## BEBERAPA PEMIKIRAN HUKUM DALAM MENYIKAPI POSITIVISME HUKUM

## Hayatul Ismi
Email : hayatulismi@yahoo.com

## Fakultas Hukum, Universitas Riau

## Abstrak
Tulisan  ini  mencoba  melihat  beberapa  pemikiran  dalam  menyikapi  positivisme hukum  yaitu  melalui  pendekatan  hukum  progresif  di  Indonesia,  melalui pendekatan mazhab Sociological Jurisprudence, dan teori hukum pembangunan. Kata Kunci : Positivisme, Mazhab, Teori hukum

## Abstract
This paper tries to see some thoughts in addressing legal positivism through progressive legal approach in Indonesia, through approach of Sociological Jurisprudence school, and theory of law of development.
Keywords :Positivism, Mazhab, Theory of Law

## A. Latar Belakang Masalah
Dalam Bukunya "The Economics Of  Justice"  Richard  A  Posner menyebutkan "Bahwa Kekuatan Swasta Dalam  Posisi  Tertentu  Dapat Mengalahkan Kekuatan Negara, Keadaan  ini  akan  bertambah  parah manakala terjadi pertemuan
kepentingan  pemilik  modal  dengan penguasa".  jadi  tidak  heran  banyak
terjadi konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan
Swasta. Hal ini banyak terjadi karena terjadi persekongkolan antara Penguasa  (Pusat/Daerah)  terutama dalam  perizinan,  manakala  konflik muncul negara
menggunakan pendekatan legisme.
Pendekatan  legisme  artinya mengidentikan hukum dengan undang-undang,atau tidak ada hukum diluar undang-undang.
Undang-undang  merupakan  satu- satunya  sumber  hukum. 1 Legisme
1 Aliran  legisme  berkeyakinan bahwa  undang-undang  merupakan  obat mujarab  yang  mampu  menyelesaikan semua persoalan  social.  Cara  pandang  Legisme mirip  dengan  positivism  hukum,  namun dalam beberapa hal terdapat perbedaan,misalnya jika Legisme mengidentikan hukum hanya dengan undang-undang,Positivisme  Hukum  masih menerima  hukum  adat  sebagai  sumber hukum “kedua” setelah undang-undang. Jika dipetakan,Legisme merupakan garis konservatif  dari  variasi  positivism  Hukum. Lihat, N.E. Algra dan K Van Duyvendijk,Rechtanvaang( Diterjemahkan oleh simorangkir, Mula Hukum ,Bina Cipta,1983)hlm.139.
identik  dengan  Aliran  Positivisme hukum atau Aliran Hukum Positif. 2 Sarjana yang membahas secara komprehensif system
positivism  hukum  analitik  adalah
Jhon  Austin  91790-1859),seorang yuri  Inggris.  Ia  mendefinisikan hukum  sebagai  suatu  aturan  yang ditentukan untuk membimbing
makhluk  berakal  oleh  makhluk berakal yang telah memiliki kekuatan mengalahkannya. Sehingga karenanya  hukum,  yang  dipisahkan dari keadilan dan sebagai gantinya di dasarkan pada ide-ide baik buruknya, dilandaskan  pada  kekua-  saan  yang tertinggi. 3
Teori  Austin  yang  berlandas- kan pada perintah penguasa- penguasa  dalam  arti  Negara  modern kemudian dikembangkan oleh Rudolf  von  Jhering  dan  George Jellinek.  Teori  positivism  analitis Austin  ini  kemudian  dikembangkan lagi oleh Hans Kelsen.
Hukum kita tengah memasuki titik  terendah  dari  apa  yang  kita sebut  hilangnya  ruhani  hukum,
2 Lili  rasjidi,  Dinamika  Situasi  dan Kondisi  Hukum  Dewasa  ini  dari  Perspektif
Teori dan Filosofikal,Monograf,Bandung,2009,hlm.8. 3 Friedmann,W., Teori dan Filsafat Hukum ,Susunan I,Jakarta: Rajawali
Press,1990,hlm.258
kehidupan hukum yang tidak imajinatif,  sembrawut  dan  kumuh,
sebagaimana dikatakan Kunto Wibisono, ”telah terjadinya
kerancuan  visi  dan  misi  hukum  kita yang  mengarah  kepada  kehancuran supremasi  hukum”. 4 atau  kalau  kita pinjam  istilah  seorang  pemikir  post modernis,  Julia  Kristeva,  inilah sebuah  kondisi  abjek 5 yaitu  suatu peristiwa  kehidupan  yang  kacau tidak menentu dan tidak ada harapan, Objek  hukum  berarti  suatu  kondisi atau  keadaan  di  mana  setiap  orang tengah  bermain-main  dan  terlibat permainan  untuk  mempermainkan hukum, ada yang menangis, ada yang tertawa,  ada  yang  berjualan,  ada yang  telanjang,ada  yang  tidak  punya malu dan ada apa saja di dalamnya. 6
Hukum  pada  posisi  demikian tidak  memiliki  kekuasaan  untuk menata  dirinya,hukum  berada  pada
4 Koento Wibisono Siswohamihardjo,” Supremasi  Hukum  dalam negara  Demokrasi  Menuju  Indonesia  Baru (Kajian Filosofis)”,  dalam  Wajah hukum  di Era  Reformasi ,Kumpulan  Karya  ilmiah menyambut 70 Tahun Satjipto rahardjo,bandung:Citra Aditya Bakti,2000,hlm.149. 5 Yasraf  Amir  Piliang, Sebuah Dunia yang dilipat ,Pustaka Mizan,1998.
6 Otje  Salman  dan  Anthon  F. Susanto, Teori Hukum,Mengingat,Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Bandung:Refika Utama,2010,hlm.149.
titik keberantakan,sebagaimana digambarkan oleh Satjipto Rahardjo, 7 situasi  keberantakan  itu diperlihatkan oleh kondisi
hyperregulated, yaitu tumpang tindih (benturan)  aturan  karena  terlalu banyak  aturan,proses  pembodohan masyarakat,penindasan,sampai kepada  miskinnya  kreativitas  dan matinya  nurani  penegak  hukum. Akibatnya muncul apa yang digambarkan sebagai model penyelesaian  masalah  di  luar  hukum
formal, tanpa harus menunggu prosedur  yang  cenderung  lama  dan berebelit  belit,  massa  mengadili pelaku  pada  saat  itu  di  tempat kejadian,mulai  dari  peradilan  massa sampai  kepada  cap  (stigma)  tertentu terhadap  birokrat.  Situasi  demikian muncul  karena  sudah  tidak  ada  lagi kepercayaan  yang  bisa  dilimpahkan kepada lembaga penyokong keadilan.  Keadilan  menjadi  sangat ekslusif  dan  hanya  dimiliki  oleh segelintir  kelompok  yang  memiliki kemampuan
mengalokasikan sumber-sumber  kekuasaan.  Situasi itu  telah  memicu  dan  mendorong masyarakat yang termarjinalkan
7 Satjipto  Rahardjo,”Era  Hukum Rakyat”,  Kompas,Kamis  20  Januari  dan tanggal 21 Januari 2000.
untuk  bergerak.  Semakin  kuatnya tuntutan  masyarakat  demikian  itu,
maka dimulailah „Era hukum Rakyat‟‟siapa  menguasai  jalan  dia
menguasai dunia”. 8
Ada anggapan bahwa kekakuan-kekakuan hukum yang tidak  mampu  menciptakan  keadilan, bersumber  dari  dominasi  paradigma positivisme dalam saintifikasi hukum modern. 9
Karakter utama hukum modern adalah sifatnya yang rasional.  Rasionalitas  ditandai  oleh sifat  peraturan  yang  procedural. Procedural dengan demikian menjadi dasar  legalitas  yang  penting  untuk menegakkan keadilan, menjaga HAM,  bahkan  prosedur  menjadi lebih penting daripada bicara keadilan  itu  sendiri.  Akan  tetapi  di dalam praktek penggunaan
paradigma  positivism  dalam  hukum modern ternyata menghambat pencarian  kebenaran  dan  keadilan yang  benar  menurut  hati  nurani. Pencarian itu terhalang oleh tembok- tembok  prosedur  yang  diciptakan oleh  hukum  sendiri.  Jadi  yang
8 Satjipto Rahardjo,Ibid
9 FX.Adji  Samekto,Orasi  Ilmiah yang  Disampaikan  Dalam  Rangka  Wisuda Sarjana  Sekolah  Tinggi  Hukum  Militer Angkatan XIII,Jakarta,2011,hlm.14.
muncul dipermukaan adalah keadilan formal  yang  belum  tentu  mewakili atau memenuhi hati nurani. 10
Supremasi  hukum  kemudian diidentikkan dengan supremasi undang-undang. Akibatnya persoalan hukum  tereduksi  menjadi  sekedar persoalan keterampilan teknis yuridis. Selanjutnya, demi kepentingan  professional  terjadilah sakralisasi  hukum  positif.  Ia  harus dipertahankan demi alasan supremasi hukum, sekalipun ia telah membelenggu Indonesia dalam
ketidak berdayaan mengungkap kasus-kasus yang mengantarkan
Indonesia  pada  kemerosotan  etika berbangsa. 11 Kita tidak hanya membutuhkan  reformasi  perundang- undangan,melainkan  yang  teramat penting adalah reformasi paradigm. 12 Paradigma yang menempatkan  hakim  hanya  sekedar “terompet
undang-undang”. 13
Paradigm  “hakim  sekedar  terompet undang-undang”  inilah  yang  harus dihapuskan  dari  praktik  peradilan
10 Ibid. 11 FX.Adji Samekto,Op.Cit,hlm.14. 12 Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum dan Teori Peradilan ,Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2009.hlm.477.
