## Kredit Bermasalah Di Perbankan Syari’ah dalam Perspektif Teori
Cacat Kehendak
Ahmad Gazali
UIN Antasari Banjarmasin

## Abstract
The  development  of  Islamic  banking,  especially  in Indonesia, is currently very perspective. Therefore there is trust  from  the  community  must  always  be  maintained. Efforts  to  develop  and  trust  must  support  two  aspects, namely  the  implementation  of  transparency  with  Islamic ethics and a sense of foundation that provides certainty and a  sense  of  justice.  As  a  sharia  banking,  the  operational basis is Islamic law, thus the readiness of Islamic law must always exist and be able to overcome the development of the development  of  the  Islamic  banking  world.  This  paper  is only a small part of the discussion to be approved and legal norms of sharia banking are made.
Keywords: Sharia  Banking;  Banking  Credit;  Willing Disabilities

## Pendahuluan
Keberadaan  sistem  perbankan  syari’ah  dalam  negeri  RI  telah dialami. Hal ini terbukti dengan diaturnya sistem bank syari’ah dalam UU  No  7  tahun  1992  tentang  perbangkan  yang  kemudian  diperkuat dengan UU No 10 tahun 1998 serta UU No 8 tahun 1998 dan UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  BI,  Perspektif Masyarakat Terhadap Bank Syari’ah adalah: Bank dengan sistem bagi hasil  tanpa  bunga,  bank  bagi  umat  Islam  dan  bank  yang  dilandasi kejujuran  dan  etika  dan  rapuh  rapuh  pemahaman  agama.  Dengan persepsi  yang  seperti  ini  perkembangan  dunia  perbankan  syariah  di
Indonesia dan kenerjanya cukup menggembirakan. Sebagai contoh di saat  bank-bank  konvensional  berdarah-darah  ditimpa  badai  krisis pada  tahun  1998,  bank  syariah  dalam  hal  ini  Bank  Muamalat Indonesia (BMI) tetap teguh berdiri : pada tahu 1999 Bank Muamalat bahkan meraih laba bersih Rp. 2 Miliar, di saat yang sama perbankan konvensional meraih dalam konsulidasi internal untuk pemulihan.
Kendati demikian dalam perspektif idealistik keadaan seperti ini tetap  saja  masih  jauh  dari  diharapkan,  sebab  problema  perbankkan kedua  kali  jauh  lebih  parah  dari  apa  yang  dipredeksikan,  apalagi dalam dunia. Perbankan syariah  yang pada dasarnya bertumpu pada prinsip-prinsip syariah dan berada di jalan yang belum di atur oleh UU perbankkan negara.
Dengan  demikian  penulis  dapat  menyatakan  bahwa  penelitian atau  tulisan yang sama dengan tulisan ini jarang dibicarakan. Karena penulisa  lebih  memfukuskan  pada  masalah  kredit  bermasalah  yang dilihat dari perspektif hukum Islam terutama kaitannya dengan utang piutang.

## Pembahasan

## Kredit dan Utang Piutang
Kredit  bermasalah  adalah  kredit  yang  dalam  pelaksanaanya terjadi cedera janji baik berupa teterlambatan membayar atau ketidak mampuan  membayar  utang  kredit  sama  sekali.  Untuk  menjawab permasalahan tersebut penulis akan meletekannya dalam kerangkan teori utang piutang dan cacat kehendak dalam transaksi dalam hukum Islam.
a. Utang-Piutang
Islam sebagai agama universal mengandung ajaran-ajaran dasar yang berlaku untuk semua tempat dan waktu. Ajaran yang bersifat dasar dan universal itu, menurut para ulama hanya terdapat pada
sekitar  500  ayat  atau  (14%)  dari  keseluruhan  ayat  Al-Qur’an. 1
Walaupun  bersifat  absolut,  tetapi  dalam  aspek  hukum  Islam mempunyai prinsip-prinsip yang luas yang dapat mengakomodasi setiap  perubahan  dalam  kehidupan  sosial  manusia. 2 Termasuk dalam  aspek  mu’amalah  Islam  lebih  banyak  hanya  meletakkan prinsip-prinsip  dasar  (nilai)  dan  karena  itu  interpretasi  terhadap maksud teks atau naskah adalah suatu kebutuhan. 3
Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seringkali tidak dapat dicukupkan hanya dengan apa yang dia miliki. Karenanya ia memerlukan hubungan dengan orang lainuntuk saling memberikan manfaat dari adanya hubungan tersebut. Untuk itulah Islam  meletakkan  prinsip  hubungan  antar  manusia  di  atas paradigma  “saling  tolong  menolong”  agar  adanya  kemanfaatan ( mashlahah ) di dalam hubungan bermu’amalah.
Utang-piutang  merupakan  bagian  yang  penting  dalam bermu’amalah  dan  dalam  rangka  paradigma  di  atas.  Al-Qur’an membuat  prinsip  utang-piutang  tersebut  surat  Al-Baqarah  dari ayat 181-183.
Dengan prinsip tolong menolong dapat dipahami bahwa utang- piutang  dalam  pandangan  Islam  tidak  dibenarkan  bersifat memberatkan,  menyusahkan,  dan  kerusakan  pada  pihak  yang berutang,  tetapi  dianjurkan  untuk  memberi  kelonggaran  apabila orang  yang  berutang  benar-benar  tidak  mampu.  Oleh  sebab  itu, mmeberi  utang  kepada  orang  yang  benar-benar  membutuhkan
1 Harun Nasution, Islam Rasional, Mizan: Bandung 1995, hal.33.
2 M. Muslehuddin. Islamic Law and Social Change, Kamsi dan Yudian,W.A., ke Arah Fiqh Indonesia, FSHI, Fak Syariah IAIN SUKA, Yogyakarta, 1994, hal.88.
3 M. Muslehuddin, Philosophy of Islamic Law and The Orientalis: A. Comparative Study of Islamic Legal System, Terj. Yudian. W.A., Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991.
dapat bernilai ibadah dan dalam waktu yang sama dapat bernilai kemanusian yang mulia. 4
Dua  deminsi  diatas,  terkait  dengan  dua  ruang  lingkup persoalan. Deminsi ibadah merupakan illat dilarangnya riba dalam utang-piutang dan mu’amalat lainnya. Karena aspek ibadah tidak boleh dikotori oleh keinginan nafsu yang tidak baik. Pada deminsi kemanusiaan  terkait  dengan  hajat  sosial  dan  kemiskinan  yang harus mendapatkan perhatian dari kemaslahatan bersama dalam hidup  bermasyarakat,  karenya  orang  yang  terlilit  utang ditempatkan  dalam  kelompok  “ asnaf” yang  delapan  yang  boleh menerima sedeqah, infaq dan zakat.
Dalam  demensi  kemanusiaan  inilah  utang-piutang  mengalami elaborasi baik dalam pemaknaan maupun prosedural, seperti harus adanya penulisan dan jaminan.
Perjanjian  utang-piutang  dengan  jaminan  dikenal  dalam  Al- Qur’an  dengan  istilah al-rahn, biasanya  diterjemahkan  dengan “gadai”. Ayat-ayat tersebut secara berurutan terdapat dalam surah Al-Baqarah dengan prinsip:
1) Dalam perjanjian hutang tidak dibenarkan mengambil riba (Al- Baqarah: 273-280)
2) Perjanjian hutang hendaknya ditulis (Al-Baqarah: 282)
3) Bila  diperlukan  dalam  aspek  utang-piutang  dapat  diikutkan dengan jaminan (Al-Baqarah: 283)
Di kalangan fukaha utang-piutang biasanya kadang diidentikan dengan  pinjam-meninjam,  karena  itu  fukaha  mendefinisakan dengan  utang-piutang  atau  pinjam-meminjamadalah  transaksi antara duan pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada orang
4 A. Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Riba, Utang-piutang, Gadai, Al-Ma’arif, Bandung, 1983, Hal.35.
lian secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada  pihak  lain  untuk  dimanfaatkan  dan  kemudian mengembalikan penggantinya. 5 Menurut jumhur Fakuha apa yang sah  untuk  diperjual-belikan,  maka  sah  pula  untuk  diutangkan, baik  barang  yang  dapat  ditukar  atau  ditimbang  maupun  berupa uang.
Perjanjian  utang-piutang  merupakan  perjanjian  memberikan milik kepada orang lian. Pihak yang berutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Karena ia merupakn perjanjian atau transaksi (akad), maka unsur yang terpenting di dalamnya adalah proses akad yakni ijab kabul yang berisi pernyataan kehendak dari kedua belah pihak.
Memberikan  utang  dan  atau  pinjaman  kepada  orang  yang membutuhkan  adalah  sunnah,  dan  hukum  mencari  utang  atau pinjaman  bukanlah  suatu  yang  makruh. 6 Al-Qur’an  memuji pemberi utang yang suka memafkan utang orang lain apabila orang yang berutang mengalimi kesulitan ekonomi (Al-Baqarah: 280).
Walaupn transaksi utaang-piutang menghandung sifat dan nilai yang  sama  dengan  orang  yang  memberi  sadakah  tetapi  tidak sepenuhnya  dianggap  mempunyai  sifat  ikatan  sukarela  sebab disitu  ada  kewajiban  dan  tanggung  jawab.  Supaya  tujuan kemashlahataan dari transaksi utang-piutang dapat merealisasikan  fungsi  kemanusiaan.  Islam  membolekan  adanya persyaratan  yang  berfungsi  prosedural.  Dari  aspek  inilah  sistem
5 Abu Syar’i. AH, Ar-riba Wa al-Qurudl, Terj. Ikhlas, Surabaya, 1993, hal. 125.
6 Taqyuddin An-Nabhani, An-Nidlam al-iqtishadi Fi Islam, Dar al Ummah, Beirut, 1990, hal. 203
kredit  dalam  utang-piutang  berkembang  dalam  dunia  ekonomi modern.  perkembangan  ini  tidak  hanya  menyangkut  piham pemberi  hutang  dan  yang  berhutang  yang  pada  awalnya  masih dalam  interaksi  orang  perorang,  tetapi  kini  ,telah  berkembang menjadi  interaksi  orang  dalam  institusi  keuangan  medern  yaitu perbankan serta antar institusi pelaku ekonomi.
b. Cacat Kehendak pada Akad (perjanjian) dalam Hukum Islam
1. Perjanjian (Akad) dalam Hukum Islam
Istilah  akd  berasal  dari  istilah  arab (aqdu) yang  berarti transaksi, perikatan, atau perjanjian dan permufakatan. 7 Akad juga berarti janji serta segala hal yang menunjukan ikatan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal, baik sesuai dengan hukum atau tidak. 8
Menurut istilah fiqh bermakna
هلحم يف رثٰا رهظي عورشم هجو يلع ٍلوبقب باجيٕا طابترٕا
9 (perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh  syara’  dibuktukan  dengan  adanya  akibat  hukum  pada obyeknya).
Fuqaha  sepakat  bahwa  akad  adalah  pertautan  antara ijab (kehendak  untuk  sesuatu  kesepakatan)  dengan qabul (kesepakatan atas kehendak sesuatu) yang diisyaratkan dengan kata-kataatau  isyarat  lainnya  dan  menunjukan  maksud  yang disepakati  antara  kedua  belah    pihak  yang  berkehendak  dan bersepakat. 10
7 A. Rahman R, Ensikopledi Hukum Islam, Ikhtiar Baru, Van Hoeve, Jakarta, 1997, hal, 63.
8 Asy-Syaukani, Fath al-Qadir, Musthafa al-Babalhalabi, Mesir, TT, hal, 4.
9 Ahmad, Abu Al-Fath, Kitab Mu’amalat fi al-Syari’ata al-Islamiyah wa al-Qawamir, Matba’ah al Busfus, Mesir, 1913, I, hal. 139.
10 M. Salam Madkar, Al-Fath al-Islami, Maktabatul al Abdillah Wahbah, 1995, hal.
352.
Dengan  demikian,  perjanjian  atau  akad  secara  esensial berisi  pernyataan  kehendak  dari  pihak  tertentu  untuk memberikan hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.
Pernyataan  kehendak  yang  disepakati  dapat  berupa pinjam-meminjam, Utang-piutang, juan beli, sewa-menyewa dan lain-lain.  Pada  pernyataan  kehendak  yang  telah  disepakati dalam akad terdapat klausul-klausul atau  materi  yang  harus dipenuhi kedua belah pihak. Selain klausul akad tersebut sesuai dengan pernyataan kedua belah pihak, hak dan kewajiban dari materi  akad  tersebut  wajib  dipenuhi.  Pengingkaran  terhadap hak  dan  kewajiban dalam  akad  akan  berakibat  sanksi  hukum berlaku pada pihak yang mengingkari. Tetapi bila pengingkaran itu disebabkan oleh sesuatu yang dibenarkan oleh hukum, maka pihak yang mengingkari akan terlindungi oleh hukum itu sendiri dengan sebab-sebab tertentu.
Dalam Islam sebab-sebab tertentu itu bisa disebut dengan istilah cacat (‘ uyub ). Apabila kesepakatan kehendak para pihak tidak  murni  atau  dengan  kata  lain  terdapat  cacat  ( gebrekhiq ) sekalipun secara tersembunyi sehingga persetujuan/ kesepakatan para pihak tersebut menjadi tidak sempurna, maka perjanjian  yang  dibuat  para  pihak  dapat  dibatalkan  meskipun sudah  lahir  pernyataan  kehendak  secara  sah. 11 Sebaliknya apabila  telah  terjadi  pernyataan  dan  kesepakatan  dengan kehendak murni, pengingkaran yang terjadi akan menimbulkan sanksi hukum yang mengingkari.
Kehendak  murni  adalah  kehendak  yang  dinyatakan secara  bebas  dan  suasana  yang  wajar  serta  tidak  dipengaruhi oleh  unsur-unsur  yang  menyesatkan klausul-klausul dan
11 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982, hal.25
merusak  kehendak  para  pihak.  Hal-hal  menyesatkan  dan membuat kehendak menjadi cacat dengan sebab itu perjanjian yang  dibuat  berdasarkan  kepadanya  menjadi  cacat  kehendak ( ‘uyub al-Rida ). 12
2. Cacat Kehendak ( ‘uyub al-Rida/Wilsgebrek )
Dalam  islsam  cacat  kehendak  itu,  karena  adanya kemaafan  dari  dan  atau  kebolehan  untuk  mengingkari perjanjian yang disebabkan oleh:
a. Kekhilafan ( al-Kharda)
b. Paksaan ( al-ikrah )
c. Penipuan ( Gassyai ) 13
Sebagaimana  dalam  hukum  Islam  dalam  KUH  Perdata. Indonesia Ps 1321, menjelaskan bahwa cacat kehendak itu ada tiga  macam,  yaitu  kekhilafan (dwaling), paksaan  ( dwang), dan penipuan  ( bedrog). Dalam  ilmu  hukum  ditambahkan pulaketidak seimbangan prestasi yang mencolok senagai unsur yang  menyebabkan  perjanjian  dapat  dibatalkan  dalam  hal-hal tertentu 14 . Ahli-ahli
hukum
Belanda menyatakan penyalahgunaan  keadaan  ( misbruik  van  de  omstandigheden ) sebagai suati bentuk cacat kehendak juga 15 .
Hukum  Islam  adalah  hukum  yang  didasarkan  pada  nilai obyektifisme. Hal ini nampak dalam penekanannya pada akad sebagai  pertautan  ijab  dab  qabul  yang  menimbulkan  akibat
12 As-Sanhuri, Abl. Razak, Nazariyah Al-Aqb, Dar al-Fikr, Beirut, TT, hal. 246
13 Samsul Anwar, Hukum perjanjian dalam Islam, Kajian Terhadap Risalah Perizinan dan Cacat Kehendak, Balai Penelitian IAIN SUKA, Yogyakarta, 1996, hal. 96.
14 As Sanhuri, Abl. Razak, Nazariayah Al-Aqd, Dar Al-Fikr, Bairut, TT, hal. 246
15 J. Satrio, Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir Dari Penrjanjian. I,. Citra Aditya Bakti Bandung, 1995, hal. 316
hukum  pada  objek  akad  dan  kecendrungan  kepada  keadaan yang  nyata.  Oleh  karena  itu  semakin  objektif  sifat  dan  unsur- unsur cacat kehendak itu semakin mendapat perhatian dalam ilmu  hukum  islam.  Sebaliknya  semakin  subjektif  semakin kurang  mendapat  perhatian.  Bila  diamati  hirarki  cacat kehendak  tersebut  dari  yang  paling  subjektif  kepada  yang objektif  maka  dapat  dilihat  kekhilafan  adalah  paling  subjektif sifatnya karena ia merupakan gambaran dari pikiran seseorang mengenai  sesuatu  tidak  sebagaimana  adanya,  baru  kemudian penipuan dan paksaan yang lebih konkrit dan objektid karena merupakan  tindakan  murni  orang  lain  yang  bersifat  melawan hukum.  Karena  sifatnya  yang  amat  subjektif,  serta  kekhilafan tidak  mendapat  tempat  yang  menonjol  dalam  hukum  Islam  ia tersebar di sejumlah tempat dalam berbagai jenis “ khiyar ” tanpa dihimpun  dalam  satu  kesatuan  yang  bulat  dan  disebut  teori tentang kekhilafan.
Bila  cacat  kehendak  telah  terjadi  dalam  perjanjian  (akad), kedua  belah  pihak  diberikan  pilihan  alternatif  yang  disebut dengan  hak khiyar dan  pihak  yang  bercacat  kehendak  diberi kebebasan  untuk  memilih,  apakah  meneruskan  akad  atau membatalkan,  karena  maksud  hak khiyar pada  hakikatnya adalah untuk pilihan terhadap alternatif yang baik. 16
Dari  aspek  Syar’i  cacat  kehendak  itu  terjadi  sangat berhubungan  dengan  kesesuaian  antara  ijab  dan  qabul  dalam akad baik secara zhahiri maupin bathini . Oleh karena itu, pihak yang  berqabul  mempunyai  hak  khiyar  kabul  ( Khiyat  Al-Qabul )
16 M. Yusuf Musa, Al-Fiqh Al Islami li Dirasati al-Nizam al-Mu’amalah Fiqh, Dar Kitab Al-Arabi, Mesir, 1958, hal. 459.
dan pihak yang membuat ijab juga mempunyai hak khiyar yang disebut khiyar Raju’. Hak ini diberikan pada prinsipnya untuk menjaga  agar  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan  dalam  suatu perjanjian atau transaksi. 17

## 1. Cacat Kehendak Kekhilafan
Kekhilafan  adalah  suatu  keadaan  dalam  diri  seseorang yang  mendorongnya  untuk  menggambarkan  sesuatu  tidak sebagaimana  mestinya. 18 Atau  gambaran  keliru  (dalam aspek kehendak) pada salah satu pihak terhadap objek atau pihak lawan dalam perjanjian. 19 gambaran keliri inilah yang membuat  ketidaksesuaian  dengan  apa  yang  dikehendaki dalam akad.
Dalam hukum Islam, kekhilafan dapat terjadi  pada benda, prosedur,  dan  pada  subjek  akad.  Kekhilafan  pada  benda dapat  mengakibatkan  akad  batal  demi  hukum  atau dibatalkan, sedangkan kekhifan pada prosedural dan subjek dapat berakibat akad dapat dibatalkan dengan mempergunakan khiyar  ‘aib. Sedangkan  kekhilafan  pada prosedural  dan  subjek  dapat  berakibat  akad  dapat dibatalkan dengan mempergunakan hak khiyar Al-Wasf (hak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena tiadanya sifat yang diinginkan pada objek akad).
Ada  tiga  macam  metode  untuk  mengatahui  terjadinya kekhilafan.  Petama,  ia  menjelaskan  maksudnya  secara
17 Al.Babarti. Syarh al-Inayah ‘ala al-Hidayah, Dar al Fikr, Beirut, 1977, hal.253.
18 As-Sanhuri, Abl Razak, Nazariyah al-Aqd, Dar al-Fikr, Beirut, TT, hal. 350.
19 J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 293.
tegas. Kedua, disimpulkan dari situasi. Ketiga, disimpulakn dari sifat hakikat sesuatu. 20
Hukum Islam juga mendekati kekhilafan tersebut melalui konsep Khiyar  Ar-ru’yah, pembatalan  akad  dimungkinkan terjadi  apabila  salah  satu  pihak  baru  mengatahui  atau melihat objek akad setelah akad telah terjadi. 21
Penggunaan  hak khiyar  ru’yah dibenarkan  dengan pertimbangan  kema’afan  yang  disebabkan  oleh  salah  satu pihak belum mengatahui atau melihat objek akad.
2. Cacat Kehendak Paksaan
Dalam hukum Islam paksaan adalah bentuk tekanan atau ancaman  terhadap  seseorang  dengan  mengunakan  cara- cara  yang  menakutkan,  agar  seseorang  terdorong  untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 22
Paksaan  merupakan  unsur  cacat  kehendak  yang  paling menonjol karena sifatnya konkrit dan dapat dirasakan oleh masing-masing pihak. Bentuk paksaan ini ada dua macam: paksaan  berat  ( ad-ikrah  al-mulji) dan  paksaan  ringan  ( al- ikrah  ghairu  al  mulji). Paling  tidak  ada  tiga  unsur  paksaan yang  dapat  menimbulkan  akibat  hukum:  ancaman  yang ditekankan  tidak  mampu  untuk  dipikul  atau  sangat menberatkan,  ancaman  bersifat  segera  sehingga  ia  tidak memiliki kemingkinan untuk lolos dari ancaman, ancaman
20 As Sanhuri, Masadir al-Haq Fi al-Fiqh al Islami, Dirasah al Munqaranatu al- Fiqh al-Garbi, Dar al-Hana, 1954, II, hal. 130.
21 Az Zuhaily, Wahbah, Al Fiqh al-Islami wa al adillatuhu, dar Al-Fikr, Damascus, 1989, hal. 267-275.
22 Az Zarqa, Musthafa Ahmad, Al Fiqh al-Islami al-Jadid, Dar al-Fikr, Beirut, 1968, hal. 368.
tersebut  tanpa  hak hukum  dan  merupakan  tindakan  yang tidak sah. 23

## 3. Cacat Kehendak Penipuan
Penipuan  yang  menimbulkan  akibat  hukum  pada dasarnya  lebih  konkrit  dari  pada  kekhilafan  karena kekhilafan merupakan keadaan yang sangat subjektif terjadi pada salah satu pihak, sebaliknya penipuan adalah adanya unsur kesengajaan untuk menyimpang dari esensi akad.
Ahli-ahli  hukum  Islam  mendefinisikan  penipuan  sebagai tindakan mengelabui oleh salah satu pihak terhadap pihak lain  dengan  perkataan  atau  perbuatan  bohong  untuk mendorongnya  memberikan  sesuatu  atau  objek  akad tertentu. 24
Oleh sebab itu penipuan tidak bisa dipersangkakan tetapi harus  dibuktikan,  dengan  bukti  itulah  cacat  kehendak diberlakukan  untuk  pembatalan  akad.  Unsur  penipuan meliputi: a. Adanya tipu muslihat, dan b. Tipu muslihat itu mendorong  pihak  tertipu  untuk  memberikan  suatu persetujuan  perizinan.  Tipu  muslihat  bisa  terjadi  dalam berbagai tempat, baik terhadap materi akad maupun dalam proses (prosedure) terjadinya akad.
Ada dua jenis penipuan yakni at-tagrir al-fi’ly dan at-tagrir al-qauly. Menyembunyikan keterangan atau tidak menjelaskan sesuatu yang seharusnya dijelaskan termasuk dalam kategori penipuan karena secara sengaja
23 Az Zuhaily, Wahbah, Al Fiqh al-Islami wa al adillatuhu, Dar Fikr, Damascus, 1989, hal. 314-315.
24 Az Zarqa, Musthafa Ahmad, Al Fiqh Al Islami al-Jadid, Dar al Fikr, Beirut, 1968, hal. 374., Az Zuhaily, Wahbah, Al Fiqh al Islami wa al Adillatuhu, Dar al-Fikr, Damascus, 1989, hal. 218.
menyembunyikan  sesuatu  yang  seharusnya  diketahui  oleh pihak lain dalam perjanjian.

## Simpulan
Cacat  kehendak  yang  memungkinkan  terjadinya  pembatalan akad  sangat  terkait  dengan  esensial  suatu  akad.  Karena  akad  pada dasarnya merupakan pemcerminan dari kehendak esensial tersebut. Apabila esensial akad tidak tercapai, akad dapat dibatalkan. Logika ini dalam hukum Islam didukung oleh kaidah Fiqh:
ينابملا و ظافلٔلالا يناعملا و دصاقملل دوقعلا يف ةربعلا
Yang  dianggap  dalam  akad  adalah  maksud-maksud  dan  makan- makna bukan lafazh-lafazh dan bentuk. 25
Pada  dasarnya  kerangka  teori  ini  lebih  cendrung  pada pendekatan mashalahah-murshalah dan pendekatan seperti ini seleras dengan  pendepat  Az-Zuhaily  yang  menyatakan  bahwa  Allah  telah meletakan dalam setiap hukumnya rahasia yang dapat mendatangkan kemashalatan manusia. dengan demikian, syari’at itu pada dasarnya untuk  mewujudkan  tujuan  umum  dalam  alam  nyata  yaitu membahagiakan  individu  dan  masyarakat,  memelihara  serta menyemarakkan  dunia  dengan  segenap  sarana  yang  akan menyampaikan kepada jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya dan peradaban yang paling menonjol 26 .
25 Abd. Mujib, Qawaidu al-Fiqh al-Islami, Nur Cahaya, Yogyakarta, 1980, hal. 24.
26 Az-Zuhaily, Wahbah, Nazariyah al-Dharurah al-syar’iyah , Muqaranatu Ma’a al- Qarun al Wadh’i, Terj, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997, hal. 47.

## Daftar Pustaka
Az Zuhaily, Wahbah, Al Fiqh al-Islami  wa al adillatuhu, dar Al- Fikr, Damascus, 1989.
Az  Zarqa,  Musthafa  Ahmad, Al  Fiqh  Al  Islami  al-Jadid, Dar  al Fikr, Beirut, 1968.
Abd. Mujib, Qawaidu al-Fiqh al-Islami, Nur Cahaya, Yogyakarta, 1980.
Az-Zuhaily,  Wahbah, Nazariyah  al-Dharurah  al-syar’iyah  ,
Muqaranatu  Ma’a  al-Qarun  al  Wadh’i,  Terj,  Gaya  Media  Pratama, Jakarta, 1997.
An-Nabhani, Taqyuddin, An-Nidlam al-iqtishadi Fi Islam, Dar al Ummah, Beirut, 1990.
Asy-Syaukani, Fath  al-Qadir, Musthafa  al-Babalhalabi,  Mesir, TT.
As-Sanhuri,  Abl.  Razak, Nazariyah  Al-Aqb, Dar  al-Fikr,  Beirut,
TT.
Ahmad, Abu Al-Fath, Kitab Mu’amalat fi al-Syari’ata al-Islamiyah wa al-Qawamir, Matba’ah al Busfus, Mesir, 1913.
Anwar, Samsul, Hukum perjanjian dalam Islam, Kajian Terhadap Risalah  Perizinan  dan  Cacat  Kehendak,  Balai  Penelitian  IAIN  SUKA, Yogyakarta, 1996
Al.Babarti. Syarh al-Inayah ‘ala al-Hidayah, Dar al Fikr, Beirut, 1977.
As  Sanhuri, Masadir  al-Haq  Fi  al-Fiqh  al  Islami, Dirasah  al Munqaranatu al- Fiqh al-Garbi, Dar al-Hana, 1954, II. Basyir,  A.  Azhar, Hukum  Islam  Tentang  Riba,  Utang-piutang, Gadai, Al-Ma’arif, Bandung, 1983.
Harahap,  M.  Yahya, Segi-segi  Hukum  Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982.
Muslehuddin,  M. Islamic  Law  and  Social  Change, Kamsi  dan Yudian,W.A., ke Arah Fiqh  Indonesia, FSHI,  Fak  Syariah IAIN  SUKA, Yogyakarta, 1994.
Muslehuddin, M, Philosophy of Islamic Law and The Orientalis: A. Comparative Study of Islamic Legal System, Terj. Yudian. W.A., Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991.
Musa,  M.  Yusuf, Al-Fiqh  Al  Islami  li  Dirasati  al-Nizam  al- Mu’amalah Fiqh, Dar Kitab Al-Arabi, Mesir, 1958.
Madkar,  M.  Salam, Al-Fath  al-Islami, Maktabatul  al  Abdillah Wahbah, 1995.
Nasution, Harun, Islam Rasional, Mizan: Bandung 1995.
Rahman  A.  R, Ensikopledi  Hukum  Islam, Ikhtiar  Baru,  Van Hoeve, Jakarta, 1997. Syar’i, Abu, Ar-riba Wa al-Qurudl, Terj. Ikhlas, Surabaya, 1993. Satrio,  J, Hukum  Perikatan  :  Perikatan  yang  Lahir  Dari Penrjanjian. I,. Citra Aditya Bakti Bandung, 1995.