Jurnal Diskursus Islam
ISSN Print: 2338-5537 | ISSN Online: 2622-7223 Vol. 11 No. 2 (2023) : Agustus | p. 171-188 Journal Homepage: https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/

## Pengumpulan Alat  Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Korupsi (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan)
Paul Lole Landoroy Palimbong Rungngu 1* , Hijrah Adhyanti Mirzana 2 ,
Audyna Mayasari Muin 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia 1,2,3
Email: paullole18@gmail.com * (Corresponding author)
Submitted: 14-12-2022 | Accepted: 15-08-2023
Abstrak: Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  proses  pembuktian tindak pidana  pencucian  uang  yang  bersumber  dari  kasus  korupsi,  yang  terfokus  pada tindakan penyidikan dalam hal upaya serta kendala yang dihadapi penyidik dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan penelitian  lapangan,  data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  kualitatif  dan diuraikan  secara  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  (1)  Penyidik Menemukan Adanya Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, menerima Laporan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dari  Masyarakat,  Melaksanakan  Penyelidikan, Melaksanakan  Penyidikan,  Penyerahan  Berkas  Perkara  Kepada  Jaksa  Penuntut Umum (2) Hambatan yang dihadapi Penyidik dalam penanganan kasus meliputi masalah hukum dan Undang–Undang, tumpang tindihnya kewenangan penyidikan tindak  pidana  pencucian  uang,  Kesulitan  dalam  menemukan  barang  bukti  serta masalah faktor penegak hukum / atau penyidik.
Kata Kunci : Alat Bukti; Tindak Pidana; Pencucian Uang.
Abstract: This study  aims  to  analyze  the  process  of proving  money laundering that  originates  from  corruption  cases,  which  focuses  on  investigative  actions  in terms  of  efforts  and  obstacles  faced  by  investigators  by  using  data  collection techniques, namely library research and field research, the data obtained is then analyzed qualitatively and described descriptively. The results of the study show that,  (1)  Investigators  Find  Allegations  of  Money  Laundering  Crimes,  Receive Reports of Money Laundering Crimes from the Public, Carry out Investigations, Carry  out  Investigations,  Submission  of  Case  Files  to  Public  Prosecutors  (2) Obstacles  faced  by  Investigators  in  handling  cases  include  legal  and  statutory problems,  overlapping  authorities  to  investigate  money  laundering  crimes, difficulties in finding evidence and problems with law enforcement/or investigator factors.
Keywords: Evidence; Crime; and Money Laundering.

## I. PENDAHULUAN
Implikasi Indonesia sebagai Negara Hukum ialah dengan menegakkan hukum itu sendiri,  salah  satunya  ialah  Hukum  Pidana.  Hukum  pidana  oleh  banyak  ahli  dikatakan sebagai  hukum  publik.  Yang  dimaksudkan  sebagai  hukum  publik  ialah  hukum  yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat/pemerintah.
Maka dari itu, hukum pidana memainkan perannya sebagai penyeimbang dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara,  yang  berdasarkan  pada  tujuan  hukum  pidana yang mengandung makna pencegahan terhadap gejala - gejala sosial yang kurang sehat.
Menurut S. R Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab.” 1
Pada dasarnya, Hukum Pidana secara cakupan dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian, yakni Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Dimana hukum pidana umum ialah  hukum  pidana  yang  dapat  diperlakukan  terhadap  setiap  orang  pada  umumnya, sedangkan pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja. 2
Semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin maju pula bentuk tindak pidana yang akan muncul dalam kehidupan manusia tersebut, dengan kata lain terjadinya suatu tindak pidana merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat dan tidak akan ada masyarakat yang sepi dari terjadinya tindak pidana. Lahirnya bentuk-bentuk tindak pidana baru yang begitu kompleks seperti kejahatan nonkonvensional yaitu korupsi, perbankan, pencucian uang, kejahatan  korporasi,  kejahatan  dunia  maya  dan  lain-lain  merupakan  konsekuensi  dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. 3
Pencucian uang sendiri telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika  mafia  membeli  perusahaan  yang  sah  dan  resmi  sebagai  salah  satu  strateginya. Perusahaan yang tadi menjadi alat perputaran uang haram tersebut kemudian berkembang maju  dengan  disertai  perolehan  uang  hasil  kejahatan  lain  seperti  uang  hasil  minuman keras illegal, hasil penjudian dan hasil usaha pelacuran. Sejalan dengan perkembangan zaman serta teknologi dan globalisasi utamanya di sektor keuangan, bank menjadi sasaran utama  untuk  kegiatan  pencucian  uang  disebabkan  sektor  inilah  yang  setiap  harinya melakukan aktivitas yang berkaitan dengan uang, sehingga mudah untuk menyamarkan asal- usul dana yang dimasukkan ke dalam tempat tersebut. Problematika pencucian uang yang  dalam  bahasa  Inggris  dikenal  dengan  nama money  laundering sekarang  mulai menjadi  masalah  tersendiri  dalam  ruang  hukum  pidana.  Ternyata,  problematika  uang haram ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang menyangkut pergulatan dunia internasional.
1 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal 20
2 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Rafika, 2010, hal 18
3 Tandra  Sridjaja  Pradjonggo,  Sifat  melawan  hukum  dalam  tindak  pidana  korupsi,  Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010, hlm.1

## Paul Lole Landoroy Palimbong Rungngu, Hijrah Adhyanti Mirzana, Audyna Mayasari Muin
Pada  tahun  2001,  Indonesia  masuk  dalam  daftar  hitam  atau  blacklist  sebagai Negara yang tidak kooperatif dalam menangani kasus pencucian uang atau disebut juga denga  istilah Non  Cooperative  Countries  and  Teritories  (NCCTs). 4 Dengan  demikian, Indonesia  mendapat  tekanan  dan  dikucilkan  dalam  pergaulan  Internasional.  Indonesia kemudian  merespon  hal  tersebut  dengan  mengundangkan  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian  Uang  selanjutnya  disingkat  dengan  UU  TPPU.  Kini  diubah  lagi  dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  atau  disingkat  UU  PP-TPPU.  Hal  ini  menunjukkan, bahwa pencucian uang telah mampu menyita perhatian pemerintah dengan ruang lingkup kejahatan dan dimensi yang dimilikinya. Undang-undang yang telah 2 (dua) kali direvisi ini seharusnya menjadi acuan bagi aparat penegak hukum untuk mengaplikasikannya di lapangan dan mengoptimalkan penegakan hukumnya.
Praktik pencucian uang bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus berpergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi internet dimana pembayaran melalui  bank  secara  elektronik  dapat  dilakukan.  Seorang  pelaku  juga  bisa mendepositokan uang kotor kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya.
Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara  yang  cukup  terbuka  menjadi  sasaran pencucian uang, karena di Indonesia terdapat faktor-faktor potensial sebagai daya Tarik bagi pelaku money laundering, gabungan antara kelemahan sistem sosial dan celah-celah hukum dalam sistem keuangan antara lain sistem devisa bebas, tidak diusutnya asal–usul yang ditanamkan dan berkembangnya pasar modal, pedagang valuta asing dan jaringan perbankan yang telah meluas keluar negeri.
Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa  kejahatan  ini  bukan  merupakan  kejahatan  tunggal  tetapi  merupakan  kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan,ditransfer atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari suatu tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana yang mendahuluinya (predicate crime). Olehnya itu,  Para penegak hukum harus senantiasa ikut andil dalam memberantas tindak pidana khususnya tindak pidana pencucian uang, salah satu keikutsertaan para penegak hukum yakni dengan ditegakannya hukum yang berlaku saat ini guna mencapai tujuan hukum itu sendiri. Salah satu tindakan penegak hukum khususnya dalam memutuskan suatu perkara tindak  pidana  pencucian  uang  dengan  menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa.  Hasil putusan oleh Majelis Hakim kemudian Jaksa sebagai eksekutor yang bekerjasma dengan pihak Lembaga Permasyarakatan dalam melaksanakan pidana tersebut  harus mendapat sorotan  yang  lebih  karena  tidak  ada  gunanya  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis Hakim tanpa ada pelaksanaan yang maksimal.
Berbicara  mengenai  sanksi,  pemberian  sanksi  pidana  pada  tindak  pidana pencucian uang sebagai kejahatan extraordinary crime setidaknya memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi melihat realitas sekarang tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi seakan tidak memberikan efek yang jera kepada pelaku tindak pidana, semakin maraknya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para
4 http://repository.unair.ac.id/13265/6/3.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf diakses tanggal 06 Maret 2020, Pukul 14.30 WITA
petinngi  negara  menunjukkan  bahwa  tidak  adanya  kejelasan  mengenai  efektif  atau tidaknya pemidanaan yang diberikan pada tindak pidana pencucian uang.
Namun kendati demikian, Pencucian uang dewasa ini sudah merambah berbagai aspek dan berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi. Para pelaku pencucian uang  memanfaatkan  teknologi  sebagai  alat  dan  penyedia  jasa  keuangan/perbankan sebagai  wadah  untuk  melakukan  tindakan  pencucian  uang.  Kejahatan  kerah  putih  atau yang  biasa  dikenal  sebagai white  collar  crime dilakukan  dengan  memanfaatkan kecanggihan teknologi mulai dari manual hingga extra sophisticated atau super canggih yang  memasuki  dunia  maya (cyberspace )  sehingga  kejahatan  kerah  putih  dalam pencucian uang disebut dengan cyber laundering merupakan bagian dari cybercrime yang didukung oleh pengetahuan tentang bank, bisnis, dan electronic banking yang cukup. 5
Walaupun Pemerintah bersama DPR telah membuat beberapa regulasi mengenai TPPU  tetapi  Pelanggaran  terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang  masih  marak  terjadi terkhususnya pada transaksi  pencucian uang yang bersumber dari hasil Korupsi. Maka pentingnya  kerjasama  berbagai  pihak  untuk  membantu  dalam  pemberantas  Kejahatan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Maka  dari  itu  penulis  sangat  tertarik  untuk  mengkaji masalah ini sehingga berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas dan  melakukan  penelitian  dengan  judul “Pengumpulan  Alat  Bukti  Tindak  Pidana Pencucian Uang  Dari Hasil Korupsi (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan“

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian  empiris.  Metode  Penelitian  hukum empiris ialah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian  nyata  serta  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  lingkungan  masyarakat. 6 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan yang berupa  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  secara langsung di lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu Kepala  penyidik  di  Instansi  Kepolisian  Daerah  (POLDA)  Sulawesi  Selatan.  Didukung data  sekunder  yang  diperoleh  dari  buku,  peraturan  perundang-undangan  serta  bahan tertulis yang erat kaitannya dengan pembahasan tesis. Data yang diperoleh dianalisis baik secara deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan,  dan  menggambarkan  sesuai  dengan  permasalahan  yang  erat  kaitannya dengan penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Upaya  Yang  Dilakukan  Oleh  Penyidik  Dalam  Mengumpulkan    Bukti  Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Kasus Korupsi.
Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian  Uang  tidak  hanya  ditangani  oleh  Penyidik  Kepolisian  saja,  namun  dapat ditangani oleh Penyidik disatuan manapun yang telah menemukan pidana awalnya. Jadi pencucian  uang  bukan  hanya  direktorat resor  criminal khusus  (ditkrimsus)  saja  yang
5 Damayanti,  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dalam  Transaksi Perbankan Menurut UU No. 8 Tahun 2010, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hal 19-20
6 Irwansyah, Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  Dan  Praktik  Penulisan  Artikel ,  Mirra  Buana Media, Yogyakarta, 2020, hal. 174

## Paul Lole Landoroy Palimbong Rungngu, Hijrah Adhyanti Mirzana, Audyna Mayasari Muin
tangani,  bisa  saja  direktorat resor  criminal umum  (ditkrimum)  yang  tangani  apabila menangani  atau  menemukan  pidana  awal  diduga  telah  terjadi  transaksi  yang mencurigakan  dan  patut  untuk  ditindaklanjuti  dan  dikoordiansiakan  kepada  PPATK. Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TTPU)  merupakan  perbuatan  menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan,  membawa  keluar  negeri,  menukarkan,  atau  perbuatan  lainnya  atas  harta kekayaan yang diketaui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  harta  kekayaan  sehingga  seolah- olah menjadi  harta kekayaan yang sah. UU TPPU telah membatasi bahwa hanya harta kekayaan  yang  diperoleh  dari  24  jenis  tindak  pidana  dan  tidak  pidana  lainnya  yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2,  yang  dapat  dijerat  dengan  sanksi  pidana  pencucian  uang  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 3 dan Pasal 6.
Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai hasil kejahatan, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negera ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan memecahkan uang tunai dalam jumlah besar menjadi jumlah kecil ataupun  didepositokan  di  bank  atau  dibelikan  surat  berharga  seperti  misalnya  saham- saham  atau  juga  mengkonversikan  ke  dalam  mata  uang  lainnya  atau  transfer  uang kedalam  valuta  asing. Layering, diartikan  sebagai  memisahkan  hasil  kejahatan  dari sumbernya  yaitu  aktifitas  kejahatan  yang  terkait  melalui  beberapa  tahapan  transaksi keuangan.
Pada  umumnya  pelaku  tindak  pidana  berusaha  menyembunyikan  atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai  cara agar Harta Kekayaan hasil tindak  pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak  hukum  sehingga  dengan  leluasa  memanfaatkan  Harta  Kekayaan  tersebut  baik untuk  kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu,  tindak pidana Pencucian Uang tidak  hanya  mengancam  stabilitas  dan  integritas  sistem  perekonomian  dan  sistem keuangan,  tetapi  juga  dapat  membahayakan  sendi-sendi  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai  oleh  pelaku  atau  organisasi  kejahatan  dapat  disita  atau  dirampas,  dengan sendirinya  dapat  menurunkan  tingkat  kriminalitas.  Untuk  itu  upaya  pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan  landasan hukum  yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.
Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga  keuangan  melalui  mekanisme  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip  mengenali  Pengguna  Jasa  dan  melaporkan  Transaksi  tertentu  kepada  otoritas (financial  intelligence  unit) sebagai  bahan  analisis  dan  untuk  selanjutnya  disampaikan kepada penyidik.
Lembaga  keuangan  tidak  hanya  berperan  dalam  membantu  penegakan  hukum, tetapi  juga  menjaga  dirinya  dari  berbagai  risiko,  yaitu  risiko  operasional,  hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran  oleh  pelaku  tindak  pidana  untuk  mencuci  uang  hasil  tindak  pidana.  Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara  optimal  sehingga  pada  gilirannya  sistem  keuangan  menjadi  lebih  stabil  dan terpercaya.
Dalam  perkembangannya,  tindak  pidana  Pencucian  Uang  semakin  kompleks, melintasi  batas-batas  yurisdiksi,  dan  menggunakan  modus  yang  semakin  variatif, memanfaatkan  lembaga  di  luar  sistem  keuangan,  bahkan  telah  merambah  ke  berbagai sektor.  Untuk  mengantisipasi  hal  itu, Financial  Action  Task  Force  (FATF)  on  Money Laundering telah  mengeluarkan  standar  internasional  yang  menjadi  ukuran  bagi  setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana  pendanaan  terorisme  yang  dikenal dengan  Revised  40  Recommendations  dan 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (reporting parties) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan  pedagang  kendaraan  bermotor.  Dalam  mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana Pencucian  Uang  perlu  dilakukan  kerja  sama  regional  dan  internasional  melalui  forum bilateral  atau  multilateral  agar  intensitas  tindak  pidana  yang  menghasilkan  atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.
Penanganan  tindak  pidana  Pencucian  Uang  di  Indonesia  yang  dimulai  sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,  telah  menunjukkan  arah  yang  positif.  Hal  itu,  tercermin  dari  meningkatnya kesadaran  dari  pelaksana  Undang-Undang  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, seperti  penyedia  jasa  keuangan  dalam  melaksanakan  kewajiban  pelaporan,  Lembaga Pengawas  dan  Pengatur  dalam  pembuatan  peraturan,  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi  Keuangan  (PPATK)  dalam  kegiatan  analisis,  dan  penegak  hukum  dalam menindaklanjuti  hasil  analisis  hingga  penjatuhan  sanksi  pidana  dan/atau  sanksi administratif.
Upaya  yang  dilakukan  tersebut  dirasakan  belum  optimal,  antara  lain  karena peraturan  perundang-undangan  yang  ada  ternyata  masih  memberikan  ruang  timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum  dimanfaatkannya  pergeseran  beban  pembuktian,  keterbatasan  akses  informasi, sempitnya  cakupan  pelapor  dan  jenis  laporannya,  serta  kurang  jelasnya  tugas  dan kewenangan  dari  para  pelaksana  Undang-Undang  ini.  Untuk  memenuhi  kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  sebagai  pengganti Undang  Undang  Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Penyidik  Kepolisian  Polda  Sulawesi  Selatan  berdasarkan  undang  –  undang merupakan  pihak  yang  diberikan  kewenangan  dalam  melakukan  penyidikan  terhadap dugaan  terjadinya  tindak  pidana  pencucian  uang  khususnya  yang  berasal  dari  tindak

## Paul Lole Landoroy Palimbong Rungngu, Hijrah Adhyanti Mirzana, Audyna Mayasari Muin
pidana korupsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada Direktorat Reserse Tindak  Pidana  Khusus  (Dit  Reskrimsus)  Polda  Sulawesi  Selatan,  diketahui  bahwa Penyidik  pada  Direktorat  Reserse  Tindak  Pidana  Khusus  (Dit  Reskrimsus)  Polda Sulawesi Selatan telah menangani beberapa perkara dugaan tindak pencucian uang yang menyita  perhatian  publik,  diantaranya  Kasus  PT.  Abu  Tours  &  Travels  senilai  1,6 Trilluan,  Kasus  Arisan  Bodong  Senilai  hamper  10  milyar,  Kasus  dugaan  Korupsi  dan Pencucian  uang  dalam  pembangunan  Rumah  Sakit  Batua  Raya  senilai  22  Milyar,  dan Kasus dugaan Korupsi dan Pencucian uang dana hibah pelaksanaan Pemilihan Walikota Makassar.
Dalam menangani perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari  korupsi  di  atas,  Penyidik  pada  Direktorat  Reserse  Tindak  Pidana  Khusus  (Dit Reskrimsus) Polda Sulawesi Selatan tentunya melakukan beberapa upaya dan prosedur dalam rangka membuktikan bahwa benar telah terjadi  dugaan terjadinya  tindak pidana pencucian uang tersebut.
Bahwa  untuk  membuktikan  telah  terjadi  dugaan  terjadinya  tindak  pidana pencucian uang tidak bisa terlepas dari teori pembuktian pidana itu sendiri. Berdasarkan Pasal  68  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010,  hukum  acara  yang  dipakai  dalam pembuktian  adalah  hukum  acara  yang  diatur  dalam  KUHAP  dan  undang-undang  lain yang juga mengatur hukum acara seperti Undang-Undang TPPU, dan Undang-Undang tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Untuk  tindak  pidana  asal pembuktian  dilakukan  oleh  penyidik  pada  tingkat  penyidikan  dengan  cara mengumpulkan alat bukti.
Sementara  itu,  dalam  perkara  TPPU  dikenal  adanya  pembuktian  terbalik,  yaitu tersangka/terdakwa  harus  membuktikan  bahwa  harta  kekayaan  yang  terkait  dengan perkara  itu  bukan  berasal  dari  tindak  pidana.  Unsur  yang  harus  dibuktikan  oleh tersangka/terdakwa, yaitu objek perkara yang berupa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal dari tindak pidana. Untuk unsur lainnya tetap harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.
Teori  pembuktian  atau  sistem  pembuktian  yang  dianut  KUHAP  ialah  sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh  prinsip  kebebasan  kekuasaan  kehakiman.  Indonesia  menganut  sistem  pembuktian yang  disebut  dengan  sistem  pembuktian  negatif (negatief  wettelijk) seperti  yang  diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Menurut pasal ini untuk dapat menghukum seseorang, hakim mendasarkan  pada  dua  alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang,  dan  terdapat keyakinan hakim, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Dalam  perkembangan  sistem  pembuktian  pidana  juga  mengenal  sesuatu  yang baru, yakni sistem pembalikan beban pembuktian (Omkering van het bewijslast). Sistem pembalikan beban pembuktian atau yang lebih dikenal masyarakat dengan pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada tersangka. Artinya, lazimnya  jika  merujuk  pada  KUHAP  maka  yang  berhak  membuktikan  kesalahan terdakwa  ialah  jaksa  penuntut  umum  akan  tetapi  sistem  pembuktian  terbalik  terdakwa (penasihat hukum) akan membuktikan sebaliknya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.
Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU mengatur tentang pembalikan beban pembuktian atau pembuktian
terbalik.  Pada  Pasal  77  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  mengatur  bahwa  untuk kepentingan  pemeriksaan  di  pengadilan,  terdakwa  wajib  membuktikan  bahwa  Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010,  hakim  memerintahkan  terdakwa  agar membuktikan,  bahwa  harta  kekayaan  yang  terkait  dengan  perkara  bukan  berasal  atau terkait  dengan  tindak  pidana  asal  yang  disebut  di  Pasal  2  ayat  (1).  Dengan  demikian, kewajiban terdakwalah untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara TPPU bukan berasal dari tindak pidana asal, misalnya korupsi.
Berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis, maka yang menjadi upaya penanganan penyidik pada Direktorat Reserse Tindak Pidana Khusus (Dit Reskrimsus)  Polda  Sulawesi  Selatan  dalam  rangka  mengumpulkan  alat  bukti  untuk menentukan bahwa benar telah terjadi dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang, adalah sebagai berikut :
1. Menerima Laporan
a) Menerima  Laporan  oleh  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi      Keuangan (PPATK).  PPATK  merupakan Financial  Intelligence  Unit (FIU)  yang  bertugas melakukan proses intelejen dan menyampaikan informasi intelejen  keuangan kepada pihak  penyidik  yang  dapat  digunakan  oleh  aparat  penegak  hukum  dalam menindaklanjuti suatu dugaan tindak pidana. Informasi intelejen keuangan tersebut dihasilkan  oleh  PPATK  setelah  sebelumnya  melakukan  analisis  terhadap  laporan transaksi  keuangan,  laporan  transaksi  keuangan  tunai,  transfer  dana  yang  dikirim oleh penyedia jasa keuangan, laporan pembawaan uang tunai lintas batas dari dirjen bea dan cukai dan laporan dari PJB.
b) Penyidik menemukan sendiri adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Penyidik bisa  menemukan  sendiri  atau  tertangkap  tangan  oleh  penyidik  atas  tindak  pidana pencucian uang. Dapat dicontohkan dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan  oleh  Djoko  Susilo.  Penyidik  bisa  menemukan  tindak  pidana  pencucian uang tersebut  karena penyidik telah mencurigai  hasil kekayaan yang dimiliki oleh pelaku sangatlah tidak memungkinkan. Penyidik langsung melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang masih diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang.
Maka  dari  penjelasan  di  atas  penyelidikan  merupakan  cara  atau  tindakan  pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyelidikan. Tujuannya adalah untuk  meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi  berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak  dapat  menangkap,  menahan,  menggeledah,  menyita,  memeriksa  surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti permulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan diawal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam  menangkap  pelaku  jika  aparat  tidak  menguji  dahulu  informasi  yang  ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.
c) Laporan  Masyarakat.  Tindak  pidana  pencucian  uang  yang  ditemukan  oleh masyarakat  ini  berawal  dari  tindakkan  pelaku  tindak  pidana  yang  menurut masyarakat  bisa  merugikan  bagi  masyarakat  sendiri  maupun  negara  Indonesia sendiri.  Apabila  terdapat  tindak  pidana  pencucian  uang  ini  masyarakat  bisa melaporkan kepada aparat penegak hukum yaitu polisi.

## Paul Lole Landoroy Palimbong Rungngu, Hijrah Adhyanti Mirzana, Audyna Mayasari Muin
Pengertian  laporan  dapat  ditemukan  didalam  Pasal  1  angka  24  dan  25  UU  No.  8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Laporan adalah  pemberitahuan  yang  disampaikan  oleh  seorang  karena  hak  atau  kewajiban berdasarkan  undang-undang  kepada  pejabat  yang  berwenang  tentang  telah  atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 angka 24 KUHAP).
2. Pelaksanaan Penyelidikan
Tahapan penangan Tindak Pidana Pencucian uang setelah adanya laporan mengenai adanya  dugaan  tindak  pidana  pencucian  uang  maka  dilaksanakan  melalui  tahapan yang telah ditentukan, adapun tahapan tersebut sebagai berikut :
a) Membuat rencana penyelidikan. Para penyidik membuat rencana penyelidikan untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan untuk proses pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang.
b) Pelaksanaan penyelidikan. Rencana kegiatan yang telah disusun, akan dilaksanakan hingga  menemukan  bukti  –  bukti  saksi  –  saksi,  dan  menemukan  tersangka,  serta menelusuri  asset  –  asset  yang  patut  atau  diduga  dari  hasil  pencucian  uang  sesuai dengan Pasal 70 sampai 72 undang – undang Nomor 8 Tahun 2010.
c) Membuat  laporan  hasil  penyelidikan.  Atas  proses  pemeriksaan,  penyidik  telah mendapatkan kesimpulan terhadap proses pemeriksaan tindak pidana pencucian uang tersebut. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tersebut akan membuat laporan untuk melakukan gelar perkara.
d) Melaksanakan  gelar  hasil  penyelidikan.  Hasil  laporan  dari  pemeriksaan  yang dilakukan  oleh  penyidik  tersebut,  akan  ditentukan  siapa  –  siapa  saja  yang  akan menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang, dan apakah perkara tersebut dapat atau tidak dinaikkan kepada tahap penyidikan.
3. Pelaksanaan Penyidikan
Berdasarkan  Pasal  75  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk memulai suatu penyidikan harus ada bukti permulaan. Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggabungkan dan memberitahukan kepada PPATK. Pemisahan penyidikan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang sangat bergantung pada arah dominan alat bukti permulaan. Jika dominan alat bukti permulaan, kecenderungan mengarah  ke  tindak  pidana  pencucian  uang,  maka  penyidikan  dapat  dipisahkan. Namun,  jika  sumir  atau  mengarah  kepada  tindak  pidana  korupsi  sebagai  tindak pidana  asal,  maka  harus  dilakukan  penyidikan  digabungkan  sehingga  dibuktikan secara bersamaam secara maksimal.
Berdasarkan Pasal  69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.  Dari  ketentuan  pasal  tersebut  untuk  dapat  menyelesaikan  perkara  TPPU, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (predicate crime).
