## PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN SIMULATOR SURAT IZIN MENGEMUDI ANTARA POLISI REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

## Oleh
Sandi Apriyanto 1

## Abstract
Authority dispute between the Indonesian National Police and the Commission for the eradication of corruption is a dispute of authority in the eradication of corruption Corps Traffic Police on the procurement of a driver's license. Both of these law enforcement agencies alike want to handle traffic cases in the Police Corps. KPK and the police have the same powers of inquiry and investigation under the Act are held by law enforcement agencies. KPK use Law No. 30 of 2002, while the police by Undang0undang No. 2 of 2002. In the dispute over state institutions can not be left alone then it must be resolved constitutionally according to applicable legislation. From the results of this study was found the answer to the problem formulation is that disputes this institution is under the authority of the constitutional court to resolve because the agency KPK kewenagannya taken by police agencies, both state agencies is a state institution whose authority granted by the 1945 Constitution Based on Article 24 C of paragraph (1) of this that the constitutional court must resolve this dispute the authority of state institutions.
Keywords: Authority, the Commission, the Police, and the Constitutional Court.
1 Sandi Apriyanto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Kewenangan Komisi Pemberantasan  Korupsi  keberadaannya terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor 30  tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, kewenangan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  ini  berupa  penyelidikan, penyidikan,  dan  penuntutan  dalam  hal tindak  pidana  korupsi.  Kewenangan yang dimiliki oleh komisi
pemberantasan  korupsi  ini  yaitu  berupa penyelidikan  dan  penyidikan  tersebut juga  dimiliki  oleh  kepolisian  sebagai lembaga penegak hukum.
Kewenangan  kepolisian  terdapat
di  dalam  KUHAP  dan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga  sering  terjadi  benturan kewenangan antara Komisi Pemberantasan  Korupsi  dan  Kepolisian Republik Indonesia. Benturan
kewenangan  karena  kewenangan  kedua lembaga penegak hukum ini yang sama yaitu  melakukan  proses  penyelidikan dan  penyidikan.  Sehingga  apabila terjadi  benturan  kewenangan  diantara kedua  lembaga  penegak  hukum  ini maka  akan  terjadinya  suatu  sengketa kewenangan  antara  kedua  lembaga penegak hukum ini.
Keadaan  nyata  yang  terjadi berupa  kasus  sengketa  kewenangan antara  kedua  lembaga  negara  ini  yaitu berupa  penganangan  kasus  pengadaan simulator surat izin mengemudi. Komisi
Pemberantasan Korupsi telah
melakukan  penyelidikan  hingga  sampai proses  penyidikan  menangani  kasus simulator surat izin mengemudi. Komisi Pemberantasan  Korupsi  melakukan proses penanganan kasus ini sejak pada bulan Januari 2012 tanpa diketahui oleh pihak  kepolisian.  Sehingga  pada  saat pihak  Komisi  Pemberantasan  Korupsi ingin  menggeledah  markas  Korlantas Polri  di  cegah  oleh  aparat  kepolisian, yang  mana  pihak  kepolisian  dianggap menghalangi  penggeledahan  di  markas Korslantas  Polri  dan  pihak  kepolisian mengklaim  bahwa  mereka  juga  tengah melakukan  proses  penyelidikan  dan penyidikan  kasus  simulator  surat  izin mengemudi 2 .
Pada  tanggal  tanggal  1  Agustus 2012  Komisi  Pemberantasan  Korupsi menetapkan tersangka dan pada tanggal 2  Agustus  2012  pihak  dari  kepolisian juga menetapkan tersangka 3 . Inilah awal suatu  sengketa  atau  perselisihan  antara kedua lembaga penegak hukum ini yang
2 Aditya, 2012, www.google.com,
Kasus Korupsi Simulator Surat Izin Mengemudi, Diakses  Pada  Tanggal  15  Oktober 2012 Pukul 21.00 Wib.
3 Ibid.
mana  kedua  lembaga  penegak  hukum ini  sama-  sama  memiliki  kewenangan dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan berdasarkan
Pasal 6 Huruf c Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2002  yang  menyebutkan tentang  tugas  Komisi  Pemberantasan Korupsi, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan,  dan  penuntutan  terhadap tindak pidana korupsi dan diberi batasan pada  Pasal  11  Huruf  c  pada  Undang- undang  yang  sama  yang  menyebutkan, yaitu untuk kerugian negara yang diatas 1 milyar.
Kewenangan yang sama dimiliki oleh  Kepolisian  Republik  Indonesia yaitu  berdasarkan  Pasal  14  Ayat  (1) Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002 yang menyebutkan tugas pokok Kepolisian  Republik  Indonesia  adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai dengan  hukum  acara  pidana  dan perundang-undangan  lainnya.  Tugas pokok ini memang sesuai dengan Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana Pasal  6  Ayat  (1)    KUHAP,  dikatakan bahwa  penyidik  adalah  pejabat  polisi negara Republik Indonesia dan pegawai negeri  sipil  yang  diberi  wewenang khusus oleh Undang-undang.
Lembaga Penegak Hukum tersebut  yaitu  kepolisian  dan  komisi
pemberantasan  tindak  pidana  korupsi (KPK)  merasa  memiliki  kewenangan yang sama untuk melaksanakan penyidikan  tindak  pidana  korupsi,  baik itu  berdasarkan  Kitab  Hukum  Acara
Pidana  (KUHAP)  maupun  berdasarkan
Undang-Undang yang mengatur mengenai  kewenangan  masing-masing instansi  tersebut  yakni  Undang-undang Nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian Republik Indonesia sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi  merasa  memiliki  kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terjadinya suatu sengketa
kewenangan yang terjadi antara kepolisian  dan  komisi  pemberantasan korupsi  ini  merupakan  perselisihan antara  kedua  lembaga  penegak  hukum ini.  Apabila  terjadi  suatu  sengketa kewenangan  antara  lembaga  penegak hukum  ini  maka  harus  ada  lembaga negara  yang  menyelesaikan  sengketa kewenangan  antara  kedua  lembaga penegak hukum ini.
Pendapat  yang  berbeda-beda mengenai lembaga manakah yang dapat menyelesaikan  sengketa  kewenangan antara kepolisian dan komisi pemberantasan korupsi. Pendapat Pakar
Hukum  Tata  Negara  Universitas
Andalas Saldi Isra berpendapat menyangkut sengketa kewenangan Komisi  Pemberantasan  Korupsi  -Polri yang berkembang. Menurut Saldi, kasus ini tidak masuk dalam ranah
kewenangan mahkamah konstitusi
untuk  memutus  sengketa  dua  lembaga
tersebut.  Pendapat  yang  berlawanan yang  diberikan  oleh  Deni  Indrayana yang  mengatakan  bahwa  sengketa kewenangan ini dapat diselesaikan oleh mahkamah  konstitusi  sebagai  lembaga negara  yang  salah  satu  kewenangannya menyelesaikan  sengketa  kewenangan lembaga  negara,  karena  masing-masing lembaga negara ini memiliki kewenangan  yang  diberikan  oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan uraian latar
belakang  di  atas  tersebut,maka  dalam penelitian  ini,  penulis  sangat  tertarik untuk mengangkat judul “ Penyelesaian Sengketa  Kewenangan  Penyelidikan Tindak  Pidana  Korupsi  Pengadaan Simulator  Surat  Izin  Mengemudi Antara KepolisianRepublik Indonesia dan KomisiPemberantasanKorupsi”.
2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian  yang  telah  diuraikan  diatas, maka dapat diidentifikasikan
permasalahan  yaitu:  Lembaga  manakah
yang berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan Penyidikan Pengadaan Simulator Surat Izin Mengemudi antara Komisi
Pemberantasan  Korupsi  dan  Kepolisian Republik Indonesia?

## B. METODE PENELITIAN
Berdasarkan  rumusan  masalah dan tujuan penelitian maka metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  penelitian  normatif,  yaitu penelitian  yang  dilakukan  dengan  studi kepustakaan. 4 Pembahasan  di  dasarkan pada  teori-teori,  peraturan  perundang- undangan,dokumen-dokumen, jurnal- jurnal hukum, karya tulis, serta referensi yang  relevan  terhadap  penelitian  yang dilakukan.  Sumber  bahan  penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi :
a. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan hukum  yang  mengikat  dan  terdiri dari:
1) Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun1945 2) Undang-undang  Nomor  4  Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3) Undang-undang  Nomor  8  tahun 2011  tentang  perubahan  atas
Undang- undang Nomor 24 Tahun
4 Amirudin dan Zainal Asikin,2010, pengantar metode penelitian hukum, Rajawali pers,Jakarta,Hlm 118.
2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 4) Undang-undang  Nomor  20  tahun 2001  tentang  perubahan  atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
5) Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002  tentang  Komisi  Tindak Pidana Korupsi.
b. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan yang memberikan penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  yaitu memberikan  penjelasan  terhadap Undang-undang dengan menggunakan : 1) Pendapat  para  sarjana  atau  para ahli.
2) Hasil penelitian
3) Situs-situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian.
c. Bahan hukum tersier, yaitu memberikan petunjuk maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder
antara lain :
1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
2) Kamus Hukum
Metode  Pengumpulan  Bahan
dalam  penelitian  ini  adalah  yang digunakan penulis berupa studi dokumentasi  dengan  mengumpulkan bahan  hukum  berupa  penelusuran literatur  hukum,  catatan-catatan  untuk memuat  kutipan,  dan  informasi  lainnya dilakukan  secara off line (buku-buku) dan online (internet).  Analisis  terhadap bahan  hukum  dilakukan  secara  yuridis kualitatif  yaitu  dilakukan  dengan  cara melakukan interprestasi secara sistematik  dan  interprestasi  auntentik, interprestasi  sistematik  yaitu  dengan melakukan  penafsiran  terhadap  norma hukum  dan  peraturan  perundangan secara  sistematis  kemudian  dikaitkan antara  peraturan  perundang-undangan yang  satu  dengan  yang  lain  sesuai dengan  hirarki  peraturan  perundangan. Sedangkan  interprestasi  secara  autentik adalah  penafsiran  berdasarkan  norma dalam  berbagai  ketentuan  peraturan perundangan

## C. PEMBAHASAN
1. Kedudukan Komisi
Pemberantasan  Korupsi  dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Sistem  pemerintahan  berarti membicarakan  mengenai  pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara.  Sistem  pemerintahan  dapat diartikan  sebagai,segala  sesuatu  yang
merupakan  perbuatan  pemerintahan
yang  dilakukan  oleh  organ-organ  atau lembaga-lembaga negara seperti legislatif,  eksekutif,  yudikatif,  dan sebagainya, di mana dengan kekuasannya  masing-masing  lembaga negara tersebut saling bekerja sama dan berhubungan  secara  fungsional  dalam rangka  menyelenggarakan  kepentingan rakyat.  Sistem  pemerintahan  dapat ditinjau  dari  segi  pembagian  kekuasaan di  antara  lembaga-lembaga  negara  dan sifat hubungan antar lembaga negara.
Sejalan dengan bangkitnya paham  mengenai  demokrasi,  teori-teori mengenai  pemisahan  kekuasaan  pun berkembang.  Teori  ini  mempunyai tujuan  untuk  memisahkan  secara  tegas kekuasaan negara atas beberapa kekuasaan yang masing-masing dipegang oleh lembaga-lembaga tertentu  guna  mencegah  timbulnya monopoli  seluruh  kekuasaan  negara  di tangan  satu  orang  yaitu  raja  seperti terjadi  di  dalam  sistem  pemerintahan monarki absolut 5 .
John Locke 6 adalah sarjana yang pertama  kali  mengemukakan  teori pemisahan  kekuasaan  yang  membagi kekuasaan pada negara menjadi kekuasaan legislatif (kekuasaan membentuk undang-undang), kekuasaan
5 Lembaga Negara, Op Cit 6 Ibid.
eksekutif (kekuasaan yang menjalankan undang-undang), serta kekuasaan federatif  (kekuasaan  yang  meliputi perang dan damai, membuat perserikatan,  dan  segala  tindakan dengan  semua  orang  serta  badan-badan di luar negeri).
Sejalan  dengan  Locke,  ajaran pemisahan kekuasaan juga disampaikan oleh  Montesquieu.  Berdasarkan  teori Montesquieu,  terdapat  tiga  kekuasaan yang  dikenal  secara  klasik  dalam  teori hukum  maupun  politik,  yaitu  fungsi eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif  yang kemudian dikenal sebagai trias politica . Montesquieu mengidealkan ketiga fungsi  kekuasaan  negara  tersebut dilembagakan  masing-masing  dalam tiga  organ  negara,  dengan  ketentuan satu  organ  hanya  menjalankan  satu fungsi  dan  tidak  boleh  mencampuri urusan  masing-masing  dalam  arti  yang mutlak.  Konsep  Montesquieu  saat  ini dianggap  tidak  lagi  relevan  mengingat ketidakmungkinan mempertahankan prinsip bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara ekslusif dengan salah  satu  dari  ketiga  fungsi  kekuasaan tersebut. Dalam kenyataan sekarang ini, hubungan  antar-cabang  kekuasaan  itu tidak  mungkin  tidak  saling  bersentuhan dan  bahkan  ketiganya  saling  sederajat dan  saling  mengendalikan  satu  sama
lain  berdasarkan  prinsip checks and balances .
Berdasarkan  teori  mengenai pembagian  kekuasaan  yang  berada  di Indonesia  memang  keberadaan  paham trias  politika  tidak  dimungkin  lagi  ada, karena setiap lembaga negara pada saat sekarang  ini  yang  ada  di  Indonesia menjadi  lembaga  negara  yang  saling mengendalikan  atau  saling  mengontrol antara  lembaga  satu  dengan  lembaga negara lainnya.
Lembaga  negara  pada  saat sekarang ini di nilai tidak mampu untuk menyelenggarakan
program
pemerintahan.  Untuk  menjawab  adanya berbagai  tuntutan  dari  rakyat  yang menginginkan  keadaan  suatu  negara yang  aman  dan  nyaman,  negara membentuk  berbagai  lembaga  negara bantu  yang  diharapakan  dapat  lebih responsif  dalam  mengatasi  persoalan negara.
Maka, berdirilah berbagai
lembaga  negara  yang  membantu  tugas lembaga-lembaga  negara  tersebut  yang menurut Jimly Asshidiqie disebut sebagai ”Lembaga  Negara  Bantu”  dalam  bentuk dewan,  komisi,  komite,  badan,  ataupun otorita,  dengan  masing-masing  tugas  dan wewenangnya.  Beberapa  ahli  tetap mengelompokkan  lembaga  negara  bantu dalam lingkup eksekutif, namun ada pula sarjana  yang  menempatkannya  tersendiri
sebagai  cabang  keempat  kekuasaan pemerintahan. Kehadiran lembaga negara bantu  di  Indonesia  ada  pasca  perubahan UUD  1945.  Berbagai  lembaga  negara bantu  tersebut  tidak  dibentuk  dengan dasar  hukum  yang  seragam.  Beberapa  di antaranya  berdiri  atas  amanat  konstitusi, namun  ada  pula  yang  memperoleh legitimasi  berdasarkan  undang-undang ataupun keputusan presiden.
Salah  satu  lembaga  negara  bantu yang  dibentuk  dengan  undang-undang adalah  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK).  Walaupun  bersifat  independen dan bebas dari kekuasaan manapun, KPK tetap  bergantung  kepada  kekuasaan eksekutif  dalam  kaitan  dengan  masalah keorganisasian,  dan  memiliki  hubungan khusus dengan kekuasaan yudikatif dalam hal  penuntutan  dan  persidangan  perkara tindak pidana korupsi 7 .
Pembentukan  lembaga-lembaga negara  bantu  tersebut  juga  harus memiliki  landasan  pijak  yang  kuat  dan paradigma yang jelas. Dengan demikian, keberadaannya dapat membawa  manfaat  bagi  kepentingan publik  pada  umumnya  serta  bagi penataan  sistem  ketatanegaraan  pada khususnya.  Ni’matul  Huda,  mengutip Firmansyah  Arifin,dkk.  dalam  bukunya Lembaga Negara dan Sengketa
7 Rangga  Trianggara  Paonganan,
Artikel Skripsi tentang  Kewenangan Penuntutan KPK dan Kejksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Hlm 22.
Kewenangan  Antar  lembaga  Negara, mengatakan  bahwa  aspek  kuantitas lembaga-lembaga tersebut tidak menjadi  masalah  asalkan  keberadaan dan  pembentukannya  mencerminkan prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Prinsip konstitusionalisme. Konstitusionalisme  adalah  gagasan yang  menghendaki  agar  kekuasaan para  pemimpin  dan  badan-badan pemerintahan yang ada dapat dibatasi.  Pembatasan  tersebut  dapat diperkuat  sehingga  menjadi  suatu mekanisme yang tetap.
2. Prinsip checks andbalances .
Ketiadaan
mekanisme checks andbalances dalam sistem bernegara merupakan  salah  satu  penyebab banyaknya  penyimpangan  di  masa lalu.  Supremasi  MPR  dan  dominasi kekuatan  eksekutif  dalam  praktek pemerintahan pada masa prareformasi telah menghambat proses  demokrasi  secara  sehat.
Ketiadaan  mekanisme  saling  kontrol antar  cabang  kekuasaan  tersebut mengakibatkan  pemerintahan  yang totaliter  serta  munculnya  praktek penyalahgunaan kekuasaan atau
abuse of power .
3. Prinsip  integrasi.  Selain  harus mempunyai  fungsi  dan  kewenangan yang  jelas,  konsep  kelembagaan negara  juga  harus  membentuk  suatu
kesatuan  yang  berproses  dalam melaksanakan
fungsinya.
Pembentukan  suatu  lembaga  negara tidak  dapat  dilakukan  secara  parsial, melainkan harus dikaitkan keberadaannya  dengan  lembaga- lembaga lain yang telah eksis. 4. Prinsip kemanfaatan bagi masyarakat. Pada dasarnya, pembentukan lembaga negara ditujukan untuk memenuhi kesejahteraan warganya serta
menjamin  hak-hak  dasar  warga negara  yang  diatur  dalam  konstitusi. Oleh  karena  itu,  penyelenggaraan pemerintahan  serta  pembentukan lembaga-lembaga  politik  dan  hukum harus  mengacu  kepada  prinsip pemerintahan, yaitu harus dijalankan untuk  kepentingan  umum  dan kebaikan masyarakat secara keseluruhan  serta  tetap  memelihara hak-hak individu warga negara. 8
Pendapat yang menyatakan bahwa  keberadaan  KPK  dalam  sistem ketatanegaraan Indonesia adalah
ekstrakonstitusional  karena  lembaga  ini tidak disebutkan dan diatur dalam UUD 1945  sebagai  konstitusi  Indonesia,
adalah keliru. Keberadaan atau terbentuknya  KPK  walaupun  tidak disebutkan  dalam  UUD  1945,  namun
8 Ibid.
keberadaan  KPK  secara  tegas  diatur dalam  Undang-Undang  No.  30  Tahun
2002 tentang KPK. Pendapat  tersebut  seharusnya memperhatikan bahwa Indonesia sebagai  negara  hukum  mengakui keberadaan  KPK  sebagai  salah  satu lembaga negara yang sifatnya konstitusional.  Penjelasan  di  atas memberi arti bahwa KPK sebagai salah satu  lembaga  negara  dalam  sistem ketatanegaraan  adalah  konstitusional dan dibentuk karena adanya realita yang terjadi  bahwa  saat  ini  masalah  korupsi di  Indonesia  merupakan  masalah  yang sangat  penting  untuk  diberantas  dan diprioritaskan penanganannya.
Lembaga  negara  seperti  kepolisian  dan kejaksaan  dalam  menyelenggarakan program pemerintahan yaitu melakukan pemberantasan  korupsi  dinilai  tidak mampu  untuk  melakukan  program pemerintahan tersebut. Sehingga diperlukan  suatu  lembaga  negara  bantu seperti  KPK  untuk  menangani  dan memberantas masalah korupsi. KPK sebagai lembaga
pemberantas  korupsi  yang  diberikan kewenangan yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan  secara  yuridis  di  dalam sistem  ketatanegaraan  yang  rangka dasarnya  sudah  ada  di  dalam  UUD 1945.  KPK  juga  tidak  mengambil  alih
kewenangan  lembaga  lain,  melainkan diberi  atau  mendapat  kewenangan  dari pembuat UU sebagai bagian dari upaya melaksanakan  perintah  UUD  1945  di bidang  penegakan  hukum,  peradilan, dan kekuasaan kehakiman. 9
Berdasarkan  Pasal  19  dan  20
Undang-undang  nomor  30  Tahun  2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsiyang berbunyi : 1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan  di  ibukota  negara
Republik  Indonesia  dan  wilayah kerjanya  meliputi  seluruh  wilayah negara Republik Indonesia.
2) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan didaerah provinsi. 10 Undang-undang  Nomor  30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi ; Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung  jawab  kepada  publik  atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara
terbuka  dan  berkala  kepada  Presiden Republik  Indonesia,  Dewan  Perwakilan Rakyat  Repulik  Indonesia,  dan  Badan Pemeriksaan Keuangan.
9 Rangga Trianggara Paonganan, op cit, halaman 26
10 Pasal  19  Undang-undan  Nomor  30 Tahun 2002.
Berdasarkan  Pasal  3  Undang- undang  Nomor  30  Tahun2002  tentang
Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,KPK merupakan lembaga negara  yang  dalam  melaksanakantugas dan  wewenangnya  bersifat  independen serta  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan manapun. Selanjutnya, penjelasan pasal tersebut  menguraikan  makna  frase “kekuasaan  manapun”  sebagai  berikut. Dalam  ketentuan  ini  yang  dimaksud dengan  “kekuasaan  manapun”  adalah kekuatan  yang  dapat  mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi
Pemberantasan  Korupsi  atau  anggota
Komisi  secara  individual  dari  pihak eksekutif,  yudikatif,  legislatif,  pihak- pihak  lain  yang  terkait  denganperkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun. Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalammelaksanakan tugas dan
kewenangannya,  namun  KPK  tetap bergantung  kepada  cabang  kekuasaan lain  dalam  hal  yang  berkaitan  dengan keorganisasian.  Pasal  30  Undang- undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  menentukan  bahwa  pimpinan KPK  yang  terdiridari  satu  ketua  dan
empat wakil ketua, yang
semuanyamerangkap  sebagai  anggota, dipilih  oleh  DPR  berdasarkancalon
anggota  yang  diusulkan  oleh  Presiden. Pemilihan  Ketua  Dan  Wakil  KPK  oleh
Presiden selaku Kepala Negara. Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa pembentukan KPKberdasarkan  perintah  Pasal  43
Undang-undang  Nomor  31Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsiyang diwujudkan dengan Undang-undang  Nomor  30  Tahun 2002tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  telahsejalan dengan  bunyi  Pasal  24  ayat  (3)  UUD Negara  RITahun  1945.  Andi  Hamzah, dalam  buku  Pemberantasan  Korupsi  di Indonesia  Ditinjau  dari  Hukum  Pidana, sebagaimana dikutip Romli menyatakan bahwa  keberadaan  KPKsebagai  "badan lain yang fungsinya berkaitan dengankekuasaan kehakiman" sebenarnya memiliki latar
belakangsejarah  yang  panjang  terkait pemberantasan  korupsi  sejak  tahun 1960-an,  baik  perkembangan  peraturan perundang-undanganyang
mendukungnya  maupun  pembentukan kelembagaanyang memperkuat pelaksanaan undang-undang dimaksud. 11
Berdasarkan  Pasal  24  ayat  (3) UUD  Negara  RI  Tahun  1945  menurut
11 Putusan  MK  RI  Nomor  012-016- 019/PUU-IV/2006, hal. 181.
Jimly  Asshiddiqie 12 KPK  termasuk dalam  34  lembaga  negara  yang  mana kewenangannya  disebutkan  di  dalam UUD  Negara  RI  Tahun  1945  secara ekpilisit dan Implisit .
Dengan ini jelas bahwa kedudukan Komisi Pemberantasan
Korupsi  ini  ada  dalam  struktur ketatanegaraan  Indonesia,  berdasarkan peraturan  perundangan  yang  telah disebutkan  diatas.  Kedudukan  KPK sebagai lembaga negara tidak berada di bawah  kekuasaan  Presiden  selaku Kepala Pemerintahan (Eksekutif), KekuasaanLegislatif,  dan  Yudikatif, Karena  sebagaimana  telah  dibunyikan pada  Pasal  20  undang-undang  Nomor 30 Tahun 2002 diatas bahwa pertanggungjawaban KPK adalah Kepada Publik. 2. Kedudukan  Kepolisian  Republik Indonesia dalam Sistem

## Pemerintahan Indonesia
Kedudukan  kepolisian  dalam sistem  pemerintahan  Indonesia  ini,
mendekatkan  pada  suatu  pengertian kedudukan  yang  dikemukakan  oleh
Philipus M. Hadjon 13 dalam 12 Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsiladasi Pasca
Reformasi  Lembaga  Negara  ,  Sekretaris  jendra dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, Halaman 59- 50.
mengartikan istilah kedudukan lembaga negara,  bahwa  pertama  kedudukan diartikan  sebagai  posisi  suatu  lembaga negara  dibandingkan  dengan  lembaga negara lainnya, aspek kedua kedudukan adalah  suatu  posisi  suatu  lembaga negara didasarkan pada fungsi utamanya. Dari arti kedudukan tersebut,
pembahasan kedudukan kepolisian dalam  hal  ini  didekatkan  pada  arti kedudukan  sebagai  posisi  lembaga didasarkan pada fungsi utamanya.
Berdasarkan  Pasal  2  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Polri,  fungsi  kepolisian  adalah  salah satu  fungsi  pemerintahan  negara dibidang  pemeliharaan  keamanan  dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan  kepada  masyarakat 14 .  Fungsi kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian  sebagaimana  dirumuskan pada Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yakni : Tugas pokok  kepolisian  negara  Republik Indonesia adalah :
a. Memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat,
b. Menegakkan hukum, dan
c. Memberikan
perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan terhadap
masyarakat. 15
Tugas  pokok  kepolisian  dapat dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian  yang  merupakan  salah  satu fungsi  pemerintahan.Istilah  pemerintah disini mengandung arti sebagai
organ/badan/alat  perlengkapan  negara yang diserahi pemerintahan, yang salah satu  tugas  dan  fungsinya  adalah memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat.Serta menyelenggarakan kepentingan  umum,  sehingga  fungsi pemerintahan  adalah  fungsi  lembaga pemerintah  yang  dijalankan  untuk mendukung  tujuan  negara,  karena pemerintahan dalam arti sempit merupakan salah satu unsur dari sistem ketatanegaraan 16 . Disisi lain tugas pokok
kepolisian  yang  dimaknai  sebagai fungsi  utama  kepolisian  sebagaimana telah  dijelaskan  dimuka,  dijalankan tertuju pada terwujudnya keamanan dan ketertiban  masyarakat  yang  merupakan salah  satu  fungsi  pemerintahan.  Teori pembagian kekuasaan dalam pemerintahan presidensil, fungsi pemerintah diselenggarakan
oleh
15 Pasal  13  Undang-undang  Nomor  2 Tahun 2002
16 Sadjijono, op cit, Halaman  50
eksekutif  yang  dipimpin  oleh  Presiden, sehingga  Presiden  bertanggung  jawab
atas penyelenggaraan
pemerintahan.Oleh  karena  itu  mengkaji tentang  kedudukan  kepolisian  yang didasarkan pada fungsi utamanya, tidak dapat  dipisahkan  dengan  fungsi  utama pemerintahan  yang  dipimpin  oleh Presiden 17 .
