## PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGALIHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN UNTUK USAHA PERTAMBANGAN
Nur Nashriany Jufri, Tatiek Sri Djatmiati, Lilik Pudjiastuti
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Email: nurnashriani@yahoo.com

## Abstrak
Kawasan  hutan  merupakan  salah  satu  penyokong  kelestarian  lingkungan  hidup. Hutan  juga  merupakan  tempat  berkembang  biak  flora  dan  fauna  yang  menjadi  unsur sumber daya alam. Dalam perkembangan, kawasan hutan beralih fungsi menjadi tempat usaha pertambangan. Usaha pertambangan di kawasan hutan tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi bagi daerah dan negara tetapi juga dapat membuka lapangan kerja dan  kerja  sama  dengan  para  investor.  Namun,  pengalihfungsian  kawasan  hutan  untuk usaha  pertambangan  yang  tidak  terkendali  dapat  merusak  lingkungan  hidup  yang tentunya  akan  mengancam  keberlanjutannya.  Oleh  karena  itu,  instrumen  hukum  sangat diperlukan  dalam  melihat  isu  ini.  Bagaimana  substansi,  struktur,  dan  budaya  hukum berperan  dalam  mewujudkan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  kawasan  hutan  dalam kegiatan pertambangan. Bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan diharapkan dapat diantisipasi  dan  diminimalisir  melalui  penegakan  hukum  yang  mencerminkan  keadilan antar generasi.

## Kata Kunci: Hutan, Pertambangan, Lingkungan Hidup

## Abstract
Forest area is one of the supporters of environmental sustainability. Forests are also a breeding ground for flora and fauna which are elements of natural resources. In its  development,  the  forest  area  has  been  converted  into  a  mining  business.  Mining business in the forest area not only brings economic benefits to the local government and the  state  but  also  can  open  employment  and  cooperation  with  investors.  However,  the conversion  of  forest  areas  for  uncontrolled  mining  businesses  can  damage  the environment which will certainly threaten its sustainability. Therefore, legal insturment is needed in seeing this issue. How the substance, structure, and legal culture play a role in  realizing  environmental  management  in  forest  areas  in  mining  activities.  That pollution  and  environmental  damage  are  expected  to  be  anticipated  and  minimized through law enforcement that reflects inter generational justice.
Keywords: Forest, Minin, Living Environment

## LATAR BELAKANG MASALAH
erlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  termasuk  pengelolaan  hutan merupakan  dambaan  bagi  setiap  manusia  di  muka  bumi  karena  menyangkut kepentingan  bersama  sehingga  pengelolaan  lingkungan  dan  kehutanan  menuntut tanggung jawab, tata kelola pemerintahan  yang baik,  dan peran serta  masyarakat.  Pasal 19  ayat  (1)  UU  Kehutanan,  bahwa  “perubahan  peruntukkan  dan  fungsi  kawasan  hutan ditetapkan  oleh  pemerintah  dengan  didasarkan  pada  hasil  penelitian  terpadu” 1 .  Alih fungsi  hutan  tentu  tidak  boleh  dilakukan  secara  sembarangan.  Alih  fungsi  hutan  ini berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, maka harus ditetapkan oleh  pemerintah  dan  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Dampak penting  dan  cakupan  yang  luas  serta  nilai  strategis  ini  mengakibatkan  perubahan  yang sangat  berpengaruh  terhadap  kondisi  biofisik  seperti  perubahan  iklim,  ekosistem,  dan gangguan  tata  air  serta  adanya  dampak  sosial  masyarakat  bagi  kehidupan  generasi sekarang dan yang akan datang.
Perubahan  kawasan  hutan  dapat  berupa  perubahan  dalam  bentuk  tukar  menukar kawasan  hutan  dan  pelepasan  kawasan  hutan  untuk  kepentingan  pertambangan. Perubahan  fungsi  kawasan  hutan  yaitu  mengubah  fungsi  kawasan  hutan  untuk kepentingan  di  luar  bidang  kehutanan.  Selain  ini  ada  bentuk  lainnya  yaitu  penggunaan kawasan  hutan  yang  dikenal  dengan  istilah  izin  pinjam  pakai  kawasan  hutan. 2 Pelaksanaan kebijakan perubahan peruntukkan, perubahan fungsi, dan penggunaan (izin pinjam  pakai)  kawasan  hutan  sarat  dengan  pelanggaran  dan  penyimpangan,  baik  yang bersifat  prosedural  maupun  subtansi,  dan  tidak  di  implementasikannya  prinsip  hukum pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan demikian ini diyakini menjadi salah satu faktor penyebab  kerusakan  kawasan  hutan,  saat  ini  dan  pada  saat  masa  akan  datang. Kecenderungan terhadap tuntutan perubahan peruntukkan, perubahan fungsi, perubahan sosial,  dan  kemajuan  teknologi,  kecenderungan  ini  bila  tidak  diikuti  dengan  kebijakan yang baik, akan mempercepat laju kerusakan kawasan hutan di Indonesia. 3
Pengelolaan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam, menjadi sarana penting untuk  mencapai  terwujudnya  kesejahteraan  dan  mutu  hidup  generasi  masa  kini  dan generasi  masa  depan.  Lingkungan  hidup  dikelola  dengan  prinsip  melestarikan  fungsi lingkungan  yang  serasi,  selaras,  dan  seimbang  untuk  menunjang  pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan.  Eksistensi  kehidupan  manusia  sangat  bergantung  pada  lingkungan. Lingkungan telah menyediakan beragam kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat
1 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2 Iskandar, Hukum  Kehutanan  Prinsip  Hukum  Pelestarian  Fungsi  Lingkungan  Hidup  Dalam KebijakanPengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan , (Bandung: Mandar Maju, 2015), h. 7.
3 Salim, Dasar-dasar Hukum Kehutanan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 86.
P
mutlak  agar  manusia  dapat  mempertahankan  kehidupannya. 4 Pengelolaan  sumber  daya alam  di  satu  pihak  dan  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  di  lain  pihak,  harus terintegrasi  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Pengelolaan  lingkungan  hidup merupakan  upaya  sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi lingkungan  hidup  dan  mencegah  terjadinya  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan hidup.
Keterpaduan  unsur-unsur  tersebut,  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup merupakan  wujud  pencapaian  pelestarian  lingkungan  hidup  berkelanjutan  yang berwawasan  lingkungan;  berupa  upaya  sadar  dan  terencana  yang  memadukan  aspek lingkungan  hidup,  sosial-budaya,  dan  ekonomi  ke  dalam  strategi  pembangunan  untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu  hidup  generasi  masa  kini  dan  masa  depan.  Upaya  tersebut  sangat  penting mengingat,  makin  meningkatnya  pemanfaatan  lingkungan  di  satu  pihak  menyebabkan akan makin meningkat dampak terhadap fungsi lingkungan hidup di lain pihak. Kondisi semacam  ini,  diperlukan  upaya  pengendalian  terhadap  dampak  lingkungan,  sehingga risiko  terhadap  lingkungan  dapat  ditekan  sekecil  mungkin. 5 Pengelolaan  sumber  daya alam  berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan    dilakukan  dengan  kajian  mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang  diperlukan  bagi  proses  pengambilan  keputusan  tentang  penyelengaraan  usaha dan/atau kegiatan.
Luas  hutan  Indonesia  mencapai  99,6  juta  hektar  atau  52,3%  dari  luas  wilayah Indonesia. 6 Eksistensi  hutan  beserta  luasnya  menjadi  sangat  penting  di  mata  dunia Internasional  terkait  fungsi  hutan  Indonesia  sebagai  paru  paru  dunia.  Menjadi permasalahan saat ini adalah laju deforestasi hutan 610.375,92 Ha per tahun (2011) dan tercatat  sebagai  tiga  terbesar  di  dunia. 7 Data  lain  menunjukan  total  deforestasi  hutan antara tahun 2000 – 2009 mencapai 15.158.926.59 hektar, 8 atau rata- rata sekitar 1,6 juta hektar  setiap  tahunya.  Pengendalian  dampak  lingkungan  hidup  merupakan  upaya  untuk melakukan  tindakan  pengawasan  terhadap  suatu  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  setiap orang terutama perusahaan-perusahaan pertambangan  yang menimbulkan dampak besar terhadap  lingkungan.  Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  menjadi kewajiban  bagi  negara,  pemerintah,  dan  seluruh  pemangku  kepentingan  dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup negara  Indonesia dapat
4 A’an  Efendi, Hukum  Lingkungan  Instrumen  dalam  Pengelolaan  Lingkungan  di  Indonesia  dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h.1.
5 Otto  Soemarwoto, Ekologi,  Lingkungan  Hidup  dan  Pembangunan ,  (Jakarta:  Djambatan,  1991), h.48.
6 Data  diperoleh  dari  Buku  Statistik  Kehutanan  Indonesia  Kemenhut  2011  yang  dipublikasi  pada bulan Juli 2012 dengan mengakses www.dephut.go.id pada 8 Juni 2019
7 Data diperoleh dari http://www.wwf.or.id diakses pada tanggal 8 Juni 2019
8 Data diperoleh dengan mengakses www.fwi.or.id pada tanggal 8 Juni 2019
tetap  menjadi  sumber  dan  penunjang  hidup  bagi  rakyat  Indonesia  serta  makhluk  hidup lain. 9 Lingkungan  sebagai  sumber  daya  merupakan  aset  yang  dapat  diperlukan  untuk mensejahterakan  masyarakat,  hal  ini  sesuai  dengan  amanat  konstitusi  yaitu“bumi,  dan air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” 10 .
