Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.6 No.1 : Juni 2020 P-ISSN 2442-8566 E-ISSN 2685-9181

## HUKUM ADAT DI ACEH: Dialektika Praktek Pernikahan dan Khalwat

## Wahyu Fahrul Rizki
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Email: wahyufahrulrizki27@gmail.com
Abstract
This article is about one of customary law in the Batu Bedulang, Aceh Taming where “anybody whose doeing Khalwat can be married Pemangku Adat”. The implementation of this Khalwat marriage has serious implicstions, in addition tho growing number of marriages every years, also often performed under the age  of  19.  This  Khalwats  practice  of  marriage  also  has  two  models  of predisposition. On the one side,  the are some marriages that are performed on the basis coercion the unwillingness theirs to marriage that eventually, make as formalism and the main purpose for abiding customary law and divorce after marriage, although few that preserve marriage (not divorce). While on the other hand, not a bit that using customary law as justifies in order for them to get married. Thus, this article examines reason why Pemangku Adat makes marriage as Khalwat’s consequence and known that this  Khalwat implementation can’t be evidenced that they do something who be forbidden in religion (Zina). While at other things, Aceh government, Perda syariatnya (No. /2014 Tentang Hukum Jinayat), makes specifically about Khalwat whose consequence its a far cry on customary  law.  The  tentative  assumption  that  making  marriage  as  Khalwat’s consequence  is cumtomary rules,  covering the family’ shame and especially theorem of religion (17:32).
Keywords : Customary Law, Marriage, Seclusion
Abstrak
Tulisan ini merupakan penelaahan tentang salah satu hukum adat yang berlaku di  desa  Batu  Bedulang,  Aceh  Tamiang,  di  mana  “seseorang  yang  terbukti melakukan  Khalwat  dapat  dinikahkan  oleh  Pemangku  adat  (tokoh  adat)”. Pemberlakuan pernikahan karna Khalwat ini memiliki implikasi cukup serius, selain jumlah pernikahannya yang terus meningkat di setiap tahunnya, juga kerap dilakukan di bawah umur (19 tahun). Praktek pernikahan Khalwat ini memiliki belbagai  model  kecenderungan.  Di  satu  sisi,  ada  beberapa  pernikahan  yang dilakukan atas dasar keterpaksaan dan ketidaksiapan mereka untuk dinikahkan yang  pada  akhirnya  menjadikan  pernikahan  sebagai  formalitas  merupakan tujuan  utama  untuk  mematuhi  hukum  adat  yang  pada  akhirnya  cerai  setelah dinikahkan, meskipun tidak sedikit yang mempertahankan pernikahan tersebut (tidak  cerai).  Sementara  di  lain  sisi,  juga  nyatanya  tidak  sedikit  yang
127 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
memanfaatkan  hukum  adat  sebagai  justifikasi  agar  mereka  dapat  menikah. Dengan demikian, tulisan ini berupaya menyelidiki alasan mengapa Pemangku adat  menjadikan  pernikahan  sebagai  sanksi  Khalwat?  Hal  ini  disadari  bahwa pemberlakuan  pernikahan  ini  nyatanya  tidak  dapat dibuktikan  bahwa  mereka telah  benar-benar  melakukan  sesuatu  pelanggaran  berat  (zina)  yang  dalam hukum  jinayat  sendiri  sama  sekal  tidaki  diberlakukan  sanksi  kecuali  cambuk, begitu juga dengan sanksi zina. Asumsi sementara tulisan ini bahwa menjadikan pernikahan sebagai sanksi Khalwat merupakan aturan adat itu sendiri, menutupi malu keluarga dan terutama terkait dengan dalil keagamaan (17:32).
Kata Kunci : Hukum Adat, Pernikahan, Khalwat
Pendahuluan
Artikel  ini  ingin  memeriksa  hukum  adat 1 yang  ada di  Aceh,  terutama desa Batu Bedulang, Bandar Pusaka, Aceh Tamiang yang menjadi objek kajian saya ini. 2 Salah satu hukum adat yang berlaku di desa ini adalah bahwa “setiap
1 Dalam struktur sosial, hukum adat telah lama digunakan di masyarakat Aceh sebagai dasar utama guna mengatur belbagai persoalan yang di masyarakat. Perbedaan hukum adat dengan adat, jikapun ingin didiskusikan, bukan hal yang baru. Ada yang mempersamakan kedua istilah ini dan ada juga yang membedakannya.  Snouck Hurgronje, misalnya, tidak membedakan secara jelas yang keduanya dipandang sebagai hukum (undang-undang) atau masyarakat Aceh sendiri menyebutnya sebagai reusam . Kamaruzzaman , s ebagaimana Hurgronje, juga tidak membedakan kedua  istilah  ini  yang  secara  hirarki-struktural  sama-sama  mengatur  tentang  kehidupan masyarakat. Kendati demikian, untuk membatasi agar tidak terjadinya tumpang tindih, dalam ungkapan Amirul Hadi, berupaya membedakan dalam banyak hal bahwa hukum adat memiliki konsekuensi hukum apabila melanggarnya. Sementara adat sebaliknya. Dalam qanun Aceh No. 10/2008 Tentang Lembaga Adat,  kedua istilah ini nyatanya juga dibedakan. Pada pasal 1 ayat (29)  adat  disebut  sebagai  aturan  dan  kebiasaan  yang  telah  berlaku  dalam  masyarakat  yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup. Sedangkan ayat (28), hukum adat dipandang sebagai seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang “memiliki  sanksi  apabila  dilanggar”.  Dengan  demikian,  dalam  artikel  ini,  saya  lebih menggunakan  hukum  adat  guna  untuk  memahami  belbagai  aturan  yang  berlaku  di  desa  ini, terutama tentang larang berkhalwat. Lihat C. Snouck Hurgronje, The Achehnese , vol. 1, trans. by A.W.S.  O’Sullivan  (Leiden:  E.J.  Brill,  1906).;  Hurgronje, The  Achehnese .;Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, ‘A Study of Panglima La’ot: An Adat Institution in Aceh’, Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies , 55 (2017), 155–88.; Amirul Hadi, Sejarah, Budaya Dan Tradisi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000).
2 Desa Batu Bedulang ini merupakan salah satu tempat di mana saya bertugas sebagai mahasiwa (Strata 1) KKN/KPM, yakni pada awal April hingga akhir Mei 2016. Desa ini dapat dikatan terisolasi dari ke-14 desa lainnya yang ada di kecamatan Bandar Pusaka, Aceh tamiang. Untuk mengunjungi desa ini butuh 6 jam lebih (melalui kendaraan bermotor) dari kota Aceh Tamiang,
Vol.6 No. 1 Juni 2020 | 128
orang  yang  terbukti  melakukan  Khalwat, 3 selain  membayar diat adat,  dapat dinikahkan  oleh  Pemangku  adat  atau  istilah  lain  yang  lebih  familiar  disebut sebagai tokoh adat”. 4 Pemberlakuan pernikahan sebagai sanksi dari perbuatan
sementara  dari  kecamatan  kira-kira  3  jam-an.  Jika  cuaca  sedang  hujan,  desa  yang  terletak  di perbatasan Aceh Timur ini, sulit untuk dilalui. Jalan yang begitu buruk terkadang saya harus bermalam di desa lainnya dan melanjutkan  perjalanan kembali ketika hujan mulai reda. Desa yang menghubungkan dua kebupaten besar (Aceh Tamiang dan Aceh Timur) ini tampak begitu miris dan buruk dalam hal infrastruktur. Hal ini berdampak pada harga sembako yang melonjok tinggi dari biasanya. Kendati demikian, jumlah penduduk yang hanya sekitar 800-an jiwa (pada bulan Oktober 2017), memiliki minat  belajar cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas lembaga pendidikan dari mulai TK, SD dan SMP yang belum tentu ada di setiap desa lainnya.
3 Khalwat dipahami sebagai kesunyian, tertutup, atau tempat rahasia. Kata ini dapat berkonotasi positif  dan  negatif.  Konotasi  pertama  dapat  dipahami  sebagai  “menenangkan  pikiran”  atau “pengasingan diri ke suatu tempat”. Seperti, gua tempat yang jauh dari keramaian dan tidak lain untuk bertafakur (beribadah) kepada Tuhan selama kurun waktu yang dibutuhkan. Hal ini untuk pertama kalinya dipraktikkan Nabi saat menerima Wahyu di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Sementara konotasi kedua, menekankan pada “berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan di tempat  tertutup”.  Dengan  demikian,  pengertian  Khalwat  yang  dimaksud  pada  penelitian  ini adalah makna yang kedua. Kata ini juga kerapkali disandingkan dengan ikhtilat yang sama-sama berafiliasi pada zina. Dalam Perda syariat No. 6/2014 Tentang Hukum Jinayat, kedua istilah ini dibedakan. Di satu sisi, lebih mengarah pada tempat tertutup dan jauh dari keramaian, sementara lainnya mengarah pada keduanya, yakni tertutup dan terbuka (tempat umum). Kedua istilah ini bagi masyarakat Batu Bedulang tampak tidak dibedakan. Menurut mereka “Khalwat merupakan suatu  perbuatan,  bermesraan  atau  tidak  sama  sekali  (bercumbu,  bersentuhan,  berpelukan), antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang dilakukan di tempat tertutup/sepi, jauh dari keramain orang”. Dalam Perda syariat tidakhanya dibedakan dalam hal istilah tetapijuga dari segi sanksi, di mana, Khalwat lebih ringan daripada ikhtilat . Pada pasal 23 bahwa “setiap Orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  jarimah  khalwat,  diancam  dengan  ‘Uqubat  Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Sementara di pasal 25 bahwa “setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath , diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Lihat Al Yasa’ Abubakar, Paradigma Kebijakan Dan Kegiatan , Revisi (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015).  275-277.
4 Pemangku Adat adalah seseorang yang menduduki suatu jabatan pada lembaga adat atau dapat disebut  sebagai  pengadilan  adat  yang  dipilih  langsung  oleh  kepala  desa.  Lembaga  ini  selain terdapat di desa juga ada di kabupaten kota. Hanya saja penamaannya lebih fleksibel di masing- masing desa. Seperti halnya desa Batu Bedulang yang disebut sebagai Majelis Duduk Setikar Kampung  (MDSK).  Sementara  di  kabupaten  (seluruh  Aceh)  hanya  ada  satu  sebutan  yang tertuang dalam Perda adat (No. 10/2008), yaitu Majelis Adat Aceh (MAA). Selain itu, Pemangku adat memiliki posisi  paling  penting di masyarakat setelah kepala desa. Ia tidahanya memberi putusan  bagi  mereka  yang  melanggar  hukum  adat  tetapi  fatwanya    menjadi  pertimbangan
Khalwat  ini  merupakan  sesuatu  yang  telah  dipraktekkan  sejak  lama  dan  juga menjadi  sesuatu  hal  yang  biasa  terjadi  di  setiap  tahunnya.  Pada  tahun-tahun belakangan ini, jumlah praktek pernikahan ini semangkin meningkat di setiap tahunnya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya terjadi satu atau bahkan dua tahun sekali. Pada tahun 2016, ada sepasang remaja yang terbukti melakukan  Khlawat  yang  kemudian  dinikahkan  oleh  Pemangku  adat. Kemudian, jumlah ini cukup signifikan di tahun 2017, yakni tiga pernikahan dan bertahan di tahun 2018 (tiga pernikahan). Jumlah ini sedikit lebih meningkat di tahun  2019  yang  berjumlah  empat  pasangan  remaja  yang  dinikahkan  karna khalwat. 5 Dengan demikian, dapat dicatat bahwa pada tahun 2016-2019 ada 11 (sebelas)  pasangan  remaja  yang  terbukti  melakukan  Khalwat  yang  kemudian dinikahkan oleh Pemangku adat. Sementara yang menikah tidak karna Khalwat hanya ada 2 (dua) pasangan. Hal yang kemudian mengejutkan bagi saya adalah bahwa  praktek  pernikahan  karna  Khalwat  ini,  dari  jumlah  yang  ada,  pada umumnya  berada  di  bawah  umur  (19  tahun),  terutama  mereka  yang  mesih duduk  di  bangku  Sekolah  Menengah  Pertama/Sekolah  menengah  Atas (SMP/SMA), dan hanya ada sedikit di antaranya yang lebih dari usia 19 tahun, yakni tiga pasangan.
Hal  yang  kemudian  menarik  dari  jumlah  praktek  pernikahan  karna Khalwat  itu  ialah  memiliki  belbagai  model  kecenderungan  Seperti,  dilakukan atas dasar keterpaksaan dan ketidaksiapan mereka untuk dinikahkan. Akibatnya, tiga  dari  jumlah  pernikahan  tersebut  tidak  lebih  daripada  rekayasa  sosial  dan menjadikan  pernikahan  sebagai  formalitas  merupakan  tujuan  utama  mereka untuk mematuhi hukum adat yang berlaku. Menariknya, mereka memutuskan
penting bagi kepala desa guna menjalankan pemerintahannya. Pemahaman yang lebih lengkap tentang lembaga adat ini telah digambarkan dengan baik dalam Perda Aceh (nomor 10/2008 Tentang Lembaga Adat) bahwa lembaga adat adalah  merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh komunitas masyarakat tertentu guna sebagai wahana untuk membantu pemerintahan dalam pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  dan  menyelesaikan  belbagai  masalah  yang  ada  di masyarakatan. Lembaga ini juga berfungsi untuk menjaga keamanan, ketentramaan, kerukunan dan terutama menerapkan segala ketentuan adat yang berlaku.
5 Data ini ditemukan dari hasil observasi dan wawancara saya dengan pihak-pihak tertentu, yakni kepala desa, imam desa dan terutama Pemangku adat. Sayangnya, jumlah pernikahan Khalwat ini, sejak pertama kali diberlakukan hingga kini, tidak ditulis ataupun dijadikan sebagai arsip desa. Hal ini disadari, dalam salah satu wawancara saya dengan pihak adat,  perbuatan memalukan ini (Khalwat)  tidak  sepatutnya  dijadikan  sebagai  dukomentasi  desa.  Hal  ini  dilakukan  atas permintaan mereka yang terbukti melakukan Khalwat.
Vol.6 No. 1 Juni 2020 | 130
untuk  cerai  setelah  dinikahkan  oleh  Pemangku  adat.  Kendati  demikian,  juga tidak sedikit di antara mereka (empat dari jumlah pernikahan karna Khalwat) yang  tetap  melanjukan  pernikahnnya,  sekalipun  dilakukan  atas  dasar keterpaksaan. Faktanya bahwa pernikahannya tersebut juga tidak lebih harmonis daripada  mereka  yang  menikah  tidak  tidak  karna  Khalwat  itu.  Hal  ini  dapat dilihat dari kerukunan dan keharmonisan rumah tangga mereka yang hingga saat ini  mesih  terus  dipertahankan  dengan  penuh  harapan  dan  impian  masing- masing mereka.
Kecenderungan  lainnya  yang  tidak  dapat  dihindari  adalah  bahwa  ada beberapa di antara jumlah prakter pernikahan tersebut (empat pernikahan) yang dilakukan  atas  dasar  kerelaan  dan  secara  sengaja  memanfaatkan  hukum  adat sebagai justifiksi pernikahan mereka yang sejak semula tidak mendapat restu dari salah satu atau masing-masing dari kedua orang tua mereka. Sehingga, mereka memutuskan untuk melanggar kententuan adat agar dapat menikah dan pada waktu bersamaan, secara sadar, bahwa mereka siap menerima konsekuensi adat dengan  membayar diat adat  yang  jumlahnya  cukup  ekonomis.  Hal  yang kemudian  menarik  dari  kedua  kecenderungan  tersebut  adalah  masing-masing kedua  orang  tua  mereka  pada  akhirnya  (dengan  penuh  keterpaksaan) mendukung langkah Pemangku adat untuk dapat menikahkan anak mereka.
Kemudian, fakta yang menarik lainnya adalah bahwa pernikahan yang ada di desa Batu Bedulang ini adalah umumnya karna Khalwat. Selain dari hasil survei  di  lapangan,  juga  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  salah  seorang khatib Jum’at yang pernikahannya juga karna Khalwat, tanpa ragu ia mengatakan bahwa “pernikahan  yang ada  di  desa  ini,  selain karna  Khalwat,  hanya  sedikit
No  Tahun Jumlah Pernikahan 1. 2016 1 2. 2017 3 3. 2018 3 4. 2019 4
131 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
sekali yang menikah tidak karna Khalwat”. 6 Bahkan, umumnya, pernikahan yang ada  di  desa  ini  tanpa  pencatatan  pernikahan.  Padahal  disadari,  di  salah  satu kesimpulan  Christine  G.  Schenk,  pasca-tsunami  (2004)  pemerintah  Aceh bersama  para  ulama  kerap  mengkampanyekan  betapa  pentingnya  pencatatan pernikahan  guna  menjamin  hak-hak  istri  dan  anak  yang  pada  tahun-tahun sebelumnya kurang mendapat perhatian dan nyaris tidak sama sekali dilakukan. Hingga  saat  inipun,  pernikahan  yang  tidak  terdaftar  mesih  tetap  terjadi  dan diterima di masyarakat perdalaman. 7
Dengan  demikian,  mempertimbangkan  semua  itu,  dirasa  perlu  untuk mempertanyakan  lebih  lanjut  bahwa  mengapa  Pemangku  adat  menjadikan pernikahan sebagai sanksi Khalwat? Pertanyaan ini disadari bahwa di satu sisi, pemberlakukan  pernikahan  karna  Khalwat  nyatanya  tidak  dapat  dibuktikan bahwa  mereka  benar-benar  telah  melakukan  pelanggaran  berat  (zina)  yang dalam hukum jinayat sendiri tidak sama sekali dikenai sanksi kecuali dicambuk, begitu juga halnya dengan sanksi zina. Sementara di sisi lainnya yang lebih rumit ialah terkait adanya dualisme dalam penyelesaian kasus Khalwat; hukum adat (Perda adat No. 10/2008) dan hukum jinayat (Perda syariat No. 6/2014). Kedua hukum  ini,  tidakhanya  dapat  digunakan  sebagai  sumber  hukum  tetapi keberadaannya  juga  memiliki  kekuatan  dan  kewenangan  yang  sama  dalam menyelesaikan  pelanggaran  syariat  Islam  yang  ada  di  Aceh. 8 Walhasil,  dari beberapa  respon  yang  diwawancarai  (terutama  bagi  mereka  yang  melakukan Khalwat),  sukses  dibuat  bingung.  Manakala  mereka  dikenai  sanksi  adat  yang pada dasarnya tidak siap untuk dinikahkan dan lebih memilih untuk dicambuk. Kemudian,  untuk  mendiskusikan  jawaban  itu,  perlu  kiranya  disadari bahwa studi hukum adat bukanlah hal yang baru di Indonesia. 9 James T. Siegel
6 Wawancara dengan Rijalul Amri, September 2017.
7 Christine  G.  Schenk,  'Islamic  Leaders  and  the  Legal  Geography  of  Family  Law  in  Aceh, Indonesia', University of Zurich: Geographical Journal , 184.1 (2018), 8–18.Christine G. Schenk, 'Legal and Spatial Ordering in Aceh, Indonesia: Inscribing The Security of Female Bodies Into Law', University of Zurich: Geographical Journal , 51.5 (2019),  1128–44.
8 Nanda Amalia Yusrizal, Mukhlis and Abstract, ‘Adat Court Vs Syar’iyah Court: Study of the Legal Culture of Aceh Communities Completing the Khalwat Cases’, International Journal of Recent Technology and Engineering , 7.6 (2019), hlm. 1367–1370. Syahrizal Abbas Dkk, Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2014), 66.
9 Taufik Abdullah, 'Adat and Islam: An Examination of Conﬂict in Minangkabau', Indonesia , 2.10 (1966), 1–24.; Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Indonesia (Jakarta: INIS, 1998).; Abdul Ghoffr Muhaimin, The Islamic Traditions of Cirebon: Ibadat and Adat among Javanese Muslims (Canberra:  ANU  E  Press,  2006).  Eka  Srimulyani,  ‘Islam,  Adat,  and  The  State:
Vol.6 No. 1 Juni 2020 | 132
misalnya, 10 seorang  antropologi  yang  fokus  kajiannya  di  Aceh  Pidie  dan sekaligus rangsangan atas apa yang telah Clifford Geertz lakukan di Jawa, 11 telah memperlihatkan  bagaimana  hukum  adat  telah  mempengaruhi  di  setiap  aspek kehidupan masyarakat Aceh (sebelum berlakunya Perda syariat, 1999). Sehingga, ia  memiliki peran sentral di beberapa bidang tertentu, yakni dalam hal  keluarga dan  perdagangan.  Kajian  etnografis  lainnya  juga  pernah  dilakukan  oleh  John Bowen, sebagaimana yang diungkapkan Siegel bahwa ia melakukan kajian secara mendalam  tentang  adat  di  masyarakat  besuku  Gayo  ini. 12 Kahn  mengatakan bahwa narasi yang dibangun Bowen merupakan khazanah antropologi modern pertama yang paling otoritatif tentang budaya dan masyarakat yang sebelumnya telah didokumentasikan secara rapi dalam karya kaum islamis Belanda, Snouck Hurgronje, pada tahun 1903. 13
Mempelajari  hukum  adat  merupakan  konsep  paling  penting  untuk memahami  kehidupan  masyarakat  Aceh  dalam  dewasa  ini.  Meskipun, mempelajarinya kembali nyatanya mesih kurang mendapat perhatian, terutama tentang  praktek  pernikahan,  atau  istilah  Arskal  Salim,  “kurang  dihargai”. 14 Kamaruzzaman , dalam  sebuah  risetnya,  mencoba  memperlihatkan  kembali eksistensi institusi adat yang kini mulai terkikis di tengah dinamika Perda syariat dan politik lokal. Menurutnya, mempertahankan hukum adat, meskipun tidak sedikit yang menolak budaya lokal ini sebagai budaya tidak islami, paling tidak,
Matrifocality in Aceh Revisited’, Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies , 48.2 (2010), 321–42. Roberth Kurniawan  Ruslak  Hammar,  ‘The  Existence  of  Customary  Rights  of  Customary  Law Community and Its Regulation in the Era of Special Autonomy of Papua’, Journal of Social Studies Education Research , 9.1 (2018), 201–13.
10 James T. Siegel, The Rope of God (California: University of California Press, 1969), 138-140.
11 Clifford Geertz, 'Ritual and Social Change: A Javanese Example', American Anthropologist , 59.1 (1957), hlm. 32–54.; Clifford Geertz, The Religion of Java (New York: Free Press, 1964).; Clifford
Geertz, The Interpretation of Cultures: Selected Essays (New York: Basic Books, 1973).
12 John R. Bowen, ‘The Transformation of an Indonesian Property System: Adat, Islam, and Social  Change  in  the  Gayo  Highlands’, American  Ethnologist ,  15.2  (1988),  93–274.;  John  R.
Bowen, 'Elaborating Scriptures: Cain and Abel in Gayo Society', Man , 27.3 (1992), 495–516.; John R. Bowen, Muslims through Discourse: Religion and Ritual in Gayo Society (New Jersey: Princeton University  Press,  1993),  hlm.  3-17.  John  R.  Bowen, Islam,  Law,  and  Equality  in  Indonesia:  An Anthropology of Public Reasoning (Cambridge: Cambridge University Press, 2003). John R. Bowen,
A New Anthropology of Islam (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).
13 Joel S. Kahn, 'Sumatran Politics and Poetics: Gayo History: Gayo History, 1900-1989. JOHN R. BOWEN', AnthroSource: American Ethnologist , 19.4 (1992), 842.
14 Arskal Salim, “Politics, Criminal Justice and Islamisation in Aceh”, Presented at the ALC Occasional (Melbourne Law School: University of Melbourne, 18 Agustus 2009), 9.
133 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
dapat  mempertahankan  hubungan  sosial  dan  sekaligus  guna  menyelesaikan belbagai konflik yang ada di setiap masyarakat. Selain itu, juga berfungsi sebagai mewakili pemerintah Aceh dalam menerapkan Perda syariatnya, terutama untuk melestarikan kembali warisan budaya lokal Aceh. 15
Studi  hukum  adat  yang  secara  spesifik  mendiskusikan  tentang pemberlakuan  pernikahan  karna  Khalwat  juga  pernah  dilakukan  Barmawi. Kendatipun  kajiannya  tidak  begitu  mendalam  dan  sudud  pandang  kajiannya terlalu  bersifat  subjektif  dengan  menggunakan  hukum  Islam  untuk  menilai hukum  adat  yang  berlaku  di  Trumon  Tengan  (Aceh  Selatan),  paling  tidak, memberikan  catatan  penting  bahwa  ada  dua  faktor  mengapa  Pemangku adat menjadikan pernikahan sebagi sanksi Khalwat, yakni ketentuan hukum adat dan pencegahan perzinahan. 16 Sementara di wilayah lainnya yang merupakan objek kajian ini (Batu Bedulang) sedikit berbeda dengan menambah satu faktor, yakni menutupi malu keluarga. Sebagaimana yang akan dijelaskan pada artikel ini. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  sosiologi-antropologi  yang mengasumsikan  bahwa  hukum  adat  di  masyarakat  Batu  Bedulang  ini  telah menjadi suatu ketetapan dan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan segala perbuatan yang melanggar syariat Islam, terutama tentang larangan berkhalwat. Selain  itu,  riset  tentang  hukum  adat  ini  merupakan  bagian  penting  guna memahami  kultur  yang  ada  di  masyarakat. 17 Data  yang  diperoleh  dalam penelitian  ini  mengacu  pada  sejumlah  buku,  jurnal  dan  laporan  penelitian. Sementara, penelitian empiris dilakukan selama kurun waktu kurang lebih empat tahun. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung kurang lebih satu tahun dan secara intensif dimulai sejak awal April 2016 hingga akhir Juli 2017. Sementara yang kedua adalah tiga tahun, dari akhir 2017 hingga pertengahan 2019 dan lebih fleksibel untuk dilakaukan. Dengan kata lain, pada tahap kedua ini lebih banyak dikerjakan melalui seluler dan pada waktu tertentu juga  survei  ke  lapangan,  selain  menemukan  fakta  baru,  sekaligus  untuk mengkonfirmasi data yang diperoleh selama kerja dilapangan (tahap awal). Hal ini dilakukan, karena saya sedang proses belajar di kota pendidikan, Yogyakarta.
15 Bustamam-Ahmad.
16 Barmawi,  'Pernikahan  Pasangan  Di  Bawah  Umur  Karena  Khalwat  OlehTokoh  Adat Gampong  Menurut  Tinjauan  Hukum  Islam:  Studi  Kasus  Di  Kecamatan  Trumon  Tengah Kabupaten Aceh Selatan', Jurista , 6.2 (2017), 205–21.
17 Peter Burke, History And Social Theory (New York: Cornell University Press, 1992), hlm. 118. John  Milbank, Theology  and  Social  Theory:  Beyond  Secular  Reason ,  Second  edi  (USA:  Blackwell Publishing, 2006), 1-4.
Selama  dilapangan,  saya  mewawancarai  sebanyak  yang  dibutuhkan secara  acak.  Lebih  dari  40  responden  yang  terdiri  dari  sejumlah  masyarakat, aparatur desa, tokoh adat dan dilengkapi dengan informasi yang diperoleh dari mereka  yang  menikah  karna  Khalwat.  Wawancara  ini  dirancang  guna memperoleh  pemahaman  tentang  alasan  Pemangku  adat  menjadikan pernikahan sebagai sanksi Khalwat. Selain itu, selama kerja dilapangan, secara langsung saya menghadiri tujuh persidangan adat dan berserta resepsi penikahan mereka yang diselenggarakan satu minggu setelah diputuskan oleh pengadilan adat bahwa mereka terbukti melakukan Khalwat. Selebihnya, tidak dapat saya hadiri,  karena  berada  di  luar  daerah.  Kendati  demikian,  tidak  mengabaikan informasi yang terus berkembang dan terutama tetap mewawancari mereka yang menikah karna Khalwat itu.
Kemudian,  dari  beberapa  persidangan  yang  dapat  dihadiri,  saya mendapatkan  pemahaman  penting  tentang  kebijakan  yang  diterapkan Pemangku  adat  dalam  memutuskan  kasus  Khalwat.  Dengan  kata  lain, melakukan kegiatan ini membantu saya memahami kecenderungan Pemangku adat, yang berfungsi sebagai hakim di persidangan adat ini, lebih mengutamakan suara para saksi mata daripada mempertimbangkan suara-suara mereka (orang yang melakukan Khalwat) dan tanpa mempertanyakan secara serius mengapa mereka melakukan perbuatan itu. Karna menurut hakim adat bahwa alat bukti yang  sulit  untuk  diabaikan  ialah  memperdapati  perbuatan  mereka  secara langsung.
Selama proses wawancara, perihal yang menarik bagi saya adalah bahwa mereka  yang  pernikahannya  karna  Khalwat  tidak  merasa  enggan  untuk menceritakan  persoalan-persoalan  mereka  kepada  saya,  meskipun  saya berulangkali  mengatakan  bahwa  saya  adalah  seorang  mahasiswa.  Sebaliknya, mereka  tampak  begitu  senang  karna  ada  seseorang  di  luar  daerah  yang  mau mendengarkan semua cerita mereka, yang nyatanya orang-orang sekitarnya tidak begitu  memperdulikannya  betapa  tidak  inginnya  mereka  untuk  dinikahkan. Meskipun mengakui secara jujur bahwa apa yang telah mereka perbuat itu telah melanggar  ketentuan  adat.  Namun  jika  saja  bisa  memilih,  mereka  lebih  baik dicambuk daripada dinikahkan. Hal ini, selain tidak ingin dinikahkan, mereka berupaya meyakinkan bahwa apa yang telah diperbuat tidak menyalahi aturan Agama dalam bentuk pelanggaran berat (zina) selain hanya sekedar berbicara di tempat sunyi. Hal ini mereka lakukan karna begitu dibatasinya hubungan laki- laki  dan  perempuan  dalam  hubungan  sosial.  Sehingga,  berbicara  di  tempat umum  merupakan  sesuatu  yang  mesti  dihindari.  Dengan  demikian,  menjadi
135 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
beralasan  mengapa  kemudian  mereka  begitu  beraninya  melanggar  ketentuan adat  yang  berlaku.  Hal-hal  yang  semacam  inilah  yang  nyaris  tidak  menjadi pertimbangan bagi hakim adat untuk menggugurkan pemberlakukan pernikahan di bawah umur ini.

## Proses Hukum Adat Dalam Menangani Kasus Khalwat
Salah satu fakta yang menarik dari kehidupan sosial yang ada di desa Batu  Bedulang  ini  ialah  bahwa  mereka  tidak  sama  sekali  mempersoalkan ataupun mempertentangkan antara hukum adat dan Islam (fikih). Melainkan, keduanya merupakan suatu kesatuan yang utuh, saling menyentuh satu sama lain yang  digunakan  secara  bersamaan  dalam  kehidupan  sehari-hari  mereka,  baik dalam  hal  ibadah  maupun  hubungan  antar  sosial.  Bagi  mereka,  hukum  adat diyakini  sebagai  tameng  syariat  Islam.  Dengan  kata  lain,  seseorang  yang melanggar ketentuan adat, maka sama halnya dengan menyimpang dari syariat Islam. Adat ngon hukom lagee zat ngon sifeut (adat dengan Islam seperti zat dengan sifat, menyatu dan tidak bisa dipisahkan), begitu lah slogan yang menggema di kehidupan  masyarakat  bersuku  Gayo  ini  yang,  menurut  Bowen, 18 telah mengislamkan dirinya sejak abad ke-17M.
Fenomena  dari  kedua  hukum  yang  ada  di  desa  Batu  Bedulang  itu bukanlah sesuatu yang baru, jika kemudian ingin dihubungkan. 19 Para sarjana, seperti  Gunawan  Adnan, 20 berupaya  menemukan  titik  temu  bahwa  keduanya
18 John R. Bowen, hlm. 4.
19 Pada abad ke-7 M. hukum adat dalam  tradisi Alkitab dipandang sebagai suatu hukum yang sejajar dengan hukum Agama mereka. Keduanya digunakan secara bersamaan dalam keseharian tanpa  saling  mendominasi.  Menurut  Rachmi,  hukum  adat  merupakan  sebuah  tradisi  terbuka yang  sangat  memungkinkan  untuk  mengisi  bersama  hukum  lainnya,  terutama  hukum  Islam.
Dalam  koneks  Indonesia,  kedua  hukum  ini  diterima  secara  meluas,  bahkan  perkembangan hukum Islam dipandang sebagai hukum adat yang selalu harmonis dalam konteks keadilan. Apa yang  dikatakan  Rachmi  nyatanya  tidak  seindah  yang  digambarkan  Zezen  dalam  suatu penelitiannya  bahwa  hukum  adat  merupakan  suatu  gerakan romantic  legal yang  diproduksi  di Eropa abad ke-18 yang kemudian diperkenalkan Van Vollenhoven ke-Indonesia sebagai salah satu strategi untuk mendukung dan sekaligus mempromosikan pemerintahan kolonial Belanda untuk menjinakkan hukum Islam. Rachmi Sulistyarini, ‘The Contact Point of Customary Law and Islamic Law (Legal History Perspective)’, International Journal of Social Sciences and Management ,
5.2  (2018),  hlm.  51–59.;  Zezen  Mutaqin,  “Indonesian  Customary  Law  and  European Colonialism: A Comparative Analysis on Adat Law”, Jeail: Journal of East Asia and International
Law , 4.2 (2011),  351–76.
20 Gunawan  Adnan,  "Islamic  and  Customary  in  Aceh  Darussalam  Constitution", Heritage  of Nusantara , 2.2 (2013), 146–64.
Vol.6 No. 1 Juni 2020 | 136
memiliki hubungan cukup erat dan sulit dibedakan dalam praktek sosial. Jikapun ingin  dibedakan,  sebagaimana  yang  disampaikan  Snock  Horgrognje, 21 maka dapat  dikatan  bahwa  di  kehidupan  bermasyarakat,  Aceh  lebih  sering menggunakan  hukum  adatnya  daripada  hukum  Islam.  Hal  ini,  nyatanya kemudian dibuktikan oleh Bowen bahwa hampir seluruh kehidupan masyarakat bersuku Gayo ini menggunakan adat, baik itu terkait dengan ekonomi, politik, perdagangan dan pertanian. 22
Adat dan Diat
Hukum  adat  yang  begitu  kuat  di  desa  Batu  Bedulang  ini  membuat masyarakat, terutama 13 desa lainnya, kerap berhati-hati jika memasuki kawasan bersuku Gayo ini. Tidak jarang di antara mereka juga melanggar ketentuan adat yang berlaku. Sehingga, tidak bisa tidak untuk terpaksa mentaati dan menerima segala  konsekuensi  yang  ada.  Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  pada pendahuluan bahwa “seseorang yang terbukti melakukan Khalwat, maka akan dinikahkan oleh Pemangku adat”. Dengan demikian, mereka yang melakukan Khalwat,  maka  akan  dibawa  ke  pengadilan  adat  oleh  pemuda  desa  yang memperdapati  perbuatan  tersebut  guna  untuk  diintrogasi  dan  diadili.  Proses persidangan adat yang hanya terdiri dari satu hakim ini, yakni Pemangku adat sendiri, memerlukan waktu 5 jam-an lebih yang dihadiri sejumlah perangkat desa yang  terdiri  dari  kepala  desa,  imam  desa,  kepala  pemuda  dan  tokoh-tokoh penting lainnya, terutama para saksi dan masing-masing dari kedua orang tua mereka.
Proses persidangan adat yang dilakukan di rumah Pemangku adat itu tampak begitu sederhana, berdindingkan kayu dan beralaskan tanah yang hanya dilapisi dengan tikar. Proses persidangan juga sama seperti yang ada di lembaga pengadilan Agama, meskipun tidak begitu formal. Pada proses persidangan yang berlangsung  terbuka  ini,  saya  berkesempatan  untuk  mengamati  tentang bagaimana  mereka  mengajukan  pembelaan  dan  secara  meyakinkan  bahwa tindakan tersebut tidak melewati batas pelanggaran berat selain hanya sekedar berbicara  berdua-berduan  di  tempat  sunyi,  meskipun  secara  sadara  bahwa perbuatan ini menyalahi ketentuan adat. Hal ini mereka lakukan terkait adanya batasan komunikasi antara lawan jenis yang bukan mahram dan berbicara secara intensif merupakan suatu yang mesti dihindari dalam hubungan sosial. Hal-hal semacam ini lah yang nyaris tidak menjadi pertimbangan hakim adat. Karna alat
21 Hurgronje, The Achehnese . 22 John R. Bowen,  3.
137 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
bukti  yang  ada  dan  sulit  untuk  dibantahkan  ialah  memperdapati  perbuatan mereka secara langsung, sekalipun tidak melakukan zina.
Kemudian,  setelah  melalui  proses  persidangan  adat,  mereka  dapat dinikahkan  dengan  memberikan  mahar  dua  Mayam  emas  melalui  putusan pengadilan  adat. 23 Selain  itu,  seorang  laki-laki  tidakhanya  memberikan  mahar kepada  seorang  perempuan  yang  akan  dinikahinya,  tetapi  ia  juga  harus memberikan  uang  (dua  juta  rupiah)  kepada  Pemangku  adat  guna  untuk menyelenggarakan  resepsi  pernikahan  mereka  yang  dilaksanakan  secara sedarhana  di  rumah  adat  yang  dihadiri  dari  masing-masing  pihak  keluarga mereka.  Dengan  demikian,  dari  mulai  akad  nikah  sampai  dengan  resepsi pernikahan telah dipersiapkan oleh pihak adat, melalui uang tersebut.
Sanksi  bagi  mereka  yang  melanggar  ketentuan  adat  ini  tidakhanya dinikahkan, membayar mahar dan uang, tetapijuga berkewajiban  membayar diat lainnya  berupa  “satu  ekor  kambing  jantan”  yang  hanya  diberikan  kepada pemuda desa. Sanksi adat ini akan semangkin bertambah nilainya kepada setiap aparatur desa yang terbukti melanggar ketentuan adat, tidakhanya dinikahkan tetapijuga diberhentikan dari jabatan yang ada di desa (jika ia memiliki jabatan tertentu).  Jika  pun  ia  mempunyai  istri  maka  dapat  diceraikan  dan  sekaligus membayar diat uang (15 juta) kepada istrinya tersebut dan sembari memberikan tiga ekor kambing jantan kepada pemuda desa. Sanksi adat yang ada di desa ini hampir sama dengan apa yang ada di wilayah lainnya. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan Yusrizal beserta koleganya di kecamatan berbeda. Di desa Ingin  Jaya,  Rantau,  Aceh  Tamiang  misalnya.  Meski  tidak  memberlakukan pernikahan tetapi dengan pengusiran dari desa serta membayar diat satu ekor kambing dan uang sebesar dua juta rupiah sudah cukup untuk membuat orang- orang  yang  ada  di  desa  atau  desa  lainnya  merasa  takut  dan  berhati-hati  jika memasuki kawasan hukum adat. 24
Fakta yang menarik bahwa pemberlakuan diat tersebut memiliki nilai- nilai  mistik  dan  ekonomis.  Hingga  kini,  masyarakat  meyakini  bahwa diat ini dapat menolak bencana alam atas perbuatan mereka dan sekligus diharapkan dapat  memurnikan  kembali  tanah  tempat  di  mana  mereka  tinggal  yang  telah dikotori  oleh  orang-orang  yang  melakukan  Khalwat.  Hal  lainnya  bahwa  satu ekor kambing jantan nyatanya memiliki nilai cukup tinggi di masyarakat, delapan ratus  ribu  hingga  satu  juta  lebih.  Menariknya, diat ini  didistribusikan  kepada
23 Di Aceh dikenal dengan sebutan mayam . Satu mayam = 3,33 gram emas.
24 Yusrizal, Mukhlis.
Vol.6 No. 1 Juni 2020 | 138
pemuda desa sebagai bentuk imbalan atas kinerja mereka bahwa setiap pemuda desa berkewajiban untuk mengontrol, menangkap dan menindak lanjuti orang- orang yang melakukan Khalwat.
Diat  berupa  satu  ekor  kambing  jantan  ini,  selain  diberikan  kepada pemuda  desa,  juga  dimanfaatkan  secara  bersama-sama,  yakni  dengan  cara dibakar di pinggir sungai dan kemudian dimakan sebagai hasil kinerja mereka dalam menjalankan eksistensi hukum adat. Dalam beberapa kesempatan, selain ikut  serta,  saya  juga  sangat  menikmati diat ini  sebagai  bentuk  strategi  untuk memahami hirukpikuk yang berlangsung selama satu harian penuh (pagi hingga menjelang sore) dan sekaligus mencermati dua fenomena yang mungkin tidak pernah terjadi di wilayah lainnya. Di satu sisi, ada seseorang yang bersusah payah membayar diat adat dan bahkan mereka (orang tua dari anak yang melakukan Khalwat)  yang  ekonominya  menengah  kebawah  harus  meminjam  uang  ke tetangga sebelah yang belum tentu ada. Sementara di waktu yang bersamaan, ada  fenomena  di  mana  sekelompok  pemuda  begitu  menikmati diat dengan penuh tawa, senang-gembira dan sembari diiringi dengan gemuruhnya musik. Fenomena yang sulit dipahami dan dijelaskan dalam artikel ini adalah mereka  yang  merestui  dan  mendukung  penuh  Pemangku  adat  untuk menikahkan  anaknya,  secara  sadar  bahwa  mereka  juga  harus  bersusah  payah membayar diat yang  justru  memberatkan  mereka  sendiri.  Hal  ini  dilakukan sebagai  bentuk  ketaatan  mereka  terhadap  adat  dan  di  waktu  bersamaan  hati nurani  mereka  menolak  untuk  diberlakukan diat .  Namun,  tidak  dengan pernikahan.
Kendati  demikian,  Praktek-praktek diat tersebut  tetap  diberlakukan hingga kini dan akan dinikmati bagi mereka yang bertugas sebagai polisi adat (pemuda  desa).  Hal  seperti  inilah  untuk  pertama  kalinya  direspon  oleh  salah seorang  warga.  Dewi  Sartika  yang  berprofesi  sebagai  guru  ini  secara  terang- terangan mengkritik pemberlakuan diat yang hanya menguntungkan satu pihak dan  kerap  merugikan  pihak  lainnya.  Menurutnya,  yang  pernikahannya  tidak karna  Khalwat, diat adat  dapat  didistribusikan  untuk  hal-hal  yang  sifatnya membangun desa. Hal ini karna pembangunan desa merupakan tujuan utama agar tidak tertinggal dari desa lainnya dalam hal infrastruktur. 25 Namun, saran dan kritikannya nyaris tidak menjadi pertimbangan dengan dalih bahwa diat adat hanya dapat diberikan kepada pemuda desa sebagai bentuk apresiasi masyarakat terhadap  kinerja  mereka  dalam  menjalankan  dan  mentertibkan  orang-orang
139 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
yang melanggar ketentuan adat. Bahkan, dalam suatu wawancawa saya terhadap kepala  desa, 26 “tanpa  pemuda  desa  maka  hukum  adat  sulit  untuk  dapat diterapkan”  dan  menariknya  lagi  bahwa  mereka  tidak  dapat  menjalankan tugasnya tanpa dia tersebut.
Kemudian,  selama  di  lapangan,  saya  mendengar  rumor  yang berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat  bahwa mantan  kepala  desa  pernah melakukan  Khalwat. 27 Kasus  yang  terjadi  ketika  ia  mesih  menjabat  sebagai kepala desa ini tidak memberikan keterangan cukup jelas. Faktanya, hingga kini ia  tidak  pernah  diadili  dan  diproses  melalui  pengadilan  adat.  Umumnya, masyarakat  bersikap  tidak  peduli  dengan  apa  yang  saya  tanyakan  dan  hanya sedikit  di  antara  mereka  yang  kerap  kali  berbisik-besik  ketika  menceritakan kepada saya tentang kasus ini dan selalu diakhiri dengan sebuah pesan “jangan beritahu  kepada  orang  lain”.  Untuk  mengkonfirmasi  hal  ini,  saya  berupaya memberanikan diri untuk bertanya kepada pihak-pihak yang dianggap cukup tau tentang kasus ini. Seperti, kepada desa yang baru dilantik di tahun 2017, ketua pemuda, imam desa, khatib jumat, Pemangku adat dan aparatur desa lainnya. Faktanya, kebanyakan dari mereka berupaya menutupi kasus ini dengan berdalih bahwa ia tidak terbukti melakukan Khalwat.
Pada  akhirnya,  jikapun  mantan  kepela  desa  ini  dianggap  terbukti melakukan  Khlawat,  masyarakat  tidak  mempunyai  keberanian  untuk mengangkat kasus ini ke pengadilan adat, sekalipun kini ia tidak lagi menjabat sebagai kepala desa. Bahkan, hanya sekedar untuk menceritakan kepada saya, yang  bukan  warga  desa,  begitu  sangat  hati-hatinya.  Hal  ini,  dalam  beberapa pernyataan  masyarakat,  dikarnakan  kepribadiannya  yang  sangat  dikagumi masyarakat luas. Seperti,  kesuksesannya dalam beberapa hal; membangun desa dan  terutama  kepeduliannya  terhadap  orang-orang  yang  membutuhkan bantuan.  Namanya  kini  mesih  tetap  disegani  dan  dihormati  tidakhanya masyarakat  sekitarnya  tetapijuga  kepenjuru  desa  lainnya.  Atas  jasanya  selama menjabat sebagai kepala desa, kini di masyarakat ia diangkat sebagai orang yang dituakan guna menjadi panutan dan sekaligus fatwanya menjadi pertimbangan penting dalam memutuskan belbagai persoalan yang ada di masyarakat.
26 Wawancara dengan Salman, Agustus 2018
27 Ahmad Jais adalah seorang yang pernah menjabat sebagai kepala desa selama 2 periode dan berakhir  jabatannya  pada  pertengahan  2016.  Rumor  ini,  menurut  kebanyak  dari  masyarakat, terjadi ketika ia sedang menjabat sebagai kepala desa.
Pertimbangan Pemangku Adat Menjadikan Pernikahan Sebagai Sanksi Khalwat
Ada  tiga  hal  mengapa  kemudian  Pemangku  Adat  menjadikan pernikahan sebagai sanksi Khalwat, yakni aturan adat itu sendiri, menutupi malu keluarga  dan  yang  terakhir  ialah  terkait  dengan  adanya  dalil  keagamaan  yang secara  tidak  langsung  mengatur  tentang  larangan  berkhalwat.  Untuk  yang pertama  ini,  Pemangku  adat  secara  fasih  menjelaskan  bahwa  “berlakunya pernikahan bagi mereka yang berkhalwat merupakan suatu praktek atau tradisi yang  telah  diberlakukan  sejak  lama,  dan  bahkan  sebelum  berlakunya  hukum jinayat, yang pada perkembangannya dijadikan sebagai suatu ketetapan hukum”. Menurutnya,  kesepakatan  masyarakat  untuk  memberlakukan  hukum  adat  ini merupakan  suatu  hal yang  tidak  dapat  dinegosiasikan  dan  apalagi  meragukan tentang  ketidak  sesuaiannya  dengan  ketentuan  syariat  Islam. 28 Sepanjang wawancara  saya  dengannya,  tampaknya  ia  tidak  mempersoalkan  dan mempertentangkan kedua hukum ini. Melainkan keduanya saling melengkapi, beringan dan berkerjasama untuk menata kehidupan bermasyarakat. 29
Johan  Alamsyah  yang  bertugas  sebagai  Pemangku  adat  yang  dipilih langsung oleh kepala desa ini juga mengatakan bahwa “berlakunya pernikahan sebagai  sanksi  Khalwat  ini  merupakan  kelanjutan  dari  apa  yang  telah diberlakukan  sejak  bertahun-tahun  lalu  yang  kini  dianggap  sebagai  tameng syariat Islam”. Sehingga, “seseorang yang melanggar ketentuan adat, maka sama halnya  dengan  menyimpang  dari  syariat  Islam  itu  sendiri”. 30 Adat  bagi masyarakat Batu Bedulang ini, selain dianggap sebagai sesuatu yang sakral, juga lambang kesalehan bagi siapa saja yang mentaatinya dan kehinaan besar bagi yang melanggar ketentuan adat. Sehingga, salah satu cara untuk memurnikan kembali adat ini tidak cukup dengan hanya menikahkan mereka yang terbukti melakukan Khalwat melaikan membayar diat lainnya yang telah ditentukan. Penjelasan  Pemangku  ada  itu,  meski  ia  tidak  pernah  selesai  dalam pendidikan  formal  dasarnya,  tampaknya  ia  cukup  tau  banyak  tentang
28 Pemerintah  Aceh  pada  tahun  2014  telah  memberlakukan  larangan  Khalwat  bahwa“setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan (qanun no. 6/2014 Tentang Hukum Jinayat).
29 Johan Alamsyah, 30 November 2017.
30 Syariat Islam yang mereka pahami bukanlah syariat Islam yang ada di Aceh secara konstitusi melainkan dari Al-Quran. Mereka, terutama Pemangku adat sebagai sumber data utama riset ini, tidak begitu mempercayai bahwa qanun syariat Islam bersumber dari Al-Quran
141 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
kesejarahan  kerajaan  Aceh  dan  adat-istiadat  yang  berlaku.  Namun,  ia  tidak memiliki buku-buku terkait yang dibicarkannya kecuali hanya buku yang tersisa pasca banjir besar di tahun 2009. 31 Jika kemudian ingin dilacak dalam literatur yang  ada,  maka  benar  adanya  bahwa  pada  abad  17  M.  sampai  dengan pertengahan  19,  Aceh  mencapai the  golden  age dalam  segala  aspek  kehidupan masyarakat,  baik  itu  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  politik,  hukum, pertahanan dan ekonomi. Puncak keemasan yang diraih masyarakat Aceh pada waktu itu tidak terlepas dari pemberlakuan hukum adat sebagai pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan. 32
Hukum  adat  yang  diterapkan  pada  abad  itu  tampak  begitu  kuat  dan hukuman yang diberikan melebihi apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Salah satunya adalah tentang pengharaman memproduksi dan mengkonsumsi khamar bagi  orang  muslim.  Sementara  bagi  non-muslim  diberi  lisensi  resmi untuk  menggunakannya.  Kemudian,  apabila  melanggar  ketentuan  ini,  maka kedua tangan mereka akan di potong. Hal ini pun dibuktikan terhadap dua orang pekerja Eropa yang dihukum oleh Sri Sultatanah karena terbukti memproduksi khamar tanpa  lisensi. 33 Sanksi  lainnya  juga  ditemukan  dua  orang  masyarakat Aceh  yang  dihukum  dengan  menuangkan  timah  panas  ke  kerongkongan mereka,  karena  terbukti  mengonsumsi khamar .  Tidakhanya  itu,  berlakunya hukum cambuk sebanyak tiga kali apabila terbukti mengintip perempuan mandi dan hukuman akan semangkin berat kepada seseorang yang mengintip wanita kerajaan, yaitu sebelah matanya dicongkel. 34
Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa  pemberlakuan  hukum  adat memiliki  keterkaitan  cukup  erat  di  masa  lalu.  Sehingga,  tidak  mengheran kemudian bahwa hukum adat yang ada di desa ini begitu kuat dan sakral.  Hingga kini  pun  mereka  mesih  tetap  mempertahkan  eksistensi  adat  yang  telah diwariskan berabad-abad lamanya.

## Malu Dan Kehormatan Dalam Keluarga
Kemudian, selain karna tuntutan hukum adat yang telah diterapkan sejak lama, ada faktor lain mengapa Pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai
31 Desa Batu Bedulang, menurut rumor masyarakat, pernah terkena bencana banjir bandang. Sehingga, mereka terpaksa pindah mukim yang tidak jauh dari lokasi tersebut.
32 Rusjdi  Ali  Muhammad, Revitalisasi  Syariat  Islam  Di  Aceh:  Problem,  Solusi  Dan  Implementasi (Jakarta: Logos, 2003). xxvi
33 Hadi. 179-180. 185-186.
34 Ibid ., 190.
Vol.6 No. 1 Juni 2020 | 142
sanksi  Khalwat  ialah  untuk  “menutupi  malu  keluarga”.  Dalam  salah  satu wawancaranya,  Johan  Alamsyah  mengatakan  bahwa  “menjadikan  pernikahan sebagai  sanksi  Khalwat  pada  dasarnya  merupakan  permintaan  dari  keluarga pelaku  sang  perempuan  yang  kemudian  dijadikan  kesepakatan  bersama  di masyarakat”. 35 Hal ini dilakukan terkait dengan cara pandang masyarakat bahwa seorang perempuan yang sedang berdua-duaan dengan laki-laki di tempat sepi tanpa  ikatan  pernikahan  merupakan  perbuatan  yang  sangat  memalukan  dan dapat  mencoreng  nama  baik  keluarga.  Kosekuensinya,  ia  dianggap  sebagai perempuan tidak baik, kehormatannya dianggap telah hilang dan bahkan tidak ada laki-laki yang mau menikahinya kecuali dengan laki-laki tersebut. Dengan demikian,  menjadikan  pernikahan  sebagai  sanksi  Khalwat  merupakan  cara paling  tepat,  paling  tidak,  dapat  menutupi  segala  tuduhan  dan  anggapan masyarakat yang belum tentu benar itu.
Selain  itu,  dalam  kehidupan  masyarakat  bahwa  kehormatan  suatu keluarga  merupakan  suatu  hal  yang  paling  penting  untuk  dijaga  dan  akan melakukan apa saja untuk dapat bisa melindungi keluarga, terutama mereka yang memiliki  anak  perempuan.  Hal  ini  terkait  bahwa  kehormatan  suatu  keluarga akan  semangkin  terancam  ketika  memiliki  seorang anak  perempuan.  Dengan kata lain, tugas akan semangkin berat untuk dapat bisa melindungi anak-anak mereka.  Sehingga  larangan  berkhalwat  juga  bertujuan  untuk  melindungi  agar kehormatan perempuan dalam keluarga terus tetap terjaga.

## Ayat 17:32
Pertimbangan  lainnya,  selain  karna  ketentuan  adat  dan  menjaga kehormatan dalam keluarga, ialah terkait dengan adanya dalil keagamaan yang secara tidak langsung mengatur tentang larang melakukan Khalwat, yakni pada ayat  17:32  (janganlah  kamu  mendekati  zina,  sesungguhnya  itu  merupakan perbuatan keji dan seburuk-buruknya perbuatan). Pemangku adat mengatakan bahwa “larangan mendekati zina merupakan ketentuan untuk tidak melakukan Khalwat”. Sambungnya, berkhalwat merupakan pintu menuju zina. Sehingga, larangan  berkhalwat  merupakan  cara  yang  paling  tepat  untuk  mengindari perbuatan zina tersebut yang secara tagas Al-Quran malarangnya”. Menariknya, dalil ini lebih sering digunakan sebagai alat untuk menyangkal mereka yang tidak sepakat  tentang  berlakunya  hukum  adat,  terutama  berlakunya diat adat  bagi mereka yang melanggar hukum adat daripada kedua dalil lainnya. Dalil ini juga
143 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
kerap  dikampanyekan  sebagai  agenda  sosialisasi  bahwa  khalwat  merupakan perbuatan  yang  dilarang  dalam  Agama.  Sosialisasi  ini  dilakukan  di  tempat- tempat  tertentu,  seperti  mesjid,  majelis  taklim  dan  tempat  dakwah  lainnya, terutama  dalam  sidang  adat  untuk  menguatkan  kesadaran  mereka  dan masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam Agama. Dengan  demikian,  menjadi  beralasan  mengapa  kemudian  Pemangku  adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi Khalwat.
Selama di lapangan, pemangku adat tidak memberikan dalil lain, selain ketiga  dalil  di  atas.  Padahal,  jika  saja  mengetahui  lebih  jauh,  ia  bisa  saja memanfaatkan dukungan pemerintah Aceh (melalui Perda adat No. 10/2008) bahwa  “setiap  wilayah  mempunyai  hak  otonom  untuk  dapat  menyelesaikan belbagai  pelanggaran  syariat  Islam  berdasarkan  hukum  adat  yang  terdapat  di kabupaten  kota  (disebut  sebagai  Majelis  Adat  Aceh/MAA)  atau  tingkat  desa (nama  lembaga  adatnya  lebih  fleksibel  sesuai  aturan  desa)”,  pasal  3  dan  4. Ketidaktahuannya bukan karna pengetahuannya yang dangkal terhadap Perda syariat  yang  ada  di  Aceh,  tetapi  karna  memang  tidak  adanya  sosialisasi  dari pemerintah Aceh secara khusus. Bahkan hal yang menarik perhatian saya adalah bahwa masyarakat Batu Bedulang ini tidakhanya menyadari adanya dukungan pemerintah Aceh untuk memberlakukan hukum adat tetapi di watu bersamaan juga  tidak  mengetahui  bahwa  pemerintah Aceh  secara  resmi  memberlakukan hukum jinayat yang di dalam memuat larangan berkhalwat; sanksi Adat, selain dinikahkan juga berlaku diat berupa satu ekor kambing jantan melalui putusan pengadilan  adat.  Sementara  sanksi  dalam  Perda  syariat,  hanya  dicambuk sebanyak sepuluh kali melalui putusan pengadilan Mahkamah Syariah (di luar Aceh disebut sebagai pengadilan Agama).

## Pergulatan Hukum Adat (No. 10/2008) dan Jinayat (No. 6/2014) Dalam Menyelesaikan Kasus Khalwat Di Aceh
Sub tema ini pada dasarnya bukanlah fokus yang ingin saya diskusikan. Namun,  karna  riset  ini  tentang  hukum  adat,  terutama  dalam  menyelesaikan kasus  Khalwat.  Sehingga,  menjadi  persoalan  ketika  pemerintah  Aceh  yang secara  khusus  juga  meberlakuan  hukum  jinayat,  yang  sanksinya  jauh  berbeda dengan  apa  yang  ada  di  adat.  Pada  akhirnya,  masyarakat  dibuat  bingung. Manakala  mereka  dikenai  sanksi  adat  yang  pada  dasarnya  tidak  siap  untuk dinikahi  dan  lebih  memilih  sanksi  lain  (dicambuk).  Dengan  demikian, pertanyaan yang muncul adalah mengapa Pemangku adat lebih menggunakan hukum adatnya sebagai panduan untuk menyelesaikan kasus Khalwat daripada
Vol.6 No. 1 Juni 2020 | 144
hukum jinayat? Pertanyaan ini menjadi penting ketika hukum adat, sebagaimana pinjam  istilah  Syahrizal  Abbas,  bersifat  lokalistik,  sehingga  tidak  sama  antara satu daerah dengan yang lainnya. Hal ini tentunya akan menyebabkan kerumitan pemahaman  terhadap  keberadaan  hukum  adat  itu  sendiri.  Dalam  pengertian bahwa  hukum  adat  merupakan  hukum  tidak  tertulis  dan  akan  menghasilkan sanksi yang berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya yang belum tentu memberlakukan adat. Berbeda halnya dengan hukum jinayat yang berlaku untuk umum tanpa melihat orang dan tempat terjadinya pelanggaran. 36
Kendati demikian, kedua hukum yang berlaku di Aceh ini; hukum adat yang mendapat legitimasi melalui Perda adat dan jinayat yang juga mendapat legitimasi melalui Perda syariat, selain memiliki kekuatan dan kewenangan yang sama di depan hukum untuk dapat menerapkan syariat Islam (No. 10/2008 dan No. 6/2014) juga terdapat persoalan yang lebih kompleks; baik pemahan yang ambigu  dalam  menyelesaikan  kasus  Khalwat  juga  masing-masing  keduanya memiliki persoalan yang lebih rumit. Di satu sisi, berlakunya hukum adat selain dianggap  memiliki  kontrol  sosial  yang  efektif  juga  lahir  dan  tumbuh  dalam masyarakat  tertentu.  Sehingga,  cocok  dengan  kultur-budayanya,  paling  tidak, memiliki  beberapa  kelebihan.  Seperti,  para  pelaku  terhindar  dari  hukuman formal (cambuk), cepat tidak memakan waktu lama, ekonomis, menghilangkan dendam,  persaudaraan  tetap  terjaga  dan  membantu  pihak  pemerintah  Aceh dalam menerapkan syariat Islam, terutama memberikan sanksi bagi mereka yang melakukan Khalwat. 37
Sementara di lain sisi, juga terdapat belbagai kerumitan yang tidak bisa diabaikan.  Seperti  di  dalam  Perda  adat  tidak  memberikan  batasan  wewenang terkait  dengan  kasus  mana  yang  dapat  diputuskan oleh  hukum  adat.  Redaksi yang  dimunculkannya  bersifat  umum  bahwa  “setiap  masyarakat  Aceh  (desa) memiliki hak otonom untuk dapat menyelesaikan belbagai persoalan yang ada di  masyarakatnya,  terutama  untuk  menegakkan  syariat  Islam  berdasarkan hukum adat”  (Perda  adat  pasal  3  dan  4).  Sehingga,  dampak  yang  kemudian timbul  di  masyarakat  ialah  adanya  pihak-pihak  tertentu  yang  secara  sengaja memanfaatkan  wewenangan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  ini  yang kemudian  digunakan  secara  bebas,  terutama  menjadika  pernikahan  sebagai
36 Syahrizal Abbas dkk, 69.
37 Ibid , hlm. 68. Lihat juga  Al Yasa’ Abubakar & Marah Halim, Hukum Pidana Islam Di Aceh:
Penafsiran  Dan  Pedoman  Pelaksanaan  Qanun  Tentang  Perbuatan  Pidana ,  2nd  (Banda  Aceh:  Dinas Syariat Islam, 2011), 176-177.
145 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
sanksi dari perbuatan khalwat. Kendati demikian, dalam Perda tersebut terdapat catatan  penting  yang  kerap  diabaikan  yang  juga  memiliki  kelemahan  bahwa “hukum  adat  tidak  bisa  bertentangan  dengan  syariat  Islam/hukum  jinayat” (pasal 3). Faktanya, dalam perda itu juga tidak sama sekali dijelaskan tentang hal- hal apa saja yang bertentangan dengan syariat.
Hal itu tentunya juga berdampak pada praktek di masyarakat tentang adanya perbedaan pemahan tentang sanksi Khalwat yang kerap menjadi sumber keresahan  dan  melahirkan  konflik  antar  masyarakat  itu  sendiri.  Seperti, memberlakukan pernikahan bagi mereka yang berkhalwat. Sementara di desa tetangga tidak memberlakukan sanksi, jika pun diberlakukan hanya terdapat di wilayah/kecamatan  tertentu  yakni  diusir  dari  desa.  Syahrizal  Abbas  dalam risetnya juga memberikan contoh kasus yang cukup baik. Seperti kasus zina, di mana pelakunya langsung dinikahkan, padahal diketahui bahwa pelaku mesih terikat dengan pernikahan yang lain. 38 Hal yang perlu diketahui bahwa sanksi dari  kedua  kasus  ini  tidaklah  dinikahkan  dalam  hukum  jinayat  melainkan dicambuk.
Kemudian, kerumitan dalam menyelesaikan kasus Khalwat tidakhanya terdapat dalam hukum adat tetapijuga pada hukum jinayat itu sendiri. Di mana berlakunya syariat Islam merupakan harapan dan impian masyarakat Aceh sejak lama 39 ___  meskipun  ada  pendapat  lain  mengatakan  bahwa  inisiatif  ini  tidak seutuhnya  dari  masyarakat  ( down-up )  melainkan  gerakan  politik  yang dimanipulasi  oleh  pemerintah  pusat  guna  mengatasi  ancaman  separatisme  di wilayah yang sudah lama bergejolak ini ( top-down ), sehingga untuk memenangkan hati ( win the hearts ) masyarakat muslim diberlakukanlah otonomi khusus guna untuk menerapkan syariat Islam___ dan baru mendapat legitimasinya di tahun 1999. 40 Penerapan ini mencapai klimaks pasca-tsunami dan konflik (2004/2005), tidakhanya dari segi produk qanun yang dihasilkan tetapijuga banyaknya jumlah kasus  yang  diputuskan  setiap  tahunnya.  Seperti  kasus  judi,  Khalwat  dan  zina
38 Syahrizal, 69.
39 M. Nur El Ibrahimy, Teungku Muhammad Daud Beureueh: Peranannya Dalam Pergolakan Di Aceh , II (Jakarta: Gunung Agung, 1986), 30.
40 Moch  Nur  Ichwan,  ‘Official  Ulema  and  The  Politics  of  Re-Islamization:  The  Majelis Permusyawaratan Ulama, Shari’atization and Contested Authority in Post-New Order Aceh’, Journal of Islamic Studies , 2 (2011), hlm. 184.; Lihat juga Carool Kersten, Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values (London: Oxford University Press, 2015), 194.
Vol.6 No. 1 Juni 2020 | 146
yang secara terbuka dikenai cambuk di halaman mesjid setelah melalui pututsan pengadilan syariah. 41
Berlakunya  syariat  Islam  secara  massal  hingga  mencapai  puncak keemasan tidak sepenuhnya bertahan lama dan pada dekade terakhir ini sebagai pinjam istilah Feener, berjalan lambat dan terdapat beberpa kelemahan ketika diterapkan. 42 Hal ini dikarnakan___ seperti yang disampaikan Fachry Ali saat memberi pengantar pada terjemahan karya C. Snouck Hurgronje dalam edisi inggris___ adanya penolakan dan penyimpangan yang tidak bisa dihindari ketika dihadapkan pada realitas sosial. 43 Di mana beberapa wilayah tertentu lebih dulu memberlakukan  hukum  adat,  terutama  dalam  menyelesaikan  kasus  Khalwat, sebelum  Aceh  mendapat  legitimasi  dari  pemerintah  pusat  (1999). 44 Hal  ini
41 Michael  Feener  dalam  suatu  risetnya  telah  memperlihatkan  bagaimana  Aceh  mengalami dinamika cukup pesat dalam menerapkan syariat Islam. Hal ini, seperti yang dikatakan Arskal Salim, tidak lepas dari tragedi yang mengancurkan seluruh kota Banda Aceh di 2004. Sehingga, tsunami  merupakan  faktor  penentu  untuk  mempercapat  berlakunya  syariat  Islam.  Dengan demikian, Arskal menggambar cukup baik bahwa tragedi ini direspon secara bebeda. Di satu sisi,  masyarakat Aceh melihat  tragedi ini bukan suatu kebetulan, melainkan  suatu peringatan spiritual  atau  hukuman  tuhan  atas  belbagai  perbuatan  dosa  yang  kerap  mereka  lakukan. Sehingga,  menerapkan  syariat  Islam  merupakan  cara  untuk  mencegah  kembalinya  besar  itu. Sementara di lain sisi, masyarakat Aceh melihat bahwa tragedi ini merupakan proses alami, yakni suatu pergeseran geologis di bawah bumi, terutama Aceh yang berada di tempat di mana gempa bumi sering terjadi. Bagi mereka, tsunami tidak ada hubungannya dengan penerapkan syariat Islam. Kendatipun syariat diberlakukan, tidak ada jaminan tragedi ini tidak akan terulang kembali di masa depan.; R. Michael Feener, Shari ʿ a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in  Contemporary  Aceh,  Indonesia (London:  Oxford  University  Press,  2013),  hlm.  1-10,  97-108.; Arskal Salim, Challenging The Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia (Honolulu: University of Hawaii Press, 2008), hlm. 163-164. Dan lihat juga Moch Nur Ichwan, ‘Official Ulema and The Politics of Re-Islamization.
42 Feener.
43 Pengantar  Fachry  Ali  dalam  C.  Snouck  Hurgronje, Orang  Aceh:  Ilmu  Pengetahuan,  Sastra, Permainan Dan Agama , terjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia oleh Ruslani, Vol. 2 (Yogyakarta: Matabangsa, 2020), hlm. xxxviii.
44 Aceh,  melalui  UU  No.  44/1999,  secara  legal  memiliki  hak  istimewa  yang  di  dalamnya memberikan  kewenangan  untuk  dapat  memberlakukan  belbagai  ketentuan  khusus.  Seperti memberlakukan  syariat  Islam  dan  adat  yang  masing-masing  keduanya  diperkuat  secara bersamaan melalui Perda No. 5/2000 dan No. 7/2000. Kedua Perda ini, pada perkembangannya kerap mengalami perubahan. Seperti halnya Perda syariat yang kemudian dicabut melalui Perda No. 14/2003 dan dicabut lagi terhdap No. 6/2014 Tentang Hukum Jinayat. Bagitu juga Perda adat  yang  mengalami  perubahan    No.  9/2008  yang  kemudian  direvisi  melalui  No  10/2008 Tentang Lembaga adat. Secara administratif tampat sulit untuk mengkelompokkan mana yang lebih  dulu  dilegalkan  oleh  pemerintah  daerah,  melainkan  keduanya  diundangkan  secara
147 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
diperkuat  oleh  pernyataan  kepala  Dinas  Syariat  Islam  (DSI)  Aceh  Tamiang bahwa penerapan syariat Islam di wilayah ini kerap kali mengalami hambatan. Ini  dikarnakan  keterbatasan  lembaga  yang  hanya  ada  di  kabupaten  kota  dan minimnya personil polisi syariat Islam ( wilayatul hisbah ) yang tidak dapat bertugas di  kecamatan,  terutama  di  belbagai  desa.  Kesulitan  ini  tentunya  terdapat  di wilayah-wilayah  yang  jauh  dari  pusat  kota,  sehingga  wilayah  kabupaten  kota merupakan pusat operasi ketika adanya pengaduan atau penggeledahan tempat- tempat  yang  dicurigai  dapat  berpotensi  melakukan  Khalwat,  meski  nyatanya kegiatan ini juga tidak cukup maksimal. 45
Oleh karenanya, mempertimbangkan semua itu sambil ia menceritakan asal mula berlakunya hukum adat secara legal, pemerintah Aceh dan para sarjana lainnya  bersepakat  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk dapat  memberlakukan  hukum  adat  secara  sah  di  depan  hukum  guna menyelesaikan  belbagai  masalah  sosial,  terutama  dalam  menyelesaikan  kasus Khalwat. Hal ini disadari karna keterbatasan penerapan hukum jinayat, sehingga melibatkan  masyarakat  dianggap  dapat  memperpanjang  tangan  pemerintah Aceh dalam menerapakan syariat Islam secara massal. Faktor yang lebih islamis adalah  karna  hukum  adat  memiliki  nilai-nilai  ajaran  Islam  dan  juga  sekaligus adanya keterkaitan cukup erat di antara keduanya. Seperti terdapat dalam sebuah sebutan maja yang berbunyi hukom dan adat lage zat dengan sifeut (hukum dan adat seperti zat dengan sifat). 46 Fakta  yang  mengejutkan  ialah  katika  hukum  adat  mendapat legitamasinya dari pemerintah daerah dan mengalami dinamika cukup luar biasa. Syahrizal Abbas dengan para koleganya melakukan riset di delapan kabupaten besar yang ada di Aceh. Hasilnya dari 79 responden atau 49,4% memilih hukum adat sebagai cara untuk menyelesaikan pelanggaran syariat Islam. Sementara 76 responden  atau  47,5%  memilih  hukum  jinayat.  Selebihnya,  sebanyak  5  atau 3,1%, bisa kedua-keduanya. Jumlah persentase yang ditampilkan Syahrizal ini mengindikasikan  bahwa  lima  kabupaten  besar  (Banda  Aceh,  Sabang,  Kota Langsa,  Bener  Meriah  dan  Nagan  Raya)  lebih  mendahulukan  hukum  adat.
bersamaan. Kendati demikian, sejarah panjang mencatat bahwa hukum adat telah dipraktekkan jauh sebelum Aceh diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat, yakni pada masa kerajaan Aceh.
45 Wawancara dengan Samsul Rizal, Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh Tamiang, Juni 2019, dan Saiful Umar yang pernah menjabat sebagai ketua DSI di tahun  2018.
46 Wawancara dengan Samsul Rizal, Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh Tamiang, Juni 2019, dan Saiful Umar yang pernah menjabat sebagai ketua DSI di tahun  2018.
Sedangkan di tiga kabupaten besar lainnya (Bireuen, Lhokseumawe dan Aceh Tenggara) lebih mendahulukan hukum jinayat. Artinya, paling tidak, hukum adat kini  cukup  memikat  hati  masyarakat  Aceh  dalam  menyelesaikan  kasus Khalwat. 47 Kendati demikian, pergulatan hukum adat dan jinayat hingga kini sulit untuk menemukan titik temu. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama; memberlakukan  syariat  Islam,  prakteknya  di  masyarkat  menimbulkan  konflik terkait dengan sanksi pelanggaran syariat Islam, terutama dalam menyelesaikan kasus  Khalwat.  Kedua  hukum  yang  berlaku  di  Aceh  ini  selain  memiliki kelemahan  juga  tampak  sukar  untuk  saling  melengkapi,  meskipun  para intelektual Aceh (seperti Alyasa’ Abubakar, Syahrizal Abbas dan para guru besar lainnya  yang  pernah  menjabat  sebagai  kepala  DSI  pusat)  yang  telah  banyak menghabiskan lembaran kertas untuk dapat menghubungkan kedua Perda ini agar sejalur dalam menyelesaikan belbagai pelanggaran syariat Islam, terutama untuk tidak saling bertentangan satu sama lain. Hal ini dikarnakan setiap wilayah atau daerah tertentu memiliki cara padang tersendiri untuk dapat menyelesaikan kasus Khalwat.
Pada  akhirnya,  jika  kita  kembali  kepada  pertanyaan  yang  telah disinggung  pada  sub  tema  ini  adalah  bahwa  Pemangku  adat,  dalam  sebuah pernyataannya, tetap bersikukuh menggunakan hukum adat sebagai cara untuk dapat  menyelesaikan  kasus  Khalwat,  sekalipun  ia  menyadari  bahwa  apa  yang telah  mereka  lakukan  bertolak  belakang  dengan  apa  yang  ada  dalam  hukum jinayat.  Hal  ini  dikarnakan  bahwa  penyelesaian  Khalwat  berdasarkan  hukum jinayat  (cambuk)  tidak  dapat  menutupi  cara  pandang  masyarakat  terhadap pelaku, terutama bagi pihak perempuan, yang melakukan Khalwat. Selain tidak ada  yang  mau  menikahinya,  kecuali  laki-laki  yang  melakukan  Khalwat bersamanya, juga diintimidasi dengan cara pandang bahwa seorang perempuan yang  berkhalwat  dianggap  sebagai  perempuan  tidak  baik  dan  kehormatannya dianggap telah hilang. Dengan demikian, memberlakukan pernikahan dianggap cara yang paling tepat untuk menutupi segala intimidasi, tuduhan dan anggapan masyarakat  yang  belum  tentu  benar  ini. 48 Sanksi  inilah  yang  nyatanya  tidak terkover dalam hukum jinayat Kesimpulan
47 Syahrizal Abbas Dkk, 67.
48 Wawancara dengan Johan Alamsyah, 30 November 2017.
149 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Akhirnya,  dari  paparan  di  atas,  ada  tiga  catatan  sebagai  kesimpulan mengapa  kemudian  Pemangku  adat  menjadikan  pernikahan  sebagai  sanksi Khlawat. Pertama , karena aturan adat itu sendiri yang penerapannya merupakan kelanjutan dari apa yang telah diberlakukan sejak bertahun-tahun lalu yang kini disepakati  bersama-sama  untuk  dapat  dijadikan  sebagai  kententuan  adat  dan sekaligus digunakan sebagai standarisasi kesalehan bagi yang mentaatinya untuk tidak  melakukan  Khalwat.  Hal  ini  terkait  dengan  hukum  adat  yang  dianggap sebagai tameng syariat Islam (Al-Quran). Sehingga, seseorang yang melanggar ketentuan adat, maka sama halnya dengan menyimpang dari syariat Islam itu sendiri. Kedua adalah  untuk  menutupi  malu  keluarga  dan  cara  pandang masyarakat  yang  begitu  mengintimidasi  bahwa  seorang  perempuan  yang berkhalwat  dianggap  sebagai  perempuan  tidak  baik-baik,  kehormatan  dirinya telah hilang dan bahkan tidak ada yang mau menikahinya selain laki-laki yang berkhalwat  bersamanya.  Sehingga,  bagi  orang  tua  mereka  dan  masyarakat umumnya pernikahan dianggap cara yang paling tepat untuk menutupi segala intimidasi, tuduhan dan anggapan yang belum tentu benar ini. Sementara yang terakhir ialah terkait dengan adanya dalil keagamaan (ayat 17:32) bahwa larangan mendekati zina merupakan aturan tegas untuk tidak melakukan Khalwat. Hal ini karna berkhalwat merupakan gerbang utama menuju zina yang secara tegas Al- Qur’an  melarangnya.  Dari  ketiga  di  atas,  maka  dalil  terakhirlah  yang  kerap digunakan Pemangku adat untuk menghakimi mereka yang terbukti melakukan Khalwat,  terutama  digunakan  selama  proses  persidangan  adat.  Dalil  ini  juga sekaligus  digunakan  sebagai  alat  untuk  mengkampanyekan  hukum  adat  yang berlaku di desa Batu Bedulang ini. Seperti dilakukan di tempat-tempat ibadah.
Daftar Pustaka Abdullah,  Taufik,  ‘Adat  and  Islam:  An  Examination  of  Conﬂict  in Minangkabau’, Indonesia , 2.10 (1966), 1–24 Abubakar,  Al  Yasa’, Paradigma  Kebijakan  Dan  Kegiatan ,  Revisi  (Banda  Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015)
Adnan, Gunawan, ‘Islamic and Customary in Aceh Darussalam Constitution’,
Heritage of Nusantara , 2.2 (2013), 64-146 Barmawi, ‘“Pernikahan Pasangan Di Bawah Umur Karena Khalwat OlehTokoh
Adat  Gampong  Menurut  Tinjauan  Hukum  Islam:  Studi  Kasus  Di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan”’, Jurista , 6.2 (2017),
205-221.
Bowen,  John  R.,  ‘“Elaborating  Scriptures:  Cain  and  Abel  in  Gayo  Society”’,
Vol.6 No. 1 Juni 2020 | 150
Man , 27.3 (1992), 495–516 ———, Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning (Cambridge: Cambridge University Press, 2003) ———, Muslims through Discourse: Religion and Ritual in Gayo Society (New Jersey: Princeton University Press, 1993)
———, 'The Transformation of an Indonesian Property System: Adat, Islam, and  Social  Change  in  the  Gayo  Highlands’, American  Ethnologist ,  15.2 (1988), 274-193
Burke,  Peter, History  And  Social  Theory (New  York:  Cornell  University  Press, 1992) Bustamam-Ahmad,  Kamaruzzaman,  ‘A  Study  of  Panglima  La’ot:  An  Adat Institution in Aceh’, Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies , 55 (2017), 88-155 Dkk, Syahrizal Abbas, Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2014) Feener, R. Michael, Shari ʿ a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia (London: Oxford University Press, 2013) Geertz, Clifford, ‘“Ritual and Social Change: A Javanese Example”’, American Anthropologist , 59.1 (1957), 32–54
———, The  Interpretation  of  Cultures:  Selected  Essays (New  York:  Basic  Books,
1973)
———, The Religion of Java (New York: Free Press, 1964) Hadi,  Amirul, Sejarah,  Budaya  Dan  Tradisi (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, 2000) Halim, Al Yasa’ Abubakar & Marah, Hukum Pidana Islam Di Aceh: Penafsiran Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana , 2nd edn (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011)
Hammar, Roberth Kurniawan Ruslak, ‘The Existence of Customary Rights of Customary  Law  Community  and  Its  Regulation  in  the  Era  of  Special Autonomy of Papua’, Journal of Social Studies Education Research , 9.1 (2018), 201–213 Hurgronje, C. Snouck, Orang Aceh: Ilmu Pengetahuan, Sastra, Permainan Dan Agama (Yogyakarta: Matabangsa, 2020) ———, The  Achehnese (Leiden:  E.J.  Brill,  1906)  vol.  2,  trans.  by  A.W.S. O’Sullivan Ibrahimy,  M.  Nur  El, Teungku  Muhammad  Daud  Beureueh:  Peranannya  Dalam Pergolakan Di Aceh , II (Jakarta: Gunung Agung, 1986) Ichwan, Moch Nur, ‘Official Ulema and The Politics of Re-Islamization: The
151 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Majelis Permusyawaratan Ulama, Shari’atization and Contested Authority in Post-New Order Aceh’, Journal of Islamic Studies , 2 (2011), 183–214 John R. Bowen, A New Anthropology of Islam (Cambridge: Cambridge University Press, 2012) Kahn, Joel S., ‘“Sumatran Politics and Poetics: Gayo History: Gayo History,
1900-1989. JOHN R. BOWEN"’, AnthroSource: American Ethnologist , 19.4 (1992), 842
Kersten, Carool, Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values (London: Oxford University Press, 2015) Lukito, Ratno, Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Indonesia (Jakarta: INIS, 1998)
Milbank, John, Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason , Second edi (USA: Blackwell Publishing, 2006) Muhaimin, Abdul Ghoffr, The Islamic Traditions of Cirebon: Ibadat and Adat among Javanese Muslims (Canberra: ANU E Press, 2006) Muhammad,  Rusjdi  Ali, Revitalisasi  Syariat  Islam  Di  Aceh:  Problem,  Solusi  Dan Implementasi (Jakarta: Logos, 2003) Mutaqin, Zezen, ‘“Indonesian Customary Law and European Colonialism : A Comparative  Analysis  on  Adat  Law”’, Jeail:  Journal  of  East  Asia  and International Law , 4.2 (2011), 351-376
Salim,  Arskal, Challenging  The  Secular  State:  The  Islamization  of  Law  in  Modern
Indonesia (Honolulu: University of Hawaii Press, 2008) ———, “Politics,  Criminal  Justice  and  Islamisation  in Aceh”,  Presented  at  the  ALC Occasional (Melbourne Law School: University of Melbourne, 2009) Schenk, Christine G., ‘Islamic Leaders and the Legal Geography of Family Law in Aceh, Indonesia’, University of Zurich: Geographical Journal , 184.1 (2018), 8–18
———,  ‘“Legal  and  Spatial  Ordering  in  Aceh,  Indonesia:  Inscribing  The Security  of  Female  Bodies  Into  Law”’, University  of  Zurich:  Geographical Journal , 51.5 (2019), 1128–1144 Siegel, James T., The Rope of God (California: University of California Press, 1969) Srimulyani, Eka, ‘Islam, Adat, and The State: Matrifocality in Aceh Revisited’,
Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies , 48.2 (2010), 321–342
Sulistyarini, Rachmi, ‘The Contact Point of Customary Law and Islamic Law ( Legal  History  Perspective  )’, International  Journal  of  Social  Sciences  and Management , 5.2 (2018), 51–59
Yusrizal, Mukhlis, Nanda Amalia, ‘Adat Court Vs Syar’iyah Court: Study of the
Vol.6 No. 1 Juni 2020 | 152
Legal  Culture  of  Aceh  Communities  Completing  the  Khalwat  Cases’, International Journal of Recent Technology and Engineering , 7.6 (2019), 1367–70