## PENJATUHAN ANCAMAN HUKUMAN MATI TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Ovilia Yana Pradipta 1 , Mitro Subroto 2
Prodi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
e-mail: 1 oviliayp@gmail.com , 2 s ubrotomitro07@gmail.com

## Abstrak
Hukuman  mati  merupakan  suatu  bentuk  hukuman  alternatif  terberat  yang  dijatuhkan dikarenakan  seseorang  tersebut  dengan  perbuatannya  telah  membahayakan  dan  mengganggu ketertiban  masyarakat  maupun  negara.  Hukuman  mati  akan  diberikan  kepada  seseorang  yang telah  melakukan  tindak  kejahatan  luar  biasa  (extra  ordinary  crime)  dan  melanggar  hak  asasi manusia, salah satunya merupakan tindak pidana narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun  semisintetis,  yang  dapat menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam golongan-  golongan  yang  telah  dilampirkan  pada  Undang  –  Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang narkotika. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang  dilakukan  dengan  mengkaji  undang  –  undang  dengan  norma  yang  berlaku  dan  metode penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian yang telah didapat pemberian hukuman mati kepada tindak pidana narkotika  dirasa merupakan suatu langkah yang benar dan harus dilakukan untuk menghentikan pengedaran pemakaian narkoba  yang menjadi permasalahan yang dapat merusak generasi bangsa ini.
Kata Kunci: Narkotika, Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009, Hukuman mati,

## Abstract
The  death  penalty  is  a  form  of  last  alternative  punishment  that  is  imposed  because  a person  with  his  actions  has  endangered  and  disturbed  the  order  of  society  and  the  state.  The death penalty will be given to someone who has committed an extraordinary crime and violates human  rights,  one  of  which  is  a  narcotics  crime.  Narcotics  are  substances  or  drugs  derived from  plants  or  non-plants,  both  synthetic  and  semi-synthetic,  which  can  cause  a  decrease  or change  in  consciousness,  loss  of  taste,  reduce  to  eliminate  pain,  and  can  cause  dependence, which are divided into groups that have been attached. in Law No. 35 of 2009 on narcotics. In this  study,  the  author  uses  a  normative  juridical  research  method  which  is  carried  out  by reviewing  the  law  with  applicable  norms  and  library  research  methods.  From  the  results  of research that has been obtained, giving the death penalty to narcotics crimes is considered to be the right step and must be done to stop the distribution of drug use which is a problem that can damage this nation's generation.
Keywords: Narcotics, Law No. 35 of 2009, the death penalty

## 1. PENDAHULUAN
Pada  saat  ini  penyalahgunaan  penggunaan  dan  peredaran  narkotika  menjadi permasalahan yang terjadi  hampir di  seluruh dunia. Permasalahan ini jika tidak segera ditindak  lanjuti  dengan  serius,  ancaman  penggunaan  narkoba  akan  meningkat  dan menyebar  lebih  luas  lagi  sehingga  akan  merusak  generasi  bangsa  dimasa  yang  akan datang karena dianggap sangat berbahaya dan sangat menghawatirkan. Padahal generasi tersebut menjadi harapan kemajuan bangsa dimasa yang akan datang.   Menurut Bab 1 Pasal  1  Undang-  undang  nomor  35  tahun  2009  tentang  narkotika  (UU  No.35  Tahun 2009, 2009), telah diberitahukan bahwa narkotika merupakan perihal dalam bentuk obat yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  dalam  bentuk  sintetis  maupun semisintetis,  yang  mengakibatkan  pengurangan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan.
Pada  pasal  6  Ayat  1  pada  Undang-  Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika, narkotika dibedakan menjadi 3 golongan (Iriani, 2015),  yaitu  :
A. Narkotika yang  dikelompokkan kedalam narkotika golongan ke I, hanya dapat digunakan  untuk  tujuan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, narkotika tersebut tidak  digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi, mengakibatkan ketergantungan.
- Pasal  114  ayat  2  menjelaskan  bahwa  apabila  seorang  telah  melakukan transaksi jual beli dan sebagai perantara dalam jual beli atau bahkan sampai menukar,  menyerahkan  dan  malah  menerima  Narkotika  Golongan  I  yang dimana hal tersebut beratnya bisa melebihi 1 kilogram atau melebihi batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram
B. Narkotika  yang    dikelompokkan  kedalam  narkotika  golongan  ke  II  yakni narkotika  yang  digunakan  sebagai  pilihan  terakhir  dan  dapat  digunakan  dalam terapi  penyembuhan  atau  perawatan  medis,  yang  memiliki  potensi    tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Pasal  118  ayat  2  menjelaskan  bahwa  apabila  seorang  telah  melakukan melakukan pembuatan narkotika , menyediakan bahkan dapat mengirim atau (ekspor  dan  impor  hingga  dapat  menyalurkan  Narkotika  Golongan  II beratnya melebihi 5 gram
- Pasal  119  ayat  2  menjelskan  bahwa  apabila  seorang  telah  melakukan transaksi jual beli, orang itu menerima atau malah menjadi perantara dalam transaksi  jual  belinya,  menukar,  atau  menyerahkan  Narkotika  Golongan  II beratnya bisa melebihi 38 gram.
- Pasal 121 ayat 2 menjelaskana bahwa jika penggunaan narkotika pada orang lain  atau  memberikan  Narkotika  Golongan  II  yang  digunakan  orang  lain dapat mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa (mati) atau cacat seumur hidup.
C. Narkotika  yang    dikelompokkan  kedalam  narkotika  golongan  ke  III  yakni narkotika  yang  digunakan  dalam  hal  penyembuhan  dan  mempunyai  potensi ringan mengakibatkan ketergantungan 1
1 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009
Penyebaran  narkotika  sangatlah  luas  tidak  mengenal  batas,wilayah  dan  tidak mengenal siapapun. Yang terjadi hingga kini  karena penggunaannya  tidak hanya untuk orang  dewasa  saja  yang  menggunakan  narkotika  namun  cukup  besar  sebagian  anak  – anak dan  remaja yang salah pergaulan di dalam lingkungannya. Awalnya mereka hanya akan mencobanya saja namun dikarenakan narkotika sifatnya membuat kecanduan, jika sudah  mengkonsumsinya  mereka  tidak  bisa  dihentikan  dan  akan  menggunakan narkotika dalam jangka waktu yang panjang  (Diperoleh dari data World Drugs Reports 2018  yang  diterbitkan  United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime  (UNODC), menuturkan sekitar 275 jutaan masyarakat atau 5,6 % dari jumlah masyarakat yang ada didunia  (usia  15-64  tahun)  pernah  menggunakan  narkotika) 2 . Penggunaan  narkotika yang  terlalu  berlebihan    atau  overdosis  juga  dapat  membuat  seseorang  tersebut  cacat permanen  bahkan  sampai  mengambil  jiwa  seseorang  setelah  menggunakannya  karena pengaruh  kecanduan  yang  tidak  bisa  dihindarkan,  Hal  seperti  inilah  yang  menjadi kekhawatiran pemerintah dan kita semua akan bahaya yang terjadi jika mengkonsumsi narkoba, selain itu juga akan  merusak cita – cita dan generasi bangsa.
Pada dasrnya dapat dikatakan bahwa hukuman mati merupakan hukuaman ynag tekag  menghilangkan  nyawa  pelaku  tindak  pidana,  karena  dianggap  jika  tekah menghilangkan  naywa  tindak  pelaku  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  telah  mengurangi pelaku  untuk  melakukan  kejahatan  ynag  berbahaya.  Hukuman  mati  dianggap  untuk menghilangkan  rasa  kerisauan  masyarakat  yang  akhirnya  nanti  akan  merasa  aman terlindungi  dari  kejahatan.  Berari  dari  kebjakan  tentang  hukuman  matti  pada  pelaku narkotika  yang  yang  telah  diterapkan  karena  dianggap  telah  sesuai  dengan  sudut pandang  perlindungan  masyarakat.  Narkotika  dainggap  membahyakan  karena  dapat yang dapat membunuh manusia secara perlahan tapi pasti terhadap siapapun korbannya tidak  memandang  siapapun  dan  dimanapun.    Dapat  diartikan  jika  mengedarkan, menyuplai,  dan  bahkan  menjadi  pendistributor  narkotika  pada  dasarnya  telah mengambil hak seseornag untuk hidup yng merupakan seorang korban penyalahgunaan narkoba yang juga wajib dilindungi oleh kpemerintah
Data yang dihasilkan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) ditahun 2020 telah ditemukan 92 jaringan sindikat narkotika. BNN menyatakan telah berhasil mengungkap sebanyak 88 jaringan sindikat  yang ternyata 14 diantaranya merupakan  kelompok atau sindikat memiliki jaringan hingga internasional, dan sekitar 27an warga binaan lembaga pemasyarakatan    di  seluruh  Indonesia  ternyata  kedapatan  terjerumus  kedalam pengedaran  narkotika  yang  paling  buruknya  warga  binaan  tersebut  melakukan pengedaran dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dari jaringan tersebut BNN berhasil mengungkap 806 kasus tindak pidana narkotika dengan 1247 orang. 3
Tindak  pidana  narkotika  dapat  diartikan  sebagai  salah  satu  tindak  pidana  luar biasa  (perlu  perhatian  khusus)  atau  biasanya  dapat  disebut  extra  ordinary  crime.  Jika seseorang  telah  melakukan  tindak  pidana  narkotika  ini  akan  mendapatkan  penjatuhan hukuman  seperti  yang  telah  tertera  di  dalam  undang  –  undang  yang  telah  diatur  yaitu undang-  undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  narkotika,  salah  satu  dari  hukuman tersebut  adalah  hukuman  mati.  Penjatuhan  hukuman  mati  bagi  terpidana  kasus peredaran narkoba diatur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat pada Pasal  113,  114,  119,118,119,  121,  132,  133  dan  144.  Hukuman  mati  merupakan
2 https://www.unodc.org/indonesia/news.html
3 https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/
hukuman  alternatif  paling  terakhir  yang  akan  diberikan  kepada  seseorang  jika  telah melakukan tindak pidana berat.
Bentuk  dukungan  pemerintah  dalam  melaksanakan  hukuman  mati  berdasarkan bukti  yang  menyatakan  jika  yang  pantas  untuk  mendapatkan  hukuman  mati    seperti seseorang  yang  telah  mengulangi  tindak  pidananya  (terkhusus  untuk  pelaku  tindak pidana  luar  biasa)  hal  ini  sangat  membuat  resah  masyarakat,sehingga  akan  berpikiran bahwa  nantinya  jika  pidana  penjara  saja  tidak  akan  membuat  pelaku  tindak  pidana merasa  jera  ,  lalu  pada  akhirnya  memutuskan  hukuman  mati  akan  lebih  baik  ,  hal  ini juga  sebagai  pembelajaran  seseorang  yang  akan  berbuat  pidana  kelak  tidak  menjadi jembatan  untuk  masuk  dodalam  hal  –  hal  yang  buruk  dan  tidak  diinginkan  dan mendapatkan situasi masyarakatan yang tanpa kekhawatiran
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  penulis  akan  melakukan  penelitian  penjatuhan ancaman hukuman mati tindak pidana narkotika dimana penelitian ini akan berdasarkan undang - undang nomor 35 tahun 2009. Mempertimbangkan jika hukuman penjara yang teah  diberikan  saja  tidak  cukup  bisa  mendapati  agar  pelaku  tindak  pidana  ini  merasa jera. Diberlakukan hukuman mati dalam hukum positif ini sebenarnya salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mengurangi tindak pidana luar biasa atau extra ordinary crime yang  nantinya  mampu  membuat  rasa  jera  bagi  seseoarang  yang  telah  menjadi  pelaku tindak pidana narkotika. Kasus yang baru tidak akan bermunculan lagi karena seseorang merasa  takut  dan  tidak  akan  mengedarkan  dan  menggunakan  narkotika  seperti permasalahan yang masih ada pada saat ini.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  akan  memberikan  penjelasan  yang  diharapkan dapat  memberikan  hasil  yang  nantinya  berguna  dan  bermanfaat  untuk  pembaca,  maka penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normative atau metode penelitian kepustakaan (library research) yang diterapkan dengan cara menelaah undang – undang dengan  norma  yang  berlaku  dengan  metode penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan meneliti bahan- bahan pustaka atau bahan sekunder (Mukhti Fajar & Achmad, 2015).
Pada  pembahasan  ini  peneliti  dapat  mengumpulkan  data  yang  terkait  dengan permasalahan  yang  nantinya  akan  dibahas,  dengan  cara  membaca  dan  mempelajari buku-buku, jurnal – jurnal hukum dan dokumen aturan perundang-undangan, contohnya seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam menganalisa data  penulis  memperoleh  dengan  cara  menggunakan  metode  yang  sifatnya  deskriptif analisis. Gambaran datanya yang diperoleh akan dikaitkan satu sama lain, nantinya akan dapat  menyimpulkan  permasalahan  yang  diteliti  agar  nantinya  dapat  tersampaikan pembahasan kepada pembaca dengan baik.
Terdapat beberapa data - data hukum yang nantinya akan dipakai terhadap suatu penelitian ini yaitu adalah
1. Data Primer merupakan data hukum yang digunakan sebagai asas atau dasar saat mengatur  penulisan  pembahasan  yang  penulis  ambil  dari  data  data  kepustakaan (library search) , seperti Undang – Undang No. 22 tahun 1997, Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009, Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1995.
2. Data Sekunder merupakan bahan hukum sebagai hasil yang diperoleh dari karya – karya ilmiah dan makalah – makalah yang berkaitan dengan penulisan yang akan penulis bahas nantinya
3. Data  Terier  yang  merupakan  buku-    buku  atau  bahan  pendukung  seperti    buku tentang  kamus  Bahasa,  kamus  hukum  dan  lain  sebagainya  yang  nanti  terkait dengan pembahasan yang peneliti tuliskan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penguatan  Hukum  Berdasakan  Undang-  Undang  Nomor  35  tahun  2009  Tentang Tindak Pidana Narkotika
Menurut  dari  definisinya,  undang-  undang  dapat  diartikan  sebagai  bagian  dari suatu hukum yang sudah disahkan oleh lembaga legislatif. Lembaga Legislatif memiliki otoritas  untuk  memuat  dan  merumuskan  undang-  undang  didalam  suatu  negara. Undang-undang  digunakan  sebagai  kewenangan  pemerintah  dalam  mengatur  jalannya pemerintahan  dan  hidup  bermasyarakat,  membatasi  dan  memberi  hukuman, menyelesaikan  masalah  secara  adil  agar  masyarakat  yang  berada  didalam  negara tersebut nantinya akan hidup dengan aman, tentram dan damai. 4
Di  Indonesia  telah  banyak  Undang-  undang  yang  diatur  oleh  pemerintah.  Pada awalnya  tahun  1997(Indonesia,  1997)  karena  penggunaan  narkoba  sudah  meresahkan, pemerintah melakukan bentuk upaya untuk menghentikan penyebaran dan penggunaan narkotika dengan membuat aturan hukum berupa Undang – undang No 22 Tahun 1997 tentang  narkotika  dan  Undang  –  Undang  No  5  Tahun  1997  tentang Psikotropika(Presiden  Republik  Indonesia,  1997)  Kemudian  di  lakukan  perbaikan menjadi Undang – Undang  Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Didalam undang- undang  ini  terdapat  beberapa  pembahasan  mengenai  Narkotika  yang  menyebutkan bahwa  sebenarnya  merupakan  bidang  pengobatan  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan,  namun  terdapat  disisi  lainnya  akan  berdampak  sangat  merugikan  jika disalahgunakan  dan  tanpa  adanya  pengawasan  yang  ketat  dikarenakan  bersifat ketergantungan  yang  nantinya  akan  membahayakan 5 .  Saat  penggunaan  sampai berlebihan (overdosis) dapat membuat cacat dan bisa hingga membunuh orang – oaring ynag ada didalamnya. Nmun dalam hal – hal  itu juga terdapat pelaksanaan penangkalan dan  pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika.  Hal  ini  dilakukan  agar  mengurangi pelaku  tindak  narkotika  yang  sangat  menyesatkan  dan  membahayakan  bagi berkehidupan masyarakat dan negara.
Prekursor  narkotika  diartikan  sebagai  bahan  awal  yang  dipakai  dalam pembuatan  narkotika.  Didalam  undang-  undang  menyatakan  telah  melakukan penggolongan pada jenis prekursor narkotika. Terdapat juga mengenai hukuman pidana unutk  yang  telah  melakukan  penyalahgunaan  prekursor  narkotika  jika  disalahgunakan. Hal  ini  dilakuakn  untuk  upaya  dari  pemerintah  agar  mendapati  efek  jera  dari  pelaku yang  telah  melakukandan  telah  menyalahgunakan  narkotika  dan  prekursor  narkotika,
4 https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_(Indonesia)
5 undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika” UU No.35 Tahun 2009.
(2009). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 . 57 , 3.
”
diatur dalam bentuk pidana yaitu pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana  mati.  Hukuman  tersebut  dibuat  dengan  berdasarkan  pada  golongan,  jenis, ukuran,  dan  jumlah  narkotika  yang  telah  digunakan.  Seluruh  kekayaan  yang  berkaitan dengan  tindak  pidana  narkotika  dan  prekursor  narkotika  berdasarkan  putusan pengadilan  juga  akan  dirampas  yang  nantinya  akan  digunakan  sebagai  kepentingan pelaksaan dalam memberantas narkotika, sebagai contoh dengan upaya rehabilitasi.
Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  bertanggung  jawab  secara  langsung    yang ditunjuk untuk melakukan koordinasi dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan seperti penyadapan,Teknik  pembelian  terselubung,  dan  penyerahan  yang  akan  diawasi digunakan  untuk  melacak,  mengawasi,  mengungkapkan  dan  mengefektifkan pencegahan  dan  memberantas    penyalahgunaan  narkotika  dan  bahan  dari  narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) telah diketahui memiliki perwakilan disetiap provinsi dan kabupaten. 6
Didalam  undang  -undang  narkotika  telah  mengatur  berbagai  macam  perlakuan saat  melawan  hukum  yang  terkait  dengan  bahaya  narkotika  yang  dijatuhi  hukuman pidana  yaitu  jika  memiliki  narkotika,  membuat  narkotika,  memberi  atau  menawarkan narkotika  atau  membawa  narkotika.  Dalam  Undang  –  Undang  KUHP  juga  terdapat hukuman  pidana  yang  berisikan  tentang  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan.  Pidana Pokok  berisikan  tentang  hukuman  -  hukuman  yang  dilakukan  didalam  penjara,  denda dan  hukuman  mati.  Jika  pidana  tambahan  berisikan  tentang  pencabutan  hak  –  hak, pengambilan  barang  –  barang  tertentu,  dan  informasi  tentang  keputusan  dari hakim.(Kementerian  Hukum  dan  HAM,  2013)  Hukuman  mati  tetap  diterapkan  di Indonesia karena sudah dijelaskan dan diatur didalam undang – undang. 7 Dijelaskannya secara  jelas  bahwa  hukuman  mati  pada  undang  –  undang  narkotika  telah  membuat hukuman ini sebagai salah satu bahaya bagi yang telah mengedarkan maupun membuat narkotika
Undang - undang ini dilaksanakan dalam bentuk upaya pemerintah memberantas penyalahgunaan narkotika, yaitu pemerintah mempunyai jaringan yang luas dengan cara bekerja sama sampai ke internasional. Namun peran dari masyarakat dan aparat penegak hukum  didalam  negara  juga  sangat  dibutuhkan  dengan  bantuan  Badan  Narkotika Nasional  (BNN)  sebagai  penegak  hukum  atau  lembaga  negara  yang  secara  khusus menangani pemberantasan penyalahgunaan penggunaan narkotika. Nantinya masyarakat  dan  apparat  penegak  hukum  yang  membantu  memberantas  narkoba  akan diberikan  penghargaan  seperti  yang  sudah  tertera  dalam  Bab  XIV  pasal  109.  Tindak pidana  narkotika  telah  diatur  dalam  Bab  XV  Pasal  111  sampai  dengan  Pasal  148 Undang-Undang  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Telah  dijelaskan  juga  didalam undang  –  undang  bahwa  ada  ketentuan  pidana  yang  mengakibatkan  seseorang  yang telah  melakukan  peredaran  narkotika  maupun  menggunakan  narkotika  akan  dikenakan sanksi  yang  berupa  sanksi  pidana  penjara,  sanksi  denda,  sanksi,  pidana  seumur  hidup dan  jika  tindak  pidananya  sudah  berat  akan  mendapatkan  sanksi  pidana  mati  sebagai hukuman  alternatif  terakhir  yang  akan  diberlakukan  kepada  seseorang  tersebut  yang tertera pada Bab XV (Khusus hukuman mati terdapat dipasal 113 ayat (2), 114 ayat (2), 119  ayat  (2),  118  ayat  (2),    119  ayat  (2),  121  ayat  (2),  132  ayat  (3),  133  ayat  (1)  dan
6 https://bnn.go.id/profil/
7 https://jdiih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum--acara/4.-Hukum-Acara/Kitab-Undang-Undang- Hukum/.
terakhir  ada  di  pasal  144  ayat  (2)).  Dalam  pasal  –  pasal  tersebut  memberi  tahukan bahwa hukuman mati merupakan ancaman yang dijatuhkan terhadap pengedar narkoba dengan golongan tertentu.
Seperti pada pasal 114 pada Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 berisikan berupa : (Santander, 2017)
1. Setiap seseorang yang telah melakukan perlawanan hukum dengan menganjurkan untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli, menukar,  atau  menyerahkan  Narkotika  Golongan  1(satu),  di  berikan  pidana dengan  hukuman  penjara  seumur  hidup  atau  hukuman  pidana  penjara  paling singkat  5  tahun  dan  paling  lama  20  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikitnya
Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) dan paling banyaknya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Hal  perbuatan  menganjurkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menjadi  perantara dalam  jual  beli,  menukar,  menyerahkan,  atau  menerima  Narkotika  Golongan  1 seperti  yang  telah  dimaksudkan  pada  ayat  (1)  yang  dalam  bentuk  tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5g, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur  hidup,  atau  pidana  penjara  paling  singkat  6  tahun  dan  paling  lama  20 tahun dan hukuman pidana denda maksimal seperti yang telah dimaksudkan dari ayat 1, ditambah 1/3 . 8
Pentingnya  penjatuhan  hukuman  pidana  mati  biasa  dilakukan  unutuk  tindak pidana narkotika karena beberapa alasan , yaitu :
A. Hukuman  mati  diimplementasikan  sebagai  hukuman  pelaku  narkotika  karena nantinya  tidak  diharpakn  untuk  adanya  perkembangan  sindikat  sebagai  pengedar atau  penggunaan  narkotika  yang  merajalela.  Peredaran  gelap  dan  penggunaan narkotika dapat merusak generasi dimasa yang akan datang.
B. Pada  masa  pembangunan  hukuman  mati  sangat  dibutuhkan  karena  pada  saat seseorang  telah  menyebarkan  berbagai  macam  narkotika  yang  dapat  dijelaskan teah  menghalangi  pembangunan  suatu  negara,  membebani  dan  dapat  disebut sebagai  petaka  yang  besar  bagi  aktivitas  hidup  seseorang  bahkan  hingga  ke masyarakat dan  dunia
C. Hukuman  mati  wajib  untuk  dipatuhi  karena  sangatlah  penting  dalam penerapannya dari hukum atau undang – undnag yang telah berlaku Dijelaskan  dalam  Safeguards  Guaranteeing  Protection  of  the  Rights  of  Those Facing the death Penaly pada Resolusi PBB.1984/50  yaitu sepert berikut:
A. Ada  di  bagian  negara  yang  hingga  saat  ini  belum  menghentikan  penerapan  dari hukuman mati, disarankan jika melakukan hukuman mati agar bisa digunakan dan diberikan untuk kepada tindak kejahatan yang sudah dianggap sangat serius, dapat dimengerti  tentang  tindak  kejahatan  ynag  terjadi  bahwa  dapat  diartikan  sebagai kejahatan  dengan  menggunakan  senjata  api  dan  tajam  yang  berbahaya  atau kejahatan yang dapat mengakibatkan perusakan yang berat
B. Sebelum  perbuatan  tersebut  akan  dilakukan,  hukuman  mati  tekah  menerapkan hukuman. Nantinya jika terjadi adanya transformasi setelah menjadi perilaku yang dilakukan dari pelaku akan mendapatkan  faedah dari perubahan yang terjadi.
8 UU No.35 Tahun 2009. (2009). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 . 57 , 3.
C. Jika ada  seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, hal tersebut dinyatakan tidak bisa dijatuhkan hukuman mati , hukuman mati juga tidak bisa untuk diterima dan dijatuhkan  untuk  perempuan  yang  sedang  hamil  atau  perempuan  yang  baru  saja melahirkan atau orang-orang yang menderita kelainan jiwa atau bisa disebut sakit jiwa
D. Hukuman mati  bisa diberikan untuk seseorang yang telah teruji nyata menylahai peraturan  yang  didasarkan  dari  sebuah  proses  pembuktian  yang  tegas  dan  jelas dan wjib mencantumkan sebuah fakta
E. Hukuman mati bisa diberlakukan jika telah berdasarkan putusan dari hakim yang tlah  diberikan  dari  pengadilan  yang  berkuasa  setelah  melalui  proses  persidangan yang sama sekali tidak memihak dan telah ada pada ketentuan pasal 14 Konvenan hak-hak  sipil  dan  politik,  dan  ada  juga  didalanya  tentang  hak  tersangka  untuk mendapat pendampingan dari seorang penasihat hukum disemua tingkat peradilan.
F. Seseorang  yang  telah  mendapatkan  vonis  dengan  hukuman  mati  biasanya  akan memiliki hak pada saat melakukan usaha dalam hukum ketingkat pengadilan yang lebih  tinggi,  dan  dalam  setiap  dalam  mengusahakan  dan  mengupayakan  hukum yang  dilaluinya  harus  dapat  memberi  keyakinan  pada  saat  telah  diperiksa  secara benar oleh lembaga yang berkuasa.
G. Seseorang  yang  telah  dijatuhkan  hukuman  mati  bisa  untuk  memohon  unutk melakukan  peringanan  hukuman,  pemanfaatan  atau  perubahan  pada  hukuman yang    menjadi  tanggungan  dalam  setiap  kasus  pada  saat  hukuman  mati  telah dijatuhkan.
H. Hukuman mati  yang dijalakan tidak bisa dilakuakan ketika upaya  dalam   hukum banding  atau  upaya  hukum  lainnya  sebagai  sarana  atau  alat  untuk  bisa mendapatkan pemaanfaatan atau pengurangan hukuman yang tengah dilakukan.
I. Eksekusi  pada    hukuman  mati    yang  dilakukan    itu  wajib  dilaksanakan  dengan sebuah  cara  yang  dapat  mengurangi  kesengsaraan  atau  penderitaan  yang  muncul karenanya dan sesuai  prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang telah ada.

## Prosedur  Dalam Pelaksanaan Hukuman Mati Kepada Pelaku Tindak Pidana
Pada sejarahnya dahulu  metode  pelaksanaan hukuman mati  memiliki beberapa cara yaitu seperti :
A. Hukuman  memenggal    kepala  atau  pancung  merupakan  hukuman  dengan memotong kepala seseorang yang telah melanggar hukum
B. Hukuman  gantung  yang  merupakan  hukuman  yang  dilakukan  dengan  cara digantung dan ditempatkan pada tiang.
C. Hukuman  menyuntik  mati  yakni  pemberian  hukuman  diberlakukan  dengan menggunakan cara menyuntikan obat  atau racun yang nantinya dapat mematikan seseorang.
D. Rajam merupakan hukuman yang nantinya seseorang tersebut akan dilempari batu hingga seseorang tersebut meninggal dunia
E. Hukuman  tembak  yaitu  hukuman  ini  dilakukan  dengan  caranya  menebak  tepat pada jantungnya, akan dilakukan dengan mata tertutup.
Dapat  di  ambil  dari  pengertiannya,  hukuman  mati  digunakan  sebagai  tempat untuk  melindungi  masyarakat  yang  berada  dalam  negara  dan  memiliki  sifat    yang membahayakan masyarakat dan kejahatannya tersebut dirasa sudah tidak bisa diperbaiki atau dimaafkan kembali. Di Indonesia saat ini hukuman mati akan dilaksanakan, namun pada  saat  pelaksanaanya  tetap  dengan  prosedur  yaitu  dengan  menembak  sampai  mati pelaku  tindak  pidana  tersebut  dilakukan  oleh  regu  tembak  professional  kepolisian  dan juga akan dihadiri  oleh  Kepala Kejaksaan Negeri.  Pelaksanaan akan dilakukan dengan berdiri,  duduk  atau  berlutut.  Jika  nantinya  dibutukan  Jaksa  akan  meminta  unruk mengikat  tangan  dan  kaki  atau  tempat  sandaran.  Jaraknya  antara  5  hingga  10  m.  Pada dirasa  sudah  siap,  pendamping  pelaku  tindak  pidana  tersebut  agar  menjauhkan  diri. Komandan regu dapat mengisyaratkan menggunakan pedang menghadap ke atas dengan perintah  siap  dengan  arah  ke  jantung.  Pada  saat  pedang  kearah  bawah  maka  akan memerintahkan  untuk  menembak.  Jika  nantinya  belum  ada  tanda  kematian  regu penembak  akan  diarakan  melepaskan  tembakan  akhir  dikepala.  Untuk  memakamkan biasanya  akan  diserahkan  kepada  keluarga.  Namun  jika  Jaksa  mempertimbangkan  hal lain, pemakamannya akan dilaksanakan oleh negara dengan ketentuan agama yang telah dianut terpidana tersebut.
Ketentunan    paling  utama  yang  harus  diperhatikan  dalam  pelaksaan  hukuman mati, yaitu(Santander, 2017)  :
1. Sebelum  pelaksanaan  hukuman  mati,  Jaksa  akan  memberitahukan  pada  pelaku yang  terkait.  Pelaku  tindak  pidana  dapat  menyampaikan  keinginan  jika diperlukan,  lalu  keinginan  tersebut  akan  diterima  oleh  jaksa  dalam    waktu  akan pelaksanaan sekitar 3 kali 24 jam.
2. Jika  ada  pelaku  tindak  pidana    yang  sedang  mengandung  makan  proses pelaksanaanya akan ditunda hingga melahirkan.
3. Untuk  pertanggung  jawaban  Kepala  Kepolisian  atau  Polisi  setempat  harus  ikut serta dalam pelaksaannya
4. Tempat  yang  nantinya  digunakan  untuk  pelaksanaanya  hukuman  mati  dapat ditentukan oleh Menteri Kehakiman didaerah hukum  yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama
5. Perwira  Polisi  akan  membawahi  pimpinan  regu  penembak  dalam  pelaksaan hukuman mati.
6. Pelaksanaan hukuman mati tentu saja tidak diperbolehkan ditempat umum, karena sudah ditentukan ditempat khusus.’
7. Saat menunggu pelaksanaan pelaku tindak pidana tersebut, akan ditahan didalam tempat  penahanan  (kurungan  penjara  khusus)  atau  tempat  lain  yang  telah ditentukan secara khusus oleh Pendakwa/Jaksa.
8. Pemakamanya akan diserahkan kepada keluarga atau kerabat
9. Jaksa  yang  terlibat  dalam  proses  pelaksaan  nantinya  diwajibkan  untuk  membuat berita acara yang harus dicantumkan didalam surat putusan pengadilan pada saat berakhirnya eksekusi pelaku tindak pidana tersebut. 9
9 Santander, B. (2017). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hukuman Mati Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . 87 (1,2), 149–200. https://media.neliti.com/media/publications/147188-ID- tinjauan-yuridis-pelaksanaan-hukuman-mat.pdf
Prosedur  yang  telah  ditentukan  harus  sangat  diperhatikan.  Hal  ini  disebabkan banyaknya yang dilakukan karena hukuman mati  pada pelaku tindak pidana ini harus ditangani secara serius. Banyaknya penegak hukum yang menyatakan bahwa hukuman mati    terhadap  tindak  pelaku  extra  ordinary  crime  merupakan  masalah  yang  wajib dibahas karena sangat penting.  Pelaku tindak pidana yang luar biasa nantinya jika tidak ditangani  secara  serius  akan  berpengaruh  pada  generasi  yang  akan  dating  (Diana Kusumasari, S.H., n.d.) 10

## Penerapan  Hukuman  Mati  Tindak  Pidana  Narkotika  Berdasarkan  Undang- Undang
Hukum  pidana  yang  ada  disetiap  negara  sebenarnya  adalah  sebuah  alat  untuk menjamin  masyarakat  merasa  terlindungi  dan  aman.  Sebagai  bentuk  hukuman  pidana, hukuman  mati  merupakan  hukuman  yang  akan  diberikan  sebagai  sebuah  alternatif terakhir bagi seseorang yang telah melanggar hukum yang luar biasa atau extra ordinary crime.  Hal  ini  terjadi  karena  seseorang  tersebut  telah  melakukan  tindak  pidana  yang berat,  Telah  disebutkan  bahwa  hukuman  mati  dilaksanakan  menurut  hukum  positif  di Indonesia. (Faisal, 2016) Saat pelaksanaan hukuman mati dilakukan setelah putusan dari pengadilan  yang  telah  memberikan  kesempatan  kepada  pelaku  tindak  pidana  tersebut mengutarakan  upaya  hukumnya,  contohnya  seperti  banding  dan  lain  sebagainya.  salah satu kasus extra ordinary crime adalah tindak pidana narkotika.
Penerapan hukuman mati yang ada di Indonesia bukan sebenranya bukan hanya dimaaksudkan  dapat  mengurangi  atau  memberantas  hak  asasi  manusia  yang  dimiliki sebagai  makhluk  hidup  cipataan  Tuhan.  Namun  dalam  pengerjaanya  akan  lebih dialkukan dari pemerintah yang melaksanakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan kewajiban  negara  untuk  melindungi  warga  negaranya  masing  -  masing.  Dari  setiap perlakuan  yang  telah  dilakuakn  oleh  masyarakatnya  jika  tekah  melanggar  aturan  atau hukum  dari  Undang-Undang  yang  berlaku  maka  dai  masyarakat  tersebut  akan mandapati suatu hukuman seperti yang telah tertulis dalam Undang-Undang yang telah dibuat agar menertibkan masyarakat yang berada dalam suatu negara. 11
Saat  ini  jika  dilihat  dari  kenyataannya,  narkotika  sudah  tidak  asing  lagi terdengar. Bahkan yang terjadi pelaku tindak pidana narkotika terus bertambah dengan cara membuat aparat hukum maupun masyarakat akan tertipu dengan pengemasan yang beraneka  ragam  dan  terbilang  aneh  –  aneh.  Pelaku  terpidana  narkotika  sekarang  tidak hanya  dilakukan  oleh  seseorang  saja,  banyak  kasus  yang  terjadi  bahkan  sampai melibatkan  banyak  orang  dan  dilakukan  bersama  sama  dengan  membentuk  sindikat yang organisasinya bahkan sampai ke tingkat internasional. Selain itu tidak hanya jenis nya  yang  semakin  banyak  namun  untuk  penggunanya  juga  menyebar,  ,menginjak  dari anak- anak, remaja yang mulai dewasa sampai dengan orang dewasa.
10 Diana Kuusumasari, S.H., M. H. (n.d.). Penegakan Hukuman Mati . https://www.hukumonline.com/klcinik/detail/ulasan/cl441/hukuman-mati
11 Nelvtia Purba – Sri Sulistyawati (2005), Pelaksanaan Hukuman Mati ; Perspektif Hak Asas Manusia dan Hukum Piidana di Indonesia, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta
Indonesia masih menerapkan hukuman mati hingga saat ini. Sebenarnya dalam menerapkan  hukuman  mati  bagi  pemakai  dan  pengedar  narkoba  sebagai  cara  –  cara pemerintah telah menimbulkan pro dan kontra di Indonesia maupuan dinegara lainnya. Hal ini karena berpedoman pada UUD 1945 (Lubis et al., 2019) dan Hak Asasi Manusia yang  mengutamakan  bahwa  seseorang  memiliki  hak  untuk  hidup,  karena  hidup merupakan  anugerah  dari  Tuhan.  Namun  disisi  lain  dapat  dilihat  bahwa  penggunaan narkotika dapat menimbulkan bahaya yang amat luas. Dalam menyikapinya pemerintah dapat  melakukan  kesepakatan  dengan  melewati  prosedur  yang  ketat  pada  penerapan hukuman  mati  yang  diutamakan  bagi  pengedar  narkotika  dikarenakan  hukuman  mati merupakan  jalan  alternatif  paling  terakhir  yang  dilakukan.  Permasalahan  yang  terjadi dalam  pelaksanaan  pelaku  tindak  pidana  narkotika  hukuman  mati,  yaitu  saat pelaksanaan  hukuman  tersebut  karena  tidak  ada  disebutkan  dalam  undang  –  undang sehingga  menimbulkan  ketidak  pastian.  Akan  lebih  baik  jika  didalam  undang-  undang juga terdapat pelaksanaan yang pasti 12 .
Beberapa  dari  masyarakat  dan  penegak  hukum  lainnya  ada  yang  mendukung dengan  adanya  hukuman  mati  karena  pada  jaman  sekarang  akan  menjadi  lebih  mudah meningkatkan  kejahatan  dan  pastinya  lebih  cepat  untuk  menyebar  luas.  Maka  dari  itu telah  diberikan  berupa  shock  therapy  seperti  hukuman  mati  .  Namun  bagi  beberapa mereka  yang  tidak  setuju  dengan  hukuman  mati  banyak  yang  memberikan  sangkalan berupa opini bahwa hukuman mati memiliki sifat akhir yang mengakibatkan jika sudah dijatuhkan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  sudah  tidak  bisa  lagi  untuk  diperbaiki kesalahannya  untuk  dimasa  yang  akan  datang  dikarenakan  pelaku  tersebut  sudah meninggal. Lalu pelaku tidak pidana tersebut sama seperti kita yang merupakan ciptaan Tuhan  yang  berhak  untuk  mendapatkan  kehidupan.  Namun  banyak  yang  beranggapan bahwa  tingkat  keefektifan  dari  hukuman  mati  lebih  tinggi  dari  pada  hukuman  pidana yang  lainnya  dikarenakan  memiliki  efek  yang  lebih  mengerikan.  Hukuman  mati  yang digunakan  untuk  pelaku  tindak  pidana  narkotika.  Untuk  mencegah  pelanggaran  lain yang  dilakukan  sehingga    menyebabkan  seseorang  membatalkan  penggunaan  yang semakin memburuk dan dapat mengakhiri penggunaan narkotika sebagai penyelundup , penjual dan perbuatan yang berbahaya lain – lainnya.
Pemerintah  juga  memiliki  kewajiban  untuk  dapat  menghilangkan  atau meniadakan  tentang    pemikiran  –  pemikiran    yang  telah  salah  tentang  hukuman  mati yang dilaksanakan. Bagi orang awam sangatlah menakutkan jika hanya dipikirkan saja tanpa  mengetahui  hal  –  hal  yang  telah  terjadi.  Hal  ini  juga  sebgai  perlindungan  anak- anak  dan  remaja  yang  masih  awam  atau  tidak  mengetahui  apapun  tentang  hukum  , Maka dari itu tugas dari pemerintah untuk mengedukasi anak – anak sejak dini dengan cara memasukannya kedalam Pendidikan yang benar dan sesuai.
Pemberantasan  dari  penyalahgunaan  narkotika,  jika  aparat  penegak  hukuma hanya  berfokus  pada  penggunanya  saja  akan  sulit  untuk  dihentikan,  yang  harus dilakukan  sebaiknya  pengguna  atau  yang  sudah  terjemus  jauh  tetap  di  tempat rehabilitasi agar dapat teratasi bahkan jika sejak awal menggunakan penggunaan harus cepat  untuk  direhabilitasi.  Target  dari kepolisian harusnya yang sebagai  pengedar atau bandar karena sangat  membahayakan. Nantinya jika  dari  Kepolisian dapat menangkap bandar  atau  pengedar  narkotika  ini  akan  tidak  banyak  lagi  pengguna  narkotika  yang
12 Lubis, S., Hutabarat, M., & Nasution, M. R. (2019). Undang Undang Dasar 1945 . 4 (1), 1–12. https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh
bertebaran.  Namun  jika  telah  mendapatkan  penggunanya  sebenarnya  juga  telah membantu  untuk  menemukan  pengedar  atau  bandar  itu  berada.  Lalu  pengguna narkotika  dengan  adanyaa  kategori  yang  telah  diberi  rehabilitasi  atau  oenyembuhan seperti yang sdah tertulis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 yang berisikan akan mnempatkan pengguna narkoba kedalam tempat tinggal terapi dan rehabilitasi namun jika untuk pengedarnya akan diiberikan sanksi hukuman secara tegas dan  sudah  paten  bahkan  jika  mencukupi  syarat  dapat  langsung  diputus  atau  divonis dengan hukuman mati 13 .
Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum harus dilakukan dengan profesional dan  transparan.  Masyarakat  harus  diberikan    informasi  yang  jelas  dan  luas,  agar nantinya  bisa  mengerjakan  pengawasan  dan  bekerja  sama  dalam  upaya  dari  negara memberantasan narkotika. Dapat diketahui jika pemerintah tidak mengambil jalan yang tegas  dalam  peredaran  narkotika  akan  terus  menyebar  luas  bahkan  dapat  dijadikan bisnis.  Friedman  pernah  menerangkan  tentang  “ three  elements  of  legal  system” yang isinya  bahwa  terdapat  tiga  elemen  penting  dalam  penegakan  hukum  yaitu  Struktur, Substansi  dan Budaya,  yang dikatakan bahwa ketiga  elemen itu dapat  berkaitan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Yang sangat diharpkan dari pemerintah dapat untuk mengkombinasikan antara ketiga elemen, karena jika tidak nantinya antara satu dengan yang lain akan saling melemahkan.
Kejahatan  tindak  pelaku  nark0tika  menerapkan  tentang  peundang  -undnagan    yang terdapat  hukuman  pidana  yaitu  Undang-undang  No.  35  tahun  2009  tentang  Narkotika didalamnya  telah  berisi  bebrapa  sanksi  pidana  tentang  pemakaian  narkotika  salah satunya  yaitu  sanksi  pidana  mati,  Undang  -Undang  narkotika  telah  disebutkan  juga mengatur tentang kebijakan hukuman pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yang dibagi kedalam dua bagian yaitu  pelaku sebagai “Pengguna”  atau “Pengedar”. Pelaku yang disebut sebagai pengedar akan mendapatkan sanksi pidana berat yaitu pidana mati hal tersebut telah diatur didalam pasal 114 ayat (2). Telah dinyatakan bahwa hukuman mati  dapat  diatrtikan  sebagai  hukuman  yang  terberat  terdapat  dalam  hukum  pidana  di Indonesia.  Kasus  -  kasus  kejahatan  ang  telah  terjadi  seperti  tindak  pelaku  narkotika dianggap  sebagai  penerapan  hukuman  mati    akan  lebih  baik  untuk  dapat  diterapkan secara konstan atau konsisten serta adanya dukungan dari pemerintah untuk tegas dalam pelaksaan  keputusan  peradilan  di  Indonesia  karena  akibat  dari  yang  ditimbulkan  akan sangat merugikan  dan membebani negara bahkan dirinya.

## 4. PENUTUP

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  diatas  penulis  dapat  membuat  atau  mengambil  suatu kesimpulan  bahwa  dalam  pemerintah  memberikan  pidana  hukuman  mati  bagi  pelaku tindak pidana narkotika merupakan salah satu jalan yang sangat tepat dan baik ditindak lanjuti  oleh  negara  walaupun  terdapat  pro  dan  kontra  dalam  pelaksanaannya  hukuman mati  diberikan  sebagai  tujuan  agar  pelaku  tindak  pidana  mendapati  efek  jera.  Hal  ini juga  dilakukan  untuk  melindungi  generasi  yang  akan  datang  tidak  terjerumus  ke  hal  – hal  yang  telah  salah.  Dengan  keberadaan  tentang  Undang  -  undang  Nomor  35  Tahun
13 https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/database/2.-Kebijakan-Mahkamah-Agung/3.- Surat-Edaran-Mahkamah-Agung/
2009 m tentang  narkotika  dapat  mengurangi  bahaya  yang  terjadi,  seperti  narkotika bersamaan  cara  pemberian  hukuman  pidana  berat  yang  nantinya  pelaku  tersebut mendapatkan jera dengan hukuman mati.
Sebagai bentuk hukuman pidana, hukuman mati merupakan hukuman yang akan diberikan  sebagai  sebuah  alternatif  terakhir  bagi  seseorang  yang  telah  melanggar hukum  yang  luar  biasa  atau  extra  ordinary  crime. Hal  ini  terjadi  karena  seseorang tersebut  telah  melakukan  tindak  pidana  yang  berat, Telah  disebutkan  bahwa  hukuman mati dilaksanakan menurut hukum positif di Indonesia. Saat pelaksanaan hukuman mati dilakukan setelah putusan dari pengadilan yang telah memberikan kesempatan kepada pelaku  tindak  pidana  tersebut  mengutarakan  upaya  hukumnya, contohnya  seperti banding dan lain sebagainya. salah satu kasus extra ordinary crime adalah tindak pidana narkotika.
Dalam  menyikapinya  pemerintah  dapat  melakukan  kesepakatan  dengan melewati  prosedur  yang  ketat  pada  penerapan  hukuman  mati  yang  diutamakan  bagi pengedar  narkotika  dikarenakan  hukuman  mati  merupakan  jalan  alternatif  paling terakhir  yang  dilakukan. Permasalahan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  pelaku  tindak pidana narkotika hukuman mati, yaitu saat pelaksanaan hukuman tersebut karena tidak ada  disebutkan  dalam  undang  –  undang  sehingga  menimbulkan  ketidak  pastian. Akan lebih  baik  jika  didalam  undang-  undang  juga  terdapat  pelaksanaan  yang  pasti . Beberapa  dari  masyarakat  dan  penegak  hukum  lainnya  ada  yang  mendukung  dengan adanya  hukuman  mati  karena  pada  jaman  sekarang  akan  menjadi  lebih  mudah meningkatkan  kejahatan  dan  pastinya  lebih  cepat  untuk  menyebar  luas. Maka  dari  itu telah diberikan berupa shock therapy seperti hukuman mati .
Namun  bagi  beberapa  mereka  yang  tidak  setuju  dengan  hukuman  mati  banyak yang  memberikan  sangkalan  berupa  opini  bahwa  hukuman  mati  memiliki  sifat  akhir yang  mengakibatkan  jika  sudah  dijatuhkan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  sudah  tidak bisa  lagi  untuk  diperbaiki  kesalahannya  untuk  dimasa  yang  akan  datang  dikarenakan pelaku  tersebut  sudah  meninggal. Lalu  pelaku  tidak  pidana  tersebut  sama  seperti  kita yang merupakan ciptaan Tuhan yang berhak untuk mendapatkan kehidupan. Target dari kepolisian harusnya yang sebagai pengedar atau bandar karena sangat membahayakan. Nantinya jika dari Kepolisian dapat menangkap bandar atau pengedar narkotika ini akan tidak  banyak lagi pengguna narkotika yang bertebaran. Namun  jika telah  mendapatkan  penggunanya  sebenarnya  juga  telah  membantu  untuk  menemukan pengedar  atau  bandar  itu  berada. Lalu  pengguna  narkotika  dengan  adanyaa  kategori yang telah diberi  rehabilitasi  atau penyembuhan  yang sudah tertera  pada  Surat  Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 berisikan dan menjelaskan penempatan untuk pengguna  narkotika  ke  dalam  tempat  tinggal  untuk  terapi  dan  rehabilitasi,  dijelakan pula  bagi  pengedarnya  akan  dilakukan  pemberian  hukuman  pidana  secara  benar  dan tegas  bahkan  jika  syaratnya  telah  mencukupi  bisa  dilakukan  langsung  diputus  atau divonis hukuman mati.
Pemerintah  dalam  melakukan  penegakan  hukum  harus  dilakukan  dengan profesional  dan  transparan. Masyarakat  harus  diberikan  informasi  yang  jelas  dan luas, agar  nantinya  bisa  mengerjakan  pengawasan  dan  bekerja  sama  dalam  upaya  dari negara  memberantasan  narkotika. Dapat  diketahui  jika  pemerintah  tidak  mengambil jalan  yang  tegas  dalam  peredaran  narkotika  akan  terus  menyebar  luas  bahkan  dapat
dijadikan  bisnis. Friedman  pernah  menerangkan  tentang  “Three  elements  of  legal system” yang isinya  menyatakan bahwa didalamnya didapati ada tiga elemen penting untuk  menegakan  hukum  yaitu  bagian  dari  struktur, substansi  dan  budayanya, yang dikatakan  bahwa  dari  tiga  elemen  itu  dapat  berkaitan  saling  mempengaruhi  satu  sama lainnya
Penulis  telah  mendapatkan  hasil  penelitian  bahwa  narkotika  lebih  banyak membuat  kerugian  dengan  secara  fisik  jika  terlali  berlebihan  atau  overdosis  akan mengakibatkan  cacat  bahkan  sampai  meninggal  dunia.  Telah  di  vonis  atau  hukuman mati untuk pelaku tindak pidana narkotika telah diterapkan hingga saat ini dan dianggap hukuman  terakhir  agar  pelaku  tersebut  dapat  jera.  Dalam  hal  ini  juga  telah  menjadi pengadilan sebagai penegak hukum terdepan dalam penjatuhan pidana, saat melakukan penjatuhan  hukuman  mati  agar  harus  dengn  sebenar  –  benarnya  dan  dapat  dibuktikan dengan  ada  atau  tidaknya  kesalahan  pelaku  tindak  pidana  tersebut.  Proses  pengadilan harus  yang  adil  dan  dalam  pembuktiannya  harus  secara  nyata  terkait  undang-  undang yang  telah  berlaku.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mencegah  adanya  pelaku  dan  korban menyebar  lebih  luas  lagi  yang  diutamakan  adalah  anak  –  anak  dan  remaja  nantinya sebagai generasi penerus bangsa ini.
Selain  itu  juga  sebagai  pemerintah  atau  penegak  hukum  harus  memastikan dalam  mempraktekan  dalam  penerapan  hukuman  mati  bagi  pelaku  tindak  pidana narkotika untuk tidak terlibat sebagai penyimpangan atau distorsi. Melakukan hal yang sebaiknya tidak dilakukan ataupun memanfaatkan situasi.

## SARAN
Sebagai  saran dari penulis  untuk  mengurangi  pelaku tindak pidana narkotika yang ada hingga saat ini maka telah menerangkan :
1. Ditujukan kepada anak  –  anak atau remaja yang masih mengikuti pendidikan dapat dilakukan  dengan  cara  penyuluhan  agar  nantinya  tidak  terjerumus  dengan  tindakan yang salah, dibantu dengan lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakatnya agar tetap  mengedukasi  tentang  bahaya  narkotika  dengan  melarangnya  untuk  tindak mencoba – coba sama sekali dan menyalah gunakan narkotika.
2. Ditujukan  kepada  pengguna  narkoba  yang  belum  terjerumus  terlalu  dalam  (sebagai korban)  dan  dalam  tahap  penyembuhan  agar  mengikuti  program  konseling, menciptakan lingkungan yang sehat dan tetap dilakukan pengawasan oleh pihak yang berwenang  (rehabilitasi)  dengan  tujuannya  agar  seseorang  tersebut  nantinya  dapat kembali lagi kelingkungan yang normal dan dapat terbebas dari narkotika
3. Ditujukann  kepada  masyarakat,  akan  lebih  baik  untuk  memberantas  narkoba, dilakukan  upaya  penegak  hukum  membuat  kelompok  atau  tim  gabungan  disetiap daerahnya agar dapat memantau lebih dekat, dengan cara menulusuri masyarakatnya sehingga terhindar dari bahaya narkotika

## DAFTAR PUSTAKA
Siswanto. (2012). Politik Hukum Dalam Undang – Undang Narkotika : PT. Refika Cipta.Jakarta
Indra, Mexsasai.(2011). Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia : Refika

## Aditama. Bandung
Nata Sukam, Bangun. (2014) Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia. Yogyakarta
Nelvtia Purba – Sri Sulistyawati (2005), Pelaksanaan Hukuman Mati ; Perspektif Hak Asas Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta
Fadjar, A. Mukthie. ( 2014). Teori-Teori Hukum Kontemporer .: Setara Press, Malang
Diana Kusumasari, S.H., M. H. (n.d.). Penegakan Hukuman Mati . https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl441/hukuman-mati
Faisal. (2016). Sistem pidana mati menurut hukum positif dan hukum islam. Legalite. Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam , I (01), 81–100.
Indonesia, R. (1997). UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika . Iriani, D. (2015). Kejahatan Narkotika (pp. 1–26). https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/331/277
Kementerian Hukum dan HAM. (2013). Kitab Hukum Pidana Indonesia. Hukum Pidana , 5 (2), 1689–1699.
Lubis, S., Hutabarat, M., & Nasution, M. R. (2019). Undang Undang Dasar 1945 . 4 (1), 1–12. https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh
Mukhti Fajar, & Achmad, Y. (2015). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . 8 (1), 15–35.
Presiden Republik Indonesia. (1997). UU RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
Undang Undang RI , 10 (2), 89–113. http://www.jstor.org/stable/4313776
Accessed:%0Ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3
103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012 1-75772018000200067&lng=en&tlng=en&SID=5BQIj3a2MLaWUV4OizE%0Aht
Santander, B. (2017). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hukuman Mati Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . 87 (1,2), 149–200. https://media.neliti.com/media/publications/147188-ID-tinjauan-yuridis- pelaksanaan-hukuman-mat.pdf
UU No.35 Tahun 2009. (2009). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 . 57 , 3.
Indonesia, R. (1997). UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika