## EFEKTIFITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG JUJUR DAN ADIL DI KABUPATEN GIANYAR
(Studi kasus dilakukan di Kantor Bawaslu Gianyar)
1 Ida Ayu Gede Tirtawati;  Ni Wayan Sutiani; Abdul Samad Asaf
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No. 12 Peguyangan, Denpasar Utara, Bali 80115
1 idaayutirtawati2018@gmail.com
Abstrak - Pemilihan umum telah menjadi fenomena global dan telah dipraktikkan, baik di negara yang telah maju demokrasinya maupun negara yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memperkuat wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  harus  mampu  bekerja  sinergis  bersama  seluruh  elemen bangsa untuk mengawasi dan menegakkan hukum pemilu secara tegas dan adil. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui peran, upaya dan efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)  dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil di Kabupaten Gianyar. Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat dan pimpinan serta pegawai Badan  Pengawasan  Pemilu  Kabupaten  Gianyar  (Bawaslu)  yang  berjumlah  17  orang. Penarikan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan teknik  purposive  sampling .  Jenis data dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bawaslu Kabupaten Gianyar dalam menyelengarakan pemilu yang langsung, luas, bebas, jujur dan adil di Kabupaten Gianyar  sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 belum bekerja semaksimal mungkin karena tidak hanya sebagai  pengawas,  sekaligus  sebagai  eksekutor  hakim  pemutus  perkara,  maka  dari  itu harus  ada  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan  pemilihan  umum  karena  dengan adahnya partisispasi masyarakat dalam mengjalankan proses pemilihan umum yang jujur dan adil. Bawaslu Kabupaten Gianyar dalam menjalankan kinerjanya dasar hukum atau tumpuan yang digunakan Bawaslu Kabupaten Gianyar adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan telah menjalankannya sesuai dengan Undang- undang tersebut. Kinerja Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan selama masa pemilu dikatakan  efektif,  hal  ini  dikarenakan  dalam  menjalankan  kinerjanya  Bawaslu  telah memenuhi tolak ukur sebuah kinerja yang dikatakan efektif dengan capaian prestasi yaitu tercapainya pemilu yang aman di Kabupaten Gianyar.
Kata kunci: efektifvitas, Bawaslu, pemilu, jujur, adil
Abstract - General elections have become a global phenomenon and have been practiced, both  in  countries  that  have  advanced  democracy  and  countries  that  are  still  in  the transition  process  towards  democracy.  Law  Number  7  of  2017  concerning  General Elections also strengthens the authority of the Election Supervisory Body (Bawaslu). The Election  Supervisory  Body  (Bawaslu)  must  be  able  to  work  synergistically  with  all elements of the nation to supervise and enforce election laws in a firm and fair manner. The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  the  role  and  effectiveness  of  the  Election Supervisory Board (Bawaslu) in creating honest and fair elections in Gianyar Regency. The population of this study was the entire community and the leadership and employees
of  the  Gianyar  Regency  Election  Supervisory  Board  (Bawaslu),  totaling  17  people. Sampling in this study used a purposive sampling technique. The samples in this study were  the  Head  Coordinator  of  the  Human  Resources  Division  and  1  Coordinating Member of the Legal Division, Enforcement of Violations and Dispute Resolution and 1 Financial  Management  Staff.  The  type  of  data  in  this  study  is  descriptive  with  a qualitative approach. The results of the study show that the role of the Gianyar Regency Bawaslu  in  holding  elections  that  are  direct,  broad,  free,  honest  and  fair  in  Gianyar Regency in accordance with Law Number 7 of 2017 has not worked as fully as possible because  it  is  not  only  a  supervisor,  as  well  as  the  executor  of  case-breaker  judges, therefore there must be community participation in the supervision of general elections because of the existence of community participation in carrying out an honest and fair general election process. The Gianyar Regency Bawaslu in carrying out its performance the legal basis or foundation used by the Gianyar Regency Bawaslu is Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, and has carried it out in accordance with this Law. The performance of Bawaslu in carrying out supervision during the election period is said  to  be  effective,  this  is  because  in  carrying  out  its  performance  the  Bawaslu  has fulfilled a performance benchmark that is said to be effective with achievements, namely the achievement of safe elections in Gianyar Regency.
Keywords: effectiveness, Bawaslu, elections, honest, fair

## PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  telah  menjadi fenomena  global  dan  telah  dipraktikkan, baik  di  negara  yang  telah  maju demokrasinya maupun negara yang masih dalam  proses  transisi  menuju  demokrasi (Siswantoro,  2017:82).  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  juga  memperkuat  wewenang Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum (Bawaslu). Lembaga ini tak lagi sekadar pemberi  rekomendasi,  tetapi  sebagai eksekutor  atau  pemutus  perkara.  Hal  itu sesuai  ketentuan  Pasal  461  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, di mana Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu),  Badan  Pengawas  Pemilihan
Umum (Bawaslu) provinsi/kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa,
mengkaji,  dan  memutuskan  pelanggaran administrasi  Pemilu.  Namun,  seiring
dinamika  tinggi  dalam  masyarakat,  pada sisi lain regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi dinamika tinggi tersebut. Termasuk makin canggihnya modus dan bentuk  pelanggaran  serta  kompetisi pemilu  yang  mulai  tidak  sehat,  terutama penggunaan kampanye hitam, kampanye negatif dan penyiasatan aturan pelanggaran  pemilu  yang  berpotensi menimbulkan beragam pelanggaran pemilu. Badan Pengawas Pemilihan
Umum  (Bawaslu)  Provinsi  Bali  pada khususnya harus mampu bekerja sinergis bersama  seluruh  elemen  bangsa  untuk mengawasi  dan  menegakkan  hukum pemilu  secara  tegas  dan  adil.  Keadilan pemilu  dapat  diwujudkan  jika  Badan Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu) bekerja  secara  terbuka,  profesional, imparsial,  akuntabel,  dan  berintegritas. Dalam  melakukan  upaya  pencegahan,
Bawaslu harus memiliki strategipengawasan yang tepat berdasarkan  pemahaman  akan  potensi pelanggaran yang dipotret dengan benar.
Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum (Bawaslu)  juga  harus  peka  memahami potensi  timbulnya  penggunaan  isu  suku, agama,  ras,  dan  antar  golongan  (SARA) dalam  proses  pelaksanaan  Pilkada  2018, Pemilu  2019,  dan  Pilpres  2019  dan Pilpres  2024  yang  akan  datang.  Dari rangkaian  pemilu  dan  pilkada  yang pernah digelar selama ini, belum seluruh problematika  pemilu  dapat  dipecahkan secara  memuaskan  oleh  penyelenggara pemilu  termasuk  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  khususnya di Provinsi Bali.
Masih terdapat beragam persoalan,  misalnya  pemutakhiran  daftar pemilih,  sistem  pemilu,  politik  uang, akuntabilitas  penyelenggaraan,  netralitas aparatur  sipil  negara,  serta  integritas proses  dan  hasil  pilkada,  pemilu  dan pilpres. Sistem Pemilihan Umum memiliki mekanisme dan proses demokrasi  yang  merupakan  perwujudan kedaulatan  rakyat  sebagaimana  telah dijamin dalam konstitusi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan dilaksanakan  menurut  Undang–Undang Dasar.  Makna  dari  kedaulatan  berada ditangan rakyat dalam hal ini ialah bahwa rakyat  memiliki  kedaulatan,  tanggung jawab  hak  dan  kewajiban  untuk  secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat,
serta  memilih  wakil-wakil  rakyat  untuk mengawasi jalannnya pemerintahan.
Pada  pemilu  tahun  2019  di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali tercatat sejumlah  pelanggaran  yang  dilakukan oleh  penyelenggara  dan  peserta  Pemilu, seperti money  politic dan  pelanggaran administrasi  yang  dilakukan  peserta Pemilu,  yang  menyebabkan  tertundanya tahapan  rekapitulasi  hasil  penghitungan suara  di  tingkat  kabupaten  dan  provinsi.
Menyikapi pelanggaran-pelanggaran tersebut, pihak Badan Pengawas Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  tentu  saja memiliki  peran  penting  dalam  proses penegakan hukum terkait dengan pelanggaran  atau  tindak  pidana  pemilu yang terjadi. Keberhasilan atau kegagalan pemilu, pilkada, dan pilpres sesungguhnya  ditentukan  oleh  banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu harus mampumenjadi aktor yang menyinergikan  seluruh  potensi  dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Proses penyelenggaraannya, khususnya  dalam  pengawasan,  harus melibatkan  seluruh  elemen,  baik  unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan.  Proses  itu  dilaksanakan secara  transparan,  akuntabel,  kredibel, dan partisipatif, agar semua tahapan dapat berjalan  baik  sesuai  koridor  aturan  yang berlaku.  Terbentang  ke  depan  tantangan akan  eksistensi  dan  peran  strategis  bagi Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum (Bawaslu)  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sehingga memiliki kewenangan  besar,  tidak  hanya  sebagai pengawas,  sekaligus  sebagai  eksekutor dan pemutus perkara untuk membuktikan
peran dan eksistensinya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.
Peran  konstruktif  dan  aktif  dari kita semua diperlukan demi terwujudnya pemilu berintegritas. Identifikasi masalah, soal politik uang sejumlah pihak yangberkepentingan terhadap calon tertentu  memberikan  uang  atau  benda- benda  lain,kepada  pemilih  atau  oknum penyelengara pilkada, penghadaan, pemaksaan,  atauteror  kepada  pemilih, atau  tidak  memilih  calon  tertentu, pemasluan  dokumenpemilihan,  termasuk kartu-kartu  pemilih  yang  di  seludupkan secara  borongankepada  seorang  pemilih, penyalagunaan  jabatan.  Ini  di  lakukan oleh aparat, terutama calon petahanan.
Ada  banyak  celah  yang  bisa dilakukan  oleh  peserta  pemilu  untuk memengaruhi pemilih. Dengan dibolehkannya pemberian biaya transpor, makan minum kepada peserta kampanye pun  tampaknya  pengawas  pemilu  di lapangan  akan  sulit  untuk  membedakan mana cost  politic dan money  politics apalagi  pemilih.  Bagi  mereka,  ketika diberi sejumlah uang oleh peserta pemilu, polapikirnya adalah untuk memilih calon yang  bersangkutan.  Ketika  nilai  bahan kampanye menjadi naik dari aturanundang-undang  sebelumnya,  maka akan membuat peserta pemilu berlomba- lomba  mengumpulkan  dana  kampanye yang tinggi. Dampaknya ke depan calon yang menang bisa berpotensi melakukan tindakan korupsi untuk mengganti seluruh biaya  yang  telah  dikeluarkan  pada tahapan pencalonan sampai pemungutan. Maka  dari  itu  banyaknya  permasalahan yang  terjadi  harapan  besar  dengan
penilitian ini Badan Pengawas Pemilihan Umum  (Bawaslu)  mampu  meningkatkan efektivitas  mutu  regulasi  pengawasan pemilu  peningkatan  profesionalisme, spesialisasi,  dan  integritas  struktur kelembagaan pengawas pemilu. pengembangan pola dan metode pengawasan,  penguatan  sistem  kontrol nasional, dalam satu manajemen pengawasan  yang  bersifat  terstruktur, sistematis,  dan  integratif  berbasis teknologi  khususnya  dalam  mengawasi pemilihan umum khususnya di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

## KAJIAN TEORI

## a. Teori Relasi Kuasa
Relasi  kuasa  merupakan  hubungan yang  terbentuk  antar  aktor-aktortertentu yang memiliki suatu kepentingan dengan tingkat kekuasaan yang berbeda.

## b. Teori Pengawasan
Pengawasan  adalah  berhubungan dengan  perbandingan  antar  pelaksanaan actual  rencana,  dan  awal  untuk  langkah perbaikan  terhadap  penyimpangan  dan rencana yang berarti. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkam pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan,  atau  diselenggarakan  itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.
c. Teori Efektivitas
Efektivitas  merupakan  unsur  pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah  ditentukan  di  dalam  setiap organisasi,  kegiatan  ataupun  program, disebut  efektif  apabila  tercapai  tujuan ataupun  sasaran  seperti  yang  telah ditentukan
Upaya  mengevaluasi  jalannya  suatu organisasi,  dapat  dilakukan  melalui konsep efektivitas.

## d.  Teori Kepuasan
Kepuasan ( satisfaction ) adalah perasaan  senang  atau  kecewa  seseorang yang timbul karenamembandingkan kinerja  yang  telah  dipersepsikan  produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka.

## METODE PENELITIAN
Jenis    data  dalam  penelitian  ini adalah  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif  yaitu  suatu  penelitian    yang memberi   gambaran,   pemahaman   dan penjelasan mengenai efektivitas pengawas  Bawaslu  dalam  mewujudlan pemilihan  umum  yang  jujur  dan  adil  di Kabupaten  Gianyar  melalui  observasi, wawancara,  dokumentasi  dan  studi kepustakaan.  Populasi  penelitian  ini adalah seluruh masyarakat dan pimpinan serta pegawai Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten  Gianyar  (Bawaslu)  yang berjumlah 17 orang.Sampel yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah informan dari pihak pengawas pemilihan Bawaslu  Kabupaten  Gianyar.  Dalam pelaksanaan  penelitian  ini  peneliti  akan menetapkan  2  orang  informan.  Tehnik pengumpulan dalam pennelitian ini yaitu menggunakan
metode observasi, wawancara dan metode kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisa  kualitatif,  karena  data  yang dikumpulkan  sebagian  besar  hanya bersifat  kasus-kasus,  sedangkan  data dalam  bentuk  angka  yang  dikumpulkan dari  dokumen  tersebut  hanya  sebagai pendukung dalam pembahasannya,
seperti  misalnya  data  jumlah  pegawai. Sugiyono (2016:5) mengungkapkan bahwa “analisis data kualitatif dilakukan secara  interaktif  dan  berlangsung  secara terus  menerus  pada  setiap  tahapan penelitian  sampai  tuntas”.  Adapun tahapan-tahapan  tersebut  adalah  reduksi data dan penyajian data. Dalam penelitian kesimpulan didapat melalui reduksi data, penyajian  data  secara  verbal  deskriptif dan  akhirnya  menganalisa  makna  dan arah  yang  muncul  dari  data  tentang resistensinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam
Menciptakan  Pemilu  yang  Jujur dan Adil di Kabupaten Gianyar Pengawas  Pemilu  dibentuk  untuk mengawasi  pelaksanaan  tahapan  pemilu, menerima  pengaduan,  serta  menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran  pidana  pemilu.  Kabupaten Gianyar  merupakan daerah yang menjadi sorotan  baik  itu  di  tingkat  lokal  dan nasional  karena  pada  Pemilihan  Uumu tahun  2019  Kabupaten  Gianyar  menjadi salah  satu  pemilihan  umum  2019  secara bersamaan sehingga mengharuskan penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu  bekerja  ekstra  agar  dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara makasimal.
Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum (Bawaslu)  Kabupaten  Gianyar    mulai melaksanakan  tugas  pengawasan  setelah adanya  Keputusan  Badan  Pegawasan Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017
tentang  Penetapan  Anggota  Badan
Pengawas  Pemilihan  Umum  Kabupaten
Gianyar.  Badan  Pengawas  Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara  pemilu  yang  bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang  antara  lain  mengawasi pelaksanaan  tahapan-tahapan  pemilu,
menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang.  Dalam  rangka  menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut Bawaslu sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  kemudian membentuk  Bawaslu  Provinsi  atau Kabupaten diseluruh Indonesia.
Pemilih  ganda  yang  dikhawatirkan
dapat menjadi penghalang dalam mewujudkan  kepastian  hukum  dalam penyelenggaraan pemilu seperti
melakukan  pemberian  suara  lebih  dari satu kali terlebih apabila pemilih terdaftar pada  wilayah  yang  berbeda  sehingga suara  yang  diberikan  dapat  berakibat tidak  sah.  Meskipun  pasca  Putusan  MK No.20/PUU-XVII/ 2019 yang
memutuskan  bagi  mereka  yang  belum memiliki  e-KTP,  dapat  menggunakan surat  keterangan  perekaman  untuk mencoblos,  namun  langkah-langkah diatas  yang  ditempuh  oleh  KPU  hingga Bawaslu  sebelum  penetapan  daftar pemilih tetap, maupun putusan Mahkamah  Konstitusi  setelah  penetapan daftar  pemilih  tetap  diharapkan  dapat meminimalisir permasalahan yang timbul sehingga dapat mengakomodir hak politik seluruh  warga  negara  yang  telah
memenuhi  persyaratan  sebagai  pemilih dalam penyelenggaraan pemilu.
