PENGARUH  SISTEM MULTI PARTAI  TERHADAP  KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN  PRESIDENSIIL MENURUT UUD NRI TAHUN  1945 Ida R. Hasan, S.H., M.H
Fakultas  Hukum,  Universitas  Singaperbangsa  Karawang Jl.  H.S Ronggowaluyo,  Teluk  Jambe  Timur  Karawang ida_holyone@yahoo.com
Naskah diterima:  27 Juli;  direvisi:  24 Agustus;  disetujui:  30 Agustus

## ABSTRAK
Sistem  multi  partai  merupakan  suatu  sistem  yang  terdiri  atas  lebih  dari  dua  partai yang  dominan.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  6  dan  Pasal  6A  UUD  NRI  Tahun 1945  Hasil  Perubahan  dalam  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  di  Republik Indonesia  menggunakan  sistem  pemilihan  langsung  berdasarkan  usulan  dari  partai politik  atau  gabungan  partai  politik.  Apabila  seandainya  dianut  sistem  banyak partai,  maka  pemilihan  presiden  akan  berlangsung  atas  dasar  kompromi  antara beberapa  partai  yang  terdapat  di  dalamnya.  Hal  itu  dilakukan  karena  diantara partai  tidak  ada  yang  menghasilkan  suara  mayoritas  mutlak.  Presiden  yang  dipilih secara  demikian  itu,  mau  tidak  mau  atau  harus  selalu  memperhatikan  keinginan partai politik yang mendukungnya. Adapun perumusan masalah yaitu Bagaimanakah  Pelaksanaan  Pengaturan  Sistem  Multi  Partai  di  Indonesia? Bagaimana  Pengaruh  Sistem  Multi  Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam Sistem  Pemerintahan  Presidensil  di  Indonesia?  Metode  penelitian  adalah pendekatan  yuridis  normatif.  Metode  Pendekatan  yuridis  normatif  digunakan untuk  mengkaji  atau  menganalisis  data  sekunder  yang  berupa  bahan-bahan hukum,  terutama    bahan-bahan    hukum  primer  dan  bahan  bahan  hukum  sekunder. Indonesia  menganut  Sistem  presidensil  dengan  multi  partai.  Sistem  multi  Partai ini  telah  berlangsung  sejak  tahun  1945  dan  berjalan  sampai  saat  ini  meskipun beberapa  kali  telah  berganti  sistem  pemerintahan.  Pasca  reformasi,  sistem demokrasi  di  Indonesia  memasuki  era  baru  khususnya  dalam  pemilu  di  Indonesia. Dalam  sistem  pemerintahan  Presidensil  sistem  multi  partai  berpengaruh  terhadap sulitnya  pasangan  calon  Presiden  dan  wakil  presiden  menghasilkan  suara mayoritas  dalam  pemilu.
Kata kunci : Sistem Multi Partai, Kedudukan Presiden, Sistem Presidensiil .
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
EFFECT  OF MULTI-PARTY  SYSTEM  ON THE  POSITION PRESIDENT  IN THE  SYSTEM  PRESIDENTIAL  GOVERNMENT
ACCORDING TO  THE CONSTITUTION  NRI 1945 Ida R. Hasan, S.H, M.H
Faculty  of Law,  University  of  Singaperbangsa  Falkirk Jl.  H.S Ronggowaluyo,  Teluk  Jambe  Karawang  East ida_holyone@yahoo.com

## ABSTRACT
The  multi-party  system  is  a  system  that  consists  of  more  than  two  dominant parties.  Under  the  provisions  of  Article  6  and  Article  6A  the  Constitution  NRI 1945  Results  Changes  in  the  election  of  the  President  and Vice President of the Republic  of  Indonesia  using  the  direct  election  system based on the proposals of the political party or coalition of political parties. If if adopted multi-party system, the  presidential  election  will  take  place  on  the  basis  of  a  compromise  between several  parties  contained  therein.  This  was  done  because  among  the  party  that produced  no  outright  majority.  President  elected in this way, would not want or desire  should  always  pay  attention  to  political  parties  that  support  it . The formulation of the problem is How the Implementation of the System Setup Multi Party  in  Indonesia?  How  to  Influence  System  Against  Multi  Party  Presidential Position  In  the  presidential  system  of  government  in  Indonesia?  The  research method  is a normative juridical approach. Normative juridical approach method used to assess or analyze secondary data in the form of legal materials, especially primary  law  materials  and  secondary  legal  materials.  Indonesia  adheres  to  to multi-party  presidential  system.  Multi-party  system  has  been  running  since 1945 and  runs  until  today  even  though  some  time  has  been  changed  the  system  of government.  Post-reform,  democratic  system  in  Indonesia  entered  a  new  era, especially  in  an  election  in  Indonesia.  In  a  presidential  system  of  government, multi-party  system  affect  the  difficulty  of  candidates  for  President  and  vice president produce a majority in the election.
Keywords : Multi-Party system, the Position of the President, the Presidential System.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽

## A. Latar  belakang
Adanya  partai  politik  dalam  suatu  negara  demokrasi  merupakan  suatu keharusan,  karena  dengan  partai  politik,  sistem  ketatanegaraan  dapat  berjalan dengan  baik  dan  dapat  dibentuk  suatu  pemerintahan  yang  demokratis. 1 Sejalan dengan  hal  tersebut,  Usep  Ranawijaya  mengatakan  bahwa  keberadaan  suatu  partai politik  dalam  suatu  negara  menyebabkan  negara  itu  lebih  demokratis  daripada tidak  ada  partai  sama  sekali.  Untuk  itu  banyak  negara  baik  yang  baru  muncul maupun  negara  berkembang  serta  negara  maju  mencita-citakan  sebuah  partai politik  atau  sistem  kepartaian  yang  ideal,  karena  kepadanyalah  warga  negara menggantungkan  harapan-harapannya. 2
Dalam  setiap  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi,  suprastruktur  politik terutama  kedudukan  presiden  sering  kali  ditentukan  atau  dipengaruhi  oleh infrastuktur  politik  terutama  partai  politik. 3 Penyederhanaan  sistem  kepartaian pada  awal  masa  orde  baru  serta  serangkaian  kebijakan  sistem  kepartaian  yang dilancarkan  pemerintah  secara  khusus  mengurangi  lingkup  dan  pengaruh  partai politik  baik  dalam  skala  nasional  maupun  lokal.  Kebijaksanaan  “floating  mass” menyebabkan  akar-akar  partai  politik  di  tingkat  bawah  tercabut  dari  kehidupan sehari-hari  masyarakat.  Selama  kurang  lebih  seperempat  abad  kehidupan  partai politik  di Indonesia  tidak  banyak  mengalami  kemajuan. 4
Sistem  multi  partai  merupakan  suatu  sistem  yang  terdiri  atas  lebih  dari  dua partai  yang  dominan.  Sistem  ini  merupakan  produk  dari  struktur  masyarakat  yang majemuk,  baik  secara  kultural  maupun  secara  sosial  ekonomi.  Setiap  golongan dalam  masyarakat  cenderung  memelihara  keterikatan  dengan  asal  usul  budayanya dan  memperjuangkan  kepentingan  melalui  wadah  politik  tersendiri  karena  banyak partai  yang  bersaing  untuk  mendapatkan  dan  mempertahankan  kekuasaan  melalui pemilihan  umum,  yang  terjadi  adalah  pemerintahan  koalisi  dengan  dua  atau  lebih partai  yang  secara bersama-sama  dapat mencapai  mayoritas  di  parlemen. 5
Sistem  Presidensiil  merupakan  sistem  pemerintahan  negara  republik  di mana  kekuasaan  eksekutif  dipilih  melalui  pemilu  dan  terpisah  dengan  kekuasaan legislatif.  Dalam  sistem  presidensiil,  presiden  memiliki  posisi  yang  relatif  kuat dan  tidak  dapat  dijatuhkan  karena  rendahnya  dukungan  politik.  Namun  masih  ada mekanisme  untuk  mengontrol  presiden.  Jika  presiden  melakukan  pelanggaran konstitusi,  pengkhianatan  terhadap  negara,  dan  terlibat  masalah  kriminal,  posisi presiden  bisa  dijatuhkan.  Bila  ia  diberhentikan  karena  pelanggaran-pelanggaran tertentu,  biasanya  seorang  wakil  presiden  akan  menggantikan  posisinya.  Dalam sistem  presidensiil,  pemilu  diadakan  dua  kali,  pertama  untuk  memilih  anggota parlemen  dan kedua untuk  memilih  presiden. 6
1 Sri  Soemantri, Partai  Politik,  Sistem  Kepartaian  dan  Sistem  Pemilihan  Umum  di  Indonesia, (Bandung:  Yayasan Pendidikan Bunda , 1969), hlm. 19.
2 Usep  Ranawijaya, Partai  Politik  dan  Demokratisasi  suatu  Tinjauan  Sejarah, (Bandung:  M izan, 1998), hlm. 71.
3 Sri  Soemantri, Demokrasi Pancasila dan Implementasinya Menurut Undang-Undang Dasar 1945, (Bandung:  Alumni, 1969), hlm. 104.
4 Ibid ., 5 Ramlan  Surbakti, Memahami Ilmu Politik , (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2010), hlm. 161-162.
6 Seta Basri, Pengantar Ilmu Politik , (Yogyakarta: Indiebookcorner, 2011), hlm. 50.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
Indikator  dari  sejarah  pemerintahan  presidensiil  Indonesia  dimulai  sejak diberlakukannya  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (yang  selanjutnya  disebut  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945)  pada  tanggal  18 Agustus  1945  sebagai  konstitusi  negara.  Pelembagaan  sistem  presidensiil  itu dimulai  bersamaan  dengan  kelahiran  Republik  Indonesia  sebagai  negara  yang merdeka  dan  berdaulat.  Tepatnya  sehari  setelah  proklamasi  kemerdekaan  RI, UUD  NRI  Tahun  1945  sebagai  konstitusi  tertinggi  yang  kemudian  dikenal  dengan UUD  NRI  Tahun  1945  disahkan  dalam  sidang  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia  (PPKI).  Sejak  18  Agustus  1945,  sistem  presidensiil  secara  resmi dilembagakan  melalui  konstitusi. 7
Dalam  Pasal  5  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  sebelum  diamandemen, presiden  diberi  kekuasaan  yang  cukup  besar  yaitu  selain  kedudukannya  sebagai kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan  ia  juga  memiliki  kewenangan  untuk membentuk  undang-undang  dengan  persetujuan  DPR.  Selain  itu  perubahan  untuk mencari  sistem  demokrasi  yang  cocok  dengan  negara  kita,  juga  dapat  dilihat dengan  terjadinya  perubahan  sistem  presidensiil  menjadi  palementer  tahun  1949 (setelah  diberlakukannya  Konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat  Tahun  1949  dan Undang-Undang  Dasar  Sementara  Tahun  1950).  Perubahan  ini  dianggap  perlu untuk  mendorong  proses  demokratisasi  dan  mengatasi  kecaman-kecaman  dari pihak  sekutu  yang  menganggap  kemerdekaan  Indonesia  adalah  rekayasa  Jepang. Namun  sistem  parlementer  ini  tidak  bertahan  lama.  Pada  awal  revolusi  fisik, partai-partai  memainkan  peranan  penting  dalam  proses  membuat  keputusan- keputusan.  Wakil-wakil  rakyat  duduk  dalam  kabinet,  tetapi  stabilitas  politik belum  juga  tercapai,  tidak  adanya  partai  dengan  mayoritas  yang  jelas menyebabkan  pemerintah  harus  selalu  berdasarkan  koalisi  antara  partai  besar dengan  partai-partai  kecil.  Biasanya  koalisi  ini  bertahan  hanya  kira-kira  satu tahun. 8 Sebelum  perubahan,  UUD  NRI  Tahun  1945  menempatkan  presiden  dalam kedudukan  yang  mudah  untuk  diberhentikan  karena  presiden  dipilih  oleh  MPR (Pasal  6  ayat  (2)) 9 dan  setiap  saat  MPR  dapat  bersidang  meminta pertanggungjawaban  presiden.  Sejalan  dengan  hal  itu,  Pasal  6  UUD  NRI  Tahun 1945 10 sebelum  perubahan  pun  menyebutkan  masa  jabatan  presiden  ditetapkan lima  tahun.  Hal  itu  tidak  berarti  bahwa  selama  dalam  masa  jabatannya  presiden tidak  dapat  diberhentikan.  Berhenti  atau  tidaknya  seorang  presiden  dalam  masa jabatannya  sangat  tergantung  pada  kekuatan  pendukung  yang  ada  di  MPR  atau dengan  kata lain  ditentukan  oleh  sistem  kepartaian  yang  berlaku.
Apabila  seandainya  dianut  sistem  banyak  partai,  maka  pemilihan  presiden oleh  MPR  akan  berlangsung  atas  dasar  kompromi  antara  beberapa  partai  yang terdapat  di  dalamnya.  Hal  itu  dilakukan  karena  diantara  partai  tidak  ada  yang menghasilkan  suara  mayoritas  mutlak.  Presiden  yang  dipilih  secara  demikian  itu, mau  tidak  mau  atau  harus  selalu  memperhatikan  keinginan  partai  politik  yang
7 Hanta Yuda, Presidensiilisme Setengah Hati , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 66.
8 M iriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , (Jakarta: Gramedia  Pustaka Utama 2008), hlm. 450.
9 Pasal  6  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945  “Presiden  dan  wakil  presiden  dipilih  oleh  M ajelis Permusyawaratan Rakyat dengan  suara terbanyak”.
10 Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 “Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
mendukungnya.  Apabila  presiden  baru  menjalankan  tugasnya  selama  satu  atau dua  tahun  kemudian  beberapa  partai  politik  karena  kepentingan  tidak  terpenuhi atau  karena  perbedaan  pandangan  dengan  presiden  lalu  melepaskan  dukungannya dan  berpihak  pada  oposisi,  maka  presiden  melalui  suara  terbanyak  mutlak  di dalam  MPR akan dapat diberhentikan.
Pada  era  pemerintahan  Presiden  Soeharto,  kelemahan-kelemahan  tersebut terutama  Pasal  6  ayat  (2)  dan  Pasal  7  UUD  NRI  Tahun  1945  hanya  digunakan oleh  pemerintah  sebagai  alat  atau  alasan  untuk  melanggengkan  kekuasaannya. 11 MPR  (partai  politik)  belum  pernah  menggunakan  Pasal  6  ayat  (2)  dan  Pasal  7 UUD  NRI  Tahun  1945  sebagai  landasan  atau  dasar  hukum  untuk  memberhentikan presiden  ditengah  masa  jabatannya,  walaupun  presiden  terbukti  melanggar  UUD, Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  dan  tidak  mengakomodasikan  kepentingan partai  politik  yang  memiliki  wakilnya  di  MPR.  Hal  itu  dapat  terjadi  karena presiden  Soeharto  selain  dapat  memanfaatkan  kelemahan-kelemahan  UUD  NRI Tahun  1945,  juga  mampu  menguasai  kekuatan-kekuatan  yang  ada  dalam MPR/DPR,  partai-partai  politik  dan  menerapkan  sistem  partai  dominan. 12
Mengenai  penggunaan  Pasal  6  ayat  (2)  dan  Pasal  7  UUD  1945  oleh  MPR (partai  politik)  sebagai  landasan  atau  dasar  hukum  pemberhentian  presiden ditengah  masa  jabatannya,  baru  dibuktikan  dalam  pemberhentian  presiden Soekarno  pada  tahun  1967  yaitu  melalui  sidang  istimewa  MPRS  dan  peristiwa pemberhentian  Presiden  Abdurrahman  Wahid  melalui  sidang  istimewa  MPR tahun  2001.  Disamping  itu,  dalam  hal  kedudukan  presiden,  karena  setiap  saat MPR  dapat  bersidang  meminta  pertanggungjawaban  presiden,  maka  akan  muncul problematika,  yaitu  stabilitas  pemerintahan  yang  tidak  terjamin  dan  stabil.  Selain itu  tata  cara  pemberhentian  presiden  baru  diatur  dalam  Penjelasan  Umum  UUD NRI  Tahun  1945,  Ketetapan  MPR  Nomor  III/MPR/1978  tentang  Kedudukan  dan Hubungan  Tata  Kerja  Lembaga  Tertinggi  NEGARA  dengan  atau  Antar  Lembaga- lembaga  Tinggi  Negara  dan  Ketetapan  MPR  Nomor  I/MPR/1978  tentang Peraturan  Tata  Tertib  MPR  dan  tidak  diatur  dalam  batang  tubuh  UUD  NRI  Tahun 1945.
