## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 27-46
Tinjauan  Yuridis  Hukuman  Kebiri  Perspektif Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  tentang  Hak Memiliki Keturunan dan Hak Hidup Berkeluarga
Dioba Savana 1 , Sobirin Malian 2
1 2 Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia *Corresponding Author: savanadioba01@gmail.com
Histori Artikel Abstrak Masuk: 9 Jan 2023 Review: 19 Mei 2023 Diterima: 10 Agu 2023 Terbit: 11 Agu 2023 Tingginya  pelecehan,  pemerkosaan  yang  terjadi  di Indonesia menjadi perkara buruk yang terus menjamur di  negeri  ini.  Kejahatan  seksual  terhadap  anak  di Indonesia, setiap tahunnya belum mampu teratasi oleh pemerintah.  Catatan  tahunan  Komisi  Nasional  Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Jumlah kejahatan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus. Kasus yang paling signifikan  adalah kekerasan  seksual  yaitu  962  kasus terdiri dari pelecehan seksual (166 kasus),  perkosaan (229 kasus), seksual Pelecehan (181 kasus), selebihnya percobaan perkosaan dan  kekerasan seksual  lainnya. Sejak  ditetapkan Undang-Undang No 17  Tahun  2016 diharapkan menjadi angin segar bagi  penegakan dan perlindungan tapi ternyata mendapat penolakan dari Komnas HAM dan Ikatan Dokter Indonesia. Penelitian yang  digunakan dalam  penelitian ini ialah  penelitian hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  yaitu penelitian hukum yang mempunyai abyek atas sasaran peraturan  perundangan,  dan  bahan  hukum  lainnya. Metode  pengumpulan  data  ini  ialah  cara  untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam suatu  penelitian  yang  dapat  dilakukan  dengan  cara studi pustaka ( literature  research).
Berdasarkan hasil dari  penelitian  dan  pembahasan  dapat  dijelaskan sebagai berikut: pertama, adanya pelanggaran HAM dan norma hukum dalam Pasal yang memuat tentang kebiri kimia  kepada  pelaku  jika  dikaitkan  dengan Perlindungan  hak  bekeluarga  dan  mempunyai keturunan Terhadap Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 yang mana  dalam Pasal  tersebut secara  jelas  menegaskan setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan melanjutkan keturunan melalui perkawinannya yang sah.  Kedua,  kebiri  ialah  salah  satu  tindakan  untuk pembatasan  hak  setiap  orang  untuk  mendapat keturunan.  Ketiga,  hukuman  kebiri  kimia  yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2016

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 27-46
tersebut adalah tindakan tidak manusiawi dan kurang tepat, sehingga hukuman tersebut yang melanggar hak asasi  manusia  Keempat,  menurut  pandangan  teori tujuan hukum, hukuman kebiri ini belum benar-benar mengimplementasikan secara jelas dalam menerapkan kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  bagi masyarakat dan norma hukum itu sendiri. Kata Kunci: HAM; Pelecehan Seksual; Kebiri. Article’s History Abstract Received: 9 Jan 2023 Reviewed: 19 Mei 2023 Accepted: 10 Agu 2023 Published: 11 Agu 2023 The  high  levels  of  harassment  and  rape  that  occur  in Indonesia are  bad  things that continue to proliferate in this country. Sexual crimes against children in Indonesia have  not  been  able  to  be  resolved  every  year  by  the government.  According  to  the  annual  records  of  the National  Commission  on  Violence  against  Women (Komnas  Perempuan),  the  number  of  violent  crimes against  women  in  2020  was  299,911  cases.  The  most significant cases were sexual violence, namely 962  cases consisting of  sexual  harassment  (166  cases),  rape  (229 cases),  sexual  harassment  (181  cases),  the  rest  were attempted  rape  and  other  sexual  violence.  Since  the enactment of  Law  No. 17  of 2016,  it is expected  to be  a breath of fresh air for enforcement and protection, but in fact  it  has  received  rejection  from  the  National Commission on Human Rights and the Indonesian Doctors Association. The research used in this study is normative legal research. Normative legal research is legal research that has an object of targeting laws and regulations, and other  legal  materials.  This  data  collection method  is  a way to collect the materials needed in a research that can be  done  by  means  of  literature  research  (literature research).  Based  on  the  results  of  the  research  and discussion, it can be  explained as follows: first, there are violations of human rights and legal norms in the article which contains chemical castration for the perpetrators if  it is  related  to  the  protection  of  the  rights  to  have  a family and have  children Against Article 28B Paragraph (1)  of  the  1945  Constitution  which  in  Article  The provisions clearly emphasize  that everyone has  the right to form a family and continue offspring through a legal marriage. Second, castration is one of the actions to limit the  right  of  every  person  to  have  offspring.  Third,  the chemical  castration  punishment  referred  to  in  Law number 17 of 2016 is an inhumane and inaccurate act, so that  the  punishment  violates  human  rights.  Fourth,  in view  of  the  theory  of  legal  objectives,  this  castration punishment has  not really been  implemented clearly. in implementing  legal  certainty,  justice  and  benefits  for society and the legal norms themselves.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 27-46
Keywords: HAM; Sexual Harassment; Castration. All articles are published online in http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/

## Pendahuluan
Tingginya  tingkat  pencabulan,  pemerkosaan  dan  pembunuhan  di  Indonesia merupakan  kejahatan  yang  terus  meningkat  di  negeri  ini.  Setiap  tahun pemerintah gagal menuntaskan kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Buku  tahunan  Komite  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan (CATAHU)  mencatat  kasus-kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  yang diterima berbagai  organisasi  masyarakat dan lembaga pemerintah  di hampir seluruh provinsi Indonesia,  serta pengaduan  langsung  yang diterima Komnas Perempuan melalui satuan rujukan pengaduan  (UPR) dan Komnas Perempuan melalui email resmi dalam setahun  terakhir (Komnas Perempuan, 2022).
Jumlah  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  pada  tahun  2020  sebanyak 299.911  kasus.  Pengaduan  langsung  dari  korban,  sebanyak  2.389  kasus, dimana  2.134  kasus  terkait  seks  dan  255  kasus  atau  informasi tidak  terkait seks.  Terdapat  21%  (1.731  kasus)  kasus  komunitas/ruang  publik,  paling signifikan  adalah  kekerasan  seksual.  962  kasus  (55%)  adalah  pelecehan seksual  (166 kasus),  perkosaan  (229  kasus),  pelecehan  seksual  (181  kasus) serta sisanya upaya pemerkosaan dan kekerasan  seksual lainnya. diikuti oleh kekerasan  tanggal  dalam  1.309  kasus  (20%),  peringkat  kedua.  Kekerasan terhadap  anak  perempuan  berada  di urutan  ketiga  dalam  954 kasus  (14%), dan  sisanya  adalah  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  mantan  suami,  mantan pacar, dan pekerja rumah tangga. Kekerasan  personal ini mengalami pola yang sama  seperti  tahun-tahun sebelumnya.  Laporan Tahunan 2021 menggambarkan  berbagai  macam  tentang  kekerasan  terhadap  perempuan yang muncul di tahun 2020 dan sebagian besar kasus menyangkut model baru yang cukup ekstrim (Komnas Perempuan, 2022).
Dilihat dari informasi resmi berbagai lembaga tentang perlindungan  dan hak- hak anak dan perempuan, kejahatan massal terhadap anak memang tragis dan ironis.  Selain  itu,  berbagai  media  (termasuk  media  sosial)  dan  publik  terus menyoroti  dan  mengkritik  kedahsyatan  kejahatan  keji  ini.  Fenomena tingginya  tingkat  pelecehan  seksual  telah  membuat  marah  publik  karena terjadi  karena  Indonesia  meninggalkan  kisah-kisah  tragis  nasib  dengan berbagai  permasalahan  yang  ada,  yang  semuanya  begitu  kompleks  dan membentuk  mata  rantai  yang  padu  dan  tidak  terputus.  tentang  anak  dan korban  kekerasan  seksual  dalam  kehidupan  mereka.  Sehingga  tidak  sedikit anak yang menjadi korban kekerasan, anak merupakan generasi  penerus  dan sumber  daya  manusia  dalam  pembangunan  nasional.  Hal  ini  disebabkan lemahnya  hukum  Indonesia  sehingga  hukuman  terhadap  pelaku  tidak

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 27-46
memberikan efek jera. tingginya  kasus kekerasan  terhadap anak di Indonesia dinilai sebagai  pertanda  buruknya kualitas perlindungan  anak.
Upaya perlindungan  anak dari kekerasan secara bertahap mendapat perhatian masyarakat  luas,  meskipun  perlindungan  ini tetap  membutuhkan  perangkat hukum lain untuk  melaksanakan  perlindungan  tersebut.  kekerasan  terhadap anak. Produk hukum kekerasan  seksual  terhadap  anak ini sangat  diperlukan karena  mengingat  pelecehan  dan  kekerasan  terhadap  anak  di  Indonesia semakin  meningkat  setiap  tahunnya.  Tahun  2016  terbitlah  sebuah  Perpu sebagai respon pemerintah dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang ada Indonesia  yang  kemudian  diundangkan  menjadi  Undang-Undang  Nomor 17 Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kebiri Kimia (Nurul Qur’aini Mardiy a, 2017, p. 5) .
Sejak  tahun  1984,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  telah  meratifikasi Konvensi  Menentang  Penyiksaan dan  Perlakuan/Hukuman  Lain  yang Kejam, Tidak  Manusiawi  atau  Merendahkan  Martabat.  Indonesia  kemudian meratifikasi  pemberlakuan  Konvensi  PBB dengan  Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman  or  Degrading  Treatment  or  Punishment (Konvensi  Menentang Penyiksaan  dan  Perlakuan  atau  Penghukuman  Lain  Yang  Kejam,  Tidak Manusiawi,  atau  Merendahkan  Martabat  Manusia) .  Akibatnya,  cara-cara penegakan  hukum  yang  tidak  manusiawi,  baik  berupa  pemeriksaan pendahuluan  maupun bahkan proses  pengadilan,  harus dihindari.  Begitu juga dengan  adanya peraturan  dan hukuman yang merendahkan,  kejam dan tidak manusiawi,  terutama  yang  melanggar  hak  asasi  manusia (Malian,  2016,  p. 174). Selain itu Pelaksanaan kebiri secara kimiawi juga harus memperhatikan aspek  biaya  tinggi  dan  adanya  persetujuan (informed  consent) dari  pelaku kekerasan  seksual  atas tindakan  kebiri kimiawi yang dilakukan padanya  dan juga  harus  melihat  bagaimana  dampak  yang  ditimbulkan  setelah  kebiri dilaksanakan  kepada  pelaku  baik  secara  kesehatan  dan  lainnya,  jika  kita perhatikan  secara otomatis pelaku setelah  organ intimnya dikebiri 2 kali. Hak untuk berkeluarga  dan mempunyai keturunan yang dijamin oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat (1) tidak  terpenuhi  lagi,  sehingga  Negara  secara  konsep  dan  akibat  telah melanggar  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  tersebut.  Menurut  ilmu  kedokteran, kebiri  kimia  adalah  prosedur  penambahan  anti androgen  pada  alat kelamin pria, yang kemudian menyebabkan penurunan  produksi testosteron, sehingga

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 27-46
terjadi  penurunan  gairah  seksual.  Obat  yang  digunakan  adalah medroxyprogesterone dan cyproterone acetate , yang efeknya bervariasi dari 40 jam hingga  3 bulan.  Kebiri  kimia memiliki efek samping  yaitu penuaan  dini, pengeroposan  tulang  karena  mengendurnya  kepadatan  tulang,  kemandulan menyebabkan  kelebihan  lemak  yang  dapat  menyebabkan  penyakit  jantung dan pembengkakan  pembuluh darah (Adithya et al., 2021, p. 653).
Hak  untuk  memiliki keturunan  dan  berkeluarga  sebenarnya  adalah  ciptaan Tuhan  ( sunnatullah )  Ketika  manusia  menggunakan  kekerasan  untuk mencegah sunnatullah tersebut.  Sama  saja  dengan  bertindak  melawan kehendak Tuhan yang sangat  dihindari oleh para dokter. Penelitian terdahulu banyak yang mengkaji dan meneliti mengenai permasalahan  ini baik dari segi kode etik kedokteran  sampai  pada penelitian  mengenai  HAM,  namun sedikit penelitian  mengenai  spesifik  terkait  keterkaitannya  pada  Undang-undang Dasar 1945 terutama Pasal-Pasal HAM berkeluarga  dan keturunan.
Dengan  alasan  tersebut  di  atas  artikel  ini  merumuskan  rumusan  masalah penelitian  ini  ada  2  (dua).  Pertama,  bagaimana  tinjauan  ketentuan  hukum Positif  terhadap  hukuman  kebiri  dalam  perspektif  perlindungan  Hak mempunyai keturunan  dan Hak berkeluarga  Ditinjau  dari Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang  Dasar  1945)  di  Indonesia?.  Kedua,  bagaimana  hukuman kebiri ditinjau  berdasarkan  Teori tujuan hukum?.

## Metode
Penelitian  ini termasuk penelitian  kualilatif dengan  menggunakan  penelitian hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang mempunyai  abyek  atas  sasaran  peraturan  perundangan,  dan  bahan  hukum lainnya  (Mudzakir,  2010).  Penelitian  hukum  normatif  seringkali  hukum dimaksudkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau  hukum  yang  di  konsep  serta  dibuat  sebagai  kaidah  atau  norma  yang menjadi patokan berprilaku  manusia yang dianggap  pantas  dan sesuai  (Yulio et al., 2018). Sumber data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah  sumber data  sekunder  adalah  dengan  mempelajari  bahan-bahan  hukum,  maupun kepustakaan  dan  dokumen  yang  terkait  dengan  penelitian  (Syafaat,  2022). Sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer  maupun  pihak lain,  Maka  dari  itu  artikel  ini  mencari melalui  bahan- bahan  hukum  yang  sesuai  dengan  permasalahan  hukum.  Sumber  data sekunder  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  bahan hukum  tersier  disertai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  Metode pengumpulan  data  ini  ialah  cara  untuk  mengumpulkan  bahan-bahan  yang

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 27-46
dibutuhkan  dalam  suatu  penelitian  yang dapat  dilakukan  dengan  cara  studi pustaka  ( literature research). Studi  pustaka  dilakukan  dengan  pengumpulan data dengan  cara menelaah beberapa  literatur  serta bacaan bacaan lain yang berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Alur metode  penelitian  ini dapat  dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Metode

## Hasil dan Pembahasan
Tinjauan Yuridis Hukuman Kebiri Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia tentang  Hak Mempunyai Keturunan  dan Hak Hidup Berkeluarga Tingginya  pelecehan,  pemerkosaan  serta  pembunuhan  yang  terjadi  di Indonesia  menjadi  perkara  buruk  yang  terus  menjamur  di  negeri  ini. Kejahatan  seksual  terhadap  anak  di  Indonesia,  misalnya,  setiap  tahunnya belum  mampu  teratasi  oleh  pemerintah.  Berdasarkan  data  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  pada  tahun  2017  menemukan  116  kasus kekerasan  seksual terhadap  anak secara personal.  Komisi Perlindungan  Anak Indonesia  (KPAI)  mengungkapkan  lebih  terang,  data  menunjukan  bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada tahun tersebut. Pada  tahun  2018  hingga  2019  terpantau  kasus  kekerasan  terhadap perempuan diukur dari umur 16 tahun ke atas selalu konsisten  di angka yang tinggi (Amir, 2020) .
Pada 3 (tiga) tahun terakhir kasus pelecehan dan kekerasan  seksual terhadap perempuan dan anak masih dalam angka yang tinggi.  Artikel ini melihat dalam banyak isu yang berkembang sekarang para predator anak menyamar menjadi tenaga  pendidik  dan  bahkan  ada  yang berpura-pura  gila  dan  pada  akhirnya banyak anak dan perempuan  yang menjadi korban kekerasan seksual yang di lakukan oleh oknum pelaku.
Banyaknya  kasus  pelecehan  dan  kekerasan  seksual  yang  terjadi  maka
Penelitian Hukum Normatif
Data Sekunder mempelajari bahan-bahan hukum, maupun kepustakaan dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Pengumpulan Data dilakukan  dengan  studi pustaka (literature research). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan: 1.  Pendekatan Yuridis Normatif/ perundangan-undangan;
2. Konseptual;
3. Historis

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 27-46
diperlukannya instrumen atau aturan Hukum yang dibuat guna membuat para predator  anak  dan  perempuan  ini  mersakan  efek  jera.  Aturan  yang  dibuat dengan  konsep  keadilan  yang  seadil-adil  nya  bagi  korban  dan  pelaku berlandaskan  HAM Yang mereka miliki sejak lahir. Indonesia pada tahun 2016 yang  lalu  Presiden  Joko  Widodo  mengesahkan  sebuah  Perppu  menjadi Undang-Undang  mengenai  hukuman  bagi  pelaku  pelecehan  dan  kekerasan seksual  terhadap  anak  dan  perempuan  dengan  menambahkan  sebuah hukuman  tambahan  yang  berupa  hukuman  kebiri  bagi  pelaku.  Artikel  ini merasa  hukuman  ini  dimasukkan  ke  dalam  materi  Undang-Undang  ini dikarenakan  mengingat kasus pelecehan  dan kekerasan  seksual masih sangat tinggi,  apalagi  pada  penghujung  2021  ini  Indonesia  dihebohkan  dengan adanya kasus kekerasan  seksual  yang dilakukan oleh seorang kyai pemilik di salah  satu  pondok  pesantren  di  cibiru  kota  bandung,  korban  santriwati dicabuli sebanyak 12 orang hingga melahirkan 8 bayi.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Pelindungan  Anak, merupakan  upaya  pemerintah  dalam  menanggulangi  kejahatan  seksual terhadap  anak  dan  perempuan.  Namun,  peraturan  tersebut  belum  efektif mempunyai  peran  dalam penanggulangan  kejahatan  seksual  terhadap  anak hingga  saat  ini. Hukuman tambahan  pada  Undang-undang  tersebut  memiliki aturan kebiri kimia yang masih penuh dengan kontroversial yaitu kebiri kimia ialah tindakan penyuntikan zat anti-testosteron  kepada tubuh laki-laki dengan tujuan mengurangi kadar hormon testosteron , testosteron yang dimaksud ialah hormon yang berperan  dalam beberapa  fungsi, salah satu diantaranya  adalah untuk  fungsi  seksual.  Artinya  hormon testosteron berpengaruh  pada  gairah seksual  seorang  lelaki.  Ketua  bidang  Andrologi  dan  seksologi  Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpe Pamghalila mengungkapkan,  kebiri  dalam  dunia  kedokteran  dikenal  dengan  kastrasi. Obat antiandrogen  yang diberikan  akan memberikan efek yang sama dengan kebiri  fisik  berupa  kehilangan  daya  seksual.  Pemberian  zat  anti-  androgen yang  berdampak  pada  hilangnya  daya  seksual  pada  pria  memiliki beberapa efek samping sehingga  dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Pemberian zat anti-androgen  akan  menyiksa fisik  pelaku  dan  seakan  merendahkan  harkat dan  martabat  pada  diri  pelaku  kekerasan  seksual (Nurul  Qur’aini  Mardiya, 2017) .
Perlindungan  HAM  perspektif  peninjauannya  di  Indonesia  selain  bersifat humanis yakni tertanam pada kodrat dan martabat kedudukan  manusia juga berketuhanan  sebagai  anugrah  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Termasuk  di  bidang Kesehatan  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  pasal  28  huruf  H  ayat  (1) (Nabain  Idrus,  Gatot  Dwi

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 27-46
Hendrowibowo,  Kaharudin,  2021). Pelaksanaan  jaminan  kesehatan  yang menyangkut  upaya  kemajuan  kesehatan (promotif), pencegahan  penyakit ( preventif ),  penyembuhan  penyakit  ( kuratif )  dan  pemulihan  kesehatan ( rehabilitatif )  harus  dilaksanakan  secara  menyeluruh,  terpadu  dan berkesinambungan  antara  pemerintah  dan masyarakat umum. Perlindungan hak  asasi  manusia  termasuk  dalam  konstitusi  negara-  negara  modern. Memasukkan  hak  asasi  manusia  ke  dalam  konstitusi  adalah  cara  utama membatasi pelaksanaan  kekuasaan  pemerintah.  Konsep hak asasi  manusia di negara  Indonesia  tertuang  dalam  Undang-  Undang  Dasar  1945,  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang  Pengadilan  Hak Asasi  Manusia (Ilyas, 2015) .
Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM) meyakini  bahwa  dalam penanganan  anak  yang  dalam  hal  ini  juga  termasuk  kejahatan  seksual terhadap  perempuan,  tindakan  yang  komprehensif  dan  konsisten  haris maksimal dilakukan, tidak hanya pada penghukuman,  tetapi juga pencegahan dan fokus untuk rehabilitasi.  Menimbang  dari pandangan  tersebut,  artikel ini sepakat  dengan  pernyataan  Komnas  HAM  yang  menyimpulkan  bahwa penanganan  masalah  kekerasan  seksual  dengan  memberikan  tambahan hukuman  kebiri  kimia  dapat  mengurangi  masalah  dan  tidak  dapat menyelesaikan  masalah  kekerasan  seksual.  Dalam  perspektif  HAM,  sanksi kebiri  dianggap  sebagai  pelanggaran  HAM  karena  hasrat  seksual  adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia yang tidak boleh dihilangkan.  Ketua Komnas  Perempuan,  Azriana,  mengusulkan  adanya  hukuman  yang  lebih manusiawi yakni dengan  penegakan  hukum. Menurutnya,  penegakan  hukum masih  lemah  sehingga  kejahatan  seksual  masih  terulang.  Selain  penegakan hukum, keterlibatan  masyarakat juga perlu untuk pencegahan  dini. Pendapat tersebut  diperkuat  oleh  Komnas  HAM  yang  menemukan  bahwa  kekerasan seksual  terhadap  anak tak melulu dengan  cara penetrasi  alat kelamin. Tetapi juga kekerasan yang menggunakan  tangan  atau benda  tumpul (Ilyas, 2015, p. 130).
Hak seseorang  dalam mempunyai keluarga  dan keturunan  dalam perspektif kesehatan  orang  yang akan  dikebiri  atau  mendapatkan  hukuman  tambahan kebiri  bahwasannya  pelaksanaan  hukum kebiri  justru  banyak menimbulkan efek  negatif.  Sebagaimana  dikutip  dari  media National Geografic Indonesia , dijelaskan  bahwa  hormon  anti-androgen  itu  adalah  anti-hormon  laki-laki. Pemberian  obat antiandrogen tidak  akan  memunculkan  efek  pada  seorang pria akan menjadi feminin, kata Wimpie. Namun, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa  penuaan  dini pada tubuh. Cairan anti-androgen  diketahui

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 27-46
akan  mengurangi  kepadatan  tulang  sehingga  risiko  tulang  keropos  atau osteoporosis  meningkat (Nabain Idrus, Gatot Dwi Hendrowibowo, Kaharudin, 2021) .
Website Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  putusan  Pengadilan  Tinggi Surabaya  Nomor 695/PID.SUS/2019/PT.SBY,  tertanggal  18  Juli  2019,  yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk,  tertanggal  2  Mei  2019.  Memvonis  M. Aris bin syukur bersalah  melanggar Pasal (76) D juncto Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 juncto UU Nomor 35 tahun  2014 juncto UU Nomor 17 Tahun 2016  tentang  Perlindungan  Anak.6  Terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor 70  Tahun  2020,  maka  hukuman  kebiri  wajib  dilaksanakan  oleh  penegak hukum  sesuai  dengan  amanat  PP.  No.  70  tahun  2020  Namun  untuk pelaksanaan  ekskutor hukuman kebiri sesuai dengan  bunyi Pasal 3 PP. No. 70 tahun 2020 masih menjadi perdebatan  karena  pihak Ikatan dokter Indonesia menolak sebagai ekskutor dikarenakan bertentangan dengan  sumpah jabatan etika  kedokteran  terdapat  pertentangan  norma  dengan  Undang-Undang Nomor 36  Tahun  2009  tentang  kesehatan  dan  rumusan  Pasal  3 PP. No. 70 tahun 2020 penjelasannya  masih multitafsir dan kekaburan hukum .
Menurut  tinjauan  hukum pada umumnya di Indonesia  mengenai  pandangan hukuman  kebiri  ini  jika  dikaitkan  dengan  Hak  Asasi  Manusia  tentang  hak berkeluarga dan mempunyai keturunan ialah hak manusia tidak dapat diambil atau  dicabut  karena  telah  ada  sejak  manusia  itu  ada  tidak  bergantung  dari persetujuan  orang,  adalah  bagian  dari eksistensi  manusia  di  dunia.  Jadi  hak manusia  mempunyai  sifat  dasar,  asasi,  sehingga  disebut  juga  Hak  Asasi Manusia ( human rights). Hak asasi yang melekat pada pribadi manusia sebagai makhluk sosial  terdiri  atas  hak  ekonomi, sosial,  dan  kultural (Nabain  Idrus, Gatot  Dwi Hendrowibowo,  Kaharudin,  2021). Hak  asasi  tersebut  hak  guna memenuhi  kebutuhan  hidup,  yaitu  pangan,  sandang,  pangan,  perumahan, kesehatan,  kerja,  pendidikan  di  negara  sosialis,  hak-hak  sosial  lebih  di utamakan  daripada  hak-hak  individual.  Sebaliknya  di Negara-negara  liberal, setiap  manusia  individual  lebih  bebas  memperjuangkan  hak-haknya (Putri Syam et al., 2023, p. 10).
Menurut  pandangan  teori  tujuan  pemidanaan  hukuman  kebiri  sangat  tidak cocok jika dikaitkan dengan 2 teori tujuan pemidanaan  yaitu teori Deterrence (pencegahan)  dan  Teori Rehabilitation (rehabilitasi).  Teori deterrence memandang  bahwa  pemidanaan  bukan  sebagai  pembalasan  atas  kesalahan pelaku,  akan  tetapi  merupakan  sarana  mencapai  tujuan  yang  bermanfaat untuk  melindungi  masyarakat  menuju  kesejahteraan  masyarakat.  Sanksi ditekankan  pada  tujuannya,  yakni  untuk  mencegah  agar  orang  tidak

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 27-46
melakukan  kejahatan,  maka bukan  bertujuan  untuk  pemuasan  absolut  atas keadilan.  Teori  rehabilitasi  adalah  tujuan  asli  dari  hukuman  adalah  untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat  yang  produktif.  Perbedaan  rehabilitasi  dengan  gagasan  idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan (Mubarok Nafi, 2015, p. 303).
Jika  mencermati  secara  seksama  secara  dalam  mengebiri  pelaku  kejahatan bukan jalan keluar yang adil untuk korban serta juga tidak ada hubungan yang meng-efek antara  kebiri dan  berkurangnya  kejahatan  seksual  terhadap  anak dan  perempuan,  tidak  ada  efek yang  baku secara  ilmiah, korban  akan  pulih dengan  diberikannya  hukuman  tambahan  kebiri  kepada  pelaku (Noviana  et al.,  2020) .  Pengebirian  atau  yang  dikenal  juga  sebagai gonadectomy merupakan prosedur pemotongan genital guna menghilangkan  fungsi biologis seksualnya.  Hukuman  kebiri  secara  kimiawi kini  direncanakan  Pemerintah untuk  diterapkan  kepada  pelaku  pedofilia  kriminal.  Artikel  ini  berasumsi pelaksanaan  hukum  kebiri  ini  adalah  sebuah  tindakan  kekerasan  yang bertentangan  Pasal  33  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia  yang menyatakan:
“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan  yang  kejam,  tidak  manusiawi,  merendahkan  derajat  dan martabat kemanusiaanya”.
Indonesia juga telah meratifikasi aturan  konvensi yang menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam sesuai  bunyi Pasal di atas telah disebutkan,  pengebirian  tidak  manusiawi  atau  merendahkan  martabat manusia sebagaimana  diadopsi  Majelis Umum PBB dalam hukum Resolusinya No.39/46  tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan  tanggal 26 Juni 1987.  Pasal  7  dalam  Kovenan  ini  mengatur  dengan  sangat  jelas  tentang perlindungan  manusia  dari  ancaman  penyiksaan  yang  dilakukan  pihak  lain atau orang lain.
Pelaksanaan  kebiri bisa membuat pelaku justru tidak menjadi lebih baik, tapi malah  membuat  pelaku  hilang  kepercayaan  diri  dan  lebih  emosional.  Para ahli/dokter  di  dunia  kesehatan  menolak  adanya  hukuman  kebiri  karena hukuman  kebiri justru  malah  membuat sifat agresif  pada  pelaku  serta  tidak bisa  menjamin  terunglangnya  lagi  tindak  pidana  kejahatan  seksual  karena memory  seksualnya  masih  melekat  di  pikiran  pelaku,  walaupun  hormon testosteronnya menurun, sehingga dikhawatirkan malah menimbulkan tindak pidana  baru. Harusnya  kebijakan-kebijakan  yang dibuat  oleh  negeri  ini baik dalam peraturan  tertulis maupun pelaksanaan  harus mendukung pemenuhan HAM.  Sebab  artikel  ini  menganggap  bahwa  itu  Sebagai  bentuk  suatu

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 27-46
penghormatan,  perlindungan  dan  pengakuan  adanya  HAM  di  dalam sebuah negara,  sebagaimana  Indonesia  mengkodifikasikan/menyusun  HAM  dalam konstitusi  negara.  Hak  seseorang  dalam  berkeluarga  dan  melanjutkan keturunan  telah  jelas  tercantum  dalam  pasal  28B  ayat  (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:
“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan mel anjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
Pasal tersebut mengartikan  bahwa setiap seorang warga negara  memiliki hak dan  perlakuan  yang  sama  untuk  melanjutkan  keturunan  melalui  suatu perkawinan  yang sah dimata hukum. Maka apabila  terdapat  sebuah tindakan yang  bersifat  diskriminatif  terhadap  hak  melanjutkan  keturunan  dan berkeluarga  hal  tersebut  tidaklah  dibenarkan.  Hak  melanjutkan  keturunan adalah  salah  satu  hak  yang  di  anggap  penting  bagi  kelangsungan  hidup seorang  warga  negara.  Berkaitan  dengan  tinjauan  hukum  secara  yuridis pandangan  hukumnya secara HAM menyebutkan bahwa yang berbahaya dan uraian  terkait  di  atas  adalah  hak  untuk  melanjutkan  keturunan  menjadi terancam,  artikel  ini  melihat  adanya  pelanggaran  HAM  dan  norma  hukum dalam Pasal yang memuat tentang  kebiri kimia kepada pelaku  jika dikaitkan dengan  Perlindungan  hak  bekeluarga  dan  mempunyai  keturunan  Terhadap Pasal  28B  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  menegaskan  setiap  orang berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui perkawinannya  yang  sah.  Dapat  dilihat  bahwa  kedua  unsur  tersebut  tidak dapat  dipisahkan  karena  memiliki  keterkaitan  erat,  yang  mana  ketika seseorang  berkeluarga  maka hal tersebut  diiringi dengan keinginannya  untuk mendapatkan  keturunan.  Hal ini adalah  hak kodrati sebagai  seorang  manusia yang dianugerahi  Tuhan dengan diberikan hak untuk melanjutkan keturunan.
Namun dengan  adanya  sanksi  kebiri  kimia ini jelas  melanggar  HAM.  Karena kebiri  ialah  salah  satu  tindakan  untuk  pembatasan  hak  setiap  orang  untuk mendapat keturunan.
Hak  untuk  mendapat  keturunan  merupakan  hak  yang  tidak  dapat dibatasi,dikekang  atau  dikurangi  ( nonderogable right) dalam situasi  apapun termasuk  dalam  keadaan  genting  sekalipun,  hak  tersebut  adalah  hak  yang melekat pada diri manusia  sehingga  tidak dapat direbut dan dihapuskan  oleh negara  sekalipun,  sebagaimana  yang  terkandung  dalam  teori  HAM  murni (Nurul  Qur’aini  Mardiya,  2017) .  Komnas  HAM  menyatakan  menolak  tegas rencana  penerbitan  Perppu  tentang  hukuman  Kebiri  secara  kimiawi dimana melalui  ketrangan  yang  di  dapat  Komnas  HAM  memandang  pemberian hukuman  kebiri  dikualifikasikan  sebagai  penghukuman  keji  dan  tidak

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 27-46
manusiawi sehingga  tidak sesuai  dengan  konstutisi  dan komitmen Indonesia dalam bidang HAM (Reza, 2020: 164). Karena kembali lagi artikel ini tekankan ulang secara konstitusional,  Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang  Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang sah.  Ketentuan  ini  dilaksanakan  melalui  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia  yang menentukan  bahwa setiap  orang  berhak membentuk suatu  keluarga  dan melanjutkan  keturunan melalui  perkawinan  yang  sah.  Secara  universal,  Pasal  16  ayat  (1) Universal Declration of Human Right menentukan  bahwa  pria  dan  wanita  yang sudah dewasa,  dengan  tidak  dibatasi  kebangsaan,  kewarganegaraan  atau  agama, berhak untuk nikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan,  di dalam masa perkawinan  dan pada saat perceraian (Reza, 2020: 165).

## Hukuman Kebiri Ditinjau dari Teori Tujuan Hukum
Artikel ini melihat kembali berdasarkan  konvensi PBB Tahun 1984 mengenai jenis-jenis  hukuman dan  pemberatannya  jenis-jenis  hukuman yang memiliki tujuan hukum diancamkan akan mencerminkan kadar kebudayaan yang telah dicapai oleh suatu masyarakat bangsa dan negara terkait. PBB sejak 1984 telah mengesahkan  konvensi  yang  menentang  penyiksaan,  tindakan  lain  yang kejam,  tidak  manusiawi  atau  tindakan/hukuman  yang  merendahkan (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or  Punishment). Cara-cara  yang  tidak  manusiawi  dalam  penegakan  hukum, baik  yang  menyangkut  proses  penyidikan  sampai  peradilan  harus dihindarkan.  Begitu  juga  ketentuan  laturan  hukum maupun  hukuman  yang merendahkan  derajat  manusia,  yang  bersifat  kejam,  dan  tidak  manusiawi apalagi  sampai  melanggar  HAM.  Meskipun  hukuman  kastrasi  dipandang sebagai  upaya  terakhir  di  mana  penerapannya  harus  seselektif  mungkin, disebabkan karena pengulangan  atau menimbulkan korban yang meluas, jenis hukuman  itu  tetaplah  akan  menimbulkan  akibat  yang  tidak  humanis. Pemberatan  ancaman  pidana  yang  secara  alternative  diancamkan,  seperti pidana  mati,  seumur  hidup,  atau  20  tahun  jauh  lebih  manusiawi  dari  pada hukuman  badan  (seperti  pengebirian)  yang  pelaksanaannya  masih diperdebatkan (Malian, 2016).
Pengetahuan tentang keadilan dalam sistem penghukuman memiliki beberapa perumusan  di dalam  memberikan pengertian  keadilan,  namun  tidak mudah untuk  memahami makna  keadilan  yang  diberikan  oleh  teori  dan  pendapat Hukum  yang  ada.  Keadilan  ialah  salah  satu  tujuan  hukum  yang  menjadi

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 27-46
tuntutan  kesamaan  hak  dalam pemenuhan  kewajiban  apalagi  jika berkaitan dengan  HAM.  Keadilan  harus  diwujudkan  guna  dalam  rangka  menjaga kelestarian  dan kebahagian  kehidupan  umat manusia  tanpa  mengurangi  dan merendahkan  derajat  dan  martabat  manusia.  Teori  ini  berpendapat  bahwa pemberian  sanksi  tambahan  hanya  akan  mengakibatkan  keadilan  dapat berdiri hanya pada sisi korban saja. Pada sisi lain yaitu pelaku keadilan  dalam hukuman yang akan dijalankannya  tidak akan pernah  berdiri. Sebab Keadilan merupakan  salah  satu  teori  yang  masuk  di dalam  teori  tujuan  hukum yang menjadi  tuntutan  kesamaan  hak  dalam  pemenuhan  kewajiban  apalagi  jika berkaitan dengan  HAM (Helmi, 2015: 138).
Berdasarkan  pendapat  Gustav Radbruch,  bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan,  kepastian,  dan  keadilan.  Dalam  melaksanakan  ketiga  tujuan hukum ini harus  menggunakan  azas prioritas.  Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu  keadilan,  kemudian  kemanfaatan,  dan  terakhir  barulah  kepastian hukum.  Hukum  menjalankan  fungsinya  sebagai  sarana  konservasi kepentingan  manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak  dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan  masalah  hukum  serta  memelihara  kepastian  hukum,  secara pelaksanaan  menurut  gustav  penghukuman  harus  sesuai  dengan  apa  yang diperbuat  dan  dampak  yang  ditimbulkan.  Apabila  dikaitkan  dengan  fungsi hukum  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia,  hukum  mempunyai tujuan dan sasaran  yang hendak dicapai.  Adapun  tujuan dasar hukum adalah menciptakan  tatanan  masyarakat  yang  tertib,  serta  seimbang  dalam kehidupan  bermasyarakat.  diharapkan  kepentingan  manusia  selalu terlindungi.  Untuk mencapai  tujuannya  itu  hukum bertugas  untuk  membagi hak  dan  kewajiban  antar  perorangan  di  dalam  masyarakat,  membagi wewenang,  dan  mengatur  cara  memecahkan  masalah  hukum  serta memelihara kepastian  hukum (Wicaksana & Rachman, 2018) .
Mengutip  pendapat  dari  Soedjono  Dirdjosisworo  berpendapat  bahwa  dalam sanksi  kebiri  terhadap  pelaku akan  mempengaruhi  jalan hidup  manusia,  hal ini  akan  membuat  kepentingan-kepentingan  manusia  bisa  senantiasa bertentangan  satu dengan yang lain antara Hukum sebagai Alat penghukuman atau  sebagai  sarana  pemulihan  bagi  pelaku (Dirjosisworo,  1983:  11). Pengertian  serupa  dikemukakan oleh Rudolf Von Jhering  mengatakan bahwa tujuan  hukum  ialah  untuk  memelihara  keseimbangan  antara  berbagai kepentingan.  Aristoteles  pun  senada  mengatakan  tujuan  hukum  itu  adalah untuk  memberikan  kebahagiaan  yang  sebesar-besarnya  bagi  anggota

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 27-46
masyarakat  sebanyakbanyaknya,  sebagaimana  selaras  dengan  pendapat Roscoe  Pound  yang  menegaskan law  is  tool  of  social  engineering, yang bermakna  tujuan  hukum  yaitu  sebagai  alat  untuk  membangun  masyarakat bukan  malah  menyiksanya  dan  melanggar  Hak  yang  dimiliki (Muhammad, 2013) .

## Pandangan  Teori Tujuan Hukum Mengenai  Kepastian  Hukum
Kepastian  hukum mengandung  arti adanya  hukum setiap  orang  mengetahui yang  mana  dan  seberapa  haknya  dan  kewajibannya.  Kepastian  hukum mengandung  2  pengertian  yaitu  pertama  adanya  pengaturan  yang  bersifat umum membuat  individu  mengetahui  perbuatan  apa  yang  boleh  atau  tidak boleh  dilakukan,  dan  kedua  berupa  keamanan  hukum  bagi  individu  dari kesewenangan  pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu  individu  dapat  mengetahui  apa  saja  yang  boleh  dibebankan  atau dilakukan  oleh  negara  terhadap  individu.  Kepastian  hukum  bukan  hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang  melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan  hakim lainnya untuk kasus yang serupa  yang telah diputuskan,  artinya suatu tindak pidana  mengenai  pelecehan  seksual  eksekusi  penghukuman  menurut  teori kepastian  hukum adalah bukan terletak kepada apa yang tercantum di dalam tektsual  aturannya  saja,  namun  juga  melihat  dan  memperhatikan  dampak yang  secara  aktual  ditimbulkan  sesuai  dengan  putusan  dan  pertimbangan Hakim yang memutuskan dan menjatuhi hukumannya.Jadi,menurut  artikel ini pada  teori  ini  guna  mendapatkan  kepastian  hukum  jika  dikaitkan  dengan memandang  hukuman  kebiri  terhadap  pelaku  pelecehan  seksual.  Hukuman dijatuhi  bukannya  hanya  dengan  melihat  aturan  secara  tekstualnya  saja namun ada pertimbangan  lain (Satjipto Rahardjo, 2006, pp. 11 – 12) .

## Pandangan  Teori Kebermanfaatan  dalam Teori Tujuan Hukum
Manfaat  hukum adalah  dapat  dicapainya  ketertiban  dan ketentraman  dalam kehidupan  masyarakat,  karena  adanya  hukum  yang  tertib.  Satjipto  Raharjo mengungkapkan,  bahwa  teori  kemanfaatan  (kegunaan)  hukum  bisa  dilihat sebagai  perlengkapan  masyarakat  untuk  menciptakan  ketertiban  dan keteraturan. Oleh karena itu, ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah  laku  dan  berupa  norma  (aturan-aturan  hukum).  Pada  dasarnya peraturan  hukum  yang  mendatangkan  kemanfaatan  atau  kegunaan  hukum ialah  untuk  terciptanya  ketertiban  dan  ketentraman  dalam  kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (Satjipto Rahardjo, 2006, p. 12).

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 27-46
Hukuman  pengebirian  itu  terpusat  pada  baik  dan  buruknya  hukum  harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan  oleh penerapan  hukum itu. Suatu  ketentuan  hukum  baru  bisa  dinilai  baik  jika  akibat-akibat  yang dihasilkan  dari  penerapannya  adalah  kebaikan,  kebahagiaan  sebesar- besarnya,  dan  berkurangnya  penderitaan  yang  dialami.  Sebaliknya  dinilai buruk jika penerapannya  menghasilkan  akibat-akibat yang tak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan.  Sehingga  artikel ini melihat tidak salah jika  ada  para  ahli  menyatakan  bahwa  teori  kemanfaatan  ini  sebagai  dasar- dasar  bagi  pemikiran  hukum  apalagi  jika  dikaitkan  dengan  fenomena hukuman yang dianggap  melanggar  HAM. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai  tujuan  dan  evaluasi  hukum. Tujuan  hukum  adalah  kesejahteraan yang sebesar-besarnya  bagi sebagian  terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat di  suatu  negara,  dan  evaluasi  hukum  dilakukan  berdasarkan  akibat-akibat yang  dihasilkan  dari  proses  penerapan  hukum.  Berdasarkan  orientasi penjelasan  itu,  maka  isi  hukum  adalah  ketentuan  tentang  pengaturan penciptaan kesejahteraan  dan perlindungan  manusia dan masyarakat (Rasjidi & Putri, 2017).
Artikel ini mengaitkan dengan teori tujuan hukum mengenai kebermanfataan jika  melihat  Indonesia  adalah  sebagai  suatu  negara.  Indonesia  yang berlandaskan  hukum  tentu  harus  memfasilitasi  dan  mengakomodir  seluruh pihak – pihak  yang  berkepentingan  dalam  proses  penegakan  hukum  dilihat dari sebab dan akibatnya. Hal ini suatu kewajiban negara yang harus dipenuhi. Adanya hukuman kebiri kimia ini artikel ini menuding  ada kaitannya dengan pembangunan  hukum yang belum berkembang dengan  baik dan benar dalam Undang-Undang  Perlindungan  Anak.  Mochtar  Kusumaatmadja  menyatakan bahwa  suatu  konsep  yang  erat  hubungannya  dengan  pembaharuan  hukum yakni  hukum  sebagai  alat  pembaharuan  masyarakat  atau  sebagai  sarana pembaharuan masyarakat. konsep seperti ini sama dengan lal as a tool of social engineering yang  pertama  kali  dipopulerkan  di  negara  barat  oleh  aliran pragmatis legal realism (Asshiddiqie,  2011) .
Hukuman  Kebiri  Kimia  Dikaitkan  dengan  Kriteria  Pembentukan  Norma  dan Teori Tujuan Hukum Mengenai  Keadilan
Pembentukannya dapat diuraikan  sebagai berikut:

## 1. Necessity
Kebutuhan  dari  pembentukan  hukuman  kebiri  kimia  dilandaskan  atas beberapa  alasan  bahwa adanya  kekerasan  seksual  terhadap  anak dari  tahun ke  tahun  mengalami  peningkatan  serta  mengancam  peran  strategis  anak sebagai  generasi  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  Indonesia,  sehingga

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 27-46
sanksi yang diberikan kepada  pelaku kekerasan seksual  terhadap  anak harus diperberat dengan mengubah Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa negara menjamin adanya hak anak atas kelangsungan  hidupnya, tumbuh  dan  berkembang,  serta  kekerasan  dan  diskriminasi  sebagaimana telah  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945 (Bustamam  &  Putra,  2022) .  Ketentuan  hukuman  tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak telah jelas memiliki tingkat dan  kadar  kapasitas  yang  tinggi  jauh  lebih  berat  dibandingkan  dengan hukuman dalam undang-  undang  sebelumnya.  Namun hingga  saat  ini Ikatan Doktor Indonesia  masih menolak untuk menjadi eksekutor pemberian  kebiri kimia kepada terpidana  kasus kekerasan  seksual  terhadap  anak dikarenakan melanggar  kode etik  kedokteran (Noviana et  al., 2020) .   sehingga  hukuman kebiri kimia belum jelas dalam eksekusinya.
2. Actuality
Menurut  pendapat  Fence  M.  Wantu  hukum  tanpa  nilai  kepastian  akan kehilangan  makna  karena  tidak  lagi  dapat  dijadikan  pedoman  bagi  semua orang (Prayogo et al.,  2022, p.  192). Kepastian  hukum juga  dapat  bermakna bahwa  hukum dapat  dijalankan,  bahwa yang  berhak  menurut  hukum  dapat memperolehnya serta  putusan  hukum tersebut  dapat dijalankan.  Pengertian kepastian  hukum  secara  normatif  memiliki makna  ketika  suatau  peraturan dibuat serta diundangkan  secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian  dan  keadilan  hukum  bukan  sekedar  tuntutan  moral,  melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil  bukan  sekedar  hukum  yang  buruk (Kansil,  2014) .  Semenjak  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pelindungan  Anak diberlakukan  pada bulan  Mei  2016  sampai  dengan  tahun  2020  peraturan  pemerintah  yang seharusnya mengatur tata cara pelaksanaan  hukuman kebiri kimia belum juga diberlakukan.  Hal  ini  menimbulkan  tidak  adanya  kepastian  hukum  apakah hukuman  kebiri  kimi ini  dapat  dijalankan  atau  tidak,  mengingat  belum  ada peraturan  pelaksana terkait tata cara pelasanaannya.

## 3. Fasibility
Pemberian  hukuman  kebiri  kimia  yang  menggunakan  jenis  obat  berupa medroxyprogesteroneacetate (MPA)  dan cyproterone  acetate (CPA  dalam beberapa negara telah mendapatkan kecaman. kebiri kimia di Amerika Serikat yang  menggunakan  obat medroksiprogesteron  asetat (MPA)  yang  tidak disetujui  oleh Food  and  Drug  Administrastion. Selanjutnya  pemberlakuan hukuman kebiri kimia di Moldova yang mendapatkan  kecaman dari Amnesty

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 27-46
Internasional   karena dianggap  sebagai  bentuk yang tidak manusiawi. Hal ini perlu dipertanyakan  apakah hukuman kebiri kimia masih layak diterapkan  di Indonesia  mengingat  beberapa  negara  telah  mendapatkan  kecaman  atas pemberlakuan hukuman kebiri kimia (Malian, 2017).
Indonesia  menganut  dan  mengaplikasikan  teori  tujuan  hukum  melalaui pembuatan  undang-undang  dan  produk  hukum  akan  selalu  mencontoh  dan mengambil  ajaran  dengan  nilai  dasar  yang  terkandung  di  dalam  ideologi pancasila  sebagai  nilai  dan  kodrat  dalam  kehidupan  politik  berbangsa  dan bernegara.  Pada  perkembangannya  undang-undang  mengenai  hukuman kebiri berkaca dari sila pertama. Artikel ini beranggapan  bertentangan  dengan amanat Pancasila. Hal tersebut  dapat terlihat dari berbagai  nilai yang melatar belakangi  lahirnya  Pancasila  Sila pertama  Pancasila  lebih menekankan  pada kewajiban moral dan etis setiap  warga negara  Indonesia  dalam menciptakan kehidupan  yang berlandaskan  nilai-nilai  ketuhanan  dengan  pendekatan  yang beragam  serta  dengan  berbagai  aspek  primordial  yang  beragam  pula.  Hal tersebut  sesuai  dengan  pandangan  dari  Yudi  Latif yang  menyatakan  bahwa Ketuhanan  dalam  kerangka  Pancasila  mencerminkan  komitmen etis  bangsa Indonesia  untuk  menyelenggarakan  kehidupan  publik-politik  yang berlandaskan  nilai-nilai  moralitas  dan  budi  pekerti  yang  luhur.  Kehidupan publik  politik  yang  berlandaskan  nilai  Ketuhanan  sebagaimana  yang dimaksudkan  dalam  sila  pertama  Pancasila,  pada  dasarnya  bukan  hendak menciptakan  negara  agama  yang  hanya  berlandaskan  pada  satu  golongan agama  saja,  namun  lebih  dari  itu  sila  pertama  Pancasila  justru mengamanatkan  kepada  kehidupan  publik-politik  di  Indonesia  untuk  juga mengakomodasi  segala  bentuk  agama  dan  kepercayaan  untuk  menciptakan tujuan  dan cita-cita masyarakat  bangsa  Indonesia  secara  bersama. Berkaitan dengan  hal  tersebut  Yudi  Latif  mengatakan  bahwa  dalam  mengamalkan komitmen etis  Ketuhanan  ini,  harus  didudukan  secara  proporsional (Tome, 2020, p. 11).

## Kesimpulan
Hukuman kebiri kimia yang dimaksud dalam Undang-Undang  nomor 17 tahun 2016  tersebut  adalah  tindakan  tidak  manusiawi  dan  kurang  tepat,  sehingga hukuman  tersebut  yang  melanggar  hak  asasi  manusia.  Padahal  Indonesia merupakan  salah  satu  negara  yang  meratifikasi  konvensi  tersebut.  Artinya, seharusnya  jika  konsisten  dengan  konvensi  itu  Indonesia  harus  mencari hukuman  yang  lebih  bijak  serta  lebih  manusiawi.  Secara  teori  pemberatan pidana  apalagi  yang bersifat  menyiksa  fisik seperti  kebiri,  di  banyak negara

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 27-46
sudah tidak terpakai. Terkesan pemberatan pidana lebih mirip hukuman balas dendam  dalam  teori  pembalasan,  yang  mana  di  dalamnya  memiliki  emosi meluap untuk  membalas. Indonesia  sebenarnya  juga  telah mengecam segala bentuk  tindakan  yang  dilakukan  oleh  negara  yang  menghilangkan  atau merendahkan  martabat manusia. Ketentuan  itu terdapat  pada Pasal 28G ayat (2) konstitusi  Indonesia.  Ditegaskan  juga  dalam  Pasal  31  ayat  (1)  Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari beberapa aturan tersebut  semuanya mengecam segala  tindakan  yang merendahkan  martabat manusia,  sehingga  sanksi  kebiri  kimia  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  ialah pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia.  Artikel  ini  menilai  daripada menerapkan sanksi dan hukuman yang menyiksa dan merendahkan martabat manusia  lebih  baik  Negara  dan  pemerintah  menerapkan  fokus  kepada pemulihan korban dan menerapkan hukuman mati atau penjara seumur hidup saja sebagai  sanksi hukuman terberat kepada pelaku ketimbang menyiksanya sedemikian  rupa.  Mengutip  dari  pendapat  dari  ahli  Gustav  Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.  Dalam melaksanakan  ketiga  tujuan  hukum ini  harus  menggunakan azas  prioritas.  secara  pandangan  tentang  Kepastian  hukum  disini  letaknya pasti atau tidaknya suatu aturan yang membuat efek jera bukan hanya terletak berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang  melainkan juga adanya konsistensi dalam  putusan  hukum  artinya  artikel  ini  melihat  dan  menilai  suatu  tindak pidana  mengenai  pelecehan  seksual  eksekusi  penghukuman  menurut  teori kepastian  hukum adalah bukan terletak kepada apa yang tercantum di dalam tektsual aturannya saja.

## Referensi
Adithya,  A.,  Hukum,  F.,  Karawang,  S.,  &  Nurdin,  M.  (2021).  Penerapan
Peraturan  Kebiri  Kimia Bagi  Pelaku Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak. Jurnal Kertha Semaya , 9 (4), 643 – 659.
https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p08
Amir, A. (2020). Tinjauan Yuridis Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif HAM. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ,
26 (2), 198 – 207. https://core.ac.uk/download/pdf/287229204.pdf Asshiddiqie,  J. (2011).  Gagasan  Negara  Hukum Indonesia. Academia. Edu , 1 –
17.
Bustamam,  A.,  &  Putra,  H.  R.  (2022).  Hukuman  Kebiri:  Analisis  Maqashid Syariah  dan  Undang-Undang  Nomor  70  Tahun  2020. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum , 11 (1), 50.
https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13451 Ilyas, S. (2015). Sanksi Kebiri Kimiawi Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Indonesia. Al-Mursalah , 1 (2), 54 – 62.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 27-46
Kansil,  C.  T. .  (2014). C.T.S  Kansil. Pengantar  Ilmu  Hukum  dan Tata  Hukum Indonesia . Balai Pustaka, Jakarta, 2014, h.346. 1 1 . 1945 (3), 1 – 72. Komnas  Perempuan.  (2022).  Komnas  Perempuan.  In Catatan  Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 . https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020- komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021
Malian, S. (2016). Analisis  Kenuikan dan “Missing  Link” Antara Hukum Pidana Internasional,  Etika Profesi, dan Politik; Telaah  Kritis  PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Hukum Novelty , 7 (2), 168. https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5465 Malian,  S.  (2017).  …  Dan  Partikular  Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi (Analisis  Putusan  MK  Nomor  46/Puu-Xiv/2017  Tentang  Pasal  Pidana Dalam KUHP Bagi Pelaku Zina Dan LGBT …. E-Journal.Metrouniv.Ac.Id , 17 ,
3 – 4. https://e- journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/3238
Mubarok Nafi. (2015). Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah. Al- Qanun : Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam , 18 (2).
Mudzakir.  (2010). Penulisan  Buku Teks yang Berkualitas. Jurnal Bahasa Dan Sastra , 9 (1), 1 – 21.
Muhammad,  J.  (2013).  Kekuatan  Hukum  Tidak  Tertulis  Sebagai  Sumber
Hukum Wadi Di Indonesia. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan , 7 (2), 401 – 409. https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/70
Nabain Idrus, Gatot Dwi Hendrowibowo, Kaharudin.  (2021). Sanksi Hukuman Kebiri  Kimia Ditinjau  Dari  Perspektif Hak  Asasi  Manusia. Jurnal Kertha Semaya , 9 (12), 2479 – 2490. https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p18
Noviana,  D.  A.,  Waluyo,  B.,  &  Agustanti,  R.  D.  (2020).  Analisis  Terhadap Pelaksanaan  Pidana  Kebiri  Kimia Dalam Kasus  Kekerasan  Seksual  Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran. Borneo Law Review , 4 (1),
45 – 63. https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1399
Nurul  Qur’aini  Mardiya.  (2017).  Implementation  of  Chemical  Castration
PunishmentFor  Sexual  Offender. Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual , 14 (kekerasan seksual), 217. http://www.komnasperempuan.go.id/wp- content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf Prayogo, D., Rifai, A., Prio, A., Santoso, A., & Bangsa, D. (2022). Juridical Analysis of Elementary Performed By a Urological Doctor On The Request  Of The Court. International  Journal Of  Law And Legal Ethics  (IJLLE) , 3 (1), 1 – 6. http://ojs.udb.ac.id/index.php/IJLLE/article/view/1702
Putri Syam, A., Putri Mahrus, M. M., & Tarigan, T. M. (2023). Peran Etika Profesi
Hukum  sebagai  Upaya Penegakan Hukum. As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga , 5 (2), 462 – 470.
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 27-46
https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2697 Rasjidi, L., & Putri, R. S. S. R. S. (2017). Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 Tentang  Petunjuk PKB dan BBN-KB di Kantor Pelayanan Pajak  Daerah  Tanjungpinang. Journal of Judicial Review , XIX (1), 62 – 73. https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/237
Satjipto Rahardjo. (2006). Hukum dalam Jagat Ketertiban .
Syafaat, A. (2022). Perlindungan  Atas Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (Studi Pada  Masyarakat  Kelurahan  Parung  Serab,  Kecamatan  Ciledug,  Kota
Tangerang)  [Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah].  In Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif HIidayatullah Jakarta (Issue 8.5.2017). https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61413
Tome,  A.  H.  (2020).  Membumikan  Pancasila:  Upaya  Pelembagaan  Nilai Pancasila  Dalam  Kehidupan  Masyarakat  Desa. Al- ’Adl , 13 (1),  118. https://doi.org/10.31332/aladl.v13i1.1717
Wicaksana,  A.,  &  Rachman,  T.  (2018).  Pidana  Mati  Berdasarkan  Supremasi Hukum di  Indonesia  dalam  Perspektif  Kebijakan  Kriminal  (Studi  kasus
Putusan Nomor 67/PID/2012/PT.BTN). Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952. , 3 (1), 10 – 27. https://doi.org/10.1177/1462474519881989.2
Yulio,  I.  G.  N.,  Putra  Dewa,  M.,  &  Putra,  N.  R.  A.  (2018).  Tinjauan  Yuridis Terhadap  Hukuman Kebiri  Terhadap  Pelaku Kekerasan  Seksual  Kepada Anak. Ojs.Unud.Ac.Id , 1 – 15.