Volume : 22, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Kepentingan Bezit, Levering, Verjaring, Bezwaring , dan Beslag terhadap Pembedaan Benda dalam Hukum Kebendaan Indonesia
Oleh : Muhammad Faisal muhammad_faisal@fh.uisu.ac.id

## Abstract
Indonesian  property  law  is  regulated  in  the second  book  of  the  Indonesian  Civil  Code originating from the Dutch Burgerlijk Wetboek voor  Indonesia  (BW)  which  has  been compiled and codified based on the principle of  concordance  with  the  Dutch  Civil  Code, regulated  on  March  3,  1948  through Staatsblad  No.  23  of  1948.  Till  this  day,  the regulation  of  Indonesian  property  law  still uses  the  Civil  Code  originating  from  BW while the Netherlands itself has succeeded in amending  its  Civil  Code  in  1992  which  we later  call  Nieuw  Burgelijk  Wetboek  (NBW). Various  changes  have  occurred  in  NBW, including  those  regarding  property  law.  In contrast  to  BW,  NBW  only  recognizes  two types  of  division  of  properties,  namely movable  and  immovable  properties.  This division  is  carried  out  in  such  a  way  by considering  the  interests  of  bezit,  levering, bezwaring,  verjaring,  and  beslag  in  property law.  This  article  then  tries  to  show  that  the division  of  property  law  in  Indonesia  through the  interests  of  bezit,  levering,  bezwaring, verjaring,  and  beslag  is  still  relevant  to  the current state of property law in Indonesia.
Keywords :  Property  Law,  Division  of Properties, Interest on Division of Properties

## Abstrak
Hukum  kebendaan  Indonesia  diatur  dalam Buku  kedua  KUHPerdata  yang  berasal  dari Burgerlijk  Wetboek  voor  Indonesia (BW) Belanda yang telah dihimpun dalam kodifikasi  berdasarkan  asas  konkordansi dengan  KUHPerdata  Belanda  dan  telah diundangkan  pada  tanggal  3  Maret  1948 melalui Staatsblad No. 23 Tahun 1948.
Sampai  dengan  saat  ini,  pengaturan  hukum kebendaan di Indonesia masih menggunakan  KUHPerdata  yang  berasal dari  BW  sedangkan  Belanda  sendiri  telah berhasil mengamandemen hukum
perdatanya pada tahun 1992 yang kemudian kita  sebut  dengan Nieuw  Burgelijk  Wetboek (NBW).  Berbagai  perubahan  terjadi  dalam NBW termasuk didalamnya mengenai hukum kebendaan.  Berbeda  dengan  BW,  NBW hanya mengenal dua jenis pembagian benda yaitu  benda  bergerak  dan  benda  tidak bergerak. Pembagian ini dilakukan sedemikan  rupa  dengan  memperhatikan kepentingan bezit, levering, bezwaring, verjaring, dan beslag dalam hukum kebendaan.  Artikel  ini  kemudian  mencoba untuk  memperlihatkan  bahwa  pembagian hukum  kebendaan  di  Indonesia  melalui kacamata kepentingan bezit, levering, bezwaring,  verjaring, dan beslag ternyata masih  relevan  dengan  keadaan  hukum kebendaan di Indonesia zaman sekarang ini.
Kata kunci : Hukum Kebendaan, Pembedaan Benda, Kepentingan PembedaanKebendaan

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Pengaturan  hukum  benda  terdapat dalam  Buku  II  KUHPerdata  yang  terdiri  dari aturan-aturan yang bersifat memaksa ( dwingenrecht ), 1 aturan-aturan hukum kebendaan  tersebut  tidak  dapat  disimpangi karena hak kebendaan hanya dapat diadakan  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam undang-undang.  Buku II KUHPerdata menganut  sistem  hukum  tertutup,  artinya hak-hak  kebendaan  bersifat  limitatif,  yaitu hak-hak  kebendaan  tidak  akan  memberikan wewenang  yang  lain  daripada  apa  yang
1 Mariam Darus  Badrulzaman, Sistem Hukum Benda  Nasional,  ed.  ke-1,  cet.  ke-1,  (Bandung:  PT. Alumni, 2015), hlm. 12
sudah ditentukan
dalam undang-
undang. 2 Perjanjian  para  pihak  tidak  dapat mempengaruhi  isi  hak  kebendaan  atau dengan  kata  lain  tidak  diperkenankan menciptakan hak-hak kebendaan baru.
Pengertian
benda dalam KUHPerdata  diatur  dalam  pasal  499  yang mengatakan  bahwa  “kebendaan  ialah  tiap- tiap  barang  dan  tiap-tiap  hak  yang  dapat dikuasai  oleh  hak  milik”.  Definisi  tersebut menjelaskan  bahwa  benda  adalah  segala sesuatu  yang  dapat  dijadikan  objek  hak milik. 3 Kalau  subjek  hak  itu  adalah  badan badan  pribadi  atau  persoon  (orang  atau badan  hukum),  maka  objek  hak  disebut dengan  benda.  Kata  “benda”  dalam  pasal 499  KUHPerdata  memiliki  pengertian  yang luas  dan  abstrak,  benda/zaak  mencakup barang/goederen (bersifat nyata) dan hak/rechts  (bersifat  tidak  nyata)  yang  dapat menjadi objek hak milik.  Kata “dapat” dalam pasal  499  KUHPerdata  juga  mempunyai  arti yang  sangat  pe nting.  Kata  “dapat”  tersebut mengindikasikan  bahwa  sesuatu  itu  belum berstatus  sebagai  objek  hukum,  tetapi  pada saat-saat  tertentu  dapat  merupakan  objek hukum  apabila  memenuhi  syarat-syarat tertentu,  yaitu  (1)  penguasaan  manusia;  (2) mempunyai nilai ekonomi; (3) dapat dijadikan sebagai  objek  (perbuatan)  hukum  dan  (4) merupakan  satu  kesatuan. 4 Selain  dalam pasal 499, KUHPerdata juga memberikan arti khusus  terhadap  benda  dalam  keadaan- keadaan  tertentu,  yaitu:  (1)  Perbuatan
2 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan, Hukum Perdata : Hukum Benda, cet. ke-5, (Yogyakarta: Liberty, 2000) , hlm. 36.
