## PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM PADA PERKARA PIDANA OLEH PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA SUMATERA BARAT DI KOTA PADANG 

## Febtrina Sari
Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang e-mail: febtrina.sr@gmail.com

## Abstract
Indonesia is a nation based on the rule of law (State of Law) in accordance with Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of Indonesia (UUD 1945). State of Law rests on protection of  human  rights,  non-discrimination,  and  equality  before  the  law,  which  means  that  the  state guarantees equality before the law by stipulating that everybody has a right to equal standing before the  law  and  access  to  justice.  Law  No.  16  Year  2011  concerning  Legal  Aid  (Legal  Aid  Law)  is  a manifestation of State of Law, which implementation is delegated to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Regional Office of Law and Human Rights or ‘Kanwil Hukum dan  HAM’)  in  cooperation  with  Legal  Aid  Organizations  (‘OBH’).  The  legal  aid  concept  is  a provision  of  state  funding  for  the  poor  in  order  to  guarantee  their  access  to  justice.  This  article looks at the implementation of legal aid for the poor by PBHI Sumbar in criminal cases within the Jurisdiction  of  State  Court  Class  1A  Padang  using  juridical-sociological  research  method.  PBHI Sumbar  provides  legal  aid  for  the  poor  based  on  the  Legal  Aid  Law,  but  provides  exceptions  for certain cases, namely corruption, environmental crimes, human rights abuses, and morality or sex- related crimes. The exceptions are subjective and inconsistent that restricts access to legal aid. In general, PBHI Sumbar provides legal aid in common criminal cases in a well-implemented manner, but in special criminal cases, its role is below optimal.
Keywords : Legal Aid, Poor Communities, Legal Aid Organizations.

## Abstrak
Indonesia  adalah  negara  hukum  sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang  Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Negara Hukum berdasar pada perlindungan hak asasi manusia, non deskriminatif dan menjamin adanya hak perlakuan sama di hadapan hukum (equality before the law), yang bermakna bahwa negara menjamin persamaan kedudukan hukum bagi setiap orang dengan mengatur hak perlakuan sama di depan hukum dan jaminan akses terhadap keadilan. UU  Nomor  16  tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  (UU  Bantuan  Hukum)  adalah  pelaksanaan Negara  Hukum  tersebut  yang  memandatkan  penyelenggaraannya  pada  Kementerian  Hukum  dan HAM  RI  (Kanwil  Hukum  dan  HAM)  dengan  bekerja  sama  dengan  Organisasi  Bantuan  Hukum (OBH). Konsep Bantuan Hukum sendiri adalah pembiayaan negara bagi masyarakat miskin dalam rangka  jaminan  akses  terhadap  keadilan.  Artikel  ini  melihat  pelaksanaan  bantuan  hukum  pada perkara-perkara  Pidana  oleh  PBHI  Sumbar  sebagai  mitra  OBH    di  Wilayah  Hukum    Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang dengan metode penelitian yuridis sosiologis. PBHI Sumbar melaksanakan pemberian  bantuan  hukum  kepada  orang  miskin  berdasarkan  UU  Bantuan  Hukum,  namun memberlakukan  pengecualian  pada  kasus-kasus  tertentu,  yaitu  Korupsi,  kejahatan  lingkungan, pelanggaran HAM dan kejahatan asusila. Pengecualian tersebut bersifat subjektif dan inkonsisten sehingga membatasi akses bantuan hukum.
Kata Kunci : Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Organisasi Bantuan Hukum.
 Naskah diterima: 27 Juli 2018, direvisi: 08 September 2018, disetujui untuk terbit: 23 September 2018

## PENDAHULUAN
Hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum oleh
advokat  secara  cuma-cuma  ( pro  bono publico )  adalah  penjabaran  dari  prinsip persamaan  hak  di  hadapan  hukum (Winarta, 2000: 50).
Faktanya, penggunaan jasa advokat memang membutuhkan  biaya  dan  tidak  mungkin bagi  orang  miskin  untuk  mengakses  jasa tersebut.  Untuk  mengatasi  permasalahan ini,  maka  bantuan  hukum  yang  bisa diakses  oleh  orang  miskin  menjadi penting.
Pada tanggal  2 November 2011 telah diundangkan  Undang-Undang  Nomor  16 tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum (Selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum).  UU  Bantuan  Hukum  lahir dengan  semangat  memenuhi  tanggung jawab  negara  atas  bantuan  hukum  bagi masyarakat  miskin  secara  cuma-cuma untuk  akses  terhadap  keadilan  bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini bisa ditemukan  dalam  Naskah  Akademik  UU Bantuan  Hukum  pada  bagian  tinjuan sosiologisnya  yang  menyebutkan  bahwa urgensi  lahirnya  UU  ini  adalah  untuk mengatasi ketimpangan pelayanan pendampingan  hukum  terutama  bagi populasi  masyarakat  miskin  Indonesia dalam  rangka  akses  terhadap  keadilan ( acces  to  justice )  dimana  peran  Lembaga
Bantuan Hukum menjadi penting (Mukianto, 2017: 119).
Secara  normatif,  pengertian  bantuan hukum  sendiri  ditemukan  dalam  pasal  1 angka 1 UU Bantuan Hukum menyatakan bahwa,  “ Bantuan  Hukum  adalah  jasa
hukum  yang  diberikan  oleh  Pemberi Bantuan  Hukum  secara  cuma-cuma kepada  Penerima  Bantuan  Hukum ”.
Pengertian  bantuan  hukum  diatas  selaras dengan  konsep  bantuan  hukum,  yaitu bahwa bantuan hukum adalah pembiayaan secara  cuma-cuma  oleh  Negara  kepada masyarakat  miskin  yang  berhadapan dengan hukum. Pemberian bantuan hukum sendiri dilaksanakan oleh organisasi  kemasyarakatan  atau  Lembaga bantuan hukum, yang memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
Selanjutnya, pemberian bantuan hukum sesuai dengan UU bantuan hukum meliputi bantuan hukum pada kasus-kasus pidana,  perdata,  tata  usaha  negara  dan juga jasa non litigasi. UU Bantuan hukum juga menjelaskan tentang tahapan pemberian layanan bantuan hukum kepada  masyarakat  miskin,  yaitu;  tahap menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili,  membela  dan/atau  melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan.
Dalam  konteks  Sumatera  Barat, masyarakat  miskin  berdasarkan  data Badan  Pusat  Statistik  tahun  2016  adalah berjumlah  371.055  jiwa.  Kota  Padang menempati  peringkat  pertama  penduduk miskin  yaitu  berjumlah  43.056  jiwa. Berdasarkan  data  tersebut  maka  dari jumlah  populasi  warga  kota  Padang sebanyak  902.413  orang,  terdapat  43.056 penduduk  miskin,  yang  perlu  mendapat perhatian  di  segala  bidang  kehidupan, termasuk  di  bidang  hukum,  terutama  hak untuk mendapat bantuan hukum.
Kota  Padang  adalah  ibukota  Provinsi Sumatera  Barat  yang  terletak  di  pantai barat  pulau  Sumatera,  luas  Kota  Padang adalah  694,96  km2  atau  setara  dengan 1,65  persen  dari  luas  Provinsi  Sumatera Barat  (Bappeda  Padang,  2017:  2).  Kota Padang  adalah  kota  pusat  pemerintahan, pendidikan,  dan  perekonomian.  Hal  ini melahirkan  potensi  lahirnya  persoalan- persoalan  hukum  di  tingkat  warga, setidaknya  dalam  aspek  kriminalitas. Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum
Kepolisian Daerah Sumatera Barat menyebutkan bahwa kota Padang
menduduki  peringkat  pertama  terkait pidana  umum.  Kepolisian  Resort  Kota
Padang  menunjukkan  bahwa  jumlah perkara  pidana  yang  masuk  di  Polresta sepanjang tahun 2016 ini adalah berjumlah 6.463 kasus. Data ini menunjukkan  bahwa,  dari  segi  kuantitas, Kota  Padang  memiliki  tingkat  kejahatan atau  tingkat  kriminalitas  paling  tinggi dibandingkan  dengan  18  kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan  besarnya  jumlah  perkara pidana  yang  masuk  di  Polresta,  serta dengan  adanya  43.056  penduduk  miskin di  Kota  Padang,  maka  wilayah  Kota Padang  menarik  untuk  menjadi  tempat penelitian  mengenai  bantuan  hukum  bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara  pidana  demi  terselenggaranya proses hukum yang adil.
Provinsi  Sumatera  Barat  sendiri mempunyai  5  (lima)  lembaga  bantuan hukum  atau  organisasi  kemasyarakatan yang memiliki akreditasi sebagai pemberi bantuan  hukum,  yang  tertuang  dalam
Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM
Republik Indonesia Nomor M.HH- 01.HN.03.03 Tahun 2016 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang  Lulus  Verifikasi  Dan  Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun  2016  S.D.  2018,  masing-masing yaitu;  Perhimpunan  Advokasi  Hak  Asasi Manusia Sumatera Barat (PAHAM
Sumbar),  Perkumpulan  Kantor  Hukum Fiat Justitia, Perhimpunan Bantuan Hukum  Dan  HAM  Indonesia  wilayah Sumbar (PBHI Sumbar), Yayasan
Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia (YLBHI)  Kantor  LBH  Padang)  dan  Pos Bantuan  Hukum  Advokat  Indonesia (POSBAKUMADIN Koto Baru Solok).
Berdasarkan UU Bantuan Hukum dan keputusan  Menteri  Kementerian  Hukum dan HAM tentang akreditasi lembaga/OBH  tersebut  diatas,  maka kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum di  Sumatera  Barat  diselenggarakan  oleh Kementerian  Hukum  dan  HAM  Kantor Wilayah  Sumatera  Barat  bekerja  sama dengan 5 OBH tersebut, yang selanjutnya dituangkan  dalam  suatu  perjanjian  kerja sama  ( Memorandum  Of  Understanding (MoU)).
Tulisan ini akan fokus pada pelaksanaan bantuan hukum pada perkara-perkara  pidana  di  kota  Padang.
Dalam  konteks  tersebut  maka  penulis memilih  Perhimpunan  Bantuan  Hukum Dan  HAM  Indonesia  wilayah  Sumbar (selanjutnya disebut PBHI Sumbar) dengan  berlandaskan  pada  alasan  PBHI Sumbar  sebagai  salah  satu  OBH  yang banyak menangani perkara pidana di kota
Padang  atau  pada  wilayah  Hukum Pengadilan  Negeri  Klas  I  A  Padang.  Jika dibandingkan dengan OBH lain, misalnya YLBHI Kantor  LBH Padang (selanjutnya disebut  LBH  Padang)  lebih  banyak menangani kasus perkara perdata, begitupun  Fiat  Justisia  yang  banyak menangaani  kasus  perkara  pidana  di Wilayah  Hukum Pengadilan  Negeri Pasaman  Barat,  dan  terakhir  PAHAM Sumbar telah ada penelitian sejenis terkait bantuan  hukum.  Oleh  sebab  itu  pilihan pada PBHI Sumbar menjadi relevan untuk melihat  pelaksanaan  bantuan  hukum  bagi masyarakat miskin di Kota Padang.
Bantuan  hukum  yang  telah  diberikan oleh  PBHI  dalam  kurun  waktu  2016 sendiri  adalah  sebanyak  7  kasus  pidana dengan  nomor  perkara  yang  sudah inkracht sebagai  berikut:  745  /  Pid.Sus  / 2015/PN.Pdg,PDM-11  /LB.BSG/03/2016, PDM-258/Euh.2/Pdang/04/2016, PDM- 11/Euh.2/Pdang/07/2016,PDM- 374/Epp.2/Pdang/05/2016, PDM- 14/Epp.2/Pdang/08/2016, PDM- 12/LB.BSG/05/2016, PDM- 373/Euh.2/Pdang/05/2016, PDM- 12/Euh.2/Pdang/08/2016.  Tulisan  akan
memilih  Perkara-perkara  pidana  tersebut diatas  sebagai  objek  penelitian  studi kasus. Pemilihan kasus-kasus akan dipilah lagi pada dua kategori, yaitu kasus pidana khusus dan pidana umum dengan terlebih dahulu  melihat  ketersediaan  data-data yang ada, baik data sekunder maupun data primer.
Kasus-kasus  pidana  dipilih  dengan pertimbangan  bahwa  aspek  bantuan hukum  berperan  menciptakan  keadilan,
menegakkan  HAM,  dan equality  before the  law ,  serta  dalam  mencapai due process  of  law serta  dengan  adanya pembaharuan  secara  normatif  tentang bantuan hukum, tentu membawa perubahan  dalam  implementasinya,  tentu menjadikan kewajiban pemberian bantuan hukum  menjadi  hal  penting  untuk  dapat dilaksanakan secara efektif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan  penelitian  yuridis  sosiologis, yaitu melihat norma hukum dengan fakta- fakta  empirik  yang  ditemui  dari  masalah penelitian (Sunggono, 2006: 27).
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  analitik yaitu  tipe  penelitian  yang  bertujuan menggambarkan  suatu  keadaan  tertentu yang terjadi di  lapangan (Maleong, 1991; 103).  Dalam  hal  ini  berkaitan  pemberian bantuan  hukum  terhadap  masyarakat miskin dalam perkara-perkara pidana oleh PBHI  Sumbar  di  Kota  Padang  atau  pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep  dan  Standar  Bantuan Hukum
Konsep bantuan hukum telah berkembang  dan  lebih  dipertegas  kepada pemberian  bantuan  hukum  bagi  orang atau  kalangan  orang  yang  tergolong miskin.  Dalam  pengertian  luas  (umum), bantuan hukum adalah membantu golongan  yang  tidak  mampu  dalam bidang  hukum  (Nasution,  1982:  1). Selanjutnya,  bantuan  hukum  dari  segi
realitas  sosialnya  dapat  dilihat  dalam  tiga konsep  bantuan  hukum,  yakni  konsep bantuan hukum tradisional, konsep bantuan hukum konstitusional, dan konsep bantuan hukum  struktural  (Anwar dan Adang, 2009: 246).
1. Konsep Bantuan Hukum Tradisonal
Bantuan hukum dalam arti tradisional bersifat  legal  formal  dan  pasif  serta berbasis  pada  pemberian  bantuan  kepada masyarakat  miskin  secara  individual (Anwar  dan  Adang,  2009:  246-247). Konsep  ini  adalah  konsep  pemberian bantuan  hukum  secara pro  bono  publico (Winarta,  2009:  21)  Atau  pemberian hukum  secara  cuma-cuma  (Ishaq,  2010:
13)
2. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional Bantuan Hukum dalam arti Konstitusional muncul dengan latar bahwa  bantuan  hukum  untuk  masyarakat miskin  adalah  dalam  konteks  usaha  dan tujuan  yang  luas.  Misalnya  penyadaran hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek  hukum,  penegakan  hak  asasi manusia  dalam  konteks  negara  hukum. Karakter  bantuan  hukum  konstitusional ini bersifat aktif, yaitu pemberian bantuan hukum secara kolektif kepada masyarakat miskin.
3. Konsep Bantuan Hukum Struktural
Konsep  Bantuan  Hukum  Struktural adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi
bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah  struktur  yang  timpang  menuju ke  arah  struktural  yang  lebih  adil,  tempat
peraturan  hukum  dan  pelaksanaannya dapat  menjamin  persamaan  kedudukan baik  di  lapangan  hukum  atau  politik (Anwar dan Adang, 2009: 246-247)
Konsep bantuan hukum terbagi dalam tiga  sifat/karakter,  yaitu  bantuan  hukum dalam  arti  tradisional,  konstitusional,  dan struktural. Karakter-karakter bantuan hukum tersebut lahir dari latar belakangnya sendiri. Adapun latar belakang tersebut adalah; Konsep bantuan hukum  tradisional  muncul  dari  latar bahwa  sistem  bantuan  hukum  berbasis individual, dan belum berkembang menjadi  bantuan  hukum  berbasis  kolektif seperti  halnya  prosedur class  action . Konsep  bantuan  hukum  konstitusional  di latar belakangi oleh usaha untuk mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
Indonesia  adalah  negara  hukum sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1 ayat  (3)  UUD  1945.  Dalam  negara hukum,  negara mengakui  dan melindungi hak  asasi  manusia  setiap  individu  tanpa membedakan  latar  belakangnya  sehingga semua orang memiliki hak untuk mendapatkan  perlakuan  yang  sama  di hadapan  hukum,  asas  persamaan  di hadapan  hukum,  diatur  dalam  Pasal  27 ayat  (1)  UUD  1945  yang  menyatakan: Segala warga negara bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya . Sebagai konsekuensi dari negara  hukum,  hak  untuk  mendapatkan bantuan  hukum  harus  di  berikan  oleh
negara  dan  itu  merupakan  jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
UU  Bantuan  Hukum  memastikan pemenuhan  hak  masyarakat  miskin  untuk akses terhadap keadilan ( access to justice ) sebagai perwujudan tanggungjawab negara.  Oleh  sebab  itu,  konsep  bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum adalah pembiayaan  pemberian  bantuan  hukum secara  cuma-cuma  oleh  Negara  kepada masyarakat miskin .
Selanjutnya, dalam pelaksanaan pemberian  bantuan  hukum  tersebut  harus mengacu kepada Standar Bantuan Hukum.  Pasal  1  angka  5  UU  Bantuan Hukum  menyebutkan,  standar  bantuan hukum  adalah  pedoman  pelaksanaan pemberian  Bantuan  Hukum  yang  di tetapkan oleh Menteri. Berdasarkan Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  10  tahun  2015  tentang  Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42  tahun  2013  tentang  Syarat  dan  Tata
Cara  Pemberian  Bantua  Hukum  dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  63  tahun  2016  tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor  10  tahun  2015  tentang  Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42  tahun  2013  tentang  Syarat  dan  Tata Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  dan Penyaluran  Dana  Bantuan  Hukum,  pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:
(1) Pemberian  Bantuan  Hukum  harus memenuhi Standar Bantuan Hukum.
(2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan untuk penanganan:
a) Bantuan  Hukum  secara  litigasi;
dan b) Bantuan Hukum secara nonlitigasi.
Standar bantuan hukum secara litigasi dilaksanakan  dalam  penanganan  perkara, pidana,  perdata  dan  tata  usaha  negara. Bantuan  Hukum  secara  litigasi  dalam penanganan  perkara  pidana  diberikan kepada  penerima  bantuan  hukum  yang berstatus  sebagai:  a)  tersangka;  b) terdakwa;  atau    c)  terpidana  yang mengajukan  upaya  hukum  biasa  atau upaya  hukum  luar  biasa.  Bantuan  hukum secara litigasi  ini diberikan pada tahapan; a)  pendampingan  dan/atau  menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat; penyidikan dan penuntutan; b) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa  dalam  proses  pemeriksaan  di persidangan dimulai dari; tingkat pertama; upaya  hukum biasa;dan/atau;  upaya hukum luar biasa.
Standar bantuan hukum secara nonlitigasi  dilaksanakan  oleh  pemberi bantuan hukum meliputi; penyuluh hukum;  konsultasi  hukum;  investigasi kasus,  baik  secara  elektronik  maupun secara  nonelektronik;  penelitian  hukum; mediasi; negoisasi; pemberdayaan masyarakat; pendampingan di luar pengadilan;  dan/atau drafting dokumen hukum.

## 2. Pelaksanaan Bantuan Hukum
Para  pihak  bantuan  hukum  yang disebutkan  oleh  UU  Bantuan  Hukum terdiri  dari; pertama, penerima  bantuan hukum,  yaitu  masyarakat  miskin,  baik secara  kelompok  maupun  perorangan, kedua, Pemberi  Bantuan  Hukum,  yaitu Organisasi  Bantuan  Hukum  yang  telah terverifikasi  dan  terakreditasi, ketiga, penyelenggara  bantuan  hukum,  yaitu Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  cq  Badan Pembinaan  Hukum  Nasional.  Para  pihak yang  kemudian  disebut  oleh  UU  Bantuan Hukum  ini  sebagai  pihak-pihak  yang menyelenggarakan  bantuan  hukum  oleh Menteri Hukum dan HAM, yang dilaksanakan  oleh  Pemberi  Bantuan Hukum.
Penyelenggaraan  bantuan  hukum  di Sumatera  Barat  sendiri  dilaksanakan  oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  Sumatera  Barat,  yang  setiap  awal tahunnya  diawali  dengan  terbitnya  Surat Edaran  dari  Kepala  Badan  Pembinaan Hukum  Nasional  (selanjutnya  disebut dengan BPHN). Surat Edaran ini menjadi acuan  bagi  daerah  dan  pemberi  bantuan hukum /OBH dalam melaksanakan bantuan  hukum.  Adapun  ruang  lingkup surat  edaran  ini  meliputi  mekanisme pelaksanaan  bantuan  hukum  yang  harus dilakukan  oleh  Panitia  Pengawas  Pusat, Panitia  Pengawas  Daerah  dan  OBH. Dengan  terbitnya  surat  edaran  tersebut, pihak  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat  segera menindaklanjuti dengan  penandatanganan kontrak  perjanjian  kerja  sama  antara
Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan Direktur  OBH  di  Provinsi  Sumatera Barat. Selain itu, dalam hal penyelenggaraan bantuan hukum sebelum terbitnya  Surat  Edaran  oleh  Kepala BPHN,  tidak  menutup  kewajiban  OBH untuk  melaksanakan  program  bantuan hukum terhadap masyarakat miskin sesuai UU Bantuan Hukum.
Pada  tahun  2016,  BPHN  telah memberikan  anggaran  dana  bantuan hukum  kepada  OBH-OBH  di  Sumatera Barat  sebesar  Rp.  453.350.000-,  (empat ratus  lima  puluh  tiga  juta  tiga  ratus  lima puluh  ribu rupiah).  Dana  tersebut  dibagi atas  dua  peruntukan,  yaitu  litigasi, termasuk perkara pidana, perdata dan tata usaha  negara  dan  non  litigasi,  untuk perkara  litigasi  dianggarkan  sebesar  Rp. 400.000.000,-  (empat  ratus  juta  rupiah), sedangkan untuk  non litigasi dianggarkan sebanyak  Rp.  53.350.000,-  (lima  puluh tiga  juta  tiga  ratus  lima  puluh  ribu rupiah).  Anggaran  untuk  litigasi  sendiri yang  diberikan  kepada  5  (lima)  OBH, yakni  sebesar  Rp.  80.000.000,-/per-OBH. Sesuai  Keputusan  Menteri  Hukum  dan HAM  Nomor    M.HH.-01.HN.  03.03 Tahun  2015  tentang  Besaran  Biaya Bantuan  Hukum  Litigasi  dan  Non Litigasi,  dengan  satuan  biaya  bantuan hukum  litigasi  per  total  biaya  perkara sejumlah  Rp.  5.000.000,-  (lima  juta rupiah).
Pada tingkat penanganan kasus pidana  secara  litigasi,  PBHI  Sumbar memberikan  bantuan  hukum  merujuk pada  kriteria  penerima  bantuan  hukum
berdasarkan  UU  Bantuan  Hukum,  yaitu individu  yang  tidak  mampu  atau  miskin selain  itu  juga  merujuk  kepada  perkara- perkara  yang  telah  ditetapkan  organisasi untuk ditolak, yaitu empat kasus pengecualian,  sebagai  berikut;  pelaku pelanggaran  HAM,  korupsi,  kejahatan asusila yang dilakukan orang dewasa, dan kejahatan lingkungan.
Adapun  proses  penanganan  perkara tersebut  dibagi  atas  tiga  tahap,  yaitu; tahap  pertama,  permohonan  bantuan hukum  oleh  penerima  bantuan  hukum kepada  kantor  PBHI  Sumbar.  Proses  ini biasanya  dilaksanakan  secara  langsung melalui  wawancara  tatap  muka  antara pemohon dengan pengacara PBHI Sumbar.  Wawancara  tersebut  terkait dengan  pembahasan  awal  tentang  kasus pidana  yang  menjerat  pemohon,  dan untuk  menilai  apakah  pemohon  tersebut layak  atau  tidak  menerima  bantuan hukum.
Dalam  penilaiannya,  PBHI  Sumbar mensyaratkan  dokumen  surat  keterangan tindak  mampu  dari  kelurahan  setempat sebagai syarat administratif. Syarat administratif tersebut tidak bersifat mutlak, yang penilaian kelayakan tersebut ditambah  dari  penilaian  wawancara  tatap muka  dan  observasi  terhadap  pemohon bantuan  hukum,  misalnya  salah  satu kriteria observasinya adalah apakah calon penerima bantuan hukum tersebut memakai  kendaraan pribadi  berupa mobil atau tidak. PBHI sendiri belum mempunyai  metoda  observasi  yang  baku untuk menilai kelayakan pemohon bantuan hukum. Dalam hal tenggat waktu
penerimaan  permohonan  bantuan  hukum, PBHI Sumbar memberikan waktu tenggat tiga  (3)  hari  kerja  untuk  memutuskan menerima  atau  menolak  permohonan tersebut.  Penerimaan  permohonan  dan atau  penolakan  permohonan  disampaikan secara lisan dengan alasan-alasan menolak atau menerima permohonan.
Tahap  kedua;  Gelar  Perkara.  Calon penerima bantuan hukum setelah memberikan  permohonan  kepada  PBHI Sumbar  seperti  pada  tahap  pertama  yang disebutkan di atas, selanjutnya, Pengacara (tim pengacara) PBHI Sumbar mengadakan  rapat  gelar  perkara.  Rapat tersebut  berfungsi  untuk  menerima  atau menolak  pendaftaran  calon  penerima bantuan  hukum  berdasarkan  kriteria hukum  tentang penerima bantuan hukum, yaitu  masyarakat  miskin.  Selain  kriteria masyarakat miskin, PBHI Sumbar memiliki kriteria khusus, yaitu pengecualian  penanganan  kasus-kasus oleh  PBHI  Sumbar  berdasarkan  alasan bertentangan dengan
visi-misi organisasinya. Kasus-kasus tersebut adalah; Kasus-Kasus Pidana Korupsi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi;  Kasus-kasus Pidana  bagi  pelaku  terhadap  pelanggaran HAM  yang  termuat  dalam  Undang- Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Kasus-Kasus kejahatan lingkungan, misalnya kasus illegal logging dan illegal  mining ;  Kasus-Kasus kejahatan  seksual  yang  dilakukan  oleh orang  dewasa,  yaitu  pidana  pencabulan dan  pemerkosaan.  Pada  kasus  kejahatan
seksual ini dikecualikan pada kasus-kasus yang  melibatkan  anak  sebagai  pelaku (tersangka)  dengan  pertimbangan  untuk melaksanakan  perlindungan  anak  yang bermasalah  dengan  hukum  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014 tentang Perlindungan Anak.
PBHI  Sumbar  menyebutkan  bahwa pengecualian  pemberian  bantuan  hukum pada  empat  jenis  kasus  pidana  diatas, selain  berlandasakan  visi  misi  organisasi juga  terkait  dengan  kebebasan  advokat untuk  menerima  atau  menolak  kasus karena  bertentangan  dengan  hati  nurani, yaitu  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3 huruf  a  Kode  Etik  Advokat  Indonesia (KEAI), yaitu ;
“Advokat  dapat  menolak  untuk memberi  nasihat  dan bantuan  hukum kepada setiap orang yang memerlukan  jasa  dan  atau  bantuan hukum  dengan  pertimbangan  oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan  hati  nuraninya,  tetapi  tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan  politik  dan  kedudukan sosialnya.”
Dalam  praktiknya,  PBHI  Sumbar menerapkan  pengecualian  penanganan empat  jenis  kasus  pidana  tersebut  secara tidak konsisten, karena masih dimungkinkannya  pemberian  konsultasi hukum  pada  penerima  bantuan  hukum yang  dijerat  pada  empat  jenis  kasus pidana tersebut, walaupun tidak dilanjutkan  dengan  pemberian  kuasa hukum  untuk  pendampingan  perkara. Pemberian  konsultasi  hukum  sendiri
merupakan salah satu jasa hukum advokat yang diatur dalam Undang-Undang Advokat  dan  Undang-Undang  Bantuan Hukum,  sehingga  pemberian  konsultasi hukum  merupakan  bagian  dari  ruang lingkup pemberian bantuan hukum.
Pengecualian  penanganan  perkara pada empat jenis kasus Pidana oleh PBHI Sumbar  tidak  selaras  dengan  semangat UU  Bantuan  Hukum  dan  lebih  bersifat subjektif.  UU  Bantuan  hukum  hanya memberikan satu kriteria penerima bantuan hukum, yaitu miskin. Penambahan kriteria tambahan oleh PBHI Sumbar  pada  empat  jenis  kasus  pidana yang  dikecualikan  untuk  didampingi berdasarkan visi misi organisasi dan Pasal 3  huruf  a  KEAI  mempunyai  landasan hukum yang lemah. Akibatnya, Pelaksanaan  bantuan  hukum  oleh  PBHI Sumbar  terbatas  dan    mengakibatkan tertutupnya  akses  orang  atau  kelompok masyarakat  miskin  dalam  mendapatkan keadilan ( access to justice ) terutama yang berhadapan kasus pidana Korupsi, Pidana Pelanggaran  HAM,  Pidana  Lingkungan dan Pidana seksual (asusila).
Tahap  ketiga;  penandatanganan  surat kuasa pemohon  penerima bantuan hukum yang  memenuhi  kualifikasi  penerima bantuan  hukum  berdasarkan  undang- undang  bantuan  hukum  dan  memenuhi kualifikasi perkara yang dikecualikan oleh PBHI  Sumbar  di  atas,  selanjutnya menandatangani surat  kuasa  khusus kepada  pengacara  (atau  tim  pengacara) untuk  melaksanakan  penanganan  kasus. Isi  surat  kuasa  khusus  tersebut  adalah kesepakatan  antara  pengacara  PBHI
Sumbar dengan penerima bantuan hukum terkait ruang lingkup penanganan perkaranya, ada yang dari tahap penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan,  dan  ada  pada  tahap-tahap tertentu dalam proses penanganan perkara pidana.
Penanganan  perkara  pidana  pada tahap-tahap  tertentu  tersebut  biasanya berkaitan  dengan  status  hukum  penerima bantuan hukum dalam proses penanganan perkara  pidana  yang  sedang  dijalaninya, yang  umumnya  telah  menjadi  tersangka dan  telah  menjalani  proses  penyidikan oleh Kepolisian.
Pada prinsipnya pendampingan  bantuan  hukum  tersebut berdasarkan  keinginan  penerima  bantuan hukum  untuk  didampingi,  baik  secara keseluruhan  proses  penanganan  kasus atau  sebahagian  saja  yang  kemudian dituangkan  dalam  surat  kuasa  khusus sebagai  dasar  pengacara  PBHI  dalam menangani perkara.
PBHI  Sumbar  menyebutkan  bahwa pelaksanaan bantuan hukum oleh organisasinya  dirasa  masih  terbatas, karena terkait dengan pagu anggaran yang tersedia  masih  minim.  Pada  tahun  2016, pagu  anggaran  bantuan  hukum  yang diberikan oleh Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat  kepada  PBHI  Sumbar  berjumlah Rp.  95.970.000-,  (Sembilan  puluh  lima juta  Sembilan  ratus  tujuh  puluh  ribu rupiah)  yang  dibagi  atas  dua  peruntukan, yaitu  litigasi,  termasuk  perkara  pidana, perdata  dan  tata  usaha  negara  dan  non litigasi, untuk perkara litigasi dianggarkan sebesar  Rp.  80.000.000,-  (delapan  puluh
juta  rupiah)  untuk  16  orang  masyarakat miskin  yang  mengalami  permasalahan hukum,  sedangkan  untuk    non  litigasi dianggarkan  sebanyak  Rp.  15.970.000,- (lima  belas  juta  sembilan  ratus  tujuh puluh  ribu  rupiah).  Akibatnya,  PBHI perlu  melakukan  seleksi  pelaksanaan bantuan  hukum  bagi  warga  miskin,  yaitu dengan  memprioritaskan  warga  miskin yang dirasa paling membutuhkan.

## 3. Litigasi Perkara Pidana
Dalam  tingkat  penanganan  litigasi kasus  pidana,  tulisan  ini  mengambil  dua studi  kasus  berdasarkan  kategori  sebagai berikut; pertama kasus  pidana  khusus dengan nomor perkara PDM-
14/Epp.2/Padang/08/2016.  Kasus  pidana khusus  tersebut  terkait  dengan  pidana anak. PBHI Sumbar melaksanakan penanganan  perkara  pidana  anak  dengan mengikuti langkah-langkah prosedur peradilan  pidana  yang  diatur  dalam  UU Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  (yang  selanjutnya ditulis  dengan    UU  SPPA).  UU  SPPA mengatur  tentang  pengutamaan  keadilan restoratif dalam kasus-kasus yang melibatkan  anak.  Keadilan  restoratif sendiri  adalah  penyelesaian  kasus  pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban dan pihak  terkait  dalam  mencari  penyelesaian adil  dengan  menekankan  pada  pemulihan kembali.  Pelaksanaan  keadilan  restoratif berlaku dari tahap penyidikan, penuntutan pidana  anak  dan  persidangan  anak  yang dilaksanakan dengan upaya diversi.
PBHI  Sumbar  mengutamakan  upaya diversi  pada  setiap  tahapan  sistem
peradilan  pidana  anak.  Upaya  tersebut selalu  disampaikan  secara  lisan  kepada pihak-pihak  berperkara.  Upaya  diversi yang dimaksud hingga saat ini belum ada yang  tercapai,  hal  tersebut  dikarenakan beberapa  pertimbangan  yang  harus  ada dalam setiap proses tahapan.
Selanjutnya,  PBHI  Sumbar  selalu mengedepankan kepentingan terbaik anak yang  pada  dasarnya  merupakan  bagian dari  semangat  diversi.  PBHI  Wilayah
Sumatera Barat mengedepankan kepentingan  pendidikan  anak-anak  yang berhadapan dengan hukum harus sekolah,
hal ini dilakukan dengan cara
mengirimkan  surat  ke  beberapa  instansi pendidikan  dan  ke  para  penegak  hukum terkait pelaksanaan
kepentingan Pendidikan anak-anak tersebut.
Pada  studi  kasus kedua, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin  yang  melakukan  tindak  pidana umum,  PBHI  Sumbar  dalam  menangani kasus  pidana  umum  ini  mengacu  kepada ketentuan  peraturan  hukum  acara  pidana. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat  miskin  dalam  perkara pidana, bisa  dalam  status  tersangka,  terdakwa, atau  terpidana.  Layanan  bantuan  hukum tersebut  dapat  dimulai  dari  tingkat pertama,  upaya  hukum  biasa,  dan  atau upaya  hukum  luar  biasa.  UU  Bantuan hukum  mengamanatkan  kepada  setiap pemberi  bantuan  hukum  dalam  memberi bantuan  hukum  melakukan:  Pembuatan surat kuasa; Gelar perkara untuk mendapatkan  masukan;  Pemeriksaan  dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses
penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
Pendampingan  pada  tahap  penyidikan, penuntutan  dan/atau  pemeriksaan  di persidangan;  Pembuatan  eksepsi,  duplik, dan  pledoi  guna  kepentingan  penerima bantuan hukum; Penghadiran saksi dan/atau  ahli;  Upaya  hukum  banding, kasasi,  dan  peninjauan  kembali  sesuai dengan  permintaan  bantuan  hukum  dan atau;  Tindakan  hukum  lain  yang  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.

## SIMPULAN
PBHI Sumbar melaksanakan bantuan hukum  dalam  perkara  pidana  di  kota Padang  atau  pada  Wilayah  Hukum Pengadilan  Negeri  Klas  1  A  Padang berdasarkan  UU  Bantuan  Hukum.  PBHI Sumbar  melakukan  seleksi  penerima bantuan hukum berdasarkan aturan normatif  dalam  ketentuan  dan  syarat penerima  bantuan  hukum  dalam  UU Bantuan  Hukum,  yaitu  orang  atau kelompok  masyarakat  miskin.  Namun, PBHI  Sumbar  memiliki  kategori  lain dalam  menentukan  penerima  bantuan hukum, yaitu adanya pengecualian pemberian  bantuan  hukum  pada  kasus- kasus  Korupsi,  kejahatan  lingkungan, pelanggaran  HAM  (bagi  pelaku)  dan kejahatan  asusila  yang  dilakukan  oleh orang  dewasa.  Pengecualian  pemberian bantuan  hukum  ini  bersifat  subjektif sehingga  membatasi  akses  penerima bantuan  hukum.  Selain  itu,  pada  kasus perkara  anak,  PBHI  belum  maksimal mengupayakan upaya diversi untuk memastikan  hak  anak  dalam  konteks
restorative  justice .  Dalam  hal  lebih umum,  PBHI  Sumbar  masih  terkendala melaksanakan  bantuan  hukum  akibat minimnya pembiayaan kasus dari Pemerintah dan kendala-kendala administratif  pelaporan  kasus  yang  perlu adanya peningkatan kapasitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan  Buyung  Nasution,  1982, Bantuan
Hukum  di  Indonesia ,  Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan  Ekonomi  dan  Sosial (LP3ES), Jakarta.
Bambang  Sunggono,  2006, Metodologi Penelitian  Hukum ,  Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Frans  Hendra  Winarta,  2000, Bantuan Hukum;  Suatu  Hak  Asasi  Manusia Bukan  Belas  Kasihan, PT  Elex Media Komputindo Kelompok
Gramedia, Jakarta. _______________,2009, Pro Bono Publico;  Hak  Konstitusional  fakir
Miskin  Untuk  Memperoleh  Bantuan
Hukum, PT  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta.
Ishaq,  2010, Pendidikan  Keadvokatan , Sinar Grafika, Jakarta.
Jandi  Mukianto,  2017, Prinsip  dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia , Kencana, Depok. Lexy  Maleong,  1991, Metode  Penelitian
Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
Mohammad  Taufik  Makarao,  Letkol  Sus,
Weny  Bukamo  dan  Syaiful  Azri (2013) Hukum  Perlindungan  Anak dan Penghapusan
Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga ,  Rineka
Cipta, Jakarta. Yesmil  Anwar  dan  Adang  (2009) Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjajaran http://bappeda.padang.go.id/v2/index.php/ profil-daerah/geografis-kota-padang diakses tanggal 16 Oktober 2017.