https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KEKERASAN SEKSUAL

## IMPLEMENTATION OF PROTECTION POLICIES OF SEXUAL VIOLENCE
Ayunda Nabila Mauliddia * , Diana Hertati Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya *Koresponden email: diana.adne2021@gmail.com

## ABSTRAK
Kabupaten  Sidoarjo  merupakan  salah  satu  wilayah  yang  ada  di  Provinsi  Jawa  Timur  dengan  jumlah  kekerasan terhadap  perempuan  tertinggi  se-Provinsi  Jawa  Timur,  Dalam  upaya  meminimalisir  angka  kekerasan  serta memberikan  perlindungan  kepada  perempuan  korban  kekerasan  tersebut,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis  Implementasi  Kebijakan  Penyelenggaraan  Perlindungan  Perempuan  Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus analisis teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Pada  penelitian  ini,  uji  keabsahan yang digunakan adalah uji credibility (meningkatkan kecermatan dalam penelitian, triangulasi, dan enggunakan bahan referensi), uji d ependability , dan uji confirmability . Hasil penelitian ini menemukan bahwa Isi Kebijakan dan konteks kebijakan dalam perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan optimal dan  dijalankan  sesuai  dengan  isi  kebijakan  dan  konteks  yang  telah  ditetapkan.  Sehingga  secara  keseluruhan implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan dengan  baik  dan  optimal.  Kemudian  juga  dapat  direkomendasikan  bahwa  perlu  dilakukannya  sosialisasi  secara kontinu  mengenai  teknis  pengaduan  dan  pentingnya  pelaporan  tindakan  kekerasan  seksual  sehingga  korban  tidak merasa takut dan malu untuk melakukan pengaduan.
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Perlindungan Perempuan, Kekerasan Seksual

## ABSTRACT
Sidoarjo Regency is one of the areas in East Java Province with the highest number of violence against women in East Java Province. In an effort to minimize the number of violence and provide protection to women victims of this violence, this study aims to describe and analyze the Implementation of Policies for Implementing Protection Female Victims of Sexual Violence in Sidoarjo Regency. The method used in this study is descriptive qualitative with a focus on implementation theory analysis proposed by Grindle, namely policy content and policy context. Sources of data used in this study are primary and secondary data. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation. In this study, the validity test used was the credibility test (increasing accuracy in research, triangulation, and using reference materials), dependability test, and confirmability test. The results of this study found that the content of the policy and the context of the policy in protecting women victims of sexual violence in Sidoarjo Regency can be said to be optimal and carried out in accordance with the content of the policy and the context that has been determined. So that overall the implementation of policies to protect women victims of sexual violence in Sidoarjo Regency has been carried out properly and optimally. Then it can also be recommended that there is a need for continuous outreach regarding technical complaints and the importance of reporting acts of sexual violence so that victims do not feel afraid and embarrassed to make complaints.
