Aan Zainul Anwar, dkk.: Analisa Manajemen…

## ANALISA MANAJEMEN PEMBIAYAAN MACET
(STUDI PADA BMT MITRA MUAMALAH JEPARA)
Aan Zainul Anwar
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNISNU Jepara Email: aanza@unisnu.ac.id
Rudi Joko Laksono Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNISNU Jepara Email: rudijoko88@gmail.com

## Darwanto
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UNDIP Semarang Email: darwantomsiugm@gmail.com
Abstrak.  Analisa  Manajemen  Pembiayaan  Macet  (Studi  Pada  BMT  Mitra Muamalah  Jepara) . Hampir  setiap  lembaga  keuangan  baik  konvensional  maupun syariah  yang  menyalurkan  dana  mengalami  risiko  pembiayaan  masalah  keuangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian bagaimana pengelolaan pembiayaan macet pada  lembaga  keuangan  syariah.  Penelitian  ini  menganalisis  dan  menggambarkan penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik  (Good  Corporate  Governance  -  GCG) dalam  pengelolaan  pembiayaan  dan  menggambarkan  strategi  kebijakan  dalam mengatasi  pembiayaan  macet  yang  ada  di  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara  pada  tahun 2015-2016,  dengan  metode  pendekatan  kualitatif  (wawancara,  observasi  dan dokumentasi).  )  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  pemangku  kepentingan  BMT Mitra  Muamalah  Jepara  dengan  teknik  purposive  dan  snowball  sampling.  Metode analisis  dengan  teknik  analisis  interaktif  Miles  dan  Huberman.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penerapan  tata  kelola  perusahaan  (GCG)  pengelolaan pembiayaan buruk cukup baik dan dapat diterapkan untuk mengatasi masalah kredit macet  yang  terjadi  di  BMT  Mitra  Muamalah.  Strategi  untuk  mengatasi  kredit  macet adalah  membentuk  tim  perbaikan  dan  memperkuat  prosedur  operasi  standar  (SOP) pembiayaan dan memaksimalkan peran Account Officer (AO) sebagai pelaksana utama dalam proses pembiayaan penghentian non-performing.
Kata Kunci: Tata Kelola Perusahaan yang Baik, pembiayaan yang buruk, manajemen pembiayaan.
Abstract. Analysis  of  Financing  Management  Loss  (Study  on  BMT  Mitra Muamalah Jepara) . Almost every financial institution both conventional or sharia that distributed  funds  experienced  financing  risk  of  financial  problem.  Therefore,  it  is necessary  to  research  how  the  management  of  financial  institutions  especially  sharia make efforts  to  minimize  the  financing  of  jams.  This  paper  analyses  and  describes  the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the management of financing and  describes  the  policy  strategy  in  overcoming  the  existing  stalled  financing  in  BMT
Vol.9 No.1 Januari - Juni 2018
Mitra  Muamalah  Jepara  in  2015-2016,  with  qualitative  approach  method  (interviews, observation  and  documentation)  and  trianggulasi  techniques.  Informants  in  this research  are  stakeholder  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara  by  using  purposive  technique and snowball sampling. Method analyze with interactive analysis technique of Miles and Huberman. The result show that the implementation of corporate governance (GCG) on the management of bad financing has been quite good and can be applied to solve the problem of bad debts that occurred in BMT Mitra Muamalah. The strategy to overcome bad  debts  is  to  form  a  remedial  team  and  strengthen  standard  operating  procedures (SOP)  of  financing  and  maximize  the  role  of  Account  Officer  (AO)  as  the  main implementer in the process of financing the termination of non-performing.
Keywords: Good Corporate Governance, financial problem, management of financial.

## Pendahuluan
Dunia  usaha  pernah  mengalami  masa  buruk  sampai  menyebabkan  adanya krisis  ekonomi  yang  terjadi  secara  global.  Hal  tersebut  terjadi  karena  salah  satu penyebabnya adalah lemahnya pengelolaan perusahaan atau lembaga, sehingga para pelaku usaha pada saat itu menyadari perlunya tata kelola perusahaan yang baik atau yang lebih dikenal dengan good corporate governance (GCG).
Secara  umum,  tata  kelola  perusahaan  mempunyai  unsur  dasar  (prinsip- prinsip) sebagai berikut (i) unsur transparasi ( transparency ); (ii) unsur akuntabilitas ( accountability );  (iii)  unsur  responsibilitas  ( responsibility );  (iv)  unsur  keadilan ( fairness, quitable treatment ) dan dalam beberapa kajian ditambah dengan unsur (v) kemandirian  ( independency ).  Penerapan  GCG  tersebut  salah  satunya  di  lembaga keuangan  baik  konvensional  maupun  yang  berdasarkan  Islam.  Implementasi  GCG menjadi  sangat  penting  di  lembaga  keuangan  dan  perbankan  syariah,  sebab  hal tersebut berkaitan dengan dimensi moral yang terdapat pada transaksi komersialnya (Rice, 1999) Dimana lembaga keuangan merupakan suatu perusahaan yang berada di bidang  keuangan,  dimana  kegiatannya  apakah  hanya  menghimpun  dana  atau  hanya menyalurkan dana saja atau mungkin kedua-duanya (Kasmir, 2005)
Sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam memerlukan sebuah  kemampuan  pengelolaan  dari  manajemen  agar  dapat  meminimalisir  risiko dan dapat mengoptimalkan pendapatan serta keuntungan. Hal ini sangat dibutuhkan terutama dalam bidang perencanaan, penggelolaan, pengembangan dan pengendalian risiko  yang  tentu  dihadapi  oleh  sebuah  lembaga  keuangan.  BMT  ( Baitul  Mal  Wat Tamwil )  merupakan  salah  satu  dari  jenis  lembaga  keuangan  bukan  bank  yang
Aan Zainul Anwar, dkk.: Analisa Manajemen…
bergerak  dalam  skala  mikro  sebagaimana  koperasi  simpan  pinjam  (Sumiyanto, 2008))
Salah  satu  BMT  yang  telah  melaksanakan  fungsinya  sebagai  sebuah  lembaga intermediasi di  bidang  keuangan  di  wilayah  Kabupaten  Jepara  adalah  BMT  Mitra Muamalah yang mempunyai data pembiayaan macet yang diperoleh dari BMT Mitra Muamalah dalam laporan rekapitulasi pembiayaan pada tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat sebagai berikut:

## Tabel 1. Rekap Pembiayaan Macet BMT Mitra Muamalah

## Sumber: BMT Mitra Muamalah (diolah)
Dari  data  di  atas,  tingkat  pembiayaan  pada  tahun  2016  mengalami  penurunan apabila  dibandingkan  dengan  tahun  2015  baik  secara  nominal,  prosentase  dan anggota. Hal ini mengindikasikan adanya proses manajemen pembiayaan yang salah satunya  adalah  manajemen  risiko  pembiayaan  yang  baik  di  BMT  Mitra  Muamalah Jepara. Karena Kualitas pembiayaan yang  diberikan harus  dijaga agar tidak menjadi pembiayaan  bermasalah,  dengan  kata  lain  prinsip  kehati-hatian  menjadi  perhatian utama dalam manajemen pembiayaan (Sudarsono, 2008)
Dalam manajemen pembiayaan yang baik tentu memenuhi proses perencanaan, pengorganisasian,  implementasi  dan  pengawasan  yang  baik  pula.  Dalam  proses tersebut tentu didukung oleh penerapan GCG di dalam organisasi agar terhindar dari masalah yang terjadi dalam era krisis.

