## PROBLEMATIKA HUKUM PADA KONTRAK STANDAR PT. EXPERIAN DALAM PERJANJIAN PENGADAAN SOFTWARE DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA
Tamariska Febioxicca Guayadi E-mail: tamariska_fg@yahoo.com Staff Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta Selatan
Dona Budi Kharisma
E-mail: donabudikharisma@staff.uns.ac.id (Penulis Korespondensi)

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Article Information

## Abstract
Keywords: Agreement Law;
Software Procurement Agree- ment.
Kata Kunci : Hukum Perjan- jian; Perjanjian Pengadaan Software .
This articles describes and examines the problem, first what are the legal problems in the standard contract of PT. Experian in software procurement. This articles is a descriptive empirical law research. The results showed that in general the process of procurement of software by the Bank with the Vendor as the software provider through 3 major phases, namely, the tahap of procurement / tender/ general selection, implementation tahap (delivery), and the stage of maintenance (maintenance). In the procurement contract of PT. Experian, there are legal problems in the standard contract of PT. Experian in software procurement that is the difference in perception of business needs and the realization of the time period.

## Abstrak
Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan apa sajakah problematika hukum dalam kontrak standar PT. Experian dalam pengadaan software . Artikel ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya proses pengadaan software oleh Bank dengan Vendor selaku penyedia software melalui 3 tahap besar yaitu, tahap pengadaan/ tender /seleksi umum, tahap implementasi ( delivery ), dan tahap pemeliharaan ( maintenance ). Dalam kontrak pengadaan
PT. Experian, terdapat problematika hukum dalam kontrak standar PT. Experian dalam pengadaan software yaitu perbedaan persepsi terhadap kebutuhan bisnis dan realisasi jangka waktu. Penyelesaian problematika hukum pada Kontrak Pengadaan software PT Experian dilakukan dengan negosiasi sebagai tahap awal.

## A.   Pendahuluan
Pada era globalisasi saat ini teknologi digital berkembang dengan sangat pesat. Teknologi digital memegang peran penting dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Di Indonesia, pemanfaatan teknologi digital memberikan
Problematika Hukum pada Kontrak...
dampak yang cukup signifikan terhadap beberapa sektor, terutama dalam sektor industri keuangan, yang secara khusus difokuskan ke sektor perbankan maupun Lembaga keuangan bukan bank dengan ruang lingkup khusus di produk retail banking .
Dalam sektor perbankan, perbankan perlu meningkatkan sistem teknologi informasi  untuk  meningkatkan kualitas  pelayanan  kepada nasabah  sejalan dengan perkembangan teknologi digital yang pesat. PT. Experian Decision Analytics Indonesia (selanjutnya disebut Experian) merupakan salah satu perusahaan yang berkecimpung dibidang penyedia aplikasi/ software yang dipergunakan  untuk  menunjang  usaha  finansial  khususnya  sektor  perbankan tersebut.
Pihak Experian dan client -nya dalam setiap penjualannya menyepakati tu kerjasama dengan membuat kontrak atau perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Prof. Subekti, 1995: 1). Kontrak atau Perjanjian memiliki dua macam fungsi, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi (Salim H. S., 2010: 25). Kontrak kerja yang dibuat PT. Experian dalam setiap penjualannya terdiri dari: License Agreement (perjanjian/kontrak license software ), Service Agreement (perjanjian/kontrak implementasi), Maintenance Agreement (perjanjian/kontrak pemeliharaan), dan Non-disclosure Agreement (perjanjian kerahasiaan).
Salah satu jenis Perjanjian milik PT. Experian yang akan dipelajari lebih mendalam adalah Perjanjian Pengadaan/Kontrak Implementasi ( Service Agreement ).  Kontrak  pengadaan  barang/jasa milik  PT.  Experian  memiliki tujuan agar perjanjian dapat terlaksana dengan efektif, efisien, transparan, dan terbuka. Disetiap Perjanjian Pengadaan yang dilakukan oleh PT. Experian, terdapat   lampiran   yang   merupakan   satu   kesatuan   bagian   dan   tidak terpisahkan, yaitu: Statement of Work atau Pernyataan Kerja, Surat Penunjukan, Harga  Kontrak  dan  Ketentuan-Ketentuan  Pembayaran,  dan Daftar Material yang Dilisensikan.
Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan Antonius Fajar Guayadi selaku Project Director dari PT. Experian, terdapat dua kendala yang terjadi selama pelaksanaan Perjanjian Pengadaan berlangsung, yaitu perbedaan persepsi terhadap kebutuhan bisnis dan realisasi jangka waktu. Perbedaan persepsi terjadi ketika dilakukan workshop yang bertujuan untuk menjabarkan kebutuhan fungsional ( business requirements ) secara terperinci yang terdiri atas Dokumen Spesifikasi  Fungsional  dan  Dokumen  Spesifikasi  Teknis.  Perbedaan  realisasi jangka waktu terjadi ketika Client harus menyediakan waktu implementasi proyek sesuai dengan kesepakatan yang tertulis didalam Pernyataan Kerja ( Statement of Work ).
106 Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Problematika Hukum pada Kontrak...
Berdasarkan uraian diatas, artikel ini mengkaji problematika hukum pada kontrak standar PT. Experian dalam perjanjian pengadaan software ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia.

## B.   Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dan dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dalam penulisan  hukum  yaitu  di PT.  Experian Decision  Analytic Jakarta. Sumber data dalam penulisan hukum diperoleh dari hasil wawancara dengan Sales Director PT. Experian DA yaitu Bapak Priyo dan Project Director PT. Experian DA yaitu Antonius Fajar Guayadi.
Penelitian lapangan atau empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.
Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010: 280). Bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala-gejala lainnya.  Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis, agar   dapat   membantu dalam memperkuat teori-teori baru. (Soerjono Soekanto, 2008: 10)
Pendekatan bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan   atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah  terutama  untuk  mempertegas  hipotesis-hipotesis,  agar dapat  membantu dalam  memperkuat  teori-teori  baru.  (Soerjono  Soekanto, 2008: 10)

## C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan Antonius Fajar Guayadi selaku Project Director dari PT. Experian dan penelitian terhadap dokumen- dokumen pengadaan maupun kontrak perjanjian, pada umumnya proses pengadaan software oleh Bank dengan Vendor selaku penyedia software melalui 3 tahap besar:
1.  Tahap Pengadaan/ Tender /Seleksi Umum ( Bidding / Beauty Contest ), Penen- tuan Pemenang dan Penerbitan Kontrak Dalam proses pengadaan sebuah aplikasi/ software , bank ( client ) menyelenggarakan tender /seleksi umum untuk memilih penyedia barang dan jasa yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan usaha/bisnisnya. Proses tender /seleksi umum diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan.
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022)
Problematika Hukum pada Kontrak...
Dalam  penentuan  pemenang,  para  peserta tender yang  terdiri  dari calon penyedia barang dan jasa, dalam hal ini salah satunya adalah PT. Experian mengikuti tender / beauty contest tersebut.
Beauty contest merupakan proses seleksi dan penilaian dengan membandingkan beberapa kriteria dan informasi, baik yang diperoleh dari hasil Request for Information (RFI) dan Request for Proposal (RFP) , window shopping atau  referensi  pasar  dan/atau  sumber  lainnya  yang dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah bank selesai melakukan proses seleksi maka pada akhirnya bank akan menentukan menentukan pemenang yang dilanjutkan dengan pengumuman pemenang.
Apabila setelah mengumumkan pemenang dan tidak ada sanggahan yang sah dari para peserta tender , maka bank bersama penyedia barang dan jasa terpilih menerbitkan perjanjian.
Dalam   Pasal   1320   KUH   Perdata, terdapat syarat agar sebuah perjanjian sah secara hukum, yaitu:
a.    Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau  persesuaian  kehendak  antara  para  pihak  didalam  perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya ( Toestemming ) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. (Retna Gumanti, 2012: 4)
b.    Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
Berikut adalah pihak-pihak yang tidak cakap secara hukum untuk membuat kontrak (Novi Ratna Sari, 2017: 82):
1)   Orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum berumur 21 tahun.
2)  Orang-orang  yang  ditaruh  dibawah  pengampuan,  misalnya: anak- anak, orang yang pikirannya kurang sehat atau mengalami gangguan mental.
3)    Semua pihak yang menurut undang-undang yang berlaku tidak cakap atau dibatasi kecakapannya untuk membuat perjanjian.mendapatkan persetujuan suami.
c.    Mengenai suatu hal tertentu.
Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu   berarti   bahwa   apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. (R.M. Panggabean, 2010: 658).
Problematika Hukum pada Kontrak...
d.    Adanya klausula yang halal.
Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda ( zaak ) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.
Adapun asas-asas yang berkaitan dengan suatu perjanjian adalah:
a.    Asas Konsesualisme
Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata dijelaskan bahwa asas konsesualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. (M. Muhtarom, 2014: 51)
b.    Asas Kebebasan Berkontrak
Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, maka orang boleh membuat atau tidak membuat perjanjian. Para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. (Ery Agus Priyono, 2017: 17)
c.    Asas Pacta Sunt Servanda
Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang  bagi mereka yang  membuatnya, sehingga para pihak yang membuatnya harus mentaati dan menghormati perjanjian sebagaimana mentaati dan menghormati undang-undang. (Subekti,
1995: 78)
Sedangkan yang dimaksud dengan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, adalah bahwa kesepakatan yang dicapai oleh para pihak dalam perjanjian mengikat para pihaksebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. Pihak-pihak dalam perjanjian tidak boleh keluar dari perjanjian secara sepihak, kecuali apabila telah disepakati oleh para pihak atau apabila berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur oleh undang-undangatau hal-hal yang disepakati dalam perjanjian. (I Nengah Budi Arjana dan I Wayan Novy Purwanto, 2019: 5)
d.   Asas Kepribadian
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan  suatu perjanjian,  orang  tersebut  harus  untuk kepentingan dirinya sendiri. (Refly R. Umbas, 2017: 170)
e.   Asas Itikad Baik
Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Problematika Hukum pada Kontrak...
atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. (M. Muhtarom, 2014: 51)
Perjanjian yang dibuat oleh PT Experian DA dengan bank terdiri dari 3 yaitu: a.   Kontrak/perjanjian Lisensi software ( License Agreement )
Lisensi software diterbitkan  oleh  PT.  Experian  DA  selaku penyedia aplikasi  dengan  ditanda  tanganinya License  Agreement oleh PT Experian DA dengan client (bank).
b.  Kontrak  atau  Perjanjian  Penyelenggaraan  Implementasi  ( Service Agreement )
Kontrak   penyelenggaraan   implementasi (service   agreement) adalah kontrak perjanjian yang mengikat para pihak untuk melaksanakan implementasi   sebuah software /aplikasi. Service agreement ini dibuat bersama-sama antara perusahaan pemilik/penjual aplikasi/ software seperti PT Experian DA dengan klien-kliennya dengan  sangat  terperinci untuk  meminimalkan  dan menghindari adanya perselisihan oleh para pihak yang terkait yang disebabkan oleh adanya perbedaan interpretasi dan ekspektasi atas pemahaman terhadap batasan-batasan yang tercantum dalam kontrak tersebut khususnya terhadap ruang lingkup pekerjaan yang akan direalisasikan.
Service agreement ini selalu disusun dengan menyertakan dokumen Statement   of  Work / Scope  of   Work (SOW)  yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan service agreement tersebut.
Statement of work sendiri selalu disusun dengan mengikuti standard- standard kepatuhan proyek ( project compliance ) yang ada atau  sesuai dengan PMBOOK/Prince  2 sebagai  standard international ( International standard ) atas pelaksanaan proyek dibidang teknologi informasi.
Pada umumnya Statement of work mencakup  beberapa bagian penting yaitu:
1)   Nama dari proyek.
2)   Versi penyusunan Statement of work .
3)   Tujuan.
4)   Daftar istilah dan terminology yang digunakan.
5)   Daftar lisensi software : jenis-jenis sofware yang disediakan PT Experian DA, lisensi software utama dan software pihak ketiga.
6)   Implementasi:
a)   Ruang Lingkup Proyek.
b) Hardware .
c)   Metode Komunikasi dan pelaporan serta eskalasi.
d)   Perencanaan kualitas manajemen ( quality management plan ).
e)   Perencanaan manajemen perubahan ( change management plan ).
110 Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Problematika Hukum pada Kontrak...
f) Dokumen-dokumen yang diserah terimakan ( document deliverables ).
g)   Ruang Lingkup Implementasi ( implementation scope )
(1)  Project initiation and planning.
(2) Solution definition .
(3)  Solution development and customization. (4) Testing.
(5)  Solution deployment.
(6)  Post live support and warranty
7)   Pemeliharaan.
a) Maintenance service.
b) Service level agreement .
8)   Siklus pengembangan produk ( product road map).
9)   Asumsi-asumsi.
10)  Batasan-batasan ( terms and condition ).
11)  Termin pembayaran.
12)  Hak kekayaan intelektual (intelectual property right) .
13) Delivery acceptance certificate .
14)  Lampiran-lampiran ( appendix ).
c.  Kontrak/Perjanjian Pemeliharaan ( Maintenance Agreement ) Kontrak/ perjanjian  pemeliharaan  ( Maintenance  Agreement / MA ) pada umumnya disusun  dan  diterbitkan  bersamaan  dengan  kedua kontrak diatas yaitu License Agreement (LA) dan Service Agreement (SA) .
Secara umum penerbitan maintenance agreement ini ditujukan untuk mengikat kedua belah pihak terhadap pemeliharaan aplikasi/ software yang telah selesai diimplementasikan.
Biasanya  didalam maintenance  agreement ini  mengatur  jangka waktu pemeliharaan, dimana didalamnya tercantum tanggal mulai pemeliharaan dan tanggal berakhirnya pemeliharaan yang secara umum berusia 5-10  tahun. Sehingga pihak pengguna akan menerima pelayanan dari pihak vendor secara terus menerus selama kurun waktu tersebut.
2.    Tahap Implementasi ( delivery )
Tahap Implementasi meliputi jasa implementasi, yang berarti melibatkan jasa-jasa profesional, konsultansi, manajemen proyek, implementasi dan kustomisasi yang diperlukan dari PT. Experian berdasarkan perjanjian ini dalam kaitan dengan implementasi produk perangkat lunak business process reengineering–decision engine , sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan yang dinyatakan dalam service agreement (perjanjian implementasi), Statement of Work (SOW), Functional Specification Document/FSD (Dokumen Spesifikasi Fungsional), dan Technical Specification Document/TSD (Dokumen Spesifikasi Teknis).
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Problematika Hukum pada Kontrak...
111

## 3.    Tahap Pemeliharaan ( maintenance )
Didalam Tahap Pemeliharaan pada umumnya disediakan jasa pemeliharaan oleh Pihak PT Experian DA kepada bank dimana merupakan jasa pemeliharaan  dan  dukungan  teknis  terhadap software yang sudah dibeli dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang tertera dalam tatement of work.
Topik yang akan dibahas dalam penulisan ini akan menitik beratkan pada Tahap Implementasi. Kontrak implementasi sendiri didukung oleh dokumen lainnya yang lebih mendasar atau pokok, yaitu statement of work.
Berdasarkan informasi dari hasil wawancara lebih lanjut dengan Sales Director PT. Experian DA yaitu Bapak Priyo Sasmito dan setelah mempelajari dan meneliti lebih lanjut terhadap dokumen-dokumen yang ada serta penjelasan terhadap mekanisme dan alur proses implementasi proyek maka dapat di analisis pada umumnya terdapat dua permasalahan yang seringkali terjadi selama pelaksanaan implementasi tersebut, yaitu perbedaan persepsi terhadap statement of work , perbedaan persepsi terhadap dokumen-dokumen yang disusun atau dikembangkan saat implementasi dan realisasi jangka waktu.
Perbedaan persepsi dan ekspektasi terjadi ketika dilakukan workshop pada tahap analysis and design dimana pada tahapan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menjabarkan kebutuhan fungsional ( business requirements )  maupun kebutuhan teknis secara terperinci yang kemudian dituangkan didalam dokumen spesifikasi fungsional dan dokumen spesifikasi teknis.
1.    Perbedaan Persepsi Terhadap Statement of Work (Pernyataan Kerja) Perbedaan persepsi  terhadap statement  of  work (pernyataan  kerja) terjadi diantaranya adalah perbedaan mengenai spesifikasi hardware / software pihak ketiga yang dipergunakan bank untuk implementasi software dari PT Experian DA yang tertera dalam technical specification di statement of work .
2.   Perbedaan  Persepsi  Terhadap  Dokumen-Dokumen  yang  Disusun  atau Dikembangkan Saat Implementasi Hal-hal umum dan menonjol serta sangat sering terjadi dalam penyusunan dan pengembangan dokumen-dokumen saat implementasi adalah:
a.   Penamaan atas suatu parameter yang tidak standard oleh suatu bank tertentu karena sangat kompleksnya produk turunannya ( sub-product ) di bank tersebut.
b.    Tabel-tabel yang kompleksitasnya sangat beragam dan berbeda.
c.  Pengelompokan-pengelompokan parameter-parameter tertentu yang tidak seragam.
d.  Penentuan segmen-segmen tertentu yang tidak standard/umum di beberapa bank.
e.   Penentuan  pemberian score /penilaian  atas  kriteria-kriteria  yang umum dipakai.
112 Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022)
Problematika Hukum pada Kontrak...
3.    Perbedaan Mengenai Realisasi Jangka waktu
Perbedaan realisasi jangka waktu pada umumnya terjadi disebabkan oleh:
a.   Keterbatasan jumlah tenaga kerja dari sisi client khususnya di bidang IT ataupun user yang terlibat langsung dalam pengujian aplikasi.
b. Kendala-kendala lainnya yang sulit diprediksi disaat pelaksanaan proyek seperti ada karyawan yang menjadi tim ini mengundurkan diri, perubahan organisasi secara mendadak.

## D. Simpulan
Berdasarkan analisis diatas, terdapat tiga problematika hukum dalam kontrak pengadaan PT. Experian, yaitu perbedaan persepsi terhadap statement of work (pernyataan kerja), perbedaan persepsi terhadap dokumen-dokumen yang disusun atau dikembangkan saat implementasi, serta perbedaan mengenai realisasi jangka waktu. Perbedaan persepsi dan ekspektasi terjadi ketika dilakukan workshop pada tahap analysis and design , dimana pada tahapan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menjabarkan kebutuhan fungsional (business requirements) maupun kebutuhan teknis secara terperinci yang kemudian dituangkan dalam dokumen spesifikasi fungsional dan dokumen spesifikasi teknis.

## E. Saran
1.   Kepada PT. Experian dan client -nya, untuk menyelesaikan problematika hukum pada kontrak pengadaan software dengan negosiasi sebagai tahap awal.
2.  Kepada PT. Experian dan client -nya, apabila dalam negosiasi tidak mencapai   kesepakatan,   hendaknya   menyelesaikan   melalui   forum arbitrase.

## F.   Daftar Pustaka

## Buku:
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad.  2010. Dualisme  Penelitian  Hukum Empiris and Normatif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Salim H.S. 2010. Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak . Jakarta: Sinar Grafika.
Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia.
Subekti. 1995. Aneka Perjanjian . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

## Jurnal:
Ery Agus Priyono. 2017. “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak). Diponegoro Private Law  Review .
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Problematika Hukum pada Kontrak...
Vol    1  No  1  November  2017.  Semarang:  Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
I Nengah Budi Arjana dan I wayan Novy Purwanto. 2019. “Pola Penyelesaian Sengketa  Addendum Dalam Kontrak Pemborongan”. Jurnal Kertha Semaya . Vol 7 No 10 Juli 2019. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
M. Muhtarom. 2014. “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. Suhuf . Vol. 26 No.1 Mei 2014. Surakarta: Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Novi Ratna Sari.2017. “Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Jurnal Repertorium . Vol. IV No. 2 Juli - Desember 2017. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
R.  M.  Panggabean.  2010.  “Keabsahan  Perjanjian  dengan  Klausul  Baku”. Jurnal   Hukum  Ius  Quia   Iustum .   Vol.   17   No.  4.   Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Refly R. Umbas. 2014. “Aspek Hukum Dalam  Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara Karyawan Dengan Perusahaan”. Lex Privatum. Vol. 2 No.3 Agustus 2014. Manado: Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
Retna Gumanti. 2015. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)”.
Jurnal Pelangi Ilmu . Vol. 5 No.1. Gorontalo: Universitas Gorontalo.
Problematika Hukum pada Kontrak...