© 2017 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## Jurnal Pengabdian Masyarakat Wikrama Parahita
JPM Wikrama Parahita

## PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT MELALUI INOVASI FORMULASI KEBIJAKAN
PERENCANAAN

## PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF DI
KECAMATAN

## WANASALAM KABUPATEN LEBAK
Ahmad Sururi 1 dan  Rahmi Mulyasih 2
1) Administrasi Negara, Universitas Serang Raya
2) Ilmu Komunikasi, Universitas Serang Raya Article history Received :  22-09-2017 Revised :  08-11-2017 Accepted :  09-10-2017 *Corresponding author
Ahmad Sururi
Email : ahmadbroer@gmail.com

## Abstraksi
Tujuan  dari  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  melakukan pendampingan  bersama-sama  masyarakat  dalam  menyusun  formulasi kebijakan perencanaan pembangunan yang inovatif dan partisipatif secara berkelanjutan dalam menghasilkan dokumen perencanaan sebagai rujukan dan  rekomendasi  RPJMD  dan  RKPD.  Faktor  dampak  yang  diharapkan adalah  mendorong  penguatan  kapasitas  masyarakat  desa  baik  secara individu  maupun  kelompok  melalui  partisipasi  aktif  masyarakat  dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki sehingga dapat melahirkan kader-kader perencana pembangunan desa dan bertransformasi menjadi aktor-aktor kebijakan pembangunan sebagai subjek formulasi  kebijakan.  Penguatan  Kapasitas  Masyarakat  berbasis  inovasi formulasi kebijakan dilaksanakan melalui prinsip-prinsip: (i)masyarakat adalah aktor  utama  perencana  pembangunan  dan  diposisikan  sebagai penentu/pengambil  kebijakan;  (ii)mengutamakan  nilai-nilai  kearifan  lokal yang tercakup dalam modal sosial sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan  potensi  geografis;  (iii)pemerintah  desa  adalah  fasilitator  yang memfasilitasi  masyarakat  desa  dalam  penyusunan  inovasi  formulasi kebijakan  perencanaan  pembangunan.    Sedangkan  Metode  yang digunakan  adalah  Participatory  Rapid  Appraisal  (PRA)  atau  penilaian  desa secara  partisipatif.  Hasil  kegiatan  pengabdian  masyarakat  berjalan  sesuai dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan.  Tahapan-tahapan  kegiatan pendampingan  berjalan  dengan  cukup  baik  mulai  dari  sosialisasi,  observasi dan  survey,  identifikasi,  analisis  pemecahan  masalah  serta    penyusunan dokumen  perencanaan  pembangunan  untuk  diserahterimakan  kepada pemerintah  desa  sebagai  bahan  rekomendasi/rujukan  penyusunan  RPJMD dan RKPD.
Keywords :  Penguatan  Kapasitas  Masyarakat,  Inovasi  formulasi  kebijakan, perencanaan pembangunan partisipatif

## Abstract
The  purpose  of  this  community  service  activity  is  to  co-ordinate  with  the community  in  developing  innovative  and  participatory  development planning  policy  formulation  in  a  sustainable  manner  to  produce  the document  as  reference  and  recommendation  of  RPJMD  and  RKPD.  The expected impact factor is to encourage the strengthening of the capacity of villagers  both  individually  and  in  groups  through  the  active  participation  of the  community  by  utilizing  local  potentials  and  resources  so  as  to  generate village  development  planning  cadres  and  transforming  them  into development policy actors as the subject of policy formulation. Strengthening Community  Capacity-based  innovation  policy  formulation  is  implemented through  the  following  principles:  (i)  the  community  is  the  main  actor  of  the development planner and is positioned as the decision maker / policy maker; (ii)  prioritizing  the  values  of  local  wisdom  included  in  social  capital  in accordance  with  social,  cultural  and  geographic  characteristics;  (iii)  village governments are facilitators who facilitate village communities in developing innovative  development  planning  policy  formulations.  The  method  used  is Participatory  Rapid  Appraisal  (PRA)  or  participatory  village  appraisal.  The results  of  community  service  activities  run  in  accordance  with  the predetermined  plans.  The  stages  of  advisory  activities  are  running well  from socialization,  observation  and survey, identification, problem solving  analysis and preparation of development planning documents to be handed over to village  government  as  recommendation  /  reference  materials  for  the preparation of RPJMD and RKPD.
Keywords :  Strengthening  Community  Capacity,  Innovation  of  policy formulation, participatory development planning
© 2017 Penerbit LPPM UNSERA. All rights reserved
Sururi dan Mulyasih, Jurnal Pengabdian Masyarakat Wikrama Parahita 2017, Volume 1 Nomor 1: 5 - 18 DOI:

## PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah
Pembangunan  berbasis  masyarakat  yang  berbasis pada  potensi  dan  sumberdaya  lokal,  modal  sosial, budaya  lokal  dan  kearifan  lokal  menjadi  prasyarat penting  keberhasilan  program  pembangunan  di suatu  daerah.  Untuk  itu  kemampuan  pemerintah baik  dalam  skala  lokal  maupun  nasional  dalam mengakomodir  aspirasi  dan  partisipasi  masyarakat dalam  proses  pembangunan  menjadi  sebuah upaya  yang  efektif  dalam  rangka  menciptakan kemitraan  yang  strategis  antara  pemerintah  dan masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat secara komprehensif. Dengan demikian perencanaan  pembangunan  akan  direalisasikan sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat serta  diharapkan  mampu  menjawab  tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Dalam hal ini pelibatan masyarakat dalam perencanaan  pembangunan  dimulai  dari  proses identifikasi  kebutuhan,  pemetaan  permasalahan sampai dengan tahap pelaksanaan dan pengawasan kegiatan. Hal tersebut sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan yang selama  ini  tersentralisasi  dengan  menempatkan suatu  daerah  atau  wilayah  sebagai  objek pembangunan menjadi desentralisasi atau menempatkan daerah atau wilayah sebagai subjek pembangunan sehingga aktor utama pembangunan  di  suatu  daerah  adalah  seluruh masyarakat
dengan dukungan
berbagai komponen  di  tingkat  lokal  dan  segenap  potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut.
Penguatan
kapasitas adalah
penguatan kemampuan  yang  dimiliki  oleh  setiap  individu (dalam masyarakat), kelembagaan, maupun sistem atau jejaring
antar individu
dan
kelompok/organisasi  sosial  serta  pihak  lain  diluar sistem  masyarakatnya  sampai  di  aras  global (Mardikanto,  2013:69).  Pentingnya  penguatan kapasitas masyarakat desa terkait inovasi kebijakan perencanaan  pembangunan  berkelanjutan  dalam pengelolaan  pembangunan  desa  menjadi  upaya dan strategi dalam merekonstruksi proses perubahan  sosial  budaya,  ekonomi  dan  politik menuju  kesejahteraan  masyarakat  desa  yang didesain  secara  bottom  up  atau  bersifat  akar rumput  dan  dilakukan  secara  swadaya  dalam memberikan pengayaan kepada masyarakat untuk berkembang  dan  menjadi  komunitas  pembelajar (learning  communities)  yang  terus  tumbuh  dalam sebuah  proses  yang  terus  menerus  (on  going process).
Dalam  mewujudkan  partisipasi  masyarakat  yang ideal  maka  dibutuhkan  kolaborasi  yang  efektif antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal
ini  masyarakat  diberikan  space  kebebasan  dalam mengambil keputusan yang bersifat strategis terkait dengan  pengelolaan  sumber  daya  potensi  lokal yang  dimiliki  dan  diberikan  prioritas  untuk berkembang  sesuai  dengan  modal  sosial  yang dimiliki.  Modal  sosial  dimaknai  sebagai  nilai  atau norma  bersama  yang  diyakini  mampu  menjaga kestabilan  sosial  melalui  mekanisme  tertentu  yang bersifat humanis meskipun kadang-kadang irasional (Ari  Dwipayana  dan  Sutoro  Eko,  2003:104)  yang mampu  menjadi  basis  semangat  partisipasi masyarakat  dalam  proses  pembangunan.  Modal sosial  sebagai  setiap  hubungan  yang  terjadi  dan diikat oleh
suatu kelompok (trust),
kesalingpengertian  (mutual-under  standing)  dan nilai-nilai  bersama  (share  value)  yang  mengikat anggota  kelompok  untuk  membuat  kemungkinan aksi  bersama  dapat  dilakukan  secara  efisien  dan efektif  (Cohen  dan  Prusak  L,  2001  dalam  Theresia, 2014:36)
Pemerintahan  desa  sebagai  bagian  dari  sistem sosial  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam pengelolaan  modal  sosial  yang  dimiliki  oleh masyarakat sehingga modal sosial masyarakat desa yang  berupa  norma,  tradisi,  kepercayaan,  jaringan sosial,  toleransi,  gotong  rotong  dan  nilai-nilai  lokal lainnya  dapat  menjadi  pilar  pembangunan  yang langsung  diprakarsai  oleh  masyarakat  desa  selaku aktor  pemberdayaan  dan  partisipasi  dalam  proses perencanaan  pembangunan.  Faktor  penting modal sosial dalam proses perencanaan pembangunan  tersebut  termanifestasikan  dalam berbagai  norma,  kerjasama  dan  jaringan  antar individu  dalam  masyarakat  desa  yang  bersifat volunteer  sehingga  modal  sosial  juga  dapat dipahami sebagai serangkaian norma, jaringan dan organisasi  dimana  masyarakat  mendapat  akses pada kekuasaan dan kebijakan dilakukan (Putnam, 1992 dalam Mardikanto, 2013).
Dalam  konteks  penguatan  kapasitas  masyarakat diperlukan  formulasi  kebijakan  sebagai  inti  dari proses pembuatan kebijakan publik yang mensyaratkan  penguasaan  ilmu  pengetahuan yang  relevan  dan  teruji  untuk  menghasilkan alternatif-alternatif  solusi  yang  mengarah  kepada pemecahan  masalah  publik  dalam  agenda kebijakan  tersebut  (Deddy  Mulyadi,  2015:10) sehingga grand design perencanaan pembangunan  bersifat inovatif  dan  tercipta  dalam sebuah  proses  yang  dapat  menjawab  dinamika dan  kebutuhan  masyarakat  yang  lebih  akomodatif dan  didasarkan  pada  kondisi  objektif  masyarakat bahwa yang paling tahu dan memahami apa dan bagaimana  kebutuhan  pembangunan  adalah masyarakat  itu  sendiri.  Disisi  lain  formulasi  kebijakan perencanaan  pembangunan  yang  diinisiasi  secara
Sururi dan Mulyasih, Jurnal Pengabdian Masyarakat Wikrama Parahita 2017, Volume 1 Nomor 1: 5 - 18 DOI:
langsung  oleh  masyarakat  adalah  sebuah  inovasi formulasi  kebijakan  dimana  masyarakat  sebagai aktor  utama  pembangunan  memiliki  bargaining position dalam bentuk kemandirian dan independensi.
Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014  tentang  Desa  disebutkan  bahwa  salah  satu kewenangan  pemerintah  desa  adalah  menyusun perencanaan  pembangunan  desa  sesuai  dengan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  Desa. Disebutkan  bahwa  dalam  Musrenbang  Desa ditetapkan  prioritas,  program,  kegiatan,  dan kebutuhan  pembangunan  desa  yang  didanai  oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota.  Meskipun demikian  pelaksanaan  Musrenbang  Desa  tidak serta merta menjadi representasi dari sebuah proses perencanaan pembangunan desa yang sesungguhnya. Sekalipun struktur dan perencanaan pembangunan  dilaksanakan  melalui  mekanisme Musrenbang  akan  tetapi  kultur  dan  tradisi paternalistik  yang  memprosisikan  kepala  desa sebagai  orang  yang  berpengaruh  begitu  melekat dan  tidak  dapat  dilepaskan  begitu  saja  sehingga membuat  daya  inovasi  masyarakat  dalam Musrenbang Desa menjadi terbatas.
Disisi  lain  Musrenbang  Desa  sebagai  forum musyawarah  antara  masyarakat  dan  aparat pemerintahan hanya dilaksanakan secara seremonial  dan  sekedar  menggugurkan  kewajiban bagi  aparat  pemerintah  desa  dalam  penyusunan Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMD)  dan  Rencana  Kerja  Pemerintahan  Desa (RKPD)  sehingga  kehadiran  masyarakat  diposisikan secara  pasif  dan  hanya  mendengarkan  program- program  kerja  pembangunan  desa  yang  telah digagas  oleh  aparat  pemerintahan  desa.  Dalam hal  ini  RPJMD  dan  RKPD  sebagai  dokumen perencanaan  masih  disusun  tanpa  melibatkan peran  aktif  dari  masyarakat  untuk  mengemukakan permasalahan-permasalahan  yang  selama  ini menjadi hambatan-hambatan dan menjadi kebutuhan  masyarakat.  Hal  tersebut  ditambah dengan problem partisipasi masyarakat yang masih lemah  dan  dibatasi  hanya  sebagai  pelaksana pembangunan  yang  sudah  direncanakan  oleh pemerintah.  Sebagaimana  dikemukakan  Lukman Sutrisno  (1995:207)  bahwa  partisipasi  masyarakat adalah  kemauan  rakyat  untuk  mendukung  secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah.  Partisipasi  dan  aktualisasi  masyarakat yang minim dalam formulasi kebijakan
perencanaan pembangunan
tersebut
menyebabkan lemahnya pengawasan  masyarakat terhadap  proses  implementasi  dan  evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tersebut. Selain  itu  formulasi  kebijakan  perencanaan pembangunan desa masih dirumuskan berdasarkan kepentingan  jangka  pendek  dan  tidak  disusun berdasarkan  identifikasi  dan  prioritas  kebutuhan masyarakat  Hal  ini  disebabkan  karena  agenda perencanaan  pembangunan  desa  disusun  secara parsial dan bukan berdasarkan aspirasi masyarakat desa melalui forum-forum musyawarah warga desa di  tiap-tiap Rukun  Tetangga  (RT)  dan  Rukun  Warga (RW) sehingga
urgensi perencanaan
pembangunan  desa  hanya  melihat  kepentingan aparat pemerintahan desa secara umum dan tidak melihat  kepentingan  masyarakat  desa  di  tiap-tiap dusun dan kampung.
Tujuan  dari  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini adalah  melakukan  pendampingan  bersama-sama masyarakat  dalam  menyusun  formulasi  kebijakan perencanaan  pembangunan  yang  inovatif  dan partisipatif secara berkelanjutan dalam menghasilkan  dokumen  sebagai  rujukan  dan rekomendasi  RPJMD  dan  RKPD.  Faktor  dampak yang  diharapkan  adalah  mendorong  penguatan kapasitas  masyarakat  desa  baik  secara  individu maupun kelompok melalui partisipasi aktif masyarakat  dengan  memanfaatkan  potensi  dan sumber  daya  lokal  yang  dimiliki  sehingga  dapat melahirkan  kader-kader  perencana  pembangunan desa  dan  bertransformasi  menjadi  aktor-aktor kebijakan  pembangunan  sebagai  subjek  formulasi kebijakan.
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  bekerjasama dengan masyarakat di 2 (dua) desa di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak yaitu Desa
Parungsari  dan  Desa  Cisarap.  Mitra  pertama kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  Desa Cisarap yang berbatasan dengan :
a. Sebelah  utara  berbatasan  dengan  Desa Parungpanjang dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam
b. Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Desa Wanasalam dan Desa Cipedang.
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang
d. Sebelah  Timur  berbatasan  dengan  Desa  Bejod Kecamatan Malingping.
Jarak tempuh Desa Cisarap ke pusat pemerintahan kecamatan  yaitu  7  km,  ke  pusat  kabupaten  lebak yaitu  70  km  dan  jarak  ke  ibukota  propinsi  Banten yaitu  108  km.  Desa  Cisarap  memiliki  luas  wilayah 1.450 Ha, dengan pemanfaatan areal persawahan tadah  hujan  1.129  Ha,  perkebunan  rakyat  94  Ha
Sururi dan Mulyasih, Jurnal Pengabdian Masyarakat Wikrama Parahita 2017, Volume 1 Nomor 1: 5 - 18 DOI:
dan  dengan  luas  lahan  pemukiman  75  Ha.  Data dan  potensi  ekonomi  Desa  Cisarap  sangat dipengaruhi  oleh  kondisi  wilayah  Desa  yang sebagian besar dikelilingi oleh areal kehutanan dan perkebunan  rakyat,  adapun  potensi  Desa  Cisarap yang  ditinjau  baik  dari  sumber  daya  manusia maupun sumber daya alam sampai saat ini potensi tersebut belum benar-benar optimal diberdayakan. Jumlah Kepala Keluarga di Desa Cisarap sebanyak 959  Kepala  Keluarga  dengan  jumlah  penduduk 3.261  Jiwa  dan  terdapat  519  Kepala  Keluarga  pra sejahtera.
Sedangkan  mitra  kedua  pengabdian  masyarakat adalah Desa Parungsari yang merupakan salah satu desa  yang  berada  di  wilayah  Kecamatan Wanasalam  Kabupaten  Lebak  dengan  jarak  5  Km dari  Kecamatan  Wanasalam.  Desa  Parungsari berbatasan langsung dengan :
a. Sebelah  utara  berbatasan  dengan  Desa Ketapang
b. Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Desa Cisarap dan Desa Bejod
c. Sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Desa Parungpanjang
d. Sebelah  Timur  berbatasan  dengan  Desa Cikeusik
Desa  Parungsari  memiliki  memiliki  jumlah  penduduk sebanyak 2.963 jiwa, yang terdiri dari  633 KK masih kategori KK miskin .
Gambar 1. Kantor Desa Parungsari dan Desa Cisarap

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  analisis  situasi  melalui  observasi, wawancara  dan  survey  yang  telah  dilakukan terdapat  berbagai  permasalahan  yang  disepakati, diantaranya yaitu :
a. Formulasi kebijakan perencanaan pembangunan desa masih dirumuskan berdasarkan kepentingan jangka pendek dan tidak  disusun  berdasarkan  identifikasi  dan prioritas kebutuhan masyarakat;
b. Masih  kuatnya  kultur  dan  tradisi  paternalistik kepala  desa  sebagai  orang  kuat  dan berpengaruh  dalam  proses  pengambilan keputusan  dan  kebijakan  strategis  dengan tidak melibatkan masyarakat desa secara aktif
c.
Minimnya aktualisasi dan partisipasi masyarakat desa dalam pembuatan kebijakan  perencanaan  pembangunan  yang berdampaknya  pada  minimnya  pengawasan masyarakat terhadap kebijakan
d. Proses  Musrenbang  hanya  dilakukan  secara seremonial  dan  memposisikan  masyarakat desa  secara  pasif  dan  sebagai  pendengar dari  program-program  pembangunan  yang telah digagas oleh aparat pemerintahan desa.
e. Minimnya pelaksanaan rembug warga sebagai  forum  dialog  musyawarah  dan perwujudan  modal  sosial  masyarakat    dalam membahas isu-isu strategis desa.

## METODE PELAKSANAAN KEGIATAN
Penguatan  Kapasitas  Masyarakat  berbasis  inovasi formulasi  kebijakan  dilaksanakan  melalui  prinsip- prinsip: (i)masyarakat adalah aktor utama perencana pembangunan dan diposisikan sebagai penentu/pengambil  kebijakan;  (ii)mengutamakan nilai-nilai kearifan lokal yang tercakup dalam modal sosial sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan potensi  geografis;  (iii)pemerintah  desa  adalah fasilitator  yang  memfasilitasi  masyarakat  desa dalam  penyusunan  inovasi  formulasi  kebijakan perencanaan pembangunan.  Sedangkan Metode yang  digunakan  adalah Participatory  Rapid
Appraisal (PRA)  atau  penilaian  desa  secara partisipatif  yang  dilakukan  melalui  berbagai kegiatan sebagai berikut: a. Pemetaan  wilayah  dan  kegiatan  yang  terkait dengan topik penilaian keadaan;
b. Analisis keadaan yang berupa :
1) Keadaan  masa  lalu,  sekarang  dan kecenderungan di masa depan; 2) Identifikasi  tentang  perubahan-perubahan yang  terjadi  dan  alasan-alasan  atau penyebabnya;
3) Identifikasi  (akar)  masalah  dan  alternatif- alternatif pemecahan masalah;
4) Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman  atau  analisis  strenght,  weakness,
Sururi dan Mulyasih, Jurnal Pengabdian Masyarakat Wikrama Parahita 2017, Volume 1 Nomor 1: 5 - 18 DOI:
opportunity  and  threat  (SWOT)  terhadap semua alternatif pemecahan masalah.
c. Pemilihan  alternatif  pemecahan  masalah  yang paling  layak  atau  dapat  dihandalkan  (dapat dilaksanakan,  efisien  dan  diterima  oleh  sistem sosialnya)
d. Rincian  tentang  stakeholders  dan  peran  yang diharapkan  dari  para  pihak,  serta  jumlah  dan sumber-sumber  pembiayaan  yang  dapat diharapkan  untuk  melaksanakan  program kegiatan yang akan diusulkan/direkomendasikan.
Berdasarkan  metode  pemberdayaan  masyarakat tersebut,  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian masyarakat  ini  akan  dilaksanakan  melalui  tiga tahap yaitu tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Secara  umum  tahapan  kegiatan  pengabdian  ini dapat  dilihat  pada  Gambar  1.  Berikut  penjelasan pada masing-masing tahap kegiatan.
a. Tahap    awal.    Kegiatan    pada    tahap    ini meliputi    (a)observasi    partisipatif  dan    survey.
Dilakukan  sebagai  langkah  awal  untuk mengidentifikasi  mengenai  permasalahan  di desa; (b)pemetaan wilayah desa,
(c)merancang  kegiatan  inti  berupa  analisis keadaan  dan  pemilihan  alternatif  pemecahan masalah.
b. Tahap  inti.  Dalam  tahap  kedua  ini,  fokus kegiatan  pengabdian  masyarakat  dilakukan proses  pendampingan  dan  bimbingan  melalui serangkaian kegiatan.  Ada lima kegiatan yang akan diikuti oleh mitra, yaitu:
1) Sosialisasi identifikasi permasalahan;
2) Melakukan  analisis  keadaan  yang  berupa keadaan  masa  lalu, sekarang  dan kecenderungan  di  masa  depan  melalui kegiatan forum warga tingkat desa;
3) Melakukan  identifikasi  tentang  perubahan- perubahan  yang  terjadi  dan  alasan-alasan atau penyebabnya;
4) Menyusun alternatif pemecahan masalah;
5) Melakukan  analisis  kekuatan,  kelemahan, peluang  dan  ancaman  atau  analisis strenght,  weakness,  opportunity  and  threat (SWOT) terhadap semua alternatif pemecahan masalah; 6) Merumuskan pemilihan alternatif pemecahan  masalah  yang  paling  layak atau dapat dihandalkan;
7) Menyusun pembagian peran para stakeholders dan sumber-sumber pembiayaan yang dapat diharapkan untuk melaksanakan  program  kegiatan  yang akan diusulkan/direkomendasikan.
c. Tahap akhir. Ada dua kegiatan dalam tahap ini yaitu (a)penyusunan inovasi formulasi kebijakan perencanan
pembangunan; (b)sosialisasi
inovasi  formulasi  kebijakan  perencanaan pembangunan.
Gambar 2. Bagan Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat PEMBAHASAN Strategi penguatan kapasitas masyarakat mencakup  pengorganisasian  masyarakat  desa, kelembagaan  (organisasi,  modal  sosial  dan  institusi sosial),  penguatan  nilai-nilai  sosial  budaya  dan penguatan  kapasitas  jaringan  antar  lembaga dalam  masyarakat.  Kegiatan  pendampingan  ini dilakukan  selama  4  (bulan)  bulan  yaitu  minggu kedua bulan Maret 2016 s/d minggu keempat bulan Juli 2016 Tahap  Awal  (Observasi  dan  Survey  Partisipatif, Pemetaan  wilayah  desa,  kelengkapan  administrasi dan Merancang Kegiatan Inti )
a. Observasi dan survey partisipatif Pada  tahap  ini  kegiatan  observasi  dan  survey dilakukan  secara  mandiri  dengan  melibatkan beberapa warga desa. Survey Dusun Mandiri (SDM) dilakukan  secara  berkelompok  dan  berpasangan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan  masyarakat.  Jumlah  sampel  pada kegiatan  observasi  dan  survey  pada  Desa  Cisarap dan  Desa  Parungsari  menargetkan  masing-masing sebanyak  100  kepala  keluarga  sedangkan  jumlah wilayah  yang  diobservasi  meliputi  4  (empat)  dusun di  Desa  Cisarap  dan  2  (dua)  dusun  di  Desa Parungsari.  Selanjutnya  hasil  observasi  dan  SDM tersebut diolah secara sederhana dengan membuat  daftar  identifikasi  permasalahan  dan kebutuhan masyarakat untuk kemudian didiskusikan pada  kegiatan  rembug  warga  masing-masing dusun.
DOI:
Gambar 3. Kegiatan Rembug Warga Desa Parungsari Gambar 4. Kegiatan Rembug Warga Desa Cisarap b. Pemetaan Wilayah Desa (Batas wilayah, Sarana/prasarana dan potensi ekonomi) 1) Desa Cisarap Tabel 3. Batas Wilayah No  Batas Desa Masukan dalam Peta 1. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Jalan  Desa,  Mesjid,  Musholla,  Sekolah,  Kantor Desa 2. Keadaan Fisik Lingkungan Persawahan,  Tanah  Kering,  perkerasan,  rabat beton 3. Luas dan tata Letak lahan termasuk Peruntukannya Sawah  tadah  hujan  1129  Ha,  Pemukiman Penduduk 75 Ha, Perkebunan 94 Ha 4. Penyebaran Daerah Permukiman Merata 5. Aliran Air Sungai Desa 6. Lembaga yang ada di Desa BPD, LPM, Karang Taruna 7. Sekolah RW 01, RW 02 8. Posyandu RW.01, RW.02, RW 03 Sumber : RPJMD Desa Cisarap, 2014 Tabel 2. Data Kondisi Prasarana dan Sarana No Prasarana  dan Sarana Kondisi  (sebutkan  lokasi  dan data lainnya) Masalah (sebutkan lokasi dan data lainnya) Potensi  (sebutkan  lokasi dan data lainnya) 1. Posyandu Fasilitas  Kurang  Memadai, Lokasi RW 01-RW 02 Minimnya Dana Kegiatan Pengurus  dan  bangunan ada 2. Gedung Sekolah RW 01 Jaraknya jauh dari dusun lainnya Tenaga pengajar, SDM 3. Jalan Desa Perkerasan Dari  total  13.35  Km,  11.5  Km rusak berat Mengganggu  aktivitas masyarakat Lahan, tenaga kerja Sumber : RPJMD Desa Cisarap, 2014 2) Desa Parungsari Tabel 3. Batas Wilayah No Batas Desa Masukan dalam Peta 1. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Jalan  Desa,  Mesjid,  Musholla,  Sekolah, Kantor Desa 2. Keadaan Fisik Lingkungan Persawahan,  Tanah  Kering,  perkerasan,
DOI:
rabat beton 3. Luas dan tata Letak lahan termasuk Peruntukannya Pertanian  sawah  teririgasi  98  Ha,  tadah hujan 243 Ha, ladang 195 Ha, Pemukiman Penduduk 72 Ha, Perkebunan 167 Ha 4. Penyebaran Daerah Permukiman Merata 5. Aliran Air Kering 6. Lembaga yang ada di Desa BPD, LPM, Karang Taruna 7. Sekolah RW 01, RW 02 8. Posyandu RW.01, RW.02 Sumber : RPJMD Desa Parungsari, 2014

## Tabel 4. Kondisi Sarana dan Prasarana
No  Prasarana dan Sarana Kondisi  (sebutkan  lokasi dan data lainnya) Masalah (sebutkan lokasi dan data lainnya) Potensi  (sebutkan lokasi  dan  data lainnya) 1. Posyandu Fasilitas  Kurang  Memadai, Lokasi RW 01-RW 02 Minimnya Dana Kegiatan  Pengurus dan bangunan ada 2. Pemagaran TPU Belum ada batas pemisah, Lokasi RW. 02. Banyaknya binatang masuk, bangunan rusak Pengurus TPU dan Lahan ada 3. Gedung Sekolah RW 01-RW02 Gedung  sekolah  bocor jika terjadi hujan Tenaga pengajar, SDM Sumber : RPJMD Desa Parungsari, 2014 Tabel 3. Peta, profil masalah dan Potensi ekonomi masyarakat Desa Cisarap dan Desa Parungsari No  Potensi Ekonomi Desa Prioritas Masalah Profil dan Karakteristik Masalah Akses Usaha (pemasaran, bahan baku,pabrik dll) Akses Modal Kelembagaan Ekonomi/Keuangan 1. Pertanian Pelatihan Keterampilan Kualitas hasil produksi  kurang bisa bersaing Belum ada bantuan usaha kegiatan Kurangnya  pelatihan untuk Gapoktan Sumber : Survey Desa Mandiri (SDM), 2016 c. Merancang Kegiatan Inti
Pada  tahap  ini  dilakukan  penyusunan  draft  analisis keadaan  dan  pemilihan  alternatif  pemecahan masalah  dan  pembagian  peran  para  pihak  yang sesuai  dengan  kebutuhan  mitra  dan  sebagai  solusi dari  permasalahan  yang  dihadapi.  Kegiatan  yang dilaksanakan Tim Pengabdian Masyarakat bersama-sama  masyarakat  adalah  melakukan rembug  warga  dusun.  Pelaksanaan  rembug  warga di tiap-tiap dusun dihadiri rata-rata sekitar 25 orang. Output  dari  kegiatan  ini  adalah  terbentuknya Organisasi  Masyarakat  Mandiri  Dusun  (Ormandus) sebagai  representasi  masyarakat  di  tiap-tiap  dusun dalam penyusunan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan.
Ormandus  adalah  organisasi  ditingkat  dusun  yang mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  mewakili masyarakat  dusun,  menjadi  penanggungjawab rembug-rembug  dan  musyawarah  warga  dusun dan memastikan kegiatan perencanaan pembangunan  berjalan  sesuai  dengan  yang  telah direncanakan.  dalam  memastikan  setiap kebijakan desa. Dengan jumlah kepala keluarga di tiap desa yang  sangat  banyak,  maka  kebutuhan  untuk menyusun  Ormandus  dirasakan  penting.  Fokus kegiatan  organisasi  lokal  Ormandus  yang  telah dibentuk  adalah  menyusun  formulasi  kebijakan perencanaan  pembangunan  dengan  berbasis pada  konsep  Ketahui,  Kelola,  Kawal  atau  3K sebagai langkah-langkah inovasi formulasi kebijakan perencanaan pembangunan desa.
DOI:

## Gambar 5. Strategi Penguatan Kapasitas Masyarakat
Sumber : Analisis Penyusun, 2016
Tahap  inti.  Dalam  tahap  ini,  fokus  pengabdian masyarakat
dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan bimbingan melalui serangkaian kegiatan. Ada lima kegiatan yang diikuti oleh mitra pengabdian masyarakat bersama tim, yaitu:
a. Sosialisasi Identifikasi Permasalahan dan
Kebutuhan Masyarakat
Secara  umum  identifikasi  permasalahan  dan kebutuhan  masyarakat  di  kedua  Desa  relatif  sama, hal  ini  dimungkinkan  karena  jarak  kedua  desa berdekatan  dan  mempunyai  kecenderungan permasalahan  yang  sama.  Hasil  identifikasi  pada kegiatan  rembug  warga  di  tiap-tiap  desa  adalah sebagai berikut :
Identifikasi Permasalahan Utama Lokasi Desa Jalan Berlubang dan Becek Desa Cisarap Jembatan Penghubung antar Kampung rusak Desa Cisarap Akse  dan  Kondisi  jalan  ke rumah warga masih tanah Desa Parungsari dan Desa Cisarap Sebagian besar masyarakat belum memiliki MCK Desa  Cisarap  dan Desa Parungsari Sebagian besar masyarakat belum mendapatkan akses listrik Desa Cisarap Belum  ada  Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa Cisarap Sarana Pendidikan SD dan PAUD sudah rusak Desa  Cisarap  dan Desa Parungsari Sumber : Survey  Desa Mandiri, 2016
b. Melakukan  analisis  keadaan  yang  berupa  keadaan  masa  lalu,  sekarang  dan  kecenderungan  di  masa depan melalui kegiatan forum warga tingkat desa;
Keadaan Masa Lalu Keadaan Sekarang Keadaan masa depan Desa Cisarap Desa Parungsari Sumber  Daya  Sarana dan  Prasarana  (Kantor Desa, Masjid dan Sekolah Memerlukan rehabilitasi  terutama sekolah PAUD dan SD Secara umum baik Kondisi  sarana  dan prasarana yang memadai bagi kebutuhan warga Keadaan Fisik Lingkungan Diperlukan  penataan kawasan  lingkungan yang sehat dan nyaman Diperlukan penataan kawasan  lingkungan  yang sehat dan nyaman Kondisi  fisik  lingkungan yang sehat dan nyaman terutama untuk  anak-anak  dan perempuan Luas  dan  tata  Letak lahan termasuk Peruntukannya Luas  dan  letak  lahan belum  dimanfaatkan secara  optimal  oleh masyarakat Luas  dan  letak  lahan  belum dimanfaatkan  secara  optimal oleh masyarakat Pemanfataan  luas  dan tata letak lahan Penyebaran Daerah Permukiman Merata Merata Mempertahankan penyebaran daerah permukiman seperti saat ini Aliran Air Kering Ada sungai desa Pemanfaatan sungai desa Lembaga yang ada di Desa BPD, LPM dan Karang Taruna BPD, LPM dan Karang Taruna Tetap dipertahankan
Sumber : Survey  Desa Mandiri, 2016 dan Analisis Penyusun, 2016
DOI:
c. Melakukan  identifikasi  tentang  perubahan-perubahan  yang  terjadi  dan  alasan-alasan  atau penyebabnya;
1) Desa Parungsari
No Perubahan-perubahan yang terjadi Alasan penyebab 1 Jumlah Penduduk meningkat Sampai dengan tahun 2014 berjumlah 2.963, dan tahun 2016 berjumlah  3154.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  adanya peningkatan  jumlah  kedatangan  penduduk  yang  menetap dan menigkatnya jumlah kelahiran 2 Jumlah Keluarga Pra KS masih tinggi dan  belum  terjadi  peningkatan secara signifikan Akses  masyarakat  terhadap  sumber  daya  pembangunan masih rendah 3 Jumlah RT dan RW berubah Dari  keadaan  geografis  Desa  Parungsari  yang  memiliki  10 Rukun  Tetangga  dan  2  Dusun,  dengan  kondisi  antar  Dusun yang  tersebar,  dan  merupakan  kawasan  pertanian  serta akses  untuk  masing-masing  Kampung  memiliki  kesulitan karena  kondisi  jalan  yang  masih  berupa  tanah  yang  tidak didukung sarana jalan yang baik. 4 Potensi  Desa  belum  dimanfaatkan secara optimal Dari  segi  ekonomi  yaitu  bidang  pertanian  dimana  mereka memiliki  keterbatasan  dalam  hal  meningkatkan  hasil-hasil pertanian  maupun  dalam  hal  memasarkan  hasil  pertanian tersebut,  hal  tersebut  disebabkan  terbatasnya  modal  dan akses pemasaran
Sumber : Survey  Desa Mandiri, 2016
2) Desa Cisarap
No Perubahan-perubahan yang terjadi Alasan penyebab 1 Jumlah Penduduk meningkat Sampai dengan tahun 2014 berjumlah 3.261, dan tahun 2016 berjumlah  3.456.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  adanya peningkatan  jumlah  kedatangan  penduduk  yang  menetap dan menigkatnya jumlah kelahiran 2 Jumlah Keluarga Pra KS masih tinggi dan  belum  terjadi  peningkatan secara signifikan Akses  masyarakat  terhadap  sumber  daya  pembangunan masih rendah 3 Jumlah RT dan RW berubah Dari keadaan geografis Desa Cisarap yang memiliki 4 (Empat) Dusun,  dengan  kondisi  antar  Dusun  yang  tersebar,  dan merupakan  kawasan  pertanian  serta  akses  untuk  masing- masing kampung memiliki kesulitan karena kondisi jalan yang masih  berupa  tanah  yang  tidak  didukung  sarana jalan  yang baik. 4 Potensi  Desa  belum  dimanfaatkan secara optimal Dari  segi  ekonomi  yaitu  bidang  pertanian  dimana  mereka memiliki  keterbatasan  dalam  hal  meningkatkan  hasil-hasil pertanian  maupun  dalam  hal  memasarkan  hasil  pertanian tersebut,  hal  tersebut  disebabkan  terbatasnya  modal, minimnya  sarana  dan  prasarana  pertanian  dan  akses pemasaran
Sumber : Survey  Desa Mandiri, 2016
Sururi dan Mulyasih, Jurnal Pengabdian Masyarakat Wikrama Parahita 2017, Volume 1 Nomor 1: 5 - 18 DOI:

## d. Menyusun alternatif pemecahan masalah
1) Desa Parungsari
No Permasalahan Alternatif Pemecahan Masalah 1 Akses  dan  Kondisi  jalan  ke  rumah  warga  masih tana Pembangunan Paving Block 2 Sebagian besar masyarakat belum memiliki MCK Pembangunan MCK di tiap rumah/MCK umum 3 Sarana Pendidikan SD dan PAUD sudah rusak Rehabilitasi gedung SD dan PAUD Sumber : Survey  Desa Mandiri, 2016 2) Desa Cisarap No Permasalahan Alternatif Pemecahan Masalah 1 Jalan Berlubang dan Becek Pembangunan Jalan telford 2 Jembatan  Penghubung  antar  Kampung rusak Rehabilitasi Jembatan 3 Akses  dan  Kondisi  jalan  ke  rumah  warga masih tanah Pembangunan Paving Block 4 Sebagian besar masyarakat belum memiliki MCK Pembangunan MCK di tiap rumah/MCK umum 5 Sebagian besar masyarakat belum mendapatkan akses listrik Pembangunan gardu listrik 6 Belum ada Penerangan Jalan Umum (PJU)  Pembangunan PJU di tiap kampung dan dusun 7 Sarana  Pendidikan  SD  dan  PAUD  sudah rusak Rehabilitasi gedung SD dan PAUD Sumber : Survey  Desa Mandiri, 2016
e. Melakukan  analisis  kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman  atau  analisis  strenght,  weakness, opportunity and threat (SWOT).
1) Desa Parungsari Strenght (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) Modal sosial masyarakat Luas lahan dan tata letak desa cukup representatif Jumlah penduduk usia Produktif Pusat ekonomi strategis Kondisi  dan  akses  jalan  ke  pemukiman warga masih berupa tanah Bangunan sekolah rusak Sebagian  masyarakat  belum  mempunyai MCK Opportunity (Peluang) Threat (Ancaman) Kelompok Tani Kader Pengurus Tingkat pendidikan masyarakat dalam baca tulis cukup baik Jumlah  Keluarga  miskin/  pra  sejahtera masih tinggi Minimnya  kemampuan  masyarakat  dalam memanfaatkan potensi ekonomi Rendahnya motivasi masyarakat 2) Desa Cisarap Strenght (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) Modal sosial masyarakat Luas lahan dan tata letak desa Jumlah penduduk usia Produktif Motivasi masyarakat cukup tinggi Kondisi dan akses jalan ke pemukiman warga masih berupa tanah Rendahnya sebagian besar tingkat pendidikan Sebagian masyarakat belum mempunyai MCK Opportunity (Peluang) Threat (Ancaman) Kelompok Tani Sumber daya lokal Kader Pengurus Jumlah Keluarga miskin/ pra sejahtera masih tinggi Tingkat kriminialitas cukup tinggi Minimnya  kemampuan  masyarakat  dalam  memanfaatkan  potensi ekonomi
DOI:
f. Merumuskan  pemilihan  alternatif  pemecahan masalah  yang  paling  layak  atau  dapat dihandalkan.
Pada  tahap  ini,  rembug  desa  dilakukan  dengan mengundang berbagai pihak terkait seperti Kepala
Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat, kader PKK dan masyarakat  secara  umum.  Tujuan  kegiatan  ini adalah  menginventarisir  prioritas  kebutuhan  usulan kegiatan tersebut dalam sebuah analisis pemetaan perencanaan pembangunan sebagai berikut :

## Tabel 4. Analisis Nilai dari kebutuhan dan Usulan Kegiatan
Desa Parungsari
a. Pembangunan Paving Block
b. Pembangunan MCK
c. Rehabilitasi Gedung SD dan PAUD
No Aspek Penilaian Nilai Kebutuhan dan Usulan Kegiatan 1 2 3 1 Kegiatan  pembangunan  meningkatkan  kualitas  dan  akses terhadap pelayanan dasar A = Iya B = Kurang C = Tidak A = 3 B = 1 3 3 3 2 Kegiatan  pembangunan  mendukung  peningkatan  ekonomi masyarakat secara produktif A = Sangat mendukung B = Kurang Mendukung C = Tidak mendukung A = 3 B = 2 C = 1 3 2 2 3 Kegiatan  pembangunan  melibatkan  masyarakat  setempat secara langsung A = Melibatkan B = Tidak Melibatkan A = 2 B = 1 3 2 2 4 Manfaat  pembangunan  dirasakan  secara  langsung  oleh masyarakat desa setempat A = Dirasakan B = Kurang dirasakan A = 2 B = 1 2 2 2 5 Lahan yang akan digunakan merupakan milik umum/desa A = Milik Desa B = Bukan Milik Desa A = 2 B = 1 3 3 3 6 Besarnya  biaya  pembangunan  dapat  dijangkau  oleh anggaran desa A = Dapat dijangkau B = Tidak dapat dijangkau A = 2 B = 1 2 2 2 7 Pembangunan  yang  dilaksanakan  menggunakan  teknologi sederhana berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia A = Teknologi sederhana dan dapat diterapkan B = Teknologi tinggi dan tidak dapat dterapkan A = 2 B = 1 2 2 2 8 Waktu pelaksanaan pembangunan A = < 3 bulan B = > 3 bulan A = 2 B = 1 2 2 2 Total Nilai 20 16 16 Peringkat 1 2 2 Berdasarkan  tabel  4  tersebut  dapat  dijelaskan bahwa  nilai  kebutuhan  dan  usulan  kegiatan  yang mendapatkan peringkat pertama dan memperoleh nilai tertinggi 20 adalah pembangunan jalan paving
block  untuk  memudahkan  akses  masyarakat  ke daerah  pemukiman.  Sedangkan  pembangunan MCK  dan  rehabilitasi  gedung  sekolah  masing- masing mendapatkan nilai 16.
DOI:

## Tabel 5. Analisis Nilai dari kebutuhan dan Usulan Kegiatan
Desa Cisarap
a. Pembangunan Jalan Telford
b. Rehabilitasi Jembatan
c. Pembangunan Paving Block
d. Pembangunan MCK
e. Pembangunan gardu listrik
f. Pembangunan JPU
g. Rehabilitasi Gedung SD dan PAUD
No Aspek Penilaian Nilai Kebutuhan dan Usulan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 1 Kegiatan  pembangunan  meningkatkan  kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar A = Iya B = Kurang C = Tidak A = 3 B = 1 3 3 3 3 3 3 3 2 Kegiatan pembangunan mendukung peningkatan ekonomi  masyarakat secara produktif A = Sangat mendukung B = Kurang Mendukung C = Tidak mendukung A = 3 B = 2 C = 1 3 3 3 2 3 3 2 3 Kegiatan pembangunan melibatkan masyarakat setempat secara langsung A = Melibatkan B = Tidak Melibatkan A = 2 B = 1 3 2 3 2 2 2 2 4 Manfaat  pembangunan  dirasakan  secara langsung oleh masyarakat desa setempat A = Dirasakan B = Kurang dirasakan A = 2 B = 1 3 3 3 3 3 3 3 5 Lahan  yang  akan  digunakan  merupakan  milik umum/desa A = Milik Desa B = Bukan Milik Desa A = 2 B = 1 3 3 3 3 3 3 3 6 Besarnya biaya pembangunan dapat dijangkau oleh anggaran desa A = Dapat dijangkau B = Tidak dapat dijangkau A = 2 B = 1 2 2 3 2 1 1 1 7 Pembangunan yang dilaksanakan menggunakan teknologi sederhana berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia A = Teknologi sederhana dan dapat diterapkan B = Teknologi tinggi dan tidak dapat dterapkan A = 2 B = 1 2 1 2 1 1 1 1 8 Waktu pelaksanaan pembangunan A = < 3 bulan B = > 3 bulan A = 2 B = 1 2 2 2 2 2 2 2 Total Nilai 21 19 23  18 18 18 17 Peringkat
Berdasarkan  tabel  5  tersebut  dapat  dijelaskan bahwa  nilai  kebutuhan  dan  usulan  kegiatan  yang mendapatkan peringkat pertama dan memperoleh nilai tertinggi 23 adalah pembangunan jalan Paving
Block.  Sedangkan  pembangunan  jalan  telford berada  di  peringkat  kedua  dengan  nilai  21  dan rehabilitasi jembatan berada di peringkat 3 dengan nilai 19
Sururi dan Mulyasih, Jurnal Pengabdian Masyarakat Wikrama Parahita 2017, Volume 1 Nomor 1: 5 - 18 DOI:
Tahap  akhir.  Ada  dua  kegiatan  dalam  tahap  ini yaitu (a)penyusunan formulasi kebijakan perencanan  pembangunan;  (b)sosialisasi  inovasi kebijakan perencanaan pembangunan a. Penyusunan Inovasi formulasi Kebijakan perencanaan pembangunan
Pada  tahap  ini  diselenggarakan  musyawarah tingkat desa dengan mengundang warga tiap-tiap dusun  untuk  bersama-sama  menyusun  dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan tahapan  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  yang selanjutnya  menjadi  dokumen  formulasi  kebijakan perencanaan
pembangunan
desa
yang berkelanjutan  dan  diserahkan  ke  pemerintah  desa
sebagai  bahan  rekomendasi/rujukan  RPJMD  dan RKPD.
Pembagian peran stakeholders dalam pelaksanaan program  kegiatan  difasilitasi  oleh  Ormandus sebagai  representasi  masyarakat  tiap-tiap  dusun yang  selanjutnya  akan  mensosialisasikan  hasil kegiatan  penilaian  desa  secara  partisipatif  kepada masyarakat  melalui  spanduk,  info  selebaran  yang dibagikan  kepada  seluruh  masyarakat  dan  papan pengumuman  informasi  di  tiap-tiap  dusun  dan kantor desa.

## Gambar 6. Pengembangan Strategi Penguatan Kapasitas Masyarakat melalui Inovasi formulasi kebijakan berbasis 3K
sumber : Analisis Penyusun, 2016
KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan Dari  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan,  dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1) Masyarakat  Desa  Parungari  dan  Desa  Cisarap sebagai mitra pengabdian masyarakat memiliki antusias  yang  sangat  besar  terutama  dalam proses
pendampingan perencanaan pembangunan  walaupun  dengan  segala keterbatasan  yang  dimiliki.  Hal  tersebut  dapat terlihat  dari  jumlah  kehadiran  masyarakat
dalam  kegiatan  Survey  Desa  Mandiri  (SDM) berjumlah  8-10  orang  dengan  target  observasi dan  survey  sebanyak    100  Kepala  Keluarga, terealisasi 73 Kepala Keluarga.
2) Kegiatan  rembug  warga  tiap-tiap  dusun mendapatkan respon yang positif dari sebagian masyarakat.  Sebagai  desa  yang  sebagian besar  masih  tergolong  kurang  sejahtera/miskin, respon  masyarakat  dalam  mengikuti  program pendampingan  perlu  mendapatkan  apresiasi sebagai  bagian  dari  upaya  kesadaran
DOI:
masyarakat  tentang  pentingnya  perencanaan pembangunan  yang  dirancang  dari,  oleh  dan untuk masyarakat.
3) Kegiatan  pengabdian  masyarakat  masyarakat antara tim pengabdian bersama-sama masyarakat  di  Desa  Cisarap  dan  Desa Parungsari  melalui  kegiatan  perencanaan pembangunan melalui inovasi formulasi kebijakan berjalan sesuai dengan rencana dan target  yang  telah  ditetapkan.  Tahapan- tahapan  kegiatan  pendampingan  berjalan dengan  cukup  baik  mulai  dari  sosialisasi, observasi  dan  survey,  identifikasi,  analisis pemecahan  masalah  serta    penyusunan dokumen  perencanaan  pembangunan  untuk diserahterimakan  kepada  pemerintah  desa sebagai bahan rekomendasi/rujukan penyusunan RPJMD dan RKPD. b. Saran Adapun saran-saran dalam kegiatan ini adalah : 1) Dalam mendorong perencanaan pembangunan  yang  partisipatif  dan  aspiratif, maka  masyarakat  terutama  kaum  perempuan dan  keluarga  miskin/pra  sejahtera  harus diberikan prioritas sebagai target sasaran setiap program pembangunan.
2) Integrasi  program-program  pembangunan  dari pemerintah  pusat/provinsi/kabupaten  dengan program-program  desa  dilakukan  dengan melihat  kondisi  objektif  kebutuhan  masyarakat desa
3) Mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bersifat  padat  karya  dengan  melibatkan masyarakat  desa  dalam  setiap  program pembangunan.

## PUSTAKA
Appel,  K.,  Buckingham,  E.,  Jodoin,  K.,  Roth,  D.  (2012).
Participatory  Learning  and  Action  Toolkit:  For Application in BSR’s Global Programs. Paris: BSR.
Dwipayana  A  dan  Eko  S,  2003,  Membangun  Good Governance di Desa. Yogyakarta, IRE Press
Hasbullah, J. 2006. Social Capital. United Press, Jakarta Mardikanto   T   dan   Soebiato   P,   2013, Pemberdayaan Masyarakat  dalam  Perspektif  Kebijakan  Publik. Alfabeta, Bandung.
Mulyadi,  D.,  2015,  Studi  Kebijakan  Publik  dan  Pelayanan Publik. Bandung, Alfabeta.
Sutrisno,  L.  1995.  Menuju  Masyarakat  Partisipatif. Yogyakarta, Kanisius.
Theresia,  Aprillia,  at  al,  214,  Pembangunan  Berbasis Masyarakat. Bandung, Alfabeta Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa