## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 3, (2023), September : 224 - 231 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3495

## PENYELESAIAN  KONFLIK  STATUS  HAK  KAWASAN  HUTAN ANTARA  PETANI  SAWIT  DENGAN  PERUM  PERHUTANI  DI DESA MUNGGU KABUPATEN BANGKA TENGAH
Erris Achmad Rizky 1 , Elfrida Ratnawati 2 Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia 1,2 Corresponding Author: errisar@gmail.com 1, elfrida.r@trisakti.ac.id 2
History: Received  : 25 Februari 2023 Revised : 10 Maret 2023
Accepted  : 23 April 2023
Published  : 25 Juli 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  di  Asia  Tenggara  yang  memiliki  hutan  yang  sangat luas, sehingga dari luasnya daerah tersebut dapat menimbulkan risiko konflik agraria yang tinggi.  Adanya  kebijakan  dari  era  orde  baru  telah  memunculkan  perbedaan  cara penguasaan  dan  menimbulkan  konflik  agraria  yang  sangat  panjang.  Terdapat  kualifikasi jenis  hak  penguasaan  kawasan  hutan,  yaitu:  Hak  Pengusahaan  Hutan  (HPH),  Hak  Guna Usaha  (HGU),  Hak  Pengusahaan  Hutan  Tanaman  Industri  (HPHTI),  Kontrak  Karya Pertambangan,  dan  lain-lain.  Salah  satu  daerah  yang  memiliki  risiko  konflik  yang  tinggi ada  di  wilayah  Bangka  Belitung,  tepatnya  di  Desa  Munggu  Kabupaten  Bangka  Tengah. Mayoritas  penduduk  di  desa  tersebut  berlatar  belakang  sebagai  petani  sawit.  Desa  itu ditempati  bahkan  sebelum  Provinsi  Bangka  Belitung  berdiri,  yang  ketika  itu  masih bergabung  dengan  Sumatera  Selatan.  Para  penduduk  mengklaim  bahwa  tanah  yang mereka tempati adalah tanah adat dan merekalah yang mengelola sumber daya hutannya. Namun, pemerintah melalui PERHUTANI mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah negara.  Semenjak  peristiwa  itu  terjadi  sampai  saat  ini,  antara  para  petani  Desa  Munggu dan  pemerintah  masih  belum  menemukan  titik  temu,  sehingga  melalui  Kepala  Desa Munggu,  berusaha  mengadakan  audiensi  dan  mediasi  kepada  PERHUTANI,  bahwa  tanah yang  dikelola  oleh  para  penduduk  tersebut  merupakan  sumber  dari  mata  pencarian mereka. Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih dalam bagaimana mekanisme penyelesaian alas hak para petani, karena hal ini berkaitan erat dengan kondisi ekonomi mereka.

## Kata Kunci: Status Hukum Kawasan Hutan, Petani, PERHUTANI

## Abstract
Indonesia  is  one  of  the  countries  in  Southeast  Asia  that  has  a  very  large  forest,  so  that  the area can pose a high risk of agrarian conflict. The existence of policies from the New Order era has led to differences in the way of control and led to a very long agrarian conflict. There are qualifications for  types of forest  area  tenure rights,  namely Forest Concession Rights (HPH), Business  Use  Rights  (HGU),  Industrial  Plantation  Forest  Concession  Rights  (HPHTI),  Mining Work Contracts, and others. One of the areas that has a high risk of conflict is in the Bangka Belitung  region,  namely  Munggu  Village,  Central  Bangka  Regency.  The  majority  of  the residents in the village have a background as oil palm farmers. These residents already lived in  the  village  before  the  Bangka  Belitung  Province  was  established  and  at  that  time  it  was still part of South Sumatra. The oil palm smallholders claim that their land is customary land and they  are  the ones  who manage the forest resources. However, the  Government through PERHUTANI says that the land is state land. From this explanation, until now there is still no common  ground,  so  the  farmers  through  the  Head  of  Munggu  Village,  are  trying  to  hold hearings  and  mediation  with  PERHUTANI,  that  the  land  of  these  people  is  the  land  being managed is their livelihood. For this reason, it is necessary to conduct a deeper study of how the mechanisms for resolving the rights of farmers are necessary, because this is very closely related to their economic conditions.

## Keywords: Legal Status of Forest Areas, Farmers, PERHUTANI
Erris Achmad Rizky 1 , Elfrida Ratnawati 2 , Penyelesaian Konflik Status Hak Kawasan Hutan Antara Petani Sawit…

## PENDAHULUAN
Hutan adalah salah satu kekayaan alam Indonesia yang sangat potensial, dan masih dijadikan sebagai faktor penunjang utama ekonomi masyarakat (Harahap  et  al.,  2021).  Pemerintah  dan  masayarakat  Indonesia  memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga kelestarian hutan. Oleh  karena  itu  representasi  pemerintah  dalam  wujud  pengelolaan kehutanan  diberikanlah  mandat  tanggung  jawab  kepada  satuan  khusus yaitu  Perum  PERHUTANI  dengan  alasan  sebagai  badan  yang  memberikan perencanaan,  pengelolaan,  dan  perlindungan  hutan.  Pada  prinsipnya, setiap ukuran lahan di hutan Indonesia wajib memiliki alas hak yang harus melekat,  begitu  juga  dengan  alas  hak  yang  terdapat  di  dalam  kawasan hutan  yang  dikelola  oleh  Perum  PERHUTANI  yang  diamanatkan  dalam Undang  Undang  Nomor  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan  (Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan).
Kebijakan  pengelolaan  hutan  yang  sudah  berjalan  saat  ini  hanya berfokus  pada  konservasi,  pemanfaatan,  dan  perlindungan  hutan,  tetapi pada  faktanya  terkait  dengan  pemanfaatan  lebih  sering  terjadi permasalahan  yang  sampai  saat  ini  masih  belum  terselesaikan (Peranginangin, 2014). Dari sisi PERHUTANI, dikatakan fungsinya memiliki tanggung  jawab  berdasarkan  aturan  Undang-Undang  untuk  mengelola hutan.  Namun,  masyarakat  mengklaim  bahwa  kawasan  hutan  tersebut merupakan hak mereka, baik berasal dari warisan turun temurun maupun berasal dari transaksi jual-beli dengan tanda terima di atas materai sebagai bukti  kepemilikan.  Seperti  halnya  yang  terjadi  di  dalam  kawasan  hutan produksi  di  wilayah  Desa  Munggu  Kabupaten  Bangka  Tengah,  mayoritas mata pencarian warga di desa tersebut adalah sebagai petani sawit.
Provinsi  Bangka  Belitung  sebelum  otonomi  daerah,  sempat  tergabung dalam  wilayah  Sumatera  Selatan.  Namun,  pada  tahun  2003  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2003 pada  tanggal  23  Januari  dilakukan pemekaran  menjadi  4  (empat)  Kabupaten,  yaitu  Bangka  Tengah,  Bangka Barat,  Bangka  Selatan,  dan  Belitung  Timur  (Undang  -Undang  Nomor  5 tahun  2003  Tentang  Pembentukan  Kabupaten  Bangka  Selatan,  Bangka Tengah,  Bangka  Barat  dan  Belitung  Timur  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung).  Para  petani  sawit  di  desa  Munggu  Kabupaten  Bangka  Tengah sudah  berdomisili  dan  bekerja  di  desa  tersebut  dari  tahun  1980,  dan mereka telah membuka lahan kawasan hutan dengan sumber daya sendiri melalui  gotong  royong.  Banyak  pendatang  yang  ingin  berdomisili  di  Desa Munggu  karena  kawasan  hutan  di  sana  masih  memiliki  ekosistem  yang sangat  baik.  Permasalahan  muncul  setelah  adanya  sikap  dari  Perum PERHUTANI  untuk  melakukan  sidak  terkait  pengelolaan  kawasan  hutan yang  telah  lama  dijadikan  tempat  mencari  nafkah  oleh  para  petani  sawit sehingga  mengakibatkan  kondisi  yang  tidak  kondusif.  Sebagai  salah  satu bentuk  dari  kepastian  hukum  di  atas  kawasan  hutan,  diperlukan  proses pengukuhan  kawasan  hutan,  di  mana  semua  prosesnya  harus  dilakukan dengan sistematis melalui adanya penunjukan lahan penetapan batas antar kawasan, pemetaan kawasan, dan penetapan kawasan hutan. Proses yang dilakukan  bertujuan  untuk  menjadikan  status  kawasan  hutan  tersebut memiliki kepastian hukum (Safitri et al., 2011).
Dari sudut pandang masyarakat memiliki dasar terkait  aturan mengenai perlindungan hukum dan menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat
Erris Achmad Rizky 1 , Elfrida Ratnawati 2 , Penyelesaian Konflik Status Hak Kawasan Hutan Antara Petani Sawit…
terkait  pengelolaan  sumber  daya  tanah.  Peraturan  tersebut  telah  diatur dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  18B  tentang  Negara  mengakui dan  menghormati  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara RI  Tahun  1945).    Adanya  ketidakpastian  aturan  kawasan  pengelolaan hutan  dan  lahan  pertanian  masyarakat,  jika  dibiarkan  akan  menjadi masalah serius, sehingga bisa menyebabkan ketidakpastian hukum terkait batas-batas  yang  diketahui  masyarakat  dengan  yang  dibuat  oleh pemerintah terkait dasar batas kawasan hutan (Wulan et al., 2004).
Petani  sawit  adalah  representasi  dari  kehidupan  masyarakat  adat.  Jika dengan  adanya  aturan  yang  justru  membuat  petani  tidak  dapat  bekerja dikarenakan  alasan  tidak  memiliki  hak  atas  kawasan  hutan  untuk mengelola tanaman sawitnya, maka akan berefek pada menurunya tingkat ekonomi  para  petani  di  wilayah  tersebut.  Dampak  lain  adalah  ketika  para petani tidak dapat memiliki penghasilan maka bisa menyebabkan kenaikan angka  kriminal  di  wilayah  tersebut.  Pemerintah  telah  memberikan  aturan untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat,  oleh  karena  itu  terdapat aturan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  yang  dimaksudkan  bahwa  salah  satu  tugas  dari  pemerintahan daerah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan,  pemberdayaan,  dan  adanya  peran  serta  dari  masyarakat  untuk meningkatkan  daya  saing  dengan  memperhatikan  prinsip  keadilan (Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah). Dalam permasalahan yang telah diuraikan seharusnya petani sawit sebagai subjek  hukum  yang  telah  lebih  dulu  mengelola  kawasan  hutan,  tetap diberikan aturan untuk mengelola kawasan tersebut tanpa ada pelarangan dari  pihak  Perum  PERHUTANI,  dan  jika  memang  terdapat  kesalahan  di dalam  aturan  maka  harus  dilakukan  mediasi  tanpa  perlu  melakukan tindakan yang dilarang dalam aturan hukum.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat  diuraikan  permasalahan  tentang  bagaimana  regulasi  terkait permasalahan hukum hak pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat? Lalu, bagaimana kepastian hukum atas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat?
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  menganalisis  permasalahan  dari sebuah  konflik  kawasan  hutan  terkait  adanya  status  hak  pengelolaan hutan  dan  terdapat  ketidakjelasan  terkait  pengelolaan  dan  pemanfaatan kawasan  hutan.  Oleh  karena  itu,  penulis  akan  melakukan  penelitian mengenai  problematika  dan  dasar  hukum  agar  memperoleh  kepastian hukum.
Teori  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  menggunakan  teori  dari (Friedman,  2019)  tentang  sistem  hukum  ditinjau  dari  proses  penegakan aturan  hukum  terkait  status  hak  pengelolaan  kawasan  hutan  di  Desa Munggu,  dan  dampak  yang  terjadi  akibat  regulasi  terhadap  para  petani sawit,  sehingga  dengan  pisau  analisis  dari  terori  ini  akan  menemukan solusi dan pemecahan dalam proses penyelasian konflik yang terjadi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dikategorikan  ke  dalam  bentuk  penelitian  studi  kasus. Penelitian studi kasus merupakan salah satu strategi penelitian kualitatif di
Erris Achmad Rizky 1 , Elfrida Ratnawati 2 , Penyelesaian Konflik Status Hak Kawasan Hutan Antara Petani Sawit…
mana  dalam  prosesnya  peneliti  menyelidiki  secara  cermat  suatu  program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh  waktu  dan  aktivitas,  dan  peneliti  mengumpulkan  informasi  secara lengkap  dengan  menggunakan  berbagai  prosedur  pengumpulan  data berdasarkan  waktu  yang  telah  ditentukan.  Maka  dengan  pendekatan kualitatif  dengan  bentuk  penelitian  studi  kasus,  penelitian  ini  diharapkan mampu  menggambarkan  keadaan  yang  sebenarnya  terjadi  di  lapangan terkait  konflik  status  hak  kawasan  hutan  antara  petani  sawit  dengan PERHUTANI di Desa Munggu Kabupaten Bangka Tengah.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  penelitian  deskriptif kualitatif.  Penelitian  deskriptif  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bertujuan untuk  menggambarkan,  meringkaskan  berbagai  kondisi,  berbagai  situasi, atau  berbagai  fenomena  realitas  sosial  yang  ada  di  masyarakat  yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai  suatu  ciri,  karakter,  sifat,  model,  tanda,  atau  gambaran  tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Prasetyo & Jannah, 2006).
Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data  primer  adalah  sumber  data  yang  langsung  memberikan  data  kepada pengumpul  data.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  studi lapangan ( field research ) dari hasil wawancara secara langsung ke lapangan dengan  para  informan.  Adapun  informan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah, yaitu: A) Kepala Desa dan Kelompok Tani Masyarakat Desa Munggu Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung;  B)  Pihak  Dinas  PERHUTANI  Kabupaten  Bangka  Tengah  Provinsi Bangka Belitung; C) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  sumber  data  kualitatif  yang terdiri dari studi lapangan dan studi pustaka, sebagai berikut:
a. Studi  lapangan  digunakan  untuk  memperoleh  data  primer  yang didapatkan  secara  langsung  dari  beberapa  informasi  melalui  teknik wawancara tidak terstruktur ( unstructured interview ) atau bisa disebut dengan  wawancara  mendalam.  Wawancara  tidak  terstruktur  ini  mirip dengan  percakapan  informal.  Wawancara  ini  bersifat  luwes,  susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan di dalam wawancara dapat berubah ketika ada perkembangan terbaru mengenai data yang ingin diperoleh.
b. Studi  pustaka  dalam  penelitian  skripsi  ini,  penulis  melakukan  studi pustaka  yang  berguna  untuk  mendapatkan  data  sekunder.  Dalam studi  pustaka  ini  peneliti  lakukan  dengan  membaca  sumber  literatur baik  berupa  buku  dan  jurnal  maupun  artikel  dari  internet  terkait konflik  status  hak  kawasan  hutan  antara  petani  sawit  dengan  perum PERHUTANI di Desa Munggu Kabupaten Bangka Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Faktor Penyebab Adanya Konflik Terkait Status Hak  Kawasan Hutan di Desa Munggu
Konflik antara masyarakat Desa Munggu ini baru terjadi setelah adanya Undang-Undang  No  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (Undang-Undang No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja).  Dalam  Klausul  pasal  15  ayat  1, yaitu Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui:
a. Penunjukan kawasan hutan
Erris Achmad Rizky 1 , Elfrida Ratnawati 2 , Penyelesaian Konflik Status Hak Kawasan Hutan Antara Petani Sawit…
b. Penataan batas kawasan hutan
c. Pemetaan kawasan hutan
d. Penetapan kawasan Hutan
Telah  diberlakukan  pengukuhan  kawasan  hutan  yang  dilakukan  oleh Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Bangka  Tengah  dan  Perum  PERHUTANI maka, pada tahun 2022 pihak terkait mulai melakukan penelusuran status hak kawasan hutan di lokasi masyarakat Desa Munggu Kabupaten Bangka Tengah.  Pihak  PERHUTANI  mendatangi  masyarakat  setempat  yang  sedang bertani dan melakukan wawancara terkait  kawasan tanah tersebut masuk di wilayah status kawasan hutan yang dimiliki oleh negara.
Petugas  PERHUTANI  akan  bertanya  kepada  masyarakat  yang  berprofesi sebagai petani terkait legalitas. Jika para petani tidak dapat menunjukkan legalitas, pihak PERHUTANI akan melarang mereka untuk bercocok tanam di  kawasan  tersebut.  Permasalahan  ini  muncul  ketika  masyarakat  Desa Munggu  merasa  bahwa  tanah  yang  dikelolanya  dibeli  dari  orang sebelumnya dan dengan asas jual-beli di atas materai, serta diketahui oleh Kepala  Desa  Munggu.  Petani  melalui  para  tokoh  masyarakat  dan  kepala desa  meminta  audiensi  terkait  permasalahan  yang  terjadi  kepada  pihak PERHUTANI,  tetapi  pihak  PERHUTANI  di  Provinsi  Bangka  Tengah  kurang merespons tuntuntan para petani.
Para  petani  tidak  tinggal  diam  melainkan  tetap  melanjutkan  pekerjaan mereka,  karena  mayoritas  penduduk  di  Desa  Munggu  berasal  dari  suku daerah  lain  yang  mencoba  peruntugan  pada  tahun  1980  untuk  datang membuka  kawasan  hutan  liar  menjadi  kawasan  pertanian.  Dari  pihak petani,  mereka  membuka  kawasan  hutan  tersebut  yang  dilakukan  sendiri tanpa  adanya  bantuan  dari  pemerintah  daerah.  Pada  tahun  1980  Desa Munggu  masih  menjadi  kawasan  hutan  lebat  di  bawah  Provinsi  Sumatera Selatan,  sehingga  mayoritas  para  penduduknya  banyak  dari  pendatang. Karakter  masyarakat  pendatang  adalah  ingin  mendapatkan  ekonomi  yang lebih baik, hingga akhirnya masyarakat di sana perlahan berani membuka lahan  untuk  menanam  tumbuhan  kayu  keras,  seperti  contohnya  Pohon Karet, Pohon Sawit, dan Lada.
Didukung  faktor  geografis  yang  baik  maka  tanaman  kayu  tumbuh dengan  subur,  sehingga  berefek  baik  pada  tingkat  ekonomi  para  petani sampai  dengan  saat  ini.  Di  tahun  2003  terbentuklah  Provinsi  Bangka Belitung,  Bangka  Tengah,  dan  Kepulauan  Belitung,  sehingga  secara administrasi Desa Munggu menjadi bagian dari Kabupaten Bangka Tengah. Seiring  berjalanya  waktu  Desa  Munggu  menjadi  salah  satu  desa  yang termasuk dalam pendukung ekonomi Provinsi Bangka Belitung.
Permasalahan  semakin  muncul  ketika  adanya  ketidakpastian  aturan hukum terkait kawsan hutan, sehingga muncul  pula konflik tanah dengan berbagai  pihak,  dan  ini  terbukti  bahwa  masih  terdapat  ketidaksesuaian antara data yang ada di lapangan terkait patok batas hutan. Adanya konflik status  kawasan  hutan  ini  juga  bukan  hanya  dirasakan  oleh  masyarakat dan  petani  di  Desa  Munggu,  tetapi  terkait  dengan  institusi  yang  memiliki kewenangan usaha pengelolaan hutan dan pemerintah karena sering terjadi kepastian yang tidak jelas sehingga akan sulit dilakukan pengecekan dalam surat berita acara.
Masyarakat  dan  pemerintah  daerah  harus  berjalan  sesuai  dengan  hak dan  kewajibanya.  Masyarakat  harus  mendapatkan  kepastian  hukum  atas kawasan hutan yang telah dahulu di kelolanya, oleh karena itu pemerintah
Erris Achmad Rizky 1 , Elfrida Ratnawati 2 , Penyelesaian Konflik Status Hak Kawasan Hutan Antara Petani Sawit…
daerah  harus  melakukan  proses  pengukuhan  kawasan  hutan,  di  mana dalam  setiap  prosesnya  harus  melibatkan  masyarakat  desa,  serta  setelah adanya  penunjukkan,  penetapan  batas,  pemetaan  dan  kawasan  hutan, seluruh  proses  ini  bertujuan  untuk  suatu  kawasan  hutan  yang  didasari oleh aturan hukum (Safitri et al., 2011).

## 2. Dampak  dari  Adanya  Konflik  Status  Hak  Kawasan  Hutan  di  Desa Munggu
Ketidakpastian aturan hukum terkait status hak hutan ini menimbulkan dampak  yang  besar  khususnya  dari  segi  ekonomi  masyarakat  Desa Munggu.  Mereka  cenderung  takut  dan  khawatir  saat  sedang  bertani  di kawasan hutan, karena pihak dari Perum PERHUTANI bersikap intimidatif kepada para petani sawit. Faktor tersebut membuat masyarakat resah, jika dalam  mencari  nafkah  sebagai  petani  dipersulit,  mereka  akan  kehilangan pendapatan.
Perlu  diketahui,  para  petani  khususnya  petani  sawit  di  Desa  Munggu telah  membentuk  organisasi  kelompok  tani  hutan  sawit  yang  bertujuan untuk  meminta  jaminan  kepada  aparat  desa  agar  mereka  dapat  bekerja dengan  baik.  Kelompok  tani  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  total  status hutan yang dikelola oleh masyarakat. Berdasarkan data yang penulis minta langsung  dari  kelompok  tani  tersebut,  mereka  memiliki  lahan  seluas  224 hektar yang terletak di Desa Munggu, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Kelompok tani hutan ini mengatasnamakan dirinya sebagai “Kelompok  Tani  Hutan  Air  Selancar”,  dan  tujuan  lainya  adalah mendapatkan perlindungan terkait kegiatan pemanfaatan kawasan hutan di Desa Munggu.
Namun,  fakta  yang  terjadi  di  lapangan  berbeda  karena  intimidasi  yang diberikan  oleh  oknum  di  Perum  PERHUTANI  cukup  mengganggu, contohnya ketika sedang bertani, mereka dengan timnya mendatangi warga dan  meminta  legalitas  kawasan  hutan,  jika  tidak  ada  maka  harus meninggalkan tempat tersebut. Intimidasi juga dirasakan oleh Kepala Desa Munggu  dengan  dimintakan  semua  data  para  petani  di  kawasan  hutan tersebut dengan alasan untuk mengetahui luas kebun para petani. Adanya razia  yang  dilakukan  oleh  Perum  PERHUTANI  dirasakan  semakin  ketat setalah  tahun  2022  ini,  seharusnya  pihak  PERHUTANI  melakukan  upaya dan  pendekatan  terlebih  dahulu  kepada  warga  Desa  Munggu  tanpa  harus melakukan intimidasi. Mayoritas penduduk di desa tersebut adalah petani, sehingga adanya razia dapat mengurangi tingkat keberhasilan tanam. Jika tanaman  tidak  dapat  dirawat,  ekonomi  masyarakat  Desa  Munggu  bisa berhenti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Peran  Pemerintah  Daerah  untuk  Menyelesaikan  Konflik  Kawasan Hutan
Pemerintah berupaya melakukan penyelesaian konflik dengan melakukan konsensus,  konfrontasi,  penggunaan  tujuan  yang  menemui  titik  temu (Winardi,  2007).  Melalui  pendekatan  konsesnsus,  pihak  yang  berkonflik akan  melakukan  pertemuan  untuk  mendapatkan  solusi  terbaik  bagi permasalahan yang ada, dan bukan hanya sebatas mengambil kesempatan bagi  setiap  pihak.  Dikaitkan  dalam  kasus  konflik  ini  maka  pemerintah
Erris Achmad Rizky 1 , Elfrida Ratnawati 2 , Penyelesaian Konflik Status Hak Kawasan Hutan Antara Petani Sawit…
daerah  dalam  hal  ini  melalui  kewenangan  Perum  PERHUTANI  dan  Dinas Kehutanan  dan  Lingkungan  Hidup  untuk  melakukan  pertemuan  dengan masyarakat  dan  aparat  desa  guna  menjelaskan  bahwa  pemerintah  juga memiliki  aturan  terkait  pengelolaan  kawasan  hutan  yang  sebelumnya aturan  tersebut  tidak  pernah  diberikan  kepada  masyarakat,  serta melakukan  pendekatan  solusi  cara  lain,  dengan  contoh  ketika  memang kawasan hutan tersebut telah dikelola oleh masyarakat dari dahulu, maka jika  harus  diambil  oleh  pemerintah,  masyarakat  harus  diberikan  cara untuk mendapatkan mata pencarian kerja yang lain.
Cara  Kedua  adalah  dengan  melakukan  konfrontasi  yaitu  dengan  cara semua  pihak  yang  terkait  berhak  menyuarakan  pendapatnya  secara langsung. Cara kedua ini memiliki  risiko  yang besar dikarenakan karakter masyarakat  yang  belum  tentu  dapat  menerima  pihak  yang  berseberangan, karena  mata  pencarian  mereka  diambil  tanpa  adanya  solusi.  Cara  ketiga adalah para pihak membahas tujuan paling utama terkait keberlangsungan hutan  tanpa  perlu  mengorbankan  mata  pencarian  masyarakat.  Jika  ini berhasil,  komunikasi  antar  kedua  belah  pihak  baik  dari  masyarakat  dan pemerintah daerah akan berjalan dengan baik.
Pengelolaan  kawasan  hutan  di  Desa  Munggu  bukan  hanya  melibatkan pihak  masayarakat  dan  pemerintah  daerah,  tetapi  juga  perusahaan khususnya  di  pabrik  perkebunan  sawit  yang  juga  memiliki  lahan  yang sangat  besar  karena  telah  memiliki  Hak  Guna  Usaha.  Setidaknya  dengan adanya  pabrik  sawit  tersebut  bisa  dijadikan  mitra  kerja  bagi  para  petani dan  diketahui  oleh  pemerintah  daerah.  Di  Kawasan  Hutan  Desa  Munggu Kabupaten  Bangka  Tengah,  kelompok  tani  yang  sudah  terbentuk  juga melakukan  kemitraan  usaha  kepada  pabrik  sawit  dengan  cara  hasil  sawit dari  kelompok  tani  dapat  diterima  oleh  pabrik  berdasarkan  adanya  surat dari  kepala  desa  dan  surat  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan terkait  pemanfaatan  hutan. Aktifitas  tersebut  bertujuan  untuk mengembangkan  dan  memberikan  nilai  dari  sisi  pendapatan  ekonomi masyarakat setempat.

## SIMPULAN
Berdasarkan  data  di  atas,  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  konflik antara  asyarakat  Desa  Munggu  dengan  Perum  PERHUTANI  adalah  tidak terbentuknya  jalinan  komunikasi  yang  baik.  Masyarakat  merasa  bahwa kawasan hutan yang selama  ini  telah dikelolanya dari tahun 1980 dengan dasar perjanjian jual-beli di atas materai telah menjadi hak milik dan hal ini dibuktikan  dengan  adanya  tanaman  sawit  yang  sudah  puluhan  tahun mereka  tanam,  serta  telah  menaikkan  ekonomi  pendapatan  mereka. Sementara Perum PERHUTANI melaksanakan tugas  berdasarankan aturan Undang-Undang,  dan  jika  aturan  itu  tidak  dilaksanakan,  mereka  akan dianggap  tidak  mematuhi  aturan  Undang-Undang.  Namun,  sebagai representasi  dari  pemerintah  memang  harus  tegas,  tetapi  tidak  harus mengorbankan  mata  pencarian  masyarakat  setempat,  dengan  solusi dibuatkan  aturan  terkait  kelompok  tani  dan  diberikan  kepastian  hukum kepada  masyarakat  agar  tetap  diperbolehkan  untuk  bertani  di  kawasan hutan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Erris Achmad Rizky 1 , Elfrida Ratnawati 2 , Penyelesaian Konflik Status Hak Kawasan Hutan Antara Petani Sawit…
Friedman,  Lawrence  M.  (2019). Sistem  Hukum:  Perspektif  Ilmu  Sosial . Nusamedia.
Harahap, Mailina et al. (2021). Mapping The Potential Of Village Agricultural Social  Economic  Improvement  Efforts  In  Lubuk  Kertang  Village Kecamatan  Berandan  Barat  Kabupaten  Langkat. JASc  (Journal  of Agribusiness Sciences) , 4 (1), 8 – 14.
Peranginangin,  Lily  Sri  Ulina.  (2014).  Partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan  kawasan  konservasi. JKAP  (Jurnal  Kebijakan  Dan Administrasi Publik) , 18 (1), 66 – 78.
Prasetyo,  Bambang,  &  Jannah,  Lina  Miftahul.  (2006).  Metode  Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 20 . Safitri, Myrna A. et al. (2011). Menuju kepastian dan keadilan tenurial . Winardi,  J.  (2007).  Manajemen  Konflik  (Konflik  Perubahan  dan Pengembangan). Bandung: Bandar Maju . Wulan,  Yuliana  Cahya  et  al.  (2004). Analisa  konflik:  sektor  kehutanan  di Indonesia 1997-2003 . Cifor.
Undang - Undang Dan Peraturan : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan Undang – Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Undang  -Undang  Nomor  5  tahun  2003  Tentang  Pembentukan  Kabupaten Bangka  Selatan,  Bangka  Tengah,  Bangka  Barat  dan  Belitung  Timur  di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.