## PENGEMBANGAN PEMILIKAN MODAL BERSAMA SARANA PENANGKAPAN (CAPITAL SHARING)
DI KALANGAN NELAYAN  MISKIN
Ary Wahyono 1

## Abstract
Over exploitation in northern coast of Java is a crucial problem. Serious efforts are badly needed to reduce this problem.  This paper will propose one of the solutions to overcome this problem that is developing a collective capital sharing scheme. The proposal is constructed by two assumptions. The first assumption is that one of the core problems of over fishing is the (over-) density of fishing boats in northern coast of Java. The second and that the boat over- density is caused by private boat ownership which stimulates fishermen to operate as many boats as possible to take the commons marine resources at maximum level.   I will argue that communal capital sharing will reduce this tendency and, to the contrary to the private property practice, it will stimulate the spirit of communalism favouring a more fair and sustainable fishing practices.

## Pendahuluan
Pengelolaan sumberdaya perikanan seringkali menempatkan komunitas nelayan miskin sebagai obyek sasaran kebijakan pemerintah yang tidak pernah melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dalam pengembangan sumberdaya perikanan. Kebijakan pemerintah mulai dari kegiatan pra produksi, penangkapan, budidaya ikan, pasca panen sampai pada dukungan kegiatan lainnya seperti pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan, akses terhadap jasa lembaga keuangan, teknologi, penyuluhan, aspek pemasaran dan kelembagaan tidak pernah menngikutsertakan masyarakat nelayan. Berbagai kebijaksanaan itu juga tidak pernah mempertimbangkan keberadaan pluralitas komunitas masyarakat nelayan, baik yang menyangkut alat tangkap, jumlah ABK, struktur hubungan kelompok kerja, wilayah tangkap, status penguasaan dan jenis
1 Peneliti pada Puslit. Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI
sumberdaya yang diinginkan, kemudian antara nelayan lokal dan pendatang serta pluralitas etnis.
Kurangnya pemahaman terhadap pluralitas komunitas nelayan menyebabkan seringkali setiap upaya pengembangan perikanan tidak menyentuh sasaran program ( target group ). Misalnya, pengembangan sarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI).  Pengembangan TPI sebenarnya diharapkan untuk peningkatkan pendapatan nelayan. Harga ikan mengalami perbaikan melalui mekanisme pelelangan. akan tetapi dalam kenyataannya TPI tidak berjalan. Hal ini terjadi karena harga ikan ditentukan oleh pedagang daripada nelayan penangkap, dan lagi pasar ikan sangat monopolistik. Di lain pihak,  KUD yang diharapkan menjadi wadah organisasi ekonomi masyarakat nelayan, dalam realitasnya lebih banyak menyuarakan aspirasi pedagang daripada nelayan. Dengan demikian pada akhirnya nelayan tidak pernah mendapat keuntungan apa-apa adanya pengembangan sarana dan prasarana kelembagaan perikanan.
Pengembangan  pemilikan modal bersama ( capital sharing ) adalah sebuah solusi alternatif yang dapat dilakukan untuk melepaskan nelayan dari kondisi keterbelakangan, kemiskinan dan keterasingan. Pengembangan pemilikan modal bersama juga dapat digunakan untuk mengatasi kelangkaan institusi permodalan yang benar-benar memihak pada nelayan miskin-nelayan yang selalu menghadapi kesulitan mencari modal untuk pengembangan usaha. Gambaran tentang kesulitan permodalan ini dapat kita bandingkan dengan pertanian. Pada perikanan jelas bahwa kesulitan utama pada masyarakat nelayan adalah akses terhadap teknologi alat tangkap. Masyarakat nelayan tidak pernah menghadapi persoalan pemilikan sumberdaya lahan sebagaimana terjadi pada pertanian. Ukuran kesenjangan sosial pada masyarakat agraris seringkali diukur dari penguasan lahan pertanian, sedangkan kesenjangan pada masyarakat nelayan diukur dari tingkat penguasaan teknologi penangkapan.
Berdasarkan hal tersebut, maka penguasaan teknologi penangkapan sangat tergantung dari pemilikan modal usaha. Oleh sebab itu, adanya modal pemilikan bersama  memungkinkan munculnya akumulasi modal di antara kelompok nelayan. Dengan adanya pemilikan bersama sarana penangkapan, pendapatan nelayan tidak terakumulasi pada seorang pemilik alat tangkap atau juragan. Pengembangan pemilikan modal sarana penangkapan ini  merupakan
sebuah model pengelolaan pemilikan alat tangkap yang tidak memungkinkan terjadinya kesenjangan penghasilan. Sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilikan modal kolektif sarana penangkapan memberi kemungkinan yang lebih besar terjadinya pemerataan pendapatan dibandingkan dengan pola pemilikan sarana penangkapan individual.  Hasil penelitian tersebut membuktikan telah terjadi petumbuhan jumlah kelompok nelayan-pemilik kolektif sarana penangkapann sejak tahun 1970-an di Desa Bulu Juwono, Tuban (Masyhuri,1988).
Fakta ini memperlihatkan bahwa pola pemilikan kolektif sarana penangkapan membawa perubahan status ekonomi yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Pertumbuhan pemilikan bersama sarana penangkapan tersebut setidaknya   disatu sisi telah mengurangi jumlah nelayan pekerja (ABK) dan pada sisi lain menambah jumlah nelayan pemilik. Mobiltas sosial ini menandakan terjadinya peningkatan pendapatan nelayan warga desa tersebut.  Kecenderungan ini berarti juga bahwa pola pemilikan kolektif menumbuhkan proses akumulasi modal keuntungan secara merata, tidak terkonsentrasi sebagaimana terjadi pada pemilik sarana penangkapan individual. Distribusi penguasan pemilikan sarana penangkapan  cenderung terkonsentrasi pada seseorang yang disebut juragan . Kasus kelompok nelayan purse seine adalah contoh yang jelas penguasaan sarana penangkapan mulai dari kapal perahu, mesin,  pukat sampai dengan biaya operasional setiap melaut  dikuasai secara perseorangan, bukan kelompok. Tulisan ini ingin mengulas sejauhmana kelembagaan pemilikan modal bersama berkembang yang ada masyarakat nelayan juga terjadi di daerah lain, dan apakah terjadi kecenderungan yang sama sebagaimana ditemukan pada tahun 1998, kemudian faktor-faktor apa saja yang memungkinkan kelembagaan pemilikan modal berkembang atau tidak berkembang.

