## Konsep Small Claim Procedure Untuk Menyelesaikan Perkara Perdata Permohonan (Volunter) Di Pengadilan Agama

## Muharrom Ainul Yaqin
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang niqay12@yahoo.co.id

## Abstract:
This  article  aims  to  formulate the  concept of small  claims procedure that  can be used to check the examination of civil cases in the court petition religion, as well as describe the types of cases that can be checked by using a system of small claims procedure. The concept of small claims procedure can be applied in religious courts, to examine and decide cases petition (volunteer) with consideration of the substance of  the  case  filed  is  simple.  Nevertheless,  the  judges  who  hear  cases  iniharus memeliki experience and proficiency in handling the case of the petition. For the system to be enforced in court, this concept needs to be formulated in the form of Supreme  Court  Regulation.  An  application  includes  a  simple  matter  if  it  has  the value  of  materials  or  rights  that  are  simple,  the  application  is  simple,  and  it  is possible to be examined in one trial. Based on these criteria, there are eight types of  cases  that  can  be  checked  using  a  system  of  small  claims  procedure  are:  the permit application mating, pleas guardian adhol, request dispensation mating, pleas prevention marriage,  request  the establishment of origin  of the child, the  request istbat  marriage,  requesting  to  change  the  identity  of  marriage,  and  request  the appointment of a guardian.
Artikel  ini  bertujuan  merumuskan  konsep small  claim  procedure yang  dapat digunakan  untuk  memeriksa  pemeriksaan  perkara  perdata  permohonan  di pengadilan  agama,  serta  mendeskripsikan  jenis  perkara  yang  dapat  diperiksa dengan menggunakan sistem small claim procedure . Konsep small claim procedure dapat  diterapkan  di  pengadilan  agama,  untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara permohonan  ( volunter )  dengan  pertimbangan  substansi  perkara  yang  diajukan bersifat  sederhana.  Meskipun  demikian,  hakim  yang  memeriksa  perkara  iniharus memeliki pengalaman dan kecakapan dalam menangani perkara permohonan. Agar sistem  ini  dapat  diberlakukan  di  pengadilan,  konsep  ini  perlu  dirumuskan  dalam bentuk  Peraturan  Mahkamah  Agung.  Suatu  permohonan  termasuk  perkara  yang sederhana  jika  memiliki  nilai  materi  atau  hak  yang  sederhana,  permohonannya sederhana,  dan  sangat  memungkinkan  untuk  diperiksa  dalam  satu  kali  sidang. Berdasarkan  kriteria  tersebut,  ada  delapan  jenis  perkara  yang  dapat  diperiksa menggunakan  sistem small  claim  procedure yaitu:  permohonan  izin  kawin, permohonan wali adhol,  permohonan dispensasi  kawin, permohonan pencegahan perkawinan,  permohonan  penetapan  asal-usul  anak,  permohonan  istbat  nikah, permohonan perubahan identitas nikah, dan permohonan pengangkatan wali.
Kata Kunci: small claim procedure; permohonan; pengadilan agama

## Konsep Small Claims Procedure

## Pendahuluan
Sebagai  salah  satu  cabang  kekuasaan  negara,  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara serta oleh Mahkamah  Konstitusi.  Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  24  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia. 1 Masing-masing peradilan memiliki ciri khas dan kompetensi yang berbeda.  Di  lingkungan  peradilan  umum,  hampir  semua  perkara  dan  semua  orang  dapat mengajukan  perkara  kepadanya.  Namun,  terdapat  pula  lingkungan  peradilan  yang  bersifat khusus, dimana tidak semua perkara atau semua orang dapat mengajukan perkaranya. Peradilan agama  misalnya,  peradilan  ini  merupakan  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara perdata tertentu bagi orang-orang Islam atau mereka yang menundukkan diri terhadap hukum Islam. 2
Kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  dilaksanakan  berdasarkan  hukum  dan  asas-asas peradilan yang berlaku. Salah satunya adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam konteks  peradilan  agama,  asas  ini  diatur  dalam  Pasal  57  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan”.  Dalam  penjelasannya,  asas  tersebut  merupakan  tindak  lanjut  dari amanat  yang  telah  diamanatkan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  yang  kemudian  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Sejak tahun 1989, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan secara resmi telah menjadi asas dasar  pengadilan  agama.  Meskipun  demikian,  asas  tersebut  belum  mampu  dijalankan  secara maksimal.  Pemeriksaan  melalui  jalur  litigasi  memberikan  kepastian  hukum  yang  mengikat, namun dirasa kurang efektif dan efisien. Masih banyak perkara yang tidak dapat diputus setiap bulannya. Selain itu, berdasarkan pra riset yang peneliti lakukan, butuh waktu rata-rata sekitar 27,8  hari  untuk  menyelesaikan  setiap  perkara  perdata  permohonan  yang  ada  di  semua pengadilan agama di Jawa Timur. 3 Hal ini menunjukkan bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
Salah satu solusi yang sedang digagas oleh Mahkamah Agung adalah pemeriksaan perkara dengan menggunakan sistem small claim procedure. Menurut Efa Laela Fakhriah small claim procedure adalah  suatu  mekanisme  pengadilan  yang  bersifat  informal  (di  dalam  pengadilan tetapi  mekanismenya  di  luar  mekanisme  pengadilan  pada  umumnya)  dengan  pemeriksaan perkara yang cepat untuk mengambil keputusan  atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang  nilai  gugatannya  kecil. 4 Small  claim  procedure merupakan  sebuah  sistem  pemeriksaan perkara dengan cara  yang sangat sederhana. Harapan dari penggunaan sistem ini adalah agar asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terlaksana secara maksimal. Small claim procedure menawarkan suatu sistem pemeriksaan perkara yang sangat sederhana, dimana sebelum melakukan pemeriksaan, perkara yang akan diperiksa harus merupakan perkara yang memiliki nilai sengketa yang kecil. Oleh karena perkara tersebut bernilai gugatan kecil, maka pemeriksaan dapat dilakukan dengan sederhana namun tidak mengurangi kejelian dan ketelitian dari hakim yang memeriksa.
Pemeriksaan yang sederhana tersebut dapat berimbas pada waktu pemeriksaan serta biaya yang  harus  dikeluarkan  oleh  para  pihak.  Waktu  yang  dibutuhkan  untuk  memeriksa  perkara
1 Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
3 Peneliti mengambil sample perkara permohonan di semua PA di Jawa Timur, kemudian setiap perkara dihitung membutuhkan berapa hari dari tanggal register hingga putusan dibacakan, kemudian diambil rata-ratanya.
4 “MA Upayakan Inisiasi Penyelesaian Gugatan Perdata Sederhana,” October 28, 2014,
http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2014/04/ma-upayakan-inisiasi-penyelesaian-gugatan-perdata-sederhana/.

## Muharrom Ainul Yaqin
menjadi semakin singkat dan secara otomatis biaya yang dikeluarkan juga tidak banyak. Tujuan dan harapan itulah yang dapat diwujudkan dengan penggunaan sistem small claim procedure. Jenis perkara permohonan sangat memungkinkan untuk diperiksa dengan menggunakan sistem small claim procedure karena sifat-sifat yang dimilikinya. Salah satu sifat yang dimiliki perkara permohonan  adalah  tidak  adanya  sengketa,  yang  mana  sengketa  merupakan  salah  satu instrumen  yang  dapat  memperlama  pemeriksaan  suatu  perkara.  Pada  dasarnya,  sistem small claim procedure yang telah berlaku di negara-negara maju digunakan untuk memeriksa perkara gugatan  atau  perkara  yang  mengandung  sengketa.  Logikanya,  perkara  yang  mengandung sengketa dapat diperiksa dengna menggunakan sistem small claim procedure, terlebih perkara- perkara  yang  tidak  mengandung  sengketa  akan  lebih  baik  lagi  jika  diperiksa  dengan menggunakan acara pemeriksaan dengan sederhana dan cepat, namun sampai saat ini belum ada regulasi maupun konsep yang mengaturnya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membuat penelitian  yang bertemakan konsep small claim procedure untuk memeriksa perkara perdata permohonan  di  pengadilan  agama.  Berdasarkan  paparan  di  atas,  artikel  ini  bertujuan merumuskan  konsep small  claim  procedure yang  dapat  digunakan  untuk  memeriksa pemeriksaan  perkara  perdata  permohonan  di  pengadilan  agama,  serta  mendeskripsikan  jenis perkara yang dapat diperiksa dengan menggunakan sistem small claim procedure .

## Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif karena menggunakan sumber data sekunder  sebagai  bahan  penelitian. 5 Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  konseptual. Karena  objek  yang  sedang  dibahas  dalam  penelitan  ini  belum  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan. Peneliti menggunakan asas hukum sebagai acuannya dalam melakukan penelitian. 6 Dalam penelitian ini peneliti beranjak dari asas-asas  yang ada di dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk merumuskan small claim procedure yang dapat digunakan untuk memeriksa  perkara  perdata  permohonan  di  pengadilan  agama.  Bahan  hukum  primer  yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal dan buku-buku yang terkait dengan small claim procedure. 7 Semua bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang tidak lepas dari jenis penelitian yang normatif. Hasil dari analisis juga disimpulkan dengan cara deskriptif yang kemudian disebut dengan penelitian kualitatif normatif.

## Hasil dan Pembahasan

## Konsep Umum Small Claim Procedure
S mall  claim  procedure belum  banyak  dikenal  dalam  literatur  hukum  di  Indonesia. Mahkamah  Agung  dalam  laman  resminya  memberikan  istilah  “Pengadilan  Rakyat”  untuk menyebut pengadilan  yang memakai small claim procedure . 8 Prosedur beracara dengan cara sederhana telah diberlakukan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Australia, Australia, Irlandia,  Inggris,  Norwegia,  dan  lain  sebagainya. 9 Pemeriksaan  perkara  perdata  dengan menggunakan sistem small claim prcedure merupakan pemeriksaan perkara dengan cara litigasi
5 Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 118.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010), 137.
7 Marzuki, Penelitian Hukum , 141. 8 “Mahkamah
Agung
Republik Indonesia,” accessed December 8, 2016,
https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/361/pengadilan-untuk-semua.
9 Efa Laela Fakhriah, “Mekanisme Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan,” Mimbar Hukum 25, no. 2 (April 2013): 265.
namun memiliki perbedaan dengan sistem pemeriksaan pada umumnya. Perbedaan yang paling menonjol  adalah kesederhanaannya. Sistem small claim prcedure menghendaki  pemeriksaan perkara perdata dengan cara yang sangat sederhana. 10 Badan hukum yang kemudian ditunjuk sebagai pengguna sistem small claim procedure disebut sebagai small claim court.
Lee  P.  Arbetman,  Edward  T.  McMahon,  dan  Edward  L.  O’Brien  dalam  bukunya  yang berjudul Street Law: A Course in Practicial Law menyebutkan bahwa dalam istilah lain, small claim court disebut jugadengan istilah “ People’s Court ”. 11 Menurut Efa Laela yang mengutip dari Steven Weller, John C. Ruhnka, dan John A. Martin ada 5 (lima) komponen utama small claim  procedure ,  antara  lain  adalah:  1)  pengurangan  biaya  pengadilan;  2)  penyederhanaan proses  permohonan  atau  pengajuan  gugatan;  3)  prosedur  penyelesaian  sebagian  besar diserahkan  kepada  kebijaksanaan  hakim  pengadilan  dengan  pembuktian  yang  sederhana;  4) hakim dan panitera pengadilan diharapkan dapat membantu pihak yang beperkara, baik dalam persiapan pengajuan gugatan dan pemeriksaan perkara di pengadilan, sehingga tidak diperlukan perwakilan  oleh  pengacara;  5)  hakim  diberi  kewenangan  untuk  memerintahkan  pembayaran secara  langsung  atau  melalui  angsuran. 12 Tujuan  penerapan small  claim  procedure adalah memberikan  fasilitas  bagi  para  pihak  untuk  memohonkan  pemeriksaan  perkaranya  yang tergolong kecil. Dengan kriteria sebagai berikut: 1) nilai sengketa atau gugatannya kecil, tidak melebihi  Rp.  100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah);  2)  permasalahannya  tidak  kompleks;  3) tuntutan haknya sederhana dan tidak banyak; 4) paling banyak 3 (tiga) kali sidang). 13 Mahkamah Agung telah berinisiasi menyusun regulasi tentang penerapan sistem small claim procedure di  lembaga  peradilan  yang  ada  di  bawahnya.  Namun  ruang  lingkupnya  hanya terbatas untuk  digunakan memeriksa perkara perdata sengketa bisnis saja.  Hal  ini tidak jauh berbeda dengan negara-negara yang telah menerapkan sistem small claim procedure. Menurut penulis sistem small claim procedure juga dapat digunakan untuk memeriksa perkara perdata permohonan  di  lingkungan  peradilan  agama,  yang  setiap  tahun  cenderung  meningkat  setiap tahunnya. Sebab, permohonan tidak mengandung unsur sengketa, berbeda dengan gugatan yang mengandung  sengketa.  Jika  sistem small  claim  procedure diberlakukan,  hal  ini  merupakan pembaharuan  hukum  di  Indonesia,  khusususnya  pembaharuan  dalam  bidang  hukum  acara. Dalam sistem ini perkara yang masuk pengadilan agak dibedakan menjadi dua, yaitu perkara sederhana dan perkara kompleks. Perkara sederhanak akan diperiksa menggunakan small claim procedure .  Perkara-perkara  yang  bersifat  sederhana  dapat  diperiksa  lebih  cepat  tanpa  proses yang rumit seperti halnya pemeriksaan perkara yang memiliki masalah yang kompleks. Selain perkaranya  yang  telah  ditentukan  di  awal,  sistem small  claim  procedure juga  menghendaki adanya  hakim  tunggal  dalam  pemeriksaannya.  Peneliti  berpendapat  bahwa  pemeriksaan perkara  permohonan  yang  tidak  mengandung  unsur  sengketa  dan  dapat  dikatakan  perkara tersebut  sangat  sederhana,  yang  dapat  diperiksa  hanya  oleh  satu  orang  hakim  saja.  Perkara permohonan  juga  hanya  menempatkan  satu  pihak  saja  dan  tidak  ada  pihak  yang  merasa dirugikan  haknya.  Bahkan  dalam  pemeriksaan  perkara  permohonan  tidak  berlaku  asas audi alteram  partem dan  asas  memberikan  kesempatan  yang  sama . Salah  satu  yang  khas  dari pengaturan yang ada di dalam sistem small claim procedure adalah tentang boleh atau tidaknya para  pihak  menggunakan  advokat.  Menurut  Lee  P.  Arbetman,  Edward  T.  McMahon,  dan Edward L. O’Brien, ada beberapa pengadilan ( small claim court ) tidak mengizinkan para pihak yang  beperkara  untuk  menggunakan  jasa  advokat.  Meskipun  demikian,  masih  ada  beberapa small claim court mengizinkan para pihak yang beperkara untuk menggunakan jasa advokat. 14
10 “MA Upayakan Inisiasi Penyelesaian Gugatan Perdata Sederhana.”
11 Lee Arbetman, Edward McMahon, and Edward L O’Brien, Street Law: A Course in Practical Law (Ohio: McGraw-Hill, 2010), 268.
12 Fakhriah, “Mekanisme Small Claim Court,” 265.
13 Fakhriah, “Mekanisme Small Claim Court,” 268.
14 Arbetman, McMahon, and O’Brien, Street Law , 268.

## Muharrom Ainul Yaqin

## Kriteria Perkara dalam Small Claim Procedure
Perkara-perkara  yang  masuk  ke  dalam  jenis  perkara  permohonan  ditandai  dengan membubuhkan kode “Pdt.P” di dalam nomor registernya. Ada beberapa perkara yang masuk ke dalam jenis perkara permohonan di Pengadilan Agama. Berikut adalah perkara-perkara yang masuk  ke  dalam  kategori  perkara  perdata  permohonan  yang  berhasil  peneliti  inventarisir:  1) Permohonan Izin  Kawin; 2) Permohonan Wali Adhol; 3) Permohonan Dispensasi Kawin; 4) Permohonan  Pencegahan  Perkawinan;  5)  Permohonan  Penetapan  Asal-Usul  Anak;  6) Permohonan  Istbat  Nikah;  7)  Permohonan  Perubahan  Identitas  Nikah;  8)  Permohonan Pengangkatan  Wali;  9)  Permohonan  Pengangkatan  Anak;  10)  Permohonan  Penetapan  Ahli Waris. Adapun kriteria perkara yang dapat diajukan sebagai berikut: Pertama, Memiliki nilai materi  atau  hak  yang  sederhana.  Pembatasan  nilai  materi  yang  diperkarakan  dalam  suatu perkara  merupakan  ciri  utama  perkara  sederhana  yang  dapat  diperiksa  di  lingkungan small claim  court di  negara-negara  yang  telah  menerapkan  sistem small  claim  procedure dalam lingkungan  peradilannya.Perkara  permohonan  merupakan  perkara  yang  tidak  mengandung sengketa.  Oleh  sebab  itu  dalam  perkara  permohonan  tidak  akan  terdapat  perebutan  hak  atas suatu materi atau hak yang lain. Hak lain yang dimaksud contohnya adalah hak asuh terhadap seorang  anak.  Namun  karakteristik  perkara  permohonan  yang  tidak  mengandung  sengketa tersebut  bukan  berarti  bahwa  dalam  perkara  permohonan  sama  sekali  tidak  ada  kaitannya dengan hak seseorang atas suatu materi atau hak yang lain.
Kedua, tuntutan  atau  permohonannya  sederhana.  Pada  umumnya  petitum  atau  dalil permohonan  yang diajukan oleh pemohon dalam perkara permohonannya tidaklah kompleks atau  rumit  seperti  halnya  perkara  gugatan.  Pemohon  dalam  perkara  permohonan  notabene hanya meminta apa  yang menjadi substansi dari perkara permohonan tersebut, seperti dalam perkara  permohonan  istbat  nikah,  maka  pemohon  hanya  meminta  kepada  hakim  agar pernikahan  pemohon  disahkan.Namun  dalam  beberapa  kasus,  permohonan  dalam  perkara permohonan juga terbilang tidak sederhana. Ketiga , berpotensi diperiksa dalam sekali sidang. Berbeda dengan proses pemeriksaan perkara gugatan, pemeriksaan perkara permohonan lebih sederhana.  Dalam  pemeriksaan  perkara  permohonan  tidak  mengenal  proses  penyampaian jawaban,  serta  replik  dan  duplik.  Pemeriksaan  perkara  permohonan  cukup  dengan  tahapan penyampaian permohonan oleh pemohon dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pihak terkait dan pemeriksaan bukti yang diajukan oleh pemohon. Kemudian proses sidang dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan oleh pemohon, musyawarah majelis, dan diakhiri dengan pembacaan penetapan  hakim.  Oleh  karena  demikian  itu,  maka  proses  pemeriksaan  perkara  permohonan sangat memungkinkan untuk dapat dilaksanakan hanya dalam satu kali sidang, dengan catatan bahwa pihak pemohon telah menyiapkan bukti untuk diajukan pada sidang pertama tersebut. Namun hal ini mungkin sulit untuk dilaksanakan pada perkara permohonan yang agak rumit, seperti perkara permohonan penetapan ahli waris dan perkara permohonan pengangkatan anak. Penyeleksian  perkara  sebagai  tahap  awal  proses  pemeriksaan  perkara  permohonan  dengan menggunakan  sistem small  claim  procedure merupakan  suatu  keniscayaan.  Hal  itu  menjadi suatu  keharusan  karena  mengingat  bahwa  tujuan  dari  diadakannya  sistem small  claim procedure adalah  untuk  memeriksa  perkara  sederhana  agar  dapat  diperiksa  dengan memaksimalkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Keempat, menggunakan  hakim  tunggal.  Hakim  berkewajiban  untuk  memeriksa  dan memutus  perkara  yang  telah  menjadi  tanggungjawabnya.  Pada  prinsipnya,  hakim  yang memeriksa suatu perkara haruslah majelis selama undang-undang tidak menentukan yang lain. Majelis  itupun  harus  berjumlah  ganjil  dengan  jumlah  minimal  3  (tiga)  orang  hakim  setiap majelisnya.  Hal  ini  telah  diamanatkan  oleh  undang-undang,  khususnya  Pasal  11  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 15 Seperti yang telah
15 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Konsep Small Claims Procedure
dijelaskan di atas bahwa pada prinsipnya suatu pemeriksaan perkara haruslah dilakukan oleh hakim majelis agar tidak terjadi subjektifitas. Tujuannya agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan  karena  merasa  hakim  memihak  kepada  pihak  yang  lain.  Namun  ketentuan  bahwa hakim  harus  berupa  majelis  dapat  dikecualikan  jika  undang-undang  menghendaki  demikian. Sebagai  contoh  adalah  sidang  acara  pemeriksaan  cepat  yang  digunakan  untuk  memeriksa perkara tindak pidana ringan, sidang perkara pidana anak, dan juga praperadilan. Sama halnya dengan dua pengecualian di  atas,  penulis berpendapat  bahwa  pengadilan  agama menerapkan small  claim  procedure dengan  hanya  memerintahkan  satu  hakim  untuk  memeriksa  perkara. Pandangan  ini  dikuatkan  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  3  Tahun 2014  tentang  Tata  Cara  Pelayanan  dan  Pemeriksaan  Perkara Voluntair Itsbat  Nikah  dalam Pelayanan  Terpadu  menyatakan  bahwa  dalam  memeriksa  perkara  permohonan  ( voluntair ) itsbat nikah, khususnya dalam sidang keliling dapat menggunakan hakim tunggal. 16 Meskipun peraturan tersebut ditentukan khusus untuk pelaksanaan sidang keliling, namun sidang keliling masih termasuk ke dalam cakupan persidangan oleh pengadilan.
Kelima, hakim  pemeriksa  harus  mengetahui  hukum.  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  berbunyi  “pengadilan  dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk  memeriksa  dan mengadilinya” secara tidak langsung telah mengamanatkan kepada hakim agar hakim selalu siap sedia ketika telah ditunjuk untuk memeriksa suatu perkara. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa hakim merupakan orang yang dianggap tahu akan hukum suatu  perkara  yang  diajukan  oleh  pencari  keadilan  yang  dalam  konteks  penelitian  ini  adalah pihak pemohon, atau lebih dikenal dengan asas ius curia novit . 17
Adapun  syarat  hakim  dalam small  claim  procedure yaitu  hakim  senior  (berpengalaman). Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka usia minimal seorang hakim  di  pengadilan  agama  adalah  25  tahun,  dan  untuk  menjadi  wakil  ketua  atau  ketua pengadilan agama, maka seorang hakim harus telah menjadi hakim selama minimal 7 (tujuh) tahun. Menurut penulis bahwa wakil ketua dan ketua pengadilan agama dapat dikatakan sebagai salah  satu  indikator  kesenioran  atau  acuan  seorang  hakim  dikatakan  telah  memiliki  banyak pengalaman. Seorang hakim yang ditugaskan untuk memeriksa perkara dengan menggunakan sistem small  claim  procedure harus  telah  berpengalaman  menjadi  hakim  minimal  selama  7 (tujuh) tahun. Selain itu, hakim pemeriksa perkara pernah mengikuti pelatihan. Sebagai suatu sistem yang baru, maka perlu diselengarakan suatu pelatihan untuk hakim agar hakim dalam memeriksa  perkara  menggunakan  sistem small  claim  procedure sesuai  dengan  tujuan  dan teknisnya. Materi dari pelatihan ini dapat meliputi tentang penguatan tujuan dari adanya small claim  procedure ,  teknis  pemeriksaan  perkara,  penekanan  bahwa  pemeriksaan  perkara  dalam small claim procedure dilaksanakan dengan cara sederhana, serta materi lain. Lembaga yang paling  berkompeten  untuk  mengadakan  pelatihan  ini  tidak  lain  adalah  induk  dari  peradilan agama yaitu Mahkamah Agung. Hakim pemeriksa perkara harus memiliki track record yang bagus. Hakim yang akan diamanatkan untuk memeriksa perkara dengan cara seorang diri harus telah memiliki pengalaman terlsebih dahulu, persis seperti yang dikatakan pada syarat hakim yang pertama, namun pengalaman saja tidak cukup. Selain memiliki pengalaman, hakim juga harus memiliki track record yang bagus selama hakim tersebut menjalankan tugasnya sebagai hakim.  Meskipun  hakim  telah  memiliki  pengalaman  yang  cukup  lama,  namun  dalam  setiap pemeriksaannya  dilakikan  dengan  cara  yang  tidak  sesuai  dengan  asas  sederhana,  cepat,  dan
16 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu
17 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan (Yogyakarta: UII Press, 2006), 34.

## Muharrom Ainul Yaqin
biaya  ringan,  maka  tujuan  dari  adanya  sistem small  claim  procederu tidak  dapat  tercapai. Penentuan bagus tidaknya seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat ditentukan oleh ketua pengadilan agama. Meskipun seorang hakim telah memenuhi syarat berpengalaman, serta telah  mengikuti  pelatihan  menjadi  hakim  tunggal  dalam  pemeriksaan  perkara  dengan menggunakan  sistem small  claim  procedure yang  diadakan  oleh  Mahkamah  Agung,  namun track  record seorang  hakim  juga  menentukan  apakah  hakim  tersebut  layak  untuk  menjadi hakim tunggal dalam pemeriksaan suatu perkara. Maka peran ketua pengadilan agama dalam penentuan ini sangat besar.

## Prosedur Pemeriksaan Perkara dalam Small Claim Procedure
Prosedur pemeriksaan perkara permohonan menggunakan small claim procedure tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan perkara dengan acara biasa. Perbedaannya, small claim procedure menekankan  proses  yang  lebih  sederhana.  Meskipun  demikian,  dalam  proses  pemeriksaan perkara  permohonan  hakim  tetap  wajib  memberikan  keputusan  yang  adil  dan  sesuai  dengan hukum  yang  berlaku.  Dalam  perkara  permohonan  hanya  ada  1  (satu)  pihak  yaitu  pemohon, sehingga  ada  beberapa  asas  peradilan  yang  akan  diabaikan  dalam  pemeriksaan  perkara permohonan,  antara  lain  adalah  asas audi  alteram  partem (hakim  mendengarkan  dua  belah pihak)  dan  asas  memberi  kesempatan  yang  sama  kepada  dua  belah  pihak. 18 Small  claim procedure diawali dengan seleksi perkara. Hanya perkara-perkara yang ringan dan sederhana saja yang dapat diselesaikan melalui prosedur ini. Petugas meja satu melakukan seleksi perkara yang  akan  diperiksa  menggunakan  sistem small  claim  procedure dengan  mengacu  pada peraturan  yang  telah  ada.  Tahap  selanjutnya  adalah  menunjuk  hakim  yang  akan  memeriksa perkara.  Pemeriksaan  perkara  dalam small  claim  procedure dilakukan  oleh  satu  hakim. Sehingga perlu dilakukan pemetaan keahlian hakim untuk melaksanakan sidang menggunakan prosedur ini . Pemeriksaan perkara dapat dilakukan hanya dengan satu kali sidang. Namun agar hal itu bisa dilaksanakan, maka pemohon harus menyiapkan bukti untuk diajukan pada sidang yang pertama. Berikut teknis pemeriksaan perkara-perkara permohonan yang ada di pengadilan agama  dan  sekaligus  analisis  peneliti  jika  dikaitkan  dengan  penerapan  sistem small  claim procedure : Pertama,  Permohonan  Izin  Kawin: Dasar  yuridis  permohonan  ini  terdapat  di dalam  Pasal  6  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Pada prinsipnya,  seseorang  yang  bermaksud  untuk  melaksanakan  pernikahan  sedang  ia  belum berusia  21  (dua  puluh  satu)  tahun,  maka  harus  ada  persetujuan  dari  orang  tua  atau  walinya. Namun adakalanya orang tua atau walinya tidak berkehendak untuk memberikan izin tersebut. Dalam  keadaan  demikian,  seseorang  yang  akanmelangsungkan  pernikahan  tersebut  dapat meminta  izin  kepada  pengadilan  agama  dengan  cara  mengajukan  permohonan  izin  kawin. Sebagai  pertimbangan,  maka  orang  tua  atau  wali  yang  tidak  memberikan  izin  pernikahan tersebut akan dimintai keterangan oleh majelis hakim yang sifatnya sebagai bentuk konfirmasi dan alasan atas penolakan pemberian izin tersebut. Permohonan ini juga dapat mendasar pada Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang substansinya tentang pembolehan penggunaan wali hakim untuk pernikahan berdasarkan penetapan pengadilan, khususnya pengadilan agama. Dalam pemeriksaan permohonan ini, selain mendengar keterangan dari pemohon, hakim juga akan memanggil wali dari pemohon  yang tidak berkenan memberikan izin  kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Wali yang dipanggil ke dalam sidang tersebut akan dimintai keterangan  oleh  hakim  mengenai  alasan  wali  tersebut  tidak  memberikan  izinnya  kepada anaknya tersebut. Keterangan wali tersebut akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam membuat penetapannya. Jika alasan dari penolakan tersebut bukan karena pelanggaran syarat- syarat nikah, maka hakim dapat mengabulkan permohonan dari pemohon. Namun jika alasan tersebut karena pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang ada
18 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 39.
Konsep Small Claims Procedure
di  dalam  BAB  II  Undang-Undang  Nomo1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  BAB  IV Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  hakim  pasti  akan  menolak  permohonan  tersebut.  Alat  bukti yang umum digunakan dalam perkara ini adalah alat bukti saksi.Keterangan dari orang tua atau wali merupakan juga proses pembuktian atas benar atau tidaknya keengganan dari orang tua atau wali untuk memberikan izin kepada pemohon. Lalu alasan-alasan dari orang tua atau wali itulah  yang  nantinya  akan  digunakan  sebagai  pertimbangan  hakim  dalam  menolak  ataupun mengabulkan  permohonan  pemohon.  Jika  diperhatikan,  pemeriksaan  perkara  ini  sangat sederhana.Pemeriksaan  perkara  ini  sangat  memungkin  untuk  dilakukan  hanya  dalam  sekali sidang saja dan dengan pembuktian yang sangat sederhana.
Kedua, Permohonan Wali Adhol: Permohonan wali adhal diajukan oleh calon mempelai perempuan  kepada  pengadilan  agama  ketika  wali  nikahnya  tidak  berkenan  untuk menikahkannya.  Oleh  sebab  itu,  hakim  dalam  pemeriksaan  perkara  permohonan  wali  adhol juga akan memanggil wali nikah pemohon untuk dimintai keterangan tentang alasan mengapa wali  nikah  tidak  berkenan  untuk  menikahkan  pemohon.  Proses  pemeriksaan  perkara permohonan wali adhol ini mirip dengan pemeriksaan perkara permohonan izin kawin, bahkan dalam praktiknya perkara permohonan wali adhol sering dikomulasikan dengan permohonan izin  kawin  karena  keengganan  wali  nikah  untuk  menjadi  wali  dalam  pernikahan,  notabene dibarengi dengan sikap orang tua atau wali untuk menolak memberikan izin kepada putrinya untuk  melangsungkan  pernikahan.  Dengan  demikian,  perkara  permohonan  wali  adhol  sifat kesederhanaannya  sama  dengan  perkara  permohonan  izin  kawin  dan  sangat  memungkinkan untuk  dilakukan  pemeriksaan  dalam  satu  kali  sidang. Ketiga, Permohonan  Dispensasi Kawin: Mempelai yang belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan dapat diajukan  permohonan  dispensasi  kawin  oleh  orang  tua  atau  walinya  berdasarkan  Pasal  7 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Permohonan  ini  diajukan  oleh orang  tua  atau  wali  dari  mempelai  yang  usianya  belum  mencapai  syarat  minimal  usia perkawinan. Dalam pemeriksaannya, hakim akan memeriksa dan meminta keterangan kepada kedua calon mempelai atas kesiapan masing-masing sehingga hakim dapat mengabulkan atau menolak  permohonan  tersebut  berdasarkan  pada  keterangan  dari  pemohon,  para  saksi  yang diajukan,  dan  kedua  calon  mempelai.  Pemeriksaan  perkara  permohonan  dispensasi  kawin sangatlah  sederhana  dan  juga  dengan  pembuktian  yang  sederhana  karena  pemohon  cukup memberikan  bukti  dan  keterangan  yang  menguatkan  bahwa  calon  mempelai  siap  untuk melangsungkan perkawinan dengan segala konsekuensinya.
Keempat, Permohonan Pencegahan Perkawinan: Permohonan pencegahan perkawinan berdasar pada Pasal 13 junto Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan pencegahan perkawinan diajukan ketika ada yang mengetahui bahwa ada  syarat-syarat  perkawinan  yang  tidak  dipenuhi  oleh  sepasang  calon  pengantin  yang  akan melangsungkan perkawinan. Pemohon dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat memperkuat dalil-dalilnya, seperti akta otentik maupun bukti saksi yang mengetahui bahwa terdapat syarat yang  tidak  terpenuhi  oleh  calon  mempelai  yang  akan  melangsungkan  pernikahan.  Selama pemohon dapat mengajukan bukti yang dapat menguatkan dalil-dalilnya, maka hakim juga akan dapat segera memberikan putusan. Oleh sebab itu, perkara ini dapat dikategorikan perkara yang prosesnya sederhana dan juga memungkinkan untuk diperiksa dalam satu kali sidang. Kelima, Permohonan  Penetapan  Asal  Usul  Anak: Pasal  103  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam memberikan  kesempatan  kepada  anak  yang  tidak  memiliki  akta  kelahiran  atau  yang semacamnya  untuk  memilikinya  dengan  cara  mengajukan  permohonan  penetapan  asal  usul anak  ke  pengadilan  agama  terlebih  dahulu.  Selain  disebabkan  hal  di  atas,  permohonan penetapan asal-usul anak juga dapat diajukan ketika tanggal lahir  anak yang terdapat di dalam akta kelahiran lebih awal dibandingkan dengan tanggal register pernikahan orang tuanya yang tercantum di dalam buku nikah. Hal itu dapat terjadi ketika pernikahan antara suami istri baru dicatatkan di kantor urusan agama setelah mereka memiliki anak karena antara suami dan istri

## Muharrom Ainul Yaqin
tersebut  terlebih  dahulu  melakukan  pernikahan  di  bawah  tangan  atau  juga  disebut  dengan pernikahan  sirri.  Maka  untuk  mendapatkan  kepastian  tentang  asal-usul  anak  secara  sah, diperlukan penetapan hakim yang menetapkan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari orang  tuanya.  Dalam  pemeriksaan  perkara  permohonan  asal-usul  anak  ini,  hakim  akan memeriksa secara teliti keterangan pemohon, keterangan saksi-saksi, serta bukti-bukti lain yang diajukan oleh pemohon. Proses pembuktian untuk perkara permohonan asal-usul anak ini juga dapat dilakukan dengan cara sederhana. Sebagai gambaran, pemohon dapat mengajukan bukti berupa  saksi-saksi  yang  mengetahui  proses  pernikahan  antara  pemohon  (suami-stri)  yang dilakukan sebelum akhirnya pernikahan tersebut  didaftarkan ke kantor urusan agama setelah anaknya  lahir.  Maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pemohon  cukup  membuktikan  kepada hakim akan sahnya pernikahan yang dilakukan oleh pemohon sebelum memiliki anak tersebut. Pembuktian ini pun relatif sederhana sehingga memungkinkan bagi  hakim untuk  melakukan pemeriksaan dalam jumlah sidang yang juga relatif sedikit, bahkan bisa diputus hanya dalam 1 (satu) kali sidang.
Ketujuh, Permohonan Pengangkatan Wali: Pada prinsipnya orang tua baik ayah maupun ibu secara normative menjadi wali dari anak kandungnya. Namun pada praktiknya, beberapa tindakan hukum yang akan dilakukan oleh ayah atau ibu terhadap harta yang menjadi hak milik anaknya  memerlukan  penetapan  pengadilan  atas  perwalian  dari  ayah  atau  ibu  anak tersebut. 19 Oleh  sebab  itu  orang  tua  yang  menghadapi  urusan  demikian  dapat  mengajukan permohonan  pengangkatan  wali  kepada  pengadilan  agama.  Proses  pemeriksaan  perkara permohonan pengangkatan wali sangat sederhana. Pemohon cukup menunjukkan bukti bahwa anak  yang dimaksud benar-benar anaknya. Bukti yang digunakan dapat berupa bukti tertulis akta otentik seperti Kartu Keluarga serta akta kelahiran anak maupun alat bukti yang lain. Oleh karena  itu  pemeriksaan  perkara  permohonan  pengangkatan  wali  seperti  kasus  di  atas  dapat dilakukan  dengan  sederhana  dan  waktu  pemeriksaan  yang  tidak  lama. Kedelapan, Permohonan  Perubahan  Identitas  Akta  Nikah: Akta  pernikahan  atau  biasa  juga  disebut dengan buku nikah menjadi hal utama yang harus diajukan ketika seseorang mengurus urusan administrasi,  seperti  pembuatan  akta  kelahiran  anak.Kesalahan  penulisan  identitas  di  dalam buku nikah dapat menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari.Oleh sebab itu, identitas di dalam buku nikah harus sinkron dengan dokumen penunjuk identitas yang lain seperti Kartu Tanda  Penduduk  (KTP),  Kartu  Keluarga  (KK),  ijazah,  dan  lain  sebagainya.Namun  pada kenyataannya sering terjadi kesalahan penulisan identitas di dalam buku nikah, dan kesalahan tersebut  harus  dibetulkan.  Solusi  dari  masalah  tersebut  tidak  lain  adalah  dengna  cara mengajukan permohonan ke pengadilan agama, yaitu permohonan perubahan identitas kawin. Proses  pemeriksaan  perkara  permohonan  perubahan  identitas  sangat  sederhana.  Pemohon cukup menunjukkan bukti yang mendukung dalil-dalil permohonannnya, lebih tepatnya bukti yang  menunjukkan  identitas  yang  benar  seperti  yang  dikehendaki  oleh  pemohon.Alat  bukti yang dapat dipilih oleh pemohon adalah alat bukti tertulis, khususnya akta otentik seperti Kartu Tanda  Penduduk,  Ijazah,  dan  lain  sebagainya.Maka  perkara  ini  dapat  dikategorikan  perkara yang  sederhana  dan  sangat  memungkinkanuntuk  diperiksa  dan  diputus  dalam  1  (satu)  kali sidang saja.
Kesembilan, Permohonan  Istbat  Nikah: Pasangan  suami  istri  yang  menikah  sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat mengajukan permohonan  istbat  nikah  untuk  bisa  meregistrasikan  pernikahannya  serta  mendapatkan  akta nikah.  Selain  itu,  pernikahan  yang  dilakukan  tidak  di  hadapan  pegawai  pencatat  pernikahan atau  juga  disebut  dengan  pernikahan  di  bawah  tangan  juga  dapat  mengajukan  perkara permohonan istbat nikah untuk kepentingan perceraian. Namun permohonan istbat nikah yang masuk  dalam  kategori  perkara  permohonan  dengan  kode  register  “Pdt.P”  adalah  perkara
19 Nurul Maulidah, Wawancara , (Kepanjen, 30 Januari 2015).
Konsep Small Claims Procedure
permohonan istbat nikah yang diajukan oleh suami dan istri dalam satu perkara. Sama halnya dengan  pemeriksaan  perkara  permohonan  asal-usul  anak,  perkara  pemeriksaan  perkara permohonan  istbat  nikah  juga  dititikberatkan  pada  pembuktian  sahnya  pernikahan  yang dilakukan  oleh  sepasang  suami-istri.Maka  untuk dapat menguatkan  dalil-dalail permohonannya,  pemohon  harus  dapat  membuktikan  sahnya  perkawinan  yang  sudah dilakukannya.  Alat  bukti  yang  dapat  diajukanpun  sama  seperti  alat  bukti  yang  juga  biasa digunakan dalam perkara permohonan asal-usul anak, begitu juga dengan sifat kesederhanan pemeriksannya yang juga sama-sama sederhana.
Kesepuluh, Permohonan Pengangkatan Anak: Salah satu kewenangan pengadilan agama adalah  memeriksa  perkara  permohonan  pengangkatan  anak  beragama  Islam  dan berkewarganegaraan Indonesia oleh pemohon yang beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia. Perkara pengangkata anak akan menjadi perkara volunteer atau perkara permohonan ketika anak yang akan diadopsi tidak sedang berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali yang lain. Jika anak yang akan diadopsi sedang berada di bawah kekuasaan orang lain, maka pengajuan  perkara  pengangkatan  anak  menjadi  perkara  gugatan  atau  kontentius.  Perkara  ini tergolong cukup rumit karena pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik  Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983, dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2005.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan Anak, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi baik dari segi anak maupun dari pihak pemohon itu  sendiri.  Berikut  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemohon:  a) sehat  jasmani  dan rohani; b) berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; c) beragama sama dengan agama calon  anak angkat;  d) berkelakuan baik dan tidak pernah  dihukum  karena  melakukan  tindak  kejahatan;  d)  berstatus  menikah  paling  singkat  5 (lima) tahun; e) tidak merupakan pasangan sejenis; f) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; g) dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; h) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak; i) membuat pernyataan tertulis bahwa  pengangkatan  anak  adalah  demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  kesejahteraan  dan perlindungan anak; j) adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; k) telah mengasuh calon  anak  angkat  paling  singkat  6  (enam)  bulan,  sejak  izin  pengasuhan  diberikan;  dan  l) memperoleh  izin  Menteri  dan/atau  kepala  instansi  sosial. 20 Syarat-syarat  yang  tergolong banyak  dan  kesemuanya  wajib  dipenuhi  oleh  pemohon  menimbulkan  konsekuensi  tersendiri bagi  hakim  yang  memeriksa  permohonannya.Hakim  secara  tidak  langsung  juga  harus memeriksa  persyaratan-persyaratan  tersebut.  Selain  memeriksa  persyaratan  yang  bersifat normatif  tersebut,  demi  kepentingan  anak,  hakim  juga  harus  memperhatikan  sisi  sosial  dan psikologis beberapa orang, baik dari pihak pemohon, anak yang diangkat, juga pihak keluarga atau wali dari anak tersebut. Banyaknya persyarat tersebut juga berdampak pada waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa perkara tersebut.Oleh sebab demikian, maka perkara permohonan pengangkatan ini dapat dianggap sebagai perkara yang rumit dalam pemeriksaannya.
Kesebelas, Permohonan Penetapan Ahli Waris: Pembagian harta waris dapat juga dibagi berdasarkan  penetapan  hakim.Pemohon  yang  ingin  membagi  harta  waris  berdasarkan penetapan hakim dapat mengajukan permohonan penetapan ahli waris.Namun permohonan ini hanya  sebatas  penetapan  siapa  saja  yang  berhak  menjadi  ahli  waris.  Karakteristik  perkara permohonan  penetapan  ahli  waris  yang  sedemikian  rupa,  menuntut  agar  hakim  aktif  dalam mengumpulkan informasi tentang siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris.Hakim harus melakukan  pemeriksaan  dengan  ketelitian  yang  lebih  teliti  agar  tidak  ada  ahli  waris  yang
20 Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangakatan Anak.

## Muharrom Ainul Yaqin
tertinggal  dalam  penetapan.Kepastian  dari  jumlah  ahli  waris  dapat  ditemukan  oleh  hakim melalui pemeriksaan dalam sidang. Hakim juga sebisa mungkin harus  membuat pemohon agar dapat menyampaikan siapa saja yang sekiranya bisa menjadi ahli waris menurut hakim melalui pemeriksaan tanya jawab di dalam persidangan maupun melalui bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon. Hakim dapat meminta beberapa bukti, baik bukti tertulis maupun saksi untuk mengungkap siapa saja yang berhak menjadi ahli waris.Para ahli waris tersebut harus menjadi pihak pemohon. Jika diketahui ada ahli waris yang belum menjadi pihak dalam perkara tersebut, maka hakim akan meminta kepada pemohon  agar orang tersebut  dimasukkan menjadi  pihak juga.  Maka  jika  pemohon  awal  tidak  memasukkan  nama  orang  tersebut,  maka  hakim  dapat menolak untuk  memeriksa perkara tersebut  karena pemohon  tidak sesuai  dalam mengajukan permohonannya. Karakteristik pemeriksaan  yang demikian menjadikan perkara ini tergolong bukan  perkara  yang  sederhana.  Selain  itu,  pemeriksaan  perkara  permohonan  penetpan  ahli waris juga akan memakan banyak waktu karena hakim harus sangat teliti dalam menemukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris.

## Perumusan Peraturan Small Claim Procedure
Sistem small claim procedure merupakan suatu sistem  yang baru di lingkungan peradilan Indonesia. Sehingga belum terdapat regulasi tentang small claim procedure . Oleh karena belum ada regulasi yang mengatur tentang sistem small claim procedure , maka perlu dibuatkan suatu regulasi  yang dituangkan di  dalam peraturan perundang-undangan maupun bentuk  peraturan lain  yang  dapat  diberlakukan  di  sistem  peradilan  Indonesia,  khususnya  di  dalam  lingkungan pengadilan  agama.  Selain  alasan  tersebut,  perlunya  dibentuknya  suatu  aturan  tentang  sistem small  claim  procedure yang  dituangkan  dalam  bentuk  regulasi  yang  dapat  diberlakukan  di lingkungan pengadilan agama juga bertujuan agar tidak terjadi multi tafsir sehingga terdapat kepastian hukum.
Ada beberapa bentuk peraturan yang dapat diberlakukan di lingkungan pengadilan agama, antara  lain  adalah  perundang-undangan  dan  produk  hukum  dari  Mahkamah  Agung,  seperti Peraturan  Mahkamah  Agung,  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  khususnya  yang  bersifat mengatur,  serta  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung.  Jika  sistem small  claim  procedure dapat dituangkan  ke  dalam  bentuk  undang-undang,  maka  peraturan  ini  memiliki  tingkatan  yang benar-benar tinggi, namun untuk membentuk suatu undang-undang memerlukan waktu  yang sangat  lama  karena  proses  pembentukan  suatu  undang-undang  tidaklah  sederhana.  Opsi berikutnya  adalah  merumuskan  regulasi  sistem small  claim  procedure ke  dalam  bentuk Peraturan  Mahkamah  Agung  atau  biasa  disingkat  dengan  PERMA.  Proses  pembentukan regulasi  ke  dalam  bentuk  PERMA  lebih  sederhana  karena  pembahasannya  berada  di  dalam internal Mahkamah Agung, namun hierarki menentukan bahwa posisi PERMA masih berada di bawah undang-undang, sehingga PERMA tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, sedangkan di  dalam Undang-Undang Nomor 48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah diatur bahwa hakim dalam memeriksa suatu perkara harus terdiri dari majelis.
Pasal  11 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki  redaksi  “pengadilan  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara  dengan  susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain”. Secara eksplisit pasal tersebut menentukan bahwa yang dapat mengecualikan ketentuan bahwa hakim  harus  majelis  hanyalah  undang-undang.  Namun  peneliti  berpendapat  bahwa  frasa “undang-undang” tidak memiliki arti sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu “Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden”. Frasa “undang-undang” yang terdapat di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut  ditafsiri sebagai “peraturan perundang-undangan” sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat
Konsep Small Claims Procedure
(1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  yang  berbunyi  “peraturan  perundang-undangan  adalah  peraturan  tertulis  yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan Perundang-undangan”.
Berdasarkan pengertian “peraturan perundang-undangan” tersebut, maka Mahkamah Agung selaku  lembaga  negara  yang  memegang  kekuasaan  kehakiman  juga  dapat  membuat  suatu produk  hukum  yang  dapat  diberlakukan  di  pengadilan-pengadilan  yang  berada  di  bahwa Mahkamah  Agung,  salah  satunya  adalah  pengadilan  agama.  Hal  ini  juga  diperkuat  di  dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang pada substansinya menjelaskan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh beberapa lembaga Negara Indonesia yang salah satunya adalah Mahkamah Agung, merupakan peraturan perundang-undangan. Maka dapat disimpulkan bahwa produk hukum dari Mahkamah Agung dapat  mengecualikan  yang  mengatakan  bahwa  pengadilan  harus  memeriksa,  mengadili,  dan memutus perkara harus menggunakan hakim majelis. Pendapat peneliti tersebut juga diperkuat dengan  dikeluarkannya  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2014  tentang  Tata Cara  Pelayanan  dan  Pemeriksaan  Perkara Voluntair Itsbat  Nikah  Dalam  Pelayanan  Terpadu yang  salah  satu  poinnya  adalah  memberikan  peluang  kepada  pengadilan  agama  untuk melakukan pemeriksaan perkara dengan menggunakan hakim tunggal.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas, small  claim  procedure dapat  diterapkan  di  pengadilan agama, untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ( volunter ) dengan pertimbangan substansi  perkara  yang  diajukan  bersifat  sederhana.  Meskipun  demikian,  hakim  yang memeriksa perkara iniharus memeliki  pengalaman dan kecakapan dalam  menangani  perkara permohonan. Agar sistem ini dapat diberlakukan di pengadilan, konsep ini perlu dirumuskan dalam  bentuk  Peraturan  Mahkamah  Agung.  Suatu  permohonan  termasuk  perkara  yang sederhana jika memiliki nilai materi atau hak yang sederhana, permohonannya sederhana, dan sangat  memungkinkan untuk  diperiksa dalam satu  kali sidang.  Berdasarkan kriteria tersebut, ada  delapan  jenis  perkara  yang  dapat  diperiksa  menggunakan  sistem small  claim  procedure yaitu:  permohonan  izin  kawin,  permohonan  wali  adhol,  permohonan  dispensasi  kawin, permohonan  pencegahan  perkawinan,  permohonan  penetapan  asal-usul  anak,  permohonan istbat nikah, permohonan perubahan identitas nikah, dan permohonan pengangkatan wali.

## Daftar Pustaka
Amiruddin, and Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
Arbetman, Lee, Edward McMahon, and Edward L O’Brien. Street Law: A Course in Practical Law . Ohio: McGraw-Hill, 2010.
Fakhriah, Efa Laela. “Mekanisme Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.” Mimbar Hukum 25, no. 2 (April 2013).
Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika, 2005. “MA Upayakan Inisiasi Penyelesaian Gugatan Perdata Sederhana,” October 28, 2014. http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2014/04/ma-upayakan-inisiasi-penyelesaian- gugatan-perdata-sederhana/.
“Mahkamah Agung Republik Indonesia.” Accessed December 8, 2016. https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/361/pengadilan-untuk-semua.

## Muharrom Ainul Yaqin
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2010.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangakatan Anak Sutiyoso, Bambang. Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan . Yogyakarta: UII Press, 2006.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama