INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 7611-7622 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tantangan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Perbankan di Indonesia
Irfan Hibatullah 1 ✉ , Annalisa Y 2 , M Syaifuddin 3 , Putu Samawati 4 , Kn Sofyan Hasan 5
Program Khusus Hukum Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Hukum,
Universitas Sriwijaya
Email: irfanhibatullah2000@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Perlindungan terhadap hak cipta sangat penting terutama bagi negara-negara berkembang di masa depan. Karena merupakan instrument baru yang patut dikelola dengan baik. Hak Cipta merupakan salah satu hak kebendaan bergerak yang tidak berwujud (intangible assets). Dalam hal ini, hak cipta mempunyai hak ekonomi dan dapat memberikan keuntungan secara finansial, maka hak cipta dapat dijadikan objek agunan perbankan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum  doctrinal melalui pendekatan  kualitatif  dengan  memanfaatkan  data  sekunder  sebagai  data  utama  berdasarkan penelusuran  literatur.  Sumber  data  penelitian  adalah  peraturan  perundang-undangan,  teori  dan konsep-konsep  hukum  yang  relevan.  Data  dianalisis  menggunakan  metode  yuridis  kualitatif  dan penarikan  logika  berpikir  deduktif.  Hasil  penelitian  menunjukan  masih  ada  tantangan  dalam pelaksanaan  pengikatan  hak  cipta  sebagai  agunan  kredit  perbankan  seperti  tantangan  tantangan belum  adanya  peraturan  pelaksana  yang  lebih  rinci  antar  instansi  terkait,  belum  adanya  lembaga penilai hak cipta yang efektif dan sistem deklaratif menentukan siapa yang berhak sebagai Pemberi Fidusia.  Maka kedepan diperlukan Langkah strategis yang tepat berupa tindak lanjut dari aspek teknis, regulatif, administratif dan implementatif berupa pembentukan formulasi skema pembiayaan berbasis KI sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak serta koordinasi dan  sinergi  antar  kementerian  dalam  pengikatan  hak  cipta  sebagai  agunan  kredit  perbankan  di Indonesia.
Kata Kunci: Hak Cipta, Agunan Kredit, Perbankan

## Abstract
Protection of copyright is very important, especially for developing countries in the future. Because it is a new instrument that should be managed properly. Copyright is one of the intangible movable property rights (intangible assets). In this case, copyright has economic rights and can provide financial benefits,  so  copyright  can  be  used  as  a  banking  collateral  object.  This  study  uses  doctrinal  legal research through a qualitative approach by utilizing secondary data as the main data based on a literature search. Sources of research data are regulations, theories and relevant legal concepts. Data were analyzed using qualitative juridical methods and logical deductive reasoning. The results of the study show that there are still challenges in implementing copyright binding as collateral for credit banking, such as the absence of more detailed implementing regulations between related agencies, the absence of an effective copyright appraisal institution and a declarative system that determines who is entitled to be a Fiduciary Provider. Then, appropriate strategic steps are needed in the form of follow-up from technical, regulatory, administrative and implementation aspects in the form of the formulation of an IP-based financing scheme so as to provide legal certainty and legal protection for the parties as well as coordination and synergy between ministries in limiting copyrights as bank credit collateral in Indonesia.

## Keyword: Copyright, Credit Collateral, Banking

## PENDAHULUAN
Hak  kekayaan  intelektual “Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Hukum  Dan Perundang-Undangan RI No. M.03 PR.07.10 Tahun 2000 Dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara Dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000.  Hak kekayaan Intelektual  disingkat  “H.K.I adalah  suatu  sistem  yang  sekarang  ini  melekat  pada  tata kehidupan  modern.  Seperti  juga  pada  aspek-aspek  lain  yang  memberi  warna  pada kehidupan  modern  misalnya  masalah  lingkungan  hidup  serta  persaingan  usaha,  hak kekayaan  intelektual  merupakan  konsep  yang  relatif  baru  bagi  sebagian  besar  negara, terutama negara-negara berkembang. Dari segi pranata, HKI dibangun sebagai instrumen hukum yang berbasis pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak atas kreasi intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi (Tim Lindsey dan Eddy Damian, 2006). Hak Kekayaan Intelektual  adalah hak  khusus dari hasil olah pikir manusia  berupa cipta, karya dan sastra yang punya nilai ekonomis.
Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak  moral  merupakan  hak  yang  melekat  secara  pribadi  pada  diri  Pencipta.  Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Pasal 16 ayat (2) bahwa Hak
Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena, pewarisan, hibah, wakaf,  wasiat,  perjanjian  tertulis  atau  sebab  lainnya  yang  dibenarkan  sesuai  dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan Pasal 16 ayat (3), Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) berkaitan Hak Cipta sebagai  objek  jaminan  Fidusia,  menjadi  suatu  perkembangan  baru  dalam  lingkungan Hukum Jaminan.
Bercermin  kepada  negara-negara  maju  tampak  bahwa  perlindungan  yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat (Eddy Damain, 2009). Perkembangan masyarakat global, Kekayaan Intelektual (KI) dijadikan akses  untuk  mendapatkan  kredit  perbankan  secara  internasional. Commission  adalah United Nation dalam pertemuannya pada sesi ke 39 Tahun 2006, mencatat bahwa Kekayaan Intelektual  (seperti copyright,  patent  dan  trademark)  telah  menjadi  sumber  pembiayaan perbankan (Nations, n.d.). Dalam hal ini hak kekayaan intelektual dijadikan sebagai collateral untuk  mendapatkan  kredit  dari  perbankan.  Dengan  perkataan  lain,  collateral  menjadi bagian perbankan untuk menyalurkan pembiayaan bagi nasabahnya baik sebagai owner, maupun  licensee  dari  hak  kekayaan  intelektual.  Perkembangan  pada  era  modern mendorong negara terus mengikuti perkembangan terutama pada sektor ekonomi dimana menjadi fokus dalam mewujudkan cita-cita bernegara untuk mensejahterakan rakyat, Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran penting terutama pada sektor perekonomian bisnis. Modal sendiri bisa didapatkan salah satunya melalui perjanjian kredit pada bank dengan menggunakan  jaminan  dalam  perjanjian  tersebut  (Alhadae  &  D,  2021).  Hak  Cipta  dapat dijadikan sebagai salah satu objek jaminan dalam Jaminan Fidusia. Hal ini dikarenakan Hak Cipta mempunyai hak eksklusif yang dimiliki Pemegang Hak Cipta atau Pencipta yaitu hak ekonomi.  Hak  ekonomi  dari  sebuah  ciptaan  berarti  ciptaan  tersebut  mempunyai  nilai ekonomi.Nilai ekonomi tersebut di dapat oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terdapat dari  pemanfaatan  hak  ekonomi  atas  objek  ciptaan.  Pemanfaatan  hak  ekonomi  tersebut misalnya mendapat imbalan atas pemanfaatan objek ciptaanya tersebut atau mendapatkan royalty apabila terjadi kontrak atau perjanjian lisensi.
Perkembangan baru Pasal 16 ayat (3) UUHC menunjukan lembaga keuangan baik bank maupun non bank akan menerima Hak Cipta sebagi sebuah agunan kredit. Untuk keperluan penjaminan  kredit,  bentuk  pengalihan  yang  bisa  digunakan  dengan  objek  kekayaan intelektual adalah melalui perjanjian jaminan. Jaminan Fidusia sebagai jaminan diberikan dalam  bentuk  perjanjian  memberikan  pinjaman  uang,  kreditur  mencantumkan  dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan
pelunasan  hutang  piutang.  Dengan  demikian  hubungan  hukum  antara  Pemegang  dan Pemberi jaminan adalah hubungan perikatan, dimana Pemegang jaminan (kreditur) berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan dari debitur (Pemberi jaminan) (Ahmad Zaini, 2007).
Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan  dimaksud  sesuai  yang  diperjanjikan,  sehingga  bagi  bank  yang konservatif dapat  menafsirkan  bahwa  kepastian  pengembalian  kredit  disertai  jaminan  (Heru Soepraptomo,  2007).  Kewajiban  mengikat  benda  sebagai  agunan  untuk  fasilitas  kredit dengan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia yang bersumber  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998,  membuktikan  bahwa  pentingnya lembaga jaminan dalam pemberian kredit perbankan.
Secara  konseptual  jaminan  fidusia  merupakan  jaminan  yang  bersifat  kebendaan, setelah benda yang dibebani fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi apabila benda yang dibebani fidusia tidak didaftarkan, maka hak menerima fidusia yang timbul dari adanya  perjanjian  pembebanan  fidusia,  bukan  merupakan  hak  kebendaan,  tetapi merupakan  hak  perorangan  (Betty  Dina  Lambok,  2008).  Perjanjian  pengalihan  hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan hak kepemilikan atas benda yang dialihkan itu tetap berada dalam penguasaan si pemilik benda. Fidusia sebagai salah  satu  jaminan  merupakan  unsur  pengaman  kredit  bank,  yang  dilahirkan  dengan didahului oleh perjanjian kredit bank. Konstruksi ini menunjukan bahwa perjanjian jaminan fidusia memiliki karakter accessoir, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Hak Cipta sudah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 1 butir 2 tersebut namun pihak  perbankan  di  Indonesia  belum  mempraktikan  Hak  Cipta  sebagai  jaminan  kredit karena  terdapat  tantangan-tantangan  dalam  pelaksanaannya.  Tantangan-tantangan tersebut antara lain nilai ekonomi dari suatu Hak Cipta, dan kepemilikan suatu Hak Cipta, hal  ini  terkait  dengan  sistem  pendaftaran  hak  cipta  yang  dianut  dalam  hukum  positif Indonesia  yang  menganut  sistem deklaratif  bukan  konstitutif  serta  regulasi  yang  khusus mengenai hak cipta sebagai objek  jaminan. Keadaan tersebut menimbulkan resiko yang cukup besar bagi pihak perbankan untuk dapat menerima hak cipta sebagai suatu agunan.
Kenyataannya, hingga saat ini belum ada lembaga keuangan yang menjalankan aturan tersebut. Hal ini tentunya terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian bank, di mana bank  harus  meyakinkan  diri  bahwa  uang  yang  dipinjamkan  kepada  perajin  akan dikembalikan. Biasanya diyakini bahwa bank akan memberikan pinjaman kepada pemohon
jika  pihak  terakhir  menyediakan  aset  yang  cukup  untuk  memastikan  kinerja  pinjaman mereka (Sri Handayani et al., 2023).
Tantangan-tantangan ini muncul karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur Hak  Cipta  sebagai  objek  jaminan.  Walaupun  Pemerintah  telah  mengeluarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2022  tetapi  implementasi  pengikatan  skema  pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual perlu dikaji secara mendalam. Tidak adanya kepastian hukum yang dapat memberikan jaminan baik kepada pemberi fidusia maupun menerima fidusia. Padahal tujuan adanya ketentuan aturan hukum yang dibuat hendaknya dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam hal ini pemberi dan penerima fidusia itu sendiri. Karena tujuan hukum itu sendiri adalah memberikan kepastian. Sehingga dalam hal ini ada risiko yang cukup besar bagi pihak perbankan untuk dapat menerima hak cipta sebagai suatu  objek  jaminan.  Sesuai  dengan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  maka permasalahan yang  dapat dirumuskan dalam wujud pertanyaan hukum, sebagai berikut; Bagaimana tantangan pengikatan hak cipta sebagai  agunan kredit perbankan sehingga ada kepastian hukum.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  metode penelitian  hukum  doctrinal  melalui  pendekatan  kualitatif  dengan  memanfaatkan  dat sekunder sebagai data utama berdasarkan penelusuran literatur. Sumber data penelitian adalah  peraturan  perundang-undangan,  teori  dan  konsep-konsep  hukum  yang  relevan. Data  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  yuridis  kualitatif  yang  dinarasikan  dalam bentuk penjelasan dengan menggunakan interpretasi hukum dan penarikan logika berpikir deduktif dengan penyajian data-data yang terkait tantangan pengikatan hak cipta sebagai agunan kredit perbankan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep dasar hak cipta sebagai objek agunan kredit perbankan.
Kekayaan  Intelektual  istilah  resmi  yang  digunakan  untuk  hak  yang  diberikan  atas karya-karya pemikiran manusia tertentu yang memiliki nilai ekonomis.Kekayaan Intelektual merupakan  suatu  bentuk  hak  milik (property  right).Pemegang  hak  pada  Kekayaan Intelektual  serupa  dengan  hak  milik  pada  benda  dalam  Buku  II  KUHPerdata,  dalam  arti pemilik  hak-nya  adalah  individu  dan  bukan  Masyarakat  (C.  Ria  Budiningsih,  n.d.).  Oleh karena  Kekayaan  Intelektual  merupaka  suatu  bentuk  hak  milik (property  rights)  yang mempunyai  nilai  komersial  (ekonomi),  maka  apabila  Kekayaan  intelektual  digolongkan
sebagai  harta  benda,  Kekayaan  Intelektual  akan  masuk  dalam  kategori  harta  benda bergerak  namun  tidak  berwujud.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  diatas  Hak  Cipta  yang merupakan bagian dari hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai bentuk kebendaan bergerak  yang  tidak  berwujud  sehingga  dapat  juga  disebut  sebagai  hak  kebendaan immaterial. Pengkategorian Hak Cipta sebagai kebendaan immaterial tidak terlepas pada hak ekonomi yang melekat pada Ciptaan itu sendiri. Hak ekonomi dimaknai sebagai hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.
Kekayaan Intelektual adalah istilah resmi yang digunakan untuk hak yang diberikan atas karya-karya pemikiran manusia tertentu yang memiliki nilai ekonomis. Perlindungan hukum  diberikan  kepaqda  individu  yang  menghasilkan  kreasi  intelektual.  Kekayaan Intelektual lahir dari system hukum barat sebab hukum adat tidak mengenal perlindungan hukum  terhadap  hak-hak  ekonomi  atas  kreasi  intelektual  manusia.  Kekayaan  Intelektual merupakan  suatu  bentuk  hak  milik (property  rights).  Pemegang  hak  pada  Kekayaan Intelektual  serupa  dengan  hak  milik  pada  benda  dalam  Buku  II  KUHPerdata,  dalam  arti pemilik haknya adalah individu dan bukan masyarakat. Oleh karena Kekayaan Intelektual merupakan  suatu  bentuk  hak  milik  ( property  right)  yang  mempunyai  nilai  komersil (ekonomi), maka apabila Kekayaan Intelektual digolongkan sebagaui harta benda, Kekayaan Intelektual akan masuk dalam kategori harta benda bergerak namun tidak berwujud.
Di  Indonesia  pengaturan  Kekayaan  Intelektual  sebagai  objek  jaminan  perbankan terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  hak  cipta.  Di  dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagaian melalui cara pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 16 ayat (3) Undang- undang Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia.”
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, Pasal 1 angka (1) sampai dengan (4) menyatakan sebagai berikut :
1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan  bahwa  benda  yang  hak  kdepemilikannya  dialihkan  tersebut  tetap  dalam pengauasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud atau benda tidak bergerak khusunya bangunan yang tidak dapat dibebani  hak  tanggungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  Nomor  4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi
Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainya.
3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran
4. Benda adalah  segala sesuatu yang  dapat dimiliki  dan dialihkan,  baik yang  berwujud maupun  yang  tidak  berwujud,  yang  terdaftar  maupun  yang  tidak  terdaftar,  yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.
Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum meskipun Undang-undang  Jaminan  Fidusia  memperbolehkan  untuk  benda  yang  tidak  terdaftar dijaminkan secara Fidusia namun terhadap Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia hanya berlaku  terhadap  ciptaan  yang  sudah  dicatat.  Istilah  Yang  Digunakan  Dalam  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  Adalah  Pencatatan  Ciptaan  Berbeda Dengan  UU  Nomor  19  Tahun  2002  Menggunakan  Istilah  Pendafataran  Ciptaan.  Namun Pada Dasarnya Hak Cipta Tetap Menganut Prisip Deklaratif Yang berarti tanpa dilalukannya pencatatan terhadap suatu ciptaan yang dimiliki oleh Pencipta, karya cipta tersebut tetap diakui sebagai ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

## 2. Tantangan Pengikatan Hak Cipta sebagai Agunan Kredit Perbankan
Pesatnya  perkembangan  ekonomi  kreatif,  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di Indonesia mengharuskan adanya pembaharuan pengaturan tentang hak cipta. Bercermin kepada Negara-negara maju  tampak  bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak cipta  telah  berhasil  membawa  pertumbuhan  ekonomi  kreatif  secara  signifikan  dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat (Eddy Damian, 2019). Undang-undang nomor 28 tahun 2014 Tentang hak cipta dalam Pasal 16 ayat (3), mengatur bahwa Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud  dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini berarti, lembaga keuangan baik bank maupun non bank akan menerima Hak Cipta sebagai sebuah agunan kredit.
Pada  prakteknya,  sampai  saat  ini,  belum  ada  lembaga  keuangan  khususnya perbankan  yang  menjalankan  ketentuan  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  beberapa  faktor kesulitan hak cipta untuk dijadikan objek jaminan fidusia. Kesulitan tersebut antara lain: a) sistem pendaftaran hak cipta yang bersifat deklaratif membuat hak cipta tidak wajib untuk dicatat  sehingga  kepastian  hukum  hak  cipta  pada  saat  dijadikan  objek  jaminan  akan memberikan ketidakpastian hukum, b) Hak cipta tersebut harus sudah memiliki estimasi nilai ekonomis yang dapat dipertanggungjawabkan, saat ini lembaga penilai yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif sehingga nilai royalty bisa diketahui belum berjalan efektif.
Hal ini tentu saja terkait dengan pemberlakuan asas kehati-hatian bank, dimana bank harus mendapatkan kepastian pengembalian dana yang telah dipinjamkan kepada seniman. Pada umumnya Bank bersedia memberi utang kepada peminjam asalkan peminjam atau debitur menyediakan  harta  kekayaan  guna  menjamin  kelancaran  utangnya. “http://business - law.binus.ac.id/2015/10/08/Hak-Cipta-Sebagai-Objek-JaminanFidusia/ Diakses Pada

## Tanggal 25 Agustus 2023.”
Pengaturan  dalam  Pasal  16  ayat  3  terkait  dan  bahkan  tidak  terlepas  dengan ketentuan Perundang-undangan yang lain. Ketentuan Perundang-undangan yang terkait dalam hal ini adalah undang-undang jaminan fidusia dan Undang-undang perbankan.(Rio F Najoan, 2016)   Maka Hak Cipta sudah memenuhi syarat yang ditentukan Pada Pasal 1 butir 2 tersebut, namun praktisi lembaga keuangan di Indonesia masih menemui beberapa tantangan dalam pelaksanaannya.

## 1. Perlu ada Peraturan Pelaksana yang lebih rinci
Belum  ada  peraturan  Pelaksana  yang  khusus  mengenai  Hak  Cipta  sebagai  objek jaminan fidusia. Keadaan tersebut menimbulkan resiko yang cukup besar bagi pihak perbankan  untuk  dapat  menerima  hak  cipta  sebagai  suatu  agunan,  Hak  cipta merupakan benda bergerak tak berwujud (intangible) yang sampai saat ini belum ada pengaturan secara baku bagaimana menilai atau menaksir nilai ekonomis dari sebutan Hak Cipta.
2. Nilai Ekonomi Hak Cipta
Mekanisme penilaian benda yang akan dijadikan agunan dan dibebani dengan lembaga penjaminan,  praktek  yang  selama  ini  lazim  terjadi  di  lapangan,  lembaga  keuangan pemberi kredit (kreditur), menggunakan jasa Penilai Publik yang lazin disebut Apparisal. Penilai  publik  adalah  pihak  ketiga  yang  merupakan  profesi  penunjang  di  sektor keuangan, dan dapat memberikan pertimbangan professional mengenai penilaian nilai ekonomi  benda,  yang  kemudian  akan  dibebani  dengan  lembaga  jaminan.  Profesi Penilai Publik diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.
Penggunaan Hak Cipta lagu dan musik sebagai objek jaminan fidusia harus didukung oleh peran Lembaga Penilai Aset Hak Cipta. Lembaga perbankan dan non perbankan menyaratkan adanya jaminan kepastian hukum atas nilai hak cipta lagu dan musik yang akan dijamin (Hana Djaja Waluja, 2021). Disini diperlukan pihak ketiga sebagai penilai agar  hak  cipta  khususnya  musik  dan  lagu  di  jamin.    Dengan  terbitnya  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Musik dan Lagu secara Komersial, pemerintah memberikan kewenangan kepada Lembaga Manajemen Kolektif
(LMKN) sebagai salah satu Lembaga yang dapat memberikan penilaian nilai ekonomi hak cipta musik dan lagu.
3. Sistem Pendaftaran Deklaratif Kendala lain terkait perlindungan terhadap Hak Cipta menganut system deklaratif atau perlindungan  tidak  mensyaratkan  pendaftaran,  akan  tetapi  guna  melindungi  Hak ekonomi  atas  karya  ciptanya,  maka  para  Pencipta  harus  mendaftarkan  Hak  Cipta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu kepastian hukum siapakah pihak yang berhak menjaminkan suatu Hak Cipta.  Dari uraian diatas, sehubungan belum adanya Peraturan Perundang- undangan  yang  mengatur  lebih  lanjut  mengenai  mekanisme  pembebanan  fidusia terhadap  Hak  Cipta,  ada  beberapa  kriterian  yang  dapat  digunakan  sebagai  dasar menilaian nilai ekonomis sebuat Hak Cipta untuk dapat dijadikan agunan kredit, antara lain:
a) Hak  Cipta  harus  sudah  terdaftar  pada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia
b) Hak  Cipta  tersebut  sudah  memiliki  estimasi  nilai  ekonomis  yang  dapat dipertanggungjawabkan, dapat dilihat dari nilai kontrak dengan perusahaan yang menggunakan/  menyebarluaskan  /mendistribusikan/  menampilkan  karya  cipta tersebut
c) Hak Cipta tersebut sudah dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif, sehingga nilai royaltinya sudah dapat diketahui.
d) Pemberian Kredit diberikan dalam asas kehati-hatian, dalam artian sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa keuangan
e) Sertifikat  Kekayaan  Intelektual  sudah  termasuk  dalam  jenis  agunan  yang diperbolehkan dalam pembiayaan kredit bank
f) Jika  diperlukan  maka  diberikan  jaminan  lain  berupa personal  quarantee  atau borgtocht  dari  perusahaan  yang  menanguingi  sebuah  karya  cipta  tersebut (misalnya personal quarantee dari pemilik perusahaan label music yang menaungi seorang pencipta lagu).
Berdasarkan uraian tersebut diatas, meskipun dinilai telah membawa pembaharuan hukum, khususnya bagi pemegang hak Kekayaan Intelektual  khusunya Hak Cipta ternyata di sisi lain terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan konsep  teori  kepastian  dan  perlindungan  hukum.  Apabila  menggunakan  teori  kepastian hukum  Hans  Kelsen,  hukum  sebagai  norma  merupakan  pernyataan  yang  menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa
yang harus dilakukan. Senada dengan Hans Kelsen, Gutav Radbruch berpandangan bahwa hukum  harus  mengandung  3(tiga)  nilai  identitas,  yakni  asas  kepastian  hukum (rechtmatigheid),  asas  keadilan  hukum  (gerectigheid),  dan  asas  kemanfaatan  hukum (zwechtigheid). Sebagai pengemban nilai keadilan, hukum menjadi ukuran bagi adil atau tidak adilnya tata hukum.
Meski demikian, tidak selamanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya. Terdapat situasi- situasi  yang  justru  menunjukan  “mati - nya”  suatu  hukum  atau  peraturan.  Doktrin desuetude (Bahasa Latin: kuno, kadaluarsa) menyatakan bahwa suatu kaedah hukum yang tidak  dijalankan  untuk  waktu  yang  lama  dan  secara  sinambung  membuatnya  tidak  lagi mengikat,  yang  ditandai  antara  lain  oleh  Pengadilan  yang  tidak  lagi  menghukum  para pelanggar  kaidah  hukum  itu  (Budiono  Kusumohamidjojo,  n.d.).  Wujud  doktrin  tersebut barangkali  dapat  dilihat  dari  implementasi  Pasal  16  ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  28 Tahun  2014.  Terlepas  dari  Undang-undang  Hak  Cipta  yang  secara  eksplisit  memberikan legitimasi Kekayaan Intelektual sebagai agunan kredit, namun ketentuan ini perlu di dukung dengan implementing  regulations serta dukungan sarana dan  prasarana yang memadai untuk implementasinya sehingga skema pembiayaan perbasis Kekayaan Intelektual dalam kredit perbankan di Indonesia dapat dikatakan non-existence.

## SIMPULAN
Konsep dasar Hak Cipta sebagai agunan kredit perbankan adalah bahwa Hak Cipta yang  merupakan  bagian  dari  Kekayaan  Intelektual  dikategorikan  sebagai  bentuk  benda bergerak  yang  tidak  berwujud  sehingga  dapat  juga  disebut  sebagai  hak  kebendaan immaterial.  Konsep  Hak  Cipta  sebagai  kebendaan  immaterial  tidak  terlepas  pada  hak ekonomi  yang  melekat  pada  Ciptaan  itu  sendiri.  Hak  ekonomi  dimaknai  sebagai  hak eksklusif  Pencipta  atau  Pemegang  hak  cipta  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas ciptaan. Pengkategorian ini membuat hak cipta dapat memenuhi ketentuan sebagai objek jaminan fidusia sesuai degan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Tantangan Pengikatan Hak Cipta sebagai Agunan Kredit Perbankan harus memenuhi syarat: harus dicatat, sudah ada estimasi nilai ekonomis, royalty  sudah dikelola oleh LMKN , memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit pembiayaan, ada sertifikat KI. Meskipun dinilai  telah  membawa  pembaharuan  hukum,  bagi  pemegang  hak  Kekayaan  Intelektual khusunya  Hak  Cipta  ternyata  di  sisi  lain  terdapat  tantangan  belum  adanya  peraturan pelaksana yang lebih rinci antar instansi terkait, belum adanya lembaga penilai hak cipta yang efektif dan sistem deklaratif membuat sulit  menentukan siapa yang berhak sebagai Pemberi Fidusia.  Maka kedepan diperlukan Langkah strategis yang tepat berupa tindak
lanjut  dari  aspek  teknis,  regulatif,  administratif  dan  implementatif  berupa  pembentukan formulasi  skema  pembiayaan  berbasis  KI  sehingga  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum bagi para pihak serta koordinasi dan sinergi antar kementerian.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Zaini. (2007). Dinamika Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia.
Jurnal Al Qalam, 24(3), 407.
Alhadae, M. H., & D, S. N. I. S. (2021). Pengklasifikasian Hak Atas Merek Sebagai Benda Pada Objek Jaminan Dalam Perbankan. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora2,
8(3), 440 – 441.
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03 PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”), telah resmi dipaka . (n.d.).
Betty Dina Lambok. (2008). Akibat Hukum Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fidusia Kepada Pemberi Fidusia Untuk Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga. Jurnal Hukum Pro Justitia2, 26(3).
Budiono Kusumohamidjojo. (n.d.). Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan,Yrama Widya.
C. Ria Budiningsih. (n.d.). Pengertian Pokok dan sejarah Hak Kekayaan Intelektual. In Diktat Perkuliahan HKI Universitas Katolik Parahyangan (p. 1).
Eddy Damain. (2009). Hukum Hak Cipta, Cetakan ke-1 Edisi ketiga,. PT.Alumni.
Eddy Damian. (2019). Hukum Hak Cipta, cet. 1 edisi ketiga, (edisi keti). PT.Alumni.
Hana Djaja Waluja. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Penilai Sebagai Penentu Nilai Hak Cipta Dalam Jaminan Kredit Di Indonesia. Jurnal Hukum Statuta, 1(1), 29.
Heru S oepraptomo. (2007). “Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasi Lembaga Fidusia Dalam Praktik Perbankan.” Jurnal Hukum Bisnis, 26(1), 50.
http://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/hak-cipta-sebagai-objek-jaminan- idusia/diakses pada tanggal 2 September 2022. (n.d.).
Nations, U. (n.d.). United Nations Commission On International Trade Law.
Https://Uncitral.Un.Org/. https://uncitral.un.org/
Rio F Najoan. (2016). Kajian Hukum Tentang Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia. Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi, 152.
Sri Handayani, Y, A., & Jon Emirzon. (2023). Lembaga Managemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Penilai Nilai Ekonomi Dalam Pengikatan Hak Cipta Musik Dan Lagu
Sebagai Objek Jaminan Fidusia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum2, 17(1), 16.
Tim Lindsey dan Eddy Damian. (2006). Hak Kekayan Intelektual, Suatu Pengantar.
PT.Alumni.