Policy  Implementation  Of  Rental  Flats  In  Tambora  Flat  Management  Unit,  West Jakarta Administrative City, Jakarta DKI Province
Implementasi  Kebijakan  Rumah  Susun  Sederhana  Sewa  Di  Unit  Pengelola  Rumah Susun I Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta
Akhlan Ikhwansyah 1* , Nyoman Sumaryadi 2 , Prio Teguh 3 Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta 1,2,3 akhlanichwansyah@ymail.com 1
* Corresponding Author

## ABSTRACT
The provincial government of DKI Jakarta has initiated many policies to empower its low-income citizens using  the  city’s  potential  resources,  such  as  the  human  resources,  infrastructure,  budgets,  and information technology. Yet, the outcomes are not yet optimized since the public officials responsible for the implementation have not yet conducted their responsibilities up to the requested standards. One of which is the management of Tambora affordable flat housing facilities by the Service Unit Flat I. This research aims at understanding and analyzing the implementation of the affordable rental flat policy by the  provincial  government  of  DKI  Jakarta,  using  the  Service  Unit  Flat  I  Tambora  as  our  case  study. Descriptive  qualitative  methods,  such  as  interviews,  observations,  and  document  reviews,  are  used during  the  data  collections.  This  research  focuses  on  identifying  and  analyzing  factors  influencing  the optimum  implementation  of  housing  policy  for  low-income  citizens,  using  Jones’  policy  dynamics regarding the organization, interpretation, and application of a public policy. The result shows that the implementation  of  the  affordable  rental  flat  policy  has  not  yet  been  conducted  properly.  Among  the causes  are  the  understaffing  of  the  responsible  public  officials  and  their  lack  of  competencies;  the absence of detailed standard operating procedures; inadequate trainings and technical consultation; in effective communication and coordination; and lack of authority. These factors have resulted in low level of compliancy and participation among the flat inhabitants to succeed the policy implementations. It is suggested that the Service Unit I Tambora should recruit more competent staffs, be facilitated with more designated  power  and  authority,  and  establish  more  detailed  operational  procedures  and  technical guidelines.  Such  endeavors  will  most  likely  succeed  the  implementation  of  the  affordable  rental  flat policy in DKI Jakarta, especially those managed by the Service Unit I Tambora.
Keywords: Policy Implementation, Affordable Rental Flat.

## ABSTRAK
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memprakarsai banyak kebijakan untuk memberdayakan warganya yang  berpenghasilan  rendah  dengan  menggunakan  potensi  sumber  daya  kota,  seperti  sumber  daya manusia,  infrastruktur,  anggaran,  dan  teknologi  informasi.  Namun,  hasilnya  belum  optimal  karena pejabat  publik  yang  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaannya  belum  menjalankan  tanggung  jawabnya sesuai dengan standar yang diminta. Salah satunya adalah pengelolaan sarana rumah susun terjangkau Tambora  oleh  Unit  Pelayanan  Rumah  Susun  I.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  dan menganalisis  implementasi  kebijakan  rumah  susun  sewa  terjangkau  oleh  pemerintah  provinsi  DKI Jakarta,  dengan  menggunakan  Unit  Pelayanan  Rumah  Susun  I  Tambora  sebagai  studi  kasus  kami. Metode  kualitatif  deskriptif,  seperti  wawancara,  observasi,  dan  telaah  dokumen,  digunakan  selama pengumpulan  data.  Penelitian  ini  berfokus  pada  identifikasi  dan  analisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan  perumahan  yang  optimal  bagi  masyarakat  berpenghasilan rendah, dengan menggunakan dinamika kebijakan Jones mengenai pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan suatu kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rumah susun  dengan  harga  terjangkau  belum  berjalan  dengan  baik.  Penyebabnya  antara  lain  adalah kekurangan pegawai pejabat publik yang bertanggung jawab dan kurangnya kompetensi mereka; tidak adanya prosedur operasi standar yang terperinci; pelatihan dan konsultasi teknis yang tidak memadai;
komunikasi  dan  koordinasi  yang  tidak  efektif;  dan  kurangnya  otoritas.  Faktor-faktor  tersebut mengakibatkan  rendahnya  tingkat  kepatuhan  dan  partisipasi  penghuni  rumah  susun  untuk mensukseskan implementasi kebijakan. Disarankan agar Unit Pelayanan I Tambora merekrut staf yang lebih  berkompeten,  difasilitasi  dengan  kewenangan  dan  wewenang  yang  lebih  banyak,  serta menetapkan prosedur operasional dan juknis yang lebih rinci. Upaya tersebut kemungkinan besar akan mensukseskan implementasi kebijakan rumah susun terjangkau di DKI Jakarta, khususnya yang dikelola Unit Pelayanan I Tambora.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sewa Rumah Susun Terjangkau

## 1. Pendahuluan
Prinsip  pemberian  otonomi  luas  kepada  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan  dan peran  serta  masyarakat.  Mencermati  hal  tersebut,  dibutuhkan  optimalisasi  fungsi-fungsi pemerintahan  melalui  organisasi  pemerintah  guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan masyarakat yang maju dan sejahtera, melalui berbagai kebijakan yang dilaksanakan. Karena, organisasi  pemerintah  diperlukan  untuk  kepentingan  masyarakat  karena  organisasi pemerintah bekerja dalam mengemban misi yang diamanatkan oleh masyarakat dan sekaligus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada masyarakat, (Wasistiono, 2003).
Peran organisasi pemerintah demikian penting guna melayani masyarakatnya, karena organisasi yang baik akan memberikan pelayanan yang baik pula, serta mampu mengimbangi dinamika  kebutuhan  masyarakat.  Pemerintah  dalam  mengemban  misi  pelayanan  sebagai antisipasi  perkembangan  kebutuhan  masyarakat,  dilakukan  melalui  berbagai  kebijakan  pada hampir  seluruh  aspek  kehidupan.  Terlebih  yang  menjadi  sorotan  publik  dewasa  ini, sepertihalnya  perkembangan  jumlah  penduduk  yang  terus  meningkat.  Bartambahnya penduduk tersebut, tentunya berdampak pada masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya seperti  meningkatnya  kebutuhan  akan  lahan,  terutama  diwilayah-wilayah  perkotaan, sepertihalnya Ibukota Jakarta.
Salah  satu  kebijakan  prioritas  yang  ditempuh  pemerintah  dalam  mengantisipasi permasalahan  kebutuhan  akan  hunian  sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  adalah  dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Dikeluarkannya Undang-Undang  ini  dalam  rangka  meningkatkan  ketersediaan  rumah  susun  terutama  untuk memenuhi  kebutuhan  penduduk  berpenghasilan  rendah.  Sebagai  tindaklanjut  dari  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2011,  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  mengeluarkan  Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa  (Rusunawa).  Selain  itu  dalam  rangka  mengatur  pengelolaan  rumah  susun,  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 351 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Susun, dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Optimalisasi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana  Sewa.  Dikeluarkan  berbagai  kebijakan  ini,  diharapkan  pengelolaan  rumah  susun terselenggara sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.
Berdasarkan  data  yang  penulis  peroleh  di  lapangan  terlihat  bahwa  persebaran rusunawa diseluruh Provinsi DKI Jakarta berjumlah 33 lokasi, yang terbanyak berada di wilayah Jakarta Timur yaitu sebanyak 17 lokasi, disusul wilayah Jakarta Utara 8 (delapan) Lokasi, dan Jakarta  Barat  5  (lima)  lokasi  dan  tersedikit  terdapat  di  Jakarta  Pusat  yaitu  3  (tiga)  lokasi. Dengan dikeluarkannya kebijakan pembagian wilayah tersebut diharapkan proses penyelolaan rumah  susun  menjadi  terarah  dan  terpadu  sehingga  dapat  memberikan  pelayanan  yang berkualitas kepada penghuni rusun.
Berbagai permasalahan yang terjadi sebagaimana dikemukakan di atas menyebabkan proses pengelolaan rusunawa menjadi kurang optimal. Salah satu aspek penting yang menjadi permasalahan  dalam  pengelolaan  rusunawa  adalah  kurangnya  bimbingan  dan  penyuluhan
teknis yang dilakukan oleh organisasi Unit Pengelola Rumah Susun dengan stakeholder terkait. Kurangnya  bimbingan,  penyuluhan  dan  konsultasi  teknis  yang  dilakukan  dalam  proses pengelolaan  rusunawa,  sehingga  menimbulkan  banyaknya  permasalahan  yang  terjadi  dan dikeluhkan oleh penghuni rusun. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa, keterlibatan stakeholder terkait demikian penting agar kegiatan yang dilakukan menjadi terarah, jelas dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Dukungan  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  dari stakeholder terkait  dalam  proses  pengelolaan  rusunawa  dapat  dilakukan  terintegrasi  terutama  dalam memberikan bimbingan, penyuluhan teknis dan pengawasan kepada penghuni rusun. Namun demikian,  organisasi  Unit  Pengelola  Rumah  Susun  sebagai leading  sector dalam  pengelolaan rusunawa  belum  mengidentifikasi  berbagai  permasalahan  yang  dialami  penghuni  rusun. Sebagai  akibat  kurangnya  bimbingan  dan  penyuluhan  teknis  yang  dilakukan  menyebabkan permasalahan yang timbul menjadi semakin kompleks, sepertihalnya yang terjadi pada rumah susun  sederhana  sewa  Tambora  yang  diselenggarakan  oleh  Unit  Pengelola  Rumah  Susun  I. Oleh  sebab  itu,  diperlukan  langkah-langkah  perbaikan  seperti  bimbingan,  penyuluhan  dan konsultasi  teknis,  serta  pengawasan  yang  kontinyu  dalam  proses  pengelolaan  rumah  susun sederhana  sewa  Tambora  dari  organisasi  Unit  Pengelola  Rumah  Susun  I.  Melalui penyelenggaran  layanan  kepada  penghuni  rusun  secara  kontinyu  diharapkan  dapat memanfaatkan  bagian  benda  dan  tanah  bersama,  maupun  menjaga  kerukunan  dan keharmonisan di lingkungan rusunawa, baik di antara sesama penghuni rusun maupun antara pengelola dan penghuni rusun.
Permasalahan  lain  yang  muncul  dari  aspek  organisasi,  disebabkan  adanya restrukturisasi organisasi dari 13 (tiga belas) Unit Pengelola Rumah Susun menjadi 8 (delapan) Unit  Pengelola  Rumah  Susun.  Sebelum  terjadinya  restrukturisasi,  pengelolaan  rumah  susun sederhana sewa diselenggarakan berdasarkan wilayah, di mana rumah susun sederhana sewa Tambora  (Jakarta  Barat)  mengelola  5  (lima)  rumah  susun,  yaitu  Tambora,  Daan  Mogot, Flamboyan,  dan  Rawa  Buaya.  Namun  demikian,  setelah  restrukturisasi,  proses  pengelolaan rumah  susun  sederhana  sewa  tidak  lagi  dilakukan  berdasarkan  wilayah,  seperti  halnya  yang terjadi  pada  rumah  susun  sederhana  sewa  Tambora  yang  pengelolaannya  diselenggarakan oleh  Unit  Pengelola  Rumah  Susun  I.  Pengelolaan  Unit  Pengelola  Rumah  Susun  I  meliputi, rumah susun sederhana sewa Jatirawasari, KS Tubun, Karang Anyar (Jakarta Pusat), Tambora (Jakarta Barat), Jatinegara Barat (Jakarta Timur), dan Pangadengan (Jakarta Selatan).
Permasalahan  lain  yang  ditemui  yaitu  terdapat  penunggakan  pembayaran  sewa sebanyak  280  warga  rumah  susun  dari  879  penyewa,  di  mana  tunggakan  tersebut bervariasi  antara  3  (tiga)  sampai  dengan  45  bulan,  yang  hingga  bulan  Mei  2021 mencapai  Rp.  1.863.653.564,-.  Walaupun  terdapat  himbauan  kepada  penghuni  rumah susun  dan  sampai  adanya  surat  teguran,  bahkan  sejumlah  hunian  telah  disegel  karena penghuni  menunggak  pembayaran  dan  terancam  diusir  karena  tidak  sanggup membayar.  Hal  itu  disebabkan  karena  keterbatasan  kemampuan  pelaksana  kebijakan memberikan pelayanan yang terbaik kepada penghuni rumah susun Tambora.
Sekelumit permasalahan di atas, selayaknya dicarikan solusi pemecahannya oleh para pelaksana  kebijakan,  mengingat  dampak  yang  ditimbulkan  telah  merugikan  penghuni  rumah susun.  Padahal  dalam  pola  hubungan  pemerintahan  antara  yang  memerintah  dan  yang diperintah,  suatu  kebijakaan  yang  diambil  tingkat  efektivitasnya  memerlukan  adanya keterpaduan dari stakeholde r terkait. Keterpaduan dimaksud yaitu antara pembuat kebijakan, pelaksana  kebijakan  dan  masyarakat  (penghuni  rumah  susun)  sebagai  kelompok  sasaran kebijakan.  Melalui  pelaksanaan  pengelolaan  rumah  susun  sederhana  sewa  yang  efektif  dan efisien,  setidaknya  penghuni  rumah  susun  sebagai  masyarakat  berpenghasilan  rendah,  di
dorong  untuk  menikmati  berbagai  fasilitas  yang  disediakan  Pemerintah  Provinsi  DKI  secara layak.

## 2. Tinjauan Pustaka
Suatu kebijakan yang telah dirumuskan memiliki tujuan dan target tertentu yang ingin di capai. Untuk mengetahui tujuan dan target dari kebijakan tersebut telah terealisasi dengan baik  manakala  kebijakan  itu  diimplementasikan.  Implementasi  kegiatan  pemerintah merupakan  aspek  yang  penting  dari  proses  sebuah  kebijakan.  Implementasi  merupakan tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  yang  dimaksudkan  untuk  mencapai  tujuan sebagaimana  dirumuskan  dalam  kebijakan  (Suryawati,  2006).  Tindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  terkait  dengan  prosedur  dan  mekanisme,  yang  membutuhkan  kemampuan  para pejabat  publik  dalam  menterjemahkan  dan  menerapkan  kebijakan  publik  guna  mencapai tujuan dan target yang ingin dicapai dalam realitasnya.
Kebijakan  publik  yang  telah  dirumuskan  dan  disahkan  oleh  pihak-pihak  yang berwenang selayaknya diinformasikan atau sosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan  pemerintah  melalui  perangkat  birokrasi  sebagai  aktor  utama  dalam  melaksanakan kebijakan  itu  sekaligus  penentu  keberhasilan  implementasi  kebijakan  publik.  Implementasi kebijakan  sangat  terkait  dengan  sebuah  proses  melaksanakan  keputusan  dan  umumnya berbentuk  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  keputusan  peradilan,  maupun  perintah eksekutif. Pelaksanaan dari setiap kebijakan itu adalah birokrasi dan justru dalam pelaksanaan itulah sesungguhnya suatu kebijakan diberi bentuk Wool yang dikutip (Rasyid, 2007). Umumnya tugas implementasi adalah mengkaitkan realisasi tujuan kebijakan dengan hasil  kegiatan  pemerintah.  Menurut  (Ekowati,  2009)  bahwa  “implementasi  kebijakan  adalah suatu  fungsi  dari  implementasi  program  dan  tergantung  pada  hasilnya  ...  perbedaan  yang nyata antara kebijakan dan program sulit ditemukan dalam praktik, meskipun ada. Pada fase terakhir  definisi  istilah  kebijakan  dan  program  seringkali  digunakan  secara  bergantian”. Keberhasilan  implementasi  kebijakan  sangat  bergantung  pada  hasil  program,  dan  program- program  yang  telah  dibuat  dalam  implementasinya  secara  tepat  mencari  tujuan  kebijakan (Ekowati,  2009).  Sementara  (Nugroho,  2006)  mengemukakan  bahwa,  “untuk  lebih mengimplementasikan  kebijakan  publik  maka  terdapat  dua  pilihan  langkah,  yaitu  langsung mengimplementasikan  dalam  bentuk  program-program  atau  melalui  formulasi  kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik itu”.
Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses pembuatan kebijakan, karena merupakan aktivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Winarno (2011:29) bahwa “suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak dimplementasikan”.Sementara oleh (Nugroho, 2006) dikatakan bahwa “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”. Dalam pandangan (Pressman dan Wildavsky, 1984) bahwa “Implementation may be  viewed  as  a  process  of  interaction  between  the  setting  of  goals  and  actions  to  achieving them.” Pemikiran ini mengisyaratkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses interaksi  antara  penyusunan  (penataan)  berbagai  tujuan  dengan  tindakan  untuk  mencapai sesuatu yang diharapkan.
Pressman  dan  Wildavsky  dalam  (Jones,  1996)  mengemukakan  bahwa: “ Implementation  may  be  viewed  as  process  of  interaction  between  the  setting  of  goals  and action  geared  to  achieving  them ”.  Implementasi  merupakan  sebuah  mata  rantai  yang  saling berhubungan  mulai  dari  titik  awal,  “ setting  of  goals ”  sampai  kepada  titik  akhir,  “ achieving them ”  memandangnya  sebagai  suatu  proses  mulai  dari  penetapan  tujuan  sampai  kepada tindakan-tindakan  yang  akan  diambil.  Lebih  lanjut,  menurut  (Nugroho,  2012)  bahwa,  “untuk lebih  mengimplementasikan  kebijakan  publik,  maka  terdapat  dua  pilihan  langkah,  yaitu
langsung  mengimplementasikan  dalam  bentuk  program-program  atau  melalui  formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik itu”.
Selanjutnya, (Nugroho, 2006) mengemukakan bahwa, “untuk lebih mengimplementasikan  kebijakan  publik,  maka  terdapat  dua  pilihan  langkah,  yaitu  langsung mengimplementasikan  dalam  bentuk  program-program  atau  melalui  formulasi  kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik itu”.
Mengubah program-program menjadi praktek adalah tidak sesederhana sebagaimana tampaknya.  Hal  ini  karena  berbagai  alasan  yang  berkaitan  dengan  sifat  dari  permasalahan, situasi  sekelilingnya,  atau  organisasi  sebagai  mesin  administrative  yang  bertugas melaksanakannya,  maka  program-program  mungkin  tidak  dapat  dilaksanakan  sebagaimana yang dimaksudkan, (Tachjan, 2006).
Dalam  praktiknya  implementasi  kebijakan  publik  memuat  serangkaian  kegiatan  atau tindakan-tindakan yang secara operasional, yang merupakan pedoman dan panduan sekaligus kerangka kerja, melalui cara mana organisasi tersebut dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya  baik  mekanisme  maupun  program  dalam  memecahkan  persoalan  publik  yang dihadapinya.  Implementasi  kebijakan  adalah  merupakan  konsep  dinamis  yang  melibatkan secara  terus-menerus  usaha-usaha  untuk  mencari  apa  yang  akan  dapat  dilaksanakan,  yang mengatur aktivitas-aktivitas yang mengarah pada penempatan suatu program, (Jones, 1994).
Makna  implementasi  yaitu,  memahami  apa  yang  senyatanya  terjadi  sesudah  suatu program  dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan  merupakan  fokus  perhatian  implementasi kebijakan,  yakni  kejadian-kejadian  dan  kegiatan-kegiatan  yang  timbul  sesudah  disahkannya pedoman-pedoman  kebijaksanaan  negara,  yang  mencakup  usaha-usaha  untuk mengadministrasikannya  maupun  akibat/dampak  nyata  pada  masyarakat  atau  kejadian- kejadian  Implementasi  kebijakan  adalah  usaha  untuk  mencapai  tujuan,  dengan  berbagai konsep atau prosedur, (Mazmanian dan Sabatier, dalam (Wahab, 2012).
Implementasi merupakan sebuah mata rantai yang saling berhubungan mulai dari titik awal, “ setting of goals ” sampai kepada titik akhir, “ achieving them ” memandangnya sebagai suatu  proses  mulai  dari  penetapan  tujuan  sampai  kepada  tindakan-tindakan  yang  akan diambil. Implementation is the process of putting a government program into effect; it is the total process of translating a legal mandate, whether an executive order or an enacted statute, into  appropriate  program  directives  and  structure  that  provide  services  or  create  goods, (Shafritz dan Russel, 2005:55). . Dengan demikian, implementasi kebijakan adalah merupakan bagian  dari  tugas  administrasi  negara  dan  identik  dengan  proses  politik.  Pernyataan  ini didasarkan pada pemikiran bahwa administrasi negara memiliki mandat untuk melaksanakan tugas-tugas negara, dengan menyusun berbagai program dan mengelola kepentingan publik.
Beberapa  pendekatan  yang  dapat  digunakan  dalam  studi  implementasi  kebijakan untuk  berhasil  tidaknya  pelaksanaan  kebijakan.  Pendekatan-pendekatan  tersebut  antara  lain seperti yang dikemukakan oleh (Edwards III, 1980) merumuskan empat faktor yang merupakan syarat-syarat  penting  guna  mengkaji  dan  meneliti  berhasil  tidaknya  implementasi  kebijakan. Keempat faktor itu adalah sebagai berikut:
1. Communication :  Komunikasi,  menyangkut  penyampaian  atau  penyebaran  informasi ( Transmission ),  kejelasan (Clarity) dan  konsistensi (Consistency) dari  informasi  yang disampaikan.
2. Resources :  Sumber  daya,  menyangkut  empat  komponen  yaitu  staf  ( staff )  yang  cukup (jumlah  dan  mutu),  informasi  ( Information )  yang  dibutuhkan  guna  pengambil  keputusan, Kewenangan  ( authority )  yang  cukup  guna  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya serta fasilitas ( facilities ) yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan.
3. Disposition :  Disposisi  atau  sikap  pelaksana  ( attitudes  of  implementors ),  menyangkut dampak ( effects ) dari kalangan aktor dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif,
pengaturan  bagi  para  pelaksana  kebijakan,  dan  pemberian  insentif  (gaji,  honor,  dan sebagainya).
4. Bureaucatic  structure :  Struktur  birokrasi,  menyangkut  prosedur  standar  operasi  dalam pelaksanaan  kebijakan  ( Standard  Operating  Procedures )  dan  pengaturan  tata  aliran pekerjaan dan pelaksana program.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ilmiah yang dilakukan apapun bentuk dan macamnya selalu membutuhkan metode dan atau desain guna menentukan dan mengkaji atau menganalisis keabsahan akan suatu fenomena yang diteliti. Hal itu karena, penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematik dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan- aturan  yang  berlaku.  Desain  penelitian  adalah  semua  proses  yang  diperlukan  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  penelitian”  (Nazir,  2011).  Sementara  menurut  (Hamdi  dan Ismaryati,  2014)  bahwa    ”Desain  penelitian  adalah  bagian  dari  metode  penelitian  yang berisikan arahan mengenai pendekatan penelitian yang dipilih”. Sementara menurut Arikunto (2011:136),  ”Metode  penelitian  adalah  cara  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam mengumpulkan data penelitiannya”.
Pada  prinsipnya  metode  penelitian  merupakan  cara  ilmiah  untuk  mendapatkan  data dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu  (Sugiono,  2018).  Metode  penelitian  dimaksudkan sebagai tuntutan dalam mencari informasi, pengumpulan data dan observasi yang kemudian dianalisis  yang  merupakan  desain  penelitian.  Desain  penelitian  sebagai  suatu  rencana  yang membimbing penelitian dalam proses pengumpulan, analisa dan enterpretasi observasi. Desan penelitian juga menentukan arah kemungkinan penetralisasi, yaitu apakah interprestasi yang dicapai  dapat  di  generalisasikan  terhadap  suatu  populasi  yang  lebih besar  atau  situasi  yang berbeda (Moleong, 2014).
Berpedoman  pada  beberapa  pendapat  di  atas  maka,  metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, guna mengungkapkan fenomena secara mendetail. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan (Alwasilah, 2011) mengenai pengertian kualitatif dengan memaparkan  kelebihannya  yaitu  “Kelebihan  metode  kualitatif  adalah  kemampuannya mengungkap fenomena secara mendetail sehingga memberi pencerahan.” Pendapat Alwasilah didukung oleh (Strauss dan Corbin, 2003) yang mengatakan bahwa “metode kualitatif dapat memberikan  rincian  yang  kompleks  tentang  fenomena  yang  sulit  diungkapkan  oleh  metode kuantitatif”.
Penelitian  kualitatif  menekankan  pada quality atau  hal  yang  penting  dari  sifat  suatu barang/jasa.  Hal  terpenting  dari  suatu  barang  atau  jasa  berupa  kejadian/fenomena/gejala sosial  adalah  makna  dibalik  kejadian  tersebut  yang  dapat  dijadikan  pelajaran  berharga  bagi suatu pengembangan konsep teori. Sebagaimana dikatakan (Satori, 2009) bahwa “penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah  sosial  dan  tindakan”.  Lebih  lanjut  dikatakan  Bogdan  dan  Taylor mengemukakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2014).
Dengan  demikian,  metode  penelitian  deskriptif  merupakan  suatu  bentuk  penelitian yang  paling  dasar  yang  ditujukan  untuk  mendeskripsikan  atau  menjelasakan  sesuatu  apa adanya.  Sebagaimana  menurut  (Irawan,  2007)  bahwa  “metode  penelitian  deskriptif  adalah penelitian yang bertujuan mendiskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya”. Sementara  (Nawawi,  2005)  bahwa  mengemukakan  bahwa  “desain  deskriptif  dapat  diartikan sebagai  prosedur  pemecahan  masalah  yang  diselidiki  dengan  menggambarkan  (melukiskan
keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”.
Berpedoman  dari  beberapa  pendapat  pakar  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian  kualitatif  dengan  pola  pendekatan  deskriptif. Deskriptif  ini  bercirikan  kegiatan  penggumpulan,  menggambarkan  dan  menafsirkan  data tentang  situasi  yang  dialami,  hubungan  kegiatan,  pandangan,  sikap  yang  ditunjukkan;  atau tentang  kecenderungan  yang  tampak  dalam  proses  yang  sedang  berlangsung,  bertentangan yang  meruncing  serta  kerja  sama  yang  dijalankan.    Dengan  menggunakan  metode  deskriptif dalam  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  secara  sistematis  tentang implementasi  kebijakan  rumah  susun  sederhana  sewa  di  Unit  Pengelola  Rumah  Susun  I Tambora Kota Admninistrasi Jakarta Barat.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Lahirnya  kebijakan  pemerintah  memiliki  tujuan  yaitu  untuk  mewujudkan  masyarakat yang  sejahtera,  sehingga  fungsi  pemerintah  sebagai  pelayan  yang  membuahkan  keadilan, fungsi  pemberdayaan  akan  mendorong  kemandirian  masyarakat  dan  fungsi  pembangunan akan  menciptakan  kemakmuran  masyarakat.  Sebagaimana  dikatakan  (Rasyid,  2002)  bahwa ”Lahirnya  kebijakan  pemerintah  bertujuan  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera, karena fungsi pemerintah sebagai pelayan yang membuahkan keadilan, fungsi pemberdayaan akan  mendorong  kemandirian  masyarakat  dan  fungsi  pembangunan  akan  menciptakan kemakmuran masyarakat”.
Berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut, sejalan dengan prinsip otonomi daerah  dalam  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  daerah  seluas-luasnya.  Proses penyelenggaraan  berbagai  kebijakan  itu,  terlebih  di  era  otonomi  daerah  sekarang  ini membutuhkan  perhatian  yang  menyeluruh  dari  pemerintah  dan  pemerintah  daerah.  Namun demikian,  derasnya  perkembangan  Kota  Jakarta  diberbagai  sektor  pembangunan  telah berimbas  pada  tingginya  kebutuhan  akan  lahan,  sementara  ketersediaan  lahan  semakin terbatas. Konsekuensi tersebut menyebabkan ketersediaan lahan yang disediakan pemerintah daerah  untuk  hunian  yang  layak  bagi  masyarakat,  terutama  yang  berpenghasilan  rendah semakin terbatas dan mahal.
Dalam rangka mengantisipasi keterbatasan lahan dan mahalnya lahan yang tersedia, maka  salah  satu  langkah  yang  ditempuh  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat adalah melalui pembangunan hunian vertikal atau  lebih  dikenal  dengan  rumah  susun,  yang  diperuntukkan  terutama  bagi  masyarakat berpenghasilan  rendah.  Untuk  maksud  tersebut,  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta  Nomor  1246  Tahun  2020  Tentang  Pembagian  Wilayah  Kerja  Unit  Pengelola  Rumah Susun, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 351 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Susun.
Dikeluarkannya berbagai kebijakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimaksudkan dalam rangka penyelenggaraan rumah susun sederhana sewa (rumah susun sederhana sewa) yang  telah  dibangun  secara  berdayaguna  dan  berhasilguna.  Tugas  dan  fungsi  pengelolaan rumah  susun  di  Provinsi  DKI  Jakarta,  diserahkan  kepada  Unit  Pengelola  Rumah  Susun  yang mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta. Sebagai organisasi teknis pelaksana kebijakan ((implermentor kebijakan), Unit Pengelola Rumah Susun I sebagai organisasi teknis sangatlah berperan penting dalam menyukseskan pengelolan rumah susun sederhana sewa.

## Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Rumah Susun Sederhana Sewa
Persyaratan  utama  dalam  implementasi  kebijakan  yang  efektif  yakni,  bahwa  para implementator  atau  orang-orang  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  program/kebijakan  harus mengetahui secara pasti dan jelas kegiatan apa yang akan mereka lakukan. Program-program yang telah ditetapkan harus disampaikan secara jelas kepada setiap personil secara tepat dan jelas  sebelum  kebijakan  itu  diimplementasikan  lebih  lanjut  kepada  masyarakat  (penghuni rumah susun sederhana sewa). Jalinan komunikasi yang terjadi di antara implementator harus dapat disampaikan dan diterima secara akurat serta mudah dipahami. Komunikasi yang terjalin di antara para implementator (pelaksana kebijakan)tidak hanya bersifat komunikasi dari atas ke  bawah,  tetapi  juga  sebaliknya.  Hal  itu  diperlukan  agar  pesan  yang  disampaikan  dapat diterima implementator  sehingga program terselenggara secara konsisten dan jelas.
Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan kepada setiap jajaran unit  pelayanan  pemerintahan  secara  pasti,  jelas,  akurat  dan  konsisten.  Agar  implementasi kebijakan  dapat  terselenggara  secara  efektif  dilapangan,  maka  para  implementator  benar- benar mengetahui secara pasti kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dikerjakan. Oleh karena itu  suatu  kebijakan  yang  telah  terjabar  dalam  bentuk  kegiatan-kegiatan  manakala  tidak disampaikan  jelas  dan  pasti  serta  tidak  konsisten  dikuatirkan  dapat  menimbulkan  hambatan dalam implementasinya. Aspek komunikasi dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa Tambora  yang  dilakukan  oleh  Unit  Pengelola  Rumah  Susun  I  dimaksudkan  untuk menyampaikan informasi secara jelas dan luas kepada penghuni rumah susun, sehingga dapat mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan.
Kehadiran  organisasi  teknis,  sepertihalnya  Unit  Pengelola  Rumah  Susun  I,  berkaitan erat  dengan  eksistensi  Pemerintah  Daerah  dalam  mengelola  rumah  susun  yang  ada  di  Kota Jakarta secara berdayaguna dan berhasilguna. Sebab, jika pelaksanaan kebijakan pengeloaan rumah  susun  tidak  diatur  dengan  baik,  niscaya  akan  menghambat  penyelenggaraan  layanan dan  pemberdayaan  kepada  penghuni  rumah  susun.  Menyikapi  hal  itu,  maka  proses pengeloaan  rumah  susun  sederhana  sewa  merupakan  program  yang  diperuntukan  bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, sehingga komunikasi dan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait sangatlah dibutuhkan demi menyukseskan kebijakan itu ketika diimplementasikan.
Pelaksanaan  kebijakan  rumah  susun  sederhana  sewa  yang  diselenggarakan  Unit Pengelola  Rumah  Susun  I  dimaksudkan  untuk  memberikan  pelayanan  dan  pemberdayaan sehingga,  setiap  permasalahan  yang  ada  dalam  lingkup  rumah  susun  sederhana  sewa,  ada yang mudah dikendalikan dan ada yang sulit dikendalikan.Tingkat kesulitan masalah-masalah dalam  pola  kehidupan  ditentukan  oleh  variasi  perilaku  yang  ada  dan  kuantitas  kelompok sasaran. Dijelaskan Informan (1), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kepada penulis  di  ruang  kerjanya,  dari  hasil  wawancara  pada  hari  Kamis  tanggal  12  Agustus  20121 sebagai berikut:
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  terus  berupaya  untuk  memberdayakan  dan meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan,  terutama  bagi  masyarakat berpenghasilan  rendah  dan  tidak  memiliki  tempat  hunian  yang  layak,  serta  yang mendiami  bantaran  kali  dan  kolong-kolong  jembatan.  Hal  itu  dilakukan  dengan merelokasi mereka pada tempat yang layak seperti rumah susun sederhana sewa yang telah  disediakan  pemerintah  daerah.  Melalui  relokasi  ini,  diharapkan  mereka  dapat merubah  pola  pikir  dan  perilakunya  serta  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  dan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa, dibutuhkan  adanya  komunikasi  dan  koordinasi  yang  menyeluruh,  serta  dukungan berbagai  sumber  daya  yang  memadai  sehingga  dapat  memberikan  yang  terbaik kepada penghuni rumah susun.
Pandangan  yang  disampaikan  pejabat  di  atas  memberikan  gambaran  bahwa Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  terus  berupaya  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  dan kesejahteraan  masyarakat,  terutama  yang  berpenghasilan  rendah  dan  yang  belum  memiliki hunian  yang  layak  ke  arah  yang  lebih  baik.  Komitmen  tersebut  dapat  terlaksana  manakala komunikasi  dan  koordinasi  lintas  sektoral  dengan  instansi  terkait  dalam  memberikan bimbingan,  penyuluhan,  dan  konsultasi  teknis  kepada  penghuni  rumah  susun  sebagai kelompok sasaran.
Namun demikian, realitas di lapangan menggambarkan bahwa, memang diakui bahwa komunikasi dan koordinasi di antara aparat pelaksana kebijakan belum terselenggara dengan baik dalam proses pengelolaan rumah susun sederhana sewa. Unit pengelola Rumah Susun I dalam mengelola rumah susun sederhana sewa Tambora masih terkesan berjalan sendiri-diri, dan  kurang  melibatkan  instansi  sektoral  terkait  dilapangan.  Pada  intinya  koordinasi  dan komunikasi  merupakan  keterpaduan  dan  keserasian  dari  semua  pemegang  fungsi  unit pelayanan  atau  instansi  terkait  yang  akan  menjadi  kekuatan  yang  ampuh  dalam  mengatasi kelemahan-kelemahan  yang  terdapat  suatu  organisasi.  Keefektifan  jalinan  koordinasi  antar instansi terkait bergantung pada daya kreativitas dan diskresi peran seorang pimpinan dalam memadukan berbagai program kegiatan ke arah pencapaian tujuan program pemerintahan itu.
Sebenarnya  melalui  pendekatan  pelayanan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang dilakukan  dalam  pelaksanaan  kebijakan,  telah  menunjukkan  wujud  kepedulain  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menempatkan posisi masyarakat sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat  dari  program  yang  dilaksanakan.  Pemberdayaan  yang  dilakukan,  bukan  saja  pada penguatan  individu  tetapi  juga  pranata-pranata,  kelembagaan,  penanaman  nilai,  peranan masyarakat. Terkait dengan tujuan dimaksud, (Sumaryadi, 2010) mengemukakan bahwa:
Tujuan  pemberdayaan  masyarakat  pada  dasarnya  adalah:  (1)  Membantu pengembangan  manusiawi  yang  otentik  dan  integral  dari  masyarakat  lemah,  rentan, miskin,  marjinal,  dan  kaum  kecil,  antara  lain  buruh  tani,  masyarakat  terbelakang, masyarakat  miskin;  (2)  Memberdayakan  kelompok-kelompok  masyarakat  tersebut secara  sosial  ekonomis  sehingga  mereka  dapat  lebih  mandiri  dan  dapat  memenuhi kebutuhan  dasar  hidup  mereka,  sanggup  berperan  serta  dalam  pengembangan masyarakat.
Pandangan  di  atas  dapat  dimaknai  bahwa  tujuan  pemberadayaan  masyarakat (penghuni rumah susun Tambora) adalah dalam rangka membantu pengembangan manusiawi yang  otentik  dan  integral  dari  masyarakat  lemah,  rentan,  miskin,  marjinal,  dan  kaum  kecil, antara  lain  buruh  tani,  masyarakat  terbelakang,  masyarakat  miskin,  bukan  hanya  secara individu,  namun  juga  kelompok  secara  sosial  ekonomis.  Melalui  berbagai  kegiatan dilaksanakan  dapat  memberikan  motivasi  dan  dorongan  kepada  MBR  untuk  dapat  memiliki hunian  yang  layak.  Melalui  tempat  hunian  itu,  penghuni  rumah  susun  dapat  meningkatkan kualitas hidup dan perekonomiannya. Namun demikian, persoalan yang paling mendasar bagi sebuah program yang telah dirumuskan dengan baik terkadang belum terselenggara dengan baik  sesuai  dengan  tujuan  yang  ditetapkan,  karena  banyak  kendala  teknis  yaitu  kurangnya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan aparat pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan.

## Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Rumah Susun Sederhana Sewa
Salah satu kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan rumah susun sederhana sewa adalah tersedianya dukungan sumber daya, yang meliputi sumber daya manusia aparat pelaksana  memadai  dan  berkualitas,  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  serta  sistem informasi.  Sebaliknya,  kurang  memadainya  sumber-sumber  daya  tersebut  tentunya  akan berdampak pada tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan rumah susun sederhana sewa. Oleh sebab  itu,  rumah  susun  sederhana  sewa  Tambora  yang  dikelola  oleh  Unit  Pengelola  Rumah
Susun I, sebagai organisasi teknis memberikan pelayanan dan pemberdayaan kepada penghuni rumah susun membutuhkan adanya dukungan sumber daya.
Sebagai  organisasi  teknis  pelaksana  kebijakan,  maka  kehadiran  aparat  yang  memiliki tingkat kemampuan yang handal sangatlah dibutuhkan. Kemampuan, dimaksud dalam rangka menganalisis berbagai problem dan dinamika kebutuhan penghuni rumah susun yang semakin berkembang, sehingga membutuhkan layanan yang semakin baik dan berkualitas. Untuk itu, penghuni  rumah  susun  seyogyanya  dilayani  dan  diberdayakan  melalui  bimbingan  dan penyuluhan  teknis,  serta  pengawasan  yang  menyeluruh  dari  segenap  aparat  pelaksana kebijakan.  Pemberian  layanan  yang  semakin  baik  hanya  dapat  dilakukan  jika,  setiap  aparat memiliki  kemampuan,  teknis  sesuai  tugas  dan  fungsi  yang  dijalaninya.  Dijelaskan  kepada penulis  dari  hasil  wawancara  dengan  Informan  (4)  Kepala  Unit  Pengelola  Rumah  Susun  di ruang kerjanya, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 bahwa:
Keberhasilan  dalam  pengelolaan  rumah  susun  sederhana  sewa  dengan  berbagai kegiatan  yang  dilaksanakan  sesuai  visi  dan  misi  yang  diemban,  dalam  meningkatkan taraf  hidup  dan  kesejahteraan  MBR  dan  kurang  mampu.  Oleh  sebab  itu  perlu mendapat dukungan sumber daya yang memadai, baik ketersediaan aparat pelaksana, fasilitas  sarana  dan  prasarana  dan  angaran  yang  memadai.  Namun  demikian,  jika memperhatikan visi dan misi yang dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada, dapat dikatakan bahwa aparat yang ada masih sangat terbatas, baik kualitas maupun kuantitas.
Penjelasan di atas, sesuai dengan pengamatan yang dilakukan penulis dilapangan hari Sabtu tanggal 29 Juli 2021 , bahwa proses pengelolaan rumah susun sederhana sewa Tambora walaupun  telah  dilaksanakan,  tetapi  belum  terselenggara  sebagaimana  yang  diharapkan penghuni  rumah  susun.  Padahal  bila  melihat  tujuan  dari  kebijakan  itu,  sangatlah  penting artinya untuk membantu penghuni rumah susun yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah  dan  kurang  mampu  untuk  dapat  meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraannya. Namun  kenyataannya  masih  ditemui  berbagai  permasalah  terutama  dalam  pemberian layanan.  Permasalahan  yang  sering  muncul  berkaitan  dengan  pemanfaatan  fasilitas  yang disediakan, maupun dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan di antara penghuni rumah susun,  serta  di  antara  pengelola  dan  penghuni  rumah  susun.  Sehingga  membutuhkan penanganan yang menyeluruh dari pelaksana kebijakan dan dukungan penghuni rumah susun demi keberhasilan pengelolaan rumah susun sederhana sewa Tambora sebagaimana dimaksud dalam kebijakan.
Namun demikian, sebagai leading sector dalam implementasi kebijakan rumah susun sederhana  sewa,  Unit  Pengelola  Rumah  Susun  I  masih  mengalami  keterbatasan  aparat pelaksana,  karena  jumlah  Aparatur  Sipil  Negaral  (ASN)  yang  ada  berjumlah  16  orang. Sementara  secara  operasional  dilapangan  aparat  pelaksana  yang  bertanggung  jawab  untuk mengelola  rumah  susun  sederhana  sewa  Tambora  hanya  berjumlah  1  (satu)  orang. Keterbatasan  jumlah  aparat  pelaksana  menyebabkan  bimbingan,  penyuluhan  teknis  dan pengawasan  kepada  penghuni  rumah  susun,  terutama  dalam  penggunaan  berbagai  fasilitas yang  disediakan  Pemerintah  Daerah,  maupun  menjaga  keharmonisan  dan  kerukunan  di lingkungan  rumah  susun  sederhana  sewa  Tambora  menjadi  minim  dilakukan.  Sebagaimana hasil  wawancara  penulis  dengan  Informan  (4)  Kepala  Unit  Pengelola  Rumah  Susun  di  ruang kerjanya pada hari Senin tanggal 9 Agustus, 2021 dijelaskan sebagai berikut:
Aparat  yang  ada  UPRS  I  berjumlah  16  orang,  jika  dibandingkan  dengan  luas  wilayah kerja  yang  meliputi  6  rumah  susun  sederhana  sewa,  maka  dapat  dikatakan  masih sangat  kurang,  terutama  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungisi  dilapangan.  Kondisi yang  demikian  menyebabkan  aparat  yang  diserahi  tugas  dan  tanggung  jawab sepenuhnya  untuk  menangani  pengelolaan  rumah  susun  sederhana  sewa  Tambora
hanya berjumlah 1 (satu) orang. Walaupun dalam praktiknya dibantu oleh Penyedian Jasa  Lain  Perorangan  yang  berjumlah  78  orang  sesuai  tugasnya  masing-masing, demikian pula sarana dan prasarana dan anggaran.
Penjelasan  yang  disampaikan  Kepala  Unit  Pengelola  Rumah  Susun  I  di  atas  terlihat bahwa Unit Pengelola Rumah Susun I memiliki aparat pelaksana secara keseluruhan berjumlah 16  orang.  Karena  terbatasan  jumlah  aparat,  maka  yang  diserahi  tugas  dan  tanggung  jawab untuk  mengelola  rumah  susun  sederhana  sewa  Tambora  secara  operasional  dilapangan hanyalah 1 orang. Aparat tersebut didukung oleh Penyedia Jasa Lain Perorangan (PJLP) yang bertugas  membantu  mengelola  rumah  susun  sederhana  sewa  Tambora.  Penyedia  jasa  lain perorangan  merupakan  tenaga  honorer  yang  dikontrak  secara  tahunan  sebanyak  78  orang. Petugas  ini  terdiri  dari  petugas  administrasi  4  orang,  petugas  teknisi  18  orang,  petugas keamanan 31 orang, dan petugas kebersihan berjumlah 25 orang.
Kurangnya  kewenangan  yang  diperoleh  Unit  Pengelola  Rumah  Susun  I  dalam pengelolaan  rumah  susun  sederhana  sewa  Tambora  menyebabkan  lambatnya  penanganan berbagai  keluhan  yang  disampaikan  penghuni  rumah  susun  terkait  dengan  ada  kerusakan- kerusakan yang terjadi pada unit hunian. Demikian pula dalam pelaksanaan kebijakan proses penyebaran informasi masih kurang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan. Kondisi tersebut memunculkan  sikap  dari  penghuni  rumah  susun  yang  kurang  perduli  terhadap  berbagai kebijakan  pemerintah,  karena  belum  mampu  memberdayakan  dan  meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Sikap kurang adanya dukungan dan berpartisipasi dalam berbagai program yang dimplementasikan, karena program tersebut belum sepenuhnya memecahkan  masalah  kehidupan  penghuni  rumah  susun  sederhana  sewa  Tambora  secara menyeluruh.
Berbagai  permasalahan  sebagaimana  dijelasakan  di  atas,  perlu  jadi  masukan  bagi Pemerintah  Daerah,  terutama  Unit  Pengelola  Rumah  Susun  I  sebagai  pelaksana  kebijakan, untuk  berbenah  demi  suksesnya  kegiatan  program  yang  diimplementasikan.  Karena sebenarnya  dukungan  sumber  daya  diarahkan  untuk  dapat  mengartikulasikan  dan mengungkapkan  kebutuhan  dan  harapan  dari  waraga  rumah  susun  sebagai  masyarakat terprogram sesuai dengan tujuan kebijakan. Melalui langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam penyiapan sumber daya kebijakan, diharapkan penghuni rumah susun dapat mengerti, memahami, dan bahkan mendukung sepenuhnya keberhasilan kebijakan itu. Sebenarnya yang menjadi  perhatian  dalam  proses  pengelolaan  rumah  susun  sederhana  sewa  Tambora  yakni dukungan  aparat  pelaksana  yang  berkualitas,  sarana  dan  prasarana,  yang  memadai,  serta anggaran yang dapat dikelola secara mandiri, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak perubahan bagi kualitas hidup dan ekonomi penghuni rumah susun sebagai kelompok sasaran.
Kendala  sebagaimana  disampaikan  di  atas,  seyogyanya  disikapi  oleh  pimpinan organisasi  Dinas  sebagai  pembuat  kebijakan,  agar  kebiajkan  yang  diimplementasikan  dapat mencapai  target  dan  tujuan  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan.  Dengan  demikian,  Unit Pengelola Rumah Susun I sebagai pelaksana kebijakan sangat membutuhkan aparat pelaksana yang  memiliki  kemampuan  dalam  menganalisis  berbagai  persoalan  yang  terjadi,  sekaligus mencari  solusinya.  Sebagai  organisasi  teknis  yang  memberikan  pelayanan  teknis,  maka  yang diharapkan penghuni rumah susun adalah layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan berkualitas.  Berhasil  tidaknya  pelaksanaan  kebijakan  rumah  susun  sederhana  sewa,  sangat bergantung pada unsur pelaksananya dan dukungan sarana dan prasarana, karena pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab dalam proses implementasi.
Mengacu  pada  pemahaman  di  atas  dapat  dimaknai  bahwa,  implementasi  kebijakan pengelolaan rumah susun sederhana sewa memiliki tujuan umum dan ukuran-ukuran dalam pelaksanaannya. Hal itu karena pengelolaan rumah susun sederhana sewa Tambora, tentunya akan  memberikan  pengaruh  positif  bagi  Unit  Pengelola  Rumah  Susun  I  sebagai  organisasi
teknis  penyelenggara  layanan  pemerintahan  yang  memiliki  komitmen  dalam  meningkatkan kualitas  pelayanan  kepada  penghuni  rumah  susun.  Untuk  itu,  guna  mendukung  dan mewujudkan  implementasi  kebijakan  agar  lebih  berdaya  guna  dan  berhasil  guna,  maka dukungan sumber daya kebijakaan tersebut sangat penting artinya.

## 5. Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Rumah Susun Sederhana Sewa Tambora yang diselenggarakan Unit  Pelaksana  Teknis  Rumah  Susun  I,merupakan  program  prioritas  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta  dalam  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan  terutama  masyarakat berpenghasilan  rendah  dan  kurang  mampu  dibidang  ekonomi,  namun  belum  efektif dilaksanakan. Ketidakefektifan implementasi kebijakan disebabkan karena belum singkronnya sikap  pemerintah  sebagai  penyedia  layanan  dan  penghuni  rumah  susun  sebagai  penerima layanan. Hal itu disebabkan karena kurangnya jalinan komunikasi dan koordinasi serta belum adanya  kejelasan  dan  konsistensi  dalam  pelaksana  kebijakan  dalam  memberikan  pelayanan kepada penghuni rumah susun. Kurang tersedianya sumber daya aparat, sarana dan prasarana, informasi  dan  dukungan  anggaran  dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Kurangnya  tanggung  jawab dan kewenangan yang dimiliki aparat pelaksana, sehingga program belum diikuti dan dipatuhi oleh  para  pelaksana  dan  penghuni  rumah  susun  Tambora  sebagai  sasaran  kebijakan.  Belum adanya standar operasional dan prosedur yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan,  sehingga  program  belum  memberikan  manfaat  sepenuhnya  kepada  penghuni rumah susun. Kondisi demikian menyebabkan implementasi kebijakan belum berdampak pada peningkatan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan  penghuni  rumah  susun  sederhana  sewa Tambora.

## Daftar Pustaka
Alwasilah,  A  Chaedar,  (2011). Pokoknya  Kualitatif ,  PT.  Dunia  Pustaka  Jaya  dan  Pusat  Studi Sunda, Jakarta.
Arikunto,  Suharsimi.  (2011). Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Prakte k,  :  Rineka  Cipta,
Jakarta.
Bungin, Burhan, (2009). Analisis Data Penelitian Kualitatif , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
Cahyana,  E.  Jaka  E,  (2002). Rumahku  Istanaku,  Panduan  Membeli  Rumah  Hunian ,  Jakarta  : Elexmudia Komputindo,
Catanese Anthony J. dan Snyder James C. ( 1996). Perencanaan Kota . Jakarta : Erlangga. Creswell  W.  John.  (2012). Research  Design:  Qualitative  &  Quantitative  Approaches (Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif ). Alihbahasa: Nur Khabibah: KIK Press, Jakarta. Dunn,  William  N.,  (2003), Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik, Gajah  Mada  University  Press, Yogyakarta.
Edwards  III,  George,  C.  (1980). Implementing  Public  Policy ,  Wasihington  D.C:  Congressional Quarterly Press.
Effendy, Khasan. (2010). Sosiologi Pemerintahan, Bandung : CV Indra Prahasta, Ekowati,  Mas.  Roro,  Lilik.  (2009). Perencanaan  Implementasi  dan  Evaluasi  Kebijakan  atau Program . Surakarta : Pustaka Cakra, Hamdi, Muchlis, Ismaryati Siti. (2014). Metodologi Penelitian Administrasi , Tangerang Selatan : Universitas Terbuka,
Hamzah  Andi  &  Sudra,  I  Wayan.  (2000). Dasar-Dasar  Hukum  Perumahan ,  Jakarta  :  Rineka Cipta,
Hutagalung, Arie  Sukanti. (2002). Condominium  dan  Permasalahannya ,  Suatu.  Rangkuman Materi Perkuliahan. Jakarta : Elips Proyect-FH-UI,.
Islamy, M. Irfan. (2004). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara . Jakarta : Sinar Grafika, Keban, T. Yertmias (2008). Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu , Yogyakarta : Gava Media, Mahmudi.  (2019). Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik Edisi  3  Cetakan  ke  2,  Yogyakarta  :  UPP STIM YKPN,
Mardiasmo.  (2014). Akuntansi  Sektor  Publik .  Edisi  Lima,  Cetakan  Keempat.  Yogyakarta  :  CV.
Andi Offset,
Moleong, L.J, (2014). Metodelogi Penelitian Kualitatif , Bandung : Remaja Rosdakarya, Nawawi, Hadari, (2005). Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, Nazir, Moh, (2011). Metodologi Penelitian Ghalia Indonesia, Jakarta. Ndraha  Taliziduhu,  (2000). Ilmu  Pemerintahan ,  Program  Magister  Ilmu-Ilmu  Sosial  (PMIIS) Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-Unpad, Jakarta.
Nugroho,  Riant,  (2006). Kebijakan  Publik  Untuk  Negara  Berkembang  (Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi) . Jakarta : Elex Media Komputindo, Robbins,  Stephen  P.  (2001). Teori  Organisasi:  Struktur,  Desain  dan  Aplikasi .  Edisi  Ketiga.
Terjemahan Jusuf Udaya Jakarta : Lic.: Arcan,
Saefullah, A. Djadja. (2009). Pemikiran Kontemporer Administrasi public, Perspektif Manajemen Sumber  Daya  Manusia  Dalam  Era  Desentralisasi :  Laboratorium  Pengkajian  Penelitian dan Pengembangan Administrasi Negera LP3AN FISIP UNPAD, Bandung.
Satori, Djam’an, (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif , Cetakan  Ke-1 Bandung : ALFABETA, Shafritz Jay M. and Russell EW. (2005). Public Administration: Introducing. NewYork : Pearson Education , Inc. Fourth Edition. Silalahi Ulber, (2009), Metode Penelitian Sosial, Bandung : PT. Reflika Aditarma, Strauss, Anselm & Juliet Corbin, (2003). Dasar-dasar Penelitian Kualitatif , Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
Sugiama, Gima. ( 2008). Metode Riset Bisnis clan Manajemen . Bandung : Guardaya Intimarta, Sugiyono, (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D , Bandung : CV Alfabeta,. Sulaksana, Uyung. (2010). Integrated Marketing Communication : Teks dan Kasus . Jogjakarta : Pustaka Pelajar,
Sumaryadi, Nyoman. (2010). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta : Citra Utama, Supriatna,  Tjahya.,  Sukiasa,  Arjono.,  2010, Manajemen,  Kepemimpinan,  dan  Sumberdaya Aparatur, CV. Indra Prahasta, Bandung. Syafri,  Wirman,  2010, Implementasi  Kebijakan  Publik  dan  Etika  Profesi  Pamong  Praja, Alqa Print, Bandung.
Syafri,  Wirman.,  Setyoko,  Israwan,  (2010). Implementasi  Kebijakan  Publik  dan  Etika  Profesi Pamong Praja, Penerbit Sumedang : AlQaprint Tachjan. H. (2006). Implementasi Kebijakan Publik . Puslit KP2W Lemlit UNPAD, Bandung. Wahab,  Solichin  Abdul,  (2012). Analisis  Kebijaksanaan , Dari  Formulasi  Ke  Implementasi Kebijakan Negara ,: Jakarta : Bumi Aksara,
Wibowo. (2010). Manajemen Kinerja . Rajawali Pers, Jakarta. Winarno,  Budi.  (2011). Kebijakan  Publik,  Teoridan  Proses  (Edisi  Revisi) .  Yogyakarta  :  Media Pressindo,