url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti

## SOSIALISASI DAN EDUKASI PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 BERBASIS MASYARAKAT
Peningkatan Kapasitas SIBAT PMI Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung
Ruhanda 1 , Fitriana Sidikah Rachman 2 , Sriwati 3 12 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana
1 ruhanda@unla.ac.id
2 fitrisidikah@unla.ac.id
3 Fakultas Keguruand dan Ilmu Pendidikan, Universitas Langlangbuana
3 hj.sriwati@unla.ac.id

## Abstract
The government has declared the Covid-19 pandemic a national disaster. Since then, various regulations related to preventing the spread of Covid-19 have been issued. The government's policy must be followed by the whole community. Policy socialization can be adopted more quickly with community participation. First, by participating in implementing the policy and second, participating in disseminating the policy. PMI as a national humanitarian institution also plays a role. Through PMI's SIBAT Team, government policies can be disseminated to the public. The Abdimas team then helped train the SIBAT team in order to increase their capacity and assist in the implementation of community-based outreach programs.
Keywords: Capacity, Socialization, Health Protocol, SIBAT PMI

## Abstrak
Pandemi  Covid-19  dinyatakan  pemerintah  sebagai  bencana  nasional.  Sejak  itu  berbagai peraturan  terkait  pencegahan  penyebaran  Covid-19  dikeluarkan.  Kebijakan  pemerintah tersebut harus diikuti oleh seluruh masyarakat. Sosialiasi kebijakan bisa lebih cepat teradopsi dengan  adanya  partisipasi  masyarakat.  Pertama,  dengan  ikut  melaksanakan  kebijakan  dan kedua, ikut mensosialisasikan kebijakan. PMI sebagai lembaga kemanusiaan nasional turut berperan.  Melalui  Tim  SIBAT  PMI,  kebijakan  pemerintah  dapat  disosialisasikan  kepada masyarakat. Tim Abdimas kemudian membantu melatih tim SIBAT agar dapat meningkatkan kapasitasnya dan pendampingan pelaksanaan program sosialisasi berbasis masyarakat.
Kata kunci: Kapasitas, Sosialisasi, Protokol Kesehatan, SIBAT PMI
PENDAHULUAN Sejak kasus pertama Covid-19
dinyatakan  ada  di  Indonesia  pada  2  Maret 2020 dan kemudian jumlah kasus Covid-19 di  Indonesia  terus  bertambah,  Pemerintah Indonesia  melalui  Keputusan  Presiden  No 12  tahun  2020  secara  resmi  menyatakan Penetapan  Bencana  Non-alam  Penyebaran Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19) sebagai  Bencana  Nasional  pada  13  April 2020.  Keputusan  itu  berlanjut  dengan dikeluarkannya  keputusan-keputusan  lain mulai  dari  tingkat  nasional  hingga  Daerah tingkat  I/II,  terkait  dengan  berbagai  upaya penanggulangan  Pandemi  Covid-19;  antara lain  Instruksi  Mendagri  No.  6  tahun  2020 tentang  Penegakan  Protokol  Kesehatan
untuk  Pengendalian  Penyebaran  Corono Virus  Disease  2019  (Covid-19).  Protokol Kesehatan  yang  dimaksud  dalam  peraturan tersebut adalah:
Memakai Masker
1. Mencuci Tangan dengan Benar
2. Menjaga Jarak
3. Menjauhi Kerumunan
4. Menghindari Mobilitas
Peraturan-peraturan di tingkat pusat itu kemudian  diadopsi  menjadi  peraturan- peratuan pemerintah daerah tingkat I dan II antara  lain  dengan  keluarnya  Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur Jawa Barat dan Peraturan  Walikota  Bandung  sebagai pelaksanaan  peraturan-peraturan  diatas  di tingkat  daerah.  Agar  berbagai  peraturan
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
tersebut  dapat  dilaksanakan  dengan  baik, maka  diperlukan  adanya  sosialisasi  dan tentunya  penegakan  peraturan  sehingga tujuan pemerintah yaitu mencegah semakin meluasnya penyebaran Covid-19 di masyarakat dapat terwujud.
Penegakan peraturan tentunya dilakukan oleh perangkat daerah.  Namun  sosialisasi  dapat  dilakukan oleh  seluruh  pihak  /  berbagai  komponen masyarakat.  Tanpa  adanya  keterlibatan semua  pihak,  tentu  akan  sulit  menjangkau seluruh  komponen  masyarakat  terutama yang ada di tingkat bawah di satuan-satuan terkecil  yaitu  keluarga,  dengan  berbagai karakter  masyarakat  yang  ada.  Erman  I. Rahim, dalam tulisannya tentang Partisipasi dalam Perpsektif Kebijakan Publik menyebutkan,  “Dalam  argumen  effisiensi, Cleaver  mengatakan  bahwa  partisipasi adalah  sebuah  instrumen  atau  alat  untuk mencapai hasil dan dampak
program/kebijakan yang lebih baik, sedangkan  dalam  argumen  demokratisasi dan  pemberdayaan,  partisipasi  adalah sebuah proses untuk meningkatkan kapasitas individu-individu,  sehingga  menghasilkan sebuah  perubahan  yang  positif  bagi kehidupan  mereka  (dalam  Cooke  dan Kothari,  2002:37).” 1 Untuk  itu  kegiatan PKM dengan upaya meningkatkan kapasitas masyarakat  melalui  kelompok  SIBAT  PMI sebagai  penyambung/penyampai  kebijakan protokol  kesehatan  Covid-19  di  tingkat masyarakat,  sejalan  dengan  teori  kebijakan publik tersebut.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan Pasal 22F  yang  menyebutkan  bahwa  “PMI bertugas  membantu  dalam  penanganan musibah  dan/atau  bencana  di  dalam  dan  di luar  negeri”,  maka  PMI  (Palang  Merah Indonesia)  Pusat  segera  mengeluarkan instruksi dan berbagai aturan serta protokol yang berlaku internal sebagai panduan bagi PMI  Provinsi  dan  PMI  Kota/Kab  Se- Indonesia dalam merespon kejadian Pandemi Covid-19. Salah satu panduan yang
1 Partisipasi  Dalam  Perspektif  Kebijakan Publik, Erman I. Rahim,
https://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1
dikeluarkan adalah tentang bagaimana PMI memobilisasi  relawan  di  masyarakat  yang disebut  SIBAT  (Siaga  Bencana  Berbasis Masyarakat)  dalam  merespon  Pandemi Covid-19.
Berikut  uraian  peran  SIBAT  dalam merespon  pandemi  Covid-19  sebagaimana yang  tercantum  dalam  Protokol  PMI Pelibatan  Masyarakat  Oleh  SIBAT  Dalam Menghadapi  Covid-19:  Palang  Merah Indonesia (PMI) memobilisasi para relawannya yang berada di masyarakat atau SIBAT (Siaga Bencana Berbasis
Masyarakat)  untuk  menjadi  ujung  tombak dalam  mendiseminasikan  perilaku  hidup bersih  dan  sehat  (PHBS)  dan  komunikasi risiko  hingga  ke  level  masyarakat  di kelurahan atau desa. Dalam situasi pandemi atau wabah COVID-19, SIBAT diharapkan mampu menjadi salah satu sumber informasi di lingkungan masyarakat mengenai edukasi dalam  pemahaman,  pencegahan,  seruan untuk  perubahan  perilaku  dan  menjadi sumber informan terpercaya untuk informasi COVID-19  di  Desa/Kecamatan/Kelurahan- nya.  SIBAT  juga  diharapkan  dapat melakukan  komunikasi  dua  arah  dengan masyarakat dan mencatat saran, pertanyaan, atau keluhan masyarakat mengenai COVID- 19 atau apa yang dibutuhkan masyarakat.
Namun demikian, tidak semua anggota SIBAT memiliki kapasitas yang sama dalam hal melakukan sosialisasi khususnya terkait materi  Covid-19.  Untuk  itulah  tim  PKM
Universitas Langlangbuana kemudian melakukan  kegiatan  peningkatan  kapasitas sebagai  salah  satu  percontohan  bagi  tim SIBAT  kecamatan  di  Kota  Bandung. Adapun    berdasarkan  rekomendasi  dan penilaian yang ada, maka tim SIBAT yang dipilih adalah yang berlokasi di Kecamatan Sukajadi,  Kota  Bandung.  Namun  demikian dalam  melakukan  pelatihan,  ada  beberapa perwakilan  anggota  tim  SIBAT  dari kecamatan lainnya.
/327/Partisipasi-Dalam-Perspektif- Kebijakan-Publik.pdf
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti

## METODE
PMI  Kota  Bandung  memiliki  30  tim SIBAT  yang  tersebar  di  30  wilayah kecamatan.  Pada  saat  pemilihan  lokasi PKM,  Kecamatan  Sukajadi  berada  pada posisi pertama dan beberapa waktu sebelum dan  sesudahnya,  berada  di  posisi  10  besar kecamatan  yang  terdapat  suspect  dan penderita  Covid-19  terbesar  diantara  30 kecamatan  yang  ada.  Adapun  dari  sisi keaktifan,  tim  PMI  Kecamatan  Sukajadi memiliki anggota yang aktif dan tim sering melakukan kegiatan mandiri seperti melakukan  penyemprotan  disinfetktan  di lingkungan  wilayah  kecamatan  Sukajadi. Untuk  itulah  Tim  SIBAT  PMI  Kecamatan Sukajadi  dipilih  sebagai  tim  lokasi Pengabdian,  dengan  upaya  meningkatkan kapasitas  anggota  tim,  agar  lebih  berdaya dalam  melakukan  kegiatan  terkait  respon pandemi  Covid-19  di  di  lingkungan kecamatannya.
Untuk  metode  yang  dilakukan  sebagai upaya peningkatan kapasitas, Tim Abdimas melakukan  pelatihan  dengan  workshop untuk  para  peserta  anggota  SIBAT. Workshop  difasilitasi  oleh  Tim  Abdimas untuk  mengasah  kemampuan  peserta. Mengingat pada saat melakukan workshop, situasi  kondisi  masih  dalam  masa  PPKM dimana kegiatan tatap muka masih terbatas, maka  workshop  dilakukan  secara  daring melalui  aplikasi  zoom.  Adapun  materi workshop meliputi:
1. Pengetahuan  tentang  program  kegiatan PMI  khususnya  terkait  penanganan Pandemi Covid-19.
2. Pengetahuan  tentang  edukasi  protokol kesehatan kepada masyarakat
khususnya anak-anak.
3. Pengetahuan  tentang  ilmu  komunikasi.
Pengetahuan  yang  diberikan  kepada anggota SIBAT adalah tentang
Penggunaan  Media  Komunikasi  yang tepat  sesuai  dengan  audience  dan Komunikasi persuasif. Oleh  karena  pada  saat  melakukan kegiatan PKM, kebijakan pemerintan adalah memulai Percobaan Pertemuan Tatap Muka (PTM)  untuk  siswa  sekolah,  maka  sebagai pelaksanaan kegiatan, tim SIBAT
melakukan  sosialisasi  kepada  anak-anak usia  sekolah.  Dipilihnya  anak-anak/siswa sekolah sebagai kegiatan sosialisasi, karena mengikut perkembangan kebijakan pemerintah yang memang selalu berkembang mengikuti dinamika
perkembangan  masyarakat.  Selain  itu, secara umum kebijakan sosialisasi protokol kesehatan  dari  PMI  Pusat  juga  mengarah pada sosialisasi prokes di sekolah mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA.
Media  komunikasi  untuk  protokol kesehatan di sekolah sudah dibuat oleh PMI Pusat.  Jadi  anggota  PMI  termasuk  SIBAT tinggal  mempelajari  dan  menggunakannya untuk kegiatan sosialisasi protokol kesehatan  di  sekolah.  Media  komunikasi yang  telah  disiapkan  oleh  PMI  Pusat  ada dalam  bentuk  video,  poster  maupun  materi KIE  (Komunikasi,  Informasi,  Edukasi) lainnya. Berikut beberapa materi KIE yang ada, yang dapat digunakan sesuai kebutuhan di lapangan:
1. Video  Pembelajaran  Tatap  Muka  di Sekolah
(https://pustakapmi.id/videos/video- aman-pembelajaran-tatap-muka- disekolah/) 2. Game Covid Fighter (https://pustakapmi.id/2021/09/17/publi kasi/gamecovid-fighter-palang-merah- indonesia/)
3. Poster Belajar di Sekolah Saat Pandemi (https://pustakapmi.id/images/poster- belajar-di-sekolah-saat-pandemi/) 4. Lagu/Jingle Tangkal Covid (http://pustakapmi.id/audios/jingle- tangkalcovid-childrens-vocal/) Anggota SIBAT diberikan keempat KIE diatas dan pembelajaran bagaimana penggunaannya  yang  efektif  sesuai  dengan audiens.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Selain  melalui  serangkaian  pelatihan dan  simulasi,  Tim  SIBAT  juga  didampingi untuk  menyusun  program  kegiatan  di masyarakat,  apa  saja  yang  akan  mereka lakukan terkait program sosialisasi prokes di sekolah. Adapun beberapa kegiatan dilakukan,  dan  sebagai  kegiatan  perdana
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
adalah  melakukan  sosialisasi  pada  Hari Selasa,  tanggal  26  Oktober  2021,  Pukul 08:30 – 10:00 WIB diikuti oleh 4 orang guru dan 20 orang anak PAUD. Kegiatan dimulai dengan  memberikan  contoh  membersihkan tangan  dengan  benar,  memberikan  contoh memakai  masker  yang  benar,  bercerita tentang  virus  Covid-19  dan  kemudian bernyanyi dan bermain bersama dengan lagu ‘Tangkal  Covid’.  Berikut  kegiatan  yang dilakukan:
1. Membantu dan mengajari anak mencuci tangan yang benar
2. Mengecek suhu anak
3. Membantu dan mengajari anak memakai masker yang benar
4. Bercerita  tentang  virus  covid-19  dan mengapa kita harus menjaga kesehatan
5. Bermain dan bernyanyi bersama jinggle ‘Tangkal Covid’ Laporan  kegiatan  ini  juga  disampaikan kepada  struktural  PMI  sebagai  laporan kegiatan  mandiri  diluar  laporan  kegiatan rutin  yang  merupakan  kegiatan  organisasi. Berikut Hasil Kegiatan Pengabdian:
1. Penguatan  Kapasitas  Individu.  (a) Adanya tambahan pengetahuan tentang ruang  lingkup  kegiatan  PMI  dalam merespon  Pandemi  Covid-19,  yaitu tidak  hanya  memenuhi  kebutuhan masyarakat namun juga berperan dalam bidang sosialiasi dan komunikasi terkait protokol kesehatan; (b) Adanya tambahan  pengetahuan  tentang  media komunikasi  dan  penggunaannya  yang sesuai  dengan  audience.  PMI  memiliki berbagai media komunikasi /KIE, yang dapat  digunakan  sesuai  dengan  target audience;  dan  (c)  Adanya  tambahan pengetahuan tentang komunikasi persuasif,  yaitu  bagaimana  anggota
SIBAT
2. Penguatan Kapasitas Organisasi. (a) im SIBAT  memiliki  program  untuk sosialisasi protokol kesehatan dan tidak hanya merespon permintaan masyarakat misalnya  melakukan  penyemprotan desinfektan  saja;  (b)  Dengan  adanya kegiatan  sosialisasi,  bertambah  jumlah anggota  Tim  SIBAT  yang  bisa  aktif; karena  tidak  hanya  akan  memobilisasi
anggota yang bisa melakukan penyemprotan  saja  tapi  juga  dapat memobilisasi  anggota  SIBAT  lainnya sesuai dengan kompetensi yang ada; (c) Tim  berinisiatif  membuat  produk  KIE yaitu  SOP  PTM  Terbatas  bagi  siswa sekolah.  SOP  dapat  menjadi  panduan bagi  masing-masing  personel  untuk melakukan sosialisasi di lingkungannya. SOP juga direncanakan akan diperbanyak  agar  dapat  dibagiakan  ke masyarakat  lingkungan  sekitar  atau  di pasang di tempat yang mudah diakses / dilihat  masyarakat  dalam  bentuk  yang lebih  besar,  misalnya  X-banner,  poster atau spanduk.

## KESIMPULAN
Sebagaimana disampaikan oleh Cleaver dalam  tulisan  Erman  I  Rahim,  dikatakan bahwa  partisipasi  adalah  sebuah  instrumen atau alat untuk mencapai hasil dan dampak program/kebijakan  yang  lebih  baik,  maka bisa  disimpulkan  bahwa  dengan  adanya dukungan partisipasi publik, kebijakan yang sudah  dikeluarkan  pemerintah  dapat  lebih cepat terealiasasi dan berdampak lebih baik di masyarakat sebagai obyek dari kebijakan itu  sendiri.  Dan  partisipasi  bisa  dilakukan antara lain dengan 2 (dua) hal, yaitu pertama, dengan  langsung  menjalankan  kebijakan pemerintah,  dan  kedua,  dengan  ikut mensosialisasikan  kebijakan  tersebut  agar lebih  merata  tersosialisasi  di  tingkat masyarakat.  Dalam  hal  ini,  yang  dilakukan oleh  Tim  SIBAT  adalah  keduanya;  Yaitu selain ikut melaksanakan kebijakan dengan melakukan  segala  kegiatan  sesuai  protokol kesehatan,  namun  juga  ikut  aktif  berperan sebagai  pihak  yang  ikut  mensosialisasikan kebijakan  di  tingkat  masyarakat.  Dan,  dari hasil  kegiatan  di  lapangan,  terlihat  bahwa jika penyampaian kebijakan yang merupakan  bagian  dari  perubahan  perilaku dengan  menjalankan  protokol  kesehatan dalam  segala  sendi  kehidupan-disampaikan oleh  peer  grupnya,  dalam  hal  ini  adalah masyarakat  itu  sendiri,  maka  lebih  mudah diterima  dibandingkan  dengan  hanya melihat  arahan  atau  himbauan  dari  saluran resmi  seperti  penyampaian  kebijakan  di
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
media oleh pemangku kebijakan.

## REFERENSI
Partisipasi  Dalam  Perspektif  Kebijakan Publik, Erman I. Rahim, https://repository.ung.ac.id/get/simlit_re s/1/327/Partisipasi-Dalam-Perspektif-
Kebijakan-Publik.pdf
Grindle,  M.S  (1997),  Getting  Good Government:  Capacity  Building  in  the Public Sector of Developing Countries, Boston,  MA:  Harvard  Institue  for International  Development.  Hurlock dalam  Langgersari  Elsari  Novianti (2009).
Makalah  Perkembangan  Sosial  pada  Anak
Homeschooling Usia Sekolah Dasar (6- 12 Tahun), Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. Milen, Anelli. 2004. Pegangan  Dasar  Pengembangan  Kapasitas. Dierjemahkan secara bebas. Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja. Sari, Shinta Permata. 2006. Pengaruh Kapasitas Individu yang Diinteraksikan dengan Locus of Control Terhadap  Budgetary  Slack.  Simposium Nasional  Akuntansi  IX  Padang.  S Aisyah,  M  Amini,  T  Chandrawati,  D
Novita, 2008. Perkembangan Dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini, Jakarta: universitas terbuka.
Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2018 tentang Kepalangmerahan.
Badan  Pusat  Statistik,  Kecamatan  Sukajadi Dalam Angka 2019, BPS Kota Bandung 2020.
Surat  Edaran  Nomor  6  tahun  2020  tentang
Status  Keadaan  Darurat  Bencana NonAlam  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-2019) sebagai Bencana Nasional.
Instruksi  Presiden  Nomor  6  tahun  2020 tentang  Peningkatan  Disiplin  dan Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan dalam  Pencegahan  dan  Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  No. HK.01.07/MENKES/382/2020  Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat  dan  Fasilitas  Umum  dalam Rangka  Pencegahan  dan  Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  No. HK.01.07/MENKES/413/2020  Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)