Vol. 1 No. 1 April 2017

## PERANAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) MELALUI INTERNATIONAL PROGRAMME ON THE ELIMINATING OF CHILD LABOUR (IPEC) DALAM MENANGGULANGI PEKERJA ANAK DI INDONESIA
Siti Fijriah Nursiam
Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia
Email: siti.fijriah@gmail.com

## Abstract
The  background  of  this  research  is  activity  of  the  International  Labor  Organization  (ILO)  in  the human  right  especially  in  Indonesia  through  the  International  Program  on  the  Elimination  of  Child  Labor (IPEC) period 2012-2016 as research object.
The  results  of  this  research  are  the  role  of  International  Labor  Organization  (ILO)  through  the International Program on the Elimination of Child Labor (IPEC) to overcome child labor in Indonesia, find the existing  programs  of  the  Ansional  Action  Plan  for  the  Elimination  of  Child  Labor  and  Forced  Work  For Children ( RAN-PBPTA); there are also improvements in work performance, child education, hazard training of child laborers, and skills training that is being undertaken in tackling the problem of child labor in Indonesia.
Keywords ILO, IPEC, IPEC in Indonesia, Child Labor.

## Abstrak
Latar belakang dari penelitian adalah aktifitas International Labour Organization (ILO) dalam bidang ak asasi manusia khususnya Pekerja Anak di Indonesia melalui International Programme on The Eliminating of Child  Labour (IPEC) Periode 2012-2016 sebagai objek penelitian. peranan International Labour Organization (ILO) melalui International Programme on The Eliminating of Child  Labour (IPEC) dalam menanggulangi pekerja anak di Indonesia, menemukan bahwa terdapat program Rencana Aksi Nasional Penghapusan Pekerja Anak dan Bentuk Pekerja Terbutuk Untuk Anak (RAN-PBPTA); serta terdapat pula peningkatan lapangan kerja orangtua, pendidikan anak, kampanye bahaya pekerja anak, dan pelatihan keterampilan di Indonesia.
Kata Kunci: ILO, IPEC,IPEC di Indonesia, Pekerja Anak.

## 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang
Hubungan    internasional  adalah  ilmu yang mengkaji hubungan politik, ekonomi dan  sosial  antar  negara  sebagai  bentuk interaksi  antar  aktor  dan  anggota masyarakat, yang menjadi suatu keharusan dalam  hubungan  internasional    mencakup segala  aspek  untuk  mencapai  kepentingan nasional, dengan tujuan dalam mengembangkan
kemajuan negara tersebut. Selain itu hubungan internasional mengkaji  segala  bidang  ilmu  yang
mencakup hukum internasional, perusahaan  trans  nasional,  hak  asasi manusia, organisasi internasional dan lain- lain.  Interaksi  atau  aspek  yang  dikaji hubungan  internasional  tersebut  dari  segi keterhubungan  bersifat  global  ( global connections )  yang  melintasi  batas-batas negara baik oleh state actor atau non state actor (Rudy, 2003:3).
Pasca  Perang  Dunia  II,  membawa perubahan  besar  terhadap  dalam  sistem politik  internasional  dan  Hak  asasi Manusia  (HAM).  Seluruh  dunia  telah
Vol. 1 No. 1 April 2017
menyadari bahwa HAM sangatlah penting bagi  kehidupan,  sehingga  dari  saat  itu muncullah kampanye-kampanye mengenai HAM  yaitu  kampanye  yang  menentang perbudakan,  hak  buruh,  hak  untuk  para wanita dan hak anak.  sehingga mendorong perubahan  secara  sosial  dan  politik  di berbagai  belahan  dunia.  Fenomena  ini membangkitkan  dunia  Internasional  akan pentingnya Hak setiap orang yangmenjadi kepentingan bersama (Muladi,  2007:87).
Pada  beberapa  negara  berkembang di  dunia  isu  mengenai    pekerja  anak merupakan  sebuah  pelanggaran  serius sebagaimana  yang  telah  tercantum  dalam KHA  yang  harus  segara  ditangani  dan diperhatikan  karena  merupakan  salah  satu pelanggaran terhadap hak anak yang cukup serius.  Adapun  mengenai    pekerja  anak menurut lembaga khusus dibawah naungan PBB International  Labour Organization (ILO)  ada  batasan  umur  anak  yang  layak untuk    melakukan  pekerjaan,  sebagian pekerjaan  bisa    membahayakan  dan mengancam  kehidupan  mereka,  tidak mengenyam pendidikan, mengalami kekerasan  fisik,  emosional  dan  seksual. Penyebabnya  terkait  dengan  ketidak mampuan  ekonomi  yang  dialami  keluarga mereka,kurangnya  pendidikan  orang  tua, faktor lingkungan, budaya dan lainnya.
ILO adalah satu-satunya organisasi internasional badan PBB yang mengundang perwakilan pemerintah, pengusaha  dan  pekerja  untuk  bersama- sama  menyusun  kebijakan-kebijakan  dan program-program.  ILO  adalah  badan global  yang  bertanggung  jawab  untuk menyusun  dan  mengawasi  standar-standar ketenagakerjaan internasional. Bekerjasama dengan 181 negara
anggotanya,  ILO  berupaya  memastikan bahwa standar-standar ketenagakerjaan ini dihormati  baik  secara  prinsip  maupun praktiknya.  ILO  didirikan  pada  tahun 1919,  sebagai  bagian  dari  Perjanjian Versailles  yang  mengakhiri  Perang  Dunia Pertama,  untuk  mencerminkan  keyakinan bahwa  perdamaian  yang  universal  dan abadi  hanya  dapat  dicapai  bila  didasari
pada keadilan sosial (ILO, 2000: 4).
Salah  satu  keseriusan  ILO  dan menjadi  komitmennya  adalah  menetapkan hak  untuk  anak  yang  tertuang  dalam konvensi  ILO  No.  182  mengenai  bentuk- bentuk  pekerja  terburuk  untuk  anak,  yang menjadi  salah  satu    konvensi  dasar  bagi anak,  dan  hal  ini  sangat  memerlukan ratifikasi    dari  negara  anggotanya  dalam rangka membantu dan ikut serta menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk  untuk  anak,  termasuk  bentuk- bentuk  perbudakan  atau  eksploitasi  anak. Dalam  Konvensi  tersebut  mewajibkan negara-negara  yang  telah    meratifikasi untuk  dan  berupaya  dalam  memberikan bantuan  langsung  untuk  penghapusan pekerjaan  terburuk  untuk  anak  dan  untuk menciptakan  rehabilitasi,  integrasi  sosial, dan kemajuan ekonomi negaranya sendiri. Cara-cara  yang  telah  dilakukan oleh  ILO  dalam  upayanya  menanggulangi masalah  pekerja  anak,  yang  dilibatkan adalah  serikat  pekerja  atau  serikat  buruh yang  pertama  yaitu  melalui  kampanye, seperti  yang  telah  dilakukan  ILO  yang melakukan  kampanye-kampanye  dalam rangka memperjuangkan dan memberlakukan  konvensi-konvensi  dasar ILO  secara  efektif  yang  menangani  atau mengatur  persoalan  pekerja  anak.  Selain itu  ILO  membuat  program  khusus  dalam upaya  menghilangkan  dan  mengatasi masalah  pekerja  anak,  program  tersebut yaitu International  Programme  on  the Eliminating  of  Child  Labour (IPEC)  yang telah  bekerja  sama  langsung  dengan pemerintah  negara  dan  lembaga  non pemerintah  terkait  untuk  memerangi  dan menangglangi masalah pekerja anak (ILO- IPEC, 2009 : 11) .
Program IPEC didirikan pada tahun 1992,  merupakan  Program  ILO  yang bertujuan  menghapuskan  pekerja  anak secara  menyeluruh    yang  harus  dipenuhi yaitu  melalui  penguatan  kapasitas  dalam mengatasi  masalah-masalah  pekerja  anak serta  mempromosikan  sebuah  gerakan memerangi pekerja
anak diseluruh. Program  IPEC  telah  beroperasi
Vol. 1 No. 1 April 2017
di 88 negara, dengan biaya tahunan untuk proyek  kerjasama  teknis  yang  mencapai lebih  dari  US  $  61  juta  pada  tahun  2008 dan  masih  berjalan  sampai  saat  ini. Program  ini  merupakan  agenda    program terbesar di dunia dan telah ada sejak lama yang aspek penting dari Agenda Pekerjaan Layak. (ILO, 2008: 2).
Menurut laporan yang disampaikan Understanding  Children's  Work (UCW), yang  merupakan  kemitraan  antara  ILO, UNICEF  menyatakan  Juli  2016  Jumlah pekerja  anak  di  Indonesia  atau  berusia  di bawah 15 tahun di Indonesia cukup tinggi. Hasil laporan juga menunjukkan penurunan  keterlibatan  kaum  muda  dalam ketenaga  kerjaan  tidak  sejalan  dengan kemajuan  dalam  upaya  meningkatkan kehadiran  siswa  di  jenjang  sekolah menengah  pertama.  Karena  pendidikan menjadi respon penting terhadap permasalahan  pekerja  anak  dan  pekerja muda di Indonesia. Sebanyak 2,3 juta anak berusia  7-14  tahun  merupakan  pekerja anak  di  bawah  umur  yang  tidak  dapat menikmati  hak-hak  dasar  atas  pendidikan, keselamatan
fisik.
(http://ekonomi.kompas.com/read/2012/06
/20/16431491/2.3.Juta.Anak.Menjadi.Peke rja.di.Bawah.Umur, diakses 02/11/2017).
Fenomena pekerja anak di Indonesia  lebih  berkaitan  dengan  tradisi atau  budaya  membantu  orangtua,  faktor lainnya  adalah  pendapatan  orangtua  yang sangat  sedikit  tidak  mampu  lagi  menutupi kebutuhan  hidup  keluarga  sehingga memaksa  mereka  ikut  bekerja.  Di  pihak lain,  biaya  pendidikan  di  Indonesia  yang relatif  tinggi  telah  ikut  memperkecil kesempatan  mereka  untuk  mendapatkan pendidikan.  Kondisi  ini  menyebabkan pekerja  anak  kehilangan  kesempatan  yang seharusnya  mereka  alami  pada  masa kecilnya,  seperti  kesempatan  bermain  dan belajar  dan  faktor  penyebabnya  yang paling  besar  terjadi  adalah  kemiskinan (https://governmentresponse. globalslaveryindex.org/indicator.php?indic ator=R_PL_qyQ7iwktk_EQ_&country=7g tmqfoSfmg_EQ diakses 19/11/2017).
Upaya  penghapusan  pekerja  anak di  Indonesia  telah  ada  sejak  dulu,  salah satunya  dalam  hal  kebijakan  dan peraturan-peraturan  di  Indonesia  dengan diratifikasinya  Konvensi  ILO  No.  138 tahun  1973  mengenai  Usia  Minimum Anak  boleh  bekerja  melalui  Undang- undang  RI  No.20  tahun  1999.  Ratifikasi ini kemudian diikuti dengan diratifikasinya Konvensi  ILO  No.  182  melalui  Undang- undang  No.  1  tahun  2000  mengenai Bentuk-bentuk  Pekerjaan  Terburuk  untuk Anak (BTPA). Untuk mendukung pelaksanaan  kedua  konvensi  tersebut pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden  No.12  tahun  2001  membentuk Komite Aksi Nasional (KAN)
penghapusan  BPTA  yang  diikuti  oleh pengesahan  Rencana  Aksi  Nasional (RAN) melalui Keputusan Presiden No.59 tahun  2002.  Kemudian,  sebuah  kerangka kerja  baru  yang  merupakan  sebuah program  terikat  waktu  dirancang  untuk melaksanakan  Rencana  Aksi  Nasional (RAN).  ILO  mengenai  Perkerja  Anak menghimbau  dunia  untuk  bersatu  dalam melaksanakan  upaya-upaya  global  untuk menghapuskan  BPTA  pada  tahun  2016. Sangat  jelas  bahwa  penentuan  tahun  2016 berkaitan  erat  dengan  target  pencapaian tujuan-tujuan  Pembangunan  Milenium ( Millenium  Development  Goals/MDGs ) untuk  penghapusan  kemiskinan  akut  pada tahun 2015(ILO, 2011: 7).
ILO  bersama  dengan  Kementerian
Ketenagakerjaan
Indonesia, dalam kebijakannya  berinisiatif  dan  berupaya dalam penanggualangan pekerja anak telah dilakukan  di  Indonesia  dalam  sepuluh tahun  terakhir  menangani  segala  bentuk pekerja  anak  dan  untuk  mempromosikan akses  terhadap  pendidikan. Ini  termasuk upaya  inisiatif  perlindungan  sosial  utama, investasi  tambahan  di  bidang  pendidikan, dan  komitmen  nasional  untuk  menangani pekerja  anak. Dalam  proyek  mendukung upaya untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan  dan  juga  bekerja  sama  dengan pemangku  kepentingan  lokal  untuk mengidentifikasi  solusi  jangka  panjang
Vol. 1 No. 1 April 2017
untuk pekerja anak. Dukungan pengembangan  kapasitas  proyek  telah difokuskan pada kemitraan tingkat nasional  dan  lokal  yang  bekerja  sama dengan  Kementerian  Ketenagakerjaan yang  mendukung  proses  konsultasi  yang telah  menghasilkan Roadmap nasional untuk  penghapusan  BPTA  untuk  anak, Kementerian  Pendidikan  Nasional  dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo), Konfederasi  Serikat  Pekerja,  Organisasi Non Pemerintah dalam rangka
mempromosikan  cerita  tentang  pekerja anak  dan  pentingnya  pendididkan  bagi anak (ILO, 2014:2-3 ).
Selanjutnya  Program  ILO  dalam penghapusan PA dan BPTA yang telah ada kurang lebih  selama 17 tahun di Indonesia ini  merencanakan  dan  mengelompokkan programnya  dalam  dua  dekade  yaitu dekade  pertama  dimulai  tahun  2002-2012 yaitu  dalam  dua  tahapan.    Dan  dekade kedua  tahun  2013-2022  dalam  3  tahap yang  masih  dalam  proses  stategi penghapusan PA dan BPTA.
Kurun  waktu    2002-2012  Tahap  I, pemerintah  bersama  dengan  pemangku kepentingan yaitu, KEMENAKER, KEMENSOS,  Kementrian  Pemberdayaan Perempuam dan Anak, kepolisian dan lain- lain. telah berhasil  melaksanakan berbagai kegiatan  dalam  upaya  penghapusan  PA dan  BPTA.  Tahap  II  (2008–2012) difokuskan mobilisasi pelaksanaan penghapusan  pekerja  anak  (kemenaker, 2012: 22-54 ).
Selain itu keterlibatan LSM sebagai mitra  aktif  ILO  dalam  melaksanakan program-program  IPEC  melalui  berbagai macam  cara  juga    terlibat  aktif  dalam proses  penetapan  kebijakan  dan  kerangka kerja  pelaksanaan  Program  Aksi  Nasional IPEC  melalui  persiapan  Rencana  Aksi Nasional  dilaksanakan  setelah  melalui perundingan yang matang dengan lembaga pemerintah, serikat pekerja dan pengusaha serta LSM lain, dan Komite Aksi Nasional Bentuk-Bentuk  Pekerjaan  Terburuk  untuk Anak  juga  terdiri  dari  perwakilan  LSM,
disamping  pemerintah,  pekerja  dan pengusaha. LSM didukung IPEC menerapkan  program  aksinya  dalam rangka  mencegah  bertambahnya  Pekerja Anak dengan cara meningkatkan kesadaran  masyarakat  dan  membantu keluarga  dan  anak-anak  yang  beresiko tinggi  menjadi  Pekerja  Anak.  LSM berperan  penting  dalam  proses  perekrutan anak-anak  dari  lingkungan  kerja  yang berbahaya  dan  memberikan  mereka pilihan-pilihan  yang  pantas  dan  progam rehabilitasi  dalam  bentuk  Pendidikan  non formal, konsultasi, kesehatan dan kegiatan untuk  meningkatkan  penghasilan  keluarga (ILO Jakara, 2012:4).
Keterlibatan  LSM  dalam  Upaya Penghapusan  Pekerja  Anak  di  Indonesia, salah  satunya  melalui  LSM  Yayasan Dinamika  Indonesia  menyelenggarakan program  Penarikan  Pekerja  Anak  dalam rangka  Program  Keluarga  Harapan  (PPA- PKH),  program  ini    berlangsung  selama satu bulan untuk selanjutnya menempatkan anak-anak  putus  sekolah  pada  sekolah- sekolah formal. Pemerintah sangat membutuhkan  bantuan  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM)  dalam  mengatasi pekerja  anak.  Pemerintah  akan  sulit menjalankan  berbagai  program  upaya menekan  angka  pekerja  anak  tanpa bantuan LSM (https://www.voaindonesia.com /a/pemerintah-masih-perlu-bantuan-lsm- untuk-atasi-masalah-pekerja  anak/19.html
, diakses 23/11/2017).
Selain adanya beberapa pencapaian kebarhasilan  ada  juga  pencapaian  yang gagal  karena  faktor  tempat  dan  situsai yang  tidak  mendukung,  seperti  yang terjadi  di  daerah  pedalama  papua  dan  lain yang memiliki akses pendidikan yang sulit dan keterbatasan pengajar sehingga daerah ini  tidak  mengalami  peningkastan  dalam hal  berkurangnya  jumlah  pekerja  anak. IPEC  terus  berupaya  untuk  melaksanakan program-program aksi yang lebih berbobot di  Indonesia  untuk  terus  mengurangi pekerja  anak  di  Indonesia  dengan  skala yang  lebih  besar,  dan  dengan  batasan
Vol. 1 No. 1 April 2017
waktu  tertentu,  dengan  target  satu  sektor tertentu.

## 1.2  Rumusan Masalah 1.2.1 Rumusan Masalah Mayor
Peneliti merumuskan masalah mayor  sebagai  berikut  :  “Bagaimana Peranan International Labour Organization (ILO)  Melalui International Programme  on  the  Eliminating  of  Child Labour (IPEC)  dalam  Penanggulangan Pekerja Anak di Indonesia 2012-2016” .

## 1.2.2 Rumusan Masalah Minor
Peneliti  menjabarkan  kemabali rumusan  masalah  mayor    kedalam rumusan  masalah  minor  yaitu  sebagai berikut:
1. Upaya apa yang dilakukan
International  Labour  Organization dalam International  programme on the Eliminating of Child Labour dalam menanggulangi pekerja anak di Indonesia?
2. Hambatan  apa  saja  yang  dialami dalam pelaksanaan program International  Programme  on  the eliminating  of    Child    Labour dalam menanggulangi pekerja anak di Indonesia?
3. Sejauh mana peranan yang dilakukan International  Labour Organization sebagai  organisasi internasional di bidang ketenagakerjaan dalam menanggulangi  pekerja  anak  di Indonesia?
1.2.3 Pembatasan Masalah Dalam memfokuskan ruang lingkup  kajian  penelitian  yang  akan dilakukan,  peneliti  membatasi  masalah yang  berkaitan  dengan International Programme  on  the  Elimminating  of  Child Labour dalam  kurun  waktu  empat  tahun yaitu 2012-2016, karena kurun waktu 2016 merupakan penentuan tahun yang berkaitan  erat  dengan  target  pencapaian
tujuan-tujuan  Pembangunan  Milenium ( Millenium  Development  Goals/MDGs )  , selain itu tahun akhir dari tahapan pertama rencana penghapusan pekerja anak 2020.
1.3 Maksud danTujuan Penelitian
1.3.1   Maksud Penelitian
Adapun  maksud  dari  penelitian  ini adalah bagaimana peneliti harus menjawab dan  memahami masalah yang terjadi pada penelitian  ini,  dan  bagaimana  menyikapi masalah  yang  terjadi  serta  langkah  apa yang  harus  diambil  dalam  menanggulangi pekerja anak. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan  untuk  mengetahui  sejauh mana  peranan International  Labour Organization
melalui
International programme  on  the  Eliminating  of  Child Labour dalam  menanggulangi  pekerja anak di Indonesia.

## 1.3.2   Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah sebagai beriku:
1. Untuk  mengetahui  lebih  jelas upaya  apa  saja  yang  dilakukan International  Labour  Organization melalui International  Programme on the Eliminating of Child Labour dilakukan  dalam  menanggulangi pekerja anak di Indonesia.
2. Untuk  mengetahui,  bagaimana hambatan  yang  dihadapi  oleh International  Programme  on  the Eliminating of Child Labour dalam penanggulangan  pekerja  anak  di Indonesia.
3. Untuk mengetahui sejauh manakah peranan  yang  dilakukan  oleh International  Labour  Organization sebagai organisasi buruh internasional dalam menanggulangi pekerja  anak  yang  terjadi  di Indonesia.

## 1.4
Kegunaan Penelitian
1.4.1 Kegunaan Teoritis Dari  hasil  penelitian  ini  nantinya diharapkan akan menjadi pedoman bersama  terkait Child  Labour, dan  akan memberikan  gambaran  secara  ringkas
Vol. 1 No. 1 April 2017
terkait  denga  fenomena human  right dan child labour, terutama di negara Indonesia yang memiliki jumlah penduduk tinggi dan sebagai negara berkembang.

## 1.4.2  Kegunaan Praktis
Hasil  dari  penelitisn  ini  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  dan  berguna  sebagai bahan  tambahan  pengetahuan  dan  studi empiris khususnya bagi para penstudi Ilmu Hubungan  Internasional  dan  umumnya  di luar jurusan tersebut, guna menaruh minat pembaca  dalam  memper  dalam  wawasan terhadap  organisasi  Internasional  di Indonesia terutama terkait masalah pekerja anak saat ini.

## 2. Tinjauan  Pustaka  dan  Kerangka
Pemikiran 2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Hubungan Internasional Hubungan    internasional  eksistensi saat ini adalah sebagai ilmu yang mandiri,
kemandirian ini merupakan proses keilmuan yang panjang. Hubungan internasional  merupakan  suatu  studi  yang telah lama ada dan masih ada sampai saat ini,  walaupun  pada  waktu  tertentu mengalami  kemajuan  dan  perubahan dalam  beberapa  bidang  yang  diikuti  oleh kemajuan  dalam  bidang  yang  lain  yang menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dunia.  Eksistensi  hubungan  internasional dimulai  pada  tahun  1930  setelah  perang dunia  pertama  yang  juga  mengikuti  ilmu sosial  dan  politik.  Studi  hubungangan internasional  memiliki  relasi  dengan politik  terutama politik Internasional antar negara,  selain itu dibeberapa bagian studi hubungan  internasional  merupakan  salah satu  bagian  dari  sejarah  yaitu  diplomasi dan  strategi  (  Darmayadi  dkk,  2015:  10- 18).
Hubungan  internasional  sebagai bentuk  interaksi  antar  negara  atau  non negara,  yang  mencakup  segala  aspek untuk  mencapai  kepentingan  nasional, dengan  tujuan  mengembangkan  kemajuan negara.    Interaksi  yang  dilakukan  adalah melalui  lintas  batas  negara.    Terjadinya
Hubungan  Internasional  merupakan  suatu keharusan  sebagai  akibat  adanya  saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya  kehidupan  manusia  dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya  suatu  negara  yang  menutup  diri terhadap  dunia  luar    (Perwita  &  Yani. 2005 :3 -4).
Pengertian  hubungan  internasional secara  definisioner  menurut  Antonius Sitepu adalah:
“Hubungan  internasional  dapat  di artikan  sebagai  hubungan  anter bangsa,  atau  global  yang  meliputi semua aspek hubungan yang terjadi dengan  melampaui  batas-batas ketatanegaraan. Hubngan internasional  juga  sebagai  istilah hubungan  antar  negara  untuk menandai sebuah hubungan tertentu,  yang  ditandai  dengan hubungan yang melintasi kedaulatan  batas  negara  dengan lahirnya Multinational corporations (MNC’s)  (Sitepu. 2011 :32)” .

## 2.1.2 Organisasi Internasional
2.1.2.1 Definisi Organisasi Internasional
Hubungan  kerjasama  Internasional antar  negara  bisa  dilakukan  melalui beberapa cara, misalnya hubungan diplomasi  sebagai  bentuk  perjanjian internasional  juga  merupakan  salah  satu wujud  dari  terjadinya  aktifitas  kerjasama hubungan  internasional.  Selain  itu,  bentuk kerjasama internasional juga dapat dilakukan  melalui  pelantara  organisasi- organisasi internasional. Organisasi internasional  adalah  aktor  penting  dalam hubungan internasional selain negara.
Selain  itu  dalam  bukunya  Perwita Anak  Agung  dan  Yani  mendefinisikan Organisasi Internasional sebagai berikut:
“Organisasi  internasional  adalah sebagai  struktur  yang  formal  dan berkelanjutan  yang  dibentuk  atau sebuah  kesepakatan  antar  anggota baikm  pemerintah  maupun  non
Vol. 1 No. 1 April 2017
pemerintah  dengan  tujuan  untuk mengejar  kepantingan  bersama antar  anggotanya.  Dan  ebih  lanjut upaya dalam mendefinisikan organisasi Internasional harus dilihat  dari  tujuan  yang  ingin dipenuhi,  institusi-institusi  yang ada,  dan  suatu  proses  pemikiran atau peraturan-peraturanyang dibuat pemerintah terhadap hubungan  antar  negara  dengan aktor-aktor non negara (Perwita,Yani, 2005 :92).”
Sebuah  Organisasi  Internasional memiliki  peranan  penting  dalam  negara termasuk  dalam  konplik  dan  masalah negaran  anggotanya,  akantetapi  biasanya tidak  semudah  yang  dibanyangkan  karena terkadang  sebuah  oraganisasi  gagal  dalam mengatasi  sebuah  masalah  atau  konflik yang sedang terjadi.
Organisasi  Internasional  memiliki
3 unsur:
1. Keterlibatan  negara  dalam  suatu pola kerjasama
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berskala 3. Adanya  staf  yang  bekerja  sebagai pegawai sipil internasional ( international sivil servant) (Rudy, 2005:3) .

## 2.1.2.2 Peranan

## Organisasi Internasional
Adanya  kerjasama  antara  organisasi internasional  dengan  negara  tentunya memiliki  fungsi  dan  tujuannya  masing masing,  dimana  hal  tersebut  sampai  pada target yang direncanakan, maka organisassi  internasional  memiliki  peran dalam  masalah  negara  untuk  mengatasi masalah  yang  terjadi  dalam  negara tersebut.  Oleh  karena  itu  peranan  dapat dianggap  sebagai  fungsi  baru  dalam pencapain  tujuan-tujuan  organisasi  dalam negara  atau  kemasyarakatan.  Yaitu  dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:
a. Sebagai  legitimasi  kolektif  semua aktifitas dalam organisasi atau
anggotanya secara individu.
b. Sebagai penentu agenda c. Sebagai  wadah  dan  instrumen  yang berpengaruh pada
kebijakan pemerintah (Bennet, 2002: 8).
Dari yang disebutkan di atas bahwa terbentuknya organisasi internasional tidak terlepas  dari  adanya  kepentingan  nasional dan  kesepahaman  antara  anggota-anggota untuk membentuk dan menjadikan sebuah organisasi  sebagai  sarana  dalam  mencapai kepentingan  nasional.  Dimana  harus  adak kesepahaman, kejasama, kesepakatan bersama  yang  disetujui  secara  bersama untuk  menjadikan  organisasi  tersebut terbuntuk  dan  berjalan  dengan  seharusnya menurut tujuan awal dibentuk.

## 2.1.3 Hak Asasi Manusia
Hak  Asasi  Manusia  berasal  dari perilaku atau kebiasaan manusia,  sehingga apabila  apabila  moral  manusia  semakin buruk dalam memperlakukan manusia lain, seperti  melakukan  tindak  kejahatan pembunuhan, penyiksaan dan lainnya yang serupa    maka  perilaku  tersebut  telah melanggar  hak  manusia  lain  yang  sama- sama memiliki hak hidup, sehingga moral manusia  menjadi  tolak  ukur  dalam  Hak Asasi Manusia.
Selain manusia sendiri negara juga memiliki  andil  dala  HAM  karena sumberdari  prinsip  HAM  adalah  Negara, dalam  hukum  Internasional  terdapat penghormatan untuk HAM yang menyatakan  3  prinsip,  yaitu  sebagai berikut:
a. Semua  negara  wajib  menghormati hak  pundamental  dan  memberikan kebebasan  diwilayahnya  masing- masing.
b. Negara  berkewajiban  melarang tidakan  diskriminasi  dalam  segala hal.
c. Negara memiliki tigas mengembangkan penghormatan universal pada HAM untuk bekerjasama  satu  sama  lain  untuk
Vol. 1 No. 1 April 2017
mencapai tujuan (Malcolmn, 2013: 262) . Berbeda  dengan  negara  barat penganut  liberal  kapitalis,  dimana  HAM memiliki  penghormatan  yang  baik  dan dihargai sebagai hak yang harus mendapatkan  perlindungan  secara  hukum oleh negara dan pemerintah sebagai wujud dari  penghormatan  terhadap  nilai-nilai individualistik  kemanusiaan,  negara  barat berpendapat  bahwa  manusia  itu  sebagai subjek  hukum  pibadi  yang  memiliki  hak- hak  individunya  masing-masing  yang wajib dihormati sebagai hak bawaan sajak manusia tersebut lahir (Qamar, 2013: 16).

## 2.1.4 Konvensi Hak Anak
Konvensi  Hak  Anak  adalah perjanjian  yang  mengikat  secara  yuridis dan  politis  diantara  berbagai  negara  yang mengatur  hal-hal  yang  berhubungan dengan  hak  anak.   Gagasan  mengenai  hak anak  bermula  setelah  berakhirnya  perang dunia  I  sebagai  reaksi  atas  penderitaan yang  timbul  akibat  bencana  peperangan terutama  yang  dialami  oleh  kaum perempuan  dan  anak,  para  aktivis perempuan  dalam  pawai  protes  mereka membawa  poster  yang  meminta  perhatian publik  atas  nasib  yang  menjadi  korban perang. Salah  seorang  Eglantyne  Jebb, kemudian  mengembangkan  10  butir pernyataan  tenteng  hak  anak.  Pada  tahun 1924,  untuk  pertama  kalinya  Deklarasi Hak  Anak  di  adopsi  secara  internasional deklarasi  ini  dikenal  juga  sebagai Deklarasi
Jenewa(https://www.unicef.org/magic/med ia/ documents/CRC_, diakses 10/10/2017).
Rancangan konvensi hak anak diselesaikan (1989),  dan  pada  tahun  itu  juga  naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh  Majelis  Umum  PBB  (tanggal  20 november).  Rancangan  inilah  sebagai Konvensi  Hak  Anak  (KHA).  Kemudian Indonesia  meratifikasi  KHA  dengan keputusan presiden No. 36/1990 tertanggal 25  agustus  1990.  Berlaku  KHA  di
Indonesia  mulai  5  Oktober  1990,  sesuai pasal  49  ayat  2,  Bagi  setiap  negara  yang meratifikasi atau yang menyatakan keikutsertaan  pada  konvensi  (Hak  Anak) setelah  diterimanya  instrumen  ratifikasi atau  instrumen  keikutseraan  yang  kedua puluh,  konvensi  akan  berlaku  pada  hari ketigapuluh  setelah  tanggal  diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan dari negara yang bersangkutan (http://satunama.org/2201/konvensi-hak- anak-dan-aplikasinya-di-indonesia/ diakses 26/10/2017).
Isi dari persetuajuan PBB mengenai  KHA  yaitu,  PBB  menghargai perlunya  nilai  budaya  dalam  masyrakat titapi  peting  perlindungan  bagi  anak  dan anak  memerlukan  perlindungan  serta perhatian  yang  khusus,  PBB  berasumsi dari kerjasama internaional dapat meningkatkan  kehidupan  anak  disetiap negara  khususnya  negara  berkembang. Oleh karena itu PBB menyetujui konvensi Hak  Anak  dan  di  tuangkan  melaui  pasal- pasal,  yaitu  pasal-pasal  tentang  ketentuan umur  bekerja  untuk  anak,  perlakuan orangtua  kepada,  dukungan  sosial,  dan kewajiban pendidikan untuk anak.

## 2.2 Kerangka Pemikiran
Dalam  penelitian  ini  diperlukan kerangka  pemikiran  agar  dapat  melihat sejauh  mana  penelitian  dapat  tergambar terutama  yang  berkaitan  dengan  variabel data  penelitian  dan  dengan  penerapan konsep  yang  diangkat  dengan  teori  yang memiliki hubungan dengan judul penelitian  sehingga  diangkat  menjadi masalah  dalam  penelitian.  Dalam  kajian hubungan  internasional  mengkaji  tentang peranan  sebuah  organisasi  internasional disebuah  negara  anggota,  dan  ini  menjadi sebuah  fenomena  yang  menarik  untuk peneliti dalam mengkajinya.
Di  dalam  penelian  ini,  penelitian memusatkan  analisa  pada  organisasi internasional di bawah naungan PBB yang membahas  tentang  tenaga  kerja  yaitu  ILO
Vol. 1 No. 1 April 2017
khususnya  pekerja  anak  yang  telah memiliki  sebuah  program  khusus  yaitu international
programme on the Eliminating  of  child  Labour yang mengarah  pada  Hak  Asasi  manusia  yang dikhususkan pada pekerja anak.
Karena Indonesia merupakan negara yang telah masuk kedalam anggota ILO  sehingga  ketentuan  yang  ada  dalam
ILO  menjadi  ketentuan  yang  harus diterapkan Indonesia, salah satunya dalam Konvensi ILO No. 138 yang berisi tentang Usia  Minimum  anak  diperbolehkan bekerja, yaitu umur 15 tahun untuk pekerja yang  tidak  membahayakan  dan  18  untuk pekerja  kasar  atau  berabahaya,  dan Konvensi  No.  182  berisi  tentang    bentuk- bentuk  pekerjaan  terburuk  untuk  anak. Sehingga  Indonesia  harus  meratifikasi Konvensi  tersebut  dan  menerapkannya kedalam  hukum  indonesia  yang  dijadikan acuan  terhadap  hukum  pekerja  anak  di Indonesia
Terjadinya pekerja anak di
Indonesia  memiliki  beberapa  faktor pendorong  yang  menyebabkan  suburnya pekerja  anak  faktor  utamanya  adalah perekonomian,  kesenjangan  ekonomi, kurangnnya  pendidikan  keluarga  yang seharusnya  mencegah  anak  untuk  tidak melakukan  pekerjaan  berat.  Dari  semua faktor  tersebut    memiliki  keterkaitan karena apabila salah satu di antaranya bisa di  atasi  mungkin  tidak  banyak  terjadi fenomena  pekerja  anak  di  Indonesia. Sehingga  ILO  membuat  sebuah  program yang  bekerja  sama  dengan  pemerintah Indonesia  agar  program  yang  di  buat  ILO bisa  memberikan  jalan  keluar  bagi Indonesia  dalam  mengatasi    fenomena pekerja  anak  yang  banyak  terjadi  di Indonesia lewat program ILO yaitu IPEC. Dalam program ini ILO-IPEC memberikan dukungan  dan  bantunnya  berupa  dana bantuan  dan  dantuan  teknis  untuk program-program  aksi  yang  telah  dibuat oleh  ILO-IPEC  dalam  pengahapusan pekerja anak, diama program ini dilakukan dengan  bekerja  sama  dengan  Pemerintah Indonesia melalui mitra utama
Kementerian  Tenaga  Kerja,  Kementerian Pendidikan  Nasional  dan  Kebudayaan, Kementerian  Sosial,  Asosiasi  Pengusaha Indonesia  (Apindo),  Konfederasi  Serikat Pekerja,  Lembaga  Swadayan  Masyarakat
Yayasan Dinamika Indonesia dan
Organisasi  Non  Pemerintah  lainnya  yang menjadi  sarana  ILO  dalam  mengatasi pekerja anak di Indonesia.

## 3. Metode Penelitian

## 3.1 Desain Penelitian
Dalam  metode  penelitian  ini peneliti  menggunakan  metode  kualitatif, yaitu dengan menggunakan  data sekunder dari bahan-bahan dan literatur terkait yang berhubungan  dengan  bahasan  penelitian yang  telah  penelitian  pilih.  Alasan  karena penelitian kualitatif dilakukan oleh cabang ilmu  sosial  dan  politik,  penelitian  dalam permasalahan  ini  menyoroti  permasalahan berkaitan  mengenai  perilaku  sosial, perilaku,  penelitian  dalam  metoode  ini menyoroti masalah-masalah terkait dengan perilaku  dan  peran  organisasi,  kelompok dan individu.

## 3.2 Informan Penelitian
Dalam  penelitian  ini  ada  pihak- pihak  yang  akan  dipilih  untuk  dijadikan sebagai
narasumber yang akan memberikan  dan  menambah  informasi sebagai  data  dalam  penelitian  ini  dan  dari sumber  yang  didapat  akan  membantu memperkaya data dan menambah informasi  yang  berkaitan  dengan  judul yang  diteliti.  Adapun  teknik  penentuan informasi  yang  dipakai,  yaitu  teknik penentuan purposive, purposive ini memiliki  pengertian  dimana  peneliti  akan menentukan  pihak-pihak  informan  dari masalah, tujuan dan variabel yang terdapat pada penelitian yang berkaitan.
Berkaitan  dengan  permasalahan yang diteliti, peneliti akan bertemu dengan informan  di  kantor  perwakilannya  di Indonesia,  dengan  narasumber  perwakilan ILO  Indonesia,  informan  di  Kementerian Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia,  dan
Vol. 1 No. 1 April 2017
Informan di Lembaga Swadayan
Masyarakat Yayasan Dinamika Indonesia.

## 3.3 Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  didapatkan  dari  hasil pengumpulan  data  melalui  studi  pustaka  ( library research) , observasi secara langsung  kelapangan,  wawancara  dari sumber  terpercaya  yang  berkaitan  dengan penelitian  dan  sumber  internet  sebagai sumber dari pengumpulan data.

## 3.3.1 Studi Pustaka
Pengumpulan data dalam penelitian ini  didapat    melalui  sumber  tulisan,  buku, artikel,  jurnal,  dan  hasil  penelitain lapangan.  Peneliti  juga  mencari  data  dari internet  mendapatkan  akses  melalui  situs resmi ILO, BPS, situs program IPEC, dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi  Indonesia  pekerja  anak, serta  LSM  Yayasan  Dinamika  Indonesia yang  membahas  mengenai  program penanggulangan  pekerja  anak  dan  juga mendapatkna  data-data  dari  e-book. Peneliti  juga  mendokumentasikan  sebagai salah satu bukti bahwa peneliti melakukan penelian  langsung  ke  lembaga-lembaga terkait yang bertujuan untuk mendapatkan catatan,  data,  buku,  surat  kabar  atau majalah,  dll  yang  dikeluarkan  oleh lembaga berkaitan mengenai pekerja anak.

## 3.3.2 Penelusuran Data Online
Peneliti  melakukan  studi  pustaka untuk  mencari  data-data  secara  online melalui e-book, mendapatkan berita terkini mengenai  fenomena  pekarja  anak  di Indonesia  dan  peran  ILO  serta  program terbaru  atau  yang  sedang  berjalan  di Indonesia,  mengunjungi  situs-situs  resmi pemerintah
Indonesia
mengenai pelaksanaan  peanggulangan  pekerja  anak yang  dilakukan  departemen  khusus  yang bersangkutan,  situs  organisai  ILO  serta situs program IPEC di Indonesia.

## 3.3.3 Studi Lapangan
Teknik  pengumpulan  data  melalui studi lapangan juga dilakukan oleh peneliti adalah  dengan  melakukan  penelusuran  di
situs  terkait  dan  untuk  melengkapi  data yang tidak bisa didapatkan peneliti di situs bisa  didapatkan  melalui  sesi    wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian  secara  langsung  ke  lapangan yang  didapat  lewat  wawancara  kepada anggota  narasumber  yang  diwawancarai, adalah  pihak  yang  memiliki  hubungan dengan  permasalahan  yang  akan  di  teliti dalam  penelitian  ini.  Narasumber  yang akan diteliti adalah, staff yang berasal dari kantor ILO Indonesia, serta terkait pekerja anak  yang  dibahas  dalam  penelitian, peneliti juga akan mewawancarai informan dari  kantor  Kementerian  Ketenagakerjaan, dan  ketua  salah  satu  LSM  yang bekerjasama  dengan  Pemerintah  dan  ILO seperti Yayasan Dinamika Indonesia.

## 3.4 Uji Keabsahan Data
Peneliti  memeilih  uji  keabsahan data  menggunakan  metode  triagulasi  data untuk mengungkap masalah-masalah yang ada  yang  dijadikan  sebagai  objek penelitian  dengan  cara  mengonfirmasikan data  yang  peneliti  peroleh  dari  sudut pandang  ILO  Indonesia,  Kementerian Ketenagakerjaan,  dan  Lembaga  swadayan masyarakat  Yayasan  Dinamika  Indonesia, sehingga  didapatkan  data  penelitian  yang benar-benar  valid  dengan  fakta  yang terjadi.

## 3.5 Teknik Analisa Data
Dalam  penelitian  kualitatif  yang dipilih  oleh  peneliti,  menganalisa    dengan menggunakan  teknik  reduksi  data  yaitu data  yang  didapatkan  dari  beberapa sumber  internet,  wawancara  dan  buku akan  dikaitkan  dengan  teori  dan  konsep sebagai  salah  satu  pijakan  serta  panduan dalam  menyelesaikan  studi  penelitian  ini yang  sesuai  dengan  keperluan  penelitian mengenai  peranan  program  ILO  yaitu IPEC  Indonesia  dalam  menanggulangi pekerja  anak  yang  terjadi  di  Indonesia. Teknik  analisa  data  ini  diharapkan  dapat digunakan  dalam  mendapatkan  data    hasil yang tepat dengan fakta yang terjadi sesuai
Vol. 1 No. 1 April 2017
dengan kebutuhan
penelitian. mendapatkan  hasil  kesimpulan  dari penelitian  dari  beberapa  data  yang diperoleh  dan  dari  beberapa  sumber  baik data  primer  atau  sekunder  yang  peneliti dapat  dari  sumber  informan  yang  berasal dari  ILO,  lembaga  pemerintah,  dan lembaga non pemerintah yang ikut bekerja sama dengan program ILO.

## 3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 3.6.1 Lokais Penelitian
Penelitian  akan  dilakukan  di beberapa lokasi sebagai berikut:
a. Kantor ILO Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.3, RT.10/RW.10,  Kp.  Bali,  Menteng, Kota Jakarta Pusat b. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 1250.
c. Perpustakaan Universitas
Komputer Indonesia (UNIKOM). Jl. Dipatiukur no. 114, Bandung. d. Perpustakaan Universitas Padjadjaran (UNPAD).
Jl. Dipatiukur no. 46, Bandung.
e. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat (BAPUSIPDA). Jl.  Kawaluyaan  indah  II  no.  4 Bandung.

## 3.6.2 Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan  dsri bulan September    2017    sampai  bulan  Februari
2018.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Gambaran Objek Penelitian
4.1.1.1  Tinjauan  Umum International Labour Organization
International  Labour  Organization (ILO)  adalah  badan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  yang  terus  berupaya mendorong  terciptanya  peluang  bagi perempuan dan laki-laki untuk
memperoleh  pekerjaan  yang  layak  dan produktif  secara  bebas,  adil,  aman  dan bermartabat.  Tujuan  utama  ILO  adalah mempromosikan  hak-hak  di  tempat  kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak,  meningkatkan  perlindungan  sosial serta  memperkuat  dialog  untuk  mengatasi permasalahan-permasalahan  yang  terkait dengan  dunia  kerja.  ILO  adalah  satu- satunya  badan  tripartit  PBB  yang mengundang perwakilan pemerintah, pengusaha  dan  pekerja  untuk  bersama- sama  menyusun  kebijakan-kebijakan  dan program-program (ILO, 2007:1).

## 4.1.1.1.1  Sejarah  dan  Perkembangan
International Labour Organization (ILO) Internatinal  Labour  Organization ( ILO)  didirikan  pada  tahun  1919,  sebagai bagian  dari  Perjanjian  Versailles yang mengakhiri  Perang  Dunia  Pertama,  untuk mencerminkan
keyakinan bahwa
perdamaian  yang  universal  dan  abadi hanya  dapat  dicapai  bila didasari  pada keadilan  sosial.  Pada  1944,  yaitu  sewaktu terjadi  krisis  internasional  kedua,  para anggota ILO membangun tujuan-tujuannya dengan menerapkan Deklarasi Philadelphia,  yang menyatakan  bahwa pekerja bukanlah komoditas dan menetapkan hak asasi manusia (HAM) dan hak  ekonomi  berdasarkan  prinsip  yang menyatakan  bahwa  kemiskinan  akan mengancam  kesejahteraan  di mana-mana (ILO, 2009: 2).
ILO  menjadi  lembaga  spesialis pertama  di  bawah  PBB  pada  tahun  1946,
yang baru  saja  terbentuk.  Besarnya peningkatan jumlah negara yang
bergabung  dengan  ILO selama  beberapa dasawarsa  setelah  masa  Perang  Dunia  ke- II telah membawa banyak perubahan. ILO bekerja  berdasarkan  pedoman  dari  Badan Pemimpin  ILO  ( Governing  Body ),  yang terdiri  dari  28  wakil  pemerintahan,  14 wakil  pekerja/buruh  dan  14  wakil pengusaha.  Mereka  bertugas  mengambil keputusan  mengenai  tindakan  yang  akan mempengaruhi kebijakan
ILO,
mempersiapkan  rancangan  program  dan
Vol. 1 No. 1 April 2017
anggaran,  yang  kemudian  diserahkan kepada Konferensi Ketenagakerjaan
Internasional  atau International  Lobour
Conference (ILC)  untuk  disetujui,  serta memilih Direktur Jenderal (ILO, 2016:7).
4.1.1.1.2 Misi  dan  Tugas International
Labour Organization (ILO) Misi International Labour Organization adalah  mempromosikan pekerjaan dan melindungi para buruh atau para  pekerja  untuk  mendapatkan  serta menciptakan  pekerjaan  yang  layak,  ILO dikhususkan untuk mempromosikan keadilan  sosial  dan  hak  asasi  manusia untuk  kaum  buruh  atau  pekerja  yang diakui  secara  internasional,  menjalankan misi, bahwa keadilan sosial sangat penting bagi perdamaian yang universal dan abadi.
Tugas ILO didasari pada pentingnya  menjalin  kerjasama  antara pemerintah  dengan  organisasi  pengusaha dan  serikat  pekerja  dalam  mendorong pertumbuhan  sosial  dan  ekonomi.  Dialog antara  pemerintah  dengan  kedua  mitra sosial  sebagai  hal  yang  menjadi  promosi dalam  pembentukan  konsensus  dan keterlibatan  demokratis  mereka  yang memainkan  peran  penting  di  dunia  kerja. Salah  satunya  melalui  dialog  sosial, dimana    dialog  sosial  adalah  sarana  yang paling  fleksibel  untuk  menciptakan perubahan  ekonomi  dan  sosial,  atau  bisa juga  diartikan  sebagai  perundingan, konsultasi  atau  sekedar  tukar  pikiran antara  perwakilan  pengusaha,  pekerja  dan pemerintah (ILO, 2009:1).
4.1.1.1.3 Tujuan, dan Prinsip International Labour Organization (ILO) Internatinal  Labour  Organization
memiliki  tujuan  utama  ILO  tercantum dalam 4 tujuan strategis:
1. Mempromosikan  hak-hak  ditempat kerja, mendorong kesempatan semua  orang  untuk  bisa  bekerja secara layak.
2. Memberikan  peluang  besar bagi  perempuan  dan  laki-laki
untuk  menciptakan  pekerjaan dan pendapatan yang lanyak. 3. Mempromosikan serta melaksanakan  standar  khusus, prisip-prinsip  fundamental  dan hak-hak di tempat kerja. 4. Memperluas cakupan dan meningkatkan efektivitas perlindungan  sosial  bagi  para buruh atau pekerja(ILO,
2000:5)..
5. Memperkuat  tripatisme  dan dialog  sosial  yang  terkait dengan pekerjaan.
Pelaksanaan  prinsip-prinsip  dan hak-hak  yang  terkandung  dalam  dua Konvensi  ILO  mengenai  kebebasan berserikat,  yaitu  Konvensi  No.  87/  l948 mengenai  Kebebasan  Berserikat  dan Perlindungan terhadap Hak Berorganisasi dan  Konvensi  No.  98/  l949  tentang perundingan    bersama  sebagian  telah dijamin oleh Komite Kebebasan Berserikat, bahkan  untuk  negara-negara  yang  belum meratifikasi  kedua  Konvensi  itu  (ILO, 2000:2).

## 4.1.1.1.5      Tata  Kelola  dan  Penyusunan Kebijakan
Kebijakan-kebijakan ILO yang luas ditetapkan oleh Konferensi
ILC ( International  Labour  Conference ),  yang mengadakan  pertemuan  setiap  tahun dengan  mengundang  para  konstituennya. Konferensi  ini  juga  mengadopsi  standar- standar ketenagakerjaan internasional yang baru  serta  menyetujui  rencana  kerja  dan anggaran  ILO.  Dalam  sesi-sesi  di Konferensi  ini,  ILO  dipandu  Badan Pengurus  ( Governing  Body), yang  terdiri dari 28 anggota pemerintahan, 14 anggota pengusaha  dan  14  anggota  pekerja. Sekretariat  ILO,  yaitu  Kantor  Perburuhan Internasional ( International
Labour Office ), berkantor pusat di Jenewa, Swiss, dan  mengelola  kantor-kantor  cabang  yang berada di lebih dari 40 negara. Pada tahun 1999,  Juan  Somavia  dari  Cile  diangkat sebagai  Direktur  Jenderal  ILO  yang kesembilan.  Ia  adalah  orang  pertama  dari
Vol. 1 No. 1 April 2017
belahan  bumi  selatan  yang  memimpin organisasi ini (ILO, 2005:18).
4.1.1.1.6      Mitra  dan  Pendanaan International Labour Organization (ILO)
Sejak  awal  1950an,  ILO  telah memberikan  kerja  sama  teknis  untuk semua  negara  di  semua  benua  dan  di semua  tahap  pembangunan  ekonomi. Proyek  dilaksanakan  melalui  kerja  sama yang erat antara negara penerima bantuan, donor,  dan  ILO,  yang  mengelola  jaringan kantor negara di seluruh dunia. Kerjasama pembangunan    membangun  jembatan antara  peran  standar  ILO  dan  perempuan dan laki-laki di mana-mana. Penting untuk memberi  orang  kesempatan  kerja  yang layak dan sarana penting untuk membantu pekerja,  pengusaha  dan  pemerintah  - dalam  membuat  Agenda  Pekerjaan  yang Layak menjadi kenyataan (ILO, 2000: 2).
Sumber  dana  ILO  terdiri  dari  tiga komponen yang terintegrasi, yang dirancang  untuk  pengiriman  hasil  ILO. Anggaran regular tambahan akun atau The Regular  Budget  supplementary  Account (RBSA)  melengkapi  anggaran  reguler ILO,  yang  diperkirakan  berasal  dari kontribusi  negara-negara  anggota  dan kontribusi  sumbangan  secara  sukarela untuk terjalinnya Kerjasama Teknik Extra- anggaran  ILO  atau Extra-budgetary Technical  Cooperation (XBTC)  (ILO, 2013:3).
Mitra pembangunan yang memungkinkan  dari  RBSA  sebagai  mitra pembangunan
untuk menyalurkan sumbangan  secara  sukarela    sebagai pendanaan  inti  yang  diciptakan  untuk meningkatkan  kapasitas  ILO  dalam memberikan  dan  mencapai  hasil  di Negara-negara    mitra  kerja  ILO.  Pada tahun 2011-2015, negara-negara pendonor ILO  telah  menunjukan  komitmen  untuk pendanaan-pendanaan, dan negosiasi pendanaan  sedang  diusahakan    dengan sejumlah mitra lainnya.
4.1.1.1.7  Ruang  Lingkup  Kajian  dan Progran International Labour Organization (ILO)
Terdapat  beberapa  ruang  lingkup kajian  ILO  yang  banyak  menjadi  dasar dari ragam kegiatan di belahan dunia yang terlahir dari beberapa bentuk program dan proyek  ILO,  IPEC-Indonesia  sendiri merupakan  salah  satu  program  yang diselenggarakan  ILO  dalam  rangka menanggulangi  kasus  pekerja  anak  di Indonesia. Dan terdapat beberapa hal yang menjadi ruang lingkup kajian ILO.

## 4.1.1.1.7.1 Hak Asasi Manusia
Berdirinya ILO bermula dari upaya untuk  menentukan  dan  menjamin  hak-hak para  pekerja  serta  memperbaiki  kondisi para pekerja dengan cara menyusun sistem standar  khusus untuk  ketenagakerjaan internasional  yang  diwujudkan  dalam sebuah  Konvensi,  Rekomendasi  dan Kaidah.  Dalam  Konvensi  No.  189 mendekati  promosi  kerja  layak  bagi pekerja  rumah  tangga  dari  perspektif  hak asasi manusia (ILO, 2013: 10).
Sampai  saat  ini  ILO  telah mengadopsi  lebih  dari  180  konvensi  dan 190  Rekomendasi  yang  mencakup  semua aspek yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.  Di  beberapa  bidang seperti  Konvensi  tentang  cuti  melahirkan, syarat  minimum  pekerja  anak  dan perlindungan bagi para pendatang, standar- standar  ini  memainkan  peran  penting dalam  menyusun  perundang-undangan nasional.  Melalui  proses  pengawasan negara  anggota  diterapkan  dan  ILO membantu  memberikan  saran-saran  dalam merancang  perundangan  ketenagakerjaan nasional  di  negara  anggotanya  (ILO, 2007:8)
ILO berupanya memusatkan perhatiannya dengan meningkatkan kesadaran  pada  masyarakat  mengenai pelanggaran HAM khususnya hak pekerja. Topik  kajian  ILO  yang  termasuk  kedalam ruang  lingkupnya  adalah  pekerja  anak, kerja  paksa,  diskriminasi,  perlindungan
Vol. 1 No. 1 April 2017
sosia,  jaminan  sosial,kesehatan  dan keselamatan  kerja,    upah  kerja  dan  kodisi kerja.  Ratusan  juta  manusia  mengalami ketidak  adilan  di  dunia  kerja,  hal  tersebut tidak  saja  melanggar  HAM  tapi  juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas(ILO/WHO, 2005:4).
Adapun  salah  satu  program  ILO yang  terkait  HAM,  yaitu International Programme  on  The  Eliminating  of  Child Labour (IPEC), International  Labour Standards
(NORMES), Department Standards and Fundamental principle and Right  at  Work (STANDARS)  dan program lainnya, yaitu Infocus Programme on Promoting The Declaration
( DECLARATION), dan Relation, Meeting and Document Services (RELCONF).
4.1.1.1.7.2 Pekerja Anak
Anak  merupakan  individu  yang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan  dari  bayi  hingga  remaja. Pertumbuhan  dan  perkembangan  anak pada rentang tersebut berbeda antara anak yang  satu  dengan  yang  lain  tergantung oleh  latar  belakang  kehidupannya.  Secara fisiologis  maupun  psikologis,  anak-anak lebih rentan daripada orang dewasa karena perkembangan  kompleks  yang  terjadi  di setiap tahap perkembangan. Pada hakekatnya  anak  tidak  diperbolehkan bekerja  karena  waktu  mereka  selayaknya dimanfaatkan  untuk  bergembira,  belajar, bermain,  berada  dalam  suasana  damai, mendapatkan  kesempatan  dan  fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual dan  sosialnya.  Namun  pada  kenyataannya banyak  anak-anak  dibawah  usia  18  tahun yang  telah  terlibat  aktif  dalam  kegiatan ekonomi,  menjadi  pekerja  anak  dengan alasan  tekanan  ekonomi  yang  dialami orang  tuanya  ataupun  faktor  lainnya (KPP&PA/BPS, 2015: 74).
Yang  dimaksud  dengan  pekerja anak sendiri adalah:
a. Mempekerjakan  seseorang  yang berusia  dibawah  15  tahun,  atau dibawah  usia  minimal  yang  diatur
dalam  hukum  nasional.  Gunakan standard yang lebih tinggi.
b. Dalam  beberapa  kasus,  anak-anak yang  berusia  diatas  13  tahun  (jika sesuai  dengan  usia  minimal  yang berlaku  di  tingkat  lokal)  dapat dipekerjakan untuk beberapa pekerjaan  ringan  (tft-pekerja  anak, 2015:2) . Pekerja anak biasanya
terkonsentrasi di ekonomi sektor informal, di  sektor  pedesaan  dan  industri-industri lain  yang  tersembunyi  dari  pandangan publik.  Anak-anak  yang  menjadi  pekerja anak, baik karena mereka masih di bawah usia  minimum  untuk  bekerja  atau  karena mereka  bekerja  pada  kondisi  yang membahayakan  atau  yang  ilegal,  tidak dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara optimal (ILO, 2009:1).
Hanya pekerja berusia 15 tahun ke atas  atau  berusia  di  atas  usia  wajib sekolah, apabila usia yang disebut terakhir ini  lebih  tinggi,  boleh  dipekerjakan. Pengecualian terhadap peraturan ini hanya boleh  dilakukan  apabila  perundang- undangan  nasional  menentukan  lain. Karena  pekerja  anak  bukanlah  anak  yang mengerjakan  tugas  kecil  di  sekitar  rumah atau  yang  mengerjakan  pekerjaan  dalam jumlah  sedikit  sepulang  sekolah  (ILO, 2009:8-9).
Lewat program untuk
menghapuskan  pekerja  nak  ILO  membuat beberapa  program  dalam  menanggulangi Pekerja  Anak  yaitu  IPEC  ( International Programme  on  the  eliminating  Of  child Labour )
yang berupaya dalam menanggulangipekerja anak dan pekerjaan yang  berbahaya  untuk  anak,  sehingga tingkat  pekerja  anak  bisa  berkurang  dari tahun ketahun dengan jumlah pekerja anak berkurang  secara  global,  dan  program Promote  Decent  Work  for  Domestic Workers  to  End  Child  Domestic  Work, yang  bertujuan  mempromosikan  kerja layak  untuk  pekerja  anak  rumah  tangngga dan penghapusan pekerja anak pada sektor pekerja  rumah  tangga  secara  efektif,  dan dari program promot ini ada bebrapa mitra
Vol. 1 No. 1 April 2017
ILO  dalam  proyeknya  yaitu  Jaringan Nasional  Advokasi  Pegawai  Rumah Tangga  Anak  (JALA  PRTA)  yang bertujuan  untuk  mengatasi  pekerja  rumah tangga anak yang belum cukup umur yang bersifat  nasional,  dan  Proyek  Jaringan Penanggulangan  Pekerja  Anak  (JARAK) upaya  yang  bertujuan  untuk  mengatasi pekerja anak di India.

## 4.1.1.1.7.3 Pekerjaan Layak
Pekerjaan  layak  adalah  pekerjaan produktif  yang  dilakukan  dalam  kondisi bebas,  setara,  aman  dan  bermartabat. Pekerjaan merupakan hal penting, pekerjaan  juga  membuka  jalan  menuju perbaikan  ekonomi  dan  sosial  yang  lebih luas,  yang  pada  gilirannya  memperkuat individu, keluarga dan masyarakat. Namun kemajuan  ini  bergantung  pada  pekerjaan yang bersifat layak.
Ada  beberapa  program  yang terangkum dalam Program kerja layak ILO diantaranya  adalah Tripartite  Action  to Protect Migrants from Labour
Erploitation  (ASEAN  Triangle  Project ) yang  memiliki tujuan untuk meningkatkan perlindungan  pekerja  migran, sustaining Competitive  and  Responsible  Enterprises (SCORE  Project )  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  daya  saing  perusahaan  dan memperbaiki  hubungan  industrial  dan kondisi  kerja, Better  Work Indonesia bertujuan untuk memperbaiki kondisi keria dan  produktivitas  di  sektor-sektor  padat karya  yang  ditargetkan, Promoting  Rights and  opportunities  for  Peple  with  in Employment through legislation
(PROPEL-Indonesia)  bertujuan  untuk menciptakan  pekerjaan  dan  peluang  kerja yang  lebih  baik  untuk  pria  dan  wanita penyandang disabilitas,
Supporting Implementation of Single Windows Service yang  memiliki  tujuan  untuk  memberikan perlindungan keamanan dan sosial ekonomi  bagi  kelompok  yang  rentan misalnya  saja  pekerja  ekonomi  informal, perempuan,  dan  orang  yang  memiliki penyakit  HIV/AIDS  (http://www.pikiran- rakyat.com/nasional/2014/12/12/308168/k
emnaker-ilo-kerja-sama-perlindungan- pekerja-migran)
4.1.1.1.8 International  Programme  on The Eliminating of Child Labour (IPEC) di Indonesia
International  Programme  on  the Eliminating  of  Child  Labour (IPEC)  yang telah  bekerja  sama  langsung  dengan pemerintah  negara  dan  lembaga  non pemerintah  terkait  untuk  memerangi  dan menanggulangi  masalah  pekerja  anak Program  IPEC  mengenai  penghapusan pekerja  anak  awal  mula  dibentuk  pada tahun 1992 dengan tujuan keseluruhan penghapusan  pekerja  anak secara  menyeluruh,  yang  harus  dicapai melalui penguatan kapasitas negara-negara untuk mengatasi masalah dan mempromosikan  gerakan  di  seluruh  dunia untuk  memerangi  pekerja  anak. Tugas IPEC  dalam  menanggulangipekerja  anak merupakan  aspek  penting  dari  Agenda Pekerjaan Layak ILO.
IPEC  sendiri  di  Indonesia  didanai oleh  Departemen  Perburuhan  Amerika Serikat  (DPAS)  sebesar  USD  5,750,000 pertahunnya,  dan  dari  Pemerintahan Belanda  sebesar  EUR  2.000.000  yaitu untuk  menanggulangi  segala  bentuk  PA dan BPTA, dan telah bekerjasama dengan Kementerian  Tenaga  Kerja,  Kementerian Pendidikan  Nasional  dan  Kebudayaan, Kementerian  Sosial,  Asosiasi  Pengusaha Indonesia  (Apindo),  Konfederasi  Serikat Pekerja,  Organisasi  Non  Pemerintah seperti  yayasan.  Karena  pekerja  anak  di Indonesia merupakan permasalahan bangsa  yang  membutuhkan  tindakan segera  dan  berkesinambungan,  sehingga melalui  kerjasama  dengan  Pemerintah Indonesia secara bersama membuat sebuah gerakan dengan motto Masa Depan Tanpa Pekerja  Anak  ( Future  without  Child Labour )    sebagai  upaya  global  untuk mengakhiri pekerja anak. Gerakan diwujudkan  dalam  bentuk  Peta  Jalan ( Roadmap ) Pencapaian Penghapusan Bentuk-Bentuk  Pekerjaan  Terburuk  untuk Anak (PBPTA). Tindakan segera
Vol. 1 No. 1 April 2017
mewujudkan  komitmen  Indonesia  bebas pekerja  anak  merupakan  bagian  dari agenda  melaksanakan  Peta  Jalan  Global guna  Pencapaian  Penghapusan  Bentuk- Bentuk  Pekerjaan  Terburuk  untuk  Anak Tahun  2016  dan  melaksanakan  Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan semua Bentuk-bentuk  Pekerjaan  Terburuk  untuk Anak (BPTA) (Kemenaker RI, 2014:1).
Selain  program  dari  pemerintah Banyak usaha dari lembaga non pemerintah    yang  pada  awalnya  adalah proyek  dalam  penghapusan  PA.  Beberapa dari  pilot  proyek  tersebut  terlaksana dengan  baik,  dan  ada  juga  yang  gagal karena  kurangnya  kepercayaan  pendanaan dari  ILO  sehingga  saat  ini  diserahkan kepada  Pemerintah  untuk  langsung menjadi  pemantau  kepada  lembaga  non pemerintah  dalam  upaya  penghapusan  PA dan  BPTA.  Dan  dari  beberapa  program dijadikan percontohohan di daerah lain dan dipelajari  keberhasilannya.  Karena  itu IPEC-Indonesia  terus  berusaha  untuk melaksanakan program-program aksi yang lebih  berbobot  di  Indonesia,  dengan  skala yang  lebih  besar,  dan  dengan  batasan waktu  tertentu,  dengan  target  satu  sektor tertentu.

## 4.1.1.2 Tinjauan Umum Indonesia 4.1.1.2.1 Pekerja Anak di Indonesia
Hasil  Proyeksi  Sensus  Penduduk (SP) 2012, pada 2015 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 252,2 juta jiwa, dan sekitar 82,85 juta jiwa (32,9%) diantaranya adalah  anak-anak  usia  0-17  tahun.  Sekitar 82,85  juta  (proyeksi  penduduk  hasil  SP 2012) anak Indonesia berumur 0-17 tahun yang  merupakan  calon-calon  pemegang aset cita-cita pembangunan bangsa Indonesia.  Berdasarkan  hasil  Proyeksi Penduduk  tahun  2010-2035,  Indonesia sedang  mengalami  bonus  demografi, dimana  rasio  ketergantungan  penduduk sebesar  48,6%.  Dan  penyebab  Pekerja anak  sangat  kompleks,  diantaranya  adalah ketidak  setaraan  jender,  kemiskinan, praktik  agama  dan  nilai-nilai  tradisi  yang negatif, kegagalan hukum, konflik,
bencana  dan  keadaan  darurat  lainnya. Tahun  2015  tercatat  1,60%  anak perempuan  10-17  tahun  di  Indonesia berstatus  pernah  kawin.  Dan  anak  yang bekerja  lebih  banyak  terserap  di  sektor pertanian  yaitu  45,80%.  Di  sisi  lain,  ada sebesar  60,27%  anak  yang  bekerja merupakanpekerja keluarga tidak dibayar.Rata-rata
upah/gaji/pendapatan anak-anak yang bekerja adalah sekitar 767 ribu rupiah per bulan (KPP&PA, 2016: 1- 5).

## 4.1.1.2.2  Kondisi  PA  dan  BPTA Tertinggi di Indonesia
Terdapat banyak anak yang berusia
7  -  17  tahun  di  berbagai  provinsi  di Indonesia  yang  tidak  bersekolah,  justru melakukan  kegiatan  ekonomi.  Meskipun sebagian besar (87%) dari anak-anak yang terlibat bekerja juga bersekolah, anak yang bekerja  tetap  tertinggal  dari  rekan- rekannya  yang  tidak  bekerja  dalam  hal kehadiran di sekolah. Hal ini menggarisbawahi hubungan antara pekerja anak  dengan  Pendidikan  untuk  Semua (ILO-IPEC, 2014:12).
Provinsi  Papua  menempati  urutan terbanyak  dalam  jumlah  kasus  anak  yang tidak  bersekolah  dan  menjadi  pekerja anak.  Urutan  kedua  ditempati  Provinsi Jawa  Tengah.  Hal  itu  diperkuat  dengan adanya data terpadu yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari Rumah Tangga Sangat  Miskin  (RTSM)  pada  2012.  Data tersebut  mengungkapkan  bahwa  di  dalam RTSM  terdapat  177.374  anak  yang  tidak bersekolah  serta  bekerja  di  sektor pertanian,  perikanan,  perdagangan,  jasa, dan lain-lain (Kemenaker RI, 2014:13). Di  Indonesia  juga  terdapat  anak yang  bekerja  dalam  kondisi  yang berbahaya,  ini  sangat  penting  untuk menjadi  perhatian  khusus  pemerintah Indonesia. Pada kenyataannya, kebanyakan pekerja anak usia 5 - 14 tahun -  lebih  dari  985.000  anak  secara  absolut atau  hampir  separuh  dari  seluruh  pekerja anak  dalam  kelompok  usia  ini  terkena
Vol. 1 No. 1 April 2017
setidaknya  satu  dari  beberapa  kondisi berbahaya  yang  tercantum  dalam  Gambar
4. Paparan benda-benda berbahaya (menimpa  452.658  anak),  debu  atau  uap (449.541  anak),  dan  dingin  atau  ekstrim panas  (353.526  anak)  adalah  bahaya  yang paling umum. Kelompok pekerja anak usia ini  yang  terkena  bahaya  serius  lainnya, seperti  api  dan  gas  (115.943  anak),  bahan kimia  (34.246  anak),  ketinggian  yang berbahaya  (32.246  anak),  serta  membawa beban berat (31.467 anak) (Kemenaker RI 2014: 16).

## 4.1.1.2.3 Penegakan Hukum Pemerintah
Indonesia dalam Penanggulangan Pekerja anak Dalam penegakan hukum
mengenai  anak  di  Indoneisa  terdapat dalam  Undang-Undang  nomor  23  tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  dalam Pasal  1  Ayat  1  menyebutkan  bahwa  anak adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18 tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.  Anak  juga  memiliki  hak terdapat  pada  Pasal  4  UU  No.  23  Tahun 2002,  menyatakan  bahwa  setiap  anak berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Undang- undang  tersebut  merupakan  bentuk  dari hasil ratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC). Konvensi ini merupakan instrumen  Internasional  di  bidang  Hak Asasi  Manusia  dengan  cakupan  hak  yang paling  komprehensif.  CRC  terdiri  dari  54 pasal yang hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia  khususnya  bagi  anak-anak  yang mencakup  baik  hak-hak  sipil  dan  politik maupun  hak-hak  ekonomi,  sosial  dan budaya (KPP&PA, 2016: 2).
Keseriusan  pemerintah  terhadap pekerja  anak  Indonesia  tercantum  melalui ketetapan  untuk  menangani  kasus  pekerja anak  yang  telah  terjadi  sejak  lama  di indonesia melalui UU No. 20 Tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO No 138
tentang batasan usia minimum diperbolehkan  untuk  Bekerja,  dimana Undang-undang  ini  menetapkan  usia  15 tahun  sebagai  usia  minimum  untuk bekerja, sesuai dengan usia wajib sekolah. Undang-undang ini menyebutkan keadaan- keadaan  tertentu  yang  memperbolehkan dilakukannya  pekerjaan  ringan  oleh  anak- anak mulai usia 13 tahun untuk jumlah jam kerja  yang  terbatas.  Dan  Undang-undang no.  1  tahun  2000  yang  memberlakukan Konvensi ILO no. 182 tentang Pelarangan Pekerja  Anak  dan  Penghapusan  dengan Segera Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (ILO, 2005:7).

## 4.1.2  Analisa  Hasil  Penelitan  Uji Validitas dan Realibitas
Validitas  data  penelitian  adalah aspek  yang  sangat  penting  terhadap  hasil penelitian,  validitas  datalah  yang  nantinya akan  menjadi  akhir  dari  pemecahan masalah  terhadap  keabsahan  penelitian dari  penelitian  yang  diteliti.  Data-data memalui  studi  pustaka  yang  didapatkan peniti  diperoleh  dari    berbagai  macam buku,  artikel,  jurnal,  buletin  dan  lainnya. Penelusuran  data  online  un  peneliti lakukan  dengan  banyak  mengakses  situs- situs resmi dari lembaga terkait.
Dalam  menguji  validitas  dan realibilitas  data  yang  diperoleh  oleh peneliti berupa gambaran umum mengenai ILO  mengenai  sejarah,  misi,  tujuan, instrumen  hukum,  kajian  kebijakan,  dan program-promram kajian mengenai progra IPEC,  peneliti  melakukan  konfirmassi secara  langsung    dengan  cara  mengakses situs  resmi  ILO-IPEC  yang  secara  khusus telah  ada.  Dalam  situsnya  langsung peneliti  mendapatkan  semua  data-data secara  mudah  mulai  dari  pelaksanaan program  hingga  kajian  terkait  mengenai pekerja  anak  yang  telah  dipublikasikan oleh  ILO  yang  telah  diuji  kebenarannya serta  dapat  di  pertanggung  jawabkan kebenarannya,  maka  situs  tersebut  dapat dijadikan  sebagai  salah  satu  cara  untuk menguji data yang telah diperoleh.
Vol. 1 No. 1 April 2017
4.2  Analisa  Hasil  Penelitan  dan Pembahasan 4.2.1  Upaya  Yang  Dilakukan  ILO Melalui Program IPEC dalam Penenggulangan  Pekerja  Anak  di Indonesia ILO yang telah melakukan kerjasama  dengan  Indonesia  sejak  12  juni 1950,  dan  IPEC  sendiri  terbentuk  dari tahun  1992  yang  bekerja  sama  dengan departemen Tenega Kerja dan Transmigrasi, Asosiasi Pengusaha
Indonesia  (Apindo),  dan  lain-lain.  ILO melalui program IPEC-Indonesia sangatlah bergantung pada pada mitra-mitra kerjanya baik  pemerintah  maupun  non  pemerintah. Melalui  kerjasama  dengan  pemangku kepentingan  seperti  pemerintah  langsung, perusahaan-perusahaan  dan  yayasana  di Indoneisa,  IPEC  mendukung  pemerintah dan  lemabaga  lain  dalam  meningkatkan kesadaran  masyarakat  Indonesia  yang didanai  oleh  Departemen  Perburuhan Amerika  Serikat  (DPAS)  sebesar  USD 5,750,000 pertahunnya, dan dari Pemerintahan  Belanda  sebesar  EUR 2.000.000 yaitu untuk
menanggulangisegala  bentuk  pekerja  anak dan  pekerja  terburuk  untuk  anak  yang sesuai  dengan  ketentuan  untuk  segara diselesaikan  dan  mendapatkan  tindakan karena  dianggap  akan  mengganggu kondisi negara kedepannya.
Lalu  ILO  melakukan  tindakan langsung  dalam  rangka  penghapusan pekerja  anak  yang  dilaksanakan  langsung oleh  pemerintah  dengan  pembentukan Komite  Aksi  Nasional  Penghapusan Bentuk-bentuk  Terburuk  Pekerjaan  untuk Anak  (KAN-PBTPA)  yang  ditetapkan melalui  Keputusan  Presiden  no.  12  tahun 2001  yang  melibatkan  berbagai  pihak, termasuk  kepolisian,  sebagai  anggotanya. KAN  bertugas  menyusun  Program  Aksi serta  memantau  pelaksanaannya.  Pada tahun  2002,  KAN  berhasil  menyusun Rencana  Aksi  Nasional  Penghapusan Bentuk-bentuk  Terburuk  Pekerjaan  untuk Anak  (RAN-PBTPA)  yang  ditetapkan melalui  Keputusan  Presiden  no.  59  tahun
2002  yang  mencakup  program  kerja penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan  untuk  anak  secara  bertahap dalam  kurun  waktu  20  tahun  sejak ditetapkannya RAN tersebut (ILO, 2012:9).
Dan  dalam  KAN  yang  menyusun Rencana  Aksi  Nasional  Penghapusan Bentuk-bentuk  Terburuk  Pekerjaan  untuk Anak  dalam  membangun  mitra  kerjasama didaerah  dibangunlah  upaya-upaya  yang dilakukan  pemerintah  yaitu  sebagai berikut:

## 4.2.1.1  Upaya  kerjasama  Peningkatan program  dalam  Rencana  Penghapusan Pekerja Anak melalui RAN dan PBPTA
Pemerintah  Indonesia  dan  ILO telah  berkomitmen  untuk  menanggulangi pekerja  anak,  khususnya  bentuk-bentuk pekerjaan  terburuk  untuk  anak  (BPTA). Tindakan  Segera  Penghapusan  Bentuk- bentuk  Pekerjaan  Terburuk  untuk  Anak (BPTA) melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000. Dalam kurun duapuluh tahun yang  dibagi  kedalam  dua  dekade  (2002– 2020),  pemerintah  dan  lembaga  non pemerintah telah bekerja untuk menghapus BPTA  dengan  capaian  yang  baik  dan mendapat pengakuan internasional.
Upaya  penghapusan  pekerja  anak dalam  dekade  ini  dikembangkan  dalam berbagai  program  dan  kegiatan,  yaitu advokasi  kebijakan,  penguatan  kapasitas kelembagaan  (Komite  Aksi  dan  Rencana Aksi  daerah),  penyadaran  masyarakat (penerbitan leaflet ,
brosur, paket informasi, dan lain-lain), serta pengembangan pilot (uji coba) di berbagai daerah  di  berbagai  sektor,  seperti  pekerja anak di sektor perikanan, sektor alas kaki, pertambangan, trafiking untuk  eksploitasi seksual,  dan  pekerja  rumah  tangga  anak (PRTA). Kegiatan-kegiatan ini dikembangkan  dalam  bentuk  pencegahan pada  lembaga  pendidikan,  pelayanan pendidikan nonformal,
pendidikan keterampilan,
penarikan melalui
rehabilitasi,  dan  lain-lain.  Rencana  Aksi Nasional  Penghapusan  Bentuk-bentuk
Vol. 1 No. 1 April 2017
Pekerjaan  Terburuk  untuk  Anak  (RAN- PBPTA)  saat  ini  mulai  memasuki  tahap kurun  waktu  sepuluh  tahun  II  (2013– 2022).  Dalam  kurun  waktu  ini  penting untuk  memprioritaskan  program  pada  isu pekerja  anak  pada  kebijakan  dan  program sektor, serta membangun Gerakan Nasional Penghapusan BPTA. Pelaksanaan  penghapusan  BPTA  yang mengacu pada RAN-PBPTA telah berkontribusi  signifikan  bagi  capaian penghapusan  pekerja  anak.  Namun  semua tindakan  tersebut  masih  membutuhkan dukungan dari semua pihak dan perluasan capaian  pada  kelompok  pekerja  anak  dan BPTA.  Untuk  mengatasi  kesenjangan antara  permasalahan  dan  respons  yang dilakukan  ini,  perlu  dilakukan  langkah- langkah  percepatan  untuk  mengakhiri penderitaan pekerja anak. Oleh karena itu, perlu  disusun  Peta  Jalan (Roadmap) Menuju  Indonesia  Bebas  Pekerja  Anak 2022.  Peta  jalan  ini  merupakan  langkah- langkah  percepatan  dan  strategi  yang efektif untuk mewujudkan Indonesia bebas pekerja anak (Kemenaker, 2014:5).
4.2.1.2  Upaya  Meningkatkan  Lapangan Kerja  Orangtua,  pendidikan  Anak, kampanye dan Pelatihan keterampialan Bekerja  Untuk  Anak  Umur  15-17 Tahun
Kondisi  dari  tidak  bekerjanya orang  tua  atau  kurangnya  penghasilan orang  tua  di  Indonesia  menjadi  faktor alasan anak bekerja sehingga dalam rangka menanggulangi pekerjaanak
ILO melakukan  pembangunan  ekonomi  ILO untuk  meningkatkan  lapangan  kerja  orang tua,  terlaksana  dalam  sebuah  Proyek Institusionalisasi Pembangunan Matapencaharian  Yang  Berkelanjutan, merupakan bagian dari Komponen Program Pembangunan Berpusat
Masyarakat  ( People-centred  Development
Programme atau  PcDP),  yang  di  danai oleh  Pemerintah  New  Zealand,  dan dilaksanakan oleh United Nations Development Programs (UNDP) dan ILO. Maksud  dari  kegiatan  ini  adalah  untuk menyediakan  informasi  yang  sistematis
dan  relevan  mengenai  mata  pencarian, pengembangan ekonomi lokal, pengembangan usaha dan keuangan mikro di Daerah. Dalam melaksanakan rangkaian kegiatan  tersebut,  ILO  bekerjasama dengan  Pusat  Kajian  dan  Pengembangan Keuangan  Mikro  ( Micro  Finance  Center of Indonesia)  Lembaga  Pengembanagn
Perbankan Indonesia (LPPI) untuk mengembangkan  perekonomian  Indonesia (ILO, 2012: 1).
Selain  dari  bantuan  dana  usaha yang  diberikan,  ILO  dengan  pemerintah melakukan peningkatan pelatihan keahlian untuk  para  pekerja  anak  yang  sudah diperbolehkan  bekerja  yaitu  15-17  tahun yang  tidak  memiliki  keterampilan.  Tujuan dari  program  pelatihan  keterampilan  ini adalah  meningkatkan  dan  memastikan keterampilan kerja para pekerja anak, anak yang sebelumnya bekerja ditempat berbahaya,  dan  khususnya  pekerja  rumah tangga anak. Untuk memastikan keberlanjutan program pelatihan keterampilan  ini,  Pemerintah  Kabupaten yang  berada  didaerah  saat  ini  sedang dalam  proses  penyusunan  dan  finalisasi Peraturan  Bupati  mengenai  Peningkatan Kompetensi  untuk  Pekerja  Perempuan. Dengan  peraturan  ini,  program  pelatihan akan  dilanjutkan  dan  direplikasi  di berbagai  wilayah  dengan  mempergunakan anggaran  pemerintah  yang  telah  secara khusus
disediakan
(http://www.ilo.org/jakarta/info
/public/pr/WCMS_568468/lang-- en/index.htm).
Pendidikan  yang  mahal  juga menjadi alasana anak putus sekolah karena keterbatasan  biaya,  dan  beranggapan bahwa  sekolah  hanya  membuang  uang, serta  dengan  bekerja  dapat  menghasilkan uang  dan  membantu  orang  tua.  Sehingga dalam  Program-program  ILO  dalam pendidikan  tidak  mudah  bagi  banyak remaja,  kembali  ke  pendidikan  formal bukanlah  sebuah  alternatif  yang  realistis. Bantuan  pendidikan  yang  diberikan sebagai  upaya  perbaikan  dengan  target memberikan  bantuan  pendidikan  kepada
Vol. 1 No. 1 April 2017
500  anak  ditiap  daerah  pertahunnya.
Program ini diharapkan akan meningkatkan  komitmen  anak  pada pendidikan dan membantu mereka melanjutkan sekolah (ILO, 2013:7).
Dan  dalam  upaya  lain  melalui kampanye  yang  dilakukan  sebagai  salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan bahaya anak bekerja dan untuk menerapkan  standar-standar  internasional. Salah satu cara kampanye adalah memalui publikasi  kampanye    yang  dilakukan pengurus  serikat  Pekerja/Serikat  Buruh yang  sangat  memerlukan  informasi  yang dapat  digunakan  ketika  mereka  pergi keluar untuk berbicara kepada pekerja dan menghubungkan kampanye melawan masalah  pekerja  anak  dengan  kegiatan- kegiatan  lain  yang  melibatkan  serikat pekerja/serikat  buruh.  Informasi  tentang kampanye  dapat  dimasukkan  dalam  surat edaran  kepada  kantor  cabang  dan  artikel- artikel  dalam  majalah  atau  warta  berkala (newsletter) serikat  pekerja/serikat  buruh. Melalui  media  penyiaran,  radio  dan televisi, juga dapat membangun dukungan dari  masyarakat  umum  (ILO-IPEC,  2009: 42).

## 4.2.2  Hambatan  Pelaksanaan  Program IPEC    menanggulangi  Pekerja  anak  di Indonesia
Persoalan-persoalan hambatan dalam  penanggulangan  pekerja  anak  yang dilakukan  dalam  program  IPEC  sangatlah bergantung  pada  apa  yang  dinegosiasikan antara ILO dengan pemangku kepentingan terkait  dan  tergantung  pada  tingkat  di mana  perundingan  bersama  berlangsung. Beberapa kemungkinan meliputi:
1. Tidak  semua  perusahaan  atau tempat  kerja  yang  memiliki kesepakatan kerjasama dalam Pemnghapusan PA dan BPTA. Saat tidak  adanya  kesepakatan  yang terjadi antara ILO atau pemerintahm  dengan  perusahaan, bahwa  perusahaan  tidak  akan mempekerjakan anak di bawah usia
minimum  yang  ditetapkan  oleh undang-undang  atau  standar  ILO yang  relevan  sehingga  upaya Penghapusan  PA  dan  BPTA  sulit untuk dilakukan.
2. Hubungan  kerja  tidak  langsung (yaitu, melalui pemasok, subkontraktor). Yang sulit sekali di pantau  oleh  badan  hukum  dan pemerintah  sehingga  tidak  adanya kesepakatan, sehingga tidak terjadi suatu  sistem  pemantauan  secara eksklusif  yang  tergantung  pada serikat pekerja/buruh.
3. Sulitnya  pemantauan  keterlibatan serikat pekerja/serikat buruh. Keterbatasana pengetahuan masyarakat dan keterbatasan pemantauan didaerah-daerah tertentu yang mengakibatkan sulitnya  penanggulangan  pekerja anak  yang  terjadi  di  daerah pedalaman.
4. Kurangnya  pasilitsa    sekolah  bagi anak  pekerja/buruh  dan  anak  yang berda di daerah pedalaman Indonesia  yang  masih  jauh  dari transportasi yang layak dan fasilitas  sekolah  yang  kurang memadai.
5. Kondisi  ekonomi  Indonesai  yang kurang  stabil,  masih  banyaknya kesenjangan  sosial  serta  sulitnya lapangan kerja yang berakibat pada makin  banyaknya  pekerja  anak karena kebutuhan ekonomi keluarga  yang  mendesak  anak untuk bekerja membantu orang tua. Selain  itu  hambatan  yang  dihadapi dalam pelaksanaan penanggulangan pekerja  anak  yaitu  melalui  upaya  yang dilakukan  ILO  dan  pemerintah  Indonesia dalam  mengatasi  masalah  ekonomi  para orang  tua  yang  masih  berpendapatan kurang  atau  bahkan  menganggur  masih mengalami  beberapa  kendala  dan  bahkan ada  yang  tidak  berjalan  dengan  baik,  itu karena  kurangnya  kemauan  orang  tua dalam  ikut  serta  menghapuskan  pekerja anak  di  Indonesia.  dari  bantuan  ekonomi
Vol. 1 No. 1 April 2017
mengalami beberapa kendala dan kekurangan  dalam  pelasanaannya  seperti bantuan  untuk  orang  tua    dalam  Kredit Mikro untuk perempuan (Ibu tunggal) dan dalam  kebijakan  pemerintah  berupa peraturan  yang  tidak  adil  dan  sertifikasi kelayakan  produk  baik  di  pusat  maupun daerah.
Selain dari bantuan dana hambatan struktural  yang  berkaitan  dengan  tubuh perempuan,  dimana  perempuan  merasa kesulitan  dalam  pengembangan  usaha akibat ketimpangan relasi antara perempuan  dengan  keluarga  dan  suami  di ranah  domestik  dan  di  masyarakat.
Sementara  problem  teknis  pengusaha mikro  mengalami  hambatan  yang  sama sebagaimana pelaku usaha mikro umumnya,  seperti  kekurangan  modal, keterbatasan  penguasaan  teknologi  tepat guna, terbatasnya jaringan pasar, terbatasnya  keterampilan  manajemen  dan tidak  ada  penguasaan  keterampilan  teknis produksi (ILO/UNDP, 2012:20).

## 4.2.3  Analisis  Peranan  ILO  dalam Menganggualangi  Pekerja  Anak  di Indonesia
Dari  upaya-upaya  yang  dilakukan melalui Program IPEC yaitu aksi langsung salah  satunya  melalui  kerjasama  dengan LSM,    yaitu  keberhasilan  didapatkan dalam  beberapa  upaya  pencapaian  tahap1, dalam proyek ini sangat memainkan peran penting  dalam  pencapaian  RAN  yaitu Tahap I secara keseluruhan yang dilakukan oleh  berbagai  pemangku  kepentingan,  di mana  13.922  anak  telah  ditarik  dari pekerjaannya  dan  29.863  anak  lainnya dicegah  dari  bentuk-bentuk  pekerjaan terburuk  untuk  anak.  Selain  itu,  di  bawah tahap  pertama,  proyek  pun  mampu meningkatkan kepedulian terhadap masalah pekerja anak dalam kebijakan dan kerangka  kerja  pemerintah  nasional  dan daerah;  memperkuat  kapasitas  para  mitra dalam menangani bentuk-bentuk pekerjaan terburuk  untuk  anak;  meningkatkan landasan pengetahuan melalui, di antaranya, penelitian, seminar dan
sosialisasi;  serta  melaksanakan  lebih  dari 70  program  aksi  di  lima  provinsi  untuk menarik  anak  dari  dan  mencegah  mereka memasuki bentuk-bentuk pekerjaan terburuk  untuk  anak.  Proyek  juga  telah mendukung terbentuknya sejumlah komite aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk  untuk  anak  di  tingkat  provinsi dan  kabupaten/kota,  dan  menyokong keberadaan 22 komite aksi provinsi dan 75 komite  aksi  kabupaten/  kota,  yang sebagian besar pembentukannya difasilitasi  langsung  oleh  Departemen Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  dan  KAN Penghapusan  Bentuk-bentuk  Pekerjaan Terburuk untuk Anak (ILO, 2014:7).
Implementasi  RAN-PBPTA  Tahap II dalam Implementasi ini telah menunjukkan  kemajuan  dan  mampu menyumbang  penghapusan  BPTA  secara signifikan. Kelembagaan koordinasi dalam bentuk Komite Aksi Provinsi (KAP) telah terbentuk di 33 provinsi dan Komite Aksi Kabupaten/Kota terbentuk di 162 kabupaten/kota. Lembaga Swadaya
Masyarakat  (LSM)  dan  pemerintah  telah melakukan  replikasi  penanganan  pekerja anak  di  sektor-sektor  yang  dikembangkan pada Tahap I (ESKA, perikanan, alas kaki, anak  jalanan,  perkebunan).  Replikasi  ini kemudian  dikembangkan  pada  sektor lainnya, seperti PRTA dan pekerja anak di sektor manufaktur sehingga dapat menarik 6.000  pekerja  anak  dan  mencegah  16.000 pekerja  anak.  Intervensi  langsung  pada pekerja  anak  melalui  program  PPA-PKH telah mampu menarik 24.663 pekerja anak kembali ke pendidikan. Berbagai perangkat  kebijakan  telah  disusun  untuk mengefektifkan pelaksanaan RAN- PBPTA,  di  antaranya  Permendagri  No.  6 Tahun 2009 serta panduan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAN-PBPTA (Kemenaker RI, 2014:26). Mencegah  pekerja  anak  melalui upaya  peningkatan  kesadaran  masyarakat akan  bahaya  pekerja  anak  Di  Tanjung Balai,  Sumatera  Utara,  Serikat  Pekerja Transportasi  Indonesia  (SPTI)  Tanjung Balai  telah  secara  aktif  terlibat  dalam
Vol. 1 No. 1 April 2017
upaya untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya  menanggulangi  pekerja  anak, terutama  di  sektor  perikanan  lepas  pantai.
Serikat Pekerja itu telah menyelenggarakan kegiatan untuk
meningkatkan  kesadaran  di  kalangan anggota tentang masalah pekerja anak, dan juga  telah  melakukan  kampanye  untuk menarik perhatian dan minat banyak pihak di  kalangan  masyarakat  Tanjung  Balai, yang  merupakan  daerah  di  mana  serikat pekerja/serikat  buruh  tersebut  mempunyai pengaruh yang kuat.

## 5.   Kesimpulan dan Saran

## 5.1  Kesimpulan
Dalam  menanggulangi  pekerja  anak dan  bentuk  pekerja  terburuk  untuk  anak, Indonesia  telah  melakukan  beberapa strategi  dalam  mengatasi  pekerja  anak yang  terjadi  di  Indonesia  yang  dilakukan oleh  badan  pemerintah  baik  melalui perundang-undangan  mengenai  ketentuan hukum  tidak  boleh  anak  bekerja.  Pada kenyataaanya  dalam  rencana  dan  upaya pemerintah dengan
ILO dalam menghapusakan pekerja anak di Indonesia tidak mengatasi dan menghilangkan kasus pekerja  anak  saja,  karena  masih  banyak perusahaan  dan  orangtua  yang  masih mempekerjakan  atau  membiarkan  anak bekerja tanpa adanya larangan penanganan yang  membuat  pelaku  jera  untuk  tidak mempekerjakan  anak,  sekalipun  ada tindakan  dari  pemerintah  atau  badan terkait tapi nyatanya ini tidak menghilangkan pekerja anak di Indonesia. Karena  fakta  yang  terjadi  peraturan  yang dibuat  hanya  menjadi  ketentuan  yang bersifat  melarang  tapi  tidak  ada  peraturan yang  menindaklanjuti  secara  tegas  untuk hukuman  bagi  para  pelaku  atau  orang  tua memperbolehkan anak untuk bekerja.
Oleh  karena  itu  kehadiran  ILO berusaha  menjalankan  tugasnya  untuk menjadi organisasi yang bisa menanggulangi  bahkan  menghilangkan pekerja  anak  yang  terjadi  di  dunia terutama di Indonesia dengan upaya-upaya yang dilakukan ILO dalam dalam program
IPEC untuk penanggulangan pekerja anak, yaitu sebagai berikut:
1. Melalui  kerjasama  ILO  dengan kementerian ketenetagakerjaan, dalam bentuk Komite Aksi Nasional dalam Penghapusan Bentuk  Pekerja  Terburuk  Untuk Anan (KAN-PBTA) yang menghasilkan Rencana Aksi Nasional  (RAN)  berisi  rencana strategi  Indonesia  bebas  pekerja anak 2022. 2. Pemerintah  dan  ILO  memiliki langkah-langkah yaitu dengan meningkatkan  lapangan  pekerjaan untuk orang tua dan bantuan usaha mikro.
3. Dari  anak  yang  telah  bekerja, pemerintah  memberikan  bantuan pendidikan  untuk  anak  kurang mampu,  dan  anak-anak  daerah terpencil yang akses pendidikannya masih sulit.
4. Kurangnya pengetahuan akan bahayanya  anak  bekerja  maka  dari itu  diadakan  kampanya  bahayanya pekerja  anak,  yang  bekerjasama dengan lemaga non pemerintah.
5. Dan  anak  cukup  umur  tetapi mengalami  situasi  pekerjaan  yang berbahaya  dalam  pekerjaannya, maka
dilakukan pelatihan keterapilan  agar  anak  memiliki keterampilan atau keahlian. 5 . 2 Saran Dari kondisi pekerja anak menampakan situasi yang eksploitatif pada anak,  walaupun  pekerjaan  yang  dilakukan anak bertujuan untuk membantu orang tua dalam memperbaiki ekonomi keluarga tapi hal ini tidak dibenarkan. Hal tersebut perlu perhatian  khusus  untuk  pemerintah  dan seharusnya  menjadi  tanggung  jawab  yang utama pemerintah dalam rangka mengubah Indonesia  menjadi  negara  maju  karena pada  dasarnya  negara  yang  maju  berasal dari  penerus  bangsa  yang  hebat,  tapi apabila  penerus  bangsa  tersebut  yaitu anak-anak  tidakbisa  merasakan  masa
Vol. 1 No. 1 April 2017
kanak-kanaknya dengan baik dan mendapatkan  pendidikan  yang  layak bagaimana Indonesia bisa maju.
Oleh  karena  itu  prioritas  utama Indonesia  dalam  menghapuskan  segala bentuk  pekerja  anak  dan  menetapkan dukungan  dari  ILO  dalam  programnya untuk  membantu  Indonesia  mengatasi kasus  pekerja  anak,  dimana  salah  satu upayanya  tercantum  dalam  program  IPEC yang  telah  direncanakan  yaitu  Rencana Aks  Nasional  penghapusan  pekerja  anak (RAN-PBPTA),  memberikan  pendidikan dan  pelatihan  pada  orang  tua  untuk  bisa memiliki  keahlian  dalam  memaksimalkan peluang  dan  mengurangi  dampak  negatif para pendorong perubahan global misalnya teknologi  terbaru,  perdagangan  dan perubahan iklim yang terjadi di Indonesia; mengintegrasikan pengembangan
keterampilan  dan  usaha  menengah  mikro ke  dalam  strategi  pembangunan  nasional dan
sektoral; membangun dan mempermudah pendidikan untuk kalangan anak kurang mampu dan anak yang berada diwilayah pedalaman Indonesia,
memberikan  pelatihan  dan  menumbuhkan pengetahuan  mengenai  usaha  untuk  bisa membuka  peluang  usaha  sendiri  sehingga tidak  ada  lagi  anak  yang  setelah  dewasa mengalami  kesulitan  mencari  lapangan pekerjaan karena mempunyai skil menjadi entrepreneur muda.

## Daftar Pustaka
Acuan Artikel dan Buku
ILO. 2000. Selintas ILO. ILO. 2005. Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Indonesia. ILO/WHO. 2005. Pedoman Bersama ILO. 2007. Reader Kit: Sekilas Tentang ILO.  2008.  Pemantauan  Pekerja  Anak:
Education  And  Skills  Training  for
Youth    Employment  (EAST Project)  and  Program  Internasional Penghapusan Pekerja Anak (International  Programme  on  the
Elimination  of  Child  Labour  atau IPEC.
ILO. 2009. Menghapuskan Pekerja Anak: Panduan untuk Pengusaha. ________. Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Pekerja Anak.
ILO. 2011. Kajian Terhadap Peraturan, ________. Proyek Pendukung Program Terikat Waktu Indonesia untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Dekade-I Tahap-II. ILO. 2012. Child Labour and Young Workers: Pedoman Bagi Pengusaha.
ILO.  2013.  Panduan  untuk  mitra  dalam proyek  pekerja  anak:  Pelatihan Keterampilan Dan Mata Pencaharian. ILO/UNDP.  2012. Pemetaan  Lembaga
Keuangan  Mikro  &  Kajian  Situasi Terkini tentang Akses ke Keuangan dan  Pengembangan  Usaha  Mikro dan Kecil.
ILO. 2014. Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia  Bebas  Pekerja  Anak Tahun 2022.
ILO.  2016.  Program  ILO  di  Indonesia: Capaian 2016.
Kemenaker.  2012.  Peta  Jalan  menuju Bebas Pekerja Anak 202 .
KPP&PA . 2015. Profil Anak Indonesia. TFT-earth. 2015. Pekerja Anak .
Acuan elektronik
ILO.  2014.  Berita  kerjasana  ILO  dengan Indonesia. Diakses melalui: http://www.ilo.org/jakarta/info/pub lic/pr/WCMS_122351/lang--
en/index.htm diakses 02/10/2017. kemdikbud.  Anak  putus  sekolah.  Diakses melalui: https://governmentresponse.globals laveryindex.org/indicator.php?indic ator=R_PL_qyQ7iwktk_EQ_&cou ntry=7gtmqfoSfmg_EQ https://paudni.kemdikbud.go.id/beri ta/6069.html diakses 11/10/2017. Kompas. 2012. Fenomena pekerja anak di Indonesia. Diakses melalui:
Vol. 1 No. 1 April 2017
http://ekonomi.kompas.com/read/2 012/06/20/16431491/2.3.Juta.Anak .Menjadi.Pekerja.di.Bawah.Umur, diakses 02/10/2017. Pikiran  Rakyat.  2014.  Pekerja  layak  . Diakses melalui: http://www.pikiran- rakyat.com/nasional/2014/12/12/30 8168/kemnaker-ilo-kerja-sama- perlindungan-pekerja-migran Satunama. 2002. Pengaplikasian Konvensi kedalam hukum Indonesia. Diakses melalui: http://satunama.org/2201/konvensi- hak-anak-dan-aplikasinya-di- indonesia/ diakses 26/10/2017. Unicef.  Deklarasi  hak  anak.  Diakses melalui: https://www.unicef.org/magic/medi a/documents/CRC
diakses 10/10/2017. VOA.  2012.  Upaya  bantuan  LSM  kepada pemerintah. Diakses
melalui:
https://www.voaindonesia.com/a/p emerintah-masih-perlu-bantuan- lsm-untuk-atasi-masalah-pekerja- anak/1942913.html, diakses 23/11/2017.