Abstract: This  study  has  the  aim  of  analyzing  anti-dumping  regulations  in  international  trade  and their application to domestic industry from imported products with indications of dumping. Research method  used  is  the  normative  legal  research  method.  Result  of  the  research  is  that  regulations  on Anti-Dumping,  apart  from  referring  to  international  provisions  (Agreement  on  Implementation  of Article VI GATT and Agreement on Subsidies and Countervailing Duties),  also  refer to  national laws and  regulations,  namely  UU.  No.  10  of  1995  concerning  Customs.  Anti-dumping  regulation  is  very necessary to protect the domestic industry against practices that can harm the domestic industry that produces  similar  goods.  Implementation  that  can  be  done  by  Indonesia  to  overcome  dumping practices is to first carry out an investigation by KADI to obtain evidence regarding imported products with indications of dumping which will  harm the domestic industry. According to this evidence, the government through KADI can impose anti-damping duties on importers.
Keywords: Anti-Dumping Regulations; International Trade; Application in Indonesia
Abstrak : Penelitian ini memiliki tujuan yaitu menganalisa regulasi anti dumping dalam perdagangan internasional dan penerapannya terhadap industri  dalam negeri dari produk  impor yang  berindikasi dumping.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  penelitian  hukum  normatif.  Hasil penelitiannya  adalah  Regulasi  tentang  Anti  Dumping  selain  mengacu  pada  ketentuan  internasional ( Agreement  on  Implementation  of  Article  VI  GATT dan Agreement  on  Subsidies  and  Countervailing Duties),  juga  pada  peraturan  perundang-undangan  nasional,  yaitu  UU.  No.  10  tahun  1995  tetang Kepabeanan.  Pengaturan  anti  dumping  sangat  diperlukan  untuk  melindungi  industri  dalam  negeri terhadap  praktik  yang  dapat  merugikan  industri  dalam  negeri  yang  memproduksi  barang  sejenis. Penerapan  yang  dapat  dilakukan  Indonesia  mengatasi  praktik  dumping  lebih  dulu  dilaksanakan penyelidikan oleh KADI dalan mendapatkan bukti mengenai produk impor berindikasi dumping yang akan  merugikan  industri  domestik.  Sesuai  bukti  tersebut  maka  pemerintah  melalui  KADI  dapat membebankan bea masuk anti damping kepada importer.
Kata Kunci : Relugasi Anti Dumping; Perdagangan Internasional; Penerapan di Indonesia

## Regulasi Anti Dumping dalam Hukum Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia

## Nella Octaviany Siregar
1 Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi.
* email correspondence: nella.octaviany.siregar@unbari.ac.id

## Vol. 8, No. 1
Tahun 2022

## Article History
Received: 06/12/2021 Revised: 30/12/2021 Published: 04/01/2022
Citation Suggestion: Siregar, Nella Octaviany. (2022). Regulasi Anti Dumping dalam Hukum Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia. JUSTISI, 8(1), 67- 81.

## PENDAHULUAN
Perkembangan di bidang perdagangan merupakan salah satu dampak dari berkembangnya zaman salah satunya ialah perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Pada kemajuan  perdagangan  tersebut  akan  memungkinkan  adanya  pasar-pasar  domestik  yang mampu berkembang produknya yaitu melalui penjualan ke luar negeri dengan harga yang kompetitif. 1 Berkaiatan dengan perihal tersebut maka aktivitas perdagangan antar negara ini sangatlah penting, sehingga perlu adanya regulasi yang mengatur hak dan kewajiban bagi semua  pihak  yang  melaksanakan  perdagangan  internasional  ialah  dengan  pembentukkan perjanjian General Agreement On Tariff and Trade (GATT) yang sudah setujuai oleh negara- negara  pada  tahun  1947.  Penyempurnaan  GATT  yang  sudah  berdasarkan  dengan perkembangan zaman dari bermacam-macam periode. Periode terakhir yang dilakukan yaitu Putaran Uruguay Round, membentuk organisasi internasional di bidang perdagangan pada tahun 1986-1994. Dengan disahkannya organisasi WTO pada 1 Januari 1995 maka organisasi ini  yang  memberikan  perlindungan  bagi  para  pihak  yang  melakukan  transaksi  dagang Internasional. 2
Perdagangan  internasional  ialah  bagian  dari  semua  aktivitas  perekonomian  ataupun aktivitas usaha yang dalam waktu dekat ini terjadi  kemajuan yang signifikan. Perhatian pada dunia bisnis pada aktivitas usaha internasional itupun juga terjadi peningkatan, peristiwa ini dapat  dilhat  melalui  perkembangan  arus  peredaran  jasa,  modal  dan  tenaga  kerja  antar negara. Aktivitas bisnis internasional bisa terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba ( license and franchise), hak atas kekayaan intelektual, dan alih teknologi. Peristiwa ini tentu saja memberi dampak pada aktivitas ekonomi lainnya, salah satunya perbankan, asuransi, perpajakan dan sebagainya. Dalam mendorong aktivitas usaha  antar  negara  dibutuhkan  sebuah  instrumen  hukum  dalam  berbentuk  peraturan- peraturan,  baik  nasional  ataupun  internasional  salah  satunya  ialah  hukum  perdagangan internasional  ( international  trade  law).  World    Trade    Organization    (WTO)  merupakan organisasi  internasional  yang  mengatur perdagangan   internasional.   Terbentuk   sejak tahun   1995,   WTO   berjalan   berdasarkan serangkaian  perjanjian  yang  dinegosiasikan dan  disepakati  oleh  sejumlah  besar  negara  di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importirdalam melakukan kegiatannya. 3
Indonesia  masuk  menjadi  anggota  perdagangan  dunia  dengan  ratifikasi  terhadap Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984  mengenai  Pengesahan Agreement  on  Establishing The  World  Trade  Organization  (WTO),  (Persetujuan  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan
1 Yulianto  Syahyu.  (2014).    Hukum  Anti Dumping  di  Indonesia,  Analisis  dan    Panduan  Praktis.  Jakarta:  Ghalia Indonesia. p.36
2 Serlita Aprita & Rio Adhitya. (2020). Hukum Dagang Internasional. Depok : RajaGrafindo Persada. p.34
3 Nita  Anggreini.  (2017).  Negara  Berkembang,Perlindungan  Produk  Dalam  Negeri  Dalam  Kontekshukum Perdagangan  Internasionalworld  Trade  Organization  (WTO). Al  Ahkam,  13  (1),  62-75,  DOI: http://dx.doi.org/10.37035/ajh.v13i1.1749
Dunia),  membawa  konsekuensi  baik  eksternal  ataupun  internal.  Konsekuensi  eksternal, Indonesia  harus  mematuhi  semua  kepakatan  dalam  hasil  forum  WTO,  sedangkan konsekuensi  internal  Indonesia  harus  melakukan  harmonisasi  peraturan  perundang- undangan  nasional  sesuai  dengan  hasil  kesepakatan  WTO.  Keikutsertaan  Indonesia  dalam perdagangan bebas mendorong industri dalam negeri untuk bersaing, baik di dalam negeri sendiri  ataupun  di  pasar  ekspor.  Peristiwa  ini  terjadi  karena  permasalahan  terbesar  untuk Indonesia disebabkan oleh daya produksi produk Indonesia dari segi mutu masih rendah. 4
Persoalan yang terjadi  di Indonesia saat  ini ialah  masalah perdagangan internasional yaitu  berkaitan  dengan  praktik  dumping  (penjualan  barang  impor  di  bawah  harga  normal produk domestik). Persoalan tersebut terjadi dikarenakan banyaknya produk impor dengan harganya  lebih  murah  dari  harganya  dalam  negeri,  maka  memiliki  dampak  bagi  barang sejenis  mengalami kalah  saing  pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri,  kemudian  akan  timbul  dampak  seperti  pemutusan  hubungan  kerja,  banyaknya tingkat pengangguran serta gulung tikarnya Industri barang sejenis dalam negeri.
Semakin  bebas  serta  terbukanya  mekanisme  pasar  mengakibatkan  banyaknya persaingan tidak sehat dalam perdagangan antar negara yang biasanya bisa memicu perkara ataupun  sengketa  antar  negara,  salah  satunya  ialah  tindakan  dumping  yang  diartikan tindakan persaingan tidak sehat dengan mengekspor barang sejenis lebih rendah dari nilai wajar di pasar domestik negara pengekspor. 5
Dalam  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  dibutuhkan  usaha  dalam  melindumgi industri  dalam  negeri  dengan  cara  menerapkan  aturan  anti  dumping,  baik  secara Internasional ataupun nasional. Penerapan aturan anti dumping dalam tata hukum Indonesia sangat esensial, sebab Indonesia adalah negara yang sangat strategis sebagai market untuk produk impor, peristiwa tersebut sebagai salah satu faktor jumlah produk impor yang ada di pasar  Indonesia  yang  penjualannya  yaitu  dengan  cara  dumping.  Sehingga  dalam perdagangan  internasional  praktek  dumping  ialah  praktek  dagang  yang  tidak  fair,  sebab untuk negara pengimpor aktivitas tersebut bisa memunculkan kerugian pada industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.
Berdasarkan    penjabaran  di  atas,  sehingga  bisa  dirumuskan  sejumlah  permasalahan antara lain: (i) Bagaimana regulasi anti dumping dalam perdagangan internasional; serta (ii) Bagaimana  penerapannya  terhadap  industri  dalam  negeri  dari  produk-produk  impor  yang berindikasi dumping.

## PEMBAHASAN

## A. Tinjauan Umum Mengenai komite Anti Dumping Indonesia.
Komite  Anti  Dumping  Indonesia  (KADI)  merupakan  lembaga  /  organisasi  pemerintah  non
4 Muhammad  Sood. (2005).  Pengantar Hukum  Perdagangan  internasional.  Mataram:  Mataram  University  Press. P.7
5 Agreement on Implementation of Article VI of General Agreement on Tariff and Trade. (1994).
struktural  yang  dalam  melakukan  tugas-tugasnya  bersifatIndependen.  Berdasarkan keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  428/MPP/Kep/10/2000,    ketua Komite  Anti  Dumping  Indonesia  (KADI)  dijabat  oleh pejabat   eselon   1.   ketua,wakil ketua,   dan   anggota   serta   sekretaris   Komite   Anti Dumping  Indonesia  diangkat  dan diberhentikan  oleh  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan.
Dalam    melaksanakan    tugasnya    Ketua    Komite    Anti    Dumping    (KADI) mempertanggung  jawabkan  pelaksanaan  tugasnya  kepada  Menteri   Perindustrian  dan perdagangan.    (pasal    9    dan    10    Keputusan    menteri    perindustrian    dan    Perdagangan Nomor  427/MPP/Kep/10/2000).  Dengan  demikian  Komite  Anti  Duping  Indonesia (KADI) dalam    melaksanakan    tugas-tugasnya    berada    dibawah    kordinasi    Departemen Perindustrian  dan  Perdagangan. Peranan Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) antara lain:
a. Bilamana kondisi memungkinkan, gunakan tenaga konsultan hukum (lawyer) yang ahli di bidang anti dumping.
b. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun  1996 mengenai Bea Masuk anti Dumping  dan  Bea  Masuk  Imbalan,  dan  dibentuknya  Komisi  Anti  Dumping Indonesia,  Pemerintah  bisa  melaksanakan  kajian  pada  pada  aktivitas  dumping, seperti  yang  direncanakan  oleh  ketentuan  GATT  (Aticle  IV).  Dalam  hal  tersebut, sehingga  dibutuhkan  sebuah  media  penegakan  hukum  dengan  ketentuan  anti dumping dan lembaga tersendiri yaitu Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI).
Lembaga  tersebut  mempunyai  tujuan  umum  yaitu  untuk  berpartisipasi  dalam  peran aktif  mencapai  aturan  perdagangan  dunia  yang  saling  menguntungkan  dan  adil.  Namun, terdapat  tujuan  yang  khusus  ialah  perlindungan  terhadap  semua  produsen  Indonesia terhadap  impor  barang  yang  didumping  ataupun  disubsidi  dengan  asal  dari  negara pengekspor, yakni pada  praktik  perdagangan yang tidak jujur,  apabila impor tersebut bisa membuat  rugi  industri  dalam  negeri  pengimpor.  Sesuai  dengan  tujuan  tersebut,  maka Komisi Anti Dumping Indonesia memiliki Tugas pokok dan Fungsi. 6
Tugas-tugas pokok KADI antara lain:
a. Menghimpun,  meneliti,  serta  mengolah  bukti  secara  informasi  tentang  dugaan adanya barang dumping atau barang mengandung subsidi.
b. Mengusulkan  pengenaan  bea  masuk  imbalan  pada  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan.
c. Menyelidiki  dugaan  terdapatnya  produk  dumping  atau  barang  mengandung subsidi yang menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri barang sejenis.
d. Membuat pelaporan mengenai implementasi tugas agar diutarakan pada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
6 Purnama Romina. (2012). Hukum Anti-dumping Sebagai Pelindung Produk Industri Dalam Negeri dalam Rangka ACFTA. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
e. Menjalankan  tugas  lainnya  yang  ditentukan  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan.
Dalam melakukan tugas serta fungsi, KADI memiliki wewenang antara lain:
a. Mengusulkan  pada  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  dalam  pemberlakuan tindakan sementara.
b. Menyusun penjelasan berkelanjutan yang sifatnya administrati dan teknis terhadap kebijakan yang bersangkutan mengenai subsidi ataupun dumping.
c. Melaksanakan  penyelidikan,  pemeriksaan,  atau  investigasi  pada  stakeholder  dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan terhadap subsidi ataupun dumping.
d. Melakukan  kajian  kembali pemberlakuan bea masuk imbalan  ataupun bea masuk anti dumping.
e. Memberi  usulan  kepada  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  tentang  hasil penilaian atas tawaran tindakan penyesuaian.
f. Memberi usulan pada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk melanjutkan ataupun  mencabut  pemberlakuan  bea  masuk  imbalan  ataupun  bea  masuk antidumping.
g. Mengeluarkan  putusan-putusan  yang  berhubungan  terhadap  penanggulangan subsisi ataupun dumping.
Struktur organisasi KADI (Komite Anti Dumping Indonenesia) bisa pada penjelasannya yaitu  Sekretaris, Wakil Ketua, Ketua, dan anggota KADI diberhentikan dan diangkat Menteri Perindustrian  dan  perdagangan.  Dengan  demikian  pada  pelaksanaan  tugas,  KADI bertanggungjawab terhadap Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

## B. Pengaturan Anti Dumping Dalam Perdagangan Internasional
Istilah  dumping  dalam  konteks  hukum  perdagangan  internasional  adalah  suatu  bentuk diskriminasi  harga  internasional  yang  dilakukan  oleh  sebuah  perusahaan  atau  negara pengekspor,  yang  menjual  barangnya  dengan  harga  lebih  rendah  di  pasar  luar  negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut. 7
Praktek anti-dumping adalah salah satu isu penting dalam menjalankan perdagangan internasional  agar  terciptanya  fair  trade.  Mengenai  hal  ini  telah  diatur  dalam  Persetujuan Anti-Dumping ( Anti-Dumping Agreement atau Agreement on the Implementation of Article VI of GATT 1994). Tarif yang diikat ( binding tarif) dan pemberlakuannya secara sama kepada semua mitra dagang anggota WTO merupakan kunci  pokok kelancaran arus  perdagangan barang. Dilihat dari hal tersebut, praktik dumping sangat merugikan bagi suatu Negara yang menjadi  pengimpor  dan  menjatuhkan  ekonomi  Negara  tersebut.Tidak  dapat  di  pungkiri
7 Sukarmi. (2002).  Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas, Sinar. Jakarta: Grafika. p.
praktek  dumping  ini  sudah  banyak  terjadi  dalam  perdagangan  internasional.Barang  yang disebut  sebagai  barang  dumping  dijual  keluar  negeri  dibawah  harga  dari  barang produksinya di dalam negeri. 8
Sebuah  produk/barang  masuk  dengan  cara  dumping  bisa  dikatakan  “barang dumping”, hal tersebut telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 mengenai Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan pada Pasal 1 ayat (1), berbunyi “barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat Harga Ekspor yang lebih rendah dari Nilai Normalnya di negara pengekspor”.
Sesuai  dengan  definisi  tersebut,  bisa  kita  simpulkan  kata  Dumping  ialah  sebuah aktivitas  yang  dikerjakan  oleh  produsen  ataupun  eksporter  yang  melakukan  jual  beli barang/komoditi  di  luar  negeri  atau  negara  lain  (Negara  pengimpor)  dengan  harga  yang lebih  rendah  dari  harga  normal  barang  yang  sama  baik  di  dalam  negeri  pengekspor (eksporter) ataupun di negara pengimpor (importer), sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara pengimpor.
Penetapan dumping sudah diatur pada Bab I berbunya bahwa “suatu produk dianggap sebagai dumping apabila dalam perdagangan antar negara, produk tersebut dijual di bawah nilai normal” antara lain : 9
a. Apabila  tidak  ada  harga  dalam  negeri  pengimpor  yang  bisa  dibandingkan  di negara pengekspor, maka harga normal adalah ex factory price yang berasal dari hitungan harga produk sejenis di negara tersebut yang diekspor ke negara ke tiga.
b. Harga dari produk serupa ( like product) di pasar dalam negeri negara pengekspor. Dalam hal ini harga pembanding ( comparable price) harus dilakukan berdasarkan perhitungan ex  factory  price  (harga  di  luar  pabrik)  dari  penjualan  dalam  negeri dengan perhitungan ex factory price dari penjualan ekspor.
c. Biaya produksi di negara asal  ditambah  biaya administrasi,  biaya pemasaran,  dan laba  normal  ialah  dengan  memakai  pengertian  nomor  1  a,  akan  tetapi  apabila penjualan dalam negeri di negara pengekspor sangat kecil atau harga dalam negeri tidak  relevan,  seperti  produk  ini  dijual  oleh  perusahaan  negara  di  negara  yang menganut non market economy dapat menggunakan definisi 1 b atau 1”.
Penetapan  Kerugian  pada  Pasal  VI  GATT  1994  didasari  oleh  pembuktian  positif  dan mengaitkan uji obyektif antara lain: 10
a. Volume  produk  import  harga  dumping  dan  akibatnya  pada  harga-harga  pasar dalam negeri terhadap produk sejenisnya dan
8 Lusy  K.F.R.  Gerungan.  (2014).  Kajian  Yuridis  Kebijakan  Antidumping  Dalam  Perdagangan  Internasional. Lex Administratum. II (3), 135-144.
9 Sukarmi. (2002). Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas, Sinar. Jakarta: Grafika. p.27
10 Natabaya,  H.A.S. (1996). Penelitian  Hukum  tentang  Aspek  hukum  Anti  dumping  dan  Implikasinya  bagi Indonesia, BPHN, Departemen Kehakiman RI. p.24
b. Pengaruh  impor  tersebut  pada  pelaku  usaha  dalam  negeri  yang  memproduksi barang serupa.
Keterkaitan  kausalnya  terhadap  praktek  dumping  yang  dilaksanakan  berakibat mengalami  injury  (kerugian).  Adanya  praktek  dumping  untuk  Import  melalui  pembuktian untuk  mencari  faktor  yang  menyebabkan  timbulnya  kerugian.  Keterkaitan  kausal  kerugian industri dalam negera negara pengimpor dan impor dumping wajib didasari oleh tindakan menguji seluruh pembuktian terdapat indikasi dumping. 11
Dalam menguji pengaruh produk impor terhadap harga dumping dalam bidang dalam negera  negara  pengimpor  dapat  meliputi  penilaian  pada  seluruh  faktor  perekoomian contohnya:  menurunnya  penggunaan  kapasitas  pengembangan  investasi,  pangsa  pasar produktivitas, output,  laba,  penjualan  aktual,  dan  potensial;    kemampuan  berinvestasi  dan mengembangkan  modal,  persediaan  tenaga  kerja,  pertumbuhan,  upah,  pengaruh  negatif pada cash flow potensial dan aktual, aspek-aspek yang mempengaruhi harga dalam negera; dan besarnya selisih dumping. 12
Sesuai  dengan  pengertian  tersebut,  dengan  demikian  dumping  bisa  digolongkan  ke dalam 3 unsur/kriteria antara lain:
a. Produk berdasarkan negara yang dijual negara lain diperdagangkan dengan harga yang di bawah harga normalnya ( less than normal value) atau disebut dengan “less than fair value” (LTFV).
b. Akibat  dari  diskriminasi  harga  tersebut  yang  menimbulkan  kerugian  material terhadap industri telah berdiri atau menjadi halangan terhadap pendirian industri dalam negeri.
c. Adanya  hubungan  kausal  antara  penjual  barang  impor  yang  LTFV  dgn  kerugian yang diderita oleh negara pengimpor.
Untuk menentukan bea masuk anti dumping diatur dalam Pasal 19 (1) UU Kepabeanan No.10  Tahun  1995  yang  menyatakan  bahwa  “Bea  Masuk  Anti-dumping  yang  dikenakan terhadap barang impor adalah setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut”. Bea Masuk Anti dumping (BMAD) tersebut merupakan tambahan  dari  Bea  Masuk  yang  dipungut  berdasarkan  Pasal  12  ayat  (1),  yakni  “bea tambahan  dari  tariff  impor  (bea  masuk)  berdasarkan  tarif  setinggi-tingginya  40  %  (empat puluh persen) dari nilai pabean”.
Terhadap praktik dumping, WTO juga memperkenankan anggotanya untuk melakukan sanksi  berupa  pemberlakuan  Bea  Masuk  Anti  Dumping  (BMAD)  atau  antidumping  duties terhadap barang perusahaan yang terindikasi kuat telah terjadi dumping. Pengenaan BMAD
11 Muhajir La Djanudin. (2013). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara. Lex Administratum, I (2), 124-135
12 Sunarti  Ambarita.  (2018).  Peranan  Komite  Anti  Dumping  Indonesia  (Kadi)  Dalam  Pelaksanaan  Tindakan  Anti Dumping Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara
dimaksudkan  untuk  menutup  kerugian  industri  dalam  negeri  yang  sudah  seharusnya dilakukan.  Pasal  9  WTO  ADA  mengatur  mengenai  pengenaan  BMAD,  dalam  pasal  ini dijelaskan  tentang  tatacara  penentuan  besaran  BMAD  serta  badan  yang  berwenang  untuk menentukan  besaran  BMAD.  Pengambilalihan  untuk  mengembalikan  harga  atau menghentikan  ekspor  pada  harga  dumping  dapat  dilakukan  hanya  setelah  pihak  yang menginvestigasi telah membuat penentuan awal terhadap adanya dumping,  kerugian, dan kausalnya. 13
Berdasarkan  ketentuan  di  atas  bahwa  BMAD  adalah  “bea  masuk  yang  dijatuhkan terhadap produk-produk yang diekspor secara dumping dan countervailing duties atau bea masuk untuk barang-barang yang terbukti telah diekspor dengan  harga yang lebih rendah dari harga normal ( less than fair value / LTFV”. Nilai normal dalam arti harga untuk produk yang sama dengan produk yang dijual di negara sendiri atau di pasar pengekspor. Kemudian pengertian dari nilai normal seperti yang diatur pada Pasal 1 ayat (3) PP No. 34 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan adalah “harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk  barang  sejenis dalam perdagangan  pada  umumnya di Pasar Domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi”.
