## EKSPLORASI KEBIJAKAN DAN HUKUM TENTANG GREEN ECONOMY DITINJAU DENGAN ISLAMIC LEGAL MAXIMS DI INDONESIA

## ¹Imam Kamaluddin, ²Bagus Setiawan, ³Ahmad Havid Jakiyudin
Fakultas Shari’ah, Universitas Darussalam Gontor, Kab. Ponorogo, Jawa Timur.
Correspondent email : bagussetiawan32@student.hes.unida.gontor.ac.id
| Article History :
| Submission | Last Revissions | Accepted
| Copyedits Approved
: : : : 23  April 2023 18  Juni 2023 19  Juni 2023
20  Juni 2023

## Abstract
Based  on Indonesian  ideals  of  environmental  concern,  the  green  economy  was  started  to transform  economic  development.  The  green  economy  is  a  spoke  of  sustainable development  because  of  its  revolutionary  and  transformative  effects  in  the  fields  of economics, society, and the environment. Unintentionally, numerous laws and regulations include  provisions  related  to  the  green  economy.  It  is  fascinating  to  analyze  from  the standpoint of Islamic legal maxims (fiqh rules or qawaid fiqhiyyah) in order to illuminate the significance and motivation behind  the adoption of pertinent  legal rules and policies. This study intends  to investigate the substance  of legal studies on the green economy in Indonesia  before  further  analyzing  it  in  light  of  Islamic  legal  principles.  The  research findings  are  interpreted  using  a  normative  juridical  research  technique. The  study  of positive  law  and  the  literature  on  Islamic  law  are  sources  of  information.  The  study's findings indicate that there isn't a particular law that has provisions related to the green economy  in  terms  of  terminology.  However,  laws  and  government  rules  pertaining  to environmental  protection  from  an  economic  standpoint  can  be  found  that  contain  the substance. Therefore, in Presidential Decree No. 98/2021, the government more thoroughly regulates it. Government initiatives and laws pertaining to the green economy can be seen from the perspective of Islamic legal maxims as fulfilling fiqh norms. The current policy is a legal requirement that obliges the legal community to abide by it and contribute to the realization of a green economy. It represents the government's goal to eliminate the risks brought on by environmental degradation.
Keywords: Exploration; Policy ; Green Economy; Islamic; Legal Maxims.

## Imam Kamaluddin; Bagus Setiawan; Ahmad Havid Jakiyudin
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 139-162 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Tanpa  disadari  pembangunan  perekonomian  yang  massif  di  Indonesia  sering mengabaikan aspek lingkungan. Pembangunan yang ada tidak mengarah kearah jalur yang  benar  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  alam. 1 Hal  ini  menimbulkan  krisis degradasi lingkungan, ekstraksi mineral, 2 dan defortase hutan yang tidak terkendali. 3 Inilah  yang  menyebabkan  Indonesia  mempunyai  tantangan  siginifikan  untuk mengatasi  permasalahan  lingkungan.  Sejauh  ini  pembangunan  perekonomian  yang ada  cenderung  kontraproduktif  dengan  aspek  lingkungan.  Praktik  yang  ada berbanding  terbalik  dengan  prinsip  utama  pembangunan  perekonomian  Asia  untuk dunia  dengan  mengacu  pada  tiga  pilar  utama  yaitu recovery-rebuilding (pemulihan perekonomian  dan  pembangunan  kembali), digital  economy (ekonomi  berbasis digital), dan sustainability (aspek keberlanjutan di sektor ekonomi). 4
Gambar 1: Konsumsi Akhir Menurut Sektor  (Juta SBM) 2010-2020
Sumber: Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2021/ Badan Pusat Statsistik Indonesia
1 Martoyo  Martoyo  et  al.,  “Economic  Development  and  Sustainable  Human  Resources  by  Supply  Chain Managament in Government towards in West Kalimantan Indonesia,” International Journal of Supply Chain Management 9, no. 2 (2020): P. 1055.
2 Anggareni,  et  al.,  “The  Contribution  of  Natural  Resources  on  Economic  Welfare  In  Indonesia,” Jurnal Perencanaan  Pembangunan:  The  Indonesian  Journal  of  Development  Planning 1,  no.  3  (2017):  P.211, https://doi.org/10.36574/jpp.v1i3.20.
3 Widya  Arwita,  Makharany  Dalimunthe,  and  Roza  Thohiri,  “Revitalisasi  Fungsi  Hutan  Pantai  Melalui Program  Reboisasi  Hutan  Lindung  Dan  Konservasi  Hutan  Mangrove  Di  Kawasan  Pantai  Ujong  Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe,” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 24, no. 3 (2018): 787, https://doi.org/10.24114/jpkm.v24i3.11793.
4 Ratih  Fitria  Putri  et  al.,  “Human  and  Economic  Resources  Mapping  Analysis  to  Evaluate  the  SDGs Accomplishment in South Kalimantan, Indonesia,” Indonesian Journal of Geography 51, no. 3 (2019): 364– 84, https://doi.org/10.22146/ijg.39986.
Seiring  meingkatnya  pertumbuhan  perekonomian  di  Indonesia,  kebutuhan energi  meliputi  listrik,  minyak,  gas,  dan  batu  bara  mengalami  peningkatan 5 yang disebabkan  oleh  perkembangan  sektor  industri,  rumah  tangga,  transportasi, komersial,  jumlah  penduduk  dan  sektor  lainnya.  Total  konsumsi  energi  terbesar terjadi  pada  tahun  2019  dengan  total  1.009,06  juta  SBM  (Setara  Barel  Minyak). Sedangkan  pada  tahun  2020  mengalami  penurunan  sebesar  898,53  juta  diakibatkan pademi  covid-19,  dimana  masyarakat  mengurangi  konsumsi  energyi  pada  sektor transportasi  dan  komersial. 6 Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  tingginya  konsumsi energi diperngaruhi oleh meningkatnya aktivitas perekonomian.

## Gambar 2: Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis dan Sumber Sampah 2021

## Sumber: KLHK (Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3)
Selain  itu,  statistik  pencemaran  lingkungan  menunjukkan  data  yang menghawatirkan.  Menelusuri  hasil  laporan  dari  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLKH Republik Indonesia pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa  jumlah  total  timbunan  sampah  mencapai  30,881  juta  ton  pertahun  yang didominasi  oleh  sampah  sisa  makanan  dari  rumah  tangga.  Sedangkan  pengurangan sampah hanya mencapai 15,62% (4,88 juta ton pertahun), sampah terkelola mencapai 64,56%  (19,937  juta  ton  pertahun)  dan  sampah  tidak  terkelola  mencapai  35,44% (10,943 juta ton pertahun). 7 Tingginya jumlah timbunan sampah seharusnya menjadi self reminder bagi masyarakat untuk lebih menjaga kepedulian ( awareness) terhadap kesehatan lingkungan.
5 Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup, “Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2021,” 2021, P.18.
6 Ministry of Energy and Mineral Resources of Repulic  Indonesia, “HANDBOOK OF ENERGY & ECONOMIC STATISTICS OF INDONESIA” (Ministry of Energy and Mineral Resources of Repulic Indonesia, 2020).
7 Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Sampah  Limbah  dan  B3,  “Capaian  Kinerja  Pengelolaan  Sampah,” Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021, https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/.

## Imam Kamaluddin; Bagus Setiawan; Ahmad Havid Jakiyudin
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 139-162 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Upaya resolusi pembangunan perekonomian berwawasan lingkungan menjadi kunci  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut.  Kondisi  inilah  yang  menjadikan munculnya  kajian green  economy .  Kajian  tersebut  menjadi  isu  pengengtasan permasalahan global  yang dirumuskan  dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs)  tahun  2030.  SDGs  berfungsi  sebagai  pedoman  bagi  para  negara  untuk menselaraskan  rencana,  strategi,  dan  program  pembangunannya  sebagai  bentuk komitmen  perubahan  global  mencakup  pengentasan  permasalahan  ekonomi  dan lingkungan. 8 Sebagai  negara  yang  tergabung  di  PBB,  Indonesia  turut  mengambil bagian untuk berperan mencapai SDGs, keseriusannya ditunjukkan melalui Peraturan Pemerintah  No.  59  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan. United  Nations  Environment  Programme mendefinisikan green economy sebagai  ekonomi  yang  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan memastikan keadilan sosial sambil secara signifikan mengurangi risiko degradasi dan penipisan  lingkungan. 9 Secara  sederhana  green  economy    merupakan  model pembangunan  berkelanjutan  dengan  menekankan  prinsip  dasar  berupa  pemahaman ekonomi berorientasi lingkungan.
Kajian  green  economy  mulai  diadopsi  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk mengatasi  permasalahan  lingkungan  yang  ada.  Green  Economy  dijadikan  sebagai strategi  untuk  mengatasi  pemulihan  ekonomi  pascapandemi  Covid  19  dengan  upaya pembangunan  ekonomi  yang  inklusif  dan  berkelanjutan  dengan  mengedepankan aspek  lingkungan. Nationally  Determined  Contributions (NDC)  menjadi  target  utama pemerintah untuk mengatasi permasalahan gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030. 10 Keseriusan  penanganan  krisis  tersebut  ditunjukkan  dengan  adanya  legalisasi Peraturan  Presiden  No.  98  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Nilai  Ekonomi Karbon  untuk  Pencapaian  Target  Kontribusi  yang  Ditetapkan  Secara  Nasional  dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Selain itu terjadi penyempurnaan  regulasi  di  tingkat  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  melalui  UU No.11 Tahun  2020  tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja tersebut jauh lebih kompleks
8 Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development, “Do You Know All 17 SDGs?,” United Nation, 2020, https://sdgs.un.org/goals.
9 Olga  Shimova,  “Belarus  on  the  Way  to  Sustainable  Development :  Circular  Economy  and  Green Technologies,” 2020, 89–106, https://doi.org/10.1108/978-1-83867-695-720191007. p.93.
10 Kementerian  Perekonomian  Bidang  Perekonomian,  “Green  Economy  Mendorong  Terciptanya Pembangunan  Ekonomi  Yang  Inklusif  Dan  Berkelanjutan,”  Kementerian  Koordinator  Perekonomian Republik Indonesia, 2022, https://ekon.go.id/publikasi/detail/4024/green-economy-mendorong- terciptanya-pembangunan-ekonomi-yang-inklusif-dan-berkelanjutan.
dalam  memuat  reduksi  aturan  undang-undang  sebelumnya  termasuk  dibidang ekonomi hijau.
Merespon upaya pencapaian green economy , pemerintah berupaya mendorong ekosistem hijau. Upaya tersebut dapat tercermin dari legalisasi hukum yang dilakukan pemerintah  guna  mempercepat  pertumbuhan green  economy .  Meskipun  terminologi green  economy terdengar  sebagai  kajian  yang  baru,  faktanya  dapat  dilihat  bahwa pemerintah Indonesia sudah mengesahkan terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UU  PPLH). Pasal 1 angka 33 UU PLH menegaskan bahwa instrumen ekonomi lingkungan adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun undang-undang tersebut  hanya  berfokus  kepada  ekonomi  yang  terbatas  dengan  aspek  lingkungan. Sedangkan  UU  Cipta  Kerja  dan  Perpres  78/2020  dan  Perpres  98/2021  lebih komprehensif mengulas aspek legal green economy .
Dalam  upaya  memahami  realitas  tersebut,  sejatinya  prinsip  Islam  sudah memuat  tuntutan  bagi  manusia  untuk  senantiasa  memperhatikan  konsep  penjagaan alam. Kajian mengenai hal tersebut saat ini muncul dalam berbagai forum, termasuk yang  dilakukan Centre  For  World  Religion  Harvard University  tentang  “agama  dan ekologi” menunjukkan bahwa Islam tidak mengatur hubungan yang bersifat ilahiyah antara  manusia  dan  tuhannya,  melainkan  juga  mengatur  hubungan  manusia  dan alam. 11 Hal  tersebut  sejatinya  menunjukkan  bahwa  dalam  Islam,  Allah  SWT  juga memerintahkan  manusia  untuk  senantiasa  menjaga  alam.  Dapat  dipahami  bahwa Islam  juga  memberikan  pedoman  dalam  hukum  syara  terkait  konsep  penjagaan ekonomi  ( muamalah )  dan  kelestarian  alam.  Terdapat  relevansi  yang  kuat  antara produk  hukum  yang  dikeluarkan  pemerintah  Indonesia  dengan  hukum  syariah  yang memerintahkan  manusia  untuk  menjaga  kelestarian  alam.  Menarik  untuk  mengkaji relevansi  aturan  hukum  positif  mengenai green  economy di  Indonesia  dengan menggunakan analisis Islamic Legal Maxims ( Qawaid Fiqhiyyah ).
Qawaid  Fiqhyiyyah atau  kaidah-kaidah  hukum  merupakan  kaidah fiqh yang berifat  umum  dan  dapat  diaplikasikan  dalam  berbagai  kasus. 12 Tentunya  kajian  ini akan  menarik  makna  realitas  dari  segi qawaid  fiqhiyyah untuk  mendeskripsikan fenomena  tersebut. Islamic  legal  maxims dapat  didefinisikan  sebagai  aturan  hukum
11 Abbas  Sofwan  Matla’il  Fajr, Fikih  Ekologi  Etika  Pemanfaatan  Lingkungan  Di  Lereng  Gunung  Kelud (Yogyakarta: Deepublish, 2021), P.6.
12 S Mahmassani, Falasafat At-Tashri‘ Fil-Islam: The Philosophy of Jurisprudence in Islam, Eng. Trans. Farhat I. Ziadeh, (Lieden: E.J. Brill, 1961).

## Imam Kamaluddin; Bagus Setiawan; Ahmad Havid Jakiyudin
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 139-162 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
yang  berlaku  untuk  semua  hal  terkait. 13 Prinsip-prinsip  hukum  tersebut  memainkan peran  penting  dalam  perumusan  hukum  Islam,  karena  digunakan  sebagai  prinsip untuk  menyimpulkan  banyak  aturan  fikih.  Banyak  kasus  dapat  dirujuk  ke Islamic Legal  Maxims untuk  menemukan  solusi  dan,  misalnya,  mereka  dapat  menentukan keabsahan perbuatan tertentu. 14 Oleh karena itu peneliti berupaya untuk menganalisis ketetapan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  befokus  pada green  economy dalam kerangka Islamic  legal  maxim s.  Tentunya  eksplorasi  tersebut  bertujuan  untuk menggali  makna  mendalam  terakait  aspek  legalitas  berupa  kebijakan  yang  sudah dikeluarkan  oleh  pemerintah  Indonesia  tentang green  economy dalam  Islam  melalui analisis Islamic legal maxim s.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  deskriptif  kualitatif  berfokus  dengan  pendekatan studi kepustakaan berfokus pada model penelitian yuridis normatif. Model penelitian yuridis  normatif  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  antara  tatanan  hukum dengan  norma  hukum  atau  asas  hukum.  Penelitian  hukum  yang  difokuskan  dalam penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  pada Islamic  Legal  Maxims ( Qawaid Fiqhiyyah /Kaidah  Fikih).  Penelitian  ini  juga  menggunakan  studi  komparatif  untuk mencari kesesuaian antara berlakunya kebijakan hukum yang dikeluarkan pemerintah Indonesia  terkait green  economy dengan legal  maxims ( qawaid  fiqhiyyah ).    Sumber data penelitian memfokuskan pada literatur hukum berupa buku fikih dan peraturan perundang undangan (UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan  Pemerintah, Peraturan Presiden, PBI/Peraturan Bank Indonesia dan POJK/Peraturan Otoritas Jasa Keuangan). Sebagai komplementer sumber data penelitian, peneliti juga mengambil literatur dari artikel  jurnal,  website,  prosiding,  dan  sebagainya.  Analisis  data  penelitian  dimulai dengan  mereduksi  data  dilanjutkan  dengan  menyajikan  data  dan  diakhiri  dengan mengambil kesimpulan yang preventif.
13 M.A. Laldin, Islamic Law: An Introduction (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2014).
14 A.  Ismail  and  M.H  Rahman, Islamic  Legal  Maxims,  Essentials  and  Applications. (Kuala  Lumpur:  IBFIM, 2013).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Eksplorasi Aturan Hukum Terkait Green Economy
Sudah  menjadi  ciri  yang  melekat  dari  negara  Indonesia  bahwa  hukum memegang peranan terpenting bagi negara. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Secara  umum  seluruh  kegiatan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  diatur  oleh  hukum  yang  berlaku. 15 Kodifikasi  hukum menjadi  identitas  kekuatan  eksistensi  hukum  di  Indonesia  yang  menganut  sistem hukum  Eropa  Kontinental  atau civil  law .  Instrumen  hukum  memegang  peranan terpenting  untuk  menjamin  keberlangsungan  dari  ketertiban  negara.  Kepastian hukum  menjadi  tujuan  diberlakunnya  berbagai  aturan  yang  ada  untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia (sesuai dengan amanat dalam batang tubuh  pembukaan  UUD  1945  pada  alinea  Ke-4).  Wujud  dari  kepastian  hukum tersebut tercermin dari aturan hukum yang dibuat dengan mencakup berbagai lini sektor  kebuhutan  masyarakat.  Berdasarkan  pada  aspek  sosiologi  hukum,  lahirnya aturan  hukum  digunakan  untuk  membatasi  kekuasaan  penguasa  (pemerintah) dengan  tujuan  untuk  memberikan  proteksi  pada  masyarakat  demi  tercapaian kedaulatan. 16
Sebagai  norma  dasar  penyusunan  perundang-undangan  UUD  1945 merupakan  interpretasi  perwujudan  kedaulatan  dari  aktivitas  ekonomi  dan lingkungan  yang  menjadi  prinsip  dasar  penerapan  pengembangan  konsep green economy .  Sehingga  arah  pembangunan  yang  berkelanjutan  menekankan  pada aspek  ekonomi  yang  ramah  dalam  memproteksi  lingkungan.  Kondisi  tersebut didukung  oleh  peran  negara  untuk  menjamin  warganya  guna  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  layak, 17 selanjutnya  penyelenggaraan  perekonomian nasional  harus  berdasarkan  dan  menerapkan  prinsip  berkelanjutan,  dan berwawasan  lingkungan. 18 Melihat  ketentuan  tersebut  seharusnya  perundang- undangan  dibidang  ekonomi  harus  menginterpretasikan  nilai-nilai  lingkungan hidup.
15 Inu Kencana Syafie, Ilmu Pemerintahan (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1994), P.99.
16 Tri Suharno, Kewarganegaraan: Menuju Masyarakat Madani (Jakarta: Yudhistira, 2007), P.16.
17 Secara lengkap  bunyi Pasal  28H ayat (1): “Setiap orang  berhak hidu sejahtera  lahir dan batin, bertempat tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan.” “Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945” (n.d.).
18 Secara lengkap bunyi Pasal 33 ayat (4): “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan,  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional”. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945.

## Imam Kamaluddin; Bagus Setiawan; Ahmad Havid Jakiyudin
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 139-162 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Respon  undang-undang  terhadap  implemetasi green  economy sejatinya sudah  dimulai  dengan  berlakunya  undang-undang  yang  terkait  lingkungan  hidup maupun  berbagai  aturan  pelaksananya,  termasuk  peraturan-peraturan  teknis dibidang  lingkungan  hidup.  Selain  undang-undang  lingkungan  hidup,  terdapat undang-undang  pengelolaan  sampah,  peraturan  tentang  limbah  berbahaya  dan beracun  (B3),  limbah  cair,  dan  tentang  polusi  udara.  Bahkan  terdapat  undang- undang  diberbagai  sektor  yang  mengatur  didalamnya  tentang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup. Misalnya undang-undang kehutahan, pertambangan mineral  dan  batu  bara,  sektor  energi  terkait  peralihan  ke  energi  terbarukan,  dan konservasi atau penghematan energi. Meskipun secara spesifik belum ada undang- undang  yang  mengatur  tentang green  economy .  Lebih  lanjut  berikut  adalah  tabel beberapa  undang-undang  yang  memuat  prinsip  kelestarian  lingkungan  dalam aktivitas perekonomian:
Tabel 1. Undang-Undang Berkaitan dengan Green Economy
Berdasarkan  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  eksistensi  legitimasi  hukum terkait pengaturan ekonomi yang berorientasi lingkungan. Setidaknya terdapat 13 undang-undang  yang  secara  eksplisit  memuat  ketentuan  aktivitas  perekonomian

## Imam Kamaluddin; Bagus Setiawan; Ahmad Havid Jakiyudin
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 139-162 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
menuju  orientasi  lingkungan.  Pendekatan  dalak  perundang-undangan  tersebut cenderung  mengarah  ke  pengendalian  pencemaran  atau  polusi,  baik  pencemaran limbah  padat  berupa  sampah,  limbah  cair,  dan  pencemaran  udara.  Perundang- undangan  tersebut  dibuat  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  negara  dalam  amanah UUD  1945  untuk  mengendalikan  aktivitas  ekonomi  dengan  turut  serta memperhatikan dampak negative lingkungan. Sehingga diharapkan dengan adanya legalisasi aturan  tersebut dapat memberikan  hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih.
Seiring  berjalannya  waktu,  beberapa  muatan  dalam  undang  tersebut mengalami  perubahan  secara  ekstraordinari.  Perubahan  tersebut  disebabkan  oleh kebijakan pemerintah untuk merampingkan undang-undang yang ada menjadi satu buah  kesatuan  undang-undang  yang  disebut  dengan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja.  Terdapat  muatan    berbagai  multi  sektor  yang diatur  dalam  UU  Ciptaker  tersebut,  meliputi  ketenagakerjaan,  investasi, bisnis/usaha,  riset  dan  inovasi,  pertanahan,  pelayanan  publik,  dan  administrasi pemerintahan. Setelah disahkannya UU Ciptaker tersebut setidaknya telah lahir 49 aturan  pelaksana  berbentuk  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan  Presiden  yang dilegalkan.  Beberapa  diantaranya  berkaitan  dengan  cakupan green  economy , berikut adalah kategorinya:
Tabel 2. PP dan Perpres Terkait Green Economy dalam UU Ciptaker

## Imam Kamaluddin; Bagus Setiawan; Ahmad Havid Jakiyudin
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 139-162 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Fungsi  dari  PP  dan  Perpres  sebagaimana  disajikand  pada  Tabel.2 memperkuat  aturan  pelaksana  dari  undang-undang  secara  spesifik  dan  lebih terperinci.  Dapat  dipahami  bahwa  seluruh  regulasi  yang  mengatur  aktivitas perekonomian  berorientasi  pada  lingkungan  hanya  berbatas  pada  konsentrasinya pada  aspek  lingkungan.  Tentunya  untuk  dapat  dikatakan  sebagai  regulasi penunjang green  economy tidaklah  memenuhi  keseluhan  aspeknya.  Aturan  yang berlaku  saat  ini  hanya  memuat  dari  segi  lingkungannya  saja.  Sedangkan  untuk disebut  sebagai  regulasi  yang  secara  baku  mengatur green  economy haruslah mencakup tiga aspek yaitu ekonomi, lingkungan dan  sosial.  Sebab green  economy merupakan  suatu  gagasan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan, kesetaraan social, dan mengurangi risiko kerusakan lingkungan. 19
Muatan  aturan  tersebut  perlu  didukung  lebih  fokus  kepada  aturan  yang secara  tegas  mendorong  akselerasi  pertumbuhan  dari green  economy .  Selain daripada peraturan  perundang-undangan yang sudah ada mengenai pengendalian pencemaran, dibutuhkan aturan lain yang lebih spesifik, konkret, dan tegas. Sebab, kelompok yang menjadi sasaran utama dari aturan tersebut berkaitan dengan lini dan  rantai produksi serta rantai pasok hulu sampai dengan hilir. Target akhirnya terjadi  perubahan  pada  perilaku  bisnis  termasuk  konsumen  dengan  aturan  yang sesuai  dengan  kondisi  yang  mengaharuskannya.  Aspek  kepedulian  dampak  sosial, keselarasan  pertumbuhan  ekonomi  dan  adanya  perhatian  khusus  terhadap  aspek lingkungan  harus  terintegrasi  menjadi  satu  kesatuan  dalam  produk  hukum green economy .  Dapat  dikatakan  secara  general  muatan  aturan  hukum  yang  berlaku
19 Chris  J.  Moon,  “Contributions  to  the  Sdgs  through  Social  and  Eco  Entrepreneurship:  New  Mindsets  for Sustainable  Solutions,” Contemporary  Issues  in  Entrepreneurship  Research 8  (2018):  47–68, https://doi.org/10.1108/S2040-724620180000008008.
terkait green  economy sudah  mengakomodir  unsur-unsurnya,  namun  tidak terintegrasi  menjadi  satu  kesatuan  undang-undang.  Secara  keseluruhan  muatan unsur-unsur tersebut tersebar di berbagai aturan sebagaimana Tabel 1 dan 2. Dapat dikatakan  bahwa  legalitas  perlu  dijadikan  satu  produk  hukum  perundang- undangan  untuk  mengatur  secara  komprehensif  ketiga  muatan  unsur green economy . Lahirnya produk hukum yang menjadi sebuah kesatuan mampu menjadi rujukan baku bagi pelaksanaan green economy yang mulai diadopsi di Indonesia.
2. Kebijakan Pemerintah Terkait Green Economy di Indonesia
Keseriusan  pemerintah  untuk  mendukung  akselerasi  dari green  economy ditunjukkan  dengan  mengeluarkan  kebijakan  ( policy )  secara  terpusat.  Tentunya kebijakan  tersebut  bermuara  dari  kebijakan  utamanya.  Kebijakan  tersebut  hadir atas  respon  menyikapi  ugensi green  economy untuk  mengentaskan  permasalahan lingkungan  yang  timbul  dari  aktivitas  perekonomian.  Sesungguhnya  sudah  sejak lama,  bahkan  sejak  revolusi  industri  sudah  ada  pendekatan  kebijakan  pemerintah termasuk  khsusunya  peraturan  perundang-undangan  untuk  mengendalikan dampak  negatif  aktivitas  perekonomian  terhadap  lingkungan  hidup.  Pemerintah juga  tidak  tertinggal  dengan  menggunakan  pendekatan  wajib  dengan mengeluarkan kebijakan  dan  peraturan  perundang-undangan yang bisa dikatakan lengkap.
Pendekatan  kebijakan  yang  ada  juga  merupakan  serapan  pada  tingkatan internasional  melalui  berbagai  konvensi  dan  perjanjian  yang  melibatkan  hamper semua negara, kemudian diratifikasi pada level nasional agar wajib dipatuhi secara hukum  ( legally  binding ).  Pendekatan  tersebut  berumara  dari  konferensi internasional PPB tentang Lingkungan Hidup Manusia  ( United Nations Conference on  the  Human  Environment )  di  Stockholm,  Swedia,  tahun  1972. 20 Konferensi tersebut  memuncak  pada  Konferensi  Tingkat  Tinggi  Bumi  oleh  PBB  pada  tahun 1992  di  Rio  de  Jenairo  yang  menghasilkan  rumusan  agenda  SDGs  2030  yang menjamin keberlanjutan ekonomi, ekologi dan social budaya, dengan  mewajibkan seluruh  negara  untuk  mengadopsinya.  Sementara  itu,  sejumlah  negosiasi, perjanjian dan kesepakatan juga diratifikasi. 21
20 A.  Sonny  Keraf, Ekonomi  Sirkuler:  Sulusi  Bumi  Kritis. (Jakarta:  PT  Media  Kompas  Nusantara,  2022),  P. 203.
21 Wahyu  Nugroho,  “Reorienting  the  Principle  of  Sustainable  Development  in  Investing  Policy  Utilizing Natural  Resources  and  Energy  in  Indonesia,” Indonesian  Journal  of  Energy 5,  no.  1  (2022):  15–24, https://doi.org/10.33116/ije.v5i1.119.

## Imam Kamaluddin; Bagus Setiawan; Ahmad Havid Jakiyudin
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 139-162 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Namun,  pendekatan  kebijakan  pemerintah  yang  dilakukan  dengan mengeluarkan  undang-undang  tidaklah  memberikan  implikasi  yang  kuat. Kerusakan  alam  dimulai  dari  defortase  hutan,  menumpuknya  limbah  sampah, polusi  dan  sebagainya  masih  menghantui.  Jika  dianalisa  lebih  mendalam  terdapat beberapa faktor penyebabnya, yaitu :
a) penegakan  hukum  yang  lemah  disebabkan  berbagai  oleh  berbagai  factor, termasuk  kelemahan  perilaku  manusia  dan  ketegasan  aparat  penegak hukum.
b) sejauh  ini  pengembangan  ekonomi  yang  ada  masih  menggunakan  model linier  seperti  cenderung  mengabaikan  keberlanjutan  lingkungan,  meskipun sudah sangat jelas aturan hukum lingkungan yang mengikatnya.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  diperlukan  kerangka  legal  formal  yang secara  khusus  mengatur green  economy dengan  kekuatan  hukum  yang  lebih mengikat. Kebijakan pemerintah terkait green economy sudah mulai menunjukkan arah  yang  serius.  Akselerasi green  economy dimasukkan  ke  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  tahun  2020-2024. 22 Pada dasarnya  RPJMN bertujuan untuk mempercepat pembangunan  perkonomian yang kokoh  berlandaskan  kekuatan  pembangunan  yang  didukung  oleh  sumber  daya manusia  yang  berdaya  saing.  Kerangka green  economy dalam  RPJMN tergeneralisasi  menjadi  tiga  skala  prioritas  meliputi  peningkatan  kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencanan dan climate change , serta pencapaian target net zero emission . Dalam kerangka tersebut menyebutkan industri di bidang makanan  dan  minuman,  pakaian  atau  tekstil,  jasa  konstruksi,  plastik,  dan elektronik menjadi fokus penerapan green economy .
Pemerintah Indonesia juga  telah meratifikasi dokumen SDG “Transforming Our  World:  The  2030  Agenda  for  Sustainable  Development” melalui  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan.  Pada  dasarnya  kebijakan  yang  tertuang  dalam Perpres  tersebut  bertujuan  untuk  menargetkan  pencapaian  SDGs  di  Indonesia. 23
Perpres tersebut menitikberatkan kinerja dari lintas kementerian. Kaitannya dalam aspek green  economy ,  Perpres  tersebut  memberikan  regulasi  percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis environmental friendly yaitu menumbuhkan green
22 Hamidi and Fadli, “Tinjauan Green Economy Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.”
23 “Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2017  Tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan,” no. 1 (2017): 1–12.
economy dengan  tetap  memperhatikan  perubahan  iklim  yang  inklusif.  Kemudian pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  perubahan  dalam  Perpres  tersebut  guna memenyempurnakannya.  Perubahan  tersebut  dituangkan  dalam  Peraturan Presiden  (Perpres)  Nomor  111  Tahun  2022.  Perubahan  dalam  Perpres  tersebut untuk mempercepat pencapaian RPJMN 2020-2024 dengan target 124 target SDGs 2030  termasuk  menumbuhkan  pertumnbuhan  ekonomi  hijau.  Pertumbuhan ekonomi hijau merupakan paradigma pembangunan yang menopang pertumbuhan ekonomi  terkait  ekosistem  ekonomi,  ekosistem  biofisik  dan  ekosistem  social  yang dilakukan secara terintegrasi, iklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah  membuat  kebijakan  dengan  mengeluarkan  Keputusan  Kepala Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN)  Nomor:  705/K.I/HKM.02.2/2019  tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Pelatihan  Pertumbuhan  Hijau  dengan  memfokuskan pelatihan pro hijau bagi ASN (Aparatur Sipil negara). Tentunya pelatihan tersebut memfokuskan  untuk  meningkatkan  kesadaran  ASN  untuk  turut  berkontribusi dalam  upaya  pencapaian  target  pertumbuhan green  economy .  Pelatihan  tersebut disebut dengan “Pelatihan pro hijau” dengan target, yaitu : 24
a) mampu  merumuskan  kebijakan  di  tingkat  instansi  yang  mendukung  pro hijau,  merubah  paradigma  menuju  pembangunan  berkelanjutan,  dan didukung aksi implementasi.
b) pendayagunaan  metode  analisis  pro  hijau,  dan  penyusunan  strategi implementasi kebijakan program yang inklusif dan berkelanjutan.
c) perencanaan  dan  pengukuran  kinerja  dan  penyusunan  rencana  aksi  pro hijau.
Jadi  tidak  hanya  pelaku  usaha  dan  masyarakat  yang  mempunyai  peran, melainkan seluruh elemen termasuk lembaga pemerintahan. Sebab intergrasi dari seluruh  lembaga  diperlukan  untuk  membentuk  ekosistem  hijau  yang  kredibel. Lebih  konkret  pemerintah  secara  khusus  memberikan  konsetrasi  pada  pencaian green economy dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Kontribusi  yang  Ditetapkan  Secara  Nasional  dan  Pengurangan  Emisi  Gas  Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Tentunya Perpres tersebut dikeluarkan untuk menargetkan  pencapaian Nationally  Determined  Contribution (NDC)    Indonesia
24 Lampiran  “Keputusan  Kepala  Lembaga  Administrasi  Negara  Nomor:  705/K.I/HKM.02.2/2019  Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pertumbuhan Hijau,” n.d.

## Imam Kamaluddin; Bagus Setiawan; Ahmad Havid Jakiyudin
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 139-162 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
melalui  sektor  ekonomi. 25 Dalam  Perpes  Nilai  Ekonomi  Karbon  secara  ekspisit mengatur perdagangan karbon melalui pelaku usaha dengan skema cap and trade , pengimbangan  emisi  melaui  skema carbon  off  set ,  pembayaran  berbasis  kinerja, dan pungutan atas karbon. Selain itu, upaya pengemangan pencapaian target green economy lebih  dikuatkan  dengan  adanya  kebijakan  untuk  mengukur  indeks pencapaian green economy melalui GEI ( Green Economy Index ).
Berdasarkan kebijakan tersebut dapat dipahami bahwa green economy terus berdampingan  dengan  target  pencapaian  SDGs  2030.  Sejauh  ini  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  berdasarkan  hasil  ratifikasi  konferensi  international dalam forum PBB dan kebijakan-kebijakan lainnya. Bentuk dari kebijakan tersebut diratifikasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Tentunya secara spesifik aturan tersebut memberikan penegasan dalam lingkup kementerian agar  saling  berkoordinasi,  bertansformasi,  dan  terintegrasi  menjadi  sebuah kesatuan  visi  untuk  bertransformasi  menuju  pertumbuhan  hijau.  Target  yang ditumbuhkan  oleh green  economy mengacu  pada  tiga  pilar  utama  meliputi ekonomi,  lingkungan  dan  social.  Kebijakan  yang  ada  secara  kompleks  dapat diproyeksikan untuk menumbuhkan ekosistem geen economy yang inklusif selaras dengan pertumbuhan nasional.
3. Analisis Islamic  Legal  Maxim Terhadap  Kebijakan  Pemerintah  dan  Hukum Terkait Green Economy di Indonesia
Dirkursus  mengenai  konsep green  economy pada  dasarnya  disandarkan pada wacana solutif untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dan lingkungan. Degradasi lingkungan hidup menjadi penyebab munculnya kajian tersebut. Sejauh ini  kajian  ekologis  menjadi  satu-satunya  harapan  untuk  menghinglangkan permasalahan global berkaitan dengan lingkungan hidup. Gerakan green economy mengajarkan  konsep  penjagaan  alam  kepada  manusia.  Fitrah  manusia  dimuka bumi  sebagai  utusan  Allah  untuk  menjadi  seorang  pemimpin (khalifah) dengan batasan tanpa berbuat kerusakan dimuka bumi (lihat Q.S Al Baqarah; 30, Al An’am: 165).  Dalam  Al-Qur’an  terdapat  759  ayat-ayat  yang  menekankan  tentang
25 “Perpres  Nilai  Karbon  Dukung  Pencapaian  NDC  Di  Indonesia,”  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Republik  Indonesia,  2021,  http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6269/perpres-nilai- ekonomi-karbon-dukung-pencapaian-ndc-indonesia.
pentingnya  menjaga  alam. 26 Lahirnya green  economy didasarkan  pada  kerusakan yang dibuat oleh manusia.
Relevasi ayat-ayat Al Qur’an tersebut dengan kajian green economy terletak pada  hakikat  aktivitas  perekonomian  yang  dapat  dijadikan  untuk  meminimalisir dan  mencegah  manusia  untuk  merusak  alam.  Fritjof  Capra  menjelaskan  bahwa arah pembangunan  ekonomi masa depan haruslah merespon dalam  bentuk solusi atas kritis bencana lingkungan hidup dengan cara mengubah cara berpikir dengan menempatkan  pembangunan  ekonomi,  lingkungan  hidup,  dan  sosial  budaya sebagau  suatu  kesatuan. 27 Dengan  demikian,  mengejar  pertumbuhan  ekonomi harus  terintegrasi  dengan  pelestarian  lingkungan  hidup.  Hal  tersebut  selaras dengan tujuan pembangunan green economy.
Selaras dengan hal tersebut, upaya pemerintah untuk memberikan legalisasi green economy melalui kebijakan perundang-undangan mempunyai arti tersendiri. Tentunya  fenomena  tersebut  menarik  untuk  dikaji  dari  segi Islamic  legal  maxims ( qawaid  fiqhyiyyah) untuk  menjelaskan  makna  adanya  legalisasi  tersebut  dalam perspektif  Islam.  Secara  konseptual Qawaid  Fiqhiyayah merupakan  kata  yang terbentuk dari dua istilah, yaitu qawaid dan fiqhiyyah. Qawaid merupakan bentuk jamak  dari  kaidah  secara  etimologi  berarti  dasar-dasar  atau  fondasi  sesuatu,  baik yang bersifat konkret, materi atau indrawi. 28 Fiqhiyyah berasal dari kata fiqh yang secara  etimologi  berarti  faham.  Sedangkan  secara  terminology  berarti  ilmu  yang memuat hukum-hukum syariah yang berasal dari dali-dali terperinci. 29
Ali  Ahmad  Al-Nadawi  mendefinisikan qawaid  fiqhiyyah sebagai  patokan hukum dalam aturan yang bersifat pada umumnya, yang mana dari aturan tersebut dapat diketahui hukum-hukum sesuatu yang berada dibawah cakupannya. 30 Lebih lanjut  Muhammad  Abu  Zahrah  berpendapat  bahwa qawaid  fiqhiyyah adalah sekumpulan  hukum-hukum  yang  serupa  yang  kembali  pada  analogi  yang mengumpulkannya. 31 Selanjutnya Musthafa Az-Zarqa menyebutkan bahwa qawaid fiqhiyyah merupakan  dasar-dasar  dalam fiqh ,  bersifat kulli (umum)  dan  bersifat ringkas yang memuat mengenai kadiah-kaidah hukum untuk menanggapi berbagai
26 Irfan Sauqy Beik, Green Waqf Framework. United Nations Development Programme (UNDP) (Badan Wakaf Indonesia, 2022), p.17.
27 Xianlai  Zeng  et  al.,  “Reshaping  Global  Policies  for  Circular  Economy,” Circular  Economy 1,  no.  1  (2022): 100003, https://doi.org/10.1016/j.cec.2022.100003.
28 Muhammad bin Mukarram Ibnu Manzur, Lisan Al-Arab. (Beirut: Dar Al-Sadir, 1992).
29 Muhammad bin Abi Bakar Al-Razi, Mukhtar Al-Sihah (Beirut: Al-Maktabah Al-Asriyyah., 1999).
30 Ali Ahmad al Nadawi, Al Qawaid (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), P. 39.
31 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Al-Fiqh (Beirut: Dar al-Fikr al ’Arabi, n.d.), 10.

## Imam Kamaluddin; Bagus Setiawan; Ahmad Havid Jakiyudin
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 139-162 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
fenomena  hukum  serta  termasuk  dalam  ruang  lingkup  kaidah  tersebut.  Mengacu pada  paparan  definisi  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa qawaid  fiqhiyyah adalah dasar-dasar hukum syariah yang bersifat umum, sehingga dapat diaplikasikan pada cakupan dari bagian-bagian hukum yang berlaku bagi perbuatan seorang mukallaf.
Secara  umum,  gerakan  pembangunan green  economy melalui  peraturan perundang-undangan  diperbolehkan  dalam  Islam  berdasarkan  kadiah  hukum Islam.  Kadiah-kaidah  berikut  menurut  peneliti  dapat  dijadikan  dasar diperbolehkannya kebijakan tersebut:
1. Kaidah (dasar segala sesuatu adalah diperbolehkan)
Kadiah  ini  memberikan  konsepsi  bahwa  segala  suatu  perbolehkan selama tidak terdapat perihal yang melarangnya. 32 Kaitannya dalam konteks kebijakan green  eonomy, pada  dasarnya  kebijakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dengan  memasukan green  economy pada  RJMN  tahun  2020- 2024.  Selain  itu  secara  bebas  membuat  rencana  strategis  perumusan pencapaian  target  SDGs  dengan  menetapkan  aturan  kebijakan  baik  dalam bentuk  PP  ataupun  Perpres.  Aturan  ini  dapat  diterapkan  kepada  seluruh actor ekonomi baik ditingkat kementerian, ASN, pelaku usaha/bisnis bahkan masyarakat.  Sebab  secara  hierarki  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  tidak  terdapat  aturan  yang  membatasi  PP  dan  Perpres.  Selain  itu didukung  berlakunya  asas fiksi  hukum memberikan  kebebasan  bagi pemerintah  untuk  membuat  kebijakan green  economy, sebab  dalam  asas tersebut masyarakat dianggap gaham dan mengerti hukum.
2. Kaidah اهدصاقمب روملأا (semua perbuatan tergantung pada niatnya)
Pada  dasarnya  kaidah  tersebut  menyatakan  pada  segala  sesuatu perbuatan bergantung pada niatnya. 33 Dalam hal ini, upaya yang dilakukan pemerintah  dalam  membuat  perencanaan  pencapaian green  economy guna mengentaskan  permasalahan  lingkungan  yang  timbul  dari  aktivitas perekonomian  dapat  dikategorikan  sebagai  niat  yang  baik.  Seluruh  daya upaya dikerahkan dimulai dari tahun  2017 dengan menyasar pertumbuhan
32 Mohammad  Hashim  Kamali,  “QAWA‘  ID  AL-FIQH:  THE  LEGAL  MAXIMS  OF  I  SLAMIC  LAW,” The Association of Muslim Lawyers , 2016, P.3.
33 Buerhan  Saiti  and  Adam  Abdullah,  “The  Legal  Maxims  of  Islamic  Law  (Excluding  Five  Leading  Legal Maxims)  and  Their  Applications  in  Islamic  Finance,” Journal  of  King  Abdulaziz  University,  Islamic Economics 29, no. 2 (2016): 139–51, https://doi.org/10.4197/Islec.29-2.12.
SDGs  2030  hingga  2022  terus  melakukan  reformasi  kebijakan  agar pertumbuhan green  economy dapat  direalisasikan  sesuai  dengan  target perencanaan.
3. Kaidah لازي ررضلا (bahaya harus disingkirkan)
Dalam  Islam  segala  bentuk  bahaya  harus  dihilangkan. 34 Kaidah  ini digunakan  untuk  mempertimbangkan  bahwa  adanya  potensi  bahaya  yang timbul harus dihapus dan disingkirnya. 35 Tentunya dalam konteks ini, upaya pemerintah  mengeluarkan  regulasi  kebijakan green  economy untuk pengendalian  baik  dalam  bentuk  UU,  PP,  dan  Perpres  tentunya  untuk memberikan  jaminan  hukum  yang  jelas.  Eksistensi  aturan  tersebut merupakan  sistem  proteksi  pengendalian  kerusakan  lingkungan.  Sebab aturan  hukum  di  Indonesia  sangatlah  berperan  penting  sebagai  dasar begeraknya sistem yang ada.
4. Kaidah حلاصملا  بلج  ىلع  مدقم  دسافملا  ءرد (menolak  kerusakan diutamakan daripada menarik kebaikan)
Kaidah  ini  sering  digunakan  sebagai  dalil  dasar  dalam  berbagai aturan dalam penerbitan fatwa. 36 Kaitannya dalam konteks kebijakan green economy, dapat  dilihat  bahwa  secara  hirarkti  tidak  terdapat  aturan  yang secara  spesifik  dalam  undang-undang  mengatur  secara  konkret green economy. Langkah  kebijakan  pemerintah  untuk  mengeluarkan  PP  dan Perpres hanya berdasarkan ratifikasi perjanjian dan konverensi PBB. Karena dianggap sangat urgent untuk diterapkan, dasar penerbitan PP dan Perpres hanya mengacu pada ratifikasi luar negeri dan bukan berdasarkan undang- undang  yang  secara  spesifik  mengatur green  economy. Tentunya  terbitnya PP  dan  Perpres  tersebut  dirasa  sanat  diperlukan  untuk  segera  diterapkan guna memberikan implikasi pengurangan kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia.
34 Engku  Muhammad  Tajuddin  Engku  Ali,  Zulkifli  Mohd,  and  Mohammed  Muneerâ € ™deen  Olodo  Al- Shafiâ € ™i,  “Vaccination from the Perspective of Islamic  Legal Maxim,” International Journal of  Academic Research  in  Business  and  Social  Sciences 7,  no.  12  (2018):  607–14,  https://doi.org/10.6007/ijarbss/v7- i12/3642.
35 Mohd  Izzuddin  Mohd  Noor  et  al.,  “Aplikasi  Qawaid  Fiqhiyyah  Dalam  Menghadapi  COVID-19,” INSLA  E- PROCEEDINGS  ( نوناقلاو  ةعيرشلا  يف  يلاعلا  رمتؤملا  تلااقم )INSLA  E-Proceedings 3,  no.  1  (2020):  181–93, https://insla.usim.edu.my/index.php/eproceeding/article/view/17.
36 Abdul Hakim, “Maxims Legal Fiqh and Its Application During The Covid-19 Pandemic,” Nusantara: Journal of Law Studies 1, no. 1 (2022): P.6.

## Imam Kamaluddin; Bagus Setiawan; Ahmad Havid Jakiyudin
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 139-162 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
5. Kaidah كشلاب لازي لا نيقيلا (kepastian tidak terhapus oleh keraguan)
Kaidah ini digunakan untuk menegaskan keraguan tanpa bukti tidak cukup  untuk  menghilangkan  ketetapan  atau  perintah  agama  yang  mapan. Dalam konteks ini tentunya menjadi sebuah keraguan terbesar ketika jangka pencapaian  kondisi  lingkungan  dan  ekonomi  yang  sehat  diproyeksikan dalam  berbagai  agenda  seperti  SDGs  2030, net  zero  emission tahun  2060, pencapaian  penurunan  29%  emisi  gas  rumah  kaca  pada  tahun  2030  dan tentunya  masih  banyak  lagi  target  lainnya.  Seakan  menjadi  sebuah  target yang  berat  mengingat  kondisi  degradasi  lingkungan  yang  masih  tinggi, bahkan Indonesia masih menduduki peringkat  lima negara penghasil emisi terbesar  di  dunia.  Tentunya  semua  hal  tersebut  dapat  diyakinkan  dengan adanya  keseriusan  pemerintah  dalam  melakukan  upaya  pecapaian  yang secara  strategis  bersumber  pada  PP  dan  Perpres green  economy dengan taget utama green growth.
6. Kaidah بجاو  وهف  هب  لاإ  بجاولا  متي  لا  ام (bahwa  tanpanya  suatu tindakan  wajib  dapat  dicapai  dengan  sendirinya  merupakan  suatu kewajiban)
Kadiah ini menunjukkan apabila pemenuhan suatu kewajiban hanya bergantung  pada  suatu  unsur,  maka  unsur  yang  diperlukan  dalam memenuhi kewajiban tersebut menjadi kewajiban pula. Dalam hal ini, laki- laki  Muslim  yang  sah  diwajibkan  untuk  melakukan  shalat  Jum'ah  (Jumat), dan pemenuhan kewajiban ini tidak dapat dilakukan tanpa pergi ke Masjid al-Jami'  (Masjid  pusat)  tempat  shalat  Jum'ah  diadakan. 37 Oleh  karena  itu, pergi  ke  Masjid  untuk  shalat  Jum'at  menjadi  suatu  kewajiban  tersendiri. Dalam konteks  ini, gerakan green economy untuk memproteksi lingkungan dan  ekonomi  sudah  jelas.  Sejak  pemerintah  memberikan  kebijakan  hukum baik  dalam  bentuk  UU,  PP,  dan  Perpres  seharusnya  menjadi  sebuah kewajiban  bagi  warga  negara  baik    kementerian,  pelaku  usaha/bisnis,  dan masyarakat untuk turut berkontibusi mewujudkan green economy.
Berdasarkan  pada  analisis  tersebut,  sejatinya  kebijakan  yang  dikeluarkan oleh pemerintah terkait pengembangan program green economy merupakan bentuk niatan  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  keberlanjutan  lingkungan.
37 A  Addiarrahman,  “Kritik  Nalar  Perbankan  Syari’ah:  Perspektif  Legal  Maxim,” Az  Zarqa’:  Jurnal  Hukum Bisnis Islam 5, no. 2 (2013), http://202.0.92.5/syariah/azzarqa/article/view/1312.
Kebijakan  tersebut  mengarah  pada  bentuk  perwujudan  kemaslahatan  bagi masyarakat  baik  dari  segi  ekonomi  dan  lingkungan.  Tentunya  kebijakan  tersebut merupakan suatu urgensi yang secara subtansial diharapkan mampu mewujudkan akselerasi pembangunan berkelanjutan.

## D. KESIMPULAN
Target  pertumbuhan green  economy digencarkan  oleh  pemerintah  sebab bersifat  urgen  dan  mempunyai  proyeksi  implikasi  yang  aplikatif  dan  solutif.  Sebab pembangunan  dengan  skema  green  economy  mampu  mengentaskan  tiga permasalahan  secara  sekaligu,  baik  dari  segi  pembangunan  ekonomi,  kesejahteraan sosial dan pengentasan degradasi lingkungan. Hal ini yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan  kebijakan  untuk  memasifkan  pertumbuhan green  economy .  Meskipun secara  terminologi  tidak  secara  eksplisit  disebutkan  dalam  peraturan  perundang- undangan,  namun  muatannya  terdapat  dalam  13  undang-undang  dan  11  Perpres sampai dengan tahun 2020. Pada tahun setelahnya ditetapkan PP No.59 Tahun 2017, PP  No.  111  Tahun  2022  dan  Perpres  Nomor  98  Tahun  2021  yang  secara  spesifik merefleksikan tujuan green economy .
Dalam  sudut  pandang  Islam, green  economy merupakan  fitrah  bagi  seorang manusia  untuk  menjaga  keberlanjutan  alam.  Aplikasi  aturan  kebijakan  yang  dibuat pemerintah untuk mempercepat green economy jika dianalisa lebih jauh menggunakan Islamic legal maxim s ( qawaid fiqhiyyah ) setidaknya relevan dengan beberapa kaidah. Lebih  spesifik,  kebijakan  yang  dibuat  merupakan  bentuk  daya  upaya  pemerintah untuk menarik kemaslahatan bagi masyarakat di Indonesia dan menghilangkan risiko (bahaya)  dari  kerusakan  lingkungan/  alam.  Kebijakan  yang  tentunya  bersifat  wajib untuk  dilaksanakan  secara  sinergitas  untuk  mewujudkan green  economy .  Tentunya penelitian  ini  mempunyai  keterbatasan  dari  segi  teknik  analisa  yang  masih menggunakan studi literatur, kemudia analisis kaidah yang digunakan dalam Islamic legal maxims masih sedikit dan merupakan pendapat objektif dari peneliti. Penelitian kedepannya  diharapkan  dapat  secara  komprehensif  mengulas green  economy dalam tatanan praktis dengan metode yang tepat dan kemudian melibatkan para ahli/pakar untuk menganalisa sisi Islamic legal maxims dengan tepat.

## Imam Kamaluddin; Bagus Setiawan; Ahmad Havid Jakiyudin
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 139-162 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## DAFTAR PUSTAKA
Buku & Jurnal :
Addiarrahman,  A.  “Kritik  Nalar  Perbankan  Syari’ah:  Perspektif  Legal  Maxim.” Az  Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam 5, no. 2 (2013). http://202.0.92.5/syariah/azzarqa/article/view/1312.
Al-Razi,  Muhammad  bin  Abi  Bakar. Mukhtar  Al-Sihah .  Beirut:  Al-Maktabah  Al-Asriyyah., 1999.
Ali, Engku Muhammad Tajuddin Engku, Zulkifli Mohd, and Mohammed Muneerâ € ™ deen Olodo  Al-Shafiâ € ™ i.  “Vaccination  from  the  Perspective  of  Islamic  Legal  Maxim.” International  Journal  of  Academic  Research  in  Business  and  Social  Sciences 7,  no.  12 (2018): 607–14. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v7-i12/3642.
Anggraeni, Palupi, Peter Daniels, and Peter Davey. “The Contribution of Natural Resources on  Economic  Welfare  In  Indonesia.” Jurnal  Perencanaan  Pembangunan:  The Indonesian  Journal  of  Development  Planning 1,  no.  3  (2017):  210–23. https://doi.org/10.36574/jpp.v1i3.20.
Arwita,  Widya,  Makharany  Dalimunthe,  and  Roza  Thohiri.  “Revitalisasi  Fungsi  Hutan Pantai Melalui Program Reboisasi Hutan Lindung Dan Konservasi Hutan Mangrove Di Kawasan  Pantai  Ujong  Blang  Kecamatan  Banda  Sakti  Kota  Lhokseumawe.” Jurnal Pengabdian Kepada
Masyarakat 24,
no. 3 (2018): 787. https://doi.org/10.24114/jpkm.v24i3.11793.
Beik,  Irfan  Sauqy. Green  Waqf  Framework.  United  Nations  Development  Programme (UNDP) . Badan Wakaf Indonesia, 2022. Charles, Jones O. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), . Jakarta: CV. Rajawali, 2002. Development, Department of Economic and Social Affairs Sustainable.  “Do You Know All 17 SDGs?” United Nation, 2020. https://sdgs.un.org/goals.
Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Sampah  Limbah  dan  B3.  “Capaian  Kinerja  Pengelolaan Sampah.” Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021. https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/.
Fajr,  Abbas  Sofwan  Matla’il. Fikih  Ekologi  Etika  Pemanfaatan  Lingkungan  Di  Lereng Gunung Kelud . Yogyakarta: Deepublish, 2021.
Hakim,  Abdul.  “Maxims  Legal  Fiqh  and  Its  Application  During  The  Covid-19  Pandemic.” Nusantara: Journal of Law Studies 1, no. 1 (2022): 1–8.
Hamidi,  Muhammad  Pravest,  and  Muhammad  Anas  Fadli.  “Tinjauan  Green  Economy Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.” JURNAL PERSAINGAN USAHA 2, no. 1 (2022): 5–19.
Ibnu Manzur, Muhammad bin Mukarram. Lisan Al-Arab. Beirut: Dar Al-Sadir, 1992.
Ikmal,  Novita  Maulida,  and  Machdian  Noor.  “Kebijakan  Pemerintah  Indonesia  Dalam Penanganan Covid-19 Indonesian Government Policies in Handling” 19, no. 2 (2021): 155–66.
Islamy,  Irfan. Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara .  Jakarta:  Bumi  Aksara, 1984.
Ismail,  A.,  and  M.H  Rahman. Islamic  Legal  Maxims,  Essentials  and  Applications. Kuala Lumpur: IBFIM, 2013.
Keraf,  A.  Sonny. Ekonomi  Sirkuler:  Sulusi  Bumi  Kritis. Jakarta:  PT  Media  Kompas Nusantara, 2022.
Kroll,  Christian,  Anne  Warchold,  and  Prajal  Pradan.  “Sustainable  Development  Goals (SDGs):  Are  We  Successful  in  Turning  Trade-Offs  into  Synergies?” Humanities  & Social Sciences Communications 3, no. 2 (2019).
Laldin, M.A. Islamic Law: An Introduction . Kuala Lumpur: IIUM Press, 2014.
Lorek, S., and J.H Spangenberg. “Sustainable Consumption within a Sustainable Economy - beyond  Green  Growth  and  Green  Economies.” Journal  of  Cleaner  Production 63 (2014): 33-44.
Mahmassani,  S. Falasafat  At-Tashri‘  Fil-Islam:  The  Philosophy  of  Jurisprudence  in  Islam, Eng. Trans. Farhat I. Ziadeh, . Lieden: E.J. Brill, 1961.
Martoyo, Martoyo, Elyta Elyta, Herlan Herlan, and Arifin Arifin. “Economic Development and  Sustainable  Human  Resources  by  Supply  Chain  Managament  in  Government towards  in  West  Kalimantan  Indonesia.” International  Journal  of  Supply  Chain Management 9, no. 2 (2020): 1054–63.
Mealy,  Penny,  and  Alexander  Teytelboym.  “Economic  Complexity  and  the  Green Economy.”
Research Policy 51,
no. 8 (2022).
https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.103948.
Ministry of Energy and Mineral Resources of Repulic Indonesia. “HANDBOOK OF ENERGY &  ECONOMIC  STATISTICS  OF  INDONESIA.”  Ministry  of  Energy  and  Mineral Resources of Repulic Indonesia, 2020.
Mohammad  Hashim  Kamali.  “QAWA‘  ID  AL-FIQH:  THE  LEGAL  MAXIMS  OF  I  SLAMIC
LAW.” The Association of Muslim Lawyers , 2016, 1–7.
Mohd  Izzuddin  Mohd Noor et al. “Aplikasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menghadapi COVID- 19.” INSLA E-PROCEEDINGS ( ةعيرشلا يف يلاعلا رمتؤملا تلااقم نوناقلاو )INSLA E-Proceedings 3, no. 1 (2020): 181–93.
https://insla.usim.edu.my/index.php/eproceeding/article/view/17.
Moon, Chris J. “Contributions to the Sdgs through Social and Eco Entrepreneurship: New Mindsets  for  Sustainable  Solutions.” Contemporary  Issues  in  Entrepreneurship Research 8 (2018): 47–68. https://doi.org/10.1108/S2040-724620180000008008.
Munawir,  Ahmad  Warson. Al-Munawwir:  Kamus  Arab-Indonesia .  Yogyakarta:  Pesantren al-Munawwir, 1984.
Nadawi, Ali Ahmad al. Al Qawaid . Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
Nations, United. “Green Economy.” United Nations, n.d.
Nugroho,  Wahyu.  “Reorienting  the  Principle  of  Sustainable  Development  in  Investing Policy  Utilizing  Natural  Resources  and  Energy  in  Indonesia.” Indonesian  Journal  of Energy 5, no. 1 (2022): 15–24. https://doi.org/10.33116/ije.v5i1.119. Nugrohu,  and  Riant  D. Kebijakan  Publik  Evaluasi,  Implementasi,  Dan  Evaluasi .  Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.
Perekonomian,  Kementerian  Perekonomian  Bidang.  “Green  Economy  Mendorong Terciptanya  Pembangunan  Ekonomi  Yang  Inklusif  Dan  Berkelanjutan.”  Kementerian Koordinator
Perekonomian
Republik
Indonesia, 2022.
https://ekon.go.id/publikasi/detail/4024/green-economy-mendorong-terciptanya- pembangunan-ekonomi-yang-inklusif-dan-berkelanjutan.

## Imam Kamaluddin; Bagus Setiawan; Ahmad Havid Jakiyudin
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 139-162 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
“Perpres  Nilai  Karbon  Dukung  Pencapaian  NDC  Di  Indonesia.”  Kementerian  Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021.
http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6269/perpres-nilai-ekonomi-karbon- dukung-pencapaian-ndc-indonesia.
Programme,  UN  Environment.  “‘Green  Economy.’”  United  Nations  Environment Programme, n.d.
Putri, Ratih Fitria, Josphat Tetuko Sri Sumantyo, Sukamdi, and Rika Harini. “Human and Economic  Resources  Mapping  Analysis  to  Evaluate  the  SDGs  Accomplishment  in South Kalimantan, Indonesia.” Indonesian Journal of Geography 51, no. 3 (2019): 364– 84. https://doi.org/10.22146/ijg.39986.
Sabrie,  Hilda  Yunita,  and  Amalia  Rizki.  “PRINSIP  GENERAL  TAKAFUL  SYSTEM  DEMI MENCAPAI KEMASLAHATAN,” n.d., 155–65.
Saiti,  Buerhan,  and  Adam  Abdullah.  “The  Legal  Maxims  of  Islamic  Law  (Excluding  Five Leading  Legal  Maxims)  and  Their  Applications  in  Islamic  Finance.” Journal  of  King Abdulaziz University, Islamic Economics 29, no. 2 (2016): 139–51. https://doi.org/10.4197/Islec.29-2.12.
Shimova, Olga. “Belarus  on the Way to  Sustainable Development :  Circular Economy and Green  Technologies,”  2020,  89–106.  https://doi.org/10.1108/978-1-83867-695- 720191007.
Subdirektorat  Statistik  Lingkungan  Hidup.  “Statistik  Lingkungan  Hidup  Indonesia  2021,” 2021.
Suharno, Tri. Kewarganegaraan: Menuju Masyarakat Madani . Jakarta: Yudhistira, 2007. Suharto,  Edi. Analisis  Kebijakan  Publik,  Panduan  Praktis  Mengkaji  Masalah  Sosial  Dan Kebijakan Sosial, . Bandung: CV Alfabeta, 2005.
Syafie, Inu Kencana. Ilmu Pemerintahan . Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1994. Zahrah, Muhammad Abu. Ushul Al-Fiqh . Beirut: Dar al-Fikr al ’Arabi, n.d.
Zarqa, Mustafa Ahmad. Syarah Qawaid Al-Fiqhiyyat . Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
Zeng,  Xianlai,  Oladele  A  Ogunseitan,  Shinichiro  Nakamura,  Sangwon  Suh,  Ulrich  Kral, Jinhui Li, and Yong Geng. “Reshaping Global Policies for Circular Economy.” Circular Economy 1, no. 1 (2022): 100003. https://doi.org/10.1016/j.cec.2022.100003.

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945.
Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2017  Tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 705/K.I/HKM.02.2/2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pertumbuhan Hijau.