Terkait  dengan  pembuktian  TPPU,  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  menegaskan penyidikan  tindak  pidana  pencucian  uang  bisa  dilakukan  tanpa  perlu  dibuktikan
adanya  tindak  pidana  asalnya  terlebih  dahulu.  Tapi  setelah  TPPU  terbukti,  maka pidana asalnya wajib dibuktikan kemudian.  Hal  tersebut  di  atas dipertegas dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh  M.  Akil  Mochtar.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  77/PUU-XII/2014 tanggal  15  Desember  2014,  salah  satu  amar  putusannya  menegaskan  dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (Predicate Crime). Hal ini sesuai dengan Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Selain itu, UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang juga  menegaskan  bahwa  Tindak  Pidana  Pencucian  uang  merupakan  tindak  pidana yang  berdiri  sendiri.  Hal  tersebut  juga  tertuang  sangat  tegas  dalam  pertimbangan hukum  yang  terdapat  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  77/PUU- XII/2014, yaitu:
“Bahwa yang dimaksud dengan “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam pasal terkait, yaitu tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”
Dalam  pelaksanaannya  terdapat  proses  –  proses  pelaksanaan  berupa  penyidikan. Tahap  ini  dilakukan  dari  proses  pemeriksaan  tersangka  hingga  penyerahan  berkas perkara  terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang,  yang  pada  akhirnya  Jaksa  pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan siap bertanggung jawab atas berkas perkara yang dilimpahkan oleh Penyidik Dit Reskrimsus Polda Sulsel.
1. Melaksanakan  pemanggilan  dan  pemeriksaan  terhadap  saksi  –  saksi  dan  ahli. Pemanggilan sekaligus pemeriksaan kepada saksi – saksi dan ahli diperuntukkan agar memberi keterangan terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi. Dalam proses pemeriksaan tersebut, penyidik dapat menemukan unsur– unsur tindak pidana tersebut untuk menjerat pelaku.
2. Melaksanakan  penyitaan.  Pada  proses  pemeriksaan  tersangka,  saksi,  dan  ahli, penyidik  menemukan  unsur–unsur  tindak  pidana  di  dalamnya  dan  penyidik melakukan penyitaan terhadap semua barang bukti yang ada sangkutannya dengan tindak pidana pencucian uang tersebut. Terdapat  beberapa pengumpulan alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang, yakni :
a) Benda bergerak
b) Barang tidak bergerak
c) Dokumen / surat berharga
d) Sejumlah uang hasil kejahatan yang berada dalam rekening tersangka.
3. Memanggil dan melakukan upaya paksa. Dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang berasal dari Korupsi, Penyidik Dit Reskrimsus Polda Sulsel melakukan pemanggilan  dan  melakukan  upaya  paksa  dalam  rangka  melakukan  penahanan terhadap tersangka karena perbuatan tersangka telah memenuhi unsur – unsur dari tindak  pidana  pencucian  uang.  Upaya  paksa  yang  dimaksud  pula  meliputi penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan  dalam  rangka  merangkumkan berkas perkara terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang tersebut.
4. Melakukan  pemblokiran  rekening  tersangka  atau  rekening  pihak  lain  yang  ada kaitannya  dengan  perkara  dan  selanjutnya  melakukan  pemeriksaan  terhadap rekening-  rekening  tersebut.  Uang  yang  terdapat  pada  rekening  tersangka  akan

## Paul Lole Landoroy Palimbong Rungngu, Hijrah Adhyanti Mirzana, Audyna Mayasari Muin
diblokir guna menentukan beberapa dana yang akan disita terhadap transaksi yang dihasilkan dari tindak pidana pencucian uang
5. Membuat Kesimpulan Perkara. Hasil dari pemeriksaan pelapor, saksi – saksi, ahli, dan keterangan dari tersangka, maka penyidik membuat kesimpulan dari hasil tindak pidana pencucian uang serta barang bukti maupun dokumen penting yang akan disita oleh penyidik untuk melakukan gelar perkara.
6. Melakukan  gelar  perkara.  Perkembangan  hasil  penyelidikan  dan  penyidikan  akan dituangkan dalam laporan format A setelah itu dilakukan gelar perkara.
7. Melengkapi/ menyempurnakan berkas perkara penyidikan berdasarkan dan pendapat dari peserta gelar perkara. Hasil dati gelar perkara, penyidik telah menemukan unsur- unsur tindak pidana pencucian uang, sehingga penyidik kemudian melengkapi berkas perkara  yang  selanjutnya  akan  dipaparkan  pada  Kasat  Reskrim  dan  Direktur Reskrimsus Polda Sulsel untuk membuat berita acara pidana. 7
8. Menyerahkan/ melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Setelah melakukan  proses  pemeriksaan  sebagaimana  kewenangan  penyidik  sebagai  mana diatur  dalam  Pasal  7  ayat  1  KUHAP,  maka  penyidik  membuat  Berita  Acara Pemeriksaan  (BAP)  yang  kemudian  memberikan  berkas  perkara  tersebut  kepada Penuntut Umum yaitu Jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 3 KUHAP.
Jaksa  Penuntut  Umum  tersebut  berhak  memeriksaa  berkas  perkara  untuk  dilihat kesempurnaan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14  (b)  KUHAP    yang  isinya  yaitu mengadakan  Pra  Penuntutan  dan  apabila  ada  kekurangan  dalam  Berkas  Perkara tersebut, Jaksa wajib memberikan petunjuk untuk menyempurnakan hasil penyidikan tersebut.
Berkas perkara yang telah selesai dan sempurna kemudian akan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum (P - 21), guna selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan disidangkan.

## b. Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penyidik  Dalam  Menangani  Tindak  Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Kasus Korupsi
Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif  atau  negatifnya  terletak  pada  isi  faktor-  faktor  tersebut.  Penyidik  dalam menjalankan  tugasnya  adalah  untuk  menjaga  kepentingan  masyarakat,  berbangsa  dan bernegara demi terjaminnya keamanan dan ketertiban dan tertegaknya hukum mengenai tindak  pidana  pencucian  uang  juga  harus  menghadapi  beberapa  kendala  yang  dapat menghambat  pelaksanaan penegakan hukum.
Berdasarkan Teori Penegakan hukum, maka tindak pidana pencucian uang yang bersumber  dari  Pidana  Korupsi  dikenal  sebagai Concurcus  Realis.  Concurcus  Realis adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri. Sebagai suatu tindak pidana (hal ini tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).
Concurcus Realis adalah dimana perbarengan perbuatan terjadi apabila seseorang yang  melakukan  dua  atau  lebih  tindak  pidana  sehingga  karenanya  ia  secara  hukum dipandang  telah  melanggar  dua  atau  lebih  tindak  pidana  sehingga  karenanya  ia  secara hukum  dipandang telah  melanggar dua atau lebih aturan pidana, atau dengan kata lain
7 Kompol Sutomo, wawancara, 12 Februari 2022
seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.
Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dann Pemberantasan Pencucian Uang juga dinyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana  pencucian  uang  dan  memberitahukannya  kepada  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi  Keuangan  (PPATK).  Dengan  demikian  dari  ketentuan  pasal  tersebut, penyidikan  terhadap  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  tindak  pidana  asal  dapat dilakukan perbarengan secara bersamaan.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  ditunjukkan  bahwa  penyidikan  terhadap  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  dan  Tindak  Pidana  asal  (Korupsi)  dapat  dilakukan  secara terpisah.  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dapat  dilakukan  penyidikan  tanpa  perlu dilakukan atau dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana korupsi awalnya. Hal – hal  yang menyebabkan  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  tindak  pidana  korupsi  sebagai  tindak pidana asal, dapat juga dilakukan pemisahan penyidikan di atas merupakan bagian dari penegakan  hukum  secara  khusus  penegakan  hukum  pidana.  Bentuk  sarana  penal  ialah tindakan repersif. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.
Pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak  pidana  korupsi)  yang  merupakan  bagian  dari  penegakan  Hukum  memiliki beberapa hambatan.  Hambatan yuridis  disini  mengandung maksud tidak hanya sebatas peraturan perundang-undangan saja akan tetapi lebih luas lagi yakni bagian dalam dari hukum  itu  sendiri  terdiri  atas  penegak  hukum,  hukum  atau  aturan  dan  sarana  serta fasilitas. Hambatan yuridis yang dihadapi penyidik dalam pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana korupsi).
Di dalam menangani Tindak Pidana pencucian uang berasal dari Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Krimsus) diketemukan dan/atau terdapat berbagai faktor yang turut mempengaruhi penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan. Salah satu factor yang turut mempengaruhi penyidik adalah diketemukannya beberapa hambatan/kendala dalam proses penyidikan itu sendiri. Hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh Kompol Sutomo selaku salah satu penyidik, yang menyebutkan : 8
“Menangani perkara tindak pidana pencucian uang, apalagi yang berasal dari korupsi  tidaklah  mudah,  tentu  memiliki  banyak  hal  –  hal  yang  akan mempengaruhi kinerja penyidik, seperti diketemukannya beberapa hambatan dan kendala. Tapi, namanya tugas, maka hambatan tersebut harus dilalui agar proses penanganan (penyelidikan dan penyidikan) tetap berjalan dengan maksimal.”
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Krimsus) maka diketahui bahwa  adapun  yang  menjadi  hambatan  penyidik  dalam  menangani  tindak  pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi, adalah sebagai berikut :
8 Kompol Sutomo, wawancara, 17 Februari 2022

## Paul Lole Landoroy Palimbong Rungngu, Hijrah Adhyanti Mirzana, Audyna Mayasari Muin
1. Faktor Hukum dan Undang - Undang
Dalam hal melakukan pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, pada praktiknya dapat menghadapi berbagai macam kendala baik dari segi yuridis maupun non yuridis.
Faktor  hukum  yang  dimaksud  ialah  hanya  terbatas  pada  peraturan  perundang- undangan saja. Keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan  Pemberantas  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  merupakan  wujud  terlengkap dalam upaya memberantas tindak pidana pencucian uang.
Kemunculan  pengaturan  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan dan  Pemberantas  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  tetap  saja  mengalami  polemik, yakni  “masih  banyak  pertentangan  dari  para  ahli  terkait  tindak  pidana  pencucian uang sebagai independent crime ”. Pertentangan yang terjadi ialah cenderung kepada klausul yang diatur dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang yang mana terfokus pada kata “dapat” tercantum pada Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang.
Hal  tersebut  juga  tergambar  dengan  jelas  dalam  Pasal  69  Undang-Undang  No.  8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang, berbunyi:
“Untuk  dapat  dilakukan  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”
Pengaturan mengenai  pemisahan di  atas penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana Korupsi) tidak secara tegas menyebutkan klausula terkait pemisahan penyidikan akan tetapi justru memuat kata “dapat” yang masih  dapat  diberi  arti,  yakni  boleh  dilaksanakan  atau  boleh  tidak  dilaksanakan sehingga walaupun telah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang memberikan penguatan  terkait  pasal  di  atas,  yakni  boleh  terjadi  pemisahan  penyidikan.  Akan tetapi, sudah sepantasnya kata “wajib” yang tercantum untuk menggantikan klasula kata dapat sehingga jika ditemukan alat bukti yang dominan mengarah kepada tindak pidana  pencucian  uang  maka  akan  menjadi  “wajib  dipisah  penyidikan”  tidak  lagi “dapat dipisah penyidikan.
Dalam  membaca  dan  memahami  ketentuan  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang harus dilihat secara satu kesatuan utuh dan tidak terpotong-potong. Untuk diperhatikan ketentuan dalam  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Pencucian Uang menyatakan bahwa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu,  dengan  maksud  demikian  bukan  berarti  dalam  melakukan  penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asalnya. Namun  perlu dipahami secara utuh bahwa frase “terlebih dahulu” adalah  lebih  menjelaskan  mengenai  waktu  untuk  membuktikan  tindak  pidana asalnya.  Frase  “tidak  wajib”  dibuktikan  terlebih  dahulu  membuat  penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dalam  perkara  tindak  pidana pencucian  uang  tetap  dapat  dilaksanakan  dalam  kondisi  jika  pelaku  tidak  dapat dilakukan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  atau  dikarenakan  pelaku  telah meninggal, hilang, dan lain sebagainya.
Sudah sepantasnya kata “wajib” yang tercantum untuk menggantikan klausula kata dapat  sehingga  jika  ditemukan  alat  bukti  yang  dominan  mengarah  kepada  tindak pidana pencucian uang maka akan menjadi “wajib dipisahkan penyidikan” tidak lagi “dapat  dipisahkan  penyidikan”.  Putusan  MK  Nomor  77/PU-XII/2014  Mahkamah tidak  bulat  dalam  mengambil  putusan,  terdapat  dua  Hakim  Konstitusi  yang mempunyai  pendapat  berbeda (Dissenting  Opinion). Karena  berpendapat  bahwa untuk  dapat  seseorang  dituntut  dengan  dakwaan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, maka harta kekayaan itu harus merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana  asal  ( predicate  crimes atau predicate  offence), dengan  kata  lain  tidak  ada tindak pidana pencucian uang apabila tidak ada tindak pidana asal ( predicate crimes atau predicate offence).
Selanjutnya,  untuk  mempertegas  pemisahan  penyidikan  antara  tindak  pidana pencucian  uang  dengan  tindak  pidana  asal  (Korupsi)  sebaiknya  dipastikan  bahwa hasil pemeriksaan PPATK seharusnya dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan tidak hanya sekedar rekomendasi bagi penyidik (harus dilakukan perubahan isi pasal yang mengatur perihal tersebut pada Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan  dan  Pemberantas  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang)  sehingga  potensi untuk  dilakukan  pemisahan  penyidikan  dapat  lebih  besar  dan  tujuan  dari  lahirnya Undang-Undang No.  8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dapat tercapai secara maksimal.
Hambatan lainnya yang menghambat penyidikan TPPU adalah kendala yang bersifat yuridis, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU-TPPU berupa ketentuan yang mengatur  tentang  rahasia  bank.  Meskipun  ketentuan  tersebut  dapat  diterobos berdasarkan Pasal 72 UU-TPPU, namun dalam praktek dibutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh izin dari lembaga penyedia jasa keuangan yang berbentuk bank. Sementara di sisi lain, hanya dalam waktu yang singkat pelaku dapat memindahkan uang  simpanannya  dari  bank  yang  satu  ke  bank  yang  lainnya.  Dalam  praktek, pelaksanaan ketentuan yang mengatur tentang penyampingan rahasia bank di tingkat penyidikan belum dapat berjalan secara efektif.
Meskipun  Undang  Undang  No.  10  Tahun  1998  mengakui  adanya  “kepentingan umum”  yang  dapat  dijadikan  alasan  untuk  membuka  atau  menerobos  ketentuan rahasia bank, dalam pelaksanaannya di lapangan, kerapkali ketentuan ini belum dapat berjalan efektif karena proses waktu yang diperlukan relatif lama untuk memperoleh izin dimaksud. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan pelayanan jasa bank yang terus berkembang membuat wajib pajak, debitur (penanggung utang) dan tersangka/terdakwa dalam hitungan menit dapat saja segera memindahkan dananya ke  rekening  pihak  lain  seperti  teman  atau  saudaranya.  Keadaan  ini  menyulitkan aparat  penyidik  untuk  memblokir  atau  memperoleh  bukti  tindak  pidana  yang diperlukan.
Agaknya masalah juga datang dari pengaturan undang-undang itu sendiri, misalnya dalam  Pasal  69  undang-undang  TPPU  menegaskan  bahwa  untuk  dapat  dilakukan penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terhadap  tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Kata-kata  tidak  wajib  inilah  yang  sering  menjadi  permasalahan  ketika  memproses penindakan  kejahatan  pencucian  uang.  Sebab  Pasal  69  ini  terkesan  tidak  sejalan

## Paul Lole Landoroy Palimbong Rungngu, Hijrah Adhyanti Mirzana, Audyna Mayasari Muin
dengan  asas  yang  dianut  dalam  undang-undang  TPPU,  yakni  kejahatan  pencucian uang ini merupakan kejahatan yang berasas kriminalitas ganda.
2. Tumpang tindihnya kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang;
Soerjono soekanto berpendapat bahwa kemungkinannya adalah terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang – undangan mengenai kehidupan bidang –  bidang  tertentu.  Kemungkinan  lainnya  adalah  ketidakcocokan  antara  peraturan perundang – undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadang kala ada ketidak serasian   antara   hukum   tercatat   denga   hukum   kebiasaan. Kadang  kala  ada  ketidak  serasian      antara      hukum      tercatat      denga      hukum kebiasaan   dan seterusnya. 9 Pendapat dari Soerjono Soekanto ini menjadi kendala bagi penyidik di Polda Sulawesi Selatan.
Penyidik  yang  berwenang  untuk  melakukan  penyidikan  adalah  Polri,  Jaksa,  KPK. Tumpang tindih dalam inilah yang menjadi kendala bagi Polri karena ketiga instansi hukum ini memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan. Kendalanya adalah apabila  penyidik  tersebut  adalah  Jaksa  atau  KPK,  maka  Polri  merasa  tidak kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  penulis,  Kompol  Sutomo menyebutkan : 10
“Penyidikan  perkara  tindak  pidana  pencucian  uang  seharusnya  dilakukan  oleh Direktorat  Reserse  Tindak  Pidana  Khusus  (Dit  Reskrimsus).  Namun  dalam prakteknya,  penyidikan  tindak  pidana  pencucian  uang  juga  dilakukan  oleh Direktorat Reserse Tindak Pidana umum. Hal ini disebabkan tindak pidana awalnya merupakan bagian kewenangan dari Direktorat Reserse Tindak Pidana umum.”
Undang  –  undang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  memberikan  peran  kepada Penyidik  Polri  dalam  menindaklanjuti  laporan  dari  PPATK  tentang  tindak  pidana pencucian  uang  di  Indonesia.  Peranan  tersebut  berupa  kewenangan    dalam melakukan  penyidikan  terhadap  dugaan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang dilaporkan  PPATK.    UU  TPPU  tidak  menyebutkan  secara  khusus  penyidik  Polri mana  yang  secara  khusus  melakukan  penyelidikan  terhadap  Tindak  Pidana Pencucian  Uang.  UU  TPPU  hanya  menyebutkan  penyidik  Polri  saja  sedangkan dalam  prakteknya  di  Polda  Sulawesi  Selatan  terdapat  3  (tiga)  Direktorat,  yakni Ditreskrimum, Ditreskriumsus, dan Ditreskoba.
3. Kesulitan dalam menemukan alat bukti
Sangat  sulit  untuk  menemukan  bukti  –  bukti  apabila  transaksi  tersebut  dilakukan secara tunai. Dikarenakan pembayaran melaui tunai sebagian besar tidak memiliki bukti  transaksi  pembayaran  dan  sebagian  besar  juga  tidak  ada  saksi  –  saksi  yang menyaksikan  terjadinya  transaksi  itu  terjadi.  Maka  kesimpulannya  transaksi  bisa dilakukan  di  tempat  yang  tidak  ada  yang  menyaksikan  atau  tidak  ada  yang mengetahui  bahwa  kapan  terjadinya  transaksi  itu  dilakukan.  Bukti  –  dari  tindak pidana  pencucian  uang  dengan  cara  ini  sulit  untuk  dilacak  keberadaan  hasil  uang
9 Soerjono  soekanto,1983,Beberapa  permasalahan  hukum  dalam  rangka  pembangunan  di Indonesia, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hal 36.
10 Kompol Sutomo, wawancara, 17 Februari 2022
haram  tersebut  ditambah  lagi  apabila  uang  dari  tindak  pidana  pencucian  uang tersebut  telah  dititipkan  kepada  orang  lain  secara  tunai  tanpa  melaui  perbankan sebagai orang ketiga atau orang keempat atau lebih, dan pada akhirnya kembali lagi pada pemilik uang tunai tersebut yaitu orang kedua.
Kendati pula jika transaksi tersebut dilakukan melalui transaksi perbankan tetap pula memiliki  hambatan  yang  sangat  menyulitkan  penyidik.  Terhadap  hal  tersebut, Kompol Sutomo yang penulis wawancarai menyatakan sebagai berikut :
“Kendalanya  itu  banyak  salah  satunya  yaitu  kita  sudah  koordinasi  dengan perbankan  misalnya  sudah  berulang  masuki  surat  tapi  perbankan  itu  tidak  mau berikan  informasi  pemilik  rekening  itu,  karena  kalau  mereka  beri  informasi  pasti nasabah-nasabah mereka hilang karena sudah membocorkan informasi nasabah itu, sudah  tidak  percaya  lagi  nasabah  itu.  Terus  koordinasi  dengan  instansi  lain jawabannya  sama  juga  tidak  mau  memberikan  informasi  karena  rahasia,  itu  jadi kendala sampai saat ini. Kadang juga kami di opor ke PPATK, sementara jaraknya sangat jauh. Kemudian ada juga transaksi yang dilakukan secara tunai itu juga jadi kendala karena sangat sulit menemukan buktinya karena sebagian besar transaksi tunai tidak memiliki bukti transaksi pembayaran dan sebagian besar juga tidak ada saksi yang menyaksikan terjadinya transaksi itu.”
4. Faktor Penegak Hukum / Penyidik
Penegak  hukum  merupakan  golongan  panutan  dalam  masyarakat,  hendaknya mempunyai  kemampuan-kemampuan  tertentu,  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat. Mereka  harus  dapat  berkomunikasi  dan  mendapatkan  pengertian  dari  golongan sasaran,  di  samping  mampu  membawakan  atau  menjalankan  peranan  yang  dapat diterima  oleh  mereka.  Kecuali  dari  itu,  maka  golongan  panutan  harus  dapat memanfaatkan  unsur-unsur  pola  tradisional  tertentu,  sehingga  menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat.
Berbicara  tentang  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dari  Hasil Korupsi yang ditangani oleh Penyidik Polda Sulawesi Selatan menghadapi beberapa hambatan  teknis  dalam  proses  penyidikan.  Hambatan  tersebut  salah  satunya bersumber dari keberadaan penyidik itu sendiri, sebagai berikut :
a) Kurangnya  Keberanian  Penyidik  Dalam  Melakukan  Proses  Penyelidikan  Tindak Pidana Pencucian Uang. Keberanian dan moral penyidik dalam memeriksa laporan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan kurangnya pembinaan terhadap mental dan moral terhadap ancaman – ancaman yang menimbulkan rasa ketidak nyamanan terhadap  penyidik  dalam  melakukan  proses  penyelidikan  maupun  penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang sehingga penyidik merasa kurangnya percaya diri terhadap proses – proses yang akan dilakukan, selain itu kurangnya dukungan yang  bisa  membangkitkan  semangat  bagi  para  penyidik  untuk  melakukan  proses penyelidikan maupun penyidikan.
b) Kurangnya  jumlah  penyidik  yang  mempunyai  kejujuran  yang  tinggi.  Kurangnya personil  penyidik/penyidik  pembantu  Subdit  Direskrimsus  Polisi  Daerah  Sulawesi Selatan, dan sangat sulit untuk mencari personil penyidik/penyidik pembantu Subdit Direskrimsus Polisi Daerah Sulawesi Selatan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran sehingga para kepolisian merasa sulit untuk memeriksa dan menganalisa kasus tindak pidana  pencucian  uang  dengan  waktu  cepat,  akan  tetapi  waktu  yang  dibutuhkan

## Paul Lole Landoroy Palimbong Rungngu, Hijrah Adhyanti Mirzana, Audyna Mayasari Muin
cukup  lama  agar  bisa  mendapatkan  kesempurnaan  dalam  proses  pemeriksaan  dan mengumpulkan bukti – bukti sehingga cukup kuat untuk melanjutkan ke Pengadilan. Untuk  proses  pemeriksaan  yang  dilakukan  penyidik  harus  jujur  karena  kejujuran dalam  proses  pemeriksaan  bagi  para  penyidik  berguna  untuk  tidak  berbuat kecurangan  seperti  disuap  untuk  memperoleh  kebenaran  bagi  para  pelaku  Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Korupsi.
c) Kurangnya  Kualitas/kemampuan  Pemahaman  Penyidik  Terhadap  Tindak  Pidana Pencucian  Uang.  Hambatan  ini  dialami  oleh  penyidik/penyidik  pembantu  dalam melakukan  proses  penyidikan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Kurangnya keterampilan,  kemampuan  dan  keuletan  serta  motivasi  untuk  mendukung pelaksanaan  tugas  –  tugas.  Khususnya  dalam  rangka  proses  penyelidikan  dan penyidikan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Hambatan  yang  dimaksud  menyangkut kemampuan  dan  kreatifitas  masih  dinilai  kurang  memenuhi  dalam  penanganan tindak pidana pencucian uang.Hal ini dikarenakan terdapat kemajuan perkembangan zaman sehingga segala sesuatu baik pendidikan dalam kualitas pemberdayaan ilmu semakin berkembang dan berakibat tingkat perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum lebih kreatif dan rapi dapat dicontohkan seperti mengaburkan asal – usul dari hasil tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan rekening luar negeri. Hal ini menyulitkan penyidik dalam pemahaman pemeriksaan melalui transaksi rekening di luar negeri.
d) Kurangnya  Penguasaan  Penyidik  Dalam  Penggunaan  Kemajuan  Pada  Informasi Teknologi.  Faktor  teknologi  ini  membutuhkan  ilmu  yang  tinggi  untuk  dipelajari dengan  cepat  karena  kemajuan  teknologi  yang  semakin  berkembang  ini memudahkan bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang menjadi mudah, karena mendapatkan fasilitas yang memadai untuk melakukan transaksi yang begitu cepat bahkan bisa dihitung dengan hitungan detik. Teknologi yang semakin berkembang ini mempermudah transfer melaui bank secara online internet, hand phone , atau alat komunikasi yang lainnya, dengan mengirimkan nomor rekening bank, secara cepat langsung  bisa  melakukan  transaksi  melaui  online  internet,  hand  phone  atau  alat komunikasi lainnya. Ini adalah kendala dari penyidik Polisi daerah Sulawesi Selatan pada Direskrimsus dalam mencari bukti transaksi yang telah di transfer dengan cepat oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.
5. Kurangnya  Sarana,  Prasarana  dan  Anggaran  Untuk  Keperluan  Penyidik  Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pada kajian umum mengenai penegakan hukum menjelaskan bahwa Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana untuk fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang  berpendidikan  dan  terampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang  memadai, keuangan  yang  cukup  dan  lain  –  lain.  Kalau  hal  –  hal  ini  tidak  terpenuhi  maka mustahil peranan hukum akan mencapai tujuan.

## IV. PENUTUP
a. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Mengumpulkan Bukti dalam Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Kasus Korupsi adalah Menerima Laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Penyidik Menemukan Adanya Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, menerima Laporan Tindak Pidana
Pencucian  Uang  dari  Masyarakat,  Melaksanakan  Penyelidikan,    Melaksanakan Penyidikan, Penyerahan Berkas Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum.
b. Hambatan yang dihadapi Penyidik dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Korupsi, yaitu meliputi:
1. Masalah hukum dan Undang - Undang
2. Tumpang tindihnya kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang.
3. Kesulitan dalam menemukan barang bukti;
4. Masalah Faktor Penegak Hukum / Atau penyidik

## DAFTAR PUSTAKA
Amir  Ilyas, Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Rengkang  Education  Yogyakarta  dan  Pukap Indonesia , Yogyakarta, 2012.
Damayanti, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan  Menurut  UU  No.  8  Tahun  2010 ,  Skripsi,  Universitas  Hasanuddin, Makassar, 2017.
http://repository.unair.ac.id/13265/6/3.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf diakses tanggal 06 Maret 2020, Pukul 14.30 WITA
Irwansyah, Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  Dan  Praktik  Penulisan  Artikel ,  Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
Soerjono soekanto. 1983. Beberapa permasalahan hukum dalam rangka pembangunan di Indonesia , Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
Tandra  Sridjaja  Pradjonggo,  Sifat  melawan  hukum  dalam  tindak  pidana  korupsi,
Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010.
Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Rafika, 2010.