## PERTANGGUNGJAWABAN  KORPORASI  DALAM  HUKUM  PIDANA DI  INDONESIA

## BAMBANG ALI KUSUMO, SH., MHum
Dosen Fakultas Hukum UNISRI

## Abstract
Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia masih bersifat mendua. Hal ini terjadi  karena  di  dalam  KUHP  subyek  hukum  pidana  hanyalah  manusia,  korporasi  tidak  diakui sebagai subyek hukum pidana. Sementara Undang-undang di luar KUHP telah mengakomodasi bahwa  korporasi  juga  merupakan  subyek  hukum  pidana,  sehingga  bila  korporasi  melakukan tindak  pidana  dapat  dimintai  pertanggungjawabannya.  Dalam  Rancangan  KUHP  baru  (Konsep KUHP), korporasi telah diakomodasi sebagai subyek hukum pidana, namun hingga kini konsep itu belum disahkan untuk berlakunya.

## Key words : Pertanggungjawaban korporasi.

## PENDAHULUAN
Adanya  korporasi  sebenarnya  akibat  dari  perkembangan  modernisasi  dalam  rangka  untuk mempermudah  memenuhi  kebutuhan  manusia  dalam  bermasyarakat.  Pada  awalnya  orang  lebih mengenal  badan  hukum  dibandingkan  korporasi.  Korporasi  adalah  sebutan  yang  lazim dipergunakan  dikalangan    pakar  hukum  pidana  untuk  menyebut  apa  yang  biasa  dalam  bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum.
Pada  masa  kini  perkembangan  korporasi  nampak  semakin  pesat  baik  dari  segi  kualitas, kuantitas  maupun  bidang  usaha  yang  dijalaninya.  Korporasi  bergerak  diberbagai  bidang  seperti bidang  perbankan,  bidang  transportasi,  komunikasi,  pertanian,  kehutanan,  kelautan,  otomotif, elektronik,  bidang  hiburan  dan  lain  sebagainya.  Hampir  tidak  ada  bidang  kehidupan  kita  yang terlepas dari jaringan korporasi.
Adanya  korporasi  memang  banyak  mendatangkan  keuntungan  bagi  masyarakat  dan  negara, seperti  adanya  kenaikan  pemasukan  kas  negara  dari  pajak  dan  devisa,  membuka  lapangan pekerjaan,  peningkatan  alih  teknologi  dan  lain  sebagainya.  Namun  di  samping  ada  keuntungan atau dampak positif seperti tersebut di atas, adanya korporasi juga dapat mendatangkan dampak negatif,  seperti  pencemaran  lingkugan  (air,  udara,  tanah),  eksploitasi  atau  pengurasan  sumber alam,  bersaing  secara  curang,  manipulasi  pajak,  eksploitasi  terhadap  pekerja/buruh, menghasilkan  produk  dibawah  standar  atau  cacat  yang  membahayakan  konsumen  dan  lain
sebagainya.  Munculnya  dampak  negatif  ini  diakibatkan  korporasi  terlalu  mengejar  keuntungan yang cukup besar.

## PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORPORASI
Pembahasan tindak pidana korporasi ini merupakan hal yang baru jika dibandingkan dengan tindak  pidana  biasa  (konvensional).  Dahulu  orang  hanya  terpatri  pada  pemikiran  bahwa  pelaku tindak  pidana  atau  kejahatan-kejahatan  itu  hanya  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  miskin, orang-orang  berpendidikan  rendah,  dari  kalangan  masyarakat  kumuh  yang  bertempat  tinggal  di pinggiran  kota  atau  desa  dan  lain-lain.    Namun  akhirnya  orang  banyak  yang  terkejut  dengan munculnya  gagasan  dari  Edwin  H.  Sutherland,  yang  membahas  tindak  pidana  atau  kejahatan korporasi.  Dialah  orang  yang  pertama  –  tama  mengungkapkan  white  collar  crime  (kejahatan kerah  putih)  pada  pertemuan  tahunan  American  Sociological  Society  yang  ketiga  puluh  empat pada tahun   1939,  yang  menyoroti  atau menjelaskan perilaku korporasi – korporasi di Amerika yang  melanggar  hukum.  Namun  bila  ditelusuri  kembali,  gagasan  atau  permasalahan  apa  yang dikemukakan  oleh  Sutherland,  sesungguhnya  bukanlah  sesuatu  yang  baru.  Beberapa  tahun sebelumnya,  tepatnya  tahun  1907,  Edward  Ross  telah  lebih  dahulu  membahas  tentang  masalah ini. Apa yang oleh Ross disebut Criminaloid barangkali yang dewasa ini disebut sebagai perilaku tindak  pidana/kejahatan  korporasi.  Ross  menggambarkan  bahwa  criminoloid  menikmati kekebalan  terhadap  dosa-dosanya  berkat  penampilannya  yang  terhormat,  ia  memperlihatkan kepada  masyarakat  bahwa  mereka  adalah  orang  –  orang  yang  berhati  sosial,  patuh  kepada agama,  dan  di  rumah  memperlihatkan  diri  sebagai  seorang  ayah  yang  patut  dicontoh.  Tetapi  di belakang  itu  semua  para  pemimpin  korporasi  ini  sebetulnya  adalah  manusia  –  manusia  yang tidak  bermoral,  yang  pada  waktunya  tidak  segan  untuk  menyuap  para  birokrat  dalam pemerintahan,  menghindari  pajak,  pendeknya  :  manusia  serigala  berbulu  domba  (JE.  Sahetapy, 1994:14).
Pengertian white  collar crime menurut Edwin H.  Sutherland sebagai a violation of criminal law by the person of the upper socio-economic class in the course of his accupational activities (suatu  pelanggaran  ketentuan  hukum  pidana  oleh  orang  /  person  yang  mempunyai  kedudukan sosio – ekonomi atas dalam bidang aktivitas pekerjaannya). (Mardjono Reksodiputro, 1994:66).
Bila  kita    memakai  tipologi  yang  diajukan  oleh  Clinard  dan  Quinney,  maka  white  collar crime  dapat  dibagi  menjadi  dua  macam  pelaku,  yaitu  occupational  criminal  behaviour  dan
corporate  criminal  behaviour.  Yang  pertama  occupational  criminal  behaviour  adalah  perilaku jahat  yang dilakukan oleh seseorang. Seperti penggelapan dana atau lebih jelasnya memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum dalam rangka menjalankan pekerjaannya. Kemudian yang  kedua  corporate  criminal  behaviour  adalah  perilaku  jahat  yang  dilakukan  oleh  korporasi atau melakukan pelanggaran hukum dengan mengatasnamakan korporasi (Jan R. Djajamihardja, 1991:4).
Menurut  IS. Susanto, White Collar Crimes  dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni:
1. Kejahatan-kejahatan    yang  dilakukan  oleh  kalangan  profesi  dalam  melakukan  pekerjaannya seperti dokter, notaris, pengacara/Advokat.
2.    Kejahatan-kejahatan  yang  dilakukan  oleh  aparat  pemerintah  seperti  korupsi  dan  tindakan penyalahgunaan  kekuasaan  yang  lain  seperti  pelanggaran  terhadap  hak-hak  warganegara, penangkapan/penahanan yang melanggar hukum.
3. Kejahatan  korporasi.Kejahatan  korporasi  adalah  tindakan-tindakan  korporasi  yang  dapat dikenai  sanksi,  baik  sanksi  pidana,  administrasi  maupun  perdata,  yang  berupa  tindakan penyalahgunaan  secara  melawan  hukum  kekuasaan  ekonomi  (illegal  abuses  of  economic power)  seperti  produk-produk  industri  yang  membahayakan  kesehatan  dan  jiwa,  penipuan terhadap  konsumen,  pelanggaran  terhadap  peraturan  ketenagakerjaan,  iklan  yang menyesatkan, pencemaran lingkungan, manipulasi pajak dan lain-lain
Kriesberg mengajukan tiga model pengambilan keputusan korporasi yang melanggar hukum:
1. Rational  actor  model,  dimana  korporasi  dilihat  sebagai  unit  tunggal  yang  secara  rasional bermaksud melanggar hukum apabila hal tersebut merupakan kepentingan korporasi.
2. Organization  process  model,  korporasi  dilihat  sebagai  suatu  sistem  unit-unit  yang terorganisasi secara longgar, di mana macam-macam unit korporasi mungkin tidak mematuhi hukum  karena  menghadapi  kesulitan  untuk  dapat  memenuhi  produk  yang  ditargetkan, sehingga  untuk  dapat  memenuhinya  mereka  cenderung  melakukannya  dengan  melanggar hukum seperti misalnya dengan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk menjaga keselamatan kerja, iklan yang menyesatkan dan lain lain.
3. Kejahatan  korporasi  merupakan  produk  dari  keputusan-keputusan  yang  dibuat  secara individual untuk keuntungan pribadi.

## BENTUK TINDAK PIDANA KORPORASI
Pembahasan bentuk tindak pidana/kejahatan  yang dilakukan oleh korporasi sangat beraneka ragam,  di  bidang  ekonomi  menurut  Joseph  F.  Sheley    bentuk  tindak  pidana  korporasi  adalah sebagai  berikut    (Mardjono  Reksodiputro,  1994:67-68):  Defrauding  stockholders,  yaitu menggelapkan  atau  menipu  para  pemegang  saham  (misalnya  tidak  melaporkan  dengan sebenarnya  keuntungan  perusahaan).  Defrauding  the  public,  yaitu  menipu  masyarakat/publik (misalnya  penentuan  harga  dan  produk-produk  yang  tidak  representatif  atau  iklan  yang menyesatkan).  Defrauding  the  government,  yaitu  menipu  pemerintah  (misalnya  menghindari pajak).  Endangering  the  public  welfare,  yaitu  membahayakan  kesejahteraan  umum  (misalnya menimbulkan polusi industri). Endangering employees,  yaitu membahayakan pekerja (misalnya tidak  mempedulikan  keselamatan  kerja).  Illegal  intervention  in  the  political  process,  yaitu intervensi ilegal dalam proses politik (misalnya memberikan dana kampanye politik yang ilegal).
