## IMPLIKASI HUBUNGAN PERDATA ANAK LUAR PERKAWINAN DENGAN LAKI-LAKI SEBAGAI AYAHNYA
Oleh : Yufi Wiyos Rini Masykuroh 

## Abstract
Based  on  the  Constitutional  Court  Number  46  / PUU-VII / 2010, the civil relationship between child with his father and his father's family based on their blood  relationship  between  the  child  and  his  father and  mother,  although  the  both  do  not  have  the marriage  bound.  The  imperfections  of  marital relationship  between  the  father  and  mother  did  not abolish their blood relationship and civil relationship between  a  child  and  his  biological  father  as  a  civil relationship  between  a  child  and  his  biological mother.  To  find  the  right  meaning  of  the  phrase “ civil  relations  children  nonwedlock  with  a  man  as his father ” in the Constitutional Court decision No. 46 / PUU-VIII / 2010, is to observe opinions from legal  experts.  Therefore,  this  discussion  is  intended to  find  answers  to  the  meaning  and  scope  of  civil relations  between  children  nonwedlock  with  a  man as his father,  by analyzing  the opinion of a  number of  academics  and  legal  practitioners  who  have competence in this field.
Kata  Kunci: Hubungan  Perdata,  Perkawinan,  Anak Luar Perkawinan.
 Dosen  Fakultas  Syri’ah  IAIN  Raden  Intan Lampung. Email: yufi@radenintan.ac.id

## A. Pendahuluan
Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan yang  menyatakan, “ Anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya ” , tidak  memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ” . Demikian  amar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  46/PUU-VIII/2010,  yang  diputuskan  dalam  Rapat Permusyawaratan  Hakim  oleh  sembilan  Hakim  Konstitusi, yaitu  Moh.  Mahfud  MD.,  selaku  Ketua  merangkap  Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi,  Anwar  Usman,  Hamdan  Zoelva,  M.  Akil  Mochtar, dan  Muhammad  Alim,  masingmasing  sebagai  Anggota,  pada hari Senin, tanggal  tiga  belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua  belas dan  diucapkan  dalam  Sidang  Pleno  Mahkamah Konstitusi  terbuka  untuk  umum  pada  hari  Jumat,  tanggal tujuh  belas,  bulan  Februari,  tahun  dua  ribu  dua  belas,  oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua  merangkap  Anggota,  Achmad  Sodiki,  Maria  Farida Indrati,  Harjono,  Ahmad  Fadlil  Sumadi,  Anwar  Usman, Hamdan  Zoelva,  M.  Akil  Mochtar,  dan  Muhammad  Alim, masing-masing  sebagai  Anggota,  dengan  didampingi  oleh Mardian  Wibowo  sebagai  Panitera  Pengganti,  serta  dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.
Putusan  Nomor  46/PUU-VIII/2010  diambil  sebagai bentuk  pelaksanaan  salah  satu  kewenangan  Mahkamah Konstitusi  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yaitu  memutus permohonan  pengujian  konstitusionalitas  ( judicial  review ) undang-undang  terhadap  UUD  1945.  Putusan  tersebut menjawab adanya permohonan judicial revie w UUP, khususnya Pasal  2  ayat  (2)  dan  Pasal  43  ayat  (1),  terhadap  UUD  1945 khususnya Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1).
Permohonan judicial  review UUP  terhadap  UUD  1945 tersebut diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim istri sirri Almarhum Moerdiono mantan menteri  era  Presiden  Soeharto, dan Muhammad  Iqbal Ramadhan  bin  Moerdiono yang  dalam surat  permohonan dikatakan  sebagai  anak  yang  lahir  dari  hasil  perkawinan  sirri Pemohon  dengan  Almarhum  Moerdiono.  Pemohon  dalam surat permohonannya  menyatakan bahwa  dengan berlakunya Pasal  43  ayat  (1)  UUP,  maka  hak-hak  konstitusional Pemohon  selaku  ibu  dan  anaknya  untuk  mendapatkan pengesahan  atas  pemikahannya  serta  status  hukum  anaknya yang  dijamin oleh Pasal 28B ayat  (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan.
Pemohon  menyatakan  berdasarkan  Pasal  43  ayat  (1) UUP,  maka  anak  Pemohon  hanya  mempunyai  hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam Islam.  Hanya  saja  hal  ini  menjadi  tidak  benar,  jika  norma hukum  UUP  menyatakan  seorang  anak  di  luar  perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan  menurut  norma  hukum.  Begitupun  dalam  Islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur  berdasarkan  Al-  Quran  dan  Sunnah,  dalam  hal  ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma  agama  sebagaimana  diajarkan  Islam.  Perkawinan
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Pemohon  bukanlah  karena  perbuatan  zina  atau  setidak- tidaknya  dianggap  sebagai  bentuk  perzinahan.  Begitu  pula anaknya  adalah  anak  yang  sah.  Dalam  pandangan  Islam  hal yang berbeda dan sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam  UUP  adalah  menyangkut  seorang  wanita  yang  hamil dan  tidak  terikat  dalam  perkawinan  maka  nasib  anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya.
Berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor
46/PUU-VII/2010  tersebut,  hubungan  perdata anak  dengan ayahnya  dan  keluarga  ayahnya  didasarkan  atas  adanya hubungan  darah  secara  nyata  antara  anak    dengan  ayahnya,
sebagaimana  hubungan  darah  dengan  ibunya,  meskipun antara  ayah  dan  ibunya  belum  tentu  ada  ikatan  perkawinan. Ketiadaan  dan/atau  ketidak  sempurnaan  hubungan  nikah antara  ayah  dengan  ibunya  tidak  menghapuskan  adanya hubungan  darah dan  hubungan  perdata antara  anak  dengan ayah kandungnya sebagaimana hubungan perdata antara anak dengan ibu kandungnya. 1 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  selain menyatakan  bahwa  Pasal  43  ayat  (1)  UUP  bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat ( conditionally unconstitutional ),  putusan  sekaligus  melahirkan  norma  hukum baru  dengan  mengadakan  perubahan  terhadap  Pasal  43  ayat (1)  UUP.  Menurut  Mahkamah  Konstitusi  Pasal  43  ayat  (1) UUP  yang  berbunyi: “ Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya dan keluarga ibunya, ” selanjutnya harus dibaca  harus dibaca, “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta
1 A. Mukti Arto, Diskusi Hukum Putusan Mahkamah  Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010  Tanggal  27  Februari  2012  Tentang  Pengubahan  Pasal  43  UUP Tentang  Hubugan  Perdata  Anak  Dengan  Ayah  Biologisnya, dalam  Membangun Peradilan  Agama  Yang  Bermartabat  (Kumpulan  Artikel  Pilihan  Jilid  2), Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, Jakarta, 2012, h. 228.

## Implikasi Hukum Perdata.... (Yupi Wiyor Rini Masykuroh) 29
dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tentang judicial  review UUP ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud berakibat putusan Mahkamah  Konstitusi  tidak  sah  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum.  Putusan  Mahkamah  ini  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  sejak  selesai  diucapkan  dalam  sidang pleno  terbuka  untuk  umum.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi bersifat final, artinya putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh  kekuataan  hukum  tetap  sejak  diucapkan  dan tidak  ada  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh.  Sifat  final dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  terhadap judicial  review UUP  mencakup  pula  kekuatan  hukum  mengikat  ( final  and binding ).  Putusan  yang  dijatuhkan  majelis  hakim  konstitusi terhadap UUP akan membawa akibat hukum tidak hanya bagi pihak  atau  individu  yang  mengajukan  perkara  tersebut  ke Mahkamah  Konstitusi  tetapi  juga  orang  lain,  lembaga  negara dan aparatur pemerintah serta masyarakat umumnya.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  mendapat reaksi  yang  beragam  baik  dari  akademisi,  praktisi  hukum, lembaga  kemasyarakatan,  lembaga  keagamaan  maupun  dari masyarakat  luas.  Muncul  pernyataan  yang  mendukung putusan  Mahkamah  Konstitusi,  tapi  muncul  juga  reaksi  yang menentang  amar  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut. Pihak yang pro menyatakan bahwa apa yang telah Mahkamah Konstitusi  putuskan  telah  mencerminkan  rasa  keadilan, karena  menurut  mereka  setiap  anak  dilahirkan  tidak  berdosa dan  tidak  pernah  minta  untuk  dilahirkan.  Kesalahan  dan perbuatan dosa yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang  menyebabkan  anak  terlahir,  tidak  seharusnya menyebabkan  anak  juga  harus  menanggung  akibat  dari perbuatan  dosa  tersebut.  Alasan  lain  yang  diargumentasikan,
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
adalah  bahwa  sudah  sewajarnya  setiap  lelaki  yang  telah menyebabkan  terlahirnya  seorang  anak,  memikul  tanggung jawab  atas  akibat  perbuatannya.  Mereka  juga  mendalilkan bahwa  sudah  sewajar  jika  negara  dan  hukum  harus memberikan  perlindungan  terhadap  setiap  anak  yang dilahirkan  di  bumi  Indonesia  tanpa  harus  mempersoalkan status perkawinan dari orang tuanya.
Sedangkan  dari  pihak  yang  tidak  setuju  dengan  amar putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  mendalilkan  alasan bahwa  sudah  sewajarnya  jika  anak  yang  lahir  dari  rahim seorang  perempuan  sebagai  akibat  dari  perbuatan  yang menyalahi  norma  masyarakat,  hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya.  Ketentuan  itu  sudah  menjadi ketentuan  yang  tidak  hanya  digariskan  oleh  hukum  perdata, tetapi  juga  sudah  menjadi  hal  yang  digariskan  oleh  hukum Islam.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  sumber  utama  hukum Islam  adalah  kitab  suci  dan  hadis  Nabi,  yang  diyakini  oleh umat  Islam  memiliki  derajat  kebenaran  lebih  tinggi  dari undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, maupun  lebih  adil  dari  sebuah  putusan  yang  ditetapkan  oleh seorang hakim yang paling adil sekalipun.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  atas  permohonan judicial review di atas, selain membawa dampak perubahan bagi UUP  juga  mengandung  dimensi  penegakan  HAM.  Putusan tersebut  menjamin  dan  melindungi  hak  setiap  wanita  yang dihamili  oleh  seorang  laki-laki,  baik  hamil  dalam  sebuah perkawinan  maupun  tidak.  Putusan  tersebut  juga  menjamin dan  melindungi  hak-hak  anak  yang  lahir  dari  kehamilan tersebut. 2
Munculnya  beragam  pendapat  tersebut,  jika  dikaji lebih  cermat  juga  disebabkan  oleh  putusan  Mahkamah
2 Imam  Mustofa, Dimensi  HAM  dan  Hukum  Islam  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010 ,  Millah  Jurnal  Studi  Islam, PPs Fakultas  Ilmu  Agama  Islam  Magister  Studi  Islam  Vol.  XII  No.  1 ,  UII,  Yogyakarta, 2012, h. 172.

## Implikasi Hukum Perdata.... (Yupi Wiyor Rini Masykuroh) 31
Konstitusi  itu  sendiri.  Majelis  hakim  Mahkamah  Konstitusi dalam  putusannya  tidak  memberikan  penjelasan  yang  cukup tentang  makna  frasa “ hubungan  perdata  anak  di  luar perkawinan dengan laki-laki sebagai ayahnya ” . Sehingga wajar jika  kemudian  muncul  pendapat  yang  bertentangan  sebagai diakibatkan  adanya  pemahaman  yang  berbeda  terhadap makna  yang  dimaksud  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi itu.  Semua  pihak  memberikan  pemahaman  dan  penjelasan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari hasil penafsiran mereka terhadap makna frasa “ hubungan perdata anak di luar perkawinan dengan laki-laki sebagai ayahnya ” .
Upaya untuk meminta penjelasan yang relevan tentang makna  dan  cakupan “ hubungan  perdata  anak  di  luar perkawinan  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya ” melalui  upaya hukum  tidak  mungkin  untuk  dilakukan,  karena  undang- undang  sudah  menggariskan  bahwa  terhadap  putusan Mahkamah  Konstitusi  tidak  dapat  dimintakan  upaya  hukum apapun.  Bahkan  lebih  jauh  hakim  ataupun  mantan  hakim Mahkamah  Konstitusi  juga  dilarang  untuk  memberikan komentar atas putusan yang telah diambil oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan  fenomena  di  atas,  salah  satu  cara  yang  dapat dilakukan  untuk  mencari  dan  menemukan  makna  yang  pas dari frasa “ hubungan perdata anak di luar perkawinan dengan laki-laki  sebagai  ayahnya ” dalam  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010,  adalah  dengan melihat  pendapat  dari  para  ahli  hukum.  Oleh  karena  itu pembahasan  ini  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  jawaban terhadap makna dan cakupan hubungan perdata anak di luar perkawinan  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya,  dengan melakukan analisis terhadap pendapat sejumlah akademisi dan praktisi hukum yang memiliki kompetensi dalam bidang ini.