## TINJAUAN PUSTAKA
Good Corporate Governance (GCG)
Good  Corporate  Governance (GCG)  secara  definitif  merupakan  sistem  yang mengatur  dan  mengendalikan  perusahaan  yang  menciptakan  nilai  tambah  ( value added ) untuk semua stakeholder (Monks, 2003). Penerapan GCG dapat meningkatkan
Tahun Nominal % Anggota 2015 Rp 343.524.350 0,48% 124 2016 Rp 216.865.200 0,38% 115
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.1 Januari - Juni 2018
nilai  perusahaan,  dengan  meningkatkan  kinerja  keuangan,  mengurangi  risiko  yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya corporate governace dapat meningkatkan kepercayaan investor.

## Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berasal dari kata Bait yang berarti rumah, maal yang  berarti  harta  dan tamwil yang  berarti  pengembangan  harta.  BMT  mempunyai dua  jenis  kegiatan,  yaitu baitul  tamwil dan baitul  maal . Baitul  Tamwil mengembangkan kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas  ekonomi  para  pengusaha  kecil  dan  menengah  dengan  mendorong  kegiatan usaha  menghimpun  dana  dan  menyalurkannya  kepada  para  pengusaha  kecil- menengah.  Sementara baitul  maal menghimpun  titipan  dana  zakat,  infaq,  dan sedekah , serta menjalankannya yang sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

## Pembiayaan
Antonio  (2010)  menyatakan  bahwa  pembiayaan  merupakan  salah  satu  tugas  pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak- pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan atau financing , yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik  dilakukan  sendiri  maupun  lembaga.  Dengan  kata  lain,  pembiayaan  adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

## Pembiayaan Macet
Pembiayaan macet termasuk ke dalam kategori pembiayaan bermasalah menurut penggolongan  kualitas  pembiayaan  berdasarkan  Pasal  4  Surat  Keputusan  Direktur Bank  Indonesia  Nomor  30/267/KEP/DIR  tanggal  27  Pebruari  1998.  (Susilo,  2015) mengatakan bahwa pembiayaan macet mempunyai kriteria sebagai berikut:
a. Terdapat  tunggakan  angsuran  pokok  dan/  bunga  yang  telah  melampaui  270 hari; atau
b. Kerugian  operasional  ditutup  dengan  pinjaman  baru;  atau  dari  segi  hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai wajar.
Aan Zainul Anwar, dkk.: Analisa Manajemen…

## Manajemen Risiko
Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang  dapat  digunakan  antara  lain  mentransfer  risiko  pada  pihak  lain,  mengindari risiko,  mengurangi  efek  buruk  dari  risiko  dan  menerima  sebagian  maupun  seluruh konsekuensi dari risiko tertentu (Djohanputro, 2008)

## Standar Operasional Prosedur (SOP)
Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  adalah  dokumen  yang  berkaitan  dengan prosedur  yang  dilakukan  secara  kronologis  untuk  menyelesaikan  suatu  pekerjaan yang  bertujuan  untuk  memperoleh  hasil  kerja  yang  paling  efektif  dari  para  pekerja dengan  biaya  yang  serendah-rendahnya.  SOP  biasanya  terdiri  dari  manfaat,  kapan dibuat  atau  direvisi,  metode  penulisan  prosedur,  serta  dilengkapi  oleh  bagan flowchart di bagian akhir (Laksmi, 2008)
Account Officer (AO)
(Jusuf, 2014) menyatakan bahwa account officer (AO) adalah pegawai/karyawan  bank  atau  lembaga  keuangan  yang  berada  pada  bagian perpembiayaanan  atau  pembiayaan,  yang  memiliki  tugas  dan  kewajiban  secara umum  adalah  mengelola  pembiayaan  nasabahnya.  AO  bertugas  mencari  nasabah ( debitur ) yang layak, sesuai kriteria peraturan bank atau lembaga keuangan, menilai, mengevaluasi,  menganalisis,  dan  kemudian  mengusulkan  besarnya  pembiayaan  dan pembiayaan yang diberikan.

## Metode Penelitian

## Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  penelitian  deskriptif  kualitatif yaitu  jenis  penelitian  yang  melukiskan  keadaan  obyek  atau  peristiwa  tanpa  suatu maksud  untuk  mengambil  kesimpulan-kesimpulan  yang  berlaku  secara  umum (Singarimbun, 1989)

## Informan Penelitian
Informan  penelitian  ini  adalah  Manager  utama  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara beserta para staf karyawan yang berkaitan dengan masalah pembiayaan macet yang akan diteliti. Selain itu informasi diperoleh dari anggota pembiayaan bermasalah dan data sekunder dari BMT Mitra Muamalah yang diperlukan, seperti SOP Pembiayaan, notulen  rapat,  data  pembiayaan  bermasalah  tahun  2015-2016  dan  laporan-laporan lain  yang  diperlukan  dan  berhubungan  dengan  masalah  pembiayaan  macet.  Dalam penelitian  ini  metode  penentuan  informan  menggunakan purposive  sampling dan snowball sampling.

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:
a. Wawancara,  Esterberg  mengemukakan  bahwa  wawancara  merupakan pertemuan  dua  orang  untuk  bertukar  informasi  dan  ide  melalui  tanya  jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik (Sugiyono, 2008).
b. Observasi,  menurut  Hariwijaya  dan  Bisri  (2008)  adalah  metode  pengumpulan data  secara  sistematis  melalui  pengamatan  dan  pencatatan  terhadap  fenomena yang diteliti.
c. Dokumen, catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan  misalnya  catatan  harian,  sejarah  kehidupan  ( life  histories ),  ceritera, biografi,  peraturan,  kebijakan. Dokumen yang  berbentuk  gambar,  misalnya foto, gambar  hidup,  sketsa  dan  lain-lain.  Dokumen  yang  berbentuk  karya  misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan sebuah pelengkap dalam penelitian ini (Sugiyono, 2008)

## Metode Pengolahan Data
Untuk  pemerikasaan  dan  pengecekan  keabsahan  data  digunakan  tehnik triangulasi  yaitu  tehnik  pemeriksaan  keabsahan  data  yang  memanfaatkan  sesuatu yang  lain  dalam  membandingkan  hasil  wawancara  terhadap  objek  penelitian (Moleong, 2010) Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan trianggulasi tehnik yang berbeda  yaitu  wawancara  mendalam,  observasi  partispasi  dan  studi  dokumen. Triangulasi  ini  selain  digunakan  untuk  mengecek  kebenaran  data  juga  dilakukan
Aan Zainul Anwar, dkk.: Analisa Manajemen…
untuk  memperkaya  data.  Menurut  Nasution  (2003)  selain  itu  triangulasi  juga  dapat berguna  untuk  menyelidiki  validitas  tafsiran  peneliti  terhadap  data,  karena  itu triangulasi bersifat reflektif.

## Metode Analisis Data
Analisis  data  adalah  upaya  yang  dilakukan  dengan  cara  menganalisis  atau memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang  dapat  diolah,  mencari  dan  menemukan  pola,  menemukan  apa  yang  penting berdasarkan  kebutuhan  dalam  penelitian  dan  memutuskan  apa  yang  dapat dipublikasikan.  Langkah  analisis  data  akan  melalui  beberapa  tahap  yaitu pengumpulan data, mengelompokkannya, memilih dan memilah data, lalu kemudian menganalisisnya. Analisis data ini berupa narasi dari rangkaian hasil penelitian yang muaranya untuk menjawab rumusan masalah.
Dalam  tehnik  analisis  data  ini  penulis  menggunakan  Tehnik  Analisis  Interaktif Miles  dan  Huberman.  Dalam  (Prawito,  2007)  Miles  dan  Huberman  menawarkan tehnik analisis yang lazim disebut interactive model . Tehnik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen, yakni:
1. Reduksi data ( data reduction )
2. Penyajian data ( data display )
3. Penarikan kesimpulan ( drawing conclusion ) dan verifikasi

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penerapan GCG pada Manajemen Pembiayaan
Prinsip Transparansi ( transparancy )
Prinsip  transparansi  yang  dimaksudkan  adalah  keterbukaan  dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan, serta informasi yang  disampaikan  harus  lengkap,  benar  dan  tepat  waktu  kepada  semua  pemangku kepentingan. Prinsip transparansi diwujudkan dengan adanya arus komunikasi yang baik  di  manajemen  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara  yang  salah  satu  contoh penerapannya adalah dengan menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai menyebaran informasi kepada seluruh karyawan Mitra Mu.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.1 Januari - Juni 2018
Dengan  adanya  grup WhatssApp yang  sangat  mudah  diakses  berdampak  pada arus  informasi  menjadi  lebih  cepat  sehingga  proses  pembiayaan  menjadi  lebih  jelas dan mudah untuk dilaksanakan. Penggunaan aplikasi ini khususnya dalam mengirim foto  agunan  atau  kelengkapan  pengajuan  dari  surveyer  atau  AO  yang  bertugas  di lapangan  kepada  atasan  langsungnya  yang  berwenang  untuk  mengambil  keputusan atau  memberikan  pertimbangan  membuat  proses  pembiayaan  dan  penanganan pembiayaan macet dapat teratasi.
Seperti yang disampaikan oleh Direktur Utama sebagai berikut:
Kita  ada  grup  whatsaap  untuk  kemudahan  akses  informasi,  didukung  juga dengan jaringan internet yang sudah kita kelola sendiri. Kita punya tower sendiri di  gunung.  Diharapkan  dengan  begitu  teman-teman  yang  ada  di  cabang  bisa memotong waktu dalam mengirimkan informasi terlebih bila sedang di lapangan. Misal pas survey, data foto agunan bisa langsung dikirim ke kantor untuk dicetak. Jadi bisa lebih cepat. (Asep Sutisna, Direktur Utama)
Hal  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  Manajer  Cabang  dan  AO  tentang penggunaan aplikasi ini:
Informasi dapat dengan cepat dikirimkan dengan aplikasi whatsapp, bahkan pas teman-teman  ada  di  lapangan  langsung  ngirim  laporannya  dengan  aplikasi  ini atau kalau ada masalah di lapangan bisa komunikasi. Selain untuk laporan, grup kami juga membahas tentang isu-isu dan apabila ada informasi dari manajemen tinggal  share  di  grup.  Biasanya  grup  ramai  pas  waktu  pagi  dengan  postingan motivasi kerja. Yang jelas ini sangat membantu kinerja. (Manajer cabang)
Bisa lebih cepat dan tidak perlu repot-repot kalau mau minta data ke kantor pas kita  ada  di  lapangan.  Sebenarnya  banyak  cara  tapi  kita  sepakati  menggunakan aplikasi biar gampang mendapatkan info. (AO Pembiayaan)
Adanya transparansi antara kondisi lapangan dan laporan AO maka manajemen risiko  pembiayaan  dapat  ditingkatkan  dan  dapat  menghindarkan  kesalahan  analisis pembiayaan  yang  digunakan  sebagai  pengambilan  keputusan.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  prinsip  transparansi  dalam  GCG  dilaksanakan  dalam manajemen  pembiayaan  sehingga wajar apabila  ada penurunan tingkat pembiayaan macet yang ada di BMT Mitra Muamalah Jepara. Karena pengelolaan yang baik dalam menangani  pembiayaan  ini  dibagi  menjadi  dua  bagian  yaitu  proses  pencegahan  dan penyelesaian.
Aan Zainul Anwar, dkk.: Analisa Manajemen…
(Augustine, 2012)juga menyatakan bahwa transparansi kelembagaan didorong oleh  adanya  respon  reaktif  terhadap  kekhawatiran  tentang  kepercayaan  publik.  Ini adalah  tentang  meminimalisir  risiko  dan  mematuhi  hukum,  mengungkapkan informasi  apapun  yang  diperlukan  dalam  rangka  untuk  menjelaskan  penggunaan sumber  daya,  dan  mengambil  tanggung  jawab  untuk  mencegah  penipuan  dan penyalahgunaan jabatan. Rahasia untuk kinerja yang sukses dan umur panjang untuk semua  perusahaan  yang  memilih  untuk  beroperasi  dalam  industri  keuangan  mikro adalah untuk memiliki "tidak ada kerahasiaan."
Dengan tidak ada kerahasian maka akan timbul kepercayaan terhadap lembaga. Itu  adalah  salah  satu  cara  yang  ingin  dituju  oleh  BMT  Mitra  Muamalah  dalam pengelolaan  manajemen  pembiayaannya.  Secara  logika,  bila  tingkat  pembiayaan macet  dapat  diminimalisir  maka  pendapatan  yang  dapat  dihimpun  akan  maksimal dan  lembaga  akan  dinilai  sehat  oleh  pihak  penilai.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  apa yang  disampaikan  oleh  (Augustine,  2012)  yang  menyatakan  bahwa  transparansi (dalam  semua  aspek  operasi  organisasi)  yang  menciptakan  kepercayaan  antara perusahaan  dan  semua  pemangku  kepentingan  sangat  penting  untuk  kinerja  yang sukses.
Prinsip Akuntabilitas ( Accountability )
Penerapan  prinsip  akuntabilitas  pada  manajemen  pembiayaan  di  BMT  Mitra Muamalah  Jepara  dapat  dilihat  dari  adanya  prosedur  pembiayaan  yang  telah disampaikan  sebelumnya  yang  menunjukan  adanya  pembagian  fungsi,  tanggung jawab  dan  wewenang  dari  masing-masing  tingkatan  manajemen  dalam  proses pembiayaan. Hal tersebut juga dapat dilihat dari struktur organisasi yang ada di BMT Mitra Muamalah dan SOP  pembiayaan  yang  mengatur proses pembiayaan dari awal sampai  dengan  akhir.  Aturan  yang  jelas  membuat  para  pelaksana  menjadi  lebih mudah  dalam  mengaplikasikan  proses  pembiayaan.  Dari  analisis  yang  dilakukan terhadap data dapat diketahui bahwa adanya tingkatan manajemen yang cukup jelas tugas,  fungsi,  tanggung  jawab  dan  wewenangnya  dalam  organisasi  BMT  Mitra Muamalah  Jepara  pada  umumnya  dan  dalam  proses  manajemen  pembiayaan  pada khususnya.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.1 Januari - Juni 2018
Adanya  pembagian  wewenang  pencairan  pembiayaan  yang  telah  disampaikan di  dalam  analisis  data  menunjukkan  prinsip  akuntabilitas  di  BMT  Mitra  Muamalah Jepara.  Pembagian  wewenang  tersebut  digunakan  dalam  rapat  komite  pembiayaan yang dilakukan dalam rangka memutuskan apakah pembiayaan yang diproses dapat dicairka  atau  tidak.  Hal  ini  efektif  sebagai  upaya  dalam  meminimalisir  risiko pembiayaan.
Tabel 2. Wewenang Pencairan Pembiayaan No. Plafon Pembiayaan Tanda Tangan Persetujuan 1. ≤ Rp 10.000.000,- Komite cabang yang terdiri dari minimal: Penerima  pengajuan, teller /admin,  AO surveyer , dan Manajer Cabang 2. > Rp 10.000.000,-  s/d Rp 30.000.000,- Komite  cabang  kemudian  persetujuan komite  pusat  yang  terdiri  dari:  Manajer Pemasaran,  Manajer  Operasional,  dan Kabag Collecting 3. > Rp 30.000.000,- s/d Rp 50.000.000,- Komite  cabang  dan  komite  pusat  dengan persetujuan Direktur Utama 4. > Rp Rp 50.000.000,- Komite  cabang,  komite  pusat,  Direktur Utama dan Pengurus Sumber : Laporan Keuangan BMT Mitra Muamalah tahun 2015
Selain itu ada rapat komite pembiayaan yang d dalamnya ada proses pertukaran informasi dan pengambilan keputusan bersama untuk menentukan kelanjutan proses pembiayaan.  Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  prinsip  akuntabilitas  yang dilaksanakan  di  BMT  Mitra  Muamalah  dengan  dilihat  dari  peranan  setiap  tingkatan manajemen  yang  terlibat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang  sesuai  dengan struktur organisasi, job description , serta adanya wewenang dan tanggung jawab dari tingkatan  manajemen  tersebut.  Penerapan  prinsip  akuntabilitas  sesuai  dengan  SOP pembiayaan  yang  sekaligus  mencerminkan  adanya  prinsip  pertanggungjawaban dalam setiap proses pembiayaan.

## Prinsip Pertanggungjawaban ( Responsibilitas )
Prinsip  pertanggungjawaban  dapat  diartikan  sebagai  semua  kegiatan  dan keputusan  yang  dilaksanakan  telah  sesuai  dengan  aturan  dan  perundang-undangan yang berlaku. BMT Mitra Muamalah hanya melayani anggota dan calon anggota saja,
Aan Zainul Anwar, dkk.: Analisa Manajemen…
sesuai  dengan  UU  No.  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian.  Hal  tersebut  dapat dilihat di dalam SOP secara umum sehingga apabila tidak ada masyarakat yang belum mendaftarkan  diri  menjadi  anggota  yang  dapat  dilayani  oleh  petugas  BMT  Mitra Muamalah. Pertanggungjawaban setiap karyawan juga dievaluasi setiap jangka waktu tertentu dengan penilaian kinerja karyawan.
Hudon  (2010)  menyimpulkan  bahwa  adanya  struktur  organisasi  dan pengalaman  LKM  tidak  berperan  terhadap  efektifitas  keuangan,  kecuali  untuk koperasi. Sehingga adanya struktur organisasi dan pengalaman mempunyai peranan terhadap efektiftas keuangan di koperasi. BMT Mitra Muamalah merupakan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan telah memiliki badan hukum KSPPS dan menganggap pentingnya struktur organisasi dan pembagian tugas  dalam  pengelolaan  manajemennya  tak  terkecuali  dalam  manajemen pembiayaan.  Hal  tersebut  semata-mata  untuk  menciptakan  kondisi  keuangan  yang baik dan kepercayaan dari anggota.

