## DPJTMG, Volume 3, Nomor 2 (November 2023): 178-186
Article History/Submitted: 26 Januari 2023/Revised: 30 November 2023/Accepted: 30 November 2023

## Analisis Perubahan Nama Gereja Dayak Evangelis Menjadi Gereja Kalimantan Evangelis: Studi Histografi
Hadi Saputra

## Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis
Email: hadisaputra@stt-gke.ac.id

## Abstract
So  far,  the  writing  of  the  history  of  the  Kalimantan  Evangelical  Church  (GKE)  has  always  been associated with the efforts of the Dayak Evangelical Church (GDE) to become GKE, only seeing it from the angle of ecumenical spirit, even though there is something very important, namely removing the colonial roots behind the word Dayak. In the struggle for independence that existed at that time, the word GDE was identified with the role of the Dayak people who were considered to support the Dutch Colonial  government.  Historical  research  is  classified  under  the  "Historical  Method",  which  is  a research method specifically used in historical research. The removal of the name Dayak from the GDE was an attempt by the church to wash itself of the burden of past history, which identified Dayak and Colonial power. This paper sees that the church was also visibly involved with the issues that existed at that time, then the church also tried to transform so that the ideals of the church's struggle were no longer just tribal interests but also became a nationalist church.
Keywords : kalimantan evangelical church; dayak evangelical church; dayak; ecumenical

## Abstrak
Sejauh ini penulisan sejarah Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) selalu mengaitkan dengan upaya Gereja Dayak Evangelis (GDE) menjadi GKE hanya melihatnya dari sudut semangat oikumene, padahal ada sesuatu yang sangat penting yaitu menghilangan akar Kolonial dibalik kata Dayak yang  tersemat.  Dalam  pergulatan  kemerdekaan  yang  ada  pada  saat  itu  kata  GDE  di  identikan dengan  peran  orang-orang  Dayak  yang  dianggap  mendukung  pemerintah  Kolonial  Belanda. Penelitian  sejarah  digolongkan  dalam  “Metode  Historis”,  yaitu metode  penelitian  yang  khusus digunakan dalam penelitian sejarah. Penghilangan nama Dayak dari adalah sebuah upaya gereja mencuci diri dari beban sejarah masa lalu, yang mengidentikan Dayak dan kekuatan Kolonial. Tulisan ini melihat bahwa gereja juga terlibat secara nyata dengan isu yang ada pada saat itu, kemudian gereja juga mencoba bertransformasi agar cita-cita perjuangan gereja bukan lagi hanya sekedar kepentingan kesukuan tetapi juga menjadi gereja yang nasionalis.
Kata Kunci: gereja kalimantan evangelis; gereja dayak evangelis; dayak; oikumene
Volume 3, Nomor 2, November 2023 Available Online at: https://ejournal.iaknpky.ac.id/index.php/pambelum ISSN: 2797-684X (e); 2797-6858 (p)

## Pendahuluan
Sebagai gereja protestan tertua di Kalimantan, Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) menempuh  jalan  panjang  sejak  kedatangan  misionaris Rheinische  Missionsgesellschaft (RMG) dari Jerman. Misionaris Barnstein 1835, tiba dari Wuppertal Jerman di Kalimantan, maka  sejak  itulah  proses  misi  potestan  pertama  diperkenalkan.  Baptisan  pertama terhadap perempuan Dayak dilakukan oleh Barnstein di Banjarmasin, pada tahun 1837. Sebagai  simbol  bahwa  bibit  Kekristenan  tersebut  mulai  ditabur  mulai  ditanam  bumi Kalimantan (Barnstein, 1837). Pemberitaan injil kepada masyarakat Dayak di Kalimantan dilakukan dengan standar yang sulit, untuk menjadi Kristen bukan hanya ingin dibaptis tetapi  juga  melewati  rangkaian  pendidikan  persiapan  yang  panjang,  dengan  harapan menghasilkan Kristen yang berkualitas.
Selanjutnya  RMG  mengirimkan  misionarisnya,  dalam  mengkristenkan  orang- orang Dayak pada abad ke 19 dan menebus para budak hutang ( Pandeling ). Kelompok Kristen Dayak membentuk sebuah masyarakat yang membangkang terhadap kekuatan kolonial lokal, yaitu Kesultanan Banjar. Puncaknya pada 1859 dimana revolusi Pangeran Hidayat dikobarkan, sebuah gerakan bersenjata yang menganggap bahwa Belanda ikut campur dalam masalah internal Kesultanan Banjar (Kriele 1915). Pada revolusi Hidayat pemerintah  Hindia  Belanda  menjadi  sasaran  kebencian  dan  pembantaian,  begitu  juga para  misionaris  RMG  yang  dianggap  ikut  melakukan  provokasi  kepada  orang  Dayak, untuk  menolak  tunduk  melawan  pangaruh  pada  supremasi  Banjar.  Revolusi  Hidayat dapat  diredam,  walaupun  dampaknya  kepada  pengijilan  dengan  gugurnya  tujuh  orang Misionaris. Perang Dunia I memiliki dampak negara Jerman mengalami krisis keuangan, dan  RMG  di  Kalimantan  harus  ditutup  dengan  mengalihkan  semua  aset  dan  tanggung jawab di Kalimantan. Pihak yang di percayakan adalah Basler Mission (BM), dimana sejak 1922 misionaris Jerman berangsur-angsur digantikan oleh misionaris Swiss.
Sebagian  besar  tulisan  mengenai  perubahan  nama  GDE  menjadi  GKE,  dikaitkan dengan  semangat  oikumene  seperti  yang  disampaikan  oleh  Ukur.  Tulisan  yang  sama mengenai  perubahan  nama  tersebut  dibuat  oleh  Frenedi,  yang  menghubungkannya dengan konsep Pancasila “Bhineka Tunggal Ika”, yang artinya berbeda-beda tetapi satu juga sehingga penghilangan kata Dayak sangat relevan  (Frenedi 2000). Werhan Asmin melihat  bahwa  perubahan  nama  GDE  menjadi  GKE,  dari  sudut  pandang  hukum. Perubahan  nama  tersebut  tidak  merubah  status,  bahwa  secara  hukum  GDE  tetap organisasi yang diakui secara sah lewat keputusan pemerintah Hindia Belanda, jadi bukan GKE (Asmin 2004). Pandangan berbeda diungkapkan oleh Marko Mahin dan Rama Tulus, yang mengatakan bahwa perubahan nama GDE menjadi GKE adalah sesuatu yang “banci”. Dalam artian sia-sia dimana GKE berharap menjadi gereja untuk semua suku, tetapi suku- suku non Dayak tetap setia pada gereja suku mereka sendiri saat berada di Kalimantan seperti Batak dengan HKBP, Suku Minahasa dan Ambon lebih suka ke GPIB bukan ke GKE (Marko Mahin & Rama Tulus 2005).
Tulisan ini ingin memberikan sebuah sudut pandang yang berbeda mengenai latar belakang sejarah, dari peristiwa penggantian nama GDE menjadi GKE. Karena tidak ada yang bebas nilai, penggantian tersebut bukan hanya sekedar upaya semangat oikumene
dan  Pancasila  tetapi  ada  persaingan  panjang  antar  etnis,  kemudian  ada  pula  dikotomi antara  pihak  penjajah  dan  terjajah  dibalik  pergumulan  tersebut.  Persaingan  itu  dapat dilihat dari kebijakan pemerintah Hindia Belanda, mengenai pendidikan dan kesempatan berkarir  dipemerintahan.  Tentu saja  kita  tidak  adil,  kalau melihat peristiwa  masa  lalu, tanpa ada yang kita garis bawahi sebagai pemaknaan pada masa kini. Itu akan kita lihat pada bagian implikasi.

## Metode
Penelitian sejarah digolongkan dalam “Metode Historis”, yaitu metode penelitian yang  khusus  digunakan  dalam  penelitian  sejarah  dengan  melewati  tahapan  tertentu. Penerapan  metode  historis  menempuh  tahapan-tahapan  kerja,  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  Notosusanto  (Sulasman  2014):  Heuristis,  menghimpun  jejak-jejak masa  lampau,  dengan  menggunakan  studi  pustaka  dimana  data-data  didapatkan  dari berbagai sumber cetak baik, dokumen, manuskrip dan buku-buku yang terkait dengan sejarah GKE. Kritik (sejarah), yaitu menyelidiki apakah jejak sejarah itu sejati baik bentuk maupun  isinya.  Bukan  hanya  mengumpulkan  data  sejarah  tetapi  juga  mengkritisi keabsahan  data  yang  ada,  dalam  hal  ini  sejarah  yang  berhubungan  dengan  GKE  dan rivalitas antar suku. Interpretasi, yaitu menetapkan makna dan saling berhubungan dari fakta yang diperoleh sejarah itu, dalam hal ini interpretasi orang atas sebuah sejarah bisa dikatakan  sah  asalkan  dijukan  bukti.  Historigrafi  atau  Penyajian,  yaitu  menyampaikan sintesis yang diperoleh dalam bentuk sebuah narasi, bahwa terjadi rivalitas antar suku Dayak dan Banjar dalam perubahan nama GKE.

## Hasil dan Pembahasan

## Rivalitas Antar Suku
Selama ini penulisan sejarah GKE, selalu mengaitkan dengan upaya GDE menjadi GKE hanya melihatnya dari sudut semangat oikumene, yang dibawa oleh para senior GKE seperti  Pendeta  Fridolin  Ukur.  Padahal  ada  sesuatu  yang  sangat  penting,  yaitu menghilangan akar kolonial dibalik kata Dayak yang tersemat. Dimana dalam pergulatan kemerdekaan yang ada pada saat itu, kata GDE diidentikan dengan peran orang-orang Dayak  yang  dianggap  mendukung  pemerintah  kolonial  Belanda.  Sejarah  Panjang hubungan rivalitas orang-orang Dayak dengan kelompok suku Banjar, yang diwakili oleh kesultanan  Banjar  pada  masa  lalu,  ternyata  memiliki  pengaruh  kepada  terhadap penggunaan nama GDE dikemudian hari. Kata Dayak dianggap sebagai representasi dari pendukung  penjajah,  sedangkan  Banjar  digambarkan  sebagai  bagian  dari  perjuangan nasional Indonesia.
Pada  masa  Hindia  Belanda,  sebelum  GDE  dibentuk  pada  tahun  1927  BM mendirikan sekolah dasar bagi orang-orang Dayak, tetapi menolak untuk menyediakan fasilitas pendidikan lanjutan di desa-desa. Kecuali bagi laki-laki yang ingin menjadi guru- guru sekolah dasar milik BM atau menjadi pendeta. BM juga menolak mengajarkan bahasa Belanda, yang dilandaskan atas kekhawatiran dari badan misi BM bahwa orang Dayak akan  rusak  moralnya  apabila  mengenal  gaya  hidup  perkotaan  dan  politik  kotor
pemerintah  kolonial  Belanda.  Situasi  ini  membuat  orang  Dayak  tidak  bisa  menjadi pegawai negeri, dibandingkan dengan murid Banjar di sekolah negeri milik pemerintah Belanda.  Sehingga  orang-orang  Banjar,  punya  akses  bekerja  di  birokrasi  pemerintah Belanda.
Tidak sesuai harapan BM ternyata tidak bisa mengendalikan orang-orang Dayak sepenuhnya, orang-orang yang mereka didik justru membentuk kelompok elit Dayak dan kekuatan politik tersendiri. Jumat 18 Juli 1919 di Gedung Gereja di Kampung Hampatung, Kuala Kapuas, organisasi Dayak yang mereka namakan Pakat Dayak berdiri.   Menjelang awal  tahun  1923,  Hausman  Baboe,  Ketua  Pakat  Dayak,  menerjemahkan  nama  Pakat Dayak  dengan  kata  yang  menyerupai  Sarikat  Islam  yaitu  Serikat  Dayak.    Dalam  Surat Kabar  berbahasa  Belanda  ditulis "Bond  op  Dajakkers" , “Dajak-Bond” atau "Dajaksche Bond" (Gerry  Van  Klinkern  2004) . Husman  Baboe,  berani  menunjuk  muka  BM  sebagai penyebab  terbelakangnya  orang  Dayak.  Tidak  ingin  dituduh  seperti  itu,  BM  membalas Husman  Baboe  dengan  menuduhnya  sebagai  penyebar  politik  sosialis-komunis  yang tidak beragama ( Berichten Uit Borneo, 1927). Pada tahun 1926 Sarikat Dayak berganti nama  menjadi  Pakat  Dayak.  Salah  satu  tokoh  kelompok  itu  adalah  anak  angkat  dari Husman Baboe, yaitu Mahir Mahar. Pada tahun 1930 Mahir Mahar menghadap Gubernur Belanda untuk wilayah Kalimantan, yaitu B.J Haga dengan sebuah petisi yang menuntut agar pemerintahan Belanda lebih memperhatikan pembangunan di wilayah orang Dayak. Mahir  Mahar  salah  satu  dari  elit  Pakat  Dayak,  memberi  argument  kepada  pamarintah Belanda  bahwa  wilayah  Dayak  adalah  penyumbang  sebagian  besar  ekspor  karet  di Kalimantan  Selatan,  kenapa  hanya  wilayah  orang  Banjar  yang  mendapat  manfaat  dari program pembangunan seperti jalan dan pendidikan.

