doi: mkts.v26i1.23620

## Kajian Parkir Badan Jalan pada Kawasan Perbelanjaan
(Studi Kasus: Jalan Pemuda, Pecinan Magelang)
* Evi Puspitasari, Woro Partini Maryunani, Paska Adi Hutomo Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Tidar, Magelang
*) evi.puspitasari@untidar.ac.id
Received: 13 Juni 2019 Revised: 18 Juni 2020 Accepted: 19 Juni 2020

## Abstract
The economic growth has influenced the mobility of the population. In line with those, there is a rapid growth of private vehicle ownership. The growth of private vehicles must be fulfilled by enough parking space so that it doesn’t cause parking problems later. This study aims to describe the conditions and evaluate the existing parking management in the case study area and design an effective parking space scenario. The object of this research is the on-street parking area on shopping area, Pemuda Street, Chinatown, Magelang. To obtain an overview  of  parking  management  in  case  study  area,  several  surveys  were  conducted,  including  a  parking inventory survey, occupancy survey, and parking duration survey. Secondary data collected by interview with the  Local  Transportation  Department  and  the  Local  Public  Works  and  Spatial  Planning  Department.  The survey results show that existing parking requirements cannot be met by the existing parking area. However, the traffic conditions around the Chinatown have not shown congestion during peak hour. To further improve the effectiveness of parking management in Chinatown, parallel parking, parking meter implementation, the addition  of  parking  space  and  the  application  of  parking  based  on  duration  can  be  applied.  For  further research, research on parking using special transportation software can be done.
Keywords: Parking, management, on-street, shopping area

## Abstrak
Pertumbuhan  pembangunan  di  sektor  ekonomi  mengakibatkan  meningkatnya  mobilitas  penduduk.  Seiring dengan  hal  tersebut,  terjadi  pertumbuhan  kepemilikan  kendaraan  pribadi  yang  cukup  pesat.  Pertumbuhan kendaraan  pribadi  harus  diimbangi  dengan  adanya  ruang  parkir  yang  cukup  sehingga  tidak  menimbulkan permasalahan  parkir  di  kemudian  hari.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran  kondisi  dan mengevaluasi  manajemen  parkir  di  area  studi  kasus  saat  ini  dan  merancang  sebuah  skenario  penataan ruang parkir yang efektif. Objek penelitian  adalah area parkir badan jalan kawasan perbelanjaan di  Jalan Pemuda, kawasan Pecinan, kota Magelang. Untuk memperoleh gambaran kondisi manajemen parkir di area studi  kasus,  dilakukan  beberapa  survey,  antara  lain  survey  inventarisasi  parkir,  survey  okupansi,  survey durasi  parkir,  pengumpulan  data-data  sekunder  dan  wawancara  ke  Dinas  Perhubungan  dan  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang.  Dari  hasil  survey  diperoleh  bahwa  kebutuhan  parkir  yang  ada sekarang tidak dapat dipenuhi oleh kapasitas parkir yang ada. Namun demikian, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan  Pecinan  belum  menunjukkan  kemacetan  di  jam  sibuk.  Untuk  lebih  meningkatkan  efektifitas manajemen  parkir  di  kawasan  perbelanjaan;  parkir  paralel,  penyelenggaraan  parking  meter,  penambahan kantong parkir dan penerapan parkir berdasarkan durasi dapat diberlakukan. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian mengenai parkir secara luas dengan menggunakan aplikasi transportasi khusus dapat dilakukan.
Kata kunci: Parkir, manajemen, badan jalan, kawasan perbelanjaan

## Pendahuluan
Tingginya  pertumbuhan  penduduk  dan  ditambah dengan    berkembangnya  urbanisasi  menyebabkan banyak  peneliti  melakukan  kajian  mengenai
transportasi,  terutama  pada  transportasi  yang berkelanjutan  (Zhu et  al .,  2013).  Transportasi berkelanjutan merupakan pembahasan yang kompleks karena memiliki karakteristik yang rumit dan  melibatkan  banyak  subsistem  (Jajac et  al. ,
2015).  Salah  satu  subsistem  dari  transportasi berkelanjutan adalah parkir. Perkembangan ekonomi  yang  pesat,  tingginya  pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi serta
penggunaannya menimbulkan  kebutuhan  ruang  parkir  yang  cukup (Yao et  al .,  2016).  Penataan  parkir  yang  tidak terkendali, seperti limpahan kendaraan bermotor di dalam  gedung,  ruang  parkir,  badan  jalan  hingga gang-gang sempit dapat mengakibatnya terhalangnya  lalu  lintas,  akses  bagi  angkutan umum  dan  pejalan  kaki  (GIZ  &  Bappenas,  2015). Di  kota-kota  besar,  masalah  parkir  menjadi semakin  penting  (Liu et  al .,  2012).  Salah  satu masalah parkir yang berkembang adalah kurangnya  fasilitas  parkir  untuk  memenuhi kebutuhan  ruang  parkir  (Batabyal  &  Nijkamp, 2009).  Beberapa  kasus  terjadi  di  mana  kendaraan yang parkir pada  lokasi tertentu harus dipindah ke lokasi  parkir  yang  lain  (Teichmann et  al .,  2015). Lebih  lagi,  parkir  memiliki  peran  kunci  dalam suksesnya  penyelenggaraan  sistem  lalu  lintas. Masalah  parkir  sangat  erat  kaitannya  dengan masalah  kemacetan,  kecelakaan  lalu  lintas  dan polusi lingkungan (Liu et al ., 2012).
Kebijakan yang berkaitan dengan parkir memegang  peranan  penting  dalam  manajemen transportasi  perkotaan  (Khodaii et  al .,  2010). Kebijakan  parkir  tidak  hanya  mempengaruhi sistem  parkir  itu  sendiri,  tapi  juga  mempengaruhi infrastruktur  transportasi  secara  lebih  luas  dan kehidupan  sosial-ekonomi  masyarakat.  Kebijakan parkir  di  Indonesia  masih  menekankan  pada pendapatan  parkir  sebagai  tujuan  utama.  Hal  ini tentu  saja  kurang  tepat  dan  kebijakan  parkir harusnya  dapat  memprediksi  risiko  yang  akan terjadi jika penataan parkir tidak diperhatikan (GIZ
& Bappenas, 2015). Kendaraan pribadi menghabiskan  90%  waktunya  untuk  parkir, sehingga  muncul  konsekuensi  terkait  penggunaan lahan  untuk  parkir  dan  aktivitas  ekonomi  di  area perkotaan (Ibeas et al. , 2018).
Terdapat  dua  jenis  penyelenggaraan  parkir,  yaitu: parkir di badan jalan dan parkir di luar badan jalan. Parkir  di  badan  jalan  dapat  mengakibatkan kekacauan situasi lalu lintas dan kemacetan karena terbatasnya  jalur  pejalan  kaki  dan  jalur  lambat serta  terbatasnya  parkir  di  luar  badan  jalan (Asiyanbola  &  Akinpelu  2012).  Pada  penelitian ini,  dikaji  mengenai  parkir  pada  badan  jalan  di kawasan  perbelanjaan.  Saat  ini,  banyak  tempat umum  seperti  area  pasar  dan  mall  yang menghadapi  permasalahan  parkir  yang  krusial, seperti penyediaan lahan parkir (Satre et al. , 2018).
Kawasan  Wisata  Perbelanjaan  Malioboro  Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa
persamaan  dengan  Kawasan  perbelanjaan  Pecinan kota  Magelang.  Keduanya  merupakan  kawasan perbelanjaan  yang  memiliki  trotoar  cukup  lebar dan  sebelum  tahun  2016  Kawasan  Malioboro diberlakukan  parkir  di  badan  jalan  untuk menampung  kebutuhan  parkir  pengunjung.  Mulai April  2016,  parkir  badan  jalan  di  Kawasan Malioboro  telah  direlokasi  ke  Taman  Parkir  Abu Bakar  Ali  Malioboro  (Jananingrum,  2016). Permasalahan  yang  terjadi  sebelum  adanya relokasi  adalah  lahan  parkir  yang  tersedia  tidak sebanding  dengan  jumlah  kendaraan  pengunjung yang  datang  di  tempat  tersebut  (Jananingrum, 2016).
Kondisi lalu lintas di Kawasan Malioboro sebelum adanya  relokasi  sangat  padat,  terutama  di  akhir pekan dan  hari  libur nasional. Hal  ini  juga sempat terjadi di Kawasan Perbelanjaan Daerah Ambarawa,  Kabupaten  Semarang,  Jawa  Tengah yang  merupakan  jalan  arteri  nasional.  Kawasan perbelanjaan ini kemudian ditutup untuk lalu lintas antar kota yang melibatkan bus-bus antar kota, truk dan kendaraan pribadi menuju  Kota Semarang dan menuju  Kota  Magelang  dan/atau  Provinsi  Derah Istimewa  Yogyakarta  akibat  tingkat  kemacetan yang  tinggi,  dan  kemudian  dibangun  jalan  lingkar baru  yang  menghubungkan  Provinsi  Jawa  Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kondisi  lalu  lintas  yang  padat  terjadi  di  Kawasan Perbelanjaan  Pecinan  terutama  pada  periode  jam puncak  hari  biasa  maupun  akhir  pekan.  Seiring dengan  pertumbuhan  jumlah  penduduk,  naiknya jumlah  kepemilikan  kendaraan  pribadi  dan  tidak adanya  perbaikan  di  sektor  transportasi  publik, kondisi  lalu  lintas  ini  dapat  semakin  memburuk dan  mengganggu  aktivitas  sosial  dan  ekonomi penduduk  di  sekitarnya.  Oleh  karena  itu,  peneliti menganggap  bahwa  studi  mengenai  manajemen parkir di  Kawasan Perbelanjaan Pecinan  ini sangat penting untuk dilakukan. Kajian parkir  merupakan salah satu bagian penting dalam sektor transportasi.  Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui  gambaran  kondisi  dan  mengevaluasi manajemen  parkir  di  Kawasan  Perbelanjaan Pecinan  Kota  Magelang  dan  merancang  skenario penataan ruang parkir yang efektif .

## Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan  ditunjukkan pada  bagan  alir  dalam  Gambar  1. Untuk memperoleh data kondisi dan evaluasi  manajemen parkir,  dilakukan  observasi  dan survey kondisi  di lapangan dan wawancara kepada Dinas
Pehubungan  Kota  Magelang  dan  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota  Magelang. Indikator  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini
adalah  karakteristik  parkir,  yang  terdiri  dari  pola parkir,  jumlah  kendaraan  parkir,  ketersediaan marka parkir dan ketersediaan ruang parkir . Untuk memperoleh  data  karakteristik  parkir,  dilakukan survey inventarisasi parkir (Arishandi et al ., 2017).
Gambar 1. Bagan alir penelitian
Pada survey inventarisasi parkir dilakukan observasi  keberadaan  rambu  larangan  parkir, marka parkir dan jalur pedestrian yang ada. Survey plat nomor kendaraan dilakukan untuk menjelaskan  perilaku  kendaraan  dalam  ruang parkir  dan  mendapatkan  gambaran  durasi  waktu parkir. Survey ini  dilakukan  pada  hari  Rabu  dan hari  Minggu  mulai  pukul  10.00  sampai  dengan pukul  15.00.  Pencatatan  plat  nomor  dilakukan  per
10  menit.  Lokasi  studi  dibagi  menjadi  18  segmen dengan  jarak  antar  segmen  +50  meter. Survey okupansi  dilakukan  untuk  memperoleh  data okupansi yang menjelaskan mengenai pemanfaatan ruang  parkir,  termasuk  tersedianya  parkir  ilegal, kepadatan parkir pada ruas jalan yang diobservasi. Observasi  dilakukan  pada  jam  puncak,  yaitu jumlah  kendaraan  parkir  pada  jam  puncak  dan kondisi  lingkungan  sekitar  (macet  atau  tidak macet).  Untuk  memperoleh  data  kebijakan, regulasi  dan  aksi,  karakteristik  tata  guna  lahan, indikator  sisi  pelayanan  (investasi)  dan  sisi penerimaan  dilakukan  wawancara  ke  Dinas Perhubungan  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang. Sisi pelayanan meliputi: skenario investasi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang  yang  telah  dilaksanakan.  Sisi  penerimaan meliputi  sistem  setoran  yang  dilakukan  ( profit sharing/non-profit sharing /pembayaran).

## Hasil dan Pembahasan

## Gambaran area studi kasus
Pemilihan  lokasi  studi  kasus  pada  penelitian  kali ini  ditetapkan  di  Kawasan  Perbelanjaan  Pecinan, Jalan  Pemuda  Kota  Magelang,  Provinsi  Jawa Tengah.  Pengelolaan  parkir  di  pusat  perbelanjaan memiliki  kekhususan,  di  mana  jika  pengelolaan parkir  tidak  baik,  ada  kecenderungan  ruang  parkir yang  paling  nyaman  pada  badan  jalan  akan ditempati  lebih  dahulu  oleh  pemilik  toko  dan karyawan  yang  bekerja  pada  kawasan  tersebut (GIZ  &  Bappenas,  2015).  Selain  itu,  parkir  di badan  jalan  yang  tidak  tertib  akan  menghalangi pejalan  kaki  dan  lalu  lintas  umum  sehingga  dapat mengganggu  bisnis  ritel  di  kawasan  pertokoan tersebut  (GIZ  &  Bappenas,  2015).  Pengelolaan parkir  yang  tidak  baik  di  daerah  pertokoan  kerap kali menimbulkan kemacetan yang dapat mengganggu  kegiatan  perekonomian  di  suatu wilayah.  Gambar  2  menunjukkan  peta  Kawasan Pecinan Kota Magelang.
Karakteristik  tata  guna  lahan  di  sekitar  area  studi merupakan  kawasan  perbelanjaan.  Sedangkan sebelah  utara  area  studi  merupakan  kawasan  yang bercampur antara perkantoran, rumah, sekolah dan pertokoan.  Sebelah  barat  area  studi  masih merupakan  area  perbelanjaan  dengan  diselingi beberapa  rumah  penduduk.  Sebelah  timur  area studi  masih  didominasi  area  perbelanjaan  dengan diselingi  beberapa  rumah  penduduk.  Sedangkan sebelah  selatan  area  studi  masih  didominasi  area perbelanjaan dan diselingi dengan area perkantoran dan  rumah  penduduk.  Kota  Magelang  memiliki tata  guna  lahan  yang  bercampur  sehingga  tidak terkonsentrasi  secara  penuh  baik  letak  pusat perbelanjaan, perkantoran,  sekolah   dan   rumah
Identifikasi masalah Studi pustaka
Survey pendahuluan
(observasi lapangan)
Perancangan kuisioner
Pengumpulan Data:  Data  primer: survey inventarisasi  parkir, survey plat  nomor  kendaraan, survey okupansi, wawancara dinas terkait
 Data  sekunder:  kebijakan,  peraturan  dan aksi  yang  telah  dilakukan  dinas  terkait, peta,  karakteristik  tata  guna  lahan,  jumlah SDM  pengawas  dan  juru  parkir  yang tercatat di DLLAJ
Analisis kondisi dan evaluasi manajemen parkir:
Karakteristik  parkir  (pola  parkir,  jumlah kendaraan  parkir,  marka  parkir,  ketersediaan ruang  parkir),  durasi,  akumulasi,  kapasitas, volume,  pergantian  parkir,  indeks  parkir, okupansi  parkir,  evaluasi  manajemen  parkir hasil wawancara dinas terkait dan SDM parkir
Pembahasan dan penyusunan skenario penataan parkir
Mulai
Selesai Kesimpulan dan saran

## Sumber: Hasil Penelitian (2018)
Gambar 2. Area studi kasus (Kawasan Pecinan Magelang)
penduduk.  Hasil survey Dinas  Pekerjaan  Umum dan  Tata  Ruang  Kota  Magelang  menunjukkan bahwa  pemerintah  saat  ini  belum  memiliki  arah perancangan mengenai pengembangan dan pembenahan tata ruang.
Pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Tata  Ruang  masih  didominasi  oleh pekerjaan  yang  berkaitan  dengan  pekerjaan  umum seperti pembangunan jembatan, pemeliharaan jalan dan peningkatan jalan.

## Regulasi, kebijakan dan aksi oleh Dinas Terkait
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum merinci mengenai  penyelenggaraan  fasilitas  parkir  untuk umum  mencakup  penetapan  lokasi  parkir  dan pembangunannya,  ruang  lingkup  penyelengaraan fasilitas  parkir  (pembangunan,  pengoperasian  dan pemeliharaan),  serta  ketentuan-ketentuan  yang berlaku  untuk  penyelenggaraan  parkir  oleh  pihak ketiga.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  tahun 2011  tentang  Manajemen  dan  Rekayasa,  Analisis Dampak, serta Manajemen  Kebutuhan Lalu Lintas menjelaskan  mengenai  manajemen  parkir  yang mencakup  manajemen  kebutuhan  lalu  lintas dengan  pembatasan  ruang  parkir  pada  kawasan tertentu  dengan  batasan  ruang  parkir  maksimal. Pembatasan  ruang  parkir  dilakukan  dengan pembatasan  waktu  parkir,  durasi  parkir,  tarif parkir,  kuota  parkir,  dan/atau  lokasi  parkir. Peraturan  Daerah  Kota  Magelang  no.15  tahun 2012  tentang  Penyelenggaraan  Fasilitas  Parkir menjelaskan secara rinci penyelenggaraan parkir di Kota Magelang.
Perda  ini  mengatur  mengenai  pelayanan  parkir yang  tertib,  lancar,  terpadu,  pembatasan  ruang parkir  di  kawasan  tertentu,  penegakan  hukum
dalam penyelenggaraan fasilitas parkir,
peningkatan kelancaran lalu lintas dan pengembangan  fasilitas  parkir  yang  mendukung pengembangan  angkutan  umum.  Penyelenggaraan fasilitas  parkir  dalam  peraturan  ini  meliputi  jenis, penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir di  rumija.  Selain  itu,  fasilitas  parkir  umum  dapat dilakukan  di  luar  rumija  seperti  berupa  taman parkir,  tempat  penitipan  kendaraan  dan/atau gedung  parkir.  Pembatasan  ruang  parkir  oleh Pemda  dilakukan  dengan  kriteria  volume  lalu lintas  dibandingkan  dengan  kapasitas  jalan  sama dengan  atau  lebih  besar  dari  0,7  dan  kecepatan rata-rata  kendaraan  pada  jam  puncak  kurang  dari 30 km/jam.
Pembatasan  ruang  parkir  dapat  dilakukan  dengan pembatasan  waktu  parkir,  durasi  parkir,  tarif parkir, kuota parkir, dan/atau lokasi parkir. Jumlah satuan  ruang  parkir  yang  diperbolehkan  pada  jam puncak  kepadatan  lalu  lintas  harus  lebih  sedikit dari  jumlah ruang parkir  yang diperbolehkan pada jam tidak puncak kepadatan lalu lintas. Pembatasan  durasi  parkir  dapat  dilakukan  dengan sistem  atau  peralatan  pedukung  berupa  meter parkir  mekanis,  dan/atau  meter  parkir  elektronik. Sistem  pembatasan  ruang  parkir  dalam  peraturan ini  meliputi  penetapan  tarif  parkir  berdasarkan zonasi  dan  penetapan  tarif  parkir  progresif. Pembatasan  kuota  parkir  dapat  dilakukan  dengan penetapan  zonasi  parkir.  Sementara  itu,  Peraturan Daerah  Kota  Magelang  Nomor  16  tahun  2011 tentang Pajak Daerah menjelaskan mengenai pajak parkir untuk parkir di luar badan jalan.
Dari  wawancara  yang  telah  dilakukan  kepada Dinas  Perhubungan  diperoleh  informasi  bahwa Dinas Perhubungan Kota Magelang telah melakukan beberapa kebijakan antara lain pengelolaan  parkir  yang  bekerja  sama  dengan
10 U S T B A A A A A B A A A B A Keterangan: A: Kawasan perbelanjaan B: Kawasan perumahan 1 – 18: Pembagian segmen untuk tinjauan parkir pada area studi kasus (jarak antar segmen
+ 50 m)
pihak  ke-3  (pihak  swasta),  kebijakan  manajemen lalu  lintas  atau  sudut-sudut  parkir,  kegiatan pembinaan kepada juru parkir, pemberian seragam kepada  juru  parkir,  serta  pemberlakukan  parkir umum dan parkir khusus di Kota Magelang.
Sementara  itu,  dinas  terkait  lainnya  yaitu  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  belum  banyak menuangkan kebijakan mengenai parkir. Dari hasil wawancara  dengan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Tata  Ruang,  kebijakan  yang  dilakukan  sifatnya hanya  mendukung  kebijakan  yang  telah  dilakukan oleh Dinas Perhubungan, seperti mengikuti aturan- aturan yang ada dan nantinya berupaya menertibkan parkir dengan adanya bukti pemberian karcis parkir.
Aksi yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota  Magelang  terkait  penyelenggaraan  parkir adalah penertiban pengguna parkir dan  juru parkir oleh  operasi  gabungan  TNI,  Polri  dan  satpol  PP, pembinaan  juru  parkir  seluruh  Kota  Magelang, serta  koordinasi  bersama  Resor  Kriminal  Polresta Kota  Magelang  terkait  parkir  liar.  Sementara  itu Dinas  Pekerjaan  Umum  telah  memasang  dan menertibkan  rambu-rambu  terkait  parkir  dan membentuk paguyuban parkir.

## Inventarisasi parkir
Survey inventarisasi  parkir  dilakukan  untuk memperoleh  data  pola  parkir,  ketersediaan  parkir, kelengkapan rambu dan marka parkir.
Ketersediaan  ruang  parkir  di  Area  Pecinan  sangat terbatas. Dari 18 segmen yang diteliti, tiap segmen memiliki  satu  sampai dengan  delapan  petak parkir untuk  kendaraan  roda  empat,  sedangkan  untuk motor  tiap  segmen  memiliki  ketersediaan  ruang parkir  berkisar  antara  12  hingga  40  ruang  parkir sepeda  motor.  Sudut  parkir  yang  diberlakukan adalah  30⁰  untuk  mobil  dan  90⁰  untuk  sepeda motor.  Marka  untuk  mobil  tersedia  dengan  jelas, sementara untuk sepeda motor pada segmen 7, 12, 17 dan 18 tidak tersedia marka yang jelas.
Ketidakjelasan marka parkir
seringkali
menimbulkan permasalahan di  mana parkir sepeda motor  menjadi  tidak  tertib.  Selain  itu,  pembagian marka  parkir  untuk  mobil  maupun  motor sepanjang  pengamatan  tidak  dimanfaatkan  secara efektif,  di  mana  seringkali  ruang  parkir  untuk mobil  digunakan  oleh  sepeda  motor.  Ketika ketersediaan  ruang  parkir  mobil  digunaan  oleh sepeda  motor,  mobil  yang  hendak  parkir  akan mengalami  kesulitan  untuk  parkir  dan  akhirnya akan  menghambat  kelancaran  dan  aksesibilitas  di kawasan  tersebut.  Fasilitas  parkir  di  daerah  studi antara  lain  tersedianya  marka  dan  rambu  (marka parkir  sepeda  motor  dan  marka  parkir  untuk
mobil),  rambu  parkir,  rambu  batas  kecepatan rambu  tarif  parkir  dan  rambu  larangan  berjualan, kerb , trotoar dan jalur hijau. Rambu parkir tersedia pada  segmen  1,  3  dan  9.  Rambu  yang  tersedia berupa  rambu  petunjuk  parkir,  tarif  parkir  dan rambu larangan berjualan. Jalan di samping daerah parkir adalah  jalan  berlajur satu arah. Batas parkir antara  jalan  raya  dan  area  parkir  hanya  dibatasi oleh marka.

## Gambar 3. Kondisi parkir di Kawasan Pecinan

## Durasi parkir
Durasi  parkir  adalah  lama  waktu  yang  dihabiskan oleh  pemarkir  pada  ruang  parkir  (Arishandi et  al ., 2017).  Durasi parkir merupakan salah satu kriteria dalam  mengukur  kinerja  parkir  dalam  suatu wilayah.  Rata-rata  durasi  parkir  diperoleh  dengan mengalikan  jumlah  kendaraan  yang  parkir  selama interval  waktu survey dengan  jumlah  dari  interval dan  interval  waktu survey dibagi  dengan  jumlah total  kendaraan  selama  waktu survey (Arishandi et  al ., 2017). Pada penelitian  ini,  hasil durasi rata- rata kendaraan  jenis sepeda  motor dan mobil  yang parkir  di  sepanjang  Jalan  Pemuda,  Kawasan Pecinan yang ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Durasi rata – rata parkir Jalan Pemuda, Pecinan, Magelang
Jenis kendaraan Jumlah SRP Durasi rata-rata Durasi rata-rata (menit) (jam) Sepeda motor (Minggu) 469 62 1,03 Sepeda motor (Rabu) 469 44 0,73 Mobil (Minggu) 67 28 0,46 Mobil (Rabu) 67 25 0,41
Kendaraan  yang  teramati  pada  Kawasan  Pecinan Magelang adalah sepeda  motor dan mobil pribadi. Dari  hasil  pengamatan  yang  dilakukan,  rata-rata lama sepeda motor parkir (durasi parkir) pada hari Rabu  (hari  kerja  biasa)  adalah  44  menit.  Rata-rata durasi sepeda motor parkir pada hari Minggu (hari libur) adalah 62 menit. Sementara itu, untuk parkir
mobil  pada  hari  Rabu  (hari  kerja  biasa),  terlihat bahwa  kendaraan  ini  memiliki  durasi  parkir  rata- rata  yang  relatif  lebih  pendek  dari  sepeda  motor, yaitu 25 menit. Begitu pula pada hari Minggu (hari libur),  kendaraan  mobil  parkir  dengan  rata-rata durasi 28 menit. Selain durasi parkir, kinerja parkir yang  dapat  diukur  antara  lain:  akumulasi  parkir, tingkat pergantian, volume parkir, kapasitas parkir, dan  indeks  parkir  (Suprianto  &  Mudjanarko, 2015).

## Akumulasi parkir
Akumulasi  parkir  merupakan  jumlah  kendaraan yang  parkir  disuatu  tempat  pada  waktu  tertentu. Perbandingan antara akumulasi jam puncak dengan akumulasi rata-rata menunjukkan efisiensi fasilitas
yang  terpakai  (Hobbs  dalam  Arishandi et  al ., 2017).  Dari  hasil survey plat  nomor  kendaraan, diperoleh  hasil akumulasi parkir  yang ditunjukkan pada  Gambar  4  dan  5.  Dari  hasil  pengamatan, diperoleh  bahwa akumulasi kendaraan parkir pada hari  libur  (hari  Minggu)  di  kawasan  pecinan memiliki  jumlah  yang  lebih  tinggi  dibandingkan pengamatan  yang  terjadi  pada  hari  kerja  (hari Rabu).  Untuk  akumulasi  parkir  sepeda  motor mencapai  421  kendaraan  pada  awal  periode pengamatan,  sedangkan  pada  hari  kerja  mencapai 308 kendaraan. Hasil pengamatan akumulasi parkir mobil  pada  hari  libur  menunjukkan  bahwa  jumlah kendaraan  mobil  parkir  mencapai  47  kendaraan pada  awal  periode  pengamatan.  Pada  hari  kerja (hari  Rabu),  jumlah  mobil  parkir  mencapai  43 kendaraan pada awal periode pengamatan.
Gambar 4. Akumulasi parkir pada hari libur
Gambar 5. Akumulasi parkir pada hari kerja
0 100 200 300 400 500 600 J u m la h k en da ra a n pa rk ir Sepeda Motor Mobil 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 J u m la h k en da ra a n pa rk ir
Mobil

## Kapasitas parkir
Kapasitas  ruang  parkir  merupakan  kemampuan maksimum  ruang  tersebut  dalam  menampung kendaraan, dalam hal ini adalah volume kendaraan pemakai  fasilitas  parkir  tersebut  (Satria  & Alwinda,  2015).  Berdasarkan  hasil  analisis  data, diperoleh  kapasitas  parkir  untuk  motor  dan  mobil yang ditunjukkan pada Tabel 2.
Dari  tabel  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa kemampuan maksimum ruang parkir yang disediakan  di  sepanjang  Jalan  Pemuda,  Kawasan Pecinan  ini  adalah  458  kendaraan  sepeda motor/jam pada hari Minggu (mewakili hari libur), 647  kendaraan  sepeda  motor/jam  pada  hari  Rabu (mewakili  hari  kerja  biasa)  dan  146  kendaraan mobil/jam  pada  hari  Minggu (mewakili  hari  libur) dan  164  kendaraan  mobil/jam  pada  hari  Rabu (mewakili hari biasa).

## Tabel 2. Kapasitas parkir
Jenis kendaraan SRP Durasi rata-rata Kapasitas parkir (jam) kend/jam Sepeda motor (Minggu) 469 1,03 458 Sepeda motor (Rabu) 469 0,73 647 Mobil (Minggu) 67 0,46 146 Mobil (Rabu) 67 0,41 164

## Volume Parkir
Volume parkir adalah banyaknya kendaraan parkir yang  termasuk  dalam  beban  parkir  (Arishandi et al .,  2017).  Dari  hasil  pengolahan  data  diperoleh volume parkir untuk sepeda motor dan mobil yang ditunjukkan pada Gambar 6 dan 7.
Gambar 6. Volume parkir pada hari libur
Gambar 7. Volume parkir pada hari kerja
- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 Sepeda Motor Mobil - 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 Sepeda Motor Mobil
Berdasarkan  hasil survey ,  volume  parkir  untuk sepeda  motor  pada  hari  libur  adalah  2.227 kendaraan. Volume  parkir  untuk  mobil  pada  hari libur  adalah  608  kendaraan/hari.  Pada  hari  kerja, volume  sepeda  motor  parkir  lebih  rendah,  yaitu 1.470  kendaraan.  Sedangkan  mobil  mencapai  578 kendaraan.
Pergantian parkir ( parking turn over )
Pergantian  parkir  merupakan  tingkat  pergantian parkir  dari  volume  parkir  terhadap  jumlah  ruang parkir  yang  tersedia  pada  suatu  periode  waktu (Satria  &  Alwinda,  2015).  Dari  hasil  pengolahan data  diperoleh  nilai  pergantian  parkir  untuk kendaraan  sepeda motor  dan mobil yang ditunjukkan  pada  Tabel  3.  Tabel  tersebut menunjukkan  bahwa  setiap  petak  parkir  selama lima  jam  ditempati  oleh  4,74  sepeda  motor  pada hari  libur,  sedangkan  pada  hari  kerja  ditempati oleh  3,13  sepeda  motor  per  petak.  Tingkat pergantian  parkir  untuk  mobil  adalah  9,07  mobil per petak per 5 jam pada hari libur dan 8,63 mobil per petak per 5 jam pada hari kerja.

## Indeks parkir
Dari  hasil  pengolahan  data,  diperoleh  hasil perhitungan  indeks  parkir  seperti  yang  terlihat pada  Tabel  4.  Hasil  perhitungan  menunjukkan bahwa  indeks  parkir  yang  dihasilkan  melebihi 100%  untuk sepeda motor pada hari  libur  di  mana kapasitas parkir yang ada tidak mampu menampung  sepeda  motor.  Sedangkan  untuk  hari
kerja,  indeks  parkir  sepeda  motor  adalah  52%. Indeks  parkir  mobil  berada  di  bawah  100%,  yaitu 90%  pada  hari  libur  dan  99%  pada  hari  kerja. Untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  parkir  di  Area Perbelanjaan  Pecinan  Magelang,  indeks  parkir yang  dibutuhkan  harus  kurang  dari  100%,  yang artinya  jumlah  SRP  untuk  sepeda  motor  minimal adalah 500 SRP dan untuk mobil adalah 67 SRP.
Tabel 3. Pergantian parkir Jenis kendaraan Jumlah SRP Volume parkir Pergantian parkir (kend/petak/ jam Sepeda motor (Minggu) 469 2.227 4,74 Sepeda motor (Rabu) 469 1.470 3,13 Mobil (Minggu) 67 608 9,07 Mobil (Rabu) 67 578 8,63 Tabel 4. Indeks parkir Jenis kendaraan Jumlah SRP Akumulasi parkir Indeks parkir Sepeda Motor (Minggu) 469 500 107% Sepeda Motor (Rabu) 469 241 52% Mobil (Minggu) 67 60 90% Mobil (Rabu) 67 66 99% Tabel 5. Okupansi kondisi aktual Waktu pengamatan Jumlah sepeda motor (pada hari Rabu) Jumlah SRP Okupansi parkir (Rabu) 09.00 127 469 27% 12.00 357 469 76% 16.00 264 469 56% Waktu Pengamatan Jumlah sepeda motor (pada hari Minggu) Jumlah SRP Okupansi parkir (Minggu) 09.00 238 469 51% 12.00 404 469 86% 16.00 507 469 108% Waktu pengamatan Jumlah mobil (pada hari Rabu) Jumlah SRP Okupansi parkir (Rabu) 09.00 26 67 39% 12.00 53 67 79% 16.00 33 67 49% Waktu pengamatan Jumlah mobil (pada hari Minggu) Jumlah SRP Okupansi parkir (Minggu) 09.00 36 67 54% 12.00 58 67 87% 16.00 85 67 127%

## Okupansi parkir
Selain survey plat  nomor,  inventarisasi  dan wawancara,  dilakukan  pula survey mengenai okupansi  parkir. Survey ini  dilakukan  untuk  dapat mengetahui  tingkat derajat  jenuh kendaraan parkir aktual untuk mobil dan motor, mengetahui kondisi lalu  lintas  aktual  serta  adanya  parkir  ilegal  di daerah  studi  kasus. Survey okupansi  diambil  pada hari Rabu dan Minggu pukul 9.00, 12.00 dan 16.00 serta  mengamati  kondisi  kinerja  pelayanan  lalu lintas  yang ada di  area studi kasus.  Kondisi parkir mobil  tidak  jauh  berbeda  dengan  parkir  sepeda motor,  di  mana  pada  hari  biasa,  pukul  12.00 tingkat  pemakaian  lahan  parkir  paling  tinggi  di antara  jam-jam  lainnya,  sedangkan  pada  hari Minggu,  pemakaian  parkir  tertinggi  pada  pukul 16.00.  Pemakaian  tempat  parkir  meningkat  dari hari biasa ke hari libur. Pada hari Minggu, kondisi lahan  parkir  yang  tersedia  tidak  mencukupi kendaraan parkir yang parkir.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  pengolahan data,  kinerja  lalu  lintas  di  Kawasan  Pecinan  pada hari Rabu pukul 09.00 mayoritas kondisi ramai dan di enam segmen (segmen 3, 4, 5, 6, 11, 12) kondisi lalu  lintas  sepi.  Kondisi  lalu  lintas  pada  hari Minggu  pukul  09.00  mayoritas  ramai  dan  lima segmen  dalam  kondisi  sepi  (segmen  5,  6,  13,  14). Pada hari Rabu dan Minggu pukul 12.00 dan 16.00 kondisi  lalu  lintas  ramai,  namun  tidak  dalam kondisi  macet.  Kondisi  lalulintas  pada  pukul  9 ramai dan sepi, dikarenakan pertokoan di Kawasan Pecinan buka pada pukul 09.30. Parkir ilegal tidak ditemukan  di  sepanjang  Jalan  Pemuda,  kawasan Pecinan.  Namun  demikian,  dari  sisi  pengguna lahan  parkir,  ditemukan  kendaraan  parkir  tidak tertib dan tidak sesuai dengan petunjuk marka yang telah disediakan.

## Evaluasi manajemen parkir pada sisi pelayanan, penerimaan dan SDM Parkir
Wawancara  dinas  terkait  telah  dilakukan  guna memperoleh  indikator  sisi  pelayanan  (investasi) dan  sisi  penerimaan.  Sisi  pelayanan  meliputi: skenario investasi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang telah dilaksanakan.  Sisi  penerimaan  meliputi  sistem setoran  yang  dilakukan  ( profit  sharing/non  profit sharing /pembayaran  parkir  tanpa  melewati  juru parkir/sistem tiket).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Dinas Perhubungan  Kota  Magelang,  instansi  tersebut sering  menemukan  permasalahan  parkir  yaitu kurangnya lahan parkir yang disediakan pemerintah  untuk  masyarakat,  kurang  tertibnya pengguna  parkir  untuk  mematuhi  ketentuan  yang
ada/marka,  rambu,  kurang  tertibnya  juru  parkir dalam  pemberian  karcis  dan  adanya  parkir liar/ilegal.  Untuk  mengatasi  masalah  tersebut, Dinas  Perhubungan  setempat  telah  memiliki program  kerja  dan  rencana  kerja  di  bidang  parkir Kota  Magelang,  yaitu:  perencanaan  pengaturan parkir  secara  menyeluruh  di  Kota  Magelang, perbaikan sistem parkir dengan e-parking .
Terkait  dengan  indikator  penerimaan,  menurut Dinas Perhubungan Kota Magelang sistem setoran parkir yang dilakukan saat ini adalah dengan pihak ketiga  sebagai  koordinator  parkir.  Terkait  dengan indikator  pelayanan  (inventasi)  di  bidang  parkir, skenario  penerimaan  parkir  direncanakan  dalam jangka  pendek,  jangka  menengah  dan  jangka panjang.  Studi  potensi  parkir  Kota  Magelang dilakukan untuk meningkatkan indikator pelayanan parkir  pada  jangka  pendek.  Sistem e-money dilakukan  pada  perencanaan  jangka  menengah, serta  penyelenggaraan  parkir  terpadu  sebagai langkah  untuk  meningkatkan  pelayanan  parkir pada  jangka  panjang.  Di  lain  pihak,  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  saat  ini  belum memiliki  program  kerja  di  bidang  parkir  yang berkaitan  dengan  tata  guna  lahan.  Evaluasi  aspek pengelolaan  parkir  dilakukan  dengan  melakukan tinjauan  dari  SDM  petugas  parkir  dan  pengawas parkir.  Data  diperoleh  dari  wawancara  juru  parkir yang berada di area studi. Jumlah SDM juru parkir per  segmen  adalah  dua  juru  parkir.  Jam  mulai bekerja  tiap  hari  adalah  pukul  08.00.  Jam  yang digunakan  untuk  bekerja  adalah  empat  sampai enam  jam.  Terdapat  pergantian  petugas  parkir  di jam-jam  tertentu,  yaitu  pukul  16.00.  Pendapatan rata-rata  juru  parkir  dalam  satu  hari  adalah  Rp 50.000,-  sampai  dengan  Rp  100.000,-  kecuali segmen-17  dan  segmen-18  memiliki  pendapatan Rp 100.000,- sampai dengan Rp 150.000,-.
Menurut  presepsi  juru  parkir,  jam-jam  puncak pelayanan  parkir  adalah  antara  pukul  12.00  – 15.00,  sedangkan  hari  puncak  pelayanan  parkir adalah  hari  Minggu.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil pengolahan  data  sebelumnya  mengenai  kenaikan akumulasi,  indeks  parkir  dan  okupansi  kendaraan parkir.  Tiap-tiap  segmen  memiliki  pengawas parkir,  yaitu  pada  segmen-1  sampai  4  terdapat enam  pengawas,  pada  segmen-5  sampai  12 terdapat  sepuluh  pengawas  serta  pada  segmen-13 sampai  18  terdapat  tiga  pengawas  parkir.  Selama bertugas  menjadi  juru  parkir,  tidak  ada  kendala yang dialami.

## Strategi  peningkatan  manajemen  parkir  yang efektif
Beberapa kajian mengenai manajemen parkir telah dilakukan  di  beberapa  kota  di  Indonesia,  seperti
Jakarta,  Bandung,  Surabaya,  Sidoarjo,  Bogor  dan Solo  (GIZ  &  Bappenas,  2015).  Kota-kota tersebut merupakan kota berukuran besar dengan penduduk padat.  Kondisi  parkir  di  kota-kota  tersebut  telah menimbulkan kemacetan di beberapa ruas jalan.
Beberapa indikator perlunya peningkatan manajemen parkir di suatu daerah adalah okupansi parkir  di  atas  85%,  terhambatnya  aktivitas  pejalan kaki,  terjadi  kasus  parkir  ganda,  manuver  dan posisi  parkir  yang  tidak  teratur  yang  berdampak pada  kecelakaan  ringan,  antrian  parkir  yang berdampak kemacetan, terdapat kebocoran pendapatan  parkir,  serta  terhambatnya  pelayanan angkutan masal (GIZ & Bappenas, 2015).
Dari  beberapa  indikator  yang  disebutkan  di  atas, salah satu  yang terjadi di  Kawasan Parkir  Pecinan ini adalah nilai okupansi parkir di atas 85% terjadi pada  parkir  sepeda  motor  dan  mobil  di  hari Minggu  di  atas  pukul  12.00.  Hasil  perhitungan durasi,  akumulasi,  pergantian  parkir  dan  indeks parkir  menunjukkan  bahwa  kapasitas  parkir  yang tersedia sekarang tidak dapat mencukupi permintaan kendaraan parkir di ruas Jalan Pemuda, Pecinan.  Kawasan  Perbelanjaan  Pecinan  belum mengalami  kondisi  kemacetan  yang  diakibatkan oleh  aktivitas  parkir.  Namun  demikian,  durasi parkir  rata-rata  kurang  dari  60  menit  dan pergantian  parkir  yang  cukup  tinggi  dapat menimbulkan  dampak  bagi  kinerja  lalu  lintas  di Jalan  Pemuda  akibat  aktivitas  kendaraan  keluar masuk lokasi parkir.
Pengelolaan  fasilitas  parkir  kaitannya  dengan manajemen lalu lintas dilakukan terlebih kaitannya dengan  adanya  persoalan  keterbatasan  kapasitas lahan  parkir  (Sándor  &  Csiszár,  2015).  Konsep manajemen  parkir  terintegrasi  dirinci  sedemikian rupa sehingga dihasilkan beberapa metode pengembangan solusi masalah parkir. Lahan parkir dapat  dikembangkan  dan  dipilih  berdasarkan lokasi,  denah,  kegunaan,  keamanan,  keselamatan, pilihan  pribadi  atau  merupakan  satu  kesatuan dalam suatu perjalanan.
Struktur  dan  manajemen  parkir  yang  terintegrasi dapat pula dikembangkan dengan sistem teknologi informasi  (sistem  parkir  cerdas),  namun  perlu memperhatikan  kebutuhan  data,  proses  data,  dan ketersediaan  informasi.  Sistem parkir cerdas dapat mengurangi  problem  kemacetan,  kerugian  waktu dan  uang,  meningkatkan  pelayanan  umum, mengurangi  polusi,  menigkatkan  pemanfaatan ruang parkir, dan mencegah adanya investasi yang tidak perlu (Al-Kharusi & Al-Bahadly, 2014).
Kebijakan mengenai manajemen parkir seharusnya menjadi jembatan utama dalam memberikan solusi untuk  menyeimbangkan  jaringan  transportasi
perkotaan  (Weinberger et  al., 2012).  Dari  hasil review parkir  pada  sejumlah  kota  di  Amerika diperoleh  beberapa  rekomendasi  pokok  untuk pemerintah setempat dalam meningkatkan manajemen  parkir  perkotaan.  Pada  kasus  parkir badan jalan, dilakukan koordinasi penyelenggaraan parkir beserta tarifnya. Tarif parkir pada kendaraan yang  parkir  di  badan  jalan  perlu  ditinjau  untuk memastikan  standar  kinerja  dan  tingkat  okupansi parkir  terpenuhi.  Pendapatan  parkir  seharusnya dapat  dikembalikan  kembali  kepada  masyarakat. Penggunaan teknologi parkir yang paling mutakhir yang  menawarkan  fleksibilitas  penyelenggaraan parkir  dapat  menjadi  solusi  jangka  panjang  bagi pengguna dan instansi terkait.
Pemerintah  setempat  perlu  merancang  fasilitas parkir  yang  terintegrasi  dengan  baik  dengan lingkungan sekitarnya, mengintegrasikan kebijakan  parkir  ke  dalam  rencana  pengembangan transportasi  suatu  kota  serta  merancang  suatu manajemen  parkir  yang  bersifat  inovatif  yang dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat. Jadi,  penyelesaian  masalah  parkir  dapat  dibagi menjadi  dua  solusi  utama,  yaitu  kebijakan  parkir dan/atau  pengembangan  sistem  transportasi  cerdas (Cserháti & Csiszár, 2016).
Pada  area  studi  kasus  dalam  penelitian  ini, manajemen  parkir  yang  dapat  dilakukan  adalah dengan  menerapkan  parkir  paralel  (mengubah sudut  parkir  dari  30  derajat  menjadi  180  derajat). Pengubahan  ini  kerap  dilakukan  pada  waktu periode  bulan  puasa  dan  hari  raya  Idul  Fitri  di mana  volume kendaraan  meningkat. Parkir paralel yang  diberlakukan  ini  memberikan  dampak  yaitu parkir  badan  jalan  paralel  hanya  untuk  mobil  dan parkir  untuk  motor  dipindahkan  ke  jalur  pejalan kaki.
Penerapan  parkir  paralel  sudah  tepat,  namun demikian,  dengan  dipindahkannya  parkir  sepeda motor ke jalur pedestrian menyebabkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki dalam berbelanja,  serta  menimbulkan  kesemrawutan parkir  di  jalur  pedestrian.  Untuk  meningkatkan efektifitas dari aturan ini, parkir di  jalur pedestrian hendaknya  tidak  diselenggarakan.  Sepeda  motor hendaknya  tetap  memarkir  kendaraannya  di  badan jalan yang telah disediakan.
Hal ini memang memberikan implikasi menurunnya  kendaraan  parkir  di  sepanjang kawasan  Pecinan.  Studi  dari  beberapa  kota sebelumnya menunjukkan, dengan turunnya kendaraan  parkir  di  badan  jalan,  omset  toko  di kawasan  perbelanjaan  menurun.  Hal  ini  tentu  saja perlu disikapi lebih lanjut, yaitu dengan menyediakan taman parkir di Kawasan Pecinan.
Selain  penerapan  parkir  paralel,  sistem e-parking dapat  diterapkan  dengan  penyelenggaraan  parkir meter, seperti yang telah diterapkan di Jalan Braga, Bandung  atau  dengan  menggunakan  sistem  parkir berlangganan  seperti  yang  diterapkan  di  Kota Sidoarjo,  Jawa  Timur  (GIZ  &  Bappenas,  2015). Parkir  meter  menjangkau  lima  sampa  dengan sepuluh  meter  panjang  daerah  parkir,  dengan sistem  juru  parkir  mengarahkan  pengendara  untuk mengambil  karcis  dan  membayar  dengan  uang koin pada mesin yang telah disediakan berdasarkan durasi parkir kendaraannya.
Dalam  konteks  peningkatan  manajemen  parkir  di Kawasan Pecinan ini, dapat pula dilakukan strategi pembatasan  parkir  guna  meningkatkan  kinerja pelayanan jalan antara lain dengan memberlakukan tarif progresif berdasarkan durasi parkir. Penetapan tarif parkir berdasarkan durasi pada parkir di badan jalan merupakan langkah yang harus ditelaah lebih lanjut  karena  terkait  dengan  aturan  dan  kesiapan juru  parkir  dan  yang  mungkin  dapat  dilakukan dengan mengadakan alat parking meter.
Tarif  parkir  pada  hari  libur,  seperti  hari  minggu dapat  ditingkatkan  guna  meningkatkan  efektifitas ruang  parkir.  Di  lain  pihak,  pembatasan  ruang parkir ini dapat menurunkan penggunaan kendaraan  pribadi  pada  ruas  jalan  tertentu  yang kemudian berdampak pada
aktivitas perekonomiannya.  Parkir  menjadi  bagian  sistem transportasi  yang  harus  diiringi  dengan  perbaikan sektor transportasi publik yang mampu menjangkau  dan  memadai  di  seluruh  wilayah perkotaan.

## Kesimpulan
Hasil analisis menunjukkan bahwa upaya manajemen  parkir  telah  dilakukan  oleh  instansi terkait  yaitu  Dinas  Perhubungan  Kota  Magelang. Di  lain  pihak,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata Ruang  Kota  Magelang  belum  memiliki  rencana maupun  aksi  mengenai  tata  ruang  terkait penyelenggaraan parkir.
Telah tersedia fasilitas parkir di daerah studi antara lain  marka dan rambu (marka parkir sepeda motor dan  marka  parkir  untuk  mobil),  rambu  parkir, rambu  batas  kecepatan  rambu  tarif  parkir  dan rambu  larangan  berjualan, kerb ,  trotoar  dan  jalur hijau.  Jalan  di  samping  daerah  parkir  adalah  jalan berlajur  satu  arah.  Batas  parkir  antara  jalan  raya dan area parkir hanya dibatasi oleh marka.
Berdasarkan  hasil  analisis  kapasitas  parkir  yang ada  tidak  mampu  menampung  kendaraan  yang parkir  di  Area  Perbelanjaan  Pecinan  Magelang. Pada  hari  Minggu  (hari  libur)  indeks  parkir
meningkat  dibandingkan  hari-hari  biasa.  Untuk dapat  memenuhi  kebutuhan  parkir  di  Area Perbelanjaan  Pecinan  Magelang,  indeks  parkir yang  dibutuhkan  harus  kurang  dari  100%,  yang hartinya  jumlah SRP  untuk sepeda  motor minimal adalah 500 SRP dan untuk mobil adalah 67 SRP.
Juru  parkir  tidak  mengalami  kendala  parkir  dan tidak  ditemukan  parkir  ilegal  di  area  studi  kasus. Namun demikian, masih terdapat parkir yang tidak tertib seperti tidak sesuai dengan marka, parkir dua baris  untuk  sepeda  motor  dan  parkir  di  jalur pedestrian.
Dalam mengembangkan parkir yang efektif di area perbelanjaan, dapat dilakukan manajemen permintaan parkir seperti manajemen waktu parkir, durasi parkir, tarif parkir, kuota parkir, mengembangkan  angkutan  umum  dan  transportasi tidak bermotor, penataan dan transparansi pengelolaan  parkir.  Sistem e-parking perlu dikembangkan lebih lanjut seiring dengan berkembangnya sistem transportasi cerdas ( intelligent transport system ).
Penelitian  yang  telah  dilakukan  masih  terbatas pada  satu  kawasan  saja.  Untuk  memperoleh  data yang lebih komprehensif sesuai dengan permasalahan  yang  ditemui  Dinas  Perhubungan terkait,  area  penelitian  dapat  diperluas  menjadi beberapa kawasan parkir. Untuk memperoleh hasil yang lebih detail mengenai penyelenggaraan parkir dengan  cakupan  lokasi  parkir  yang  lebih  luas, penggunaan pemodelan-pemodelan dengan aplikasi  komputer  seperti  GIS, Vissim,  Transport Policy  Model (TPM),  dan  lain-lain  dapat memudahkan analisis pada penelitian selanjutnya.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima  kasih  ditujukan  kepada  Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan
Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Universitas  Tidar selaku pemberi dana penelitian  ini. Ucapan terima kasih  juga  kami  sampaikan  kepada  tim  teknis, pengolah  data  dan  enumerator  yang  membantu pelaksanaan penelitian.

## Daftar Pustaka
Al-Kharusi,  H.,  &  Al-Bahadly,  I.  (2014). Intelligent  parking  management  system  based  on image  processing. World  Journal  of  Engineering and Technology , 2 (2), 55–67.
Arishandi, N. G., Suthanaya, P. A., & Wedagama, D.  M.  P.  (2017).  Analisis  karakteristik  dan kebutuhan parkir terminal kargo di Kota Denpasar. Jurnal Spektran , 5 (1), 71–75.
Asiyanbola,  R.  A.,  &  Akinpelu  A.  A.  (2012).  The challenges of on-street parking  in Nigerian Cities’ transportation  routes. International  Journal  of Development and Sustainability , 1 (2), 476–489.
Batabyal,  A.  A.,  &  Nijkamp,  P.  (2009).  A probabilistic  analysis  of  two  university  parking issues. Annals of Regional Science , 44 (1), 111–120.
Cserháti,  B.,  &  Csiszár,  C.  (2016).  Conception  of personalized parking assistant application.
Periodica  Polytechnica  Civil  Engineering , 60 (2), 181–188.
GIZ  &  Bappenas.  (2015). Toolkit  untuk  mobilitas perkotaan  di  Indonesia manajemen  parkir  di perkotaan ,  Jakarta:  GIZ  -  Suistainable  Urban Transport Improvement Project (SUTIP).
Ibeas,  A.,  dell’Olio,  L.,  &  Moura,  J.  L.  (2018). Parking  behavior and policy. Journal  of Advanced Transportation , 2018 , 1–2.
Jajac,  N.,  Marović,  I.,  &  Mladineo,  M.  (2015). Planning  support  concept  to  implementation  of sustainable  parking  development  projects  in ancient Mediterranean cities. Croatian Operational Research Review , 5 (2), 345–359.
Jananingrum,  F.  P.  (2016).  Analisis  Kapasitas Taman Parkir Abu Bakar Ali Malioboro
Yogyakarta, Thesis , Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993.  (1993). Fasilitas  parkir  untuk  umum .  17 September 1993. Jakarta.
Khodaii, A., Aflaki, E., & Moradkhani, A. (2010). Modeling the effect of parking fare on personal car use. Scietia Iranica , 17 (3), 209–216.
Liu,  Y.,  Wang,  W.,  Ding,  C.,  Guo,  H.,  Guo,  W., Yao,  L.,  Xiong,  H.,  &  Tan,  H.  (2012).  Metropolis parking  problems  and  management  planning solutions  for  traffic  operation  effectiveness. Mathematical Problems in Engineering , 2012 , 1–6.
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011.  (2011). Pajak  daerah .  30  Desember  2011. Lembaga  Daerah  Kota  Magelang  Tahun  2011 Nomor 16. Magelang
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 tahun 2012. (2012). Penyelenggaraan fasilitas parkir . 27 Desember  2012.  Lembaga  Daerah  Kota  Magelang Tahun 2012 Nomor 15. Magelang.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  tahun  2011. (2011). Manajemen  dan  rekayasa,  analisis dampak,  serta  manajemen  kebutuhan  lalu  lintas . 21 Juni 2011. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61. Jakarta.
Sándor,  Z.  P.,  &  Csiszár,  C.  (2015).  Role  of integrated  parking  information  system  in  traffic management. Periodica Polytechnica Civil
Engineering , 59 (3), 327–336.
Satre,  S.  M.,  More,  P.,  Shaikh,  S.,  &  Mhatre,  O. (2018).  Smart  parking  system  based  on  dynamic resource sharing. Ijesc , 8 (3), 16236–16238.
Satria,  M.  R.,  &  Alwinda.  (2015).  "Analisa Karakteristik  Perjalanan  Penumpang  Angkutan Udara  dan  Analisa  Kebutuhan  Parkir  di  Bandara Sultan  Syarif  Kasim  II  Pekanbaru." Jurnal  Online Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Riau , vol. 1, no. 2, Oct. 2014, pp. 1-15.
Suprianto,  J.,  &  Mudjanarko,  S.  W.  (2015). Evaluasi  kinerja  parkir  di  RSU  Haji  Surabaya. E- Jurnal Spirit Pro Patria , 1 , 1–10.
Teichmann, D., Dorda, M., Bínová, H., & Ludvík, M.  (2015).  Optimization  of  parking  public transport vehicles in Ostrava. PROMET - Traffic & Transportation , 27 (1), 69–75.
Weinberger,  R.,  Kaehny,  J.,  &  Rufo,  M.  (2012). U.S. parking policies: an overview of management strategies institute for transportation and development  polic y.  New  York:  Institution  for Transportation and Development Policy.
Yao,  G.,  Guo,  H.,  Li,  C.,  &  Sun,  H.  (2016). Analyzing the elements related to parking demand: an  empirical  study  in  Beijing. Advances  in Mechanical Engineering , 8 (4), 1–9.
Zhu,  C.,  Jia,  B.,  Han,  L.,  &  Gao,  Z.  (2013). Commuting  pattern  with  park-and-ride  option  for heterogeneous  commuters. Discrete  Dynamics  in Nature and Society , 2013 , 1–8.