## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    685-664  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2845

## Analisis Peran Advokat Dalam Menangani Perkara Perceraian
Fatimah Zahara 1 , Nuri Luthfia 2 , Siti Aminah 3
1,2,3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara luthfianuri07@gmail.com 1 , sitiaminahhh0211@gmail.com 2

## ABSTRACT
This paper aims to analyze the analysis of the role of advocates in handling divorce cases. This  paper  is  a  literature  study,  in which researchers analyze various literature and articles, journals and books. The research results show that advocates are given freedom in carrying out their profession in addition to other rights granted by law, including the right to immunity, the right to obtain information regarding clients and the right to receive an honorarium. The existence of advocates to play a role in providing legal services to parties disputing in marriage, especially divorce which is regulated in Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Mengacu pada undang undang nomor 18 tahun 2003.
Keywords  : court, advocate, divorce.

## ABSTRAK
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tentang  analisis  peran  advokat  dalam menangani  perkara  perceraian.  Tulisan  ini  merupakan  penelitian  pustaka,  dimana  peneliti menganalisis  berbagai  literature  dan  artikel,  jurnal  dan  buku.  Hasil  penelusuran  peneliti menunjukkan bahwa advokat diberikan kebebasan dalam menjalankan profesinya disamping hak hak lain yang diberikan oleh undang undang antara lain hak imunitas, hak untuk memperoleh informasi sehubungan dengan klien dan hak untuk memperoleh honorarium. Keberadaan advokat untuk  berperan  dalam memberikan jasa hukum kepada pihak pihak yang bersengketa dalam perkawinan, khususnya perceraian yang diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Mengacu pada undang undang nomor 18 tahun 2003.
Kata kunci  : pengadilan, advokat, perceraian.

## PENDAHULUAN
Suatu perkawinan bertujuan untuk mencapai suatu kebahagiaan lahir dan batin, dan jika apabila seorang suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat menimbulkan  masalah  dalam  rumah  tangga  yang  dapat  menyebabkan  perceraian. Seorang suami dan istri yang ingin melakukan perceraian harus disertai dengan alasan yang cukup jelas yaitu yang tertuang dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang perkawinan dan pasal 116 KHI. Apabila pihak yang ingin melakukan perceraian beragama islam maka  secara  relative  kewenangan  tersebut  adalah  kewenangan  pengadilan  agama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 50 tahun 2009. Untuk melakukan perceraian yaitu  dengan  cara  mengajukan  surat  gugatan  cerai  ke  pengadilan  agama  yang berwenang memutuskan perkara dan mengadili. Suatu perceraian hanya dapat terjadi di muka sidang pengadilan setelah pengadilan berupaya dan tidak berhasil melakukan mediasi (mendamaikan kedua belah pihak). Apabila pengadilan berhasil melakukan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    685-664  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2845
mediasi  maka  gugatan  tersebut  dicabut.  Dalam hal ini seorang yang membutuhkan bantuan hukum untuk menyelesaikan suatu perkara dapat menggunakan jasa seorang advokat.  Seorang advokat yang menjalankan profesinya sebagai penegak hukum tinggi hukum dan kepercayaan yang berdasar undang-undang nomor 18 tahun 2003.
Masalah  penegakan  hukum  di  Indonesia  merupakan  topik  yang  senantiasa menarik untuk diperbincangkan. Penegakan hukum yang dari dahulu hanya merupakan proses yang tidak menemukan hasil akhir menyebabkan perbincangan yang baik dalam kajian yang formal maupun non-formal.. Adanya ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan  dari  bekerjanya  hukum  menyebabkan  penegakan  hukum  kembali dipertanyakan, hukum belum menemukan tujuan hakikinya. Faktor-faktor yang bersifat non-hukum  diduga  sebagai  penyebab  yang  berdampak  pada  penegakan  hukum diskriminatif,  inkonsistensi  dan  ketidakpastian  (unjust)  yang  pada  akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan masyarakat terhadap hukum terlebih pada apara t penegak hukumnya. Penegakan hukum sering dilakukan tidak dalam kerangka sistem, sehingga  kebijakan  penegakan  hukumnya  pun  ditetapkan  secara  non  sistem. 1 Penegakan  hukum  merupakan  fokus  utama  dalam  proses  reformasi  dalam  rangka mewujudkan  keadilan  bagi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 2 Berbicara  masalah  penegakan  hukum  tidak  terlepas  dari  permasalahan bagaimana hukum dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola prilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. 3 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam penegakan hukum adalah :
1) Faktor hukumnya itu sendiri;
2)  Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  yang menerapkan hukum;
3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4)  Faktor  masyarakat  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  dan diterapkan;
5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  pustaka,  dengan  melakukan  kajian pustaka yaitu analisis terhadap berbagai artikel, jurnal dan buku yang terkait dengan tema. Selanjutnya, pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan upaya mencari data-data dengan menganalisis dokumen-
1 Widiada  Gunakaya, Pendekatan Sistem dan Kebijakan Dalam Penegakan Hukum di  Indonesia, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.  7 No. 1 Maret 2002. hlm. 58.
2 Esmi Warasih, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan  T ujuan Hukum, Pidato Pengukuhan Guru  Besar Madya Dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  Universitas Diponegoro, Semarang, 14 April 2002. hlm. 2
3 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT . Rajawali, Jakarta, 1983. hlm. 5

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    685-664  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2845
dokumen terkait perihal yang peneliti tulis. Penulis dalam melakukan pengelolaan data penelitian melalui beberapa metode yaitu diawali dengan pengumpulan data,kemudian reduksi data lalu mendisplay data, dan langkah terakhir yang peneliti lakukan adalah verifikasi data. Empat metode yang dilakukan ini diharapkan menjadikan tulisan dapat bermanfaat bagi para pembaca.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG ADVOKAT
Istilah  penegakan  hukum  sekarang  ini  menjadi  pembicaraan.  Penegakkan hukum  sebagai  bagian  dari  reformasi  hukum  karena  dalam  pembahsan  reformasi hukum  berarti  reformasi  hukum  secara  luas  tidak  hanya  peraturan  perundang - undangan  saja,  tetapi  mencakup  reformasi  sistem  hukum secara keseluruhan yaitu reformasi materi/substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Bahkan secara lebih luas lagi masalah reformasi hukum dan keadilan sebenarnya bukan semata-mata masalah  sistem  hukum  tetapi terkait dengan keseluruhan sistem politik dan sistem sosial termasuk sistem ekonomi.8 Reformasi di bidang penegakan hukum dan struktur hukum  harus  ada  dukungan  dari  berbagai  elemen/unsur  pemerintah  maupun masyarakat  karena  penegakan  hukum  merupakan  rangkaian  proses  yang  cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya  di bidang penegakan hukum pidana, dengan demikian reformasi penegakan hukum, bukan semata-mata merupakan tanggung jawab bidang Departemen Hukum dan  Perundang-  undangan  saja,  melainkan  perlu  dukungan  berbagai  komponen lembaga terkait lainnya seperti Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepolisian dan lainnya. 4 Penegakan  hukum  ditinjau  dari  sudut  pandang  fungsional  atau  bekerjanya   / berfungsinya sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem peraturan perundang-  undangan  untuk  fungsionalisasi/operasionalsasi/konkretisasi  hukum pidana atau keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau diperasionalkan sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana.
Istilah advokat (pengacara) atau penasihat hukum (pemberi bantuan hukum) merupakan  istilah  yang  tepat  dan  sesuai  dengan  fungsinya  sebagai  pendamping tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, atau sebagai pendamping penggugat atau tergugat dalam perkara perdata, dibanding istilah pembela. Sebab istilah pembela menurut Andi Hamzah sering disalahtafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka  atau  terdakwa  dalam  perkara  pidana,  maupun  penggugat  atau  tergugat dalam perkara perdata. Padahal fungsi advokat adalah membantu dalam menemukan kebenaran baik kebenaran materil dalam perkara pidana maupun keb enaran formil dalam  perkara  perdata,  walaupun  bertolak  dari  sudut  pandangan  subjektif,  yaitu berpihak  pada  kepentingan  kliennya.  Maka  dengan  begitu  perlu  definisi  yang  jelas
4 Barda Nawawi  Arief, Masalah penegakan Hukum  dan Kebijakan Penaggulangan Kejahatan, Makalah pada Program Magister Ilmu Hukum  Universitas Diponegoro, Semarang, 2000. hlm. 2.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    685-664  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2845
dalam memahami istilah advokat.. 5 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokat (pengacara)  adalah  ahli  hukum  yang  berwenang  sebagai  penasihat  hukum  atau pembela perkara di pengadilan. Sedangkan menurut Kamus Hukum, advokat161 adalah seorang  ahli  hukum  yang  memiliki  profesi  sebagai  pemberi  jasa  hukum  dengan memenuhi ketentuan-ketentuan Undang-undang, berwenang sebagai penasehat dalam bidang  hukum  atau  bertindak  sebagai  pembela  perkara  di  pengadilan.  Pengertian advokat  dalam  bahasa  Belanda  dikenal  dengan  istilah  advoocaat  atau  advocaat  en procureur yang berarti penasehat hukum, advokat, atau pembela perkara. Sedangkan dalam  bahasa Inggris dikenal istilah legal adviser, barrister, so-licitour, atau lawyer yang berarti penasehat hukum atau pengacara. 6
Selain pengertian advokat sebagaimana telah dijelaskan di atas, ada beberapa pengertian advokat menurut para ahli, di antaranya sebagai berikut:
1. Sudikno Mertokusumo, mendefinisikan advokat adalah: Orang yang diberi kuasa untuk  memberikan  bantuan  hukum  dalam  bidang  hukum  perdata  maupun pidana  kepada  orang  yang  memerlukannya,  baik  berupa  nasihat  maupun bantuan aktif, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, atau membelanya.
2. Sudarsono,  berpendapat  bahwa  advokat  adalah:  Seseorang  yang  memenuhi syarat  yang  ditentukan  berdasarkan  undang-undang  untuk  memberikan bantuan hukum.
3. Martiman Prodjohamidjojo, menjelaskan bahwa advokat adalah: Mereka yang pekerjaannya  (job)  atau  mereka  yang  karena  profesinya  memberikan  jasa hukum, pelayanan hukum, bantuan hukum, serta nasihat hukum kepada pencari keadilan baik yang melalui pengadilan negeri, pengadilan agama, atau panitia penyelesaian perburuhan maupun yang di luar pengadilan.
Beberapa definisi advokat menurut peraturan perundang-undangan berikut:
1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, pada Bab I, Pasal  1 ayat (1): Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  yang  memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pada Bab I, Pasal 1 butir 13: Penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memenuhi bantuan hukum.
3) Kode  Etik  Advokat  Indonesia  Tahun  2002,  pada  Bab  I,  Pasal  1  (a): Advokat adalah orang yang berpraktek memberikan jasa hukum, baik di
5 Didi  Kusnadi,  Bantuan Hukum  dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Prakteknya, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 213.
6 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum  Edisi  Lengkap Bahasa Belanda  Indonesia Inggris, Semarang:  Aneka Ilmu, 1977, h. 39.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    685-664  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2845
dalam  maupun  di  luar  pengadilan  yang  memenuhi  persyaratan berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku,  baik  sebagai  Advokat, Pengacara,  Penasehat  Hukum,  Pengacara  Praktek  ataupun  sebagai Konsultan Hukum.
Adapun  jasa  hukum  dari  seorang  advokat  menurut  Ropaun  Rambe, dapat berupa nasihat hukum, konsultasi hukum, pendapat hukum, legal audit, pembelaan  baik  di  luar maupun di dalam pengadilan serta pendampingan di dalam  perkara-perkara  pidana  atau  dalam  arbitrase  perdagangan  dan perburuhan. 7
Soerjono  Soekanto  menjelaskan,  bahwa  jasa  hukum  dari  seorang advokat pada umumnya mencakup:
1) Penerangan, yaitu memberikan informasi kepada warga masyarakat yang tidak tahu  hukum  (yang  kadang-kadang  ditafsirkan  sebagai  “tidak  tahu  peraturan perundang-undangan”).
2) Pemberian nasihat, yang tujuannya adalah agar warga masyarakat tersebut dapat mengambil suatu keputusan.
3) Pemberian jasa, misalnya membantu menyusun surat gugatan.
4) Bimbingan yang merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang bersifat permanen.
5) Memberi peraturan antara pencari keadilan dengan lembaga pemberi keadilan
6) Mewakili atau menjadi kuasa di dalam maupun di luar profesi peradilan. Dari  beberapa  pengertian  di  atas,  dapat  ditarik  pengertian  bahwa  advokat adalah ahli hukum yang berprofesi memberikan jasa hukum kepada pencari keadilan (klien),  baik  di  dalam  pengadilan  (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi) dalam menemukan kebenaran materil dan kebenaran formil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak dan kewajiban advokat secara tegas diatur dalam pasal 14,15,16,17,18,19, dan 20 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, dan kode etik advokat Indonesia tahun 2001, meliputi :
1. Advokat berhak memperoleh informasi, bebas mengeluarkan pendapat, dan berhak memperoleh informasi, data, dokumen lainnya, dari berbagai pihak yang berkaitan dengan kepentingan kliennya dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan.
2. Advokat  tidak  dapat  dituntut,  baik  secara  perdata  maupun  pidana  dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan klien di persidangan (hak imunitas)
3. Advokat  tidak  dapat  diidentikan  dengan  kliennya  dalam membela perkara oleh pihak yang berwenang atau bermasyarakat
7 Ropaun Rambe, T eknik Praktek Advokat, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001, h. 10.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    685-664  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2845
4. Advokat  wajib  menjalankan  kode  etik  profesi  dan  dilarang  membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, politik, agama, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
5. Advokat  wajib  menyimpan  rahasia  kliennya,  kecuali  ditentukan  lain  oleh peraturan perundang-undangan.
6. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan profesinya dan tidak boleh menjadi pejabat Negara selama berprofesi sebagai advokat.
7. Advokat  berhak  menerima  honorarium  secara  wajar  atas  jasa  hukum  yang diberikan kepada klien berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
8. Advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
9. Advokat asing dilarang berpraktek atau membuka kantor jasa hukum di Indonesia, kecuali menjadi karyawan atau tenaga ahli pada kantor advokat asli Indonesia atas izin pemerintah dan rekomendasi organisasi advokat.
10. Advokat asing tunduk pada kode etik advokat Indonesia dan wajib memberikan bantuan hukum dan pendidikan dan buku hukum yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.
Kewajiban advokat harus dilaksanakan agar kehormatan advokat tetap terjaga di  masyarakat.  Apabila  kewajiban  ini  tidak  dilaksanakan,  advokat  yang  bersangkutan dapat  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan kode etik advokat Indonesia. 8
Keberadaan  advokat  sebagai  penegak  hukum  dituntut  untuk  profesional  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Secara  garis besar,  tugas  dan  fungsi  advokat berdasarkan Pasal 1, 4, 5, 6, dan 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002 adalah sebagai berikut:
1. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
2. Memperjuangkan hak asasi manusia.
3. Melaksanakan kode etik advokat.
4. Memegang  teguh  sumpah  dalam  rangka  menegakan  hukum,  keadilan,  dan kebenaran
5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas).
6. Melindungi  dan  memelihara  kemandirian,  kebebasan,  derajat,  dan  martabat advokat.
7. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat.
8. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat.
8 V.  harlen sinaga, dasar-dasar advokat, Jakarta erlangga, 2011, h.84.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    685-664  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2845
9. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan  cara  mengawasi  pelaksanaan  etika  profesi  advokat  melalui  Dewan Kehormatan Advokat.
10. Memelihara kepribadian advokat, wibawa dan kehormatan profesi advokat.
11. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat.
12. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat.
13. Memberi pelayanan hukum (legal services), nasihat hukum (legal advice), konsultan hukum  (legal  consultation),  pendapat  hukum  (legal  opinion),  informasi  hukum (legal information), dan menyusun kontrak-kontrak (legal drafting).
14. Membela kepentingan klien (litigasi) dan mewakili klien di muka pengadilan (legal representation).
15. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (pro bono publico). 9
Berdasarkan  uraian  di  atas,  tugas  dan  fungsi  advokat  tidak  dapat dipisahkan  dalam  menjalankan  profesinya.  Tugas  dan  fungsi  advokat  adalah memberikan  jasa  hukum  atau  bantuan  hukum,  baik  berupa  pembelaan, pendampingan,  penasehatan,  dan  menjadi  kuasa  hukum  untuk  dan  atas  nama kliennya  secara  profesional  baik  litigasi  maupun  non  litigasi  dalam  rangka menegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. 10 Kode etik advokat dapat juga disebut sebagai etika profesi advokat. Dalam Istilah  Etika  berasal  dari  bahasa  Yunani,  “ethos”  yang  artinya  cara  berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap dll. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada beberapa pengertian yang dapat dipakai untuk kata Etika, yaitu : Etika sebagai nilai- nilai  atau  norma-norma  moral  yang  menjadi  pedoman  bagi  seseorang  atau kelompok untuk bersikap dan bertindak (untuk mengatur tingkah lakunya). Etika sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral. Dan Etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat,  menjadi  bahan  refleksi  yang  diteliti secara sistematis dan metodis. Beberapa pendapat tentang pengertian kode etik advokat: menurut Muhammad Sanusi  mendefinisikan  kode  etik  advokat  sebagai  ketentuan  atau  norma  yang mengatur  sikap,  perilaku  dan  perbuatan  yang  boleh atau tidak boleh dilakukan seorang penasehat hukum dalam menjalankan kegiatan profesinya, baik sewaktu beracara di muka pengadilan maupun di luar pengadilan. Sidharta berpendapat bahwa  Kode  Etik  Profesi  adalah  seperangkat  kaedah perilaku sebagai pedoman yang  harus  dipatuhi  dalam  mengemban  suatu  profesi. Dalam kode etik advokat Indonesia  tahun  2002  dijelaskan  bahwa  Kode  Etik  Advokat  Indonesia  adalah sebagai  hukum  tertinggi  dalam  menjalankan  profesi,  yang  menjamin  da n melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan
9 Undang-undang  nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, pasal 22 ayat ( 1)
10 T arantang jefri, advokat m ulia ( paradigm hukum  profetik dalam pem yelesaian sengketa hukum keluarga islam ), Yogyakarta : K- MEDIA, 2018, hal. 55-74

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    685-664  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2845
bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara,  UUD,  lawan  berperkara,  rekan  advokat  atau  masyarakat  dan  terutama kepada  dirinya  sendiri.  Dengan  demikian  kode  etik  advokat,  diartikan  sebagai pengaturan tentang perilaku anggota-anggota, baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan, baik beracara di dalam maupun diluar pengadilan. Profesi advokat tidak bisa dilepaskan dari Kode Etik (Code of conduct) yang memiliki nilai dan moral di dalamnya. Kode Etik Advokat ini berguna untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik antara sesama profesi Advokat. Kode etik Advokat merupakan kaidah yang telah  ditetapkan  untuk  dijadikan  pedoman  oleh  Advokat  dalam  berbuat  dan sekaligus menjamin mutu moral profesi Advokat dimata masyarakat.
Fungsi  Kode  Etik,  adalah  sebagai  kontrol  untuk  membatasi  kebebasan profesional  untuk  melindungi  kepentingan  hukum  dan  tentu  kepentingan masyarakat yang dilayani pengemban profesi. Subekti menilai bahwa “fungsi dan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatanperbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya”. Sedangkan peranan Kode Etik, dapat digariskan :
1) Kode Etik ditujukan untuk melindungi anggota-anggotanya dalam menghadapi tindakan-tindakan yang tidak jujur,
2) Kode Etik mengatur hubungan antar anggota,
3) Kode Etik sebagai pelindung dari campur tangan pihak luar ataupun perlakuan yang tidak adil,
4) Kode Etik meningkatkan pengembangan kwalitas profesi dalam praktek, yang sesuai dengan cita-cita masyarakat,
5) Kode Etik mengatur hubungan antara profesi dengan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum.
Ada tiga maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik, yakni : 1) Menjaga dan meningkatkan kualitas moral,
2) Menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis,
3) Melindungi kesejahteraan materiil para pengemban profesi.
Pada  saat  menjalankan  tugasnya  seorang  advokat  memiliki  hak  dan kewajiban.  Hak  dan  kewajiban  seorang  advokat  adalah  menjalankan  tugas  dan fungsinya sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun  2003  Tentang  Advokat  dan  peraturan  Undang-undang  lainnya  yang mengatur tentang advokat. Seorang advokat dalam menjalankan profesinya untuk membela kepentingan kliennya, tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Tidak  boleh  melanggar  prinsip  moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Secara sistematis, kode etik advokat yang telah disepakati oleh asosiasi

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    685-664  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2845
atau organisasi profesi itu dibagi dalam ketentuanketentuan pokok sebagai berikut : 11
1.  Kode  etik  yang  berkaitan  dengan  sikap,  perilaku  dan  kepribadian  Penasehat hukum pada Umumnya.
2. Hubungan penasehat hukum dengan klienya.
3. Seorang penasehat hukum harus menjaga hubungan sesama teman sejawat.
4. Sikap dan tindakan penasehat hukum dalam menangani perkara dan menghadapi lawan perkara.
5. Ketentuan-ketentuan lain:
a. Adanya larangan pemasangan iklan yang semata-mata untuk meanarik perhatian, demikian  pula  pemasangan  papanpapan nama dengan ukuran dan bentuk yang berlebih.
b.  Penasehat  hukum  harus  menunggu  permintaan  dari  klien  dan  tidak  boleh menawarkan jasanya, baik langsung maupun tidak langsung.
c. Kantor penasehat hukum dan cabangnya di Indonesia tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan penasehat hukum.
d. Penasehat hukum dapat menerima pesanan dari seorang wakil yang bertindak atas  nama  calon  klien,  tetapi  ia  harus  berusaha  supaya  berhubungan  langsung dengan klien menerima keterangan dari klien sendiri.
e. Penasehat hukum tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan penasehat hukum dengan mencantumkan namanya di papan nama kantor penasehat hukum atau mengizinkan orang yang bukan penasehat hukum itu untuk memperkenalkan dirinya sebagai penasehat hukum.
f.  Penasehat  hukum  tidak  dibenarkan  mengizinkan  karyawanya  yang  tidak mempunyai kompetensi untuk mengurus perkara sendiri, member nasehat kepada klien dengan lisan ataupun tulisan.
g. Penasehat hukum tidak dibenarkan melalui media mencari publikasi bagi dirinya atau untuk menarik perhatian masyarakat mnegenai tindakan-tindakanya sebagai penasehat hukum mengenai perkara-perkara yang sedang atau telah ditangani.
h. Nama seorang penasehat hukum yang diangkat untuk suatu jabatan Negara tidak dibenarkan untuk tetap digunakan oleh kantor dimana dahulu ia bekerja.
i. Seorang penasehat hukum yang sebelumnya menjadi hakim/panitera dari suatu pengaadilan,  tidak  dibenarkan  untuk  memegang  perkara  di  pengadilan  yang bersangkutan selama 3 tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

## B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN
Mengenai  putusnya perkwainan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bab VIII pasal  38  di  kenal  adanya  tiga  macam  cara  putusnya  perkawinan,  yaitu:  kematian, percerain dan keputusan pengadilan.dimana putusnya perkawinan karena perceraian,
11 Kode etik advokat yang telah disepakati tanggal 4 April 1996 oleh IKADIN, AAI, IPHI

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    685-664  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2845
yang sering menggunakan jasa advokat. 12 Sebab-sebab terjadi perceraian.dalam pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 ini di perinci lebih lanjut dalm pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu ada enam alasan untuk percerain, sebagai berikut: a. Salah satu pihak berbuat zina, tau menjadi pemabuk, penjudi dan lainnya yang sukar di sembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena diluar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d.  Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiyayaan  yang  berat  yang membahayakan pihak yang lain.
e.  Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
f. Antara suami istri terus-menurus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar ta’lik talak.
Dari  beberapa  banyak  yang  bisa  menyebabkan  terjadi  talak  itu  dapat  kita hindari apabila perkawinan di itu bangun atas dasar iman dan tawakkal kepada alla h, karena  pernikan  itu  adalah  satu  sunnah  rasul,  tentu  kita  harus menjaga suami itu. Walaupun talak atau perceraian itu suatu yang dibenci oleh Allah bila terjadi didalam rumah  tangga,  namun  sebagai  jalan  terakhir  bagi  kehidupan  rumah  tangga  dalm keadaan terntentu boleh dilakukan. Hikmah talak atau perceraian itu karena dinamika kehidupan  rumah  tangga  kadang  menjurus  kepada  sesuatu  yang  bertentangan pembentukan dan tujuan rumah tangga, dalqm keadaan begitu pernkihan malah akn menimbulkan madharat kepada dua belah pihak dan sekitarnya. Maka dalam rangka menolak kemadharatan itu perceraian boleh di lakukan demi menuju kemaslahatan. 2. Kewajiban setelah perceraian.
Dalam  kompilasi hukum islam. Bab XVII di jelaskan tentang akibat putuskan perkawinan sebagai berikut:
Bagian kesatu Akibat talakPasal 149 Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul.
b. Memberikan nafkah, masakan(tempat tinggal) dan kiswah(pakain) kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
12 Redaksi  Asa Mandiri, Undang-undang  kejaksaan Repulik Indonesia. (Jakarta: Asa Mandiri 2007), hal.75

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    685-664  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2845
c.  Melunasi  mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla  al- dukhul.
d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang masih belum mencapai umur 21 tahun. Pasal 150 Bekas suami berhak melakukan ruju’ kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah. Pasal 151
Bekas istri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan orang lain.
Pasal 152 Bekas istri berhak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz. Dalam menyelesaikan masalah anak akibat berakhirnya perkawinan ini Undang-undang Perkawinan  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  menempuh  sistem  yang  banyak persamaan dengan hukum Islam.Dimana dalan Undangundang Perkawinan tidak terjadi status  perwalian  terhadap  kedudukan  anak,  bapak  dan  ibu  tetap  berkewajiban mengurus masa depan anak-anak dalam pelaksanaan pengurusannya dilakukan oleh salah  satu  pihak,  hal  ini terbukti dengan adanya pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun  1974  yang  menyatakan  bahwa  sebagai  akibat  putusnya  perkawinan  karena perceraian ialah sebagai berikut :
a.  Baik  ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada   perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan berwenang memberikan keputusan”.
b.  Bapak  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendid ikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan yang berwenang dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya”Perhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (b), berdasarkan ketentuan tersebut diat as dapat diartikan bahwasanya tuntutan perceraian dengan tuntutan pemenuhan nafkah anak  adalah  dua  hal  yang  berbeda jadi, bisa saja tuntutan pemenuhan nafkah anak diajukan terpisah dari tuntutan cerai.
Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 23/2002 ditegaskan, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
Pasal 30-nya dikatakan:
1)  Dalam  hal  orang  tua  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  26,  melalaikan kewajibannya,  terhadapnya  dapat  dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    685-664  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2845
2) tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

