## Ulumuna
Journal of Islamic Studies publish by State Islamic Institute Mataram Vol. 19, No. 1, 2015,  p. 181-204 Print ISSN: 1411-3457, Online ISSN: 2355-7648 Available online at http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/ulumuna
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
181

## DINAMIKA EPISTEMOLOGI  YURIDIS EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA PERSPEKTIF TRANSISI HUKUM H.L.A. HART

## Mohamad  Nur Yasin
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Email:yasinm.nuryasin@yahoo.co.id
Abstract :  The  dynamic  of  the  juridical  epistemology  of  Islamic economy in Indonesia passed through four phases, i.e. sharī‘ah, fiqh, qānūn, and qad\ā’ .  The  first  two  phases  have  normative  doctrinal characteristics  while  the  last  two  show  positive  legal  formal characteristics.  The transformation of Islamic economic law started at  the  level  of  normative  moral  doctrinal  to  the  level  of  legal formal. It has a methodological spirit which is closely related to the theory  of  legal  transition  by  H.L.A.  Hart. According to Hart, the transition from moral to law involves two concepts. First, primary rules  which  define  the  moral  values  embraced  by  the  people. Second,  secondary  rules  which modify and dynamite the primary rules  to  be  legal  binding  for  all  the  people.  In  this  case,  state authority  is  required to execute the rules. In  Hart‟s perspective on the transition of law, sharī‘ah and fiqh are the rules of etiquette and obligation.  Meanwhile, qānūn ,  and qad\ā’ are  the  rules  of recognition,  rules  of  change,  and  rules  of  adjudication.  In  the transition  of  law,  there  is  an  interconnection  between  law  and Islamic economy sustainably, professionally, and proportionally.
Keywords: Islamic economy, law, transition, rules of recognition
DOI: http://dx.doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1257

## Pendahuluan
H UKUM Islam  merupakan  ikhtisar  intelektualisme  Islam, pengejawantahan  paling  berkarakter  dari  aktivitas  kehidupan manusia  Muslim,  dan  unsur  pokok  dari  saripati  Islam.  Terlalu sulit  bahkan  mustahil  mengenali  Islam  secara  sungguh-sungguh
tanpa  memahami  hukum  Islam. 1 Di  antara  produk-produk intelektualisme  Islam,  hukum  Islam  menempati  posisi  teratas dan  paling  banyak  tersebar  di  seantero  dunia  Islam.  Sehingga, berimplikasi  terhadap  perilaku  individu  dan  membentuk  pola pikir  serta  pola  tindakan  masyarakat  Muslim. 2 Implikasi pengembangan  hukum  dalam  bidang  ekonomi  adalah munculnya  berbagai  regulasi  yang  mempengaruhi  kinerja ekonomi  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  manusia.  Hukum berusaha  memberi  refleksi  bagi  terciptanya  keadilan  ekonomi ( economic justice ). 3 Di antara  dimensi  signifikan hukum  Islam  yang kontributif  terhadap  tegaknya  keadilan  ekonomi  di  tengah kehidupan  masyarakat  adalah  ekonomi  Islam  yang  dalam terminologi  Indonesia  lebih  populer  dengan  istilah  ekonomi syariah.  Pasang  surut  perkembangan  peradaban  masyarakat Muslim Indonesia  memperoleh  kontribusi penting  dari  dinamika ekonomi syariah. Dalam konteks ini tidak bisa dipungkiri adanya relasi  antara  pengembangan  hukum  Islam  dan  dinamika  hukum ekonomi syariah di Indonesia.
Dinamika  hukum  ekonomi  syariah  di  Indonesia  terus berproses dan  bergulir  yang  secara  epistemologi  yuridis  terpola dalam  empat  fase. 4 Pertama ,  fase sharī‘ah ,  yakni  fase  di  mana ekonomi  syariah  masih  berada  pada  tataran  moral  doktrinal normatif  yang  ditandai  oleh  ketersediaan  nilai-nilai  dan  prinsip ekonomi  syariah  di  dalam  al-Quran  dan  hadis. Kedua ,  fase fiqh , ditandai  oleh  maraknya  penggunaan  literatur  fiqh  klasik  dan interpretasi  oleh  para  mujtahid  Indonesia  terhadap  teks-teks ekonomi dalam al-Quran  dan  hadis  yang kemudian  terkodifikasi
1 Joseph  Schacht, An  Introduction  to  Islamic  Law (Oxford:  Oxford University Press, 1964), 1.
2 Muh}ammad „Ābid al-Jābirī, Taqwin al-‘Aql al-‘Arab (Beirut: Markaz al- Wah}dah al-„Arabiyah, 1989), 96.
3 Johnny  Ibrahim, Pendekatan  Ekonomi  Terhadap  Hukum,  Teori  dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum (Surabaya: PMN & ITS Press, 2009), 5.
4 Bandingkan  dengan  Muh.  Atho  Mudzhar, Membaca  Gelombang  Ijtihad: antara  Tradisi  dan  Liberasi (Yogyakarta:  Titian  Ilahi  Press,  1998),  91.  Lihat juga, M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: UI-Press, 2011),
1;  Rifyal  Ka‟bah, Hukum  Islam  di  Indonesia  Perspektif Muhammadiyah dan NU (Jakarta: Universitas Yarsi Press, 1999), 53.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
dan terunifikasi  dalam  berbagai  dokumen  bahan  hukum,  seperti Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI). Ketiga , fase qānūn ,  ditandai  oleh  internalisasi  prinsip  ekonomi  syariah yang  terdapat  dalam  al-Quran,  hadis,  kitab  klasik,  KHES,  dan fatwa  DSN  MUI  ke  dalam  perundang-undangan  negara  ( legal posotivism ), seperti Undang-Undang (UU) Nomor  18 Tahun 2008 tentang  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN),  UU  No.  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  Peraturan  Bank Indonesia  (PBI),  dan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI). Keempat ,  fase qad\ā’ ,  yakni  fase  di  mana  perundang-undangan negara  tentang  ekonomi  syariah,  seperti  UU  No  3  Tahun  2006 tentang Perubahan atas UU No 7  Tahun 1989 tentang  Peradilan Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan Peraturan Mahkamah Agung  (Perma)  menjadi  sumber  hukum  formal  bagi hakim  Pengadilan  Agama  untuk  memproses,  memutus,  dan menyelesaikan  sengketa ekonomi syariah di Indonesia.
Proses  dinamika  epistemologi  yuridis  ekonomi  syariah  di Indonesia  mulai  fase sharī‘ah (tataran  moral)  sampai  fase qad\ā’ (tataran  hukum  nasional)  memiliki  semangat  metodologis  yang berdekatan  dengan  teori  Transisi  Hukum  HLA  Hart.  Menurut Hart, transisi dari moral menuju hukum melibatkan dua  konsep, yaitu primary  rules (norma  moral  yang  dianut  masyarakat)  dan secondary  rules, yaitu  modifikasi  dan  dinamisasi  dari  ketentuan primer menjadi hukum yang  mengikat seluruh warga negara  dan memerlukan  kekuasaan  negara  untuk  pelaksanaannya. Secondary rules bersifat  menggantung (parasitic) dan  merupakan follow  up dari aturan pertama. 5
Menurut  H.L.A.  Hart,  nilai  budaya  masuk  kategori primary rules. Sebagai  konsekuensi  dari primary  rules, penganut  nilai budaya  mula-mula  dianggap  sebagai  masyarakat  primitif    yang hidup    tanpa    hukum    dan    hanya    dikendalikan  oleh rules  of obligation sebagai primary  rules  of  obligation (aturan  primer kewajiban) yang  menyamai rules  of  etiquette (aturan  etika)  atau aturan  moral.  Keadaaan  tanpa  hukum  dapat  bertahan  karena
5 H.L.A.  Hart, The  Concept  of  Law (Oxford:  Oxford  at  The Clarendon Press, 1988), 78-95.
natural  pressure dan social  pressure, sedangkan  hukum  nasional sebagai  dinamisasi  dari  nilai  budaya  masuk  kelompok secondary rules. 6
Untuk  mengetahui  lebih  jauh  relasi  teori  Transisi  Hukum Hart  dan  dinamika  epistemologi  yuridis  ekonomi  syariah  di Indonesia,  diperlukan  suatu  analisis  yang  mendalam  tentang fenomena  tersebut.  Urgensi  tulisan  ini  semakin  terasa  setelah diketahui  ternyata  belum  ada  satupun  tulisan  di  berbagai  jurnal baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri  yang  secara  spesifik mengkaji  dinamika  epistemologi  yuridis  ekonomi  syariah  di Indonesia  dalam  perspektif  teori  Transisi  Hukum  Hart.  Tulisan ini  berusaha  menjawab  dua  permasalahan  mendasar: pertama , karakter  dinamika  epistemologi  yuridis  ekonomi  syariah  di Indonesia; kedua , dinamika  epistemologi yuridis ekonomi  syariah di Indonesia  dalam bingkai teori Transisi Hukum Hart.
Pembahasan  dalam  tulisan  ini  terstruktur  ke  dalam:  (a) konstruksi  teoritik,  (b)  ekonomi  syariah  di  Indonesia  dalam bingkai rules of recognition , (c) ekonomi syariah di Indonesia  dalam bingkai rules  of  change ,  (d)  ekonomi  syariah  di  Indonesia  dalam bingkai rules  of  adjudication, (e)  interkoneksi  transisi  hukum  Hart dengan  dinamika  epistemologi  yuridis  ekonomi  syariah  di Indonesia.

## Konstruksi Teoretik
Untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat dan mendalam terlebih  dulu  diuraikan  teori  terkait.  Positivisasi  hukum  Islam adalah  usaha  sungguh-sungguh  untuk  menjadikan  hukum  Islam sebagai  hukum  positif  yang  berlaku  di  suatu  negara.  Istilah positivisasi  hukum  Islam  memiliki  semangat  metodologis  yang sama  dengan  “transformasi  hukum  Islam,  pelembagaan  hukum Islam,  kodifikasi  atau  kompilasi  hukum  Islam, islamization  of Muhammadan law , taqnin , dan siyasah ”. 7 Dalam konteks yang lebih luas,  beberapa  terma  metodologis  agak  sepadan  bisa ditambahkan,  yaitu  harmonisasi  hukum,  interkoneksi  hukum, rekonstruksi  hukum,  dan  transisi  hukum.  Konsep  transisi
6 Ibid., 89.
7 Mohammad  Abdun  Nasir, Positivisasi  Hukum  Islam  di  Indonesia (Mataram: IAIN Mataram Press, 2004), 19.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
hukum  secara  khusus  dikembangkan  oleh  Herbert  Lionel Adolphus Hart yang populer dengan panggilan HLA Hart. Hart adalah  seorang  profesor hukum  pada Oxford  University  Inggris sekaligus  Direktur  Brasenose  College  Oxford.  Dia  lahir  di Harrogate,  Britania  Raya  18  Juli  1907  dan  meninggal  19 Desember  1962  di  Oxford  Britania  Raya.  Salah  satu  karya monumental HLA Hart adalah The Concept of Law , terbit  pertama pada 1961.
Dalam The  Concept  of  Law HLA  Hart  menegaskan  bahwa masyarakat  yang  berciri  khas primary  rules  of  obligation ditandai tiga kekurangan. Pertama ,  jika muncul  ketidakjelasan  aturan,  teks standar  dan  otoritatif  untuk  dijadikan  sumber  hukum  tidak  ada dan  berimplikasi  pada  ketidakpastian (uncertainty) . Kedua , ketentuannya  bercorak  statis. Ketiga ,  ketentuannya  tidak efisien (inefficiency), sebab  tidak  terdapat  institusi  yang berwenang.  Kekurangan  ini  bisa  ditiadakan  jika primary  rules  of obligation didukung  tiga  unsur secondary  rules. Pertama, untuk antisipasi  ketidakpastian  ketentuan  diterbitkan rule  of  recognition, yakni  pengakuan  terhadap  kearifan  lokal  menjadi  referensi otentik apabila  terdapat  ketidakjelasan aturan. Kemudian muncul individu  dan  badan  otoritatif  yang  menerbitkan primary  rules  of obligation, melakukan  unifikasi  dan  kodifikasi  terhadap  tradisi lama atau melalui putusan  peradilan. Kedua, sebagai  jawaban atas ketentuan  yang  statis  didesain rules  of  change untuk  mewujudkan primary rules baru dan  memperbaiki  atau menghapus  yang  lama. Ketiga ,  sebagai  tindak  lanjut inefficiency bisa  diterbitkan rules  of adjudication, yakni  siapa  yang  punya  kewenangan  mengadili, bagaimana mekanismenya, dan sanksi untuk yang tidak taat pada primary rules of  obligation. Sehingga terwujud peraturan  perundang- undangan  legal  formal,  mulai    yang  lemah  sampai  sampai  yang kuat, meliputi  dimensi-dimensi  hukum sampai  munculnya  sistem hukum.  Norma  keadilan  ( moral  justice )  yang  awalnya  hanya mengatur  individu  berubah  menjadi  norma  hukum  ( legal  justice ) yang  wajib  ditaati  seluruh  warga  negara  dan  bagi  pelaku pelanggaran mendapat sanksi. 8
8 Hart, The Concept, 92-3.
Konsep  Hart  tentang rule  of  recognition memiliki  kesamaan dengan  pemikiran  Rudolph  von  Jhering,  bahwa  hukum  untuk setengahnya  merupakan  karakter  bangsa  dan  sebagiannya  lagi merupakan  hasil  resepsi  pengaruh  luar,  baik  konsekuensi  logis dari  interaksi  dengan  bangsa  lain  maupun  bangsa  itu  memiliki interest terhadap  dunia  luar. 9 Gagasan  Jhering  menggambarkan bahwa  selain  berawal  dari  moral  spiritual  dan  budaya  bangsa, munculnya  hukum  melewati  proses  rekonstruksi  hukum. Gagasan  Jhering  dikembangkan  oleh  Paul  Scholten,  bahwa dalam  rangka  pengembangan  metode  penalaran  logis,  metode konstruksi  merupakan  satu-satunya  metode  yang  menentukan. Scholten  menawarkan  tiga  syarat  konstruksi  hukum. Pertama , konstruksi  harus  mencakup  keseluruhan  bidang  hukum  positif terkait. Kedua ,  wajib dihindari  adanya kontradiksi  logis di  dalam hukum. Ketiga ,  konstruksi  harus  dilengkapi  persyaratan keindahan. 10
Ekonomi  Syariah  di  Indonesia  dalam  Bingkai Rules  of Recognition
Masyarakat  ekonomi  syariah  Indonesia  era  80-an  dan sebelumnya  bisa  dikategorikan  sebagai  masyarakat  yang bertipikal primary  rules  of  obligation, yakni  masyarakat  yang  pola pikir  dan  pola  tindakannya  dalam  kehidupan  ekonomi  syariah mengacu  pada  nilai  dan  doktrin  moral  yang  adakalanya bersumber  dari  tradisi  lokal (local  wisdom) dan  ada  juga  yang bersumber dari ajaran Islam.

## Local Wisdom sebagai Rules of Etiquette
Prinsip  etis  moral  tradisional  lokal  masa  lalu (local  wisdom) yang sangat  populer antara  lain gotong royong , tepo seliro, dan guyup rukun .  Prinsip-prinsip  etis  moral  lokal  merupakan  bahan potensial (persuasive  source) untuk  perumusan  substansi  hukum nasional.  Mantan  Presiden  Soeharto  pernah  memberikan
9 Bernard  L.  Tanya,  Yoan  N.  Simanjutak,  and  Markus  Y.  Hage, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi (Surabaya: CV. Kita,
2007), 120-2.
10 Sadjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya, 1991), 103.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
apresiasi  kepada  ekonomi  syariah  lebih  disebabkan  adanya korelasi  positif  antara  praktek  ekonomi  syariah  dengan  budaya adiluhung seperti  yang  terpelihara  dalam  tradisi  Jawa  dan  tradisi Lombok.  Budaya adiluhung merupakan  tradisi genuine Indonesia yang kemudian  termatangkan oleh  interaksinya dengan  pengaruh luar.
Kebudayaan genuine yang  mendominasi  bumi  Indonesia ketika  budaya  India  belum  datang  adalah  kultur  tradisi  yang secara  ekonomis  menurut  Werner  Sombart  bercorak bedarfsdeckung, bukan erwerbwirschaft.  Erwerbwirschaft adalah  pilihan hidup  yang  mempersyaratkan  sejumlah  modal,  mengejar keuntungan  yang  banyak,  dan  bebas  kompetisi. 11 Di  sisi  lain, bedarfsdeckung berarti menunjukkan  pragmatisme dalam kehidupan  ekonomi  masyarakat. Gotong  royong sebagai  spirit berorganisasi  di  bidang  ekonomi  baru  terbatas  pada  tataran moral organisasi ekonomi, bukan konsep ekonomi.
Kehadiran ajaran
Hindu-India memunculkan tipe kebudayaan  Hindu-Indonesia  yang  melahirkan  budaya  feodal, yakni struktur  masyarakat  yang tertata  bersusun  ( hierarchy )  sesuai silsilah  keturunan  dan  moral  sosial  ekonomi  yang  diupayakan masyarakat. 12 Kebudayaan  hirarkhis  Hindu-India  banyak perbedaannya  dengan  kebudayaan  Islam-Arab.  Budaya  Islam- Arab  muncul  di  tengah  pergulatan  bangsa  Semit  yang  dalam perspektif  sosio-ekonomi sudah terlibat dalam  dialog  peradaban secara  intensif  pada  saat  berinteraksi  dengan  logika  kebudayaan Yunani  yang  konsen  pada  kebersamaan  ( egelitarian ),  upaya sungguh-sungguh,  dan ekspedisi dunia. 13
Perkembangan  Islam  merupakan  proses  yang  teramat  urgen dalam  hamparan  sejarah  Indonesia,  tetapi  paling  tidak  jelas. 14
11 A. Mukti Ali, "Agama dan Perkembangan Ekonomi di Indonesia," in Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sadzali, MA , ed. et.al. Muhammad Wahyuni Nafis (Jakarta: Paramadina, 1995), 589.
12 Gavin  Flood, An  Introduction  to  Hinduism (Cambridge:  Cambridge University Press, 1996), 54-74.
13 Ibid.
14 M.C.  Ricklesfs, Sejarah  Indonesia  Modern ,  trans.  Dharmono Hardjowidjono (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), 3.
Kajian  terbaru  tentang  pembawa  Islam  ke  Indonesia, 15 menunjukkan  ada  kesepakatan  para  peneliti  bahwa  aktivis ekonomi syariah  ( pedagang )  sangat  besar  kontribusinya.  Beberapa peneliti  sepakat  bahwa  masuknya  Islam  ke  Indonesia  abad  ke-8 M  dan  ada  yang  setuju  abad  ke-13  M.  Dalam  pandangan Mohamad  Ardani,  masuknya  Islam  ke  Indonesia  melewati  lima pintu, yaitu pintu  perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, dan  seni. 16 Oleh  karena  itu,  bisa  ditegaskan  bahwa  semua argumen  tentang  masuknya  Islamke  Indonesia  selalu  terkait dengan  ekonomi  syariah,  khususnya  perdagangan.  Pada momentum  inilah  cikal  bakal  ekonomi  syariah  Indonesia  mulai ditanam.  Dalam  pandangan  Dawam  Raharjo,  aktivitas  ekonomi dan bisnis menjadi inspirasi yang kuat bagi diskursus ekonomi. 17

## Hukum Islam sebagai Rules of Obligation
Rules  of  obligation adalah  suatu  aturan  yang  belum  memiliki kekuatan  hukum,  tetapi  dipraktekkan  banyak  pihak  karena  ada ikatan  tertentu.  Wacana  ekonomi  syariah  dalam  konteks  etik moral  juga  bisa  ditemukan  dalam  al-Quran.  Dalam  bingkai hukum positif ( legal positivism) , al-Quran dan hadis adalah sumber hukum  Islam.  Hukum  Islam  adalah  salah  satu  sumber  hukum materiil  atau  bahan  penyusunan (persuasive  source ) hukum nasional. Tiga  prinsip  yang  merupakan gagasan  paling  mendasar ( the  most  fundamental  idea )  dalam  hukum  Islam  yang  fokus  pada ekonomi  syariah  adalah  jual  beli,  gadai,  dan  syirkah.  Al-Quran surat  al-Baqarah  ayat  275  menegaskan  bahwa  Allah menghalalkan jual beli dan  mengharamkan riba ( wa ah\alla  Allāhu al-bay‘a wa h\arrama al-ribā ). Surat al-Baqarah ayat 283 menegaskan bahwa  jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermuamalah  tidak
15 Lihat,  antara  lain,  Azyumardi  Azra, Jaringan  Ulama:  Timur  Tengah  dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII (Bandung: Mizan, 1994), 24-35;
Muh.  Atho  Mudzhar,  "Islam  in  Indonesia:  The  Politics  of  Recycling  and The  Collapse  of  Paradigm"  (paper  presented  at  the  The  Conference  of Asian  Federation  of    Middle  Eastern  Studies  Association  (AFMA),  Keizei University Tokyo, Japan1999).
16 "Republika," Jumat 3 November, 2000. 15.
17 Dawam  Rahardjo, Islam  dan  Transformasi  Sosial-Ekonomi (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), vi.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
secara  tunai)  sedang  kamu  tidak  mendapatkan  seorang  penulis, maka  hendaklah  ada  barang  jaminan  yang  dipegangi  ( wa  in kuntum  ‘alā  safarin  wa  lam  tajidū  kātiban  farihānun  maqbūd\ah ). Rasulullah  Saw  bersabda,  bahwa  Allah  Swt  berfirman,  “Aku adalah pihak  ketiga dari  dua orang  yang berserikat  selama  salah seorang  dari  mereka  tidak  mengkhianati  pihak  yang  lain”  ( Anā thālithun al-sharīkayni ma lam yakhun ah\aduhuma s\ah\ibahu (H.R. Abu Daud).
Ketiga  ide  dasar  ekonomi  syariah  tersebut  ikut  menjadi pijakan  berbagai  perilaku  dan  kehidupan  ekonomi  masyarakat. Dalam  konteks  perilaku  ekonomi,  bisa  ditegaskan  bahwa masyarakat Muslim Indonesia mendasarkan perilaku
ekonominya  pada  kebiasaan  yang  bersumber  pada  ajaran  moral al-Quran dan Sunnah  Rasulullah.
Sebagai  ajaran  moral  agama  yang  kemudian  termanifestasi dalam  kebiasaan  dan  perilaku  kehidupan  sehari-hari,  prinsip syirkah, jual  beli, dan  gadai  terpraktekkan secara  terus  menerus, atas  dasar  saling  pengertian,  dan  tanpa  disertai  bukti-bukti otentik  atas  segala  transaksi  yang  dibuat  di  tengah  masyarakat. Masyarakat  yang  kondisi  dan  perilaku  ekonomi  kesehariannya seperti inilah yang oleh HLA Hart disebut sebagai penganut nilai budaya  awal  ( mula-mula )  dan  secara  ekstrem  dianggap  sebagai masyarakat  primitif    yang  hidup    tanpa    hukum    dan    hanya dikendalikan  oleh rules  of  obligation sebagai primary  rules  of obligation (aturan  primer  kewajiban) yang  menyamai rules  of etiquette (aturan etika) atau aturan moral. Keadaaan tanpa hukum dapat bertahan karena natural pressure dan social pressure. 18 Kondisi ini  menggambarkan  salah  satu  karakter  epistemologi  yuridis kehidupan  ekonomi  syariah  fase  awal  di  tengah  pergulatan masyarakat Muslim Indonesia.
Pelaku  ekonomi  syariah  di  Indonesia  pernah  mengalami masa-masa  di  mana  amaliah  praktis  kehidupan  ekonominya belum  tertulis  menjadi  suatu  aturan  kenegaraan  formal  yang perumusannya  melibatkan  lembaga  negara  yang  berwenang membuat  pearaturan  perundang-undangan,  yaitu  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Hal ini terjadi pada  era
18 Hart, The Concept, 89 .
sebelum 90-an, suatu era di mana konsep ekonomi syariah masih menjadi phobia dan trauma bagi  elit negara. Indah dalam  wacana tetapi  salah  kaprah  dalam  pemahamannya.  Sehingga,  ekonomi syariah  berada  pada  suhu  terendah  dinamika  sejarahnya,  tidak memiliki  kepastian  hukum  dalam  kehidupan  bernegara,  dan bahkan ditakuti. Pada kondisi  yang demikian dan  dalam  suasana sosial  politik  yang  tidak  kondusif  posisi  ekonomi  syariah berstatus  sebagai rules  of  obligation, yaitu  aturan  yang  banyak dipraktekan  masyarakat  tetapi  tidak  secara  formal  diatur  oleh negara.
Ekonomi  Syariah,  dari  Rules  of  Ettiquette  dan  Rules  of  Obligation

## Menuju Rules of Recognition
Perkembangan  pesat  perekonomian  dunia  yang  kemudian berimbas  pada  perkembangan  perekonomian  Indonesia  sangat berpengaruh  signifikan  terhadap  munculnya  berbagai  kesadaran akan urgensi  dan manfaat  ekonomi  syariah di  Indonesia.  Setelah mengalami  pasang  surut  respon  oleh  masyarakat  dan  negara, pada  tahun  1992  terbitlah  UU  No.  10  tahun  1992  tentang Perbankan  Syariah.  Di  dalam  UU  tersebut  ditegaskan  bahwa selain diakui  adanya  perbankan konvensional  juga  diakui  adanya perbankan berdasarkan prinsip  bagi hasil.  Berikutnya pada  1998 terbit  UU  No.  7  Tahun  1998  tentang  Perbankan.  Salah  satu pasal  UU  1998  menegaskan  bahwa  selain  diakui  ada  perbankan konvensional,  juga  diakui  adanya  perbankan  syariah.  Di  susul berikutnya  muncul  UU  No  19  Tahun  2008  tentang  Surat Berharga  Syariah  Negara  dan  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang perbankan Syariah.
Kehadiran  dan  proses  transformasi  ekonomi  syariah  dari prinsip  moral  etis  dalam  al-Quran  dan  hadis  Rasulullah  yang kemudian  menjelma  menjadi  tradisi  berkehidupan  ekonomi sehari-hari  ( rules  of  ettiquette ) sampai  menjadi  peraturan perundang-undangan  negara  dengan  jelas  dan  tegas  melalui proses  kenegaraan  yang  melibatkan  berbagai  lembaga  negara. Berbagai  lembaga  negara  tersebut  ikut  meningkatkan  status epistemologi  yuridis  ekonomi  syariah  dari  sebelumnya  yang berada  pada  level rules  of  obligatian ,  yakni  prinsip  moral  yang berlaku  karena  alami  dan  tuntutan  sosial  yang  belum  memiliki
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
kepastian hukum. Bila terjadi ketidakjelasan aturan tidak ada teks otoritatif  yang  menjadi  referensi  dan  potensial  menimbulkan ketidakpastian (uncertainty). Semua  itu  berubah  menjadi rules  of recognition, yakni  perundangan-undangan  negara  yang  memiliki kepastian  hukum  yang  kuat  dan  mengikat  seluruh  warga  negara Indonesia.
Dapat  ditegaskan  bahwa  ekonomi  syariah  sebagai rule  of recognition mengalami  dinamika.  Berawal  dari  adanya  pengakuan terhadap prinsip moral etis ( rules of ettiquette ) yang belum memiliki kepastian  hukum  berubah  menjadi  rujukan  otentik  jika  terjadi ketidakjelasan  hukum.  Kemudian  muncul  individu-individu mujtahid, akademisi,  pemikir ekonomi  syariah, dan  muncul  pula institusi  formal  pemegang  kekuasaan  membuat  undang-undang ( power  of  legeslative )  sebagai  badan  otoritatif,  yaitu  DPR  dan Presiden.  DPR  dan  Presiden  melakukan  transformasi  substansi hukum dari kondisi tidak pasti (uncertainty) menjadi ada kepastian hukum (certainty) dan  terus  merasuk  ke  dalam  peraturan perundang-undangan  negara  ( rules  of  recognition) untuk melakukan penggalian  terhadap  kebiasaan  lama  yang  kemudian  dilakukan unifikasi,  kodifikasi,  dan  memutuskan  lewat  DPR  dan  Presiden sebagai lembaga negara.
Ekonomi  Syariah  di  Indonesia  dalam  Bingkai Rules  of Change
Ada  dua  prinsip rules  of  change.  Pertama, diawali  pra-kondisi berupa  suasana  statis  yang  melingkupi  epistemologi  yuridis ekonomi  syariah. Kedua ,  ada  kondisi  baru  sebagai  pembatalan atau  revisi  terhadap  aturan  lama  yang  statis.  Aturan  lama  yang statis tergambar dari episode awal epistemologi yuridis ekonomi syariah  yang  diperankan  dengan  baik  oleh  Bank  Muamalah Indonesia (BMI).  BMI  merupakan  Bank  Umum  Syariah  pertama di  Indonesia  dan  simbol  kulminasi  cita  masyarakat  Indonesia yang  telah  lama  memimpikan  kehadiran  perbankan  syariah sekaligus  berusaha  membangun  paradigma  epistemologi yuridisnya  melalui  pengembangan  prinsip-prinsip  produk perbankan  syariah.Periodisasi  perumusan  produk-produk  BMI ada  tiga  tahap,  yaitu  periode  taklid,  periode  instropeksi,  dan
periode  independen. 19 Klasterisasi  era  ke  dalam  tiga  periode didasarkan  pada  tingkat  independensi  BMI  dalam  melakukan ijtihad.

## Periode Taklid (Mei 1992-April 1995)
Sebelum  berdiri,  BMI  menugaskan  dua  orang  ke  Iran  dan sebelas  orang  ke  Bank  Islam  Malaysia  Benhard  (BIMB)  untuk mengkaji perbankan Islam.  Setelah berdiri, BMI menugaskan lagi dua  orang  ke  Iran,  sebab  Iran  dianggap  sebagai  negara  yang cukup  konsisten  mempraktekkan  perbankan  Islam.  Walaupun menugaskan empat orang ke Iran, BMI  tidak enjoy dengan model Iran  dan  justru  lebih  memilih  model  Malaysia.  Era  ini  adalah awal sejarah BMI dan disebut periode taklid. Dinamakan periode taklid,  sebab  BMI  mengadopsi  secara  persis  model  Malaysia . Segala  yang  dipraktekkan  Malaysia  juga  dilaksanakan  secara persis  oleh  BMI. 20 Sehingga,  pada  periode  taklid  BMI  hampir tidak pernah melakukan  ijtihad.

## Periode Intropeksi diri (Mei 1995-Februari 1999)
Pada  periode  ini,  BMI  mulai  melakukan  instrospeksi  dan berbenah  diri,  tepatnya  sesudah  Indonesia  bertindak  sebagai tuan  rumah Expert  Meeting ke-9  Persatuan  Bank-Bank  Islam  se- dunia  di  Jakarta  pada  7-8  April  1995.  Berbagai  interaksi  dan komunikasi  internasional  diperluas.  BMI  mulai  mendatangkan ahli dari Timur  Tengah. Akhirnya muncul  kesadaran, bahwa  apa yang dipelajari  masyarakat  Indonesia  tentang  Bank  Islam  selama
19 M.  Nur  Yasin, Hukum  Ekonomi  Syariah,  Geliat  Perbankan  Syariah  di Indonesia (Malang: UIN Malang Press, 2009), 50.
20 Ada beberapa contoh yang bisa  dikemukakan di sini. Pertama, istilah ba'i  bitsaman  ajil. Istilah  ini  murni  berasal  dari  Malaysia.  Tata  bahasa  yang dipakai juga tata bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, konsep ini disebut ba'i muajjal. Konsep  yang  dipakai  di  Malaysia  ini  sedikit  lebih  halus  dengan memakai istilah bai bitsaman ajil dan bukan ba'i muajjal. Bisa dikatakan bahwa BMI merupakan  fotokopi  dari  BIMB. Kedua, dalam  hal  bagi  hasil,  seperti cara menghitung uang dan prosentase bagian  masing-masing, pada periode ini BMI belum berpengalaman, sehingga mengikuti konsep Malaysia. Ketiga, produk berupa setifikat al-dayn. Dalam terminologi fiqh muamalah  biasanya disebut ba'i  dayn  bi al-dayn.  Sertifikat  al-dayn merupakan  istilah  produk  yang murni diluncurkan BIMB Malaysia. Ibid.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
ini  baru  sebatas  bank  Islam  mazhab  Malaysia.  Ternyata  di belahan  dunia  yang  lain  banyak  mazhab  bank  Islam.  Hal  ini mendorong BMI untuk introspeksi.
Introspeksi  dilakukan  sejak  1996  ketika  BMI  mulai membangun  jaringan  kerjasama  dengan  Bahrain  dan  Yordania. Dua Negara ini  membuka wawasan  masyarakat ekonomi  syariah di  Indonesia  bahwa  ternyata  bank  Islam  tidak  sekadar  seperti yang telah dipelajari. Masukan-masukan  juga diperoleh BMI  dari Accounting  and  Auditing  Standard  for  Islamic  Financial  Institutions (AAOIFI)  yang  berpusat  di  Bahrain.  AAOIFI  yang berkedudukan di  Bahrain mengeluarkan  standar akuntansi  Islam. Standar  yang  dikeluarkan  AAOIFI  tidak  mengacu  kepada konsep Malaysia. Di era antara 1996 sampai Pebruari 2000  BMI tidak lagi  taklid kepada  mazhab  Malaysia dan  melakukan  ijtihad sendiri.  Mekanisme  dan  prosesi  ijtihad  BMI  dilakukan  secara sistematis dan substansi ijtihadnya bersifat inklusif.

## Periode independen (Maret 1999 dan seterusnya)
Periode  ini  ditandai  oleh  terbentuknya  Dewan  Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN  MUI). 21 DSN  MUI dibentuk  berdasarkan  SK  MUI  No.  Kep-754/MUI/II/1999 tanggal  10  Pebruari  1999  tentang  Pembentukan  Dewan  Syariah Nasional.  Periode  Mei  1992  sampai  Februari  1999  DPS  BMI mempunyai  dua  tugas. Pertama ,  mengeluarkan  dan  mengesahkan fatwa  suatu  produk. Kedua ,  mengawasi  pelaksanaan  fatwa  di lapangan  yang  bertujuan  agar  BMI  betul-betul  melaksanakan produknya tanpa menyimpang  dari fatwa DPS BMI. 22
Dengan terbentuknya DSN MUI, DPS BMI berkurang  tugas dan  fungsinya,  hanya  mengontrol  pelaksanaan  fatwa  produk yang  dikeluarkan  DSN  MUI.  Mulai  Maret  1999  satu-satunya
21 DSN  MUI  merupakan  satu-satunya  badan  yang  berwenang  dan mempunyai  tugas  utama  mengeluarkan  fatwa  atas  jenis-jenis  kegiatan, produk,  dan  jasa  keuangan  syariah  serta  mengawasi  penerapan  fatwa dimaksud  oleh  lembaga-lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia.  Lihat, Keputusan Dewan  Syariah Nasional  Majelis Ulama  Indonesia No.  02 Tahun  2000 tentang Pedoman  Rumah  Tangga Dewan  Syariah  Nasional Mejelis  Ulama  Indonesia (PRT DSN-MUI) .pasal 1 ayat 2 22 Laporan Tahunan 1999 Bank Muamalah Indonesia,  (Jakarta: BMI, 1999).
lembaga  yang  berhak  mengeluarkan  dan  mengesahkan  fatwa produk perbankan syariah di Indonesia adalah DSN MUI.  Mufti di bidang ekonomi syariah terpusat secara  nasional dan seragam. Fatwanya  juga  seragam  dan  berlaku  untuk  seluruh  Lembaga Keuangan  Syariah  (LKS)  di  Indonesia.  Sedangkan  yang mengawasi  pelaksanaan  fatwa  produk  yang  dikeluarkan  DSN MUI adalah  DPS yang  ada di   setiap  LKS, termasuk  DPS  BMI untuk pelaksanaan  fatwa di BMI itu sendiri.
Pertimbangan  mendasar  pembentukan  DSN  MUI  adalah untuk  mengawasi  dan  mengerahkan  lembaga-lembaga  keuangan syariah  untuk  mendorong  penerapan  nilai-nilai  ajaran  Islam dalam  kegiatan  perekonomian  dan  keuangan.  Selain  itu,  DSN MUI  diharapkan  dapat  berperan  secara  pro-aktif  dalam menanggapi  perkembangan  masyarakat  Indonesia  yang  dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. 23
Gerak epistemologi yuridis BMI di atas mulai periode taklid, periode  introspeksi  diri,  sampai  periode  independen menggambarkan bahwa  ada  ketidakpuasan  sistemik  dan  kolektif terhadap pra-kondisi  ( primary rules )  sebagai  konsep  dan  rumusan ekonomi  syariah  lama  yang  statis.  Secara  kolektif  dan  sistemik pula  upaya  perbaikan  dan  penyempurnaan  terus  dilakukan sebagai respon terhadap kondisi dan rumusan lama ( primary rules ) yang  statis  sebagai  pembatalan  atau  revisi  untuk  mewujudkan rumusan syariah  baru  yang  lebih dinamis  dan  progresif (scondary rules) .  Dengan  menempatkan  pembaharuan  sistemik  sebagai upaya  konkrit  revisi  rumusan  lama  menjadikan  ekonomi  syariah sampai  pada  level  yang  oleh  HLA  Hart  disebut  sebagai rules  of change .
Ekonomi  Syariah  di  Indonesia  dalam  Bingkai Rules  of Adjudication
Rules  of  adjudication model  HLA  Hart  mempersyaratkan  dua hal.
Pertama , aturan atau rumusan lama tidak efisien (inefficiency), karena tidak ada lembaga yang bertanggung
23 "Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02 Tahun  2000  tentang  Pedoman  Rumah  Tangga  Dewan  Syariah  Nasional Mejelis Ulama Indonesia (PRT DSN-MUI)."
jawab. Kedua , kelemahan ini dapat dihilangkan bila primary rules of obligation dilengkapi  dengan unsur  ketiga  dari  struktur secondary rules, yaitu rules  of  adjudication yang  fokus  pada siapa  yang mengadili, prosedur, dan hukuman bagi pelanggar primary rules of obligation. Akhirnya,muncul  hirarkhi  aturan,  dari  bawah  sampai ke  atas,  meliputi  aspek-aspek  hukum, sehingga  lahir  sistem hukum.  Norma  keadilan  ( moral  justice )  yang  sebelumnya  sebatas mengikat  individu  sekarang  menjadi  norma  hukum  ( legal  justice ) yang  mengikat  semua  masyarakat  disertai  sanksi  jika  ada pelanggaran.
Rules  of  adjudication sangat  terkait  dengan  aspek  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah.  Penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah di Indonesia  bukan saja  penuh liku  pengaturannya di  era orde lama, orde baru, tetapi di era reformasi juga tetap menemui jalan  terjal.  Era  sebelum  2006  muncul  dua  interpretasi penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah.  Menurut  Muhammad Syafii  Antonio,  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  merujuk hukum  syariah. 24 Sedangkan  menurut  Sutan  Remy  Syahdeini, penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  mengacu  KUH  Perdata karena  hukum  positif. 25 Setelah  terbit  UU  No.  3  Tahun  2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  mulai  ada  titik terang. Dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun  2006 dinyatakan:
“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq ; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah.”
Merujuk Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung (MA)  menerbitkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA) No.  08  Tahun  2008  yang  menegaskan  bahwa  eksekusi  putusan Badan  Arbitrase  Syariah  dilakukan  Peradilan  Agama. Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  seperti  disebutkan  pada Pasal  (49)  UU  No.  3  Tahun  2006  direduksi  oleh  UU  No.  21
24 Muhammad  Syafii  Antonio, Bank  Syariah,  Bagi  Bankir  dan  Praktisi Keuangan (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkiyah Institute,  1999), 30, 214.
25 Sutan  Remi  Syahdeini, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata Hukum Perbankan Indonesia (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 134.
Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.  Pada Pasal 55 UU  No.
21 Tahun  2008 Tentang Perbankan Syariah  dinyatakan:
(1)  Penyelesaian  sengketa  Perbankan  Syariah  dilakukan  olehpengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
(2)  Dalam  hal  para  pihak  telah  memperjanjikan  penyelesaiansengketa selain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  penyelesaian  sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
(3)  Penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

## Kemudian,  pada  penjelasan  Pasal  55  ayat  (2)  UU  No.  21 Tahun  2008 Tentang  Perbankan  Syariah ditegaskan:
Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukansesuai  dengan isi  Akad”  adalah  upaya  sebagai  berikut:  a.  musyawarah;  b.  mediasi perbankan;  c.  melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas) atau  lembaga  arbitrase  lain;  dan/atau;  d.  melalui  pengadilan  dalam lingkungan Peradilan Umum.
Mengacu pada  Pasal 55 dan Penjelasan Pasal 55 UU  No. 21 Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah  tersebut,  bisa ditegaskan  bahwa  terdapat  dua  cara  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah  di  Indonesia. Pertama, penyelesaian  non-litigasi, yakni  dilaksanakan  di  luar  pengadilan,  melalui  musyawarah, mediasi perbankan, Basyarnas atau lembaga arbitrase lain. Kedua, penyelesaian  secara  litigasi,  yakni  melalui  peradilan.  Hal  yang urgen  bahwa  jika  dalam  klausula  perjanjian  (akad)  tidak menyebutkan  institusi  penyelesai  sengketa,  maka  sengketa  yang muncul dikemudian  hari  menjadi  kewenangan  Peradilan  Agama. Jika  tidak,  maka  ada  peluang  bagi  Peradilan  Umum  untuk menyelesaikan  sengketa ekonomi syariah.
Merujuk  pada  UU  No.  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan Agama dan UU No. 21  Tahun 2008 tentang Perbankan  Syariah, MA  menerbitkan  SEMA  No.  08  Tahun  2008  yang  menegaskan bahwa  Ketua  Pengadilan  Agama  berwenang  memerintahkan pelaksanaan  putusan  Badan  Arbitrase  Syariah.  Namun,  jalan berliku  muncul  lagi  seiring  dengan  tebitnya  UU  No.  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 59 ayat 3 UU No. 48 Tahun  2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman menyebutkan:
Dalam  hal  para  pihak  tidak  melaksanakan  putusan  arbitrase  secara sukarela,  putusan  dilaksanakan  berdasarkan  perintah  Ketua  Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
Paparan  Pasal  59  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  menyebutkan,  “yang  dimaksud  dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah”. Kemudian,  dengan  merujuk  pada  Pasal  59  ayat  3  UU  No.  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan  penjelasannya, MA menerbitkan  SEMA No.  08 Tahun  2010 tentang  penegasan tidak  berlakunya  SEMA  No.  08  Tahun  2008  tentang  Eksekusi Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah.  Dalam  SEMA  No.  08  Tahun 2010 ditegaskan:
Bahwa terhitung  sejak  berlakunya Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman, Surat  Edaran Mahkamah  Agung Nomor:  08  Tahun  2008  tentang  Eksekusi  Putusan  Badan  Arbitrase Syariah tersebut berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan  penjelasannya, dinyatakan tidak berlaku.
Berdasarkan  paparan  di  atas dapat  dipahami  bahwa satu  sisi penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  menjadi  kewenangan Peradilan  Agama.  Di  sisi  lain,  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah  dilakukan  Peradilan  Umum.  Pada  akhirnya  muncul putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor  93/X-PUU/2012 yang membatalkan  penjelasan Pasal  55 ayat  2 dan  3 UU  No  21 Tahun 2008  tentang Perbankan  Syariah. Dengan  adanya  putusan MK  ini  maka  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  menjadi kewenangan  Peradilan Agama.
Proses  pelembagaan  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah yang  kadang  antagonis  dan  kadang  protagonis  mulai  tidak adanya kejelasan sampai terbitnya UU No. 3 Tahun 2006, UU 21 Tahun  2008,  SEMA  No.  8  Tahun  2008,  UU  No.  48  Tahun 2009, SEMA No.  8 Tahun  2010, dan diakhiri  Putusan MK  No. 93/X-PUU/2012  menunjukkan  adanya  upaya  sungguh-sungguh untuk  merubah primary  rules yang  tidak  efisien  menuju rules  of adjudication yang  jelas,  tegas,  dan  efisien.  Dengan  adanya rules  of adjudication dalam  hal  ini  UU  No. 3  Tahun  2006,  UU  21  Tahun 2008,  SEMA  No.  8  Tahun  2008,  dan  Putusan  MK  No  93/X- PUU/2012  maka  siapa  yang  menyelesaikan  sengketa  ekonomi syariah sangat jelas, yaitu Peradilan Agama.

## Interkoneksi  Transisi  Hukum  HLA  Hart  dengan Dinamika  Epistemologi  Yuridis  Ekonomi  Syariah  di Indonesia
Dalam  pandangan  David  M  Trubek,  di  era  sekarang  ini sangat  diperlukan  upaya  sistemik  guna  menganalis  interkoneksi dan  interaksi  antara  hukum,  sosial,  ekonomi,  dan  politik.  Jika terjadi  kegagalan  interkoneksi,  maka  akan  muncul  krisis  hukum ( crisis  of  law ). 26 Krisis  hukum  di  Indonesia  yang  terus  meningkat kuantitas  dan  kualitasnya  selalu  bersinggungan  dengan  sektor ekonomi.  Peran  hukum  untuk  pembangunan  ekonomi  kedepan harus  dibuat  secara  sistematis  dan  komprehensif  agar  arah  dan tujuan  yang  ingin  dicapai  dan  instrumen  yang  digunakan  jelas. Sebaliknya,  keberhasilan  restorasi  perekonomian  tergantung pada berfungsinya  sistem hukum  dengan baik. 27 Fenomena  yang demikian  memiliki  semangat  argumen  yang  sejalan  dengan konsep  Max  Weber,  bahwa  hukum  merupakan  faktor  utama dalam  pembangunan  ekonomi. 28 Dalam  konteks  ini,  Adam Smith  menekankan  bahwa  tujuan  keadilan  adalah  untuk melindungi setiap orang  dari  kerugian ( the end of  justice is to  secure from injury ). 29
Keharusan  berinteraksinya  hukum  dengan  ekonomi  idealnya tidak  menghapus  esensi  dan  eksistensi  hukum  sebagai  dimensi yang  harus  independen  dan  otonom.  Max  Weber  menegaskan bahwa  hukum  relatif  otonom,  meskipun  dipengaruhi  sistem ekonomi.  Hukum  juga  mempengaruhi  ekonomi,  mekanisme, dan  proses  sosial  di  masyarakat.  Kondisi  ekonomi  tidak sertamerta  membentuk  sistem  hukum  baru.  Ekonomi  sebatas memberikan  peluang  bagi  perkembangan  prinsip  hukum  yang telah  ditemukan.  Meskipun  tidak  ditentukan  oleh  kekuatan ekonomi, hukum merupakan komponen yang sangat krusial.  dan
26 David M. Trubek, "Max Weber On Law and The Rise of Capitalism," Wisconsin  Law Review 3 (1972): 720.
27 Bismar  Nasution,  “Mengkaji  Ulang  Hukum  Sebagai  Landasan Pembangunan  Ekonomi”  (Pidato  Pengukuhan  sebagai  Guru  Besar, Universitas Sumatera Utara), 6.
28 Trubek, "Max Weber," 720.
29 R.L.  D.D.  Raphael Meek and P.G. Stein, eds., Lectures on Jurisprudence (Indianapolis: Liberty Fund, 1982), 9.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
rasional.  Menurut  Weber,  hukum  rasional  adalah  sistem  hukum yang dipandu prinsip-prinsip fundamental dari hukum itu sendiri dan  bukan  sistem  hukum  yang  kharismatik  yang  disebut law prophet (hukum  agama),  tetapi  sistem  hukum  yang  dibangun  dan dikembangkan  melalui  sistem  keadilan  serta  disusun  oleh individu-individu profesional yang telah mendapatkan pendidikan  hukum  secara  formal. 30 Sehingga,  hukum  harus diposisikan  sebagai  supremasi  utama  untuk  mengontrol dinamika  ekonomi  dan  sekaligus  menjadi  instrumen  konkrit penyelesaian  sengketa  ekonomi. 31 Dalam  konteks  ini  pandangan Trubek  menemukan  signifikansinya,  bahwa  jika  hukum  sudah diposisikan  secara  tepat  dan  akurat,  akan  sangat  mudah menyelesaikan  problematika  ekonomi  praktis.  Penggalian  bisa dilakukan  secara  proporsional  terhadap  prinsip-prinsip  dan fungsi-fungsi  sosial, ekonomi,dan politik pranata hukum. 32
Dalam  konteks  pembangunan  hukum  ekonomi  syariah  di Indonesia,  penempatan  hukum  nasional  secara  tepat  dan proporsional  harus  menjadi  piranti  dan  supremasi  utama. Perlakuan  kehidupan  sosial  dan  politik  di  Indonesia  yang  tidak pararel  dengan  hukum  ekonomi  syariah  berimplikasi  pada kegagalan  hukum  itu  sendiri.  Untuk  menghindari  kegagalan fungsi  hukum,  maka  perumusan  hukum  ekonomi  syariah  di Indonesia  harus  mengacu  pada  sumber-sumber  hukum  materiil yang  dalam  hal  ini  adalah  hukum  Islam.  Sebaliknya,  nilai-nilai moral  yuridis  ekonomi  syariah  yang  tertuang  dalam  al-Quran, Sunnah Rasulullah Saw, dan  tradisi adiluhung islami akan  semakin maksimal  dan  komprehensif  fungsi  sosial  yuridisnya  jika ditransformasikan  ke  dalam  substansi  perundang-undangan nasional.  Sehingga,  transisi  nilai-nilai  ekonomi  syariah  dari tataran  moral  doktrinal  normatif  ke  dalam  tataran  legal  formal positif  menjadi  keniscayaan  di  era  kebernegaraan  modern  saat ini.Transisi  hukum  ini  terutama  dipakai  untuk  merumuskan bahan  hukum  tak  tertulis  ke  dalam  hukum  tertulis.  Dalam
30 M.D.A. Freeman, Lloyd’s Introduction to Jurisprudence (London: Sweet & Maxwell Ltd, 2001), 663.
31 Nasution, "Mengkaji Ulang," 4.
32 David M. Trubek, "Toward a Social Theory of Law: An Essay on The Study of Law and Development," The Yale Law Journal 82, no. 1 (1972): 1.
pandangan  HLA  Hart,  situasi  yang  demikian  betul-betul merepresentasikan  transisi  dari primary  rules (norma  moral) menuju secondary  rules (sistem  hukum  yang  mengikat  seluruh warga negara).
Penting  untuk  dicatat  bahwa  meskipun  transisi  hukum adalah  suatu  keniscayaan,  pembuatan  hukum  secara  tidak profesional  atau  terburu-buru  berpotensi  menjadikan  hukum tidak  efektif  dalam  mengatur  pertumbuhan  ekonomi.  David  M. Trubek menegaskan bahwa rule of law adalah aspek mendasar dan urgen  bagi  pertumbuhan  ekonomi  dan  memiliki  implikasi  luas bagi reformasi sistem ekonomi dunia. Oleh karena itu, rule of law sangat  dibutuhkan  untuk  pembangunan  hukum  dalam perubahan ekonomi. 33
Dengan  demikian,  dalam  konteks  ekonomi  syariah, perubahan  ekonomi  syariah  dari  tataran  moral  doktrinal normatif  menuju  tataran  legal  formal  positif  memerlukan konsistensi  dan  fleksibilitas  substansi  hukum  Islam.  Syariah  atau tidak  syariahnya  suatu  perekonomian  tidaklah  selalu  ditentukan oleh  ada  atau  tidak  adanya  peran  serta  budaya  Arab,  ada  atau tidak  adanya  nilai-nilai  moral  doktrinal    normatif    yang mengatur, juga tidak hanya ditentukan oleh disebut atau tidaknya term-term Islam atau syariah  setelah term  ekonomi, tetapi sangat dipengaruhi  oleh  proses  manifestasi  yang  bergulir  secara prosedural  dijiwai  oleh keikhlasan  perjuangan untuk menegakkan  kemaslahatan  secara  maksimal.  Meskipun  tidak diiringi  terma-terma  Islam  atau  syariah  apabila  suatu  kegiatan perekonomian  dilaksanakan  sesuai  konsensus  bersama (‘an tarad\in ),  tanpa  ada  paksaan,  dan  dengan  itikad  baik  yang sungguh-sungguh  tegas  ( ijma’  s\arīh )  untuk  merealisasikan kemaslahatan  umat  manusia  ( rah\matan  lil  ‘ālamīn )  maka  secara otomatis  nilai-nilai  Islam  sudah  tersublimasi  di  dalamnya  ( ma rāhu al-muslimūna h\asanan fahuwa ‘inda Allāhi h\asanun ).
33 David  M.  Trubek,  "2002-2003  ELRC  Annual  Report:  Law  and Economic  Development:  Critiques  and  Beyond"  (paper  presented  at  the Spring Conference Harvard Law School, April 13-14, 2003), 1.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA

## Penutup
Apresiasi  bagi  pengembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia secara luas dan luwes  merupakan suatu  keniscayaan. Pertama , luas ruang  lingkupnya.  Dalam  arti  sektor  perekonomian  syariah tersedia  luas.  Hal  ini  boleh  dikembangkan  oleh  siapapun (Muslim  atau  non-Muslim),  kapanpun  (dalam  kondisi  normal atau  krisis),  dan  di  manapun  juga  (di  negara  Islam,  negara Muslim,  maupun  negara  Islami).  Sejauh  tidak  ada  larangan  baik dalam dokumen  yang tercipta ( kawniyah ) maupun dokumen yang terkata  ( qawliyah ),  sektor  ekonomi  syariah  boleh  dikembangkan untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  umat.  Hal  ini  tergambar dari  semangat  hukum  yang  terkandung  dalam  asas  hukum  yang menyatakan  bahwa  “asal  dari  aktifitas  ekonomi  adalah  boleh sampai  ada  dalil  yang  mengharamkan  ( al-as\lu  fi  al-mu‘amalah  al- ibāh\ah  h\attā  yadullu  al-dalīl  ‘alā  al-tah\rīm)” .  Asas  hukum  ini memperjelas  bahwa  sektor  ekonomi  syariah  menganut  sistem terbuka,  bahkan  liberal.  Hal  ini  berbeda  dengan  sektor  teologi Islam  („ ubūdiyah )  yang  secara  rigit  bersifat  tertutup.  Jika  dibuat suatu perbandingan,  dengan  menempatkan ekonomi  sosialis  dan liberalis  pada  titik  yang  berbeda,  maka  ekonomi  syariah  relatif lebih condong ke sistem ekonomi liberal.
Kedua , luwes  penerapannya.  Artinya,  ekonomi  syariah  tidak selalu  sama  persis  dengan  perekonomian  Arab,  meskipun  tak bisa dipungkiri adanya beberapa unsur  perekonomian Arab yang terserap  ke  dalam  komposisi  elementer  paradigma  ekonomi syariah, seperti  perserikatan  ( shirkah ),  jual  beli  ( buyu ‟),  dan  gadai ( rahn ).  Kondisi  yang  demikian  menunjukkan  bahwa  praktik ekonomisyariah  menghargai  keunggulan  dan  kearifan  lokal  ( local wisdom )  yang  berkembang  di  setiap  komunitas  sosial,  termasuk Indonesia.
Dinamika epistemologi yuridis ekonomi syariah  di  Indonesia telah  melalui  empat  fase,  yaitu fase  sharī‘ah , fase fiqh , fase  qānūn, dan fase qad\ā’. Dalam konteks positivisme hukum ( legal positivism ), dua  fase  yang  awal  ( sharī‘ah dan fiqh )  masuk  kategori  nilai-nilai moral atau  bahan  hukum,  sedangkan dua  fase  yang  akhir  ( qānūn dan qad\ā’ )  sudah  berstatus  sebagai  hukum.  Setiap  fase menggambarkan  bukan  saja style umat  memperlakukan  hukum ekonomi  syariah  di  masanya  tetapi  juga  karakter  tantangan
peradaban  sosial  dan  politik  yang  dilaluinya.  Paradigma  transisi hukum HLA Hart dengan jelas hanya membagi dinamika hukum ke  dalam  dua  tahap. Pertama , primary  rules ,  yaitu  norma-norma moral  yang  dianut  masyarakat. Kedua , secondary  rules ,  yaitu modifikasi  dan  dinamisasi  dari  aturan  primer  menjadi  aturan yang  diatur  oleh  sistem  hukum  yang  menyatakan  berlakunya norma  tertentu  menjadi  norma  hukum  yang  mengikat  seluruh warga  negara  dalam  sistem  hukum  tersebut  yang  membutuhkan kekuasaan  negara untuk pelaksanaannya.
Dengan  demikian  bisa  ditegaskan  bahwa  terdapat  beberapa keselarasan  fungsionalyuridis  antara  paradigma  transisi  hukum model Hart  dan dinamika  epistemologi yuridis  ekonomi  syariah di Indonesia. Pertama , memudahkan identifikasi terhadap tipologi dan  karakter  setiap  nilai  moral,  bahan  hukum,  dan  hukum  itu sendiri. Kedua ,  tidak  setiap  penganut  nilai  moral  atau  bahan hukum  bisa  disebut  primitif.  Hanya  moral  yang  dibangun  dari tradisi turun  temurun  yang  tidak  akomodatif  terhadap  nilai-nilai modernitas  yang  bisa  dikategorikan  sebagai  budaya  primitif. Sedangkan  pengamal  nilai  moral  dan  bahan  hukum  yang  digali dari  al-Quran  dan  hadis  Rasulullah  Saw  tidak  bisa  disebut primitif,  karena  al-Quran  itu  sendiri  sangat  akomodatif  dengan prinsip-prinsip  universal  kehidupan  modern,  seperti  keadilan, kesejahteraan,  kemakmuran, dan perdamaian.

## Daftar Pustaka
al-Jābirī,  Muh}ammad  „Ābid. Taqwin  al-‘Aql  al-‘Arab .  Beirut:
Markaz al-Wah}dah  al-„Arabiyah, 1989.
Ali,  A.  Mukti.  "Agama  dan  Perkembangan  Ekonomi  di Indonesia." In Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H.  Munawir  Sadzali,  MA ,  edited  by  et.al.  Muhammad Wahyuni  Nafis. Jakarta: Paramadina, 1995.
Antonio,  Muhammad  Syafii. Bank  Syariah,  Bagi  Bankir  dan Praktisi  Keuangan .  Jakarta:  Bank  Indonesia  dan  Tazkiyah Institute,  1999.
Azra,  Azyumardi. Jaringan  Ulama:  Timur  Tengah  dan  Kepulauan
Nusantara Abad XVII dan XVIII . Bandung: Mizan, 1994.
Flood, Gavin. An Introduction to Hinduism . Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
Freeman,  M.D.A. Lloyd’s  Introduction  to  Jurisprudence .  London:
Sweet & Maxwell Ltd, 2001.
Hart,  H.L.A. The  Concept  of  Law .  Oxford:  Oxford  at  The Clarendon Press, 1988. Ibrahim,  Johnny. Pendekatan  Ekonomi  Terhadap  Hukum,  Teori  dan Implikasi  Penerapannya  dalam  Penegakan  Hukum .  Surabaya:
PMN & ITS Press, 2009.
Ka‟bah,  Rifyal. Hukum  Islam  di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU . Jakarta: Universitas Yarsi Press, 1999.
Keputusan  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  No.  02 Tahun  2000  tentang  Pedoman  Rumah  Tangga  Dewan  Syariah Nasional Mejelis Ulama Indonesia (PRT DSN-MUI) . Laporan  Tahunan  1999  Bank  Muamalah  Indonesia .  Jakarta:  BMI,
1999.
Meek,  R.L.  D.D.  Raphael  and  P.G.  Stein,  eds. Lectures  on Jurisprudence . Indianapolis:  Liberty Fund, 1982.
Mudzhar,  Muh.  Atho. Membaca  Gelombang  Ijtihad:  antara  Tradisi dan Liberasi . Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
-------,  "Islam  in  Indonesia:  The  Politics  of  Recycling  and  The Collapse  of  Paradigm."  revised  version  of  the  paper presented,  The  Conference  of  Asian  Federation  of    Middle Eastern  Studies  Association  (AFMA),  Keizei  University Tokyo, Japan, 1999.
Nafis, M. Cholil. Teori Hukum Ekonomi Syariah . Jakarta: UI-Press,
2011.
Nasir,  Mohammad  Abdun. Positivisasi  Hukum  Islam  di  Indonesia .
Mataram: IAIN  Mataram Press, 2004.
Nasution,  Bismar.  "Mengkaji  Ulang  Hukum  Sebagai  Landasan Pembangunan  Ekonomi."  Pidato  Pengukuhan  sebagai  Guru Besar, Universitas Sumatera Utara.
Rahardjo,  Dawam. Islam  dan Transformasi Sosial-Ekonomi . Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
Rahardjo, Sadjipto. Ilmu Hukum . Bandung:  Citra Aditya, 1991.
"Republika." Jumat 3 November, 2000. Ricklesfs,  M.C. Sejarah  Indonesia  Modern .  Translated  by Dharmono  Hardjowidjono.  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press, 1998.
Schacht,  Joseph. An  Introduction  to  Islamic  Law .  Oxford:  Oxford University Press, 1964. Syahdeini,  Sutan  Remi. Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam Tata  Hukum  Perbankan  Indonesia .  Jakarta:  Pustaka  Utama Grafiti, 1999. Tanya,  Bernard  L. ,  et  al. Teori  Hukum,  Strategi  Tertib  Manusia Lintas Ruang dan Generasi . Surabaya: CV. Kita, 2007.
Trubek,  David  M.  "Max  Weber  On  Law  and  The  Rise  of Capitalism." Wisconsin Law Review 3 (1972).
-------. "Toward a Social Theory of Law: An Essay on The Study of  Law  and  Development." The  Yale  Law  Journal 82,  no.  1 (1972).
-------,  "2002-2003  ELRC  Annual  Report:  Law  and  Economic Development:  Critiques  and  Beyond."  Spring  Conference Harvard Law School, April 13-14, 2003.
Yasin,  M.  Nur. Hukum Ekonomi Syariah, Geliat Perbankan Syariah di Indonesia . Malang: UIN  Malang Press, 2009.