## PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN GALIAN C UNTUK MELINDUNGI KAWASAN GEOPARK DI KABUPATEN BANGLI
I Nyoman Suandika Program Studi, Fakultas Hukum , Universitas Mahendradatta Jl. Ken arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115 (nyomansuandika85@gmail.com)
Abstrak - Sebelum ditetapkan sebagai kawasan geopark kawasan kaldera gunung Batur  merupakan  salah  satu  pusat  penambangan  galian  C  di  Bangli.  Setelah ditetapkan  sebagai  kawasan geopark internasional  oleh  UNESCO  penambangan galian C merupakan masalah utama karena merusak lingkungan dan merusak situs- situs geologi sehingga mengancam keberadaan geopark tersebut. Namun faktanya sampai saat ini penambangan galian C masih tetap berlangsung. Permasalahannya adalah  bagaimanakah  perlindungan  hukum  terhadap  keberadaan geopark di Kabupaten Bangli, dan bagaimanakah efektivitas pelaksanaan kewenangan Pemkab Bangli  dalam  penertiban  terhadap  aktivitas  penambangan  galian  C  di  kasawan geopark Kabupaten Bangli. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris  karena  terjadi  kesenjangan  antara das  sollen dengan das  sein yaitu kesenjangan antara teori dan dunia realita. Hasil penelitian dari permasalahan ini untuk melindungi geopark pemda Bangli telah mengintergarsikan materi geopark kedalam  kurikulum  pendidikan  di  Kabupaten  Bangli,  dan  menetapkan  kawasan gunung  Batur  dan  sekitarnya  sebagai  kawasan  cagar  alam  geologi.  Sistem penertiban  terhadap  galian  C  dilakukan  melalui  penghentian  penambangan  di beberapa  titik  penambangan,  pengalihan  arus,  dan  penangkapan  terhadap pengusaha tambang yang tidak memiliki izin usaha penambangan.
Kata kunci : Kewenangan, perlindungan, dan penertiban.
Abstract - Before defined as the  geopark region mount Batur caldera region is one of  the  central  mining  activity  of  C  in  Bangli.  Once  established  as  a  regional international geopark by UNESCO mining activity of C is a major problem because it damages the environment and damaging geology sites that threaten the existence of the geopark. But the fact that until now mining activity C remains. The issue as follows: how is law protection for geopark existency in Bangli regency, and how is effectivity of Bangli government authority implementation in controlling on mining activity of C entrenchment in geopark area in Bangli regency. The research method applied  in  this  thesis  is  emperical  law  resesarch  because  occur  gap  between  das sollen with das sein that is gap between theory and reality. The result shows in order
to  protect  geopark  the  Bangli  government  has  integrate  geopark  material  into education curricullum in Bangli regency, and set up Batur mount area and around as area of geology sanctuary. Controll system on C entrenchment conducted by to stop mining at some mining point, traffic change, and arrested on the businessman of mining who have not business license of mining.
Keywords: Authority, Protection, and Control

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyatakan  bahwa  Indonesia  adalah negara  hukum,  hal  ini  mengandung arti  bahwa  segala  tindakan  negara yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah dan aparaturnya harus selalu berlandaskan  dan  berdasarkan  atas hukum. (Tri Hayati, 2015 : 53)Hal ini juga  sekaligus  merupakan  barometer untuk mengukur apakah suatu perbuatan  atau  tindakan  telah  sesuai atau  tidak  sesuai  dengan  ketentuan yang telah disepakati. Setelah  Indonesia  merdeka, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat 3 merupaka satu-satunya ketentuan konstitusional yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan  dan  sumber  daya  alam  di
Indonesia  yang  menyatakan  bahwa bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  sebesar- besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat. Atas  dasar  ketentuan  dalam  Pasal  33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 tersebut,  maka  negara  mempunyai wewenang seperti yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria  yang  lebih  dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria,  yang  selanjutnya  disingkat UUPA  dalam  Pasal  2,  wewenang
tersebut  antara  lain  meliputi  hal-hal sebagai berikut :
1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan  dan  pemeliharaan bumi,  dan  ruang  angkasa tersebut.
2. Menentukan  dan  mengatur hubungan-hubungan hukum antara  orang-orang  dengan bumi, air, dan ruang angkasa. 3. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang- orang dan perbuatan-perbuatan hukum  yang  mengenai  bumi, air, dan ruang angkasa. Ketentuan  di  atas  selama  ini menjadi  dasar  legitimasi  pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia . (Deni Bram, 2014 : 34) Sebagaimana kita pahami, sumber daya alam terdiri atas sumber daya  alam  yang  dapat  diperbaharui
(renewable resource) dan sumber daya alam  yang  tidak  dapat  diperbaharui (nonrenewable resource) .
Sehubungan  dengan  hal  tersebut, terhadap  pengelolaan  sumber  daya alam  yang  dapat  diperbaharui  perlu memperhitungkan  pengelolaan  secara sentral disertai dengan proses pembaruannya,  hasil  penggunaannya untuk menjamin pembaharuan sumber daya alam, dan teknologi yang dipakai tidak  sampai  merusak  kemampuan sumber  daya  alam  untuk  diperbarui,
serta  dampak  negatif  pengolaannya harus ikut dikelola. Sedangkan terhadap pengelolaan  sumber  daya  alam  yang tidak dapat diperbaharui perlu memperhitungkan hal-hal sebagai berikut :
1. Segi  keterbatasan  jumlah  dan kualitas sumber daya alam.
2. Lokasi sumber daya alam serta pengarunya teradap pertumbuhan  masyarakat  dan pembangunan daerah. 3. Penggunaan sumber daya alam yang tidak boros. Dampak negatif dari pengolahan  yang  berupa  limbah diselesaikan secara bijaksana, termasuk  kemana  membuangnya  dan sebagainya.  Selain  itu,  yang  tidak kalah pentingnya turut mempengaruhi sumber  daya  alam  terletak  pada jumlah,  kualitas,  lokasi  penduduk, teknologi  yang  dipakai  serta  pola hidup  mengkonsumsi  dan  mengelola sumber daya alam yang ada.( Muhamad  Erwin,  2012  :  19  ) Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia  adalah  terdapatnya  bahan- bahan galian yang berupa mineral dan endapan-endapan alam sebagai karunia  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa yang merupakan aset negara Indonesia.  Sebagai negara  yang banyak memiliki kekayaan alam maka menjadi  kewajiban  dari  pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.  Karena  itu  pemerintah bersifat  aktif  untuk  menjalankan pemerintahan,  baik  yang  dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.  Campur  tangan  pemerintah dalam kegiatan-kegiatan perekonomian  dapat  diselenggarakan baik  oleh  pemerintah  sendiri  maupun oleh non pemerintah. Karena itu maka
pemerintah  perlu  untuk  mengaturnya dan mengendalikannya, agar pelaksanaan  seluruh  tugas  tersebut dapat  berhasil  dalam  mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Keseluruhan tugas-tugas umum pemerintahan dalam rangka mencapai kemakmuran, difasilitasi oleh Hukum Administrasi  Negara  yang  dijadikan pedoman  bagi  para  penyelenggara negara. Landasan konstitusional memang  tidak  ditemukan  dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945, namun  demikian  dapat  kita  pahami maknanya secara tersirat di dalamnya. Kata  “izin”  secara  spesipik  tidak ditemukan  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Repulik  Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian secara eksplisit landasan perizinan di Indonesia belum mempunyai landasan konstitusional.  Secara  implisit  dapat dimaknai  dalam  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  alenia  ke  IV yang  menyebutkan  tujuan  negara Republik Indonesia adalah :
1. Melindungi  segenap  tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan
umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan
4. Ikut serta menjaga perdamaian dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya untuk mewujudkan lebih konkret dari keempat tujuan negara tersebut, maka kepada pemerintah dierikan hak untuk masing-masing  mengaturnya  secara lebih  rinci  dan  konkret,  yang  antara lain melalui perizinan. Dalam konteks penyelenggaraan  pemerintahan  izin
merupakan  instrumen  yang  paling banyak  digunakan  dalam  hukum administrasi negara. Pemerintah mengguanakan  izin  sebagai  sarana untuk mengendalikan tingkah laku dan tindakan  warga  masyarakat.  Izin merupakan  perkenan  bagi  suatu tindakan yang karena alasan kepentingan  umum  mengharuskan pengawasan  khusus  dari  pemerintah. Jadi  pada  dasarnya  tindakan-tindakan yang  diperkenankan  tersebut  pada dasarnya  adalah  merupakan  suatu larangan  dari  suatu  undang-undang. Jadi  izin  digunakan  oleh  penguasa sebagai  sarana  untuk  mempengaruhi warga  agar  mau  mengikuti  cara  yang dianjurkan guna mencapai tujuan yang konkret.  Peranan  administrasi  negara memang  nampak  dominan  dalam perizinan,  karena  banyak  peraturan yang  berasal  dari  organ  administrasi negara.
Dalam  hukum  administrasi, pemberian  izin  merupakan  campur tangan  pemerintah  langsung  yang semakin  berkembang  dan  meluas diberbagai  bidang  pemerintah  pada negara  modern  saat  ini.  Campur tangan  dalam  pengendalian  langsung diwujudkan  oleh  pemerintah  dengan memberikan berbagai bentuk perizinan,  yang  dianggap  langsung dapat mengendalikan berbagai kegiatan  pemerintahan,  dimana  salah satunya adalah kegiatan pertambangan.  (Tri  Hayati,  2015  : 128) Berdasarkan  Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah,  sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan
pemerintahan  terbagi  menjadi  tiga bagian yaitu pertama, urusan pemerintahan  absolut  adalah  urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan  pusat  yang  terdiri  dari masalah  bidang  politik  luar  negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter  dan  fisikal  serta  agama. Kedua, Urusan  pemerintahan  umum adalah  urusan  pemerintahan  yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala  pemerintahan  yang  meliputi pembinaan ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, keukunan umat beragama, penanganan konflik  sosian  dan  lain  sebagainya. Ketiga, urusan
pemerintahan konkuren  adalah  urusan  pemerintah yang  dibagi  antara  pemerintah  pusat dan  daerah  provinsi  dan  daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan  kepada  daerah  menjadi dasar  pelaksanaan  otonomi  daerah. pembagian dalam urusan pemerintahan  ini  mencakup  berbagai bidang  antara  lain    bidang  pertanian, perikanan,
perdagangan, pertambangan dan lain sebagainya.
Berkaitan dengan kewenangan daerah  yang  kemudian  dibuat  dalam bentuk  kebijakan  daerah,  urusan pemerintahan konkuren yang
diserahkan  ke  daerah  dibagi  menjadi dua  bagian  yaitu pertama ,  urusan pemerintahan  wajib  berkaitan  dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan  oleh  semua  daerah seperti  bidang  pendidikan,  kesehatan, pekerjaan  umum,  perumahan  rakyat, dan  masalah  sosial.  Dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan  dengan  pelayanan  dasar yaitu  mencakup  bidang  tenaga  kerja, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak, pangan,
administrasi  kependudukan,  koperasi dan  lain  sebagainya. Kedua ,  urusan pemerintahan  pilihan  yaitu  urusan yang  wajib  diselenggarakan  oleh daerah  sesuai  dengan  potensi  yang dimiliki  oleh  daerah  yang  mencakup bidang kelautan, perikanan, kehutanan, perdagangan, industri, dan pertambangan . (Totoh  W.  Tohari, 2015, ( http://www.hukumpedia. com/twtoha/pembagian ,  diakses  22 Februari 2017) Sejak berlakunya undang- undang  pemerintahan  daerah  tersebut terjadi perubahan kewenangan perizinan  dalam  bidang  energi  dan sumber  daya  mineral  yang  awalnya ada pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan sekarang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.  Kegiatan  pertambangan  di Indonesia  terjadi  dibeberapa  wilayah di Indonesia baik berupa penambangan emas, penamangan batubara, penambangan galian C, dan berbagai  jenis  penambangan  lainnya. Kegiatan penambangan yang dilakukan ada yang memiliki izin yang diterbitkan  oleh  pemerintah  yang berwenang,  namun  ada  juga  yang melakukan  kegiatan  penambangan yang  tidak  memiliki  izin  baik  secara lisan  maupun  secara  tertulis  dari pemerintah  yang  berwenang.  Seperti halnya  aktivitas  penambangan  galian C yang terjadi saat ini di Desa Songan, Kecamatan  Kintamani,  Kabupaten
Bangli, yang mengakibatkan pencemaran  dan  kerusakan  terhadap lingkungan  di  wilayah  sekitar.  Selain merusak lingkungan  kegiatan tersebut juga merupakan kegiatan yang mengancam kelestarian geopark yang merupakan  salah  satu  kekayaan  alam yang  dimiliki  oleh  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI).  Dengan
ditetapkanya wilayah tersebut sebagai wilayah geopark oleh  UNESCO (Organisasi  Pendidikan,  Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-
Bangsa), maka seharusnya pemerintah maupun masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi  kelestarian  lingkungan  di wilayah  kawasan geopark gunung Batur tersebut dari hal-hal yang dapat mengancam  keberadaannya,  namun dalam  kenyataannya  di  lapangan nampaknya  itu  tidak  dilakukan  oleh pihak-pihak yang berwenang, sehingga meskipun keberadaan aktivitas penambangan galian C yang merupakan  salah  satu  aktivitas  yang mengancam  status  kawasan  tersebut sebagai  jaringan Unesco  Global Geopark (GGN) , hingga saat ini masih beraktivitas di daerah tersebut.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  mengenai  permasalahan tersebut  dengan  judul  “Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Penambangan Galian C Untuk  Melindungi Kawasan Geopark di Kabupaten Bangli “. Rumusan Masalah
Berdasarkan  pada  uraian  latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  perlindungan hukum  terhadap  keberadaan geopark di Kabupaten Bangli?
2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintah  daerah  Kabupaten Bangli dalam penertiban terhadap aktivitas penambangan  galian  C  di kawasan geopark Kabupaten Bangli?

## KAJIAN PUSTAKA
Pertambangan adalah sebagaian atau seluruh tahapan kegiatan  dalam  rangka  penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi kelayakan,  konstruksi  penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan  dan  penjualan,  serta kegiatan pasca tambang. Adapun asas- asas  dalam  hukum  pertambangan adalah  :  a)  Manfaat,  Keadilan,  dan Keseimbangan. b) Keberpihakan kepada kepentingan Negara. c) Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas.  d)  Berkelanjutan  dan Berwawasan Lingkungan. Ada beberapa jenis izin usaha pertambangan  yaitu  :  a)  Izin  Usaha Pertambangan  (IUP),  Prinsip  yang diatur  di  dalam  Undang-Undang
Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara adalah  bahwa  satu  IUP  hanya diperbolehkan untuk satu jenis tambang dan satu IUP diberikan hanya untuk satu jenis mineral dan batubara.
b)  Izin  Pertambangan  Rakyat  (IPR) adalah  izin  untuk  melakukan  usaha pertambangan  dalam  wilayah  usaha pertambangan  rakyat  dengan  wilayah dan  investasi  terbatas.  c)  Izin  Usaha Pertambangan  Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan  di  wilayah  izin  usaha pertambangan khusus.
Geopark juga  dapat  diartikan sebagai satu kesatuan wilayah yang di dalamnya  dapat  dijumpai  warisan geologi,  keanekaragaman  hayati,  dan budaya.  Menurut  Sofyan  Suwardi bahwa geopark merupakan  konsep pengembangan  kawasan  yang  dapat disenergikan  dengan  prinsip-prinsip konservasi  dan  rencana  tata  ruang
wilayah  eksisting  di  kawasan  telah terbangun  yang  berpilar  pada  aspek konservasi, edukasi, penumbuhan nilai ekonomi lokal dan regional.
Landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini adalah :  a)  Teori  kewenangan  oleh  Philipus M.  Hadjon  mengatakan  bahwa  setiap tindakan pemerintah disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan  itu  dapat  diperoleh melalui  tiga  sumber  yaitu  atribusi, delegasi,  dan  mandat.a)  Atribusi adalah  wewenang  untuk  membuat keputusan  ( besluit )  yang  langsung bersumber  kepada  undang-undang dalam  arti  materiil.  b)  Delegasi diartika sebagai penyerahan
wewenang  untuk  membuat belsuit oleh pejabat pemerintah kepada pihak lain  tersebut.  c)  Mandat  adalah  suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. b) Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman, mengemukakan  ada  tiga  unsur  dalam penegakan  hukum  yakni  struktur hukum adalam lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum  (kepolisian,  kejaksaan,  dan pengadilan),  Subtansi  hukum  adalah norma atau produk hukum, dan budaya hukum  adalah  sikap-sikap  dan  nilai- nilai  yang  ada  hubungannya  dengan hukum  dan  sistem  hukum.  c)  teori Perlindungan
hukum yang dikemukakan oleh Philipus M.
Hadjon, bahwa dalam konsep
perlindungan  hukum  pada  dasarnya memberikan  perlindungan  kepada pihak yang posisinya lebih lemah dari kesewenang-wenangan pihak lain yang posisinya lebih kuat. Perlindungan  hukum  bisa  dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif melalui
pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan represif melalui pengadilan dan putusan-putusan  hakim.  d)  Teori kepastian  hukum  menurut  Gustav Radbruch,  menurutnya  ada  empat  hal yang  berhubungan  dengan  makna kepastian  hukum  :  pertama,  bahwa hukum  itu  positif  artinya  bahwa  ia adalah perundang-undangan ( Gesetzkkiches Recht ). Kedua, hukum itu didasarkan pada fakta ( Tatsachen ) dan  bukan  merupakan  suatu  rumusan tentang  penilaian  yang  nanti  akan dilakukan  oleh  hakim.  Ketiga,  bahwa fakta  itu  harus  dirumuskan  dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam
pemaknaan, disamping  juga  mudah  dijalankan.
Keempat,  hukum  positip  tidak  boleh sering berubah-ubah.

## METODE PENELITIAN
Dalam kaitan dengan penelitian  ini  jenis  penelitian  yang digunakan  oleh  peneliti  adalah  jenis penelitian  hukum  empiris  karena terjadi  kesenjangan  antara  das sollen dengan das  sein yaitu  kesenjangan antara teori dan dunia realita.
Pendekatan  masalah  yang  digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), Pendekatan konsep ( concevtual  Approach ),  pendekatan analisis ( analitycal approach) ,
pedekatan  kasus  ( case  approach ). Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  berupa  data primer dan data skunder. Data primer adalah  data  yang  diperoleh  langsung dari  objek  penelitian  yaitu  melalui observasi,  wawancara  dari  informan dan responden, sampel dan sebagainya. Teknik Pengumpulan data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini
dapat  dibagai  menjadi  2  (dua)  yaitu teknik pengumpulan data primer yaitu melalui wawancara untuk memperoleh informasi  dengan  bertanya  langsung kepada  narasumber  yang  terlibat langsung dalam aktivitas penambangan  galian  C  di  kawasan geopark kaledra gunung batur Kabupaten Bangli. Dan teknik pengumpulan  data  sekunder  yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data dan juga mengidentifikasi, mengklasifikasi dan membaca kemudian dikumpulkan serta mempelajari data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku- buku,  artikel  dalam  majalah,  Surat kabar,  maupun  dalam  situs  internet, serta  kamus  hukum.  Teknik  analisis data  yang  digunakan  oleh  peneliti adalah berupa teknik interpretasi yang di lakukan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

## PEMBAHASAN DAN HASIL
Perlindungan hukum terhadap keberadaan  geopark  di  Kabupaten Bangli Secara etimologis, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung,  perbuatan  melindungi.
Menurut  konsep  pengakuan  seperti tersebit  di  atas,  berarti  di  dalamnya terkandung konsep perlindungan, yaitu  yang  mewajibkan  pemerintah mencegah dan menindak pelanggaran- pelanggaran terhadap hak yang dilakukan  oleh  pihak-pihak  bukan negara  dengan  menegakan  hukum yang  berlaku.  Jadi  perlindungan dianggap ada jika ada proses
penegakan  hukum  oleh  pemerintah (struktur  hukum)  terhadap  adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak.(I Made Suwitra, 2010 : 61) Sebagai payung hukum terhadap keberadaan geopark pemerintah  mengeluarkan  beberapa peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan geopark (warisan geologi) diantaranya adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).  Peraturan  ini  merupakan peraturan  pelaksana  dari  Undang- undang  Nomor  26  Tahun  2007
Tentang  Penataan  Ruang.  Di  dalam Pasal  51  Peraturan  Pemerintah  ini menegaskan Kawasan lindung nasional terdiri atas : a) Kawasan yang memberikan  perlindungan  terhadap kawasan  bawahannya.  b)  Kawasan perlindungan  setempat.  c)  Kawasan suwaka  alam,  pelestarian  alam,  dan cagar  budaya.  d)  Kawasan  rawan bencana  alam.  e)  Kawasan  lindung geologi,  dan  f)  kawasan  lindung lainya.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan-Pemerintah  tersebut  dalam pasal  52  ayat  (5)  ditegaskan  a) Kawasan  lindung  geologi  terdiri  dari kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan  bencana  alam  geologi,  dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Diantara ketiga kawasan
lindung  geologi  tersebut  kawasan cagar  alam  geologi  (KCAG)  adalah yang keutamaan nilainya diperuntukan untuk  ilmu  pengetahuan,  pendidikan, dan  pariwisata.  Suatu  kawasan  dapat dikatakan sebagai kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal  53  ayat  (1),  dalam  peraturan Peraturan  Pemerintah  ini  adalah kawasan  cagar  alam  geologi  terdiri
atas  kawasan  keunikan  batuan  dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor  16  Tahun  2009  Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali  juga  telah  mengatur  tentang keberadaan  warisan  geologi.  Yang diatur  dalam  Pasal  1  angka  51  yang menegaskan  bahwa  taman  Naional kawasan pelestarian alam yang dikelola  dengan  sistem  zonasi  yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan  ilmu  pengetahuan, pariwisata,  rekreasi,  dan  pendidikan. Selanjutnya mengenai kawasan geologi juga diatur dalam pasal 42 ayat (1) yang menegaskan Kawasan lindung  mencakup  :  a)kawasan  yang memberikan  perlindungan  kawasan bawahannya. b) kawasan perlindungan setempat.  c)  kawasan  suaka  alam, pelestarian alam, dan cagar budaya. d) kawasan  rawan  bencana  alam.  e) kawasan  lindung  geologi.  Dan  f) kawasan lindung lainnya. Selanjutnya dalam  Pasal  47  ayat  (1)  dan  Ayat  (2) dalam  Perda  Propinsi  Bali  ini  juga ditegaskan  bahwa  :  Kawasan  lindung geologi  mencakup  kawasan  cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam  geologi,  dan  kawasan  yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.  Sebaran  kawasan  cagar  alam geologi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  mencakup  kawasan  yang mempunyai keunikan batuan dan fosil seperti  pada  batu  gamping  di  daerah Prapat Agung, Nusa Penida dan Bukit yang  batuannya  mengandung  fosil foraminifera., kawasan yang mempunyai  keunikan  bentang  alam berupa kaldera seperti Kaldera
Gunung  Agung,  Kaldera  Buyan Beratan  dan  Kaldera  Batur,  kawasan bentang alam
untuk daerah
Semenanjung  Bukit  dan  Nusa  Penida yang  ditandai  sumber  air  yang mengalir  sebagai  sungai  bawah  tanah dan  adanya  goa  bawah  tanah.  Dan kawasan  keunikan  proses  geologi yaitu  terdapat  pada  Kaldera  Gunung Batur  dan  Gunung  Agung  seperti adanya gas solfatara atau gas beracun lainnya.
Peraturan  Daerah  Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten  Bangli  Tahun  2013-2033 sebagai benuk perlindungan hukumnya.    Dalam  pasal  1  angka  61 dalam  peraturan  daerah  Kabupaten
Bangli  ini  diatur  mengenai  taman geologi  ( geopark )  yang  menegaskan bahwa geopark adalah  kawasan  yang memiliki makna sebagai suatu warisan geologi, yang menjadi tempat penerapan  strategi  pengembangan ekonomi berkelanjutan, yang dilakukan  melalui  manajemen  yang terstruktur baik dan relistik. Selanjutnya di dalam pasal  39 ayat (1)
dan  ayat  (2)  dalam  peraturan  daerah Kabupaten  Bangli  ini,  juga  diatur mengenai  warisan  geologi  yang menegaskan  bahwa,  kawasan  geologi meliputi Kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi,
kawasan yang memberikan
perlindungan  terhadap  air  tanah.  Dan kawasan  cagar  alam  geologi  meliputi kawasan  yang  memiliki  keunikan bentang  alam,  dan  kawasan  yang mempunyai keunikan proses geologi.
Selanjutnya  dalam  pasal  40 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  pada  peraturan daerah  ini  juga  diatur  secara  khusus mengenai kawasan cagar alam geologi yang  juga  menegaskan  bahwa  :  1) Kawasan  yang  memiliki  keunikan bentang  alam  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  39  ayat  (2)  huruf  (a)
adalah kawasan bentang alam gunung batur  berupa  kawah,  kaldera,  leher vulkanik, yang menampilkan
panorama  alam  yang  indah  dan menjadi daya tarik wisata alam utama dan taman geologi unggulan dunia. 2) Kawasan  yang  mempunyai  keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf b, adalah kawasan gunung berapi gunung Batur yang  masih  aktif,  mudah  dilihat  dan dapat dinikmati pristiwa letusan secara langsung  dengan  adanya  letusan secara langsung dengan adanya kemunculan  gas  solfatara,  fumaroia,
dan gas beracun lainnya. Selanjutnya  sebagai  bentuk perlindungan terhadap warisan geologi dalam pasal 80 ayat (1) huruf f,  juga  diatur  mengenai  larangan- larangan  yang  dapat  mengganggu keberlangsungan warisan geologi yang meliputi : dilarang melaksanakan kegiatan  yang  dapat  menyebabkan perubahan  fungsi  kawasan  taman wisata  alam  berupa  :  a)  Berburu, menebang  pohon,  mengngkut  kayu, dan  satwa  atau  bagian-bagiannya  di dalam  dan  keluar  kawasan,  serta memusnakan  sumber  daya  alam  di dalam kawasan. b) Melakukan kegiatan  usaha  yang  menimbulkan pencemaran  kawasan.  c)  melakukan kegiatan  usaha  yang  tidak  sesuai dengan  rencana  pengelolaan  dan  atau rencana  pengusahaan  yang  telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
Dasar  hukum  kewenangan pemerintah  daerah  kabupaten/kota dalam  memelihara  dan  melestarikan daya  tarik  wisata  yang  berada diwilayah  hukum  pemerintahanya diatur  dalam  pasal  30  huruf  (i) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang  kepariwisataan    yang  secara
jelas  menegaskan  bahwa  pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan  untuk  memelihara  dan melestarikan  daya  tarik  wisata  yang berada diwilayahnya. Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa kewenangan  mengenai  pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan terhadap
geopark (taman  bumi)  di  Kabupaten Bangli  sebagai  daya  tarik  wisata secara sah ada pada pemerintah daerah Kabupaten Bangli.
Sebagai  bentuk  perlindungan
terhadap geopark pemerintah  daerah
Kabupaten  Bangli  telah  melakukan beberapa upaya untuk menjaga kelestarian geopark yaitu  :  a)
Dibidang  pendidikan  yaitu  dengan upaya mengintegrasikan materi geopark ke dalam kurikulum pendidikan  yang  dipertegas  melalui Peraturan  Bupati  Bangli  Nomor  19 Tahun  2013  Tentang  Pengintegrasian Materi Geopark Ke Dalam Kurikulum Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah  Pertama  (SMP),  Sekolah Menengah  Atas  (SMA),  dan  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten  Bangli.  Dengan  tujuan sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal (2) dalam peraturan Bupati Kabupaten Bangli ini adalah mempercepat sosialisasi geopark pada warga sekolah, Mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai geopark kepada warga sekolah, dan mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan geopark dalam  prilaku sehari-hari.  b)  Dibidang  konservasi, bahwa  di  kawasan  kaldera  gunung Batur telah dilakukan beberapa upaya yang  telah  berjalan  antara  lain sebagaimana  terwujud  dalam  bentuk taman  wisata  alam  (TWA)  yang dibuktikan dengan penetapan kawasan kaldera  gunung  Batur  dan  sekitarnya
yang saat  ini telah ditetapkan sebagai kawasan  cagar  alam  geologi,  melalui surat keputusan Kepala Badan Geologi,  Kementerian  Energi  dan Sumber  Daya  Alam,  Nomor  : 37.K/73/NGL/2012 Tentang Penentuan  Kawasan  Cagar  Alam Geologi  Kawasan  Kaldera  Gunung Batur dan Sekitarnya, Provinsi Bali. Adapun tujuan dalam penetapan kawasan Penelokan sebagai taman  wisata  alam  (TWA)  adalah:  a)
Melindungi  ekosistem  penting  yang menunjang  sistem  kehidupan  berupa hutan dataran tinggi seperti pelindung erosi  dan  tanah  longsor,  daerah penyerapan air, dan daerah pelindung tata  air  bagi  daerah  di  bawahnya.  b)
Perlindungan dan
pengawetan keanekaragaman  sumber  daya  alam hayati penting dan langka seperti ayam hutan,  sesap  madu,  burung  hantu, trenggiling,  landak,  jelarang,  dan  lain sebagainya.  c)  Pelestarian  budaya, berupa pura-pura penting yang berada di kawasan tersebut . (Igan S. Sutawidjaja, Oman Abdurahman, Atep Kurnia, T. Bactiar, 2014 : 52) Berdasarkan  hasil  penelitian permasalahan  yang  dihadapi  oleh geopark di  Kabupaten  Bangli  salah satunya adalah Penggalian dan pengangkutan  galian  C.  Dampak adanya penambangan galian C
terhadap  keberadaan geopark adalah rusaknya situs-situs geologi, sehingga mengancam status geopark itu sendiri. Ditinjau  dari  teori perlindungan hukum  oleh  Philipus  M.  Hadjon, bahwa  dalam  konsep  perlindungan hukum  pada  dasarnya  memberikan perlindungan  kepada  pihak  yang posisinya lebih lemah dari
kesewenang-wenangan pihak lain yang posisinya lebih kuat.
Perlindungan hukum bisa dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif melalui pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan represif melalui pengadilan dan  putusan-putusan  hakim.  Kalau dikaitkan dengan teori tersebut nampaknya  pemerintah  Kabupaten Bangli belum memberikan perlindungan  secara  efektif  terhadap keberadaan geopark di  Kabupaten Bangli, karena pemerintah Kabupaten Bangli baru memberikan perlindungan hukum  secara  preventif  yakni  baru dalam tahap pengaturan dalam bentuk peraturan-peraturan. Namun dalam hal perlindungan  secara  refresif  belum dilakukan,  ini  dibuktikan  dengan adanya    penutupan  galian  C  dan penangkapan  terhadap  pengusahanya tanpa melalui penyelesaian di pengadilan  atau  diselesaikan  tidak sesuai  dengan  peraturan  perundang-
undangan  sehingga  dengan  demikian kepastian hukum belum tercapai. Efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten  Bangli  dalam  penertiban terhadap aktivitas penambangan galian C di kawasan geopark Kabupaten Bangli.
Sebelum  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999
Tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang mempunyai kewenangan dalam
pengelolaan sumber daya alam tambang adalah pemerintah pusat.  Ini disebabkan sistem pemerintahan,
sebelum  berlakunya  Undang-Undang 22  Tahun  1999  bersifat  sentralistik, artinya  segala  macam  urusan  yang berkaitan  dengan  pertambangan,  baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuasa  pertambangan,  kontrak  karya, perjanjian karya, pengusahaan
pertambangan batu bara, maupun yang lainnya,  pejabat  yang  berwenang memberikan  izin  adalah  menteri, dalam  hal  ini  adalah  Menteri  Energi dan Sumber Daya Mineral.
Namun sejak berlakunya Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999,  kewenangan  dalam  pemberian izin  diserahkan  pada  pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah  pusat,  sesuai  dengan kewenangannya. (H. Salim HS, 2004 : 49)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun  2009  Tentang  Pertambangan Mineral  dan  Batubara  diatur  secara rinci kewenangan pemerintah, pemerintah  provinsi  dan  pemerintah kabupaten  /kota  dalam  pengelolaan pertambangan. Saat ini setelah undang-undang  pemerintahan  daerah tersebut  digantikan  menjadi  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dan selanjutnya  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014 kemudian  terakhir  diubah  dengan Undang-Undang nomor  9 tahun 2015 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah mengenai  pengelolaan  dan  perizinan galian C menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi.
Berdasarkan  hasil  penelitian kewenangan penambangan galian C di Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur  (Pergub)  Provinsi  Bali Nomor  6  tahun  2016  Tentang Perizinan  Usaha  Pertambangan  yang mulai  berlaku  sejak  22  januari  2016 dalam  pasal  3  mengenai  kewenangan perizinan  ditegaskan  bahwa  :  1) Gubernur  memberikan  izin  usaha pertambangan  batuan.  2)  Izin  usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup : a) IUP, b) IUP OP Khusus,
dan c) IPR. Dengan adanya penegasan dalam  Peraturan  Gubernur  Provinsi Bali  tersebut  maka  dapat  diartikan bahwa kewenangan dalam hal perizinan pertambangan mengenai izin usaha  pertambangan  (IUP),  IUP  OP Khusus, dan izin pertambangan rakyat (IPR)  berada  pada  pemerintah  daerah provinsi.  Sedangkan  sesuai  dengan pasal  12  dalam  Peraturan  gubernur (Pergub) Bali ini, juga diatur mengenai kewenangan  Bupati  atau  Walikota dalam  hal  penetapan dan pengelolaan serta  pemantauan  terhadap  wilayah pertambangan rakyat (WPR), sebagaimana ditegaskan bahwa Bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab  terhadap  pengelolaan  dan pemantauan lingkungan wilayah pertambangan rakyat (WPR). Selain itu mengenai kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bangli dalam hal penertiban  terhadap  penambangan galian  C  di  Kabupaten  Bangli    oleh Gubernur Provinsi Bali telah diintruksikan  untuk  menghentikan penambangan  galian  C  yang  ada  di lingkungan  Desa  Songan  (  yakni  di Banjar Dalem dan Banjar Tabu) dan di wilayah  Desa  Batur  (Yakni  di  Banjar Yeh  Mampeh)  melalui  Surat  Edaran Gubernur  Nomor  604.1/1526/ESDM- DPU  Tentang  Pertambangan  tanpa Izin. Dengan  adanya  penegasan tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa pemerintah  daerah  Kabupaten  Bangli secara  sah  mempunyai  kewenangan dalam penertiban galian C di kawasan geopark Kabupaten Bangli.
Dalam  penertiban  terhadap penambangan  galian  C  di  Kabupaten Bangli, ada beberapa sistem
penertiban  yang  sudah  dilakukan untuk  melindungi  kawasan geopark
gunung Batur adalah sebagai berikut : a)  Melakukan  penangkapan  terhadap beberapa pemilik usaha  penambangan galian C yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali. b) Melakukan penutupan terhadap lokasi penambangan
dibeberapa  titik  yaitu  salah  satunya yang  ditutup  di  Banjar  Dalem  Desa Songan. c) Melakukan pengalihan arus lalu  lintas  khusus  mobil  pengangkut galian  C  yang  awalnya  melalui  jalur Panelokan kini dialihkan melalui jalur Ojolali.
Berdasarkan  hasil  penelitian walaupun  telah  dilakukan  penertiban terhadap  penambangan  galian  C  di daerah  tersebut  namun  aktivitas penambangan galian C masih beraktivitas  samapai  sekrang.  Hal tersebut  disebabkan  oleh  beberapa faktor  antara  lain  sebagai  berikut  :  a) Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku penambangan galian C. Hal ini dibuktikan dengan adanya penangkapan terhadap beberapa
pelaku penambangan galian C namun tidak  dilanjutkan  dengan  proses hukum.  Seperti  salah  satu  pemilik usaha  penambangan  galian  C  yang dikutip  dalam  surat  kabar  suksesi news.com  edisi  rabu,  29  april  2015 bahwa  di  Banjar  Tabu  desa  Songan pasukan subdit IV
Direktorat Reskrimsus  Polda  Bali  melakukan penangkapan  terhadap  salah  satu pelaku  penambangan  galian  C,    pada tanggal  24  april  2015  dengan  barang bukti  1  (satu)  buah  alat  berat (eskavator), uang tunai  Rp. 1.802.000, dan mengamankan operator eskavator, kasir, pembeli material yang statusnya sebagai  saksi.  Dan  menurut  Kombes Heri  Wiryanto  sebagai  Kabid  Humas Polda  Bali  bahwa  pelaku  melakukan penambangan  tanpa  izin  dapat  dijerat
dengan  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2009 pasal  158 dengan pidana penjara 10 tahun dan denda maksimal Rp.  10.000.000.000.  (Heri  Wiryanto, 2015  :  1)  Namun  dalam  kenyataanya sesuai  dengan  surat  kabar  denpost edisi 10 mei 2015, pelaku penambangan  galian  C  atas  nama  I Made Punia yang bersetatus tersangka tidak ditahan dan hanya dikenai wajib lapor.  (Ngakan  Kuta  Parwata,  2015  : 1)  b)  Adanya  indikasi  kerjasama antara  penambang  galian  C  dengan aparat  penegak  hukum.  c)  Adanya unsur pembiaran oleh pihak pemerintah  artinya  pemerintah  tidak melakukan  pengawasan  yang  efektif terhadap  aktivitas  penambangan  di
Banjar  Tabu  Desa  songan  sehingga aktivitas  penambangan galian C tetap beraktivitas  sampai  sekarang.  d) Terbatasnya lapangan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan pembahasan tersebut  maka  ditinjau  dari  teori kewenangan oleh Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan  itu  dapat  diperoleh melalui  tiga  sumber  yaitu  atribusi, delegasi,  dan  mandat.a)  Atribusi adalah  wewenang  untuk  membuat keputusan  ( besluit )  yang  langsung bersumber  kepada  undang-undang dalam  arti  materiil.  b)  Delegasi diartika sebagai penyerahan wewenang  untuk  membuat belsuit oleh pejabat pemerintah kepada pihak lain  tersebut.  c)  Mandat  adalah  suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Berdasarkan penjelasan tersebut  maka dapat  dikatakan bahwa dalam penertiban terhadap
penambangan  galian  C  pemerintah
daerah  provinsi  Bali  mendelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 604.1/1526/ESDM-DPU, Tentang
Pertambangan  Tanpa  Izin.  Sehingga melalui  delegasi  tersebut  pemerintah daerah  Kabupaten  Bangli  secara  sah mempunyai kewenangan untuk menertibkan galian C yang mengancam keberadaan geopark . Namun  berdasarkan  hasil  penelitian itu  belum  dilakukan  secara  efektif karena  aktivitas  penambangan  galian C masih beraktivutas sampai sekarang.
Selain  itu  kalau  ditinjau  dari teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman,  yang  mengemukakan  ada tiga  unsur  dalam  penegakan  hukum yakni struktur hukum adalah lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum (kepolisian,
kejaksaan,  dan  pengadilan),  Subtansi hukum  adalah  norma  atau  produk hukum,  dan  budaya  hukum  adalah sikap-sikap  dan  nilai-nilai  yang  ada hubungannya  dengan  hukum  dan sistem  hukum.  Berdasarkan  kasus tersebut  di  atas  jika  dikaitkan  dengan teori  sistem  hukum  secara  subtansi sudah  secara  jelas  diatur  melalui peraturan perundang-undangan, namun dari segi struktur dalam hal ini aparat  penegak  hukum  nampaknya belum  melaksanakan  kewenangannya sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan karena penyelasaian hukum yang  dilakukan  tidak  berdasarkan proses  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan atau dalam artian  penyelesaian  yang  dilakukan tanpa  melalui  pengadilan  sehingga dengan  demikian  kepastian  hukum dalam kasus tersebut dikorbankan oleh aparat penegak hukum.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian pembahasan  di  atas  maka  penulis menarik  beberapa  kesimpulan  adalah sebagai berikut :
Perlindungan  hukum  terhadap keberadaan geopark di  Kabupaten Bangli  adalah  dibidang  pendidikan melalui  Peraturan  Bupati  Nomor  19 Tahun 2013 yaitu dengan mengintegrasikan  materi geopark ke dalam kurikulum pendidikan di Kabupaten Bangli. Dibidang konservasi  yaitu  diwujudkan  melalui Surat  Keputusan  Kementerian  Energi dan  Sumber  Daya  Alam  Nomor  : 37.k/73/NGL/2012 dengan menetapkan  kawasan  kaldera  gunung Batur  sebagai  Kawasan  Cagar  Alam Geologi.  Dan  terhadap  penambangan galian C yang mengancam keberadaannya ada beberapa tindakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah Kabupaten Bangli yaitu dengan melakukan penutupan terhadap lokasi penambangan  galian  C,  melakukan penangkapan terhadap pengusaha penambangan  galian  C  yang  tidak memiliki izin usaha pertambangan.
Dengan  diakuinya geopark gunung Batur sebagai anggota Global
Geopark  Network (GGN) UNESCO maka  ada  beberapa  saran  peneliti adalah sebagai berikut :
1. Kepada Masyarakat, harus ikut bersinergi dalam menjaga keberadaan geopark supaya tetap  lestari  karena geopark
adalah salah satu sarana penunjang dalam pembangunan pariwisata untuk  kemakmuran  rakyat. Sedangkan  kepada  pengusaha tambang, karena geopark adalah  merupakan  kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui  maka  hendaknya pengusaha penambangan galian  C  diharapkan  dapat melakukan kegiatan pertambangan  sesuai  dengan peraturan perundang- undangan. 2. Kepada aparat penegak hukum dan  pemerintah  terkait  supaya selalu melakukan pengawasan, pembinaan,  dan  melakukan penegakan hukum sesuai dengan  peraturan  perundang- undangan  atas  kewenangan yang dimiliki, sehingga geopark bebas  dari  berbagai ancaman dalam hal ini galian C dan dapat meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih kepada Istri, serta sahabat-sahabat saya sebagai pemberi masukan,  arahan,  dan  saran,  serta memberikan bahan-bahan hukum yang sangat membantu.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Hayati,  Tri.  2015. Era  Baru  Hukum Pertamabangan  Di  Bawah Rezim  UU  No.  4  tahun  2009 . Jakarta : Buku Obor. Suwitra, I Made. 2010. Eksistensi Hak Penguasaan  dan  Pemilikan Atas  Tanah  di  Bali  dalam Perspektif  Hukum  Agraria
Nasional .  Bandung  :  Logoz
Publishing. Salim HS, H. 2012. Hukum Pertambangan  Mineral  Dan Batubara .  Jakarta  :    Sinar Grafika.
Suekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri
.1998. Penelitian  Hukum
Normatif Suatu Tinjauan
Singkat . Jakarta : Raja Grafindo. Sutawidjaja,  Igan  S.  Abdurahman, Oman,  dan  T.  Bachtiar.  2014. Taman  Bumi  Global  Batur, Bali Memulihkan Bumi Mensejahterakan  Masyarakat . Bangli : Pemerintah Kabupaten Bangli Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata Kabupaten bangli. Dokumen dan Publikasi Ilmiah
Suwandi, Sofyan. Pengelolaan Taman Bumi  Masih  Lemah .  Kompas Edisi Kamis, 26 Mei 2016. Peraturan perundang-undangan Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945. Undang-undang    Nomor    5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Tahun 1960  Nomor  104,  Tambahan Lembaran Negara nomor 2043). Undang-undang  Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan  Batubara.  (  Lembaran Negara  republik  Indonesia tahun 2009 nomor 4, Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 4959). Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2015  Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 5679). Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor
16 tahun 2009 tentang Rencana
Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi Bali.  (  Lembaran  Daerah Provinsi  Bali  Tahun  2009 nomor 16, Tambahan Lembaran  Daerah  Provinsi Bali Nomor 15). Peraturan  Gubernur  Provinsi  Bali Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perizinan Usaha Pertambangan  batuan.  (Berita Daerah  Provinsi  Bali  Tahun 2016 Nomor 6). Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bangli Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli  Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran  Daerah  Kabupaten Kangli Nomor 7). Peraturan  Bupati  Kabupaten  Bangli Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pengintegrasian Materi Geopark Kedalam Kurikulum Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah  Atas  (SMA),  dan Sekolah  Menengah  Kejuruan (SMK) Kabupaten Bangli