Setelah  perubahan,  UUD  NRI  Tahun  1945  dapat  diklasifikasikan  menganut sistem  pemerintahan  presidensiil  murni  atau  penuh. 13 Hal  itu  karena  presiden bukan  lagi  sebagai  mandataris  MPR  karena  presiden  dipilih  langsung  oleh  rakyat dan  bertanggungjawab  secara  langsung  kepada  rakyat  (Pasal  6a). 14 Presiden  tidak melaksanakan  GBHN,  tetapi  melaksanakan  program-programnya  sendiri  yang ditawarkan  pada  waktu  kampanye.  MPR  yang  anggotanya  terdiri  dari  anggota DPR  sebagai  representasi  dari  wakil-wakil  partai  politik  dan  Dewan  Perwakilan Daerah  (DPD)  sebagai  representasi  dari  wakil-wakil  dari  daerah  yang  dipilih
11 Rusadi  Kantaprawira, Sistem  Politik  Indonesia  Suatu  Model  Pengantar, (Bandung:  Sinar  Baru, Algesindo, 2002), hlm. 70.
12 Ibid ., 13 Jimly  Asshiddiqie, Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia  Setelah  Perubahan  ke-4  UUD  1945, Makalah Seminar  Pembangunan  Hukum Nasional VIII, Depkumham RI dan DPHM , Bali, 2003, hlm. 5-6.
14 Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung  oleh rakyat”.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
melalui  pemilihan  umum 15 ,  hanya  dapat  memberhentikan  presiden  dan/atau  wakil presiden  dalam  masa  jabatannya  menurut  UUD.  Mekanisme  pemberhentian presiden  dalam  masa  jabatannya  telah  diatur  dalam  Pasal  7A  dan  Pasal  7B  UUD NRI Tahun  1945 (hasil  perubahan  ketiga) 16 yang  menegaskan  bahwa: Pasal  7A
“Presiden  dan/atau  wakil  presiden  dapat  diberhentikan  dalam  masa jabatannya  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atas  usul  Dewan Perwakilan  Rakyat  baik  apabila  terbukti  telah  melakukan  pelanggaran hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,
tindak  pidana  berat  lainya  atau  perbuatan  tercela  maupun  apabila terbukti  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  presiden  dan/atau  wakil presiden”. Pasal  7B (1).Usul  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan  permintaan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  pendapat  Dewan  Perwakilan Rakyat  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  telah  melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan tercela  dan/atau  pendapat  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden. (2).Pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  bahwa  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  tersebut ataupun  telah  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat. (3).Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah  Konstitusi  hanya  dapat  dilakukan  dengan  dukungan sekurang-kurangnya  2/3  dari  jumlah  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  yang  hadir  dalam  sidang  paripurna  yang  dihadiri  oleh sekurang-kurangnya  2/3  dari  jumlah  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat. (4).Mahkamah  Konstitusi  wajib  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus dengan  seadil-adilnya  terhadap  pendapat  Dewan  Perwakilan Rakyat  tersebut  paling  lama  sembilan  puluh  hari  setelah  permintaan Dewan  Perwakilan  Rakyat  itu  diterima  oleh  Mahkamah  Konstitusi.
(5).Apabila  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  bahwa  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  terbukti  melakukan  pelanggaran  hukum berupa  pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak
15 Lihat Pasal 19 ayat (1) UUD 1945: “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum”.
16 UUD NRI Tahun 1945 (Perubahan Ketiga) Pasal 7A dan 7B.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela  dan/atau  terbukti bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  tidak  lagi  memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan  Rakyat  menyelenggarakan  sidang  paripurna  untuk meneruskan  usul  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden kepada Majelis  Permusyawaratan  Rakyat. (6).Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  wajib  menyelenggarakan  sidang untuk  memutuskan  usul  Dewan  Perwakilan  Rakyat  tersebut  paling lambat  tiga  puluh  hari  sejak  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat menerima  usul  tersebut.
(7).Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  harus  diambil dalam  rapat  paripurna  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  yang dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya  3/4  dari  jumlah  anggota  dan disetujui  oleh  sekurang-kurangnya  2/3  dari  jumlah  anggota  yang hadir,  setelah  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  diberi  kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan  Rakyat. Dengan  kata  lain,  bahwa  pemberhentian  presiden  bukan  ditentukan  oleh MPR karena terjadi perbedaan pandangan atau kepentingannya tidak terakomodasi.  Untuk  memberhentikan  presiden  harus  mengikuti  prosedur  yang telah  diatur  dalam  UUD.  Dengan  demikian  setelah  perubahan  UUD  NRI  Tahun 1945  menempatkan  kedudukan  presiden  dalam  posisi  yang  sulit  untuk diberhentikan,  meskipun  belum  tentu  berarti  lebih  kuat.  Hal  ini  dimaksudkan  agar stabilitas  pemerintahan  stabil  dan  terjamin.  Walaupun  demikian  presiden  harus tetap  memperhatikan  UUD  NRI  Tahun  1945,  kontrol  dari  DPR  dan  realitas politik,  karena  masih  terbuka  kemungkinan impeachment terhadap  presiden  yang diawali  mosi  tidak  percaya  DPR  yang  diproses  melalui  Mahkamah  Konstitusi  dan akhirnya  ditetapkan  oleh  MPR.

## B. Perumusan  Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  tersebut  di  atas,  terdapat beberapa permasalahan  yang  diangkat  dalam  artikel  ini  adalah  sebagai  berikut:
1. Bagaimanakah  Pelaksanaan  Pengaturan  Sistem  Multi  Partai  di Indonesia?
2. Bagaimana  Pengaruh  Sistem  Multi  Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensil  di Indonesia?
C. Tujuan  Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan:
1. Untuk  mengetahui  dan  mengkaji  Pelaksanaan  Pengaturan  Sistem  Multi Partai  di  Indonesia.
2. Untuk  mengetahui  dan  mengkaji  Pengaruh  Sistem  Multi  Partai  Terhadap Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensil  di  Indonesia.
D. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  normatif.  Metode  Pendekatan  yuridis  normatif  digunakan  untuk  mengkaji atau  menganalisis  data  sekunder  yang  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
bahan-bahan    hukum  primer  dan  bahan  bahan  hukum  sekunder. 17 Penelitian  ini menekankan  pada  data  sekunder  yang  menekankan  kajian  pada  asas-asas  hukum positif  yang  berasal  dari  data  kepustakaan  yang  berarti  akan  lebih  banyak  meneliti dan  mengkaji  data  sekunder  sebagai  pendekatan  normatif.  Yaitu  menganalisis bagaimana  sistem  multi  partai  serta  pengaruhnya  terhadap  kedudukan  presiden dalam  sistem  pemerintahan  presidensil  menurut  UUD  NRI  Tahun  1945. Penelitian  yang  digunakan  bersifat  deskriptif  yaitu  bertujuan  menggambarkan realitas  objek  yang  diteliti,  dalam  rangka  menemukan  hubungan  antara  dua  gejala dengan  memberikan  gambaran  secara  sistematis,  mengenai  peraturan  hukum  dan fakta-fakta  sebagai  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  tersebut  di lapangan. 18 Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat kualitatif  yang  lebih  mementingkan  pemahaman  data  yang  ada  dari  pada  kuantitas atau  banyaknya  data. 19 Seiring  dengan  itu,  dikaitkan  dengan  disiplin  ilmu  hukum, penelitian  ini  termasuk  penelitian  yuridis  normatif.
Langkah  awal  dalam  penelitian  ini  adalah  menginventarisasi  hukum  positif yang  berlaku.  Hukum  positif  yang  telah  diinventarisasi  kemudian  dipilah  menurut norma-normanya  untuk  menentukan  mana  yang  merupakan  norma  hukum  dan mana  yang  bukan  merupakan  norma  hukum.  Hasil  norma-norma  yang  telah dipilih tersebut ditelaah untuk melihat kesesuaiannya atau sinkronisasi, pencerminan  asas-asas  dan  hierarkhi  tata  urutan  perundang-undangan.  Sifat penelitian  yang  akan  dilakukan  yaitu  deskriptif  analitis. 20 Disebut  deskriptif karena  dari  penelitian  ini  diharapkan  diperoleh  gambaran  secara  menyeluruh  dan sistematis  mengenai  masalah  yang  diteliti.
2. Teknik Pengumpulan  Data
Dalam  rangka  mengumpulkan  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini maka  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  yaitu  dengan  melakukan  studi kepustakaan  ( library  Research ) . Yang  dimaksud  dengan  studi  kepustakaan  adalah pengkajian  informasi  tertulis  mengenai  hukum  yang  berasal  dari  berbagai  sumber dan  dipublikasikan  secara  luas  serta  dibutuhkan  dalam  penelitian  hukum  normatif yaitu  penulisan  yang  didasarkan  pada  data-data  yang  dijadikan  obyek  penelitian, seperti  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku  pustaka,  majalah,  artikel,  surat kabar,  serta  segala  permasalahan  yang  akan  disusun  dan  dikaji  secara  kompre- hensif. 21 Sumber  data  dalam  penelitian  ini  berupa  data  sekunder  yang  terdiri dari: 22
a. Bahan  Hukum  Primer:  Dalam  hal  ini  Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun 1945,  Tap  MPR  serta  peraturan-peraturan  yang  terkait  dengan  fokus penulisan  ini;
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  yang  memberikan  penjelasan  dan  tafsiran terhadap  sumber  bahan  hukum  primer  seperti  buku  ilmu  hukum,  jurnal
17 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 11-12.
18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum , (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 96.
19 Lexy M oleong, Metode Penelitian  Kualitatif, (Bandung:  Remaja  Rosda Karja, 2000), hlm. 3.
20 Rianto Adi, Metodologi Penelitian  Sosial dan Hukum, Edisi I,  (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 129.
21 Abdul  Kadir  M uhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.
22 Ibid.,
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
hukum,  laporan  hukum,  media  cetak  atau  elektronik,  pendapat  para sarjana,  kasus-kasus  hukum,  serta  simposium  yang  dilakukan  para  pakar terkait  dengan  pembahasan  tentang  sistem  multi  partai  serta  pengaruhnya terhadap  kedudukan  presiden  dalam  sistem  pemerintahan  presidensil menurut  UUD  NRI Tahun  1945. 23
c. Bahan  Hukum  Tersier,  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  atau penjelasan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  seperti  kamus  hukum, ensiklopedia  dan dokumen  yang  terkait. 24
E. Tinjauan  Teoretis dan  Yuridis
Pengertian  partai  politik  adalah  organisasi  artikulatif  yang  terdiri  dari pelaku-pelaku politik yang  aktif  dalam  masyarakat yaitu  mereka  yang memusatkan  perhatiannya  pada  pengendalian  kekuasaan  pemerintahan  dan  yang bersaing  untuk  memperoleh  dukungan  rakyat  dengan  beberapa  kelompok  lain yang  mempunyai  pandangan  yang  berbeda-beda.  Dengan  demikian  partai  politik merupakan  perantara  yang  besar  yang  menghubungkan  kekuatan-kekuatan  dan ideologi-ideologi  sosial  dengan  lembaga-lembaga  pemerintahan  yang  resmi  dan yang  mengaitkannya  dengan  aksi  politik  di  dalam  masyarakat  politk  yang  lebih luas. 25 Sistem  Kepartaian  ialah  pola  perilaku  dan  interaksi  diantara  sejumlah partai politik. 26 Maurice Duverger dalam bukunya Political Parties menggolongkan  sistem  kepartaian  menjadi  tiga  yaitu  sistem  satu  partai  ( the  single system ),  sistem  dua  partai  ( the  two  party  system )  dan  sistem  banyak  partai  ( the multi party sistem ). 27
Dalam  Negara  demokratis,  partai  politik  menyelenggarakan  beberapa fungsi,  salah  satu  fungsi  adalah  sebagai  sarana  komunikasi  politik.  Arus  informasi dalam  suatu  Negara  bersifat  dua  arah,  artinya  berjalan  dari  atas  ke  bawah  dan  dari bawah  ke  atas.  Kedudukan  partai  dalam  arus  ini  adalah  sebagai  jembatan  antara “mereka  yang  memerintah”  ( the  rulers ) dengan  “mereka  yang  diperintah”  ( the ruled ) . Pemerintahan  sistem  presidensial  adalah  suatu  pemerintahan  di  mana kedudukan  eksekutif  tidak  bertanggung  jawab  kepada  badan  perwakilan  rakyat, dengan  kata  lain  kekuasaan  eksekutif  berada  di  luar  pengawasan  (langsung) parlemen.  Dalam  sistem  ini  presiden  memiliki  kekuasaan  yang  kuat,  karena  selain sebagai  kepala  Negara  juga  sebagai  kepala  pemerintahan  yang  mengetuai  kabinet (dewan  menteri). 28 Oleh  karena  itu  agar  tidak  menjurus  kepada  pemerintahan  yang otoriter,  maka  diperlukan cheking  power  with  power . 29 Menurut  Rod  Haque pemerintahan  presidensial  terdiri  dari  tiga  unsure  yaitu;
23 Jhonny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (M alang: Bayumedia, 2006), hlm. 392.
24 Ibid.,
25 M iriam  Budiardjo, Dasar-dasar  Ilmu  Politik ( Edisi  Revisi ),  (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2008), hlm. 40.
26 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1992), hlm. 124.
27 Sri Soemantri, Partai Politik (...) , o.p cit., hlm. 37.
28 Titik  Triwulan  Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara , (Jakarta:  Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 146.
29 Inu  Kencana  Syafiie,  Azhari, Sistem  Sistem  Pemerintahan  Indonesia ( Edisi  Revisi ), (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm, 14.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
1. Presiden  yang  dipilih  rakyat  memimpin  pemerintahan  dan  mengangkat pejabat-pejabat  pemerintahan  yang  terkait;
2. Presiden  dengan  dewan  perwakilan  memiliki  masa  jabatan  yang  tetap,  tidak bisa  saling  menjatuhkan;
3. Tidak  ada  status  yang  tumpang  tindih  antara  badan  eksekutif  dan  badan legislatif. 30
Dalam  sistem  presidensil,  presiden  memiliki  posisi  yang  relatif  kuat  dan tidak  dapat  dijatuhkan  karena  rendahnya  dukungan  politik.  Namun  masih  ada mekanisme  untuk  mengontrol  presiden.  Jika  presiden  melakukan  pelanggran konstitusi,  pengkhianatan  terhadap  negara  dan  terlibat  masalah  kriminal,  posisi presiden  bisa  dijatuhkan.  Bila  ia  diberhentikan  karena  pelanggaran-pelanggaran tertentu,  biasanya  seorang  wakil  presiden  akan  menggantikan  posisinya. 31 Dalam UUD  NRI  Tahun  1945,  syarat  utama  dan  cara  pemilihan  presiden  diatur  dalam Pasal  6  dan  Pasal  6A  yang  menyatakan  bahwa  Calon  Presiden  dan  Calon  Wakil Presiden  harus  seorang  warga  negara  Indonesia  sejak  kelahirannya  dan  tidak pernah  menerima  kewarganegaraan  lain  karena  kehendaknya  sendiri,  tidak  pernah mengkhianati  negara,  serta  mampu  secara  rohani  dan  jasmani  untuk  melaksanakan tugas  dan  kewajiban  sebagai  Presiden  dan  Wakil  Presiden  (Pasal  6)  dan  Presiden dan  Wakil  Presiden  dipilih  dalam  satu  pasangan  secara  langsung  oleh  rakyat. Pasangan  Calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diusulkan  oleh  partai  politik  atau gabungan  partai  politik  peserta  pemilihan  umum  sebelum  pelaksanaan  pemilihan umum  (Pasal  6A).
Penelitian  ini  bertitik  tolak  dari  teori  dasar  ( grand  theory )  demokrasi,  sistem kepartaian  dan sistem  pemerintahan.
1. Teori Demokrasi
Pada  umumnya  demokrasi  dimaknai  sebagai  suatu  pemerintahan  di  mana rakyat  ikut  serta  memerintah  secara  langsung  yang  terdapat  dalam  masyarakat yang  masih  sederhana  (demokrasi  langsung),  maupun  tidak  langsung  (demokrasi tidak  langsung  atau  perwakilan)  yang  terdapat  dalam  negara-negara  modern. 32 Menurut  Soehino  ada  tiga  tipe  demokrasi  tidak  langsung  yang  terdapat  dalam Negara modern  yaitu: 33
a. Demokrasi  atau  pemerintahan  perwakilan  rakyat  yang  presentatif  dengan sistem  pemisahan  kekuasaan  secara tegas  atau  sistem  presidensil;
b. Demokrasi  atau  pemerintahan  perwakilan  rakyat  yang  representatif dengan  sistem  pemisahan  kekuasaan,  tapi  diantara  badan-badan  yang diserahi  kekuasaan  itu,  terutama  antara  badan  legislatif  dengan  badan eksekutif  ada  hubungan  yang  bersifat  timbal  balik,  dapat  saling mempengaruhi  atau  sistem  parlementer;
30 Titik, o.p cit., hlm. 104.
31 M och Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia , (Jakarta: Sinar Bhakti, 1983), hlm. 180-181.
32 Sri  Soemantri, Pengantar  Perbandingan  Antar  Hukum  Tata  Negara, (Jakarta:  Rajawali,  1984), hlm. 25.
33 Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta:  Liberty, 2000), hlm. 243.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
c. Demokrasi  atau  pemerintahan  perwakilan  rakyat  yang  representatif  yaitu sistem  pemisahan  kekuasaan  dan  dengan  kontrol  secara  langsung  dari rakyat  yang  disebut  sistem  referendum  atau  sistem  badan pekerja.
Persamaan  dari  ketiga  tipe  demokrasi  modern  tersebut  ialah  pada  ketiga  tipe demokrasi  itu  perlu  adanya  badan  perwakilan.  Sedangkan  perbedaannya  terletak pada  tempat  serta  fungsi  Badan  Perwakilan  Rakyat  dalam  susunan  negaranya. 34 Bagi  Negara-negara  modern  terutama  negara  yang  dalam  sistem  konstitusinya atau  Undang-Undang  Dasarnya  jelas-jelas  mencantumkan  asas-asas  kedaulatan rakyat  sebagai  dasar  praktek  ketatanegaraannya,  maka  negara  yang  bersangkutan dapat  diklasifikasikan  sebagai  negara  demokrasi.  Namun  dalam  prakteknya penyelengaraan  demokrasi  di  tiap-tiap  negara  berbeda-beda  dari  segi  variasinya saja,  bahkan  negara  totaliter  atau  rezimpun  dapat  menyatakan  negaranya  sebagai negara  demokrasi,  maksudnya  dari  negara  demokrasi  sesungguhnya  tidak  dapat ditentukan  secara  apriori. 35 Terdapat  berbagai  pendapat  mengenai  ciri-ciri  negara demokrasi  diantaranya:
a. Sri  Soemantri  menyebutkan  enam  ciri  pokok  demokrasi  yaitu  adanya proteksi  konstitusional,  adanya  kekuasaan  peradilan  yang  bebas  dan  tidak memihak,  adanya  pemilihan  umum  yang  bebas,  adanya  kebebasan  untuk menyatakan  pendapat  dan  berserikat,  adanya  tugas-tugas  oposisi  dan adanya  pendidikan civics . 36 Bertalian  dengan  hal  itu,  demokrasi  juga mempunyai  konsekuensi-konsekuensi  antara  lain  keharusan  adanya lembaga  perwakilan  rakyat,  keharusan  adanya  seleksi,  baik  melalui pemilihan  umum  yang  bebas  dan  rahasia  maupun  dengan  cara  lain, keharusan  adanya  partai  politik  dan  keharusan  adanya  lembaga  yang mempunyai  tugas  pelaksanaan  dan  yang  bertanggung  jawab  kepada rakyat  melalui  Badan  Perwakilan  Rakyat. 37
b. Frans  Magnis  Suseno  menyebutkan  lima  ciri  negara  demokasi  yaitu kekuasaan  harus  terikat  hukum,  adanya  kontrol  nyata  masyarakat,  adanya pemilihan  umum  yang  bebas,  prinsip  mayoritas  dan  adanya  jaminan terhadap  hak-hak  demokrasi. 38 Frans  Magnis  Suseno  menyebutkan bahwa  memang  negara  hukum  tidak  sama  dengan  negara  demokrasi  dan negara  hukum  tidak  mesti  demokrasi,  namun  demokrasi  yang  bukan negara  hukum  bukan  demokrasi  dalam  arti  sesungguhnya. 39 Negara Republik  Indonesia  sebagaimana  diamanatkan  dalam  UUD  1945,  selain sebagai  negara  demokrasi  juga  sebagai  negara  yang  berdasarkan  hukum. Oleh  karena  itu  Negara  Indonesia  yang  demokrasi  sebaiknya  memenuhi empat  kriteria  perbuatan  hukum  demokratis  yaitu: 40
34 Ibid., 35 Ibid., 36 Ibid ., hlm. 43.
37 Sri  Soemantri, Tentang  Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 13.
38 Fans M agnis Suseno, Mencari Sosok Demokrasi, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 58.
39 Ibid.,
40 Sri Soemantri, Demokrasi Hukum , Makalah Seminar Perkembangan Demokrasi di Indonesia sejak 1945-1993, Widyagraha,  LIPI, Jakarta, 24-25 M ei 1993, hlm. 14.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
1). Hukum  tidak  ditetapkan  kecuali  dengan  keputusan/persetujuan  wakil- wakil  yang  dipilih  secara  bebas  hal  tersebut  dalam  rangka mewujudkan  adanya  kepastian  hukum;
2). Hasil  pemilihan  umum  atau  campur  tangan  Badan  Perwakilan  Rakyat dapat mengakibatkan  pergantian  orang-orang  pemerintahan,  hal tersebut  dalam  rangka  mewujudkan check  and  balances antara  tiap- tiap  lembaga  negara;
3). Pemerintahan  harus  terbuka;
4). Kepentingan  minoritas  harus  diperhatikan.
Indonesia  menganut  demokrasi  Pancasila  yang  berbeda  dengan  demokrasi yang  dijalankan  di  negara  lain.  Perwujudan  demokrasi  di  Indonesia  dapat  dilihat dari  pemilihan  wakil-wakil  rakyat  yang  duduk  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  juga  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang dipilih  secara  langsung  melalui  pemilihan  umum  yang  diikuti  oleh  seluruh  rakyat Indoensia  yang  sudah  memenuhi  persyaratan  untuk  mengikuti  pemilihan  umum.
2. Sistem Kepartaian
Sistem  Kepartaian  ialah  pola  perilaku  dan  interaksi  diantara  sejumlah  partai politik. 41 Maurice  Duverger  dalam  bukunya Political  Parties menggolongkan sistem  kepartaian  menjadi  tiga  yaitu  sistem  satu  partai  ( the  single  system ),  sistem dua  partai  ( the  two  party  system )  dan  sistem  banyak  partai  ( the  multi  party sistem ). 42 Sejarah  mencatat  untuk  pertama  kali  partai  politik  tumbuh  dan berkembang  di  negara-negara  Eropa  Barat  merupakan  satu  tahap  agar pemerintahan  yang  dijalankan  harus  berdasarkan  konstitusi  dan  perwakilan.  Hasil pembangunan  politiknya  telah  mampu  membatasi  kekuasaan  monarki  absolut  dan perluasan  hak-hak  warga  negara,  keberhasilan  inilah  yang  mendorong  meletusnya gagasan  bahwa  rakyat  merupakan  faktor  yang  perlu  diperhitungkan  serta  diikut sertakan  dalam  poses  politik  berfungsi  menjadi  penghubung  antara  rakyat  dan pemerintah di mana rakyat menentukan pilihannya dengan leluasa, memperjuangkan  kepentingan,  mengkritik  rezim  yang  memerintah  dan  melakukan tata  hubungan  politik. 43 Sistem  satu  partai  adalah  suatu  sistem  kepartaian  di  mana dalam  satu  negara  hanya  ada  satu  partai  politik  yang  menjalankan  peran menentukan  baik  yang  dengan  tegas  diakui  didalam  Undang-Undang  Dasarnya sebagai  satu-satunya  partai  politik  yang  boleh  ada,  maupun  yang  karena  faktor- faktor  tertentu  hanya  ada  satu  partai  politik  saja. 44 Berdasarkan  hasil  kajian  di lapangan  bahwa  sistem  satu  partai  banyak  membawa  hal-hal  yang  positif diantaranya:
a. Sistem satu partai akan selalu menimbulkan adnaya stabilitas pemerintahan  atau  politik  yang  stabil  karena  pemerintahan  akan  selalu mendapat  dukungan  dari  parlemen/legislatif  atau  partai  politik.  Di samping  itu  dengan  diterapkannya  sistem  ini  kehidupan  politik  rakyat juga  akan mengalami  ketenangan;
41 Ramlan Surbakti, o.p cit. , hlm. 124.
42 Sri Soemantri, Partai Politik (...), o.p cit., hlm. 37.
43 Arifin Rahman, Sistem Politik Indonesia , (Surabaya: SIC, 2003), hlm. 92.
44 Sri Soemantri , Partai Politik (...), loc. cit., hlm. 37.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
b. Dalam  sistem  satu  partai  tidak  dikenal  golongan  oposisi  namun  sistem  ini banyak  menimbulkan  suatu  pemerintahan  yang  dictator;
c. Di  dalam  negara  yang  menganut  sistem  satu  partai  biasanya  pemerintah memiliki kedudukan yang  kuat  dan  peranan  yang  menentukan, sedangkan  parlemen  atau  Badan  Perwakilan  Rakyat  hanya  berfungsi sebagai  badan legislatif  saja. 45
d. Sistem  dua  partai  adalah  suatu  sistem  kepartaian  di  mana  di  dalam  suatu negara  dan  tentunya  di  dalam  Badan  Perwakilan  Rakyat  hanya  ada  dua partai  politik  yang  mempunyai  pengaruh  dalam  arti  peranan  yang menentukan  dalam  kehidupan  politik.  Di  antara  dua  partai  politik tersebut  ada  salah  satu  partai  politik  yang  menguasai  suara  terbanyak mutlak  dalam  badan perwakilan  rakyat. 46
Sistem  kepartaian  ini  muncul  karena  diterapkan  atau  dipergunakannya sistem  pemilihan  umum  distrik.  Sistem  pemilihan  distrik  adalah  suatu  sistem pemilihan  umum  yang  membagi  wilayah  negara  atas  distrik-distrik  pemilihan yang  banyaknya  sama  dengan  jumlah  kursi  yang  terdapat  dalam  badan perwakilan  rakyat.  Disamping  itu  didalam  tiap-tiap  distrik  pemilihan  hanya diadakan  memilih  seorang  angota  badan  perwakilan  rakyat  atas  dasar  suara terbanyak  biasa  ( simple  majority ).  Dalam  prakteknya  di  berbagai  negara  sistem dua  partai  ini  tidak  selalu  berdampak  positif  juga  berdampak  negatif.  Dampak tersebut  seperti:
a. Sistem  dua  partai  dapat  menjamin  stabilitas  pemerintahan  atau  politik karena  pemerintah  memiliki  waktu  cukup  lama  untuk  menjalankan tugasnya;
b. Disamping  ada  partai  pemerintah  juga  ada  partai  oposisi  yang  akan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian  kecenderungan  untuk  menculnya  pemerintah  yang  diktator menjadi  hilang. 47
Sistem  banyak  partai  adalah  suatu  sistem  kepartaian  di  mana  suatu  negara terdapat  bermacam-macam  partai  politik.  Dari  sekian  banyak  partai  politik  yang mempunyai  wakil  dalam  badan  perwakilan  rakyat  tidak  ada  satu  partai  politik  pun yang  menguasai  suara  mayoritas  mutlak  dalam  badan  perwakilan  rakyat. 48 Pada umumnya  sistem  banyak  partai  muncul  sebagai  akibat  diterapkannya  sistem pemilihan  umum  proporsional  dan  dianutnya  sistem  pemerintahan  parlementer. Hal  itu  pernah  di  alami  bangsa  Indonesia  ketika  pemerintah  mengeluarkan Maklumat  Pemerintah  tanggal  3  November  1945  dan  Maklumat  Pemerintah tanggal  14  November  1945,  maka  banyak  partai  politik  bermunculan.  Sistem multi  partai  merupakan  suatu  sistem  yang  terdiri  atas  lebih  dari  dua  partai  yang dominan,  sistem  ini  merupakan  produk  dari  struktur  masyarakat  yang  majemuk, yaitu  aneka  ragam  suku,  ras,  golongan,  agama  yang  ada  dalam  suatu  negara. Contohnya  negara  yang  menganut  sistem  ini  adalah  Indonesia,  Malaysia,  Belanda,
45 Ibid., hlm. 51.
46 Ibid., hlm. 52.
47 Ibid., hlm. 59. 48 Ibid., hlm. 59-60.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
Prancis,  Swedia  dan  sebagainya. 49 Dalam  sistem  ini  tidak  ada  partai  yang memiliki  suara  mayoritas  di  Parlemen,  oleh  karenanya  harus  melakukan  koalisi agar  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  stabil.  Dalam  implementasinya pemerintahan  yang  demikian  ini  harus  selalu  mengutamakan  musyawarah  dan kompromi.  Namun  apabila  terdapat  satu  partai  yang  mendominasi,  stabilitas politik  dapat  lebih  dijamin.  India  sering  dikemukakan  sebagai  negara  di  mana terdapat  dominasi  satu  partai ( one  party  dominance ) tetapi  karena  suasana kompetitif  maka pola  dominasi  setiap  waktu  dapat berubah. 50
Pola  multi  partai  umumnya  diperkuat  oleh  sistem  pemilihan  perwakilan berimbang ( proportional  representation )  yang  memberikan  kesempatan  luas  bagi pertumbuhan  partai-partai  dan  golongan-golongan  kecil.  Melalui  sistem  ini  partai- partai  kecil  dapat  menarik  keuntungan  dari  ketentuan  bahwa  kelebihan  suara  yang diperolehnya  disuatu  daerah  pemilihan  dapat  ditarik  ke  daerah  pemilihan  lain untuk  menggenapkan  jumlah  suara  yang  diperlukan. 51
Dalam  prakteknya  sistem  banyak  partai  ini  apabila  tidak  didukung  oleh sistem  pemerintahan  presidensil  yang  murni  banyak  dampak  negatifnya  seperti:
a. Sistem  banyak  partai  menyebabkan  perpecahan  di masyarakat;
b. Sistem banyak partai berpengaruh kurang  baik  kepada  sistem pemerintahan  parlementer  sebab  dapat  menimbulkan  stabilitas  politik yang  tidak  stabil  atau  terjamin  dan  pemerintahan  tidak  dapat  menjalankan tugas-tugasnya  dengan  cukup  lama.  Kurang  baik  juga  terhadap  sistem pemerintahan  campuran  karena  pemerintah  yang  dipilih  parlemen  atau badan  perwakilan  rakyat  dan  harus  bertanggung  jawab  kepadanya  tidak dapat  bertindak  tegas  dalam  melakukan  tugasnya.  Sistem  banyak  partai juga  berpengaruh  kurang  baik  terhadap  sistem  pemerintahan  presidensil karena  pembuat  undang-undang  dilakukan  dalam  waktu  yang  lama  dan ada  kemungkinan  badan  perwakilan  rakyat  gagal  dalam  menetapkan suatu  undang-undang.  Setiap  undang-undang  yang  dibuat  akan  selalu merupakan  hasil  kompromi  antara  partai-partai  politik  yang  memiliki wakil  dalam  badan perwakilan  rakyat. 52
Tiga  bentuk  sistem  kepartaian  tersebut  banyak  mewarnai  kehidupan kepartaian  di  dunia  ini.  Dalam  penerapannya  bervariasi  dari  satu  negara  ke  negara lain.  Dibandingkan  dengan  praktek  yang  berlaku  di  Indonesia  maka  sistem  yang dikemukakan  oleh  Duverger  hampir  semuanya  pernah  dipraktekkan  walaupun dengan  beda nama  atau  istilah  saja.

