## Jurnal de Facto
Volume 11 No. 1 Juli 2024 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## Sinergitas Aparat Penegak Hukum Memberantas Mafia Tanah di Kota Balikpapan

## Synergy of Law Enforcement Officials to Eradicate Land Mafia
in Balikpapan City
Agung Sakti Pribadi 1 , Okta Nofia Sari 2 , M. Zamzami Alwi 3
Universitas Mulia, Jalan ZA Maulani No.9, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur agungsakti@universitasmulia.ac.id 1 , oktanofia@universitasmulia.ac.id 2 , m.alwi@students.universitasmulia.ac.id 3

## Abstrak
Indonesia  adalah  negara  hukum  dimana  setiap  warga  negara  memiliki  kedudukan  yang sama di hadapan hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang harus memberikaan keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  di  semua  masyarakat.  Permasalahan  yang timbul di dalam masyarakat sangatlah beragam dan yang paling banyak dijumpai adalah permasalahan  sengketa  tanah.  Tanah  adalah  benda  tidak  bergerak  yang  memiliki  nilai ekonomis  dan  semakin  tahun  nilainya  semakin  tinggi.  Praktik  dilapangan  untuk permasalahan  tanah  masih  banyak  yang  menyalahgunakan  kesempatan  terkait  dengan kepemilikan  atau  penguasaan  atas  tanah  tersebut.  Maraknya  praktik  mafia  tanah  yang masih banyak terjadi sehingga sangat meresahkan masyarakat apakah hal ini sudah suatu fenomena biasa di negara kita. Oleh karena itu untuk memberantas praktik-praktik mafia tanah seluruh jajaran aparatur negara harus bersinergi dalam memberantas mafia tanah khusnya  di  kota  Balikpapan  sehingga  mampu  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat kepada instansi negara serta perlu adanya regulasi dikemudian hari. Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Aparat Penegak Hukum, Mafia Tanah
Abstract Indonesia is a rule-of-law country where every citizen has the same position before the law. This is in line with the aim of law which must provide justice, benefit, and legal certainty in all communities.  The  problems  that  arise  in  society  are  very  diverse  and  the  most  frequently encountered  are  land  disputes.  A  land  is  an  immovable  object  with  economic  value  that increases over time. Practices in the field for land issues still involve a lot of people abusing opportunities  related to ownership or control of the land. The widespread practice of land mafia  is  still  widespread,  so  it  is  very  disturbing  to  the  public  whether  this  is  a  normal phenomenon in our country. Therefore, to eradicate the practices of the land mafia, all levels of  the  state  apparatus  must  work  together  with  the  land  mafia,  especially  in  the  city  of Balikpapan, so that it can increase public trust in state agencies and the need for regulations in the future.
Keywords: Legal Policy, Law Enforcement Officials, Land Mafia

## Jurnal de Facto 11(1) :121-134

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kasus  tanah  adalah  masalah  hukum  yang  terkait  dengan  kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan lahan atau tanah. Kasus tanah dapat muncul ketika terdapat perselisihan antara pihak yang mengklaim memiliki hak atas lahan yang sama  atau  ketika  terdapat  tindakan  yang  merugikan  hak  pemilik  tanah  seperti pembangunan  tanpa  izin,  perampasan  tanah  secara  paksa,  atau  penjualan  tanah dengan dokumen palsu. Di Indonesia, kasus tanah menjadi salah satu permasalahan yang kompleks karena terdapat banyak kebijakan dan regulasi terkait kepemilikan tanah  yang  kompleks  dan  berlapis-lapis.  Terdapat  berbagai  macam  konflik  yang berkaitan  dengan  kasus  tanah  seperti  konflik  agraria,  konflik  perusahaan  dan masyarakat,  konflik  antar  kelompok  masyarakat,  dan  konflik  keluarga  terkait warisan tanah. Kasus tanah seringkali melibatkan banyak pihak yang terkait dan dapat memakan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan. Solusi terbaik untuk menghindari  kasus  tanah  adalah  dengan  melakukan  pengurusan  dokumen- dokumen kepemilikan tanah dengan baik, serta melakukan transaksi tanah secara jujur dan transparan dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang.
Kasus  tanah  merujuk  pada  situasi  di  mana  terjadi  konflik  atau  perselisihan terkait kepemilikan atau penggunaan tanah. Konflik tersebut dapat muncul karena beberapa  hal  seperti  perubahan  aturan  atau  regulasi  terkait  kepemilikan  tanah, pemalsuan dokumen tanah, atau adanya klaim yang saling bertentangan antara dua atau lebih pihak. Kasus tanah bisa terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tanah adalah belum adanya dasar hukum tanah yang cukup lengkap dan akurat. Perolehan hak atas tanah inilah yang biasa diabaikan oleh masyarakat yang hanya membeli tanah tanpa  melanjutkan  pengurusan  alas  hak.  Alas  hak  sangatlah  penting  untuk menentukan legalitas atas tanah, sehingga dengan alas hak yang lengkap dan terdata maka kepemilikan seseorang atas tanah tersebut sangatlah akurat. Kasus tanah di Indonesia  juga  sering  terkait  dengan  konflik  agraria,  yaitu  konflik  antara masyarakat  dengan  perusahaan  besar  atau  pemerintah  yang  ingin  menggunakan tanah untuk kepentingan pribadi. Kasus tanah dapat memicu ketegangan sosial dan bahkan  dapat  mengarah  pada  kekerasan  dimana  hal  ini  biasa  terjadi  oleh  pihak ketiga  yaitu  terdapat  mafia  tanah  yang  mengatur  dan  menghalangi  proses kepemilikan  tanah.  Peran  serta  aparat  penegak  hukum  dalam  melakukan pengamanan  dan  perlindungan  terhadap  tanah  sangatlah  penting  dalam  hal  ini pihak  kepolisian,  kejaksaan  dan  penyelenggara  negara  serta  Badan  Pertanahan Nasional  tetap  harus  bersinergi.  Hal  ini  sejalan  dengan  Keputusan  Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan
Mafia Hukum. Sinergitas ini terkait dengan pemberian rasa keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat yang sangat resah dengan perilaku dari mafia tanah.
Salah  satu  faktor  utama  yang  memicu  maraknya  mafia  tanah  di  Balikpapan adalah  lemahnya  penegakan  hukum  serta  kurangnya  pengawasan  terhadap transaksi tanah. Pihak berwenang yang seharusnya melindungi hak pemilik tanah sering kali terjerat dalam praktik korupsi, yang menghambat atau memperlambat proses hukum. Banyak pemilik tanah yang sah malah harus menghadapi ancaman fisik atau intimidasi dari pihak-pihak yang berusaha merebut tanah mereka.
Selain  itu,  ketidaktahuan  masyarakat  mengenai  hak-hak  mereka  atas  tanah juga  memperburuk  situasi  ini.  Banyak  orang  tidak  memiliki  akses  terhadap informasi yang jelas dan transparan mengenai status legal tanah mereka, sehingga mudah menjadi korban penipuan. Praktik penguasaan tanah oleh mafia sering kali dilakukan dengan cara yang sangat licik, sehingga banyak orang tidak sadar bahwa mereka  sedang  menjadi  korban.  Permasalahan  mafia  tanah  ini  tidak  hanya menimbulkan  dampak  sosial  dan  ketidakadilan,  tetapi  juga  berimplikasi  serius terhadap  investasi  dan  pembangunan  ekonomi  di  Balikpapan.  Ketika  investor merasa  tidak  aman  dengan  kepemilikan  tanah  mereka,  mereka  cenderung menghindar,  yang  akhirnya  menghambat  pembangunan  infrastruktur  dan kemajuan  ekonomi.  Hal  ini  bisa  menimbulkan  dampak  jangka  panjang  yang merugikan  tidak  hanya  bagi  masyarakat  Balikpapan  tetapi  juga  perekonomian nasional.
Oleh karena itu, penyelesaian kasus tanah perlu dilakukan dengan cara yang tepat  dan  adil,  dengan  melibatkan  berbagai  pihak  yang  terkait  dan  memegang prinsip  keadilan.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas  maka  penulis melakukan  penelitian  dengan  judu l  “ Sinergitas  Aparat  Penegak  Hukum  dalam Melakukan Penegakan Hukum Guna Memberantas Mafia Tanah di Kota Balikpapan” B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan praktik mafia tanah?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menaggulangi praktik mafia tanah?
C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  memakai  jenis  penelitian  yuridis  normatif  ( legal  research ), yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk mengkaji  penerapan-penerapan  kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. 1 Penelitian hukum normati adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder)
1 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Sumut: Bayumedia, 2008, hal. 295
atau penelitian hukum kepustakaan. Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam  jenis  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  normatif  meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.

## PEMBAHASAN

## A. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Permasalahan Praktik Mafia Tanah
Tanah sebagai sumber daya alam non hayati menjadi kebutuhan dasar manusia yang  memiliki  nilai  filosofi,  politik,  sosial  dan  ekonomi.  Berdasarkan  Pasal  33 Undang-Undang  Tahun  1945  menyatakan  bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat.  Kepemilikan  tanah  bagi  setiap  warga  negara Indonesia harus memiliki tanah harus memiliki legalitas atas tanah sebagai alas hak. Adapun legalitas kebijakan pertanahan menurut Paal 2 Ayat  (2) Keputusan Pesiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan meliputi :
1. Perijinan ijin lokasi;
2. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
3. Penyelesaian sengketa tanah garap
4. Penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk pembangunan;
5. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
6. Penetapan dan peneyelesaian masalah tanah ulayat;
7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
8. Pemberian ijin membuka tanah;
9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota
Proses  untuk  pengurusan  kepemilikan  tanah  khususnya  di  kota  Balikpapan sangatlah banyak menimbulkan permasalahan diantaranya adanya tumpeng tindih legalitas tanah, penyerobotan tanah, penguasaan tanah tanpa izin sehingga hal ini sangat  perlu  untuk  diperhatikan.  Satu  Data  Spasial  Balikpapan  dengan  branding One  Map  One Data  adalah  kebijakan  Pemerintah    Kota  Balikpapan  untuk meningkatkan kualitas  penyelenggaraan penataan ruang dengan  membuat sistem informasi  yang  mendigitalisasi    Peta  RDTR  dan  Peraturan  Zonasi  serta mengintegrasikan  Data  Pertanahan,  Data  Zona    Nilai  Tanah  dan  Ketentuan  Tata Bangunan dan  Lingkungan dalam sistem informasi tersebut yang  bertujuan untuk menyampaikan  informasi  tata    ruang  secara  elektronik  kepada  pihak  eksternal DPPR dan sebagai instrumen pengukuran kualitas  penyelenggaraan (perencanaan, pemanfaatan    dan  Pengawasan)  penataan  ruang  di  Kota  Balikpapan.  Logo  atau lambang berwarna biru yang diartikan  sebagai penempatan tempat dalam sebuah ruang, di mana di dalam logo tersebut terdapat  garis-garis berwarna hitam yang
bermakna  sekumpulan data. Selain logo, juga terdapat tagline One Map One Data yang dapat diartikan  sebagai satu peta untuk satu data spasial di  Kota Balikpapan.
IMTN  juga  sebenarnya  merupakan  jalan  untuk  mempercepat  penyelesaian kasus  pertanahan  di  Kota  Balikpapan,  seperti  di  dalam  Peraturan  Walikota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa proses pengumuman IMTN diberikan waktu 30 hari untuk  mengajukan  keberatan,  jika  ada  keberatan  maka  penyelesaian  kasus pertanahan  diselesaikan  secara  mediasi  yang  diberi  waktu  selama  30  hari,  jika dalam  30  hari  tidak  ada  mediasi  atau  mediasi  terjadi  namun  tidak  mencapai musyawarah mufakat maka pihak yang keberatan diwajibkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balikpapan 90 hari kerja terhitung sejak selesainya terbitnya pemberitahuan hasil mediasi. 2
Kota Balikpapan juga memiliki sistem pendaftaran untuk ijin membuka tanah negara hal ini merupakan proses legalitas dari adanya alas hake gel atau pelepasan
hak atas tanah untuk ditingkatkan ke produk Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) adapun alur pendaftaran IMTN adalah sebagai berikut: 3
2 Ardiansyah, Ardiansyah. "IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA SOLUSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KASUS PERTANAHAN." Journal de Facto 10.1 (2023): 31-44.
3 http://dppr.balikpapan.go.id/, diakses pada 4 November 2023

## Jurnal de Facto 11(1) :121-134
Legalitas atas IMTN termuat dalam beberapa peraturan yaitu diantaranya:
1. Keputusan Walikota Balikpapan No 8 Tahun 2004 Tgl. 24 Juni 2004 tentang Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara di Kota Balikpapan
2. Keputusan Walikota Balikpapan No 01 Tahun 2005 Tgl. 18 Januari 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Balikpapan No 8 Tahun 2004 tentang Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara di Kota Balikpapan
3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 8 Tahun 2006 Tgl.  14 Desember 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan
4. Peraturan Wali Kota Balikpapan No 13 Tahun 2011 Tgl. 6 April 2011 tentang Pelayanan Penerbitan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara
5. Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  No  1  Tahun  2014  Tgl.  26  Pebruari  2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara
6. Peraturan  Wali  Kota  Balikpapan  No  26  Tahun  2015  Tgl.  22  September  2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2014 Tgl. 26 Pebruari 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara
7. Peraturan  Wali  Kota  Balikpapan  No  33  Tahun  2017  Tgl.  18  Desember  2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2014 Tgl. 26 Pebruari 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara
Proses  pengurusan  ini  tidak  sedikit  pula  menimbulkan  permasalahan  di lingkungan  masyarakat  hal  ini  terbukti  dengan  adanya  beberpa  tipologi  dalam sengketa permohonan IMTN, pertama 1 (satu) atau lebih bidang tanah dimohonkan IMTN  oleh  2  (dua)  pihak  atau  lebih  yang  telah  terverifikasi,  kedua  Permohonan IMTN yang telah terverifikasi disanggah/diajukan keberatan oleh pihak lain yang telah  memenuhi  unsur  sebagai  penyanggah,  ketiga  Bidang  tanah  Pemohon  IMTN yang  telah  terverifikasi  terkena  dengan  Aset  milik  Pemerintah  Kota  Balikpapan dan/atau Instansi lain. Akan tetapi ada permasalahan yang sangat sulit untuk diatur dalam peraturan yaitu adanya oknum-oknum mafia tanah yang sangat mengganggu dalam proses kepemilikan tanah dan alas hak tanah. Sumber daya alam khususnya tanah adalah karunia Tuhan Yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik- saiknya. Tanah dan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya menjadi ajang perebutan sehingga memunculkan sengketa dan konflik. Konflik yang terjadi antara  masyarakat  dengan  masyarakat,  masyarakat  dengan  badan  hukum  publik masyarakat dengan badan hukum swasta diperlukan keterlibatan penegak hukum serta serta instansi terkait untuk dapat menyelesaikan permasalahan pertanahan.
Praktik-praktik  oleh  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  atau  dalam bidang  pertanahan  biasa  disebut  dengan  mafia  tanah.  Mafia  tanah  menurut Petunjuk Teknis Direktorat Tata Ruang dan Pemanfaatan Tanah Nomor 1/Pedoman Teknis/DJ-VII/2018  adalah  orang  perseorangan,  kelompok  atau  badan  hukum melakukan dengan sengaja untuk melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan
terhambatnya  proses  pelaksanaan  penanganan  perkara. 4 Sengketa  tanah  dapat terjadi dikarenakan kebijakan negara masa lalu, kesenjangan hukum dan penegakan hukum yang lemah. Modus yang dapat dilakukan oleh mafia tanah dimana hal ini menjadi awal terjadinya seketa tanah yaitu diantaranya memberikan harga murah terhadap tanah yang digarap ditanah negara serta menguasi tanah dengan alas hak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip dasar pengaturan penanganan  penyelesaian  kasus  pertanahan  yaiutu  setiap  penanganan  sengketa konflik dan perkara harus dilakukan  melalui tahap penanganan yang jelas  untuk sampai pada pengambilan keputusan penyelesaian kasus sehingga tahapan waktu dapat terukur. Penyelesaian kasus harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sah dan dasar hukum yang kuat atau mengikat. Hak pengadu mapupun hak pihak diadukan dilindungi sepanjang hak-hak tersebut dapat dibuktikan secara yuridis, fisik dan administratif yang sah. Perhatian dalam pengurusan legalitas atas tanah sangat diperlukan agar tidak ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak  memiliki  kewenangan  untuk  dapat  memproses  kepemilikan.  Kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan dengan adanya kemudahan dan proses cepat dalam mengurus  legalitas  atas  tanah  sehingga  akan  jauh  dari  sengketa  di  lingkungan masyarakat.

## B. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Praktik Mafia Tanah
Penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai yang  terjabar  di  dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan  sikap  tindak  sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan serta memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan. 5 Penegakan hukum sebagai suatu proses pada  hakikatnya  merupakan  penerapan  diskresi  yang  menyangkut  membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah akan tetapi memiliki unsur  penilaian  pribadi.  Penegakan  hukum  bukan  semata-mata  merupakan penegakan undang-undang selain itu juga memiliki kecenderungan yang kuat dalam mengartikan  penegakan  hukum  sebagai  pelaksana    keputusan-keputusan  hakim. Masalah pokok penegakan hukum itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut : 6
1. Faktor  hukumnya  sendiri  yang  dimana  dapat  di  batasi  oleh  undang- undang saja;
2. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4 https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/tipe/juknis , diakses 20 November 2023
5 Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Radjagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 5
6 Idem, Hlm. 8
4. Faktor  masyarakat  yakni  lingkungan  di  mana  hukum  tersebut  berlaku atau diterapkan;
5. Faktor  kebudayaan  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima  faktor  itu  memiliki  keterkaitan  yang  erat  oleh  karena  merupakan esesnsi  dari  penegakan  hukum  yang  merupakan  tolak  ukur  daripada  efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum harus juga selalui berjalan seiiringan dengan tujuan  hukum  yaitu  dimana  hukum  memberikan  keadilan,  hukum  memberikan kepastian  dan  hukum  memberikan  kemanfaatan.  Permasalahan  dalam  hal  tanah juga memerlukan penegakan hukum dan sinergitas dengan instansi terkait. Hal ini khususnya  di  Balikpapan  yang  menjadikan  permasalahan  itu  adanya  gugatan perdata atas abarang dalam hal ini tanah atau tentang hubungan hukum jual beli antara  dua  belah  pihak  tertentu  maka  perkara  pidana  umum  yang  bersangkutan akan ditangguhkan atau dipending, akan tetapi hal ini menjadi cara para mafia tanah atau  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  dapat  berlindung  dari  proses  hukum pidana yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik karena akan dialihkan kepada  sengketa  keperdataan  terlebih  dahulu.  Mafia  tanah  bisa  diartikan  adalah suatu  pengungkapan  suatu  sindikat  terselubung  dibidang  pertanahan  yang melakukan  perbuatan  yang  melawan  hukum  serta  merugikan  masyarakat  baik dalam  proses  peralihan  hak  maupun  penerbitan  ha  katas  tanah  yang  dilakukan secara tersetruktur. Penegakan hukum terkait dengan mafia tanah. Adapun modus operandi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :
1) Menerbitkan   dan  atau  menggunakan  lebih  dari  satu  alas  hak;
2) Menerbitkan  dan  atau  menggunakan  dokumen  yang terindikasi  palsu  terkait tanah;
3) Melakukan okupasi  atau penguasaan tanah tanpa ijin  diatas tanah milik morang lain  (hak milik atau HGU atau HGB atau HP atau HPL)   baik  yang .yang  sudah berakhir  maupun  yang  masih  berlaku   haknya;
4) Merubah  memindahkan  menghilangkan  patok  tanda   batas  tanah;
5) Mengajukan permohonan sertifikat pengganti karena hilang, sementara sertifikat tersebut masih ada dan masih dipegang oleh pemiliknya atau orang lain dengan itikat baik , sehingga mengakibatkan terdapat dua sertifikat  diatas satu bidang tanah  yang sama;
6) Mengajukan gugatan di pengadilan  untuk dinyatakan  sebagai  pemilik tanah, sedangkan  pemilik  tanah  yang  syah    sama  sekali  tidak  mengetahui  atau  tidak dijadikan sebagai pihak  dalam gugatan;
7) Melakukan pembelian terhadap tanah yang masih menjadi objek perkara dengan tidak  baik    dan  mengupayakan  agar  putusan  pengadilan  tersebut  berpihak kepadanya.
8) Mengajukan  gugatan  terus  menerus  yang  menimbulkan  banyaknya  putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap  dengan putusan saling bertentangan satu sama lain.
Penegakan hukum terkait dengan mafia tanah dapat dilakukan dengan baik yaitu  perlunya  sinergitas  masyarakat  dengan  para  penegak  hukum  serta pelaksanaan  terkait  dengan  satgas  mafia  tanah  sebagaimana  diatur  dalam Keputusan Presiden  Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia  Tanah.  Satgas  bertugas  melakukan  koordinasi,  evaluasi,  koreksi  dan pemantauan agar supaya pemberantasan mafia hukum berjalan lebih efektif. Satgas memiliki wewenang untuk dapat bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa  Keuangan,  Komisi  Yudisial,  Ombudsman,  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  Kejaksaan  Agung,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Komisi  Kepolisian Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pusat Pelaporan dan Analisis Tansaksi  Keuangan,  Organisasi  Profesi  Advokat,  Organisasi  Profesi  Notaris, Organisasi Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Lembaga Negara lainnya dalam upaya pemberantasan mafia tanah. Adapun Satgas mafia tanah terdiri dari :
a) Ketua
b) Sekretaris
c) Anggota
Pelaksanaan tugasnya satgas dapat membentuk tim asistensi yang berada di bawah koordinasi sekretaris serta melakukan penelaahan dan penelitian serta hal-hal lain yang  dianggap  perlu  guna  memperoleh  segala  informasi  yang  diperlukan  dari semua instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Daerah, BUMN  atau BUMD,  serta  pihak-pihak  lain  yang  dianggap  perlu,  selain  hal  tersebut  maka koordinasi  antar  lembaga  terkait  serta  peran  masyarakat  sangat  penting  untuk dapat mengungkapkan kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah, sehingga dengan harapan dapat terwujudnya keadilan dalam proses kepemilikan ha katas tanah oleh masyarakat.  Pembentukan  satgas  harus  benar-benar  diterapkan  disetiap Provinsi/Kota/Kabupaten agar dapat memantau dan menjaga permasalahan tanah dengan cepat.
Guna  mencegah  dan  memberantas  mafia  tanah  dalam  rangka  upaya penanganan  dan  penyelesaian  sengketa,  konflik  dan  perkara  tanah  dan  ruang dibentuklah  Satuan  Tugas  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Mafia  Tanah  yang seringkali  dikenal  atau  disebut  sebagai  Satgas  Mafia  Tanah,  baik  tingkat kementerian  maupun  tingkat  Kantor  Wilayah  dan  Kantor  Pertanahan  dengan terbentuknya satuan tugas (Satgas) dalam mentertibkan mafia tanah  khusunya di
lingkungan  Balikpapan.  Sinergitas  antar  penegak  hukum  sangatlah  perlu  untuk dilakukan  guna  terwujudnya  proses  pengurusan  tanah  yang  tertib  di  lingkungan masyarakat.
Adapun upaya  penanganan  penegakan  hukum  terhadap  mafia  tanah    dari Satgas Mafia Tanah adalah sebagai berikut :
a) Melaksanakan  penelitian  dan  pengumpulan  bahan  keterangan  terhadap  kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan mafia tanah dan/atau berdimensi luas;
b) Melaksanakan  kajian  dan  analisis  terhadap  data  kasus  pertanahan  yang terindikasi keterlibatan mafia tanah;
c) Melaksanakan  koordinasi  dengan  instansi  lain  terkait  dengan  penanggulangan dan penanganan kasus pertanahan yang berdimensi luas dan/atau  melibatkan mafia tanah;
d) Melimpahkan hasil penanganan kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan mafia tanah kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut;
e) Melaporkan hasil dari pelaksanaan satuan tugas secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
f) Membuat laporan hasil penanganan dan rekomendasi kepada Menteri ATR atau BPN  di  tingkat  Kementerian,  kepada  Kepala  Kanwil  BPN  Provinsi  di  tingkat Provinsi dan kepada Kepala Kantor Pertanahan di tingkat Kabupaten atau Kota. 7
Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan  menciptakan  lingkungan  yang  aman  bagi  masyarakat.  Dalam  konteks penanggulangan  mafia  tanah,  terdapat  beberapa  peran  penting  yang  harus dilakukan oleh APH:
1. Penegakan  Hukum  yang  Tegas :  Petugas  penegak  hukum  memainkan peran penting dalam memerangi kegiatan ilegal yang dilakukan oleh mafia tanah, seperti transaksi properti penipuan dan akuisisi tanah secara koersif 8 . Dengan melakukan penyelidikan menyeluruh, melakukan penangkapan, dan memastikan  penuntutan  pelanggar,  penegak  hukum  dapat  membangun pencegah yang kuat terhadap terlibat dalam praktik mafia tanah 9 . Ketahanan mafia  tanah,  yang  ditandai  dengan  jaringan  oportunistik  mereka  yang
7 Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah Nomor : 01/JUKNIS/D.VII/2018 , hal. 6
8 Wau, Hilbertus Sumplisius M., and T. Keizerina Devi Azwar. "Intercept the Land Mafia: An Analysis of the Role of PPAT as a Shield in Illegal Property Transactions." Jurnal Ilmu Kenotariatan 4.2 (2023): 88-101.
9 Rio, Panji, Widiatmoko., Eko, Soponyono. (2024). Law Enforcement against Criminal Acts of Forest and Land Fires in Indonesia (A Case Study of the Meranti Islands Police Jurisdiction). International journal of social science and human research,  doi: 10.47191/ijsshr/v7-i05-83
melibatkan  berbagai  aktor  seperti  broker,  investor,  dan  birokrat, memerlukan  tindakan  penegakan  hukum  yang  konsisten  dan  tegas  untuk mengganggu  operasi  mereka  dan  melindungi  hak  properti 10 .  Upaya pemberantasan  mafia  tanah  harus  melibatkan  kolaborasi  dengan  lembaga terkait,  penolakan  transaksi  yang  mencurigakan,  dan  pendidikan  publik untuk  meningkatkan  kesadaran  tentang  bahaya  yang  ditimbulkan  oleh praktik  ilegal  ini.  Dengan  menegakkan  hukum  dan  meminta pertanggungjawaban  pelaku,  penegak  hukum  dapat  menjaga  keadilan properti dan mencegah dampak negatif dari kegiatan mafia tanah terhadap Masyarakat. 11
2. Penyuluhan dan Edukasi : Selain bertindak tegas dalam penegakan hukum, Aparat  Penegak  Hukum  juga  memiliki  tanggung  jawab  besar  dalam memberikan  edukasi  kepada  masyarakat.  Penyuluhan  ini  mencakup pengetahuan  tentang  hak-hak  atas  tanah,  langkah-langkah  yang  harus ditempuh  untuk  memperoleh  tanah  secara  legal,  serta  cara  melaporkan kegiatan-kegiatan ilegal terkait tanah. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih mampu melindungi hak-hak mereka dan mencegah penyalahgunaan atau penipuan yang mungkin terjadi.
3. Kerjasama  dengan  Instansi  Terkait :  Penanggulangan  mafia  tanah memerlukan  kerjasama  yang  erat  antara  berbagai  instansi  pemerintah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, bersama Badan Pertanahan Nasional, memegang  peran  penting  dalam  memastikan  legalitas  dan  kejelasan  data terkait  kepemilikan  tanah 12 .  Pemerintah  daerah  juga  terlibat  dalam pengawasan  dan  implementasi  kebijakan  untuk  mengatasi  mafia  tanah  di wilayah  mereka 13 .  Selain  itu,  Aparat  Penegak  Hukum  harus  bekerja  sama dengan instansi-instansi ini untuk memastikan tindakan yang terkoordinasi dan  sesuai  hukum  dalam  menangani  kasus-kasus  yang  melibatkan  mafia tanah. 14
4. Penerapan  Teknologi :  Di  era  digital  ini,  penerapan  teknologi  dalam pengawasan  dan  penegakan  hukum  sangatlah  krusial.  Aparat  Penegak
10 Dianto, Bachriadi., Edward, Aspinall. (2023). Land Mafias in Indonesia. Critical Asian Studies, 1-23. doi: 10.1080/14672715.2023.2215261
11 Hilbertus, Sumplisius, M., Wau., T., K., D., Azwar. (2023). Intercept the Land Mafia: An Analysis of the Role of PPAT as a Shield in Illegal Property Transactions. Jurnal Ilmu Kenotariatan,  doi: 10.19184/jik.v4i2.43203
12 https://www.atrbpn.go.id/info-grafis/detail/3046/berantas-mafia-tanah-kementerian-atrbpn-kolaborasi- dengan-lembaga-penegak-hukum diakses tanggal 20 Mei 2024
13 https://www.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/15688/beri-arahan-untuk-pimpinan-di-jawa-tengah-menteri- ahy-tekankan-perkuat-sinergi-dan-kolaborasi-dalam-menyukseskan-program-strategis diakses tanggal 20 Mei 2024
14 https://indonesiakini.go.id/berita/9538916/berantas-mafia-tanah-kementerian-atr-bpn-kolaborasi- dengan-lembaga-penegak-hukum diakses tanggal 20 Mei 2024
Hukum  (APH)  perlu  memanfaatkan  teknologi  informasi  untuk  mengelola data kepemilikan tanah dengan akurat. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat mempermudah pemantauan transaksi tanah yang mencurigakan, yang sering  menjadi  modus  operandi  mafia  tanah. 15 Dengan  teknologi  ini,  APH dapat  mengidentifikasi  pola-pola  yang  menunjukkan  aktivitas  ilegal  dan segera mengambil tindakan preventif yang diperlukan.

## PENUTUP
Tanah  sebagai  sumber  daya  alam  non  hayati  menjadi  kebutuhan  dasar manusia yang memiliki nilai filosofi, politik, sosial dan ekonomi. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Tahun 1945 menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat. Guna mencegah dan memberantas mafia tanah dalam rangka upaya penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara tanah dan ruang dibentuklah Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah yang seringkali dikenal atau disebut sebagai Satgas Mafia Tanah, baik  tingkat kementerian  maupun  tingkat  Kantor  Wilayah  dan  Kantor  Pertanahan  dengan terbentuknya satuan tugas (Satgas) dalam mentertibkan mafia tanah khusunya di lingkungan  Balikpapan.  Sinergitas  antar  penegak  hukum  sangatlah  perlu  untuk dilakukan  guna  terwujudnya  proses  pengurusan  tanah  yang  tertib  di  lingkungan masyarakat.  koordinasi  antar  lembaga  terkait  serta  peran  masyarakat  sangat penting untuk dapat mengungkapkan kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah, sehingga dengan harapan dapat terwujudnya keadilan dalam proses kepemilikan ha katas tanah oleh masyarakat.
Penegakan  hukum  terhadap  praktik  mafia  tanah  di  Indonesia  merupakan tugas yang kompleks dan menantang bagi aparat penegak hukum. Namun, dengan penegakan  hukum  yang  tegas,  penyuluhan  kepada  masyarakat,  serta  kerjasama antara berbagai instansi dan masyarakat, upaya untuk menanggulangi mafia tanah dapat dilakukan dengan lebih efektif. Tantangan yang dihadapi, seperti korupsi dan kurangnya kesadaran masyarakat, memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan  semua  pihak  terkait.  Melalui  kolaborasi  yang  baik,  diharapkan  tercipta lingkungan  yang  lebih  aman  dan  adil  bagi  semua  pihak  dalam  penguasaan  dan penggunaan tanah di Indonesia.
Pembentukan satgas harus benar-benar diterapkan disetiap Provinsi/Kota/Kabupaten agar dapat memantau dan menjaga permasalahan tanah dengan cepat. Pemerintah harus memperhatikan kembali upaya untuk memberikan legalitas terhadap objek tanah yang dimiliki masyarakat. Pengurusan legalitas harus sesuai  dengan  kegunaannya  dan  kepemilikan  yang  dimiliki  serta  perpindahan
15 Simanjuntak, Ayu, et al. "Dampak Teknologi dan Inovasi pada Keadilan dalam Penegakan Hukum di Era Digital." Journal on Education 6.1 (2023): 9212-9219.
kepemilikan  haruslah  juga  tercatat  dan  terpublikasi    pada  lingkungan  setempat dalam hal ini aparat pemerintahan yang sangat dekat dengan mayarakat mulai dari rukun tetangga untuk dapat diberdayakan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiansyah,  Ardiansyah.  "Izin  Membuka  Tanah  Negara  Solusi  Penyelesaian Permasalahan Kasus Pertanahan." Journal de Facto 10.1 (2023)
Dian  Cahyaningrum, Pemberantasan  Mafia  Tanah ,  2021,  Vol.  XIII,  Artikel  Pusat Penelitian Badan         Keahlian DPR RI, No. 23.
Dianto, Bachriadi., Edward, Aspinall. (2023). Land Mafias in Indonesia. Critical Asian Studies, 1-23. doi: 10.1080/14672715.2023.2215261
Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang  dan Tanah, Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah Nomor : 01/JUKNIS/D.VII/2018
Hilbertus, Sumplisius, M., Wau., T., K., D., Azwar. (2023). Intercept the Land Mafia: An Analysis of the Role of PPAT as a Shield in Illegal Property Transactions. Jurnal Ilmu Kenotariatan,  doi: 10.19184/jik.v4i2.43203
Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , 2008,Banyumas, Sumut.
Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Rio, Panji, Widiatmoko., Eko, Soponyono. (2024). Law Enforcement against Criminal Acts of Forest and Land Fires in Indonesia (A Case Study of the Meranti Islands Police  Jurisdiction).  International  journal  of  social  science  and  human research,  doi: 10.47191/ijsshr/v7-i05-83
Simanjuntak,  Ayu,  et  al.  "Dampak  Teknologi  dan  Inovasi  pada  Keadilan  dalam Penegakan  Hukum  di  Era  Digital." Journal  on  Education 6.1  (2023):  9212- 9219.
Soerjono  Soekanto,  2004,  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum,
Radjagrafindo, Persada, Jakarta
Wau,  Hilbertus  Sumplisius  M.,  and  T.  Keizerina  Devi  Azwar.  "Intercept  the  Land Mafia:  An  Analysis  of  the  Role  of  PPAT  as  a  Shield  in  Illegal  Property Transactions." Jurnal Ilmu Kenotariatan 4.2 (2023): 88-101.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 2009
Keputusan Presiden  Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Tanah.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022
Website
http://dppr.balikpapan.go.id/, diakses pada 4 November 2023 https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/tipe/juknis, diakses 20 November 2023 https://www.atrbpn.go.id/info-grafis/detail/3046/berantas-mafia-tanah- kementerian-atrbpn-kolaborasi-dengan-lembaga-penegak-hukum diakses tanggal 20 Mei 2024 https://www.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/15688/beri-arahan-untuk- pimpinan-di-jawa-tengah-menteri-ahy-tekankan-perkuat-sinergi-dan-kolaborasi- dalam-menyukseskan-program-strategis diakses tanggal 20 Mei 2024 https://indonesiakini.go.id/berita/9538916/berantas-mafia-tanah-kementerian- atr-bpn-kolaborasi-dengan-lembaga-penegak-hukum diakses tanggal 20 Mei 2024