Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Menjamin Mu tu  Bar a ng  Da n  Jas a   K ons t r uks i Dalam Perspektif Perundang-Undangan
Rotua Nainggolan agnesnainggolan25@gmail.com
Faizah Bafadhal faizahbafadhal@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 12 Desember 2020; Accepted: 12 Juni 2021; Published: 12 Juni 2021

## Abstract
This  study  aims  to  identify  and  analyze  the  object  of  quality  standard  setting  for construction  goods  or  services  in  legislation  and  the  obligations  of  business  actors  in ensuring the quality of construction goods or services based on quality standard provisions. To  achieve  the  goal,  the  author  uses  normative  legal  research,  namely  examining  library materials  by  studying  written  sources  related  to  the  obligations  of  business  actors  in ensuring quality. The result of the research is that the object of quality standard control is that there are two components of activity in the implementation of construction, namely quality  control,  aspects  of  quality  control  that  are  considered  in  the  implementation  of construction: The equipment used, how to transport materials to work locations, storage of material  testing  used  including  laboratory  equipment,  routine  testing  labor,  field  tests, administration  and  forms.  Meanwhile,  quantity  control  is  carried  out  by  checking  the materials  placed  by  the  construction  service  provider.  The  consultant  will  process  the materials  based  on:  Measurement  results  that  meet  the  payment  tolerance  limits, calculation method, work location, type of work, date of completion of work. After meeting the requirements, quantity measurements can be made so that the quantity in the contract is correctly measured and gets the approval of the consultant. Based on the Supreme Court decision regarding the dispute by Fanny Yapari, it is clear that the regulation of obligations for business actors in ensuring the quality of goods is not carried out by business actors and is not subject to sanctions. So this SNI does not have strong legal legitimacy so that it does not provide legal protection for a construction goods or services.
Keywords: Consumer Protection, Goods Quality Standards, Business Actors

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  dan  menganalisis  objek  pengaturan  standar  mutu barang  atau  jasa  konstruksi  dalam  perundang-undangan  dan  kewajiban  pelaku  usaha
Volume 2 Nomor 1 Februari 2021 Halaman 144 - 163
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
dalam menjamin mutu barang atau jasa konstruksi berdasarkan ketentuan standar mutu. Untuk  mencapai  tujuan  penulis  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  yaitu  meneliti bahan  pustaka  dengan  mempelajari  sumber-sumber  tertulis  yang  berhubungan  dengan kewajiban pelaku usaha dalam menjamin mutu. Hasil penelitian adalah objek pengendalian standar  mutu  terdapat  dua  komponen  kegiatan  dalam  pelaksanaan  konstruksi  yakni pengendalian  kualitas,  aspek  pengendalian  mutu  yang  diperhatikan  dalam  pelaksanaan konstruksi:  Peralatan  yang  digunakan,  cara  pengangkutan  material  kelokasi kerja,penyimpanan pengujian material yang digunakan termasuk peralatan labor,pengujian rutin  labor,test  lapangan,administrasi  dan  formulir.  Sedangkan  pengawasan  kuantitas, dilakukan  dengan  mengecek  bahan-bahan  yang  ditempatkan  oleh  penyedia  jasa konstruksi.Konsultan akan memproses bahan-bahan berdasarkan:Hasil pengukuran yang memenuhi batas toleransi pembayaran, metoda perhitungan, lokasi kerja, jenis pekerjaan, tanggal  diselesaikan  pekerjaan.  Setelah  memenuhi  persyaratan,pengukuran  kuantitas dapat  dilakukan  sehingga  kuantitas  dalam  kontrak  adalah  benar  diukur  dan  mendapat persetujuan dari konsultan. Berdasarkan putusan MA tentang sengketa oleh Fanny Yapari jelas terlihat bahwa pengaturan kewajiban bagi pelaku usaha dalam menjamin mutu barang tidak  dilaksanakan  pelaku  usaha  dan  tidak  dikenakan  sanksi.  Maka  SNI  ini  belum mempunyai legitimasi hukum kuat sehingga tidak memberikan perlindungan hukum suatu barang atau jasa konstruksi.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Standar Mutu Barang, Pelaku Usaha

## A. Pendahuluan
Pembangunan dan perkembangan perekonomian Indonesia di bidang perindustrian dan  perdagangan  nasional  yang  semakin meningkat  telah  menghasilkan  berbagai  variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dan semakin mendorong pelaku usaha  untuk  menghasilkan  beraneka  ragam  produk  barang  dan/atau  jasa  serta menimbulkan  keterbukaan  pasar  nasional  terhadap  berbagai  produk  baik  produk  dalam negeri  maupun  produk  luar  negeri.  Di  satu  sisi,  kondisi  seperti  ini  dapat  memberikan manfaat  kepada  konsumen  karena  kebutuhan  terhadap  barang  dan/atau  jasa  yang diinginkan dapat terpenuhi sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Namun disisi lain seringkali terdapat ketidaksetaraan antara konsumen dan pelaku usaha, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah.
Faktor  utama  yang  menjadi  kelemahan  konsumen  adalah  rendahnya  tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya sehingga dapat menjadi sasaran eksploitasi pelaku untuk  memperoleh  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  melalui  kiat  promosi,  cara penjualan dan pemasaran produk, serta penerapan perjanjian baku yang dapat merugikan konsumen.  Keadaan ini menjadi salah satu dasar diberlakukannya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dalam hal menjamin kedudukan konsumen agar tidak dirugikan,
baik  menyangkut  kualitas  atau  mutu  barang,  informasi  yang  tidak  jelas  bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  yang selanjutnya  disingkat  menjadi  UUPK,  saat  ini  masih  belum  memberikan  keberpihakan kepada  konsumen.  Lemahnya  pelaksanaan  undang-undang  ini  telah  dimanfaatkan  oleh pelaku usaha untuk menjual produk barang yang tidak aman dan dibawah standar. Kondisi ini  diperburuk  dengan  tidak  memadainya  pendidikan  konsumen  terhadap  akibat  buruk dari  penggunaan  barang-barang  tersebut. 1 Maka  semua  pihak  menginginkan  undang- undang tentang perlindungan konsumen ditegakkan sebaik-baiknya.
Dengan  adanya  UUPK  tidak  dimaksudkan  untuk  melumpuhkan  usaha  para  pelaku usaha.  UUPK  justru  dapat  mendorong  iklim  usaha  yang  sehat  serta  mendorong  lahirnya perusahaan  yang  tangguh  dalam  menghadapi  persaingan  yang  ada  dengan  menyediakan barang/jasa yang berkualitas. 2 Dengan demikian menjadi sangat penting bagi pelaku usaha untuk menjamin kualitas barang/jasa yang diperdagangkan serta meningkatkan efisiensi dan standar mutu secara tepat di berbagai bidang sehingga dapat menarik minat konsumen untuk menggunakan barang/jasa tersebut agar mampu bersaing dalam perdagangan bebas.
UUPK  secara  tidak  langsung  mengharuskan  adanya  kualitas  atau  mutu  pada  suatu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Hal ini terdapat dalam Pasal 4 Huruf a,bahwa dalam mengkonsumsi barang dan jasa, masalah kenyamanan, keamanan dan  keselamatan  konsumen  merupakan  hal  pokok  dan  utama  dalam  perlindungan konsumen.  Barang  dan/atau  jasa  yang  penggunaannya  tidak  memberikan  kenyamanan, keamanan  serta  membahayakan  konsumen  jelas  tidak  layak  untuk  diedarkan  dalam masyarakat. 3 Konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa  dan  harta  bendanya  karena  mengonsumsi  barang  dan/atau  jasa.  Dengan  demikian, setiap produk baik dari konstruksi maupun kualitas harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. 4
1 Ali  Mansyur,  Irsan  Rahman,  Penegakan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Sebagai  Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 2 No. 1, 2015, hlm 3.
2 Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan , Visimedia, Jakarta Selatan, 2008, hlm 2.
3 Gunawan  Widjaja,  Ahmad  Yani, Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen, Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 30.
4 Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2004, hlm 33
Adapun  dalam  Pasal  4  Huruf  b  dan  Huruf  c,  untuk  menjamin  bahwa  suatu  barang dan/atau  jasa  dalam  penggunaannya  akan  nyaman,  aman  dan  tidak  membahayakan konsumen,  maka  konsumen  diberikan  hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  yang dikehendakinya. Ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak bebas membeli atau tidak membeli. Oleh karena itu, produsen harus menerangkan secara lengkap atas  informasi  yang  benar  dan  jujur  perihal  produknya  sehingga  konsumen  dapat mengetahui adanya unsur yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan dirinya.
Hak  konsumen  pada  Pasal  4  Huruf  d  UUPK,  pendapat  dan  keluhan  konsumen  atas barang dan jasa yang digunakan menjadi salah satu indikator penunjang mutu suatu barang. Menurut  Armand  V.  Feigenbaum,  mutu  adalah  produk  komposit  total  dan  layanan karaketristik pemasaran, teknik manufaktur, dan pemeriharaan dimana produk barang dan jasa yang digunakan akan memenuhi harapan pelanggan. 5 Sedangkan menurut Supriono, mutu  adalah  tingkat  baik  buruknya  sesuatu.  Apabila  setelah  mengonsumsi,  konsumen merasa dirugikan akibat mutu atau kualitas tidak sesuai,  maka pelaku usaha seharusnya mendengarkan  pendapat  dan  keluhan  dari  konsumen  guna  meningkatkan  mutu  barang dan/atau  jasa  yang  diproduksi.  Tanda  tidak  adanya  mutu  adalah  bila  terus  menerus dilakukan tindak lanjut untuk membetulkan sesuatu, seakan-akan menjadi kebijakan untuk tidak melakukan sesuatu dengan benar sejak awal. 6
Adanya hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, tentunya disertai dengan kewajiban yang harus dipenuhi  oleh pelaku usaha  dalam hal  menjamin mutu barang. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 7 Huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dimana dalam pasal ini jelas terlihat bahwa sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha dalam menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi. Juga ditetapkan bahwa mengenai mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha haruslah sesuai dengan ketentuan standar mutu yang berlaku di Indonesia.
Pelanggaran standar mutu barang dapat dilihat pada kasus antara CV Multicon Utama sebagai pelaku usaha dengan Fanny Yapari sebagai konsumen. Sengketa ini terjadi bermulai pada bangunan yang dibuat oleh CV Multicon Utama yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, No.30,  Lido  Kelurahan  Kiasuur,  Kota  Sorong  tidak  sesuai  dengan  spesifikasi  dan  standar
5 Tamrin Hayat, Pemikir Mutu: Juran, Deming, Crosby, Ishikawa dan Feigenbaum, http://tamrinhayat.blogspot.com/2014/09/v-behaviorurldefaultvmlo.html?m=1 (diakses pada 22 Januari 2020 pukul 07.25 WIB
6 Brian Rothery, Analisis ISO 9000 , Pustaka Binaman Pressindo (Cetakan Keempat), Jakarta, 1996, hlm 15.
konstruksi yang telah ditentukan. Bahwa pelaksanaan pembangunan tidak mengacu pada standar  yang  berlaku  dan  pelaksana  atau  kontraktor  melakukan  kesalahan  karena  tidak melakukan  pelaksanaan  sesuai  dengan  spesifikasi  yang  telah  ditetapkan  ( human  error ), serta menggunakan pelat lantai dan baja yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga bangunan tersebut mengalami kerusakan berupa rubuhnya gypsum plafon dan rangka plafon bangunan di area ruang makan utama seluas kurang leboh 140 meter persegi,  kemudian  terjadi  penambahan  kerusakan  berupa  struktur  rangka  baja  yang menyangga  dak  lantai  dua  bangunan  sudah  bengkok  dan  patah  sehingga mengakibatkan kolom  menjadi  retak  dan  miring  serta  dak  lantai  dua  menjadi  retak  dan  turun kedudukannya.
Konsumen  memilih  menyelesaikan  kasus  ini  di  Pengadilan  yang  perkaranya  telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 959 K/Pdt/2016, akan tetapi dalam Putusan  tersebut  justru  malah  menunjukkan  keberpihakan  kepada  pelaku  usaha,  yaitu bahwa  permohonan  gugatan  dari  konsumen  tidak  dapat  diterima  karena  beberapa pertimbangan. Padahal dapat dilihat bahwa dalam kasus ini jelas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 7 Huruf d Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan kewajiban pelaku usaha menjamin standar mutu barang atau jasa yang diproduksi dan juga Pasal 1491 KUHPerdata yang berbunyi: “Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan menjamin barang dari 2 hal yaitu (a) menjamin kenikmatan atas barang (b) menjamin terhadap adanya cacat-cacat tersembunyi pada barang”, serta telah melanggar ketentuan dalam  Pasal  52  Huruf  b  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi, dimana dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan subpenyedia jasa harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Adapun dalam Pasal  46  Huruf  b  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2020  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah dijelaskan bahwa  penyelenggara  jasa  usaha  konstruksi  harus  memenuhi  standar  keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
Ketentuan  yang  substansinya  mengatur  standar  mutu  yang  berlaku  di  Indonesia, yaitu  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2014  tentang  Standarisasi  dan  Penilaian Kesesuaian  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  102  tahun  2000  tentang  Standarisasi Nasional.  Kedua  peraturan  perundang-undangan  ini  pada  hakekatnya  mengatur  tentang satu standar mutu yang berlaku di Indonesia, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI). Baik dalam Undang-Undang tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian maupun Peraturan
Pemerintah  tentang  Standarisasi  Nasional,  dalam  menetapkan  bahwa  penerapan  SNI  ini hanya diberlakukan secara sukarela dan bukan merupakan kewajiban bagi pelaku usaha. Hal  ini  seperti  yang  terdapat  dalam  Pasal  20  Undang-Undang  tentang  Standarisasi  dan Penilaian kesesuaian, yaitu:
(1) Penerapan  SNI  dilakukan  dengan  cara  menerapkan  syarat-syarat  SNI  terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal.
(2) Penerapan SNI sebagaimana diatur  pada ayat  (1) dilaksanakan secara sukarela atau diberlakukan secara wajib.
(3) Penerapan  SNI  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dibuktikan  melalui pemilikan  sertifikat  dan/atau  pembubuhan  Tanda  SNI  dan/atau  Tanda Kesesuaian.
Pasal 12 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang Standarisasi Nasional juga  diatur  mengenai  penerapan  SNI.  Yaitu  penerapan  SNI  oleh  pelaku  usaha  bersifat sukarela. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa SNI dapat diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis baik sebagian maupun keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter apabila SNI berkaitan dengan kepentingan, keamanan, keselamatan, kesehatan masyarakat ,pelestarian fungsi lingkungan hidup atau pertimbangan ekonomis. Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas ditentukan bahwa penerapan SNI ini dilaksanakan secara sukarela bagi para pelaku usaha. Adapun SNI diberlakukan secara wajib hanya dilakukan oleh Instansi Teknis yaitu Kantor  Menteri  Negara,  Departemen  atau  Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen  yang salah  satu  kegiatannya  melakukan  standarisasi,  artinya  selakipun  Instansi  Teknis memberlakukan SNI secara wajib, namun tetap saja dalam undang-undang ini pelaku usaha dapat menerapkan SNI secara sukarela, bukan merupakan sebuah kewajiban. Jika melihat lagi kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 7 Huruf d UUPK yang mewajibkan bagi para pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi, maka aturan  penerapan  SNI  dalam  Undang-Undang  tentang  Standarisasi  dan  Penilaian Kesesuaian  maupun  Peraturan  Pemerintah  tentang  Standarisasi  Nasional  jelas bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam UUPK itu sendiri.
Berdasarkan  uraian  diatas,  terlihat  bahwa  terdapat  suatu  isu  hukum  yaitu  adanya konflik  norma  dimana  terdapat  norma  yang  bertentangan  antara  peraturan  perundang- undangan  yang  satu  dengan  perundang-undangan  yang  lain.  maka  dalam  artikel  ini membahas a pa  saja  yang  menjadi  objek  pengaturan  standar  mutu  barang  dan/atau  jasa konstruksi dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana kewajiban pelaku usaha dalam  menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  konstruksi  dalam  peraturan  perundang-
undangan.  Penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  yang meneliti  bahan  pustaka  dengan  mempelajari  sumber-sumber  atau  bahan  tertulis  yang berhubungan dengan kewajiban pelaku usaha dalam menjamin mutu barang dan/atau jasa sesuai  ketentuan  standar  mutu.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  kasus  dengan  menelaah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## B. Objek  Pengaturan  Standar  Mutu  Barang  Dan/Atau  Jasa  Konstruksi  Dalam Peraturan Perundang-Undangan
Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan prosedur yang disusun berdasarkan kesepakatan semua pihak dengan memperhatikan syarat  keselamatan,  keamanan,  kesehatan,  lingkungan  hidup,  perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk  memperoleh  manfaat  yang  sebesar-besarnya.  Pengaturan  tentang  standar  mutu barang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2014  Tentang  Standarisasi  dan  Penlaian  Kesesuaian  serta  Peraturan Pemerintah  Nomor  102  Tahun  2000  Tentang  Standarisasi  Nasional.  Kedua  peraturan perundang-undangan  ini  pada  dasarnya  mengatur  tentang  satu  standar  mutu  yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi SNI,  yaitu dokumen  berisi  ketentuan  teknis  dengan  pertimbangan  konsolidasi  iptek  dan pengalaman,  aturan,  pedoman  atau  karakteristik  dari  suatu  kegiatan  atau  hasilnya  yang dirumuskan dengan mempertimbangkan kesepakatan pihak yang berkepentingan.
Dengan adanya Standarisasi Nasional maka akan menimbulkan adanya acuan tunggal untuk  mengukur  mutu  barang  atau  jasa  dalam  perdagangan,  yaitu  Standar  Nasional Indonesia,  sehingga  dapat  meningkatkan  perlindungan  kepada  konsumen,  pelaku  usaha, tenaga  kerja,  dan  masyarakat  lainnya,  baik  untuk  keselamatan,  keamanan,  kesehatan, maupun  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup.  Pasal  1  angka  3  Peraturan  Pemerintah tentang  Standardisasi  Nasional  disebutkan  bahwa,  SNI  merupakan  satu-satunya  standar yang berlaku secara nasional di Indonesia, dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh  Badan  Standardisasi  Nasional  (BSN),  yaitu  badan  yang  membantu  Presiden  dalam menyelenggarakan  pengembangan  dan  pembinaan  dibidang  standardisasi  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SNI  berlaku  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  dan  bersifat  sukarela  untuk diterapkan  pelaku  usaha.  Namun  dalam  hal  berkaitan  dengan  kepentingan  keselamatan,
keamanan,  kesehatan  masyarakat  atau  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  dan pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dalam SNI. Adapun tata cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia  tersebut  telah  diatur  oleh  instansi  teknis  sesuai  dengan  bidang  tugasnya. Penerapan SNI dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi. Terhadap barang dan atau  jasa,  proses,  sistem dan  personel  yang  telah  memenuhi  spesifikasi  teknis  SNI  dapat diberikan  sertifikat  dan  atau  dibubuhi  tanda  SNI.  Sertifikasi  dilakukan  oleh  lembaga sertifikasi, inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium dan di  awasi dan di akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. 7
Pelaku usaha yang menerapkan SNI yang diberlakukan secara wajib, harus memiliki sertifikat dan atau tanda SNI. Suatu produk barang atau jasa dapat mencantumkan logo SNI setelah  melewati  proses  sertifikasi,  yaitu  suatu  rangkaian  kegiatan  penerbitan  sertifikat terhadap  barang  atau  jasa.  Sertifikat  adalah  jaminan  tertulis  yang  diberikan  oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang atau jasa tersebut  memenuhi  standar  yang  dipersyaratkan.  Tanda  SNI  itu  sendiri  adalah  tanda sertifikasi  yang  dibubuhkan  pada  barang  kemasan  atau  label  yang  menyatakan  bahwa barang/jasa  tersebut  telah  terpenuhinya  persyaratan  SNI.  Pelaku  usaha  dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang dan atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai  dengan  SNI  yang  telah  diberlakukan  wajib.  Pelaku  usaha  yang  barang  dan  atau jasanya telah memperoleh sertifikat produk dilarang memproduksi barang atau jasa yang tidak memenuhi SNI.
Standarisasi  dalam  Undang-Undang  tentang  Standarisasi  dan  Penilaian  Kesesuaian adalah  proses  merencanakan,  merumuskan,  menetapka,  menerapkan,  memberlakukan, memelihara,  dam  mengawasi  standar  yang  dilaksanakan  secara  tertib  dan  bereja  sama dengan  semua  pemangku  kepentingan  yang  terdiri  atas  unsur  konsumen,  pelaku  usaha, asosiasi,  pakar,  cendikiawan,  kementrian,  lembaga  pemerintah  nonkementrian  atau Pemerintah  Daerah.  Ruang  lingkup  dari  standarisasi  dan  penilaian  kesesuaian  yaitu terhadap barang, jasa, sistem, proses, atau personal. Tujuan Standarisasi yaitu:
1. meningkatkan  jaminan  mutu  atau  kualitas,  ketepatan  produksi,  daya  saing nasional,  persaingan  usaha  yang  sehat  dan  transparan  dalam  perdagangan,
7 http://disbun.jabarprov.go.id/post/view/279-id-pemanfaatan-standar-nasional-indonesia-sni- dalam-peningkatan-mutu-produk-perkebunan (diakses pada 29 November 2020 pukul 11.40 WIB)
kepastian  usaha,  dan  kemampuan  pelaku  usaha,  serta  kemampuan  inovasi teknologi;
2. meningkatkan  perlindungan  kepada  konsumen,  pelaku  usaha,  tenag  kerja,  dan masyarakat Negara, baik dari aspek, keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
3. meningkatkan  kepastian,  kelancaran,  dan  ketepatan  transaksi  perdagangan barang dan/atau jasa didalam negeri dan luar negeri.
Standar perlu memenuhi kriteria berikut 8 :
1. Dokumen  SNI  yang  dikembangkan  tersebut  harus  harmonis  dengan  standar internasional  dan  pengembangannya  didasarkan  pada  kebutuhan  nasional termasuk industri.
2. Dokumen SNI yang dikembangkan untuk tujuan penerapan  regulasi teknis yang bersifat  wajib  maka  harus  didukung  oleh  infrastruktur  penerapan  standar yang kompeten  dengan  tujuan  untuk  memberikan  perlindungan  kepentingan, keselamatan,  keamanan,  kesehatan  masyarakat  atau  pelestarian  fungsi lingkungan hidup  dan atau pertimbangan ekonomi dapat  tercapai  secara efektif dan efisien.
3. Infrastruktur  yang  diperlukan  untuk  menunjang  penerapan  SNI  memiliki kompetensi yang diakui tingkat nasional, regional ataupun internasional.
Dalam  hal  yang  berkaitan  dengan  jasa  konstriksi,  peraturan  perundang-undangan yang dibuat sebagai acuan yang mengatur  antara  konsumen (pengguna jasa) dan  pelaku usaha (penyedia jasa) yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2020  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang  tentang  Jasa  Konstruksi,  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  Nomor  14  tahun 2020  tentang Standar  dan  Pedoman  Pengadaan  Jasa  Konstruksi Melalui  Penyedia,  serta  Lampiran  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  Nomor  14  tahun 2020  tentang Standar  dan  Pedoman  Pengadaan  Jasa  Konstruksi Melalui Penyedia .
Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi menyebutkan bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau
8 https://www.pengadaanbarang.co.id/2020/07/standar-nasional-indonesia-sni.html (diakses pada 29 November 2020, pukul 10.35 WIB)
pekerjaan  konstruksi.  Adapun  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  tentang  Jasa  Konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk :
1. memberikan  arah  pertumbuhan  dan  perkembangan  Jasa  Konstruksi  untuk mewujudkan  struktur usaha  yang  kukuh,  andal,  berdaya  saing  tinggi,  dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
2. mewujudkan  ketertiban  penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi  yang  menjamin kesetaraan  kedudukan  antara  Pengguna  Jasa  dan  Penyedia  Jasa  dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
4. menata  sistem  Jasa  Konstruksi  yang  mampu  mewujudkan  keselamatan  publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
5. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik;
6. dan  menciptakan  integrasi  nilai  tambah  dari  seluruh  tahapan  penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Dalam pengendalian standar mutu terdapat 2 (dua) komponen kegiatan utama dalam pelaksanaan konstruksi yakni pengendalian kualitas (QA) dan pengendalian kuantitas (QC). Yang diuraikan sebagai berikut :
1. Pengendalian  Kualitas  (Quality  Assurance),  yaitu  pekerjaan  pelaksanaan konstruksi  dimulai  dari  pekerjaan  tanah  sampai  pada  konstruksi  akan dikendalikan dengan memberikan pengawasan, arahan, bimbingan dan instruksi yang  diperlukan  kepada  penyedia  jasa  konstruksi  (kontraktor)  guna  menjamin bahwa  semua  pekerjaan  dilaksanakan  dengan  baik,  tepat  kualitas.  Aspek-aspek pengendalian mutu yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan konstruksi antara lain meliputi :
a. Peralatan yang digunakan
b. Cara pengangkutan material/campuran ke lokasi kerja.
c. Penyimpanan bahan/material
d. Pengujian material yang akan digunakan termasuk peralatan laboratorium.
e. Pengujian rutin laboratorium selama pelaksanaan
f. Test lapangan
g. Administrasi dan formulir-formulir.
2. Pengawasan  kuantitas  ( Quantity  Control ),  dilakukan  dengan  mengecek  bahan- bahan/campuran  yang  ditempatkan  atau  yang  dipindahkan  oleh  penyedia  jasa konstruksi (kontraktor) atau yang terpasang. Konsultan akan memproses bahan- bahan/campuran berdasarkan atas :
a. Hasil pengukuran yang memenuhi batas toleransi pembayaran.
b. Metoda perhitungan
c. Lokasi kerja
d. Jenis pekerjaan
e. Tanggal diselesaikannya pekerjaan.
Setelah pekerjaan memenuhi persyaratan baik secara kualitas maupun persyaratan lainnya,  maka  pengukuran  kuantitas  dapat  dilakukan  agar  volume  pekerjaan  dengan teliti/akurat yang disetujui oleh konsultan sehingga kuantitas dalam kontrak adalah benar diukur dan mendapat persetujuan dari konsultan.

## C. Kewajiban  Pelaku  Usaha  Dalam  Menjamin  Mutu  Barang  Dan/Atau  Jasa Konstruksi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Tujuan UUPK secara tidak langsung adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen  akan  haknya  serta  memberikan  kesetaraan  kedudukan  antara  konsumen  dan pelaku usaha. Jika konsumen dirugikan karena tidak terpenuhinya hak-hak konsumen maka konsumen dapat menuntut hak-haknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Sama  halnya  dalam  pemberian  hak  dan  kewajiban  yang  diberikan  kepada konsumen,  UUPK  juga  memberikan  hak  dan  kewajiban  kepada  pelaku  usaha.  Hal  ini tercantum  dalam  Pasal  6  dan  Pasal  7  UUPK  serta  Pasal  1365  KUH  Perdata  yang menyebutkan  bahwa  “tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  merugikan  bagi  orang lain,  maka  orang  yang  menimbulkan  kerugikan  itu  wajib  mengganti  kerugian  atas kesalahannya”.
Keterkaitan  antara  UUPK  dengan  Undang-Undang  tentang  Jasa  Konstruksi  adalah bahwa konsumen sebagai pemakain akhir dari jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha jasa konstruksi memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan pilihan jasa yang akan yang akan digunakan. Dalam Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, para pihak yang terlibat  dalam  kegiatan  jasa  konstruksi  adalah  pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa.  Posisi konsumen dalam perspektif UUPK adalah sebagai pengguna jasa, sehingga pemberdayaan terhadap konsumen sangat penting untuk dilakukan dan diharapkan mampu meningkatkan
peran konsumen dalam menentukan standar dari produk konstruksi yang dihasilkan, baik dari segi kualitas mutu, waktu penyerahan, maupun harga.
Kebutuhan  konsumen  jasa  konstruksi  dijabarkan  dari  hak-hak  konsumen  dan kewajiban  pelaku  usaha  secara  umum  yang  terdapat  dalam    Pasal  4  dan  Pasal  7  UUPK. Kewajiban pelaku usaha jasa konstruksi dalam bidang standar mutu terdapat dalam Pasal 7 Huruf d UUPK. Pasal ini menjelaskan tentang kewajiban pelaku usaha untuk menjamin barang atau jasa yang diproduksi sesuai dengan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang  berlaku  di  Indonesia.  Selanjutnya  dalam  Pasal  8  Huruf  a  dan  Huruf  e  UUPK  juga menjelaskan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha antara lain “pelaku usaha dilarang memproduksi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  pelaku  usaha  juga  dilarang memproduksi  barang  atau  jasa  yang  tidak  sesuai  dengan  kualitas  atau  mutu,  tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana tertera dalam keterangan barang atau jasa yang diperdagangkan.”
Dalam  hal  yang  berkaitan  dengan  standar  mutu,  Undang-Undang  tentang  Jasa Konstruksi menjabarkannya dalam Pasal 59 Ayat (1), yaitu : “Dalam setiap penyelenggaraan Jasa  Konstruksi,  pengguna  Jasa  dan  Penyedia  Jasa  wajib  memenuhi  Standar  Keamanan, Keselamatan,  Kesehatan,  dan  Keberlanjutan.”  Selanjutnya  disebutkan  pada  Ayat  (3), Standar  Keamanan,  Keselamatan,  Kesehatan,  dan  Keberlanjutan  paling  sedikit  meliputi  : standar  mutu  bahan,  standar  mutu  peralatan,  standar  keselamatan  dan  kesehatan  kerja, standar  prosedur  pelaksanaan  jasa  konstruksi,  standar  mutu  hasil  pelaksanaan  Jasa Konstruksi, standar operasi dan pemeliharaan, pedoman pelindungan sosial tenaga kerja dalam  pelaksanaan  Jasa  Konstruksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan, dan standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Dari  Pasal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  standar  mutu keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan merupakan hal yang sangat penting dan wajib diperhatikan bagi pelaku usaha dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, setiap tenaga  kerja  berhak  mendapat  perlindungan  atas  keselamatannya  dalam  melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas Nasional.
Pasal  84  Ayat  1  Peraturan  Pemerintah  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang Jasa Konstruksi juga menyebutkan bahwa dalam setiap penyelenggaraan usaha jasa konstruksi,  pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa  wajib  memenuhi  standar  keamanan, keselamatan,  kesehatan  dan  keberlanjutan.  Standar  keamanan  merupakan  keandalan bangunan berdasarkan standar perancangan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-
undangan  yang  wajib  diterapkan  selama  tahap  penyelenggaraan  Pekerjaan  Konstruksi. Kemudian  standar  keselamatan  dan  kesehatan  merupakan  standar  untuk  menjamin  dan melindungi  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  yang  ditetapkan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  standar  keberlanjutan  merupakan  standar yang  digunakan  untuk  menjamin  keberlanjutan  dalam  aspek  ekonomi,  tata  lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup, dan aspek sosial. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja  melalui  upaya  pencegahan  kecelakaan  kerja  dan  penyakit  akibat  kerja  serta merupakan  sebuah  ilmu  untuk  antisipasi  dan  pengendalian  bahaya  yang  muncul  dan berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja, serta dampak yang mungkin bisa dirasakan oleh komunitas sekitar dan lingkungan umum. 9
Adapun  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  khusus  mengatur  tentang standar  mutu barang maupun jasa yaitu Undang-Undang  Nomor 20  Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang  Standar  Nasional  Indonesia.  Pasal  20  Undang-Undang  ini  menjelaskan  tentang pemberlakuan SNI wajib bagi pelaku usaha :
1. Penerapan SNI dilakukan dengan menerapkan persyaratan SNI terhadap barang, jasa, sistem, proses, atau personal.
2. Penerapan  SNI  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilaksanakan  secara sukarela dan diberlakukan secara wajib.
3. Penerapan  SNI  dibuktikan  melalui  sertifikat  yang  dimiliki  oleh  pelaku  usaha dan/atau pembubuhan tanda SNI.
Demikian pula dalam Pasal 12 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 102  Tahun  2000  tentang  Standarisasi Nasional  juga mengatur  tentang  kewajiban  pelaku usaha penerapan SNI. Dalam Pasal 12 Ayat (2), penerapan SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha bersifat sukarela. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 12 Ayat (3), bahwa SNI dapat diberlakukan  secara  wajib  oleh  instansi  teknis  baik  sebagian  maupun  keseluruhan spesifikasi  teknis  apabila  SNI  berkaitan  dengan  kepentingan,  keamanan,  keselamatan, kesehatan  masyarakat  atau  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  dan  atau  pertimbangan ekonomis. Produk  barang  dan/atau  jasa  yang  wajib  SNI  diantaranya  adalah  bahan
9 http://sibima.pu.go.id/pluginfile.php/55244/mod_resource/content/1/201808- CPD%20Ahli%20K3%20Konstruksi-14-01- Kebijakan%20K3%20%28Keprofesian%20Berkelanjutan%29.pdf.pdf (diakses pada 29 November 2020 pukul 17.48 wib)
bangunan, peralatan listrik, perlengkapan rumah tangga, peralatan bayi, mainan anak-anak, dan makanan serta minuman. Masyarakat sebenarnya sangat memerlukan SNI ini, hal ini karena berhubungan dengan masalah sosial dan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk kebutuhan barang atau jasa yang berkualitas, aman dan sesuai dengan ketentuan. Untuk  itu  penerapan  SNI  yang  merupakan  tatanan  jaringan  sarana  dan  kegiatan standardisasi  yang  serasi,  selaras,  dan  terpadu  serta  berwawasan  nasional  dan internasional sangat diperlukan. 10
Diberlakukannya  peraturan  perundang-undangan  tentang  standar  mutu  baik  pada barang maupun jasa ini pada kenyataannya masih banyak ditemukan pelaku  usaha yang tidak  memperhatikan  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi.  Hal  ini  disebabkan karena persaingan usaha yang semakin hari semakin tinggi, sehingga pelaku usaha sering tidak  memperhatikan hal tersebut,  seperti pada kasus  pelanggaran standar  mutu barang dan jasa yang terjadi antara konsumen bernama Fanny Yapari dengan Jerry Winoto selaku Direktur CV Multicon Utama  selaku pelaku usaha yaitu perusahaan yang bergerak di bidang properti  yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 27A, KM 7, Kota Sorong.
Fanny Yapari bermaksud untuk membangun rumah tinggal dan rumah makan baru diatas  tanah  milik  saudara  kandungnya  yang  terletak  dibelakang  Rumah  Makan  Ratu Sayang  di  Jalan  Yos  Sudarso,  No.30,  Lido  Kelurahan  Kiasuur,  Kota  Sorong.  Sebelum pelaksanaan  pembangunan,  atas  permintaan  Fanny,  CV  Multicon  Utama  mengenalkan saudara Habel Poluan dari Square Buliding and Interior Design untuk memberikan design perencanaan gambar kepada konsumen yang dinamakan “Perencanaan Rumah Tinggal dan Rumah Makan Ratu Sayang 2”. Kemudian pada tanggal 08 Maret 2013, Fanny Yapari dan CV Multicon Utama menandatangani Surat Perjanjian Kerja untuk pembangunan rumah yang isinya  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak  antara  lain  mengenai  pembayaran,  pekerjaan  yang harus sesuai dengan design yang telah disepakati, dan waktu pelaksanaan kerja yang harus diselesaikan  dalam  waktu  10  bulan  sejak  ditandatangani  perjanjian.  Dengan  demikian jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah 10 bulan terhitung mulai tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan 08 Januari 2014.
Permasalahan mulai muncul ketika pihak CV Multicon Utama belum menyelesaikan pekerjaannya  sedangkan  waktu  pelaksanaan  telah  melewati  tenggang  waktu  yang dijanjikan sehingga akan dikenakan denda keterlambatan. Kemudian pada tanggal 22 Mei
10 https://www.pengadaanbarang.co.id/2020/07/standar-nasional-indonesia-sni.html diakses pada 30 November 2020 pukul 09.08
2014,  terjadi  kerusakan  pada  bangunan  berupa  rubuhnya  gypsum  dan  rangka  plafon bangunan restoran area ruang makan utama seluas 140 meter persegi. Atas kejadian itu, pihak  CV  Multicon  segera  melakukan  pembersihan  area  plafon  yang  rusak  dan menggantinya dengan biaya sendiri. Akan tetapi ketika sedang dilakukan perbaikan, pada tanggal 03 Juni 2014 ditemukan lagi kerusakan bangunan yaitu struktur rangka baja yang menyangga  dak  lantai  2  bangunan  sudah  bengkok  dan  patah  sehingga  mengakibatkan kolom  menjadi  retak  dan  miring  serta  kedudukan  dak  lantai  2  menjadi  turun,  padahal rangka  baja  yang  rusak  tersebut  sedang  diusahakan  ditutup  dengan  plafon  oleh  pekerja. Dengan  adanya  temuan  kerusakan  struktur  tersebut,  konsumen  menganggap  kerusakan tersebut  sangat  berbahaya  dan  bangunan  menjadi  tidak  aman  dan  bilamana  difungsikan nantinya.
Maka melalui kuasa hukumnya, konsumen mengajukan permintaan pengujian mutu konstruksi  bangunan  Rumah  Makan  Ratu  Sayang  2  kepada  Bidang  Pengawasan, Pengendalian dan Pengujian Konstruksi Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sorong dan berdasarkan Hasil Laporan Investigasi Hasil Pembangunan Rumah Makan Sayang 2 tanggal 7  Juli  2014,  dengan  kesimpulan  :  (1)  Pelaksanaan  pembangunan  tidak  mengacu  pada standar  yang  berlaku,  dan  (2)  Pelaksana/Kontraktor  melakukan  kesalahan  karena  tidak melakukan  pelaksanaan  sesuai  dengan  spesifikasi  yang  telah  ditetapkan  (Human  Error). Adapun  saran  dari  hasil  investigasi  :  bahwa  berdasarkan  hasil  pelat  lantai,  besi  baja melintang maupun memanjang harus dibongkar dan diganti dengan pelat lantai dan baja sesuai spesifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) agar tidak terjadi hal-hal dikemudian hari yang dapat membahayakan orang lain.
Fanny  Yapari  yang  merasa  dirugikan  atas  peristiwa  ini  mengajukan  permohonan tingkat  Pertama  ke  Pengadilan  Negeri  Sorong  pada  tanggal  5  November  2020  dengan menyerahkan bukti dan menghadirkan saksi kepada Pengadilan. Sebelumnya, Naftali Aboy selaku  Hakim  Mediator  telah  berusaha  untuk  mendamaikan  keduabelah  pihak  yang berperkara  melalui  proses  mediasi  akan  tetapi  usaha  mediasi  tidak  berhasil,  maka persidangan  dilanjutkan  dengan  pembacaan  surat  gugatan  yang  isinya  pada  intinya meminta  kepada  Pengadilan  agar  gugatannya  diterima  yaitu  membayar  ganti  kerugian sebesar Rp. 1.891.545.200,- (satu milyar delapan ratus sembilam puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) sesuai  perincian dalam posita serta  hal-hal  lain dalam permohonan. Akan tetapi dalam Putusan No. 61/Pdt.G/2014/PN.Son pada tanggal 22 April 2015, Hakim memutuskan bahwa gugatan konsumen tidak dapat diterima karena Pengadilan  Negeri  Sorong  tidak  berwenang  mengadili  perkara  sebab  perkara  tersebut
masih  dalam  proses  banding  di  Pengadilan  Tinggi  Jaya  Pura,  dimana  perkara  ini  adalah perkara  yang  sama  persis  dengan  perkara  No.  34/Pdt.G/2014/PN.Son  dimana  perkara tersebut masih dalam tahap pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jayapura, maka tuntutan dari konsumen tersebut tidak dapat diterima.
Putusan tersebut lantas tidak dapat diterima oleh Fanny Yapari, maka Fanny Yapari mengajukan permohonan banding dan kasasi akan tetapi permohonan tersebut tetap saja tidak dapat diterima oleh karena perkara ini masih bersifat premature, dimana perkara ini diajukan pada tanggal 12 Nopember 2014 dan dan disidangkan pada tanggal 19 Nopember 2014 sementara perkara terdahulu  (No. 34/Pdt.G/2014/PN Son) pemeriksaannya masih pada tingkat banding dan baru diputuskan pada tanggal 30 Maret 2015.
Dari kasus diatas, Penulis tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung  yang  menolak  permohonan  konsumen  karena  dalam  kasus  ini  secara  terang- terangan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 84 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor  22  Tahun  2020  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  tentang  Jasa Konstruksi  bahwa  penyelenggara  jasa  usaha  konstruksi  wajib  memenuhi  standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, artinya dalam penyelenggaraan jasa konstruksi,  CV  Multicon  Utama  wajib  memenuhi  standar  keamanan,  keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang meliputi standar mutu bahan dan peralatan bangunan yang disediakan dalam proses pembangunan.
Kasus  ini  juga  jelas  telah  melanggar  ketentuan  Pasal  7  Huruf  d  Undang-Undang tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  mewajibkan  pelaku  usaha  untuk  menjamin  mutu barang  atau  jasa  yang  diproduksi  berdasarkan  ketentuan  standar  mutu  barang  yang berlaku dan juga melanggar Pasal 1491 KUHPerdata yang berbunyi: “Penjual berkewajiban menyerahkan barang dan menjamin barang dari 2 hal yaitu (a) menjamin kenikmatan atas barang (b) menjamin terhadap adanya cacat-cacat tersembunyi pada barang.” Barang yang dapat  dikatakan  cacat  apabila  memenuhi  kriteria  yaitu  :  cacat  produk  merupakan  cacat yang  tidak  sesuai  dengan  harapan  konsumen  dalam  pembelian  barang,  cacat  peringatan adalah cacat yang ditemukan pada suatu barang yang tidak dilengkapi dengan peringatan untuk  penggunaan  tertentu  yang  dapat  membahayakan  konsumennya,  dan  cacat  desain adalah  cacat  yang  terjadi  pada  saat  suatu  barang  dalam  proses  persiapan  seperti  saat mendesain dan mengkontruksi. Cacat tersembunyi pada bahan konstruksi termasuk cacat produk karena ketidaksesuaian produk dengan apa yang diharapkan konsumen.
Kasus  ini  juga  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2014  tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian serta Peraturan pemerintah Nomor 102 tahun 2000 serta secara khusus kasus diatas juga telah menyinggung ketetentuan tentang SNI Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil, yaitu SNI Baja. Juga dijelaskan dalam SE (Surat Edaran)  Nomor  13/SE/M/2019,  tanggal  10  September  2019  tentang  Penggunaan  Baja Tulangan Beton Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), apabila barang atau jasa tersebut telah ditetapkan SNI wajib dan pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, maka berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2014  tentang  Standarisasi  dan  Penilaian Kesesuaian,  pelaku  usaha  dapat  dikenakan  sanksi  administratif  dan/atau  sanksi  pidana. Sanksi administratif dapat berupa pencabutan sertifikat produk dan/atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan izin usaha, dan/atau penarikan barang dari peredaran. Sedangkan,  sanksi  pidana  berupa  sanksi  pidana  sesuai  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.

## D. Kesimpulan
Dalam pengendalian standar mutu terdapat 2 (dua) komponen kegiatan utama dalam pelaksanaan konstruksi yakni pengendalian kualitas (QA), aspek-aspek pengendalian mutu yang diperhatikan dalam pelaksanaan konstruksi meliputi: Peralatan yang digunakan, cara pengangkutan  material  ke  lokasi  kerja,  penyimpanan  material,  pengujian  material  yang akan digunakan termasuk peralatan labor, pengujian rutin labor selama pelaksanaan, test lapangan, administrasi dan formulir. Sedangkan pengawasan kuantitas ( Quantity Control ), dilakukan dengan mengecek bahan-bahan yang ditempatkan atau yang dipindahkan oleh penyedia  jasa  konstruksi  atau  yang  terpasang.  Konsultan  akan  memproses  bahan-bahan berdasarkan:  Hasil  pengukuran  yang  memenuhi  batas  toleransi  pembayaran,  metoda perhitungan,  lokasi  kerja,  jenis  pekerjaan,  tanggal  diselesaikannya  pekerjaan.  Setelah pekerjaan  memenuhi  persyaratan  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas,  maka pengukuran  kuantitas  dapat  dilakukan  agar  volume  pekerjaan  dengan  teliti/akurat  yang disetujui  oleh  konsultan  sehingga  kuantitas  dalam  kontrak  adalah  benar  diukur  dan mendapat persetujuan dari konsultan.
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tentang sengketa antara Fanny Yapari secara jelas  terlihat  bahwa  pengaturan  tentang  kewajiban  bagi  pelaku  usaha  dalam  menjamin mutu  barang  dan/atau  jasa  berdasarkan  ketentuan  standar  mutu  dalam  perundang- undangan ini tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha dan pelaku usaha juga tidak dikenakan sanksi  atas  sengketa  yang  terjadi.  Maka  SNI  ini  dapat  dikatakan  belum  mempunyai
legitimasi  hukum  yang  kuat,  sehingga  tidak  memberikan  perlindungan  dan  kepastian hukum dari suatu barag atau jasa konstruksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi  Miru,  Sutarman Y odo, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2015
Andy Sri Rezky Wulandari, Nurdiyana Tadjuddin, Hukum Perlindungan Konsumen, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.
Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2001.
Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum ,  Cetakan  ke-2,  Mandar  Maju, Bandung, 2016.
Brian Rothery, Analisis ISO 9000, Pustaka Binaman Pressindo (Cetakan Keempat), Jakarta,
1996.
Celina Tri Siwi Krisiyanti, Hukum Perlindungan Konsume, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Dyah  Ochtorina  Susanti,  A’an  Efendi,  Penelitian  Hukum  (Legal  Research),  Sinar  Grafika, Surabaya, Novemver, 2013.
Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta Selatan, 2008.
Ishak, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2004
Rachmadi Usman, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, Djambatan, Jakarta, 2000.
Sadar,  Taufik  Makarao,  Habloel  Mawadi,  Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia, Akademia, Jakarta.
Aniek Wahyuati, Pentingnya Standar Di Dalam Dunia Usaha, Ekuitas Vol.1 No. 1, 2016.
Andhika Yusuf Permana, Munawar Kholil, Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Online di Indonesia, Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 , 2019.
Ali  Mansyur,  Irsan  Rahman,  Penegakan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Sebagai  Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 2 No. 1, 2015.
Asri , Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap  Produk  Pangan  Yang  Tidak Bersertifikat Halal, Jurnal IUS Vol 4 No. 2, 2016.
Marcelo  Leonardo  Tuela,  Upaya  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Barang  Yang Diperdagangkan, Lex Privatum Vol. II No 3, 2014
Erminati  Pancaningrum,  Dian  Pramala  Sari,  Strategi  Pencapaian  Standar  Mutu  Dan Pengaruhnya  Terhadap  Hasil  Penjualan  Di  Pasar  Eropa, Jurnal  Manajemen  Dan Kewirausahaan , Vol 16, No.1, Maret 2014
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2014  tentang  Standarisasi  dan Penilaian Kesesuaian.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Putusan Mahkamah Agung Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Mtr
Putusan Mahkamah Agung Nomor 870 K/Pdt.Sus-BPSK/2019
Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 PK/Pdt.Sus-BPSK/2020
Tamrin  Hayat,  Pemikir  Mutu:  Juran,  Deming,  Crosby,  Ishikawa  dan  Feigenbaum, http://tamrinhayat.blogspot.com/2014/09/v-behaviorurldefaultvmlo.html?m=1 (diakses pada 22 Januari 2020 pukul 07.25 WIB
Budi Kho, Delapan Dimensi Kualitas Produk, 2017, https://ilmumanajemenindustri.com/delapan-dimensi-kualitas-produk/ (Diakses pada 23 Oktober 2020 pukul 21.20
hukumonline.com https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14078/perlindungan- konsumen-di-indonesia-belum-menggembirakan/ ,  2005  (diakses  pada  31  Agustus 2020 pukul 21.45)
https://www.wuryantoro.com/2019/03/pengertian-quality-assurance- penjaminan.html#:~:text=Pengertian%20Penjaminan%20mutu%20(Quality%20As surance)%20Menurut%20Ahli%20Secara%20Umum,- a.&text=Penjaminan%20mutu%20adalah%20upaya%20untuk,harapan%2C%20ata u%20rencana%20yang%20dijanjikan.&text=Jaminan%20mutu%20berbeda%20da
ri%20pengendalian,maupun%20ketika%20proses%20tersebut%20berlangsung . Diakses pada 17 November 2020 pukul 07.21
https://www.pengadaan.web.id/2016/12/8-poin-penting-dalam-uu-jasa-konstruksi- terbaru.html?m=1 , 2016 (diakses pada  1 November pukul 10.00 WIB)
http://sibima.pu.go.id/pluginfile.php/55244/mod_resource/content/1/201808- CPD%20Ahli%20K3%20Konstruksi-14-01- Kebijakan%20K3%20%28Keprofesian%20Berkelanjutan%29.pdf.pdf (diakses pada 29 November 2020 pukul 17.48 wib)
https://www.pengadaanbarang.co.id/2020/07/standar-nasional-indonesia-sni.html diakses pada 30 November 2020 pukul 09.08