## Gereja Dayak Evangelis dan Elit Pakat Dayak
Pakat Dayak berusaha mengambil inisiatif dalam reformasi pendidikan di wilayah orang-orang  Dayak  sejak  1923.  Mereka  mendirikan  sekolah-sekolah  dasar  yang dinamakan Hollandsche  Dajak  School (HDS)  dimana  bahasa  Belanda  diajarkan  untuk membekali kaum muda dengan kualifikasi untuk bisa melanjutkan ke sekolah menengah Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Banjarmasin. Kebangkitan Dayak tidak dapat dibendung  lagi,  sampai  akhirnya  pihak  BM  sendiri  pada  tahun  1835  merestui dibentuknya Gereja Dayak Evangelis (GDE). Pada tahun yang sama, lima pendeta Dayak yang  pertama  ditahbiskan  (Witschi  1942).  Pentahbisan  tersebut  otomatis  membentuk sebuah  kepengurusan,  dan  kepengurusan  itu  kebanyakan  anggotanya  adalah  Pakat Dayak.  Walau  tidak  sejalan  dengan  ide  mengenai  Pakat  Dayak,  tetapi  BM  tidak  dapat melarang  saat  para  elit  Pakat  Dayak,  atas  dasar  ikatan  kekeluargaan  masuk  ke  dalam kepengurusan GDE.
Pada  tahun  1936  delegasi  yang  terdiri  dari  pengurus  Pakat  Dayak  dan  anggota Sinode  GDE,  pergi  ke  Batavia  dan  mengajukan  permintaan  tertulis  kepada  Gubernur Jenderal  Hindia.  Agar  orang  Dayak  diberikan  kursi  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat ( Volksraad ),  karena  selama  itu  hanya  memiliki  perwakilan  Banjar  ( Bandjarraad )  dari wilayah Kalimantan Selatan yang duduk di parlemen (Miles 1976). Pemerintah kolonial
tidak memberikan tanggapan positif terhadap gerakan Dayak, tetapi tidak sepenuhnya mengabaikannya. Pemerintah Hindia Belanda cenderung memasukkan Dayak dan Banjar ke dalam satu unit administratif yang sama, hal yang tidak disukai oleh para elite Dayak karena akan membuat Dayak menjadi lemah di bawah dominasi politik Banjar.
Pada  tahun  1936  Gubernur  Kalimantan,  B.  J  Haga,  mengesahkan  Peraturan Pertanian yang bertujuan melarang orang Banjar menggunakan tanah pertanian orang Dayak.  Tiga  tahun  kemudian  ia  mengajukan  rekomendasi  kepada  Gubernur  Jenderal Hindia Belanda, agar para hakim di Kalimantan untuk lebih memperhatikan pentingnya hukum adat di wilayah Dayak. B. J Haga menganjurkan pembentukan unit administrasi terpisah  di  Kalimantan  Selatan  yang  terdiri  dari  daerah-daerah,  di  mana  orang  Dayak tinggal  dan  mendirikan  Dewan  Daerah  Dayak  ( Dajakraad ).  Tahun  1941 Commissie  tot bestudeering van staatschtelijke hervor-mingen sebuah komisi yang diketuai oleh Dr. H. Visman dari parlemen Hindia Belanda mengunjungi Banjarmasin, dalam rangka survei tentang  apa  yang  diinginkan  penduduk  Hindia  Belanda  mengenai  reformasi pemerintahan  dan  konstitusional.  Sebuah  provinsi  yang  otonom  akan  berdiri,  dimana orang-orang Dayak yang memimpin.
Namun  semua  itu  berubah  saat  kedatangan  Jepang  pada  tahun  1942,  untuk sementara  keinginan  membentuk  provinsi  otonom  menjadi  terabaikan.  Jepang menangkap  Gubernur  B.J  Haga,  Pendiri  Pakat  Dayak  Husman  Baboe,  pimpinan  BM  dr. Vischer kemudian di eksekusi mati (Ooi Keat Gin 2011). Sedangkan Mahir Mahar 1944 diangkat Jepang menjadi Fuku Guntjo (setingkat camat) bertugas di Puruk Cahu, Barito Hulu,  wilayah  Dayak  Besar.  Mahir  Mahar  tetap  menawarkan  agenda  provinsi  Dayak kepada pemerintah Jepang tapi tidak dihiraukan.

