Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS. Ronggowaluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat-41361 Email: jurnalpositum@gmail.com

## Legalitas Penggunaan Senjata Nuklir di Ruang Angkasa
The Legality of the Use of Nuclear Weapons in Space
Intan Riwayaty Amran, 1 Eki Priady Sinaga, 2 Ema Septaria 3
1 Mahasiswa Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia, Email: hello.intanamran@gmail.com
2 Mahasiswa Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia, Email: sinagaekipriady@gmail.com
3 Dosen Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia, Email: emaseptaria@unib.ac.id

## ABSTRAK
Legalitas penggunaan senjata nuklir di ruang angkasa telah menjadi isu yang semakin mendapat perhatian  dalam  hukum  internasional.  Dalam  konteks  ini,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menyelidiki  kerangka  hukum  yang  mengatur  penggunaan  senjata  nuklir  di  ruang  angkasa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum yang multi-faset yang mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  studi  literatur  yang  mencakup  artikel ilmiah,  buku,  laporan  penelitian,  dokumen  hukum,  putusan  pengadilan,  dan  literatur  hukum lainnya  yang  relevan.  Hasil  penelitian  mengidentifikasi  bahwa  meskipun  terdapat  perjanjian internasional  yang  melarang  penempatan  senjata  nuklir  di  ruang  angkasa,  masih  ada kompleksitas  dalam  menerapkan  dan  menegakkan  ketentuan  tersebut.  Penelitian  ini memberikan  wawasan  yang  mendalam  tentang  legalitas  penggunaan  senjata  nuklir  di  ruang angkasa dan implikasinya dalam konteks hukum internasional.
Kata Kunci: Hukum Internasional; Legalitas; Luar Angkasa; Senjata Nuklir.

## ABSTRACT
Legality of using nuclear weapons in space has become an increasingly pressing issue in international law. In this context, this research aims to investigate the legal framework governing use of nuclear weapons in space. Research method employed is a multi-faceted legal research approach, with a focus on  analyzing  legal  documents  and  the  applicable  legal  framework  at  international  level.  The approaches used include the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. Data used in this research comes from a literature study that includes scientific articles, books, research reports, legal documents, court decisions, and other relevant legal literature. Research results identify that while there are international agreements prohibiting the placement of nuclear weapons in space, there is still complexity in implementing and enforcing these provisions. This research provides in-depth insights into the legality of the use of nuclear weapons in space and its implications in the context of international law.
Keywords : International Law; Legality; Nuclear Weapon, Outer Space.
Intan Riwayaty Amran, Eki Priady Sinaga, Ema Septaria: Legalitas Senjata Nuklir Di Luar Angkasa

