TINJAUAN PERKAWINAN PERIPARAN BERDASARKAN  PERSPEKTIF  HUKUM  ISLAM  DAN

## HUKUM ADAT

## REVIEW OF MARRIAGE IN RELATION BASED ON THE PERSPECTIVE  OF  ISLAMIC  LAW  AND  CUSTOMARY LAW
Mega Mutiara Putri a , Djanuardi b , Hazar Kusmayanti c

## ABSTRAK
Perkawinan  bukanlah  peristiwa  kemasyarakatan  biasa,  melainkan peristiwa yang menimbulkan akibat-akibat yang diatur oleh hukum. Dalam  masyarakat  terjadi  berbagai  bentuk  perkawinan  yang  sangat beragam  salah  satunya  ialah  perkawinan  periparan  yang  banyak terjadi  di  salah  satu  daerah  di  Kabupaten  Garut  dalam  dua  bentuk. Pertama,  pernikahan  antar  ipar  dimana  pasangan  suami  isteri  yang menikah  diikuti  dengan  adik  mereka  masing-masing  melangsung peknikahan juga. Bentuk kedua, yaitu suami menikah dengan saudara pasangan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  bagaimana keabsahan  perkawinan  periparan  tersebut  ditinjau  berdasarkan perspektif hukum islam dan hukum adat dihubungkan dengan UUP, serta  mengakaji  juga  bagaimanakah  akibat  hukum  dari  perkawinan periparan  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa perkawinan periparan dalam bentuk yang pertama sah baik menurut hukum islam dan  hukum  adat,  sedangkan  perkawinan  periparan  dalam  bentuk kedua sah pula menurut hukum adat, tetapi menurut hukum islam sah sepanjang dilakukan tidak dalam satu waktu yang bersamaan.
Kata kunci: Hukum Adat; Hukum Islam; Perkawinan Periparan.

## ABSTRACT
Marriage is not an ordinary social event, but an event that has consequences that are regulated by law. In society, there are various forms of marriage that are very diverse, one of which is periparan marriage, which occurs in one area in Garut Regency in two forms. First, the marriage between in-laws where a married couple is followed by their respective siblings to get married as well. The second form, namely the husband married to the spouse's brother. This study aims to examine how the legitimacy of the partner marriage is reviewed from the perspective of Islamic and customary law, and also to examine how the legal consequences of the partner marriage are. This study uses a normative juridical research method. Based on the research, it can be seen that the partner marriage in the first form is valid both according to Islamic law and customary law, while the partner marriage in the second form is also valid according to customary law, but according to Islamic law as long as it is not carried out at the same time.
Keywords: Customary Law, Islamic Law, Marriage In Relation.
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: mega17005@mail.unpad.ac.id
b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: Djanuardi@unpad.ac.id
c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: hazar.kusmayanti@unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 07 Oktober 2021
Artikel diterbitkan:
30 November 2021 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp
.v3i1.693
Halaman Publikasi:
http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## PENDAHULUAN
Perkawinan memiliki makna berarti dalam kehidupan sosial. Dengan terdapatnya pernikahan  manusia  bisa  menyalurkan  kehendak  untuk  hidup  berpasang-  pasangan serta  meneruskan  generasi  agar  dapat  melestarikan  kehidupan  manusia.  Jalinan pernikahan  memunculkan  akibat hukum  terhadap  masing-masing  pihak,  baik  suami ataupun istri yang berbentuk hak dan kewajiban. Unsur-unsur hak serta kewajiban yang bertalian dengan permasalahan kehidupan kekeluargaan sangatlah beragam, mulai dari yang bersifat privat seperti hubungan suami-isteri, pengurusan anak. Sampai juga pada persoalan  kemasyarakatan  menyangkut  partsipasi  suatu  keluarga  dalam  kehidupan sosial.
Secara  konsitusional,  perkawinan  termasuk  dalam  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) yang dimiliki manusia. Hal  tersebut sudah dijamin oleh UUD 1945 yang merupakan peraturan  perundang-undangan  yang  tertinggi  kedudukannya  dalam  hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Salah satu Pasal yang mengatur mengenai perkawinan  dalam  UUD  1945  yakni  Pasal  28  B  ayat  (1):  “Setiap  orang  berha k membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.
Untuk  mengatur  hak  dan  kewajiban  antara  suami  isteri  dalam  hubungan perkawinan  ini,  termasuk  sahnya  peristiwa  perkawinan  itu  sendiri  dan  berakhirnya perkawinan maka diperlukan suatu perangkat asas dan kaidah yang kemudian disebut sebagai  hukum  perkawinan.  Hukum  mengenai  perkawinan  di  Indonesia  tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP). UUP tersebut sudah berlaku secara formal dan telah menjadi bagian dari hukum positif. UUP ini, tidak hanya meletakkan asas- asas, namun juga menampung kaidah-kaidah serta menyiapkan landasan hukum pernikahan yang menjadi pegangan sehingga berlaku untuk bermacam kalangan warga Indonesia. 1 UUP  ini  secara  jelas  menunjukan  karakter  sebagai  hukum  postif  yang  sangat dideterminasi  oleh hukum islam, terlihat dari  aturan Pasal  2 UUP yang menegaskan bahwa  sahnya  perkawinan  apabila  dilangsungkan  menurut  hukum  masing-masing agama  dan  kepercayaan.  Akan  tetapi  tentunya,  disamping  hukum  agama  (islam), penduduk asli yang hidup di Nusantara jauh sebelum kehadiran bangsa Belanda, sudah mempunyai  tata hukumnya  sendiri.  Tata hukum  asli  ini  diistilahkan  sebagai hukum adat. 2 Hukum adat berkembang serta tumbuh dalam kelompok warga yang dinamakan
1 Asmin. (1996). Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No, 1 Tahun 1974 . Jakarta: Dian Rakyat. hlm.16.
2 Surya Muki Pratama. (2021). Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan Dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis . 2(3), hlm.274.
persekutuan  hukum,  dimana  ia  adalah  kesatuan  dari  tatanan  komunitas  yang merupakan kombinasi antara tatanan geneologis serta territorial 3
Hukum  Islam  dan  hukum  adat  merupakan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia yang memiliki hubungan yang erat, salah satu bentuk hubungan agama Islam dengan budaya masyarakat yaitu dalam masyarakat suku Sunda di Jawa Barat. Seperti halnya dalam  suku  Sunda  di  Kabupaten  Garut.  Kabupaten  Garut  merupakan  salah  satu Kabupaten di Jawa Barat yang masih memiliki nilai budaya dan hukum adat yang masih bertahan  dan  terjaga  kelestariannya.  Dalam  hal  ini  masyarakat  dalam  melakukan perkawinan tentu saja memperhatikan kaidah baik menurut hukum Islam sebagaimana masyarakat di Kabupaten Garut mayoritas beragama Islam, baik menurut hukum adat atau hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
Suatu kebiasaan yang terjadi dilingkungan masyarakat di Kampung Soga, Rt/Rw 02/02  Desa  Cangkuang,  Kecamatan  Leles  Kabupaten  Garut  ialah  melakukan perkawinan  periparan.  Perkawinan  periparan  ini  umumnya  dalam  masyarakat memiliki dua bentuk. Pertama, pernikahan anatar ipar dimana pasangan suami isteri yang  menikah  diikuti  dengan  adik  mereka  masing-masing  melangsung  peknikahan juga. Peneliti menemukan praktik ini misalanya pada kasus perkawinan periparan di Kampung Soga tersebut antara Bapak Saepudin dengan Ibu Nur Hayati dan antara Ibu Nunung dengan Bapak Eman Sulaiman. Bapak Saepudin dan Nunung sebagai kakak yang merupakan anak dari Bapak Carma dan Ibu Suhana sedangkan Ibu Nur Hayati dan Bapak Eman Sulaiman sebagai adik yang merupakan anak dari Bapak Iya dan Ibu Odah.  Karena  seringnya  bertemu  akhirnya  munculah  benih-benih  cinta  yang melanjutkan  ke  jenjang  perkawinan  antara  ipar  ini.  Sedangkan  untuk  bentuk  kedua, yaitu suami menikah dengan saudara pasangan.
Latar belakang perkawinan periparan yang terjadi pada masyarakat Garut yaitu masih  memperhatikan  dalam  mencari  jodoh  dilihat  dari  keturunan  keluarga.  Orang berharap  dengan  mengawinkan  anaknya  dengan  orang  yang  telah  mereka  tahu latarbelakang,  watak  serta  sifat,  dapat  menciptakan  generasi  yang  baik  nantinya. Perkawinan  dengan  kaka  ipar  akan  mudah  karna  sudah  saling  mengenal  sifat  dan wataknya,  sehingga  pernikahan  diharapkan  langgeng.  Selain  itu,  dengan  adanya pernikahan periparan diharapkan harta keluarga terjaga.
Format  perkawinan  periparan  ini  menarik  untuk  dikaji  terutama  berkenaan dengan  keabsahannya  baik  dalam  perspektif  hukum  adat  maupun  dalam  perspektif hukum islam. Oleh sebab itu penelitian penulis akan diarahkan untuk menjawab dua persoalan besar berkaitan dengan dua hal yang dirumuskan sebagai berikut:
3 Ter Haar. (2011). Asas dan Tatatan Hukum Adat (Beginzelen in Stelsel Van Het Adat Recht), Jakarta: CV. Mandar Maju, hlm. 80.
1. Bagaimanakah  keabsahan  perkawinan  periparan  menurut  hukum  Islam  dan hukum adat dihubungkan dengan UUP?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan periparan menurut hukum Islam dan hukum adat dihubungkan dengan UUP?

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam riset ini adalah metode pendekatan yuridis  normatif.  Metode  yuridis  normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang dilakukan  terhadap  asas-asas  hukum  dan  taraf  sinkronisasi  hukum. 4 Metode pendekatan  ini  akan  menganalisis  tinjauan  perkawinan  periparan  menurut  hukum Islam  dan  hukum  adat  dihubungkan  dengan  UUP.  Pendekatan  yuridis-normatif digunakan  karena  permasalahan  yang  sedang  diteliti  berkisaran  pada  peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana implementasi dalam praktik.

## PEMBAHASAN

## Keabsahan  Perkawinan  Periparan  Menurut  Hukum  Islam  dan  Hukum  Adat Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan
Hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  mengenal  perkawinan  sebagai  suatu perbuatan hukum yang sakral karena terdapat unsur rohani yang mengikuti perbuatan hukum  tersebut.  Oleh  karena  itu,  perkawinan  menurut  UUP  tidak  semata-mata hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita, tetapi juga mengandung dimensi kehidupan lainnya seperti agama, biologis, sosial dan adat serta tradisi. 5 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), istilah pernikahan disebut sebagai Mistaaqon Gholiidon yang artinya adalah perjanjian yang teguh.
Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 UUP adalah:
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan s eorang wanita sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Berdasarkan definisi perkawinan dapat diartikan bahwa  ikatan itu tidak hanya ikatan lahir tetapi juga ikatan bathin, bahkan keduanya sangatlah berkaitan dan tidak terpisahkan. Ikatan lahir ialah ikatan yang bisa dilihat dan menampakan terdapatanya hubungan hukum antara seorang suami dan seorang isteri untuk hidup bersama sebagai suami istri, sedangkan ikatan bathin merupakan relasi yang tidak formal, suatu ikatan yang  tampak  tidak  terlihat  namun  hanya  dapat  terasa  oleh  suami  isteri  yang bersangkutan. Dengan demikian dapat difahami jika, ikatan bathin tesebut adalah dasar
4 Soerjono Soekanto. (2008). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 51.
5 H.  Hilman  Hadikusuma.  (2007). Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan,  Hukum  Adat,  Hukum  Agama . Bandung: Mandar Maju, hlm. 6.
ikatan lahir yang dapat dijadikan sebagai fundamen dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.
Perkawinan  merupakan  bagian  dari  syariat  yang  dibawa  Nabi  SAW  yang memiliki banyak tujuan, diantaranya yaitu: 6
a. Malanjutkan generasi/ nasb ;
b. Sarana memenuhi kebutuhan biologis manusia melalui jalan yang sah;
c. Menuruti tuntutunan agama, terpeliharanya diri dari perbuatan mafsadat;
d. Tumbuhnya kesadaran untuk bertanggung jawab memikul hak serta kewajiban, juga berusaha keras untuk memperoleh nafkah dan kekayaan yang halal;
e. Membina mahligai keluarga sebagai unsur terbentuknya masyarakat berkondisi tenteram penuh dengan cinta dan kasih.
Sahnya  suatu  akad  pernikahan  diatur  dalam  Pasal  2  UUP  yang  meletakan ketentuan  yang  harus  dipenuhi  dalam  pelaksanaan  Perkawinan.  Pasal  tersebut menyatakan bahwa perkawinan akan sah tatkala dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya.
Dalam  literatur  hukum  islam,  semua  ahli  hukul  islam  sepakat  dalam  hal-hal terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan yaitu akad perkawinan, laki-laki yang  akan  melaksanakan  perkawinan,  perempuan  yang  akan  melangsungkan perkawin, wali dari perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin. 7
Dalam  pandangan  para  fuqoha  Syafi’iyah  yang  dimaksud  dengan nikh dalam syara’ adalah keseluruhan yan g secara langsung bertalian dengan pernikahan dengan segala  unsur  yang  ada  didalamnya,  bukan an  sich hanya  akad  pernikahan,  dengan begitu  rukun  pernikahan  itu  adalah  segala  hal  yang  harus  terwujud  dalam  suatu penikahan.  Unsur  esensial  dari  akad  perkawinan  adalah  pria  dan  wanita  yang  akan kawin,  wali  yang  akan  melaksanakan  akad  dengan  si  suami,  dua  orang  yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu yang kemudian disebut sanksi.
Berdasarkan pendapat di atas rukun perkawinan tersebut adalah adanya: 8
1) Calon pengantin pria;
2) Calon pengantin wanita;
3) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan;
4) Saksi dua orang;
5) Ijab oleh wali dan qabul oleh calon suami. Adapun mahar yang harus ada pada tiap-tiap akad perkawinan tidak termasuk ke dalam kualifikasi  rukun, disebabkan karena mahar tidaklah harus diberikan pada
6 Zakiyah Darajat dkk. (2005). Ilmu Fikih . Jilid 3.  Jakarta:  Depag RI, hlm. 64.
7 Amir Syarifudin. (2004). Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Perdanan Media, hlm. 59.
8 Ibid.
saat akad dan tidak dipersyaraktkan untuk dilaflakan dalam akad. Dengan demikian, mahar itu masuk kualifikasi sebagai syarat perkawinan. 9
Selain  mengenai  ketentuan  rukun  sah,  perlu  diperhatikan  kaitannya  larangan perkawinan  menurut  hukum  islam  yang  menyebabkan  absah  tidaknya  perkwinan. Larangan  tersebut  dapat  dibedakan  menjadi  larangan  bersifat  tetap  (permanen)  dan larangan sementara (temporer). Perkawinan yang dilarang secara permanen ( Abadan ) ialah  perkawinan  yang  dilakukan  karena  pertalian  sedarah,  pertalian  semenda, pertalian sesusuan dan sebab perzinahan. Perkawinan yang dilarang bersifat sementara waktu ialah mengawini dalam waktu yang sama wanita bersaudara, kawin lebih dari empat  wanita  dalam  waktu  yang  sama,  istri  yang  dicerai  dengan  ditalak  tiga  kali, perempuan  istri  orang  lain,  dan  perempuan  yang  dalam  posisi  atau  status  idah  dari talak/perceraian. 10
Jika mengacu pada hukum islam sebagaimana diuraikan di atas, maka pernikahan periparan  dalam  bentuk  pertama  sama  sekali  tidaklah  mengandung  larangan  yang ditetapkan  oleh syara ,  sepanjang  rukun  syahnya  dapat  dipenuhi  pada  saat melangsungkan perkwinan. Akan tetapi berbeda halnya dengan perkawinan periparan dalam  bentuk  kedua,  yaitu  pernikahan  seorang  suami  dengan  saudara  kandung pasangan baik itu kakak-nya isteri ataupun adik-nya isteri.
Dalam Qr. Surat An-Nisa ayat 23 diatur secara terang sebagai berikut:
“…Diharamkan atas kamu mengawini  ibu -ibu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudarmu  yang  perempuan,  saudara-saudara  bapakmu  yang perempuan,  saudara-saudara  ibumu  yang  perempuan,  anak-anak  perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan ibu-ibumu yang menyusui kamu,  saudara  perempuan  sepersususan,  ibu-ibu  istimu  (mertua)  ;  anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika  kamu  belum  bercampur  dengan  istri-istrimu  dan  sudah  kamu  ceraikan (istrimu) maka tidak berdosa kamu mengawininya dan diHaramkan bagimu istri- istri  anak  kandungmu dan  menghimpun  dalam  Perkawinan  dua  perempuan yang bersaudara  kecuali  yang telah terjadi  pada  masa  lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang” (cetak tebal oleh penulis).
Marasil  Abu  Daud  dalam  bukunya  meyebutkan,  dari  Husain  bin  Thalhah,  dia berkata,  “Rasulullah  Saw,  Melarang  memadu  seorang  perempuan  dengan  saudara - saudaranya, demi menghindari putusnya silaturahmi di antara mereka.” Berdasarkan Hadits  yang  bersumber  dari  Husain  bin  Thalhah  di  atas  dapat  kita  pahami  bahwa hikmah dibalik haramnya menikahi wanita yang masih ada hubungan keluarga, yaitu
9 Loc.Cit . hlm 61.
10 Dasar hukum adanya larangan- larangan perkawinan tersebut terdapat dalam Al Qur’an surat An -Nisa ayat 22-24, Al Baqarah ayat 221, 228, 229, 234 dan Al Talaq ayat 4.
bertujuan untuk menghindarkan terputusnya tali silaturahmi. Hal ini karena memadu dua  perempuan  yang  bersaudara  dapat  menimbulkan  dengki  dan  konflik  diantraa keduanya sebagai akibat dari rasa cemburu. 11
Berdasarkan ayat dan hadist diatas, pernikahan periparan dalam bentuk kedua tersebut  merupakan  adalah  pernikahan mahram  ghairu  mu’abbad yang  diperbolehkan sepanjang  sebab  yang  mengharamkannya  hilang.  Makna  “seb ab  yang mengharamkannya  hilang”  ialah  apabila  pernikahan  tersebut  dilakukan  tidak  dalam satu  waktu  yang  bersamaan.  Seperti  contohnya  perkawinan  dilangsungkan  dengan saudara pasangan, jika pasangan suami (isteri-nya) telah meninggal dunia. Umumnya perkawinan semacam ini dalam masyarakat sering pula dikenal sebagai turun ranjang atau  naik  ranjang. 12 Selain  dari  pada  istrinya  meninggal  dunia  terlebih  dahulu, perkawinan  pariparan  dalam  bentuk  kedua  ini  diperbolehkan  juga  dengan  syarat istrinya sudah dicerai qobla dukhul.
Menurut hukum adat, perkawinan ialah ikatan hidup bersama diantara seorang laki-laki  dan  wanita  yang  terlebih  dahulu  dilakukan  dengan  rangkaian  prosesi  adat berdimensi  raligio-magis  dengan  tujuan  memiliki  penerus  agar  supaya  kehidupan persekutuan  adat  tidak  menjadi  musnah. 13 Menurut  Soekanto  hukum  adat  adalah keseluruhan  adat  (yang  tidak  tertulis)  dan  hidup  dalam  masyarakat  berupa  niali kesusilaan,  kebiasaan,  serta  kelaziman  yang  menimbulkan  akibat  hukum.  Hal  ini berbeda  dengan  kebiasaan  semata-mata,  kebiasaan  yang  disebut  hukum  adat  adalah perbuatan  yang  diulang-ulang  dalam  bentuk  yang  sama.  Menurut  pendapat  Suroyo Wignjodipuro hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat. Norma inilah yang kemudian senatiasa berkembang meliputi peraturan  tingkat  laku  manusia  dalam  kehidupan  keseharian  dalam  masyarakat, sebagian besar unwritten atau tidak tertulis, akan tetapi senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat hukum berupa sanksi.
Setiap  wilayah  di  Indonesia  memiliki  tata  cara  adat  yang  berbeda-beda  dalam pernikahan. Pernikahan adat selalu identik dengan tradisi yang sesuai dengan budaya adat  istiadat.  Sehingga  perkawinan  adat  tidak  jarang  merupakan  suatu  bentuk kebiasaan  yang  telah  dilazimkan  dalam  suatu  komunitas  masyarakat  tertentu  yang mengatur  persoalan  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  suatu  perkawinan  baik secara seremonial maupun ritual.
Perkawinan  menurut adatrecht tidak  a n  sich berarti  suatu ikatan  antara  seorang laki-laki  dengan  wanita  sebagai  suami-istri  untuk  melanjutkan  keterunan  dan membangun kehidupan rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang
11 Khairul Uman dan Achyar Aminudin. (1998). Ushul Fiqh II, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 128.
12 M Idris. (2016). Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar, Jurnal al Adl 9 (1), hlm. 125
13 Yulia. (2016). Buku AjarHukum Adat . Universitas Malikussaleh Lhoksumawe: Unimal Press. hlm. 49.
pada akhirnya menyangkut para kerabat kedua belah pihak. Djojodigoeno mengatakan: “Hubungan  suami  istri  set elah  perkawinan  bukanlah  merupakan  suatu  hubungan perikatan  berdasarkan  perjanjian  atau  kontrak,  tetapi  merupakan  suatu  paguyuban. Paguyuban ini disebut paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami-istri beserta  anak-anaknya.  Paguyuban  hidup  ini  lazimnya  disebut  somah  yang  dalam bahasan Jawa artinya adalah keluarga dan dalam somah itu hubungan antara suami- istri begitu sangat rupa eratnya, sehingga dalam paradigma masyarakat Jawa, suamu- istri itu merupakan satu ketunggalan. 14
Tentang keabsahan perkawinan, hukum adat mengaitkannya terhadap tata sistem kekeluargaan  yang  dianut  oleh  perseketuan  hukum  tempat  para  calon  mempelai tinggal. Sistem dalam menarik garis keturunan menurut adatrecht diantaranya adalah dalam  bentuk  patrilineal,  matrilineal  dan  parental.  Setidaknya  ada  tiga  sistem kekerabatan/kekeluargaan  yang  hidup  dan  dikenal  dalam  masyarakat  Indonesia, yaitu: 15
1. Sistem  patrilineal,  yaitu  sistem  yang  menarik  garis  keturunan  laki-laki  (ayah). Misalnya terdapat pada komunitas masyarakat Batak, Tanah Gayo, Irian Jaya.
2. Sistem  matrilineal,  yaitu  sistem  menarik  garis  keturunan  perempuan  (ibu) terdapat mislanya pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem Parental atau bilateral, yaitu sistem menarik garis keturunan dari ayah dan ibu.  Sistem  ini  banyak  digunakan  dan  yang  tersebar  pada  masyarakat,  Jawa, Madura, Lombok, di Sumtaera seperti pada daerah Aceh, Riau, Sumatra Selatan, termasuk juga Kalimantan, serta Ternate.
Bentuk perkawinan pada masyarakat bilateral dimana sistem ini menarik garis kekeluargaan  dari  pihak  ayah  mengenal  bentuk  perkawinan  eksogami.  Bentuk perkawinan ini misalnya perkawinan jujur pada warga Batak Toba, yang mensyaratkan terdapat perbedaan klan antara mempelai pria dengan wanita. Pihak laki- laki menarik pihak  perempuan  untuk  masuk  ke  dalam  klannya.  Wanita  menanggung  hak  dan kewajiban yang berimbang dengan anggota keluarga laki-laki ini harus disertai dengan pemberian  jujur,  berupa  benda  suci  atau  yang  mengandung  nilai  magis,  kepada keluarga  pihak  perempuan.  Masyarakat  patrilineal  cenderung  mempertahankan kelangsungan  generasi  keluarganya.  Larangan  dalam  masyarakat  patrilineal  yaitu menikah dengan keluarga satu marga serta larangan nikah timbal balik diantara 2 (dua) keluarga yang walaupun berbeda klan, akan tetapi pernah terjadi hubungan pernikahan ( asymmetrisch connubium ) diantara dua keluarga yang tersebut.
14 Djojodigoeno. Asas-asas Hukum Adat , hlm. 54
15 Ellyne Dwi Poespasari. (2018). Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia , Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.
1.
Pada  masyarakat  dengan  sistem  matrilineal  membudaya  bentuk  perkawinan eksogami,  dengan  beberapa  perbedaannya  karakteristik  dari  masyarakat  patrilineal. Kedudukan  laki-laki  yang  berstatus  sebagai  tamu,  yang  datang  ke  keluarga  istrinya, sehingga tidak berhak atas anaknya, dan tidak berhak pula terhadap harta benda istri dan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  rumah  tangga.  Kekayaan  atau  harta  yang didaptkan  suami  hanya  diperuntukan  untuk  dirinya,  ibunya,  saudaranya  dan  anak- anaknya, yang diistilahkan dengan harta suarang.
Adapun  dalam  masyarakat  parental,  misalnya  masyarakat  Jawa  Barat  bentuk perkawinan yang dilangsungkan adalah kawin bebas, artinya disini setiap orang boleh menikah dengan siapapun sepanjang tidak dilarang oleh hukum adat yang berlaku atau karena alasan agama. Artinya, syarat sahnya suatu perkawinan tidak ditentukan oleh faktor yang bertalian dengan klan sama sekali.
Perkawinan  periparan  di  Garut  merupakan  bentuk  perkawinan  adat  yang memiliki  kecenderunan  yang  sama  seperti  perkawinan  adat  jujur,  perkawinan  adat mentas  dan  semanda.  Dalam  pandangan  Hilman  Hadikusuma  latar  belakang  dari perkawinan adat ini antara lain:
1. Supaya istri pengganti bisa memberikan anak sebagai pelanjut keluarga jika istri yang  telah  meninggal  tidak  mempunyai  keturunan.  Jika  sudah  memiliki  anak keturunan agar supaya anak atau kemenakan bisa di urus dan di asuh secara baik baik.
2. Tetap  terjaganya  realasi  kekerabatan  diantara  kedua  kerabat  yang  telah terjalin dalam hubungan perkawinan sebelumnya.
3. Mengantisipasi  dan  menjaga  agar  jangan  sampai  harta  warisan  jatuh  ketangan pihak lain diluar keluarga.
Sejalan dengan latar pernikahan adat di atas, yang melatarbelakangi perkawinan periparan  yang  terjadi  pada  masyarakat  Garut  yaitu  masih  memperhatikan  dalam mencari  pasangan  dilihat nasb keluarga.  Masyarakat  berharap  dengan  mengawinkan anaknya dengan orang yang telah dikenal latar belakang, watak dan karakternya, akan mampu memberikan generasi yang baik nantinya. Perkawinan dengan kaka ipar akan mudah  karna  sudah  saling  mengenal  sifat  dan  wataknya,  sehingga  pernikahan diharapkan  langgeng.  Selain  itu,  dengan  adanya  pernikahan  periparan  diharapkan harta keluarga terjaga.
Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat di Garut diketahui bahwa menjaga harta  keluarga  merupakan  salah  satu  faktor  yang  melatarbelakangi  perkawinan periparan.  Sebagian  masyarakat  Garut  masih  berharap  ketika  terjadinya  pernikahan periparan, harta warisan dan  kekayaan tidak akan kepada orang lain diluar kelurga. Terlebih apabila dalam keluarga masih memiliki keterbatasan secara ekonomi sehingga
sudah semestinya dapat tertutupi dengan adnya pasangan yang mapan dari keluarga sendiri. 16
Faktor  ruang  dan  kewilayahan  pula  menjadi  salah  satu  faktor  utama  yang melatarbelakangi perkawinan periparan yang terjadi pada masyarakat Garut. Sebagian masyarakat  Garut  masih  mempertimbangkan  dalam  mencari  pasangan  dilihat  dari Suku. Sebagian masyarakat  masih beranggapan bahwa  dengan menikahi  orang yang sesuku, dalam hal ini Suku Sunda, watak dan karakter tidak terlalu berbeda sehingga pernikahan  akan  langgeng  dan  dapat  terjalin  relasi  kekeluargaan  dan  kekerabatan semakin dekat dan erat.
Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat, berikut tatacara/proses perkawinan periparan berdasarkan hukum adat di Garut adalah sebagai berikut:
1. Pihak keluaga dalam hal ini orang tua saling berdiskusi lalu menanyakan pada anak mereka untuk kesediannya melaksanakan perkawinan periparan.
2. Pasca tersetujui kemudian kedua belah pihak akan melangsungkan perkawinan periparan.
Dengan  demikian,  artinya  dapat  diketahui  walaupun  dua  bentuk  perkawinan periparan  syah  secara  adat,  namun  berdasarkan  Pasal2  UUP  dikatakan  bahwa perkawinan yang absah menurut UUP adalah yang dilakukan sesuai dengan hukum agama. Maka perkawinan pariparan ini khusus untuk bentuk yang kedua perlu untuk dilihat terlebih dahulu, sebab perkawinannya ialah pernikahan mahram ghairu mu’abbad yang diperbolehkan jika sebab yang mengharamkannya hilang. Jika hal  itu dipenuhi maka perkawinannya dapat sah menurut UUP dan artinya dapat dicatatkan.
Analisis penulis tersebut ternyata sinkron dengan keterangan dari pejabat KUA yang bahwa perkawinan pariparan antara adik dengan adik dan kakak dengan kakak, dibolehkan  oleh  agama  dan  negara,  sehingga  sekalipun  dalam  satu  waktu dilakukakanya,  pernikahan  tersebut  tetap  boleh  dan  syah.  Sedangkan  pernikahan periparan yang suaminya menikahi 2 orang wanita bersaudara sekaligus, pernikahan tersebut haram karena tidak sesuai hukum Islam. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa pernikahannya tidak diakui Negara atau tidak bisa dicatatkan, kecuali jika salah satu dari istrinya meninggal atau diceraikan. 17

## Akibat Hukum Pada Perkawinan Periparan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat dihubungkan dengan Undang-undang Perkawinan
Dalam  hal  perkwinan  periparan  bentuk  yang  pertama  dan  bentuk  kedua sepanjang  jika  larangan  yang  menghalanginya  sudah  tidak  ada,  dalam  hal  ini  tidak
16 Wawancara dengan Tokoh Adat, Selaku Narasumber Objek Penelitian, pada tanggal 8 Agustus 2021 Pukul 10.00 WIB.
17 Wawancara dengan KUA, Selaku Narasumber Objek Penelitian, pada tanggal 15 September 2021 Pukul 13.00 WIB.
melakukan pernikahan dengan saudara perempuan istri dalam satu waktu, maka jika pekawinan  tersebut  menghasilkan  anak,  maka  akibat  hukumnya  anak  tersebut merupakan anak yang sah menurut hukum islam.
KHI sendiri tidak menyebutkan penggolongan status anak, namun dalam Pasal 99 KHI menyebutkan bahwa anak yang sah adalah:
1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan
2. Hasil perbuatan suami isteri di luar Rahim dan dihasilkan oleh isteri tersebut.
Pasal  100  KHI  menyebutkan  bahwa  anak  yang  lahir  diluar  perkawinan  hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Adanya Pasal 100 KHI ini menegaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan bukanlah merupakan anak  sah  dan  tidak  memiliki  hubungan  nasab  dengan  bapaknya.  Akan  tetapi,  pada tahun  2012  Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusannya  nomor  46/PUU-VIII/2010 tanggal  13 Februari  2012 secara progresif menyatakan bahwa  anak luar kawin selain memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga memiliki hubungan  perdata  dengan  laki-laki  sebagai  bapak/ayahnya  termasuk  hubungan perdata  dengan  keluarga  ayahnya,  sepanjang  bisa  dibuktikan  berdasarkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai hubungan darah. 18
Selain  itu  akibat  hukum  yang  muncul  dari  perkawinan  periparan  yang  sah menurut  syariah/atau  hukum  islam  ialah  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  antara suami dan istri. Dalam Islam posisi suami ialah lebih setingkat dari isteri, karena suami menaggung  tanggungjawab  sebagai  pimpinan  ( qawwamun )  dari  keluarga/rumah tangga,  sedangkan  isteri  tidak  dibebani  tanggungjawab  itu.  Suami  adalah  pemimpin keluarga  yang  bertanggung  jawab  atas  tepenuhinya  kebutuhan  keluarga/rumah tangga.  Sedangkan  isteri  dengan  fitrah  yang  diberikannya,  maka  ia  berkewajiban mengatur  urusan  keluarga/rumah  tangga  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  isteri adalah pendamping bagi suami, sejauh kemampuan fisik yang ada padanya. Namun, untuk persolan lainnya kedudukan suami dan isteri adalah bersifat seimbang. 19
Suami  dan  isteri  pun  halal  secara  hukum  untuk  melakukan  hubungan  badan sebagai  bentuk  pemenuhan  kebutuhan  bilogis  diantara  keduanya.  Suami  berhak meminta  melakukan  apa  saja  kepada  istrinya,  demikian  pula  bagi  istri  berhak  juga meminta terhadap suaminya sepanjang sesuai dengan batas-batas syara. Adanya akad perkawinan juga menyebabkan antara keduanya saling mewarisi jika salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum pernah melakukan hubungna badan.
18 Achmad  Irwan.  (2015).  Nasab  Anak  Luar  Kawin  Pasca  Putusan  Mahakamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VII/2010. Jurnal Kontitusi , 12(1.) hlm.66.
19 Hilman Hadikusuma. Op.Cit ., hlm. 115-116.
Pasal 45 ayat (1) serta (2) UU Perkawinan meletakan perintah bahwa kedua orang tua  berwajiban  bukan  hanya  memelihara  tetapi  juga  mendidik  anak-anak  mereka dengan baik. Kewajiban itu terus melekat sampai pada seorang anak kawin atau dapat berdiri  sendiri,  kewajiban  tersebut  tidak  hilang  meskipun  perkawinan  antara  suami- isteri telah putus. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan, menurut Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan, anak tersebut ada di bawah kekuasaan orang tua sepanjang tidak dicabut dari kekuasaannya.
Menurut  Pasal  47  ayat  (2)  UU  Perkawinan  menyebutkan  bahwa  orang  tua mewakili anak tersebut mengenai masalah segala perbuatan hukum di dalam atau di luar  pengadilan.  Tetapi  menurut  Pasal  49  UUP  satu  atau  kedua  orangtuanya  bisa dicabut  kekuasaannya  terhadap  anak  jika  orangtua  yang  dimaksud  lalai  dalam kewajibannya  atau  buruk  seklai  kelakuannya  sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal tersebut.  Dengan  dicabutnya  kekuasaan  orang  tua  ini  tidak  memudarkan  kewajiban orang tua dalam pemeliharaan anak-anaknya. Ketentuan ini dijamin oleh Pasal 49 ayat (2) UU Perkawinan.
Dalam perspektif hukum adat, sebenarnya tidakalah jauh berbeda dengan hukum islam yang mengatur bahwa kibat dari penikahan yang sah akan melahirkan anak yang sah. Dalam hukum adat akibat penikahan itu muncul bukan hanya antara yang menikah tetapi juga mempererat tali persaudaraan dari keluarga yang menikah tersebut.
Perkawinan  dalam  artian  perikatan  adat  membawa  akibat  hukum  terhadap hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Akibat hukum ini  dalam perikatan adat seperti tentang kedudukan anatar suami dan steri, begitupun juga tentang kedudukan anak yang akan lahir dari perkawinan tersebut. 20
Hukum adat mengatur akibat hukum dari perkawinan walaupun dalam Pasal 37 UUP tidak secara tegas menyebut keberlakuanya hukum adat dalam pengurusan harta bersama, yang perlu diperhatikan bahwa dapat ditafsirkan sebagai suatu rekognisi atas berlakunya  hukum  adat.  Terlihat  klausul  “hukumnya  masing - masing”  dalam penjelasannya yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing - masing” ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Berarti hukum adat jelas dimungkinkan  daya  berlakunya  dalam  hal  pengurusan  harta  bersama  jika  terjadi perceraian.  Hukum  adat  mengatur  pengurusan  harta  bersama  sama  seperti  halnya dengan UUP biasanya dalam masyarakat parental tentang pengurusan harta bersama dalam  hukum  adat  di  Jawa  Barat  memperkenankan  kebebasan  dalam  pemilihan masing-masing  sehingga  kedudukan  suami  dan  istrinya  cenderung  seimbang  atau sederajat.  Dalam  kondisi  tertentu  tidak  selamanya  kedudukan  suami  dan  istri  ini sederajat. Ketidaksederajatan ini disebabkan oleh adanya perkawinan yang dilakukan
20 Hilman Hadikusuma. Op-Cit hlm. 8-9.
oleh  dua  orang  yang  memiliki  perbedaan  status  sosial  (biasanya  berdasarkan  atas parameter ekonomi).
Perkawinan ini dikenal masyarakat dengan istilah kawin nyalindung ka gelung atau ngepek maring rabi, yaitu suatu perkawinan yang dilangsungkan antara seorang perempuan kaya dengan laki-laki miskin, dan kawin manggih kaya atau mendak kaya, yaitu  suatu  perkawinan  yang  dilangsungkan  antara  seorang  laki-laki  kaya  dengan perempuan  miskin.  Tidak  ada  syarat  nyata  atau  pasti  mengenai  kapan  suatu perkawinan  disebut  nyalindung  ka  gelung  atau  manggih  kaya  ini,  semata-mata didasarkan pada pendapat umum (common sense). Akibat-akibat perkawinan ini tidak terjadi percampuran harta dalam perkawinan, dengan kata lain tidak ada harta bersama.
Akibat-akibat  hukum  dari  perkawinan  berdasarkan  hukum  adat  selain pengurusan harta bersama  yaitu  mengenai  status  anak  menegaskan  bahwa  anak  sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Dari klausul  dalam  atau  sebagai  akibat  tersebut,  dapat  ditafsirkan  bahwa  seorang  anak adalah sah jika lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya perkawinan yang  sah.  Seorang  anak  lahir  sebelum  dilangsungkannya  perkawinan,  anak  tersebut dapat  disebut  sah  jika  kedua  orang  tuanya  kemudian  melangsungkan  perkawinan secara sah. Status sebagai anak ini juga dapat diperoleh, jika ibunya kawin secara sah dengan laki-laki yang walaupun pada kenyataanya, secara biologis, bukan bapaknya, bukan  laki-laki  yang  menghamili  ibunya,  misalnya  dengan  cara  melangsungkan perkawinan  darurat  (nikah  tambelan  atau  laphuwlijk)  menurut  hukum  adat,  yang akibat-  akibat  hukumnya  mempengaruhi  pada  pola  hubungan  antara  anak  dengan kedua orang tuanya. 21

## PENUTUP Kesimpulan
Perkawinan  pariparan  di  Garut  menurut  hukum  adat  dibolehkan/abasah  baik dalam  bentuk  yang  pertama  maupun  dalam  bentuk  yang  kedua.  Sedangkan  untuk perkawinan periparan menurut Hukum Islam, keabsahaan perkawinannya adalah syah apabila  selama  syarat  dan  rukun  perkawinan  terpenuhi,  sehingga  perkawinan periparan boleh dilakukan, kecuali apabila suaminya mengawini kakak beradik dalam waktu yang bersamaan.
Menurut  hukum  islam,  khusus  perkawinan  pariparan  dalam  bentuk  kedua  ini diperbolehkan dengan syarat istrinya sudah dicerai qobla dukhul atau sudah meninggal dunia.  Pernikahan  ini  diperbolehkan  karena  laki-laki  dan  saudara  kandung  istrinya tersebut  pada  dasarnya  memang  bukan  merupakan  mahram.  Periparan  merupakan
21 Otje Salman. (2011). Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer . Bandung: PT. Alumni, hlm. 180.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 3, Nomor 1, November 2021
pernikahan mahram  ghairu  mu’abbad yang  diperbolehkan  jika  sebab  yang mengharamkannya hilang. Jika syarat itu telah dilakukan maka pernikahan periparan tidak  memiliki  pertentangan  dengan nash Al- qur’an  maupun  sunnah  Rasulullah sehingga adat istiadat boleh untuk diberlakukan.
Akibat  dari  pernikahan  periparan  yaitu  anak  hasil  perkawinan  periparan mempunyai  kedudukan  hukum  sebagai  anak  sah.  Ketika  terjadinya  peristiwa perceraian atas pernikahannya, maka pihak suami, istri dan anak-anaknya berhak untuk mendapat harta bersama, dan apabila putusnya perkawinan tersebut karena kematian maka  berhak  atas  harta  warisan  yang  ditinggalkan  yang  bagian-bagiannya  telah ditentukan oleh hukum waris.

## Saran
Berdasarkan  pada  kesimpulan  di  atas,  maka  dapat  dikemukakan  saran  sebagai berikut.  Hendaknya  apabilah  hendak  melangsungkan  pernikahan,  konsultasikan terlebih  dahulu  kepada  ahli hukum  dan  ahli  agama  yang  mengerti  mengenai  syarat, rukun  dan  batalnya  perkawinan  sehingga  dapat  berhati-hati  dalam  memulai melangsungkan kehidupan rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan, seseorang yang ingin menikah hasuslah memenuhi persyaratan dan rukun untuk menikah sesuai agama dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga pernikahan tersebut menjadi sah apabila rukun dan syarat pernikahan terpenuhi.
Pemerintah  melalui  instansi  yang  ada  pada  tingkat  bawah  seperti  KUA  dapat melakukan penyuluhan bagi masyarakat mengenai pernikahan supaya masyarakat idak hanya  mengacu  pada  tradisi  semat-mata,  akan  tetapi  masyarakat  mendapatkan pemahaman lebih luas dan melihat dari berbagai perspektif, baik itu sudut adat yang berlaku, sudut hukum agama maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amir Syarifudin. (2004). Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Perdanan Media. Asmin. (1996). Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No, 1 Tahun 1974 . Jakarta: Dian Rakyat.
Ellyne Dwi Poespasari. (2018). Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia , Jakarta: Prenadamedia Group.
H.  Hilman  Hadikusuma.  (2007). Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama . Bandung: Mandar Maju.
Khairul Uman dan Achyar Aminudin. (1998). Ushul Fiqh II , Bandung: CV Pustaka Setia. Otje Salman. (2011). Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer . Bandung: PT. Alumni. Soerjono Soekanto. (2008). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia.
Ter Haar. (2011). A sas dan Tatatan Hukum Adat (Beginzelen in Stelsel Van Het Adat Recht) , Jakarta: CV. Mandar Maju.
Yulia. (2016). Buku AjarHukum Adat . Universitas Malikussaleh Lhoksumawe: Unimal Press.
Zakiyah Darajat dkk. (2005). Ilmu Fikih. Jilid 3.  Jakarta: Depag RI.

## Jurnal
Achmad irwan. (2015). Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Jurnal Kontitusi , 12(1).
M Idris. (2016). Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar. Jurnal al Adl 9 (1).
Surya Muki Pratama. (2021). Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan Dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis . 2(3).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo . Undang-undang Nomor 16  Tahun  2019 Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan
Intruksi Presiden RI. No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.