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam

## B. Pembahasan
1. Pengujian Undang-Undang
Salah  satu  kewenangan  utama  Mahkamah  Konstitusi yang diberikan oleh konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap  UUD  1945,  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal 24C  ayat  (1)  UUD  1945  jo  Pasal  10  ayat  (1)  UUMK. Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  untuk  melakukan pengujian  undang-undang  terhadap  UUD  1945  juga dinyatakan  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  UU  No.  12  Tahun  2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan  dalam  hal  suatu  undang-undang  diduga bertentangan dengan UUD 1945 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
Permohonan  pengujian  undang-undang  meliputi pengujian  formil  dan/atau  pengujian  materiil.  Permohonan pengujian  konstitusionalitas  ( judicial  review/constitutional  review ) undang-undang terhadap UUD 1945, dapat berkaitan dengan dugaan  bahwa  materi  muatan  dalam  ayat,  pasal,  dan/atau bagian  undang-undang  dianggap  bertentangan  dengan  UUD 1945.  Selain  dapat  dimohonkan  juga  dengan  alasan  bahwa pembentukan  undang-undang  tidak  memenuhi  ketentuan berdasarkan UUD 1945. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Permohonan pengujian  undang-undang  terhadap  muatan  ayat,  pasal, dan/atau  bagian  yang  sama  dengan  perkara  yang  pernah diputus  oleh  MK  dapat  dimohonkan  pengujian  kembali dengan  syarat-syarat  konstitusionalitas  yang  menjadi  alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.
Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan bahwa pemohon adalah  pihak  yang  menganggap  hak  dan/atau  kewenangan konstitusionalnya  dirugikan  oleh  berlakunya  undang-undang. Kata “ nya ” dalam  pasal  tersebut  harus  ditafsirkan  bahwa kerugian  itu  merupakan  kerugian  pemohon  sendiri,  bukan kerugian  orang  lain  dan  kerugian  itu  harus  merupakan
kerugian  yang  nyata  (faktual/riil)  bukan  merupakan  kerugian yang  bersifat  potensial  atau  prediktif. 3 Pemohon  dalam pengujian  undang-undang  terhadap  UUD  1945  adalah  pihak yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
Kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya  satu  undang-undang  menurut  Pasal  51  ayat  (1) UUMK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu masing-masing:
a) Adanya  hak  konstitusional  pemohon  yang  diberikan oleh UUD 1945;
b) Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh  pemohon  telah  dirugikan  oleh  suatu  undang- undang yang diuji;
c) Bahwa  kerugian  konstitusional  pemohon  yang dimaksud  bersifat  spesifik  (khusus)  dan  aktual  atau setidaknya  bersifat  potensial  yang  menurut  penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d) Adanya  hubungan  sebab  akibat  ( causal  verband )  antara kerugian  dan  berlakunya  undang-undang  yang dimohonkan untuk diuji;
e) Adanya  kemungkinan  bahwa  dengan  dikabulkannya permohonan  maka  kerugian  konstitusional  yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Hal-hal yang dapat dimohonkan oleh pemohon untuk diputus Mahkamah Konstitusi dalam permohonan pengujian formil, meliputi: (1) mengabulkan permohonan pemohon; (2) menyatakan  bahwa  pembentukan  undang-undang  dimaksud tidak  memenuhi  ketentuan  pembentukan  undang-undang berdasarkan UUD 1945; dan (3) menyatakan undang-undang tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.  Amar putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  pengujian  undang- undang  terhadap  UUD  1945  dapat  berbentuk,  sebagai
3 Soimin, Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia , (UII Press, Yogyakarta: 2013), h. 132.
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
berikut:
a) Menyatakan  permohonan  pemohon  tidak  dapat diterima  ( Niet  Ontvantkelijk  Verklaard ),  dalam  hal permohonan  tidak  memenuhi  syarat  sebagaimana dimaksud  Pasal  56  ayat  (1)  UUMK.  Pasal  56  ayat  (1) UUMK  menyatakan  dalam  hal  Mahkamah  Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya  tidak  memenuhi  syarat  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  50  dan  Pasal  51,  amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima; b) Mengabulkan  permohonan  pemohon,    menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU  dimaksud  bertentangan  dengan  UUD  1945, menyatakan  bahwa  materi  muatan  ayat,  pasal, dan/atau  bagian  dari  undang-undang  dimaksud  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat,  dalam  hal permohonan  beralasan  sebagaimana  dimaksud  Pasal 56 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) UUMK;
c) Mengabulkan  permohonan  pemohon,  menyatakan bahwa  pembentukan  undang-undang  dimaksud  tidak memenuhi  ketentuan  pembentukan  undang-undang berdasarkan  UUD  1945,  menyatakan  undang-undang tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat, dalam  hal  permohonan  beralasan  sebagaimana dimaksud  Pasal  56  ayat  (4)  dan  Pasal  57  ayat  (2) UUMK; d) Menyatakan permohonan pemohon ditolak, dalam hal undang-undang  yang  dimohonkan  pengujian  tidak bertentangan  dengan  UUD  1945,  baik  mengenai pembentukan  maupun  materinya  sebagian  atau keseluruhan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  56  ayat  (5)
UUMK.
Dikarenakan seringkali sebuah undang-undang mempunyai  sifat  yang  dirumuskan  secara  umum,  padahal dalam rumusan yang sifat umum itu belum diketahui apakah

## Implikasi Hukum Perdata.... (Yupi Wiyor Rini Masykuroh) 35
dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD 1945 atau  tidak.  Maka  amar  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam perkembangannya, terdapat pula amar putusan lainnya dalam praktik di Mahkamah Konstitusi, yaitu: 4
a) Konstitusional  Bersyarat  ( Conditionally  Constitutional ), menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian  dari  undang-undang  tidak  bertentangan  dengan UUD  1945,  jika  dalam  pelaksanaannya  tidak bertentangan  atau  sesuai  dengan  yang  dikendaki  UUD
1945; b) Tidak Konstitusional Bersyarat ( Conditionally Unconstitutional ), menyatakan bahwa materi muatan ayat,
pasal, dan/atau bagian
dari undang-undang bertentangan  dengan  UUD  1945,  jika  dalam pelaksanaannya  bertentangan  atau  tidak  sesuai  dengan yang dikendaki UUD 1945;
c) Penundaan  Keberlakuan  Putusan,  untuk  kepentingan umum yang lebih besar, Mahkamah Konstitusi merasa perlu  membatasi  akibat  hukum  yang  timbul  dari peryataan  inkonstitusionalitas  suatu  undang-undang, dengan  memberikan  waktu  yang  cukup  bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan
perbaikan agar sesuai dengan UUD 1945; 5
d) Perumusan  Norma  dalam  Putusan,  dalam  bagian mengadili  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi menyatakan  bagian  tertentu  dalam  pasal-pasal  yang diajukan  permohonan  sebagai  bertentangan  dengan UUD  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat.  Akibat  dari  penghapusan  bagian  tersebut, maka  pasal-pasal  tersebut  menjadi  sebuah  norma  baru
4 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2010, h. 142.
5 Ibid. , h. 145.
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam

## yang berbeda dengan norma sebelumnya. 6
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  diucapkan  dalam sidang  terbuka  untuk  umum,  tidak  dipenuhi  ketentuan sebagaimana  dimaksud  berakibat  putusan  Mahkamah Konstitusi  tidak  sah  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum. Putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai  diucapkan  dalam  sidang  pleno  terbuka  untuk  umum. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  bersifat  final,  artinya  putusan Mahkamah  Konstitusi  langsung  memperoleh  kekuataan hukum  tetap  sejak  diucapkan  dan  tidak  ada  upaya  hukum yang  dapat  ditempuh.  Sifat  final  dalam  putusan  Mahkamah Konstitusi  mencakup  pula  kekuatan  hukum  mengikat  ( final and binding ). Putusan yang dijatuhkan majelis hakim konstitusi terhadap suatu undang-undang akan membawa akibat hukum tidak hanya bagi pihak atau individu yang mengajukan perkara tersebut  ke  Mahkamah  Konstitusi  tetapi  juga  orang  lain, lembaga  negara  dan  aparatur  pemerintah  serta  masyarakat umumnya. 7

## 2. Hubungan Anak dengan Orang Tua Menurut Hukum Perdata
Hukum perdata menganut asas bahwa serang anak luar kawin  baru  memiliki  hubungan  perdata  baik  dengan  ayah maupun  ibunya  setelah  mendapat  pengakuan,  hal  ini  dapat sesuai  dengan  pasal  280  KUH  Perdata  yang  menyatakan bahwa “ dengan  pengakuan  terhadap  anak  luar  kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya ” sehingga  hukum  perdata  menganut  prinsip  bahwa hubungan  keperdataan  antara  anak  dengan  orang  tua biologisnya tidak terjadi dengan sendirinya. 8
6 Ibid. , h. 145-146. 7 Munafrizal Manan, Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi , Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 48.
8 D.Y.Witanto, Hukum  Keluarga  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Kawin, (Prestasi Pustaka: Jakarta, 2012), hal 106.
Pengakuan  terhadap  anak  merupakan  perbuatan hukum  yang  menimbulkan  status  hukum  yang  sebab  dengan adanya pengakuan maka muncullah status dan hak bagi anak terhadap  hukum  perdata.  Seorang  anak  yang  tadinya  tidak memiliki  hak  apapun  terhadap  ayah  atau  ibu  biologisnya menjadi memiliki hak waris dan hak keperdataan lainnya.
Terhadap  kedudukan  anak  didalam  KUH  perdata dibedakan  menjadi  dua  yaitu  anak  sah  dan  anak  luar  kawin. Terhadap  anak  luar  kawin  KUH  Perdata    membagi  menjadi tiga bagian antara lain anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin yang dapat diakui.

## 3. Hubungan Anak dengan Orang Tua Menurut Hukum Islam
Terahadap  konsep  hukum  Islam  hubungan  anak dengan  orang  tua  dikenal  dengan  istilah  nasab.  Wahbah  Al- Zuhaili  mendefinisikan  nasab  dengan  suatu  sandaran  yang kokoh  untuk  meletakkan  suatu  hubungan  kekeluargaan berdasarkan  kesatuan  darah  atau  pertimbangan  bahwa  yang satu  adalah  bagian  dari  yang  lainnya.  Misalnya  seorang  anak adalah  bagian  dari  ayahnya,  dan  seorang  ayah  adalah  bagian dari kakeknya, dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.
Hubungan  nasab  selain  didasarkan  atas  hubungan darah,  juga  didasarkan  atas  ketentua  hukum  syara’  sehingga hubungan  tersebut  menjadi  sangat  kuat.  Nasab  ini  juga menjadi jaminan untuk terlaksananya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, pihak anak dan pihak orang tua. Hak dan kewajiban  ini  berlaku  secara  timbal  balik  dan  dapat  saling menuntut.  Oleh  sebab  itu  hubungan  nasab  ini  sangat berpengaruh  sekali  terhadap  hak-hak  anak  terhadap  orang taunya, yaitu: (1) hak nasab; (2) hak radla ; (3) hak hadhanah ; (4) hak Walayah ; (5) hak nafkah.
4. Implikasi Putusan Terhadap Hubungan Nasab
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Lahirnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010,  memicu  munculnya  perdebatan  di tengah  masyarakat,  juga  di  kalangan  praktisi  hukum  seperti hakim,  bahkan  juga  memantik  perdebatan  di  kalangan akademisi.  Perdebatan  ini  sesuatu  yang  wajar  karena  setiap putusan  lembaga  peradilan  haruslah  dapat  dilaksanakan, menjamin  kepastian  hukum,  mencerminkan  keadilan,  dan memberikan  manfaat  tidak  hanya  kepada  pihak  yang mengajukan  perkara  tetapi  juga  bagi  elemen  masyarakat lainnya.  Perdebatan  muncul  karena  dalam  putusannya Mahkamah  Konstitusi  tidak  memberikan  penjelasan  tentang makna  dan  cakupan  akibat  hukum  yang  terkandung  dalam frasa  hubungan  perdata  antara  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan dengan laki-laki sebagai ayahnya.
Dasar  pertimbangan    putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  46/PUU-VIII/2010,  dalam  mengabulkan  sebagian permohonan  para  Pemohon  sehingga  menciptakan  ketentuan hukum  baru  dengan  merubah  pasal  43  ayat  (1)  UUP  pada dasarnya sebagai berikut: 9 a) Bahwa  secara  alamiah,  tidaklah  mungkin  seorang perempuan  hamil  tenpa  terjadinya  pertemuan  antara ovum  dan spermatozoa baik  melalui  hubungan  seksual ( coitus ) maupun melaui cara lain berdasarkan perkembangan  teknologi  yang  menyebabkan  terjadinya pembuahan.  Oleh  karena  itu  dipandang  tidaklah  adil dan  tepat  manakala  hukum  menetapkan  bahwa  anak yang  lahir  dari  suatu  kehamilan  karena  hubungan seksual  di  luar  perkawinan  hanya  memiliki  hubungan dengan perempuan sebagai ibunya; b) Bahwa adalah tidak tepat dan tidak adil pula juka hukum membebaskan  laki-laki  yang  melakukan  hubungan seksual  yang  menyebabkan  terjadinya  kehamilan  dan
9 Putusan Mahkamah…, h. 34 -35.
kelahiran anak tersebut  dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapaknya;
c) Bahwa  akibat  dari  peristiwa  hukum  kelahiran  karena kehamilan,  yang  didahului  dengan  hubungan  seksual antara  seorang  perempuan  dengan  seorang  laki-laki, adalah hubungan hukum yang didalamnya  terdapat hak dan  kewajiban  timbal  balik,  yang  subyek  hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak;
d) Bahwa  hukum  harus  memberikan  perlindungan  dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang  dilahirkan  dan  hak-hak  yang  ada  padanya, termasuk  anak  yang  dilahirkan  meskipun  keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.
Para hakim Pengadilan Agama mempunyai pandangan yang  berbeda  tentang  substansi  dan  implikasi  keputusan Mahkamah  Konstitusi  berkaitan  dengan  kedudukan  anak  di luar  perkawinan.  Muhammad  Isna  Wahyudi,    menyatakan dalam  hal  ini  ada  dua  jenis  hakim. Pertama ,  hakim  yang berpendapat  bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  hanya berlaku  bagi  anak  di  luar  nikah  yang  lahir  dari  perkawinan sirri ,  yaitu  perkawinan  yang  sah  menurut  agama,  tetapi  tidak dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah.  Jika  terbukti  bahwa perkawinan sirri yang  dilakukan  telah  memenuhi  syarat  dan rukun,  maka  perkawinan  telah  sah  menurut  agama. Kedua , hakim  yang  berpendapat  bahwa  putusan  Mahkamah Konstitusi berlaku secara umum, bukan hanya pada anak luar nikah dari hasil perkawinan sirri . 10
Implikasi  yuridis  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi tersebut  adalah  timbulnya  pemahaman  bahwa  dalam  tatanan hidup  bermasyarakat,  tidak  ada  beda  kedudukan  hukum
10 Muhammad  Isna  Wahyudi, Meramal  Nasib  Status    Anak  Machica , www.badilag.net, diunduh tanggal 15 Oktober 2014, h. 2.
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
antara  anak  sah,  anak  nikah sirri dan  anak  zina. 11 Pasal  42 UUP    menjelaskan  bahwa  anak  yang  sah  adalah  anak  yang dilahirkan dan/atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah: 12 a) Anak  yang  dilahirkan  oleh  wanita  akibat  suatu  ikatan perkawinan yang sah; b) Anak  yang  dilahirkan  oleh  wanita  di  dalam  ikatan perkawainan  dengan  tenggang  waktu  minimal  6 (enam)  bulan  antara  peristiwa  pernikahan  dengan melahirkan bayi; c) Anak  yang  dilahirkan  oleh  wanita  dalam  ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan masa kehamilan  tetapi  tidak  diingkari  kelahirannya  oleh suami. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tentang  status  anak  di luar nikah telah menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Di  tengah  kuatnya  pro  dan  kontra  atas  putusan  Mahkamah Konstitusi,  Mahfud  sebagai  Ketua  Mahkamah  Konstitusi, akhirnya  juga  terpancing  untuk  berkomentar  secara  pribadi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, yang menurut kode etik  hakim  perlu  dipertanyakan,  dengan  memberikan penafsiran bahwa hanya anak yang lahir dari perkawinan sirri yang  memiliki  hubungan  perdata  yang  bisa  melahirkan hubungan  nasab  dengan  ayah  biologisnya,  tetapi  anak  yang lahir  di  luar  perkawinan  karena  perzinaan,  perkosaan,  atau bayi  tabung  yang  bukan  sperma  suaminya  hanya  memiliki hubungan keperdataan di luar hubungan nasab. 13
11 Abd.  Salam, Gugatan  Anak  Zina  Kepada  Ayah  Biologis  dan  Keluarganya Kewenangan Siapa? , www.badilag.net, diunduh tanggal 15 Oktober 2014, h.  4.
12 Syamsul  Anwar  dan  Isak  Munawar, Nasab  Anak  di  Luar  Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 46/PUU-IIIV/2010 tanggal 27 Pebruari 2012  Menurut  Teori Fikih dan  Perundang-Undangan , dalam Membangun Peradilan Agama  Yang  Bermartabat  (Kumpulan  Artikel  Pilihan  Jilid  2),  Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2012, h. 263.
13 Muhammad Isna Wahyudi, Op. Cit. , h. 1.
A. Mukti Arto, Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, dalam kesimpulan bahan diskusi yang disampaikan pada diskusi hukum hakim PTA Ambon dan PA Ambon bersama Pejabat Kepaniteraan pada tanggal 16 Maret 2012  di  Auditorium  PTA  Ambon,  menyatakan  bahwa Substansi  hukum  yang  berubah  dengan  adanya  putusan  MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 27 Februari 2012 tersebut adalah  adanya  penyempurnaan  hubungan  perdata  anak dengan  orang  tuanya,  yakni  jika  semula  ia  hanya  memiliki hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya,  maka sekarang juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan  keluarga  ayahnya,  tanpa  mempersoalkan  perkawinan orang  tuanya,  sesuai  realitas  yang  ada.  Perubahan  Pasal  43 ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  tersebut  memunculkan adanya  hukum  baru,  yaitu  adanya  hubungan  perdata  antara anak  dengan  ayahnya  dan  keluarga  ayahnya  yang  berupa hubungan  nasab,  mahram,  hak  dan  kewajiban,  wali  nikah serta hubungan pewarisan. 14
Hubungan  darah antara  anak  dengan  ibunya merupakan  realitas sunnatullah yang  tidak  dapat  dipungkiri, ditutup  ataupun  ditutup-tutupi  oleh  siapapun,  dengan  cara apapun,  maupun  oleh  aturan  hukum  manapun.  Hubungan darah  inilah  yang  menjadi  dasar  adanya  hubungan  perdata antara  anak  dengan  ibunya,  baik  yang  dikandungnya  sendiri ataupun  dititipkan  pada  perempuan  lain.  Analog  dengan pemikiran  tersebut,  seharusnya  hubungan  darah  antara  anak dengan ayahnya juga menjadi dasar adanya hubungan perdata antara anak dengan ayahnya. 15
Menasabkan  anak kepada  ibu  biologisnya,  baik  yang dikandungnya  sendiri  ataupun  dititipkan  pada  perempuan lain,  berarti  memelihara  pertalian  darah  ( nasal )  antara  anak dengan  ibunya  yang  merupakan  asal-usul  anak  sesuai
14 A. Mukti Arto, Op. Cit. , 2012, h. 228.
15 Ibid. , 212.
sunnatullah.  Demikian  juga  menasabkan  anak  kepada  ayah biologisnya  berarti  pula  memelihara  pertalian  darah  ( nasal ) antara  anak  dengan  ayahnya  yang  merupakan  asal-usulnya sesuai  sunnatullah.  Meniadakan  (memutuskan)  hubungan darah  anak  dengan  ibu  biologis  dan  ayah  biologis  berarti melawan sunnatullah . 16
Islam  berkepentingan  membagi  anak  yang  lahir  ke dalam dua bagian, yang disebut dengan  anak syar’iy dan anak thabi’iy .  Dikatakan  anak syar’iy ,  karena  hukum  menetapkan adanya  hubungan  nasab  antara  anak  dan  orang  tua  laki- lakinya.  Disebut  anak thabi’iy karena  secara  hukum  anak dianggap  tidak  memiliki  hubungan  nasab  dengan  orang tuanya laki-lakinya. Anak Syar’iy mencakup tiga kategori, yaitu:
(1) anak yang dilahirkan suami-istri dari perkawinan yang sah;
(2)  anak  yang  dilahirkan  suami-istri  dalam  perkawinan  yang fasid,  sebelum  dinyatakan  (diketahui)  kefasidannya;  (3)  anak yang dilahirkan akibat hubungan syubhat ( wathi syubhat ). Anak yang  dilahirkan  dari  tiga  kategori  di  atas,  dinamakan  anak syar’iy yang  secara  hukum  memiliki  pertalian  nasab  dengan orang  tua  laki-lakinya,  sehingga  berlaku  atas  keduanya  hak dan  kewajiban  selaku  orang  tua  terhadap  anak  dan sebaliknya. 17 Selain tiga katagori di atas, anak yang dilahirkan disebut  anak thabi’iy (anak  luar  nikah)  yang  secara  hukum tidak  memiliki  hubungan  nasab  dengan  ayahnya.  Ia  hanya memiliki  hubungan  nasab  dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya, berdasarkan  keumuman  hadis al-walad  lil  al-firasy .  Hubungan nasab terjadi antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya. 18 Adanya  perdebatan  di  tengah  masyarakat  yang  dipicu oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
16 Ibid. , 223-224.
17 Imran Rosyadi, Implikasi Uji Materiil Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ,  dalam  Membangun  Peradilan  Agama  Yang  Bermartabat  (Kumpulan Artikel  Pilihan  Jilid  2),  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2012, h. 270.
18 Ibid . , h. 270-271 .
VIII/2010, pada akhirnya memperoleh jawaban yang “ resmi ” dari  Mahkamah  Konstitusi.  Jawaban  resmi  itu  dapat  dilihat dalam  laporan  tahunan  Mahkamah  Konstitusi  2012,  yang diterbitkan  oleh  Kepaniteraan  dan  Sekretariat  Jenderal Mahkamah  Konstitusi.  Atas  putusan  Mahkamah  ini  semula ada reaksi dari kelompok-kelompok tertentu yang menyalahpersepsikan  seakan-akan  Mahkamah  Konstitusi telah  mengubah  hukum  perkawinan  dalam  Islam  karena menjadikan  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  mempunyai hubungan  nasab  dengan  ayahnya  yang  melahirkan  hak perwalian  dan  kewarisan,  sesuatu  yang  menurut  fiqh  Islam tidak dibenarkan. Padahal, sebanarnya  Mahkamah Konstitusi tidak  pernah  menyebut  adanya  hubungan  nasab,  melainkan menyebut “ hubungan  keperdataan. ” Hubungan  keperdataan itu kalau perkawinannya sah bisa melahirkan hubungan nasab tetapi kalau anak lahir dari hubungan yang tidak sah maka hak hubungan  keperdataannya  bukanlah  hubungan  nasab melainkan  hubungan  keperdataan  di  luar  nasab  yang  bisa mengacu pada hak-hak keperdataan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. 19
Menurut  hemat  kami,  implikasi  putusan  Mahkamah Konstitusi terhadap hubungan nasab  anak di luar perkawinan dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya,  tidak  bisa    dilepaskan  dari pembagian  jenis/kualifikasi  anak  yang  selama  ini  dikenal dalam  masyarakat.  Anak  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan sebagai  akibat  adanya  perkawinan  yang  sah,  sedangkan  anak yang  dilahirkan  sebagai  akibat  dari  hubungan  yang  tanpa didasari  oleh  adanya  ikatan  perkawinan  yang  sah  tidak  dapat dikatakan sebagai anak sah. Penentuan status anak harus tetap didasarkan  pada  ada  atau  tidaknya  ikatan  perkawinan  antara ibunya dengan laki-laki yang telah menghamili ibunya.
19 Mahkamah Konstitusi RI, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2012 Dinamika  Penegakan  Hak  Konstitusional  Warga  Negara ,  Kepaniteraan  dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2013, h. 24-25.
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Perlu  menjadi  catatan  dan  perhatian  yang  tidak  kalah penting,    salah  satu  hal  yang  termuat  dalam  putusan Mahkamah  Konstitusi  adalah  pernyataan  tentang  syarat  sah perkawinan,  berkenaan  dengan  adanya  pandangan  bahwa perkawinan  yang  tidak  dilakukan  pencatatan  merupakan perkawinan  tidak sah menurut  hukum  perkawinan Indonesia yang  bersumber  pada  UUP  dan  peraturan  pelaksanaannya. Pasal  2  ayat  (1)  UUP  menyatakan  perkawinan  adalah  sah, apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya dan  kepercayaannya  itu.  Ayat    (2)  menyatakan  tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Amar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VII/2010 selain menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, juga memutuskan    untuk  menolak  permohonan  para  Pemohon untuk  selain  dan  selebihnya.  Bagian  amar  putusan  yang menyatakan  menolak  permohonan  para  Pemohon  untuk selain dan selebihnya, tampaknya menolak permohonan para Pemohon  untuk  menyatakan  bahwa  Pasal  2  ayat  (2)  UUP bertentangan  dengan  UUD  1945  khususnya  Pasal  28B  ayat (1)  dan  ayat  (2)  serta  Pasal  28D  ayat  (1),  dan  permohonan agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 2 ayat (2) UUP tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat  dengan segala akibat hukumnya.
Pasal 2 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Selanjutnya  dalam penjelasan  pasal  tersebut  dikemukakan  bahwa  tidak  ada perkawinan di luar masing-masing agama dan kepercayaan itu. Kemudian  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  UUP  disebutkan  bahwa tiap-tiap  perkawinan  harus  dicatat  menurut  peraturan  yang berlaku.  Peraturan  yang  dimaksud  adalah  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1946  dan  Undang-Undang  Nomor  34 Tahun  1954,  sedangkan  kewajiban  Pegawai  Pencatat  Nikah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1954 dan

## Implikasi Hukum Perdata.... (Yupi Wiyor Rini Masykuroh) 45
Nomor 2 Tahun 1955. Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  bahwa  pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat  Nikah  (PPN)  Kantor  Urusan  Agama,  sedangkan pencatatan  perkawinan  bagi  selain  Islam  dilakukan  oleh Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. 20
Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  faktor  yang menentukan  sahnya  perkawinan  adalah  syarat-syarat  yang ditentukan  oleh  agama  dari  masing-masing  pasangan  calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. 21 Makna  pentingnya  kewajiban  administratif berupa  pencatatan  perkawinan  tersebut,  menurut  Mahkamah Konstitusi,  dapat  dilihat  dari  dua  perspektif. Pertama ,  dari perspektif  negara,  pencatatan  dimaksud  diwajibkan  dalam rangka  fungsi  negara  memberikan  jaminan  perlindungan, pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai  dengan  prinsip  negara  hukum  yang  demokratis  yang diatur  serta  dituangkan  dalam  peraturan  perundang- undangan. 22
Sekiranya  pencatatan  dimaksud  dianggap  sebagai pembatasan,  pencatatan  demikian  menurut  Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan undang- undang  dan  dilakukan  dengan  maksud  semata-mata  untuk menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan kebebasan  orang  lain,  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,
20 Abd.  Rasyid  As’ad, Urgensi  Pencatatan  Perkawinan  dalam  Perspektif Filsafat Hukum , www.badilag.net, diunduh tanggal 15 Oktober 2014, h. 3.
21 Putusan Mahkamah…, h. 33.
22 Putusan Mahkamah…, h. 33.
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat demokratis. 23
Kedua ,  pencatatan  secara  administratif  yang  dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum  penting  dalam  kehidupan  yang  dilakukan  oleh  yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat  luas,  di  kemudian  hari  dapat  dibuktikan  dengan  bukti yang  sempurna  dengan  suatu  akta  otentik,  sehingga perlindungan  dan  pelayanan  oleh  negara  terkait  dengan  hak- hak  yang  timbul  dari  suatu  perkawinan  dapat  terselenggara secara efektif dan efisien. 24
Artinya,  dengan  dimilikinya  bukti  otentik  perkawinan, hak-hak  yang  timbul  sebagai  akibat  perkawinan  dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses  pembuktian  yang  memakan  waktu,  uang,  tenaga,  dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal- usul  anak  dalam  Pasal  55  UUP  yang  mengatur  bahwa  bila asal-usul  anak  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akta  otentik maka  mengenai  hal  itu  akan  ditetapkan  dengan  putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak  lebih  efektif  dan  efisien  bila  dibandingkan  dengan adanya akta otentik sebagai buktinya. 25
Pandangan Mahkamah Konstitusi ini dengan demikian mengakhiri  polemik  yang  terjadi  terkait  dengan  kedudukan pencatatan  perkawinan  terhadap  status  keabsahan  sebuah perkawinan.  Perkawinan  tetap  sah  menurut  Mahkamah Konstitusi  selama  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan agama yang dianut oleh orang yang melaksanakan perkawinan meskipun  tidak  atau  belum  dilakukan  pencatatan.  Dengan demikian  setiap  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  hukum  agama  tanpa  dilakukan pencatatan,  merupakan  anak  sah  dan  bukan  anak  di  luar
23 Putusan Mahkamah…, h. 33 -34. 24 Putusan Mahkamah…, h. 34. 25 Putusan Mahkamah…, h. 34.
perkawinan.  Anak  di  luar  perkawinan  adalah  anak  yang dilahirkan  dari  hubungan  badan  yang  tidak  didasari  adanya perkawinan baik yang dilakukan menurut hukum agama tanpa dilakuka  pencatatan  atau  dari  perkawinan  yang  dilakukan menurut hukum agama serta dilakukan pencatatan.
Menurut  hemat  kami,  anak  sah  menurut  hukum perkawinan  Indonesia  pascaputusan  Mahkamah  Konstitusi adalah satu dari dua kemungkinan berikut ini:
a) Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1) dan ayat (2) UUP;
b) Anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  hanya dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1), sepanjang dapat dibuktikan bahwa perkawinan tersebut benar telah terjadi, berdasarkan alat bukti lainnya selain akta perkawinan.
Anak  yang  lahir  dari  atau  akibat  dua  perkawinan  di atas,  sudah  sewajarnya  dan  seharusnya  jika  memiliki hubungan  nasab  dengan  laki-laki  suami  ibunya  yang menyebabkan  si  anak  lahir  ke  dunia.  Sang  anak  harus  bisa membuktikan dua hal untuk mendapat hak nasabnya jika ada pihak-pihak yang meragukan, yaitu:
a) Bahwa  perkawinan  antara  ibunya  dengan  ayahnya benar  telah  terjadi,  baik  itu  perkawinan  yang dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1)  dan  ayat  (2)  UUP  atau  hanya  dilakukan  sesuai ketentuan-ketentuan agama sebagaimana di atur dalam Pasal  2  ayat  (1)  UUP  dengan  menghadirkan  alat-alat bukti sah yang dapat membuktikan bahwa perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi;
b) Bahwa  benar  ia  adalah  anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  sebagaimana  disebut  di  atas,  dengan pembuktian  yang  didasarkan  pada  alat-alat  bukti  yang di  atur  dalam  Hukum  Acara  Perdata,  maupun berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau
alat  bukti  lain  sebagaimana  dinyatakan  dalam  putusan Mahkamah Konstitusi.
a) Hubungan  nasab  antara  anak  dengan  laki-laki  yang berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau alat  bukti  lain  dapat  dibuktikan  sebagai  ayahnya,  tidak berlaku  terhadap  anak  yang  dilahirkan  bukan  dari perkawinan  sah  sebagaimana  di  atas,  seperti  anak  yang dilahirkan dari hubungan zina atau anak yang dilahirkan sebagai  akibat  perkosaan.  Anak  tersebut  tidak mempunyai  hubungan  nasab  dengan  ayahnya,  tetapi sang ayah yang telah melakukan zina dengan ibunya atau yang  telah  memperkosa  ibunya  dapat  dibebani  dengan kewajiban  memberikan  atau  menanggung  biaya  untuk keperluan  pemeliharaan  (makan-minum),  pendidikan, kesehatan,  pakaian,  tempat  tinggal  dan  hak-hak  lainnya selain yang dinyatakan oleh hukum atau oleh ketentuan agama  tidak boleh diberikan ataupun dimiliki oleh anak tersebut.

## C. Kesimpulan
1. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-
VIII/2010,  telah  memberikan  ketegasan  bahwa  Pasal 43  ayat  (1)  UUP  yang  menyatakan, “ Anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya ” , bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum ternyata  mempunyai  hubungan  darah  sebagai  ayahnya, selanjutnya  menyatakan  Pasal  43  ayat  (1)  UUP    yang menyatakan, “ Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya ” , tidak  memiliki  kekuatan  hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat
dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum ternyata  mempunyai  hubungan  darah  sebagai  ayahnya, sehingga  ayat  tersebut  harus  dibaca, “ Anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. ”
2. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010  tidak  melahirkan  hubungan  nasab  antara anak  yang  dilahirkan  sebagai  akibat  hubungan  badan dari  perzinahan  atau  karena  akibat  perkosaan  dengan laki-laki  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut  hukum  ternyata  mempunyai  hubungan  darah sebagai  ayahnya,  hubungan  nasab  hanya  terjadi  antara anak  dengan  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan  melalui ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti lainnya menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah  sebagai  ayahnya,  sebagai  akibat  dari  perkawinan yang  telah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  agama tetapi  tidak  dilakukan  pencatatan  perkawinan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-
VIII/2010  tidak  mengakibatkan  perubahan  terhadap hukum  perkawinan,  karena  baik  dalam  pertimbangan hukum  maupun  dalam  amar  putusan,  Mahkamah Konstitusi  menyatakan  bahwa  Pasal  2  ayat  (2)  UUP tidak bertentangan dengan UUD 1945, dan menyatakan  bahwa  Pasal  43  ayat  (1)  UUP  adalah bertentangan  dengan  UUD  1945  secara  bersyarat ( conditionally unconstitutional ) yakni inkonstitusional
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
sepanjang  ayat  tersebut  dimaknai  menghilangkan hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman,  Kompilasi    Hukum    Islam  Di  Indonesia, Akademika Pressindo,  Jakarta, Cet V, April, 2007.
Abdul    Rahman  Al-  Aziri, Fiqh  Ala’  Mazhibil  Arba’an ,  Al- Fiqri, Bairut Libanon.
Abdul  Rasyid  Thalib, Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  dan Implikasinya  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
Abd.  Rasyid  As’ad, Urgensi  Pencatatan  Perkawinan  dalam
Perspektif  Filsafat  Hukum ,  www.badilag.net,  diunduh tanggal 15 Oktober 2014.
-------, Hibah “ Wajibah ” Ayah  Biologis  Terhadap  Anak  di  Luar Nikah ,  www.badilag.net,  diunduh  tanggal  15  Oktober 2014.
Abd.  Salam, Gugatan  Anak  Zina  Kepada  Ayah  Biologis  dan Keluarganya  Kewenangan Siapa? ,  www.badilag.net,  diunduh tanggal 15 Oktober 2014.
A. Mukti Arto, Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor  46/PUU-VIII/2010  Tanggal  27  Februari  2012 Tentang  Pengubahan  Pasal  43  UUP  Tentang  Hubugan Perdata  Anak  Dengan  Ayah  Biologisnya, dalam Membangun  Peradilan  Agama  Yang  Bermartabat (Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2), Direktorat Jenderal
Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
D.Y.Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.
Imam Mustofa, Dimensi HAM dan Hukum Islam dalam Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010 ,  Millah Jurnal  Studi  Islam, PPs  Fakultas  Ilmu  Agama  Islam Magister  Studi  Islam  Vol.  XII  No.  1 ,  UII,  Yogyakarta,
2012
Imran Rosyadi, Implikasi Uji Materiil Pasal 43 ayat (1) UU No. 1  Tahun  1974 ,  dalam  Membangun  Peradilan  Agama Yang  Bermartabat  (Kumpulan  Artikel  Pilihan  Jilid  2),
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
Mahkamah  Konstitusi  RI, Laporan  Tahunan  Mahkamah Konstitusi  2012  Dinamika  Penegakan  Hak  Konstitusional Warga  Negara ,  Kepaniteraan  dan  Sekretariat  Jenderal
Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Hukum  Acara
Mahkamah Konstitusi , Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan MK, Jakarta, 2010. Muhammad  Isna  Wahyudi, Meramal  Nasib  Status    Anak Machica , www.badilag.net, diunduh tanggal 15 Oktober
2014
Munafrizal Manan, Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi ,
Mandar Maju, Bandung, 2012.
Soimin,  Mashuriyanto,  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Sistem Ketatanegaraan  Indonesia,  UII  Press,  Yogyakarta, 2013.
Syamsul  Anwar  dan  Isak  Munawar, Nasab  Anak  di  Luar Perkawinan  Paska  Putusan  Mahkamah  Konstitusi    Nomor
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
46/PUU-IIIV/2010  tanggal  27  Pebruari  2012    Menurut Teori Fikih dan Perundang-Undangan , dalam Membangun Peradilan  Agama  Yang  Bermartabat  (Kumpulan Artikel  Pilihan  Jilid  2),  Direktorat  Jenderal  Badan Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, Jakarta, 2012