## PENGARUH PENDAPATAN  ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN,

## BELANJA DAERAH DAN OPINI AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

## DI PROVINSI JAMBI
Mardianis 1) ,  H. Afrizal,  Enggar D.P Arum 2)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2017,
2) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  influence  of  local  revenue  (PAD),  Balancing  Funds,  Regional Expenditures  and  Audit  Opinion  BPK  on  the  Performance  of  Local  Government  of  districts  /  City  in  Jambi Province. The research was conducted on all (population) of districts / City in Jambi Province.
The  method  of  selecting  the  sample  using  purposive  sampling  for  the  year  2009  until  the  year  2013  the complete data except the City Sungai Penuh so that only done to 10 districts / cities. While the analytical techniques used in this study is descriptive qualitative and quantitative analysis. The research data is obtained from secondary data from several government agencies that have been published widely. While the data panel analysis using some processing techniques are Pooled Least Square, Fixed Effect, and Random Effect.
Result  of  research  and  hypothesis  test  show  that  partial  test  result,  variable  of    Local  Revenue  (PAD) proxyed with Local Revenue Ratio to Total Revenue, balancing Fund variable which proxied with Ratio of Balance Fund  to  Total  Revenue,  variable  of  realization  of  Regional  Expenditures  proxy  with  ratio  of  total  realization Regional expenditure on budget, and audit opinion variables do not significantly influence the performance of the administrations of District /City Government in Jambi Province. While simultaneously, proving that the variable of Local Revenue (PAD), Balancing Fund, Regional Expenditures and Audit Opinion BPK RI, have an effect but not significant to performance of Local Government of Districts / City in Jambi Province during period 2009-2013 with value adjusted R Squared only explains 18.71% of the variable Performance of Local Government.
Keywords:  Performance of Local Government Implementation, EKPPD, Local Revenue (PAD), Balancing Fund,
Regional Expenditure, Audit Opinion.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Perimbangan,  Belanja  Daerah  dan  Opini  Audit  BPK  terhadap  Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi.  Penelitian  dilakukan  terhadap  seluruh  (populasi)  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi.
Metode pemilihan sampel  menggunakan purposive sampling untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 yang    datanya    lengkap  kecuali  Kota  Sungai  Penuh  sehingga  hanya  dilakukan  terhadap  10  Kabupaten/Kota. Sedangkan teknik analisis  yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan  kuantitatif. Data  penelitian  diperoleh  dari  data sekunder dari beberapa instansi pemerintah yang sudah dipublikasikan secara luas.  Sedangkan  analisis  Data  Panel  menggunakan  beberapa  teknik  pengolahan  yaitu  Pooled  Least  Square,  Fixed Effect, dan Random Effect.
Hasil    penelitian    dan    pengujian    hipotesis    menunjukkan    bahwa    hasil  uji  secara  parsial,  variabel Pendapatan  Asli  Daerah  yang  diproksikan  dengan  Rasio  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Total  Pendapatan, variabel Dana Perimbangan yang diproksikan dengan Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan, variabel realisasi belanja daerah yang diproksikan dengan rasio total realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja, dan variabel  opini  audit  tidak  berpengaruh  siginifikan  terhadap  kinerja  penyelenggaran  Pemda  Kabupaten  Kota  di Provinsi  Jambi.  Sedangkan  secara  simultan,  membuktikan  bahwa  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana
Perimbangan,  Belanja  Daerah  serta  Opini  Audit  BPK  RI,  berpengaruh  tetapi  tidak  signifikan  terhadap  kinerja penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  selama  periode  tahun  2009-2013  dengan nilai adjusted R squared hanya menjelaskan 18.71% dari variabel kinerja penyelenggaraan Pemda.
Kata Kunci: Kinerja Penyelenggaraan  Pemda, EKPPD,  PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Opini.

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1.   Latar Belakang
Bentuk  pemerintah  Indonesia  yang  meliputi pemerintah  pusat,  provinsi,  kabupaten  dan  kota  yang terbingkai dalam wadah NKRI, membawa konsekuensi dalam penyelengaraan pemerintahan, termasuk pembagian  kekuasaan  atau  pelimpahan  kewenangan dari  ketiga  tingkatan  pemerintahan.  Penyelenggaraan pemerintahan  daerah  (provinsi,  kabupaten  dan  kota) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,  dan  kekhasan  suatu  daerah  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Otonomi daerah  merupakan  hak,  wewenang, dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintah  dan  kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan ketentuan umum di Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang  Pemerintah  Daerah  yang  menggantikan  UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 22 tahun 1999. Pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  Indonesia  tentang otonomi daerah, dimulai  secara  efektif pada tanggal 1 Januari  2001,  merupakan  kebijakan  yang  dipandang sangat  demokratis  dan  memenuhi  aspek  desentralisasi yang sesungguhnya.
Pembiayaan penyelenggaran pemerintahan berdasarkan  asas  desentralisasi  dilakukan  atas  beban APBD.  Dalam  rangka  penyelenggaran  pemerintahan dan  pelayanan  kepada    masyarakat  berdasarkan  asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola  sumber daya alam.  Sumber  pembiayaan  bagi  daerah  terdiri  dari Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Perimbangan (DBH,  DAU,  dan  DAK)  dan  pinjaman  daerah, dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan.  Tiga    sumber pertama  langsung  dikelola  oleh  pemerintah  daerah melalui  APBD,  sedangkan  yang  lain  dikelola  oleh pemerintah  pusat  melalui  kerja  sama  dengan pemerintah daerah (Halim, 2009).
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  menurut    Peraturan  Pemerintah  Nomor  58 Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, bahwa  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).  Sedangkan  menurut  Halim (2002)  merupakan  rencana  kegiatan  pemerintah daerah  yang  dituangkan  dalam  bentuk  angka  dan batas maksimal untuk periode anggaran.
Otonomi  daerah  harus  disadari  sebagai  suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaran pembangunan  dan  pemerintahan  di  daerah,  dimana Pemerintah Daerah  memiliki  otonomi  yang lebih  luas untuk  mengelola  sumber-sumber  ekonomi  daerah
secara  mandiri  dan  bertanggung  jawab  yang  hasilnya diorientasikan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  di  daerah.  Transformasi  paradigma  dalam hal  ini  terletak  pada  aspek  akuntabilitas  Pemerintah Daerah  dalam  rangka  mengelola  sumber-sumber ekonomi  yang  semula  bersifat  akuntabilitas vertikal (kepada  Pemerintah)  menjadi  akuntabilitas horizontal (kepada  masyarakat  di  daerah)  (Mardiasmo,  2002). Tujuan  utama  penyelenggaran  otonomi    daerah adalah  untuk  meningkatkan  pelayanan    publik ( public service ) dan memajukan perekonomian daerah.
Berdasarkan penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh  Hafidh  Susila  Sudarsana  dan  Shiddiq  Nur Rahardjo  (2013)  tentang  pengaruh  karakteristik pemerintah  daerah  dan  temuan  audit  BPK  terhadap kinerja  pemerintah  daerah  (Studi  Pada  Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Indonesia)  menyimpulkan  bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di Indonesia,  untuk  temuan  audit  BPK  berpengaruh negatif  signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah kabupaten/kota  di  Indonesia.  Sedangkan  ukuran daerah,  belanja  modal  dan  tingkat  ketergantungan dengan  pusat  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.
Penelitian lain terhadap kinerja keuangan pemerintah  daerah  sebagai  variabel  dependen  dapat dipengaruhi berbagai faktor, antara-lain faktor keuangan  dan  faktor  lingkungan.  Penelitian  yang dilakukan  Patrick,  2007  dalam  Sumarjo  (2010)  telah meneliti mengenai karakteristik daerah yang diterapkan pada  pemerintah  daerah  Pennsylvania.  Ia  meneliti tentang  komponen  organisasi  yang  digunakan  sebagai faktor  yang  mempengaruhi  inovasi  administratif. Variabel  yang  ia  gunakan  untuk  memproksikan karakteristik  daerah  terdiri  atas  (a)  ukuran  daerah;  (b) functional  differentiation ;  (c)  umur  daerah;  dan  (d) intergovernmental revenue. Selanjutnya penelitian yang dilakukan  Suhardjanto  et  al.,  (2011)  meneliti  tentang pengaruh  karakteristik  pemerintah  daerah  terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Penelitian  tersebut menggunakan  variabel  ukuran  daerah  ( size ),  jumlah Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD),  dan  Status Daerah  untuk  memproksikan  karakteristik  pemerintah daerah.  Penelitian  Mustikarini  dan  Fitriasari  (2012) menggunakan  ukuran  daerah  ( size ),  tingkat  kekayaan daerah,  tingkat  ketergantungan  pada  pemerintah  pusat, dan  belanja  daerah  dalam  menjelaskan  karakteristik pemerintah daerah.
Selanjutnya penelitian tentang Kinerja Pemerintah Daerah juga dilakukan oleh Hermaningsih (2009)  yang  meneliti  pengaruh  partisipasi  dalam penganggaran    dan  peran  manajerial  pengelola keuangan  daerah  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah (Studi  Empiris  pada  Pemerintah  Kabupaten  Demak) menunjukkan  bahwa  partisipasi  dalam  penganggaran dan  peran  manajerial  pengelola  keuangan  daerah
berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah daerah.
Fenomena  yang  terjadi  berdasarkan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Indonesian Governance  Index  (IGI)  pada  tahun  2014  terhadap Daerah  Otonomi  Baru  (DOB)  data  sejak  tahun  1999- 2013,  tercatat  pertambahan  pemekaran  daerah sebanyak  220  daerah  (provinsi  dan  kabupaten/kota) sehingga  jumlah  provinsi  dan  kabupaten/kota  seluruh Indonesia adalah 542 Kab/Kota.
Di antara 34 sampel daerah yang dievaluasi IGI, terdapat  10  Daerah  Otonom  Baru  (DOB).  Dari  10 daerah  tersebut,  hanya  2  daerah  berada  di  atas  rata- rata  nasional  yaitu  Siak  dan  Kabupaten  Lombok Utara,  sedangkan  8  daerah  lainnya  berada  di  bawah rata-rata  nasional  yaitu  Ternate ,  Tanjung  Jabung Timur ,  Tanjung  Pinang,  Pulang  Pisau,  Seluma, Bangka  Selatan,  Tangerang  Selatan,  dan  Sigi.  Rata- rata daerah ini telah berdiri lebih dari 10 tahun kecuali Sigi dan Tangerang Selatan yang baru berdiri 6 tahun. Menurut  Dirjen  Otonomi  Daerah  Kemendagri  RI, DOB  yang  sudah  ada,  yang  terbukti  tidak  mampu (kinerja  buruk)  bisa  dihapus  (Djohermansyah  Djoha, Jakarta 2014).
Pemerintah  Provinsi  Jambi  terdiri  dari  9 Kabupaten  dan  2  Kota,  sejak  tahun  2009  sampai dengan  tahun  2013  memiliki  opini  audit  BPK  yang kencenderungan  semakin  membaik.  Adapun  skor peringkat  penilaian  kinerja  Pemerintah  Daerah  yang ada di Provinsi Jambi tahun 2009 sampai dengan tahun 2013,  berdasarkan  penilaian  dan  evaluasi  oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

## Tabel 1.  Skor Peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013
Pemerintahan 2009 2010 2011 2012 2013 Kota Jambi 2.3525 1.8142 2,4889 2.0018 1,6670 Kab. Batang Hari 2.3467 2.4074 2,4530 2.6239 2,5986 Kab.Bungo 2.2633 1.7035 2,5407 3.0017 2,8911 Kab.Kerinci 1.7178 2.3032 2,4365 1.5205 2,2221 Kab.Merangin 2.3740 2.3621 2,3398 1.9064 2,9343 Kab.Muaro Jambi 2.4813 1.7772 2,3893 1.7587 2,5603 Kab.Sarolangun 2.3702 2.0082 2,7340 1.9378 2,6906 Kab.Tanjab Barat 1.6306 1.4495 1,7974 1.7857 2,4127 Kab.Tanjab Timur 1.7876 1.6861 1,9072 2.1307 2,0245 Kab.Tebo 2.4594 2.5975 2,4659 1.9331 2,0356
Kota Sungai Penuh*) - - - 2.5136 2,7153 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Web: http://otda.kemendagri.go.id/
Catatan : *)  Data  untuk  Kota  Sungai  Penuh  mulai tersedia pada tahun 2012
Sedangkan  hasil  pemeriksaan  BPK  terhadap LKPD  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jambi  dari  tahun 2009  sampai  dengan  2013  sebagaimana  tergambar pada tabel 2. Dibawah ini:

## Tabel 2.  Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Terhadap LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013 Pemerintahan 2009 2010 2011 2012 2013 Kota Jambi WDP WDP WDP WDP WDP Kab. Batang Hari WDP WDP WDP WTP* WTP* Kab.Bungo WDP WDP WDP WDP WDP Kab.Kerinci TMP WDP WDP WDP WDP Kab.Merangin WDP WDP WDP WDP WDP Kab.Muaro Jambi WDP WDP WDP WTP WTP Kab.Sarolangun WDP WDP WDP WDP WDP Kab.Tanjab Barat WDP WDP WDP WDP WDP Kab.Tanjab Timur WDP WDP WDP WTP* WTP* Kab.Tebo WDP WDP WDP WDP WDP Kota Sungai Penuh*) WTP WDP WDP WTP WTP
Sumber :   Diolah  dari  Jambi  Dalam  Angka  2014  dan Web BPK RI : http://bpk.go.id/
Keterangan : WTP :  Wajar Tanpa Pengecualian
WTP *  :  Wajar  Tanpa  Pengecualian  dengan  Paragraf Penjelasan WDP   :  Wajar Dengan Pengecualian TMP :  Tidak  Memberikan  Pendapat  (Disclaimer Opinion)
Berdasarkan  hasil  penelitian  sebelumnya,  peneliti ingin menggunakan beberapa variabel independen yang berbeda  dalam  penelitian  ini  yakni  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Perimbangan,  Belanja Daerah dan Opini Audit  BPK  RI  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  di Provinsi  Jambi  secara  lebih  mendalam.  Adapun  judul dari penelitian ini adalah "Pengaruh Pendapatan  Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi".

## 1.2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  peneliti merumuskan  masalah  penelitian  dalam  pertanyaan
sebagai berikut:
1. Apakah Terdapat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD),  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
2. Apakah  Terdapat  Pengaruh  Dana  Perimbangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
3. Apakah Terdapat Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi?
4. Apakah  Terdapat  Pengaruh  Opini  Audit  BPK terhadap Kinerja
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
5.  Apakah  secara  bersama-sama  terdapat  terdapat Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan  Opini  Audit  BPK  terhadap  Kinerja  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?

## 1.3.   Tujuan Penelitian
Berkaitan  dengan  perumusan  masalah  diatas, tujuan dari penulisan ini adalah untuk:
1. Menganalisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
2. Menganalisis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi.
3. Menganalisis  Pengaruh  Belanja  Daerah  terhadap Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/  Kota  di Provinsi Jambi.
4. Menganalisis Pengaruh Opini Audit BPK terhadap Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi.
5. Menganalisis Pengaruh secara bersama-sama PAD, Dana  Perimbangan,  Belanja  Daerah  dan  Opini Audit  BPK  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

## 1.4.   Manfaat Penelitian
Beberapa  manfaat  dalam  penelitian  ini  berupa kontribusi  empiris,  teori  dan    kebijakan  bagi  berbagai pihak, antara lain:
1.   Bagi Akademisi
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan  pandangan  dan  wawasan  mengenai penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan  pemerintah  daerah  Kabupaten/ Kota terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.
2.   Bagi Peneliti lainnya
Sebagai  bahan  referensi  dan  data  tambahan  bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.
3.   Bagi pihak Pemerintah Daerah
Penelitian  ini  diharapkan  mampu  menjadi  bahan pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan  yang
berkaitan  dengan  penyediaan  data  capaian  kinerja pada  tataran  pengambil  kebijakan  daerah  dan tataran  pelaksana  kebijakan  daerah  yang  dimuat dalam LPPD, LKPJ dan laporan lainnya.
4.   Bagi penulis
Sebagai  bahan  pembelajaran  bagi  penulis  untuk lebih  menambah  wawasan  keilmuan  khususnya yang berkaitan dengan evaluasi kinerja penyelenggaraan  pemerintah  daerah  Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi.
2.   LANDASAN TEORI, KERANGKA

## PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1. Landasan Teori

## 2.1.1.  Teori Keagenan
Teori  keagenan  dalam  penelitian  ini  karena adanya  hubungan  antara  pemerintah  pusat  ( principal ) dengan pemerintah daerah ( agent) , dan juga hubungan masyarakat  ( principal )  dengan  pemerintah  daerah ( agent) . Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah  adalah  seperti  hubungan  antara principal dan agent .  Masyarakat  yang  diwakili  oleh  DPRD adalah principal dan  pemerintah  adalah agent . Agent diharapkan  dalam  mengambil  kebijakan  keuangan menguntungkan principal, dan akuntabilitas  kinerja atas  amanah  yang  diberikan  oleh  masyarakat ( Principal )  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  oleh pemerintah  ( agent ). Principal memiliki  wewenang pengaturan kepada agent , dan memberikan sumberdaya  kepada  agen  dalam  bentuk  pajak, retribusi,  dana  perimbangan, hasil  pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Konflik  kepentingan  antara  prinsipal  dan  agen menyebabkan  munculnya  masalah  agensi.  Menurut Eisenhardt  (1989)  dalam  Hartas  (2011)  teori  agensi menggunakan  tiga  asumsi  sifat  manusia  yaitu:  (1) manusia  pada  umumnya  mementingkan  diri  sendiri ( self  interest )  dengan  mengabaikan  kepentingan  orang lain,  (2)  manusia  memiliki  daya  pikir  terbatas mengenai persepsi masa mendatang ( bounded rationality ), dan (3) bahwa manusia selalu menghindari  risiko  ( risk  averse ).  Dengan  demikian, seorang  agen  akan  mengambil  tindakan  yang  lebih menguntungkan diri sendiri ( opportunistic ) dibandingkan  dengan  kepentingan  prinsipal  sehingga dapat  menimbulkan  konflik.  Dalam  hal  ini,  prinsipal (pemilik)  menuntut  akuntabilitas  dari  agen  tetapi  ada kemungkinan  agen  takut  untuk  mengungkapkan informasi yang tidak diharapkan oleh pemilik sehingga terdapat  kecenderungan  untuk  memanipulasi  laporan keuangan (Januarti, 2009).
Menurut  Teori  keagenan  bahwa  pemerintah daerah  sebagai agent bagi  masyarakat principal akan bertindak  dengan  penuh  kesadaran  bagi  kepentingan mereka  sendiri  serta  memandang  bahwa  pemerintah
PAD (X1)
DANA

## PERIMBANGAN (X2)

## KINERJA PEMDA (Y)
BELANJA DAERAH (X3) OPINI AUDIT BPK
(X4)
daerah  tidak  dapat  dipercaya  untuk  bertindak  dengan sebaik-baiknya  bagi  kepentingan  masyarakat. Agency theory beranggapan  bahwa  banyak  terjadi information asymmetry antara  pihak agent (pemerintah)  yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak principal (masyarakat).  Adanya information asymmetry inilah  yang  memungkinkan  terjadinya penyelewengan  atau  korupsi  oleh  agen.  Sebagai konsekuensinya,  pemerintah  daerah  harus  dapat meningkatkan  akuntabilitas  atas  kinerjanya  sebagai mekanisme checks and balances agar dapat mengurangi information asymmetry (Setiawan, 2012).
Sehingga teori agensi menjadi dasar penelitian ini mengenai  pengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah daerah dapat dijelaskan melalui perspektif teori agensi. Jensen  dan  Meckling  (1976)  menggambarkan  adanya hubungan  kerja  antara  pemilik  ( principal )  dengan manajemen  (agen).  Adanya  pemisahan  kepemilikan oleh principal dengan  pengendalian  oleh agen dalam sebuah  organisasi  cenderung  menimbulkan  konflik keagenan  diantara  principal  dan  agen  (Jensen  dan Meckling,  1976).  Di  satu  sisi, agent secara  moral bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan principal ,  namun  di  sisi  lain  manajemen  juga berkepentingan  memaksimalkan  kesejahteraan  mereka sendiri.  Sehingga  cenderung  menimbulkan  masalah agensi.
Berdasarkan theory agency pengelolaan pemerintah  daerah  harus  diawasi  untuk  memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut  Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2004 Pemeriksaan  adalah  proses  identifikasi  masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen,  obyektif,  dan  profesional  berdasarkan standar  pemeriksaan,  untuk  menilai  kebenaran, kecermatan,  kredibilitas,  dan  keandalan  informasi mengenai  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan negara. Diharapkan dengan meningkatnya akuntabilitas  pemerintah  daerah  informasi  yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah  daerah  yang  artinya informatif  asymmetry yang terjadi dapat berkurang.

## 2.1.2.  Teori Stakeholder
Teori
stakeholder adalah teori yang menggambarkan  kepada  pihak  mana  saja  atau stakeholder perusahaan  bertanggungjawab  (Freeman, 2001).  Perusahaan  harus  menjaga  hubungan  dengan stakeholdernya dengan  mengakomodasi  keinginan dan kebutuhan  stakeholdernya,  terutama stakeholder yang mempunyai  power  terhadap  ketersediaan  sumber  daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan,  misal  tenaga  kerja,  pasar  atas  produk perusahaan dan lain-lain (Chariri dan Ghozali, 2007).
Dalam  hubungannya  teori stakeholder dengan penelitian  ini , pemerintah  daerah  dapat  digambarkan sebagai organisasi publik yang mempunyai kepentingan  terhadap  para  pemangku  kepentingan.
Adapun pemangku kepentingan terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah pusat dan masyarakat.

## 2.2. Kerangka Penelitian
Berikut  ini  adalah  kerangka  pemikiran  yang menggambarkan  model penelitian dan  hubungan  antar variabel yang digunakan dalam penelitian.

## Gambar. 1. Kerangka Pemikiran

## Variabel Independent:
PAD : X1 Dana Perimbangan : X2 Belanja Daerah : X3 Opini Audit BPK : X4
Variabel Dependent:

## Kinerja Pemerintah Daerah   : Y

## 2.3. Hipotesis Penelitian
Hipotesis  1:  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh terhadap  Kinerja  Pemerintah  Kabupaten/  Kota  di Provinsi Jambi.
Hasil  penelitian  Wenny  (2012)  serta  penelitian Mustikarini  dan  Fitriasasi  (2012)  yang  menemukan bahwa pendapatan Pemda berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda. Julitawati, et.al (2012) juga menemukan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah kabupaten/kota.
Sedangkan  menurut  penelitian  Nandhya  Marfiana dan  Lulus  Kurniasih  (2012)  bahwa  tingkat  kekayaan daerah    tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah  daerah,  hal  ini  dapat  diterima  karena mengingat  besarnya  porsi  ketergantungan  pemerintah daerah  di  Indonesia  terhadap  transfer  dana  dari pemerintah  pusat  Oleh  karena  itu,  hipotesis  pada penelitian ini adalah:
Hipotesis  2:  Dana  Perimbangan  berpengaruh terhadap  Kinerja  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi.
Dengan  semakin  tinggi  DAU  dari  Pemerintah Pusat  maka  diharapkan  semakin  baik  pelayanan Pemda kepada masyarakatnya sehingga kinerja Pemda juga  semakin  meningkat,  sebagaimana  penelitian Widya Astuti Mustikarini dan Debby Fitriasari (2012). Sedangkan  menurut  Sudarsana  dan  Shiddiq  (2013), Tidak  berpengaruhnya  tingkat  ketergantungan  dengan pusat terhadap skor kinerja
Hipotesis 3: Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi.
Penyerapan  atau  realisasi  anggaran  belanja daerah  yang  besar  hendaknya  merupakan  cerminan dari  banyaknya  infrastruktur  dan  sarana  yang dibangun.  Sehingga  semakin  banyak  pembangunan yang  dilakukan  akan  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat sehingga kinerja daerah akan lebih baik.
Menurut  Widya  Astuti  Mustikarini  dan  Debby Fitriasari  (2012),  belanja  daerah  ternyata  terbukti berpengaruh negatif signifikan. Artinya semakin besar belanja  daerah  ternyata  menyebabkan  semakin  kecil nilai  skor  kinerja  Pemda  tersebut.  Sedangkan Marfiana dan Kurniasih (2012), penelitiannya menunjukan  pengaruh  positif  signifikan  terhadap kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  juga mengindikasikan  bahwa  anggaran  belanja  daerah pemerintah daerah sudah direalisasikan untuk penggunaan perbaikan kinerja ke arah yang lebih baik.
Hipotesis  4:  Opini  Audit  BPK  berpengaruh terhadap  Kinerja  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi.
Hasil  penelitian  terhadap  opini  audit  BPK menurut  Budianto  (2012)  bahwa  opini  audit  Wajar Tanpa  Pengecualian  dan  Wajar  Dengan  Pengecualian berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
Sedangkan  sebaliknya  Sucahyo  Heriningsih (2015)  yang  hasil  dari  penelitian  bahwa  kinerja penyelenggara  pemerintah  daerah  (skor  IKK  dari LPPD)    secara  statistik  menunjukkan  tidak  terdapat perbedaan  antara  kabupatan/kota  yang  memiliki  opini WTP dengan yang memperoleh opini selain WTP.
Hipotesis 5:
Secara Simultan Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan, Belanja  Daerah  dan  Opini  Audit  BPK  terhadap Kinerja  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi.
Selain  hipotesis  secara partial juga  akan  dilihat apakah  secara  bersama-sama  variabel  independent berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

## 3.   METODE PENELITIAN
3.1.   Objek dan Subjek Penelitian

## 3.1.1.  Objek Penelitian
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  Rasio Pendapatan  Asli  Daerah,  Rasio  Dana  Perimbangan, Rasio  Belanja  Daerah  dan  Opini  Audit  BPK  terhadap Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
3.1.2.  Subjek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada seluruh Pemerintah  Kabupaten/  Kota  di  Provinsi  Jambi  yang telah  diaudit  BPK  selama  tahun  2009-2013.  Metode pemilihan  sampel  menggunakan purposive  sampling dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang mempunyai  data  keuangan    yang  lengkap  selama tahun  2009-2013,  yaitu  berupa  data  Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan  dan  Belanja Daerah  (Sumber  :  Ditjen  Perimbangan  Keuangan Pemerintah Daerah melalui www.djpk.depkeu.go.id.)
2) Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  yang  telah dilakukan  audit  dan  memperoleh  opini  audit  dari BPK  RI  selama  tahun  2009-2013.  (Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan RI melalui
www.bpk.go.id .)
3) Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  yang  telah menyampaikan  LPPD  dan  telah  di  evaluasi LPPDnya  oleh  Pemerintah  Pusat  selama  tahun 2009-2013. (Sumber  :  Surat  Keputusan  Mendagri RI melalui www.otda.kemendagri.go.id)
Berdasarkan data sementara diperoleh bahwa data tahun  2009  sampai  dengan  2011  untuk  Pemerintah Kabupaten/Kota  sudah  cukup  tersedia,  kecuali  data untuk Kota Sungai Penuh. Dengan mempertimbangkan keterse-  diaan  dan  kelengkapan  data  dimaksud,  maka dalam  penelitian  ini  hanya  dilakukan  terhadap  9 Kabupaten dan 1 Kota Jambi.

## 3.2.   Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini berupa  data  sekunder.  Data  sekunder  yang  dibutuhkan dalam bentuk data cross section dari suatu periode yang sama  dan  data time  series (runtun  waktu)  dari  tahun 2009  sampai 2013  yang  diistilahkan dengan  nama data pooled  cross  section-time  series atau  Data  Panel. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  data  sampai  dengan tahun  2013,  karena  sampai  dengan  peneliti  melakukan penelitian  ini  data  hasil  EKPPD  untuk  tahun  2014 belum  diterbitkan  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri Republik Indonesia.

## 3.3.   Metode Analisis
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  analisis  deskriptif  kualitatif  dan  kuantitatif yang akan dijelaskan sebagai berikut.

## 3.3.1.  Analisis kualitatif
Data  sekunder  dari  buku  teks,  jurnal  dan  hasil penelitian  yang  sudah  ada  dan  berkaitan    dengan  tesis ini dijadikan dasar bagi analisis deskriptif.
1).   Rasio  PAD  menunjukkan  derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah  daerah  dalam  menyelenggarakan desentralisasi.  Kriteria  Penilaian  Rasio  ini  adalah sebagai berikut:
2).   Rasio  realisasi  belanja  terhadap  anggaran  belanja disebut juga dengan Rasio Aktivitas, dimana rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan  dananya  pada  belanja  rutin (belanja  operasi)  dan  belanja  pembangunan (belanja modal) secara optimal.
3).  Rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  dihitung dengan  cara membandingkan jumlah  pendapatan transfer yang  diterima  oleh  penerimaan daerah dengan  total  penerimaan  daerah.  Semakin  tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan  pusat  dan/atau  pemerintah  propinsi. (Bisma, 2010)

## 3.3.2.  Analisis kuantitatif
Analisis  ini  dilakukan  dengan  menggunakan model  ekonometrika  untuk  mencerminkan  hasil  dari pembahasan yang dinyatakan dengan angka. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Data panel ( pooled data ) merupakan data yang mengkombinasikan antara  data  deret  waktu  ( time  series )  dan  data  kerat lintang  ( cross  section ).  Data  deret  waktu  ( time  series ) adalah  data  observasi  pada  satu  subjek  penelitian diamati  dalam  satu  periode  waktu,  misalnya  selama lima  tahun.  Sedangkan  data  kerat  lintang  ( cross section )  adalah  data  observasi  pada  beberapa  subjek penelitian dalam satu waktu, misalnya dalam satu tahun atau satu periode tertentu yang sama. Dalam data panel, observasi  dilakukan  pada  beberapa  subjek  dianalisis dari  waktu  ke  waktu.  Persamaan  model  dengan menggunakan  data cross  section dapat  ditulis  sebagai berikut:
Yi = β0 + β1  Xi + εi  ; i = 1, 2, 3,...,N
Dimana  N  adalah  banyaknya  data cross  section . Sedangkan  persamaan  model  dengan time  series dapat ditulis sebagai berikut:
Yt = β0 + β1  Xt + εt ; t = 1, 2, 3,...,T
Dimana  T  adalah  banyaknya  data time  series . Hubungan  antar  variabel  secara  fungsional  dinyatakan sebagai berikut:

## BJ = f {PAD, OA, DP, BD}
Sehingga  persamaan  data  panel  merupakan pengkombinasian  dari  persamaan cross  section dan time series dapat ditulis sebagai beriku:
Yit = β0  + β1  Xit + εit ; i = 1, 2, 3,...,N  ; t = 1, 2, 3,...,T
Dimana  Y  adalah  variabel  dependen,  X  adalah variabel  independen,  N  adalah  banyaknya  observasi,  T adalah banyaknya waktu, dan N x T adalah banyaknya data panel.
Oleh karena itu, variabel-variabel dalam penelitian  ini  diaplikasikan  dalam  sebuah  model, sebagai berikut:
Y it = α + β 1 X 1it + β 2 X 2it + β 3 X 3it + β 4 D+ µ it
Dimana:
Y it = Kinerja Penyelenggaraan Pemda α = Koefisien intersep
β = Slope atau Koefisien slope X 1 = Rasio Pendapatan Asli Daerah X 2 = Rasio Dana Perimbangan X 3 = Rasio Belanja Daerah
D = Dummy Variabel (Opini Audit)
i = 1, 2 … N (individu)
t = 1, 2 ... T (Waktu) µ = eror term

## 3.4.   Metode Pengolahan Data
Data Panel memiliki beberapa teknik pengolahan data  yaitu Pooled  Least  Square,  Fixed  Effect,  dan Random  Effect (Gujarati,  2004).  Deskripsi  ketiga model tersebut adalah sebagai berikut :
1) Pooled  Least  Square  (PLS),  Pooled  Least Square merupakan  teknik  estimasi  untuk kombinasi  data time  series dan cross  section. Teknik Pooled  Least  Square dapat  dituliskan sebagai berikut:
Y it = α + βX 1it + µt  untuk i = 1,2,...N
dan T = 1,2,...T
2) Fixed  Effect, Estimasi  menggunakan  model Fixed Effect dapat dilakukan berdasarkan asumsi tertentu  berkenaan  konstanta, slope  coefficient, dan error term.
Penelitian  ini  akan  berfokus  pada  kasus  ketika slope  coefficient konstan  tetapi  nilai  konstanta berubah-rubah  untuk  setiap  individu.  Model fixed Effect dapat dituliskan sebagai berikut :
Y it = α 1 +α 2 D 2 i+α 3 D 3i +α n D n-1 , i +β 1 X 1it +
β 2 X 2it +β 3 X 3it +β 4 X 4it +µ it
3) Model random effect meng-asumsikan konstanta sebagai  variabel  acak  dengan  nilai  rata-rata  β1 daripada  sebagai    variabel  tetap.  Model random effect dapat ditulis sebagai berikut :
Y it = β 1i +β 2 X 2it +β 3 X 3it +µ it untuk i=1,2,...N dan t = 1,2,T
Dengan β 1i = β 1 + ε i

## 3.5.   Evaluasi Hasil Regresi
Evaluasi  atas  hasil  regresi  dilakukan  dengan mengamati  antara  lain  nilai  F  statistik,  nilai  t  statistik, nilai R 2 , nilai adjusted R 2 , dan kesesuaian tanda (positif atau negatif) koefisien dengan teori.

## 3.5.1.  Evaluasi  Koefisien  Variabel  Bebas  Secara Bersamaan
Evaluasi  ini  dinamakan  uji  F.  Semua  koefisien variabel bebas diuji secara bersamaan untuk memeriksa terdapat slope  coefficient variabel  bebas  yang  tidak sama  dengan  nol.  Berikut  ini  adalah  hipotesis  uji  F dengan enam variabel bebas.
H 0 : β 1 = 0
H 1 : β 1 ≠ 0
Jika  F  statistik  lebih  besar  dari  Fα,k,n-k-1  atau probabilitas  F  statistik  lebih  kecil  dari  α  ( level  of significance )  maka  H 0 ditolak.  Jika  F  statistik  lebih kecil  dari  Fα,  k,  n-k-1  atau  probailita  F  statistik  lebih besar  dari  α  maka  H 0 diterima.  Penerimaan  H 0 mengartikan bahwa koefisien variabel bernilai nol atau dengan  kata  lain  variabel  bebasnya  tidak  memiliki pengaruh  terhadap  variabel  terikat.  Penolakan  H 0 mengartikan bahwa paling tidak terdapat satu koefisien variabel bebas yang tidak sama dengan nol atau dengan kata lain variabel bebas itu memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

## 3.5.2.  Evaluasi  Koefisien  Variabel  Bebas  secara Individu
Uji t berguna untuk menguji signifikansi pengaruh tiap  variabel  bebas  terhadap variabel  terikat.  Koefisien variabel  bebas  tidak  sama  dengan  nol  menunjukkan bahwa  variabel  bebas  tersebut  memiliki  pengaruh terhadap variabel terikat. Koefisien variabel bebas sama dengan nol menunjukkan bahwa variabel bebas tersebut tidak  mempengaruhi  variabel  terikat.  Berikut  adalah hipotesis untuk masing-masing variabel bebas.
1. H 0 : β 2 = 0 (Rasio pendapatan asli daerah terhadap total  pendapatan  tidak  mempengaruhi  kinerja penyelenggaraan Pemda)
H 1 : β 2 ≠ 0 (Rasio pendapatan asli daerah terhadap terhadap  total  pendapatan  mempengaruhi  kinerja penyelenggaraan Pemda)
2. H 0 : β 3 = 0 (Rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan tidak mempengaruh kinerja penyelenggaraan Pemda) H 1 : β 3 ≠ 0 (Rasio  dana perimbangan terhadap  total pendapatan mempengaruhi
kinerja penyelenggaraan Pemda)
3. H 0 :  β 4 =  0  (Rasio  realisasi  belanja  terhadap anggaran  belanja  tidak  mempengaruh  kinerja penyelenggaraan Pemda) H 1 :  β 4 ≠  0  (Rasio  realisasi  belanja  terhadap anggaran belanja mempengaruh kinerja penyeleng- garaan Pemda)
4. H 0 :  β 1 =  0  (Opini  Audit  tidak  mempengaruhi kinerja penyeleng-garaan Pemda) H 1 :  β 1 ≠  0  (Opini  Audit  mempengaruhi  kinerja penyeleng-garaan Pemda)
Untuk keempat hipotesis tersebut, bila t statistik tα/2, df dengan degree of freedom adalah n-k (n adalah jumlah  observasi  dan  k  adalah  jumlah  parameter  yang diestimasi)  atau  bila  probabilitas  t  statistik  lebih  kecil dari α ( level  of  significance )  maka  H 0 ditolak.  Bila  H 0 ditolak  berarti  variabel  bebas  mempengaruhi  variabel terikat.  Sebaliknya,  penerimaan  H 0 berarti  variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat.

## 3.5.3.  Evaluasi Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi ( goodness of fit ) dinotasikan dengan R 2 yang adalah suatu ukuran untuk menentukan  baik  atau  tidaknya  model  regresi  yang terstimasi.  Angka  ini  menunjukkan  sebesar  apa  dekat garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya.
Nilai  R 2 berkisar  antara  0  hingga  1.  Nilai  R 2 sebesar  nol  menunjukkan  bahwa  variasi  dari  variabel terikat  tidak  dapat  diterangkan  sama  sekali  oleh variabel  bebas  sedangkan  nilai  R 2 sebesar  satu menunjukkan bahwa variasi dari variabel terikat secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel bebas.
Kelemahan  R 2 adalah  R 2 cenderung  meningkat jika  ditambahkan  variabel  bebas  baru  ke  dalam  model sehingga  nilai R 2 menjadi kurang akurat  untuk  menilai model.  Maka,  digunakan  juga adjusted R 2 untuk menilai baik atau tidaknya suatu  model. Nilai adjusted R 2 akan  meningkat  hanya  jika  variabel  bebas  yang dimasukkan  ke  dalam  model  benar  benar  efisien. Kesimpulannya,  model  yang  baik  ditunjukkan  oleh nilai R 2 dan adjusted R 2 yang tinggi.

## 4.   HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1.   Gambaran Umum Provinsi Jambi
Secara  geografis  Provinsi  Jambi  terletak  pada 0 o 45’-2 o 45’  LS  dan  101 o 10’-104 o 55’  BT  di  bagian tengah  Pulau  Sumatera, sebelah  Utara berbatasan dengan  Provinsi  Riau, Sebelah  Timur dengan  Laut Cina  Selatan  Provinsi  Kepulauan  Riau, sebelah Selatan berbatasan  dengan  Provinsi  Sumatera  Selatan dan sebelah  Barat berbatasan    dengan    Provinsi Sumatera  Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan  ekonomi  yaitu  IMS-  GT  (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Secara geografis,  luas  wilayah  Provinsi  Jambi  tercatat  seluas 53.435,72  km 2 .
Perkembangan  perekonomian  suatu  daerah  tidak dapat dilepaskan dari interaksi aktivitas ekonomi baik dalam  skala  lokal,  regional,  nasional  dan  aktivitas ekonomi  internasional  yang  saling  tarik  menarik  dan memiliki  korelasi  antar  satu  dengan  yang  lainnya. Realisasi Pendapatan Asli Daerah  dan Dana Perimbangan  secara  Rata-rata  Kabupaten/Kota  se- Provinsi  Jambi  selama  tahun  2009  sampai  dengan tahun  2013,  meningkat  dari  PAD  rata-rata  Rp.23,694 Milyar  menjadi  Rp.53,054  Milyar  sedangkan  Dana Perimbangan  dari  rata-rata  Rp.449,554  Milyar menjadi 802,993 Milyar
Perkembangan  perekonomian  suatu  daerah  tidak dapat dilepaskan dari interaksi aktivitas ekonomi baik dalam  skala  lokal,  regional,  nasional  dan  aktivitas ekonomi  internasional  yang  saling  tarik  menarik  dan memiliki  korelasi  antar  satu  dengan  yang  lainnya. Realisasi Pendapatan Asli Daerah  dan Dana Perimbangan  secara  Rata-rata  Kabupaten/Kota  se- Provinsi  Jambi  selama  tahun  2009  sampai  dengan tahun  2013,  meningkat  dari  PAD  rata-rata  Rp.23,694 Milyar  menjadi  Rp.53,054  Milyar  sedangkan  Dana Perimbangan  dari  rata-rata  Rp.449,554  Milyar menjadi 802,993 Milyar
Selanjutnya pemekaran wilayah atau pembentukan  daerah  otonomi  baru  semakin  marak sejak  disahkannya  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 1999  tentang  Otonomi  Daerah  yang  kemudian  direvisi menjadi    Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004. Provinsi  Jambi  terdiri  dari  9  Kabupaten  dan  2  Kota, dengan rincian sebagai berikut:

## Tabel 3.  Nama Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi dan Dasar Hukum Pembentukannya
No. Nama Kabupaten / Kota Dasar Hukum Pembentukan 1. Kabupaten Batang Hari UURI No. 12 Tahun 1956 2. Kabupaten Bungo UURI No. 54 Tahun 1999 3. Kabupaten Kerinci UURI No. 12 Tahun 1956 4. Kabupaten Merangin UURI No. 54 Tahun 1999 5. Kabupaten Muaro Jambi UURI No. 54 Tahun 1999 6. Kabupaten Sarolangun UURI No. 54 Tahun 1999 7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat UURI No. 54 Tahun 1999 8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur UURI No. 54 Tahun 1999 9. Kabupaten Tebo UURI No. 54 Tahun 1999 10. Kota Jambi UURI No. 09 Tahun 1956 11. Kota Sungai Penuh UURI No. 25 Tahun 2008
Sumber : Diolah dari Data BPS Provinsi Jambi.

## 4.2.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil  output  dari  regresi  panel  data  dengan metode Fixed  Effect dapat  dilihat  pada  tabel  4 penelitian ini.
Tabel 4.  Output Fixed Effect
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 2.987266 2.253439 1.325648 0.1933 PAD? 10.33869 8.634971 1.197304 0.2390 DP? -1.541242 1.927324 -0.799680 0.4291 BD? 0.060060 0.858259 0.069979 0.9446 D? 0.034487 0.174023 0.198174 0.8440 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.402739     Mean dependent var 2.201642 Adjusted R- squared 0.187061     S.D. dependent var 0.390982 S.E. of regression 0.352522     Akaike info criterion 0.984088 Sum squared resid 4.473780     Schwarz criterion 1.519454 Log likelihood -10.60219     Hannan-Quinn criter. 1.187958 F-statistic 1.867318     Durbin-Watson stat 2.340249 Prob(F-statistic) 0.069407 Sumber: data Eviews 8.0
Dari tabel 4  penelitian ini dapat ditemukan bahwa jumlah  variabel  individu  atas uji  t-stat ada  yang memberikan hasil yang signifikan dengan nilai   t-table sebesar  1.67943.  Dengan  nilai adjusted R 2 sebesar 0.187061  memberikan  nilai  yang  cukup  memuaskan. Nilai probability dari f-stat senilai 0.069407 memberikan  artian  bahwa  model  tersebut highly significant dengan  nilai Durbin-Watson  stat sebesar 2.340249  yang  berada  pada  kisaran  (1,5    DW-Stat 2,5).
Hasil  pengujian  kesesuaian  dilakukan  untuk menentukan  kelayakan  suatu  model  regresi,  karena variabel  penelitian  lebih  dari  dua  variabel  maka  dapat dilihat  dari  nilai adjusted  R  square .  Nilai adjusted  R square yang diperoleh dari hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah.
Nilai adjusted  R  squared pada  tabel  4.2  dibawah sebesar  0.187061,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  18.7% variabel kinerja penyelenggaraan Pemda dapat dipengaruhi  oleh  variabel  independen  yaitu  Rasio Realisasi  PAD  Terhadap  Total  Pendapatan,  Rasio Realisasi
Dana
Perimbangan terhadap Total Pendapatan, Rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran  Belanja,  dan  Opini  Audit.  Sisanya  sebesar 81.29%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak dijelaskan  oleh  model  penelitian  ini.  Untuk  melihat tingkat  kepercayaan  hasil  uji  hipotesis,  selanjutnya dilakukan  uji  signifikansi.  Uji  signifikansi  dibedakan atas  uji  signifikan  simultan  (uji  F)  dan  uji  signifikan parsial (uji t) dengan taraf signifikansi α = 5%.

## 4.3.   Pengujian Hipotesis

## 4.3.1.  Uji Simultan (Uji-F)
Kriteria pengujian yang digunakan adalah apabila Fhitung  Ftabel, maka Ho ditolak; dan apabila Fhitung Ftabel  maka  Ho  dapat  diterima.  Hal  tersebut  dapat ditunjukkan dalam tabel 5 di bawah ini:
Tabel 5.  Uji F R-squared 0.402739     Mean dependent var 2.201642 Adjusted R-squared 0.187061     S.D. dependent var 0.390982 S.E. of regression 0.352522     Akaike info criterion 0.984088 Sum squared resid 4.473780     Schwarz criterion 1.519454 Log likelihood -10.60219     Hannan-Quinn criter. 1.187958 F-statistic 1.867318     Durbin-Watson stat 2.340249 Prob(F-statistic) 0.069407

## Sumber: data diolah eviews 8.0
Dari  tabel  5  diperoleh  nilai  Fhitung  sebesar 1.867318  sedangkan  Ftabel  pada  tingkat  kepercayaan 95% (α =0,05) adalah 2.56. Hal ini berarti bahwa nilai Fhitung    Ftabel  (1.867318    2,56).  Hal  ini memberikan arti bahwa Rasio Realisasi PAD Terhadap Total  Pendapatan,  Rasio  Realisasi  Belanja  terhadap Anggaran  Belanja,  Rasio  Realisasi  Dana  Perimbangan terhadap  Total  Pendapatan  dan  variabel  Opini  Audit tidak  berpengaruh terhadap  kinerja  penyelenggaraan Pemda  pada  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Jambi. Dengan  demikian  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa Rasio Realisasi PAD Terhadap Total Pendapatan, Rasio
Realisasi Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan, Rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran  Belanja  dan  Opini  Audit  tidak  berpengaruh terhadap  kinerja  penyelenggaraan  Pemda  Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi simultan diterima.

## 4.3.2.  Uji Signifikansi Parsial (Uji t)
Uji  hipotesis  penelitian  untuk  hubungan  variabel bebas  dengan  variabel  terikat  yang  telah  dibuat sebelumnya dapat ditunjukkan pada tabel 4.5 dibawah.
Pertama, Uji signifikansi yang dilakukan terhadap variabel  bebas  dapat  dilihat  dari  nilai  p-value t -stat. Dari  hasil  regresi  didapatkan  bahwa  dengan  tingkat signifikansi 95% (α = 5%) variabel rasio realisasi PAD terhadap  total  pendapatan  memiliki  p-value  t-stat 0.2390.  Karena  nilai  tersebut    0,05  maka  variabel  ini berada pada daerah terima Ho. Sehingga dapat diambil kesimpulan  bahwa  variabel  rasio  realisasi  PAD terhadap  total  pendapatan  merupakan  variabel  yang tidak mempengaruhi kinerja penyelenggaraan Pemda.
Kedua,  Uji  signifikansi  yang  dilakukan  terhadap variabel  bebas  dapat  dilihat  dari  nilai  p-value  t-stat. Dari  hasil  regresi  didapatkan  bahwa  dengan  tingkat signifikansi  95%  (α  =  5%)  variabel  Rasio  Realisasi Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan memiliki p-value t-stat 0.4291. Karena nilai tersebut  0,05 maka variabel  ini  berada  pada  daerah  terima  Ho.  Sehingga dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  variabel  Rasio Realisasi Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan merupakan variabel yang tidak mempengaruhi kinerja penyelenggaraan Pemda.
Tabel 6.  Uji t
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 2.987266 2.253439 1.325648 0.1933 PAD? 10.33869 8.634971 1.197304 0.2390 DP? -1.541242 1.927324 -0.799680 0.4291 BD? 0.060060 0.858259 0.069979 0.9446 D? 0.034487 0.174023 0.198174 0.8440 Sumber: data diolah eviews 8.0
Ketiga,  Uji  signifikansi  yang  dilakukan  terhadap variabel  bebas  dapat  dilihat  dari  nilai  p-value  t-stat. Dari  hasil  regresi  didapatkan  bahwa  dengan  tingkat signifikansi  95%  (α  =  5%)  variabel  rasio  realisasi belanja  terhadap  anggaran  belanja  memiliki  p-value  t- stat 0.9446. Karena nilai tersebut  0,05 maka variabel ini  berada  pada  daerah  terima  Ho.  Sehingga  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  variabel  rasio  realisasi belanja  terhadap  anggaran  belanja  merupakan  variabel yang tidak  mempengaruhi kinerja  penyelenggaraan Pemda.
Keempat, Uji signifikansi yang dilakukan terhadap  variabel  bebas  dapat  dilihat  dari  nilai  p-value t-stat.  Dari  hasil  regresi  didapatkan  bahwa  dengan tingkat signifikansi 90% (α = 10%) variabel opini audit memiliki  p-value  t-stat  0.8440.  Karena  nilai  tersebut 0.5  maka  variabel  ini  berada  pada  daerah  tolak  Ho. Sehingga  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  variabel opini audit tidak mempengaruhi kinerja penyelenggaraan Pemda.
4.4.   Pembahasan Hasil Penelitian
4.4.1.  Secara  Parsial  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Perimbangan,  Belanja  Daerah dan Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi.
Dari  hasil  penelitian  berdasarkan  Uji  signifikansi (Uji t )  didapatkan  bahwa  variabel  bebas  tidak mempengaruhi  kinerja  penyeleng-garaan  Pemda.  Hal ini disebabkan banyaknya variabel lain di luar variabel Rasio Realisasi PAD Terhadap Total Pendapatan, Rasio Realisasi Dana
Perimbangan terhadap Total Pendapatan, Rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran  Belanja,  dan  Opini  Audit  terhadap  kinerja penyelenggaraan  Pemda  pada  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi Jambi.
Pertama,  hasil  pengujian  secara  parsial  atas variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  yang signifikan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah,  hal  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  Nandhya  Marfiana  dan  Lulus  Kurniasih (2012)  yang  menunjukkan  bahwa  tingkat  kekayaan daerah  yang  diukur  dengan  menggunakan  porsi Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  total  realisasi pendapatan daerah.
Kedua, hasil pengujian secara parsial atas variabel Dana  Perimbangan  yang  menunjukkan  bahwa  tidak
terdapat  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sejalan dengan hasil  penelitian  Hafidh  Susila  Sudarsana  dan  Shiddiq Nur  Rahardjo  (2013)  yang  menunjukkan  bahwa variabel tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah  pusat  dengan  proksi  DAU  dibanding  total realisasi  pendapatan  daerah,  berdasarkan  hasil  uji regresi logistik ordinal tidak berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.
Ketiga, hasil pengujian secara parsial atas variabel Belanja  Daerah  yang  menunjukkan  bahwa  tidak terdapat  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Kinerja Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,  hal  ini  sejalan dengan penelitian Widya Astuti Mustikarini dan Debby Fitriasari  (2012)  yang  menyimpulkan  bahwa  variabel belanja  daerah  dengan  proksi  Rasio  Realisasi  Belanja terhadap  Anggaran  Belanja,  variabel  belanja  daerah ternyata  terbukti  berpengaruh  negatif  signifikan. Artinya  semakin  besar  belanja  daerah  ternyata menyebabkan semakin kecil nilai skor kinerja sekaligus menunjukkan bahwa kemungkinan pengeluaran Pemda lebih  banyak  digunakan  untuk  belanja  yang  sifatnya rutin, bukan belanja modal dan infrastruktur yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Keempat,  hasil  pengujian  secara  parsial  atas variabel  Opini  Audit  yang  menunjukkan  bahwa  tidak terdapat  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Kinerja Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,  hal  ini  sejalan dengan  penelitian  Sucahyo  Heriningsih  (2015)  yang menyimpulkan bahwa kinerja penyelenggara pemerintah  daerah  (skor  IKK  dari  LPPD)    secara statistik  menunjukkan  tidak  terdapat  perbedaan  antara kabupatan/kota yang memiliki opini WTP dengan yang memperoleh  opini  selain  WTP  serta  secara  statistik juga  menunjukkan  tidak  terdapat  perbedaan  Tingkat Korupsi  (Indeks  persepsi  Korupsi  modifikasi)  antara kabupatan/kota yang memiliki opini WTP dengan yang memperoleh  opini  selain  WTP.  Penelitian  lain  yang mendukung  pernyataan  ini  adalah  Nandhya  Marfiana dan  Lulus  Kurniasih  (2012)  yang  menyatakan  bahwa opini audit belum cukup untuk menjelaskan keterkaitannya  dengan  kinerja  keuangan  pemerintah daerah. Terhadap opini audit hasil penelitian menunjukkan  tidak  berpengaruh,  disebabkan  karena audit  oleh  BPK  RI  adalah  audit  atau  pemeriksaan keuangan  sebagaimana  maksud  ayat  2  pasal  4  Undang undang  nomor  15  tahun  2014,  bahwa  pemeriksaan keuangan  adalah  pemeriksaan  atas  laporan  keuangan, sebagai  pertanggungjawaban  terhadap  pengelolaan keuangan  sesuai  dengan  tujuan  audit  suatu  pemerintah daerah. Bukan merupakan audit terhadap penyelenggaran  kinerja  sebagaimana  maksud  ayat  3 pasal  4  Undang  undang  nomor  15  tahun  2014  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  Dan  Tanggung  Jawab Keuangan Negara.
4.4.2.  Secara  Simultan  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Perimbangan,  Belanja  Daerah dan Opini Audit terhadap
Kinerja
Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi.
Dari  hasil  penelitian  ini  dengan  nilai  adjusted  R squared  sebesar  0.187061,  artinya  bahwa  18.7  % variabel  kinerja  penyelenggaraan  Pemda  dipengaruhi oleh  variabel  independen  yaitu  Rasio  Realisasi  PAD Terhadap  Total  Pendapatan,  Rasio  Realisasi  Dana Perimbangan  terhadap  Total  Pendapatan,  Rasio Realisasi  Belanja  terhadap  Anggaran  Belanja,  dan Opini  Audit.  Sedangkan  sisanya  sebesar  81.29% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  dijelaskan oleh model penelitian ini.
Sedangkan  untuk  melihat  tingkat  signifikansinya secara  simultan  dilakukan  uji  F  dengan  taraf signifikansi α = 5% yang diperoleh bahwa nilai Fhitung Ftabel  (1.867318    2,56).  Hal  ini  memberikan  arti bahwa Rasio Realisasi PAD Terhadap Total Pendapatan, Rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran  Belanja,  Rasio  Realisasi  Dana  Perimbangan terhadap  Total  Pendapatan  dan  variabel  Opini  Audit tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  kinerja penyelenggaraan  Pemda  pada  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi Jambi.

## 5.  SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Berdasarkan  hasil  uji  secara  parsial,  variabel Pendapatan  Asli  Daerah  yang  diproksikan  dengan Rasio  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Total Pendapatan tidak berpengaruh siginifikan terhadap kinerja  penyelenggaran  Pemda  Kabupaten  Kota  di Provinsi Jambi.
2) Berdasarkan hasil uji secara parsial, variabel Dana Perimbangan yang diproksikan dengan Rasio Dana Perimbangan  terhadap  Total  Pendapatan  tidak berpengaruh siginifikan terhadap kinerja penyelenggaran  Pemda  Kabupaten  Kota  di Provinsi Jambi.
3) Berdasarkan  hasil  uji  secara  parsial,  variabel realisasi  belanja  daerah  yang  diproksikan  dengan rasio  total  realisasi  belanja  daerah  terhadap anggaran  belanja  tidak  berpengaruh  siginifikan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemda Kabupaten Kota di Provinsi Jambi.
4) Berdasarkan hasil uji secara parsial, variabel opini audit  tidak  berpengaruh  siginifikan  terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hasil ini  menjelaskan  bahwa  Kabupaten/  Kota  yang mendapat  opini  audit  WTP  atau  yang  opini  audit tidak  WTP,  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja penyelenggaran  Pemda  Kabupaten  Kota  di Provinsi Jambi.
5) Berdasarkan  hasil  pengujian  secara  simultan, membuktikan  bahwa  variabel  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  Dana  Perimbangan,  Belanja Daerah serta Opini Audit BPK RI, secara simultan berpengaruh  tetapi  tidak  signifikan  terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  selama  periode tahun 2009-2013.
5.2. Saran
Saran  dari  penelitian  ini  yang  dapat  diberikan adalah sebagai berikut:
1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan kinerja
penyelenggaran pemerintahan  daerah,  sebaiknya  secara  simultan meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Perimbangan  serta  memanfaatkan  pengeluarannya melalui  Belanja  Daerah  yang  prioritasnya  adalah untuk peningkatan pelayanan dasar dan kesejahteraan  masyarakat  yang  semakin  baik sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat  dan  memperoleh  opini  audit  WTP terhadap  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban  kepada publik..
2) Penelitian  ini  menggunakan  data  panel  untuk kabupaten  /  kota  di  Provinsi  Jambi  dari  Tahun 2009  s.d  2013,  hasil  EKPPD  diterbitkan  oleh Kementerian  Dalam  Negeri  RI  setelah  2  (dua) tahun.  Maka  peneliti  tidak  dapat  menggunakan data  hasil  EKPPD  tahun  2014  dan  yang  terbaru, untuk  penelitian  selanjutnya  dapat  menambah tahun  penelitian  sampai  dengan  tahun  2014  dan menambah  objek  penelitian  untuk  kabupaten/kota di  Indonesia  untuk  dapat  melihat  hasil  pengujian yang  mungkin  berbeda  dengan  menambahkan tahun penelitian dan objek penelitian.
3) Variabel  independen  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  hanya  menjelaskan  18.71%  dari variabel  kinerja  penyelenggaraan  Pemda  yaitu Rasio  Realisasi  PAD  Terhadap  Total  Pendapatan, Rasio  Realisasi  Dana  Perimbangan  terhadap  Total Pendapatan,  Rasio  Realisasi  Belanja  terhadap Anggaran  Belanja  dan  Opini  Audit  BPK  RI. Sisanya  sebesar  81.29%  dipengaruhi  oleh  variabel lain  dari kriteria penilaian kinerja penyelenggaran Pemda  yang  tidak  dimasukkan  dalam  model penelitian  ini.  Maka,  pada  penelitian  selanjutnya dapat  dimasukkan  faktor-faktor  lain  yang  belum diuji  dalam  penelitian  ini  sesuai  dengan  maksud Permendagri Nomor 73/2009.

## DAFTAR REFERENSI
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia.,
www.bpk.go.id [20 September 2015].; Badan Pusat Statistik Republik Indonesia., http://jambi.bps.go.id [20 September 2015].;
Bambang,  Kesit  Prakosa.,  2004., Analisis  Pengaruh Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Prediksi  Belanja Daerah  (Studi  Kasus  Empirik  di  Wilayah
Propinsi  Jawa  Tengah  dan  DIY). JAAI  Vol.  8 No. 2.;
Bastian,  I.  2001., Manual  Akuntansi  Keuangan Pemerintahan  Daerah .,  Yogyakarta:  BPFE Universitas Gadjah Mada.;
Brahmantio dan Tri Wibowo, 2002, Analisis Kebijakan Fiskal  pada  Era  Otonomi  Daerah  (Studi  Kasus Kota Surakarta), Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 6,No.1.;
Brown,  R.  M.,  Muralidhar,  K.,  Brown,  R.  M.,  Janney, J.  J.,  dan  Paul,  K.,  2001., An  empirical investigation of the relationship between change in  corporate  social  performance  and  financial performance:  A  stakeholder  theory  perspective . Journal of Business ethics, 32(2), 143-156.;
Chariri, A., dan Ghozali, I., 2007., Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.;
Djaenuri,  Aries., 2012., Sistem Pemerintahan Daerah ., Jakarta., Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.;
Djohermansyah  Djohan., Republika  Online  Rabu  15 Okteber  2014  :  http://www.republika.co.id/ berita/koran/kesra/14/10/15/ndh4s546- pemekaran-daerah-bisa-dibatalkan .,
[09 September 2016]; Eisenhardt,  Kathleem.  M.,  1989., Agency  Theory:  An Assesment and Review. Academy of management Review, vol. 14.;
Freeman,  R.  E.,  dan  McVea,  J.,  2001., A  Stakeholder Approach to Strategic Management. ;
Gujarati.,  2004., Basic  Econometrics. Fourth  Edition.
The Mc Graw-Hill Companies.
Gray,  R.,  Kouhy,  R.,  dan  Lavers,S.,  1995., Corporate social and environmental reporting: a review of the  literature  and  a  longitudinal  study  of  UK disclosure.Accounting. , Auditing Accountability Journal, 8(2).;
Halim,  Abdul.  2007., Akuntansi  Sektor  Publik  : Akuntansi  Keuangan  Daerah ,  Edisi  3.  Salemba 4 : Jakarta.;
Halim,  Abdulah  dan  Abdullah,  Syukuriy.,  2005.,
“Hubungan  dan  Masalah  Keagenan  di Pemerintah Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi)”., http://kelembagaandas.wordpress . com/teori- agensi-principal-agent-theory/abdulhalim-dan- syukriy-abdullah., [ 09 September 2016].;
Harumiati,  Yayuk.,  2015. Pengaruh  Karakteristik Pemerintah  Daerah  Dan  Temuan  Audit  BPK Terhadap  Kinerja  Penyelenggara .,  Tesis.  FEB- Universitas Sebelas Maret.;
Heriningsih,  Sucahyo.  Marita.,  2013., Pengaruh  Opini Audit  dan  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  terhadap  Tingkat  Korupsi  Pemerintah
Daerah  (Studi  Empiris  pada  Pemerintah Kabupaten  dan  Kota  di  Pulau  Jawa)., Buletin Ekonomi, 11 (1) April 2013;
Hermaningsih.  2009. Pengaruh  Partisipasi  Dalam Penganggaran Dan Peran Manajerial Pengelola  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada Pemerintah Kabupaten Demak) . Tesis. Universitas Dipanegoro.;
Indonesia Governance Index, 2014., Laporan Eksekutif Indonesia  Governance  Index  2014    -  34 Kabupaten/Kota di Indonesia – Menata Indonesia dari Daerah .;
Intruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  1999  tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.;
Januarti,  Indira.  2009. “Analisis  Pengaruh  Faktor Perusahaan,  Kualitas  Auditor,  Kepemilikan Perusahaan  Terhadap  Penerimaan  Opini  Audit Going  Concern  (Perusahaan  Manufaktur  Yang Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia) .  Paper disajikan  pada  Simposium  Nasional  Akuntansi 12 (SNA 12), Palembang, 4 - 6 November 2009
Jensen. M dan W. Meckling. 1976. Theory of the Firm; Managerial  Behaviour,  Agency  Cost,  and Ownership  Structure .  Jurnal  of  Financial Economics.;
Julitawati,  E.,    Darwanis,  J.,  (2012). Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana Perimbangan  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh . Jurnal Akutansi ISSN, 2302, 0164.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)., Kamus  versi online/daring (dalam
jaringan), http://kbbi.web.id/kinerja , [09 September 2016]
Kawedar,  W.,  2010. Opini  Audit  Dan  Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus di Kabupaten PWJ Yang Mengalami Penurunan Opini Audit) . Journal Of Accounting And Auditing, 6(1);
Kementerian  Dalam Negeri Republik Indonesia Dirjen Otonomi  Daerah.,  Laporan  Hasil  Evaluasi Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah (EKPPD)
2009-2013.
http://otda.kemendagri.go.id/ [20  September 2015].;
Kementerian    Keuangan    Republik  Indonesia  Dirjen
Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.,
Laporan Realisasi APBD 2009-2013. www.djpk.depkeu.go.id [20 September 2014].;
Lane,  Jan-Erik.  2000. The  Public  Sector  –  Concepts, Models  and  Approaches.  London ,  SAGE Publications;
Maemunah,  M.  (2006). Flypaper  Effect  pada  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Terhadap  Belanja  Daerah  pada
Kabupaten atau Kota di Pulau
Sumatera . Simposium Nasional Akuntansi, 9.;
Mahmudi,  S.  A.,  (2005). Manajemen  Kinerja  Sektor Publik . Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.;
Mahsun,  Mohamad,    2009, Pengukuran    Kinerja Sektor Publik , BPFE, Yogyakarta.; Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta:  Penerbit  Andi.  Miranti,  Laras. 2009.;
Marfiana,  Nandhya  dan  Lulus  Kurniasih.    2013.,
Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah
Dan  Hasil  Pemeriksaan  Audit  BPK  Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota. Jurnal  Fakultas  Ekonomi Universitas Sebelas Maret : Surakarta.;
Moe,  T.  M.  1984. The  New  Economics  Of Organization.  American  Journal  of  Political Science 28 (5).;
Mulyadi,    Kanaka  Puradiredja.,  2002., Auditing . Jakarta: Salemba Empat.;
Mustikarini,  Widya  Astuti.,  Fitriasari,  Debby.  2012. Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  dan
Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia  Tahun  Anggaran  2007.  Simposium Nasional  Akuntansi  XV.  Banjarmasin,  20-23 September 2012.;
Nugroho, F.,  Rohman, A., (2012). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan  Daerah  Dengan  Pendapatan  Asli Daerah  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi Kasus  Di  Propinsi  Jawa  Tengah) , Doctoral dissertation,  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis, UNDIP.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun 2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun 2008  Tentang Pedoman  Penyususunan  APBD Tahun Anggaran 2009.;
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  73  Tahun 2009,  tentang Tatacara  Pelaksanaan  Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. ;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005,  Tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan. ,  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2005.;
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor    3 Tahun 2007., Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada  Pemerintah,  Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah  Kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  Kepada  Masyarakat ,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007;
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor    6 Tahun  2008.,  Tentang Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008.;
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor    71
Tahun  2010.,  Tentang Standar  Akuntansi Pemerintahan, Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2008.;
Pratidina,  M.,  dan  Pusposari,  D.,  2012., Kinerja Keuangan Pemerintah Serta Tingkat Pendidikan,  Tingkat  Kesehatan,  Dan  Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran  2008–2010 .Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa FEB. ;
Pratiwi,  Mutiana.,    2007., Efektifitas  Pajak  Hotel  dan Restaurant, dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Bukittinggi , Akuntansi, UPI “YPTK”, Padang.;
Puspa,  A.,  Enggar  Diah.,  dan  Sifa  Fauziah,  2012.
Perbedaan Kinerja Auditor Berdasarkan
Gender (Studi pada Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi  Jambi) Jurnal  Seminar  Nasional Akuntansi
dan
Bisnis-ISSN-2252-3936,
Universitas Widyatama.
Rai, I. Gusti. Agung., 2008. Audit Kinerja Pada Sektor Publik:  Konsep,  Praktik,  Studi  Kasus. Penerbit Salemba.;
Rasono.  2013. Pengaruh  Alokasi  Belanja  Langsung
Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  Pada  Kab./Kota  di
Wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2010  – 2011. Tesis. Universitas Padjajaran.;
Sari,  N.  P.,  dan  Yahya,  I.,  (2009). Pengaruh  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Pendapatan  Asli Daerah  terhadap  Belanja  Langsung  pada Pemerintah/Kota di Propinsi Riau . Jurnal Akuntansi, 42;
Sekaran,  Uma  dan  Bougie,  Roger.  2010. Research Methods for Business-A Skill Building Approach-5th  Edition. United  Kingdom:  John Wiley  Sons Ltd. 2006.;
Setiawan,  W.,  dan  MUID,  D.  (2012). Pengaruh Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (LKPD)  Terhadap  Tingkat  Korupsi
Pemerintah  Daerah  Di  Indonesia ,  Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis.;
Simbolon  Anthon,  2006, Akuntabilitas  Birokrasi
Publik , Edisi Revisi, Penerbit UGM, Yogyakarta.;
Stephen  P.  Robbins,  2006. Perilaku  Organisasi., Edisi Kesepuluh. Jakarta- Indeks.;
Sudarsana dan Rahardjo. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemeritah  Daerah  dan  Temuan  Audit  BPK terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi pada
Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia).Journal  Of  Accounting Volume  2, Nomor 4 Tahun 2013.;
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD . ALFABETA. Bandung.;
Suhardjanto, Djoko., dan Yulianingtyas, Rena
Rukmita., 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada Kabupaten/Kota di Indonesia) . Jurnal Akuntansi Auditing. Vol. 8 (1), pp. 1-94.;
Supranto,  J.,M.A.,  (2009). Statistik  Teori    Aplikasi Jilid  2 .,  Jakarta.  Edisi  Ketujuh,  Penerbit Erlangga.;
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4286).;
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak dan  Retribusi  Daerah ,  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 ; ;
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan  Negara .,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66;
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah , Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; ;
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan    antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah. Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 126;
Wenny  Budianto,  2012. Pengaruh  Opini,  Temuan Audit, dan Gender Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia  Tahun  2008  –  2010.; Jurnal Universitas Indonesia.;
Westin,  Susan  S.  1998 .  Performance  Measuremnt  and Evaluation  Definition  and  Relationship. GAO issued May 2005.;
Winarna,  Jaka.,  dan  Murni,  Sri.,  2007. Pengaruh Personal  Background,  Political  Background, dan  Pengetahuan  Dewan  tentang  Anggaran terhadap  Peran  DPRD  dalam  Pengawasan Keuangan  Daerah  (Studi  Kasus  di  Karesidenan Surakarta  dan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta Tahun 2006) . Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar, 26-28 Juli.;