Selain itu, dari pihak Partai Politik yang  terlibat  dalam  penyelenggaraan pemilu  juga  dapat  berpartisipasi  untuk melakukan  pengawasan  terhadap  daftar pemilih  tetap.  Dari  pihak  KPU  maupun Bawaslu  juga  sebaiknya  acuh  terhadap usaha  yang  telah  dilakukan  oleh  Partai Politik Perwujudan Pemilu yang jujur dan adil  demi  menunjang  validitas  daftar pemilih tetap. Hasil perhitungan, pencocokan  maupun  penelitian  jumlah pemilih yang dilakukan oleh Partai Politik juga  dapat  dijadikan  acuan  oleh  KPU maupun  Bawaslu  untuk  bersama-sama mewujudkan  penyelenggaraan  pemilu yang jujur dan adil.
2.  Upaya Bawaslu Meminalisir Tingkat  Kecurangan  dalam  Pemilu di Kabupaten Gianyar Potensi kecurangan Pemilu di Kabupaten  Gianyar  dengan  merubah perolehan  suara  ini  sesungguhnya  tidak mungkin  dilakukan  apabila  parasaksi, pemantau  dan  pengawas  pemilu  bekerja sesuai  SOPnya.  Bila  pun  masih  terjadi, berarti  telah  terdapat  kesepakatan  dari unsur-unsur yang terlibat untuk melakukan pelanggaran dimaksud. Untuk mengantisipasi  kecurangan  model  ini, cuma  ada  satu  cara,  amati  dengan Seksama  perolehan  suara  yang  terdapat dalam  surat  suara  dan  cocokkan  dengan hasil  rekapitulasinya  sebelum  Berita Acara  Rekapitulasi  Penghitungan  Suara di TPS ditandatangani. Untuk para saksi dan  pengawas  Pemilu,  minta  salinan Berita  Acara  berikut  lampiranya  untuk
kemudian  dibawa  dan  dicocokkan  pada saat  rekapitulasi  dilakukan  di  jajaran penyelenggara selanjutnya
3.  Efektivitas  Pengawasan  Bawaslu dalam Mewujudkan Pemilihan Umum  yang  Jujur  dan  Adil  di Kabupaten Gianyar a.  Pencegahan Bawaslu Kabupaten Gianyar dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Dalam melaksanakan tugas, wewenang  dan  kewajiban  sebagaimana diamanatkan  dalam  ketentuan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum, Bawaslu  Kabupaten  Gianyar  melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya di wilayah Kabupaten Gianyar sesuai dengan jadwal, tahapan  dan  program  yang  ditetapkan dalam  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum.  Pengawasan  dilakukan  untuk memastikan  agar  dalam  melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Adapun  pencegahan  yang  dilakukan oleh  Bawaslu  Kabupaten  Gianyar  dalam pengawasan tahapan Pemilu 2019 adalah sebagai berikut:
1) Pengawasan  Tahapan  Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum Kabupaten  Gianyar  melakukan  upaya pencegahan dalam tahapan pemutakhiran data  dan  daftar  pemilih  guna  untuk mengantisipasi potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta
Pemilu maupun Penyelenggara Pemilu.
2)  Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Dalam  pelaksanaan  pengawasan, Panwaslu Kabupaten Gianyar mengirimkan  beberapa  surat  cegah  dini ke  KPU  Kabupaten  Gianyar,  terkait potensi  pelanggaran  yang  terjadi  pada tahap  pendaftaran  partai  politik  peserta pemilu.  hal  tersebut  bertujuan  supaya tidak  adanya  pelanggaran  yang  terjadi pada  Tahapan  Penetapan  Partai  Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 khususnya di Kabupaten Gianyar.
3)  Pengawasan Tahapan Pencalonan
Dalam  pelaksanaan  pengawasan, Panwaslu  Kabupaten  Gianyar  lebih mengutamakan pencegahan tanpa mengabaikan  penindakan.  Pencegahan yang  dilakukan  akan  membuat  resiko yang lebih ringan dan juga dari sisi waktu dan  evektifitas  lebih  evektif  dan  efisien. Dalam  hal  Pencegahan,  kami  sudah mengirimkan  beberapa  surat  cegah  dini ke  KPU  Kabupaten  Gianyar,  terkait  hal tersebut  bertujuan  supaya  tidak  ada pelanggaran  yang  terjadi  pada  tahapan pencalonan ini (wawancara, 20 Juni 2023) 4)   Pengawasan Tahapan Kampanye
5)  Pelaksanaan  Pengawasan  Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Upaya  pencegahan  yang  dilakukan
Bawaslu  Kabupaten  Gianyar  adalah bersurat  kepada  penyelenggara  Pemilu yaitu KPU Kabupaten Gianyar.
6)   Pengawasan Laporan Penerimaan Dana Kampanye Bawaslu Kabupaten Gianyar melakukan  pencegahan  dengan  bersurat
kepada  Partai  Politik  untuk  mentaati segala ketentuan yang terkait dengan dana kampanye.
7)   Pengawasan  Tahapan  Pemungutan dan  Penghitungan  Suara,  serta Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan Perolehan Suara Bawaslu Kabupaten Gianyar melakukan  upaya  pencegahan  dalam tahapan  dan  subtahapan  pemungutan, penghitungan  dan  rekapitulasi  suara dengan  tujuan  untuk  mengantisipasi potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan  oleh  peserta  Pemilu  maupun penyelenggara Pemilu. 8)   Pelaksanaan Pengawasan Non Tahapan  Pengawasan  Aparatur  Sipil Negara (ASN) 9)  Pelaksanaan Pengawasan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang 10) Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA Berdasarkan  tolak  ukur  efektifitas kinerja,  yang  telah  dibahas  di  atas,
Bawaslu  dalam  melakukan  tindakan pengawasan  dan  pencegahan  terhadap adanya tindakan kecurangan selama masa pemilu,  bisa  dikatakan  efektif,  namun partisipasi  dan  kesadaran  masyarakat Kabupaten  Gianyar  sendiri  yang  masih minim  serta  acuh  terhadap  pentingnya pengawasan  selama  masa  kampanye.  Ini yang  menjadi  kendala  Bawaslu  sendiri, dimana  pada  kenyataan  yang  terjadi  di masyarakat  Kabupaten  Gianyar  dengan banyaknya  sosialisasi  yang  dilakukan oleh Bawaslu, tidak menggugah partisipasi  serta  kesadaran  masyarakat akan  pentingnya  pengawasan.  Bahkan laporan  dari  masyarakat  akan  adanya
dugaan pelanggaran pun tidak ada, semua dugaan pelanggaran  yang terjadi selama masa pemilu serentak 2019 di Kabupaten Gianyar  adalah  murni  hasil  temuan  oleh Bawaslu dalam melakukan pengawasan.
Ini  menjadi  bukti  bahwa  Kabupaten Gianyar  tergolong  aman,  serta  tertib dalam  melaksanakan  pemilu,  terutama pada masa kampanye. Dalam melakukan kinerja  berikutnya,  Bawaslu  Kabupaten Gianyar  berkomitmen  ke  depan  untuk tetap  menggelar  sosialisasi  pengawasan dengan  beberapa  strategi.  Bawaslu Kabupaten Gianyar berpandangan bahwa sosialisasi  haruslah  menekankan  pada kearifan lokal. Strategi mengajak kelompok sasaran berbasis kearifan lokal diharapkan  dapat  menyentuh  seluruh lapisan  masyarakat.  Kuncinya,  sangat dibutuhkan  kolaborasi  yang  kuat  antara pengawas pemilu dan seluruh stakeholder serta  para  pihak  masyarakat  dalam mewujudkan  pemilu  di  Kabupaten Gianyar  yang  demokratis,  bersih,  jujur dan adil.

## SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
a. Peran  Bawaslu  Kabupaten  Gianyar dalam menyelengarakan pemilu yang jujur  dan  adil  di  Kabupaten  Gianyar sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor  7  tahun  2017  belum  bekerja semaksimal  mungkin  karena  tidak hanya  sebagai  pengawas,  sekaligus sebagai  eksekutor  hakim  pemutus perkara,  maka  dari  itu  harus  ada partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum karena dengan adahnya partisispasi
masyarakat dalam menjalankan proses  pemilihan  umum  yang  jujur dan adil, maka petugas Bawaslu akan mudah  menjalankan  tugasnya  yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. b. Upaya meminimalisir tingkat kecurangan dalam pemilu di Kabupaten Gianyar yaitu dengan cara Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum (Bawaslu) harus mampu membangun kelembagaan  aparatur  pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid. Memperkuat sistem kontrol manajemen pengawasan yang struktur,  sistematis,  integrative  yang cepat  akurat  dan  transparan,  karena Bawaslu tidak hanya sebagai pengawas sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. c. Efektivitas  pengawasan  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)  dalam  mewujudkan pemilihan  umum  yang  jujur  dan adil  di  Kabupaten  Gianyar,  yaitu
Bawaslu  Kabupaten  Gianyar dalam  menjalankan  kinerjanya dasar  hukum  atau  tumpuan  yang digunakan  Bawaslu  Kabupaten Gianyar  adalah  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum,  dan  telah menjalankannya  sesuai  dengan Undang-undang  tersebut.  Kinerja Bawaslu  dalam  melaksanakan pengawasan  selama  masa  pemilu dikatakan efektif, hal ini dikarenakan  dalam  menjalankan kinerjanya Bawaslu telah memenuhi  tolak  ukur  sebuah
kinerja  yang  dikatakan  efektif dengan  capaian  prestasi  yaitu tercapainya pemilu yang aman di Kabupaten  Gianyar.  Keefektivan kinerja  dari  Bawaslu  Kabupaten Gianyar  selama  ini  bisa  dilihat atau dibuktikan dalam melakukan tindakan pengawasan serta penanganan terhadap pelanggaran-pelanggaran  selama masa  pemilu  terjadi,  sehingga pada  pemilu  serentak  2019  di Kabupaten Gianyar dapat dikatakan minim terjadinya pelanggaran  pemilu.  Ini  menjadi bukti  bahwa  Kabupaten  Gianyar tergolong aman, serta tertib dalam melaksanakan pemilihan umum.

## 2. Saran-Saran
a. Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum (Bawaslu) Kabupaten Gianyar sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi  terhadap  seluruh  elemen masyarakat akan pentingnya pengawasan,  sehingga  kesadaran masyarakat  akan  pentingnya  pemilu yang jujur dapat terealisasi, sehingga masyarakat  tidak  lagi  takut  untuk melapor ke Bawaslu terkait kecurangan kampanye.
b. Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum (Bawaslu) Kabupaten Gianyar dalam melakukan  pengawasan  untuk  lebih ditingkatkan  sehingga  masa  pemilu bebas dari adanya tindak kecurangan.
c. Pihak  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum  (Bawaslu)  harus  bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  dalam
penyusunan  program  dan  skala prioritas Bawaslu harus lebih menajamkan  dan  memperkuat  misi Bawaslu, serta mengembangkan sistem perencanaan yang terbuka dan partisipatif. d. Peran  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil harus ada kerja sama dengan masyarakat  yang  tersignifikan  dan juga bagaimana meningkatkan sistem pengawasan partisipatif salah satunya dengan  kelibatan  masyarakat  dalam pengawasan  pemilu,  Bawaslu  perlu memetakan  bentuk  kerja  sama  apa yang perlu di tingkatkan dengan para akademisi  sehingga  dengan  adanya keterlibatan  masyarakat  Bawaslu akan mudah untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemilihan umum yang  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

## DAFTAR PUSTAKA
Adab.  2018. Hukum  dan  Penelitian Hukum .  Bandung:  PT.  Citra Aditiya Bakti.
Guanabara.  2020. Mengkaji  Pemilihan Umum  di  Indonesia .  Jakarta: Gramedia.
Miles.  2018. Memperkuat  Peran  Dan Fungsi Bawaslu Dalam Pengawasan  Dan  Penegakan Hukum Pemilu . Fakultas Hukum. Semarang:  Universitas  Negeri Semarang.
Rahmadita,  A.,  Annisa  Noven,  S.,
Ekonomi  dan  Bisnis,  F.,  & Padjadjaran,  U.  2021.  Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Mengunjungi Wisata Halal Sumatra  Barat  (Studi  Kasus Wisatawan  Muslim  Milenial Indonesia). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam . Vol. 11 No. 7.