## PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI INSTRUMEN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL DI INDONESIA 

## Deypend Tommy Sibuea
Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah Email: deypendsibuea@gmail.com

## Abstract
Human  trafficking  is  a  modern  form  of  slavery,  occurring  both  nationally  and internationally.  With  the  development  of  information  technology,  communication  and transformation  then  the  mode  of  human  trade  increasingly  sophisticated.  Human  trafficking becomes one of the five greatest crimes in the world to be overcome because of the effects not only on  the  economic,  but  also  on  the  political,  cultural  and  humanitarian  aspects.  It  is  therefore necessary to review the forms of human trafficking, its causal factors and legal instruments that can be  used  to  combat  trafficking.  Answering  these  problems  then  this  research  is  done  by  normative legal research methods. The results of research show that the forms of people's engagement include sexual  exploitation,  force  labor,  domestic  slavery,  illegal  adoption  of  illegitimate  children,  debt bondage, mail order brides, and human organs trade. The results also show that poverty, population movement,  discrimination and  patriarchal  culture  are  the  factors  causing  human  trafficking.  Give the  dangerous  nature  of  trafficking  in  persons,  the  state  or  government  of  Indonesia  should  be responsible for preventing and overcoming human trafficking with existing legal instruments.
Keywords: Eradication, Human Trafficking, in Indonesia

## Abstrak
Perdagangan orang menjadi satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus diatasi karena  dampaknya  tidak  hanya  pada  aspek  ekonomi,  tapi  juga  pada  aspek  politik,  budaya  dan kemanusiaan.  Oleh  karena  itu  perlu  dikaji  kembali  bentuk-bentuk  perdagangan  manusia,  faktor- faktor penyebabnya serta instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memberantas perdagangan manusia. Menjawab permasalahan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bentuk-bentuk  perdangangan  orang  meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antarnegara secara ilegal,  penjeratan  utang,  pengantin  pesanan  melalui  e-mail,  dan  perdagangan  organ  tubuh manusia.  Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  kemiskinan,  perpindahan  penduduk, diskriminasi  dan  juga  budaya  patriarki  menjadi  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  perdagangan manusia. Mengingat betapa berbahayanya kejahatan perdagangan orang, maka sudah seharusnya negara  atau  pemerintah  Indonesia  bertanggung  jawab  untuk  mencegah  dan  menanggulangi perdagangan manusia dengan perangkat hukum yang telah tersedia.
Kata Kunci: Pemberantasan, Perdagangan Orang, di Indonesia
 Naskah diterima: 02 Maret 2018, direvisi: 08 Maret 2018, disetujui untuk terbit: 27 Maret 2018

## PENDAHULUAN
Perdagangan orang (human traficking )  merupakan  masalah  klasik yang  selalu  terjadi  sepanjang  masa.
Masalah perdagangan manusia merupakan  sejarah  kelam  umat  manusia, yang  bahkan  juga  telah  direkam  dalam kitab-kitab suci. 1
Dewasa  ini  perdagangan  orang  juga menjadi  salah  satu  dari  lima  kejahatan terbesar di dunia yang
harus ditanggulangi karena akibat yang
ditimbulkan  tidak  saja  pada  aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan  kemanusiaan. 2 Kelima  kejahatan  itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan  senjata  illegal,  perdagangan orang,  kejahatan  di  bidang  hak  kekayaan intelektual, dan pencucian uang. 3 Perdagangan orang
merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan  salah  satu  kejahatan  yang mengalami  pertumbuhan  paling  cepat  di dunia. 4 Menurut
informasi yang diterbitkan oleh US Department of Justice dan  publikasi  yang  diterbitkan  oleh  PBB, ditemukan  data  bahwa  700  ribu  sampai
1 Hakristuti Hakrisnowo,
Laporan
Perdagangan Manusia di Indonesia , Sentra HAM UI, Hlm. 4
2 Ririen  Ambarsari,  Faniko  Andiyansyah, Anugrah  Adiputro  Soewandi, Kajian  Yuridis
Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Human Trafficking ,
Jurnal  Panorama  Hukum  Vol.  1  No.  1  Juni  2016, Hlm. 15
3 Moises Na’im, The Fourth  Annual Grotius Lecture:  Five  Wars  of  Globalization, American University  of  International  Law  Review,  Vol.  18, 2002, Hlm. 3-12
4 Sasha L. Nel, Victim of Human Trafficking: Are  They  Adequately  Protected  in  the  United States? ,  Chicago-Kent  Jurnal  of  International  and Comparative Law, 2005, Hlm. 3
dengan  empat  juta  orang  setiap  tahun diperjualbelikan  (dijual,  dibeli,  dikirim, dan  di  paksa  bekerja  diluar  kemauannya) di  seluruh  dunia  yang  sebagian  besar berasal  dari  negara-negara  berkembang yang  rendah  tingkat  ekonominya,  untuk dibawa  ke  negara-negara  maju. 5 Sebagai bagian dari negara berkembang, sulit bagi Indonesia untuk dikecualikan dari fenomenon  ini,  yakni  sebagai  “negara pengirim” atau “negara sumber”. 6
US  Departement  of  Justice dalam laporannya  juga  melampirkan  kondisi terkini  terkait  dengan  perdagangan  orang yang terjadi di Indonesia sebagai berikut:
a. Indonesia  merupakan source  country bagi  orang  yang  diperdagangkan, terutama perempuan dan anak-anak;
b. Para korban umumnya
diperdagangkan untuk tujuan
eksploitasi seksual dan pekerja;
c. Negara  tujuan  termasuk  Hongkong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunei, Negara-negara Teluk Persia, Australia, Korea Selatan dan Jepang;
d. Pemerintah belum sepenuhnya melakukan  upaya  yang  sungguh- sungguh  untuk  mencegah  terjadinya perdagangan manusia, walau masalah ini sudah lebih diperhatikan dibandingkan dengan masa sebelumnya. 7 Perdagangan orang ( human trafficking )
merupakan bentuk perbudakan  modern,  terjadi  baik  dalam
5 Hakristuti Hakrisnowo , Op.Cit. Hlm. 7
6 Ibid, Hlm. 7
7 US Departement of Justice dalam Hakristuti Hakrisnowo, Ibid, Hlm. 8
tingkat  nasional  maupun  internasional.
Dengan perkembangan teknologi
informasi,  komunikasi  dan  tranformasi maka modus perdangan  manusia semakin canggih. 8 Pelaku Trafficking dilakukan oleh:  Ayah  kandung,  Ibu  angkat,  Suami, Pacar,  Tetangga,  Teman,  Pengepul  PRT, Calo  (orang tak dikenal), mucikari/germo dan  jaringan  prostitusi.  Dari  siapa  yang menjadi Traffickers -nya  dapat  dikatakan bahwa, kecuali calo dan jaringan prostitusi,  semuanya  adalah  orang-orang yang  mempunyai  relasi  atau  hubungan dengan korban, baik  dalam relasi  sekedar teman,  maupun  tetangga  dan  pacar, ternyata  juga  termasuk  orang-orang  yang sudah  dipercaya  oleh  korban,  termasuk orang yang dicintai korban.
Tidak  bisa  di  pungkiri  bahwa masalah perdagangan orang menimbulkan keprihatinan di berbagai kalangan.
Masalah  yang  berskala  nasional  bahkan telah  masuk  lingkup  internasional  ini membuat  berbagai  pihak  memberikan perhatian khusus, apalagi korbannya tidak sedikit  jumlahnya.  Pemerintah  Indonesia yang berkewajiban
memberikan perlindungan  pada  warga  negaranya dinilai  kurang  serius  menangani  masalah ini.
Oleh sebab itu, perlu kiranya dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui  bentuk-bentuk  dan  faktor- faktor  penyebab  terjadinya  kejahatan perdagangan  orang  serta  kebijakan  dalam pemberantasan  kejahatan  perdagangan
8 B. Rahmanto, 2005, Perdagangan
Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hlm.
12.
orang di Indonesia baik menurut instrumen  hukum  nasional  dan  hukum internasional.

## METODE PENELITIAN
Pada penulisan ini peneliti menggunakan  jenis  penelitian  hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  (data sekunder)  yang  datanya  diperoleh  dari penelitian,  jurnal,  buku,  maupun  berita media massa baik cetak maupun elektronik  berkaitan  dengan  praktik- praktik perdagangan manusia.
Sehubungan  dengan  penulisan  ini  penulis menggunakan  metode  penelitian  normatif maka  dari  itu  dilakukan  pendekatan dengan  jalan  menelaah  norma-norma hukum dan peraturan perundang- undangan terkait dengan kejahatan perdagangan orang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk-Bentuk
Kejahatan Perdagangan Orang
Perdagangan  orang  merupakan  salah satu  bentuk  perlakuan  terburuk  dan pelanggaran harkat dan martabat manusia, dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi  manusia. 9 Protokol Palermo 2000 mendefinisikan
perdagangan  orang  sebagai  Perekrutan, pengiriman,  pemindahan,  penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk
pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan,
9 Nurhenny,  H,  2010, Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  Kebijakan  Hukum  Pidana dan  Pencegahannya, Sinar  Grafika,  Jakarta, Hlm. 307
penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi rentan,  atau  memberi  atau  menerima bayaran  atau  menfaat  atau  memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang  atas  orang  lain  untuk  tujuan eksploitasi.
Bentuk-bentuk  perdagangan  orang yang  terjadi  di  suatu  negara  dengan negara  lain  memiliki  karakteristik  yang berbeda,  tetapi  secara  umum  bentuk- bentuknya  meliputi  eksploitasi  seksual, kerja  paksa,  perbudakan  dalam  rumah tangga,  adopsi  anak  antarnegara  secara illegal, penjeratan utang, pengantin pesanan  melalui e-mail ,  dan  perdagangan organ tubuh manusia.
a. Eksploitasi Seksual
Eksploitasi  seksual  merupakan  salah satu  bentuk  perdagangan  orang  yang banyak  terjadi  di  berbagai  negara.
Eksploitasi  seksual  banyak  digunakan oleh pelaku trafficking untuk
mendapatkan  perempuan  dan  anak-anak setelah  penjeratan  uang.  Eksploitasi seksual  ini  merupakan  bisnis  haram  yang paling  banyak  mendatangkan  keuntungan materi  dibandingkan  dengan  bentuk- bentuk  perdagangan  orang  yang  lain. Diperkirakan  lebih  dari  1.000.000  anak- anak  yang  menjadi  korban  eksploitasi seksual. 10 Secara  umum  modus  operandi pelaku  di  berbagai  negara  antara  lain, menawarkan  pekerjaan  dengan  gaji  yang menggiurkan dan “memesan” langsung ke
10 Meril  Enugene  Anthes, Chester  James Taylor  2005  Grand  Prize  Winner:  Regarding Women  and  Children:  Using  International  Trade Relations to Stem the Growing Tide of the Sexula Exploitation of Women and Children , International Trade Law Journal, Vol. 14, 2005, Hlm. 69
orang  tua  atau  keluarga  terdekat  bahkan dengan paksaan. 11
Di  Indonesia  perdagangan  seks  ini juga  sering  kali  terjadi.  Biasanya  korban adalah  perempuan  dan  anak-anak  melalui berbagai  macam  cara,  salah  satunya adalah ajakan untuk bekerja di luar negeri dengan  gaji  yang  tinggi.  Persoalan  utama perdagangan  orang  di  Indonesia  adalah lemahnya penegakan hukum dan tindakan-tindakan yang diambil pemerintah  terutama  dalam  kaitannya dengan  penyelundupan  orang  ke  luar negeri, seperti ke Australia. 12

## b. Kerja Paksa
Dikatakan  kerja  paksa  jika  pekerjan atau  pelayanan  itu  dilakukan  dengan ancaman  hukuman  dan  dilakukan  tidak dengan sukarela.
Kerja paksa memiliki bentuk,
yakni: 13

## 1) Bonded Labor
Bonded  labor adalah  pekerjaan  yang dilakukan  dengan  cara  penjeratan  utang, yang  di  dalamnya  tidak  ditentukan  syarat dan  ketentuan  pelayanan  yang  harus dilakukan  untuk  melunasi  utang  korban dan  pelaku  sendiri  secara  tidak  layak menilai bentuk pelayanan korban. Dengan kata  lain,  yang  menentukan  semua  itu bukan korban, melainkan pelaku sendiri.

## 2) Child Labor
11 Mahrus  Ali,  Bayu  Aji  Pramono,  2011, Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional  dan  Pengaturannya  di  Indonesia, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, Hlm. 27
12 Mahrus  Ali  dan  Bayu  Pramono  Aji, Log. Cit . Hlm. 27
13 Ibid, Hlm. 34-36
Child Labor diartikan sebagai pekerjaan  yang  besar  kemungkinannya membahayakan  kondisi  anak  dan  sering berpengaruh pada pendidikan mereka.

## 3) Forced Labor
Forced labor diartikan sebagai pekerjaan di mana korban dipaksa bekerja di  bawah  ancaman  kekerasan  atau hukuman.  Kerja  paksa  ini  umumnya dilakukan  secara  tersembunyi,  tidak  di tempat-tempat umum, tidak berperikemanusiaan,  dan  menyebar  luas. Pelaku  sering  melarang  korban  untuk berada  di  tempat-tempat  umum  dan menyiksa  mereka  supaya  tetap  berada  di tempat penyekapan.
Beberapa penyebabnya adalah rendahnya  upah/gaji,  minimnya  aturan atau control terhadap kondisi kenyamanan kerja  dan  tingginya  permintaan  terhadap pekerja dengan upah yang murah.
c. Perbudakan dalam Rumah Tangga
Perbudakan  dalam  rumah  tangga pada  dasarnya  merupakan  imbas  lanjutan dari kerja paksa dan korbannya pun tidak hanya  perempuan  dan  anak-anak,  tetapi juga  laki-laki.  Umumnya  mereka  berasal dari negara-negara berkembang
(developing  countries) ,  seperti  negara- negara di Afrika, Thailand, Kamboja, dan Indonesia.
Dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, mereka dengan  mudah  terpengaruh  oleh  bujuk rayu pelaku dan dijadikan objek perbudakan  dalam  rumah  tangga.  Seperti yang  terjadi  pada  kerja  paksa,  modus operandi pelaku membuat untuk membuat
korban  tidak  memiliki  kekuatan  untuk melawan adalah dengan mengirim mereka ke  negara  di  mana  Bahasa  yang digunakan  tidak  sama  dengan  Bahasa  ibu korban.

## d. Adopsi  Anak  Antarnegara  Secara Ilegal
Bentuk  ini  lazim  terjadi  di  Asia Tengah seperti Kazakstan dan menempati urutan  kedelapan  dunia  dalam  konteks penjualan  anak-anak.  Tujuan  adopsi  anak ini sebenarnya untuk kepentingan perdagangan  orang  yaitu  penjualan  anak. Anak-anak  didatangkan  dari  negara- negara  di  Asia  Tengah  biasanya  anak- anak  yang  lahir  dari  rumah  sakit  yang keberadaannya  tidak  terdaftar  sehingga dengan mudah diadopsi untuk
kepentingan yang bersifat ekonomis. 14
Dalam  melakukan  kejahatan  ini sering  kali  pelaku  “menyuap”  aparat penegak  hukum  dan  pejabat  pemerintah setempat agar  mereka  mendapatkan bantuan  dalam  bentuk  pelolosan  terhadap dokumen-dokumen palsu yang merupakan  salah  satu  syarat  yang  harus dipenuhi  untuk  diperbolehkannya  adopsi anak.

## e. Penjeratan Utang
Penjeratan  utang  merupakan  salah satu bentuk modus operandi dari perdagangan  orang.  Utang  ini  terdiri  atas sejumlah uang yang harus dibayar kepada keluarga  korban  dan  pelaku,  ongkos transport,  uang  “tutup  mulut”  yang diberikan  kepada  pejabat  atau  aparat penegak  hukum,  dan  biaya  hidup  korban
14 Ibid , Hlm. 38
yang  ditanggung  pelaku.  Parahnya  lagi adalah  jumlah  uang  yang  harus  dibayar kepada  keluarga  dan  pelaku  itu  ternyata diduakalipatkan  dan  disertai  dengan bunga untuk masing-masingnya. 15
Untuk  mencegah  korban  melarikan diri  sebelum  mereka  melunasi  utangnya, pelaku  biasanya  menempatkan  mereka  di apartemen  yang  dijaga  oleh  satu  orang penjaga  atau lebih, pabrik, rumah pelaku, atau  rumah  pelacuran.  Apabila  korban mencoba  melarikan  diri,  cara  yang dilakukan  oleh  pelaku  adalah  dengan mendeportasi  mereka  ke  suatu  negara yang  tidak  dikenal  oleh  korban.  Negara yang  dituju  adalah  negara  yang  jauh  dari negara  asal  korban  dan  menggunakan bahasa  yang  berbeda  dengan  Bahasa  ibu korban.  Kesulitan  Bahasa  inilah  yang menyebabkan  korban  tidak  memiliki kemampuan  untuk  melarikan  diri.  Pelaku juga tidak jarang menyekap atau menahan korban  di  suatu  tempat  yang  tida diketahui oleh mereka.
f. Pengantin Pesanan
Pengantin pesanan (mail-order brides) juga merupakan salah satu bentuk perdagangan  orang. Mail-order  brides merupakan suatu terminologi yang merujuk  pada  pembelian  barang  atau pelayanan melalui fasilitas e-mail .
Pembeli  memesan  produk  (perempuan) yang diinginkan melalui beberapa
15 Shelly Case Inglis, Expanding International  and  National  Protections  Againts Trafficking  for  Forced  Labor  Using  a  Human Rights  Framework ,  Buffalo  Human  Right  Law Review, Vol. 7, 2001, Hlm. 70
metode,  seperti  melalui  telepon  atau website . 16
Di  Indonesia,  praktik  perbudakan berkedok  pernikahan  dan  pengantin pesanan dilakukan oleh pria warga negara asing  dengan  wanita  warga  negara Indonesia.  Salah  satu  modus  operandi perdagangan  orang  yang  lain  adalah pengantin  pesanan  ( mail  border  bride ) yang merupakan pernikahan paksa dimana  pernikahannya  diatur  orang  tua. Perkawinan pesanan ini menjadi perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi  baik  secara  seksual  maupun ekonomi melalui
penipuan, penyesengsaraan,  penahanan  dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi, serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga. 17
Ada dua bentuk perdagangan melalui perkawinan,  yaitu  pertama,  perkawinan digunakan  sebagai  jalan  penipuan  untuk mengambil perempuan  tersebut dan membawa  ke  wilayah  lain  yang  sangat asing,  namun  sesampai  di  wilayah  tujuan perempuan  tersebut  dimasukkan  dalam prostitusi.  Kedua,  adalah  perkawinan untuk  memasukkan  perempuan  kedalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik yang
sangat  eksploitatif  bentuknya.  Fenomena pengantin  pesanan  ini  banyak  terjadi  di masyarakat keturunan Cina di Kalimantan Barat  dengan  para  suami  berasal  dari Taiwan  walaupun  dari  Jawa  Timur
16 Mail Order Bride, wikipedia.com
17 Mahrus  Ali  dan  Bayu  Aji  Pramono, Op. Cit, Hlm. 39
diberitakan  telah  terjadi  beberapa  kasus serupa. 18 2. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Perdagangan Manusia
a. Kemiskinan,
Perpindahan
Penduduk, dan Diskriminasi
Kemiskinan sesungguhnya tidak hanya  terkait  dengan  perdagangan  orang, tetapi juga terkait dengan berbagai macam persoalan  yang  lain.  Kejahatan  terjadi salah  satunya  disebabkan  oleh  alasan kemiskinan.
Seseorang
melakukan kejahatan  salah  satu  tujuannya  karena ingin  mempertahankan  hidup  di  tengah kondisi  ekonomi  yang  serba  sulit. Kemiskinan juga menyebabkan terjadinya perdagangan  orang.  Tidak  sedikit  yang “rela” menjadi korban perdagangan orang karena  alasan  kemiskinan.  Banyak  pula orang  tua  yang  menjual  anaknya  kepada orang lain untuk dijadikan objek perdagangan  orang  karena  berharap  hal itu  akan  mengurangi  beban  ekonomi mereka. 19 Kemiskinan ternyata dapat memunculkan  penyebab  lain  terjadinya
perdagangan orang, yakni adanya perpindahan  penduduk  dari  suatu  negara ke  negara  lain.  Perpindahan  penduduk merupakan  salah  satu  faktor  penyebab terjadinya peningkatan angka perdagangan  orang  dari  tahun  ke  tahun. Orang-orang yang
melakukan perpindahan  penduduk  itu  umumnya berasal  dari  negara-negara  berkembang.
18 Mahrus  Ali  dan  Bayu  Aji  Pramono, Log. Cit. Hlm. 39
19 Ibid , Hlm. 50
Eropa  Timur  dan  bekas  Uni  Soviet merupakan tempat relatif aman terjadinya perpindahan  penduduk.  Tujuan  utama mereka adalah Uni Emirat Arab, Albania, Siprus,  Jerman,  Italia,  Kosovo,  Malaysia, Korea Selatan. Di Eropa diperkirakan tak kurang  dari  500.000  orang  memasuki negara  itu  melalui  proses  perpindahan penduduk dan setengahnya dilakukan oleh pelaku. 20
Kebanyakan  dari  mereka  adalah perempuan  dan  anak-anak.  Banyaknya perempuan  dan  anak-anak  yang  menjadi korban  perdagangan  orang  disebabkan oleh  adanya  diskriminasi  terutama  dalam kaitannya  dengan  akses  terhadap  harta keluarga  dan  pendidikan.  Di  negara- negara  berkembang  perempuan  biasanya, tetapi  tidak  selalu,  memiliki  keterbatasan akses  terhadap  harta  keluarga  sehingga hal  itu  menyebabkan  mereka  mencari alternatif  lain  untuk  bisa  bertahan  hidup. Mereka  secara  “rela”  menjadi  korban perdagangan orang karena hal itu merupakan  alternatif  terakhir  yang  dapat dilakukan.

## b. Budaya Patriarki
Budaya  patriarki  merupakan  faktor berikutnya  yang  menyebabkan  terjadinya perdagangan  orang.  Budaya  Patriarki adalah  budaya  yang  menganggap  bahwa anak  laki-laki  memiliki  kelebihan  dan keutamaan  dibandingkan  dengan  anak- anak perempuan terutama dalam hubungannya  dengan  akses  pada  harta
20 Tom Abokata, Human Trafficking, Human Rights  and  the  Nationality,  Immigration  and Asylum Act, Europion Human Rights Law Review, 2003, Hlm. 410
keluarga  dan  pendidikan.  Budaya  ini
merupakan cara pandang yang meminggirkan  kaum  perempuan  dan the
voiceless lainnya.  Cara  pandang  ini menganggap  perempuan  sebagai  kaum atau  warga  nomor  dua  atau  nomor kesekian.  Ideologi  ini  memandang  anak- anak,  minoritas,  penyandang  cacat  dan yang  lainnya  sebagai  obyek,  dan  bukan subyek.  Ideologi  ini  jelas  merugikan kaum  perempuan  dan  anak-anak  serta kelompok tersisih lainnya. 21
Di  Indonesia  budaya  patriarki  ini menjadi  salah  satu  faktor  terjadinya perdagangan  orang.  Kuatnya  ideologi patriarki  di  masyarakat  dan  negara menjadi  salah  satu  penyebab  terjadinya perdagangan orang. 22

## 3. Instrumen Nasional dan Instrumen
Internasional Dalam Rangka Pemberantasan Perdagangan Orang Di Indonesia a. Instrumen Internasional
Terdapat berbagai instrumen
internasional  yang  berkaitan  dengan masalah  perdagangan  orang  atau human trafficking. Instrumen-instrumen  tersebut adalah:
1) Universal  Declaration  of  Human Rights;
2) International  Covenant  on  Civil  and Political Rights;
21 R.  Valentina  Sagala,  Ellin  Rozana,  2007,
Memberantas  Trafficking  Perempuan  dan  Anak, Bandung, Hlm. 86
22 Novianti, Tinjauan  Yuridis  Kejahatan Perdagangan  Manusia  (Human  Traffikking)
Sebagai  Kejahatan  Lintas  Batas  Negara, Jurnal
Ilmu Hukum 2014, Hlm. 51
3) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
4) Convention on the Rights of the Child and its relevant Optional Protocol;
5) Convention
Concerning the Prohibition and Immediate Action for the  Elimination  of  the  Worst  Forums of Child Labor (ILO No. 182)
6) Convention  on  the  Elimination  of  All Forms  of  Discrimination  against Women;
7) United Nations Protocol to Suppress, Prevent  and  Punish  Trafficking  in Persons especially Women and Children supplementing the Convention  against  Transnational
Organized Crime;
8) SAARC  Convention  on  Combating
Trafficking  in  Women  and  Children for Prostitution. Dalam Article 4 Universal
Declaration  of  Human  Rights  (UDHR) disebutkan  bahwa “no  shall  be  held  in slavery  or  servitude:  slave  trade  shall  be prohibited  in  all  their  forms” .  Ketentuan dalam Article  4 secara  jelas  melarang perbudakan  dan  perdagangan  budak. Larangan perbudakan juga terdapat dalam The  International  Covenant  on  Civil  and Political Rights (ICCPR) . Dengan kalimat yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama  dengan  ketentuan  sebagaimana terdapat dalam Article 4 (UDHR), Article 8 (ICCPR)  secara  jelas  menyatakan bahwa “no  one  shall  be  held  in  Slavery:
Slavery  and  the  slave-trade  in  all  their forms  shall  be  prohibited” .  Dengan demikian jelas bahwa perbudakan
merupakan suatu larangan.
Dalam  UDHR  dan  ICCPR,  tidak dijelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan “slavery”. Pengertian “ slavery”, menurut Convention of Slavery (1926) adalah “the status or condition of a person over whom any  or  all  of  the  powers  attaching to  the rights  of  ownership  are  exercised”.
Dalam  pengertian  ini  termasuk  pula membeli,  menjual,  dan  mengadakan transportasi terhadap orang dengan maksud  untuk  melakukan  eksploitasi, guna memperoleh keuntungan.
Hukum Humaniter
Internasional, menentang  dan  melarang  segala  bentuk “slavery”. Bahkan, masalah yang berkaitan dengan “slavery” dikualifikasikan
sebagai kejahatan internasional,  selain  kejahatan  perang
(war  crime) dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan (crimes  against  humanity).
Oleh  karena  itulah,  masalah  ini  menjadi masalah  yang  penting  bagi  setiap  negara untuk melakukan pelarangan dalam hukum  nasionalnya,  sekalipun  dalam
keadaan perang ataupun keadaan
darurat. 23
Permasalahan  yang  berkaitan  dengan anak, tidak lepas dari perhatian masyarakat internasional. The International Convention on the Rights of the  Child/CRC (Konvensi  Hak  Anak).
Pasal  32  CRC  menegaskan  bahwa  setiap negara wajib mengedepankan perlindungan  anak  dari  segala  macam bentuk  eksploitasi  atau  pekerjaan  yang mengakibatkan kerusakan
atau mengganggu  pendidikan  anak,  atau  yang mengancam  kesehatan  fisik,  mental,
23 Harkristuti Harkrisnowo , Op.Cit . hlm. 20
spiritual  anak,  maupun  perkembangan sosial  lainnya.  Pasal  35  CRC  juga mewajibkan pemerintah membuat langkah-langkah multilateral untuk mencegah  penculikan  dan  perdagangan anak untuk tujuan apapun, serta memberikan  pula  pelayanan  program sosial,  menyediakan  dukungan  yang sesuai dengan anak. 24
Hukum internasional, juga memberikan perlindungan kepada individu-individu,  sebagai migrant atau pekerja migrant. Instrumen  internasional yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Convention  on  the  Protection  of  the Rights of  All  Migrant  Workers  and Members  of  Their  Families. Pasal  10 Konvensi  ini  menegaskan  bahwa  pekerja migran dan keluarganya wajib dihindarkan  dari  segala  macam  bentuk siksaan,  hambatan,  dan  perilaku  yang tidak  manusiawi,  termasuk  di  dalamnya larangan  untuk  memperbudak,  perlakuan yang tidak manusiawi. 25
Kemudian Convention
Against Torture  and  Other  Cruel,  Inhuman  or
Degrading  Treatment  or  Punishment (Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan
Perlakuan  atau  Hukuman  Lain  yang Kejam,
Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia), mengatur tentang larangan
memperlakukan seseorang menjadi sasaran penyiksaan, dan perlakuan
24 Maslihati Nur Hidayati, Upaya Pemberantasan  dan  Pencegahan  Perdagangan Orang  Melalui  Hukum  Internasional  dan  Hukum Positif Indonesia , Jurnal AL-AZHAR INDONESIA  SERI  PRANATA  SOSIAL,  Vol.  1,
No. 3 , 2012, Hlm. 173
25 Maslihati Nur Hidayati, Loc.Cit , Hlm. 173
hukuman  lain  yang  kejam  dan  tidak manusiawi  atau  merendahkan  martabat manusia.
Satu  instrumen  lagi  yang  perlu mendapatkan  perhatian  adalah South Asian Association for Regional
Cooperation  (SAARC)  Convention  on Preventing  and  Combating  Traffiking  in Women  and  Children  for  Prostitution. SAARC dimaksudkan  untuk  mencegah dan  membasmi  perdagangan  wanita  dan anak, dengan  tujuan  untuk  prostitusi    di wilayah  Asia  Selatan  yang  memang menjadi  wilayah  dengan  banyak  kasus perdagangan wanita dan anak.
b. Instrumen Nasional
Perdangangan orang, khususnya
perempuan dan anak, merupakan tindakan yang  bertentangan  dengan  harkat  dan martabatnya yang dilindungi oleh undang- undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  1945,  manusia dan  melanggar  hak  asasi  manusia, sehingga  harus  diberantas.  Sesuai  dengan bunyi  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,  menyatakan  bahwa:  Tiada seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba; Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa  apapun  yang  tujuannya  serupa, dilarang.
Di Indonesia
tindak pidana
perdagangan manusia diatur dalam Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007
Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Perdagangan Orang.
Orang yang
diperdagangkan (korban trafficking ) adalah  seseorang  yang  direkrut,  dibawa, dibeli,  dijual,  dipindahkan,  diterima  atau disembunyikan.  Modusnya  bermacam- macam.  Ada  yang  dengan  cara  ancaman, penggunaan  kekuasaan  verbal  dan  fisik, penculikan,  penipuan,  tipu  muslihat, memanfaatkan posisi kerentaan (misalnya ketika  seseorang  tidak  memiliki  pilihan lain),  terisolasi,  ketergantungan  obat, jebakan. 26
Pelaku  dari  tindak  pidana  ini  dapat dijerat  dengan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Dalam  pasal  tersebut  dijelaskan  rincian sanksi  yang  dapat  dijatuhkan.  Lebih lengkapnya pasal tersebut berbunyi:
“Bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan,
pengangkutan, penampungan,
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan,
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau memberi  bayaran  atau  manfaat walaupun  memperoleh  persetujuan dari  orang  yang  memegang  kendali atas orang  lain,  untuk  tujuan mengeksploitasi  orang  tersebut  di wilayah  negara  Republik  Indonesia, dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan paling  lama  15  (lima  belas)  tahun dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak
26 Oksidelfa Yanto , Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang, ADIL:  Jurnal  Hukum  Vol. 5, 2014, Hlm. 9
Rp.  600.000.000,00  (enam  ratus  juta rupiah)”.
Sanksi  yang  sama  ini  juga  berlaku untuk  dikenakan  pada  setiap  tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksploitasi.
Di samping ketentuan khusus
Undang-Undang Trafficking
diatas, pengaturan  perdagangan  manusia  juga dapat  dilihat  sanksinya  dalam  Pasal  297 KUHP yang berbunyi:
“Memperdagangkan  perempuan  dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”.
Kemudian  juga  dalam  Pasal  324 KUHP yang berbunyi:
“Barangsiapa  dengan  biaya  sendiri atau orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan  perbuatan  perdagangan budak  belian  atau  dengan  sengaja turut  campur  dalam  hal  itu,  baik langsung  maupun  tidak  langsung, dihukum  penjara  selama-lamanya dua belas tahun”.
Mengingat  korban  dari  perdagangan manusia  termasuk  juga  anak-anak,  maka pengaturannya  selain  dalam  UU  Nomor 21 tahun 2007 juga diatur dalam Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang
Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memuat
ketentuan  mengenai  perdagangan  anak dalam  beberapa  pasalnya,  antara  lain Pasal 78 yang berbunyi:
“Setiap  orang  yang  mengetahui  dan sengaja  membiarkan  anak  dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan  dengan  hukum,  anak
dari kelompok minoritas dan terisolasi,  anak  yang  tereksploitasi secara  ekonomi  dan/atau  seksual, anak  yang  diperdagangkan,  anak yang menjadi korban penyalahgunaan  narkotika,  alkohol, psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya (napza),  anak  korban  penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  59,  padahal anak tersebut memerlukan pertolongan  dan  harus  dibantu, dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
Pasal 83 menyatakan bahwa:
“Setiap orang yang memperdagangkan,  menjual,  atau menculik  anak  untuk  diri  sendiri atau  untuk  dijual,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  15 (lima  belas)  tahun  dan  paling singkat  3  (tiga)  tahun  dan  denda paling  banyak  Rp  300.000.000,00 (tiga  ratus  juta  rupiah)  dan  paling sedikit  Rp  60.000.000,00  (enam puluh juta rupiah)”.

## KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bentuk-bentuk perdagangan manusia yaitu eksploitasi seksual kerja paksa, perbudakan  dalam  rumah  tangga;  adopsi anak antar negara secara ilegal, penjeratan utang , dan pengantin pesanan.
Selain  itu,  kejahatan  perdagangan manusia  bisa  terjadi  disebabkan  oleh faktor-faktor yaitu kemiskinan, perpindahan  penduduk  dan  diskriminasi serta budaya patriarki.
Dalam  upaya  pemberantasan  dan pencegahan kejahatan perdagangan manusia,  sejatinya  telah  ada  pengaturan mengenai perdagangan orang, baik secara internasional  maupun  nasional.  Intrumen internasional  telah  mencatat  beberapa konvensi diantaranya, Universal Declaration of Human Rights;
International  Covenant  on  Civil  and Political  Rights;  International  Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
Convention on the Rights of the Child and its relevant Optional Protocol;
Convention  Concerning  the  Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forums of Child Labor (ILO No.  182);  Convention  on  the  Elimination of  All  Forms  of  Discrimination  against Women;  United  Nations  Protocol  to Suppress, Prevent and Punish Trafficking in  Persons  especially  Women  and Children  supplementing  the  Convention against  Transnational  Organized  Crime;
SAARC Convention on Combating
Trafficking  in  Women  and  Children  for Prostitution.
Selain  instrumen  internasional  yang berbentuk  konvensi  di  atas,  Indonesia juga  mempunyai  peraturan  perundang- undangan  yang  dapat  digunakan  untuk mencegah  maupun  menindak  kejahatan perdagangan  manusia  antara  lain.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2003  tentang Perlindungan  Anak,  dan  Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.
Mengingat  betapa  sudah  sangat berbahayanya  tindak  pidana  perdagangan manusia,  maka  sudah  seharusnya  negara atau  pemerintah  Indonesia  mempunyai tanggung  jawab  untuk  mencegah  dan menanggulangi  perdagangan  manusia. Apalagi Indonesia punya peraturan khusus.  Dengan  peraturan  perundang- undangan  khusus  yang  sudah  ada, sepantasnyalah pemerintah Indonesia menjerat  pelakunya  demi  terlindunginya para korban.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dengan mengucapkan Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena  atas  Rahmat  dan  Karunia-Nya, akhirnya  penulis  mampu  menyelesaikan penulisan  karya  ilmiah  ini  yang  berjudul: “Pemberantasan  Perdagangan  Orang Melalui  Instrumen  Hukum  Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia”.
Penulis  menyadari  bahwa  tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak  mungkin  karya  ilmiah  ini  dapat diselesaikan.  Oleh  karena  itu  pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati,  penulis  ingin  mengucapkan  terima kasih  dan  penghargaan  yang  sebesar- besarnya kepada:
1. Bapak  Dr.  Eviandi  Ibrahim  S.H., M.Hum selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja
Payakumbuh, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk
menyumbangkan  tulisan  di  Jurnal
Cendekia Hukum.
2. Seluruh  Bapak/Ibu  Dosen  dan  rekan- rekan  mahasiswa  di  Fakultas  Hukum Universitas  Diponegoro,  tempat  bagi penulis  menimbah  ilmu  yang  tidak dapat disebutkan satu-persatu.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Harkristuti  Harkrisnowo , 2003, Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia , Sentra Ham UI, Jakarta.
Mahrus  Ali,  Bayu  Aji  Pramono,  2011, Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya  di  Indonesia, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta. Nurhenny  H,  2010, Tindak  Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta.
R.  Valentina  Sagala,  Ellin  Rozana,  2007,
Memberantas
Trafficking
Perempuan dan Anak, Bandung.

