## EVALUASI PROGRAM PENGGEMUKAN SAPI DI KECAMATAN LINGE KABUPATEN ACEH TENGAH
Nanda Zunafriesma 1 , Hasan Basri 2 , Achmad Surya 3

## Abstrak
Melalui  Qanun  Kabupaten  Aceh  Tengah  Nomor  6  tahun  2013  dibentuk  Kawasan    Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ketapang Nusantara di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. Program  kawasan  peternakan  pengemukan  sapi  potong  pada  tahun  2013.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  melakukan  evaluasi  terhadap  program  penggemukan  sapi  di  Ketapang Nusantara. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini meliputi Kepala Dians  Peternakan  Kabupaten  Aceh  Tengah,  Kelompok  Ternak  Sapi  di  Kecamatan  Linge Kabupaten  Aceh  Tengah,  masyarakat  dan  stakeholders  terkait.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  program  penggemukan  sapi  dapat  dikatakan  belum  efektif  secara keseluruhan  sebab  pemenuhan  kebutuhan  daging  masih  pada  wilayah  Kabupaten  Aceh Tengah,  sedangkan  tujuan  program  berdasarkan  peraturan  yaitu  pemenuhan  kebutuhan daging  sapi  pada  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh.  Disamping itu  beberapa  kendala  yang dihadapi yaitu Faktor alam, belum mampu menyediakan padang rumput untuk memenuhi kuantitas  pakan  ternak,  sebab  beberapa  wilayah  memiliki  kontur  tanah  yang  dominan dengan  bebatuan..  Faktor  Perilaku  SDM,  lemahnya  inovasi  dan  kreatifitas  para  peternak dalam mengelola peternakannya. Serta Faktor Komitmen Organisasi, lemahnya komitmen Dinas  Pertanian  dalam  berkoordinasi  dan  bekerjasama  dengan  pihak-pihak  terkait. Rekomendasi  yang  dirumuskan  diantaranya  perlu  adanya  kemitraan  dengan  akademisi, ditingkatkannya koordinasi dengan instansi terkait program penggemukan sapi, serta perlu ada pencarian lokasi peternakan yang lebih mendukung.
Kata Kunci : Evaluasi, Program, Penggemukan, Sapi.

## Abstract
Through the Qanun of Central Aceh Regency Number 6 of 2013, the Ketapang Nusantara Integrated City Area (KTM) was established in Linge District, Central Aceh Regency. Beef cattle  fattening  farm  program  in  2013.  This  study  aims  to  evaluate  the  cattle  fattening program  in  Ketapang  Nusantara.  This  type  of  research  is  descriptive  qualitative.  The informants of this research include the Head of the Dians Animal Husbandry, Central Aceh Regency, Cattle Cattle Group in Linge District, Central Aceh Regency, the community and related stakeholders. The results showed that the cattle fattening program could be said to be ineffective as a whole because the fulfillment of meat needs was still in the district of Central Aceh, while the objective of the program was based on regulations, namely meeting the needs of beef in the Special Province of Aceh. Besides that, some of the obstacles faced are natural factors, not being able to provide pasture to meet the quantity of animal feed, because some areas have land contours that are dominant with rocks. Behavior factors of human resources, lack of innovation and creativity of breeders in managing their farms. As well as the Organizational Commitment Factor, the weak commitment of the Department of
1,2 Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Gajah Putih
3 Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Gajah Putih
Agriculture in coordinating and collaborating with related parties. The recommendations formulated include the need for partnerships with academics, improved coordination with agencies related to the cattle fattening program, and there needs to be a search for more supportive livestock locations.

## Keywords: Evaluation, Program, Fattening, Cattle

## PENDAHULUAN
Pengembangan kawasan peternakan merupakan salah satu sektor pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan nasional dengan tujuan percepatan pengembangan populasi dan produksi ternak unggulan daerah (sapi potong) dan jenis ternak lainnya. Pengembangan kawasan peternakan salah satu tujuannya yaitu menjaga ketersediaan komoditi daging dan program  kecukupan  daging  Nasional  2010.  (Hamdi,  dkk,  2010)  Antisipasi  peningkatan demand terhadap komoditi peternakan (daging) dan stabilisasi harga daging. Oleh karena itu  perlu  pengembangan  kawasan  peternakan  yang  berkesinambungan.  Dan  pada pelaksanaannya perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan program.
Evaluasi  kebijakan  digunakan  untuk  mengukur  keberhasilan  dan  kegagalan pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik.  Menurut  Muhadjir  dalam  Widodo  mengemukakan “evaluasi  kebijakan  publik  merupakan  suatu  proses  untuk  menilai  seberapa  jauh  suatu kebijakan  publik  dapat  “membuahkan  hasil”,  yaitu  dengan  membandingkan  antara  hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan”.(Basri et al., 2022)
Evaluasi  sendiri  bertujuan  untuk  mengumpulkan,  menganalisis,  dan  menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya  dengan  indikator  dan  hasilnya  dipergunakan  untuk  mengambil keputusan  mengenai  objek  evaluasi.(Akbar,  2016).  Evaluasi  kebijakan  menekankan  pada estimasi  atau  pengukuran  dari  suatu  kebijakan,  termasuk  juga  materi,  implementasi, pencapaian  tujuan,  dan  dampak  dari  kebijakan  tersebut,  bahkan  evaluasi  juga  dapat digunakan  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  atau kegagalan  suatu  kebijakan  sehingga  hasil  pengkajian  tersebut  dapat  digunakan  sebagai bahan pengambilan keputusan.(Apriliyanto, 2021), (Maesaroh; Widowati, 2021).