Keywords: Policy implementation, Women Protection, Sexual Violence

## PENDAHULUAN
Perempuan  memiliki  peran  yang  cukup  pen- ting  dalam  kehidupan  bahkan  sering  memberikan perubahan  terhadap  sejarah  bangsa  yang  mampu merubah stigma bahwa perempuan diangap makh- luk  sekunder  (Adiwilaga  &  Aryanti,  2019).  Ke- lompok  perempuan  dimasukkan  ke  dalam  kelom- pok  yang  lemah,  tak  terlindungi,  dan  karenanya selalu dalam  keadaan  yang  penuh  resiko  serta  sa- ngat  rentan  terhadap  bahaya,  yang  salah  satu diantaranya adalah adanya kekerasan yang datang
dari  kelompok  lain  (Satriani  &  Harsasto,  2019). Kemudian  terdapat  sugesti  klasik  yang  mendes- kripsikan  perempuan  sebagai  objek  yang  hanya mengurusi  urusan  rumah  tangga  atau  perempuan sebagai  pelayan  lelaki,  pada  akhirnya  membatasi ruang gerak perempuan untuk bergerak lebih bebas (Adiwilaga & Aryanti, 2019). Kerentanan ini men- jadikan  perempuan  sebagai  korban  kekerasan  hi- ngga  mengalami fear  of  crime atau  ketakutan akibat  kejahatan  yang  lebih  tinggi  daripada  laki- laki  (Harkrisnowati  dikutip  oleh  Satriani  &
Harsasto, 2019). Oleh karena itu, perempuan harus dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak asasinya  untuk  menanggulangi  kerentanan  akan kekerasan terhadap perempuan. Kabupaten Sidoar- jo  merupakan  salah  satu  wilayah  dengan  jumlah kekerasan  tertinggi  se-Provinsi  Jawa  Timur  ber- dasarkan  data  Sistem  Informasi  Online  Perlindu- ngan  Perempuan  dan  Anak  (SIMPONI  PPA). Dalam upaya meminimalisir angka kekerasan serta memberikan  perlindungan  kepada  perempuan korban  kekerasan.  Maka  dibentuklah  Lembaga untuk menangani kasus kekerasan oleh Pemerintah Daerah Sidoarjo. Lembaga yang berwenang dalam penanganan kasus kekerasan perempuan di Kabu- paten Sidoarjo yakni Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Diagram 1. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Dalam CATAHU 2021

## Sumber: Komnas Perempuan Tahun, 2021
Dapat dilihat dari Diagram 1. Komisi Nasional Perempuan  dalam  Siaran  Pers  Lembar  Fakta  Dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021, menyatakan bahwa dalam tahun 2020 terjadi  penurunan  signifikan  jumlah  kasus  yang terhimpun di dalam CATAHU 2021. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Ningrum & Hijri, 2022) bahwa penurunan jumlah angka kasus yang dilaporkan menurun disebabkan oleh kondisi pan- demi,  yang  menyulitkan  korban  untuk  melapor. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota Sidoarjo didalam wi- layah ini mengemban tugas yang cukup besar ter- kait kekerasan terhadap perempuan saat ini karena wilayah  ini  memiliki  jumlah  kekerasan  terbanyak di Indonesia.
Sebagai  bentuk pengentasan  kasus kekerasan seksual terhadap perempuan serta memberikan per- lindungan pada para korban di Jawa Timur, maka pelaksanaan  perlindungan  terhadap  perempuan korban  kekerasan  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindu- ngan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksa- naan Perlindungan Perempuan dan Peraturan Dae- rah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  16  Tahun  2012
Tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  Perem- puan dan Anak Korban Kekerasan.
Untuk  mengurangi  jumlah  korban  kekerasan seksual  pemerintah  UPTD  Pemberdayaan  Perem- puan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Sidoarjo memberikan perlindungan untuk perempuan beru- pa  pelayanan  pengaduan,  memberikan  pendampi- ngan, memberikan fasilitas dan pelayanan terhadap perempuan  korban  kekerasan  seksual.  Dalam melindungi  perempuan  korban  kekerasan  seksual UPTD  PPA  bekerjasama  dengan  instansi  yang terkait  yakni  Unit  PPA  Kepolisian,  Dinas  Sosial dan  Dinas  Kesehatan  yang  dimana  setiap  aktor yang  terlibat  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi masing-masing.  DP3AKB  merupakan  induk  per- lindungan  perempuan  korban  kekerasan.  Sedang- kan UPTD PPA Sidoarjo yang merupakan instansi dibawah naungan DP3AKB bertugas sebagai pen- dampingan korban.
Kemudian  secara  umum,  dinas  sosial  ber- tindak  sebagai  wadah  rehabilisasi  dan  RSUD sebagai penanganan kesehatannya. Selain itu juga terdapat  strategi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah melalui layanan pengaduan dan sosialisasi kepada masyarakat. Adapun pelayanan pengaduan melalui hotline dan media, kode etik dalam pelayanan dan konseling  di  UPTD  PPA  Sidoarjo  terdapat  aturan yang  harus  dijalankan  oleh  pegawai  UPTD  PPA Sidoarjo  dalam  melayani  masyarakat.  Salah  satu yang  penting bahwa  UPTD  PPA  Sidoarjo  harus bisa menjamin aman dan kenyamanan untuk mas- yarakat, khususnya korban.
Namun dalam implementasi suatu kebijakan tentu saja tidak terlepas dari berbagai macam per- masalahan  yang  ada,  hal  ini  dapat  dilihat  ber- dasarkan  kendala-kendala  dalam  pencapaian  tu- juannya.  Hal  ini  juga  terjadi  dalam  implementasi kebijakan  perlindungan  korban  kekerasan  seksual di  Kabupaten  Sidoarjo.  Sebagaimana  penjelasan Wati (2017) bahwa di wilayah Kabupaten Sidoarjo masih kurang adanya keberanian korban kekerasan seksual  untuk  melapor.  Sehingga  pemerintah  me- rasa  kesulitan  untuk  memberikan  perlindungan kepada  para  korban  kekerasan  seksual  karena  pe- merintah sendiri tidak mengetahui adanya tindakan kekerasan seksual tersebut. Kurangnya petugas pe- laksana melakukan penangaanan dengan cepat atas pelaporan yang ada.
Fenomena tersebut tidak sesuai dengan yang diungkapkan oleh Grindle yang dikutip oleh Ang- gara (2014) bahwa respon para pelaksana kebijakan sangat  mempengaruhi  implementasi  sebuah  ke- bijakan. Tidak hanya itu, penyelesaian kasus keke- rasan  seksual  yang  saat  ini  masih  jauh  dari pemenuhan  rasa  keadilan  bagi  korban  kekerasan seksual.
Kemudian  penelitian  dari    Rosnawati  (2018) menyatakan bahwa dalam pemberian perlindungan terhadap korban kekerasan sudah sangat efektif dan sesuai dengan yang diamanatkan pada perundang- undangan. Namun, Rahutami & Utami (2018) me- nyatakan  bahwa  dalam  pelaksanaan  perlindungan terhadap  korban  kekerasan  berdasarkan  peraturan daerah  sudah  dilaksanakan  cukup  baik,  namun masih  ada  kendala  yang  mempengaruhi  pelaksa- naan tersebut. Sedangkan disisi lain, Utami (2016) menyatakan  bahwa  dalam  pelaksanaan  perlindu- ngan terhadap korban kekerasan yang dilaksanakan belum optimal dan masih menemukan banyak ke- senjangan dan masalah didalamnya seperti koordi- nasi stakeholder , pendanaan, sarana prasarana dan sumber daya yang terlihat sehingga terlihat bahwa kebijakan ini belum dilaksanakan dengan optimal. Sehingga  dari  penelitian  terdahulu  yang  telah  di- sebutkan  diatas  terdapat  kesenjangan  atau  perbe- daan  temuan  penelitian  terdahulu,  oleh  karena  itu penelitian  ini  dilakukan  untuk  memperkuat  hasil temuan penelitian sebelumnya.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  pe- nelitian  deskriptif  kualitatif.  Sehingga  data-data yang  dihasilkan  dalam  penelitian  ini  adalah  des- kriptif  berupa  kata-kata.  Metode  penelitian  kua- litatif  merupakan  metode  penelitian  yang  diguna- kan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti  merupakan  instrumen  kunci,  teknik  pe- ngumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna daripada  generalisasi  (Kuswana  2011:53).  Fokus penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yakni menggunakan teori yang dikemukakan oleh Grindle  yang  dikutip  oleh  Anggara  (2014)  yang menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan  yakni meliputi isi kebijakan dan konteks kebijakan.  Bila dilihat dari sumber atau asal data diperoleh, maka jenis  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  primer yang  didapatkan  dari  informan  dan  tempat  atau peristiwa  dan  data  sekunder  berasal  dari  doku- mentasi.
Teknik  pengumpulan  data merupakan  penca- tatan  peristiwa-peristiwa  atau  hal-hal  atau  ketera- ngan-keterangan  juga  karakteristik  sebagian  atau seluruh elemen populasi yang akan menjadi penun- jang  dan  mendukung  dalam  kegiatan  penelitian. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.  Kemudian teknik analisis  data yang digunakan  adalah  teknik  yang  dikemukakan  oleh (Miles,  Huberman,  and  Saldana  2014:31)  bahwa
langkah  analisinya  yakni  pengumpulan  data,  kon- densasi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  ke- simpulan  serta  verifikasi.  Pada  penelitian  ini,  uji keabsahan  yang  digunakan  adalah  uji credibility (meningkatkan  kecermatan  dalam  penelitian,  tria- ngulasi,  dan  menggunakan  bahan  referensi),  uji dependability , dan uji confirmability . Teknik keab- sahan data dilakukan peneliti untuk membuktikan kesungguhan  dan  kebenaran  hasil  data  yang  di- peroleh  sesuai  dengan  kegiatan  penelitian.  Oleh karena itu, peneliti memilih teknik keabsahan data tersebut sebagai uji validitas penelitian yang telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Isi Kebijakan
Pada  penelitian  ini,  teori  implementasi  kebi- jakan  yang  digunakan  adalah  dari  Grindle  yang dikutip oleh Anggara (2014) , yang terdiri dari 2 indi- kator, yakni isi kebijakan dan konteks kebijakan. 1. Isi Kebijakan Isi  kebijakan (content  of  policy) terdapat  6 (enam)  aspek  dan  Konteks  Kebijakan  terdapat  3 (tiga) aspek, yakni:
Pertama ,  mengenai  kepentingan  yang  mem- pengaruhi  diketahui  bahwa  terdapat  beberapa  ke- pentingan  yang  mempengaruhi  dalam  implemen- tasi  kebijakan  perlindungan  perempuan  korban kekerasan  seksual  di  Kabupaten  Sidoarjo  berupa regulasi  dari  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah,  visi  misi  instansi,  dan  tujuan  dari  adanya kebijakan  tersebut  yang  berlaku  untuk  seluruh instansi yang terkait dan saling berkesinambungan.
Untuk  menangani  dan  mengurangi  korban kekerasan  seksual  pemerintah  UPTD  Pember- dayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  ter- dapat  visi  dari  UPTD  PPA  yakni  mengupayakan pembangunan  yang  berkeadilan  dalam  rangka penegakan  hak  asasi  manusia  bagi  perempuan  di Kabupaten Sidoarjo. Dapat diketahui bahwa secara umum,  regulasi  bertujuan  untuk  mengendalikan segala  hal.  Dalam  memberikan  perlindungan UPTD  PPA  tidak  bekerja  sendiri,  terdapat  kerja- sama  dari  para  stakeholders  yang  dilakukan  guna meningkatkan  perlindungan  kepada  korban  keke- rasan seksual, stakeholders yang terlibat yakni Unit PPA  Kepolisian,  Dinas  Sosial  dan  Dinas  Kese- hatan.
Kedua, tipe  manfaat  kebijakan Kemudian Grindle  dalam  Aziz  (2019)  berupaya  untuk  me- nunjukan  atau  menjelaskan  bahwa  dalam  suatu kebijakan  harus  terdapat  beberapa  jenis  manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh  pengimplementasian  kepada  banyak  pelaku lebih mudah diimplementasikan dibanding dengan
kebijakan yang kurang bermanfaat. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik itu program, peraturan, atau  perundang-undang  sebagai  landasan  hukum- nya harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif serta dapat merubah kearah yang  lebih  baik  dari  hasil  pengimplementasian- nya.Setiap  kebijakan  tentunya  merupakan  suatu upaya  ataupun  usaha  dari  pemerintah  untuk  men- jadikan sesuatu menjadi  lebih  baik  lagi dan dapat menyelesaikan  permasalahan  yang  ada  serta bermanfaat.
Tabel 1. Manfaat Memberikan Perlindungan
Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2022
Dalam  penelitian  ini,  keberhasilan  suatu  im- plementasi  kebijakan  terkait  perlindungan  perem- puan  korban  kekerasan  seksual  di  Kabupaten  Si- doarjo baik yang termuat dalam regulasi yang ada maupun  manfaat  secara  langsung  yang  dirasakan oleh  keluarga  korban  kekerasan  seksual.  Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa implemen- tasi kebijakan sudah sesuai dengan tujuan. Dampak positif  yang  dihasilkan  juga  dapat  dikatakan  baik karena  UPTD  PPA  Sidoarjo  berhasil  menangani kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  di Kabupaten Sidoarjo. UPTD PPA juga memberikan pelayanan  terapi healing yang  bertujuan  sebagai pengobatan traumatic yang  dirasa  oleh  korban. Dengan  demikian,  implementasi  kebijakan  yang diterapkan  oleh  UPTD  PPA  Sidoarjo  sudah  ber- hasil  dan  bermanfaat  juga  untuk  para  masyarakat atau korban kekerasan terhadap perempuan.
Ketiga ,  derajat  perubahan  yang  diinginkan Menurut  Grindle  dalam  Aziz  (2019),  indikator derajat  perubahan  yang  diinginkan  menjelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus  mempunyai  tujuan  yang  jelas.  Sebuah  ke- bijakan  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat yang  baik  secara  berkelanjutan.  Suatu  implemen- tasi yang baik akan memberikan output yang baik untuk  jangka  waktu  yang  singkat  maupun  yang panjang secara terus menerus serta teratur.
Diagram  2. Jumlah  Kasus  Kekerasan  Perempuan di Kabupaten Sidoarjo 2020-2022
Sumber: Sistem Informasi Online, 2022.
Dapat  dilihat  Diagram  2  bahwa  kekerasan terhadap  perempuan  yang  terjadi  dari  tahun  2020 sampai  tahun  2022  terus  mengalami  penurunan. Dari  pernyataan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa implementasi  kebijakan  sudah  memperoleh  dan sesuai dengan derajat perubahan yang diinginkan. derajat  perubahan  yang  diinginkan  juga  dapat dipahami  sebagai  adanya  kebijakan  yang  dimple- mentasikan  UPTD  PPA  Sidoarjo  dapat  memberi- kan  suatu  output  yang  baik  mengenai  rentang waktu  yang  bertahap  dan  jangka  panjang  yang  d- ilakukan  secara  terus  menerus  dan  teratur.  Sehi- ngga terdapat perubahan yang jelas dalam kebija- kan  perlindungan  perempuan  korban  kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo.
Keempat , Letak pengambilan keputusan dike- tahui  bahwa  setiap  instansi  memiliki  letak  pe- ngambilan  keputusan  masing-masing,  maka  pada bagian  ini  harus  dijelaskan  dimana  letak  pe- ngambilan  keputusan  dari  suatu  kebijakan  yang hendak  diimplementasikan.  Letak  pengambilan keputusan  tentunya  sangat  erat  kaitannya  dengan para stakeholders dimana  setiap  keputusan  yang diambil  dalam  menjalankan  suatu  kebijakan  satu program  harus  sesuai  dengan  peraturan  dan  ke- tentaun yang ada dan keputusan yang diambil tentu untuk kepetingan bersama.
Bahwa setiap instansi memiliki letak pengam- bilan  keputusan  masing-masing,  sehingga  dapat diketahui  bahwa  UPTD  PPA  berperan  sebagai implementor  dari  kebijakan  yang  dibuat  oleh DP3AK  maupun  DP3AKB.  Meskipun  dalam pelaksanaannya  terdapat  pembagian  pengambilan keputusan  dalam  kebijakan  perlindungan  perem- puan  korban  kekerasan,  implementasi  kebijakan perlindungan  pada  perempuan  korban  kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo telah memiliki letak pengambilan  keputusan  yang  jelas  dalam  setiap prosesnya. Dalam mengambil keputusan perlindu- ngan  perempuan  korban  kekerasan  UPTD  PPA
Kabupaten Sidoarjo juga membutuhkan keputusan dari  Instansi  yang  terlibat  guna  tidak  terjadi  tum- pang tindih.
Kelima, Menurut  Sahputri  dan  As’ari  (2021) bahwa  dalam  pelaksanaan program terdapat  pem- bagian tugas secara jelas. Karena pelaksana prog- ram adalah penggerak ataupun alat untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuatan  kebijakan.  Dapat  dikatakan  para  pela- ksana ini adalah penyedia dan yang pemberi pela- yanan bagi masyarakat di dalam suatu kebijakan.
Dalam  pelaksanaannya  dapat  diketahui  ter- dapat  pembagian  tugas  dalam  program  perlindu- ngan perempuan di Sidoarjo. DP3AKB merupakan induk perlindungan perempuan korban kekerasan. Sedangkan  UPTD  PPA  Sidoajo  yang  merupakan instansi  dibawah  naungan  DP3AKB  bertugas  se- bagai  pendampingan  korban.  Kemudian  secara umum,  Dinas  Sosial  bertindak  sebagai  wadah rehabilisasi  dan  RSUD  sebagai  penanganan  ke- sehatannya.
Keenam, Menurut Grindle dalam Aziz (2019) pelaksanaan  atau  pengimplementasian  suatu  ke- bijakan  perlu  didukung  dengan  adanya  sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna  untuk  mensukseskan  dalam  pelaksanaan. Dalam  pelaksanaan  kebijakan  publik  sumberdaya diantaranya merupakan : staf yang memadai, infor- masi,  pendanaan,  wewenang,  dan  fasilitas  pendu- kung lainnya ( Afandi, 2015). Sumber daya Sum- berdaya  dapat  diketahui  bahwa  dalam  implemen- tasi  kebijakan  dalam  perlindungan  perempuan korban  kekerasan  seksual  di  Kabupaten  Sidoarjo dapat  dikatakan  telah  memiliki  sumber  daya  ma- nusia  yang  cukup,  sumber  dana  yang  mampu mengcover  seluruh  pengeluaran  serta  memiliki sumber  daya  fasilitas  yang  memadai  bagi  para korban  dan  mendukung  pelaksanaan  kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo.
Sumber daya manusia yang digunakan dalam implementasi perlindungan korban kekerasan sek- sual di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo berjumlah 13  orang,  dimana  sumber  daya  manusia  tersebut terdiri  dari  1  Kepala  UPTD  PPA,  4  konselor,  3 pendamping  hukum,  2  pengadministrasi  umum,  1 pendamping  korban  (shelter),  1  keamanan  dan  1 kebersihan. Jika sumber daya manusia yang ada di internal  tidak  mencukupi,  maka  perlu  adanya kerjasama dengan sumber daya manusia dari eks- ternal agar bisa mencukupi. Oleh karena itu untuk UPTD  PPA  Kabupaten  Sidoarjo  menambahkan sumber  daya  manusia  dari  eksternal  yang  ber- jumlah  2  orang  sebagai  tenaga  bantuan  untuk psikologis klinis.
Sedangkan  untuk  sarana  dan  prasarana  yang diberikan  sebagai  tempat  untuk  konsultasi  yaitu ruang  konsultasi  dewasa,  ruang  mediasi,  tempat bermain anak, dan rumah aman. Selain itu UPTD PPA  juga  memilki  mobil  untuk  perlindungan perempuan dan anak (Molin) sebanyak 1 unit dan 2 sepeda  motor  sebagai  alat  transportasi.  Fasilitas tersebut juga sudah diberikan dengan kondisi yang baik dan layak. Sehingga masyarakat merasa puas dalam diberikan pelayanan.
Ketujuh , Sahputri dan As’ari (2021) menjelas- kan bahwa kekuasaan dan kepentingan merupakan sebuah aspek yang bisa menunjukkan ke arah mana implementasi  kebijakan  perlindungan  korban kekerasan  seksual  di  Kabupaten  Sidoarjo  tersebut berjalan.  Mengenai  kekuasaan  dan  strategi  mem- perlihatkan  bahwa  terdapat  kekuasaan  yang dimiliki oleh pemerintah yakni Pemerintah daerah sebagai  pelaksana  kebijakan  dalam  menjalankan kewenangannya  tersebut  mempunyai  tugas  untuk dapat  mengatur  lembaga  pelayanan  agar  dapat mentaati  peraturan  daerah,  kemudian  juga  men- ciptakan  suasana  lingkungan  yang  aman  bagi perempuan.  Selain  itu  juga  terdapat  strategi  yang dilakukan oleh pemerintah melalui layanan penga- duan dan sosialisasi kepada masyarakat dan strategi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan per- lindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten  Sidoarjo  yakni  dengan  adanya  sosia- lisasi  dan  diadakanya  pelayanan  pengaduan melalui  hotline  dan  media  dengan  beberapa  alur yang harus dilakukan oleh pelapor.
Kedelapan, Dalam  implementasi  kebijakan yang  telah  dibuat,  maka  pelaksanannya  akan terlepas dari karakteristik atau peran dari pelaksana kebijakan itu sendiri.
Sebagai  karakteristik  pelaksana  kebijakan yakni  UPTD  PPA  Sidoarjo  tersebut  karakteristik pelaksana  kebijakan  tersebut  dapat  menangani tindakan  kekerasan  seksual  pada  perempuan  di Kabupaten  Sidoarjo  yang  tercermin  dalam  mem- berikan  perlindungan  dan  upaya-upaya  lain  yang dilakukan  oleh  para stakeholder yang  ada  di  Ka- bupaten  Sidoarjo. Memberikan  pelayanan  sesuai dengan Standar  Operasional  Prosedur (SOP) untuk tahap-tahap prosesnya mulai dari identifikasi konsultasi,  pendampingan  kalau  dibutuhkan  me- diasi,  dan  juga  pendampingan  korban  secara psikologis  maupun  hukum  dan  disepakati  oleh beberapa  instansi  terkait  dalam  koordinasi  yang telah dilakukan. Apabila terdapat korban kekerasan seksual  yang  perlu  dibawa  ke  kepolisian,  UPTD PPA  Sidoarjo  dapat  mendampingi  hingga  lanjut persidangan,  kemudian  apabila  terdapat  trauma atau membutuhkan terapi, maka UPTD PPA akan mendampingi korban semaksimal mungkin.
Kesembilan, dalam  proses  pelaksanaan  suatu kebijakan  adalah  kepatuhan  dan  respon  dari  para pelaksana. Respon dan kepatuhan dari para petugas pelaksana dalam melaksanakan kebijakan perlindu- ngan  perempuan  korban  kekerasan  di  Kabupaten Sidoarjo menunjukkan sikap yang cepat dan tang- gap atas pelayanan perlindungan perempuan, tidak ada  penolakan  terkait  pelayanan  dan  penanganan. Kalaupun  ada  penolakan  itu  karena  bukan  ranah dari  UPTD  PPA  Sidoarjo,  seperti  halnya  ada  ke- kerasan  terhadap  laki-laki,  maka  UPTD  PPA  Si- doarjo  tidak  semata-mata  langsung  menolak,  na- mun tetap dilakukan konseling dan dilihat permasa- lahannya terlebih dahulu.

## KESIMPULAN
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa implementasi  kebijakan  perlindungan  perempuan korban  kekerasan  seksual  di  Kabupaten  Sidoarjo telah dilakukan dengan baik dan optimal, walaupun dalam  seluruh  indikator  sudah  diketahui  baik secara keseluruhan, namun tingkat korban kekera- san seksual terhadap  perempuan masih  tinggi, se- hingga upaya yang dilakukan UPTD PPA Sidoarjo perlu  ditingkatkan  lagi  dengan  berpedoman  pada regulasi yang ada. Implementasi kebijakan perlin- dungan  perempuan  korban  kekerasan  seksual  di Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa kepentingan yaitu  berupa  regulasi  dari  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah,  visi  misi  instansi,  dan  tujuan yang  terkait  dan  saling  berkesinambungan. Dapat dikatakan bahwa kebersinergian perlindungan kor- ban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo sudah baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwilaga, R., & Aryanti, R. (2019). Implementasi Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bandung  Oleh Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A ) Kabupaten Bandung. Jisipol:  Jurnal  Ilmu  Sosial DanIlmu Politik , 3 (1), 28–38.
Anggara,  S.  (2014). Kebijakan  Publik .  Pustaka Setia.
Aziz,  M.  I.  A.  (2019).  Implementasi  Kebijakan Kartu  Indonesia  Sehat  di  Kecamatan Seberang  Ulu  I  Kota  Palembang.  In Universitas Sriwijaya . Kuswana,  D.  (2011). Metode  Penelitian  Sosial . Pustaka Setia.
Mentari,
M., & Zulkarnaini, Z. (2017). Implementasi  Kebijakan  Pengadaan Bus  Sekolah  Gratis  Bagi  Pelajar  Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (Doctoral dissertation, Riau University).
Miles,  M.,  Huberman,  M.,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis:  A  Methods Sourcebook (3rd  ed.).  Library  of  Congress Cataloging-in-Publication Data.
Mohd  Ibnu  Afandi,  W.  W.  (2015).  Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11  Tahun  2011  tentang  Pajak  Daerah  dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Adminstrasi Publik , 5 (Vol.  5  No.  2  (2015): Jurnal Administrasi  Publik :  Public  Administration Journa l
December).
https://doi.org/10.31289/jap.v5i2.70
Ningrum, O. W., & Hijri, Y. (2022). Implementasi
Kebijakan  Penanganan  Kasus  Kekerasan
Terhadap  Perempuan. Jurnal  Inovasi  Dan Kreativitas (JIKa) , 1 (2), 109–125. https://doi.org/10.30656/jika.v1i2.4180
Rahutami, K. P., & Utami, S. (2018). Implementasi Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta  Nomor  3  Tahun  2012  Tentang Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Korban Kekerasan di Yogyakarta. Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi , 7 (1), 50–74.
Rosnawati,  E.  (2018).  Peran  Pusat  Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)  dalam  Mengatasi  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga. Jurnal  Kosmik Hukum , 18 (1), 82–94.
Sahputri,  M.,  &  As’ari,  H.  (2021).  Implementasi Kebijakan  Penyelenggaraan  Perlindungan Anak Di Kabupaten Rokan Hulu. PUBLIKA : Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik , 7 (2),  176–
190.
https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(2).74 40 Satriani,  B.  Y.,  &  Harsasto,  P.  (2019). Implementasi Program Perlindungan
Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang (Studi pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Journal  of  Politic  and  Government Studies , 8 (2), 231–240.
Utami, P. N. (2016). Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban  Kekerasan  Terhadap  Perempuan Melalui  Pusat  Pelayanan  Terpadu. Jurnal
HAM , 7 (1), 55. https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.71
Wati, E. R. (2017). Perlindungan Terhadap Korban
Kekerasan dalam Rumah Tangga di
Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2004 Legal Protection towards Victim of Domestic Violence  in  Sidoarjo  Regency  upon  Post  of Law 23 of 2004 , Domestic Violence. Jurnal
Holrev Fakultas Hukum Halu Oleo University , 1 (1), 86–104.