13 Ibid
kita
di Indonesia,jika kita menginginkan lahirnya putusan- putusan hakim yang lebih „responsif‟ 14 Mengutip Thomas A. Wartowski,agar  dapat  efektif,suatu hukum  harus  mempunyai  dukungan dari mayoritas rakyat. Untuk mendapat  dukungan  itu,maka  suatu hukum  harus  dapat  dilaksanakan dengan  baik,dipahami  dengan  baik dan  konsisten  dengan  nilai-nilai komunitasnya. 15
Maka  dalam  hal  ini  ada beberapa  pemikiran  pakar  dalam mereformasi paradigma,agar
persoalan-persoalan ketidakberdayaan hukum
mengungkap  berbagai  kasus  dapat teratasi,  hal  ini  dilihat  dari  beberapa pendekatan teoritis dan filosofis.
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 1. Melalui Pendekatan Hukum Progresif Di Indonesia Satjipto Raharjo salah
seorang  pemikir  hukum  Indonesia dalam  idenya  “Pemikiran  Hukum
Progresif”  mengemukakan  bahwa hukum bukan sebagai sebuah produk
14 Ibid
15 Ibid,hlm.479.
yang selesai ketika diundangkan atau hukum  tidak  selesai  ketika  tertera menjadi  kalimat  yang  rapih  dan bagus, tetapi melalui proses pemaknaan yang tidak pernah berhenti maka hukum akan menampilkan jati dirinya yaitu sebagai  sebuah  “ilmu‟.  Proses pemaknaan itu digambarkannya sebagai  sebuah  proses  pendewasaan sekaligus  pematangan,sebagaimana sejarah  melalui  periodesasi  ilmu memperlihatkan runtuh dan
bangunnya  sebuah  teori,  yang  dalam terminologio  Kuhn  disebut  sebagai
“lompatan Paradigmatik”. 16 Penjelasan lain yang
berkaitan  dengan  persoalan  di  atas adalah  sikap  ilmuwan  yang  harus senantiasa  menyikapi  ilmu  sebagai sesuatu  yang  terus  berubah,bergerak dan  mengalir,demikian  pula  ilmu hukum. Garis perbatasan ilmu Hukum  selalu  bergeser  sebagaimana dijelaskan,
“…  Maka  menjadi  tidak mengherankan  bahwa  garis perbatasan  ilmu  pengetahuan selalu  berubah,bergeser,lebih maju dan lebih maju …”
17
16 Otje Salman,Op.cit,hlm.141.
Satjipto
Raharjo mengemukakan  bahwa  memasuki akhir  abad  20  dan  awal  abad  21, Nampak  sebuah  perubahan  yang cukup  penting  yaitu  dimulainya perlawanan  terhadap  dominasi  atau kekuasaan  Negara.  Dalam  ilmu, pandangan  ini  muncul  dan  diusung oleh  para  pemikir  post-modernis, sehingga  dengan  demikian  sifat hegemonial  dari  Negara  perlahan- lahan  dibatasi,  dan  mulai  muncul pluralism  dalam  masyarakat,  Negara tidak  lagi  absolute  kekuasaannya. Muncullah  apa  yang  disebut  dengan kearifan-kearifan lokal, bahwa Negara  ternyata  bukan  satu  satunya kebenaran.  Inilah  yang  digambarkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai gambaran  transformasi  hukum  yang mengalami
“bifurcation”
(pencabangan)  dari  corak  hukum yang bersifat formalism, rasional dan bertumpu  pada  prosedur,  namun  di samping  itu  muncul  pula  apa pemikiran yang lebih mengedepankan substansial  justice , sebagaimana dijelaskan :
“  di  sinilah  hukum  modern berada di persimpangan sebab  antara  keadilan  sudah diputuskan  dan  hukum  sudah diterapkan  terdapat  perbeda- an yang sangat besar.
Wilayah keadilan tidak persis sama  dengan  wilayah  hukum positif.  Keadaan  yang  gawat tersebut tampil dengan menyolok  pada  waktu  kita berbicara  tentang  “supremasi undang-undang? Keadaan persimpangan  tersebut  juga memunculkan pengertian- pengertian  seperti  “formal justice” atau “legal justice” di satu  pihak  dan  “substansial justice” di pihak lain. 18
Gambaran tentang bifurcation
atau  pencabangan  yang  merupakan hakekat dari apa yang disebut dengan “Pemikiran Hukum Progresif” Hukum yang progresif tidak
menerima  hukum  sebagai  institusi yang  mutlak  dan  final,  melainkan sangat ditentukan oleh
kemampuannya untuk mengabdi kepada  manusia.  Dalam  konteks pemikiran  itulah,  hukum  selalu berada  dalam  proses  untuk  terus menjadi.  Hukum  adalah  institusi
yang secara terus-menerus membangun  dan  mengubah  dirinya menuju kepada
tingkat kesempurnaan  yang  lebih  baik. Kualitas  kesempurnaan  ini  bisa diverifikasikan  ke  dalam  factor keadilan,kesejahteraan,kepedulian
18 Satjipto Rahardjo,Ilmu Hukum,Pencarian Pembebasan dan Pencerahan, Surakarta: Muhamadiyah
University Press, ,2004,hlm.68.
kepada rakyat dan sebagainya. Inilah hakikat  hukum  yang  selalu  dalam proses menjadi. 19
Jika positivism hukum mengajarkan  hukum  untuk  hukum sebaliknya hukum Progresif mengikuti  maksim.  “Hukum  adalah untuk  manusia  dan  masyarakat, bukan hukum untuk hukum”.
Pernyataan  hukum  adalah  untuk manusia  mengandung  arti  bahwa hukum adalah sarana untuk membahagiakan manusia. 20
Orientasi  hukum  progresif bertumpu  pada  aspek  peraturan  dan perilaku (rules and behavior). Peraturan  akan  membangun  suatu system hukum  positif yang logis dan rasional.  Sedangkan  aspek  perilaku atau  manusia  akan  menggerakkan peraturan dan system yang dibangun. Satjipto  Rahardjo  tampaknya  lebih memusatkan  perhatian  pada  aspek perilaku dibandingkan peraturan dengan  mengutip  ucapan  Taverne,  “ Berikan  pada  saya  jaksa  dan  hakim yang  baik,  maka  dengan  peraturan
19 Satjipto  Rahardjo,Membedah Hukum Progresif,Jakarta;Penerbit Kompas,2007,hlm.1. 20 Satjipto Rahardjo,Biarkan Hukum  Mengalir,Catatan  Kritis  tentang Pergulatan Manusia dan Hukum,Jakarta:Penerbit Buku Kompas,2007,hlm.107.
yang  buruk  sekalipun  saya  bisa membuat putusan yang baik”. 21
Satjipto  Rahardjo  mengkritik pengadilan yang  terisolasi  atau dengan ungkapan lain sebagai corong  undang-undang.  Semangat liberal  dan  legalusme-positivistik yang  sangat  kuat  di  abad-19  itu memberikan  landasan  teori  bagi munculnya pengadilan yang
terisolasi  dari  dinamika  masyarakat. Cara  berpikir  positif-tekstual  yang kurang  lebih  hanya  “mengeja”  suatu peraturan,memang amat mudah, tetapi  dangkal.  Satjipto  Rahardjo mengingatkan kembali pendapat Paul Scolten,  seorang  pemikir  hukum Belanda,  yang  mengatakan,”  Hukum itu  ada  dalam  undang-undang,tetapi masih  harus  ditemukan.  Satjipto Raharjo  berpendapat,”  Hukum  itu tidak  ada  untuk  diri  sendiri,  tetapi hukum itu mengabdi kepada manusia dan  masyarakat.  Berangkat  dari  situ maka  menjalankan  hukum  tidak dapat  dilakukan  secara  matematis atau  dengan  cara  “mengeja  pasal- pasal undang-undang. 22
21 Widodo Dwi Putro,Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum,Yogyakarta:Genta Publishing,2011,hlm.98. 22 Ibid
Positivisme hukum mengehendaki kepala hakim dikosongkan (imparsial,netral,dan obyektif). Persoalannya hakim bukan mesin. Apakah pada waktu membaca undang-undang  itu  kepala  hakim benar-benar bisa dikosongkan? Apakah pembacaan teks oleh hakimsepenuhnya berlangsung secara  bebas  nilai/  menurut  Satjipto Rahardjo,  tidak  sesederhana  itu. Selama  hakim  adalah  manusia, kompleks  atau  predisposisi  pilihan yang  ada  padanya  akan  menentukan bagaimana  suatu  teks  dibaca  dan diartikan. Mengutip peneliti behaviouralism Glendon  Schubert, pertimbangan  dan  putusan  hakim banyak dipengaruhi oleh pendidikan,agama,etnis,afiliasi- afiliasi politik, ideologi, status social,ekonomi  dan  karir  sebelum menjadi hakim. 23
Lantas ada yang berpendapat, bahwa makna procedural juga membutuhkan  perhatian.  Hal  ini berarti bahwa aturan-aturan
seyogianya  tidak  sekedar  adil  dan tidak  memihak,  tetapi  juga  harus dilaksanakan  secara  jujur,  sejalan dengan standar-standar prosedur
23 Ibid,hlm.100.
yang  semestinya  dan  tanpa  peduli akan ras,  kelas, ataupun  status  sosial lainnya.  Mengikuti  pandangan  ini, akan melahirkan suatu jenis keadilan yang  lazimnya  dinamakan  keadilan procedural.  Penonjolan  pada  pilihan pertimbangan  „keadilan  prosedural‟
menjadi pilihan dari suatu masyarakat  yang  oleh  Nonet  dan Selznick  diistilahkan  sebagai  tipe hukum otonom. Yang lantas menjadi masalah  besar  dan  hal  itu  terlihat dalam  realitas  hukum  di  Indonesia saat  ini  adalah  ketika  prosedur  itu dijadikan  tujuan.  Akibatnya  para penegak  hukum  yang  kebetulan korup,menjadikan  alasan  prosedur sebagai  alasan  untuk  meringankan hukuman  atau  bahkan  membebaskan terdakwa yang membayarnya.
Selayaknya keadilan substansial juga menjadi hal yang diutamakan. 24 Dalam kaitan dengan
keadilan  procedural  dan  keadilan substantive ini, Lawrence M.
Friedman mengemukakan:
“  In  one  sense,legal  norms cannot  be  truly  „neutral‟.  It is  not  even  easy  to  tell  what a  „neutral‟  norm  would  be. Certainly,in  every  system, the norms fit the structure of that  system.  Even  assuming
24 Achmad Ali,Op.Cit,hlm.231.
that there are such things as eternal  rules  of  justice  or morality,no legal system can be  made  up  only  of  these jewels.  One  cannot  build  a blegal  system  solely  from ethical traditions or common sense.  An  income  tax  code has  to  be  put  together  from coarser  stuff;this  is  true  for Saudi  Arabia,with  a  legal system  based  on  the  sacred law  of  Islam,  the  United states  with  its  eighteenth century  Bill  of  Rights,  as well  as  for  every  other modern nation. Legal systems  today  must  contain many  purely  instrumental rules  (some  would  say  all),
and  these  rule  necessarily make choices;they lean toward  this  or  that  group- favoring children over adults, pedestrian over drivers, employers over workers, druggists over customers, and so on,for the sake of expediency or policy. What  people  really  mean when  they  say  that  norms are  „neutral‟  or  „fair‟,is neutral  or  fair  within  some value conception,or measured against some standard.”
Jadi, menurut Friedman,
dalam  satu  pengertian,  norma-norma hukum  tidak  dapat  benar-benar „netral‟. Bahkan tidak mudah mengatakan  seperti  apa  itu  „norma netral‟. Sudah pasti, di setiap system, norma-normanya cocok dengan struktur sistem bersangkutan.
Bahkan  berasumsi  terdapat  hal-hal seperti eternal  rule of  justice (aturan keadilan  yang  abadi)  atau eternal morality (moralitas  abadi),  maka tidak  ada  sistem  hukum  yang  dapat disusun  hanya  dari  pranata-pranata ini.  Orang  tidak  dapat  membangun sebuah  sistem  hukum  semata-mata dari  tradisi  tradisi  etik  atau  common sense.  Sebuah  undang-undang  pajak penghasilan, harus dikumpulkan dari bahan yang lebih kasar, ini berlaku di Arab  Saudi,  dengan  suatu  system hukum  yang didasarkan pada hukum suci  Islam,  sedangkan  di  Amerika Serikat  dengan Bill  of  Rights abad ke-18-nya,dan  juga  untuk  setiap bangsa modern.
System-sistem hukum  sekarang  harus  memuat banyak aturan yang murni instrumental  (sebagian  orang  akan mengatakan  semua  aturan)  dan aturan-aturan  ini  perlu  membuat pilihan-pilihan,aturan-aturan  tersebut bersandar  pada  kelompok  ini  atau itu,lebih mendukung anak-anak ketimbang mendukung orang
dewasa,lebih  mendukung  pejalan kaki ketimbang pengemudi,lebih mendukung majikan ketimbang
pekerja,lebih  mendukung  apoteker ketimbang
pelanggan dan
seterusnya,demi kelayakan dan kebijakan ( for the sake of expediency or  policy ).  Apa  yang  sebenarnya orang  maksudnya  ketika  mereka mengatakan  bahwa  norma-norma adalah „netral‟ atau adil,tak lebih dan tak  kurang  adalah  netral  atau  adil dalam  suatu  konsepsi  nilai,  atau diukur  dengan  standar  tertentu  saja. Dengan  penjelasannya  itu  Friedman ingin  mengatakan  bahwa  apa  yang adil dan tidak adil, sangat tergantung pada  konsep  nilai  tertentu  atau standar tertentu yang sifatnya subjektif,  baik  subjektif  perorangan maupun  subjektif  kelompok,  suku, umat atau bangsa. 25
Selanjutnya  Lawrence  M. Friedman mengemukakan :
“That  moves  us  one  step forward.  When  people  ask  if the  laws  of  (say)  Italy  are „fair‟.they  mean:  do  these laws  conform  to  certain largely  formal  ideals,which most  Italians  are  supporsed to  share,  which  are  sung about,taughtin  schools,  and which are somewhere expressed  as  goals  (in  a constitution,for example,or as part  of  a  code  of  laws  or  as as  the  „spirit‟  underlying  the laws)?  These  ideals  might include  the  notion  of  equal justice  for  all,meaning  that  a poor person accused of crime
should  be  treated  no  worse (or better) than a rich person.
Equal justice also means that people should not be oppressed  merely  because they hold unpopular opinions;  that  no  one  should be punished without commiting  a  crime,  because of the whim of some official;that,  on  the  other hand, people with relatives or friends in high places,or with money  and  prestige,should not  enjoy  privileges  which are  denied  to  the  ordinary person.  „Fairness‟  is  a mosaic  of  such  ideas,in  a particular society”. Selanjutnya Friedman mengemukakan bahwa hal ini menggerakkan  kita  selangkah  ke
depan. Ketika orang mempertanyakan  apakah  undang-
undang tertentu Italia itu „adil‟, maka yang  mereka  maksudkan  tak  lain adalah apakah undang-undang tersebut  sesuai  dengan  ideal-ideal tertentu yang umumnya formal, yang dinyanyikan,  dipikirkan  di  sekolah- sekolah,  dan  yang  di  suatu  tempat diekspresikan  sebagai  tujuan-tujuan (dalam sebuah konstitusi,sebagai contoh,  atau  sebagai  bagian  dari suatu  kitab  undang-undang  atau sebagai  „roh‟  yang  mendasari perundang-undangan)? Ideal-ideal ini  mungkin  mencakup  gagasan
tentang equal  justice (keadilan  yang sama)  bagi  semua  orang,  berarti bahwa  seseorang  yang  miskin  yang dituduh melakukan suatu kejahatan,tidak seharusnya diperlakukan  secara  lebih  buruk (atau lebih baik) ketimbang seseorang  yang  kaya.  Keadilan  yang sama,  juga  berarti  bahwa  orang- orang  tidak  seharusnya  ditindas semata-mata karena mereka memegangi  pendapat-pendapat  yang tidak  popular;  bahwa  tidak  seorang pun  semestinya  dipidana  tanpa  ia melakukan suatu kejahatan,atau hanya karena tingkah seorang pejabat;  bahwa,  di  pihak  lain,orang- orang  yang  mempunyai  kerabat  atau sahabat di posisi-posisi yang tinggi,atau  mempunyai  uang  atau prestise,tidak  seharusnya  menikmati keistimewaan-keistimewaan yang tidak  diberikan  kepada  orang  biasa. “Keadilan”  adalah  sebuah  mozaik gagasan-gagasan  seperti  itu  di  suatu masyarakat tertentu. 26

## 2. Melalui  Pendekatan  Mazhab Sociological Jurisprudence
Di  tengah  ketegangan  antara  dua mazhab  yaitu  mazhab  sejarah  dan positivism maka mazhab
26 Ibid
Sociological  jurisprudence  mencoba mengambil  “jalan  tengah”  dengan mensintesiskan  basis  argumentasi yang berkembang pada kedua mazhab  itu.  Tokoh  di  balik  mazhab Sociological  Jurisprudence  adalah Eigen  Ehrlich.  Ajaran  dari  Eugen Ehrlich  bahwa  hukum  yang  baik adalah  hukum  yang  sesuai  dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. 27
Rumusan  tersebut  menunjuk-kan kompromi yang cermat antara hukum  tertulis  sebagai  kebutuhan masyarakat  hukum  demi  adanya kepastian  hukum  dengan  living  law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum.

## 3. Teori Hukum Pembangunan
Di Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja, telah mengintrodusir  sebuah  teori  hukum pembangunan yang menurutnya dibangun  di  atas  teori  kebudayaan Northrop,
teori orientasi
kebijaksanaan  ( policy-oriented )  dari Mc.Dougal  dan  Laswell  dan  teori
27 Widodo Dwi putro,Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum,Yogyakarta:Genta Publishing,2011,hlm.89. hukum pragmatis dari Roscoe Pound. 28 Menurut  Mochtar,  hukum merupakan  keseluruhan  asas-asas dan  kaidah  -  kaidah  yang  mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat,  juga mencakup lembaga -  lembaga  dan  proses-proses  yang mewujudkan  berlakunya  kaidah  - kaidah itu dalam kenyataan. 29
Pengertian  ini  menunjukkan bahwa  Mochtar  telah  membangun dan  memperkuat  teori  hukumnya, yaitu  hukum  bukan  sekedar  norma melainkan  juga  institusi  sebagai proses dan pekatnya perhatian mochtar  terhadap  arti  kepekaan hukum  terhadap kondisi  dan gejala - gejala kemasyarakatan, dan pandangan  mochtar  tentang  fungsi hukum  sebagai  sarana  pembangunan merupakan sumbang- an penting dari Eugen  Ehrlich  dan  Roscoe  Pound yang  berasal  dari  aliran  hukum pragmatis. 30

## Teori  hukum  pembangunan
Mochtar  kemudian  lebih  merupakan
28 Mochtar Kusumaatmadja,Hukum,Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional,1976,hlm.5-10. 29 Mochtar Kusumaatmadja,pembinaan  Hukum  dalam Rangka Pembangunan Nasional,1986,hlm.11. 30 Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wyasa Putra,Hukum Sebagai Suatu
Sistem,Bandung:Mandar Maju,2003,hlm.183.
transformasi  dari  teori  hukumnya sendiri,ditambah dengan transformasi dari teori hukum Roscoe  Pound.  Tetapi  hal  yang sangat penting harus diberi perhatian lebih  adalah  mentransformasi  teori hukum Pound. Mochtar dengan ketat menyatakan  bahwa  ia  menolak konsepsi mekanis dari konsepsi „law as  a  tool  of  social  engineering‟dan karenanya menggantikan istilah “alat”(a  tool)  itu  dengan  istilah sarana. 31
Menurut  pendapat  Mochtar Kusumaatmadja,konsepsi hukum sebagai “sarana” pembaharuan masyarakat  Indonesia  lebih  luas jangkauan  dan  ruang  lingkungannya daripada  di  Amerika  serikat  tempat kelahirannya.  Alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang- undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia(walau yurisprudensi  memegang  peranan
pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut  yang  digambarkan  akan mengakibatkan  hasil  yang  sama daripada  penerapan  faham  legisme yang banyak di tentang di Indonesia.
Sifat mekanisme itu Nampak dengan
digunakannya  istilah  “tool”  oleh Roscoe  Pound.  Itulah  sebabnya mengapa  Mochtar  Kusumaatmadja cenderung menggunkan istilah
“sarana” daripada alat. 32
Disamping disesuaikan dengan  situasi  dan  kondisi  di Indonesia,konsepsi tersebut dikaitkan pula  dengan  filsafat  budaya  dari Nortrop  dan  policy-oriented  dari Laswell dan Mc Dougal. 33
Hukum yang digunakan
sebagai  sarana  pembaruan  itu  dapat berupa undang-undang atau
yurisprudensi atau kombinasi keduanya. Seperti telah dikemukakan dimuka,  di  Indonesia  yang  paling menonjol adalah perundang- undangan. Yurisprudensi juga berperan,  namun  tidak  seberapa. Agar  supaya  dalam  pelaksanaan perundnag-undangan  yang  bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang di bentuk itu sesuai dengan apa yang  menjadi  inti  pemikiran  aliran Sosiological jurisprudence yaitu hukum  yang  baik  hendaknya  sesuai
32
Lili Rasjidi dan Ira Thania,Pengantar Filsafat Hukum,Bandung:Mandar Maju,2010,hlm.79. 33 Ibid,hlm.80.
dengan  hukum  yang  hidup  di  dalam masyarakat. Jadi mencerminkan nilai-nilai  yang  hidup  di  dalam masyarakat.  Sebab  jika  ternyata tidak,akibatnya  ketentuan  tersebut akan tidak dapat dilaksanakan
(bekerja) dan akan mendapat
tantangan-tantangan. 34 Darji Darmodiharjo dan Shidarta,dalam bukunya Pokok- Pokok Filsafat Hukum, mengemukakan,  lebih  jauh  lagi, Mochtar berpendapat
bahwa
penegrtian „sarana”  lebih  luas daripada “alat‟ (tool). Alasannya: (1) di  Indonesia  peranan  perundang- undangan  dalam  proses  pembaruan hukum  lebih  menonjol,misalnya  jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, yang menempatkan yurisprudensi  khususnya  putusan Supreme  court)  pada  tempat  lebih penting  (2)  konsep  hukum  sebagai “alat”  akan  mengakibatkan  hasil yang tidak jauh berbeda dari penerapan  “legisme”  sebagaimana pernah  diadakan  pada  zaman  Hindia Belanda,  dan  di  Indonesia  ada  sikap
yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak
penerapan  konsep  seperti  itu  dan  (3)
apabila  “hukum”  di  sini  termasuk juga  hukum  internasional,  konsep hukum  sebagai  sarana  pembaruan masyarakat  sudah  diterapkan  jauh sebelum  konsep  ini  di  terima  resmi sebagai  landasan  kebijakan  hukum nasional. 35
Mochtar
kemudian menegaskan :
“Dari  uraian  di  atas  kiranya jelas  bahwa  walaupun  secara teoritis  konsepsi  hukum  yang melandasi kebijaksanaan hukum dan perundang- undangan (rechts politik) sekarang ini diterangkan menurut peristilahan atau konsepsi-konsepsi  atau  teori masa  kini  (modern)  yang berkembang  di  Eropa  dan Amerika Serikat, namun pada hakikatnya  konsepsi  tersebut lahir dari masyarakat Indonesia sendiri berdasarkan kebutuhan  yang  mendesak dan  dipengaruhi  factor-faktor yang  berakar  dalam  sejarah masyarakat dan bangsa kita”.

## C. Kesimpulan
Efek  dari  positivism  hukum telah  memunculkan  pemikiran- pemikiran  baru  dalam  upaya memikirkan hukum menuju kepada  yang  lebih  baik  ,Satjipto
35 Darji Darmodiharjo dan Shidarta,Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum,Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia,Jakarta:PT. Gramedia Pustaka
Utama,2004,hlm.199.
Rahardjo dengan pemikiran
Hukum Progresifnya mengatakan bahwa  hukum    bukan  sebagai sebuah  produk  yang  selesai ketika  diundangkan  atau  hukum tidak selesai ketika tertera menjadi  kalimat  yang  rapih  dan bagus,  tetapi  melalui  proses pemaknaan  yang  tidak  pernah berhenti  maka  hukum  akan menampilkan  jati  dirinya,jadi hukum  tidak  sebatas  apa  yang tertera  di  dalam  undnag-undang saja.  Hukum  harus  mengabdi kepada  manusia,hukum  adalah institusi yang secara terus menrus membangun dan mengubah dirinya  menuju  kepada  tingkat kesempurnaan yang lebih baik,hukum adalah
untuk manusia  dan  masyarakat,  artinya bahwa  hukum  adalah  sarana untuk  membahagiakan  manusia. Perilaku  para  pengguna  hukum sangat berpengaruh kepada hukum yang akan dilakaksanakan, hukum yang buruk  jika  pelaksana  hukumnya baik,  maka  hukum  tersebut  bisa diarahkan kepada yang baik.
Selanjtnya Mochtar Kusumaatmaja dengan teori
hukum  pembangunannya  juga mengkritik  aliran  hukum  positif Agar  supaya  dalam  pelaksanaan perundang -undangan yang bertujuan  untuk  pembaharuan  itu dapat berjalan sebagaimana mestinya,  hendaknya  perundang- undangan  yang  di  bentuk  itu sesuai  dengan  apa  yang  menjadi inti pemikiran aliran Sosiological jurisprudence  yaitu  hukum  yang baik  hendaknya  sesuai  dengan hukum  yang  hidup  di  dalam masyarakat.  Jadi  mencerminkan nilai-nilai  yang  hidup  di  dalam masyarakat.  Sebab  jika  ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan  (bekerja)  dan  akan mendapat tantangan-tantangan.
Ini adalah bentuk perkembangan  dari  pada  hukum sehingga selalu akan
memunculkan  ide-ide  menuju kepada  tingkat  kesempurnaan yang kebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Teori  Hukum dan Teori Peradilan ,Jakarta:Kenca na Prenada Media Group,2009 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat  Hukum,Apa  dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia ,Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama,2004. FX.Adji  Samekto,Orasi  Ilmiah  yang Disampaikan Dalam Rangka  Wisuda  Sarjana Sekolah  Tinggi  Hukum Militer Angkatan XIII,Jakarta,2011. Koento Wibisono Siswohamihardjo,” Supre masi Hukum dalam negara Demokrasi Menuju  Indonesia  Baru (Kajian Filosofis)”, dalam  Wajah  hukum  di Era Reformasi, Kumpulan Karya ilmiah menyambut  70  Tahun Satjipto rahardjo,bandung:Citra Aditya Bakti,2000. Lili  Rasjidi, Dinamika  Situasi  dan Kondisi  Hukum  Dewasa
ini  dari  Perspektif  Teori dan Filosofikal, Monograf,Ba ndung,2009. Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra,Hukum Sebagai Suatu Sistem,Bandung:Mandar Maju,2003. Lili Rasjidi dan Ira Thania, Pengantar Filsafat
Hukum ,Bandung:Mandar Maju,2010.
MochtarKusumaatmadja, Hukum,Mas yarakat  dan  Pembinaan Hukum Nasional ,1976.
Mochtar Kusumaatmadja,pembinaan Hukum  dalam  Rangka
Pembangunan Nasional ,1986. N.E. Algra dan K Van Duyvendijk,Rechtanvaan g(  Diterjemahkan  oleh simorangkir, Mula Hukum ,Bina Cipta,1983.
Otje Salman dan Anthon F.
Susanto, Teori
Hukum,Mengingat,Meng umpulkan  dan  Membuka Kembali ,Bandung:Refik a Utama,2010. Satjipto Rahardjo ,”Era Hukum Rakyat ”,  Kompas,Kamis 20  Januari  dan  tanggal 21 Januari 2000. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,Pencarian Pembebasan dan Pencerahan ,  Surakarta:

## Muhamadiyah
University Press, ,2004, Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif ,Jakarta;Penerbi t Kompas,2007. Satjipto  Rahardjo,Biarkan Hukum Mengalir,Catatan  Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum ,Jakarta:Penerbit Buku Kompas,2007. Widodo  Dwi  Putro, Kritik  Terhadap Paradigma  Positivisme
Hukum ,Yogyakarta:Gent
a Publishing,2011,hlm.98.
Yasraf  Amir  Piliang, Sebuah  Dunia yang dilipat ,Pustaka Mizan,1998.