## LELANG HAK TANGGUNGAN YANG OBJEKNYA DI KUASAI PIHAK KETIGA
Dina Oktiana a , Firman Muntaqo b
a Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, email:dinaoktiana882@gmail.com
b Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, email: firmanmuntaqo@fh.unsri.ac.id
Naskah diterima: 19 Maret 2024; revisi: 05 April 2024; disetujui: 30 Mei 2024 DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3679

## Abstrak:
Sistem  perundang-undangan  Indonesia,  lelang  digolongkan  sebagai  suatu  cara  penjualan  khusus  yang prosedurnya berbeda dengan jual-beli pada umumnya. Oleh karenanya cara penjualan lelang diatur dalam undang-undang tersendiri yang sifatnya Lex Spesialis . Kekhususan (spesialisasi) lelang ini tampak antara lain pada sifatnya yang transparan/keterbukaan dengan pembentukan harga yang kompetitif dan adanya ketentuan  yang  mengharuskan  pelaksanaaan  lelang  itu  dipimpin  oleh  seorang  Pejabat  Umum,  yaitu Pejabat  Lelang  yang  mandiri.  Kepastian  hukum  karena  dilaksanakan  oleh  pejabat  lelang  serta  dibuat risalah lelang sebagai akta otentik yang dipergunakan untuk proses balik nama kepada pemenang lelang. Cepat dan efisien, karena sebelum proses lelang dilakukan selalu didahului dengan pengumuman lelang sehingga  peserta  dapat  berkumpul  pada  saat  lelang  dilaksanakan.  Aman,  karena  dalam  proses  lelang disaksikan  oleh pimpinan  serta  dilaksanakan  oleh  Pejabat  Umum  yang  diangkat  oleh  Pemerintah  yang bersifat  independent.  Adil,  hal  ini  dikarenakan  bersifat  terbuka  atau  transparan  dan  objektif.  Dalam pelaksanaan  lelang  terdapat  beberapa  pihak  yang  terlibat  di  dalamnya,  yaitu  Pembeli,  Penjual,  Pejabat Lelang  (dulu  disebut  Juru  Lelang),  serta  Pengawas  Lelang  (dulu  disebut  Superintendent). P emberian tanggungan  oleh  pihak  ketiga  atau  debitor  kepada  kreditor,  sebab  pihak  kreditor  memiliki  sebuah kepentingan  bahwa  dalam  ikatan  ini  debitur  harus  melakukan  pemenuhan  kewajiban  pada  berbagai perjanjian,  kreditor  sebagai  pihak  yang  berhak  atas  pelaksanaan  prestasi  debitor  membutuhkan  suatu jaminan. Oleh karena itu perjanjian pokok tersebut biasanya terdapat perjanjian tambahan yakni perjanjian penjaminan. Pembuatan keduanya secara terpisah, akan tetapi kedudukan perjanjian penjaminan sangatlah bergantung pada perjanjian pokok. Hal tersebut harus dilaksanakan guna melindungi pihak kreditor, maka dari  itu  kreditor  akan  tetap  memperoleh  hak  piutangnya  jika  terjadi  wanprestasi  pada  debitor.  Pada Perjanjian Pokok umumnya semua pihak sudah dengan tegas berjanji bahwa jika debitor wanprestasi, guna melunasi  utang  debitor,  kreditor  berhak  melakukan  pengambilan  sebagian  ataupun  keseluruhan  hasil penjualan harta jaminan tersebut . Kata Kunci : Lelang; Hak Tanggungan; Pihak Ketiga

## Abstract:
In the Indonesian legal system, auctions are classified as a special sales method whose procedures are different  from  buying  and  selling  in  general.  Therefore,  the  method  of  auction  sales  is  regulated  in  a separate law which is Lex Specialist in nature. The specificity (specialization) of this auction can be seen, among  other  things,  in  its  transparent/open  nature  with  the  formation  of  competitive  prices  and  the
existence of provisions that require the auction to be led by a General Official, namely an independent Auction Officer. Legal certainty because it is carried out by auction officials and auction minutes are made as  authentic  deeds  which  are  used  for  the  process  of  transferring  names  to  auction  winners.  Fast  and efficient,  because  before  the  auction  process  is  carried  out  it  is  always  preceded  by  an  auction announcement so that participants can gather when the auction is held. Safe, because the auction process is witnessed by the leadership and carried out by General Officials appointed by the Government who are independent. Fair, this is because it is open or transparent and objective. In carrying out an auction there are  several  parties  involved  in  it,  namely  the  Buyer,  Seller,  Auction  Official  (formerly  called  the Auctioneer), and Auction Supervisor (formerly called the Superintendent). The provision of guarantees by third parties or debtors to creditors, because the creditor has an interest that in this bond the debtor must fulfill  obligations  in  various  agreements,  the  creditor  as  the  party  entitled  to  the  implementation  of  the debtor's achievements requires a guarantee. Therefore, the main agreement usually contains an additional agreement, namely a guarantee agreement. The two are made separately, but the position of the guarantee agreement really depends on the main agreement. This must be implemented to protect creditors, therefore creditors will still receive the rights to their receivables if the debtor defaults. In the Principal Agreement, generally all parties have expressly promised that if the debtor defaults, in order to pay off the debtor's debt, the creditor has the right to take part or all of the proceeds from the sale of the collateral. Keywords: Auction; Mortgage; Third Party

## LATAR BELAKANG
Pelelangan objek Hak Tanggungan oleh bank atau kreditur mempunyai dua prosedur eksekusi Hak Tanggungan,  yakni  mengacu  Pasal  6  Undang-undang  Hak  Tanggungan  dimana  atas  kekuasaan sendiri penjualan dilaksanakan secara langsung (parate eksekusi) dan juga berdasarkan Undang- Undang tentang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 26 (selanjutnya di  singkat  UUHT)  sertipikat  Hak  Tanggungan  sebagi  title  eksekutorial  yakni  eksekusi  dimana perantaranya  pengadilan.  Menurut  Undang-Undang  tentang  Hak  Tanggungan  Nomor  4  Tahun 1996  Pasal  6  (selanjutnya  di  singkat  UUHT)  mengatakan  jika  cidera  janji  dilakukan  debitur, pemegang  Hak  Tanggungan  pertama  berhak  melakukan  penjualan  objek  Hak  Tanggungan  atas kekuasaan sendiri dengan cara pelelangan umum dan juga dari hasil tersebut diambil biaya pelunas utang.