Sejalan  dengan  perkembangan  ekonomi  praktek  tindak  pidana  korporasi  yang  sering dilakukan  adalah    pemberian  keterangan  yang  tidak  benar  seperti  transfer  pricing,  under invoicing,  over  invoicing  dan  window  dressing  (Setiyono,  2002:81-85).  Transfer  pricing merupakan    persekongkolan  dalam  penentuan  harga  jual  sesama  korporasi  untuk  memperkecil jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  pada  negara.  Under  invoicing  merupakan  persekongkolan antara pengimport dan pengeksport barang untuk menerbitkan dua invoice, satu invoice dengan harga  yang  sebenarnya  untuk  keperluan  perhitungan  harga  pokok,  yang  satunya  lagi  dengan harga  yang  lebih  rendah  dengan  diperhitungkan  untuk  keperluan  pabean  (pembayaran  bea masuk,  PPh  dan  PPN).  Over  invoicing,  yakni  memanipulasi  harga  dalam  kegiatan  pengadaan untuk  mendaptkan  keuntungan  pribadi  bagi  pihak-pihak  pelaksana  transaksi  atau  yang berwenang melakukannya. Hal ini dilakukan dengan kerjasama dan dukungan dari pihak penjual, meminta kuitansi pembelian ditulis dengan harga yang lebih besar dari harga yang dibayar atau harga  sesungguhnya,  pengadaan  proyek  pemerintah  dengan  cara  penunjukkan  secara  langsung pada  kontraktor  tertentu  dengan  dalih  harus  segera  dilakukan  atau  lokasi  proyek  yang  terpencil atau adanya rekanan yang terbatas dan lain-lain.
Window dressing merupakan tindakan mengelabui masyarakat,  yang pada umumnya berupa kegiatan  untuk  menciptakan  citra  yang  baik  di  mata  masyarakat  dengan  cara  menyajikan informasi yang tidak benar (fraudulent misrepresentation), misalnya dengan menyajikan angka-
angka  neraca  yang  kurang  atau  tidak  benar  dibuat  sedemikian  rupa  seolah-olah  korporasi memiliki kemampuan yang baik dan tangguh.
Di  bidang  sosial  budaya  tindak  pidana  korporasi  yang  dilakukan  berupa  tindakan-tindakan yang  merugikan  pemegang  hak  cipta,  merk;  kurang  memperhatikan  keamanan  dan  kesehatan kerja  para  pekerja/buruh;  tindak  pidana  yang  berakibat  merusak  pendidikan  dan  generasi  muda seperti penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan lain sebagainya.
Tindak  pidana  korporasi  yang  menyangkut  masyarakat  luas  antara  lain  dapat  terjadi  pada lingkungan  hidup  (pencemaran  air,  udara,  tanah  dari  suatu  wilayah),  pada  konsumen  (produk- produk cacat yang membahayakan konsumen, iklan yang menyesatkan), Pada pemegang saham (pemberian  keterangan  yang  tidak  benar  dalam  pasar  modal,  praktek-praktek  penipuan  dan perbuatan curang dapat dilakukan oleh emiten/korporasi sendiri atau dengan bantuan profesi atau lembaga lain), dan lain sebagainya.

## KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN TINDAK PIDANA KORPORASI
Tindak  pidana  korporasi  mengakibatkan  kerugian  yang  yang  luar  biasa  besarnya  baik terhadap individu, masyarakat dan negara. Apa yang biasanya terlihat hanyalah “puncak gunung es” saja. Apa  yang sebenarnya terjadi jauh lebih besar. Persekongkolan  dalam penentuan harga (fixing  prices)  bahan  makanan  pokok  atau  mengiklankan  secara  menyesatkan  barang  keperluan rumah  tangga  akan  menimbulkan  kerugian  uang  yang  sangat  besar  pada  penghasilan  warga masyarakat.  Barang  produksi  yang  tidak  aman  dipergunakan  kerugian  badan  kepada  para pemakainya.  Pencemaran  lingkungan  dan  kerusakan  lingkungan  menimbulkan  kerugian,  yang tidak saja dialami sekarang, tetapi masih pula akan dirasakan di kemudian hari.