## Ada Gereja Dayak Dibalik Dewan Dayak Besar
Pada  tahun  1945  Jepang  manyerah  tanpa  sarat  ke  sekutu,  disebut  dengan  era Nederlandsch-Indische  Civiele  Administratie (NICA).  Nica  membuat  Perjanjian Linggardjati, ditandatangai oleh pihak Republik Indonesia dan Belanda (Rushdy Hoesein 2010). Pada tanggal 27 Desember 1947, di Banjarmasin terbentuk Dewan Dayak Besar, suatu Badan Pemerintahan Daerah yang meliputi wilayah adminitratif ( afdeling ) Kapuas dan  Barito.    Penamaan  Dayak  Besar  (Groot  Dajak)  Staatsblad  1946  No.  17.    Menurut Keputusan Gubernemen tanggal 7 Desember 1946 No. 10, tercatat dalam Statsblaad 1948 No.  134,  Daerah  Dayak  Besar  ( Groot  Dajak )  adalah neo-zelf-bestuur (daerah berpemerintahan  sendiri  yang  baru),  satuan  kenegaraan  yang  tegak  berdiri  sendiri (otonom) sebagai daerah bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS), dipimpin oleh J. van Dijk, dengan ibu kota sementara berkedudukan di Banjarmasin. Diangkatnya Mahir Mahar menjadi sekretaris Dewan Dayak Besar (DDB) sejak 26 Maret 1947, memunculkan anggapan bahwa ada GDE dibalik DDB selama ini. Pada Mei 1947 Pakat Dayak dibawah Mahir Mahar Kembali mendatangi Batavia menggandeng GDE sebagai simbol kekuatan Agama Kristen dan Etnis, dalam rangka meminta kepastian agar DDB diakui pemerintah Belanda.
Nasib  berkata  lain  Konfrensi  Meja  Bundar  1949,  menyingkirkan  DDB  dari gelanggang kekuasaan. Banjarmasin ditetapkan sebagai provinsi Kalimantan dan orang- orang  Dayak  tidak  mendapat  panggung  dalam  pentas  politik  Republik  Indonesia (Mujiburrahman  2008).  Kata  “Dayak”  akhirnya  menjadi  peyoratif  sebagai  penghianat Republik  Indonesia  karena  lebih  banyak  bernegosiasi  dengan  Belanda.  Walaupun sebenarnya Mahir Mahar dan Pakat Dayak tidak pernah mau dibawah kendali Belanda.

## Perubahan Nama “Dayak” menjadi “Kalimantan”
Kita  akan  melihat  proses  perubahan  GDE  menjadi  GKE,  tahapan  dami  tahapan perebuahan  tersebut  sebagai  berikut:  Pada  pasal  1  dalam  Peraturan  GDE  tahun  1935 berbunyi, “Seraya memandang Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus, segala sidang Jemaat kepunyaan Zending Basel di Borneo Selatan-Timur mempersatukan dirinya dalam satu Gereja yang disebut: "Gereja Dayak Evangelis" ( Evangelische Dayaksche Kerk ). Pada Sinode Umum yang Keempat di Banjarmasin tanggal 17-23 Februari 1946, pasal tersebut menjadi  sebuah  perdebatan,  terutama  mengenai  Nama  Gereja.  Dimana  Nama  “Gereja Dayak Evangelis” dianggap hanya representative dari suku Dayak, maka disarankan untuk membuka pintu yang lebih luas kepada etnis yang diluar Dayak (Ukur 2000).
Apa yang telah dibahas dalam Sinode Umum tahun 1946, mengenai nama Gereja Dayak  Evangelis,  akhirnya  menjadi  pertimbangan,  sampai  pada  Sinode  Umum  tahun 1950. Dalam Sinode inilah baru usul-usul perubahan dahulu itu dapat diterima dengan penuh  kesadaran,  sehingga  menjadi  "Gereja  Kalimantan  Evangelis".  Pdt.  H.  Dingang, sebagai ketua majelis sinode ketika itu, mengungkapkan pandangannya:
"Kiranya perubahan nama itu tepat mengenai Kalimantan, sehingga yang dahulu telah  dikemukakan  beberapa  orang,  soal  bahwa  dengan  nama  Gereja  Dayak Evangelis, maka Gereja itu hanya bagi suku Dayak saja, tidak menjadi suatu sebab akan membeda-bedakan umat Kristen yang berada di Kalimantan ini. Sinode 5-9 Nopember  1950  seolah-olah  membuka  pintu  bagi  segenap  umat  Kristen  di Kalimantan,  supaya  dalam  daerah  ini  terwujud  satu  daerah  yang  mempunyai Majelis  Kristen  yang  melingkungkupi  Kalimantan  ini,  yaitu  Majelis  Daerah Kalimantan yang mempunyai Dewan Daerah dan menjadi cabang Dewan Gereja- gereja di Indonesia DGI" (Ukur 2000).
Dilain  pihak  mengenai  keabsahan  penggunaan  nama  GKE,  apabila  dilihat  dari sejarahnya dimana pihak sinode GKE yaitu Ethelbert Saloh dan Lukius Nahan membuat surat No.487/MS/54 tgl. 4 Oktober 1954 mengenai usulan perubahan nama GDE menjadi GKE kepada mentri kehakiman. Sedangkan dari menteri kehakiman sendiri, berdasarkan surat  No.  J.A.5/105/9  tgl.  17  November  1954  tidak  pernah  diputuskan  secara  resmi perubahan nama GDE menjadi GKE. Sayangnya dengan berdasarkan surat tersebut pihak majelis Sinode meyakini bahwa GKE sudah dapat digunakan sebagai nama gereja, padahal surat tersebut sama sakali bukan surat keputusan karena tanpa tanda tangan dan stempel instansi  (Asmin  2004).  Dalam  artian  perubahan  nama  GKE  itu  bisa  dikatakan  belum tuntas secara hukum. Baru dengan keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU2. AH01.04-240 tgl.22-08-2016 GKE secara sah diakui.
Kemudian  apabila  dilihat  dari  sudut  pandang  sejarah,  penggantian  kata  Dayak menjadi Kalimantan ini bukan hanya sekedar masalah keterbukaan terhadap etnis lain diluar  Dayak.  Tetapi  juga  ingin  menegaskan  bahwa  GKE,  bagian  dari  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Di mana kata Dayak yang selama ini diasumsikan dan dihubungkan dengan  kelompok  yang  berseberangan  dengan  Banjar,  yang  dianggap  gambaran perjuangan Republik ditambah lagi keberadaan kantor majelis Sinode GKE berada di kota Banjarmasin.  Dengan  kata  lain  GKE  ingin  melepaskan  beban  masa  lalu,  walaupun perjuangan  GKE  bersama  para  tokoh  Pakat  Dayak,  kemudian  dilakukan  dengan  cara berbeda yaitu mendukung lahirnya provinsi Kalimantan Tengah yang lahir 1957.

## Implikasi
Manusia adalah subjek sejarah yang tergantung pada tantangan ruang dan waktu. Dimana objek cerita sejarah karena sangat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi dimana sejarh itu hadir. Oleh karena itu, waktu atau periode selalu dapat digambarkan sebagai ruang sejarah di mana kedua kutub tersebut bermain atau dimainkan. Ini disebut "dunia sejarah" ketika mengandung tiga unsur keseluruhan: ruang, waktu, dan orang-orang yang memainkan  atau  memainkannya  (Sahidin.  1999).  Bagian  itu  melengkapi  pemahaman tentang filsafat sejarah, peran manusia dalam sejarah, makna sejarah, dan pokok-pokok pemikiran sejarah. Dalam konteks tulisan ini, sangat penting adalah periode sejarahnya dimana perubahan GDE menjadi GKE sangat dipengaruhi oleh rivalitas antar suku yang saat itu terjadi.
Dalam  perjalanan  sejarah  ditemukan  bahwa  Pakat  Dayak  menggandeng  GDE untuk memperjuangan aspirasi bersama, yaitu Dayak.  Tetapi cara itu nampaknya tidak memberi pengaruh apa-apa bagi pemerintah kolonial Belanda. Hal ini merupakan fakta yang  membantah  “asumsi  umum”  bahwa  apabila  seagama  dengan  Belanda  maka mendapat  perlakuan  istimewa.    Dalam  kasus  ini,  hal  tersebut  tidak  berlaku.  Mereka sangat  sadar  bahwa  masyarakat  Dayak  tidak  mendapat  perhatian  dan  perlakuan  yang layak  dari  pemerintah  Belanda  yang  umumnya  diasosiasikan  dengan  Kristen.  Ini menyiratkan bahwa isu agama dan politik juga tidak selamanya bisa dimainkan.
Penghilangan  nama  Dayak  dari  adalah  sebuah  upaya  gereja  mencuci  diri  dari beban sejarah masa lalu yang mengidentikan Dayak dan kekuatan Kolonial, dimana dalam Sinode  Umum  GKE  pada  bulan  Oktober  1962  menyampaikan  pandangan  bahwa  “GKE yakin percaya bahwa Allah memberkahi dan mempunyai maksud tersembunyi terhadap revolusi  Indonesia  dan  oleh  karenanya  Revolusi  Indonesia  ini  dibawah  pertimbangan kasih Allah” (Felth, Herbert & Castle 1988). Dalam artian bahwa GKE ingin menegaskan pandangannya  yang  mendukung  pemerintah  Republik  Indonesia,  dibawah  politik Revolusi Terpimpinnya Soekarno. Pertimbangan perubahan nama GDE menjadi GKE juga tidak lantas menyingkirkan elit Pakat Dayak dari dalam gereja. bahkan pada tahun 1964- 1974 mantan petinggi Pakat Dayak dan pejuang DDB yaitu Mahir Mahar masuk dalam kepengurusan sinode GKE sekaligus juga salah satu donatur GKE.
Dalam rivalitas ini, penulis mengambil sebuah pelajaran antara lain. Satu, bahwa rivalitas antara suku adalah sesuatu yang nyata, dan pemerintah yang tidak peka dalam
menaggapi  akan  menjadi  bencana,  berupa  konflik horizontal. Dua,  Adapun  perbedaan suku  dan  agama  adalah  sebuah  keniscayaan,  namun  apabila  suara  minoritas  tidak didengar, maka jalan agar mereka didengar adalah jalan kekerasan. Tiga, rasa keadilan yang dituntut oleh suku Dayak,  dalam hal ini  mengenai pendidikan dan pembangunan yang merata sebaiknya diakomodir. Keempat, jangan ada dikotomi penjajah dan terjajah lagi,  setelah  kemerdekaan.  Biarlah  keduanya  bersama  mengisi  kemerdekaan,  dengan hidup berdampingan.

## Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan
Dalam studi ini tentu saja bukan final, dalam artian bahwa banyak hal yang bisa dilihat. Rekomendasi untuk penelitian lanjutan, bagaimana melihat dari sudut pandang yang berbeda dari perubahan nama GDE menjadi GKE sehingga menemukan hal-hal yang unik untuk menjadi bahan penelitian. Terutama studi histografi yang masih sangat sedikit sekali.

## Kesimpulan
Gereja  adalah  sebuah  komunitas  orang  percaya  yang  hidup  dalam  ruang  dan waktu  yang  menyejarah,  sehingga  perubahan  nama  yang  ada  bukanlah  hanya  sekedar sebuah  peristiwa  yang  tanpa  makna.  Ada  peristiwa  besar  dan  panjang  mengapa perubahan  nama  GDE  tersebut.  Tulisan  ini  tidak  menaifkan  bahwa  ada  semangat oikumene yang diusung oleh gereja atas perubahan nama tersebut. Tetapi dilain pihak ada sesuatu yang besar yang mendesak nama Dayak tersebut harus diganti, kekawatiran akan  cap  bahwa  GDE  merupakan  bagian  dari  penjajah  bisa  membuat  gereja  dalam masalah,  mengingat  bahwa  GDE  pernah  dalam  lingkaran  sejarah  panjang  berjuang bersama Pakat Dayak untuk komunitas etnis Dayak dan bernegosiasi dengan kolonial.
Persaingan atau rivalitas antara suku Dayak dan Banjar sejarah abad ke 19 sampai berebut  kursi  di  parlement  Belanda  dan  juga  tuntutan  provinsi  sendiri  yang  menolak dibawah  kendali  Banjar  oleh  kelompok  elit  Dayak  yang  secara  getol  mendatangai pemerintah Belanda di Batavia. Kelompok elit Dayak juga menggunakan kekuatan Gereja yaitu  GDE  sebagai  sarana  perjuangan  berharap  politik  etnis  dan  agama  bisa  menjadi kekuatan politik yang berpengaruh, sayangnya perjuangan tersebut tidak semulus yang diharapkan. Penggantian nama menjadi GKE juga tidak pernah menyurutkan perjuangan orang-orang  Dayak  dalam  gerakan  pembentukan  provinsi  Kalimantan  Tengah  yang berbuah manis pada tahun 1957. GKE juga secara terbuka mengasosiasikan diri sebagai gereja  Nasionalis  yang  mendukung  Pancasila  dan  kebijakan  nasional  dari  pemerintah Indonesia.
Tulisan ini melihat bahwa gereja juga terlibat secara nyata dengan isu yang ada pada saat itu, kemudian gereja juga mencoba bertransformasi agar cita-cita perjuangan gereja bukan lagi hanya sekedar kepentingan kesukuan tetapi juga menjadi gereja yang nasionalis  seperti  yang  Ukur  sampaikan  dalam  tulisannya  :  kesadaran  Gereja  sebagai bagian  yang  hidup  dalam  persekutuan  " Catholica  Ecclesia "  (Gereja  yang  am),  dan
bergerak  menuju  keesaan  Gereja  di  seluruh  wilayah  Indonesia,  dengan  memusatkan usaha-usahanya bagi penyatuan gereja yang ada di Kalimantan (Ukur 2000).

