p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934

## Permintaan Pasar untuk Produk dan Layanan Energi Terbarukan (Perspektif Daya Saing Energi Terbarukan Indonesia)
Nurfiani Syamsuddin 1 , Syaifuddin Yana 2* , Nelly 3 , Maryam 4 , Fitriliana 5 , Arsyad 6
1,2,3,4,5 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh Indonesia * Korespoden email : syaifuddin.yana@serambimekkah.ac.id
Diterima: 14 Desember 2022 Disetujui: 24 Januari 2023

## Abstract
To meet its domestic energy demands, Indonesia continues to minimize its reliance on fossil fuels and rely more  on  renewable  energy  sources.  This  is  done  to  guarantee  that  the  energy  is  distributed  evenly throughout the area. Given the potential and availability of renewable energy sources in nature, Indonesia can meet the EBT mix target of 23% in 2025 and 31% in 2030. It’s only that attaining the EBT mix target is difficult; Indonesia faces numerous hurdles. As a result, based on the most recent books and research, this study addresses the obstacles that Indonesia faces in meeting market demand for new and renewable energy goods and services. These obstacles, it is anticipated, would subsequently push Indonesia to take bold moves in rejuvenating the energy sector, strategic policies, and major investment. Keywords : indonesia, market scale, substitution cost, environmental pressure, policy incentive, new and renewable energy

## Abstrak
Dalam  hal  memenuhi  kebutuhan  energi  di  dalam  negeri,  Indonesia  terus  bergerak  dari  ketergantungan terhadap sumber energi fosil ke sumber energi terbarukan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pemerataan energi di seluruh wilayah. Melihat potensi dan ketersediaan sumber energi terbarukan di alam, bukan tidak mungkin Indonesia dapat memenuhi target bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2030.  Hanya  saja  untuk  memenuhi  target  bauran  EBT  tersebut  tidaklah  mudah,  banyak  tantangan  yang dihadapi oleh Indonesia. Oleh karena itu, kajian ini membahas tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam memenuhi permintaan pasar untuk produk dan layanan energi baru dan terbarukan berdasarkan  buku-buku  dan  literatur-literatur  terkini.  Diharapkan  tantangan-tantangan  tersebut  nantinya mendorong  Indonesia  untuk  mengambil  langkah  berani  dalam  merevitalisasi  sektor  energi,  kebijakan- kebijakan strategis, serta investasi yang signifikan.
Kata Kunci : energi baru dan terbarukan, indonesia, skala pasar, biaya substitusi, tekanan lingkungan, insentif kebijakan

## 1. Pendahuluan
Permintaan  dan  potensi  energi  terbarukan  di  Indonesia  meningkat  pada  saat  yang  bersamaan, terutama karena fakta bahwa Indonesia adalah salah satu konsumen energi dengan pertumbuhan tercepat di  dunia  [1].  Data  terakhir  menunjukkan  bahwa  Indonesia  masih  ketergantungan  pada  bahan  bakar konvensional,  seperti  batubara  domestik  dan  produk  minyak  bumi  impor,  untuk  memenuhi  kebutuhan konsumsi energinya. Namun, pertumbuhan penggunaan energi terbarukan lebih menonjol. Sumber energi terbarukan  secara  konsisten  telah  ditambahkan  ke dalam  bauran  energi  negara  secara  keseluruhan,  yang menggambarkan  tren  positif  bagi  peralihan  Indonesia  ke  energi  hijau  di  masa  depan  [2].  Namun  dalam pengembangan  energi  baru  dan  terbarukan  (EBT),  Indonesia  dihadapkan  dengan  beberapa  tantangan, seperti skala pasar, biaya pengganti, tekanan lingkungan, dan insentif kebijakan.
Struktur harga energi terbarukan di Indonesia juga telah mengalami beberapa perubahan besar sejak diperkenalkan  pertama  kali  pada  Tahun  2006.  Struktur  harga  yang  tidak  konsisten  telah  menyulitkan investor  untuk  memprediksi  iklim  investasi  di  sektor  energi  terbarukan  Indonesia.  Selanjutnya,  struktur harga terakhir yang membatasi harga energi terbarukan sebesar 85% dari BPP dianggap sebagai penghalang dalam mendapatkan pendanaan untuk proyek-proyek baru [3]. Biaya substitusi adalah selisih antara biaya tahunan Opsi REmap dan teknologi konvensional yang digunakan untuk menghasilkan jumlah energi yang sama,  dibagi  dengan  total  penggunaan  energi  terbarukan  dalam  istilah  energi  final  (USD  /  GJ).  Biaya substitusi  tergantung  pada  teknologi  konvensional  yang  disubstitusi  dan  karakteristik  Opsi  Remap  [4]. Biaya  substitusi  dapat  dikurangi  dengan  memasukkan  dampak  eksternalitas  terkait  dengan  mitigasi perubahan iklim, dan peningkatan efek kesehatan, baik yang berasal dari pengurangan konsumsi biomassa
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
dan  bahan  bakar  fosil  secara  tradisional.  Demi  mencapai  target  bauran  energi  di  2025,  Indonesia  terus berusaha  mengembangkan  proyek  energi  terbarukan.  Namun,  dalam  mengembangkan  teknologi  energi terbarukan  yang  memanfaatkan  matahari,  angin,  dan  energi  panas  bumi  memunculkan  kekhawatiran tentang  perubahan  iklim  dan  beberapa  masalah  lingkungan  lainnya  [5].  Menurut  keputusan  Menteri Keuangan,  Indonesia  menawarkan  insentif  pajak  untuk  mengembangkan  proyek  energi  terbarukan, termasuk energi panas bumi. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil [6].
Karena konsumsi energi kawasan diperkirakan akan meningkat sebesar 50%, negara-negara ASEAN telah  menetapkan  tujuan  mulia  untuk mengamankan  23%  energi  primer  mereka  dari  sumber  terbarukan pada  tahun  2025.  Menurut  Badan  Energi  Terbarukan  Internasional  (IRENA),  tujuan  ini  memerlukan peningkatan dua setengah kali lipat dalam pangsa energi terbarukan modern dibandingkan dengan Tahun 2014.  Pengembangan  proyek  energi  terbarukan  di  kawasan  ini  merupakan  tagihan  yang  mahal  bagi sebagian  besar  negara  ASEAN.  Dalam  laporan  singkat  yang  diterbitkan  oleh  Habibie  Centre,  akses keuangan  dianggap  sebagai  faktor  terpenting  untuk  mengembangkan  proyek  energi  terbarukan  karena sifatnya yang padat modal. Saat ini masih mengalami kekurangan pengalaman dan keahlian di beberapa negara  anggota  ASEAN,  khususnya  di  Malaysia,  Indonesia,  dan  Vietnam  dalam  mengevaluasi  risiko investasi energi terbarukan [7].
Pada  tahun  2025,  anggota  Perhimpunan  Bangsa-Bangsa  Asia  Tenggara  (ASEAN)  secara  kolektif menargetkan  untuk  mengamankan  23%  energi  primer  mereka  dari  sumber  energi  terbarukan.  Namun masing-masing negara memiliki tujuan energi terbarukan mereka sendiri, yaitu Vietnam (target 21% energi terbarukan  di  2030),  Indonesia  (target  31%  energi  terbarukan  2030),  Myanmar  (target  47%  energi terbarukan 2030), dan Thailand (target 30% energi terbarukan di 2036) [8].
