FAKTOR-FAKTOR     YANG     MEMPENGARUHI  PENERAPAN   SANKSI ADAT  DI   DESA PAKRAMAN  PENARUKAN, KECAMATAN BULELENG,

## KABUPATEN BULELENG
Oleh:
I Made Dwi Kurniawan 1 , I Nyoman Lemes 2 , I Nyoman Surata 3
Abstrak: Masalah efektivitas sanksi adat merupakan hal yang menarik untuk diteliti, khususnya  mengenai  bagaimana  efektivitasnya  secara  nyata  serta  faktor-faktor  apa yang  berpengaruh  terhadapnya.  Masalah  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  adalah penerapan sanksi adat di Desa Pakraman Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penerapan  sanksi  adat  di  Desa Pakraman Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang  terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Penerapan  sanksi  adat  di  Desa  Pakraman  Penarukan,  Kecamatan  Buleleng, Kabupaten  Buleleng  terhadap  krama  desa  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  dapat dilakukan  dengan  baik  dan  umumnya  dipatuhi  oleh  krama  desa.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  penerapan  sanksi  adat  di  Desa  Pakraman  Penarukan,  Kecamatan Buleleng,  Kabupaten  Buleleng  adalah  sebagai  berikut:  sanksi  adat  yang  dijatuhkan tersebut  adalah  sanksi  yang  secara  tegas  telah  diatur  dalam  Awig-awig  Desa Pakraman Penarukan; proses penjatuhan sanksi juga sudah diatur secara tegas. Sanksi adat, selain danda penikel , dilakukan setelah melalui paruman , sehingga merupakan hasil  keputusan  seluruh  krama  desa;  sanksi  yang  dijatuhkan  telah  dibatasi,  sehingga tidak  bertentangan  dengan  nilai  kemanusiaan,  tidak  menyebabkan  krama  yang dijatuhi sanksi tidak dapat melakukan mata pencarian sehari-hari (pangupa jiwa ).
Kata-kata Kunci: Desa Pakraman, Sanksi Adat.

## LATAR BELAKANG
Hukum tidak hanya memiliki sisi normatif, tetapi juga memiliki sisi sosiologis. Keberadaan  Hukum  Adat  menjadi  fakta  yang  membenarkan  hal  itu.  Sebagai  suatu sistem hukum, hukum adat telah menjadi pranata kemasyarakatan dalam kurun waktu
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
yang sangat panjang. Bahwa sampai hari ini Hukum Adat  masih sangat berperan di beberapa daerah di Indonesia juga merupakan hal yang tidak terbantahkan.
Di Bali Pengakuan masyarakat adat (Desa Pakraman), dengan hukum  adatnya, secara  nyata  didukung  dan  dikuatkan  oleh  Pemerintah.  Dukungan  diberikan  dengan memberikan  peran  bagi  Desa  Pakraman  dalam  seluruh  aspek  pembangunan. Penguatan dilakukan dengan memberikan pembinaan kelembagaan, misalnya dengan memberikan  bantuan  dalam  penyusunan  awig-awig,  maupun  dengan  bantuan pendanaan.  Bantuan  dana  dari  Pemerintah  Propinsi  Bali  maupun  Pemerintah Kabupaten Buleleng semakin sering dilakukan, dengan jumlah yang semakin besar.
Sebagai  kesatuan  otonom,  Desa  Pakraman  memiliki  kewenangan  untuk membuat  dan  penegakan  aturan  hukum,  dengan  menempatkan  aturan  hukum  yang dibuat dalam kerangka hukum nasional. Penegakan aturan hukum tersebut tentu harus didukung  dengan  sanksi.  Dalam  hal  inilah,  sering  menjadi  polemic  di  masyarakat. Sebagian  masyarakat  menganggap  bahwa  sanksi  adat  yang  dijatuhkan  oleh  desa pakraman semakin lemah dan tidak mendatangkan efek berarti bagi pelanggar hukum adat.  Sebagian  masyarakat  yang  lain  justru  menganggap  bahwa  sanksi  adat  harus dikurangi, karena sering kali bertentangan dengan nilai-nilai yang secara nyata hidup di masyarakat, terutama dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).
Hukum  adat  senantiasa  berubah  sesuai  dengan  perubahan  masyarakat. Demikian pula halnya dengan sanksi adat dapat timbul atau tumbuh berkembang dan lenyap sesuai dengan perubahan masyarakat, sehingga dapat dipahami jika jenis-jenis sanksi adat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu:
1. Sanksi adat  yang sama sekali telah ditinggalkan  oleh masyarakat.  Hal  ini terjadi karena  sanksi  adat  tersebut  telah  dianggap  tidak  sesuai  lagi  dengan  keadaan masyarakat, disamping itu sanksi adat ini dilarang dengan tegas oleh pihak yang berwenang dengan peraturan perundang-undangan. Contoh dari sanksi adat  yang telah  ditingalkan  yaitu: diselong,  mapulang  kapasih,  dan  katundung.  Katundung dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Sanksi adat ini biasanya dikenakan  pada  seseorang  yang manak  salah yaitu  sesoerang  yang  melahirkan
anak kembar  buncing (laki  perempuan).  Penerapan  sanksi  adat katundung ini, penerapannya  telah  dilarang  berdasarkan  keputusan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Bali tanggal 12 Juli 1951.
2. Sanksi  adat  yang  hanya  dikenakan  kepada  seseorang  yang  melakukan pelanggaran,  apabila  terhadap  pelanggaran  itu  tidak  diselesaikan  di  pengadilan. Adapun yang termasuk dalam sanksi adat ini yaitu: sanksi adat danda, dosa , dan sep-sepan .
3. Sanksi  adat  yang  sepenuhnya  masih  berlaku  walaupun  terhadap  pelaku pelanggaran  telah  dijatuhi  hukuman  oleh  pengadilan  berdasarkan  peraturan perundang–undangan  yang  berlaku.  Sanksi  adat  tersebut  adalah  untuk mengadakan  upacara  pembersihan  ( pamarisudha  atau  maprayascita )  (Kaler,  I Gusti Ketut, 1994: 74).
Masalah  efektivitas  sanksi  adat  merupakan  hal  yang  menarik  untuk  diteliti, khususnya mengenai bagaimana pelaksanaannya  secara nyata serta faktor-faktor apa yang  berpengaruh  terhadapnya.  Masalah-masalah  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Bagaimanakah penerapan sanksi adat  di  Desa Pakraman Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng?
2. Faktor-faktor  apakah  yang  mempengaruhi  penerapan  sanksi  adat  di  Desa Pakraman Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng?

## TINJAUAN TEORETIS
Soepomo menyatakan bahwa persekutuan hukum di Indonesia dapat dibagi atas dua  golongan  besar  menurut  dasar  susunannya,  yaitu  :  1)  yang  berdasar  pertalian suatu  keuturunan  (geneologis);  dan  2)  yang  berdasar  lingkungan  daerah  (territorial). Selanjutnya  dikemukakan  pula  bahwa,  ada  pula  tata  susunan  rakyat  yang  berdasar pada  kedua  faktor  tersebut,  yaitu  faktor  geneologis  dan  faktor  territorial  ( Soepomo, 1983: 55).
Wewenang desa pakraman diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah  Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, dalam pasal ini dinyatakan wewenang desa pakraman meliputi:
1. menyelesaikan  sengketa  adat  dan  agama  dalam  lingkungan  wilayahnya  dengan tetap  membina  kerukunan  dan  toleransi  antar krama desa  sesuai  dengan awig- awig dan adat kebiasaan setempat,
2. turut  serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan  yang ada diwilayahnya terutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana ,
3. melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa pakraman. Secara garis besarnya kewajban warga desa adat  meliputi:
a. Melaksanakan ayahan desa (tugas-tugas krama desa) Ayahan desa berupa: kerja bakti  memperbaiki  atau  membangun  pura  milik  desa  adat,  menyelenggarakan upacara  Dewa  Yajna  (ngodalin)  di  pura  milik  desa,  menyelenggarakan  Bhuta Yajna  (mecaru)  di  desa  setiap  tilem  kesanga,  melaksanakan  upacara  makiyis, menyelenggarakn pembangunan-pembangunan untuk kepentingan desa adat, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya bagi desa adat.
b. Wajib tunduk dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku bagi desa adat yaitu :  awig-awig  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  paswara  dan  sima  yang  telah berlaku.  Selain  itu  warga  desa  adat  berkewajiban  pula  menjaga  keamanan  dan ketentraman bersama, menjaga nama baik desanya dan melaksanakan suka-duka (gotong royong) antara sesamanya.
Beberapa  sarjana  cenderung  menyebut  pelanggaran  dalam  hukum  adat  sebagai suatu  perbuatan/  tindakan  pidana.  Istilah  pidana  dalam  konteks  ini  sebetulnya dirasakan kurang tepat, karena sebenarnya yang dimaksud adalah penyelewengan dari berbagai  ketentuan  hukum  adat,  berupa  sikap  tindak  yang  menggangu  kedamaian hidup  yang  juga  mencakup  lingkup  laku  kebiasaan-kebiasaan  yang  hidup  berupa kepatutan  dalam  masyarakat,  yang  umumnya  tidak  dalam  bentuk  tertulis.  Istilah hukum  pelanggaran  adat  adalah  terjemahan  dari  istilan  Belanda adat  delicten  recht (Wiranata, I Gede A.B.,  2005: 206).