Lelang  memiliki  kesamaan  karakter  hukum  dengan  jual  beli.  Hal  ini  antara  individu, penjual  lelang  secara  status  memiki  kesamaan  dengan  jual  beli  yang  dilakukan  individual, sehingga  terdapat  ketentuan  hukum  dalam  jual  beli  mengacu  KUHPerdata,  penyerahan  barang oleh  penjual  pada  Pasal  1474  KUHPerdata  dimana  mengatakan  barang  wajib  diserahkan  dan ditanggung  oleh  penjualnya,  disamping  itu  teradapat  dua  kewajiban  penjual  pada  Pasal  1491 KUHPerdata yakni jaminan penguasaan benda agar tentram, aman dan tidak terdapat kecacatan sama sekali.
Tanggung  jawab  kreditur  Hak  Tanggungan  selaku  penjual  mengacu  Pasal  16  Peraturan Menteri  Keuangan  No.27/PMK.06/2016  (selanjutnya  di  singkat  PMK)  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Lelang,  pemyerahan  menjadi  tanggung  jawab  pihak  penjual.  Penyerahan  didalam lelang Hak Tanggungan ini meliputi penyerahan yuridis dan penyerahan fisik. Penyerahan fisik dengan  meminta  terlelang  untuk  mengosongkan  objek  lelang  tersbut  dan  apabila  tidak mengosongkan  dengan  sukarela  maka  dapat  meminta  bantuan  Pengadilan  Negeri  berdasarkan Pasal  200 Herziene  Inlandsch  Reglement (selanjutnya  di  singkat  HIR).  Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  231/PMK.03/2019  Jo  Nomor  59/PMK.03/2022  Pasal  16 huruf  c)  tersebut  sejalan  dengan  Pasal  1474  KUHPerdata  yang  menyebutkan  bahwa  penjual mempunyai  dua  tanggung  jawab  pertama  menyerahkan  dan  kedua  menanggung.  Pengosongan
yang  merupakan  proses  penyerahan  secara  fisik  seharusnya  menjadi  tanggung  jawab  penjual dalam  kasus  ini  adalah  Kreditur  Hak  Tanggungan,  akan  tetapi  didalam  Risalah  Lelang  yang merupakan berita acara dalam lelang itu sendiri terdapat klausul yang menyatakan.
“Jika bangunan dan/atau tanah dalam keadaan memiliki penghuni kettika akan dilelang maka pembeli akan bertanggung jawab atas seluruh pengosongan. Jika dengan sukarela pengosongan bangunan tersebut tidak mampu dilaksanakan, maka untuk mengosongkannya  mengacu  ketentuan  Pasal  200  Herziene  Inlandsch  Reglement (selanjutnya  di  singkat  HIR)  pembeli  dapat  melakukan  permintaan  bantuan  Pengadilan Negeri setempat”
Klausul Risalah Lelang itu menentukan bahwa pengosongan merupakan tanggung jawab dari pembeli. Menurut Penulis pengosongan melalui bantuan pengadilan merupakan suatau cacat tersembunyi, pada Akta Pembebanan Hak Tanggungan debitur telah berjanji bahwa debitur akan mengosongkan Objek Hak Tanggungan sewaktu eksekusi. Pengosongan objek Hak Tanggungan harusnya dilakukan secara sukarela oleh debitur. Pengosongan secara paksa merupakan suatu cacat tersembunyi  yang  tidak  diketahui  sebelumnya  oleh  pihak  kreditur  selaku  penjual,  cacat  barang yang tersembunyi tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab penjual.
Klausula  yang  menyatakan  bahwa  pengosongan  tersebut  menjadi  tanggung  jawab  pihak pemenang  lelang  menurut  Penulis  bertentangan  dengan  KUH  Perdata  mengenai  kewajiban penjual,  mengatakan  penjual  mempunyai  dalam  menanggung  dan  menyerahkannya, penanggungan  kewajiban  penjual  tersebut  menanggung  cacat  barang  yang  tersembunyi  yang diaturu Undang-undang hukum perdata  Pasal 1491 (selanjutnya di singkat KUHPerdata) Klausul Risalah  Lelang  tersebut  juga  tidak  sesuai  dengan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  c  Peraturan  Menteri Keuangan  No.27/PMK.06/2016  (selanjutnya  disingkat  PMK)  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Lelang yang mengatakan penyerahan menjadi tanggung jawab penjual.
Klausul Risalah Lelang mengenai pengosongan tersebut bertentangan dengan KUHPerdata dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.27/PMK.06/2016  (selanjutnya  di  singkat  PMK)  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  sehingga  klausula  terkait  pengosongan  dibatalkan  akibat  hukum dikarenakan  sebab  yang  tidak  dapat  dipenuhi,  dimana  menjadi  syarat  perjanjian  yang  sah  dan diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdata. 1
Sebelum terjadinya lelang objek atau benda yang akan di lelang harus dikosongkan terlebih dahulu.  Yang  dimaksud  dengan  pengosongan  bertentangan  dengan  KUHPerdata  adalah  objek lelang yang telah dilelang belum di kosongkan tetapi tetap di lelang beserta isinya tampa dilakukan pengosongan  terlebih  dahulu.  Pengertian  Balai  Lelang  Pemerintah  melalui  Keputusan  Menteri Keuangan No. 47/KMK.01/1996 tanggal 25 Januari 1996 dan Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang  dan  Lelang  Negara  (selanjutnya  di  singkat  BUPLN)  No.  1/PN/1996,  telah  melakukan deregulasi di bidang lelang. Dengan deregulasi tersebut pemerintah telah membuka peluang usaha baru  bagi  dunia  usaha  untuk  mendirikan  Balai  Lelang,  guna  menyelenggarakan  jasa  penjualan barang secara profesional. Balai Lelang yang di luar negeri disebut sebagai Auction House adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa lelang yaitu jasa menjualkan barang orang lain dengan cara  lelang.  Perusahaan  tersebut  menerima  order  dari  pemilik  barang,  kemudian  setelah mempersiapkan dan memasarkan agar barang tersebut layak dijual, maka dilakukanlah penjualan secara lelang yang hasilnya kemudian diteruskan kepada pemilik barang.
Sementara itu Balai Lelang berdasarkan perikatan perdata dengan pemilik barang akan
1 Hikmah  Nurul  Hidayah  and  Siti  Malikhatun  Badriyah,  “Prosedur  Eksekusi  Objek  Lelang  Hak  Tanggungan Dimana Objek Masih Dikuasai Pihak Lain,” NOTARIUS 15, no. 1 (2022): 356–59.
menerima  sejumlah  honorarium  atau  fee  yang  disepakati  kedua  belah  pihak,  dan  sekurang- kurangnya memuat antara lain:
1. Besaran imbalan jasa dari penjual/pemilik barang kepada Balai Lelang.
2. Cara pembayaran imbalan jasa.
3. Pembagian uang jaminan wanprestasi, dan
4. Jangka waktu penyetoran hasil bersih lelang dari Balai Lelang kepada pemilik barang.
Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang Balai Lelang saat ini adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Balai Lelang. Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  118/PMK.07/2005  tanggal  30  November  2005, Balai  Lelang  adalah  Perseroan  Terbatas  (PT)  yang  didirikan  oleh  swasta  nasional,  patungan swasta nasional dengan swasta asing, atau patungan BUMN/D dengan swasta nasional/asing yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan operasional usaha Balai Lelang. 2
Dalam  undang-undang  pokok  argaria  di  tunjuk  sebagai  hak  atas  tanah  yang  dapat  di jadikan  jaminan  utang  dengan  dibebani  objek  hak  tanggungan  tanah  negara  menurut  sifatnya dapat  di  pindah  tangankan.  Sedangkan  hak  pakai  dan  hak  milik  dibuka  kemungkinanya  untuk dikemudian hari di jadikan jaminan utang dengan di bebani hak tanggungan, jika telah di penuhi persyaratanya.
Salah satu kasus yang menarik perhatian penulis adalah Putusan Nomor 294/Pdt/2019/PT MDN.  Perwalan  (Sartono)  terhadap  Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan  di  Medan.  Kasus  ini bermula ketika pihak perwalan (Sartono) melakukan pinjaman kepada pihak Terlawan I (PT Bank Mandiri Perseroan  Tbk  Cabang Kisaran) sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu  miliar lima ratus rupiah)  merupakan  pinjaman  tahap  pertama.  Selanjutnya  pihak  pelawan  melakukan  pinjaman kedua  sebesar  Rp540.000.000,00  (lima  ratus  empat  pupuh  juta  rupiah)  dengan  agunan  hak tanggungan  berupa  sebidang  tanahy  seluas  626  m 2 yang  di  atasnya  berdiri  6  unit  rukok  yang terletak  di  desa  Binjai  Serbang  Kecamatan  Air  Joman,  Kabupaten  Asahan,  Provinsi  Sumatra Utara.
Pelawan  seorang  dibetur  dengan  beritikat  baik  yang  melaksanakan  kewajibanyan melakukan pembayaran.  Tetapi karena  adanya sesuatu  hal  yang mengakibatkan pelawan tidak dapat  melakukan  kewajibanya  membayar  angsuran  sejak  tanggal  15  september  2016.  Karena tidak adanya angsuran dari pihak pelawan maka  pihak pelawan mendapatkan surat peringatan pertama  (Selanjutnya  di  singkat  SP  1)  dari  pihak  Terlawan  II  (PT  Bank  Mndiri  Persero  Tbk Medan). Dengan adanya surat peringatan pertama pihak Pelawan melakukan itikad baik dengan mendatangi  pihak  Teralwan  I  untuk  melakukan  musayawara  agar  dapat  dilakukannya restrukturisasi keredit.
Kemudian pihak Pelawan mendapatkan surat peringatan ke dua dari pihak Terlawan II. Selanjutnya  pihak  Pelawan  mendatangi  kembali  Terlawan  I  untuk  kembali  negosiasi  untuk mencari  solusi  yang  didapatkan  adalah  untuk  menjual  objek  agunan  yang  dibebani  hak tanggungan. Pihak Pelawan kembali mendapatkan surat peringatan ke tiga dari terlawan I kembali Pihak  Pelawan  mendatangi  Terlawan  I  untuk  kembali  bernegosiasi  dan  mempertanyakan keputusan  Terlawan  I  tentang  hasil  Restrukturisasi  sebelumnya.  Belum  selesai  dengan pembicaraan Pelawan dengan Terlawan I, Pihak  Pelawan kembali mendapatkan dengan perihal pemberitahuan  tentang  pelaksanaan  lelang  agunan  keredit.  Selanjutnya  pelawan  mengajukan permohonan restrukturisasi penguranga pokok kredit dan pengahapusan bunga dan denda sampai 0  persen.  Tetapi  permintaan  tersebut  di  tolak  oleh  Terlawan  I  dan  Telawan  II.  Pelawan
2 Herman Adriansyah, Teching Material, Peraturan Lelang Negara , n.d.
mendapatkan surat  dari  Telawan  II perihal  pemberitahuan hasil lelang agunan kredit pelawan. Pihak  pelawan  mendatangi  pihak  Terlawan  I  untuk  menanyakan  perihal  Risala  Lelang,  tetapi Terlawan  I  tidak  mau  memberikan  risala  lelang  dan  meminta  Pelawan  untuk  meminta  risala lelang kepada pihak Terlawan II. Setelah itu Pelawan mendatangi Terlawan II untuk memintal risala  lelang  tetapi  Terlawan  II  tidak  dapat  memberikan  risala  lelang  kepada  pihak  Pelawan karena prinsipnya pelaksanaan lelang itu dilakukan oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKLN). Karena hal ini pihak Pelawanan mengajukan gugatan kepada pihak Teralwan I (PT Bank Mandiri Persero Tbk cabang Kisaran) dan Terlawan II (PT Bank Mandiri Persero Tbk cabang Medan) dan Terlawan III (Susanto) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang. Pihak Terlawan III merupakan pemenang lelang.

## METODE
Penelitian  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif. 3 Penelitian  yuridis  normatif dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis berbagai aspek, yaitu aspek  teori,  sejarah,  filosofi,  perbandingan,  struktur  dan  komposisi,  lingkup  dan  materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan megikat suatu undang- undang, serta bahasa hukum yang digunakan. 4 Penelitian hukum normatif berhubungan langsung dengan  praktik  hukum  yang  menyangkut  dua  aspek  utama  yaitu  :  pembentukan  hukum  dan penerapan hukum. 5

## ANALISIS Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Yang Objeknya Dikuasai Pihak Ketiga
Lelang  eksekusi  hak  tanggungan,  yaitu  lelang  Parate  eksekusi  langsung  mendaftar  pada  balai lelang  yang  seharusnya  didaftarkan  Kantor  Pelayanan  KekayaanNegara  dan  Lelang KPKNL.Pembeli  lelang  adalah  orang  atau  badan  hukum  atau  badan  usaha  yang  mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang. Peralihan hak atas tanah melalui lelang merupakan perbuatan hukum yang sahselama memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997Tentang  Pendaftaran  Tanah,  bahwa  peralihan  hak  melalui pemindahan hak denganlelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang.
Jika  lelang  Parate  eksekusi  yang  dilaksanakan  melalui  balai  lelang  kemudian  telah  ada pemenang lelang atau pembeli lelang akan tetapi tidak sesuai dengan prosedur yang ada atau bukan instansi yang berwenang melakukan maka lelang yang tidak sah atau badal demi hukum jadi lelang tersebut tidak ada. Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338  ayat  (3)  KHUPerdata  adalah  melakukan  jual  beli  atas  objek  tanah  tersebut  dengan tatacara/prosedur  dan  dokumen  yang  sah  sebagaimana  telahditentukan  peraturan  perundang- undangan yang salah satunya yaitu pembelian tanah melalui pelelangan umum.
Sesuai dengan Pasal 1 PMK No.213/PMK.6/2023, Pembeli adalah setiap orang, organisasi, atau lembaga yang mengajukan penawaran pada suatu lelang dan tawarannya diterima oleh juru
3 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
4 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
5 Johny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Malang: Banyumedia, 2007).
lelang  yang  ditunjuk  sebagai  yang  tertinggi  dan  terbaik.  Peserta  lelang  akan  disebut  sebagai pemenang lelang atau pembeli jikalau:
1)  Orang  atau  badan  yang  mengajukan  penawaran  tertinggi    adalah  orang  perseorangan atau badan hukum/badan usaha;
2)  Pemenang lelang diakui secara resmi oleh pejabat yang berwenang;
3)  Mereka  telah  menerima  penyerahan  barang  yang  dibelinya  sebelum  memenuhi tanggung jawab pajak dan retribusi;
4)  Wajib membayar seluruh kewajiban pembayaran lelang;
5)  Apabila  pembeli  tidak  dapat  memenuhi  komitmennya  setelah  dinyatakan  sebagai pemenang  lelang,  maka  pembeli  tersebut  tidak  diperkenankan  mengikuti  lelang dimanapun di Indonesia untuk jangka waktu enam bulan. Jika pembeli gagal memenuhi persyaratan  keuangannya,  pejabat  lelang  harus  mencabut  persetujuannya  sebagai pembeli.
