## ANALISIS YURIDIS DAMPAK KONVERSI LAHAN ILLEGAL TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SUKOHARJO
Abdullah Erfan Setiadi, Budi Santoso Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : Adidul55@gmail.com

## Abstract
The development of community activities that require land as a forum for human activities has increased rapidly in line with population growth and economic growth. As a result there is a competition for land use that only benefits oneself or certain groups. This occurs in areas that have developed where land is relatively limited. The research method  uses empirical juridical  methods, the type of research used is descriptive,  the  data  sources  used  are  primary  data  and  secondary  data  consisting  of  primary  and secondary legal materials, collection methods using literature and field studies, data analysis methods are qualitative. The results of this study are as follows with increasingly stringent regulations governing land  use  change  whose  purpose  is  to  protect  and  reduce  the  rate  of  land  use  change  but  raises  new problems  namely  the  emergence  of  illegal  land  conversion  or  conversion.  The  impact  of  illegal  land conversion or conversion is environmental damage and pollution because land conversion is not planned in advance so that it disrupts the balance of nature, crop failure due to flooding in the rice fields.

## Keywords: conversion, soil, environment

## Abstrak
Perkembangan kegiatan masyarakat yang membutuhkan lahan sebagai wadah dalam melakukan kegiatan manusia  mengalami  peningkatan  dengan  cepat  sejalan  dengan  perkembangan  jumlah  penduduk  dan pertumbuhan ekonomi.Akibatnya terjadi persaingan pemanfaatan lahan yang hanya menguntungkan diri sendiri  maupun  kelompok  tertentu  hal  tersebut  terjadi  di  kawasan-kawasan  yang  telah  berkembang dimana  sediaan  lahan  relatif  sangat terbatas.Metode  penelitian  menggunakan  metode  yuridis  empiris, jenis  penelitian  yang  digunakan  diskriptif,  sumber  data  yang  diguanakn  yaitu  data  primer  dan  data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, metode pengumpulan menggunakan studi pustaka  dan  lapangan,  metode  analisis  data  yaitu  kualiatif.Hasil  penelitian  ini  yaitu  sebagai  berikut dengan  semakin  ketatnya  peraturan  yang  mengatur  mengenai  alih  fungsi  lahan  yang  tujuannya melindungi dan menekan laju alih fungsi lahan tetapi memunculkan permasalahan baru yaitu munculnya konversi  atau  alih  fungsi  lahan  illegal.Dampak  dari  konversi  atau  alih  lahan  illegal  adalah  rusak  dan tercemarnya  lingkungan  hidup  karena  alih  fungsi  lahan  tersebut  tidak  direncanakan  terlebih  dahulu sehingga mengganggu keseimbangan alam, gagal panen karena terjadi banjir di persawahan.
Keywords: konversi, tanah, lingkungan hidup

## A. Pendahuluan
Letak  Negara  Indonesia  berada  di  daerah  yang  beriklim  tropis  sehingga  membuat  proses pelapukan batuan yang terjadi di Indonesia terjadi secara sempurna yang membuat tanah menjadi subur. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, dan dengan luas daratan  1.922.570  km².Indonesia  juga  merupakan  negara  agraris  dengan  luas  lahan  yang  sangat  luas dengan keaneka ragaman hayati yang sangat beragam.Hal ini membuat negara Indonesia menjadi salah satu negara agraris terbesar di dunia.Sehingga produk pertanian di Indonesia cukup besar, yang mana di Indonesia pertanian mempunyai kontribusi penting terhadap perekonomian maupun terhadap pemenuhan kebutuhan  pokok  masyarakat.  Namun  dengan  semakin  meningkatnya  jumlah  penduduk  yang  berarti bahwa  kebutuhan  dari  sektor  pertanian  mengalami  peningkatan  yang  berakibat  pada  kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar sekarang berada di bawah garis kemiskinan(Setiawan et al., 2016).