Untuk  menghitung  harga  normal  (normal  value)  berbagai  negara  menganut bermacam-macam  cara.  Namum  penafsiran  yang  umum  dalam  ketentuan  Pasal  VI  GATT  , menggunakan  cara  perhitungan  harga  normal  berdasarkan  “biaya  produksi  ( cost  of production) ditambah keuntungan (profit) dan dibagi dgn seluruh jumlah produksi (total of production). Biaya produksi sekurang-kurang terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku,  biaya  fabrikasi  termasuk  upah  buruh  dan  segala  biaya  yang  dikeluarkan  utk melaksanaan penjualan ( General Sales Administration / GSA).
Negara  yang  dirugikan  dengan  adanya  dumping  dapat  mengenakan  bea tambahan/bea  masuk  anti  dumping  pada  barang-barang  yang  terkena  dumping  sebesar “margin  dumping”.  Contohnya  yakni  sebuah  negara  pengimpor  memasang  harga  LTFV sejumlah 100 dolar pada setiap produk arloji, dan harga normalnya pada persaingan pasar berdasarkan  produk  arloji  tersebut  ialah  120  dolar  perbuah,  dengan  demikian  “margin  of dumping”  ialah20  dolar.  Melalui  terdapatnya  kelebihan  harga  20  dolar  berdasarkan  harga LTFV,  dengan  demikian  negara  yang  mengalami  kerugian  hanya  diperbolekan  dalam memakai anti dumping senilai harganya itu (20 dolar).

## C. Penerapannya  Terhadap  Industri  dalam  Negeri  dari  Produk-Produk  Impor  yang Berindikasi Dumping
Salah  satu  negara  yang  selalu  mengikuti  setiap  aktivitas  perdagangan  internasional  ialah Indonesia  sering  adanya  tuduhan  sebagai  pihak  yang  melakukan  dumping  dari  negara
13 Christophorus  Barutu,  (2012).    Dumping  dalam  Perdagangan  Internasional  dan  Mekanisme  Penyelesaian Sengketa  Dumping  Melalui  World  Trade  Organization. Indonesian  Jurnal  of  International  Law.  4  (2),  374.  DOI: http://ijil.ui.ac.id/index.php/home/article/view/143
pengimpor  produk  Indonesia.  Sementara  itu,  Indonesia  juga  bisa  ada  di  pihak  yang menuduh dumping pada produk impor dalam melindungi industri dalam negeri dari praktek dumping. Sekarang tidak sedikit barang impor dari suatu negara yang memasuki Indonesia dan  diperjualkan  memasang  harga  yang  tidak  lazim.  Apabila  hal  tersebut  terjadi  secara kontinu bisa berdampak pada kerugian ataupun menghambat pertumbuhan industri dalam negeri.  Seperangkat  hukum  yang  berada  saat  ini  sebagai  acuan  untuk  menuduh  dan melakukan  pembelaan  pada  praktek  dumping  dan  dikenakan  bea  masuk  masih  dalam bentuk  PP  yakni  PP  Nomor  34  Tahun  1996  yang  menjadi  aturan  kebijakan  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995  mengenai  “Kepabeanan  yang  selanjutnya  diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006”.
Untuk  melakukan  pencegahan  terhadap  praktik  dumping,  kebijakan  undang-undang nasional  yang  telah  disapkan  berpedoman  terhadap  kebijakan  GATT-WTO  seharusnya dengan  wujud  UU.  Perlu    diketahui  bahwa  adanya  seperangkat  hukum  nasional  untuk mencegah  permasalahan  dumping  memanglah  sangat  lemah,  yakni  sebagai  instrument untuk  melidungi  produk  dalam  negeri  dari  praktek  dumping  yang  berasal  dari  negara lainnya  maupun  sebagai  instrument  hukum  untuk  menghadapi  tuduhan  dumping  dari negeri luar.
Kekurangan  dari  perangkat  hukum  anti  dumping  bisa  diketahui  pada  Peraturan Pemerintah 34 Tahun 1995, mengenai definisi harga normal.  Suatu aspek timbulnya faktor dumping  jika  harga  yang  diperjualkan  di  pasar  negara  pengimpor  relatif  rendah  apabila diperbandingkan  dengan  norma  value  (harga  normal)    dalam  negera  pengimpornya. Menurut Peraturan Pemerintah. 34 Tahun 1996, Pasal 1 butir 3, arti dari “harga norma adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi”.
Sesuai  dengan  pendapat  Sukarmi  dalam  pasal  ini  “tidak  dijelaskan  lebih  lanjut bagaimana  kalau  harga  normal  tidak  didapatkan  karena  mungkin  ada  produsen  dalam negeri yang menghkususkan produk yang sejenis tersebut hanya dapat memenuhi pasar luar negeri atau untuk konsumsi ekspor, apakah ada penetapan pedoman harga yang lain yang dapat dijadikan sebagai penganti harga normal”.
Berikutnya pada Pasal 1 butir 11 disampaikan bahwa arti dari “kerugian adalah sebagai berikut:
a. Kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis:
b. Ancaman terjadinya kerugian industri dalam negeri yang produksi barang sejenis
c. Terhalangnya pengembangan industri dalam negeri”.
Tidak  terdapat  pemaparan  selanjutnya  mengenai  ketiga  hal  tersebut  pada implementasinya bisa mendatangkan makna yang beragam pada ranah bisnis. Diantaranya sebagai  wujud  kerugian  yang  dimaksudkan,  kapankah  impor  barang  sejenisnya  dinilai
sebagai  sebuah  risiko  untuk  industri  domestik  yang  berdampak  terhambatnya perkembangan industri domestik dan sebagainya.
Berdasarkan  ada  atau  tidak  adanya  penjelasan  mengenai  definisi  ”kerugian”  dan ”harga  normal”  pada  Peraturan  Pemerintah.  Nomor  34  tahun 1996,  berdasarkan  pendapat Paul  B.  Stephan  dalam  Sukarmi,  “diperlukan  kejelian  dalam  penerapan  dan  penafsiran ketentuan  antidumping  dalam  GATT-WTO  ke  dalam  peraturan  nasional.  Dengan  adannya Undang-Undang  Anti-dumping,  pemerintah  dapat  mengambil  tindakan  terhadap  barang- barang  impor  yang  dijual  lebih  murah  dari  negara  asalnya,  atau  negara  ketiga  atau  lebih murah  dari  perhitungan  ongkos  produksi  dan  trasportasi  di  tambah  keuntungan  normal yang merugikan produsen dalam negeri”.
Sebagai  dampak  dari  rendahnya  perangkat  hukum  mengenai  anti  dumping  seperti halnya yang dipaparkan tersebut, mendatangkan hambatan yakni pada usaha perlindungan hukum  untuk  produk  ekspor  Indonesia  dari  penuduhan  dumping  di  luar  negeri,  ataupun pada  usaha  perlindungan  hukum  untuk  barang  domestik  berdasarkan  praktek  dumping dalam negeri. Melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 mengenai bea masuk imbalan, bea masuk anti dumping, dan dibentuknya KADI, pemerintah Indonesia bisa memberlakukan bea masuk anti dumping pada produk-produk impor yang terbukti di pasarkan  menggunakan  harga  dumping.  Sejumlah  hal  yang  terdapat  pada  Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 antara lain.
Sesuai  dengan  pasal  2  PP  No.  34  tahun  1996  itu,  “dengan  adanya  pengaduan  dari produsen  dalam  negeri  barang-barang  impor  untuk  selanjutnya  KADI  akan  melakukan penyelidikan  lebih  lanjut”.  Sesuai  dengan  bukti  yang  diajukan  dan  penyelidikan  yang dilaksanakan,  KADI  memberi  putusan  menerima  maupun  menolak  dan  mulai  menyelidiki. Berikutnya dalam pasal 9 PP No. 34 Tahun 1996 menyatakan “penyelidikan terhadap suatu barang yang diduga barang dumping yang di lakukan KADI dapat melakukan nilai ada atau tanpa permohonan dari produsen dalam negeri”.
Untuk  industri  domestik  aturan  kebijakan  anti  dumping  sebagaimana  yang  sudah disampaikan  tentu  sangat  diperlukan.  Sehingga  pelaku  usaha  dalam  negeri  bisa  melalui mekanisme-mekanisme yang sudah dinyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 jika  merasa  dirugikan  ataupun  terancam  karena  impor  barang  menggunakan  harga dumping.  Sesuai  dengan  kebijakan  itu,  dengan  demikian  dalam  menuduh  dumping  wajib memang memiliki pembuktian yang kuat dan sudah sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan  WTO.  Agar  bisa  mengenakan  bea  masuk  anti  dumping  sesuai  dengan persyaratan yakni: terdapatnya harga produk yang sama dijual lebih murah dari pada harga domestik  negara  asalya,  hargaya  tersebut  merugikan,  dan  terdapatnya  causal  link  antara kerugian yang muncul dan harga dumping.
Tuduhan  dumping  pada  barang  ekspor  Indonesia  di  luar  negeri  sudah  dialami  dari tahun  1980  terlebih  pada  barang  manufaktur  sebagai  sektor  baru  pada  aktivitas  ekspor.
Tuduhannya itu sudah terjadi dari tahun lalu sampai sekarang, terlebih dari negara-negara yakni,  Masyarakat  Ekonomi  Eropa  (MEE),  Australia,  dan  Amerika,  dengan  demikian  hal tersebut  menjadi  suatu  resiko  untuk  barang  Indonesia  agar  berkompetitif  pada  pasar internasional.
Perusahaan  domestik  Indonesia  yang  tertuduh  dumping  dapat  menerima  dampak yang tidak main-main, walaupun tuduhannya itu tidak benar dikarenakan tidak terdapatnya pembuktian.  Akibatnya  perusahaan  Indonesia  harus  mendapat  resiko  kerugian  yang lumayan  tinggi  dikarenakan  wajib  membayarkan  pajak  (bea  anti  dumping)  yang ditanggungkan  papa  barang  ekspor  Indonesia  berdasarkan  margin  dumping  yang ditetapkan negara pengimpor.
Suatu kasus tuduhan dumping pada Indonesia ialah praktik dumping terhadap barang kertas  yang  dieksporkan  ke  Korea  Selatan  tahun  2002.  Hal  tersebut  berawal  dari  industri kertas  Korea  Selatan  yang  membuat  pengajuan  petisi  anti  dumping  pada  produk  kertas Indonesia  terhadap Korean  Trade  Commission  (KTC)  di  tanggal  30  September  2002. Terdapat  pula  produk  kertas  Indonesia  yang  dituduh  dumping  meliputi  16  jenis  produk, termasuk  golongan  “ uncoated  paper  and  paper  board  used  for  writing,  printing,  or  other graphic purpose serta carbon paper, self copy paper and other copying atau transfer paper”.
Pada  kasus  dumping  kertas  yang  dikenakan  Korea  Selatan  pada  Indonesia  untuk perusahaan eksportir produk kertas di antaranya April Pine Paper Trading Pte. Ltd, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT. Pindo Deli Pulp and Mills, dan PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Pada  kasus  tersebut,  Indonesia  mampu  menjadi  pemenang  terhadap  kasus  anti  dumping tersebut.  Indonesia  sudah  memakai  hak  dan  kebemanfaatan  berdasarkan  prinsip-prinsip multilateralisme dan mekanisme sistem perdagangan WTO terlebih prinsip keterbukaan.
Dalam  menyikapi  hal  itu,  Indonesia  mengantarkan  sengketanya  pada  DSM  ( Dispute Settlement Mechanism). Indonesia membuat pengajuan keberatan terhadap diberlakukanya aturan anti dumping Korea Selatan ke DSM pada sengketa Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia. Waktu itu, Indonesia pertama kali mendapatkan kegunaan dalam  menyelesaikan  kasusnya  berdasarkan  DSM  sebagai main  complainant  (pihak penggugat  utama)  yang  merasa  memperoleh  kerugian  terhadap  implementasi  kebijakan perdagangan yang diberlakukan negara anggota WTO lainnya.
Kemudian  pada  di  tanggal  4  Juni  2004,  Indonesia  membawa  Korea  Selatan  agar berkonsultasi  dalam  menyelesaikan  kasus  terhadap  dikenakannya  perbuatan  anti-dumping Korea  Selatan  pada  impor  produk  kertas  asal  Indonesia.  Hasil  konsultasi  tersebut  tidak memperoleh  hasil  yang  menguntungkan  masing-masing  pihak.  Indonesia  selanjutnya membuat  pengajuan  permintaan  ke  DSB  ( Dispute  Settlement  Board)  WTO  supaya  Korea Selatan menarik tindakan anti-dumpin yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban di WTO dan melanggar sejumlah pasal pada kebijakan anti dumping.
Di  tanggal  28  Oktober  2005,  DSB  –  WTO  menyatakan  Panel  Report  pada  semua
anggota  dan  menyebutkan  bahwa  perbuatan  anti-dumping  Korea  Selatan  berubah  dan sudah  melanggar  kebijakan  Persetujuan  Anti- Dumping.  Masing-masing  pihaknya  yang berkasus  akan  berujung  mewujudkan  kesepakatan  bahwa  Korea  wajib  menerapkan  saran dari DSB dan menetapkan jadwal waktu untuk melaksanakan masukan DSB itu ( reasonable period of time/RPT). Akan tetapi tidak konsisten sampai sekarang Korea Selatan belum juga menaati  kebijakan  DSB,  walaupun  sudah  dikatakan  salah  memberlakukan  bea  masuk  anti dumping (BMAD) pada produk kertas dari Indonesia,  sebab masih tidak menarik kebijakan dalam mengenakan bea masuk anti-dumping tersebut. DSB WTO sudah menyebutkan Korea Selatan  berbuat  kesalahan  saat  menyelidiki  anti  dumping  kertas  Indonesia  di  tahun  2003. Dengan  demikian  DSB  menghimbau  Korea  Selatan  agar  segera  melaksanakan  putusan tersebut.
Indonesia  mampu  menjadi  pemenang  terhadap  kasus  anti  dumping  tersebut. Indonesia  sudah  memakai  hak  dan  kebermanfaatan  berdasarkan  prinsip-prinsip multilateralisme  dan  mekanisme  sistem  perdagangan  WTO  terlebih  prinsip  keterbukaan. Dengan  demikian,  investigasi  anti  dumping  juga  wajib  diberhentikan  apabila  realita mengungkapkan bahwa  marjin dumping dinilai tidak  signifikan (di bawah 2%  berdasarkan harga ekspornya). Kemudian apabila volume impor dari sebuah barang dumping sangatlah kecil  volume  impor  di  bawah  3%  berdasarkan  jumlah  ekspor  negara  itu  ke  negara pengimpor,  tetapi  investigasi  juga  masih  diberlakukan  apabila  produk  dumping  impor berdasar sejumlah negara pengekspor dengan cara beriringan dihitung memiliki jumlah 7% ataupun lebih.
Kebijakan-kebijakan  tentang  anti  dumping  yang  dimiliki  sejumlah  negara,  memiliki peran  yang  sangat  disahkan  pada  sistem  perdagangan  bebas,  akan  tetapi  tidak  begitu apabila disalahgunakan sebagai sarana proteksionisme. Tidak adanya sanksi terhadap aduan yang  tidak  diikuti  adanya  pembuktian  mengenai  adanya  dumping  sangat  merugikan eksportirnya,  terlebih  jika  sudah  menghabiskan  biaya  yang  tidak  sedikit  dalam mengungkapkan bahwa produk tersebut tidak dumping.
Suatu kritik terhadap proteksionisme baru yakni prosedur dalam mengajukan tuduhan tersebut  lebih  berpihak  terhadap  kepentingan  produsen  dalam  negeri  dan  mempunyai kepastian  melakukan  pemaksaan  terhadap  batasan  perdagangan  dan  malah  tidak menyingkirkan  batasan  yang  menjadi  kendala  perdagangan.  Sangat  jelas  bahwa  tuntutan kasus anti dumping bisa digunakan negara-negara penuntut dumping dalam memperlemah persaing-pesaing  luar  negeri  dan  mengharuskan  pelaku  usaha  pengekspor  dan pemerintahnya  mendiskusikan  batasan  sukarela  terhadap  ekspor  atau  yang  dinamakan Voluntary Export Restraints.
Banyaknya  tuduhan  dumping  yang  bisa    dibuktikan  ataupun  tidak  dibuktikan  selalu memberi  dampak  yang  signifikan  terhadap  jalannya  perkembangan  industri  Indonesia. Seperangkat  hukum  anti  dumping  di  Indonesia  belum  bisa  mengantisipasi  baik  terhadap
tuduhan  anti  dumping  dari  negara  konsumen  ataupun  dalam  melaksanakan  tuduhan dumping  terhadap  negara-negara  yang  melakukan  dumping  ke  Indonesia.  Perlindungan terhadap  industri  dalam  negeri  harus  secepatnya  dilakukan  agar  mereka  jangan  selalu menjadi korban. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan ketentuan anti dumping yang menyeluruh dalam bentuk Undang-undang tersendiri.
Adapun  tuduhan  dumping  terhadap  Indonesia  oleh  negara  pengimpor,  para  pihak baik pemerintah ataupun dunia  bisnis (eksportir  dan produsen domestik) seharusnya lebih memberi perhatian mengenai persetujuan anti dumping baik yang diatur dalam ketentuan Internasional (GATT- Putaran Uruguay 1995) ataupun peraturan perundang-undang nasional dari negara pengimpor. Sementara itu, untuk mengatasi banyaknya tuduhan dari luar negeri semua pengusaha khususnya eksportir hendaknya:
a. Memberi kerjasama yang baik pada penyidik negara pengimpor yang mencari fakta di lapangan.
b. Melaksanakan  koordinasi  dalam  asosiasi  produk  yang  bersangkutan  dan memperoleh bermacam-macam informasi dari instansi terkait.
c. Memahami secara dalam ketetapan anti dumping di negara penuduh; memahami teknik  dan  metode  dalam  mengisi  kuisioner  secara  benar  serta  mengirimnya kepada pejabat berwewenang di negara pengimpor tepat pada waktunya.

## KESIMPULAN
Regulasi mengenai Anti Dumping di samping berpedoman terhadap kebijakan internasional ( Agreement  on  Implementation  of  Article  VI  GATT  dan  Agreement  on  Subsidies  and Countervailing  Duties),  dan  terhadap  kebijakan  undang-undang  nasional,  yakni  Undang- Undang  Nomor  10  tahun  1995  tentang  Kepabeanan.  Kebijakan  anti  dumping  sangatlah dibutuhkan dalam memberi perlindungan terhadap industri dalam negeri pada praktek yang bisa merugikan industri dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis.
Penerapan  reguasi  yang  bisa  dilaksanakan  di  Indonesia  untuk  mencegah  terjadinya praktik  dumping  lebih  dulu  diadakan  penyelidikan  oleh  KADI  dalam  mendapatkan  bukti produk  impor  berindikasi  dumping  yang  dapat  membuat  rugi  industri  domestik. Berlandaskan  bukti  tersebut  pemerintah  melalui  KADI  bisa  memberikan  beban  bea  masuk anti  damping  pada  importer.  Atau  kebalikannya  dalam  mengatasi  tuduhan  dumping sejumlah  perihal  yang  bisa  dilaksanakan  ialah  mengerti  secara  mendalam  ketentuan  anti dumping  di  negara  penuduh,  melaksanakan  kerjasama  yang  baik  dengan  penyidik  negara pengimpor  yang  mencari  fakta  dilapangan,  melakukan  koordinasi  dalam  asosiasi  produk yang  bersangkutan  dan  mendapatkan  berbagai  informasi  dari  instansi  terkait,  serta  selalu menggunakan tenaga konsultan hukum ( lawyer) yang ahli di bidang anti dumping.

## ACKNOWLEDGEMENT
Puji syukur penulis panjatkan ke hadiran Sang Maha Kasih karena pada akhirnya penyusunan buku artikel dengan judul “Regulasi Anti Dumping Dalam Hukum Perdagangan Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia” ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih yang tak terhingga  ingin  penulis  sampaikan  kepada  Rektor  Universitas  Batanghari  Jambi  secara konsisten terus memberikan  motivasi  agar penulis segera menyelesaikan dan menerbitkan jurnal  ini.  Banyak  sekali  pihak-pihak  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  telah menjadi sumber inspirasi utama bagi penulis ketika menulis artikel ini.

## REFERENSI
Agreement on Implementation of Article VI of General Agreement on Tariff and Trade 1994
Christophorus  Barutu,  (2012).    Dumping  dalam  Perdagangan  Internasional  dan  Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Melalui World Trade Organization. Indonesian Jurnal of International Law. 4 (2), 374. DOI: http://ijil.ui.ac.id/index.php/home/article/view/143.
Jamilus.  (2017).  Analisis  Fungsi  Dan  Manfaat  Wto  Bagi  Negara  Berkembang  (Khususnya Indonesia) ( Analysis Of The Function  And Benefits  Of  WTO For Developing Countries (Especially
Indonesia)). JIKH. 11 (2), 205-225. DOI:
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/download/271/pdf_1
Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  No.  427/MPP/Kep/10/2000  tentang Komite Anti-dumping Indonesia;
Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  No.  428/MPP/Kep/10/2000  tentang Pengangkatan Angota Komite Antidumping Indonesia;
Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  No.216/MPP/Kep/7/2001  tentang Perubahan Kepusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.261/MPP/ Kep/9/1996 tentang  Tata  Cara  Persyaratan  Pengajuan  Penyelidikan  Atas  Barang  Dumping  dan Barang Mengandung Subsidi.
Lusy  K.F.R.  Gerungan.  (2014).  Kajian  Yuridis  Kebijakan  Antidumping  Dalam  Perdagangan Internasional. Lex Administratum. II (3), 135-144.
Muhammad, Sood. (2005). Pengantar Hukum Perdagangan Internasional. Mataram: Mataram University Press.
Muhajir La Djanudin. (2013). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara. Lex Administratum, I (2), 124-135.
Natabaya,  H.A.S.  (1996).  Penelitian  Hukum  tentang  Aspek  hukum  Anti  dumping  dan Implikasinya bagi Indonesia, BPHN, Departemen Kehakiman RI.
Nita  Anggreini.  (2017).  Negara  Berkembang,Perlindungan  Produk  Dalam  Negeri  Dalam Kontekshukum Perdagangan Internasionalworld Trade Organization (WTO). Al Ahkam, 13 (1), 62-75, DOI: http://dx.doi.org/10.37035/ajh.v13i1.1749
Pasek  Diantha  I  Made.  (2016).  Metedologi  Penelitian  Hukum  Normatif.  Jakarta:  Pernada Media Group.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  tahun  1996  tentang  Bea  Masuk  anti  Dumping  dan  Bea Masuk Imbalan.
Purnama  Romina.  (2012).  Hukum  Antidumping  Sebagai  Pelindung  Produk  Industri  Dalam Negeri dalam Rangka ACFTA . Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Serlita  Aprita  &  Rio  Adhitya.  (2020).  Hukum  Dagang  Internasional.  Depok  :  RajaGrafindo Persada.
Sukarmi. (2002).  Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas, Sinar. Jakarta: Grafika.
Sunarti Ambarita. (2018). Peranan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Dalam Pelaksanaan Tindakan  Anti  Dumping  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2011. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara
Undang-Undang  No.  7  Tahun  1994  Tentang Agreement  on  Establishing  The  World  Trade Organization/WTO  (Pengesahan  Persetujuan  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan Dunia )
Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
Yulianto Syahyu. (2014).  Hukum Anti Dumping di Indonesia, Analisis dan  Panduan Praktis. Jakarta: Ghalia Indonesia.