## PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN SUNGAI CITARUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

## T. Subarsyah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat, Indonesia tedie.sby@gmail.com
Abstract – The Citarum river pollution by corporations in a massive way makes the ecosystem of rivers to be  concerned.  Criminal  sanctions  against  corporations  are  expressly  enforced.  Criminal  sanctions  are deemed  not  to  meet  the  sense of  fairness  so  restorative  justice  approach  to  corporations  becomes  an alternative. The  restorative  Model  of  justice  is considered  effective  for the  restoration  of  environmental conditions as a penalty rather than criminal with the nature of Ultimum Remedium. Dialogis and mediation are  tools  to  resolve  criminal  issues  in  fairness  in  court  Laur.  The  research  method  with  a  normative juridical approach is to study various laws and regulations, as well as the principles of restorative justice with  the  support  of  secondary  data  through  library  research  and  analyzed  with  qualitative  models.  The results of the study, the criminal law of corporate environmental crimes can be spared criminal sanctions through  social  and  environmental  fines,  reducing  the  buildup  of  matters  through  the  discretion  of  law enforcement, minimising economic, ecological, and social conflicts and the lives of the environment along with local wisdom.
Keywords: Restorative Justice, criminal, corporations, and the environment
Abstrak – pencemaran sungai Citarum oleh korporasi secara masif membuat ekosistem bantaran sungai mengkhawatirkan.  Sanksi  pidana  terhadap  korporasi  secara  tegas  diterapkan.  Sanksi  pidana  dipandang tidak  memenuhi  rasa  keadilan  sehingga  pendekatan restorative  justice terhadap  korporasi  menjadi alternatif.  Model restoratif  justice ini  dipandang  efektif  untuk  pemulihan  kondisi  lingkungan  sebagai hukuman denda ketimbang pidana dengan sifat ultimum remedium. Dialogis dan mediasi adalah alat untuk menuntaskan persoalan perkara pidana secara berkeadilan di laur pengadilan. Metode penelitian dengan pendekatan  yuridis  normatif  yakni  menelaah  berbagai peraturan  dan  perundang-undangan  berlaku,  serta asas-asas restorative justice dengan dukungan data sekunder melalui teknik studi pustaka ( library research ) dan  dianalisis  dengan  model  kualitatif. Hasil  penelitian,  hukum  pidana  kejahatan  lingkungan  korporasi dapat  terhindar  sanksi  pidana  melalui  denda  sosial  dan  lingkungan,  mengurangi  penumpukan  perkara melalui  diskresi  penegak  hukum,  minimalisir  kerugian  ekonomi,  ekologis,  dan  konflik  sosial  serta lestarinya lingkungan hidup seiring dengan kearifan lokal.
Kata kunci : Restorative Justice, Pidana, Korporasi, dan Lingkungan

## 1. PENDAHULUAN
Percepatan  revitalisasi  sungai Citarum  sepanjang  269  km,  yang melintasi  12  Kota/kabupaten,  dan merupakan  sumber  air  untuk  kebu- tuhan  sekitar  28  Juta  masyarakat  Jawa Barat di sepanjang pesisir sungai, yang membutuhkan penanganan secara holistik.  Persoalan  akutnya  Citarum tidak  terlepas  dari  penegakan  hukum atas kejahatan  lingkungan.  Penegakan hukum tidak saja pada aspek objek dan subjek lingkungan hidup, namun
memerlukan  pendekatan  hukum  yang mampu mengakomodir berbagai kepentingan. Ketegasan hukum sesuai peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  sangat  mendesak  dikenakan. Berbagai dikursus telah merekomendasikan, bahwa sanksi tegas bagi  kejahatan  lingkungan  sungai
Citarum.  Tidak  hanya  aspek  hukum pidana, dan ganti rugi, namun pendekatan kearifan lokal perlu dilakukan. Pencemaran lingkungan
Citarum, hampir
60-70 persen
mayoritas  dari  limbah  domestik. Fecal coliform -nya  melebihi  sebagaimana disyaratkan  atau  ketentuan  perundang- undangan. Penegakan  hukum  penting diterapkan  agar  fungsi  norma-norma hukum yang ada menjadi landasan bagi kehidupan
bermasyarakat
dan bernegara.
Pengendalian daerah aliran sungai
(DAS)  Citarum,  diatur  dalam  Perpres
Nomor 15 tahun 2018, dan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH). Namun peluang pencemaran oleh korporasi terus terjadi. Pencemaran dimaksud  adalah larut-Nya berbagai komponen atau zat berbahaya ke sungai yang berdampak pada lingkungan yang melebihi  baku  mutu  yang  telah  diatur perundang-undangan. Saat ini penegakan hukum cenderung menggunakan instrumen hukum pidana. Padahal  hukum  pidana,  dalam perkara  lingkungan  mungkin  dapat dihindari dan diganti
dengan pendekatan  hukum  lain  atau  sanksi sosial  yang  berat,  kecuali  instrumen hukum administrasi atau hukum perdata dapat dilakukan secara efektif.
