## TINJAUAN HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP KETENTUAN FORCE MAJEURE DALAM HUKUM PERDATA

## Oleh:
Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin
Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB e-mail: rifqihidayat91@gmail.com dan Parmankomarudinfsi79@gmail.com
Abstract : One of the main differences between conventional and Islamic bank is located on  the  contract,  that  the  conventional  bank  uses  debt  contract  with  interest  which  is prohibited  in  Islam,  while  Islamic bank  only  uses  contracts  that  permitted  in  Islam.  In every contract there are a lot of clauses regulating the contract, and one of them is the force majeure clause, which is a respond to a disaster or calamity to prevent unwanted events.  Unfortunately,  this  force  majeure  clause  fully  refers  to  the  civil  law  and conventional contract, and there is no specific rule about it in Islam. Therefore, a deep study is needed to specify about how the economic law of Islam sees the force majeure clause.
Keywords : Force Majeure, Civil Law
Abstrak :  Salah  satu  perbedaan  utama  antara  bank  konvensional  dengan  bank  syariah terletak pada akadnya, bahwa bank konvensional memakai kontrak hutang dengan bunga yang  diharamkan  sedangkan  bank  syariah  hanya  menggunakan  akad-akad  yang diperbolehkan  oleh  Islam.  Dalam  setiap  akad  tersebut,  terdapat  berbagai  klausul  yang mengatur  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  akad,  salah  satunya  adalah  klausul force majeure, yaitu klausul tanggap bencana atau musibah yang bersifat preventif untuk mengantisipasi hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Sayangnya,  saat  ini  klausul  force  majeure  tersebut sepenuhnya mengacu kepada hukum perdata dan kontrak konvensional, dan belum ada aturan  spesifiknya  dalam  Islam.  Oleh  karena  itu,  perlu  ada  kajian  khusus  untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap klausul force majeure tersebut.
Kata Kunci : Force Majeure, Hukum Perdata

## A. Pendahuluan
Hubungan perekonomian merupakan suatu fitrah dan kecenderungan alami manusia sebagai makhluk  yang  memiliki  fisik  yang terbatas  sehingga  membuatnya  tidak
mampu  untuk  memenuhi  segala kebutuhan jasmaniyahnya seorang diri, oleh  karena  itu  ia  membutuhkan orang  lain  melalui  berbagai  macam transaksi muamalah untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Namun tentu saja hubungan
perekonomian  ini  harus  diatur sedemikian  rupa  agar  manusia terhindar  dari  transaksi  ribawi ataupun garar yang  diharamkan.  Hal ini  disebutkan  dalam  firman  Allah surat  al-Baqarah  ayat  275  yang berbunyi:
...اَبِّرلا َمَّرَحَو َعْيَ بْلا ُوَّللا َّلَحَأَو... Artinya  : “…Allah telah menghalalkan jual  beli  dan  mengharamkan riba…”.
Demi mewujudkan tujuan
tersebut,  disyariatkanlah  berbagai akad  muamalah  dengan  berbagai rukun  dan  syaratnya,  sesuai  dengan pemahaman  para  ulama  dari  nash  al- Qur’an  dan  hadis  yang  tersedia. Secara  umum,  hukum  muamalah diantaranya  meliputi  permasalahan tentang  siapa  saja  yang  boleh melakukan  transaksi,  benda  apa  saja yang  halal  untuk  ditransaksikan,
bagaimana bentuk pembuktian kesepakatan antara kedua belah pihak, dan lain sebagainya. 1
Salah  satu  akad  muamalah  yang sering  dipraktekkan  di  wilayah perbankan  adalah  akad  Murabahah. Produk      ini  dilaksanakan  dengan prinsip  jual  beli.  Pada  akad  jual  beli
1 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah , (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal 45.
bank  syariah  akan  memperoleh pendapatan secara pasti. Akad dengan kepastian  pendapatan  ini  sering disebut dengan istilah Natural Certainty
Contracts ,  yaitu  kontrak  dalam  bisnis yang memberikan kepastian
pembayaran    baik  dari  segi  jumlah maupun  waktu.  Ciri  natural  certainty contract  tersebut  pertama  yaitu kepastian Cash  Flow yang  sudah disepakati  di  awal  kontrak,  dan kepastian dalam hal obyek pertukarannya  secara  jumlah,  mutu, waktu maupun harganya. 2
Perbankan  syariah  cenderung lebih  menyukai  penggunaan  produk murabahah  dengan  sistem  margin keuntungan  ketimbang menggunakan produk    syirkah    dengan  sistem  bagi hasil  karena  sistem  bagi  hasil  lebih sulit untuk diterapkan, penuh dengan risiko dan ketidak pastian.
Dalam setiap kontrak murabahah sebagaimana  dipraktekkan  di  Bank Syariah,  terdapat  berbagai  klausul yang  mendampingi  akad  tersebut untuk  memberikan  kepastian  hukum bagi  kedua  belah  pihak.  Salah  satu klausul  yang  dicantumkan  adalah
2 Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing  di  Bank  Syariah ,  (Yogyakarta:  UII  Press,
2012), hal 151.
mengenai force  majeure .  Salah  satu contoh  klausul  tersebut  misalnya dalam  form  akad  murabahah  milik Bank Muamalat. Dalam pasal 22 akad tersebut disebutkan:

## Pasal 22 FORCE MAJEURE
1. Keadaan  Kahar (Force  Majeure)
yaitu  peristiwa-peristiwa  yang disebabkan  oleh  bencana  alam, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, epidemi, sabotase, peperangan, pemogokan, kebijakan pemerintah atau sebab lain diluar kekuasaan NASABAH dan BANK.
2. Dalam  hal  terjadi  Keadaan Kahar (Force  Majeure) ,  maka
Pihak  yang  terkena  akibat langsung  dari  Keadaan  Kahar (Force  Majeure) tersebut  wajib memberitahukan  secara  tertulis dengan melampirkan bukti-bukti dari  Kepolisian/Instansi  yang berwenang kepada Pihak lainnya mengenai  peristiwa  Keadaan Kahar (Force  Majeure) tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 14  (empat  belas)  hari  Kerja terhitung  sejak  tanggal  Keadaan Kahar (Force Majeure) ditetapkan. 3. Keterlambatan  atau  kelalaian Para Pihak untuk memberitahukan adanya Keadaan  Kahar (Force  Majeure)
tersebut  mengakibatkan  tidak diakuinya  peristiwa  tersebut sebagai  Keadaan  Kahar (Force Majeure) oleh Pihak lain 4. Segala dan tiap-tiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya  Keadaan  Kahar (Force
Majeure) akan  diselesaikan  oleh NASABAH  dan  BANK  secara musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut  tanpa  mengurangi  hak- hak  BANK  sebagaimana  diatur dalam Akad ini.
Force  Majeure  ( overmacht ) atau yang  sering  diterjemahkan  sebagai
“keadaan memaksa” merupakan keadaan  terpaksa  yang  menyebabkan seseorang  tidak  wajib  melakukan perbuatan yang wajib dilakukan dalam keadaan  yang  normal. 3 Keadaan  ini membuat  seorang  debitur  terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena  keadaan  atau  peristiwa  yang tidak  terduga  pada  saat  dibuatnya kontrak,  keadaan  atau  peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur  karena  ia  tidak  dapat dikatakan  lalai  ataupun  melakukan wanprestasi. 4
Ketentuan mengenai force majeure tersebut ada pada pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata yaitu: 5
Pasal 1244
3 Ibnu  Sina  Chandranegara, Pengujian PERPPU  terkait  Sengketa  Kewenangan  Konstitusional Antar-Lembaga Negara , dalam Jurnal Yudisial Vol. V No. 1, April 2012, hal 12.
4 Michael  R.  Purba, Kamus  Hukum ,  (Jakarta: Widyatamma, 2009), hal 308.
5 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  Terj. Soesilo  dan  Pramuji  R.,  (Rhedbook  Publisher, 2008), hal 286.
Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan  bunga  apabila  ia  tak  dapat membuktikan,  bahwa  hal  tidak  atau tidak  pada  waktu  yang  tepat dilaksanakannya perikatan itu disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun  tak  dapat  dipertanggungkan kepadanya,  kesemuanya  itu  pun  jika itikad  buruk  tidaklah  ada  pada pihaknya.
Pasal 1245 Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila dikarenakan keadaan  memaksa  atau  karena  suatu kejadian  tak  disengaja  si  berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau dikarenakan  hal-hal  yang  sama  telah melakukan perbuatan yang dilarang.
Sementara  itu,  dalam  peraturan perundangan  mengenai  ekonomi syariah  di  Indonesia,  termasuk  dalam fatwa  DSN-MUI  sekalipun,  masih belum  ada  aturan  spesifik  yang mengatur  mengenai  force  majeure sebagaimana yang dimaksudkan dalam hukum perdata. Namun dalam fiqh klasik, ditemukan salah satu teori yang  mendekati  hal  tersebut,  yaitu ketentuan al-Jawa’ih dalam akad salam.
Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan kajian  secara  mendalam  mengenai force  majeure  tersebut  teori  dalam fiqh klasik di atas, sebagai dasar untuk mengqiyaskan  dan  melegalisasi  force majeure  dalam  perspektif  hukum ekonomi syariah.