## Rujukan
Asmin, Werhan. 2004. “Werhan Asmin, Sejarah Pembentukan Gereja Dayak Evangelis (GDE) Dan Perubahan Namanya Menjadi Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) (Suatu Telaah Hukum).” Banjarmasin.
Barnstein. 1837. “Wuppertal Archiv-Museum, Registar No.2.735, Wuppertal: Rheinische Missionsgesellschaft. Wuppertal. 1-8.
Berichten Uit Borneo, 1927. Hoenderloo: Drukkerij Doorgangshuis. 5. Felth, Herbert & Castle, Lance. 1988. Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965 . 2nd ed. Jakarta: Jakarta: LP3ES.121.
Frenedi. 2000. “Menggali Makna Perubahan GDE Menjadi GKE.” Banjarmasin: STT GKE Banjarmasin. 27-29.
Gerry Van Klinkern. 2004. “Dayak Ethnogenesis and Conservative Politics in Indonesia,s Outer.” In Indonesia in Transition , edited by Samuel & Henk nordholt Hanneman, Yogjakarta: Pustaka Pelajar. 115.
Kriele, Edward. 1915. Das Evangelium Bei Den Dajak Auf Borneo . Barmen: Barmen:
Verlag des Missionshauses. 73-74.
Marko Mahin & Rama Tulus. 2005. 70 Tahun Gereja Kalimantan Evangelis: Pergumulan Dan Upaya GKE Menuju Kemandirian . Banjarmasin: BPH MS GKE.
Miles, Douglas. 1976. Cutlass & Crescent Moon: A Case Study of Social and Political Change in Outer Indonesia . Sydney 1976: Centre for Asian Studies, University of Sydney 1976. 109-110.
Mujiburrahman. 2008. Mengindonesiakan Islam Representasi dan Ideologi . Yogjakarta: Yogjakarta: Pustaka Pelajar.372-373.
Ooi Keat Gin. 2011. “The Japanese Occupation of Borneo, 1941–1945.” In The Japanese Occupation of Borneo, 1941–1945 , edited by Ooi Keat Gin, New York: Routledge. 102–104.
Rushdy Hoesein. 2010. Terobosan Sukarno Dalam Perundingan Linggarjati . Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 267.
Sahidin., Ajid Thohir & Ahmad. 1999. Filsafat Sejarah: Profetik, Spekulatif, Dan Kritis . Jakarta: Jakarta: Kencana. 2.
Sulasman. 2014. Metodologi Penelitian Sejarah: Teori, Metode, Contoh Aplikasi . Bandung: Bandung: Pustaka Setia. 90-147.
Ukur, Fridolin. 2000. Tuaiannya Sungguh Banyak: Sejarah Gereja Kalimantan Evangelis Sejak Tahun 1835 . 2nd ed. Jakarta: Jakarta: BPK Gunung Mulia. 71-71. Witschi, Hermann. 1942. Christus Siegt: Geschichte Der Dajak-Mission Auf Borneo . Basel: Basel: Missionsbuchhandlung. 190.