AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 5  No. 1. 2021

## STANDART PELAYANAN KESEHATAN DI RUTAN KLAS I DEPOK TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
Kemas Muhammad Yogie Bagus Setiawan, 1 Padmono Wibowo 2
e-mail : kemasmyogi@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  standard  of  health  services  and  barriers  to the  fulfillment  of  prisoners'  rights  in  class  I  Depok  state  prison.  This  study uses a normative legal research method with data collection methods through library  research  and  interviews.  The  data  obtained  are  then  analyzed  by comparing  the  implementation  of  health  services  carried  out  with  the applicable provisions. The results showed that the efforts to fulfill the rights of  fostered  citizens  in  the  implementation  of  health  services  in  the  Class  1 deputy  state  hospital  hospitals  were  running  poorly,  this  was  due  to  the limited  facilities  and  infrastructure  and  the  number  of  officers,  causing promotive, preventive, curative and rehabilitative efforts to be suboptimal. as well  as  being  an  obstacle  in  fulfilling  the  rights  of  fostered  citizens  in  the implementation of health services.
Keywords: fulfillment of rights; health services; inmate.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  standart  pelayanan  kesehatan  dan hambatannya  terhadap  pemenuhan  hak  warga  binaan  pemasyarakatan  di rumah  tahanan  negara  klas  I  Depok.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif  dengan  metode  pengambilan  data  melalui  studi kepustakaan  dan  wawancara.  Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis dengan  membandingkan  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  yang  dilakukan dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya pemenuhan  hak  warga  binaan  dalam  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  pada rumah sakit Rumah Tahanan negara klas 1 depok berjalan kurang baik, hal ini dikarenakan  adanya  keterbatasan  fasilitas  sarana  prasarana  dan  jumlah petugas  sehingga  menyebabkan  upaya  promotif,preventif,kuratif  dan rehabilitatif menjadi tidak optimal serta menjadi penghambat pemenuhan hak warga binaan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.
Kata Kunci: pemenuhan hak; pelayanan kesehatan; narapidana .
1 . Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; Jl. Raya Gandul, Cinere, Depok
2 . Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; Jl. Raya Gandul, Cinere, Depok
Vol. 5  No. 1. 2021