Di  dalam  teori  ketatanegaraan, bagi  negara  yang  menganut  sistem presidensil  negara  dipimpin  oleh seorang  Presiden  dalam  jabatannya selaku  kepala  negara  dan  kepala pemerintahan 18 .Dikaitkan dengan makna  kepolisian  sebagai  alat  negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat  (4)  UUD  1945,  berarti  kepolisian dalam menjalankan wewenangnya berada di bawah Presiden selaku Kepala Negara.  Disisi  lain  fungsi  kepolisian yang  mengemban  salah  satu  “  fungsi pemerintahan”  mengandung  makna bahwa pemerintah yang diselenggarakan  oleh  Presiden  selaku pemegang kekuasaan yang diselenggarakan  oleh  Presiden  selaku pemegang kekuasaan pemerintah mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada  kepolisian  terutama  tugas  dan wewenang  dibidang  keamanan  dan
17 Sadjijono,  Loc cit
18 Sadjijono, op cit, Halaman 52
ketertiban. Sebagaimana dikatakan oleh Bagir  Manan,  bahwa  Presiden  adalah pemimpin  tertinggi  penyelenggaraan administrasi.
Dengan  demikian  kedudukan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan, berada  di  bawah  Presiden,  secara  teori ketatanegaraan Presiden mengendalikan langsung  lembaga  kepolisian.  Hal  ini konsekuensi  logis  dari  jabatan  Presiden sebagai kepala pemerintahan, disisi lain
tugas dan fungsi kepolisian menjalankan salah satu fungsi pemerintahan. Kedudukan  kepolisian  dalam struktur ketatanegaraan setelah
amandemen  UUD  1945,  dimana kedudukan  Presiden  sejajar  dan  dalam satu tingkatan dengan lembaga-lembaga lain  seperti  Majelis  Pemusyaratan Rakyat, DPRdan DPD, MA, KY, BPK. Disini  mengandung  implikasi  adanya cheks and balances dalam penyelenggaraan  pemerintahan  antara lembaga  yang  satu  dengan  yang  lain.
Disisi  lain  kedudukan  kepolisian  di bawah  Presiden  memilki  implikasi,
bahwa tanggung jawab penyelenggaraan  kepolisian  menjadi tanggungjawab  Presiden,  karena  fungsi kepolisian adalah satu fungsi
pemerintahan  yang  dipimpin  oleh Presiden 19 .
3. Penyelesaian Sengketa Kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia Sengketa merupakan suatu pertengkaran/  perselisihan  yang  terjadi antara  kedua  belah  pihak.Sengketa terjadi  antara  kedua  belah  pihak  dapat terjadi  dikarenakan  adanya  perbedaan pendapat  antara  kedua  belah  pihak tersebut.Menurut  kamus  Besar  Bahasa Indonesia sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran,  perbantahan,  perkara yangkecil  dapat  juga  menimbulkan besardan  dapat  berupa  pertikaian  dan perselisihan.
Secara  definitif,  yang  dimaksud dengan sengketa kewenangan konstitusional  lembaga  negara  yaitu perbedaan  yang  disertai  persengketaan dan  klaim  antarlembaga  negara  yang satu  dengan  lembaga  yang  lainnya mengenai  kewenangan  yang  dimiliki oleh  masing-masing  lembaga  negara tersebut. 20
Perselisihan  kewenangan  antara lembaga penegak hukum ini merupakan
19 Sadjijono, op cit, Halaman 54.
20 Asshiddiqie,  Jimly,  2006, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara,
Kostitusi Press, Jakarta, Hlm 4.
perselisihan  kewenangan  dalam  hal memberantas  tindak  pidana  korupsi. Apabila  perselisihan  ini  terus  berlanjut maka  akan  menjadi  dampak  buruk didalam penanganan kasus-kasus lainnya  yang  berhubungan  langsung antara kepolisian dan komisi pemberantasan  korupsi,  harus  ada lembaga  yang  dapat  menyelesaikan persengketaan lembaga penegak hukum ini. Menurut  pasal  24  ayat  (2) Undang-undang Dasar 1945 21 perubahan ketiga, Mahkamah Konstitusi merupakan  salah  satu  lembaga  yang melakukan kekuasaan kehakiman. Kemudian  pada  pasal  24  C  ayat  (1) Undang-undang Dasar 1945 di tegaskan
bahwa, “ mahkamah konstitusi berwenang  mengadili  pada  tingkat pertama  dan  terakhir  yang  putusannya bersifat  final  untuk  menguji  undang- undang  terhadap  undang-undang  dasar, memutuskan  sengketa  kewenangan yang  kewenangannya  diberikan  oleh UUD,  memutus  pembubaran  partai politik,  dan  memutus  perselisihan tentang  hasil  pemilu”.  Inilah  yang menjadi  dasar  mahkamah  konstitusi untuk  memeriksa,  mengadili,  dan memutuskan  sengketa  kewenangan
21 Pasal  22  Ayat  (2)  Undang-Undangh Dasar 1945.
konstitusional  lembaga  kewenangannya diberikan  oleh  Undang-undang  Dasar 1945 22 .
Diadakannya
mekanisme penyelesaian atas sengketa kewenangan konstitusional  antar  lembaga  negara melalui mahkamah konstitusi menunjukkan bahwa penyusunan Undang-undang Dasar 1945 mengandaikan  bahwa  dalam  dinamika hubungan antar lembaga negara persengketaan pendapat mengenai kewenangan  konstitusional  masing- masing.  Dalam  paradigma  sebelumnya tidak  terpikirkan  bahwa  antarsesama lembaga  negara  dapat  timbul  sengketa kewenangan.Kalau  timbul  perselisihan antara  satu  lembaga  dengan  lembaga lainnya, maka perselisihan itu diselesaikan begitu saja melalui proses- proses  politik  ataupun  kultural,  atau setiap masalah yang dihadapi diselesaikan secara politik oleh lembaga atau  instansi  atasan  yang  memiliki kedudukan  yang  lebih  tinggi  dari lembaga yang terlibat persengketaan.Penyelesaian politis melalui  pengambilan  keputusan  yang bersifat  vertical  itulah  mewarnai  corak
22 Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
penyelesaian  masalah  ketatanegaraan selama ini 23 .
Oleh  karena  pentingnya  prinsip kesetaraan  dan  idenpensi  lembaga- lembaga  Negara  yang  kewenangannya ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945,  maka  mekanisme  hubungan  satu sama  lain  sangat  perlu  diatur  menurut prinsip-prinsip  hukum.  Prinsip  hukum sebenarnya  merupakan  suatu  pemikiran dasar  yang  melatarbelakangi  lahirnya
suatu norma. Satjipto Rahardjo mengemukakan asas hukum atau prinsip hukum  itu  merupakan  jantungnya peraturan  hukum,  hal  ini  dikarenakan prinsip  hukum  atau  asas  hukum merupakan  landasan  yang  paling  luas bagi  lahirnya  suatu  peraturanhukum.ini berarti bahwa peraturan-peraturan
hukum  itu  pada  akhirnya  bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.Asas hukum layak juga disebut sebagai  alasan  bagi  lahirnya  peraturan hukum, atau merupakan rasio legis dari
peraturan hukum.Dengan adanya prinsip  hukum  atau  asas  hukum  ini, maka  hukum  tidak  sekedar  kumpulan dari peraturan-peraturan 24 .
Jika timbul persengketaan dalam
menjalakan kewenangan
23 Jimly  Asshidiqie,2006, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara , KonPers, Jakarta, Halaman 9
24 Ibid, Halaman 10.
konstitusionalnya masing-masing, diperlukan  lembaga  pemutus  menurut Undang-undang  Dasar  1945.Karena itulah  Undang-undang  Dasar  1945 menyediakan  mekanisme  peradilan khusus  untuk  mengatasi  berbagai kemungkinan timbulnya sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga-lembaga  negara  itu.Fungsi pemutus  itulah  yang  diamanatkan  oleh Undang-undang  Dasar  1945  serta menegakkan  konstitusi  sebagai  hukum yang tertinggi 25 . Terdapat  pernyataan  beberapa pendapat pakar hukum yang menyatakan bahwa sengketa
kewenangan antara Kepolisian Republik Indonesia  dan  komisi  pemberantasan korupsi  ini  tidak  dapat  diselesaikan  di mahkamah  konstitusi  karena  menurut Mahfud  M.D  sengketa  yang  terjadi antara  Kepolisian  Republik  Indonesia dan komisi pemberantasan korupsi tidak dapat  diselesaikan  di  mahkamah konstitusi  sebagai  lembaga  peradilan tertinggi.  Karena  salah  satu  lembaga negarabukan kewenangannya yang diberikan  oleh  undang-undang  dasar 1945 26 . Hal yang sama di ungkapkan M.
Akil  Moctar  dan  Saldi  Isra  yang
25 Ibid.
26
Mahfud,
www.kompas.com , Sengketa Polri dan KPK ,
Diakses Pada Tanggal 28 november 2012 pukul 09.00 Wib.
menyatakan bahwa sengketa kewenangan ini tidak dapat diselesaikan dalam  ranah  mahkamah  konstitusi karena salah satu lembaga negara bukan termasuk yang kewenangannya diberikan  oleh  Undang-Undang  dasar 1945. Lembaga Negara yang dimaksudkan  diatas  tadi  ialah  adalah
komisi  pemberantasan  korupsi  karena secara tertulis didalam Undang- undang Dasar  1945.Jadi  dengan  demikian menurut pakar hukum tersebut sengketa ini  tidak  dapat  diselesaikan  oleh mahkamah konstitusi.Akan tetapi apakah  kita  hanya  dapat  melihat  dari segi yang tertulis saja tidak memperhatikan secara implisit keberadaan dari lembaga
negaratersebut.
Lembaga-lembaga  negara,organ konstitusional  menurut  Undang-undang 1945  yang  dijelaskan  oleh    Jimly Asshiddiqie  Dalam  ketentuan  UUD 1945,  terdapat  lebih  dari  35  subjek jabatan atau subjek hukum kelembagaan yang dapat dikaitkan dengan pengertian lembaga  atau  organ  negara  dalam  arti yang luas 27 .
27 Pandangan  yang  lebih  luas  lagi adalah  yang  didasarkan  atas  pendapat  Hans Kelsen  yang  menyatakan  bahwa  semua  organ yang  menjalankan  fungsi-fungsi  ‘ law-creating function and law-applying function’ adalah merupakan organ  atau  lembaga  negara.  Lihat Hans  Kelsen,  The  General  Theory  of  Law  and
1. Presiden
2. Wakil Presiden
3. Dewan pertimbangan presiden
4. Kementerian Negara
5. Menteri Luar Negeri
6. Menteri Dalam Negeri
7. Menteri Pertahanan
8. Duta
9. Konsul
10. Pemerintahan Daerah Provinsi 11. Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi 12. DPRD Provinsi
13. Pemerintahan Daerah Kabupaten
14. Bupati/Kepala  Pemerintah  Daerah Kabupaten
15. DPRD Kabupaten
16. Pemerintahan Daerah Kota 17. Walikota/Kepala Pemerintah Daerah Kota
18. DPRD Kota
19. Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (MPR)
20. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
21. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
State. Berdasarkan pandangan Hans Kelsen ini, setiap  warga  negara  yang  sedang  berada  dalam keadaan  menjalankan  suatu  ketentuan  undang- undang juga dapat disebut sebagai organ negara dalam  arti  luas,  misalnya,  ketika  warga  negara yang  bersangkutan  sedang  melaksanakan  hak politiknya  untuk  memilih  dalam  pemilihan umum.  Yang  bersangkutan  dianggap  sedang menjalankan  undang-undang (law applying function) dan juga sedang melakukan perbuatan hukum  untuk  membentuk  lembaga  perwakilan rakyat (law creating function) melalui pemilihan umum yang sedang ia ikuti.
22. Komisi  pemilihan  umum  yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang  diatur  lebih  lanjut  dengan undang-undang
23. Bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya  diatur  lebih  lanjut dengan undang-undang
24. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
25. Mahkamah Agung (MA)
26. Mahkamah Konstitusi (MK)
27. Komisi Yudisial (KY)
28. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
29. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) 30. Angkatan Darat (AD)
31. Angkatan Laut (AL)
32. Angkatan Udara (AU)
33. Satuan  pemerintahan  daerah  yang bersifat khusus atau istimewa
34. Badan-badan  lain  yang  fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, seperti Kejaksaan Agung,  Komisi  Pemberantasan
Tindak  Pidana  Korupsi,  Komisi Nasional  Hak  Asasi  Manusia,  dan sebagainya;
35. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
Lembaga-lembaga  atau  badan-
badan dalam angka (34) yaitu mengenai badan-badan  lain  yang  fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman.Yang  dapat  dikategorikan sebagai badan-badan lain yang fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan kehakiman  adalah  lembaga-lembaga atau  badan-badan  yang  tugasnya berkaitan dengan peradilan dan penegakan  hukum,  yaitu  berhubungan dengan  fungsi-fungsi:  (a)  Penyelidikan,
(b)  penyidikan,  (c)  penuntutan,  (d)
pembelaan atau advokasi, (e)
penyelesaian sengketa dan mediasi atau pendamaian, (f) peradilan, penghakiman dan penghukuman, (g) pemasyarakatan, (h)  pelaksanaan  putusan  pengadilan selain pemasyarakatan, dan (i) pemulihan  nama  baik  atau  rehabilitasi, (j)  pemberian  grasi,  (k)  pemberian amnesti,    (l)  pemberian  abolisi,  (m)
persaksian, dan (n) pemberian keterangan  berdasarkan  keahlian.  Dari semua  fungsi  tersebut,  yang  terpenting adalah fungsi penyelidikan, penyidikan, dan  penuntutan.  Badan-badan  yang dapat  melakukan  fungsi  penyelidikan pelanggaran  hukum  ataupun  hak  asasi manusia  adalah  (a)  Kepolisian  Negara,
(b)  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI) Angkatan  Laut,  (c)  para  Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),
(d)  Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia  (Komnasham),  (e)  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (KPK),  (f)  Badan  Pemeriksa  Keuangan dan  Pembangunan  (BPKP),  dan  (g)
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK). Badan-badan  yang  dapat  menjalankan fungsi penyidikan pro-justisia adalah (a) Kejaksaan,  (b)  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan (c) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Sedangkan badan-badan yang melakukan  penuntutan  adalah  (a) Kejaksaan, dan (b) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 28 . Lembaga-lembaga  atau  badan- badan tersebut memang tidak disebutkan secara eksplisit keberadaannya dalam UUD
1945.Namun,  sejalan  dengan  prinsip
Negara  Hukum  yang  ditentukan  oleh Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945,  lembaga- lembaga  negara  tersebut  tetap  dapat disebut  memiliki  kedudukan  yang sangat penting dalam hukum tatanegara ( constitutional law ).  Apalagi,  secara konstitusional  keberadaannya  dapat dilacak  berdasarkan  perintah  implisit ketentuan  Pasal  24  ayat  (3)  UUD  1945 sendiri yang menyatakan, “Badan-badan lain  yang  fungsinya  berkaitan  dengan kekuasaan  kehakiman  diatur  dalam undang-undang”.  Oleh  karena  itu, lembaga-lembaga penegak hukum  yang dibentuk  berdasarkan  undang-undang
28 Jimly  Asshidiqie,  Organ-Organ  dan Lembaga  Negara  kewenangan  dari  UUD  1945, Hal 5
tersebut,  seperti  Kejaksaan,  KPK,  dan Komnasham  dapat  disebut  memiliki “ constitutional importance ”  sebagai lembaga-lembaga  konstitusional  di  luar UUD 1945 29 .
Lagi  pula,  seperti  dikemukakan oleh  A.  V.  Dicey 30 ataupun  C.  F. Strong 31 , “ constitutional law ” itu sendiri tidak  hanya  bersumber  pada  hukum konstitusi  yang  tertulis,  tetapi  juga berdasarkan  berdasarkan  konstitusi yang  tidak  tertulis.  Yang  dimaksud dengan “the laws of the constitution ” dalam  arti  yang  tertulispun  tidak  hanya menyangkut  teks  undang-undang  dasar, tetapi  juga  undang-undang  tertulis  juga dapat  menjadi  sumber  dalam  hukum tatanegara ( the sources of constitutional law ) 32 .    Oleh  karena  itu,  lembaga- lembaga penegak  hukum seperti
Kejaksaan
Agung, KPK, dan Komnasham,  meskipun  tidak  disebut secara  eksplisit  dalam  UUD  1945, kedudukannya tetap memiliki
“constitutional importance ”  yang  sama pentingnya  dengan  Kepolisian  Negara
29 Ibid.
30 Albert Venn Dicey, The Laws of the Constitution,  (ed.  E.C.S.  Wade),  10 th edition,
1959.
31 C.F.  Strong,  Modern  Political Constitutions,
32 Jimly  Asshiddiqie,  Konstitusi  dan Konstitusionalisme  Indonesia,  cetakan  ke-2, Konpres, Jakarta, 2005.
(POLRI) dan Tentara Nasional
Indonesia  (TNI)  yang  kedudukan  dan kewenangannya  secara  khusus  diatur dalam Pasal 30 UUD 1945. Tidaklah tepat untuk menyatakan  bahwa  Kepolisian  lebih penting dari pada Komisi Pemberantasan  Korupsi  hanya  karena ketentuan mengenai Kepolisian tercantum dalam UUD 1945, sedangkan ketentuan mengenai Komisi
Pemberantasan  Korupsisama  sekali tidak  tercantum  secara  eksplisit  dalam UUD  1945.  Disinilah  letak  pentingnya ketentuan  Pasal  24  ayat  (3)  UUD  1945 yang  membuka  ruang  bagi  diakuinya “badan-badan  lain  yang  fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman [ yang ]  diatur  dalam  undang-undang”
sebagai  lembaga-lembaga  yang  juga memiliki  “ constitutional importance ” seperti  lembaga-lembaga  lain  yang keberadaannya  disebut  secara  eksplisit dalam UUD 1945.
Hal yang sama disampaikan oleh pakar  hukum  Denny  Indrayana  yang menyatakan,  para  pihak  yang  dalam perkara  Sengketa  Lembaga  Negara tidak sekedar lembaga Negara melainkan  organ  konstitusi.  Ada  dua kriteria  untuk  menentukan  apakah sebuah  lembaga  negara  dikategorikan sebagai  organ  konstitusi  atau  bukan, pertama,  eksistensi  lembaga  tersebut
diakui oleh konstitusi.Kedua,
kewenangan lembaga tersebut bersumber  dari  konstitusi.  Artinya lembaga negara lain yang
kewenangannya  merupakan  turunan dari  ketentuan  dalam  Undang-undang Dasar  1945  seharusnya  diperbolehkan juga  menjadi  pihak  dalam  Sengketa Lembaga Negara. Hal itu diperkuat oleh pasal 24 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945  yang  menyatakan  badan-badan lain  yang  fungsinya  berkaitan  dengan kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut dalam  Undang-undang.Ketentuan  itu memungkinkan  suatu  lembaga  negara, yang  disebut  dengan  frasa  badan-badan lain  itu  mempunyai constitusional importance, meski  tidak  secara  tertulis disebut  didalam  Undang-undang  Dasar 1945.
Badan-badan  lain  juga  di perjelas kembali oleh Jimly Asshiddiqie seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, Pasal 24 ayat (3) Undang- undangDasar  1945,menentukan  badan- badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan dengan  kekuasaan  kehakiman  diatur dalam undang-undang. Perkataan diatur dalam undang-undang itu menunjukkan bahwa  undang-undang  yang  dimaksud tidak  perlu  bersifat  khusus,  seperti undang-undang kejaksaan agung, undang-undang kepolisian, dan sebagainya.Artinya, ketentuan
mengenai  badan-badan  lain  yang dimaksud  diatas,  cukup  diatur  dalam undang-undang  apa  saja  yang  materi tercampur dalam materi undang-undang
lainnya. Misalnya, undang-undang tentang  pemberantasan  tindak  pidana korupsi mengatur pembentukan
lembaga  baru  yang  fungsinya  berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
Dengan  perkataan  lain,  adanya ketentuan  pasal  24  ayat  (3)  Undang- undang  Dasar  1945  tersebut  diatas memungkinkan jumlah lembaga Negara yang mempunyai constitusional importance bertambah  lebih  banyaknya lembaga  negara  yang  telah  diuraikan diatas.
Untuk  menjawab  pertanyaan dari  rumusan  masalah  yaitu  lembaga manakah  yang  dapat  menyelesaikan sengketa lembaga negara antara Kepolisian  Republik  Indonesia  dan komisi  pemberantasan  korupsi  tentang pengadaan simulator surat izin mengemudi. Melihat bahwa ada beberapa  syarat  yang  menjadi  domain mahkamah  konstitusi  yakni  syarat Subyek dan Objek yang dipersengketakan  yaitu  kewenangan yang  diberikan  oleh  atau  ditentukan oleh  Undang-Undang  Dasar  1945. Perselisihan antara Komisi
pemberantasan  Korupsi  dan  Kepolisian Republik  Indonesia  telah  nyata-nyata
terjadi yaitu mengenai adanya perebutan kewenangan  penanganan  kasus  korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi seperti yang telah dijelaskan dilatar belakang. Untuk menentukan apakah kewenangan  itu  sesuai  atau  tidak dengan  syarat  yang  telah  ditentukan oleh  Undang-undang  Dasar  1945,  tidak cukup  hanya  dilihat  dari  aspek  tekstual saja.  Mahkamah  Konstitusi  dalam Putusan  Nomor  004/SKLN-IV/2006 menyebutkan  dalam  pertimbangannya bahwa kewenangan lembaga negaratidak  cukup  hanya  dilihat  secara tertulis  saja,  akan  tetapi  kewenangan secara implisit dan  kewenangan  yang diperlukan untuk melaksanakan
kewenangan pokok yang pengaturannya dapat  saja  dimuat  dalam  Undang- undang 33 .
Dalam  hal  ini  persyaratan,  baik subjetum litis maupun objectum listis dalam  Sengketa  Lembaga  Negara boleh dikatakan lengkap.Bahwa Komisi Pemberantasan  Korupsi  merupakan lembaga  negara  sebagaimana  dimaksud dan objectum litis adalah  kewenangan menjalankan fungsi Komisi Pemberantasan  Korupsi  yang  berkaitan dengan fungsi kekuasaan
kehakiman.Lebih  lanjut  diatur  dalam
33 Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 004/SKLN-IV/2006
pasal  3  ayat  (1)  Peraturan  MK  No. 08/PMK/2006  menyebutkan  mengenai pemohon  yang  harus  merupakan lembaga  negara  yang  menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil,dikurangi,dihalang-halangi  atau dirugikan  oleh  lembaga  negaralainnya. Sedangkan  Polri  sebagai  termohon adalah  lembaga  negara,  lebih  jelas disebutkan  keberadaan  polri  diatur dalam  pasal  30  Undang-undang  Dasar 1945yang  diderivisikasikan  kedalam Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  polri.  Pasal  3  ayat  (3)  PMK Nomor.08/PMK/2006  bahwa  termohon adalah  lembaga  negara  yang  dianggap telah mengambil, mengurangi,
menghalangi,  mengabaikan  dan  atau merugikan  pemohon,  dalam  hal  ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengenai  pendapat  Mahfud
M.D  mengenai  sengketa  antara  KPK dan  kepolisian  ini  bukan  kewenangan dari  Mahkamah  Konstitusi  untuk menyelesaikannya.Ini tidak tepat seorang hakim dari Mahkamah
Konstitusi menyimpulkan terlebih
dahulu  sebelum  adanya  perkara  masuk ke  Mahkamah  Konstitusi.  Karena sengketa  kewenangan  ini    merupakan kewenangan mahkamah konstitusi karena  kedua  lembaga  ini  merupakan lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan  oleh  UUD  Negara  Republik
Indonesia,  dan  dilihat  dari  putusan mahkamah konstitusi bahwa yang dapat dilihat sebagai termohon adalah Pasal 3 ayat  (3)  PMK  Nomor.  08/PMK/2006 bahwa termohon adalah lembaga negara yang  dianggap  telah  mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan  dan  atau  merugikan pemohon,  dalam  hal  ini  adalah  Komisi Pemberantasan Korupsi.
Selain putusan diluar pengadilan yang  dilakukan  oleh  hakim  Mahkamah Konstitusi dalam hal ini saya memberikan  suatu  aspirasi  terhadap Presiden  dalam  hal  menyelesaikan sengketa antara kedua lembaga ini.Akan tetapi  dalam  hal  ini,  ini  bukan kewenangan Presiden
untuk menyelesaikan  sengketa  kewenangan antara  lembaga  negara  ini  karena  salah satu  dari  lembaga  negara  ini  bukan dibawah  kekuasaan  Presiden  sebagai Kepala Pemerintahan yaitu KPK.
Jadi  berdasarkan  penjelasan diatas  maka  sengketa  lembaga  negara ini seharusnya diselesaikan oleh
Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga negarayang kewenangannya sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  24C ayat  (1)  Amandemen  ketiga  Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sengketa kewenangan antara komisi pemberantasan  korupsi  dan  kepolisian republik  Indonesia  terhadap  kasus korupsi  pengadaan  simulator  surat  izin
mengemudi.  Lembaga  yang  berwenang
menyelesaikan  sengketa  kewenangan antara kepolisian dan komisi pemberantasan korupsi adalah mahkamah konstitusi karena, berdasarkan  Undang-undang  Dasar 1945  Pasal  24  C  ayat  (1)  Undang- undang  Dasar  1945  di  tegaskan  bahwa, mahkamah konstitusi berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final untuk memutuskan sengketa kewenangan yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Sengketa kewenangan  antara  Kepolisian  dan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan  sengketa  lembaga  negara yang  merupakan  tugas  dan  fungsi  dari mahkamah konstitusi untuk menyelesaikannya Karena kedua lembaga negara tersebut kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2. Saran
Keberadaan
komisi
pemberantasan  korupsi    ini  seharusnya diatur  secara  jelas  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  agar  tidak menimbulkan  pendapat  yang  berbeda oleh pakar hukum

## E. DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku Amirudin dan Zainal Asikin,2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali pers.
Argan, Rizki, 2007, Kedudukan
Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia . Jakarta.
Asshiddiqie, Jimly,2006, Sengketa
Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Jakarta,Kostitusi Press.
……………………., 2006,
Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi ,  Jakarta,  Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi.
Daryanto,  1994, Kamus besar Bahasa Indonesia, Surabaya , Apollo.
Sadjijono,  2010, Memahami Hukum Kepolisian , Yogyakarta, laksbang. Soekanto,  Soerjono  dan  Mamuji  Sri, 2010, Penelitian Hukum Normatif , Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

## Syarizal,
Ahmad,2006,
Peradilan Konstitusi, Jakarta,  PT.  Malta
Pritindo.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang
Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang–undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak
Pidana Korupsi.
Undang-undang Nomor 20  Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-  Undang  Nomor  31 Tahun 1999. Undang  –  undang  Nomor  24  Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang – undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang  Perubahan  atas  Undang – undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang –undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Undang- undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

## Artikel, Jurnal, Makalah
Aditya,  2012,  www.google.com, Kasus
Korupsi Simulator Surat Izin Mengemudi, Diakses Pada Tanggal  18  Maret  2016  Pukul 10.00 Wib.
Rangga  Trianggara  Paonganan, Artikel Skripsi tentang  Kewenangan Penuntutan KPK dan Kejksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Diakses  Pada Tanggal  18  Maret  2016  Pukul 10.00 Wib.