## Pola Pemilikan  Bersama: Kasus Kedung Malang dan Karang Agung
Istilah “milik” adalah istilah yang menunjuk pada seperangkat hak-hak dalam penggunaan dan pengalihan dalam penggunaan sumberdaya (melalui penjualan, penyewaan, pewarisan, dsb). Sedangkan istilah “milik bersama” adalah istilah yang merujuk pada pembagian hak-hak atas sumberdaya dimana beberapa pemilik mempunyai hak yang sama untuk untuk mempergunakan sumberdaya
tersebut (Bishop & Wantrup,1986). Pola pemilikan bersama pada dasarnya adalah kelembagaan ekonomi yang tumbuh berkembang pada masyarakat nelayan yang pada awalnya tumbuh  dan berkembang sebagai suatu bentuk adaptasi masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya. Oleh sebab itu, tidak semua masyarakat nelayan mengembangkan kelembagaan pemilikan bersama, dan atau mungkin ada masyarakat nelayan yang tumbuh kelembagaan pemilikan bersama teknologi penangkapan, akan tetapi tidak ada suatu pola pemilikan atau penguasan atas sumberdaya perikanan, karena  terjadi kompetisi antara berbagai unit penangkapan yang sama dan yang berlainan. Adanya kompetisi di dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan terjadi karena teknologi penangkapan dikuasai secara perorangan.
Kelembagaan pemilikan bersama teknologi penangkapan mungkin saja tidak terdapat pada suatu masyarakat tertentu, tetapi  bisa saja terjadi klaim masyarakat atas sumberdaya atau terjadi eksklusivitas di dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan tertentu. Ada atau tidaknya lembaga pemilikan bersama tersebut sangat ditentukan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan lembaga pemilikan bersama adalah perkembangan masyarakat. Mungkin dahulu pernah ada kelembagaan  pemilikan bersama yang tumbuh dalam masyarakat kemudian dengan  adanya perkembangan masyarakat kelembagaan pemilikan sumberdaya bersama itu hilang dan tumbuh pemilikan individual ( individual property right ) karena muncul institusi permodalan untuk mengembangkan teknologi penangkapan. Kecenderungan semakin hilangya kelembagaan pemilikan bersama tampaknya terlihat di Desa Karang Agung (Tuban) dan Kedung Malang (Jepara). Hasil wawancara  terhadap 75 responden di Desa Karang Agung (Tuban) menunjukkan hanya seperlima yang memiliki sarana penangkapan kolektif, sementara di  Desa Kedung Malang (Jepara) sedikit sekali yang memiliki sarana pemilikan kolelktif. Temuan ini memperlihatkan bahwa pemilikan sarana penangkapan bersama di kedua komunitas nelayan sangat terbatas, dalam arti jumlahnya kecil dan tidak signifikan.  Pemilikan sarana penangkapan bersama di kedua desa nelayan tersebut lebih berbentuk kongsi atau patungan alat tangkap.
Pemilikan modal bersama terdapat pada usaha penangkapan yang berskala kecil, yaitu pada kelompok nelayan  yang menggunakan jaring dogol . Jaring  teri atau dogol ( Danish seine ) adalah jenis pukat kantong yang cukup memerlukan tenaga kerja 2-3 orang.  Jaring dogol
ini berkembang sejak berkembangnya industri terasi di daerah Tuban. Jaring dogol yang memerlukan dua hingga tiga tenaga kerja, menekankan pada usaha penangkapan ikan teri atau udang putih.  Jenis ikan teri nasi dan udang putih merupakan komoditi  ekspor yang laku terutama sejak nilai dollar tinggi terhadap rupiah.   Lokasi tangkapan teri nasi dan udang tidak begitu jauh ( onshore fishing ) sehingga tidak memerlukan modal besar. Oleh sebab itu, banyak penduduk desa tertarik mengembangkan usaha penangkapan ikan teri nasi dan udang putih terutama sejak nilai dollar naik terhadap rupiah. Karena modal kecil dan menjanjikan pendapatan yang besar, maka penduduk tertarik untuk mengembangkan modal bersama atau kongsi di antara 2-3 orang sekalipun masih minta modal tambahan dari pedagang perantara. Kecilnya pemilikan bersama sarana penangkapan sebenarnya merupakan indikasi bahwa masyarakat sudah mengenal kelembagaan pemilikan individual dan sistem pembagian pendapatan berdasarkan hak milik atas aset produksi dan orang yang tak memiliki aset dalam proses produksi. Pemilikan aset produksi dalam usaha penangkapan akan menentukan tingkat pendapatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pola pemilikan sarana penangkapan individual lebih banyak terjadi pada usaha-usaha penangkapan yang memerlukan modal besar. Misalnya, jenis-jenis perahu  yang menggunakan pukat purse seine di Palang (Tuban).
Di lihat dari sudut bagaimana nelayan mencari modal untuk pengadaan sarana penangkapan, sedikit sekali responden nelayan di Desa Karang Agung (Tuban) yang menyebutkan tabungan (28%), hasil penjualan ikan (4%) sebagai sumber permodalan,  sedangkan responden nelayan Kedung  Malang (Jepara) menunjukan kurang dari separo nelayan-responden yang menyebutkan tabungan sebagai sumber permodalan untuk pengadaan sarana penangkapan (46%),  dan sedikit sekali yang menyebutkan hasil penjualan ikan (5,4%) hasil penjualan ikan serta pinjam bank (2,7%) sebagai sumber permodalan.  Hal ini berarti bahwa penghasilan yang diperoleh dari kegiatan melaut belum terbukti memberikan akumulasi modal untuk pengembangan usaha perikanan.  Di Desa Karang Agung (Tuban), responden-nelayan tidak menyebutkan jenis sumber permodalan yang diperoleh dalam pengembangkan usaha penangkapan, karena separo lebih responden tidak menyebutkan secara jelas jenis permodalan dalam pengadaan sarana penangkapan. Kemungkinan besar responden di Karang Agung adalah para pemilik kapal purse seine yang umumnya adalah pedagang-
pedagang pemberi modal yang beroperasi di TPI Palang. Mereka tidak merasa kesulitan dalam mencari permodalan untuk membelian sarana penangkapan.
Tabel  1 Jenis Modal Pembelian Sarana Penangkapan Modal Sarana Penangkapan Karang Agung (Tuban) Kedung Malang (Jepara) Jumlah %  Jumlah  % • Tabungan 21(75) 28,0(100,0) 35(75) 46,7(100,0) • Hasil penjualan ikan 3(75) 4,0(100,0) 4(75) 5,3(100,0) • Pinjaman bank - -  2(75) 2,7(100,0) • Lainnya 4(75) 5,3(100,0) 12(75) 16,0(100,0) • Tidak menjawab 47(75) 62,7(100,0) 22(75) 29,3(100,0)
Sumber: data primer

## Ikatan Kekerabatan Dan Pemilikan Bersama
Ikatan kekerabatan pada usaha perikanan tangkap lebih tampak pada usaha perikanan yang berskala kecil. Pada kasus kelompok nelayan kecil (nelayan perahu sopek/nelayan dogol ) yang beranggotakan dua hingga tiga orang, terlihat ikatan kekerabatan lebih menonjol dibandingkan dengan kelompok nelayan yang lebih besar (nelayan kapal purse seine ) yang beranggotakan 20-25 orang.  Hal ini terlihat bahwa keanggotaan dalam kelompok penangkapan di  Desa Karang Agung lebih didominasi oleh tenaga kerja bukan anggota (68%), sedangkan di Desa Kedung Malang (Jepara) keanggotaan kelompok penangkapan hampir  seimbang antara keanggotaan yang masih ada ikatan keluarga  dan tidak ada ikatan keluarga.  Kecenderungan berarti bahwa dalam proses pembentukan kelompok penangkapan yang membutuhkan tenaga kerja banyak tidak didasarkan pada pertimbangkan ikatan kekerabatan.  Rekrutmen anggota kelompok lebih longgar terjadi pada usaha penangkapan kapal purse seine yang membutuhkan modal lebih besar.  Di lihat sudut pembentukan kelompok penangkapan ini, tampaknya semakin besar jumlah anggota justru menunjukan berkurangnya ikatan-ikatan kekerabatan, kecuali posisi-posisi tertentu yang ditunjuk berdasarkan kepercayaan, kedekatan pribadi dan ikatan kekerabatan dari pemilik sarana penangkapan.
Tabel 2 Pemilikan Bersama Alat Tangkap dan Hubungan Keluarga Keanggotaan Kelompok Penangkapan Nelayan
Karang Agung (Tuban) Kedung Malang (Jepara) Jumlah %  Jumlah  % • Pemilikan bersama alat tangkap 17 (75)  22,7(100,0) 3(75) 4(100,0) • Tidak ada hubungan keluarga 61(75) 68,0(100,0) 39(75) 52,0(100,0) Sumber: data primer
Apabila dikaitkan dengan pembentukan modal bersama pemilikan sarana penangkapan, tampaknya komitmen nelayan untuk membangun modal bersama cenderung terjadi pada usaha penangkapan pada kelompok penangkapan dogol yang lebih didasarkan pada ikatan kekerabatan. Hal ini berarti semakin besar modal yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha penangkapan, semakin tidak terjadi pembentukan modal bersama. Secara umum, kecenderungan yang terjadi adalah usaha-usaha pembentukan modal secara individual lebih menonjol pada unit usaha penangkapan purse seine , sekalipun dari wawancara dengan pemilik purse seine menunjukan adanya unit penangkapan purse seine yang dimodali dari patungan. Modal kongsi pada unit purse seine , sebenarnya terjadi ketika pertumbuhan purse seine tidak sebanyak seperti sekarang ini.

## Pembentukan Kelompok Penangkapan dan Mobilitas Vertikal Nelayan
Keanggotaan  kelompok penangkapan ikan pada kapal purse seine dicirikan oleh latar belakang tempat tinggal yang berasal dari luar desa dan pekerjaan non-nelayan.  Di Desa Karang Agung, umumnya pandega atau nelayan pekerja berasal dari luar desa, luar kecamatan bahkan luar propinsi.  Ada beberapa kemungkinan mengapa keanggoataan kelompok penangkapan cenderung berasal dari luar Desa Karang Agung. Pertama,  bahwa sekitar 12,01% atau 1.035 jiwa penduduk Desa Karang Agung terserap pada industri pengolahan ikan
yang mulai berkembang sejak sepuluh tahun terakhir.  Kedua, terdapat seperlima (20,08%) jumlah penduduk  Desa Karang Agung yang bekerja sebagai nelayan. Kemungkinan  besar mereka adalah nelayan pemilik purse seine dan pemilik dogol sejak harga teri dan udang melonjak bersamaan tingginya nilai dollar.  Dibanding Desa Kedung Malang (Jepara), kasus Desa Karang Agung (Tuban) menunjukkan perubahan  mobilitas vertikal warga masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya pemilikan nelayan dogol
Tabel 3 Latar Belakang Matapencaharian Nelayan Matapencaharian Karang Agung (Tuban) Kedung Malang (Jepara) Jumlah % Jumlah % • Nelayan 17 (75) 22,7 (100,0) 0(75) 0(100,0) • Non Nelayan 50(75 66,6 (100,0) 58(75) 77,3(100,0)
Sumber: data primer
Pekerjaan di sektor perikanan tampaknya memberikan peluang kerja. Di Tegal misalnya, nelayan pekerja pada kapal- kapal purse seine lebih besar (130 GT, 50 tenaga kerja),  umumya adalah tukang becak atau anak-anak yang putus sekolah. Pekerjaan  menangkap ikan merupakan merupakan pekerjaan pilihan terakhir bagi kaum buruh pertanian yang tidak memiliki lahan pertanian dan kaum buruh perkotaan yang menganggur (Ba1ley,1998). Hal ini terjadi juga pada latar belakang matapencaharian  nelayan di Karang Agung (Tuban) dan Kedung Malang (Jepara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum bekerja sebagai nelayan, sebagian besar responden  memiliki pekerjaan yang beragam, mulai dari buruh, petani/pedagang, tukang dan sedikit sekali responden yang memiliki latar belakang perkajaan sebagai nelayan.
Tabel  4 Perbandingan Jumlah Personil Nelayan Dogol
dan Nelayan Purse Seine Jenis
Perahu Sopek Jenis Perahu Purse seine Jumlah Tenaga Kerja  2-3 orang 20-25 orang Jenis alat tangkap Dogol /Danish Seine Purse seine Bobot 10 Gross Ton 60 Gross Ton Jenis ikan  yang ditangkap Udang dan Teri Nasi Berbagai jenis ikan Pelajik Jalur penangkapan 3 mil dari pantai (jalur 1) 9 mil dari pantai (jalur 3) Nilai 14 Juta Rupiah 50-80 Juta Rupiah Personil: Juragan (1) Pandega (1-2) Juragan (1 Orang) Juru mudi (2 orang) Champoa (3 orang)
Pandega (20 orang)
Sumber: Data Primer

## Mobilitas Sosial Nelayan  Dan Sistem Bagi Hasil Tangkapan
Sistem bagi hasil nelayan merupakan bentuk kelembagaan sudah lama berkembang pada masyarakat nelayan. Artinya, perorangan atau kelompok yang memiliki sarana penangkapan mendapat bagian pendapatan dari hasil tangkapan yang diperoleh dalam setiap trip penangkapan. Di samping itu orang yang bekerja pada kegiatan penangkapan juga diperhitungkan mendapat bagian dari hasil penangkapan. Besarnya bagi hasil tangkapan sangat realatif, sangat kontekstual dan dipengaruhi banyak faktor, seperti nilai ekonomi sarana penangkapan, nilai budaya dan sebagainya. Namun demikian, tampaknya nilai ekonomi sarana penangkapan lebih menentukan sistem bagi hasil. Ada kecenderungan bahwa semakin besar nilai sarana penangkapan, tampaknya porsi bagian hasil tangkapan untuk orang atau kelompok yang tidak memiliki sarana penangkapan jumlahnya lebih kecil (lihat Tabel 5).
Pola hubungan kerja yang terdapat kelompok usaha penangkapan ikan menentukan sistem bagi hasil pada masyarakat perikanan tangkap. Semakin besar modal yang diperlukan maka semakin beragam pola bagi hasil yang terjadi. Salah satu contoh adalah perikanan tangkap purse seien di Palang, Tubang, dimana peran
lembaga-lembaga  yang berhubungan keterlibatan (peran) cukup banyak, antara lain nelayan pemilik, nahkoda, pandega , champoa , pedagang/penampung. Artinya masyarakat sudah mengenal jenjang- jenjang status sosial menurut pemilikan alat tangkap dan tentu saja ketrampilan yang dimiliki. Oleh sebab itu, stratifikasi dan pola hubungan kerja cenderung terdapat pada usaha penangkapan yang membutuhkan modal besar. Faktor-faktor ini pada akhirnya menentukan pola bagi hasil setempat. Pola bagi hasil pada akhirnya menentukan pula salah satu pendapatan nyata pada kesatuan perikanan tangkap baik nelayan pemilik maupun nelayan pandega .
Pada umumnya upah kerja dengan sistem bagi hasil merupakan bentuk hubungan kerja yang paling banyak dipakai pada kegiatan usaha perikanan tangkap. Dalam Undang-undang Bagi Hasil Perikanan yang telah disahkan pada bulan Juli 1964 secara tegas dinyatakan bahwa seluruh pemeliharaan  dan perbaikan perahu/kapal menjadi tanggung jawab pemiliknya. Ongkos perbaikan selama di laut, ongkos sedekah laut dan sebagainya dipikul bersama oleh pemilik dan pandega . Bagian untuk nelayan dalam hasil perikanan laut ditetapkan sebagai berikut:
(a) Jika dipergunakan perahu layar:minumum 75% dari hasil bersih untuk para nelayan (nelayan bukan pemilik);
(b) Jika dipergunakan kapal motor; minimum 40% untuk para nelayan (bukan pemilik);
(c) Mengenai hasil ikan liar: minimum 60% dari hasil bersih untuk nelayan (bukan pemilik).
Jadi dengan demikian semakin besar modal usaha perikanan yang dibutuhkan, maka semakin sedikit bagian penghasilan yang diperoleh nelayan. Pada usaha perikanan besar, pemilik sarana penangkapan (juragan darat) tidak pernah ikut melaut  sebagai juragan laut. Juragan laut pada usaha penangkapan yang bermodal besar cenderung diserahkan kepada orang kepercayaannya sebagai wakil pemilik kapal. Pemilik kapal menganggap terlalu kecil jika ikut pergi melaut untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Penghasilan nelayan pemilik kapal pada perikanan purse seine diperoleh dari bagi hasil pemilikan alat tangkap yang jumlahnya cukup besar. Setiap jenis peralatan sarana penangkapan pada usaha perikanan tangkap yang bermodal besar biasanya diperhitungkan mendapat bagian hasil sehingga porsi pendapatan nelayan pemilik menjadi besar
prosentasenya. Sebagai contoh  ekstrem adalah kasus pola bagi hasil tangkapan kapal purse seine yang berbobot 130 GT dengan nelayan pekerja sekitar 50 orang. Kesenjangan pendapatan semakin terjadi pada unit penangkapan yang memerlukan modal besar, sebagaimana terdapat pada alat tangkap pur seine. Pertanyaan selanjutnya adalah, sejauhmana pola bagi hasil tangkapan yang sudah berkembang di masyarakat nelayan itu telah dianggap tidak adil ?, Adakah muncul kesadaran di antara nelayan pekerja terhadap pola bagi hasil selama ini. Peninjauan kembali pola bagi hasil oleh kelompok nelayan-bukan pemilik sarana penangkapan ikan adalah  suatu bentuk kesadaran kolektif  sebagai perwujudan dari keinginan nelayan untuk meningkatkan pendapatan yang lebih baik.
Tabel  5 Perbandingan Pola bagi Hasil Jenis usaha perikanan tangkap Pola bagi hasil tangkapan (%) 1. Nelayan Dogol ( Danish seine ) a)  Nelayan 66,6 b)  Alat tangkap (Perahu/Jaring/Mesin) c)  Tenaga kerja 33,3 2-3 2. Nelayan Jaring Gondrong/Udang a)  Nelayan 50,0 b)  Alat tangkap (Perahu/Jaring/Mesin) c)  Tenaga kerja 50,0 2-4 3. Nelayan Small Purse seine a)  Nelayan 50,0 b)  Alat tangkap(Perahu 10 GT, Pukat) c.  Tenaga kerja 50,0 20-25 4. Nelayan Purse seine a)  Nelayan 30 b)  Alat tangkap (Perahu 130 GT, Pukat) c)  Tenaga kerja 70 45-50 Sumber: Data Primer
Hasil penelitian tampaknya tidak menunjukkan kecenderungan adanya kesadaran kolektif nelayan-bukan pekerja untuk meninjau kembali pola bagi hasil. Hampir tidak pernah terjadi,  nelayan pemilik- juragan  memberikan kesempatan kepada juru mudi, atau champoa bahkan ABK untuk menanamkan modal dalam usaha penangkapan.
Kesempatan seperti itu tidak mungkin diberikan karena penguasaan sarana penangkapan diperhitungkan dalam sistem bagi hasil tangkapan. Hal ini semakin memperkuat asumsi bahwa pada kelompok penangkapan yang dibangun atas dasar pemilikan sumberdaya indvidual semakin tidak memunculkan kesadaran solidaritas bersama. Sekalipun pola bagi hasil tangkapan yang belum memberikan penghasilan yang cukup, tetapi nelayan pandega pada kelompok purse seine justru tidak pernah menyaksikan penjualan ikan, mereka percaya begitu saja kepada pemilik kapal. Sekitar 67,7% responden menyebutkan tidak pernah menyaksikan penjualan ikan. Hal ini  dapat dimengerti karena harga ikan di Karang Agung ditentukan oleh pemilik purse seine , jadi pendega tidak perlu meragukan penjualan hasil ikan.  Hal  ini agak berbeda temuan di Kedung Malang (Jepara), dimana  66,7% responden menyaksikan penjualan ikan. Jumlah personel pada kelompok nelayan soppek sedikit (2-3) orang yang umumnya juga pemilik sarana penangkapan.
Tabel 6 Kehadiran Pandega  pada Saat Penjualan Ikan Kehadiran Nelayan dalam Karang Agung (Tuban) Kedung Malang (Jepara) Penjualan Ikan Jumlah % Jumlah % • Ya 24(75) 32,0(100,0) 50(75) 66,7(100,0) • Tidak 50(75) 66,7 (100,0) 25(75) 33,3(100,0) Percaya Jumlah Bagi Hasil Tangkapan • Ya 71(75) 94,7(100,0) 700(75) 94,7(100,0) • Tidak 4(75) 5,3(100,0) 4(75 5,3(100,0) Bagi Hasil Sesuai Kebutuhan Rumah Tangga • Ya 72(75) 96,0(100,0) 59(75) 78,7(100,0) • Tidak 3(75) 4,0(100,0) 1(75) 1,3(100,0) • Tidak menjawab 0 0 15(75) 20,0(100,0) Tidak menginkan Perubahan Bagi Hasil Tangkapan • Sesuai aturan umum 48(75) 64,0(100,0) 43(75) 57,3(100,0) • Sudah adil/sesuai 7(75) 9,3(100,0) 11(75) 14,7(100,0) • ikut teman lainnya 2(75) 2,7(100,0) 4(75) 5,3(100,0) • Tidak menjawab 18(75) 23,9(100,0) 6(75) 8,0(100,0) • Sudah untung - - 8(75) 10,7(100,0) Sumber: data primer
Tabel 6 memberikan indikasi bahwa kelembagaan bagi hasil bagi anggota kelompok nelayan purse seien tidak pernah dipermasalahkan. Tampaknya responden tidak pernah berfikir untuk menggunggat bagi hasil tangkapan selama ini. Sekalipun, pola bagi hasil tangkapan tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, nelayan percaya terhadap sistem bagi hasil yang berlaku selama ini. Tabel 6 juga menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan antara pemilik modal dan nelayan pekerja terutama pada kelompok nelayan purse seine . Jadi dengan demikian tidak mucul semacan kesadaran  identitas di kalangan nelayan pandega yang disebabkan oleh berlakunya proses bagi hasil menurut pola pemilikan alat tangkap.  Seluruh responden  di kedua lokasi penelitian ini menyatakan tidak pernah menginginkan tuntutan perubahan terhadap besarnya bagi hasil. Alasan yang diberikan sangat beragam dan salah satu alasan yang menonjol adalah bahwa sistem bagi hasil sudah ketentuan umum sebagaimana dilakukan orang lain pada umumnya. Kelembagaan bagi hasil tangkapan seperti ini memberikan gambaran bahwa mobilitas sosial nelayan lewat pendapatan dari sistem bagi hasil sangat tidak mungkin terjadi. Tidak muncul kesadaran dari kalangan nelayan-pekerja untuk menggungat atau merobah kelembagaan bagi hasil yang berlaku selama ini. Sungguhpun demikian bukan berarti warga masyarakat nelayan tidak memiliki strategi-strategi untuk merubah nasibnya.  Ada dua bentuk mobilitas sosial nelayan yang terjadi di lapangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, yaitu: (1) pembentukan kelompok nelayan dogol dan (2) perubahan status nelayan pekerja menjadi jurumudi.
Salah satu keinginan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan adalah mengembangkan usaha perikanan dengan alat tangkap dogol dan jaring gondrong. Usaha perikanan ini berskala kecil dan cukup dikerjakan oleh dua hingga tiga orang. Usaha perikanan alat tangkap dogol ini mulai berkembang sejak sepuluh tahun lalu terutama sejak harga teri nasi dan udang putih  membaik. Pemilikan sarana penangkapan tersebut masih belum menjamin terjadinya perubahan kesejahteraan nelayan. Ada keterbatasan di kalangan mereka untuk memenuhi kebutuhan permodalan sehingga mereka masih mau menerima pinjaman modal dari pada pedagang/penampung hasil tangkapan ikan ataupun dari yang lain, termasuk hutang pada pelepas uang.  Jadi nelayan udang dan teri nasi menumpukan harapan pada pedagang karena mereka tidak mungkin menjual langsung kepada agen-
agen perusahaan eksportir karena sudah terjalin ikatan antara nelayan dengan bakul.
Di lain pihak, agen-agen perusahaan tidak bisa langsung membeli hasil tangkapan nelayan karena agen perusahaan tidak memiliki pinjaman/modal pada nelayan dan pedagang-penampung udang/teri. Dari sisi pemasaran udang/teri nasi terlihat bahwa resiko kerugian dibebankan kepada pedagang-penampung, bukan kepada agen perusahaan ataupun nelayan. Oleh sebab itu, dapat dimengerti mengapa agen-agen perusahaan eksportir udang tidak memberi modal usaha atau menjadikan  pedagang/pengumpul teri/udang sebagai pemasok perusahaan eksportir.
Rata-rata  pedagang memberi bantuan sekitar 700 ribu sampai 1 juta rupiah sebagai modal tambahan. Sisanya, nelayan mencari modal sendiri, misalnya kongsi,  menjual barang atau tabungan yang dikumpulkan selama ini sebagai ABK. Motivasi bantuan dari pedagang penampung sebenarya merupakan bentuk ikatan antara nelayan dan pedagang, agar  nelayan menyetorkan  hasil tangkapan ke pedagan/penampung. Jadi bentuknya hanya ikatan pemasaran saja, karena diantara mereka tidak ada kesepakatan tentang ketentuan batas waktu  pengembalian. Di antara mereka sudah mengetahui kalau pinjaman tersebut tidak harus dikembalikan; ada ketentuan tak tertulis bahwa nelayan dogol berkewajiban untuk menyetorkan hasil tangkapan kepada pedagang-pemberi pinjaman modal.  Tidak mungkin terjadi seorang nelayan dogol tidak menyetorkan hasil tangkapan kepada pedagang/penampung hasil tangkapan  walaupun mereka sudah lama meminjam yang secara teoritis pinjaman itu mestinya sudah lunas.
Cara nelayan untuk mendapatkan modal seperti di atas menunjukkan bahwa para  nelayan dogol menghadapi ketidakpastian tentang pemasaran ikan. Hal ini berbeda pada nelayan purse seine , antara nelayan-pemilik dan pedagang-penampung adalah seperti dua orang yang sama (suami-istri). Ada dua kemungkinan mengapa nelayan dogol menerima modal tambahan dari pedagang-penampung sebagai ikatan penyetoran. Pertama, untuk mengurangi resiko kerugian. Jaminan pemasaran oleh pedagang/pemodal sebenarnya suatu upaya nelayan untuk mengurangi atau membagi resiko kerugian kepada orang lain. Kegiatan menangkap ikan pada dasarnya adalah kondisi yang penuh ketidakpastian lingkungan dan sosial (Acheson,1981). Harga ikan teri ataupun udang tidak menentu tergantung kesegaran dan jumlah pasokan
di pasar. Ketidakpastian harga hasil tangkapan ini menyebabkan nelayan penangkap membutuhkan pedagang/pemasaran ikan sebagai suatu kelembagaan di bidang pemasaran yang bertujuan untuk meminimalkan resiko kompetisi dan ketidakpastian usaha (Emerson,1980). Itu terjadi pada usaha perikanan yang berskala kecil seperti alat tangkap dogol umumnya tidak memiliki cold strorage yang baik sehingga mendorong mereka harus segera menyetorkan hasil tangkapan kepada pedagang.
Perubahan status dari pendega menjadi champoa , atau champoa menjadi juru mudi lebih terjadi pada usaha penangkapan yang lebih besar, yaitu purse seine . Hal ini terjadi karena Pandega atau buruh nelayan  pada dasarnya orang yang tidak memiliki alat tangkap apapun. Mereka hanya mengandalkan kekuatan tenaga dan ketrampilan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok keluarga. Dibandingkan dengan Pandega , Cempoa memiliki penghasilan yang lebih baik, yakni 0,5 bagian  lebih banyak dibanding pandega . Selain pendapatan dari hasil tangkapan, Cempoa mendapat bonus dari pemilik purse seine karena diberi wewenang untuk merawat sarana penangkapan  Perubahan status dari Pandega menjadi Champoa ini belum membawa perubahan sosial ekonomi  masyarakat nelayan  yang signifikan. Karena  jumlah posisi champoa dan juru mudi sangat terbatas dan ditentukan dari pertumbuhan armada Purse seine . Perubahan status buruh nelayan menjadi champoa atau nahkoda lebih banyak ditentukan oleh penunjukan pemilik kapal, bukan faktor ketrampilan. Oleh karena itu tidak mungkin terjadi seorang pandega , champoa atau juru mudi juga memiliki salah satu alat tangkap pada usaha penangkapan purse seine .
Perubahan pendapatan hanya sebatas pada jumlah bagian hasil tangkapan yang diperoleh, tetapi itu tergantung dari perubahan harga ikan. Seperti diketahui bahwa harga ikan sangat ditentukan dari jumlah ikan yang jumlah hasil tangkapan yang fluktuatif dan tidak menentu. Sementara harga ikan di daerah ini ditentukan  pedagang/penampung hasil tangkapan yang sebenarnya adalah juga juragan Purse seine . Pedagang/penyalur hasil hasil tangkapan purse seine inilah yang menentukan harga ikan di darat. Harga ikan tidak ditentukan oleh pelelangan dari hasil tangkapan ikan. Pandega atau champoa tidak mungkin berkembang menjadi pemilik purse seine selama mereka tidak memiliki akses permodalan. Jadi mobilitas sosial nelayan pada kesatuan alat tangkap purse seine terbatas sampai tingkat juru mudi atau champoa .

## Monopoli Pemasaran: Hambatan Mobilitas Nelayan
Pedagang/penyalur dapat memenuhi stok pasokan dari pelanggan-pelanggan yang meluputi pengusaha terasi, pengusaha pemindangan ikan, agen-agen perusahan eksportir, dan para bakul ikan lokal. Terjadinya monopoli pemasaran ikan di kedua daerah penelitian disebabkan pedagang menguasai jalur penangkapan ikan. Pertama, pedagang pada umunya adalah pemilik kapal purse seine . Kedua, segala jenis alat tangkap dikuasai pedagang melalui pemberian modal usaha. Ketiga, pedagang juga seorang bakul-pelanggan hasil tangkapan dari kapal purse seine yang lain. Oleh sebab itu, semua pembeli harus melewati para pedagang-pemilik purse seine melalui para bakul. Kecenderungan  melakukan monopoli pemasaran ikan menyebabkan kegiatan pelelangan ikan tidak berjalan. Tempat Pelelangan Ikan hanya sebagai tempat pendaratan hasil tangkapan nelayan dan jasa penimbangan hasil tangkapan. Harga ikan ditentukan oleh kelompok pedagang/pemilik purse seine sehingga membawa implikasi pada pendapatan nelayan secara keseluruhan.
Usaha Penangkapan Ikan  “Purse Seine”

## Penutup
Jalur mobilitas nelayan melalui kelembagaan pemilikan modal bersama sebenarnya dapat menjamin peningkatan pendapatan, sepanjang pemasaran hasil tangkapan  yang monopolistik dapat dihindarkan. Pemilikan sarana penangkapan bersama memungkinkan terjadinya pemerataan pendapatan dalam pemanfaatan sumberdaya
Pemilik Sarana penangkapan “ Purse seine ” Pedagang/ Penampung / Istri pemilik “ Purse seine ”
Bakul Ikan/ Agen Perusahaan (pelanggan) Wakil Perusahan Pengolahan Ikan Bakul ikan keliling Konsumen rumah tangga Pedagang/ Distributor ikan keluar  Tuban Nelayan Dogol Teri/Udang Perusahaan/ Pabrik
perikanan yang menekan kegiatan penangkapan berlebih ( overfishing ). Pemilikan sarana penangkapan  bersama akan menekan pertumbuhan unit alat tangkap yang dimiliki secara perorangan  dapat ditekan.  Jadi dengan demikian, setiap upaya memaksimalkan jumlah unit alat tangkap tergantung tingkat persaingan antar unit penangkapan atau pertumbuhan jumlah unit penangkapan (Cheung 1986).
Peranan pedagang-perantara dalam proses pembentukan modal bersama terjadi pada unit penangkapan yang berskala kecil. Selain, membantu dalam menumbuhkan pemilikan unit-unit penangkapan yang berskala kecil, peranan pedagang perantara memberikan solusi pada pendistribusian hasil penangkapan. Kelembagaan modal bersama tumbuh memangmasih terbatas jumlahnya, belum berkembang meluas. Latar belakang kelembagaan pemilikan modal bersama diwarnai oleh ikatan-ikatan tradisional. Untuk unit alat tangkap Purse seine yang memerlukan modal besar,  kelembagan modal bersama belum berkembang. Pada umumnya unit penangkapan purse seine dibangun atas pemilikan modal individual.
Kenyataan menunjukan bahwa kelembagaan bagi hasil tidak dapat diharapkan menjadi sumber pendapatan nelayan pekerja-nelayan kebanyakan sehingga akumulasi modal  yang tidak akan terjadi pada nelayan-pekerja. Selain itu, harapan terhadap perbaikan pendapatan nelayan melalui perubahan kelembagan bagi hasil juga tidak akan terjadi. Akumulasi modal justru terjadi pada lapisan pemilik purse seine dan lapisan pedagang-pemberi modal. Pedagang telah menggantikan posisi kelembagaan keuangan pada masyarakat perikanan. Pedagan/pemilik purse seine telah membantuk nelayan di saat-saat nelayan mengalami kesulitan hidup.
Bentuk usaha penangkapan, apakah alat tangkap dogol , purse seine , arat, gondrong atau jenis tangkap lainnya tidak membawa perubahan  tingkat kesejahteraan sepanjang tingkat harga hasil tangkap masih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan modal yang menguasai permodalan dan pemasaran yang monopolistik Penampungan hasil tangkapan udang dan teri nasi oleh pedagang/juragan purse seine melalui pemberian modal pada nelayan adalah contoh jelas bentuk monopoli pemasaran ikan yang berkembang di daerah ini. Semakin besar modal yang dibutuhkan pada kegiatan usaha penangkapan semakin sulit terjadi mobilitas sosial nelayan. Banyak hambatan yang muncul pada usaha perikanan yang berskala besar, menyangkut faktor
permodalan maupun struktur sosial masyarakat  nelayan yang tidak memungkinkan mereka lepas dari kondisi ketidakberdayaan. Kesulitan pengadaan modal lebih terasa dialami nelayan lapisan bawah pada masyarakat perikanan. Satu-satunya cara yang dilakukan adalah meminjam modal kepada pemodal yang umumnya juga pedagang ikan sehingga ada kewajiban untuk menyetor hasil tangkapan atau terjerat modal pinjaman yang berbunga tinggi. Sementara, bank-bank resmi tidak dapat menyentuh nelayan kecil karena keterbatasan agunan nelayan dan syaratnya bertele-tele. Selama ini alat tangkap yang diperoleh nelayan kecil (nelayan dogol ) diperoleh dari hutang pedagang/pengumpul udang/teri nasi.
Kelembagaan bersama yang kita kenal selama ini dalam masyarakat perikanan adalah penguasaan sumberdaya perikanan secara komunal, sekalipun di daerah pesisir laut Jawa sudah pengelolaan sumberdaya perikanan secara komunal sudah tidak dikenal lagi.  Hak penguasaan bersama  ( communal property right ) lebih tertuju pada pengelolaan sumberdaya perikanan bukan pengelolaan pemilikan alat tangkap. Akses terhadap teknologi alat tangkap, permodalan dan informasi lainnya sangat sulit bagi kalangan nelayan kecil.
Akses pada penangkapan ikan memang terbuka bagi siapa saja ( open access ), tetapi  keberhasilan dalam mengeksploitasi  sebagian besar tergantung pada tersedianya modal yang ditanam  pada alat penangkapan. Akses yang terbuka tidak sama dengan akses yang merata (Bailey,1988:128). Akses terbuka berarti siapa saja yang memenuhi syarat  dapat  menjadi  seorang nelayan untuk mengeksploitasi sumberdaya perikanan.  Setiap warga masyarakat terbuka seluas- luasnya untuk mengembangkan usaha perikanan tangkap, sebagaimana terlihat pertumbuhan jumlah nelayan pemilik dogol . Peluang kesempatan usaha nelayan untuk meningkatkan pendapatan terhambat jaringan pemasaran yang monoplistik dan pemodal-pemodal lokal yang tidak memungkinkan nelayan terbebas dari hutangan sehingga akumulasi modal terjadi pada pedagang yang juga pemilik purse seine itu.  Pemecahan  masalah yang berkaitan dengan jenis organisasi ekonomi  yang berpotensi mampu memacu proses akumulasi modal dan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat nelayan, perlu memperhatikan pada kelompok usaha perikanan purse seine .
Pengelolaan sumberdaya perikanan melalui pemilikan model kolektif pada  usaha perikanan purse seine harus diperbanyak sehingga
nelayan mendapat tambahan pendapatan dari jalur pemilikan sarana penangkapan, disamping jalur penghasilan dari profesi sebagai pendega, champoa atau nahkoda. Pemilikan modal kolektif akan menghapuskan lembaga juragan/pemilik kapal.  Pengaturan hubungan kerja dalam organisasi nelayan purse seine tidak lagi berdasarkan faktor pemilikan sarana tetapi penguasaan bersama atas sarana alat tangkap dan tanggungjawab bersama. Jadi pendapatan juragan menjadi penghasilan kelompok yang dapat dijadikan sebagai modal bersama untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Cara seperti ini untuk mengurangi akumulasi modal yang terkonsentrasi pada seseorang.
Salah satu sasaran yang paling penting pada pengembangan organisasi nelayan yang didasarkan pada pembentukan modal bersama adalah menyingkirkan pedagang-pemilik purse seine yang secara umum dianggap  sebagai pengeksploitasi nelayan. Akan tetapi, pertanyaanya apakah organisasi nelayan yang dibentuk tersebut dapat menyaingi pedagang-pemilik purse seine yang sudah mapan yang telah memberikan pelayanan yang lebih efisien. Jadi persoalan berikutnya tidak semata-mata pada pembentukan capital sharing tetapi juga kelembagaan pemasaran yang sudah berlangsung lama. Beberapa ahli mengatakan bahwa peranan pedagang-pemasaran ikan tidak hanya melakukan pembelian ikan saja tetapi tetapi melakukan fungsi yang lain (Pollnac,1988). Seringkali fungsi pedagang mirip seorang dermawan yang membantu pada musim paceklik. Jadi perhitungan bagi nelayan tidak hanya didasarkan pertimbangan ekonomi samata-mata tetapi lebih pertimbangan non ekonomi. Pada sisi lain, kelembagaan pedagang telah memberikan pelayanan yang diterima oleh masyarakat nelayan di daerah ini, ketika nelayan melihat peluang usaha pada ikan teri nasi dan udang.  Model relasi antara pemodal-pedagang dan nelayan teri/udang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan nelayan. Maksudnya harus ditumbuhkan institusi permodalan yang dapat menganti posisi pedagang yang tidak menumbuhkan ketergantungan baru tetapi dapat mengatasi kesulitan permodalan nelayan kecil. Intitusi permodalan juga sekaligus melakukan terobosan-terobosan sendiri di bidang pemasaran sehingga tidak ada ketergantungan pemasaran kepada pedagang. Namun demikian, pembentukan capital sharing melalui perluasan kredit harus dilakukan secara hati-hati, karena akan menimbulkan konflik dengan para pemilik sarana penangkapan yang sudah ada dan para peminjam uang yang beroperasi sebelumnya. Perluasan kredit akan mempengaruhi hubungan timbal-balik yang terjadi dalam masyarakat (Pollnac,1988).
Pengembangan kelembagaan pemilikan modal bersama sarana pangkapan juga harus mempertimbangkan implikasi-implikasi lainya yang terkait. Di bidang penangkapan, sejauhmana pengoigansasian nelayan ke dalam suatu kelompok usaha penangkapan yang didasarkan atas pemilikan modal bersama membawa implikasi pada kompetisi antara unit penangkapan sejenis, tangkapan berlebih ( over fishing ), rekrutmen pandega dari luar, dan relasi-relasi sosial lainya  yang sudah lama terbentuk, misalnya tersingkirnya peran kelembagaan keuangan tradisional, berkurangnya atau hilangnya fungsi “dermawan” pedagang- perantara pada saat musim paceklik. Pengorganisasian kelompok usaha penangkapan yang didasarkan pemilikan modal bersama  diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antar nelayan dalam suatu komunitas masyarakat nelayan; mengurangi kompetisi antara unit penangkapan dan sekaligus  terkurasnya sumberdaya perikanan (kesinambungan usaha penangkapan).

## Daftar Pustaka
Acheson, J..M. 1981. “Anthropology of Fishing”, Annual Review of Anthropology . Vol.10 (1981).
Bailey, C., 1988. “Mengelola Sumber Daya yang Terbuka: Kasus Penangkapan Ikan di Daerah Pantai”. Dalam Buku Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. (Penyunting D.C. Korten & Sjahrir). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Bishop, C.R.,  dan  S.V. Ciracy-Wantrup, 1986. “Milik Bersama Sebagai Konsep Kebijaksanaan Sumberdaya Alam”. Dalam Buku Ekonomi Perikanan, Dari Terori Ekonomi sampai Pengelolaan Perikanan (Penyunting Ian R. Smith dan Firial Marahuddin). Jakarta: Yayasan Obor dan PT. Gramedia.
Cheung, S.N.S.,1986. “Penetapan Kontrak dan Alokasi Sumber Daya Perikanan Laut” . Dalam Buku Ekonomi Perikanan, Dari Terori Ekonomi sampai Pengelolaan Perikanan (Penyunting Ian R. Smith dan Firial Marahuddin). Jakarta: Yayasan Obor dan PT. Gramedia.
Emerson DK., 1980. Rethinking Artisana Fisheries Development: Western Concepts, Asian Experiences . Wahington, World Bank Staff Working Paper No.423.
Harahap, N., 1993. Kekuatan Tradisi dalam Sistem Bagi Hasil dan Analisa Profitabilitas Usaha Penangkapan Ikan di Jawa Timur: Sebuah kajian tentang Tradisi dan Kelayakan Usaha . Jakarta YIIS-The Toyota Foundation.
Mubyarto,dkk.1984. Nelayan dan Kemiskinan:Studi Ekonomi
Antropologi di Desa Pantai . Jakarta: PT. Rajawali.
Masyhuri,1996. Menyisir Pantai Utara: Usaha dan Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura 1850-1940. Yogyakarta, Yasan Pustaka Nusantara-Perwakilan KITLV.
................, (ed) 1989. Strategi Pengembangan Desa Tertinggal: Organisasi Ekonomi Masyarakat Nelayan. Jakarta: PEP-LIPI.
Nontji, A.,1987. Laut Nusantara . Jakarta, Penerbit Djambatan.
Pollnac,  R.B.,1988. “Karakteristik Sosial Budaya dalam Pembangunan Perikanan Berskala Kecil”. Dalam Buku Mengutamakan Manusia di Dalam Pembangunan, Variabel-variabel Sosiologi di Dalam Pembangunan Pedesaan (Editor Michel M. Cernea).Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
Pujo Sumedi. 2002. “Political Life of Javanese Fishermen”. Dalam Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia . Jakarta, LIPI. Jilid XXVIII, No.1, 2002
Rusli S., dkk. 1995. Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin . Jakarta, PT. Gramedia.
Rice, R.C.,1991. “Environmental Degradatuion, Pollution, and the Explotation of Indonesia’s Fisheries Resources”. In Joan Hardjono (Eds.) Resources, Ecology, and Environment . New York, Oxford University Press.