## Makalah dan Artikel
Maslihati  Nur  Hidayati,  2012, Upaya Pemberantasan  dan  Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum  Internasional  dan  Hukum Positif  Indonesia ,  Jurnal  Al-Azhar
Indonesia  Seri  Pranata  Sosial,  Vol. 1, No. 3
Meril  Enugene  Anthes,  2005, Chester James  Taylor  2005  Grand  Prize
Winner:  Regarding  Women  and Children: Using International Trade  Relations  to  Stem  the Growing Tide of the Sexula Exploitation of Women and Children ,  International  Trade  Law
Journal, Vol. 14. Novianti, 2014, Tinjauan Yuridis Kejahatan  Perdagangan  Manusia (Human Traffikking) Sebagai Kejahatan  Lintas  Batas  Negara, Jurnal Ilmu Hukum Oksidelfa Yanto , Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ADIL:  Jurnal  Hukum  Vol.
5, 2014
Sasha  L.  Nel,  2011, Victim  of  Human Trafficking: Are  They  Adequately
Protected  in  the  United  States? , Chicago-Kent Jurnal of International and Comparative Law Shelly Case Inglis, Expanding International and National
Protections  Againts  Trafficking  for Forced  Labor  Using  a  Human Rights  Framework ,  Buffalo  Human Right Law Review, Vol. 7, 2001