Vol. 4 No. 1 (2024) https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2203

## Measuring Radicalism in International Relations: an Analysis and Interpretation in West Sulawesi
Wandi Abbas a,* , Andi Ismira b , & Zainuddin Losi b
a Universitas Sulawesi Barat, Jl. Baharuddin Lopa, Majene 91412, Indonesia
b Universitas Sulawesi Barat, Jl. Baharuddin Lopa, Majene, Indonesia

## Abstract
The  dynamics  of  social  life  in  Indonesia  are  increasingly  developing  along  with  developments  in  the  order  of  life  which  have  a direct  impact  on  relations  between  communities  and  the  relationship  between  society  and  government.  The  development  of information technology and the unavoidable level of globalization are accelerating the pace of change in social movements, which were previously just ordinary movements, into organized social movements in the economic, political, social, and religious fields. This  research  uses  qualitative  methods  that  focus  on  in-depth  interviews  and  library  research  as  support.  The  birth  of  social movements  is  the  impact  of  democratic  principles  which  provide  space  and  opportunities  for  people  to  fight  for  constitutional rights.  The  development  of  information  technology  on  social  movements  needs  to  receive  government  attention,  even  though social  movements  are  part  of  the  principles  of  constitutional  democracy.  It  is  feared  that  social  movements  that  are  not  paid attention to by the government in the current era of globalization will be influenced by radicalism which threatens the stability of the  government,  including  in  West  Sulawesi  Province,  which  is  not  impossible  if  social  movements  in  the  form  of  radicalism movements also develop rapidly. Using the soul approach will certainly be a way to suppress the actions of radicalism movements in West Sulawesi.
Keywords: Radicalism, Soul Approach, Social movement, Transformation, West Sulawesi.

## 1. Pendahuluan *
Konsepsi    negara    modern    terus  berkembang    sejalan    aras  globalisasi   yang    menciptakan    kondisi    sosial    antara negara    satu  dengan  negara  lain  tanpa  batas.    Dalam  perkembangan  teknologi  informasi      yang      semakin      pesat, setiap   negara   harus   mampu menciptakan    keamanan    dan    stabilitas    dalam    bernegara. Keamanan  dan stabilitas  dalam  bernegara  memerlukan  aturan-aturan  baik  melalui  hukum  nasional  maupun  internasional  yang menjadi  landasan  bernegara.  Negara  berlandaskan  pada  hukum menciptakan   kondisi  bahwa  penyelenggaraan negara  disusun dan  diatur  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  yang  dimuat  dalam aturan perundang-undangan.
Dinamika        yang        berkembang        seiring        perkembangan  demokrasi      dan      teknologi      informasi      di      era globalisasi   yang semakin  pesat,  mengharuskan  negara  mempersiapkan  diri  guna mengatasi  segala   fenomena yang    terjadi      baik      dalam      sekala  nasional      maupun      internasional.      Teknologi      informasi      yang  semakin berkembang  dari  waktu  ke  waktu   menciptakan  kondisi  sosial    masyarakat     yang   dapat     dipengaruhi   oleh informasi-informasi    yang    mudah    diterima    oleh    masyarakat    dari    belahan  dunia      manapun.      Penyalahgunaan teknologi   informasi   dalam bingkai  demokrasi  akan  dapat  berpengaruh  terhadap  gejala  dan gerakan  sosial  di masyarakat.    Lahirnya    suatu    gerakan-gerakan  sosial      dapat      dipengaruhi      oleh      gerakan-gerakan      sosial      dari negara-negara   di   duniayang   didapat   dari   akses   teknologi informasi.Gerakan  sosial  bisa  terjadi  dimanapun, selama  negara  yang  menganut  prinsip  demokrasi.  Melalui  teknologi  informasi yang  semakin  canggih,  maka informasi    dari    tiap    gerakan    sosial  masyarakat  dapat  diterima  dan  diperoleh  dengan  cepat  sehingga  akan    dapat mempengaruhi  masyarakat  yang  lainnya.  Lahirnya gerakan sosial tidak selalu karena pembentukan organisasi guna mencapai  cita-cita  dan  tujuan  bersama.  Namun,  terbentuknya gerakan  sosial  masyarakat  juga  dipengaruhi  rasa keperihatinan  dan    kesamaan    persepsi    diantara    masyarakat    terhadap    kejadian  atau  fenomena    tertentu    yang melahirkan  semangat  perjuangan untuk berjuang bersama-sama.
* Corresponding author.
E-mail address : wandi@unsulbar.ac.id
Aspirasi-aspirasi berbagai kelompok keagamaan terlihat semakin menguat, dan gesekan-gesekan antar pemeluk di era global  ketika  demokratisasi  diluaskan  semakin  mudah  melahirkan  konflik.  Salah  satu  negara  yang  besar  dan  penuh keberagaman  adalah  Indonesia  yang  merupakan  negara  dengan  jumlah  penduduk  sebanyak  254,91  juta  jiwa, kekayaan  yang  melimpah,  keragaman  etnis,  budaya  dan  agama.  Dengan  semua  keberagaman  itu,  bangsa  Indonesia telah memiliki pengalaman yang sangat kaya dan menarik yang dapat menjadi pembelajaran yang berharga bagi masa depan bangsa, sekaligus menjadi model bagi bangsa lain tentang bagaimana mengelola keragaman etnis, budaya dan agama dalam kehidupan modern yang sangat kompleks.
Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, No. 2, 2017 tentang Keormasan (selanjutnya disebut  Perppu  Ormas),  penting  bagi  organisasi  masyarakat  sipil  Indonesia  (OMSI)  untuk  mencermati  dinamika kelompok-kelompok radikal di  Indonesia, terutama (namun  tak terbatas pada) mereka  yang terkait dengan gerakan- gerakan Islam radikal, baik yang diketahui menggunakan pendekatan kekerasan maupun yang tidak. Yang dimaksud dengan  kelompok-kelompok  radikal  dalam  paparan  ini  adalah  setiap  kelompok  yang  berupaya  menyebar  luaskan gagasan, pemikiran dan  aksi atau  gerakan  yang  bertujuan untuk  melakukan perubahan secara fundamental  terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara bertentangan dan/ atau melawan Pancasila dan UUD 1945.Kelompok-kelompok tsb bisa saja menggunakan cara-cara kekerasan, seperti insurgensi dan terrorisme, tetapi juga cara-cara lunak seperti penyebaran ideologi, propaganda, rekayasa sosial budaya, dsb. (Hikam & Riyanta, 2018).
Pencermatan  terhadap  dinamika  ini  sangat  penting  karena  beberapa  alasan:  Pertama,  kendati  Pemerintah  telah mengeluarkan dan mengesahkan UU Ormas yang baru yang diperkirakan dapat menjadi instrumen hukum yang lebih tegas  dan  kuat  dalam  rangka  membantu  menanggulangi  radikalisme  dan  gerakan  radikal,  namun  belum  mencukupi karena masih perlu ditopang oleh instrumen lain seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua, radikalisme dan proses  radikalisasi  di  Indonesia  telah  menjadi  fenomen  politik,  sosial,  dan  budaya  yang  cukup  lama  dan  mengakar dalam  sejarah  perkembangan  bangsa  dan  negara.  Ketiga,  kecenderungan  2  perkembangan  radikalisme  di  Indonesia untuk  menggunakan  wahana  OMSI  sangat  kuat  dan  lebih  fleksibel  serta  sulit  dideteksi  dan  bahkan  dikontrol  oleh Pemerintah.Keempat,  OMSI  memiliki  kapasitas  yang  lebih  baik  untuk  menunjang  gerakan  nasional  deradikalisasi (GND) dalam jangka panjang ketimbang Pemerintah dan/atau sektor Negara yang lain (Hikam & Riyanta, 2018).
Radikalisme sebagai paham  yang mempraktikkan  ajaran   agama  dengan  tidak   semestinya,   atau mempraktikkan ajaran  agama  dengan  mengambil  posisi tarfatau  pinggir,  jadi  jauh  dari  substansi  ajaran  agama  Islam,  yaitu ajaran  moderat  di  tengah-tengah.  Biasanya  posisi  pinggir  ini  adalah  sisi  yang  berat  atau  memberatkan  dan berlebihan,    yang  tidak    sewajarnya30,    oleh    sebab    itu    penguatan    terhadap    berbagai  upaya    yang    mengancam ketidakadilan  perlu  menjadi  prioritas dan  hal  tersebut  menjadi  tanggung  jawab  semua  stakeholder sosial dan politik.Ciri-ciri  ajaran  kaum  radikalisme  dalam  Islam  dapat dilihat  melalui  empat  gejala  pokok.
Pertama,  oppositionalism  faham  perlawanan  yang  bersifat  radikal  terhadap  ancaman    yang  dipandang      dapat membahayakan            eksistensi      agama,      seperti  modernitas,    sekularisme    dan      ajaran      Barat    pada        umumnya. Kedua,  penolakan  terhadap  hermeneutika,  teks  agama  harus dipahami    secara  literal,  karena  nalar  dipandang tidak  mampu menginpretasi terhadap teks agama.  Ketiga, penolakan terhadap pluralisme   dan   relativisme   yang dipandang            sebagai      hasil  pemahaman  yang  salah  terhadap  teks  suci  dan  lepas  dari  kendali    agama,      dan keempat,   penolakan   terhadap   perkembangan historis  dan  sosiologis,    yang  menurut  kelompok  radikalisme dapat  membawa  umat  semakin  jauh  dari    kebenaran  doktrin literal agama.

## 2. Kajian Literatur
Indonesia  dikenal  sebagai  negara  pluralis,  dimana  kemajemukan  hadir  dan  berkembang  di  dalamnya,  kemajemukan itu  terdiri  dari  suku,  ras,  budaya,  dan  agama.  Indonesia  tidak  hanya  kaya  akan  keberagaman  budaya  namun merupakan negara religius dengan beberapa kepercayaan dan keyakinan yang menganutnya. Di Indonesia terdapat 6 agama  yang  resmi  diakui  di  mata  hukum  yaitu  Islam,  Kristen  Protestan,  Katolik,  Hindu,  Budha  dan  Kong  Hu  Cu. (Ariyani, 2023). Radikalisme merupakan diskursus global yang dilakukan sebagai tindakan mengajak para teroris dan pendukungnya  untuk  penggunaan  kekerasan  dalam  pencapaian  tujuan  tertentu  yang  memiliki  legitimasi  doktrin agama.  Oleh  karenanya,  radikalisme  agama  (Isnawan,  2018).  Radikalisme  berkaitan  dengan  keinginan  kelompok tertentu  untuk  memperoleh  kekuasaan  atau  mengubah  bentuk  kekuasaan  suatu  negara  dengan  menggunakan kekerasan  dengan  menggunakan  simbol  agama  tertentu  untuk  mencapai  tujuan  dan  memperoleh  manfaat  melalui penggunaan  simbol  agama.  Radikalisme  sebagai  paham  yang  memerlukan  penggantian,  perubahan,  dan  penetrasi sistem  yang ada di masyarakat hingga ke akar-akarnya. Radikalisme memerlukan perubahan total  pada kondisi atau seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat.  Radikalisme  saat  ini  semakin  marak  di  Indonesia  dan  banyak  generasi  muda
yang mulai terjangkit radikalisme, bahkan terorisme. Tindakan radikalisme yang berkembang disebabkan karena tidak mampu  menerima  perbedaan  dan  menganggap  perbedaan  sebagai  ancaman  sehingga  harus  dimusnahkan.  Hal  ini memerlukan pemahaman toleransi dan menghargai perbedaan, dalam hal ini difokuskan pada pencegahan radikalisme dan  transformasi  terorisme  di  lingkungan  universitas.  Ada  dua  faktor  yang  menjadikan  radikalisme  masuk  ke lingkungan perguruan tinggi, salah satunya adalah kurangnya pemahaman agama dan faktor kedua adalah kurangnya wawasan kebangsaan mahasiswa. (Puspitosari & Indawati, 2022).

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan menjelaskan peristiwa serta fakta yang diperoleh dalam  penelitian.  Dalam  penelitian  deskriptif,  peneliti    berupaya  untuk  menjelaskan  bagaimana  hubungan  anatara gerakan  sosial  masyarakat  sualwwsi  barat  dengan  perkembangan  dan  transformasi  radikalisme  yang  lebih  terfokus membahas pada pendekatan soul approcah sebagai sebuah jalan atau langakah dalam meredam gerakan radikalisme di sulawesi barat.
Proses  penelitian  kualitatif  ini  melibatkan  upaya-upaya  penting,  seperti  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan (questioner)  dan  prosedur-prosedur,  mengumpulkan  data  yang  spesifik  dari  para  partisipan  dan  menganalisa data(Creswell,  2015).  Tipe  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  yaitu  penelitian  deskriptif.  Tipe  penelitian deskriptif  merupakan  tipe  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan,  mencatat,  menganalisis  dan  menafsirkan  kondisi- kondisi yang sekarang ini terjadi (Moleong, 2007).
Untuk memahami obyek yang diteliti, peneliti menggunakan data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Dalam pengambilan data primer, peneliti melakukan sesi wawancara secara langsung berhadap-hadapan (face to face interview) dengan sumber data yakni POLDA Sulawesi barat, BINDA Sulawesi Barat, KOREM 124 Sulawesi barat dan LSM yang terkait. Wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Soul Approach
Gerakan  sosial  dapat  terjadi  dimanapun,  selama  negara yang  menganut  prinsip  demokrasi.  Melalui  teknologi informasi  yang    semakin    canggih,    maka    informasi    dari    tiap    gerakan    sosial  masyarakat  dapat  diterima  dan diperoleh dengan cepat sehingga akan  dapat  mempengaruhi  masyarakat  yang  lainnya.  Lahirnya gerakan sosial tidak selalu karena pembentukan organisasi guna mencapai  cita-cita  dan  tujuan  bersama.  Namun,  terbentuknya gerakan  sosial   masyarakat   juga  dipengaruhi   rasa keperihatinan dan  kesamaan  persepsi   diantara   masyarakat terhadap  kejadian atau  fenomena  tertentu  yang  melahirkan  semangat  perjuangan untuk berjuang bersama-sama. Munculnya    suatu    gerakan    sosial    sebagai    bagian    dalam  mendorong  sistem  pemerintahan  yang  demokratis. Melalui suatu  gerakan  sosial  masyarakat  dapat  mempengaruhi  keputusan  dan kebijakan    pemerintah     yang dinilai    tidak    mencerminkan kepentingan-kepentingan    masyarakat (Fuqoha et al., 2018).
Gerakan     sosial       juga menjadi   solusi  dalam   kebuntuan   hubungan    antara civil   societydan   negara.Sehingga gerakan    sosial    menjadi    suatu    jalan    bagi  masyarakat        untuk        terlibat        dalam        secara        kolektif        dalam membangun    masyarakat,    bangsa    dan    negara.    Konsekuensi    dari  pergerakan    sosial    adalah    adanya    kehendak yang    ingin    dicapai  berupa    perubahan    dan/atau    dukungan    yang    ditujukan    kepada  pemerintah.Diantara banyaknya   gerakan   sosial   yang   lahir   dari prinsip   demokrasi   yaitu   gerakan-gerakan   yang   muncul   dari faktor      agama      karena  agama      merupakan      salah      satu      struktur  institusional    penting    yang    melengkapi keseluruhan  sistem  sosial,2seperti  Gerakan  Sosial  Islam, Keberadaan  gerakan  sosial  dengan label  Islam  tidak terlepas  dari  mayoritas  penduduk  muslim  di Indonesia.
Gerakan  sosial  yang  dilandasi  oleh  nilai-nilai  keyakinan merupakan  hak  setiap  masyarakat  yang  tidak  boleh dihalangi atau  diperangi  oleh  pemerintah  dan  bahkan  negara.  Gerakan sosial  merupakan  bagian  dari  prinsip demokrasi  yang  harus dijaga  sesuai  amanat  konstitusi  negara.  Oleh  karena  itu,  dalam rangka  menjaga  dan melindungi    hak    tersebut    negara    menjamin  melalui      Pasal      28I      Ayat      (5)      bahwa      untuk      menjaga      dan melindungi  hak  asasi  manusia  sesuai  dengan  prinsip  negara hukum  yang  demokratis,  maka  pelaksanaan  hak asasi  manusia, dijamin,  diatur  dan  dituangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan.
Kekhawatiran  pemerintah  terhadap  gerakan  sosial  yang berpaham   radikal   yang   dimotori   oleh   organisasi- organisasi  massa          melahirkan        kebijakan          hukum          melalui        Peraturan  Pemerintah    Pengganti    Undang- Undang    (Perppu)    No.    2    Tahun  2017    tentang    organisasi    masyarakat.    Pemberlakuan    peraturan  perundang- undangan  tersebut  sebagai  manifestasi  kekhawatiran pemerintah   terhadap   gerakan   sosial   yang   dianggap dapat  mengancam        kehidupan        berbangsa        dan        bernegara.        Dalam  undang-undang    ormas    sebelumnya, pembubaran  ormas  sebagai badan  hukum  harus  melalui  proses  pengadilan  sebagai  bentuk dari  tanggungjawab negara  hukum.  Sehingga  ketentuan  perppu tentang    ormas    yang    mengatur    bahwa    pemerintah    dapat membubarkan suatu organisasi  masyarakat apabila tidak sejalan dan bertentangan dengan nilai-nilai pancasila.

## 4.2. Keamananan Nasional dan Hubungan internasional
Lingkungan  keamanan  baik  secara  nasional  maupun  dalam  ruang  lingkup  intenrasional  bersifat  dinamis  dan  tidak pasti,  penuh dengan banyak tantangan. Konflik etnis dan negara-negara pelanggar hukum  mengancam  stabilitas di banyak  wilayah  di  dunia.  Senjata  pemusnah  massal,  terorisme,  kejahatan  terorganisir  dan  kerusakan  lingkungan adalah  keprihatinan  global  yang  melampaui  batas-batas  negara.  Menurtu resolusi  National  Security  Council Amerika  Serikat  16  April  1999,  yang  telah  memberlakukan  sistem  NSC,  menggarisbawahi  bahwa  keamanan nasional perlu dilihat 'tidak hanya dalam hal militer, tetapi juga dalam hal keamanan internal,  keamanan ekonomi, kekuatan  teknologi  dan  kebijakan  luar  negeri  dan  bahwa  manajemen  keamanan  nasional  memerlukan  'pemikiran terpadu dan penerapan terkoordinasi dari sumber daya politik, militer, diplomatik, ilmu pengetahuan dan teknologi Negara  untuk  melindungi  dan  memajukan  tujuan  dan  sasaran  keamanan  nasional'.  Resolusi  Kabinet  yang membentuk NSC memberikan wewenang yang luas untuk memungkinkannya menangani keamanan secara holistik, secara khusus memintanya untuk menangani bidang-bidang subjek yang luas berikut: (Chandra, 2014)
Pertama , lingkungan keamanan eksternal dan skenario ancaman, Kedua , ancaman keamanan yang melibatkan energi atom, antariksa, dan teknologi tinggi, Ketiga , tren ekonomi dunia dan ancaman keamanan ekonomi di bidang energi, perdagangan  luar  negeri,  pangan,  keuangan  dan  ekologi,  keempat,  keamanan  internal,  termasuk  kontra- pemberontakan,  kontra-terorisme  dan  kontra-intelijen,  kelima,  pola  keterasingan  yang  muncul  di  dalam  negeri, terutama  yang  berdimensi  sosial,  komunal,  atau  regional; Keenam ,  ancaman  keamanan  yang  ditimbulkan  oleh kejahatan  lintas  batas  seperti  penyelundupan  dan  perdagangan  senjata,  obat-obatan  terlarang  dan  narkotika;  dan Ketujuh ,  koordinasi  dalam  pengumpulan  intelijen  dan  penugasan  badan-badan  intelijen  untuk  memastikan  bahwa intelijen difokuskan pada bidang-bidang yang menjadi perhatian bangsa

## 4.3. Transformasi dalam Radikalisme

## 4.3.1. Radikaisme di era digital
Media  digital  adalah  media  yang  dikodekan  dalam  format  mesin  yang  dapat  dibaca  (machine-readable)  Konsep Media  Digital  adalah  biner  yaitu  0  dan  1  menggunakan  gelombang  diskrit.  Media  digital  dapat  dibuat,  dilihat, didistribusikan, dimodifikasi dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Proses digital menggunakan logika Alogaritma.  Program-program  komputer  dan  perangkat  lunak  seperti  citra  digital,  digital  video;  video  games; halaman web dan situs web, termasuk media sosial; data dan database; digital  audio, seperti mp3, mp4 dan e-buku adalah contoh media digital. Media digital sangat berbeda dengan media analog yang mengandalkan sistem manual seperti  media  cetak, buku cetak, surat  kabar dan  majalah  yang masih bersifat  tradisional seperti gambar, film tape audio dan lain-lain (University of Guelph, September 2006). (Syahputra, 2020).
Dalam  era  modern  kombinasi  antara  Internet  dan  komputasi  personal,  menyebabkan  media  digital  membawa dampak  dan  masalah  dalam  dunia  penerbitan,  jurnalistik,  hiburan,  pendidikan,  perdagangan  dan  politik.  Media Digital  juga  telah  menimbulkan  tantangan  baru  terutama  bagi  hukum  yang  melindungi  hak  cipta  dan  kekayaan intelektual,  dalam  gerakan  konten  terbuka  di  mana  pencipta  konten  dengan  sukarela  menyerahkan  sebagian  atau seluruh hak-hak hukum mereka untuk pekerjaan mereka. Kini Media digital sudah memasuki sendi-sendi kehidupan masyarakat dan dampaknya telah terasa bagi masyarakat luas dan itu menunjukan bahwa media digital adalah awal sebuah era baru dalam sejarah industri  yang disebut era Informasi, dan telah mengarah ke masyarakat paperless di mana semua produk inforamsi pada media yang diproduksi dan dikonsumsi berbasis komputer. (Syahputra, 2020).
Namun, tantangan menuju transisi media digital, termasuk produk undang-undang yang mengatur hak cipta, sensor, digital divide, adalah momok menuju era kegelapan digital (digital dark age) di mana media yang lebih tua menjadi tidak  dapat  diakses  ke  sistem  baru  atau  tidak  bisa  diupgrade  ke  sistem  informasi.  Sedangkan  media-media  digital yang  signifikan,  luas  dan  kompleks  telah  memberi  dampak  pada  masyarakat  dan  budayanya.  Oleh  karena  itu,
pemanfaatan  media  digital  untuk  membendung  terorisme,  termasuk  buat  menggencarkan  upaya  deradikalisasi, merupakan keniscayaan. Media internet kadang digunakan untuk meningkatkan propaganda, membangun jaringan, mengkomunikasikan antarjaringan, dan sarana rekrutmen baru dari sel-sel terorisme. (Syahputra, 2020).
Terdapat  istilah cyberterrorism yang  dikemukakan  oleh  Barry  Collin  tahun  1997.  Ia  mendefinisikannya  sebagai konvergensi  sibernetik  dengan  terorisme.  Media  internet  memiliki  peranan  yang  sangat  signifikan  bagi  kelompok radikal.  Kesadaran  pentingnya  media  sebagai  alat  propaganda  oleh  kelompok  radikal  teroris  telah  dimulai  sejak lama. Mereka memiliki ribuan situs dengan berbagai bahasa sebagai alat propaganda. Dengan adanya media sosial, semua kalangan masyarakat – terutama pemuda – bisa mengakses situs radikal, chat via online, dan aktivitas lainnya di dunia maya yang memungkinkan terjadinya proses radikalisasi.(Syahputra, 2020).

## 4.3.2. Proses Radikalisasi hingga Ekstremisme Kekerasan
Selama  beberapa  dekade  terakhir,  beberapa  model  proses  dimana  individu  diradikalisasi  menjadi  ekstremisme kekerasan  telah  dikembangkan  dan  diperdebatkan  oleh  para  peneliti  dan  praktisi.  Model-model  ini  —  yang  pada dasarnya berusaha untuk menyederhanakan apa yang paling setuju untuk menjadi proses yang sangat kompleks  — berbeda dalam hal siapa yang mereka liput (misalnya, semua jenis ekstremis kekerasan atau mereka yang menganut ideologi  atau  taktik  tertentu),  bagaimana  mereka  mewakili  proses  radikalisasi  berlangsung  (misalnya,  dalam  tahap yang jelas atau dengan cara yang kurang teratur), dan kekuatan dinamis yang mereka pandang sebagai memfasilitasi gerakan  individu  untuk  mendukung  atau  berpartisipasi  dalam  kekerasan  ekstremis  (misalnya,  keyakinan  individu, hubungan sosial, atau kondisi masyarakat). (Lynch et al., 2015)
Para  peneliti  membahas  beberapa  fasilitator  proses  radikalisasi  adalah  koneksi  dengan  ekstremis  kekerasan  dalam jaringan  sosial  individu,  proses  identitas,  sistem  keyakinan  dan  narasi  ekstremis  kekerasan,  dinamika  kelompok, koneksi dengan kekerasan ekstremis dan materi ekstremis kekerasan melalui internet dan media sosial, dan keluhan. Proses  radikalisasi  hingga  ekstremisme  kekerasan  umumnya  melibatkan  banyak  fasilitator  dan  dapat  bervariasi menurut individu, kelompok, jenis sistem kepercayaan, dan konteks. Karena variasi ini, pertanyaan tetap mengenai pendekatan  terbaik  untuk  mengembangkan  model  proses,  termasuk  apakah  akan  lebih  membantu  untuk mengembangkan (1) model tingkat tinggi yang dapat digunakan sebagai panduan umum untuk membantu pengguna mengidentifikasi  faktor  yang  lebih  spesifik  di  bekerja  dalam  situasi  atau  konteks  tertentu  atau  (2)  model  spesifik yang berfokus pada individu, kelompok, jenis sistem keyakinan ekstremis kekerasan, dan konteks yang berbeda.
Table 1. Potential rsik Factors for Radicalising to Violent Extremism
Experiencing identity Conflict Feeling there is a lack of meaning in life Wanting status Desiring action or adventure Having experienced trauma Heaving mental health issues or being emotionally unstable/troubled Being naïve or heacing little knowledge of religion or ideology Having strong religious beliefs Having grievances Feeling under treat Having an ‘Us versus them’ world view Justifiying violence or illegal activity as a solution to problems Having engaged in various criminal activity Stressors (e.g., family crisis, being fired from a job) Societal discrimination or injuctice Exposure to violent extremist groups or individuals Exposure to violent extremist belief systems or narratives Family members on other in violent extremism network
Sumber: Radicalization and Violent Extremism: Lessons Learned From Canada, the U.K. and the U.S., National Institute of Justice US. Arlington, 2015

## 4.4. Perkembangan Radikalisme di Indoensia
Ide-ide radikal menyebar ke luar pusat-pusat Kekaisaran pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ke Mediterania timur dan kota-kota pelabuhan di sepanjang jalur menuju India.8 Koloni dan ketergantungan Inggris di Mesopotamia dan  Teluk  diubah  sebagai  hasil  integrasi  mereka  ke  dalam  bidang  perdagangan,  migrasi,  dan  pertukaran  intelektual Kekaisaran  (Matthiesen,  2014). Fenomena  radikalisme dan  gerakan radikal  pada tataran  global  semenjak terjadinya tragedi  11  September  2001  tampakya  masih  belum  mengalami  pergeseran  berarti  dalam  arti  menunjukkan kecenderungan lebih menurun baik pada tataran kuantitatif maupun kualitatif dalam hal penyebaran dan intensitasnya. Keberhasilan  negara-negara  adidaya  dalam  perang  melawan  terorisme  internasional  melalui  pendekatan  militer, seperti dalam kasus pembunuhan gembong Al-Qaeda, Usamah bin Laden, dan penghancuran kekuatan ISISdi Suriah dan Irak, serta berbagai operasi di Asia Selatan,Tengah, dan Barat, tak serta merta meredakan aksi-aksi terrorisme di berbagai  belahan  dunia.  Laporan-laporan  dari  media  massa  dan  media  sosial  internasional  tak  pernah  sepi  dari peristiwa aksi terror di pusat-pusat kekuasaan di  negara Barat  (Eropa, AS) dan negara-negara Dunia Ketiga (Afrika dan Asia). (Hikam & Riyanta, 2018).
Gambar. 2. Daerah yang menjadi potensi penyebaran radikalisme.
Pada tataran regional, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, gerakan radikal juga ditengarai melakukan konsolidasi dan bahkan bisa dikatan semakin asertif dalam aksiaksi kekerasan. Kasus terakhir yang terjadi di Filipina Selatan, yakni penyerangan  dan  pendudukan  terhadap  kota  Marawi,  hanya  salah  satu  dari  berbagai  fakta  dan  bukti  bahwa redikalisme dan gerakan radikal, yang didominasi oleh kelompok-kelompok separatis JIT, tetap merupakan ancaman serius dan laten di kawasan. Selain kelompk jaringan ISIS di Filipina Selatan, juga sudah sering kali dilaporkan aksi- aksi terorisme yang menggunakan topeng Islam di berbagai negara kawasan, seperti Thailand Selatan, Myanmar, dan tentu saja,  Indonesia.  Negara-negara seperti  Malaysia dan Singapura, kendati tidak secara langsung mengalami  dan menjadi target terorisme, tetapi bukan berarti bisa mengabaikan kemungkinan tersebut.
Hal  ini  berarti  bahwa  pegaruh  dan  perkembangan  kelompok  radikal  pada  tataran  global  sebagaimana  disebut sebelumnya telah mengalami peluberan sampai ke kawasan, dan, dengan demikian, memperkuat tesis bahwa perang melawan  terorisme  masih  belum  bisa  dikatakan  berhasil  untuk  membendungnya.  Jika  dimensi  ideologi  radikalisme ditambahkan, maka situasinya akan semakin rumit. Perkembangan di kawasan menunjukkan bahwa IJT kini semakin cenderung meluas di wilayah-wilayah perbatasan seperti Thailand Selatan dan Filipina Selatan, dan bahkan menjadi semacam  ideologi  alternatif  yang  mampu  menyatukan  kelompok-kelompok  separatis  yang  selama  ini  melawan pemerintah yang sah di kedua wilayah tersebut. (Hikam & Riyanta, 2018).
Gerakan  radikal  Islam  di  Indonesia  baru  sebatas  padatuntutan  dipenuhinya  aspirasi    Islam,  seperti  pemberlakuan syariat  Islam  atau  piagam  Jakarta.  (Azumardi,  2002)    Kemunculan  gerakan  islam  radikal  di  Indonesia  disebabkan oleh dua faktor; Pertama, faktor internal dari dalam umat islam sendiri yang telah terjadi penyimpangan norma-norma agama.  Kedua,  faktor  eksternal  di  luar  umat  Islam,  baik  yang  dilakukan  penguasa  maupun  hegemoni  Barat,  seperti kasus gerakan Warsidi, Salaman hafidz dan Imron atau yang dikenal sebagai  komando  Jihad  telah membangkitkan radikalisme di  Indonesia.  (Khamami, 2002).
Gambar 3. Terorisme di kalangan terdidik
Gambar 4. Potensi Radikalisem di lingkungan Mahasiswa, BNPT.
Jihad  sebenarnya  menjadi  simbol  perlawanan  yang  efektif  untuk  menggerakkan  perang melawan Barat.  Kondisi inilah  yang  menyebabkan    permusuhan  yang  terus  menerus  antara  Islam  dan    Barat.    Fenomena  yang  terjadi  di Indonesia  ketika  umat  islam    bereaksi  terhadap  serangan    Amerika    Serikat    pada    Afghanistan.    Di    masa    inilah, islam    menemukan    moment  untuk  menyuarakan  aspirasi  Islam  (Solidaritas  Islam).  Karena  itulah,  kelompk  Islam radikal seperti KISDI, Lakar  Jihad, FPI,  Ikhwanul  Muslimin, dan  Mujahidin bergerak menentang penyerangan AS. Bahkan, komando jihad juga dikirim ke  Afghanistan sebagai bagian dari tugas suci. (Maulidy, 2018)

## 4.5. Gerakan Sosial dan Deradikalisasi di Sulawesi Barat
Gerakan  sosial  dapat  terjadi  dimanapun,  selama  negara yang  menganut  prinsip  demokrasi.  Melalui  teknologi informasi  yang    semakin    canggih,    maka    informasi    dari    tiap    gerakan    sosial  masyarakat  dapat  diterima  dan diperoleh dengan  cepat sehingga akan   dapat  mempengaruhi   masyarakat   yang  lainnya.   Lahirnya  gerakan sosial tidak selalu karena pembentukan organisasi guna mencapai  cita-cita  dan  tujuan  bersama.  Namun,  terbentuknya gerakan    sosial    masyarakat    juga    dipengaruhi    rasa  keperihatinan  dan    kesamaan    persepsi    diantara    masyarakat terhadap  kejadian atau  fenomena  tertentu  yang  melahirkan  semangat  perjuangan untuk berjuang bersama-sama. Munculnya  suatu  gerakan  sosial  sebagai  bagian  dalam mendorong sistem pemerintahan yang demokratis. Melalui suatu gerakan  sosial  masyarakat  dapat  mempengaruhi  keputusan  dan kebijakan    pemerintah     yang    dinilai tidak    mencerminkan kepentingan-kepentingan    masyarakat (Fuqoha et al., 2018).
Gerakan    sosial       juga menjadi  solusi  dalam   kebuntuan  hubungan   antara  civil   societydan   negara.1Sehingga gerakan    sosial    menjadi    suatu    jalan    bagi  masyarakat        untuk        terlibat        dalam        secara        kolektif        dalam membangun  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Konsekuensi  dari pergerakan  sosial  adalah  adanya  kehendak  yang ingin    dicapai  berupa    perubahan    dan/atau    dukungan    yang    ditujukan    kepada  pemerintah.Diantara      banyaknya gerakan   sosial   yang   lahir   dari prinsip   demokrasi   yaitu   gerakan-gerakan   yang   muncul   dari faktor   agama karena  agama      merupakan      salah      satu      struktur  institusional    penting    yang    melengkapi    keseluruhan    sistem sosial,  seperti    Gerakan    Sosial    Islam,  Keberadaan    gerakan    sosial    dengan  label    Islam    tidak    terlepas    dari mayoritas  penduduk  muslim  di Indonesia.
Gerakan  sosial  yang  dilandasi  oleh  nilai-nilai  keyakinan merupakan  hak  setiap  masyarakat  yang  tidak  boleh dihalangi atau  diperangi  oleh  pemerintah  dan  bahkan  negara.  Gerakan sosial  merupakan  bagian  dari  prinsip demokrasi  yang  harus dijaga  sesuai  amanat  konstitusi  negara.  Oleh  karena  itu,  dalam rangka  menjaga  dan melindungi    hak    tersebut    negara    menjamin  melalui      Pasal      28I      Ayat      (5)      bahwa      untuk      menjaga      dan melindungi  hak  asasi  manusia  sesuai  dengan  prinsip  negara hukum  yang  demokratis,  maka  pelaksanaan  hak asasi  manusia, dijamin,  diatur  dan  dituangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan.
Kekhawatiran  pemerintah  terhadap  gerakan  sosial  yang berpaham   radikal   yang   dimotori   oleh   organisasi- organisasi massa     melahirkan    kebijakan     hukum     melalui    Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang (Perppu)    No.    2    Tahun  2017    tentang    organisasi    masyarakat.    Pemberlakuan    peraturan  perundang-undangan tersebut    sebagai    manifestasi    kekhawatiran  pemerintah      terhadap      gerakan      sosial      yang      dianggap      dapat mengancam    kehidupan    berbangsa    dan    bernegara.    Dalam undang-undang  ormas  sebelumnya,  pembubaran ormas    sebagai  badan    hukum    harus    melalui    proses    pengadilan    sebagai    bentuk  dari    tanggungjawab    negara hukum.    Sehingga    ketentuan    perppu  tentang        ormas        yang        mengatur        bahwa        pemerintah        dapat membubarkan suatu organisasi  masyarakat apabila tidak sejalan dan bertentangan dengan nilai-nilai pancasila.
Gerakan sosial masyarakat merupakan bagian dari bentuk demokrasi yang dianut Indonesia dalam bingkai demokrasi konstitusional.  Demokrasi  yang  diberikan  oleh  negara  dibatasi  dan  diatur  dalam  konstitusi  sesuai  dengan  ketentuan dalam  konstitusi  Pasal  28C  Ayat  (2)  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  memajukan  dirinya  dalam  memperjuangkan haknya  secara  kolektif  untuk  membangun  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Dengan  demikian,  gerakan  sosial  yang dilakukan oleh kelompok dan/atau organisasi hak yang dijamin melalui konstitusi.
Dalam  Pasal  28E  Ayat  (3)  dijamin  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan mengeluarkan  pendapat.  Hal  tersebut  menunjukan  gagasan  demokrasi  konstitusional  menjadi  landasan  dalam penyelenggaraan  negara  di  Indonesia.  Dinamika  yang  berkembang  seiring  perkembangan  demokrasi  dan  teknologi informasi  di  era  globalisasi  yang  semakin  pesat,  mengharuskan  negara  mempersiapkan  diri  guna  mengatasi  segala fenomena yang terjadi baik dalam sekala nasional maupun internasional.
Teknologi  informasi  yang  semakin  berkembang  dari  waktu  ke  waktu  menciptakan  kondisi  sosial  masyarakat  yang dapat  dipengaruhi  oleh  informasiinformasi  yang  mudah  diterima  oleh  masyarakat  dari  belahan  dunia  manapun. Penyalahgunaan teknologi  informasi  dalam bingkai  demokrasi akan dapat  berpengaruh terhadap  gejala dan  gerakan sosial  di  masyarakat.  Lahirnya  suatu  gerakan-gerakan  sosial  dapat  dipengaruhi  oleh  gerakan-gerakan  sosial  dari negara-negara  di  dunia  yang  didapat  dari  akses  teknologi  informasi.  Gerakan  sosial  bisa  terjadi  dimanapun,  selama negara  yang  menganut  prinsip  demokrasi.  Melalui  teknologi  informasi  yang  semakin  canggih,  maka  informasi  dari tiap  gerakan  sosial  masyarakat  dapat  diterima  dan  diperoleh  dengan  cepat  sehingga  akan  dapat  mempengaruhi masyarakat yang lainnya.
Lahirnya  gerakan  sosial  tidak  selalu  karena  pembentukan  organisasi  guna  mencapai  cita-cita  dan  tujuan  bersama. Namun, terbentuknya gerakan sosial masyarakat juga dipengaruhi rasa keperihatinan dan kesamaan persepsi diantara masyarakat terhadap kejadian atau fenomena tertentu yang melahirkan semangat perjuangan untuk berjuang bersama- sama.  Munculnya  suatu  gerakan  sosial  sebagai  bagian  dalam  mendorong  sistem  pemerintahan  yang  demokratis. Melalui suatu gerakan sosial masyarakat dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mencerminkan kepentingan-kepentingan masyarakat. Gerakan sosial juga menjadi solusi dalam kebuntuan hubungan antara  civil  society  dan  negara.  Sehingga  gerakan  sosial  menjadi  suatu  jalan  bagi  masyarakat  untuk  terlibat  dalam secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara.
Konsekuensi dari pergerakan sosial adalah adanya kehendak yang ingin dicapai berupa perubahan dan/atau dukungan yang  ditujukan  kepada  pemerintah.  Diantara  banyaknya  gerakan  sosial  yang  lahir  dari  prinsip  demokrasi  yaitu gerakan-gerakan  yang  muncul  dari  faktor  agama  karena  agama  merupakan  salah  satu  struktur  institusional  penting
yang  melengkapi  keseluruhan  sistem  sosial,  seperti  Gerakan  Sosial  Islam,  Keberadaan  gerakan  sosial  dengan  label Islam tidak terlepas dari mayoritas penduduk muslim di Indonesia.
Gerakan  sosial  Islam  sebagai  bagian  dari  upaya  masyarakat  dalam  rangka  memperjuangkan  dan/atau mempertahankan hak masyarakat yang dilandasi atas dasar keyakinan masyarakat muslim. Gerakan sosial Islam telah ada  jauh  sebeleum  masa  reformasi  yang  mengedepankan  gagasan  demokrasi  konstitusional  yang  lebih  terbuka. Namun  demikian,  gerakan  sosial  Islam  makin  menggeliat  pasca  reformasi  dengan  munculnya  organisasi  atau kelompok  yang  berorientasi  politik  Islam  maupun  sekedar  gerakan  sosial.  aniek  rahmaniah  orientasi  gerakan  sosial Islam pasca reformasi mengarah pada Islam politik (political Islam) dan Islam kultural (cultural Islam).
Gerakan sosial yang dilandasi oleh nilai-nilai keyakinan merupakan hak setiap masyarakat yang tidak boleh dihalangi atau  diperangi  oleh  pemerintah  dan  bahkan  negara.  Gerakan  sosial  merupakan  bagian  dari  prinsip  demokrasi  yang harus  dijaga  sesuai  amanat  konstitusi  negara.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  menjaga  dan  melindungi  hak  tersebut negara menjamin melalui Pasal 28I Ayat (5) bahwa untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum  yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia, dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan  perundangundangan.  Gerakan  sosial  Islam  merujuk  pada  pembagian  Islam  politik  dan  Islam  kultural menggambarkan orientasi yang berbeda antara satu sama lain.
Gerakan  Islam  politik  berorientasi  pada  pendekatan  struktural  dengan  terlibat  dalam  sistem  politik  dengan menampilkan  elit-elit  atau  cendekiawan  muslim  untuk  terlibat  dalam  pemerintahan.  Sedangkan  Islam  kultural menggunakan  pendekatan  fungsional  dengan  menampilkan  nilai-nilai  Islam  sebagai  landasan  sikap  yang dimanifestasikan  kedalam  kehidupan  masyarakat.  Pada  paradigma  ini,  gerakan  sosial  Islam  memiliki  prinsip  dan menanamkan ideologi  Islam kepada masyarakat sebagai landasan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dinamika dan perkembangan teknologi informasi di era globalisasi tentu akan mempengarusi pola gerakan-gerakan sosial  di  Indonesia,  serta  tidak  terlepas  pula  gerakan  sosial  Islam.  Kekhawatiran  negara  mengarah  pada  ideologi- ideologi  yang  diajarkan  akan  bertentangan  dan  tidak  sejalan  dengan  ideologi  yang  dianut  negara  Indonesia,  yang berlandaskan pada ideologi pancasila. Munculnya paham radikalisme dalam gerakan sosial merupakan pertentangan terhadap ideologi dan prinsip negara Indonesia yakni pancasila. Ketua umum Indonesian Conference on Religion and Peace  (ICRP),  Siti  Musdah  Mulia  menyebutkan  bahwa  ideologi  radikal  ada  dalam  semua  agama  dan  tidak  hanya dalam  Islam.  Paham  radikalisme  yang  ditujukan  untuk  memaksakan  kehendak,  menebar  kebencian,  menyatakan permusuhan  hingga  sikap-sikap  intoleransi  merupakan  suatu  gerakan  yang  tidak  selaras  dengan  prinsip  demokrasi dalam bingkai pancasila yang dianut negara kesatuan Republik Indonesia.
Fenomena  gerakan-gerakan  sosial  yang  menganut  paham  radikalisme  yang  bersumber  pada  nilai-nilai  keagamaan biasanya  dilatarbelakangi  oleh  persoalan  sosial  dan  politik  lokal.  Persoalan-persoalan  sosial  hingga  politik  tersebut dimulai dari ketidakpuasan politik hingga terpinggirkannya kehendak politik. Dalam konstelasi gerakan sosial Islam di Indonesia menunjukan pandangan yang berbeda, antara lain adanya gerakan Islam yang menginginkan penerapan syari’at Islam tanpa harus mendirikan negara Islam dan gerakan Islam yang memperjuangkan negara Islam Indonesia hingga khilafah islamiyah.
Gerakan sosial Islam ditinjau dari konsep demokrasi merupakan hak-hak masyarakat untuk menyuarakan kehendak, termasuk  didalamnya  kehendak  untuk  mengimplementasikan  nilai-nilai  agama  dalam  bingkai  syari’at  Islam. Keterbukaan negara terhadap perjuangan gerakan sosial Islam dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagai bagian dari prinsip  demokrasi  konstitusional,  selama  pola  gerakan  sosial  Islam  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  dan  tujuan negara.  Pola  gerakan  sosial  di  Indonesia  tidak  dibenarkan  menganut,  mengembangkan  hingga  melakukan  gerakan radikalisme yang dapat mengancam stabilitas negara hingga masyarakat.
Salah  satu  upaya  negara  menghindarkan  dan  meniadakan  prinsip  radikalisme  dalam  gerakan  sosial  yaitu  melalui kebijakan-kebijakan  hukum  yang  responsif  terhadap  fenomena  dan  perkembangan  dalam  aras  global  yang mempengaruhi setiap gerakan-gerakan sosial. Refleksi negara terhadap perkembangan gerakan sosial yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai  yang dianut negara dimanifestasikan melalui peraturan perundang-undangan tentang organisasi  kemasyarakatan  dalam  undang-undang  No.  16  Tahun  2017.  Sebagai  negara  hukum,  tentu  terbentuknya undang-undang sebagai pijakan negara untuk menjaga stabilitas pemerintahan dari upaya radikalisasi gerakangerakan sosial, termasuk didalamnya gerakan sosial Islam.
Deradikalisasi  menurut  Pusat  Pengembangan  Data  dan  Informasi  (Pusbangdatin)  Hukum  dan  HAM Balitbangkumham  adalah  tindakan  pencegahan  aksi  terorisme  atau  stratregi  dalam  menetralisir  paham-paham  yang dianggap radikal serta membahayakan melalui pendekatan tanpa kekerasan atau soft power. A.S. Hikam mengatakan
bahwa  ada  dua  makna  secara  implisit  dalam  deradikalisasi  yaitu  pemutusan  dan  deideologisasi.  Pemutusan  bisa berarti mendorong individu atau kelompok yang berpaham radikal untuk melakukan orientasi diri melalui perubahan sosial kognitif. Hal ini bertujuan agar mereka bisa meninggalkan pemahaman radikal yang mereka anut sebelumnya menuju  norma  baru–dalam  hal  ini  pemikiran  yang  tidak  radikal.  Adapun  deideologisasi  merupakan  penghapusan ideologi  atas  nama  agama  dan  agama  tidak  dipandang  sebagai  ideologi  politik.  Akan  tetapi,  agama  dapat  dipahami sebagai nilai-nilai luhur yang menyemai pesan perdamaian. (Syahputra, 2020)
Dari makna di atas bisa disimpulkan bahwa deradikalisasi dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Ia bekerja di tingkat  ideologi  dengan  tujuan  mengubah  doktrin  dan  interpretasi  pemahaman  radikal.  Deradikalisasi  berarti  upaya sistematis untuk mengubah atau menghilangkan radikalisme. Deradikalisasi dunia maya berarti suatu upaya sistematis yang ingin mengubah dunia maya saat ini penuh dengan konten radikal menjadi tidak radikal atau melawan pengaruh konten radikal di dunia maya untuk tidak mempengaruhi para pembaca dan penggunanya. Menurut A.S Hikam, ada tiga  subyek  dalam  proses  deradikalisasi  ini  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Peran  Masyarakat  Sipil  Indonesia Membendung Radikalisme – Deradikalisasi”.
Pertama adalah suprastruktur. Ini merujuk pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peran suprastruktur ini didukung  oleh  beberapa  peraturan  atau  undang-undang  seperti  UU  No.  15/2003  tentang  Pemberantasan  Tindak Terorisme, UU No. 15/2003 tentang TNI  yang mengamanatkan penghadapan ancaman atas negara dari pelaku non- negara,  UU  No.  3/2002  tentang  Pertahanan  Nasional,  Peraturan  Presiden  Nomor  12/2002  tentang  Pertahanan Nasional  Penanggulangan  Terorisme,  sampai  UU  No.  17/2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  yang  melarang ideologi kontra Pancasila. Kedua adalah infrastruktur yang meliputi lembaga/organisasi pelaksana deradikalisasi baik dari  unsur  pemerintah  maupun  masyarakat.  Terakhir  adalah  substruktur.  Ini  meliputi  individu-individu  yang  turut serta  terlibat  dalam  infrastruktur  deradikalisasi.  Ada  beberapa  pendekatan  agar  program  deradikalisasi  bisa  berjalan sukses,  yaitu  pendekatan  humanis,  pendekatan  komunikasi  sosial,  dan  pendekatan  partisipatif  dari  elemen masyarakat. Untuk meminimalisir kemunculan dan dampak radikalisme, ada suatu program yang dinamakan dengan deradikalisasi. Pemerintah melalui Badan Nasional  Penanggulangan Terorisme memiliki program deradikalisasi. Di Indonesia,  program  deradikalisasi  ditujukan  kepada  pencapaian  dua  tujuan  utama.  Pertama,  kelompok  inti  dan pendukung agar meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya.
Kedua ,  baik  kelompok  inti,  pendukung  dan  simpatisannya  agar  memoderasi  paham-paham  radikal  mereka  seturut dengan  paham  kelompok  Islam  yang  moderat  dan  cocok  dengan  nilai-nilai  NKRI.  Adapun  tujuan  program deradikalisasi  yang  dilakukan  oleh  BNPT  adalah:  Membina  narapidana  terorisme  agar  meninggalkan  pandangan, pemikiran, sikap, dan tindakan radikal terorisme melalui pendekatan agama, sosial, budaya, dan ekonomi; pertama , Memberikan pencerahan pemikiran kepada narapidana terorisme dengan pengetahuan agama yang damai dan toleran serta  wawasan  kebangsaan  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia;  Kedua,  Membina  kemandirian kepada  narapidana  terorisme  berupa  pembekalan  keterampilan,  keahlian,  dan  pembinaan  kepribadian; Ketiga , Mempersiapkan  narapidana  terorisme  sebelum  kembali  dan  hidup  berdampingan  dengan  masyarakat; Keempat , Membina dan memberdayakan keluarga narapidana terorisme dan masyarakat agar dapat menerima kembali mantan narapidana  teroris  untuk  dapat  bersosialisasi  di  tengah  masyarakat; Kelima ,  Memberdayakan  mantan  narapidana terorisme,  keluarga,  dan  masyarakat  dengan  pendekatan  agama,  sosial,  pendidikan,  budaya,  dan  ekonomi;  dan, Keenam ,  Memberdayakan  masyarakat  dalam  rangka  meninggalkan  paham  dan  sikap  radikal  terorisme  yang berkembang di tengah masyarakat.
Pelaksanaan  deradikalisasi  di  Indonesia  dirumuskan  sebagai  suatu  program  yang  utuh,  integratif,  dan berkesinambungan  dengan  dua  klasiifikasi,  yaitu  Deradikalisasi  di  Dalam  Lapas  dan  Deradikalisasi  di  Luar  Lapas. Deradikalisasi di Dalam Lapas meliputi tahap identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, dan monitoring serta evaluasi.  Deradikalisasi  di  dalam  Lapas  memiliki sasaran para Narapidana tindak pidana terorisme  yang tersebar di berbagai lapas di Indonesia. Sedangkan Deradikalisasi di Luar Lapas mencakup tahap identifikasi, pembinaan kontra radikalisasi, dan monitoring serta evaluasi.
Deradikalisasi di luar Lapas memiliki sasaran yaitu: Pertama , Individu, yaitu seseorang yang diindikasikan berpikiran radikal-teroris;  Kedua,  Kelompok,  yaitu  sekumpulan  orang  yang  bergabung  dalam  organisasi  yang  diindikasikan berpikiran radikal-teroris; Ketiga, Keluarga, yaitu keluarga inti dari individu atau kelompok yang terindikasi radikal. Keluarga  ini  juga  dapat  diperluas  pada  keluarga  terdekatnya  jika  dipandang  bahwa  keluarga  terdekat  tersebut  juga terindikasi  berpaham  radikal  atau  memberikan  dukungan  terhadap  paham/aksi  radikal  terorisme;  dan Keempat , Mantan Napi Teroris, yaitu orang yang telah bebas dari lapas sebagai napi teroris. Ada kebijakan deradikalisasi dunia maya: Kelima ,  Melakukan  perlawanan  narasi  yang  disebarkan  oleh  kelompok  radikal  teror. Keenam ,  Mencegah proses  radikalisasi  yang  terjadi  melalui  media  internet. Ketujuh ,  Mencegah  konten-konten  negatif  yang  berupa
ptovokasi, penyebaran kebencian, permusuhan, dan ajakan kekerasan yang mengarah pada tindakan teror. Kedelapan, Membentengi  masyarakat  dari  keterpengaruhan  ideologi  dan  indoktrinasi  kelompok  teror  melalui  dunia  maya. Kedelapan , Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham teror. Kesembilan , Memperkaya khazanah pengetahuan  masyarakat  dengan  perbandingan  informasi  yang  kredibel  dan  konten  edukatif  yang  mencerahkan. Kesepuluh,  Menjalin  sinergitas  seluruh  komponen  bangsa,  khusus  para  pegiat  dunia  maya,  dalam  mencegah penyebaran paham dan ideologi radikal.

## 4.6. Langkah Pemerintah Sulawesi Barat
Pada  tahun  2015,  BNPT  melakukan  beberapa  langkah  sebagai  upaya  deradikalisasi,  di  antaranya:  Pertama, Membentuk dan mengoperasikan lembaga Pusat Media BNPT. Adapun tugasnya adalah: Melakukan monitoring dan analisis perkembangan propaganda media radikal, Melakukan riset media dalam rangka menganalisis kecenderungan dan persepsi masyarakat  dari keterpengaruhan ajaran dan paham kelompok radikal teroris, Mengelola website  yang bersifat  informatif  melalui  www.damailahindonesiaku.com,  Mengelola  website  yang  bersifat  edukatif  melalui www.jalandamai.org, Mengelola portal komunitas damai melalui www.damai.id.
Kedua , Melakukan literasi media kepada generasi muda melalui Workshop Program Damai di Dunia Maya dan Goes to School. Hal tersebut telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kepolisisan agar data meminimalisisr gerakan radiklaisme.  Berbagai  egiatan  yang  dilakukan  ialah  dengan  aktif  melakukan  sosialisasi  ke  berbagai  sekolah  dengan bekerjasama dan melibatkan instansi pemerintah lainnya sepeti Dinas Pnediidkan, Kantor Wilayah Kemenag Sulbar, LSM dan lain sebagainya
Ketiga ,  Melakukan  kontra  narasi  melalui  rilis  media.  Dengan  memanfaatkan  berbagai  platform  sosial  media, pemerintah  aktif  melakuakn  campaign  dengan  menyebarkan  berbagai  informasi  terkait  perkembangan  dan  bahaya radikalsime bagi daerah sulbar. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menyuguhkan berbagai informasi mellaui beriat online, media masssa, website pemerintah, dan lain sebagainya. Keempat, Menerbitkan publikasi cetak dan produksi audio-visual.  Selain  pemerintah  melalui  BNPT,  upaya  deradikalisasi  juga  dilakukan  oleh  keluarga,  tokoh  agama, lembaga  pendidikan  dan  Komunitas  Penggiat  Dunia  Maya.  Di  antara  pihak-pihak  yang  melakukan  upaya deradikalisasi tersebut, ada beberapa yang didirikan dan diinisiasi oleh para mantan radikal teroris.
Kelima ,  Melakukan  berbagai  kegiatan  berupa  roadshow,  sosialisasi  keberagai  instansi  baik  pemerintah,  kepolisisan maupun  lembaga  pendidikan  tinggi  dan  sekolah  serta  masyarakat  dan  LSM,  Keenam,  Meningkatkan  berbagai kerjasma  dan  mitra  khususnya  dengan  lembaga  perguruan  tinggi  dan  sekolah  sebagai  lembaga  sentral  dalam pendidikan. Ketujuh, Melibatkan seluruh stakholders di sulawesi barat dalam hal ini Kepolisisan untuk berperan aktif dalam merespon gerakan sosial dan perkembangan radikalisme di sulawesi barat.

## 5. Conclusion
Gerakan  radikalisem  telah  berttransformasi  dalam  berbagai  bentuk  dan  proses  salah  satunya  di  Sulawesi  barat. Berbagai  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  sualwesi  barat  dalam  upaya  mendukung  deradikalisasi  ialaah mellaui  pendekatan  social  approach  yakni  menyesara  keberbagai  bidang  dan  lini.  Misalnya  mellaui  gerakan  sosial media,  pemuda  dan  masyarakta.  Berbagai  lembaga  yang  terlibat  ialah  pemerintah  Sulawesi  barat,  LSM  dan kepolisisan daerah Sulawesi barat

## Acknowledgements
Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada LPPM dan PM Universitas Sulawesi Baat yang telah mensupport penuh peneltian  ini  sehingga  dapat  terselesaikan  dengan  baik.  Selain  itu,  juga  kepada  jajaran  Kepolisian  Daerah  Sulawesi Barat  atas  kontrinbusiya  dalam  memberikan space kepada  penulis  sehingga  penulis  dapat  memperoleh  data  sesuai yang diharapakan.

## References
Ariyani, S. D. (2023). Is Moral Education Effective in Preventing Radicalism and Terrorism? Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security , 2 (1). https://doi.org/10.15294/ijctns.v2i1.66161
Chandra,  G.  R.  (2014).  Halal  Tourism;  A  New  Goldmine  for  Tourism. International  Journal  of  Business Management & Research (IJBMR) , 4 (6).
Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset . Pustaka Pelajar.
Fuqoha, F., Sururi, A., & Hasuri, H. (2018). Gerakan Sosial  Islam Diantara Gagasan Demokrasi KonstitusionalDan Ancaman  Radikalisme  Di  Indonesia. Jurnal  Mahkamah:  Kajian  Ilmu  Hukum  Dan  Hukum  Islam , 3 (1),  111– 140.
Hikam, M. A., & Riyanta, S. (2018). Perkembangan Kelompok Radikal Di Indonesia Pasca Perppu Ormas Nomor 2 Tahun  2017  Dan  Uu  Nomor  5  Tahun  2018  Terorisme  Dalam  Perspektif  Keamanan  Nasional. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 8 (3). https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i3.439
Isnawan, F. (2018). Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila. FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya , 3 (1). https://doi.org/10.25217/jf.v3i1.275
Lynch, M. V., Mason, K. V., & Rodriguez, N. (2015). Radicalization and Violent Extremism: Lessons Learned from Canada, the UK and the US (pp. 28–30). US Department of Justice.
Matthiesen,  T.  (2014).  Migration,  minorities,  and  radical  networks:  Labour  movements  and  opposition  groups  in Saudi Arabia,
1950-1975. International Review of Social History , 59 (3). https://doi.org/10.1017/S0020859014000455
Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya Offset.
Puspitosari,  H.,  &  Indawati,  Y.  (2022).  Optimizing  Counterradicalism  For  The  Young  Generation  In  Preventing Terrorist  Radicalism  Through  State  Minded  In  Action. International  Journal  of  Educational  Research  & Social Sciences , 3 (4), 1823–1827.
Syahputra, M. C. (2020). Jihad Santri Millennial Melawan Radikalisme Di Era Digital : Studi Gerakan Arus Informasi Santri Nusantara Di Media Sosial. Jurnal Islam Nusantara , 4 (1). https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.187