PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG GADAI EMAS DI PEGADAIAN

## SYARIAH CABANG KARAWANG
Nana Diana

## Widya Febryari Anita
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. Ronggowaluyo Telukjambe Timur Karawang Email: nanadiana.ekonomi@gmail.com widya.febryari@gmail.com

## Abstrak
Persepsi  diawali  dengan  penglihatan  yaitu  sesuatu  keadaan  yang  ditangkap oleh mata ketika peserta didik diberikan rangsangan. Persepsi memiliki kaitan erat antara panca indera dengan otak manusia. Menurut Karwono dan Mularsih (2010: 24) menyatakan bahwa “Persepsi adalah interpretasi tentang situasi  yang hidup.” Ar-rahn (gadai)  adalah  harta  yang  dijadikan  jaminan  utang  (pinjaman)  agar  bisa dibayar  dengan  harganya  oleh  pihak  yang  wajib  membayarnya,  jika  dia gagal(berhalangan) melunasiny.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif,  dimana  data  yang  diperoleh  dianalisis  sehingga  diperoleh  berbagai gambaran yang menunjukkan persepsi masyarakat tentang gadai emas di Pegadaian Syariah. Disamping itu dilakukan pula dengan bentuk analisis lain seperti : grafik tabulasi  silang  ( cross  tab ),  tabel,  frekuensi  dan  gambar  (grafik).Dengan  jumlah populasi nasabah yang aktif 1 tahun terakhir yaitu sebanyak 120 dan diambil sampel sebanyak 80 orang.
Dari alasan nasabah memilih Pegadaian Syariah sebagai suatu solusi dalam menggadaikan emas dapat dilihat bahwa alasan nasabah memilih Perum Pegadaian Syariah  sebagai  solusi  dalam  menggadaiakan  emas  mempunyai  alasan  yang beragam. Hal itu didasarkan pada jumlah responden sebanyak 47 orang atau sebesar 58,75% dari total responden menyatakan bahwa alasannya menggadaikan emas di Pegadaian Syariah karena proses menggadaikan emas dengan syarat yang mudah, cepat  dan  aman.  Sebanyak  29  orang  atau  sebesar  36,25%  dari  total  responden menyatakan  segala  biaya  yang  ada  persentasenya  5%  kecil,  sehingga  tidak memberatkan peminjam. Sebanyak 3 orang atau sebesar 3,75% dari total responden menyatakan  tidak  ada  pilihan  lain.Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa nasabah menggadaikan emasnya di Pegadaian Syariah dengan alasan karena proses menggadaikan emas dengan syarat yang mudah, cepat dan aman.
Kata Kunci : Persepsi, Pemahaman dan Gadai emas

## 1. Pendahuluan
Berawal  dari  Bank Van  Lening pada  masa  VOC,  yang  mempunyai  tugas untuk  memberikan  pinjaman  uang  kepada  masyarakat  dengan  jaminan  gadai, kemudian muncul lah bentuk usaha pegadaian di Indonesia. Sejak itu, bentuk usaha pegadaian  telah  mengalami  beberapa  kali  perubahan  sejalan  dengan  perubahan peraturan-peraturan  yang  mengaturnya.  Pegadaian  di  Indonesia  awalnya dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian melalui Staatsblad Tahun 1901 NO.131 tanggal  12  Maret  1901,  Gubernur  Jenderal  Hindia  Belanda  mendirikan  Rumah Gadai Pemerintah (Hindia Belanda) di Sukabumi, Jawa Barat. Bersamaan dengan dikeluarkannya  peraturan  tersebut,  maka  pelaksanaan  gadai  dilakukan  oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai mana diatur dalam Staatsblad Tahun 1901 No. 131,  tersebut  yang  berbunyi:  “Kedua:  Sejak  saat  itu  di  bagian  Sukabumi  kepada siapapun tiak akan diperkenankan untuk memberi gadai atau dalam bentuk jual beli dengan hak membeli kembali, meminjamkan uang, tidak melebihi seratus Golden, dengan hukuman, tergantung pada kebangsaan para pelanggar yang diancam dalam pasal 337 KUHP bagi orang-orang Eropa dan pasal 339 KUHP bagi orang-orang BumiPutera”. Kemudian, dengan Staatsblad 1930 No. 266, Rumah Gadai tersebut mendapatkan  status  dari  Dinas  Pegadaian  sebagai  Perusahaan  Negara  dalam  arti Undang-Undang Perusahaan Hindia Belanda ( Lembaga Hindia Belanda 1927 No. 419) (Siamat, 2005: 743).
Sebagian umat islam di Indonesia yang mampu mensyukuri nikmat Allah itu mulai memanfaatkan peluang tersebut dengan mendukung berdirinya bank syariah, asuransi syariah, dan reksadana syariah dalam bentuk menjadi pemegang saham, menjadi  penabung  dan  nasabah,  menjadi  pemegang  polis,  menjadi  investor,  dan sebagainya.
Investasi  syariah  merupakan  salah  satu  ajaran  dalam  konsep  Islam  yang memenuhi  proses tadrij (memiliki  gradasi)  dan trichonomy pengetahuan  yang bernuansa spiritual karena menggunakan norma agama dan merupakan hakikat dari ilmu dan amal. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma Islam, sekaligus merupakan  hakekat  dari  sebuah  ilmu  dan  amal,  oleh  karenanya  investasi  sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam al-Qur’an surat al- Hasyr ayat 18 sebagai berikut : 1 ( Nurul Huda dan Mohammad Heykal, 2010:186)
ََّاللَّ  َّنِإ ۚ َ َّاللَّ اوُقَّتا َو ۖ ٍدَغِل  ْتَمَّدَق اَم  ٌسْفَن  ْرُظْنَتْل َو َ َّاللَّ اوُقَّتا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي َنوُلَمْعَت اَمِب ٌريِبَخ
1 Nurul Huda dan Mohammad Heykal, LembagaKeuangan Islam: TinjauanTeoritisdanPraktis (Jakarta: Kencana, 2010), 186
Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertakwalah  kepada  Allah  dan  hendaklah setiap  diri  memperhatikan  apa  yang  telah  diperbuatnya  untuk  hari  esok (akhirat);  dan  bertakwalah  kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah  Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Dari  pengalaman  mendirikan  bank  syariah  dan  asuransi  syariah,  serta reksadana syariah, diperlukan pengkajian yang mendalam terlebih dahulu, sehingga dengan  demikian  untuk  berdirinya  pegadaian  syariahpun  diperlukan  pengkajian terhadap berbagai aspeknya secara luas dan mendalam.
Informasi segmen Perusahaan disajikan berdasarkan geografis dibagi dalam 5 (lima) wilayah yang terdiri dari:
Tabel 1.1 Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Cabang Syariah Kantor Wilayah Tempat/ Wilayah Pembinaan Jumlah Cabang Jumlah Unit Kantor Wilayah Medan Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam 17 66 Kantor Wilayah Pekanbaru Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau 5 35 Kantor Wilayah Palembang Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung 5 35 Kantor Wilayah Balikpapan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah 11 28 Kantor Wilayah Manado Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua 11 30 Kantor Wilayah Makassar Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku 12 37 Kantor Wilayah Denpasar Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur 6 33
Kantor Wilayah Jakarta I Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Depok, Bekasi, dan Bogor 7 54 Kantor Wilayah Jakarta II Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Banten 10 45 Kantor Wilayah Bandung Jawa Barat 10 55 Kantor Wilayah Semarang Jawa Tengah dan Yogyakarta 9 39 Kantor Wilayah Surabaya Jawa Timur 12 43 Jumlah Cabang 115 500 Jumlah CPS dan UPS Syariah 615
Sumber : Annual Report 2014
Kabupaten karawang sendiri terdiri atas 30 Kecamatan yang dibagi lagi atas 197 desa dan 12 Kelurahan. Sumber penghasilan utamanya sedikit bergeser yang awalnya  dari  pertanian  mejadi  Kota  Industri.  Terlihat  dari  banyaknya  kawasan- kawasan industri, seperti :  KIIC,  BIC,  KIM dan Surya cipta. Karena hal tersebut sedikit  banyak  mampu  mempengaruhi  kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh masyarakat.Kegiatan  ekonomi  yang  semakin  beragam  akibat  dari  kebutuhan masyarakat  yang  semakin  heterogen  adanya  lembaga  keuangan  yang  berbasis syariah  salah  satunya  adalah  Pegadaian  syariah  menjadi  salah  satu  jawaban  dari keberagaman kebutuhan dalam hal keuangan bagi masyarakat sendiri.
Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan tersebut, maka menarik perhatian peneliti untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam tentang “ Persepsi  Masyarakat  Tentang  Gadai  Emas  Di  Pegadaian  Syariah  Cabang Karawang”.
2. Landasan Teori
2.1 Pengertian Persepsi
Setiap  manusia  yang  memiliki  panca  indera  berkemungkinan  untuk membentuk persepsi-persepsi masing-masing dalam pikirannya. Baik itu persepsi
positif maupun persepsi negatif tergantung pada pengalaman yang ditangkap panca inderanya.  Persepsi  diawali  dengan  penglihatan  yaitu  sesuatu  keadaan  yang ditangkap oleh mata ketika peserta didik diberikan rangsangan. Persepsi memiliki kaitan  erat  antara  panca  indera  dengan  otak  manusia.  Menurut  Karwono  dan Mularsih (2010: 24) menyatakan bahwa “Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup.”
Sejalan  dengan  Rakhmat  (2011:  50)  bahwa  “Persepsi  adalah  pengalaman tentang  objek,  peristiwa,  atau  hubungan-hubungan  yang  diperoleh  dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.” Demikian persepsi menyangkut dengan pengalaman seseorang tentang suatu situasi dan peristiwa dan menafsirkan informasi  yang  terkandung  dari  situasi  yang  dialami.  Kemudian  senada  dengan pendapat diatas, menurut Walgito (2010: 99) menyatakan persepsi merupakan:
Suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, sedangkan penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensori. Stimulus yang mengenai alat individu tersebut kemudian  diorganisasikan,  diinterpretasikan,  sehingga  individu  menyadari tentang apa yang diinderanya itu.
Menurut  David  Krech  dan  Ricard  Crutcfield  dalam  Jalaludin  Rahmat (2007:55) faktor-faktor yang menentukan persepsi dibagi menjadi dua yaitu : faktor fungsional dan faktor struktural.
1. Faktor Fungsional
Faktor fungsional adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa  lalu  dan  hal-hal  lain  yang  termasuk  apa  yang  kita  sebut  sebagai faktor-faktor  personal.  Faktor  fungsional  yang  menentukan  persepsi adalah  obyek-obyek  yang  memenuhi  tujuan  individu  yang  melakukan persepsi. Yang menentukan persepsi bukan bentuk atau jenis stimuli tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli tersebut.
2. Faktor Struktural
Faktor struktural adalah faktor-faktor yang berasal semata-mata dari sifat stimulus  fisik  terhadap  efek-efek  syaraf  yang  ditimbulkan  pada  sistem saraf individu. Faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi menurut teori  Gestalt  bila  kita  ingin  memahami  suatu  peristiwa  kita  tidak  dapat
meneliti  faktor-faktor  yang  terpisah  tetapi  memandangnya  dalam hubungan keseluruhan.

## 2.2 Konsep Gadai dan Teori
Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan  demikian,  pihak  yang  menahan  memperoleh  jaminan  untuk  dapat mengambil  kembali  seluruh  atau  sebagian  piutangnya. ( Antonio,  Muhammad Syaafi’i. 2011)
Gadai  syariah  ( Rahn )  adalah  harta  yang  tertahan  sebagai  jaminan  utang sehingga bila tidak mampu melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya sesuai dengan nilai utangnya. ( Habiburrahman dan Rahmawati, Yulia. 2012)
Ar-rahn (gadai) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa  dibayar  dengan  harganya  oleh  pihak  yang  wajib  membayarnya,  jika  dia gagal(berhalangan)  melunasiny.  Gadai  ( Rahn )  adalah  menahan  barang  jaminan yang bersifat materi milik si peminjam ( rahin ) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang  yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehinga pihak yang menahan ( murtahin ) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan. ( Ali, Zainuddin. 2008: 3)
3. Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Gadai  Di  PERUM  Pegadaian Syariah
Pegadaian Syariah telah mengeluarkan beberapa produk jasa antara lain: gadai syariah, jual beli emas logam mulia (produk mulia) dan arrum . Dari tiga produk tersebut ada praktik produk pegadaian syariah yang hampir sama yaitu arrum dengan gadai syariah. Jasa-jasa tersebut telah didipraktikkan sebagaimana perjanjian yang didiskripsikan di atas yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Secara umum perjanjian yang di gunakan dalam operasional jasa-jasa tersebut adalah akad rahn, akad ijarah dan akad jual beli murabahah .
1) Gadai Syariah
Gadai syariah atau rahn telah di perbolehkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah untuk bermuamalah berdasarkan gadai. Dasarnya adalah:
“Dan  jika  kamu  dalam  perjalanan  (safar)  dan  kamu  tidak  dapati  penulis, maka  hendaklah  ada  jaminan  (borg  sebagai  barang  gadaian)  yang  kamu pegangi. Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah  orang  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanahnya  (hutangnya) dan hendaklah ia takut kepada allah Tuhannya.” (Qs. Al-Baqarah, 283)
Sedangkan akad yang telah terjadi di Pegadaian Syariah telah di atur mulai dari  nama  akad,  subyek  dan  obyek  akad,  para  pihak  dalam  akad  bahkan  sampai pada penyelesaian akad. Hal ini bila merujuk pada norma-norma yang ada dalam fiqih  muamalah  menurut  Khalid  Samhudi,  bahwa akad  rahn harus  mempunyai empat rukun antara lain (internet september 11,2007) :
(a) Al Rahn atau Al Marhuun (barang yang digadaikan)
(b) Al Marhun bih (hutang)
(c) Shighat
(d) Dua pihak yang bertransaksi yaitu Raahin (orang yang menggadaikan) dan Murtahin (pemberi hutang).
Sedangkan  dalam  referensi  lain  menyebutkan  bahwa  rukun  rahn  itu  terdiri dari (Mahsin Hj. Mansor,1992:68):
(a) Al-rahin adalah orang  yang menggadaikan barang untuk mendapatkan pinjaman uang;
(b) Al-murtahin  adalah  orang  penerima  gadai  karena  ia  memberikan pinjaman uang;
(c) Al-marhun adalah barang yang dijadikan jaminan hutang;
(d) Sighat adalah ijab dan qabul .
Para pihak yang bertransaksi bisa juga tidak hanya dua pihak tetapi bisa tiga pihak  yaitu  :  pihak  raahin,  pihak  murtahin  dan  pihak  ketiga  yang  menjamin  atas
hutang-hutang  raahin.  Hal  ini  bisa  terjadi  pada  saat  barang  yang  di  gadaikan  itu milik orang lain, atau barang itu telah di jual kepada pihak ke-tiga.
Pihak  ke-tiga  tersebut  di  sebut  juga  pemberi  gadai  atau  raahin  hanya  saja tanggung jawabnya hanya terbatas sebesar benda gadai yang ia berikan, sedangkan lebih dari itu tetap menjadi tanggungan debitur raahin sendiri. Pihak ketiga pemberi gadai tidak mempunyai hutang tetapi secara yuridis ia mempunyai tanggungjawab dengan benda gadaiannya.
Bila  menganalisis  perjanjian  yang  di  buat  oleh  para  pihak,  keempat  rukun yang di butuhkan oleh perjanjian rahn telah terpenuhi. Bahkan yang di perjanjikan tidak hanya itu saja, ada hal-hal lain yang di perjanjikan berkaitan dengan al-rahin antara lain :
(a)  Harus membayar uang pemeliharaan dan keamanan;
(b). Membayar biaya administrasi;
(c). Membayar asuransi;
(d). Membayar denda bila telat dalam pelunasan hutang;
(e). Menjual barang yang di gadaikan bila tidak mampu melunasi hutangnya. Sedangkan  penerima  gadai  juga  ada  perjanjian  yang  kedua  belah sepakati antara lain:
(a) Wajib memelihara barang dan mengamankan dari segala kerusakan;
(b)  Akan  mengganti  barang  apabila  karena  kelalaian  petugas  gadai  untuk mengamankan dan memelihara barang gadai;
(c) Menyerahkan barang gadai bila rahin telah melunasi pinjamannya.
Berdasarkan penjelasan dalam fiqih muamalah, akad yang dibuat oleh para pihak  di  Pegadaian  Syariah  telah  memenuhi  rukun  yang  tercantum  dalam  akad gadai syariah tersebut.
Landasan dalam operasionalisasi gadai syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional  Nomor  25/DSN-MUI/III/2002  tanggal  26  Juni  2002  yang  menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Ketentuan Umum:
(1) Murtahin (penerima  barang)  mempunya  hak  untuk  menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
(2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin . Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin , dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
(3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin,  namun  dapat  dilakukan  juga  oleh  murtahin,  sedangkan  biaya  dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
(4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
(5) Penjualan marhun
(a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
(b)  Apabila  rahin  tetap  tidak  melunasi  utangnya,  maka  marhun  dijual paksa/dieksekusi.
(c)  Hasil  Penjualan  Marhun  digunakan  untuk  melunasi  hutang,  biaya pemeliharaan  dan  penyimpanan  yang  belum  dibayar  serta  biaya penjualan.
(d)  Kelebihan  hasil  penjualan  menjadi  milik  rahin  dan  kekurangannya menjadi kewajiban rahin.
b. Ketentuan Penutup
(1)  Jika  salah  satu  pihak  tidak  dapat  menunaikan  kewajibannya  atau  jika terjadi  perselisihan  diantara  kedua  belah  pihak,  maka  penyelesaiannya dilakukan  melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  setelah  tidak  tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
(2)  Fatwa  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  dengan  ketentuan  jika  di kemudian  hari  terdapat  kekeliruan  akan  diubah  dan  disempurnakan sebagai mana mestinya.
3. Metode Penelitian
Menurut Sugiyono (2006:24), metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran jelas mengenai keadaan yang ditelliti.
Berdasarkan  sifatnya  penelitian  ini  dikategorikan  sebagai  penelitian  studi lapangan karena penelitian ini hanya mengumpulkan data, mencari fakta, kemudian menjelaskan  dan  menganalisis  data  yaitu  dengan  cara  pengumpulan    dan penyusunan data, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan landasan teori  yang  ada.  Dalam  metode  penelitian  ini  digunakan  perhitungan  dari  data statistik untuk menguji hipotesis.
Sugiyono (2011:7) menyatakan:
Metode survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil tetapi data yang dipelajari adalah data yang diambil dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan   kejadian-kejadian relatif, distribusi,  dan  hubungan-hubungan  antar  variabel  sosiologis  maupun psikologis.
Dalam  metode survey yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini,  digunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Sampel yang diambil sebanyak 80 orang.
3.1  Populasi
Menurut  Sugiyono  (2010:61),  populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan, Suharsimi Arikunto (2006:130) menyatakan:
“Populasi  adalah  keseluruhan  subjek  penelitian.    Apabila  seseorang  ingin meneliti  semua  elemen  yang  ada  dalam  wilayah  penelitian,  maka penelitiannya  merupakan  penelitian  populasi.  Studi  atau  penelitiannya  juga disebut studi populasi atau studi sensus.”
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah Pegadaian Syariah yang ada di Kabupaten Karawang  yang terkait dengan penelitian yang dilakukan pada Perusahaan Pegadaian Syariah Cabang Karawang adalah sebanyak 80 orang.
3.2 Teknik Pengambilan Sampel
Penulis  menggunakan  teknik  pengambilan  sampel Probability  Sampling dengan teknik Random Sampling. Karena jumlah populasi belum diketahui maka pengambilan sample dilakukan secara random sebanyak 80 responden.

## 3.3 Jenis Dan Sumber Data
Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder:
1. Data Primer
Merupakan  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dengan  cara melakukan  wawancara  langsung  dengan  pihak-pihak  yang berhubungan  dengan  penelitian  yang  dilakukan,  data  primer  pada umumnya  merupakan  data  kualitatif  dan  digunakan  untuk membuktikan  hipotesis  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya.    Data primer diperoleh dengan mengadakan penelitian dan kuesioner.
2. Data Sekunder
Merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer.  Data sekunder  dapat  diperoleh  melalui  media  lain  yang  bersumber  pada buku-buku  perpustakaan,  internet,  jurnal  dan  data-data  lainnya  dari perusahaan.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Untuk  memperoleh  data,  penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dilokasi tempat penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Penulis melakukan penelitian di PT. Pegadaian Syariah Cabang Karawang.
2. Wawancara
Wawancara  adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara mengadakan  tanya  jawab  dengan  pejabat  atau  pelaksana  yang berwenang yaitu pejabat dibagian Humas maupun pejabat dibagian audit  internal  atau  tim  pengawas  juga  pejabat  di  bagian  lainnya untuk  mengetahui  informasi  lebih  terkait  data  penelitian  dari perusahaan.
3. Kuesioner
Kuesioner  adalah  teknik  pengumpulan  data  melalui  pertanyaan- pertanyaan  yang  berbentuk  lembar  isian  yang  disiapkan  oleh penulis  dengan  mempertimbangkan  masalah  yang  sedang  diteliti dan  akan  dijawab  oleh  pihak-pihak  yang  berhubungan  dengan permasalahan yang akan diteliti.
Tabel 3. 1 Kriteria Jawaban dan Skoring Penilaian Responden Kriteria Jawaban Skor Sangat Setuju (SS) 5 Setuju (S) 4 Cukup Setuju (CS) 3 Tidak Setuju (TS) 2 Sangat Tidak Setuju (STS) 1
3.5 Transformasi Data Dari Interval Menjadi Ordinal
Sebelum melakukan pengujian-pengujian statistik, data dari hasil kuesioner yang berskala ordinal ditransformasikan menjadi data interval, hal ini dikarenakan pengujian  reliabilitas  yang  akan  dilakukan  selanjutnya  mengharuskan menggunakan skala pengukuran ordinal.
Pengukuran  terhadap  variabel  independen  dan  dependen  dilakukan  dengan menggunakan skala likert yang merupakan skala ordinal.  Untuk melakukan analisis data, digunakan Method of Successive Intervals (MSI) untuk mentransformasikan skala ordinal menjadi skala interval.
Tentukan Nilai Skala (NS) dengan menggunakan rumus:
𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐒𝐤𝐚𝐥𝐚 = (Density at lower limit –  Density at upper limit) (Area Below Upper limit –  Area below Lower limit)
Keterangan:
Density of lower limit   =  Kepadatan batas bawah Density of upper limit   =  Kepadatan batas atas
Area below upper limit =  Daerah dibawah batas bawah Area below lower limit =  Daerah dibawah batas bawah
Tentukan Nilai Transformasi dengan menggunakan rumus:
Score = Score Value – {Scale Value minimum} + 1

## 3.6  Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan program komputer SPSS (Statistic Product and Service Solution) versi 16,0 dan Microsoft Excel 2007. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, dimana data yang  diperoleh  dianalisis  sehingga  diperoleh  berbagai  gambaran  yang menunjukkan  persepsi  masyarakat  tentang  gadai  emas  di  Pegadaian  Syariah. Disamping itu dilakukan pula dengan bentuk analisis lain seperti : grafik tabulasi silang ( cross tab ), tabel, frekuensi dan gambar (grafik).

## 4. Hasil dan Pembahasan
Nasabah  yang  dijadikan  objek  penelitian  adalah  nasabah  yang  aktif  dan melakukan  transaksi  pembiayaan  Gadai  Emas  syariah  selama  1  tahun terakhir.Berikut  terlampir  data  nasabah  yang  aktif  berdasarkan  jenis  kelamin. nasabah berjenis kelamin laki-laki yang melakukan pembiayaan gadai emas syariah ada sebanyak 35 orang atau sebesar 43,75% sedangkan nasabah berje nis kelamin perempuan ada sebanyak 45 orang atau sebesar 56,26%. Dengan demikian nasabah yang berjenis kelami perempuan lebih banyak dibandingkan nasabah laki-laki.
Berdasarkan  data  responden  berdasarkan  usia  diketahui  bahwa  nasabah yang berusia >41 tahun ke atas lebih kecil yaitu 21 orang dengan persentase sebesar 26,25%  dibandingkan  dengan  nasabah  yang  berumur  20-30  tahun  sebanyak  24 orang dengan tingkat persentase 30% dan 31-40 tahun sebanyak 35 orang dengan tingkat  persentase  43,75%.  Sedangkan  yang  berumur  <20  tahun  tidak  ada  sama sekali yaitu 0.
Berdasarkan data responden berdasarkan pemahaman dan usia adalah bahwa mayoritas nasabah  yang  berusia  3 1 - 4 0   tahun  lebih  memahami  tentang  proses gadai  emas,  sebanyak  24  orang  dengan  persentase  30%  dari  total  responden menurut pemahaman terhadap proses gadai emas.  Untuk  yang  tidak  memahami mayoritas  nasabah  yang  berumur  21-30  tahun,  yakni sebanyak 8 orang dengan persentase 10% dari jumlah responden.
Berdasarkan data antara jumlah tanggungan dan motif dapat dilihat bahwa jumlah  responden  yang  jumlah  tanggungannya  .4  orang  paling  banyak  yaitu
sebanyak 38 orang dengan presentase 47,5% dari jumlah responden. Sedangkan nasabah yang memiliki tanggungan 2-3 orang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah tanggungan 0-1 orang dengan motif menggadaikan emas utnuk kebutuhan hidup/konsumsi. Total jumlah responden yang tanggungannya 2-3 orang yaitu 26 orang
Berdasarkan data responden berdasarkan pekerjaan  dapat diketahui bahwa didominasi oleh nasabah yang pekerjaannya PNS yaitu sebanyak 40 orang dengan persentase  50%dari  total  jumlah  responden.  Kemudian  pekerjaan  wiraswasta sebanyak  29  orang  dengan  presentase  36,25%  dari  total  jumlah  responden. Selanjutnya  adalah  pekerjaan  lain-lain  seperti  tukang  becak,  tukang  bakso, pembantu rumah tangga, buruh pabrik, dll sebanyak 21 orang dengan persentase 26,25%  dari total jumlah responden.
Berdasarkan  data  responden  apakah  mempunyai  pekerjaan  tambahan  atau tidak dapat diketahui bahwa didominasi nasabah yang tidak mempunyai pekerjaan tambahan yaitu sebanyak  48  orang  dengan  persentase  60%  dari  total  jumlah responden.  Kemudian  yang kadang-kadang ada pekerjaan tambahan sebanyak 22 orang dengan  persentase 27,5%  dari  total jumlah  responden.  Selanjutnya  adalah yang ada mempunyai pekerjaan tambahan sebanyak 10 orang dengan persentase 12,5% dari total jumlah responden.
Tabel 4.1
Penyajian   Data   dan   Analisis   Deskriptif   Data   Alasan   Nasabah
Menggadaikan Emasnya di Pegadaian Syariah Alasan nasabah menggadiakn emasnya di Pegadaian Syariah Frekuensi Persentase Kebutuhan hidup/konsumsi 51 63,75 Modal usaha 22 27,5 Sekolah 7 8,75 Total 80 100 Sumber : Data Primer
Menjadi    alasan    utama    nasabah  memilih  menggadaiakn  emasnya  di Pegadaian Syariah adalah karena untuk kebutuhan hidup/konsumsi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang memilih alasan kebutuhan hidup  sebanyak  51 orang  dengan  persentase  63,75%.  Kemudian  diikuti  dengan  alasan  modal usaha sebanyak  22  orang  dengan  persentase  27,5%.  Sedangkan  pada  posisi  terkahir responden  yang  memilih  alasan  untuk  sekolah  ada  sebanyak  7  orang  dengan preentase 8,75%. Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan  terbesar  nasabah dalam  menggadaikan  emasnya  di  Pegadaian  Syariah      adalah  untuk  kebutuhan hidup/konsumsi yang mereka butuhkan.
Sedangkan  dari  data  terlihat  jelas  bahwa  variabel  lokasi  sangat mempengaruhi masyarakat bertransaksi atau menggadaikan barang atau emasnya di Pegadaian Syariah. Kedekatan lokasi Pegadaian Syariah dengan tempat kegiatan responden dan kemudahan pencapaian Pegadaian Syariah, terlihat dari jawaban 39 responden menyatakan setuju dengan kedekatan lokasi Pegadaian Syariah dan 30 responden menyatakan sangat setuju namun hanya 2 responden yang menyatakan tidak  setuju  dari  total  responden.  Kemudahan  pencapaian  Pegadaian  Syariah dipicu juga dengan sarana dan prasarana untuk mencapai tempat dimana Pegadaian Syariah  beroperasi  misalnya  saja  seperti  transportasi.  Namun  dapat  kita  lihat menyatakan  setuju  dengan  kemudahan  pencapaian  Pegadaian  Syariah  tersebut dengan jumlah responden  35  orang,  40  responden  yang  menyatakan  sangat setuju  dan  5  orang  dari  total responden yang menyatakan kurang setuju.
Dari alasan nasabah memilih Pegadaian Syariah sebagai suatu solusi dalam menggadaikan emas dapat dilihat bahwa alasan nasabah memilih Perum Pegadaian Syariah  sebagai  solusi  dalam  menggadaiakan  emas  mempunyai  alasan  yang beragam. Hal itu didasarkan pada jumlah responden sebanyak 47 orang atau sebesar 58,75% dari total responden menyatakan bahwa alasannya menggadaikan emas di Pegadaian Syariah karena proses menggadaikan emas dengan syarat yang mudah, cepat  dan  aman.  Sebanyak  29  orang  atau  sebesar  36,25%  dari  total  responden menyatakan  segala  biaya  yang  ada  persentasenya  5%  kecil,  sehingga  tidak memberatkan peminjam. Sebanyak 3 orang atau sebesar 3,75% dari total responden menyatakan  tidak  ada  pilihan  lain.Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa nasabah menggadaikan emasnya di Pegadaian Syariah dengan alasan karena proses
menggadaikan emas dengan syarat yang mudah, cepat dan aman.
5. Kesimpulan dan Saran

## 5.1 Simpulan
1. Dari alasan nasabah memilih Pegadaian Syariah sebagai suatu solusi dalam menggadaikan  emas  dapat  dilihat  bahwa  alasan  nasabah  memilih  Perum Pegadaian  Syariah  sebagai  solusi  dalam  menggadaiakan  emas  mempunyai alasan yang beragam. Hal itu didasarkan pada jumlah responden sebanyak 47 orang atau sebesar 58,75% dari total responden menyatakan bahwa alasannya menggadaikan emas di Pegadaian Syariah karena proses menggadaikan emas dengan syarat yang mudah, cepat dan aman. Sebanyak 29 orang atau sebesar 36,25%  dari  total  responden  menyatakan  segala  biaya  yang  ada persentasenya 5% kecil, sehingga tidak memberatkan peminjam. Sebanyak 3 orang atau sebesar 3,75% dari total responden  menyatakan  tidak  ada  pilihan lain.Dengan   demikian   dapat   disimpulkan   bahwa nasabah menggadaikan emasnya  di  Pegadaian  Syariah  dengan  alasan  karena  proses  menggadaikan emas dengan syarat yang mudah, cepat dan aman.
2. Motif  utama  nasabah memilih menggadaiakn emasnya di Pegadaian Syariah adalah  karena  untuk  kebutuhan  hidup/konsumsi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari jumlah responden yang memilih alasan kebutuhan hidup  sebanyak  51  orang dengan  persentase  63,75%.  Kemudian  diikuti  dengan  alasan  modal usaha sebanyak 22 orang dengan persentase 27,5%. Sedangkan pada posisi terkahir responden yang memilih alasan untuk sekolah ada sebanyak 7 orang dengan preentase  8,75%.  Dapat  disimpulkan  bahwa  yang  menjadi  alasan  terbesar nasabah dalam menggadaikan emasnya di Pegadaian Syariah   adalah untuk kebutuhan hidup/konsumsi yang mereka butuhkan.

## 5.2 Saran
Mengacu kepada kesimpulan di atas, peneliti juga mengajukan saran-saran atau rekomendasisebagai berikut:
1. Bagi  perusahaan  sebaiknya  lebih  banyak  melakukan  sosialisasi-sosialisasi mengenai produk-produk yang dimiliki pegadaian syariah. Karena jika dilihat masih banyak masyarakat yang belum banyak mengetahui tentang pegadaian syariah dan produk yang dimilikinya.;
2. Mengenai lokasi unit yang hanya berada pada pusat kota saja, contohnya di Kabupaten Karawang unit pegadaian syariah hanya berada pada pusat kota saja  yaitu  unit  By-pass,  Uunit  Johar  dan  Unit  Galuh  mas.  Sedangkan  jika dilihat dari geografisnya ketiga unit tersebut belum mamp untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat  Kabupaten  Karawang.  Artinya  sebagai  saran  untuk pegadaian syariah sebaiknya juga penempatan unit-unit pegadaian syaraiah di setiap Kecamatan. Setiap Kecamatan memiliki 1 unit jumlah nasabah untuk tahun-tahun berikutnya, karena lebih dekat dengan masyarakat;
3. Untuk  masyarakat  muslim  sebaiknya  lebih  memilih  pembiayaan  yang berbasis  syariah.  Karena  akan  lebih  banyak mashlahat nya  dibandingkan mudharat nya.

## Daftar Pustaka
Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Gadai Syariah. Jakarta : Sinar Grafika Antonio, Muhammad Syaafi’i. 2011. Bank Syariah dari Teori ke Praktik . Jakarta :Gema Insani.
H. Sulaiman Rasjid. Fiqh Islam . Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
Habiburrahman dan Rahmawati, Yulia. 2012. Mengenal Pegadaian Syariah. Jakarta : Kuwais.
Jalaluddin Rahmat, 2003. Psikologi Komunikasi . Remaja Rosdakarya : Bandung.
Kasmir . Bank dan LembagaKeuangan Lainnya . (Jakarta : rajawali Press, 2008) Muhammad.  Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
Nurul Huda dan Mohammad Heykal, LembagaKeuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2010)
Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Triwulan. Dalam http://www.ojk.go.id . Diakses pada tanggal 17 November 2014 pkl. 09.25
Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006.
Rais,  Sasli..  PEGADAIAN  Operasional  (Suatu  Kajian  Kontemporer).  Jakarta  : Universitas Indonesia (UI-Press SYARIAH: Konsep dan Sistem). 2006.
Rahmat Syafi’I. Fiqh Muamalah . Bandung: CV Pustaka Setia. 2004.
http://www.pegadiaian.co.id. diakses 06 Februari 2017 pkl. 10.25