Perlindungan Hukum Warisan Budaya Tak Beda Berdasarkan Convention for The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003 dan

## Penerapannya di Indonesia
Eva Juliana Purba*; Akbar Kurnia Putra; Budi Ardianto Fakultas Hukum Universitas Jambi *Coresponding author: evajulianapurba1997@gmail.com
Submission : 26 Desember 2019 Revision
: 04 Februari 2020
Publication : 11 Februari 2020 DOI :  doi.org/10.36565/up.v1i1.8431

## Abstract
Intangible  cultural  heritage  is  a  heritage  that  is  passed  down  from generation to generation. Therefore, it is important to be protected. This research aims to find out the implementation of the legal protection on Intangible Cultural Heritage which is regulated in the Convention for the  Safeguarding  of  the  Intangible  Cultural  Heritage  2003  and  to recognize  the  necessary  endeavor  by  Indonesia  to  formulate  the protection  on  intangible  cultural  heritage  in  the  framework  of  the Convention. The problem of this research is that the legal protection on Intangible Cultural Heritage in Indonesia has not been able to provide optimal protection. This research is normative conducted by reviewing literatures  related  to  the  problems.  The  research  concludes  that  the legal protection on intangible cultural heritage has been regulated in the convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2003 and also in the Ministerial and Cultural regulation Number 106 year  2013  about  intangible  culture  heritage.  So  it  is  needed  to  set sanctions  in  the  Convention  for  those  parties  who  fail  to  fulfil  their
Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721 - 8031 ( online); 2721 - 8333 ( print ) Vol. 1 No. 1 (2020): 90 - 1 17
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No.1 (2020)
obligation to safeguard and protect the intengibile cultural heritage in the national level.
Keywords: Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003; Intangible Cultural; Legal Protection; Heritage.

## Abstrak
Warisan Budaya Tak Benda merupakan warisan budaya dari leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi dimana sangat bernilai dan memiliki daya guna yang tinggi, oleh karenanya sangat penting untuk dilindungi.  Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  bagaimana Perlindungan  Hukum  terhadap  Warisan  Budaya  Tak  Benda  yang diatur dalam Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 serta mengetahui upaya yang perlu dirumuskan oleh Indonesia  untuk  melindungi  budaya  tak  benda  tersebut  dalam kerangka penerapan Konvensi tersebut. Permasalahan terkait hal ini yaitu perlindungan hukum mengenai Warisan Budaya Tak Benda di Indonesia  melalui  sistem  hukum  yang  berlaku  positif  di  Indonesia belum  mampu  secara  maksimal,  belum  optimal  dan  unikatif  dalam memberikan  perlindungannya.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian yuridis  normatif  dimana  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  terkait  Perlindungan  hukum  terhadap Warisan Budaya Tak Benda berdasarkan
Convention  for  the  Safeguarding  of  the  Intangible  Cultural  Heritage 2003  dan  Penerapannya  di  Indonesia.  Penelitian  menyimpulkan bahwa  perlindungan  terhadap  Warisan  Budaya  Tak  Benda  sudah diatur  dalam  Konvensi  tersebut  serta  Peraturan  Menteri  dan Kebudayaan Tentang Warisan Budaya Tak Benda. Selain itu perlunya dibentuk  sanksi  dalam  Konvensi  tersebut  bagi  negara  pihak  yang tidak  menjalankan  kewajiban  pelestarian  dan  perlindungan  budaya tak benda di tingkat nasional.
Kata  Kunci: Convention  for  the  Safeguarding  of  the  Intangible Cultural Heritage 2003; Perlindungan Hukum; Warisan Budaya Tak Benda.

## A. Pendahuluan
Pengaturan  mengenai  penerbangan  sipil  internasional  telah diatur  dalam  berbagai  Konvensi  internasional.  Dalam  hukum
udara  internasional  publik  terdapat  Konvensi  Chicago  Tahun 1944  yang  berisi  tentang  beberapa  ketentuan  pengangkutan udara Internasional yang merupakan norma penerbangan sipil internasional.  Konvensi  tersebut  dijadikan  sebagai  standar dalam  pembuatan  hukum  nasional  bagi  negara  anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ( International Civil Aviation  Organization ).  Keberadaan  ICAO  di  komunitas internasional menjadi signifikan mengingat industri
penerbangan  mempromosikan  dan  memprioritaskan  elemen teknologi  canggih  dan  terkait  dengan  kehidupan  manusia. Bahkan,  materi  pelajaran  dalam  hukum  penerbangan  adalah konsep luas yang mensinergikan peraturan nasional dan hukum internasional. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hal aspek hukum yang relevan dengan penggunaan wilayah udara seperti masyarakat dan lingkungan alami suatu negara 1
Pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap budaya tak benda  telah  menjadi  isu  yang  sangat  penting  untuk  dibahas. Indonesia sebagai Negara besar kaya akan sumber daya alam, budaya,  tradisi,  dan  pengetahuan  tradisional  yang  harus dilestarikan  dan  dipertahankan  demi  menjaga  kedaulatan bangsa seutuhnya. Ada ribuan kebudayaan yang tersimpan di bumi  pertiwi  yang  mencakup  karya  seni,  baik  musik  daerah, lagu rakyat, koreografi, seni pertunjukan, sampai motif kain dan berbagai jenis masakan dan makanan khas Indonesia.
Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  (Kemdikbud) mendefinisikan warisan budaya tak benda adalah berbagai hasil praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan dan keterampilan yang  terkait  dengan  lingkup  budaya,  yang  diwariskan  dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan  /atau  penciptakan  kembali  serta  merupakan  hasil kebudayaan  yang  berwujud  budaya  takbenda  setelah  melalui
1 Andika Immanuel Simatupang. State Responsibility Over Safety and Security on Air Navigation Of Civil Aviation In International Law . Jurnal Hukum Internasional . Vol 13. No 2. 2016. hal 275.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No.1 (2020)
proses  penetapan  Budaya  Takbenda. 2 Dalam International Journal of Intangible Heritage , definisi intangible dijabarkan lagi sebagai kebiasaan setempat atau adat istadat. Salah satu  cara memahami tangible sebagai  sebuah  benda  atau  tempat  atau kawasan  dan intangible sebagai  semesta  peradaban  yang meliputi benda atau tempat atau kawasan tersebut. 3
Kepribadian  suatu  bangsa  akan  tercermin  melalui budayanya. Pada masa sekarang ini, kebudayaan sudah sering dilupakan  dan  diabaikan  pelestariannya,  dan  kurang  dalam upaya untuk melindungi kebudayaan tersebut khususnya untuk kebudayaan-kebudayaan takbenda  ( intangible cultural ), maka dapat menimbulkan akibat yang buruk bagi Negara Indonesia, yaitu  adanya  pengklaiman  terhadap  kebudayaan  Indonesia yang  dilakukan  oleh  Negara  lain.  Pengklaiman  ini  tentu  saja menimbulkaan dampak yang sangat merugikan bagi Indonesia, baik dari segi ekonomi, pariwisata, sosial, dan kebudayaan.
Mirisnya  dengan  masuknya  budaya-budaya  asing  ke Indonesia  melalui  globalisasi  membawa  pengaruh  terhadap generasi muda Indonesia saat ini dimana terlihat lebih tertarik dengan  budaya-budaya  asing  daripada  budaya  asli  mereka. Keanekaragaman  kebudayaan  takbenda  di  Indonesia  seperti Wayang,  Batik,  Keris,  Reog  Ponorogo,  lagu  Rasa  Sayange  dan budya tak benda lainnya ini perlu mendapatkan perlindungan baik  di  tingkat  nasional  maupun  internasional.  Perlindungan kebudayaan  tak  berwujud  ini  sangat  perlu  dilakukan  guna untuk mengetahui kekayaan budaya yang ada hingga saat ini, terutama untuk mencegah adanya pengakuan dari pihak lain. 4
2 Bab. 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia . 3 Adhy Langgar, Pelestarian Cagar Budaya dan Peran Museum , Diambil dari http://www.adhylanggar.info/museum/pelestarian-dalamuu-cagar- budaya-dan peran-museum/ . diakses pada tanggal 13 Desember 2017. 4 Departemen  Kebudayaan  dan  Pariwisata  bekerjasama  dngan  kantor UNESCO Jakarta. “Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda  Indonesia”.  Jakarta:  Departemen  Kebudayaan  dan Pariwisiata bekerjasama dengan Kantor UNESCO Jakarta. hlm.6.
Dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2010  tentang Cagar Budaya disebutkan pada Pasal 1 (23)  bahwa:
Perlindungan adalah upaya mencegah dan
menanggulangi  dari  kerusakan,  kehancuran,  atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran cagar budaya. Selain  perlindungan  secara  fisik  warisan  budaya  tak benda  juga  harus  dijaga  untuk  melestarikan  warisan  budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat  bangsa  melalui  Cagar  Budaya,  memperkuat kepribadian  bangsa;  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  dan mempromosikan  warisan  budaya  bangsa  kepada  masyarakat internasional.
Dalam  perwujudannya,  perlindungan  dan  pelestarian budaya tidak hanya dilakukan oleh satu bangsa, budaya suatu bangsa juga  harus  dihormati  dan  dilindungi  oleh  bangsa  lain. Dalam hal ini, diperlukan lembaga internasional yang menaungi dan  melindungi  budaya-budaya  yang  dimiliki  setiap  bangsa- bangsa di dunia. Lembaga yang menangani tentang kebudayaan secara internasional yaitu United Nations Educational Scientific And  Cultural  Organization (UNESCO).  UNESCO,  sebagai  satu- satunya badan yang dibentuk oleh Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB)  dimana  ditugaskan  untuk  melindungi  warisan  budaya yang ada di seluruh dunia. didirikan pada tanggal 4 Nopember 1946.
Namun  persoalannya  adalah  perlindungan  hukum mengenai  Warisan  Budaya  Tak  Benda  di  Indonesia  melalui sistem hukum yang berlaku positif di Indonesia belum mampu secara  maksimal,  belum  optimal  dan  unikatif  dalam memberikan  perlindungannya,  meskipun  Indonesia  sudah meratifikasi  Konvensi  UNESCO  tentang  warisan  budaya tersebut. 5
5 Convention for  the  Safeguarding  of  the  Intangible  Cultural  Heritage 2003 diratifikasi dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun  2007  tentang  Pengesahan Convention  for  the  Safeguarding  of  the
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No.1 (2020)
Salah  satu  dampak  dimana  belum  adanya  peraturan khusus  tentang  perlindungan  Warisan  Budaya  Tak  Benda berupa undang-undang atau peraturan pemerintah, kebudayaan  Indonesia  banyak  yang  diambil  ataupun  diklaim oleh Negara lain misalnya Malaysia. Wayang Kulit merupakan salah satu warisan budaya tidak benda Indonesia yang diklaim oleh Malaysia. Adapun pengertian dari Klaim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu. 6 Dalam hal ini klaim dapat dikatakan pengakuan atas suatu  fakta  bahwa  seseorang  berhak  (memiliki  atau mempunyai) atas sesuatu.
Pembahasan  mengenai  perlindungan folklore sangatlah penting, setidaknya karena tiga alasan, yaitu: (1) adanya potensi keuntungan  ekonomis  yang  dihasilkan  dari  pemanfaatan folklore , (2) keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan (3) perlunya perlindungan hak masyarakat lokal. 7
Hal  yang  menarik  dibahas  selain  perlindungan  hukum terkait  budaya  tak  berwujud  melalui  konvensi  internasional yang ada ialah mendasarkan prinsip-prinsip hukum kekayaan intelektual, yang dapat melalui prinsip-prinsip yang ada  pada ketentuan  hak  cipta  yang  berlaku  di  tingkat  internasional maupun  nasional.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui upaya  apakah  yang  perlu  dirumuskan  oleh  Indonesia  untuk melindungi  budaya  tak  benda  dalam  kerangka  penerapan Convention  for  the  Safeguarding  of  the  Intangible  Cultural Heritage 2003.
Intangible  Cultural  Heritage (Konvensi  Untuk  Perlindungan  Warisan Budaya  Tak  Benda). 6 https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Index . klaim, kbbi.kemdikbud.go.id/entri/klaim diakses terakhir tanggal 4 Januari 2018. 7 Agus,Sardjono. “Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan
Tradisional”. Cetakan-1. P.T. Alumni,Bandung. 2006. hlm.2.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis normatif ( legal research). Penelitian normatif menurut Soerjono Soekanto  dan  Sri  Mamudji  bahwa  penelitian  hukum  normatif adalah  penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka  atau  data  sekunder  belaka, 6 dengan  menerapkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ) dan pendekatan kasus ( Case Approach ). 7

## C. Pembahasan dan analisis
Dalam  pengaturan  perlindungan  budaya  tak  benda  ini menurut Convention  For  The  Safeguarding  of  The  Intangible Cultural  Heritage yang  mempunyai  tujuan  untuk  menjaga warisan budaya tak benda dan untuk menjamin penghormatan terhadap warisan budaya tak benda dari masyarakat, kelompok dan individu yang bersangkutan.
Pasal  2  ayat  (1)  Konvensi  UNESCO  2003  menyebutkan bahwa  “Warisan  budaya  tak  benda”  adalah  berbagai  praktek, representasi,  ekspresi,  pengetahuan,  keterampilan:  serta instrumen – instrumen, obyek, artefak dan lingkungan budaya yang terkait meliputi berbagai komunitas, kelompok, dan dalam berbapa  hal  tertentu,  perseorangan  yang  diakui  sebagai warisan budaya mereka.” 8 Sifat khusus dari objek ICH. “Warisan budaya tak benda” harus mengandung karakter
““ ...transmitted  from  generation  to  generation,  is constantly  recreated  by  communities  and  groups  in
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. CV. Rajawali. Jakarta. 1985. hlm.15. 7 Tentang pendekatan ini. lihat Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Prenadamedia Grup. Jakarta. 2005. hlm. 133.
8 Pasal 2 ayat (1) Konvensi UNESCO tentang Pelestarian Warisan Budaya
Tak Berwujud 2003.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No.1 (2020)
response  to  their  environment,  their  interaction  with nature, and their history, and provides them with a sense of  identity  and  constiuity,  thus  promoting  respect  for cultural diversity and human creativity.
Dari  definisi  diatas,  dapat  disimpulkan,  sifat  dari  objek penjagaan warisan budaya tak benda adalah:
1. Ditransmisikan atau diteruskan dari generasi ke generasi;
2. Secara konstan diperbaharui oleh komunitas atau kelompoknya  sebagai  respon  mereka  terhadap lingkungan  hidup  mereka,  interaksi  mereka dengan alam dan sejarah;
3. Memberi  mereka  kesadaran  identitas  dan keberlanjutan,  sehingga  mempromosikan  juga oenghormatan terhadap keragaman budaya dan kreatifitas manusia.
Menurut Convention  For  The  Safeguarding  of  The Intangible  Cultural  Heritage Pasal  2  ayat  (3)  yang  dimaksud dengan perlindungan adalah tindakan-tindakan yang bertujuan memastikan  kelestarian  warisan  budaya  takbenda,  termasuk identifikasi, dokumentasi, penelitian, preservasi, perlindungan, pemajuan,  peningkatan,  penyebaran,  khususnya  melalui pendidikan,  baik  formal  maupun  nonformal,  serta  revitalisasi berbagai aspek warisan budaya tersebut.
Pasal  11  Konvensi  mengatur  kewajiban  Negara  pihak terhadapat Warisan Budaya Tak Benda:
1. Mengambil  tindakan  yang  diperlukan  untuk memastikan  pengamanan  dari  budaya  warisan budaya takbenda hadir di wilayahnya;
2. Antaralangkah-langkah pengamanan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2,  ayat  3, mengidentifikasi  dan  menentukan  berbagai elemen  warisan  budaya  takbenda  yang  ada diwilayahnya,  dengan  partisipasi  masyarakat, kelompok  dan  organisasi  non-pemerintah  yang relevan.
Dalam Pasal 13 Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda  untuk  menjaga  dan  memastikan  pengamanan, pengembangan  dan  promosi  budaya  tak  benda  ini  hadir  di wilayahnya, setiap negara pihak wajib melaksanakan Pasal 13 Konvensi Perlindungan Budaya Tidak Benda yaitu : 9
1. Menyetujui  kebijakan  umum  yang  bertujuan mempromosikan fungsi warisan budaya takbenda dalam masyarakat, dan mengintegrasikan perlindungan warisan tersebut dalam program-program perencanaan; 2. Menunjuk  atau  membentuk  satu  atau  lebih badan-badan  yang  memiliki  kompetensi  untuk perlindungan warisan budaya takbenda yang ada diwilayahnya
3. Mendorong  studi  ilmiah,  teknik  dan  seni  serta metodologi  penelitian,  dengan  tujuan  untuk perlindungan  efektif  warisan  budaya  takbenda, khususnya  warisan  budaya  takbenda  yang terancam;
4. Menerapkan  tindakan-tindakan  hukum,  teknik, administrative  dan  keuangan  yang  tepat  yang bertujuan untuk:
a. Mendorong penciptaan atau penguatan lembagalembaga  pelatihan  dibidang  manajemen warisan  budaya  tak  benda  dan  penyebaran warisan tersebut melalui forum-forum dan ruang yang  dimaksudkan  untuk  pertunjukan  atau ekspresi warisan budaya takbenda dimaksud;
a. Memastikan  akses  warisan  budaya takbenda  dengan  menghormati  adat
9 Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Konvensi untuk perlindungan budaya tak benda.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No.1 (2020)
istiadat  yang  mengatur  akses  pada bagian-bagian spesifik warisan tersebut;
b. Mendirikan lembaga-lembaga dokumentasi  warisan  budaya  takbenda dan memfasilitasi akses lembagalembaga tersebut.
Serta dalam Pasal 15 dari Konvensi berbunyi:
“Dalam  kerangka  kerja  kegiatan -kegiatan  perlindungan mengenai warisan budaya takbenda, Setiap Negara pihak wajib berusaha memastikan kemungkinan seluas-luasnya keikutsertaan  berbagai  komunitas,  kelompok  lain  dan perseorangan yang menciptakan, memelihara dan menyebarkan warisan budaya tersebut, dan melibatkan mereka secara aktif dalam manajemennya.” 10 Konvensi UNESCO 2003 ini memiliki sifat
perlindungannya  yang  non-ekonomis,  memakai  istilah Safeguarding dan  bukan Protecting .  Makna  Perlindungan  ini lebih  inklusif  dan  bukan  perlindungan  yang  eksklusif  atau meniadakan pihak lain yang bukan pemegangnya untuk bebas menikmatinya.  “Safeguarding”,  lebih  bersifat  menjaga  objek yang  dilindungi  agar  tetap  lestari  bagi  kepentingan  generasi manusia,  baik  generasi  sekarang  maupun  generasi  yang  akan datang.  Dalam  sistem  Kekayaan  Intelektual,  perlindungan Konvensi UNESCO 2003 ini tetap mengakui bahwa semua objek yang dilindunginya berada di ranah publik ( public domain ). Dalam Pasal 19 ayat (2) mengenai kerjasama disebutkan:
“Without  prejudice  to  the  provisions  of  their  national legislation and costumary law and practices, the states parties  recognize  that  the  safeguarding  of  intangible cultural heritage is of general interest to humanity, and to that end undertake to coorporate at the bilateral, sub regional, and international levels”.
10 Text of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage : www.unesco.org/culture/ich/en/convention .
(Tanpa  mengabaikan  ketentuan-ketentuan  di  dalam hukum nasional serta hukum dan praktik pada mereka, negara- negara  penandatangan  mengakui  bahwa  penjagaan  warisan budaya  takbenda  adalah  untuk  kepentingan  seluruh  umat manusia,  dan  untuk  tujuan  utama  itu,  memerlukan diselenggarakannya kerjasama di tingkat bilateral, sub regional, regional dan internasional).
