## STRATEGI DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN KAPTEN HARUN KABIR KOTA SUKABUMI
Shilvi Septiani 1 , Tuah Nur 2 , & Dian Purwanti 3
1 Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email: shilvisep97@gmail.com
2 Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email: gem_nur@yahoo.co.id
3 Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email: purwantidian75@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi penataan pedagang kaki lima di Jalan Kapten Harun Kabir Kota Sukabumi. Kesemerawutan pedagang kaki lima yang ada di Jalan  Kapten  Hatun  Kabir  merupakan  permasalahan  yang  membutuhkan  penanganan  agar tertata,  tertib  dan  nyaman.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa penataan PKL yang berada di Jalan Kapten  Harun  Kabir  Kota  Sukabumi  belum  dilakukan  secara  merata  dan  optimal,  masih banyak kekurangan-kerungan yang terjadi. Oleh karena itu kekurangan-kekurangan ini harus segera di tutupi agar penataan PKL dapat berjalan dengan optimal.
Kata Kunci: manajemen strategi, penataan, pedagang kaki lima.

## Abstract
This study aims to determine how the strategy of structuring street vendors in Jalan Captain Harun Kabir Sukabumi City. The complexity of street vendors in Jalan Kapten Hatun Kabir is a problem that requires handling to be orderly, orderly and comfortable. The method used in  this  study  is  a  qualitative  research  method.  The  results  of  the  study  found  that  the arrangement  of  street  vendors  who were in  Jalan Captain Harun Kabir Sukabumi City had not  been  done  evenly  and  optimally,  there  were  still  many  deficiencies  that  occurred. Therefore, these deficiencies must be covered immediately so that the arrangement of street vendors can run optimally.
Keywords: strategy management, structuring, street vendors.

## A. PENDAHULUAN
Menurut  Peraturan  Daerah  No.  10  Tahun  2013  Kota  Sukabumi,  Pedagang  kaki  lima yang  selanjutnya  disingkat    dengan  PKL  adalah  pelaku  usaha  yang  melakukan  usaha perdagangan  dengan  menggunakan  sarana  usaha  bergerak  maupun  tidak  bergerak, menggunakan  prasarana  kota,  fasilitas  sosial,  fasilitas  umum,  lahan  dan  bangunan  milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak tetap.
PKL  merupakan  jenis  usaha  yang  bermodal  kecil,  khususnya  bagi  mereka  yang golongan  ekonomi  menengah  ke  bawah.  Sehingga  mereka  membuka  usaha  sendiri  dengan bermodal kecil Hal ini dilakukan untuk kelangsungan hidup dan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari di tengah keras dan ketatnya persaingan hidup di kota.
PKL  biasanya  berjualan  di  tempat-tempat  umum  atau  di  tempat  keramaian.  PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan atau trotoar. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena pada dasarnya trotoar itu di peruntukan bagi pejalan kaki bukan untuk berjualan. Hal ini juga dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban khusunya bagi pejalan kaki. Bahkan ada pula PKL yang berjualan di badan jalan yang dapat menggangu arus lalu lintas sehingga menyebabkan kesemrawutan.
Kota  sukabumi  juga  tak  luput  dari  permasalahan  diatas,  hal  ini  dapat  dilihat  dari adanya kelompok-kelompok PKL yang berjualan di koridor utama jalan. PKL pada umumnya menempati badan jalan, dan trotoar. Dapat kita jumpai di beberapa ruas jalan trotoar di Kota Sukabumi  banyak  dijadikan  tempat  berjualan  PKL.  Banyaknya  PKL  di  Kota  Sukabumi memerlukan  suatu  strategi  untuk  mengaturnya  agar  tidak  menggangu  ketertiban  umum. Diperlukan kebijakan agar PKL tidak seenaknya berjualan di tempat  yang tidak semestinya. Fungsi  kebijakan  itu  untuk  mengatur  dan  menata  PKL  agar  tertib  dan  berjualan  di  tempat yang  disediakan  oleh  pemerintah.  Dalam  menjalankan  kebijakan  Perda  Kota  Sukabumi  No. 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Instasi yag terkait untuk  menangai  PKL  adalah Dinas  Koperasi,  UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Sukabumi yang dibantu oleh Dinas Sat Pol PP.
Penataan  dan  pengaturan  PKL  di  Kota  Sukabumi  belum  terlaksana  dengan  baik. Karena  sampai  saat  ini  upaya  pemerintah  Kota  Sukabumi  khususnya  untuk  penataan  PKL belum mampu mewadahi kegiatan perdagangan dengan maksimal. Sampai saat ini belum ada upaya  yang  optimal  dari  pemerintah  khususnya  instansi  terkait  belum  mampu  menyediakan lokasi  yang  tepat  untuk  PKL  yang  ada  di  Kota  Sukabumi.  Maka  dari  itu  disini  pemerintah mempunyai  tugas  memberikan  suatu  strategi  untuk  menata  PKL  yang  berada  di  sekitaran Jalan Harun Kabir.
Menurut  Winardi  (2003),  strategi  adalah  sebagai  sebuah  rencana  atau  semacam  arah untuk mencapai tujuan, tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta  jalan  yang  hanya  menunjukan  arah  jalan  saja,  melainkan  harus  mampu  menunjukan taktik  operasionalnya.  Strategi  sebagai  bagian  terpadu  dari  suatu  rencana (plan ),  dimana
rencana  merupakan  produk  dari  perencanaan (planning )  yang  pada  akhirnya  perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari manajemen.
Dalam  hal  ini  peneliti  akan  mengambil  studi  kasus  terkait  PKL  yang  berada  dijalan Kapten  Harun  Kabir  Kota  Sukabumi.  Karena  Jalan  Kapten  Harun  Kabir  merupakan  salah satu jalan yang strategis yang berada di pusat Kota Sukabumi jalan tersebut merupakan jalan yang  banyak  dilalui  pejalan  kaki.  Jalan  Kapten  Harun  Kabir  merupakan  daerah  pusat perbelanjaan.  Banyaknya  masyarakat  yang  berbelanja  atau  sekedar  berjalan-jalan  di  depan toko dan pinggir-pinggir trotoar.

## Gambar 1 Pedagang Kaki Lima Jalan Kapten Harun Kabir
Sumber: Penelitian (2019)
Dari gambar tersebut tampak kesemerawutan PKL yang berada dijalan Kapten Harun Kabir  yang  dapat  menggangu  pejalan  kaki  akibat  beralih  fungsinya  trotoar  menjadi  tempat berjualan.  Hal  ini  merugikan  bagi  pejalan  kaki.  Banyaknya  PKL  yang  berjualan  hingga  ke badan jalan, tidak hanya menggangu pejalan kaki, tetapi juga dapat menimbulkan kepadatan jalan dan kemacetan lalu lintas. PKL yang berjualan dibadan jalan sangat berbahaya dan bisa menjadi  salah  satu  penyebab  kecelakaan,  karena  jalan  Kapten  Harun  Kabir  selain  banyak dilalui oleh pejalan kaki juga banyak dilalui kendaraan khususnya roda dua. Kesemerawutan PKL  juga  dapat  kita  rasakan  pada  hari-hari  libur,  seperti  hari  sabtu  dan  minggu,  dimana banyak pejalan kaki yang melalui tersebut untuk berbelanja di pusat kota.
Berbagai  penelitian  telah  dilakukan  terkait  pedagang  kaki  lima,  adanya  peelitian terdahulu pada pembahsan ini guna untuk membandingkan kajian-kajian menganai penataan pedagang kaki lima, seperti Nursamsi Dwi Safitri (2015), yang menunjukan bahwa kebijakan penataan  pedagang  kaki  lima  dianggap  berhasil  karena  mampu  merelokasi  pedagang  kaki lima  ketempat  yang  lebih  baik  dan  meningkatkan  pedapatan  pedagang  kaki  lima  sekaligus menjadi tempat hiburan bagi masyarakat. Sementara itu penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mirna  Nurlaili  Syawalia  (2018),  menunjukan  bahwa  kebijakan  penataan  dan  pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Sukabumi belum disosialisasikan dengan optimal sehingga masih banyak PKL yang belum mengetahui Perda No. 10 tahun 2013.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Sukabumi  dalam  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima, khususnya Penataan PKL yang berada di Jalan Kapten Harun Kabir, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan strategi penataan pedagang kaki lima yang berada di Jalan Kapten Harun Kabir.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Manajemen Strategi
Manajemen  strategi  adalah  serangkaian  pengambilan  keputusan  yang  bersifat mendasar  dan  menyeluruh,  disertai  penetapan  cara  melaksanakannya  yang  dibuat  oleh pimpinan  dan  diimplementasikan  oleh  seluruh  jajaran  didalam  suatu  organisasi  untuk mencapai tujuan Organisasi tersebut (Siagian, 2018).
Menurut Siagian (2018) bahwa manajemen strategik memiliki beberapa dimensi atau bersifat multidimensional. Dimensi-dimensi yang dimaksud adalah:
a. Dimensi Keterlibatan Manajemen Puncak
Salah  satu  sifat  keputusan  manajemen  strategik  ialah  bahwa  keputusan  tersebut menyangkut  seluruh  segi  organisasi.  Karena  sifat  yang  demikian,  keterlibatan manajemen  puncak  bukan  hanya  tidak  dapat  dielakkan,  akan  tetapi  bahkan merupakan suatu keharusan.
b. Dimensi alokasi dana, sarana dan prasarana
Suatu  hal  yang  lumrah  terjadi  dalam  suatu  organisasi,  baik  yang  kecil  maupun yang  besar,  ialah  bahwa  para  manajer  dan  karyawan  yang  bekerja  pada  satu satuan  kerja  tertentu  cenderung  merasa  bahwa  satuan  kerja  tempat  merka berkaryalah yang terpenting.
c. Dimenasi Waktu Keputusan Strategik
Salah  satu  ciri  keputusan  strategik  adalah  jangkauan  waktunya  yang  relatif  jauh kedepan,  apakah  itu  lima  tahun  atau  sepuluh  tahun,  bahkan  bisa  lebih.  Penting untuk  diperhatikan  bahwa  sekali  manajemen  puncak  membuat  keputusan strategic, atas dasar keputusan ituah citra organisasi diciptakan dan dipelihara.
d. Dimensi Orientasi Masa Depan
Disini sebuah organisasi membutuhkan seorang manajerial handal yang memiliki sikap antisipatif dan proaktif. Karena dengan sikap  yang antisifatif dan proaktif, manajemen  akan  lebih  siap  menghadapi  tanggapan  perubahan  yang  akan  terjadi dan tidak akan dihadapkan pada situasi “dadakan”.
e. Dimensi Isu Strategik yang Multifaset
Kiranya  penting  untuk  menekankan  bahwa  keputusan  stratejik  biasanya menjangkau semua komponen atau unsur organisasi, baik dalam ari dana, sarana, dan prasarana, tenaga kerja maupun dalam arti satuan-satuan kerja yang terdapat dalam organisasi dengan nomenklatur apapun satuan-satuan kerja.
f. Dimensi Lingkungan Eksternal
Suatu  oraganisasi  biasanya  mempengaruhi  lingkungannya  dan  pasti  dipengaruhi oleh  kondisi  eksternal  yang  faktor-faktor  umumnya  berada  diluar  kendali organisasi  yang  bersangkutan.  Untuk  itu  agar  organisasi  berhasil  meraih keberhasilan  yang  didambakannya  dimasa  depan  faktor-faktor  ekternal  tersebut harus diperhitungkan dengan matang.

## 2. Penataan Pedagang Kaki Lima
Dalam  pasal  1  angka  5  Undang-Undang  Nomor  26  tahun  2007  tentang  penataan ruang,  penataan  ruang  adalah  suatu  sistem  proses  perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan  tata ruang  dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang.  Pedagang  kaki  lima  adalah  pedagang  yang menggunakan gerobak beroda. Jika roda gerobak ditambahkan dengan kaki pedagang, maka berjumlah lima, maka disebutlah pedagang kaki lima atau PKL (Permadi, 2007).

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan  konsep  studi kasus.  Metode  penelitian  Kualitatif  sering  disebut  metode  penelitian  naturalistic  karena penelitiannya  dilakukan  pada  kondisi  yang  alamiah  ( natural  setting )  (Sugiyono,  2018).

## ARTIKEL
Dalam penentuan informan menggunakan purposive sampling yaitu sesuai dengan tujuan dan kegunaan  penelitian.  Ditentukan  8  informan  dalam  pengambilan  data  dan  informasi  yang dibutuhkan. Adapun metode pengambilan data  yang digunakan  yaitu, observasi,  wawancara dan  dokumentasi.  Untuk  tahap  validitasi  data  dengan  menggunakan  triangulasi  sumber, waktu  dan  teknik.  Sedangkan  untuk  menganalisis  data  dengan  mengumpulkan  data  sampai tahap penyajian dan membuat kesimpulan supaya dapat dipahami.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Keterlibatan Manajemen Puncak
Salah  satu  sifat  keputusan  strategi  adalah  bahwa  keputusan  tersebut  menyangkut seluruh  segi  organisasi.  Karena  sifat  yang  demikian,  keterlibatan  manajemen  puncak  bukan hanya  tidak  dapat  dielakan,  akan  tetapi  bahkan  merupakan  suatu  keharusan.  Dikatakan demikian karena hanya pada manajemen puncaklah akan tampak segala bentuk implikasi dan ramifikasi  berbagai  tantangan  dan  tuntutan  lingkungan  internal  dan  eksternal  yang  sangat tidak  munkin  terlihat  oleh  para  manajer  tingkat  yang  lebih  rendah.  Keterlibatan  dari manajemen  puncak  disini  adalah  bagaimana  peran  dari  manajemen  puncak  atau  pemimpin sebagai  pemangku  kekuasaan  yang  mempunyai  suatu  kebijakan    dan  wewenang.  Dalam penataan pedagang kaki lima khususnya di jalan kapten harun kabir membutuhkan peran dari manajemen puncak. Dalam studi dan penelitian ini manajemen puncak yang dimaksud adalah pemerintah  daerah  kota  sukabumi  yang  mana  tugas,  wewenang  serta  kebijakan  terkait penataan pedagang kaki lima berada dibawah naungan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan  Perindustrian  Kota  Sukabumi  dan  Dinas  SatpolPP  Kota  Sukabumi.  Keterlibatan manajemen puncak ini memang sangat penting perannya dalam penataan pedagang kaki lima khususnya yang ada dijalan kapten harun kabir.
Keterlibatan  dari  manajemen  terkait  strategi  penataan  itu  ada,  keterlibatannya manajemen puncak disini sebagai yang mempunyai kebijakan dan wewenang terkait penataan pedagang  kaki  lima.  Dalam  melakukan  tugas  ini  menjadi  tugas  pemerintah  daerah  yang dibantu  oleh  dinas-dinas  terkait  sesuai  dengan  tugas,  pokok  dan  fungsinya.  Dalam  strategi penataan  pedagang  kaki  lima  tentu  tidak  hanyak  satu  instant  yang  menjalankan  tetapi  ada instansi  yang  saling  berkaitan.  Dalam  melaksanakan  tugas  strategi  penataan  pedagang  kaki lima  ini  ada  di  dalam  bidang  perdagangan  pada  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan Perindustrian  dan  juga  dibantu  oleh  Dinas  SatPol  PP  pada  bidang  keamanan  ketertiban  dan perlindungan  masyarakat.  instansi  yang  terkait  dalam  melaksakan  strategi  penataan  ini  ada

## ARTIKEL
Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam penataan pedagang kaki lima ini  ada  di  UPT  Bidang  Perdagang  yang  berjumlah  14  sumber  daya  manusia.  Selain  Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian instansi terkait lain yaitu Dinas SatPol PP dalam  penataan  pedagang  kaki  lima  ini  ada  dalam  bidang  2  bidang  yang  pertama  bidang penegakan perda dan sumbedaya aparatur dan bidang keamanan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Untuk jumlah sumber daya manusianya sendiri yang melaksaknakan penindikan, pengaturan  dan  pengawasan  yang  ada  dilapangan  berjumlah  150  orang  dan  dibagi  menjadi beberapa  regu  setiap  regunya  dibagi  menjadi  23  orang.  Sementara  itu  pernyataan  dari informan pedagang dan masyarakat kurang mengetahui dinas mana yang bersangkutan untuk mengatur  dan  menata  pedagang  kaki  lima  yang  ada  di  Jalan  Kapten  Harun  Kabir,  merka hanya mengetahu bahwa SatPol PP salah satu instansi terkait untuk mengatur semua itu.
Untuk  mengetahui  permasalahan  apa  saja  yang  terjadi  agar  bisa  menjadi  bahan evaluasi  kedepannya  tentu  instansi  juga  selalu  melakukan  pengawasan  dan  pengevaluasian terkait  perencanaan  strategi  penataan  pedagang  kaki  lima  khususnya  yang  berada  di  Jalan Kapten Harun Kabir. Dapat dilihat pula dari pernyataan-pernyataan diatas bahwa pengawasan dan pengevaluasian iu telah dilaksanakan namun pada kenyataanya bentuk evaluasi itu belum terlihat  secara  optimal  untuk  menangai  kesemerawutan  yang  ada  dan  kurangnya  sikap antisipasi dari pihak instansi dan juga ketegasan dalam penegakan aturan. Adanya sikap acuh tak  acuh  yang  menjadi  kenyataan  di  lapangan  dari  instansi  terkait  untuk  menangani  atau membuat  strategi  masih  belum  optimal.  Dari  hasil  pernyataan  diatas  juga  dapat  kita bandingkan dengan fenomena masalah diawal kurangnyya pengontrola dan penindakan yang optimal  itu  masih  terjadi  sebab  dapat  dilihat  dari  pernyataan  dari  instasi  baik  diskopdagrin maupun sat pol pp itu berada di sumberdaya yang kurang dalam mengatur dan menindak pkl agar lebih optimal. Akan tetapi dari keseluruhan pernyataan bahwa evalusi dan pengwasan itu memang sudah dan selalu dilakukan.

## 2. Alokasi Dana, Sarana dan Prasarana.
Alokasi dana untuk strategi penataan pedagang kaki lima itu memang ada anggrannya untuk  membiayai  pembangunan  relokasi,  pembuatan  seperti  fasilitas  gerobak,  tenan  atau lapak berjualan serta uang transportasi untuk pembawaan barang pedagang  yang melakukan relokasi.  Terkaian  sarana  pemerintah  juga  berupaya  menyediakan  sarana  untuk  pedagang kaki lima namun bisa dilihat dari hasil wawancara bahwa sarana yang diberikan belum secara khusus diperuntukan untuk pedagang yang beda di Jalah Harun Kabir. pemeritah sendiri tentu
telah disediakan dan dianggarkan dana tersebut ada untuk membuat suatu sarana dan prasana para  pedagang  yang  membutuhkan.  Namun  pernyataan  tersebut  belum  diketahui  oleh masyarakat  khususnya  para  pedagang  kaki  lima  yang  berada  di  Jalan  Kapten  Harun  Kabir kurang  mengatahui  adanya  dana  untuk  sarana  pedagang,  yang  mereka  tahu  dana  itu kemungkinan  digunkan  untuk  membuat  atau  pun  membangun  pasar.  Dalam  Perda  No.  10 tahun  2013  dalam  pasal  35  bahwa  biaya  yang  didapatkan  untuk  pelaksanaan  penataan  pkl bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara,  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah  provinsi,  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  dan  lain-lain  sumber  pendapatan yang sah dan tidak meningkat.
Sarana yang diberikan masih kepada mereka yang mempunyai usaha di tempat-tempat yang  sudah  tertata  seperti  di  temapat  kuliner  selamat.  pemerintah  daerah  sendiri  telah menyediakan prasaran seperti  disediakannya fasilitas gerobak sebanyak 30 gerobak. Namun untuk gerobak sendiri banyak pedagang kaki lima yang belum mengetehui hal itu. Jika dilihat dari hasi pernyataan dinas ketersediaan gerobak itu belum ada  yang digunakan upaya untuk melakukan penataan  yang ada di Jalan Kapten Harun Kabir. Ada salah satu pernyataan dari informan pedagang bahwa pedagang tersebut pernah merasakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah  seperti  diberikan  tenan  atau  lapak  yang  disewakan  namun  hal  itu  terjadi  ketika berjualan di pasar pelita yang sekarang ini sedang dilakukan pembangunan. Pernyataan dari salah  satu  masyarakat  pun  ada  yang  memberi  anggapan  bahwa  fasilitas  yang  terlihat  yang diberikan  yaitu  adanya  tenan  atau  lapak  yang  disedikan  dipasar-pasar  ataupun  tempat relokasi.
Terakhir yaitu mengenai prasarana yang diberikan pemerintahan pun telah disedakan namun  bisa  dilihat  kembali  bahwa  prasarana  yang  disediakan  seperti  relokasi  di  beberapa tempat itu hanya konsen kepada mereka yang berjualan di jalan pelita. Untuk pedagang yang di Jalan Harun Kabir masih belum ada tempat yang optimal untuk dilakukan sebuah strategi penataannya. Selain itu adanya fasilitas seperti tersedianta gerobak untuk pedagang kaki lima itu belum secara menyeluruh diberikan, nyatanya di Jalan Kapten Harun Kabir sendiri tidak ada pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan fasilitas gerobak yang disediakan oleh pemerintah  daerah.  prasarana  juga  telah  disediakan  oleh  pemerintah  daerah,  seperti disedikaanya  pasar.  Karena  saat  ini  pasar  sedang  dalam  proses  pembangunan  maka  dari  itu pemerintah menyediakan beberapa tempat relokasi seperti di tipar, di jalan dekat Ramayana dan juga terminal lama yang ad di Jalan Jendral Sudirman. Meskipun bebepa tempat relokasi telah disedikan oleh pemerintah daerah namun pedagang yang berasal dari pasar engga untuk
di  relokasi  dan  memilih  berjualan  disekitaran  Jalan  Kapten  Harun  Kabir,  hal  ini  tentu menambah volume pedagang kaki lima yang beada disana dan bertambah semerawut. Selain itu pemerintah daerah juga mempunyai beberapa rencana pembangunan tempat berjualan atau pasar. Adapun pasar yang baru-baru ini telah dibangun yaitu Pasar Dewi Sartika.

## Gambar 2 Proses Pembangunan Pasar Pelita Kota Sukabumi
Sumber: Penelitian (2019)
Gambar  diatas  merupakan  proses  pembangunan  pasar  pelita  Kota  Sukabumi.  Dapat dilihat  dari  gambar  diatas  bahwa  proses  pembangunan  mempunyai  banyak  lahan  untuk dijadikam  tempat  berjualan.  Maka  dari  itu  perlunya  beberapa  tempat  relokasi  di  beberapa lokasi  pun  dibutuhkan  tempat  yang  sesuai  dengan  volume  pedagang  yang  ada.  Namun memang tidak semua pedagang enggan direlokasi bahkan banyak pedagang yang memilih di sekitaran Jalan Kapten Harun Kabir.

## Gambar 3 Tempat Relokasi PKL
Sumber: Pojokjabar.com
Gambar  diatas  merupakan  bangunan  atau  tempat  yang  disedikan  oleh  pemerintah dalam  upaya  menata  pedagang  kaki  lima  yang  ada  di  Jalan  Kapten  Harun  Kabir.  Tempat relokasi  ini  memang  di  khususkan  bagi  para  pedagang  yang  berada  di  pasar  pelita  karena adanya  pembangunan  pasar  pelita  maka  para  pedagang  harus  direlokasi  dahulu  ke  tempat yang  telah  disediakan.  Namun  sayangnya  tidak  semua  pedagang  mau  direlokasi.  Beberapa pedagang  yang  enggan  direlokasi  memilih  untuk  berjualan  disekitaran  Jalan  Kapten  Harun Kabir.  Untuk  relokasi  sendiri  termasuk  kedalam  lokasi  pkl  yang  bersifat  sementara  dalam
Perda No. 10 Tahun 2013 pasal 10 ayat (2)  merupakan lokasi pkl yang terjadwal dan bersifat sementara.

## 3. Dimensi Waktu Keputusan Strategik
Setiap  perencanaan  atau  pelaksanaan  baik  itu  dalam  dana  sarana  dan  prasaranya memiliki  jangka  waktu  tersendiri  yang  telah  ditetapkan.  Seperti  jangka  waktu  tempat pedagang  yaitu  berada  di  Pasar  Pelita  yang  saat  ini  sedang  dalam  proses  pembangunan. Namun dalam proses tersebut para pedagang masih ada saja yang enggan untuk dipindahkan relokasi ke tempat  yang telah disediakan oleh pemerintah. Pedagang  yang engga di  relokasi justru  kebanyakan  memilih  berjualan  di  sekitaran  Jalan  Kapten  Harun  Kabir.  Jangka  waktu untuk relokasi sendiri yaitu sesuai dengan waktu dari proses pembangunan pasar pelita.

## 4. Dimensi Orientasi Masa Depan
Disini  sebuah  organisasi  membutuhkan  seorang  manajerial  handal  yang  memiliki sikap antisipatif dan proaktif. Karena dengan sikap yang antisifatif dan proaktif, manajemen akan  lebih  siap  menghadapi  tanggapan  perubahan  yang  akan  terjadi  dan  tidak  akan dihadapkan  pada  situasi  “dadakan”.  Orientasi  masa  depan  disini  maksudnya  adalah  upaya antisispasi terhadap harapan masa depan yang menjanjikan.
Pemerintah sendiri memiliki perencanaan terkait untuk penataan pedagang kaki lima, rencana yang dibuat oleh pemerintah seperti pembuatan tempat berjualan yang ada di daerah sriwidari,  dekat  mochi  kaswari  itu  rencana  kedepan  yang  belum  terealisasi.  Ada  pula beberapa rencana yang baru terealisasi yaitu dengan adanya pasar dewi sartika yang baru saja dibangun.  Untuk  membuat  suatu  perencanaan  pembangunan  pasar  atau  tempat  untuk pedagang  samapai  saat  ini  selalu  memiliki  kendala-kendala.  Kendala  yang  utama  yaitu  di Kota  Sukabumi  sendiri  sulit  lahan  untuk  membangun  itu  semua.  Juga  adanya  perencanaan yang  dibuat  oleh  pemerintah  tentu  ada  harapan  yaitu  bisa  memberikan  fasilitas  ataupun kenyamanan  berjualan  untuk  pedagang  kaki  lima  dan  juga  bisa  menata  pedagang  kaki  lima ini  agar  tidak  menggangu  hak  pejalan  kaki.  Baik  dari  pemerintah  maupun  masyarakat mempunyai  harapan  yang  baik  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pedagang  sebagai  salah  satu upaya  untuk  menata  pedagang  kaki  lima  agar  tidak  semerawut.  Jika  dibandingkan  dengan penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Safitri  penataan  PKL  dianggap  berhasil  sebab dalam  upaya  penataanya  mampu  merelokasi  pedagang  dengan  baik  dan  meningkatkan pendapatan  pedagang  kaki  lima  sendiri.  Hal  tersebut  pun  bisa  dilakukan  oleh  instansi  atau
pemerintah daerah Kota Sukabumi untuk menapai harapan-harapan tersebut agar bisa menata pedagang  kaki  lima  dengan  baik.  Kebijakan  yang  ada  semestinya  harus  dipertegas  kembali agar aturan yang ada pun bisa dijalankan sesuai dengan apa yang telah tertulis di dalam Perda Kota Sukabumi No. 10 Tahun 2013.

## 5. Dimensi Konsekuensi Isu Strategik Multifaset
Setiap  pembentukan  atau  pembangunan  dalam  penataan  pedagang  kaki  lima  ini membutuhkan  komponen-komponen  melihat  dari  beberapa  aspek  yang  memungkinkan menjadi  tempat  yang  sesuai  untu  berjualan  agar  tertata  dengan  rapi  dilihat  dari  komponen kesesuaian  RTRWnya  dan  juga  melihat  kondisi  lingkungan  sekitar.  Pernyataan  yang disampaikan oleh kedua informan juga sesuai dengan aturan yang ada yaitu bahwa penataam tempat  penetapan  lokasi  pkl  harus  memperhatikan  kepentingan  umum,  sosial,  budaya, estetika,  ekonomi,  keamanan,  ketertiban,  kesehatan,  kebersihan  lingkungan  dan  sesuai dengan peraturan daerah tentang renana tata ruang wilayah,  aturan ini ada dalam Perda No. 10 Tahun 2013 pasal 22 ayat (2).
Tidak  hanya  unsur  dan  aspek  lain  uuntuk  bisa  menjalankan  sebuah  strategi  namun harus  adanya  pula  sebuah  pendataan  pedagang  kaki  lima  untuk  menjadi  acuan  dan  juga perkembbangan  pedagang  kaki  lima  khususnya  yang  berada  di  jalan  Kapten  Harin  Kabir. Pendataan  untuk  pedagang  kaki  lima  itu  memang  dilaksanakan.  Namun  saat  ini  pendataan yang  dilakukan  belum  dilaksakan  secara  optimal.  Seharusnya  pendataan  ini  dilaksanakan setiap  tahunnya  sebab  dalam  Perda  No.  10  tahun  2013  telah  di  atur  terkait  pendataan  PKL. Dalam  pendataan  pkl  tersebut  ada  beberapa  tahapan  dalam  Perda  No.  10  tahun  2013  dalam pasal 6 ayat (2) bahwa tahapan pendataan pkl dilakakukan bersama aparat lurah dengan cara, membuat  jadwal  kegiatan  pelaksanaan  pendataan,  memetakan  lokasi,  dan  melakukan validasi/pemutakhiran data. Selanjutnya dalam pasal 7 pendataan PKL dilakukan berdasarkan identitas PKL, lokasi PKL, jenis tempat usaha, bidang usaha dan modal usaha.

## 6. Dimensi Lingkungan Eksternal
Faktor eksternal juga bisa memberikan dampak dan pengaruh positif ataupun negatif terhadap  proses  penataan  pedagang  kaki  lima.  faktor  eksternal  yang  menghambat  proses penataan  pedagang  kaki  lima  ada  pedagangnya  sendiri.  Pemerintah  daerah  telah  melakukan berbagai upaya. Upaya saat ini yang ada yaitu melakukan relokasi pedagang dari pasar pelita ke  beberapa  empa  relokasi  namun  hal  ini  belum  berjalan  dengan  optimal  sebab  masih  saja
ada  pedang  yang  enggan  direlokasi  membuat  mereka  memilih  berjualan  disekitaran  Jalan Kapten  Harun  Kabir  yang  dapat  meningkatkan  volume  pedagang  hingga  akhinya  menjadi semerawut.  Selain  itu  faktor  eksternal  lainnya  yang  menghambat  proses  penataan  yaitu adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Faktor  pendukung  strategi  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan  Perindustrian dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:
a. Adanya  sumber  atau  dasar  hukum  yang  menjadi  pedoman  untuk  melaksanakan strategi penataan pedagang kaki lima yaitu ada dalam Perda Kota Sukabumi No. 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
b. Adanya  program-program  yang  dibuat  dan  disediakan  oleh  pemerintah  seperti menfasilitasi sarana dan prasana pedagang kaki lima.
c. Pembangunan dan rencana pembangunan pembuatan pasar dibeberapa daerah.
Sedangkan  faktor  penghambat  strategi  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan
Perindustrian dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:
a. Pedagang  kaki  lima  yang  berasal  dari  pasar  pelita  enggan  untuk  di  relokasi  ke tempat  yang  disediakan,  mereka  lebih  memilih  berjualan  di  sekitaran  Jalan Kapten Harun Kabir.
b. Sikap  acuh  tak  acuh  dari  instansi  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan Perindustrian dalam menangani pedagang kaki lima yang semakin banyak.
c. Tidak  dilakukan  pendataan  dalam  2  tahun  belakangam  ini  untuk  mengetahui perkembangan pedagang kaki lima yang berada di Jalan Kapten Harun Kabir.
d. Kurangnya  sumber  daya  di  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan Perindustrian khususnya di bidang perdagangan dan juga kurangnya sumber daya pegawai  yang  belum  sesuai  untuk  terjun  ke  lapangan  di  Dinas  Sat  Pol  PP  juga menjadi faktor penghambat dari penataan pedagang kaki lima.
e. Susahnya lahan di Kota Sukabumi untuk membuat suatu bangunan khusus untuk penataan Pedagang Kaki Lima.

## E. KESIMPULAN
Penataan PKL di Jalan Kapten Harun Kabir Kota Sukabumi belum dilakukan secara optimal, masih banyak kekurangan-kerungan yang terjadi. Peran manajemen puncak belum berjalan  secara  optimal  dikareakan  kurangnya  sumber  daya  yang  bekerja  dilapangan. Sementra  itu  terkait  dimensi  alokasi  dana,  sarana  dan  prasarana  dalam  penataan  PKL  juga
belum  mencapai  sasaran.  Sementara  pada  dimensi  waktu  keputusan  strategic,  telah  sesuai antara  teori  dan  permasalahan  sebab  setiap  perencaan  pasti  memiliki  jangka  waktu.  Pada dimensi  orientasi  masa  depan,  sudah  dikatan  berhasil  namum  perencanaan  yang  dilakukan belum  optimal  sebab  perencanaan  penataan  PKL  tidak  hanya  berfokus  pada  PKL  yang berada  di  jalan  Harun  Kabir.  Kosekuensi  Isu  strategik  multifaset,  dalam  dimensi  ini  untuk merencanakan  strategi  penataan  PKL  yang  ada  di  jalan  harun  kabir  harus  melihat  dari beberapa  aspek,  serta  sulitnya  lahan  yang  ada  di  Kota  Sukabumi  menjadi  kendala  dalam penataan PKL. Sedangkan terkait dimensi ingkungan ekstrenal sangat mempengaruhi suatu rencana strategi penataan PKL yang berada di jalan kapten harun kabir namun permasalahan yang terjadi yaitu ada pada PKL yang enggan dan masih suit diatur.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2013  Tentang  Penataan  dan  Pemberdayaan  Pedagang Kaki Lima Kota Sukabumi.
Permadi, G. (2007). Pedagang Kaki Lima . Jakarta: Yudhistira. Rachmawati,  I.  (2018). Pedoman  Penelitian  Ristik  dan  Skripsi .  Sukabumi:  Program  Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora.
Sabariah. (2016). Manajemen Strategis. Jakarta: Pustaka Pelajar. Safitri,  N.  D.  (2015). Analisis  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  di  Kabupaten  Maros. Makassar: Skripsi Program Ilmu Pemerintahan. Universitas Hassanudin.
Saladin, D. (2003). Manajemen Strategi & Kebijakan Perusahaan . Bandung: Linda Karya.
Satori, D. (2011). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Siagian, S. P. (2018). Manajemen Strategik . Jakarta: Bumi Karsa Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta. Syawalia,  M.  N.  (2018). Implementasi  Kebijakan  Tentang  Penataan  dan  Pemberdayaan Pedagang  Kaki  Lima  di  Kota  Sukabumi. Sukabumi:  Skripsi  Program  Ilmu Administrasi Publik. Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
Wahid, Y. (2014). Pengantar Hukum Tata Ruang. Jakarta: Prenada Media Group. Winardi J. (2003). Entrepeuner & Entrepreneurship . Jakarta: Prenada Media Group.