Lahan pertanian merupakan hal yang paling utama dalam usaha tani, dimana semakin luas lahan maka semakin besar jumlah produksi yang mampu dihasilkan oleh petani. Lahan pertanian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses produksi usaha pertanian. Semakin sempit lahan usaha maka semakin tidak efisien usaha tani yang dilakukan(Daniel, 2004). Dalam Undang – Undang Pokok Agraria Pasal 4 ayat (1) dan (2) : “Tanah Merupakan permukaan bumi yang dalam penggunaannya meliputi pula tubuh bumi dan air beserta ruang angkasa yang ada di atasnya sebatas diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut.”. Sesuai dengan dasar yang diletakkan oleh hukum pertanahan nasional (UUPA) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang  – Undang Pokok Agraria, maka semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Adanya ketentuan dasar tersebut, antara lain berarti bahwa hak atas tanah apapun termasuk hak milik yang ada pada seseorang atau badan hukum tidak  dibenarkan  apabila  tanahnya  digunakan  atau  tidak  digunakan  semata-mata  untuk  kepentingan pribadi  (individunya).  Lebih-lebih  apabila  dipergunakan  atau  tidak  dipergunakan  tanah  tersebut  akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.(Yusriyadi, 2010)
Tanah  merupakan sumber kehidupan bagi  makluk hidup khususnya  manusia karena dari tanah kebutuhan pangan manusia dihasilkan, sumber kekuasaan, dan sumber kesejahteraan.Menyadari bahwa kedudukan  tanah  yang  strategis,  maka  dalam  politik  hukum  pertanahan  Indonesia,  negara  berperan sebagai satu-satunya organisasi kekuasan yang memiliki hak untuk mengatur peruntukan tanah tersebut. (Harun, 2017).
Permasalahan tentang penyediaan lahan untuk berbagai aktivitas manusia saat ini lebih kompleks di  wilayah  perkotaan  dan  pinggiran  kota  yang  sedang  tumbuh  (urban  fringe).  Tuntutan  penyediaan
berbagai  fasilitas  bermuara  terhadap  meningkatnya  permintaan  lahan,  sedangkan  persediaan  lahan kosong di perkotaan sulit diperoleh. Hal ini menyebabkan terjadinya peralihan fungsi lahan pertanian di sekitar perkotaan menjadi kawasan untuk berbagai fasilitas(Hardjowigeno, 2007).
persoalan  tentang  tanah  di  Negara  ini  semakin  rumit  dan  cukup  peka.  Indonesia  merupakan Negara Hukum, sehingga setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan .(Samun  Ismaya,  n.d.) Pada  dasarnya  kebijakan  mengenai  alih  fungsi  lahan  ada  sejak kemerdekaan negara republik Indonesia merdeka tahun 1945, setelah itu negara Indonesia menerbitkan undang-undang yang khusus mengatur tentang tanah atau agraria Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar    Pokok-Pokok  Agraria . yang  mana  hal  tersebut  juga  diatur  dalam  perda kabupaten  sukoharjo  No.14 Tahun  2011  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kebupaten  Sukoharjo Tahun 2011 sampai 2031. Namun Pemerintah Daerah mempunyai hak otonomi daerah yang tercantum dalam  Undang-Undang  No.32  Tahun  2004  memperluas  peluang  daerah  untuk  mendapatkan  sumber keuangan. Diantaranya adalah kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah; hak mendapatkan bagi hasil dari sumberdaya nasional yang berada di daerah; hak mengelola kekayaan daerah  serta  sumber  pendapatan  lain  yang  sah.   Salah  satu  desentralisasi  tersebut  adalah  kewenangan konversi lahan, yang untuk tingkat Kabupaten/Kota ada pada Bupati/Walikota.Yang sebagian tujuannya adalah dalam rangka memperlancar distribusi kemakmuran dan kesejahteraan.
Namun dewasa ini perkembangan kegiatan masyarakat yang membutuhkan lahan sebagai wadah dalam melakukan kegiatan manusia mengalami peningkatan dengan cepat sejalan dengan perkembangan jumlah  penduduk  dan  pertumbuhan  ekonomi.Akibatnya  terjadi  persaingan  pemanfaatan  lahan  yang hanya menguntungkan diri sendiri maupun kelompok tertentu hal tersebut terjadi di kawasan-kawasan yang  telah  berkembang dimana sediaan  lahan relatif sangat terbatas.Pada penggunaan  lahan pertanian meskipun  lebih  lestari  kemampuannya  dalam  menjamin  kehidupan  petani,  tetapi  hanya  dapat memberikan sedikit keuntungan materi atau finansial dibandingkan sektor industri, permukiman dan jasa lainnya.sehingga konversi lahan pertanian ke penggunaan lainnya tidap dapat di hambat maupun dicegah selama permintaan akan lahan semakin bertambah.(Marisa Kurniasri dan Putu Gde Ariastita, 2014)
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Sukoharjo, Netty Harjianti, mengatakan luas lahan  produktif  di  Sukoharjo  saat  ini  tersisa  25.068  hektar.Lahan  produktif  terdiri  atas  20.814  hektar sawah  dan  4.254  hektar  tegalan  dan  pekarangan.Dibutuhkan  berbagai  dukungan  seperti  inovasi
teknologi,  sarana  produksi,  perluasan  areal  tanam,  pencetakan  lahan  sawah  baru,  dan  lain-lain  perlu dikerahkan untuk mewujudkan kemandirian pangan.
Bahwa Pada dasarnya tanah merupakan sumber kehidupan bagi makluk hidup terutama manusia. Di atas tanah manusia melakukan kegiatan dalam kelangsungan hidupnya dana dari tanah manusia memperoleh  bahan  makanan  untuk  mempertahankan  hidup.  Dalam  memasok  kebutuhan  pangan maka diperlukan lahan untuk menanam tanaman-tanaman yang menghasilkan bahan makanan pokok seperti tanaman padi  yaitu  lahan pertanian.Lahan merupakan suatu lingkungan fisik  yang  meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi, dan vegetasi (Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007)
Lahan  mempunyai  sifat tetap sedangkan penduduk terus bertambah dan di sektor ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat maka permintaan akan lahan semakin tinggi sehingga tiap tahunnya  lahn  mengalami pengurangan. Tidak hanya perindustrian  yang dapat mempengaruhi pengurangan  lahan,  pembangunan  insfrastruktur  oleh  pemerintah  juga  menjadi  salah  satu  faktor pengurangan lahan.
Lahan yang semakin sempit, dimana setiap tahunnya berkurang khususnya lahan persawahan akibatnya hasil produksi padi yang semakin menurun.Oleh sebab itu, pemerintah membuat peraturan yang memperketat izin melakukan alih fungsi lahan dengan tujuan agar dapat menekan laju konversi lahan.Jika konversi lahan dapat ditekan maka lahan pertanian tidak habis dan dapat di manfaatkan secara maksimal
Jadi  berdasarkan  latarbelakang  tersebut  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana  hubungan  antara  peraturan  dengan  pelaksanaan  konversi  lahan  terhadap  munculnya konversi  illegal?dan  bagaimana dampak konversi  lahan  ilegal terhadap  lingkungan  hidup? Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan peraturan dengan munculnya  alih  fungsi  illegal.untuk  mengetahui  dampak  dari  konversi  lahan  illegal  terhadap lingkungan.
Banyak  penelitian  yang  dilakukan  dengan  bentuk  baik  jurnal,  skripsi,  tesis  maupun disertasi.Namun  khusus  untuk  penelitian  hukum,  dengan  keterbatasan  kemampuan  penulis  untuk menelusuri hasil-hasil penelitian di bidang hukumHasil penelusuran, tidak banyak didapati penelitian tentangANALISIS  YURIDIS  DAMPAK  KONVERSI  LAHAN ILLEGAL TERHADAP LINGKUNGAN  HIDUP  DI  KABUPATEN  SUKOHARJO,  penulis  mendapat  penelitian  dalam bentuk Jurnal sebagai berikut :
1. Penelitian yang sama telah dilakukan sebelumnya  melakukan penelitian tentang Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuainnya terhadap RDTR di  Wilayah Peri-Urban Studi Kasus: Kecamatan Mlati.Teknik pengumpulan data menggunakan lapangan dengan  foto udara dan gambar  satelit,  dan  analisi  data  dilakukan  dengan  analisi  SWOT.  Dari  hasil  penelitian disimpulkan  bahwa  10,32%  guna  lahan  di  Mltai  berubah  sepanjang  kurun  waktu tersebut, yang  mengakibatkan  hilangnya  290,67acre  area  pertanian  dengan  13,12%  diantaranya berubah  menjadi pemukiman, namun demikian 65,9% dari guna  lahan disana  masih  sesuai dengan  dokumen  perencanaan.  Wilayah  ini  kekurangan  aspek  hokum  dalam  penerapan kebijakan guna lahannya karena dokumen perencanaan belum disagkan.Aspek kelembagaan menunjukan  kosnsistensi  dan  keterseidaan  sumber  daya,  tetapi  ada  kelemahan  dalam implementasi terkait control dan penegakan hokum, investasi, kebijakan pajak dan perubahan guna lahan illegal menjadi ancaman bagi implementasi kebijakan(Eko & Rahayu, 2012)
2. Sedangkan,melakukan  penelitian  Perubahan  Penggunaan  Lahan  dan  Faktor  Yang Mempengaruhinya  di  Kecamatan  Gunungpati  Kota  Semarang.Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  analisi  peta  dan  analisis  statistic  regresi.Kemudian  dilakukan  analisa  dengan peyta digital.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa peta perubahan penggunaan lahan yang terjadi ddi Gunungpati secara umum terjadi di semua bentuk penggunaan lahan pertanian ke bentuk  lahan  terbangun,  kecuali  beberapa  kelurahan  terjadi  perubahan  sawah  ke  kebun campuran.  Kemudian  4  faktor  yang  mempengaruhi  perubahan  lahan  yaitu  proporsi  jumlah penduduk yang bekerja disektor non pertanian, pertambahan penduduk, jarak tiap kelurahan dengan pusat sarana dan penduduk pendatang.(Tengah, Geogrfi, & Gadjah, 2011)
3. penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, data dan sumber data dilakukan dengan penyebaran kuisoner dengan teknik cluster sampling(Sosio-ekologis, Sains, Masyarakat, & Manusia, 2011). Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa konversi lahan pertanian adalah perubahan  peruntukan  lahan  pertanian  menjadi  peruntukan  lain  non  pertanian.  Lahan potensial yang banyak terkonversi di sesa Tugu Utara selama sepuluh tahun terakhir adalah lahan sawah dan lahan kering yang mengalami perubahan peruntukkan lahan menjadi rumah, villa, hotel restoran, took dan sebagainya. Konversi lahan memberikan dampak negative pada aspek  sosiop-ekonomis  seperti  perubahan  penguasaan  lahan,  kesempatan  kerja,  perubahan pola kerja, kondisi tempat tinggal, dan hubungan antar warga.Dampak negatif sosio ekologis yaitu akses terhadap sumber daya air.

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  pendekatan  yuridis empiris.merupakan  cara  prosedur  yang  digunakan  untuk  memecahkan  masalah  penelitian  dengan meneliti  data  sekunder  terlebih  dahulu  untuk  kemudian  dilanjutkan  dengan  mengadakan  penelitian terhadap  data  primer  di  lapangan(Mamudji,  2006).Dan  pendekatan  kauntitatif  dengan  menggunakan teori-teori yang sudah ada sebagai variabel penelitian.Selain itu juga menggunakan survey primer untuk mengetahui kondisi lahan pertanian di masyarakat dengan observasi(Dewi, 2013).
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penilitian  deskriptif.Dipergunakan  untuk  menggambarkan berbagai  gejala  dan  fakta  yang  terdapat  dalam  kehidupan  sosial  secara  mendalam.Dengan  tujuan penelitian ini memberikan gambaran terhadap alih fungsi atau konversi illegal di Kabupateen Sukoharjo.
Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data ,
a. data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  pertama(Asikin,  2004) Dengan melakukan penelitian, wawancara, observasi, dan survey  langsung ke lapangan. yaitu meninjau lahan pertanian yang menjadi objek penelitian.
b. Sementara itu data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu  bahan-bahan hukum yang mengikat  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  dengan  objek  penelitian(Ali,  2009), dan(Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria, n.d.)(No.  41  tahun  2009  tentang  perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan, n.d.),(Undang-Undang  Nomor  26  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang,  n.d.),  (Peraturan Pemerintah  Nomor  36  tahun  1998  tentang  Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah  Terlantar, n.d.),  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  tahun  2004  tentang  Penatagunaan  Tanah,  n.d.), (Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian, n.d.),(Peraturan  Menteri  Negara  Agararia  Nomor  2  Tahun  1999  tentang  Izin  Lokasi Penguasaan  dan  Teknis  Tata  Guna  Tanah,  n.d.),(Perda  Kabupaten  Sukoharjo  No  14  Tahun 2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Sukoharjo,  n.d.).  Bahan  hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang,  hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum(Asikin, 2004). Dan tidak memiliki kekuatan mengikat.Yang berkaitan dengan alih fungsi atau konversi illegal.
c. Bahan Hukum Tersier  yaitu bahan-bahan  yang  memberikan  informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder(Wardiyono, 2004).Seperti kamus, dan internet.
Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi Pustaka dan Studi Lapangan Studi Pustaka dilakukan  dengan  cara  mempelajari,  mengkaji,  dan  menganalisis  peraturan  perundang-undangan, dokumen  serta  penelitian  lain  yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian  dan  data  sekunder  yang diperlukan di dalam penelitian ini. Yang berhubungan dengan alih fungsi atau konversi lahan illegal.data studi lapangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung terhadap obyek yang diteliti  dengan  teknik  observasi  dan  survei.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  pendekatan kuantitatif yaitu sifat data yang dikumpulkan dalam jumlah yang besar, mudah dikualifikasikan ke dalam kategori-kategori(Asikin, 2004).

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Hubungan antara Peraturan Dengan Munculnya Alih Fungsi atau Konversi Illegal
Pada dasarnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  menjadi pijakan atau pedoman dalam pertanahan di Indonesia  yang tercantum dalam  Pasal 33 ayat (3), yang  menyatakan  bahwa  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Negaralah  yang menjadi pengelola, pengatur atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalam tanah. Tanah diatur  oleh  negara  agar  tidak  dikuasi  oleh  orang  tertentu  atau  kelompok  tertentu.Pengelolaan tanah di Indonesia oleh negara agar tercapai tujuan  maupun cita-cita bangsa Indonesia, karena tanah adalah tempat dimana manusia hidup dan tempat dimana segala aktivitas dilakukan.
a. Undang-Undang
1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria ( UUPA)
Undang-Undang Pokok Agraria merupakan acuan mengenai peraturan tentang pertanahan di Indonesia.Dan menjadi perlindungan bagi lahan pertanian Indonesia.
a) Pasal 17 Diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai oleh keluarga atau badan hukum. Penetapan batas maksimum dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari  batas  maksimum  diambil  oleh  pemerintah  dengan  ganti  kerugian,  untuk selanjutnya  dibagikan  kepada  rakyat  yang  membutuhkan  menurut  ketentuan- ketentuan  dalam  peraturan  pemerintah.  Tercapainya  batas  minimum  yang  akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.
b) Pasal  18,untuk  kepentingan  umum,  termasuk  kepentingan  bangsa  dan  negara  serta kepentingan bersama dari rakyat, hak hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang- undang.
c) Pasal  19  ayat  (1),untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerintah  diadakan pendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  kententuan- ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
d) Pasal 19 ayat (2) Pendaftaran tersebut meliputi:
1) Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah;
2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak- hak tersebut;
3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
e) Pasal  19  ayat  (3)  Pendaftaran  tanah  diselenggarakan  dengan  mengingat  keadaan negara  dan  masyarakat,  keperluan  lalu  lintas  sosial  ekonomi  serta  kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang
a) Pasal 3penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional  yang  aman,  nyaman,  produktif  dan  berkelanjutan  berlandaskan  wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:
(1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan.
(2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
(3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
b) Pasal 37, yang menyebutkan bahwa izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah  menurut  kewenangan  masing-masing  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
c) Pasal 37, yang menyebutkan bahwa izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah  menurut  kewenangan  masing-masing  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Dalam pasal 3 disebutkan bahwa tujuan diselenggarakan-nya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:
a) Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b) Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c) Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
d) Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
e) Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f) Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g) Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h) Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i) Mewujudkan revitalisasi pertanian.
Lahan  yang  sudah  ditetapkan  sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan dilindungi  dan  dilarang  dialihfungsikan.Dalam  hal  untuk  kepentingan  umum,  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  dapat  dialihfungsikan  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undanganPengalih fungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  untuk  kepentingan  umum  hanya  dapat dilakukan dengan syarat:
a) Dilakukan kajian kelayakan strategis;
b) Disusun rencana alih fungsi lahan;
c) Dibebaskan kepemilikan hak nya dari pemilik;
d) Disediakan  lahan pengganti  terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  yang dialih fungsikan.
Penyediaan  lahan  pengganti  terhadap  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjuutan yang dialih fungsikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (3) huruf d Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009, dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialih fungsikan lahan beririgasi;
b) Paling  sedikit  dua  kali  luas  lahan  dalam  hal  yang  dialih  fungsikan  lahan  reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut ( lebak);
c) Paling  sedikit  satu  kali  luas  lahan  dalam  hal  yang  dialih  fungsikan  lahan  tidak beririgasi.
Pasal 50, bahwa segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan batal demi hukum, kecuali uuntuk kepentingan umum.
b. Peraturan Pemerintah
1) (1)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, n.d.)
a) Pasal 35
(1) Lahan  yang  sudah  ditetapkan  sebagai  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
(2) Alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka:
(a) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
(b) Terjadi bencana.
b) Pasal 36
Alih  fungsi  lahan  pertanian  berkelanjutan  yang  dilakukan  dalam  rangka  pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
(1) Jalan umum
(2) Waduk
(3) Bendungan
(4) Irirgasi
(5) Saluran air minum atau air bersih
(6) Drainase dan sanitasi
(7) Bangunan pengairan
(8) Pelabuhan
(9) Bandar udara
(10) Stasiun dan jalan kereta api
(11) Terminal
(12) Fasilitas keselamatan umum
(13) Cagar alam dan/ atau
(14) Pembangkit dan jaringan listrik
Selain  kepentingan  umum  umum  tersebut,  alih  fungsi  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan  juga  dapat  dilakukan  untuk  pengadaan  tanah  guna  kepentingan  umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
Rencana  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  tersebut  harus  sesuai  dalam rencanan tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang.
Mengenai  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  dalam  alih  fungsi  lahan  pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dapat dilihat dalam ketentuan pasal 39, yaitu:
(a) Memiliki kajian kelayakan strategis
(b) Mempunyai rencana alih fungsi lahan
(c) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah, dan
(d) Ketersediaan  lahan  pengganti  terhadap  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  yang dialih fungsikan.
Alih fungsi terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak hanya dilakukan untuk  kepentingan  umum  tetapi  jika  suatu  daerah  atau  kawasan  bencana  maka  sering terjadi  kerusakan  pada  infrastruktur  sehingga  alih  fungsi  lahan  harus  segera  dilakukan agar tidak mengganggu aktifitas manusia. Disebutkan dalam pasal 45 PP no 1 tahun 2011 tentang  Penetapan  dan  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  alih  fungsi tersebut dilakukan dengan ketentuan-ketentuan:
(a) Pembebasan tanah; dan
(b) Menyediakan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah proses dilakukannya alih fungsi lahan.
c. Peraturan Daerah
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukoharjo  No.  14  Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 pasal 67 ayat (1) bahwa ketentuan perizinan  merupakan  acuan  bagi  pejabat  yang  berwenang  dalam  memberikan  izin
pemanfaatan  ruang  dengan  berdasarkan  Rencana  Tata  Struktur  dan  pola  ruang  yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
d. Peraturan Menteri
1) (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota., n.d.)
a) Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan  yang  Dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota  sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
b) Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota terdiri atas:
(1) Pemberian ijin lokasi;
(2) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
(3) Penyelesaian sengketa tanah garapan;
(4) Penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk  kegiatan pembangunan;
(5) Penetapan  subjek  dan  objek  redistribusi  tanah,  serta  ganti  kerugian  tanah kelebihan maksimum dan tanah absente ;
(6) Penetapan penyelesaian tanah ulayat;
(7) Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
(8) Pemberian ijin membuka tanah;
(9) Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.
2) (Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1999 tentang izin lokasi penguasaan dan teknis tata  guna  tanah,  n.d.)dimana  pada  pasal  6  dijelaskan  izin  lokasi  diberikan  berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan  hak  serta  penguasaan  tanah  yang  bersangkutan,  penilaian  fisik  wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.
Bahwa pada dasarnya tanah dikelola oleh negara untuk memajukan kemakmuran yang tercantum  dalam  pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  1945.Pasal  tersebut  sebagai  acuan  dalam pertanahan  negara  yang kemudian  lahir Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 bahwa  kepemilikan  tanah  harus  dibatasi  dan  harus  didaftarkan  untuk  menjamin  kepastian
hukum bagi masyarakat Indonesia.  Supaya tidak terjadi penyalahgunaan lahan maka lahirlah UU  No  26  Tahun  2007  tentang  penataan  ruang  yang  tujuannya  untuk  terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam  penggunaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  buatan  dengan  memperhatikan sumber  daya  manusia,  terwujudnya  perlindungan  fungsi  ruang  dan  pencegahan  dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Usaha  tersebut  juga dilakukan dalam  bidang pertanian  lahirlah Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa  lahan pertanian  yang  sudah  ditetapkan  sebagai  lahan  pertanian  berkelanjutan  maka  dilarang dialihfungsikan.    Diperjelas  lagi  dalam  UU  No  26  Tahun  2007  pasal  37  bahwa  izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dibatalkan oleh pemerintah. Dan dalam Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian juga disebutkan dalam pasal 35 ayat (1) lahan yang sudah ditetapkan sebagai  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  dilindungi  dan  dilarang  dialihfungsikan. Namun, di dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan  Berkelanjutan  menyebutkan  alih  fungsi  lahan  pertanian  hanya  dilakukan  untuk kepentingan  umum.Kepentingan  umum  dijelaskan  dalam  PP  No  1  Tahun  2011  tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian.
Namun pada kenyataannya di kabupaten sukoharjo masih ditemukan Konversi Lahan Illegal.Peneliti  melakukan  observasi  dengan  menggunakan  acuan  gambar  zona  peruntukan tanah yang di dapat dari Dinas Perhubungan Umum (DPU) bagian Tata Ruang.

## a. Konversi Illegal di Kecamatan Sukoharjo
Dari  survey  yang  dilakukan  peneliti  di  Kecamatan  Sukoharjo  dengan  menggunakan metode  sampling  yaitu  Desa  Bulakrejo,Mandan,  dan  Banmati  yang  mewakili  sub  populasi kecamatan kota dari populasi Kabupaten Sukoharjo,ditemukan ada sekitar 11.000 m² atau 1,1 Ha  konversi  lahan  illegal,  lahan  yang  dialihfungsikan  tersebut  kebanyakan  berubah    menjadi rumah hunian, dan ada satu yang digunakan untuk peternakan ayam.

## b. Konversi Lahan Illegal Kecamatan Baki
Di  daerah  Kecamatan  Baki  yang  rata-rata  daerahnya  atau  kawasannya  sudah  berubah menjadi  jalur  kuning  yang  mana  daerah  tersebut  dapat  dialihfungsikan  menjadi  ke  non
pertanian.  Pemerintah  Kabupaten  Sukoharjo  menjadikan  daerah  Kecamatan  Baki  banyak digunakan jalur kuning karena Kecamatan Baki dekat dengan Kota Surakarta,sehinggaletaknya strategis baik untuk kegiatan perdagangan dan industri. Yang mana hal tersebut dilakukan dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  maupun  Pendapatan  Daerah  Sukoharjo.Di  daerah Kecamatan Baki banyak penduduk urban sehingga, di derah Kecamatan Baki banyak ditemukan perumahan-perumahan akibatnya harga tanah berubah mulai merangkak naik. Dalam tabel 10 dapat  kita  ketahui  jumlah  konversi  illegal  yang  terjadi  di  daerah  Kecamatan  Baki.Dari  hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kecamatan Baki diketemukan seluas 11.600 m²  atau 1,16 Ha.
c. Konversi Illegal di Kecamatan Tawangsari
luasan konversi illegal yang terjadi di Kecamatan Tawangsari. Berdasarkan temuan yang dilakukan  peneliti  diketemukan  seluas  27.400  m²  atau  2,74  Ha.  Dari  9  kelurahan/desa  di 3kecamatan di atas maka secara keseluruhan diketemukan lahan illegal seluas 50.000 m² atau 5 ha.Besaran luas konversi lahan yang illegal dari ketiga kecamatan tersebut dapat mewakili dari populasi  yaitu  Kabupaten  Sukoharjo.Besaran  konversi  lahan  illegal  di  Kabupaten  Sukoharjo kurang lebih seluas 200.000 m² atau 20 Ha.
d. Jumlah Alih Fungsi di Kabupaten Sukoharjo
jumlah  luas  lahan  yang  telah  beralih  fungsi  dari  pertanian  ke  non  pertanian  di  Kabupaten Sukoharjo sebesar 807.032 m² atau 80.7 Ha.
kita  ketahui  tingkat  percepatan  alih  fungsi  di  Kabupaten  Sukoharjo  yaitu  sebesar 0,041% selama kurun waktu 3 tahun. Dari jumlah luas lahan yang tersedia setiap tahunnya percepatan alih fungsi lahan sekitar 0,014%

## e. Alih Fungsi Lahan Illegal
Dalam tabel 9,10,11 dapat diketahui  jumlah alih  fungsi  lahan  illegal  yaitu sebesar 5 ha dari 9 kelurahan/desa sehingga ada 20 ha di 3 kecamatan tersebut diatas. Dalam tabel 12 dapat diketahui juga luas alih fungsi lahan dari Januari sampai November 2017 seluas 14,7 Ha. Oleh karena  itu,  Hubungan  diperketatnya  aturan  mengenai  alih  fungsi  lahan  yang  tujuannya  untuk melindungi lahan pertanian dan menekan laju alih fungsi atau konversi lahan tetapi memunculkan atau menimbulkan masalah baru yaitu alih fungsi atau konversi lahan illegal.Dimana jumlah alih fungsi lahan di kabupaten sukoharjo diketahui yaitu kurang lebih 20 ha. Kecamatan tawangsari yang mewakili kecamatan desa menjadi kecamatan yang paling banyak alih fungsi atau konversi
illegalnya  yaitu  2,74  Ha  karena  di  kecamatan  tersebut  masih  banyak  lahan  pertanian  yang  di tetapkan menjadi lahan petanian berkelanjutan. Di sebutkan dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan di perjelas lagi dalam PP No 1 tahun tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian bahwa lahan pertanian yang sudah di tetapkan menjadi lahan pertanian berkelanjutan di larang untuk di alih fungsikan.

## 1. Dampak Konversi atau Alih Fungsi Lahan Illegal terhadap Lingkungan Hidup
Alih  fungsi  lahan dilakukan secara  legal  maupun illegal, alih  fungsi  yang dilakukan secara legal  yang  mempunyai  izin sudah ditentukan oleh pemerintah  lahan pertanian  mana  yang boleh di alih fungsikan sehingga sudah dipersiapkan dan direncanakan agar menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tetapi untuk alih  fungsi  yang  illegal  yang tidak berizin  secara otomatis tidak direncanakan oleh pemerintah, mempunyai dampak bagi lingkungan hidup antara lain:
1. Mempengaruhi atau mengganggu pengairan sawah.
2. Banjir karena sawah juga berguna untuk menampung air sementara waktu di saat musim hujan.
3. Serangan hama wereng ke pemukiman.
4. Pencemaran lahan pertanian karena limbah rumah tangga.
5. Gagal panen karena lahan persawahan terendam banjir.
6. Rusaknya rantai makanan sehingga banyak hewan yang lari ke pemukiman warga.
Dengan  munculnya  alih  fungsi  atau  konversi  illegal  maka  berdampak  pada  keseimbangan lingkungan hidup yaitu terjadi banjir, serangan hama, pencemaran lahan pertanian,gagal panen  dan lain-lain.

## D. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di  atas  maka  dapat  di  tarik  kesimpulan Pertama, Dengan  semakin  ketatnya  peraturan  yang  mengatur  mengenai  alih  fungsi  lahan  yang tujuannya  melindungi dan  menekan  laju alih  fungsi  lahan tetapi  memunculkan permasalahan  baru yaitu munculnya konversi atau alih fungsi lahan illegal. Dari penelitian yang dilakukan diketemukan ada sekitar 200.000 m² atau 20 Ha alih fungsi lahan illegal dan alih fungsi yang legal sebesar 14,7 ha selama periode Januari sampai November 2017 . Kedua, Dampak dari konversi atau alih lahan illegal adalah rusak dan tercemarnya lingkungan hidup karena alih fungsi lahan tersebut tidak direncanakan terlebih  dahulu  sehingga  mengganggu  keseimbangan  alam.  Gagal  panen  karena  terjadi  banjir  di persawahan, sawah  merupakan  lahan  yang  mampu menampung hujan sementara waktu tetapi  jika
ada rumah atau bangunan di tengah sawah maka akan berkurang lahan tersebut sehingga membuat banjir di persawahan.
Dalam  penelitian  ini  penulis  memberikan  saran pertama, Perlu  dikaji  ulang  peraturan- peraturan yang mengatur tentang alih fungsi lahan agar tidak memunculkan alih fungsi atau konversi lahan illegal. Kedua, Perlu tindakan dari aparat pemerintahan dan lahan pengganti terhadap lahan yang sudah dikonversi atau dialihfungsikan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Ali, Z. (2009). Metode Peneltian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Asikin, A. dan Z. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Daniel, M. (2004). Pengantar Ekonomi Pertanian . Jakarta: PT Bumi Aksara.
Hardjowigeno, S. & W. (2007). Evaluasi Kesesuaian Lahan & Perencanaan Tataguna Lahan .
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Harun. (2017). Reformulasi Kebijakan Konversi Lahan Pertanian: Potensi, Dampak dan Revitalisasi Fungsi di Kabupaten Sukoharjo . Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Mamudji, S. S. dan S. (2006). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Radja Grafido Persada.
Samun Ismaya. (n.d.). Pengantar Hukum Agraria . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka. (2007). Evaluasi Kesesuaian Lahan & Perencanaan Tata Guna Lahan . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Wardiyono, K. D. dan K. (2004). Metode Penelitian Hukum . Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Yusriyadi. (2010). Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah . Yogyakarta: Genta Publishing.

## JUNAL
Dewi, N. K. (2013). Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang . 1 , 175–188.
Eko, T., & Rahayu, S. (2012). Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya terhadap RDTR di
Wilayah Peri-Urban Studi Kasus : Kecamatan Mlati . 8 (4), 330–340.
Marisa Kurniasri dan Putu Gde Ariastita. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian sebagai Upaya Prediksi Perkembangan Lahan Pertanian di Kabupaten Lamongan . 3 , 1.
Setiawan, H. P., Setiawan, H. P., Non, K., Kasus, P., Kelurahan, D., Pasir, S., & Palaran, K. (2016). KE NON PERTANIAN KASUS DI KELURAHAN . 4 (2), 280–293.
Sosio-ekologis, D. S. D. A. N., Sains, D., Masyarakat, P., & Manusia, F. E. (2011). The Socio- Economic and Socio-Ecological Impact of Land Conversion . 05 (01), 1–12.
Tengah, J., Geogrfi, F., & Gadjah, U. (2011). Kota Semarang terdiri dari dua dataran yang membagi wilayah utama yaitu bagian utara merupakan dataran rendah yang dikenal dengan sebutan kota bawah dan bagian selatan merupakan dataran tinggi yang juga dikenal dengan sebutan kota atas . Daerah dataran rendah ini hanya berjarak sekitar 4 kilometer dari garis pantai sehingga menjadikan kawasan ini seringkali dilanda banjir yang disebabkan oleh luapan air laut ( rob ) . Di sebelah selatan yang merupakan dataran tinggi , telah mengalami perkembangan pesat dengan munculnya kawasan bisnis baru dan . 25 (1), 25–42.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang No. 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan . Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang .
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria .
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .
Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian . Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah .
Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
No Title .
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.
Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1999 tentang izin lokasi penguasaan dan teknis tata guna tanah .
Peraturan Menteri Negara Agararia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi Penguasaan dan Teknis

## Tata Guna Tanah .
Perda Kabupaten Sukoharjo No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo .