http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENJADI KURIR NARKOTIKA Robi Maula, Yusuf Saifullah Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

## Abstrak
Anak mempunyai peranan penting dalam bermasyarakat. Karena anak akan menjadi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Dengan usia perkembangan dan pertumbuhannya, pemerintah  penting untuk menjaga dan  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  guna  membangun  karakter  dimasa  pertumbuhannya. Narkotika  dilingkungan  anak  sudah  tidak  asing  lagi,  banyaknya  orang-orang  melibatkan  anak  untuk memudahkan peredaran narkotika. Karena dengan kemampunan  anak yang belum mampu bercakap hukum maka orang-orang memanfaatkannya. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat membahayakan, tidak mengenal usia lagi mulai dari anak-anak sudah menyalahgunakan narkotika. Banyaknya faktor yang membuat anak tersebut menjadi kurir narkotika, faktor kurangnya pengetahuan narkotika dan kurangnya wawasan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya membuat anak menjadi kurir. Sudah maraknya jual beli narkotika melibatkan anak sehingga mendapat perhatian lebih oleh publik terutama pemerintah. Anak harus mendapat  perlindungan  hukum  demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Penulisan  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  bentuk  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  anak  sebagai  kurir  narkotika  dan bagaimana bentuk perlindungan hukumnya terhadap anak sebagai kurir narkotika.
Kata kunci: perlindungan hukum, anak, kurir narkotika

## Pendahuluan
Anak adalah karunia dari Tuhan  yang maha esa, yang mempunyai harkat dan martabat yang tidak  bisa diambil  oleh  siapapun.  Oleh  karenanya anak  memiliki  hak  asasi  manusia  yang  harus diakui dan dilindungi oleh negara. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu adanya perlindungan  hukum  khusus  yang  berbeda  dari  hukuman  orang  dewasa  dikarenakan  fisik  dan mental  anak  yang  belum  matang  seperti  orang  dewasa  Dalam  pasal  1  Undang-Undang    No  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun,  janin  yang  masih  dalam  kandungan  juga  termasuk  anak.  Berbeda  lagi  jika  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dalam  pasal 45  dan  pasal  72 ayat  (1), anak-anak  yang dimaksud dibawah umur 16 tahun.
Pada saat anak menginjak usia remaja seorang anak mengalami perubahan yang sangat cepat dalam bentuk karakter, mental, rasa, fisik, sosial, sikap, dan segala bidang lainnya. Hal ini masa remaja  mengalami kelabilan yang belum bisa dikontrol oleh dirinya sendiri, sehingga banyak orang beranggapan bahwa dimasa remaja munculnya sebuah perilaku kenalakan remaja. Sebagian besar yang dilakukan anak-anak lebih dikarenakan pengaruh lingkungan yang dapat menimbulkan hal- hal yang negatif seperti narkotika. Banyak anak-anak yang mudah terpengaruh sesuatu hal yang baru karena jiwanya masih labil sehingga ketika berhadapan dengan pergaulan sosial, maka anak akan rentan mencari, ingin tahu, penasaran, dan mudah untuk menikmati apa yang dirasakan anak- anak.
Penyalahgunaan  narkotika  oleh  anak-anak  menjadi  masalah  serius  bagi  kita  semua. Sebenarnya  pemerintah  sudah  melakukan  pencegahan  dengan  adanya  Undang-Undang  No  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Adanya  Undang-Undang  ini  didasari  bahwa  narkotika  dapat menimbulkan  ketergantungan  yang  sangat  hebat  jika  tanpa  ada  pengendalian  dan  pengawasan yang sangat ketat. Dalam pasal tersebut telah diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta sanksi yang harus ditanggung oleh pelaku tindak pidana narkotika. Dalam undang-undang narkotika tidak ada pembedaan antara pelaku yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Pada saat ini salah satu kenakalan remaja ialah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan
narkotika tidak memandang status sosial saja melainkan tidak mengenal usia, mulai dari remaja hingga orang tua menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika.(Utama, 2019)
Kasus narkotika terhadap anak di Indonesia sudah cukup tinggi, padahal pemerintah sudah melakukan  iklan  tentang  peringatan  bagaimana  bahayanya  narkotika  akibat  penyalahgunaan narkotika.Keterlibatan anak dalam lubang hitam narkotika menjadi kurir narkoba merupakan hal yang ilegal, tetapi dalam hal ini akan menjadi prihatin jika seorang anak telah berhadapan dengan hukum apabila telah peran sebagai kurir barang ilegal seperti narkotika. Harus dipahami, bahwa anak yang masih labil pemikirannya dan belum mempunyai wawasan luas harus diperhatikan lebih khusus  oleh  aparat  penegak  hukum  dalam  menerapkan  pemidanaan  bagi  anak  pelaku  tindak pidana narkotika. Dikeluarkannya Undang-Undang  Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Untuk membina dan melindungi terhadap anak  pelaku tindak pidana narkotika oleh karena  itu  perlindungan  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  sangat  penting,  mengingat  anak adalah bagian penting dari sebuah negara. Maka itu perlu adanya Peraturan untuk perlindungan dan keamanan anak dari berbagai tindak kejahatan, yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang bertujuan melindungi hak-hak anak dari berbagai macam- macam  tindak pidana. Pemidanaan anak dan orang dewasa tidak dapat disamakan  karna kondisi mental dan psikis anak-anak sangat berbeda.  Dapat  diketahui  banyak  anak-anak  berhadapan  dengan  hukum  karena  terlibat  kasus narkotika. Anak-anak yang seharusnya berpikir untuk bermain dan belajar apa yang dicita-citakan dan  mengejar  untuk  masa  depan  harus  terganggu  karena  menghadapi  masalah  hukum sehinggadapat menggangu mental, fisik, dan sosial anak.
Karena minimnya pengetahuan dan pemahaman terhadap anak dalam menghadapi masalah hukum  berbeda  jika  dibandingkan  dengan  orang  dewasa  pada  umumnya,  dilihat  dari  niat  dan psikis  maka  para  penegak  hukum  harus  mempertimbangkan  upaya  perlindungan  hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Demi masa depan untuk mengembangkan sebagai warga masyarakat perlu mendapat perhatian serius pada aparatur penegak hukum dalam  memproses dan memutuskan harus lebih bijak. Hal ini dikarenakan anak terlibat  dalam  lingkungan  narkotika  bukan  sebagai  pelaku,  melainkan  sebagai  korban.  Atas pengaruh lingkungan yang membuat perilaku anak menjadi berubah. Apalagi dalam pemenuhan haknya,  anak  tidak  dapat  melakukan  sendirian  disebabkan  karena  minimnya  pengetahuan  dan kemampuan yang masih terbatas.

## Hak Dan Kewajiban Anak
Seorang anak dalam  menjalankan hak kewajibannya sangat membutuhkan peran sesorang untuk membimbing, pembinaan serta perlindungan guna membentuk perilaku anak. Baik orang tua,  guru,  serta  orang  dewasa  dilingkungan  bermasyarakat  tentu  mempunyai  pengaruh  cukup besar. Tak hanya itu, pemerintah juga berperan aktif dalam perlindungan anak sebagaimana dalam konstitusi  Indonesia  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  1945  sebagai  norma  hukum tertinggi  bahwa  “setiap  anak  berhak  atas  kelangsunan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serat berhak  atas  perlindungan  kekerasan  dan  diskriminasi”  maka  dapat  disimpulkan  bahwa perlindungan anak merupakan hal terpenting demi kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan nasional.
Hak-hak anak Indonesia dalam pasal 4 sampai pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:
a. Setiap  anak  berhak  untuk dapat  hidup, tumbuh  dan  berkembang,  berpartisipasi secara  wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan disrkiminasi;
b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan kewarganegaraan;
c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, didalambimbingan orang tua;
d. Setiap  anak  berhak  untuk  mengetahui  orang  tuanya,  dibesarkan  dan  diasuh  oleh  orang  tua sendiri;
e. Setiap  anak  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan  dan  jaminan  sosial  sesuai  dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial;
f. Setiap  anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus;
h. Setai  anak  berhak  menyatakan  dan  didengar  pendapatnya,  menerim,  mencari,  memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan usianya demi penegmbangan dirinya sesuai dengan nilai- nilai kesusilaan dan kepatuhan;
i. Setiap  anak  berhak  untuk  beristirahat  dan  memanfaatkan  waktu  luang,  bergaul dengan anak yang  sebaya,  bermain,  berekreasi,  dan  berkreasi  sesuai  dengan  minat,  bakat  dan  tingkat kecerdasannya pengembangan diri;
j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
k. Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi  maupun  seksual,  penelantaran,  kekejaman,  kekerasan,  serta  penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
l. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan/atau hukum yang sah menunjukkan bahwa  pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dari kegiatan politik, perlibatan  dalam  sengketa  persenjata,  pelibatan  dalam  kerusuhan  sosial,  pelibatan  dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
n. Setiap  anak  berhak  memperoleh  perlindungan  dari  sasaran  penganiayaan,  penyiksaan,  atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
o. Setiap anak berhak memperoleh kebebsan sesuai dengan hukum;
p. Penangkapan, penahanan tindak pidana perkara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya berakhir;
q. Setiap  anak  yang  dirampas  kebebasannya  berhak  untuk  mendapatkan  perlakuan  secara manusiawi  dan  penempatannya dipisahkan dari  orang  dewasa,  emmperoleh  bantuan  hukum yang  berlaku,  dan  membela  diri  serta  memperoleh  keadilan  didepan  pengadilan  anak  yang objektif dan tidak memihak sidang tertutup untuk umum;
r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
s. Setaip  anak  yang  menjadi  korban  atau  pelaku  tindak  pidana  berhak  mendapatkan  bantuan hukum dan bantuan lainnya.(Michael, 2020b)
Jadi mengenai hak dan kewajiban menjadi kesatuan yang selalu diinginkan, tidak hanya hak- hak saja yang didapatkan tetapi kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini perlu pengawasan dan perlindungan  demi  keadilan  menyangkut  hak  dan  kewajiban  anak.(Afifah,  2014)  Tentu  masih
banyak  hal  kewajiban  anak  yang  wajib  dilakukan  seperti  berdasarkan  Undang-Undang  No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:
a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan teman.
c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
d. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya
e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Di Indonesia tentang perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pasal  1  ayat  (2)  bahwa  perlindungan  anak  merupakan  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anakdan  hak-haknya  agar  tetap  hidup,  tumbuh  kembang,  dan  berpartisipasi  secara optiomal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak berhak untuk lindungi sesuai peraturan yang berlaku dan berhak untuk mendapatkan hak-haknya.(Aulia & Afifah, 2019)
Anak  merupakan  wujud  dari  pembangunan  nasional  demi  kesejahteraan  masyarakat sehingga perlu dilindungi. Jika anak tidak terlindungi akan berdampak pada sosial, keamanan, dan pembangunan  sosial  mengingat  bahwa  anak  merupakan  penerus  bangsa  dan    negara  dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya. Perlindungan anak diartikan sebagai perlindungan atas kebebasan dan hak-hak anak (fundamental right and freedom of children).
Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) menyebutkan  bahwa  “anak  berhak  atas  pemeliharaan  dan  perlindungan  ,  baik  semasa  dalam kandungan  maupun  sudah  dilahirkan.  Anak  berhak  atas  perlindungan-perlindungan  terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Maka sangat jelas bahwa anak mendapat perlindungan dengan perlakuan adil dan memenuhi kesejahteraan terhadap anak

## Batasan Anak Mempertanggungjawab Secara Hukum
Mahkamah Konstitusi memutuskan No. 1/PUUVIII/201/021 memutuskan bahwa batas usia anak  untuk  menentukan    pertanggungjawaban  di  persidangan  yaitu  usia  (12)  dua  belas  tahun Sampai dengan (18) delapan belas tahun sebagaimana yang dimaksud pasal 69 ayat (2)  sehingga anak yang berumur (12) dua belas hingga (13) tahun hanya dijatuhi sanksi tindakan , sedangkan berumur (14) empat belas hingga (18) delapan belas tahun bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Sehingga batasan usia yang ditentukan oleh Undang-Undang  mengatur bagaimana anak menjadi subyek hukum . jika anak menjadi kurir narkotika maka ia melanggar Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jadi anak usianya (12) hingga (18) tahun tergolong menjadi status hukum, sehingga anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dengan usia tergolong masih anak-anak,  jelas  hukumannya  libih  ringan  daripada  orang  dewasa.  Untuk  sanksi  dilihat  dari jenis/golongan narkotika maka berbeda pula sanksi yang dijatuhkan pada anak. Tetapi hakimlah yang memutuskan apakah anak itu bersalah atau tidak. Jika anak disuruh, diancam, di rayu dengan janjian imbalan maka orang yang melakukan tersebut dapat dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup.

## Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba
Perlindungan anak demi kepentingan terbaik bagi anak tetap diutamakan. Menurut Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimaksudkannya bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan  hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan  dari  kekerasan  diskriminasi.(Setyorini  et  al.,  2020)  Dalam  hal  anak  menjadi  kurir narkotika  maka  dalam  pendekatan  keadilan  harus  tercapainya  diversi.  Diversi  yaitu  sebagai pengganti  penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  diluar  peradilan pidana. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara dipengadilan anak wajib diupayakan diversi, diversi hanya dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan yang telah diberikan UU SSPA. Ini untuk menghindari anak untuk proses peradilan anak dengan stigmatisasi terhadap  anak  berharap  supaya  anak  bisa  kembali    kedalam  lingkungan  yang  positif.  Dengan berlakunya diversi maka dilakukan musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya berdasarkan keadilan restoratif. Sehingga penyidik perlu mewaspadai adanya modus tindak pidana narkotika melibatkan anak dibawah umur. UU SSPA lebih mngedepankan diversi dengan kata lain bahwa  apabila  tersangka  merupakan  anak  dibawah  umur  maka  kemungkinan  ia  mendapatkan sanksi  yang  berbeda,  karena  berlakunya  UU  SSPA.  Perlu  kita  ketahuai  bawah  berkaitan  anak menjadi  kurir  narkotika  bukan  merupakan  pelaku    namun  merupakan  korban.  Anak  dilibatkan sebagai  pelaku  merupakan  modus  agar  peredaran  narkotika  mudah  tercapai.  Dengan  demikian untuk pendekatan keadilan restoratif bisa dilakukan isversi pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, mengatakan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diaancam dengan pidana penjara dibawah (7) tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Para menegak hukum harus memilki dimensi tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya dengan berlakunya diversi maka untuk menghindari pelaku tindak pidana dari sistem peradilan formal diganti dengan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Di dalam prakteknya penerapan sanksi terhadap anak yang menjadi kurir narkoba masih banyak pro  dan  kontra  di  dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Di  dalam  Undang-Undang  No  11  tahun  2012 Tentang Sistem peradilan anak yang baru berlaku pada tahun 2014 tanggal 30 juli. Di dalam pasal ini sangat berbeda dengan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 yang sudah tidak relevan lagi jika masih  digunakan.  Berbeda  dengan  Undang-Undang  No  11  Tahun  2012  untuk  penerapan pemidanaannya lebih membina dan melindungi hak-hak dari anak-anak. Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menganut  sistem  dua  jalur  mengatur tindakan dan sanksi pidana, untuk menjatuhkan sanksi hakim harus mencerminkan keadilan untuk pelaku,    korban  dan  masyarakat  itu  sendiri.  Tetapi  pada  prakteknya  penjatuhan  pemidanaan menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tidak memperhatikan keadilan bagi anak, sehingga banyak anak yang  berhadapan dengan hukum akibat tidak ada pembinaan dan perlindungan terhadap anak.(Slamet Suhartono & Wahyono, 2019)

## Faktor-faktor Penyebab Anak Menjadi Kurir Narkoba
Membahas  tentang  anak  yang  menjadi  kurir  narkoba  sebagai  kejahatan  atau  pelanggaran yang diperbuat oleh anak-anak. Untuk definisi kejahatan dan pelanggaran sulit untuk didefinisikan secara eksplisit, karna dalam KUHP sendiri tidak dijelaskan secara komplit. Menurut Pendapat dari Hermann  Mannhein  (1970-30)  bahwa   “Criminology  is  no  way  limited  in  the  scope  of  its  scientific investigation  to  what  is  legally  crime  in  a  given  country  at  a  given  time,  and  it  is  free  to  use  its  own classification.”  Dari  uraian  ini  jelas  bahwa  kriminologi  tidak  mempunyai  batasan  yang  jelas mengenai kejahatan baik dilihat dari visi hukum maupun ilmu pengetahuan yang terlalu luas di suatu  negara  dan  kriminologi  bebas  memberikan  penggolongan  tersendiri  mengenai  kejahatan tersebut.  Kriminologi  merupakan  ilmu  pengetahuan yang mempelajari  tentang  kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis,  yang artinya “crimen”  yang berarti kejahatan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi
dapat  berarti  ilmu  yang  mempelajari  tentang  kejahatan  atau  penjahat.  dalam  melakukan  tindak pidana  terhadap  anak-anak  yang  menjadi  kurir  narkoba  kita  harus  melihat  secara  menyeluruh, dimana dalam ilmu kriminologi terdapat penjelasan mengapa anak-anak tersebut mau melakukan yang  seharusnya  tidak mereka  lakukan. Teori-teori  ini  bertujuan  untuk  mencari penjelasan  atau alasan  tentang  perilaku  menyimpang  yang  dilakukan  oleh  anak  tersebut  dengan  menggunakan teori pendekatan sosiologis dan teori pendekatan psikologis. Teori sosiologis sendiri ialah mencoba menemukan  alasan-alasan  perbedaan  dalam  hal  angka  kejahatan  di  dalam  suatu  lingkungan tersebut. Sedangkan untuk teori psikologis sendiri hadir karna melihat sifat dan karakteristik setiap manusia  yang  berbeda-beda.  masa  anak-anak  sendiri  ialah  masa  dimana  anak  ingin  banyak melakukan hal yang mereka inginkan atau melakukan tindakan-tindakan yang tanpa mereka tahu akibat  dari  hal  itu  atau  acuh  terhadap  hal  yang  mereka  lakukan  tanpa  memikirkan efeknya.(Michael, 2020a)

## Sanksi Pidana Bagi Pihak Yang Menyuruh Anak-Anak Menjadi Kurir
Kejahatan narkotika semakin berkembang pemakai dan pengebar narkotika semakin marak dan  yang  semakin  membuat  miris  ialah  anak-anak  yang  menjadi  kurirnya.  Karna  paksaan  atau bayaran  membuat  anak  mau  menjadi  kurir  narkoba,  akan  tetapi  kita  tidak  menyalahkan sepenuhnya anak-anak itu kita harus mengetahui motif anak-anak itu mau menjadi kurir narkoba. Jika  diketahui  bahwa  anak-anak  yang  menjadi  kurir  narkoba  tersebut  disuruh,  diberi  imbalan, dijanjikan sesuatu, dipaksa dengan ancaman, dipaksa dengan menggunakan kekerasan dan dirayu maka orang atau pihak yang melakukan hal tersebut kepada anak-anak tersebut dapat ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan dikenakan denda 2 miliar-20 miliar.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang kita tulis diatas tentang Perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi kurir narkoba dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap anak- anak sangat penting, mengingat bahwa anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Untuk itu perlu adanya  Undang-undang  yang  melindungi  anak-anak  dari  korban  tindak  pidana,  yaitu  dalam Undang-undang  No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku anak-anak yang menjadi kurir narkoba harus dilihat dulu alasan anak-anak itu menjadi kurir narkoba, karna harus melihat kriminologinya dulu. Indonesia sendiri sebagai Negara wajib melindungi  hak-hak  dari  anak-anak  yang  sedang  dalam  berperkara  dengan  hukum.  Berkaitan dengan  kasus  khusus  hukum  mengenai  anak-anak  ada  yang  disebut  dengan  diversi  ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pengadilan ke proses diluar pengadilan supaya menghindari dan menjauhkan anak dari stigma negatif dari masyarakat luar sehingga ketika keluar masyarakat dapat diterima kembali oleh masyarakat. Bahwa dapat diartikan bahwa tersangka yang masih dibawah umur, dapat mendapatkan sanksi yang berbeda, karena berlaku UU SPPA. Untuk setiap bandar narkoba yang menggunakan anak-anak sebagai kurir narkoba harus mendapatkan hukuman yang semaksimal mungkin karna mereka mengambil hak-hak dari setiap anak-anak yang menjadi kurir.

## Daftar Pustaka
Afifah, W. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. DiH, Jurnal Ilmu Hukum, 10, 48.
Aulia, M. C., & Afifah, W. (2019). PEMIDANAAN PELAKU PEMERKOSAAN DENGAN ORIENTASI SEKSUAL SEJENIS. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2170
Michael, T. (2020a). HUMANITY IN THE ENFORCEMENT OF ANTI-CORRUPTION LAWS. Asia Pacific Fraud Journal. https://doi.org/10.21532/apfjournal.v5i2.162
Michael, T. (2020b). Pemahaman virtual metode IMRAD bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Yumary : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. https://doi.org/10.35912/jpm.v1i1.96 Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255
Slamet Suhartono, & Wahyono, D. (2019). Hukum Pelayanan Publik. R.A.De.Rozarie. https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.2806100 Utama, O. Y. dan Y. P. (2019). Sistem Peradilan Pidana. R.A.De.Rozarie.