## MASYARAKAT ADAT DALAM PUSARAN MODAL: STUDI PENOLAKAN TAMBANG BATU GAMPING MASYARAKAT ADAT LOLOK-LUWUK-FLORES 1
Danggur Konradus
Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular & Pusat Kajian Hukum Konservasi dan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat (PKH-KALMA)
Wisma Mitra Sunter Lt. 8 Ruangan 8-02 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Mitra Sunter Boulevard Blok C-2 Jakarta konsdenggo@gmail.com

## Abstract
Welfare  of  the  people  with  mono-interpreted  legal  politics  that  relies  on  the  exploitation  of natural  resources,  besides  benefiting  a  few  people,  it  is  also  disastrous  for  the  environment, biodiversity  and  their  ecosystem.  except  that  indigenous  peoples  are  separated  from  their cultural  space.  The  formal  legalistic  approach  with  limestone  exploitation  permits,  is  not  the only thing that overcomes poverty in the community, including indigenous people. That is why the Lollok and Luwuk indigenous people reject the exploitation of limestone in their customary territory, then how to construct a legal politics based on local potential, environmentally sound and sustainable It is studied with a socio-legal approach which will produce a new approach, namely the law politics of the commune link which synergi the potency of the lolok and luwuk indigenous peoples who have social capital, namely natural beauty, cultural space, fertile land, and other elements of society with the state to jointly design the welfare of indigenous peoples who are democratic and justice.
Keywords: Link-Commune; Mono Interpretation; Cutural Space; Mine; Indigenous Peoples.

## Abstrak
Menyejahterakan  rakyat  dengan  politik  hukum  mono  interprestasi,  yang  mengandalkan eksploitasi  sumber  daya  alam,  selain  hanya  menguntungkan  segelintir  orang,  juga  kerusakan lingkungan,  keragaman  hayati  dan  eksositemnya,  kecuali  itu  masyarakat  adat  dipisahkan  dari ruang  kulturalnya.  Pendekatan  legalistik  formal  dengan  izin  eksploitasi  batu  gamping  bukan satu-satunya  mengatasi  kemiskinan  masyarakat  termasuk  masyarakat  adat.  Itulah  sebabnya masyarakat adat lolok dan luwuk menolak eksploitasi batu gamping pada wilayah ulayat mereka, kemudian  bagaimana  mengonstruksi  politik  hukum  berbasis  potensi  lokal,  berwawasan lingkungan  berkesinambungan.  Permasalahan  tersebut  dikaji  dengan  pendekatan  sosio  legal, yang menghasilkan pendekatan baru yakni politik hukum Link Commune , yang menyinergikan potensi  masyarakat  adat  lolok  dan  luwuk  yang  memiliki  modal  sosial  yaitu  keindahan  alam, ruang  kultural,  tanah  subur,  dengan  elemen  masyarakat  lainnya  dan  negara,  bersama-sama mendesain kesejahteraan masyarakat adat itu yang demokratis dan berkeadilan.
Kata Kunci : Link-Commune ; Mono Interpretasi; Ruang Kultural; Tambang; Masyarakat Adat.
1 Hasil penelitian ini  didanai  oleh Pusat  Kajian Hukum  Konservasi dan Kearifan  Lokal  Masyarakat Hukum Adat (PKH-KALMA) pada tahun 2018. Penelitian dilaksanakan dalam rangka penyusunan Disertasi.

## A. Pendahuluan
Penolakan terhadap kehadiran tambang, pabrik,  kebun  sawit  di  hampir  semua kawasan  ulayat  masyarakat  hukum  adat (MHA)  mewarnai  berita  di  tengah  pandemi Covid  19  belakang  ini.  Realitas  itu mencerminkan  masih  ada  masalah  yang belum tuntas terhadap kehadiran perusahaan ekstraktif  di  tengah  ruang  kehidupan mereka.  Pendekatan  politik  hukum  mono interpretasi  terhadap  sumber  daya  alam (SDA)  tidak  cukup  mengatasi  kemiskinan serta  permasalahan  MHA  yang  kian kompleks, karena  demikian pendekatan lain seperti politik hukum Link-Commune (Link-
Co) yang  holistik,  berpangkal  pada  proses yang adil dan demokratis tanpa mengabaikan  potensi  lokal  sebagai  modal sosial MHA.
Pendekatan  mono  interpretasi  tersebut diskenariokan  sebagai  pola  modernisme memakmurkan rakyat dengan cara eksploitasi perut bumi, ketimbang mendesain  potensi  di  atasnya  secara berkesinambungan. Itu pulalah yang menyebabkan  terjadi  penolakan  kehadiran perusahan  ekstraktif  di  tengah  ruang  hidup mereka.  Misalnya,  penolakan  tambang  dan pabrik  di  MHA  Lolok  dan  Luwuk,  Flores, perkebunan sawit di Papua, Kalimantan dan Sumatra  dan  tempat-tempat  lainnya  di Indonesia (Jebadu, 2020). Fenomena seperti ini menunjukkan kesadaran hukum masyarakat  jangan  terabaikan.  Mencaplok ruang  hidup  dan  ruang  sakral  atas  nama kemakmuran  dan  pendapatan  asli  daerah (PAD), sebagai kesewenang-wenangan negara  terhadap  elemen  masyarakat  yang secara konstitusional terlindungi. Kebijakan  memakmurkan  rakyat  agar keluar  dari  kukungan  kemiskinan,  tidak selalu membuahkan hasil maksimal, bahkan mendatangkan kemudaratan terhadap rakyat. Seringkali memunculkan manipulasi kesejahteraan  instan  yang  kerap  dipaksakan sebagai  atas  nama  kemakmuran  itu  sendiri, semirip  cara-cara  feodal-kolonial,  berakibat kemiskinan  struktural  semakin  melebar. Keengganan  negara  memberdayakan  modal sosial  dan  potensi  alam  MHA  lebih
dikarenakan  lemahnya  posisi  tawar  antara investor dengan kepala daerah.  Posisi tawar yang  lemah  itu  berdampak  pada  pelunakan pemberian  izin  tanpa  mempertimbangkan lagi  potensi  lingkungan,  bahkan  seringkali pula  mengabaikan  modal  sosial  MHA  dan keberatan elemen masyarakat.
Pernyataan  yang  seringkali  dilontarkan kepala daerah atau penegak hukum lainnya, bahwa pemberian izin tambang, perkebunan sawit  dan pabrik  itu sesuai  prosedur hukum perizinan,  yang  ditangkapi  oleh  sebagian masyarakat  sebagai  pernyataan  klasik. Pergeseran pemaknaan hukum bagi kesejahteraan  dan  kebahagiaan  semua makhluk  hidup  termasuk  manusia  di dalamnya,  telah  menjadi  hukum  untuk perusahaan atas nama memakmurkan rakyat.
Hukum yang mendatangkan
kebahagiaan  itu  bersendikan  pada  hukum bercorak delebiratif yang senantiasa menghadirkan kebahagiaan bersama sebagai perwujudan  makna  hukum  memanusiakan manusia,  hadir  di  tengah  realitas  sosial masyarakat. Karena itu pendekatan kemakmuran  secara  holistik,  menjadi alternatif  tidak  saja  bersumber  dari  devisa potensi perut  bumi, melainkan potensi yang bersumber  dari  lingkungan  itu  sendiri, misalnya pertanian, perternakan dan tanaman  lainnya  (pisang,  kelapa,  jeruk, kelapa)  namun  potensi  itu  luput  dari perhatian  petinggi  lokal  sebagai  sektor unggulan.
Mengabaikan pertanian dan perternakan sebagai sektor unggul memakmurkan rakyat, daripada  sektor  pertambangan  yang  instan karena pemimpin lokal yang buta nurani dan rakus,  sulit  mendapatkan  upeti  instan  dari sektor  pertanian  (Muazzin,  2014);  apalagi saat  pilkada  langsung,  membutuhkan dukungan dana signifikan untuk pemenangan,  maka  peluang  seperti  ini seringkali  berpotensi  transaksional  ketika kelak  menjadi  Bupati  atau  Gubernur. Kecuali  itu,  ambisi  politik  invidu  maupun kelompok  pendukung  atau  parpol  yang kurang  terkontrol  dan  terukur  seringkali memosisikan  dirinya  menentukan  kebijakan pemberian  izin-izin  tambang,  perkebunan
sawit  sebagai  barter  ongkos  politik  yang telah dikeluarkan.
Ganti  rugi  tanah  oleh  perusahaan ekstraktif menjadi dibanggakan bagi sebagian  petani.  Mereka  telah  melupakan makna  tanah,  sebagai  sumber  hidupnya. Berbeda dengan  petani  yang  tidak menyerahkan  tanah  kepada  perusahaan, mereka  berpikir  jauh  ke  depannya  karena tanah  sektor  unggulan  pertanian  yang menghasilkan  nilai  ekonomi  berkelanjutan. Kecuali  alasan  itu,  tanah  juga  diyakini dengan  ungkapan  “ tanah  toe  manga  pande anak,  tanah  mbate  dise  ame” (tanah  tidak beranak,  tanah  warisan  para  leluhur),  tanah untuk  kehidupan  dan  kelangsungan  hidup anak cucu, demikian ungkapan ibu Carolina, salah  seorang  petani  di  masyarakat  adat Lolok yang menolak membebaskan tanahnya  ke  perusahan  tambang  batu gamping    (Carolina:  2020).  Senada  dengan itu Elisabeth  Ndiwaen , di Papua,  menangis, menyaksikan  hutan  sumber  hidupnya sebagai  warisan    yang  dipelihara  dan dijaganya menurut kearifan lokal leluhurnya, serta-merta dicaplok oleh perusahaan kelapa sawit  “Korindo”  dengan  seizin  pemerintah (BBC  News  Indonesia,  Januari  2016). Seturut  fakta  itu  pula,  komitmen  bangsa Indonesia menjaga hutan alam hujan teropis terancam.
Air  mata  Ibu  Ndiwaen  dan  kekokohan ibu  Carolina  di  atas,  sebenarnya  mereka sedang  menggugat  politik  pemberian  izin tambang  dan  perkebunan  yang  nir-inspirasi keadilan  dan  nurani.  Keduanya  sedang dalam  ruang  mengeritik  pemimpin  yang kehilangan  kultur  cita  rasa  dan  budaya empati  terhadap  rakyat  dan  MHA.  Ibu
Carolina mengeritik pemimpin lokal maupun nasional yang mengabaikan eksistensi  MHA  dan  ruang  kulturalnya, bahkan  meniadakan  sejarah  dan  kultural dalam  proses  pembangunan.  Selain  itu  dia juga  mengklaim  bahwa  wilayah  adat  yang syarat  kultural  dan  kesakralan  akan  hilang selama-lamanya, yang akhirnya “ lonto’s ata long,  long’s  ata  lonto”  (orang  pendatang menguasai  tanah,  pemilik  tanah  tercerabut dari  tanahnya) (Aman,  2014),  menjadi
kenyataan.  MHA  tidak  pernah  menolak globalisasi, namun harus menghormati nilai- nilai lokal sebagai kepribadian dan identitas MHA  itu.  Kalau  nilai  lokal  itu  tersirna, tergerus  global  tersebut,  maka  makna kultural  masyarakat  adat  lolok  dan  luwuk misalnya,  menjadi  a-historis,  tidak  ada  lagi di  dalam  peradapan  kearifan  kultural “ tembong  one  lingkon  pe’an g”  (gendang  di dalam, tanah pertanian di luar).
Menelusuri  konflik  antara  perusahaan dengan  MHA  lolok  dan  luwuk  bukan  hal baru.  Terdapat  beberapa  konflik  yang  sama dimenangkan MHA di meja hijau Pengadilan,  misalnya,  pembatalan  izin lingkungan  PT.  Semen  Indonesia  di Rembang  dan  PT.  Semen  Gombong  di  Pati dan  masih  banyak  lainnya.  Terakhir  adalah konflik  masyarakat  adat  lolok  luwuk manggarai  atas  kehadiran  tambang  batu gamping  dan  pabrik  semen,  yang  saat  ini dalam  proses  gugatan  pembatalan  izin lingkungan  hidup  propinsi  NTT.  Dari berbagai  fakta  sosial  tersebut  di  atas memunculkan  masalah  yang  dirumuskan ke dalam  2  (dua)  pertanyaan  yaitu pertama , mengapa  masyarakat  adat  Lolok  Luwuk menolak  kehadiran  perusahaan  tambang  di wilayahnya  padahal  perusahaan  tambang batu  gamping  tersebut  janji  membawa kebaikan  bagi  mereka  dan  menampung tenaga  kerja  lokal? Kedua, bagaimanakah kebijakan  yang  adil  berbasis  potensi  lokal masyarakat serta berwawasan lingkungan?

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal. Pendekatan ini untuk memahami teks yuridis normatif yang tidak terpisahkan dari  pemahaman  perilaku  sosial  masyarakat sebagai  human  action.  Orientasi  penelitian ini menemukan makna ( meaning) tersembunyi  di  belakang  realitas  emperik dengan  cara  menelusuri  makna  itu  secara interaksional dengan semua nara sumber dan obyek osbservasi dengan metode hermeneutic untuk  menafsirkan living  law dalam  realitas  sosial  sikap  dan  perilaku  tua adat  Lolok  dan  Luwuk  dalam  kesatuan hukum  adat  yang  tersimbol Tembong  one
lingkon  pe’ang  (di  dalam  ada  gendang  di luar  ada  tanah  pertanian). Data  utama dalam  kajian  ini,  merujuk  kepada  tradisi penelitian  kualitatif  yang  mengandalkan sumber-sumber  personal  yang  diwawancari secara  terseleksi  dan  cermat  sebagai  data primer  yang  didukung  realitas  alam  pada masyarakat  adat  lolok  dan  luwuk,  yang memiliki 5 ruang sakral yaitu Beo/Gendang, tanah Lingko, wae bate teku, compang bate takung, boa (kuburan) dan natas bate labar . Kemudian
data yuridis normatif
mencangkup  norma  dasar  dan  norma instrumental  terkait  dengan  kebijakan tambang.  Menganalisa  data  primer  maupun data  sekunder  dianalisa  menggunakan metode analisa induktif ke deduktif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Makna Ontologis Negara Hukum
Hukum  untuk  manusia  bukanlah sebaliknya  (Rahardjo,  2006)  dan  hukum untuk  semua  mahluk  hidup  termasuk manusia sebagai subyek moral dan makhluk di  luar  manusia  termasuk  keragaman  hayati sebagai obyek moral dalam kesatuan ciptaan Tuhan,  seturut  pula  pernyataan  filsuf  klasik M.  Cicero,  dimana  makhluk  hidup  berdiam (manusia)  dalam  masyarakat  di  sana  ada hukum.  Manusia  dalam  artian  ini  bukan manusia  sebagai  wujud  materinya,  tetapi esensi  dan  dimensi  manusia  itu  dalam  arti luas  termasuk  hubungan  manusia  dengan pencipta.  Dan  karena  demikian,  prinsip hidup  baik,  sejahtera,  tentram  dan  damai karena  terdapat  hukum  yang  baik,  berpihak kepada  kemiskinan,  MHA,  lingkungan hidup,  dan  keadilan.  Namun  hukum  yang baik  itu,  kemudian  diterjemahkan  secara manipulatif  ke  dalam  hukum  modern  yang didesain  menurut  skema  rasionalitas  dan logika  peraturan  perundang-undangan,  oleh karena  itu  pulalah,  Prof.  Satjipto  mengajak pemikir  hukum  untuk  kembali  berorientasi ke  alam  kosmos,  sebagai  sumber  hukum yang jujur.
Relasi  di  dalam  ruang  ketertiban  dan perlindungan  merupakan  ruang  bekerjanya yuridis  normatif  maupun  ruang  yuridis
empiris.  Sebab,  keyakinan  kolektif  MHA berada pada titik central untuk keharmonisan hidup yang bersumber dari yang menjadikan alam  kosmos,  baik  dengan  sesama  maupun dengan  alam  lingkungan  itu  sendiri.  Itu semua menjadi terwujud ketika hukum yang tercipta dari rahim keadilan, dibidani secara demokratis  serta  konsistensi  di  dalam penegakkannya.
Tradisi  yuridis  normatif  ( positivisme ) yang  berbasis  pencarian  teks  undang- undang,  hanya  berpikir  pada  aras  peraturan dan  logika  yang  dipaksakan  berlaku  dalam ruang  hidup  MHA  sebagai  pelaksanaan hukum,  yang  bertolak  belakang  dengan konsep  hukum  ideal  yang  selalu  berada  di tengah realitas sosial masyarakat oleh karena keterbukaan kaidah hukum itu. maka, untuk menepis anggapan teks undang-undang pasti dilaksanakan  sesuai  bunyi  teks  tersebut, dapat  mencarikan  yang  terbaik  pelaksanaan kaidah  itu  di  tengah  realitas  sosial masyarakat,  sebagai  perwujudan  ilmu hukum berakar pada pencarian, pembebasan dan  pencerahan,  sehingga  hukum  disiapkan untuk  menghadapi  kenyataan  yang  penuh mengenai  hukum  dalam  artian  hukum berjalan di belakang realitas masyarakat itu. Di sinilah titik pencarian keadilan substantif yang  ideal  bagi  masyarakat.  Setidaknya untuk  menepis  anggapan  sebagian  orang terhadap  pencipta  hukum  yang  kehilangan inspirasi keadilan.
MHA  itu  memiliki  hak-purba  atas wilayah  juridiksinya,  berkarakteristik  tuna aksara,  sebagai  ciri  hukum  bangsa  primitif (Leo-Paul  Dana,  2015).  Tuna  aksara bercirikan  tidak  mengenal  tulis-menulis, tatanan hidupnya berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan serta sulit membedakan mana  adat,  mana  kebiasaan  dan  mana  yang hukum  adat.  Seturut  tradisi  bangsa  tuna aksara  tersebut,  dikaitkan  dengan  bangsa Indonesia  sebelum  unsur  asing  masuk, misalnya  unsur  agama  Hindu,  Islam  dan Nasrani  maupun  Budha,  bangsa  Indonesia telah  memiliki  tatanan  hukumnya  sendiri. Kemudian  di  dalam  perkembangannya sesudah penemuan hukum adat oleh Snouch Hurgronje,  hukum  pribumi  itu  dikenal
adatrecht  (hukum  adat) sebagai  hasil penelitiannya di Aceh.
Dengan  demikian  sebelum  temuan hukum  adat  di  atas,  bangsa  Indonesia memiliki  tradisi  dan  tatanan  hukum  sendiri yang  tertua,  primitif  dan  otonom  sebagai instrument penuntun serta pedoman hubungan sesama maupun hubungan dengan alam  kosmos.  Kecuali  bangsa  Indonesia, bangsa  di  Asia  dan  Afrika  juga  memiliki tradisi  tertua  yang  disebut  tradisi Cthonic (Gleen Patrick: 2010: 70), yang di Indonesia disamakan  dengan  lapisan  inti  hukum  adat, misalnya,  “ Gama” di  Bali  dan  “ adat  nan sabana  adat” di  Minangkabau  (Leo-Paul Dana,  2015),  “ tembong  one  lingkon pe’ang” ,  masyarakat  Adat  Lolok-Luwuk Manggarai  (Flory  Santosa:2020).  Lampisan inti hukum adat itu kemudian diabstraksikan menjadi  lapisan  kaidah  dan  lapisan pragmatis  sebagai  kaidah  moral  positif,  di dalam ketertiban hidup bersama masyarakat adat  yang  dalam  masa  tertentu  menjadi hukum  adat.  Dengan  demikian  tradisi Cthonic, berkembang  terus  dan  mencapai pada  satu  titik  kerteraturan  yang  berisi sanksi  hukum  yang  dinamakan  “ Cthonic law ” sebagai  proses  alamiah  yang  terjadi begitu  saja,  namun  bertatanan  keselarasan dan  kesimbangan  antara  hidup  masyarakat adat dengan alam kosmos - trasendental.
“Cthonic  law” berkembang  dalam fungsinya  sebagai  hukum  tertua  yang mengandung culture hukum, yang pada abad ke-17 terjadi hegemonisasi (Sukirno, 2018). Hegemonisasi  hukum  itu  semata  untuk menjamin kegiatan ekonomi yang berorientasi  kepastian  hukum,  sebagai  satu- satunya  sistem  hukum,  yang  di  dalam perkembangannya sistem hukum itu dimasukkan dengan unsur structure, substance,  culture .  Diantara  ketiganya  itu unsur culture (Lawrence,  1977),  menjadi penting  oleh  karena  berkaitan  dengan  cita- cita,  ide-ide,  sikap,  kepercayaan  dan harapan.  Aspek  kultural  itulah  MHA bergerak  dan  berkembang  dalam  keberadan baru kulturnya itu dan fleksibel menghadapi perubahan sosial.
Negara hukum, menunjukkan, perlindungan  negara  terhadap  semua  warga negara  tanpa  pengecualian  tersurat  dalam konstitusi  negara,  dan  dengan  demikian kesewenang-wenangan negara yang dipresentasikan  oleh  penguasa  terhadap warganya  tidak  dibenarkan.  Perlindungan negara  terhadap  rakyat,  telah  diletakkan secara  konsensus  ketika  mendirikan  negara yang  tersurat  pada  tujuan  bernegara. Termasuk larangan tidak serta-merta meniadakan  hak  hidup,  ruang  sakral  dan ruang  kultural  yang  menjadi  modal  sosial MHA.
Kehidupan bernegara
dan pemerintahan maupun kemasyarakatan sesuai  dengan  dan  mengikuti  bintang pemandu nilai Pancasila dan cita pembentukkan negara yang tersurat di dalam alinea  ke-4  Pembukaan  UUD  NRI  Tahun 1945.
Perwujudan  perlindungan  MHA  secara eksplisit  diatur  di  dalam  batang  tubuh konstitusi  negara  yaitu  pasal  18B  ayat  (1) sebagai  pengakuan  MHA  bersyarat  yang masih  menjadi  polemik  konstitusional  oleh sebagian  LSM,  akademisi  maupun  praktisi hukum. Polemik itu lebih dikarenakan posisi negara  dengan  MHA  dalam  posisi  status sebagai  organisasi  yakni  MHA  organisasi primitif  sedangkan  negara  organisasi modern  sebagai  organisasi  tertinggi  negara (Primawardani, 2017).
Kecuali  hal  di  atas,  MHA  sudah  ada sebelum organisasi negara terbentuk, karena itu  pengakuan  konstitusional  bersyarat masih  polemik  di  kalangan  sebagian masyarakat, tidak heran dikatakan konstitusional  bersyarat  itu  dapat  dikatakan pengakuan  intoleransi  negara  terhadap eksistensi  MHA  berikut  hak  historis,  hak purba  dan  hak  primer  atas  sumber  SDA (Thontowi,  2015).  Disebut  pengakuan intoleransi  oleh  karena  MHA  sudah  ada sebelum negara dibentuk, tata ruang kultural dan  ruang  sakral  MHA  sebagai  wujud moralitas  masyarakat  itu  yang  semestinya dihormati  negara  dalam  bentuk  pengakuan dalam  tata  ruang  nasional  atau  tata  ruang wilayah.
Ketidakjelasan itu pula menimbulkan problem pada sebagaian besar
izin-izin  pertambangan,  perkebunan,  hutan tanaman  industri  kerap  mengabaikan  tata ruang kultural masyarakat adat.
Dengan demikian hukum dalam posisinya  sebagai  panglima,  tidak  lagi bermakna  sebagai  hukum  yang  ideal, melainkan hukum yang transaksional, hanya melayani  segelintir  orang,  jauh  dari  tujuan dibentuknya  hukum  yang  melindungi  dan mengayomi  serta  berpihak  kepada  yang lemah. Jargon supremasi hukum sebatas teks undang-undang,  setidaknya  sebagai  sumber keterburukan dan kelemahan kondisi hukum nasional yang dibuktikan banyaknya undang-undang  yang  diproduksi  DPR  & Pemerintah diuji konstitusional di MK. Sejalan  dengan  kelemahan  hukum nasional  di  atas,  pembuat  hukum  positif setidaknya  memiliki  wawasan  kebangsaan dan  memahami  nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun di dalam membuat undang- undang itu, kecuali itu memiliki pengetahuan  kemasyarakatan  yang  luas terhadap norma-norma di dalam masyarakat multikultural  dan  multi  etnis.  Masyarakat multikultural  mempunyai  spirit  “ positive morality ” dan sebagai taman norma (Suseno, 2018)  misalnya,  orang  tua,  guru,  ulama maupun  pendeta,  membimbing  kita  untuk jalan di dalam tantanan yang ditentukan.
Kemudian di dalam masyarakat tradisional  sebagai sumber norma, memiliki bintang  pemandu  dan  penuntun  hidup  yaitu kebiasaan,  adat,  sopan  santun  yang  masih asli. Dengan demikian penuntun hidup tidak hanya  diatur  sebatas  norma  positif  belaka, tetapi juga dituntun oleh norma moral, etika, norma  agama,  kesopanan,  norma  adat,  dan norma disiplin. Misalnya melarang memperkosa, tidak hanya diatur oleh KUHP, melainkan  juga  diatur  norma  adat,  norma agama  yang  keberlakuannya  bersama-sama, oleh  karena  itu  dalam  kasus  konkrit  tidak semua masalah itu diserahkan ke pengadilan negara.
Masalah  konkrit  tertentu  tidak  selalu diselesaikan  oleh  palu  hakim  pengadilan negara, tetapi masyarakat  tertentu itu,  kalau memiliki  perangkat  dan  tatanan  untuk penyelesaian,  biarkan  mereka  sendiri
menyelesaikannya menurut tradisi-tradisinya (Sulaiman; Muhammad Adli, 2019). Dengan itu  adagium  bernada  miring  terhadap pengadilan negara yakni palu hakim sumber ketidak  adilan  dan sumber konflik tereliminir dari perasaan keadilan masyarakat  itu.  Seturut  masyarakat  lokal sebagai  taman  norma  yang  tidak  semua diintegrasikan ke dalam norma positif, maka peranan  hakim  cukup  penting  untuk merelasikan  faktor  kaidah  dalam  undang- undang dengan tatanan di dalam masyarakat sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dengan menggunakan paradigma optic holistic , yang tidak  cukup  diselesaikan  secara  paradigma normatif  tetapi  juga  paradigma  yuridis empirik yang terumus di dalam norma moral masyarakat itu sendiri.
Pendekatan  holistik  itu  berguna  untuk menemukan  rasa  keadilan  masyarakat terhadap  ketidak  adilan  yang  lahir  dari kesewenangan  kekuasaan  negara.  Hak-hak masyarakat  adat  dipahamai  dari  perspektif filsafat  sebab  manusia  adalah a  valuing animal (mahluk  yang  menilai)  maka pendekatan  aksiologis,  yang  mendekati  dari perspektif teori nilai  (Ceufin, 2008) sebagai perspektif signifikan. Manusia bertindak dan bekerja  karena  ada  yang  dikejar  yaitu kebaikan  tertentu  untuk  memberikan  arti bagi  hidupnya.  Karena  demikian  perpsektif HAM  ditinjau  dari  aksiologis  karena berkaitan  dengan nilai,  harga,  martabat untuk  semua  hal  yang  bernilai.  Maka manusia  dituntut  bersikap  sepadan  dengan nilai,  martabat  dan  harga.  Nilai  itu  akan terungkap  hubungan/relasi  bipolar  yaitu relasi  antar  dua  kutup  yaitu  kutup  obyektif dan  kutup  subjektif.  Kutup  obyektif berkaitan dengan kualitas yang melekat pada obyek. Sedangkan kutup subyektif berhubungan  dengan  apresiasi  subyek  yang sepadan  dengan  kualitas  obyek.  Maka apresiasi  terhadap  kualitas  obyek  tersebut menunggu saat yang tepat dan matang yang oleh  Max.  Scheler  dinamakan kairos (Deeken,  1974),  relasi  dua  kutup  menuju kepada penghormatan HAM dan keadilan.
Terkait  dengan  HAM  dan  keadilan  itu, dapat  dibahas  dari  aspek  maknanya  dalam
hukum  &  moral.  Sebelumnya,  bangsa yunani  Romawi  belum  mengenal  kata  hak menjadi urgensi, yang bisa dibuktikan belum ada  kata  khusus  mengenai  hak  di  dalam kebudayaan  sebelum  berakhirnya  abad pertengahan.  Kebudayaan  romawi  kuno, kata ius (latin)  kemudian  diterjemahkan dalam  kata  hak  yang  digunakan  dalam hukum  objektif  (undang-undang)  untuk menjamin kesejahteraan bersama. Kemudian kata Ius digunakan  sebagai law dan  belum sebagai right (hak)  dalam  hukum  positif. Kerap  juga ius digunakan  hak  seorang, dalam  kaitanya  dengan  kepemilikan  (tanah, bangunan,  dsb).  Kemudian  setelah  akhir abad  pertengahan Ius digunakan  sebagai hukum  obyektif  legal.  Tidak  lagi  sebagai barang, tetapi diartikan kemampuan seorang untuk  secara  bebas  dan  sah  menguasai sesuatu,  melakukan  sesuatu  atau  menuntun sesuatu; inilah juga obyek yang membedakan  manusia  berakal  budi  (rasio) dan berhati nurani dan hewan/mahluk hidup lainnya.
Manusia  berakal  budi  itu  mampu mengenal (obyek) dan mampu membedakan sesuatu  oleh  karena  manusia  berakal  budi dan berhati nurani. Akal budinya digunakan mengenal  objek,  mengenal  perbedaaan, persamaan, tepat atau keliru dan sebagainya. Selain  itu,  karena  memiliki  hati  nurani, maka  manusia  mampu  membedakan  benar- salah,  bagus-jelek,  baik-buruk,  jahat-tidak jahat, manusiawi-tidak manusiawi, adil-tidak adil,  dsb.  Tinggalah  bagaimana  bekerjanya rasio  dan  bernurani  itu  di  dalam  tindakan- tindakan konkret.
Intinya  hukum  mewujudkan  dan menjamin kesejahteraan manusia.
Kepatuhan terhadap hukum tidak diserahkan kepada  kemauan  bebas  manusia  melainkan oleh  negara  sebagai  kekuasaan  sah.  Kaidah hukum  itu  tidak  saja  monopoli  hukum modern  yang  dibentuk  oleh  negara melainkan  juga  oleh  organisasi  komunitas tertentu  memiliki  kaidah  yang  sudah disepakati dalam  organisasinya yang sederhana sekalipun.

## 2. Terbonsainya  Eksistensi  Masyarakat Hukum Adat
MHA,  sebagai  entintas  bangsa,  dan diakui  negara  baik  dalam  norma  dasar, norma instrumental maupun dalam konvensi internasional  sebenarnya  sebagai  instrumen yang  kuat.  Pengakuan  sumber  daya  alam berbasis  adat  misalnya  hutan  adat,  adalah pengakuan hak MHA sedikit problem ketika MHA  adat  belum  diakui  secara  norma instrumental,  sedangkan  hak-haknya  diakui, maka  ada  ketidak-harmonisan  pengakuan itu.  Ada  kekhawatiran  ketidakpastian terhadap eksistensi MHA, ketika pengakuan- pengakuan  haknya  digulir  pemerintah melalui  beberapa  kebijakannya.  Ketika pengakuan  berbenturan  dengan  keberadaan MHA  yang  kian  lama  tidak  diinstrumenkan sebagai  kepastian,  maka  dapat  disimpulkan pengakuan negara adalah pengakuan intoleransi (Konradus, 2019), atau pengakuan  setengah  hati  (Fatma,  2020; Sukirno,  2018)  yang  kemudian  menjadi problematika  konstitusional  bersyarat  itu  di dalam Pasal 18B ayat (1); Pasal 28I ayat (3); Pasal  32  ayat(1)  dan  ayat  (3)  UUD  NRI Tahun 1945.
Problematika  konstitusional  di  atas menyisakan
masalah terhadap pemberdayaan  potensi  alam  dan  kearifan lokal  MHA.  Tidaklah  heran  ekstensi  MHA maupun  hak-hak  tradisionalnya  terbonsai (Konradus,  2018),  dalam  ruang  stigmatisasi penghambat  pembangunan,  seringkali  juga pembonsaian itu disebut perilaku intoleransi terhadap  MHA.  Padahal  MHA  dijamin dalam  norma  dasar  juga  rekomendasi Konvensi  Internasional terhadap pentingnya perlindungan  MHA,  hak-hak  tradisionalnya oleh  negara  peserta  konvensi  yang  juga ditandatangani Indonesia bahkan diratifikasi menjadi undang- undang nasional.
Konvensi  ILO  Tahun  l989  No.  169 yang  menetapkan  hak-hak  MHA  yaitu:  (i) hak  identifikasi  diri;  (ii)  hak  menentukan nasib sendiri; (iii) hak menjaga, mengembangkan  adat  istiadat,  tradisi,  dan lembaga;  (iv)  hak  mendapat  konsultasi, persetujuan  dalam  proses  pengambilan keputusan; dan (v) hak memiliki, menguasai
mengelola  tanah  dan  sumber  daya  alam. Selain  di  dalam  konvensi,  di  luar  konvensi juga  mengatur  beberapa  Resolusi IUCN- World Conservation  Conggres dan  terakhir di Jaeju Korea Selatan.
Resolusi  IUCN  terakhir  menegaskan perlindungan  dan  penghormatan  MHA berorientasi  pada  otonom  komunitas  yang memberikan  pengakuan  untuk  mengelola sendiri  kawasannya.  Untuk  mengatasi problem  pengakuan  bersyarat  konstitusi  di atas,  diwacanakan  pembentukan  komisi nasional  MHA  seperti  di  negara  Philipina ada National  Commision  On  Indigenous People on  ICCS/IPs  (NICP )  ditetapkan dalam The  Indigeneous  people  Rights  act, 1977 (Bahar,  2006).  Wacana  ini  bukan dalam ruang hampa tetapi memiliki landasan hukm,  yaitu  TAP.  MPR  No.  IX/MPR/2000 yang dengan jelas dinyatakan di dalam Pasal 4  huruf  (j)  yang  menggarisbawahi, pengelolaan  SDA  sesuai  prinsip  pengakuan dan  penghormatan  dan  perlindungan  hak MHA  yang  berkeadilan  dan  berkelanjutan (Zain, 2015). Selain itu, dengan sangat jelas nilai  Pancasila  sebagai  kristalisasi  nilai masyarakat  adat,  (Safrin,  2016)  maka perlindungan  MHA  melalui  komisi  ini signifikan  dalam  rangka  mewujudkan perlindungan MHA sesuai Pancasila sebagai bintang  pemandu  pembentukan  hukum nasional.
Kenyataan  itu  memperlihatkan  bahwa kepastian hukum pengakuan negara terhadap eksistensi  MHA dan  hak-hak  tradisionalnya masih  di  zona  abu-abu  yang  berakibat  hak- hak  MHA  terus  termarjinal  melalui  proses pencaplokan  wilayah  hak  ulayat  oleh korporasi  dan  teralinasenya  MHA  dari  hak pengelolaan konservasi
SDA keanekaragaman  hayati  dan  kehutanan
(Dahlan,  2018;  Putri,  2017).    Karena  itu implementasi yuridis dalam proses perlindungan hak-hak historis MHA bagaikan  tanaman  yang  tiada  hentinya dibonsai  sistematis  dan  masif,  agar  tetap kerdil  dan  tidak  berdaya  guna.  Maka, mandat  konstitiusional  membentuk  norma instrumental  MHA  merupakan  keniscayaan untuk  segera  dibuat  oleh  Negara  sehingga
keberadaan  MHA  dan  hak-hak  tradisional maupun  hak  politik  segera  terjamin  oleh negara  bagi  kepentingan  hukum  MHA. Karena  demikian  Indonesia  ikut  menanda tangani konvensi wajib merumuskan kebijakan  politik  hukum  sebagaimana direkomendasikan  konvensi  internasioal  ke dalam  politik  hukum  MHA  yang  berpihak kepada  MHA,  keadilan,  kearifan  lokal, kemiskinan  dan  lingkungan  serta  berpihak kepada yang lemah.
3. Trilogi Alam Pikiran Kosmos Masyarakat Adat Lolok dan Luwuk Dari perspektif sosial budaya,
masyarakat  adat  Lolok-Luwuk  Manggarai, mengenal  6  titik  pusat  ruang  sakral  yaitu compang (tempat pemujaan), beo (kampung), natas,(ruang pementasan budaya)  wae  teku (sumber  air  minum), rumah  tembong  (rumah  gendang ), boa ( tempat  pekuburan ).  Ruang-ruang  sakral tersebut  dimaknai  sebagai  simbol-simbol hubungan  masyarakat  adat  Lolok  -Luwuk manggarai, dengan alam kosmosnya sebagai “ tradisional  idintity ”  (TI)  yaitu  Pencipta (Mori  Dewa  Mese  Bail/Mori  Kraeng), manusia  dan  alam  semesta.  Makna  TI  itu bukan hanya sekedar pembuatan ritual biasa, akan  tetapi  memiliki  makna  terdalam,  yang ke dalamnya diekspresikan pada  seremonial ritual  tradisi  terhadap mori  dewa  mese  bail yang  dilakukan  pada  bulan  dan  atau  tahun- tahun  khusus  sebagai  syukuran  atas  segala rahmat  yang  didapatkan  bagi  kelangsungan hidup mereka.
Barong wae (mengucapkan syukur pada sumber  kehidupan) misalnya,  syukuran  atas air  yang  diberikan  pencipta  atau  “Yang Menjadikan”  bumi  dan  isinya,  maka membuat  ritus  adat  penghormatan  mata  air sebagai  sumber  kehidupan  satu beo /kampung,  yang  dilakukan  setiap  tahun. Ritus tiap tahun itu juga dalam kenyataannya  tergantung  pula  keadaan ekonomi  dari  seluruh  warga beo /kampung melaksanakannya,  bisa  ditunda  beberapa tahun ke depan, tetapi  yang  pasti dilakukan ritus  tersebut  dengan  cara  musyawarah  di dalam  menentukan tahun  pelaksanaan  ritual
Penti yang  salah  satunya  adalah  upacara tradisi barong wae. Dalam kondisi objektif tersebut nyatanya  kemudian  hadirnya  orang  asing (perusahaan)  dalam  wilayah  keadatan mereka  yang  di  dalamnya  terdapat  simbol- simbol alami sebagai fakta sosial yang suci. Misalnya,  gua  yang  mengandung  nilai sejarah,  stalaktik  dan  stalakmik,  yang bernilai ekonomi (wisata alam), mata air dari batu  cadas,  sungai  di  bawah  tanah, munculnya  mata  air  di  tepi  laut,  kawasan bukit  kapur  yang  indah,  tersimpannya misteri  keserbukan  burung-burung;  dan sebagainya. Namun dengan transaksional  di bawah  perjanjian,  semua  titik  ruang  sakral tersebut  dilenyapkan.  Artinya  bahwa  ketika itu semua hilang identitas suku lolok -luwuk lenyap,  hanya  semata  dikorbankan  sekecap demi  semen  itu.  Ruang  sakral  yang disebutkan tadi sebagai temuan identitas dan simbol  alam  yang  dirangkai  dalam  satu bingkai kesatuan modal sosial (Redi, 2017), masyarakat  adat  lolok-  luwuk  Manggarai. Identitas  cara  hidup  dan  cara  unik  dalam merawat  hidup  dan  alamnya,  terlukis  di dalam titik ruang sakral tersebut, khususnya mengenai ritual barong wae pada titik ruang sakral wae  teku .  Barong  wae  adalah  salah satu  ritual  dan  bentuk  konservasi  air  yang dikonkritkan  dalam  tindakan  perawatan  dan pemeliharaan  mata  air  dan  ekosistem sekitarnya.
Barong  wae simbol  adat  untuk mewariskan  cara  merawat  mata  air dipelihara  sebagai  sumber-sumber  bagi kelangsungan  hidup  orang  lolok-luwuk Manggarai dan tindakan konkritnya menanam  pohon  di  kawasan  mata  air  dan melarang memotong pohon apapun, menangkap jenis hewan air apapun yang ada dalam  kawasan  mata  air  tersebut.  Dalam kondisi objektif tersebut nyatanya kemudian hadirnya asing dalam wilayah mereka dan di sana  terdapat  obyek  transaksional  yaitu tanah.  di  dalam  wilayah  adat  mereka  ada fakta  suci  yaitu  simbol  alami,  di  antaranya gua-gua  yang  mengandung  nilai  sejarah, stalaktik  dan  stalakmik  bernilai  ekonomis (wisata  alam),  mata  air  yang  muncul  dari
dalam  cadas,  sungai  di  bawah  tanah,  bukit kapur  yang  indah,  tersimpannya  misteri keserbukan  bagi  burung-burung  pada  bukit kapur tersebut.
4. Alam  Mikrokosmos Tanah  Kuni  Agu Kalo Masyarakat  Adat  Lolok  dan Luwuk
Tanah kuni  agu  kalo ,  suatu  ungkapan hubungan  kosmos  masyarakat  adat  Lolok dan  Luwuk  dengan  tanah  leluhurnya  yang kemudian  dimaknai  dalam  arti  mikro maupun  makro  kosmos  (Riyanto,  2018). Mikro  kosmos  diyakini  sebagai  tempat tinggal  saudara  kembar  manusia  individu, orang  Lolok  dan  Luwuk-Manggarai  yang disimbolkan ari-ari manusia yang dikuburkan  di  samping  rumah  tempat tinggalnya dan diyakini pula sebagai penjaga rumah  tersebut  tempatnya  disebut cumpe (Riyanto,  2018).  Di  atas cumpe dipasang batu bulat, dinamakan Watu Cumpe (tempat tersimpanya  ari-ari  seorang  yang  lahir). Kemudian  dirayakan  pada  hari  ke  30  sejak hari  kelahiran  sang  bayi,  dan  perayaan  itu dinamakan Cear  Cumpe ,  sebagai  ritual pemberian  nama  bayi  yang  baru  lahir,  dan ungkapan  syukur  atas  kelahiran  dan menambah  anggota  kerabat  keluarga. Kecuali itu, Tradisi Cear Cumpe sudah tidak lazim lagi dilakukan karena sebagaian orang lahir  di  rumah  sakit,  ari-ari  bayi  yang  baru lahir  itu  dibuang  pada  limbah  rumah  sakit. Namun  masih  ada  sebagian  melakukan tradisi Cear  Cumpe itu,  bagi  mereka  yang menghayati makna yang tersembunyi dibalik tradisi Cear Cumpe tersebut .
Diharapkan  tradisi  seperti  ini  jangan dibiarkan  terus  menerus  hilang,  walapun sudah memasuki masa modernisme,  dengan demikian  tanah kuni  agu  kalo dalam  arti mikro  tersebut  tidak  punah  atau  sebatas dalam catatan sejarah masyarakat adat lolok- luwuk Manggarai. Sedangkan makna makro kosmosnya  bahwa  tanah kuni  agu  kalo diyakini sebagai selain penyangga kehidupan,  tetapi  juga  simbol  hubungan mistis  manusia  dengan  alamnya  yang disimbolkan  warisan  turun-temurun  tak ternilaikan  dari  para  leluhurnya.    Di  sinilah
titik  sentral  hubungan  manusia,  leluhur  dan tanahnya  (alam).  Itulah  sebabnya  suku manggarai  dalam  konteks  hukum  adatnya tidak mengenal  jual  beli  tanah  versi  hukum positif.  Hal  tersebut  dapat  digali  dari pemahaman  makna  kosmos  tentang  tanah kuni  agu  kalo itu  sebagai  pemaknaan ontologis dan aksiologis sebagai bagian dari hidupnya.
Tanah kuni  agu  kalo ,  sebagai  tempat sumber-sumber  pangan  rakyat  petani, masyarakat  adat  lolok  –  Luwuk  Manggarai berupa  pisang,  ubi,  jagung,  padi,  madu (wani),  kelapa,  alpukat,  mangga,  jambu mente,  ladang  dan  sawah,  merupakan kekayaan lokal sebagai sumber energi petani lolok  dan  luwuk  hilang  ditelan  derunya mesiu  pembom  cadas  dan  batu.  Mata  air yang  tadinya  sumber  pengairan  sawah  dan air  minum,  dan  tempat  ritual  juga  ikut hilang.  Sawah,  ladang,  yang  sebelumnya sumber  pangan  triwulanan  juga  tinggal kenangan,  karena  dialih  fungsikan  untuk lokasi  tambang  mangan,  yaitu  Tambang Sirise,  Todong  Besi,  di  Reo,  bagian  dari tanah kuni  agu  kalo lolok  dan  luwuk- Manggarai.  Selesai  menyedot  mangan  dan batu  lainnya,  ditinggalkan  begitu  saja  tanpa direklamasi,  ditimbuni  dengan  tanah  untuk ditumbuhkan  lagi  hutan,  itu  semua  menjadi mimpi  belaka.  Dengan  demikian  ketika masyarakat  adat  lolok-Luwuk  dipindahkan dari  ruang  sakral  dan  ruang  kultural sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya,  dan kemudian  diserahkan  kepada  perusahaan tambang  maka  ungkapan  magis-religius suku  Manggarai  yaitu lonto’s  ata  Long, Long’s  ata  lonto ”,    hilang  dari  tanah kuni agu  kalo sebagai  wadah  sejati  hubungan antara leluhur orang lolok luwuk Manggarai dengan tanahnya.
Terkait  dengan  tanah kuni  agu  kalo diatas,  mencangkup  juga  tanah  ulayat  yang dikenal  dengan  tanah lingko ,  sebagai  tanah persekutuan  milik  bersama.  Di  dalam kawasan  ulayat  tersebut,  terdapat  gua-gua indah,  mata  air,  gua-gua,  habitat  burung endemik,  mata  air  yang  muncul  dari  dalam cadas,  bentangan  alam  yang  indah  dan ekosisitem  hayati  yang  terjaga  sesuai
kearifan local masyarakat  adat lolok-luwuk. Dengan  kata  lain  kawasan  ulayat  ruang hidup  suku  lolok  luwuk  manggarai  itu terangkum  dalam  alam  kosmos  tanah kuni agu  kalo sebagai  ruang  hidup  sejak  turun temurun adalah bentangan alam karst dalam terminologi ilmu geologi.
Ruang  hidup  mereka  yang  eksotik tersebut  di  atas,  sebagai  sumber  ekonomi, ruang sakral, ruang ekologis,  ruang kultural terancam  perusahaan  pertambangan  batu gamping, sebagai sumber bahan baku pabrik semen  dengan  memindahkan  titik  ruang- ruang  kehidupan  tersebut  pada  tempat  lain, yang menurut adat lolok-luwuk sesuatu yang haram. Kecuali itu, alam tanah kuni agu kalo suku lolok-luwuk, yang semula eksotik akan berubah  menjadi  deruan  mesin  dan  asap pabrik,  serta  potensi  kerusakan  lingkungan hidup pun akan terjadi.
Seturut  dampak  sebagaimana  diuraikan di  atas,  tokoh-tokoh  adat  lolok  luwuk Manggarai  menolak  kehadiran  perusahaan ekstraktif  tambang  batu  gamping  itu  dalam wilayah tanah kuni agu kalo mereka. Selain mengabaikan  proses-proses  dialog  kultural interaktif  dengan  suku  masyarakat  lolok luwuk,  juga  keindahan  alam  yang  eksotik, sumber air, gua-gua, stalakmit  dan stalaktit, burung  endemik  dan  ekosistemnya  akan punah.  Terbetik  dari  dalam  pikiran masyarakat  adat  lolok  luwuk,  bahwa kehadiran  perusahan  tambang  tidak  satu- satunya  memakmurkan  masyarakat  adat lolok luwuk maupun masyarakat sekitarnya, melainkan alam yang eksotik syarat dengan ruang  kultural  tersebut  menjadi  kawasan ekowisata  sehingga  ekosistem  kawasan tanah kuni  agu  kalo yang  syarat  dengan kesakralannya  itu  tetap  lestari  dan berkesinambungan bagi generasi berikutnya.
5. Dari  Mono  Interpretasi  ke Link- Commune
Selain  teori  hukum  sebagaimana ditampilkan  di  atas,  konsep  kesejahteraan rakyat  bukanlah  monopoli  tunggal  negara, melainkan  tanggung  jawab  semua  elemen masyarakat.  Penyelenggara  negara  bertugas untuk merumuskan kebijakan yang
membawa  tatanan  hidup  dari  rakyatnya tentram  dan  damai,  merasa  dilindungi  dari negara bukan terjadi sebaliknya. Kecuali itu, juga  merumuskan  kesejahteraan  rakyat pedesaan  misalnya,  tidak  terlepas  dari potensi lokal yang dimiliki rakyat itu sendiri.
Skenario
kesejahteraan
melalui
pembangunan yang politik hukumnya mono interpretasi  terhadap  pembangunan  itu, membuat  masyarakat  terjebak  dalam  satu ruang  kehidupan  modern  yang  tidak  mapan yang  berakibat  terjadi  transformasi  sosial masyarakat  yang  tidak  seimbang.  Demikian pula hukum lokalnya akan terintimidasi dan diperlakukan  intoleransi.  Pola  pikir  hukum mono  interpretasi  selalu  bergerak  dari orientasi gerakan politik partisipatif di dalam potensi- potensi yang bersumber dari modal sosial  mereka  kerap  dimanipulasi  oleh pengambil  kebijakan,  seakan-akan  modal sosial yang dimiliki, kurang bisa mendukung konsep kemakmuran dan kesejahteraan.
Kesejahteraan memang subjektif, setiap keluarga memiliki pedoman, tujuan dan cara hidup  berbeda  yang  akan  memberikan  nilai yang  berbeda  mengenai  faktor-faktor  yang menentukan  kesejahteraan    yaitu  faktor individu yang tolok ukurnya dengan kategori kesejahteraan  klasik,  neo  klasik  dan pendekatan modern (Sutanto, 2006).
Mengacu  pada  acuan  kesejahteraan Jusuf Sutanto di atas, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan itu sebagai tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun immaterial,  sejahtera  batin  mapun  lahiriah, yang  membedakan  tujuan  kesejahteraan bangsa  Indonesia  dengan  bangsa  lain. Bangsa  Indonesia  tidak  saja  mengejar pembangunan  fisik  tetapi  juga  pembanguan spiritual. Untuk itulah konsep politik hukum Link-Commune yang  mengkonstruksikan potensi  lokal  untuk  dibicarakan  secara bersama-sama apa dan bagaimana mengoptimalkan  potensi  lokal  itu  bagi kemakmuran  dan  kesejahteran  rakyat  lokal maupun  MHA  dan  menghasilkan  devisa bagi  pemerintah  lokal.  Akibat  sosial terhadap  mono  interpretasi  itu,  masyarakat dinegasikan keluar dari konsep kemakmuran sebagaimana  konsep  idealnya  yaitu  dari
rakyat  oleh  rakyat  untuk  rakyat,  sedangkan posisi  negara  sebagai  penyedia  sarana  dan prasarana  bagi  kesejahteraan  lahir  maupun batin rakyatnya.
Konsep  politik  hukum Link-Commune menepis  konsep  mono  interpretasi  terhadap kebahagiaan-kemakmuran yang melulu konsep  negara  sebagai  yang  benar,  padahal melibatkan semua stakeholder untuk membicarakan konsep ideal untuk
pencapaian kemakmuran tanpa mengabaikan proses pencapaiannya. Konsep Link- Commune ,  menawarkan  konsep  alternatif sebagai  konsep  kebijakan  yang  utuh menyeluruh  dan  konsep  menyelesaikan konflik dan mengonstruksikan perlindungan terhadap  lingkungan,  tidak  ada  yang dirugikan,  karena  menghadirkan  semua stake  holders  untuk  mengambil  keputusan terhadap pembangunan tersebut.  Konsep ini mengedepankan  proses  yang  semestinya dilalui  tidak  diabaikan,  melainkan  sebagai modal  sosial  di  dalam  pembangunan  itu. Pengabaian  proses  itu  berakibat  terjadinya proses kemiskinan struktural  di satu pihak, memberikan ruang kemakmuran pada pihak lain  dalam  satu  ruang  bingkai  NKRI  yang berideologi  Pancasila  yang  diidealkan sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum nasional atau pohon ilmu hukum nasional.
Sejalan  dengan  politik Link-Commune di atas, yang kemudian dihubungkan dengan keterlibatan  publik  di  dalam  merumusksan materi  hukum  adalah  perintah  demokrasi dan  keadilan  sebagai  fundamental  universal setiap  bangsa.  Tuntutan  demokrasi  terkait dengan Link-Commune itu  dalam  artian memakna kemakmuran itu berbasis demokrasi  dan  keadilan  serta  prinsip pemihakan  kepada  yang  lemah  sebagai prinsip  umum  hukum  juga  sebagai  basis politik  hukum Link-Commune itu.  Konsep ini  menjelaskan  bahwa  ketika  rumusan kebijakan atau politik hukum yang berkaitan dengan sumber-sumber daya alam dimanapun di dunia, hanya dimonopoli oleh penguasa secara mono interprestasi terhadap sumber daya alam, maka sejak saat itu pula kesejahteraan itu sudah disunat sebagiannya oleh penguasa itu sendiri.
Penyunatan  kebahagian  rakyat  semata untuk  kepentingan  segelintir  orang,  lalu kemudian sebagian orang bertanya, mengapa hukum  dibuat  dan  untuk  siapa  hukum  itu? tentunya  hukum  untuk  manusia  bukan sebaliknya, dengan hukum menjadi instrumen  memanusiakan  manusia  bukan mengeksploitasi  manusia  yang  lemah  atau menukarkan  keutamaan  seseorang  dengan kelemahan  atau  ketidakberdayaan  orang lain, tetapi yang ditukarkan adalah nilai yang melekat  pada  setiap  manusia,  sehingga terwujudlah  hukum  untuk  membahagiakan (utilitarian)  yang  berwatak  delebiratif  yang senantiasa menghadirkan kebahagiaan bersama ( bonnum commune ) bukan sekolompok orang. Dengan demikian politik hukum mono interpretasi terhadap kemakmuran  maupun  terhadap  pengelolaan sumber  daya  alam  akan  bergeser  kepada politik hukum Link-Commune yang mensinergikan  rencana  pemerintah  dengan sumber daya MHA dan masyarakat lokal itu sendiri.

## D. Simpulan dan Saran
Masyarakat adat lolok-luwuk manggarai,  menolak  perusahaan  ekstraktif tambang  batu  gamping  di  dalam  wilayah adat sebagai tanah kuni agu kalo oleh karena kebijakan  pemerintah  lokal  mengizinkan perusahaan tambang batu gamping di dalam wilayah  keulayatan  mereka,  mengabaikan keberadaan  titik-titik  ruang  kultural,  ruang sakral,  ruang  kehidupan  bahkan  didesain ruang-ruang tersebut dipindahkan ke tempat lain  yang  telah  ditentukan  perusahaan  dan pemerintah  lokal.  Selain  itu  juga  proses- proses  dialog  meskipun nampaknya  sebagai pendekatan kultural dengan masyarakat adat lolok-luwuk,  namun  hal  itu  sebagai  proses formal  belaka,  tidak  melibatkan  semua elemen  tua  adat  masyarakat  adat  lolok  – luwuk.  Kebijakan  izin  penambangan  batu gamping  yang  mono  interpretasi  berbekal yuridis  normatif  serta-merta  mengabaikan fakta-fakta  dan  realitas  lokal  berupa keindahan  alam  yang  eksotik,  sumber  air, gua-gua,  stalakmit  dan  stalaktit,  burung endemik  dan  keragaman  hayati  dan
ekosistemnya. Fakta-fakta tersebut terangkum  di  dalam  ruang  kosmos  tanah kuni  agu  kalo yang  tidak  beranak  cucu sebagai  kesadaran  kolektif  dan  sumber kehidupan  suku  lolok-luwuk  manggarai secara turun temurun.
Sumber daya alam masyarakat adat dan modal  sosialnya  diberdayakan  secara optimal,  sehingga  menghasilkan  nilai ekonomi dan nilai kultural. Untuk mengoptimalkan  modal  sosial  tersebut, pemimpin lokal menerapkan konsep kebijakan Link  Commune  (Link-Co) di dalam mengkonstruksikan bersama
kesejahteraan  masyarakat  lokal.  Mereka dilibatkan  di  dalam  menyusun  program nyata  apa  yang  mereka  perlukan  dan urgensinya terhadap kelangsungan
hidupnya, maka tahap pencapaian kemakmuran  rakyat  lokal  pun  akan  terus meningkat  setiap  tahunnya.  Potensi-potensi sumber  daya  alam  lokal  seperti  peternakan dan  pertanian,  titik  ruang  sakral,  pariwisata sebagai sektor andalan  pada tanah kuni  agu kalo suku  lolok  luwuk  manggarai, dioptimalkan  sebagai  sektor  unggulan,  dan pendapatan  asli  daerah  (PAD),  untuk menepis  kehadiran  perusahaan  ekstraktif tambang satu-satunya membawa kemakmuran rakyat dan PAD.
Sebagai  saran  atas  hasil  penelitian, pemimpin  lokal  memaknai  kembali  tujuan otonomi daerah yakni memberdayakan SDA lokal  untuk  kesejahteraan  rakyat,  devisa daerah dan desa. Tata ruang kultural  MHA, menjadi  salah  satu  unsur  penting  di  dalam menetapkan  tata  ruang  daerah,  sehingga tidak terjadi lagi konversi tata ruang kultural menjadi  tata  ruang  pertambangan,  yang didukung  tata  perundang-undangan  daerah sebagai  sarana  memperdayakan  potensi lokal  yang  intrinsik  maupun  ekstrinsik. Fakta alam, antara lain keberadaan gua-gua, stalakmit, stalaktit, arum jeram dan keunikan lokal  lainnya  merupakan  indikator  obyek pariwisata alam seperti pada kawasan tanah kuni  agu  kalo suku  lolok-luwuk  manggarai flores.  Untuk  hal  itu  kreasi  membuat  cerita tentang  obyek-obyek  tersebut  ke  dalam berbagai  bahasa  (inggris,  mandarin,  bahasa
arab,  dan  bahasa  asli  daerah)  sangat signifikan  dilakukan  sebagai  pemandu pariwisata alam. Selain itu juga, optimalisasi home industri  pertanian,  peternakan  yang dapat menampung ribuan petani.

## DAFTAR PUSTAKA
Aman, P. (2014). Majalah Sang surya JPIC Indonesia .
Bahar,  S.  (2006). Masyarakat  Hukum Adat, Hubungan structural dengan suku,bangsa  dan  negara:  ditinjau  dari aspek HAM . Komnas HAM.
Ceufin,  F.  S.  (2008). Hak-hak  asasi manusia,  pendasaran  dalam  filsafat Hukum  dan  Filsafat  Politik,  Jilid  -1 . Ledalero.
Dahlan,  M.  (2018).  Rekognisi  Hak
Masyarakat Hukum Adat dalam
Konstitusi. Undang:  Jurnal  Hukum ,
1 (2).
Deeken, A. (1974). Process and
Permanence  in  Ethics:  Max  Schele’s Moral Philosophy . Paulist Press. Fatma,  A.  S.  (2020).  Kedudukan  Dan Perlindungan  Masyarakat  Adat  Dalam Mendiami Hutan Adat. Jurnal Legislatif , 4 (1).
Jebadu, A. (2020). Drakula abad 21,Membongkar Kejahatan system Ekonomi  Pasar  Bebas,Tanpa  Kendali sebagai  sebagai  kapitalisme  system ekonomi Pancasila .
Konradus,  D.  (2018).  Politik  Hukum
Penyelesaian Konflik Pengelolaan Konservasi Yang Humanis: suatu kajian Berbasis  Kearifan  Lokal  Masyarakat adat. Jurnal Hukum Undang , 1 (2).
Konradus,  D.  (2019). Pande  molas  Kole Poco,  Kearifan  Lokal  Suku  Manggarai dalam Konservasi . PT. Bangka Adinatha Mulia.
Lawrence,  F.  M.  (1977). Law  and  Society, an Introductions . Prentice Hall Inc.
Leo-Paul Dana. (2015). Indigeneous Enterpreneurship:  an  emerging  field  of research. International  Journal  of Businees  and  Globalisastion , 14 (2),
158–169.
Muazzin.  (2014).  Hak  Masyarakat  adat (indigwnous  People)  atas  sumber  daya alam:  Perspektif  hukum  Internasional. Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran , 1 (2).
Primawardani, Y. (2017). Perlindungan Hak Masyarakat  Adat  Dalam  Malakukan Aktivitas  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya di  Propinsi  Maluku. Jurnal  Hak  Asasi Manusia , 8 (1).
Putri,  R.  R.  (2017).  Konstitusi  dan Masyaraat  Hukum  Adat:  Meninjau Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak ekonomi,  sosial,  budaya  Masayarakat Hukum  Adat  dalam  UUD  RI  Tahun 1945. Padjadjaran Law Review , 5 (1).
Rahardjo,  S.  (2006). Sisi-  Sisi  Lain  Hukum
Di Indonesia . Kompas Media Nusantara.
Redi, A. dkk. (2017). Konstitusionalitas Hak Masayarakat  hukum  adat  ata  ulayat Rumpon  di  Provinsi  Lampung. Jurnal Konstitutisi , 14 (3).
Riyanto,  A.  dkk.  (2018). Kearifan  Lokal Pancasila  Butir-Butir  Keindonesiaan .
Kanisius.
Safrin,  S.  (2016).  Perlindungan  Hukum Masyarakat  Hukum  Adat  atas  hukum adat. Jurnal Novelty , 7 (2).
Sukirno.  (2018). Politik  Hukum  Pengakuan Hak Ulayat . Prenada Media.
Sulaiman;  Muhammad  Adli,  T.  M.  M.
(2019). Ketidakteraturan Hukum Pengakuan dan perlindungan Masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia.
Law Reform , 15 (1), 12–24.
Suseno, F. M. (2018). Filsafat sebagai ilmu kritis, Kanisius, Yogakarta.Syamsuddin, M (2010) Hukum Adat dan Modernisasi . FH UII Press.
Sutanto,  J.  (2006). Revitalisasi  Pertanian Dalam  Dialog  Peradapan .  Kompas Media Nusantara. Thontowi, J. (2015). Pengaturan Masyarakat hukum Adat dan Impolementasi Perlindungan  Hak-Hak  Tradisonalnya. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Pandecta , 10 .
Zain,  A.  M.  (2015).  Pengakuan  atas kedudukan  dan  keberadaan  masyarakat hukum  adat  pasca  terbentuknya  UU No.6  Tahun  2014  tentang  Desa. Jurnal Penelitian Hukum FH UGM , 2 (2).