Analisis Kebijakan Kampung KB Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Cirebon
Siti Khumayah, Dharliana Hardjowikarto dan Yulistiani Universitas Swadaya Gunung Jati Email: mayasiti1718@gmail.com, dharlianahardjowikarto18@gmail.com, yulistiani03@gmail.com
Artikel info Artikel history: Received : 13-10-2020 Revised : 18-10-2020
Approved : 20-10-2020
Key words : Policy; KBvillage; poverty alleviation
Abstract:  The  purpose  of  the  study  was  to  determine  the implementation  of  the  DPPKB  KB  village  policy  for  poverty alleviation in Lemahwudul District, Cirebon City. The research method used a descriptive qualitative approach with the aim of analyzing comprehensively and in depth about the policy of the KB  Village  in  the  Family  Planning  Population  Control  Office, especially in Lemahwudul District, Cirebon City. The results of the  success  of  the  KB  village  program  policies  include commitment to human resources and funding that  are committed to the goal of achieving the success of the policy for the welfare of  the  community.  The  completeness  of  the infrastructure  also supports  the  success  of  this  program  and will continue to be improved  by  the  DPPKB  in  achieving  policy  resources, characteristics,  implementing  agencies  and  existing  economic, social  and  political  conditions.  The  socioeconomic  level  has begun  to  show  an  increase  in  the  number  of  population consumption  which  is  reduced  and  more  allocated to  higher quality consumption such as eating sufficient nutritious food due to lower household needs.
Abstrak: Tujuan  Penelitian  untuk  mengetahui  Implementasi Kebijakan  kampung  KB  DPPKB  guna  penanggulangan kemiskinan  di  Kecamatan  Lemahwungkuk  Kota  Cirebon. Metode  Penelitian  menggunakan  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis secara komprehensif dan mendalam tentang kebijakan  Kampung KB di Dinas  Pengendalian Penduduk Keluarga  Berencana Khususnya di  Kecamatan  Lemahwungkuk  Kota  Cirebon.  Hasil  dari Keberhasilan  kebijakan  program  kampung  KB  diantaranya komitmen sumber daya manusia dan pendanaan yang komitmen pada  tujuan  tercapainya  keberhasilan  kebijakan  untuk kesejahteraan  masyarakat.  Kelengkapan  sarana  prasarana  pun menunjang keberhasilan program ini dan akan  terus ditingkatkan oleh  DPPKB  dalam  pencapaian  sumber-sumber kebijakan, karakteristik, badan pelaksana dan kondisi ekonomi, sosial masyarakat serta kondisi politik yang ada.  Tingkat sosial
Kata kunci : Kebijakan; kampung KB; penanggulangan kemiskinan ekonomi  pun  mulai  terlihat  peningkatan  dari  jumlah  konsumsi penduduk  yang  berkurang  dan  lebih  dialokasikan  kepada konsumsi  yang  lebih  berkualitas  seperti  makan  makanan  yang bergizi  tercukupi  dikarenakan  kebutuhan  rumah  tangga  lebih ringan.
Koresponden author: Siti Khumayah Email: mayasiti1718@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA

## Pendahuluan
Permasalahan kependudukan di Indonesia sangat komplek dan beragam, dimulai dari tingginya  angka  kematian  bayi,  dan  ibu,  rendahnya  kesadaran  masyarakat  akan  hak-hak reproduksi,  cukup  tingginya  angka  pertumbuhan  penduduk,  dan  penyebaran  penduduk  itu sendiri  yang  belum  merata  diseluruh  wilayah  Indonesia  (Hidayat,  2013).  Jumlah  penduduk yang  sangat  besar  ini  dapat  mempengaruhi  aspek  kehidupan  baik  ekonomi  maupun  sosial, terutama  kualitas  hidup  masyarakat  yang  menjadi  bagian  terpenting  dalam  pembangunan sebuah Negara (Utomo, 2014) .
Menyikapi akan hal tersebut, pemerintah membuat sebuah program yang berfokus pada permasalahan penduduk terutama untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan menjadikan penduduk  ini  berkualitas  sehingga  kedepan  dapat  memberikan  kontribusi  nyata  bagi pembangunan,  program  yang  digulirkan  pemerintah  adalah  Keluarga  Berencana  (KB)  yang bertujuan untuk menunjang keberhasilan pembangunan dan kualitas hidup penduduk Indonesia itu sendiri dan dijalankan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang  merupakan  badan  non  kementerian  yang  terdapat  ditingkat  pusat,  provinsi, kabupaten/kota,  hingga  petugas  Lapangan  Keluarga  Berencana  (PLKB)  yang  berada  di kecamatan dan kelurahan/desa.
Dimana  Badan  kependudukan  ini  mempunyai  fungsi  juga  untuk  mengentaskan kemiskinan yang masih menjadi momok menakutkan bagi pembangunan. Menurut (Nanang, 2011), kemiskinan adalah salah satu dampak sosial pembangunan karena pembangunan dapat menyebabkan  ketimpangan  pendapatan  antar  penduduk.  Kemiskinan  merupakan  sebuah kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal (sandang, pangan dan  papan).  Sebagaimana  Juariyah  juga  menyatakan  masyarakat  yang  mempunyai  tingkat sosial  ekonomi  yang  rendah  cenderung  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  rendah  pula. Masyarakat masih kurang memahami akan pentingnya pendidikan (Juariyah, 2010).
Kota  Cirebon  sendiri  merupakan  wilayah  pantai,  dimana  dalam  catatan  BKKBN wilayah pantai adalah menjadi salah satu wilayah atau daerah rawan tingginya pertumbuhan penduduk, Dibawah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Cirebon membuat suatu program pengendalian penduduk dan pengentasan kemiskinan, yaitu melalui  program  Keluarga  Berencana  yang  difokuskan  pada  masyarakat  dengan  ekonomi terbelakang,  dengan  perbaikan  pendidikan  dan  ekonomi  melalui  program  Kependudukan Keluarga  Berencana  dan  Pembangunan  Keluarga  (KKBPK)  yang  juga  merupakan  program
nasional  yaitu  “Kampung  KB”  atau  lengkapnya  “Program  Kampung  Keluarga  Berencana” dengan  dindangkannya  Undang-undang  Nomor  52  tahun  2009  tentang  Perkembangan Kependudukan  dan  Pembangunan  Keluarga  sebagai  dasar  Pelaksanaan  Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan Dinas  Pengendalian Penduduk dan  Keluarga  Berencana  (DPPKB)  untuk  tidak  memfokuskan  pada  masalah  pengendalian penduduk  saja  namun  masalah  pembangunan  keluarga  berencana  juga.  Oleh  karena  itu Pemerintah  Daerah  Kota  Cirebon  melanjutkan  program  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat dengan  program  kampung  KB  nya.  Dan  dari  5  Kecamatan  yang  terdapat  di  Kota  Cirebon, Kecamatan Lemahwungkuk terpilih untuk menjadi pilot project penyelenggaraan kampung KB tepatnya di Kelurahan Pegambiran, dengan dikeluarkannya Keputusan Nomor:476/SK.10/Kel.Pgb/2019  tentang  Pembentukan  Kampung  KB  Kriyan  Barat  RW.17 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon. Dan  diharapakan kebijakan yang  dibuat  ini  mencapai  keberhasilan  dalam  pelaksanaannya,  seperti  halnya  menurut  Van Meter dan  Van Horn dalam  (Winarno, 2016)  berpendapat  bahwa:  “Implementasi  kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintahan atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”. Namun dalam pelaksanaannya tentu saja masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang harus diselesaikan bersama, seperti: 1). Anggaran yang belum optimal; 2).  Ketidak mengertian masyarakat akan program kampung KB;  3)  Rendahnya  tingkat  pendidikan  masyarakat  di  Kecamatan  Lemahwungkuk  dengan angka kelahiran yang tinggi.
Hal  inilah  yang  mendasari  peneliti  untuk  lebih  jauh  melakukan  penelitian  tentang kebijakan  program  kampung  KB  guna  penanggulangan  kemiskinan  dengan  menekan  laju pertumbuhan penduduk.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  dengan  tujuan untuk  menganalisis  secara  komprehensif  dan  mendalam  tentang  kebijakan  Kampung  KB  di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Khususnya  di  Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.
(Arikunto, 2013) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berlaku sebagai  human  instrument  dan  dengan  teknik  pengumpulan  data  participant  observation (observasi berperan serta) danin depth interview (wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data.
1. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Kepustakaan atau Literatur
b. Studi Lapangan
c. Observasi
d. Wawancara

## 2. Teknik Pengujian Keabsahan Data
Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah tenik triangulasi yaitu   ( check, recheck, crosschek ) berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber, dari berbagai cara/teknik, dan dari berbagai waktu.  Teknik analisis
data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif yaitu menggambarkan keadaan sebenarnya  tentang  obyek  yang  diteliti  menurut  keadaan  sebenarnya  tentang  objek  yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya saat penelitian berlangsung.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Implementasi Kebijakan Kampung KB
Kebijakan  menurut  Charles  O.  Jones  dalam  (Winarno,  2016)  merupakan  istilah kebijakan dengan tujuan (goals), program, keputusan (decisions), standar, proposal dan grand design.
Sedangkan Amir Santoso (Winarno, 2016) mengatakan bahwa:
“Kebijakan publik dibagi ke dalam dua wilayah kategori. Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintahan. Kedua, para  ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan”
Kebijakan  itu  sendiri  merupakan  kewenangan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  berupa tindakan-tindakan  pemerintah  dalam  mencapai  suatu  proses  atau  tujuan  tertentu  untuk kepentingan bersama (Agustino, 2016).
Implementasi kebijakan sendiri  merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah  pada  proses  pelaksanaan  dari  suatu  kebijakan,  dan  merupakan  proses  yang  begitu kompleks  bahkan  tidak  jarang  bermuatan  politis  dengan  adanya  intervensi  berbagai kepentingan  seperti  halnya  kebijakan  program  kampung  KB  yang  merupakan  salah  satu kebijakan  pemerintah  guna  pengendalian  kependuduk  untuk  menunjang  kesejahteraan penduduk, penangguangan laju angka pertumbuhan penduduk ini diamanatkan kepada Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (DPPKB)  sebagai  Lembaga  yang bertanggungjawab  terhadap  pelaksanaan  program  kependudukan  keluarga  berencana  dan pembangunan keluarga (KKBPK) secara nasional (Cristianingsih, 2020).
Kampung  KB  sendiri  adalah  satu  wilayah  setingkat  Rukun  Warga  (RW),  dusun  atau setingkat  dengannya  yang  mempunyai  keterpaduan  program  kependudukan,  keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematik  dan  sistematis.  Dan  Kampung  KB  ini  merupakan  program  strategis  dalam  upaya percepatan agenda program pembangunan khususnya pada daerah pinggiran.
Untuk mengukur dan menganalisis implementasi kebijakan tersebut, peneliti melakukan beberapa wawancara dan penarikan data dari narasumber yang berkompeten diantaranya adalah melalui  kepala  desa,  lurah,  dusun  dan  pihak  terkait  lainnya,  dan  didapat  hasil  bahwa pelaksanaan program kampung KB ini berjalan dengan efektif dan baik sesuai dengan prosedur kinerja  kebijakan  yang  telah  digariskan  pemerintah,  diantaranya  melalui  komitmen  dari pelaksanaan tujuan   kebijakan itu sendiri dengan secara periodik dilakukan juga pelatihan dan dan  kaderisasi  guna  mendapatkan  Sumber  Daya  yang  sesuai  standar  kebutuhan,  sehingga program dijalankan dengan disiplinkomitmen dan koordinasi yang bai kantar pelaksana serta adanya motivasi yang membangun dari pimpinan, serta dari segi pendanaanpun dikelola dengan professional dan proporsional, sehingga implementasi yang dicanangkan berjalan dengan baik dari keterpaduan faktor-faktor pendukungnya.

## 2. Pelaksanaan Kampung KB
Komitmen untuk pelaksanaan kebijakan Kampung KB di Kecamatan Lemahwungkuk berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan hasil wawncara  yang dilakukan baik dengan
kepala dinas maupun camat dan masyarakat sekitar didapatkan hasil bahwa kampung KB ini diajlankan dan dibangun dari masyarakat tentunya dengan terus bersama-sama  masyarakat dan isntansi terkait, juga terdapt kelompok kerja yang berkerjasama dengan lintas sector baik social, budaya  terutama  ekonomi  sebagai  tujuan  dari  program  ini  yaitu  peningkatan  kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## Kesimpulan
Pelaksanaan  program  kampung  KB,  dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa:  1) Keberhasilan kebijakan ini karena adanya kerjasama  yang baik  dan terarah antar pihak guna mewujudkan perbaikan ekonomi, diantaranya komitmen sumber daya manusia dan pendanaan yang  komitmen  pada  tujuan  tercapainya  keberhasilan  kebijakan  untuk  kesejahteraan masyarakat.  2)  Kelengkapan  sarana  prasarana  pun  menunjang  keberhasilan  program  ini  dan akan  terus  ditingkatkan  oleh  DPPKB  dalam  pencapaian  sumber-sumber  kebijakan, karakteristik,  badan  pelaksana  dan  kondisi  ekonomi,  sosial  masyarakat  serta  kondisi  politik yang  ada.  3)  Tingkat  social  ekonomi  pun  mulai  terlihat  peningkatan  dari  jumlah  konsumsi penduduk  yang  berkurang  dan  lebih  dialokasikan  kepada  konsumsi  yang  lebih  berkualitas seperti  makan  makanan  yang  bergizi  tercukupi  dikarenakan  kebutuhan  rumah  tangga  lebih ringan, dan juga dialokasikan ke Pendidikan yang berkualitas pula sehingga  dapat memberikan wawasan  yang memadai bagi  penduduk dengan  perkembangan teknologi  yang pesat dewasa ini.

## Bibliografi
Agustino, L. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta .
Arikunto, S. (2013). Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabet.
Cristianingsih, E. (2020). Implementasi kebijakan administrasi Kependudukan di  kabupaten bandung. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi , 12 (2).
Hidayat,  N.  (2013).  Kajian  Kebijakan  Kependudukan  di  Indonesia. Publikauma:  Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area , 1 (2), 24–36.
Juariyah, S. (2010). Analisis kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung  Timur. Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan , 7 (1).
Nanang, M. (2011). Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Rajawali Pers .
Utomo,  D.  (2014).  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  Dalam  Meningkatkan  Kualitas Hidup  Rumah  Tangga  Miskin  (Studi  Pada  Unit  Pelaksana  Program  Keluarga  Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri). Jurnal Administrasi Publik , 2 (1), 29–34.
Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi. Yogyakarta: CAPS .
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  52  Tahun  2009  Tentang  Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
Keputusan  Camat  Lemahwungkuk  Nomor:476/SK.10/Kel.Pgb/2019  tentang  Pembentukan Kampung  KB  Kriyan  Barat  RW,17  Kelurahan  Pegambiran  Kecamatan  Lemahwungkuk Kota Cirebon.
Satu Data Pembangunan Jawa Barat Pusdalibang. Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota di Jawa Barat  Tahun  2010  –  2015.http://pusdalisbang.jabarprov.go.id/pusdalisbang/data-94- Kependudukan.html. Diakses pada tanggal 24 Mei 2019
Kampung KB. Kampung KB Sebagai Wahana Pemberdayaan Masyarakat. http://kampungkb.bkkbn.go.id/about. Diakses pada tanggal 24 Mei 2019