## C. PERAN ADVOKAT DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN
Setiap  advokat  memiliki  tugas  melaksanakan  kegiatan  advokasi,  yaitu suatu kegiatan  atau  upaya  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  kelompok  orang  untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak ataupun kewajiban klien, seseorang atau kelompok berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Kegiatan advokasi adalah kegiatan atau  upaya  yang  dilakukan  oleh  seorang  advokat  atau  penasehat  hukum  untuk melaksanakan  asas  kebenaran,  persamaan  dihadapan  hukum,  asas  kepastian berdasarkan  hukum,  guna  memperjuangkan  hak-hak  dan  kewajiban  pihak  yang didampingi  (kliennya),  dalam  rangka  mewujudkan  kesetaraan  hak-hak  kewajiban masing-masing pihak. Menurut Abdullah Gofar, Harus diakui, advokat atau pengacara merupakan jenis profesi hukum yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Situasi ini tidak hanya dirasakan pada negara berkembang seperti Indonesia, tetapi di Negara majupun masih timbul masalah. Di Amerika di dalam berbagai survey, profesi advokat masih menempatkan seseorang pada posisi yang terhormat. advokat naik pamornya karena banyak pemimpin dunia berangkat dari profesi tersebut, dan terbukti mereka semua adalah orang-orang yang cerdas, rasional, dan pandai berargumentasi. 13 Ironisnya, dalam jajak pendapat lain, advokat ternyata juga mendapat predikat profesi  yang  paling  tidak  disukai,  karena  di  pandang sebagai kumpulan orang yang senang memutarbalikan fakta, membuat gelap persoalan yang sudah jelas, dan tidak bermoral karena mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Pada sisi lain, ada pula  sebagian  orang  yang memberikan pandangan miring terhadap profesi advokat seperti “gunting”. Kedua sisi gunting saling bersinggungan dan berlawanan, tetapi yang terjepit  dan  koyak  adalah  kain  yang  berada  di  tengah-tengah  kedua  sisi  tersebut. Pandangan ini tentu tidak semuanya benar, karena saat inipun masih banyak advokat yang memiliki visi idealis dan bekerja sesuai hati nurani mereka, serta berjuang dalam menegakan kebenaran dan keadilan. Mereka menjaga nilainilai moral dan etika, karena mereka adalah salah satu pilar penting dalam penegakan hukum dan keadilan. Sebagai penyandang  profesi,  seorang  advokat  memerlukan  landasan  intelektualitas  yaitu menguasai suatu pengetahuan tertentu di bidang hukum melalui proses pendidikan hukum. wujud yang diatur oleh standar kualifikasi tidak selalu berupa tindakan fisik, tetapi juga yang bersifat psikis (mental). standar yang bewujud psikis biasanya disebut dengan  etika  profesi  sebagai  prinsip  yang  harus  ditegakkan.  Dalam  etika  profesi terdapat dua prinsip yang harus ditegakkan, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. 14
13 Abdullah  Gofar, “ Profesi Advokat bagi sarjana syariah dan standar kualifikasi bidang  hukum”. artikel dalam jurnal mimbar hukum, No. 61 T ahun XIV  edisi  Mei-Juni 2003 (Jakarta Al Hkmah dan Ditbinpera, 2003) h. 13
14 Frans Magnis Suseno,  etika Sosial,  Gramedia:  Jakarta, 1991, h. 70

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    685-664  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2845
Perbedaan  profesi  pada  pada  umumnya  dengan  profesi  luhur terletak pada unsur pengabdian pada masyarakat. Profesi luhur pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan  pada  manusia  atau  masyarakat  yang  motivasi  utamannya  bukan  untuk memperoleh nafkah dari hasil pekerjaannya. Untuk profesi pada umumnya, ada dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu: pertama , prinsip agar menjalankan profesi secara bertanggungjawab, kedua, hormat terhadap orang lain. pengertian bertanggung jawab ini  menyangkut  pekerjaan  itu  sendiri  atau  hasilnya,  dalam  arti  advokat  harus menjalankan  pekerjaannya  dengan  sebaik  mungkin  dengan  hasil  yang  berkualitas. selain itu juga dituntut tanggung jawab agar dampak dari pekerjaan yang dilakukan tidak merusak lingkungan hidup dengan menghormati hak orang lain.
Adapun profesi yang luhur (officium nobile) bagi seorang advokat terdapat dua prinsip penting, yaitu mendahulukan kepentingan klien dan mengabdi pada tuntutan profesi. Seorang advokat tidak boleh mengelabui hakim dengan menyatakan orang yang dibelanya tidak bersalah demi memenangkan perkara dan mendapatkan bayaran dari kliennya. Untuk melaksanakan profesi luhur secara baik, dituntut moralitas yang tinggi. Ada tiga ciri moralitas advokat yang tinggi, yaitu berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak  sesuai  dengan  tuntutan  profesi,  sadar  akan  kewajibannya  dan  memiliki idealisme  yang  tinggi.  Seorang  advokat  yang  sudah  melakukan  praktik  berupa jasa konsultasi  hukum,  bantuan  hukum,  mendampingi  dan/atau  mewakili  klien  dalam pengurusan  dan  penyelesaian  perkara yang  diamanatkan kepadanya terutama bagi advokat  yang  berpekara di pengadilan agama hendaknya memperhatikan beberapa prinsip dalam penegakan hukum Islam di Pengadilan Agama itu sendiri diantaranya: 15
1) Prinsip  Ketuhanan (al Tauhid) dapat dijadikan pedoman oleh setiap advokat dalam proses penegakan hukum.
2) Prinsip Keadilan (al „adalah) dapat diimplementasikan dalam praktik hukum acara, baik litigasi maupun non litigasi untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa di pengadilan Agama.
3) Prinsip  Persamaan  (Al  Musyawat)  dapat  diimplementasikan  dalam  praktik penegakan hukum bahwa semua orang sama di depan hukum (equality before the law).
4) Prinsip  Kebebasan  (al  Hurriyat)  dapat  diimplementasikan  dalam  praktik penegakan hukum di mana semua orang kedudukannya sama di depan hukum (equality before the law).
5) Prinsip  Musyawarah  (al  Syura’)  dapat  diimplementasikan  dalam  praktik penegakan hukum bahwa segala bentuk upaya hukum yang dilakukan advokat dengan klien bertujuan memperoleh keadilan.
15 Didi  Kusnadi,  Bantuan Hukum  dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan praktiknya di Lingkungan pengadilan, Putaka Setia: Bandung,  2012, h. 240 -242

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    685-664  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2845
6) Prinsip tolong menolong (al Ta’waun) dapat diaplikasikan dalam praktik jasa konsultasi hukum (bantuan hukum profesional) kepada klien yang tidak mampu secara cuma-cuma (prodeo atau officium nobile).
7) Prinsip Toleransi (al tasamuh) dapat diimplementasikan dalam praktik bantuan hukum  antar  sesama  advokat  untuk  berpegang  teguh  pada  kode  etik  dan sumpah  advokat.  Di  samping  prinsip-prinsip  tersebut,  advokat  dalam memberikan  jasa  bantuan  hukum hendaknya mempertimbangkan asas-asas penegakan hukum Islam, antara lain: 16
1) Asas personalitas keislaman
2) Asas sukarela (Antaraddin)
3) Asas saling menanggung dan sepenanggungan (takaful al ijtima’)
4) Asas  mengajak  pada  kebaikan  dan  menolak pada kemungkaran (amr ma’ruf nahi munkar)
5) Asas memberikan manfaat (tabadul al manafi)
6) Asas hak allah dan hak manusia Peran advokat secara langsung maupun tidak langsung  di pengadilan sejalan timbal balik dengan perjuangan kepentingan klien. Klien merasakan manfaat yang luar biasa dengan adanya bantuan dari pengacara.  Ini  dapat  ditujukan  dengan  meningkatnya  pengajuan  gugatan melalui jasa pengacara dari tahun ke tahun.
Masyarakat yang merasa diuntungkan dengan adanya jasa advokat ini mendasarkan kepada beberapa alasan seperti:
1) Keterbatasan pengetahuan di bidang hukum, terlebih terhadap kasus yang dihadapi.
2) Keterbatasan pengetahuan tentang cara beracara dipengadilan 3) Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para pihak yang berpekara 4) Adanya kemampuan materi, sehingga lebih mudah menyewa seorang advokat 5) Adanya  kemungkinan  perkaranya  dimenangkan,  karena  diketahui bahwa advokat adalah orang yang lihai dalam bidang hukum.
Adapun kepedulian advokat untuk mendampingi klien di pengadilan tidak terlepas dari beberapa alasan:
1) Merupakan tuntutan profesi sebagai Advokat dan penasehat hukum.
2) Membantu  pihak  yang  berpekara  agar  segera  dapat  menyelesaikan perkaranya dengan mudah seperti yang diharapkan.
3) Menberikan bantuan kepada masyarakat yang awam.
Dalam menangani kasus di Pengadilan agama khususnya kasus perceraian ada beberapa  peranan  yang  dilakukan  oleh  advokat  agar  peranan  advokat  tersebut terwujud  dengan  baik  diantaranya,  memberikan  pelayanan  hukum,  memberikan nasehat hukum, membela kepentingan klien, dan mewakili klien di muka pengadilan.
16 Ibid., 243-244

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    685-664  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2845
1) Memberikan  Pelayanan  Hukum  Peranan  advokat  dalam  kasus  perceraian tampak  sekali  dalam  setiap  proses  perkara.  Advokat  berupaya  semaksimal mungkin memberikan advice (pelayanan) kepada kliennya dengan baik. Dalam memberikan  pelayanannya,  advokat  ini  terlebih  dahulu  menanyakan  yang menjadi penyebab keinginannya mengajukan perceraian. Sebagai langkah awal, advokat  juga  memberikan  alternatif  jalan  damai  yang  di  mungkinkan  agar permasalahan  yang  dihadapi  kliennya  bisa memperoleh penyelesaian tanpa harus di majukan ke sidang pengadilan. Meski akhirnya kasus yang menimpa kliennya juga masuk di meja pngadilan.
2) Memberikan  nasehat  hukum  Pemberian  nasehat  hukum  kepada  klien  yang menjadi  tanggungjawab  advokat  diberikan  semenjak  pertama  kali  ia berhadapan  muka  dengan  klien.  Nasehat  hukum  ini  diberikan  agar  klien memiliki kesadaran hukum terhadap permaasalahan yang sedang dihadapi. Bisa dimungkinkan  dengan  adanya  nasehat  awal  ini  ia  dapat  rujuk  kembali  dan mencabut  rencananya  untuk  mengajukan  gugatan  lewat  pengadilan.  Dalam nasehatnya  Advokat  memberikan  pandangan bahwa pengadilan merupakan alternatif terakahir apabila terpaksa harus ditempuh lewat jalur hukum.
3) Membela kepentingan klien Advokat memiliki peranan membela kepentingan masyarakat dan kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang menghadapi masalah  atau  problem  di  bidang  hukum.  Peran  membela kepentingan klien dalam  menangani  kasus  perceraian  dalam  hal  ini  menanggung  arti  bahwa pembelaan  bersifat  absolute.  artinya  advokat  hanya  memiliki  kewenangan tertentu  dalam  melakukan  Hukum  Islam,  pembelaan,  hanya  sebatas permasalahan, hanya sebatas permasalahan yang diajukan kepadanya.
4) Mewakili  klien  di  muka  pengadilan  Memang  tidak  semua  orang  yang mengajukan  perkara  di  muka  pengadilan  dapat  menghadiri  setiap  session persidangan.  adakalanya  sebagaian  session  diikuti  oleh  para  pihak  yang berpekara  dan  ada  pula  yang  tidak.  Di  sinilah  tentunya  peranan  pengacara memiliki nilai arti penting. Sebagai pembawa surat kuasa dari kliennya, tentu ia memiliki  andil  yang  besar  dalam  setiap  prosesi  persidangan.  Ia  bertindak sebagai wakil di dalam persidangan. Secara formil ia bersikap untuk membela kepentingan  dan  memperjuangkan  hak-haknya  kliennya.  Hal senada juga di sampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Barmawi Arief terkait peranan advokat dalam mendampingi klien dalam perkara perceraian, di m ana advokat  dalam  mendampingi  klien  wajib  memahami  aturan  beracara  di pengadilan agama karena kita ketahui bahwa ada lex specialisnya beracara di pengadilan agama di bandingkan dengan pengadilan negeri khusus kasusnya perdata. 17
17 Febri handayani, tinjauan yuridis  terhadap peranan adv okat dalam mendampingi klien dalam perkara perceraian di  pengadilan agama kota pekanbaru, 2015.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    685-664  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2845
Dalam  menjalankan  profesinya  seorang  advokat  harus  memegang  teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, dan kebenaran. Banyak orang yang membutuhkan  jasa  advokat,  akan  tetapi  tidak  semua  bisa  membayar jasanya/memberikan  honorarium  atas  jasa  tersebut.  Peranan  para  advokat  da lam membantu kliennya telah diatur dalam UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan juga  dalam  Kode  Etik  Advokat.  Oleh  karena  itu  semakin  meningkatnya  kebutuhan manusia,  semakin  meningkat  pula  kebutuhan  manusia  terhadap  hukum.  Disinilah dituntut  peran  advokat  dalam  menjalankan  profesinya  demi  tegaknya  keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. 18
Peran  advokat  dalam  memberikan  jasa  hukum  bagi  kepentingan  kliennya dengan  tujuan  untuk  melakukan  islah  bagi  para  pihak  yang  bersengketa  sangat menentukan. Dimaksud dengan peran di sini adalah bagaimana ia dapat menjalankan profesinya  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya  serta  serta  kode  etik  dan  sumpah advokat. Sedangkan dimaksud dengan pemberian jasa hukum yang dilakukan advokat adalah  mendampingi, menjadi kuasa, memberikan advise hukum kepada klien, baik bersifat sosial; pro bono publico maupun atas dasar mendapatkan honorarium/fee. 19 Adapun  peran  advokat  dalam  perkara  perceraian  jika  ditinjau  dari  aspek kemudahan  dan  kelancaran  proses  pemeriksaan  memang  sangat  membantu, pemeriksaan bisa langsung kepada persoalan dan tidak berbelit-belit sebagaimana yang akan terjadi jika yang diperiksa adalah para pihak yang pada umumnya tidak mengerti dan kurang memahami persoalan hukum dan keadilan. Akan tetapi, di sisi lain seorang kuasa,  biasanya  hanya  fokus  kepada  tujuan  yang  ingin  dicapai,  yaitu  hanya  sejauh keinginan  klien  mengenai  perceraian  itu  bisa  terpenuhi,  sehingga  bagi  advokat dikabulkannya suatu gugatan/permohonan perceraian merupakan suatu keberhasilan dan kemenangan baginya. Sementara bagi para pihak, dalam putusan perceraian tidak ada  yang  menang  dan  tidak  ada  yang  kalah,  yang  ada  hanyalah  bubarnya  suatu hubungan perkawinan dan berakhirnya rumah tangga yang telah dibina. 20
Oleh  karena  itu,  seorang  advokat  yang  akan  melakukan  praktek  litigasi  di pengadilan agama untuk mendampingi atau menjadi kuasa atas nama kliennya agar mendapat simpatik dari masyarakat, tentu harus mengikuti hukum acara yang berlaku di  lingkungan  peradilan  agama.  Dengan  mengikuti  aturan  ini dapat meminimalkan praktek  yang  menyimpang,  sehingga  dapat  dipertanggungjawabkan  prosedurnya. Prosedur mendapatkan jasa hukum advokat adalah berkaitan dengan aturan baku yang ditetapkan hukum acara di lingkungan peradilan agama maupun aturan kepengacaraan yang  berlaku.  Mengenai  hukum  acara  yang berlaku di lingkungan peradilan agama,
18 Rosdalina, “ Peran Advokat T erhadap Penegakkan Hukum Di Pengadilan Agama:  Jurnal Politik Profetik, Vol. 6, No. 2 T ahun 2015, Institut Agama Islam Negeri  Manado , h. 110
19 Rahmat Rosyadi dan Sri  Hartini, Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum  Positif, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2003) h. 64
20 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama  Dalam Kerangka Fiqh AlQadha,(PT  RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2012), h. 128

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    685-664  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2845
diatur dalam Bab IV UU No. 7 Tahun 1989, mulai Pasal 54- 105. Pasal 54, menyatakan: “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah Hukum  Acara  Perdata  yang  berlaku  pada  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undangundang ini.” Keberadaan advokat  untuk  berperan  dalam  memberikan  jasa  hukum  kepada  pihak-pihak  yang bersengketa dalam perkawinan, khususnya perceraian diatur melalui Pasal 73 ayat(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagai berikut: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi  tempat  kediaman  tergugat,  kecuali  apabila  penggugat  dengan  sengaja meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  tanpa  izin  tergugat.”  Pasal  ini  mengatur gugatan  cerai  yang  dilakukan  oleh  istri  terhadap suaminya,baik secara langsung ke pengadilan agama maupun melalui jasa hukum seorang advokat dengan menggunakan surat kuasa kepada advokat untuk melakukan tindakkan hukum. Surat kuasa adalah suatu dokumen penting yang melahirkan perjanjian antara pihak klien  dan advokat. Tanpa surat kuasa dari para pihak, maka advokat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan  tindakan  hukum  apapun  yang  mengatasnamakan  para  pihak  dalam menyelesaikan perkara. Secara umum pengertian surat kuasa adalah suatu dokumen dimana  isinya  seseorang  menunjuk  dan  memberi  wewenang  pihak  lain  untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya. 21
Sedangkan  menurut  pasal  1792  BW  pemberian  kuasa  adalah:  “suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk  melaksanakan  sesuatu  untuk  atas  nama  orang  yang  memberikan  kuasa” Dimaksud  dengan  melaksanakan  suatu  urusan  menurut  Pasal  1792  BW  adalah melaksanakan suatu perbuatan hukum yaitu perbuatan yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang mengikat. Oleh karena itu, tujuan surat kuasa adalah untuk membuktikan adanya pemberian kekuasaan kepada penerima kuasa (advokat) untuk  melakukan  perbuatan  hukum  dan  untuk  atas  nama  pemberi  kuasa,  yaitu perbuatan  hukum  berupa  hak  dan  kewajiban.  Disisi  lain  jika  suatu  pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui dan mengungkap persoalan rumah tangga yang menjadi latar  belakang  sengketa,  maka  yang  paling  tahu mengenai persoalan rumah tangga adalah suami istri itu sendiri, berbagai persoalan akan terlihat jelas karena biasanya detail-detail persoalan akan tergambar dari berbagai dalil-dali gugatan dan dalil-dali sanggahan yang dikemukakan oleh pihak suami dan istri, sehingga dalam keadaan ini tentu memeriksa suami istri secara langsung tentu jauh lebih efektif untuk mengetahui persoalan rumah tangga ketimbang pemeriksaan melalui advokat. 22
Dengan  mengetahui  hukum  acara  yang  diterapkan  di  lingkungan  peradilan agama,  maka  ia  dapat  melakukan  peran  kepengacaraan  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya berdasarkan sumpah jabatan dan kode etiknya. Peran utama seorang advokat
21 Yudha  Pandu, Klien Dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini, (PT .Abadi, Jakarta:2001), h. 95
22 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama  Dalam Kerangka Fiqh AlQadha,... h. 128

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    685-664  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2845
dalam  menerima  atau  mengajukan  gugatan  untuk  dan  atas  nama  kliennya  dalam perkara perceraian terlebih dahulu harus mengupayakan islah; mendamaikan kedua pihak antara suami istri yang bersengketa. Hal ini sesuai dengan asas-asas peradilan agama dan prinsip-prinsip hukum acara perdata yang ditetapkan dalam peraturan dan perundangundangan  yang  berlaku.  Seorang  advokat  tidak  boleh  ngompori  atau memanas-manasi para pihak agar saling melakukan gugatan ke pengadilan. Praktek demikian selain tidak sesuai dengan hukum acara perdata, juga bertentangan dengan sumpah profesi dan kode etik advokat. Seorang advokat, jangan peranh berpikir ketika menerima  klien  yang  mengajukan  gugatan  langsung  menerimanya  sebagai  proyek kemanusiaan  dari  sisi  kepengacaraan, tetapi justru malah menyengsarakan  pencari keadilan. Berperkara di pengadilan dapat dilakukan secara terpaksa apabila tidak ada jalan lain untuk damai. Bila masing-masing pihak berpegang pada prinsipnya masing- masing, maka jalan terakhir adalah mencari damai di pengadilan. 23
Peran advokat yang berpraktek di pengadilan agama dalam memberikan jasa hukum  di  anggap  positif  bagi  pencari  kebenaran  dan  penegakkan  keadilan.  Peran advokat itu digambarkan dalam beberapa hal sebagai berikut:
1) Mempercepat penyelesaian administrasi, baik permohonan cerai talak maupun gugatan cerai bagi kelancaran persidangan di pengadilan.
2) Membantu  menghadirkan  para  pihak  yang  berperkara  di  pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan.
3) Memberikan  pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya, terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan pengadilan agama
4) Mendampingi  para  pihak  yang  berperkara  di  pengadilan  agama,  sehingga merasa terayomi keadilannya.
5) Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangannya.
6) Dalam  memberikan  bantuan  hukum,  sebagai  advokat  profesional,  tetap menjunjung tinggi sumpah advokat, kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya. Menurut analisis penulis peranan advokat dalam  menangani  perkara  peceraian  di  pengadilan  agama  serang  itu  harus benar-benar menjadi peranan yang baik buat kliennya dari mulai mendampingi klien di pengadilan, memberikan nasehat hukum agar klien benar-benar paham dengan perkara yang ia hadapi di pengadilan. Peranan advokat sangat penting dalam membantu masyarakat untuk mencari keadilan oleh karena itu peranan advokat dianggap positif bagi pencari kebenaran dan penegak keadilan, setiap proses  hukum,  baik  pidana,  perdata,  tata  usaha  negara,  bahkan tata negara selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya.
23 Rahmat Rosyadi dan Sri  Hartini, Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum  P ositif,...h. 67

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    685-664  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2845

## KESIMPULAN
1. Advokat dalam menjalankan profesinya, hendaknya tetap berpegang teguh pada kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagai hukum tertinggi dalam melaksanakan aktifitas profesinya. 2. Bagi masyarakat hendaknya memandang advokat secara jernih, dan tidak mengidentikan advokat  dengan  klien  yang  sedang  dibelanya.  Karena  advokat  bukan  mem bela kesalahan  klien  ataupun  mencari  alasan  pembenar  atas kesalahan klien. Tetapi aktifitas  profesi  advokat  tidak  terlepas  dari  tujuan  dan  cita-cita  hukum  yakni kepastian hukum dan keadilan. 3. Selain berperan sebagai pendamping bagi klien - klien,  advokat  merupakan  bagian  dari  penegak  hukum.  Untuk  itu  hendaknya advokat  dapat  menjalankan  tugas  dan  fungsi  secara  seimbang  antara  pembela kepentingan klien dan kepentingan hukum
2. Peranan  advokat  dalam  mendampingi  klien  dalam  diantaranya,  Memberikan Pelayanan  Hukum;  memberikan  nasehat  hukum;  membela  kepentingan  klien; Mewakili klien di muka pengadilan. Selain itu advokat dalam mendampingi klien wajib memahami aturan beracara di pengadilan agama karena kita ketahui bahwa ada  lex  specialisnya  beracara  di  pengadilan  agama  di  bandingkan  dengan pengadilan negeri khusus kasusnya perdata.
3. Prosedur mengajukan gugatan melalui jasa advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan  Agama  Kota  Pekanbaru  memiliki  kesamaan  antara  pihak  yang bermasalah dengan yang dikuasakan kepada advokat baik lisan maupun tulisan. Secara  umum  pengajuan  yang  bersifat  pribadi,  masing-masing  pihak  yang berpekara  mengajukan  permasalahannya  kepada  ketua  pengadilan  agama. Sedangkan  mengajukan  perkara  melalui  advokat  maka  dalam  surat  gugatan dicantumkan tanda tangan advokat atau kuasa hukumnya.
4. 1.  Peranan  advokat  dalam  mendampingi  klien  dalam  perkara  perceraian  di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru diantaranya, Memberikan Pelayanan Hukum; memberikan nasehat hukum; membela kepentingan klien; Mewakili klien di mu ka pengadilan. Selain itu advokat dalam mendampingi klien wajib memahami aturan beracara  di  pengadilan  agama  karena  kita  ketahui  bahwa  ada  lex  specialisnya beracara  di  pengadilan  agama  di  bandingkan dengan pengadilan negeri khusus kasusnya perdata.
5. Prosedur mengajukan gugatan melalui jasa advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan  Agama  Kota  Pekanbaru  memiliki  kesamaan  antara  pihak  yang bermasalah dengan yang dikuasakan kepada advokat baik lisan maupun tulisan. Secara  umum  pengajuan  yang  bersifat  pribadi,  masing-masing  pihak  yang berpekara  mengajukan  permasalahannya  kepada  ketua  pengadilan  agama. Sedangkan mengajukan perkara melalui advokat maka dalam surat gugatan

## DAFTAR PUSTAKA
Pustaka Yang Berupa Buku

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    685-664  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2845
Abdullah Gofar, “Profesi Advokat bagi sarjana syariah dan standar kualifikasi bidang hukum”. artikel dalam jurnal mimbar hukum, No. 61 Tahun XIV edisi Mei-Juni 2003 (Jakarta Al Hkmah dan Ditbinpera, 2003).
Barda  Nawawi  Arief,  Masalah  penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penaggulangan
Kejahatan,  Makalah  pada  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Prakteknya, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan praktiknya di Lingkungan pengadilan, Putaka Setia: Bandung, 2012.
Esmi Warasih, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum, Pidato Pengukuhan  Guru  Besar  Madya  Dalam  Ilmu  Hukum,  Fakultas  H ukum Universitas Diponegoro, Semarang, 14 April 2002.
Febri handayani, tinjauan yuridis terhadap peranan advokat dalam mendampingi klien dalam perkara perceraian di pengadilan agama kota pekanbaru, 2015.
Frans Magnis Suseno, etika Sosial, Gramedia: Jakarta, 1991.
Kode etik advokat yang telah disepakati tanggal 4 April 1996 oleh IKADIN, AAI, IPHI
Redaksi  Asa  Mandiri,  Undang-undang  kejaksaan  Repulik  Indonesia.  (Jakarta:  Asa Mandiri 2007).
Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,
2001.
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Rajawali,
Jakarta, 1983.
Tarantang jefri, advokat mulia ( paradigm hukum profetik dalam pemyelesaian sengketa hukum keluarga islam ), Yogyakarta : K- MEDIA, 2018.
V. harlen sinaga, dasar-dasar advokat, Jakarta erlangga, 2011.
Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris,
Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2003.
Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh AlQadha,(PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2012).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    685-664  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2845
Yudha Pandu, Klien Dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini, (PT.Abadi, Jakarta:2001).

## Pustaka Yang Berupa Jurnal/Tesis
Widiada  Gunakaya,  Pendekatan  Sistem  dan  Kebijakan  Dalam  Penegakan  Hukum di Indonesia, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 7 No. 1 Maret 2002.
Rosdalina, “Peran Advokat Terhadap Penegakkan Hukum Di Pengadilan Agama: Jurnal Politik Profetik, Vol. 6, No. 2 Tahun 2015, Institut Agama Islam Negeri Manado.
Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh AlQadha Rahmat  Rosyadi  dan  Sri  Hartini,  Advokat  Dalam  Perspektif  Islam  &  Hukum  Positif diindonesia