## Evaluasi Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Masa Pandemi Covid-19
Gratia Mastauly Situmorang 1* , Dwi Martani 2
1,2) Magister Akuntansi, Universitas Indonesia, Jakarta
1) gratiasitumorang@gmail.com , 2) dwimartani@yahoo.com
*Corresponding Author
Diajukan : 7 Juni 2023 Disetujui
: 19 Juni 2023
Dipublikasi : 1 Oktober 2023

## ABSTRACT
The research aims to evaluate performance-based budgeting during the Covid-19 pandemic at the Ministry of State Secretariat. The Covid-19 pandemic has become a global issue, so government agencies  have  refocused  the  national  budget.  Meanwhile,  performance  gains  can  be  realized  if supported  by  an  adequate  budget.  The  research  used  a  case  study  strategy  with  a  qualitative approach, single case study method, qualitative descriptive data analysis on single unit analysis with  data  documentation  instruments  and  group  discussion  forums  (FGD).  This  research  is interesting because it examines strategic ministries during the Covid-19 pandemic through FGD instruments. The results of data analysis for 2020-2022 show that the absorption of the Ministry of State Secretariat's budget is on average <95% due to the high and dynamic intensity of the activities of  the  President/Vice  President,  which  is  a  particular  challenge  in  budgeting.  Significant fluctuations  in  output  efficiency  occurred  due  to  savings  in  official  travel  costs  during  the pandemic. The value of output and outcome achievements is relatively constant and meets targets even  though  efficiency  has  increased  due  to  digital  transformation  and  new  work  patterns.  The results  of  the  study  show  that  there  are  still  HR  constraints  and  priority  scales,  but  cross- departmental  collaboration  is  still  implemented  through  ICT  optimization  when  working  from home.  The  research  concludes  that  performance-based  budgeting  has  been  carried  out  in accordance with regulations as per the results of budget performance evaluations in the aspects of implementation, benefits, and context. However, the implementation is not optimal when there is a change in personnel, regulations, and applications, so that the improvement of HR competence and collaboration needs to be carried out continuously.
Keywords : Covid-19; efficiency; performance; budgeting; refocusing .

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  berdampak  pada  penganggaran  berbasis  kinerja  sehingga  dilakukan refocusing anggaran.  Penyerapan  anggaran  Kementerian  Sekretariat  Negara  <95%  dan  efisiensi meningkat akibat penghematan belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya, namun realisasi output dan outcome tetap sesuai target (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2023). Ini sejalan dengan hasil penelitian  (Suyitno,  2020)  bahwa  pandemi  berdampak  pada  penyerapan  anggaran  dan  efisiensi. Capaian  kinerja  dapat  terwujud  apabila  didukung  anggaran  yang  memadai.  Namun, refocusing anggaran  tidak  segera  terlaksana  oleh  3  (tiga)  sampel  pemerintah  daerah  (DKI  Jakarta,  Nusa Tenggara  Barat,  dan  Kalimantan  Timur)  karena  fleksibilitas  keuangan  bervariasi  dan  tidak  ada panduan  yang  jelas  saat  itu  (Yuniza  et  al.,  2022).  Sasaran  anggaran  tidak  selalu  mempengaruhi akuntabilitas  karena  tergantung  proses  penganggaran  (Anisa  &  Haryanto,  2022)  dan  IKU  dapat dijadikan  sebagai  alat  ukur  pencapaian  tujuan  organisasi  karena  merupakan  intisari  hasil
program/kegiatan. Perlu penentuan skala prioritas agar ekspektasi tercapai (Kusnan Paputungan et al.,  2021),  serta  revisi  anggaran  atau  penundaan  kegiatan  atas refocusing anggaran  (Aldila  & Estiningrum,  2022)  sebagai  pembiayaan  pemerintah  (Sopanah  &  Haikal,  2021)  sehingga  nilai DIPA  tidak  selalu  sama  dengan  Rencana  Strategis  dan  Rencana  Kerja  (Rampen  et  al.,  2021). Misalnya,  ketika  jumlah  dan  lokus  kegiatan  Presiden/Wakil  Presiden  sebagai stakeholder sulit direncanakan  secara  persis  pada  RKA-K/L  dan  ini  menjadi  tantangan  tersendiri  dalam penganggaran  (Kementerian  Sekretariat  Negara  RI,  2023).  Apalagi,  dampak  PSBB  terhadap frekuensi  kunjungan  kerja  domestik  dan  mancanegara  karena  kunjungan  secara  fisik  beralih menjadi virtual.
Meski demikian, evaluasi kinerja tetap terlaksana sesuai regulasi. Namun, pencapaian ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan yang bersinergi dan kompetensi SDM yang memadai. Ini sejalan dengan hasil penelitian Hasan (2018), Maulina & Abdullah (2019), Ismid et al., (2020), Rumlus et al., (2021), Kuntadi & Velayati (2022), serta Juwanto & Kuntadi (2023). Sebagai akuntabilitas dan peningkatan  kualitas,  setiap  bulan  evaluasi  dilaksanakan  melalui  aplikasi  SMART  (Sistem Monitoring  dan  Evalauasi  Kinerja  Terpadu)  Kementerian  Keuangan  sesuai  Redesain  Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagaimana PMK 22/2021. Kesiapan SDM dan teknologi informasi menjadi kunci transformasi digital di masa pandemi. Ini sejalan dengan hasil penelitian (Awaliah & Setiawan, 2023). Transformasi digital di Kementerian Sekretariat Negara telah dimulai sebelum  pandemi  dan  semakin  bertumbuh  bersamaan  dengan  diberlakukannya  pola  kerja  baru (bekerja dari rumah). Studi sebelumnya mengenai anggaran saat pandemi pernah dilakukan pada pemerintah daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  (Indudewi et al., 2023), Provinsi Sulawesi Tenggara  (Kadir  et  al.,  2021),  dan  Balai  Diklat  Keuangan  Yogyakarta (Lestyowati  &  Kautsarina, 2020) .  Berbeda  dari  studi  terdahulu,  studi  ini  menggunakan  sampel  kementerian  (Kementerian Sekretariat Negara) dengan stakeholder kepala pemerintahan Indonesia. Studi ini sangat terbatas karena  menggunakan  data  tahun  anggaran  2020-2022  dengan  1  (satu)  dari  3  (tiga)  instrumen penganggaran berbasis kinerja yaitu evaluasi kinerja, serta tidak meneliti 2 (dua) instrumen lainnya (indikator kinerja dan standar biaya).
Teori dalam penelitian adalah teori penganggaran sektor publik. Metodologi penelitian adalah pendekatan single  case  study ,  metode  penelitian  kualitatif,  analisis  data  deskriptif  kualititatif melalui instrumen forum group discussion (FGD) dan dokumentasi data. Penganggaran berbasis kinerja pada penyusunan RKA-K/L memperhatikan relasi antara alokasi anggaran dan ekspektasi kinerja berupa output dan outcome dengan efisiensi sejalan dengan tugas pokok. Pendekatan ini berasaskan  akuntabilitas  pengelolaan  anggaran  fleksibel,  anggaran  berorientasi  kinerja, money follow  program pada  alokasi  anggaran  skala  prioritas.  Anggaran  dimanfaatkan  sebagai  alat perencanaan, pengendalian, penilaian kinerja, serta koordinasi dan komunikasi (Mardiasmo, 2018). Pengangaran kinerja dilaksanakan melalui 3 (tiga) proses yaitu pengembangan, implementasi, dan evaluasi (Kelly  &  Rivenbark,  2014) .  Pertama,  dengan  konsep bottom-up unit  kerja  mengajukan anggaran  kepada  tim  penganggaran,  lalu  dimodifikasi  dan  diajukan  ke  kantor  anggaran.  Kedua, informasi  kinerja  dimonitor  dan  disesuaikan  atas  hambatan  atau  permintaan  tidak  terduga  yang mempengaruhi kinerja.  Ketiga, efisiensi dan efektifitas program dievaluasi secara berkelanjutan, meskipun  ada  kebutuhan  penyampaian  informasi  kinerja  dan  permintaan  anggaran  untuk  tahun berikutnya.  Berdasarkan  latar  belakang  dampak  pandemi  Covid-19  pada  penganggaran  berbasis kinerja, rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana implementasi penganggaran berbasis kinerja  di  masa  pandemi  Covid-19  pada  Kementerian  Sekretariat  Negara?  Penelitian  bertujuan mengevaluasi  penganggaran  berbasis  kinerja  di  masa  pandemi  Covid-19  pada  Kementerian Sekretariat Negara. Evaluasi terbagi atas 3 (tiga) aspek. Pertama, aspek implementasi pada capaian keluaran,  penyerapan  anggaran,  konsistensi  atas  Rencana  Penarikan  Dana  (RPD),  dan  efisiensi. Kedua, aspek manfaat pada capaian sasaran strategis dan program (K/L dan eselon I). Ketiga, aspek konteks  pada  kualitas  informasi  kinerja  anggaran  atas  RKA-K/L.  Harapannya  penelitian  ini bermanfaat (akademis) sebagai pengembangan literatur dan penyempurnaan penelitian selanjutnya. Selain itu, bermanfaat (praktis) sebagai gambaran permasalahan dan implikasi bagi organisasi.