## PENDAHULUAN
Rumah  tahanan  negara  sebagai  Unit  Pelaksana  Teknis  pemasyarakatan memiliki  tugas  pokok  yaitu  tempat  melakukan  pelayanan  tersangka/terdakwa ditahan  sementara  sebelum  keluarnya  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan hukum  tetap  guna  menghindari  tersangka/  terdakwa  tersebut  melarikan  diri  atau mengulangi  perbuatannya.  Dalam  sistem  pemasyarakatan  bahwa  fungsi  dari rumah  tahanan  negara  adalah  Menyiapkan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  untuk dapat  berintegrasi  secara  sehat  dengan  masyarakat,  sehingga  dapat  berperan kembali  sebagai  anggota  masyarakat  yang  bebas  dan  bertanggung  jawab  dan  hal ini  selaras  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  dari  Rumah  Tahanan  Negara  kelas  I Depok untuk mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri.
Kesehatan  merupakan  kunci  pokok  bagi  manusia  untuk  beraktifitas,  untuk selalu  hidup  sehat  terkadang  manusia  sering  banyak  mengeluarkan  dana  yang besar,  setiap  orang  mau  berkorban apa  saja  demi mendapatkan  hidup  yang  sehat baik lahir maupun batin. Manusia adalah mahluk  sosial  yang hidup bersama dan hidup  dalam  lingkungan  tertentu  namun  tanpa  disadari  lingkungan  tersebut banyak terdapat sumber  – sumber penyakit yang dapat menularkan manusia baik langsung  ataupun  tidak  langsung  yang  akan  memberikan  pengaruh  terhadap kondisi  kehidupan  manusia  dengan  sumber  –  sumber  penyakit  di  sekitarnya. Berbagai  macam  penyakit  yang  ada  di  sekitar  kita  baik  yang  menular  ataupun yang tidak menular,(Purnama Junaidi,1982, hal 1) 3 yang kronis atau tidak kronis, maka dari itu manusia sangat memerlukan bantuan atau layanan kesehatan untuk mempertahankan  hidupnya.  Konsep  sehat  menurut  WHO  menyangkut  organ  – organ yang ada di dalam tubuh, yang berfungsi dengan baik. Organ tersebut akan mempengaruhi  tubuh  secara  keseluruhan.  Bila  fungsi  organ  tersebut  diluar  batas tertentu,  maka  tubuh  dikatakan  dalam  keadaan “malfungsi” .  Konsep  ini mencerminkan hubungan dari bagian- bagian tubuh dengan secara keseluruhan.
3 Purnama junardi, Atik S Soesmasto, Husnah Amelz, kapaital selekta kedokteran, media aesculavius, (Fakultas kedokteran UI, Jakarta, Bab I, 1982.)
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 5  No. 1. 2021
Rumah  Tahanan  Negara  adalah  suatu  tempat  yang  dihuni  oleh  masyarakat kecil  yang  mana  masyarakat  tersebut  merupakan  masyarakat  yang  masih  dalam proses  penahahan  guna  memperlancar  proses  pengadilan  sampai  adanya keputusan  tetap  dari  hakim  yang  menetapkan  vonis  atas  hukuman  para  tahanan tersebut,  di  dalam  Rumah  Tahanan  Negara  para  tahanan  hidup  dalam  suatu lingkungan  tembok  yang  terbatas  dimana  terdapat  tahanan-tahanan  lain  yang tingkat kejahatannya yang berbeda-beda dan juga dengan kondisi kesehatan yang berbeda-beda.
Selama  Tersangka/Terdakwa  menjalani  masa  penahanan,  Pemerintah  wajib memberikan kebutuhan –kebutuhan hidup bagi setiap tahanan antara lain misalnya kebutuhan  makan,  kebutuhan  perlengkapan  tidur,  lingkungan  yang  bersih  dan pelayanan  kesehatan  yang  optimal,  pelayanan  kesehatan  bisa  optimal  bila dilakukan dengan efektif dan efesien seperti yang dikatakan oleh Imbolo S Pohan 4 ;
“ Standart Pelayanan Kesehatan artinya harus mampu mengobati atau mengurangi keluhan  yang  ada,  mencegah  terjadinya  penyakit  serta  berkembangnya  dan  atau meluasnya  penyakit  yang  ada.  Efektivitas  Pelayan  Kesehatan  ini  tergantung  dari bagaimana  Standar  Pelayanan  Kesehatan  itu  digunakan  sengan  tepat,  konsisten dan  sesuai  dengan  situasi  setempat”.  Umumnya  Standar  Pelayanan  Kesehatan disusun  pada  tingkat  organisasi  yang  lebih  tinggi,  namun  pada  tingkat pelaksanaan.
Standar  Pelayanan  Kesehatan  itu  harus  dapat  digunakan  sesuai  kondisi setempat.  Efektivitas  sangat  terkait  dengan  kompetensi  teknik,  terutama  dalam pemilihan  alternatif  dalam  menghadapi  „ relative  risk ‟  serta  keterampilan  dalam mengikuti Prosedur yang terdapat dalam Standar Pelayanan Kesehatan. Efesiensi Pelayanan  Kesehatan  artinya  sumber  daya  kesehatan  itu  sangat  penting  dalam Pelayanan  Kesehatan.  Pelayanan  kesehatan  yang  tidak  memenuhi  Standar
4 Imbolo S Pohan, Jaminan mutu Pelayanan Kesehatan (dasar-dasar pengertian),  Bekasi, 2003 hal 20.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 5  No. 1. 2021
Pelayanan  Kesehatan  umumnya  biayanya  mahal,  kurang  nyaman  bagi  pasien, memerlukan  waktu  lama  dan  menimbulkan  resiko  lebih  besar  kepada  pasien. Dengan  melakukan  analis  efesiensi  dan  efektivitas  kita  akan  dapat  memliki intervensi  paling  efesien  (Pohan  ,2003,hal  20) 5 Jika  tahanan  tersebut  dalam kondisi  sehat  maka  tahanan  tersebut  dapat  menjalankan  aktifitas  selama  berada didalam  rumah  tahanan  sambil  menunggu  proses  pemanggilan  sidan  dari  aparat penegak hukum terkait guna melanjutkan proses persidangan.
Di dalam rumah tahanan negara tidak semuanya tahanan dalam kondisi sehat, bagi  tahanan  yang  sakit  harus  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  optimal maka dari itu menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan 6 , Kesehatan  adalah  tercapainya  kesadaran,  kemampuan  dan  kemauan  hidup  sehat setiap  penduduk  agar  dapat  mewujudkan  hidup  sehat  yang  optimal  berarti  setiap orang tanpa memandang ras, agama, politik yang dianut, dan ekonomi, diberikan hak  pelayanan  kesehatan  demikian  pula  bagi  narapidana  yang  sedang  menjalani masa pidananya di Rumah Tahanan Negara.
Pemenuhan  hak  –  hak  warga  binaan  terlihat  pada  muatan  –  muatan  yang terkandung dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat ( 1 ) 7 , narapidana berhak ;
a) Melakukan ibadah sesuai dengan agamanya atau kepercayaannya,
b) Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani,
c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran,
d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang baik,
e) Menyampaikan keluhan,
f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media lainnya yang tidak dilarang,
g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan,
h) h.Menerima  kunjungan  keluarga,  penasehat  hukum  atau  orang  tertentu lainnya,
5 ibid 6 Undang-Undang N0.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat 1
Vol. 5  No. 1. 2021
i) Mendapatkan pengurangan massa pidana ( remisi ),
j) Mendapatkan  kesempatan  berasimilasi  termasuk  cuti  mengunjungi keluarga,
k) Mendapatkan pembebasan  bersyarat,
l) Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
m) Mendapatkan  hak  –  hak  lainnya  yang  sesuai  dengan  peraturan  Undang  – Undang yang berlaku (Undang-Undang nomor12 tahun1995)