## A. LATAR BELAKANG
Ruang  angkasa  merupakan  domain  baru  bagi  umat  manusia  yang menawarkan  potensi  luar  biasa  untuk  eksplorasi,  penelitian,  dan  kerja  sama internasional. Penggunaan nuklir di ruang angkasa merupakan topik kompleks dan  kontroversial  yang  memicu  perdebatan  sengit  mengenai  legalitas  dan implikasinya.  Dewasa  ini,  terdapat  beberapa  hukum  internasional  yang mengatur  kegiatan  di  ruang  angkasa  tetapi  hal  tersebut  menimbulkan pertanyaan  apakah  penggunaan  senjata  nuklir  telah  diatur  oleh  ketentuan- ketentuan tersebut. Dengan demikian, hal tersebutlah  yang akan dikaji dalam artikel ini.
Legalitas penggunaan senjata nuklir di ruang angkasa adalah sebuah topik yang sangat relevan dalam konteks hukum internasional dan keamanan global. 1 Seiring dengan kemajuan teknologi dan eksplorasi ruang angkasa, pertanyaan mengenai  potensi  penggunaan  senjata  nuklir  di  luar  atmosfer  bumi  menjadi semakin  signifikan.  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  telah  menetapkan perjanjian-perjanjian, seperti Treaty on the Principles Governing the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies 1967 (Traktat Luar Angkasa)  yang  bertujuan  penggunaan  ruang  angkasa  untuk  kedamaian  umat manusia  di  dunia. 2 Traktat  ruang  angkasa  juga  memuat  peraturan  yang melarang  penempatan  senjata  nuklir  di  ruang  angkasa,  tetapi  masih  ada
1 M. Bourbonniere and R. J. Lee, “Legality of the Deployment of Conventional Weapons in  Earth  Orbit:  Balancing  Space  Law  and  the  Law  of  Armed  Conflict,”  European  Journal  of International  Law  18,  no.  5  (November  1, 2007):  873 – 901,  https://doi.org/10.1093/ejil/chm051. “Beberapa  negara  menginterpretasikan  Pasal  IV  Space  Treaty  sebagai  prinsip  non -militerisasi, tetapi sebenarnya belum ada interpretasi resmi sehingga hal tersebut masih menjadi perdebatan dalam dunia internasional.”
2 UNGA,  Regulation,  limitation  and  balanced  reduction  of  all  armed  forces  and  all armaments; conclusion of an international convention (treaty) on the reduction of armaments and the prohibition of atomic, hydrogen and other weapons of mass destruction, Res. 1148(XII), UN Doc. A-RES-1148(XII) (1957), para. 1(f); and UNGA, Question of the peaceful use of outer space, Res. 1348 (XIII), U.N. Doc. A/4090 (1958)
Intan Riwayaty Amran, Eki Priady Sinaga, Ema Septaria: Legalitas Senjata Nuklir Di Luar Angkasa
kekhawatiran  tentang  potensi  pelanggaran  dan  kesenjangan  dalam implementasi dan penegakan hukum tersebut.
Penggunaan  senjata  nuklir  di  ruang  angkasa  menimbulkan  sejumlah masalah  yang  kompleks,  termasuk  dampaknya  terhadap  stabilitas  dan keamanan global serta lingkungan luar angkasa. 3 Tiga aspek negatif utama dari senjata  nuklir  antara  lain  kerusakan  dalam  periode  waktu  yang  tidak  dapat diperkirakan, tidak ada satupun subjek dalam hukum internasional yang dapat menanggulangi  dan  memperbaiki  kerusakan  akibat  nuklir,  serta  jangkauan kerusakan yang sangat luas dan tidak terbatas. 4
Dalam hal ini, pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur penggunaan senjata nuklir di ruang angkasa sangatlah penting. Hal ini melibatkan analisis terperinci terhadap perjanjian internasional, undang-undang nasional, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Selain itu, adanya kepentingan geopolitik dan militer yang tinggi dalam eksploitasi ruang angkasa menambah kompleksitas isu ini. Negara-negara dengan kemampuan teknologi nuklir dapat memiliki  motivasi  untuk  memanfaatkan  ruang  angkasa  sebagai  domain  untuk memperkuat  kekuatan  militer  mereka. 5 Oleh  karena  itu,  perlunya  kerangka hukum  yang  jelas  dan  efektif  untuk  mencegah  penempatan  dan  penggunaan senjata nuklir di ruang angkasa menjadi semakin mendesak.
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menyediakan  wawasan  yang  komprehensif tentang  kerangka  hukum  yang  ada,  tantangan-tantangan  yang  dihadapi,  dan
3 Yusvitasari, Devi. "State Responsibility dari adanya space debris luar angkasa." Jurnal Media  Komunikasi  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan  2.1  (2020):  57-78.  Dapat  juga dilihat  di  Simamora,  Silwanus  Uli,  Mexsasai  Indra,  and  Ledy  Diana.  Tanggungjawab  Negara Peluncur  Benda  Angkasa  Terkait  Masalah  Sampah  Luar  Angkasa  (Space  Debris)  Berdasarkan Liability Convention 1972. Diss. Riau University, 2016.
4 Rebecca Davis Gibbons (2018): The humanitarian turn in nuclear disarmament and the Treaty  on  the  Prohibition  of  Nuclear  Weapons,  The  Nonproliferation  Review,  DOI: 10.1080/10736700.2018.1486960
5 Situmorang,  Veronica  Marsaulina.  "Rivalitas  Negara  Adidaya  di  Ruang  Angkasa." Transformasi Global 7.2 (2020): 292-298.
Intan Riwayaty Amran, Eki Priady Sinaga, Ema Septaria: Legalitas Senjata Nuklir Di Luar Angkasa
rekomendasi  untuk  mengatasi  isu  ini  secara  efektif  dalam  konteks  hukum internasional dan keamanan global.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  penulis  mengambil  rumusan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan tentang legalitas penggunaan senjata nuklir di ruang angkasa dalam kerangka hukum internasional?
2. Bagaimana  konsekuensi  penggunaan  senjata  nuklir  di  ruang  angkasa berdasarkan hukum internasional?

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penilitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang tertulis dan penafsirannya untuk menjawab legalitas penggunaan  senjata  nuklir  di  ruang  angkasa.  Sumber  dari  penelitian  ini berdasarkan  studi  pustaka  dan  data-data  sekunder  yang  didapatkan  melalui pencarian konvensi internasional, literatur hukum, serta kasus-kasus terkait yang pernah terjadi sebelumnya. Data-data sekunder tersebut didapatkan dari studi kepustakaan yang penulis peroleh dari dokumen-dokumen resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, jurnal, putusan International Court of Justice , dan sumber-sumber lainnya yang dapat diakses dengan internet.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan  Umum  Terkait  Penggunaan  Senjata  Nuklir  Di  Ruang Angkasa
Ruang angkasa, wilayah yang luas dan belum terjamah, kini menjadi fokus perhatian  dalam  hal  pengaturan  penggunaan  senjata  nuklir.  Seiring perkembangan  teknologi  dan  potensi  militarisasi  ruang  angkasa,  muncul kekhawatiran  tentang  penggunaan  senjata  nuklir  yang  dapat  membawa
Intan Riwayaty Amran, Eki Priady Sinaga, Ema Septaria: Legalitas Senjata Nuklir Di Luar Angkasa
konsekuensi mengerikan bagi umat manusia dan planet bumi. Hingga saat ini, belum ada perjanjian internasional yang secara eksplisit melarang penggunaan senjata nuklir di ruang angkasa. Namun, terdapat beberapa instrumen hukum internasional yang dapat digunakan sebagai rujukan utama dalam menganalisis legalitas  penggunaan  senjata  nuklir  di  ruang  angkasa  meliputi  konvensi internasional, prinsip hukum umum dan jurisprudensi.

## a. Pengaturan dalam konvensi internasional
Pengaturan  internasional  tentang  larangan  penggunaan  senjata  nuklir  di ruang  angkasa  diawali  dengan Treaty  Banning  Nuclear  Weapon  Test  in  the Atmosphere, in Outer Space and Under Water 1962 (PTBT) yang melarang uji coba senjata  nuklir  di  atmosfer,  ruang  angkasa,  dan  di  bawah  air. 6 Negara-negara penandatangan traktat tidak dipernekankan untuk melakukan uji coba senjata nuklir di tiga tempat tersebut. Pembentukan PTBT oleh tiga negara besar yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet dan Inggris Raya dilatar belakangi oleh lima faktor utama, yaitu: 7

## 1) Kekhawatiran terhadap dampak negatif uji coba nuklir
Pada masa perang dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet melakukan uji coba senjata nuklir yang menghasilkan emisi radiasi yang sangat berbahaya bagi kesehatan  manusia  dan  lingkungan.    Hal  tersebut  memicu  kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir yang akan menimbulkan dampak negatif bagi seluruh dunia.
6 United  Nations.  (1963).  Treaty  on  the  Prohibition  of  Nuclear  Weapons  Tests  in  the Atmosphere,  in  Outer  Space  and  Under  Water.  United  Nations  Treaty  Series.  Diambil  dari https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20480/volume-480-I-6964-English.pdf. Indonesia  telah  meratifikasi  konvensi  tersebut  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2012 tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir ( Comprehensive Nuclear-Test- Ban Treaty ) 7 John F. Kennedy Presidential Library and Museum. (2024). JFK in History: Nuclear Test Ban  Treaty.  Diambil  dari  https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/jfk-in-history/nuclear-test- ban-
Intan Riwayaty Amran, Eki Priady Sinaga, Ema Septaria: Legalitas Senjata Nuklir Di Luar Angkasa

## 2) Gerakan anti perang nuklir
Munculnya  gerakan  ini  dimaksudkan  untuk  menentang  berbagaimacam teknologi nuklir termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir dan senjata nuklir. Gerakan  ini  mendorong  para  pemimpin  dunia  untuk  mencari  solusi diplomatik untuk mencegah poliferasi dan penggunaan senjata nuklir.
3) Ketegangan politik dan diplomatik
Ketegangan  politik  dan  diplomatik  antara  Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet selama Perang Dingin menciptakan situasi yang berbahaya. Uji coba senjata nuklir  yang  dilakukan  oleh  kedua  negara  meningkatkan  risiko  terjadinya perang nuklir yang dapat menghancurkan dunia.

## 4) Upaya mencari keseimbangan kekuatan
Kedua  negara  adidaya,  Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet,  menyadari  bahwa perang nuklir akan menghancurkan kedua belah pihak. PTBT dilihat sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan kekuatan dan mencegah perang nuklir melalui pembatasan uji coba senjata nuklir.

## 5) Negosiasi dan diplomasi
Setelah bertahun-tahun negosiasi dan diplomasi, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan  Inggris  Raya  akhirnya  mencapai  kesepakatan  untuk  menandatangani PTBT.  Perjanjian  ini  menjadi  langkah  penting  dalam  upaya  mengurangi ketegangan global dan mencegah proliferasi senjata nuklir.
Menyadari urgensi pelarangan penggunaan senjata nuklir di ruang angkasa, substansi dari PTBT tersebut dimasukkan kembali kedalam Traktat Luar Angkasa yang menginginkan agar ruang angkasa tidak digunakan sebagai tempat uji coba senjata, melainkan penggunaan ruang angkasa adalah untuk kedamaian umat manusia. 8 Kemudian  dalam  Pasal  IV  Traktat  Luar  Angkasa  mengatur  tentang
8 John Barry and E. Gene Frankland. (2001). International Encyclopedia of Environmental Politics. Hlm.24
Intan Riwayaty Amran, Eki Priady Sinaga, Ema Septaria: Legalitas Senjata Nuklir Di Luar Angkasa
larangan penggunaan senjata nuklir dan jenis senjata pemusnah massal lainnya di luar angkasa menyatakan:
1) Negara-negara Pihak pada Traktat ini berjanji untuk tidak menempatkan di orbit di sekitar bumi, tidak menempatkan di benda langit mana pun atau di ruang angkasa yang tidak mengorbit bumi, atau tidak meluncurkan ke luar angkasa,  benda  apa  pun  yang  membawa  senjata  nuklir  atau  jenis  senjata pemusnah massal lainnya, termasuk hulu ledak nuklir atau komponennya.
2) Negara-negara  Pihak  pada  Traktat  ini  berjanji  untuk  tidak  menggunakan kekuatan nasional di luar angkasa atau benda langit mana pun, atau dari luar angkasa, dengan cara yang akan menciptakan ancaman bagi keamanan atau kesejahteraan negara-negara lain.
Pasal IV Traktar Luar Angkasa tidak secara spesifik membahas penggunaan senjata nuklir, tetapi hanya melarang penempatan senjata nuklir di orbit Bumi dan  di  benda  langit  lainnya.  Namun,  pasal  tersebut  dapat  diinterpretasikan sebagai  larangan  penggunaan  senjata  nuklir  di  ruang  angkasa  secara  luas berdasarkan beberapa alasan berikut.

## a) Potensi kerusakan yang luas
Senjata  nuklir  memiliki  kekuatan  yang  dahsyat  dan  dapat  menyebabkan kerusakan yang luas di luar angkasa, termasuk pada satelit dan infrastruktur penting lainnya.
b) Bahaya Kontaminasi
Ledakan nuklir di ruang angkasa dapat menghasilkan puing-puing radioaktif yang dapat mengorbit bumi selama berabad-abad, menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
c) Eskalasi konflik
Intan Riwayaty Amran, Eki Priady Sinaga, Ema Septaria: Legalitas Senjata Nuklir Di Luar Angkasa
Penggunaan senjata nuklir di ruang angkasa dapat memicu eskalasi konflik global yang berujung pada perang nuklir yang dapat mengancam peradaban di bumi.
Meskipun  Traktat  Luar  Angkasa  melarang  uji  coba  ataupun  penggunaan senjata  nuklir  di  ruang  angkasa,  tetapi  tidak  ada  mekanisme  yang  kuat  untuk memastikan  kepatuhan  negara-negara  untuk  tidak  mengembangkan  serta melakukan uji coba senjata nuklir di ruang angkasa. Beberapa negara, termasuk Amerika  Serikat  dan  Rusia  telah  mengembangkan  teknologi  yang  dapat dipergunakan untuk tujuan militer di luar angkasa, menimbulkan kekhawatiran bahwa norma pelarangan senjata nuklir mungkin terancam. 9

## b. Pengaturan dalam prinsip hukum umum
Salah  satu  sumber  hukum  internasional  yang  diakui  secara  sah  adalah prinsip hukum umum. 10 Prinsip hukum umum adalah nilai-nilai etika dan moral universal yang luhur, mulia dan agung. Analisis terhadap legalitas penggunaan senjata nuklir di ruang angkasa tentu menimbulkan pertanyaan apakah tidakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum. Berikut beberapa prinsip  hukum  umum  yang  menentang  penggunaan  senjata  nuklir  di  ruang angkasa  : mare  liberum, non-intervensi,  proporsionalitas,  pembedaan  antara kombatan dan non-kombatan, dan pencegahan kerugian yang tidak perlu.
Mare Liberum (Latin untuk "laut bebas") adalah prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa laut lepas terbuka untuk navigasi dan eksplorasi oleh semua negara secara damai. Prinsip ini didasarkan pada gagasan bahwa lautan adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diklaim oleh satu negara
9 Smith, M. (2023). Status of World Nuclear Forces. Federation of American Scientists. Diambil dari https://fas.org/initiative/status-world-nuclear-forces/
10 United Nations. (1946). Statute of the International Court of Justice.
Intan Riwayaty Amran, Eki Priady Sinaga, Ema Septaria: Legalitas Senjata Nuklir Di Luar Angkasa
pun.  Terdapat  beberapa  alasan  untuk  mempersamakan  laut  dengan  ruang angkasa yaitu:
a) Kesamaan ruang angkasa dan laut lepas
Keduanya memiliki wilayah yang luas dan tidak terbatas sehingga tidak ada satupun negara yang dapat memilikinya.
b) Kebebasan navigasi dan eksplorasi
Laut  lepas  merupakan  tempat  yang  bebas  untuk  dieksplorasi  bagi  setiap negara secara damai sebagaimana dijamin oleh UNCLOS. Begitu juga dengan ruang  angkasa,  Traktat  Luar  Angkasa  telah  tegas  menyatakan  bahwa eksplorasi  ruang  angkasa  dapat  dilakukan  setiap  negara  dengan  tujuan damai.
c) Mencegah perlombaan senjata
Larangan  penggunaan  senjata  nuklir  di  ruang  angkasa  mencegah  negara- negara untuk berlomba-lomba menciptakan senjata yang mematikan untuk melindungi negaranya dari ancaman negara lain.
Dengan  demikian,  tidak  ada  satupun  negara  yang  berhak  untuk mengaklaim ruang angkasa sebagai tempat uji coba senjata nuklir karena pada dasarnya ruang angkasa adalah milik bersama. Implikasi lainnya adalah apabila sebuah negara hendak melakukan uji coba senjata nuklir di ruang angkasa, maka harus mendapat persetujuan bersama dari seluruh negara di dunia. Hal tersebut tentu tidak mungkin dilakukan mengingat dampak dari senjata nuklir yang sangat berbahaya, kecuali terjadi sesuatu yang tidak dapat diprediksi.
Berkaitan dengan penggunaan senjata nuklir di ruang angkasa yang harus mendapatkan  persetujuan  dari  seluruh  negara-negara  di  dunia,  maka argumentasi  utama  bagi  negara-negara  untuk  menolak  adalah  pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi. Negara lain kemungkinan besar akan menolak hal  tersebut  karena  akan  mendapatkan  dampak  negatif  yang  signifikan
Intan Riwayaty Amran, Eki Priady Sinaga, Ema Septaria: Legalitas Senjata Nuklir Di Luar Angkasa
walaupun senjata tersebut tidak diarahkan ke negara tertentu. Ledakan nuklir dapat mengganggu orbit satelit, komunikasi, infrastruktur penting lainnya baik yang  berada  di  ruang  angkasa  ataupun di  bumi. Dengan  demikian, salah  satu bentuk kedaulatan negara untuk menjaga negaranya dari intervensi pihak lain adalah menolak penggunaan senjata nuklir di ruang angkasa.
Pada  zaman  sekarang,  tidak  ada  alasan  yang  kuat  dan  mendasar  untuk menggunakan  senjata  nuklir  di  ruang  angkasa.  Berdasarkan  prinsip proporsionalitas,  penggunaan  kekuatan  harus  seimbang  dengan  tujuan  yang ingin dicapai. Penggunaan senjata nuklir di luar angkasa hanya dapat dibenarkan jika benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah dan jika kerusakan yang  ditimbulkan  tidak  sebanding  dengan  manfaatnya.  Akan  tetapi,  daya penghancur nuklir yang begitu besar serta jangkauannya yang luas tentu akan menyebabkan  kerusakan  yang  tidak  proporsional.  Hal  tersebut erat kaitannya dengan  prinsip  pembedaan  antara  kombatan  dan  non-kombatan  yang merupakan  pilar  utama  dalam  hukum  humaniter.  Dengan  jangkauan  yang sangat luas, hampir tidak mungkin untuk membedakan target antara kombatan dengan non-kombatan.
Prinsip pencegahan kerugian yang tidak perlu merupakan salah satu prinsip fundamental  dalam  hukum  internasional  humaniter  (IHL)  yang  mewajibkan pihak-pihak yang berperang untuk mengambil semua langkah yang layak untuk meminimalkan  kerusakan  dan  penderitaan  yang  ditimbulkan  oleh  konflik bersenjata.  Prinsip  ini  berlaku  untuk  semua  jenis  operasi  militer,  termasuk penggunaan  senjata  nuklir.  Penggunaan  senjata  nuklir  di  luar  angkasa menimbulkan pertanyaan serius tentang kaitannya dengan prinsip pencegahan kerugian yang tidak perlu. Ledakan nuklir di luar angkasa dapat menghasilkan efek  yang  dahsyat  dan  luas,  sehingga  sulit  untuk  meminimalisir  dampak  dan kerugian.
Intan Riwayaty Amran, Eki Priady Sinaga, Ema Septaria: Legalitas Senjata Nuklir Di Luar Angkasa
Mengingat  potensi  konsekuensi  yang  mengerikan  dan  pelanggaran terhadap  prinsip  pencegahan  kerugian  yang  tidak  perlu,  penggunaan  senjata nuklir di luar angkasa harus dilarang secara tegas. Komunitas internasional harus bekerja sama untuk memperkuat norma-norma yang melarang senjata nuklir di luar  angkasa  dan  mempromosikan  kerjasama  damai  dalam  eksplorasi  dan pemanfaatan ruang angkasa.

## c. Pengaturan dalam Jurisprudensi
Dalam kasus Nuclear Tests Australia v. France (1992), ICJ memutuskan bahwa uji coba nuklir Prancis di Mururoa Atoll, meskipun dilakukan di wilayah Prancis, melanggar prinsip non-intervensi dan kedaulatan Australia karena efek ledakan nuklir  dapat  berdampak  pada  wilayah  Australia  dan  laut  sekitarnya. 11 ICJ menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak trans-batas dari kegiatan nuklir,  termasuk  potensi  kerusakan  lingkungan  dan  risiko  bagi  kesehatan manusia. Hal ini relevan dengan penggunaan senjata nuklir di luar angkasa, yang dapat  menghasilkan  kontaminasi  radioaktif  dan  efek  jangka  panjang  pada lingkungan luar angkasa dan Bumi.
ICJ menyatakan bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk mengambil semua  langkah  yang  layak  untuk  mencegah  kerugian  yang  signifikan  bagi lingkungan. Prinsip ini dapat diterapkan pada penggunaan senjata nuklir di luar angkasa, di mana negara-negara harus mempertimbangkan dan berusaha untuk meminimalkan  kerusakan  pada  lingkungan  luar  angkasa  dan  Bumi.  ICJ mendorong  negara-negara  untuk  melakukan  konsultasi  dan  kerjasama internasional sebelum melakukan kegiatan nuklir yang berpotensi menimbulkan risiko bagi negara lain. Prinsip ini penting untuk mencegah penggunaan senjata
11 Nuclear  Tests  (Australia  v.  France)  [1992]  ICJ  Judgements  https://www.icj- cij.org/sites/default/files/case-related/58/058-19741220-JUD-01-00-EN.pdf
Intan Riwayaty Amran, Eki Priady Sinaga, Ema Septaria: Legalitas Senjata Nuklir Di Luar Angkasa
nuklir di luar angkasa secara sepihak dan mendorong dialog dan kerjasama antar negara dalam eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa secara damai.
ICJ  menunjukkan  bahwa  hukum  internasional  berkembang  dan  harus diinterpretasikan  secara  dinamis  untuk  mempertimbangkan  konteks  dan keadaan  baru.  Hal  ini  relevan  dengan  isu  penggunaan  senjata  nuklir  di  luar angkasa, yang merupakan fenomena baru yang belum memiliki preseden hukum yang  jelas.  ICJ  mengakui  bahwa  negara-negara  memiliki  kewajiban  untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan dan kesehatan. 12
Prinsip ini dapat diterapkan pada penggunaan senjata nuklir di luar angkasa, di mana  negara-negara  harus  mempertimbangkan  dan  berusaha  untuk meminimalkan risiko terhadap hak asasi manusia. ICJ menekankan pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko signifikan. Prinsip ini dapat diterapkan pada penggunaan senjata nuklir di luar angkasa, di mana negara-negara harus bertindak dengan sangat hati-hati dan hanya menggunakan senjata nuklir jika benar-benar diperlukan dan dengan mempertimbangkan semua risiko dan alternatif yang tersedia.
Meskipun putusan ICJ dalam Nuclear Tests Australia vs. France (1992) secara khusus terkait dengan uji coba nuklir di atmosfer, prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam putusan tersebut dapat diterapkan pada penggunaan senjata nuklir di luar angkasa  sebagai  preseden  hukum  yang  berpengaruh.  Memastikan  kepatuhan terhadap  norma-norma  hukum  internasional  yang  berkaitan  dengan penggunaan senjata nuklir di luar angkasa masih menjadi tantangan. Diperlukan mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat dan kerjasama internasional yang berkelanjutan untuk mencegah proliferasi dan penggunaan senjata nuklir di luar angkasa. Putusan ICJ dalam Kasus Uji Coba Nuklir Australia menandakan langkah penting  dalam  pengembangan  rezim  hukum  internasional  yang  mengatur
12 Ahmad Syofyan, Ahmad S. "Studi Kasus Hukum Lingkungan Internasional." (2022).
Intan Riwayaty Amran, Eki Priady Sinaga, Ema Septaria: Legalitas Senjata Nuklir Di Luar Angkasa
kegiatan nuklir. Prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam putusan tersebut dapat menjadi  dasar  untuk  membangun  norma-norma  yang  lebih  kuat  dan komprehensif untuk mencegah penggunaan senjata nuklir di luar angkasa dan mempromosikan eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa secara damai dan bertanggung jawab.
Pada tahun 1996, ICJ mengeluarkan Advisory Opinion tentang Legality of the Threat  or  Use  of  Nuclear  Weapons ,  yang  secara  signifikan  memengaruhi perdebatan global tentang senjata nuklir. Dalam opini ini, ICJ menyatakan bahwa penggunaan  senjata  nuklir  secara  umum  melanggar  hukum  internasional, kecuali  dalam  keadaan  "penyerangan  bersenjata  yang  sah"  terhadap  negara yang mengancam keberadaan negara lain dengan senjata nuklir. 13
Ruang  angkasa  bukan  merupakan  wilayah  negara  mana  pun,  melainkan wilayah  bersama  umat  manusia.  Oleh  karena  itu,  prinsip  "penyerangan bersenjata yang sah" yang digunakan dalam Advisory Opinion 1996 mungkin tidak dapat  diterapkan  secara  langsung  pada  penggunaan  senjata  nuklir  di  luar angkasa.  Ledakan  nuklir  di  luar  angkasa  dapat  menghasilkan  kontaminasi radioaktif  yang  luas  dan  kerusakan  jangka  panjang  pada  infrastruktur  dan lingkungan luar angkasa. Hal ini dapat menimbulkan risiko besar bagi kesehatan manusia  dan  kelangsungan  hidup  umat  manusia,  yang  bertentangan  dengan prinsip  pencegahan  kerugian  yang  tidak  perlu  yang  disorot  dalam Advisory Opinion 1996 . Tidak ada preseden hukum yang jelas untuk penggunaan senjata nuklir  di  luar  angkasa.  Hal  ini  membuat  interpretasi  hukum  internasional  dan penerapan Advisory Opinion 1996 menjadi lebih kompleks dan tidak pasti.
Penggunaan senjata nuklir di luar angkasa dapat memicu eskalasi konflik nuklir global dengan konsekuensi yang mengerikan. Hal ini bertentangan dengan
13 Legality  of  the  Threat  or  Use  of  Nuclear  Weapons  (1996)  Advisory  Opinion https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Intan Riwayaty Amran, Eki Priady Sinaga, Ema Septaria: Legalitas Senjata Nuklir Di Luar Angkasa
prinsip penyelesaian sengketa secara damai yang ditekankan dalam Piagam PBB dan Advisory Opinion 1996 . Memverifikasi dan menegakkan hukum internasional di  luar  angkasa  sangatlah  sulit.  Hal  ini  menimbulkan  pertanyaan  tentang efektivitas norma-norma hukum yang melarang senjata nuklir di luar angkasa, seperti yang mungkin disarankan oleh Advisory Opinion 1996 .
Penggunaan  senjata  nuklir  di  luar  angkasa  dapat  berakibat  fatal  bagi astronot  dan  personel  lain  yang  bekerja  di  luar  angkasa,  serta  berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang pada kesehatan manusia di Bumi. Hal ini menimbulkan  kekhawatiran  tentang  perlindungan  hak  asasi  manusia,  yang ditekankan dalam hukum internasional dan Advisory Opinion 1996 . Penggunaan senjata  nuklir  di  luar  angkasa  dapat  merusak  kerjasama  internasional  dalam eksplorasi  dan  pemanfaatan  ruang  angkasa  yang  damai.  Hal  ini  bertentangan dengan tujuan Piagam PBB dan semangat kerjasama global yang dipromosikan dalam Advisory  Opinion  1996 .  Penggunaan  senjata  nuklir  di  luar  angkasa menimbulkan  pertanyaan  etika  dan  moral  yang  serius  tentang  penggunaan kekuatan  mematikan  yang  dahsyat  di  wilayah  yang  luas  dan  tidak  terdefinisi dengan jelas. Hal ini sejalan dengan pertimbangan moral yang dibahas dalam Advisory Opinion 1996 .
Mengingat  kompleksitas  dan  sensitivitas  isu  ini,  komunitas  internasional harus terlibat dalam dialog dan negosiasi yang berkelanjutan untuk memperkuat norma-norma  hukum  yang  melarang  senjata  nuklir  di  luar  angkasa  dan mempromosikan  kerjasama  damai  dalam  eksplorasi  dan  pemanfaatan  ruang angkasa.  Kaitan  penggunaan  senjata  nuklir  di  luar  angkasa  dengan Advisory Opinion 1996 tentang Legalitas Penggunaan Senjata Nuklir masih belum pasti dan kompleks. Diperlukan analisis hukum yang lebih mendalam dan pertimbangan etika  yang  cermat  untuk  mencapai  kesepakatan  internasional  yang  dapat diterima tentang penggunaan kekuatan di luar angkasa.
Intan Riwayaty Amran, Eki Priady Sinaga, Ema Septaria: Legalitas Senjata Nuklir Di Luar Angkasa

## 2.  Konsekuensi  Penggunaan  Senjata  Nuklir  di  Ruang  Angkasa Berdasarkan Hukum Internasional
Sejatinya  tidak  ada  pengaturan  internasional  yang  melarang pengembangan  teknologi  nuklir  baik  di  bumi  ataupun  di  ruang  angkasa. 14 Kekhawatiran  terbesar  dalam  penggunaan  senjata  nuklir  di  ruang  angkasa adalah  kerusakan  yang  diakibatkan  dari  penggunaannya,  sehingga  dibentuk sebuah  perjanjian  internasional  sebagai  bentuk  perpanjangan  tangan  dari Traktar Luar Angkasa sebagai upaya preventif untuk menanggulangi hal tersebut. Salah  satu  konvensi  internasional  yang  mengatur  tentang  kerusakan  akibat penggunaan  senjata  nuklir  di  ruang  angkasa  adalah Convention  on  Liability  for Damaged  by  Space  Objects . 15 Sebagaimana  dijelaskan  dalam  pembahasan sebelumnya, penggunaan senjata nuklir di ruang angkasa dapat menyebabkan kerusakan yang tidak perlu sehingga menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi negara yang meluncurkan senjata nuklir di ruang angkasa.
Di dalam konvensi tersebut, yang dimaksud sebagai “ space objects” adalah objek  yang  akan  ataupun  telah  diluncurkan  di  ruang  angkasa  termasuk  alat peluncurnya  serta  bagian-bagiannya. 16 Adapun  dalam  instrument  hukum lainnya, space  objects diartikan  sebagai  objek  buatan  manusia  ataupun  alami
14 United Nations. General Assembly Resolution: Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space . (1992). Resolusi ini memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk  mengembangkan  teknologi  dengan  menggunakan  sumber  kekuatan  nuklir  di  ruang angkasa,  tetapi  dengan  batasan  dan  regulasi  yang  sangat  ketat. Lihat  juga: United  Nations. Responsibility  of  States  for  Internationally  Wrongful  Acts .  (2001).  Pasal  34  menjelaskan  bahwa apabila  terjadi  “ international  wrongful  acts ”  maka  negara  pelaku  harus  melakukan  tindakan - tindakan  pemulihan  kepada  kondisi  semula  dengan  cara  restitusi,  kompensasi,  pembayaran ataupun kombinasi dari hal-hal tersebut.
15 United Nations. Convention on Liability for Damaged by Space Objects , (Resolution 2777 (XXVI), Annex. Lihat juga: United Nations. United Nations Treaties and Principles on Outer Space. Kata pengantar  buku  tersebut  menjelaskan  dalam  perkembangannya  UNGA  mengambil  langkah- langkah  signifikan  untuk  mengimbangi  perkembangan  teknologi  yang  dikembangkan  oleh negara-negara. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1996 tentang  Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional Terhadap Kerugian yang disebabkan oleh Benda-Benda Antariksa.
16 Ibid. Pasal I (d).

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Intan Riwayaty Amran, Eki Priady Sinaga, Ema Septaria: Legalitas Senjata Nuklir Di Luar Angkasa
yang  diletakkan  di  ruang  angkasa. 17 Dalam  hal  ini,  senjata  nuklir  dapat diklasifikasikan sebagai space objects karena merupakan objek buatan manusia yang akan diluncurkan di ruang angkasa.
Kerusakan  akibat  senjata  nuklir  di  ruang  angkasa  harus dipertanggungjawabkan berdasarkan konvensi a quo apabila kerusakan tersebut memenuhi  parameter-parameter  yang  diatur  dalam  Pasal  I  (a)  yang  meliputi hilangnya nyawa, cedera fisik ataupun cacat, kerusakan property negara ataupun orang,  termasuk  property  organisasi  antar  pemerintahan  ( intergovernmental organizations ).  Dengan  demikian,  apabila  dalam  peluncuran  senjata  nuklir  di ruang  angkasa  menimbulkan  kerusakan  di  bumi,  maka  negara  yang meluncurkan  senjata  tersebut  harus  bertanggung  jawab  untuk  memberikan kompensasi  atas  kerusakan  yang  disebabkannya  di  muka  bumi. 18 Adapun kompensasi  yang  diberikan  harus  disesuaikan  dengan  hukum  internasional dengan mempertimbangkan prinsip keadilan sehingga sepadan dengan kondisi sebelum kerusakan itu terjadi. 19 Menimbang dampak yang terlalu besar, bahkan mungkin  tidak  sebanding  dengan  peluncuran  senjata  nuklir  di  ruang  angkasa maka tidak ada untungnya bagi negara-negara untuk tetap meluncurkan senjata nuklir tersebut di ruang angkasa.

## E. KESIMPULAN
1. Penggunaan  senjata  nuklir  di  ruang  angkasa  adalah  ilegal  sebagaimana diatur dalam konvensi internasional (PTBT dan Traktat Luar angkasa), prinsip-
17 Andersdotter,  A. Space  surveillance  and  tracking  support  AMENDMENTS  001-055.
( European Union Committee on Industry, Research and Energy). 2013. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2014-0030-AM-001-055_EN.pdf. Lihat juga: Uni Eropa. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council Establishing a Space Surveillance and Tracking Support Programme . 2013.
https://www.parlament.gv.at/dokument/XXIV/EU/107674/imfname_10394872.pdf.  Dalam  kedua dokumen tersebut Uni Eropa merumuskan bahwa space objects adalah objek buatan manusia ataupun natural yang berada di ruang angkasa.
18 Convention on Liability for Damaged by Space Objects , op.cit. Pasal II
19 Ibid. Pasal XII

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Intan Riwayaty Amran, Eki Priady Sinaga, Ema Septaria: Legalitas Senjata Nuklir Di Luar Angkasa
prinsip hukum umum (prinsip mare liberum , non-intervensi, proporsionalitas, pembedaan  antara  kombatan  dan  non-kombatan  serta  pencegahan kerugian yang tidak perlu), serta jurisprudensi (kasus Australia vs. France 1992 dan Advisory Opinion 1996 ). Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi dengan  mempertimbangkan  potensi  kerusakan,  bahaya  kontaminasi  dan eskalasi  konflik  maka  penggunaan  senjata  nuklir  di  ruang  angkasa  tidak dapat dijustifikasi.
2. Konsekuensi paling utama dari penggunaan senjata nuklir di ruang angkasa adalah  kompensasi  atas  kerugian  yang  diakibatkan  dari  penggunaan tersebut.  Hal  tersebut  diatur  dalam Convention  on  Liability  for  Damaged  by Space Objects yang merupakan lampiran dari Traktar Luar Angkasa. Konvensi tersebut  mengatur  tentang  parameter  kerusakan  akiban  objek  ruang angkasa serta tindakan yang harus diambil oleh negara-negara apabila hal tersebut terjadi

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Iras  Gabriella,  “Pelanggaran  Terhadap  Prinsip  Proporsionalitas  Dalam  Kasus Penyerangan  Israel  Ke  Jalur  Gaza  Menurut  Hukum  Humaniter Internasional”, Vol . 6, No. 2, 2017.
M.  Bourbonniere  and  R.  J.  Lee,  “Legality  of  the  Deployment  of  Conventional Weapons  in  Earth  Orbit:  Balancing  Space  Law  and  the  Law  of  Armed Conflict,”  European  Journal  of  International  Law  18,  no.  5  (November  1,
2007): 873 – 901, https://doi.org/10.1093/ejil/chm051.
Intan Riwayaty Amran, Eki Priady Sinaga, Ema Septaria: Legalitas Senjata Nuklir Di Luar Angkasa
Rebecca Davis Gibbons 2018: The humanitarian turn in nuclear disarmament and the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, The Nonproliferation Review, DOI: 10.1080/10736700.2018.1486960
Simamora, Silwanus Uli, Mexsasai Indra, and Ledy Diana. Tanggungjawab Negara Peluncur  Benda  Angkasa  Terkait  Masalah  Sampah  Luar  Angkasa  (Space Debris) Berdasarkan Liability Convention 1972. Diss. Riau University, 2016.
Situmorang, Veronica Marsaulina. "Rivalitas Negara Adidaya di Ruang Angkasa."
Transformasi Global 7.2 (2020): 292-298.
Yusvitasari, Devi. "State Responsibility dari adanya space debris luar angkasa." Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 2.1 (2020): 57-78.

## PERATURAN PERUNDANGAN
Uni Eropa. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council Establishing a Space Surveillance and Tracking Support Programme. 2013. https://www.parlament.gv.at/dokument/XXIV/EU/107674/imfname_10394 872.pdf
United  Nations,  Convention  on  Liability  for  Damaged  by  Space  Objects,
(Resolution 2777 (XXVI), Annex.
United Nations, General Assembly Resolution: Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space. (1992).
United Nations, Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. (2001).
United Nations, United Nations Treaties and Principles on Outer Space.
United Nations. 1963. Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons Tests in the Atmosphere,  in  Outer  Space  and  Under  Water.  United  Nations  Treaty

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Intan Riwayaty Amran, Eki Priady Sinaga, Ema Septaria: Legalitas Senjata Nuklir Di Luar Angkasa
Series. Diambil dari
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20480/volume- 480-I-6964-English.pdf
United Nations. 1967. Treaty on the Principles Governing the Exploration and Use of  Outer  Space,  Including  the  Moon  and  Other  Celestial  Bodies. https://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11E.pdf

## Buku
John  Barry  and  E.  Gene  Frankland.  (2001).  International  Encyclopedia  of Environmental Politics.
Fahrudin, A., & Solihin, A. (n.d.). Perkembangan Hukum Laut Internasional dan Perundang-Undangan  Indonesia.  Universitas  Terbuka.  Diambil  dari https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MMPI530202-

## M1.pdf

## WEBSITE
Andersdotter, A. Space surveillance and tracking support AMENDMENTS 001-055.
(European  Union    Committee  on  Industry,  Research  and  Energy).  2013. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2014-0030-AM- 001-055_EN.pdf.
Atomic  Heritage  Foundation  (AHF).  2016.  Limited  or  Partial  Test  Ban  Treaty (LTBT/PTBT). Diambil dari https://ahf.nuclearmuseum.org/
John F. Kennedy Presidential Library and Museum. 2024. JFK in History: Nuclear Test  Ban  Treaty.  Diambil  dari https://www.jfklibrary.org/learn/about- jfk/jfk-in-history/nuclear-test-ban-
treaty#:~:text=The%20Limited%20Nuclear%20Test%20Ban%20treaty%20
Intan Riwayaty Amran, Eki Priady Sinaga, Ema Septaria: Legalitas Senjata Nuklir Di Luar Angkasa
was%20signed%20in%20Moscow,an%20atomic%20bomb%20on%20Hiro shima .
Smith,  M.  2023.  Status  of  World  Nuclear  Forces.  Federation  of  American Scientists.  Diambil  dari https://fas.org/initiative/status-world-nuclear- forces/