licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## PELAKSANAAN  PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP  PELAKU  TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINGKAT PENYIDIKAN
Ecky Widi Prawira 1 , Fatkhurohman 2 , Sirajuddin 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Malang.

## ABSTRACT
The legal process against the perpetrators of  the crime of rape at the investigation level is the first step in providing protection for victims who have experienced trauma. The legal process against the perpetrators of the crime of rape at the investigation level can be carried out with Restorative justice without overriding the customary law that applies in certain communities. The form of prevention efforts carried out by the police are preventive  and  repressive  (action  efforts)  such  as  providing  counseling  and  conducting  socialization  in Tamiyang Layang Regency in order to increase awareness of all possible occurrences of rape crimes against women and children in the family and community environment, as well as conducting patrols. at night where children and teenagers are dating so that immoral acts can be minimized .
Keywords Law Enforcemen;  Criminal, Rape; Investigation
Cite This Paper Prawira,  E.  W.,  Fatkhurohman,  &  Sirajuddin.  (2022).  Pelaksanaan  Penegakan  Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Barito Timur Kabupaten Tamiang Layang). Legal Spirit, 6 (1).

## PENDAHULUAN
Kehidupan dan perkembangan sosial dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, banyak terjadi  tindak  pidana  kejahatan  dengan  kekerasan  terutama  kekerasan  seksual  tindak pidana perkosaan terhadap perempuan dan anak-anak.
Tindak pidana perkosaan merupakan  kejahatan  dalam  kategori delik kekerasan yang dilakukan  oleh  laki  –  laki  untuk  melampiaskan  nafsu  seksual  terhadap  korban  yaitu perempuan  dan  anak  dengan  memanfaatkan  kelemahan  fisik  korban,  situasi  dan  kondisi yang merugikan korban. Tindakan sewenang-wenang oleh pelaku terhadap keberadaan dan citra  seksual  perempuan  telah  ditempatkan  sebagai  obyek  seksual  laki-laki  ternyata berdampak jauh pada kehidupan perempuan. Perempuan terpaksa harus selalu siap untuk menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan baik secara fisik maupun secara psikis.
Perkosaan merupakan tindak pidana kesusilaan yang meresahkan, kadang kala tindak pidana  ini  disertai  dengan  tindak  pidana  lain,  misalnya  pencurian,  penganiayaan  bahkan pembunuhan.  Modus  operandi  tindak  pidana  ini  semakin  meningkat  dari  segi  kualitas, kadang  dilakukan  dengan  cara  sangat  biadab  misalnya  perkosaan  dilakukan  di  depan sesama pelaku ataupun korban lainnya.
1 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang
2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univ. Widyagama Malang
3 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univ. Widyagama Malang
Kerugian yang ditimbulkan tindak pidana perkosaan tidak terbatas pada kerugian fisik saja.  Akibat  tindak  pidana  perkosaan  membuat  korban  tidak  lagi  menikmati  kehidupan tenang dan aman.
Pasal 285 menyebutkan:
“Barangsiapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seorang wanita  bersetubuh  dengan  dia  di  luar  pernikahan,  diancam  karena  melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun.”
Pasal yang mengatur tentang perkosaan yaitu pasal 285 KUHPid. Unsur-unsur objektif dari pasal 285 KUHPid yaitu: 4
1. barangsiapa; menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHPid maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana perkosaan
2. dengan kekerasan atau; Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kekerasan, bahkan didalam yurisprudensi pun tidak dijumpai adanya suatu putusan kasasi yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memberikan arti yang setepat-tepatnya bagi kata kekerasan tersebut.
3. dengan ancaman akan memakai kekerasan; tentang apa yang dimaksud dengan ancaman akan  memakai  kekerasan  itu  pun,  Undang-undang  ternyata  tidak  memberikan penjelasannya.
4. memaksa;  perbuatan  memaksa  dapat  dilakukan  dengan  perbuatan  dan  dapat  juga dilakukan  dengan  ucapan.  Perbuatan  membuat  seorang  wanita  menjadi  terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian memaksa seorang wanita mengadakan  hubungan kelamin,  walaupun yang menanggalkan semua pakaian  yang  dikenakan  oleh  wanita  itu  sendiri.  Hal  ini  kiranya  sudah  jelas,  bahwa keterpaksaan  wanita  tersebut  harus  merupakan  akibat  dari  dipakainya  ancaman  akan memakai kekerasan oleh pelaku atau oleh salah satu seorang dari para pelaku.
5. seorang wanita; bagi kejahatan terhadap kesusilaan, KUHPid telah menyebutkan adanya berbagai wanita yaitu:
a. wanita yang belum mencapai umur dua belas tahun pasal 287 ayat (2) KUHPid,
b. wanita yang belum mencapai umur lima belas tahun pasal 287 ayat (1) KUHPid dan pasal 290 angka tiga KUHPid,
c. wanita yang belum dapat dinikahi pasal 288 ayat (1) KUHPid,
d. wanita pada umumnya.
6. mengadakan  hubungan  kelamin  di  luar  perkawinan;  Undang-undang  mensyaratkan bahwa  perbuatan  mengadakan  hubungan  kelamin  yang  dipaksakan  oleh  pelaku  harus dilakukan di luar perkawinan.
7. dengan dirinya. yang dimaksud dengan dirinya ialah diri orang yang dengan kekerasan atau  dengan  ancaman  akan  memakai  kekerasan  telah  memaksa  korban  untuk mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan.
Bagian inti delik perkosaan adalah:
1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. Memaksa.  Perbuatan  yang  dilakukan  harus  dengan  paksa  sehingga  perempuan  itu tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan;
3. Dengan perempuan yang bukan istrinya. Perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak dinikahi secara sah;
4. Terjadi  persetubuhan.  Melakukan  persetubuhan,  berarti  terjadi  hubungan  biologis antara pembuat dan perempuan yang dipaksa tersebut.
4 P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan (Jakarta, 2009), hlm. 97
Walaupun  rumusan  pasal  tersebut  tidak  mensyaratkan  keharusan  adanya  unsur kesengajaan  pada  pelaku  dalam  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  pasal  285  KUHPid, tetapi dengan dicantumkan unsur memaksa dalam rumusan ketentuan pidana dalam pasal 285 KUHPid kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti dimaksudkan pasal 285 KUHPid harus dilakukan dengan sengaja.
Alasan utama yang menyebabkan banyak kasus tindak pidana perkosaan tidak diketahui atau disembunyikan oleh  korban sendiri dan tidak dilaporkan oleh  korban atau keluarga kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara hukum dikarenakan korban merasa malu dan tidak ingin aib dirinya diketahui oleh orang lain dan korban merasa takut akan ancaman  pelaku  bahwa  dirinya  akan  dibunuh  jika  melaporkan  kejadian  tersebut  kepada polisi.
Kondisi  ini  tentu  saja  sangat  merugikan  korban  apalagi  pada  sebagian  besar  kasus tindak pidana perkosaan, pelaku selalu menganiaya korban terlebih dahulu. Korban secara psikologis  sangat  tertekan  sehingga  dapat  berdampak  buruk  pada  keadaan  mental  dan kejiwaan dan juga dapat berpengaruh pada proses penegakan hukum dalam  penyelesaian kasus tersebut untuk mewujudkan rasa keadilan sesuai harapan korban dan masyarakat.
Korban  memegang  peranan  penting  dalam  mengatasi  atau  menyelesaikan  kasus perkosaan.  Hal  ini  memerlukan  keberanian  untuk  mengatasi  rasa  takut  dan  malu  dari korban untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian atau terlebih dahulu kepada pihak keluarga. Umumnya korban mengalami ancaman akan diperkosa lagi sehingga membuat korban takut dan trauma.