## 3. Sistem Pemerintahan
Pada  umumnya  sistem  pemerintahan  sering  diartikan  sebagai  hubungan kekuasaan,  wewenang  atau  fungsi  antara  dua  organ  negara  maupun  pemerintahan secara  timbal  balik,  terutama  hubungan  antara  legislatif  dan  eksekutif. 53 Eksekutif dalam  konteks  ini  adalah  eksekutif  dalam  arti  sempit  yaitu  menunjuk  kepada
49 Ibid,
50 Haryanto, Sistem Politik Suatu Pengantar , (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 98.
51 M iriam Budiardjo, Demokrasi di Indonesia , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 210.
52 Ibid., hlm. 45.
53 Sri Soemantri, Sistem-sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean, (Bandung: Tarsito, 1976), hlm. 17-20.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
cabang  kekuasaan  eksekutif  ( the  supreme  head  of  the  eksekutif  departement ). 54 Apabila  dihubungkan  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  dimaksud  dengan kepala  cabang  kekuasaan  eksekutif  adalah  presiden  selaku  kepala  pemerintahan sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  4 ayat  (1) UUD  NRI Tahun  1945. 55
Dalam  kaitannya  dengan  hubungan  kekuasaan  eksekutif  dan  kekuasaan legislatif  dalam  kepustakaan  dan  juga  dalam  praktek  dijumpai  dua  sistem pemerintahan  yang  utama  yaitu  sistem  pemerintahan  presidensil  dan  sistem pemerintahan  parlementer  disamping  dalam  praktek  dijumpai  pula  sistem pemerintahan  quasi  presidensil,  sistem  pemerintahan  quasi  parlementer  dan  sistem pemerintahan  campuran  atau  kombinasi  yang  murni.  Sistem  pemerintahan presidensil  diartikan  sebagai  suatu  sistem  pemerintahan  di  mana  eksekutif mendapat  pengawasan  tidak  langsung  dari  badan  perwakilan  rakyat  dalam  hal  ini badan  legislatif.  Sistem  pemerintahan  ini  menurut  C.  F.  Strong  memiliki  ciri-ciri utamanya  sebagai  berikut: 56
a. Disamping memiliki kekuasaan  nominal  (sebagai  kepala  Negara) presiden  juga  berkedudukan  sebagai  kepala  pemerintahan.  Sebagai kepala  pemerintahan  presiden  mempunyai  kekuasaan  yang  besar;
b. Presiden  tidak  dipilih  oleh  pemegang  kekuasaan  legislatif  tetapi  dipilih langsung  oleh  rakyat  atau  oleh  dewan pemilih  seperti  di  Amerika  Serikat;
c. Presiden  tidak  termasuk  pemegang  kekuasaan  legislatif;
d. Presiden  tidak  dapat  membubarkan  pemegang  kekuasaan  legislatif  dan tidak dapat memerintahkan diadakan pemilihan  umum.  Biasanya presiden  dan  pemegang  kekuasaan  legislatif  dipilih  untuk  masa  jabatan yang  tetap.
Sementara itu Usep Ranawijaya mengemukakan bahwa sistem pemerintahan  presidensil  ini  terpaut  dengan  sistem  kepartaian  yaitu  mono  partai dan  sistem  dua  partai.  Sistem  pemerintahan  presidensil  yang  dibangun  dalam sistem  partai  tunggal  akan  menjurus  pada  kekuasaan  yang  otoriter  sehingga bertentangan  dengan  sistem  pemisahan  kekuasaan  negara  dan  demokrasi  politik sesuai  makna  konstitusi  yang  dimaksud  semula.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  pada umumnya  setiap  pemegang  kekuasaan  politik  naik  tahta  melalui  perebutan kekuasaan  dan  berusaha  memusatkan  kekuasaan  pada  tangan  eksekutif  dan lembaga  kepresidenan.  Pola ini  dipraktekkan  di Amerika  Serikat. 57
Di  Amerika  Serikat  sendiri  sistem  pemerintahan  presidensil  yang  disertai dua  partai  pengaruhnya  terhadap  mekanisme  pemerintah  tergantung  kepada  posisi dua  partai  besar  dalam  badan  eksekutif  dan  legislatif  karena  pemilihan  umum untuk  memilih  jabatan  presiden  berlangsung  empat  tahun  sekali  dan  anggota house  of  representatives diganti  sepertiga  jumlahnya  setiap  dua  tahun  sekali, maka  sering  terjadi  partai  yang  menduduki  jabatan  presiden  berlainan  dengan
54 Rukmana  Amanwinata, Sistem  Pemerintahan  Indonesia dalam Jurnal  Sosial  Politik  Dialektika, (Bandung:  LPPM D UNPAD, 2001), hlm. 21.
55 Pasal  4  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945:  “Presiden  Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang  Dasar”.
56 Rukmana Amanwinata , o.p cit., hlm. 20.
57 Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya, (Jakarta: Ghalia, 1983), hlm. 229-230.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
partai  yang  menguasai  mayoritas  dalam  badan  perwakilan.  Dalam  keadaan demikian  pemisahan  kekuasaan  diperkeras  atau  diperkuat  karena  adanya perlombaan  antara  dua  partai  yang  berperan  penting  dalam  kehidupan  politik. Akan  tetapi  dalam  hal  bdan  eksekutif  dan  legislatif  berada  di  tangan  satu  partai politik,  maka  terjadi  kecenderungan  pembaharuan  kekuasaan  eksekutif  dan legislatif  untuk  kemudian  diikuti  dengan  pemusatan  kekuasaan  politik  pada  badan eksekutif. 58 Sementara  itu  sistem  pemerintahan  parlementer  diartikan  sebagai suatu  sistem  pemerintahan  dimana  eksekutif  mendapat  pengawasan  langsung  dari badan  perwakilan  rakyat  (dalam  hal  ini  parlemen).  Sistem  pemerintahan parlementer  memiliki  ciri-ciri  utamanya  sebagai  berikut: 59
a. Kabinet  yang  dipimpin  oleh  perdana  menteri  dibentuk  oleh  atau berdasarkan  kekuatan-kekuatan  yang  menguasai  parlemen;
b. Para  anggota  kabinet  mungkin  seluruhnya  mungkin  sebagian  adalah anggota  parlemen;
c. Perdana  menteri  bersama  kabinet  bertanggung  jawab kepada parlemen;
d. Kepala  Negara  dengan  saran  atau  nasehat  perdana  menteri  dapat membubarkan  parlemen  dan memerintahkan  diadakan  pemilihan  umum.
Berkaitan  dengan  itu  Usep  Ranawijaya  mengemukakan  bahwa  dalam  sistem pemerintahan  parlementer  kedaulatan  rakyat  dipercayakan  kepada  parlemen  dan kabinet  sebagai  pemegang  kekuasaan  pemerintahan  adalah  mandataris  dari parlemen  yang  mayoritas  dalam  parlemen. 60 Selanjutnya  dijelaskan  bahwa mekanisme  sistem  keparlementeran  seperti  terdapat  di  Inggris  dalam  banyak  hal ditentukan  oleh  sistem  kepartaian  yang  dipakai  yaitu  sistem  dua  partai  yang  telah diterangkan diatas merupakan  hasil  akhir  dari  proses  pemilihan  umum berdasarkan  sistem  distrik.  Berjalannya  pemisahan  kekuasaan  secara  halus diantara  badan  legislatif  dan  badan  eksekutif  misalnya  disebabkan  oleh  adanya sistem  dua  partai  yang  memungkinkan  efektifnya  penggunaan  hak  pembubaran parlemen  oleh  pemerintah.  Seandainya  sistem  multi  partai  dipakai  maka  karena badan-badan  eksekutif  hasil  koalisi  tidak  mempunyai  dukungan  mayoritas  yang kuat  dan  kompak  maka  kekuasaan  politik  akan  terpusat  pada  tangan  parlemen yang  sebagai  mandataris  rakyat  akan  selalu  mempunyai  kedudukan  yang  lebih kuat  dari  pemerintah  dalam  setiap  konflik.  Hal  itu  dibuktikan  dalam  pelaksanaan sistem keparlementeran dikebanyakan negara-negara daratan  Eropa  yang menggunakan  sistem  multi  partai  misalnya  negeri  Belanda. 61
F. Hasil Pembahasan
1. Sistem Multi  Partai  di  Indonesia
Sistem  multi  partai  sebagaimana  umumnya  timbul  karena  dipakainya  sistem pemilihan umum tertentu dalam negara, sistem tersebut adalah  sistem propolsional,  yaitu  suatu  sistem  pemilihan  umum  yang  menentukan  wilayah negara  dalam  asasnya  sebagai  satu  distrik  pemilihan. 62 Disamping  itu,  sistem multi  partai  muncul  dalam  suatu  negara  sebagai  akibat  proses  demokratisasi  di
58 Ibid.,
59 Sri Soemantri, Sistem-sistem Pemerintahan (...) , o.p cit., hlm. 35.
60 Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara (...) , o.p cit., hlm. 225.
61 Ibid.,
62 Sri Soemantri, Partai Politik , o.p cit ., hlm. 39-40.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
mana  pada  negara  yang  sedang  dijajah  bermunculan  banyak  partai  politik  sebagai suatu  wadah  atau  alat  untuk  melawan  kaum  penjajah  dan  sekaligus  untuk  merebut kemerdekaan.  Sedangkan  untuk  negara  baru  merdeka,  negara  berkembang,  dan negara  maju,  munculnya  banyak  partai  politik  sebagai  wadah  akomodasi  rakyat yang  berbeda-beda  ideologi  dan  tujuan  guna  memperjuangkan  apa  yang  menjadi kehendak  kelompoknya,  serta  bangsa  dan  negaranya.  Hal  itu  dapat  kita  lihat  di Indonesia,  Pilipina,  India  dan lainnya. 63
Pasca  reformasi,  sistem  demokrasi  di  Indonesia  memasuki  era  baru khususnya  dalam  pemilu  di  Indonesia.  Hal  ini  terlihat  dari  kehadiran  partai  politik dalam  pemilu,  Jumlah  partai  yang  mengikuti  pemilu  ini  jauh  berbeda  dengan  masa Orde  Baru  yang  hanya  3  pihak  yang  ikut  pemilu  yaitu  Golongan  Karya,  Partai Persatuan  Pembangunan  (PPP)  dan  Partai  Demokrasi  Indonesia  (PDI).  Ini merupakan  konsekuensi  dari  perubahan  Konstitusi  kita  yang  meskipun  tidak mengamanatkan  secara  jelas  sistem  kepartaian  apa  yang  harus  diimplementasikan. Meskipun demikian, konstitusi mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia menetapkan  sistem  multi  partai,  yaitu  terdapat  pada  Pasal  6A  ayat  (2)  UUD  NRI Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  pasangan  presiden  dan  wakil  presiden diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik.  Dari  pasal  tersebut tersirat  bahwa  Indonesia  menganut  sistem  multi  partai  karena  yang  berhak mencalonkan  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  adalah  partai  politik atau  gabungan  partai  politik.  Artinya  paling  sedikit  dua  partai  politik  yang menggabungkan  diri  untuk  mencalonkan  presiden  untuk  bersaing  dengan  calon lainnya  yang  diusung  oleh  partai  politik  lain.
Indonesia telah menjalankan sistem multi partai sejak mencapai kemerdekaan.  Suarat  Keputusan  Wakil  Presiden,  saat  itu  Moh.  Hatta,  Nomor X/1949  merupakan  tonggak  dilaksanakannya  sistem  multi  partai  di  Indonesia.
Gerakan  Reformasi  1998  membuahkan  hasil  liberalisasi  di  semua  sektor kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  termasuk  bidang  politik.  Salah  satu  reformasi di  bidang  politik  adalah  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  mendirikan partai politik yang dianggap mampu merepresentasikan politik mereka. Liberalisasi  politik  dilakukan  karena  partai  politik  warisan  orde  baru  dinilai  tidak merepresentasikan  masyarakat  Indonesia  yang  sesungguhnya.  Hasilnya  tak  kurang dari  200  partai  politik  yang  tumbuh  di  masyarakat.  Dari  ratusan  parpol  tersebut hanya  48  partai  yang  berhak  mengikuti  pemilu  1999.  Kemudian  pemilu  tahun 2004  berkurang  setengah  jumlah  parpol  pemilu  tahun  1999  yaitu  24  parpol, karena  pada pemilu  tersebut  telah  diberlakukan  ambang  batas  ( threshold ). Ambang  batas  tersebut  di  Indonesia  dikenal  dengan Electoral  threshold . Dalam  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1999  mengatur  bahwa  partai  politik  yang berhak  mengikuti  pemilu  berikutnya  adalah  partai  politk  yang  mendapatkan
63 M unculnya  sistem  multi  partai  dalam  suatu  negara,  akan  menimbulkan  dampak  suatu  negara. Dampak positifnya, rakyat diberi kebebasan untuk berekspresi, berassosiasi, berserikat dan berpendapat guna membangun  suatu  negara.  Damp ak  negatifnya  bagi  tatanan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  adalah mudahnya  mendapatkan  kursi  dalam  Parlemen  dan  banyaknya  partai  politik  yang  berbeda  ideologi,  akan mendorong  masyarakat  untuk  memecah  diri  dalam  banyak  kelompok  atau  golongan  yang  didasarkan bermacam-macam  kepentingan,  perbedaan suku dan keturunan, tempat kediaman, agama dan lainnya. Dalam keadaan demikian setiap golongan yang cukup besar mempunyai kecenderungan terpecah belah atas beberapa golongan  yang lebih kecil.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
sekurang-kurangnya  2  persen  jumlah  kursi  di  DPR.  Partai  politik  yang  tidak mencapai  ambang  batas  dapat  mengikuti  pemilu  berikutnya,  harus  bergabung dengan  partai  lain  atau  membentuk  partai  politik  baru.  Sistem  multi  partai  ini dimaksudkan  untuk  menjamin  semua  partai  politik  dapat  berpartisipasi  dalam demokrasi.    Penyederhanaan  jumlah  parpol  peserta  pemilu  di  Indonesia  memang terus  diusahakan  oleh  DPR  dan  pemerintah.  hal  ini  ditujukan  untuk  memperkuat sistem  demokrasi  Indonesia.  Dengan  jumlah  peserta  pemilu  yang  tak  terlalu banyak,  maka  diharapkan  parpol  yang  lolos  ke  parlemen  yang  berarti  juga  jumlah fraksi,  makin  sedikit. 64 Adapun  daftar  12  partai  politik  yang  ditetapkan  oleh  KPU sebagai  peserta Pemilu  2014 adalah:
1. Partai  NasDem;
2. Partai  Kebangkitan  Bangsa;
3. Partai  Keadilan  Sejahtera;
4. Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan;
5. Partai  Golongan  Karya;
6. Partai  Gerakan  Indonesia  Raya;
7. Partai  Demokrat;
8. Partai  Amanat  Nasional;
9. Partai  Persatuan  Pembangunan;
10. Partai  Hati  Nurani  Rakyat;
11. Partai  Bulan  Bintang;
12. Partai  Keadilan  dan Persatuan  Indonesia.
Dalam  kaitannya  dengan  sistem  pemerintahan  presidensil,  sistem  multi partai  tidak  memberi  pengaruh  banyak  karena  Presiden  sebagai  kepala pemerintahan  tidak  bertanggung  jawab  kepada  Parlemen/Badan  Perwakilan Rakyat.  Presiden  disini  dipilih  oleh  rakyat  secara  langsung  di  dalam  pemilihan umum  dan  memegang  jabatan  dalam  kurun  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Dalam system  ini,  Presiden  hanya  menjalankan  fungsi  eksekutif,  sedangkan  tugas-tugas legislatif  pada  asasnya  ada  pada  Parlemen/Badan  Perwakilan  Rakyat  sebagai badan  Legislatif.  Bahwa  sistem  multi  partai  akan  memberi  pengaruh  yang  baik terhadap  sistem  pemerintahan  presidensil  apabila  partainya  pemerintah/presiden menguasai  mayoritas  di  Parlemen/Badan  Perwakilan  Rakyat.  Namun  walaupun demikian,  presiden  harus  mampu  mengakomodasikan  kepentingan-kepentingan rakyat  pemilihnya,  kepentingan  kelompok  partainya,  bahkan  kepentingan  lawan politiknya,  karena  apabila  presiden  tidak  mampu  mengakomodir  seluruh kepentingan  yang  ada,  tidak  menutup  kemungkinan  Presiden  akan  dijatuhkan  oleh partainya  sendiri  atau  mungkin  oleh  rakyat  pemilihnya  atau  setidak-tidaknya,  pada pemilihan  umum  yang  akan  datang  tidak  akan  terpilih  atau  suara  partainya menurun.
Sejalan  dengan  ini,  walaupun  pengaruh  buruknya  sedikit,  namun  sistem multi  partai  akan  menimbulkan  konsekuensi-konsekuensi  terhadap  hubungan
64 Tanpa  Nama,  “Pemilu  Tahun  2014”, http://www.Detik  News.com ,  diunduh  pada  tanggal  15 November 2013.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
Presiden  dengan  Parlemen/DPR,  terutama  kesulitan  pembuatan  undang-undang yang  hendak  mengatur  berbagai  kehidupan  dalam  masyarakat,  oleh  karena  setiap partai  politik  masing-masing  sudah  mempunyai  program  politik  yang  hendak dituangkan  dalam  bentuk  undang-undang.  Untuk  mengatasi  kesulitan  dan kemungkinan  adanya  kemajemukan  dalam  pembuatan  undang-undang  ini,  satu- satunya  jalan  yang  harus  ditempuh  adalah  mengadakan  kompromi  antara  partai- partai  politik  yang  mempunyai  wakilnya  di Parlemen/DPR.
Berbeda  dalam  sistem  pemerintahan  parlemen  dan  campuran,  kompromi  ini tidak  memberi  pengaruh  buruk  terhadap  kedudukan  Presiden  sebagai  Badan Eksekutif.    Malah  dalam  keadaan  tidak  adanya  persesuaian  pendapat  antar  partai- partai  politik  dalam  parlemen/DPR,  Presiden  dapat  dikatakan  menentukan. Dengan  demikian  kedudukan  Presiden/Eksekutif  menjadi  bertambah  kuat.  Contoh Negara  yang  menganut  system  multi  partai  dengan  sistem  pemerintahan presidensil  adalah  Korea  Selatan,  Philipina,  Indonesia  dan  lainnya.  Berkaitan dengan  hal  tersebut,  Bambang  Cipto 65 mengatakan  bahwa  penerapan  sistem  multi partai  yang  digandengkan  dengan  sistem  pemerintahan  prsidensil  sebenarnya tidak  tepat,  karena  tidak  pararel.  Ketidakpararelan  itu  karena  multi  partai  lebih cocok diterapkan dalam sistem demokrasi konsensus, dimana sistem pemerintahan  eksekutif  dijabat  Perdana  Menteri.
Berangkat  dari  hal  tersebut,  Indonesia  juga  pada  saat  sekarang  menganut sistem  yang  tidak  pararel  yaitu  menyandingkan  antara  sistem  multi  partai  dan sistem  pemerintahan  presidensiil.  Pengaruh  buruknya  dari  penyandingan  dua sistem  tersebut  adalah  dapat  membuat  demokrasi  tidak  dapat  berjalan  atau bertahan  lama.  Presidensil  sulit  digabungkan  dengan  multi  partai  yang  tidak mampu  menghasilkan  partai  mayoritas  karena  cenderung  menghasilkan deadlock hubungan  antara  eksekutif  dan  legislatif.    Secara  teoritis,  pada  pemerintahan  yang tidak  mengalami deadlock kemungkinan  sistem  demokrasi  akan  bertahan  lama, akan  tetapi  jika  dalam  satu  pemerintahan  sering  terjadi deadlock ,  maka  harapan hidup  bagi  demokrasi  gabungan  ini  hanya  akan  bertahan  dengan  singkat.  Itulah sebabnya  sebagian  besar  demokrasi  di  dunia  ini  selalu  menghindari  kombinasi yang  sangat  ringkih  tersebut.  Contohnya  Amerika  Serikat,  Inggris  dan lainnya. 66
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  dalam  pragmentasi  ketatanegaraan  dewasa  ini di  Indonesia,  sistem  multi  partai  berpengaruh  besar  terhadap  sistem  pemerintahan Presidensiil  terutama  dalam  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.    Oleh  karena jumlah  partai  politik  peserta  pemilu  yang  mencalonkan  Presiden  itu  lebih  dari  dua, dan  tidak  ada  yang  menghasilkan  suara  mayoritas  mutlak,  maka  pemilu  diadakan dua  putaran.  Pilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  putaran  1  sulit  menghasilkan pasangan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  sesuai  dengan  syarat  yang  ditentukan konstitusi  (Pasal  6A  ayat  (1)).  Maka  terbuka  kemungkinan  pasangan  yang  berasal dari  partai  minoritas  menjadi  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  melalui  Pilpres Putaran  II  karena  pesertanya  berasal  dari  pengumpul  suara  terbanyak  pertama  dan kedua  dari  Pilpres  Putaran  I.  Jadi,  meskipun  calon  pasangan  Presiden  dan  Wakil Presiden  terpilih  dapat  mengumpulkan  banyak  suara,  misalnya  49  persen  suara
65 Bambang  Cipto, Partai Kekuasaan dan Militerisme, (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 67.
66 Ibid ., hlm. 68.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
pemilih,  namun  presiden  dan  wakil  presiden  yang  terpilih  dalam  putaran  II  harus berhadapan  dengan  mayoritas  partai  politik  di  DPR  dan  kubu  non  presiden. Pengaruhnya  dari  hal  tersebut,  Presiden  harus  memperhatikan  kehendak  partai- partai  politik  lain  atau  parlemen.  Keadaan  seperti  itu  akan  berdampak  terhadap potensi  timbulnya  politik  transaksional  dalam  pembentukan  Kabinet  dan  politik uang  dalam  pengambilan  kebijakan  serta  ketegangan-ketegangan  terus  menerus antara  Presiden  dan DPR.
2.  Pengaruh  sistem  multi  partai  terhadap  kedudukan  presiden  dalam sistem pemerintahan  presidensil.
Pasal  1  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945  menegaskan  bahwa  kedaulatan  di tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  UUD  dan  pasal  1  ayat  (3)  bahwa  Negara Indonesia  adalah  negara  hukum,  jika  kedaulatan  rakyat  dan  kedaulatan  hukum yang  dimaksud  dengan  dilaksanakannya  pemilu  di  mana  pemilu  ini  dilakukan untuk  memilih  legislatif  dan  eksekutif,  di  mana  salah  satu  fungsi  pemilu  adalah sebagai  mekanisme  memindahkan  konflik  kepentingan  dari  tataran  masyarakat ketataran  badan  perwakilan  agar  integrasi  masyarakat  tetap  terjamin.  Hal  ini didasarkan  pada  keyakinan  bahwa  dalam  sistem  demokrasi,  perbedaan  atau pertentangan  kepentingan  tidak  diselesaikan  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan,  melainkan  melalui  musyawarah  ( deliberation ) . Badan  perwakilan tidaklah  harus  diartikan  secara  sempit  terbatas  pada  DPR  tetapi  juga  badan eksekutif  (hal  ini  tergambar  jelas  dalam  sistem  parlementer). 67 Dalam  demokrasi, rakyat  adalah  sumber  dan  sekaligus  yang  bertanggung  jawab  mengatur  dan mengurus  diri  mereka  sendiri,  hal  tersebut  lebih  dipertegas  lagi  di  dalam  UUD NRI  Tahun  1945  bahwa  Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut  Undang-Undang  Dasar.  Hal  ini  sangat  jelas  bahwa  Indonesia  memakai asas demokrasi  atau  kedaulatan  rakyat.
Hanya  masyarakat  secara  keseluruhan  yang  mempunyai  hak  untuk menggunakan  kekuasaan  politiknya  serta  menentukan  tujuan-tujuan  dan  batas- batasnya.  Tidak  boleh  ada  kekuasaan  politik  yang  menjadi  absolut.  Ia  harus menjadi  subyek  dari  peraturan  dan  hukum,  yang  dibuat  oleh  orang  orang  yang menjadi  subyek  dari  kekuasaan  itu  sendiri.  Kepercayaan  ini  memandu  orang untuk  menuntut  adanya  konstitusi  dan  kontrol  parlemen  atas  kekuasaan  politik dengan mengikutsertakan rakyat, tanpa mengecualikan latar belakang
67 Ibid., hlm. 96. Tugas wakil-wakil rakyat dalam DPR dan pemimp in dalam badan ekeskutif adalah melakukan  musyawarah  mengenai  kepentingan-kepentingan  yang  berbeda-beda  agar  tercapai  dan  terpenuhi apa  yang  disebut  sebagai  kepentingan  umum  (yang  dirumuskan  dalam  kebijakan  umum).  M aka  pemilu merupakan  aktualisasi  nyata  demokrasi  dalam  praktek  bernegara  masa  kini (modern) karena menjadi sarana utama  bagi  rakyat  untuk  menyatakan  kedaulatannya  atas  negara  dan  pemerintahan.  Kedaulatan  rakyat diwujudkan  dalam  proses  pelibatan  masyarakat  untuk  menentukan  siapa-siapa  harus  di  satu  pihak menjalankan  dan  dilain  pihak  mengawasi  pemerintahan  negara.  Proses  menunjuk  orang  (pemimpin)  yang dipercaya rakyat untuk menjalankan kekuasaan politik guna mencapai tujuan-tujuan hidup rakyat, dan kepada sejumlah  orang  yang  dipercaya  mewakili  rakyat  mengawasi  penyelenggara  dan  penyelenggaraan  kekuasaan politik  itu  agar  tidak  disalahgunakan  secara  semena-mena.  Karena  itu,  fungsi  utama  pemilu  bagi  rakyat adalah untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap pemimpin dan wakil-wakil yang mereka pilih. Ini menjadi  inti  praktek  demokrasi  modern  yang  secara  umum  dikenal  sebagai  demokrasi  perwakilan.  Dengan demikian  kedaulatan  rakyat  menjadi  beralih  kepada  dua  lembaga  kekuasaan  tersebut  artinya  pemilu merupakan penurunan ( derivate ) dari kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
kelahirannya. 68 Sila  keempat  Pancasila  yakni  “Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmat  kebijkasanaan  dalam  permusywaratan  perwakilan”,  sila  ini  menjadi landasan  yang  tak  mungkin  disangkal  bahwa  negeri  ini  juga  mengakui  adanya kedaulatan  rakyat. 69 Demokrasi  mempunyai  arti  penting  bagi  masyarakat  yang menggunakannya  sebab  dengan  demokrasi  hak  masyarakat  untuk  menentukan sendiri  jalannya  organisasi  negara  dijamin.  Oleh  sebab  itu,  hampir  semua pengertian  yang  diberikan  untuk  istilah  demokrasi  ini  selalu  memberikan  posisi penting  bagi  rakyat  kendati  secara  opersional  implikasinya  di  berbagai  negara tidak  selalu  sama. 70 Jadi  sebenarnya  pemegang  seluruh  kekuasaan  Negara Republik  Indonesia  adalah  rakyat  yang  kemudian  diserahkan  pelaksanaannya kepada  MPR.  Dengan  demikian  MPR  mempunyai  kekuasaan  tertinggi  di Indonesia,  segala  kekuasaan  untuk  menyelenggarakan  negara  ini  pada  dasarnya terletak  di  bawah  kekuasaan  MPR  atas  mandat  dari  rakyat;  artinya  MPR  lah  yang secara resmi  memegang  kedaulatan  rakyat. 71
Proses  pemilu  secara  langsung  merupakan  konsekuensi  dari  kesepakatan untuk menggunakan sistem pemerintahan presidensil dalam demokratisasi menuntut  adanya  partisipasi  publik  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintah. Termasuk  mengenai  banyaknya  partai  politik 72 (multi  partai)  yang  tidak  lagi dibatasi.  Proses  politik  multi  partai  sebenarnya  bukan  suatu  jaminan  kepastian adanya  partisipasi  dan  pendapat  rakyat.  Multi  partai  ini  kemudian  mencalonkan wakil-wakilnya  untuk  duduk  dalam  DPR.  Dapat  dikatakan  bahwa  partai  politik  ini sebenarnya melakukan mobilisasi rakyat untuk mencapai tujuannya di perpolitikan.  Apalagi  jika  dilihat  dari  Pasal  6A  ayat  (1)  yang  mengatakan  bahwa ”Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  dalam  satu  pasangan  secara  langsung  oleh rakyat” 73 dan  ayat  (2)  yang  mengatakan  bahwa  ”pasangan  Calon  Presiden  dan Wakil  Presiden  diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  peserta pemilihan  umum  sebelum  pelaksanaan  pemilihan  umum”, 74 maka besar kemungkinan  presiden  dan  wakil  presiden  tidak  berasal  dari  partai  politik  yang sama  dan  tentu  saja  jika  bukan  berasal  dari  partai  politik  yang  sama  di  dalamnya terdapat  kesepakatan-kesepakatan  politik  antara  partai  politik  tersebut.  Wakil- wakil  partai  politik  yang  dipilih  oleh  rakyat  secara  langsung  tersebut  maka  akan menjadi  anggota  parlemen  yaitu  DPR  dan  DPD.  Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal 19  ayat  (1)  menyebutkan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dipilih  melalui pemilihan  umum 75 dan  Pasal  22C  ayat  (1)  menyebutkan  anggota  Dewan Perwakilan  Daerah  dipilih  dari  setiap  provinsi  melalui  pemilihan  umum. 76 Selain itu  Pasal  2E  ayat  (2)  menegaskan  bahwa  pemilihan  umum  diselenggarakan  untuk
68 Thomas M eyer, Sosial-Demokrasi Dalam Teori dan Praktik, (Yogyakarta: CSDS, 2003), hlm. 6-7.
69 Sulardi, Tata  Negara  Indonesia  Menuju  Pembaharuan, (M alang:  IKIP  dan  UM M  Press, 1999), hlm. 43.
70 M oh. M ahfud M D, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesi a , (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),  hlm. 19. 71 M oh.  M ahfud M D, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 105.
72 M iriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 160-161.
73 Lihat UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen III, Pasal 6A ayat (1).
74 Ibid. , Pasal 6A ayat (2).
75 Lihat UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen II, Pasal 19 ayat (1).
76 Lihat juga  UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22C ayat (1).
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden dan  wakil  Presiden  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah. 77 Dalam  parlemen tersebut  maka  wakil-wakil  tersebut  akan  melebur  menjadi  satu.  Partai  politik  yang hanya  mendapatkan  minoritas  suara  sehingga  hanya  memperoleh  satu  kursi  dapat melakukan  koalisi  yang  membentuk  fraksi.
Fraksi  dapat  dikatakan  sebagai  gabungan  partai-partai  yang  memperoleh suara  minoritas  suara  untuk  bergabung  sehingga  mendapatkan  kursi  yang  lebih banyak  bagi  wakil-wakil  mereka.  Jika  fungsi  dari  fraksi  hanya  untuk memudahkan  pembagian  kursi  berarti  suara  rakyat  yang  dititipkan  dalam  partai politik  tersebut  dapat  dikompromikan  dengan  partai  lain.  Hasilnya  adalah  partai politik  bukan  lagi  menyuarakan  keinginan  rakyat  melainkan  menyuarakan keinginan  politik  kelompoknya  yang  dapat  pula  dikatakan  hanya  untuk mempertahankan  penguasaan  pemerintahan  bagi  wakil-wakil  mereka  yang  telah duduk  di  parlemen.  Pada  sistem  pemerintahan  presidensil,  presiden  tidak memerlukan  dukungan  yang  kuat  karena  kekuasaan  legislatif  dan  eksekutif dipisahkan  sehingga  keduanya  bebas  dalam  menjalankan  kekuasaannya  tanpa  ada intervensi  dari  manapun.  Tidak  ada  hubungan  antara  mayoritas  suara  yang  ada  di parlemen  dengan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  presiden  seperti  yang  terjadi  saat  ini. Kekuasaan  eksekutif  yang  dipilih  melalui  pemilihan  umum  secara  langsung berbeda  dengan  eksekutif  yang  dipilih  melalui  dewan  dalam  perspektif  politiknya. Dalam  sistem  pemilihan  secara  langsung,  calon  presiden  memiliki  dorongan  untuk mengidentifikasi  pemilih  pada  tingkat  menengah  melalui  penyampaian  program nasional  yang  lebih  moderat  yang  kadangkala  bertentangan  dengan  kepentingan partai  dan  fraksi.  Dengan  begitu  kecenderungan  untuk  berada  dalam  konflik sangatlah  memungkinkan.
Diletakkan  dalam  konteks  tata  kelola  negara  berdasarkan  empat  kali amandemen  atas  UUD  1945,  maka  yang  terbangun  adalah  kombinasi  antara sistem  presidensil  dan  sistem  multipartai  yang  khas.  Di  satu  sisi,  presiden memiliki  legitimasi  politik  yang  kuat  karena  dipilih  secara  langsung  melalui mekanisme  dua  putaran  pemilihan  yang  mau  tak  mau  menghasilkan  kemenangan mayoritas.  Di  sisi  lain,  DPR  merupakan  lembaga  legislatif  yang  memiliki kekuasaan  besar.  Karena  sistem  pemerintahan  Indonesia  belum  bisa  dibilang sistem  presidensiil  murni  karena  masih  adanya  ruang  sistem  parlementer  dalam pelaksanaanya.  Pasca  amandemen  UUD  1945  memang  mengarah  pada  penguatan sistem  presidensiil,  termasuk  dilakukannya  pemilihan  umum  Presiden  dan  Wakil Presiden.  Dalam  banyak  hal,  otoritas  Presiden  dalam  hal  tertentu  bergeser  ke DPR.  Parlemen  menjadi  sangat  kuat,  dan  bahkan  seringkali  masuk  ke  ranah  kerja eksekutif.  Sementara  Presiden  tidak  punya  hak  veto.  Tidak  salah  kalau  dikatakan bahwa  sistem  pemerintahan  memang  presidensil  tapi  memberikan  ruang  bagi sistem  parlementer.  Berbeda  dengan  sistem  parlementer,  konteks  koalisi  dalam demokrasi  presidensil  bukanlah  dalam  rangka  membentuk  kabinet.  Dalam  sistem presidensil,  pembentukan  kabinet  adalah  otoritas  presiden,  walaupun  di  beberapa negara  membutuhkan  konfirmasi  parlemen.  Koalisi  dalam  konteks  presidensil yang  dikombinasikan  sistem  multipartai  lebih  diperlukan  untuk  mengefektifkan
77 Lihat UUD NRI Tahun 1945 Amandemen III, Pasal 22E ayat (2)
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
presidensilisme  itu  sendiri.  Karena  itu,  persentase  dukungan  partai  politik  di parlemen  adalah  salah  satu  cara untuk  mengokohkan  sistem  presidensil  Indonesia. Banyak  orang  menyayangkan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY) sebagai  kepala  negara  didalam  pemerintahan  presidensil  ternyata  memimpin dengan  gaya  parlementer.  Itu  menimbulkan  kesan  lemah.  Tapi  SBY  tidak  terlalu salah,  sebab  sistem  pemerintahan  kitalah  yang  kurang  sinkron  dengan  sistem politiknya.  Benar,  presiden  yang  dipilih  langsung  oleh  rakyat  di  dalam  sistem presidensil  seharusnya  tampil  kuat.  Tapi  itu  sulit  dilakukan  oleh  SBY.  Dalam menyusun  kabinet,  misalnya,  SBY  seperti  tersandera  oleh  partai  politik  (parpol). Sebagian  besar  kursi  kabinet  dibagi  berdasar  kehendak  parpol  pendukung, sehingga  proses fit  and  propes  test dalam  memilih  calon  menteri  pada  akhirnya tak  terealisasi.  Itu  terjadi  karena  SBY  tidak  bisa  mengelak  dari  desakan  parpol- parpol  pendukung  yang  menyodorkan  kadernya  untuk  masuk  kabinet. 78
Bagi  presiden,  selain  memperluas  dukungan  di  legislatif,  koalisi  juga dimaksudkan  untuk  mengikat  komitmen  partai  politik  untuk  mendukung  agenda- agenda  pemerintah.  Sedangkan  bagi  partai  politik,  koalisi  berarti  kesempatan untuk  memaksimalkan  kebijakan,  kontrol  dan  pengaruh  mereka  terhadap  jabatan- jabatan  politik  presiden.  Berkaitan  dengan  komitmen,  pembentukan  kabinet koalisi  (baik  dalam  parlementer  maupun  presidensil)  mengandaikan,  adanya kesepakatan  yang  mengikat  mengenai  visi,  misi  dan  program  kabinet,  di  dalam sebuah  koalisi  harus  ada  kesepakatan  yang  mengikat  diantara  partai-partai  yang terlibat.  Pada  kabinet  presidensil,  koalisi  dapat  terbentuk  atas  kesepakatan  antara partai  politik  dengan  presiden,  namun  belum  tentu  tercapai  kesepakatan  diantara partai.  Bahkan  kesepakatan  dapat  terjadi  hanya  antara  calon  menteri  dengan presiden  tanpa  keterlibatan  partai. 79 Kabinet  koalisi  sebenarnya  merupakan kebiasaan  di  dalam  sistem  parlementer,  bukan  sistem  presidensil.  Dalam  sistem parlementer  keberadaan  eksekutif  sangat  ditentukan  oleh  konfigurasi  mayoritas dalam  parlemen.  Sedangkan  dalam  sistem  presidensil,  legislatif  dan  presiden memiliki  legitimasi  politik  yang  sama  kuat karena  dipilih  langsung  oleh  rakyat. 80 Presiden  memiliki  hak  prerogatif  untuk  memilih  sendiri  para  pembantunya tanpa  memperhatikan  apa  yang  terjadi  di  legislatif.  Dengan  kata  lain,  membentuk kabinet  berdasarkan  konstelasi  kekuatan  politik  di  legislatif  bukanlah  satu keharusan  bagi  presiden.  Namun  persoalan  menjadi  berbeda  jika  sistem presidensil  bergandengan  dengan  sistem  multi  partai  seperti  di  Indonesia.  Dalam kasus  ini  kemungkinan  terbentuk  pemerintahan  minoritas  di  mana  presiden berasal  dari  partai  yang  mendapatkan  kursi  minoritas  di  legislatif  sangat  besar. Jika  hal  ini  terjadi  maka  presiden  akan  “dipaksa”  untuk  membentuk  kabinet koalisi  yang  mencerminkan  mayoritas  dukungan  di  legislatif.  Dari  uraian  tersebut diatas  sangat  jelas  bahwasanya  konstelasi  politik  di  DPR  sangat  mempengaruhi sistem  presidensiil  Indonesia,  hal  ini  dikarenakan  sistem  Presidensil  Indonesia digabungkan  dengan  sistem  multipartai,  sehingga  menghasilkan  konstelasi  yang
78 M oh. M ahfud M D, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.353.
79 M och. Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakti (Penyunting), Sistem Presidensil dan Sosok Presiden Ideal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 256.
80 Ibid .,
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
sangat  besar  dan  mengharuskan  adanya  koalisi  di  DPR  guna  menopang  kerja Pemerintahan.  Pasal-pasal  yang  ada  didalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945  ikut  andil  dalam  mempengaruhi  sistem  presidensil Indonesia.  Elemen  utama  dalam  sistem checks  and  balances adalah  kejelasan langsung  peranan  presiden  dalam  proses  legislasi.  Dalam  sistem checks  and balances, presiden  biasanya  mempunyai  kewenangan  veto. 81
Berkaitan  dengan  kekuasaan  presiden  untuk  tidak  mengesahkan  RUU inisiatif  dari  DPR,  mekanisme  pelaksanaan  kekuasaan  sebaiknya  diartikan  secara tegas  sebagai  hak  veto  presiden  untuk  menolak  RUU  yang  telah  disetujui  oleh DPR,  yang  dalam  pelaksanaannya  dilakukan  secara  terbuka  di  dalam  sidang  DPR dengan  mengemukakan  alasan-alasan  penolakan  tersebut  secara  jelas  kepada  para anggota  dewan.  Setelah  hal  tersebut  dilakukan,  maka  DPR  harus  mengambil  suara untuk  memutuskan  apakah  akan  menerima  veto  tersebut  atau  menolaknya. Dengan  ketentuan  suatu  jumlah  tertentu  yang  diatur  oleh  undang-undang,  veto tersebut  dapat  kembali  dibatalkan  oleh  DPR,  sehingga  secara  hukum  presiden wajib untuk mengesahkan undang-undang tersebut dan otomatis dapat diberlakukan. 82
Dari  segi  pemikiran  hal  ini  merupakan  perubahan  yang  mendasar,  karena kekuasaan  membuat  undang-undang  beralih  pada  lembaga  parlemen.  Secara umum  perubahan  ketatanegaraan  yang  berkenaan  dengan  lembaga  negara,  sangat diwarnai  oleh  upaya  pemberdayaan  DPR  dalam  menjalankan  fungsi  kontrol terhadap  pemerintah.  Itu  sebabnya  ketegangan  seringkali  terjadi  antara  presiden dan  DPR  dalam  pemerintahan  transisi  wajar  jika  terjadi  ketegangan  karena  belum terpolanya  hubungan  presiden  dengan  DPR  dalam  menjalankan  hak  dan kewajibannya  masing- masing.
Amandemen  kesatu  UUD  NRI  Tahun  1945  menghasilkan  perubahan kewenangan  membuat  undang-undang.  Kewenangan  membuat  undang-undang yang  berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  UUD  1945  berada  di  tangan  Presiden  diubah menjadi kewenangan DPR. Proses pembuatan undang-undang harus ditandatangani  oleh  presiden  selaku  kepala  pemerintahan  dan  DPR  serta  harus disahkan  oleh  presiden  selaku  kepala  negara.  Dalam  Pasal  20  ayat  (1),  ditegaskan bahwa  DPR  memegang  kekuasaan  membentuk  UU. 83 Sedangkan  dalam  Pasal  5 ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  Presiden  berhak  mengajukan  rancangan  UU  kepada DPR. 84 Sehingga  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa  presiden  menetapkan  peraturan pemerintah  untuk  menjalankan  undang-undang. 85 Dengan  demikian,  DPR  telah berubah menjadi pemegang  utama  kekuasaan  membentuk  UU.  Artinya, kewenangan  mengatur  ( regel ) tidak  lagi  berada  di  tangan  Presiden.  Presiden  kita sekarang  sudah  berubah  menjadi  pelaksana  belaka  (eksekutif)  terhadap  segala
81 Hak  veto  adalah  hak  yang  dimiliki  dimiliki  oleh  presiden  untuk  menyatakan  ketidaksetujuannya atas  kebijakan  yang  diambil  oleh  lembaga  lain  yang  berakibat  langsung  pada  tidak  dapat  diberlakukannya kebijakan  tersebut.  Veto  yang  dilakukan  oleh  presiden  ini  dinyatakan  secara  terbuka.  Penggunaan  hak  ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan penilaian bagi M PR pada saat pertanggungjawaban presiden di akhir atau di masa jabatannya.
82 M och. Nurhasim, o.p cit ., hlm. 258.
83 Lihat UUD NRI Tahun 1945 Amandemen I, Pasal 20 ayat (1).
84 Ibid , UUD NRI Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1).
85 Lihat UUD NRI Tahun 1945, Pasal 5 ayat (2).
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
keputusan  legislatif  dalam  bentuk  UU  yang  ditetapkan  oleh  DPR,  dan  demikian juga  segala  keputusan  legislatif  MPR  sebagai  lembaga  tinggi  negara,  baik  dalam bentuk  UUD,  maupun  perubahan  UUD.  Pasal  tersebut  secara  tidak  langsung menghilangkan  apa  yang  dulu  merupakan  veto  presiden  kepada  legislatif.  Sesuai pasal  20  ayat  (4)  presidenlah  yang  mengesahkan  RUU  yang  telah  disetujui bersama  oleh  Presiden  dan  DPR  untuk  menjadi  UU, 86 namun    Pasal  20  ayat  (5) menegaskan  jika  dalam  waktu  30  hari  presiden  tidak  mengesahkan  RUU rancangan  bersama  tersebut  maka  RUU  tersebut  sah  menjadi  UU  dan  wajib diundangkan, 87 karena  lagi-lagi  yang  menjalankan  UU  tersebut  adalah  eksekutif, maka  seharusnya  eksekutif  memiliki  hak  veto  untuk  tidak  mengesahkan  UU,  bisa jadi  UU  tersebut  malah  membatasi  kewenangan  eksekutif  untuk  melaksanakan fungsi  pelayanannya  kepada  masyarakat.  Hal  tersebut  tentunya  mengurangi kemurnian  dari  sistem  pemerintahan  presidensil  yang  berlaku  di Indonesia.
Dalam  situasi  yang  memaksa  presiden  berhak  membentuk  peraturan pemerintahan  sebagai  pengganti  undang-undang  yang  diatur  dalam  Pasal  22  ayat (1), 88 di  mana  hak  tersebut  dalam  Pasal  22  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dibatasi  dengan harus  melalui  persetujuan  DPR  pada  sidang  berikutnya 89 dan  kondisi  di  mana tidak  mendapat  persetujuan  dari  DPR  maka  peraturan  tersebut  harus  dicabut. 90 Ditambah  lagi  dengan  pengaturan  Pasal  12  yang  mengatur  bahwa  presiden menyatakan  keadaan  bahaya,  di  mana  pelaksanaan  keadaan  bahaya  tersebut ditetapkan  dengan  undang-undang.    Pasal  12  yang  menetapkan  tentang  pengaturan pelaksanaan  bahwa  harus  ditetapkan  dengan  undang-undang  merupakan  bagian lain  dari  pelemahan  kekuasaan  presiden  untuk  memperjuangkan  suatu  kebijakaan dengan  dewan.  Presiden  hanya  diposisikan  sebagai  pejabat  yang  dipilih  secara nasional  dan  sebagai  kepala  pemerintahan,  pada  sisi  lain  jika  konstitusi meniadakan  beberapa  atau  seluruh  alat  yang  dapat  digunakan  oleh  presiden  untuk menghadapi  atau  berkonfrontasi  dengan  dewan,  maka  presiden  sebenarnya  hanya sebagai  figur.  ( figurehead ).
Kewenangan-kewenangan  yang  ditetapkan  dalam  Pasal  10,  11,12,  13,  14, dan  Pasal  15  UUD  1945  biasanya  dikaitkan  dengan  kedudukan  Presiden  sebagai Kepala  Negara.  Memang  ada  kedudukan  lain  yang  juga  disebut  dalam  UUD  NRI Tahun  1945  yaitu  dalam  Pasal  10  yang  menyatakan  bahwa  Presiden  memegang kekuasaan  yang  tertinggi  atas  Angkatan  Darat,  Angkatan  Laut  dan  Angkatan Udara. 91 Kedudukan  ini  biasa  disebut  sebagai  Panglima  Tertinggi  atas  ketiga angkatan  bersenjata  atau  ketiga  angkatan  Tentara  Nasional  Indonesia.  Tetapi tentunya  dalam  pemilihan  Panglima  maupun  Kepala  Staf  harus  melalui fit  and properties di  DPR  untuk  kemudian  mendapatkan  lampu  hijau  pengangkatan.  Pasal 11  ayat  (1)  mengatur  mengenai  kewenangan  Presiden  untuk  menyatakan  perang dan  damai  serta  kewenangan  untuk  membuat  perjanjian  dengan  negara  lain, 92
86 Lihat UUD NRI Tahun 1945 Amandemen I, Pasal 20 ayat (4).
87 Lihat UUD NRI Tahun 1945 Amandemen II, Pasal 20 ayat (5).
88 UUD NRI Tahun 1945 Amandemen  I, pasal 22 ayat (1).
89 Ibid , UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22 ayat (2).
90 Ibid , UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22 ayat (3).
91 Lihat UUD NRI Tahun 1945  1945.
92 Lihat UUD NRI Tahun 1945 Amandemen IV, Pasal 11 ayat (1).
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
namun  dalam  ayat  selanjutnya  diatur  bahwa  kewenangan  presiden  dalam membuat  perjanjian  internasional  lainnya  yang  menimbulkan  akibat  yang  luas  dan mendasar  bagi  kehidupan  rakyat  terkait  dengan  beban  keuangan  negara  dan/atau mengharuskan  perubahan  atau  pembentukan  undang-undang  harus  dengan persetujuan  DPR. 93 DPR  ikut  andil  dalam  hal  ini,  seharusnya  jika  presiden  sebagai kepala  negara  harus  benar-benar  tunduk  kepada  peraturan  yang  sudah  ada.  Hal  ini rancu  karena  dalam  satu  ayat  fungsi  presiden  menjadi  dua  yaitu  kepala  Negara yang dapat melakukan kebijakan sebagai kepala pemerintahan tetapi mengharuskan  adanya  persetujuan  DPR.  Pasal  12  berkenaan  dengan  kewenangan menyatakan  keadaan  bahaya,  Pasal  13  berkenaan  dengan  pengangkatan  dan penerimaan  Duta  Besar  dan  Konsul.  Pasal  14  mengenai  pemberian  grasi  dan rehabilitasi,  serta  pemberian  amnesti  dan  abolisi;  dan  Pasal  15  mengenai pemberian  gelar,  tanda  jasa  dan  tanda  kehormatan  lainnya,  namun  pelaksanaan kewenangan Presiden tersebut diatas secara berturut dipersyaratkan diperhatikannya  pertimbangan  DPR,  pertimbangan  MA  ataupun  diharuskan adanya  persetujuan  DPR,  dan  bahkan  diharuskan  adanya  UU  terlebih  dahulu  yang mengatur  hal  itu.  Pelaksanaan  kewenangan  yang  diatur  dalam  Pasal  12  dan  Pasal 15 mempersyaratkan  adanya  UU mengenai  hal  itu  lebih  dahulu.
Pelaksanaan  kewenangan  dalam  Pasal  13  memerlukan  pertimbangan  DPR yang  harus  diperhatikan  oleh  Presiden.  Sedangkan  pelaksanaan  kewenangan dalam  Pasal  14  dibagi  dua  yaitu  untuk  pemberian  grasi  dan  rehabilitasi  diperlukan pertimbangan MA sedangkan  pemberian  amnesti  dan  abolisi  diperlukan pertimbangan  DPR.  Memang  banyak  yang  dapat  dipersoalkan  mengenai  materi perubahan  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  menyangkut  pelaksanaan  Pasal  10  sampai dengan  Pasal  15  tersebut.  Misalnya,  untuk  apa  DPD  atau  kepada  DPR ditumpukkan tambahan-tambahan kewenangan yang justru akan sangat merepotkan  DPR  secara  teknis.  Misalnya,  untuk  apa  DPR  memerlukan keterlibatan  untuk  memberikan  pertimbangan  dalam  pengangkatan  Duta  Besar dan  Konsul  serta  penerimaan  Duta  Besar  dan  Konsul  negara  sahabat  seperti  di tentukan  dalam  Pasal  13.  Perubahan  seperti  ini  justru  akan  menyulitkan  baik  bagi pemerintah  maupun  bagi  DPR  sendiri  dalam  pelaksanaan  prakteknya.  Selain  itu ketika  presiden  akan  menunjuk  para  duta  besar  dengan  meminta  pendapat  DPR, 94 menerima  para  duta  besar, 95 memberikan  amnesti  dan  mencabut  tuduhan sehubungan  dengan  pertimbangan  DPR. 96 Seharusnya  DPR  dalam  hal  ini  tidak ikut  campur,  karena  duta  besar  dan  konsul  adalah  perwakilan  presiden  diluar negeri  yang  pertanggungjawabannya  langsung  kepada  presiden  melalui  Menteri Luar  Negeri.
Dalam  sistem  pemerintahan  presidensil,  presiden  mempunyai  hak  prerogatif yaitu  pasal  17  ayat  (2)  dalam  hal  mengangkat  dan  memberhentikan  menteri- menteri  (kabinet).  Ketentuan  ini  tidak  dapat  dilakukan  oleh  presiden  sendiri karena  kemungkinan  presiden  untuk  tidak  mendapatkan  suara  mayoritas.  Ikut sertanya  DPR  dalam  hal  ini  tidak  dapat  dihindarkan  karena  sistem  pemerintahan
93 Lihat UUD NRI Tahun 1945 Amandemen III, Pasal 11 ayat (2).
94 Ibid , Pasal 13 ayat (2).
95 Ibid , Pasal 13 ayat (3).
96 Ibid , Pasal 14 ayat (2).
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
presidensil  idealnya  hanya  tepat  diikuti  dengan  sistem  dwi  partai  dalam  arti  hanya ada  dua  partai  politik  yang  dominan.  Dengan  kata  lain  pembentukan  kabinet mempergunakan  sistem  koalisi.  Dengan  demikian  DPR  diberi  peran  untuk meminta  pertanggungjawaban  kepada  kabinet,  memberikan  kewenangan  secara formal  kepada  presiden  untuk  memberhentikan  menteri  atas  usul  DPR.  Peran DPR  ini  lebih  merupakan  pencerminan  dari  tradisi  parlementer  dan  presiden mempertahankan  pola  dalam  sistem  pemerintahan  presidensil.  Ketidakjelasan bagian-bagian dalam sistem pemerintahan Indonesia akan menimbulkan kekaburan  hak  dan  kewajiban  presiden  dan  DPR.  Dengan  demikian  pemerintahan Indonesia,  membutuhkan  dukungan  suara  mayoritas  mutlak  dari  DPR  kepada presiden.  Hal  inilah  yang  menunjukkan  sistem  pemerintahan  parlementer  dalam sistem  pemerintahan  presidensil  Indonesia.
Hak  prerogatif  diterjemahkan  dengan  hak  istimewa  yang  dimiliki  oleh lembaga-lembaga  tertentu  yang  bersifat  mandiri  dan  mutlak  dalam  arti  tidak  dapat digugat  oleh  lembaga  negara  yang  lain.  Hak  ini  dalam  sistem  pemerintahan negara-negara  modern  dimiliki  oleh  kepala  negara  (raja  maupun  presiden) maupun  kepala  pemerintahan  dalam  bidang-bidang  tertentu  yang  dinyatakan dalam  konstitusi.  Dengan  kata  lain  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  kepala pemerintahan  presiden  harus  mendengarkan  dan  bahkan  harus  melalui  persetujuan DPR.  Tidak  adanya  keseimbangan  kekuasaan  terlihat  karena  presiden  ternyata tidak  mempunyai  wewenang  untuk  mengontrol  kekuasaan  MPR  ataupun  DPR, bahkan  DPR  diberi  hak  imunitas. 97 Pasal  7C  mengatur  dengan  jelas  Presiden  tidak dapat  membekukan  dan/atau  membubarkan  DPR 98 dan  mengadakan  pemilihan baru  dalam  hal  terjadinya  krisis,  MPR  pun  tidak  mempunyai  wewenang  ini kepada  DPR.  Dalam  Pasal  7A,  MPR  dapat  melakukan impeachment terhadap presiden 99 setelah  adanya  usul  DPR 100 yang  kemudian  diajukan  untuk  diadili  oleh Mahkamah  Konstitusi. 101
Berdasarkan  hasil  amandemen  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  telah menentukan  bahwa  sistem  pemerintahan  Indonesia  adalah  sistem  pemerintahan presidensil  secara  murni,  maka  implikasinya  adalah  presiden  tidak  lagi melaksanakan  GBHN  yang  ditetapkan  MPR,  melainkan  membuat  program  kerja sendiri  (Repelita).  Di  pihak  lain  karena  presiden  dan  wakil  presiden  dipilih  dalam satu  pasangan  secara  langsung  dalam  pemilu  maka  presiden  tidak  lagi bertanggung  jawab  kepada  lembaga-lembaga  negara  yang  ada,  termasuk  juga kepada  MPR,  dari  aspek  politik,  hal  ini  berarti  bahwa  selama  lima  tahun jabatannya,  kedudukan  presiden  tidak  dapat  diganggu  gugat.  Itulah  sebabnya sistem  pemerintahan  yang  dianut  dinamakan fixed  executive. Dengan  demikian pertanggungjawaban  presiden  adalah  kepada  rakyat  yang  telah  memilihnya setelah  masa  jabatannya  berakhir.  Dengan  indikator  jika  pertanggungjawaban
97 Lihat UUD NRI Tahun 1945 Amandemen II, Pasal 20A ayat (3).
98 Lihat  UUD  NRI Tahun 1945 Amandemen III, Pasal 7 C, dalam sistem pemerintahan presidensil, presiden  tidak  mempunyai wewenang dalam membubarkan legislatif  ( the executive has no power to dissolve the legislatura ). 99 Ibid., Pasal 7A dan 7B.
100 Ibid , Pasal 7A.
101 Ibid , Pasal  7B.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
presiden  diterima  oleh  rakyat  maka  akan  dipilih  lagi  dalam  pemilu  selanjutnya, dan  sebaliknya. 102 Pasal  2  ayat  (1),  MPR  terdiri  dari  anggota  DPR  dan  anggota DPD  yang  dipilih  melalui  pemilihan  umum. 103 Dengan  keanggotaan  DPD  yang relatif  sedikit  dibanding  anggota  DPR,  dapat  dikatakan  bahwa  agenda  MPR tergantung  pada keinginan  DPR.
Dengan  kata  lain  MPR  adalah  DPR.  Bahkan  dalam  hal  kewenangan  yang diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  MPR  mengubah  UUD  NRI  Tahun  1945 104 dapat dikatakan  harus  melalui  persetujuan  DPR  karena  MPR  terdiri  dari  anggota  DPR dan  perubahan  tersebut  harus  dihadiri  minimal  1/3  anggota  MPR.  Hal  ini  jelas tidak  menunjukkan  adanya  kekuasaan  yang  seimbang  dalam  suatu  pemerintahan ( balances  of  powers ) karena  yang  terlihat  dari  amandemen  UUD  NRI  Tahun  1945 ini  justru  dominasi  kekuasaan  satu  lembaga  atas  lembaga-lembaga  negara  lain. Jika  memang  sistem  pemerintahan  presidensil  yang  sudah  ditentukan,  maka kembali  pada  adanya  suatu  sistem  yang checks  and  balances antara  presiden  dan legislatif.  Lembaga  legislatif  Indonesia  adalah  DPR  dan  DPD  yang  kemudian menjadi  semacam joint  session dalam  MPR.  Namun  dari  pembahasan  di  atas nampak  bahwa  peran  DPR  sangat  mendominasi,  sehingga  seolah  legislatif  berada di  tangannya.  Artinya  peran  DPD  relatif  kecil  dibanding  DPD,  padahal  keduanya dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat. Selain  itu,  hak  veto  dalam  proses  legislasi  jika dilihat  pada  Pasal  20  ayat  (5)  hak  ini  hanya  dimiliki  oleh  DPR. Checks  and balances benar-benar  menjadi  suatu  yang urgent, maka  hak  veto  dalam  proses legislasi  sepatutnya  dilakukan  secara  bersama-sama  oleh  presiden,  DPR  dan  DPD dalam  suatu  sidang  MPR.  Dengan  demikian  maka  lembaga  perwakilan  yang  ada saat  ini  sangat  tidak  seimbang,  pertama  dilihat  dari  keanggotaannya,  kedua  dilihat dari  hak  dan  kewajibannya.  Pada  masa  orde  baru,  Pasal  7  UUD  NRI  Tahun  1945 pra  amandemen  yang  menyatakan  bahwa  “Presiden  dan  Wakil  Presiden memegang  jabatannya  selama  lima  tahun  dan  sesudahnya  dapat  dipilih  kembali” yang  kemudian  diubah  dalam  amandemen  III  menjadi  “Presiden  dan  Wakil Presiden  memegang  jabatannya  selama  lima  tahun  dan  sesudahnya  dapat  dipilih kembali  dalam  masa  jabatan  yang  sama,  hanya  untuk  satu  kali  masa  jabatan”.
Pasal  7  UUD  1945  pra  amandemen  dijabarkan  secara  tidak  murni  karena pada  saat  itu  Presiden  dipilih  oleh  MPR  yang  terdiri  dari  anggota  DPR  ditambah dengan  utusan-utusan  dari  daerah-daerah  dan  golongan,  di  mana  anggota  dari utusan  daerah  dan  golongan  ini  tidak  ditentukan  secara rigid ditambah  dengan partai  politik  yang  ada  pada  saat  itu  hanya  ada  tiga  (3)  partai  yaitu  Partai Golongan  Karya  (Golkar),  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP/P3)  dan  Partai Demokrasi  Indonesia  (PDI).  Pada  saat  itu  Pegawai  Negeri  pun  dipolitisasi  untuk diwajibkan  memilih  partai  tertentu.  Amandemen  juga  memberi  kekuasaan  kepada DPR  untuk  melakukan  pemeriksaan  dan  meminta  keterangan  kepada  pemerintah (interpelasi),  hak  angket  dan  hak  menyatakan  pendapat  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  20A  UUD  NRI  Tahun  1945,  Pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  2,  selain  itu  ayat  (3) DPR  diberi  hak  untuk  mengajukan  pertanyaan,  menyampaikan  usul  dan  pendapat
102 Titik Triwulan Tutik, o.p cit., hlm. 151.
103 Lihat UUD NRI Tahun 1945 Amandemen IV, Pasal 2 ayat (1).
104 Lihat UUD NRI Tahun 1945 Amandemen III, Pasal 3 ayat (1).
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
serta  hak  imunitas.  Dengan  kata  lain,  Presiden  senantiasa  tampil  dengan  semangat sistem  pemerintahan  presidensil,  sedangkan  DPR  diberikan  hak-hak  yang lazimnya  diberikan  pada  sistem  pemerintahan  parlementer. 105 Uraian  pasal-pasal diatas  menunjukan  adanya  pergeseran executive  heavy menjadi legislative  heavy dan  tidak  menunjukkan  tanda-tanda  untuk  mewujudkan  adanya checks  and balances. Yang  justru  mengarah  pada tirani  legislative karena  adanya  dualisme yang  rawan  konflik  ditubuh  legislative  melalui  pembentukan  DPD  yang  juga anggota  legislatif  tetapi  tidak  mempunyai  kewenangan  apapun  dalam  proses legislasi. 106 Karena  nyatanya  UUD  NRI  Tahun  1945  dalam  Pasal  22D  mengatur DPD  hanya  dapat  mengajukan  RUU  yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta  penggabungan daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta yang  berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah.  Hal-hal tersebutlah  yang  boleh  diajukan,  diikuti  dan  diawasi  oleh  DPD.  Kekuasaan  DPR semakin  lengkap  dengan  adanya  kewenangan  untuk  mengisi  beberapa  jabatan strategis  kenegaraan,  seperti  memilih  anggota  BPK  yang  diatur  dalam  Pasal  23F ayat  (1), 107 menentukan  tiga  dari  sembilan  orang  hakim  konstitusi  sesuai  Pasal 24C  ayat  (3) 108 dan  menjadi  institusi  yang  paling  menentukan  dalamproses pengisian  lembaga non-state lainnya  ( auxiliary  bodies )  seperti  Komisi  Nasional HAM,  Komisi  Pemilu.  Selain  itu  juga  ada  keharusan  untuk  meminta pertimbangan  dalam  pengisian  jabatan  Panglima  TNI,  Kepala  Kepolisian  Negara RI  (Kapolri). 109 Kewenangan  DPR  selain  dalam  proses  legislasi  juga  berwenang dalam  penentu  ( executor ) dalam  bentuk  persetujuan  terhadap  agenda  kenegaraan yang  meliputi:
1. Menyatakan  perang,  membuat  perdamaian,  membuat  perjanjian  dengan negara  lain; 110
2. Membuat  perjanjian  internasional  lainnya  yang  menimbulkan  akibat  luas dan  mendasar  bagi  kehidupan  rakyat  yang  terkait  dengan  beban  keuangan negara; 111
3. Menetapkan  peraturan  pemerintahan  pengganti  undang-undang  menjadi undang-undang; 112
4. Pengangkatan  hakim  agung; 113
5. Pengangkatan  dan  pemberhentian  anggota  komisi  yudisial; 114 serta agenda  kenegaraan  lain  yang  memerlukan  pertimbangan  DPR yaitu:
6. Pengangkatan  duta; 115
105 Soewoto M ulyosudarmo, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, (Jakarta: Asosiasi Pengajar  HTN dan HAN Jawa Timur dan In-TRANS, 2004) , hlm. 49.
106 M isranto, Amandemen  Undang-undang  1945  dalam  Perspektif Perkembangan,  Jurnal Legality, Jurnal Ilmiah  Hukum,Vol. 14, hlm. 271.
107 UUD NRI Tahun 1945 Amandemen  III, Pasal 23F ayat (2).
108 Ibid. , Pasal 24C ayat (3).
109 Titik Triwulan Tutik, o.p. cit., hlm. 137.
110 Lihat UUD NRI Tahun 1945 Amandemen IV, Pasal 11 ayat (1).
111 Lihat UUD NRI Tahun 1945 Amandemen III, Pasal 11 ayat (2).
112 Lihat UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22 ayat (2).
113 Lihat UUD NRI Tahun 1945 Amandemen III, Pasal 24A ayat (3).
114 Ibid. , UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24B ayat (3).
115 Lihat UUD NRI Tahun 1945 Amandemen I, Pasal 13 ayat (2).
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
7. Menerima  dan menetapkan  duta  negar  lain; 116 193
8. Pemberian  amnesti  dan abolisi. 117 194
Melalui  review  pasal-pasal  UUD  NRI  Tahun  1945  tersebut,  nampak  bahwa sistem  pemerintahan  Indonesia  mengarah  pada  sistem  pemerintahan  quasi presidensil,  di  mana  konstelasi  politik  di  DPR  akan  sangat  berpengaruh  pada kinerja  Eksekutif.  Selain  itu  pasal-pasal  yang  mengatur  tentang  kewenangan  DPR merupakan  sistem  pengawasan  atau  kontrol  yang  dilakukan  legislatif  kepada eksekutif  yang  merupakan  ciri  sistem  pemerintahan  parlementer.
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Indonesia  menganut  Sistem  presidensil  dengan  multi  partai.  Sistem multi  Partai  ini  telah  berlangsung  sejak  tahun  1945  dan  berjalan  sampai saat  ini  meskipun  beberapa  kali  telah  berganti  sistem  pemerintahan. Pasca  reformasi,  sistem  demokrasi  di  Indonesia  memasuki  era  baru khususnya  dalam  pemilu  di  Indonesia.  Hal  ini  terlihat  dari  kehadiran partai  politik  dalam  pemilu,  Jumlah  partai  yang  mengikuti  pemilu  ini jauh  berbeda  dengan  masa  Orde  Baru  yang  hanya  3  pihak  yang  ikut pemilu  yaitu  Golongan  Karya,  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP) dan  Partai  Demokrasi  Indonesia  (PDI).  Ini  merupakan  konsekuensi  dari perubahan  Konstitusi  kita  yang  meskipun  tidak  mengamanatkan  secara jelas  sistem  kepartaian  apa  yang  harus  diimplementasikan.  Meskipun demikian, konstitusi mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia menetapkan  sistem  multi  partai,  yaitu  terdapat  pada  Pasal  6A  ayat  (2) UUD  NRI  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  pasangan  presiden  dan wakil  presiden  diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai politik.  Dari  pasal  tersebut  tersirat  bahwa  Indonesia  menganut  sistem multi  partai  karena  yang  berhak  mencalonkan  pasangan  calon  presiden dan  wakil  presiden  adalah  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik.
Artinya  paling  sedikit  dua  partai  politik  yang  menggabungkan  diri untuk  mencalonkan  presiden  untuk  bersaing  dengan  calon  lainnya  yang diusung  oleh  partai  politik  lain.
b. Dalam  sistem  pemerintahan  Presidensil  sistem  multi  partai  berpengaruh terhadap  sulitnya  pasangan  calon  Presiden  dan  wakil  presiden menghasilkan  suara  mayoritas  dalam  pemilu.  Terbuka  kemungkinan pasangan Presiden dan wakil Presiden dari partai minoritas memenangkan  pemilu.  Akan  muncul  politik  transaksional  dalam pembentukan kabinet dan dalam pengambilan kebijakan serta memunculkan  ketegangan  hubungan  antara  Presiden  dan  DPR  yang berakibat  pada tidak  berjalannya  roda pembangunan  secara maksimal.
2. Saran
a. Untuk  menjaga  stabilitas  pemerintahan,  kepada  lembaga  eksekutif  dan legislatif  disarankan  agar  dilakukan  penyederhanaan  jumlah  partai politik.  Penyederhanaan  dilakukan  bukan  hanya  dilihat  dari  esensi
116 Ibid. , Pasal 13 ayat (3)
117 Ibid. , Pasal 14 ayat (2).
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
ketidakbolehan  seseorang  untuk  membentuk  organisasi  politik  atau partai  politik  tapi  dengan  mekanisme  ambang  batas  secara  faktual  diluar unsur  eksekutif  dan  legislatif.  Dalam  hal  ini  KPU  dituntut  benar-benar harus  independen  karena  selalu  bekerja  dalam  suasana  sedang  ada partai  yang  berkuasa  dan  pemilihan  presiden  didasarkan  kepada  koalisi antarpartai yang dapat menimbulkan deadlock baik dalam penyelenggaraan,  pelaksanaan  bahkan  pada saat penyelesaian  sengketa.
b. Memberikan  pengaturan  kepada  DPR,  DPD  dan  Presiden  sesuai  dengan Sistem  Presidensiil  Murni  yang  tidak  didominasi  terhadap  satu  lembaga akan tetati dalam pendistribusian kekuasaan dilakukan secara proporsional sebagai mekanisme dalam  sistem  demokrasi  yang dilakukan  dengan  subsistem  multi  partai  agar  lebih  mempertegas  ciri- ciri  sistem  pemerintahan  presidensil  yang  tercantum  dalam  rumusan UUD  NRI Tahun  1945.
H. Daftar  Pustaka
1. Buku
Adi,  Rianto. Metodologi  Penelitian  Sosial  dan  Hukum. Edisi  I.  Jakarta:  Granit, 2004.
Amanwinata,  Rukmana. Sistem  Pemerintahan  Indonesia dalam Jurnal  Sosial Politik Dialektika. Bandung:  LPPMD UNPAD. 2001. Asshiddiqie,  Jimly. Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia  Setelah  Perubahan  Ke-4 UUD  1945, Makalah Seminar  Pembangunan  Hukum  Nasional  VIII, Depkumham  RI dan DPHM. Bali.  2003.
Basri,  Seta. Pengantar Ilmu Politik . Yogyakarta:  Indiebookcorner.  2011.
Budiardjo,  Miriam. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama 2008.
________________. Demokrasi  di  Indonesia .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama. 1996.
Cipto,  Bambang. Partai  Kekuasaan  dan  Militerisme. Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar. 2000.
Haryanto. Sistem Politik Suatu Pengantar . Yogyakarta:  Liberty.  1982. Ibrahim,  Jhonny. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang: Bayumedia.  2006.
Kantaprawira,  Rusadi. Sistem  Politik  Indonesia  Suatu  Model  Pengantar. Bandung:  Sinar  Baru,  Algesindo.  2002.
Kusnardi,  Moch.,  dan  Harmaily  Ibrahim. Pengantar  Hukum  Tata  Negara Indonesia . Jakarta:  Sinar  Bhakti.  1983. MD,    Moh.  Mahfud. Konstitusi  dan  Hukum  dalam  Kontroversi  Isu. Jakarta: Rajawali  Pers. 2009.
________________. Dasar  dan  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia  Edisi  Revisi. Jakarta:  Rineka  Cipta.  2000.
________________. Demokrasi  dan  Konstitusi  di  Indonesi a . Jakarta:  Rineka Cipta.  2000.
Meyer,  Thomas. Sosial-Demokrasi  Dalam  Teori  dan  Praktik. Yogyakarta:  CSDS. 2003.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pengaruh  Sistem  Multi Partai  Terhadap  Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ∽ Ida R. Hasan ∽
Misranto. Amandemen  Undang-undang  1945  dalam  Perspektif  Perkembangan.
Jurnal Legality.  Jurnal  Ilmiah  Hukum.  Vol.  14. Moleong,  Lexy. Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  Remaja  Rosda  Karja.
2000.
Muhammad, Abdul  Kadir. Hukum  dan  Penelitian  Hukum .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.  2004.
Mulyosudarmo,  Soewoto. Pembaharuan  Ketatanegaraan  Melalui  Perubahan Konstitusi. Jakarta:  Asosiasi  Pengajar  HTN  dan  HAN  Jawa  Timur  dan  In- TRANS. 2004.
Nurhasim,  Moch.,  dan  Ikrar  Nusa  Bhakti  ( Penyunting ). Sistem  Presidensil  dan Sosok Presiden Ideal. Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar.  2009. Ranawijaya,  Usep. Partai  Politik  dan  Demokratisasi  suatu  Tinjauan  Sejarah . Bandung:  Mizan.  1998.
________________. Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Dasar-Dasarnya. Jakarta: Ghalia.  1983.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta:  UI Press. 1984. Soemantri,  Sri. Tentang  Lembaga-Lembaga  Negara  Menurut  UUD  1945. Bandung:  Citra  Aditya  Bakti.  1993.
________________. Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali.  1984.
________________. Sistem-sistem Pemerintahan Negara-Negara
Asean.
Bandung:  Tarsito.  1976.
________________. Partai  Politik,  Sistem  Kepartaian  dan  Sistem  Pemilihan Umum di Indonesia . Bandung:  Yayasan  Pendidikan  Bunda.  1969.
________________. Demokrasi Pancasila dan Implementasinya Menurut Undang-Undang Dasar  1945 . Bandung:  Alumni.  1969. Soemantri, Sri. Demokrasi  Hukum . Makalah Seminar  Perkembangan  Demokrasi di Indonesia  sejak 1945-1993. Widyagraha.  LIPI.  Jakarta. 24-25 Mei  1993. Soehino. Ilmu Negara. Yogyakarta:  Liberty.  2000. Soemitro, Ronny  Hanitijo. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri .  Jakarta: Ghalia  Indonesia.  1998.
Sulardi. Tata  Negara  Indonesia  Menuju  Pembaharuan. Malang:  IKIP  dan  UMM Press. 1999.
Suseno,  Fans Magnis. Mencari Sosok Demokrasi. Jakarta:  Gramedia.  1997. Surbakti,  Ramlan. Memahami  Ilmu  Politik .  Jakarta:  Gramedia  Widia  Sarana Indonesia.  2010.
Tutik,  Titik  Triwulan. Pokok-pokok  Hukum  Tata  Negara .  Jakarta:  Prestasi Pustaka.  2006.
Yuda,  Hanta. Presidensiilisme  Setengah  Hati .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2010.
2. Peraturan  Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 . UUD  Tahun  1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 , UUD  NRI Tahun  1945 Hasil  Amandemen.