PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENDEKATAN WAKAF TUNAI
Rudy Haryanto
(Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur KM. 04 Pamekasan, email: Rudyharyanto76@yahoo.co.id)

## Abstrak:
Kemiskinan  merupakan  masalah  kompleks  yang  dihadapi bangsa  ini,  dan  ternyata  tidak  mudah  untuk  diatasi. Penanggulangan kemiskinan memerlukan pemahaman mengenai  dimensi  dan  pengukuran  kemiskinan  yang operasional  sehingga  menghasilkan  strategi  yang  tepat. Strategi tersebut  harus  menyentuh  pendekatan ekonomi mikro dan  makro,  langsung  dan  tidak  langsung,  yang  dilakukan secara  simultan  dan  berkelanjutan,  dan  hal  ini  dapat dilakukan  apabila  kita  bisa  memberdayakan  wakaf  tunai. Wakaf  tunai  bertujuan  menghimpun  dana  abadi  yang bersumber dari  umat,  yang  kemudian  dapat  dimanfaatkan bagi  sebesar-besarnya  kepentingan  dakwah  dan masyarakat. Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang  halal  dan  produktif,  sehingga  keuntungannya dapat dimanfaatkan  untuk  pembangunan  umat  dan  bangsa  secara keseluruhan.

## Abstract:
The poverty is a complex problem faced by this country, and it  is  not  easy  to  solve.  The  solution  of  poverty  needs  the understanding concerning the dimension and the operational measurement  to  make  a  correct  strategy.  This  strategy  must use  the  approach  of  micro  and  macro  economy,  direcly  and indirectly,  done  simultaneously  and  continously.  It  can  be done if we are able to empower the donation cash. Its purpose to collect the eternal fund from the people, then it can be used maximally for the interest of religious speech and society. The donation fund which is collected can be given and invested by nadzir to  any  sectors  of  business  that  are  rightful  and productive  in  order  to  make  its  profit  advantageous  to  the people development and nation for the whole.
Pengentasan Kemiskinan
179

## Kata-kata Kunci:
Kemiskinan, neo-klasik, sosial liberal, wakaf tunai, dan ekonomi mikro-makro
Pendahuluan
“Wakaf  tunai  sebagai  jembatan  emas  antara  si  kaya  dan  si miskin.” 1 Kemiskinan  pada  hakekatnya  merupakan  persoalan  klasik yang  telah  ada  sejak  umat  manusia  ada.  Kemiskinan  merupakan persoalan  kompleks,  dan  tampaknya  akan  terus  menjadi  persoalan aktual  dari  masa  ke  masa. 2 Kompleksitas  masalah  kemiskinan dikarenakan  kemiskinan  termasuk  dalam    masalah  ekonomi.  Dalam ilmu ekonomi membahas segi pertumbuhan, maka pasti hal itu akan menyinggung  soal-soal  kemiskinan.  Karena  tingkat  kemiskinan berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.
Meskipun  sampai  saat  ini  belum  ditemukan  suatu  rumusan maupun  formula  penanganan  kemiskinan  yang dianggap  paling  jitu dan  sempurna,  namun  penemu-kenalan  konsep  dan  strategi penanganan  kemiskinan  harus  terus  menerus  diupayakan. Kemiskinan  ini  harus  dilihat  sebagai  malapetaka  kemanusiaan  yang amat  tragis  dan  merupakan  fakta  sosial  yang  nyaris  absolut  di Indonesia.  Untuk  itu  pengentasan  kemiskinan  merupakan  tantangan global  terbesar  yang  harus  dihadapi,    karena  menjadi  syarat  mutlak bagi pembangunan berkelanjutan.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan,  beragam  kebijakan  dan program  telah  disebar-terapkan,  berjumlah  dana  telah  dikeluarkan demi  menanggulangi  kemiskinan.  Tak  terhitung  berapa  kajian  dan ulasan  telah  dilakukan.  Untuk  itu,  sebagai  basis  komunitas    muslim terbesar, kita sudah sepatutnya menciptakan kebijakan sendiri untuk keluar dari jebakan ekonomi global Barat. 3
Mengembangkan  ekonomi  syarî’ah  dengan  sumber  dana wakaf  tunai  menjadi  pilihan  yang terbaik  untuk  mengatasi
1 Slogan di atas dikutip dari Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyaratat Islam, 2007)
2 Dawam  Rahardjo,  Kemiskinan  Sebagai  Masalah  Ekonomi,  Dalam  Esei-Esei  Ekonomi Politik , (Jakarta: LP3S, 1983), hlm. 15 3 Achmad  Djunaidi  dan  Thobieb  al-Asyiar,  Menuju  Era  Wakaf  Produktif,  (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), hlm. 5
Rudy Haryanto
al-Ihkâm , V o l . 7   N o . 1   J u n i   2 0 1 2
180
kemiskinan. 4 Sesungguhnya,  telah  banyak  solusi  yang  ditawarkan para praktisi  dan akademisi ekonomi syarî’ah. Solusi tersebut antara lain melalui  penerbitan  sukuk.  Meskipun  sukuk  sendiri  pada hakikatnya  mirip  dengan  utang,  namun  ia  memiliki  bentuk  yang berbeda  dengan  utang konvensional.  Sukuk  haruslah  berbasis aset dan  proyek  di  sektor  riil,  sedangkan  utang konvensional  tidak mewajibkannya.  Bahkan  sebaliknya,  undang-undang  melarang pemerintah menerbitkan  SUN  yang  berbasis  aset . Sehingga , sukuk dapat  memberikan  lebih  banyak  manfaat dalam  menciptakan lapangan  kerja  karena  dana  yang  terserap  akan  benar-benar digunakan pada sektor riil dan tidak bisa digunakan untuk spekulasi di pasar uang.
Solusi pengentasan kemiskinan dengan cara menggali sumber dana melalui wakaf tunai harus mulai kita kampanyekan secara lebih intensif. Inilah sebenarnya 'raksasa' yang jika bangkit, perekonomian nasional  bakal  segera  menggeliat  dan memerdekakan  dirinya  dari belenggu  kapitalisme  global. Sejak  awal  harus  di  sadari  bahwa wakaf,  tidak  terkecuali  wakaf  tunai merupakan dana public.  Karena dana  wakaf  dihimpun  dari  masyarakat  luas  yang  dengan  suka  rela menyisihkan  hartanya  untuk  diwakafkan.  Disbanding  dengan instrument  keuangan  lain  dalam  system  ekonomi  Islam,  maka  dana wakaf tampak fleksibel untuk digunakan sebagai sarana
pemberdayaan terhadap umat Islam. 5
Payung  hukum  wakaf  tunai  di  Indonesia  telah  dilegitimasi oleh  MUI  melalui  fatwanya  pada pertengahan Mei  2002  dan UU  No 41  Tahun  2004.  Wakaf  tunai  bagi  umat  islam  Indonesia  memang masih relatif baru. Konsep wakaf yang masih terbatas pada persoalan tanah  dan  bangunan  (benda  tak  bergerak)  harus  di-up  grade  dengan konsep  wakaf  tunai  (benda  yang  bergerak),  yang  manfaatnya  untuk kepentingan  pendidikan,  riset,  rumah  sakit,  pemberdayaan  ekonomi lemah dan lain-lain.
