the concept of Demokracy) (1966-1993), terj. Wahib Wahab, Tiara Wacana, Yogya, cet. I, 1999
-----------, Theological Responses to the Concept of Democracy and Human Rights: The Case of Contemporary Indonesia Muslim Intellectuals , Studia Islamika, Vol.
3, No. 1, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1996
Maududi,  Abul  A‟la, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Islam ,  (Human  Rights  in Islam), terj. Achmad Nashir Budiman, Pustaka, Bandung, cet. I, 1985
Al-Malyabâriy, Zain al-Dîn bin „Abd al-„Azîz, Syekh, Fath al-Mu‘în , Syirkah Nûr Asiyâ, t.t., t,th
Mernisi,  Fatima, Islam  and  Democracy  Fear  of  the  Modern  World ,  Addison Wesley Publising Company, USA, 1994
Mulkhan,  Abdul  Munir, Mencari  Tuhan  dan  Tujuh  Jalan  Kebebasan (Sebuah Esai Pemikiran Imam al-Ghazali), Bumi Akasara, Jakarta, cet. I, 1992 Nasution, Harun, Teologi Islam , UI-Press, Jakarta, cet. V, 1986
Rahman,  Fazlur, Islamic  Methodology  in  History, Adam  Publishers  & Distributors, Shandar Market, Chitli Qabar, Delhi, India, 1994
Saefuddin,  A.M.H, Ijtihad  Politik  Cendikiawan  Muslim ,  Gema  Insani  Press, Jakarta, cet. I, 1996 As-Saidi, Abd al-Mutaal, Kebebasan Berpikir dalam Islam , ( Hurriyyat al- Fikr Fî al-Islâm ), terj. Ibnu Burdah, Adi Wacana, Yogyakarta, cet. I, 1999 Shihab, M. Quraish, Penafsiran Ilmiah al-Qur’an , dalam Membumikan al-Qur’an , Mizan, Bandung, cet. XV, 1997
Suseno, Franz Magnis, Etika Dasar , Kanisius, Yogyakarta, cet. VII, 1997
----------,  Demokrasi  Sebagai  Proses  Pembebasan  :  Tinjauan  Filoofis  dan Historis,  dalam Agama  dan  Demokrasi ,  P3M  bekerjasama  dengan Friedrich Nauman Stiftung (FNS), Jakarta, cet. I, 1992
Suyuthi Pulungan, MA.,J., Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah ditinjau  dari  Pandangan  al-Qur’an ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  cet.
II, 1996
Syaukat  Hussain,  Syekh, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Islam ,  ( Human  Rights  in Islam ),  terj.  Abdul  Rahim  C.N.,  Gema  Insani  Press,  Jakarta,  cet.  I, 1996
Thoha  Hamim,  Islam  dan  Civil  Sociaety  dalam Pendidikan  Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani , Fak. Tarbiyyah IAIN Walisongo bekerja sama dengan Pusraka Pelajar, Yogyakarta, cet. I, 2000 Wafi, Ali Abdul Wahid, Kebebasan Dalam Islam (al-Hurriyat Fi al-Islâm), terj. H. S. Agil Husin al-Munawaw, dan Lukman Hakim Zainuddin, Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), t.th
Wahid, Abdurrahman, H., Sosialisasi Nilai- Nilai Demokrasi, dalam Agama, Demokrasi  dan  Trasformasi  Sosial ,  Edit.  M.  Masyhur  Amin  dan Mohammad Najib, LPKSM NU DIY, Yogyakarta, cet. I, 1993 Watt, Montgomery. W., Islamic Philosophy and Theology , Edinburgh University Press, Amerika, 1979