https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.2043 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY

## Menelisik Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Kesusilaan Pada Putusan Nomor: 06-K/PM/III- 16/AL/I/2017
Karman Jaya * Hukum, Universitas Handayani Makassar, Kota Makassar, 90231 karmanjy97@gmail.com
*Corresponding author Sufriaman Hukum, Universitas Handayani Makassar, Kota Makassar, 90231 sufriamanamir90@gmail.com Muhammad Halim Hukum, Universitas Handayani Makassar, Kota Makassar,90231 mhalim533@gmail.com
Abstrak —  Pada  perkara  pidana  dalam  Negara  Indonesia sebagai  Negara  Hukum  yang  dilakukan  oleh  seorang prajurit  TNI  AD  wajib  di  selesaikan  di  lingkungan Peradilan  Militer.  Termasuk  apabila  seorang  oknum prajurit  TNI  AD  yang  melakukan  tindak  pidana  seperti tindakan  asusila  yang  dapat  mengganggu  kehidupan Militer.  Karena  itu  diperlukan  adanya  penegakan  hukum yang  seadil-adilnya  seperti  dalam  hal  ini  Putusan Pengadilan  Militer  III-16  Makassar  Terhadap  Seorang TNI  yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Kesusilaan  (Studi kasus  Nomor  :  06-K/PM  III-  16/AL/I/2017)  selanjutnya dijabarkan  kedalam  beberapa  sub  masalah  tentang Penerapan  Hukum  Pidana  Materiil  Menyatakan  bahwa semua unsur pasal dalam dakwaan pasal 281 ke 1 KUHP, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan  hakim  telah  terpenuhi  untuk  menjatuhkan pidana  pada  terdakwa.  Namun  putusan  terdakwa  hanya dijatuhi  hukuman  3(tiga)  Bulan  penjara.  Seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman maksimal  yakni 2(dua) tahun delapan bulan penjara sesuai dengan yang di muat dalam pasal  281  ke  1  KUHP  mengingat  perbuatan  terdakwa sudah terbukti dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan  hukuman  pidana  terhadap  tindak  Pidana Kesusilaan  jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  yang  di  gunakan pendekatan  perundang-  undangan  dan  pendekatan  kasus dengan aplikasi penelitian yaitu Hakim dalam menjatuhkan  putusan  harus  memberikan  putusan  yang setimpal  dengan  perbuatan  terdakwa,  dan  memberikan putusan yang seadil-adilnya.
Kata Kunci — Menelisik, Putusan Hakim, Tindak Pidana, Kesusilaan, Pertimbangan

## I. PENDAHULUAN
Kejahatan kesusilaan dalam berbagai macam bentuknya  sudah  dikenal  sejak  lama  oleh  masyarakat Indonesia.  Hal  tersebut  dapat  diketahui  dari  perhatian yang  begitu  mendalam  terhadap  masalah  kesusilaan (Yuniantoro,  2018)  dalam  pengaturan  hukum  yang berlaku  di  suatu  waktu.  Pengaturan  demi  pengaturan rupanya  tidak  memiliki  bentuk  rumusan  yang  sama terhadap  bentuk  tindakan  apa  yang  dikatakan  kejahatan yang melanggar kesusilaan.
Perdebatan  selalu  terjadi  mengingat  ukuran  sampai sejauh  manakah  sebuah  tindakan  dikatakan  melanggar norma  kesusilaan  masih  berbeda  antar  individu, golongan,  atau  masyarakat  satu  dengan  lainnya  . Sehingga dibutuhkan penegakan hukum maupun perlindungan  hukum  dari  aparat  penegak  hukum  baik kepada korban maupun pelaku tindak pidana asusila yaitu Polri,  Jaksa,  Hakim,  Advokat,  maupun  TNI.  (I.  Sari, 2021)
Tentara  Nasional  Indonesia  (selanjutnya  disingkat TNI)  merupakan  profesi  sekaligus  sebagai  alat  negara dibidang  pertahanan.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2010 tentang  Susunan  Organisasi  Tentara  Nasional  Indonesia, Pasal 1 menyatakan bahwa: “Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah  komponen utama yang  siap  digunakan  untuk  melaksanakan  tugas-tugas pertahanan negara”. (Fadhlurrahman et al., 2019) Prajurit  adalah  warga  Negara  Indonesia  yang memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  diangkat  oleh  pejabat  yang berwenang  untuk  mengabdikan  diri  dalam  dinas keprajuritan  yakni  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  34  Tahun  2004  tentang  Tentara  Nasional Indonesia  dalam  Pasal  21.  Prajurit  TNI  terdiri  atas prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia  Angkatan  Darat, prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia  Angkatan  Laut,  dan prajurit  Tentara  Nasional(PALTI  HUTAPEA  Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI Jl Jend Ahmad Yani Kav & Pusat, 2016)
Penegakan  keadilan  di  Indonesia  melalui  Peradilan Militer  untuk  para  Angkatan  Bersenjata  Republik Indonesia  (ABRI)  yang  sekarang  menjadi  Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan yang berfungsi menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  serta seluruh tumpah darah  bangsa(Inri  Fidelia  Kasenda et al., 2020).TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional  sesuai  kepentingan  politik  negara,  mengacu pada  nilai  dan  prinsip  demokrasi,  supremasi  sipil,  hak asasi  manusia,  ketentuan  hukum  nasional,  dan  ketentuan hukum  internasional  yang  sudah  di  ratifikasi.(Sucipto  et al., 2022)
TNI  sebagai  prajurit  di  garda  terdepan  Indonesia dimata  masyarakat  menjadi  tauladan  oleh  masyarakat. Oleh  karena  itu  segala  tindakan  serta  perbuatan  yang
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
dilakukan  oleh  prajurit  harus  sesuai  dengan  aturan  dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Militer  ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana umum.(Gultom & Waruwu, 2019)
Berdasarkan  kekuasaan  kehakiman  maka  diadili  oleh Peradilan  Militer.  Peran  Peradilan  Militer  ini  salah satunya sebagai sarana pembinaan bagi prajurit TNI  agar citra TNI tetap baik dimata masyarakat. Rekapitulasi data perkara  dari  pengadilan  militer  inilah  sebagai  bukti bahwa  para  prajurit  pun  masih  banyak  yang  melakukan perbuatan-  perbuatan  yang  tidak  terpuji.  Padahal  para prajurit.(Sarifah et al., 2016)
Dianggap sebagai tauladan di masyarakat. Pada segala perbuatan dari prajurit akan dinilai oleh masyarakat. Data dari Pengadilan Militer Makassar, kasus asusila termasuk dalam  4  kasus  yang  paling  sering  terjadi  di  lingkungan TNI  dan  bagi  anggota  TNI  yang  melakukan  pidana diproses  di  peradilan  tersendiri  di  luar  peradilan  umum yaitu proses di pengadilan  militer  yaitu tercantum dalam Pasal  5  ayat  (1)  pada  Undang-undang  Nomor  31 Tahun1997 tentang peradilan militer tetapi dalam perkara kesusilaan KUHP tetab berlaku untuk TNI Sesuai dengan asas  equality  before  the  law,  siapapun  orang  yang melanggar  ketentuan  dalam  hukum  dan  apapun profesinya  dapat  dituntut  pertanggungjawaban  atas perbuatan  pelanggaran  yang  dilakukannya.Dalam  hal perbuatan zina dilakukan oleh anggota TNI .(Situmorang, 2022)  ketentuan  dalam  pidana  umum  digunakan  oleh Hukum  Pidana  Militer  yang  berarti  menjadikan  KUHP sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara di pengadilan.  lebih  tepatnya  muat  pada  Pasal  284  sampai Pasal 296 KUHPidana.(Kristmas et al., 2021)
Sebagai warganegara, seorang prajurit TNI diwajibkan tunduk  terhadap  segala  ketentuan  baik  terhadap  hukum privat  maupun  hukum  publik,  khususnya  dalam pelanggaran  pidana  yang  juga  termasuk  dalam  ranah hukum publik. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam  KUH Pidana  seperti  pencurian,  penggelapan dan khususnya pada perbuatan melanggar kesusilaan(Kolompoy,  2015)  seperti  dalam  Sanksi  yang tegas  terhadap  prajurit  yang  melanggar  kesusilaan memang  sudah  di  amanatkan  dalam  Surat  Telegram Konfidensial  (STK)  Panglima  TNI  No.198  Tahun 2005,STK  ini  menyatakan  bahwa  setiap  anggota  militer yang  melakukan  tindak  pidana  kesusilaan  harus  di  pecat dari dinas militer(Pradana & Indawati, 2020).
