## Legal Analysis Of The Legal Nullibility Of Online Loan Agreements Based On Financial Technology (Fintech)
Analisis HukumTerhadap Batalnya Demi Hukum Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)
Siti Marisa Juliama 1) ; Saut Parulian Panjaitan 2) ; M Syaifuddin 3) 1,2,3) Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Email: 1) Sitimarisha25@gmail.com ; 2) sautparulianpanjaitan@fh.unsri.ac.id ; 3) Syaifuddin_unsri@yahoo.com
ARTICLE HISTORY Received [25 February 2024]
Revised [29 March 2024]
Accepted [04 April 2024]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  Untuk  mengetahui  batalnya  demi  hukum  perjanjian  pinjaman  online berbasis fintech  serta bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang melakukan perjanjian pinjaman online berbasis fintech. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data-data  ini  disaring  dengan  catatan  dalam  hukum  primer  maupun  sekunder,  dengan  arti mempelajari  dan  menyelidiki  dari  beberapa  bahan  materi  seperti  jurnal-jurnal,  literatur  dan peraturan  perundang-undangan.  Setelah  terkumpulnya  materi  tersebut,  kemudian  menganalisis materi  tersebut dengan  deskriptif  kualitatif.  Hasil daripada penelitian  ini mengungkapkan  bahwa batalnya  perjanjian  online  berbasis  financial  technology  (Fintech)  jika  perjanjian  tersebut  tidak menganut  dasar  dari  Pasal  1320  KUH  Perdata  dan  Pasal  47  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (PP  PSTE). Kemudian  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  kreditur  yang  melalukan  perjanjian  pinjaman online  berbasis  financial  technology  (Fintech)  terdiri  dari  perlindungan  hukum  preventif  dan hukum represif.

## ABSTRACT
This research aims to determine the legal nullity of fintech-based online loan agreements as well as forms of legal protection for debtors who enter into fintech-based online loan agreements. This research method uses normative legal research. This data is filtered through records in primary and  secondary  law,  meaning  studying  and  investigating  several  material  materials  such  as journals,  literature  and  statutory  regulations.  After  collecting  the  material,  then  analyze  the material  using  qualitative  descriptive  methods.  The  results  of  this  research  reveal  that  financial technology (Fintech)-based online agreements are invalidated if the agreement does not adhere to  the  basis  of  Article  1320  of  the  Civil  Code  and  Article  47  paragraph  (2)  of  Government Regulation  Number  82  of  2012  concerning  the  Implementation  of  Electronic  Systems  and Transactions (PP PSTE). Then the form of legal protection for creditors who enter into online loan agreements  based  on  financial  technology  (Fintech)  consists  of  preventive  legal  protection  and repressive law.
KEYWORDS
Cancellation by Law of Agreements, Online Loans,
Financial Technology
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Memasuki  sistem  kehidupan  manusia  yang  dimulai  dari  pendidikan,  ekonomi,  keamanan  dan politik serta teknologi sudah maju dan berkembang pesat. Pada umumnya teknologi ini bertujuan untuk solusi membangun efektivitas dan meningkatkan efisiensi di dalam aktivitas kerja. Pemanfaatan teknologi ini  sangat  lah  didukung  semata-mata  guna  mensejahterakan  masyarakat.  Pada  saat  ini,  negara  yang masih tergolong negara yang berkembang termasuk dibidang teknologinya adalah Indonesia, contohnya adalah  dengan  adanya  finansial  technology  (fintech)  yang  berfungsi  untuk  memudahkan  masyarakat dalam proses bertransaksi pinjam meminjam secara praktis.
Lalu,  Fintech  ini  pun  dapat  digunakan  oleh  siapa  saja,  bukan  hanya  masyarakat  ke  atas  saja bahkan  masyarakat  menengah  ke  bawah  juga  dapat  menggunakannya.  Canggihnya  teknologi  ini  tidak disertai  dengan  munculnya  pendidikan  yang  memadai  teknologi  itu  sendiri  yang  membuat  masyarakat ketinggalan dan kemudian ada pihak yang ikut serta dalam memanfaatkannya serta menyalahgunakannya.
Fintech  juga  sering  dikenal  sebagai  Peer  to  Peer  (P2P)  lending  yang  merupakan  suatu  fasilitas pinjaman yang ditawarkan oleh penyedia jasa melalui aplikasi atau website. Hal yang paling utama dari Financial Technology (Fintech) ialah perjanjian dengan pemberi pinjaman (kreditur) dan  peminjam dana (debitur).  Sebaiknya  transaksi  tidak  dilakukan,  apabila  tidak  adanya  sepakat  dengan  biaya  pinjaman  . Maka dari itu, Fintech ini menjadikan layanan untuk melakukan suatu transaksi yang berlaku di indonesia tentang  perjanjian  yang  masuk  kedalam  KUH  Perdata  sebagai  dasar  hukum  seperti  dalam  Pasal  1313 merupakan  suatu  perjanjian  yang  dibuat  oleh  satu  orang  atau  lebih  yang  mengikatkan  dirinya  ke  satu
orang  atau  lebih  juga  kemudian  membentuk  suatu  kesepakatan.  Dengan  adanya  pinjaman  online  ini, masyarakat akan menjadikan ini solusi alternatif ketika ingin mengajukan pinjaman dana dari bank.
Bentuk  dasar  Fintech  ialah  seperti  pembayaran  online  (digital  wallets,  digital  paymen,  online payment,  P2P  payments),  pembiayaan  (crowdfunding,microloans,credit  facilities),  investasi  (equit crowdfunding,  Peer  to  Peer  Lending),  asuransi  (risk  management),  lintas  proses  (big  data  analysis, predicitive  medeling), dan  infrastruktur  (security).  Ada  tiga  dasar hukum  yang  dijadikan  landasan  dalam penggunaan layanan financial technology, yaitu: - Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP tentang Penyelenggaraan  Layanan  Keuangan  Digital.  -  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  18/40/PBI/2016  tentang Penyelenggaraan. Suatu perjanjian yang sudah melibatkan para pihak dengan pihak yang lainnya dalam perjanjian  pinjaman  online,  maka  perjanjian  tersebut  dikatakan  perjanjian  kontrak  elektronik. Sebagaimana perjanjian tersebut sudah diatur dalam KUH Perdata pasal 1313.
Perjanjian ini dibuat dengan menganut asas kebebasan berkontrak yang mengandung pasal 1338 ayat  (1)  KUH  Perdata  yang  artinya  perjanjian  ini  adalah  sah  dan  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi pihak  yang  membuatnya.Dengan  tumbuh  dan  berkembangnya  teknologi  keuangan  ini,  untuk  itu munculnya perusahaan keuangan dibidang Financial Technology (Fintech).

## LANDASAN TEORI

## Perjanjian
Perjanjian  adalah:  “Suatu  peristiwa  di  mana  seorang  berjanji  kepada  seorang  lain  atau  di  mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Sedangkan perikatan adalah: “Perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut  sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut” sedangkan Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

## Pinjaman
Istilah  pinjaman    bersumber  dari  bahasa  latin  yakni  Credo  yang  artinya  saya  percaya.  Secara bahasa  cred  yang  bermakna  kepercayaan  serta  do  yang  bermakna  saya  tempatkan.  Sebuah  pinjaman yang dikabulkan dari pihak bank yang didasarkan kepercayaan dari pihak bank sehingga permohonana pinjaman  dari nasabah adalah tanda sebuah dari kepercayaa. Pinjaman  merupakan fasilitas keuangan yang  memungkinkan  seseorang  atau  badan  usaha  meminjam  uang  untuk  membeli  produk  dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga.
Berdasarkan  Undang-Undang  Perbankan,  pinjaman    adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang dapat  disamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  ata  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya seteah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

## Financial Technology (Fintech)
Fintech atau singkatan dari Financial Technology dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia menjadi teknologi  keuangan.  Secara  sederhana,  Fintech  merupakan  wujud  pemanfaatan  dari  perekmebangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya dari Fintech adalah variasi  model  bisnis  dan  perkembangan  teknologi  yang  memilki  potensi  untuk  meningkatkan  industri layanan keuangan

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  ialah  jenis  penelitian  hukum  yuridis  normatif  yang  diarahkan  kepada  peraturan- peraturan  yang  tertulis,  mengenai  asas-asas,  norma,  dan  kasus  hukum.  Penelitian  ini  juga  dilakukan dengan  data-data  yang  bersifat  sekunder  yang  melibatkan  data-  data  yang  sudah  ada  kemudian
disusun  untuk  meningkatkan  efektivitas  penelitian  secara  keseluruhan  pendekatan  penelitian  yang digunakan,  Pendekatan  studi  kasus,  Pendekatan  Peraturan  perundang-  undangan,    Pendekatan Konseptual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perjanjian  pinjaman  online  berbabis  financial  technology  dalam  perkembangan  era  zaman sekarang,  masyarakat  tidak  akan  lepas  dari  bantuan  teknologi  khususnya  dalam  pinjaman  online dengan  berbagai  dampak.  Akan  tetapi,  perjanjian  ini  sudah  masuk  kedalam  pasal  1754  KUH  Perdata yang  artinya  perjanjian  satu  pihak  kepihak  yang  lain  yang  memberikan  sejumlah  barang  yang  habis pemakaiannya.  Dengan  bersyaratkan  pihak  tersebut  mengembalikan  sejumlah  barang  yang  sama dengan keadaan yang sama juga.
Majunya  perkembangan  teknologi  Fintech  dibentuk  berdasarkan  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang masuk  kedalam  Undang-  Undang  Nomor  21  Tahun  20117  yang  bertujuan  untuk  melaksanakan  tugas dan pengawasan keuangan guna memberikan peraturan tentang perjanjian pinjam meminjam berbasis Fintech yang tergolong dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi
Pada  umumnya,  perjanjian  itu  akan  menghasilkan  perikatan  kemudian  akan  memberikan  hasil konsekuensi  pada  hukum  yang  mengikatkan  para  pihak  untuk  melakukan  kesepakatan  dalam perjanjian.  Salah  satu  bentuk  perjanjian  dibuat  harus  memenuhi  syarat-syarat  bagaimana  sahnya perjanjian itu, yakni ada 2 syarat subjektif. Sebagaimana syarat perjanjian itu memerlukan 4 syarat yang sudah diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata yaitu :
1.  Kesepakatan  para  pihak  dalam  perjanjian  Dalam  membuat  suatu  perjanjian,maka  para  pihak  akan diberikan  kebebasan  dan  akan  melahirkan  suatu  kesepakatan.  Pada  pasal  1321  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  menjelaskan  bahwa  syarat  kesepakatan  itu  merupakan  orang  atau  pihak yang  sudah  mengikatkan  dirinya  secara  bebas  tanpa  adanya  pemaksaan,  kekeliruan,  dan penipuan.Kemudian  apabila perjanjian  itu  batal  jika ada  unsur  paksaan,  maka  ketentuan  itu masuk kedalam pasal 1323 KUH Perdata dan 1325 KUH Perdata.
2.  Kecakapan para pihak dalam perjanjian Istilah dari kecakapan adalah seseorang harus mempunyai wewenang  untuk  membuat  perjanjian.  Kata  sepakat  dalam  perjanjian  merupakan  pihak-pihak  yang melakukan  pertemuan  dan  persesuaian  dengan  kehendaknya.  Jika  pihak  bersepakat  artinya  pihak tersebut sudah dikatakan memberikan persetujuannya. Sebagaimana sudah diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata, adapun seseorang dikatakan tidak cakap ialah :
a.  Belum Dewasa, artinya mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.
b.  Berada dibawah pengampunan atau perwalian, artinya seseorang yang sudah dewasa tapi masih dalam pengampunan dikarenakan kurang sempurnanya keadaan mental dan pikirannya.
Pada  pasal  433  KUHPerdata,  orang  yang  dianggap  dalam  pengampunan  itu  jika  seseorang dalam gangguan jiwa dalam arti menimbulkan pemborosan rendah.
3.  Suatu  hal  tertentu  Didalam  perjanjian  hal-hal  yang  menjadi  makna  bahwa  yang  diperjanjikan merupakan  hak  dan  kewajiban  bagi  kedua  belah  pihak,  timbulnya  perselisihan.  Sebagaimana  para pihak  menentukan  jenis  barang  yang  dimaksud  dalam  perjanjian  dan  barang  yang  dapat diperjualbelikan agar para pihak merasakan keadilan.
4.  Sebab  yang  halal  Adapun  sebab  yang  halal  merupakan  suatu  yang  menjadi  makna  bahwa  para pihak harus mencapai tujuan tersebut. Kemudian adapun perjanjian tersebut  harus memiliki isi dari sila-sila  pancasila.  Dari  materi  diatas  dijelaskan  bahwa  terdapat  unsur  syarat  sah  nya  perjanjian tersebut,  yaitu  syarat  subjektif  dan  syarat  objektif.  Pada  poin  1  dan  2  tergolong  dalam  syarat subjektif,artinya  perjanjian  dapat  dibatalkan  jika  tidak  memenuhi  syarat  sedangkan  poin  3  dan  4
tergolong dalam syarat objektif,artinya perjanjian tersebut dapat dikatakan batal demi hukum karena dari  awal  perjanjian  tersebut  tidak  ada.  Apabila  syarat  sahnya  perjanjian  tersebut  sudah  terpenuhi, maka  perjanjian  tesebut  sudah  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  kekuatan undangundang.
Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perjanjian pinjam meminjam ialah:
1.  Penyelenggara
Penyelenggara  adalah  badan  hukum  yang  sudah  terdaftar  di  OJK  yang  bekerja  untuk  menyediakan dan mempertemukan kreditur dengan debitur dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam.
2.  Pemberi  Pinjaman  (Kreditur)  Pemberi  pinjaman  adalah  Jasa  Keuangan  ataupun  pihak  yang  sudah memberikan layanan jasa atau meminjamkan dana kepada pihak penerima pinjaman.
3.  Penerima  Pinjaman  (Debitur)  Penerima  pinjaman  adalah  pihak  yang  meminjam  atau  pihak  yang berutang  dengan  perjanjian  untuk  dibayar  kembali  pelunasannya  dimasa  yang  sudah  ditentukan. Apabila  penerima  pinjaman  sudah  melewati  batas  waktu  jatuh  tempo  yang  sudah  dijanjikan  maka pemberi pinjaman berhak memaksa atas pembayaran.
Untuk  menghindari  terjadinya  kerugian  yang  menimpa  kedua  belah  pihak  yang  melaksanakan perjanjian  pinjaman  online  berbasis  Financial  Technology  (Firuech),  maka  diperlukan  sebuah  konsep perlindungan  hukum  terhadap  kedua  belah  pihak  yang  melaksanakan  perjanjian  pinjaman.  Konsep perlindungan  pada  bidang  hukum  dibagi  menjadi  2  yaitu  perlindungan  hukum  secara  preventif  yang bersifat mencegah dan perlindungan hukum represif yang bersifat memberikan efek jera.
Perlindungan  hukum  preventif  dilaksanakan  melalui  perjanjian  yang  mencantumkan  aturanaturan dan  konsekuensi  terhadap  pelanggaran  perjanjiannya.  Dalam  perjanjiannya  terdapat  sebuah  dokumen yang secara elektronik, dokumen itu sendiri dirancang oleh seorang debitur atau pihak yang memberikan pinjaman  yang  isinya  mengenai  sebuah  aturan  serta  sebuah  kondisi  yang  diwajibkan  untuk  selalu dipatuhi  oleh  seorang  kreditur.  Akan  tetapi  dalam  hal  perjanjian  tersebut  tidak  diperbolehkan memberatkan  kreditur.  Perlindungan  hukum  untuk  seorang  debitur  terutama  memberikan  penekanan pada hal bayaran sebuah cicilan kredit.
Debitur  mewajibkan  kreditur  untuk  melakukan  pembayaran  cicilan,  dimana  apabila  terjadi keterlambatan  pembayaran  maka  akan  ada  konsekuensinya.  Pada  umumnya  konsekuensi  dari keterlambatan tersebut  yaitu  pengenaan bunga  yang  besarannya diatur  dalam perjanjian.  Perlindungan hukum  untuk  kreditur  terletak  pada  data  seseorang  secara  pribadi  dalam  penggunanya  di  media elektronik  yang  seharusnya  diberikan  perlindungan  secara  hukum.  Oleh  karenanya  untuk  menjaga komitmen pihak yang menunaikan prestasi agar tidak ingkar janji, maka dibutuhkan suatu jaminan.
Jaminan  dari  perjanjian  pinjaman  pada  umumnya  memiliki  nilai  yang  minimal  sama  berharganya dengan  pinjaman  yang  diberikan  oleh  kreditur.  Tujuan  dari  perjanjian  antara  debitur  dan  kreditur  yaitu untuk mendapatkan suatu kepastian secara hukum. Meskipun demikian tidak jarang terjadi pelanggaran isi  perjanjian  yang  dilakukan  oeh  debitur,  seperti  kemacetan  pembayaran  kredit  sesuai  perjanjian.  Hal tersebut akan merugikan kreditur sebagai pemberi pinjaman. Jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian, maka pihak penyelenggara mengupayakan melakukan penagihan melalui kerjasama dengan jasa  unit  penagihan  serta  mengupayakan  mediasi  agar  tidak  terjadi  wanprestasi  oleh  debirur.  Kerugian yang  timbul  bisa  terjadi  diakibatkan  oleh  kekeliruan  dari  tindakan  penyelenggara  dalam  menganalisis, menyeleksi dan menyetujui pinjaman.
Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 37 aturan OJK Norn or 77 /POJK .0I/2016 tentang layanan sebuah pinjaman dalam bentuk uang yang berbasis sebuah teknologi informasi menjelaskan bahwa apa bila keputusan dari penyelenggara merugikan kreditur maka penyelenggara dapat dikenakan sanksi yang diatur  dalam  ketentuan  Pasal  47  aturan  OJK  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  sebuah Pinjaman  dalam  bentuk  uang  yang  berbasis  sebuah  Teknologi  lnformasi.  Adapun  bentuk  sanksi  yang diberikan  yaitu  sanksi  dalam  bentuk  administratif.  Sanksi  JO  administratif  yang  dapat  diberikan  kepada penyelenggara  yang  merugikan  kreditur  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  47  POJ  K.  Berdasarkan  hal tersebut  maka  perlindungan  hukum  terhadap  kreditur  dalam  perjanjian  Pinjaman  Online  Berbasis Financial Technology (Fintech) diatur dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016.
Perlindungan  hukum  kepada  seorang  kreditur  tersebut  pada  hal  ini  yaitu  apabila  terjadi  kerugian
yang  menimpa  kreditur  akibat  kelalaian  dari  penyelenggara  pinjaman  atau  wanprestasi  yang  dilakukan oleh debitur. Kedua sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui dua jalur, yaitu melalui sebuah jalur pada bidang pengadilan yang secara urnumnya serta melalui jalur dari luar pengadilan dengan difasilitasi oleh Lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dalam pembahasan diatas dapat dikemukakan bahwa kesimpulannya sebagai berikut:
1.  Dalam  suatu  perjanjian  fintech  berbasis  Peer  to  Peer  lending,  pihak  pemberi  pinjaman  dengan penerima  pinjaman  akan  membentuk  hubungan  yang  bersifat  hukum.  Kemudian  akan  dibentuk kesepakatan  antara  para  pihak  tersebut  lalu  membuat  hubungan  kontraktual,  perjanjian  tersebut masuk kedalam pasal 1320 KUHP yang memiliki 4 syarat sah nya suatu perjanjian. Namun batalnya demi hukum perjanjian pinjaman online ini akan masuk kedalam poin 3 dan 4 yakni suatu hal tertentu dan sebab yang halal.
2.  Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur yang melakukan perjanjian pinjaman online Berbasis Fintech yang terdapat pada OJK perlu dilakukan dalam tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian  maka  OJK  akan  meminta  untuk  menghentikan  kegiatan  usahanya  tersebut.  OJK  dapat memberikan teguran berupa peringatan terhadap para penyelenggara kegiatan usaha yang dianggap meyimpang  untuk  segera  memperbaikinya,  kemudian  OJK  memberikan  informasi  terkait  dengan aktivitas yang dapat merugikan terhadap para konsumen ataupun masyarakat umum

## Saran
Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka adapun yang dapat penulis sampaikan adalah 1.  Sebaiknya  dalam  penggunaan  pinjaman  online,  masyarakat  Indonesia  harus  berhati-hati  dalam menggunakannya dan paham akan syarat serta ketentuan pengguna dalam perjanjian pinjaman yang sudah  disepakati  agar  tidak  terjadi  permasalahan  yang  muncul  dengan  adanya  perjanjian  tersebut. Perlunya  sosialisasi  ataupun  edukasi  bagi  para  pihak-pihak  yang  terkait  untuk  masyarakat  dalam perjanjian pinjaman online sehingga masyarakat pun lebih paham bagaimana dampak positif ataupun dampak negative jika terjadi kesepakatan perjanjian online.
2.  Kepada  Pemerintah  agar  lebih  mempertegaskan  seluruh  peraturan  otoritas  jasa  keuangan  dalam KUHPerdata dan  juga  untuk  masyarakat  yang menggunakan pinjaman  online  yang berbasis  Fintech lebih  dalam  lagi  untuk  melaksanakan  kegiatan  usaha  tersebut  agar  peraturan  perundang-undangan berjalan dengan baik serta dalam menjalankan usahanya mendapatkan perlindungan hukum terhadap debitur.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi Setiadi Saputra. (2019). Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia. jurnal unpar.
Rizkiyah,  Ainul  and  Nurlita  Novianti,,  SE.,  MSA.,  Ak  (2021)  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Penggunaan
Milzam,  Hilman  and  Dr.  Reka  Dewantara,  S.H.,M.H,  and  Diah  Pawestri  Maharani,  S.H.,M.H.  (2022) Legalitas  Penggunaan  Jasa  Tenaga  Penagih  Oleh  Penyelenggara  Layanan  Pinjam  Mepminjam Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  Terhadap  Debitur  Wanprestasi.  Sarjana  thesis,  Universitas
Brawijaya. Item availability may be restricted.
Edi Supriyanto, N. I. (2019). Sistem Informasi Financial technology Pinjaman Online Berbasis Web. jurnal umj, 9(2), 110.
Triastarina  Pratama  Putri,  Dewi  Astutty  M,  Sunarjo,  F.  D.  L.  (2020).  Keabsahan  Yuridis  Perjanjian
Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan. Bhirawa Law Journal, 1(2), 56 –
62. https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/5482/pdf