## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019): Agustus 2019 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## PEMIKIRAN KRITIS SOUND GOVERNANCE TERHADAP GLOBALISASI: PANDANGAN DARI ALI FARAZMAND

## Burhanudin Mukhamad Faturahman
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI e-mail: burhanmfatur@gmail.com

## Abstract
Globalization  is  an  ideology  that  contributes  directly  to  governance,  especially  in developing and under developing countries. The governance system suggested by the global elite,  namely  good  governance  that  transcends  the  territorial  boundaries  of  the  state,  is allegedly causing uncertainty at local, national and regional governance levels. According to Ali  Farazmand  the  dimension  in  sound  governance  seeks  to  organize  the  structure,  norms, clear  values  of  management  and  public  administration  amidst  the  diversity  and  rapid changes in the international environment.
Keywords: Sound Governance, Globalization

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019

## PENDAHULUAN
Globalisasi saat ini telah merubah transformasi  ekonomi,  pasar,  institusi dan  budaya  negara-negara  di  seluruh dunia. Tidak hanya itu, proses globalisasi ini  dipercepat  oleh  sejumlah  faktor, seperti  inovasi  teknologi;  penurunan ekonomi domestik negara-negara industri  kuat  di  Utara;  tekanan  militer dan  politik  dari  bangsa  di  negara  dunia ketiga;  hancurnya  Uni  Soviet  sebagai kekuatan sistem dunia alternatif;
propaganda ideologi Barat; peran agensi
Persatuan Bangsa-Bangsa seperti International  Monetary  Fund  World Bank  dan  World  Trade  Organization; bertambahnya  harapan  rakyat  akan demokrasi  manajemen  dan  organisasi; dan  ketersediaan  tenaga  kerja  murah antar  gender  dan  kelompok  nasional  di seluruh dunia berkembang.
Dengan fenomena
tersebut,
muncul gerakan grasroot untuk mengurangi kegagalan globalisasi seperti degradasi lingkungan, dominasi ekonomi pihak  tertentu,  kemiskinan,  kerja  paksa, budak  upahan.    Menanggapi  persoalan semacam  ini,  diperlukan  transformasi pemerintah  dan  administratif  seakan justru  menentang  proses,  struktur  dan nilai  dari  governance  dan  administrasi publik.  Sehingga,  kebutuhan  akan pembentukan  kapasitas,  peningkatan
dan  inovasi  dalam  kebijakan  dan manajemen  terkesan  lebih  urgent daripada  sebelumnya  jika  pemerintah ingin  menghadapi  dan  menindaklanjuti tantangan  globalisasi.  Konsep  “sound governance”  dimaknai  sebagai  gerakan pemikiran baru untuk menetang governance  yang  sekarang  yaitu  “good governance”.  Diskusi  konsep  baru  ini menekankan  pada  sistem  pemerintahan yang  jelas  dalam  tatanan  global  dengan elemen  penting  yakni  inovasi  kebijakan dan  administrasi  yang  jelas  ditinjau  dari dimensi dan arah governance yang jelas. Tujuan  dari  penulisan  ini  untuk memberikan cara pandang baru terhadap  governance  terutama  bagi negara-negara  yang  sedang  berkembang untuk memperbaiki bahkan memperbarui sistem pemerintahan yang lebih baik.

## KAJIAN PUSTAKA
Governance:
kerumitan dan keberagaman Sebelum melihat konsep governance  alangkah  baiknya  jika melihat  kompleksitas  (keragaman  dan kerumitan) governance dan administrasi itu  sendiri  dari  dua  aspek  baik  peluang maupun tantangan. Peluang dan tantangan dalam governance dan administrasi  merupakan  konsep  kunci

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
dilihat dari pertama, peluang munculnya kreatifitas  dan  inovasi  dalam  subjek penyelidikan  tentang  masalah  kebijakan publik  dan  organisasi.  Sementara  ide revitalisasi  dan  peningkatan  sistem pemerintah  dan  administrasi  turut menyertai  peluang  tersebut.  Peluang lainnya juga terbentuk seiring
beragamnya governance dan administrasi  melalui  eksperimen  dan praktek  memverifikasi  atau  pengabaian ide  baru  dengan  menuju  pada  metode pembelajaran historis sebagai salah satu alat  efektif  dalam  peningkatan  secara inkremental governance dan administrasi.
Kedua,  di  sisi  lain,  keragaman konsep  memberikan  konflik  tentang kesepakatan  antara  governance  dan administrasi;  penggunaan  prinsip  dalam governance menimbulkan dominasi dalam  teori  dan  praktik  dengan mengabaikan  alternatif  yang  diajukan. Contohnya, New  Public  Management dan privatisasi  di  dunia  ketiga  oleh  lembaga moneter  dunia  (PBB,  WTO,  WB,  IMF) adalah intrumen institusi pokok ideologi barat  dan  korporasi  kekuasaan  barat. Penerapan  ini  menimbulkan  dampak pada  pihak  lain  setelah  eksperimen dilakukan  sehingga  pembelajaran  perlu dilakukan untuk perbaikan lebih lanjut.

## Konsep Governance
Governance  diartikan  dalam banyak  makna  seperti  pemerintahan entrepreneurial,  governance  sosial dan  politik,  governance  partisipasi yang  kebanyakan  intinya  menolak pemerintahan  yang  otoriter  sebagai pembuat keputusan sepihak.
Filosofinya yakni memberikan pendekatan yang lebih luas keterlibatan  rakyat  dan  memancing partisipasi  masyarakat  sipil  secara demokratis  (Faturahman,  2018)  dan organisasi non-pemerintah.
Governance  model  ini  menekankan pada  kompetisi  mirip-pasar  antar organisasi publik, hasil-output berorientasi pada hasil, dan sebagainya.  Osborne  dan  Gaebler (1992) menyarankan perubahan peran  dan  karakter  pemerintah  di semua  level  dua  dekade  terakhir, reinventing government menghabiskan  banyak  energi,  waktu dan  uang  pemerintah  untuk  bersaing pada kompetisi global dengan ideologi new  public  management .
Ideologi seperti ini menurut Farazmand  (2002)  adalah  senjata intelektual dari kapitalisme korporat.
Dalih kunci dari “ new public management ”  berasal  dari  sumber intelektual  teori  pilihan  publik

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
(Buchanan dan Tollock, 1962; Downs, 1962;  Niskanen,  1971;  Williamson, 1985),  yang  menjelaskan  birokrasi, pengadaan  layanan  publik  lewat organisasi pemerintah, dan pengeluaran  kapital  sosial,  dukungan pada privatisasi, konsumerisme, individualisme, dan pengeluaran pemerintah  terkait  keamanan-militer untuk menghasilkan sistem kapitalisme korporat. Guy Peters (1966) mengutarakan empat model
governance  konseptual  yaitu:  model pasar,  model  partisipasi,  pemerintah fleksibel,  dan  pemerintah  deregulasi, yang masing-masing memiliki implikasi struktural, manajerial, pembuatan  kebijakan,  dan public interest yang  berbeda  satu  sama  lain, atau  yang  beroverlap  dalam  banyak fitur.  Yang  lebih  menarik  konsep governance sosial dan politik
menekankan
interaksi antar pemerintah  dan  masyarakat  dalam keberagamanan,  kompleksitas  dan dinamika  (Koimaan,  1993).  Model governance  dan  pemerintah  seperti ini  cenderung  melahirkan  prinsip antar beragam aktor dalam
masyarakat,  termasuk  masyarakat sipil  yang  merefleksikan  kepentingan beragam, dan menghasilkan
kompleksitas akibat lingkungan nasional  dan  global  yang  berubah cepat  dan  mempengaruhi  governance di semua level.
Kritik terhadap good governance salah satunya dilontarkan oleh mantan bekas presiden Tanzania di  konferensi  governance  UN  di Afrika  tahun  1998,  menurutnya prinsip  good  governance  sebuah konsep  yang  dipaksakan  pada  negara berkembang  dan  negara  kurang  maju di  Afrika  oleh  kekuasaan  industri barat dan korporasi global transnasional. Korporasi dan pemerintah  donor  ini  menganggap governance  di  Afrika  buruk  sehingga perlu  diganti  agar  nenjadi  “baik” dengan perampingan ukuran administrasi  negara  dan  masyarakat, memperluas  sektor  bisnis  privat melalui  privatisasi,  dan  membuat jalan  menuju  korporasi  kapitalis global  untuk  mencari  profit  tinggi dan  menghasilkan  sistem  pasar global (UNDESA, 1998).

## METODE
Tulisan  ini  membahas  ide-ide baru  tentang  sound  governance  dilihat dari  pemikiran  ali  farazmand  secara deskriptif.  Hasil  deskripsi  ini  melalui proses  review  literatur  yang  berkaitan dengan  konsep  sound  governance

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
kemudian  dikaitkan  dengan  fenomena pemikiran global untuk memperoleh cara pendang  baru  tentang  governance  yang lebih baik di negara berkembang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sound  governance:  sebuah  alternatif baru
Terdapat  beberapa  klaim  yang mendorong  konsep  ini  dianggap  lebih penting  daripada  good  governance. Pertama,  sound  governance  lebih komprehensi  dari  konsep  sebelumnya dan  berisi  elemen  governance  global yang penting. Kedua, berisi fitur normatif dan  rasional  dari  good  governance dengan  mempertimbangkan  fitur  murni dari  sistem  governance  pribumi  yang berkonflik dengan kekuatan neo- kolonialis.  Sehingga  meski  berkonflik dengan kapitalis, sistem governance bisa dikatakan “jelas”.  Ketiga, konsep sound governance  memiliki  ciri    kualitas governance yang lebih unggul daripada  good  governance,  dan dianggap jelas secara teknis, organisasional, profesional, manajerial,  politik,  demokratik  dan ekonomi.  Selain  itu,  jelas  dalam kapasitas  dan  perilaku  antisipasinya; berkarakter  demokratik,  respon  dan kompetensinya;  dan  nilai  budaya ditanamkan  dalam  nilai  dan  struktur
masyarakat  (Faturahman,  Kirana, Putra, Irawan, & Kolne, 2019).
Keempat,  sound  geovernance cocok  dengan  norma,  aturan  dan rezim  internasional.  Ini  berbalikan dengan good governance yang mengabaikan  batas  konstitusional antar  negara  dan  pemeritah  yang berdaulat.  Kelima,  sound  governance berawal  dari  kerajaan  negara-negara pertama  persia  yang  memiliki  sistem administrasi  yang  efektif  dan  efisien. Tidak  ada  kerajaan  yang  bertahan tanpa  adanya  ekonomi  dan  sistem pemerintahan serta administrasi yang  jelas.  Kerjaan  persia  dituntut menguatkan  sistem  pemerintahan dan  administrasi  dengan  kebijakan ekonomi,  manajerial  dan  organisasi yang jelas, bukan hanya efisien dalam urusan  luas  wilayah,  tapi  juga  kritis dalam  kontrol  politis  dan  respon antisipasi  pada  krisis  yang  tidak diharapkan.  Manajemen  dan  struktur governance  begitu  tertata  baik  dalam mengurusi  dan  menangani  kerajaan yang  besar.  Ide  baru  ini  bukan meniadakan  proses  demokratik  pada standar  kontemporer.  Penggunannya, ada  pada  reformasi  sktruktural, bidang keuangan, manajemen, komunikasi,  hukum  dan  pemerintah

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
lokal  berdasarkan  prinsip  toleransi.
Dan ini adalah ide baru.
Governance  di  sini  jauh  lebih komprehensif  di  pemerintah  dan administrasi daripada geverment  dan governing  yang  menekankan  pada proses  partisipasi  dan  perubahan perilaku  masyarakat  (Irawan,  2019) dalam  penanganan  urusan  sosial, ekonomi dan politik pada negara atau komunitas  lewat  struktur  dan  nilai. Dan  gevernance  ini  lebih  luas  dari bentuk pemerintah tradisional, unilateral  dan  otoriter.  Konsep “soundness”  digambarkan  sebagai governance berkualitas secara struktur,  proses,  nilai,  dimensi  yang dibutuhkan  dalam  governing  dan administrasi. Governing berarti fungsi  dari  governance  oleh  aktor, sedangkan  governance  berisi  proses, struktur,  nilai,  manajemen,  kebijakan dan  administrasi.  Sound  governance merefleksikan  fungsi  governing  dan administratif dengan kinerja organisasi  dan  manajerial  yang  jelas yang  bukan  hanya  kompeten  dalam perawatan,  tetapi  juga  antisipatif, responsif,  akuntabel  dan  transparan, dan korektif; dan berorientasi strategis  dan  jangka  panjang  meski operasinya dalam jangka pendek.

## Dimensi sound governance
Dimensi  atau  komponen  dalam sound governance berinteraksi secara  dinamis  satu  sama  lain, membentuk  suatu  kesatuan  yang mempertimbangkan keragaman, kompleksitas  dan  intensitas  internal dan menindaklanjuti tantangan,
batasan peluang eksternal.
Keragaman memberikan peluang bagi sistem  governance  untuk  menerima feedback  dalam  mekanisme  check and  balance  serta  membuka  inovasi dan  kreatifitas.  Keragaman  merujuk pada kompleksitas karena bertambahnya interaksi dalam sistem governance  dan  adanya  batasan lingkungan  eksternal-lokal,  nasional, regional dan global. Semakin eksternal (semakin dibatasi/dijauhkan) peluang dan elemen pendukungnya, semakin lancar pelaksanaan sistem
internalnya. Sebaliknya, semakin banyak  tekanan,  tantangan  dan batasan  yang  lebih  eksternal  (misal, sangsi, propaganda, kekerasan, konflik  perbatasan,  perang  dan tekanan finansial/ekonomi
internasional)    semakin  sulit  untuk pelaksanaan sistem governance internal.
Berikut disampaikan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
dimensi sound governance
(Farazmand, 2004, h.12-18):
1. Proses. Sound governance berisi  sebuah  proses  dalam mengatur segala interaksi antar stakeholder yang terlibat secara  terstruktur.  Ini  sangat berbeda dengan good gevernance hanya dengan proses  secara  intenal  dan eksternal tanpa sebuah
struktur.
2. Struktur.  Merupakan  sebuah elemen konstitutif, aktor, norma, regulasi, prosedur,
kerangka pembuatan
keputusan dan sumber otoritatif  dalam  melegitimasi proses governance. Proses menjelaskan bagaimana geovernance dijalankan, sedangkan struktur memberikan definisi dan arahan  bagi  proses.  Dalam governance  publik,  contohnya,
pejabat,  yang  terpilih  dan
diangkat, stakeholder, organisasi non-pemerintah, badan rakyat, media, masyarakat sipil, sektor privat, dan  institusi  atau  kekuatan domestik dan
internasional/global adalah
bagian  –  baik  langsung  atau tidak  langsung  –  dari  struktur governing,  dan  begitu  juga aturan dan cara aturan tersebut didefinisikan.
3. Kognisi  dan  nilai.  Elemen  ini berfungsi  untuk  memperkuat secara  internal  secara  sehat dan dinamis dalam memperbaiki  menta  korup. Dapat tercermin ketika perilaku  korup  didukung  oleh faktor  eksternal  maka  nilai internal  tersebut  hanya  untuk mempertahankan rezimnya saja.  Oleh  karenanya,  Nilai normatif  keadilan,  ekuitas, representasi
integritas, responsivitas,  tanggungjawab, toleransi  dan  kesetaraan  di hadapan  hukum  bagi  semua rakyat  tanpa  melihat  warna, ras,  etnis,  gender  dan  umur, tombak  sebuah  sistem  sound governance.  Dimensi  kebijakan bisa menegakkan atau melemahkan sistem governance,  yang  ditentukan oleh  niat  dan  hasil  atau  proses ideasi,  formulasi,  legitimasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.  Kebijakan  disini sebagai  wakil  filosofi  politik

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
dan  ekonomi  sebuah  sistem governance,  karena  ragam  aksi kebijakan  atau  ketiadaan  aksi bisa  membawa  akibat  bagi kelas/    kelompok  sosial  dan ekonomi  berbeda  di  dalam masyarakat.
4. Konstitusi. Adalah elemen paling  penting  pemerintahan dan  sistem  governance.  Jika sistem pemerintahan yang kurang jelas dan kurang
terorganisasi maka bisa disebut  hanya  sistem  saja
(konstitusi  sekedar  dokumen
formal). Sering digunakan untuk  melayani  kepentingan tertentu sering disebut “formalisme  atau  dualisme”. Formalisme terjadi ketika
aturan  dan  regulasi  formal diganti oleh norma dan perilaku  informal  dan  tidak resmi dalam politik, governance,  dan  administrasi untuk melayani tujuan spesifik/  tertentu  ,  tapi  ini diterapkan  secara  kaku  ketika melawan  penantang  sistem tersebut  (Farazmand,  1989; Riggs, 1996).
5. Organisasi dan institusi.
Kontitusi  tanpa  institusi  maka
sebenarnya  tidak  ada  sound governance.  Lebih  rapuh  jika institusi  tidak  ada  organisasi yang  jelas  karena  tidak  bisa mengerjakan  dan  melakukan maksud pembentukannya.
Kegagalan  ini  menyebabkan kegagalan  kebijakan,  struktur dan  proses  sistem  governance (unsound  governance).  Di  sisi lain  institusi  yang  bekerja dengan baik mampu menghasilkan sound governance. Sejumlah pertanyaan kunci yakni: seberapa baik institusi governance diorganisir? eberapa  baik  organisasi  sistem governance dijalankan?
Seberapa  baik  hasil  kinerja organisasi memberikan
manfaat bagi konstituensi governance, klien dan rakyat ?
6. Manajemen dan kinerja.
Kinerja  bagus  dan  tinggi  tak cukup  karena  harus  ditopang dengan  manajemen  untuk  bisa diterjemahkan menjadi legitimasi  konstitusional  dan sistem.  Dimensi  manajemen ibarat  lem  untuk  tranmisi sistem  yang  membuahka  hasil sehingga harus memiliki

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
pengetahuan, teknologi, kapasitas, sumbedaya dan
keahlian terbaru. Dimensi manajemen  perlu  diupdate melalui penelitian dan
pengembangan,  pelatihan  dan peningkatan  dan  pembetukan kapasitas.  Tanpa  manajemen yang  jelas  sound  governance seperti kehilangan kompetensi, kinerja  buruk,  duplikasi,  biro- patologi, dan kekurangan legitimasi.
7. Kebijakan. Ada dua tipe pertama,  kebijakan  eksternal
yaitu  kebijakan  berasal  dari organisasi governance (legislatif  dan  politik  atau yudisial) yang merepresentasikan  keinginan rakyat  sebagai  acuan  institusi dan organisasi governance
mencapai  tujuan.  Tipe  kedua,
kebijakan  internal  organisasi
dan institusi governance dimana  kebijakan  organisasi sebagai panduan dalam mendefinisikan dan menetapkan  aturan,  regulasi, prosedur  dan  nilai.  Kedua  tipe kebijakan ini menjadi mekanisme
kendali bagi
kinerja organisasi dalam sound governance.
8. Sektoral.  Sound  governance pada  dimensi  sektoral  yang spesifik  (industri,  pertanian, desa,  kota,  ilmiah,  penelitian, kesehatan,  transportasi  dan sektorlainnya) memerlukan koordinasi dan kerjasama, informasi antarsektor dan antar  organisasi  lebih  penting.
Sayangnya koordinasi
antarsektor  di  negara  industri dan negara berkembang sangat kurang.
9. Kekuatan internasional
(globalisasi). Dimensi globalisasi  berupa  lembaga- lembaga internasional (International  Labor  Office, World Food
Organization, World  Health  Organization, WB,  IMF,  WTO).  Dimensi governance  internasional  atau global  terkontaminasi  oleh motif  neo-kolonialist  dan  oleh struktur  kekuatan  global  yang kolonialis  dan  imperialistik oleh  korporasi  transworld  dan pemerintah  superpower  Barat (US), yang cenderung mendikte preferensi  kebijakan  kepada negara berkembang dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
kurang maju di dunia. Hambatan tersebut tidak menghentikan  konsep  sound governance untuk diimplementasikan  di  negara berkembang,  dengan  beragam kadar kesuksesan dan efektivitas.  Penentuan  nasib sendiri ini adalah hak masyarakat demokratik pribumi bisa diwujudkan lewat partisipasi rakyat dalam panggung politik dan governance,  dan  hanya  lewat governance  dan  administrasi yang partisipatiflah maka
sistem bisa menjadi jelas.
10. Etika, akuntabilitas dan
transparansi.  Pondasi  sound governance  terdapat  disini untuk menghindari penyalahgunaan  dan  kuropsi sistem atau menghindari prinsip buta ekonomi (meniadakan etika, akuntabilitas, transparansi) dan  efisiensi  murni  dalam proses manajemen dan administrasi

## Level governance
Terdapat  ketidakjelasan  bahwa rezim internasional berhubungan
langsung  dan  tidak  langsung  dengan level  governance  lokal,  nasional  dan regional  sehingga  memberikan  efek trend-setting  bagi  negara-negara  dan pemerintahannya. Contoh: pertimbangan global  kemiskinan,  kesehatan  dan imigrasi juga berdampak bagi governance lokal dan nasional. Sebaliknya,  pertimbangan  governance lokal  dan  nasional  masih  dipengaruhi oleh norma, nilai dan standar internasional.  Tentu  keruntuhan  Uni Soviet sangat berdampak pada mekanisme  check  and  balance  dengan negara kapitalis Amerika. Negara superpower  ini  lantas  mempengaruhi negara  yang  kurang  kuat  yang  mengejar kepentingan  nasional,  korporat  dan militer.
Governance  lokal  pada  sound governance bisa menghasilkan partisipasi rakyat aktif lewat keterlibatan  langsung  atau  tidak langsung,  pengadaan  jasa  bersama, produksi  bersama,  dan  manajemen bersama dalam transportasi, perumahan  dan  urusan  lainnya dengan partnership yang kuat sebagai  fitur  pokok  dari  reformasi kontemporer dalam sistem governance dan manajemen.
Governance  nasional  yang  jelas, dibutuhkan  untuk  mengikuti  standar

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
global  dan  internasional  dan  juga mematuhi  norma  atau  rejim  yang dibentuk  kolektif  lewat  institusi supranasional.
Kejelasan
ini
membentuk kekuatan dialektik
kontra-globalisasi  dan  glokalisme, tepatnya kekuatan yang harus dipertimbangkan oleh desainer globalisasi dan elit kekuatan global di masa  depan.  Singkatnya  governance lokal, nasional, regional dan
internasional
meningkatkan penelitian  ilmuwan  sosial  untuk meningkatkan  pengetahuan  kinerja governance.
Inovasi kebijakan dan administratif
Kata  inovasi  menjadi  kunci  bagi sound  governance;  dan  inovasi  dalam kebijakan  dan  administratif  adalah  hal sentral  bagi  sound  governance  untuk dilakukan  secara  berkelanjutan  dalam proses  kebijakan  dan  administrasi, struktur  dan  sistem  nilai.  Inovasi kebijakan  dalam  governance  dianggap penting agar  mampu  beradaptasi  terkait penyesuaian  lingkungan  (globalisasi) yang  cepat  berubah.  Peningkatan  dan pembentukan  kapasitas  pemerintahan diperlukan  bagi  sound  governance,  jika gagal berinovasi maka adaptasi,
membangun  kapasitas,  pemerintahan yang efektif juga gagal.
Kebijakan  inovatif  memerlukan organisasi dan kapasitas untuk mengiplementasikannya, dan tanpa implementasi/  administrasi  yang  jelas tidak  ada  sound  governance.  Inovasi kebijakan  dan  administratif  berisi beragam inovasi manajerial, institusional,  organisasi,  budaya  dan teknologi  agar  adaptasi  lebih  mudah dan sebagai ide kreatif dan baru yang merubah proses dan struktur governance.
Selanjutnya mempermudah  pembentukan  dan peningkatan  kapasitas  manajerial, administratif  dan  governance.  Tidak sebatas  dalam  menjaga  kinerja  tinggi tapi  juga  proses  antisipasi,  guna menghadapi tantangan jaman globalisasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Sound  governance  merupakan langkah baru dalam menghadapi tantangan  global  yang  serba  tidak  jelas karena  manajemen  dan  administrasi masih  dipengaruhi  tekanan  negara superpower dan korporasi internasional. Maka  dari  itu  governance  yang  jelas  di negara berkembang membutuhkan dimensi  1)  proses  2)  sruktur  3)  kognisi dan  nilai  4)  konstitusi  5)  organisasi  dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
institusi  6)  manajemen  dan  kinerja  7) kebijakan  8)  sektoral  9)  kekuatan internasional 10) etika, akuntabilitas dan transparansi.
Model  governance  di  negara berkembang tidak harus selalu
mengikuti  governance  internasional terutama bagi kebijakan yang menempatkan  kepentingan  lembaga internasional pada urusan pembangunan level  lokal,  nasional  dan  regional.  Oleh karena  itu  sound  governance  sangat cocok  sebagai  kontra-globalisasi  untuk diterapkan  di  negara  sedang  berkemang dan negara kurang maju.
Daftar Pustaka
Buchanan,  J.,  &  Tolluck,  G,.  (1962).
The  Calculus  of  Consent.  Ann Arbor:  University  of  Michigan
Press.
Downs, A. (1962). Inside Bureaucracy. Boston: Little, Brown Farazmand, A. (2004). Sound
governance: Policy and
Administrative  Innovations.  USA,
Praeger Publisher
Farazmand,  A.  (2002).  Globalization,
Privatization,  and  the  Future  of Governance:  A  Critical  Assessment. Public  Finance  and  Management 2(1): 125-153.
Farazmand,  A.  (1989).  The  State, Bureacracy,  and  Revolution  in Modern  Iran:  Agrarian  Reform and  Regime  Politics.  Westport: CT: Praeger.
Faturahman, B. M. (2018). Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa.
SOSPOL , 4 (1), 132–148.
Faturahman, B. M., Kirana, C. A. D., Putra,
D. D., Irawan, A., & Kolne, S. V.
(2019). Strengthening Village
Culture Literacy in the National Development. Jurnal Sospol, 5 (1),
61–81.
Irawan, A. (2019). Model Partisipasi
Masyarakat Dalam Program Kampung Siaga Aktif di Kampung Salor Indah Distrik Kurik Kabupaten Merauke. Jurnal Sospol, 5 (1), 40–60.
Niskanen,  W.  (1971).  Bureaucracy  and Representative Government.
Chicago: Aldine-Atherton. Peters,  G,  &  Savoie,  D.,J.  Eds.(1995). Governance in a Changing
Environment.  Montreal:  McGill- Queens University Press
Riggs, F. (1966). Thailand: The Modernization  of  Bureaucratic Polity.
UNDESA  (United  Nations  Department  of
Economic  and  Social  Affairs).
(1998).  Governance  in  Africa:
Consolidationg  the  International Foundations.  Report  of  the  Joint
ECA/DESA Conference
on
Governance  in  Africa, Addis  Ababa,
Ethiopia, March 2-6.
Williamson,  O.  (1985).  The  Economic Institutions  of  Capitalism:  Firms, Markets,  Relational  Contracting. New York: Free Press.