## ANALISA PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN TAKE OVER BERDASARKAN PRINSIP QARDH WAL MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) CABANG BUKITTINGGI
Oleh:
Zakaria Batubara., MA 1
Eli Marlina, S. Akun 2

## ABSTRAK
Salah satu produk jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi adalah pembiayaan take over berdasarkan prinsip qardh wal murabahah. Pembiayaan  take  over  berdasarkan  prinsip  qardh  wal  murabahah  merupakan pengalihan  hutang  dari  bank  konvensional  ke  bank  syariah  dimana  dalam pembiayaan  tersebut  menggunakan  konsep  qardh  juga  dengan  konsep  murabahah. Dalam  penelitian  ini,  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  kualitatif  dan  penulis mengumpulkan  data  melalui  wawancara  dan  dokumentasi  serta  studi  pustaka  dan dalam  menganalisis  data,  penulis  menggunakan  metode  deskriptif.  Hasil  penelitian mendapati  bahwa  aplikasi  akuntansi  pembiayaan  take  over  menggunakan  dua  akad sekaligus yaitu akad qardh dan akad murabahah. pembiayaan take over berdasarkan prinsip  qardh  wal  murabahah  yang  ada  pada  PT.  Bank  Syariah  mandiri  Cabang Bukittinggi  secara  keseluruhan  belum  sesuai  dengan  syariah  dan  PSAK.  Meskipun ada  sebagian  yang  sudah  sesuai  baik  itu  jika  ditinjau  berdasarkan  PSAK  maupun syariah.  Namun  dikatakan  tidak  sesuai  karena  pembiayaan  take  over  sebaiknya dilakukan dengan menggunakan satu akad saja baik itu menggunakan akad tabarru’ yaitu  akad  qardh  ataupun  akad  tijarah  yaitu  menggunakan  akad  murabahah,  agar lebih  jelas  tujuan  dari  transaksi  take  over  tersebut,  apakah  untuk  tolong  menolong atau bersifat komersial.
Kata Kunci: Akuntansi, Take Over dan Qardh Wal Murabahah

## A. Pendahuluan
Kehidupan  ekonomi  pada  mulanya  masih  bersifat  sederhana,  dan  kegiatan produksi,  konsumsi  dan  distribusi  yang  dilakukan  juga  sama.  Seiring  dengan perkembangan zaman, populasi manusia mengalami pertumbuhan, sehingga kegiatan ekonomi  yang  ada  juga  mengalami  peningkatan.  Kondisi  ini  membutuhkan  fasilitas perdagangan untuk  memenuhi kehidupan sehari-hari. Fenomena tersebut mendorong masyarakat  untuk  mencari  dana  untuk  mendirikan  usaha,  dan  disisi  lain  terdapat sekelompok orang yang mempunyai kelebihan dana dan bermaksud untuk melakukan
1 Dosen Prodi Akuntansi Syariah STIE Syariah Bengkalis.
2 Alumni STIE Syariah Bengkalis.
investasi.  Dalam  perjalanannya,  timbul  keinginan  untuk  mendirikan  lembaga intermediasi untuk mempertemukan dana. Lembaga tersebut yang bernama bank. 3 Saat  sekarang  banyak  muncul  paradigma-paradigma  Islam  yang  mencoba memberikan  kontribusi  kepada  masalah-masalah  ekonomi  seperti  perbankan  dan yang  lebih  khusus  lagi  kepada ilmu akuntansi  melalui  nilai-nilai  Islam.  Muncul  dan berkembangnya  lembaga-lembaga  keuangan  syariah  menambah  lagi  kompleknya persaingan  bisnis.  Ini  akan  terus  menerus  berkembang  seiring  dengan  semakin meningkatnya kebutuhan manusia. 4
Dalam praktik perbankan syariah yang berlaku saat ini, ada 3 kegiatan utama yang dilakukan yaitu: 5
1. Penghimpunan dana ( funding ), dengan skema wadiah dan mudharabah.
2. Penyaluran dana ( financing ), dengan prinsip jual beli, prinsip kerja sama, dan prinsip sewa menyewa.
3. Multijasa  ( fee  based  service ),  diantaranya  yaitu Take  over pembiayaan factoring , gadai ( rahn ), garansi bank dengan skema kafalah, jual beli mata uang asing ( sharf ), transaksi kartu kredit syariah & pinjaman ( qardh ) dan wakalah .
Selama  ini  penyediaan  kredit  merupakan  salah  satu  kegiatan  bank konvensional yang tidak lepas dari bunga. Dikarenakan perbankan konvensional lebih dikenal  oleh  masyarakat,  tentunya  banyak  yang  telah  menjadi  nasabah  bank konvensional  dan  sebagian  dari  masyarakat  muslim  ada  yang  terlanjur  mengenal fasilitas  kredit  di  bank  konvensional.  Menggunakan  jasa  keuangan  konvensional menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian orang. Sebab bisa jadi kondisi politik dan ekonomi  setelah  pilpres  dan  kenaikan  harga  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  berubah. Jika  hal  itu  terjadi,  suku  bunga  naik  dan  akhirnya  berdampak  pada  besar  kecilnya cicilan yang harus dibayarkan ke bank, cicilan kredit yang tadinya rendah bisa tiba- tiba  naik  drastis  karena  mengikuti  perkembangan  tingkat  suku  bunga.  Untuk mengatasi hal tersebut, bank syariah menyediakan produk pembiayaan multijasa yang salah satunya adalah take over kredit dari bank lain.
Take  over (memindahkan  kredit)  adalah  salah  satu  bentuk  pelayanan  bank syariah dalam  membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non syariah  yang telah  berjalan  menjadi  transaksi  yang  sesuai  dengan  syariah.  Dalam  hal  ini,  atas permintaan  nasabah  dari  bank  konvensional  ke  bank  syariah  melakukan pengambilalihan  hutang  nasabah  di  bank  konvensional  dengan  pembiayaan berdasarkan akad qardh . 6
3 Said Saad Marthon, Ekonomi Islam ditengah Krisis Ekonomi Global . (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004) h. 124
4 Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah , Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2005) h. 7
5 Irma  Devita  Purnamasari  &  Suswinarno, Kiat-kiat  cerdas,  Mudah  dan  bijak  memahami masalah akad syariah (Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2011) h. 23
6 Siamat Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan , FE. UI (Jakarta: Salemba Empat, 2009) h. 163
Dengan  melakukan take  over dari  bank  konvensional  ke  bank  syariah,  maka nasabah akan terhindar dari risiko fluktuasi bunga dan risiko ketidakpastian. Dengan demikian,  yang  dimaksud  dengan  pembiayaan  berdasarkan take  over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. 7
Transaksi  perpindahan  ( take  over )  pembiayaan  dari  bank  konvensional  ke bank  syariah  diatur  dalam  Fatwa  No.  31/DSN-MUI/VI/2002  tentang  pengalihan hutang.  Dalam  fatwa  ini  disebutkan  empat  alternatif  akad  yang  dapat  digunakan, yaitu: 8
1. Qardh dan murabahah
2. Syirkah al-milk dan murabahah
3. Qardh dan ijarah
4. Qardh dan IMBT ( Ijarah Muntahiya bit-Tamlik )
Pada  pelaksanaan  pembiayaan take  over ini,  bank  syariah  khususnya  Bank Syariah  Mandiri  (BSM)  cabang  Bukittinggi  menggunakan  akad  qardh  dan murabahah.  Qardh  yaitu  Akad  pinjaman  dari  bank  ( muqridh )  kepada  pihak  tertentu ( muqtaridh/ nasabah)  yang  wajib  dikembalikan  dengan  jumlah  yang  sama  sesuai pinjaman. Muqridh (bank)  dapat  meminta  jaminan  atas  pinjaman  kepada muqtaridh (nasabah).  Pengembalian  pinjaman  dapat  dilakukan  secara  angsuran  ataupun sekaligus.  Sedangkan  akad  murabahah  merupakan  kegiatan  jual  beli  pada  harga pokok  dengan  tambahan  keuntungan  yang  disepakati.  Dalam  hal  ini  penjual  harus terlebih  dulu  memberitahukan  harga  pokok  yang  ia  beli  ditambah  keuntungan  yang diinginkannya. 9
Kedua akad tersebut jelas merupakan akad yang berbeda, dimana akad qardh merupakan  akad tabarru’ yaitu  akad  yang  bersifat  tolong  menolong  sedangkan murabahah  merupakan  bagian  dari  akad tijarah yaitu  akad  yang  bersifat  komersil. 10 Pembiayaan take over jika dilihat sama seperti bai al-inah . Bai al-inah adalah salah satu  akad  jual  beli  yang  dilarang  dimana  akad  jual  beli  ini  terjadi  ketika  penjual menjual  asetnya  kepada  pembeli  dengan  janji  untuk  dibeli  kembali  ( sales  and  buy back ) dengan pihak sama. Bai al-inah adalah penjualan tunai ( cash sale ) dilanjutkan dengan  pembelian  tangguh  ( deferred  payment  sale ).  Akad  jual  beli bai  al-inah ini mempunyai kemiripan dengan pinjaman tunai dengan asset pada bank konvensional,
7 Adiwarman  Karim, Bank  Islam-Analisis  Fiqh  dan  Keuangan ,  Edisi  keempat  (Jakarta:  PT. Raja Grafindo, 2004.) h. 248
8 Dewan  Syariah  Nasional  Majlis  Ulama  Indonesia, Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional, cetakan kedua (Jakarta: diterbitkan atas kerjasama DSN-MUI dan Bank Indonesia, 2005)
9 Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan (Edisi 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo , 2002) h. 223 10 Mardiani, Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) h. 71
perbedaannya  terletak  pada  akadnya,  sedangkan  secara  fisik  nasabah  sama-sama memperoleh dana tunai. 11
Untuk pembiayaan take over yang menggunakan akad qardh wal murabahah ini maka ditetapkan standar akuntansi syariah (PSAK) yang diatur dalam PSAK No. 59 tentang qardh dan PSAK No. 102 tentang murabahah.

## B. Landasan Teori Konsep Akuntansi Syariah
Perkembangan  sejarah  pemikiran  akuntansi  syariah  dan  peradaban  Islam, selalu  diidentikkan  dengan  apa  yang  pernah  terjadi  ditanah  kelahiran  nabi Muhammad SAW mulai zaman Jahiliyyah hingga Rasulullah SAW mengemban misi kenabian dan kerasulannya. 12
Akuntansi Islam atau Akuntansi Syariah berasal dari dua kata, yaitu akuntansi dan  syariah.  Kata  akuntansi  ( accountancy )  berasal  dari  kata to  account ,  yang  salah satu  artinya  adalah  menghitung.  Secara  teknis,  akuntansi  diartikan  sebagai  proses pencatatan  ( recording ),  pengklasifikasian  ( classifiying ),  peringkasan  ( summarizing ) transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan ( reporting ) hasil- hasilnya. Dalam pengertian ini juga memuat proses penghitungan. 13
Syariah  atau  syariat  adalah  hukum  agama  yang  menetapkan  peraturan  hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan  alam  sekitarnya  berdasarkan  Al-Quran  dan  Hadist. 14 Jadi,  Akuntansi  Syariah dapat  diartikan  sebagai  proses akuntansi atas  transaksi-transaksi  yang  sesuai  dengan aturan yang ditetapkan Allah SWT.
Adapun konsep dasar akuntansi syariah yaitu sebagai berikut: 15
1) Sumber  hukumnya  adalah  Allah  SWT  melalui  instrumen  Al-Quran  dan Sunnah.  Sumber  hukum  ini  harus  menjadi  pagar  pengaman  dari  setiap postulat, konsep, prinsip dan teknik akuntansi.
2) Penekanan pada “ accountability ”, kejujuran, kebenaran dan keadilan.
3) Permasalahan  di  luar  itu  diserahkan  sepenuhnya  kepada  akar  pikiran manusia termasuk untuk kepentingan “ decision usefullness ”. Adapun prinsip umum dari akuntansi syariah, yaitu:
1) Prinsip Pertanggungjawaban
Prinsip  pertanggungjawaban  merupakan  konsep  yang  tidak  asing  lagi dikalangan  muslim.  Pertanggungjawaban  selalu  berkaitan  dengan  konsep  amanah.
11 Ascarya, Akad  &  Produk  Bank  Syariah ,  edisi  1  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2007)  h. 189
12 Muhammad. Pengantar Akuntansi Syariah , Edisi pertama, (Jakarta: Salemba Empat, 2002) h. 13 13 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer ...h. 11
14 Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , (Jakarta:Balai Pustaka, 2005) h. 36
15 Sri  Nurhayati,  Wasilah. Akuntansi  Syariah  di  Indonesia ,  edisi  2  (Jakarta:  Salemba  Empat, 2009) h. 2
Amanah merupakan transaksi manusia dengan sang khaliq. 16 Banyak ayat  Al-Quran yang  menjelaskan  tentang  proses  pertanggungjawaban  manusia  sebagai  pelaku amanah  Allah  dimuka  bumi.  Implikasi  dalam  bisnis  dan  akuntansi  adalah  bahwa individu yang terlibat dalam praktek bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban  apa  yang  telah  diamanatkan  dan  diperbuat  pada  pihak-pihak yang terikat. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi. 17
2) Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan bukan saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kebudayaan  sosial  dan  bisnis,  tetapi  merupakan  nilai  secara  intern  melekat  dalam fitrah  manusia.  Dalam  konteks  akuntansi,  keadilan  berarti  setiap  transaksi  yang dilakukan  harus  dicatat  dengan  benar.  Keadilan  mempunyai  dua  arti:  pertama  yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan maksudnya sistem akuntansi yang  jika  tidak  dilandaskan  kejujuran,  maka  akan  terjadi  rekayasa  dalam  akuntansi tersebut.  Kedua  yaitu  kata  adil,  maksudnya  dengan  dilandaskan  prinsip  keadilan, maka  tidak  akan  mudah  terjadi  penzaliman  terhadap  hak-hak  pihak  yang  terkait dalam perusahaan. 18
3) Prinsip Kebenaran
Prinsip  kebenaran  ini  sebenarnya  tidak  dapat  dilepaskan  dengan  prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah  pengakuan,  pengukuran  dan  pelaporan.  Aktivitas  ini  akan  dapat  dilakukan dengan  baik  apabila  dilandaskan  pada  nilai  kebenaran. 19 Kebenaran  ini  akan  dapat menciptakan  keadilan  dalam  mengakui,  mengukur  dan  melaporkan  transaksi- transaksi ekonomi.
Konsep Qardh
Qardh merupakan  pinjaman  kebajikan/lunak  tanpa  imbalan.  Kata  qardh kemudian diadopsi menjadi credo (Romawi), credit (Inggris) dan kredit (Indonesia). Objek  dari  pinjaman qardh biasanya  adalah  uang  atau  alat  tukar  lainnya  (Saleh, 1992),  yang  merupakan  transaksi  pinjaman  murni  tanpa  bunga  ketika  peminjam mendapatkan  uang  tunai  dari  pemilik  dana  (dalam  hal  ini  bank)  dan  hanya  wajib mengembalikan  pokok  utang  pada  waktu  tertentu  dimasa  yang  akan  datang. Peminjam  atas  prakarsa  sendiri  dapat  mengembalikan  lebih  besar  sebagai  ucapan terima kasih. 20
16 Muhammad, Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam Al-Quran , cetakan II (Yogyakarta: UII Press, 2000) h. 11 17 Sri  Nurhayati,  Wasilah. Akuntansi  Syariah  di  Indonesia ,  edisi  2  (Jakarta:  Salemba  Empat, 2009) h. 11
18 Muhammad, Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam Al-Quran , cetakan II (Yogyakarta: UII Press, 2000) h. 12 19 Iwan Triwuyono, “ Akuntansi  Syariah :  implementasi  nilai  keadilan  dalam  format  metafora amanah,” makalah kuliah umum, fakultas syariah IAIN Walisongo Surakarta, 1997, lihat Muhammad, pengantar akuntansi syariah edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2005) h. 12
20 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo) h. 46
Menurut BI (1999), qardh adalah pinjaman dari bank ( muqridh ) kepada pihak tertentu  ( muqtaridh )  yang  wajib  dikembalikan  dengan  jumlah  yang  sama  sesuai pinjaman. 21
Istilah al-qardh secara  bahasa  berarti  “potongan”  ( al-qa  thu’ ).  Menurut terminologi, istilah qardh berarti harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk  dikembalikan  setelah  memiliki  kemampuan.  Utang  merupakan  bentuk pinjaman  kebaikan  yang  akan  dikembalikan,  meskipun  tanpa  imbalan,  kecuali mengharap ridha Allah. 22
Secara umum al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih  atau  diminta  kembali  atau  dengan  kata  lain  meminjamkan  tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam „ aqd tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. 23
1. Landasan Hukum tentang Qardh Al-Quran
a) QS. Al-Hadiid: 11 24
  
          Artinya: “ siapakah  yang  mau  meminjamkan  kepada  Allah  pinjaman yang  baik,  Maka  Allah  akan  melipat-gandakan  (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”. ( QS. Al-Hadiid: 11 )
b) QS. Al-Baqarah: 245 25
   
        

21 Sunarto Zulkifli, Perbankan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003) h. 27
22 Burhanuddin  S, Hukum  Kontrak  Syariah,  Cetakan  pertama (Yogyakarta:  BPFE- Yogyakarta, 2009) h. 124
23 Muhammad Syafi‟i  Antonio, Bank Syariah: Dari  teori  ke Praktek (Jakarta:  Gema Insani, 2001) h. 131
24 Sunarto Zulkifli, Perbankan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003) h. 27
25 Musthafa  Dib.  Al-Bugha, Buku  Pintar  Transaksi  Syariah,  menjalin  kerja  sama  bisnis  dan menyelesaikan sengketanya berdasarkan panduan Islam (Bandung: PT. Mizan Publika, 2010) h. 52

## 



Artinya:  “ siapakah  yang  mau  memberi  pinjaman  kepada  Allah,  pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat  gandakan  pembayaran  kepadanya  dengan  lipat  ganda yang  banyak.  dan  Allah  menyempitkan  dan  melapangkan  (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. ( QS. Al-Baqarah: 245 )
Hadist
“Tidaklah  seorang  muslim  (mereka)  yang  meminjamkan  muslim (lainnya)  dua  kali  kecuali  yang  satunya  adalah  senilai (shadaqah)”. ( HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi ). 26

## Ijma
Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama  ini  didasari  tabiat  manusia  yang  tidak  bisa  hidup  tanpa  pertolongan  dan bantuan  saudaranya.  Tidak  ada  seorangpun  yang  memiliki  segala  barang  yang  ia butuhkan.  Oleh  karena  itu,  pinjam  meminjam  sudah  menjadi  satu  bagian  dari kehidupan  di  dunia  ini.  Islam  adalah  agama  yang  sangat  memperhatikan  segenap kebutuhan umatnya. 27
PSAK No. 59 Tentang Akuntansi Qardh
Pada  PSAK  No.  59  tersebut,  terdapat  pengakuan  dan  pengukuran  kegiatan bank  syariah  berbasis  imbalan  yang  menyatakan  tentang  qardh . Adapun  isi pernyataan tersebut adalah sebagai berikut: 28
Pengakuan dan Pengukuran Qardh Karakteristik Pinjaman qardh adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan  pihak  yang  meminjamkan  yang  mewajibkan  peminjam  melunasi  hutangnya setelah  jangka  waktu  tertentu.  Pihak  yang  meminjamkan  dapat  menerima  imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.
Bank  syariah  disamping  memberikan  pinjaman qardh ,  juga  dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk qardhul hasan . Qardhul hasan adalah pinjaman
26 Heri  Sudarsono, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  Cetakan  Pertama  (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) h. 74
27 Ibid .,  h. 133 28 Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI), Standar  Akuntansi  Keuangan (Jakarta:  Salemba  empat, 2009) paragraf 139-142
tanpa  imbalan  yang  memungkinkan  peminjam  untuk  menggunakan  data  tersebut selama  jangka  waktu  tertentu  dan  mengembalikan  dalam  jumlah  yang  sama  pada akhir  periode  yang  disepakati.  Jika  peminjam  mengalami  kerugian  bukan  karena kelalaiannya  maka  kerugian  tersebut  dapat  mengurangi  jumlah pinjaman.  Pelaporan qardhul hasan disajikan tersendiri dalam  laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan karena dana tersebut bukan aset bank yang bersangkutan.
Sumber dana qardhul hasan berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal  meliputi  dana  qardh yang  diterima  bank  syariah  dari  pihak  lain  (misalnya dari  sumbangan,  infaq,  sedekah  dan  sebagainya),  dana  yang  disediakan oleh  para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman qardhul hasan .
Pengakuan dan Pengukuran Pinjaman Qardh Pinjaman qardh diakui  sebesar  jumlah  dana  yang  dipinjamkan  pada  saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari peminjam atas qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.
Dalam hal bank bertindak sebagai peminjam qardh , kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman qardh diakui sebagai beban.
a. Jurnal Standar Akuntansi Qardh 29
1) Pada saat menyerahkan dana qardh pada nasabah Db. Pinjaman qardh xxx Kr. Kas xxx 2) Pada saat dikenakan biaya administrasi Db. Kas xxx Kr. Pendapatan administrasi xxx 3) Pada saat pelunasan dana qardh Db. Kas xxx Kr. Pinjaman qardh xxx b. Aplikasi qardh dalam Perbankan 30
1. Sebagai  pinjaman  talangan  haji,  dimana  nasabah  calon  haji diberikan  pinjaman  talangan  untuk  memenuhi  syarat  penyetoran biaya  perjalanan  haji.  Nasabah  akan  melunasinya  sebelum keberangkatan haji.
2. Sebagai  pinjaman  tunai  ( cash  advanced )  dari  produk  kartu  kredit syariah,  dimana  nasabah  diberi  keleluasan  untuk  menarik  uang tunai  milik  bank  melalui  ATM.  Nasabah  akan  mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
3. Sebagai  pinjaman  kepada  pengusaha  kecil  menurut  perhitungan bank  akan  memberatkan  si  pengusaha  bila  diberi  pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah atau bagi hasil.
29 Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah (Yogyakarta: P3EI Press, 2008) h. 363
30 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , ... h. 75
4. Sebagai  pinjaman  kepada  pengurus  bank,  dimana  bank menyediakan  fasilitas  ini  untuk  memastikan  terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

## Konsep Murabahah
Murabahah  adalah  transaksi  penjualan  barang  dengan  menyatakan  harga perolehan dan keuntungan ( margin ) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 31
Pembiayaan  murabahah  adalah  pembiayaan  yang  berupa  talangan  dana  yang dibutuhkan  nasabah  untuk  membeli  suatu  barang  yaitu  dengan  kewajiban mengembalikan  talangan  dana  tersebut,  seluruhnya  ditambah  keuntungan  bank  pada waktu  jatuh  tempo,  bank  memperoleh  keuntungan  berupa  selisih  harga  beli  dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah. 32
a. Landasan Syariah tentang Murabahah
1) Dalil Al-Quran
(a) Surat Al-Baqarah ayat 275  … 

   ...  Artinya:  “... dan  Allah  telah  menhalalkan  jual  beli  dan mengharamkan riba”. ( QS. Al-Baqarah: 275 )
(b) Surat Al-Baqarah ayat 280
                
Artinya:  “ Dan  jika  (orang  berhutang  itu)  dalam  kesukaran, maka  berilah  tangguh  sampai  ia  berkelapangan.  Dan  jika kamu  menyedekahkan,  itu  lebih  baik  bagimu  jika  kamu mengetahui”. ( QS. Al-Baqarah: 280 )
(c) Surat An-Nisa‟ ayat 29
31 Slamet  Wilyono, Cara  Mudah  Memahami  Akuntansi  Perbankan  Syariah ,  Cetakan  1 (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2005) h. 81
32 Widya Ningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia , Cetakan 1 (Jakarta: Prenada Media, 2005) h. 131
  
                          Artinya:  “ Hai  orang-orang  yang  beriman  janganlah  kamu saling  memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil (tidak  benar)  kecuali  dalam  perniagaan  yang  berlaku  dengan jalan  suka  sama  suka  diantara  kamu.  Sungguh  Allah  maha penyayang kepadamu”. ( QS. An-Nisa’: 29 )

## 2) Dalil Al-Hadist
ْهَع ًِْبَأ ِذٍِْعَس ِّي ِرْذُخْلا ًَ ِض َر ُالل ًُْىَع نَأ ِلل َلَ ْىُس َر ً لَص ُالل ًٍَِْلَع ًِِلَأ َو َم لَس َو َلاَق : ُعٍَْبْلااَم وِإ ْهَع ضا َرَج ( , ياور ًقهٍبلا هباو ًجام ًححصو هبا نابح
)
“Dari  Abu  Said  Alkudri  bahwa  Rasulullah  SAW bersabda,  “ Sesungguhnya  jual  beli  itu  harus  dilakukan  suka sama  suka ,”  ( HR.  Albaihaki  dan  Ibnu  Majah,  dan  dinilai Sahih Ibnu Hibban ). 33
نَأ ًِب ىلا ً لَص ُالل ًٍَِْلَع َم لَس َو َلاَق : َلَث ث هِهٍِْف ُةَك َرَبْلَا : ُعٍَْبْلَا َىَلِإ لَجَأ , ُةَض َرَقُمْلا َو , ُطْلَخ َو ِّرُبْلا ِرٍِْع شلاِب ِثٍَْبْلِل َلَ ِعٍَْبْلِل ( ياور هبا ًجام هع بٍهص
) “Dari  Suaib,  Rasulullah  SAW  bersabda,  “ tiga  hal  yang didalamnya  terdapat  keberkahan  menjual  dengan  pembayaran secara  tangguh,  muqaradah,  (nama  lain  dari  Mudharabah),  dan mencampur gandum dengan keperluan rumah tidak untuk dijual, ” ( HR. Ibnu Majah ). 34
3) Kaidah Fiqh ُلْصَلأَا ىِف ِتَلَماَعُمْلا ُةَحاَبِلَا لَِا ْنَأ لُذٌَ لٍِْلَد ىَلَع اَهِمٌْ ِرْحَج
33 Dewan  Syariah  Nasional  Majlis  Ulama  Indonesia, Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional , cetakan kedua (Jakarta: Diterbitkan Atas Kerjasama DSN-MUI dan Bank  Indonesia, 2005) h. 23
34 Ibid, h. 23
“ Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ” 35
b. Rukun dan Syarat Murabahah
Pada  prinsipnya  rukun  dalam  murabahah  juga  sama  dengan rukun yang ada dalam jual beli biasa, yaitu: 36
1) Penjual ( Ba’i ). 2) Pembeli ( Musytari ‟).
3) Barang/objek yang diperjualbelikan ( mabi ‟).
4) Harga ( tsaman ).
5) Ijab Qabul ( sighat ).
Dan  juga  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  murabahah, yaitu:
1) Pihak yang berakad:
(a) Cakap Hukum.
(b) Sukarela  ( ridha ),  tidak  dalam  keadaan  dipaksa  atau  terpaksa atau dibawah tekanan.
2) Objek yang diperjualbelikan:
(a) Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang.
(b) Bermanfaat.
(c) Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
(d) Merupakan hak milik penuh yang berakad.
(e) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
c. Penetapan Margin Keuntungan Murabahah
1) Referensi Margin Keuntungan
Referensi margin keuntungan adalah tingkat margin yang telah ditetapkan  didalam  rapat  ALCO  ( Asset  and  Liability  Commite ) bank  syariah.  Penetapan margin keuntungan  pembiayaan  ini berdasarkan  rekomendasi,  usul  serta  saran  dari  tim  ALCO  bank syariah. 37
Secara  umum, tanggungjawab  ALCO  adalah mengelola  posisi dan  alokasi  dana-dana  bank  agar  tersedia  likuiditas  yang  cukup, memaksimalkan profitabilitas dan meminimalkan risiko.
2) Penetapan Harga Jual Setelah  memperoleh  referensi margin keuntungan,  bank melakukan  penetapan  harga  jual.  Harga  jual  adalah  penjumlahan
35 Ibid, h. 25
36 Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah  Institute  Bankir  Indonesia, Konsep,  Produk  dan Implementasi Operasional Bank Syariah (Jakarta: Djambatan, 2002) h. 77
37 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Praktek , ...h. 280
harga  beli/harga  pokok/harga  perolehan  bank  dan margin keuntungan. Referensi margin Harga beli (harga      =    harga jual Keuntungan pokok) bank Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli atau harga pokok  dan  angsuran margin keuntungan.  Adapun  cara  untuk menghitung angsuran harga beli atau harga pokok perbulan (PPB), sebagai berikut:
Jumlah Plafond Pembiayaan
HPPB = Jumlah Bulan Pembiayaan
Pengakuan  angsuran  dapat  dihitung  dengan  menggunakan empat metode yaitu: 38
(a) Margin keuntungan menurun ( sliding ).
(b) Margin keuntungan rata-rata.
(c) Margin keuntungan flat .
(d) Margin keuntungan anuitas.
d. PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah 39

## Pengakuan dan Pengukuran Murabahah
Pengakuan  dan  pengukuran  telah  diatur oleh  PSAK  No.  102,  sebagai berikut:
1) Pada  saat  perolehan,  aset  murabahah  diakui  sebagai  persediaan sebesar biaya perolehan. 2) Pengukuran  aset  murabahah  setelah  perolehan  adalah  sebagai berikut: a. Jika murabahah pesanan mengikat, maka: (1) Dinilai sebesar biaya perolehan, dan (2) Jika terjadi penurunan nilai aset usang karena rusak, atau kondisi  lainnya  sebelum  diserahkan  ke  nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban mengurangi nilai aset; b. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka:
(1) Dinilai  berdasarkan  biaya  perolehan  atau  nilai  bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah, dan
38 Ibid , h. 281
39 Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (Jakarta: Salemba Empat, 2009) PSAK 102
(2) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya  perolehan,  maka  selisihnya  diakui  sebagai kerugian. 3) Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:
a. Pengurang  biaya  perolehan  aset  murabahah,  jika  terjadi sebelum akad murabahah. b. Kewajiban  kepada  pembeli,  jika  terjadi  setelah  akad murabahah  dan  sesuai  akad  yang  disepakati  menjadi  hak pembeli.
c. Tambahan  keuntungan  murabahah,  jika  terjadi  setelah  akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual, atau
d. Pendapatan  operasi  lain,  jika  terjadi  setelah  akad  murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad. 4) Kewajiban  penjual  kepada  pembeli  atas  pengembalian  diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:
a. Dilakukan  pembayaran  kepada  pembeli  sebesar  jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian, atau
b. Dipindahkan  sebagai  dana  kebajikan  jika  pembeli  sudah  tidak dapat dijangkau oleh penjual. 5) Pada  saat  akad  murabahah,  piutang  murabahah  diakui  sebesar biaya  perolehan  aset  murabahah  ditambah  keuntungan  yang disepakati.  Pada  akhir  periode  laporan  keuangan,  piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. 6) Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
a. Uang  muka  diakui  sebagai  uang  muka  pembelian  sebesar jumlah yang diterima. b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).
c. Jika  barang  batal  dibeli  oleh  pembeli,  maka  uang  muka dikembalikan  kepada  pembeli  setelah  diperhitungkan  dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.
7) Keuntungan murabahah diakui: a. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, atau b. Selama  periode  akad  sesuai  dengan  tingkat  resiko  dan  upaya untuk  merealisasikan  keuntungan  tersebut  untuk  transaksi tangguh  lebih  dari  satu  tahun.  Metode-metode  berikut  ini digunakan dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi murabahahnya:
(1) Keuntungan  diakui  saat  penyerahan  aset  murabahah. Metode  ini  terapan  untuk  murabahah  tangguh  dimana
resiko  penagihan  kas  dari  piutang  murabahah  dan  beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
(2) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil  ditagih  dari  piutang  murabahah.  Metode  ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang  tidak  tertagih  relatif  besar  dan/atau  beban  untuk mengelola  dan  menagih  piutang  tersebut  relatif  besar juga. (3) Keuntungan  diakui  saat  seluruh  piutang  murabahah berhasil  ditagih.  Metode  ini  terapan  untuk  transaksi murabahah  tangguh  dimana  resiko  piutang  tidak  tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar.  Dalam  praktek,  metode  ini  jarang  dipakai,  karena transaksi  murabahah  tangguh  mungkin  tidak  terjadi  bila tidak  ada  kepastian  yang  memadai  akan  penagihan kasnya. 8) Potongan  pelunasan  piutang  murabahah  yang  diberikan  kepada pembeli  yang  melunasi  secara  tepat  waktu  atau  lebih  cepat  dari waktu  yang  disepakati  diakui  sebagai  pengurang  keuntungan murabahah. 9) Pemberian  potongan  pelunasan  piutang  murabahah  dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:
a. Diberikan  pada  saat  pelunasan,  yaitu  penjual  mengurangi piutang murabahah dan keuntugan murabahah, atau b. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang  dari  pembeli  dan  kemudian  membayarkan  potongan pelunasannya kepada pembeli.
10) Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut: a.  Jika  disebabkan  oleh  pembeli  yang  membayar  secara  tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah,
b.  Jika  disebabkan  oleh  penurunan  kemampuan  pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.
11) Denda  dikenakan  jika  pembeli  lalai  dalam  melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dan kebajikan.

## Akuntansi Untuk Pembelian Akhir
Akuntansi  untuk  pembelian  akhir  telah  diatur  oleh  PSAK  No.  102,  sebagai berikut:
1. Hutang  yang  timbul  dari transaksi  murabahah  tangguh  diakui  sebagai hutang  murabahah  sebesar  harga  beli  yang  disepakati  (jumlah  yang wajib dibayarkan).
2. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan  murabahah  tunai.  Selisih  antara  harga  beli  yang  disepakati
dengan  biaya  perolehan  tunai  diakui  sebagai  beban  murabahah tangguhan.
3. Beban  murabahah  tangguhan  diamortisasi  secara  proporsional  dengan porsi hutang murabahah
4. Diskon  pembelian  yang  diterima  setelah  akad  murabahah,  potongan pelunasan  dan  potongan  hutang  murabahah  diakui  sebagai  pengurang beban murabahah tangguhan.
5. Denda  yang  dikenakan  akibat  kelalaian  dalam  melakukan  kewajiban sesuai akad diakui sebagai kerugian.
6. Potongan  uang  muka  akibat  pembeli  akhir  batal  membeli  barang diakui sebagai kerugian.

## Penyajian
Penyajian murabahah telah diatur oleh PSAK No. 102, sebagai berikut:
1. Piutang  murabahah  disajikan  sebesar  nilai  bersih  yang  dapat direalisasikan,  yaitu  saldo  piutang  murabahah  dikurangi  penyisihan kerugian piutang.
2. Margin  murabahah  tangguhan  disajikan  sebagai  pengurang  ( contra account ) piutang murabahah.
3. Beban  murabahah  tangguhan  disajikan  sebagai  pengurang  ( contra account ) hutang murabahah.
Pengungkapan
Pengungkapan murabahah telah diatur oleh PSAK No. 102, sebagai berikut:
1. Penjual  mengungkapkan  hal-hal  yang  terkait  dengan  transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
a) Harga perolehan aset murabahah. b) Janji  pemesanan  dalam  murabahah  berdasarkan  pesanan  sebagai kewajiban atau bukan, dan
c) Pengungkapan  yang  diperlukan  sesuai  PSAK  No.  101  tentang penyajian laporan keuangan. 2. Pembeli  mengungkapkan  hal-hal  yang  terkait  dengan  transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
a) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah.
b) Jangka waktu murabahah tangguh.
c) Pengungkapan  yang  diperlukan  sesuai  PSAK  101  penyajian laporan keuangan syariah.
e. Jurnal Standar Akuntansi Murabahah 40
1. Pada  saat  pembayaran  uang  muka  kepada supplier (penjual membeli dari supplier ). Db. Uang muka kepada Supplier xxx Kr. Kas xxx
40 Rifqi Muhammad, Akuntansi  Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi  PSAK Syariah (Yogyakarta: P3EI Press, 2008) h. 151-153
2. Pada saat perolehan barang murabahah Db. Persediaan/aktiva murabahah xxx Kr. Uang muka Kepada Supplier xxx Kr. Kas xxx 3. Pada saat dibatalkan, sebagian uang muka diterima kembali Db. Kas xxx Db. Beban operasional lain xxx Kr. Uang muka kepada Supplier xxx 4. Bila terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak atau kondisi lainnya. Db. Kerugian penurunan nilai aktiva murabahah xxx Kr. Persediaan/aktiva murabahah xxx 5. Bila  terjadi  kenaikan  nilai  wajar  persediaan  melebihi  harga perolehan  maka  keuntungan  hanya  boleh  diakui  pada  saat direalisasi (tidak ada jurnal).
6. Bila  dalam  murabahah  tanpa  pesanan  atau  murabahah  dengan pesanan  tidak  mengikat  terjadi  penurunan  nilai  wajar  persediaan dibawah harga perolehannya. Db. Beban penurunan nilai aktiva murabahah xxx Kr. Selisih penilaian persediaan aktiva murabahah  xxx 7. Pada saat penjualan kepada pembeli. a. Pembayaran secara tunai Db. Kas xxx Kr. Pendapatan margin murabahah xxx Kr. Persediaan/aktiva murabahah xxx b. Pembayaran secara angsuran Db. Piutang murabahah xxx Kr. Margin murabahah tangguhan xxx Kr. Persediaan/aktiva murabahah xxx 8. Urbun (uang muka)
a. Penerimaan urbun dari pembeli Db. Kas xxx Kr. Titipan uang muka pembeli ( urbun ) xxx b. Pembatalan  pesanan,  pengembalian urbun kepada  pembeli setelah  dikurangi  beban  atau  kerugian  (jika  ada),  dan urbun lebih besar daripada beban atau kerugian. Db. Titipan uang muka pembeli ( urbun ) xxx Kr. Beban/kerugian xxx Kr. Kas xxx c. Pembatalan  pesanan,  pengembalian urbun kepada  pembeli setelah  dikurangi  beban  atau  kerugian  (jika  ada),  dan urbun lebih kecil daripada beban atau kerugian. Db. Titipan uang muka pembeli ( urbun ) xxx
Db. Piutang kepada pembeli xxx Kr. Beban/kerugian xxx d. Apabila murabahah jadi dilaksanakan. Db. Titipan uang muka pembeli ( urbun ) xxx Kr. Piutang murabahah xxx 9. Pada saat penerimaan angsuran dari pembeli. Db. Kas xxx Db. Margin murabahah tangguhan xxx Kr. Piutang murabahah xxx Kr. Pendapatan margin murabahah xxx 10. Pada saat terjadi tunggakan angsuran. a. Pada saat pengakuan pendapatan Db. Piutang murabahah jatuh tempo xxx Db. Margin murabahah tangguhan xxx Kr. Piutang murabahah xxx Kr. Pendapatan margin murabahah xxx b. Pada saat penerimaan angsuran tunggakan Db. Kas xxx Kr. Piutang murabahah jatuh tempo xxx 11. Pemberian  potongan  pelunasan  dini  dapat  dilakukan  dengan menggunakan salah satu dari 2 metode berikut ini: a. Jika  pada  saat  penyelesaian,  bank  mengurangi  piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Db. Margin murabahah xxx Kr. Piutang murabahah (sebesar potongan)  xxx Db. Kas xxx Db. Margin murabahah tangguhan xxx Kr. Pendapatan margin murabahah xxx Kr. Piutang murabahah xxx (sebesar sisa jumlah yang tidak dipotong) b. Jika  setelah  penyelesaian,  bank  terlebih  dahulu  menerima pelunasan  piutang  murabahah  dari  nasabah,  kemudian  bank membayar  muqasah  kepada  nasabah  dengan  mengurangi keuntungan murabahah. Db. Kas xxx Db. Margin murabahah tangguhan xxx Kr. Pendapatan margin murabahah xxx Kr. Piutang murabahah xxx Db. Beban muqasah xxx Kr. Kas (sebesar potongan) xxx 12. Penerimaan  denda,  apabila  nasabah  melanggar  perjanjian  dengan sengaja.
Db. Kas xxx Kr. Rekening dana kebajikan xxx

## Pembiayaan Berdasarkan Take Over
Salah  satu  bentuk  jasa  pelayanan  keuangan  bank  syariah  adalah  membantu masyarakat  untuk  mengalihkan  transaksi  nonsyariah  yang  telah  berjalan  menjadi transaksi  yang  sesuai  dengan  syariah.  Dalam  hal  ini,  atas  permintaan  nasabah,  bank syariah  melakukan  pengambilalihan  hutang  nasabah  di  bank  konvensional  dengan cara  memberikan  jasa  hiwalah  atau  dapat  juga  menggunakan  qardh,  disesuaikan dengan  ada  atau  tidaknya  unsur  bunga  dalam  hutang  nasabah  kepada  bank konvensional.  Setelah  nasabah  melunasi  kewajibannya  kepada  bank  konvensional, transaksi yang terjadi adalah antara nasabah dengan bank syariah. Dengan demikian, yang  dimaksud  dengan  pembiayaan  berdasarkan take  over adalah  pembiayaan  yang timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. 41
Dalam  pembiayaan take  over ini,  bank  syariah  mengklasifikasikan  hutang nasabah kepada bank konvensional menjadi dua macam, yakni:
1. Hutang pokok plus bunga, dan
2. Hutang pokok saja.
Dalam menangani hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa qardh karena alokasi penggunaan qardh tidak terbatas, termasuk  untuk menalangi  hutang  yang  berbasis  bunga.  Sedangkan  terhadap  hutang nasabah  yang  berbentuk  hutang  pokok  saja,  bank  syariah  memberikan  jasa  hiwalah atau  pengalihan  hutang  karena  hiwalah  tidak  bisa  untuk  menalangi  hutang  yang berbasis bunga. 42
Pernyataan  di  atas  tidak  jauh  berbeda  dengan  pernyataan  Siamat  Dahlan dalam  bukunya  yang  berjudul  “Manajemen  Lembaga  Keuangan”  yang  mengatakan bahwa  pembiayaan  berdasarkan Take  over adalah  salah  satu  bentuk  pelayanan  bank syariah  dalam  membantu  masyarakat  mengalihkan  transaksi  nonsyariah  yang  telah berjalan  menjadi  transaksi  yang  sesuai  dengan  syariah  berdasarkan  permintaan nasabah.  Dalam  hal  ini,  bank  syariah  mengambil  alih  hutang  nasabah  di  bank konvensional dengan cara memberikan jasa qardh. 43
Dalam pembiayaan take over ini menggunakan dua akad sekaligus yaitu akad qardh dan murabahah. Kedua akad ini jelas sekali berbeda, yang satu akad tabarru’ dan satunya akad tijarah . Ini berarti sifat tolong menolong dalam transaksi ini hilang karena  bank  mencari  keuntungan  (komersil).  Tapi  bukan  itu  yang  menjadi permasalahan  pokok  kenapa  alternatif  akad  pertama  ini  kurang  sesuai  syariah.
41 Adiwarman  A.  karim, Bank  Islam ,  Edisi  keempat  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2010) h. 248
42 Ibid , h. 249 43 Siamat Dahlan, Manjemen Lembaga Keuangan , FE.UI, h. 163
Masalahnya  adalah  salah  satu  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  murabahah  adalah komoditas/barang  dibeli  dari  pihak  ketiga.  Sehingga  pembelian  komoditas/barang dari  nasabah  sendiri  dengan  perjanjian buy  back (pembelian  kembali)  adalah  sama dengan transaksi bunga. Dalam hal ini mirip bai al-inah . 44
Bai  al-inah adalah  akad  jual  beli  ketika  penjual  menjual  asetnya  kepada pembeli dengan janji untuk dibeli kembali ( sales and buy back ) dengan pihak sama. Bai al-inah adalah penjualan tunai ( cash sale ) dilanjutkan dengan pembelian tangguh ( deferred  payment  sale ). Bai  al-inah adalah  jual  beli  yang  bertujuan  untuk menghindar  dari  hutang  dengan  riba  yaitu  seorang  menjual  suatu  barang  dengan harga  tangguh  bayar  atau  belum  diterima,  kemudian  membelinya  dengan  kontan. Akad  jual  beli bai  al-inah ini mempunyai  kemiripan  dengan  pinjaman  tunai  dengan asset pada bank konvensional, perbedaannya terletak pada akadnya, sedangkan secara fisik nasabah sama-sama memperoleh dana tunai. Menurut ulama Malaysia jual beli dengan  akad bai  al-inah dibolehkan.  Namun  demikian,  ulama  Timur  Tengah  dan Indonesia berpendapat bahwa bai al-inah tidak dibolehkan karena ketiga unsur iwad yaitu risiko, kerja dan usaha dan tanggungjawab tidak ada dalam transaksi ini, seluruh proses hanya dalam dokumen. 45

## Pembahasan
Aplikasi Pembiayaan Take Over Berdasarkan Prinsip Qardh wal Murabahah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi
PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Bukittinggi  merupakan  suatu  lembaga keuangan bank yang bergerak sebagai sarana penghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan  kembali  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  tabungan  dan  pembiayaan dalam rangka meningkatkan kebutuhan hidup akan rakyat banyak.
Pembiayaan take  over berdasarkan  prinsip qardh  wal  murabahah pada  PT. BSM  Cabang  Bukittinggi  dilakukan  berdasarkan  atas  permintaan  nasabah.  Nasabah datang  ke  bank  syariah  untuk  mengajukan  pembiayaan.  Kemudian  bank  syariah menggali terlebih dahulu atau mencari tahu kebutuhan nasabah. Lebih tepatnya bank memberikan  solusi  untuk  masalah  dan  kebutuhan  nasabah.  Alasan  nasabah memilih pembiayaan take  over di  bank  syariah  rata-rata  karena  pembiayaan  di  bank  syariah lebih murah angsuran tiap bulannya dibandingkan di bank konvensional. Pembiayaan take  over tidak  menggunakan  uang  muka  seperti  pembiayaan  lainnya.  Namun,  bank tetap  meminta  agunan  sebagai  jaminan  untuk  pembiayaan  yang  diberikan.  Agunan untuk  pembiayaan take  over adalah  agunan  nasabah  yang  ada  pada  bank sebelumnya. 46
44 Ibid ., h. 73
45 Ascarya, Akad  & Produk Bank Syariah , edisi 1 (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2007) h. 189 46 Hasil wawancara dengan bapak Faizal Daus selaku PMS BSM Cab. Bukittinggi, dilakukan pada tanggal 20 Maret 2015
Sesuai  dengan  pernyataan  bapak  Faizal  Daus,  selaku  Pelaksana Marketing Support (PMS)  di  BSM  Cabang  Bukittinggi,  bahwa  pada  BSM  Cab.  Bukittinggi pembiayaan take  over dengan  prinsip qardh  wal  murabahah ini  menggunakan  dua akad  sekaligus  yaitu  akad  ketika  pencairan  dana  untuk  menutupi  utang  di  bank konvensional  yaitu  menggunakan  akad  qardh  dan  yang  kedua  akad  pada  saat pencairan  dana  di  BSM  menggunakan  akad  murabahah.  Dan  konsep  pembiayaan yang  dipakai  adalah  pembiayaan  murabahah.  Akad qardh hanya  untuk meng compliance atau  menyempurnakan  pembiayaan take  over tersebut.  Untuk menghitung  margin  murabahah  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Bukittinggi menggunakan metode anuitas. 47
Prosedur take over di Bank Syariah Mandiri kurang lebih seperti ini, nasabah yang  memiliki  kredit  di  bank  sebelumnya  datang  ke  bank  syariah  mandiri  untuk minta take  over kreditnya.  Sebelum  menyetujui  pembiayaan take  over ini,  bank syariah  mandiri  melakukan  survey  terlebih  dahulu  ke  bank  konvensional  atau  bank sebelumnya  tempat  nasabah  berhutang,  untuk  memastikan  benar  tidaknya  nasabah punya  hutang,  bagaimana  5  C-nya  ( character,  capacity,  capital,  collateral dan condition )  nasabah  serta  hal  lain  yang  terkait.  Jika  semua  jelas,  bank  syariah  akan menyerahkan  dana  qardh  ke  rekening  nasabah  yang  ada  di  Bank  Syariah  Mandiri Cabang  Bukittinggi. 48 Setelah  memastikan  berapa outstanding (sisa)  angsuran pokoknya,  dana  tersebut  ditransfer  ke  rekening  nasabah  yang  ada  di  bank konvensional  atau  bank  sebelumnya.  Dengan  dana  ini  nasabah  bisa  melunasi hutangnya  di  bank  konvensional.  Setelah  itu  dokumen-dokumen  yang  ada  di  bank konvensional  diminta  oleh  bank  syariah.  Setelah  semua  dokumen  lengkap,  yang terjadi selanjutnya adalah akad antara nasabah dengan bank syariah. Nasabah menjual asset  itu  kepada  bank  syariah,  dananya  digunakan  untuk  melunasi  qardh.  Kemudian bank menjual kembali asset tersebut secara murabahah kepada nasabah. 49
Realisasi  pembiayaan take  over pada  PT.  BSM  Cabang  Bukittinggi mengalami  perkembangan  yang  kurang  bagus  pada  tahun  2013  dan  2014.  Hal  ini dipengaruhi  oleh  perkembangan  faktor  usaha  masyarakat  yang  kurang  baik  pada tahun-tahun  tersebut.  Adapun  perkembangan  pembiayaan take  over berdasarkan prinsip qardh  wal  murabahah pada  PT. BSM  Cabang  Bukittinggi  selama  dua  tahun terakhir  yaitu  dari  tahun  2013-2014  dapat  dilihat  dari  jumlah  nasabahnya  sebagai berikut: 50
47 Ibid ., 48 Ibid., (Dana qardh masuk  ke  rekening  nasabah  dibank  syariah  terlebih  dahulu  dan  tidak langsung  masuk  ke  rekening  yang  ada  dibank  konvensional.  Hal  ini  dikarenakan  bank  syariah menerapkan prinsip kehati-hatian.  Jikalau kemudian terjadi wanprestasi  nasabah,  maka  bukti transfer ke rekening nasabah dibank syariah ini bisa dijadikan bukti dipengadilan).
49 Ibid., 50 Ibid.,
Tabel IV.1
Perkembangan pembiayaan take over berdasarkan prinsip qardh wal murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi Tahun Jumlah Nasabah Persentase (%) 2013 23 orang 53.49% 2014 20 orang 46.51% Jumlah 43 orang 100%

## Sumber: Data olahan peneliti
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dilihat  fluktuasi  pembiayaan take  over berdasarkan  prinsip qardh  wal  murabahah pada  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang Bukittinggi yang pada tahun 2013 jumlah nasabah sebanyak 53.49%, kemudian pada tahun  2014  jumlah  nasabah  sebanyak  46.51  %.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa terjadi  penurunan  jumlah  nasabah  sebanyak  6.98%  dibandingkan  pada  tahun sebelumnya.
Perlakuan  Akuntansi  Pembiayaan Take  Over Berdasarkan  Prinsip Qardh  wal Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi Berdasarkan  pernyataan  bapak  Faizal  Daus  selaku  Pelaksana Marketing Support (PMS)  pada  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Bukittinggi,  pelaksanaan pembiayaan take  over berdasarkan  prinsip qardh  wal  murabahah tersebut menggunakan konsep pembiayaan murabahah. Perlakuan akuntansi pada pembiayaan take over ini berbasis margin . Meskipun menggunakan dua akad sekaligus yaitu akad qardh dan akad murabahah, namun yang lebih ditekankan pada pembiayaan take over ini  adalah  akad  murabahah.  Akad  qardh hanya  untuk  meng- compliance pembiayaan take over tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat dari contoh studi kasus di bawah ini. 51
Pada tanggal 10 Mei 2013, seorang nasabah bernama Iskandar datang ke Bank Syariah  Mandiri  Cabang  Bukittinggi  untuk  mengajukan  pembiayaan  sebesar  Rp. 20.000.000,-.  Jangka  waktu  pembiayaan  selama  1  tahun  dengan  margin  keuntungan bank sebesar 12,5% pertahun. Setelah dilakukan pengecekan dan wawancara ternyata
51 Ibid.,
bapak Iskandar memiliki hutang di bank konvensional yang sudah berjalan selama 5 bulan  dengan  sisa  hutang  Rp.  10.000.000,-.  Kemudian  pihak  bank  syariah menawarkan  pembiayaan take  over (pengalihan  hutang)  dengan  melunasi  hutang dibank  konvensional  terlebih  dahulu  baru  dilanjutkan  pembiayaan  di  BSM  tersebut. Dengan menggunakan metode perhitungan anuitas sebagai berikut:
Diketahui: Biaya administrasi : Rp. 200.000,- Biaya notaris : Rp. 150.000,- Biaya asuransi kerugian : Rp. 250.000,- Biaya asuransi jiwa : Rp. 400.000,- Jangka waktu : 1 tahun/12 bulan Margin : 12,5% pertahun = 1,04167% perbulan ( 1 + i ) n Margin Anuitas : A = i M ( 1 + i ) n - 1
(1 + 0,0104167) 12
A = 0,0104167 x 20.000.000 x
(1 + 0,0104167) 12 – 1 1.132416495 A = 208.334 x
0.132416495
A = 208.334 x 8,551929234
A = Rp. 1.781.657,62
Jurnal Pembiayaan Take Over Berdasarkan Prinsip Qardh wal Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bukittinggi
1. Pada  saat  perolehan  barang  murabahah  dari  hasil  pelunasan  pinjaman qardh  nasabah  dari  bank  sebelumnya  dan  diakui  sebagai  persediaan  oleh bank syariah. Pencatatan yang dilakukan oleh bank sebagai berikut: Db. Persediaan/aktiva murabahah Rp. 20.000.000,00 Kr. Kas/Rekening nasabah Rp. 20.000.000,00 2. Pada saat melakukan take over dari bank konvensional Pada  saat  pencairan  pertama  pihak  bank  syariah  melakukan  penutupan utang  terlebih  dahulu  di  bank  konvensional  sebesar  utang  yang  tersisa dengan  memberikan  pinjaman  qardh.  Namun,  untuk  akad  qardh  bank tidak  melakukan  pencatatan.  sisa  uang  yang  ada  diblokir  terlebih  dahulu dan  belum  bisa  diambil  oleh  nasabah  sampai  urusan  dibank  sebelumnya telah dinyatakan selesai. Namun, bank syariah telah mengakui uang yang
dicairkan  sebagai  piutang  bank. 52 Bank  syariah  melakukan  pencatatan sebagai berikut:
Db. Piutang murabahah Rp. 21.379.891,5 Kr. Persediaan/Aktiva murabahah Rp. 20.000.000,00 Kr. Margin yang ditangguhkan Rp.   1.379.891,5 3. Pada  saat  penerimaan  pembayaran  biaya-biaya  dari  nasabah,  bank melakukan pencatatan sebagai berikut: a) Biaya adminstrasi
Db. Kas Rp. 200.000,- Kr. Pendapatan administrasi Rp. 200.000,- b) Biaya notaris Db. Kas Rp. 150.000,- Kr. Rekening notaris Rp. 150.000,- c) Biaya asuransi kerugian Db. Kas Rp. 250.000,- Kr. Rekening perusahaan asuransi Rp. 250.000,- d) Biaya asuransi jiwa Db. Kas Rp. 400.000,- Kr. Rekening perusahaan asuransi Rp. 400.000,- 4. Pada saat menerima angsuran pertama, pencatatan yang dilakukan: Db. Kas/Rekening nasabah Rp. 1.781.657,62 Kr. Piutang Murabahah Rp. 1.781.657,62 Db. Margin yang ditangguhkan Rp. 208.334,00 Kr. Pendapatan margin Rp. 208.334,00 5. Pada saat menerima angsuran ke 2, pencatatan yang dilakukan: Db. Kas/Rekening nasabah Rp. 1.781.657,62 Kr. Piutang Murabahah Rp. 1.781.657,62 Db. Margin yang ditangguhkan Rp. 191.945,15 Kr. Pendapatan margin Rp. 191.945,15 6. Pada saat menerima angsuran ke 3, pencatatan yang dilakukan: Db. Kas/Rekening nasabah Rp. 1.781.657,62 Kr. Piutang Murabahah Rp. 1.781.657,62 Db. Margin yang ditangguhkan Rp. 175.385,60 Kr. Pendapatan margin Rp. 175.385,60 7. Pada saat menerima angsuran ke 4, pencatatan yang dilakukan: Db. Kas/Rekening nasabah Rp. 1.781.657,62 Kr. Piutang Murabahah Rp. 1.781.657,62 Db. Margin yang ditangguhkan Rp. 158.653,54 Kr. Pendapatan margin Rp. 158.653,54
8. Pada saat menerima angsuran ke 5, pencatatan yang dilakukan:
52 Hasil  wawancara  dengan  bapak  Faizal  Daus  selaku  PMS  BSM  Cabang  Bukittinggi, dilakukan pada tanggal 20 Maret 2015.
Db. Kas/Rekening nasabah Rp. 1.781.657,62 Kr. Piutang Murabahah Rp. 1.781.657,62 Db. Margin yang ditangguhkan Rp. 141.747,20 Kr. Pendapatan margin Rp. 141.747,20 9. Pada saat menerima angsuran ke 6, pencatatan yang dilakukan: Db. Kas/Rekening nasabah Rp. 1.781.657,62 Kr. Piutang Murabahah Rp. 1.781.657,62 Db. Margin yang ditangguhkan Rp. 124.664,74 Kr. Pendapatan margin Rp. 124.664,74 10. Pada saat menerima angsuran ke 7, pencatatan yang dilakukan: Db. Kas/Rekening nasabah Rp. 1.781.657,62 Kr. Piutang Murabahah Rp. 1.781.657,62 Db. Margin yang ditangguhkan Rp. 107.404,34 Kr. Pendapatan margin Rp. 107.404,34 11. Pada saat menerima angsuran ke 8, pencatatan yang dilakukan: Db. Kas/Rekening nasabah Rp. 1.781.657,62 Kr. Piutang Murabahah Rp. 1.781.657,62 Db. Margin yang ditangguhkan Rp. 89.964,15 Kr. Pendapatan margin Rp. 89.964,15 12. Pada saat menerima angsuran ke 9, pencatatan yang dilakukan: Db. Kas/Rekening nasabah Rp. 1.781.657,62 Kr. Piutang Murabahah Rp. 1.781.657,62 Db. Margin yang ditangguhkan Rp. 72.342,29 Kr. Pendapatan margin Rp. 72.342,29 13. Pada saat menerima angsuran ke 10, pencatatan yang dilakukan: Db. Kas/Rekening nasabah Rp. 1.781.657,62 Kr. Piutang Murabahah Rp. 1.781.657,62 Db. Margin yang ditangguhkan Rp. 54.536,86 Kr. Pendapatan margin Rp. 54.536,86 14. Pada saat menerima angsuran ke 11, pencatatan yang dilakukan: Db. Kas/Rekening nasabah Rp. 1.781.657,62 Kr. Piutang Murabahah Rp. 1.781.657,62 Db. Margin yang ditangguhkan Rp. 36.545,96 Kr. Pendapatan margin Rp. 36.545,96 15. Pada saat menerima angsuran ke 12, pencatatan yang dilakukan: Db. Kas/Rekening nasabah Rp. 1.781.657,62 Kr. Piutang Murabahah Rp. 1.781.657,62 Db. Margin yang ditangguhkan Rp. 18.367,66 Kr. Pendapatan margin Rp. 18.367,66
Buku Besar Dari Pembiayaan Take Over Nasabah a.n Iskandar
Tabel 1 Buku Besar Kas Tanggal Ket. Debet Kredit Saldo Debet Kredit 15-05-2013 Rp. 20.000.000 Rp. 20.000.000 15-05-2013 Rp.    150.000 Rp. 19.850.000 15-05-2013 Rp.    250.000 Rp. 19.600.000 15-05-2013 Rp.    400.000 Rp. 19.200.000 15-05-2013 Rp.    200.000 Rp. 19.000.000 15-06-2013 Rp. 1.781.657,62 Rp. 17.218.342,38 15-07-2013 Rp. 1.781.657,62 Rp. 15.436.684,76 15-08-2013 Rp. 1.781.657,62 Rp. 13.655.027,14 15-09-2013 Rp. 1.781.657,62 Rp. 11.873.369,52 15-10-2013 Rp. 1.781.657,62 Rp. 10.091.711,90 15-11-2013 Rp. 1.781.657,62 Rp.   8.310.054,28 15-12-2013 Rp. 1.781.657,62 Rp.   6.528.396,66 15-01-2014 Rp. 1.781.657,62 Rp.   4.746.739,04 15-02-2014 Rp. 1.781.657,62 Rp.   2.965.081,42 15-03-2014 Rp. 1.781.657,62 Rp.   1.183.423,80 15-04-2014 Rp. 1.781.657,62 Rp. 598.233,82 15-05-2014 Rp. 1.781.657,62 Rp. 2.379.891,5
Sumber: data olahan peneliti
Tabel 2

## Buku Besar Persediaan Aktiva Murabahah
Tanggal Ket. Debet Kredit Saldo Debet Kredit 15-05-2013 Rp. 20.000.000 Rp. 20.000.000 15-05-2013 Rp. 20.000.000 0
Sumber: data olahan peneliti
Tabel 3

## Buku Besar Piutang Murabahah
Tanggal Ket. Debet Kredit Saldo Debet Kredit 15-05-2013 Rp. 21.379.891,5 Rp. 21.379.891,50 15-06-2013 Rp. 1.781.657,62 Rp. 19.598.233,88 15-07-2013 Rp. 1.781.657,62 Rp. 17.816.576,26 15-08-2013 Rp. 1.781.657,62 Rp. 16.034.918,64 15-09-2013 Rp. 1.781.657,62 Rp. 14.253.261,02 15-10-2013 Rp. 1.781.657,62 Rp. 12.471.603,40 15-11-2013 Rp. 1.781.657,62 Rp. 10.689.945,78 15-12-2013 Rp. 1.781.657,62 Rp.   8.908.288,16 15-01-2014 Rp. 1.781.657,62 Rp.   7.126.630,54 15-02-2014 Rp. 1.781.657,62 Rp.   5.344.972,92 15-03-2014 Rp. 1.781.657,62 Rp.   3.563.315,30 15-04-2014 Rp. 1.781.657,62 Rp.   1.781.657,62 15-05-2014 Rp. 1.781.657,62 0 Sumber: data olahan peneliti Tabel IV.6

## Buku Besar Margin yang Ditangguhkan
Tanggal Ket. Debet Kredit Saldo Debet Kredit 15-05-2013 Rp. 1.379.891,50 Rp. 1.379.891,50 15-06-2013 Rp.    208.334,00 Rp. 1.171.557,75 15-07-2013 Rp.    191.945,15 Rp.    979.612,35 15-08-2013 Rp.    175.385,60 Rp.    804.226,75 15-09-2013 Rp.    158.653,54 Rp.    645.573,21 15-10-2013 Rp.    141.747,20 Rp.    503.826,01 15-11-2013 Rp.    124.664,74 Rp.    379.161,27 15-12-2013 Rp.    107.404,34 Rp.    271.756,93 15-01-2014 Rp.      89.964,15 Rp.    181.792,78 15-02-2014 Rp.      72.342,29 Rp.    109.450,49 15-03-2014 Rp.      54.536,86 Rp.      54.913,63 15-04-2014 Rp.      36.545,96 Rp.      18.367,66 15-05-2014 Rp.      18.367,66 0 Sumber: data olahan peneliti
Tabel IV.7 Buku Besar Rekening Titipan
Tanggal Ket. Debet Kredit Saldo Debet Kredit 15-05-2013 Rek. Notaris Rp. 150.000 Rp. 150.000 15-05-2013 Rek. Asuransi jiwa Rp. 250.000 Rp. 400.000 Tabel IV.8

## Buku Besar Pendapatan Margin Murabahah
Tanggal Ket. Debet Kredit Saldo Debet Kredit 15-06-2013 Rp.    208.334,00 Rp.    208.334,0 15-07-2013 Rp.    191.945,15 Rp.    400.279,15 15-08-2013 Rp.    175.385,60 Rp.    575.664,75 15-09-2013 Rp.    158.653,54 Rp.    734.318,29 15-10-2013 Rp.    141.747,20 Rp.    876.065,49 15-11-2013 Rp.    124.664,74 Rp. 1.000.730,23 15-12-2013 Rp.    107.404,34 Rp. 1.108.134,57 15-01-2014 Rp.      89.964,15 Rp. 1.198.098,72 15-02-2014 Rp.      72.342,29 Rp. 1.270.441,01 15-03-2014 Rp.      54.536,86 Rp. 1.324.497,87 15-04-2014 Rp.      36.545,96 Rp. 1.361.523,83 15-05-2014 Rp.      18.367,66 Rp. 1.379.891,50 Sumber: data olahan peneliti Tabel IV.9

## Buku Besar Pendapatan Administrasi
Tanggal Ket. Debet Kredit Saldo Debet Kredit 15-05-2013 Rp.    200.000,00 Rp.    200.000,00
Sumber: data olahan peneliti
Tabel IV.10 Neraca Saldo No. Akun Ref. Saldo Debet Kredit 1. Kas Rp. 2.379.891,50 2. Persediaan 0 3. Piutang 0 4. Rekening titipan Rp.    800.000 5. Pendapatan murabahah Rp. 1.379.891,50
6. Pendapatan administrasi Rp.    200.000,00 7. Margin yang Ditangguhkan 0 Total Rp. 2.379.891,50 Rp. 2.379.891,50 Sumber: data olahan peneliti Tabel IV.11

## PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi
Neraca
1. Kesesuaian  PSAK  No.  59  dan  PSAK  No.  102  Terhadap  Perlakuan Akuntansi  Pembiayaan  Take  Over  Berdasarkan  Prinsip  Qardh  wal
Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi
Sumber: data olahan peneliti
Tabel IV.12 PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi Laporan Laba/Rugi
Sumber: data olahan peneliti
Kesesuaian  dengan  PSAK  No.  59  tentang  Qardh  dan  PSAK  No.  102  tentang Murabahah serta Ditinjau dari Aspek Syariah
Berdasarkan  dari  penyajian  data  di  atas dalam  pelaksanaan  pembiayaan take over berdasarkan  prinsip qardh  wal  murabahah pada  PT.  Bank  Syariah  Mandiri (BSM) Cabang Bukittinggi dapat dianalisa sebagai berikut:
Dalam PSAK No. 59 tentang qardh menyebutkan:
Aktiva Kas Rp. 2.379.891,50 Rek. Titipan Rp.    800.000,00 Modal Rp. 1.579.891,50 Jumlah Aktiva Rp. 2.379.891,50 Utang + Modal Rp. 2.379.891,50,-

## Pendapatan Operasional

## Pendapatan operasional dari penyaluran dana
- Pend. Margin murabahah Rp. 1.379.891,50 - Pendapatan Administrasi Rp.    200.000,00 Jumlah pendapatan Rp. 1.579.891,50
a. Pada saat menyerahkan dana qardh pada nasabah Db. Pinjaman qardh Rp. 20.000.000,- Kr. Kas/Rek. Nasabah Rp. 20.000.000,-
Namun,  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Bukittinggi  tidak  melakukan pencatatan untuk akad qardh tersebut.
b. Pada saat nasabah menyerahkan barang kepada bank syariah
Db. Persediaan asset murabahah Rp. 20.000.000,- Kr. Pinjaman qardh Rp. 20.000.000,- Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Bukittinggi  juga  tidak  melakukan  pencatatan pada saat nasabah melunasi pinjaman qardh tersebut.
Dalam PSAK No. 102 tentang akad murabahah menyebutkan:
a. Pada  saat  perolehan,  asset  murabahah  diakui  sebagai  persediaan  sebesar biaya perolehan.
Db. Persediaan asset murabahah Rp. 20.000.000,00 Kr. Kas/Rek. Nasabah Rp. 20.000.000,00 Pencatatan  yang  dilakukan  pada  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang Bukittinggi yaitu: Db. Persediaan/aktiva murabahah Rp. 20.000.000,00 Kr. Kas/Rekening nasabah Rp. 20.000.000,00 Dari jurnal di atas terlihat bahwa pencatatan bank sudah sesuai dengan PSAK
No. 102
b. Selanjutnya,  piutang  murabahah  diakui  sebesar  biaya  perolehan  asset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.
Db. Piutang murabahah Rp. 21.379.891,50 Kr. Persediaan aset murabahah Rp. 20.000.000,00 Kr. Margin yang ditangguhkan Rp.   1.379.891,50 Pencatatan  yang  dilakukan  pada  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang Bukittinggi yaitu: Db. Piutang murabahah Rp. 21.379.891,50 Kr. Persediaan/Aktiva murabahah Rp. 20.000.000,00 Kr. Margin yang ditangguhkan Rp.   1.379.891,50
Dari jurnal di atas terlihat bahwa pencatatan bank sudah sesuai dengan PSAK 102.
c. Pada saat angsuran bulanan dari nasabah menurut PSAK No. 102 yaitu: Db. Kas/ Rekening nasabah Rp. 1.781.657,62 Kr. Piutang murabahah Rp. 1. 781.657,62 Db. Margin murabahah yang ditangguhkan Rp. 208.334,00 Kr. Keuntungan/margin murabahah Rp. 208.334,00 Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi melakukan pencatatan: Db. Kas/Rekening nasabah Rp. 1. 781.657,62
Kr. Piutang Murabahah Rp. 1. 781.657,62 Db. Margin yang ditangguhkan Rp. 208.334,00 Kr. Pendapatan margin Rp. 208.334,00 Dari jurnal di atas terlihat bahwa pencatatan bank sudah sesuai dengan PSAK
102
Dan pada saat akad berakhir, bank mencatat sebagai berikut: Db. Kas/Rekening nasabah Rp. 20.000.000,00 Kr. Piutang Murabahah Rp. 20.000.000,00 Db. Margin yang ditangguhkan Rp. 1.379.891,50 Kr. Pendapatan margin Rp. 1.379.891,50 Dari  jurnal  di  atas  juga  terlihat  bahwa  pencatatan  bank  sudah  sesuai  dengan PSAK 102
Dilihat  dari  analisa  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pembiayaan take  over berdasarkan  prinsip qardh  wal  murabahah pada  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang Bukittinggi  jika  ditinjau  dari  PSAK  yang  mengatur  ada  yang  sudah  sesuai  dan  ada yang  belum  sesuai  dengan  PSAK.  Yang  belum  sesuai adalah  PSAK  No.  59  tentang akuntansi qardh karena pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bukittinggi tidak melakukan pencatatan pada saat akad qardh tersebut sehingga tidak terlihat perlakuan akuntansinya,  di  dalam  PSAK  mengatur  bahwa  setiap  atau  segala  macam  transaksi yang  terjadi  baik  itu  transaksi  tunai  maupun  tangguh  harus  ada  pencatatan  karena tetap  mempengaruhi  dan  transaksi  tersebut  tetap  ada  nilai  atau  nominalnya  bagi sebuah  perusahaan  khususnya  bank  syariah.  Sedangkan  yang  sudah  sesuai  dengan PSAK yaitu PSAK No. 102 tentang akad murabahah karena bank syariah khususnya Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Bukittinggi  sudah  melakukan  pencatatan  sesuai dengan  yang  diatur  dalam  PSAK  No.  102  tentang  akad  murabahah  dan  mengakui margin sebagai pendapatan bukan ujrah/fee dalam transaksi tersebut. Jika  ditinjau  secara  syariah  pembiayaan take  over berdasarkan  prinsip qardh wal murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi ada yang sudah sesuai dan ada juga yang belum sesuai syariah.
Pembiayaan take over sudah sesuai syariah karena alasan berikut:
1. Bank  syariah  mandiri  tidak  melakukan  pencatatan  untuk  akad  qardh karena pinjaman qardh tersebut dibayar secara tunai oleh nasabah melalui asset  penuh  nasabah  hasil  dari  pelunasan  kreditnya  dibank  konvensional. Seperti  yang  dijelaskan  dalam  QS.  Al-Baqarah:  282  menyatakan  bahwa “… kecuali  jika  muamalah  itu  perdagangan  tunai  yang  kamu  jalankan diantara  kamu,  maka  tidak  ada  dosa  bagi  kamu  jika  kamu  tidak menulisnya ,  …”.  Jelas  hal  ini  bukan  suatu  kesalahan  bagi  bank  syariah apabila tidak melakukan pencatatan untuk akad qardh tersebut.
2. Bank syariah mandiri tidak mengakui atau tidak mencatat ujrah/fee karena tidak  wajib  bagi  bank  untuk  menerimanya.  Didalam  PSAK  No.  59 paragraf 139 menyebutkan bahwa pihak yang meminjamkan dalam hal ini bank  syariah  dapat  menerima  imbalan  namun  tidak  diperkenankan  untuk dipersyaratkan didalam perjanjian. Ujrah/fee tersebut hanya atas kerelaan
nasabah sebagai tanda ucapan terima kasih. Dan bank syariah hanya boleh meminta  nasabah  untuk  sekedar  menutupi  biaya  yang  dikeluarkan  untuk dapat melakukan pencairan akad qardh tersebut.
Pembiayaan take over tidak sesuai syariah karena:
1. Pembiayaan take  over berdasarkan  prinsip qardh  wal  murabahah menggunakan  dua  akad  sekaligus  yang  berbeda  dimana  akad  qardh merupakan  akad tabarru’ yaitu  akad  yang  bersifat  tolong  menolong sedangkan  murabahah  merupakan  bagian  dari  akad tijarah yaitu  akad yang  bersifat  komersil,  ini  berarti  sifat  tolong  menolong  dalam  transaksi ini  hilang  karena  bank  mencari  keuntungan  (komersil).  Terdapat khilafiyah (perbedaan  pendapat)  di  kalangan  ulama  mengenai  boleh tidaknya,  meskipun  ada  sebagian  ulama  membolehkannya  namun sebagian  besar  ulama  melarang  untuk  penggabungan  dua  akad tabarru’ dan tijarah sekaligus.
2. Pembiayaan take  over jika  dilihat  sama  seperti bai  al-inah ,  seperti  yang kita  ketahui bai  al-inah adalah  akad  jual  beli  ketika  penjual  menjual asetnya kepada pembeli dengan janji untuk dibeli kembali ( sales and buy back )  dengan  pihak  sama. Bai  al-inah adalah  penjualan  tunai  ( cash  sale ) dilanjutkan  dengan  pembelian  tangguh  ( deferred  payment  sale ). Bai  al- inah adalah jual beli yang bertujuan untuk menghindar dari hutang dengan riba yaitu seorang menjual suatu barang dengan harga tangguh bayar atau belum diterima, kemudian membelinya dengan kontan. Akad jual beli bai al-inah ini  mempunyai  kemiripan  dengan  pinjaman  tunai  dengan  asset pada bank konvensional, perbedaannya terletak pada akadnya, sedangkan secara fisik nasabah sama-sama memperoleh dana tunai.
Berdasarkan  hasil  analisa  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  maka  dapat  di simpulkan  bahwa  pembiayaan take  over berdasarkan  prinsip qardh  wal  murabahah yang  ada  pada  PT.  Bank  Syariah  mandiri  Cabang  Bukittinggi  secara  keseluruhan belum  sesuai  dengan  syariah  dan  PSAK.  Meskipun  ada  sebagian  yang  sudah  sesuai baik  itu  jika  ditinjau  berdasarkan  PSAK  maupun  syariah.  Namun  dikatakan  tidak sesuai  karena  menurut  peneliti  pembiayaan take  over sebaiknya  dilakukan  dengan menggunakan  satu  akad  saja  baik  itu  menggunakan  akad  tabarru‟  yaitu  akad  qardh ataupun akad tijarah yaitu menggunakan akad murabahah, agar lebih jelas tujuan dari transaksi take over tersebut, apakah untuk tolong menolong atau bersifat komersial.

## Penutup
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  inti  dari  bab-bab sebelumnya, yaitu:
1. Aplikasi  pembiayaan take  over pada  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM) Cabang  Bukittinggi  menggunakan  dua  akad  sekaligus  yaitu  akad  ketika pencairan  dana  untuk  menutupi  hutang  di  bank  konvensional  yaitu menggunakan akad qardh dan yang kedua akad pada saat pencairan dana di  BSM  menggunakan  akad  murabahah.  Dan  konsep  pembiayaan  yang
dipakai  adalah  pembiayaan  murabahah,  akad  qardh  hanya  untuk meng compliance atau  menyempurnakan  pembiayaan take  over tersebut dan menggunakan metode anuitas untuk penghitungan margin.
2. Pembiayaan take over berdasarkan prinsip qardh wal murabahah pada PT. Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Bukittinggi  secara  keseluruhan  belum sesuai  dengan  syariah  dan  PSAK.  Meskipun  ada  sebagian  yang  sudah sesuai  baik  itu  jika  ditinjau  berdasarkan  PSAK  maupun  syariah.  Namun dikatakan  tidak  sesuai  karena  pembiayaan take  over sebaiknya  dilakukan dengan menggunakan satu akad saja baik itu menggunakan akad tabarru‟ yaitu  akad  qardh  ataupun  akad  tijarah  yaitu  menggunakan  akad murabahah,  agar  lebih  jelas  tujuan  dari  transaksi take  over tersebut, apakah untuk tolong menolong atau bersifat komersial.

## Daftar Pustaka
Adiwarman Karim, Bank Islam-Analisis Fiqh dan Keuangan , Edisi keempat, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah , Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007. Burhanuddin  S, Hukum  Kontrak  Syariah,  Cetakan  pertama (Yogyakarta:  BPFE- Yogyakarta, 2009)
Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional , cetakan keempat, Diterbitkan Atas Kerjasama DSN-MUI dan Bank Indonesia, Jakarta, 2006.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia, Standar  Akuntansi  Keuangan , Jakarta:  Salemba Empat, 2009.
Heri  Sudarsono, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  Cetakan  Pertama (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)
Irma  Devita  Purnamasari  &  Suswinarno, Kiat-kiat  cerdas,  Mudah  dan  bijak memahami masalah akad syariah , Jakarta: PT. Mizan Pustaka. 2011. Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan , Edisi 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
KBBI, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
Mardiani, Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
Muhammad. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
Pengantar Akuntansi Syariah , Edisi Pertama, Salemba Empat Jakarta, 2002. Pengantar Akuntansi Syariah , Edisi 2, Salemba Empat Jakarta, 2005. Prinsip-Prinsip  Akuntansi  dalam  Al-Quran ,  cetakan  II,  Yogyakarta:  UII Press, 2000.
Muhammad  Syafi‟i  Antonio, Bank  Syariah:  dari  teori  ke  praktek ,  Jakarta:  Gema Insani Press, 2001.
Musthafa Dib. Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah, menjalin kerja sama bisnis dan  menyelesaikan  sengketanya  berdasarkan  panduan  Islam ,  Bandung:  PT. Mizan Publika, 2010.
Rifqi  Muhammad, Akuntansi  Keuangan  Syariah,  Konsep  dan  Implementasi  PSAK Syariah (Yogyakarta: P3EI Press, 2008) Said Saad Marthon, Ekonomi Islam ditengah Krisis Ekonomi Global . Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
Siamat  Dahlan, Manjemen  Lembaga  Keuangan ,  Edisi  4,  FE.UI,  Jakarta:  Salemba Empat: 2009.
Sri  Nurhayati,  Wasilah, Akuntansi  Syariah  di  Indonesia ,  edisi  2,  Jakarta:  Salemba Empat, 2009.
Slamet  Wiyono, Cara  Mudah  Memahami  Akuntansi  Perbankan  Syariah ,  Cetakan  1 Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2005.
Sunarto Zulkifli, Perbankan Syariah , Jakarta: Zikrul Hakim, 2003. Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah  Institute  Bankir  Indonesia, Konsep,  Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah , Djambatan, Jakarta, 2002 Widya  Ningsih, Bank  dan  Asuransi  Islam  di  Indonesia ,  Cetakan  1,  Prenada  Media, 2005.