Diharapkan dari pengaduan korban perkosaan, maka kasus dapat terbuka dan segera dilakukan  proses  pemeriksaan  di  tingkat  Kepolisian  agar  korban  dapat  memperoleh perlindungan hukum dan rasa keadilan.
Dibutuhkan  perhatian  serius  dan  perlindungan  hukum  optimal  bagi  korban  tindak pidana perkosaan. Baik dilakukan melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian  sosial  tertentu  secara  terpadu  dan  terintegrasi  terhadap  kepentingan  korban tindak pidana perkosaan agar tujuan dari pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum bagi  masyarakat  dapat  tercapai.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  tindak  pidana  perkosaan akan selalu berkembang secara kualitatif maupun kuantitatif dan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja.
Namun  tidak  dipungkiri  bahwa  tindak  pidana  perkosaan  diselesaikan  tanpa mengesampingkan  hukum  adat  yang  berlaku  di  masyarakat  tertentu.  Hukum  adat  yang berlaku berawal dari kebiasaan yang dilakukan secara teratur sebagai suatu adat kebiasaan. Adat  dalam  tingkat  nilai  budaya  memiliki  ruang  lingkup  paling  abstrak  dan  luas.  Dalam tingkat ini adat merupakan sekumpulan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya hukum adat merupakan kaidah atau peraturan  hukum  sebagai  alat  pengatur  kehidupan  manusia  kearah  yang  dikehendaki sebagai  usaha  untuk  menjamin  kepastian  dan  ketertiban.  Sebagaimana  ditegaskan  oleh Soepomo  Hukum  Adat  adalah  hukum  yang  tidak  tertulis  dalam  peraturan-peraturan legislatif  meliputi  peraturan-peraturan  hidup  meskipun  tidak  ditetapkan  oleh  yang berwajib,  tetapi  ditaati  oleh  masyarakat  berdasarkan  keyakinan  bahwa  peraturan  itu mempunyai kekuatan hukum.
Seperti  halnya  di  Kabupaten  Barito  Timur,  jika  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh masyarakat  bertentangan  dengan  hukum  adat  Dayak  maka  orang  yang  melanggar  akan dikenakan jipen berupa singer. Jipen adalah hukum adat yang disanksikan kepada orang yang melanggar  hukum  adat  dalam  masyarakat  Dayak.  Hukuman  ini  biasanya  berupa  denda maupun  pernyataan  permohonan  maaf  secara  terbuka  kepada  warga  masyarakat  adat Dayak  oleh  pelanggar  hukum  adat  tersebut. Singer adalah  bentuk  dari  hukuman  yang disanksikan kepada pelanggar hukum adat. Bentuk sangsi tersebut biasanya berupa benda- benda  yang  digunakan  dalam  upacara  adat  Dayak.  Namun singer ini  disesuaikan  dengan pelanggaran  yang  dilakukan.  Jika  pelanggarannya  berat,  maka  biasanya  denda  yang diberlakukan antara lain penyediaan hewan korban untuk upacara adat, balanga (kendi yang
besar),  piring  malawen  (yakni  piring  yang  terbuat  dari  bahan  kuningan  dan  anti  karat) maupun dalam bentuk yang lain.
Dalam penyelesaian tindak pidana perkosaan pada proses penyidikan dapat dilakukan melalui restorative  justice.  Restorative  justice merupakan  proses  penyelesaian  yang dilakukan  di  luar  sistem  peradilan  pidana  ( Criminal  Justice  System )  dengan  melibatkan korban,  pelaku,  keluarga  korban  dan  pelaku,  masyarakat  serta  pihak-pihak  yang berkepentingan  dengan  suatu  tindak  pidana  yang  terjadi  untuk  mencapai  kesepakatan penyelesaian. Restorative  justice adalah  suatu  penyelesaian  secara  adil  yang  melibatkan pelaku,  korban,  keluarga  mereka  dan  pihak  lain  yang  terkait  dalam  suatu  tindak  pidana, secara  bersama-sama  mencari  penyelesaian  terhadap  tindak  pidana  tersebut  dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.
Konsep  pendekatan restorative  justice atau  sering  diterjemahkan  sebagai  keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian  perkara  pidana.  Berbeda  dengan  pendekatan  yang  dipakai  pada  sistem peradilan  pidana  yang  konvensional,  pendekatan  ini  menitikberatkan  pada  adanya partisipasi  langsung  pelaku,  korban,  dan  masyarakat  dalam  proses  penyelesaian  perkara pidana.
Dari uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka diperoleh beberapa perumusan  masalah  diantaranya:  bagaimanakah  peranan  pihak  kepolisian  dalam penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  perkosaan  di  tingkat  penyidikan?;  dan bagaimanakah  upaya  kepolisian  dalam  mencegah  tindak  pidana  perkosaan  di  Wilayah Hukum  Kepolisian  Resort  Barito  Timur  Kabupaten  Tamiang  Layang?.  Sejalan  dengan rumusan  masalah  yang  akan  diteliti,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui dan menganalisis peranan pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan di tingkat penyidikan serta untuk mencari dan menganalisis upaya kepolisian dalam mencegah tindak pidana perkosaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Barito Timur Kabupaten Tamiang Layang.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris.  Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan ini maka penelitian dilakukan di Polres Barito Timur Kabupaten Tamiang Layang

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Peranan  Pihak  Kepolisian  dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Perkosaan di Tingkat Penyidikan
Studi kasus yang dipilih adalah Laporan Polisi Nomor : LP/74/XI/2020/KALTENG/RES BARTIM/SPKT, tanggal 18 Nopember 2020. Dalam proses penegakan hukumnya terhadap pelaku  tindak  pidana  perkosaan  dalam  tingkat  penyidikan  telah  berjalan  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku.  Pihak  kepolisian  sudah  melaksanakan  tugasnya  yakni menindaklanjuti laporan yang diajukan korban sesuai dengan mekasnisme hingga proses akhir  mengirim  berkas  perkara,  tersangka  dan  barang  bukti  ke  kejaksaan  agar  di  proses lebih lanjut hingga mendapat putusan pengadilan.
Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan  (status)  terhadap  sesuatu.  Apabila  seseorang  telah  melakukan  suatu  hak  dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka disitulah mereka disebut telah menjalankan suatu  peran.  Dalam  peranannya,  Polisi  sebagai  pengayom  keamanan  dimana  ruang lingkupnya tidak terbatas pada masalah kejahatan terhadap stabilitas masyarakat. Dengan adanya  dukungan  dari  masyarakat  dalam  melaksanakan  fungsinya,  Polisi  akan  berhasil mencapai  sasaran  yang  diharapkan.  Inilah  yang  membuktikan  bahwa  Polisi  memiliki hubungan  dengan  masyarakat  karena  adanya  timbal  balik  antara  keduanya  yang  dapat menyatukan tujuan sasaran yang hendak dicapai.
Penindakan terhadap pelaku pemerkosaan yang sudah marak terjadi, yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Barito Timur Kabupaten Tamiang Layang sebagai aparatur negara yang memiliki tanggung jawab atas keamanan serta ketertiban dalam masyarakat tentunya memiliki  beberapa  tugas  yang  lebih  komplit,  tak  hanya  tugas  penegakan  hukum  apabila sebuah tindak pidana terjadi, akan tetapi juga bertanggung jawab dalam menciptakan situasi yang aman dengan mencegah terjadinya tindak pidana. Sebagaimana semboyan yang sering digaungkan bahwa mencegah adalah tentu jauh lebih baik daripada mengobati.
Pada  umumnya  korban  perkosaan  akan  mengalami  trauma  psikis  intensif  dan  berat yang sulit untuk dipulihkan. Korban akan mengalami depresi yang akan ditandai oleh obsesi tentang  perkosaan,  mungkin  korban  akan  merasa  bahwa  korban  tidak  mampu  untuk mengendalikan lingkungan dan diri sendiri. Korban sangat membutuhkan dorongan pada masa seperti ini, dukungan juga diperlukan selama pemeriksaan dan persidangan apabila si korban memutuskan untuk menuntut pelaku perkosaan. Yang terutama sangat dibutuhkan oleh  korban  perkosaan  adalah  bicara  dan  korban  membutuhkan  seseorang  untuk mendengarkan, menerima dan membantunya merubah perasaan tentang apa yang terjadi. Korban mungkin takut pada situasi yang mengingatkan pada perkosaan.
a. Pendekatan Psikologis Yang Perlu Diperhatikan Pada Waktu Korban Melapor Korban perkosaan selalu mengalami stress dan trauma sehingga besar kemungkinan dia akan memproyeksikan sikap dan emosi negatif kepada laki-laki. Situasi tersebut sangat tidak menguntungkan dalam proses pemeriksaan dan penyidikan oleh polisi jika yang memeriksa adalah  polisi  pria.  Karena  itu  banyak  pakar  menyarankan  perlunya  Polwan  untuk penanganan kasus perkosaan. Beberapa keuntungan yang diharapkan dari  peran Polwan dalam penyidikan kasus kekerasan (perkosaan) terhadap perempuan adalah:

## 1) Hambatan Psikologis Dapat Dihindari
Dalam  kasus  perkosaan  hambatan  yang  berupa  jarak  psikologis  antara  pemeriksa dengan korban dapat dengan mudah tercipta. Biasanya malu merupakan kendala utama bagi korban. Hambatan ini muncul sejak  pertama kali korban melaporkan diri sampai dengan saat pemeriksaan yang membutuhkan pengungkapan kembali secara detil peristiwa yang dialami. Jarak psikologis ini dikurangi jika penerima laporan dan pemeriksa adalah Polwan. Setidak-tidaknya rasa malu dan sungkan dapat dihilangkan, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.
2) Komunikasi Dapat Terjalin Dengan Baik
Komunikasi antara korban dengan Polwan pemeriksa akan lebih mudah terjalin, sebab proses terciptanya empati (kemampuan untuk dapat menghayati dan merasakan seperti apa yang  dirasakan  orang  lain)  lebih  mudah  terbentuk.  Dengan  demikian  maka  kepercayaan korban  terhadap  pemeriksa  dapat  tumbuh  lebih  cepat  dan  diharapkan  dapat  terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dalam proses pemeriksaan tersebut.
3) Informasi Yang Diperoleh Dapat Maksimal
Sebagai  akibat  dari  terjalinnya  komunikasi  dan  kerja  sama  yang  baik,  maka  dengan sendirinya diharapkan dapat diperoleh informasi yang maksimal. Hanya perlu diperhatikan, khususnya  bagi  para  Polwan  pemeriksa  agar  berpandangan  objektif  (tidak  subjektif  dan larut dalam emosi) dan tetap berpedoman pada ketentuan yang sudah ada.
b. Pendekatan  Psikologis  Yang  Dilakukan  Oleh  Polwan  Pada  Saat  Memeriksa  Korban Perkosaan
Yang  terutama  sangat  dibutuhkan  oleh  korban  adalah  bicara  dan  membutuhkan seseorang untuk mendengarkannya. Segera setelah kejadian memang tidak banyak cerita yang dapat diperoleh karena korban masih dalam keadaan shock. Sikap yang diperlihatkan dalam  menghadapinya  akan  memiliki  pengaruh  yang  sangat  kuat  terhadap  korban  dan persepsi tentang dirinya.
Beberapa  prinsip  khusus  yang  dapat  membantu  Polwan  dalam  menghadapi  korban perkosaan:
1) Polwan harus dapat mengendalikan diri sendiri sebelum membantu orang lain.
2) Memberitahu korban bahwa kepolisian siap membantu, tetapi dengan tetap menyadari keterbatasan diri sendiri sehingga tidak memberikan janji muluk.
3) Membantu korban tetapi tidak dengan membuat keputusan, melainkan memberitahu korban bahwa keputusan ada ditangannya dan Polwan akan mendukung sepenuhnya terhadap apapun keputusan korban.
4) Memberikan gambaran realistis tentang tahapan pemeriksaan  yang harus dilalui dan apa  yang  akan  ia  alami  dalam  pemeriksaan  tersebut.  Selain  itu  Polwan  juga menyampaikan  bahwa  beberapa  pertanyaan  dalam  pemeriksaan  itu  mungkin  akan tidak mengenakkan bagi korban sebab ia harus menceritakan kembali secara peristiwa secara detil. Hal ini harus disampaikan, supaya korban dapat mempersiapkan diri dan tidak merasa terpojok dalam proses pemeriksaan.
5) Mengupayakan agar kasus ditangani hanya oleh satu orang sehingga korban tidak harus mengulangi cerita.
6) Mengusahakan  ruang  pemeriksaan  tertutup.  Hanya  orang  tertentu  saja  yang diperkenankan  hadir  dalam  ruangan  tersebut  supaya  tidak  mengganggu  keleluasaan korban dalam menyampaikan kasusnya.
7) Melakukan pemeriksaan dengan perlahan dan berhati-hati. Reaksi awal sangat penting dan membutuhkan waktu untuk dapat menentukan keadaan emosional korban. Biarkan korban memberikan fakta-fakta tanpa ada paksaan.
8) Tidak boleh membiarkan korban dalam kesunyian dan tidak diperbolehkan menghujani korban dengan cercaan.
9) Jangan sampai manyalahkan korban atas perkosaan yang telah dialaminya.
10) Memberi  perhatian  dan  sentuhan-sentuhan  fisik  seperti  memegang  tangannya, merangkul atau meletakkan tangan di bahunya, dengan tujuan agar dapat membantu korban mengatasi perasaan kesepiannya.
c. Pendekatan Psikologis Dengan Memperlakukan Korban Secara Khusus
Untuk  dapat  mengungkapkan  kasus  tindak  pidana,  polisi  sangat  membutuhkan informasi  sebanyak-banyaknya  dari  para  saksi  korban,  karena  situasi  dan  kondisi  yang sudah digambarkan di atas, maka khusus untuk saksi korban perkosaan sangat diperlukan pendekatan  khusus  agar  terbentuk  hubungan  yang  baik  dan  ada  kepercayaan  dalam  diri saksi korban terhadap polisi. Perasaan aman, terlindungi dan dipercayai adalah hal pokok yang  harus  dapat  ditumbuhkan  oleh  Polwan  agar  saksi  korban  mau  bekerja  sama  dalam mengungkap kasusnya.
Pada  saat  melaporkan  kasusnya  ke  Polisi,  perempuan  korban  perkosaan  disamping membutuhkan  pelayanan  yang  empatik,  ia  juga  membutuhkan  kepastian  akan  adanya proses  lanjut  dari  kasusnya  serta  keinginan  untuk  mendapatkan  keadilan.  Namun  harus disadari  bahwa  kondisi  psikis  korban  pada  saat  itu  masih  rawan  dan  tidak  stabil.  Untuk membantu korban mengurangi penderitaannya digunakan teknik konseling.
Berdasar  studi  kasus  tersebut,  maka  penulis  menyimpulkan  bahwa  dalam  kasus  ini proses  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perkosaan  dalam  tingkat penyidikan  telah  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Pihak  kepolisian  sudah melaksanakan tugasnya yakni menindaklanjuti laporan yang diajukan korban sesuai dengan mekanisme  namun  tidak  mengesampingkan  hukum  adat  yang  berlaku  di  masyarakat sehingga penyelesaian perkara ini dilakukan dengan Restorative justice tanpa adanya unsur paksaan dari kedua belah pihak.

## 2. Upaya Kepolisian dalam Mencegah  Tindak Pidana Perkosaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Barito Timur Kabupaten Tamiang Layang
Perkosaan  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  sering  terjadi  di  kehidupan masyarakat.  Perkosaan  termasuk  ke  dalam  kejahatan  seksual  karena  perbuatan  atau tindakannya  cenderung  mengarah  kepada  hal-hal  yang  bersifat  seksualitas.  Kejahatan perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang memiliki implikasi negatif jangka panjang terhadap para korban (baik dari segi fisik maupun psikologis), kerugian juga dialami secara signifikan  baik  terhadap  korban  maupun  masyarakat  secara  keseluruhan,  misalnya
menurunkan persepsi wanita terhadap keamanan pribadi di ruang publik. 5 Menurut E. Kristi Poerwandari,  perkosaan  adalah  tindakan  pseudo-sexual,  dalam  arti  merupakan  perilaku seksual yang tidak selalu dimotivasi dorongan seksual sebagai motivasi primer, melainkan berhubungan  dengan  penguasaan  dan  dominasi,  agresi  dan  perendahan  pada  satu  pihak (korban) oleh pihak lainnya (pelaku). 6 Perkosaan dapat terjadi di ranah privat dan publik (komunitas/ masyarakat), yang korbannya selalu kaum perempuan. Kemudian dilihat dari usia korbannya, perkosaan dapat terjadi pada orang yang berusia dewasa dan anak-anak. Dalam konteks hukum pidana positif, perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).
Di  dalam  KUHP,  tindak  pidana  perkosaan  dikategorikan  sebagai  kejahatan (rechtsdelicten) yang dicantumkan dalam Buku Kedua (II) Bab XIV. Perkosaan dikategorikan sebagai kejahatan karena bertentangan dengan nilai keadilan, terlepas apakah perkosaan diancam  dalam  suatu  undang-undang  atau  tidak1.  Tindak  perkosaan  sebagai  kejahatan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan ( misdrijven tegen de zeden ), yang oleh pakar hukum  disebut  juga  dengan  kejahatan  mengenai  kesopanan 7 atau  kejahatan  terhadap kesopanan. 8
Berkaitan dengan penanggulangan tindak perkosaan dengan menggunakan Pasal 285 KUHP saat ini telah terjadi pergeseran dalam penerapannya berupa perluasan makna salah satu  unsur  tindak  pidana  perkosaan.  Hal  itu  dapat  dilihat  pada  putusan  nomor: 410/Pid.B/2014/PN.Bgl  dan  dikuatkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Bengkulu  nomor: 12/Pid.B/2015/ PT.Bgl dengan pertimbangan yang berbeda. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung  menguatkan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Bengkulu  tersebut  melalui  putusannya Nomor:  786  K/Pid/2015.  Dengan  adanya  perluasan  tersebut,  maka  Pasal  285  KUHP diterapkan juga pada pelaku yang menyetubuhi perempuan di luar perkawinan dengan cara bujuk rayu yang disertai janji-janji palsu.
Kasus perkosaan juga pernah terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Barito Timur Kabuapten  Tamiang  Layang.  Dalam  upaya  menanggulangi  kejahatan  pemerkosaan  di Kabupaten Tamiang Layang, Polres Barito Timur melakukan upaya-upaya sebagai berikut: a. Upaya Preventif
Upaya pencegahan biasa disebut dengan tindakan preventif. Tindakan ini merupakan yang  dilakukan  secara  sistematika,  berencana,  terpadu  dan  terarah  kepada  tujuan  agar dapat menekan jumlah kejahatan pemerkosaan di Kabupaten Tamiang Layang. Dalam upaya pencegahan ini juga kepolisian melakukan kerja sama dengan masyarakat dan tokoh-tokoh agama setempat. Penanggulangan kejahatan pemerkosaan yang bersifat Preventif sebagai berikut:
1) Menghimbau  kepada  masyarakat  agar  miningkatkan  kewaspadaan  terhadap  segala kemungkinan  terjadinya  kejahatan  pemerkosaan  di  lingkungan  keluarga  maupun lingkungan masyarakat.
2) Mengadakan  penyuluhan  hukum  pada  saat  kegiataan  jumat  di  masjid  untuk meningkatkan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat
3) Menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib jika  ada  hal-hal  yang  mencurigakan  berkaitan  dengan  seks  dan  korban  dari  pelaku perkosaan.
b. Upaya Represif
5 Pramudya A. Oktavinanda, Pendekatan Hukum Dan Ekonomi Terhadap Kejahatan Pemerkosaan: Suatu Pengantar , Jurnal Jentera 22 (2012): hlm. 27 6 EK  Poerwandari, Kekerasan  Terhadap  Perempuan:  Tinjauan  Psikologi Dan  Feministik (Bandung, 2000), hlm. 14
7 Istilah  kejahatan  mengenai  kesopanan  digunakan  oleh  Wirjono  Prodjodikoro.  Lihat  Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia (Bandung, 2010), hlm. 111 8 Istilah  kejahatan  terhadap  kesopanan  digunakan  oleh  R.  Soesiolo.  Lihat  R.  Soesilo, Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor, 1995), hlm. 204
Selain kegiatan dan upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian Polres Barito Timur melakukan tindakan langsung terhadap kasus-kasus kejahatan pemerkosaan. Tindakan ini dikenal dengan istilah tindakan Represif.
Dalam menanggulangi kejahatan pemerkosaan secara Represif yakni sebagai berikut:
1) Setelah menerima laporan dari korban pemerkosaan kepolisian langsung mengadakan penangkapan, pemeriksaan terhadap tersangka atau menyita barang bukti serta upaya lainnya dalam rangka penyelidikan perkara dan selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan.
2) Melakukan  patroli  di  malam  hari  yang  merupakan  tempat  para  Anak  dan  Remaja pacaran.
3) Menindaklanjuti remaja yang kedapatan sedang melakukan perbuatan mesum dengan cara membawa ke kantor polisi kemudian memanggil kedua orangtuanya.

## PENUTUP
Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Faktor  yang  berpengaruh  dalam  terjadinya  pemerkosaan  terhadap  perempuan  di Kabupaten  Tamiyang  Layang  adalah  lingkungan  pergaulan  yang  bebas,  dorongan seksualitas,  pengaruh  minuman  beralkohol  serta  adanya  kesempatan  yang  diberikan oleh korban kepada pelaku.
2. Proses hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam tingkat penyidikan merupakan langkah terdepan memberikan perlindungan bagi korban yang mengalami kondisi trauma.
3. Proses hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam tingkat penyidikan dapat dilakukan dengan Restorative justice tanpa mengesampingkan hukum adat yang berlaku di masyarakat tertentu.
4. Bentuk  upaya  pencegahan  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  yaitu  secara  preventif  dan secara represif (upaya penindakan) seperti memberikan penyuluhan dan mengadakan sosialisasi di Kabupaten Tamiyang Layang agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap perempuan maupun Anak di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, serta melakukan patroli pada malam hari tempat Anak dan Remaja berpacaran sehingga dapat meminimalisir terjadi perbuatan asusila.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ali, Achmad. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legispridence) .  Jakarta: Kencana
Asshiddiqie,  Jimly.  2009. Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika
Lamintang, P.A.F. 2009. Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan . Jakarta
Muhammad,  Abdulkadir.  2004. Hukum  dan  Penelitian  Hukum .  Cetakan  I.  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti
Oktavinanda, Pramudya A. 2012. Pendekatan Hukum Dan Ekonomi Terhadap Kejahatan Pemerkosaan: Suatu Pengantar , Jurnal Jentera
Poerwandari,  EK.  2000. Kekerasan  Terhadap  Perempuan:  Tinjauan  Psikologi  Dan Feministik . Bandung
Prodjodikoro, Wirjono. 2010. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia . Bandung
Soesilo,  R.  1995. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor