## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v6i1.923
Tinjauan Antropologi Hukum terhadap Perilaku Masyarakat Kota Jambi Yang Tidak Menggunakan Kaca Spion pada Sepeda Motor di Jalan Raya
Dedy Syaputra 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence email: dedy.syaputra@unbari.ac.id
Abstrak .  Sekarang  ini  masih  banyak  pengendara  sepeda  motor  yang  tidak  menggunakan  kaca  spion  pada  sepeda motornya.Dengan  adanya  peristiwa  hukum  seperti  ini  maka  objek  kajian  dalam  penelitian  ini  adalah  perilaku  masyarakat  Kota Jambi tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris  sehingga  penelitian  ini  lebih  bersifat  deskriptif,  sumber  datanya  adalah  sumber  primer  dan  sekunder,  pendekatan penelitian  ini  adalah  pendekatan  kasus,  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  dokumen  dan  analisis  data dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perilaku  masyarakat  Kota  Jambi  masih melakukan pelanggaran tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motornya, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan adalah dalam Pasal  285  (1)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  sanksi  pidananya  yaitu  sanksi pidana kurungan dan sanksi denda dan cara untuk mengubah perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya adalah penerapan sanksi pidana, sosialisasi dan pemasangan CCTV di persimpangan jalan oleh Satlantas Polresta Jambi dan kesadaran diri dari masyarakat Kota Jambi.
Kata Kunci : Antropologi, Hukum, Masyarakat, Jambi, Spion
Abstract. Currently, there are still many motorcycle riders  who do not use   rear view mirrors on their motorbikes. With a legal event  like  this,  the  object  of  study  in  this  study  is  the  behavior  of  the  people  of  Jambi  City  not  using  rear-view  mirrors  on motorbikes. The research method used in this research is empirical juridical so that this research is more descriptive in nature, the data sources are primary and secondary sources, the research approach is a case approach, the data collection technique in this study is a document study and the data analysis in this study was carried out qualitatively. . The results of the study indicate that  the  behavior  of  the  people  of  Jambi  City  still  commits  violations  of  not  using   rear  view  mirrors  on  their  motorbikes,  the criminal  sanctions  that  can  be  imposed  are  in  Article  285  (1)  of  Law  Number  22  of  2009  concerning  Road  Traffic  and Transportation.  and  fines  and  ways  to  change  the  behavior  of  the  people  of  Jambi  City  who  do  not  use   rear  view  mirrors  on motorbikes on the highway are the application of criminal sanctions, socialization and installation of CCTV at crossroads by the Jambi City Police Traffic Unit and self-awareness from the people of Jambi City.

## Keywords: Anthropology, Law, Society, Jambi, Spy

## PENDAHULUAN
Sepeda  motor  sudah  dirancang  sedemikian  rupa  dari  pabriknya  sesuai  dengan  fungsi  dan  manfaat  yang diberikan kepada ada baik pengguna maupun penumpang sepeda motor tersebut. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga sudah  menetapkan  terkait  dengan  standar  dalam  penggunaan  sepeda  motor  agar  memberikan  kenyamanan  dan keamanan terhadap pengendara sepeda motor. Salah satu standar sepeda motor yang telah ditentukan oleh pemerintah di dalam undang-undang yaitu kaca spion. Keberadaan kaca spion pada sepeda motor tentunya memiliki manfaat dan fungsi terhadap pengendara sepeda motor tersebut karena dengan adanya spion maka pengendara sepeda motor dapat melihat  kendaraan  di  belakangnya  sehingga  mengetahui  bagaimana  posisi  kendaraan  yang  harus  ia  jalankan  untuk menghindari kecelakaan.
Namun,  terkadang  pengguna  sepeda  motor  seringkali  mengabaikan  bahkan  melepaskan  kaca  spion  sepeda motornya  dengan  tujuan  menjaga  gengsi  terhadap  teman-temannya,  bahkan  ada  juga  yang  berpendapat  bahwa menggunakan Kaca spion pada sepeda motor merupakan kendaraan orang tua, dengan kata lain bahwa menggunakan kaca spion itu merupakan sepeda motor milik orang tua yang ketinggalan zaman. Kondisi yang demikian sudah biasa dilakukan  oleh  para  pengendara  dalam  berkendara  sepeda  motor  karena  dengan  jiwanya  yang  masih  labil  dan  tidak memikirkan  keselamatan  dirinya  sebagai  pengendara  sepeda  motor.  Selain  itu,  para  pengendara  yang  mengendarai sepeda motor tersebut seringkali menggantikan  kaca  spion sepeda motornya dengan berbagai macam  aksesoris  yang dapat  menggantikan  kaca  spion  tersebut.  Hal  yang  demikian  tentunya  akan  membahayakan  bagi  diri  pengendara sepeda motor tersebut jika ada kendaraan dari belakang yang berbadan besar seperti fuso atau truk yang mereka tidak tahu, akan tetapi mereka mendadak langsung mengambil posisi tengah jalan. Jika hal ini terjadi maka kecelakaan akan terjadi antara fuso atau truk dengan sepeda motor tersebut.
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Dedy Syaputra, Tinjauan Antropologi Hukum terhadap Perilaku Masyarakat Kota Jambi Yang Tidak Menggunakan Kaca Spion pada Sepeda Motor di Jalan Raya
Dengan  ada  kecelakaan  ini  selain  merugikan  diri  si  pengendara  sepeda  motor  tersebut,  juga  merugikan pengendara  lain  sehingga  aktivitas  pengendara  lain  akan  terhambat  dan  harus  menjalankan  proses  jika  kecelakaan tersebut  ditangani  oleh  kepolisian  lalu  lintas.  Untuk  itu,  sangat  rugi  apabila  pengendara  sepeda  motor  tidak menggunakan kaca spionnya pada kendaraan sepeda motornya karena akan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan memperlambat  kendaraan  lain  untuk  melakukan  aktivitas  selain  kendaraan  yang  menabrak  sepeda  motor  tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh pengendara yang tidak menggunakan kaca spion maka dikeluarkan suatu  aturan  hukum terkait dengan penggunaan  kaca  spion pada sepeda motor. Aturan hukum ini diterbitkan guna untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan Jalan raya sehingga bagi  siapa  saja  baik  pengendara  sepeda  motor  maupun  mobil  akan  merasa  nyaman  jika  semuanya  mentaati  aturan hukum tersebut termasuk juga menggunakan kaca spion pada sepeda motor.
Aturan  hukum  yang  dimaksud  dalam  mengatur  penggunaan  kaca  spion  pada  sepeda  motor  yaitu  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan.  Adapun  tujuan  yang  tercantum  dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai berikut :
1. Terwujudnya  pelayanan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  aman,  selamat,  tertib,  lancar  dan  terpadu  dengan moda  angkutan  lain  untuk  mendorong  perekonomian  nasional,  memajukan  kesejahteraan  umum,  memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Jadi, apabila dilihat dari salah satu tujuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang  Lalu Lintas Dan  Angkutan  Jalan  bahwa  terwujudnya  etika  berlalu  lintas  dan  budaya  bangsa.  Etika  berlalu  lintas  dalam  hal  ini maksudnya mematuhi semua peraturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  terkait  dengan  penggunaan  kaca  spion  dan  apabila  melanggar  peraturan  yang  telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini maka akan dikenakan  sanksi  pidana  kurungan  paling  lama  2  (dua)  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp.  500.000,00  (lima  ratus ribu rupiah).
Walaupun  telah  ada  sanksi  pidana  baik  Pidana  kurungan  maupun  pidana  denda  terkait  dengan  tidak menggunakan Kaca spion pada sepeda motornya, akan tetapi masyarakat kota Jambi masih juga ada yang melanggar terkait  dengan  tidak  menggunakan  Kaca  spion  pada  sepeda  motornya.  Tidak  menggunakan  Kaca  spion  pada  sepeda motor  ini  tidak  hanya  dilakukan  oleh  para  remaja  saja,  melainkan  juga  dewasa  dan  orang  tua  ada  juga  yang  tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motornya. Hal yang demikian tentunya sangat dikhawatirkan mengingat akibat yang akan ditimbulkan dari tidak menggunakan Kaca spion pada sepeda motor tersebut.
Dengan  melihat  permasalahan  diatas  maka  penulis  memberikan  batasan  dalam  makalah  ini  sehingga mempermudah  dalam  menjelaskan  masalah  yang  sedang  diteliti.  Adapun  batasan  permasalahan  dalam  penelitian  ini yaitu :
1. Bagaimana perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya?
2. Apa saja sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya?
3. Bagaimana  cara  untuk  mengubah  perilaku  masyarakat  Kota  Jambi  yang  tidak  menggunakan  kaca  spion  pada sepeda motor di jalan raya?

## METODE
Dalam melakukan suatu penelitian tentunya ada metode penelitian yang digunakan sehingga penelitian tersebut dapat  terlaksana  sampai  selesai.  Selain  itu,  metode  penelitian  adalah  cara  melakukan  sesuatu  dengan  menggunakan pikiran  secara  seksama  untuk  mencapai  suatu  tujuan  dengan  cara  mencari,  mencatat,  merumuskan  dan  menganalisis sampai menyusun laporan. 2 Adapun metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  dalam  pokok  penelitian  ini  adalah  penelitian  empiris.  Penelitian  yuridis  empiris  atau  biasa disebut  dengan  penelitian  hukum  sosiologis  (penelitian  lapangan)  yaitu  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku serta  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataannya  di  masyarakat. 3 Jadi,  dalam  penelitian  mengkaji  tinjauan  antropologi hukum terhadap perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya menggunakan penelitian empiris karena  mengkaji  perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya.
2. Spesifikasi Penelitian
2 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, metodologi penelitian , PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal 1.
3 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 15.
Dedy Syaputra, Tinjauan Antropologi Hukum terhadap Perilaku Masyarakat Kota Jambi Yang Tidak Menggunakan Kaca Spion pada Sepeda Motor di Jalan Raya
Spesifikasi  penelitian  dilakukan  guna  untuk  mempermudah  dalam  jelaskan  permasalahan  yang  sedang diteliti  dalam  penelitian  ini.  Adapun  spesifikasi  penelitian  tinjauan  antropologi  hukum  terhadap  perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya ini bersifat deskriptif. Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  melukiskan  tentang  hal  di  daerah  dan  saat  tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya. 4
Penelitian  deskriptif  dalam  hal  ini  yaitu  meneliti  permasalahan  terkait  dengan   perilaku  masyarakat  Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya, kemudian menjelaskan terkait dengan sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  masyarakat  Kota  Jambi  yang  tidak  menggunakan  kaca  spion  pada sepeda motor di jalan raya dan memaparkan  tentang  cara untuk mengubah perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya.
3. Sumber Data
Dalam  melakukan  suatu  penelitian  tentunya  harus  menggunakan  sumber  data  untuk  mencari  kebenaran  di dalam penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, data penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : 5
a. Penelitian Lapangan ( Field Research )
Sumber  data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  masyarakat  yang  akan  diteliti. 6 Adapun sumber primer dalam penelitian tinjauan antropologi hukum terhadap perilaku masyarakat Kota Jambi yang  tidak  menggunakan  kaca  spion  pada  sepeda  motor  di  jalan  raya  ini  yaitu  meneliti  secara  langsung  ke masyarakat Kota Jambi.
Digunakan  data  primer  untuk  menjelaskan  tentang  perilaku  masyarakat  Kota  Jambi  yang  tidak  menggunakan kaca  spion  pada  sepeda  motor di  jalan  raya  karena  tidak  menggunakan  kaca  spion  tersebut  telah  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam penelitian empiris ini juga  data  primer  sebagai  data  pendukung  dalam  melakukan  cara  untuk  mengubah  perilaku  masyarakat  Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya
b. Penelitian Kepustakaan ( Library Research )
Sumber  data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  bahan  kepustakaan  atau  literatur  yang  mempunyai hubungannya  dengan  objek  penelitian.  Dalam  penelitian  hukum  normatif,  maka  sumber  data  yang  utama berasal  dari  data  kepustakaan. 7 Dalam  penelitian  tentang  tinjauan  antropologi  hukum  terhadap  perilaku masyarakat  Kota  Jambi  yang  tidak  menggunakan  kaca  spion  pada  sepeda  motor  di  jalan  raya  maka  penulis mengambil  sumber  data  sekunder  dari  bahan  kepustakaan  seperti  buku-buku  dan  website  internet  yang terpercaya dan ada hubungannya dengan pokok penelitian yaitu terkait dengan perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya.
Setelah  mempelajari  buku-buku  dan  website  internet,  kemudian  peneliti  melihat  sejauh  mana  perilaku masyarakat  Kota  Jambi  yang  tidak  menggunakan  kaca  spion  pada  sepeda  motor  di  jalan  raya  dan  sanksi pidananya  serta  cara  untuk  mengubah  perilaku  masyarakat  Kota  Jambi  agar  menggunakan  kaca  spion  pada sepeda motor di jalan raya
4. Pendekatan Penelitian
Dalam melakukan penelitian  empiris diperlukan suatu pendekatan guna untuk mengetahui hubungan antara peraturan  perundang-undangan  dengan  permasalahan  yang  sedang  terjadi.  Oleh  karena  itu,  pendekatan  penelitian terkait  permasalahan  tinjauan  antropologi  hukum  terhadap  perilaku  masyarakat  Kota  Jambi  yang  tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya adalah pendekatan kasus.
Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam  praktik  hukum. 8 Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kasus  karena  melihat perilaku  dan  sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  masyarakat  Kota  Jambi  yang  tidak  menggunakan  kaca spion pada sepeda motor di jalan raya.
5. Teknik Pengumpulan Data
Di  dalam  mengumpulkan  data  primer  tentunya  digunakan  teknik  pengumpulan  data.  Adapun  teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  dokumen.  Studi  dokumen  merupakan  studi  yang  mengkaji tentang  berbagai  dokumen-dokumen,  baik  yang  berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan  maupun
4 H.  Salim  Hs  Dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan  Disertasi ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 9.
5 Ibid , hal 15.
6 Ibid .
7 Ibid , hal 16.
8 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hal 321.
Dedy Syaputra, Tinjauan Antropologi Hukum terhadap Perilaku Masyarakat Kota Jambi Yang Tidak Menggunakan Kaca Spion pada Sepeda Motor di Jalan Raya
dokumen-dokumen  yang  sudah  ada. 9 Jadi,  di  dalam  penelitian  hukum  empiris  ini  peneliti  melakukan  studi dokumennya berupa melakukan tinjauan antropologi hukum terhadap perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan  kaca  spion  pada  sepeda  motor  di  jalan  raya,  kemudian  mengaitkannya  dengan  buku-buku  dan website internet yang ada hubungannya dengan antropologi hukum terhadap perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor.
6. Analisis Data
Mengingat di dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris maka analisis data dalam penelitian tentang tinjauan  antropologi  hukum  terhadap  perilaku  masyarakat  Kota  Jambi  yang  tidak  menggunakan  kaca  spion  pada sepeda  motor  di  jalan  raya  ini  dilakukan  secara  kualitatif.  Secara  kualitatif  yakni  menguraikan  data  secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. 10
Dengan  demikian,  dalam  penelitian  tinjauan  antropologi  hukum  terhadap  perilaku  masyarakat  Kota  Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya ini memberikan penjelasan terkait dengan hal yang  diteliti  sesuai  data  yang  ada  dimana  data  tersebut  memiliki  mutu  yang  berkualitas  dan  hasil  penelitian  ini dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur dan sistematik, dimana kalimat-kalimat tersebut akan dituangkan di dalam pembahasan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perilaku Masyarakat Kota Jambi Yang Tidak Menggunakan Kaca Spion Pada Sepeda Motor Di Jalan Raya
Setiap  kendaraan  baik  itu  sepeda  motor  maupun  mobil  harus  menggunakan  kaca  spion  untuk  mengetahui keadaan  di  belakang  sehingga  pengendara  tersebut  dapat  waspada  ketika  pengendara  dari  belakang  yang  hendak memotong kendaraan tersebut. Hal ini dikatakan demikian karena banyak pengendara sepeda motor yang lalai melihat kaca  spion  sepeda  motornya  seringkali  terjadi  kecelakaan  seperti  terserempet  maupun  pengendara  dan  sepeda motornya masuk ke dalam bawah truk maupun fuso. Dengan demikian, walaupun kaca spion tersebut hanya berbentuk kecil  tetapi  manfaat  yang  dihasilkan  begitu  besar  terhadap  pengendara  sepeda  motor  itu  sendiri  terutama  untuk keselamatan dirinya.
Namun,  masih  banyak  pengendara  sepeda  motor  yang  tidak  mengetahui  manfaat  dan  fungsi   kaca  spion  dari sepeda motor itu sendiri sehingga terjadilah kecelakaan. Perilaku yang tidak disiplin dalam berlalu lintas seperti tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor ini tidak hanya dilakukan oleh para remaja saja melainkan juga orang tua di  kota  Jambi  masih  banyak  ditemukan  tidak  menggunakan  kaca  spion  pada  sepeda  motornya  sehingga  ketika  mau melihat  arah  dari  belakang  mereka  harus  menoleh  ke  belakang  dan  mereka  seketika  tidak  mengetahui  kondisi  yang terjadi  di  depan  mereka  itu  sendiri.  Hal  yang  demikian  juga  seringkali  pengendara  sepeda  motor  menabrak  bagian belakang  kendaraan  yang  ada  di  depan  sepeda  motor  tersebut.  Oleh  karena  itu,  perilaku  yang  seperti  ini  tidak seharusnya  diterapkan  oleh  masyarakat  kota  Jambi  karena  mereka  harus  berperilaku  disiplin  lalu  lintas  guna  untuk menjaga keamanan mereka sendiri dalam berlalu lintas.
Sebenarnya  masyarakat  kota  Jambi  telah  mengetahui  manfaat  dan  fungsi  dari  menggunakan  kaca  spion  di sepeda  motornya,  akan  tetapi  rasa  gengsi  dan  masih  memiliki  tingkat  egois  yang  belum  bisa  stabil  maka  mereka melanggar  disiplin  lalu  lintas  dengan  tidak  menggunakan  Kaca  spion  pada  sepeda  motornya.  Jika  perilaku  ini  terus terjadi kepada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan kaca spion pada kendaraannya maka dikhawatirkan akan sering terjadi kecelakaan di kota Jambi sebab perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak patuh terhadap undang- undang lalu lintas.
Selain itu juga, kebanyakan masyarakat kota Jambi tidak mengetahui dalam berlalu lintas di jalan raya sehingga mereka  tidak  hati-hati  dalam  berkendara  sepeda  motor  di  jalan  raya  termasuk  juga  tidak  menggunakan  Kaca  spion pada  kendaraan  sepeda  motornya.  Dalam  hal  ini,  pengetahuan  dalam  berkendara  sepeda  motor  di  jalan  raya  jangan penting  agar  pengendara  sepeda  motor  tersebut  tidak  merugikan  diri  sendirinya  dan  orang  lain  ketika  berkendara  di jalan raya. Dengan tidak mengetahui dalam berlalu lintas tersebut maka masyarakat kota Jambi tidak memperhatikan keselamatan dirinya termasuk juga dalam hal ini tidak menggunakan kaca spion sepeda motornya.
Sebenarnya  keberadaan  kaca  spion  pada  sepeda  motor  yang  telah  dirancang  oleh  pabriknya  berguna  untuk mengetahui  situasi  di  belakang  sepeda  motor  tersebut.  Apabila  pengendara  sepeda  motor  tidak  menggunakan  Kaca spion  pada  sepeda  motornya  merupakan  suatu  perbuatan  yang  telah  melanggar  undang-undang  lalu  lintas  dan termasuk  pelanggaran  dalam  berlalu  lintas  di  jalan  raya.  Akan  tetapi,  terkadang  masyarakat  kota  Jambi  tidak menggunakan  kaca  spion  pada  sepeda  motornya  karena  menurut  mereka  kaca  spion  yang  berada  di  sepeda  motor mereka  membuat  mereka  menjadi  risih  dengan  keberadaannya.  Namun,  jika  terjadi  operasi  lalu  lintas  maka  mereka dengan terpaksa menggunakan kaca spion pada sepeda motornya guna untuk menghindari hilang yang dilakukan oleh
9 H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit , hal 19.
10 Ishaq , Metode Penelitian Hukum , Alfabeta, Bandung, 2017, hal 73.
Dedy Syaputra, Tinjauan Antropologi Hukum terhadap Perilaku Masyarakat Kota Jambi Yang Tidak Menggunakan Kaca Spion pada Sepeda Motor di Jalan Raya
polisi  lalu  lintas.  Dengan  demikian,  perilaku  masyarakat  kota  Jambi  terhadap  penggunaan  kaca  spion  pada kendaraannya  hanya  untuk  lolos  dari  tilang  yang  dilakukan  oleh  polisi  lalu  lintas  dan  tidak  bertujuan  untuk keselamatan dirinya dalam berlalu lintas di jalan raya.
Apabila dilihat dari perilaku masyarakat kota Jambi yang tidak menggunakan Kaca spion pada sepeda motornya dan  hanya  digunakan  ketika  terjadi  operasi  tilang  oleh  polisi  lalu  lintas  maka  dapat  dikatakan  bahwa  perilaku masyarakat  kota Jambi dalam hal ini belum terwujudnya kesadaran terhadap peraturan hukum yang telah ditentukan yaitu  peraturan  hukum  terkait  dengan  penggunaan  kaca  spion  dalam  berlalu  lintas  di  jalan  raya.  Jika  kondisi  yang demikian  terus  terjadi  maka  akan  mengancam  keselamatan  bagi  pengendara  sepeda  motor  itu  sendiri  dalam berkendaraan sepeda motor di jalan raya.

## Sanksi  Pidana  Yang  Dapat  Dijatuhkan  Kepada  Masyarakat  Kota  Jambi  Yang  Tidak  Menggunakan  Kaca Spion Pada Sepeda Motor Di Jalan Raya
Dengan  banyaknya  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  dari  tidak  menggunakan  kaca  spion  pada  sepeda  motor maka sudah seharusnya pengendara sepeda motor harus menggunakan kaca spion pada sepeda motornya. Jika masih ada  juga  pengendara  sepeda  motor  yang  tidak  menggunakan  kaca  spion  pada  sepeda  motornya  maka  si  pelanggar tersebut dapat dikenakan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun undang-undang yang berlaku dan mengatur terkait dengan kewajiban menggunakan kaca spion pada sepeda motor yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Tugas  undang-undang  yang  paling  penting  adalah  memberi  petunjuk  atau  pengarahan  pada  perilaku  ke  arah yang baru atau tujuan yang diharapkan. 11 Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini Telah memberikan petunjuk atau arahan kepada setiap manusia untuk berperilaku baik sesuai dengan  tujuan  yang  terdapat  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan Jalan ini. Adapun salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah terwujudnya etika berlalu lintas.
Oleh  karena  itu,  bagi  siapa  saja  yang  tidak  mentaati  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  maka  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pengendara  sepeda  motor  termasuk  juga  tidak menggunakan  kaca  spion  pada  sepeda  motor  termasuk  tidak  beretika  berlalu  lintas  sehingga  terhadap  pelanggaran tersebut  dapat  dikenakan  hukuman. Tidak  hanya  itu  saja,  dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  ini  juga  bertujuan  untuk  memberikan  keselamatan  terhadap  pengendara sepeda motor di jalan raya. Apabila pengendara sepeda motor menggunakan kaca spion pada sepeda motornya di jalan raya  maka  akan  memberikan  keselamatan  baik  terhadap  diri  si  pengendara  tersebut  maupun  penumpang  di belakangnya sehingga pengendara maupun penumpang tersebut sampai ke tujuan dengan selamat.
Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  ini  maka  sudah  seharusnya  diatur  sanksi  pidana  sehingga  siapa  saja  yang  melakukan pelanggaran  lalu  lintas  termasuk  juga  tidak  menggunakan  Kaca  spion  pada  kendaraan  sepeda  motornya  akan dikenakan sanksi pidana tersebut.
Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  ini  maka  sudah  seharusnya  diatur  sanksi  pidana  sehingga  siapa  saja  yang  melakukan pelanggaran  lalu  lintas  termasuk  juga  tidak  menggunakan  kaca  spion  pada  kendaraan  sepeda  motornya  akan dikenakan  sanksi  pidana  tersebut.  Hal  ini  juga  sama  yang  dikemukakan  oleh  Soedarto  bahwa  pidana  adalah penderitaan  yang  sengaja  di  bebankan  kepada  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  memenuhi  syarat-syarat tertentu. 12 Adapun  perbuatan  yang  memenuhi  syarat  tertentu  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini adalah tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor.
Dengan tidak menggunakan Kaca  spion pada sepeda motor maka terhadap pengguna sepeda motor yang telah melakukan pelanggaran tersebut dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal 285 (1) yang berisikan bahwa setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan  yang meliputi  kaca spion, klakson, lampu  utama, lampu rem, lampu penunjuk arah,  alat pemantul  cahaya, alat  pengukur  kecepatan,  knalpot  dan  kedalaman  alur  ban  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  106  ayat  (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Apabila dilihat dalam Pasal 285 (1)  yang berisikan bahwa  setiap orang  yang mengemudikan  Sepeda Motor di Jalan tersebut terdapat dua sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motornya. Adapun dua sanksi pidana tersebut yaitu sanksi pidana kurungan dan sanksi denda. Dengan adanya
11 Ahmad Redi , Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal 21.
12 Muladi dan Barda Nawawi Arief , Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung, 2005,  hal 2.
Dedy Syaputra, Tinjauan Antropologi Hukum terhadap Perilaku Masyarakat Kota Jambi Yang Tidak Menggunakan Kaca Spion pada Sepeda Motor di Jalan Raya
dua  sanksi  pidana  tersebut  merupakan  kepastian  hukum  terhadap  siapa  saja  yang  melakukan  pelanggaran  termasuk tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motornya.

## Cara Untuk Mengubah Perilaku Masyarakat Kota Jambi Yang Tidak Menggunakan Kaca Spion Pada Sepeda Motor Di Jalan Raya
Setiap  manusia  pasti  ada  yang  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  hukum  karena  tidak  semua  manusia melakukan  perbuatan  yang  taat  terhadap  hukum  sebab  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  manusia  itu  sendiri merupakan  perilaku  yang  telah  biasa  dilakukan  dalam  kehidupannya  sehari-hari  sehingga  perilaku  yang  buruk  akan terjadi  apabila  tidak  ada  dasar  hukum  yang  mengaturnya  termasuk  juga  peraturan  mengenai  penggunaan  kaca  spion pada sepeda motor. Untuk itu, hukum sebagai langkah penting bagi negara dalam upaya perubahan perilaku. 13 Dengan adanya  hukum  tersebut  maka  secara  paksa  harus  ditaati  setiap  manusia  yang  ada  di  masyarakat  termasuk  juga menggunakan kaca spion pada ada sepeda motornya.
Peraturan  hukum  yang  harus  memaksa  setiap  masyarakat  diharuskan  menggunakan  kaca  spion  pada  sepeda motornya  yaitu  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan.  Dalam  peraturan ini  bersifat  memaksa  karena  telah  ada  sanksi  pidana  jika  masyarakat  tetap  melakukan  pelanggaran  yaitu  tidak menggunakan  kaca  spion  pada  sepeda  motornya  ketika  berada  di  jalan  raya.  Adapun  sanksi  pidana  tersebut  telah diatur dalam Pasal 285 (1) yang berbunyi yaitu setiap orang  yang mengemudikan Sepeda  Motor di Jalan  yang tidak memenuhi  persyaratan  teknis  dan  laik  jalan  yang  meliputi  kaca  spion,  klakson,  lampu  utama,  lampu  rem,  lampu penunjuk  arah,  alat  pemantul  cahaya,  alat  pengukur  kecepatan,  knalpot  dan  kedalaman  alur  ban  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Peraturan-peraturan  dipersiapkan  oleh  para  penyusun  rancangan  pola  perilaku  yang  seharusnya  dilakukan. 14 Jadi, dengan adanya sanksi pidana baik berupa sanksi pidana kurungan maupun sanksi pidana denda secara langsung memberikan  pelajaran  dan  efek  jera  kepada  pelanggar  yang  tidak  menggunakan  kaca  spion  pada  sepeda  motornya untuk di kemudian hari menggunakan kaca spion pada sepeda motornya karena mengingat banyak bahaya dari akibat tidak  menggunakan  kaca  spion  pada  sepeda  motor.  Namun,  walaupun  telah  ada  sanksi  pidana  terhadap  si  pelanggar yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motornya, jika sanksi pidana tersebut atau Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  tidak  disosialisasikan  oleh  Satlantas  Polresta  Jambi  maka sanksi  pidana  tersebut  akan  menjadi  sia-sia  dan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan hanya sebagai pajangan belaka.
Untuk itu, di dalam mewujudkan suatu undang-undang yang efektif terhadap masyarakat khususnya dalam hal ini  penggunaan  kaca  spion  pada  sepeda  motor  maka  aparat  penegak  hukum  terutama  Satlantas  Polresta  Jambi  harus melakukan  sosialisasi  terhadap  masyarakat  kota  Jambi  terkait  dengan  aturan  menggunakan  kaca  spion  pada  sepeda motor  dan  sanksi  pidana  jika  melanggar  atau  tidak  menggunakan  kaca  spion  pada  sepeda  motor  kendaraan  mereka. Fungsi diadakannya sosialisasi oleh Satlantas Polresta Jambi guna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kota Jambi terkait dengan manfaat jika menggunakan kaca spion pada kendaraan sepeda motornya.
Apabila telah diberikan pemahaman oleh Satlantas Polresta Jambi terkait dengan penggunaan kaca spion pada sepeda  motor  namun  masih  juga  masyarakat  kota  Jambi  tidak  mematuhi  peraturan  hukum  dan  tidak  memahami sosialisasi  yang  telah  diberikan  oleh  sat  lantas  Polresta  Jambi  maka  Satlantas  Polresta  Jambi  dapat  melakukan penilangan  terhadap  si  pelanggar  yang  tidak  menggunakan  kaca  spion  pada  sepeda  motornya.  Selain  dilakukan sosialisasi oleh Satlantas Polresta Jambi, Satlantas Polresta Jambi juga dapat melakukan sarana prasarana lain sebagai penunjang  kegiatan  untuk  memantau  pengguna  sepeda  motor  yang  tidak  menggunakan  kaca  spion  pada  sepeda motornya.
Adapun  sarana  prasarana  yang  dapat  dilakukan  oleh  Satlantas  Polresta  Jambi  seperti  pemasangan  CCTV  di setiap  persimpangan  jalan  sehingga  mengetahui  siapa  saja  pengguna  sepeda  motor  yang  tidak  menggunakan  kaca spion dan adanya CCTV tersebut dapat merekam nomor plat kendaraan sehingga dapat dilakukan penilangan terhadap pengendara  sepeda motor tersebut. Adanya penilangan ini agar memberikan pelajaran  kepada masyarakat khususnya pengguna  sepeda  motor  yang  untuk  mentaati  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan dan menggunakan kaca spion pada sepeda motornya.
Tidak  hanya  itu  saja,  dengan  adanya  penilangan  yang  dilakukan  oleh  Satlantas  Polresta  Jambi  terhadap pengguna kendaraan sepeda motor yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motornya memberikan kesadaran terhadap pengguna sepeda motor itu sendiri. Dengan terbentuknya kesadaran masyarakat kota Jambi untuk mematuhi dan mentaati Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan menggunakan
13 Ahmad Redi , Op.Cit , hal 21.
14 Ibid .
Dedy Syaputra, Tinjauan Antropologi Hukum terhadap Perilaku Masyarakat Kota Jambi Yang Tidak Menggunakan Kaca Spion pada Sepeda Motor di Jalan Raya
kaca spion pada sepeda motornya maka keamanan dan keselamatan pengguna sepeda motor itu sendiri telah terwujud sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

## SIMPULAN
1. Perilaku  masyarakat  Kota  Jambi  yang  tidak  menggunakan  kaca  spion  pada  sepeda  motor  di  jalan  raya  adalah perilaku  masyarakat  Kota  Jambi  masih  melakukan  pelanggaran  tidak  menggunakan  kaca  spion  pada  sepeda motornya.
2. Sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  masyarakat  Kota  Jambi  yang  tidak  menggunakan  kaca  spion  pada sepeda  motor  di  jalan  raya  adalah  dalam  Pasal  285  (1)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sanksi pidananya yaitu sanksi pidana kurungan dan sanksi denda.
3. Cara untuk mengubah perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya adalah penerapan sanksi pidana, sosialisasi dan pemasangan CCTV di persimpangan jalan oleh Satlantas Polresta Jambi dan kesadaran diri dari masyarakat Kota Jambi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad Redi, 2018, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Sinar Grafika, Jakarta Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, metodologi penelitian , PT. Bumi Aksara, Jakarta H. Salim Hs Dan Erlies  Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum , Alfabeta, Bandung Johnny Ibrahim, 2007, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayu Media Publishing, Malang Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005 , Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan