Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023

## ABORTUS MENURUT KITAB UNDANG HUKUM PIDANA DAN PERSPEKTIF HAM
Ratna Dewi Kumala Sari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang email : radekumala28@gmail.com
Abstrak : Kata-kata sederhana seperti "aborsi" telah memicu argumen filosofis. Dinamika hukum kodrat dan tindakan aborsi memicu diskusi antara mereka yang percaya pada moralitas hukum kodrat dan mereka yang mendukung teori hukum feminis. Masing-masing  pihak  berusaha  untuk  mendefinisikan  apa  arti  aborsi.  Dalam kaitannya  dengan  relasi  gender,  kaum  feminis  yang  pro-hak  reproduksi berhadapan dengan moralitas di bawah kerangka Hukum Alam. Di sisi lain, ada prinsip-prinsip  agama  dalam  Islam  yang  juga  merupakan  prinsip-prinsip  moral untuk perilaku aborsi.
Kata kunci : aborsi, hukum, moral

## PENDAHULUAN
Aborsi  adalah  perbuatan  seorang  wanita  yang  secara  sukarela menggugurkan kandungannya. Aborsi adalah topik yang menarik untuk diteliti yang  sering  terjadi  dengan  sejumlah  alasan.  Pertama,  bahwa  tindakan  aborsi dipahami  secara  filosofis  dalam  berbagai  cara.  Kelompok  tertentu  memandang aborsi sebagai otoritas mutlak perempuan atas tubuhnya. Dalam situasi ini, dia memiliki kendali penuh atas tubuhnya, karena dia dapat memilih apakah akan melahirkan janin atau menghancurkannya. Filsafat manusia menjelaskan bahwa tubuh  merupakan  perwujudan  yang  diatur  oleh  pikiran  sepenuhnya.  Kekuatan eksternal  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  bertindak  untuk  tubuh  yang dimilikinya.  Sebaliknya,  pendekatan  hukum  kodrat  memungkinkan  seseorang untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri, tunduk pada norma-norma etika  yang  mempengaruhi  dirinya.  Dasar  etika  menjadi  norma  baku  yang mengatur tingkah laku seseorang. Apakah seseorang menginginkan aborsi atau tidak, standar etika masyarakat akan mengatur dan mengatur tindakan aborsi, apakah itu legal atau ilegal.
Kedua, menurut konsep pendekatan masyarakat timur terhadap budaya dan religiositas. Manusia lain akan memandang aborsi sebagai hilangnya nyawa manusia.  Dia  tidak  menganggap  janin  sebagai  bagian  yang  terpisah  dari tubuhnya,  melainkan  sebagai  elemen  integral  yang  menyatu  dalam  tubuh manusia. Artinya, dalam konsep ini tubuh ibu akan diikuti oleh janin maka dari itu  ibu  merupakan  penopang  dari  janin  tersebut.  Manusia  tidak  dipandang sebagai  organisme  dengan  kehendak  bebas  dan  kesadaran  diri  yang  bergerak tanpa  kontrol  eksternal.  Ketiga,  sebagai  akibat  dari  proses  global  perubahan sosial,  kehidupan  di  mana-mana  saling  mempengaruhi  satu  sama  lain. Pemahaman ketimuran yang dikondisikan oleh etika dan moral akan dipengaruhi
oleh pemahaman bebas nilai berupa nilai-nilai baru, begitu pula sebaliknya. Nilai- nilai  baru  yang  datang  dari  konteks  aborsi,  akan  menarik  perhatian  orang khususnya umat Islam Indonesia yang akan disikapi baik secara positif maupun negatif.

## PEMBAHASAN
I. Pengertian Aborsi
Menurut  istilah  latin,  aborsi atau  abortus provocatus  diartikan  sebagai keguguran  yang  disengaja.  Abortus  provocatus  adalah  salah  satu  bentuk aborsi  di  antara  banyak  lainnya.  Aborsi  didefinisikan  dalam  kamus  bahasa Latin-Indonesia  sebagai  kelahiran  prematur  atau  keguguran.  Arti  aborsi dapat  ditemukan  dalam  kamus  bahasa  Inggris-bahasa  Indonesia.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "aborsi" bisa ilegal dan legal.
"abortus  naturalis/spontan"  atau  keguguran  mengacu  pada  kegagalan kehamilan yang terjadi secara spontan dan tidak disengaja. Oleh karena itu, aborsi  alami  atau  spontan  berbeda  dengan  aborsi  provocatus  atau  aborsi. Abortus provocatus secara formal digunakan dibidang medis dan hukum. Hal ini  melibatkan  pengakhiran  secara  sengaja  keberadaan  janin  dalam kandungan  ibu  atau  wanita  hamil  (Marcel  Seran  dan  Anna  Maria  Wahyu Setyowati, 2010, Dilema Etika dan Hukum dalam Pelayanan Medis, Cet.01, CV. Mandar Maju, Makassar, hal. 58).

## A. Aborsi dalam dunia medis
Dalam  bukunya  Manual  of  Gynecologic  and  Obstetric  Emergencies, Taber  (1979),  mendefinisikan  aborsi  dari  sudut  pandang  medis  sebagai “ kata  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  setiap  kehamilan  yang berakhir  sebelum  viabilitas  janin,  atau  sebelum  berat  janin  500  g. Perkiraan  panjang  kehamilan  kurang  dari  20  minggu  penuh  (139  hari, diukur  dari  hari  pertama  siklus  menstruasi  reguler  terakhir)  dapat digunakan  jika  berat  badan  tidak  diketahui.  (Istilah  "aborsi"  mengacu pada  setiap  kehamilan  yang  berakhir  sebelum  janin  dilahirkan  atau sebelum  beratnya  mencapai  500  gram.  Bila  beratnya  tidak  diketahui, masa kehamilan masih dapat diperkirakan kurang lebih 20 minggu, atau 139 hari, terhitung dihari pertama kehamilan.
Mirip  dengan  Tafal  et  al.  (1998),  aborsi  didefinisikan  sebagai pengangkatan hasil yang berhubungan dengan kehamilan sebelum janin dilahirkan. Janin terkecil yang diketahui hingga saat ini dapat bertahan hidup di luar kandungan adalah 297 gram saat lahir.

## B. Jenis-jenis Aborsi
Djoko  Prakoso  dan  Musa  Perdanakusuma  membagi  banyak  jenis aborsi  menjadi  dua  kategori  utama  yang  hampir  sama.  Musa Perdanakusuma sebenarnya merujuk pada aborsi provocatus medicinalis
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
ketika dia menggunakan istilah "aborsi provocatus therapyus". Menurut Soerjono Soekanto, jika pendapat kedua akademisi tersebut dibandingkan satu sama lain, terdapat dua macam aborsi yaitu :
a. Abortus  spontan,  atau  aborsi  yang  terjadi  secara  spontan  tanpa  ada campur  tangan  dari  manusia  seperti  aborsi  spontan  (aborsi  tidak disengaja)  dan  aborsi  alami  (aborsi  alami).  Nama  keluron  (Jawa)  dan miskram  (dari  bahasa  Belanda:  miskraam)  sering  digunakan  di masyarakat  kita.  Terhentinya  kandungan  secara  alami  yang  dikenal dengan istilah keluron atau miskram dalam bahasa Indonesia disebut dengan  keguguran.  Sifilis,  malaria,  atau  penyakit  lain  yang  disertai suhu  tinggi  adalah  beberapa  penyebabnya.  Abortus spontan  semacam ini disebut keluron atau miskram. Dalam komunitas medis, wanita yang mengalami  keguguran  setiap  kali  hamil  juga  disebut  dengan  aborsi kronis. Keguguran ini biasanya terjadi antara minggu kelima kehamilan (satu minggu terlambat haid) dan minggu keenam belas. Karena terjadi secara  alami  dan  tanpa  penyebab  yang  diketahui,  aborsi  kebiasaan adalah jenis aborsi alami.
b. Abortus provocatus, atau aborsi yang secara sengaja, hasil dari upaya manusia untuk menggugurkan seperti:
1. Abortus provocatus medicinalis, aborsi yang dilakukan atas kendala medis. Misalnya aborsi provocatus therapyus. 2. Aborsi provocatus criminalis, aborsi yang dilakukan dengan sengaja yang  bertentangan  dengan  hukum.  Contohnya  aborsi  yang diinduksi/diprovokasi (aborsi yang disengaja karena berbagai alasan lain,  seperti  penghinaan  terhadap  tetangga,  ketidakmampuan untuk memiliki anak, dll.) C. Sebab-sebab Aborsi a. Keguguran karena proses alam (kehendak Tuhan) Tuhan Yang Maha Esa, Dia memiliki kendali atas setiap aspek keberadaan  di  bumi.  Ada  banyak  kasus  di  mana  penyebab keguguran  tidak  diketahui.  Terminologi  medis  menyebut  ini sebagai  aborsi  spontan  atau  alami.  Keguguran  ini  semata-mata hasil  dari  kehendak  Tuhan.  Bahkan  dalam  dunia  praktik  medis, ada  wanita  yang  mengalami  keguguran  setiap  kali  hamil. Keguguran  biasanya  terjadi  antara  minggu  kelima  (1  minggu terlambat  haid)  dan  minggu  keenam  belas  kehamilan.  Aborsi  ini biasanya disebut dengan aborsi kebiasaan yang tidak ketahui pasti penyebabnya.  Wanita  juga  dapat  mengalami  keguguran  karena menderita  penyakit  tertentu  yang  menyebabkan  embrio  tidak berkembang.
b. Keguguran karena kelalaian manusia Aborsi  juga  bisa  diakibatkan  oleh  kesalahan  sang  ibu. Terkadang,  calon  ibu  kurang  hati-hati  yang  menyebabkan keguguran.  Selain  itu,  faktor  kelelehan  juga  dapat  menyebabkan ibu  mengalami  keguguran.  Benturan  keras  pada  perut  hamil
menyebabkan  rahim  berkontraksi,  mengakibatkan  embrio/janin dikeluarkan dari tubuh ibu hamil.
c. Keguguran  sebagai  akibat  perbuatan  manusia  (keguguran,yang disengaja/abortus provocatus)
Umat manusia menghadapi banyak masalah yang kompleks. Bahkan  terkadang,  kehamilan  menjadi  masalah  tersendiri  bagi sebagian  individu.  Menurut  pandangan  medis,  kehamilan  yang tidak diinginkan menjadi alasan dalam menggugurkan kandungan Penyakit yang diderita sang ibu juga dapat mengancam jiwa sang ibu. Penyakit ini menimbulkan risiko tinggi selama kehamilan dan persalinan. Seorang dokter dapat melakukan aborsi jika anak yang belum  lahir  memiliki  cacat  lahir  yang  parah  dan  harapan  hidup yang pendek.
D. Sifat-sifat Aborsi
a. Bersifat Legal
Sesuai  dengan  Pasal  75  ayat  2  huruf  a  dan  b  UU  Kesehatan aborsi  dikatakan  sah  apabila  sang  ibu  atau  suami  menyetujui  hal tersebut. Aborsi sah dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten berdasarkan indikasi kegawatdaruratan medis dan akibat perkosaan. Aborsi  legal  juga  dikenal  sebagai  aborsi  buatan  dan  aborsi  karena alasan  medis.  Meski  demikian,  tidak  semua  aborsi  dengan  indikasi medis dapat dilakukan secara artifisial. Persyaratan tambahan untuk aborsi meliputi: 1) Aborsi dilakukan semata-mata untuk tujuan terapeutik. 2) Terdapat dua dokter yang menyetujui secara tertulis. 3) Dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang sah secara hukum. b. Bersifat Ilegal
Tenaga kesehatan yang tidak kompeten melakukan aborsi ilegal
dengan cara nonmedis atas persetujuan atau tanpa persetujuan kedua orang tua.

## II. Dasar Hukum Tindakan Aborsi yang melawan hukum menurut KUHP
Berikut merupakan dasar hukum yang mengatur tentang tindakan aborsi.
2.1. Undang-Undang Hukum Pidana :
Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau menyuruh orang lain melakukanya akan dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun.
2.2. Pasal 347 Undang-Undang Hukum Pidana : Berdasarkan pasal 347 ayat 1, siapapun yang dengan sengaja membuuh janin tanpa persetujuan sang ibu dapat dipidana penjara paling lama dua belas tahun. Kemudian, ayat 2 menyebutkan apabila sang ibu meninggal, pelaku akan dipidana selama lima belas tahun penjara.

## 2.3. Pasal 348 Undang-Undang Hukum Pidana :
Menurut  pasal  348  ayat  1  yang  menyatakan,  siapapun  yang  dengan sengaja  membuuh  janin  dengan  persetujuan  sang  ibu  diancam  dengan pidana selama lima tahun enam bulan. Jika sang ibu meninggal, pelaku akan dipidana penjara selama paling lama tujuh tahun yang diatur pada pasal 2.
2.4. Pasal 349 Undang-Undang Hukum Pidana : Berdasarkan  undang-undang  hukum  pidana  pasal  349,  apabila  tenaga medis  seperti  dokter,  bidan,  atau  apoteker  yang  membantu  dalam melanggar pasal 346, 347, dan 348 maka pidana akan ditambah sepertiga dan izin prakteknya dicabut.
2.5. Pasal 55 (1) Undang-Undang Hukum Pidana : Dalam  pasal  55  pasal  1  pada  poin  pertama,  mereka  yang  melakukan, mengarahkan, dan turut serta dianggap sebagai pelaku. Pada poin kedua, mereka  yang  menjanjikan  sesuatu  dengan  memanfaatkan  kekuasaan untuk  menipu,  memberikan  kesempatan,  sumber  daya  atau  informasi yang mendorong seseorang untuk bertindak.
2.6. Dasar  Hukum  Aborsi  menurut  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan.
Pada  pasal  75  ayat  1  disebutkan  bahwa  abosi  dilarang  namun dikecualikan pada keadaan yang darurat yang disebutkan dalam ayat 2
Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang kesehatan.

## III. Undang-undang Kesehatan Tentang Kesehatan Reproduksi
Dalam  praktiknya,  keberlakuan  undang-undang  aborsi,  khususnya bagi  seseorang  yang  mengalami  pemerkosaan  masih  menyebabkan  pro  dan kontra.  Hal  ini  dikarenakan  terdapat  beberapa  pertimbangan  antara  janin yang tidak atau ingin dilahirkan. Dimana, korban merasakan ketidakadilan atas  hal  tersebut  serta  segala  kerugian  yang  dideritanya.  Sehingga  dengan adanya hal tersebut maka berdasarkan dengan UU Kesehatan pasal 75 ayat 2 dan  pasal  31  Peraturan  Pemerintah  No.  61  Tahun  2016  terdapat  beberapa pengecualian yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi.
Indikasi kedaruratan medis yang terdeteksi pada usia kehamilan dini, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, menderita keterbelakangan mental  berat,  atau  sakit.  Tentu  saja,  pembenaran  untuk  melakukan  aborsi harus  disertai  persyaratan  tambahan  utamanya  terkait  pelaksanaan, termasuk  peraturan  UU  Kesehatan  dan  aturan  lain.  Pasal  75  ayat  3  UU Kesehatan  menyebutkan :  “Tindakan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  2 hanya  dapat  dilakukan  setelah  menjalani  konseling  dan/atau  konseling  pra tindakan  dan  diakhiri  dengan  konseling  pasca  tindakan  oleh  konselor  yang kompeten dan berwenang.”
UU  Kesehatan  berlanjut  dengan  Pasal  76,  yang  menyatakan  bahwa agar aborsi sah, harus dilakukan: a. sebelum usia kehamilan 6 (enam) minggu sejak hari pertama  haid  terakhir,  kecuali dalam  keadaan  darurat  medis;  B. oleh  tenaga  kesehatan  dengan  keahlian  dan  kewenangan  yang  memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; C. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;  D.  dengan  izin  suami,  kecuali  dalam  kasus  perkosaan  yang dilakukan dengan kuasa penuh.
Sedangkan PP Pasal 34 – 39 tentang kesehatan reproduksi memberikan undang-undang pelaksana sah atau tidaknya aborsi bagi korban perkosaan. Pertama,  menurut  Pasal  34  PP  Kesehatan  Reproduksi,  kondisi  hamil disebabkan  pemerkosaan  seperti  termaktub  pada  Pasal  31  ayat  (1)  huruf  b adalah  kondisi  hamil  akibat  aktivitas  seksual  tanpa  izin  perempuan  yang ditentukan oleh UU yang bersangkutan. dan peraturan. Kedua, klaim seorang wanita hamil bahwa dia telah diperkosa harus didukung oleh (a) sertifikasi dokter tentang usia kehamilannya pada saat pemerkosaan yang diklaim dan (b)  informasi  dari  detektif,  psikolog,  atau  spesialis  lain  tentang  dugaan pemerkosaan tersebut.
Jika  seorang  korban  pemerkosaan  dapat  memberikan  bukti  bahwa kehamilannya secara langsung disebabkan oleh kejahatan tersebut, pasal ini mendukung  haknya  untuk  melakukan  aborsi.  Kesaksian  ahli  membangun hubungan  antara  pemerkosaan  dan  kehamilan,  memungkinkan  penuntut untuk  membuktikan  kasusnya.  Selanjutnya,  diatur  oleh  Pasal  35 – 39,  yang membahas  ketentuan  aborsi.  Aborsi  adalah  prosedur  yang  berpotensi mengancam  jiwa  yang  memerlukan  perhatian  cermat  terhadap  keamanan, efisiensi, dan transparansi.

## IV. Aborsi dalam perspektif HAM
Salah satu hak seseorang adalah hak untuk hidup atau hak untuk mempertahankan  hidup  karena  seorang  anak  memiliki  hak  sejak  masih dalam kandungan. Akibatnya, seseorang yang menggugurkan kandungannya  dapat  menghadapi  konsekuensi  hukum.  Sila  kedua Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab  secara  tegas  dinyatakan  dalam Pancasila. Dua poin dalam sila kedua Pancasila-mengakui dan memandang manusia dengan hormat selaku makhluk Tuhan dan menolak segala bentuk rasial,  secara  gamblang  membuktikan  bahwa  aborsi  bertentangan  dengan Pancasila.
Pasal 1 UU Nomor 39 periode 1999 perihal HAM menyebutkan bahwa HAM adalah sepaket hak yang berada pada hakikat dan eksistensi manusia selaku makhluk Tuhan. Hak-hak tersebut ialah anugerah Tuhan Yang Maha Esa  kepada  manusia,  dan  oleh  negara,  hukum,  dan  pemerintah  wajib dihormati,  dijunjung  tinggi,  dan  dilindungi  oleh  setiap  orang  demi kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat  manusia.  Hal  ini berarti hak asasi manusia adalah pemberian Tuhan dan tidak dapat diambil atau diberikan oleh pemerintah.
Segala  manusia  di  bawah  18  tahun  serta  masih  lajang  dikategorikan sebagai  anak,  pun  demikian  dengan  janin yang  berada  dalam  kandungan,
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
menurut Pasal 1 Butir 5 UUHAM. Penetapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini semakin mempertegas kesimpulan bahwa anak yang masih berada dalam  kandungan  pun  sudah  menjadi  manusia.  Setiap  anak  berhak  atas perlindungan  dari  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  dan  negara,  menurut Pasal  52  (1).  Hak-hak  anak  dianggap  sebagai  hak  asasi  manusia  menurut Pasal  52  (2),  dan  untuk  perlindungan  mereka,  hukum  mengakui  dan melindungi mereka bahkan ketika mereka masih dalam kandungan.
Selain itu, Pasal 53 (1) mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup,  bertahan  hidup,  dan  meningkatkan  taraf  hidupnya  sejak  dalam kandungan.  UUHAM  menguraikan  tugas  dan  tanggung  jawab  orang  tua, keluarga, kelompok, pemerintah, dan negara untuk melindungi anak. Pasal 56, 57, 58, dan 59 berbicara tentang tanggung jawab orang tua dan keluarga. Pasal 100, 101, 102, dan 103 berbicara tentang tanggung jawab masyarakat. Pasal  71  dan  72  berbicara  tentang  tanggung  jawab  pemerintah.  Pasal  75 sampai 99 berbicara tentang tanggung jawab negara untuk mengembangkan dan  meningkatkan  perlindungan  dan  penegakan  hak  asasi  manusia melewati lembaga yang disebut KOMNAS.
Pasal 75 ayat 2 huruf a mencantumkan pengecualian terhadap larangan aborsi, antara lain "terindikasi kondisi darurat medis yang terdeteksi sejak pada masa kehamilannya, baik perihal kondisi yang mempertaruhkan nyawa janin  dan/atau  ibu,  kondisi  penderita  sakit  berat  dan/atau  cacat  genetik, begitu  pula  kondisi  bayi  dimana  ia  sulit  untuk  bertahan  hidup  setelah melahirkan." Selain itu, huruf b menyebutkan "kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan." Secara khusus,  huruf  b  mengizinkan  aborsi  legal  jika  calon  ibu  atau  korban pemerkosaan  dapat  mengalami  trauma  psikologis  sebagai  akibat  dari kehamilan tersebut. Undang-undang tentang kesehatan, UU No. 36 periode 2009, memperluas peraturan tersebut. Hal ini akan sangat rentan dan dapat menimbulkan  celah  hukum  bagi  siapa  saja  yang  berniat  jahat  dan  ingin melanggar hukum, terutama hukum mengenai aborsi.
Dalam  situasi  ini,  tenaga  kesehatan  juga  harus  berhati-hati  dalam menjawab pertanyaan tersebut untuk mencegah pembenaran aborsi karena pemerkosaan.  Jika  hal  ini  terjadi,  maka  tenaga  kesehatan  tersebut  tidak hanya  melanggar  hukum,  tetapi  juga  kode  etik  profesi  dan  sumpah jabatannya.
Selain melanggar hak asasi manusia serta kewajiban dan tugas orang tua, keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  dan  negara  untuk  melindungi  anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan, Pasal 75 ayat 2 huruf a dan b yang  memuat  aturan  pengecualian  atas  larangan  aborsi  sangat menyinggung.

## KESIMPULAN
Tindakan  menggugurkan  kandungan  (selanjutnya  disebut  sebagai  aborsi) secara  tegas didefinisikan  sebagai  kejahatan  dalam  hukum  positif  Indonesia,  yakni pada  Pasal  346  sampai  348  KUHP.  Hal  ini  kemudian  dipertegas  lagi  didalam  UU Nomor 36 periode 2009 perihal Kesehatan Pasal 75 ayat (1), yang menyatakan bahwa tidak  ada  seorang  pun  yang  boleh  melakukan  aborsi.  Larangan  ini  juga  berfungsi untuk menekankan hak asasi untuk hidup dan kelangsungan hidup yang dimiliki oleh setiap ciptaan Tuhan. Hal yang sama juga berlaku untuk janin yang belum masuk ke dunia.  Negara  tetap  menjamin  keberadaannya  meskipun  ia  belum  terlahir  sebagai manusia.  Hak  untuk  bertahan  hidup,  bertahan  hidup,  dan  meningkatkan  kualitas hidupnya secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1)  UU Nomor 39 Tahun 1999 perihal HAM dan berlaku untuk semua anak sejak dalam kandungan. Kesehatan dan keselamatan seorang perempuan juga sangat terancam oleh aborsi, yang bahkan dapat berakibat fatal seperti kanker, kutil kelamin, atau bahkan kematian.[4] Aborsi jelas-jelas dilarang dalam aturan undang-undang di Indonesia.
Dasar  pemikiran  untuk  aborsi  dengan  menggunakan  faktor-faktor  yang berkaitan dengan situasi korban perkosaan didasarkan pada PP No. 61 periode 2014 perihal kesehatan reproduksi.
Sebuah  tindak  pidana  seharusnya  tidak  hanya  berfokus  pada  korban  yang menerima  hukuman.  Pemerintah  harus  mempertimbangkan  untuk  memberikan perlindungan  hukum  kepada  korban  kejahatan.  Meskipun  aborsi  sering  dianggap sebagai pelanggaran pidana, ada beberapa pembenaran yang memungkinkan korban pemerkosaan  untuk  menempuh  aborsi  selaras  dengan  hukum  dan  aturan  yang berlaku.
DAFTAR PUSTAKA Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto. RS, G. Widiartana., Op. Cit, hlm. 31.
Paulinus Soge., Op. Cit, hlm. 352
Marcel Seran, Anna Maria Wahyu Setyowati, 2010, Dilema Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Medis, Cet.01, CV. Mandar Maju, Makassar, hal.58
J.Chr Purwawidyana, Etika Biomedis:Pengguguran, Suatu Kasus Etika, dalam buku:
Nilai-nilai Etis Dan  Kekuasaan  Utopis,  Panorama  Praksis  Etika  Indonesia  Modern,
Penerbit Kanisius- Lembaga Studi Realino, Yogyakarta, 1992 hal.24
Adamson  Hoebel.  The  Law  of  Primitive  Man.New York: Atheneum, 1956.