Penegakan  hukum  dalam  sistem peradilan  pidana menuntut  tanggung jawab  pelaku  atau  perusahaan  sebagai kejahatan  lingkungan  yang  merusak ekosistem.  Penegakan  hukum, sering kali mengabaikan kepekaan kelestarian, sehingga  tidak  meninggalkan  efek  jera terhadap  pelaku.  Sanksi  hukum  pidana pada  realitasnya tidak  menunjukkan ketakutan,  bahwa  grafiknya  terus  naik seperti  limbah  B3, ilegal  logging , pencemaran udara, dll.
Kerusakan lingkungan  Citarum oleh  sebagian  besar  pakar  hukum, sebaiknya lebih diarahkan pada
pemulihan kelestarian lingkungan seperti  semula. Dalam  UU  Nomor  32
tahun 2009 menyatakan dalam
penegakan  hukum  administrasi  serta perdata daripada hukum pidana.
Artinya,  instrumen  hukum  sangat mungkin  untuk  diterapkan restorative justice guna pemulihan kembali lingkungan asri. Penegakan hukum dan pencemaran  DAS  Citarum  diusulkan berbagai  konsep  pendekatan  hukum melalui restorative justice system . Tindak  pidana  yang  dipusatkan pada korban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya akibat kerusakan ekosistem,  merupakan  sanksi  pidana dan sosial agar mereka segera mengembalikan  keasrian  lingkungan, yakni ekosistem yang seimbang. Model restorative justice system tentu berbeda dalam  menyelesaikan  setiap  perkara. Penyelesaian  perkara  pidana  (penal) sebenarnya  bukan  hal  baru  dari  aspek hukum.  Pola  yang  digunakan  adalah nilai-nilai kearifan lokal
masyarakat. Model  ini  tiada  lain  untuk menciptakan  keseimbangan  keadilan bagi  semua  pihak,  dan  celah  untuk merekonstruksi sanksi  sosial  kepada korporasi atas kejahatan lingkungan.
Model restorative  justice  system dengan mengedepankan nilai-nilai budaya  yang  beragam  dapat  membuka kesadaran masyarakat  dan  korporasi untuk  membangun  kembali  ekosistem yang  hilang.  Penyelesaian  perkara pidana (penal) atas kejahatan lingkungan  dapat  dilakukan  dengan persuasif dengan  nilai-nilai  kearifan lokal,  di  samping  hukum  pidana. Konsep ini jelas menekankan pendekatan  kompromi  keadilan  yang seimbang  antara  pelaku  tindak  pidana dan  korbannya.  Melalui  dialogis  dan mediasi dapat menciptakan kesepakatan dalam perkara pidana secara adil kedua belah pihak.
Pendekatan  keadilan restorasi adalah  pemikiran  responsif  terhadap perkembangan  sistem  keadilan  pidana
yang berfokus pada kepentingan warga yang  terdampak  oleh  sistem  peradilan pidana. Model restorative justice system
adalah paradigma baru terhadap persoalan hukum. Berdasarkan penjelasan  di  atas,  maka permasalahan dapat diidentifikasi, sebagai berikut;

## Permasalahan
1. Bagaimana pendekatan resto-
rative  justice dalam  penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana kejahatan  lingkungan pencemaran sungai Citarum? 2. Bagaimana  penerapan restorative Justice terhadap kejahatan lingkungan untuk meringankan dan sanksi  pidana  atas  pencemaran sungai Citarum?

## Manfaat Penelitian
Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan masukan dan pokok pikiran kepada para pemangku keputusan dan kebijakan bidang hukum, terutama  kepada  pemprov  Jawa  Barat, dan Pemkab Bandung, berkaitan tindak pidana  kejahatan  lingkungan  atas pencemaran sungai Citarum.

## Penjelasan Singkat
Pengaturan  tentang restorative justice terhadap  kejahatan  lingkungan dan pertanggung jawaban pidana terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan,  yakni:  Pasal  30 sampai  47 UU Nomor 23/1997 tentang pengelolaan  lingkungan  hidup.  Dalam poin (7) mengatakan, bahwa pendukung hukum  administrasi,  maka  berlaku ketentuan hukum  secara  umum  ,  tetapi tetap berpedoman terhadap asas subsidiaritas, yakni hukum pidana dapat didayagunakan  apabila  sanksi  hukum lain,  seperti  sanksi  administrasi  dan perdata,  dan  alternatif konflik  perkara kejahatan  lingkungan  tidak  efektif dan/atau tingkat kesalahan berat
dan/atau  akibat  perbuatannya  relatif berat  dan/atau  akibat  perbuatannya relatif  besar  dan/atau  perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.
Namun  pada  tahun  2009, UU tersebut  diubah  menjadi  UU  32/2009 tentang PLH. UU ini menjadi dasar bagi implementasi restorative  justice dalam tindak pidana atau kejahatan
lingkungan,  sebagaimana  diatur  dalam pasal 84, 100 dan 119 UU PLH. Dalam UU  tersebut,  juga  mengulas  asas ultimun remedium yang tiada lain untuk mewajibkan  penerapan  hukum  pidana sebagai langkah akhir, jika penegakkan administrasi dan hukum perdata dianggap tidak berhasil. Pasal  1  ayat (14)  UU  PLH menyebutkan setiap pencemaran lingkungan hidup, seperti masuknya zat atau makhluk hidup  yang  diakibatkan oleh kegiatan manusia diluar batas baku mutu yang ditetapkan. Pasal 1 ayat (13) menyatakan, bahwa baku mutu lingkungan  hidup,  yakni  ambang  batas atau  ukuran  batas  atau  kadar  makhluk hidup seperti zat, Energy atau komponen  sejenisnya  yang  dinilai merusak terhadap lingkungan hidup. Penegakan  hukum  ini  menjadi dilematik ketika  dihadapkan  antara kepentingan pemidanaan dan
pemidanaan korporasi yang tidak hanya berbicara persoalan hukum, namun juga menyangkut  sosial  kemasyarakatan. Restorative  justice, adalah  mencari keadilan  dengan  mediasi  pihak  ketiga yang  melibatkan  pelaku,  korban dan keluarga  untuk  mencari  jalan  keluar secara bersama-sama diluar pengadilan.
Pada Pasal 20 mengatakan, pencemaran  lingkungan  hidup  ditakar dengan  baku  mutu  lingkungan,  agar menjamin  kelestarian  dan  ditetapkan dalam ambang batas kadar atau tingkat bahan pencemaran  yang  ditenggang melalui  buku  mutu  lingkungan  sesuai perundang-undangan. Pada tahun 2012,
Status  Lingkungan  Hidup  Indonesia sangat mengkhawatirkan akibat kualitas air,  udara,  dan  laut  Indonesia.  Hal  ini terlihat  dari  tingginya  pencemaran  air, dari 411 titik objek pantau di 52 sungai di  Indonesia,  hampir  75,2  persen menunjukkan statusnya tercemar  berat, 22,52 persen tergolong sedang, dan 1,73 persen  tercemar  ringan.  Sedangkan pencemaran udara polutan  kriteria CO, NO2,  TSP,  SO2,  HC,  dan  O3  tidak tercemar  secara  signifikan,  terlihat  40 persen sampel PM2,5 di atas baku mutu, sementara 100 persen PM10 melampaui baku mutu ambiens udara.
Kualitas air, udara, dan laut telah di  atur  dalam  perundang-undangan,  di antaranya;  a) PP  Nomor  41/1999 tentang pencemaran udara; b). Kepmen Lingkungan Hidup No.48/1996 tentang baku  tingkat  kebisingan,  c).  Kepmen LH No. 45/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara.
Harun  M.  Husen,  mengatakan, bahwa  pencemaran  lingkungan  adalah terjadinya perubahan
ekosistem lingkungan  akibat  zat,  energi  atau komponen  lain  sehingga  merosotnya kualitas lingkungan, dan tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukan ekologis. Membaurnya  zat  polutan  ke  dalam lingkungan sehingga menurunkan mutu air dalam lingkungan. Sehingga, terganggunya abiotik  (benda  mati)  dan biotik (makhluk hidup).
Oto  Soemarwoto  mengatakan, pencemaran ( polutan ) lingkungan hidup dikarenakan  empat  sebab,  antara  lain; a). Pencemaran lebih besar produksi zat dibanding penggunanya /degradasi secara  kimiawi  fisik,  b). Pencemaran proses  biologi  atau mengonsentrasikan zat  pencemar  tertentu,  seperti  zat bongkrek dan alfa-toxlin , dll; c) Adanya pencampuran  antara  zat  fisika-kimia non  biologi, d).  Adanya  tragedi
pembauran zat-zat berbahaya masuk ke dalam lingkungan.
Restorative justice terhadap kejahatan lingkungan seperti di Prancis, sistem  hukum  pidananya  telah  berhasil memulihkan  kondisi  konflik  akibat tindak  pidana  dengan  pendekatan restorative justice , sehingga  mengurasi biaya perkara dan membantu menumpuknya perkara pidana di pengadilan. Belanda, menerapkan restorative  justice ,  namun  peraturan perundang-undangan  hukumnya  telah mengadopsi  berbagai  jenis  sanksi alternatif,  yaitu  pemberian  sanksi alternatif  di  dasarkan  atas  kesediaan pelaku  dan  korban  dengan  mediasi pihak  kepolisian, sebagaimana  diatur dalam  pasal  77a  KUHP  Belanda. Amerika  Serikat,  adanya The  Federal Mediation  and  Conciliation  Service (FMCS ), sejak tahun 1947, VOM atau tindak  pidana  melalui  mediasi  sejak Tahun 1970 lembaga ini yang mengintroduksi bentuk  penyelesaian perkara pidana dengan rekonsiliasi atau Victim  Offender  Reconciliation (VoR), penyelesaian  tindak  pidana  dengan rekonsiliasi  dilakukan  dengan  rujukan kepolisian,  kejaksaan  dan  kehakiman yang  ada  di  setiap  negara  bagian  yang memiliki hak diskresi diberikan undang-undang,  seperti Children  and Domestic  Matters  Act ,  House  Bill  99- 1150 di negara bagian Colorado.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  tiada  lain  pendekatan yuridis normatif yakni menelaah berbagai  peraturan  dan  perundang- undangan  berlaku  yang  mengatur tentang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup serta asas-asas restorative  justice dengan  dukungan data  sekunder  melalui  teknik  studi pustaka (library research) dan dianalisis dengan model kualitatif.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Melalui  pendekatan restoratif justice penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana kejahatan pencemaran lingkungan Sungai Citarum
Hasil  analisis  bahwa  pendekatan keadilan  restoratif  dalam  penegakan hukum  terhadap  kejahatan  lingkungan, tersurat  pada  Pasal  84 UU  No.32/2009 UU PLH, menyatakan kejahatan lingkungan  hidup  dapat  ditempuh melalui  pengadilan  atau  di  luar pengadilan.  Artinya,  ada  dua  pilihan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup  secara  suka  rela  yang  dilakukan para pihak berperkara.
Bentuk penanganan perkara di luar pengadilan, antara  lain;  melalu  mediasi,  arbitrase, konsiliasi,  negosiasi,  dan fact  finding . Sementara  gugatan  pengadilan  pidana bisa ditempuh penyelesaian perkaranya di luar pengadilan.
Penyelesaian  perkara  di  luar pengadilan  dengan alternative  dispute resolution (ADR) bersifat pilihan (suka rela).  Dapat  dilakukan  melalui  ADR sebagai  ganti  rugi  dan/atau  tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya  dampak  negatif  terhadap kejahatan lingkungan. Model
restorative justice system dalam
menyelesaikan  perkara  pidana  (penal) jadi alternatif menanggulangi kejahatan lingkungan yang masif. Gagasan restorasi dari  nilai-nilai  kearifan  lokal adalah terobosan dalam  perkara pidana kejahatan lingkungan Citarum. Pendekatan  hukum  ini  membukan dialogis atau mediasi yang menitikberatkan  pada kondisi tercipta kan keadilan  seimbang  antara  pelaku kejahatan dengan korban atau ditempuh sama-sama merasa adil ( win-win solution ).
Braithwaite  menuturkan,  bahwa restorative  justice terhadap  perkara pidana (penal), menggunakan pola-pola
dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. Konsep ini lebih menitikberatkan pada terciptanya keadilan  seimbang kedua  belah pihak. Tata cara pengadilan yang terfokus pada pidana  fisik,  diubah  dengan  proses dialogis atau mediasi menuju kesepakatan dalam menyelesaikan perkara  pidana  secara  adil  antara  para pihak yang berperkara.
Instrumen  hukum  nasional  yang mengatur restorative  justice terhadap kejahatan  lingkungan  sungai  Citarum, ada  pertanggung  jawaban  korporasi sebagaimana Pasal 30 dan Pasal 47 UU No.23/1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Pada  poin  (7) dijelaskan,  “sebagai  penunjang  hukum administrasi, maka berlakunya ketentuan  hukum  pidana  namun  tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu hukum pidana hendaknya didayagunakan  apabila  sanksi  hukum lain, seperti sanksi administrasi, perdata,  dan  alternatif  penyelesaian perkara  lingkungan  hidup  tidak  efektif dan/atau perbuatannya yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat.”
Dalam  UU  No.  32/2009  tentang PLH  atas  perubahan  UU  No.  23/1997, pada Pasal 84, Pasal 100, dan Pasal 119, disebutkan  asas ultimum  remedium mewajibkan  penerapan  hukum  pidana dilakukan  sebagai  langkah  terakhir, setelah  penegakan  hukum  administrasi dan  hukum  perdata  dianggap  tidak berhasil  penyelesaian  perkara  di  luar pengadilan.
Penegakan  hukum  pencemaran sungai Citarum, asas subsidaritas dinilai lebih berdaya  guna dibanding  upaya pidana, khususnya
korporasi.
Penegakan  hukum  bersifar primum remedium menurut  Eva  Achjani  Zulfa, implementasinya  memang  dilematis. Karena  saling  diperhatikan  antara
kepentingan pemidanaan korporasi atau kepentingan sosial kemasyarakatan.
Kondisi eksisting bahwa restorative  justice fakta  belum  diatur secara  holistik dalam  perundang- undangan,  terutama  tentang  kejahatan lingkungan  hidup.  Disetiap  pengadilan Hakim  menerapkan  putusan  yang dibuatnya.  Artinya,  Hakim  tidak  dapat menolak  satu  perkara  yang  harus diadilinya. Dalam Undang-Undang
Nomor  48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan  Kehakiman,  Pasal  10  ayat (1)  menyatakan,  “Pengadilan  dilarang menolak  untuk  memeriksa,  mengadili, dan  memutus  suatu  perkara  yang diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum tidak  ada  atau  kurang  jelas,  melainkan wajib untuk memeriksa
dan mengadilinya.” Sanksinya, perkara kejahatan lingkungan Citarum, penyelesaian perkaranya dimungkinkan melalui
restorative justice . Semua stakeholders yang terlibat perkara untuk
penyelesaiannya  dipandang  adil  untuk semua  ( win-win  solutions ).  Model mendorong  mereka  yang  berperkara untuk  dialogis,  lebih  jauh  diharapkan dapat  mencapai  rasa  keadilan  bersama di luar pengadilan. Jadi betapa pentingnya kesadaran lingkungan hidup bagi kehidupan umat manusia.
Menurut Bagur Manan, peraturan perundang-undangan  yang  jelas  dan tegas,  sebagaimana  disiratkan  dalam restorative justice telah membuka celah untuk penyelesaian perkara  dengan cara-cara hukum adat, yakni pada aspek magis dan material. Sementara menurut Setyo  Utomo,  bahwa  restoratif  dengan tujuan  pemidanaan,  pedoman,  dan sanksi alternatif telah diatur dalam RUU KUHPidana, dan memungkinkan model keadilan restoratif diterapkan.
Tujuan RUU KUHPidana,
dimana  hukum  pengadilan  sebagai ultimum  remedium ,  maka  penerapan
keadilan restoratif terhadap pertanggungjawaban kejahatan lingkungan segera diterapkan. Penyelesaian kejahatan lingkungan melalui restorative  justice adalah alternatif dalam penegakan hukum masa mendatang.
Van Vess, membagi empat model sistem  pendekatan restorative  justice ; 1). Unified  System ;  Masyarakat  mulai sadar pentingnya kesetaraan hukum. 2). Dual Track System ; Alternatif bersama dalam  sistem  pengadilan  pidana.  3). Safeguard  System ;  sistem  tersebut dibuat untuk menangani perkara pidana dengan  pendekatan  keadilan  restoratif, dan  4). Hybrid  System ;  Penetapan seseorang bersalah dalam sistem peradilan  pidana  dan  dalam  proses penentuan sanksi, maka konsep
restorative  justice dapat  dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya.
Supeno mengatakan, ada 5 prinsip
penerapan restorative  justice yakni;  1)
Bertanggung jawab dan sanksi memperbaiki kerugian. 2) Memberikan kesempatan untuk mengatasi
bersalahnya.  3) Melalui  peran  mediasi antara korban, orang tua, dan keluarga, 4).  Membuka  komunikasi  langsung bersama dalam menyelesaikan masalah.
5) Menciptakan  korelasi  langsung antara reaksi sosial dan formal.
UU no. 32/2009 PLH, pada Pasal 85  ayat  (1)  membuka  peluang  adanya restoratif secara  musyawarah.  Perkara lingkungan hidup dapat diselesaikan di luar  pengadilan.  Meski  realitasnya kasus  lingkungan  cenderung  lebih banyak memenuhi unsur pidana.
Berdasarkan  analisis, pendekatan restorative  justice terhadap  kejahatan lingkungan  sungai Citarum,  dilakukan korporasi  dapat  diselesaikan  dengan model restorative  justice ,  dimana pihak-pihak yang terlibat dapat
menyelesai-kan  melalui  dialogis  dan mediasi  bersama-sama dengan  institusi
terkait  untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan.
Implementasi restorative Justice terhadap kejahatan lingkungan untuk  meringankan  dan  sanksi pidana  atas  pencemaran  lingkungan sungai Citarum Perkembangan hukum terus berkembang.  Banyak  negara  telah mengadopsi dan menerapkan restorative  justice dalam  menangani kejahatan lingkungan. Model ini memiliki  potensi  untuk  disandingkan dengan sistem peradilan pidana sebagai alternatif terhadap kejahatan lingkungan.  Para pelaku  dengan sanksi atau offender yang  diberikan  oleh negara, setelah melalui proses pengadilan  terlihat  adanya  hubungan antara  negara  dan  pelaku.  Penerapan restorative  justice diawali  adanya komunikasi  antara  pelaku  dan  korban. Sementara negara  sebagai  fasilitator. Sedangkan  kerugian  dari  kejahatan lingkungan  hidup  tentunya  berbeda, selain menimbulkan  dampak yang  luas akibat  pencemaran,  juga  masyarakat terkena dampaknya.
Penerapan restorative justice dengan  kerugian  yang  diderita  dan hukuman  pidana  seakan  dapat  ditebus melalui  ganti  rugi,  perdamaian,  kerja sosial, serta kesepakatan lainnya. Dalam jangka  panjang  diharap  tidak  terjadi kerusakan  lingkungan,  dan  jadi  bahan pemikiran  dan  pertimbangan  korporasi jika  melanggar  lagi  sanksi  kedua  kali justru  lebih  berat.  UUPLH  2009  Pasal 116,  pertanggung  jawaban  pada  badan usaha  atau  korporasi  atau  orang  yang mengemban  tugas  atas  sepengetahuan pimpinan  sebagai  tindak  kejahatan lingkungan.
Penerapan restorative justice terhadap  kejahatan  lingkungan  sungai Citarum dihadapkan pada dua sisi antara negara  dan  pelaku.  Untuk  memenuhi
rasa berkeadilan, maka model
restorative  justice lebih  memenuhi keadilan  para  pihak,  sebagai  solusi sanksi  atas  kejahatan  ekosistem  sungai Citarum dan negara sebagai fasilitator.
Menurut  Wolfgang  Friedmann, fungsi  fasilitator  mempunyai  empat fungsi,  yakni; 1).  Negara berfungsi sebagai provider (memberikan jaminan kesejahteraan  kepada  masyarakat); 2). Negara berfungsi  sebagai regulator (pengatur); 3). Negara berfungsi sebagai enterprenur (pengelola atau pengusaha);  dan 4).  Negara berfungsi, sebagai umpire (pengawas).
Sanksi kejahatan lingkungan sungai  Citarum,  seharusnya  diganti dengan nilai besarnya objek lingkungan yang rusak dan diperhitungkan dari segi ekonomis.  Artinya,  penentuan  ganti kerugian,  melalui  beberapa  tahapan pertimbangan  secara  ekonomi.  Jika tidak, maka implementasinya cenderung  merugikan  lingkungan,  dan tidak membuat jera dan korporasi akan berbuat ulah kembali di kemudian hari, karena  ganti  kerugian  dipandang  tidak menjadi beban.
Tindakan  hukum preventif ini, untuk  membuat  mereka  sadar  akan lingkungan  hidup.  Terkait  penerapan restoratif  ini,  adalah  status  perkara lingkungan apabila perundingan mencapai kesepakatan sehingga dihentikannya suatu perkara. Sedangkan  menurut  Ishaq,  hukum adalah  akibat  yang  ditimbulkan  oleh peristiwa  hukum.  Peristiwa  hukum disebabkan perbuatan hukum, sedangkan  suatu  perbuatan  hukum dapat  melahirkan  suatu  hubungan hukum.  Akibat  hukum  dapat  dimaknai sebagai akibat yang ditimbulkan adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.
Melihat  dalam  perspektif  lain, penerapan restorative  Justice terhadap kejahatan lingkungan dan sanksi pidana
atas  pencemaran  lingkungan  sungai Citarum, upaya penyelesaiannya belum diatur  secara gamblang dan  beberapa perundangan-undangan  yang  ada  dan belum  spesifik.  Polri  pada  tahun  2012 mengeluarkan Surat Telegram Kabareskrim Nomor : STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012  tentang  Penerapan Restorative
Justice .  Hal  ini  dijadikan  dasar  oleh penegakan  hukum  (penyidik)  dalam penyelesaian  perkara  pidana  dengan keadilan restoratif.
Berikutnya  Surat  Edaran  Kapolri Nomor  8  tahun  2018  (SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana,  selanjutnya  dijadikan landasan  hukum  dan  pedoman  bagi penyelidik  dan  penyidik  Polri  sebagai jaminan  perlindungan  hukum serta
pengawasan  pengendalian. Landasan inilah  yang  dijadikan  dasar  oleh penyidik terhadap tindak pidana kejahatan lingkungan demi mewujudkan  kepentingan  umum  dan rasa  keadilan  masyarakat,  sehingga mewujudkan keseragaman dalam penerapan keadilan restoratif (restorative justice) di lingkungan Polri. Menganalisa tindak pidana lingkungan  mengacu  kepada  surat edaran  Kapolri  tidak memungkinkan dihentikannya  suatu  per-kara  melalui Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan (SP3),  karena  syarat  materil  akan menimbulkan kegaduhan dan keresahan dalam masyarakat, akibat dampak yang ditimbulkan dari pen-cemaran. Dampak sosial  lainnya  adalah,  di  samping ekosistem,  ekonomis, ganti  rugi,  dan permintaan pada penutupan serta pencabutan izin  operasional  korporasi. Dengan demi-kian, penyelesaian model dialogis  restoratif    tetap  berdampak hukum  seperti  penghentian  penyidikan ter-hadap  perkara  pidana  lingkungan sejauh  memenuhi  syarat  yang  tersirat
dalam  surat  edaran  Kapolri  Nomor  8
Tahun 2018 Tentang Pedoman Penanganan Penyelesaian Perkara melalui model restorative justice. Pasal
16  ayat (1)  huruf  L  UU  Kepolisian, yakni  melakukan  tindakan  sesuai dengan peraturan dan  perundang-
undangan.
Berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan diatas bahwa
sosiokultural  masyarakat  yang  ada dekat sungai Citarum, tentu yang paling depan terkena dampak akibat kerusakan ekosistem  lingkungan,  dan  derita  dari kebutuhan sumber air bersih masyarakat. Artinya, banyak masyarakat yang keberatan dan menuntut  pemerintah  untuk  menutup izin  operasional  perusahaan  yang terbukti melakukan pencemaran.
Melihat  kondisi  tersebut,  sulit  ketika memenuhi  syarat  materil  seperti  yang diatur  dalam  Surat  Edaran  Kapolri, sebab korban tindak pidana lingkungan bukan  individu  tetapi  masyarakat. Dengan demikian mengkondisikan korban  individu  untuk  perdamaian  dan memaafkan jauh lebih mudah dibandingkan dengan masyarakat, maka dengan  restoratif  inilah  perwujudkan keadilan  dan  damai  dapat  dilakukan dengan  budaya  dan  nilai-nilai  adat masyarakat lokal.

## 4. KESIMPULAN
Simpulan  dalam  model  restoratif keadilan, sangat mungkin diterapkan di tengah penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencemaran
Citarum.  Penegakan  hukum  restoratif membutuhkan partisipasi dari nilai-nilai adat lokal masyarakat, terhadap perkara yang ditimbulkan akibat korporasi yang nakal.  Dialogis  dan  mediasi  dari perangkat  hukum  untuk  memberikan jaminan    dikembalikannya  ekosistem yang  lestari  oleh  pelaku  kejahatan lingkungan,  apabila  restoratif  gagal
memenuhi kesepakatan dan pengadilan pidana  memproses  secara  transparan dan  terbuka untuk  publik.  Penerapan
restorative justice dengan model
dialogis dan  mediasi  berdam-pak hukum  terhadap  status  perkara  tindak pidana  berupa  SP3  untuk  menghindari sanksi pidana dan mengurangi penumpukan  perkara  melalui  diskresi penegak  hukum  sepanjang  memenuhi syarat  materil  dan  formil.  Surat  edaran Kapolri  bernomor  8/2018  tentang pedoman penanganan penyelesaian
perkara dengan pendekatan Restorative Justice, untuk menghindari konflik sosial yang lebih besar.
Sedangkan saran, model restoratif dibutuhkan  pihak ketiga  independen untuk  menampung  aspirasi  keinginan para pihak. Penyelesaian konflik bertujuan  untuk  memberikan  jaminan pengembalian  ekosistem  kelestarian alam  agar  kembali  pada  fungsi  yang seharusnya.  Hukum  pidana  sebagai ultimum remidium bukan sarana hukum yang bersifat primum remidium . Eksistensi keadilan restoratif diimplementasikan  melalui  diskresi penegak hukum. Diperlukan pengaturan hukum  acara  terkait  restoratif,  dan pertanggung jawaban korporasi melalui ganti  kerugian  sosial  sebagai  alternatif sanksi pidana di luar pengadilan pidana.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima  kasih kepada  kawan- kawan seperjuangan yang telah membantu dalam penelitian ini, khususnya  kawan-kawan  di  Fakultas Hukum  Universitas  Pasundan.  Tidak lupa  juga  kepada  pemerintah  Provinsi Jawa  Barat,  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Bandung,  pihak-pihak  yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu,  serta  Pascasarjana  Unpas  yang telah  membantu  dan  berkontribusi gagasan  dan  pemikiran  dalam  proses mempersiapkan penelitian ini.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Braithwaite.J,  2002,  Restiratife  justice and  responsive  regulation, Oxford  University  Press. P.1
Bagir Manan, Restorative justice (suatu
perkenalan), Majalah hukum  Varia,  peradilan, tahun  XX1  No.  247,  Juni 2006, hal 8. Eva Achjani Zulfa, Pergeseran paradigm pemidanaan, lubuk agung,  Bandung, 2011, hal, 3. Ishaq, Dasar-dasar hukum, Sinar Grafika,  Jakarta,  2008,  hal
86.
Kementrian  lingkungan  hidup,  status lingkungan hidup Indonesia,  Jakarta,  KJH, 2012. Hal 35-38.
Marshall,  Tony  F.  Restiratife  justice and overview. Home office, information and publication group London, hal 5.
Mark  M  Lanier  dan  Stuart  Henry,
essential
criminology,
second  edition,  wastview, Colorado,  USA,  2004,  hal 332, dan 407-408. Marlina. Pengembangan konsep diversi dan restorative Justice. Medan, PT. Refika Aditama, 2012. MAS Ahmad Santosa, Seminar pemikiran perubahan
UU no.32/1997, tgl 15 desember 2003, di Jakarta. Margarita Zernova, Restorative Justice, Ideals and Realities,
169 | T. Subarsyah
Ashgate Publishing Limited, 2007, hlm. 7. Purnadi Purbacaraka, penegakan hukum dalam menyukseskan pembangunan, alumni Bandung, 1977, hal 77. Phillipe Nonet dan Philip Selznick, Law and society transition,
Harper and row, New York,
1978, hlm 24. Sudharto  P  Hadi  dan  Adji  Samekto, dimensi dalam bisnis kajian tanggung jawab sosial perusahaan pada lingkungan, Bdan  penerbit, Undip Semarang, 2007, hal 17. Setyo  Utomo,  Sistem  Pemidanaan dalam  hukum  pidana  yang berbasisi Restorative Justice: Majalah  hukum nasional  nomor  01/2011,
BPHN,  Jakarta,  hal  137- 162.
Supemo, Hadi, Kriminalisasi Anak, PT,
Gramedia  Pustaka  Utama,
Jakarta, 2010.
Syarifin,  pengantar  ilmu  hukum,  CV
Setia,  Bandung,  2009,  hal
71.
Woffgang Friedman, The State and the rule of  Law  in  A  Mixed economy, Stenven and son
Wolfgang  Friedmann,  The  State  and The  Rule  ol  Law  in  A Mixed  Economy,  Steven and  Sons, London,  1971,
hal 3. Jurnal : Absori, hukum lingkungan dan pemberdayaan  masyarakat, makalah seminar legal hermeneutics sebagai alternative  kajian  hukum, makalah  fakultas  hukum Undip, 24-11, 2007, hal 21.
Anna  Ningsih,  pemukiman  kembali,
alternative  ganti  kerugian bagi  masyarakat  korban penggusuran, Jurnal Hukum , Vol XXXI Nomor 3 Juli, Semarang 2003.
Artidjo  Alkostar,  Restorative  Justice,
(Varia Peradilan ke XXII N. 262, IKAHI. Jakarta. Tanpa Tahun. Muhammad Akib, Wewenang Kelembagaan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  di  Era
Otonomi  Daerah,  Jurnal Media  Hukum  UMY  Vol. 19  No.  2  Desember  2012,
hlm. 112. Siti  Sundari  Rangkuti,  Kesamaan Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan,  Majalah  FH Unair,  No. 5  Tahun  IX Oktober 1994, hlm.18. Van  Ness,  2000,  Legal  Issues,  diakses dari website http://www.restorativejusti ce.org , diposting tanggal 18
April 2020.
Situs :
Artikel  Terbitan  AyoBandung.com, Judul Mayoritas Pencemaran Citarum Berasal dari Limbah Domestik, pada URL https://www.ayobandung.c om/read/2019/02/18/45276/ mayoritas-pencemaran- citarum-berasal-limbah domestik. Mark Umbreit, Family Group Conferencing:  Implications for  Crime  Victims,  The Center for Restorative Justice, university of Minnesota,
http://www.ojp.usdoj/ovc/p ublications/infores/restorati ve_justices/9523- family_group/family3.html. , 2001.
Jecky  Tengens,  Selasa,  19  July  2011,
Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia, Website Internet: http://hukumonline.com,
diposting,  tanggal  15  April 2020.

## Perundang-undangan
Pasal 1 butir 14 UU No.32/2009 tentang perlindungan dan pengelola LH.
UU No  32/2009Tentang  Perlindungan dan Pengelolaan LH. UU No 12/ 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang- undangan. UU  No. 48/2009 Tentang  Kekuasaan
Kehakiman.