## TAWAN KARANG DALAM PERPOLITIKAN KOLONIAL BELANDA DENGAN RAJA-RAJA BALI BERDASARKAN SURAT-SURAT KONTRAK ABAD KE-19
Muhammad Ilham a , Rahyu Zami b muhammadilhamratich@gmail.com, zami@uinjambi.ac.id
a SMAN Titian Teras H. Abdulrrahman Sayoeti, Indonesia b UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

## PENDAHULUAN
Wilayah  Indonesia  yang  sedemikian  strategis  dalam  perdagangan  Internasional  menjadi wilayah yang sangat strategis. Berdasarkan letak kepulauan ini, pulau-pulau yang ada di wilayah ini memiliki banyak sekali pelabuhan perdagangan yang digunakan sejak zaman dahulu. Ditambah dengan banyaknya  komoditas  perdagangan  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  bangsa-bangsa  lain  di  berbagai belahan dunia. Dengan munculnya berbagai kerajaan-kerajaan besar di Indonesia, menjelaskan bahwa Indonesia sudah bersentuhan dengan berbagai macam peradaban dan kerajaan-kerajaan besar di luar

## ARTICLE INFO
Received: 27 November 2019 Revised: 30 December 2019 Accepted: 30 December 2019 Published: 31 December 2019

## ABSTRACT
This article tries to explain the Tawan Karang Law which occurred in Bali in the 9th or 10th century until the entry of the Dutch colonials into the land of Bali. This law explains the right of the kingdoms in Bali to claim the ship and its contents which are stranded on the coast of their territory. This became a collision and a problem when many Dutch colonial ships were affected by this regulation. These conflicts then gave birth to various interpretations which later developed into warfare so that the colonial party wanted to force the abolition of the Tawan Karang law. The author on this occasion sought to explain based on the contents of the contract made by the Dutch Colonial

## KEYWORDS
Tawan Karang Law, Contract Letters, Bali, Dutch Colonial

## ABSTRAK
Artikel ini berusaha menjelaskan Hukum Tawan Karang yang terjadi di Bali pada abad ke-9 atau ke-10 sampai masuknya para kolonial Belanda ke tanah Bali. Hukum ini menjelaskan hak dari kerajaan-kerajaan di Bali untuk mengklaim kapal beserta isinya  yang  terdampar  di  pantai  wilayah  kekuasaannya.  Hal  ini  menjadi  sebuah benturan  dan  masalah  ketika  banyak  kapal-kapal  colonial  Belanda  yang  menjadi korban akibat peraturan ini. Benturan-benturan ini kemudian melahirkan berbagai mutitafsir  yang  kemudian  berkembang  menjadi  peperangan  sehingga  pihak colonial  ingin  memaksakan  penghapusan  hukum  Tawan  Karang.  Penulis  pada kesempatan ini berupaya untuk menjelaskan berdasarkan isi kontrak yang dibuat oleh Kolonial Belanda
Kata Kunci Kata Kunci : Hukum Tawan Karang, Surat-Surat Kontrak, Bali, Kolonial Belanda

## Permalink/DOI
10.17977/um020v13i22019p217
Copyright © 2019, Sejarah dan Budaya . All right reserved
Print ISSN: 1979-9993 Online ISSN: 2503-1147
Indonesia,  terutama  dari  India,  Cina  dan  Arab  dengan  muncul    dan  berkembangnya berbagai macam kerajaan-kerajaan Hindu-Budha, kemudian dilanjutkan oleh berbagai macam  kerajaan-  kerajaan  Islam  di  nusantara,  maka  lengkaplah  berbagai  khazanah budaya dan pemerintahan di wilayah Indonesia.
Salah  satu  pulau  yang  sangat  mempesona,  baik  dari  alam,  masyarakat,  maupun kebudayaannya  adalah  Bali.  Kontak  pertama  Bali  dengan  bangsa  Eropa  terjadi  pada tahun  1597  dengan  datangnya  seorang  pria  berkebangsaan  Inggris  yang  bernama Francois  Drake  yang  melakukan  pelayaran  dan  singgah  di  Pulau  Bali.  Disusul  dengan kedatangan bangsa Belanda yang dipimpin oleh Thomas Cavendish, orang pertama yang berlabuh di Pulau Bali dengan membawa kapal “Mauritius”, “Hollandia”, dan “Duifken” rombongan ini berlabuh di Selat Bali pada 27 Januari 1597. Pada tanggal 5 Februari 1601 seorang  pelaut  bernama  Oliver  van  Noord  memasuki  Selat  Balamboang,  kapal  ini mendarat dikarenakan untuk mengisi air dan perbekalan. Kemudian pada Januari 1604 seorang pelaut yang bernama Wybrand van Warwick meminta kapten kapal “The Moon” untuk  berlabuh  di  Bali  dan  mengisi  persediaan  beras  untuk  melanjutkan  perjalanan (Vickers, 2012: 107-108)
Hubungan politik bangsa Belanda diawali sejak tahun 1600-an, Kompeni Belanda melalukan kontak dengan penguasa Bali dengan menyinggahi tempat itu dan menjalin kontak  perdagangan.  Seorang  raja  Bali  begitu  penasaran  dengan  bangsa  Belanda sehingga menulis surat balasan kepada Pangeran Oranje dalam surat yang ditulis dalam bahasa  Bali,  didalam  surat  ini,  raja  Bali  mengirimkan  salam  kepada  Raja  Belanda  dan bahkan  menyatakan  keinginannya  bahwa  Bali  dan  Belanda  menjadi  satu.  Raja  Bali menunjukan persahabatannya dengan William van Hemskerk dengan menghadiahinya seorang gadis cantik (Vlekke, 2008: 128-129).
Sekitar  tahun  1750,  Vlekke  (2010:  223)  berpendapat,  hanya  sedikit  dari  pulau- pulau yang ada di Indonesia yang masih bebas dari campur tangan pemerintah Kolonial Belanda. Dua diantaranya adalah Pulau Bali dan Pulau Lombok, disemua wilayah lain di Indonesia  Kolonial  Belanda  sampai  tingkat  tertentu  memiliki  kekuasaan,  meskipun biasanya terbatas hanya pada wilayah pantai  (Pranoto, 2013). Bali  dan Lombok tetap merdeka  baik  karena  kegemaran  perang  penduduknya  maupun  produk  mereka  yang bernilai  ekonomi  rendah.  Satu-satunya  barang  dagangan  yang  ditawarkan  Bali  adalah budak. Raja-raja kecil di Bali saling menangkap dan menjual rakyat lawan mereka. Pada 1778  ada  lebih  dari  1300  budak  dan  budak  yang  sudah  dimerdekakan  asal  Bali  yang tinggal di Batavia (Pardi, 2018).
Ekonomi Bali pada  awal abad ke-19 masih sangat tergantung pada perdagangan budak  keluar  Bali.  Sekitar  2000  orang  budal  setiap  tahun  diperjualbelikan  oleh bangsawan-bangsawan  Bali.  Sebaliknya,  mereka  mendatangkan  berbagai  komoditas, seperti koin-koin tembaga, senjata, dan khususnya candu. Candu dikonsumsi secara luas oleh  masyarakat  Bali  pada  saat  itu.  Pemerintah  Kolonial  Inggris  di  Batavia  berupaya membatasi  dan  akhirnya  menghapus  perdagangan  budak.  Jelas,  pembatasan  ini menurunkan pendapatan kaum bangsawan Bali, tepat ketika Gunung Tambora sedang
erupsi dahsyat dan menghancurkan perekonomian pertanian masyarakat Bali (Ricklefs, 2009: 293).
Dua  puluh  tahun  berikutnya,  Bali  berubah  menjadi  pengekspor  komoditas pertanian (khususnya beras, kopi, nila) dan daging babi. Para raja dan bangsawan  Bali di waktu  perubahan  basis  ekonomi  itu  justru  membutuhkan  tenaga  rakyatnya  untuk menggarap  lahan-lahan  pertanian,  alih-alih  untuk  diekspor.  Masih  seperti  saat  basis perekonomian  Bali  adalah  penjualan  budak  dalam  masa  basis  pertanian  pun  elit aristokrat Bali tetap menguasai usaha baru itu (Ricklefs, 2009: 294).
Pulau Bali menjelang  abad  ke-19 terbagi dalam beberapa  wilayah kerajaan yang masing-masing memiliki penguasa (raja) sendiri (Creese, 1997; Suwitha, 2015). Kerajaan Buleleng berada di pantai utara, memanjang dari Tanjung Pasir di sebelah barat sampai ke Tanyar terdapat. Di ujung timur pulau ini terdapat Kerajaan Karangasem, dan di Pantai Tenggara terdapat Kerajaan Klungkung dan Kerajaan Gianyar. Sebelah selatan, Kerajaan Badung, sedangkan di daerah pantai barat daya terdapat Kerajaan Jembrana, Kerajaan Tabanan,  dan  Kerajaan  Mengwi.  Satu  kerajaan  lagi  yaitu  Kerajaan  Bangli,  terdapat  di tengah pulau ini (Poesponegoro & Notosusanto, 2010: 26-27).
Dalam usaha mengakhiri perdagangan budak, Pemerintah kolonial Inggris di Jawa telah berperang dengan raja-raja Buleleng dan Karangasem pada tahun 1814. Meskipun pada  akhirnya  pihak  Bali  menyerah,  perdagangan  budak  tetap  berjalan.  Ketika pemerintahan  kolonial  dipegang  kembali  Belanda,  setelah  tahun  1816,  mereka melakukan  beberapa  usaha  untuk  membujuk  raja-raja  Bali  (yang  pada  tahun  1839 berjumlah  10  orang)  agar  bersedia  tunduk  kepada  Kolonial  Belanda  namun  tidak berhasil. Walaupun Raja Badung setuju untuk menyediakan prajurit-prajuritnya untuk angkatan perang Kolonial Belanda, tetapi Belanda tidak mempunyai pengaruh yang besar di pulau tersebut (Ricklefs, 2009: 292).
Dikarenakan Pulau Bali tidak memiliki potensi sumber daya alam berupa mineral, maka  salah  satu  cara  untuk  menambah  potensi  ekonomi  kerajaan  ialah  dengan diberlakukannya hak tawan karang dalam Bahasa Belanda disebut Kliperecht . Menurut Korn “ Het klip recht onder de Balishe vorsten we! hebben voorgesteld als een recht op de goede gaven, die Batara Baruna de godvan zee en duisternis, goedgunstig op hun stranden stranden wierp” (Depdikbud RI, 1977: 11). Hak eksklusif ini hanya berlaku di Pulau Bali saja dan tidak ada di pulau-pulau lain kecuali Lombok yang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan  Kerajaan  Karangasem.  Hak  ini  berlaku  disemua  kerajaan-kerajaan  otonom yang berada di Pulau Bali khususnya yang berada di pinggiran pulau atau pantai kecuali Kerajaan Bangli yang terletak di tengah-tengah pulau.
Hal  inilah  yang  membuat  bangsa-bangsa  Eropa  yang  kapalnya  karam  atau tenggelam  di  wilayah  karang  di  pinggiran  pantai-pantai  di  Pulau  Bali  tidak  dapat  lagi mengklaim  barang-barang  komoditas  dagang  yang  ada  di  dalam  kapal,  dikarenakan sudah  menjadi  hak  dari  raja-raja  di  Bali  yang  berkuasa.  Bagi  Kolonial  Belanda  hal  ini sangat  merugikan  aktivitas  perdagangan  Belanda  dan  Negara-negara  Eropa  yang  lain (Mirawati, 2013: 34),  ini yang melahirkan Keinginan dari semua bangsa-bangsa Eropa pada saat itu untuk menghapuskan hak tawan karang atau minimal dapat kembali lagi
barang-barang  yang  diambil  atau  minimal  dapat  kembali  dengan  cara  memberikan kompensasi kepada raja-raja di Bali sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih, tetapi hal ini tidak berlaku bagi negeri-negeri yang memberlakukan hak tawan karang .

## METODE
Dalam  buku  Pengantar  Teori  Filologi  oleh  (Baried,  1994:  67-68)  metode  yang digunakan adalah metode edisi naskah tunggal, dapat ditempuh dua cara tetapi penulis menggunakan cara yang pertama yaitu edisi diplomatik, yaitu menerbitkan satu naskah seteliti-telitinya tanpa mengadakan perubahan. Edisi diplomatik yang baik adalah hasil pembacaan  yang  teliti  oleh  seorang  pembaca  yang  ahli  dan  berpengalaman.  Dalam bentuknya  yang  paling  sempurna,  edisi  diplomatik  adalah  naskah  asli  direproduksi fotografis.  Hasil  reproduksi  fotografis  disebut  juga  faksimile.  Dapat  juga  penyunting membuat  translitasi  setepat-tepatnya  tanpa  menambahkan  sesuatu.  Dari  segi  teoritis, metode ini paling murni karena tidak ada unsur campur tangan dari pihak editor. Namun, dari segi praktis kurang membantu pembaca.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berlakunya hukum tawan karang, menjadi masalah yang menyulitkan hubungan antara Kolonial Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Bali. Hukum tersebut memberikan hak  kepada  peguasa  lokal  untuk  merampas  kapal  beserta  penumpang  dan  seluruh muatannya yang terdampar di pantai wilayah kekuasaannya . Hukum ini berlaku apabila pihak luar (asing) melanggar dan melewati batas wilayah perairannya (Wirawan, 2017: 73).
Hukum tawan  karang menimpa  kapal-kapal  Belanda  seperti  yang  terjadi  pada tahun 1841 di pantai wilayah Kerajaan Badung (Wijaya, 2013). Pada tahun 1843 raja-raja Kerajaan  Buleleng,  Kerajaan  Karangasem,  serta  raja-raja  Bali  lainnya  telah menandatangani  perjanjian  penghapusan tawan  karang .  Meskipun  demikian,  mereka tidak pernah bersungguh-sungguh melaksanakannya. Satu kasus misalnya tahun 1844, di  Pantai  Prancak  dan  Sangsit  terjadi  pula  perampasan  terhadap  kapal-kapal  Kolonial Belanda  yang  terdampar.  Percekcokan  kemudian  timbul  antara  kerajaan-kerajaan tersebut  dengan  Kolonial  Belanda.  Raja-raja  Bali  dituntut  agar  mau  menghapus  hak tersebut (Poesponegoro & Notosusanto, 2010: 231).
1. Isi  Kontrak  Hak  Tawan  Karang  Tanggal  28  November  1842  (Pemerintah Kolonial Belanda dan Kerajaan Badung).

## Perkara yang Pertama
Kita  Raja  Gusti  Gede  Ngurah  Kasiman  dan  Gusti  Gede  Ngurah Pamacutan dan Gusti Gede Ngurah Daing Pasar yang tersebut ada berjanji  sebab  kesukaan  Gubernemen  itu  melepaskan  serta memberhentikan  adat  Tawan  Karang  seperti  diatas  satar  ini maka  itu  berjanji  ada  selama-lamanya  dengan  tiada  boleh berubah lagi adanya.

## Perkara yang Kedua
Sebab itu kita raja-raja berjanji yang sekarang ini pada masa yang akan  datang  jikalau  ada  kapal-kapal  atau  perahu-perahu  yang mendapat  celaka  menjadi  kandas  diatas  tepi-tepi  negeri  yang dibawah perintah kita. Maka kita seboleh-boleh akan menolong padanya  serta  kepada  orang-orangnya  isinya  seperti  itu  dibuat didalam  sekalian  tanah-tanah  yang  ada  dibawah  perintah Gubernemen  Hindia  Nederland  adanya  ( ANRI, Contract  met  de Voerst van Badong (Eiland Balie) dd 28 November 1842 ).
Sekitar tahun 1840, dua faktor yang menyakinkan pihak Kolonial Belanda bahwa Bali  harus  ditempatkan  di  bawah  pengaruh  Kolonial  Belanda  yang  pertama  adalah perampokan  dan  perampasan  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  Bali  terhadap  kapal- kapal  yang  terdampar,  dan  yang  kedua  adalah  adanya  kemungkinan  kekuatan  Eropa lainnya  akan  campur  tangan  di  Bali  (Farram,  1998).  Pada  tahun  1841,  seorang  duta Kolonial  Belanda  membujuk  raja-raja  Badung,  Klungkung,  Karangasem  dan  Buleleng untuk  menandatangani  perjanjian-perjanjian  yang  mengakui  kedaulatan  pemerintah Kolonial  Belanda.  Sebenarnya  tujuan  utama  pemerintah  kolonial  Belanda  bukanlah menguasai  Bali,  tetapi  hanya  menciptakan  dasar  hukum  untuk  menutup  Bali  dari kekuatan-kekuatan Barat lainnya (Ricklefs, 2009: 294).

## 2. Isi  kontrak  Hak  Tawan  Karang  tanggal  1  Mei  1843  (Pemerintah  Kolonial Belanda dan Kerajaan Karangasem)

## Perkara yang Pertama
Kita  Raja  Gusti  Gede  Ngurah  Karang  Assam  yang  tersebut  ada berjanji  sebab  kesukaan  Gubernemen  itu  melepaskan  serta memberhentikan  adat  tawan  karang  seperti  dimengerti  diatas satar ini maka itu diberjanji pada selama-lamanya dengan tiada boleh berubah lagi adanya.

## Perkara yang Kedua
Sebab itu kita raja-raja berjanji yang sekarang ini pada masa yang akan  datang  jikalau  ada  kapal-kapal  atau  perahu-perahu  yang mendapat  celaka  menjadi  kandas  diatas  tepi-tepi  negeri  yang dibawah perintah kita. Maka kita seboleh-boleh akan menolong padanya  serta  kepada  orang-orangnya  isinya  seperti  itu  dibuat didalam  sekalian  tanah-tanah  yang  ada  dibawah  perintah Gubernemen  Hindia  Nederland  adanya  (ANRI, Contract  met Karang Assem dd 1 Mei 1843 ).
Hubungan politik antara penguasa lokal Bali dengan pemerintah Kolonial Belanda baru terjadi pada tahun 1841 ketika Raja Karangasem meminta bantuan dari pemerintah Kolonial Belanda guna memulihkan kekuasaannya di Lombok (Purnawati, 2012). Hal ini memberi  kesempatan  kepada  pemerintah  Kolonial  Belanda  untuk  mengikat  Kerajaan Karangasem  dengan  suatu  perjanjian  yang  akan  membuka  pintu  untuk  mengadakan hubungan  politik  dengan  negara-negara  di  seluruh  Bali  salah  satunya  tentang penghapusan hak tawan karang (Poesponegoro & Notosusanto, 2010: 231)
Pada akhir tahun 1845, Kerajaan Karangasem dan Kerajaan Buleleng bersekutu dalam usaha menaklukan negera-negara Bali lainnya, kerajaan lain yang bersekutu untuk menekan  kerajaan  Karangasem  dan  Buleleng  untuk  tunduk  dan  menyepakati  kontrak perjanjanian  dengan  Kolonial  Belanda.  Pada  tahun  1846,  mereka  berhasil  menyerang Kerajaan  Karangasem  dan  Kerajaan  Buleleng,  tetapi  serangan  itu  hanyalah  langkah pertama dalam suatu peperangan yang sengit dan panjang (Ricklefs, 2009: 295).

## 3. Isi  kontrak  Hak  Tawan  Karang  tanggal  8  Mei  1843  (Pemerintah  Kolonial Belanda dan Kerajaan Buleleng)

## Perkara yang Pertama
Kita  Raja  Gusti  Ngurah  Made  Karang  Assam  yang  tersebut  ada berjanji  sebab  kesukaan  Gubernemen  itu  melepaskan  serta memberhentikan  adat  tawan  karang  seperti  dimengerti  diatas satar ini maka itu diberjanji pada selama-lamanya dengan tiada boleh berubah lagi adanya.

## Perkara yang Kedua
Sebab itu kita raja-raja berjanji yang sekarang ini pada masa yang akan  datang  jikalau  ada  kapal-kapal  atau  perahu-perahu  yang mendapat  celaka  menjadi  kandas  diatas  tepi-tepi  negeri  yang dibawah perintah kita. Maka kita seboleh-boleh akan menolong padanya  serta  kepada  orang-orangnya  isinya  seperti  itu  dibuat didalam  sekalian  tanah-tanah  yang  ada  dibawah  perintah Gubernemen  Hindia  Nederland  adanya  (ANRI, Contract  met Boleleng dd 8 Mei 1843 ).
Raja  Buleleng  menjadi  marah  ketika  pihak  Kolonial  Belanda  tampaknya memasukkan  penafsiran  yang  lebih  luas  atas  penyerahan  kedaulatannya.  Pada  tahun 1844  Raja  Buleleng  menolak  meratifikasi  persetujuan-persetujuan  tersebut.    Raja Karangasem  juga  menolak  untuk  meratifikasi  perjanjian  dengan  Kolonial  Belanda (Ricklifs, 2009:295).
Tahun 1845, Raja Buleleng menolak pengesahan perjanjian penghapusan hukum tawan karang yang diajukan oleh pemerintah Kolonial Belanda (Guermonprez, 1989). Dalam  tuntutan  itu  pemerintah  Kolonial  Belanda  meminta  kepada  Raja  Buleleng melaksanakan isi perjanjian tahun 1841 dan 1843, yaitu mengganti kerugian atas kapal- kapal Belanda, yang dirampas dan menerima kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda, telah  menimbulkan  kegelisahan  dalam  diri  raja.  Patih  Kerajaan  Buleleng  Gusti  Ktut Jelantik,  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  tuntutan  tersebut  tidak  mungkin  diterima (Poesponegoro & Notosusanto, 2010).
Disamping itu Raja Buleleng dan Raja Klungkung masih harus mengganti kerugian atas kapal-kapal Belanda yang terkena tawan karang. Dari hal ini raja Karangasem dan Klungkung  diharuskan  segera  membayarbiaya  perang  seperti  tercantum  dalam perjanjian tahun 1846 (Poesponegoro & Notosusanto, 2010: 234).
4. Isi  kontrak  Hak  Tawan  Karang  tanggal  22  Juni  1843  (Pemerintah  Kolonial Belanda dan Kerajaan Tabanan)

## Perkara yang Ketujuh
Komisaris  serta  raja  yang  tersebut  lagi  sudah  pikir  bahwa wajiblah  berhentikan  adat  yang  tiada  patut  kepada  manusia bernama tawan karang yang biasa di Pulau Bali oleh karena mana kapal-kapal  serta  perahu-perahu  dengan  isinya  kandas  ditepi- tepi pulau itu tiada lagi empunya kepada orang-orangnya orang mana  lain  dari  itu  lagi  mendapat  kesusahan  yang  besar  maka sudalah tetapkan padahal itu barang apa yang tertulis dibawah ini adanya
Alif.  Bahwa  Ratu  Ngurah  Agung  Tabanan  yang  tersebut  sebab kesukaan Gubernemen yang tersebut juga maka dengan surat ini pada selama-lamanya dan dengan tiada boleh berubah lagi ada lepaskan adat tawan karang seperti itu dimengerti diatas satar ini adanya.
Ba. Sebab itu kita raja berjanji yang sekarang ini pada masa yang akan  datang  jikalau  ada  kapal-kapal  atau  perahu-perahu  yang mendapat  celaka  menjadi  kandas  diatas  tepi-tepi  negeri-negeri yang  dibawah  perintah  kita  maka  kita  seboleh-boleh  akan menolong padanya serta kepada orang isinya seperti itu dibuat didalam  sekalian  tanah-tanah  yang  ada  dibawah  perintah Gubernemen Hindia Nederland adanya (ANRI, Contract met den Vorst van Tabanan (Eiland Bali) dd 22 Junij 1843 ).
Pada  tahun  1842-1843,  raja-raja  Tabanan  dan  Lombok  (yang  diperintah  oleh sebuah wangsa dari Kerajaan Karangasem) menandatangani perjanjian-perjanjian lebih lanjut yang ditujukan untuk mengakhiri masalah perampasan terhadap kapal-kapal yang terdampar.  Perjanjian-perjanjian  ini  ternyata  tidak  efektif  dan  perampasan  masih berlangsung terus-menerus (Ricklefs, 2009: 295).

## 5. Isi  kontrak  Hak  Tawan  Karang  tanggal  25  Juni  1849  (Pemerintah  Kolonial Belanda dan Kerajaan Bangli)

## Perkara yang Kesepuluh
Kita raja berjanji lagi  yang dengan keras kita melarang kepada orang kita akan bercampur dengan orang yang merampas di laut dan  lagi tiada beri izin  kepada segala  orang yang merampas di laut akan tetapkan dirinya didalam daerah kerajaan Banggali dan juga  tiada  beri  yang  itu  barang-barang  yang  sudah  merampas nanti dijual atau ditukar didalam daerah negeri kita.

## Perkara yang Kesebelas
Bahwa raja Banggali dengan surat ini pada selama-lamanya dan dengan  tiada  boleh  berubah  lagi  ada  melepaskan  adat  tawan karang dan sebab itu jikalau ada kapal-kapal atau perahu-perahu yang  mendapat  celaka  menjadi  kandas  diatas  tepi-tepi  negeri- negeri yang dibawah perintah kita maka kita seboleh-boleh akan
menolong padanya beserta kepada orang-orang isinya seperti itu dibuat didalam sekalian tanah-tanah yang ada dibawah perintah Gubernemen Hindia Nederland (ANRI, Contract met Bangli dd 25 Junij 1849 ).
6. Isi  kontrak  Hak  Tawan  Karang  tanggal  30  juni  1849  (Pemerintah  Kolonial Belanda dan Kerajaan Jembrana)

## Perkara yang Kesepuluh
Kita raja berjanji lagi  yang dengan keras kita melarang kepada orang kita akan bercampur dengan orang yang merampas di laut dan  lagi tiada beri izin  kepada  segala  orang yang merampas di laut akan tetapkan dirinya didalam daerah kerajaan Djambarana dan juga tiada beri yang itu barang-barang yang sudah merampas nanti dijual atau ditukar didalam daerah negeri kita.

## Perkara yang Kesebelas
Bahwa raja Djambarana dengan surat ini pada selama-lamanya dan dengan tiada boleh berubah lagi ada melepaskan adat tawan karang dan sebab itu jikalau ada kapal-kapal atau perahu-perahu yang  mendapat  celaka  menjadi  kandas  diatas  tepi-tepi  negeri- negeri yang dibawah perintah kita maka kita seboleh-boleh akan menolong padanya beserta kepada orang-orang isinya seperti itu dibuat didalam sekalian tanah-tanah yang ada dibawah perintah Gubernemen Hindia Nederland (ANRI, Contract met Djembrana dd 30 Junij 1849 ).
7. Isi  kontrak  Hak  Tawan  Karang  tanggal  13  Juli  1849  (Pemerintah  Kolonial Belanda dan Kerajaan Gianyar)

## Perkara yang Kesepuluh
Kita raja berjanji lagi  yang dengan keras kita melarang kepada orang kita akan bercampur dengan orang yang merampas di laut dan  lagi tiada beri izin  kepada segala  orang yang merampas di laut akan tetapkan dirinya didalam daerah kerajaan Gianjar dan juga  tiada  beri  yang  itu  barang-barang  yang  sudah  merampas nanti dijual atau ditukar didalam daerah negeri kita.

## Perkara yang Kesebelas
Bahwa  raja  Gianjar  dengan  surat  ini  pada  selama-lamanya  dan dengan  tiada  boleh  berubah  lagi  ada  melepaskan  adat  tawan karang dan sebab itu jikalau ada kapal-kapal atau perahu-perahu yang  mendapat  celaka  menjadi  kandas  diatas  tepi-tepi  negeri- negeri yang dibawah perintah kita maka kita seboleh-boleh akan menolong padanya beserta kepada orang-orang isinya seperti itu dibuat didalam sekalian tanah-tanah yang ada dibawah perintah Gubernemen Hindia Nederland (ANRI, Contract met Gianyar dd 13 Julij 1849 ).
8. Isi  kontrak  Hak  Tawan  Karang  tanggal  13  Juli  1849  (Pemerintah  Kolonial Belanda dan Kerajaan Klungkung)

## Perkara yang Kesepuluh
Kita raja berjanji lagi  yang dengan keras kita melarang kepada orang kita akan bercampur dengan orang yang merampas di laut dan  lagi tiada beri izin  kepada segala  orang yang merampas di laut akan tetapkan dirinya didalam daerah kerajaan Banggali dan juga  tiada  beri  yang  itu  barang-barang  yang  sudah  merampas nanti dijual atau ditukar didalam daerah negeri kita.

## Perkara yang Kesebelas
Bahwa raja Banggali dengan surat ini pada selama-lamanya dan dengan  tiada  boleh  berubah  lagi  ada  melepaskan  adat  tawan karang dan sebab itu jikalau ada kapal-kapal atau perahu-perahu yang  mendapat  celaka  menjadi  kandas  diatas  tepi-tepi  negeri- negeri yang dibawah perintah kita maka kita seboleh-boleh akan menolong padanya beserta kepada orang-orang isinya seperti itu dibuat didalam sekalian tanah-tanah yang ada dibawah perintah Gubernemen  Hindia  Nederland  (ANRI, Contract  met  Klongkong dd 13 Julij 1849 ).
Pada tahun 1874 hak tawan karang masih berlaku dan dilaksanakan. Kapal-kapal asing  yang  melanggar  batas  wilayah  peraiaran  atau  terdampar  di  Pantai  Kusumba  di wilayah Kerajaan Klungkung, otoritas  setempat kemudian  tidak bersedia memberikan awak kapal dan barang-barang dagangan yang dibawa oleh kapal-kapal Belanda tersebut kepada  pemerintah  Kolonial  Belanda  akan  dan  justru  turut  melakukan  perlawanan kepada pemerintah Kolonial Belanda (Poesponegoro & Notosusanto, 2010: 234).
Dukungan  atas  usaha  Kerajaan  Buleleng  dan  Karangasem  dalam  melawan hegemoni  kolonial  Belanda  juga  diberikan  oleh  Raja  senior  Bali,  Dewa  Agung  dari Kerajaan Klungkung bersama-sama dengan sebagian besar raja-raja lainnya meskipun secara diam-diam dan mulai membentuk koalisi militer. Kerajaan Klungkung pada saat itu memang belum meratifikasi perjanjian dengan Kolonial Belanda, barulah pada tahun 1849  raja  Klungkung  menandatangani  tentang  penghapusan  hak  tawan  karang dikarenakan  telah  kalah  berperang  dan  takluk  terhadap  pemerintah  Kolonial  Belanda (Ricklefs, 2009: 295).

## KESIMPULAN
Setelah melihat semua isi kontrak antara pemerintah Kolonial Belanda dan semua kerajaan-kerajaan  di  Bali,  maka  dapat  ditaraik  sebuah  kesimpulan  bahwasannya  hak tawan karang yang berlaku di semua pulau Bali membuat pemerintah Kolonial Belanda mengalami kerugian. Kerugian ini berupa semua barang-barang yang terdapat didalam kapal  tidak  dapat  diambil  kembali  dan  semua  barang-barang  tersebut  menjadi  milik penguasa yang berkuasa di pantai yang menjadi bagian teritori kerajaannya. Kemudian juga  awak-awak  kapal  yang  selamat  biasanya  dijadikan  budak  untuk  dijual  kepada pembeli yang menawar dengan harga tinggi.
Semua  kerajaan  di  Bali  ini  sebenarnya  menolak  untuk  menghapus  hak  tawan karang ini, dikarenakan memang Bali pada saat itu tidak banyak memiliki sumber daya alam  yang  potensial  untuk  dikembangkan,  dikarenakan  wilayah  ini  tergantung  pada sektor pertanian dan juga perdagangan budak. Budak ini mereka dapatkan dengan jalan berperang dengan kerajaan tetangga dan menyerang kampung-kampung yang dianggap tidak mau takluk terhadap kekuasaan mereka. Dapat kita lihat juga pada saat Kerajaan Karangasem mengadakan ekspedisi untuk menaklukan Lombok, sangat banyak kerajaan ini mendapatkan budak untuk dijual di pasaran yang terletak di pinggir pantai.
Semua akhir dari perjanjian ini adalah kerajaan-kerajaan tidak lagi melakukan hak Tawan  Karang,  pada  saat  semua  kerajaan  di  Bali  ini  mencoba  untuk  melakukan perlawanan  terhadap  Kolonial  Belanda.  Usaha  yang  dilakukan  ternyata  gagal  dan menimbulkan  banyak  korban  bagi  pihak  Bali,  Kolonial  Belanda  berhasil  melakukan pengikatan  yang  ketat  lewat  surat-surat  kontrak  yang  disetujui  dan  disepakati  antara semua  kerajaan-kerajaan  Bali  dan  Kolonial  Belanda,  berakhir  sudah  perlawanan  yang dilakukan  oleh  semua  kerajaan  di  Bali  dan  mereka  tunduk  dan  patuh  terhadap pemerintahan Kolonial Belanda dengan tidak ada lagi pemberontakan dan perlawanan yang terjadi.
Pada  tanggal  12  Juni  1849  orang-orang  yang  menjadi  utusan  masing-masing kerajaan untuk menemui gubernur jendral di Batavia sudah berkumpul di markas besar pasukan belanda. Utusan-utusan ini dari Kerajaan Klungkung yaitu Ida Nyoman Pedada dan Ida Wayong Bagus, dari Kerajaan Badung yaitu Ida Made Rai, Ida Nyoman Mas dan Pembekel Tuban, dari Kerajaan Tabanan iadalah Made Yaksa, dari Kerajaan Gianyar ialah Dewa Nyoman Rai dan Gusti Putu Getasan, dengan tunduknya kerajaan-kerajaan di Bali ini berarti perlawanan-perlawanan besar telah berakhir.

## DAFTAR RUJUKAN Buku dan Jurnal
Baried, S. B. 1994. Pengantar Teori Filologi . Yogyakarta: UGM.
Creese, H. 1997. New Kingdoms, Old Concerns: Balinese Identities in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. Dalam A. Reid (Ed.), The Last Stand of Asian Autonomies: Responses to Modernity in the Diverse States of Southeast Asia and Korea, 1750– 1900 (hlm. 345–366). https://doi.org/10.1007/978-1-349-25760-7_14 Depdikbud RI. 1977. Sejarah Daerah Bali . Jakarta: Departemen  Pendidlkan Dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
Farram, S. 1998. The Dutch conquest of Bali: The conspiracy theory revisited. Indonesia and the Malay World , 26 (76), 207–223. https://doi.org/10.1080/13639819908729924
Guermonprez, J. F. 1989. Dual sovereignty in nineteenth‐century Bali. History and Anthropology , 4 (1), 189–207. https://doi.org/10.1080/02757206.1989.9960797 Mirawati, I. 2013. Dari Perahu Sri Komala hingga Perang Puputan: Perlawanan terhadap Pemerintah Hindia Belanada. Jurnal Sejarah Citra Lekha , 17 (1), 33–42. Pardi, I. W. 2018. Perdagangan Budak di Pulau Bali pada Abad XVII-XIX. Jurnal Masyarakat dan Budaya , 20 (1), 61–74.
Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. 2010. Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV . Jakarta: Balai Pustaka.
Pranoto, S. W. 2013. Sejarah Bali: Sebuah Upaya Totalitas. Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) , 3 (1), 207–216.
Purnawati, D. M. O. 2012. Polarisasi Geopolitik Kerajaan di Bali Abad XVI-XX. Media Komunikasi FIS , 11 (3). Ricklefs, M. C. 2009. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 . Jakarta: Serambi. Suwitha, I. P. G. 2015. Elite Puri dalam Lanskap Politik Kontemporer di Bali. Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) , 5 (1), 107–122.
Vickers, A. 2012. Bali Tempo Doeloe . Jakarta: Komunitas Bambu. Vlekke, H. M. B. 2008. Nusantara Sejarah Indonesia . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Wijaya, N. 2013. Puri Kesiman: Saksi Sejarah Kejayaan Kerajaan Badung. Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) , 3 (1), 33–64.
Wirawan, A. B. 2017. Adat Tawan Karang dan Konflik Kekuasaan di Bali dan Lombok pada Abad Ke-19/20. Abad: Jurnal Sejarah , 1 (2), 188–198. Diambil dari jurnalabad.kemdikbud.go.id

## Arsip dan Dokumen
ANRI, Contract met de Voerst van Badong (Eiland Balie) dd 28 November 1842 ANRI, Contract met Karang Assem dd 1 Mei 1843 ANRI, Contract met Boleleng dd 8 Mei 1843 ANRI, Contract met den Vorst van Tabanan (Eiland Bali) dd 22 Junij1843 ANRI, Contract met Bangli dd 25 Junij 1849 ANRI, Contract met Djembrana dd 30 Junij 1849 ANRI, Contract met Gianyar dd 13 Julij 1849 ANRI, Contract met Klongkong dd 13 Julij 1849