## Pengoperasian Penalaran Bayāni dalam Alqur’an
(Analisis Metode Amar dalam Perintah Shalat)

## Yusro Hana
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Bustanul Arifin Bener Meriah Email: ehnyusrol@gmail.com
Abstract: In essence, fiqh law is an extract from the arguments of the Al- Quran and Hadith which are the main priority sources of Islamic law and are carried out by the method of reasoning in ushul fiqh. The need for the operation  of ushul  fikh rules  is  felt  to  be  very  important  because  the problems that arise in society arise and grow in various ways. Therefore, this paper wants to examine how the pattern of bayani reasoning in ushul fiqh?  and  How  is  the  operation  of  ushuliyyah  rules  in  fiqh  cases?  This research is in the qualitative realm which is more directed to conceptual ideas  based  on  literature  analysis  (Library  Research).  The  result  of  this study  is  that  bayāni  reasoning  is  a  pattern  of  reasoning  that  is  based  on linguistic  rules  or  on  the  meanings  of  pronunciation  to  find  out  the arguments  that  are  'amm  and  hash,  muthlaq-muqayyad, nasikh-mansukh, amr,  nahy,  musytarak,  majaz, essence,  and  others.  According  to  majority ulema, dalalah amar muthlaq is  essentially  obligatory.  unless  there  is  an indication that turns it to other than obligatory, then amar is interpreted in accordance  with  the  demands  of  the  indication.  According  to  majority ulema, amar  muthlaq does  not  refer  to  repetition  and  haste  to  carry  out actions. Whereas nahi muthlaq refers to repetition and haste to leave an act.
Keywords: Bayani Reasoning; Amar; Shalat;
Abstract: Pada hakikatnya hukum fikih adalah ekstrak dari dalil Al-Quran dan  Hadits  yang  merupakan  sumber  prioritas  utama  syariat  Islam  yang dilakukan  dengan  metode  penalaran  dalam  ushul  fikih.  Kebutuhan kepada  pengoperasian  kaidah  ushul fikih  terasa  amat  sangat  penting dikarenakan masalah yang timbul dalam masyarakat timbul dan tumbuh dengan  beragam.  Oleh  karenanya,  tulisan  ini  hendak  mengkaji  tentang bagaimanakah  pola  penalaran  bayani  dalam  ushul  fikih?  dan Bagaimanakah pengoperasian kaidah ushuliyyah dalam kasus-kasus fikih? Penelitian  ini  ada  pada  ranah  kualitatif  yang  sifatnya  lebih  mengarah kepada  gagasan  konseptual  berdasarkan  analisis  kepustakaan (Library Research). Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  Penalaran bay ā ni adalah  pola penalaran  yang  tertumpu  pada  kaidah-kaidah  kebahasaan  atau  pada

## SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI
P-ISSN: 2302-9978 / E-ISSN: 2715-262 Volume 11, Nomor 2, Desember 2022 DOI: https://doi.org/10.47766/syarah.v11i2.697
makna-makna lafaz untuk mengetahui dalil-dalil yang bersifat ‘am m dan khash , muthlaq-muqayyad , nasikh-mansukh , amr , nahy , musytarak,  majaz, hakikat dan  lain-lain.  Menurut jumhur ,  dalalah  amar muthlaq pada hakikatnya  kepada  wajib.  kecuali  ada  indikasi  yang  memalingkannya kepada  selain  wajib,  maka  amar  diartikan  sesuai  dengan  tuntutan indikasi.  Menurut jumhur ,  amar muthlaq tidak  menunjuki  kepada perulangan  dan  penyegeraan  melaksanakan  perbuatan.  Sedangkan  nahi muthlaq menunjuki  kepada  perulangan  dan  penyegeraan  meninggalkan perbuatan.
Keyword: Penalaran Bayani; Amar; Shalat;

## PENDAHULUAN
Metode 1 penemuan hukum ( ṭ ar ī qah istinb ā ṭ al-a ḥ k ā m) 2 dalam ushul fikih  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  metode  seperti  metode bay ā ni, ta ’ l īlī dan istisl ā hi .  Ketiga  metode  ini  diperlukan  untuk  Metode bay ā ni adalah  sebuah  metode  atau  cara  untuk  menentukan  makna  yang terkandung  dan  dimaksud  oleh  sebuah  teks.  Basis  utama  metode  ini adalah  teks  sebagai  sumber  utama  untuk  mendapatkan  makna  untuk sebuah  pengetahuan.  Juga  dalam  kajian  ushul  fiqh,  metode bay ā ni digunakan  untuk  memahami  makna  demi  menemukan  hukum  yang terkandung  dalam  teks  sumber  hukum  Islam  (Al- Qur’an  dan  Sunnah). Metode bay ā ni lebih  menitik  beratkan  kajian  teks  ditinjau  secara kebahasaan (semantik).
Dalam  perkembangan  sejarah,  pemahaman  terhadap  teks  untuk mendapatkan legalitas hukum atas suatu persoalan, telah dilakukan sejak masa  Rasulullah.  Nabi  SAW  mempersilahkan  sahabat-sahabatnya  untuk berijtihad  dengan  berpegang  pada  al- Qur’an  dan  Hadits.  Sejak saat  itu tradisi ijtihad selalu dilaksanakan, mereka mempunyai metode tersendiri untuk  membaca  teks.  Metode  bayani  pertama  kali  dibukukan  oleh  al- Syafi’i dalam kitabnya al -Risalah.
Dalam  kajian  ushul  fiqh,  pembahasan  tentang amar (perintah) penting  untuk  diperdalam.  Sebab,  salah  satu  cara  atau  metode  untuk mengetahui dan memahami sebuah hukum, diperlukan pemahaman yang komprehensif  tentang dil ā lah (penunjukan)  lafad amar tersebut.  Apalagi, ketika  ingin  mengetahui  salah  satu  jenis  hukum takl ī fi (wajib,  sunnat), dimana pemahamannya didapati dari dil ā lah lafad amar.
1 Kata Metode berasal  dari  bahasa  Yunani  yang  berarti  cara  yang  teratur  untuk memahami  sesuatu  maksud.  W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h  . 649.
2 Al Yasa’ Ab ubakar, Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh , cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 1
Dalam penelitian ini, penulis ingin memaparkan sebuah penelitian mengenai  cara  memahami amar , bagaimana  memahami  sighat  amar kepada  wajib  dan  kapan  dipahami  kepada  sunat.  Dalam  hal  ini,  sebagai bentuk  aplikasinya,  penulis  menganalisa  bentuk  perintah  shalat  dalam alqur’an serta kaifiyah shalat itu sendiri.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research). Model  studi  ini  digunakan  oleh  peneliti  dikarenakan  data  dalam penelitian  ini  dapat  ditemukan  secara  sempurna.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Di  samping  itu,  pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sedangkan sumber data yang  berbahan  primer  adalah  Al- Qur’an ,  hadits-hadits,  kitab-kitab kuning. Adapun sumber data berbahan sekunder, adalah bahan  pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan sekunder ini antara lain,  berupa  buku-buku,  dokumen,  wawancara  yang  berhubungan dengan topik penelitian. Adapun metode pengumpulan peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau Studi pustaka, dan wawancara untuk  alat  pengumpulan  datanya.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  mencari data mengenai metode bayani dalam istinbath hokum. Sedangkan metode yang  digunakan  dalam  menganalisis  dan  mengolah  data-data  yang terkumpul adalah analisis data kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Penalaran Bay ā ni , Pengertian, Otoritas dan Cakupan
1. Pengertian Penalaran Bay ā ni
Metode  penalaran  ini  juga  disebut  dengan  metode  analisis kebahasaan, dimana hal ini terlihat jelas pada sumber asasi hukum Islam yakni al- Qur’an dan Hadis. Al - Qur’an dan Hadis tertuang dalam Bahasa Arab,  maka  untuk  menggalinya  dan  memahami  kandungan  al- Qur’an dan  Hadis  mutlak  memerlukan  seperangkat  aturan-aturan  yang ditentukan. Ayat-ayat hukum dalam al- Qur’ an, menurut para ahli ushul fikih  menunjukkan  pemahaman  dari  berbagi  bentuk,  sifat,  dan  berbagai maknanya.
Penalaran bay ā ni adalah  pola  penalaran  yang  tertumpu  pada kaidah-kaidah  kebahasaan  atau  pada  makna-makna  lafaz  untuk mengetahui  dalil-dalil  yang  bersifat ‘amm dan khash , muthlaq-muqayyad , nasikh-mansukh , amr , nahy , musytarak,  majaz,  hakikat, dan  lain-lain. 3 Atau sering dijelaskan dalam pembahasan al-qaw ā ``id al-usuliyyat al-lughawiyyat .
3 Ali Hasballah, Usul al-Tasyri` al-Islamy , (Kairo: Dar al-Ma`arif, 1964), h.173.
Secara  filosofis  metode bay ā ni mempunyai  tugas  ontologis  yaitu menggambarkan  hubungan  yang  tidak  dapat  dihindari  antara  teks  dan pembaca, masa lalu dan sekarang yang memungkinkan untuk memahami kejadian  yang  pertama  kali (geniun). Sedangkan urgensitas  kajian  ini dimaksudkan  tidak  hanya  akan  membebaskan  kajian-kajian  hukum  dari otoritarianisme para yuris positif yang elitis, tetapi juga dari kajian-kajian hukum  kaum  strukturalis  atau behavioralis yang  terlalu  emperik  sifatnya. Sehingga  diharapkan  kajian  tidak  semata-mata  berkutat  demi kepentingan  profesi  yang  eksklusif  semata-mata  menggunakan paradigma positivisme dan metode logis formal, namun lebih dari itu agar para  pengkaji  hukum  supaya  menggali  dan  meneliti  makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan/atau para pencari keadilan. Relevansi  dari  kajian  penemuan  hukum bay ā ni mempunyai  dua makna  sekaligus: Pertama ,  metode bay ā ni dapat  diahami  sebagai  metode interprestasi  atas  teks-teks  hukum  atau  metode  memahami  terhadap suatu  naskah  normatif,  di  mana  berhubungan  dengan  isi  (kaidah hukumnya),  baik  yang  tersurat  maupun  yang  tersirat,  atau  antara  bunyi hukum  dan  semangat  hukum. Kedua ,  metode bay ā ni juga  mempunyai pengaruh besar atau relevansi dengan teori penemuan hukum. Hal mana ditampilkan dalam kerangka pemahaman lingkaran spiral hermenuetika (cyricel hermeneutics) yaitu berupa proses timbal-balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta.
Jadi,  Para  ulama  telah  menyusun  seperangkat  metodologi  untuk menafsirkan  ayat-ayat  dan  hadis-hadis  dalam  upaya  lebih  mendekatkan kepada  maksud-maksud  persyariatan  hukum  disatu  pihak  dan  upaya lebih  mendekatkan  hasil  penalaran  tersebut  dengan  kenyataan yang  ada ditengah masyarakat di pihak lain secara umum.

## 2. Cakupan Penalaran Bayāni
Ulama  ushul  fikih  seperti  Abdul  Wahab  Khallaf  membagi  pola penalaran bay ā ni kepada empat pembahasan,  yaitu: 4
1) Pembahasan  lafaz  dari  segi  cakupan  maknanya  (isi).  Pembahasan ini terdiri   dari: `am , khas , mutlaq , muqayyad , dan musytarak .
2) Pembahasan  lafaz  dari  segi  haqiqi  atau  tidaknya  arti  yang dimaksud,  pembahasan  ini  mencakup: haqiqat , majaz, sarih ,  dan kinayah .
3) Pembahasan  lafaz  dari  segi  kejelasan  dan  tidak  kejelasan  artinya, terdiri dari wadih , dan mubham.
4) Pembahasan  lafaz  dari  segi  cara  memahaminya  ketika  terletak dalam  teks,  pembahasan  ini  terdiri  dari: dalalah  `ibarah , dalalah isyarah , dalalah nas , dan dalalah iqtida `. 5
4 Abdul Wahhab khallaf, `llmu Usul al-Fiqh …, h. 140

## 3. Otoritas Penalaran Bayani
Otoritas  penalaran  ini  hanya  ada  pada  teks,  sehingga  hasil pemikiran  apa  pun  tidak  boleh  bertentangan  dengan  teks.  Model penalaran  ini  tidak  melihat  kepada  kesamaan  illat  ataupun  prinsip kemaslahatan.  Oleh  karena  itu,  dalam  penalaran  ini  jenis  argumen  yang dibuat  lebih  bersifat  dialektik  ( jadaliyah )  dan al- ’uqul  al -mutanasifah , sehingga  cenderung  defensif,  apologetik,  polemik,  dan  dogmatik. Sedangkan  yang  dijadikan  sebagai  tolok  ukur  kebenaran  ilmu  model bay ā ni adalah  adanya  keserupaan  atau  kedekatan  antara  teks  atau  nash dengan realitas. 6
Metode  ini  diidentikkan  dengan  penggunaan  nalar  ijtihad  yang lebih  memprioritaskan  redaksi  teks  dari  pada  substansi  teks,  sehingga konsentrasi metode ini lebih berkutat di  seputar penggalian makna teks. Dalam bay ā ni ,  penekanan  terhadap  otoritas  teks  (nash)  sesuatu  yang mesti;  tidak  bisa  tidak,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung.  Secara langsung artinya, memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan lansung mengaplikasikanya  tanpa  perlu  pemikiran.  Sementara  secara  tidak langsung,  memahami  teks  sebagai  pengetahuan  mentah  yang memerlukan tafsir dan penalaran. 7
Sebagaimana yang terlihat pada bagan berikut ini:
Otoritas Metode Bayani Sumber Teks Nash (alqur’an/hadis) Metode Istinbat dan Istidlal Pendekatan Linguistik/ Dilâlat al-Lughawiyah Tema Sentral Ashl – Furu` Kata – Makna Validitas Kebenaran Korespondensi Pendukung Kaum Teolog, Ahli Fiqh dan, Ahli Bahasa
5 Al Yasa Abu Bakar, Diktat Usul Fiqh , (Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 1987), h.
36.
6 Muzadi, Metode Bayani dalam Epistemologi, h. 13 https://www.academia.edu/4148027/Metode_Bayani_Dalam_Islam 7 Hamka Husein Hasibuan, Nalar Bayani dalam Hukum Islam, h. 4 https://www.academia.edu/35853381/NALAR_BAY%C4%80N%C4%AA_DAL AM_HUKUM_ISLAM
C. Dil ā lah Amar secara Muthlaq Yang dimaksudkan dengan amar muthlaq adalah bentuk amar yang tidak  disertai  dengan taqy ī d apapun  yang  dapat  membatasi  maknanya. 8 Dengan  kata  lain,  amar muthlaq berarti  amar  yang  tidak  disertai  dengan keterangan dalam bentuk apapun yang dapat membatasi pemahamannya. Mengenai  dilalah  atau  penunjukan  amar muthlaq ini,  apakah penunjukannya  kepada wujûb (hukum  wajib)  atau  lainnya,  dalam  hal terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli Ushul Fiqh. Menurut Jumhur ulama,  lafaz  amar  itu  pada  hakikatnya menunjukkan hukum wajib. Dan tidak dapat dipahami dari amar itu ada maksud lain kecuali ada keterangan lain yang menjelaskannya. 9 Artinya, amar  dalam  bentuk muthlaq meskipun  tidak  disertai qarinah (indikasi) apapun,  tetap  menghendaki  wajibnya  pihak  yang  dikenai  amar  untuk berbuat.  Atas  dasar  pendapat  ini jumhur ulama  mengemukakan  kaedah yaitu “yang menjadi dasar pada amar adalah wajib”. 10
Yang melandasi teori kemutlakan amar menunjukkan hukum wajib ini adalah sabda Rasulullah
تمأ يلع قشأ نأ لاول

## ةلاص لك دنع كاوسلاب مهترملأ ي
Hadits  ini  menunjukkan  bahwa  jika  Rasul  memerintahkan bersiwak,  maka  bersiwak  hukumnya  wajib  walaupun  memberatkan. Alasan yang lain bahwa ke mutlakan  amar  menunjukkan  kepada  wajib adalah  jika  seseorang  berkata  kepada  budak  sa hayanya  “ambilkan  aku minuman”,  akan  tetapi  si  budak  tidak  mengambilnya,  maka  tindakan  si budak  tersebut  dianggap  tercela.  Jika  perintah  bukan  menunjukkan kepada wajib, pastilah tindakan budak tersebut tidak dianggap tercela. Menurut Wahbah Zuhaili, pendapat kuat dalam hal ini adalah yang dikemukakan jumhur .  Alasannya  karena  pendapat  ini  sesuai  dengan ketetapan yang ada pada lughah dan syara ’. Dari sisi kebahasaan, amar itu diciptakan  secara  hakikat  dalam  bahasa  arab  untuk  menunjuki  kepada tuntutan yang kuat ( thalb jazim ). Maka penggunaannya pada yang selain wajib adalah majaz . Dari sudut pandang syara ’, terdapat beberapa ayat al - Qur’an  yang  berisi  ancaman  siksa  terhadap  orang -orang  yang  tidak melaksanakan perintah, dan mereka disebut dengan pelaku maksiat. 11 Menurut logika, tidak mungkin orang yang meninggalkan perintah dinamakan  pelaku  maksiat  dan  diancam  dengan  siksaan,  jika  perintah
8 Al-Subki, Jam’u al -Jaw āmi’ , Jld I, (Semarang: Toha putra, tt.), hal. 197
9 Adib Shalih, Tafsir al-Nushush fi al-Fiqh al-Islami Dirasah Muqaranah , Jld II, Cet II, (t p: Maktabah al-Islami, tt), hal. 241
10 Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh ,  Jld  II,  Ed  I,  Cet  V,  (Jakarta:  Kencana  Prenada Media, 2009), hal. 182
11 Wahbah  Zuhaili, Ushul  al-Fiqh  al-Islami ,  Jld  I,  C  et  III,  (Damsyiq:  Dar  al-Fikr, 2005), hal. 217-218
tersebut  tidak  wajib.  Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  amar  pada hakikatnya  diarahkan  kepada  wajib,  selama  tidak  diperdapatkan qarinah yang memalingkannya kepada selain wajib.
Adapun  jika qarinah tersebut  didapatkan,  maka  amar  akan dipalingkan  kepada  selain  wajib.  Ketika  itu  amar  diartikan  dengan beberapa makna yang sesuai dengan indikasi yang ada. Diantara makna- makna  tersebut  ialah: nadb (hukum  sunnat), ibahah (hukum membolehkan), irsyad (petunjuk), ta’dib (mendidik), tahdid (menghardik/menakuti), ihanah (mengejek), dan lain-lain. 12
Dengan  demikian,  dilalah  amar  pada  hakikatnya  adalah  untuk wajib, meskipun dalam penggunaannya, amar juga gunakan untuk makna lain bila ada qarinah . Dan makna yang akan dimaksudkan dari suatu amar yang  disertai qarinah ,  sangat  tergantung  kepada  bagaimana  bentuk qarinah itu sendiri.
Diantara  kaedah  yang  berhubungan  dengan  amar muthlaq ialah tentang  dilalahnya  kepada  perulangan  perbuatan  yang  diperintahkan ( tikrar dan wahdah ). Artinya suatu perintah haruskah dilakukan berulang kali  atau  cukup  dilakukan  sekali  saja.  Dalam  hal  ini  para  ulama  juga berbeda pendapat.
Menurut  kebanyakan  ulama,  amar muthlaq tidak  menunjukkan kepada perulangan perbuatan, karena hakikat amar hanya menunjukkan kepada  tuntutan  mewujudkan  perbuatan  yang  diperintahkan,  tanpa mengisyaratkan  harus  dilakukan  satu  kali  atau  berulang  kali.  Adapun untuk memastikan wujudnya perbuatan maka sekurang-kurangnya harus dilakukan satu kali saja. Jadi satu kali disini merupakan hal yang bersifat dharuriyat dari  perintah  tersebut,  artinya  hal  yang  tak  bisa  terlepas  dari perintah,  karena  baru  dikatakan  melaksanakan  perintah  sekurang- kurangnya melakukannya satu kali. 13
Berdasarkan pendapat ini, maka penunjukan amar muthlaq kepada perulangan  tidak  dipahami  dari  amar  itu  sendiri,  tetapi  dipahami  dari indikasi  lain,  seperti  amar  itu  dikaitkan  dengan  syarat  tertentu,  atau dibatasi  dengan  suatu  sifat  yang  dijadikan  keduanya  oleh syari ’  sebagai illah untuk  perbuatan  yang  diperintahkan.  Umpamanya  ayat  al- Qur’an yang  memerintahkan cambuk  seratus  kali  bagi  pelaku  zina,  amar  dalam ayat  tersebut  hanya  menunjuki  kepada  tuntutan  menegakkan  hukuman cambuk. Adapun perulangan hukuman ini dipahami dari penetapan zina sebagai illah untuk hukum cambuk, maka kapan saja diperdapatkan zina wajib  diterapkan  hukuman  cambuk. 14 Karena  hukum  itu  selalu bergantung pada illah, baik dari segi wujud atau ‘ adm .
12 Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh …, hal. 216
13 Adib Shalih, Tafsir al-Nushush …, hal. 284
14 Adib Shalih, Tafsir al-Nushush …, hal. 285
Kaidah lain pada amar muthlaq ialah mengenai dalalahnya kepada penyegeraan  dan  penundaan  melakukan  perbuatan.  Artinya,  apakah suatu amar muthlaq itu menunjuki kepada pelaksanaan perintah sesegera mungkin,  atau  boleh  ditunda-tunda.  Dalam  hal  ini  para  ahli  Ushul  fiqh juga berbeda pendapat.
Pendapat  yang  dianut  kebanyakan  ulama  Ushul  Fiqh  ialah,  amar muthlaq tidak  menunjuki  kepada  penyegeraan  atau  penundaan.  Adapun mengenai  penyegeraan  atau  penundaan,  hal  ini  dipahami  dari  luar melalui indikasi tertentu. 15
Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa amar dalam bentuk yang muthlaq hanya  menunjuki  kepada  wajib  melaksanakan  perbuatan  yang diperintahkah.  Adapun  mengenai  perulangan  perbuatan  dan penyegeraanya,  hal  ini  bukan  dipahami  dari  diri  amar,  tetapi  dari  luar amar melalui qarinah-qarinah yang diperdapatkan.
Masalah  lain  yang  diperbincangkan  ulama  Ushul  Fiqh  mengenai amar adalah amar sesudah larangan. Dalam hal ini pun ulama Ushul Fiqh berbeda  pendapat;  sebagian  ulama  berpendapat  maksud  amar  tersebut adalah ibahah ,  sebagian  lainnya  mengatakan  maksudnya wujub , sedangkan  sebagian  yang  lain  lagi  memilih tawaqquf ( tidak  menentukan kepada wujub atau ibahah ). Menurut Adib Shalih, bila ditelusuri dari sekian banyak  contoh-contoh  amar  setelah  larangan,  maka  kebanyakan  hukum yang  ditetapkan  padanya  ialah ibahah .  Ia  tidak  menyatakan  mana  yang paling kuat diantara beberapa pendapat diatas. 16
Dengan  demikian,  mengenai  hal  ini  perlu  diteliti  kembali  mana pendapat yang menjadi pegangan kebanyakan ulama.

## 4. Aplikasi Kaidah Amar dalam Contoh Kasus Shalat
Dalam pembahasan mengenai kaedah-kaedah yang ada pada amar terlihat  jelas  banyak  perbedaan  pendapat  ahli  Ushul  Fiqh,  hampir  tidak ada  kaedah  yang  tidak  diperselisihkan.  Sebagaimana  dimaklumi  bahwa kaedah  Ushul  Fiqh  merupakan  alat  yang  digunakan  ulama  dalam  ber- istinbath . Perbedaan mengenai kaedah yang digunakan akan berpengaruh kepada  hasil  hukum  Fiqh  yang  di- istinbath- kan.  Berikut  ini  penulis  akan mengetengahkan  beberapa  contoh  perbedaan  hukum  Fiqh  karena perbedaan dalam menetapkan dan mengaplikasikan kaedah amar.
Di antara Perbedaan Hukum Fiqh karena perbedaan kaedah amar adalah penulis ambil dari contoh kasus tentang tatacara shalat:
a. Perbedaan mengenai kewajiban mengulangi tayammum setiap ingin melaksanakan  shalat  fardhu.  Perbedaan  disini  bersumber  dari perbedaan  mengenai  dilalah  amar muthlaq kepada  perulangan
15 Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh …, hal. 226
16 Adib Shalih, Tafsir al-Nushush …, hal. 3 72.
perbuatan. Pada dasarnya dalil mengenai tayammum ialah ayat:
...ابيط اديعص اومميتف ( ءاسنلا : ( 43 )
Dalam  memahami  ayat  ini,  para  ulama  yang  berpendapat  amar muthlaq menunjuki  kepada  perulangan,  maka  mewajibkan  mengulangi tayammum setiap kali ingin melakukan shalat fardhu. Sedangkan ulama yang  berpendapat  amar muthlaq tidak  menunjuki  kepada  perulangan, mempunyai pandangan tidak  wajib mengulangi tayammum setiap ingin shalat  fardhu,  artinya  cukup  sekali  tayammum  untuk  beberapa  shalat fardhu yang ingin dikerjakan. 17
b. Mengatur  saf  dalam  shalat  berjama’ah,  dipahami  oleh  jumhur ulama syafi’I kepada sunat, dari lafad hadits
لاصلا مامت نم فوفصلا ةيوست نإف مكفوفص اووس ة
Kalimat sawwu di dalam hadis diatas dipahami kepada sunat karena adanya  karinah  (tanda)  yang  menyebabkan  perintah  amar  di  atas dipahami kepada sunnat. Adpun karinah yang dimaksud adalah kalimat min  tamam  al-shalat .  Karena  kesempurnaan  sesuatu  merupakan  hal  yang diluar hakikat sesuatu tersebut. Tidak ada ulama yang mengatakan bahwa mengatur shaf tersebut merupakan wajib dan rukunnya shalat. 18
c. Ketentuan  perintah  wudhu’  ketika  hendak  melaksanakan  shalat, yaitu dalam surat al-Maidah ayat 6. Dari perintah ayat diatas, yaitu kalimat faqhsilu dipahami  oleh  para  ulama  bahwa  berwudhu’ diwajibkan  apabila  dalam  seseorang  tersebut  dalam  keadaan berhadas, namun jika seseorang tersebut dalam keadaan suci, maka berwudhu’  baginya d isunatkan.  Karena  karinah  yaitu  ijma’  para ulama mengatakan berwudhu’ hanya diwajibkan bagi orang yang berhadas. 19
d. Perintah (amar) dipahami sebagai wajib, adalah tentang sifat shalat dalam hadist:
لاق ملسو هيلع الله ىلص يبنلا نأ هنع الله ي ضر ةريره يبأ نع :
ةلاصلا ىلإ تمق اذإ (
،ربكف ةلبقلا لبقتسا مث ،ءوضولا غبسأف نآرقلا نم كعم رسيت ام أرقا مث ىتح عكرا مث ،
نئمطت ىتح عفرا مث ،ًادجاس نئمطت ىتح دجسا مث ،ًامئاق لدتعت ىتح عفرا مث ،ًاعكار نئمطت
هجرخأ ،) اهلك كتلاص يف كلذ لعفا مث ،ًادجاس نئمطت ىتح دجسا مث ،ًاسلاج ا ل س ،ةعب 17 Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh …, hlm. 223 18 Ibnu Daqiqil ‘Aidi, Ihkam al- Ahkam… , hal. 135
19 Zainal Abidin bin Yusuf, Tafsir Ayatul Ahkam, Jld. I, (Maktabah Syamilah), hal.

## سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
20 يراخبلل ظفللاو
Sesudah  Nabi  menyampaikan  hadits  tersebut  kepada  para shahabat,  kemudian  nabi  mempraktekkannya.  Setelah  itu  Nabi bersabda ”يلصأ ينومتيأر امك اولص”.
Dalam  hadits  di  atas,  dijelaskan  tentang  sifat  shalat,  dan  kalimat perintah  (amar)  yang  terdapat  di  dalam  hadits  di  atas  dipahami  sebagai perintah  wajib.  Kalimat  yang  dipahami  kepada  wajib  di  dalam  hadits diatas  yaitu  Takbiratul  Ihram,  membaca  surat  al- Fatihah,  Ruku’,  I’tidal, Sujud,  Duduk  antara  dua  Sujud.  Dipahaminya  kalimat-kalimat  perintah diatas  kepada  wajib  karena  tidak  adanya  dalil  yang  memalingkannya daripada dasar amar itu menunjuki kepada wajib.
Mayoritas Ulama memandang bahwa membaca surat Al Fatihah di dalam  shalat  hukumnya  wajib  dikerjakan,  jika  ditinggalkan,  maka shalatnya  dinyatakan  tidak  sah,  karena  dia  termasuk  rukun  shalat. Namun bagi ulama mazdhab Hanafi membaca surat Al Fatihah di dalam shalat  hukumnya  wajib,  yang  berarti  bukan  fardhu. 21 Mereka  beralasan bahwa  Al  Qur’an  yang  merupakan  dalil  qath’I tidak  menyebutkan keharusan membaca surat Al Fatihah, Allah berfirman: ِنآْر ُق ْ لا  َن ِم  َر َّسَيَت ا َم او ُؤَرْقاَف :لمزلما( ۱۰ )
Ayat di atas menyatakan bahwa yang  fardhu adalah membaca  Al Qur’an ,  baik  itu  membaca  surat  Al  Fatihah  maupun  membaca  ayat-ayat lain  di  dalam  Al  Qur’an.  Oleh  karenanya,  jika  seseorang  tidak  bisa  atau belum bisa membaca Al Fatihah, dibolehkan baginya untuk membaca tiga ayat.
Sedangkan hadits yang menyebutkan tentang kewajiban membaca Al Fatihah di dalam shalat tidak sampai pada derajat mutawatir, sehingga tidak kuat jika dihadapkan pada ayat di atas. Hadits tersebut adalah sabda Rasulullah SAW :
باتكلا ةحتافب أرقي لا نلم ةلاص لا
22
Namun  menurut  Syafi’iyah  keumum an  ayat  di  atas,  ditakhsiskan
20 Athiah Muhammad Salim, Syarh Bulughul Maram , Jld.58,
(http://www.islamweb.net), hal. 1 21 Menurut  istilah  Hanafi,  antara  fardhu  dan  wajib  terdapat  perbedaan.  Namun menurut  Syafi’i  kedua nya  merupakan  lafad  taraduf.  Zakaria  Al-Anshari, Ghayah  al- Wusul , (Semarang:Toha Putra, tt), hal. 11
22 Bukhari dan Muslim, Shahihain Bukhari wa Muslim , (Maktabah Syamilah), hal.
oleh hadits 23 باتكلا ةحتافب أرقي مل نلم ةلاص لا
Kemudian  terjadi  perbedaan  dikalangan  ulama  tentang  lafad ربكف di dalam hadits di atas, jumhur ulama berpendapat bahwa amar tersebut dipahami  sebagai  wajib  dilafadkan  hanya  dengan  kalimat ربكأ الله 24 dan dijadikan  rukun  dalam  shalat. 25 Namun  Abu  Hanifah  berbeda  pendapat dengan jumhur ulama, menurutnya apabila seseorang mengucapkan lafad لجأ  الله atau  kalimat  lain  yan g  menunjuki  kepada  keta’ziman  dan kebesaran  Allah,  maka  dianggap  sah.  Abu  Hanifah  beralasan  bahwa perintah  dalam  hadits  di  atas  dipahami  melalui  maknanya,  tidak  hanya dari redaksi teks. 26
Hadits  di  atas  merupakan  hadits qawli ,  tapi  jikalau  dihubungkan dengan hadits shallu kama raitumuni ushalli , maka hadits di atas tergolong ke  dalam  hadits fi’li .  Dalam  kaidah  Ushuliyah,  tentang  perbuatan  nabi (hadits  fi’li)  terdapat  perbedaan  pendapat .  Menurut  sebahagian  ulama Syafi’iyah ,  perbuatan  Nabi  tentang  penjelasan  h ukum  (mi’rad  al -bayan) menunjuki  kepada  wajib.  Tetapi  menurut  jumhur  Ushuliyun  perbuatan Nabi menunjuki kepada sunat. 27 hal ini terindentifikasi atas pembahagian di bawah ini.
Menurut jumhur ushuliyun, hadits terbagi kepada tiga macam: 28
a. Hadits Qawli dipahami kepada lima macam pembahagian hukum taklifi, yaitu wajib, sunnat, makruh, haram, dan mubah.
b. Hadits  Fi’li  dipahami  kepada  dua  macam  hukum  taklifi,  yaitu sunnat dan mubah
c. Hadits Taqriri dipahami kepada mubah. Dipahami  dari  teori  diatas,  maka  takbiratul  ihram  hukumnya sunat.
Demikianlah  beberapa  contoh  aplikasi  perbedaan  hukum  Fiqh yang  timbul  dari  kaidah  amar.  Ini  merupakan  gambaran  kecil  tentang perbedaan  pendapat  karena  berbeda  kaedah istinbath ,  sebab  kaedah istinbath begitu banyak dan perbedaan pun sangat beragam.
23 Bukhari dan Muslim, Shahihain Bukhari... , hal. 678
24 Ibnu Daqiqil  ‘Aidi , Ihkam  al- Ahkam… ,  168.  Kemudian  lihat  lagi  Zainal  Abidin,
Jami’ Li Ahkam al -Shalat, (tp:ttp, tt), hal. 169
25 Sifat Shalat Nabi, (Maktabah Syamilah), hal. 292
26 Ibnu Daqiqil ‘Aidi, Ihkam al- Ahkam… , 168
27 Muhammad Hasan Al-Duwadi Al-Sangkuti, Syarh Waraqat fi Ushul Fiqh, jld. III,
(Maktabah Syamilah), hal. 20
28 Muhammad Hasan Al-Duwadi Al-Sangkuti, Syarh Waraqat ..., hal. 20. Dan lihat juga Ahmad al-Khathib, al- Nufahat ‘ala Syarh al -Waraqat , (Singapura: al-haramain, tt,), hal. 73

## SIMPULAN
Dari berbagai uraian di atas dapatlah ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya ialah:
1. Penalaran bay ā ni adalah pola penalaran yang tertumpu pada kaidah- kaidah kebahasaan atau pada makna-makna lafaz untuk mengetahui dalil-dalil  yang  bersifat ‘amm dan khash , muthlaq-muqayyad , nasikh- mansukh , amr , nahy , musytarak, majaz, hakikat, dan lain-lain.
2. Menurut jumhur ,  dalalah  amar muthlaq pada  hakikatnya  kepada wajib.  kecuali  ada  indikasi  yang  memalingkannya  kepada  selain wajib, maka amar diartikan sesuai dengan tuntutan indikasi. Menurut jumhur ,  amar muthlaq tidak  menunjuki  kepada  perulangan  dan penyegeraan  melaksanakan  perbuatan.  Sedangkan  nahi muthlaq menunjuki  kepada  perulangan  dan  penyegeraan  meninggalkan perbuatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Athiah  Muhammad  Salim, Syarh  Bulughul  Maram ,  Jld.58, (http://www.islamweb.net)
Ahmad  al-Khathib, al- Nufahat  ‘ala  Syarh  al -Waraqat ,  Singapura- Jeddah: al-haramain, tt.
Ali khafif, Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha ’, K airo: Dar al-Fikr al- ‘Arabi, tt.
Alfin  Qadri  Azizi, Penggunaan  Metode  Kaidah  Ushuliyah  dalam Memahami  Nash  secara  Tekstual  dan  Kontekstual, Jurnal  Of  Saintic  Studies and Humanities. Vol.5 no. 1tahun 2020
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , Jld II, Ed I, Cet V, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009
Al- Juwaini,  Imam  Haramain  ‘Abd  al - Malik  ibn  ‘Abd  Allah, al- Waraqat , Singapura-Jeddah: al-haramain, tt.
Al-Subki,  Taj  al-din  Abd  al-Wahab, Jam’u  al -Jawami ’ ,  Jld  I, Semarang: Toha putra, tt.
Bukhari  dan  Muslim, Shahihain  Bukhari  wa  Muslim ,  (Maktabah Syamilah)
Muhammad Adib Shalih, Tafsir al-Nushush fi al-Fiqh al-Islami Dirasah
Muqaranah , Jld II, Cet II, n p: Maktabah al-Islami, tt.
Muhammad  Khudhari  Bik, Tari kh  Tasyri’  Al -Islami, Cet  VI,
Singapura-Jeddah: al-Haramain, tt.
M.  Kholid  Afandi  dan  Nailul  Huda, Dari  Teori  Ushul  menuju  Fiqh , Kediri: Santri Salaf Press, 2013
Muhammad Hasan Al-Duwadi Al-Sangkuti, Syarh Waraqat fi Ushul Fiqh, jld. III, (Maktabah Syamilah)
Safriadi, Teori-teori Hukum Islam , Lhokseumawe, Sefa Bumi Persada,
2019
Utsman,  M, Kaidah-kaidah  Ushuliyyah  dan  Fiqihiyyah .  Jakarta: Rajawali Press. 2022.
Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami , Jld I, Cet III, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2005
Zakaria Al-Anshari, Ghayah al-Wusul , (Semarang:Toha Putra, tt)
Zainal Abidin, Jami’ Li Ahkam al -Shalat, (tp:ttp, tt)