Dalam  hal  penghukuman  terhadap  pelaku  pelanggaran  hukum  adat,  meskipun pelakunya  misalnya  telah  dijatuhi  hukuman  oleh  pengadilan  berdasarkan  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana,  seringkali  masyarakat  adat  masih  menganggap bahwa  hukuman  itu  belum  cukup.  Dalam  keadaan  demikian  masyarakat  adat  dapat mengberi  hukuman  lagi  kepadanya,  misalnya  seperti  meminta  maaf  secara  adat, selamatan  guna  pembersihan  dusun  dari  kotoran  batin  yang  disebabkan  oleh perbuatannya.  Upaya-upaya    adat  ini  guna  memulihkan  keseimbangan  masyarakat, sama  sekali  bukan  pidana,  oleh  karenanya  tidak  berlaku  prinsip ne  bis  in  idem (Soerojo Wignjodipuro, 1982: 236).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  karena  adanya kesenjangan antara das sollen dengan das sein (antara teoretis dengan kenyataan).
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  (menggambarkan) yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Pakraman  Penarukan,  Kecamatan  Buleleng Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data.
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data lapangan dan sumber data  kepustakaan. Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer, dan  dari  sumber  data  kepustakaan  dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan hukum.
Penelitian  ini  mempergunakan  teknik  pengumpulan  data  wawancara  berencana/ terstruktur  dan  teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan.  Data  yang  terkumpul dianalisis secara kwalitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Pakraman Penarukan terdiri dari 6 (enam) Banjar Adat, yaitu:
a. Banjar Penarukan desa.
b. Banjar Satria.
c. Banjar Ketewel.
d. Banjar Penarungan.
e. Banjar Jinengdalem.
f. Banjar Sidayu.
Sanksi adat di Desa Pakraman Penarukan di antaranya diatur dalam Awig-awig Desa Pakraman Penarukan Pawos 93. 94, 95,  dan 96 sebagai berikut:
Pawos 93 Patiwak lan Bacakan Pamidanda
(1) Prajuru Banjar/Desa wenang niwakang pamidanda ring Krama/ Waragane sane sisip.
(2) Patiwak  inucap  kelaksanayang  olih  Kelian  Banjar  sowing-sowang  utawi Kelian Desa manut dudonan.
(3) Bacakan pamidanda luwire:
Ha. Panukon kasisipan, luwire: ayahan, danda arta lan panikel-panikelnya saha panikel urunan.
Na.  Upacara/upakara pangaskara pamarisudha.
Ca. Karampag manut dresta.
Ra. Kanorayang/kawusanang makrama desa.
(4) Agung  alit  pamidanda  masor  singih  ring  kasisipane,  miwah  pekaryane manut  perarem  tan  maren  ngupadi  darma  kapiwelas  asihan  pinih  ajeng maka buatan kasudamalan desa.
(5) Jinah  utawi  berana  pamidanda  dados  druwen  Banjar  utawi  druwen  Desa manut dudonan.

## Pawos 94 Niwakang Pamidanda
(1) Krama  sane  langkungan  ring  asasih  (kawilang  wit  saking  rahina  sane kayogya nawur) during nawur urunan utawi dadandan, patut nikel.
(2) Yaning  sampun  langkung  ring  asasih  saking  kayogyan  penawuran  nikel sang  dinanda  taler  tan  nawur,  Kelian  Banjar  utawi  Kelian  Desa  patut niwakang pakeling marep sang dinanda.
(3) Yaning malih asasih sampun langkung ngawit pikeling sang dinanda during taler nawur sakadi patut, tan wenten pamargi sajawing karampag.
(4) Pakeling sakadi inucap ring ajeng karawuhang jantos ping tiga, sasampune kawentenang pakeling raris kanorayang.
(5) Prade wenten Krama miwah istri tuna susila, Kelian Desa kasarengin antuk Krama Desa wenang:
Ha. Nundung wong sane tuna susila punika saking Desa. Na. Sang sane mamiara keni pamidanda manut pararem.
Pawos 95 Parampagan
(1) Ngarampag kamargiang manut pamutusing Paruman Desa.
(2) Sang sane wenang karampag luwire:
Ha. Krama Desa langkungan ring tigang sasih amandel utawi nagunging urunan.
Na. Krama Desa sane madruwe utang ring LPD utawi druwen desa sane siosan, tan nganutin pidaging pasubayan sane sampun kaigum manut dudonan, risampune wenten atur upeksa saking Prajuru soang-soang majeng ring Kelian desa.
(3) Tata caraning ngarampag patut tan mari kadi ring sor:
Ha. Kalaksanayang olih Kelian Banjar, Kelian Desa, Kepala Lingkungan, Lurah lan Krama Desa akehnya tigang diri sakeng saya, utawi Kelian Tempek pinaka saksi.
Na. Sang Krama Desa sane karampag tan dados ngalangin sang ngarampag tur sareng nyaksinin pamargin parampagane.
Ca. Barang-barang rarampagane kapekingsanang ring Kelian Banjar.
Ra. Sang ngarampag saking darsana ngambil barang sapatute.
Ka. Sang karampag polih sasengkeran penebus 9 (sie) rahina, ring dasa rahina ngawit kalelangang.
Da. Pikolihan arta-brana rampagan malih katulakang prade langkung ring utangnya.
(4) Parampagane kasengkerin mangda sampunang jantos:
Ha. Ngenenin saluwire barang sane patut kainggilang manut Agama. Ca. Ngicalang cihnan kamanusiaansang karampag manut dresta. Ra. Mademang utsaha pangupa jiwa sang karampag.
Pawos 96
Kanorayang
(1) Nganorayang kamargiang manut Paruman desa.
(2) Sang sane wenang kanorayang luwire:
Ha. Sang sane pastikawenten sudosan ipun.
Na. Tan tinut ring Kelian/Prajuru Banjar utawi Kelian/Prajuru Desa Indik nyupat raga ngesehin solah prawerti.
Ca. Katiwakin pamidanda norane olih Kelian Banjar utawi Kelian Desa tur kapikukuhin antuk Paruman Desa.
Ra. Pamidanda nganorayang inucap makadi pamuput katur ring desa.
(3) Kelian Desa  patut nguningayang indik sang kanorayang ring  Krama Desa makasami,  kandugi  taler  nguningayang  ring  Guru  Wisesa  mangda  tatas uning tur sareng niwakang pamidande sane patut.
(4) Kelian  Desa  tan  kayogya  maicayang  sakaluwir  kabuatan  minakadi sahaning ilikita marep ring sang kanorayang.
(5) Sang kanorayang kengin mawali malih dados krama desa risampune:
Ha.  Nunas  geng  rena  sinampura  ring  Krama  Desa  riantukan  nguwak pasubaya.
Na. Nawur pangargan panguwak pasubayan utawi pananjung batu.
Ca. ngalantur ngawentetang upacara/ upakara prayascita panyapsap kaiwangan ring Desa.
Hasil wawancara dengan Klian Desa Pakraman Penarukan,  Wawancara dengan Made  Gatotkaca,  Kelian  Desa  Pakraman  Penarukan  (dilakukan  tanggal  10  Agustus 2013) dapat dinyatakan bahwa:
1. Sanksi adat yang dapat diterapkan di Desa Pakraman Penarukan adalah:
a. Pengganti  kesalahan,  seperti  kewajiban  pekerjaan  tertentu,  denda  dan kelipatannya, urunan uang dang kelipatannya.
b. Melaksanakan upacara tertentu.
c. Perampasan harta kekayaan.
d. Diberhentikan sebagai Krama desa.
2. Prajuru Desa Pakraman dapat menjatuhkan hukuman/ sanksi kepada Krama Desa yang bersalah. Penjatuhan sanksi dilakukan menurut aturan.
3. Besar  kecilnya  hukuman  disesuaikan  dengan  kesalahan  dengan  memperhatikan hasil musyawarah dan mengutamakan welas asih serta kesucian desa.
4. Uang dan benda hasil penjatuhan sanksi menjadi milik desa.
5. Krama  desa  yang  tidak  membayar  urunan  lebih  dari  1  bulan  dikenakan  denda. Jika lebih dari 2 bulan tidak membayar dikenakan perampasan harta ( karampag) .
Jika lebih dari 3 bulan tidak juga melakukan pembayaran diberhentikan sebagai krama desa ( kanorayang ).
6. Jika  ada  krama  desa  yang  menyediakan  tempat  bagi  wanita  tuna  susila  dapat dijatuhi hukuman. Wanita tuna susila tersebut diusir dari desa.
7. Perampasan dilakukan setelah diputuskan dalam musyawarah desa.  Krama desa yang dapat  dirampas hartanya  adalah krama desa  yang  lebih dari 3 bulan tidak membayar utang kepada desa, setelah sebelumnya diberitahu oleh prajuru.
8. Perampasan  dilakukan  oleh  setidaknya  3  prajuru  dan  Kepala  Desa  (Perbekel). Barang-barang yang dirampas dititipkan pada Kelian Banjar, diberi kesempatan 9 hari bagi pemilik untuk menebusnya. Jika tidak pada hari ke-10 dapat dijual. Jika hasil  penjualan  lebih  dari  utang,  sisanya  dikembalikan  kepada  pemilik  barang. Perampasan  tidak  boleh  dilakukan  terhadap  benda-benda  yang  disucikan,  tidak boleh  bertentangan  dengan  kemanusiaan,  dan  tidak  boleh  mematikan  usaha krama desa yang barangnya dirampas.
9. Pemberhentian sebagai krama desa dilakukan sesuai hasil musyawarah desa, dan yang bersangkutan dapat menjadi krama desa lagi setelah meminta maaf kepada desa, membayar semua kewajiban, dan melakukan upacara penyucian kesalahan di desa.
Penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukakan  oleh  Krama  Desa Penarukan  dilakukan  melalui  suatu  sangkep  atau  rapat  desa,  di  mana  semua masyarakat  desa  dan prajuru  desa (prangkat  desa  )  hadir  untuk  mengadakan  suatu musyawarah  guna menentukan sanksi  yang  akan diberikan kepada krama desa  yang
melanggar  awig-awig  desa  tersebut.  Didalam  menjatuhkan  sanksi  terhadap  krama desa  yang  melanggar  dilandasi  asas  keadilan  dan  kekeluargaan  baik  yang  bersifat kriminal dan non criminal.
Dari sanksi yang dijatuhkan maupun tata cara penjatuhannya di Desa Pakraman Penarukan,  terlihat  bahwa  keberadaan  sanksi  adat  sebagai  sarana  stabilisator  yang berfungsi  dan  berperan  sebagai  pengendali  keseimbangan  antara  dunia  lahir  dan dunia  gaib.  Jika  terjadi  perbuatan  yang  melanggar  norma-norma  adat,  maka  pelaku diwajibkan  untuk  melakukan  upaya-upaya  untuk  menanggulangi  pelanggaran tersebut,  seperti  melakukan  upacara  (pemrayascitta)  yang  bertujuan  mengembalikan keseimbangan dari kekuatan magis yang dirasakan telah terganggu.
Salah satu pelanggaran yang dianggap sebagai pelanggaran adat sehingga diatur dalam Awig-awig di Desa Pakraman Penarukan adalah tidak dipenuhinya kewajiban terhadap Lembaga Prekreditan Desa (LPD).

## PENUTUP
Dari apa yang telah diuraikan di depan dapat dibuat simpulan sebagai berikut:
1. Penerapan  sanksi  adat  di  Desa  Pakraman  Penarukan,  Kecamatan  Buleleng, Kabupaten Buleleng terhadap krama desa yang tidak memenuhi kewajiban dapat dilakukan dengan baik dan umumnya dipatuhi oleh krama desa.
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penerapan  sanksi  adat  di  Desa  Pakraman Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:
a. Sanksi  adat  yang  dijatuhkan  tersebut  adalah  sanksi  yang  secara  tegas  telah diatur dalam Awig-awig Desa Pakraman Penarukan.
b. Proses penjatuhan sanksi juga sudah diatur secara tegas. Sanksi adat, selain danda  penikel ,  dilakukan  setelah  melalui paruman ,  sehingga  merupakan hasil keputusan seluruh krama desa.
c. Sanksi  yang  dijatuhkan  telah  dibatasi,  sehingga  tidak  bertentangan  dengan nilai  kemanusiaan,  tidak  menyebabkan  krama  yang  dijatuhi  sanksi  tidak dapat melakukan mata pencarian sehari-hari (pangupa jiwa ).

## DAFTAR PUSTAKA
Kaler, I Gusti Ketut. 1994. Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali I. Denpasar : CV Kayu Mas Agung.
Soepomo. 1983. Bab-bab tentang Hukum Adat . Jakarta : Pradnya Paramita.
Soerojo  Wignjodipuro.  1982. Pengantar  dan  Asas-Asas  Hukum  Adat Cetakan  ke-4. Jakarta: PT Gunung Agung.
Wiranata,  I  Gede  A.B.    2005. Hukum  Adat  Indonesia. Bandung:    Citra    Aditya Bakti.