## Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris
Teddy Prima Anggriawan Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Kec. Gubeng, Surabaya teddyhukum@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti permasalahan terkait dengan hukum pengangkatan anak melalui Akta pengakuan pengangkatan anak  yang dibuat oleh Notaris dan mengetahui akibat hukum pengangkatan anak bagi  pihak  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  sesuai  perjanjian.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif yang menggunakan sumber  yang diperoleh dari Peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis  ilmiah.  Analisa  data  yang  digunakan  adalah  menggunakan  deskriptif  analitis  yaitu  metode  yang menggunakan  analisis  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hasil  penelitian  ini  dapat disimpulkan pada dasarnya pengangkatan anak harus dengan penetapan Pengadilan, hal tersebut didasarkan pada  surat  edaran  mahkamah  agung  tanggal  7  April  1979  No.  2  tahun  1979  tentang  Pengangkatan  Anak dikatakan antara lain bahwa pengesahan pengangkatan anak warga negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan  suatu  penetapan  di  Pengadilan  negeri,  dan  tidak  dibenarkan  apabila  pengangkatan  anak  tersebut dilakukan  dengan  Akta  yang  dilegalisir  oleh  Pengadilan  negeri.  Sehingga  dengan  demikian,  kasus pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan negeri dan Akta yang dibuat dihadapan notaris terkait dengan pengakuan anak hanya bersifat pengikatan terhadap apa yang dikehendaki para pihak secara privat terkait  hubungan  hukum  masing-masing  pihak  tersebut  terhadap  pengangkatan  anak  dan  tidak  memiliki kekuatan hukum mutlak terkait dengan legalitas status pengangkatan anak tersebut jika tidak didaftarkan dan mendapat penetapan Pengadilan negeri.
Kata kunci: P engangkatan Anak, Akta Pengakuan Anak, Notaris

## Abstract
This study aims to examine problems related to the law of adoption through the Notary's acknowledgment of adoption and to find out the legal consequences of adoption for parties who do not fulfill their obligations according to the agreement. This study uses a normative juridical method that uses sources obtained from statutory regulations, literature and scientific papers. The data analysis used is descriptive analytical method that uses analysis of the prevailing laws and regulations. The results of this study can be concluded that basically the adoption of children must be based on the Court's decision, this is based on the Supreme Court circular letter dated April 7, 1979 No. 2 of 1979 concerning Adoption of Children, it is said, among other things, that the ratification of the adoption of children of Indonesian citizens can only be carried out by means of an order in a district court, and it is not justified if the adoption of the child is carried out with a deed legalized by the district court. Thus, cases of adoption must go through the determination of the district court and deeds made before a notary regarding the recognition of children are only binding on what the parties want privately regarding the legal relationship of each party to adoption and do not have absolute legal force. related to the legality of the status of adoption if the child is not registered and has been ruled by a district court. Keywords: adoption, recognition of the Child, Notary

## A. Pendahuluan
Manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk saling berpasang-pasangan, dengan  naluri  tersebut  manusia  menginginkan  sebuah  komunitas  kecil  yaitu  keluarga, sehingga manusia harus melangsungkan sebuah perkawinan untuk membentuk komunitas tersebut.
Menurut  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang
wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Setiap  manusia  yang  memutuskan  untuk  melaksanakan  perkawinan  pada umumnya bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha  Esa.  Perkawinan  juga  bertujuan  untuk  mendapatkan  seorang  anak  atau keturunan yang sah untuk melanjutkan garis keturunannya. Anak menurut alam pikiran sehat orang berakal adalah buah hati yang dinantikan oleh orang tuanya untuk meneruskan keturunan,  mengikat  dan  melampiaskan  curahan  kasih  sayang  manusiawi  nya. 1 Dengan kehadiran  anak  sebagai  penerus  garis  keturunan  akan  diharapkan  dapat  menambah kebahagiaan  pasangan  suami  isteri  dalam  keluarga  kecilnya.  Alasan  memperoleh keturunan ini yang sering dijadikan alasan utama mengapa seorang pria dengan seorang wanita  memutuskan  untuk  membentuk  keluarga.  Meskipun  memperoleh  keturunan bukanlah  satu-satunya  alasan  membentuk  perkawinan  namun  pada  kenyataannya ketidakhadiran  seorang  anak  menjadi  alasan  ketidak  sempurnaan  sebuah  keluarga,  dan sering  menjadi  alasan  putusnya  sebuah  perkawinan  .  Untuk  mencegah  putusnya perkawinan karena ketidakhadiran keturunan, maka dilakukanlah pengangkatan anak.
Di  Indonesia  pengangkatan  anak  bukanlah  hal  yang  baru  karena  telah  banyak pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda. Pengertian Anak Angkat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan  keluarga  orangtua  angkatnya  berdasarkan  keputusan  atau  penetapan Pengadilan. Dan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak  disebutkan  bahwa “Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,  pendidikan  dan  membesarkan  anak  tersebut  ke  dalam  lingkungan  keluarga orangtua angkat”. Mengenai pengangkatan anak di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dinyatakan dalam Pasal 40 ayat (1) mewajibkan orang  tua  angkat  untuk  memberitahukan  tentang  asal  usul  si  anak  dan  orang  tua
1 Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia , Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,2011, hal 6
kandungnya.  Selain  itu  di  dalam  Pasal  39  ayat  (2) dinyatakan  pengangkatan anak  tidak memutuskan  hubungan  darah  antara  anak  yang  diangkat  dan  orang  tua  kandungnya. Pengangkatan  anak  hanya  dapat  dilakukan  untuk  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak. Demikian prinsip dari pengangkatan anak yang digariskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Akan tetapi dalam prakteknya tidak jarang hak-hak anak terenggut hanya karena pengangkatan anak itu dilakukan demi kepentingan orang tua.
Seperti kasus Kematian seorang anak angkat yang baru saja terjadi di Indonesia. Seorang  anak  bernama  Angeline  telah  di  adopsi  oleh  Margrieth  Christina  Megawe. Angeline telah di adopsi dari orang tua kandungnya sejak ia berusia 5 hari. Margarieth melakukan perjanjian atas pengangkatan Angeline di hadapan Notaris bersama dengan orang  tua  kandung  Angeline.  Orang  tua  kandung  Angeline  memberikan  hak  asuh Angeline kepada Margareith dengan alasan agar hidup Angeline lebih baik dikarenakan orang tua kandungnya tidak mampu untuk membiayai kehidupan Angeline. Di hadapan Notaris  Margareith  meminta  untuk  dibuatkan  perjanjian  hitam  di  atas  putih  sehingga lahirlah Akta pengakuan pengangkatan anak Nomor 18 tanggal 24 Mei 2007.
Didalam  Pasal  perjanjian  tersebut  tertulis  bahwa  Margareith  akan  menganggap Angeline  sebagai  anaknya  sendiri  dan  memberikan  hak-hak  penuh  kepada  Angeline sebagai anak nya sendiri. Pihak Notaris telah menjelaskan kepada Margareith dan orang tua  Angeline  bahwa  pengangkatan  anak  harus  lah  dilakukan  di  Pengadilan  namun Margareith mengaku ini hanya perjanjian antara dirinya dan orang tua kandung Angeline saja. Pada tanggal 16 Mei 2015 Angeline dikabarkan hilang dan pada tanggal 10 Juni 2015 Angeline ditemukan tewas di halaman rumah Margareith. Dari kasus pengangkatan anak yang  dilakukan  Margareith  di  hadapan  Notaris  ini  lah  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  terkait  dengan  pengangkatan  anak  melalui  Akta  pengakuan pengangkatan anak yang dibuat oleh Notaris.

## B. Telaah Konsep
Pengertian anak angkat berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
Anak Angkat menurut UU Perlindungan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari  lingkungan  kekuasaan  keluarga  orang  tua,  wali  yang  sah,  atau  orang  lain  yang bertanggung  jawab  atas  perawatan,  pendidikan,  dan  pembesaran  anak  tersebut  ke lingkungan  keluarga  orang  tua  angkatnya  berdasarkan  putusan  atau  penetapan Pengadilan. 2
Menurut  Hilman  Hadi  Kusuma,  dala m  bukunya  “Hukum  Perkawinan  Adat” anak  angkat  adalah  anak  orang  lain  yang  dianggap  anak  sendiri  oleh  orang  tua  angkat dengan  resmi  menurut  hukum  adat  setempat,  dikarenakan  tujuan  untuk  kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. 3
Kemudian  Dr.Mahmud  Syaltut,  seperti  yang  dikutip  secara  ringkas  oleh Fatchur Rahman dalam bukunya Ilmu waris, membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu :
Pertama; penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak  orang  lain  kedalam  keluarganya.  Ia  diperlakukan  sebagai  anak  dalam  segi kecintaan,pemberian nafkah,pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasab nya sendiri.
Kedua;  yakni  yang  dipahamkan  dari  perkataan  “tabanni”(mengan gkat  anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak. 4
Dari segi etimologi yaitu asal usul kata adopsi berasal dari kata ‘adoptie’ bahasa Belanda,  atau  ‘adopt’  (adoption)  bahasa  inggris,  yang  berarti  pengangkatan  anak, mengangkat  anak.  Dalam  bahasa  Arab  disebut  ‘tabbani’  yang  menurut  Prof.  Mahmud Yunus  diartikan  dengan  ‘mengambil  anak  angkat’.  Sedangkan  dalam  Kamus  Munjid diartikan ‘ittikhadzahu ibnan’, yaitu menjadikannya sebagai anak.
Pengertian  dalam  bahasa  Belanda  menurut  Kamus  Hukum,  berarti ‘Pengangkatan  seorang  anak  untuk  sebagai  anak  kandungnya  sendiri.’  Jadi  di  sini penekannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak
2 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak , Jakarta : Sinar Grafika, 2012,  hal 106
3 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006,  hal 5
4 Ibid
kandung.  Ini  adalah  pengertian  secara  literlijk,  yaitu  (adopsi)  diover  ke  dalam  bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak. 5

## Secara Terminologi
Dalam Ensiklopedia Umum disebutkan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan  hubungan  antara  orang  tua  dan  anak  yang  diatur  dalam  pengaturan perundang-undangan.  Biasanya  adopsi  dilaksanakan  untuk  mendapatkan  pewaris  atau untuk  mendapatkan  anak  bagi  orang  tua  yang  tidak  beranak.  Akibat  dari  adopsi  yang demikian  itu  ialah  bahwa  anak  yang  diadopsi  kemudian  memiliki  status  sebagai  anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak. 6
Pengertian  adopsi  atau  anak  angkat  adalah  perbuatan  mengangkat  atau memungut  anak  orang  lain  untuk  dijadikan  sebagai  anak  atau  dimasukkan  kedalam anggota  keluarga  sedemikian  sehingga  mengakibatkan  orang  yang  mengangkat  atau memungut  anak  dengan  anak  yang  diangkat  atau  dipungut  timbul  suatu  hukum kekeluargaan yang sama seperti orang tua dengan anak kandungnya sendiri. 7 R.Soepomo memberikan rumusan terhadap adopsi, bahwa adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri. 8
Seorang sarjana hukum Belanda yang khusus mempelajari tentang adopsi,yaitu J.A.Nota,  memberikan  rumusan  bahwa  adopsi  adalah  suatu  lembagahukum  ( een rechtsinstelling ),  melalui  mana  seorang  berpindah  ke  dalam  ikatan  keluarga  yang  lain (baru),dan  sedemikian  rupa  sehingga  menimbulkan  secara  keseluruhan  atau  sebagian hubungan-hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tua nya. 9
Menurut  Surojo  Wignjodipuro  Adopsi  (mengangkat  anak)  adalah  suatu perbuatan  pengambilan  anak  orang  lain  ke  dalam  keluarga  sendiri  sedemikian rupa,sehingga  antara  orang  yang  memungut  anak  dan  anak  yang  dipunggut  itu  timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama. 10
5 Muderis Zaini, Op.cit, hal 4 6 Ibid
7 Dzulkifli dan Utsman , Kamus Hukum , Jakarta : Quantum Media Press, 2010, hal 13
8 Djaja.S.Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia , Bandung : Tarsito,1982, hal 3
9 Ibid
10 Muderis Zaini, Op Cit , hal 5
Lewat surat edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983, maka diatur mengenai tata cara adopsi anak. Motivasi merupakan unsur pertama yang perlu ditinjau bagi keluarga yang ingin mengadopsi anak, tentunya unsur ini kelak berkaitan dengan kewajiban si orang tua angkat untuk kelanjutan masa depan anak itu sendiri. 11
Prosedur Pengangkatan Anak :
a) Adapun proses minimal yang harus dijalankan oleh calon orang tua angkat adalah surat pernyataan orang tua ketika menyerahkan anak. Namun jika calon anak angkat yang berasal dari panti asuhan maka Yayasan harus mempunyai surat izin tertulis dari menteri sosial yang menyatakan bahwa yayasan tersebut telah di izinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.
b) Calon orang tua angkat kemudian mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, calon anak angkat juga harus mendapat izin tertulis dari Menteri Sosial / Pejabat yang di tunjuk. Setelah permohonan itu diterima Pengadilan Negeri, akan segera dilakukan pemeriksaan.
c) Pemeriksaan  Tahap  Pertama  :  Pengadian  mendengar  langsung  saksi-saksi.  calon orang tua angkat, orang tua kandung, badan atau yayasan sosial yang telah mendapat izin  dari  pemerintah  disini  yaitu  Departemen  Sosial,  seorang  petugas  /  pejabat instansi sosial setempat, calon anak angkat (jika dia sudah bisa di ajak bicara)  dan pihak Kepolisian setempat (Polri).
d) Pemeriksaan Tahap Kedua : Pengadilan memeriksa bukti-bukti berupa surat-surat resmi, akte kelahiran / akte kenal lahir yang di tanda tangani oleh walikota atau bupati setempat, surat  resmi  pejabat  lainya, akte  notaris  dan  surat-surat  di  bawah  tangan (korespondensi), surat-surat keterangan, pernyataan-pernyataan dan surat keterangan dari kepolisian tentang calon orang tua angkat dan anak angkat. Sebelum dikeluarkan penetapan sebagai jawaban dari permohonan adopsi, Pengadilan memeriksa dalam persidangan tentang latar belakang motif kedua belah pihak (pihak yang melepas dan pihak yang menerima anak angkat).
e) Tahap  Akhir:  Berupa  penjelasan  hakim  tentang  akibat  hukum  yang  di  timbulkan setelah melepas dan mengangkat calon anak angkat. Sebelum memberikan penetapan hakim memeriksa keadaan ekonomi, kerukunan, keserasian kehidupan keluarga serta cara mendidik orang tua angkat. Kira-kira tiga sampai empat bulan proses penetapan
11 http://www.dinsos.lhokseumawekota.go.id/index.php/our-capabilities/88-tata-cara- angkat-anak-asuh, diakses pada hari Jum’at tanggal 9 September 2015, 15:10 Wib
status  anak  adopsi  /  anak  angkat  itu  selesai.  Penetapan  itu  disertai  akte  kelahiran pengganti  yang  menyebutkan  status  anak  sebagai  anak  angkat  orang  tua  yang mengadopsi. Adopsi tidak bisa dibatalkan oleh siapapun juga.
Tata cara pengangkatan anak diatur juga dalam Pasal 8 sampai 10 Staatsblad 1917 nomor 129, dimana pada Pasal 8 menyebutkan empat syarat untuk pengangkatan anak, yaitu :
1. Persetujuan orang yang mengangkat anak ;
2. Jika  anak  yang  diangkat  itu  adalah  anak  sah  dari  orang  tuanya,  maka diperlukan izin orang tua itu ; jika bapaknya . sudah wafat dan ibu nya sudah kawin  lagi,  maka  harus  ada  persetujuan  dari  walinya  dan  balai  harta peninggalan selaku . penguasa wali ; dan Jika anak yang akan diangkat itu adalah lahir  di  luar  perkawinan,  maka  diperlukan  izin  dari  orangtuanya  yang mengakui sebagai anaknya, manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak,  maka  harus  ada  persetujuan  dari . walinya  serta  dari  Balai  Harta Peninggalan.
3. Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun maka diperlukan pula persetujan ari anak itu sendiri.
4. Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya , atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari . anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat. 12
Persetujuan yang termaktub dalam syarat diatas dapat diganti dengan suatu izin dari  Pengadilan  Negeri  di  wilayah  kediaman  janda  yang  ingin  mengangkat  anak  tadi. Menurut Pasal 10, pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akte notaris. Sedang yang menyangkut dengan masalah akibat hukum dari pengangkatan anak itu diatur dalam Pasal 11,12,13,dan 14 Staatsblad 1917 nomor 129. Pasal 11 mengenai nama keluarga orang yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat. Pasal 12, menyamakan  seorang  anak  angkat  dengan  anak  sah  dari  perkawinan  orang  yang mengangkat.  Pasal  13,  mewajibkan  balai  harta  peninggalan  untuk  apabila  ada  seorang
12 Muderis Zaini, Op Cit , hal 35
janda yang mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak yang diangkat itu. Pasal 14, suatu pengangkatan  anak  berakibat  putusnya  hubungan  hukum  antara  anak  yang  diangkat dengan orang tua nya sendiri. Pasal 15, suatu pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan oleh  yang  bersangkutan  sendiri.  Kemudian  pengangkatan  anak  perempuan  atau pengangkatan anak secara lain daripada akte notaris, adalah batal dengan sendirinya.

## C. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  penelitian  hukum    yuridis norrmatif.  Yang  dimaksud  dengan  yuridis  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yaitu mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengacu pada analisa norma hukum tertulis dalam penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan Peraturan Pelaksana Nomor 54 Tahun 2007 yang merupakan Peraturan Pelaksana dari UU Nomor 23 Tahun 2002 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## D. Pembahasan
Prosedur  Pengangkatan  Anak  (Adopsi)  Berdasarkan  Peraturan  Perundang-

## Undangan
Terkait  dengan  prosedur  pengangkatan  anak  atau  yang  biasa  disebut  dengan adopsi,  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  adalah  melakukan  pengangkatan anak (adopsi) Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) terdiri dari beberapa  jenis  (berdasarkan Pedoman  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, hal 7-17), yaitu:
1. Pengangkatan Anak antar warga negara Indonesia ( Domestic Adoption );
2. Pengangkatan Anak secara langsung ( Private Adoption );
3. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal ( Single Parent );
4. Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat.
Pada penelitian ini, maka pengangkatan anak yang dimaksud adalah pengangkatan anak antar WNI. Untuk Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Anak antar warganegara Indonesia ( Domestic Adoption ), memiliki beberapa katagori sebagai berikut :
a.      Suami dan Istri Warga Negara Indonesia (WNI); atau b.      Suami WNI, dan Istri Warga Negara Asing (WNA).
Selain itu, Persyaratan Pengangkatan Anak juga diatur dalam Pasal 12 & Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak meliputi:
a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan
d. Anak
e. Memerlukan perlindungan khusus.
Usia anak angkat sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
b. anak  berusia  6  (enam)  tahun  sampai  dengan  belum  berusia  12  (dua  belas) tahun
c. sepanjang ada alasan mendesak
d. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
a. sehat jasmani dan rohani.
b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
c. beragama sama dengan agama calon anak angkat.
d. berkelakuan  baik  dan  tidak  pernah  dihukum  karena  melakukan  tindak kejahatan.
e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
f. tidak merupakan pasangan sejenis.
g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
j. membuat  pernyataan  tertulis  bahwa  pengangkatan  anak  adalah  demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan. dan
m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.
Sehingga  berdasarkan PP  No.  54  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan Pengangkatan Anak diatas, dapat di gambarkan alur sebagai berikut :
Pada  alur  diatas  berdasarkan  PP  No.  54  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan Pengangkatan Anak dapat dijelaskan bahwa tahapan pertama kali yang harus dilakukan adalah  Permohonan  pengangkatan  anak  diajukan  kepada  Instansi  Sosial Kabupaten/Kota, dengan persyaratan sebagai berikut :
1) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
2) Surat  penyerahan  anak  dari  Instansi  Sosial  Propinsi/Kab/Kota  kepada Organisasi Sosial (selanjutnya disingkat dengan orsos);
3) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
4) Surat  keterangan  persetujuan  pengangkatan  anak  dari  keluarga  suami-istri calon orang tua angkat;
5) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
6) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
3. Proses Penelitian Kelayakan
4. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan
Anak (PIPA) Daerah
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi
Sosial Propinsi/Kab/Kota Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota 1.  Permohonan  pengangkatan  anak  diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota
2. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon  kepada  Kepala  Dinas  Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota
Gambar 1.1. Alur Prosedur Pengangkatan anak
7) Surat  keterangan  sehat  jasmani  berdasarkan  keterangan  dari  Dokter Pemerintah;
8) Surat  keterangan  sehat  secara  mental  berdasarkan  keterangan  Dokter Psikiater;
9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
Kemudian  setelah  melakukan  pengajuan  Surat  Keputusan  Kepala  Dinas Sosial/Instansi  Sosial  Propinsi/Kab/Kota,  Permohonan  izin  pengangkatan  anak diajukan  pemohon  kepada  Kepala  Dinas  Sosial/Instansi  Sosial  Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh  instansi  social  tingkat  Kabupaten/Kota  setempat,  termasuk  surat  keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal). Kemudian memasuki tahap Proses Penelitian Kelayakan dan Sidang Tim Pertimbangan Izin  Pengangkatan  Anak  (PIPA)  Daerah  sebelum  diterbitkannya  Surat  Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.  Pengadilan  yang  dimaksud  adalah  Pengadilan  Negeri  tempat  anak  yang  akan diangkat itu berada (berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No.2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak. Pengadilan Agama juga dapat memberikan penetapan anak berdasarkan hukum Islam (berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
Untuk proses pemeriksaan oleh Pengadilan, perlu mempersiapkan sedikitnya dua orang  saksi  untuk  memperkuat  permohonan  dan  meyakinkan  Pengadilan  bahwa pemohon  secara  sosial  dan  ekonomis,  moril  maupun  materiil  mampu  menjamin kesejahteraan  anak  yang  akan  diangkat,  kemudian  adanya  Penetapan  Pengadilan  dan diberikannya Surat Penetapan Pengadilan terkait hal tersebut.
Terkait  dengan  anak  yang  akan  diadopsi,  berdasarkan Staatblaad 1917  No.  129, diatur tentang pengangkatan anak yang hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki dan hanya  dapat  dilakukan  dengan  Akta  Notaris.  Staatblaad  ini  mengatur  tentang pengangkatan  anak  bagi  orang-orang  Tionghoa  yang  selain  memungkinkan pengangkatan anak oleh pemohon yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda). Namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan suami  meninggalkan wasiat  yang  isinya  tidak  menghendaki  pengangkatan  anak,  maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.
Pengangkatan anak menurut Staatblaad ini hanya dimungkinkan untuk anak laki- laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akte Notaris. Namun, Yurisprudensi (Putusan Pengadilan  Negeri  Istimewa  Jakarta)  tertanggal  29  Mei  1963,  telah  membolehkan mengangkat anak perempuan. 13
Tetapi hal tersebut sudah tergantikan sejak adanya surat edaran mahkamah agung tanggal 7 April 1979 No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa pengesahan pengangkatan anak warga negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan  suatu  penetapan  di  Pengadilan  negeri,  dan  tidak  dibenarkan  apabila pengangkatan  anak  tersebut  dilakukan  dengan  Akta  yang  dilegalisir  oleh  Pengadilan negeri. Sehingga dengan demikian, kasus pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan negeri.
Sehingga terkait dengan kasus pengakuan anak yang dibahas dalam penulisan ini, maka pengakuan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat dan orang tua kandung yang sifatnya privat antar pihak dan tidak melalui perngajuan permohonan lembaga atau dinas sosial, seharusnya didasarkan pada surat edaran mahkamah agung tanggal 7 April 1979 No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak harus dengan penetapan pengadilan.

## E. Penutup
Berdasarkan teori dan analisa pembahasan terhadap kasus pengangkatan anak atau pada kasus tersebut lebih tepat dengan istilah pengakuan anak, maka dapat disimpulkan bahwa  Pada  dasarnya  pengangkatan  anak  harus  dengan  penetapan  Pengadilan,  hal tersebut didasarkan pada surat edaran mahkamah agung tanggal 7 April 1979 No. 2 tahun
13 artikel Adopsi Anak oleh Lembaga Bantuan Hukum APIK
1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa pengesahan pengangkatan anak warga negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan Akta yang dilegalisir oleh Pengadilan negeri.
Kasus pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan negeri dan Akta yang dibuat dihadapan notaris terkait dengan pengakuan anak hanya bersifat pengikatan terhadap apa yang dikehendaki para pihak secara privat terkait hubungan hukum masing- masing pihak tersebut terhadap pengangkatan anak dan tidak memiliki kekuatan hukum mutlak terkait dengan legalitas status pengangkatan anak tersebut jika tidak didaftarkan dan mendapat penetapan Pengadilan negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku :
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010 Ahmadi Miru, Hukum Perikatan , Rajawali Pers, Jakarta, 2013
A. Plito, Pembuktian Dan Daluwarsa , PT. Intermasa, Jakarta, 1986
Djaja.S.Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia , Tarsito, Bandung, 1982 Dzulkifli dan Ustman, Kamus Hukum , Quantum Media Pers, Jakarta, 2010
Kartini  Muljani  Dan  Gunawan Widjaja, Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian , Rajawali Pers, Jakarta, 2010 Lulik  Djatikumoro, Hukum  Pengangkatan  Anak  Di  Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2011
Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2006 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2011 R, Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan , Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak , Sinar Grafika, Jakarta, 2012 Sjaifurrachman, Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta , CV. Mandar Maju, Bandung, 2011 Subekti, Hukum Perjanjian , PT. Intermasa, Jakarta, 2002
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , PT. Intermasa, Jakarta, 1980
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 1999 Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Gross Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi , Rinika Cipta, Jakarta, 1993

## B. Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Ketentuan-Ketentuan Untuk Seluruh Indonesia Tentang Hukum Perdata Dan Hukum Dagang
PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
SEMA RI Nomor  6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 Mengenai Pengangkatan Anak