## Pola Kerjasama Pengelolaan Aset Budaya Dengan Analisis
Stakeholder di Daerah Istimewa Yogyakarta
Cultural Asset Management Collaboration Pattern based on Stakeholder Analysis in Yogyakarta Special Region
Sri Wahyuni 1,a ) Soesilo 1,b ) & Firda Diartika 2,c )
1) Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM), Yogyakarta.
2) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
Koresponden   : a ) yiyieid@yahoo.com, b ) soes.soesilo@gmail.com & c ) firdadiartika@gmail.com

## ABSTRAK
Pengelolaan  aset  daerah  merupakan  salah  satu  kunci  keberhasilan  pengelolaan ekonomi  daerah.  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  memiliki  berbagai  macam  aset,  salah satunya  adalah  aset  budaya.  Optimalisasi  pengelolaan  dan  pemanfaatan  aset  budaya memiliki  karakteristik  tersendiri  dibandingkan  dengan  aset  pada  umumnya.  Penelitian ini  memiliki  tujuan  untuk  mengidentifikasi  pola  kerjasama  pengelolaan  aset  budaya  di Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif kualitatif  dan  metode  analisis  pemangku  kepentingan.  Responden  penelitian  adalah Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dan  beberapa  mitra  kerjasama  pemanfaatan aset  budaya.  Berdasarkan  hasil  analisis,  terdapat  tiga  pola  kerjasama  yaitu  pola kerjasama  komersial,  pola  kerjasama  semi  komersial,  dan  pola  kerjasama  non komersial.
Kata Kunci : pola kerjasama, aset budaya, pemanfaatan aset, analisis pemangku kepentingan, manajemen aset

## PENDAHULUAN
Salah  satu  aspek  penting  dalam  Manajemen  Aset  adalah  Lembaga  Pengelola  Aset. Suatu  daerah  bisa  mempunyai  Aset  Fisik  Budaya.  Pada  kawasan  wisata  internasional,  Aset Fisik  Budaya  sering  difungsikan  sebagai  Obyek  Wisata.  Untuk  itu  Pengelolaan  Aset  Fisik Budaya ini perlu dilakukan secara khusus oleh Lembaga Profesional (Suprayitno & Soemitro, 2018).
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diganti oleh Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014.  Undang-Undang  pengganti  ini  memberikan kewenangan  yang  lebih  luas  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  dan  mengelola  sendiri urusan  daerah  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  yang  diarahkan  untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat  serta  peningkatan  daya  saing  daerah.  Untuk memenuhi  tujuan  tersebut,  pemerintah  daerah  bisa  mengembangkan  kerjasama  melalui program  kemitraan  baik  dengan  pemerintah  daerah  lainnya  atau  dengan  pihak  swasta  dan pihak  ketiga.  Kerjasama  dengan  pemerintah  daerah  lain  terutama  daerah  disekitarnya  yang berbatasan langsung merupakan kewajiban yang diamanatkan undang-undang. Pelaksanaannya  dapat  direalisasikan  dalam  bentuk  badan  kerjasama  yang  diatur  dengan keputusan bersama.
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Volume 5, Nomor 3, Juli 2021
Karena  itu  sektor  swasta  harus  dikut-sertakan  dalam  pengembangan  melalui  pola kemitraan  sangat  membantu  usaha  menjawab  permintaan  jasa  tersebut.  Kerangka  peraturan sebagai payung hukum implementasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) menggunakan Perpres  67/2005  yang  kemudian  direvisi  melalui  Perpres  13/2010  dan  Perpres  56/2011 tentang  Kerjasama  Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha  Dalam  Penyediaan  Infrastruktur.  Ini merupakan  peraturan  pemilihan  badan  usaha  pembangunan  infrastruktur  yang  kompetitif, terbuka, dan transparan. Kerjasama Pemerintah dan Swasta ( Public Private Partnership/PPP ) akan  digunakan  sebagai  alternatif  sumber  pembiayaan  pada  kegiatan  pemberian  layanan dengan  karakteristik  layak  secara  keuangan  dan  memberikan  dampak  ekonomi  tinggi  dan memerlukan  dukungan  dan  jaminan  pemerintah  yang  minimum.  Pengembangan  KPS  di Indonesia utamanya didasari oleh keterbatasan sumber pendanaan yang bisa dialokasikan oleh pemerintah.  Mekanisme  Kerjasama  Pemerintah  dan  Swasta  (KPS)  atau Public  Private Patnership (PPP)  seringkali  dijadikan  alternatif  pembiayaan  terkait  pembiayaan  yang sejatinya  disediakan  pemerintah  dimana  dalam  hal  ini  anggaran  pemerintah  dianggap  tidak mencukupi.  KPS  seakan  menjadi  alternatif  jitu  dalam  memberdayakan  semua  pihak  pada proses pembangunan nasional.
Bedasarkan  pertimbangan  hal  tersebut  diatas,  memandang  perlu  melakukan  penelitian tentang  Pola  Kerjasama  Pengelolaan  Aset  Budaya  Dengan  Analisis Stakeholder di  Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menentukan pola kerjasama yang tepat dalam pengelolaan aset yang  tepat,  diharapkan  mampu  mengoptimalisasi  nilai  kebermanfaatan  aset  bagi  banyak pihak.

## STUDI PUSTAKA

## Pengelolaan Aset
Dalam  mewujudkan  dan  melaksanakan  tujuan  Negara,  pemerintah  sebagai  pelaksana amanat  rakyat  mempunyai  peran  yang  sangat  luas.  Pelaksanaan  pemerintahan  dari  pusat sampai  daerah,  tidak  terlepas  dari  pengelolaan  aset,  milik  nasioal  sampai  daerah.  Dalam pengeloaan aset, pembahasan mengenai Barang Milik Negara/Daerah tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan  Aset  mencakup  sepanjang  siklus  hidup  asset,  mulai  perencanaan  aset  hingga penghapusan aset. Perencanaan juga mencakup banyak hal, tidak hanya mengenai bagaimana mengadakan  barang  yang  dibutuhkan,  namun  juga  mengenai  bagaimana  barang  dapat digunakan secara efektif dan efesien guna mencapai tujuannya dan aspek pendanaan.
Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016, yang perlu  dipahami  dengan  baik.  Barang  Milik  Daerah  perlu  dikelola  dengan  cara  transparan, akuntabel  dan  kompeten.  Kita  perlu  melakukan  satu  komitmen  tentang  pengelolaan  barang daerah,  dimana  setiap  barang  harus  ada  data  pembelian,  pemiliknya  siapa,  kapan  dan penggunaannya untuk apa.
Berdasar  Pemendagri  Nomor  19  Tahun  2016,  diharapkan  pemerintah  daerah menerapkan  sistem  penatausahaan  untuk  pembukuan,  inventarisasi  dan  melaporkan  sistem milik daerah dengan menghasilkan neraca daerah dan laporan realisasi anggaran. Peraturan ini menjadi  dasar  bagi  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Barang  Milik  Daerah  Istimewa Yogyakarta  dalam  mengelola  asetnya.  Permendagri  tersebut  menjadi  koridor  pengelolaan barang  milik  daerah  dalam  memberikan  acuan  bahwa  barang  milik  daerah  harus  digunakan semaksimal  mungkin  untuk  mendukung  kelancaran  tupoksi  pelayanan,  dan  memberikan manfaat kontribusi penerimaan bagi daerah.
Menurut  Britton,  Connellan,  Croft  (1989)  dalam  Siregar  (2004)  mengatakan  Asset Management  adalah  “define  good  asset  management  in  term  of  measuring  the  value  of properties (asset) in monetary term and employing the minimum amount of expenditure on its management”. Menurut Siregar (2004:518-520), di dunia internasional manajemen aset telah berkembang  cukup  pesat,  namun  di  Indonesia  hal  ini  khususnya  dalam  konteks  pengelolaan
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Volume 5, Nomor 3, Juli 2021
aset pemerintah daerah sepenuhnya belum dipahami oleh para pengelola daerah. Manajemen aset pemerintah daerah dapat dibagi dalam lima tahap kerja yang meliputi; inventarisasi aset, legal  audit,  penilaian  aset,  optimalisasi  aset,  pengawasan  dan  pengendalian,  di  mana  kelima tahapan tersebut adalah saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Lebih jelas hal tersebut sebagai berikut:
a. Inventarisasi Aset
b. Legal Audit
c. Penilaian Aset
d. Optimalisasi Aset
e. Pengawasan dan Pengendalian

## Pengelolaan Barang Milik Daerah
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Ruang Lingkup pengelolaan barang milik daerah diatur pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:
a. pejabat pengelola barang milik daerah;
b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
c. pengadaan;
d. penggunaan ;
e. pemanfaatan;
f. pengamanan dan pemeliharaan;
g. penilaian;
h. pemindahtanganan;
i. pemusnahan;
j. penghapusan.
k. penatausahaan;
l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
m. pengelolaan  barang  milik  daerah  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
n. barang milik daerah berupa rumah negara; dan
o. ganti rugi dan sanksi.
Pemanfaatan Barang Milik Daerah diatur dalam Bab VII Pasal 78 sampai dengan Pasal 295  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016.  Pemanfaatan  adalah pendayagunaan barang milik daerah  yang tidak  digunakan untuk  penyelenggaraan tugas  dan fungsi  SKPD  dan/atau  optimalisasi  barang  milik  daerah  dengan  tidak  mengubah  status kepemilikan. Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah bisa berupa:
a. Sewa
b. Pinjam Pakai;
c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
d. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) dan
e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).
Dalam skema pemanfaatan, bentuk-bentuk pemanfaatan bias disebut dengan istilah the spectrum of public and private partnership . Infrastruktur dikategorikan dalam 3 jenis fasilitas, yakni  fasilitas  yang  ada,  fasilitas  yang  membutuhkan  investasi  untuk  ekspansi  atau rehabilitasi,  dan  fasilitas  yang  baru  akan  dibangun.  Untuk  jenis  fasilitas  yang  ada,  model privatisasinya  bias  dilakukan  dalam  bentuk  dijual,  disewakan,  dan  kontrak  operasional  dan pemeliharaan.
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Volume 5, Nomor 3, Juli 2021

## Pengelolaan Aset Budaya
Dalam hal Aset Budaya, Daerah Istimewa Yogyakarta memilik banyak aset yang sangat beragam, diantaranya berupa Bangunan Cagar Budaya.  Seiring perjalanan waktu, Bangunan Cagar  Budaya  atau  diduga  Cagar  Budaya  yang  ada  sebagian  besar  mengalami  kerusakan bahkan pembongkaran dengan alasan tertentu. Namun demikian, tak sedikit yang tetap kokoh berdiri hingga sekarang. Bangunan-bangunan Cagar Budaya tersebut akhirnya menjadi simbol dan  bukti  Sejarah  Bangsa.  Warisan  sejarah  tersebut  terukir  pada  ratusan  bangunan  tua  yang kebetulan  masih  berdiri  hingga  kini.  Bangunan-bangunan  itu  berupa  mulai  dari  tempat tinggal, perkantoran, sarana publik, infrastruktur jalan dan jembatan, serta sejumlah bangunan lainnya.
Bangunan Cagar Budaya merupakan warisan yang penting dan nilainya sebagai sumber sejarah  maupun  bagi  inspirasi  kehidupan  bangsa  di  masa  kini  dan  masa  yang  akan  dating. Oleh  karena  itu  diperlukan  upaya-upaya  pelestarian  terhadap  benda  Cagar  Budaya  tersebut. Melalui pelestarian ini banyak yang akan didapat, pertama menjadikannya sebagai daya tarik wisatawan untuk mengunjungi dan melihatnya. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh  Pacific  Area  or  Travel  Association  (PATA)  diperoleh  kesimpulan  bahwa  lebih  dari  50 persen  jumlah  wisatawan  yang  berkunjung  ke  Asia  dan  daerah  Pasifik  memilih  adat-istiadat dan  peninggalan-peniggalan  sejarah  dari  daerah  yang  dikunjungi  (Oka  Yoeti,  1995:12). Kedua,  sebagai  sarana  penelitian,  pendidikan  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan kebudayaan  terutama  mengenai  sejarah  dan  bangunanya,  serta  pemanfaatan  lainya  dalam rangka  memajukan  kebudayaan  bangsa  demi  kepentingan  nasional  (Bagijo  et  al,  2003:22). Ketiga, rasa memiliki sejarah perjalanan bangsanya. J.J.A Woorsaae, seorang ahli hukum dari universitas  Kopenhagen,  Denmark,  pada  pertengahan  abad  ke-19  mengatakan,”bangsa  besar adalah bangsa yang tidak hanya melihat masa kini dan masa mendatang, tetapi mau berpaling ke  masa  lampau  untuk  menyimak  perjalanan  yang  telah  dilaluinya.  Bahkan  filsuf  Aguste Comte,  mengatakan  “Savoir  Pour  Prevoir”,  yang  diartikan,  mempelajari  masa  lalu,  melihat masa kini, untuk menentukan masa depan. Memang diperlukan bahwa hasil pelestarian akan memberikan  gambaran  tentang  perjalanan  suatu  bangsa,  hakekat  apa  yang  tersandang  dari perjalanan  itu,  dan  tentu  saja  identitas  budaya  bangsanya.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  wajah kota  kelak  nanti  dapat  menceritakan  dan  menyajikan  pada  generasi  mendatang,  megenai perjalanan sejarah bangsanya, melalui bangunan atau gedungnya .
Pelestarian  yang  diikuti  dengan  pengelolaan  terhadap  Cagar  Budaya  merupakan  salah satu  isu  dalam  pembangunan  berkelanjutan.  Dengan  melakukan  pelestarian  suatu  cagar budaya  sebagai  aset  budaya,  dan  menghidupkannya  kembali  dengan  cara  yang  baru, merupakan  salah  satu  bentuk  realisasi  pembangunan  berkelanjutan  yang  efektif.  Untuk melindungi  aset  budaya,  ada  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan,  yaitu  keselamatan  diri sendiri dan aset budaya tersebut.
Budaya atau  kebudayaan  adalah  keseluruhan  pemikiran,  tindakan,  dan  karya  bendawi manusia  yang  tidak  berakar  dari  nalurinya,  tetapi  didapat  karena  proses  belajar.  Konsep  ini meliputi  aspek-aspek  yang  amat  luas  dari  aktivitas  hidup  manusia  dengan  wujud  gagasan, tindakan,  dan  benda  budaya.  Pada  karya-karya  ini,  Koentjaraningrat  menambahkan  satu wujud  lain  yang  sangat  esensial  yaitu  nilai  dasar  atau  nilai  inti  budaya  (core  values).  Nilai- nilai  yang  secara  khusus  dianut  dan  diunggulkan  oleh  suatu  budaya,  dihasilkan  dari kesepakatan bersama, dan dijadikan identitas budaya suatu masyarakat. Nilai-nilai inti budaya ini  akan  menentukan  corak  pikiran,  cara  berpikir,  tindakan,  dan  akhirnya  hasil  budaya bendawi  manusia.  Nilai-nilai  inti  budaya  inilah  yang  menjadi  jati  diri  dari  komunitas  yang menganutnya (Koentjaraningrat, 2005).
Aset adalah Suatu sumber daya yang dikendalikan atau dimiliki oleh sebuah organisasi untuk menghasilkan manfaat atau nilai ekonomi semasa hidupnya. Sumber daya tersebut bisa
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Volume 5, Nomor 3, Juli 2021
dalam  berbagai  bentuk,  seperti  uang  tunai,  mesin  produksi,  bangunan,  hak  paten,  dan  yang lain.

## Bentuk Kerjasama
Upaya-upaya  pengembangan  otonomi  daerah  bertumpu  pada  potensi  dan  kapasitas daerah  dilakukan  melalui  berbagai  kajian  otonomi  daerah,  dan  identifikasi  kewenangan daerah.  Langkah-langkah ini diarahkan untuk  mengurangi  kesenjangan  yang ada, dan dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Peningkatan potensi dan  kapasitas  daerah  perlu  dilakukan  melalui  kerjasama  kemitraan  lintas  sektor  yang bertujuan menciptakan iklim yang kondusif antar Pemerintah Daerah, dengan memanfaatkan peluang  nasional,  regional  dan  global  guna  kepentingan  daerah  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi Undang- Undang Dasar 1945.
Upaya  mewujudkan  peningkatan  potensi  dan  kapasitas  daerah  untuk  kesejahteraan masyarakat  daerah  melalui  pengembangan  kerjasama  antar  daerah,  BUMD,  swasta  dan masyarakat  telah  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah,  Pasal  195  dan  196  yang  menyatakan  bahwa  :  (1)  Dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang  didasarkan  pada  pertimbangan  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan  publik,  senergi  dan saling menguntungkan; (2) Kerjasama dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerja sama  antar  daerah  yang  diatur  dengan  keputusan  bersama;  (3)  Dalam  penyediaan  pelayanan publik,  daerah  dapat  bekerja  sama  dengan  pihak  ketiga;  (4)  Kerja  sama  antar  daerah  dan kerjasama dengan pihak  ketiga  yang membebani  masyarakat  dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.
Selanjutnya Pasal 196 UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa : (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait;  (2)  Untuk  menciptakan  efisiensi,  daerah  wajib  mengelola  pelayanan  publik  secara bersama  dengan  daerah  sekitarnya  untuk  kepentingan  masyarakat;  (3)  Untuk  pengelolaan kerjasama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dan  untuk  menciptakan  efisiensi  dalam  pengelolaan  pelayanan  publik  daerah  dapat membentuk badan kerjasama.
Terkait dengan pengembangan kerjasama antara  pemerintah daerah,  BUMD dan pihak ketiga,  sebenarnya  sudah  diatur  sejak  tahun  1986,  yaitu  sejak  dikeluarkannya  PerMenDagri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah, dimana terdapat 5 bentuk Kerjasama antara pemerintah dengan swasta, yaitu:
a. Kerjasama bagi hasil usaha,
b. Kerjasama produksi,
c. Kerjasama manajemen,
d. Kerjasama bagi tempat usaha, dan
e. Kerjasama bagi keuntungan.
Dengan dikeluarkannya Permendagri tersebut, maka daerah mempunyai  peluang untuk membangun kerjasama antar daerah pemerintah daerah dengan pihak swasta, swastanisasi dan keterlibatan  sektor  swasta  dalam  kegiatan  pemerintahan  dan  kegiatan  yang  dikembangkan pemerintah daerah, membeli saham dalam suatu perusahaan perseroan terbatas yang ada (PT), mendirikan  perusahaan  perseroan  terbatas  (PT),  mengadakan  kontrak  manajemen,  kontrak produksi, kontrak bagi hasil dan kontrak pembagian lokasi bisnis.
Sebagai  tindak  lanjut  Kepmendagri  Nomor  3  Tahun  1986,  Menteri  Dalam  Negeri mengeluarkan PerMenDagri Nomor 4 Tahun 1990, tentang Pedoman bagi Kerjasama Antara Perusahaan-Perusahaan  Pemerintah  Daerah  (BUMD)  dengan  pihak  Ketiga  (sektor  swasta), untuk  :  1)  membentuk  perusahaan  patungan,  operasi  bersama,  saham  keuntungan  bersama,
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Volume 5, Nomor 3, Juli 2021
pengeluaran  bersama,  saham  produksi  bersama;  2)  mengadakan  negosiasi  kontrak manajemen,  kontrak  produksi,  pembagian  kontrak  produksi,  dan  pembagian  kontrak lapangan;  3)  membeli  saham-saham  dari  perusahaan  perseroan  terbatas  lainnya;  4) menetapkan  hak  penjualan,  penggunaan  dan  distribusi;  5)  menjual  saham,  obligasi, menyebarkan saham; 6) mendapatkan bantuan teknis dan bantuan asing.
The  Kian  Wie  (1992)  dalam  Mahmudi  2007,  dalam  dialog  kemitraan  dan  keterkaitan antara usaha besar dan kecil, menyatakan bahwa agar pelaksanaan kerjasama kemitraan dapat berkelanjutan (sustainable) antara satu pihak dengan pihak lain, maka harus berdasarkan pada tiga  azas  Kerjasama  yaitu:  (1)  saling  membutuhkan  dengan  unsur:  motivasi  hubungan kerjasama, jenis/ bidang kerjasama dan sistem pengelolaan kerjasama; (2) saling memperkuat dengan unsur: jenis dan syarat kerjasama, dampak dari kerjasama; (3) saling menguntungkan dengan  unsur:  pengembangan  aspek  ekonomi  dan  kesejahteraan,  pengembangan  aspek cultural.
Bentuk-bentuk  kerjasama  yang  bersifat  kemitraan  strategis  antara  Pemerintah  Daerah dengan pihak ketiga yang selama ini telah dikembangkan antara lain:
a. Merupakan  bentuk  Kerjasama  antara  Pemerintah  Daerah  dan  Pihak  Kedua  yang memberikan  hak  kepada  pihak  kedua  untuk  membangun  suatu  infrastuktur  atau bangunan  di  atas  tanah  yang  dimiliki  Pemerintah  Daerah  kemudian  mengelolanya dengan menyewakan kepada pihak lain. Sebagai imbalan Pemerintah Daerah menerima bagian dari hasil sewa dengan jumlah yang disepakati bersama pihak kedua.
b. Kerjasama  Bangun-Serah-Sewa  ( Build,  Transfer  and  Leasehold  =  BTL ).  Dalam kerjasama  ini  pihak  kedua  membangun  infrastruktur  di  atas  tanah  Pemerintah  Daerah, dan  setelah  selesai  ia  menyerahkannya  kepada  Pemerintah  Daerah.  Bentuk  Kerjasama yang  belum  banyak  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  maupun  Daerah  ini  dapat dilakukan untuk membangun infrastruktur berupa hotel, convention hall, dsb.
c. Kerjasama  Bangun-Sewa-Serah  ( Build,  Rent  and  Transfer  =  BRT ).  Bentuk  Kerjasama ini  hampir  sama  dengan  BTL,  bedanya  hanyalah  dalam  BRT  pihak  kedua  dapat mengelola  dan  mengoperasikan  bangunan  atau  infrastruktur  yang  telah  dibangunnya dengan  cara  menyewa  kepada  Pemerintah,  yang  diperhitungkan  dari  biaya pembangunan.
d. Kerjasama  Bangun-Kelola-Alih  Milik  ( Built,  Operate,  and  Transfer  =  BOT ).  Pihak kedua  membangun  dan  mengoperasikan  suatu  fasilitas  infrastruktur  yang  kemudian dipindah tangankan kepada pemerintah daerah setelah masa konsesi habis.
e. Kerjasama  Bangun-Guna-Milik  ( Build  Own  Operate  =  BOO ).  Tidak  seperti  pada pendekatan  BOT,  perusahaan  swasta  yang  memenangkan  konsensi  proyek  BOO  tetap memiliki hak terhadap proyek tersebut setelah masa konsensi usai. Bentuk kerjasama ini biasanya dilakukan terhadap obyek yang output-nya berkaitan dengan hajat hidup orang banyak misalnya listrik, gas dan sebagainya.
f. Kerjasama  Bangun-Serah  ( Build  and  Tranfer  =  BT ).  Dalam  kerjasama  ini  Pemerintah Daerah  meminta  kepada  pihak  kedua  untuk  membangun  prasarana  di  atas  tanah  milik Pemerintah  Daerah.  Pihak  kedua  membangun  dan  membiayai  sampai  dengan  selesai, dan  setelah  pembangunan  selesai  pihak  kedua  menyerahkan  kepada  Pemda.  Sebagai imbalannya Pemerintah Daerah membayar biaya prasarana ditambah bunga Bank.
g. Kerjasama Bangun-Serah-Kelola ( Build transfer operate = BTO ). Dalam pola ini, pihak swasta membangun suatu fasilitas infrastruktur di atas tanah miliki Pemerintah Daerah dan menyerahkan fasilitas tersebut kepada pemerintah setelah fasilitasnya terbangun.
h. Kerjasama  Rehabilitasi-Guna-Serah  ( Renovate,  Operate  and  Transfer  =  ROT ).  Dalam kerjasama ini pihak kedua menyediakan modal dan melakukan renovasi atas bangunan atau  fasilitas  lain  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah  hingga  nilainya  meningkat.
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Volume 5, Nomor 3, Juli 2021
Obyek  kerjasama  ini  biasanya  dapat  dilakukan  terhadap  pembangunan  hotel,  pusat perbelanjaan dsb.
i. Kerjasama Renovasi-Guna-Sewa-Serah ( Renovate, Operate, Leashehold and Tranfer = ROLT ).  Berbeda  dengan  bentuk  Kerjasama  ROT,  Pihak  kedua  merenovasi  bangunan atau  bentuk  fasilitas  lain  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah  namun  untuk menggunakannya ia harus menyewa kepada Pemda.
j. Kerjasama  Sewa-Tambah  dan  Guna  ( Contract,  Add  and  Operate  =  CAO ).  Dalam kerjasama ini pihak kedua menyewa dan menambah bangunan dan atau mening-katkan kualitas  bangunan  dan  mengelolanya.  Nilai  sewa  bangunan  setiap  2  tahun  ditinjau kembali. Jangka waktu kerjasama paling lama 10 tahun.
k. Kerjasama Bantuan teknis atau Dana. Dalam kerjasama ini Pemerintah Daerah meminta bantuan  berupa  tenaga  ahli/alih  teknologi  atau  bantuan  dana/pembiayaan  dari  pihak kedua.  Kerjasama  ini  dilakukan  untuk  bidang  usaha  yang  memerlukan  teknologi  atau managerial skill dan know how khusus yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
Kontrak  Pelayanan ( service  contract )  ini  bisa  berupa  perusahaan  swasta  menangani suatu pelayanan atau pengelolaan infrastruktur yang dimiliki pemerintah daerah. Contoh yang dapat  dilakukan  melalui  kontrak  pelayanan  ini,  antara  lain,  adalah  pengumpulan  limbah sampah di  kota-kota, pemeliharaan  fasilitas air  minum  dan tenaga listrik,  tagihan air minum dan listrik.

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Metode ini melakukan pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan dan menerangkan  suatu  data.  Langkah-langkah  terdiri  dari  mengumpulkan  data  kualitatif, peraturan-peraturan,  kebijakan  pengelolaan  aset  budaya  yang  berlaku  umum,  dan  kebijakan pemerintah  yang  telah  diterapkan.  Pengumpulan  dilakukan  dengan  cara  wawancara  dan pengumpulan dokumen pada Dinas Kebuadayan Daerah Istimewa Yogyakarta.

## ANALISIS DATA
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2012  tentang  Keistimewaan  Daerah  Yogyakarta mengatur  keistimewaan  kedudukan  hukum  yang  dimiliki  oleh  DIY  berdasarkan  sejarah  dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Salah satu kewenangan istimewa yang diatur adalah  tentang  kewenangan  kebudayaan  yang  diselenggarakan  untuk  memelihara  dan mengembangkan  hasil  cipta,  rasa,  karsa,  dan  karya  yang  berupa  nilai-nilai,  pengetahuan, norma,  adat  istiadat,  benda,  seni,  dan  tradisi  luhur  yang  mengakar  dalam  masyarakat  DIY. Ketentuan  mengenai  pelaksanaan  kewenangan  kebudayaan  tersebut  kemudian  diatur  lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan  Kebudayaan.  Perda  DIY  tersebut  mengatur  mengenai  pemeliharaan  dan pengembangan kebudayaan di dalam lingkup objek kebudayaan, perencanaan, pemeliharaan, pengelolaan,  tugas  dan  wewenang,  penghargaan,  peran  dan  tanggung  jawab  Kasultanan, Kadipaten  dan  masyarakat.  Objek  Kebudayaan  yang  dimaksud  meliputi  nilai-nilai  budaya, pengetahuan  dan  teknologi,  bahasa,  adat  istiadat,  tradisi  luhur,  benda,  dan  seni. Pengembangan  Objek  Kebudayaan  meliputi  penguatan  dan/atau  pemanfaatan  dimana pengembangannya  harus  memperhatikan  kemanfaatan  untuk  masyarakat,  partisipasi masyarakat,  presentasi  masyarakat,  dan  resolusi  konflik.  Dalam  hal  pelaksanakan pengembangan  Objek  Kebudayaan,  Pemerintah  Daerah  berwenang  merumuskan  dan menetapkan  kebijakan,  merencanakan,  menyelenggarakan,  mengawasi,  dan  mengevaluasi Pemeliharaan  dan  Pengembangan  Kebudayaan.  Pemerintah  Daerah  juga  berwenang  untuk
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Volume 5, Nomor 3, Juli 2021
merumuskan  dan  menetapkan  mekanisme  pelibatan  masyarakat  dalam  Pemeliharaan  dan Pengembangan  Kebudayaan.  Hal  ini  dapat  menjadi  landasan  awal  dalam  hal  Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dalam pengelolaam Aset Budaya di Provinsi DIY.
Pembahasan  Kerjasama  Pengelolaan  Aset,  tidak  dapat  dilepaskan  dari  Peraturan Mendagri  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah.  Provinsi  DIY sudah  mempunyai  turunan  peraturan  berupa  Peraturan  Daerah  DIY  Nomor  6  Tahun  2018 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah.  Pada  kedua  peraturan  tersebut  dijelaskan  bahwa bentuk  pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah,  yang  bekerjasama  dengan  mitra  bisa  terdiri  dari sewa,  pinjam  pakai,  kerjasama  pemanfaatan,  BGS/BSG,  dan  kerjasama  penyediaan infrastruktur.  Penggolongan  jenis  aset  pada  kedua  peraturan  terdiri  dari  aset  tanah/bangunan dan aset non tanah/bangunan. Selain itu terdapat penggolongan aset khusus dengan spesifikasi barang  yang  mempunyai  spesifikasi  tertentu,  barang  yang  memiliki  tingkat  kompleksitas khusus,  barang  yang  dikerjasamakan  dalam  investasi  yang  berdasarkan  perjanjian  hubungan bilateral antar negara, atau barang lain yang ditetapkan Gubernur.
Meninjau  berbagai  peraturan,  baik  peraturan  yang  mengatur  tentang  Kebudayaan  DIY dan  peraturan  yang  mengatur  tentang  Aset  secara  umum,  dan  khususnya  BMD  di  Provinsi DIY,  belum  terdapat  peraturan  yang  secara  eksplisit  mengatur  mengenai  pemanfaatan  Aset Budaya.  Aset  budaya  menjadi  penting  untuk  dibuat  peraturannya  mengingat  Aset  Budaya memiliki spesifikasi tertentu dan nilai - nilai tersendiri yang tidak hanya diukur dengan nilai komersial, namun juga sarat akan nilai-nilai nonkomersial.

## Rumah Panembahan oleh Tim Pengembangan Kethoprak DIY
Dinas  Kebudayaan  Provinsi  DIY  bekerjasama  dengan  Tim  Pengembangan  Kethoprak DIY  dalam  rangka  pemanfaatan  Rumah  Panembahan.  Rencana  pemanfaatan  Rumah Panembahan oleh Tim Kethoprak berfokus pada operasionalisasi tim berupa kesekretariatan, kearsipan, laboratorium pengembangan dan publikasi berupa pusat informasi kethoprak DIY. Tim  Pengembangan  Kethoprak  DIY  merupakan  tim  yang  terbentuk  atas  dasar  penugasan langsung oleh Gubernur DIY dengan dasar hukum SK Gubernur pada awal tahun 2019.
Pemanfaatan Rumah Panembahan sebagai wadah Tim Pengembangan Kethoprak dalam berkegiatan  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  pelestarian  budaya  Kethoprak  dalam  rangka Pencapaian  Target  Perubahan  Kebudayaan  Provinsi  DIY.  Harapan  Tim  Pengembangan Kethoprak  terhadap  kerjasama  tersebut  adalah  pendanaan  untuk  operasionalisasi  tim  dapat diwujudkan  oleh  Pemerintah  DIY  (Dinas  Kebudayaan  DIY).  Berikut  merupakan  tabel manfaat  yang  dihasilkan  dari  pemanfaatan  aset  budaya  Rumah  Panembahan  sebagai  wadah berkegiatan Tim Pengembangan Kethoprak Provinsi DIY.
Tabel 1. Indikator Nilai Kerjasama Aset Budaya dengan Tim Pengembangan Kethoprak
INDIKATOR NILAI MANFAAT Ekonomi - Sosial  Penguatan karakter dan jati diri masyarakat melalui kesenian kethoprak  Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kesenian kethoprak Edukasi  Peningkatan  kapasitas  masyarakat  di  bidang  kebudayaan  melalui  pelatihan  kesenian kethoprak  Pusat  informasi  kesenian  kethoprak  di  DIY  melalui  perwujudan  perpustakaan  dasar kethoprak Budaya  Pelestarian  budaya  melalui  inventarisasi  dokumen  (naskah,  catatan  perjalanan,  video,  dan foto) dan peralatan pendukung kesenian kethoprak
 Pelestarian  budaya  melalui  perwujudan  seni  kethoprak  yang  bersifat  kekinian  tanpa kehilangan jati diri “Kethoprak Mataram”.

## Jogja National Museum oleh Tim Manajemen JNM
Jogja  National  Museum merupakan  aset  budaya  milik  Dinas  Kebudayaan  DIY  yang dikelola  oleh  Tim  Manajemen  JNM.  Dalam  pemanfaatan  aset  budaya,  orientasi  Tim Manajemen  JNM  berkomitmen  untuk  mengembangkan  wacana  seni  rupa  dengan menghadirkan  ruang  presentasi,  ruang  koleksi  dan  ruang  diskusi  bagi  karya  seni  rupa kontemporer.  Program  kerja  yang  dikembangkan  oleh  Manajemen  JNM  meliputi  berbagai aspek  seperti  pameran  seni  rupa  dalam  rangka  mendukung  para  seniman  untuk  berunjuk karya. Selain itu Manajemen JNM juga memiliki program pengembangan seni rupa berbentuk seminar,  diskusi,  maupun  lokakarya  terkait  isu  di  dunia  seni  rupa.  Program  lainnya  adalah pengadaan  koleksi  museum  dan  pengadaan  karya  monumental  dari  para  seniman. Kedepannya,  rencana grand  design JNM  akan  dikembangkan  menjadi  sebuah integrated creativity complex yang didalamnya terdiri dari museum berstandar internasional, coworking space, rumah  produksi  dan creative  space untuk  berbagai  produk  fashion,  musik,  kerajinan, dan sebagainya.
Pengembangan  akan  dibagi  per  zona  dengan  pembagian  zona  komersial  dan nonkomersial. Pada zona komersial diisi dengan berbagai fasilitas yang berisi unit-unit usaha kreatif dan dikenakan retribusi dengan jumlah tertentu. Pada zona nonkomersial bersifat tidak berbayar  dan  diisi  dengan public  space yang  berisi  ruang  publik  untuk  masyarakat  dan  unit usaha lokal.
Berikut  merupakan  tabel  manfaat  yang  dihasilkan  dari  pemanfaatan  aset  budaya Jogja National Museum oleh Tim Manajemen JNM.

## Tabel 2. Indikator Nilai Kerjasama Aset Budaya dengan Tim Manajemen JNM
INDIKATOR

## NILAI MANFAAT
Ekonomi  Pendapatan dari retribusi dan unit usaha Tim Manajamen JNM  Peluang ekonomi pedagang dan unit usaha lokal di sekitar JNM Sosial  Wadah berkegiatan dan berinteraksi masyarakat sekitar Edukasi  Edukasi masyarakat terkait karya seni rupa melalui pameran dan galeri Budaya  Pelestarian karya seni rupa melalui pengadaan koleksi museum  Wadah para seniman untuk berunjuk karya
 Pengembangan  wacana  seni  rupa  dalam  bentuk  diskusi,  seminar  dan lokakarya mengenai isu di dunia seni rupa

## Aset Budaya Yayasan Bagong Kussudiarja
Rencana  kerjasama  aset  budaya  Yayasan  Bagong  Kussudiarja  muncul  akibat  adanya wacana  pembelian  aset  fisik  Padepokan  Seni  Bagong  Kussudiarja  oleh  Dinas  Kebudayaan DIY.  Padepokan  tersebut  merupakan  sebuah  pusat  seni  yang  saat  ini  dikelola  oleh  Yayasan Bagong  Kussudiarja  dengan  tujuan  mendukung  pelestarian  budaya  masyarakat  melalui pendampingan dan praktik seni. Tidak hanya menyediakan ruang fisik untuk berkegiatan seni, padepokan  ini  juga  mengimplementasikan  program-program  dalam  rangka  mendukung inovasi artistik, pembelajaran kreatif, dan penyediaan akses seni bagi masyarakat luas.
Program-program tersebut antara lain pertunjukan dan pameran seni rupa sebagai upaya peningkatan  partisipasi  budaya  dan  pembelajaran  bersama  secara  terbuka  dan  aksesibel, residensi  dengan  fasilitasi  penguatan  profesionalitas  seniman  muda,  hibah  untuk  seniman sebagai dukungan untuk memfasilitasi seniman tersebut membagi gagasannya kepada publik, dan  perlibatan  masyarakat  untuk  mengakses  dan  berpartisipasi  aktif  dalam  eksplorasi  seni melalui  kunjungan  sekolah,  workshop  dan  kelas  seni.  Dalam  pelaksanaan  programnya, Yayasan  ini  membuka  jejaring  dan  peluang  donor  untuk  berinvestasi  dalam  pengembangan
program dan aset penting. Berikut merupakan tabel manfaat  yang dihasilkan dari Padepokan Seni oleh Yayasan Bagong Kussudiarja.

## Tabel 3. Indikator Nilai Kerjasama Aset Budaya oleh Yayasan Bagong Kussudiarja
Indikator Nilai Manfaat Ekonomi  Pendapatan dari donasi dan unit usaha Sosial  Mendorong peningkatan budaya apresiasi masyarakat terhadap seni Edukasi  Edukasi  seni  kepada  masyarakat  seluas-luasnya  berupa  pertunjukan,  kelas, workshop, maupun kunjungan pembelajaran
 Mendorong dan mendukung seniman membagikan gagasan kreatif
 Mencetak  seniman  muda  yang  professional  dalam  pengembangan  artistik dan kapasitas manajemen Budaya  Pelestarian  kesenian  melalui  inventarisasi  artefak  karya  seni  rupa,  studio, catatan, esai, puisi, dll.
 Pengembangan dunia seni lukis batik, tari, teater, dan musik.
Hasil  dari  tiga  evaluasi  sebelumnya  dapat  menjadi  input  dalam  mengidentifikasi  nilai manfaat  yang  dapat  muncul  sebagai  indikator  dalam  penentuan  pola  kerjasama.  Berikut merupakan rangkuman nilai manfaat pada masing-masing indicator.

## Tabel 4. Indikator Nilai Kerjasama Aset Budaya
INDIKATOR NILAI MANFAAT Ekonomi  Pendapatan dari retribusi dan kerjasama dengan unit usaha
 Pendapatan dari donasi, sponsorship dan unit usaha
 Peningkatan nilai ekonomi pada aset budaya berupa tanah/bangunan
 Multiplier effect mendorong peluang bagi pedagang dan unit usaha lokal Sosial  Penguatan karakter dan jati diri masyarakat melalui aktivitas budaya  Wadah menumbuhkembangkan semangat kebersamaan dan gotong royong
 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya
 Peningkatan budaya apresiasi pada masyarakat terhadap obyek budaya
 Peningkatan kerekatan sosial melalui wadah berkegiatan dan berinteraksi masyarakat sekitar Edukasi  Peningkatan  kapasitas  masyarakat  di  bidang  kebudayaan  melalui pelatihan-pelatihan bidang kesenian  Pusat  informasi  dan  edukasi  kesenian  bagi  masyarakat  terkait  karya  seni melalui pameran, pertunjukan, maupun kunjungan pembelajaran
 Mendorong seniman untuk menciptakan gagasan kreatif
 Peningkatan kapasitas seniman muda yang professional dalam pengembangan artistik dan kapasitas manajemen Budaya  Pelestarian  budaya  melalui  inventarisasi  dokumen  (karya  seni,  naskah, catatan  perjalanan,  video,  esai,  puisi,  dan  foto)  dan  peralatan  pendukung kesenian
 Pelestarian  karya  budaya  melalui  pengadaan  koleksi  museum,  aktivitas pertunjukan dan pameran.
 Pengembangan  wacana  seni  dan  budaya  dalam  bentuk  diskusi,  seminar dan lokakarya
 Wadah para seniman untuk berunjuk karya
 Wadah bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan identitas budaya

## HASIL ANALISIS
Berdasarkan hasil tinjauan kebijakan dan evaluasi manfaat terhadap pola kerjasama aset budaya yang telah dilakukan maka diperoleh beberapa alternatif pola kerjasama aset budaya. Pola kerjasama pada masing-masing alternatif dibagi menjadi tiga jenis yaitu Pola Kerjasama Non  Komersial,  Semi  Komersial,  dan  Komersial.  Dalam  penentuan  pola  kerjasama  ini, berdasarkan  pada  hasil  wawancara  dengan  stakeholder  yang  pernah,  sedang  atau  akan melakukan kerjasama dengan Dinas Kebudayaan DIY dalam pemanfaatan aset yang ada pada Dinas Kebudayaan DIY.
1. Pola Kerjasama Non Komersial
Kerjasama non komersial adalah kerjasama yang tidak mengutamakan laba dalam menjalankan usaha atau kegiatannya. Tujuan dari kerjasama non komersial adalah untuk membantu  masyarakat  luas.  Sumber  dana  untuk  kerjasama  non  komersial  yaitu  dari donatur  atau  sumbangan  dan  pemerintah.  Adapun  indikator  yang  menyatakan  bahwa kerjasama yang dilakukan adalah non komersial, dapat dilihat sebagai berikut:

## Gambar 1. Diagram Indikator Pola Kerjasama Non Komersial
Dari gambar diatas  dapat  dilihat bahwa indikator ekonomi berada diposisi  yang paling atas dengan persentase 5%, sementara indikator Sosial berada dibawahnya indicator ekonomi dengan persentase 20% dan Edukasi berada pada posisi ketiga yaitu 30%. Berada paling bawa indikator  budaya  dengan  porsi  paling  besar  dengan  persentase  45%.  Sehingga,  ketika indikator  menunjukkan  bahwa  Budaya,  Edukasi  dan  Sosial  ada  pada  porsi  yang  lebih  besar dari pada ekonomi, maka kerjasama non komersial dapat dilakukan. Persentase pada masing- masing indikator menunjukkan konstribusi minimum nilai manfaat pada setiap indikator.
Tabel 5. Pembagian Nilai Manfaat pada Kerjasama Non Komersial Pola Kerjasama Indikator Nilai Manfaat Budaya Edukasi Sosial Ekonomi Non Komersial 45% 30% 20% 5 %
Kerjasama  non  komersial  dapat  dibagi  menjadi  2  (dua)  tipe,  berikut  merupakan penjelasan terkait masing-masing tipe dan komponen.
Ekonomi Sosial Edukasi Budaya

## 1. Tipe Kerjasama Penugasan oleh Pemerintah
Penugasan oleh Pemerintah dapat dilakukan ketika indikator menunjukkan bahwa budaya  dan  edukasi  lebih  berpengaruh  dari  pada  ekonomi.  Tipe  kerjasama  antara pemerintah dengan lembaga atau perseorangan  yang diberi penugasan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:
Gambar 2. Tipe Kerjasama Penugasan Pemerintah
Komponen dari tipe kerjasama tersebut terdiri dari : a. Kewenangan .  Pola  kerjasama  menerapkan  prinsip  subsidiarity  dimana  kerjasama dibentuk  sebagai  pelimpahan  kewenangan  dari  pemerintah  kepada  Tim  Penugasan oleh Pemerintah. Sehingga muncul fungsi kontrol dari pihak pemerintah kepada Tim Penugasan.
b. Pendanaan .  Dukungan  pendanaan  berasal  murni  dari  Pemerintah  kepada  Tim Penugasan.
c. Pengadaan  Mitra .  Pengadaan  mitra  dilakukan  dengan  penunjukan/penugasan langsung.
d. Kerangka  Perjanjian .  Kerangka  perjanjian  berupa  Surat  Keputusan  (SK)  dari pimpinan daerah atau pejabat berwenang atas penugasan langsung dengan dilengkapi daftar hak dan kewajiban dari kedua belah pihak (pemerintah dan tim penugasan).

## 2. Tipe Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat Umum
Tipe kerjasama aset budaya non komersial antara pemerintah dengan masyarakat umum adalah sebagai berikut:

## Gambar 3. Tipe Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat Umum
Komponen dari tipe kerjasama tersebut terdiri dari:
a. Kewenangan .  Pola  kerjasama  menerapkan  prinsip  share  value  dimana  kerjasama merupakan  media  berbagi  nilai,  pengetahuan  dan  peran,  sehingga  terdapat kepentingan bersama untuk melakukan kerjasama dan berorientasi mutual benefit.
b. Pendanaan .  Pendanaan  dalam  kerjasama  dilakukan  dengan  kontribusi  bersama seluruh stakeholder dengan pembagian kontribusi sesuai surat perjanjian kerjasama.
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Volume 5, Nomor 3, Juli 2021
c. Pengadaan Mitra . Pengadaan kerjasama dapat diinisiasi oleh berbagai stakeholder.
d. Kerangka  Perjanjian .  Kerangka  perjanjian  berupa  MoU  ditindaklanjuti  dengan surat perjanjian kerjasama (PKS).
3. Pola Kerjasama Semi Komersial
Kerjasama semi komersial adalah kerjasama yang sedikit mengambil keuntungan sekitar  10-25%  saja  yang  digunakan  untuk  mengembalikan  modal,  perbaikan  atau penggantian alat, membayar sewa, gaji pegawau sehingga masyarakat/swasta membayar dengan harga murah dalam menjalankan usaha atau kegiatannya. Tujuan dari kerjasama semi  komersial  adalah  untuk  membantu  masyarakat  dan  pelaku  budaya  dalam pemanfaatan aset agar mendapatkan nilai manfaat.  Sumber dana untuk kerjasama semi komersial  yaitu  hasil  sewa  dan  donatur  atau  sumbangan.  Adapun  indikator  yang menyatakan  bahwa  kerjasama  yang  dilakukan  adalah  semi  komersial,  dapat  dilihat sebagai berikut.
Gambar 4. Diagram Indikator Pola Kerjasama Semi Komersial
Dari gambar diatas  dapat  dilihat bahwa indikator ekonomi berada diposisi  yang paling atas  atau  dalam  porsi  yang  kecil  dengan  persentase  20%,  indikator  sosial  dan  budaya dibawahnya  dengan  persentase  yang  sama  yaitu  25%.  Sementara  indikator  Edukasi  berada pada posisi yang paling bawah atau dalam porsi besar senilai 30%. Sehingga, ketika indikator menunjukkan bahwa Edukasi, Budaya, dan Sosial ada pada porsi yang lebih besar  dari pada ekonomi,  maka  kerjasama  non  komersial  dapat  dilakukan.  Persentase  pada  masing-masing indikator menunjukkan konstribusi minimum nilai manfaat pada setiap indikator.
Tabel 6. Pembagian Nilai Manfaat pada Kerjasama Semi Komersial
Pola Kerjasama Indikator Nilai Manfaat Budaya Edukasi Sosial Ekonomi Semi Komersial 25% 30% 25% 20 %
Kerjasama  semi  komersial  dapat  dibagi  menjadi  2  (dua)  tipe,  berikut  merupakan penjelasan terkait masing-masing tipe dan komponen.
a. Tipe Antara Pemerintah dan Masyarakat Umum
Pola  kerjasama  aset  budaya  semi  komersial  antara  pemerintah  dengan  masyarakat umum adalah sebagai berikut:

## Ekonomi
Sosial Budaya Edukasi
Gambar 5. Tipe Kerjasama Pinjam Pakai Pemerintah dan Masyarakat Umum
Komponen dari pola kerjasama tersebut terdiri dari:
 Kewenangan. Pola  kerjasama  menerapkan  prinsip networking berupa  pembagian kewenangan  antara  kedua  belah  pihak  dengan  sistem  pinjam  pakai,  kerja  sama pemanfaatan, dan kerja sama penyediaan infrastruktur.
 Pendanaan . Pendanaan kerjasama berasal dari kesepakatan antar kedua belah pihak disesuaikan  dengan  nilai  keekonomian  mempertimbangkan  kemampuan  dan kemauan  membayar  masyarakat  serta  memperhatikan  peraturan  perundangan  yang mengatur pemanfaatan BMD.
 Pengadaan  Mitra .  Pengadaan  mitra  dilakukan  dengan  penunjukan  langsung  atau pengajuan surat permohonan oleh masyarakat umum kepada pemerintah daerah.
 Kerangka  Perjanjian. Kerangka  perjanjian  berupa  MoU  dan  dilanjutkan  Surat Perjanjian Kerjasama.
b. Tipe Antara Pemerintah dan Lembaga Masyarakat dengan Penugasan Tipe  kerjasama  aset  budaya  antara  pemerintah  dengan  lembaga  masyarakat  yang diberi penugasan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:
Gambar 6. Tipe Kerjasama Antara Pemerintah dan Lembaga Masyarakat dengan Penugasan
Komponen dari pola kerjasama tersebut terdiri dari:
 Kewenangan. Pola  kerjasama  menerapkan  prinsip subsidiarity dimana  kerjasama dibentuk  sebagai  pelimpahan  kewenangan  dari  pemerintah  kepada  Tim  Penugasan oleh Pemerintah. Sehingga muncul fungsi kontrol dari pihak pemerintah kepada Tim Penugasan.  Antara  Tim  Penugasan  dan  Lembaga  Donor  menerapkan  prinsip networking , dimana terdapat pembagian kewenangan antara kedua belah pihak.
 Pendanaan .  Dukungan  pendanaan  berasal  dari  Lembaga  Donor  kepada  Tim Penugasan. Tim Penugasan membuka kesempatan lembaga donor untuk bekerjasama dalam pendanaan.
 Pengadaan  Mitra .  Pengadaan  mitra  oleh  Pemerintah  dilakukan  dengan penunjukan/penugasan  langsung.  Pengadaan  mitra  lembaga  donor  oleh  Tim Penugasan Langsung dilakukan secara bebas dan terbuka.
 Kerangka  Perjanjian .  Kerangka  perjanjian  berupa  Surat  Keputusan  (SK)  dari pimpinan daerah atau pejabat berwenang atas penugasan langsung dengan dilengkapi daftar  hak  dan  kewajiban  dari  kedua  belah  pihak.  Kerangka  perjanjian  yang direkomendasikan  antara  Tim  Penugasan  dan  Lembaga  Donor  adalah  MoU  atau surat perjanjian kerjasama.

## 4. Pola Kerjasama Komersial
Kerjasama  komersial  adalah  kerjasama  yang  lebih  mengutamakan  laba,  untuk pembiayaan perawatan dan pendapatan dalam menjalankan usaha atau kegiatannya. Tujuan dari kerjasama komersial adalah untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Dinas  Kebudayaan  DIY.  Sumber  dana  untuk  kerjasama  komersial  yaitu  hasil  dari  sewa ataupun  pemanfaatan  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku.  Adapun  indikator  yang menyatakan bahwa kerjasama yang dilakukan adalah semi komersial, dapat dilihat sebagai berikut.
Gambar 7. Diagram Indikator Pola Kerjasama Komersial
Dari  gambar di  atas dapat  dilihat bahwa indikator edukasi  berada diposisi  yang paling atas  atau  dalam  porsi  yang  kecil  dan  dan  dibawahnya  terdapat  indikator  sosial  budaya  yang memiliki porsi  nilai  yang sama  yaitu 10%, sementara indikator Ekonomi berada pada posisi paling  bawah  atau  dalam  porsi  besar  senilai  70%.  Sehingga,  ketika  indikator  menunjukkan bahwa Ekonomi ada pada porsi yang lebih besar dari pada Edukasi, Budaya, dan Sosial maka kerjasama  pola  kerjasama  komersial  dapat  dilakukan.  Persentase  pada  masing-masing indikator menunjukkan konstribusi minimum nilai manfaat pada setiap indikator.
Tabel 7. Pembagian Nilai Manfaat pada Kerjasama Komersial
Pola Kerjasama Indikator Nilai Manfaat Budaya Edukasi Sosial Ekonomi Komersial 10% 10% 10% 70 %
Kerjasama  komersial  memiliki  satu  tipe,  berikut  merupakan  penjelasan  terkait  tipe kerjasama komersial antara pemerintah dan masyarakat umum/swasta.
a. Tipe Antara Pemerintah dengan Masyarakat Umum/Swasta
Pola  kerjasama  aset  budaya  komersial  antara  pemerintah  dengan  masyarakat umum/swasta adalah sebagai berikut:
Edukasi Sosial Budaya Ekonomi
Gambar 8. Tipe Antara Pemerintah dan Lembaga Masyarakat / Swasta dengan Kontrak Sewa, Kontrak Pengelolaan dan Konsesi
Komponen dari pola kerjasama tersebut terdiri dari:
1. Kewenangan. Pola  kerjasama  menerapkan  prinsip networking berupa  pembagian kewenangan  antara  kedua  belah  pihak  dengan  kontrak  sewa,  kontrak  pengelolaan, konsesi, dan bangun guna serah/bangun serah guna.
2. Pendanaan .  Pendanaan  kerjasama  berasal  dari  uang  sewa  atau  pembagian  hasil  yang disepakati  antar  kedua  belah  pihak  disesuaikan  dengan  nilai  keekonomian mempertimbangkan  kemampuan  dan  kemauan  membayar  masyarakat serta memperhatikan peraturan perundangan yang mengatur formula tarif sewa BMD.
3. Pengadaan  Mitra .  Pengadaan  mitra  dilakukan  dengan  tender  atau  penunjukan langsung apabila aset budaya yang dikerjasamakan memiliki nilai komersial.
4. Kerangka Perjanjian. Kerangka perjanjian berupa surat kontrak.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menghasilkan  beberapa  pokok-pokok  kesimpulan  pola  kerjasama  untuk aset budaya pada Dinas Kebudayaan sebagai berikut
a. Pola  Kerjasama Non  Komersial adalah kerjasama  yang tidak memperhitungkan laba dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya.  Tujuan  dari  kerjasama  non  komersial  adalah untuk  membantu  masyarakat  luas.  Tipe  kerjasama  berupa:  (a)  Kerjasama  Penugasan oleh  Pemerintah,  (b)  Kerjasama  Pemerintah  dan  Masyarakat  Umum.  Indikator  yang dapat digunakan adalah nilai manfaat untuk pelestarian budaya mengambil porsi paling besar, disusul untuk manfaat edukasi, sosial, dan mengesampingkan manfaat ekonomi.
b. Pola  Kerjasama  Semi  Komersial adalah  kerjasama  yang  mengambil  keuntungan keuangan sedikit sekitar 10-25% saja. Keuntungan ini digunakan untuk mengembalikan modal,  perbaikan  atau  penggantian  alat,  membayar  sewa,  gaji  pegawai  sehingga masyarakat/swasta  membayar  dengan  harga  murah  dalam  menjalankan  usaha  atau kegiatannya.  Tipe  kerjasama  berupa:  (a)  Kerjasama  Pinjam  Pakai  Pemerintah  dan Masyarakat Umum, (b) Kerjasama Antara Pemerintah dan Lembaga Masyarakat dengan Penugasan. Indikator  yang  dapat  digunakan  adalah  nilai  manfaat  untuk  edukasi mengambil  porsi  paling  besar,  disusul  untuk  pelestarian  budaya,  sosial,  dan  pengelola mendapat manfaat ekonomi
c. Pola  Kerjasama  Komersial adalah  kerjasama  yang  lebih  mengutamakan  keuntungan keuangan.  Keuntungan  ini  digunakan  untuk  pembiayaan  perawatan  dan  pendapatan dalam menjalankan kegiatan uasahanya. Tujuan dari kerjasama komersial adalah untuk mendapatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  bagi  Dinas  Kebudayaan  DIY.  Tipe kerjasama berupa Kontrak Sewa, Kontrak Pengelolaan, dan Konsesi.
Dengan  melihat  hasil  analisis  dari  pola  kerjasama  tersebut,  maka  sebaiknya  pola kerjasama dapat memperhatikan tipe lembaga yang akan dikerjasamakan.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS  DIY  (2020). Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Dalam  Angka  Tahun  2019 .  Badan Pusat Statistik DIY. Yogyakarta.
Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman. Boston. Khoerudin, Idrus (2015). “Kebijakan Manajemen Aset Dinas Kebudayaan Pariwisata Dalam Upaya Pelestarian  Bangunan Cagar  Budaya di  Kota Surabaya”. Jurnal  Kebijakan  dan Manajemen Publik 3(1) 2015 . Universitas Airlangga. Surabaya.
Koentjaraningrat (2005). Pengantar Antropologi II. Rineka Cipta. Jakarta.
Mahmudi (2007). “Kemitraan Pemerintah Daerah dan Efektivitas Pelayanan Publik”. Jurnal Kajian  Bisnis  dan  Manajemen  9(1).2007. Fakultas  Ekonomi.  Universitas  Islam Indonesia.
Muhyi, H. A., Chan, A., Sukoco, I. & Herawaty, T. (2017). “The Penta Helix Collaboration Model  in  Developing  Centers  of  Flagship  Industry  in  Bandung  City”. Review  of Integrative Business and Economics Research, 6(1), 412–417.
Perda  DIY  3/17. Peraturan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  3  Tahun  2017  tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
Perda  DIY  6/18. Peraturan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
PerMenDagri  19/16. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
PerMenDagri  4/90. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  1990 tentang  Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.
PerMenDagri  3/86. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  3  Tahun  1986  tentang Penyertaan Modal Daerah.
PerPres  56/11. Peraturan  Presiden  Nomor  56  Tahun  2011  tentang  Kerjasama  Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
PP  27/14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah.
Siregar,  Doli  D,  (2004). Manajemen  Aset,  Strategi  Penataan  Konsep  Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Wahyuni,  Sri  (2019).  “Analisis  Pariwisata  Budaya  dalam  Pengembangan  Aset  Lokal Perayaan Upacara Adat Dahau di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur”. Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas - JMAIF 3(1) Maret 2019 . Suprayitno,  H.  &  Soemitro,  R.A.A.  (2018).  “Preliminary  Reflexion  on  Basic  Principle  of Infrastructure Asset Management”. Jurnal Manajemen Aset  Infrastruktur  &  Fasilitas - JMAIF 2(1) Maret 2018: 1-9.
UU 23/14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU  13/12. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2012  tentang  Keistimewaan  Daerah Yogyakarta.
UU 32/04. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Volume 5, Nomor 3, Juli 2021