Setiap  objek  lelang  yang  dibeli  melalui  proses  lelang  sudah  seharusnya  menjadi  milik pembeli  dan  pembeli  memiliki  hak  untuk  menguasai  objek  tersebut.  Namun  perpindahan  hak kepada pemenang lelang tidak berlangsung begitu saja pada saat pembeli diresmikan secara sah menjadi  pemenang  oleh  pejabat  lelang.  Apabila  penawar  lelang  telah  memenuhi  seluruh kewajibannya,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  pembayaran  lelang,  yang  dibuktikan  dengan surat pelunasan yang diterbitkan oleh kantor lelang, maka hak itu dianggap sah menurut hukum. Setelah  surat  keterangan  tersebut  diserahkan  kepada  pembeli,  hak  secara  resmi  dan  substansial akan  dialihkan  kepada  pembeli.  Pasal  526  RV  menjelaskan  dengan  lebih  rinci  bahwa  Pembeli memperoleh  kepemilikan  atas  barang-barang  yang  dijual  dalam  lelang  setelah  diumumkannya daftar  lelang,  yang  bersifat  final  dan  tidak  dapat  dinegosiasikan  sampai  bukti  tertulis  yang dikeluarkan  oleh  kantor  lelang  membenarkan  terpenuhinya  seluruh  syarat  pembelian.  Sesuai dengan  SEMA  No.4/2016  pembeli  lelang  yang  melangsungkan  jual  beli  atas  tanah  dengan ketentuan  atau  aturan  dan  dokumen  yang  sah  seperti  yang  telah  ditetapkan  ketentuan perundangundangan yang salah satunya adalah membeli tanah dengan cara lelang secara terbuka tergolong  dalam  klasifikasi  pembeli  yang  memiliki  itikad  baik  yang  perlu  mendapatkan perlindungan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata.
Perbuatan  hukum  yang  dilakukan  terhadap  pembeli  lelang  dengan  maksud  untuk menyelesaikan suatu permasalahan mengenai barang lelang disebut dengan perlindungan hukum yang bersifat represif. Dapat dilakukan suatu bentuk perlindungan hukum secara represif kepada pemenang lelang apabila debitur pemilik jaminan tidak mau menyerahkan objek dengan sukarela. Terdapat  ketentuan  yang  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pembeli  lelang  jika  pemilik jaminan menolak untuk menyerahkan objek lelang. Tanpa perlu nempuh jalur hukum, Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan petisi kepada Ketua Pengadilan Negeri agar eksekusi dihentikan. 6 Dalam  hal  pemenang  lelang  sudah  melakukan  segala  usaha  untuk  mendapatkan  objek lelang seperti meminta dengan cara yang baik untuk pemilik objek jaminan mau meninggalkan dan  menyerahkan  objek  terlelang  bahkan  sampai  meminta  eksekusi  pengosongan  atas  objek terlelang ke Pengadilan Negeri, namun tidak diindahkan juga peringatan-peringatan tersebut maka usaha terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan meminta sita eksekusi atas objek jaminan yang diajukan ke Pengadilan Negeri.
6 Christin Natalia Ta and Atik Winanti, Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang  Tidak  Dapat  Menguasai  Objek  Lelang  (Studi  Kasus  Putusan  NO.3/PDT.G/2018/PN.Lgs) ,” Jurnal Interpretasi Hukum 5, no. 1 (2024): 825–26.
Sita eksekusi ini merupakan perintah dari Ketua Pengadilan Negeri yang berupa surat agar jurusita melakukan sita objek jaminan milik termohon eksekusi berdasarkan permohonan eksekusi yang sudah dimintakan oleh pemohon eksekusi. Sebuah penetapan akan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan  Negeri  sesuai  dengan  permohonan  yang  diajukan  untuk  pengosongan  dan  dengan bekerjasama  dengan  beberapa  pihak  seperti  pihak  keamanan,  bintara  pembina  desa,  pihak kelurahan,  ketua  RT/RW,  dan  pihak  lain  yang  berkepentingan.  Hadirnya  pihak  pihak  ini  untuk menjamin bahwa pengosongan yang dilakukan sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan.

## Upaya-Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Menjamin Pelaksanaan Lelang Dikuasai Pihak Ketiga
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  dalam  eksekusi  lelang  hak  tanggungan  dibagi  ke  dalam  2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif . Bentuk perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan bersifat pencegahan. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum untuk mengatasi suatu sengketa yang terjadi, termasuk penyelesaian di lembaga peradilan. 7
Perlindungan  hukum preventif kepada  pemenang  lelang  diatur  dalam  ketentuan Vendu Reglement Pasal 42 yang menyebutkan bahwa pemenang lelang eksekusi hak tanggungan berhak diberikan kutipan risalah lelang. Risalah lelang merupakan alat bukti autentik sebagai pengganti Akta  Jual  Bel,  sehingga  dipersamakan  seperti  akta  jual  beli,  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah (PPAT) yang selanjutnya dipergunakan untuk proses balik nama terhadap objek eksekusi lelang  hak  tanggungan  benda  tidak  bergerak.    Setelah  diberikan  kutipan  risalah  lelang,  maka pemenang lelang dapat melakukan proses balik nama di Kantor Badan Pertanahan Nasional.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  juga  memberikan  perlindungan  hukum preventif yang dimuat dalam Pasal 1491 KUHPerdata berupa 2 (dua) bentuk perlindungan terhadap pembeli lelang. Pertama, terkait kepemilikan objek yang dijual dengan aman dan tentram. Kedua tidak ada potensi  cacat  yang  tersembunyi  pada  barang  tersebut,  atau  sifat  yang  sedemikian  rupa  hingga menimbulkan  alasan  untuk  pembatalan  pembelian. 8 Selain  dimuat  di  dalam  ketentuan  Pasal  25 Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  213/PMK.06/2020  tentang  Petunjuk Pelaksaan  Lelang,  bahwa  “Lelang  yang  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  tidak  dapat  dibatalkan”.  Sehingga  dapat  memberi  kepastian  hukum  dan mengurangi rasa keraguan peserta lelang untuk mengikuti kegiatan lelang. Apabila dalam proses lelang terdapat hambatan-hambatan seperti gangguan pihak ketiga dikemudian hari, namun peserta lelang  telah  mengikuti  lelang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  maka lelang yang telah dilaskanakan tersebut tidak dapat dibatalkan.
Perlindungan hukum preventif yang diberikan selain dari ketentuan-ketentuan di atas, juga diberikan oleh KPKNL sebelum lelang terjadi. Pada tahap ini KPKNL menginformasikan kepada seluruh kandidat lelang perihal pemberitahuan dokumen, keadaan dan kondisi objek lelang dengan sebenar-benarnya dan apa adanya, bahkan konsekuensi dan resiko yang akan timbul. Selain itu, kantor pertanahan akan memberikan keterangan terkait bidang tanah yang akan dilelang kepada Pejabat Lelang, pemberitahuan tersebut akan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan lelang.
7 Salsabila  Fathimah  Azzahra  and  Siti  Malikhatun  Badriyah, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemenang  Lelang Atas Objek Eksekusi Hak Tanggungan, Jurnal LEX Renaissance 8, no. 1 (2023): 171–72.
8 JDIH Mahkamah Agung RI, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” n.d.
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan ◼ Vol.13 No.1 Mei 2024
Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif terhadap pembeli lelang dimuat di dalam SEMA  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Rumusan  Hukum  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah Agung  sebagai  Pedoman  Pelaksananan  Tugas  Bagi  Pengadilan  poin  IX  yang  menyebutkan “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)”. 9
Ketentuan  di  atas  dipertegas  di  dalam  ketentuan  Pasal  25  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  213/PMK.06/2020  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang,  bahwa “Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan”. Dari kutipan tersebut dapat diketahui apabila proses lelang telah dilaksanakan berdasarkan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  dan  memenuhi  syarat  dan  mendapat  pemenang lelang  dengan  itikad  baik,  maka  lelang  tidak  dapat  dibatalkandan  dan  pemenang  lelang  mutlak diberikan perlindungan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum.
Perlindungan represif juga dimuat di dalam ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (yang selanjutnya disingkat MA) Nomor: 1068K/Pdt/2008, menyatakan bahwa lelang yang telah dilaksanakan berlandaskan putusan yang memiliki kekuatan hukum  tetap, maka lelang itu tidak  dapat  dibatalkan.  Ketentuan  perihal  perlindungan  terhadap  pembeli  lelang  yang  beritikad baik  juga  dimuat  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  323/K/Sip/1968  yang menjelaskan  bahwa  apabila  suatu  proses  lelang  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimenangkan oleh pembeli lelang yang memiliki itikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan terhadap pembeli lelang tersebut wajib diberikan perlindungan hukum.
Pada  Pasal  13  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 213/PMK.06/2020  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  juga  mengatur  perlindungan  hukum represif yang memuat perihal tanggung jawab penjual terhadap munculnya suatu gugatan perdata dan/atau  tuntutan  pidana  yang  muncul  karena  suatu  hal  dengan  tidak  dilengkapinya  peraturan perundang-undangan  di  bidang  lelang  dan  adanya  tuntutan  ganti  rugi  terhadap  kerugian  yang muncul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang. 10 Dengan kata lain, jika terdapat  gugatan  terhadap  hasil  lelang  maka  itu  mutlak  menjadi  tanggung  jawab  si  penjual. Kemudian pemenang lelang berhak mengajukan ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan. Disebabkan pelaksanaan lelang disetarakan dengan perjanjian jual beli, berdasarkan Pasal 1496 KUHPerdata  menjelaskan  bahwa,  apabila  terjadi  halnya  suatu  penghukuman  perihal  untuk menyerahkan  benda/objek  yang  telah  dibelinya  kepada  pihak  lain  (seorang  lain),  maka  berhak melakukan tuntutan kembali kepada si penjual: 11
1) pengembalian uang sejumlah harga pembelian
2) pengembalian hasil-hasil apabila diwajibkan menyerahkan hasil-hasil kepada pemilik yang melakukan penuntutan penyerahan
3) biaya yang dikeluarkan berhubung dengan gugatan si pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh si penggugat asal
4) penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembeli dan penyerahannya sekedar itu telah dibayar oleh si pembeli.
9 Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2012,  “Tentang  Rumusan  Hukum  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Poin IX.
10 Pasal  13  ayat  (1),  “Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  213/PMK.06/2020  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Lelang.,” n.d.
11 RI, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”
Perlindungan yang diberikan kepada pembeli lelang yang beritikad baik dapat dilakukan melalui sistem peradilan (litigasi) , dan jika terdapat suatu sanggahan maka pihak pembeli lelang dapat  melaksanakan upaya hukum  berupa banding dan kasasi. 12 Hal  itu diatur dalam ketentuan Pasal 200 ayat (11) HIR yang memuat tentang eksekusi pengosongan atau disebut juga sebagai eksekusi  riil,  yang  mana  apabila  barang  yang  sudah  dibeli  oleh  pemenang  lelang  secara  sah berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  namun  pemilik  barang  tidak  dapat menguasai barang tersebut, makak pihak yang memenangkan lelang itu berhak mengajukan suatu permohonan ke Pengadilan Negeri setempat untuk dilakukannya pengosongan atas barang lelang tersebut.
Ketentuan Pasal 200 ayat (11) HIR perihal pengosongan objek menjelaskan bahwa apabila barang yang sudah dilelang dan pemilik barang tidak mau menyerahkan secara  sukarela barang tersebut,  Pengadilan  Negeri  setempat  yang  berwenang  secara  tertulis  memerintahkan  surat perintahnya  kepada  pejabat  yang  berwenang  memberitahukan  untuk  pengosongannya,  bantuan dari pihak polisi diperlukan apabila terdapat keadaan di mana terdapat debitur dan keluarganya yang tidak beritikad baik untuk meninggalkan dan mengosongkan barang itu. Dengan begitu, maka pembeli  lelang  dapat  melakukan  gugatan  permohonan  di  Pengadilan  Negeri  setempat  untuk dilakukannya  eksekusi  pada  objek  lelang  ekseksui  hak  tanggungan  tersebut.  Perihal  dengan tereksekusi  yang  enggan  meninggalkan  atau  mengosongkan  objek  barang  yang  secara  sukarela telah  dijual,  maka  Pengadilan  Negeri  setempat  memerintahkan  Juru  Sita,  agar  objek  tersebut ditinggalkan dan dikosongkan oleh pemilik lama objek tersebut.
Sejauh ini dapat diketahui bahwa peraturan tentang lelang belum mengatur perihal ganti rugi yang timbul karena lelang batal demi hukum. Oleh sebab itu, untuk mengulas hal ganti rugi yang timbul karena lelang batal demi hukum perlu merujuk pada KUHPerdata. Penyebab lelang batal  demi  hukum  artinya  terdapat  suatu  kesalahan  yang  disebabkan  oleh  subjek  hukum  dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, yang mana hal itu disebut dengan perbuatan melawan hukum.  Sehingga,  pihak  yang  menyebabkan  suatu  kerugian  tersebut  harus  bertanggung  jawab. Pihak  yang  dianggap  menimbulkan  kerugian  adalah  penjual  barang  yang  mana  penjual  yang dimaksud adalah pihak bank. 13

## Pengaturan Lelang Yang dikuasai Pihak Ketiga
Pelaksanaan  lelang  terjadi  tiga  peristiwa,  pertama  adalah  peristiwa  pra-lelang,  kedua  adalah peristiwa pelaksanaan lelang, dan terakhir adalah peristiwa pasca-lelang. Terdapat pula tiga pihak penting dalam pelaksanaan lelang yaitu pihak penjual, pejabat lelang, dan pembeli lelang. Pembeli adalah  orang  atau  badan  hukum  atau  badan  usaha  yang  mengajukan  penawaran  tertinggi  dan disahkan  sebagai  pemenang  lelang  oleh  Pejabat  Lelang  (Pasal  1  angka  52  PMK  No. 213/PMK.06/2020).  Pembeli  objek  lelang  berupa  tanah,  termasuk  bangunan  yang  berdiri  di atasnya adalah pihak yang melakukan pembelian melalui pelelangan umum yang dikualifikasikan sebagai pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi secara hukum berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. 14
12 Supriadi Jufri, Anwar Borahima, and Nurfaidah Said, “Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang,” Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 4, no. 2 (2020).
13 Azzahra  And  Badriyah,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemenang  Lelang  Atas  Objek  Eksekusi  Hak Tanggungan.”
14 Kementerian  Keuangan,  “Pembeli  Lelang  Tidak  Dapat  Menguasai  Obyek  Lelang  Yang  Dimenangkannya,  Dan Justru  Digugat.  Bagaimana  Langkah  Hukumnya,”  N.D.,  Https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Kpknl-
Mengenai  pengertian  pembeli  beritikad  baik  sebagaimana  tercantum  dalam  kesepakatan kamar  perdata  tanggal  9  Oktober  2014  pada  huruf  a,  yang  disempurnakan  pada  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2016  tentang  Permberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2016   sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan angka 4, disebutkan sebagai berikut:
Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:
A. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
1. Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau:
2. Pembelian  tanah  dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (sesuai  dengan  ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
3. Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
- dilakukan  secara  tunai  dan  terang  (di  hadapan/diketahui  Kepala  Desa/Lurah setempat).
- didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
4.   Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
B.  Melakukan  kehati-hatian  dengan  meneliti  hal-hal  berkaitan  dengan  objek  tanah  yang diperjanjikan antara lain:
1. Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
2. Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
3. Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
4. Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.
Pasca  pelaksanaan  lelang,  pembeli  lelang  akan  menerima  Kutipan  Risalah  Lelang  dari KPKNL sebagai Akta Jual Beli, dan dapat diberikan pula Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan, hal ini ditegaskan di dalam Pasal 93  ayat (2) huruf a PMK No. 213/PMK.06/2020. Akta tersebut menjadi dasar bagi pembeli untuk membuktikan kepada pihak manapun tentang adanya peralihan hak dari pemilik tanah dan/bangunan kepada pembeli lelang.
Perjalanan  untuk  memperoleh  haknya  terhadap  kepemilikan  tanah  dan/bangunan  yang telah  dimilikinya,  tak  selalu  berjalan  dengan  baik.  Pihak  pembeli  seringkali  menemui  hal  atau peristiwa  dimana  objek  lelang  tersebut  masih  dikuasai  oleh  pemilik  tanah  dan/bangunan sebelumnya. Sehubungan dengan pengosongan rumah yang telah beralih hak kepemilikannya dari pemilik rumah kepada pihak pembeli lelang, maka secara hukum pembeli lelang dapat mengajukan suatu upaya pengosongan melalui jalur pengadilan dengan menggunakan Grosse Risalah Lelang yang berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mekanisme tersebut diantaranya tercantum dalam ketentuan Pasal 200 ayat (11) Herzien Inlandsch Reglement , yang menyatakan:
Lampung/Baca-Artikel/14459/Pembeli-Lelang-Tidak-Dapat-Menguasai-Obyek-Lelang-Yang-Dimenangkannya- Dan-Justru-Digugat-Bagaimana-Langkah-Hukumnya.Html.
“Jika orang yang barangnya dijual itu, enggan meninggalkan barang yang tetap itu, maka ketua  pengadilan  negeri  membuat  satu  surat  perintah  kepada  orang  yang  berkuasa menjalankan surat jurusita, supaya dengan bantuan panitera pengadilan negeri, jika perlu dengan  pertolongan  polisi,  barang  yang  tetap  itu  ditinggalkan  dan  dikosongkan  oleh orang, yang dijual barangnya itu, serta oleh kaum keluarganya.” 15
Selanjutnya,  khusus  untuk  pelelangan  hak  tanggungan  oleh  pembeli  lelang  dapat mengajukan  permohonan  eksekusi  pengosongan  kepada  ketua  Pengadilan  Negeri  tanpa mengajukan gugatan dengan menyampaikan Grosse Risalah Lelang. Hal ini ditegaskan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2013  sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi Pengadilan, yaitu:
“Terhadap  pelelangan  hak  tanggungan  oleh  kreditur  sendiri  melalui  kantor  lelang, apabila  terlelang  tidak  mau  mengosongkan  obyek  lelang,  eksekusi  pengosongan  dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan.” 16
Atas  permohonan  tersebut,  pengadilan  negeri  akan  melakukan  mekanisme  pelaksanaan eksekusi  pengosongan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Meskipun  lelang  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Direktur Jenderal  Kekayaan  Negara  (Perdirjen  KN)  Nomor  02/KN/2017  tentang  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan Lelang, namun pelaksanaan lelang tidak terlepas dari munculnya gugatan-gugatan, terutama gugatan Perdata baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. 17
Sama  seperti  tugas  dan  fungsi  dari  Kementerian  Keuangan  c.q.  Direktorat  Jenderal Kekayaan Negara c.q Direktorat Lelang c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang tidak  boleh  menolak  segala  permohonan  lelang  yang  telah  diajukan  terhadapnya  sepanjang memenuhi  legalitas  formal  subjek  dan  objek  lelang,  Pengadilan  pun  tidak  boleh  menolak sepanjang ada gugatan yang diajukan kepada siapa yang mengajukan gugatan, setiap warga negara yang merasa haknya terlanggar, berhak untuk mengajukan gugatan. Pihak-pihak yang digugat dan terlibat di dalamnya tentunya dapat diajukan oleh penggugat kepada siapapun, mulai dari Pemohon Lelang,  KPKNL  sebagai  pelaksana  lelang,  Kantor  Pertanahan,  Notaris,  hingga  tak  terkecuali Pembeli Lelang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  kesimpulan  dari  penelitian  yang  berjudul  Lelang  Hak Tanggungan Yang Objeknya Di Kuasai Pihak Ketiga, adalah Pelaksanaan lelang Hak Tanggungan yang  objeknya  di  kuasai  pihak  ketiga  dalam  perkara  ini  tetap dapat  dilaksanakan  meskipun objeknya dikuasai oleh pihak ketiga karena pihak ketiga dalam hal ini hanya menguasai, bukan pemilik sah atas objek sengketa, upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin pelaksanaan lelang dikuasai  pihak  ketiga  adalah  dengan  cara  melakukan  perlindungan  hukum  terhadap  pemenang lelang  yaitu  :  a)  perlindungan  hukum  secara preventif merupakan  perlindungan  bersifat pencegahan, b) perlindungan hukum secara represif yaitu perlindungan hukum untuk mengatasi suatu sengketa yang terjadi, termasuk penyelesaian di lembaga peradilan, untuk masa yang akan
15 HukumOnline.com, “Upaya Hukum Jika Tereksekusi Masih Kuasai Fisik Barang Lelang,” n.d.
16 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014, “Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,” n.d.
17 Peraturan Menteri Keuangan, “Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,” 2020.
datang  ialah  dengan  cara  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  pemenang  lelang  dan melakukan pelaksanaan lelang dengan peraturan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
(1),  Pasal  13  ayat.  “Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  213/PMK.06/2020  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan Lelang.,” n.d.
2012, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun. “Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Poin IX,” n.d.
2014,  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  4  Tahun.  “Tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2013  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas Bagi Pengadilan,” n.d.
Azzahra,  Salsabila  Fathimah,  and  Siti  Malikhatun  Badriyah.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Pemenang Lelang Atas Objek Eksekusi Hak Tanggungan.” Jurnal LEX Renaissance 8, no. 1 (2023): 171–72.
Herman Adriansyah. Teching Material, Peraturan Lelang Negara , n.d.
Hidayah, Hikmah Nurul, and Siti Malikhatun Badriyah. “Prosedur Eksekusi Objek Lelang Hak Tanggungan Dimana Objek Masih Dikuasai Pihak Lain.” NOTARIUS 15, no. 1 (2022): 356– 59.
HukumOnline.com. “Upaya Hukum Jika Tereksekusi Masih Kuasai Fisik Barang Lelang,” n.d. Ibrahim, Johny. Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif . Malang: Banyumedia, 2007. Jufri,  Supriadi,  Anwar  Borahima,  and  Nurfaidah  Said.  “Pelaksanaan  Lelang  Eksekusi  Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang.” Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 4, no. 2 (2020). Keuangan,  Kementerian.  “PEMBELI  LELANG  TIDAK  DAPAT  MENGUASAI  OBYEK LELANG  YANG  DIMENANGKANNYA,  DAN  JUSTRU  DIGUGAT.  BAGAIMANA LANGKAH HUKUMNYA,” n.d.
Keuangan, Peraturan Menteri. “Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,” 2020.
Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Dan Penelitian Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004. RI, JDIH Mahkamah Agung. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” n.d.
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Ta,  Christin  Natalia,  and  Atik  Winanti.  “PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  PEMENANG LELANG  EKSEKUSI  HAK  TANGGUNGAN  YANG  TIDAK  DAPAT  MENGUASAI OBJEK  LELANG  (STUDI  KASUS  PUTUSAN  NO.3/PDT.G/2018/PN.Lgs).” Jurnal Interpretasi Hukum 5, no. 1 (2024): 825–26.