Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021

## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYIMPANAN UANG RUPIAH  PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG  MATA UANG
Eggi Suprayogi 1
Yeni Nuraeni 2

## ABSTRAK
Masyarakat  menaruh  kepercayaan  yang  besar  atas  kebenaran  suatu  nilai mata  uang,  oleh  karena itu  atas  kebenaran  dari  nilai  mata  uang  harus  dijamin dari  pemalsuan,  Namun  kejahatan  pemalsuan  mata  uang  dewasa  ini  semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan dimana dampak yang paling utama yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan mata uang ini  yaitu dapat  mengancam  kondisi  moneter  dan  perekonomian  nasional  Tujuan penelitian  ini  adalah  Mengetahui  dan  memahami  Proses  Penegakan  Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran dan Penyimpanan Uang Rupiah.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah spesifikasi  penelitian  dilakukan  secara  deskriptif  -  analitis,  yaitu  untuk menggambarkan  fakta  berupa  data  realita  lapangan  menggunakan  bahan primer,  tersier  dan  sekunder  yang  ada  di  perpustakaan  dan  dikaitkan  dengan teori-teori  hukum  menyangkut  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian ini  yaitu  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Penyimpanan  Uang  Rupiah Palsu  Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang  7 Tahun 2011 Tentang    Mata Uang    Metode  pendekatan  yang  dilakukan  adalah  Yuridis  Empiris  yang dibantu  Yuridis  Normatif,  yaitu  metode  penelitian  hukum  ini  pada  dasarnya merupakan  penggabungan  antara  pendekatan  hukum  normatif  dengan  adanya penambahan  berbagai  unsur  empiris.  Metode  penelitian  empiris  -  normatif mengenai  implementasi  ketentuan  hukum  normatif  (undang  -  undang)  dalam aksinya  pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  suatu masyarakat
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  Proses  penegakan  hukum terhadap  pelaku  penyebaran  dan  penyimpanan  uang  rupiah    palsu  di Kabupaten  Majalengka    dilaksanakan  oleh  aparat  penegak  hukum  mulai  dari kepolisian,  kejaksanaan  dan  pengadilan,  sesuai  dengan  tahapan  sistem peradilan  pidana  di  Indonesia,  Hambatan  yang  ditemukan  dalam penanggulangan  pemalsuan  mata  uang  dibagi  atas  hambatan  internal  dan hambatan eksternal.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Rupiah  Palsu, Undang-Undang.
1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Majalengka
2 Dosen Tetap Universitas Majalengka. Email : yeninur446@gmail.com

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021

## A. Latar Belakang
Uang  merupakan  suatu  benda  yang  wujudnya  sedemikian  rupa  yang digunakan  sebagai  alat  pembayaran  yang  sah  dan  berlaku  pada  saat peredarannya.  Sah  dalam  arti  yang  menurut  peraturan  dikeluarkan  oleh lembaga  yang  berwenang.  Lembaga  yang  berwenang  ini  adalah  negara  atau badan yang ditunjuk oleh negara yaitu Bank Indonesia. 3 Uang terdiri atas mata uang logam dan uang kertas. Adapun fungsi dari uang menurut Boediono, yaitu sebagai  satuan  hitung,  sebagai  alat  transaksi,  sebagaipenyimpanan  nilai,  dan standar pembayarandi masa depan.
Keberadaan  uang  sangatlah  dibutuhkan  dalam  kegiatan  manusia  sehari- hari.  Dapat  diibaratkan  uang  sebagai  jantung  perekonomian  dalam  kehidupan masyarakat,  tanpa  adanya  uang  maka  manusia  tidak mampu  untuk  memenuhi kebutuhannya  sehari-hari.  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  uang merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  dalam  suatu  perekonomian  melihat dari fungsi utamanya yaitu uang sebagai alat pembayaran.
Di  era  perekonomian  suatu  negara  yang  terpuruk  karena  krisis  ekonomi yang melanda di dunia ini mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia  dirasa  sangat  menghimpit. Peran  uang  yang  begitu  pentingnya  telah menumbuhkan  keinginan  manusia  untuk  memiliki  uang  sebanyak-banyaknya dan tidak jarang cara-cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan melawan hukum,  mengingat  di  dalam  masyarakat  modern,  dimana  mekanisme perekonomian  didasarkan  pada  lalu  lintas  barang  dan  jasa,  semua  kegiatan- kegiatan ekonomi yang dilakukan akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya.
Uang  merupakan  bagian  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari  denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu  negara  ditentukan  oleh  sejauh  mana  peranan  uang  dalam  perekonomian oleh  masyarakat  dan  otoritas  moneter.  Uang  adalah  suatu  benda  yang dipergunakan  oleh  umum  sebagai  alat  perantara  untuk  mempermudah  proses pertukaran.  Atau  dengan  kata-kata  lain  dapat  pula  dinyatakan  bahwa  uang mungkin didefinisikan sebagai suatu benda yang diterima sebagai pembayaran penuh  untuk  suatu  barang  atau  jasa,  dari  seseorang  yang  mungkin  tidak  dan belum dikenal.
Mengingat fungsi uang yang sangat vital sebagai alat pembayaran, maka tindak  pidana  pemalsuan  uang  berdampak  besar  dan  merugikan  negara. Dampak  pemalsuan  dan  peredaran  uang  palsu  adalah  dapat  menurunkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  mata  uang  yang  dicetak  Bank  Indonesia. Uang palsu merupakan hasil perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan/atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang  sah.  Pemalsuan  uang  mengandung  nilai  ketidak  benaran  atau  palsu  atas sesuatu  atau  objek,  di  mana  sesuatu  nampak  dari  luar  seolah-olah  benar adanya,  namun  sesungguhnya  bertentangan  dengan  yang  sebenarnya.  Tindak pidana  pemalsuan  uang  merupakan  kejahatan  yang  memanfaatkan  kemajuan
3 Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 26.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
ilmu pengetahuan dan teknologi, karena para pelaku tindak pidana pemalsuan uang ini pada umumnya memiliki kemampuan dan keahlian khusus di bidang program komputer maupun teknik percetakan.
Pemalsuan  uang  merupakan  salah  satu  bentuk  perbuatan  yang  disebut sebagai  kejahatan  yaitu  sebagai  suatu  perbuatan  yang  sifatnya  bertentangan dengan  kepentingan  hukum.  Sebab  dan  akibat  dari  kejahatan  itu  menjadi perhatian utama dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan  metode-metode  ilmiah  agar  diperoleh  suatu  kepastian  untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.
Pemalsuan  uang  merupakan  bentuk  kejahatan  yang  masih  kurang dipahami  oleh  masyarakat  oleh  karena  itu  masih  ditemukannya  pemalsuan uang di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi aparat penegak  hukum  dan  masih  rendahnya  pemahaman  masyarakat  tentang  akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan uang tersebut
Pemalsuan  merupakan  suatu  kejahatan  yang  di  atur  dalam  KUHPidana, dimana tindak pidana pemalsuan uang dan uang kertas di atur dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 KUHPidana. Tindak pidana peniruan dan pemalsuan mata  uang  dan  uang  kertas  yang  disingkat  dengan  pemalsuan  uang  menurut Adami Chazawi adalah “berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah”. 4
Tindak  pidana  pemalsuan  uang  mengalami  perkembangan  yang  cukup kompleks  karena  memiliki  dimensi  yang  luas  dan  saling  berkaiatan,  di antaranya  adalah  pelaku  pemalsuan  uang  yang  melibatkan  para  pelaku  yang lebih dari satu orang, modus pemalsuan uang, motivasi dan faktor pendukung pemalsuan  uang  dan  wilayah  pemalsuan  dan  peredaran  uang  palsu  yang  luas. Selain itu, karena objek yang dipalsukan adalah uang sebagai alat pembayaran sah pada suatu negara maka akan berdampak negatif pada perekonomian suatu negara.
Masyarakat  menaruh  kepercayaan  yang  besar  atas  kebenaran  suatu  nilai mata  uang,  oleh  karena itu  atas  kebenaran  dari  nilai  mata  uang  harus  dijamin dari  pemalsuan.  Penyerangan  terhadap  kepercayaan  atas  kebenarannya  adalah perbuatan  yang  patut  dipidana,  yang  oleh  undang-undang  ditentukan  sebagai suatu  kejahatan.  Namun  kejahatan  pemalsuan  mata  uang  dewasa  ini  semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan dimana dampak yang paling utama yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan mata uang ini  yaitu dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Tindak pidana pemalsuan  uang  tidak  hanya  terjadi  pada  saat  masa  sekarang  ini  tetapi  sudah terjadi  sejak  masa  lampau, 5 Untuk  menyadarkan  kesadaran  hukum pelaku tersebut maka haruslah dikenakan sanksi yang mengatur tentang tindak pidana tersebut. Sanksi terhadap uang palsu selain d atur dalam KUHP dan juga diatur di luar  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  yaitu  dalam  Undang-
4 Ibid hlm 100.
5 Agus Triboyono, Peranan Kepolisian Satuan Reserse Kriminal Dalam Pemberantasan Peredaran  Uang  Palsu  Di  Wilayah  Kepolisian  Resor  Labuhanbatu  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang , JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm 2

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada Pasal 36 yang memuat ketentuan pidana terhadap uang palsu.
Penerapan  berat  ringannya  pidana  yang  dijatuhkan  tentu  bagi  seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku,  khususnya  dalam  penerapan  jenis  pidana  penjara,  namun  dalam  hal Undang-undang  tertentu  telah  mengatur  secara  normatif  tentang  pasal-pasal tertentu  tentang  pemidanaan  dengan  ancaman  minimal  seperti  diatur  dalam Undang-Undang.  Bagii  masyarakat,  kepercayaan  terhadap  lembaga  peradilan sangat diperlukan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri, serta untuk menciptakan  ketertiban  hukum.  Sedangkan  bagi  lembaga  peradilan, kepercayaan  masyarakat  sangat  penting,  tidak  hanya  sebagai  wujud  apresiasi atas  pertanggungjawaban  hakim  tetapi  juga  memberikan  suasana  nyaman  dan kondusif  bagi  kinerja  peradilan  dan  membangun  kewibawaan  peradilan sehingga  akhirnya  mendekatkan  pada  keinginan  kita  bersama  untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  saya  dituangkan  ke  dalam  penelitia dengan  judul  “ Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap  Pelaku Penyimpanan  Uang  Rupiah    Palsu  Dihubungkan  Dengan  Undang - Undang 7 Tahun 2011 Tentang  Mata Uang”.

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  penelitian  ini,  penulis  membatasi ruang  lingkup  penelitian  ini  dengan  beberapa  Identifikasi  Masalah  sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  Proses  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Penyebaran dan Penyimpanan Uang Rupiah  Palsu?
2. Apa  Sajakah  Yang  Menjadi  Hambatan  Dalam  Penegakan  Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran dan Penyimpanan Uang Rupiah  Palsu ?
3. Bagaimana  upaya  pemerintah  dalam  mengatasi  masalah  penyebaran  uang palsu?

## C. Tujuan Penelitian
Kegiatan  penelitian  pasti  terdapat  suatu  tujuan  yang  jelas.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  memberi  arah  dalam  melangkah  sesuai  dengan maksud  penelitian.  Adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  penulis  dalam peneltian ini adalah:
1. Mengetahui  dan  memahami  Proses  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Penyebaran dan Penyimpanan Uang Rupiah  Palsu
2. Mengetahui  dan  memahami  Hambatan  Dalam  Penegakan  Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran dan Penyimpanan Uang Rupiah  Palsu
3. Mengetahui  dan  memahami  upaya  pemerintah  dalam  mengatasi  masalah penyebaran Uang Palsu.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021

## D. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan  metode  deskriptif  analitis  yaitu  memberikan  gambaran  yang relevan  tentang  sifat  atau  karakteristik  suatu  keadaan  permasalahan  dalam penelitian  untuk  kemudiaan  dianalisis  berdasarkan  teori-teori  hukum  dan praktek  pelaksanaan  hukum  positif  yang  menyangkut  permasalahan  pada umumnya. Dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder  terlebih  dahulu  dan  kemudian  dilanjutkan  dengan  mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud di sini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal  seperti  peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  dan  lain- lain,  sedangkan  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  hasil  dari  penelitian lapangan  seperti  wawancara.  Jelas  metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis empiris.

## E . Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Proses  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Penyebaran  dan Penyimpanan Uang Rupiah  Palsu
Penegakan  hukum  dapat  menjamin  kepastian  hukum,  ketertiban  dan perlindungan  hukum  pada  era  modernisasi  dan  globalisasi  saat  ini  dapat terlaksana,  apabila  berbagai  dimensi  kehidupan  hukum  selalu  menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas  yang didasarkan oleh  nilai-nilai  aktual  di  dalam  masyarakat  beradab.  Sebagai  suatu  proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan  penegakan  hukum  pidana  sebagai sistem  peradilan pidana 6
Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu: 7
1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total ( total enforcement concept )
2. Konsep  penegakan  hukum  yang  bersifat  penuh  ( full  enforcement concept )
3. Konsep penegakan hukum aktual ( actual enforcement concept ) Hal  yang  mendasari  penegakan  hukum  adalah  pemahaman  bahwa setiap  manusia  dianugerahi  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dengan  akal  budi  dan nurani  yang  memberikan  kepadanya  kemampuan  untuk  membedakan  yang baik  dan  yang  buruk  yang  akan  membimbing  dan  mengarahkan  sikap  dan perilaku  dalam  menjalani  kehidupannya.  Dengan  akal  budi  dan  nuraninya itu,  maka  manusia  memiliki  kebebasan  untuk  memutuskan  sendiri  perilaku
6 Suhendar  Herdiyansyah  dan  Cecep  Sutrisna, Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana  Kepabeanan  Atas  Implikasi  Penyelundupan  Barang  Ekspor  Dihubungkan  Dengan Undang–Undang  No  17  Tahun  2006  Tentang  Kepabeanan,  Vol  17  No  1  (2018):  Wacana Paramarta:  Jurnal  Ilmu  Hukum  XVII:1:2018,  hlm  62,  file:///C:/Users/MINI%  20PC/ Downloads/ 56-Article%20Text-337-1-10-20200623.pdf diakses pada tanggal 29 Juni 2021.
7 Ibid

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki  kemampuan  untuk  bertanggung  jawab  atas  semua  tindakan  yang dilakukannya di hadapan hukum yang diakui bersama.
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  ( recht  staats ),  maka  setiap orang  yang  melakukan  tindak  pidana  harus  mempertanggung  jawabkan perbuatannya  melalui  penegakan  hukum.  Hukum  dalam  hal  ini  merupakan sarana  bagi  penegakan  hukum.  Penegakan  hukum  mengandung  makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,  dimana  larangan  tersebut  disertai  dengan  ancaman  (sanksi)  yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabannya.
Kejahatan  pemalsuan  uang  merupakan  kejahatan  yang  mana  di dalamnya  mengandung  sistem  ketidakbenaran  atau  palsu  sesuatu  (objek) yang  sesuatunya  itu  tampak  dari  luar  seolah-olah  benar  adanya,  padahal sesungguhnya  bertentangan  dengan  yang  sebenarnya.  Jadi  secara  umum tindak  pidana  pemalsuan  uang  adalah  kegiatan  menirukan  keaslian  dari suatu  nilai  mata  uang  yang  didalamnya  mengandung  ketidakbenaran  untuk diedarkan luas di masyarakat. 8
Uang  palsu  adalah  hasil  perbuatan  tindak  pidana  melawan  hukum berupa meniru dan/atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata  uang  yang  sah.  Kejahatan  pemalsuan  uang  rupiah  merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara  ekonomis,  juga  bertujuan  untuk  menghancurkan  perekonomian negara  secara  politis.  Kejahatan  tersebut  juga  semakin  canggih  karena kemajuan  dan  kebaruan  teknologi.  Tanggung  jawab  terhadap  kejahatan pemalsuan  uang  rupiah  tentu  saja  bukan  tugas  dari  Bank  Indonesia  dan pihak  kepolisian  semata,  melainkan  tugas  dari  seluruh  lapisan  masyarakat untuk  secara  bersama-sama  memerangi  kejahatan  tersebut.    Untuk mengamankan  uang  rupiah,  maka  dalam rangka  melakukan  pemberantasan terhadap  peredaran  uang  rupiah  palsu,  masyarakat  secara  langsung  perlu dilibatkan untuk turut berperan aktif dalam menanggulangi nya.
Mengingat  semua  kegiatan  transaksi  ekonomi  di  suatu  negara, keberadaan  uang  palsu  merupakan  suatu  hal  yang  sulit  untuk  dihindari, karena  uang  memiliki  fungsi  yang  strategis  dalam  kelangsungan  suatu pemerintahan atau  negara.  Sifat  strategis  tersebut  disebabkan  karena  selain uang  dapat  dijadikan  sebagai  alat  transaksi  untuk  memenuhi  kebutuhan ekonomi  masyarakat,  uang  juga  dapat  dijadikan  sebagai  alat  politik  untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara.
Agar  keberadaan  uang  di  suatu  negara  tetap  selalu  dalam  fungsinya sesuai  dengan  tujuannya,  maka  pencegahan  uang  palsu  perlu  diupayakan baik  secara  preventif  maupun  represif.  Pemalsuan  uang  dilatarbelakangi oleh situasi perekonomian yang terpuruk, menyebabkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
8 Erna  Dewi ,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Uang Dan  Pengedar  Uang  Palsu  Di  Kota  Bandar  Lampung ,  Keadilan  Progresif , Fakultas  Hukum Universitas lampung Volume 5 Nomor 1 Maret 2014 , hlm 75.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
dengan cara yang mudah. Hal itu menjadi salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya, di samping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk mengacaukan perekonomian negara.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  untuk menanggulangi kejahatan mata uang, dari segi hukum material yang berlaku saat  ini  sebenarnya  sudah  cukup  mengantisipasi  kejahatan  mata  uang  baik yang  terdapat  dalam  KUHP  maupun  di  luar  KUHP.  Akan  tetapi  dari  segi hukum  formal  perlu  memperhatikan  beberapa  hal  yang  berkaitan  dengan profesionalisme aparat, sarana dan prasarana. Dalam rangka penanggulangan  preventif  kejahatan  mata  uang,khususnya  yang  berkaitan dengan pemalsuan dan pengedarannya, Bank Indonesia adalah institusi yang memegang  peranan  penting.  Sebab,  yang  berhak  dan  mempunyai kewenangan  penuh  untuk  menentukan  palsu  atau  tidaknya  uang  yang beredar adalah Bank Indonesia.
Memenuhi  kebutuhan  akan  uang,  pemerintah  Negara  yang bersangkutan melalui bank sentral berhak menciptakan uang, terutama uang kartal. Begitu pula dengan jumlah uang yang beredar perlu dijaga agar nilai uang  tetap  tetap  stabil.  Kemudian  kebutuhan  akan  uang  giral  biasanya  di cetak oleh bank-bank umum dimana jumlahnya jauh melebihi jumlah uang kartal  yang  beredar.  Dalam  hal  berkaitan  dengan  uang  maka  peranan lembaga  keuangan  terutama  bank  sangatlah  besar,  hal  ini  sesuai  dengan fungsi  lembaga  keuangan  yaitu  sebagai  perantara  keuangan  di  masyarakat. Oleh karena itu di banyak negara, pengaturan tentang mata uang ini dimuat di dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar) dari negara yang bersangkutan.
Di Indonesia, ketentuan tentang mata uang ini dimuat di dalam Pasal 23 ayat (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD 1945  sebelum  amandemen)  yang  menentukan  bahwa:  “Macam  dan  harga mata  uang  ditetapkan  dengan  Undang-Undang”.  Ketentuan  yang  sama diatur kembali dalam Pasal 23B UUD 1945 setelah amandemen keempat.
Kejahatan  pemalsuan  uang  merupakan  kejahatan  yang  serius  karena selain  bertujuan  untuk  memperkaya  diri  sendiri  secara  ekonomis,  dapat berdampak  pada  menurunnya  kestabilan  perekonomian  negara.  Kejahatan tersebut  juga  semakin  canggih  karena  kemajuan  dan    kebaruan  teknologi. Tanggung  jawab  terhadap  kejahatan  pemalsuan  uang  Rupiah  tentu  saja bukan  tugas  dari  Bank  Indonesia  dan  pihak  kepolisian  semata,  melainkan tugas  dari  seluruh  lapisan  masyarakat  untuk  secara  bersama-sama memerangi kejahatan tersebut.
Hukum  positif  yang  mengatur  tentang  aspek-aspek  mata  uang  dan kejahatan  terhadap  mata  uang  diantaranya  terdiri,  yaitu  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  1999  Tentang  Bank  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pengaturan tentang mata uang dalam hukum positif yang berlaku saat ini secara ringkas adalah:

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
1. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yaitu pada Pasal-Pasal 2, 3, 19 s.d 23, serta 65 dan 66 sebagai berikut:
a. Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank Indonesia. Mengatur mengenai (1) Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp. (2) Uang rupiah adalah alat  pembayaran  yang  sah  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia.  (3)
Setiap  perbuatan  yang  menggunakan  uang  atau  mempunyai  tujuan pembayaran  atau  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  dengan  uang  jika dilakukan  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia  wajib  menggunakan uang  rupiah,  kecuali  apabila  ditetapkan  lain  dengan  Peraturan  Bank Indonesia. (4) Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik  Indonesia  dilarang  menolak  untuk  menerima  uang  rupiah yang  penyerahannya  dimaksudkan  sebagai  pembayaran  atau memenuhi  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  dengan  uang  sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
b. Pasal 3, ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, mengatur tentang  larangan pembawaan uang rupiah dalam jumlah tertentu ke luar atau masuk wilayah pabean.
c. Pasal-pasal  19,  21,  20,  22  dan  23  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1999  tentang  Bank  Indonesia,  mengatur  mengenai  kewenangan  BI.
Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa Bank Indonesia berwenang menetapkan macam,  harga,  ciri  uang  yang  akan  dikeluarkan,  bahan  yang digunakan  dan  tanggal  mulai  berlakunya  sebagai  alat  pembayaran yang  sah.  Pasal  20    Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang Bank  Indonesia  menyatakan  bahwa  Bank  Indonesia  merupakan  satu- satunya  lembaga  yang  berwenang  untuk  mengeluarkan  dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang  dimaksud  dari  peredaran.  Pasal  21   Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  menyatakan  bahwa  ang  yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea meterai.
Pasal  22    Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank Indonesia  menyatakan  bahwa  Bank  Indonesia  tidak  memberikan penggantian atas uang yang hilang atau musnah karena sebab apapun.
Pasal  23    Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank Indonesia  menyatakan  bahwa  Bank  Indonesia  dapat  mencabut  dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama.
d. Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank  Indonesia  merumuskan  bentuk  pelanggaran  serta  ancaman pidana  dan  sanksi  administratif,  yaitu:  Dalam  Pasal  65  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  menyatakan bahwa:
“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (3),  diancam  dengan

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga)  bulan,  serta  denda  sekurang-kurangnya  Rp2.000.000,00  (dua juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp6.000.000,00  (enam  juta  rupiah)”. Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa :
“Barang  siapa  dengan  sengaja  melakukan  pelanggaran  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (4),  diancam  dengan pidana  penjara  sekurang-kurangnya  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  3 (tiga)  tahun,  serta  denda  sekurang-kurangnya  Rp1.000.000.000,00
(satu  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp3.000.000.000,00  (tiga miliar rupiah)”.
e. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas  Devisa  dan  Sistem  Nilai  Tukar  yang  mengatur  penggunaan devisa untuk keperluan transaksi dalam negeri, wajib memperhatikan ketentuan  mengenai  alat  pembayaran  yang  sah  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang BI.
2. KUHP dalam Bab X tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas pada Pasal- Pasal 244 s.d 252 KUHP yang mengatur delik kejahatan terhadap mata uang dan ancaman pidana,
3. Pasal  36  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2011 Tentang Mata Uang
Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengatur dan mengancam  pidana  terhadap  pelaku  kejahatan  pemalsuan  Mata  Uang Rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 KUHP maupun Undang-Undang No.  7  Tahun  2011  sama-sama  mengatur  dan  mengancam  pidana  terhadap kejahatan pemalsuan mata uang, dan sejumlah prinsip Hukum Pidana dalam KUHP tetap berlaku baik terhadap tindak pidana menurut Undang-Undang No.  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang  maupun  berdasarkan  ketentuan KUHP yaitu pada Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP 9 .
Pasal  244  dan  Pasal  245  KUHP  merupakan  titik  sentral  pengaturan dan  pembahasan  tentang  pemalsuan  dan  peredaran  uang  sebagai  tindak pidana yang berkaitan dengan otoritas Negara dan Bank Indonesia di bidang mata uang atau uang kertas maupun Mata Uang Rupiah.
Gabungan antara ketentuan Pasal 244 KUHP dengan Pasal 245 KUHP kemudian  dijadikan  Pasal  36  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2011  tentang Mata Uang. Perbedaan berikutnya ialah pemalsuan mata uang dan/atau uang kertas  menurut  Pasal  244  KUHP  dan  Pasal  245  KUHP,  hanya  ditujukan pada mata uang dan/atau uang kertas Negara atau Bank, sedangkan menurut UndangUndang  No.  7  Tahun  2011  2011  tentang  Mata  Uang  secara  tegas disebutkan  dengan  Mata  Uang  Rupiah.  UndangUndang  No.  7  Tahun  2011 tidak lagi menyebutkan mata uang negara atau uang kertas bank, melainkan hanya menyebutkan sebagai Mata Uang Rupiah. Pasal 36 ayat-ayatnya dari Undang-Undang  No.  7  Tahun  2011  secara  tegas  menyebutkan  “memalsu
9 Ibid
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
Rupiah”  (ayat  1),  “Rupiah  Palsu”  (ayat  2),  “Rupiah  Palsu”    (ayat  3), “Rupiah Palsu” (ayat 4),  Rupiah Palsu” (ayat 2),  (ayat 5). Dalam Undang- Undang  No.  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang,  juga  dirumuskan  bahwa “Rupiah  Palsu  adalah  suatu  benda  yang  bahan,  ukuran,  warna,  gambar dan/atau  desainnya  menyerupai  Rupiah  yang  dibuat,  dibentuk,  dicetak, digandakan,  atau  diedarkan,  tidak  digunakan  sebagai  alat  pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara”. (Pasal 1 Angka  8).  Perihal  tindak  pidana  “Meniru”    atau    “Memalsu”    mata  uang menurut  Pasal  244  KUHP,  dijelaskan  oleh  Adami  Chazawi  dan  Ardi Ferdian dikemukakan bahwa perbuatan meniru ( namaken ) adalah membuat sesuatu yang menyerupai atau seperti yang asli dari sesuatu tersebut.
KUHP pada Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP, menekankan objek ditiru dan/atau dipalsukan dan diedarkan kepada masyarakat ialah mata uang atau uang  kertas  yang  dikeluarkan  oleh  Negara  atau  Bank,  sedangkan  Undang- Undang  No.  7  Tahun  2011  menekankan  bahwa  yang  ditiru  dan/atau dipalsukan  itu  ialah  Mata  Uang  Rupiah.  Perbedaan  kedua  pengaturan tersebut  merupakan  bagian  dan  contoh  dari  keberadaan  KUHP  yang  sudah lama  diberlakukan  sebagai  produk  hukum  warisan  kolonial,  sementara Undang-Undang  No.  7  Tahun  2011  adalah  produk  hukum  nasional  yang relatif baru.
Unsur kesalahan dalam kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan  uang  kertas  Negara  maupun  uang  kertas  bank  sebagaimana  yang dirumuskan  dalam  Pasal  244  KUHP  adalah  kesengajaan  dengan  maksud berupa  kesalahan  dalam  arti  yang  sempit.  Pelaku  dalam  melakukan perbuatan  meniru  dan  memalsu  mata  uang  atau  uang  kertas  yang dikeluarkan  oleh  Negara  atau  bank  didorong  oleh  suatu  tujuan  yang bermaksud  mengedarkan  atau  menyuruh  orang  lain  mengedarkan  uang kertas palsu atau uang kertas tidak asli tersebut sebagai mata uang atau uang kertas  asli  dan  tidak  palsu  demi  memperoleh  suatu  keuntungan 10 . Berdasarkan kepada Pasal 245 KUHP yang menyatakan:
“Barangsiapa  dengan  sengaja  mengedarkan  mata  uang  atau  uang  kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen atau tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu oleh sendirinya, atau waktu  diterimanya  diketahui  bahwa  tidak  tulen  atau  palsu,  ataupun barangsiapa  menyimpan  atau  memasukkan  ke  Indonesia,  mata  uang  dan uang  kertas  yang  demikian,  dengan  maksud  mengedarkan  sebagai  uang tulen dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
Rumusan  pada  Pasal  245  KUHP  tersebut,  ada  4  bentuk  penjelasan kejahatan pengedaran uang palsu, yaitu: 11
10 Recky  V.  Ilat, Kajian  Pasal  245  Kuhp  Tentang  Mengedarkan  Uang  Palsu  Kepada Masyarakat ,  Jurnal,  Lex  Crimen  Vol.  V/No.  5/Jul/2016,  Fakultas  Hukum  Unsrat,  hlm  80 https://media.neliti.com/media/publications/146277-ID-kajian-pasal-245-kuhp-tentang mengedarka.pdf, diakses pada tanggal 28 Juni 2021
11 Ibid

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
1. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu yang seolah-olah sebagai mata uang  kertas  asli  dan  tidak  dipalsu,  yang  mana  mata  uang  palsu  tersebut ditiru atau dibuat sendiri oleh yang bersangkutan.
2. Melarang orang yang menerima dan mengetahuinya mata uang atau uang kertas  negara  atau  uang  kertas  bank  tersebut  palsu,  lalu  dengan  sengaja mengedarkannya  sebagai  mata  uang  atau  uang  kertas  asli  dan  tidak dipalsu.
3. Melarang  orang  yang  dengan  sengaja  menyimpan  mata  uang  atau  uang kertas  palsu  lalu  memasukkan  ke  Indonesia,  yang  mana  mata  uang  atau uang  kertas  palsu  tersebut  ditiru  atau  dibuat  oleh  sendirinya  lalu bertujuan  untuk  mengedarkan  atau  menyuruh  orang  lain  mengedarkan mata  uang  atau  uang  kertas  palsu  tersebut  seolah-olah  mata  uang  atau uang kertas asli.
4. Melarang  orang  yang  mendapat  mata  uang  atau  uang  kertas  palsu  lalu dengan  sengaja  menyimpan  lalu  memasukkannya  ke  Indonesia,  dengan maksud  mengedarkan  atau  menyuruh  orang  lain  untuk  mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli.
Objek kejahatan dalam Pasal 245 KUHP adalah sama dengan objek kejahatan dalam Pasal 244 KUHP, yakni:
1. Mata Uang;
2. Uang Kertas; dan
3. Uang Kertas Bank.
Pada  Pasal  244  KUHP  unsur  perbuatan  yang  dilarang  adalah  meniru dan  memalsu,  sedangkan  pada  Pasal  245  KUHP  unsur  perbuatan  yang dilarang  adalah mengedarkan,  menyimpan,  dan  memasukkan  ke  Indonesia. Menurut ketentuan pada Pasal 244 dan 245 KUHP tersebut, kejahatan pada Pasal 245 KUHP terjadi setelah terjadinya kejahatan pada Pasal 244 KUHP.
Pelaku biasanya terlebih dahulu meniru dan memalsu mata uang atau uang  kertas  sebelum  diedarkan  atau  menyimpan  uang  palsu  tersebut. Perbuatan  meniru  menghasilkan  mata  uang  dan  uang  kertas  tidak  asli, sedangkan  perbuatan  memalsu  menghasilkan  mata  uang  dan  uang  kertas dipalsu.  Kedua  uang  yang  mengandung  sifat  demikian  dapat  disebut  uang palsu.  Setelah  adanya  mata  uang  atau  uang  kertas  palsu  barulah  dapat dilakukan  perbuatan  mengedarkan,  menyimpan  dan  memasukkan  ke Indonesia.  Biasanya  tindak  pidana  pengedaran  uang  palsu  dilakukan  oleh lebih dari satu orang pelaku atau bersama-sama.
Di  dalam  kitab  Undang-undang  hukum  pidana  sebagai  landasan hukum  setiap  tindak  pidana  di  Indonesia,  melarang  diedarkan  dan dipergunakannya  benda-benda  yang  palsu  antara  lain  mata  uang  palsu, sehingga  peredarannya  dan  penggunaannya  dianggap  tidak  sah  dan merupakan  suatu  tindak  pidana  penipuan  kepada  masyarakat.  Dengan demikian  adalah  hal  yang  positif,  jika  setiap  orang  yang  mendapatkan  dan memiliki mata uang palsu untuk segera melaporkan dan menyerahkannya ke pihak  yang  berwenang  serta  diselesaikan  menurut  prosedur  hukum  yang berlaku.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
2. Hambatan Dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Penyebaran dan Penyimpanan Uang Rupiah  Palsu
Pelaksanaan penegakan hukum khususnya terhadap pelaku penyebaran  dan  penyimpanan  uang  rupiah    palsu    yang  dilakukan  oleh Polisi mempunyai beberapa permasalahan yang merupakan suatu hambatan. Hambatan  secara  internal  yang  dihadapi  oleh  Polri  selaku  penyidik  dalam pemberantasan pemalsuan mata uang terutama pada proses penyidikan dapat diartikan yaitu hambatan yang menyangkut aspek legal formal yang menjadi dasar  kewenangan  yang  diberikan  serta  tata  cara  bekerjanya  keseluruhan instansi-instansi  penegak  hukum  untuk  membuktikan  telah  terjadinya pemalsuan mata uang terutama pelaku secara terorganisir ( organized crime ). Hambatan  yang  bersifat  kelembagaan  instansi  aparat  penegak  hukum  ( law enforcement officer ) yang meliputi: 12
a Kurangnya  koordinasi  antar  aparat  penegak  hukum  ( law  enforcement officer )
b Sumber  daya  Manusia  ( Human  resources ).  Rendanya  mental  aparat penegak hukum ( law enforcement officer ).
c Lemahnya  penyidikan  terhadap  pelaku  yang  dikategorikan  sebagai pelaku yang menyuruh melakukan dan pengungkapan jaringan peredaran pemalsuan  mata  uang  pada  sistem  pembuktian.  Dalam  hukum  pidana mengenal  klasifikasi  peran  dari  masing-masing  pelaku  pada  suatu perbuatan pidana antara lain: 13
1). dader .
2). Mededader
3). medepleger ,
4). doen pleger ..
5). uitlokker:
e Penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  saat  ini  hanya  sebatas  pelaku yang  mengedarkan  mata  uang  palsu  sehingga  kesulitan  dalam pemenuhan  unsur  subjektif  yakni  mens  rea.  Masalah  pembuktian  bagi penyidik  merupakan  suatu  tindakan  refresif  (sarana  penal  dalam kebijakan  hukum  pidana)  terhadap  pelaku  kejahatan  di  dasarkan  pada unsur  subjektif  atau mens  rea dan  unsur  objektifnya  atau actus  reus . Mens  rea  yang  harus  dibuktikan  yaitu knowledge (mengetaui  atau  patut menduga) dan intended (bermaksud). Hasil berkas penyidikan pemalsuan uang  baru  dapat  diajukan  ke  Kejaksaan  apabila  lengkap  disertai  dengan barang  bukti.  Biasanya  kejahatan  pemalsuan  mata  uang  terbukti  secara tertangkap  tangan,  oleh  karena  itu  barang  bukti  selalu  dapat  disertakan secara  lengkap  dalam  berkas,  disertai  pengakuan  para  tersangka.  Oleh karena  itu  dakwaan  disusun  tidak  terlalu  rumit,  bahkan  hampir  sama dengan  perkara  sumir.  Dengan  demikian  hukum  acara  pembuktian
12 Ronald  F. C. Sipayung  Alvi Syahrin, Suhaidi,  Mahmud Mulyadim, Analisis  Yuridis Peran  Polri  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Mata  Uang  Terkait  Dengan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang, USU  Law  Journal, Vol.4.No.3(Juni 2016) hlm 168
13 Ibid

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
dimuka  pengadilan  menjadi  mudah,  sehingga  ada  anggapan  bahwa  di dalam  persidangan  pemeriksaan  kepada  terdakwa  tidak  perlu dikembangkan kepada hal-hal lain, selain kepada unsur-unsur Pasal yang didakwakan.
Hambatan  eksternal  yang  dialami  dalam  kerangka  penanggulangan pemalsuan mata antara lain 14 :
a Belum  optimalnya  koordinasi  dan  langkah  proaktif  dengan  Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu ( Botasupal ).
b Belum efektifnya sistem pemidanaan dalam kerangka pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana terhadap pelaku pemalsuan mata uang agar efektifnya penjeraan..
c Dalam  kasus-kasus  tergambar  bahwa  pelaku  bukan  dari  kalangan ekonomi  lemah  atau  kelas  bawah,  tetapi  dilakukan  oleh  orang-orang dengan  status  sosial  yang  cukup  baik,  berpendidikan,  dan  dari  tingkat pergaulan yang layak. Di dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan tidak pernah diungkapkan apakah terdakwa seorang residivis atau  bukan.  Pengakuan  terdakwa  “pernah  membuat  uang  palsu” seharusnya dikembangkan.
d Dalam  kasus-kasus  pemalsuan  uang  dan  pengedaran  uang  palsu,  Jaksa Penuntut  Umum  dengan  tepat  dan  benar  menerapkan  ajaran  penyertaan dengan  mendakwakan  Pasal  55  ayat  (1)  ke  1.  Belum  tertangkapnya beberapa  pelaku  lain,  mengindikasikan  kemungkinan  adanya  pengajur pembuatan uang palsu atau pengedaran uang palsu, yang memungkinkan diterapkannya Pasal 55 ayat (2).
3. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Penyebaran Uang Palsu
Pemerintah Indonesia saat ini telah meratifikasi konvensi internasional mengenai  Pemberantasan  Uang  Palsu  Beserta  Protokol  ( International Convention  for  the  Suppression  of  Counterfeiting  Currency  and  Protocol,
Geneve  1929).  Selain  itu  Presiden  Republik  Indonesia  mengeluarkan Peraturan  Presiden  Nomor  123  Tahun  2012  tentang  Badan  Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (PP Botasupal). Fungsi dari Badan Koordinasi Pemberantasan  Rupiah  Palsu  (Botasupal)  yaitu  sebagai  koordinator  dalam hal  pemberantasan  uang  palsu  yang  memadukan  kegiatan  dan  operasi pemberantasan  rupiah  palsu  yang  dilakukan  oleh  lembaga/instasi  terkait sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing lembaga/instasi. Tugas  dari  Botasupal  yaitu  mengoordinasikan  dan  mensinkronisasikan penyusunan  kebijakan  pemberantasan  uang  palsu,  mengoordinasikan  dan mensinkronisasikan  pelaksanaan  pemberantasan  rupiah  palsu,  menganalisis dan  mengevaluasi  pemberantasan  rupiah  palsu,  memfasilitasi  kerja  sama pelaksanaan  pemberantasan  rupiah  palsu,  membuat  dan  memberikan rekomendasi  kepada  lembaga/instansi  terkait  mengenai  pemberantasan rupiah  palsu,  dan  menghimpun  data  dan  bahan  keterangan  yang  terkait
14 Ibid , hlm 170

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
dengan  pemberantasan  rupiah  palsu.  Dengan  adanya  Botasupal  ini diharapkan dapat memberantas pengedaran uang palsu di Indonesia. 15
BI juga berperan dalam pemberantasan uang palsu di Indonesia, yaitu dengan membentuk suatu lembaga yang dapat mendeteksi keberadaan uang palsu yang bernama Bank Indonesia Counterfait Analysis Center (BI-CAC). Adapun  tujuan  dari  pembentukan  BI-CAC  ini  yaitu  untuk  memudahkan Botasupal atau pihak kepolisian untuk membongkar jaringan pemalsu uang. Hal  ini  mengingat  jaringan  pembuat  dan pengedar  uang  palsu  di  Indonesia cukup  besar.  Upaya-upaya  ini  merupakan  upaya  yang  diterapkan  oleh Pemerintah  dan  juga  Lembaga/Instansi  yang  berkaitan  dengan  uang  di Indonesia,  akan  tetapi  pelaksanaan  dari  pemberantasan  pengedaran  uang palsu  di  Indonesia  belum efektif  oleh  karena itu  perlu ada  upaya  lain  yang dapat secara efektif memberantas pengedaran uang palsu di Indonesia.
Upaya  lain  yang  dilakukan  dalam  kerangka  penanggulangan pemalsuan mata uang, maka langkah-langkah yang dilakukan antara lain: 16
a. Penanggulangan  kejahatan  uang  palsu  yang  dilakukan  oleh  Polri,  yang dalam pelaksanaannya, meminta bantuan kepada Bank Indonesia sebagai Bank Central dan pihak Kejaksaan.
b. Berdasarkan  Inpres  Nomor.  1  tahun  1971,  maka  Botasupal  dapat mengkoordinasikan  dengan  instansi-instansi  penegak  hukum  lainnya, guna kepentingan kegiatan operasi dan pembinaan, baik diluar maupun di dlm  negeri  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  upal,  namun  dalam penyidikan  uang  palsu  sesuai  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang KUHAP tetap merupakan tugas mandiri dari penyidik polri.
c. Kerjasama  kepolisian  baik  regional  maupun  internasional  dapat dilakukan  melalui  interpol,  badan-badan  pemerintah  lainnya  atau  secara langsung.
d. Cara  yang  dilakukan  untuk  penanganan  pengambilan  dan  pengumpulan barang bukti antara lain:
1). Jangan  terjadi  kerusakan,  yang  timbul  akibat  kecerobohan  cara mengambil, mengumpul dan penyimpanannya.
2). Jangan dilipat (menambah lipatan).
3). Jangan  melakukan  coret-coretan  atau  tanda  lainnya  pada  uang  palsu tersebut.
4). Apabila  hendak  memberi  tanda  dan  kode,  diberikan  pada  sampul  di mana uang palsu tersebut disimpan.
5). Sedapat mungkin ambil barang bukti uang palsu dengan menggunakan sarung  tangan  dan  pegang  pada  bagian  yang  diperkirakan  tidak  ada sidik jari orang lain pada uang palsu yang tercampur (diselang-selingi) dengan uang asli.
6). Pada uang palsu yang terbakar seluruh atau sebagian
15 Denico Doly, Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Di Indonesia , Info Singkat © 2009,  Pusat  Pengkajian,  jurnal  Pengolahan  Data  dan  Informasi  (P3DI),  Sekretariat  Jenderal DPR RI, ISSN 2088-2351, Vol. V, No. 09/I/P3DI/Mei/2013,
16 Hasil  wawancara  dengan  penyidik  pada  Subdit  Tipiter  Direktorat  Reserse  Kriminal Khusus Polres Majalengka, tanggal 25 Mei 2021

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
7). Pengambilan  dan  pengumpulan  barang  bukti  uang  palsu  berupa  alat dan  bahan  pembuat  uang  palsu  antara  lain  bekas-bekas  cat  pada  alat pembuat uang palsu seperti pada mesin cetak dan acuan cetak jangan sampai hilang.
8). Temuan  uang  palsu  oleh  perbankan  harus  diperoses  oleh  Bank Indonesia dan dilaporkan kepada Polri.

## G.Kesimpulan
1. Proses  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  penyebaran  dan  penyimpanan uang  rupiah    palsu  di  Kabupaten  Majalengka    dilaksanakan  oleh  aparat penegak  hukum  mulai  dari  kepolisian,  kejaksanaan  dan  pengadilan,  sesuai dengan  tahapan  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia,  yang  bertujuan menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan  uang  dan mencegah  serta  menanggulangi  masyarakat  menjadi  korban  pemalsuan uang,  menyelesaikan  kasus  kejahatan  dan  menimbulkan  efek  jera  bagi pelaku  tindak  pidana  dan  penyimpanan  uang  rupiah    palsu.  Sanksinya adalah  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling banyak  Rp  50.000.000.000,00  (lima  puluh  miliar  rupiah)  sesuai  dengan Pasal  36  ayat  (3)  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang dan  bisa  juga  dikenakan  sanksi  penjara  selama-lamanya  lima  belas  tahun sesuai dengan ancaman pada Pasal 244 dan 245 KUHP
2. Hambatan  yang  ditemukan  dalam  penanggulangan  pemalsuan  mata  uang dibagi  atas  hambatan  internal  dan  hambatan  eksternal.  Hambatan  internal antara  lain:  Pertama,  kurangnya  koordinasi  antar  aparat  penegak  hukum ( law  enforcement  officer )  di  lapangan  menyangkut  pembuktian  tindak pidana  pemalsuan  mata  uang  terutama  terhadap  pelaku  yang  dikategorikan sebagai organized  crime .  Kedua,  lemahnya  penyidikan  terhadap  pelaku yang  dikategorikan  sebagai  pelaku  yang  menyuruh  melakukan  dan pengungkapan  jaringan  peredaran  pemalsuan  mata  uang  pada  sistem pembuktian. Ketiga, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik saat ini hanya sebatas  pelaku  yang  mengedarkan  mata  uang  palsu  sehingga  kesulitan dalam  pemenuhan  unsur  subjektif  yakni mens  r e a .  Hambatan  secara eksternal yakni: Pertama, belum optimalnya koordinasi dan langkah proaktif dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal). Kedua, belum  efektifnya  sistem  pemidanaan  dalam  kerangka  pertanggungjawaban pidana  yang  dilakukan  oleh  sistem  peradilan  pidana  terhadap  pelaku pemalsuan mata uang agar efektifnya penjeraan.
3. Upaya  yang  dilakukan  dalam  memberantas  uang  palsu  sudah  diterapkan oleh  Pemerintah  maupun  BI,  akan  tetapi  upaya  ini  belum  dapat  secara maksimal dapat memberantas pengedaran uang palsu. Oleh karena itu perlu adanya  penegakan  hukum  yang  tegas  dalam  memberantas  uang  palsu  dan menerapkan  teknologi  pembuatan  uang  yang  tidak  bisa  diterapkan  oleh pihak lain, selain bank sentral.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021

## H. Saran
1. Diharapkan  kepada  penegakan  hukum  untuk  melakukan  Sosialisasi  kepada masyarakat agar dapat membedakan antara uang palsu dengan uang asli dan bergegas  melaporkannya  apabila  kedapatan  melihat  pelaku  tindak  pidana pemalsuan uang dan peredarannya pada pihak yang berwajib.
2. Diharapkan  untuk  mengatasi  hambatan  Polri  dalam  Penyebaran  dan Penyimpanan  Uang  Rupiah    Palsu  adalah  adanya  koordinasi  secara terintegrasi  dengan  instansi  terkait  baik  dalam  kerangka  pengungkapan maupun  penyelidikan.  Untuk  terintegrasinya  koordinasi  diperlukan pembentukan  tim  terpadu  dalam  penanggulangan  pemalsuan  mata  uang. Instansi dimaksud yakni Polri, Kejaksaan, Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah  Palsu  (Botasupal),  PERURI,  Bank  Indonesia  dan  jajaran  Intelijen Negara.
3. Diharapkan  kepada  masyarakat,  ketika  menerima  uang  palsu  masyarakat dihimbau  untuk  tidak  membelanjakan  uang  palsu  yang  diterima, menyampaikan  uang  palsu  yang  diterima  ke  Bank  atau  Bank  Indonesia terdekat  untuk  permohonan  klarifikasi,  dan  melaporkan  dugaan  tindak pidana pemalsuan uang ke aparat penegak hukum terdekat. Selalu waspada dan  meluangkan  untuk  memeriksa  keaslian  uang  rupiah  yang  diterima dengan cara 3D (dilihat, diraba, ditrawang).
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Adami  Chazawi, Kejahatan  Mengenai  Pemalsuan, Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2005.
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Petanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan , Kencana, Jakarta, 2008.
Eddi Wibowo, Hukum dan Kebijakan Publik , YPAPI, Yogyakarta. 2004.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Putra Harsa, Surabaya, 1993.
PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Sinar Baru, Bandung, 1997.
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , UI Pres, Jakarta, 1983.
----------------------, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2008.
Solikin  Suseno, Uang,  Pengertian,  Penciptaan,  dan  Peranannya  dalam Perekonomian , Bank Indonesia, Jakarta , 2005.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek.

## C. Sumber Lain
Ailul Afilah, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan,  Mengakibatkan  Matinya  Seseorang  Yang  Dilakukan Oleh  Anggota  Polri  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Negeri  Surakarta),

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta  2009,  hlm  1 , http://eprints.ums.ac.id/4221/1/C100040036.pdf  diakses  pada  tanggal 28 Juni 2021
Akhmad  Ulil  Manafi, Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Pembuktian  Hasil  Tes Dna  Dalam  Sumpah  Lian  Terkait  Penentuan  Nasab  Anak ,  Skripsi, Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Ampel  Fakultas  Syari’ah  Dan  Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal As- Syakhsiyah) Surabaya 2017, HLM 17 http://digilib.uinsby.ac. id/18288/6/Bab%202.pdf, diakses Pada tanggal 28 Juni 2021
Bustaman , Konsep Uang Dan Peranannya Dalam Sistem Perekonomian Islam (  Studi  Atas  Pemikiran  Muhammad  Abdul  Mannan ),  Skripsi,  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar 2016, hlm 16
Denico  Doly, Tindak  Pidana  Pengedaran  Uang  Palsu  Di  Indonesia ,  Info
Singkat © 2009, Pusat Pengkajian, jurnal Pengolahan Data dan Informasi (P3DI),  Sekretariat  Jenderal  DPR  RI,  ISSN  2088-2351,  Vol.  V,  No. 09/I/P3DI/Mei/2013,
Eky Rhizky, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dan Memenuhi Standar Farmakope Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 09/Pid.Sus/2014/Pn.Pct), Skripsi,  Fakultas  Hukum  Universitas  Trisakti
Jakarta 2016, hlm 19, http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/
digital/000000000 00000081848/2016_TA_HK_01009164_Bab2.pdf,
diakses pada tanggal 28 Juni 2021
Erna  Dewi ,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pemalsuan Uang  Dan  Pengedar  Uang  Palsu  Di  Kota  Bandar  Lampung ,  Keadilan Progresif , Fakultas  Hukum  Universitas  lampung Volume  5  Nomor  1 Maret 2014 , hlm 75 Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan ,  Jurnal  Warta,  Universitas Dharmawangsa,  Edisi 59 Januari 2019
I  Wayan  Bela  Siki  Layang, Fungsi  Dan  Peranan  Patroli  Polisi  Dalam Melakukan  Penanggulangan  Kejahatan  (Study  Pada  Polsek  Kuta, Kecamatan  Kuta,  Kabupaten  Badung ),  Laporan  Penelitian,  Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar 2017, hlm 1,
http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/12393/1/20d02e41493da1f511a07a229 372fe03.pdf, diakses pada tanggal 28 Juni 2021
Insan  Normawan  Hartanto, Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Pemalsuan  Uang  Dihubungkan  Dengan  Ketentuan  Perundang- Undangan. Skripsi,  Fakultas  Hukum  Universitas  Pasundan  Bandung 2016,  hlm  63,  http://repository.unpas.  ac.id/  13521/  4/BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 28 Juni 2021

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
Jofra  Pratama  Putra,  Upaya  Polresta  Yogyakarta  Dalam  Penegakan  Hukum
Tindak  Pidana  Peredaran  Uang  Palsu,  PenelitianUniversitas  Atmajaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2011, hlm 3, http://e-
journal.uajy.ac.id/690/2/1HK08585.pdf  diakses  pada  tanggal  28  Juni 2021
Kurniawan  Muhammad  Nur, Dampak  Kemiskinan  Terhadap  Penyimpangan Sosial (Studi Kasus Di Desa Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupatenlampung  Tengah ),  Skripsi,  Fakultas  Dakwah  Dan  Ilmu Komunikasi  Universitas  Islam  Negeri  Raden  Intan  Lampung  1439  H/ 2017 M, .
Meliyawati, Analisis  Kinerja  Aparatur  Kepolisian  Bagian  Satuan  Reserse Kriminal  (Sat  Reskrim)  Di  Unit  Pidana  Umum  (Unit  Pidum)  Polres Kabupaten  Seluma ,  Jurusan  Ilmu  Administrasi  Negara  Fakultas  Ilmu Sosial  Dan  Ilmu  Politik  Universitas  Bengkulu  2014,  hlm  50, http://repository.unib.ac.id/9262/1/I%2CII%2CIII%2CI-14-mel-FS.pdf, diakses pada tanggal 28 Juni 2021
Meutia Nadjib, Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Kejahatan Pengedaran Uang Palsu  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Negeri Makassar), Skripsi,  Bagian  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum  Universitas Hasanuddin  Makassar  2013,  hlm  40,  https://core.ac.uk/download/  pdf/ 25491457.pdf, diakses pada tanggal 28 Juni 2021
Recky  V.  Ilat, Kajian  Pasal  245  Kuhp  Tentang  Mengedarkan  Uang  Palsu Kepada Masyarakat , Jurnal, Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016, Fakultas Hukum  Unsrat,  hlm  80  https://media.neliti.com/media/publications/ 146277-ID-kajian-pasal-245-kuhp-tentang-mengedarka.pdf, diakses pada tanggal 28 Juni 2021
Riswandi  Rahmat, Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pembunuhan Berencana  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor:  78/Pid.B/2014/Pn.Mks), Skripsi,  Departemen  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum  Universitas Hasanuddin Makassar 2017.
Robinson, Dekonstruksi Makna Transaksi Dalam Akuntansi: Suatu Pendekatan Idealisme Syariah Islam, Bisnis, Vol. 2, No. 2, Desember 2014, hlm 33, file:///C:/Users/  MINI%20PC/Downloads/5265-16423-1-SM.pdf  diakses pada tanggal 28 Juni 2021
Ronald  F.  C.  Sipayung  Alvi  Syahrin,  Suhaidi,  Mahmud  Mulyadim, Analisis Yuridis  Peran  Polri  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Pemalsuan Mata  Uang  Terkait  Dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011 Tentang Mata Uang, USU Law Journal, Vol.4.No.3(Juni 2016) hlm 168
Suhendar  Herdiyansyah  dan  Cecep  Sutrisna, Penegakan  Hukum  Terhadap Tindak  Pidana  Kepabeanan  Atas  Implikasi  Penyelundupan  Barang

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
Ekspor  Dihubungkan  Dengan  Undang–Undang  No  17  Tahun  2006 Tentang  Kepabeanan,  Vol  17  No  1  (2018):  Wacana  Paramarta:  Jurnal Ilmu  Hukum  XVII:1:2018,  hlm  62,  file:///C:/Users/MINI%  20PC/ Downloads/  56-Article%20Text-337-1-10-20200623.pdf  diakses  pada tanggal 29 Juni 2021
Suwarjo, Penegakan  Hukum  Dalam  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Mata  Uang Dollar ,  Vol.  8  no.  1  Maret  2014,  hlm  4  https://media.neliti.com/media/ publications/163574-ID-none.pdf, diakses pada tanggal 28 Juni 2021
Ulfa  Hidayatunnikmah,  Konsep  Uang  Perspektif  Ekonomi  Islam,  Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Tahun 1439 H/2018 M,hlm 23 https://  repository.  metrouniv.ac.id/  id/eprint/1071/1/  SKRIPSI%  20UL FA%  20HIDAYA  TUNNI  KMAH%  20NPM.%20131  04654.pdf, diakses pada tanggal 28 Juni 2021
Winsherly Tan, Wahyudi Warianto, Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Asing  Sebagai    Alat  Pembayaran  Dalam  Transaksi  Di  Wilayah Kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI )  ,  Journal  of Judicial  Review  27  Vol.  XVIII  No.  1.  (2016),  hlm  16, http://repository.uib.ac.id/706/5/S-1351084-chapter2.pdf  ,  diakses  pada tanggal 28 Juni 2021