Selanjutnya  untuk  lebih  memahamkan  kepada  masyarakat tentang  konsep  wakaf  tunai,  dipaparkan  manfaat  utama  dari  wakaf tunai:  Pertama,  wakaf  tunai  jumlahnya  bisa  bervariasi  sehingga
4 Muhammad  Ahmad  Khalafallah,  Masyarakat  Muslim  Ideal,  (Jakarta:  Insan  Madani, 2008), hlm. 105
5 Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan, hlm. 50
Pengentasan Kemiskinan
181
seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bias mulai memberikan dana  wakafnya  tanpa  harus  menunggu  menjadi  tuan  tanah  terlebih dahulu.  Kedua,  melalui  wakaf  tunai,  asset-aset  wakaf  yang  berupa tanah-tanah  kosong  bias  mulai  dimanfaatkandengan  pembangunan gedung  atau  diolah  untuk  lahan  pertanian.  Ketiga,  dana  wakaf  tunai juga  bisa  membantu  sebagian  lembaga-lembaga  pendidikan  islam yang  cash  flow-nya  terkadang  kembang  kempis  dan  menggaji  civitas akademika  ala  kadarnya. Keempat,  umat  Islam  dapat  lebih  mandiri dalam  mengembangkan  dunia  pendidikan  tanpa  harus  tergantung pada  anggaran  pendidikan  negara  yang  memang  semakin  lama semakin terbatas. 6
Kemiskinan  merupakan  masalah  sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah  masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang  seperti  Indonesia  ini.  Kemiskinan  senantiasa  menarik perhatian  berbagai  kalangan,  baik  para  akademisi  maupun  praktisi. Berbagai  teori,  konsep  dan  pendekatan  pun  sudah  seharusnya dikembangkan  untuk  menyibak  tabir “misteri”  kemiskinan  ini. 7 Kita sudah  harus  mulai  belajar  banyak  mengenai  implementasi  wakaf tunai  sebagai  solusi  pengentasan  kemiskinan 8 kepada  negara-negara yang telah mengaplikasikan wakaf tunai.

## Mengurai Konsep Kemiskinan
Konsepsi  kemiskinan  bersifat  multidimensional  sehingga sangat  berguna  untuk  digunakan  sebagai  pisau  analisis  dalam mendefinisikan kemiskinan dan merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan. Dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan  sosial-psikologis.  Secara  ekonomi,  kemiskinan  dapat  dapat
6 Diah Lukita Sari, et al, Wakaf Tunai: www. ekonomi-syariah.com. diakses pada 5 Mei 2008.
7 Edi  Suharto,  Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat:  Kajian  Strategis Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  &  Pekerjaan  Sosial ,  (Jakarta:  PT.Refika  Aditama, 2006), hlm. 131 8 Dalam  pengentasan  kemiskinan  salah  satunya  diperlukan  orang  yang  peduli  dan mampu  secara  ekonomi.  Karena  orang  kaya  (mampu)  mempunyai  kemampuan menepis  sebagian  faktor  kemiskinan,  memperbaiki,  dan  mengangkat  martabat mereka,  seperti  mengurangi  pengangguran  dengan  memberikan  pekerjaan  dan kebaikan  bagi  fakir,  mengubur  kebodohan  dengan  memberi  infak  untuk  proses belajar mengajar, mengajarkan cara-cara usaha, dan menanamkan pendidikan untuk bekerja, konsisten dan jujur. Khafallah, Masyarakat Muslim Ideal, hlm. 105
Rudy Haryanto
didefinisikan  sebagi  kekurangan  sumberdaya  yang  dapat  digunakan untuk  memenuhi kebutuhan  hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok  orang.  Secara  politik,  kemiskinan  dapat  dilihat  dari tingkat  akses  terhadap  kekuasaan  (power).  Kemiskinan  secara  sosial- psikologis  menunjuk  pada  kekrangan  jaringan  dan  struktur  sosial yang  mendukung  dalam  mendapatkan  kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. 9
Terdapat  banyak  sekali  teori  dan  pendekatan  dalam memahami  kemiskinan.  Namun  bila  disederhanakan,  setidaknya terdapat  dua  paradigma  atau  teori  besar  (grand  theory)  mengenai kemiskinan,  yakni  paradigma  neo-liberal 10 dan  sosial  demokrat 11 yang memandang  kemiskinan  dari  kacamata  struktural  dan  individual. Pandangan  ini  kemudian  menjadi  basis  dalam  menganalisis kemiskinan  maupun  merumuskan  kebijakan  dan  program-program anti kemiskinan.
Pandangan  Neo-Liberal  terhadap  kemiskinan,  landasan teorinya  adalah  individual,  konsepsi  dan  Indikator  kemiskinannya adalah  kemiskinan  absolute.  Sedangkan  penyebab  kemiskinan, menurutnya  adalah  kelemahan  dan  pilihan-pilihan  individu; lemahnya pengaturan pendapatan; dan lemahnya kepribadian (malas, pasrah,  bodoh).  Strategi  penanggulangan  kemiskinan  ditempuh melalui penyaluran pendapatan kepada orang miskin secara selektif; member  pelatihan  ketrampilan  pengelolaan  keuangan.  Prinsipnya adalah  residual  dan  dukungan  yang  saling  menguntungkan  (mutual
9 Baca Suharto, Membangun Masyarakat, hlm. 133-135
10 Teori neo-liberal berakar pada karya politik klasik yang ditulis oleh Thomas Hobbes, John Lock dan John Stuart Mill yang intinya menyerukan bahwa komponen penting dari  sebuah  masyarakat  adalah  kebebasan  individu.  Dalam  bidang  ekonomi,  karya monumental Adam Smith, the Wealth of Nation (1776), dan Frederick Hayek, The Road to Serfdom (1944), dipandang sebagai rujukan kaum neo-liberal yang mengedepankan azas  laissez  faire,  sebagai  ide  yang  mengunggulkan  “mekanisme  pasar  bebas”  yang terkenal dengan lima prinsip dasarnya. Lebih jelas baca T. May Rudy, Ekonomi Politik Internasional:  Peran  Domestik  Hingga  Ancaman  Globalisasi ,  (Jakarta:  Nuansa,  2007), hlm.117-118 dan Suharto, Membangun Masyarakat, hlm. 138. 11 Teori ini berpijak pada analisis Karl Marx  (1818-1883) dan Frederick Engels (1820- 18950,  sebagai  pendukung  teori  sosial  demokrat  yang  mengedepankan  nilai kamanusian.  Dalam  arti    bahwa  manusialah  ukuran  segala  hal  dan  bahwa  segala upaya  sosial  haruslah  diukur  dengan  kriteria  apakah  itu  mengembangkan    pribadi manusia  atau  bukan.  Lebih  jelas  baca  Deliarnov,  Perkembangan  Pemikiran  Ekonomi, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 52 dan Suharto, Membangun Masyarakat, hlm. 140
Pengentasan Kemiskinan
aid ). 12 Dengan  kata  lain,  para  pendukung  neo-liberal  berargumen bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh  kelemahan-kelemahan  dan  atau  pilihan-pilihan  individu  yang bersangkutan.  Kemiskinan  akan  hilang  dengan  sendirinya  jika kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan  ekonomi  dipacu  setinggi-tingginya.  Secara  langsung, strategi  penaggulangan  kemiskinan  harus  bersifat  “residual”, sementara,  dan  hanya  melibatkan  keluarga,  kelompok-kelompok swadaya  atau  lembaga-lembaga  keagamaan.  Peran  negara  hanyalah sebagai  “penjaga  malam”  yang  baru  boleh  ikut  campur  manakala lembaga-lembaga  di  atas  tidak  mampu  lagi  menjalankan  tugasny. Penerapan  program-program  structural  adjustment,  seperti  Program Jaringan  Pengaman  Sosial  atau  JPS,  di  beberapa  negara  merupakan contoh kongkrit dari pengaruh neo-liberal dalam bidang penanggulangan kemiskinan ini. Kaum neo-liberal memandang bahwa strategi  penanganan  kemiskinan  yang  melembaga  seperti  konsep sosial  demokrat  merupakan  tindakan  yang  tidak  ekonomis  dan menyebabkan ketergantungan.
Sedangkan pandangan sosial demokrat terhadap kemiskinan; landasan teorinya  adalah  struktural.  Konsepsi  dan  Indikator  kemiskinannya adalah kemiskinan relatif. Penyebab kemiskinan, menurutnya, adalah ketimpangan struktur ekonomi dan politik serta ketidakadilan sosial. Strategi  penanggulangan  kemiskinan  ditempuh  melalui  enyaluran pendapatan  dasar  secara  universal;  perubahan  fundamental  dalam pola-pola  pendistribusian  pendapatan  melalui  intervensi  negara. Prinsipnya  adalah  institusional, redistribusi  pendapatan  vertikal dan horizontal;  aksi  kolektif. 13 Keyakinan  yang  berlebihan  tehadap keunggulan  mekanisme  pasar  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang secara  alamiah  dianggap  akan  mampu  mengatasi  kemiskinan  dan ketidakdilan sosial mendapat kritik dari kaum sosial demokrat. Teori sosial  demokrat memandang  bahwa  kemiskinan  bukanlah persoalan individual,  melainkan  struktural.  Kemiskinan  disebabkan  oleh adanya  ketidakadilan  dan  ketimpangan  dalam  masyarakat  akibat
12 Lebih  jelas  baca  Rudy,  Ekonomi  Politik  Internasional,  hlm.  119-121  dan  Suharto, Membangun Masyarakat, hlm. 139. 13 Lebih  jelas  baca  Dawam  Rahardjo,  Kritik  Terhadap  Marxisme  dan  Marxisme  sebagai Kritik Terhadap Pembangunan Kapitalis, Dalam Esei-Esei Ekonomi Politik , (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm. 100-106 dan Suharto, Membangun Masyarakat, hlm. 140-142
Rudy Haryanto
tersumbatnya  akses-akses  kelompok  tertentu  terhadap  berbagai sumber-sumber  kemasyarakatan.  Teori  yang  berporos  pada  prinsip- prinsip  ekonomi  campuran  (mixed  economy)  dan  majemen  ekonomi Keynesian  ini,  muncul  sebagai  jawaban  terhadap  depresi  ekonomi yang  terjadi  pada  tahun  1920-an  dan  awal  1930-an.  Sistem  negara kesejahteraan  yang  menekankan  pentingnya  manajemen  dan pendanaan  negara  dalam  pemberian  pelayanan  sosial  dasar,  seperti pendidikan,  kesehatan,  perumahan  dan  jaminan  sosial,  sangat dipengaruhi  oleh  pendekatan  “ekonomi  manajemen-permintaan” (demand-management economics) gaya Keynesian ini.
Meskipun  tidak  setuju  sepenuhnya  terhadap  sistem  pasar bebas,  kaum  sosial  demokrat  tidak  memandang  sistem  ekonomi kapitalis  sebagai  evil.  Bahkan  kapitalis  masih  dipandang  sebagai bentuk  pengorganisasian  ekonomi  yang  paling  efektif.  Hanya  saja, kapitalisme  perlu  dilengkapi  dengan  sistem  negara  kesejahteraan agar lebih berwajah manusiawi.
Pendukung  sosial  demokrat  berpendapat  bahwa  kesetaraan merupakan  prasyarat  penting  dalam  memperoleh  kemandirian  dan kebebasan.  Pencapaian  kebebasan  hanya  dimungkinkan  jika  setiap orang  memiliki  atau  mampu  menjangkau  sumber-sumber,  seperti pendidikian,  kesehatan  yang  baik  dan  pendapatan  yang  cukup. Kebebasan  lebih  dari  sekadar  bebas  dari  pengaruh  luar;  melainkan pula  bebas  dalam  menentukan  pilihan-pilihan  (choices).  Dengan  kata lain  kebebasan  berarti  memiliki  kemampuan  (capabilities)  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu.  Misalnya,  kemampuan memenuhi  kebutuhan  dasarnya,  kemampuan  menghindari kematian dini,  kemampuan  menghindari  kekurangan  gizi,  kemampuan membaca,  menulis  dan  berkomunikasi.  Negara  karenanya  memiliki peranan  dalam  menjamin  bahwa  setiap  orang  dapat  berpartisipasi dalam  transaksi-transaksi  kemasyarakatan  yang  memungkinkan mereka  menentukan  pilihan-pilihannya  dan  memenuhi  kebutuhan- kebutuhannya.
Menurut  pandangan  sosial  demokrat,  strategi  kemiskinan haruslah  bersifat  institusional  (melembaga).  Program-program jaminan sosial dan bantuan sosial yang dianut di AS, Eropa Barat, dan Jepang,  merupakan  contoh  strategi  anti  kemiskinan  yang  diwarnai oleh teori sosial demokrat. Jaminan sosial yang berbentuk pemberian tunjangan  pendapatan  atau  dana  pensiun,  misalnya,  dapat
Pengentasan Kemiskinan
185
meningkatkan  kebebasan  karena  dapat  menyediakan  penghasilan dasar  dengan  mana  orang  akan  memiliki  kemampuan  (capabilities) untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  menentukan  pilihan-pilihannya (choices).  Sebaliknya,  ketiadaan  pelayanan  dasar  tersebut  dapat menyebabkan  ketergantungan  (dependency)  karena  dapat  membuat orang  tidak  memiliki  kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dan menentukan pilihan-pilihannya.
Pendukung  sosial  demokrat  meyakini  bahwa  penangananan kemiskinan yang bersifat residual, beorientasi proyek jangka pendek, justru  merupakan  strategi  yang  hanya  menghabiskan  dana  saja karena  efeknya  juga  singkat,  terbatas  dan  tidak  berwawasan pemberdayaan  dan  keberlanjutan.  Apabila  kaum  neo-liberal  melihat bahwa  jaminan  sosial  dapat  menghambat  “kebebasan”,  kaum  sosial demokrat justru meyakini bahwa ketiadaan sumber-sumber finansial yang  mapan  itulah  yang  justru  dapat  menghilangkan  “kebebasan”, karena membatasi dan bahkan menghilangkan kemampuan individu dalam menentukan pilihan-pilihannya (choices).
Di  sisi  lain,  Badan  Pusat  Statistik  dan  Departemen  Sosial  RI mendefinisikan kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi  kebutuhan  dasar  minimal  untuk  hidup  layak. 14 Kemiskinan merupakan  sebuah  kondisi  yang  berada  di  bawah  garis nilai  standar  kebutuhan  minimum,  baik  untuk  makanan  dan  non makanan,  yang  disebut  garis  kemiskinan  (poverty  line)  atau  batas kemiskinan  (poverty  threshold).  Garis  kemiskinan  adalah  sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk  dapat membayar kebutuhan  makanan  setara  2100  kilo  kalori  per  orang  per  hari  dan kebutuhan  non-makanan  yang  terdiri  dari  perumahan,  pakaian, kesehatan,  pendidikan,  transportasi,  serta  aneka  barang  dan  jasa lainnya. 15 Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari  segi
pendapatan  dalam  bentuk  uang  ditambah  dengan  keuntungan- keuntungan  non-material  yang  diterima  oleh  seseorang.  Secara  luas kemiskinan  meliputi  kekurangan  atau  tidak  memiliki  pendidikan, keadaan  kesehatan  yang  buruk,  kekurangan  transportasi  yang
14 Badan  Pusat Statistik dan Departemen  Sosial RI.,  Penduduk  Fakir  Miskin  Indonesia,
(Jakarta: BPS, 2002), hlm. 3
15 Ibid
Rudy Haryanto
al-Ihkâm , V o l . 7   N o . 1   J u n i   2 0 1 2 186
dibutuhkan oleh masyarakat. 16 Fakir miskin adalah orang yang sama sekali  tidak  mempunyai  kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan pokok  yang  layak  bagi  kemanusiaan  atau  orang  yang  mempunyai sumber  mata  pencaharian  tetapi  tidak  memenuhi  kebutuhan  pokok yang layak bagi kemanusiaan. 17
Kemiskinan  adalah  ketidaksamaan  kesempatan  untuk mengakumulasikan  basis  kekuasaan  sosial.  Basis  ke  saan  sosial meliputi:  (a)  Modal  produktif  atau  asset  (tanah,  perumahan,  alat produksi,  kesehatan),  (b)  Sumber  keuangan  (pekerjaan,  kredit),  (c) Organisasi  sosial  dan  politik yang  dapat digunakan untuk mencapai kepentingan  bersama  (koperasi,  partai  politik,  organisasi  sosial),  (d) Jaringan  sosial  untuk  memperoleh  pekerjaan,  barang,  dan  jasa,  (e) Pengetahuan dan keterampilan, dan (f) Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup. 18 Kemiskinan memiliki berbagai dimensi 19 : (1)
Ketidakmampuan  memenuhi  kebutuhan  konsumsi  dasar  (pangan, sandang  dan  papan);  (2)  Tidak  adanya  akses  terhadap  kebutuhan hidup  dasar  lainnya  (kesehatan,  pendidikan,  sanitasi,  air  bersih  dan transportasi); (3) Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi  untuk  pendidikan  dan  keluarga);  (4)  Kerentanan  terhadap goncangan  yang  bersifat  individual  maupun  missal;  (5)  Rendahnya kualitas  sumberdaya  manusia  dan  keterbatasan  sumber  alam;  (6) Tidak  dilibatkannya  dalam  kegiatan  sosial  masyarakat;  (7)  Tidak adanya  akses  terhadap  lapangan  kerja  dan  mata  pencaharian  yang berkesinambungan;  (8)  Ketidakmampuan  untuk  berusaha  karena cacat fisik maupun mental; (9) Ketidakmampuan dan
ketidakberuntungan  soaial  (anak  terlantar,  wanita  korban  kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil). 20
Ketidakmampuan  dan  ketidakberuntungan  sosial  (anak telantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok  marjinal  dan  terpencil)  juga  termasuk  dalam  kreteria
16 Edi  Suharto,  et  al.,  Kemiskinan  dan  Keberfungsian  Sosial:  Studi  Kasus  Rumah  Tangga
Miskin di Indonesia , (Bandung: STKSPress), 2004 17 Ibid., BPS dan Depsos, Penduduk Fakir Miskin, hlm. 5
18 Suharto, et al., Kemiskinan, hlm. 6 19 Ibid.
20 Suharto, Membangun Masyarakat, hlm. 132
Pengentasan Kemiskinan
187
kemiskinan. 21 Apabila  keadaan  ini  tidak  diperhatikan  oleh pemerintah  maka  sudah  jelas  si  miskin  selamanya  penuh  dengan ketidak  berdayaan.  Untuk  itu  sudah  seharusnya  pemerintah menerapkan  sistem  negara  kesejahteraan  (welfare  state)  yang  dapat melindungi  dan  menjamin  kehidupan  dasar  warganya  terhadap kondisi-kondisi  yang  memburuk  yang  tidak  mampu  ditangani  oleh dirinya  sendiri.  Hal  ini  di  karenakan  kelangsungan  hidup  individu dalam  situasi  ini  seringkali  tergantung  pada  keluarga  yang  secara bersama-sama  dengan  jaringan  sosial  membantu  para  anggotanya dengan  pemberian  bantuan  keuangan,  tempat  tinggal  dan  bantuan- bantuan mendesak lainnya.

## Strategi Pengentasan Kemiskinan
Strategi  pengentasan kemiskinan  bisa di  mulai  dari kebijakan pemerintah  (yang  sifatnya  top  down)  sehingga  elemen  masyarakat tinggal  mendukung  kebijakan  tersebut.  Dalam  pembangunan berkelanjutan  yang  dicanangkan  pemerintah  harus  menjadi  acuan dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang. Didalam acauan tersebut  ada  klausal  tentang  pengentasan  kemiskinan,  untuk  itu sudah  seharusnya  bahwa  pemerintah  telah  membuat  komitmen nasional  untuk  memberantas  kemiskinan  dalam rangka  pelaksanaan pembangunan  berkelanjutan,  dimana  pemerintah  dan  semua perangkat  negara  bersama  dengan  berbagai  unsur  masyarakat memikul  tanggungjawab  utama  untuk  mewujudkan  pembangunan berkelanjutan dan sekaligus  pengentasan kemiskinan.
Strategi yang lain adalah dengan memberdayakan masyarakat yang  mempunyai  kepedulian  untuk  mengentaskan  kemiskinan. Karena  sifatnya  bottom  up  yang  anggota  dan  dananya  berasal  dari masyarakat, maka sifatnya adalah sosial partisan yang dilakukan oleh para  pekerja  sosial.  Pekerjaan  sosial  adalah  profesi  pertolongan kemanusiaan  yang  fokus  utamanya  untuk  membantu  orang  agar dapat  membantu  dirinya  sendiri.  Dalam  proses  pertolongannya,
21 Suharto, et al., Kemiskinan, hlm. 7-8
Rudy Haryanto
pekerjaan  sosial  berpijak  pada  nilai,  pengetahuan  dan  keterampilan profesional yang mengedepankan prinsip keberfungsian sosial. 22 Konsep  keberfungsian  sosial  pada  intinya  menunjuk  pada kapabilitas  individu,  keluarga  atau  masyarakat  dalam  menjalankan peran-peran  sosial  di  lingkungannya.  Konsepsi  ini  mengedepankan nilai bahwa klien adalah subyek pembangunan; bahwa klien memiliki kapabilitas  dan  potensi  yang  dapat  dikembangkan  dalam  proses pertolongan,  bahwa  klien  memiliki  dan  atau  dapat  menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar dirinya.
Sesuai  dengan  konsepsi  mengenai  keberfungsian  sosial, strategi  penanganan  kemiskinan  pekerjaan  sosial  terfokus  pada peningkatan  kemampuan  orang  miskin  dalam  menjalankan  tugas- tugas  kehidupan  sesuai  dengan  statusnya.  Karena  tugas-tugas kehidupan  dan status  merupakan konsepsi  yang  dinamis  dan  multi- wajah,  maka  intervensi  pekerjaan  sosial  senantiasa  melihat  sasaran perubahan  (orang miskin) tidak terpisah dari  lingkungan dan  situasi yang dihadapinya. Prinsip ini dikenal dengan pendekatan “person-in- environment dan person-in-situation”.
Pada  pendekatan  pertama,  pekerja  sosial  melihat  penyebab kemiskinan  dan  sumber-sumber  penyelesaian  kemiskinan  dalam kaitannya  dengan  lingkungan  dimana  si  miskin  tinggal,  baik  dalam konteks  keluarga,  kelompok  pertemanan  (peer  group),  maupun masyarakat.  Penanganan  kemiskinan  yang  bersifat  kelembagaan (institutional)  biasanya  didasari  oleh  pertimbangan  ini.  Beberapa bentuk  PROKESOS  yang  telah  dan  sedang  dikembangkan  oleh Depsos dapat disederhanakan menjadi: (1) Pemberian pelayanan dan rehabilitasi  sosial  yang  diselenggarakan  oleh  panti-panti  sosial;  (2) Program jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial. 23 Pendekatan  kedua,  yang  melihat  si  miskin  dalam  konteks situasinya,  strategi  pekerjaan  sosial  berpijak  pada  prinsip-prinsip individualisation  dan  self-determinism  yang  melihat  si  miskin  secara individual  yang  memiliki  masalah  dan  kemampuan  unik.  Program anti  kemiskinan  dalam  kacamata  ini  disesuaikan  dengan  kejadian-
22 Edi Suharto, Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran,
(Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS), 1997)
23 Suharto, Membangun Masyarakat, hlm. 151
Pengentasan Kemiskinan
189
kejadian  dan  atau  masalah-masalah  yang  dihadapinya.  PROKESOS penanganan  kemiskinan  (yang  pada  prinsipnya  memadukan pendekatan  neo-liberal  dan  sosial  demokrat  ini)  dapat  dikategorikan kedalam  beberapa  strategi:  (1)  Strategi  kedaruratan.  Misalnya, bantuan  uang,  barang  dan  tenaga  bagi  korban  bencana  alam;  (2) Strategi  kesementaraan  atau  residual.  Misalnya,  bantuan  stimulan untuk  usaha-usaha  ekonomis  produktif;  (3)  Strategi  pemberdayaan. Misalnya,  program  pelatihan  dan  pembinaan  keluarga  muda mandiri,  pembinaan  partisipasi  sosial  masyarakat,  pembinaan  anak dan  remaja;  (4)  Strategi  “penanganan  bagian  yang  hilang”.  Strategi yang oleh Caroline Moser  disebut  sebagai  “the  missing  piece  strategy” ini  meliputi  program-program  yang  dianggap  dapat  memutuskan rantai  kemiskinan  melalui  penanganan  salah  satu  aspek  kunci kemiskinan   yang  kalau  “disentuh”  akan  membawa  dampak  pada aspek-aspek  lainnya.  Misalnya,  pemberian  kredit,  program  KUBE atau Kelompok Usaha Bersama. 24 Mencermati beberapa paradigmatik penanggulangan
kemiskinan  diatas,  ada  strategi  yang  harus  dilakukan  untuk mengatasi  kemiskinan  supaya  tepat  sasaran  yaitu:  Pertama,  karena kemiskinan  bersifat  multidimensional,  maka  program  pengentasan kemiskinan  seyogyanya  juga  tidak  hanya  memprioritaskan  aspek ekonomi  tapi  memperhatikan  dimensi  lain.  Dengan  kata  lain, pemenuhan  kebutuhan  pokok  memang  perlu  mendapat  prioritas, namun  juga  harus  mengejar  target  mengatasi  kemiskinan nonekonomik. Strategi pengentasan kemiskinan hen-daknya
diarahkan  untuk  mengikis  nilai-nilai  budaya  negatif  seperti  apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan sebagainya. Apabila budaya ini  tidak  dihilangkan,  kemiskinan  ekonomi  akan  sulit  untuk ditanggulangi.  Selain  itu,  langkah  pengentasan  kemiskinan  yang efektif  harus  pula  mengatasi  hambatan-hambatan  yang  sifatnya struktural dan politis.
Kedua ,  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  mendorong produktivitas,  strategi  yang  dipilih  adalah  peningkatan  kemampuan dasar  masyarakat  miskin  untuk  meningkatkan  pendapatan  melalui langkah  perbaikan  kesehatan  dan  pendidikan,  peningkatan
24 Ibid.
Rudy Haryanto
keterampilan  usaha,  teknologi,  perluasan  jaringan  kerja  (networking), serta informasi pasar.
Ketiga ,  melibatkan  masyarakat  miskin  dalam  keseluruhan proses  penanggulangan  kemiskinan,  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, bahkan pada
prosespengambilankeputusan.
Keempat ,  strategi  pemberdayaan.  Kelompok  agrarian  populism yang  dipelopori  kelompok  pakar  dan  aktivis  Lembaga  Swadaya Masyarakat, menegaskan,  masyarakat miskin adalah kelompok  yang mampu  membangun  dirinya  sendiri  jika  pemerintah  mau  memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur dirinya.

## Wakaf Tunai sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan
Sebuah kondisi  dimana  daya  tarik wakaf  sudah mulai  dilirik untuk  pemberdayaan  secara  professional-produktif.  Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, SDM ke-Nazhir-an,  pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf yang tidak hanya berupa harta tidak  bergerak  seperti  uang,  saham,  dan  surat  berharga  lainnya, dukungan  political  will  secara  penuh  seperti  lahirnya  UU  No.  41 Tahun 2004 tentang wakaf.
Cast  waqf yang  diterjemahkan  dengan  wakaf  tunai,  namun kalau  menilik  objek  wakafnya,  yaitu  uang,  lebih  tepat  kiranya kalau cast  waqf diterjemahkan  sebagai  wakaf  uang.  Wakaf  tunai  adalah wakaf  yang  dilakukan  sesorang,  kelompok  orang,  dan  lembaga  atau badan hokum dalam bentuk uang tunai. 25
Kebolehan  wakaf  tunai  sudah  diatur  dalam  UU No 41  tahun 2004  yang  disahkan  oleh  DPR  RI  serta  berdasarkan  fatwa  MUI Indonesia  tanggal  11 Mei 2002  yang  berbunyi :  (1)  Wakaf  uang  (cash wakaf)  adalah  wakaf  yang  dilakukan  seseorang,  kelompok  orang, lembaga atau badan  hukum dalam bentuk uang  tunai;  (2)  Termasuk ke  dalam  pengertian  uang  adalah  surat-surat  berharga;  (3)  Waqaf uang  hukumnya  jawaz  (boleh);  (4)  Wakaf  uang  hanya  boleh disalurkan  dan  digunakan  untuk  hal-hal  yang  dibolehkan  secara syar’i.  Nilai  pokok  wakaf  uang  harus  dijamin  kelestariannya,  tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan. 26
25 Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, hlm. 3
26 Sari, Wakaf Tunai.
Pengentasan Kemiskinan
191
Dengan  diundangkannya  UU  No.  41  Tahun  2004,  maka kedudukan  wakaf  menjadi  sangat  jelas  dalam  tatanan  hukum nasional,  tidak  saja  dari  sisi  hukum  Islam  (fiqh).   Dengan  krisis  yang dialami  oleh  Indonesia,  maka  wakaf  tunai  ini  dapat  menjadi  salah satu  instrumen  dalam  program  pengentasan  kemiskinan.  Karena dengan  wakaf  tunai  arahnya  adalah  wakaf  menjadi  produktif  dan hasilnya  dapat  dimanfaatkan  untuk  membantu  masyarakat  yang membutuhkan  dan  di  bawah  garis  kemiskinan.  Seseorang  yang memiliki  uang  atau  dana  yang  terbatas  pun  dapat  melaksanakan wakaf tunai ini dengan kemampuannya.
Nah  dengan  demikian,  wakaf  tunai  bisa  dilakukan  oleh siapapun  meski  dana  yang  dimiliki  cukup  terbatas.  Karena  wakaf tunai  ini  memberi  jalan  kepada  kaum  Muslim  yang  ingin  berwakaf, meskipun ia bukan dari golongan aghniyâ’ (orang kaya).
Dalam  redaksi  Undang-Undang  Wakaf  No.  41  tahun  2004, menyebutkan  sebagai  berikut:  ”Wakaf  adalah  perbuatan  hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian  dari  benda  miliknya  dan  melembagakannya  untuk  selama- lamanya  guna  kepentingan  ibadat  atau  keperluan  umum  lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.” 27
Landasan  hukum  wakaf  tunai  di  Indonesia  antara  lain  Surat Direktur  Pengembangan  Zakat  dan  Wakaf  Depag,  (terakhir)  nomor Dt.1.II  U5/BA.03.2/2772/2002,  tanggal  26  April  2002.  Jadi,  dapat disimpulkan bahwa benda apa saja sepanjang ia tidak dapat musnah setelah  diambil  manfaatnya,  dapat  diwakafkan.  Uang  pun  termasuk benda yang dapat diwakafkan (wakaftunai), sepanjang uang tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan akad wakaf dan tidak habis atau musnah.  Jadi  uang  dapat  saja  diwakafkan  dengan  mekanisme membelanjakan uang tersebut pada benda-benda yang memiliki sifat tidak musnah. 28
27 Menurut  istilah  syara’  wakaf  adalah  menahan  harta  yang  mungkin  diambil manfaatnya  tanpa  menghabiskan  atau  merusakan  bendanya  dan  digunakan  untuk kebaikan.  Adijani  al-Alabij,  Perwakafan  Tanah  di  Indonesia:  Dalam  Teori  dan  Praktek, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), hlm. 23. Sedangkan definisi diatas merupakan  definisi dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia BUKU III, BAB I Pasal 215 ayat 1. Lihat Abdurrahman,  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indosesia,  (Jakarta:  Akademika  Presindo, 2004), hlm. 165.
28 Sari, Wakaf Tunai.
Rudy Haryanto
Urgensi  wakaf  tunai  (cash  waqf  )  adalah  dengan  cara menjadikan  uang  tersebut  sebagai  modal  usaha  kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Adapun manfaat utama wakaf tunai adalah: (a) Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa  mulai  memberikan  dana  wakafnya  tanpa  harus  menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu; (b) Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf  yang  berupa  tanah-tanah  kosong  bisa  mulai  dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian; (c) Dana  wakaf  tunai  juga  bisa  membantu  sebagian  lembaga-lembaga pendidikan  Islam;  (d)  Umat  Islam  dapat  lebih  mandiri  dalam mengembangkan  dunia  pendidikan  tanpa  harus  terlalu  tergantung pada  anggaran  pendidikan  negara  yang  memang  semakin  lama semakin terbatas.
Sasaran  Wakaf  Tunai,  para  praktisi  pengelola  wakaf  masih menjadikan  pendapat  M.  Abdul  Manan,  pakar  ekonomi  Islam  dari Bangladesh  ini, sebagai  rujukan penting.   Pertama,  kemanfaatan  bagi kesejahteraan  pribadi  (dunia-akhirat).  Renungannya,  saat  lahir seseorang  miskin,  mati  pun  kembali  miskin  dan  semua  berakhir kecuali  tiga  perkara  yang  salah  satunya  amal  jariyah.  Maka  wakaf tunai  dapat  menjadi  sedekah  jariyah  yang  berperan  mengantar kesejahteraan  dunia-akhirat  seseorang.    Kedua,  kemanfaatan  bagi kesejahteraan  keluarga  (dunia  akhirat).  Ini  bisa  menjadi  wujud tanggungjawab  sosial  kita  kepada  orangtua,  istri,  anak-anak  atau anggota keluarga yang lain. Ketiga, pembangunan sosial. Wakaf tunai bisa  membuka  banyak  peluang  untuk  membantu  masyarakat.  Dari profit wakaf  tunai,  seseorang  dapat membantu memberikan  bantuan yang  berharga  bagi  pendirian  atau  pun  operasionalisasi  lembaga- lembaga  pendidikan  maupun  masjid.  Wakaf  tunai  dapat  pula membantu terlaksananya proyek-proyek pendidikan, riset,
keagamaan,  kesejahteraan  sosial,  pengobatan  dan  perawatan kesehatan  bagi  kaum  dhuafa,  dan  penghapusan  kemiskinan.  Wakaf tunai  juga  bisa  dimanfaatkan  untuk  beasiswa  pelajar  dan  atau mahasiswa.  Bisa  disimpulkan,  kemanfaatan  wakaf  tunai  bersifat abadi,  berbeda  dengan  derma  temporer,  wakaf  tunai  bisa direncanakan  secara  baik  dan  bersifat  abadi  sehingga  banyak kelompok  masyarakat  dapat  menikmati  hasilnya  secara  terus- menerus.  Keempat,  membangun  masyarakat  sejahtera:  jaminan  sosial bagi si miskin dan jaminan keamanan sosial bagi si kaya. Wakaf tunai
Pengentasan Kemiskinan
193
dalam  tahap  yang  makin  baik,  menjadi  wahana  terciptanya kepedulian  dan  kasih  sayang  si  kaya  terhadap  si  miskin,  sehingga tercipta  hubungan  harmonis  dan  kerjasama  yang  baik.  Wakaf  tunai bisa diandalkan menebar manfaat di bidang ekonomi dan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan. 29
Dalam hal pengelolaan wakaf,  perlu ada standar  pengelolaan yang  yang  dibakukan  agar  dana  yang  dkumpulkan  dapat diberdayakan  secara  maksimal.  Dalam hal  ini  peran  perbankan  atau Lembaga keuangan Syarî’ah sangat di perlukan. LKS dapat berperan sebagi nazhir yang mengumpulkan, meyalurkan dan mengelola dana wakaf. Dalam rangka mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarahkan model pengelolaan dana  tersebut  kepada  sector  usaha  yang  produktif   dengan  lembaga usaha  yang memiliki reputasi yang baik. Seperti   menjalin kerjasama (networking)  dengan  perusahan  modal  ventura.  Kerjasama  ini  juga dimaksudkan untuk  mengaplikasikan model pembiayaan mudlarabah maupun musyarakah.
Difungsikanya  perbankan  Syari’ah  sebagai  nazhir  setidaknya memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan  operasionalisasi  harta  (dana)  wakaf,  yaitu:  (1)
Memililki  jaringan  kantor;  (2)  Kemampuan  sebagai fund  manager;  (3) Pengalaman,  jaringan-jaringan  informasi  dan  peta  distribusi;  dan  (4) Memiliki  citra  positif. 30 Dengan  melibatkan  lembaga  keuangan Syari’ah  dalam  pengelolaan  wakaf  tunai,  maka  selain  produktif, wakaf akan bias diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi yang menuntungkan. Dengan demikian, masyarakat yang akan merasakan manfaat dari hasil dana wakaf semakin banyak. 31
Hasil  pengelolaan  dana  wakaf  tunai  dapat  dimanfaatkan secara  lebih  luas  dalam  rangka  kesejahteraan  masyarakat  banyak. Adapun  variable  kesejahteraan  masyarakat  itu  sendiri  sangat  luas. Variable-variabel tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial,  dan  pengembangan  ekonomi  melalui  pemberdayaan  usaha kecil dan menengah.
29 M.  Abdul  Manan.  Sertifikat  Wakaf  Tunai,  Sebuah  Inovasi  Keuangan  Islam,  (Jakarta: CIBER dan PKTTI UI, 2002).
30 Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan, hlm. 46
31 Ibid., hlm. 48
Rudy Haryanto
Pengentasan  Kemiskinan  melalui  Pendekatan  Wakaf  Tunai  dalam Perspektif Ekonomi Mikro dan Makro
Trend perkembangan  global  menunjukan  kecenderunagn pelaksanaan  satu  sistem  yaitu  system  pasar  atau  system  kapitalis. Terdapat  banyak  kelemahan  dalam  system  kapitalis  tersebut. 32 System Ekonomi Syari’ah berbeda dengasistem ekonomi
konvensioanl  dalam  banyak  hal.  System  Ekonomi  Syari’ah  di samping  mampu  mengatasi  kelemahan-kelemahan  yang  ada,  juga bias  melepaskan  ketergantungan  ekonomi  yang  selama  ini mengancam kemandirian bangsa. 33
Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  wakaf  yang  merupakan  salah satu  unsure  dalam  lembaga-lembaga  Ekonomi  Islam  yang  berasal dari kegiatan sector volunter. Ciri khas daripada kegiatan wakaf dari sudut ekonomi adalah kegiatan investasi dan bukan bukan konsuntif. Untuk  itu  perlu  dipersiapkan  berbagai  prasarana    serta  sarana  yang mendukung pemberdayaan lembaga wakaf baik yang bergerak dalam kegiatan wakaf harta tak bergerak maupun harta bergerak. 34 Penanggulangan  kemiskinan  dapat  diibaratkan  dengan analogi ikan dan kail. Sering dikatakan bahwa memberi ikan kepada si miskin tidak dapat menyelesaikan masalah. Si miskin akan menjadi tergantung.  Kemudian,  banyak  orang  percaya  memberi  kail  akan lebih baik. Si miskin akan lebih mandiri. Benarkah?
Analogi  ini  perlu  diperluas.  Memberi  kail  saja  ternyata  tidak cukup.  Meskipun  orang  punya  kail,  kalau  ia  tidak  memiliki  cara mengail  ikan  tentunya  tidak  akan  memperoleh  ikan.  Pemberian keterampilan  (capacity  building)  kemudian  menjadi  kata  kunci  dalam proses  pemberdayaan  masyarakat.  Setelah  orang  punya  kail  dan memiliki  keterampilan  mengail,  tidak  dengan  serta  merta  ia  dapat mengumpulkan  ikan,  jikalau  lautan,  sungai  dan  kolam  dikuasai kelompok  elite.  Karenanya,  penanganan  kemiskinan  memerlukan pendekatan makro  kelembagaan.  Perumusan  kebijakan sosial  adalah
32 Manan. Sertifikat Wakaf Tunai, hlm. 100
33 Djunaidi dan al-Asyiar, Menuju Era Wakaf Produktif, hlm. 81-82
34 Ibid., hlm. 90-91
Pengentasan Kemiskinan
195
salah  satu  piranti  penciptaan  keadilan  yang  sangat  penting  dalam mengatasi kemiskinan. 35
Globalisasi  sangat  dipengaruhi  oleh  pemikiran  kapitalisme yang  mempunyai  pandangan  filsafat  ekonomi  klasik,  tokoh  yang sangat  berpengaruh  dalam  pandangan  ini  adalah  Adam  Smith  dan dua  pemikir  yang  tidak  kalah  pentingnya  dalam  pembentukan pandangan ini, yaitu David Ricardo dan Thomas Robert Maltus serta sangat  dielu-elukan  oleh  dua  pemikir  pada  jaman  sekarang,  yaitu Francis  Fukuyama  dan  Thomas  L.  Friedman  yang  memberikan tesisnya  tentang  globalisasi,  liberalisme,  privatisasi,  dan  kapitalisme sebagai akhir sejarah. 36
Realitas yang terjadi adalah Indonesia merupakan dari negara dunia ketiga yang belum  mampu membendung pasar bebas dan  hal tersebut  merupakan  suatu  keniscayaan  serta  sewaktu-waktu  akan siap  membinasakannya.  Masalah  pengangguran  dan  kemiskinan merupakan masalah klasik yang selalu melekat dan menjadi ciri khas negara  Indonesia,  masalah  ini  juga merupakan  masalah  yang  paling klimaks  dihadapi  oleh  negara  ini,  sebab  proses  penyelenggaraan negara  yang  begitu  panjang  akan  membayangkan  adanya pengurangan  angka  pengangguran  dan  kemiskinan,  karena  hal tersebut merupakan mainstream dari sebuah pembangunan. Sehingga tiak  mengherankan  jika  angka  kemiskinan  setiap  tahun  semakin meningkat.
Konsep  yang  amat  dekat  dengan  konsep  kemiskinan  adalah impoverishment (hal-hal menyebabkan seseorang atau sesuatu menjadi lebih  miskin).  Proses  impoverisment  adalah  sebuah  proses  aktif menghilangkan  akses  dan  hak-hak  dasar  yang  secara  sistematik direproduksi dan diciptakan oleh sejumlah mekanisme global seperti kerusakan lingkungan  hidup,  kehancuran  sumberdaya  rakyat,inflasi, pengangguran  dan  politik  utang  luar  negeri.  Proses  inilah  yang
35 Adiwarman  A.  Karim,   Ekonomi Mikro  Islami, (Jakarta: PT. Raja Grafindo  Persada, 2007), hlm. 8 36 Akan tetapi paham kapitalis tersebut bertentangan dengan konsep dalam ekonomi Islam,  karena  Islam    sangat  menentang  setiap  aktivitas  ekonomi  yang  bertujuan melakukan  penimbunan  kekayaan  atau  pengambilan  keuntungan  yang  tidak  layak dari kesulitan orang lain atau penyalahgunaannya. Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 29
Rudy Haryanto
dikenal  sebagai  proses  pelemahan  ekonomi,  ekologi,  sosial,  politik dan kebudayaan.
Dengan melihat realitas permasalahan yang ada dalam upaya pengentasan  kemiskinan  melalui  proses  pemberdayaan  ekonomi mikro  sebagai  pilar  pembangunan,  maka  strategi-strategi  yang digunakan adalah sebagai berikut: 37 Pertama, adanya  kerjasama  yang mutalisme  antara  pemerintah,  swasta  serta  elemen  masyarakat menengah  (LSM,  Akademisi,  Wartawan,  Profesional,  dll)  untuk  bisa mendorong  ekonomi  mikro  untuk  bisa  menjadi  salah  satu  tembok dalam  menghindari  kemiskinan.  Strategi  itu  bisa  dilakukan  apabila ketiga  elemen  tersebut  memiliki  kesamaan  visi  dan  misi  dalam pembangunan,  misalnya  dalam  pembinaan  pemberdayaan  ekonomi mikro melalui pemberdayaan wakaf tunai.
Kedua, pemerintah  dan  MUI  harus  bisa  menciptakan  regulasi yang  pro  terhadap  ekonomi  mikro,  misalnya  dalam  era  otonomi daerah ini pemerintah daerah setempat yang sangat mengedepankan peraturan  daerah,  maka  peraturan  daerah  sudah  harus  melibatkan MUI setempat untuk menghasilakan kebijakan yang bisa mendorong kekuatan  ekonomi  local  baik  dalam  kebijakan  Lembaga  Keuangan Mikro  maupun  aplikasinya  yang  semuanya  tentunya  berorientasi terhadap  pemberdayaan  wakaf  tunai,  bukan  malah  sebaliknya mendorong  ekonomi  sebagian  kelompok  orang  saja  yang  nota benenya  dari  kalangan  ekonomi  besar.  Oleh  karena  itu  jangan  ada peraturan  daerah  yang  mendorong  resistensi  masyarakat  terhadap pemerintah  daerah  seperti  penggusuran  pedagang  kaki  lima  tanpa memberikan  solusi,  yang  saling  menguntungkan  antara  kedua  belah pihak,  hal-hal  tersebut  harus  di  hindari  oleh  pemerintah  daerah apabila  ingin  menciptakan  kekuatan  ekonomi  mikro  sebagai  pilar untuk upaya dalam mengentaskan kemiskinan di daerah.
Ketiga, pemerintah,  swasta,  dan  elemen  masyarakat  yang diwakili  oleh  LSM  harus  bisa  membuat  lembaga-lembaga  keuangan mikro  yang  dananya  bersumber  dari  wakaf  tunai  dari  masyarakat sehingga  lembaga  keuangan  mikro  tersebut  akan  kuat  serta mengedepankan  distribusi  keadilan  dalam  prosesnya.  Hal  tersebut
37 Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm.  229
Pengentasan Kemiskinan
197
supaya  usaha  mikro  bisa  terhindar  dari  rentenir  yang  nota  benenya akan mengeksploitasi usaha mikro dengan bunga yang tinggi.
Keempat, perlunya  dukungan  baik  material  (berupa  dana dengan  wakaf  tunai)  maupun  immaterial  (peraturan  dan  kebijakan) dari  penguasa,  MUI,  tokoh  masyarakat  dan  Agama  dan  Lembaga Swadaya  Masyarakat  sehingga  lembaga  keuangan  mikro  bisa berkompetisi  dengan  lembaga  keuangan  yang  informal  dengan mengedepankan pelayanan yang pro terhadap usaha mikro, sehingga usaha  mikro  akan  tertarik  serta  nyaman  dalam  melakukan pinjamannya,  hal  yang  terpenting  dan  merupakan  indikator pelayanan adalah proses pelayanan yang tidak berbelit-belit.
Kelima , adalah bagaimana elemen-elemen tersebut mempunyai komitmen dalam bekerjasama untuk bisa merealisasikan visi dan misi dalam melenyapkan kemiskinan yang kita hadapi ini.
Dalam Islam, wakaf sering disebut sebagai sumber asset yang member  kemanfaatan  sepanjang  masa. 38 Intitusi  wakaf  telah memainkan  peran  yang  sangat  penting  dalam sejarah  kaum  muslim dalam membangun kesejahteraan rakyat. 39 Sebab  itu,  sampai saat  ini potensi  wakaf  sebagai  sarana  berbuat  kebajikan  bagi  kepentingan masyarakat  perlu  dikelola  dan  diberdayakan  secara  masimal  dalam ruang  lingkup  nasioanal.  Wakaf  tunai  membuka  peluang  yang  unik bagi  penciptaan  investasi  di  bidang  ekonomi  termasuk  bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. 40
Dengan  peran  tersebut  diharapkan  kemiskinan  teratasi dengan focus merubah kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas  kehidupan  sesuai  statusnya.  Dan  mengubah  struktur- struktur  sosial  masyarakat  yang  tidak  adil.  Sehingga  dari  analog diatas bisa dikembangkan menjadi masyarakat tidak saja mempunyai kail tetapi juga harus mempunyai ketrampilan memancing. Tidak ada dominasi  kepemilikan  kolam  ikan  oleh  kelompok-kelompok  elite dalam  masyarakat,  sehingga  masyarakat  mempunyai  kebebasan memancing.  Dan  masyarakat  mampu  memperluas  atau  disediakan akses pemasaran untuk menjual ikan hasil memancing tersebut. 41
38 Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan, hlm. 94
39 Michael Dumper, Wakat Muslimin di Negara Yahudi, (Jakarta: Lentera, 1994), hlm. 1
40 Manan, Sertifikat Wakaf Tunai, hlm. 95
41 Suharto, Membangun Masyarakat, hlm. 150-151
Rudy Haryanto
198

## Penutup
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang tidak mudah diatasi.  Namun,  dengan  pendekatan  yang  tepat,  kemiskinan  akan lebih  mudah  didekati.  Penanggulangan  kemiskinan  memerlukan pemahaman  mengenai  dimensi  dan  pengukuran  kemiskinan  yang operasional. Setelah kemiskinan dapat dipotret secara akurat, strategi pengentasan  kemiskinan  dapat  dikembangkan.  Strategi  tersebut sebaiknya  menyentuh  pendekatan  langsung  dan  tidak  langsung, mikro dan makro, yang dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Strategi  yang  belum  diberdayakan  secara  optimal  tetapi  mempunyai peluang yang besar untuk mengentaskan kemiskinan tersebut adalah dengan mengaplikasikan wakaf tunai.
Wakaf  tunai  pada  hakikatnya  bukan  merupakan  instrumen baru. Praktik  wakaf  tunai  telah  dikenal  lama  dalam sejarah  Islam.
Pemerintah  juga  sudah  memikirkan  secara  serius upaya  untuk menggali potensi  wakaf  tunai  ini.  Hal  ini  dibuktikan  telah
disyahkannya UU No 41 Tahun 2004 tentang  Wakaf  sebagai payung hukum pelaksanaan wakaf tunai.
Wakaf  tunai  itu  pada  dasarnya  bertujuan  menghimpun  dana abadi  yang  bersumber dari  umat,  yang  kemudian  dapat dimanfaatkan  bagi  sebesar-besarnya  kepentingan  dakwah dan masyarakat.  Selama  ini,  masyarakat  hanya  mengenal  wakaf  dalam bentuk  tanah  dan  bangunan. Sedangkan  wakaf  dalam  bentuk  uang belum  tersosialisasi  dengan  baik. Padahal,  wakaf  tunai  ini  memberi kesempatan  kepada  setiap  orang  untuk  bersadaqah  jariyah dan mendapat pahala yang tidak terputus tanpa harus menunggu menjadi tuan  tanah  atau saudagar  kaya.  Orang  bisa  berwakaf  hanya  dengan membeli  selembar  sertifikat  wakaf  tunai  yang diterbitkan  oleh institusi pengelola wakaf (nadzir). Hal tersebut berbeda dengan zakat, di mana untuk menjadi muzakki , seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan  yang  di  antaranya adalah  hartanya  harus  melebihi nishab.
Dana wakaf yang terkumpul  ini selanjutnya dapat  digulirkan dan  diinvestasikan oleh  nadzir  ke dalam berbagai  sektor  usaha  yang halal  dan produktif,  sehingga keuntungannya  dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Fakta pun telah  menunjukkan  bahwa  banyak  lembaga  yang  bisa  bertahan
Pengentasan Kemiskinan
199
dengan memanfaatkan  dana wakaf,  dan bahkan  memberikan kontribusi  yang  signifikan  bagi  kaum  muslim  khususnya  dalam membangun kesejahteraan rakyat. Wallâh a’lam bi al-shawâb.

## Daftar Pustaka:
Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indosesia. Jakarta: Akademika Presindo, 2004.
Alabij,  Adijani  al-.  Perwakafan  Tanah  di  Indonesia:  Dalam  Teori  dan Praktek . Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
Badan  Pusat  Statistik  dan  Departemen  Sosial  RI.  Penduduk  Fakir Miskin Indonesia . Jakarta: BPS, 2002.
Deliarnov.  Perkembangan  Pemikiran  Ekonomi.  Jakarta:  Raja  Grafindo, 1997.
Departemen  Agama  RI,  Pedoman  Pengelolaan  Wakaf  Tunai.  Jakarta: Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf  Direktorat  Jendral  Bimbingan Masyaratat Islam, 2007.
Djunaidi, Achmad dan Thobieb al-Asyiar. Menuju Era Wakaf Produktif. Depok: Mumtaz Publishing, 2007.
Dumper,  Michael.  Wakat Muslimin di Negara Yahudi. Jakarta:  Lentera, 1994.
Haq,  Faishal  dan  Anam,    Saiful.  Hukum  Wakaf  dan  Perwakafan  di Indonesia. Pasuruan: GBI, 1993.
Karim,    Adiwarman  Azwar.  Ekonomi  Mikro  Islami.  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2007
---------.  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam.  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2006
Khalafallah,  Muhammad  Ahmad.  Masyarakat  Muslim  Ideal.  Jakarta: Insan Madani, 2008
Manan,  M.  Abdul.    Sertifikat  Wakaf  Tunai,  Sebuah  Inovasi  Keuangan Islam. Jakarta: CIBER dan PKTTI UI, 2002
Rahardjo,  Dawam.  Kemiskinan  Sebagai  Masalah  Ekonomi,  Dalam  Esei- Esei Ekonomi Politik . Jakarta: LP3ES, 1983.
Rudy Haryanto
200
Rahardjo,  Dawam.  Kritik  Terhadap  Marxisme  dan  Marxisme  sebagai Kritik  Terhadap  Pembangunan  Kapitalis,  Dalam  Esei-Esei  Ekonomi Politik , Jakarta: LP3ES, 1983.
Rudy,  T.  May.  Ekonomi  Politik  Internasional:  Peran  Domestik  Hingga
Ancaman Globalisasi . Jakarta: Nuansa, 2007.
Sari,  Diah  Lukita.  et  al,  Wakaf  Tunai:  www.ekonomi-syariah.com; diaskses pada 5 Mei 2008.
Suharto,  Edi  et  al.,  Kemiskinan  dan  Keberfungsian  Sosial:  Studi  Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia , Bandung: STKSPress, 2004.
Suharto,  Edi.    Pembangunan,  Kebijakan  Sosial  dan  Pekerjaan  Sosial: Spektrum  Pemikiran .  Bandung:  Lembaga  Studi  Pembangunan STKS (LSP-STKS), 1997.
Suharto,  Edi.  Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat:  Kajian Strategis  Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  &  Pekerjaan  Sosial . Jakarta: PT.Refika Aditama, 2006.
Todaro,  Michael.  P.  Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga.  Jakarta: Erlangga, 2000.