Secara singkat tujuan akhir yang dapat disimpulkan dari Pasal  19  ayat  (2)  adalah  untuk  kepentingan  umum kemanusiaan.  Untuk  memenuhi  kepentingan  umum  ini, kerjasama  dilakukan,  baik  di  tingkat  bilateral,  sub  regional, regional,  maupun  internasional.  Tujuan  dari  ICH  ini  bukan komodifikasi,  yang  justru  dapat  membuat  objek-objeknya terhambat  untuk  digunakan  secara  bebas  dan  meluas  oleh seluruh umat manusia.
Meskipun demikian, ada hal menarik yang dapat ditelisik dari  ICH,  yang  berkaitan  dengan beneficiaries atau  penerima manfaat.    Upaya  penjagaan  warisan  budaya  tak  benda  lebih khusus  terhadap  wayang  kulit  dapat  juga  dilakukan  dalam skema  bantuan  internasional  dari  Komite,  seperti  yang diisyaratkan  dalam  Pasal  24  ayat  (1)  ICH  tentang the  role  of beneficiary  states  parties atau  peran  negara-negara  anggota penerima manfaat. Pasal 24 ayat (1) ini menyatakan bahwa:
“...The  international  assistance  granted  shall  be regulated  by  means  of  anagreement  between  the    beneficiary state  party  and  the  committee. (bantuan    internasional  yang diberikan  harus  diatur  berdasarkan    perjanjianantara  negara pihak penerim a keuntungan  dan komite)”
Untuk menjaga kelestarian di bidang sumber daya genetik berbeda  dengan  yang  terdapat  di  ICH,  pengaturan  mengenai upaya  perlindungan  sumber  daya  genetik  yang  dilakukan Indonesia dengan ratifikasi Protokol Nagoya pada tahun 2013 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No.1 (2020)
Resources and The Fair and Equitable Sharing of benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity, berkaitan  dengan  akses  dan  pengaturan  pembagian  manfaat adalah  adil  dan  seimbang  antara  hukum  adat  masyarakat sebagai pemegang pengetahuan tradisional kepada pengguna, bebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus termasuk perumusan  kebijakan  dalam  bentuk  kerangka  hukum  dan kelembagaan untuk mengelola data sumber daya genetik.
Tanpa dokumentasi, registrasi dan inventarisasi sumber daya  genetik,  tujuan  menjadi  sulit  untuk  dicapai  ratifikasi. Ratifikasi  Protokol  Nagoya  penting  sebagai  peluang  untuk melindungi  alam  Indonesia  sumber  daya  dan  pengetahuan tradisional. Kepemilikan Pengetahuan Tradisional kolektif yang terkait dengan Sumber Daya Genetik, terkandung dalam Pasal 29  dari The  United  Nations  Declaration  on  the  Rights  of Indigenous Peoples (UNDRIP). 11
Bagaimanapun  sikap  hati-hati  diperlukan  dalam  upaya perlindungan ICH khususnya terhadap wayang kulit, lebih luas berbagai objek kekayaan budaya nasional melalui ICH. Karena ICH menyediakan perlindungan sebagai upaya pelestarian yang dipakai adalah” Safeguarding ” dan bukan “ Protecting ”. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa konvensi ICH ini lebih bersifat “menjaga” objek  yang  ada  dalam  lingkupnya,  agar  tetap  lestari  bagi generasi umat manusia, di masa sekarang maupun masa yang akan  datang,  sebagai  objek  kepemilikan  bersama (public domain ). Pasal 2 ayat (3) ICH mengartikan istilah “ safeguarding ” sebagai:
“ Safeguarding means aimed to ensuring the viability of the Intangible  Cultural  Heritage,  including  the  identification, documentation, research, preservation, protection,
11 Retno  Kusniati et  al.  Government's  Policy  in  Implementing  Sharing Benefits from Utilization of Genetic Resources of the Traditional Knowledge  of  the  Indigenous  People. Journal  of  Law,  Policy,  and
Globalization.
Vol. 56. 2016 diakses pada
https://iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/34828.
promotion,  enhancement,  transmission,  particularly through  formal  and  non  formal  education,  as  well  as  the revitalization of the various aspect of such heritage.
(cara-cara  pengupayaan  yang  dimaksudkan  untuk menjamin  kapabilitas  suatu  warisan  budaya  takbenda, termasuk  identifikasi,  dokumentasi,  riset,  pelestarian, perlindungan, promosi, pemberdayaan, transmisi, khususnya  melalui  pendidikan  formal  dan  non-formal, serta revitalisasi dari berbagai aspek warisan budaya tak benda tersebut).”
Meskipun  dalam  Pasal  2 ayat  (3)  ICH,  dimasukkan  pula istilah  “ protection ”  dalam  pengertian  “ safeguarding ”,  tidak disebutkan  bahwa  perlindungan  ini  juga  mencakup perlindungan  nilai  ekonomi  yang  mungkin  timbul komersialisasi  objek  yang  dijaga.  Dalam  Pasal  2  ayat  (3)  ICH, lebih  jauh  menjelaskan  bahwa  “penjagaan”  lebih  diartikan sebagai  serangkaian  cara-cara  pengupayaan  yang  ditujukan untuk memastikan keberadaan warisan budaya takbenda untuk dapat terus dimanfaatkan bagi generasi mendatang.
Jika  dikatakan  bahwa  penjagaan  ini  mencakup dokumentasi, identifikasi, penelitian, pelestarian, perlindungan, promosi,  pemberdayaan,  dan  transmisi,  yang  secara  khusus ditempuh  melalui  pendidikan  formal  dan  non  formal,  berarti perlindungan harus diartikan sebagai perlindungan objek dari kepunahan. Tidak ada hak eksklusif yang tersirat di dalamnya. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam ICH, tetapi warisan  budaya  tak  benda  yang  sudah  didaftarkan  dapat dicabut kembali.
ICH fokus pada usaha perlindungan dari warisan budaya tak  benda,  termasuk  wayang  kulit  memastikan  bahwa kebudayaan  tersebut  tidak  punah  dan  diwariskan  terus turuntemurun,  daripada  secara  legal  hukum  melindungi perwujudan  spesifik  dari  hak  kekayaan  intelektual,  di  mana pada level internasional hal tersebut tidak didukung oleh ahli yang kompeten yaitu dari Organisasi Hak Kekayaan Intelektual
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No.1 (2020)
Internasional.  Walaupun  demikian,  dalam  kesepakatan dijelaskan  pada  Pasal  3 bahwa  bentuk  pengawalan  tidak  bisa diintepretasikan  dapat  mempengaruhi  hak  dan  kewajiban negara  yang  berasal  dari  instrumen  internasional  lain,  yang berkaitan  dengan  hak  kekayaan  intelektual.  Seperti  telah dijelaskan  sebelumnya  bahwa  dalam  ICH  perlindungannnya tidak  ada  hak  eksklusif,  dalam  konvensi  ini  juga  tidak membicarakan  mengenai  hak  kekayaan  intelektual,  karena hingga saat ini konvensi internasional yang membahas secara khusus folklore dalam kerangka hak kekayaan intelektual pun belum ada. Namun demikian, UNESCO akan terus bekerja sama dengan WIPO ( World Intelectual Property Right  Organization ) untuk kemungkinan-kemungkinan adanya pembuatan instrument internasional yang akan mengurusi hal tersebut.
Peran UNESCO terhadap Intangible Cultural Heritage 2003 a. Melakukan Kerjasama ( International Cooperation )
Kerjasama yang dilakukan oleh UNESCO dalam konvensi ICH 2003 ini antara lain, pertukaran inforasi dan pengalaman, inisiatif  bersama,  dan  pembentukan  mekanisme  bantuan kepada  para  Negara  pihak  dalam  usaha-usaha  mereka  untuk melindungi  warisan  budaya  takbenda.  Oleh  karena  itu dilakukan  kerja  sama  baik  di  tingkat  bilateral,  subregional, regional dan internasional. 12
b. Memberikan Bantuan ( International Assistance )
Bantuan-bantuan yang dimaksud ialah untuk
perlindungan warisan yang tercantum dalam warisan budaya takbenda  yang  memerlukan  perlindungan  mendesak, penyiapan  inventaris  sesuai  dengan  pasal  11  dan  pasal  12 Konvensi  ICH  2003,  selain  itu  bantuan  ini  dilakukan  sebagai wujud dukungan untuk program-program, proyek-proyek dan
12 Convention  for  the  Safeguarding  of  the  Intangible  Cultural  Heritage 2003 diratifikasi dalam PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of the  Intangible  Cultural  Heritage (Konvensi  Untuk  Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda).
kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik pada tingkat nasional, subregional,  dan  regional  yang  disetujui  untuk  melakukan perlindungan  warisan  budaya  takbenda. 13 c. Monitoring  dan Evaluasi ( Reports )
Para  Negara  pihak  melakukan  pelaporan  atas  segala tindakan yang telah dilakukan untuk pelaksanaan Konvensi ICH 2003,  berdasarkan  kegiatannya  serta  laporan  para  Negara pihak  maka  laporan  tersebut  akan  disampaikan  oleh  Komite kepada  Majelis  Umum  pada  setiap  sidangnya  dan  laporan tersebut wajib disampaikan agar mendapatkan perhatian Majelis Umum UNESCO. 14

## Kasus yang Berhubungan dengan Pengklaiman Budaya Tak Benda di Indonesia
Pengakuan  budaya  tak  benda  yang  sama  antara Negara Indonesia  dengan  Negara  Malaysia  yang  dilatar  belakangi adanya  hubungan  kebudayaan  antara  Indonesia  dengan Malaysia  sangat  berkait  rapat  dan  tidak  dapat  dipisahkan daripada konsep serumpun. Keserumpunan tersebut salah satu nya  disebabkan  berlakunya  migrasi  dalaman  atau intermigration  sesama  bangsa  Melayu  sehingga  wujud kesamaan  secara  adat,  kemasyarakatan  maupun  keturunan. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan terdiri atas pulau-pulau, ada begitu banyak suku dan adat istiadat di Indonesia. Latar belakang ini melahirkan keragaman yang luar biasa, ada ribuan budaya yang tersimpan di bumi pertiwi seperti tarian, ornament, motif kain, alat  musik,  cerita  rakyat,  musik  dan  lagu,  makanan  dan minuman, seni pertunjukan, dan lain sebagainya. Ini merupakan kekayaan  yang  luar  biasa  yang  di  berikan  untuk  Negara Indonesia.
13 Ibid.
14 Ibid.,
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No.1 (2020)
Pada  era  globalisasi  yang  sarat  atas  persaingan  yang tinggi serta tingginya tingkat persaian mengakibatkan ekonomi global harus terus bergerak mencari inovasi-inovasi baru. Tidak dipungkiri  bahwa  persaingan  mulai  bergeser  dari  persaingan yang berbasiskan inovasi teknologi menjadi inovasi kreativitas. Budaya  takbenda  ataupun  budaya  tak  benda,  yang  pada awalnya dianggap tidak bernilai ekonomi tinggi, menjadi sangat berharga.  Hal  ini  lah  yang  melatarbelakangi  pencurian, pematenan dan klaim Negara atau oknum Warga Negara Asing terhadap budaya Indonesia. Beberapa budaya tak benda yang diklaim oleh Malaysia. Berikut daftar budaya yang sama-sama diakui  merupakan  budaya  tak  benda  milik  kedua  Negara, Indonesia dan Malaysia.
Nama Budaya Di Klaim oleh 1   Naskah Kuno dari Riau / Manuscript from Riau Pemerintah Malaysia 2   Naskah Kuno dari Sumatera Barat / Manuscript from West Sumatera Pemerintah Malaysia 3   Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan / Manuscript from South Sulawesi Pemerintah Malaysia 4   Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara / Manuscript from Southeast Sulawesi Pemerintah Malaysia 5   Rendang dari Sumatera Barat / Rendang from West Sumatera Oknum WN Malaysia 6   Lagu  Rasa  Sayang  Sayange  dari  Maluku  / Rasa Sayang Sayange Song from Maluku Pemerintah Malaysia 7   Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur / Reog Ponorogo from East Java Pemerintah Malaysia 8   Lagu Soleram dari Riau / Soleram Song from Riau Pemerintah Malaysia
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3(2020)
9   Lagu Injit-injit Semut dari Jambi / Injit-injit Song from Jambi Pemerintah Malaysia 10   Alat Musik Gamela dari Jawa / The Gamelan musical instrument from Java Pemerintah Malaysia 11   Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur / Kuda Lumping Dance from East Java Pemerintah Malaysia 12   Tari  Piring  dari  Sumatera  Barat  /  Tari  Piring from West Sumatera Pemerintah Malaysia 13   Lagu Kakak Tua dari Maluku / Kakak Tua Song from Maluku Pemerintah Malaysia 14   Lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara Pemerintah Malaysia 15    Motif Batik Parang dari Yogyakarta Pemerintah Malaysia 16   Badik Tumbuk Lada Pemerintah Malaysia 17   Musik Indang Sungai Garingging dari Sumatera Barat Pemerintah Malaysia 18   Kain Ulos Pemerintah Malaysia 19   Alat Musik Angklung Pemerintah Malaysia 20   Lagu Jali-Jali Pemerintah Malaysia 21   Tari Pendet dari Bali Pemerintah Malaysia
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No.1 (2020)
Sumber : http://budaya-indoneisa.org
Dalam  perjalanan  dan  perkembangan  kebudayaan Indonesia tercatat 21 karya budaya yang pernah di klaim oleh Malaysia sebagai kekayaan budaya mereka. Perseteruan antara Indonesia  dan  Malaysia  salah  satunya  Batik  sesungguhnya mengidentifikasi  kelemahan  Indonesia  dalam  pemanfaatan sumber-sumber kebudayan lokal.
Upaya   Perlindungan   Warisan   Budaya   Tak   benda ( Intangible Culture Heritage ) Menurut Hukum Nasional Meskipun belum adanya pengaturan dalam
perundangundangan  yang  secara  khusus  membahas  tentang budaya  tak  benda  ( intangible  culture ),  namun  ada  beberapa Instrument  Hukum  Nasional  di  Indonesia  yang  berkenaan tentang perlindungan yang terkait budaya tak benda.  Indonesia yang  berkonsep  negara  hukum  melindungi  kekayaan  budaya Indonesia  atau  warisan  budaya  Indonesia.  Berikut  beberapa instrument hukum Indonesia yang menyinggung terkait bahwa warisan  budaya  di  Indonesia  secara  yuridis  dilindungi  oleh Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Pada pasal 32 angka 1 Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa :
a. Pasal 32 ayat (1): negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia  di  tengah  peradaban  dunia  dengan  menjamin kebebasan  masyarakat  dalam  memelihara  dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya.
b. Pasal  32  ayat  (2):  negara  menghormati  dan  memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
Bentuk  produk  hukum  yang  dikeluarkan  dibawah
Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sesuai  dengan  hirarki  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia,  secara  khusus  Indonesia  mengatur  perlindungan warisan budaya di dalam tiga perlindungan yaitu:
a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
( tangible )
b. Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage 2003 (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda)
c. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia
Dalam undang-undang HKI terdapat peraturan mengatur hak  cipta  suatu  karya.  Hak  cipta  merupakan  hukum  nasional dimana  sangat  penting  dan  tidak  boleh  terlupakan.  Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam bab V tentang  Ekpresi  Budaya  Tradisional  dan  Ciptaan  yang dilindungi.
Tahun  2014  merupakan  tonggak  sejarah  baru  bagi perkembangan  hukum  hak  cipta  di  Indonesia  dengan diundangkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak  Cipta  (UUHC).  Beberapa  ketentuan  dalam  UUHC  yang mengatur tentang Budaya tak benda ataupun Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) adalah sebagai berikut:
a. Pasal 38 ayat (1): Hak Cipta atas EBT dipegang oleh negara.
b. Penjelasan Pasal 38 ayat (1): Yang dimaksud dengan EBT mencakup  salah  satu  atau  kombinasi  bentuk  ekspresi sebagai berikut: … e. drama, drama musik al, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim.
c. Pasal 38 ayat (2): Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan  memelihara  EBT  sebagaimana  yang  dimaksud  pada ayat (1).
d. Pasal 38 ayat (3): Penggunaan EBT sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  harus  memerhatikan  nilai-nilai  yang  hidup dalam masyarakat pengembannya.
e. Pasal 38 ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas EBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No.1 (2020)
f. Pasal  60:  Hak  Cipta  atas  EBT  yang  dipegang  oleh  negara sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  38  ayat  (1)  berlaku tanpa batas waktu.
Salah satu warisan budaya tak benda di Indonesia yakni wayang  kulit memang  sudah  selayaknya  di  daftarkan  sebagai hak  cipta,  misalnya  dengan  Wayang  Kulit  yang  sudah didaftarkan ke UNESCO sebagai kepunyaan Indonesia dan juga sebagai hak cipta, maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah  melakukan  sosialisasi  Perlindungan  Terhadap  warisan budaya tak benda dan tidak hanya itu saja akan tetapi juga telah melakukan  perlindungan  terhadap  Kekayaan  Intelektual, sosialisasi yang dimaksud untuk mengajak para pencipta karya baik  dari  tari,  musik,  pewayangan  maupun  bidang  yang  lain untuk  segera mendaftarkan  hak  ciptanya  tersebut  agar  dapat dilindungi secara hukum.
Pengaturan  perlindungan  hukum  terhadap  budaya  tak benda  juga  diatur  oleh  pemerintah  lewat  Peraturan  Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.42  Tahun  2009  dan  No.40  Tahun  2009  Tentang  Pedoman Pelestarian  Kebudayaan,  11  aspek  kebudayan  sebagai  ruang lingkup kerjanya. Aset ekspresi budaya tradisional di Indonesia diklaim  oleh  negara-negara  maju  ternyata  cukup  banyak, budaya  tak  benda  yang  diklaim  meliputi  berbagai  jenis, termasuk batik, naskah kuno, tarian, dan sebagainya.
Berdasarkan  daftar  kasus  pengklaiman  yang  dilakukan oleh  negara  Malaysia  terhadap  budaya  tak  benda  Indonesia, menunjukkan  bahwa  memang  banyak  negara  maju memanfaatkan ekspresi budaya tradisional Indonesia, dimana aset  ini  sebagai property ,  hak  cipta  karya,  atau  budaya  yang tepat adalah sumber dasar( resources ) adalah modal dasar yang dapat  direkayasa  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan kualitas hidup dan kehidupan yang lebih baik. Fenomena yang terjadi  tersebut  disatu  sisi  merupakan  peluang  besar  bagi masyarakat  Indonesia  menunjukkan  kreatifitas  untuk memperkenalkan  produk-produk  dari  ekpresi  budaya tradisional, namun disisi lain, jika masyarakat tidak perduli dan
kurang menghargai budaya sini, bukanlah suatu hal yang tidak mungkin  pada  waktu  tertentu  bangsa  lain  akan  mengklaim sebagai  hak-hak  budaya  mereka.  Jadi  antisipasi  yang  harus diajukan untuk fenomena globalisasi budaya itu adalah bahwa kita harus bangga, hormat, cinta dengan sepenuh hati dengan produk budaya tradisional kita (warisan budaya tak benda).
Salah  satu  cara  untuk  mempertahankan  kedaulatan bangsa  adalah  melalui  Penegakan  HKI  (Hak  Kekayaan Intelektual)  walaupun  seminimal  mungkin,  khususnya  untuk karya-karya bangsa yang sifatnya menunjukkan kekuatan dan ciri bangsa Indonesia yang kaya dan besar, seperti budaya tak benda, folklore dimana mencakup karya seni baik musik daerah, lagu  rakyat,  koreografi,  sampai  batik  yang  merupakan  khas milik  Indonesia.  cinta  tanah  air  dan  rasa memiliki budayanya sejak dini.
Dalam  memenuhi    Pasal  11 Convention  for  the Safeguarding  of  the  Intangible  Cultural  Heritage 2003  yang menyatakan  kewajiban  negara  pihak  dalam  perlindungan budaya  tak  benda  di  wilayahnya  maka  Indonesia  melakukan upaya perlindungan budaya tak benda menjadi salah satu cara untuk  melindungi  serta  melestarikannya  yaitu  dengan menginventaris  budaya  tak  benda  dengan  cara mendaftarkan dan  mencatatkan  budaya  tak  benda  yang  menjadi  warisan budaya  masyarakat,  kemudian  dilakukan  penetapan  sebagai wujud perlindungannya selain itu dapat juga melalui sosialisasi kebudayaan tak benda sejak dini kepada masyarakat baik dalam pendidikan sekolah maupun kehidupan sehari-hari.
Hal ini merupakan bagian dari upaya pelestarian warisan budaya takbenda atau budaya tak benda agar memantapkan jati diri bangsa dan memperjelas asal usul dari budaya itu sendiri terdapat  di  wilayah  Indonesia,  dimana  tujuan  dari  registrasi warisan  budaya  tidak  berwujdu  tersebut  ialah  untuk mendokumentasikan  seluruh  budaya  tak  benda  di  Indonesia guna mempertahankan  nilai  dan makna  dari  budaya  tersebut demi keberadaannya bagi generasi penerus bangsa.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No.1 (2020)
Penghargaan  dari  negara  lain  diawali  dengan  adanya penghargaan  atas  karya  bangsa  itu  sendiri,  pemahaman  yang baik terhadap Hak Kekayaan Intelektual dan pendaftaran segala karya  intelektual  bangsa  sesungguhnya  sudah  merupakan upaya  penyelamatan  kedaulatan  bangsa  sesuai  dengan Konstitusi negara dapat kita rasakan dan kita jaga bersama. Jika dengan  usia  Kemerdekaan  Indonesia  yang  hampir  menginjak umur  73  Tahun  dengan  kedaulatan  penuh,  telah  terjadi beberapa karya intelektual atau bahkan ada wilayah kedaulatan bangsa  yang  telah  dimiliki  Negara  lain,  bagaimana  untuk  100 tahun kedepan, apa yang dapat diwariskan kepada cucu bangsa kita  nantinya,  bila  kebanggaan  milik  bangsa  Indonesia  telah menjadi milik Negara lain.
UNESCO  menetapkan  dalam  sidang  Abu  Dhabi  Jumat,  2 Oktober  2009,  Batik  Indonesia  akhirnya  secara  resmi dimasukkan dalam 76 warisan budaya Takbenda oleh UNESCO. Masuknya batik Indonesia dalam Daftar Representatif Budaya Takbenda  Warisan  Manusia  oleh  Organisasi  Pendidikan,  Ilmu Pengetahuan,  dan  Kebudayaan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (UNESCO)  diumumkan  dalam  siaran  pers  di  portal  UNESCO, pada 30 September 2009.
Batik  menjadi  bagian  dari  76  seni  dan  tradisi  dari  27 negara  yang  diakui  UNESCO  dalam  daftar  warisan  budaya Takbenda melalui keputusan komite 24 negara yang bersidang di  Abu  Dhabi,  Uni  Emirat  Arab,  selain  itu  pada  tanggal  4 November  2008,  Selain  itu  UNESCO  menganugerahkan  keris Indonesia  sebagai  karya  agung  warisan  kemanusiaan  milik seluruh  bangsa  di  dunia,  4  November  2008  wayang  dan  16 November  2010  UNESCO  menetapkan  angklung,  Tari  Pendet diakui UNESCO pada tanggal 3 Desember 2016 dan Pinisi: Seni Pembuatan Perahu pada tanggal 7 Desember 2017. 15
15 Indonesia. Intangible Heritage diambil dari http://ich.unesco.org . diakses pada 19 Juni 2018.

## Peran Masyarakat Indonesia dalam Perlindungan Budaya Tak benda
Indonesia telah mencatatkan warisan budaya tak benda ataupun  tak  benda  seperti  Batik,  Keris,  Wayang,  Tari  Pendet, Angklung, Noken dari Papua dan Pinisi, memaknai penetapan warisan  budaya  tak  benda  tersebut  sudah menjadi  tugas  kita bersama  untuk  meningkatkan  kesadaran  budaya  yang  kita punya.  Pemerintah  telah  membuat  segala  bentuk  pengaturan untuk  melindungi  budaya  tak  benda  tersebut.  Prinsipnya, pemeliharaan  dan  pelestarian  budaya  tak  benda  tersebut merupakan  tanggung  jawab  bersama  diantara  pemerintah pusat,  pemerintah  daerah,  dan  seluruh  elemen  masyrakat. Sebagai  masyarakat,  kita  sangat  perlu  memelihara  warisan budaya nenek moyang tersebut.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  14 Convention  for  the Safeguarding  of  the Intangible Cultural  Heritage 2003  dimana setiap negara pihak wajib berusaha, dengan segala upaya yang tepat  untuk  memastikan  pengakuan,  penghormatan  dan peningkatan  warisan  budaya  takbenda  dalam  masyarakat khususnya melalui program-program pendidikan, peningkatan kesadaran  dan  informasi,  yang  ditujukan  kepada  masyarakat, khususnya generasi muda selain itu manajemen dan peneltian ilmu  pengetahuan  dan  sarana  penyebaran  pengetahuan nonformal. 16 Dalam  kerangka  kerja  kegiatan  perlindungan budaya  tak  benda  ataupun  takbenda  tersebut  maka keiikutsertaan berbagai komunitas, kelompok dan perseorangan yang menciptakan,
memelihara dan menyebarkan  warisan  budaya  tak  benda  tersebut  harus dilibatkan secara efektif dalam manajemennya.
16 Pasal  14 Convention  for  the  Safeguarding  of  the  Intangible  Cultural Heritage 2003
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No.1 (2020)

## D. Simpulan
Berdasarkan uraiandi atas diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum warisan budaya tak benda benda sudah diatur dalam Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural  Heritage 2003  (Konvensi  Perlindungan  Warisan Budaya  Tak  Benda  Tahun  2003)  dan  telah  diratifikasi  oleh Indonesia  melalui Convention  For  The  Safeguarding  Of  The Intangible  Cultural  Heritage 2003  dengan  Peraturan  Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang pengesahan maka konvensi ini berlaku di Indonesia. Peran Negara Pihak dalam Konvensi 2003 ini  dalam  melindungi  budaya  tak  benda  yaitu  mengambil tindakan  yang  diperlukan  untuk  implementasikan  ketentuan konvensi  yang  telah  diratifikasi  kedalam  hukum  nasional mengenai pengamanan dari budaya warisan budaya takbenda hadir di wilayahnya.
Tindakan-tindakan yang
bertujuan memastikan kelestarian  warisan  budaya  takbenda,  termasuk  identifikasi, dokumentasi,  penelitian,  preservasi,  perlindungan,  pemajuan, peningkatan, penyebaran, khususnya melalui pendidikan, baik formal  maupun  nonformal,  serta  revitalisasi  berbagai  aspek warisan  budaya  tersebut  dilakukan  melalui  langkah implementatif yang menyangkut seluruh pemangku kebijakan baik internasional maupun pemerintah daerah.

## Referensi Buku-Buku
Efendi, et. al.Teori Hukum . Sinar Grafika. Jakarta. 2016. Hadjon,   Philipus   M. Perlindungan   Hukum   Bagi   Rakyat Indonesia . PT. Bina Ilmu. Kansil  C.S.T  dan  Christine  Kansil. Pengantar  Ilmu  Hukum  dan Tata  Hukum  Indonesia .  Cet.12.    Balai  Pustaka.  Jakarta. 2002. Surabaya. 1987.
Koentjaningrat. Pengantar  Ilmu  Antropologi .  Cet.  8.  Rineka Cipta. Jakarta. 2009.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum .  Cetakan  ke-7.  PT Adhitiya Andrebina Agung. Surabaya, 2011.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3(2020)
Mauna,  Boer, Hukum  Internasional .  Cetakan-6.  P.T.Alumni Bandung. 2015 Rudi, Teuku May. Administrasi dan Organisasi Internasional . PT. Rafika Aditama. Bandung. 2009. Sardjono,  Agus. Hak  Kekayaan  Intelektual  Dan  Pengetahuan Tradisional . Cetakan 1. P.T. Alumni. Bandung. 2006.
Sedyawati, Edi. Warisan Budaya Tak Benda: Masalahnya Kini di Indonesia . Depok Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. 2003. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian   Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat . CV. Rajawali. Jakarta. 1985. Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum . Cetakan ke-14. Sinar Grafika. Jakarta. 2014. Sudarsono. Pengantar Ilmu Hukum . Cetakan ke-4. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. Widagdho,  Djoko,  dkk. Ilmu  Budaya  Dasar .  Cetakan  ke-9.  PT. Bumi Aksara. Jakarta. 2004.
Karya Ilmiah Ardika,  I Wayan. Membangun   Pariwisata- Budaya dan Mengendalikan Budaya-Pariwisata, di I Nyoman Darma Putra (ed.), Bali Menuju Jagaditha:
Aneka Perspektif, Pustaka Bali Post, Denpasar-Bali,
Indonesia.
Binford, L, Post-Pleistocene Adaptations. New Perspective in
Archaelogy. ed. L.R. Binford dan S.R. Binford. Chicago: Aldine. Page 313. Diambil dari https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.533837/ 2015.533837.new-perspectives_djvu.txt.  Diakses  pada tanggal 15 April 2018.

## Endang Sri, dan Ayu Citra, “Menjaga Ekspresi Budaya
Tradisional di Indonesia," Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No. 2, 2016.
Langgar, Adi. “Pelestarian Cagar Budaya dan Peran Museum”.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No.1 (2020)
Diambil dari http://www.adhylanggar.info/museum/pelestariandal am-uu-cagar budaya-dan peran-museum/ Diakses pada tanggal 13 Desember 2018 Rafianti, Ayu dan Permata, "Sistem Perlindungan Sumber Daya Budaya  Tak  Benda  di  Palembang,  Sumatera  Selatan, Indonesia," Jurnal Ilmu Hukum Vol 29 No. 2, 2017. Roger,  M.  Keesing,  Teori-Teori  Budaya,  Kumpulan  Tulisan Antropologi 52. Jurnal Universitas Indonesia, Jakarta. Syahfrinaldi, Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual, diambil dari https://media.neliti.com/media/publications/25981E
N-sejarah-dan-teori-perlindungan-hak-
kekayaanintelektual.pdf  ,  diakses  pada  tanggal  30
Januari 2018, pada pukul 14:44.
Subur Tjahjono, Memelihara Warisan Budaya Tak Benda,
Diambil dari
http://travel.kompas.com/read/2014/10/24/175400
427/Memelihara.Warisan.Budaya.Tak.Benda  .  Diakses pada tanggal 27 Januari 2018. Suryadi, Umar, Faktor Kebudayaan dalam Teori Hubungan Internasional, diambil
dari http://ojs.uph.edu/index.php/JHIV/article/download/
574/pdf. Diakses pada tanggal 15 April 2018.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
1945. Undang-Undang Tentang Perjanjian Internasional. UndangUndang  Nomor  24  Tahun  2000.  Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185. Undang-Undang Tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
Peraturan  Presiden  Tentang  Pengesahan  Konvensi  UNESCO tentang  Pelestarian  Warisan  Budaya  TakBenda  2003. PERPRES  Nomor  78  Tahun  2007.  Lembaran  Negara Republik Indoneisa Tahun 2007 Nomor 81.
Peraturan  Menteri  tentang  Warisan  Budaya  Tak  Benda Indonesia. PERMEN Nomor 106 Tahun 2013. Peraturan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009.

## Instrumen Hukum
Charter of The United Nations. Convention of Safeguarding Intangible Cultural Heritage 2003. Convention on The Protection and Promotion of The Diversity of Cultural expression
Agreement  on  Trade  Related  Aspects  of  Intellectual  Property Rights, Annex Ic
Agreement  of  Establishing  of  the  World  Trade  Organixation, 1994.

## Internet
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan kantor  UNESCO  Jakarta,  “Buku  Panduan  Praktis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia”,
Jakarta:
Departemen  Kebudayan  dan  Pariwisata  bekerjasama  dengan Kantor UNESCO Jakarta, Hal 6.
https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Index,klaim.kbbi.kemdikb ud.go.id/entri/klaim  diakses terakhir tanggal 4 Januari 2018.
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal.595. https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya.  di  akses  tanggal  21 Desember 2017, pukul 10:20.

## Bahan Ajar
Suryahartati, Dwi., Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2015.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No.1 (2020)