Undang-Undang  No.  18  Tahun  2009  Tentang  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan menjelaskan  bahwa  pengelolaan  sumberdaya  hewan  harus  dilakukan  secara  bermartabat, bertanggung  jawab  dan  berkelanjutan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  serta
melindungi,  mengamankan  menjamin  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dari ancaman yang dapat menggangu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.  Peternakan  adalah  suatu  kegiatan  yang  mengembangbiakan  dan mumbudidayakan  hewan  ternak  untuk  mendapatkan  manfaat  dan  hasil  dari  kegiatan tersebut.  Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2009  Tentang  Peternakan  Dan Kesehatan  Hewan  Peternakan  adalah  segala  urusan  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya fisik,  Benih,  Bibit,  Bakalan,  Ternak  Ruminansia  Indukan,  Pakan,  Alat  dan  Mesin Peternakan,  budi  daya Ternak,  panen,  pascapanen,  pengolahan,  pemasaran,  pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
Ada  beberapa  wilayah  pengembangan  peternakan  di  Indonesia,  salah  satunya  adalah Aceh. Aceh pada masa lalu dikenal sebagai daerah lumbung ternak di Indonesia, khususnya di  Sumatera,  sebelum  terjadinya  tsunami.  Oleh  karena  itu,  sangat  tepat  jika  Pemerintah Pusat telah menetapkan bahwa Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang mendapat prioritas  untuk  pengembagan  ternak  potong  baik  sapi  maupun  kerbau.  Hal  tersebut didukung pula oleh potensi wilayah yang dimiliki dan fasilitas yang tersedia.
Melalui Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 tahun 2013 Pembentukan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di daerah Ketapang Nusantara, Kecamatan Linge Kabupaten Aceh  Tengah.  Terdapat  dua  wilayah  kawasan  KTM  yang  berada  di  Ketapang Nusantara.(Surya  &  Basri,  2020)  Kecamatan  Linge  berada  di  wilayah  kawasan  II  KTM Ketapang Nusantara, sekaligus merupakan salah satu kawasan pengembangan peternakan di  Aceh  Tengah  dengan  penetapan  lokasi  perencanaan  di  Kawasan  Peternakan  dengan seluas 650 Ha. Sementara di luar Kawasan Peternakan Terpadu, lahan dalam pengembangan peternakan tidak diberikan oleh pemerintah melainkan hanya mengandalkan lahan kosong dan hutan perbukitan. Tujuan diberlakukannya Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 tahun  2013  tentang  Pembentukan  Kawasan  Kota  Terpadu  Mandiri  (KTM)  Ketapang Nusantara Kabupaten Aceh Tengah yang didalamnya terdapat program penggemukan sapi potong yaitu : (a) mengoptimalkan potensi sumber daya alam; (b) mempercepat tumbuhnya pusat pertumbuhan baru; (c)  membuka peluang usaha dan kesempatan kerja; (d) menarik investor;  (e)  meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan masyarakat  kawasan  KTM  dan kampung-kampung sekitarnya.
Sejak  diberlakukannya  pengadaan  sapi  yang  dilakukan  Pemerintah,  populasi  sapi ternak di Kabapaten Aceh Tengah Kecamatan Linge pada tahun 2012 mencapai 1617 ekor. Namun  dalam  perkembangannya  populasi  sapi  ternak  dari  tahun  ke  tahun  mengalami penurunan. Pengurangan jumlah populasi ternak ini diakibatkan karena dijual, dicuri atau hilang hingga terdapat sapi yang mati. Bahkan hingga pendataan populasi sapi ternak pada akhir tahun 2016, jumlah yang tersisa hanya 416 ekor. Bahkan pada tahun 2016 terdapat 27,78  %  populasi  ternak  yang  mengalami  kematian.  Hal  ini  tentunya  menjadi  salah  satu indikasi  kurang  efektifnya  implementasi  penggemukan  sapi  di  Kabupaten  Aceh  Tengah Kecataman Linge.
Penelitian  berdasarkan  konsep  teori  yang  diajukan  sebagai  pedoman  pengkajian evaluasi program penggemukan sapi di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. Berikut indikator evaluasi kegiatan;
a) Efektifitas
1) Pencapaian pemenuhan daging sapi di Kabupaten Aceh Tengah
2) Mekanisme program penggemukan sapi.
b) Kecukupan
1) Ketersediaan kuantitas dan kualitas pakan terhadap jumlah ternak
2) Kecukupan jaminan hidup bagi peternak
c) Perataan
1) Keadilan bantuan sarana dan prasarana
2) Perataan penyaluran air bersih untuk kebutuhan ternak
d) Responsivitas
1) Daya tanggap pelaksana program penggemukan sapi
2) Akses  penyampaian  informasi  ke  pelaksana  program  penggemukan  sapi (sosialisasi)
e) Ketepatan
1) Ketepatan program penggemukan sapi dengan sumber daya yang tersedia
2) Ketepatan  program  penggemukan  sapi  dengan  karakteristik  penduduk (Dunn:2003),(Youker et al., 2017),(Schoenefeld & Jordan, 2017)
Berdasarkan penjelesan dalam latar belakang di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Mengevaluasi program Penggemukan Sapi Di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah;  2)  Mengidentifikasi  penghambat  keberhasilan  Program  Penggemukan  Sapi  Di
Ketapang Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  pada hakekatnya  ialah  mengamati  orang  dalam  lingkungan  hidupnya,  berinteraksi  dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution dalam  Sugiyono,  2013:54).  Sedangkan  pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini merupakan suatu usaha pemecahan masalah dengan cara membandingkan gejala-gejala yang ditemukan, mengadakan klasifikasi gejala- gejala, dan menetapkan pengaruh antara gejala-gejala yang ditemukan (Masri Singarimbun, 1989:87). Pendekatan  metode  penelitian  ini  digunakan  untuk  mengetahui  fenomena Pendekatan metode penelitian ini digunakan untuk mengetahui fenomena evaluasi Program Penggemukan Sapi di Ketapang Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah.
Informasi tidak dapat dibatasi baik jumlah maupun orangnya karena dalam penelitian ini  ingin  memperoleh  informasi  yang  akurat  maka  digunakan  juga  teknik  purposive sampling. Teknik purposive sampling yaitu teknik penetuan sampel dengan pertimbangan tertentu.  (Sugiyono,  2005:61)  Artinya  penentuan  sampel  berdasarkan  dari  tujuan  utama penelitian.  Adapun  informan  dalam  penelitian  ini  diantaranya:  1)  Dinas  Peternakan Kabupaten Aceh Tengah; 2) Kelompok Ternak Sapi di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah; 3) Masyarakat; 4) Pihak-pihak terkait ( Stakeholders ).
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dengan  menggunakan  analisis  deskriptif.  Analisis dilakukan setelah dikumpulkan data melalui wawancara dan observasi secara langsung di lapangan. Karena menggunakan pendekatan kualitatif maka analisis data berproses secara induktif dikarenakan beberapa alasan. (Moleong, 2007:10).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Program Penggemukan Sapi di Kabupaten Aceh Tengah
Kawasan KTM Ketapang Nusantara yang merupakan kawasan transmigrasi sebagian besar  berada  di  Kecamatan  Atu  Lintang  dan  Kecamatan  Jagong  Jeget  dimana  seluruh kampong yang berada di Kecamatan Atu Lintang dan Kecamatan Jagong Jeget berawal dari UPT-UPT  Transmigrasi  yang  sudah  diserahkan  kepada  Pemda  Kabupaten  Aceh  Tengah
sedangkan  Kecamatan  Linge sebagian  besar  merupakan  kampung  yang  dihuni  penduduk lokal atau kampung definitif.
Program  penggemukan  sapi  di  Kabupaten  Aceh  Tengah  ini  telah  dilaksanakan  sejak tahun  2013  berdasarkan  Qanun  Kabupaten  Aceh  Tengah  Nomor  6  tahun  2013  tentang Pembentukan  Kawasan  Kota  Terpadu  Mandiri  (KTM)  Ketapang  Nusantara  Kabupaten Aceh Tengah. Program Pemerintah Aceh Tengah dalam meningkatkan perekonomian dan mengurangi angka penggangguran di Aceh Tengah, salah satunya membuat suatu program yaitu “Meningkatkan Swasembada Daging Di Tahun 2014” dengan mengembangkan suatu peternakan  di  Desa  Ketapang.  Program  swasembada  danging  2014  yang  di  canangkan Pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negri secara mandiri dan berkelanjutan.  Upaya  mewujudkan  swasembada  danging  tidak  terlepas  dari  peran karakteristik  petani  peternak  untuk  menyiapkan  pelaku  utama  dan  pelaku  usaha  dalam pengembangan budidaya ternak. Salah satu alasan mengapa swasembada daging menjadi penting  adalah  karena  potensinya  sebagai  sunber  pertumbuhan  baru  pada  sektor Perternakan.

## Identifikasi  penghambat  keberhasilan  program  penggemukan  sapi  di  Kabupaten Aceh Tengah
Kajian  evaluasi  kebijakan  program  penggemukan  sapi  di  Kabupaten  Aceh  Tengah diidentifikasi atas prinsip efektifitas, kecukupan, perataan, daya tanggap dan ketepatan.

## 1. Efektifitas
Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.  Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang  memberikan  gambaran  seberapa  jauh  target  yang telah  ditetapkan  sebelumnya  oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap  lembaga  atau  organisasi  dan  berguna  untuk  melihat  perkembangan  dan  kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri (Sedarmayanti, 2006:61).
Dalam  evaluasi  kebijakan  publik  program  penggemukan  sapi  di  Kabupaten  Aceh Tengah  ini,  indikator  efektifitas  terkait  pada  pemenuhan  daging  sapi  dan  mekanisme pengelolaan  hewan  ternak.  Dalam  konteks  wilayah  regional  Kabupaten  Aceh  Tengah, pemenuhan  daging  sapi  memang  telah  terpenuhi.  Namun  bila  berdasarkan  atas  Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kawasan Kota Terpadu
Mandiri  (KTM)  Ketapang  Nusantara  Kabupaten  Aceh  Tengah,  tujuan  akan  pemenuhan daging  sapi  untuk  seluruh  wilayah  di  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  belum  mampu terpenuhi. Hal ini mengindikasikan bahwa program belum mampu berjalan dengan efektif.
Cara penggemukan sapi yang paling efisien adalah penggemukan sapi yang dikurung di  dalam  kandang  atau  lazim  disebut  sistem  kereman.  Penggemukan  dengan  cara  ini disamping dapat meningkatkan nilai jual sapi juga akan memberikan nilai tambah terhadap kotoran ternak atau pupuk kandang yang dihasilkan. Cara penggemukan sapi potong sistem kereman  dilakukan  dengan  teknologi  pemeliharaan  sebagai  berikut  :  a).  Sapi  dipelihara dalam kandang terus menerus dan tidak digembalakan. Ternak sapi hanya sewaktu-waktu dikeluarkan,  yakni  pada  saat  membersihkan  kandang  dan  memandikan  ternak  sapi,  b) Semua kebutuhan ternak, baik berupa pakan dan air minum disediakan oleh peternak secara tak  terbatas,  c)  Cara  penggemukan  sistem  ini  mengutamakan  pemberian  pakan  berupa campuran  rumput,  leguminosa  dan  makanan  penguat,  d)  Sapi  penggemukan  tidak  untuk dijadikan tenaga kerja, hal ini bertujuan agar makanan yang dikonsumsi sepenuhnya diubah menjadi daging dan lemak sehingga pertumbuhan bobot badan meningkat secara cepat.
a. Pada awal masa penggemukan, ternak sapi terlebih dahulu diberikan obat cacing,
b. Untuk meningkatkan palatabilitas/nafsu makan perlu diberikan perangsang nafsu makan dan vitamin,
c. Lama penggemukan berkisar 4  – 10 bulan. Hal ini tergantung dari kondisi awal dan bobot sapi yang digemukkan.
Penyataan diatas berhubungan dengan aspek teknologi, suatu hal yang sangat penting juga diperhatikan oleh peternak dalam usaha penggemukan sapi potong adalah pemasaran.

## 2. Kecukupan
Kecukupan  dalam  kebijakan  publik  dapat  dikatakan  tujuan  yang  telah  dicapai  sudah dirasakan  mencukupi  dalam  berbagai  hal.  Dunn  mengemukakan  bahwa  kecukupan (adequacy)  berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu  tingkat  efektivitas  memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Perihal kecukupan dikaji berdasarkan kecukupan kualitas dan kuantitas pakan ternak serta kecukupan jaminan hidup untuk peternak.
Kecukupan kualitas dan kuantitas pakan ternak sesuai hasil penelitian belum mampu terpenuhi  dengan  baik.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  semua  wilayah  di  sekitar  peternakan mampu  menghasilkan  rumput  yang  cukup  untuk  ketersediaan  pakan  ternak.  Beberapa
wilayah  mengalami  kekeringan.  Disamping  itu  adanya  keterbatasan  peternak  dalam menyediakan konsentrat sebagai nutrisi tambahan untuk hewan ternak.
Tujuan  pemberian  pakan  dalam  suatu  usaha  penggemukan  sapi  potong adalah  untuk memperoleh  pertambahan  bobot  badan  secara  maksimal.  Dengan  demikian  diperlukan pemberian  pakan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  ternak  baik  dari  segi  kuantítas  maupun kualitasnya. Adapun syarat pakan ternak: a) Hendaknya cukup mengandung zat gizi yang diperlukan tubuh yaitu : protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral, b) Disukai ternak (palatabilitas merupakan derajat kesukaan pada makanan tertentu yang terpilih dan dimakan dengan  adanya  respon  yang  diberikan  oleh  ternak  baik  rumanisia  maupun  mamalia,  c) Bersih dan tidak tercemari kotoran atau bibit penyakit, d) Tidak boleh dalam keadaan rusak (busuk, bercendawan), e) Sebaiknya tidak mengandung benda-benda yang bersuhu rendah (misalnya  embun  pagi  hari  yang  dapat  menyebabkan  sakit  kembung/kejang  perut  pada ternak).
Selain  itu  indiaktor  kecupukan  ini  juga  dikaji  mengenai  jaminan  hidup  bagi  para peternak. Dalam setiap bulannya, para peternak mendapatkan tambahan subsidi sebesar Rp 750.000,00. Hal ini merupakan tambahan operasional bagi para peternak. Nominal bantuan sebesar  itu  dianggap  belum  cukup  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Dikarenakan penjualan hewan ternak belum mampu rutin tiap bulannya. Dengan kondisi demikian dapat dikatkan bahwa kecukupan belum mampu dipenuhi pada tahap evaluasi kebijakan publik program penggemukan sapi.

## 3. Perataan
Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan  dan  diperoleh  sasaran  kebijakan  publik.  Dunn  menyatakan  bahwa  kriteria kesamaan ( equity ) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi  akibat  dan  usaha  antara  kelompok-kelompok  yang  berbeda  dalam  masyarakat. Kebijakan  yang  berorientasi  pada  perataan  adalah  kebijakan  yang  akibatnya  atau  usaha secara  adil  didistribusikan.  Suatu  program  tertentu  mungkin  dapat  efektif,  efisien,  dan mencukupi  apabila  biaya-manfaat  merata.  Kunci  dari  perataan  yaitu  keadilan  atau kewajaran. (Winarno, 2002).
Perataan ini meliputi keadilan bantuan sarana dan prasarana serta perataan kebutuhan air untuk hewan ternak. Sarana dan prasarana untuk kandang hewan ternak memang telah mampu disediakan sesuai dengan kuantitas hewannya. Artinya kandang ternak telah mampu
dipenuhi  sesuai  dengan  layak  dan  sewajarnya.  Namun  mengenai  ketersediaan  air  untuk hewan ternak, masih sering mengalami kendala. Hal ini dikarenakan sistem pengairan yang digunakan  di  peternakan  masih  menggunakan  sistem  pengairan  konvensional.  Dimana hanya mengandalkan ketersediaan air secara alami, jika musim kemarau berkepanjangan, maka banyak sumber air yang mengalami kekeringan. Belum ada alternatif pemerataan air bagi hewan ternak. Kendala ini juga sebagai bukti belum adanya sinergitas yang baik solid antar dinas dalam mendukung program penggemukan sapi di Kabupaten Aceh Tengah.
Kedepan,  padang  penggembalaan  harus  selalu  terpelihara  dari  kerusakan  dan  erosi. Untuk itu tata laksana penggembalaan harus dilakukan dengan baik. Sebelum digunakan, kapasitas tampung setiap areal padang penggembalaan harus ditentukan terlebih dahulu. Hal ini  untuk  menjaga  agar  tidak  terjadi  tekanan  penggembalaan  yang  berlebihan  atau  over grazing. Pada tempat-tempat tertentu di areal padang penggembalaan disediakan air minum yang bersih. Untuk menjaga agar sapi tidak kekurangan mineral maka pada tempat-tempat tertentu perlu pula disediakan lempengan-lempengan garam dapur atau mineral blok. Selain itu, areal padang penggembalaan sebaiknya ditanami pohon-pohon peneduh sebagai tempat berteduh  untuk  sapi,  terutama  pada  waktu  hari  sedang  panas.  Pohon  peneduh  ini  dapat berupa lamtoro atau gamal.

## 4. Daya tanggap
Responsivitas  dalam  kebijakan  publik  dapat  diartikan  sebagai  respon  dari  suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut  Dunn  menyatakan  bahwa  responsivitas  (responsiveness)  berkenaan  dengan seberapa  jauh  suatu  kebijakan  dapat  memuaskan  kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai kelompokkelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh  yang  akan  terjadi  jika  suatu  kebijakan  akan  dilaksanakan,  juga  tanggapan masyarakat  setelah  dampak  kebijakan  sudah  mulai  dapat  dirasakan  dalam  bentuk  yang positif  berupa  dukungan  ataupun  wujud  yang  negatif  berupa  penolakan.  (Winarno, 2002),(Tibbitts et al., 2021).
Daya  dukung  dinas  terkait  belum  berjalan  dengan  optimal.  Belum  adanya  sinergitas yang terjalin antar pihak terkait. Seperti halnya daya dukung Dinas Cipta Karya yang belum bersinergi  dalam  hal  membangun  instalasi  sistem  pemerataan  air  sebagai  antisipasi  saat musim kemarau. Selain  itu juga perlunya dukungan dari dinass atau stakeholders lainnya
sebagai  fungsi  pendampingan  bagi  para  peternak.  Pendampingan  dalam  peningkatan konsentrat  penambahan  nutrisi  ternak.  Selain  itu  pentingnya  mengenai  manajemen kesehatan  ternak.  Pengendalian  penyakit  sapi  yang  paling  baik  menjaga  kesehatan  sapi dengan  tindakan  pencegahan  guna  mencegah  timbulnya  penyakit  yang  dapat mengakibatkan  kerugian. Tindakan  pencegahan  untuk  menjaga  kesehatan  sapi  adalah:  a) Menjaga  kebersihan  kandang  beserta  peralatannya,  termasuk  memandikan  sapi,  b)  Sapi yang  sakit  dipisahkan  dengan  sapi  sehat  dan  segera  dilakukan  pengobatan,  c) Mengusahakan lantai kandang selalu kering, d) Memeriksa kesehatan sapi secara teratur dan dilakukan vaksinasi sesuai petunjuk.
Pada  dalam  kondisi  normal,  sapi  mendapatkan  obat  parasit  saluran  pencernaan  dan vitamin  pada  awal  pemeliharaan.  Penanganan  kesehatan  ternak  diarahkan  juga  pada kesehatan reproduksi, dan kesehatan secara umum. Ternak sapi perlu diberi obat cacing dan vitamin B kompleks serta kebersihan lingkungan.

## 5. Ketepatan
Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang  melandasi  tujuan-tujuan  tersebut.  Kriteria  yang  dipakai  untuk  menseleksi  sejumlah alternatif  untuk  dijadikan  rekomendasi  dengan  menilai  apakah  hasil  dari  alternatif  yang direkomendasikan  tersebut  merupakan  pilihan  tujuan  yang  layak.  Kriteria  kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. (Winarno, 2002)
Kriteria  ketepatan  secara  dekat  berhubungan  dengan  rasionalitas,  substantif,  karena pertanyaan  tentang  ketepatan  kebijakan  tidak  berkenaan  dengan  satuan  kriteria  individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari  tujuan  program  dan  kepada  kuatnya  asumsi  yang  melandasi  tujuan-tujuan  tersebut. (Dunn, 2003).
Program  penggemukan  sapi  di  Kabupaten  Aceh  Tengah  jika  dikaitkan  dengan karakteristik  wilayah  dan  penduduknya  dapat  dinilai  telah  tepat.  Karena  pada  wilayah Kabupaten  Aceh  Tengah  memiliki  banyak  ruang  yang  mampu  digunakan  sebagai  lahan peternakan. Disamping itu karakteristik penduduk yang sebagain besar sebagai petani juga memiliki  sinkronisasi  pada  bidang  peternakan.  Artinya  pada  perihal  ketepatan,  program penggemukan sapi di Kabupaten Aceh Tengah ini mampu terpenuhi dengan baik.
Karakteristik  peternak  dapat  menggambarkan  keadaan  peternak  yang  berhubungan dengan  keterlibatannya  dalam  mengelola  usaha  ternak.  Karakteristik  peternak  bisa mempengaruhi  dalam  hal  mengadopsi  suatu  inovasi.  Menurut  Sumarwan  (2004) Karakteristik  peternak  sebagai  individu  yang  perlu  diperhatikan  untuk  melihat  apakah faktor-faktor  ini  akan  mempengaruhi  respon  peternak  terhadap  inovasi  yang diperkenalkan.Simamora  (2002)  juga  mengatakan  bahwa  karakteristik  seseorang mempengaruhi cara dan kemampuan yang berbeda dalam bentuk persepsi, informasi apa yang  diinginkan,  bagaimana  menginterpretasi  informasi  tersebut.  Pedesaan  mempunyai potensi yang besar dalam usaha peternakan dikarenakan kaya akan jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak tanpa harus membeli cukup mencari disekitar rumah atau menanam di lahan kosong. Hal ini bisa mengurangi biaya perawatan ternak, mereka cukup membeli pakan tambahan untuk mempercepat pertumbuhan serta kulitas sapi. Beternak sapi juga membawa keuntungan karena kotoran sapi bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kandang yang berfungsi sebagai penyubur tanah. Pemeliharaan ternak dilakukan bersama dalam satu tempat  yang  masing-masing  anggota  mempunyai  1-2  ekor  sapi.  Bila  masing-masing peternak memelihara dengan tempat tersendiri akan sangat mempengaruhi kebersihan dan kesehatan lingkungan dan dilakukan dalam satu tempat agar pemeliharaan lebih terpadu.
Dari  temuan  beberapa  kendala  di  atas,  peneliti  mengidentifikasi  faktor  penghambat sesuai pengamatan di lapangan. Diantaranya;

## 1. Faktor Alam
Kondisi alam yang belum mampu menyediakan pakan ternak sesuai dengan kebutuhan menjadi salah satu penyebab, terhambatnya program penggemukan sapi di Kabupaten Aceh Tengah.  Tidak  semua  wilayah  peternakan  memiliki  wilayah  padang  rumput  yang  subur. Sehingga kebutuhan kuantitas pakan ternak juga belum mampu terpenuhi dengan baik.
Faktor  alam  juga  berpengaruh  terhadap  perataan  kebutuhan  air  untuk  hewan.  Tidak semua  wilayah  peternakan  dekat  dengan  sumber  air.  Sehingga  pada  musim  kemarau, beberapa  wilayah  peternakan  kesulitan  dalam  mencari  sumber  air,  sebagai  pemenuhan kebutuhan hewan ternak.
Faktor  alam  juga  menghambat  atas  akses  sarana  transportasi  para  peternak,  maupun pihak-pihak  terkait.  Pada  beberapa  wilayah,  jalan  sebagai  sarana  transportasi  darat  tidak mendukung.  Sebab  masih  berupa  jalan  tanah  dan  batu.  Belum  ada  pengaspalan  bahkan
hanya sekedar pengerasan sekalipun. Sehingga saat turun hujan lebat, wilayah peternakan hanya mampu dilewati oleh beberapa alat transportasi khusus saja.

## 2. Faktor Perilaku SDM
Perilaku SDM menjadi faktor penghambat selanjutnya, menurut pengamatan peneliti. Kurang terpenuhinya kebutuhan pakan ternak, akan  dapat di atasi bilamana peternak atau pihak-pihak  yang  terlibat  mampu  memberikan  inovasi  dan  kreatifitas  dalam  menemukan solusinya,  Misalnya  dengan  memberikan konsentrat  tambahan,  yang  dapat  diramu sesuai dengan  kebutuhan.  Rumen  yang  terbuat  dari  tongkol  jagung  dapat  dijadikan  tambahan nutrisi  pakan  ternak.  Sehingga  peternak  tidak  hanya  mengandalkan  ketersediaan  rumput segar yang ada di ladang.
Perihal  permasalahan  perataan  air,  perilaku  SDM  menurut  pengamatan  peneliti  juga tidak  mampu  menunjukkan  inoasi  dan  kreatifitasnya.  Untuk  mengatasi  musim  kemarau, peternak diharapkan mampu membangun sistem aliran air dari sumber air yang memiliki debit volume tinggi ke wilayah peternakan masing-masing. Sistem aliran air yang sederhana dapat  dibentuk  dengan  potongan  bambu-bambu  yang  dirangkai,  sehingga  mampu menjangkau ke wilayah peternakan masing-masing.

## 3. Faktor Komitmen Organisasi
Komitmen organisasi yang rendah juga menjadi salah satu faktor penghambat sesuai dengan temuan di lapangan. Komitmen organisasi ini dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama  dengan  pihak-pihak  terkait  lainnya.  Misal,  melakukan  kerjasama  dengan komponen  akademisi  dalam  memberikan  tambahan  pengetahuan  terkait  pembuatan konsentrat  pakan  ternak,  sebagai  nutrisi  tambahan  untuk  mengatasi  terbatasnya  rumput sebagai sumber makanan alami hewan ternak.
Metode penggemukan ini memiliki kelebihan dan kekurangan.
1) Kelebihan
a) Tidak membutuhkan banyak tenaga kerja.
b) Tidak membutuhkan banyak modal untuk membeli hijauan, konsentrat, serta kandang individu atau kandang khusus.
c) Sapi  yang  digemukkan  tidak  perlu  diberi  kandang  khusus.  Namun,  diperlukan beberapa  buah  bangunan  yang  berfungsi  sebagai  tempat  berteduh  dari  hujan  atau panas matahari.
d) Biaya produksi murah, karena tidak membutuhkan dana untuk pembelian konsentrat
dan pembuatan kandang khusus atau individu.
2) Kekurangan
a) Pertumbuhan sapi bakalan lambat, karena hanya diberi pakan hijauan.
b) Membutuhkan lahan luas untuk penanaman hijauan atau padang penggembalaan.
c) Hanya  baik  diterapkan  di  lokasi  yang   curah  hujannya tinggi  dan  merata  sepanjang tahun untuk menjamin ketersediaan hijauan.
Satu hal lagi yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan padang penggembalaan yang digunakan  untuk  penggemukan  sapi  dengan  sistem  pasture  fattening  adalah  rotasi penggunaan padang penggembalaan. Satu areal padang penggembalaan dapat dibagi atas beberapa petak dan diisi dengan beberapa ekor sapi yang digemukkan. Setiap petak harus diamati terus agar dapat ditentukan saat yang tepat untuk melakukan rotasi.
Kendala belum meratanya air sebagai kebutuhan hewan ternak juga sebagai salah satu bukti  rendahnya  komitmen  Dinas  Pertanian  yang  belum  mampu  membangun  kerjasama dengan  pihak  dinas  terkait,  dalam  hal  ini  Dinas  Pekerjaan  Umum.  Bantuan  dari  Dinas Pekerjaan Umum setidaknya mampu memberikan solusi dengan  membangun sistem aliran air yang lebih paten dan efektif guna mengatasi kekeringan di musim kemarau. Disamping masalah saluran air yang belum terbentuk, Dinas Pekerjaan Umum khususnya pada subdin Cipta  Karya  perlu  ada  komitmen  kerjasama  dalam  memperbaiki  akses  sebagai  sarana transporasti bagi para peternak atau pihak-pihak lainnya. Misal, dimulai dengan pengerasan jalan. Agar jalan yang dilalui tetap dapat ditempuh meski kondisi sedang hujan.

## KESIMPULAN
Program penggemukan sapi di Kabupaten Aceh Tengah telah berlangsung sejak tahun 2013. Adapun dasar pelaksanaanya yaitu Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 tahun 2013  tentang  Pembentukan  Kawasan  Kota  Terpadu  Mandiri  (KTM)  Ketapang  Nusantara Kabupaten Aceh Tengah. Program penggemukan sapi dapat dikatakan belum efektif secara keseluruhan. Pada kecukupan jaminan hidup, para peternak masih mengeluhkan minimnya bantuan  yang  hanya  sebesar  Rp  750.00,00  per  bulan.  Pada  faktor  kecukupan,  program penggemukan sapi dapat dikatakan belum terpenuhi baik untuk kualitas dan kuantitas pakan ternak serta jaminan hidup untuk peternak.
Faktor Penghambat Program penggemukan sapi di Kabupaten Aceh Tengah
1. Faktor alam, belum mampu menyediakan padang rumput untuk memenuhi kuantitas
pakan ternak.
2. Faktor Perilaku SDM, lemahnya inovasi dan kreatifitas para peternak dalam mengelola peternakannya, khususnya terkait penyediaan nutrisi tambahan ternak dan kebutuhan air untuk hewan ternak.
Faktor  Komitmen  Organisasi,  lemahnya  komitmen  Dinas  Pertanian  dalam berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, guna bersama-sama mengatasi kendala yang dihadapi.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, M. F. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan  Operasional Sekolah  (Studi  Kasus  pada  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Mamuju  Utara.  Jurnal Analisis Dan Pelayanan Publik, 2(1), 47. https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1287 Apriliyanto,  A.  P.  (2021).  Evaluasi  Kebijakan  Sabilulungan  1000  Kampung  Kabupaten
Bandung. Dialogue :  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik,  3(1),  23–42. https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i1.11360
Basri,  H.,  Budi,  H.,  Teniro,  A.,  Efendi,  M.,  &  Surya,  A.  (2022).  Partisipasi  Masyarakat Dalam Merumuskan Community Participation in Formulating. 13(1), 25–32.
Debby D. V. Kawengian, Joyce Jacinta Rares. 2015. Evaluasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. e-journal “Acta Diurna” Volume IV. No.5. Tahun 2015
Dunn, William N., 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gadjah mada University Press,
Esti  Hartyanti  Putri,  Moch.  Saleh  Soeady,  Ainul  Hayat.  2013.  Evaluasi  Kebijakan Peremajaan  Angkutan  Kota  Dalam  Upaya  Peningkatan  Pelayanan  Publik  (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.3, No.1, h. 87- 93
Faisal,  Sanapiah.  1990.  Penelitian  Kualitatif  :  Dasar-dasar  dan  Aplikasi.  Malang  :  YA3
Malang
Hamdi  Mayulu,  Sunarso,  C.  Imam  Sutrisno,  dan  Sumarsono.  2010.  Kebijakan Pengembangan Peternakan Sapi Potong Di Indonesia. Jurnal Litbang Pertanian, 29
(1),  2010  Islamy,  Irfan,  2003,  Prinsip-prinsip  Perumusan  kebijakan  Negara, Jakarta,Bina Aksara
I.T. Mulyo, S. Marzuki dan S. I. Santoso. 2012. Analisis Kebijakan Pemerintah Mengenai Budidaya Sapi Potong Di Kabupaten Semarang. Animal Agriculture Journal, Vol. 1. No. 2, 2012, p 266 – 277
Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu, Edisi Pertama . Cetakan Pertama. Yogyakarta,Penerbit Gaya Media.
Keputusan  Bupati  Aceh  Tengah  Nomor  119  Tahun  2004  Tentang  Penetapan  Lokasi Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu Di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah
Koentjaraningrat. 1985. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta : Pustaka Jaya Maesaroh; Widowati, N. (2021). Efektivitas program jogo tonggo di kelurahan wonotingal, kecamatan  candisari  kota  semarang.  Dialogue:  Jurnal  Administrasi  Publik,  3(2), 108–121. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/13055/6770 Moleong, Lexy J. 1990. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Muhammad Wirawan, Bambang Satoso Haryono, Minto Hadi. 2013. Evaluasi Kebijakan Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  Dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  (Studi  pada Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Kota Malang) Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 13, No. 1, Hal. 12-15
Nugroho  D.,  Riant.  2003,  Kebijakan  Publik  (Formulasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi),
Jakarta, Gramedia
Pasalong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung, Alfabeta
Ratih Anggraeni, Soesilo Zauhar, Siswidiyanto. 2012. Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.1
Schoenefeld,  J.,  &  Jordan,  A.  (2017).  Governing  policy  evaluation?  Towards  a  new typology. Evaluation, 23(3), 274–293. https://doi.org/10.1177/1356389017715366 Singarimbun, Masri. 1989. Metode dan Proses Penelitian. Jakarta: LP3ES Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung : Alfabeta Suharto, Edi.,
2012. Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan sosial), Bandung, Alfabeta
Surya, A., & Basri, H. (2020). EKSISTENSI SANKSI ADAT JERET NARU. 4, 359–368. Tibbitts, D. C., Aicher, S. A., Sugg, J., Handloser, K., Eisman, L., Booth, L. D., & Bradley,
R.  D.  (2021).  Program  evaluation  of  trauma-informed  yoga  for  vulnerable populations.  Evaluation  and  Program  Planning,  88(April  2020),  101946. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2021.101946
Youker, B. W., Ford, K., & Bayer, N. (2017). Dismissing the goals: A comparison of four goal-dismissive goal-free evaluations. Evaluation and Program Planning, 64(May), 1–6. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2017.05.007
Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik (Proses dan Analisis)., Jakarta, Intermedia Winarno, Budi., 2008. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta, Media  Pressindo,
Undang-Undang  No.  18  Tahun  2009  Tentang  Peternakan  Dan  Kesehatan  Hewan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Perternakan Dan Kesehatan Hewan