Penataan Pedagang Kaki Lima untuk Mewujudkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah
Surabaya
Ali Mastur STAI Al Fithrah Surabaya alimastur159@gmail.com

## Abstrak:
Keberadaan pesantren selama ini menjadi daya ungkit atas aktifitas ekonomi  masyarakat  sekitarnya.  Pedagang  kaki  lima  berkembang mengikuti  perkembangan  Pondok  Pesantren  Assalafi  Al  Fithrah Surabaya,  semakin  banyak  santrinya  semakin  banyak  pula pedagang  kaki  limanya,  memang  keberadaan  Pedagang  kaki  lima membantu  bagi  Santri  atau  Peserta  didik  Pondok  Pesantren Assalafi Al Fithrah untuk mempermudah mendapatkan makanan atau jajanan namun di sisi lain aktifitas mereka mengkhawatirkan bagi  kebersihan  dan  kesehatan  warga  Pondok,  dan  juga mengganggu  akses  jalan  warga.  Penelitian  ini  bertujuan mengetahui  konsep  penataan  pedagang  kaki  lima  untuk mewujutkan  PHBS  di  Pondok  Pesantren  Assalafi  Al  Fithrah sehingga  diharapkan  dapat  menjadi  model  pengaturan  pedagang yang ada di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah.
Kata kunci : penataan, pedagang kaki lima, PHBS. Pesantren

## Pendahuluan
Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah adalah lembaga pendidikan Islam yang lahir, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, yang  salah  satu  tujuannya  adalah  melestarikan  dan  mengembangkan akhlaqul karimah dan nilai- nilai ‘amaliah salaf al-salih .
Seiring  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dalam  era  globalisasi  dan  informasi,  serta  guna  memberikan  landasan yang kuat dengan didikan yang akhlaqul karimah, maka dalam hidup dan kehidupan ini, pendidikan - khususnya agama Islam- dan tatanan hidup
yang  akhlaqul  karimah  sangat  diperlukan  untuk  membentengi  dan melindungi diri, keluarga khususnya  anak-anak. 1
Perkembangan  Pondok  Pesantren Assalafi  Al Fithrah mengalami perkembangan  yang  sangat  luar  biasa  terbukti  dengan  pertambahan jumlah  santri  yang  dari  tahun  ke  tahun  semakan  banyak,  pada  tahun 2019 jumlah santri tercatat 5043 santri terdiri dari santri menetap 3543 dan tidak menetap 1500 santri. 2
Keberadaan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  berkembang  mengikuti perkembangan  Pondok  Pesantren  Assalafi  Al  Fithrah,  persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan persoalan bersama yang harus diselesaikan.  Dalam  hal  ini  perlu  adanya  koordinasi  dari  pengurus Pondok,  para  PKL,  dan  masyarakat  sekitar.  Koordinasi  tersebut diwujudkan dengan adanya dialog yang memperbincangkan persoalan- persoalan PKL serta bagaimana penataan dan pengaturannya, sehingga keberadaan PKL di Pondok Al Fithrah bisa menunjang perilaku hidup bersih  dan  sehat  (PHBS)  Pondok  Al  Fithrah.    Keberadaan  PKL  juga diharapkan tidak merusak atau menurunkan kualitas lingkungan hidup yang  ada  disekitarnya  agar  dapat  tercipta  tata  ruang  yang mempertahankan ekosistem lingkungan fisik maupun sosial yang ada di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan adanya penataan bagi PKL untuk mewujudkan  fungsi  tata  ruang  kota  yang  optimal,  dalam  hal  ini menyangkut aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan itu sendiri. Pengertian pedagang kaki lima menurut Aris Ananta (1985) adalah orang-orang  golongan  ekonomi  lemah,  yang  berjualan  barang–barang kebutuhan sehari- hari, makanan, atau jasa yang modalnya relatif sangat kecil,  modal  sendiri  atau  modal  orang  lain,  baik  berjualan  di  tempat terlarang  maupun  tidak.  Pedagang  Kaki  Lima  merupakan  pedagang yang terdiri dari orang–orang yang menjual barang–barang atau jasa dari tempat–tempat  masyarakat  umum,  terutama  di  jalan–jalan  atau  di trotoar. 3
Sebagian besar PKL menawarkan berbagai barang dagangannya di trotoar atas sungai dan melober atau melebar di badan jalan. Berdasar hal tersebut para pejalan kaki telah terenggut haknya untuk berjalan kaki di  Jalan  tersebut,  karena  telah  dipenuhi  oleh    pembeli  di  PKL  yang menjajakan berbagai barang dagangannya apalagi diwaktu jam istirahan peserta  didik.  Trotoar  diatas  sungai  sebagai  kawasan  ruang  publik
1 Visi, Misi dan Nilai-nilai Pesantrean Asalafi Al Fithrah 2007, hal. 9
2 Data ICT Pondok Pesantrean Assalafi Al Fithrah 11 November 2019
3 Aris Ananta. 2000. Ekonomi Sumber Daya Manusia , Jakarta: LPFE UI. Hal. 37
me njadi  hilang  fungsinya  dengan  keberadaan  PKL  yang  berada  di sekitarnya.
Selain  permasalahan  di  atas,  keberadaan  PKL  juga  dapat berdampak pada kesehatan Masyarakat Pondok seperti kebersihan dan kesehatan  jajanan  yang  diperjualkan.  Dan  juga  sebagai  contoh,  PKL yang  bergerak  di  bidang  usaha  makanan  pada  umumnya  akan membuang  sisa  makanan  dan  minuman  di  tempat  umum  dan  dari  sisi lokasi  dan  letak,  keberadaan  PKL  yang  kurang  tertata  dapat mengganggu eksistensi ruang terbuka hijau. Banyak kasus yang mendasari mengenai keberadaan PKL terhadap fungsi tata ruang kota. Di satu sisi, para PKL tetap ingin menjalankan usahanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sehari-hari  dan menunjang  perekonomian  daerah,  tetapi  di  sisi  lain  perlu  adanya perwujudan penataan fungsi tata ruang kota yang memperhatikan aspek lingkungan secara optimal. Dalam hal ini berarti diharapkan para PKL tetap berjualan menjalankan usahanya untuk mendapatkan penghasilan mereka  sehari-hari,  tetapi  tidak  mengganggu  optimalisasi  fungsi  tata ruang yang ada. Sebagai contoh banyak PKL yang tidak memperhatikan kondisi kebersihan di sekitar tempat berjualan, sehingga menyebabkan lokasi  tersebut  terlihat  kotor  atau  kumuh  dan  tidak  memperhatikan kesehatan makanan atau jajanan yang dijual. Banyak dari PKL mengalami kondisi dilematis. Disatu sisi, mereka ingin  berjualan  di  tempat  yang  strategis  sehingga  akan  lebih  mudah mendapatkan  keuntungan,  tetapi  lokasi  strategis  tersebut  mengganggu fungsi  tata  ruang  kota  yang  ada,  yang  berkaitan  dengan  ketersediaan fasilitas  ruang  publik  yang  terganggu.  Dan  keterkaitannya  dengan kebersihan dan kesehatan warga Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah oleh  karena  itu  dari  pihak  Pengurus  Pondok  berupaya  untuk  menata keberadaan PKL yang berjualan di sekitar ruang publik.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  diatas,  dapat dirumuskan  dua  permasalahan    (1)  Bagaimanakah  konsep  penataan pedagang  kaki  lima  di Pondok  Pesantren  Assalafi  Al  Fithrah ?  (2) Bagaimana konsep penataan pedagang kaki lima yang dapat menunjang PHBS Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah ?

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  jalan  untuk  memperoleh  kembali
pemecahan  terhadap  segala  permasalahan. 4 Sesuai  dengan  tujuan penelitian ini mengenai  penataan  Pedagang  Kaki  Lima  untuk mewujudkan PHBS Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah , maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu kualitatif deskriptif.
Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang lain dalam  lingkungan  hidupnya,  berinteraksi  dengan  mereka,  berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Dapat berarti  pula  menggambarkan  keadaan  sacara  menyeluruh  baik  itu lingkungan,  manusia,  dan  proses  kerja  sebagaimana  adanya.  Dengan demikian laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi  gambaran  penyajian  laporan  tersebut.  Data  tersebut  berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, dan  dokumen  lainnya.  Sehingga  peneliti  akan  berusaha  melakukan interpretasi terhadap fakta yang ditemui di lapangan.
Data 5 diperoleh 6 dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  2 sumber  data,  yaitu  :  Sumber  data  primer  adalah  data  yang  diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). 7 Adapun yang menjadi sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  dengan Tokoh  Masyarakat;dan  data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Pengertian dari teknik pengumpulan data secara singkat yaitu cara yang  dilakukan  oleh  seorang  peneliti  untuk  mengumpulkan  data  yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis  meliputi: 8 wawancara  (Interview)  terstruktur.  Wawancara terstruktur. 9 Dalam  wawancara  ini,  yang  menjadi  sasaran  wawancara adalah Kepala sekolah dan para guru. Dalam wawancara dengan Tokoh Masyarakat  dan para PKL pertanyaan lebih difokuskan pada penataan Pedagang  Kaki  Lima  untuk  mewujudkan  PHBS Pondok  Pesantren Assalafi Al Fithrah .
Kedua,  Pengamatan  (observasi)  kepada  tokoh  Masyarakat,  PKL,
4 P.  Joko  Subagyo, Metode  Penelitian  dalam  Teori  dan Praktek, Jakarta  :  Rineka Cipta, 2004, 2 5 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 5 6 Burhan  Bungin, Metode  Penelitian  Kuantitatif (Jakarta:  Kencana  Pramedia  Group, 2005),129 7 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali, 2011), 39.
8 Aswan, Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Guru Di SMP Negeri 20 Konawe Selatan, ( Skripsi Thesis , IAIN Kendari), 31.
9 Rulam  Ahmadi, Memahami  Metodelogi  Penelitian  Kualitatif, (Malang:  UM  Pers, 2005), 71.
dan  lingkungan  sekolah. 10 Dan  yang  menjadi  sasaran  observasi  yaitu penataan  Pedagang  Kaki  Lima  untuk  mewujudkan  PHBS Pondok Pesantren  Assalafi  Al  Fithrah dalam  rangka  untuk  mendapatkan kelengkapan penelitian.
Dan ketiga,dokumentasi yaitu pengumpulan informasi dari seluruh dokumen  sekolah  sebagai  data  pendukung  berupa  foto,  arsip  sekolah, serta bentuk dokumen yang lain.
Lokasi  penelitian  ditentukan  di Pondok  Pesantren  Assalafi  Al
Fithrah , bahwa di lokasi tersebut banyak PKL yang berjualan di kawasan ruang publik, sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan fisik dan sosial  di  sekitarnya.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  kebijakan  dari Pengurus Pondok setempat untuk menata permasalahan tersebut dalam rangka  mewujudkan  tata  ruang  kota  yang  berwawasan  lingkungan. Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  PKL  yang  berada  di  kawasan ruang publik di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah , yang menjajakan makanan karena terkait dengan kebersihan lingkungan dan  kebersihan dan kesehatan makanan atau jajanan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Pengertian Penataan Ruang, Ruang Publik dan Pedagang kaki Lima
Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  Amandemen,  menghendaki penggunaan  dan  pemanfaatan  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Oleh  karena  itu  wilayah kesatuan  Republik  Indonesia  harus  dapat  dimanfaatkan  serta didayagunakan  secara  efektif  dengan  memperhatikan  nilai-nilai konsepsi  dasar  manusia,  masyarakat,  serta  ekosistem  yang  terdapat  di Indonesia. 11
Herman  Hermit  menjelaskan  bahwa  arah  dan  kerangka pemikiran  serta  pendekatan-pendekatan  dalam  pengaturan  Undang- undang  Penataan  Ruang  (UUPR)  wajib  dijiwai  oleh  asas  keadilan, sebagaimana asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang lain. 12
10 Ibid, 32.
11 Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik,  2008, Hukum  Tata  Ruang  dalam  Konsep Kebijakan Otonomi Daerah,Nuansa, Bandung, hlm. 21.
12 Herman  Hermit,  2008, Pembahasan  Undang-Undang  Penataan  Ruang  (Undang- Undang Nomor 26 Tahun2007), Mandar Maju, Bandung, hlm. 11.
Rustam  Hakim  (1987)  mengatakan  bahwa,  ruang  umum  pada dasarnya  merupakan  suatau  wadah  yang  dapat  menampung  aktivitas tertentu  dari  masyarakatnya,  baik  secara  individu  maupun  secara kelompok,  dimana  bentuk  ruang  publik  ini  sangat  tergantung  pada konsep  dan  susunan  massa  bangunan.  Menurut  sifatnya,  ruang  publik terbagi menjadi dua jenis, yaitu : 13
a. Ruang publik tertutup : adalah ruang publik yang terdapat di dalam suatu bangunan.
b. Ruang  publik  terbuka  :  yaitu  ruang  publik  yang  berada  di  luar bangunan yang sering juga disebut ruang terbuka ( openspace ).
Maka  dari  itu,  fungsi  penataan  ruang  selain  untuk  menjaga keseimbangan  ekologis,  juga  bisa  mempengaruhi  kesejahteraan masyarakat.  Apalagi  penataan ruang di  lokasi pusat  kegiatan ekonomi terdapat di kawasan-kawasan perkotaan. menurut Prof. Eko Budiharjo, apa  yang  disebut  ruang  publik( publicspace )  adalah  tempat  warga melakukan kontak sosial, pada lingkungan masyarakat tradisional selalu tersedia    dalam  berbagai  ras.  Mulai  dari  pekarangan,  lapangan  desa, lapangan  di  lingkungan  rukun  tetangga,  sampai  ke  alun-alun  yang berskala kota. 14
Pengertian Pedagang kaki Lima lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi  kesepakatan  antar perencana kota bahwa bagian depan (serambi) dari  toko  lebarnya  harus  sekitar  lima  kaki  dan  diwajibkan  dijadikan suatu  jalur  dimana  pejalan  kaki  dapat  melintas.  Namun  ruang  selebar kira-kira  lima  kaki  itu  tidak  lagi  berfungsi  sebagai  jalur  lintas  bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima di masyarakatkan. 15
Pedagang  kaki  lima  atau  disingkat  PKL  adalah  istilah  untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah  milik  jalan  (DMJ/trotoar)  yang  (seharusnya)  diperuntukkan untuk pejalan kaki ( pedestrian ). 16
Pedagang  Kaki  Lima  atau  disingkat  PKL  adalah  istilah  untuk
13 Anung  B.  Studiyanto, “Ruang  Publik”, http://masanung.staff.uns.ac.id, diakses  7 September 2019.
14 Eko Budiharjo, 1997, Tata Ruang Perkotaan, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 29.
15 Veronica  Kumurur, http://veronicakumurur.blogspot.com/2006/08/pedagang-kaki- lima-pkl-dan-potensinya.html, diakses 7 September 2019.
16 https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima diunduh  pada  tanggal  13 September 2019
menyebut penjajahan dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). 17
Kegiatan penataan bagi pedagang kaki lima merupakan kesulitan terse ndiri  bagi  lembaga.  Selain  jumlahnya  yang  semakin  banyak, keberadaan  pedagang  kaki  lima  sendiri  dipengaruhi  berbagai  aspek terutama  ekonomi.  Problematika  dalam  penataan  pedagang  kaki  lima adalah  bahwa  jumlah  mereka  yang  sangat  banyak  dan  memerlukan ruang yang cukup besar untuk kegiatannya. Sementara itu ruang publik yang  besar  juga  digunakan  oleh  pengguna  lain  untuk  berkegiatan sehingga  munculah  konflik  antara  kelompok  pengguna  ruang  publik tersebut. Pedagang kaki lima tidak mungkin dihilangkan dari kegiatan di ruang  publik,  keberadaannya  merupakan  pelengkap  dari  segala  unsur kehidupan  publik  terutama  di kawasan perdagangan. Pengurus Pondok pun harus menyadari betul akan keberadaan para pedagang informal dan melihat mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek dari kehidupan yang  mendukung  ruang  publik  bagi  masyarakat  luas.  Fokus  penataan bukan  saja  dilihat  dari  segi  untung  bagi  Pondok  atau  pedagang  saja, namun dari kedua pihak yang juga melibatkan pengguna dari kawasan ruang publik tersebut. Selain itu perlu diperhatikan pula kelangsungan lingkungan hidup yang juga mendukung daya dari keberadaan pedagang kaki  lima  agar  tujuan  dari  penataan  ruang  bisa  tercapai  secara menyeluruh.
2. Prilaku  hidup  bersih  dan  sehat  (PHBS) Pondok  Pesantren
Assalafi Al Fithrah Surabaya. Kesehatan adalah hak bagi setiap orang dan merupakan investasi. Oleh  karena  itu  perlu  diperjuangkan  oleh  berbagai  pihak,  mengingat kesehatan  merupakan  tanggung  jawab  bersama,  bukan  hanya  sektor kesehatan.  Kesehatan  sebagai  salah  satu  komponen  dalam  mengukur keberhasilan  pembangunan  bangsa.  Selain  itu  upaya  kesehatan  juga diarahkan  guna  mencapai  tujuan Millennium  Development  Goals
(MDG’s).  Ini  sejalan  dengan  visi  Kementerian  Kesehatan  yaitu
17 Anggis  DP, https://anggisdesendraputra.blogspot.com/2017/04/makalah-tentang- pedagang-kaki-lima.html diunduh pada tanggal 13 September 2019
mewujudkan  masyarakat  yang  sehat,  mandiri  dan  berkeadilan (Kementerian Kesehatan, 2013). 18
Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  salah  satu  upaya  untuk mewujudkan  derajat  kesehatan.  Pemberdayaan  masyarakat  di  pondok pesantren  merupakan  upaya  fasilitasi,  agar  warga  pondok  pesantren mengenal  masalah-masalah  yang  dihadapi,  merencanakan  dan melakukan  upaya  pemecahannya  dengan  memanfaatkan  potensi setempat sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan setempat (Depkes, 2007). Hasil  wawancara  dengan  santri  menyatakan  bahwa  akses informasi dari dunia luar sangat terbatas bahkan bisa dikatakan tidak ada. Santri tersebut mengungkapkan bahwa kehidupan di pesantren memang hanya  memfokuskan  diri  untuk  memperdalam  ilmu-ilmu  keagamaan, seperti mempelajari tafsir Al-Qur’an, hadits, fiqih, ushul fiqih, dan lain sebagainya. Menurut pandangan para santri kehidupan di dunia hanyalah sebuah tempat pemberhentian sementara dari perjalanan panjang untuk menuju ke alam yang kekal. Sehingga permasalahan-permasalahan yang berkaitan  dengan  permasalahan  keduniawian  tidak  terlalu  mereka hiraukan. Hal ini bisa menjadikan santri tidak terlalu memperdulikan hal- hal  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  duniawi.  Santri  bisa  saja  tidak memperdulikan kekayaan, jabatan dan lain sebagainya, tetapi santri juga bisa  mengabaikan  sisi  kesehatan  dirinya,  karena  santri  merasa  bahwa kesehatan merupakan salah satu kehidupan duniawi, hal ini bisa dilihat bahwa sisi preventif dari kesehatan tidak terlalu diperhatikan oleh santri. Termasuk dalam hal ini adalah informasi-informasi mengenai kesehatan bagi para santri. Guna  mewujudkan  hal  tersebut  pemerintah  melaksanakan pengembangan  Desa  Siaga  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kesehatan RI  Nomor  564/Menkes/SK/VIII/2006  tentang  pengembangan  Desa
Siaga dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
867/Menkes/SK/XI/2006  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  dan Pembinaan  Poskestren.  Desa  Siaga  sebagai  salah  satu  wujud pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan termasuk Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren). Pemberdayaan masyarakat di pondok pesantren merupakan  upaya  fasilitasi,  agar  warga  pondok  pesantren  mengenal masalah  yang  dihadapi,  merencanakan  dan  melakukan  upaya pemecahannya  dengan  memanfaatkan  potensi  setempat  sesuai  situasi.
18 Profil POSKESTREN Pondok Pesantrean Assalafi Al Fithrah
Pondok  pesantren  selain  sebagai  lembaga  keagamaan  Islam,  memiliki peran yang sangat potensial dalam pembangunan kesehatan masyarakat.
Upaya fasilitasi melalui pembentukan Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN) merupakan upaya mewujudkan kemandirian
masyarakat  di  lingkungan  pesantren  dalam  mewujudkan  kesehatan.
Kegiatan  yang  dilakukan  dalam  pengelolaan  POSKESTREN,  lebih diutamakan dalam hal pelayanan promotif, preventif tanpa mengabaikan aspek  kuratif  dan  rehabilitatif  yang  dilandasi  semangat  gotong  royong dengan pembinaan oleh Puskesmas (Depkes, 2007). Puskesmas  Tanah  Kalikedinding  sebagai  ujung  tombak pelayanan  kesehatan  di  Kelurahan  Tanah  Kalikedinding  memiliki perhatian terhadap kondisi kesehatan di pondok pesantren yang berada dalam  wilayah  kerjanya.  Oleh  karena  itu  Puskesmas  Tanah Kalikedinding  Tanggal  28  Januari  2012  bekerjasama  dengan  Fakultas Kesehatan  Masyarakat  Universitas  Airlangga  membentuk  Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN) di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah.  Dimana  Pondok  Pesantren  Assalafi  Al  Fithrah  memiliki  1300 santri (Profil Ponpes Al Fithrah, 2012). 19
Dengan  bertambahnya  jumlah  santri  yang  menetap  dan  tidak menetap, maka pelayanan kesehatan santri yang memadahi merupakan sebuah keniscayaan, yang diwujudkan dalam wadah Poskestren dengan swadana terbatas. Sebab Poskestren merupakan salah satu wujud upaya Kesehatan  Bersumber  Masyarakat  (UKBM)  di  lingkungan  pondok pesantren, dengan prinsip dari, oleh dan warga pondok pesantren 20 , yang mengutamakan  pelayanan promotif (peningkatan)  dan preventif (pencegahan)  tanpa  mengabaikan  aspek kuratif (pengobatan)  dan rehabilitatif (pemulihan  kesehatan),  dengan  binaan  Puskesmas  Tanah Kali  Kedinding  dan  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat  Universitas Airlangga.
POSKESTREN di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah dirasa sangat  perlu  untuk  melakukan  sebuah  usaha  promosi  kesehatan  yang berbasis  komunitas  ( community  center  based )  bagi  santri,  dimana mereka tidak hanya ditempatkan sebagai objek tetapi dilibatkan secara aktif  dalam  usaha  promosi  kesehatan  di  pondok  pesantren  di  wilayah Tanah  Kalikedinding.  Kegiatan  tersebut  yaitu  memberdayakan  atau meningkatkan  fungsi  poskestren  dengan  membentuk  Santri  Husada dengan  tujuan  agar  warga  pondok  pesantren  dan  masyarakat  sekitar
19 Profil POSKESTREN Pondok Pesantrean Assalafi Al Fithrah
20 Warga pondok pesantren adalah Kiai atau sebutan lain Pimpinan/Pengasuh, santri, ustad/ustazah, pekerja/karyawan serta pengelola.
dapat secara aktif menyelenggarakan upaya kesehatan. Tujuan utamanya adalah  :  Mewujudkan kemandirian  warga  pondok  pesantren  dan masyarakat sekitar dalam berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

## 3. Keterkaitan  Pedagang  kaki  Lima  (PkL)  dengan  PHBS Pondok Pesantren Assalafi Al FithrahSurabaya
Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pondok Pesantrean Assalafi Al Fithrah cukup tinggi dan memiliki pengaruh dan dampak terhadap lingkungan disekitarnya. Usaha kecil seperti PKL merupakan salah  satu  alternatif  dalam  menanggulangi  peningkatan  jumlah pengangguran,  saat  pemerintah  daerah  memiliki  keterbatasan  untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Namun disisi lain PKL yang berada di  trotoar  diatas  sungai  mengurangi  hak-hak  pejalan  kaki  atau pengguna  dan  sering  menimbulkan  kemacetan  dan  kesemrawutan. Walaupun  tidak  menggunakan  jalan  untuk  berjualan  tapi  realitasnya PKL  tidak  dapat  menyediakan  tempat  parkir  terutama  pada  saat  jam istirahan peserta didik. Selain itu PKL juga menghasilkan sampah dari makanan dan minuman. Pondok  Pondok  Pesantrean  Assalafi  Al  Fithrah  belum mempunyai  peraturan  yang  baku  terhadap  penataan  pedagang  kaki lima,  dalam  perkembangannya  keberadaan  pedagang  kaki  lima  di Pondok  Pesantrean  Assalafi  Al  Fithrah  telah  menggunakan  trotoar diatas  sungai    yang  pastinya  menimbulkan  gangguan  ketentraman, ketertiban  masyarakat,  kebersihan  lingkungan,dan  kelancaran  lalu lintas  sehingga  perlu  dilakukan  pengaturan  agar  tercipta  tertib  sosial dan ketentraman masyarakat. Wawacara  kami  dengan  Bapak  Anam  Ketua  RT  02  tentang keberadaan  dan  langkah-langkah  penataan  Pedagang  Kaki  Lima menyampaikan  bahwa  memang  dampak  masalah  yang  timbul  akibat keberadaan  PKL  diantaranya  kemacetan  lalu  lintas  warga,  sampah masuk  ke  Sungai(selokan),  tidak  ada  ruang  untuk  penghijauan  atau taman dan pembeli melebihi diatas trotoar dan masuk di badan jalan. Adapun  beberapa  masukan  kepada  Pengurus  Pondok  yang  perlu didiskusikan  bersama  diantaranya    perlu  diadakan  pertemua  berkala dengan para Pedagang kaki lima tetapi sebelum diagendakan disiapkan dulu kosep-konsep yang akan dilaksanakan misalnya disiapkan tempat khusus  pemindahan  tempat  PKL,  dibuatkan  aturan  penitipkan jajanannya  di  warung  yang  sudah  tersedia  dan  bisa  dengan  cara penataan ulang kembali sehingga bisa tertib, sedangkan hubungannya dengan  kesehatan  jajanan  yang  diperjual-belikan  juga  harus  ada
pembinaan-pembinaan dari pihak kesehatan terkait. 21
Sedangkan  wawancara  kami  dengan  Bapak  Rio  Ketua  RT  14, menyampaikan bahwa pada  dasarnya jika  boleh  memilih menginginkan  Pedagang  Kaki  Lima  tidak  ada  di  wilayah  kami  atau dipindah dari Wilayah kami karena memang mereka bukan warga RT 14  dan  tempat  tersebut  bisa  kami  gunakan  untuk  ruang  public  dan penghijauan tetapi kalau memang tetap ada tinggal bagaimana caranya mencari  solusi-solusinya  penertibannya,  usulan  kami  diagendakan pertemua  dengan  mereka  akan  tetapi  sebelumnya  harus  disiapkan konsep-konsep  yang  baik  kalau  boleh  usul  diantaranya  adalah dibuatkan  aturan  retribusi  untuk  kebersihan,  penataan  ulang  dengan mengikuti  aturan-aturan  yang  disepakati  bersama,  mereka  boleh menitipkan jajanannya di warung Pondok dan lain-lain. 22
Dari  keterangan  dan  penjelasan  diatas  dapat  digunakan  sebagai bahan  dalam  pembuatan  konsep penertiban  dan  penataan  PKL  di Pondok  Pesantrean  Assalafi  Al  Fithrah, diantaranya  terdapat  dua bagian
1. Penertiban  dan  penataan  PKL  di  Pondok  Pesantrean  Assalafi  Al
Fithrah, dengan tiga konsep penataan :
a. Relokasi
Relokasi  adalah  memindahkan  PKL  dari  sebuah  lokasi  ke lokasi lain yang dirasa lebih tepat.  Yakni dari tempat yang ada di trotoar atas sungai di pindahkan di tempat  yang sudah disediakan oleh Pondok Pesantrean Assalafi Al Fithrah.
Konsep ini dimaksudkan tempat PKL terpusat menjadi satu di tempat  yang sudah disediakan. Adapun persyaratan  yang harus dipenuhi oleh PKL diantaranya sebagai berikut :
1) Memiliki  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  atau  kartu identitas penduduk musiman (KIPEM) Kota Surabaya
2) Membuat surat pernyataan siap memenuhi peraturan
3) Pembayaran sewa tempat.
b. Penitipan makanan atau jajan dengan konsep bagi hasil Konsep ini dilakukan jika tidak memiliki tempat untuk jualan,
dengan  cara  menitipkan  makanan  atau  jajanan  yang  siap  dijual  di Kantin atau Warung Pondok Pesantrean Assalafi Al Fithrah dengan
21 Wawancara  dengan  Bapak  Anam  Ketua  RT  02  Kedindng  Lor  Surabaya,  21 September 2019 pukul 09.00 di Pos security pintu timur
22 Wawancara dengan Bapak Rio Ketua RT 14 Kedindng Lor Surabaya, 21 September 2019 Pukul 13.00 di Pos security pintu timur
harga  sesuai  kesepakatan  antara  Kantin  dengan  PKL.  Kosep  ini bermanfaat  juga  untuk  melengkapi  atau  terpenuhinya  menu makanan  atau  jajanan  yang  dibutuhkan  oleh  Santri  Pondok Pesantrean Assalafi Al Fithrah.
c. Penataan di lokasi semula
Konsep  ini  dipakai  apabila  dari  dua  konsep  diatas  tidak  bisa disepakati  bersama  atau  tidak  terpenuhi  akan  tetapi  karena  lahan yang tersedia tidak ada maka yang terjadi akan tetap berada di  trotoar diatas sungai. Adapun yang dapat dilakukan adalah dengan menata lebih  tertib  dan  rapi  lagi  dan  dengan  pembatas-pembatas  tertentu supanya pembeli tidak menutupi badan jalan. Realisasi dari konsep penataan  ini  adalah  menata  dan  merapikan  tempat  berjuannya diharapkan supanya lebih tertib dan tidak menggangu laju lalu lintas masyarakat  dan  dengan  mematuhi  peraturah  yang  ditentukan  oleh pihak  Ketua  Rukun  Tetangga  (RT)  semisal  dengan  membayar retribusi  kebersihan,  menjaga  kebersihan  lingkungan  dan  siap mengikuti  program  yang  direncanakan  oleh  Pondok  Pesantrean Assalafi Al Fithrah berupa program pembinaan dan penyuluhan.
Berdasarkan uraian diatas konsep penertiban dan penataan PKL yang  ada  di  Pondok  Pesantrean  Assalafi  Al  Fithrah  adalah  dengan menerapkan  konsep Penitipan  makanan  atau  jajan  dengan  konsep bagi hasil dan Penataan di lokasi semula.
2. Hubungan dengan Perilaku hidup bersih dan sehat(PHBS)
Keberadaan PKL telah ada dan ikut berkembang mengikuti perkembangan Pondok Pesantrean Assalafi Al Fithrah, apalagi dengan terus bertambahnya jumlah santri yang mondok di Pondok Pesantrean Assalafi Al Fithrah dari tahun ke tahun. Daya tarik PKL tentu saja menarik minat bagi penjual lainnya untuk menjadi PKL. Hal tersebut berakibat pada berkembangnya PKL di Pondok Pesantrean Assalafi Al Fithrah.  Oleh karena itu usaha PKL yang semakin menjamur di Pondok Pesantrean Assalafi Al Fithrah sedikit banyak mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat bagi warga Pondok Pesantrean Assalafi Al Fithrah.
Dari sini bisa diketahui bahwa perlu dibangun konsep yang bisa mewujudkan peningkatan PHBS Pondok Pesantrean Assalafi Al Fithrah, adapun konsep-konsep yang bisa dilaksanakan dari salah satu dari empat aspek  dari  POSKESTREN  yakni mengutamakan  pelayanan promotif
(peningkatan)  dan preventif (pencegahan)  tanpa  mengabaikan  aspek kuratif (pengobatan)  dan rehabilitatif (pemulihan  kesehatan)  adalah kegiatan preventif (pencegahan),  tentunya  dengan  binaan  Puskesmas Tanah Kali Kedinding dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.  Adapun  langkah-langkah  yang  bisa  dilakukan  oleh  Pondok Pesantren assalafi Al Fithrah adalah sebagai berikut:
a. Mengikuti  program  pembinaan  dan  penyuluhan  secara  berkala kepada  PKL  dari  pihak Puskesmas  Tanah  Kali  Kedinding  bagian Kesehatan Lingkungan
b. Pengecekan secara rutin  makanan atau jajanan dan minuman  yang diperjualkan  oleh  pihak Puskesmas  Tanah  Kali  Kedinding  bagian Kesehatan Lingkungan.
c. Penyediaan sarana kebersihan
d. Menumbuhkan  rasa  anderbeni  atau  merasa  memiliki  sehingga tumbuh tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisa  dan  pembahasan  penelitian  yang  telah dipaparkan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep  penataan  PKL untuk  mewujudkan  perilaku  hidup  bersih  dan  sehat  adalah  dengan membuat aturan atau kebijakan mengenai konsep penataan PKL sesuai dengan program Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah serta membuat kebijakan  konsep  penataan  PKL  dengan  lebih  memperhatikan  aspek preventif (pencegahan). Dalam  hal  ini  memberikan  kesempatan  bagi PKL untuk memilih konsep yang ditawarkan oleh Pondok Pesantrean Assalafi  Al  Fithrah  Surabaya, adapun kebijakan  mengenai  konsep penataan  PKL  sesuai  dengan  program  Pondok  Pesantren  Assalafi  Al
Fithrah yakni : Penitipan makanan atau jajan dengan konsep bagi hasil dan Penataan di lokasi semula. Sedangkan konsep penataan PKL untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengikuti aspek preventif (pencegahan) melalui langkah-langkah : Program pembinaan dan  penyuluhan  secara  berkala  kepada  PKL  dari  pihak Puskesmas Tanah  Kali  Kedinding  bagian  Kesehatan  Lingkungan, Pengecekan secara rutin makanan atau jajanan dan minuman yang diperjualkan oleh pihak Puskesmas  Tanah  Kali  Kedinding  bagian  Kesehatan Lingkungan ,  Penyediaan  sarana  kebersihan  dan  Menumbuhkan  rasa anderbeni  atau  merasa  memiliki  sehingga  tumbuh  tanggung  jawab terhadap kebersihan lingkungan.

## Daftar Pustaka
Ananta,  Aris.  2000. Ekonomi  Sumber  Daya  Manusia ,  LPFE  UI Jakarta
Ahmadi,  Rulam  2005, Memahami  Metodelogi  Penelitian  Kualitatif, UM Pers,
Malang.
Azwar,  Saifuddin,  2011, Metode  Penelitian ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta.
Bungin,  Burhan,  2005, Metode  Penelitian  Kuantitatif ,  Kencana Pramedia Group, Jakarta.
Budiharjo,Eko,1997, TataRuangPerkotaan , Penerbit Alumni,Bandung.
Hermit,  Herman,  2008, Pembahasan  Undang-Undang  Penataan Ruang  (Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007) ,  Mandar  Maju, Bandung.
Muhadjir,  Noeng,  1996 Metodeologi  Penelitian  Kualitatif, PT  Bayu Indra Grafika, Yogyakarta.
Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik, 2008, Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah , Nuansa, Bandung.
Subagyo, P. Joko. 2004, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek,
Rineka Cipta,  Jakarta.
Suryabrata, Sumadi, 2011, Metodologi Penelitian Rajawali, Jakarta.
Visi, Misi dan Nilai-nilai Pesantrean Asalafi Al Fithrah 2007
Profil POSKESTREN Pondok Pesantrean Assalafi Al Fithrah
Aswan,  Peran  Kepala  Sekolah  Dalam  Meningkatkan  Motivasi  Kerja
Guru  Di  SMP  Negeri  20  Konawe  Selatan,  ( Skripsi  Thesis ,  IAIN
Kendari), 31.
https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima diunduh pada
tanggal 13 September 2019
Anggis
DP,
https://anggisdesendraputra.blogspot.com/2017/04/makalah-
tentang-pedagang-kaki-lima.html diunduh  pada  tanggal  13 September 2019
Kumurur,  Veronica,  ”PKL    dan    Potensi-  nya  Mempercantik”,
http://veronica- kumurur.blogspot.com , diakses 7 September 2019. Studiyanto, Anung B., “Ruang Publik”,
http://masanung.staff.uns.ac.id ,diakses 7 September 2019.
Wawancara tanggal 21 September 2019