Sumber  energi  terbarukan  seperti  matahari,  angin,  air,  dan  limbah  listrik  sangat  menjanjikan  di Indonesia. Namun pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia masih cukup rendah. Sangat penting untuk memperluas  penelitian  ke  semua  bentuk  sumber  energi  terbarukan  secara  umum  [9]  [10] [11]  [12]  [13] [14].  Sebagai  pemimpin  dunia  di  akhir  abad  ke-20,  sektor  energi  Indonesia  kini  tidak  diragukan  lagi menghadapi beberapa tantangan untuk mempertahankan statusnya. Menurut penilaian tahun 2020, Forum Ekonomi  Dunia  menempatkan  Indonesia  pada  peringkat  ke-91  dari  115  negara  untuk  kesiapan  transisi energi dan peringkat ke-58 untuk kinerja sistem energi, yang digambarkan sebagai “berpotensi memperoleh tantangan besar” [15].  Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas infrastruktur yang menghambat penyebaran energi terbarukan secara efektif, dalam hal transmisi listrik.
Karena  Indonesia  adalah  negara  kepulauan,  jaringan  listrik  terputus-putus.  Hanya  12%  listrik  di Nusantara  berasal  dari  energi  baru  dan  terbarukan  (EBT), dimana  Filipina  yang  juga  merupakan  negara kepulauan  namun  telah  mampu  menghasilkan  lebih  dari  20%  listrik  dari  energi  terbarukan.  Tantangan lainnya  adalah  masalah  birokrasi  yang  kompleks  seperti  Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN)  yang memonopoli  transmisi,  distribusi,  dan  pengoperasian  sistem  kelistrikan,  dan  mendominasi  pasar pembangkit listrik lokal yang menghambat minat calon investor [7].
Agar tantangan-tantangan tersebut tidak menjadi penghambat bagi pengembangan energi terbarukan di  Indonesia,  maka  Indonesia  harus  melakukan  langkah  berani  dalam  merevitalisasi  sektor  energi, kebijakan-kebijakan strategis, serta investasi  yang signifikan.  Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam memenuhi permintaan pasar untuk produk dan layanan energi baru dan terbarukan.

## 2. Metode Kajian Literatur
Penelitian ini menggunakan analisis tinjauan konseptual dan sistematis. Analisis pada studi ini adalah dengan  menggunakan  data  sekunder  ( secondary  data analysis / desk  study ).  Data  sekunder  diperoleh  dari studi  literatur  dan  review  dokumen.  Beberapa  data  sekunder  yang  sesuai  dengan  kriteria  tinjauan  dalam topik  yang  diusulkan  untuk  menyoroti  tentang  permintaan  pasar  untuk  produk  dan  layanan  energi terbarukan di Indonesia beserta tantangannya seperti yang terlihat pada Tabel 1 .
Tabel 1. Sumber database dalam kajian Data Base Penelitian Tahun Sumber • Proporsi Pasokan Energi Primer 2014-2016 Badan Pusat Statistik (BPS) https://www.bps.go.id/indicator/7/1158/1/proporsi- pasokan-energi-primer.html • Target Bauran Energi Indonesia 2021 2021 Dewan Energi Nasional (DEN) Republik Indonesia
p-ISSN : 2528-3561
e-ISSN : 2541-1934 Data Base Penelitian Tahun Sumber • Hambatan Utama Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia 2020 Asian Development Bank (ADB) • Anggaran belanja untuk program pengelolaan energi baru dan terbarukan dan konservasi energi
• Ministry Of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia
• Bahan Bakar Masa Depan
• Laporan Kinerja Kementerian ESDM 2017
• Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). 2017.
Pemanfaatan Biomassa Untuk Penyediaan Listrik Yang Merata Dan Terjangkau Bagi Rakyat. Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia. Diakses pada
2020
2017 2020 2017 2021 Kementerian ESDM (https://www.esdm.go.id/)
“Handbook Of Energy and Economic Statistics Of Indonesia,” Handb. Energy Econ. Stat. Indones., pp. 1–72
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta https://ptseik.bppt.go.id/berita-ptseik/20- pemanfaatan-biomassa-untuk-penyediaan-listrik- yang-merata-dan-terjangkau-bagi-rakyat
Sumber: Pengolahan data, 2022

## 3. Hasil dan Diskusi

## 3.1. Skala Pasar
Permintaan  energi  di  Asia  Tenggara  meningkat  pesat  karena  pertumbuhan  penduduk  dan pembangunan  ekonomi  yang  pesat  [16].  Energi  sangat  penting  bagi  kehidupan  dan  juga  penting  untuk memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga,  industri  dan  perdagangan  komersial.  Untuk  memungkinkan pembangunan ekonomi lebih lanjut, maka diperlukan pasokan energi yang andal. Namun, ketergantungan terhadap bahan bakar fosil masih tinggi, terutama dalam pembangunan pedesaan [17]. Sebagai bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim, negara-negara berjuang untuk mengurangi bahan bakar fosil dan dampak emisi  gas  rumah  kaca  dengan  mengubah  sistem  energi  menjadi  sistem  yang  berkelanjutan  berdasarkan energi terbarukan, sebagai salah satu prioritas pembangunan berkelanjutan [18] [19].
Asia Tenggara terdiri dari sebelas negara, yang semuanya merupakan anggota Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). ASEAN didirikan pada tahun 1967 oleh Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand,  Indonesia,  Brunei,  Vietnam,  Laos,  Myanmar,  dan  Kamboja.  Karena  iklim  tropis  dan kedekatannya  dengan  Cincin  Api,  negara-negara  Asia  Tenggara  memiliki  potensi  energi  baru  dan terbarukan (EBT) yang sangat besar [17] [16] [20]. Pada tahun 2016, energi biomassa, tenaga air, angin, matahari, dan panas bumi memasok 26% dari total konsumsi energi. Dengan kontribusi sebesar 14%, PLTA merupakan sumber pembangkit listrik terbesar [16]. Filipina menempati urutan kedua dunia dalam hal total pembangkit listrik panas bumi, sedangkan Indonesia menempati urutan ketiga. Setiap negara menargetkan persentase penggunaan EBT yang berbeda untuk mencapai 23% bauran energi ASEAN pada Tahun 2030 [17].
Transformasi Energi Global: Laporan dari Badan Energi Terbarukan Internasional: A Roadmap to 2050 [21], memperkirakan bahwa untuk memenuhi tujuan Perjanjian Paris akan memerlukan pengurangan permintaan  energi  global  melalui  efisiensi  energi,  peningkatan  jalur  elektrifikasi  untuk  semua  sektor pengguna  akhir,  dan  meningkatkan  pangsa  energi  terbarukan  dalam  matriks  energi,  termasuk  biofuel. Dengan demikian, energi terbarukan harus mencakup setidaknya dua pertiga dari total pasokan energi final pada  Tahun  2050.  Pada  saat  yang  sama,  perlu  untuk  memperluas  proporsi  energi  terbarukan  di  sektor ketenagalistrikan dari 25% pada tahun 2017 menjadi 86% pada tahun 2050. Kabar baiknya adalah tujuan ini dapat dicapai dengan cara yang layak secara  teknis dan ekonomis. Sehingga ada peluang unik untuk mempercepat transformasi menuju sistem energi digital, terdistribusi, dan dekarbonisasi.
Beberapa negara ASEAN mendapat skor yang agak buruk dalam hal sumber daya energi, meskipun kawasan  ASEAN  memiliki  reputasi  sebagai  kawasan  paling  kaya  energi  di  dunia.  Empat  dari  sepuluh negara  ASEAN,  termasuk  Singapura  (98%),  Filipina  (46%),  Thailand  (42%),  dan  Kamboja  (33%), mengimpor energi, menurut Database Bank Dunia 2016 [22] [21]. Sementara itu, negara lain seperti Brunei, Indonesia,  Myanmar  dan  Vietnam  terkenal  sebagai  negara  pengekspor  sumber  energi.  Negara-negara tersebut yang sumber pendapatan utamanya adalah energi komersial, akan terus menyediakan sumber daya energi yang penting bagi negara-negara lain di kawasan ini. Thailand, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Vietnam masuk ke dalam lima pasar besar solar PV, dapat belajar untuk mengarahkan pasar ke arah tren ini.  Namun,  jika  kesadaran  akan  energi  bersih  masih  rendah,  dan  informasi  tentang  manfaat  energi terbarukan terbatas, hal ini tidak mungkin terjadi.
Meskipun  geografi  Indonesia  memiliki  potensi  untuk  pengembangan  energi  terbarukan,  transisi energi  tetap  menjadi  tantangan  utama.  Sektor  gas  terus  berkembang  sebagai  sumber  energi  alternatif terbarukan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa biayanya lebih rendah daripada sumber energi terbarukan lainnya. Apalagi Indonesia memiliki cadangan gas yang cukup untuk tetap menjadi bahan pokok nasional di masa depan [23] [24].
Tabel 2 . Proporsi pasokan energi primer (persen) 2014-2016 Jenis Energi Proporsi Pasokan Energi Primer (%) 2014 2015 2016 Minyak 38,37 35,25 35,19 Batu Bara 20,61 23,47 23,43 Gas 17,48 18,00 17,97 PLTA 2,45 2,27 2,27 Geothermal 1,04 1,05 1,05 Biomassa 19,96 19,93 20,06 Biofuel 0,08 0,04 0,04 Sumber: [41]
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), batu bara dan minyak masih mendominasi sumber energi primer Indonesia ( Tabel 2 ). Sumber energi terbarukan, termasuk biomassa, masih melampaui gas dalam hal persentasenya di alam. Ketersediaan sumber energi dalam bentuk yang ada di alam merupakan sumber energi primer.
Berdasarkan  informasi  di  website  Dewan  Energi  Nasional  Republik  Indonesia,  Indonesia  akan menggunakan lebih sedikit energi pada tahun 2020. Hal ini tidak lepas dari dampak pandemi COVID-19 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2020, 11% bauran energi (EBT) akan terdiri dari energi baru dan terbarukan [25]. Tabel 3 menunjukkan target bauran energi Indonesia hingga tahun 2021 .
Tabel 3 . Target bauran energi Indonesia 2021 Jenis Energi Target (Persentase) Energi baru dan terbarukan (EBT) 14.5% Minyak bumi 28,1%, Gas bumi 21,9% Batubara 35,5% Sumber: [25]
Berdasarkan Tabel 3 , terlihat bahwa target bauran energi EBT di 2021 jauh lebih tinggi dari Tahun 2020. Peningkatan target EBT perlu dilakukan setiap tahunnya untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil. Hal tersebut juga sebagai bentuk konsistensi Indonesia dalam mencapai target energi terbarukan sebesar 31% di 2030.

## 3.2. Biaya Substitusi
Setiap teknologi EBT yang tidak diperoleh melalui lelang terbalik akan membutuhkan model biaya produksi yang berbeda. Idealnya, model tersebut akan menggunakan informasi terkini tentang biaya proyek serupa  yang  berlokasi  di  Indonesia  (dengan  biaya  internasional  sebagai  pengganti  jika  data  spesifik Indonesia tidak tersedia). Sebagai bagian dari laporan 2018 tentang insentif keuangan terbarukan, Badan Model Kebijakan Fiskal dibuat untuk proyek pembangkit listrik tenaga air dan surya skala kecil. Model biaya  produksi  panas  bumi  yang  terpisah  juga  telah  dibangun,  dan  digunakan  dalam  makalah  ini  untuk mengantisipasi pembayaran subsidi di masa depan [26].
Mengganti bahan bakar konvensional dengan energi terbarukan akan menghemat sektor energi USD $1,7 miliar per tahun pada tahun 2030. Dengan biaya polusi udara yang disertakan, angka tersebut dapat meningkat secara signifikan hingga antara $15 hingga $50 miliar per tahun (berdasarkan polusi udara dalam dan  luar  ruangan,  emisi  CO2  dan  beberapa  faktor  lainnya).  Dibandingkan  dengan  kebijakan  saat  ini, ketergantungan yang lebih besar pada energi terbarukan akan menyebabkan pemotongan besar dalam biaya sistem energi bersih. Ini juga akan mengurangi polusi udara dan emisi CO2, memungkinkan penghematan hingga USD $53 miliar, atau 1,7 persen dari PDB per tahun pada Tahun 2030 [2].
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Hambatan dalam pengembangan energi terbarukan (EBT) di Indonesia di sektor biaya dapat dilihat pada Tabel 4 .
Tabel 4 . Hambatan utama pengembangan energi terbarukan di Indonesia
Batas harga pembelian listrik yang ditetapkan di bawah biaya proyek energi terbarukan Kekhawatiran akan
keterjangkauan telah
mengakibatkan  pemerintah  membatasi  harga  energi terbarukan  dengan  mengacu  pada  rata-rata  biaya akuntansi  historis  pembangkitan  (BPP)  PLN  untuk beberapa kelas proyek Kedepan proyek-proyek terbarukan yang tidak tunduk pada  batas  harga  BPP,  PLN  tidak  menyetujui  harga terbarukan yang nantinya dapat dianggap mengakibatkan “kerugian negara” Biaya  dan  risiko  yang  lebih  tinggi  dari  energi terbarukan di Indonesia Pembatasan  atau  persyaratan  untuk  konten  lokal, investasi  asing,  perubahan  kepemilikan,  mendorong biaya BPP Biaya tinggi dan waktu yang lama untuk pembebasan lahan
Alokasi  risiko  yang  tidak  seimbang:  AKP  tidak memberikan risiko kepada pihak yang mengelolanya, mis. jaringan force majeure Tidak  ada  PPA  standar  yang  mengarah  ke  negosiasi yang panjang, rumit, dan tidak terduga Khusus untuk panas bumi, persyaratan untuk menahan offtake terms (PPA) sampai setelah eksplorasi Sumber: [26]
ESDM  bertanggung  jawab  atas  kebijakan  dan  regulasi  sektor  ketenagalistrikan,  yang  meliputi pengaturan  tarif,  serta  pengadaan  dan  kontrak  pembangkitan  energi  terbarukan  (EBT)  oleh  Perusahaan Listrik  Negara  (PLN).  Tujuan  utama  kebijakan  sektor  ketenagalistrikan  ESDM  sejak  awal  Tahun  2017 adalah  untuk  memastikan  keterjangkauan  listrik.  Mengingat  Pemerintah  Indonesia  juga  bertujuan  untuk mengurangi  subsidi  kepada  PLN  dan  sekaligus  menjaga  kesehatan  keuangan  PLN,  keengganan  untuk menaikkan tarif memicu kebutuhan untuk meminimalkan biaya PLN [26].
Sebagai bagian dari upaya ini, pada Tahun 2017 ESDM mengganti peraturan yang ada tentang harga pembelian  EBT  oleh  PLN  dengan  peraturan  baru  yang  membatasi  harga  sebagian  besar  teknologi terbarukan  pada  beberapa  persentase  dari  biaya  produksi  pembangkit  (BPP)  PLN.  BPP  dihitung berdasarkan  wilayah  PLN  (kira-kira  sesuai  dengan  provinsi)  dan  terisolasi  kecil  sistem  berdasarkan akuntansi biaya pembangkitan PLN untuk tahun sebelumnya di wilayah atau sistem tersebut [26].
Menurut  publikasi  terbaru  di  website  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik Indonesia, bahan bakar alternatif sumber energi fosil, seperti minyak bumi, harus berasal dari sumber energi terbarukan. Minyak akan semakin langka jika konsumsinya tidak diatur. Indonesia perlu memperkuat sektor energi baru terbarukan (EBT). Hal ini akan memungkinkan kami untuk memproduksi bahan bakar alternatif dan mengurangi impor minyak mentah untuk memenuhi permintaan domestik [27]. Laporan Badan Pusat Statistik  (BPS)  menyebutkan  bahwa  BBM  dan  minyak  mentah  merupakan  penyumbang  terbesar  impor (impor) migas. Bahkan pada April 2021, impor migas mencapai $2 miliar atau sekitar 12,5% dari seluruh impor dalam negeri [28]. Oleh karena itu, bahan bakar harus dikembangkan dari sumber terbarukan untuk mengurangi impor migas.
Di sisi lain, pemerintah dan DPR sangat  menaruh perhatian terhadap pembahasan RAPBN migas, sedangkan pembahasan energi terbarukan belum dibahas secara detail. Oleh karena itu, diharapkan RUU Energi  Baru  Terbarukan  (RUU  EBT)  yang  dibahas  di  DPR  nantinya  memungkinkan  pemerintah  untuk fokus pada energi terbarukan dan memasukkan dukungan biaya dan perencanaan dalam APBN meningkat. Seperti  yang ditunjukkan  pada Tabel  5 ,  alokasi  anggaran  untuk program pengelolaan dan  pemeliharaan energi baru dan terbarukan cenderung rendah selama empat tahun terakhir.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Tabel 5 . Anggaran belanja untuk program pengelolaan energi baru dan
terbarukan dan konservasi energi Tahun Alokasi dana Capaian bauran energi terbarukan (persentase) 2017 Rp. 867,2 miliar 7% 2018 Rp. 1,56 triliun 10% 2019 Rp. 1,04 triliun 9,2% 2020 Rp. 734,3 miliar 11,31% Sumber: [42]
Berdasarkan Tabel  5 ,  dapat  dilihat  bahwa  pemerintah  cenderung  menghabiskan  anggaran  yang sangat  sedikit  untuk pengelolaan  energi  baru  dan  terbarukan  (EBT)  dan  konservasi  energi.  Harapannya, pemerintah  Indonesia  dapat  meningkatkan  anggaran  energi  terbarukan  sehingga  dapat  memenuhi  target bauran energi. Kabar baiknya adalah bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan dalam Nota Keuangan RAPBN  2022  bahwa  percepatan  transisi  ke  energi  bersih  akan  dimasukkan  dalam  program  prioritas nasional pertama.

## 3.3. Tekanan Lingkungan
Proyek energi terbarukan juga telah berkontribusi dalam meningkatkan dampak lingkungan seperti pengurangan gas karbon dioksida, kesadaran  masyarakat tentang perubahan iklim.  Mengingat hubungan erat  antara perubahan iklim dan penggunaan energi, energi terbarukan (EBT) adalah solusi global untuk pembangunan  berkelanjutan  [16],  menawarkan  teknologi  rendah  emisi  yang  ramah  lingkungan  [29]. Namun pemanfaatan energi terbarukan untuk kebutuhan sehari-hari tidak serta merta terbebas dari masalah lingkungan.  Terdapat  beberapa  dampak  lingkungan  yang  ditimbulkan  oleh  proyek  energi  baru  dan terbarukan. Dampak signifikan dari proyek EBT terlihat pada peningkatan taraf hidup, penciptaan ikatan sosial,  dan  pengembangan  masyarakat.  Disamping  itu,  proyek  energi  baru  dan  terbarukan  (EBT)  rumit untuk  dipasang  serta  peka  terhadap  lingkungan  dan  kondisi  setempat.  Peramalan,  pelaksanaan,  dan perencanaannya membutuhkan lebih banyak pertimbangan dan pengetahuan dibandingkan dengan proyek lain [30].
Dua  dampak  utama  yang  terjadi  terhadap  lingkungan,  yaitu  pencemaran  udara  dan  air,  biasanya disebabkan oleh pembuangan air dari rumah, industri, dan hujan yang tercemar, dan pembuangan minyak dan cairan bekas yang biasanya mengandung bahan kimia beracun dan logam berat seperti merkuri, timbal, dan lain-lain. Selain polusi air, sumber daya alam dapat dipertahankan, dan efek rumah kaca  dari polusi udara dapat dikurangi dengan penggunaan yang tepat dari sumber energi terbarukan [31]. Hal yang serupa dilaporkan oleh [32], sumber energi baru dan terbarukan seperti matahari, panas bumi,  angin, biomassa, dan tenaga air juga memiliki dampak lingkungan, beberapa diantaranya sangat signifikan.
Jenis dan intensitas dampak lingkungan yang tepat bervariasi dan sangat tergantung pada teknologi spesifik  yang  digunakan,  lokasi  geografis,  dan  sejumlah  faktor  lainnya.  Dengan  memahami  masalah lingkungan saat ini dan potensi yang terkait dengan setiap sumber energi terbarukan, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk menghindari atau meminimalkan dampak ini secara efektif karena dampak tersebut menjadi bagian yang lebih besar dari pasokan listrik [32]. Teknologi energi terbarukan skala besar tunduk pada  semua  izin  lingkungan  yang  diperlukan  dari  fasilitas  industri  besar.  Pembangkit  energi  terbarukan yang  menggunakan  teknologi  baru  dapat  menghadapi  rintangan  perizinan  sampai  pejabat  perizinan memahami dampak lingkungan dari proses pembangkitan.
Sejalan dengan pembahasan sebelumnya, meskipun  energi terbarukan lebih ramah lingkungan dan tidak  menyebabkan  efek  rumah  kaca,  namun  pengelolaan  energi  terbarukan  tidak  sepenuhnya  ramah lingkungan. Terdapat beberapa dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari pengembangan  proyek EBT ini. Dampak lingkungan yang disebabkan oleh energi baru dan terbarukan, terlihat pada Tabel 6 .
Tabel 6 . Jenis-jenis energi terbarukan dan dampaknya terhadap lingkungan
No. Jenis energi terbarukan Dampak terhadap lingkungan Referensi Positif Negatif 1. Cahaya Matahari Secara umum bermanfaat bagi lingkungan dan berpotensi mengurangi dampak pencemaran berupa gas karbondioksida (CO2) di area sekitar pembangkit listrik - Untuk meningkatkan kemampuannya, biasanya penyimpanan menggunakan baterai pada solar PV. Limbah baterai yang sudah tidak digunakan lagi memiliki [33]
p-ISSN : 2528-3561
e-ISSN : 2541-1934 No. Jenis energi terbarukan Dampak terhadap lingkungan Referensi Positif Negatif potensi untuk menjadi pencemaran limbah B3. - Komponen panel surya, seperti polisilikon, dapat melepaskan silikon tetraklorida beracun jika dibuang ke lingkungan. - Panel surya juga mengandung nitrogen tetrafluorida, bahan kimia rumah kaca yang menipiskan lapisan ozon. - Semakin banyak panel surya yang diproduksi, semakin banyak penambangan logam yang diperlukan untuk logam yang digunakan di dalamnya. - Pantulan cahaya matahari pada panel surya sangat berbahaya bagi mahluk hidup. - Pasokan air tanah dan air permukaan dapat dipengaruhi oleh panel surya. 2. Tenaga Angin - Bermanfaat bagi lingkungan, dengan kemampuan mengurangi pencemaran dari gas karbondioksida (CO2) di area sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA). - Jika dibandingkan dengan fasilitas tenaga batu bara, fasilitas tenaga angin ini hanya mengeluarkan seperseratus karbon dioksida. - Fasilitas tenaga angin melepaskan lebih sedikit sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan polutan udara lainnya daripada pembangkit listrik tenaga batu bara atau gas. - Pemanfaatan baterai solar PV Baterai yang dibuang dapat berkontribusi terhadap pencemaran limbah B3. - Dampak estetika (Penggunaan ladang
angin sebagai pembangkit listrik
memerlukan penggunaan lahan yang luas.
Akibatnya, menimbulkan malapetaka di daerah pemukiman dan
pertanian.
- Kebisingan (Perputaran frekuensi konstan bilah
turbin angin sangat mengganggu,
penggunaan gearbox dan generator dapat menyebabkan kebisingan mekanis serta kebisingan listrik, gangguan sinyal TV dan transmisi gelombang mikro untuk komunikasi, dll.). - Masalah lingkungan (populasi burung dan kelelawar yang bermigrasi dapat dirugikan). Menurut penelitian terbaru, ladang [34]
p-ISSN : 2528-3561
e-ISSN : 2541-1934 No. Jenis energi terbarukan Dampak terhadap lingkungan Referensi Positif Negatif angin lepas pantai menambahkan 80-110 dB ke kebisingan frekuensi rendah dan dapat mengganggu komunikasi paus dan distribusi predator laut). - Estetika 3. Tenaga Air - Lebih berwawasan lingkungan secara umum, dan dapat meminimalisir pencemaran berupa gas karbondioksida (CO2) di area dekat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). - Dapat mempromosikan pembangunan ekonomi di lingkungan setempat dengan menciptakan lapangan kerja baru. - Daya baterai pada sistem PV surya. Pencemaran limbah B3 dapat disebabkan oleh limbah aki yang dibuang. [35] 4. Panas Bumi - Dapat menekan penggunaan energi fosil - Limbah khususnya limbah B3 dapat dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) (Bahan Beracun dan Berbahaya). - Jenis limbah yang dihasilkan oleh PLTP biasanya berupa limbah padat, cair, dan gas. - efek pada penggunaan sumber daya alam dan kapasitas lingkungan untuk membuang limbah secara alami. [36] 5. Biomassa - Energi alternatif pengganti bahan bakar fosil - Hemat biaya - Limbah khususnya limbah B3 dapat dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) (Bahan Beracun dan Berbahaya). - Jenis limbah yang dihasilkan oleh PLTP biasanya berupa limbah padat, cair, dan gas. - Emisi yang dihasilkan biomassa menimbulkan pencemaran udara yang sangat berbahaya bagi manusia, seperti karbon, partikulat, monoksida, nitrogen oksida, benzena, formaldehide, dan lainnya. [37]

## Sumber: Pengolahan data, 2022
Berdasarkan Tabel  6 ,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengembangan  proyek  energi  terbarukan  di Indonesia tetap membawa dampak terhadap lingkungan, seperti polusi udara, pencemaran lingkungan oleh limbah,  masalah  ekologi,  estetika,  masalah  industri  dan  lain-lain.  Hanya  saja  dampak  yang  ditimbulkan
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
terhadap  lingkungan  lebih  kecil  melalui  perbandingan  terhadap  penggunaan  energi  fosil.  Untuk  itu Indonesia  harus  terus  bergerak  dalam  pengembangan  energi  terbarukan  yang  benar-benar  ramah lingkungan dengan dampak industri yang sangat kecil.

## 3.4. Insentif Kebijakan
Indonesia  harus  mengambil  langkah-langkah  untuk  meningkatkan  daya  saing  di  berbagai  bidang, termasuk  kualitas  sumber  daya  manusianya,  pengembangan  infrastruktur  dan  teknologinya,  dan  pada akhirnya pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), jika ingin menjadi negara maju. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah inisiatif industri untuk membantu proyek pengembangan EBT. Selain itu, pemerintah menawarkan sejumlah keuntungan pajak kepada peserta di industri energi terbarukan [6] di sisi pendapatan.  Pemerintah  menyediakan  berbagai  layanan  untuk  membantu  penyediaan  EBT,  seperti keringanan pajak, keringanan pajak, pembebasan PPN untuk kebutuhan EBT, tidak ada PPN atas barang impor yang digunakan untuk kegiatan panas bumi, pembebasan bea masuk untuk EBT, dan pajak industri. Pengurangan hingga 100% selama tahap eksplorasi fasilitas panas bumi masih berlangsung [38].
Menurut [39], insentif investasi untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia dapat  dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu (1) insentif finansial, yang memberikan pinjaman dan jaminan pinjaman dengan  harga  di  bawah  pasar;  (2)  insentif  industri  seperti  pembebasan  pajak  dan  subsidi  terkait  pajak lainnya; (3) akses ke layanan dengan harga di bawah pasar; dan (4) dukungan dan regulasi harga pasar, yang memberikan harga atau permintaan di atas pasar ketika energi terbarukan diproduksi dan dijual.
Indonesia juga memiliki pengaturan kelembagaan dan pemangku kepentingan yang sangat kompleks di industri energi. Setidaknya ada empat instansi pemerintah yang terlibat langsung dalam perumusan atau pelaksanaan  kebijakan  energi  terbarukan  di  tingkat  nasional,  pemerintah  daerah,  dan  sejumlah  instansi pemerintah lainnya juga memiliki pengaruh baik terhadap kebijakan maupun pelaksanaannya [39]. Adapun lembaga ataupun instansi milik pemerintah yang  bertanggung jawab dalam perumusan atau pelaksanaan kebijakan energi terbarukan dapat dilihat pada Tabel 7 .
Tabel 7. Badan atau lembaga pemerintah penanggung jawab regulasi EBT
Lembaga Pemerintah Tugas The Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) Badan  pemerintah  nasional  ini  adalah  lembaga  utama yang  bertanggung  jawab  atas  kegiatan  pengawasan sehari-hari  yang  terkait  dengan    ndust  energi.  Secara khusus,  kementerian  mengawasi  perusahaan  milik negara.  Juga  bertugas  menyediakan  data  dan  analisis terkait  pengembangan    ndust  energi  serta  melakukan survei  dan  penelitian  energi  dan  sumber  daya mineral. Pada  tahun  2010,  kementerian  membentuk  Direktorat Jenderal  untuk  menyelenggarakan  pengembangan  dan promosi energi terbarukan. Pembentukan lembaga sub- kementerian ini telah memperkuat pengawasan regulasi atas energi terbarukan. The National Energy Council (DEN)
Dewan  tersebut  dibentuk  pada  tahun  2009  sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Energi tahun 2007.  Diharapkan  dapat  merumuskan  kebijakan  dan rencana umum energi nasional yang komprehensif, serta menetapkan  strategi  konsumsi  energi  yang  akan dilaksanakan dan dijalankan oleh Kementerian ESDM. Badan  tersebut  diketuai  oleh  Presiden,  sekaligus menampung tujuh kementerian sebagai anggota. Untuk menyeimbangkan  pejabat  pemerintah,  dewan  tersebut juga  memiliki  delapan  anggota  non-pemerintah, termasuk  akademisi,  pemerhati  lingkungan,  advokat konsumen, dan perwakilan   ndustry dan teknologi.
The National Planning Agency (Bappenas) Meskipun  lembaga  ini  tidak  terlibat  langsung  dalam implementasi regulasi energi, namun cukup berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan energi, serta  menyelaraskannya  dengan  rencana  dan  regulasi ekonomi yang lebih luas. Bappenas menetapkan rencana pengembangan  energi  yang  akan  dilakukan  oleh Kementerian  ESDM.  Peta  jalan  terbarunya  untuk percepatan  pembangunan  mengidentifikasi  promosi energi terbarukan sebagai isu utama dalam penyediaan
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Lembaga Pemerintah Tugas infrastruktur.  Perencanaan  ekonomi  dilakukan  melalui usulan  alokasi  anggaran  tahunan  Kementerian  ESDM, khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Ministry of Finance (MoF) Kementerian Keuangan berwenang menyetujui penggunaan  belanja  pemerintah,  termasuk  insentif investasi.  Ini  menetapkan  keputusan-keputusan  ini ketika mempertimbangkan anggaran pemerintah tahunan yang dirumuskannya. Local and regional governments Ini  memainkan  peran  penting  dalam  implementasi kebijakan  energi  dengan  mengembangkan  peraturan yang relevan dan mengeluarkan izin. Mereka juga dapat memperkenalkan strategi promosi sub-nasional mereka sendiri. Beberapa pemerintah daerah juga menyediakan skema  untuk  menyederhanakan  prosedur  administrasi terkait pengembangan proyek.
Sumber: Pengolahan data, 2022
Pemerintah  Indonesia  telah  memberikan  insentif  fiskal  dan  keuangan  untuk  proyek-proyek  energi terbarukan di dalam negeri sejak Tahun 2010. Insentif ini termasuk pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN),  pengurangan  pajak  penghasilan,  pembebasan  bea  masuk,  dan  libur  pajak  ( tax  holiday ).  Dengan pemberiaan insentif ini, pemerintah bermaksud untuk tidak hanya menarik investor dalam  proyek energi terbarukan tetapi juga merangsang pertumbuhan di industri manufaktur peralatan energi terbarukan lokal. Tidak  adanya  kriteria  khusus  mesin  dan  peralatan  yang  dapat  dibebaskan  dari  bea  masuk  dapat meningkatkan  ketergantungan  pada  peralatan  impor  sehingga  mengurangi  efektivitas  Peraturan  Menteri Keuangan  No.  35/PMK.010/2018  yang  bertujuan  untuk  mengembangkan  pembangkit  listrik  di  dalam negeri (termasuk terbarukan) industri.
Insentif yang diberikan untuk energi terbarukan lebih kecil dibandingkan dengan subsidi untuk bahan bakar fosil. Pada tahun 2015, Program Dukungan Rendah Karbon Inggris dalam laporannya menyimpulkan bahwa  Indonesia  memberikan  lebih  sedikit  subsidi  per  GJ  energi  untuk  teknologi  energi  terbarukan dibandingkan sebagian besar sumber bahan bakar fosil. Oleh karena PLN menggunakan batu bara, gas, dan minyak  untuk  menghasilkan  listrik,  maka  sumber-sumber  tersebut  lebih  diuntungkan dari  subsidi  listrik daripada sumber energi terbarukan dengan harga yang sesuai [40].
Sementara insentif keuangan tersedia, sebagian besar pengembang tidak memanfaatkannya ( Tabel 8 ).  Pengembang  energi  terbarukan  merasa  bahwa  proses  untuk  mengklaim  insentif  seringkali  rumit. Tampaknya subsidi bunga yang diberikan oleh pemerintah juga tidak membantu dalam menurunkan tingkat bunga bagi pengembang energi terbarukan di Indonesia. Suku bunga yang dikenakan bank lokal kepada pengembang  energi  terbarukan  lebih  dari  10%  jauh  lebih  tinggi  dari  3%  suku  bunga  yang  biasanya dibebankan  bank  asing  kepada  pengembang.  Selain  itu,  tidak  seperti  bank  di  negara  lain,  bank  lokal  di Indonesia tidak menyediakan skema pembiayaan proyek untuk mendanai proyek energi terbarukan [40].
Tabel 8 . Insentif keuangan untuk proyek energi terbarukan di Indonesia Deskripsi Dana Panas Bumi (Permenkeu No. 62/PMK.08/2017) Pemerintah  Indonesia  telah  menggandeng  PT  Sarana Multi  Infrastruktur  (SMI)  untuk  mengelola  Rp  3,7 triliun  untuk  pengembangan  dan  eksploitasi  energi panas bumi di Indonesia. Uang tersebut akan digunakan untuk  peminjaman,  penyertaan  modal,  dan/atau penyediaan data dan informasi panas bumi.
Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor energi pedesaan (Reg. ESDM No. 3/2013)
dana  yang  ditetapkan  dalam  APBN  untuk  daerah tertentu  untuk  membantu  pembiayaan  operasional pengembangan energi terbarukan di lokasi yang belum terjangkau aliran listrik PLN.
Kredit  program  dari  ketahanan  pangan  dan  energi (KKP-E) Insentif  pembiayaan  berupa  subsidi  bunga  bagi pengembang  energi  terbarukan.  Insentif  ini  diberikan oleh Kemenkeu kepada bank pelaksana untuk menutupi kelebihan penurunan bunga yang ditanggung bank.
Tabel 9 . Tarif Energi Terbarukan berdasarkan Permen ESDM No. 50/2017
Sumber Energi Terbarukan Metode Pengadaan Mekanisme Tarif BPP Lokal>BPP Nasional BPP Lokal≤BPP Nasional Solar PV Seleksi langsung berdasarkan kuota kapasitas Maksimal 85% dari BPP lokal Kesepakatan bersama antara PLN dan IPP Angin Biomasa Seleksi langsung Biogas Tidal Air
Maksimal 100% dari BPP lokal Panas bumi Berdasarkan hukum dan peraturan Sampah kota menjadi energi Sumber: [43]
Berdasarkan Permen ESDM No. 50/2017, IPP akan dibayar sesuai tarif yang mengacu pada biaya pembangkitan  listrik  atau  “Biaya  Pokok  Pembangkitan  (BPP)”  atau  berdasarkan  negosiasi business-to- business (B2B) antara PLN dan IPP, seperti yang terlihat pada Tabel 9. Jika BPP lokal lebih tinggi dari BPP nasional, maka harga offtake tidak boleh melebihi 85% dari BPP lokal. Pengecualian berlaku untuk pembangkit listrik tenaga air, limbah kota, dan panas bumi, di mana harga pengambilan maksimum adalah 100%  dari  BPP  lokal.  Sedangkan  bila  BPP  lokal  lebih  rendah  dari  BPP  nasional,  harga  offtake  bisa dinegosiasikan antara PLN dan IPP.

## 4. Rekomendasi dan Kesimpulan
Untuk menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi dalam pengembangan energi terbarukan, maka Indonesia harus melakukan revitalisasi di sektor energi terbarukan agar tidak berdampak terhadap target bauran energi terbarukan 2025, yaitu melihat potensi EBT ada pada setiap wilayah Indonesia, kemudian menganalisis tentang proyek EBT apa yang sesuai untuk dikembang di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk  mewujudkan keadilan  dan pemerataan  energi  di  seluruh  Nusantara.  Pemerintah  harus  lebih  serius tentang persiapan anggaran dan pengelolaan EBT, agar percepatan transisi menuju energi bersih lebih cepat terwujud. Selanjutnya meskipun energi terbarukan lebih ramah lingkungan dari energi fosil, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan EBT tetap memicu masalah baru di lingkungan. Untuk itu dibutuhkan analisis dan riset yang berkelanjutan untuk menghasilkan produk EBT yang benar-benar ramah lingkungan dan minim resiko.
Pemerintah melalui badan atau lembaga yang berperan di sektor energi agar terus bersinergi dalam perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  energi  terbarukan.  Karena  sejauh  ini  insentif  yang  diberikan pemerintah untuk energi terbarukan lebih kecil dibandingkan dengan subsidi untuk bahan bakar fosil.
Dalam mewujudkan pemerataan energi di seluruh wilayah, Indonesia mulai beralih dari energi fosil ke energi terbarukan sesuai dengan Perjanjian Paris. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang tidak ramah lingkungan dan menyebabkan efek rumah kaca. Disisi lain Indonesia juga memiliki target bauran energi terbarukan (EBT) pada Tahun 2025 yaitu sebesar 23%. Namun dalam mencapai target bauran enregi baru dan terbarukan tersebut tidaklah mudah. Berbagai kendala harus diatasi Indonesia agar dapat mandiri energi. Beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia, yaitu skala pasar, biaya substitusi, tekanan lingkungan, dan insentif kebijakan.

## 5. Referensi
[1] National  Electricity  Supply  Business  Plan  (Rencana  Umum  Penyediaan  Tenaga  Listrik Nasional/RUPTL) 2019–2028.
[2] Tachev,  V. 2021.  Renewable  Energy  in  Indonesia  –  Current  State,  Opportunities  and  Challenges. Energy Tracker Asia.
[3] Institute for Essential Services Reform (IESR). 2018. Igniting a Rapid Deployment of Renewable Energy in Indonesia: Lessons Learned from Three Countries. http://iesr.or.id/wp- content/uploads/2019/05/IESR_Research_Igniting-a-Rapid-Deployment-of-RE-in-Indonesia.pdf
[4] IRENA  (2014),  REmap  2030:  A  Renewable  Energy  Roadmap,  June  2014.  IRENA,  Abu  Dhabi. www.irena.org/remap
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
[5] Dutu, R. 2016. Challenges and Policies in Indonesia's Energy Sector. Energy Policy, Elsevier, vol. 98: 513-519. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.09.009
[6] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. Energi Terbarukan Dapat Insentif Pajak untuk Kecukupan Energi Indonesia di Masa Depan. Diakses pada Tanggal 26 Agustus 2021 di https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/energi-terbarukan-dapat-insentif-pajak-untuk- kecukupan-energi-indonesia-di-masa-depan/
[7] The Asean Post. 2019. ASEAN’s renewable
energy challenges.
https://theaseanpost.com/article/aseans-renewable-energy-challenges
[8] IRENA.  2018.  Renewable  Energy  Market  Analysis:  Southeast  Asia.  https://www.irena.org/- /media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Jan/IRENA_Market_Southeast_Asia_2018.
[9] Desfiandi,  A.,  Singagerda,  F.S.,  Sanusi,  A.  2019.  Building  an  Energy  Consumption  Model  and Sustainable Economic Growth in Emerging Countries. International Journal of Energy Economics and Policy , 9(2), pp. 51-66.
[10]  Hidayatno, A., Destyanto, A.R., Handoyo, B.A. 2019. A Conceptualization of Renewable Energy- Powered Industrial Cluster Development in Indonesia. Energy Procedia , 156, pp. 7-12.
[11]  Mustikaningsih, D., Cahyandito, M.F., Kaltum, U., Sarjana, S. 2019. Building Business Performance through  Partnership  Strategy  Model:  Evidence  from  Renewable  Energy  Industry  in  Indonesia. International Journal of Energy Economics and Policy , vol. 9(5), pp. 297-307.
[12]  Putrasari,  Y.,  Praptijanto,  A.,  Santoso,  W.B.,  Lim,  O.  2016.  Resources,  Policy,  and  Research Activities of Biofuel in Indonesia: A review. Energy Reports , 2, pp. 237-245.
[13]  Setiartiti,  L.  2018.  Renewable  Energy  Utilizing  for  Clean  Energy  Development. International Journal of Energy Economics and Policy , vol. 8(1), pp. 212-219.
[14]  Sharvini,  S.R.,  Noor,  Z.Z.,  Chong,  C.S.,  Stringer,  L.C.,  Yusuf,  R.O.  2018.  Energy  Consumption Trends and Their Linkages with Renewable Energy Policies in East and Southeast Asian countries: Challenges and opportunities. Sustainable Environment Research , vol. 28(6), pp. 257-266.
[15]  Indikator. 2021. Meneropong Tren Energi 2021. Vol. 20, hal: 1-3. Diakses pada Tanggal 26 Agustus 2021 di https://indikator.indikaenergy.co.id/wp-content/uploads/2021/01/20210127-TREN- ENERGI-2021.pdf
[16]  IEA. 2019. Southeast Asia Energy Outlook 2019. International Energy Agency . https://Southeast- Asia-Energy-Outlook-2019.pdf . Accessed 26 August 2021.
[17] Erdiwansyah M.R., Sani M.S.M., Sudhakar K. 2019. Renewable Energy in Southeast Asia: policies and recommendations.
Sci Total Environ ., 670, pp. 1095-1102 .
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.273
[18] Karakosta  C.,  Doukas  H.,  Psarras  J.  2009.  Directing  Clean  Development  Mechanism  Towards Developing Countries’ Sustainable Development Priorities. Energy Sustain Dev., vol. 13, pp. 77– 84 . https://doi.org/10.1016/j.esd.2009.04.001
[19]  Khuong  P.M.,  McKenna  R.,  Fichtner  W.  2019.  Analyzing  Drivers  of  Renewable  Energy Development  in  Southeast  Asia  Countries  with  Correlation  and  Decomposition  Methods. J  Clean Prod ., vol. 213, pp. 710–722 . https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.192
[20]  Kumar, S. 2016. Assessment of Renewables for Energy Security and Carbon Mitigation in Southeast Asia: The Case of Indonesia and Thailand. Applied Energy, 163, pp. 63-70.
[21]  IRENA. 2019a. Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050 (2019 Edition). IRENA, Abu Dhabi.
[22]  Khuong,  P.M.  2017.  Renewable  Energy  in  ASEAN.  The  Green  Political  Foundation. https://www.boell.de/en/2017/08/02/renewable-energy-asean
[23]  Maulidia,  M.,  Dargusch,  P.,  Ashworth,  P.,  Ardiansyah,  F.  2019.  Rethinking  Renewable  Energy Targets and Electricity Sector Reform in Indonesia: A Private Sector Perspective. Renewable and Sustainable Energy Reviews , 101, pp. 231-247.
[24]  Sinha, A., Sengupta, T. 2019. Impact of Natural Resource Rents on Human Development: What is the Role of Globalization in Asia Pacific Countries? Resources Policy , 63, 101413.
[25]  Dewan Energi Nasional Republik Indonesia. 2021. Energy Outlook 2021 “Nasib Sektor Energi Di Tengah Ketidakpastian”.
Diakses pada Tanggal 26 Agustus 2021 di
https://www.den.go.id/index.php/dinamispage/index/998-energy-outlook-2021- %E2%80%9Cnasib-sektor-energi-di-tengah-ketidakpastian%E2%80%9D.html
[26]  Asian  Development  Bank  (ADB).  2020.  Renewable  Energy  Tariffs  and  Incentives  in  Indonesia Reviewa and Recommendations. DOI: http://dx.doi.org/10.22617/TCS200254
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
[27]  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021.  Pengembangan Energi Terbarukan  untuk  Substitusi  BBM.  Diakses  pada  Tanggal  27  Agustus  2021  di https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3087/pengembangan-energi-terbarukan-untuk-substitusi- bbm
[28]  Badan Pusat Statistik (BPS). Nilai Impor Migas-Non-Migas (Juta US$), 2021. Diakses pada Tanggal 26 Agustus 2021 di https://www.bps.go.id/indicator/8/1754/1/nilai-impor-migas-nonmigas.html
[29]  Malerba  D.  2019.  Poverty-energy-emissions  pathways:  recent  trends  and  future  sustainable development goals. Energy Sustain Dev 49:109–124. https://doi.org/10.1016/j.esd.2019.02.001
[30]  Hicks, J & Ison, N. 201. Community-owned renewable energy (CRE): Opportunities for Australia. Rural Society . Vol. 2(3), pp. 244-255.
[31]  Akella  A.K.,  Saini,  R.P.,  Sharma,  M.P.  2009.  Social,  Economical  and  Environmental  Impacts  of Renewable Energy Systems. Renewable Energy . Vol. 34(2), pp. 390-396.
[32]  Union of Concerned Scientists. 2013. Environmental Impacts of Renewable Energy Technologies. https://www.ucsusa.org/resources/environmental-impacts-renewable-energy-technologies
[33]  Ardiansyah,  W.  2020.  Panel  Surya,  Melihat  Sisi  Positif  dan  Negatif  dari  Sang  Energi  Alternatif. Diakses pada Tanggal 27 Agustus 2021 di https://duniatambang.co.id/Berita/read/1390/Panel-Surya- Melihat-Sisi-Positif-dan-Negatif-dari-Sang-Energi-Alternatif
[34]  Pratama, Y. 2015. Dampak Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Angin. Indonesia Environment &  Energy  Center  (IEC).  Diakses  pada  Tanggal  27  Agustus  2021  di  https://environment- indonesia.com/dampak-lingkungan-pembangkit-listrik-tenaga-angin/
[35]  Kayupa, O.O. 2015. Dampak Sebelum Dan Sesudah Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Terhadap Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso . e-Jurnal Katalogis , Vol. 3 (11): 217-227.
[36]  Mei, W. dan Sulistyono. 2019. Sumber Limbah dan Potensi Pencemaran Penggunaan Sumber Daya Alam  Panas  Bumi  (Geothermal)  pada  Industri  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Panas  Bumi  (PLTP). Majalah Ilmiah Swara Patra, Vol. 9 (2): 53-62.
[37]  Badan  Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi  (BPPT).  2017.  Pemanfaatan  Biomassa  Untuk Penyediaan Listrik Yang Merata Dan Terjangkau Bagi Rakyat. Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan  Industri  Kimia.  Diakses  pada  Tanggal  27  Agustus  2021  di  https://ptseik.bppt.go.id/berita- ptseik/20-pemanfaatan-biomassa-untuk-penyediaan-listrik-yang-merata-dan-terjangkau-bagi-rakyat
[38] Ministry  of  Finance  of  the  Republic  of  Indonesia.  2020. Energi  Terbarukan  Dapat  Insentif  Pajak untuk  Kecukupan  Energi  Indonesia  di  Masa  Depan. Di  akses  pada  Tanggal  26  Agustus  2021  di https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/energi-terbarukan-dapat-insentif-pajak-untuk- kecukupan-energi-indonesia-di-masa-depan/
[39] Damuri,  Y.R.  &  Atje,  R.  2012.  Investment  Incentives  for  Renewable  Energy:  Case  study  of Indonesia. TKN Report. The International Institute for Sustainable Development.
[40]  Ward,  J.,  Marijs,  C.,  Tumiwa,  F.,  &  Salim,  E.  (2015).  A  Coherent  Fiscal  Policy  Framework  for Promoting Renewable Energies and Energy Efficiency in Indonesia.
[41]    Ministry  Of  Energy  and  Mineral  Resources  Republic  of  Indonesia,  “Handbook  Of  Energy  and Economic Statistics Of Indonesia,” Handb. Energy Econ. Stat. Indones. , pp. 1–72, 2017.
[42]    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2020. Bahan Bakar Masa Depan.
[43]    Kementerian, E. S. D. M. (2017). Laporan Kinerja Kementerian ESDM 2017. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta.