Literate.v6i11.4500 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 11, November 2021

## URGENSI  PEMBENTUKAN  JAKSA  AGUNG  MUDA  PIDANA  MILITER DALAM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## Dimas Pranowo
Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Belitung Timur, Indonesia Email: dimas.pranowo@gmail.com

## Abstrak
Hukum pidana Indonesia secara adressat diklasifikasikan menjadi dua yaitu hukum pidana  yang  berlaku  bagi  sipil  dan  juga  hukum  pidana  militer.  Hal  itu  tertuang dalam kekuasaan kehakiman yang juga mengakomodasi adanya pengadilan militer yang  berpangkal  pada  Mahkamah  Agung.  Namun  Kejaksaan  selaku  pelaksana kewenangan  penuntut tertinggi tidak memiliki  fungsi  tersebut  di  dalam  Kejaksaan Agung.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pembentukan  Jaksa  Agung Muda  Pidana  Militer  selaku  pelaksana  penuntutan  dalam  Kejaksaan  Agung Indonesia.
Kata Kunci : hukum pidana; militer; kejaksaan

## Abstract
Indonesian criminal law is classified adressatly into two, namely criminal law that applies  to  civilians  and  also  military  criminal  law.  This  is  stated  in  the  judicial power  which  also  accommodates  the  existence  of  a  military  court  based  on  the Supreme  Court.  However,  the  Attorney  General’s  Office  as  the  executor  of  the highest  prosecuting  authority  does  not  have  this  function  within  the  Attorney General’s Office. This study intends to analyze the formation of the Junior Attorney General  for  Military  Crimes  as  prosecutors  in  the  Indonesian  Attorney  General’s Office.

## Keywords:  penal law, military, attorney
Received: 2021-10-20; Accepted: 2021-11-05; Published: 2021-11-18

## Pendahuluan
Sejalan  dengan  reformasi  lembaga  penegak  hukum  yang  gencar  dilakukan  oleh pemerintah, gaung tentang pentingnya penguatan kejaksaan secara kelembagaan marak diperbincangkan  oleh  berbagai  kalangan.  Beragam  isu  seperti  kedudukan  kejaksaan dalam  sistem  ketatanegaraan,  penerapan  asas single  prosecution  system ,  maupun konfigurasi  hubungan  antara  fungsi  penuntutan  dengan  subsistem  peradilan  pidana lainnya telah dibahas begitu panjang di dalam forum akademik in casu berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Menurut (Barda Nawawi Arief, 2016) dalam perkembangannya
perhatian  yang  dipusatkan  pada  sistem  peradilan  tampaknya  cukup  serius.  Sistem peradilan  pidana  tidak  hanya  dilihat  sebagai social  problem yang  sama  dengan kejahatan  itu  sendiri.  Dikatakan  demikian,  karena  di  samping  kenyataan  menunjukkan bahwa  kejahatan  tetap  terus  meningkat,  yang  dapat  dilihat  sebagai  indicator  tidak efektifnya  sistem  peradilan  pidana,  juga  karena  sistem  peraadilan  pidana  itu  sendiri dalam hal hal tertentu dapat dilihat sebagai faktor kriminogen dan viktimogen (Muladi &  Arief,  2002) .  Lebih  lanjut  dalam  paparannya  mengenai  sistem  peradilan  pidana, (Barda  Nawawi  Arief,  2016) menyatakan  bahwa  pada  hakikatnya  merupakan  suatu proses  penegakan  hukum  pidana.  Oleh  karena  itu  berhubungan  erat  sekali  dengan perundang undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana substantive maupun hukum acara  pidana,  karena  perundang  undangan  pidana  itu  pada  dasarnya  merupakan kewenangan  penegakan  hukum pidana  in  abstracto yang  akan  diwujudkan  dalam penegakan hukum in concreto .
Hampir  23  tahun  sudah  reformasi  berlangsung  dan  masyarakat  mengharapkan reformasi  dalam  bidang  penegakan  hukum,  termasuk  halnya  kejaksaan  selaku kekuasaan  negara  dalam  pelaksana  kewenangan  menuntut.  Namun  dalam  praktiknya masih  banyak  permasalahan  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia  baik  itu  dari  sisi pidana,  perdata,  administratf  hingga  tata  negara.  Penulis  setidaknya  mengkategorikan permasalahan  dalam  penegakan  hukum  Indonesia  menjadi  dua  yakni  permasalahan sumber daya manusia (SDM) maupun permasalahan secara institusi.
Secara kualitas SDM, masih sering dijumpainya aparat dan hakim yang ditangkap karena  suap  dan  korupsi.  Sedangkan  permasalahan  institusi  masih  sering  dijumpai tumpang  tindih  kewenangan  antar  lembaga  negara  dalam  menangani  suatu  perkara. Berkaca dari situasi ini, patutnya direnungkan apa yang dikatakan oleh Bernardus Maria Taverne  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Jan  S  Marinka  yang  mengatakan “geef  me geode  rechter,  geode  rechter  commissarisen,  geode  officieren  van  justitien,  geode politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboeken van strafprocessrecht het geode beruke.” Pernyataan tersebut memiliki arti berikan aku hakim, jaksa, polisi, an advokat yang baik, niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang undang sekalipun” (Maringka, 2019) .
Sedangkan  terkait  dengan  fenomena  penegakan  hukum,  Soerjono  Soekamto mengemukakan  bahwa  efektifitas  hukum  mempunyai  5  (lima)  faktor  yang  saling berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari proses penegakan hukum serta juga merupakan  tolak  ukur  daripada  efektifitas  penegakan  hukum.  Kelima  faktor  efektifitas hukum menurut (Soerjono Soekanto, 2019) antara lain: pertama, faktor hukum sendiri, masalah  yang  terjadi  atau  gangguan  terhadap  penegakan  hukum  yang  berasal  dari hukum/undang-undang,  disebabkan  karena  (a)  tidak  diikutinya  asas-asas  berlakunya undang-undang;  (b)  belum  adanya  peraturan  pelaksana  yang  sangat  dibutuhkan  untuk menerapkan  undang-undang;  (c)  ketidakjelasan  arti  kata-kata  di  dalam  undang-undang yang  mengakibatkan  kesimpangsiuran  di  dalam  penafsiran  serta  penerapannya (Soebagijo, 2011) .
Dalam  kaitannya  dengan  kejaksaan  selaku  lembaga  negara  yang  diberi kewenangan  untuk  melaksanakan  fungsi  penuntutan,  kejaksaan  juga  berproses  untuk meningkatkan serta membenahi kualitas maupun alur penanganan perkara di kejaksaan. Salah satu permasalahan di dalam kejaksaan adalah bahwa lembaga Adyaksa ini hingga saat  ini  belum  memiliki  Jaksa  Agung  Muda  Pidana  Militer  (pada  saat  penelitian  ini ditulis,  Presiden  Joko  Widodo  telah  membentuk  Jaksa  Agung  Muda  Pidana  Militer dalam  Perpres  15  Tahun  2021,  namun  belum  sampai  pada  pembentukan  satuan  kerja nya secara resmi).
Selama  ini  ketiadaan  Jaksa  Agung  Muda  Pidana  Militer  menjadi  permasalahan  yang cukup  vital  sebab  kejaksaan  adalah  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana  yang  juga berfungsi  dalam  menangani  pidana  yang  dilakukan  oleh  militer  sebagaimana  lembaga yudikatif  yang  diambil  oleh  Pengadilan Militer.  Namun  permasalahannya  adalah  tidak seperti  kekuasaan  kehakiman  dimana  kekuasaan  kehakiman  meliputi  peradilan  umum, agama, tata usaha negara dan militer yang hierarkinya jelas sampai Mahkamah Agung, hal  demikian  tidak  ditemui  di  dalam  fungsi  penuntutan  yang  seharusnya  dimiliki  oleh kejaksaan.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  hukum,  terdapat  beberapa  jenis  (metode)  pendekatan,  yang setidaknya  akan  menggunakan  satu,  dalam  usaha  mengumpulkan  dan  mendaatkan informasi  dari  berbagai  aspek  untuk  menjawab  sebuah  permasalahan  hukum (Putra, 2017) .  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Yuridis  Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan  sekunder  belaka (Muchtar,  2015) .  Penelitian merupakan  suatu  sarana  pokok  dalam  pengembangan  pengetahuan  maupun  teknologi. Hal  ini  disebabkan,  oleh  karena  penelitian  bertujuan  untuk  mengungkapkan  kebenaran secara  sistematis,  metodologis,  dan  konsisten.  Melalui  proses  penelitian  tersebut diadakan  analisis  dan  konstruksi  terhadap  data  yang  telah  dikumpulkan  dan  diolah (Diantha & SH, 2016) .
Metode  penelitian  ditujukan  untuk  mengtahui  serangkaian  metode  yang digunakan  dalam  penulisan  hukum  dan  diharapkan  dapat  diperoleh  sebuah  penelitian yang  sistematis  dan  juga  untuk  memperoleh  hasil  penelitian  yang  diharapkan  dapat menjadi  penelitian  yang  sistematis  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah. penelitian  yuridis  normatif  ini,  yakni  penelitian  berdasarkan  aturan  aturan  yang  diatur dalam peraturan perundang undangan kemudian mendeskripsikan secara faktual tentang pengaturan pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan
A. Fungsi  Penuntutan  yang  Dilakukan  Oleh  Kejaksan  Sebelum  Dibentuknya  Jaksa Agung Muda Pidana Militer
1. Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana
Kejaksaan  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  penegakan  hukum Indonesia. Dalam konteks sistem peradilan pidana, jaksa adalah pemegang peran penuntut  tertinggi  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia.  Menurut  Romli Atmasmita  sebagaimana  yang  dikutip  oleh (Waskito,  2018) ,  Sistem  Peradilan Pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, oleh karena itu sistem peradilan  pidana  berhubungan  berhubungan  erat  sekali  dengan  peraturan perundang-undangan  pidana  itu  sendiri  baik  hukum  pidana  substantif  maupun hukum acara pidana.
Dikatakan  demikian  karena  perundang-undangan  pidana  itu  pada  dasarnya merupakan  penegakan  hukum  in abstracto yang  akan  diwujudkan  dalam penegakan  hukum  pidana (Waskito,  2018) .  Lebih  lanjut, (Romli  Atmasasmita, 2011) mengatakan bahwa pendekatan Sistem Peradilan Pidana (SPP) adalah titik berat  pada  koordinasi  dan  sinkronisasi  komponen  peradilan  pidana  (kepolisian, kejaksaan,  pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan)  pengawasan  dan pengendalian  penggunaan  kekuasaan  oleh  komponen  peradilan  pidana.  Efesiensi sistem  penanggulangan  kejahatan  lebih  utama  dari  penyelesaian  perkara, penggunaan  hukum  sebagai  instrumen  untuk  memantapkan the  administration ofjustice .
Kejaksaan  sebagai  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana  berperan  dalam fungsi  penuntutan.  Dalam  diskursus  hukum  acara  pidana,  kejaksaan  ditempatkan sebagai  pemegang  fungsi  penuntutan,  Tugas  utama  kejaksaan  dalam  system peradilan  pidana  Indonesia  adalah  penuntutan,  dan  sebaliknya,  penuntutan merupakan  kewenangan  satu-satunya  yang  hanya  dimiliki  oleh  kejaksaan,  dan tidak  dimiliki  oleh  lembaga  lain.  Bahkan  jaksa  diposisikan  sebagai  penuntut umum tunggal (single prosecution system) .
Tugas  utama  kejaksaan  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  adalah penuntutan,  dan  sebaliknya,  penuntutan  merupakan  kewenangan  satu-satunya yang  hanya  dimiliki  oleh  kejaksaan,  dan  tidak  dimiliki  oleh  lembaga  lain. Menurut (Maringka, 2019) , secara etimologi, kata prosecution senditi berasal dari bahasa latin: prosecutes dan terdiri dari pro (sebelum) dan sequi (mengikuti) yang dapat  dipahami  sebagai  proses  perkara  dari  awal  hingga  berakhir.  Fungsi penuntutan  yang  dilakukan  oleh  jaksa  harus  dimaknai  sebagai implementasi  dari prinsip  penuntut  umum  tunggal (single  prosecution  system) dalam  sistem peradilan  pidana.  Istilah tersebut  merupakan  makna  sesungguhnya  dari asas  satu dan  tak  terpisahkan (een  en  ondelbaar) sebagai  landasan  pelaksanaan  tugas kejaksaan  yang  bertujuan  memelihara  kesatuan  kebijakan  penuntutan  yang menampilkan  ciri  khas  yang  menyatu  dalam  tata  pikir,  tata  laku,  dan  tata  kerja kejaksaan.
Sebagai  salah  satu  unsur  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  dalam  KUHAP sebagai  panduan  hukum  acara  pidana,  kejaksaan  termasuk  dalam  bagian  dari kerangka  diferensiasi  fungsional  dalam  KUHAP.  Maksud  dari  konsep  kerangka tersebut  adalah  bahwa  penyidikan  adalah  ranah  wewenang  dari  kepolisian,  dan
kejaksaan  adalah  sebagai  pelaksana  penuntutan  dan  pelaksana  putusan  hakim. Gagasan  yang  hendak  dibangun  di  dalam  KUHAP  tersebut  adalah  untuk meletakkan  suatu  asas  penjernihan (clarification) dan  modifikasi (modification) fungsi dan wewenang antara instansi penegak hukum.
2. Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Hukum  militer  Indonesia  menurut (Kanter  &  Sianturi,  2002) sebagaimana yang  dikutip  oleh (Soebagijo,  2011) adalah  berpangkal  tolak  dari  tugas  militer Indonesia  (TNI)  dan  adalah  merupakan  bagian  dan  merupakan  salah  satu  sistem dari  hukum  nasional  Indonesia.  Karenanya  hukum  militer  Indonesia  mempunyai landasan,  sumber-sumber  dan  cakupan  yang  sejalan  dengan  hukum  nasional (Soebagijo,  2011) .  Menurut (Soebagijo,  2011) ,  dalam  arti  formilnya,  peradilan militer sudah ada sejak tahun 1946, hanya pelaksanaannya dirangkap oleh Ketua, wakil  ketua  serta  anggota  Pengadilan  Negeri,  karena  belum  ada  tenaga  terdidik ahli hukum bagi anggota militer, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka tahun 1952  didirikan  Akademi  Hukum  Militer  dan  berkembang  menjadi  Perguruan Tinggi Hukum Militer (sekarang Sekolah Tinggi Hukum Militer).
Sehingga  sekitar  tahun  1961/1962  tenaga  terdidik  dikalangan  militer  dapat memenuhi persyaratan dan sejak itu terjadi peralihan, kalau tadinya jabatan Ketua, Wakil  Ketua  serta  anggota  dijabat  baik  dari  Pengadilan  Negeri  dan  Kejaksaan Negeri  dialihkan  kepada  tenaga  militer  aktif  berpendidikan  ahli  hukum  militer. Sejak  itulah  Peradilan  Militer  secara  formil  dan  materiil  berdiri.  Ditinjau  dari sudut  justisiabel  maka  Hukum  Pidana  Militer  (dalam  arti  materiil  dan  formal) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang  menentukan  dasar-dasar  dan  peraturan-peraturan  tentang  tindakan- tindakanyang  merupakan  larang-an  dan  keharusan  serta  terhadap  pelang-garnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat  dipertanggung-jawabkan  atas  tindakannya  dan  yang  menentukan  juga  cara penuntutan,  penjatuhan  pidana  dan  pelaksanaan  pidana,  demi  tercapainya ketertiban  hukum.  Suatu  catatan  penting  untuk  pengertian  tersebut  diatas  ialah bahwa  pengertian  itu  didasarkan  kepada:  terhadap  siapa  hukum  pidana  tersebut berlaku.  Jadi  bukan  mendasari:  hukum  pidana  apa  saja  yang  berlaku  bagi justisiabel  tersebut.  Dari  uraian  tersebut  mudah  kiranya  dipahami  bahwa  karena yang berlaku bagi seseorang militer (atau justisiabel peradilan militer) bukan saja hanya hukum pidana militer melainkan juga hukum pidana umum dan  ketentuan- ketentuandalam  hukum  pidana  umum  (yang  pada  dasarnya  digunakan  juga  oleh hukum pidana militer dengan beberapa pengecualian).
Sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  bahwa  reformasi penegakan  hukum  di  Indonesia  masih  harus  menempuh  jalan  yang  panjang. Berbagai  permasalahan  dalam  hukum  tersebut  dapat  disebabkan  oleh  faktor  dari aparatnya  (SDM)  maupun  kelembagaan  (struktur).  Dalam  penegakan  hukum, Mengenai penguatan lembaga penegak hukum di Indonesia merupakan hal  yang sangat  penting  khususnya  dalam  hal  kewenangan  dari  lembaga  penegak  hukum
itu  sendiri  karena  jika  kewenangan  dari  lembaga  penegak  hukum  tersebut  tidak diperkuat dan diperjelas maka menimbulkan adanya dualisme kewenangan antara dua lembaga atau lebih dalam penanganan suatu perkara pidana (Kusuma, 2021) . Ditinjau  dari  sudut  justisiabel  maka  Hukum  Pidana  Militer  (dalam  arti  materiil dan  formal)  adalah  bagian  dari  hukum  positif,  yang  berlaku  bagi  justisiabel peradilan  militer,  yang  menentukan  dasar-dasar  dan  peraturan-peraturan  tentang tindakan-tindakanyang merupakan larang-an dan keharusan serta terhadap pelang- garnya  diancam  dengan  pidana,  yang  menentukan  dalam  hal  apa  dan  bilamana pelanggar dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga  cara  penuntutan,  penjatuhan  pidana  dan  pelaksanaan  pidana,  demi tercapainya ketertiban hukum.
Suatu  catatan  penting  untuk  pengertian  tersebut  diatas  ialah  bahwa pengertian itu didasarkan kepada: terhadap siapa hukum pidana tersebut berlaku. Jadi  bukan  mendasari:  hukum  pidana  apa  saja  yang  berlaku  bagi  justisiabel tersebut. Dari uraian tersebut mudah kiranya dipahami bahwa karena yang berlaku bagi seseorang militer (atau justisiabel peradilan militer) bukan saja hanya hukum pidana  militer  melainkan  juga  hukum  pidana  umum  dan  ketentuan- ketentuandalam  hukum  pidana  umum  (yang  pada  dasarnya  digunakan  juga  oleh hukum pidana militer dengan beberapa pengecualian).
Salah  satu  contoh  adanya  dualisme  penanganan  perkara  yaitu  antara Kejaksaan  dengan  Orditur  Militer  dalam  hal  penanganan  perkara  pidana  militer. Hukum  pidana  umum  yang  berlaku  bagi  setiap  orang  juga  berlaku  bagi  setiap anggota militer. Jadi apabila ada tindak pidana yang dilakukan oleh tentara tidak diatur dalam KUHPM maka yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHP maupun perundang-undangan yang lebih khusus. Anggota tentara yang melakukan  tindak pidana haruslah mendapatkan hukuman yang lebih berat dari warga sipil.
Hal  ini  dikarenakan  bahwa  anggota  tentara  haruslah  mempunyai  sikap disiplin  yang  tinggi,  karena  tentaralah  yang  bertugas  menjaga  pertahanan  dan keamanan  negara  dari  gangguan  apapun (Ramadhani  &  Setyawan,  2016) .  Hal yang  senada  juga  pernah    disampaikan  oleh    Tiarsen  Buaton  yang  menyebutkan bahwa  terdapat  kemungkinan    permasala  han  atas  penundukan  prajurit  pada peradilan  umum  yang  meliputi    beberapa  aspek  yaitu  1)  masalah  penyidikan,  2) masalah lembaga Keankuman dan  Kepaperaan, 3) masalah penuntut, 4) masalah hakim persidangan, 5) masalah  locus  delicti 6) masalah pelaksanaan ekse kusi, 7) penjatuhan  hukum  tambahan  berupa    pemecatan  dari  dinas  keprajuritan  dan  8) masalah sociocultural dan psikologis (Syahrin, 2016) .
Dalam kaitannya dengan hukum acara pidana militer, KUHAP sebagai kitab hukum  acara  ternyata  mengatur  berbeda  dengan  apa  yang  diatur  di  dalam  UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Perbedaan tersebut diantaranya dapat dijumpai dalam pengaturan nomenklatur yang berbeda dalam hukum acara in casu fungsi penuntutan. Dalam rezim hukum KUHAP disebutkan bahwa fungsi penuntutan dijalankan oleh jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum, namun
dalam  UU  Nomor  31  Tahun  1997  menyebutkan  bahwa  fungsi  penuntutan dilakukan oleh Oditur Militer. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997  menentukan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Oditur  Militer  adalah  pejabat yang  diberi  wewenang  untuk  bertindak  sebagai  penuntut  umum,  sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan  dalam lingkungan peradilan militer atau  Pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  umum  dalam  perkara  pidana,  dan sebagai  penyidik  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  ini.Menyimak  bunyi pasal  tersebut  di  atas  terdapat  tiga  hal  yang  menjadi  tugas  pokok  Oditur  Militer yaitu:
1) sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas di bidang penuntutan;
2) sebagai  pejabat  negara  yang  melaksanakan  penetapan  pengadilan,  baik penetapan peradilan militer, maupun penetapan peradilan umum; dan
3) pejabat  negara  yang  diserahi  tugas  untuk  mengadakan  penyidikan  awal  atau penyidikan lanjutan.
Sedangkan oditurat militer terdiri dari:
1) Oditurat Militer
2) Oditurat Militer Tinggi
3) Oditurat Jenderal
4) Oditurat Militer Perempuan
Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya kesatuan sistem penuntutan pada sistem  peradilan  pidana, in  casu pada  dalam  kebijakan  dan  penuntutan  tindak pidana  militer.  Hal  itu  disebabkan  karena  UU  Nomor  31  Tahun  1997  karena  di dalam  ketentuan  UU  a  quo  berusaha  membangun  relasi  fungsional  dalam subsistem yang berbeda antara Militer dengan Kejaksaan Agung selaku pelaksana fungsi penuntutan. Hal tersebut dapat dijumpai di dalam ketentuan Pasal 57 Ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1997 dimana yang menyebutkan bahwa “Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  selaku  penuntut  umum  tertinggi  di  Negara Republik  Indonesia  melalui  Panglima,  sedangkan  dalam  pelaksanaan  tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima.
Hal yang senada dengan Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 juga tercermin dari Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2004  tentang  Kejaksaan  yang  intinya  menyebutkan  bahwa  “Jaksa  Agung  adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan  wewenang  kejaksaan  maka  Jaksa  Agung  adalah  juga  pimpinan  dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan”.
Apabila  dicermati  maka  antara  Penjelasan  Pasal  57  ayat  (1)  UU  No.31 Tahun  1997  dan    Penjelasan  Pasal  18  ayat  (1)  Undang  Undang  Republik Indonesia  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia (selanjutnya  disebut  UU  No.16  Tahun  2004)  menyiratkan  bahwa  di  satu  sisi terdapat  adanya  korelasi  kewenangan    penuntutan  yang  dimiliki  Jaksa  Agung selaku  penanggung  jawab  tertinggi  dalam  hal  penuntutan  perkara  pidana  baik
perkara  pidana  sipil  maupun  perkara  pidana  militer    tetapi  di  sisi  lain  terjadi adanya  disharmonisasi  hukum  karena  cenderung  setiap    perkara  pidana  militer yang  ditangani  oleh  oditur  militer  tidak  melaporkan  kegiatan    penuntutan  yang telah  dilaksanakan  kepada  Jaksa  Agung  selaku  penanggung  jawab  tertinggi penuntutan di negara Indonesia.
Lebih  lanjut,  kekuasaan  penuntutan  dlam  peradilan  militer  dijalankan  oleh oditurat  militer  yang  secara  keorganisasian  berada  dibawah  Markas  Besar  TNI. Oditurat  Militer  terdiri  atas  oditurat  militer,  oditurat  militer  tinggi,  oditurat jenderal,  dan  oditurat  militer  perempuan.  Oditurat  Militer  mempunyai  tugas  dan wewenang sebagai berikut:
a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwanya: Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah; yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan  Prajurit  dengan  tingkat  kepangkatan  Kapten  ke  bawah;  dan  anggota suatu golongan atau jawatan atau Badan atau yang dipersamakan atau dianggap senagai  Prajurit  berdasarkan  Undang-Undang  dengan  tingkat  kepangkatan Kapten ke bawah.
b. melaksanakan  penetapan  hakim  atau  putusan  pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
c. melakukan pemeriksaan tambahan;
d. Oditurat Militer dapat berwenang melakukan penyidikan
Oditurat Militer Tinggi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwanya adalah: prajurit atau  salah  satu  prajurit  berpangkat  Mayor  ke  atas;  yang  berdasarkan  Undang- Undang dipersamakan dengan Prajurit; anggota suatu golongan atau jawatantau badan atau dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang- Undang  dengan  tinkat  kepangkatan  Mayor  ke  atas;  mereka  yang  harus  diadili oleh Pengadilan Militer.
b. melaksanakan  penetapan  hakim  atau  putusan  Pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
c. melakukan pemeriksaan tambahan;
d. melakukan  penyidikan.  Kedudukkan  Oditurat  Militer  Tinggi  adalah  suatu badan  yustisi  di  lingkungan  Peradilan  Militer  yang  secara  organisatoris, administratif  berkedudukan  di  lingkungan  Mabes  TNI,  secara  teknis  yustisi berada  di  bawah  pembinaan  Oditurat  Jenderal  TNI,  yang  bertugas  membantu Pangabdian  dalam  mewujudkan  fungsi  Peradilan  Militer  di  lingkungan  TNI, yaitu melaksanakan penuntutan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Oditurat  Jenderal  TNI  adalah  penuntut  umum  tertinggi  di  lingkungan Angkatan  Bersenjata,  pimpinan  dan  penanggung  jawab  tertinggi  Oditurat  yang mengendalikan  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  Oditurat.  Kekuasaan  Oditurat Jenderal  TNI  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  66  Undang-Undang  Nomor  31
Tahun  1997  yaitu:  Oditurat  Jenderal  mempunyai  tugas  dan  wewenang:  a) melaksanakan  pembinaan,  pengendalian  dan  pengawasan  pelaksanaan  tugas  dan wewenang  Oditurat  militer;  b)  menyelenggarakan  pengkajian  masalah  kejahatan guna  kepentingan  pencegahan,  penegakan  hukum  serta  kebijaksanaan pemidanaan;  dan  c)  dalam  rangka  penyelesaian  dan  pelaksanaan  penuntutan perkara  tindak  pidana  tertentu  yang  acaranya  diatur  secara  khusus,  mengadakan koordinasi  dengan  kejaksaan  Agung,  Polisi  Militer  dan  badan  penegak  hukum lainnya.  Oditurat  Militer  Pertempuran  mempunyai  tugas  dan  wewenang  sebagai berikut:
a. melakukan  penuntutan  perkara  pidana  yang  terdakwanya  adalah:  (1)  prajurit; (2)  yang  berdasarkan  Undang-Undang  dipersamakan  dengan  prajurit;  (3) anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap  sebagai  prajurit  berdasarkan  undang-undang;  (4)  seseorang  yang tidak  termasuk  golongan  tersebut  diatas,  tetapi  dengan  keputusan  Panglima dengan persetujuan menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer, yakni orang-orang sipil yang bekerja pada militer (angkatan bersenjata); dan
b. melaksanakan penetapan hakim atau putusan Pengadilan Militer Pertempuran
3. Peran Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  bahwa  saat  ini  masih  terdapat ketidaksamaan  sistem  dalam  fungsi  adanya  kesatuan  sistem  penuntutan  pada sistem  peradilan  pidana, in  casu pada  dalam  kebijakan  dan  penuntutan  tindak pidana  militer.  Maka  untuk  menanggulangi  situasi  tersebut,  maka  pembentukan Jaksa  Agung  Muda  Pidana  Militer  dapat  menjadi  jalan  untuk  mengintegrasikan fungsi  penuntutan  yang  selama  ini  ditangani  oleh  Militer  dan  juga  Kejaksaan. Dengan  hadirnya  Jaksa  Agung  Muda  Pidana  Militer  dapat  mengurangi  adanya dualisme  lembaga  penuntutan  dalam  penanganan  perkara  pidana  mi  litewr  di Indonesia. Bahwa kehadiran Jaksa Agung Muda Pidana Militer berfungsi sebagai jembatan  penghubung  antara  Jaksa  Agung  dengan  Panglima  TNI  untuk  lebih meningkatkan koordinasi dalam penanganan tindak pidana militer.
Menilik  urgensi  yang  telah  berlangsung  sekian  lama,  akhirnya  baru  pada Tahun  2021  ini  Presiden  Joko  Widodo  menekan  Peraturan  Presiden  tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Aturan  anyar  ini  mengatur  keberadaan struktur baru Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Kejaksaan Agung (Jaksa Pidana  Militer).  Dengan  begitu,  kini  Jaksa  Agung  Muda  Pidana  Militer  menjadi direktorat yang baru dalam struktur organisasi kejaksaan dari yang sebelumnya 11 direktorat kini menjadi 12 direktorat. Pasal 5 terkait organisasi Kejaksaan Agung terdiri  dari:  (a)  Jaksa  Agung;  (b)  Wakil  Jaksa  Agung,  (c)  Jaksa  Agung  Muda Bidang  Pembinaan;  (d)  Jaksa  Agung  Muda  Bidang  Intelijen;  (e)  Jaksa  Agung Muda  Bidang  Tindak  Pidana  Umum;  (f)  Jaksa  Agung  Muda  Bidang  Tindak Pidana  Khusus;  (g)  Jaksa  Agung  Muda  Bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara;
(h) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan; (i) Badan Pendidikan dan Pelatihan, (j) Staf Ahli; dan (k) Pusat.
Dilihat  dari  pengorganisasian  Jaksa  Agung  Muda  Pidana  Militer  dalam struktur  organisasi  kejaksaaan,  maka  ke  depannya  dikaji  dari  teori  kebijakan hukum pidana maka  ketenuan mengenai kedudukan dan kewenangan Kejaksaan dalam  penanganan  perkara  pidana  militer  perlu  dipertegas  dengan  perubahan Peraturan Perundang undangan yang baru termasuk didalamnya untuk membentuk Jaksa Agung Muda  Pidana Militer dan sebaiknya dengan hadir nya Jaksa Agung Muda  Pidana  Militer    maka  setidaknya  penuntutan  terhadap  prajurit  TNI  yang melakukan  tindak  pidana  dapat  dibuat  dalam  satu  atap  dengan  tujuan  untuk memudahkan  adanya  koordinasi    dan  komunikasi  antara  Oditur  Militer  dengan Jaksa.

## Kesimpulan
Sejalan  dengan  reformasi  lembaga  penegak  hukum  yang  gencar  dilakukan  oleh pemerintah, gaung tentang pentingnya penguatan kejaksaan secara kelembagaan marak diperbincangkan  oleh  berbagai  kalangan.  Beragam  isu  seperti  kedudukan  kejaksaan dalam  sistem  ketatanegaraan,  penerapan  asas single  prosecution  system ,  maupun konfigurasi  hubungan  antara  fungsi  penuntutan  dengan  subsistem  peradilan  pidana lainnya telah dibahas begitu panjang di dalam forum akademik in casu berkaitan dengan sistem peradilan pidana.
Dalam  kaitannya  dengan  kejaksaan  selaku  lembaga  negara  yang  diberi kewenangan  untuk  melaksanakan  fungsi  penuntutan,  kejaksaan  juga  berproses  untuk meningkatkan serta membenahi kualitas maupun alur penanganan perkara di kejaksaan. Salah satu permasalahan di dalam kejaksaan adalah bahwa lembaga Adyaksa ini hingga saat  ini  belum  memiliki  Jaksa  Agung  Muda  Pidana  Militer  (pada  saat  penelitian  ini ditulis,  Presiden  Joko  Widodo  telah  membentuk  Jaksa  Agung  Muda  Pidana  Militer dalam  Perpres  15  Tahun  2021,  namun  belum  sampai  pada  pembentukan  satuan  kerja nya secara resmi).
Selama  ini  ketiadaan  Jaksa  Agung  Muda  Pidana  Militer  menjadi  permasalahan yang cukup vital sebab kejaksaan adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang juga berfungsi  dalam  menangani  pidana  yang  dilakukan  oleh  militer  sebagaimana  lembaga yudikatif  yang  diambil  oleh  Pengadilan Militer.  Namun  permasalahannya  adalah  tidak seperti  kekuasaan  kehakiman  dimana  kekuasaan  kehakiman  meliputi  peradilan  umum, agama, tata usaha negara dan militer yang hierarkinya jelas sampai Mahkamah Agung, hal  demikian  tidak  ditemui  di  dalam  fungsi  penuntutan  yang  seharusnya  dimiliki  oleh kejaksaan. adanya dualisme penanganan perkara yaitu antara Kejaksaan dengan Orditur Militer dalam hal penanganan perkara pidana militer.
Hukum  pidana  umum  yang  berlaku  bagi  setiap  orang  juga  berlaku  bagi  setiap anggota militer. Jadi apabila ada tindak pidana yang dilakukan oleh tentara tidak diatur dalam  KUHP  maka  yang  berlaku  adalah  ketentuan  dalam  KUHP  maupun  perundang- undangan  yang  lebih  khusus.  Anggota  tentara  yang  melakukan  tindak  pidana  haruslah
mendapatkan hukuman yang lebih berat dari warga sipil. Namun dalam hal penanganan perkara  tindak  pidana  militer  in  casu  kewenangan  menuntut,  masih  terdapat  tumpang tindih  antara  kejaksaan  dan  oditurat  militer  yang  secara  organisasi  berada  di  bawah Markas  Besar  TNI.  Maka  untuk  menanggulangi  situasi  tersebut,  maka  pembentukan Jaksa  Agung  Muda  Pidana  Militer  dapat menjadi  jalan  untuk  mengintegrasikan  fungsi penuntutan yang selama ini ditangani oleh Militer dan juga Kejaksaan. Dengan hadirnya Jaksa  Agung  Muda  Pidana  Militer  dapat  mengurangi  adanya  dualisme  lembaga penuntutan dalam penanganan perkara pidana mi litewr di Indonesia. Bahwa kehadiran Jaksa Agung Muda Pidana Militer berfungsi sebagai jembatan penghubung antara Jaksa Agung dengan Panglima TNI untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam penanganan tindak pidana militer.

## BIBLIOGRAFI
Barda  Nawawi  Arief,  S.  H.  (2016). Bunga  rampai  kebijakan  hukum  pidana .  Prenada Media. Google Scholar
Diantha,  I.  Made  Pasek,  &  SH,  M.  S.  (2016). Metodologi  penelitian  hukum  normatif dalam justifikasi teori hukum . Prenada Media. Google Scholar
Kanter,  E.  Y.,  &  Sianturi,  S.  R.  (2002). Asas-asas  hukum  pidana  di  Indonesia  dan penerapannya . Storia Grafika. Google Scholar
Kusuma,  Indah  Ayu  Prajna  Santi.  (2021). Penerapan  Model Pembelajaran  Kooperatif Tipe  Formulate  Share  Listen  Create  Untuk  Meningkatkan  Pemahaman  Konsep Matematika  Siswa  Kelas  Vii  B  SMP  Negeri  7  Singaraja .  Universitas  Pendidikan Ganesha. Google Scholar
Maringka,  Jan  S.  (2019). Reformasi  kejaksaan  dalam  sistem  hukum  nasional .  Sinar Grafika. Google Scholar
Muchtar,  Henni.  (2015).  Analisis  Yuridis  Normatif  Sinkronisasi  Peraturan  Daerah dengan Hak Asasi Manusia. Humanus , 14 (1), 80–91. Google Scholar
Muladi, & Arief, Barda Nawawi. (2002). Teori-teori dan kebijakan pidana . Alumni.
Putra, Nugraha Dwi. (2017). The History of Mentoring Word. Artikel Dari Http://Www. Mentoringindonesia. Com . Google Scholar
Ramadhani,  Astutiningsih  Trias,  &  Setyawan,  Yoga.  (2016).  Upaya  Hukum  Oditur Militer Terhadap Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang Membebaskan Terdakwa Tindak Pidana Militer. Verstek , 4 (1). Google Scholar
Romli  Atmasasmita.  (2011). Reformasi  Hukum,  Hak  Asasi  Manusia  &  Penegakan Hukum . Bandung.: Mandar Maju. Google Scholar
Soebagijo, Hari. (2011). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemeriksaan terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Umum. LAW REFORM , 7 (1), 21–49. Google Scholar
Soerjono  Soekanto.  (2019). Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  UI  Press. Google Scholar
Syahrin,  Alvi.  (2016). Demi  keadilan:  antologi  hukum  pidana  dan  sistem  peradilan pidana:  enam  dasawarsa  Harkristuti  Harkrisnowo .  Pustaka  Kemang. Google Scholar
Waskito,  Achmad  Budi.  (2018).  Implementasi  Sistem  Peradilan  Pidana  Dalam Perspektif Integrasi. Jurnal Daulat Hukum , 1 (1), 287–304. Google Scholar
Waskito,  Achmad  Budi.  (2018).  Implementasi  Sistem  Peradilan  Pidana  Dalam
Perspektif Integrasi. Jurnal Daulat Hukum , 1 (1). Google Scholar
Copyright holder: Dimas Pranowo (2021)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: