## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 10 Nomor 1, Februari 2024 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR TANPA PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN

## Komang Tri Sundari Dewi, I Nyoman Bagiastra
Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar e-mail : trisundari.dewi@gmail.com , nyoman_bagiastra@unud.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Desember 2023 Diterima: 15 Januari 2024 Terbit: 1 Februari 2024
Keywords: Underage marriage,
Marriage Dispensation,
Legal Consequences This  research  aims  to  find  out  what  the  legal consequences are for the marriage of minors without applying  for  a  marriage  dispensation  in  court.  This research uses a normative juridical research method with a type of approach, namely a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials, obtained by conducting literature studies. The results of  this  research  show  that  the  state  does  not recognize the marriage of minors without submitting a  marriage  dispensation  to  the  Court  so  that  the marriage cannot be registered at the Religious Affairs Office  (KUA)  for  those  who  are  Muslim,  and  at  the Population and Civil Registration Office. Abstrak Kata kunci:
Perkawinan anak dibawah umur, Dispensasi Kawin, Akibat hukum
Corresponding Author: Komang Tri Sundari Dewi : trisundari.dewi@gmail.com
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  akibat  hukum  terhadap  perkawinan anak  dibawah  umur  tanpa  pengajuan  dispensasi kawin  di  Pengadilan.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang- undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan.
Hasil penelitian ini menunjukkan  negara  tidak  mengakui  perkawinan anak  dibawah  umur  tanpa  pengajuan  dispensasi kawin ke Pengadilan sehingga perkawinan tersebut tidak  dapat  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 48
(KUA)  bagi  yang  beragama  Islam,  dan  di  Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
@Copyright 2024.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 1 . Dengan adanya perkawinan menimbulkan akibat hukum mengenai hak dan kewajiban bagi orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Mengenai batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan adalah apabila usia calon mempelai pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita mencapai usis 16 (enam belas) tahun.
Dengan  adanya  perbedaan  ketentuan  usia  pada  mempelai  wanita  yaitu berumur  16  (enam  belas)  tahun  dianggap  sebagai  tindakan  diskriminatif  khusus terhadap kaum perempuan, hal ini berpotensi melanggar hak konstitusional anak perempuan, terutama terkait perkawinan di bawah umur. Hal ini dikarenakan batas usia  minimal  perempuan  yang  lebih  rendah,  sehingga  ketentuan  tersebut  dapat dianggap  melegalkan  perkawinan  anak  perempuan  dibandingkan  dengan  pria. Selain itu antara hukum positif yang berlaku di Indonesia yang memaknai definisi dewasa dalam satu aturan dengan pengaturan lainnya tidak sejalan 2 , seperti halnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak adalah seorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau anak yang masih berada dalam kandungan. 3
Ketentuan  batas  usia  minimum  bagi  perempuan  untuk  melangsungkan perkawinan  di  Indonesia  sering  menimbulkan  permasalahan  yang  kompleks  di kalangan  masyarakat,  sehingga  mendorong  sekelompok  masyarakat  mengajukan judicial review dalam terhadap batas usia perempuan adar adanya kesetaraan hak di hadapan hukum. Pada awalnya Pasal 7 Ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 mengatur batas  usia  minimum  untuk  dapat  dilangsungkannya  perkawinan  adalah  19 (Sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita. Pada akhirnya,  setelah  berbagai  polemik  menemukan  titik  terang  dalam  bentuk perubahan norma hukum dengan dilakukannya perubahan aturan mengenai batas usia  atas  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU-XV/2017  tentang  batas usia dewasa sebagai syarat kawin yang kemudian disetujui dan dituangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat di dalam Pasal 7 Ayat (1), sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
1 Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2 Sonny Dewi Judiasih, “ Konradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 3, Nomro 2, Juni 2020.
3 Safira Devina , “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan”, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 4, Nomor 2, Juni 2021.
tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan) yang menjangkau  batas  usia  untuk  melangsungkan  perkawinan  bagi  wanita dipersamakan  dengan  batas  minimal  umur  perkawinan  bagi  pria  yaitu 19  tahun. Perubahan  UU  Perkawinan  ini  merupakan  revolusi  baru  agar  meminimalisir perkawinan  dini  dan  menjadi  solusi  untuk  menekan  dampak  negatif  dari pertumbuhan anak yang pada dasarnya tidak terpenuhi akibat usia anak yang muda untuk melangsungkan perkawinan. 4
Meskipun dalam telah adanya perubahan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 16  Tahun  2919  mengenai  batas  usia  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan, perkawinan anak dibawah umur bukan merupakan hal baru di Indonesia, berbagai alasan anak dibawah umur melangsungkan perkawinan karena masalah rendahnya tingkat pendidikan, masalah ekonomi, dan juga dikarenakan hamil terlebih dahulu atau  yang  diistilahkan  dengan married  by  accident. Namun  terkait  permasalahan tersebut bagi pria dan wanita meskipun belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun  masih  tetap  dapat  melangsungkan  perkawinan.  Pengaturan  mengenai pengecualian batas usia tersebut diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019  Tentang  Perkawinan  yang  menyebutkan “Dalam  hal  terjadi  pe nyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti- bukti pendukung yang cukup”.
Bersamaan  dengan  adanya  perubahan  terkait  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang  merevisi  batas  usia  minimal  melangsungkan  perkawinan  menjadi  19 (sembilan  belas)  tahun,  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  mengeluarkan Pengaturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2019  tentang Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin,  dengan  adanya  PERMA tersebut bertujuan untuk memperketat persyaratan dan meminimalisir dalam hal pengajuan dispensasi kawin.
Menurut  Hilman  Hadikusuma  dispensasi  kawin  adalah  suatu  perkawinan yang  terjadi  dimana  mempelai  atau  salah  satu  mempelai  belum  mencapai  umur yang  diisyaratkan  oleh  Undang-Undang 5 ,  hal  ini  berarti  perkawinan  dapat  tetap dilaksanakan  sekalipun  salah  satu  atau  kedua  mempelai  masih  berada  dibawah umur. Dalam Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dispensasi kawin adalah “Pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.” Peraturan mengenai perkawinan yang berlaku di Indonesia memiliki esensi mengenai batas usia memiliki substansi yang krusial  pada  sisi  usia  kematangan  dan  kesiapan  mental  dalam  kehidupan  rumah tangga. 6 Pada faktanya ketentuan mengenai batas usia perkawinan dibawah umur menurut  Undang-Undang  sering  menjadi  polemik  dalam  hal  pencatatan
4 Nada Putri Rohana, Wilda Rahma Nasution, “ Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh  Hakim  Pasca  Perubahan  Undang- Undang  Perkawinan”,  Ajudikasi:  Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.  7, Nomor 1, Juni 2023.
5 Hilman Hadikusuma, “ Hukum Perkawinan Indonesia menurut Peraturan Perundang-undangan. Hukum Adat dan Hukum Agama ” , (Mandar Maju, Bandung: 2007), hlm. 50.
6 Safrin Salam, Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam, Jurnal Pagaruyuang Law Journal, Universitas Muhammadiyah Buton, Vol. 1, No.1, 2017
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
50
perkawinan, sehingga hal tersebut menjadi problematik bagi calon mempelai akibat batas  usia  yang  belum  memenuhi  syarat  pencatatan  perkawinan.  Berdasarkan uraian  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka  dibutuhkan  kajian  mengenai  akibat hukum  terhadap  perkawinan  anak  dibawah  umur  tanpa  pengajuan  dispensasi kawin di Pengadilan.

## RUMUSAN MASALAH
Adapun  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  kajian hukum tentang perkawinan anak dibawah umur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019  Tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin  dan  akibat hukum  terhadap  perkawinan  anak  dibawah  umur  tanpa  pengajuan  dispensasi kawin di Pengadilan.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal yaitu suatu proses untuk menemukan suatu  aturan-aturan  hukum,  maupun  untuk  menjawab  permasalahan  atau  isu hukum  yang  diteliti  dengan  meneliti  bahan  kepustakaan  (library  based) 7 ,  yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dan beberapa  pendapat  para  sarjana. 8 Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ).  Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  untuk  mengkaji atau  menelaah  peraturan  yang  berkaitan  dengan  akibat  hukum  terhadap perkawinan anak dibawah umur tanpa pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan. Pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  untuk  memberikan  pandangan maupun  doktrin  ilmu  hukum  sebagai  pijakan  dalam  menganalisis  suatu penyelesaian  permasalahan.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yang terdiri dari instrumen bahan  hukum  yang  memiliki  keterkaitan  langsung  mengenai  akibat  hukum terhadap  perkawinan  anak  dibawah  umur  tanpa  pengajuan  dispensasi  kawin  di Pengadilan.

## HASIL DAN PEMBAHSAN
Kajian  hukum  Perkawinan  Anak  Dibawah  Umur  Dalam  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi Kawin.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dalam  Pasal  1  telah memberikan  pengertian  mengenai  perkawinan,  bahwa  perkawinan  ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
7 Peter Mahmud Marzuki, “ Penelitian Hukum ” , (Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2014).
8 Muhaimin, “ Metode Penelitian Hukum ” , (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.
membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa ” . 9 Maka dari itu  perkawinan memiliki makna yang sakral dan penting, sehingga apabila seseorang yang akan melakukan perkawinan dituntut untuk  dapat  mempersiapkan  segala  sesuatu  dengan  matang,  baik  secara  fisik, mental,  ataupun  dari  segi  perekonomian.  Dalam  hal  apabila  seseorang  akan melangsungkan perkawinan UU perkawinan telah mengatur mengenai syarat usia minimal untuk dapat dilangsungkannya suatu perkawinan. Pasal 7 Ayat (1) Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan menyebutkan  “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ” . Namun dalam hal apabila seorang calon pria dan wanita belum mencapai usia  19  (sembilan  belas)  yang  hendak  akan  melangsungkan  perkawinan  karena beberapa  faktor  yang  mendesak,  Pasal  7  Ayat  (2)  UU  Perkawinan  memberikan pengecualian tentang batas usia perkawinan yang menyebutkan “dalam hal terjadi penyimpangan  terhadap  ketentuan  umur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), orang tua  pihak  pria  dan/atau  orang  tua  pihak  wanita  dapat  meminta  dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup ”.
Perkawinan anak dibawah umur harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai dan izin dari orang tua bagi calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh) tahun. Jika calon mempelai pria dan wanita dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun,  artinya  pria  dan  wanita  yang  usianya  dibawah  ketentuan  batas  usia  yang diatur  dalam  UU  Perkawinan,  belum  boleh  melangsungkan  perkawinan.  Jika  ada alasan  yang  mendesak  sehingga  harus  melangsungkan  perkawinan,  walaupun belum  cukup  batas  usia  minimum  perkawinan  yaitu  19  (sembilan  belas)  tahun, Pasal  7  Ayat  (2)  UU  RI  No.  16  Tahun  2019  orang  tua  para  pihak  dapat  meminta dispensasi kepada Pengadilan untuk dapat melangsungkan perkawinan.
Dispensasi  kawin  terdiri  dua  kata  yaitu  dispensasi  dan  kawin.  Secara gramatikal dispensasi memiliki arti sebagai pengecualian dari aturan umum untuk keadaan  yang  khusus. 10 Sedangkan  pengertian  kawin  adalah  sebagai  proses membentuk  keluarga  denga  lawan  jenis.  Maka  dapat  diartikan  bahwa  dispensasi adalah kelonggaran untuk hal yang khusus dari Undang-Undang. Dispensasi yang dimaksud  adalah  pengecualian  terhadap  penerapan  ketentuan  dalam  Undang- Undang  Perkawinan  yang  diberikan  oleh  Pengadilan  atau  Pejabat  lain  yang  akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. 11
Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Pasal 1 angka 5 menyatakan dispensasi  kawin  adalah  pemberian  izin  kawin  oleh  pengadilan  kepada  calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.  Dalam  Perma  tersebut  mengatur  mengani  tata  pelaksanaan pemeriksaan dispensasi kawin, asas yang harus diperhatikan, dan syarat yang harus dilengkapi  untuk  dapat  mengajukan  dispensasi  kawin.  Dispensasi  kawin  adalah
9 Pasal 1 UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
10 Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Balai Pusaka, 1988).
11 Eoh O.S, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 81.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
52
perkara perdata yang diajukan secara Voluntair (permohonan), yang mana perkara Voluntair (permohonan)  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dengan  perkara Contensiosa (gugatan) 12 .  Berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili  Dispensasi  Kawin Pasal 6 telah mengatur bahwa:
(1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin.
(2) Dalam hal jika orang tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan Pengadilan.
(3) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya  permohonan  dispensasi  kawin  diajukan  oleh  salah  satu orang tua.
(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kuasanya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak.
(5) Dalam  hal  orang  tua/  wali  berhalangan  hadir,  diajukan  oleh  kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua / wali sesuai peraturan perundang- undangan.
Pengajuan dispensasi kawin dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan 16/2019 adalah bentuk penyimpangan terhadap ketentuan batas minimal usia perkawinan, sehingga  pengajuan  dispensasi  kawin  harus  memuat  alasan-alasan  yang  sangat mendesak  yang  dijadikan  dasar  permohonan  dan  disertai  dengan  bukti-bukti pendukung yang cukup. Maksud dari alasan mendesak tersebut adalah perkawinan tersebut harus menjelaskan peristiwa mengenai keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa bahwa perkawinan tersebut harus tetap dilaksanakan. Dalam Pengajuan  permohonan  dispensasi  kawin  sebagaimana  ketentuan  Pasal  8  Perma Nomor 5 Tahun 2019 “calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan  dispensasi  kawin  untuk  masing-masing  calon  suami  dan  calon  isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/ wali calon suami atau isteri ” dan dalam Pasal 9 ayat (1) permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang.

## Akibat  hukum  terhadap  perkawinan  anak  dibawah  umur  tanpa  pengajuan dispensasi kawin di pengadilan
Lembaga  peradilan  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  UU  No.  16 Tahun 2019 satu-satunya lembaga yang telah diberikan kewenangan absolut untuk dapat memberikan izin terhadap penyimpangan usia untuk dapat melangsungkan perkawinan 13 . Pada perkawinan anak dibawah umur tanpa adanya penetapan dari Pengadilan  maka  dapat  dikatakan  tidak  adanya  pihak  atau  ikut  sertanya  negara
12 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Edisi Kedua , cetakan ke-1, (Sinar Grafika, Jakarta: 2017).
13 Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019” , Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2 No. 2, hlm. 148
melalui lembaga yang berwenang yang dapat menjamin perlindungan hak-hak anak tersebut. Pasal 2 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:
(1) Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
(2) Tiap-tiap  perkawinan  dicatatkan  menurut  perundang-undangan  yang berlaku.
Secara  administratif perkawinan  yang  dilakukan  oleh anak dibawah umur tanpa ada penetapan dari Pengadilan tidak dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merujuk pada Pasal 20  UU RI No. 1  Tahun  1974  jelas  menyebutkan  bahwa “Pegawai  pencatat  perkawinan  tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal  10,  dan  Pasal  12  Undang-Undang  ini  meskipun  tidak  ada  pencegahan perkawinan”. Sebagaimana  Pasal  7  Ayat  (2)  UU  RI  No.  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan  terhadap  perkawinan  tersebut  tidak  akan  mendapat  jaminan perlindungan  hukum  terlebih  lagi  bila  terjadi  masalah  antara  lain  mengenai  sah tidaknya  anak  yang  dilahirkan,  hak  dan  kewajiban  keduanya  sebagai  pasangan suami isteri karena tidak memenuhi syarat ataupun ketentuan yang diperintahkan oleh Undang-Undang maka perkawinan tersebut tidak bisa dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dalam  hal  pencatatan  perkawinan  di  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil berdasarkan pada PP  RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan  perkawinan menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  selain  agama  Islam,  dilakukan  oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam  berbagai  perUndang- undangan  mengenai  pencatatan  perkawinan”. Pasal tersebut di atas dengan tegas menyatakan bahwa sahnya perkawinan jika dilakukan menurut hukum negara dan hukum agama 14 . Akibat hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur tanpa pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan yaitu calon mempelai  pria  dan  wanita  tersebut  tidak  akan  memperoleh  haknya  untuk  dapat melangsungkan perkawinan, negara tidak mengakui perkawinan tersebut dan tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan di Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  selain  yang  beragama  Islam karena  calon  mempelai  pria  dan  wanita  tersebut  tidak  cakap  akan  hukum,  tidak adanya  hukum  yang  melekat  pada  perkawinan  tersebut  menyebabkan  status hubungan yang tidak jelas apalagi jika anak dibawah umur tersebut hamil di luar nikah, maka anak yang dilahirkan tidak mendapat pengakuan secara hukum. 15
14 Wahyono Darmabrata, “ Tinjauan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya ” , (CV. Gitaya Jaya, Jakarta, 2003), hlm. 10.
15 Kiki Amaliah dan Zico Junius Fernando, “ Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur ” , Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 212-213.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 54

## PENUTUP Kesimpulan
Pada awalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan  batas  usia  minimum  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan, ketentuan  tersebut  diatur  dalam  Pasal  7  Ayat  (1)  yang  menyebutkan  bahwa “perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sud ah  mencapai  umur  19  (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Namun setelah  adanya  perubahan  atas  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU- XV/2017  tentang  batas  usia  dewasa  sebagai  syarat  kawin,  sehingga  terbitlah Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  yang mengatur tentang pembatasan usia perkawinan yang baru yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas)  tahun.” Meskipun  telah  adanya  batas  usia  untuk  dapat  melangsungkan perkawinan, UU tersebut memberikan kesempatan bagi pria dan wanita yang belum mencapai  usia  yang  disyaratkan  UU  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan. Ketentuan  tersebut  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (2) “Dalam  hal  penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau  orang  tua  pihak  wanita  dapat  meminta  dispensasi  kepada  pengadilan dengan  alasan  sangat  mendesak  disertai  bukti- bukti  pendukung  yang  cukup”. Dispensasi kawin adalah pemberian hak untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi anak yang masih dibawah umur yang usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Pengajuan dispensasi kawin hanya dapat diajukan jika terdapat alasan yang mendesak seperti terjadi kehamilan di luar nikah karena tidak ada pilihan lain. Apabila  dalam  hal  perkawinan  anak  dibawah  umur  tidak  adanya  pengajuan dispensasi  kawin  ke  Pengadilan  maka  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  anak dibawah umur tidak memperoleh hak untuk menikah dan dinikahkan, dan negara tidak  mengakui  perkawinan  tersebut  sehingga  perkawinan  tersebut  tidak  dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## Saran
Terhadap  perkawinan  anak  dibawah  umur  diharuskan  melalui  proses hukum dengan pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan agar terhadap peristiwa perkawinan diakui oleh negara sah dan memiliki kepastian hukum serta hak-hak anak dapat dilindungi. Oleh karena itu diharapkan orang tua dan semua pihak untuk tidak menikahkan anak dibawah umur tanpa adanya pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Darmabrata,  Wahyono.  (2003). Tinjauan  Undangundang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  Beserta  Undang-undang  dan  Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta: CV. Gitaya Jaya 2003).
Hadikusuma,  Hilman.  (2007). Hukum  Perkawinan  Indonesia  menurut  Peraturan Perundang-undangan  Hukum  Adat  dan  Hukum  Agama. Bandung: Mandar Maju.
Harahap, M. Yahya. (2017). Hukum Acara Perdata Edisi Kedua : cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika.
Marzuki, Peter Mahmud. (2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Muhaimin, (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press. O.S Eoh. (1996). Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek . Jakarta: Raja Grafindo.
Tim  Penyusunan  dan  Pengembangan  Bahasa.  (1998). Kamus  Besar  Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pusaka.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6401).
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili Permohonan  Dispensasi  Kawin  (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489).

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah:
Kiki  Amaliah.,  &  Zico  Junius  Fernando.  (2021).  Akibat  Hukum  Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umu, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam , 6(2), 212-213. Mughniatul Ilma. (2019). Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 , Al-Manhaj:
Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam , 2(2), 148. Nada  Putri  Rohana.,  &  Wilda  Rahma  Nasution.  (2023).  Dinamika  Pemberian Dispensasi  Kawin  Dibawah  Umur  Oleh  Hakim  Pasca  Perubahan Undang-Undang Perkawinan . Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 7(1). Safira  Devina ,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Yang Melakukan  Perkawinan Bawah  Umur  Tanpa Dispensasi  Kawin  Dari  Pengadilan”,  Jurnal  Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 4, Nomor 2, Juni.
Safrin Salam, Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum  Negara  &  Hukum  Islam,  Jurnal  Pagaruyuang  Law  Journal, Universitas Muhammadiyah Buton, Vol. 1, No.1, 2017
Sonny Dewi Judiasih. (2020). Konradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir  Perkawinan  Bawah  Umur  Di  Indonesia .  Jurnal  Ilmu Hukum Kenotariatan, 3(2).