B. Force  Majeure  dalam  Hukum
Perdata Force Majeure (keadaan
memaksa)  adalah  suatu  keadaan  yang tidak  dapat  diduga  sebelumnya sehingga  memaksa  seorang  debitur untuk  terhalang  dari  memenuhi prestasi  yang  dibebankan  kepadanya. Peristiwa  tersebut  dapat  berupa  hal yang  menimpa  pribadi  debitur  itu sendiri  ( force majeure subjektif )  misalnya debitur  ditimpa  penyakit  yang  sangat berat sehingga tidak dapat berprestasi lagi,  atau  yang  merusak  dan  atau memusnahkan  objek  kontrak  yang dimaksudkan  ( force  majeure  objektif ). Maka  dalam  hal  ini,  debitur  tidak dapat dianggap wanprestasi dan tidak dapat  dituntut  membayar  ganti  rugi selama  debitur  tersebut  tidak  dalam keadaan  beritikad  buruk. 6 Lebih spesifik  lagi,  dalam  KUH  Perdata pasal  1244,  1245,  dan  1545 disebutkan:
Pasal 1244
Debitur  harus  dihukum  untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila  dia  tidak  dapat  membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan  itu  atau  tidak  tepat  waktu dalam  melaksanakan  perikatan  itu
6 Munir  Fuady,  Hukum  Kontrak  dari  Sudut Pandang  Hukum  Bisnis,  (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2007),  hal 113.
disebabkan  oleh  suatu  hal  yang  tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan  kepadanya, walaupun  tidak  ada  iktikad  buruk padanya.
Pasal 1245
Tidak  ada  pergantian  biaya,  kerugian dan  bunga,  bila  dalam  keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi scara  kebetulan,  debitur  terhalang untuk  memberikan  atau  berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan  suatu  perbuatan  yang terlarang baginya.
Pasal 1545
Jika  barang  tertentu,  yang  telah dijanjikan  untuk  ditukar  musnah  di luar  kesalahan  pemiliknya,  maka persetujuan dianggap gugur dan pihak yang  telah  memenuhi  persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar-menukar.
Berdasarkan  ketiga  pasal  diatas, dapat  dipahami  bahwa  secara  umum ada  tiga  syarat  diakuinya  suatu peristiwa sebagai force majeure, yaitu:
1. Peristiwa  yang  menyebabkan terjadinya force majeure tersebut tidak  diduga  sebelumnya  oleh para pihak.
2. Peristiwa  yang  menyebabkan terjadinya force majeure tersebut terjadi  diluar  kesalahan  para pihak.
3. Para  pihak  tidak  dalam  keadaan beriktikad buruk.
apabila  ketiga  syarat  force majeure  diatas  telah  terpenuhi,  maka secara  prinsip  debitur  tidak  dapat dianggap  wanprestasi  karena  gagal melaksanakan kontraknya.
Jika    dilihat    dari    segi kemungkinan    pelaksanaan    prestasi dalam  kontrak,  Force Majeure dapat diklasifikasikan  menjadi  dua  jenis, yaitu: 7
1. Force majeure absolut . sebuah  force majeure    dikatakan    bersifat absolut    jika    sampai  kapanpun suatu  prestasi    yang    terbit    dari kontrak    tidak    mungkin dilakukan    lagi.  Misalnya    jika barang    yang  merupakan  objek dari  kontrak  tersebut  telah musnah  akibat  terbakar  diluar kesalahan debitur.
2. Force  majeure  relatif .  maksudnya yaitu  suatu    force  majeure dimana    pemenuhan    prestasi secara    normal    tidak    mungkin dilakukan,    walaupun  jika dipaksakan  masih    mungkin dilakukan.    Misalnya    terhadap kontrak    impor-expor  dimana setelah  kontrak  dibuat  terdapat larangan  impor  atas  barang  itu.
Dalam  hal  ini  barang  tersebut tidak  mungkin  lagi  diserahkan (diimpor),  walaupun sebenarnya masih dapat dikirim melalui jalan penyeludupan  misalnya.  Dalam hal  ini    dapat  dikatakan    bahwa kontrak    masih    mungkin dilaksanakan,  tetapi  sudah tidak praktis  lagi.  Hal  ini  juga  biasa disebut dengan istilah impracticability (ketidakpraktisan).
C. Teori al-Jawa’ih  dalam  Hukum Islam
Teori al-Jawa’ih terdapat  dalam akad  Jual  beli  salam.  Akad  salam adalah  transaksi  jual-beli  barang tertentu  antara  pihak  penjual  dan pembeli sebesar harga pokok ditambah  nilai  keuntungan  yang disepakati,  dimana  waktu  penyerahan barang  dilakukan  di  kemudian  hari sementara penyerahan uang dibayarkan  dimuka  (secara  tunai). 8
Dalam  hal  apabila  komoditas  yang ditransaksikan  berupa  buah  ataupun hasil  pertanian  lainnya,  apabila  buah dan  hasil  pertanian  tersebut  sudah terlihat matangnya maka sudah boleh diperjual-belikan dengan sistem salam,
8 Muh.  Fudhail  Rahman, Bai’  Salam  dalam Transaksi Muamalat , dalam Jurnal al-Risalah Vol. 13 No. 1, Mei 2013, hal 38.
dimana  pembeli  membayar  terlebih dahulu  sedangkan  barang  diserahkan penjual  setelah  ia  menjadi  matang sempurna.
Namun,  apabila  pada  masa pematangan  tersebut  terjadi  bencana ( ja’ihah ) di luar kekuasaan kedua belah pihak  sehingga  buah  ataupun  hasil pertanian yang diperjualbelikan menjadi  rusak  sebagian  ataupun keseluruhan,  maka  kerugian  akan ditanggung  oleh  penjual. 9 Ketentuan tentang al-Jawa’ih ini  didasarkan kepada hadis yang berbunyi:
ِنَثَدَح وُبَأ ،ِرِىاَّطلا اَنَرَ بْخَأ ُنْبا ، ٍبْىَو ِنَع ِنْبا ،ٍجْيَرُج َّنَأ اَبَأ َ بُّزلا ،ِْيْ ُهَرَ بْخَأ ْنَع ِرِباَج ِنْب ِدْبَع ،ِللها َّنَأ َلوُسَر ِللها ىَّلَص ُللها ِوْيَلَع َمَّلَسَو َلاَق « : ْنِإ َتْعِب ْنِم َكيِخَأ اًرََثَ » ، ح اَنَ ثَّدَحو ُدَّمَُمُ ُنْب ،ٍداَّبَع اَنَ ثَّدَح وُبَأ ،َةَرْمَض ِنَع ِنْبا ،ٍجْيَرُج ْنَع ِبَأ ،ِْيَْ بُّزلا ُوَّنَأ َعَِسَ َرِباَج َنْب ِدْبَع ،ِللها ُلوُقَ ي : َلاَق ُلوُسَر ِللها ىَّلَص ُللها ِوْيَلَع َمَّلَسَو « : ْوَل َتْعِب ْنِم َكيِخَأ ،اًرََثَ ُوْتَ باَصَأَف ،ٌةَحِئاَج َلَف ُّلَِيَ َكَل ْنَأ َذُخْأَت ُوْنِم ،اًئْيَش َِب ُذُخْأَت َلاَم َكيِخَأ ِْيَْغِب ؟ٍّقَح » Artinya  : “ Jika  engkau  menjual  buah kepada saudaramu, lalu terkena  bencana,  maka  tidak halal bagimu mengambil
9 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz 3, (Kairo: Dar al-Fath, 1999), hal 109.
sesuatu  pun  darinya.  Dengan (imbalan) apa engkau mengambil  harta  saudaramu dengan tanpa hak?” 10
Berdasarkan  teori  tentang al- Jawa’ih tersebut,  maka  dapat  terlihat kontradiksi  diantara  keduanya.  Yaitu bahwa dalam al-Jawa’ih , penjual selaku debitur  lah  yang  bertanggung  jawab, kewajiban pembeli hanyalah membayar harga yang telah dikurangi dari  akad  awal  sesuai  dengan kerusakan  yang  terjadi  pada  objek akibat  bencana  tersebut. 11 Sedangkan dalam Force Majeure , sebagaimana yang disebutkan  dalam  pasal  1244  dan 1245  KUH  Perdata,  debitur  tidak dapat  dimintai  pertanggung  jawaban dan tidak dapat dianggap wanprestasi. Kewajiban debitur untuk menunaikan prestasi telah gugur sehingga kreditur tidak berhak lagi menuntutnya. 12

## D. Tinjauan Hukum Kontrak Syariah
Terhadap Ketentuan Force Majeure dalam Hukum Perdata
Salah  satu  prinsip  utama  dalam muamalah  adalah  prinsip  kebebasan. Hal  ini  sesuai  dengan  petunjuk
10 Imam  Muslim, Sahih  Muslim, Juz  III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hal 1190.
11 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal 327.
12 Rahmat  S.S.  Soemadipradja, Penjelasan
Hukum Tentang Keadaan Memaksa , (Jakarta: National Legal Reform Program, 2010), hal 51.
Rasulullah  bahwa  segala  bentuk perjanjian muamalah hukumnya adalah  mubah  atau  diperbolehkan, asalkan  transaksi  tersebut  tidak menghalalkan  yang  haram  ataupun sebaliknya.  Dengan  kata  lain,  selama perjanjian  itu  tidak  dilarang  baik dalam al-Qur’an maupun hadis, maka ia  dapat  dipandang  sebagai  suatu perjanjian yang sah menurut kacamata Islam.  Mengenai  hal  ini  Rasulullah bersabda:
اَنَ ثَّدَح :َلاَق  ُل َّلَلخا  ٍّيِلَع ُنْب ُنَسَلحا اَنَ ثَّدَح ِدْبَع ُنْب ُيِْثَك  اَنَ ثَّدَح :َلاَق ُّيِدَقَعلا ٍرِماَع وُبَأ ْنَع ،ِويِبَأ ْنَع ،ُّ ِنَِزُلدا ٍفْوَع ِنْب وِرْمَع ِنْب ِوَّللا َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا  َلوُسَر َّنَأ ،ِهِّدَج : َلاَق « َّلَِّإ  ،َيِْمِلْسُلدا  َْيَْ ب  ٌزِئاَج  ُحْلُّصلا ،اًماَرَح  َّلَحَأ  ْوَأ  ، ًلَّ َلَح  َمَّرَح  اًحْلُص َمَّرَح  اًطْرَش  َّلَِّإ  ،ْمِهِطوُرُش  ىَلَع  َنوُمِلْسُلداَو اًماَرَح َّلَحَأ ْوَأ ، ًلَّ َلَح
:» ٌنَسَح ٌثيِدَح اَذَى ٌحيِحَص Artinya
: “Perjanjian boleh  dilakukan di  antara  kaum  muslimin kecuali perjanjian yang menghalalkan  yang  haram dan  menghalalkan  yang haram;  dan  kaum  muslimin terikat  dengan  syarat  mereka kecuali syarat yang mengharamkan  yang  halal dan  menghalalkan  yang haram.” 13
13 At-Tirmizi, Sunan  At-Tirmizi ,  Juz  III,
(Beirut: Dar Al-Garbi Al-Islami, 1998), hal 626.
Berdasarkan hadis tersebut  maka para  ulama  merumuskan  kaidah penting  yang  menjadi  acuan  dalam pembentukan  dan  legalisasi  berbagai akad  yang  dipraktekkan  selama  ini, yaitu:
لدي  نأ  لَّإ  ةحابلإا  ةلماعلدا  في  لصلأا

## اهيمرتح ىلع ليلدلا
Artinya : “Hukum  asal  dalam  semua bentuk  muamalah  adalah boleh  dilakukan  kecuali  ada dalil yang mengharamkannya.” 14 Kaidah  di  atas  mengindikasikan bahwa  semua  bentuk  transaksi muamalah pada dasarnya diperbolehkan, baik transaksi tersebut berupa  akad  tradisional  yang  telah dirumuskan  di  masa  Rasulullah  dan ulama  salaf,  ataupun  ia  merupakan kontrak  kontemporer  seperti  IMBT yang  baru-baru  ini  digagas,  kecuali
yang dalam Syariat diharamkan secara tegas seperti mengakibatkan kemudaratan,  ada  unsur  penipuan,
judi, maupun riba. 15
Berkaitan  dengan Force  Majeure ,
kaidah ini merupakan poin terpenting yang dapat menjadi dasar
diperbolehkannya  pencantuman Force
14 A.  Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih ,  (Jakarta: Kencana, 2010), hal 130.
15 Ibid
Majeure tersebut  dalam  akad.  Sebab tidak  ada  satupun  nas  yang  melarang suatu bentuk perjanjian yang
mensyaratkan hal-hal tertentu sebagai tindakan  preventif  apabila  terjadi bencana  yang  sama  sekali  tidak diinginkan  dan  tidak  diduga  oleh kedua  belah  pihak  sebagaimana  yang dimaksudkan  dalam  klausul Force Majeure .
Lebih  jauh  lagi, Force  Majeure merupakan  keadaan  darurat  sekaligus menyulitkan sehingga dapat dikaitkan dengan kaidah yang lebih khusus lagi, sebagaimana  dalil  yang  dipakai  oleh teori  keadaan  yang  memberatkan ( masyaqqah )  dalam  hukum  Islam.
Dasar  hukum  dari  konsep  keadaan yang  memberatkan  ini  adalah  kaidah fikih sebagai berikut:
لازي ررضلا Artinya : “Kerugian harus dihilangkan.” يْسيتلا بلتج ةقشلدا Artinya : “Kesukaran  mendatangkan kelonggaran.”
Karakterisitik Force  Majeure yang merupakan  suatu  bencana  atau musibah  adalah  sebuah  keadaan darurat  yang  secara  hukum  akan berimplikasi kepada munculnya berbagai aturan untuk menghilangkan
ataupun setidaknya mengurangi kondisi  darurat  tersebut.  Seorang pengusaha  misalnya  dilarang  keras untuk menimbun kebutuhan makanan  pokok  karena  tindakan tersebut dapat menimbulkan kemudaratan yang besar bagi masyarakat.  Begitu  pula  dalam  hal
Force  Majeure ini  misalnya,  seorang kreditur  tidak  layak  membebankan debitur  yang  tertimpa  musibah  berat dengan beban yang sama saat debitur belum  mengalami  musibah  itu.
Bahkan  jika  dianggap  perlu,  kontrak dapat dibatalkan untuk menghilangkan  beban  tambahan  bagi debitur  dalam  keadaan  darurat tersebut.  Kaidah  pertama  ini  cocok
digunakan pada Force Majeure kategori
absolut dimana kontrak tidak
mungkin dilanjutkan kembali.
Sementara  itu,  untuk Force
Majeure kategori  relatif,  dimana pelaksanaan  isi  kontrak  sebenarnya masih dapat dilakukan walaupun akan sangat  menyulitkan,  maka  dalam  hal ini kaidah kedua lah yang lebih tepat. Makna  kaidah  tersebut  adalah  bahwa jika  terjadi  suatu  kondisi  yang menyulitkan  dimana  pelaksanaan sebuah  hukum  lebih  berat  dan menyulitkan  dibandingkan  kebiasaan,
maka  syariah  akan  memberikan keringanan  sehingga  seorang  mukalaf dapat  melaksanakan  hukum  tersebut tanpa  kesukaran.  Misalnya  seorang muslim yang sedang dalam perjalanan boleh melaksanakan salat dengan cara qasar  atau  jamak.  Adapun  dalam  hal Force Majeure ini  misalnya,  jika  terjadi suatu  hal  yang  menyebabkan  debitur kesulitan memenuhi prestasi sebagaimana  biasanya,  maka  harus ada keringanan semacam perpanjangan jangka waktu  atau yang sejenisnya. Dengan demikian,
dapat disimpulkan  bahwa Force  Majeure dipandang dari perspektif kaidah fikih telah  memenuhi  nilai-nilai  yang diinginkan dalam kaidah-kaidah tersebut.
Selain  itu,  force  majeure  juga dapat  dianalisis  melalui  perspektif Maqashid Syariah .  Hal  ini  dikarenakan salah satu kebutuhan pokok ( dharuriyyat ) sebagaimana yang dikonsepkan oleh Syatibi adalah hifzul maal , 16 yaitu  bahwa  perlindungan terhadap harta merupakan kebutuhan pokok  manusia.  Namun  dalam  hal harta tersebut manusia dibatasi dalam
16 Satria  Effendi  dan  M.  Zein, Ushul  Fiqh , (Jakarta: Kencana, 2009), hal 233.
tiga  syarat,  yaitu  harta  harus dikumpulkan  dengan  cara  yang  halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan  dari  harta  ini  harus  dikeluarkan hak  Allah  dan  masyarakat  tempat  dia hidup berupa zakat.
Prinsip  penjagaan  kepada  harta ini  kemudian  diperluas  oleh  para ulama,  yaitu  agar  harta  tidak  hanya terjaga  dari  tangan-tangan  jahil semata, tapi juga dapat terlindung dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang  diakibatkan  oleh  alam  maupun kecelakaan-kecelakaan  yang  tidak diinginkan. Dari sinilah muncul suatu akad yang dinamakan asuransi atau at- Ta’min.
Asuransi  berasal  dari  bahasa
Inggris insurance yang sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia  dengan  jaminan  atau pertanggungan.  Sedangkan  dalam bahasa Arab, asuransi disebut dengan istilah at-Ta’min yang berarti memberi keamanan, ketenangan, dan
perlindungan,  sehingga  pihak  yang dilindungi terbebas dari rasa takut. 17
Adapun  secara  istilah,  dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perniagaan atau Wetboek van
17 Nur  Rianto  al-Arif, Lembaga  Keuangan Syariah , (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal 214.
Koophandel disebutkan bahwa Asuransi atau  pertanggungan  adalah  suatu perjanjian,  dengan  mana  seorang penanggung  mengikatkan  diri  kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan  penggantian  kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan,  yang  mungkin  akan dideritanya  karena  suatu  peristiwa yang tak menentu. 18 Sedangkan dalam konsep Syariah, asuransi dilaksanakan dengan sistem takaful (saling menanggung)  dimana  sekumpulan pihak bekerjasama dalam usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong  melalui  investasi  yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko-resiko tertentu  yang  barangkali  terjadi  di masa  yang  akan  datang. 19 Dalam  hal ini  Allah  mengingatkan  umat  Islam untuk  selalu  bersiap  menghadapi apapun  yang  terjadi  di  masa  depan, yaitu  dalam  surah  al-Hasyr  ayat  18 yang berbunyi:
18 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang, pasal  246.
19 Nur  Rianto  al-Arif, Lembaga  Keuangan Syariah , hal 214.
ٌسْفَ ن ْرُظْنَ تْلَو َوَّللا اوُقَّ تا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ اَي اَِبِ ٌيِْبَخ َوَّللا َّنِإ َوَّللا اوُقَّ تاَو ٍدَغِل  ْتَمَّدَق اَم

## َنوُلَمْعَ ت
Artinya  : “ Hai  orang-orang  yang beriman, bertakwalah kepada
Allah  dan  hendaklah  setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok; dan bertakwalah kepada  Allah,  sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Bentuk  pengamanan  tambahan terhadap  harta  melalui  asuransi syariah  di  atas  dapat  dikategorikan sebagai  kebutuhan  sekunder  atau hajiyyat ,  yaitu  kebutuhan  yang  apabila tidak  terpenuhi  maka  keselamatan manusia  tidak  sampai  terancam, namun  ia  akan  mengalami  kesulitan.
Islam berkeinginan untuk menghilangkan segala kesulitan tersebut, sebagaimana diperbolehkannya  qasar  dan  jamak dalam  salat  saat  berada  dalam perjalanan,  serta  diperbolehkannya tidak  berpuasa  ramadan  bagi  ibu hamil atau menyusui. 20 Demikian pula yang  dimaksudkan  dalam  asuransi, yaitu  untuk  meringankan  beban kerugian  harta  yang  diasuransikan apabila  terjadi  hal  tak  terduga  yang tidak diharapkan di masa depan.
20 Satria Effendi dan M. Zein, Ushul Fiqh , 235
Force  Majeure ,  yang  merupakan bagian dari akad berupa suatu bentuk perjanjian  preventif  apabila  terjadi keadaan  yang  tidak  diinginkan,  juga memiliki ruh serta tujuan yang similar dengan  asuransi.  Yaitu  bagaimana agar  pihak  nasabah  mendapatkan keringanan di tengah kesulitannya.
Dengan  demikian  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  pencantuman Force  Majeure  dalam  sebuah  akad memiliki  maslahat  yang  sangat  besar, dan setidaknya berada pada tingkatan hajiyat  (sekunder),  dimana  klausul keadaan memaksa tersebut memberikan perlindungan baik kepada  pihak  nasabah  maupun  pihak bank  saat  terjadi  peristiwa  yang  tidak diinginkan
Terakhir,  apabila  force  majeure tersebut dilihat  melalui kacamata fiqh klasik,  terdapat  sebuah  pembahasan yang  cukup  mendekati  ketentuan mengenai  force  majeure  sebagaimana yang  dimaksudkan  dalam  hukum perdata, yaitu al-Jawa’ih .
Persamaan  tersebut  terlihat  pada proses  terjadinya  force  majeure  dan al-Jawa’ih yang dilatarbelakangi adanya  peristiwa  tak  terduga.  Force majeure sebagaimana yang disebutkan dalam  akad  dapat  disebabkan  oleh
kebakaran, bencana alam, peperangan,
aksi  militer,  huru-hara,  malapetaka,
pemogokan, epidemi, dan kebijaksanaan  maupun  peraturan Pemerintah  atau  penguasa  setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan  perjanjian. Sementara  itu al-Jawa’ih  bisa  terjadi  akibat  banjir atau kekeringan yang secara langsung mempengaruhi  hasil  pertanian  atau perkebunan  yang  menjadi  objek transaksi
Sebaliknya,  dalam  hal  akibat hukumnya,  terdapat  perbedaan  yang sangat  esensial  antara  keduanya.  Jika mengacu  pada  hadis  yang  menjadi dasar  dari  al-Jawa’ih  tersebut,  maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa penjual sebagai debitur secara  mutlak memikul  kerugian,  ia  tidak  berhak atas  biaya  yang  telah  dibayarkan  oleh pembeli dan harus mengembalikannya,  walaupun  banjir ataupun  kekeringan  merupakan  hal tak  tertuga  yang  terjadi  di  luar kuasanya.  Sedangkan  dalam  force majeure, Yahya Harahap menjelaskan bahwa  akibat  hukumnya  adalah sebagai berikut: 21
21 Rahmat  S.S.  Soemadipradja, Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa , hal 12.
1. Membebaskan debitur dari
membayar  ganti  rugi.  Dalam  hal ini, hak kreditur untuk menuntut gugur  untuk  selama-lamanya. Jadi,  pembebasan  ganti  rugi sebagai akibat keadaan memaksa adalah pembebasan mutlak.
2. Membebaskan debitur dari kewajiban melakukan pemenuhan prestasi yang diakibatkan  keadaan  memaksa relatif.  Pembebasan  itu  pada umumnya hanya bersifat menunda,  selama  keadaan  force majeure masih menghalangi/merintangi  debitur melakukan  pemenuhan  prestasi. Bila  keadaan  memaksa  hilang, kreditur kembali dapat menuntut pemenuhan prestasi. Pemenuhan prestasi  tidak  gugur  selama- lamanya, hanya tertunda, sementara  keadaan  memaksa masih ada.
Singkatnya,  force  majeure  pada dasarnya memiliki dua akibat hukum, yaitu  pembebasan  ganti  rugi  dan penundaan pemenuhan prestasi kepada pihak debitur yang mengalami musibah. Sedangkan al-Jawa’ih cenderung  lebih  hati-hati  dalam  hal ini,  dimana  debitur  tetap  diharuskan
untuk  mengembalikan  biaya  yang telah  dibayarkan  oleh  kreditur  jika  ia tidak mampu memenuhi prestasi yang telah  dijanjikan.  Sebab  dalam  Islam, sebagaimana  yang  termaktub  dalam surah  an-Nisa  ayat  29  bahwa mengambil harta orang lain tanpa hak sangat  dilarang,  termasuk  dalam keadaan sulit sekalipun.
Walaupun  demikian,  dalam  hal akibat  hukum  tersebut  ada  satu  poin yang  dapat  menjadi  titik  temu  antara keduanya,  yaitu  bahwa  dalam  al- Jawa’ih  tidak  terdapat  larangan  untuk menunda  pemenuhan  prestasi.  Perlu digarisbawahi  bahwa  hak  kreditur dalam force majeure sama sekali tidak dihilangkan,  hanya  saja  jangka  waktu pemenuhan hak tersebut diperpanjang untuk memberi kolonggaran  bagi  pihak  debitur.
Sedangkan  dalam  al-Jawa’ih  akad dianggap  selesai  karena  debitur  tidak dapat  memenuhi  prestasi  sesuai  pada waktu  yang  dijanjikan  akibat  bencana yang  menimpanya,  tanpa  ada  opsi penundaan,  walaupun  sebenarnya
tidak terdapat larangan untuk melakukan penundaan tersebut.
Oleh karena itu, dapat
disimpulkan  bahwa  force  majeure memiliki kesamaan hukum dengan al-
Jawa’ih  yang  akibat  hukumnya ditambah  dengan  opsi  penundaan pemenuhan prestasi.
Selain  kesamaan  dalam  aspek praktis  di  atas,  baik  force  majeure maupun  al-Jawa’ih  juga  memiliki tujuan  dan  nilai  yang  seragam. Keduanya  berperan  sebagai  sebuah solusi,  dan  sekaligus  merupakan kepastian  serta  perlindungan  hukum bagi  debitur  dan  kreditur  dalam menghadapi  situasi  tak  tertuga  yang menghalangi  berjalannya  kontrak sebagaimana mestinya.
Berdasarkan ketiga analisis di atas, baik  dari  sisi  kaidah  fikih, Maqasid Syari’ah , maupun fikih, dapat disimpulkan  bahwa  pencantuman klausul  force  majeure  dalam  akad- akad  syariah  merupakan  hal  yang diperbolehkan  dalam  Islam,  dan bahkan  sangat  diperlukan  sebagai bentuk  perlindungan  hukum  bagi kedua belah pihak.

## E. Kesimpulan dan Saran
Konsep  force  majeure  yang merupakan
keadaan darurat/memberatkan  sebagaimana diinginkan  dalam  hukum  perdata  jika dilihat  dari  perspektif  kaidah  fikih, maqasid  syariah ,  dan  fikih,  memiliki
nilai-nilai  yang  sejalan  dengan  apa yang  dikehendaki  dalam  Islam, terutama  dengan  teori masyaqqah atau keadaan  yang  memberatkan.  Maka pencantumannya  dalam  akad  boleh dilakukan.
Oleh  karena  itu,  disarankan kepada  perbankan  syariah  untuk mencantumkan klausul force majeure dalam akad selengkap-lengkapnya dan seadil-adilnya  antara  kepentingan pihak  bank  dan  nasabah  sehingga tidak berat sebelah.

## Daftar Pustaka
A.  Djazuli,  2010, Kaidah-Kaidah  Fikih ,
Jakarta: Kencana.
At-Tirmizi, 1998, Sunan At-Tirmizi , Beirut: Dar Al-Garbi Al-Islami.
Imam Muslim, 2008, Sahih Muslim , Beirut:
Dar al-Fikr.
Michael  R.  Purba,  2009, Kamus  Hukum ,
Jakarta: Widyatamma.
Muhamad,  2012, Teknik  Perhitungan  Bagi
Hasil  dan  Pricing  di  Bank  Syariah ,
Yogyakarta: UII Press.
Munir  Fuady,  2007, Hukum  Kontrak  dari
Sudut Pandang hukum Bisnis ,
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Nur  Rianto  al-Arif,  2012, Lembaga Keuangan  Syariah ,  Bandung:  Pustaka
Setia.
Rachmat  Syafe’i,  2001, Fiqih  Muamalah , Bandung: Pustaka Setia.
Rahmat  S.S.  Soemadipradja,  2010, Penjelasan  Hukum  Tentang  Keadaan Memaksa ,  Jakarta:  National  Legal Reform Program.
Satria  Effendi  dan  M.  Zein,  2009, Ushul Fiqh , Jakarta: Kencana.
Sayyid  Sabiq,  1999, Fiqh  Sunnah , Kairo:
Dar al-Fath.
Syamsul  Anwar,  2007, Hukum  Perjanjian Syariah ,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Ibnu  Sina  Chandranegara, Pengujian PERPPU  terkait  Sengketa  Kewenangan Konstitusional  Antar-Lembaga  Negara , Jurnal  Yudisial  Vol.  V  No.  1,  April
2012.
Muh.  Fudhail  Rahman, Bai’  Salam  dalam Transaksi Muamalat , Jurnal al-Risalah Vol. 13 No. 1, Mei 2013.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata