ASPEK LEGALITAS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PATEN DI INDONESIA
Suwardi

## Fakultas Hukum Universitas Narotama
Abstract  :  The  important  role  in  the  simple  patent  of  technology-based development  is absolutely necessary to  support  the success of  economic sector development.  The  functions  and  roles  of  such  patents  are  important  in supporting technological  development  in  supporting the success in  the field of technology. It is necessary to have a legal field that regulates legal protection if an invention in the field of technology is misused by another person who is not entitled  to  use  it.  The  legal  instruments  are  in  the  form  of  a  patent  law contained in Law Number 6 Year 1998 as amended and refined by Law Number 13  of  1997.  The  number  of  patent  applications  originating  from  within  the country  is  229  pieces  or  1.82  percent  of  all  patent  applications.  While  the number  of  simple  patent  requests  originating  from  within  the  country  is  153 pieces  or  41.02  percent  of  all  simple  patent  requests.  Looking  at  the  numbers above, in the period of approximately five years since the entry into force of the UUP,  it  turns  out  that  this  patent  registration  request  is  still  widely  used  by technology  inventors  (inventory  originating  from  abroad  (WNA),  while  those from within the country (Indonesian citizens) ) fewer numbers both in the field of patents and simple patents.
Keywords: Legal protection against patents
Abstrak :  Peranan  penting  dalam  paten  sederhana  pembangunan  berbasis teknologi  ini  mutlak  diperlukan  guna  menunjang  keberhasilan  pembangunan sektor ekonomi.  Fungsi dan peranan paten demikian penting dalam menunjang pembangunan  teknologi  dalam  menunjang  keberhasilan  dibidang  teknologi. Diperlukan  perangkat  bidang  hukum  yang  mengatur  tentang  perlindungan hukum jika suatu penemuan dibidang teknologi disalahgunakan oleh orang lain yang  tidak  berhak  mengunakannya.  Perangkat  hukum  tersebut  berwujud Undang  –  Undang  paten  yang  termuat  dalam  Undang  –  Undang  Nomor  6 Tahun 1998 sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1997.Jumlah permintaan paten yang berasal dari dalam negeri sebanyak 229 buah atau  1.82 persen dari seluruh permintaan paten. Sementara jumlah  permintaan  paten  sederhana  yang  berasal  dari  dalam  negeri  adalah sebanyak 153 buah atau 41.02 persen dari seluruh permintaan paten sederhana. Melihat  angka  –  angka  di  atas,  dalam  kurun  waktu  kurang  lebih  lima  tahun sejak  di  berlakunya  UUP,  ternyata  permintaan  pendaftaran  paten  ini  masih banyak digunakan oleh kalangan penemu teknologi (inventori yang berasal dari luar  negeri  (WNA).  Sedangkan  yang  berasal  dari  dalam  negeri  (WNI)  lebih sedikit jumlahnya baik dibidang paten maupun paten sederhana.
Kata kunci :  Perlindungan hukum terhadap hak paten.

## PENDAHULUAN
Dalam  era  teknologi  dewasa ini.  Fungsi  dan  peranan  paten demikian penting dalam menunjang pembangunan teknologi. Pembangunan  yang  berbasis  pada tekno logi tersebut mutlak diperlukan untuk menunjang
keberhasilan  pembangunan  pada sektor  ekonomi.  Untuk  menunjang keberhasilan  di  bidang  teknologi. Diperlukan perangkat bidang
hukum  yang  mengatur  tentang perlindungan  hukum  jika  suatu
penemuan dibidang teknologi disalah  gunakan  oleh  orang  lain yang tidak berhak menggunakannya. Perangkat
hukum tersebut berwujud Undang – Undang  paten  yang  termuat  dalam Undang  –  Undang  Nomor  6  Tahun 1998  sebagaimana  diubah  dan disempurnakan  denagn  Undang  – Undang  Nomor  13  Tahun  1997 (Selanjutnya  disingkat  Undang  –
Undang paten /UUP). UUP memberikan  perlindungan  hukum
terhadap  penemuan  dalam  bidang teknologi baik berupa proses
maupun produk. Namun, UUP juga mengatur  tentang  penemuan  – penemuan tertentu yang tidak dapat diberikan paten.
Data yang ada. Jumlah permintaan  pendaftaran  paten  dan paten  sederhana  yang  diterima kantor Paten, baik dari dalam negeri maupun  dari  luar  negeri  sejak diberlakukannya UUP yaitu periode 1  Agustus  1991  sampai  dengan  31 Desember  1995  sebanyak  12.  936 buah  yang  dapat  diperinci  menjadi 12  536  buah  permintaan  paten  dan 373 buah permintaan paten
sederhana. 1
Jumlah permintaan paten yang  berasal  dari  dalam  negeri sebanyak 229 buah atau 1.82 persen dari  seluruh  permintaan  paten. Sementara jumlah permintaan paten sederhana  yang  berasal  dari  dalam negeri  adalah  sebanyak  153  buah atau  41.02  persen  dari  seluruh permintaan paten sederhana.
Melihat  dalam  kurun  waktu  kurang lebih lima tahun sejak diberlakukannya UUP, ternyata
1 Maulana, Insan Budi, lisensi Paten, PT. Citra Adtya Bhakti, Bandung 1996.hal. 99
permintaan  pendaftaran  paten  ini masih banyak  digunakan  oleh
kalangan penemu teknologi
(inventori  yang  berasal  dari  luar negeri  (wna).  Sedangkan  yang
berasal  dari  dalam  negeri  (wni) lebih sedikit jumlahnya baik dibidang paten maupun paten sederhana.
Melihat  fenomena  itu  tentunya merupakan  suatu  ironi,  bahwa bangsa kita masih belum sadar akan pentingnya  pendaftaran  paten  dan paten  sederhana.  Hal  ini  jika dikaitkan  dengan  sistem  konstitutif yang dianut oleh UUP  bahwa suatu paten  (termasuk  paten  sederhana) baru diberikan perlindungan haukum  kalau  didaftarkan  pada kantor paten.
Sistem  tersebut  mengharuskan dan  mewajibkan  penemu  teknologi untuk  mendaftarkan  penemuannya., agar  penemuan  teknologinya  dapat diberikan perlindungan hukum.
Tanpa  adanya  pendaftaran  suatu paten  dan  paten  sederhana  tidak akan  mendapatkan  perlindungan hukum.
Disamping pendaftaran yang sifatnya wajib tersebut ada beberapa hal yang dapat di lakukan oleh para penemu  teknologi  agar  temuan teknologi  dilindungi  oleh negara.
Berhubungan  dengan  itu  makalah ini  akan  membahas  beberapa  hal yang berkaitan dengan upaya perlindungan  hukum  paten  dan paten sederhana.

## 1. Rumusan Masalah
Beranjak  dari  latar  belakang masalah  seperti  tersebut  di  atas maka  permasalahan  yang  akan diteliti  dalam  makalah  ini  adalah bentuk dan mekanisme
perlindungan  hukum  paten  dan paten sederhana  menurut UU No. 6 tahun 1989
tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.
Sedangkan  yang  dimaksud dengan  penemuan  adalah  kegiatan masalah tertentu di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi.
Sementara  yang  dimaksud dengan  penemu  adalah  orang  yang secara  sendiri  atau  beberapa  orang yang  secara  bersama  –  bersama melaksanakan kegiatan yang menghasilkan penemuan. Dari rumusan pengertian
tentang paten, penemuan dan penemu seperti terdapat dalam pasal 1  UUP tersebut,  dapat  ditarik  suatu kesimpulan  bahwa  masalah  yang berkaitan  dengan  paten  itu  adalah masalah  penemuan  teknologi  dan bagaimana  mekanisme  pengakuan dan  perlindungan  hukum  yang diberikan negara.
Untuk  dapat  suatu  penemuan di  bidang teknologi diberikan paten maka  ada  beberapa  unsur  yang harus dipenuhi, yakni :
1. penemuan tersebut harus
bersifat baru ( novelty ).
2. penemuan tersebut
mengandung  langkah  inventive (inventive).
3. penemuan tersebut dapat diterapkan dalam bidang industri (indutriable).
Menurut  pasal  3  ayat  1  UUP suatu penemuan dianggap baru, jika
pada  saat  pengajuan  permintaan paten,  penemuan  tersebut  tidak semua atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan penemuan  terdahulu  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  3  ayat  1 tersebut  adalah  suatu  penemuan yang ada pada saat atau sebelum : a. tanggal  pengajuan  permintaan paten atau
b. tanggal  penerimaan  permintaan paten dengan hak prioritas apabila permintaan paten diajukan  dengan  hak  prioritas.
Telah  diumumkan  di  Indonesia atau  di  luar  indonesia  dalam suatu tulisan yang memungkinkan seorang ahli untuk  menjalankan  penemuan tersebut atau telah diumumkan di Indonesia  dengan  memaparkan lisan  atau  melalui  peragaan penggunaannya atau dengan cara lain yang
memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut. (pasal 3 ayat 2UUP).
Dari  ketentuan  –  ketentuan tersebut dapat ditarik suatu
kesimpulan  bahwa  dalam  rangka sifat  kebaruan.  UUP  menganut sistem world  wide  novelty artinya penemuan tersebut tidak hanya baru di  Indonesia,  tetapi  juga  baru  di seluruh dunia.
Sedangkan yang dimaksud dengan mengandung langkah inventive  adalah  jika  penemuan  itu bagi  seorang  yang  mempunyai keahlian  biasa  mengenai  teknik merupakan  hal  yang  tidak  dapat diduga  sebelumnya  (pasal  2  ayat  1 UUP).  Masalah  yang  tidak  dapat diduga  harus  dilakukan  dengan memperhatikan  keahlian  yang  ada pada saat diajukan permintaan paten atu  yang  telah  ada  pada  saat diajukan  permintaan  paten  pertama dalam  hal  permintaan  itu  di  ajukan dengan hak prioritas. 2
Sedangkan  menurut  Bambang Kesowo, penilaian mengenai keahlian mana yang harus digunakan untuk memastikan bahwa  penemuan  merupakan  hal yang  tidak  dapat  digunakan  untuk memastikan
bahwa sesuatu penemuan  merupakan  hal  yang
2 Ibid., hal. 118
tidak  dapat  diduga.  Dalam  pasal  2 ayat (3) UUP memberikan petunjuk bahwa keahlian tersebut yang sudah ada pada saat diajukannya permintaan  paten  yang  pertama. 3
Dalam  istilah  paten,  saat  tanggal diajukannya  permintaan  paten  yang pertama  tersebut  disebut filing  date sedangkan  dalam  hal  permintaan paten  dengan  hak  prioritas,  maka kehalian  tersebut  adalah  yang  ada pada  saat  diajukannya  permintaan yang pertama.
Adapun  mengenai  syarat  bahwa penemuan  harus  dapat  diterapkan dalam  bidang  industri.  Maksudnya penemuan tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk.
Adapun  mengenai  syarat  bahwa penemuan  harus  dapat  diterapkan dalam bidang industri.
Maksudnya penemuan tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan untuk menghasilkan suatu  produk.  syarat  ini  sebenarnya juga  sekaligus  menunjukkan  bahwa penemuan  tersebut  dapat  berupa
3 Kesowo, Bambang , Pengantar Umum Mengenai HAKI di Indonesia, 1983, hal. 79.
produk.  atau  dapat  pula  berupa proses  yang  dapat  dipakai  untuk menghasilkan produk : oleh karenanya,  paten  meliputi  paten untuk  produk  dan  paten  untuk proses. 4

## 2.    Lingkup  Penemuan  yang Dapat Diberi Paten
Menurut Bambang Kesowo, pada  dasarnya  UUP  prinsip  bahwa semua penemuan di bidang teknologi dapat diberi paten apabila memenuhi  syarat  –  syarat  yang ditentukan,  tetapi  karena  prinsip seperti  itu  sifatnya  terbuka  maka untuk menghindari kesulitan.
Rumusannya dibuat negatif.
Dengan  cara  perumusan  seperti itu,  bidang  –  bidang  penemuan yang  secara  eksplisit  tidak  dapat diberi paten dinyatakan secara tegas yang diatur dalam pasal ?
Lebih  jauh  menurut  Bambang Kesowo. Rumusan seperti itu disebabkan  karena  UUP  menganut prinsip yang terbuka berdasar pemikiran
bahwa memang sepantasnya  UUP  bersifat  terbuka,
4 Ibid., hal 79.
hanya  dengan  sifat  terbuka  maka iklim  guna  merangsang  kegiatan untuk  menemu  kan  teknologi  dapat diwujudkan.  Dengan  pendekatan ini,  maka  hanya  bidang  –  bidang penemuan  yang  tidak  dapat  diberi paten  saja  yang  dinyatakan  dengan tegas  dalam  UUP  :  sebaliknya, artinya  jika  tidak  disebutkan  secara tegas.  Maka  berarti  dapat  diberi paten :
Menurut  pasal  7  UUP,  paten  tidak diberikan untuk
a. penemuan  tentang  proses  atau hasil produksi yang pengumuman  dan  peng  gunaan atau  pelaksananya  bertentangan dengan  peraturan  perundang  – undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan. b. penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan,
pengobatan  dan  pem  bedahan yang diterapkan terhadap manusia  dan  hewan  tetapi  tidak menjang  kau produk apaun  yang digunakan atau berkaitan dengan metode tertentu.
c. penemuan  tentang  teori  dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan mate matika. Dengan demikian menurut perumusan  yang  secara  negatif tersebut maka selama penemuan itu tidak ditegaskan dalam pasal 7 UUP tersebut  berarti  penemuan  tersebut dapat diberi paten.
Menurut Bambang Kesowo, perumusan  secara  negatif  yang dianut  dalam  UUP  itu  sebenarnya lebih  bersifat  teknis  perundang  – undangan saja, lebih jelasnya karena  bidang  yang  tidak  dapat diberi  paten  lebih  sedikit,  maka penyebutan bidang –  bidang tersebut lebih mudah dilakukan. Hal ini  jelas  berbeda  apabila  justru bidang  –  bidang  penemuan  yang dapat  diberi  paten  yang  harus disebut  secara  rinci  :  Selain  hal  itu menimbulkan  problema  mengenai teknis  penuangan  dalam  undang  – undang (karena misalnya jumlahnya yang  sangat  banyak  dan  faktor perkembangan teknologi itu sendiri) kelemahan yang timbul dari kekhilapan  untuk  mencantumkan,
akan  dapat  menimbulkan  keraguan atau ketidakpastian. 5

## 3. Jenis – Jenis Paten
Dalam  sistem  hukum  paten  di Indonesia. Undang  – Undang Paten (UUP)  mengintrodusir  adanya  dua macam jenis paten, yakni paten dan paten  sederhana.  Tentang  paten  itu sendiri pengaturannya lebih lengkap dibanding  dengan  paten.  Yang dimaksud  dengan  paten  adalah paten sebagaimana dirumuskan dalam  pasal  1  angka  1  UUP.
Sedangkan paten sederhana merupakan  bagian dari paten  hanya sifat teknologi yang terdapat didalamnya sangat sederhana.
Menurut  pasal  6  UUP.  Setiap penemuan  berupa  produk  atau proses  yang  baru  dan  memiliki kualitas  penemuan  yang  sederhana tetapi  mempunyai  nilai  kegunaan praktis disebab kan karena bentuk,konfigurasi,  konstruksi  dan komponennya  dapat  memperoleh perlindungan  hukum  dalam  bentuk paten sederhana.
Perbedaan  utama  antara  paten dan  paten  sederhana  terletak  pada sifat teknologi  yang dihasil  kannya.
Pada paten, teknologi yang dihasilkannya bersifat canggih, sedangkan  pada  paten  sederhana sifat  teknologi  yang  dihasilkannya sangat  rendah  dan  sederhana.  Oleh karenya dalam UUP terdapat perbedaan perlindungan hukum yakni paten diberikan masa perlindungan  selama  20  tahun,  dan sesuai  dengan  namanya,  maka proses  pemberiannya  juga  lebih sederhana  dibandingkan  dengan penemuan teknologi yang biasa.

## METODE PENELITIAN
3.1. Sifat Articel ini bersifat normatif dan bersifat deskriptif untuk mengkaji bagaimana perlindungan  hukum  terhadap paten di Indonesia. 3.2. Sumber Data
Karena merupakan article bentuk  normatif,  maka  sumber data  utama  yang  digunakan berasal  dari  bahan  –  bahan hukum  primer  yang  berupa
peraturan –  perundang  – perundangan  dan  juga  badan hukum  penunjang  (sekunder) yang  berupa  berbagai  macam literature yang membahas pokok masalah.
Bahan – bahan hukum sekunder yang    berupa  berbagai  macm literature tersebut sifatnya sebagai penunjang dan pelengkap  untuk  menganalisa terhadap  data  normative  yang berasal  dari  berbagai  macam peraturan perundang –
undangan  di  bidang  paten. Khusus  nya  yang  berasal  dari UUP.  Oleh  karenanya,  sifat makalah  ini  mengarah  pada kajian  dengan  mengandalkan sumber  data  yang  berasal  dari berbagai  macam  pustaka  yang ada dan relevan.

## 3.3 Analisa Data
Analisa  terhadap  data  utama dilakukan  secara  kualitative dengan  menggunakan  metode pendekatan deduktif dan dalam pembahasannya disesuaikan dengan  pokok  masalah  yang disajikan  untuk  memperoleh
kesimpulan  atas  permasalahan yang diteliti.

## PEMBAHASAN
Terhadap  permasalahan  yang diajukan  dalam  makalah  ini  yakni bagaimana  bentuk  dan  mekanisme perlindungan hukum terhadap paten dan paten sederhana dapat dikemukakan di bawah ini :
Beranjak  dari  data  yang  terdapat dalam  Undang  –  Undang  paten yakni  Undang  –  Undang  Nomor  6 tahun  1989  jo:  Undang  –  undang Nomor  13  tahun  1997  maka  ada beberapa cara bentuk dan
mekanisme  pelindungan hukum yang  diberikan  negara  terhadap paten  dan  paten  sederhana.Menurut ketentuan  pasal  1  angka  1  UUP paten  merupakan  hak  khusus  yang diberikan  negara  kepada  penemu atas  hasil  penemuannya  di  bidang teknologi  untuk  selama  waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan  persetujuan  kepada
orang lain untuk melaksanakan.
Dari  rumusan  yang  terdapat dalam ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa paten itu diberikan  oleh  negara  atas  dasar permintaan tanpa adanya
permintaan  tidak  secara  otomatis negara  memberikan  pengakuan  dan perlindungan hukum.
Atas  dasar  permintaan  tersebut, negara memberikan hak yang bersifat  khusus  :  hak  yang  sifatnya khusus ( exclusive ) tadi mengandung arti bahwa hak tersebut hanya dapat dilaksanakan  oleh  yang  berhak  atas paten atau dengan kata lain hak tadi hanya  dimiliki  oleh  pemilik  paten  : Orang lain tidak berhak menggunakan  hak  yang  sifatnya khusus  tdi.  Orang  lain  baru  dapat melaksanakan  hak  khusus  tadi berupa  hak  untuk  melaksanakan penemuannya  yang  dalam  hal  ini berupa  pelaksanaan  paten  dalam bidang produksi.
Berkaitan dengan pemberian perlindungan hukum yang diberikan oleh  negara  maka  secara  langsung hal  itu  mengisyaratkan  bahwa  agar dapat dilindungi oleh hukum. Maka suatu penemuan di bidang teknologi
harus  didaftarkan  pada  kantor paten.
Atas  dasar  hal  itu  berarti  bahwa
hanya penemuan di bidang teknologi  yang  terdaftar  yang  akan
dilindungi. Sedangkan penemuan di bidang teknologi yang tidak
didaftarkan mka tidak akan
memperoleh perlindungan dari negara.  Oleh  karenanya  mekanisme perlindungan hukum yang diberikan oleh  negara  dalam  hal  paten  adalah dengan  melalui  pendaftaran  paten. Disamping  itu  cara  lain  yang melalui perjanjian lisensi dan upaya pembatalan dan gugatan ke pengadilan  yang  dapat  dilakukan oleh pemilik paten.
1. Pendaftran Paten Pendaftaran  paten  disini  sifatnya wajib dan bukan bersifat sukarela  ini  sebagai  amanat stelsel  konstitutif  yang  dianut oleh UUP. Tanpa adanya pendaftaran.  Maka  penemuan teknologi yang bersangkutan tidak  akan  dilindungi.  Oleh karena  itu  seyogyanya  penemu teknologi  harus  mendaftarkan temuannya  kepada  kantor  paten
yang dalam hal ini adalah kantor Direktorat Paren, Direktorat Jenderal  Cipta,  Paten  dan  merek Departemen Kehakiman di Jakarta.
Setelah  prosedur  pendaftaran paten  dilaksanakan  oleh  pendaftar maka  kepada  yang  bersangkutan akan  diberikan  sertifikat  paten. Tentu  saja  dalam  hal  ini  kantor paten  akan  melaksanakan  tugasnya sesuai dengan amanat yang tercantum  dalam  pasal  23  sampai dengan  pasal  71  UUP.  segala prosedur  yang  berkaitan  dengan pendaftaran paten itu harus dipenuhi  dan  dilaksanakan  oleh pendaftar dan demikian pula langkah – langkah pemeriksaan atas permintaan tersebut
harus dilaksanakan oleh kantor paten.
Setelah sertifikat paten diberikan kepada  pemohon  yang  sekaligus berarti  merupakan  surat  legitimasi bagi  pemiliknya  atas  patennya, maka kepadanya diberikan
kewajiban  yaitu  :  a.  membuat, menjual, menyewakan,
menyerahkan, memakai,
menyediakan  untuk  dijual  atau
disewakan  atau  diarahkan  hasil produksi  yang  diberi  paten  :  b. Menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk  membuat barang – brang dan tindakan lainnya (pasal
17 UUP). Pelaksanaa harus
dilakukan    di  wilayah  Republik Indonesia.
Masalah  pendaftaran  paten  itu berkaitan  dengan  hsil  penemuan teknologi  yang  dihasilkan  :  yang menjadi  nasalah  berkaitan  dengan pendaftaran  paten  tersebut  yakni tidak  seimbangnya  antara  junlah pendaftar  yang  berasal  dari  dalam negeri  dengan  jumlah  yang  berasal dari  luar  negeri.  Jumlah  warga
negara Indonesia yang mendaftarkan patennya relatif
sedikit  jika  dibandingkan  dengan warga  negara  asing.  Ini  tentunya merupakan suatu ironi dan menunjukkan  bahwa  kita  belum dapat  enjadi  tuan  rumah  di  bidang teknologi.
Menurut  Insan  Budi  Maulana dari  data  yang  ada  pada  kantor paten  jumlah  permintaan  paten  di kantor  paten  Indonesia  periode  1 Agustus 1991 setelah UUP
dinyatakan  mulai  berlaku  sampai dengan  periode  31  maret  1998:  21. 761  buah.  Dari  jumlah  pendaftar sebanyak  itu  jumlah  permintaan yang  diajukan  oleh  warga  negara Indonesia  sebanyak  685  buah, sementara  yang  terbanyak  dari warga  negara  Amerika  sebanyak 6837  buah,  disusul  warga  negara Jepang sebanyak 4060 buah kemudian  warga  negara  Jerman sebanyak  1863  buah.  Disusul  dari warga  negara  Inggris  sebanyak 1308  buah,  dan  warga  negara Perancis sebanyak 921 buah, Sedangkan  yang  berasal  dari  warga negara  lainnya  sebanyak  15.  674 buah  yang  berasal  dari  seluruh negara  di  dunia  yang  mendaftarkan patennya pada kantor paten. (Maulana 1998).
Dari  angka  –  angka  tersebut menunjukkan bahwa meskipun UUP  sudah  berlaku  di  Indonesia sejak  1  Agustus  1991  atau  kurang lebih    7  tahun  lamanya.  Indonesia masih  tertinggal  jika  dibandingkan negara  – negara  lainnya. khususnya negara – negara maju.
Dengan sedikitnya jumlah permintaan  paten,  menimbulkan pertanyaan  yaitu  apakah  hal  itu merupakan  salah  satu  indikasi rendahnya kemampuan bangsa Indonesia untuk melakukan penemuan – penemuan yang berhak atas  paten  ?  Ataukah  masih  begitu rendahnya  tingkat  kesadaran  para inventor
akan perlunya mempatenkan atas setiap penemuan di  bidang  teknologi  ?  ataukah karena  para  inovator  para  peneliti, Atau  para  inventor  tidak  tahu keberadaan UUP ?
Berbagai  pertanyaan  itu  telah diajukan  oleh  Insan  Budi  Maulana sebagai  salah  seorang  pengamat yang  concern  dan  peduli  dengan bidang  HAKI.  Menurutnya  selama ini kita telah mendengar dan bahkan menyaksikan lomba ataupun pameran  yang  berkaitan  dengan bidang teknologi atau karya – karya ilmiah.  Mereka  pamerkan  semua inovasi,  inventor  atau  penemuan  – penemuan dan mereka begitu gembira ketika
mendapatkan penghargaan  secarik  kertas  dan sejumlah  hadiah.  Namun  setelah
itu, inovasi, invention mereka lupakan begitu saja oleh
inovatornya  dan  juga  para  panitia penyelenggarannya: kita seolah terlupakan  bahwa  setiap  inovasi atau  penemuan  di  bidang  teknologi itu  telah  memerlukan  waktu  yang tidak  sedkit  dan  biaya  yang  tidak murah. Kita tidak menyadari bahwa pihak  ketiga,  para  pengusaha  baik nasional  maupun  asing  mencuri inovasi  yang  dibuat  oleh  para inovator kita tanpa harus membayar royalti satu rupiahpun dan kita tidak bisa  berbuat  apapun  karena  kita belum  mau,  mengaitkan  setiap kegiatan tersebut dengan perlindungan  hukumnya  dan  tidak mengaitkannya dengan UUP.
Lebih lanjut Insan Budi Maulana mengatakan  selama  ini  telah  cukup banyak  karya  –  karya  siswa,  para insiyur  muda  kita  yang  dikirim untuk  melanjutkan  tugas  belajarnya ke  luar  negeri,  khususnya  negara  – negara  maju,  yang  dibiayai  oleh negara,  namun  sangat  disayang  kan tidak  banyak  para  karya  siswa  kita yang  mampu  membawa  pulang penemuan  –  penemuan  di  bidang
teknologi  yang  dapat  dipatenkan dan bermanfaat bagi negara.
Bahkan  yang  terjadi,  tidak  sedikit inovasi  –  inovasi  yang  dilakukan oleh pemuda – pemuda kita menjadi milik  pihak  asing.  Dimiliki  oleh institusi  atau  lembaga  tempat  para karya  siswa  itu  menimba  ilmu  atau melakukan  makalah  ;  para  karya siswa  tampaknya  cukup  merasa puas  pulang  ke  tanah  air  hanya dengan  membawa  gelar  Master  of Science  (MSc)  atau  Doktor,  tetapi mereka  lupa  bahwa  inovasi  yang mereka  lakukan  dari  makalah  – makalah  yang  memakan  waktu  dan keringat serta uang negara
sebenarnya  harus  menjadi  salah satu  kekayaan  nasional  yang  dapat menambah peningkatan kesejahteraan  dirinya.  lembaga  di tanah  air  dan  juga  negara.  Tetapi sangat  disayangkan,  tanpa  disadari bahwa  penemuan  –  penemuan  dari karya – karya siswa indonesia justru telah  menambah  kekayaan  institusi atau lembaga tempat mereka menimba  ilmu  di  luar  negeri  : Kenapa hal  itu bisa terjadi  ? karena mereka tidak mengerti bahwa setiap
inovasi,  penemuan  yang  mereka lakukan  berhak  atas  paten  dan berhak  memperoleh  perlindungan hukum  dan  berhak  pula  atas  royalti apabila
pihak
lain menggunakannya. 6
Beberapa  kendala  lain  yang ditenggarai  menjadi  penghambat pendaftaran  paten  adalah  belum banyak  institusi  pendidikan  yang memahami akan pentingnya perlindungan  paten  :  Indonesia yang  memiliki  kurang  puluhan perguruan tinggi  negeri dan ratusan perguruan tinggi swasta dan lembaga  –  lembaga  makalah  yang ada, namun hasil karya yang berupa riset  atau  makalah  yang  dihasilkan masih belum banyak yang didaftarkan pada kantor paten :
Pada hal karya – karya semacam itu  kadang  –  kadang  memiliki  nilai tidak  hanya  di  bidang  –  bidang pendidikan  saja.  Namun  juga  nilai ekonomis  yang  tinggi,  jika  karya  – karya itu diserobot orang atau pihak lain  kemudian  dimanfaatkan  yang menghasilkan kontribusi
6 Maulana, Insan Budi, lisensi Paten, PT. Citra Adtya Bhakti, Bandung 1998 , hal. 8.
pemasukan  yang  banyak.  Tentunya akan merugikan inventor  atau peneliti yang bersangkutan : mereka tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum, karena karyanya  belum  didaftarkan  pada kantor  paten.berbagai  kendala  itu perlu
mendapatkan solusi pemecahannya  secara  cepat  dan tepat  agar  perkembangan  paten  di tanah  air  semakin  pesat  di  masa mendatang.  Mengingat  pada  masa global  nanti  persaingan  semakin ketat dan kompetitive.
Dari ilustrasi di
atas menunjukkan  betapa  pentingnya makna  pendaftaran  paten  bagi perlindungan hukum yang diberikan negara  pada  pemilik  atau  penemu teknologi  :  mengingat  fungsinya yang demikian sentral dan menentukan  maka  perlu  dilakukan semacam sosialisasi yang  teratur dan  terarah  tentang  keberadaan
UUP terutama dari segi pendaftarannya yang sangat menunjang  bagi perlindungan suatu
paten.
Pendaftaran  paten  tidak  hanya mengejar arti dan pentingnya
perlindungan hukum yang diberikan namun juga akan semakin
meningkatkan derajat kepastian dan ketertiban hukum yang masih belum  begitu  baik  di  Indonsia.Pada sisi  lain  untuk  menggairahkan semangat  para  penemu  dan  pemilik teknologi untuk mendaftarkan penemuannya perlu diberikan imbalan berupa perlindungan hukum  yang  maksimal  manakala hak  patennya  dibajak  oleh  orang lain.  Disamping  bagi  mereka  pelu diberikan semacam kemudahan dan bimbingan agar mereka dapat dengan  mudah  melaksana  kan pendaftaran paten.

## 2.  Perjanjian Lisensi
Mekanisme lain dalam perlindungan  hukum  paten  adalah melalui  perjanjian  lisensi  :  dalam perjanjian  lisensi  tersebut  pihak pemilik paten selaku pemberi lisensi  memberikan  izin  pada  pihak penerima lisensi untuk melaksanakan penemuannya
dengan  imbalan  royalti  besarnya ditentukan  kesepakatan  antar  kedua belah pihak.
Perjanjian  lisensi  paten  dapat diadakan  antara  perorangan  dan badan hukum maupun badan
hukum  baik  di  dalam  maupun  di luar negeri. Dengan adanya perjanjian  lisensi  masing  –  masing pihak  terikat  pada  perjanjian  yang dibuatnya,  dan  umumnya  hak  dan kewajiban  masing  –  masing  pihak tersebut  telah  dituangkan  dalam bentuk kontrak lisensi yang bersang kutan.  Pada  umumnya  kewajiban  – kewajiban penerima  lisensi tersebut didasarkan  atas  tiga  hal  yakni. 7
kewajiban  yang    biasanya  diatur dalam  undang  –  undang  kewajiban yang  diatur  oleh  kesepakatan  para pihak  kewajiban  yang  disetujui berdasarkan keepercayaan .
Kewajiban  yang  diatur  dalam undang – undang misalnya penerima  lisensi  harus  membayar royalti  atau  penerima  lisensi  tidak dapat  mengadakan  perjanjian  sub lisensi  dengan  pihak  ketiga  tanpa ijin  dari  pemberi  lisensi  dan sebagainya.  Sedangkan  kewajiban yang  didasarkan  atas  kepercayaan
7 Maulana,  Insan  Budi,  lisensi Paten,  PT.  Citra  Adtya  Bhakti,  Bandung 1996, hal. 23
dan  kesepakatan  missalnya  dalam hal penetuan berapa besarnya royalti  yang  harus  dibayar  oleh peneri  ma  lisensi  kepada  pemberi royalti.Agar  tercapai  ketertiban  dan kepastian  hukum.  Perjanjian  lisensi tersebut  wajib  didaftarkan  pada kantor  paten.  Pendaftaran  tersebut berfungsi  sebagai  alat  kontrol  bagi kantor  paten  dan  dapat  dipakai sebagai bukti bagi para pihak jika di kemudian hari timbul sengketa.
3. Pembatalan dan Upaya

## Gugatan
Upaya  pembatalan  dan  gugatan ini  diatur  dalam  pasal  94  sampai dengan  pasal  99  UUP  ;  Upaya pembatalan  itu  berkaitan  dengan beberapa  mekanisme  pembatalan paten yang dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :
a. paten yang batal demi hukum :
b. pembatalan paten atas permintaan pemegang paten: c. pembatalan paten karen gugatan: Paten  dapat  batal  demi  hukum karena  tidak  dilaksanakan  dalam jangka  waktu  48  bulan  sejak pemberian paten dan tidak dipenuhinya  kewajiban  membayar
tahunan  dalam  jangka  waktu  yang ditentukan. (pasal 94 UUP) :
Disamping itu paten dapat dibatalkan  karena  atas  permintaan sendiri pemegang paten yang diajukan  secara  tertulis  pada  kantor paten  dan  pembaatalan  itu  berlaku sejak tanggal ditetap kannya keputusan kantor paten.
( pasal 96 ayat 1 dan 5 UUP). Sedangkan  upaya  perlindungan hukum terhadap paten dan sederhana  melalui  upaya  paten karena  gugatan  yang  diajukan kepada  pengadilan  negeri  Jakarta Pusat dengan alasan : (1).menurut  ketentuan  sebagaimana dimaksud  pasal  2  dan  pasal  7, paten  tersebut  seharusnya  tidak dapat diberikan.
(2).paten  tersebut  sama  dengan paten  lain  yang  telah  diberikan kepada orang lain untuk penemuan yang sama berdasrkan undang  – undang. (pasal 97 ayat 1 UUP).
Di samping upaya gugatan tersebut,  kepada  pemegang  paten dapat mengguna kan upaya tuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 121
UUp :  upaya tuntutan  itu dilakukan atas  dasar  paten  tersebut  diberikan kepada orang lain selain orang yang berdasarkan  pasal  11,  12  dan  13 yang berhak atas paten.
Di  samping  upaya  gugatan  dan tuntutan, untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang  paten,  negara  dalam  hal ini  dapat  menerapkan  ancaman pidana kepada pelanggar paten yang didasarkan atas ketentuan pasal 126 UUP  yang  mengancam  pidana penjara  paling  lama  7  tahun  dan denda  paling  banyak  seratus  juta rupiah  bagi  pelanggar  paten  dan paten sederhana sebagaimana
dimaksud dalam pasal 17 UUP.
Sementara pasal 127 UUP mengancam  hukuman  paling  lama lima tahun dan denda paling banyak 50  juta  rupiah  bagi  siapa  yang melanggar  hak  pemegang  paten sederhana  dengan  melakukan  salah satu tindakan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 17 UUP.
Pada peristiwa pasal 17 mengatur  hak  yang  dimilliki  oleh pemegang paten atas patennya yang berupa hak untuk membuat,
menjual, menyewakan, menyerahkan,
memakai, menyediakan  untuk  dijual  atau disewakan  atau  diserahkan  hasil produksi  yang  diberi  paten  dan menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk  membuat barang dan  tindakan  lainnya.  Hak  tersebut bersifat  eksklusive  sehingga  orang lain  menggunakannya tanpa adanya izin pemegang paten. Itu merupakan  pelanggaran  paten  yang dapat  dikenai  ancaman  pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 dan 127 UUP.

## 1. Kesimpulan
Ada  beberapa  mekanisme  dan bentuk  perlindungan  hukum  yang diberikan  negara  jika  suatu  paten dan  paten  sederhana  dilanggar  oleh
orang yang tidak berhak
menggunakan suatu paten. Bentuk perlindungan hukum tersebut  adalah melalui  upaya pendaftaran paten pada kantor paten :  melalui  upaya  perjanjian  lisensi, melalui  upaya  pembatalan  dan gugatan : upaya tuntutan dan upaya penjatuhan  pidana  dan  denda  yang
dapat dilakukan oleh negara melalui aparatnya  jika  terbukti  suatu  paten digunakan  oleh  orang  lain  tanpa seizin pemiliknya.
Dengan demikian upaya gugatan perdata yang dilakukan oleh pemegang  paten  untuk  meminta ganti  kerugian  kepada  pelanggar paten,  tidak  mengurangi  upaya pidana  yang  dapat  dilakukan  oleh negara  jika  terbukti  seseorang melanggar paten orang lain.

## 2. Saran
Mengingat  pendaftaran  paten belum  memasyarakat,  maka  perlu dilakukan upaya sosialisasi mengenai  arti  penting  pendaftaran paten  kepada  masyarakat  luas. Upaya  tersebut  perlu  dilakukan secara teratur
dan berkesinambungan  agar  UUP  dapat mema  syarakat.  Sehingga  tercapai ketertiban dan kepastian hukum dan yang tak kalah penting adalah untuk mengurangi bentuk –  bentuk pelanggaran paten yang terjadi.

## DAFTAR  PUSTAKA
Kesowo, Bambang, Pengantar Umum  Mengenai  HAKI  di
Indonesia, 1983. Maulana,  Insan  Budi,  lisensi  Paten, PT.  Citra  Adtya  Bhakti, Bandung 1996. ________________,  Sukses  Bisnis Melalui  Merek,  Paten  dan hak  Cipta.  PT.  Citra  Aditya Bhakti, Bandung 1997.
________________, Penerapan Paten  Sejak  UU  Nomor  6 Tahun  1989  Hingga  paten Nomor  13  Tahun  1997  : Pengalaman Indonesia Selama ini, Makalah seminar, 1998. UU  Nomor  6  Tahun  1989  jo  :  UU 13 Tahun 1987.