P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 https://al-afkar.com

## MELIHAT KEMBALI KONSEP MASHLAHAH DALAM KASUS PENEMBAKAN LASKAR FRONT PEMBELA ISLAM

## Ahmad Muhtadi Anshor
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung E-mail: muhtadianshor@gmail.com
Received Revised Accepted 20 November 2021 14 Desember 2022 02 Februari 2022

## REVIEWING  THE  CONCEPT  OF  MASHLAHAH  IN  THE  CASE  OF  FIRING  OF ISLAMIC DEFFENCE GROUP

## ABSTRACT
This study  aims  to revisit  the  priority  aspects  of  the  state's  interests  and protection  of  the soul  from  the  mashlahah  perspective.  This  is  so  urgent  when  recently  shocked  by  the shooting  of  a  member  of  the  Islamic  Defenders  Front  (FPI)  laskar  by  a  member  of  the Indonesian  National  Police.  The  result  of  this  case  was  the  emergence  of  various controversies from humanitarian activists, human rights, and moderate state defenders. This phenomenon is certainly something that needs to be resolved with a model approach in the Islamic legal discourse, namely the mashlahah concept. The concept of mashlahah is seen as a more adaptive concept in responding to various contemporary problems, including seeing the  shooting  case of  a member of  the  Islamic Defenders  Front  (FPI)  army.  This  literature- based study  found  that  the shooting  of  members of  the  FPI  paramilitary  apparatus  by  the police  was  based  on  prioritizing  the  public  interest  of  the  state  (mashlahah  al-'ammah) rather  than  personal  or  group  interests  (mashlahah  al-fardhiyyah).  Meanwhile,  the determination of mashlahah between the interests of the state (public) and private interests (groups) is based on taking less mafsadat.
Keywords : mashlahah, Islamic Law, shootings of fpi laskar.

## ABSTRAK
Kajian  ini  bertujuan  untuk  melihat  kembali  aspek  prioritas  dari  kepentingan  negara  dan perlindungan  jiwa  perspektif mashlahah .  Hal  ini  begitu  mendesak  ketika  akhir-akhir  ini dikejutkan  dengan  kasus  penembakan  anggota  laskar  Front  Pembela  Islam  (FPI)  oleh
Vol. 5, No. 1,Februari  2022 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Ahmad Muhtadi Anshor
Melihat Kembali Konsep Mashlahah......
anggota Kepolisian Republik Indonesia. Hasilnya dari kasus ini adalah munculnya berbagai kontroversi  dari  para  pegiat  kemanusiaan,  hak  asasi  manusia,  dan  kalangan  moderat pembela negara. Fenomena ini tentu menjadi sesuatu yang perlu diselesaikan dengan model pendekatan dalam diskursus hukum Islam yaitu konsep mashlahah . Konsep mashlahah ini dipandang  sebuah  konsep  yang  lebih  adaptif  dalam  merespon  berbagai  problematika kontemporer,  termasuk  dalam  melihat  kasus  penembakan  anggota  laskar  Front  Pembela Islam  (FPI)  di  atas.  Kajian  berbasis  pustaka  ini  menemukan  bahwa  penembakan  terhadap anggota  laskar  FPI  oleh  aparat  kepolisian  didasarkan  pada  mendahulukan  kepentingan umum  negara (mashlahah  al-’ammah) daripada  kepentingan  pribadi  atau  golongan (mashlahah  al-fardhiyyah). Sementara  penentuan mashlahah antara  kepentingan  negara (umum) dan kepentingan pribadi (golongan) didasarkan pada pengambilan mafsadat yang lebih sedikit.
Kata Kunci: Mashlahah , Hukum Islam, Penembakan Laskar FPI.

## PENDAHULUAN
Salah satu tahapan baru di Indonesia pasca runtuhnya otoritarianisme rezim Orde Baru adalah munculnya gaya Islam fundamentalis radikal di panggung politik dan  publik. 1 Kelompok  fundamentalis  radikal  tampak  mendominasi  panggung publik  sambil  menabuh  genderang  Islamisasi  di  berbagai front . 2 Dengan  suara lantang yang penuh obsesi politik ideologis,  gerakan ini menjungkirbalikkan logika bangsa dan negara yang mapan dan kokoh berdasarkan ideologi negara berdasarkan konsepsi Islam formal. Islamisasi Negara dan  hukum Islam sangat ingin disuarakan oleh  kelompok  radikal  fundamentalis  ini.  Dimana  tanda  kemunculan  kelompok  ini adalah intensitas kekerasan yang kerap terjadi atas nama agama, jihad , perjuangan di jalan  Allah  dan amar  ma’ruf  nahi  munkar. 3 Sementara  dari  sisi  lain  semakin  sulit menangkal  keterikatan  agama  dengan  teroris,  karena  banyak  dari  mereka  yang mengaku  beragama  Islam. 4 Spekulasi  semacam  itu  tentunya  tidak  cukup  untuk menjelaskan  kompleksitas  fenomena  di  atas,  terutama  karena  agama  dan  politik kemungkinan besar saling terkait di dalamnya. 5
Beberapa kasus intoleransi yang menodai keberagaman dan mencederai wajah demokrasi  di  Indonesia  sepanjang  2018  dapat  digambarkan  namun  tidak  terbatas pada:  1)  Perusakan  Pura  di  kawasan  Senduro  Lumajang,  pelaku  merusak  sedikitnya tiga  patung; 6 2)  Penyerangan  terhadap  salah  satu  ulama  di  Lamongan  yaitu  Abdul Hakam  Mubarok  Pengurus  Pondok  Karangasem  Paciran  Lamongan  oleh  seorang
1 Ahmad  Muhtadi  Anshor,  “The  Movement  Of  Islamic  Fundamentalism  The  Classical,  Pre-Modern  And Contemporary,” Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 8, no. 2 (2020): 146.
2 Kunawi  Basyir,  “Menimbang  Kembali  Konsep  Dan  Gerakan  Fundamentalisme  Islam  Di  Indonesia,” Al- Tahrir 14, no. 1 (2014).
3 Noorhaidi Hasan, “The Salafi Movement in Indonesia: Transnational Dynamics and Local Development,” Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East Duke University Press 27, no. 1 (2007).
4 Alex  P.  Schmid,  “Moderate  Muslims  and  Islamist  Terrorism:  Between  Denial  and  Resistance,” The International Centre for Counter-Terrorism The Hague 8, no. 9 (2017).
5 Noorhaidi Hasan, “Faith And Politics: The Rise Of The Lakar Jihad In The Era Of Transition In Indonesia,” Indonesia , no. 74 (2002): 146.
6 Dian Kurniawan, “3 Patung Pura Di Lumajang Jadi Sasaran Perusakan Orang Tak Dikenal,” Liputan6, 19 Februari ,  2018,  https://www.liputan6.com/regional/read/3299228/3-patung-pura-di-lumajang-jadi-sasaran- perusakan-orang-tak-dikenal.
/view/4

## Ahmad Muhtadi Anshor
Melihat Kembali Konsep Mashlahah......
yang  bertingkah  gila; 7 3)  Perusakan  masjid  di  Tuban; 8 4)  Penghancuran  gereja  di Yogya dan pengusiran Bikhsu di Tangerang; 9 5) Ancaman bom di Candi Kwan Tee Koen,  Karawang; 10 6)  Penganiayaan  terhadap  Biksu  Mulyanto  Nurhalim  dan pengikutnya di Desa Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten; 11 7) Penganiayaan  terhadap  Ulama  sekaligus  Ketua  Persatuan  Islam  (Persis)  H.  R. Prawoto hingga nyawanya tidak bisa diselamatkan; 12 8) Penganiayaan yang menimpa Ulama,  Pimpinan  NU,  serta  Pengurus  Pondok  Pesantren  Al  Hidayah  Cicalengka Bandung,  Jawa  Barat,  K.H.  Umar  Basri. 13 Kasus  kekerasan  agama  ini  menjadi 'tamparan'  bagi  para  tokoh  agama  dan  pemerintahan  yang  baru  saja  menggelar Grand  Conference  Tokoh  Agama  untuk  Kerukunan  Bangsa  di  Jakarta  pada  8-10 Februari 2018.
Sedangkan pada 2019, terdapat 31 pelanggaran kebebasan beragama (KBB) di 15 provinsi  di  Indonesia.  Penemuan  ini  merupakan  hasil  pengawasan  imparsial  oleh berbagai pemberitaan media massa. Secara khusus, 12 kasus pelanggaran KBB berupa pelarangan  ritual,  pencekalan  atau  pencegahan  ceramah,  atau  penyelenggaraan agama atau keyakinan tertentu. Terdapat 11 kasus larangan pendirian rumah ibadah, 3 kasus perusakan tempat ibadah, 2 kasus larangan hajatan Cap Go Meh, dan 1 kasus pengaturan  cara  berpakaian  menurut  agama  tertentu  oleh  pemerintah.  Dan  yang satu  adalah  bentuk  imbauan  pemerintah  terkait  keyakinan  tertentu,  dan  satu  lagi adalah penolakan menjadi tetangga dari mereka yang berbeda agama. 14
Dengan  berbagai  fenomena  pelanggaran  kebebasan  beragama  dan  beribadah (KBB)  di  atas  yang  direpresentasikan  dengan  praktik  radikalisme  dan  intoleransi, banyak  tokoh  dan  masyarakat  yang  mengatakan  bahwa  yang  di  atas  merupakan ideologi dan perbuatan Front Pembela Islam (FPI). Ormas Islam yang diketuai oleh Habib Rizieq Shihab (HRS) tersebut banyak yang menilai telah sering menampilkan
7 Dian Kurniawan, “Orang Tak Dikenal Serang Kiai Di Lamongan, Pengidap Gangguan Jiwa?,” Liputan6, 18 Februari , 2018, https://www.liputan6.com/regional/read/3298894/orang-tak-dikenal-serang-kiai-di- lamongan-pengidap-gangguan-jiwa.
8 Tim  Editor,  “Masjid  Di  Tuban  Dirusak,  Pelaku  Orang  Gila,  Begini  Kronologinya,” JawaPos.Com,  13 Februari ,  2018,  https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/13/02/2018/masjid-di-tuban-dirusak- pelaku-orang-gila-begini-kronologinya/.
9 Petrus  Riski,  “Kasus  Perusakan  Dan  Penyerangan  Rumah  Ibadah  Diduga  Terkait  Kepentingan  Politik,” Voaindonesia,  15  Februari ,  2018,  https://www.voaindonesia.com/a/kasus-penyerangan-rumah-ibadah- diduga-terkait-kepentingan-politik-/4254557.html.
10 Luthfiana  Awaluddin,  “Ini  Motif  Pelaku  Teror  Bom  Kelenteng  Di  Karawang,” Detiknews,  12  Februari , 2018, https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3863347/ini-motif-pelaku-teror-bom-kelenteng-di- karawang.
11 Tim  Editor,  “Penolakan  Biksu  Di  Legok  Dinilai  Karena  Warga  Salah  Paham  Soal  Simbol  Agama,” Kompas.Com,  13  Februari ,  2018,  https://nasional.kompas.com/read/2018/02/13/13384531/penolakan-biksu- di-legok-dinilai-karena-warga-salah-paham-soal-simbol-agama?page=all.
12 Dony  Indra  Ramadhan,  “PP  Persis  Kutuk  Penganiayaan  Ustaz  Prawoto,” Detiknews,  12  Februari ,  2018, https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3846861/pp-persis-kutuk-penganiayaan-ustaz-prawoto.
13 Wisma  Putra,  “Pimpinan  Ponpes  Al  Hidayah  Cicalengka  Dianiaya  Di  Dalam  Masjid,” Detiknews,  27 Januari ,  2018,  https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3836283/pimpinan-ponpes-al-hidayah-cicalengka- dianiaya-di-dalam-masjid.
14 Tim Editor, “Imparsial: Sepanjang 2019, Ada 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama,” DW, 18 Desember , 2019, https://www.dw.com/id/imparsial-sepanjang-2019-ada-31-pelanggaran-kebebasan-beragama/a- 51717252.
/view/4

## Ahmad Muhtadi Anshor
Melihat Kembali Konsep Mashlahah......
sebuah  praktik  keagamaan  yang  menunjukkan  sikap  radikalisme  dan  intoleransi  di tengah-tengah  iklim  kehidupan  negara  yang  menginginkan  keadaban,  kebebasan, dan keberagamaan. 15 Berbagai desakan akan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) ternyata  sudah  jauh-jauh  disuarakan  banyak  tokoh,  mulai  dari  Abdurrahan  Wahid (Gus  Dur)  hingga  Basuki  Tjahaja  Purnama  (Ahok).  Geliat  desakan  pembubaran Front Pembela Islam (FPI) semakin meningkat pasca dicabutnya masa SKT FPI yang kemudian  membuat  publik  menandatangani  petisi  pembubaran  Front  Pembela Islam (FPI). 16
Baik  secara  ideologis  maupun  praktis,  FPI  merupakan  ancaman  bagi  bangsa. Sejak  didirikan  pada  1988,  FPI  telah  menjadikan  populisme  sayap  kanan,  masalah identitas  dan  kekhalifahan  sebagai  bagian  utama  dari  perjuangan  mereka.  Berbeda dengan ormas Islam moderat lainnya, FPI sebenarnya anti demokrasi dan cenderung memusuhi  pemerintah  dan  negara.  Sambil  memberikan  perlawanan  langsung kepada  pemerintah  yang  berkuasa  dan  konstitusi,  organisasi  ini  mempromosikan moral  sosial  yang  mendorong  sikap  radikalisme  dan  tindakan  kekerasan  atas  nama agama 17 .  Setidaknya  hal  ini  terlihat  jelas  dalam  kontroversi  AD/ART  FPI  yang  tak kunjung  usai.  Mulai  dari  arah  perpanjangan  izin  FPI  atau  Surat  Tanda  Pendaftaran (SKT)  juga  belum  jelas  kelanjutannya  hingga  AD/ART  FPI  yang  dipertanyakan karena  secara  khusus  mengamini  dan  memperjuangkan  cita-cita  kekhalifahan. 18 Puncaknya  kekhawatiran  akan  eksistensi  FPI  di  Indonesia  hingga  Kepolisian Republik  Indonesia  melakukan  penembakan  terhadap  enam  laskar  FPI  di  Tol Jakarta-Cikampek  pada  7  Desember  2020.  Penyerangan  laskar  FPI  terhadap  aparat kepolisian  terjadi  pukul  00.30  WIB  di  tol  KM  50  Jakarta-Cikampek.  Peristiwa  itu terjadi  ketika  apparat  kepolisian  sedang  memeriksa  informasi  mobilisasi  massa terkait pemanggilan Habib Rizieq Shihab di Polda Metro Jaya. 19
Beberapa  literatur  yang  telah  membahas  tentang  gerakan  kekerasan  dan gerakan  yang  mengancam  negara  di  antaranya  adalah  temuan  Saifuddin  yang mengatakan  bahwa  model  yang  memahami  seseorang  atau  komunitas  agama tertentu  yang  terbatas  pada  teks-teks  agama  dapat  menyebabkan  kekerasan  dan pemaksaan  atas  nama  membela  agama  atau  Tuhannya.  Praktik  tersebut  membuat FPI  dinilai  sebagai  gerakan  dengan  model  pemahaman  keagamaan  yang  sangat eksklusif,  literal,  tekstual,  dan  fundamentalis. 20 Sedangkan  Wibowo  mengatakan bahwa narasi mengenai bahaya wacana khilafah adalah produk sekuritisasi. Wacana
15 Sugiarso Sugiarso Endang Supriadi, Ghufron Ajib, “Intoleransi Dan Radikalisme Agama: Konstruk LSM Tentang Program Deradikalisasi,” JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo) 4, no. 1 (2020).
16 Lebih  lanjut  lihat  dalam,  Abdul  Hakim  Wahid,  “Model  Pemahaman  Front  Pembela  Islam  (FPI)Terhadap Al-Qur’an Dan Hadis,” Refleksi 17, no. 1 (2018).
17 Gabriel  Facal,  “Islamic  Defenders  Front  Militia  (Front  Pembela  Islam)  and  Its  Impact  on  Growing Religious Intolerance in Indonesia,” TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia 8, no. 1 (2020): 7.
18 Machfud Syaefudin, “Reintepretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI),” Jurnal Ilmu Dakwah 34, no. 2 (2014): 260.
19 Tim Editor, “Misteri Penembakan Laskar FPI,” DetikX, 10 Desember , 2020, https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20201210/Misteri-Penembakan-Laskar-FPI/.
20 Saifuddin,  “Kekerasan  Atas  Nama  Tuhan  (Studi  Kasus  Kekerasan  FPI  Yogyakarta),” IN  RIGHT:  Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia 1, no. 1 (2011).
/view/4

## Ahmad Muhtadi Anshor
Melihat Kembali Konsep Mashlahah......
kekhalifahan  yang  awalnya  merupakan  ekspresi  religius  dari  beberapa  kelompok Islam  seperti  FPI,  kemudian  diidentifikasi  sebagai  ancaman  eksistensial  bagi negara. 21 Terakhir Nur  dan Susanto  mengatakan bahwa radikalisme, terorisme, dan konflik antar kepercayaan telah terjadi sepanjang sejarah Indonesia, terutama sejak reformasi  politik  dan  tingginya  angka  insiden  tersebut  kemudian  menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia. 22
Nampak  dari  berbagai  kajian  terdahulu  yang  telah  diuangkan  menunjukkan bahwa  sesungguhnya  Front  Pembela  Islam  (FPI)  merupakan  organisasi  masyarakat yang  memiliki  kesemangatan  dalam  penegakan  syariat  Islam  namun  langkahnya sedikit  keras  dan  memiliki  ideologi  khilafah. 23 Dengan  kondisi  tersebut  tentu bertolak belakang dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk hidup dalam negara  kesatuan  republik  Indonesia  yang  berasaskan  perdamaian  dan  keamanan. Puncaknya adalah tindakan negara yang diwakili oleh aparat kepolisisan ketika para anggota  laskar  FPI  bertindak  menciderai  citra  negara  dengan  melakukan penembakan  hingga  anggota  FPI  terbunuh  di  tangan  anggota  kepolisian.  Peristiwa tersebut  ketika  di  lihat  dalam  kaca  mata  hukum  Islam  terdapat  unsur mashlahah yang harus didahulukan dan diakhirkan.
Dari  sebuah  diskursus  dan  literatur  tentang  teori mashlahah sesuai  dengan yang  terungkap  dalam  kajian-kajian  fiqih  (hukum  Islam)  dan ushul  fiqh ,  penulis menemukan  sebuah  akar  permasalahan  ketika  melihat  fenomena  penembakan anggota  laskar  FPI  oleh  apparat  kepolisian.  Problem  permasalahan  yang  harus dipecahkan  adalah  prioritas  mana  yang  didahulukan  antara  antara  kepentingan negara  dan  kepentingan  pribadi  atau  golongan?.  Bagaimana  diskursus mashlahah sebagai  pendekatan  dalam  kajian  hukum  Islam  melihat  antara  menjaga  eksistensi negara (hifdz al-daulah), kepentingan umum (mashlahah al-’amah) dengan menjaga nyawa (hiffdz al-nafs), kepentingan pribadi atau golongan (mashlahah al-fardiyyah) ?. Untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  di  atas,  penulis  menyajikan  data mengenai  fenomena  penembakan  laskar  FPI  oleh  aparat  kepolisian  dan  menggali konsep mashlahah melalui studi literature 24 Sementara analisis data dalam kajian ini menggunakan  langkah  content  analysis,  sehingga  langkah  ini  akan  menghasilkan langkah pendekatan hukum Islam melalui pendekatan konsep mashlahah yang bisa merespon  problematika  hukum  Islam  kontemporer  hari  ini,  prioritas  antara kepentingan negara dan kepentingan pribadi atau golongan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  studi  literature revies.  Karene  penelitian  ini  berusaha  membandingkan  kasus  Penembakan  Front
21 Prihandono  Wibowo,  “Sekuritisasi  Wacana  Khilafah  Di  Indonesia,” JISIERA:  THE  JOURNAL  OF ISLAMIC STUDIES AND INTERNATIONAL RELATIONS 5 (2020).
22 Iffatin  Nur  &  Susanto,  “Social  Conflict  in  Indonesia:  Safeguarding  a  Nation  as  a  New  Approach  for Resolving National Disintegration,” Journal of Social Studies Education Research 11, no. 2 (2020).
23 Greg  Barton,  “Contesting  Indonesia’s  Democratic  Transition:  Laskar  Jihad,  the  Islamic  Defenders  Front (FPI) and Civil Society,” Security,  Democracy,  and  Society  in  Bali.  Palgrave Macmillan,  Singapore ,  2021, 306, https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-15-5848-1_13.
24 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).
/view/4

## Ahmad Muhtadi Anshor
Melihat Kembali Konsep Mashlahah......
pembela  Islam  yang  ada  di  jurnal,  hasil  penelitian,  dan  berita  yang  tersedia  baik online dan ofline.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Realitas  Islam  di  Indonesia:  Meneropong  Sebuah  Demokrasi  Atas  Nama Agama
Umat Islam menjadi mayoritas di hampir setiap provinsi di Indonesia kecuali Bali, Nusa Tengala Timur,  Sulawesi  Utara, Papua dan Papua Barat. Mayoritas  umat Kristen  Protestan  ada  di  negara  bagian  Sulawesi  Utara,  Papua,  dan  Papua  Barat. Umat Kristen Protestan terbesar di Indonesia ada di Sumatera Utara, dengan jumlah yang  signifikan  di  Jawa  Timur,  Jawa  Barat,  DKI  Jakarta,  Maluku,  Jawa  Timur,  dan Sulawesi  Selatan.  Mayoritas  umat  Katolik  beragama  Katolik  di  Nusa  Tengra  Timur (NTT) dan Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Papua. Kebanyakan agama Hindu ditemukan di Bali, dan  sejumlah besar ditemukan di negara bagian Lampung, Jawa Timur  dan Banten. Agama Budha  cukup banyak ditemukan  di bagian provinsi DKI Jakarta,  Sumatera  Utara,  Jawa  Timur,  Riau,  dan  Kepulauan  Riau.  Sementara  agama Khong  Hu  Chu  yang  padat  ditemukan  di  Kepulauan  Bangka  Belitung,  Kalimantan Barat, dan Jawa Barat.
Sebagai seorang Muslim, meyakini bahwa Islam merupakan agama paripurna sebagaimana substansi firman Allah dalam Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 3. Sebagai agama transcendental, esensi agama Islam di belahan dunia manapun adalah absolut dan  tunggal.  Namun  begitu,  agama  transcendental  ini  memasuki  ranah  relatifitas kemanusiaan  sehingga  kontekstualisasi  wajah  agama  akan  beraneka  ragam.  Islam Indonesia  merupakan  bagian  dari  kontekstualisai  yang  dibingkai  secara  kreatif  dan dipadukan  dengan  berbagai  tradisi.  Tradisi  dan  agama  dipersatukan  dengan  tetap mempertahankan nilai-nilai religiusitas namun tetap memiliki tingkat toleransi yang tinggi. 25
Kontekstualisasi  Islam  Indonesia  inilah  yang  kemudian  dituding  aliran Wahabi  sebagai  sinkretisme  karena  Islam  Indonesia  dipandang  oleh  mereka  telah bercampur  dengan  paham  agama  yang  lain,  takhayul,  praktek-praktek khurafat, bid’ah ,  dan syirik sehingga  jauh  dari  kategori  murni.  Dalam  versi  Wahabi,  tidak diperbolehkan  melakukan  pengurangan  ataupun  penambahan  dalam  aspek beribadah  ( la  nuqshan  wala  ziyadan  fi  al-‘ibadah ).  Dalam  aspek  ibadah,  manusia hanya bisa menerima segala sesuatu dari Allah SWT yang telah diwahyukan melalui para nabi-Nya.
Transformasi  ajaran  Islam  ke  dalam  budaya  bangsa  Indonesia  menjadikan Islam  Indonesia  sangat  kaya  akan  pemahaman,  penafsiran,  dan  pemaknaan.  Hal demikian  ini  sangat  berbeda  dengan  Islam  di  Saudi  Arabia  atau  pun  di  negara- negara  Timur  Tengah  sekitarnya  yang  memiliki  karakter  rigid  dari  budaya,  tradisi, atau  perkembangan  zaman.  Sebaliknya,  Islam  Indonesia  menjadi  Islam  yang fleksibel  terhadap  budaya,  tradisi,  maupun  perkembangan  zaman  namun  dengan
25 Ali Abdul Halim Mahmud, Fiqhul Mas’uliyah Fi Al-Islami (Kairo: Darut Tauzi’ wa al-Nasyr al-Islamiyah, 2000), 231.
/view/4

## Ahmad Muhtadi Anshor
Melihat Kembali Konsep Mashlahah......
tetap  akomodatif  dan  selektif  terhadap  hal-hal  yang  mengancam  purifikasi  ajaran Islam. 26
Meskipun begitu, kebangkitan Islam di dunia yang ditandai dengan gerakan- gerakan  umat  Islam  pada  kurun  perempat  pertama  abad  ke-20  mulai  timbul  pasca kebangkitan  kelompok  elit  baru,  termasuk  juga  yang  terjadi  di  Indonesia.  Para  elit baru  ini  tidak  hanya  mendapatkan  pendidikannya  dari  lembaga  pendidikan  agama tradisional maupun sekuler baik di dalam negeri maupun luar negeri, tetapi mereka juga  mempelajari  ide-ide  dan  wacana  dari  luar,  dari  gerakan-gerakan  di  sejumlah negeri  jajahan,  atau  dari  fenomena  kebangkitan  di  dunia  Islam  pada  umumnya. Namun, perbedaan latar belakang pendidikan elit baru dengan mayoritas umat lslam Indonesia telah menyebabkan timbulnya ketidaksamaan pada orientasi ideologis. 27 Para ulama memimpin gerakan keagamaan umat Islam dengan maksud untuk mempertahankan atau memajukan madzhab tertentu yang mereka ikuti. Dari sudut pandang ini, gerakan keagamaan umat Islam lndonesia bisa diklasifikasikan menjadi dua  macam,  yaitu:  1)  gerakan  keagamaan  yang  bertujuan  memajukan  dan mempertahankan ortodoksi salafiyah, dengan  menyerukan kepada  umat Islam agar kembali kepada praktek keagamaan yang dilakukan di zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya yakni ketika madzhab-madzhab, khususnya di bidang fiqih, belum muncul,  dan  2)  gerakan  keagamaan  yang  tetap  memelihara  tradisionalisme madzhabiyah  yang  mengajak  umat  Islam  Indonesia  untuk  tetap  menganut madzhab-madzhab  keagamaan  yang  menjadi  panutan  dan  praktek  dari  sebagian besar  umat  Islam  Indonesia  terutama  empat  madzhab  yang  telah well-established berabad-abad  (yaitu  madzhab  Maliki,  Hambali,  Syafi’i  dan  Hanafi).  Selain  itu, gerakan  politik  umat  Islam  yang  dikomandani  oleh  para  cendekiawan  dan  elit Muslim timbul sebagai follow-up perjuangan untuk membebaskan rakyat dan negeri Indonesia  dari cengkeraman penjajahan negara asing dan sekaligus  dari feodalisme anak negeri sendiri. 28
Pasca  kemerdekaan,  memang  terjadi  pasang  surut  pewarnaan  Islam  di Indonesia  dengan  munculnya  gerakan-gerakan  bersenjata  yang  menginginkan Indonesia  sebagai  negara  agama  (baca:  Islam)  seperti  berbagai  pemberontakan DI/TII  yang  terjadi  di  Aceh  (Daud  Beureueh),  Jawa  Barat  (Kartosoewirjo), Kalimantan Selatan (Ibnu Hadjar), Jawa Tengah (Amir Fatah), dan Sulawesi Selatan (Kahar Muzakar). 29 Begitu pula dengan fenomena radikalisasi dan ekstremisme yang kerap  terjadi  belakangan  ini  yang  merupakan  percik-percik  kecil  di  sekeliling  arus utama  keislaman  di  Indonesia  yang  amat  perlu  diwaspadai. 30 Namun  demikian,
26 Terkait dengan model beragama Islam di Indonesia dalam merespon berbagai gelombang intoleransi lihat dalam,    Noorhaidi  Hasan,  “Religious  Diversity  And  Blasphemy  Law:  Understanding  Growing  Religious Conflict and Intolerance in Post-Suharto Indonesia,” Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies 55, no. 1 (2017).
27 Amirsyah  Tambunan,  “Islam  Wasathiyah  To  Build  A  Dignified  Indonesia  (Efforts  To  Prevent  Radical- Terrorism),” ADI Journal on Recent Innovation (AJRI) 1, no. 1 (2019): 54–55.
28 Abdurrasyid,  “Radikalisme  Dan  Moderasi:  Studi  Gerakan  Islam  Mainstream  Jama’ah  Islamiyah  Dan Nahdhatul Ulama Di Indonesia,” Tamaddun 18, no. 1 (2018): 106.
29 Robert Cribb, Historical Atlas of Indonesia (Richmond Surrey: Curzon Press, 2000), 162.
30 Fathiyah  Wardah,  “Menhan:  Radikalisme  Dan  Ekstremisme,  Ancaman  Paling  Menakutkan,” VoA Indonesia,  28  Pebruari ,  2019,  https://www.voaindonesia.com/a/menhan-radikalisme-dan-ekstremisme- ancaman-paling-menakutkan/4806260.html.
/view/4

## Ahmad Muhtadi Anshor
Melihat Kembali Konsep Mashlahah......
Islam  Indonesia  tetap  berdiri  dan  sampai  kini  masih  menampakkan  eksistensinya. Dalam  perjalanannya,  fleksisbilitas  Islam  Indonesia  menghantarkan  masyarakat Muslim  Indonesia  memiliki  keterbukaan  terhadap  pemikiran-pemikiran  yang berasal  dari  luar  komunitas  alirannya.  Muslim  Indonesia  kontemporer  lebih  dapat menerima  pemikiran-pemkiran  Islam  yang  kritis,  inklusif,  modernis  dan  progresif karena  masyarakat  Muslim  di  Indonesia  membumi  dengan  pendekatan  berbasis budaya ( cultural approach ).
Melalui bukunya, Charles Hefner mengamati  bahwa Indonesia telah mampu mengembangkan model demokrasi yang kompatibel dengan negara yang mayoritas penduduknya  Muslim.  Dia  menemukan  bahwa  keberadaan  lembaga  sipil  dan keramahan  masyarakat  adalah  di  antara  faktor-faktor  paling  penting  untuk penciptaan  suatu  negara  yang  demokratis.  Pengamatan  Hefner  mencerminkan perkembangan  situasi  sosial  dan  politik  Indonesia.  Menurutnya,  selama  periode terakhir tahun 1990-an, sejumlah cendekiawan Muslim seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholish  Madjid,  dan  Dawam  Rahardjo  memainkan  peran  penting  dalam membentuk  wacana  Islam  di  media.  Demikian  juga  dengan  organisasi  massa  Islam seperti  Nahdlatul  Ulama  dan  Muhammadiyah  juga  sangat  berperan  dan berpengaruh dalam proses pengarahan perilaku pada level akar rumput. 31
Namun,  selama  beberapa  tahun  terakhir  ini  teori  Hefner  tentang  Islam Indonesia telah ditentang oleh realita dengan kemunculan Muslim konservatif atau populisme  Islam. 32 Masalah-masalah  sosial  yang  telah  disepakati  seperti  demokrasi dan multi-budaya sekarang dipertanyakan dan disangkal. 33 Pertumbuhan organisasi Islam  seperti  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  dan  Front  Pembela  Islam  (FPI), misalnya,  menunjukkan  bahwa  konservatisme  memainkan  peran  penting  dalam pembangunan sosial Indonesia. 34
Menelusuri Jejak Mashlahah : Dari Kepentingan Pribadi Hingga Kepentingan Umum
Sebelum membahas tentang konsep mashlahah era klasik yang diwakili oleh pandangan  3  ulama,  yaitu  al-Juwayni,  al-Ghazali,  dan  al-Syathibi,  ada  baiknya memahami sekilas para penggagas konsep mashlahah dari abad ke-5 sampai dengan 8  Hijriyah.  Salah  seorang  pakar  maqashid  modern,  Abdullah  ibnu  Bayyah mengungkapkan bahwa pada abad ke-5 hijriyah adalah lahirnya epistemologi hukum
31 Muhammad Zuhdi, “Challenging Moderate Muslims: Indonesia’s Muslim Schools in the Midst of Religious Conservatism,” Religions 9, no. 310 (2018): 1–5.
32 Azyumardi  Azra, The  Transmission of  Islamic Reformism to  Indonesia: Networks  of Middle Eastern  and Malay-Indonesia  Ulama  in  the  Seventeenth  and  Eighteenth  Centuries (PhD.  Diss.  Columbia  University, 1992), 89.
33 Muhammad Zuhdi, “Challenging Moderate Muslims: Indonesia’s Muslim Schools in the Midst of Religious Conservatism.”
34 Lebih  lanjut lihat  dalam,  Muzayyin  Ahyar  &  Alfitri,  “Aksi  Bela  Islam:  Islamic  Clicktivism and  the  New Authority  of  Religious  Propaganda  in  the  Millennial  Age  in  Indonesia,” Indonesian  Journal  Of  Islam  and Muslim Societies 9, no. 1 (2019).
Vol. 5, No. 1,Februari  2022 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Ahmad Muhtadi Anshor
Melihat Kembali Konsep Mashlahah......
Islam atau dikenal juga dengan filsafat hukum Islam. 35 Hal ini karena metode statis yang  dikembangkan  oleh  para  ahli  fiqih  abad  ke-5  tampaknya  tidak  mengatasi masalah kehidupan dan perkembangan peradaban. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya  teori al-mashlahah  al-mursalah dan  menciptakan  teori al-mashlahah dalam  bidang  ilmu  dan  praktik  hukum  Islam.  Beberapa  ulama  pada  abad  ke  5  ini tampak ikut berperan besar dalam lahirnya munculnya konsep mashlahah .
Pada  akhir  abad  ke-5  muncullah  al-Juwayni  (478  H/1085  H)  dengan menggagas al-hajah  al-’ammah (kebutuhan  publik).  Karya  al-Juwayni  yang  paling masyhur  adalah  Al-Burhan  Fi  Ushul  Al-Ahkam  dan  Ghiyas  Al-Umam.  Dalam karyanya  tersebut  al-Juwayni  mengatakan  bahwa mashlahah merupakan  sebuah kebutuhan publik. Selanjutnya pada awal abad ke-6, ada Abu Hamid al-Ghazali (505 H/1111  M),  pendiri  teori al-tartib  al-dharuriyyat (teori  hirarki  kebutuhan).  Karyanya di bidang ini adalah Al-Mustahfa yang di dalamnya menyebutkan bahwa mashlahah sebagai kebutuhan yang bertahap.
Kemudian  pada  kuartal  kedua  abad  ke-7,  muncul  Al-Izzuddin  ibn  Abd  al- Salam  (660  H  /  1209  M)  dengan  teori al-Hikmah  min  Warai  al-Ahkam (hikmah dibalik hukum syariah). Dedikasinya pada bidang ini adalah gagasan bahwa legalitas suatu aturan bergantung pada tujuan dan kebijaksanaan di baliknya. Pemikirannya dapat  dipelajari  dari  tiga  karyanya  Maqashid  al-Syariah,  Maqashid  al-Shaum,  dan Qawaid  al-Ahkam  fi  Mashalih  al-Anam.  Selanjutnya  di  penghujung  abad  ketujuh, ada  Shibab  al-Dien  al-Qarrafi  (684  H  /1285  M)  yang  dikenal  sebagai  pencetus  teori klasifikasi perbuatan Nabi SAW. Dia menulis kitab al-Furuq dan mempelopori studi klasifikasi  tindakan  Nabi  berdasarkan  posisi  Nabi.  Kemudian  di  pertengahan  abad kedelapan muncul Ibn Qayyim al-Jauziyyah (748 H/1347 M) yang mencetuskan teori hakikat syari'at melalui beberapa karyanya di bidang ini seperti I’lam al-Muwaqqi’in, Ahkam  ahl  al-Dzimmah,  Syifa  al-Alil,  Miftah  Dar  al-Sa’dah,  dan  lainnya.  Ia mengkritisi  fenomena al-hiyal  al-syar’i dan  menyatakan  bahwa  hakikat  syari'at sebenarnya  adalah  bangunan  yang  ditempatkan  atas  dasar  kemaslahatan  di  dunia dan akhirat.
Akhirnya di penghujung abad ke-8 ada Abu Ishaq al-Syathibi (790 H/1388 M) yang  mencetuskan  teori al-maqashid sebagai  prinsip  hukum  Islam.  Dia  menulis  al- Muwafaqat  fi  Ushul  al-Shariah.  Kontribusinya  adalah  melaksanakan  tiga transformasi  penting  dari  konsep al-maqashid, yaitu  dari  sekedar al-maslahat  al- mursalah menjadi prinsip hukum. Dari sebuah hikmah di balik aturan hingga dasar aturan dan dari hal dhonni hingga hal qath'i .
Mempelajari konsep mashlahah berarti menggali tujuan dari disyari’atkannya suatu  hukum  dalam  Islam.  Para  ulama  yakin  bahwa  hukum  Islam  memiliki  tujuan universal  yakni  membumikan  kemaslahatan  sejagad  dan  tercapainya  kebahagiaan dunia-akhirat.  Pencapaian  ini  dilakukan  dengan  upaya  perwujudan  kemaslahatan dan  menolak  kemudharatan.  Al-Syathibi,  dalam  magnum  opusnya al-Muwafaqat  fi Ushul  al-Syariah mengklasifikasikan  keterwujudan  kemaslahatan  melalui  5  unsur
35 Seorang ulama dari Mauritania, pakar bidang maqashid. Lihat lebih jauh dalam Abdullah Ibnu Bayyah, The Relationship  between  Purposes  (Maqashid)  and  Fundamentals  (Usul)  of  Islamic  Law (London:  Al-Furqan, 2006).
/view/4

## Ahmad Muhtadi Anshor
Melihat Kembali Konsep Mashlahah......
fundamental  yaitu:  agama,  jiwa,  keturunan,  akal,  dan  harta  yang  selanjutnya diformalisasikan  dalam  terma maqashid  syari’ah . 36 Konsep mashlahah di  kalangan para  ulama ushul  fiqh disebut  sebagai asrar  al-syariah (rahasia-rahasia  di  balik pranata hukum tektual). Konsep ini juga merujuk pada konsep kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat yang digagas oleh al-Juwaini dan al-Ghazali. 37
Walaupun  dalam  sejarah  perkembangan  hukum  Islam  ditemukan  beberapa karya  ulama’  yang  membahas  sisi  rahasia,  hikmah,  dan  tujuan  hukum  Islam,  yang merupakan  esensi  dari  keterlibatan maqashid  syari’ah. Seperti  Abu  Abdillah Muhammad  bin  Ali  al-Tirmidzi  al-Hakim  (296  H/908  M).  Al-Rasumi  mengatakan bahwa  orang  pertama  kali  menggunakan  istilah  maqashid  yang  dipaparkan  dalam karangannya  yakni  al-Hakim  al-Tirmidzi.  Buku  tersebut  berjudul al-Shalatu  wa Maqashiduha. Akan  tetapi  jika  menelusuri  karangan-karangan  yang  telah menggunakan  istilah mashlahah ,  maka  akan menemukannya  bahkan  jauh  sebelum al-Tirmidzi. Misalnya dalam karangan Imam  Malik (w. 179H/795) telah menuliskan riwayat  yang  mengarah  pada  suatu  permasalahan  tentang  maqashid  pada  masa sahabat.  Istilah  ini  dimuat  dalam Muwatha’ nya.  Dilanjutkan  kembali  oleh  Imam Syafi’i (w. 204H/819M) bahwa ia juga menyinggung tentang ta’lil al-ahkam (mencari alasan dalam sebuah hukum) yang dituangkan dalam karyanya al-Risalah . Misalnya penggunaan  istilah hifdz  al-nafs dan hifdz  al-mal merupakan  sebagian maqashid kulliyah yang kemudian menjadi awal mula tema-tema dalam maqashid.
Al-Shasi  (365  H/975  M),  kemudian  diikuti  Abu  Bakar  Muhammad  Al-Qaffal Al-Kabir  (w.  365H/975  M)  menjelaskan  dalam  salah  satu  kitab  karangannya Mahasinu al-Syariah, berisi pembahasan tentang alasan-alasan serta hikmah hukum agar  lebih  mudah  diterima  dan  dipahami  oleh  manusia.    Selanjutnya  Abu  Bakr  al- Abray  (375  H/986  M)  datang  bersama  kitabnya  ‘ Illal  al-Syarai’  wa  al-Ahkam ,  yang mengumpulkan riwayat riwayat tentang ta’lilu al-ahkam dari ulama-ulama Syi’ah , al- Amiri  (381  H/991  M).  Dalam  kitabnya  yang  berjudul Al-I’lam  bi  Manaqib  al-Islam . Pada  dasarnya  kitab  ini  menjelaskan  tentang  perbandingan  agama,  namun  ia  juga menyinggung  tentang dharuriyyat  al-khams (lima  hal  pokok  yang  dijaga  dalam agama, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dimana hal tersebut merupakan tema pokok dalam ilmu maqashid syari’ah. Selanjutnya Abu Bakr Ibnual- Baqilany  al-Thayyib  (403  H/1013  M),  al-Juwayni  (478  H/1085  M),  al-Ghazali  (505 H/1111 M), al-Syathibi (790 H/1388 M), dan Ibnu ‘Asyur(1393 H/1973 M). 38 Meskipun dari interval perkembangan diatas terlihat sangat lambat, jika dibandingkan dengan cepatnya perkembangan ’ulum al-fiqh, ushul fiqh, dan qawa’id fiqhiyyah.
Stagnasi  pemikiran  pasca  al-Ghazali  kerap  kali  dianggap  sebagai  akibat  dari pemikiran  al-Ghazali  yang  anti  dengan  filsafat.  Hal  ini  turut  pula  menyumbangkan pada  wilayah  hukum  Islam  dengan  gagasan  metodologinya  yang  seharusnya  bisa berkembang  seiring  perkembangan  zaman.  Kekosongan  perkembangan  pasca  al- Syathibi  yang  menjadi  pendorong  untuk  melakukan  suatu  penyegaran  kembali
36 Abu Ishaq Al-Shatibi, Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Syari’ah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004, 8).
37 Abu Zahrah, Ushul Al-Fiqh (Kairo: Dar al-Arabi, 2005), 89.
38 Ahmad  Raisuni, Al-Bahs  Fi  Maqashid  Al-Syari’ah  Nasy’atuha  Wa  Tatawwuruha  Wa  Mustaqbaluha (Ribath: Mathba’ah al-Najah al-Jadidah al-Dar al-Baidhah, 2007), 32.
Vol. 5, No. 1,Februari  2022 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Ahmad Muhtadi Anshor
Melihat Kembali Konsep Mashlahah......
konsep maqashid syari’ah guna menciptakan hukum Islam yang mampu beradaptasi serta  berdialog  dengan  realitas  sosial.  Dalam  pandangan  Wael  B.  Hallaq,  dia mengatakan  bahwa  yang  dilakukan  al-Syathibi  merupakan  upaya  untuk mengungkapkan  hukum  islam  secara  terang-terangan.  Baginya,  hukum  Islam  telah mengalami distorasi sejarah yang disebabkan oleh banyaknya ijtihad para hakim dan dominasi para sufi yang berlebihan yang terjadi pada masanya. 39
Permasalahan  hukum  Islam  yang  cukup  banyak  dan  stagnannya ushul  fiqh dalam  berdialog  dengan  realitas  sosial  telah  mendorong  al-Syathibi  untuk menyegarkan  kembali  kajian  teoiritis  tentang ushul  fiqh, terutama  upayanya  untuk memasukan maqashid syari’ah sebagai konsideran utama dalam kajiian istinbath al- ahkam (penggalian hukum islam) yang  menjadi ranah dalam ushul fiqh. Pada masa inilah menjadi pondasi pertama masuknya kajian maqashid syari’ah dalam diskursus ushul  fiqh. Selanjutnya  posisi mashlahah mengalami  perkembangan  yang  sangat signifikan  pada  masa  Ibnu  ‘Asyur.  Jika  al-Syathibi  memasukan maqashid  syari’ah dalam  sebuah  teori ushul  fiqh, sedangkan  Ibnu  ‘Asyur  memandang  perlunya mahslahah menjadi  disiplin  ilmu  tersendiri  dan  terlepas  dari  kajian ushul  fiqh sehingga maqashid  syari’ah bukan  lagi  sebagai  konsepsi  yang  terkungkung  oleh ushul fiqh melainkan maqashid syari’ah bisa berevolusi menjadi sebuah pendekatan dalam istinbath  al-ahkam .  Akhirnya maqashid  syari’ah menjadi  satu  gebrakan teoritis tersendiri dalam dunia hukum islam kontemporer. 40
Dari  sejarah  perkembangan  konsep mashlahah di  atas,  Ahmad  al-Raisuni membagi  pada  tiga  tokoh  besar  pemikiran:  al-Juwayni  sebagai  pendobrak  tema mashlahah. Al-Syathibi yang memasukkan maqashid syari’ah sebagai metode ijtihad dan  termasuk  ke  dalam  kajian ushul  fiqh. Dan Ibnu  ‘Asyur  sebagai  penggagas  atas kemandirian maqashid  syari’ah sebagai  disiplin  ilmu  serta  sebagai  pendekatan ushuliyyah . 41 Konsep-konsep mashlahah ini  dapat  dikembangkan  dalam pengambilan  keputusan  dalam  segala  hal  karena  itu  membuat mashlahah .  Oleh karena itu, pemahaman agama harus dikembangkan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan  zaman.  Agama  tidak  dipahami  secara  ketat,  tetapi  harus  lebih  fleksibel dalam  segala  hal. 42 Dalam  konteks  kehidupan  dan  kenegaraan,  konsep mashlahah diharuskan memiliki dampak yang menguntungkan dalam kehidupan. 43 Jadi, konsep mashlahah adalah  tujuan-tujuan  Tuhan  secara  transedental  untuk  menghasilkan manfaat bagi semua manusia di dunia dan di akhirat. 44
39 Wael  B.  Hallaq, A  History  of  Islamic  Legal  Theories,  An  Introduction  to  the  Sunni  Ushul  Al-Fiqh (Cambridge: Cambridge Universiry Press, 2007), 162-163.
40 Ahmad  Imam  Mawardi, Fiqih  Minoritas  (Fiqh  Al-Aqalliyat  Dan  Evolusi  Maqoshid  Al-Syari’ah  Dari Konsep Ke Pendekatan (Yogyakarta: LKiS, 2010), 188.
41 Amir  Shaharuddin,  “Maslahah-Mafsadah  Approach  In  Assessing  The  Shari’ah  Compllance  of  Islamic Banking Products,” International Journal of Bussiness and Science 1, no. 1 (2010): 132.
42 Abd Karim Soros, Al’-Aql Wa Al-Tajribah (Lebanon: Al-Intisyar al-Arabi, 2010).
43 Muhammad  Ngizzul  Muttaqin  &  Iffatin  Nur,  “Menelusuri  Jejak  Maqashid  Syari’ah  Dalam  Istimbath Hukum Imam Hambali,” Ahkam: Jurnal Hukum Islam 7, no. 1 (2019).
44 Zakaria  Syafei,  “Tracing  Maqaṣid  Al-Shari’ah  in  the  Fatwas  of  Indonesian  Council  of  Ulama  (MUI),” Journal of Indonesian Islam 11, no. 1 (2017).
Vol. 5, No. 1,Februari  2022 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Ahmad Muhtadi Anshor
Melihat Kembali Konsep Mashlahah......
Selanjutnya dalam pembagian mashlahah terdapat dalam tiga hal, 45 pertama, mashlahah  al-kulliyat  al-’ammah merupakan  tujuan  hukum  Islam  yang  memiliki orientasi  pada  sebuah  kepentingan  umum.  Dimana  nilai  fundamental  dari mashlahah  al-kulliyat  al-’ammah adalah  sebuah  tujuan  perwujudan al-asas  al- khamsah yaitu perlindungan akan agama, nyawa, akal, harta, dan keturunan. Selain hal di atas, mashlahah  al-kulliyat  al-’ammah juga  memiliki  nilai pada tataran aspek nilai  standart  dalam  kehidupan.  Seperti  perwujudan  akan  keadilan,  perdamaian, penjagaan  lingkungan,  dan  penghapusan  kekerasan  serta  diskriminasi. Kedua, mashlahah al-khashah merupakan sebuah tujuan hukum Islam dalam bidang-bidang tertentu,  seperti  diperintahkannya  shalat  guna  menjaga  eksistensi  agama  serta menjaga  hubungan  antara  manusia  dan  Tuhannya. Ketiga,  mashlahah  al-juz’iyyah merupakan sebuah tujuan hukum Islam dalam sebuah aspek parsial, seperti adanya sebuah saksi dalam akad perkawinan dan disyariatkannya melihat ketika melakukan khitbah.
Sesuai dengan pemahaman konsep mashlahah di atas, dapat difahami bahwa mashlahah merupakan sebuah hak yang tsabit (tetap ada) bagi setiap individu atau kelompok  yang  diatur  oleh  hukum syara’. Hal  ini  juga  bisa  difahami  bahwa mashlahah sebagai al-huquq  al-khashah (hak-hak yang khusus). Sementara itu, hak dalam mashlahah terbagi  menjadi  tiga  hal,  yaitu  hak  Allah,  hak  manusia,  dan  hak keduanya.  Hak  Allah  merupakan  hak  yang  terkait  dengan  manfaat  dan kemaslahatan  umum  bagi  semua  manusia  tanpa  terkecuali.  Artinya  hak  ini merupakan  sebuah  kemaslahatan  yang  harus  diwujudkan  oleh  manusia  dalam  hal mmenegakkan agama Allah.
Hak  manusia  merupakan  sesuatu  yang  disyari’atkan  Allah  untuk kemaslahatan individu dan kelompok selama di dunia. Hak manusia ini merupakan sebuah hak khusus yang melekat pada semua orang untuk mendapatkan sebuah hak kemanfaatan  dan  kemaslahatan  dalam  semua  hal.  Sementara  yang  terakhir  adalah hak Allah dan manusia. Hak ini merupakan sebuah hak yang khusus ada pada dzat Allah  dan  hak  manusia.  Konsep  hak  yang  bermuara  pada maqashid  syari’ah ini merupakan  sebuah  nilai  fundamental  dalam  mewujudkan mashlahah dalam  semua aspek kehidupan manusia. 46
Penembakan Laskar FPI Oleh Kepolisian Republik Indonesia: Analisa dalam Perspektif Mashlahah
Terdapat  perbedaan  pendapat  mengenai  kronologi  peristiwa  penembakan laskar FPI oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia pada hari Senin, 7 Desember 2020  pukul  00.30  di  Tol  Jakarta-Cikampek  Kilometer  50.  Dikutip  dari  Tempo.co bahwa  kejadian  tersebut  berawal  saat  anggota  kepolisian  melakukan  penyidikan terhadap kasus kerumunan dalam rangka pemulangan Imam Besar FPI Habib Rizieq.
45 Ahmad al-Raisuni, Maqashid Al-Maqashid: Al-Ghayat Al-’Ilmiyah Wa Al-’Amaliah Li Maqashid Syari’ah (Lebanon: Al-Syabakah al-’Arabiyah Li Abhast Wa al-Nasyir, 2013).
46 Iffatin Nur & Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Reformulating The Concept of Maṣlaḥah: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination,” Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial 17, no. 1 (2020).
Vol. 5, No. 1,Februari  2022 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Ahmad Muhtadi Anshor
Melihat Kembali Konsep Mashlahah......
Dalam  proses  penyidikan  tersebut,  polisi  melakukan  pemeriksaan  dan  mengikuti kendaraan  anggota  FPI,  namun  di  tengah-tengah  anggota  polisi  mengikuti kendaraan  anggota  FPI,  kendaraan  petugas  dipepet  dan  diserang  dengan menggunakan  senjata  tajam  dan  senjata  api.  Sehingga  dalam  insiden  tersebut membuat  kondisi  saling  serang,  akibatnya  enam  dari  sepuluh  anggota  laskar  FPI meninggal dunia dan empat lainnya melarikan diri. 47
Selanjutnya  kejadian  tersebut  tidak  berhenti  begitu  saja,  Dewan  Pimpinan Pusat  FPI  menyampaikan  kronologi  dalam  perspektif  mereka  melalui  konferensi pers  oleh  ketua  dan  sekretaris  Dewan  Pimpinan  Pusat  FPI.  Dalam  konferensi  pers tersebut disampaikan bahwa enam anggota anggota FPI yang mengawal rombongan Habib  Rizieq  telah  diculik  dan  dibantai  oleh  sejumlah  mobil  yang  dari  awal  sudah membuntuti  rombongan  Habib  Rizieq  sejak  keluar  dari  perumahan  The  Nature Mutiara  Sentul,  Bogor,  Jawa  Barat.  Selanjutnya  enam  anggota  laskar  FPI  tersebut mengalami  hilang  kontak  dengan  rombongan  Habib  Rizieq  hingga  pada  akhirnya diketahui  bahwa  mereka  telah  meninggal  ditembak  oleh  polisi.  Bahkan  dikatakan bahwa semua anggota laskar FPI meninggal dan membantah adanya empat anggota laskar FPI yang selamat.
Namun  dua  saksi  yang  memberikan  keterangan  terpisah  mengatakan kesaksian yang berbeda. Satu saksi X mengatakan melihat sebuah minibus berhenti di pintu keluar rest area Kilometer 50 Tol Jakarta-Cikampek tengah malam pada hari Senin. Saksi X melihat ban mobil kempes dan polisi segera mengepung mereka dan melihat  bahwa  banyak  pria  turun  dari  minibus  tersebut.  Sementara  saksi  Y mengatakan,  petugas  parkir  berusaha  mendekati  penyebab  keributan  di  kawasan tersebut  dan  seseorag  menghadangnya  supaya  polisi  menuntaskan  dalam menghadapi teoris. 48
Dalam proses rekonstruksi pada Senin 14 Desember 2020, polisi dan anggota FPI  disebut-sebut  terlibat  baku  tembak  sejak  Jalan  Internasional  Karawang.  Polisi akhirnya  menangkap  enam  anggota  FPI  di  rest  area  KM  50  Tol  Jakarta-Cikampek. Namun,  di  tempat  peristirahatan  tersebut,  dua  orang  pasukan  FPI  diyakini  tewas dalam baku tembak. Kedua jenazah kemudian dibawa dalam mobil polisi dan empat anggota  FPI  yang  masih  hidup  dibawa  ke  Polda  Metro  Jaya  oleh  anggota  polisi. Namun di dalam mobil, tiga polisi yang mengawal laskar FPI pada sekitar 1 KM dari rest  area  diserang  oleh  pasukan  FPI  guna  berusaha  merebut  senjata  polisi,  kondisi tersebut  yang  kemudian  yang  membuat  polisi  melakukan  penembakan  dan merekapun akhirnya terbunuh. 49
47 Andri  Kurniawati,  “Kaleidoskop  2020:  Serba-Serbi  Kasus  Penembakan  6  Laskar  FPI,” Tempo.Co,  27 Desember 2020 , 2020, https://metro.tempo.co/read/1417943/kaleidoskop-2020-serba-serbi-kasus- penembakan-6-laskar-fpi/full&view=ok.
48 Dwi Arjanto, “5 Update Kasus Penembakan Laskar FPI: Mabes Polri Turun Tangan, Kesaksian Di TKP,” Tempo.Co, 10 Desember , 2020, https://metro.tempo.co/read/1413209/5-update-kasus-penembakan-laskar-fpi- mabes-polri-turun-tangan-kesaksian-di-tkp.
49 Syailendra  Persada,  “Rekonstruksi  Bareskrim:  Di  Rest  Area  KM  50,  2  Laskar  FPI  Sudah  Tertembak,” Tempo.Co,  14  Desember ,  2020,  https://nasional.tempo.co/read/1414205/rekonstruksi-bareskrim-di-rest-area- km-50-2-laskar-fpi-sudah-tertembak.
Vol. 5, No. 1,Februari  2022 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Ahmad Muhtadi Anshor
Melihat Kembali Konsep Mashlahah......
Dikutip  dari  dari  detiknews  bahwa  serangkaian  hasil  penyelidikan  oleh  Tim Penyelidik  Komnas  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  berhasil  merumuskan sejumlah substansi fakta temuan dengan perincian sebagai berikut: 50
1. Polda  Metro  Jaya  memang  benar  telah  menempatkan  aparat  kepolisian  untuk mengadili  Muhammad  Rizieq  Shihab  (MRS)  sebagai  bagian  dari  proses penyidikan pelanggaran protokol kesehatan. Hal itu dibuktikan dengan adanya surat  tugas  anggota  Polda  Metro  Jaya,  tertanggal  5  Desember  2020  untuk menyelidiki terkait keberadaan MRS.
2. Dari kawasan Markaz Syariah Mega Mendung hingga ke Kawasan Sentul, Bogor, Jawa  Barat  pada  4 Desember  2020  telah  ditemukan  adanya  upaya  polisi  untuk mengintai dan membuntuti MRS.
3. Sejak  6  hingga  7  Desember  2020,  beberapa  titik  di  tol,  rest  area  dan  jembatan penyeberangan  di  sepanjang  tol  Jakarta-Chikampek  ditemukan  fakta  adanya konsentrasi  petugas  keamanan  berseragam  lengkap.  Namun,  hasil  penyidikan membenarkan  bahwa  konsentrasi  anggota  polisi  bersenjata  lengkap  dalam rangka  proses  pengawalan  rombongan  pembawa  vaksin  Covid-19  dari  Bandara Sukarno-Hatta menuju Biopharma Bandung.
4. Terkait  banyaknya  CCTV  Jasa  Marga  yang  tidak  berfungsi  sebagaimana mestinya  pada  hari  perkara,  tim  penyidik  memeriksa  beberapa  saksi  dan mengecek  langsung  titik-titik  lokasi,  yang  kemudian  menemukan  fakta  bahwa transmisi  gagal  merekam  gambar  CCTV  melalui  saluran  server  karena kegagalan  serat  optik  internal.  Hal  ini  menyebabkan  kerusakan  CCTV  mulai dari KM 49-KM 72 di tol Jakarta-Chikampek sebagaimana biasanya.
5. Berdasarkan  fakta  keterangan  saksi,  analisis  rekaman  CCTV,  dan  analisis rekaman  percakapan (voice  note), dugaan  pembuntutan  MRS  dari  kawasan Sentul,  Bogor  telah  diidentifikasi  sejumlah  kendaraan  roda  empat  pada  7 Desember 2020 waktu dini hari. Informasi rinci adalah sebagai berikut: 51
a. Avanza nomor polisi B 1739 PWQ berwarna hitam.
b. Avanza dengan nomor polisi B 1278 KJD berwarna silver.
c. Mobil petugas kepolisisan bernomor polisi B 1542 POL.
d. Avanza nomor polisi K 9143 EL berwarna silver.
e. Xenia nomor polisi B 1519 UTL warna silver.
f. Land Cruiser
g. Bahwa telah dibenarkan bahwa mobil Avanza nomora K 9143, B 1542 POI, dan  B  1519  UTI,  serta  Land  Cruider  merupakan  rombongan  kendaraan kepolisian  yang  pada  saat  kejadian  melakukan  pembuntutan  dan penyelidikan terhadap MRS.
h. Untuk kendaraan jenis Avanza B 1739P WQ dan Avanza B1278 KJD dengan hasil  identifikasi  saksi  dan  rekaman  CCTV  serta  analisis  rekaman
50 Tim Editor, “Kesimpulan Lengkap Dan Rekomendasi Komnas HAM Soal Penembakan Laskar FPI,”
Detiknews,08 Januari , 2021, https://news.detik.com/berita/d-5326226/kesimpulan-lengkap-dan-rekomendasi- komnas-ham-soal-penembakan-laskar-fpi.
51 Tim Editor, “Kronologi Rizieq Shihab Dibuntuti Polisi Menurut Investigasi Komnas HAM,”
Tribunnews.Com, 08 Januari , 2021, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/08/kronologi-rizieq- shihab-dibuntuti-polisi-menurut-investigasi-komnas-ham.
Vol. 5, No. 1,Februari  2022 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Ahmad Muhtadi Anshor
Melihat Kembali Konsep Mashlahah......
percakapan  menunjukkan  bahwa  mereka  terlibat  aktif  dalam pembuntutasn  rombongan  MRS,  tetapi  tidak  dikenali  sebagai  kendaraan milik  seorang  petugas  Polda  Metro  Jaya  yang  sedang  melakukan  tugas pelacakan.
i. Ada  beberapa  kendaraan  lain  setelah  diidentifikasi  oleh  tim  penyelidik dan tertangkap kamera CCTV yang melaju di  belakang rombongan MRS, namun belum jelas apakah mereka berada dalam situasi untuk melakukan tindak lanjut pembuntutan atau tidak.
6. Sementara itu, kronologis singkat kematian enam anggota FPI dilatarbelakangi oleh  tindak  lanjut  kegiatan  MRS  mulai  6-7  Desember  2020,  dengan  total sembilan unit kelompok MRS dan sejumlah pengawal. Sebuah kendaraan yang bergerak  dari  empat  rumah  The  Nature  Mutiara  sampai  di  suatu  tempat  di Kabupaten  Karawang  di  Jawa  Barat.  Ringkasan  kejadian  dijelaskan  sebagai berikut: 52
a. Mobil  rombongan  MRS  keluar  dari  gerbang  kompleks,  masuk  ke  Jalan  Tol Chikampek  dari  Tol  North Centur  2,  dan  dilanjutkan  setelah  keluar  dari  Tol Karawan  Timur.  Pergerakan  mobil  pengiring  masih  normal.  Saksi  FPI mengatakan ada manuver ke rombongan, tapi versi polisi hanya sesekali maju dari jalur kiri tol untuk memastikan sasaran ada di dalam rombongan.
b. Rombongan  berangkat  di  tol  Karawang  Timur,  namun  masih  disusul sejumlah kendaraan yang mengejar mereka. Sebanyak enam kendaraan MRS Group  akan  melaju  lebih  dulu,  meninggalkan  dua  kendaraan  pengawal lainnya,  yaitu  Denmadar  (Avanza  Silver)  dan  Special  Army  (Chevrolet  Spin) guna menjaga agar kendaraan yang membuntuti tidak mendekati HRS.
c. Kedua  mobil  FPI  tersebut  berhasil  menjaga  jarak  dan  punya  kesempatan untuk  kabur,  namun  mengambil  tindakan  menunggu.  Akhirnya,  mereka bertemu lagi dengan mobil polisi K 9143 EL dan dua mobil lainnya, B 1278 KJD dan B 1739 PWQ.
d. Sedangkan  dua  kendaraan  pengawal  MRS  Denmadar  dan  laskar  khusus, masing-masing  beranggotakan  enam  orang  melewati  banyak  ruas  jalan  di Kota Karawang dan diikuti tiga mobil. Mereka melewati antara lain Jalan Raya Klari,  Jalan  Raya  Pantura  (Surotokunto)  Jalan  Ahmad  Yani,  dan  Jalan Tarumanegara  di  Jalan  Internasional  Karawang  Barat,  serta  melewati  Tol Karawang Barat.
e. Ditemukan  sebuah  fakta  terdapat  sebuah  pengejaran  yang  membuat rombongan  laskar  FPI  dan  polisi  saling  bertabrakan  dan  menembak khususnya  di  sepanjang  Jalan  Internasional  Karawang  Barat  dengan  jarak hingga KM 49 yang diakhiri dengan KM 50 dari Tol Jakarta-Cikampek.
f. Sedangkan  di  KM  50  Tol  Jakarta-Cikampek,  dua  anggota  laskar  FPI ditemukan tewas, namun empat masih hidup dan dibawa oleh petugas polisi. Ada  juga  informasi  tentang  kekerasan,  pembersihan  darah,  notifikasi  bahwa
52 Zamzami Ali, “Komnas HAM Beberkan Kronologi Kematian 6 Laskar FPI,” Aspek.Id, 08 Januari , 2021, https://aspek.id/komnas-ham-beberkan-kronologi-kematian-6-laskar-fpi/.
Vol. 5, No. 1,Februari  2022 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Ahmad Muhtadi Anshor
Melihat Kembali Konsep Mashlahah......
ini  kasus  narkoba  dan  terorisme,  pengambilan  CCTV  di  salah  satu  warung dimana masyarakat disuruh menghapus dan dari rekamannya.
g. Petugas polisi mengaku telah mengamankan banyak barang bukti berupa dua senjata rakitan, gagang coklat dan putih, samurai, pedang, sabit, dan tongkat kayu tajam.
h. Setelah  itu,  empat  orang  anggota  laskar  FPI  ditembak  mati  di  dalam  mobil polisi  di  KM  50  dalam  perjalanan  menuju  Polda  Metrojaya,  penembakan tersebut  disebabkan  adanya  upaya  untuk  melawan  anggota  polisi  dan mengancam keselamatan anggota. Artinya ada tindakan yang diputuskan dan telah diambil melalui keputusan yang terukur.
Berangkat  dari  sebuah  persoalan  di  atas  nampaknya  perlu  membangun kembali  kesadaran  kritis  pada  gerakan-gerakan  hukum  Islam  yang  lebih  kritis terhadap perkembangan zaman. Hal ini disebabkan bahwa sesungguhnya kajian dan penetapan  hukum  Islam  didasarkan  pada  sebuah  jaminan  perlindungan  kepada setiap  manusia  yang  dikenal  dengan  istilah mashlahah  (maqashid  syari’ah). Upaya perlindungan tersebut diawali oleh perlindungan agama (hifdz al-din), perlindungan nyawa untuk bisa hidup dan tidak mendapatkan tindakan sewenang-wenang (hifdz al-nafs), perlindungan  akan  pemanfaatan  akal  dalam  berekspresi,  mengeluarkan pendapat dan kegiatan ilmiah (hifdz al-’aql), jaminan hak atas properti, harta benda dan lain-lain dari  monopoli, korupsi, pencuri, dll (hifdz al-maal), dan perlindungan reproduksi  hak  atau  memperoleh  keturunan,  yaitu  jaminan  masa  depan  yang  lebih baik dan berkualitas bagi generasi yang akan datang (hifdz al-nasl). Klasifikasi di atas dalam  perkembangannya  nampaknya  mengalami  perkembangan  dan  penambahan, yaitu  perlindungan  harkat  dan  martabat  manusia (hifdz  al-’ird), perlindungan  dan penjagaan lingkungan (hifdz  al-bi’ah), dan perlindungan keutuhan negara (hifdz  al- daulah). 53
Secara  etimologis, mashlahah memiliki  arti  yang  sama  dengan  manfaat, kesenangan, kegembiraan, atau segala usaha yang dapat mendatangkannya. Namun dalam  pandangan  syariah,  ulama ushul  fiqh memiliki  pandangan  berbeda  tentang batasan dan definisi maslahah . Dalam tataran riil, para ulama ushul fiqh sampai pada kesimpulan  bahwa mashlahah adalah  kondisi  usaha  untuk  membawa  pengaruh positif (manfaat) dan menghindari sesuatu yang berdimensi negatif (madharat). 54
Kemudian  yang  menarik  untuk  disimak  kembali  di  sini  adalah  substansi manfaat (mashlahah) dan madharat (mafsadat) itu sendiri. Filsuf barat tidak setuju untuk menentukan ukuran nilai mashlahah yang akan diperoleh manusia. Ada yang mengatakan  bahwa  nilai  perilaku  manusia  harus  diukur  dengan  kesempurnaan absolut,  sementara  yang  lain  mendefinisikan  pengetahuan,  keadilan,  keberanian, dan harga diri sebagai ukuran dari nilai perilaku manusia. Filsuf lain menuntut agar nilai  perjuangan  mencapai  posisi mashlahah harus  diperoleh  melalui  pengetahuan
53 Lihat, Iffatin Nur, Syahrul Adam, M. Ngizzul Muttaqien, “Maqāṣid Al-Sharī‘at: The Main Reference and Ethical Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law,” Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 20, no. 2 (2020), http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/18333.
54 Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali., Al-Mustasfa Min Ilm Ushul (Mesir: Maktabah al-Jumdiyah, 2010).
Vol. 5, No. 1,Februari  2022 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Ahmad Muhtadi Anshor
Melihat Kembali Konsep Mashlahah......
langsung (al-ma'rifah  al-shahihah) tentang  nilai  tindakan  manusia.  Ukurannya adalah al-i’tidal antara dua kutub yang dianggap berbahaya oleh sebagian orang yang memutuskan mana yang lebih memiliki substansi “nilai” mashlahah .
Kembali  ke  konsep  hukum  Islam  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  tujuan utama  dari  ketetapan  hukum  yang  ditegakkan  melalui  proses ijtihad adalah  untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat, baik sebagai individu dan kelompok, secara lokal maupun global. 55 secara jasmani dan rohani di dunia maupun di akhirat. Jadi,  manfaat  di  sini  adalah  manfaat  yang  mengedepankan  semangat  mewujudkan kebaikan (hasanah) dan keseimbangan (tawazun). Kedua unsur tersebut harus selalu ada dalam konsep mashlahah dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Walaupun hasil-hasil  kemanfaatan  yang  akan  dijadikan  acuan  dalam  penemuan  dan pembaharuan  hukum  Islam  melalui  metode  ijtihad  harus  mengedepankan  kedua aspek  tersebut  (kebaikan  dan  keseimbangan),  bukan  kemanfaatan  seperti  yang dikonseptualisasikan  oleh  faham  utilitarianisme  yang  hanya  mengakui  keberadaan kepentingan  individu (al-mashlahah  al-fardiyyah) atau  sebaliknya,  yaitu kemashlahatan yang hanya mengakui keberadaan kepentingan umum (al-mashlahah al-'ammah) secara ekstrim dengan mengabaikan keberadaan kepentingan individu. Sebagaimana  diketahui  bersama  bahwa  kaidah al-mashlahah  al-’ammah muqaddam  ’ala  mashlahah  al-fardhiyyah dimunculkan  oleh  para  ahli ushul  fiqh ketika  memberikan  sebuah  catatan  komentar  terhadap  klasifikasi mashlahah yang dihadirkan  oleh  al-Ghazali. 56 Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Syifa  al-Ghalil,  al- Ghazali  membagi  cakupan mashlahah menjadi  tiga  bentuk,  yaitu:  (a) mashlahah umum (kepentingan umum), berupa kepentingan umat manusia secara keseluruhan yang  harus  dijunjung  tinggi (ma  yata'allaq  bi  mashlahah  ammah  fî  haqq  al-khalqi kaffah), (b) mashlahah yang  berhubungan  dengan  mayoritas  umat  manusia (ma yata'allaq  bi  mashlahah  al-aghlab) dan  (c) mashlahah yang  berhubungan  kepada individu  dan  hanya  terjadi  pada  saat  acara  atau  keadaan  tertentu (ma  yata'allaq  bi mashlahah syakhshin mu'ayyanin fî waqi'atin nadziratin) .
Mengenai klasifikasi yang telah dijelaskan oleh al-Ghazali di atas para ulama ushul memberikan  sebuah  komentar  terhadap  bentuk mashlahah ketika  terlibat dalam  pembahasan  dan  seleksi  pendapat (tarjih) dalam  menentukan  klasifikasi mashlahah. Dalam  konteks  ini  para  ulama ushul memberikan  prioritas  akan perwujudan mashlahah  al-’ammah  (public  interest). Dimana  dalam  penggunaan kaidah “Kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan individu” (al- mashlahah al-’ammah muqaddam ’ala al-mashlahah al-fardiyyah) melihat fenomena penembakan  anggota  laskar  Front  Pembela  Islam  (FPI)  diperlukan  mendapatkan beberapa  catatan  penting.  Catatan  tersebut  dalam  pandangan  penulis  diperlukan karena  berhadapan  dengan  kepentingan  yang  sangat  fundamental  yaitu perlindungan nyawa.
55 Iffatin Nur & Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Reformulating The Concept of Maṣlaḥah: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination.”
56 Lihat,  Husain  Hamid  Hisan, Nazariyat  Al-Maslahah  Fi  Al-Fiqh  Al-Islam (Beirut:  Dar  al-  Nahdhah  al- ’Arobiyyah, 2010).
Vol. 5, No. 1,Februari  2022 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Ahmad Muhtadi Anshor
Melihat Kembali Konsep Mashlahah......
Terkait dengan perlindungan nyawa (hifdz al-nafs), meminjam pandangan al- Ghazali  yang  mengatakan  bahwa  perlindungan  jiwa (hifdz  al-nafs) merupakan sesuatu  yang  lebih  diprioritaskan  dari  pada  perlindungan  agama (hifdz  al-din). Hal ini didasarkan pada penghukuman seseorang sebagai objek agama (al-din) tidak bisa dibebankan  ketika  pada  dirinya  tidak  terdapat  sebuah  kehidupan (al-nafs). Pandangan al-Ghazali ini dalam perpektif penulis tentu tidak bisa dilepaskan dalam melihat  fenomena  penembakan  anggota  laskar  FPI  di  atas.  Namun  dalam  kondisi lain  klasifikasi  yang  diberikan  oleh  al-Ghazali  ketika  dihadapkan  oleh  kepentingan umum (al-mashlahah  al-’ammah) dan  kepentingan  pribadi (al-mashlahah  al- fardhiyyah), al-Ghazali lebih mengunggulkan  kepentingan umum (al-mashlahah  al- ’ammah).
Tentu  dalam  intepretasi  klasifikasi mashlahah di  atas  dalam  pandangan penulis  perlu  melihat  kembali  teks  dan  konteks.  Kontekstualisasi  tersebut  bisa dilihat dalam langkah pemerintah Indonesia yang diwakili oleh MENKOPOLHUKAM.  Dimana  Mahfidz  MD  sebagai  menteri  melakukan  konferensi pers  yang  pada  intinya  menegaskan  bahwa  organisasi  Front  Pembela  Islam  (FPI) merupakan organisasi yang dilarang beroperasi di Indonesia terhidung sejak tanggal 30  Desember  2020.  Dimana  pembubaran  FPI  tersebut  didasarkan  pada  sebuah keputusan  yang  telah  dibacakan  oleh  Deputi  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  yang  menjelaskan  beberapa  pertimbangan  dan  dasar  pembubaran organisasi FPI: “Pertama, secara de jure FPI telah kehilangan statusnya sebagai ormas hukum.  Kedua,  secara de  facto FPI  tetap  menjalankan  kegiatan  organisasi  yang cenderung  melanggar  ketertiban  dan  keamanan.  Ketiga,  anggaran  dasar  FPI dianggap bertentangan dengan Pasal 2 UU Ormas”. Berdasarkan penjelasan di atas, pemerintah  melalui  instrumen  Keputusan  Bersama  Menteri  melarang  pelaksanaan kegiatan  dan  penggunaan  simbol  serta  atribut  FPI  di  wilayah  hukum  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 57 .
Melihat  kembali  pentingnya  eksistensi  negara  dan  fakta  faham  ormas  FPI sebagaimana  telah  dipaparkan  di  atas,  jika  dilihat  dalam  konteks dharuriyyat yaitu hifdz al-daulah (menjaga eksistensi negara) sangat tepat untuk dimasukkan sebagai pisau  analisa  dalam  menentukan  sebuah mashlahah .  Karena  Islam  mensyaratkan umatnya  untuk  memiliki  negara  yang  mengatur  mereka  dengan  hukum  yang diturunkan Tuhan dan menyebarkan pesan-pesan Islam kepada seluruh masyarakat.
Dalam  konteks  prioritas  antara  kepentingan  negara  dan  pribadi  (golongan) dalam teks mashlahah nampak telah terjawab dengan sebuah kaidah (al-mashlahah al-’ammah  muqaddam  ’ala  mashlahah  al-fardhiyyah). Namun  dalam  praktiknya kaidah tersebut juga memerlukan  sebuah pemahaman dan kontekstualisasi  dengan catatan-catatan  yang  bisa  dipertanggungjawabkan. 58 Konteksrualisasi  kaidah tersebut  jika  digunakan  sebagai  pendekatan  dalam  kasus  penembakan  anggota laskar  FPI  oleh  anggota  kepolisiian  nampaknya  bisa  ditelusuri  oleh  kronologis
57 Alif  Fachrul  Rachman,  “Menelisik  Sisi  Hukum  Pembubaran  FPI,” Dwtiknews,  04  Januari ,  2021, https://news.detik.com/kolom/d-5320035/menelisik-sisi-hukum-pembubaran-fpi.
58 Iffatin Nur, “In the Name of Public Interest We Evict? (Re-Actualizing the Standing Position of Proletarian Jurisprudence to the Marginalized),” Saudi Journal of Humanities and Social Sciences 5, no. 2 (2020).
/view/4

## Ahmad Muhtadi Anshor
Melihat Kembali Konsep Mashlahah......
kejadian.  Catatannya  adalah: Pertama ketika  mereka  akan  melakukan  kerumunn dalam  situasi  yang  bisa  mengancam  orang  banyak  karena  masih  dalam  situasi pandemi  Covid-19. 59 Kedua, mereka  membawa  senjata  tajam  yang  sebenarnya dilarang  dan  melakukan  penyerangan  terhadap  aparat  keamanan. 60 Ketiga, bahwa fakta  kegiatan  FPI  selama  ini  telah  dinilai  berseberangan  dengan  nilai-nilai  negara kesatuan  republik  Indonesia,  sehingga  pada  akhirnya  ormas  ini  dibubarkan  oleh pemerintah. 61 Dari  catatan  dan  data  di  atas  nampak  bahwa  kepentingan  negara untuk mewujudkan perdamaian dan keutuhan negara harus lebih diprioritaskan dari pada kepentingan pribadi.
Pendekatan mashlahah yang  digunakan  sebagai  pendekatan  dalam  kasus penembakan  anggota  laskar  FPI  di  atas  lebih  mengunggulkan  pada  aspek al- mashlahah  al-’ammah dari  pada al-mashlahah  al-fardhiyyah, mengunggulkan hifdz al-daulah (menjaga  eksistensi  negara)  daripada hifdz  al-nafs (menjaga  nyawa). Penentuan mashlahah tersebut  ditentukan  dari  konsepsi mashlahah dari  berbagai tokoh mengenai mashlahah mana yang harus didahulukan dan mempertimbangkan konteks  sebuah  permasalahan  (penembakan  anggota  laskar  FPI  oleh  aparat kepolisian). Wal hasil pendekatan menggunakan mashlahah dalam diskursus hukum Islam  ini  lebih  bisa  memberikan  aspek  manfaat  bagi  perwujudan  perdamaian, keamanan, dan keutuhan sebuah negara.

## SIMPULAN
Sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam  perspektif  dasar  negara  dan  agama Islam  bahwa  sesungguhnya  kepentingan  umum  harus  didahulukan  dari  pada kepentingan  pribadi.  Namun  apa  yang  perlu  menjadi  catatan  bahwa  kepentingan pribadi terlebih lagi dalam konteks perlindungan jiwa/ hifdz al-nafs dalam diskursus mashlahah menjadi sesuatu yang diptioritaskan. Dalam kasus penembakan anggota laskar  FPI  oleh  aparat  kepolisian  yang  bertujuan  untuk  mengamankan  negara  dan merespon aksi anggota laskar FPI yang dinilai telah melanggar kepatutan dipandang sebagai  representasi  dari  perwujudan  dari  mendahulukan  kepentingan  umum (al- mashlahah al-’ammah) daripada kepentingan pribadi ( al-mashlahah al-fardhiyyah). Pendekatan mashlahah ini didasarkan pada aspek pertimbangan bahwa menghindari mafsadat yang lebih besar harus didahulukan daripada menghindari mafsadat yang lebih  kecil.  Artinya  nyawa  sebagian  orang  dipandang  sebagai mafsadat yang  kecil jika  dibandingkan  dengan mafsadat yang  lebih  besar  berupa  adanya  indikasi mafsadat yang  lebih  besar  berupa  pertikaian  dan  permusuhan  yang  menyebabkan eksistensi negara menjadi terancam.
59 Ahmad  Muhtadi  Anshor  &  Muhammad  Ngizzul  Muttaqin,  “Kebijakan  Pemerintah  Indonesia  Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif Maqashid Syari’ah,” Al-Istimbath: Jurnal Hukum Islam 5, no. 2 (2020).
60 M. Asrorun Ni’am Sholeh, “Towards a Progressive Fatwa: MUI’s Response to the COVID-19 Pandemic,” Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 20, no. 2 (2020), http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/17391.
61 Agus Moh Najib, “Reestablishing Indonesian Madhhab: Urf and the Contribution of Intellectualism,” Al- Jami’ah: Journal of Islamic Studies 58, no. 1 (2020): 182.
Vol. 5, No. 1,Februari  2022 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Ahmad Muhtadi Anshor
Melihat Kembali Konsep Mashlahah......

## DAFTAR PUSTAKA
Abd Karim Soros. Al’-Aql Wa Al-Tajribah . Lebanon: Al-Intisyar al-Arabi, 2010. Abdul  Hakim  Wahid.  “Model  Pemahaman  Front  Pembela  Islam  (FPI)Terhadap  Al- Qur’an Dan Hadis.” Refleksi 17, no. 1 (2018). Abdullah  Ibnu  Bayyah. The  Relationship  between  Purposes  (Maqashid)  and Fundamentals (Usul) of Islamic Law . London: Al-Furqan, 2006. Abdurrasyid. “Radikalisme Dan Moderasi: Studi Gerakan Islam Mainstream Jama’ah Islamiyah Dan Nahdhatul Ulama Di Indonesia.” Tamaddun 18, no. 1 (2018): 106. Agus Moh Najib. “Reestablishing Indonesian Madhhab: Urf and the Contribution of Intellectualism.” Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies 58, no. 1 (2020): 182. Ahmad al-Raisuni. Maqashid Al-Maqashid: Al-Ghayat Al-’Ilmiyah Wa Al-’Amaliah Li Maqashid Syari’ah . Lebanon: Al-Syabakah al-’Arabiyah Li Abhast Wa al-Nasyir, 2013.
Ahmad Muhtadi Anshor. “The Movement Of Islamic Fundamentalism The Classical, Pre-Modern  And  Contemporary.” Kontemplasi:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Ushuluddin 8, no. 2 (2020): 146.
Ahmad  Muhtadi  Anshor  &  Muhammad  Ngizzul  Muttaqin.  “Kebijakan  Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif Maqashid Syari’ah.” Al-Istimbath: Jurnal Hukum Islam 5, no. 2 (2020).
Al-Shatibi,  Abu  Ishaq. Al-Muwafaqot  Fi  Ushul  Al-Syari’ah .  Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiyah, 2004.
Alex  P.  Schmid.  “Moderate  Muslims  and  Islamist  Terrorism:  Between  Denial  and Resistance.” The International Centre for Counter-Terrorism The Hague 8, no. 9 (2017).
Ali Abdul Halim Mahmud. Fiqhul Mas’uliyah Fi Al-Islami . Kairo: Darut Tauzi’ wa al- Nasyr al-Islamiyah, 2000.
Alif  Fachrul  Rachman.  “Menelisik  Sisi  Hukum  Pembubaran  FPI.” Dwtiknews,  04 Januari ,  2021.  https://news.detik.com/kolom/d-5320035/menelisik-sisi-hukum- pembubaran-fpi.
Amirsyah Tambunan. “Islam Wasathiyah To Build A Dignified Indonesia (Efforts To Prevent  Radical-Terrorism).” ADI  Journal  on  Recent  Innovation  (AJRI) 1,  no.  1 (2019): 54–55.
Andri Kurniawati. “Kaleidoskop 2020: Serba-Serbi Kasus Penembakan 6 Laskar FPI.”
Tempo.Co, 27 Desember 2020 , 2020.
https://metro.tempo.co/read/1417943/kaleidoskop-2020-serba-serbi-kasus- penembakan-6-laskar-fpi/full&view=ok.
Azyumardi  Azra. The  Transmission  of  Islamic  Reformism  to  Indonesia:  Networks  of Middle  Eastern  and  Malay-Indonesia  Ulama  in  the  Seventeenth  and  Eighteenth Centuries . PhD. Diss. Columbia University, 1992.
Dian  Kurniawan.  “3  Patung  Pura  Di  Lumajang  Jadi  Sasaran  Perusakan  Orang  Tak
Dikenal.” Liputan6, 19 Februari , 2018.
https://www.liputan6.com/regional/read/3299228/3-patung-pura-di-lumajang- jadi-sasaran-perusakan-orang-tak-dikenal.
———.  “Orang  Tak  Dikenal  Serang  Kiai  Di  Lamongan,  Pengidap  Gangguan  Jiwa?”
/view/4

## Ahmad Muhtadi Anshor
Melihat Kembali Konsep Mashlahah......
Liputan6, 18 Februari , 2018.
https://www.liputan6.com/regional/read/3298894/orang-tak-dikenal-serang- kiai-di-lamongan-pengidap-gangguan-jiwa.
Dony Indra Ramadhan. “PP Persis Kutuk Penganiayaan Ustaz Prawoto.” Detiknews, 12  Februari ,  2018.  https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3846861/pp- persis-kutuk-penganiayaan-ustaz-prawoto.
Dwi Arjanto. “5 Update Kasus Penembakan Laskar FPI: Mabes Polri Turun Tangan,
Kesaksian Di TKP.” Tempo.Co, 10 Desember , 2020.
https://metro.tempo.co/read/1413209/5-update-kasus-penembakan-laskar-fpi- mabes-polri-turun-tangan-kesaksian-di-tkp.
Endang  Supriadi,  Ghufron  Ajib,  Sugiarso  Sugiarso.  “Intoleransi  Dan  Radikalisme Agama:  Konstruk  LSM  Tentang  Program  Deradikalisasi.” JSW  (Jurnal  Sosiologi Walisongo) 4, no. 1 (2020).
Fathiyah  Wardah.  “Menhan:  Radikalisme  Dan  Ekstremisme,  Ancaman  Paling
Menakutkan.” VoA Indonesia, 28 Pebruari , 2019.
https://www.voaindonesia.com/a/menhan-radikalisme-dan-ekstremisme- ancaman-paling-menakutkan/4806260.html.
Gabriel Facal. “Islamic Defenders Front Militia (Front Pembela Islam) and Its Impact on  Growing  Religious  Intolerance  in  Indonesia.” TRaNS:  Trans-Regional  and  - National Studies of Southeast Asia 8, no. 1 (2020): 7.
Greg  Barton.  “Contesting  Indonesia’s  Democratic  Transition:  Laskar  Jihad,  the Islamic  Defenders  Front  (FPI)  and  Civil  Society.” Security,  Democracy,  and Society in Bali. Palgrave
Macmillan,
Singapore , 2021, 306.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-15-5848-1_13.
Hallaq,  Wael  B. A  History  of  Islamic  Legal  Theories,  An  Introduction  to  the  Sunni Ushul Al-Fiqh . Cambridge: Cambridge Universiry Press, 2007. Hisan,  Husain  Hamid. Nazariyat  Al-Maslahah  Fi  Al-Fiqh  Al-Islam .  Beirut:  Dar  al- Nahdhah al-’Arobiyyah, 2010.
Iffatin  Nur,  Syahrul  Adam,  M.  Ngizzul  Muttaqien.  “Maqā ṣ id  Al-Sharī‘at:  The  Main Reference  and  Ethical  Spiritual  Foundation  for  the  Dynamization  Process  of Islamic Law.” Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 20, no. 2 (2020). http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/18333.
Iffatin Nur. “In the Name of Public Interest We Evict? (Re-Actualizing the Standing Position  of  Proletarian  Jurisprudence  to  the  Marginalized).” Saudi  Journal  of Humanities and Social Sciences 5, no. 2 (2020).
Iffatin  Nur  &  Muhammad  Ngizzul  Muttaqin.  “Reformulating  The  Concept  of Ma ṣ la ḥ ah:  From  A  Textual  Confinement  Towards  A  Logic  Determination.” Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial 17, no. 1 (2020).
Iffatin Nur & Susanto. “Social Conflict in Indonesia: Safeguarding a Nation as a New Approach  for  Resolving  National  Disintegration.” Journal  of  Social  Studies Education Research 11, no. 2 (2020).
Kunawi Basyir. “Menimbang Kembali Konsep Dan Gerakan Fundamentalisme Islam Di Indonesia.” Al-Tahrir 14, no. 1 (2014).
Luthfiana  Awaluddin.  “Ini  Motif  Pelaku  Teror  Bom  Kelenteng  Di  Karawang.”
/view/4

## Ahmad Muhtadi Anshor
Melihat Kembali Konsep Mashlahah......
Detiknews,  12  Februari ,  2018.  https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d- 3863347/ini-motif-pelaku-teror-bom-kelenteng-di-karawang.
M.  Asrorun  Ni’am  Sholeh.  “Towards  a  Progressive  Fatwa:  MUI’s  Response  to  the COVID-19  Pandemic.” Ahkam:  Jurnal  Ilmu  Syariah 20,  no.  2  (2020). http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/17391.
Machfud  Syaefudin.  “Reintepretasi  Gerakan  Dakwah  Front  Pembela  Islam  (FPI).”
Jurnal Ilmu Dakwah 34, no. 2 (2014): 260.
Mawardi, Ahmad Imam. Fiqih Minoritas (Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqoshid Al- Syari’ah Dari Konsep Ke Pendekatan . Yogyakarta: LKiS, 2010.
Mestika Zed. Metode Penelitian Kepustakaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
Muhammad  Ibn  Muhammad  Al-Ghazali. Al-Mustasfa  Min  Ilm  Ushul .  Mesir: Maktabah al-Jumdiyah, 2010.
Muhammad  Ngizzul  Muttaqin  &  Iffatin  Nur.  “Menelusuri  Jejak  Maqashid  Syari’ah Dalam Istimbath Hukum Imam Hambali.” Ahkam: Jurnal Hukum Islam 7, no. 1 (2019).
Muhammad Zuhdi. “Challenging Moderate Muslims: Indonesia’s Muslim Schools in the Midst of Religious Conservatism.” Religions 9, no. 310 (2018): 1–5.
Muzayyin  Ahyar  &  Alfitri.  “Aksi  Bela  Islam:  Islamic  Clicktivism  and  the  New Authority  of  Religious  Propaganda  in  the  Millennial  Age  in  Indonesia.” Indonesian Journal Of Islam and Muslim Societies 9, no. 1 (2019). Noorhaidi  Hasan.  “Faith  And  Politics:  The  Rise  Of  The  Lakar  Jihad  In  The  Era  Of Transition In Indonesia.” Indonesia , no. 74 (2002): 146.
———. “Religious Diversity And Blasphemy Law: Understanding Growing Religious Conflict  and  Intolerance  in  Post-Suharto  Indonesia.” Al-Jami’ah:  Journal  of Islamic Studies 55, no. 1 (2017).
———.  “The  Salafi  Movement  in  Indonesia:  Transnational  Dynamics  and  Local Development.” Comparative  Studies  of  South  Asia,  Africa  and  the  Middle  East Duke University Press 27, no. 1 (2007).
Petrus  Riski.  “Kasus  Perusakan  Dan  Penyerangan  Rumah  Ibadah  Diduga  Terkait Kepentingan
Politik.” Voaindonesia, 15 Februari , 2018.
https://www.voaindonesia.com/a/kasus-penyerangan-rumah-ibadah-diduga- terkait-kepentingan-politik-/4254557.html.
Prihandono  Wibowo.  “Sekuritisasi  Wacana  Khilafah  Di  Indonesia.” JISIERA:  THE JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND INTERNATIONAL RELATIONS 5 (2020). Raisuni,  Ahmad. Al-Bahs  Fi  Maqashid  Al-Syari’ah  Nasy’atuha  Wa  Tatawwuruha  Wa Mustaqbaluha . Ribath: Mathba’ah al-Najah al-Jadidah al-Dar al-Baidhah, 2007.
Robert Cribb. Historical Atlas of Indonesia . Richmond Surrey: Curzon Press, 2000. Saifuddin.  “Kekerasan  Atas  Nama  Tuhan  (Studi  Kasus  Kekerasan  FPI  Yogyakarta).”
IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia 1, no. 1 (2011). Shaharuddin,  Amir.  “Maslahah-Mafsadah  Approach  In  Assessing  The  Shari’ah Compllance of Islamic Banking Products.” International Journal of Bussiness and Science 1, no. 1 (2010): 132.
Syafei, Zakaria. “Tracing Maqa ṣ id Al-Shari’ah in the Fatwas of Indonesian Council of Ulama (MUI).” Journal of Indonesian Islam 11, no. 1 (2017).
Vol. 5, No. 1,Februari  2022 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Ahmad Muhtadi Anshor
Melihat Kembali Konsep Mashlahah......

## Syailendra  Persada.  “Rekonstruksi  Bareskrim:  Di  Rest  Area  KM  50,  2  Laskar  FPI
Sudah Tertembak.” Tempo.Co, 14 Desember , 2020.
https://nasional.tempo.co/read/1414205/rekonstruksi-bareskrim-di-rest-area- km-50-2-laskar-fpi-sudah-tertembak.
Tim  Editor.  “Imparsial:  Sepanjang  2019,  Ada  31  Pelanggaran  Kebebasan  Beragama.”
DW, 18 Desember , 2019. https://www.dw.com/id/imparsial-sepanjang-2019-ada- 31-pelanggaran-kebebasan-beragama/a-51717252.
———.  “Kesimpulan  Lengkap  Dan  Rekomendasi  Komnas  HAM  Soal  Penembakan Laskar  FPI.” Detiknews,08  Januari ,  2021.  https://news.detik.com/berita/d- 5326226/kesimpulan-lengkap-dan-rekomendasi-komnas-ham-soal- penembakan-laskar-fpi.
———.  “Kronologi  Rizieq  Shihab  Dibuntuti  Polisi  Menurut  Investigasi  Komnas HAM.”
Tribunnews.Com, 08 Januari , 2021.
https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/08/kronologi-rizieq-shihab- dibuntuti-polisi-menurut-investigasi-komnas-ham.
———.  “Masjid  Di  Tuban  Dirusak,  Pelaku  Orang  Gila,  Begini  Kronologinya.” JawaPos.Com,  13  Februari ,  2018.  https://www.jawapos.com/nasional/hukum- kriminal/13/02/2018/masjid-di-tuban-dirusak-pelaku-orang-gila-begini- kronologinya/.
———.  “Misteri  Penembakan  Laskar  FPI.” DetikX,  10  Desember ,  2020. https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20201210/Misteri-Penembakan- Laskar-FPI/.
———. “Penolakan Biksu Di Legok Dinilai Karena Warga Salah Paham Soal Simbol Agama.”
Kompas.Com, 13 Februari , 2018.
https://nasional.kompas.com/read/2018/02/13/13384531/penolakan-biksu-di- legok-dinilai-karena-warga-salah-paham-soal-simbol-agama?page=all.
Wisma Putra. “Pimpinan Ponpes Al Hidayah Cicalengka Dianiaya Di Dalam Masjid.” Detiknews,  27  Januari ,  2018.  https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d- 3836283/pimpinan-ponpes-al-hidayah-cicalengka-dianiaya-di-dalam-masjid. Zahrah, Abu. Ushul Al-Fiqh . Kairo: Dar al-Arabi, 2005.
Zamzami Ali. “Komnas HAM Beberkan Kronologi Kematian 6 Laskar FPI.” Aspek.Id, 08  Januari ,  2021.  https://aspek.id/komnas-ham-beberkan-kronologi-kematian- 6-laskar-fpi/.