## STUDI LITERATUR

## Penelitian Terdahulu
Hasil penelitian terdahulu oleh (Indudewi et al., 2023) menyimpulkan bahwa telah diterapkan fleksibilitas  anggaran  pada  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  melalui refocusing anggaran. Pemprov Jateng telah menerapkan akuntabilitas melalui pertanggungjawaban atas dana yang telah digunakan untuk mengatasi Covid-19. Pengelolaan anggaran telah dilakukan sesuai dengan arahan dan  regulasi.  Ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  (Lestyowati  &  Kautsarina,  2020)  yang menyimpulkan  bahwa  satuan  kerja  Balai  Diklat  Keuangan  Yogyakarta  telah  melaksanakan refocusing kegiatan  serta  realokasi  anggaran  sebagaimana  regulasi  yang  berlaku.  Akan  tetapi, terdapat kendala yang disebabkan oleh belum adanya keputusan untuk melakukan Pelatihan Jarak Jauh  (PJJ)  di  awal  pandemi.  Di  sisi  lain,  proses  revisi  anggaran  memiliki  waktu  yang  terbatas. Namun,  untuk  mengatasi  kendala  tersebut  telah  dilakukan  upaya  seoptimal  mungkin  untuk berkoordinasi  dengan  pihak  terkait.  Begitu  pula  pada  hasil  penelitian  (Kadir  et  al.,  2021)  yang menyimpulkan bahwa refocusing anggaran telah diterapkan di Provinsi Sulawesi Tenggara, namun tidak didukung penuh oleh seluruh satuan kerja di bawah Gubernur. Hal ini terlihat dari penurunan yang tidak signifikan di beberapa SKPD. Meskipun reformasi anggaran selama pandemi dilakukan secara  cepat  (nominal,  substansi,  dan  ruang  lingkup),  namun  hal  tersebut  tidak  terlalu  memberi banyak perubahan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

## METODE
Strategi penelitian dilakukan dengan studi kasus ( single case study ) dengan pendekatan kualitatif pada  Kementerian  Sekretariat  Negara  ( single  unit  analysis )  dan  menggunakan  analisis  data deskriptif kualitatif. Data bersumber dari data primer dan sekunder melalui  teknik pengumpulan data dokumentasi dan FGD (Yin, 2018). Penentuan sampel dengan purposive sampling , memilih responden  secara  sengaja  untuk  memperoleh  gambaran  informasi  yang  jelas  dan  detail  dari informan  kunci  (Creswell,  2018).  Responden  terpilih  karena  dinilai  memiliki  pengetahuan  dan kompetensi  terkait  perencanaan,  penganggaran,  akuntabilitas,  dan  kinerja,  meliputi  Analis Perencanaan  dan  Analis  Anggaran  di  Biro  Perencanaan  Kementerian  Sekretariat  Negara.  FGD dilakukan  karena  efektif dan  efisien  untuk  mengumpulkan  data.  FGD  menguatkan  hasil analisis dokumentasi,  serta  mendapatkan  informasi  lebih  jauh  mengenai  permasalahan  penelitian  yaitu bagaimana  implementasi  penganggaran  berbasis  kinerja  di  masa  pandemi  Covid-19  pada Kementerian Sekretariat Negara. FGD dilakukan melalui zoom meeting selama ±150 menit dengan 8 (delapan) orang yang dinilai cukup kompeten di bidang penganggaran antara lain pada tabel 2.
Tabel 2. Daftar Narasumber FGD Narasumber Jabatan Unit Kerja AA Analis Anggaran Ahli Madya  Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian AB Analis Anggaran Ahli Muda Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian AC Analis Anggaran Ahli Muda Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian AD Analis Anggaran Ahli Muda Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian BA Perencana Ahli Muda Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian CA Analis Anggaran Ahli Muda Fungsi Perencanaan Sekretariat Y CB Analis Anggaran Ahli Muda Fungsi Perencanaan Sekretariat Y CC Analis Anggaran Ahli Muda Fungsi Perencanaan Sekretariat Y
Sumber: Penulis (2023).

## HASIL
Selama pandemi Covid-19 terdapat perubahan IKU yang semula 11 IKU di tahun 2020 menjadi 23 IKU di tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024 (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2023). Capaian kinerja atas 11 IKU di tahun 2020 dan 23 indikator kinerja di  tahun  2021-2022  sama-sama  mencapai  target  (nilai  100%  bahkan  lebih).  Beberapa  IKU menurun,  namun  tidak  signifikan  karena  tetap  memenuhi  target  kinerja.  Di  antara  23  IKU  baru terdapat penambahan 3 (tiga) IKU terkait pencapaian Tujuan ke-16 SDGs (Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan) pada pilar pembangunan hukum dan tata kelola yaitu “perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh”.  Capaian kinerja ke-3 (tiga) IKU  ini meliputi   “persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dengan nilai WTP pada IKU- 22 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian; “persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B”  dengan nilai BB pada IKU-21 Nilai  Akuntabilitas  Kinerja,  indikator  “persentase  instansi  pemerintah  dengan  Indeks  Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B” dengan nilai A pada IKU-15 Indeks Reformasi Birokrasi.
Sejalan  dengan  evaluasi  kinerja  anggaran  yang  menunjukkan  dinamika  penganggaran Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2018-2022 seperti disajikan pada tabel 1.
Tabel 1. Evaluasi Kinerja Anggaran 2018-2022 No Variabel 2018 2019 2020 2021 2022 1 Nilai Kinerja Anggaran 94,78 97,00 96,40 94,90 95,95 2 Nilai Kinerja Unit 89,56 94,00 92,80 89,79 91,89 3 Nilai Kinerja Satker 81,38 90,13 89,00 87,35 88,64 4 Capaian Sasaran Strategis 100 100 100 100 100 5 Capaian Sasaran Program 103,19 100 100 100 100 6 Penyerapan Anggaran 93,6% 93,7% 91,8% 96,9% 94,2% 7 Konsistensi atas RPD 89,2% 93,9% 89,5% 95,8% 98,8% 8 Capaian Output 95,46 99,89 99,85 100 100 9 Efisiensi Output 5,72 8,51 8,42 3,91 5,00
Sumber: (Kementerian Keuangan RI, 2023), diolah oleh Penulis (2023).
Terkait  aspek  implementasi,  narasumber  AB  menjelaskan  bahwa  Kementerian  Sekretariat Negara pernah memperoleh predikat peringkat 7 (tujuh) pada tahun 2019 berdasarkan Nilai Kinerja Anggaran  dari  Kementerian  Keuangan  atas  Evaluasi  Kinerja  Anggaran  (EKA)  dan  Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), namun di tahun 2020 dan 2021 menurun menjadi peringkat 10.  Akan  tetapi,  menurut  narasumber  BA  penurunan  tersebut  tidak  serta-merta  mencerminkan penurunan  kualitas  anggaran  dan  kinerja  Kementerian  Sekretariat  Negara.  Narasumber  BA menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam konteks evaluasi yang menjadi fokus adalah kriteria, apakah kriterianya  terpenuhi  atau  tidak.  Apabila  terdapat  kriteria  yang  gagal  dipenuhi  atau  misalnya berubah  dari  kriteria  Sangat  Baik  menjadi  Baik,  itu  dapat  dikatakan  penurunan,  namun  apabila masih dalam kriteria yang sama misalnya Sangat Baik, belum tentu dapat dikatakan penurunan. Hal  tersebut  perlu  dibandingkan  secara  nasional  dengan  kementerian  lain,  misalnya  terdapat kementerian yang capaian kinerjanya lebih tinggi karena pagu anggaran, dan sebagainya.
“Secara nature kita itu sulit untuk penyerapan yang lebih tinggi dari angka yang ada saat ini. Sehingga  akan  lebih  adil  apabila  kita  menggunakan  patokan  kriteria,  bukan  pakai  patokan peringkat.” (BA, 2023).
Dengan  demikian,  terkait  aspek  implementasi  dari  sisi  penyerapan  anggaran  Kementerian Sekretariat Negara di setiap tahunnya tidak dapat mencapai realisasi di atas 95%. Fenomena ini tentunya  disebabkan  oleh  dinamika  kegiatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  sebagai stakeholder Kementerian Sekretariat Negara, baik di masa pandemi maupun bukan pandemi. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menyusun penganggaran di Kementerian Sekretariat Negara. Selain  itu,  narasumber  AB  juga  menjelaskan  bahwa  di  masa  pandemi  terdapat  arahan  dari Kementerian  Keuangan  untuk  melakukan  realokasi  belanja.  Menindaklanjuti  arahan  tersebut, Kementerian  Sekretariat  Negara  telah  melakukan refocusing anggaran  sebanyak  4  (empat)  kali selama masa pandemi sesuai ketentuan, misalnya terkait vaksinasi, honorarium, perjalanan dinas, tunjangan kinerja, THR, dan penghematan lainnya. Belanja perjalanan dinas yang paling dihemat karena PSBB, dialihkan ke belanja modal penanganan Covid-19. Terbatasnya WFO dan perjalanan dinas mendorong pola kerja baru dan optimalisasi TIK. Hal ini mendukung percepatan transformasi digital Kementerian Sekretariat Negara yang telah berjalan sebelum pandemi dan berlanjut hingga kini.
Selanjutnya  terkait  aspek  manfaat,  narasumber  BA  menjelaskan  bahwa  penurunan  pagu anggaran di masa pandemi tidak berdampak pada capaian kinerja karena capaian IKU Kementerian Sekretariat Negara tetap menunjukkan hasil 100% atau memenuhi target kinerja. Narasumber BA menjelaskan bahwa transformasi digital di Kementerian Sekretariat Negara telah dirintis sebelum pandemi melalui optimalisasi berbagai sistem informasi dan semakin berkembang di masa pandemi karena  tuntutan  organisasi  untuk  lebih agile .  Namun,  menurut  narasumber  AD  penurunan  pagu anggaran tersebut cukup berdampak pada kinerja di salah satu unit kerja yang berkaitan langsung dengan  masyarakat  yaitu  Pengaduan  Masyarakat  (Dumas)  yang  masih  memerlukan  perjalanan dinas  ke  masyarakat  ke  berbagai  daerah.  Terkait  hal  tersebut,  Dumas  melakukan  koreksi  dalam Perjanjian Kinerja, namun di dalam Rencana Strategis tidak diperbaharui. Menurut AA, Rencana Strategis tidak perlu direvisi jika tidak sampai mengubah struktur organisasi. Hal ini sejalan dengan penjelasan narasumber AB bahwa untuk menambahkan kebutuhan anggaran Dumas tersebut Biro Perencanaan  melakukan  revisi  anggaran  dengan  mengoptimalisasi  anggaran  dari  unit-unit  kerja lainnya.
“Jadi  memang  berdampak,  bukannya  tidak  berdampak  sama  sekali,  adanya  pandemi  tetap berdampak pada penganggaran dan pelaksanaan kegiatan di Kementerian Sekretariat Negara, tetapi  dapat  kita  sesuaikan,  antara  lain  mengubah  target  ataupun  melakukan  revisi  anggaran. Kementerian  Sekretariat  Negara  tidak  mungkin  melakukan  perubahan  IKU  karena  sudah tercantum di Rencana Strategis.” (AB, 2023).
Selanjutnya terkait aspek konteks, narasumber AB menjelaskan bahwa informasi kinerja tahun 2021  perlu  diperbaharui  karena  terdapat  pergantian  model  indeksasi  pada  target  kinerja  dan perubahan  dari  semula  11 IKU  menjadi  23  IKU.  Narasumber  BA  menjelaskan bahwa  indikator kinerja  Kementerian  Sekretariat  Negara  perlu  berubah  di  tahun  2021  karena  perkembangan  dan dinamika  organisasi.  Namun,  di  sisi  lain  terdapat  pergantian  personil  dari  unit  kerja  bersamaan dengan adanya kebijakan baru RSPP menyebabkan tidak optimalnya pemahaman atas aplikasi baru (SMART  Kemenkeu).  Sementara  itu  di  masa  pandemi  belum  diperbolehkan  melaksanakan pertemuan  tatap  muka  sehingga  transisinya  cukup  terkendala.  Namun,  menurut  narasumber  AC pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran di masa pandemi tetap dapat terlaksana secara reguler, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Hal tersebut dibenarkan oleh narasumber CB dan CC sebagai sampel unit  kerja  eselon  I  did  Kementerian  Sekretariat  Negara.  Menurut  keduanya,  koordinasi  dan pembekalan  tetap  dilakukan  oleh  Biro  Perencanaan  sebagai  koordinator  kementerian,  meskipun secara  daring  melalui whatsapp  group dan zoom  meeting .  Hal  ini  didukung  oleh  AB  di  mana kendala-kendala tersebut dapat diatasi dan tetap menghasilkan nilai yang cukup baik.
“Jadi istilahnya prosesnya memang kita mengalami kendala tetapi pada akhirnya kalau dilihat dari Nilai Kinerja Anggaran-nya itu kita masih di atas 90% lah, seperti itu, masih dibilang cukup baik ya.” (AB, 2023).
Oleh karena itu, meski terdapat kendala SDM dan skala prioritas, hasil evaluasi kinerja anggaran aspek  implementasi,  manfaat,  dan  konteks  menunjukkan  penganggaran  berbasis  kinerja  di Kementerian  Sekretariat  Negara  telah  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  karena  nilai  kinerja anggaran berada pada kategori “Sangat Baik” di tahun 2020-2022.

## PEMBAHASAN
Anggaran  telah  dimanfaatkan  oleh  Kementerian  Sekretariat  Negara  sebagai  alat  perencanaan, pengendalian,  penilaian  kinerja,  koordinasi  dan  komunikasi  di  antara  unit  kerja  bahkan  lintas departemen (Mardiasmo, 2018). Perencanaan dan penganggaran menggunakan kaidah penyusunan melalui  penganggaran  berbasis  kinerja  dengan  pendekatan money  follow  program .  Penyusunan RKA-K/L  menyesuaikan  dengan  RSPP  untuk  mewujudkan  informasi  dokumen  anggaran  yang lebih  jelas,  perencanaan  dan  penganggaran  lebih  efektif  dan  dinamis,  dan  hubungan  antara pengalokasian anggaran dengan kinerja lebih optimal. Analisis data atas informasi pada tabel 1. di atas  dan  berdasarkan  kriteria  pada  PMK  22/2021  ditemukan  5  (lima)  hal  dalam  penganggaran
berbasis  kinerja  di  masa  pandemi  Covid-19  pada  Kementerian  Sekretariat  Negara.  Pertama, penyerapan anggaran Kementerian Sekretariat Negara rata-rata <95%. Secara natural sulit untuk mencapai penyerapan anggaran yang lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya dinamika dan intensitas kegiatan Presiden/Wakil Presiden yang sulit untuk diprediksi dengan persis oleh tim perencanaan  dan  penganggaran,  baik  dari  sisi  jumlah  dan  lokus  kegiatan.  Penyerapan  anggaran >95% pernah terjadi sebanyak 1 (satu) kali di tahun 2021. Ini berbeda dengan tingkat nasional yang pernah terjadi sebanyak 2 (dua) kali di tahun 2021-2022. Kedua, efisiensi output menurun >50% (2021)  dan  meningkat  ±25%  (2022).  Efisiensi  meningkat  hanya  saat  pandemi  karena  terdapat berbagai penghematan biaya perjalanan dinas dan biaya lain yang menyesuaikan dengan kondisi saat pandemi seperti PSBB. Ini berbeda dengan tingkat nasional yang terus memiliki tren naik rata- rata >50% setiap tahun (2018-2022). Ketiga, capaian output Kementerian Sekretariat Negara juga memiliki tren naik dan mencapai nilai 100 (2021-2022). Anggaran dimanfaatkan sebaik-baiknya meskipun terdapat berbagai penghematan dan tetap fokus pada pencapaian output agar lebih tepat sasaran.  Ini  berbeda  dengan  tingkat  nasional  capaian  nilai  <98%,  namun  tren  naik.  Keempat, capaian keluaran strategis dan program Kementerian Sekretariat Negara bernilai konstan 100 setiap tahunnya (2018-2022). Ini berbeda dengan tingkat nasional capaian nilai <100 atau belum pernah mencapai  nilai  100.  Kelima,  Kementerian  Sekretariat  Negara  dinilai  memiliki  informasi  kinerja yang  kurang  jelas,  tidak  tersedia,  kurang  relevan,  dan  kurang  terukur  pada  7  (tujuh)  bagian informasi kinerja anggaran. Ini disebabkan oleh pergantian SDM pelaksana, pembaharuan aplikasi dan  regulasi,  serta  perubahan  IKU  kementerian.  Akan  tetapi,  kendala  dalam  informasi  kinerja anggaran dapat teratasi dengan baik oleh SDM yang ada saat itu.
Penganggaran kinerja Kementerian Sekretariat Negara telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) proses meliputi proses pengembangan, implementasi, dan evaluasi (Kelly & Rivenbark, 2014). Pertama, melalui Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian menghimpun pengajuan anggaran dari seluruh satuan kerja di bawah Kementerian Sekretariat Negara, selanjutnya data ditelaah dan disusun dalam RKA-K/L. Kedua, menyusun RKA-K/L dan menjadi DIPA. Dokumen ini menjadi pedoman bagi satuan kerja melaksanakan program dan kegiatan. Uraian biaya dan rencana kerja yang dibutuhkan untuk  melaksanakan  kegiatan  tertuang  dalam  Petunjuk  Operasional  Kegiatan  di  masing-masing unit kerja di bawah Kementerian Sekretariat  Negara. Ketiga, mengevaluasi secara  berkelanjutan dan periodikal (bulanan, triwulan, tahunan) melalui aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan, e-monev Bappenas PP 39, dan evaluasi rencana aksi atas regulasi Kementerian PAN-RB. Dengan demikian,  dapat  diketahui  sejauh  mana  efisiensi  dan  efektivitas  dari  pelaksanaan  anggaran  atas program/kegiatan Kementerian Sekretariat Negara sehingga menjadi pertimbangan penganggaran tahun  berikutnya.  Penelitian  ini  masih  terbatas  karena  hanya  menggunakan  1  (satu)  instrumen penganggaran  berbasis  kinerja  yaitu  evaluasi  kinerja.  Maka,  penelitian  berikutnya  disarankan menggunakan 2 (dua) instrumen lainnya yaitu indikator kinerja dan/atau standar biaya sebagaimana PMK  22/2021,  sehingga  diperoleh  perspektif  yang  lebih  komprehensif.  Selain  itu,  penelitian menggunakan periode waktu 3 (tiga) tahun di masa pandemi Covid-19. Maka, penelitian berikutnya disarankan meneliti dengan periode waktu yang lebih panjang seperti masa sebelum dengan masa sesudah pandemi Covid-19, sehingga dapat diperoleh fenomena yang lebih bervariasi, seperti tata kelola, SPIP, manajemen risiko, SDGs, dan sebagainya.

## KESIMPULAN
Kesimpulannya  penganggaran  berbasis  kinerja  di  masa  pandemi  Covid-19  pada  Kementerian Sekretariat Negara telah dilaksanakan sesuai regulasi. Hal ini tercermin dari nilai kinerja anggaran Kementerian Sekretariat Negara yang berada pada kategori “Sangat Baik (> 90)” selama 5 (lima) tahun sebagaimana hasil evaluasi kinerja anggaran aspek implementasi, manfaat, dan konteks. Di masa  pandemi  Covid-19  Kementerian  Sekretariat  Negara  telah  menyusun  perencanaan  jangka menengah (Rencana Strategis), jangka pendek (Rencana Kerja), dan penganggaran (RKA-K/L dan revisi  anggaran, refocusing anggaran),  serta monitoring dan  evaluasi  sesuai  RSPP.  Diperlukan peningkatan  kompetensi  SDM  yang  komprehensif  dan  kolaborasi  lintas  departemen  yang  lebih agile untuk menghadapi tranformasi digital dan pola kerja baru ke depannya.

## REFERENSI
Aldila, G. R. D., & Estiningrum, S. D. (2022). Kebijakan Refocusing Anggaran dan Strategi Di
Masa Pandemi Covid-19. Owner , 6 (4), 4124–4133.
https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1024 Anisa, I. N., & Haryanto, H. (2022). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan  sistem  pelaporan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  di  masa  pandemi covid-19. Jurnal Akuntansi Aktual , 9 (1), 77–85.
https://doi.org/10.17977/um004v9i12022p077 Awaliah, F., & Setiawan, D. (2023). Analisis Penerapan Pendekatan Audit Jarak Jauh Dampak dari Pandemi Covid-19 (Studi Kasus : Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI). Owner ,
7 (1), 741–752. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1311 Creswell,  J.  W.  (2018). Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches (5th ed.). California: Sage Publications.
Hasan, W. (2018). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Provinsi Gorontalo. Gorontalo Accounting Journal , 1 (1), 1.
https://doi.org/10.32662/gaj.v1i1.67
Indudewi, D., Nafasati, F., Sudarmanto, B., & Putranto, A. D. (2023). Akuntabilitas Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Owner , 7 (2), 945–954. https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1370 Ismid,  F.,  Kusmanto,  H.,  &  Lubis,  M.  (2020).  Analisis  Faktor  –  Faktor  yang  Mempengaruhi Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Berbasis  Kinerja  Pada  Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik , 2 (2), 129– 140. https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.53
Juwanto,  C.,  &  Kuntadi,  C.  (2023).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penyusunan  Anggaran Belanja Daerah: Gaya Kepemimpinan, Sumber Daya Manusia dan Administrasi (Literature Review  Manajemen  Keuangan  Negara). Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Dan  Ilmu  Sosial , 4 (1), 188–195. https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1418
Kadir, A., Suaib, E., & Zuada, L. H. (2021). Budgeting reform in the Covid-19 pandemic era and the  response  of  the  local  government  in  Indonesia:  A  case  study  in  Southeast  Sulawesi Province. Politik  Indonesia:  Indonesian  Political  Science  Review , 6 (3),  375–385. https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i3.33154
Kelly, J. M., & Rivenbark, W. C. (2014). Performance Budgeting for State and Local Government (2nd ed.). Routledge.
Kementerian  Keuangan  RI.  (2023). Laporan  Hasil  Evaluasi  Kinerja  Anggaran  Kementerian Sekretariat Negara T. A. 2022 . Kementerian Sekretariat Negara RI. (2023). Laporan Kinerja 2022 .
Kuntadi,  C.,  &  Velayati,  E.  (2022).  Faktor-faktor  yang  memengaruhi  implementasi  anggaran berbasis  kinerja. Fair  Value:  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Keuangan , 5 (4),  2052–2058. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2830
Kusnan Paputungan, N. A. S., Kawatu, F. S., & Wuryaningrat, N. F. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Belanja Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM) , 78–87. https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.653
Lestyowati,  J.,  &  Kautsarina,  A.  (2020).  Implementasi  Realokasi  Anggaran  dan  Refocussing Kegiatan  di  Masa  Pandemi  Covid-19  Studi  Kasus  BDK  Yogyakarta. Simposium  Nasional Keuangan Negara , 2 (1), 424–439. Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru . Yogyakarta: Andi.
Maulina,  R.,  &  Abdullah,  S.  (2019).  Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Implementasi Penganggaran  Berbasis  Kinerja  di  Kota  Banda  Aceh. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi , 4 (4), 569–578.
Rampen, A., Senduk, V., & Bacilius, A. (2021). Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM) , 199–206. https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1171
Rumlus, D. E., Fitriani, & Arsyad, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial , 10 (2), 145–154. Sopanah, & Haikal, M. F. (2021). Refocusing Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19. Conference on Economic and Business Innovation (CEBI) , 1 (1), 774–782. Suyitno,  A.  (2020).  Dampak  Pandemi  Terhadap  Penyerapan  Anggaran  di  Kantor  Kementerian
Agama Kabupaten Mojokerto. Jurnal Public Policy , 6 (2), 67.
https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.2446 Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications Design and Methods (6th ed.). California: Sage Publications Ltd.
Yuniza,  M.  E.,  Nandita,  N.  N.  D.  R.  P.,  Putri,  G.  T.,  &  Inggarwati,  M.  P.  (2022).  Kebijakan Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Masa Pandemi Covid-
19. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , 10 (1), 199–213.
https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.1037