Dalam  putusan  pengadilan  militer  III-16  Makassar telah  memutus  kasus  tindak  pidana  kesusilaan  di antaranya  adalah  putusan  Nomor  78-K/PM  III- 16/AD/V/2017  atas  nama  Terpidana  Endra  Setiawan hakim  menjatuhkan  putusan  pidana  penjara  8(delapan Bulan)  dan  di  pecat  dari  dinas  Militer  karna  dinyatakan terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  “dengan  sengaja  dan  terbuka  melanggar kesusilaan” sebelunya pengadilan militer III-16 makassar juga telah memutus kasus yang serupah nomor 95-K/PM III-  16/AD/VII/2016  dengan  nama  terdakwa  adalah Faisal,Hakim menjatuhkan pidana pokok selama
(Sembilan)  bulan  dan  pidana  tambahan  berupa  di  pecat dari dinas militer.
Dalam  putusan  kasus  kesusilaan  di  atas  terdapat hukuman  yang  hampir  sama,ini  menandai  akan  beratnya sanski  bagi  TNI  yang  dipandang  sebagai  institusi  yang anggotanya  harusnya  sadar  dan  mentaati  aturan  hukum yang berlaku. Hukum di Indonesia mengatur bahwa tidak ada  satu  orangpun  warga  negara  Indonesia  yang  kebal terhadap hukum, sekalipun dirinya adalah anggota TNI. Tapi  di  dalam  putusan  putusan  pengadilan  militer  III-16 Makassar  No.6  K/PM  III-16/AL/I/2017)  dengan  nama terdakwa  A.Syarifuddin  berpangkat  Kapten  Laut  serta tugas di Lantamal VI Makassar Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kesusilaan, sehingga  Hakim  memutuskan  bahwa  terdakwa  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana kesusilaan  maka  dari  itu  terdakwa  di  putuskan  dengan pidana  penjara  3(tiga)  Bulan,melihat  putusan  yang  di jatuhkan  oleh  majelis  hakim  maka  ini  berbeda  dengan putusan  kasus-kasus  tindak  pidana  kesusilaan  yang  di putus oleh pengadilan militer III makassar khusunya dari segi sanksi atau hukumannya.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  tersebut rumusan  masalah  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini, mengenai  Penerapan  Hukum  Pidana  Materil  dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap tindak Pidana Kesusilaan khususnya Studi kasus terkait .

## II. METODOLOGI

## A. Jenis Partisipan Penelitian
Karakter  partisipan  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara  terhadap  pihak  pihak  yang  dianggap  telah mengetahui  atau  menguasai  permasalahan  yang  dibahs oleh  peneliti  khususnya  wawancara  dilakukan  kepada Hakim  dan  Pegawai  yang  menyimpan  berkas  perkara putusan yang diteliti oleh Penulis.(Zaluchu, 2021) B. Instrumen Penelitian
Penelitian  ini  memakai  data  yang  bersumber  dari wawancara  terhadap  struktural  yaitu  Ketua  Pengadilan Militer  III  16  Makassar  dan  Hakim  yang  menjatuhkan Putusan  pada  perkara  terkait  serta  instrumen  seperti buku,artikel  hukum,  Kuhp,  kuhpm  serta  perundang undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang diteliti.
C. Teknik Analisis
Penelitian  dilakukan  dengan  adanya  data  akan  di olah  dan  di  analisis  berdasarkan  Permasalahan  yang  di terapkan sehinggah di peroleh gambaran yang jelas.(asty, n.d.)  Teknik  Analisis  yang  di  gunakan  adalah  analisis data yang berupaya memberikan gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut di sajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan,  menguraikan,  dan  menggambarkan  sesuai dengan  permasalahan  yang  erat  kaitanya  dengan penelitian ini.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Penerapan  Hukum  Pidana  Materil  Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan
Sebelum  Penulis  menguraikan  penerapan  Hukum pidana  materil  terhadap  tindak  pidana  kesusilaan berpatokan  pada  Undang  Undang.( Penerapan  Hukum Pidana  Formil  Dan  Pidana  Materiil  Saksi  Keterangan Palsu  |  Kumparan.Com ,  n.d.)perkara  Nomor  06-K/PM III-16/AL/I/2017,  maka  perlu  di  ketahui  terlebih  dahulu posisi  kasus  dan  penjatuhan  putusan  oleh  majelis  hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada pengadilan militer  III-16  Makassar  yang  memeriksa  dan  mengadili perkara ini.
1. Kasus Posisi
A.syarifuddin  anggota  TNI  AL  telah  menikah  secara sah  denga  HJ  Mariam  S.E  sesuai  kutipan  akta  nikah No.187/31/X/1997,dari  pernikahan  mereka  telah  di karuniai  3(Tiga)  anak  serta  pernikahan  mereka  berjalan harmonis  sampai  kehidupan  rumah  tangga  A.syarifuddin mulai  goyah  karna  dia  memperlihatkan  gelagat  seperti menyembunyikan  sesuatu  kepada  istri  sahnya  dan  benar Hj Mariam istrinya menemukan hp A.syarifuddin yang di simpan  di  jok  sepeda  motor,  kemudian  ia  membuka hanphone  tersebut  dan  ia  melihat  ada  sms  dari  seorang wanita  yang  tidak  di  kenalnya  berbunyi  demikian”kalau papi  mau  bantuka  tolong  kita  turun  besok,karena  saya juga perlu papi jadi tolong kita turun besok sampai selesai urusanku,kalau  memang  kasihan  sama  istrinya  papi  dan mau di biarkan begitu saja,melihat sms itu,tanggal 25 juli 2015  saat  itu  Hj  Mariam  mendatangi  perempuan  yang mengirimi  pesan  untuk  suaminya  melalui  Hanphone untuk memastikan kebenaranya di temani personil polsek dan  babinsa  setempat  setelah  di  Tanya  perempuan  itu  ia bernama  Hj  Suri,ia  membenarkan  telah  menikah  dengan suaminya  dan  telah  melahirkan  seorang  anak  laki-laki dari suami Sahnya, merasa keberatan pada tanggal 27 juli Hj  marian  istri  Sah  melaporkan  suaminya  kepada  pihak kesatuan  lantomal  VI  Makassar  untuk  diproses  secara hukum.
2. Dakwaan Oditur Alternatif Pertama :
Bahwa  Terdakwa  pada  waktu-waktu  dan  di  temapat- tempat  tersebut  di  bawah  ini,  yaitu  pada  bulan  juli  2000 lima  belas  dan  bulan  Agustus  2000  lima  belas  setidak- tidaknya dalam tahun 2015 di rumah Saksi -2 di Jln. Andi Kolo  Desa  Bulete  Kec.  Pitumpanua  Kab.  Wajo  Prov. Sulsel dan di penginapan 77 Siwa Kec.. Pitumpanua Kab. Wajo Prov. Sulsel, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang  termasuk  daerah  hukum  Pengadilan  Militer  III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:
“  Seorang  pria  telah  kawin  dan  melakukan  zina padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya “ Yang dilakukan  dengan  cara-cara  yang pertama a. Bahwa  terdakwa  masuk  menjadi  anggota  TNI AL  pada  tahun  1988  melalui  pendidik  Secaba  Milsuk Angkatan  VII/1  di  Kodikal  Surabaya  lulus  dilantik dengan  pangkat  Serda,  ditugaskan  di  Sinoal  Dumai kemudian  dipindahkan  ke  Lantamal  IV  Tanjung  Pinang, pada tahun 1993, dipindahkan ke lantamal I Belawan,
pada  tahun  1996  dipindahkan  ke  Lantamal  VI Makassar,  pada  tahun  2006  dipindahkan  ke  Lanal Kendari  dan  pada  tahun  2012  dipindahkan  kembali Lantamal  VI  Makassar  sampai  melakukan  perbuatasn yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (T) NRP 17923/P.
b. Bahwa  Terdakwa  pada  tanggal  5  oktober  1997 di  kab.  Maros  menikah  secara  sah  dengan  Saksi-1  (Hj. Mariam,  SE)  dengan  mendapat  ijin  dari  kesatuan  sesuai Kutipan  Akta  Nikah  atas  nama  Syarifuddin  dengan  Hj. Mariam  No.187/31/X/1997  tanggal  4  oktober  1997  dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdr. Andi Satria Putra Samudra  (17  tahun)  ,  Sdr.  Andi  Tirta  Jala  Sakti  (15 tahun) dan Sdri Andi Aulia Navy ( 14 tahun). c. Bahwa  pernikahan  Terdakwa  dengan  Saksi-1 berjalan  harmonis  sampai  dikaruniai  3  (tiga)  orang  anak namun  sejak  desember  2014  kehidupan  rumah  tangga Terdakwa mulai goyah karena Terdakwa memperlihatkan gelagat  seperti  menyembunyikan  sesuatu  kepada Saksi-1 selaku  istri  sah  dan  ternyata  benar  Saksi-1  menemukan HP  milik  Terdakwa  yang  disimpan  dijok  sepeda  motor kemudian Saksi-1 membuka HP teserbut Saksi-1 melihat ada  SMS  dari  Saksi-2  (Sdri  Hj.  Suri)  yang  berbunyi kemudian “Kalau Papi mau bantuka turun besok, karena saya  juga  perlu  dibantu,  saya  juga  istri  papi  jadi  tolong kita turun besok sampai selesai urusanku, kalau memang kasihan sama istrinya papi atau mau dibiarkan saja” d. Bahwa  Terdakwa  kenal  Saksi-2  pada  bulan Oktober  2014  kemudian  Terdakwa  sering  menceritakan kepada  Saksi-2  tentang  kehidupan  rumah  tangganya dengan  Saksi-1  yang  tidak  lagi  harmonis  sehingga Terdakwa ingin menceraikan Saksi-1 selaku istri sah dari Terdakwa,  mendengar  curahan  hati  Terdakwa  tersebut Saksi-2  merasa  prihatin  sehingga  mulai  tumbuh  rasa saling  suka  dan  saling  mencintai  antara  Saksi-2  dengan Terdakwa akhirnya Saksi-2 yang berstatus janda menjalin hubungan  pacaran  dan  kemudian  melakukan  hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa. e. Bahwa  Terdakwa  selama  menjalin  hubungan pacaran  dengan  Saksi-2,  sudah  sering  melakukan hubungan  badan  layaknya  suami  sitri  atas  dasar  suka sama  suka  yaitu  yang  pertama  kali  di  salah  satu  kamar dilantai  2  (dua)  Hotel  Antariksa  di  Surabaya  pada  bulan Februai  2015  pada  pada  saat  itu  Terdakwa  dan  Saksi- setelah berada di dalam kamar kemudian mengunci pintu kamar  selanjutnya  Terdakwa  dan  Saksi-2  saling merangsang  diatas  tempat  tidur  dengan  cara  saling meraba-raba,  berciuman  setelah  sama-sama  merangsang kemudian  Terdakwa  dan  Saksi-  2  melepaskan  pakaian masing-masing lalu Saksi-2 tidur terlentang diatas tempat tidur  kemudian  Terdakwa  naik  ke  atas  tubuh  Saksi-2 sambil  memasukkan  batang  kemaluan  Terdakwa  yang sudah  tegang  ke  dalam  lubang  kemaluan  Saksi-2  sambil menggoyang-goyangkan  pantatnya  naik  turun  kurang lebih  30  (tiga  puluh)  menit  selanjutnya  Terdakwa menumpahkan  air  maninya  di  dalam  lubang  kemaluan Saksi-2  dan  pada  saat  itu  Terdakwa  dan  Saksi-2 bermalam  selama  4  malam  di  hotel  tersebut  dan  setiap malam melakukan hubungan badan layaknya suami isteri
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
kemudian  pernah  juga  melakukan  hubungan  badan layaknya suami isteri di salah satu Penginapan di Bali. f. Bahwa pada tanggal 27 juli 2015 Saksi-1 merasa keberatan dan mealaporakan perbuatan Terdakwa kepada pihak  kesatuan  Lantamal  VI  Makassar  emudian  pihak kesatuan berupaya untuk menyelesaiakn secara kekeluargaan  namun  Terdakwa  tidak  mempunyai keinginan untuk kembali rukun dengan Saksi-1 sehingga pihak kesatuan Lnatamal VI Makassar menyuruh Saksi-1 untuk  membuat  surat  pengaduan  secara  resmi  ke  Polmal Lantamal  VI  Makassar  pada  15  Februari  2016  untuk diproses secara hukum yang berlaku.
Atau Kedua :
Bahwa  Terdakwa  pada  waktu-waktu  dan  tempat- tempat  tersebut  di  bawah  ini,  yaitu  pada  bulan  juli  2000 lima  belas  setidak-tidaknya  dalam  tahun  2015  di  rumah Saksi-2  di  Jln.  Andi  Kolo  Desa  Bulete  Kec.Pitumpanua Kab.  Wajo  Prov  Sulses  setidak-  tidaknya  di  tempat- tempat  lain  yang  termasuk  daerah  hukum  Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:
“ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusialaan”,
Yang dilakukan  dengan  cara-cara : a. Bahwa  terdakwa  masuk  menjadi  anggota  TNI AL  pada  tahun  1988  melalui  pendidik  Secaba  Milsuk Angkatan  VII/1  di  Kodikal  Surabaya  lulus  dilantik dengan  pangkat  Serda,  ditugaskan  di  Sinoal  Dumai kemudian  dipindahkan  ke  Lantamal  IV  Tanjung  Pinang, pada  tahun  1993,  dipindahkan  ke  lantamal  I  Belawan, pada tahun 1996 dipindahkan ke Lantamal VI Makassar, pada tahun 2006 dipindahkan ke Lanal Kendari dan pada tahun  2012  dipindahkan  kembali  Lantamal  VI  Makassar sampai  melakukan  perbuatasn  yang  menjadikan  perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (T) NRP 17923/P b. Bahwa  Terdakwa  pada  tanggal  5  oktober  1997 di  kab.  Maros  menikah  secara  sah  dengan  Saksi-1  (Hj. Mariam,  SE)  dengan  mendapat  ijin  dari  kesatuan  sesuai Kutipan  Akta  Nikah  atas  nama  Syarifuddin  dengan  Hj. Mariam  No.187/31/X/1997  tanggal  4  oktober  1997  dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdr. Andi Satria Putra Samudra  (17  tahun)  ,  Sdr.  Andi  Tirta  Jala  Sakti  (15 tahun) dan Sdri Andi Aulia Navy ( 14 tahun) c. Bahwa  pernikahan  Terdakwa  dengan  Saksi-1 berjalan  harmonis  sampai  dikaruniai  3  (tiga)  orang  anak namun  sejak  desember  2014  kehidupan  rumah  tangga Terdakwa mulai goyah karena Terdakwa memperlihatkan gelagat  seperti  menyembunyikan  sesuatu  kepada Saksi-1 selaku  istri  sah  dan  ternyata  benar  Saksi-1  menemukan HP  milik  Terdakwa  yang  disimpan  dijok  sepeda  motor kemudian Saksi-1 membuka HP teserbut Saksi-1 melihat ada  SMS  dari  Saksi-2  (Sdri  Hj.  Suri)  yang  berbunyi kemudian “Kalau Papi mau bantuka turun besok, karena saya  juga  perlu  dibantu,  saya  juga  istri  papi  jadi  tolong kita turun besok sampai selesai urusanku, kalau memang kasihan sama istrinya papi atau mau dibiarkan saja” d. Bahwa  Terdakwa  kenal  Saksi-2  pada  bulan Oktober  2014  kemudian  Terdakwa  sering  menceritakan kepada  Saksi-2  tentang  kehidupan  rumah  tangganya dengan  Saksi-1  yang  tidak  lagi  harmonis  sehingga
terdakwa ingin  menceraikan Saksi-1 selaku  istri  sah dari Terdakwa,  mendengar  curahan  hati  Terdakwa  tersebut Saksi-2  merasa  prihatin  sehingga  mulai  tumbuh  rasa saling  suka  dan  saling  mencintai  antara  Saksi-2  dengan Terdakwa akhirnya Saksi-2 yang berstatus janda menjalin hubungan  pacaran  dan  kemudian  melakukan  hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa. e. Bahwa pada tanggal 27 juli 2015 Saksi-1 merasa keberatan dan mealaporakan perbuatan Terdakwa kepada pihak  kesatuan  Lantamal  VI  Makassar  kemudian  pihak kesatuan berupaya untuk menyelesaiakn secara kekeluargaan  namun  Terdakwa  tidak  mempunyai keinginan untuk kembali rukun dengan Saksi-1 sehingga pihak kesatuan Lnatamal VI Makassar menyuruh Saksi-1 untuk  membuat  surat  pengaduan  secara  resmi  ke  Polmal Lantamal  VI  Makassar  pada  15  Februari  2016  untuk diproses secara hukum yang berlaku. Berpendapat, bahwa perbuatan  Terdakwa  tersebut  telah  cukup  memenuhi unsur-unsur  tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dan diancam dengan pidana dalam:
Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke -1 a KUHP Kedua : Pasal 281 ke -1 KUHP Mengingat: a.
Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun  1997 tentang Peradilan Militer 130 b. Undang-Undang  RI  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
c. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/6/X/2003 tanggal  20  Oktober  2003  tentang  nama,  tempat kedudukan  dan  daerah  hukum  Pengadilan  Militer,
Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Pertempuran  serta  Oditur  Militer,  Oditur  Militer  Tinggi, dan  Oditur  Militer  Pertempuran/Menuntut  agar  perkara Terdakwa tersebut dalam surat dakwaan ini diperiksa dan diadili di persidangan pengadilan Militer III-16 Makassar dengan permohonan dan di panggil  dan  dihadapkan  ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara ini: 1. Nama lengkap: Hj. Mariam, S.E., Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Tempat, tanggal lahir : Maros, 7 juli 1973, jenis kelamin, perempuan, agama Islam
Kewarganegaraan  Indonesia,  alamat  tempat  tinggal Serdako Usman Harun No. 65 Kota Makassar 2. Nama  lengkap  :  Hj.  Suri,  Pekerjaan  : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Lauwa, 28 Desember 1979,  Jenis  Kelamin,  Perempuan,  agama  Islam, Kewarganegaraan  Indonesia,  alamat  tempat  tinggal  Jln. Andi Kolo Desa Bulete, Kec. Pitumpanua Kb. Wajo 3. Nama  lengkap  :  Rinto  Bin  Baco  Tang, pekerjaan:  Wiraswasta,  Tempat  tanggal  lahir  :  Siwa  25 juli  1978  ,  Jenis  Kelamin  laki-laki,  agama  Islam kewarganegaraan  Indonesia,  alamat  tempat  tinggal Jln.Andi Kolo Desa Bulete Kec. Patampanua Kab. Wajo 3.Tuntutan  Penuntut  umum  atau  Oditor  Pokok  pokok tuntutan Oditor a. Dengan  mengingat  Pasal  281  ke-1  KUHP  serta ketentuan  perundangan  lain  yang  bersangkutan,  kam mohon agar terdakwa Kapten  Laut (T) Andi Syarifuddin NRP 17923/P di patuhi.
b. menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  dengan pidana penjara selama 5(Lima) Bulan.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
c. Membebani  Terdakwa  untuk  membayar  biaya perkara sebesar Rp. 15.000(lima belas ribu rupiah). 4.Amar Putusan
Dari  alat-alat  bukti  yang  ada  serta  pertimbangan yuridis, maka dari itu sebelum hakim menjatuhkan pidana kepada  pelaku,  perlu  adanya  pertimbangan  hal  hal  yang dijadikan landasan sebagai alasan penebusan pidana yang telah  dilakukan  oleh  pelaku,  pada  kasus  ini  berdasarkan fakta-fakta  hukum  tidak  terdapat  hal-hal  yang  dapat dijadikan  alasan  pemaaf  dan  pembenar.(Nur  Rahman Anna  Triningsih  et  al.,  2011)  sebagaimana  ditentukan dalam  peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku, maka  oleh  karenanya  si  pelaku  harus  dijatuhi  hukuman untuk mempertanggung jawabkan segala kesalahannya.
Mengingat  Pasal  281  ke-1  KUHP,  dan  ketentuan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan. a. Menyatakan  Terdakwa  tersebut  diatas  yaitu  A. SYARIFUDDIN  Amd.  Kapten  Laut  (T)  NRP.  17923/P, terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana:  “ Dengan  sengaja  dan  terbuka  melanggar kesusilaan”.
b. .Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:Pidana : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan c. .Menetapkan  barang  bukti  berupa:  Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). 5.Analisa Penulis
Berdasarkan  Posisi  kasus  yang  telah  diuraikan sebelumya,  bahwa  dakwaan  oleh  Oditor  memuat  Pasal 281  ke  1  dan  Pasal  284  ayat  1  KUHP  yang  di  mana sanksi  masing-  masing  Pasal  tersebut  minimal  9  bulan dan  maksimal  dua  tahun  delapan  bulan  penjara  tetapi dalam  tuntutan  jaksa  penuntut  umum  atau  Oditor  hanya di  kenakan  5  bulan  penjara  untuk  terdakwa  sehingga  ini mendandai  adanya  ketidaksesuai  amanat  dalam  Pasal yang  di  kenakan  untuk  terdakwa  serta  pertimbangan hakim  pengadilan  militer  dalam  amar  putusanya  telah memenuhi  unsur  dan  syarat  pidananya  terdakwa walaupun  dakwaan  pertama  harus  gugur  karna  syarat formil  tidak  terpenuhi  yaitu  lewatnya  tenggang  waktu pengaduan  namun  dakwaan  kedua  terbukti  di  lakukan oleh terdakwa. Hal ini di dasarkan karna dakwaan kedua tidak  merupakan  tindak  pidana  aduan  dan  adanya keterkaitan  antara  keterangan  para  saksi,Terdakwa  dan alat  bukti  yang  diajukan  oleh  Oditur  saat  pemeriksaan dalam  persidangan.oleh  karena  itu,hakim  pengadilan Militer  III-16  Makassar  menyatakan  dalam  amar putusanya  bahwa  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  kesusilaan  Pasal 281  ke  1  KUHP”  Barang  siapa  dengan  sengaja  dan terbuka melanggar kesusilaan”.
Pengambilan keputusan sangat di perlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data  yang  di  peroleh  selama  persidangan,dalam  hal ini  mencakupi  bukti-bukti,  keterangan  saksi,  Pembelaan, serta  tuntutan  Oditur  maupun  sisi  Psikologis  Terdakwa. Sehingga  keputusan  yang  akan  di  jatuhkan  kepada
terdakwa  dapat  di  dasari  oleh  tanggung  jawab,  keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme.
Selain  dari  pada  aspek  normative  diatas,  dari  hasil wawancara dengan Hakim ketua dan sekarang sementara menjabat  sebagai  Kadilmil  III-16  Makassar,  Farida Faisal, S.H.,M.H. yang memutus perkara tersebut. Beliau membenarkan  mengenai  isi  dari  putusan  tersebut. Menurutnya  penjatuhan  sanksi  pidana  mengenai  tindak pidana  kesusilaan  yang  di  lakukan  oleh  kapten  laut  atas nama  Andi  Syarifuddin,Amd  sudah  tepat  karena perbuatan  tersebut  dari  keterangan  saksi  dan  terdakwa serta  alat  bukti  berupa  foto  terdakwa  sedang  bermesraan di tempat umum dengan lawan jenisnya.
Penjatuhan sanksi pidana penjara selama 3(tiga) bulan di  berikan  kepada  terdakwa  setelah  menimbang  aspek sosiologis  pada  tuntutan  Oditur  yaitu  selama  9  bulan kepada  terdakwa  karena  hakim  menilai  perbuatan terdakwa  sudah  dimaafkan  oleh  keluaraga  sahnya  dan terdakwa  juga  mengakui  kesalahanya  serta  terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan.
Untuk  penjatuhan  pidana  tambahan  berupa  pemecetan dari  dinas  militer  itu  tidak  di  berikan  karna  terdakwa masih di butuhkan di kesatuan militer tapi tidak menuntut kemungkinan  terdakwa  setelah  di  putus  di  pengadilan militer  akan  di  adakan  sidang  kode  etik  kesatuan terdakwa ini sesuai dengan amanat PP No.39 Tahun 2010 Tentang  administrasi  Prajurit  khususnya  Bab  III Wewenang  Ankum  Bagian  Kesatu,kewenangan  Ankum Pasal 10 berbunyi
”Ankum  berwenang  penuh  untuk  menjatuhkan  semua jenis  hukuman  disiblin  kepada  setiap  prajurit  yang  di bawah wewenang komandonya”
Menurut  penulis,  berbagai  pertimbangan  hukum Hakim  Pengadilan  Militer  III-16  Makassar  yang memeriksa dan mengadili perkara ini, harusnya dilakukan secermat  mungkin  sesuai  dengan  perundang-  undangan yang  terkait  dan  harus  berdasarkan  alat  bukti, pertimbangan  yuridis,  maupun  fakta  persidangan  yang mendukung  dalam  persidangan  tersebut,  dan  jelas mengacu pada surat dakwaan Oditur. Akan tetapi terdapat kekeliruan  dalam  pertimbangan  hakim  disebabkan penulis berpendapat perbuatan terdakwa yang melakukan tindak  asusila  yang  merupakan  suatu  perbuatan  yang dapat merusak disiblin dan tata kehidupan di  lingkungan kesatuan  dalam  ruang  lingkup  dinas  militer,Penerapan Ketentuan  Hukum  Pidana  terhadap  Prajurit  TNI  sebagai pelaku  Tindak  Pidana  merusak  kesopanan/kesusilaan  di depan  umum  dalam  Perkara  Nomor  :  06-K/PM  III- 16/AL/I/2017  tidaklah  tepat  karena  sesuai  dengan  Pasal yang  di  jeratkan  untuk  terdakwa  adalah  Pasal  281  ke  1 KUHP yang berbunyi
”barang  siapa  sengaja  merusak  kesopanan  di  muka umum  maka  Di  hukum  penjara  selama-lamanya  dua tahun delapan atau denda sebanyak-banyaknya”
kemudian tuntutan oleh Oditur yaitu 9 (Sembilabulan) akan  tetapi  pada  akhir  putusan,majelis  hakim  meberikan sanksi yang sangat ringan kepada terdakwa yakni 3 bulan.
Hal  ini  membuat  pemahaman  bahwa  adanya  ketidak sesuaian antara putusan dengan peraturan yaitu Pasal 281 ke  1  Kitab  undang-undang  hukum  pidana.Ini  menjadi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
suatu  permasalahan  karena  adanya  tumpang  tindih mengingat  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus berlandaskan  peraturan  perundang-  undangan.  Namun, Muliyono,S.H.sebagai hakim di Pengadilan Militer III-16 Makassar  menjelaskan  bahwa  yang  menjadi  dasar pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  tidak lain  berdasarkan  pada  dakwaan  penuntut  umum  dan berlandaskan pada undang – undang dan hukum beracara. Ia  juga  menjelaskan  bahwa  hakim  memiliki  hak  yang merdeka  untuk  memutuskan  perkara  pidana  artinya keputusan  hakim  tidak  tunduk  pada  dakwaan  penuntut umum,  bisa saja  menyetujui  surat dakwaan dan bisa saja bertentangan.
di tambah lagi sebelumnya dengan kasus kasus serupah yang  diadili  di  pengadilan  militer  III  Makassar,hakim memutus  dengan  pidana  tambahan  di  pecat  dari  dinas militer  mungkin  ini  bisa  menjadi  rujukan  pertimbangan untuk kasus tindak pidana kesusilaan atau bisa di jadikan sebagai yurisprudensi.
B. Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan.
1. Pertimbangan Hakim
Apabila  Proses  pemeriksaan  di  persidangan  selesai maka  hakim  harus  mengambil  keputusan  yang  tepat untuk  menjatuhkan  sanksi  kepada  terdakwa.(Dewi Rahayu, 2020)Untuk itu hakim di tuntut untuk menelaah terlebih  dahulu  tentang  kebenaran  peristiwa  yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti bukti yang ada dan  di  sertai  keyakinan  dengan  menggunakan  metode penafsiran,  kontruksi,  dan  mempertimbangkan  berbagai keadaan  sosio-kultural  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat.Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan  penilaian  atas  peristiwa  yang  terjadi  serta menghubungkan  dengan  hukum  yang  berlaku  dan selanjutnya  memberikan  suatu  kesimpulan  dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang di lakukan.(Djanggih & Saefudin, 2017)
Hakim  tidak  serta  dengan  mudah  menjatuhkan hukuman tanpa  adanya pertimbangan  yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis meskipun seluruhnya tidak dituangkan  dalam  putusan.  Dalam  KUHP  juga  sudah jelas  tercermin  bahwa,  Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan pidana  kepada  seseorang  kecuali  apabila  dengan sekurang-  kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya  Karena  itu  putusan  yang  dijatuhkan  oleh hakim,  juga  didasarkan  pada  bukti  fakta-fakta  hukum yang terungkap dalam persidangan.
Sehubungan  dengan  itu  demi  keadilan  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Pengadilan  Militer  III-16 Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 06-K/PM III-16/AL/I/2017dan setelah mendengar keterangan-  keterangan  saksi  dan  keterangan  terdakwa serta  alat  bukti  surat,  maka  dapat  diperoleh  fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut. 1.Bahwa  benar  kehidupan  berumah  tangga  terdakwa dengan  saksi  Hj  maryam,  SE.  awalnaya  berjalan harmonis  namun  sejak  bulan  desember  2014  kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis
dikarenakan  Saksi  Hj  Maryam,SE.  selaku  istri  menuduh Terdakwa  selingkuh  dengan  perempuan  lain  bahkan sering  menghancurkan  barang  pribadi  Terdakwa  berupa foto  dan  membawa  pakaian  dinas  Terdakwa  ke  rumah orang tua Saksi Hj Maryam,SE. di maros.
2.Bahwa benar Terdakwa dengan Hj Suri mau melakukan hubungan  layaknya  suami  istri  karena  terdakwa  berjanji akan menikahi saksi Hj suri sehingga kemudian pada hari sabtu tanggal 28 februari 2015 di rumah Sdr.Iwan di desa karangsari  Kec.Sukodono  Kab.Lumajang  jawa  timur terdakwa  dan  saksi  Hj  Suri  menikah  secara  siri  yang  di nikahkan  oleh  ustadz  H.Muhaddin  tanpa  di  hadiri  saksi atau wali tetapi hanya Terdakwa dan saksi Hj suri saja. 3.Bahwa  Terdakwa  mengakui  pernikahanya  secara  siri dengan  saksi  Hj  suri,  tidak  sah  karena  di  samping  tidak ada saksi juga tidak ada mahar hanya ada ijab qobul saja. 4.Bahwa  benar  terdakwa  sebelum  perkara  ini  pernah melakukan  tindak  pidana  militer  yang  karena  salahnya atau  dengan  sengaja  melakukan  ketikhadiran  tanpa  ijin dalam  waktu  damai  minimal  satu  hari  dan  tidak  lebih lama  dari  tiga  puluh  hari”  sehingga  di  jatuhi  pidan penjara selama 2 (bulan) berdasarkan putusan pengadilan militer  III-16  Makassar  Nomor  PUT/33-  K/PM.III- 16/AL/II/2016  tanggal18  maret  2016  dan  saat  ini  masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
Menimbang  :  Bahwa  oleh  karena  dakwaan  pertama diharuskan  adanya  syarat  formal  untuk  melakukan penuntutan  yaitu  adanya  pengaduan  dari  saksi  Hj. Maryam  SE.  namun  dalam  perkara  ini  pengaduan  yang dilakukan  oleh  saksi  Hj.  Maryam  SE,  pada  tanggal  15 Februari  2016  sudah  melebihi  batas  waktu  6  (enam) bulan  sejak  diketahuinya  perbuatan  pidana  tersebut sebagaimana  yang  ditentukan  oleh  Pasal  74  KUHP karena  saksi  Hj.  Maryam  SE.  Pertama  kali  mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 25 Juli  2015,  sehingga  dengan  demikian  maka  Majelis Hakim  berpendapat  penuntutan  atas  dakwaan  alternatif pertama tidak dapat diterima sehingga dengan sendirinya Majelis  Hakim  hanya  akan  membuktikan  dakwaan alternatif kedua saja.
Menimbang  :  Bahwa  mengenai  Dakwaan  Alternatif Kedua  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
Unsur  kesatu:  Barangsiapayang  dimaksud  dengan barangsiapa adalah siapa saja sesuai dengan Pasal 2,3,4,5 dan 7,8 KUHP yang tunduk kepada perundang- undangan RI dan mampu untuk bertanggungjawab atas tindakannya.  Termasuk  terdakwa  sebagai  prajurit  TNI juga tunduk kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Bahwa  berdasarkan  keterangan  dari  terdakwa  dan keterangan dari para saksi di bawah sumpah serta barang bukti  dan  setelah  menghubungkan  satu  dengan  lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: a. Bahwa benar Terdakwa masuk  menjadi anggota TNI  AL  pada  tahun  1988  melalui  pendidik  Secaba Milsuk  Angkatan  VII/1  di  Kodikal  Surabaya  lulus dilantik  dengan  pangkat  Serda,  ditugaskan  di  Sional Dumai  kemudian  dipindahkan  ke  Lantamal  IV  Tanjung Pinang,  mengikuti  pendidikan  Sus  Sar  Prov  di  Lantamal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
IV  Tanjung  Pinang,  pada  tahun  1993  dipindahkan keLantamal I Belawan, pada tahun 1996 dipindahkan ke Lantamal  VI Makassar, pada tahun 2006 dipindahkan ke Lanal Kendari dan pada tahun 2012 dipindahkan kembali Lantamal VI Makassar, kemudian tahun 2014 ditugaskan menjadi Danposal Munte Luwu Utara sampai melakukan perbuatan  yang  menjadikan  perkara  ini  dengan  pangkat Kapten Laut (T) NRP 17923/P.
b. Bahwa  benar  Terdakwa  pada  waktu  melakukan perbuatan  ini  masih  berdinas  aktif  sebagai  anggota Prajurit  TNI  dan  mempunyai  jabatan  yang  harus dipertanggungjawabkan  kepada  Terdakwa,  hal  tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani c. Bahwa  benar  menurut  keterangan  terdakwa  dan para  saksi  pada  identitas  telah  dicocokkan  dengan identitas  yang  tertuang  dalam  surat  Dakwaan  Oditur Militer  Nomor:Sdak/167/XI/2016  tanggal  18  November 2016,  beserta  berkas  perkara  atas  nama  Terdakwa ternyata  cocok  antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (Error  In  Persona)  yang  diajukan  kemuka  persidangan. Dengan  demikian  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa Unsur  ke  satu  “Barangsiapa”  telah  terpenuhi.  Unsur kedua:  dengan  sengaja  dan  terbuka  Bahwa  menurut Memory vsn Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atsu kesengajaan adalah bahwa si pelaku tindak pidana  dalam  hal  ini  Terdakwa  telah  menghendaki  dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. d. Bahwa  yang  dimaksud  “terbuka”  menurut pengertian  bahasa  adalah  tidak  tertutup,  tidak  terlarang (untuk  umum)  yaitu  mudah  didatangi  dan  dilihat  oleh umum.Mislanya  tempat-  tempat  terbuka  lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun di  tempat  yang  mudah  dilihat  orang  dari  tempat  umum meskipun dilakukan di tempat yang buka umum.(Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).
S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana  di  KUHP  berikut  uraiannya,  menjelaskan  bahwa yang  dimaksud  dengan  “terbuka”  atau  “secara  terbuka” (Open Baar atau hampir sama dengan Open Lijk) ialah di suatu  tempat  pada  umum  dapat  mendatangi  tempat  itu atau  disuatu  tempat  yang  dapat  dilihat,  didengar,  atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat  lainnya).  Pada  dasarnya  “tempat  terbuka”  atau “terbuka”  atau  “di  muka  umum”  adalah  suatu  tempat pada  orang  lain  dapat  melihat,  mendengar,  atau menyaksikan hal tersebut.
Prof  Dr  Jur  Andi  Hamzah  menjelaskan  pengertian  di muka umum menjadi “di tempat yang menjadi lalu lintas umum”.  Di  tempat  yang  menjadi  lalu  lintas  umum tentulah  lebih  luas  daripada  di  muka  umum.  Di  tempat yang  menjadi  lalu  lintas  umum  seperti  jalan  raya,  di taman,  di  lapangan,  di  mall,  di  pasar,  di  halte  bus  dan sebagainya.
e. Bahwa  berdasarkan  keterangan  Terdakwa  dan keterangan  para  saksi  di  bawah  sumpah  serta  barang bukti  dan  setelah  menghubungkan  satu  dengan  lainnya, maka diperoleh fakta hukum diantanya 1) Bahwa  benar  pada  bulan  Oktober  2014 Terdakwa  ditugaskan  menjadi  Danposal  Munte  Luwu
Utara  kemudian  pada  tanggal  25  November  2014  kenal dengan  saksi  Hj.  Suri  di  desa  Munte  di  kabupaten  Wajo karena  ketika  itu  saksi  Hj.  Suri  meminta  tolong  kepada Terdakwa  karena  kayu  milik  saksi  Hj.  Suri  ditangkap oleh  anak  buah  Terdakwa  sehingga  sejak  perkenalan tersebut hubungan antara Terdakwa dengan saksi Hj. Suri semakin  akrab  dan  Terdakwa  mengatakan  kepada  saksi Hj.  Suri  kalau  rumah  tangganya  dengan  saksi  Hj. Maryam  sudah  tidak  harmonis  sehingga  saksi  Hj.  Suri merasa  kasihan  dan  memutuskan  untuk  menjutkan hubungan pacaran dengan Terdakwa.
2) .Bahwa  benar  selama  Terdakwa  menjalin hubungan pacarn dengan saksi Hj. Suri sudah sering kali melakukan  hubungan  badan  layaknya  suami  istri  dan yang  pertama  kali  pada  bulan  Februari  2015  di  Hotel Antariksa di Surabaya pada saat Terdakwa mengikuti Dik Matra  di  Kodikal  Surabaya,  saksi  Hj.  Suri  ikut  ke Surabaya  dan  menginap  di  salah  satu  kamar  di  Hotel Antariksa bersama dengan Terdakwa.
3) Bahwa  benar  setelah  Terdakwa  dan  saksi  Hj. Suri  berada  dalam  kamar  kemudian  mengunci  pintu kamar  selanjutnya  Terdakwa  dan  saksi  Hj.  Suri  saling merangsang  dengan  cara  saling  meraba,  berciuman  lalu masing-  masing  membuka  pakaian  sendiri  kemudian saksi Hj. Suri berbaring diatas tempat tidur dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa naik ke atas tubuh saksi Hj.  Suri  dan  memasukkan  alat  kelaminnya  yang  sudah tegang  kedalam  lubang  kemaluan  saksi  Hj.  Suri  sambil menggoyang-  goyangkan  pantat  naik  turun  kurang  lebih 30  (tiga  puluh)  menit  Terdakwa  mengeluarkan  air maninya di dalam lubang kemaluan saksi Hj. Suri.
4) Bahwa  benar  menurut  terdakwa  pernikahan secara  siri  dengan  saksi  Hj.suri,tidak  sah  karena  di samping tidak ada  saksi  juga tidak ada  mahar hanya  ada ijab qobul saja. 5)
Bahwa benar tempat-tempat terdakwa berpelukan dan mencium saksi Hj suri di bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan di teras rumah saksi Hj suri di jln.Andi  Kollo  Desa  Bulete  Kec.Patumpanua  Siwa Kab.Wajo  serta  di  daerah  Wisata  kabupaten  Luwu merupakan tempat terbuka  yang dapat di  lihat oleh siapa saja  dan  bagi  yang  melihatnya  dapat  menimbulkan rangsangan  birahi.  Dengan  demikian  Majelis  Hakim Berpendapat  bahwa  unsure  kedua’’Dengan  Sengaja  dan terbuka “telah terpenuhi.
Unsur Ketiga : Melanggar Kesusilaan f. Bahwa  yang  di  maksud  “kesusilaan  “  adalah kesopanan,sopan santun,keadaban.
g. Bahwa  yang  di  maksud  dengan  melanggar kesusilaan  dalam  delik  ini  adalah  perbuatan  yang melanggar  kesopanan,sopan  santun,keadaban  di  bidang kesusilaan  yang  berhubungan  dengan  kelamin  atau bagian  badan  tertentu  lainya  yang  dapat  menimbulkan perasaan  malu,perasaan  jijik  atau  terangsangya  nafsu birahi  orang  lain  seperti  melakukan  ciuman,meraba-raba maupun  sampai  pada  melakukan  persetubuhan,  dan apabiladi  lihat  orang  lain  maka  orang  tersebut  akan merasa  malu,jijik  dan  terangsang  ,serta  merusak kesopanan,perbuatan  tersebut  juga  harus  bertentangan dengan adat kebiasaan daerah setempat.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
h. Bahwa  yang  di  maksud  dengan  “melanggar kesusilaan”  adalah  perbuatan  yang  melanggar  perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain. i. Bahwa  dalam  mengukur  apakah  perbuatan  itu melanggar kesusilaan atau tidak, perlu mempertimbangkan  ukuran  kesusilaan  yang  berlaku menurut  tempat  dan  keadaan  di  tempat  tersebut.  Dan berdasarkan dari terdakwa dan keterangan dari para saksi di  bawah  sumpah  serta  barang  bukti  dan  setalah menghubungkan  satu  dengan  lainya,maka  di  peroleh fakta hukum:
1) Bahwa  benar  pada  bulan  April  2015  setelah terdakwa  selesai  melaksanakan  pendidikan  Matra  I  di kodikal  Surabaya  Terdakwa  Pulang  Ke  Makassar setibanya di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar,Terdakwa  di  jemput  oleh  saksi  Hj.Suri  dan setelah kemudian Terdakwa memeluk dan mencium saksi Hj  Suri  di  area  bandara  Sultan  Hasanuddin  dan  ketika terdakwa  melakukan  perbuatan  tersebut  diabadikan  oleh anak  saksi  Hj  Suri  dengan  cara  di  foto  dengan menggunakan  Hanphone  sebagaimana  yang  terlampir dalam barang bukti berupa foto dan setelah itu Terdakwa dan saksi Hj Suri langsung pulang ke rumah saksi Hj Suri di  jln.Andi  Kolla  Desa  Bulete  Kec.Patumpanua  Siwa Kab.Wajo.
2) Bahwa  pada  hakekatnya  Terdakwa  tidak  dapat mengendalikan  hawa  nafsunya  dan  cenderung  Terdakwa melampiaskan  kepada  saksi  Hj  suri  padahal  terdakwa tidak  ada  halangan  untuk  menyalurkan  hasrat  seks-nya kepada  istrinya  yang  sah  yaitu  saksi  Hj  Mariam,  hal  ini menunjukkan  bahwa  terdakwa  lebih  mementingkan hasrat  birahinya  dari  akibat  yang  di  timbulkan  dari perbuatanya walaupun hal tersebut di lakukan suka sama suka.
3) Bahwa  akibat  dari  perbuatan  Terdakwa  tersebut dapat  merusak  rumah  tangganya  sendiri  dan  dapat  pula mencemarkan  nama  baik  TNI  AL  khusunya  kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
Menimbang :  Bahwa tujuan  majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana , tetapi yang bersangkutan dapat insyaf  dan  kembali  ke  jalan  yang  benar  menjadi  prajurit dan  Warga  Negara  yang  baik  sesuai  dengan  falsafah Pancasila  dan  Sapta  Marga  serat  Sumpah  Prajurit.oleh karena  itu  sebelum  majelis  hakim  menjatuhkan  pidana atas  diri  Terdakwa  dalam  perkara  ini  perlu  terlebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu ;
Hal –hal yang meringankan ; a. Terdakwa  beterus  terang  mengakui  kesalahanya sehingga memperlancar jalanya pemeriksaan di persidangan.
b. Terdakwa  sangat    menyesali    perbuatanya  serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya.
c. Terdakwa  telah  menceraikan  saksi  Hj  Suri  dan berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan saksi Hj.Suri dan  berjanji  tidak  akan  berhubungan  lagi  dengan  saksi Hj.Suri  karena  Terdakwa  sudah  kembali  ke  istri  dan anak-anaknya
d. Terdakwa  berjanji  akan  memberikan  santunan kepada anak hasil perbuatanya dengan saksi Hj Suri.
Hal-hal yang Memberatkan a.
Pebuatan terdakwa telah  merusak keharmonisan
rumah tangganya sendiri b.
Perbuatan  terdakwa  dapat  mencemarkan  nama baik  TNI  AL  khusunya  kesatuan  terdakwa  di  mata masyarakat.
c. terdakwa telah berulangkali melakukan persetubuhan  dengan  saksi  Hj.Suri  hingga  saksi  Hj  Suri hamil dan melahirkan seorang anak.
Menimbang  :  Bahwa  majelis  hakim  dalam  mengadili perkara ini adalah untuk menegakan hukum dan keadilan serta  tercapainya  tujuan  pembinaan  personil  agar perbuatan  ini  tidak  di  tiru  oleh  prajurit  lainya  dan mencegah terulangnya kejadian ini.oleh karena itu dalam perkara  ini  mejelis  hakim  akan  mempertimbangkan pemidanaan sebagaimana dictum putusan di bawah ini.
Menimbang : Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak  harus  dengan  hukuman  yang  berat  namun  pada dasarnya  tujuan  penghukuman  bagi  yang  bersalah  harus ada  sanksi  yan  tegas,tujuan  penghukuman  juga  bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapatmenimbulkan  efek  jera  dan  tidak  mengulangi perbuatanya.oleh  karena  itu  Majelis  hakim  berpendapat terhadap  tuntutan  pidana  penjara  dari  Oditur  Militer  di pandang  masih  terlalu  berat,sehinggah  patut,layak  dan adil apabila atas diri Terdakwa di jatuhkan pidan penjara yang lebih ringan dari tuntutan(requisitoir) Oditur Militer.
Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berprndapat  bahwa  hukuman  sebagaimana  tercantum pada  dictum  ini  adalah  adil  dan  seimbang  dengan kesalahan terdakwa.
Menimbang  :  Bahwa  oleh  karena  terdakwa  harus  di pidana,maka  terdakwa  harus  di  bebani  untuk  membayar biaya perkara
Menibang : Bahwa alat bukti dalam perkara ini tetap di lekatkan oleh berkasa perkara.
Mengingat  :  Pasal  281  ke-1  KUHP  dan  ketentuan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan. 2. Analisi Penulis
Hakim  tidak  serta  dengan  mudah  menjatuhkan hukuman tanpa  adanya pertimbangan  yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis meskipun seluruhnya tidak dituangkan  dalam  putusan.( Arti  Landasan  Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis - Klinik Hukumonline , n.d.)Dalam  KUHP  juga  sudah  jelas  tercermin  bahwa, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang  bersalah  melakukannya  Karena  itu  putusan  yang dijatuhkan oleh hakim, juga didasarkan pada bukti fakta- fakta  hukum  yang  terungkap  dalam  persidangan.(Pane, 2017)
Pertimbangan    Hukum    Hakim    Pengadilan  Militer dalam  penjatuhan  sanksi  terhadap  pelaku  Tindak  Pidana melanggar kesusilaan yaitu Hakim menganggap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merusak sendi-
https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.2043 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
sendi kehidupan TNI.(A. R. F. Sari, 2018) Pada menurut Majelis  Hakim  Terdakwa  terbukti  melanggar  Kesusilaan dan tidak layak terjadi dalam kehidupan TNI.
Namun Penulis berpendapat hakim dalam mengugurkan Dakwaan alternatif pertama Pasal 284 ayat (1)  huruf  a  KUHP  sudah  tepat  di  karenakan  istri  sah terdakwa  sebagai  pihak  yang  di  rugikan  melewati tenggang  waktu  pengaduan  yaitu  ia  pertama  kali mengetahui  perbuatan  yang  di  lakukan  pada  tanggal  25 Juli 2015 dan baru mengadukan pada tanggal 15 Februari 2016  serta  ini  di  tentukan  dalam  Pasal  74  ayat  1  KUHP yang  berbunyi”Pengaduan  hanya  boleh  di  masukkan dalam  tempo  enam  bulan  sesudah  orang  yang  berhak mengadu mengetahui perbuatan yang di lakukan itu,kalau ia  berdiam  di  Negara  Indonesia  ini  atau  dalam  tempo Sembilan bulan sesudah ia mengetahui itu,kalau berdiam di luar Negara Indonesia”.
Dalam  hal  ketentuan  tempoh  pengaduan  ini  ada  satu kecualian tersebut dalam Pasal 293 ayat 3 yang berbunyi” Tempo  yang  tersebut  dalam  Pasal  74,  ditentukan  buat satu satunya pengaduan ini ialah 9 dan 12 bulan.(K.U.H.P. 89,285,298).Serta dalam Putusan Pengadilan Militer III Makassar yang memberikan sanksi kepada  terdakwa  dalam  kasus  tindak  pidana  kesusilaan nomor : 06-K/PM III-16/AL/I/2017 dengan pidana pokok yaitu pidana penjara selama 3 (tiga)bulan,menurut penulis kurang tepat di karenakan dari mempelajari posisi kasus, dakwaan,  tuntutan,serta  keterangan  saksi-saksi  dan Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  sudah  terbukti melakukan  tindak  pidana  kesusilaan  serta  mengingat terdakwa  dalam  dakwaan  penuntut  umum  atau  Oditur bahwa  terdakwa  pernah  melakukan”Diserse”  sehinggah di jatuhi pidana penjara selama 2(dua) bulan berdasarkan Putusan  pengadilan  Militer  III-16  Makassar  Nomor PUT/33-  K/PM.III-16/AL/II/2016  serta  akibat  perbuatan Terdakwa  melanggar  kesusilaan  yaitu  melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan wanita yang bukan  istrinya  akibatnya  Terdakwa  memiliki  anak  dari wanita tersebut.
Di  samping  itu  adanya  Surat  telegram  konfidensial (STK)  panglima  TNI  No.198  tahun  2005  tentang kesusilaan  yang  mengistruksikan  bahwa  setiap  anggota militer yang melakukan tindak pidana kesusilaan harus di pecat oleh  dinas  militer,ini  menandakan  maraknya  kasus tindak pidana kesusilaan dalam ruang lingkup TNI.seharusnya hal hal yang di uraikan oleh penulis serta dakwaan  oleh  Oditur  menjadi  pertimbangan  hakim Pengadilan  Militer  dalam  menjatuhkan  sanksi  kepada pelaku  tindak  pidana  kesusilaan.namun,  Puspayadi,S.H sebagai  Hakim  Anggota  di  Pengadilan  Milter  III-16 Makassar menjelaskan bahwa yang untuk STK panglima TNI  tentang  tindak  pidana  kesusilaan  itu  memang  bisa diterapkan  akan  tetapi  dalam  kasus  tindak  pidana kesusilaan  Nomor  :  06-K/PM  III-  16/I/2017  tidak  di terapkan  karna  pihak  yang  di  rugikan  yaitu  istri  telah memaafkan  dan  Terdakwa  juga  sudah  mengakui kesalahanya.(Rahayu  et  al.,  2021)  hal  ini  membuat pertimbangan  yuridis  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan tindak pidana kesusilaan kurang cermat.

## IV. KESIMPULAN
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada intinya ada  Pasal  yang  di  dakwaakan  Oditur  terhadap  pelaku tindak pidana kesusilaan sudah tepat yaitu Pasal 281 ke 1 dan  284  ayat  (1)  KUHP  akan  tetapi  dalam  penuntutan hanya  5  bulan  pidana  penjara  yang  di  tujukan  oleh terdakwa,sehingga menurut penulis ada kekeliruan dalam penuntutan oleh Oditor di karenakan dalam amanat Pasal 281  ke  1  KUHP  maksimal  hukuman  penjaranya  adalah dua tahun delapan bulan penjara di tambah lagi di dalam putusan yang di jatuhkan oleh majelis hakim tidak sesuai peraturan yang ada yaitu Surat Telegram Konfedensial(STK)  Panglima  TNI  No.198  Tahun  2005 tentang  kesusilaan  yang  pada  isinya  Setiap  anggota  TNI yang  melakukan  tindak  pidana  kesusilaan  harus  di  pecat dari  dinas  militer  tetapi  dalam  amar  putusan  yang  di jatuhkan  Hakim  hanya  menerapkan  pidana  pokok  saja tidak  ada  pidana  tambahan  berupa  pemecatan  dari  dinas serta  Pertimbangan  hukum  Hakim  dalam  menjatuhkan putusan  didasarkan  dalam  beberapa  unsur  untuk menetapkan  putusan  akhir  yang  akan  diambil.  Menurut Pasal  281  ke  1  Kitab  undang  undang  hukum  pidana, Hakim  mempertimbangkan  kasus  tersebut  memiliki beberapa unsur, yakni Barang siapa, Dengan sengaja dan terbuka,  Melanggar  Kesusilaan,  pada  semuanya  telah dijelaskan  secara  rinci  dan  terbukti  dalam  proses persidangan Namun untuk Pasal 284 ayat 1 KUHP harus gugur  untuk  di  kenakan  oleh  terdakwan  karna  pelapor atau  istri  sah  terdakwa  melewati  batas  pengaduan  yang telah  di  atur  oleh  Pasal  74  ayat  1  KUHP  serta pertimbangan  hakim  memiliki  kekeliruan  disebabkan hakim  dalam  mempertimbangkan  kasus  tersebut  tidak menjatuhkan  pidana  yang  sesuai  dengan  Pasal  281  ke  1 KUHP Sebab dalam fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan  terdakwa  yang  melakukan  tindak  pidana persetubuhan  kepada  wanita  yang  bukan  istri  sahnya dilakukan  secara  berulang,  sehingga  wanita  tersebut melahirkan  anak  dari  terdakwa, terdakwa  pernah  pula  di putus oleh pengadilan militer III-16 Makassar melakukan diserse dengan Nomor PUT/33- K/PM.III- 16/AL/II/2016 dan  hakim  tidak  menyertakan  hal  ini  kedalam  salah  satu hal-hal yang memberatkan. Pidana yang jatuhkan kepada terdakwa  sendiri,  hanya  3  (tiga)  bulan  penjara  dan tuntutan penuntut umum atau Oditur yakni pidana selama 5  (Lima)  bulan  penjara  sedangkan  maksimal  pidana penjara  tindak  pidana  kesusilaan  Pasal  281  ke  1  kuhp adalah maksimal dua tahun delapan.

## D AFTAR P USTAKA
Arti  Landasan  Filosofis,  Sosiologis,  dan  Yuridis  -  Klinik Hukumonline . (n.d.). Retrieved December 25, 2022, from https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti- landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis- lt59394de7562ff
asty,  anggi.  (n.d.). Analisis  Metode  Penelitian  Dari Berbagai  Jurnal .  Retrieved  December  25,  2022, from https://www.academia.edu/22877354/ANALISIS_ Metode_Penelitian_Dari_Berbagai_Jurnal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Dewi  Rahayu,  S.  (2020). Pertimbangan  Hakim  Dalam Putusan PerkaraTindak Pidana Narkotika . https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/issue/view/923
Djanggih,  H.,  &  Saefudin,  Y.  (2017).  Pertimbangan
Hakim  Pada  Putusan  Praperadilan:  Studi  Putusan
Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang
Penghentian  Penyidikan  Tindak  Pidana  Politik Uang. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , 17 (3), 413–425. https://doi.org/10.30641/DEJURE.2017.V17.413- 425
Fadhlurrahman,  F.,  Rafiqi,  R.,  &  Kartika,  A.  (2019). Proses  Penyidikan  Dalam  Penyelesaian  Tindak Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Yang Dilakukan  Oleh  TNI-AD  (Studi  Di  Pengadilan Militer  I-02  Medan). JUNCTO:  Jurnal  Ilmiah
Hukum , 1 (1), 52–64.
https://doi.org/10.31289/JUNCTO.V1I1.194
Gultom,  D.  R.,  &  Waruwu,  F.  T.  (2019).  Sistem Pendukung Keputusan Penempatan Prajurit Tni Ad Di Daerah Perbatasan Menggunakan Metode Multi Attribute  Utility  Theory  (Studi  Kasus:  Yonif  121 Macan  Kumbang,  Galang,  Sumatera  Utara). Pelita Informatika: Informasi Dan Informatika , 7 (3), 275–
280. http://ejurnal.stmik- budidarma.ac.id/index.php/pelita/article/view/1130
Inri  Fidelia  Kasenda,  G., Pantja  Djati,  S.,  &  Pertahanan, U.  (2020).  Analisis  Profesionalisme  Prajurit  Tni Angkatan  Laut  Dalam  Mendukung  Pertahanan Negara  Di  Komando  Armada  I. Manajemen Pertahanan:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian Manajemen Pertahanan , 6 (2), 108.
https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/MP/article/vi ew/631
Kolompoy,  G.  P.  (2015).  Eksistensi  Tindak  Pidana Pelanggaran  Kesusilaan  Di  Depan  Umum  (Pasal
281  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana). Lex Crimen ,
4 (7). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen /article/view/10103
Kristmas,  A.  Y.,  Rassa,  L.,  Lestari,  A.,  Staf,  S., Komando,  D.,  Laut,  A.,  Ciledug,  J.,  No,  R., Seskoal,  K.,  Lama,  K.,  &  Jakarta,  K.  (2021). Analisis  Pola  Rekrutmen  Prajurit  TNI  AL  Tahun 2020  Pada  Satuan  Pendidikan  Sorong  Dalam Rangka Penyediaan Prajurit Koarmada III. Rekayasa , 14 (2), 263–271. https://doi.org/10.21107/REKAYASA.V14I2.1129
3
Nur  Rahman  Anna  Triningsih,  I.,  Harumdani,  A.  W., Nallom Kurniawan Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Jl Medan Merdeka Barat No, dan, & Pusat, J. (2011).
Dasar  Pertimbangan  Yuridis  Kedudukan  Hukum (Legal  Standing)  Kesatuan  Masyarakat  Hukum Adat  Dalam  Proses  Pengujian  Undang-Undang  Di Mahkamah  Konstitusi. Jurnal  Konstitusi , 8 (5), 767–802.
https://www.neliti.com/publications/110247/
Palti  Hutapea  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI Jl Jend Ahmad Yani Kav, T. D., & Pusat, J. (2016).  Eksistensi Bantuan Hukum  Terhadap  Prajurit  Tni  Sebagai  Pelaku Tindak Pidana Dan Praktiknya. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 5 (3), 371–390. https://doi.org/10.25216/JHP.5.3.2016.371-390
Pane,  E.  H.  (2017).  Penalaran  Hukum  Dalam
Penyelesaian Kasus Perdata Agama (Fakta
Peristiwa,  Fakta  Hukum  dan  Perumusan  Fakta Hukum). Al-Razi , 16 (2). https://ejournal.stai- br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/4
Penerapan  Hukum  Pidana  Formil  dan  Pidana  Materiil Saksi  Keterangan  Palsu  |  kumparan.com .  (n.d.). Retrieved December 25, 2022, from https://kumparan.com/royriady/penerapan-hukum- pidana-formil-dan-pidana-materiil-saksi-
keterangan-palsu-1w8vFEYDvZ1
Pradana, H. R., & Indawati, Y. (2020). Pidana Tambahan Pemecatan Pada TNI atas Tindak pidana Prnyalahguna Narkotika. PROHUTEK , 1 (1). http://prohutek.upnjatim.ac.id/index.php/prohutek/a rticle/view/37
Rahayu,  S.,  Palti,  T.,  Hutapea,  D.,  Hukum,  P., Mahkamah,  P.,  &  Ri,  A.  (2021).  Pemidanaan Perkara  Kesusilaan  Dalam  Relevansinya  Sebagai Perbuatan  Melanggar  Perintah  Dinas. Jurnal
Hukum Dan Peradilan , 10 (3), 443–462. https://doi.org/10.25216/Jhp.10.3.2021.443-462
Sari,  A.  R.  F.  (2018).  Kewenangan  Peradilan  Militer
Dalam  Mengadili  Purnawirawan  Tni. Jurist- Diction , 1 (1), 51–65. https://doi.org/10.20473/JD.V1I1.9724
Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam
Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 11 (1). https://doi.org/10.35968/JH.V11I1.651
Sarifah,  R.,  Sunan,  U.,  &  Djati  Bandung,  G.  (2016). Identitas  Sosial  Dengan  Prasangka  Pada  Prajurit Tni  Ad  Terhadap  Anggota  Kepolisian. Jurnal
Ilmiah Psikologi Terapan , 4 (1), 75–88. https://doi.org/10.22219/JIPT.V4I1.2879 Situmorang, G. A. (2022). Perbedaan Dasar
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap  Anggota  Tni  Pelaku  Hubungan  Seksual Sesama Jenis/Homoseksual . https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6861
Sucipto,  S.,  Juwita,  J.,  &  Huda,  M.  (2022).  Penegakan Hukum  terhadap  Anggota  TNI  yang  Melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI yang Ditugaskan di  Kementerian  Pertahanan  RI. Syntax  Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia , 7 (4), 4970–4989. https://doi.org/10.36418/SYNTAX- LITERATE.V7I4.6845
Yuniantoro,  F.  (2018).  Eksploitasi  Seksual  Sebagai Bentuk  Kejahatan  Kesusilaan  Dalam  Peraturan Perundang-Undangan. Justitia Jurnal Hukum , 2 (1). https://doi.org/10.30651/JUSTITIA.V2I1.1227 Zaluchu,  S.  E.  (2021).  Metode  Penelitian  di  dalam Manuskrip  Jurnal  Ilmiah  Keagamaan. Jurnal
https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.2043 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Teologi Berita Hidup , 3 (2), 249–266. https://doi.org/10.38189/JTBH.V3I2.93