Hutan  termasuk  ke  dalam  sumber  daya  alam  terbarui,  namun  penebangan  hutan tanpa dilakukan secara bijaksana, maka lambat laun akan terjadi kerusakan lahan, akibat pembukaan  lahan  pertambangan,  dan  yang  paling  dominan  menyebabkan  terjadinya kebakaran  hutan  adalah  karena  ulah  manusia  membuka  lahan  dengan  cara  membakar lahan  untuk    kegiatan  usaha  pertambangan.  Problem  dalam  hal  ini  kawasan  hutan lindung  di  jadikan  sebagai  aktifitas  pertambangan,  secara  normatifnya  pada  peraturan perundang-undangan  khususnya  tentang  kehutanan  sangat  bertentangan  dengan implementasi  tersebut  dan  penurunan  kualitas  status  hutan,  yang  tadinya  sebagai  status hutan  lindung  menjadi  status  hutan  produksi,  karena  adanya  suatu  kepentingan. Perubahan  peruntukkan  hutan  lindung  secara  ilegal  yang  telah  di  jadikan  sebagai  areal pertambangan,  mengakibatkan  kerusakan  kawasan  hutan  karena  di  sebabkan  oleh beberapa  faktor.  Faktor  yang  menarik  untuk  dikaji  terkait  isu  hukum  yaitu  persoalan perubahan  pengalihan  kawasan  hutan.  Kegiatan  penambangan  di  kawasan  hutan  tidak dilarang  sepenuhnya,  yang  dilarang  yaitu  penambangan  yang  dilakukan  secara  terbuka, meski  pada  kenyataanya  justru  kegiatan  penambangan  secara  terbuka  ini  yang  banyak dilakukan,  sehingga  akibat  dampak  kegiatan  aktifitas  pertambangan  menyebkan  dan menimbulkan  kerusakan  lingkungan  seperti;  kawasan  hutan  menjadi  rusak  akibat penebangan pohon untuk pembukaan lahan pertambangan, banjir, longsor, dan erosi.
Konkritnya  salah  satu  yang  menggambarkan  kelemahan  dalam  pengelolaan lingkungan  hidup  dan  sumber  daya  alam  yaitu  timbulnya  konflik  lahan  pertambangan antara  kepentingan  pengusaha  tambang  melawan  rakyat,  karena  perebutan  lokasi pertambangan.  Faktanya  banyak  daerah  yang  menjadi  produsen  izin  usaha,  baik  izin usaha pertambangan maupun izin  pertambangan  rakyat.  Sektor pertambangan dijadikan instrumen    pendapatan  asli  daerah.  Permasalahan  yang  terjadi  bentang  alam  diubah sedemikian  rupa  akibat  kegiatan  penambangan,  izin  penambangan  diberikan  tanpa memenuhi  syarat  lingkungan,  teknis,  administrasi,  penyalahgunaan  wewenang,  dan finansial  sehingga  dapat      menyebabkan  terjadinya  korupsi,  bahkan  izin  dapat  tumpang tindih  dengan  izin  lain,  berbenturan  dengan  rencana  tata  ruang  wilayah  dan  kawasan hutan.  Oleh  karena  itu,  menarik  untuk  dikaji  mengenai  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  dalam  pengalihan  fungsi  kawasan  hutan  untuk  usaha  pertambangan serta instrumen hukum pengalihan lahan hutan di usaha pertambangan.
9 Gatot Supramono, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia , (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 9.
10 Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian  hukum (legal  research). Karakteristik penelitian  hukum  yakni  mencari  kebenaran  pragmatik  yang  mana  suatu  kebenaran didasarkan  pada  kesesuaian  antara  yang  ditelaah  dengan  aturan  yang  ditetapkan.  Peter Mahmud  Marzuki, 11 mengatakan  bahwa  penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  dan  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter preskriftif dari ilmu hukum. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan  perundang-undangan (statue  approach), dan  pendekatan perbandingan (comparative approach).
Sumber  data  terdiri  dari  bahan-bahan  hukum  primer  yaitu  perundang-undangan, catatan-catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan  perundang-undangan  dan  putusan- putusan  pengadilan  serta  bahan  hukum  skunder  yang  digunakan  dalam  penulisan penelitian disertasi ini antara lain: buku-buku hukum termasuk tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal  hukum,  kamus-kamus  hukum  dan  komentar-komentar  atas  putusan pengadilan  serta  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang mendukung penelitian ini.
Analisis  terhadap  bahan  hukum  yaitu  penulis  menggali,  menganalisis,  dan menemukan  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  segala  aspek mengenai  prinsip  hukum  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dalam pengalihan  fungsi  kawasan  hutan  untuk  usaha  pertambangan  sehingga  dari  peraturan perundang-undangan tersebut akan ditemukan beberapa spesifikasi peraturan perundang- undangan  yang  akan  sangat  berguna  untuk  mencari  prinsip  hukum  dalam  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dalam  Pengalihan  Fungsi Kawasan Hutan untuk Usaha Pertambangan
Semakin  pesatnya  arus  globalisasi  maka  semakin  beragam  pula  tantangan  yang dihadapi  Indonesia  untuk  mensejahterakan  rakyatnya  karena  pada  dasarnya  terciptanya kesejahteraan  rakyat  adalah  salah  satu  tujuan  utama  pendirian  Negara  Republik Indonesia.  Permasalahan  mulai  muncul  dengan  peningkatan  penduduk,  secara  langsung berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan serta pangan bagi  kehidupan masyarakat dan  juga  untuk  usaha  pertambangan  guna  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.
11 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Edisi  Revisi,  Cetakan  ke-8,    (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 93.
Perlindungan  atas lahan  pertanian dan sumber daya lain  pula menjadi  semakin penting, dan  ini  dapat  digalakan  melalui  perlindungan  dan  perhatian  kepada  hutan-hutan  yang melingkupi gunung, mempengaruhi tata air dan memperbaiki lingkungan 12 . Karena yang menjadi  sasaran  utama  dari  ekstensifikasi  lahan  ini  adalah  tanah  terlantar  dan  tanah bekas kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan.
Peraturan ekstensifikasi  terkait usaha pertambangan  selanjutnya mengatur tentang tanah  bekas  kawasan  hutan  yang  belum  diberikan  hak  atas  tanah  sesuai  peraturan perundang  –  undangan.  Demikian  dalam  Pasal  29  ayat  (5),  disebutkan: “Tanah  bekas kawasan hutan dapat dialih fungsikan menjadi lahan usaha pertambangan apabila: (1) tanah  tersebut  telah  diberikan  dasar  penguasaan  atas  tanah,  tetapi  sebagian  atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan  tidak  ditindaklanjuti  dengan  permohonan  hak  atas  tanah;  atau  (2)  tanah  tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang”. Merujuk isi pasal tersebut maka alih fungsi tanah bekas kawasan hutan  adalah  tanah  hutan  yang  hak  penguasaanya  diberikan  kepada  masyarakat,  namun tidak  dimanfaatkan  sebagian  atau  seluruhnya  dalam  jangka  waktu  1  tahun  setelah mendapatkan izin maka dapat dialihfungsikan menjadi lahan usaha pertambangan.
Dalam  rangka  menghindari  kerusakan  pada  lingkungan  hidup,  perlu  adanya penegakan hukum khususnya di bidang lingkungan hidup. Inti penegakan hukum adalah keserasian  hubungan  antara  nilai-nilai  yang  terjabarkan  dalam  kaidah-kaidah  yang mantap  dan  berwujud  dengan  perilaku  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan  kedaiaman  pergaulan  hidup. Penegakan hokum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun kenyataan  di  Indonesia  kecenderungannya  adalah  demikian.  Penegakan  hukum  di  sini dalam  pengertian  yang  luas  tidak  sekeda  rpada  pelaksanaan  undang-undang  namun diperluas  pada  nilai-nilai  yang  tersebar  dalam  masyarakat.  Sementara  itu,  Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan  atau  ide-ide  hukum  menjadi  kenyataan.  Penegakan  hukum,  yang sering  disebut  dengan law  enforcement (Inggris)  ataupun rechtshandeling (Belanda), seringkali  hanya  dikaitkan  dengan force sehingga  hanya  bersangkutan  dengan hukumpidana  saja.  Pikiran  seperti  ini  diperkuat  dengan  kebiasaan  yang  menyebut penegak  hukum  itu  hanya  polisi,  jaksa  dan  hakim. Handhaving menurut Notitie Handhaving  Millieurecht, 1981  adalah  pengawasan  dan  penerapan  (atau  dengan ancaman)  penggunaan  instrument  administrative,  kepidanaan  atau  keperdataan dicapailah penataan ketentuan hokum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Pengawasan (control) berarti  pengawasan  pemerintah  untuk  ditaatinya  pemberian peraturan  yang  sejajar  dengan  penyidikan  dalam  hukum  pidana.  Di  samping  atau sebelum  diadakannya  penegakan  hukum,  sering  pula  diadakan  negosiasi,  persuasi  dan
12 B. Husch, Perencanaan Inventarisasi Hutan , (Jakarta: UI Press, 1987), h.2.
supervise  agar  peraturan  hukum  atau  syarat-syarat  izin  ditaati.  Ini  biasa  disebut compliance  (pemenuhan).  Pilihan  ini  sangat  cocok  dengan  kondisi  Indonesia,  di  mana Pemerintah  turut  aktif  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat.  Keikutsertaan pemerintah di sini dalam rangka untuk menghindari kekacauan dalam masyarakat. Sebab tugas  utama  pemerintah  adalah  memamg  mengatur  untuk  nantinya  dapat  terwujud keadilan  dan  kesejahteraan.  Keteraturan  diharapkan  dapat  memperlancar  usaha pencapaian tujuan masyarakat.
Dalam rangka pengelolaan lingkungan demi untuk kemakmuran masyarakat, maka sudah  selayaknya  pemerintah  ambil  bagian  dalam  pengaturan,  terutama  berkait  dengan masalah  pembangunan  karena  sering  ada  anggapan  bahwa  pembangunan  merupakan penyebab  rusaknya  lingkungan.  Pembangunan  berkelanjutan  menurut  Undang-Undang Nomor  32  tahun  2009,  adalah  upaya  sadar  dan  terencana  yang  memadukan  aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan  lingkungan  hidup  serta  keselamatan,  kemampuan,  kesejahteraan,  dan  mutu hidup  generasi  masa  kini  dan  generasi  masa  depan.  Hal  ini  perlu  dipakai  sebagai landasan  pembangunan  di  Indonesia,  karena  sesuai  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa  ”Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran  rakyat”.  Berkait  dengan  hal  tersebut,  perizinan  menjadi  faktor  penting dalam  rangka  kegiatan  pembangunan,  supaya  tujuan  awal  bahwa  alam  ini  diciptakan demi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  manusia  maka  hendaknya  dalam  pengelolaan harus  dilakukan  secara  bijaksana.  Perizinan  merupakan  kewenangan  dari  pemerintah untuk mengadakan pengaturan supaya timbul adanya ketertiban.
Berdasar ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 bahwa setiap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  wajib  memiliki  amdal  atau  UKL-UPL  (upaya pengelolaan  lingkungan  hidup  –  upaya  pemantauan  lingkungan  hidup)  wajib  memiliki izin lingkungan, mengingat dampak yang dapat timbul akibat kegiatan manusia terhadap lingkungan dapat meliputi:
1. Perubahan iklim;
2. Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
3. Peningkatan  intensitas  dan  cakupan  wilayah  bencana  banjir,  longsor,  kekeringan, dan/atau kebakaran hujtan dan lahan;
4. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
5. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
6. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
7. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.
Untuk  itu,  pemanfaatan  kekayaan  alam  hendaknya  dilakukan  secara  bijaksana dengan  mendasarkan  kepada  peraturan  perundangan  yang  telah  dibuat  dalam  rangka terwujudnya  kemakmuran  bagi  bangsa  Indonesia.  Hal  ini  ketika  pelaku  usaha  dan/atau
kegiatan  didalam  mengelola  lingkungan  hidup  ini  senantiasa  mendasarkan  pada ketentuan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  serta peraturan perundangan lainnya, sementara pemerintah juga harus menyeimbangkan diri dengan selalu bertindak cermat dan hati-hati ketika akan memberi izin bagi masyarakat yang  akan  mengelola  alam  ini.  Pemerintah  tidak  bisa  hanya  mendasarkan  hanya  pada keuntungan  segi  ekonomi  semata  namun  juga  memperhatikan  kelestarian  lingkungan dengan dilakukannya usahada/atau kegiatan.
Kawasan  hutan  yang  dijadikan  lahan  usaha  pertambangan  harus  memperhatikan hal-hal  untuk  pembangunan  berkelanjutan.  Pembangunan  berkelanjutan  umumnya didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan kita saat ini tanpa menghilangkan  kemampuan  generasi  yang  akan  datang  untuk  memenuhi  kebutuhan mereka. 13 Konsep  pembangunan  berkelanjutan,  di  samping  mempunyai  nilai  ekonomi juga  mengandung  nilai  moral  dan  ekologi.  Keseluruhan  proses  dalam  implementasi konsep  pembangunan  berkelanjutan  bukan  semata-mata  untuk  mempercepat  dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi  harus ditunjukkan pada  efisiensi biaya dalam  pertumbuhan  ekonomi  bangsa.  Berkenaan  dengan  pembangunan  berkelanjutan tersebut, berdasarkan Brundtland Report dari PBB (1987) adalah “proses pembangunan yang  berprinsip  memenuhi  kebutuhan  sekarang  tanpa  mengorbankan  pemenuhan kebutuhan generasi masa depan” 14 .
Pertambangan  adalah  sebagian  atau  seluruh  tahapan  kegiatan  dalam  rangka penelitian,  pengelolaan,  dan  pengusahaan  mineral  atau  batubara  yang  merupakan penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi  kelayakan,  konstruksi,  penambangan,  pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Mineral itu sendiri memiliki arti yaitu senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan,  baik  dalam  bentuk  lepas  atau  padu,  dan  batu  bara  itu  adalah  endapan  senyawa organik  karbonan  yang  terbentuk  secara  alamiah  dari  sisa  tumbuh-tumbuhan.  Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengalihan fungsi kawasan hutan untuk  usaha  pertambangan  dilakukan  dengan  memperhatikan  asas-asas  hukum pertambangan  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:
1. Asas  Manfaat,  di  mana  di  dalam  pengelolaan  sumber  daya  mineral  dan batubara  dapat  memberikan  kegunaan  bagi  kesejahteraan  masyarakat  banyak. Asas  ini  sesuai  dengan  konsep  yang  dikembangkan  Jeremy  Bentham.  Hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang banyak (to serve utility).
13 Chay  Asdak, Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis  Jalan  Menuju  Pembangunan  Berkelanjutan , (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h. 33.
14 Mahmudisiwi, CSR  dan  Pembangunan  Berkelanjutan,  dalam  Aplikasi  Analisis  Dampak  HAM Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan , (Bandung: PT. Alumni, 2013), h. 8.
Konsep utility yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham adalah dimaksudkan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan.
2. Asas  Keadilan,  yaitu  harus  memberikan  hak  yang  sama  rasa  dan  rata  bagi masyarakat  banyak.  Masyarakat  dapat  diberikan  hak  untuk  mengelola  dan memanfaatkan  mineral  dan  batubara,  dan  juga  dibebani  kewajiban  untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Asas  Keseimbangan,  asas  yang  menghendaki  bahwa  dalam  pelaksanaan pertambangan  mineral  dan  batubara  harus  mempunyai  kedudukan  hak  dan kewajiban  yang  setara  dan  seimbang  antara  pemberi  izin  dengan  pemegang izin.
4. Asas  Keberpihakan  Kepada  Kepentingan  Bangsa  yaitu  baik  pemerintah  pusat maupun  pemerintah  daerah  harus  memihak  atau  pro  kepada  kepentingan bangsa  yang  lebih  besar.  Ini  berarti  bahwa  kepentingan  bangsa  yang  harus diutamakan dibandingkan dengan kepentingan para investor.
5. Asas  Partisipatif,  bahwa  dalam  pelaksanaan  pertambangan  mineral  dan batubara,  tidak  hanya  peran  serta  pemberi  dan  pemegang  izin  semata-mata, namun  masyarakat,  terutama  masyarakat  yang  berada  di  lingkaran  tambang harus ikut berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan tambang.
6. Asas  Akuntabilitas,  setiap  pertambangan  mineral  dan  batubara  harus  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  rakyat  dengan  memperhatikan  rasa  keadilan dan kepatutan. Asas akuntabilitas ini erat kaitannya dengan hak-hak yang akan diterima  oleh  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah yang bersumber dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

## B. Instrumen  Hukum  Pengalihan  Lahan  Hutan  untuk  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dalam  Pengalihan  Fungsi  Kawasan  Hutan untuk Usaha Pertambangan
Menurut  Achmad  Ali  sebagaimana  mengup  pendapat  Friedmann,  sistem  hukum terdiri  atas  struktur  hukum  (legal  structure),  substansi/materi  hukum  (legal  substance), dan  budaya  hukum  (legal  culture) 15 .  Ketika  berbicara  pembaharuan  sistem  peradilan pidana  dalam  kajian  legal  policy,  dak  hanya  kebijakan  undangundang,  namun  juga kebijakan  yang  berkaitan  dengan  struktur  dan  budaya  hukum  yang  berkembang  baik secara  struktural  maupun  bukan  struktural  di  masyarakat.  Negara  Indonesia  adalah negara  hukum  (recht  staats),  maka  setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  harus mempertanggungjawabkan  perbuatannya  melalui  penegakan  hukum.  Hukum  dalam  hal ini  merupakan  sarana  bagi  penegakan  hukum.  Penegakan  hukum  mengandung  makna bahwa  tindak  pidana  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilarang  oleh  aturan  hukum  dan
15 Achmad  Ali, Keterpurukan  Hukum  di  Indonesia  Penyebab  dan  Solusinya ,  (Bogor:  Ghalia Indonesia, 2005), h. 1.
disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.
Menurut  Lawrence  Friedman  sebagaimana  dikutip  Mardjono  Reksodiputro 16 , unsur-unsur  sistem  hukum  itu  terdiri  dari  struktur  hukum  (legal  structure),  substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).
1. Struktur  hukum  meliputi  badan  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif  serta  lembaga- lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.
2. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.
3. Budaya  hukum  adalah  meliputi  pandangan,  kebiasaan  maupun  perilaku  dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.
Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini dapat dianggap  sebagai  perkara  yang  sulit,  namun  bukan  karena  kesulitan  itulah,  sehingga substansi hukum perlu direncankan, melainkan substansi hukum juga sangat tergantung pada  bidang  apakah  yang  hendak  diatur.  Perlu  pula  dperhatikan  perkembangan  sosial, ekonomi  dan  politik,  termasuk  perkembanganperkembangan  ditingkat  global  yang semuanya  sulit  diprediksi.  Sikap  politik  yang  paling  pantas  untuk  diambil  adalah meletakkan atau menggariskan prinsip-prinsip pengembangannya dan sebatas inilah blue print-nya.  Untuk  itu  maka  gagasan  dasar  yang  terdapat  dalam  UUD  1945  itulah  yang harus  dijadikan  prinsip-prinsip  atau  parameter  dalam  pembentukan  undang-undang  apa saja,  kesetaraan  antar  lembaga  negara,  hubungan  yang  bersifat  demokratis  antara pemerintah  pusat  dengan  daerah,  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  meliputi  hak  sosial, ekonomi, hukum, dan pembangunan harus dijadikan sumber sekaligus parameter dalam menguji substansi RUU atau UU yang akan dibentuk.
Budaya  hukum  (legal  culture)  menjelaskan  keanekaragaman  ide  tentang  hukum yang  ada  dalam  berbagai  masyarakat  dan  posisinya  dalam  tatanan  sosial.  Ide-ide  ini menjelaskan  tentang  praktik-praktik  hukum,  sikap  warga  negara  terhadap  hukum  dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif,  dalam  menjelaskan  pemikiran  dan  perilaku  yang  lebih  luas  di  luar  praktik  dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di  mana  lembaga  hukum  yang  nampak  sama  dapat  berfungsi  pada  masyarakat  yang berbeda.  Aspek  kultural  melengkapi  aktualisasi  suatu  sistem  hukum,  yang  menyangkut dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut.
16 Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi) . (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1994). h.81.
Pengalihan  lahan  hutan  untuk  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup dalam  pengalihan  fungsi  kawasan  hutan  untuk  usaha  pertambangan  jika  ditinjau  dari siapa  yang  melakukan  yaitu  oknum  yang  memiliki  kewenangan  dalam  penalihan  lahan hutan yang digunakan sebagai usaha pertambangan. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan  dengan  para  jaksanya;  kantor-kantor  pengacara  dengan  para  pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya.
Berkaitan dengan upaya peningkatkan peranan Polisi, Jaksa dan Hakim maka perlu forum  diskusi  dengan  praktisi  dan  akademisi.  Untuk  melihat  unsur  korupsi  dari  sebuah peristiwa  hukum  harus  dianalisa  secara  komprehensif.  Peranan  Polisi  dan  Jaksa  dalam tahapan  ini  sangat  berat.  Kadang  kala,  Jaksa  dan  Polisi  dalam  menganalisa  peristiwa hukum  tersebut,  dalam  rangka  case  building,  tidak  komprehensif.  Pendekatan  yang dilakukan  seringkali  hanya  menggunakan  hukum  pidana  terutama  Undang-undang Pemberantasan  Korupsi.  Begitu  juga  pada  oknum-oknum  pemerintah  yang  melakukan pengalihan  lahan  hutan  untuk  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dalam pengalihan fungsi kawasan hutan untuk usaha pertambangan, jika dalam memberikan ijin tidak  sesuai  dengan  SOP  dan  ketentuan  yang  berlaku  maka  perlu  ditindak  secara  tegas sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  agar  memberikan  efek  jera kepada  oknum  yang  memberikan  ijin    untuk  mengalihkan  lahan  hutan  yang  nantinya akan  digunakan  sebagai  usaha  pertambangan,  karena  pada  hakikatnya  fungsi  hutan tersebut untuk kehidupan berkelanjutan.
Menurut Satjipto Rahardjo yang mengutib dari Radbruch, terdapat nilai-nilai dasar dari  hukum,  yaitu  Keadilan,  Kegunaan  dan  Kepastian  hukum. Tidak  jarang  ketiga  nilai dasar  hukum  tersebut  saling  bertentangan  dalam  penegakkan  hukum.  Bila  hal  tersebut terjadi  maka  yang  harus  diutamakan  adalah  keadilan,  mengingat  tujuan  hukum  adalah terciptanya  rasa  keadilan  dimasyarakat.  Peraturan  perundang-undangan  yang  tidak responsif  dan  demokratis  hanya  akan  menimbulkan  opini  di masyarakat  yang  dapat menggangu  stabilitas  hukum,  keamanan  ekonomi  dan  politik.  Sehingga  untuk membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  sesuai  dengan  aspirasi  yang berkembang dimasyarakat harus bebas dari intervensi dan kepentingan pihak-pihak atau kelompok  tertentu.Pemanfaatan  kawasan  hutan  tidak  hanya  dengan  merubah  fungsi kawasan  hutan  tetapi  juga  dapat  dengan  menggunakan  sistem  tumpang  sari  pada kawasan  hutan  tanpa  perlu  mengubah  kawasan  hutan  tersebut.  Tata  cara  perubahan peruntukan  dan  fungsi  kawasan  hutan  diatur  dalam  pasal  19  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  UU Kehutanan  dan  dilaksanakanya  secara  konkret  dengan  Peraturan  pemerintah  Nomor  10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

## KESIMPULAN
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengalihan fungsi kawasan hutan  untuk  usaha  pertambangan  secara  umum  yang  bertujuan  untuk  mengoptimalkan lahan  lahan  hutan  yang  tidur  atau  tidak  termanfaatkan  secara  optimal  sebagian  atau seluruhnya,  demi  menjaga  efektifitas  fungsi  lahan  dan  melakukan  penghematan  dalam rangka  efektifitas  untuk  usaha  pertambangan.  Pemanfaatan  kawasan  hutan  untuk  usaha pertambangan  pada  dasarnya  diperbolehkan  asalkan  memenuhi  kriteria-kriteria  yang ditentukan  dalam  suatu  aturan  Perundang-undangan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  dan  tidak  menghiraukan  konsep  pembangunan berkelanjutan.  Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  sebuah  upaya untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  serta  untuk  mencegah  pencemaran  dan kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari tahap  perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan  dan penegakan  hukum.  Pencemaran  lingkungan  hidup  yang  dimaksud  yaitu  masuk  atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energidan komponen lain ke dalam lingkungan hidup karena kegiatan manusia sehingga melampaui batas yang telah ditentukan.
Sistem  hukum  adalah  suatu  kumpulan  unsur-unsur  yang  ada  dalam  interaksi  satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan  yaitu  terkait  pengalihan  lahan  hutan  untuk  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  dalam  pengalihan  fungsi  kawasan  hutan  untuk  usaha  pertambangan. Didalam  sistem  hukum  indonesia  terbagi  menjadi  3  yaitu:  Substansi  Hukum  ( Legal Substance ), Struktur Hukum ( Legal Structure ), dan Budaya hukum ( Legal Culture ).

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A’an  Efendi, Hukum  Lingkungan  Instrumen  dalam  Pengelolaan  Lingkungan  di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya , Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
B. Husch, Perencanaan Inventarisasi Hutan , Jakarta: UI Press, 1987.
Chay  Asdak, Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis  Jalan  Menuju  Pembangunan Berkelanjutan , Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
Gatot  Supramono, Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia ,  Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
Iskandar, Hukum  Kehutanan  Prinsip  Hukum  Pelestarian  Fungsi  Lingkungan  Hidup Dalam  KebijakanPengelolaan  Kawasan  Hutan  Berkelanjutan ,  Bandung:  Mandar Maju, 2015.
Mahmudisiwi, CSR dan Pembangunan Berkelanjutan, dalam Aplikasi Analisis Dampak HAM  Mendukung  Pembangunan  Berkelanjutan  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan , Bandung: PT. Alumni, 2013.
Mardjono  Reksodiputro. Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Melihat  Kejahatan  dan Penegakan  Hukum  dalam  Batas-Batas  Toleransi). Jakarta:  Pusat  Keadilan  dan Pengabdian Hukum. 1994.
Otto  Soemarwoto, Ekologi,  Lingkungan  Hidup  dan  Pembangunan ,  Jakarta:  Djambatan, 1991.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Edisi  Revisi,  Cetakan  ke-8,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
Salim, Dasar-dasar Hukum Kehutanan , Jakarta: Sinar Grafika, 2008

## Websites
Buku Statistik Kehutanan Indonesia Kemenhut 2011 yang dipublikasi pada bulan Juli 2012. www.dephut.go.id Diakses pada 8 Juni 2019.
http://www.wwf.or.id Diakses pada 8 Juni 2019
www.fwi.or.id Diakses pada 8 Juni 2019