Banyak  kasus  tindak  pidana  korporasi  yang  menimbulkan  dampak  sangat  besar,  misalnya kasus “Thalidomide” yang menyebabkan ribuan bayi lahir cacat tanpa tangan, kaki atau anggota tubuh  yang  lain  sebagai  akibat  dari  penggunaan  obat  Thalidomide  oleh  ibu-ibu  yang  sedang mengandung, melanda beberapa negara Eropa dan Amerika Selatan pada tahun 1960-an. Bahkan kasus tersebut seakan-akan ditutupi oleh pemerintah Inggris dan baru terbongkar setelah hampir sepuluh  tahun  karena  jasa  anggota  parlemen.  Kemudian  kasus  “Minamata”  sebagai  akibat pencemaran  limbah  industri  di  teluk  Minamata  Jepang  yang  mengakibatkan  cacat  /  lumpuhnya bagian tubuh. Kasus tentang bocornya pabrik “Union carbide” di Bhopal India pada tahun 1984 telah  menewaskan  lebih  dari  tiga  ribu  orang,  ratusan  ribu  yang  sakit  dan  cacat,  bahkan  ribuan
diantaranya cacat seumur hidup, masih ditambah kerugian materi dan rusaknya lingkungan hidup yang  bernilai  ratusan  juta  dollar.  Kemudian  salah  satu  kasus  persaingan  curang  adalah  kasus “Lockheed  Electra”,  sebuah  perusahaan  pesawat  terbang  di  Amerika  yang  berupa  pembayaran kepada  pejabat-pejabat  dari  beberapa  negara  antara  lain  Belanda,  Turki,  Yunani,  Jepang  yang mengakibatkan  jatuhnya  dan  dipidananya  Perdana  Menteri  Tanaka  dan  dicabutnya  kekuasaan Pangeran Bernard atas angkatan perang Belanda lebih dari sepuluh tahun. (IS. Susanto, 1993:8 – 9).
Di Indonesia, banyak perilaku korporasi yang merugikan masyarakat berlangsung setiap hari di  sekitar  kita,  seperti  iklan  yang  menyesatkan,  pencemaran  lingkungan,  eksploitasi  terhadap kaum pekerja/buruh, manipulasi restitusi pajak, manipulasi dana masyarakat seperti kasus Bank Summa,  Bapindo,  Bank  Arta  Prima,  Bank  BNI  1946,  Bank  Century,  produk  makanan  yang membahayakan seperti kasus biskuit beracun dan lain sebagainya.
Barangkali  kerugian  yang  paling  besar  adalah  rusaknya  hubungan  –  hubungan  sosial,  yakni merusakkan  kepercayaan  dan  karenanya  menciptakan  ketidak  percayaan  anggota  masyarakat terhadap pemimpin – pemimpin dan institusi yang ada. Selanjutnya faktor – faktor apakah yang menyebabkan  terjadinya  tindak  pidana/kejahatan  korporasi  yang  mengakibatkan  kerugian  yang besar  baik  bagi  individu,  masyarakat  maupun  negara  ?  Menurut  Clinard  dan  Yeager  ada  dua pandangan  yang  dapat  dipakai  untuk  menjelaskan  faktor  –  faktor  yang  mendorong  terjadinya tindak  pidana/kejahatan  korporasi,  yaitu  model  tujuan  yang  rasional  dan  model  organik  (IS. Susanto,  1993:15).  Model  yang  pertama  mengutamakan  untuk  mencari  keuntungan.  Ini merupakan  faktor  atau  alasan  yang  utama  untuk  melakukan  tindak  pidana/kejahatan  korporasi. Kemudian model yang kedua menekankan pada hubungan antara perusahaan dengan lingkungan dan politiknya, seperti suplier, pesaing, konsumen, pemerintah, publik serta kelompok-kelompok lainnya yang dipandang relevan.
Di  samping  motivasi  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  sebesar  –  besarnya  yang tercermin dari ciri – ciri individual yang disebut sebagai anomic of succes dan hubungan antara korporasi  dengan    lingkungan  ekonomi  dan  politiknya,  Prof.  DR.  Muladi,  SH.  menambahkan sistem  penegakan  hukum  yang  tidak  efektif,  penjatuhan  pidana  yang  sangat  ringan,  kurangnya kriminalitas  dan  stigmatisasi,  daya  tangkal,  kurangnya  reaksi  sosial  melalui  mass  media  serta kesempatan  yang  luas  juga  sangat  mendorong  terjadinya  kejahatan  korporasi  (Muladi  dalam Salman Luthan, 1994:20).
PERTANGGUNGJAWABAN

## KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
Dalam  hukum  pidana  kita  telah  diakui  bahwa  korporasi  sebagai  subyek  atau  pelaku  tindak pidana,  namun  pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana  masih  bersifat  mendua.  Bila  kita melihat  Kitab  Undang    Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  yang  masih  setia  kita  ikuti  sampai sekarang ini, tindak pidana korporasi tidak dapat dijaring, sebab korporasi tidak termasuk subyek hukum  atau  pelaku.  Dalam  KUHP  yang  menjadi  subyek  hukum  adalah  manusia  /  orang  saja. Namun demikian beberapa peraturan perundang-undangan yang berada di luar KUHP antara lain Undang  Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang No. 2 tahun  1992  tentang  Usaha  Perasuransian,  Undang  Undang  No.  11  Tahun  1995  tentang  Cukai, Undang-undang  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  serta  undang-undang  yang  mengatur tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi    telah  merumuskan  bahwa  korporasi  secara  tegas diakui  dapat  menjadi  subyek  hukum  atau  pelaku  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam hukum pidana. Akan tetapi ada perundang-undangan  yang lain justru tidak jelas arah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Melihat hal demikian menunjukkan adanya keraguan dari pembuat Undang-undang untuk menempatkan korporasi atau badan hukum sebagai subyek atau pelaku  yang  dapat  dibebani  tanggungjawab  pidana.  Adanya  pengaturan  yang  tidak  konsisten tersebut tentunya akan mempersulit penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan korporasi terhadap kejahatan yang dilakukan.
Di  samping  kelemahan-kelemahan  diatas  masih  ada  faktor  –  faktor  lain  yang  menghambat penegakan hukum atau pengendalian terhadap tindak pidana korporasi, yaitu pertama, korporasi (sebagai pelaku tindak pidana/kejahatan yang potensial) pada umumnya mempunyai lobby yang efektif dalam usaha perumusan delik maupun cara-cara menanggulangi tindak pidana korporasi. Kedua,  menentukan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  maupun  menentukan  kesalahan korporasi tidaklah mudah. (Mardjono Reksodiputro, 1994:68).
Melihat adanya kendala – kendala seperti tersebut diatas, maka tidaklah aneh bila sampai saat ini  banyak  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana/kejahatan  –  kejahatan  yang  berlangsung terus  menerus  tanpa  ada  yang  bisa  menghentikannya,  lihatlah  pencemaran  lingkungan  yang semakin  banyak  dan  semakin  parah,  eksploitasi  tenaga  kerja  yang  terus  –  menerus  dilakukan untuk  membayar  upah  di  bawah  UMR  (Upah  Minimum  Regional)  dan  lain  sebagainya.  Dan
yang  mengherankan,  bahwa  sampai  kini  tidak  ada  yurisprudensi    perkara  pidana  Indonesia, dimana  korporasi  menjadi  terdakwa.  Tidak  pula  mengenai  tindak  pidana  ekonomi,  padahal kemungkinan menuntut dan memidana korporasi telah dimungkinkan sejak tahun 1955. Apakah dengan  demikian  harus  disimpulkan  bahwa  wajah  pelaku  tindak  pidana  korporasi  di  Indonesia tidak mengalami perubahan yang berarti sejak tahun 1955.
Apakah  keadaan  seperti  itu  akan  berjalan  terus  menerus?  Tentunya  tidak.  Pemerintah  telah berusaha  mengadakan  pembaharuan  di  bidang  hukum  pidana,  khususnya  KUHP  dengan menyusun  konsep-konsep  baru  KUHP  yang  tentunya  juga  memperhatikan  kejahatan-kejahatan baru  yang  muncul  akibat  perkembangan  teknologi  yang  dimulai  tahun  1964.  Konsep-konsep baru  KUHP  yang  dimulai  tahun  1964  hingga  kini  mengalami  beberapa  perubahan.  Pada  tahun 1981  Tim  Pengkajian  bidang  hukum  pidana  pada  BPHN  Departemen  Kehakiman mempersoalkan  apakah  korporasi  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam  hukum  pidana  secara umum  dalam  KUHP  atau  pertanggungjawaban  hanya  terbatas  pada  delik-delik  yang  ditentukan dalam undang – undang tertentu saja seperti saat ini ? Dalam perkembangan hukum pidana ada tiga  sistem  pertanggungjawaban  korporasi  sebagai    subyek  tindak  pidana,  yakni  (Mardjono Reksodiputro, 1994:72): a).Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah bertanggungjawab,  yaitu:  b).  Korporasi  sebagai  pembuat  dan  pengurus  bertanggungjawab;  dan c).Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.
Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah  yang bertanggungjawab. Sistem ini membatasi sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah hanya perorangan saja (natuurlijk persoon).  Bila  tindak  pidana  dilakukan  dilingkungan  korporasi,  maka  yang  melakukan  tindak pidana  adalah  pengurusnya.  Tanggungjawab  bila  terjadi  tindak  pidana  adalah  pengurus  yang melakukan tindak pidana.  Sistem ini dianut oleh KUHP kita, hal ini dinyatakan dalam Pasal 59 yang berbunyi: “dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota  badan  pengurus  atau  komisaris-komisaris,  maka  pengurus,  anggota  badan pengurus  atau  komisaris  yang  ternyata  tidak  ikut  campur  melakukan  pelanggaran  tidak dipidana”.
Nampaknya  ketentuan  dari  pasal  tersebut  di  atas  dipengaruhi  oleh  asas  yang  berkembang pada abad 19  yakni societas delinquere non potest atau universitas delinquere non potest, yaitu badan-badan  hukum  tidak  bisa  melakukan  tindak  pidana.  Kesalahan  tidak  dapat  dibebankan kepada badan hukum atau korporasi, tetapi dibebankan pada manusia (sifat individualisasi). Pada
pasal tersebut di atas juga memuat alasan penghapus pidana bagi para pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut melakukannya tindak pidana.
Korporasi  sebagai  pembuat,  maka  pengurus  yang  bertanggungjawab.  Sistem  ini  mengakui bahwa  korporasi  sebagai  subyek  hukum  pidana  atau  pelaku  tindak  pidana,  namun pertanggungjawaban tetap dibebankan pada pengurus.
Korporasi  sebagai  pembuat  dan  yang  bertanggungjawab.  Dalam  sistem  ini  dimungkinkan menuntut  korporasi  dan  meminta  pertanggungjawabannya.  Dalam  sistem  ini  telah  terjadi perubahan  yang  pada  mulanya  korporasi  tidak  dapat  melakukan  tindak  pidana  atau  universitas delinquere  non  potest  berubah  dengan  menerima  konsep  pelaku  fungsional,  artinya  korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam melakukan tindak pidana. Masalah pertanggungjawaban  korporasi  sebagai  subyek  tindak  pidana  tidak  dapat  dilepaskan  dari persoalan  pokok  pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana  atau  kesalahan.  Dalam  Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa: tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah  menurut  undang-undang,  mendapat  keyakinan  bahwa  seseorang  yang  dianggap  dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan  yang didakwakan atas dirinya.  Asas kesalahan merupakan  asas  yang  mutlak  ada  dalam  hukum  pidana  yaitu  sebagai  dasar  untuk  menjatuhkan pidana.  Masalahnya  bagaimana  pengaruh  asas  kesalahan  terhadap  korporasi  sebagai  pembuat delik  ?  apakah  korporasi  bisa  mempunyai  kesalahan  ?.  Menurut  Suprapto  korporasi  bisa dipersalahkan  bila  kesengajaan  atau  kelalaian  atau  kealpaan    terdapat  pada  orang-orang  yang menjadi  alat-alat  korporasi.  Kesalahan  itu  bukan  individu  tetapi  kolektif  (Setiyono,  2002:130). Hal  ini  senada  dengan  pendapatnya  Van  Bemmelen  dan  Remmelink  yang  menyatakan  bahwa korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi kesalahan pengurus atau anggota direksi (Muladi dan Priyatna, 1991:84). Berkaitan dengan ini Roeslan Saleh berpendapat bahwa asas kesalahan pada korporasi tidak mutlak berlaku, tetapi cukup mendasarkan adagium res ipsa loquitur (fakta sudah berbicara sendiri) (Muladi dan Priyatna, 1991:87). Sebenarnya hal ini tidak asing  lagi  karena  di  negara-negara  Anglo  Saxon  dikenal  asas  mens  rea  (sikap  batin)  dengan perkecualian  terhadap  delik-delik  tertentu,  yaitu  apa  yang  dikenal  dengan  strict  liability  dan vicarious liability.
Strict  liability  merupakan  pertanggungjawaban  pidana  tanpa  keharusan  untuk  membuktikan adanya  kesalahan.  Prinsip  tanggungjawab  yang  memandang  kesalahan  sebagai  suatu  hal  yang
tidak  relevan  untuk  dipermasalahkan  apakah  ada  atau  tidak  ada.  Menurut  doktrin  ini  seseorang sudah  dapat  dipertanggungjawabkan  untuk  tindak  pidana  tertentu  walaupun  pada  diri  orang tersebut  tidak  ada  kesalahan.  Menurut  LB  Curson,  doktrin  ini  didasarkan  pada  alasan-alasan tertentu, yaitu:
1. Adalah  sangat  esensial  untuk  menjamin  dipatuhi  peraturan-peraturan  penting  tertentu  yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial.
2. Pembuktian adanya mens rea akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial.
3. Tingginya tingkat sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan bersangkutan
Sedangkan menurut Ted Honderich digunakannya strict liability  dengan alasan:
1.   Sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu.
2. Sangat perlu untuk mencegah jenis-jenis pidana tertentu untuk menghindari adanya  bahaya- bahaya yang sangat luas.
3. Pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari strict liability adalah sangat ringan.
Di negara-negara  yang menganut sistem Common Law, strict liability berlaku terhadap tiga macam delik, yaitu:
1. Public  Nuisance,  gangguan  terhadap  ketertiban  umum,  menghalangi  jalan  raya, mengeluarkan bau tidak enak.
2. Criminal Libel, fitnah, pencemaran nama baik.
3. Contemptof court, pelanggaran tata tertib pengadilan.
Tetapi kebanyakan strict liability terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (statutory offences, regulatory offences, mala prohibita) yang pada umumnya merupakan delik- delik terhadap kesejahteraan umum. Termasuk regulatory offences  misalnya penjualan makanan dan  minuman  atau  obat-obatan  yang  membahayakan,  penggunaan  gambar  dagang  yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.
Vicarious  Liability  merupakan  suatu  pertanggungjawaban  pidana  yang  dibebankan  kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban seperti ini misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya.  Pada  umumnya  terbatas  pada  kasus-kasus  yang  menyangkut  hubungan  antara majikan dengan buruhnya, pembantu atau bawahannya.
Dapat  dipertanggungjawabkan  korporasi  atas  dasar  kedua  doktrin  tersebut  dalam perkembangannya  memang  sangat  diperlukan.  Sebab  dengan  perkembangan  teknologi,  tidak mudah mendapatkan bukti yang memadai tentang kesalahan dari pemilik korporasi. Sehubungan dengan  hal  ini  Barda  Nawawi  arief  menyatakan  bahwa  kedua  doktrin  tersebut  di  atas  perlu dipertimbangkan  sejauhmana  dapat  diambil  oper.  Hal  ini  sehubungan  dengan  beberapa  tindak pidana saat ini yang erat hubungannya dengan perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi, ekonomi  dan  perdagangan  yang  banyak  melibatkan  badan  hukum  atau  korporasi.  Terlebih apabila akibat-akibat yang ditimbulkan oleh delik-delik tersebut menyangkut kepentingan umum. Adalah merupakan suatu yang sangat sulit untuk membuktikan adanya kesalahan pada korporasi karena  pada  umumnya  yang  mempunyai  kesalahan  adalah  orang.  Untuk  memudahkan  perlu dipertimbangkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dengan prinsip atau doktrin strict liability dan vicarious liability ( Barda nawawi Arief dalam Muladi dan Priyatna, 1991:92-93).
Selanjutnya  bangaimana  dengan  kondisi  kita  ?.  Secara  tegas  memang  kita  tidak  menaganut doktrin ini, namun dalam praktek khususnya dalam penerapan peraturan lalu lintas, ternyata kita menganut  strict  liability    tanpa  dilihat  apapun  bentuk  kesalahannya  ,  bila  terjadi  pelanggaran, maka  ia  yang  dipertanggungjawabkan.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  doktrin  strict  liability dan  vicarious  liability  dapat  digunakan  untuk  delik  atau  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh korporasi, dengan dasar yang dipakai untuk menuntut pertanggungjawaban adalah fakta tentang penderitaan korban.
Dalam  Rancangan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (Konsep  Rancangan  KUHP  baru 2006)  doktrin  strict  liability  dan  vicarious  liability  diterima.  Untuk  yang  strict  liability  dapat dilihat  pada  Pasal  35  ayat  (2)  yang  menyatakan  :  Bagi  tindak  pidana  tertentu,  undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur- unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan kesalahan. Selanjutnya untuk yang vicarious liability  dapat dilihat pada Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan, bahwa: dalam hal tertentu, setiap orang  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  lain,  jika ditentukan dalam suatu undang-undang.
Dalam Konsep Rancangan KUHP baru korporasi diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50.  Dalam  Pasal  44  dinyatakan  bahwa  korporasi  merupakan  subyek  tindak  pidana.  Kemudian dalam  Pasal  46  dinyatakan  jika  suatu  tindak  pidana  dilakukan  oleh  atau  untuk  suatu  korporasi,
maka penuntutan dapat  dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.
Selanjutnya mengenai alasan-alasan  pemidanaan korporasi sebagai pembuat / pelaku dimuat dalam Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana, yaitu (BPHN, 1986:34) : a. Dalam  delik – delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan kepada pengurus lebih kecil  dibanding  keuntungan  –  keuntungan  yang  diterima  korporasi  dengan  melakukan perbuatan  melanggar  hukum,  atau  kerugian  yang  ditimbulkan  dalam  masyarakat,  atau  yang diderita  saingan  –  saingannya,  keuntungan  dan  atau  kerugian  –  kerugian  itu  adalah  lebih besar dibanding denda yang dijatuhkan sebagai hukuman.
b. Pemidanaan pengurus, tidak dapat memberikan jaminan   yang cukup bahwa korporasi tidak akan melakukan kembali suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
Pembenaran  pertanggungjawaban  korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  dapat  didasarkan atas hal – hal sebagai berikut  (Muladi, 1990:11) :
a. Atas  dasar  falsafah  integralistik,  yakni  segala  sesuatu  hendaknya  diukur  atas  dasar keseimbangan,  keselarasan  dan  keserasian  antara  kepentingan  individu  dan  kepentingan sosial;
b. Atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang  Undang Dasar 1945;
c. Untuk memberantas anomie of succes (sukses tanpa aturan);
d. Untuk perlindungan konsumen;
e. Untuk kemajuan teknologi.
Dalam  Pasal  47  Rancangan  KUHP  yang  baru  dinyatakan  bahwa  tidak  selamanya  korporasi harus  dipertanggungjawabkan  (dalam  hukum  pidana)  terhadap  suatu  perbuatan  yang  harus dilakukan atas nama atau untuk korporasi. Untuk dapat dipertanggungjawabkan, maka perbuatan tersebut harus secara khusus memang telah ditentukan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam lingkungan  usahanya,  yang  ternyata  dari  anggaran  dasar  atau  ketentuan-ketentuan  lain  yang berlaku  sebagai  demikian  untuk  korporasi  yang  bersangkutan.  Kemudian  pertanggungjawaban pelaksana atas tindakan  korporasi dibatasi sedemikian rupa, sejauh pelaksana dalam melakukan perbuatan  yang  dituduhkan  mempunyai  kedudukan  fungsional  dalam  struktur  organisasi korporasi (Pasal 48 Rancangan KUHP baru). Selanjutnya tidak semua tuntutan pidana terhadap korporasi harus diterima oleh pengadilan, hakim secara khusus harus mempertimbangkan apakah bagian hukum lainnya telah memberikan perlindungan yang lebih berguna dibandingkan dengan
dipidananya suatu korporasi, dan pertimbangan tersebut harus dinyatakan dalam putusan hakim (Pasal  49  Rancangan  KUHP).  Untuk  pembelaannya,  korporasi  dapat  mengajukan  alasan-alasan pemaaf atau alasan pembenar  yang dapat diajukan oleh pembuat  yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, sepanjang alasan – alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi (Pasal 50 Rancangan KUHP).
Sehubungan  dengan  pertanggungjawaban  korporasi  dalam  hukum  pidana,  sanksi  /  pidana apakah  yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap korporasi ? Menurut hemat saya  yang paling tepat  adalah  pidana  denda,  dari  pidana  pokok  yang  tersedia.  Disamping    pidana  denda  pula korporasi  dikenakan  pidana  tambahan  berupa  pencabutan  hak-hak  yang  diperoleh  korporasi, pengumuman  putusan  hakim,  sanksi  perdata  berupa  ganti  rugi  terhadap  akibat-akibat  yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi. Kecuali itu, dapat pula korporasi dikenakan tindakan tata tertib,  yaitu  penempatan  perusahaan  di  bawah  pengawasan  yang  berwajib  dalam  jangka  waktu tertentu.  Khusus  mengenai  pencabutan  hak-hak  yang  diperoleh  korporasi,  perlu  adanya pembatasan. Bila yang dimaksud pencabutan tersebut adalah pencabutan izin operasional, maka yang  harus  dipertimbangkan  adalah  akibat-akibat  yang  mungkin  timbul  karena  sanksi  tersebut. Sebab,  pencabutan  izin  operasional  sama  saja  dengan  penutupan  perusahaan,  sehingga  yang paling  terkena  adalah  karyawan  atau  buruh  dibanding  pengusahanya  atau  pemilik  perusahaan. Mengingat  hal  tersebut,  maka  dalam  pemidanaan  terhadap  korporasi  dilakukan  secara  hati-hati atau  selektif,  sebab  dampaknya  sangat  luas.  Yang  menderita  tidak  hanya  yang  berbuat  salah, tetapi  pihak  lain  yang  tidak  bersalah  seperti  karyawan  atau  buruh,  pemegang  saham  dan masyarakat atau konsumen ikut menderita.

## KESIMPULAN
KUHP yang kita pakai saat ini tidak mengenal pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana,  artinya  KUHP  hanyalah  mengenal  pertanggungjawaban  individu  atau  manusia. Pertanggungjawaban  korporasi  secara  khusus  diatur  dalam  beberapa  peraturan  perundangan  di luat  KUHP.  Dari  peraturan  perundangan  itu  terlihat  tidak  konsistennya  dalam mempertanggungjawabkan  korporasi  dalam  hukum  pidana,  sehingga  tindak  pidana  korporasi semacam ini telah mendapat perhatian dari pemerintah, yakni dengan mengadakan pembaharuan dibidang hukum pidana, khususnya KUHP dengan menyusun rancangan Kitab Undang Undang Hukun Pidana yang baru atau lebih dikenal dengan nama Konsep Rancangan KUHP baru, tindak
pidana  korporasi termuat didalamnya. Tetapi konsep rancangan KUHP ini,  yang dimulai sejak tahun 1964 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, hingga kini belum disahkan menjadi undang-undang.
------------------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Djadjamihardja,  Jan  R.  1991.  Kejahatan  Kerah  Putih  (White  Collar  Crime).  Makalah Disampaikan  Pada  Seminar  Sehari  Tentang  White  Collar  Crime.  UI.  24  Juli 1991.
Luthan,  Salman.  1994.  Anatomi  Kejahatan  Korporasi  Dan  Penanggulangannya.  Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
Muladi.  1990.  Pertanggungjawaban  Badan  Hukum  Dalam  Pidana.  Makalah Disampaikan Pada Ceramah Di Universitas Muria Kudus. 5 Maret 1990.
Muladi  dan  Dwija  Priyatna,  1991.  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Hukum

## Pidana. Bandung: Penerbit Sekolah Tinggi Hukum Bandung
Reksodiputro,  Mardjono.  1994.  Kemajuan  Pembangunan  Ekonomi  dan  Kejahatan. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian masyarakat.
Sahetapy, JE. 1994. Kejahatan Korporasi. Bandung : PT. Eresco.
Setiyono. 2002. Kejahatan Korporasi. Malang: Averroes Press.
Sugandhi, R. KUHP Dengan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional.
Susanto,  IS.  1993.  Kejahatan  Korporasi.  Makalah  Pada  Penataran  Nasional  Hukum Pidana  Dan  Kriminologi  Untuk  Dosen-dosen  Fakultas  Hukum  PTN/PTS Seluruh Indonesia.
Konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru) Tahun 2006.