3 Frieda Husni Hasbullah, Hukum  Kebendaan Perdata:  Hak-Hak  yang  Memberi  Kenikmatan, jilid  I, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2005), hlm. 19.
4 Titik  Triwulan  Tutik, Hukum  Perdata  dalam Sistem  Hukum  Nasional, cet.  ke-4,  (Jakarta:  Kencana, 2014), hlm. 143
hukum,  sebagaimana  dalam  pasal  1792 KUHPerdata;  (2)  Kepentingan,  sebagaimana dalam  pasal1354  KUHPerdata;  dan  (3) Kenyataan  hukum,  sebagaimana  dalam pasal 1263 KUHPerdata.
Buku  II  KUHPerdata  tentang  hukum benda  mengatur  mengenai  pengertian  dari benda,  pembedaan  macam-macam  benda dan pengaturan mengenai hak-hak kebendaan.  Buku  II  KUHPerdata  pada awalnya terdiri dari 21 bab pembahasan dan 734  pasal  (pasal  499 –  1232),  akan  tetapi dengan  diberlakukannya  Undang-Undang Nomor  5  tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pengaturan  Buku  II  KUHPerdata  sepanjang yang  mengenai  bumi,  air  serta  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik tentang  tanah  telah  dicabut  keberlakuannya. Selain diatur dalam buku II KUHPerdata dan UUPA,  hukum  benda  Indonesia  juga  diatur dalam : 5
- Undang-Undang  No.  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan
Dengan Tanah (UUHT), yang mencabut pengaturan mengenai hipotek sepanjang  berkaitan  dengan  tanah dalam buku II KUHPerdata;
- Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF);
- Undang-Undang  No.  28  Tahun  2002 tentang Bangunan Gedung;
- Undang-Undang  No.  20  Tahun  2011 tentang Rumah Susun;
- Pengaturan-pengaturan yang diklasifikasi sebagai hukum harta kekayaan  negara,  seperti  :  Undang- Undang  No.  22  Tahun  2001  tentang Pertambangan  Minyak  dan  Gas  Bumi; Undang-Undang  No.  4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara; Undang-Undang No. 21 Tahun  2014  tentang  Panas  Bumi,  dan lain sebagainya;
5 Mariam  Darus  Badrulzaman, op.  cit., hlm. 10.
- Pengaturan-pengaturan  mengenai  hak kekayaan  intelektual,  seperti  :  Undang- Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis;  Undang-
Undang  No.  13  Tahun  2016  tentang Paten,  Undang-Undang  No.  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta,  dan  lain sebagainya;
Dari  berbagai  produk  hukum  yang ada mengenai hukum kebendaan di Indonesia, memperlihatkan bahwa pembedaan  benda  masih  sangat  penting dilakukan  sekarang  ini.  Pembedaan  benda yang  paling  penting  adalah  pembedaan benda  bergerak  dan  benda  tidak  bergerak. Pentingnya  pembedaan  benda  bergerak dengan benda tidak bergerak itu berhubungan dengan lima hal, yaitu : 6
- Kedudukan berkuasa ( bezit ); Terhadap  benda  bergerak  berlaku  asas seperti yang tercantum dalam pasal 1977 KUHPerdata, yaitu pemegang kedudukan berkuasa  ( bezitter )  dari  benda  bergerak adalah sebagai pemegang hak kepemilikan dari barang tersebut, sedangkan  kalau  mengenai  benda  tidak bergerak  tidak demikian halnya.
- Penyerahan ( levering ); Lervering terhadap benda bergerak dapat dilakukan  dengan  penyerahan  nyata (pasal  612  KUHPerdata),  sedangkan terhadap  benda  tidak  bergerak  dilakukan dengan  balik  nama  pada  daftar  umum (Pasal 616 KUHPerdata).
- Pembebanan ( bezwaring ); Terhadap  benda  bergerak,  bezwaring dapat  dilakukan  dengan  menggunakan lembaga  gadai  dan  fidusia,  sedangkan terhadap  benda  tidak  bergerak  dilakukan melalui  lembaga  hak    tanggungan  dan hipotik.
- Daluwarsa ( verjaring ) Terhadap  benda  bergerak  tidak  dikenal adanya verjaring ,  sedangkan  terhadap benda  tidak  bergerak  mengenal  adanya verjaring.
- Penyitaan ( beslag ) Revindicatoir  beslag adalah  penyitaan untuk  menuntut  kembali  sesuatu  benda bergerak  miliknya  pemohon  sendiri  yang berada  dalam  kekuasaan  orang  lain.
6 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan, Op.  Cit , hlm. 22.
Revindicatoir beslag tidak dapat dilakukan terhadap  benda  tidak  bergerak,  apabila benda-benda  bergerak  dinilai  harganya tidak mencukupi  untuk membayar  hutang debitor kepada kreditor, barulah executoir beslag dilakukan  terhadap  benda-benda tidak bergerak.
Kepentingan bezit, levering, bezwaring,  verjaring, dan beslag inilah  yang kemudian menjadi patokan pentingnya pembedaan  benda  bergerak  dan  tidak bergerak. Mengingat pentingnya pembedaan benda  dalam  berbagai  peristiwa  hukum terkait  kebendaan,  artikel  ini  kemudian mencoba  untuk  mendiskripsikan  bagaimana kepentingan bezit, levering, bezwaring, verjaring, dan beslag mempengaruhi pembedaan benda dalam hukum kebendaan Indonesia.

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka
dirumuskan permasalahan  dalam  artikel  ini  sebagai berikut  : “Bagaimana  relevansi  kepentingan bezit,  levering,  bezwaring,  verjaring, dan beslag terhadap  pembedaan  benda  dalam huk um kebendaan Indonesia?”

## C.  Metode Penelitian
Penulisan  artikel  ini  menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif  atau disebut juga dengan metode normatif yuridis. Penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 7 Dalam menjawab rumusan permasalahan, artikel ini
7 Johnny  Ibrahim, Teori dan Metode  Penelitian Hukum Normatif, cet. 3,(Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 300
akan mendiskripsikan bagaimana kepentingan bezit, levering, bezwaring, verjaring, dan beslag mempengaruhi pembedaan benda dalam hukum kebendaan Indonesia.  Penelitian  deskriptif  merupakan penulisan yang bersifat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau suatu gejala. 8
Sebagai  bentuk  konsekuensi  logis dari  penelitian  normatif  yuridis,  maka  suatu hal  yang  pasti  dalam  artikel  ini  adalah penggunaan pendekatan perundang- undangan  ( statute  approach ). 9 Selain  itu, Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Pendekatan konseptual beranjak dari
pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 10

## II. HASIL DAN PENELITIAN
Permasalahan bezit
dalam KUHPerdata  diatur  dalam  pasal  529-568 KUHPerdata. Bezit adalah  suatu  keadaan lahir,  dimana  seorang  menguasai  suatu kebendaan  seolah-olah  itu  kepunyaannya sendiri,  yang  dilindungi  oleh  hukum  dengan tidak  mempersoalkan  hak  milik  atas  benda sebenarnya ada pada siapa. 11 Dari pengertian  tersebut  kita  dapat  melihat terdapat dua sisi hak dalam kebendaan yaitu sisi  hak  (tidak  nyata)  dan  sisi  penguasaan (nyata) yang keduanya merupakan hak yang tidak  hanya  dapat  menyatu  dalam  satu tangan,  tetapi  dapat  juga  terpisah  di  dalam
8 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 10.
9 Johnny Ibrahim, op. cit., hlm. 303.
10 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 95.
11 Subekti, op. cit., hlm. 52.
dua  tangan. 12 Penguasaan  merupakan  hak derivatif  dari  hak  kepemilikan, bezit oleh seseorang  yang  bukan  pemilik  dinamakan bayangan  dari  hak  milik  dan  kedudukannya lebih lemah dari hak milik. Hukum memberikan  perlindungan  terhadap bezitter untuk  melindungi bezit -nya , pemilik  benda yang  menemukan  benda  miliknya  berada dalam  penguasaan  orang  lain,  tidak  berhak secara  langsung  meminta  benda  itu  dari tangan bezitter , tetapi harus melalui prosedur tertentu seperti melalui polisi atau pengadilan,  walaupun  benda  itu  dikuasai secara  melawan  hukum.  Berdasarkan  hal tersebut, bezit memiliki  fungsi  sebagai berikut: 13
 Fungsi polisionil;
Bezit melindungi  kenyataan  dari  hak,
suatu  benda  jika  dalam  kenyataannya berada di tangan seseorang, berdasarkan  hukum  maupun  melawan hukum, maka bezit itu  dilindungi  hukum dan  tidak  dapat  diganggu  gugat  sampai ada  kenyataan  lain  yang  menyatakan bezitter tidak berhak.
 Fungsi hak kebendaan;
Bezitter yang  tidak  mempunyai  hak kepemilikan  dapat  memperoleh  hak kepemilikan  setelah  menguasai  benda selama  jangka  waktu  tertentu  apabila tidak  ada  protes  akan  penguasaannya selama  jangka  waktu  itu  (sebagaimana diatur dalam pasal 1963 KUHPerdata).
 Fungsi prosesual Hukum  mengakui  kepemilikan bezitter atas  benda  yang  di- bezit -nya,  kecuali dibuktikan sebaliknya (sebagaimana diatur dalam pasal 548 KUHPerdata).
12 Mariam  Darus  Badrulzaman, op.  cit., hlm. 27.
13 Ibid., hlm. 29.
Agar  penguasaan  suatu  benda dapat  disebut bezit, maka  harus  memenuhi dua syarat berikut ini : 14
 Corpus, yaitu adanya hubungan kekuasaan yang nyata antara orang dan benda yang dikuasainya;
 Animus, yaitu  adanya  unsur  kehendak sempurna  (kehendak  dari  orang  yang cakap  hukum)  dari  seseorang  tersebut
untuk memiliki
benda yang bersangkutan. Dalam  Pasal  538  KUHPerdata  menyatakan bahwa  kedudukan  berkuasa  atas  suatu kebendaan diperoleh dengan cara melakukan  perbuatan  menarik  kebendaan itu  dalam  kekuasaannya,  dengan  maksud mempertahankannya  untuk  diri  sendiri. Ketentuan  pasal  538  KUHPerdata  tersebut dianggap  kurang  tepat  menurut  berbagai pendapat  dan  mempunyai  kelemahan –
kelemahan sebagai berikut : 15
 Kata- kata  “melakukan  perbuatan”,  tidak semua bezit itu  diperoleh  dengan melakukan  perbuatan,  misalnya bezit berdasarkan perwarisan.
 Kata- kata  “kekuasaan”,  istilah  ini  harus diartikan  secara luas,  karena bezit tidak
perlu  merupakan  kekuasaan  langsung, misalnya seorang wakil yang
mengerjakan sesuatu untuk kita, itu juga bnerarti  menempatkan  benda  dalam kekuasaannya.
 Kata- kata  “mempertahankannya  untuk diri  sendiri”  ( behouden )  juga  kurang tepat,  karena  perolehan bezit itu  tidak perlu  dengan  maksud  untuk  tetap memilikinya  bagi  dirinya  sendiri. Bezit
14 Frieda Husni Hasbullah, op. cit., hlm. 70.
15 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan, op.  cit , hlm. 88.
yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk dijual  juga  sudah  termasuk  perolehan bezit .
Cara  memperoleh bezit atas  benda bergerak  dan  benda  tidak  bergerak  tidaklah sama,  akan  tetapi  menurut  ketentuan  pasal 540 KUHPerdata, cara-cara untuk memperoleh bezit itu  pada  asasnya  dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu : 16
 Occupatio (mendaku  atau  menduduki bendanya),  yaitu  memperoleh  bezit yang  bersifat originair (asli),  Artinya memperoleh  itu  secara  mandiri  tanpa bantuan  dari  orang  yang  mem- bezit terlebih dahulu. Occupatio dapat dilakukan terhadap benda bergerak dan benda  tidak  bergerak. Occupatio yang dilakukan pada benda bergerak biasanya  dilakukan  terhadap  benda yang tidak ada pemiliknya ( res nullius ).
 Traditio / levering
(penyerahan
bendanya),  yaitu  memperoleh bezit yang bersifat derivatif, artinya memperolehnya itu dengan bantuan dari orang  yang  telah  mem- bezit lebih  dulu, dengan  kata  lain  dari  tangan bezitter lama ke tangan bezitter baru.
Definisi  cara memperoleh bezit ini  kemudian membagi bezit ke  dalam  dua  bentuk bezit,
yaitu: 17
 Burgelijk  bezit ,  yaitu  ketika  pemegang hak  kepemilikan    dan  penguasaan berada dalam satu tangan. Dalam hal ini bezitter memang  berkehendak  untuk memiliki  benda  tersebut  untuk  dirinya sendiri.
16 Ibid. hlm. 88-89.
17 Mariam  Darus  Badrulzaman, op.  cit., hlm. 28-29.
 Detentie,
yaitu ketika bezitter memperoleh  hak  penguasaannya  dari perbuatan hukum dengan pihak pemegang  hak  kepemilikan.  Dalam  hal ini detentor/houder tidak  berkehendak untuk  mempunyai  benda  tersebut  untuk dirinya sendiri.
Berdasarkan  cara  memperoleh bezit yang telah dijelaskan diatas, diketahui bahwa cara  memperoleh bezit erat  kaitannya dengan levering ,  terutama  terhadap bezit yang bersifat derivatif( traditio ). Dasar
levering diatur dalam pasal 584 KUHPerdata yang menyatakan:
“Hak milik atas sesuatu kebendaan  tak  dapat  diperoleh dengan  cara  lain,  melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan;  karena  daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan  oleh  seorang  yang berhak  berbuat  bebas  terhadap kebendaan itu . ”
Kata- kata  “penyerahan  berdasar  atas  suatu peristiwa  perdata  untuk  memindahkan  hak milik”  menyatakan  bahwa levering adalah perjanjian  kebendaan  yang  terikat  pada formalitas  tertentu. 18 Oleh  karena  itu,  untuk sahnya levering harus  dipenuhi  syarat sebagai  berikut:  (1)  Ada  alas  hak,  alas  hak yang lazim adalah perjanjian untuk menyerahkan benda yang konsensual obligatoir ;  (2)  Ada  penyerahan;  (3)  Ada wewenang menguasai pihak yang menyerahkan; dan (4) Adanya itikad baik. 19
Kepentingan levering dengan bezit tampak  jelas  pada bezit terhadap  benda bergerak. Dalam KUHPerdata, bezit
18 Mariam  Darus  Badrulzaman, op.  cit., hlm.
35.
19 Ibid.
terhadap  benda  bergerak  didasarkan  pada ketentuan  pasal  1977  ayat  (1)  KUHPerdata yang mengatakan:
“Terhadap    benda  bergerak yang tidak berupa bunga, maupun  piutang  yang  tidak harus dibayar kepada si pembawa  maka  barangsiapa yang  menguasainya  dianggap sebagai pemiliknya”
Terdapat dua  macam pendapat yang melegitimasi bezit terhadap  benda  bergerak yang  berlandaskan  pada  ketentuan  pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata, yaitu: 20
 Teori Eigendom ;
Teori  ini  dikemukakan  oleh  Meijers, menurut  teori  ini bezit terhadap  benda bergerak berlaku sebagai alas hak yang sempurna (hak milik). Teori ini menyebabkan beziiter benda  bergerak, tidak  peduli  apakah bezit itu  diperoleh dengan  yang  sah  atau  tidak,sebagai pemangku hak milik.
 Teori legitimasi Teori  ini  dikemukakan  oleh  Scholten, menurut  teori  ini bezit tidaklah  sama dengan  hak  milik. Bezitter memiliki  hak penuh  atas  benda  layaknya  pemegang hak  milik  ketika bezit itu  dilakukan dengan itikad baik.
Perbedaan  utama  dari  kedua  teori tersebut  terdapat  pada  peristiwa levering- nya.  Teori eigendom yang  menyatakan bezitter sebagai  pemegang  hak  milik  tanpa melihat  sah  atau  tidaknya  kedudukan tersebut diperoleh berarti tidak menghiraukan syarat  sah levering karena  tidak  penting adanya  alas  hak  dan  wewenang  dari  para pihak.  Menurut  teori eigendom, syarat  sah levering dapat  diabaikan  dengan  adanya itikad baik dalam pemerolehan bezit. Berbeda  dengan  teori eigendom, teori legitimasi  hanya  mengabaikan  satu  syarat levering, yaitu  wewenang  menguasai  pihak yang menyerahkan, tetapi tetap mengharuskan  adanya  alas  hak  yang  sah untuk  memperoleh  hak  milik  atas bezit-
20 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan, op. cit. ,hlm. 91-93.
nya . 21 Wewenang  menguasai  pihak  yang menyerahkan  dapat  diabaikan  dalam  teori legitimasi dengan persyaratan adanya kepercayaan  penerima  benda  bahwa  yang menyerahkan adalah orang yang berhak atas itu  sehingga  terpenuhi  unsur  itikad  baik dalam  peristiwa levering- nya.  Pentingnya keberadaan  itikad  baik  dalam  peristiwa levering menyebabkan  itikad  baik  termasuk ke  dalam  persyaratan  sah levering 22 walau itikad  baik  tidak  dibahas  dalam  pasal  584 KUHPerdata.
Berbeda dengan bezit benda bergerak  pada  umumnya,  hak  kekayaan intelektual  tidak  mengadopsi  pemikiran bezit sebagai  bukti  kepemilikan  benda.  Secara umum, hukum kekayaan intelektual bertujuan untuk  menjaga  pencipta  intelektual  atas barang  dan  jasa  dengan  memberikan mereka  hak  untuk  mengendalikan  cara penggunaan  ciptaan  mereka  (hak  eksklusif), hak  mana  tidak  berlaku  terhadap  benda berwujud  karena  tujuan  utama  perlindungan kekayaan  intelektual  adalah  intelektualitas pencipta, bukan benda yang
diciptakannya. 23 Selain
itu, kekayaan intelektual mendapat perlindungannya setelah  adanya  proses  pendaftaran  terlebih dahulu yang mengakibatkan kekayaan intelektual  merupakan  benda  bergerak  yang tidak  berwujud  dan  terdaftar,  oleh  karena  itu pembuktian kepemilikan kekayaan intelektual tidak dapat dilakukan dengan bezit , melainkan  dengan  register  yang  tercatatkan pada Kementerian. Pengecualian kepentingan pendaftaran
dalam
21 Ibid.
22 Mariam  Darus  Badrulzaman, op.  cit., hlm. 35. 23 WIPO, Wipo Intellectual Property Handbook, ed.  ke-  2,  (New  York:  WIPO  Publication, 2008), hlm. 3.
perlindungan hak kekayaan intelektual terdapat  pada  hak  cipta.  Pada  kekayaan intelektual  berupa  hak  cipta,  pendaftaran tidak  wajib  dibutuhkan  (walau  negara mengakomodasi pendaftaran hak cipta dalam daftar umum ciptaan) untuk mendapatkan perlindungan karena pada hak cipta  terdapat  hak  moral  yang  melekat secara  abadi  pada  diri  pencipta  untuk melaksanakan
hak eksklusifnya sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Bezit terhadap  benda  tidak  bergerak berupa tanah yang diatur dalam KUHPerdata tidak  berlaku  lagi  sejak  berlakunya  UUPA, oleh  karena  itu  pengaturan bezit terhadap benda  tidak  bergerak  berupa  tanah  yang terdapat  dalam  pasal  545  KUHPerdata ( annaalbezit )  tidak  akan  dibahas  lagi  dalam sub-bab  ini.  Selain  pasal  545  KUHPerdata, terdapat  pasal  1963  KUHPerdata  yang mengatur
mengenai kepemilikan berdasarkan daluwarsa ( acquisitive verjaring )terhadap
benda tidak bergerak,suatu  bunga,  atau  suatu  piutang lain  yang  tidak  harus  dibayar  atas  tunjuk. Berdasarkan  pasal  1963  KUHPerdata, maka seseorang  dapat  menjadi  pemilik  dari  benda tersebut  setelah  meletakan bezit dengan itikad baik selama 20 tahun (dengan alas hak yang  sah)  atau  30  tahun  (tanpa  alas  hak yang sah). 24
Terkait dengan benda tidak bergerak berupa tanah, UUPA tidak mengenal adanya lembaga acquisitive  verjaring, UUPA  hanya mengenal adanya lembaga rechstverwerking melalui  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun
24 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan, op. cit. ,hlm. 90.
1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  (PP 24/1997). Lembaga rechtsverwerking diadopsi  dari  konsep  hukum  adat  yang menjelaskan  bahwa  jika  seseorang  selama sekian  waktu  membiarkan  tanahnya  tidak dikerjakan,  kemudian  ada  orang  lain  yang mengerjakan  tanah  tersebut  melalui  itikad baik,  maka  hilanglah  hak  untuk  menuntut kembali  tanah  tersebut. 25 Ketentuan  yang sesuai  dengan  lembaga rechtsverwerking tersebut terdapat di dalam pasal 27, pasal 34 dan  pasal  40  UUPA  mengenai  berakhirnya hak atas tanah akibat penelantaran tanah.
Berakhirnya  hak  atas  tanah  akibat penelantaran  mengakibatkan bezitter atas tanah  terlantar  tersebut  dapat  memproses kepemilikannya.  Sejalan  dengan  hal  itu, dalam  pasal  24  dan  pasal  32  PP  24/1997 mengatur  mengenai  proses  kepemilikan tanah  terlantar  berdasarkan bezit sebagai berikut : 26  Pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan  kenyataan  penguasaan fisik  bidang  tanah  yang  bersang-kutan selama  20  (dua  puluh)  tahun  atau  lebih secara  berturut-turut  oleh  pemohon pendaftaran
dan pendahulu-
pendahulunya;
 Penguasaan  tersebut  dilakukan  dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah,  serta  diperkuat  oleh  kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 Penguasaan  tersebut  baik  sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 PP 24/1997 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;
 Sertipikat  secara  sah  yang  sudah diterbitkan atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut
25 Arie  S.  Hutagalung,  et.  al.  “Hukum Indonesia”  dalam  Arie  S.  Hutagalung,  et.  al.,  eds. Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 244.
26 Frieda  Husni  Hasbullah, op.  cit., hlm.  112- 114.
dengan  itikad  baik  dan  secara  nyata menguasainya,  maka  pihak  lain  yang merasa  mempunyai  hak  atas  tanah  itu tidak  dapat  lagi  menuntut  pelaksanaan hak  tersebut  apabila  dalam  waktu  5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat  itu  telah  tidak  mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang  sertipikat  dan  Kepala  Kantor
Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.
Kepemilikan  tanah  terlantar  sebagaimana yang dibahas di atas memperhatikan adanya unsur itikad baik dalam bezit agar seseorang dapat  memilikinya.  Sejalan  dengan  hal tersebut  pasal  1967  KUHPerdata  juga mengatur mengenai perlindungan kepemilikan yang menyatakan :
“Segala tuntutan  hukum,  baik  yang bersifat  perbendaan  maupun  yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwasa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa
tersebut tidak perlu mempertunjukkan  suatu  alas  hak, lagi  pula  tidak  dapatlah  dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan  kepada  itikadnya  yang buruk. ”
Konsekuensi pasal 1967 KUHPerdata tersebut  menyebabkan  seseorang  memiliki kepemilikan  tanah  terlantar  tanpa  bisa diganggu-gugat  lagi  setelah  menguasaiinya selama 30 tahun lamanya tanpa memperhatikan  ada  atau  tidaknya  unsur itikad baik dalam penguasaannya.
Seseorang  sudah  dapat  disebut bezitter benda  tidak  bergerak  sejak  pertama kali ia menguasai benda tersebut.
Permasalahan  yang  timbul  dari  hal  tersebut adalah  apakah  penguasa  benda  tersebut adalah  seorang eigenaar , bezitter atau
houder .
Penyelesaian permasalahan tersebut  terkait  pada  pembuktian kedudukan berkuasanya, yaitu : 27
 Jika seseorang sejak semula menduduki sebuah benda tidak bergerak  memenuhii  syarat corpus dan animus dan  ia  secara  yuridis  mampu membuktikan kepemilikannya,  maka pengusaan yang dilakukan orang tersebut atas benda tidak bergerak yang bersangkutan dapat dikategorikan sebgai eigendom dan  orangnya  disebut
eigenaar.
 Jika seseorang sejak semula
menduduki  secara  nyata  sebuah  benda tidak  bergerak  dengan  itikad  baik  dan secara  terus  menerus  tanpa  gangguan orang  lain  sehingga  memenuhi  syarat corpus dan animus ,  namun  ia  tidak dapat  membuktikan  haknya  secara yuridis,  maka  penguasaan  atas  benda yang  dilakukannya  termasuk burgelijke bezit dan  orangnya  disebut bezitter . Penguasaan seperti ini dapat ditingkatkan menjadi eigenaar jika memenuhi  ketentuan rechtsverwerking sebagaimana dalam PP 24/1997.
 Jika  penguasaan  atas  benda  tidak bergerak hanya memenuhi syarat corpus artinya  ada  penguasaan  nyata tetapi tanpa syarat animus atau kehendak  untuk  memilikinya,  maka penguasaan tersebut dikategorikan dalam natuurlijke bezit atau houderschap dan  orangnya  disebut houder .
Pembahasan bezit terhadap  benda tidak bergerak sebagaimana di atas memiliki kaitan  yang  erat  dengan  pembahasan kepentingan verjaring bagi pembedaan benda  bergerak  dan  benda  tidak  bergerak. Pada dasarnya benda bergeraktidak mengenal verjaring sebab  menurut pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata, bezit atas benda bergerak  adalah  alas  hak  yang  sempurna atau dengan kata
lain sama dengan kepemilikan  dan  tidak  diperlukan suatu jangka waktu tertentu untuk mengesahkan  kepemilikannya  sebagaimana
27 Ibid., hlm. 77
terhadap  benda  tidak  bergerak  (pasal  1963 KUHPerdata). 28 Menjadi
pertanyaan kemudian  adalah  walau  tidak  menganut verjaring mengapa  pengaturan  keabsahan kepemilikan bezitter benda  bergerak  diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Buku IV  KUHPerdata mengenai  daluwarsa    (pasal 1977  KUHPerdata)?  Hal  ini  terjadi  karena adanya  anggapan  dari  pembentuk  undang- undang  bahwa  ketentuan  yang  tercantum dalam pasal 1977 KUHPerdata mengandung ketentuan mengenai verjaring, yaitu extinctieve verjaring ( verjaring yang membebaskan  dari  suatu  perhutangan)  atau dengan  kata  lain  pasal  1977  KUHPerdata mengatur tentang extinctieve verjaring dengan tenggang waktu 0 (nol) tahun. 29 Verjaring terhadap benda tidak bergerak sebagaimana yang telah dibahas di atas  diatur  dalam  pasal  1963  KUHPerdata. Terhadap  benda  tidak  bergerak  berupa tanah,  setelah  berlakumya  UUPA,  tidak menganut kepemilikan berdasarkan verjaring lagi melainkan melalui rechtsverwerking .
Menyambung  pembahasan levering di  atas,  sebelumnya  perlu  diketahui  bahwa terdapat  2  macam  sistem levering dalam hukum kebendaan, yaitu sebagai berikut:
 Sistem kausal;
Dalam  sistem  ini  perjanjian  kebendaan yang  diadakan  antara  para  pihak  hanya menimbulkan  suatu  perikatan  yang mengikat para pihak, selesainya perjanjian tidak berarti selesainya tujuan pokok  dari  perjanjian,  hak  kebendaan baru  beralih  setelah  adanya levering . Oleh  karena  itu,  dalam  sistem  ini
28 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan, Op.  Cit , hlm. 90-91.
29 Ibid.
perjanjian  kebendaan  memiliki  sifat obligatoir ,  yaitu  kewajiban levering. Levering baru  dinyatakan  sah  jika  alas hak kebendaannya sah sehingga perjanjian  kebendaan  dan levering merupakan  dua  peristiwa  yang  saling berkaitan.
 Sistem abstrak Dalam sistem abstrak, perjanjian kebendaan  sudah  menciptakan  hak kebendaan tanpa harus adanya levering
terlebih  dahulu. Levering dan  alas  hak kebendaan  terpisah  satu  sama  lain sehingga  dalam  sistem  ini levering dapat  dinayatakan  sah  walaupun  alas hak kebendaannya tidak sah atau tanpa alas hak sekalipun.
Terkait  dengan  kedua  sistem levering yang telah  dibahas  di  atas,  Indonesia  dalam KUHPerdata  menyadur  dua  sistem  tersebut kedalam  satu  perbuatan  hukum.  Pasal  1458 dan  pasal  1460 30 KUHPerdata  menganut sistem  abstrak  yang  menyatakan  perjanjian kebendaan telah terjadi walaupun kebendaannya belum diserahkan sedangkan pasal  1459  KUHPerdata  menganut  sistem kausal,  yang  menyatakan  hak  kebendaan belum  berpindah  jika  belum  terjadi levering.
Selain  itu  dalam  KUHPerdata  juga  terdapat pasal  584  KUHPerdata  yang  mengharuskan adanya  titel  dalam  penyerahan,  oleh  karena itu  sistem  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah perpaduan  dari  kedua  sistem  tersebut kedalam satu perbuatan hukum atau dengan kata  lain  untuk  sahnya levering tidak  perlu adanya  titel  yang  nyata,  cukup  dengan adanya titel anggapan ( putatieve titel ) saja.
30 Ketentuan  pasal  1460  KUHPerdata  telah dicabut keberlakuannya melalui Surat Edaran Mahkamah  Agung  No.  3  Tahun  1963  (SEMA No.3/1963).
Anggapan adanya titel dalam levering secara tidak langsung
mengharuskan  adanya  unsur  itikad  baik dalam levering , oleh karena itu syarat sahnya levering mencakup:  (1)  Ada  perjanjian  yang menimbulkan perikatan yang bersifat obligatoir ;  (2)  ada levering yang  berasal  dari perjanjian  yang  bersifat  kebendaan;  (3)  ada titel  dan  wewenang  menguasai  dari  pihak yang  menyerahkan  (cukup  dengan  titel anggapan);  (4)  ada  itikad  baik. 31 Levering yang  dimaksud  dalam  syarat  sah  angka  (2) mencakup  dua  macam  penyerahan,  yaitu levering secara  yuridis  dan levering nyata. Pada  benda  bergerak levering yuridis  dan nyata
biasanya jatuh bersamaan, sebagaimana diatur dalam pasal 612 ayat (1) KUHPerdata.  Pada  benda  tidak  bergerak, levering yuridis  dan  nyata  terjadi  secara tepisah, sebelum berlakunya UUPA, levering yuridis  terjadi  dengan  pendaftaran  benda pada  daftar  umum  di  hadapan  Kepala  Seksi Pendaftaran Tanah, namun setelah berlakunya  UUPA, levering yuridis  terjadi dengan  terjadi  pada  waktu  dibuatnya  akte perpindahan hak di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). 32 Permasalahan levering lebih  mendalam  terdapat  pada benda  bergerak,    dikenal  berbagai  macam cara levering yang mencakup levering yuridis dan  nyata  pada  benda  bergerak  yaitu sebagai berikut: 33
 Levering dengan lengan pendek ( traditio brevi manu );
Yaitu penyerahan benda kepada seseorang  yang sebelumnya  telah menguasai  benda  yang  diserahkan sebagai
pemegang kedudukan
31 Mariam  Darus  Badrulzaman, op.  cit. ,  hlm. 46.
32 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan, op.  cit , hlm. 75-76.
33 Frieda  Husni  Hasbullah, op.  cit., hlm.  122- 123.
berkuasa (pasal 612 ayat (2)
KUHPerdata).
 Levering dengan lenganpanjang ( traditio longa manu );
Yaitu  penyerahan  benda  yang  sudah berada  dalam  kekuasaan  pihak  ketiga, misalnya penyerahan benda yang berada dalam penitipan.
 Constitutum possessorio
Yaitu  penyerahan  benda  oleh  pemilik, yang  untuk  selanjutnya  pemilik  tetap menguasainya
sebagai bezitter walaupun  hak  kepemilikannya  telah berpindah.
Pembedaan  penting  benda  bergerak dan tidak bergerak lainnya terletak juga pada pembebanannya ( bezwaring ) dan sita
( beslag ). Bezwaring dalam kebendaan
termasuk  dalam  hak-hak  kebendaan  yang memberikan jaminan ( zakelijke
zekerheidsrechten ), 34 oleh  karena  termasuk ke dalam hak kebendaan, maka pembahasan  yang  lebih  lengkap  mengenai bezwaring akan  dimasukkan  dalam  sub-bab berikutnya.  Secara  singkat,  terhadap  benda bergerak bezwaring yang  dapat  diberikan adalah  gadai,  fidusia  dan  resi  gudang, sedangkan  terhadap  benda  tidak  bergerak berlaku  hipotik  dan  hak  tanggungan.  Terkait dengan beslag, yang  menjadi  pembeda adalah jenis beslag yang dapat ditaruh diatas benda  bergerak  dan  tidak  bergerak  serta prosesnya.  Pada  benda  bergerak,  berlaku revindicatoir beslag, conservatoir beslag dan executoir beslag , sedangkan terhadap benda tidak  bergerak  berlaku conservatoir  beslag dan executoir  beslag dengan  persyaratan tertentu . 35
Revindicatoir  beslag hanya  terbatas benda bergerak yang berada di tangan orang lain  tanpa  hakdan  diajukan  oleh  pemilik
34 Titik Triwulan Tutik, op. cit., hlm. 156.
35 Yahya  Harahap  (1), Ruang  Lingkup Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata, ed.  ke-2,  cet. ke-6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 68-69.
benda tersebut. 36 Conservatoir beslag merupakan  sita  jaminan  yang  diletakkan pada  benda  bergerak  dan  tidak  bergerak milik  tergugat,  dapat  diterapkan  sebagai jaminan  pembayaran  utang,  tuntutan  ganti rugi (meliputi seluruh harta kekayaan tergugat) dan sengketa kepemilikan (terbatas pada  objek  sengketa). 37 Eksekusi  pada dasarnya  terbagi  dalam  2  macam,  yaitu eksekusi  riil  (biasa  menjadi  lanjutan  dari revindicatoir  beslag dan conservatoirbeslag sengketa kepemilikan dan eksekusi pembayaran  uang  (biasa  menjadi  lanjutan dari conservatoir  beslag atas  jaminan pembayaran  utang  dan  tuntutan  ganti rugi). 38 Executoir  beslag merupakan  lanjutan dari  proses  eksekusi  pembayaran  sejumlah uang.  Pada  prinsipnya,  sita  dan  eksekusi mendahulukan benda yang bergerak terlebih dahulu,  terhadap  benda  tidak  bergerak  baru dilaksanakan  sitanya  apabila  benda-benda bergerak  dinilai  harganya  tidak  mencukupi untuk  membayar  hutang  debitor  kepada kreditor,  atas  keadaan  seperti  itu, executoir beslag dilakukan  terhadap  benda-benda tidak bergerak. Berdasarkan ketentuan pasal 197  ayat  (1)  HIR  dan  pasal  211  RBg, jangkauan executoir beslag dan conservatoir beslag terhadap  benda  bergerak  meliputi: uang  tunai,  surat-surat  berharga  serta benda-benda  bergerak  yang  berada  di tangan pihak ketiga. 39
36 Yahya  Harahap  (2), Hukum  Acara  Perdata Tentang : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian  dan  Putusan  Pengadilan, cet.  ke-6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm, 326.
37 Ibid., hlm.341-342.
38 Yahya Harahap (1), op. cit., hlm. 25-26.
39 Ibid. 71-72.

## III.  KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang
telah  diuraikan  sebelumnya  di  atas,  dapat diambil suatu kesimpulan
bahwa
kepentingan bezit, levering, bezwaring,
verjaring, dan beslag ternyata masih  relevan dengan  keadaan  hukum  kebendaan  di Indonesia  zaman  sekarang  ini.  Kepentingan bezit,  levering,  bezwaring,  verjaring, dan beslag menjadi  patokan  akan  pentingnya pembedaan  benda  bergerak  dan  tidak bergerak dalam hukum kebendaan Indonesia. Hal ini juga yang kemudian terjadi pada Belanda melalui NBW-nya. NBW hanya mengenal  pembedaan  kebendaan  ke  dalam benda bergerak  dan tidak bergerak di dalam hukum  kebendaannya.  Pembedaan  yang dilakukan  oleh  NBW  tersebut  terjadi  juga berdasarkan  kepentingan bezit,  levering, bezwaring,  verjaring, dan beslag terhadap kebendaan.

## Daftar Bacaan
Frieda  Husni  Hasbullah, Hukum  Kebendaan Perdata:  Hak-Hak  yang  Memberi Kenikmatan, jilid  I.  Jakarta:  Ind-Hill Co, 2005.
Harahap,  Yahya. Hukum  Acara  Perdata Tentang  :  Gugatan,  Persidangan, Penyitaan,  Pembuktian  dan  Putusan Pengadilan, cet.  ke-6.  Jakarta:  Sinar Grafika, 2007. ---------------------. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, ed. ke-2, cet. ke-6. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Hutagalung,  Arie  S. et.  al ., eds .  Hukum
Pertanahan di Belanda dan Indonesia. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
Johnny  Ibrahim. Teori  dan  Metode  Penelitian Hukum  Normatif, cet.  3.  Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
Mariam  Darus  Badrulzaman.  Sistem  Hukum Benda  Nasional,  ed.  ke-1,  cet.  ke-1.
Bandung: PT. Alumni, 2015. Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, cet.  3.  Jakarta:  UI  Press,
1986.
Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan. Hukum Perdata  :  Hukum  Benda, cet.  ke-5. Yogyakarta: Liberty, 2000.
Titik  Triwulan  Tutik, Hukum  Perdata  dalam Sistem  Hukum  Nasional. cet.  ke-4.
Jakarta: Kencana, 2014. Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum, cet.  7.  Jakarta:  Kencana  Prenada
Media Group, 2011.
WIPO. Wipo  Intellectual  Property  Handbook, ed.  ke-  2.  New  York:  WIPO
Publication, 2008.