Dalam  pemenuhan  hak  –  hak  diatas  masih  banyak  yang  hanya  sebatas pengakuan  saja  dalam  perundang  –  undangan  namun  pengimplementasianya masih  jauh  dari  realita.  Rumah  tahanan  negara    sebagai  unit  pelaksana  teknis dituntut untuk dapat merealisasi hak – hak tahanan tersebut. Mengingat pelayanan kesehatan  di  dalam  Rumah  tahanan  negara  merupakan  hal  yang  vital  bagi perlakuan tahanan yang  secara manusiawi dimana dalam pelaksanaannya banyak sekali  kendala  –  kendala  yang  sampai  hingga  sekarang  belum  terpenuhi,  rumah tahanan negara sebagai tempat atau rumah bagi tahanan untuk menjalankan proses peradilan harus dalam kondisi yang selalu sehat.
Lalu  seiring  dengan  meningkatnya  isi  penghuni  di  Rumah  tahanan  kelas  I Depok maka yang menjadi hal terpenting adalah pemenuhan pelayanan kesehatan terhadap  tahanan  itu  sendiri,  seperti  yang  dikatakan  Arswendo  Atmowiloto bahwa:
1) Pada  setiap  Lembaga  harus  tersedia  pelayanan  dari  paling  sedikit  seorang tenaga  kesehatan  yang  berkualitas  dan  harus  mempunyai  ilmu  pengetahuan tentang  penyakit  jiwa  sekadarnya.  Pelayanan  tersebut  harus  diselenggarakan dalam  hubungan  yang  erat  dengan  penyelnggara  kesehatan  umum  dari masyarakat  dan  bangsanya.  Pelayanan  tersebut  harus  meliputi  pelayanan kesehatan jiwa bagi diagnosa dan, dalam kasus yang tepat, penyembuhan dari keadaan mental yang abnormal.
2) Orang  –orang  yang  dipenjarakan  yang  sakit  dan  memerlukan  pelayanan seorang spesialis atau kerumah sakit umum. jika pada suatu lembaga tersedia
Vol. 5  No. 1. 2021
fasiltas  rumah  sakit,  peralatan,  perlengkapan,  dan  persediaan  obat  – obatannya  harus  mencukupi  untuk  merawat  dan  mengobati  orang  –  orang yang  dipenjarakan  dan  sakit,  serta  ada  petugas  –  petugas  yang  terdidik  dan sesuai  untuk  itu  mencukupi  untuk  merawat  dan  mengobati  orang  –  orang yang  dipenjaran  dan  sakit,  serta  ada  petugas  –  petugas  tang  terdidik  dan sesuai untuk itu.
3) Pelayanan  dari  seorang  petugas  kesehatan  gigi  yang  berkualitas  dan  harus tersedia  untuk  setiap  orang  –  orang  yang  dipenjarakan.  Petugas  kesehatan harus  memeriksa  setiap  orang  dipenjarakan  segera  mungkin  setelah  diterima di penjara dan sesudah itu kalau perlu, dengan maksud utama mengetahui ada tindaknya  penyakit  jasmani  atau  jiwa  dan  mengambil  setiap  tindakan  yang perlu,  memisahkan  orang  –  orang  yang  dipenjarakan  yang  dicurigai mengindap penyakit infeksi dan menular, memperhatikan cacat jasmani atau jiwa  yang  mungkin  merintangi  pemulihan,  dan  menetapkan  kemampuan setiap orang yang dipenjarakan untuk bekerja.
4) Petugas  kesehatan  harus  menjaga  kesehatan  jasmani  dan  jiwa  dari  orang  – orang  yang  dipenjarakan  dan  harus  mengunjungi  semua  orang  dipenjarakan yang  sakit,  semua  yang  mengeluh  sakit, dan  setiap  orang  yang  dipenjarakan yang memerlukan perhatian khusus darinya.
5) Petugas  kesehatan  harus  melaporkan  kepada  direktur  penjara  bilamana  dia berpendapat bahwa kesehatan jasmani dan jiwa seseorang yang dipenjarakan telah atau akan terganggu sebagai akibat dari pemenjaraan yang berlanjut atau sesuatu keadaan dalam penjara.
Pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat  bertujuan  untuk  meningkatkan  derajat kesehatan  optimal.  Menurut  Levey  dan  Loomba,  dalam Health  Care Administration  a  Managerial  Perspective ,  yang  dimaksud  dengan  pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama- sama  dalam  suatu  organisasi  untuk  memelihara  dan  meningkatkan  kesehatan ( promotif) ,  mencegah  ( preventif) dan  menyembuhkan  penyakit  ( kuratif ),  serta
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 5  No. 1. 2021
memulihkan kesehatan perseorangan, kelompok ataupun masyarakat ( rehabilitatif ). (Azwar, Pengantar Ilmu Administrasi Kesehatan ,2002, hal 35.) 8
Upaya  pelayanan  kesehatan  adalah  setiap  kegiatan  untuk  memelihara  dan meningkatkan  kesehatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  atau  masyarakat. Hal  ini  berarti  bahwa  peningkatan  kesehatan  ini,  baik  kesehatan  individu, kelompok  atau  masyarakat  harus  diupayakan.  Upaya  mewujudkan  kesehatan tersebut,  dapat  dilihat  dari  dua  aspek,  yaitu  :  pemeliharaan  kesehatan  dan peningkatan  kesehatan.  Pemeliharaan  kesehatan  mencakup  dua  aspek  yaitu  : penyembuhan  penyakit  (k uratif )  dan  pemulihan  kesehatan  ( rehabilitatif )  . Sedangkan peningkatan kesehatan mencakup 2 aspek, yaitu : pencegahan penyakit ( preventif )  dan  peningkatan  kesehatan  ( promotif) .  Kesehatan  perlu  ditingkatkan karena kesehatan itu relatif dan mempunyai bentangan luas. Oleh sebab itu upaya kesehatan  promotif  ini  mengandung  makna  bahwa  kesehatan  seseorang, kelompok,  atau  individu  harus  selalu  diupayakan  sampai  tingkat  yang  optimal. (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1982, hal. 1) 9
Standart pelayanan kesehatan terhadap pemenuhan hak warga binaan ini tidak hanya menyangkut penciptaan lingkungkan yang baik, perlakuan yang sama, tapi termasuk pula pemberian pelayanan kesehatan secara manusiawi yang di arahkan pada  peningkatan  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia,  sehingga  diharapkan dapat  mengembangkan  suatu  masyarakatan  yang  berkepribadian,  yang  saling menghormati  dan  menjungjung  tinggi  Hak  Azasi  Manusia.  Pelayanan  kesehatan yang  diberikan  di  Rumah  tahanan  Negara  merupakan  salah  satu  pemberian  Hak Azasi Manusia dari Negara kepada warganya.
Pelayanan  kesehatan  merupakan  upaya  promotif,  preventif,  kuratif  dan rehabilitatif  di  bidang  kesahatan  bagi  tahanan  di  rumah  tahanan  negara,  untuk terwujudnya  pemenuhan  hak  pelayanan  kesehatan  yang  baik  bagi  tahanan  tidak terlepas
8 (Azwar, Pengantar Ilmu Administrasi Kesehatan ,2002, hal 35.)
9 (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 198 2, hal. 1)
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 5  No. 1. 2021
dari tersedianya sarana dan prasarana kesehatan. Bedasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penulisan Tugas Karya ilmiah yang berjudul Standart Pelayanan Kesehatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Depok Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Berdasarkan  judul dan persoalan diatas  maka, rumusan masalah penelitian ini  terfokus  pada  a).  Bagaimana  upaya  pemenuhan  hak  pelayanan  kesehatan terhadap WBP pada Rumah Sakit Rumah Tahanan Negara Klas I Depok? dan b). Hambatan  apa  saja  yang  ditemui  dalam  pemenuhan  hak  pelayanan  kesehatan terhadap WBP di Rumah Sakit Rumah Tahanan Negara Klas I Depok?, sehingga penulis  sekiranya  dapat  untuk  mengetahui  upaya  pemenuhan  hak  pelayanan kesehatan    apa  yang  telah  dilakukan  terhadap  WBP  di  Rumah  Sakit  Rumah Tahanan Negara Klas  I  Depok dan Untuk mengetahui Hambatan apa saja yang ditemui  dalam  pemenuhan  hak  pelayanan  kesehatan    terhadap  WBP  di  Rumah Sakit Rumah Tahanan Negara Klas I Depok.

## Metodologi Penelitian
A. Metode pengumpulan data Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum  normative  (statue  approach)  dan  (Conseptual  approach)  yaitu penilitian  berdasarkan  doktrin-doktrin  maupun  undang-undang  dalam  ilmu hukum  sehingga  menggunakan  data  primer  yang  di  dapatkan  dari  Library research  (studi  kepustakaan),  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  yang  terdiri dari :
1) Bahan  primer  yang  didaptkan  dari  buku,  jurnal  dan  lain-lain  yang berkaitan dengan penelitian ini.
2) Bahan  Sekunder  yang  merupakan  hasil  wawancara  yang  dilakukan terhadap pegawai dan warga binaan Rutan  klas 1 Depok.
3) Bahan  Tertier  adalah  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  bahan  hukum tertier  yang  digunakan  meliputi  :  kamus  besar  bahasa  indonesia,  kamus hukum, situs internet.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 5  No. 1. 2021

## 1. Prosedur Pengumpulan data
Untuk  mendapatkan  relevansi  terhadap  permasalahan  penelitian  ini  maka dikumpulkan  bahan-bahan  bahan-bahan  refrensi  untuk  mendapatkan  data  primer dan  hasil wawancara untuk mendapatkan data sekunder dan tersier kemudian di inventaris lalu ditulis secara sistematis.
2. Analisis data
Analisis  dilakukan  secara  deskriptif-kualitatif  sedangkan  pengolahan  data dilakukan dengan mensistematika bahan-bahan atau buku dan hasil wawancara.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  karena  dimaksudkan  untuk  memberikan gambaran  yang  sejelas-jelasnya  mengenai  hal-hal  yang  menjadi  objek  penelitian ini.  Dari  bentuknya,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  preskriptif  karena ditujukan  untuk  mendapatkan  saran-saran  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan untuk  mengatasi  masalah-masalah  dalam  penelitian  ini.  Berdasarkan  segi tujuannya, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan apa yang menjadi masalah utama  dan  cara  mengatasinya.  Dengan  kata  lain  merupakan  penelitian problem identification sekaligus juga problem solution.

## PEMBAHASAN
A  Upaya  Pemenuhan  Hak  Pelayanan  Kesehatan  Bagi  Warga  Binaan  Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok
A. Pelayanan  Kesehatan  yang  Bersifat  Promotif,  Preventif,  Kuratif  dan
Rehabilitatif bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok.
Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok  adalah unit  pelaksana  teknis yang  menyelanggarakan  perawatan  kesehatan  bagi  narapidana.  Pihak  Rumah Tahanan dalam melaksanakan perawatan kesehatan juga memerlukan bantuan dari pihak-pihak yang terkait. Pelayanan kesehatan merupakan upaya promotif, kuratif, dan  rehabilitatif  dibidang  kesehatan  bagi  narapidana  atau  tahan  di  Lembaga Pemasyarakatan  atau  Rutan.  Untuk  mewujudkan  tercapainya  pelayanaan kesehatan yang baik bagi narapidana atau tahanan di Rumah Tahanan adalah tidak terlepas  dari  tersedianya  sarana  atau  prasarana,  baik  berupa  bangunan,  peralatan
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 5  No. 1. 2021
medik / non medik, dan peralatan penunjang lainya di Rumah Tahanan Negara 10
Di      dalam      Keputusan      bersama      Direktur      Jendral  pemasyarakatan, Departemen        kehakiman        RI        dan        Direktur        Pembinaan  Kesehatan Masyarakat  Departemen  Kesehatan  RI  Nomor  :  E.UM.01.06.66  dan  Nomor  : 1273/Binkemas/DJ/VIII/89  digariskan  bahwa  kegiatan-kegiatan  yang    perlu dilaksanakan  dalam  rangka  pelayanan  kesehatan  di  rutan mencangkup aspek- aspek :
1.Promotif / upaya peningkatan kesehatan yamg meliputi :
Peningkatan  status  gizi;  peningkatan  stataus  gizi  narapidana  dalam  Rumah Tahanan Negara jumlah kalori yang diberikan minimal 2.250 kalori/hari dipenuhi dengan susunan makanan yang seimbang.
a.Kebersihan  perorangan;  setiap  anak  didik  /  narapidana  dalam  Rumah  Tahanan Negara  menjaga  kebersihan  diri  masing-masing  dengan  jalan  mandi  sehari  dua kali, hygiene mulut, pakaian selalu bersih.
b.Olah  raga  untuk  kesehatan;  anak  didik  /  narapidana  diwajibkan  untuk melakukan kegiatan olah raga teratur untuk meningkatakan kesehatannya.
c.Penyuluhan kesehatan; petugas kesehatan membrikabn penyuluhan kepada anak didik/ narapidana secara berkala mengenai lingkungan/ perorangan, manfaat P3K. pencegahan penyakit dan penyakit menular.
2.Preventif / upaya pencegahan yang meliputi :
a.Isolasi  /  pengasingan;  apabila  seseorang  anak  didik  /  narapidana  terjangkit penyakit menular, yang bersangkutan harus diisolasi / diasingkan dari yang lain.
b.Pengendalian  hewan  pembawa  penyakit  ;  untuk  mencegah  penyakit  menular dari serangga / tikus perlu di lakukan pemusnaan hewan tersebut.
10 Keputusan   bersama   Direktur   Jendral pemasyarakatan, Departemen    kehakiman    RI    dan    Direktur Pembinaan  Kesehatan  Masyarakat  Departemen  Kesehatan  RI  Nomor  :  E.UM.01.06.66  dan  Nomor  : 1273/Binkemas/DJ/VIII/89
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 5  No. 1. 2021
c. Kebersihan  lingkungan;  anak  didik  /  narapidana  pemasyarakatan diwajibkan membersihkan MCK,tempat tidur,peralatan yang lainnya
d.Pemeriksaan  berkala  baik  fisik  maupun  mental,  petugas  kesehatan  diharuskan pemeriksaan fisik anak didik / narapidana pemasyarakatan secara berkala.
e.Skrining / penjaringan; apabila terjadi suatu wabah maka diadakan pemeriksaan bagi seluruh penghuni.
3.Kuratif / upaya penyembuhan yang meliputi :
a.Pengobatan dasar meliputi pemeriksaan dan pengobatan umum oleh dokter atau tenaga paramedic untuk pemeriksaan menunjang diagnosa sederhana, pemeksaan obat sesuai dan rujukan sesuai indikasi medis.
b.P3K; untuk mengatasi terjadinya kecelakan.
c. Spesialistik ( rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap ).
4.  Rehabilitatif  upaya  pemulihan  atau  usaha  untuk  mengembalikan  bekas penderita  kedalam  masyarakat,  sehingga  dapat  berfungsi  lagi  sebagai  anggota masyarakat  yang  berguna  untuk  dirinya  dan  masyarakat  sesuai  dengan kemampuannya. Rehabilitatif terdiri atas :
a.Rehabilitatif fisik yaitu  agar bekas penderita memperoleh perbaikan fisik semaksimal- maksimalnya
b.Rehabilitatif  mental,  agar  bekas  penderita  dapat  menyesuikan  diri  dalam hubungan perorangan dan sosial secara memuskan
c. Rehabilitatif  sosial  vokasional,  yaitu  agar  bekas  penderita  menempati suatu  pekerjaan/jabatan  dalam  masyarakat  dalam  kapasitas  kerja  yang semaksimal-maksimalnya
d.Rehabilitatif  aesthetis,  perlu  dilakukan  untuk  mengembalikan  rasa  keindahan meskipun tidak dapat dikembalikan misalnya : penggunaan mata palsu.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 5  No. 1. 2021
Mengingat    keterbatasan      di    Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  I  Depok khususnya      dalam      pelayanan      kesehatan      maka    pelayanan  kesehatan  yang dilakukan antara lain :
“upaya  pelayanan  kesehatan  kuratif  yang  dilakukan  disini  seperti  pemeriksaan dan  pengobatan  bagi  narapidana  yang  sakit  dan  berobat  ke  rumah  sakit  rumah Sedangkan  pengontrolan  oleh  tenaga  kesehatan  kekamar  hunian  tidak  pernah dilakukan karena pelayanan kesehatan yang kami lakukan biasanya hanya bersifat menunggu pasien narapidana yang berobat saja dek” (wawancara dengan Perawat Penyelia, Hijrah Utami, 15 April  2020  )
“Untuk  memberikan  pelayanan  yang  bersifat  promotive  dengan  cara memberikan penyuluhan kesehatan sepertinya kami belum bisa melaksanakannya secara  teratur  dek  karena  kurangnya  jumlah  petugas  medis  dan  kurangnya pengawasan  dari  atasan  dek  dalam  melakukan  penyuluhan  tentang  pelayanan kesehatan  di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  I  Depok”  (wawancara  dengan Perawat Penyelia, Hijrah Utami, 15 April  2020  )
Sedangkan  “pelayanan  kesehatan  yang  bersifat  preventif  disini  masih  dalam tingkat sederhana dek yaitu dengan cara penyuluhan ke WBP tentang pentingnya pola hidup bersih dan sehat terus kendala kami yang bersifat preventif di Rumah Tahanan  Negara  Kelas  I  Depok  yaitu  kurangnya  fasilitas  yang  tersedia  dalam proses pengobatan penyakit dek, baik dari segi SDM (kurangnya petugas medis), sarana dan prasarana (alat-alat kesehatan)” (wawancara dengan Perawat Penyelia, Hijrah Utami, 15 April  2020)
Lalu “upaya rehabilitatif mungkin belum dilakukan dek di rutan ini pelayanan kesehatan  yang  di  jalankan  di  dalam  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  I  Depok  ini hanya  terdiri  dari  3  aspek  saja  yaitu  promotif,preventif  dan  kuratif  dek” (wawancara dengan Perawat Penyelia, Hijrah Utami, 15 April  2020)
Jika dibandingkan dengan pegawai petugas medis yang hanya berjumlah 4 orang saja  yang  bertugas  melakukan  pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit    Rumah Tahanan  Negara  Kelas  I  Depok  terhadap  1513  orang  narapidana  yang  ada  di
Vol. 5  No. 1. 2021
dalam  RUTAN  tersebut,  maka  tidaklah  mungkin  pelayanan  kesehatan  dapat  di jalankan  dengan  baik  serta  dapat  menjalankan  rumah  sakit  Rumah  Tahanan Negara  Kelas  I  Depok  secara  24  jam  pelayanan  yang  bersifat  rutin  apalagi melaksanakan pelayanan kesehatan secara optimal.
B. Prosedur Pelayanan Kesehatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok
“kalau  WBP  nya  merasa  sakit  atau  kesehatannya  terganggu  dapat  langsung datang  ke  Klinik,  terus    WBP  tersebut  mendaftarkan  dirinya  ke  tamping (narapidana  yang  ditunjuk  untuk  pendaftaran),lalu  tamping  ini  bertugas  untuk membantu  petugas  Klinik  buat  menulis  identitas  para  pasien  (narapidana  yang sakit) setelah itu tamping tersebut memberikan data pasien tersebut kepada dokter /  perawat  yang  bertugas,  kemudian  pasien  di  persilahkan  untuk  masuk  ke  ruang pemeriksaan  /  periksa  dokter.  Setelah  diperiksa  oleh  dokter,  pasien  itu  diberikan obat sesuai dengan penyakit yang di deritanya terus untuk  WBP yang sakit parah, dimana pihak kami (rutan) tidak mampu untuk menanganinya karena sarana yang terbatas,  maka  pihak  pasien  akan  kasih  rujukan  ke  Rumah  Sakit  yang  ada  di sekitar Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok itu pun atas biaya keluarga pasien sendiri Sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalua  pasien atau keluarganya tidak mampu untuk membayar biaya Rumah Sakit, maka pasien akan dirawat di Rumah Sakit  Rumah  Tahanan  dengan  penaganan  yang  serba  terbatas”  (wawancara dengan Perawat Penyelia, Hijrah Utami, 15 April  2020  )
C.Prosedur Pelayanan Kesehatan Narapidana Yang Sakit Keluar Rutan
“untuk WBP  yang mengalami sakit selama menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok dek pertama akan kami periksa dulu dek oleh tenaga medis lalu  hasil  pemeriksaan  atau  hasil  diagnosis  itu  kalau  kira2  memerlukan pengobatan  yang  intensif,  karena  belum  tersedianya  fasilitas  kesehatan  yang memadai  untuk  penyakit-penyakit  yang  perlu  penanganan  khusus  maka  pihak kami  akan  membuat  surat  keterangan  kondisi  kesehatan  tentang  Warga  Binaan Pemasyarakatan  (WBP)  yang  sakit  untuk  berobat  lanjutan  ke  RSUD  di  luar
Vol. 5  No. 1. 2021
Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  I  Depok”  (wawancara  dengan  Perawat  Penyelia, Hijrah Utami, 15 April  2020)
maka dari itu perlu adanya kerja sama (MOU) antar instansi Direktorat Jendral Pemasyarakatan  dengan  kementrian  kesehatan  yang  terkait  untuk  mempermudah proses  surat  izin  klinik  kepada  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  I  Depok  agar pelayanan kesehatan kepada narapidana yang sakit parah dapat dilakukan didalam tanpa harus dirujuk ke luar  Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok dan tentunya didukung dengan sarana dan prasarana yang mendukung.

## B.  Hambatan  Dalam  Pemenuhan  Hak  Pelayanan  Kesehatan  Bagi  Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok
A.  Kurangnya  jumlah  petugas  pelayanan  kesehatan  di  Rumah  Tahanan  Negara Kelas I Depok.
Jika kita lihat petugas Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  I  Depok  yang  menangani langsung pelayanan kesehatan bagi narapidana adalah :

## 1. Dokter Umum  : 1 orang

## 2. Perawat        : 3  orang
Petugas medis dan para medis adalah staf yang berada di bawah seksi perawatan dengan posisi tugas sebagai berikut :

## 1. Dokter umum  : dr. Imma Syahbreni
2. Perawat : Hijrah Utami, AMK
3. Perawat : Iklima Novita,  Amd.Kep
4. Perawat : Ade Wahyu, Amd.Kep
Dapat disimpulkan  bahwa dengan jumlah narapidana yang berjumlah 1513 orang (per  tanggal  11  April  2020)  masih  sangat  kurang  atau  minim  petugas  dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada narapidana sehingga program pelayanan kesehatan yang diberikan tidak bisa berjalan maksimal oleh karena itu diperlukan
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 5  No. 1. 2021
penambahan petugas pelayanan kesehatan baik itu “dokter umum, dokter gigi,ahli gizi,  petugas  laboratorium,  apoteker,  psikolog,  analis  laboratorium  maupun perawat  dan  supir  ambulance  agar  program  pelayanan  kesehatan  dapat  berjalan dengan  optimal”  (wawancara  dengan  Perawat  Penyelia,  Hijrah  Utami,  15  April 2020  )
B. Obat-obatan yang terdapat di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok.
Dalam  melaksanakan  pelayanan  kesehatan  Hendaknya  fasilitas  Obat-obatan yang  terdapat  di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  I  Depok  ini  yang  sering  di gunakan selalu tersedia namun tidak jarang terjadi “kurangnya ketersediaan obat- obatan  yang  yang  dibutuhkan  oleh  WBP  yang  sakit,  dengan  kondisi  obat  yang tersedia  untuk  kesembuhan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  yang  sangat minim  dibandingkan  dengan  jumlah  penghuni  yang  melebihi  kapasitas  dengan jumlah penghuni di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok yang menjalani sakit setiap  waktunya  bertambah  terus  atau  meningkat”  (wawancara  dengan  Perawat Penyelia, Hijrah Utami, 15 April  2020  )
C. Fasilitas yang ada di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Depok
Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok  menyediakan  fasilitas  kesehatan  seperti  di  dirikannya  bangunan  rumah sakit  di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  I  Depok,  bangunan  rumah  sakit  yang  di dirikan  hanya  di  bangun  beberapa  ruangan  kamar  saja  dan  dengan  alat-  alat kedokteran  yang  terbilang  masih  cukup  jauh  dibawah  standar.  Rumah  sakit  ini sengaja  dibangun  di  dalam  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  I  Depok  dikarenakan fasilitas  rumah  sakit  ini  sangat  dibutuhkan  sekali  guna  memberikan  pengobatan dan  penangan  pertolongan  pertama  kepada  para  narapidana,  akan  tetapi  dengan banyaknya  jumlah  narapidana  yang  ada  dan  banyaknya  narapidana  yang  sakit setiap  harinya  selalu  meningkat  maka  rumah  sakit  ini  tidak  dapat  menampung narapidana  yang  sakit.  Dengan  melihat  kondisi  tersebut  maka  sering  kali narapudana  yang  sakit  di  berikan  rujukan  keluar  Rutan  untuk  melakukan pengobatan  di  rumah  sakit-rumah  sakit  umum  dengan  di  kawal  oleh  beberapa
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 5  No. 1. 2021
orang petugas kesehatan dan penjaga keamanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok.

## Hasil Penelitian

## 1. A. Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan
Secara  khusus  hak  atas  pelayanan  kesehatan  bagi  warga binaan  telah diatur    dalam    berbagai    instrument    hukum    Nasional.  Jaminan  pengakuan  hak atas  kesehatan  tersebut  dapat  dilihat  dari  beberapa  instrumen  hukum  sebagai berikut :
A.  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan  Dalam Undang-Undang  No  12  Tahun  1995  Tentang  Pemayarakatan,  Pasal  14 11 menyebutkan tentang hak-hak Warga Binaan adalah:
1. Warga  Binaan  berhak  untuk  mendapatkan  perawatan,  baik  perawatan rohani maupun jasmani;
2. Warga  Binaan  berhak  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan makanan yang layak;
3. Warga Binaan berhak untuk menyampaikan keluhan.
B. Dalam  rangka  kelancaran  pelaksanaan  program  pelayanan kesehatan di
Rutan,  maka melalui  Surat  Keputusan
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan    No:    E.03.PP.02.10    tahun    2003    telah  ditetapkan  standar pelayanan  minimal  pelayanan  kesehatan  dan  makanan  Narapidana  di  Rutan 12 sebagai berikut :
1. Secara  melembaga  pelayanan  kesehatan  yang  ada  masih  dalam  taraf sederhana  yaitu  pelayanan  dokter  dan  klinik  yang  sifatnya  pertolongan pertama.
11 Undang-Undang No 12 Tahun 1995, Tentang Pemayarakatan , Pasal 14
12 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No : E.03.PP.02.10 Th. 2003 tentang, Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Narapidana di Rutan
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 5  No. 1. 2021
2. Rujukan  penderita  dilakukan  secara  seadanya,  tergantung  kondisi  pada masing-masing Rutan.
3. Bentuk-bentuk  pelayanan  promotif,  preventif,  kuratif  dan  rehabilitatif dilakukan secara sistimatis
Dari uraian instrumen-instrumen hukum diatas yang mengatur dan menjamin hak atas  pelayanan  kesehatan  bagi  warga  binaan  di  Rumah  tahanan  dapatlah  di simpulkan bahwa hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Rumah Tahahan Negara yang mencakup sebagai berikut;

## a. Hak atas  ketersediaan ( Availability )
Warga binaan berhak atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan obat-obatan,  ketersediaan  makanan  dan  air  bersih,  serta  program-program kesehatan di Rumah Tahahan Negara.
b. Hak atas keterjangkauan (Accessibility )
Warga  binaan  berhak  untuk  tidak  diperlakukan  diskriminasi  terhadap  pelayanan kesehatan,  hak  untuk  dapat  mengakses  pelayanan  kesehatan  baik  secara  fisik, ekonomi dan akses atas informasi tentang kesehatan di Rumah Tahahan Negara.

## c. Hak atas menerima atau mendapatkan ( Acceptability)
Warga  binaan  berhak  untuk  menerima  atau  mendapatkan  pelayanan  kesehatan, hak  atas  semua  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  harus  sesuai  dengan  HAM dan  etika  medis,  menjunjung  kehormatan  pasien  atau  penghormatan  terhadap klien, dan layak secara kultural.

## d. Hak atas kualitas ( Quality)
warga  binaan  berhak  atas  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas,  sesuai  dengan standar  operasional  prosedur  pelayanan  kesehatan,  kualitas  obat-obatan  dan perbekalan  kesehatan,  kualitas  makanan  dan  air  bersih,  serta  kualitas  program- program kesehatan di Rumah Tahahan Negara.

## B.Standard Minimal Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 5  No. 1. 2021
Standar  pelayanan  minimal  adalah  Urusan  Wajib  sangat  mendasar  yang berkaitan  dengan  hak  dengan  batas-batas  tertentu  untuk  mengukur  kinerja penyelenggaraan  kewenangan  wajib  bagi  pemerintah  yang  berkaitan  dengan pelayanan  dasar  kepada  masyarakat  yang  mencakup  jenis  pelayanan,  indikator dan nilai.
Dalam  Pedoman  Pelayanan  Kesehatan  dan  Makanan  Narapidana  dan Tahanan 13 ,  disebutkan  bahwa  standar  pelayanan  minimal  pelayanan  kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan adalah urusan wajib  yang  mendasar  yang  harus  disediakan  oleh  Pemerintah  di  Rumah  tahanan negara.
Urusan  wajib  yang  mendasar  yang  harus  disediakan  oleh  Pemerintah  di Lembaga Pemasyarakatan dimaksud meliputi;
a.Upaya pelayanan kesehatan yang meliputi;

## 1) Upaya kesehatan Promotif

## 2) Upaya Kesehatan Preventif

## 3) Upaya kesehatan Kuratif

## 4) Upaya kesehatan Rehabilitatif
b.Jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Narapidana
c. Sumber daya manusia atau tenaga kesehatan
Kebutuhan  minimal  tenaga  kesehatan  untuk  unit  pelayanan  kesehatan  dan perawatan  di  Lapas/Rutan  adalah:  seorang  dokter  umum,  seorang  perawat, seorang  sanitarian,  seorang  ahli  gizi,  seorang  ahli  kesehatan  masyarakat, konselor  (psikolog,  pekerja  sosial,  ulama),  dan  seorang  petugas  administrasi (pencatatan dan pelaporan)
13 Dirjend. Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, 2003, Pedoman Pelayanan Kesehatan dan Makanan Narapidana dan Tahanan . Hlm, 9-15
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 5  No. 1. 2021
Jumlah  tenaga  kesehatan  pada  unit  pelayanan  kesehatan  dan  perawatan  di Lapas/Rutan  perlu  disesuaikan  dengan  jumlah  Narapidana  yang  dibina.  Sesuai kemampuan,  jika  dibutuhkan  unit  pelayanan  kesehatan  dan  perawatan  di Lapas/Rutan perlu dilengkapi pula dengan dokter gigi.
d.Fasilitas  pada  unit  pelayanan  kesehatan  dan  perawatan  di  Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan
Fasilitas  minimal  yang  perlu  dimiliki  oleh  unit  pelayanan  kesehatan  dan perawatan  di  Lapas/Rutan  minimal  sama  dengan  fasilitas  Puskesmas  meliputi: peralatan diagnostik klinik, peralatan untuk tindakan medik, peralatan penunjang pelayanan medik, sarana dan prasarana untuk melaksanakan pendidikan kesehatan dan  pelayanan  kesehatan,  sarana  dan  prasarana  untuk  berolah  raga  dan  sarana ibadah
e.Fasilitas fisik dan sanitasi lingkungan
1. Kamar  hunian  Narapidana  harus  memiliki  ventilasi  dan  pencahayaan  yang memenuhi  persyaratan  kesehatan,  tidak  bocor,  memiliki  penerangan  yang memadai, jumlah penghuni sesuai dengan kapasitas..
2. Sanitasi  lingkungan  yang  meliputi;  air  bersih,  kamar  mandi,  jamban, pembuangan  air  limbah,  pembuangan  sampah,  sanitasi  penyelenggaraan makanan
f. Penyelenggaraan  Makan  dan  minum  Narapidana  harus  memenuhi kecukupan gizi dan sanitasi
g.Pelayanan  kesehatan  rujukan  bagi  Narapidana  Bagi  Narapidana  yang  menurut dokter  Lapas  tidak  bisa lagi  di  rawat atau  diobati  di  Lapas  dilakukan  rujukan  ke Rumah sakit.

## PENUTUP

## A.Kesimpulan
Bedasarkan analisis dan pembahasan mengenai Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  I  Depok,  maka  dapat  diambil  kesimpulan
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 5  No. 1. 2021
bahwa  Upaya  pemenuhan  hak  warga  binaan  dalam  pelaksanaan  pelayanan kesehatan  pada  rumah  sakit  Rumah  Tahanan  klas  1  depok  berjalan  kurang  baik, hal  ini  dikarenakan  adanya  keterbatasan  fasilitas  dan  jumlah  petugas  sehingga menyebabkan  upaya  promotif,preventif,kuratif  dan  rehabilitatif  menjadi  tidak optimal  lalu  secara  keseluruhan,  hambatan  yang  di  hadapi  dalam  pelaksanaan pemenuhan  hak  pelayanan  kesehatan  pada  wargabinaan  adalah  sering  terjadinya kekurangan  dan  kehabisan  jumlah  stok  obat  yang  di  butuhkan  oleh  para narapidana  dan  terbatasnya  fasilitas  yang  di  berikan  sehingga  dalam  pemenuhan hak  wargabinaan  dalam  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  masih  belum  dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal.

## B. Saran
Bedasarkan  analisis  pembahasan  dan  kesimpulan  diatas,  penulis  akan mencoba  untuk  mengemukakan  beberapa  saran  yang  mungkin  dapat  di pertimbangkan  oleh  pihak  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  I  Depok,  sebagai alternative upaya untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada  rumah  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  I  Depok,  yaitu  dengan  cara  Perlu  di adakannya perbaikan mekanisme seperti melengkapi dan memperbaharui fasilitas- fasilitas  yang  ada  dan  yang  belum  tersedia  dan  penambahan  jumlah  petugas sehingga  dalam  pemenuhan  hak  warga  binaan  dalam  pelaksanaan  pelayanan kesehatan  terutama  upaya  promotif,preventif,kuratif  dan  rehabilitatif  untuk narapidana  yang  sakit  dapat  dijalankan  secara  efektif  dan  optimal  lalu  Untuk mengatasi hambatan yang ada maka Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok harus bisa  lebih  peka  terhadap  kondisi  yang  ada  di  Rumah  sakit  Rumah  Tahanan  dan harus diadakannya pengkontrolan oleh petugas kesehatan khususnya bagian obat- obatan  dan  fasilitas  kesehatan  yang  dibutuhkan  oleh  para  narapidana  sehingga dapat menjalankan pelayanan kesehatan dengan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
FISIP UI. 2013. “Analisis Kualitas Dan Kendala Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang 4.1.” : 47–64.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 5  No. 1. 2021
Indonesia, Presiden Republik. 1992. “Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.” (23).
Indonesia, Republik. 1995. “Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.” Badan Pembinaan Hukum Nasional .
Muhammad Sukron. 2012. “Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang.” lim(2009): 1–25.
Purnama  junardi,  Atik  S  Soesmasto,  Husnah  Amelz,  kapaital  selekta kedokteran,  media  aesculavius,  (Fakultas  kedokteran  UI,  Jakarta, Bab I, 1982.)
Imbolo  S  Pohan,  Jaminan  mutu  Pelayanan  Kesehatan  (dasar-dasar pengertian),  Bekasi, 2003 hal 20.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat 1
(Azwar, Pengantar Ilmu Administrasi Kesehatan,2002, hal 35.)
(Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1982, hal. 1)
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No : E.03.PP.02.10 Th. 2003  tentang,  Standar  Pelayanan  Minimal  Pelayanan  Kesehatan Dan Makanan Narapidana di Rutan
Dirjend.  Pemasyarakatan,  Departemen  Kehakiman  dan  HAM  Republik Indonesia,  2003,  Pedoman  Pelayanan  Kesehatan  dan  Makanan Narapidana dan Tahanan. Hlm, 9-15