## Prinsip Kesetaraan ( Fairness )
Prinsip kesetaraan diwujudkan dengan keadilan dalam memenuhi hak-hak para pemangku  kepentingan  yang  sesuai  perjanjian  dan  perundang-undangan  yang berlaku.  Adanya  kesetaraan  di  BMT  Mitra  Muamalah  ditunjukkan  dengan  adanya struktur organisasi dan SOP yang sudah mengatur tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang  dari  setiap  karyawan.  Salah  satu  contoh  prinsip  kesetaraan diimplementasikan dalam manajemen risiko pembiayaan terdiri dari sebagai berikut:
a. Analisis  pembiayaan  yaitu  analisis  yang  dilakukan  oleh  bagian  pembiayaan dalam  proses  perencanaan  pembiayaan.  Di  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara, analisis  pembiayaan  dilakukan  oleh  AO  pembiayaan  dan  dibantu  oleh  Manajer Cabang selaku penanggung jawab langsung di tingkat cabang.
b. Analisis  pasar  dan  penentuan  harga  atau  rencana  keuntungan  yang  ingin dicapai  oleh  lembaga    ditentukan  oleh  adanya  proses  rapat  manajemen  yang dilaksanakan  oleh  Manajer  Pemasaran  sebagai  penanggung  jawab.  Dengan adanya  perencanaan  yang  matang  tentang  pemasaran  maka  akan  tercipta kondisi kerja yang teratur dan dapat menghasilkan kebermanfaatan bagi semua pihak.
Prinsip Kemandirian ( Indepedency )
Pengelolaan pembiayaan macet yang ada di BMT Mitra Muamalah bukan hanya berbicara  tentang  angka  tetapi  tentang  kualitas  pembiayaan.  Sebuah  proses  yang harus dilakukan dari waktu ke waktu sehingga lembaga akan memiliki keberlanjutan usaha  dalam  kondisi  perekonomian  saat  ini.  Oleh  karena  itu,  proses  pengelolaan pembiayaan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan dalam hal pembiayaan.
Di  BMT  Mitra  Muamalah,  prinsip  kemandirian  dilaksanakan  dengan  terus melakukan  pelatihan  kepada  para  karyawan  khususnya  AO  yang  berperan  sebagai orang pertama  yang mengurusi pembiayaan.  Menjadi seorang AO harus mempunyai pengetahuan  tentang  bagaimana  menganalisa  pembiayaan  dan  kondisi  anggota. Dalam penyelesaian pembiayaan macet, AO punya peran yang vital karena AO adalah orang yang mengetahui riwayat anggota pembiayaan yang macet.
Penerapan  prinsip  kemnadirian  di  BMT  Mitra  Muamalah  juga  diatur  dengan adanya struktur organisasi yang diatur sedemikian rupa supaya menghindari adanya conflic of interest dalam organisasi. Jadi pengelolaan pembiayaan dapat dilaksanakan dengan profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Adanya pembagian tugas dalam struktur organisasi mewujudkan kemandirian dalam manajemen pembiayaan khusunya dalam pelaksanaan SOP pembiayaan yang mengharuskan setiap karyawan untuk mematuhinya bila tidak mau dikenakan sanksi.

## Kebijakan Manajemen dalam Mengatasi Pembiayaan Macet Proses Perencanaan
Proses  perencanaan  dalam  mengatasi  pembiayaan  macet  di  BMT  Mitra Muamalah  adalah  pembuatan  SOP  pembiayaan  yang  dibuat  dengan  memperhatikan risiko  yang  dapat  terjadi.  Karena  risiko  dari  pembiayaan  harus  seaman  mungkin apabila ingin terhindar dari pembiayaan macet. Semua hal tersebut kemudian dipakai sebagai acuan dalam pembuatan standar operasional dan prosedur pembiayaan yang berisi  secara  detail  bagaimana  aturan  pembiayaan  dan  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengannya.  Sehingga  jelas  apa  yang  harus  dilakukan  dalam  sebuah proses pembiayaan dari awal sampai dengan akhir.
Aan Zainul Anwar, dkk.: Analisa Manajemen…
SOP pembiayaan di BMT Mitra Muamalah disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan  adanya  perubahan  dan  pembahasan  secara  berkala  agar  dapat  menjadi pegangan  karyawan  dan  manajemen  untuk  mengelola  pembiayaan.  Selain  dengan perubahan  SOP  yang  dilakukan  setiap  diperlukan,  manajemen  juga  menggunakan Surat  Edaran  untuk  kebijakan  strategi  yang  memerlukan  waktu  yang  cepat.  Surat Edaran  biasanya  berisi tentang hal  yang urgent dan hal  yang  sifatnya  merubah  satu poin  dalam  SOP.  Proses  pengeluaran  surat  edaran  diatur  tersendiri  dalam  SOP pembiayaan.

## Proses Pengorganisasian
Semua strategi dan kebijakan bisa berjalan apabila didukung oleh setiap pihak yang  berkepentingan  di  BMT.  Maka  perlu  diadakan  sosialisasi  untuk mengkomunikasikan  apa  yang  menjadi  strategi  dalam  penanganan  pembiayaan macet.  AO  sebagai  pelaksana  dan  penanggung  jawab  langsung  terhadap  proses tersebut  mempunyai  peranan  utama  dalam  hal  mengumpulkan  data  dan  informasi anggota  dan  permasalahan  yang  sedang  dihadapi,  sekaligus  menyelesaikan  masalah tersebut.
Proses  pengorganisasian  di  BMT  Mitra  Muamalah  ditunjukan  dengan  adanya struktur  organisasi  secara  umum  dan  dalam  proses  pembiayaan  maupun penyelesaian  pembiayaan  macet,  pembagian  tugas,  fungsi,  tanggung  jawab  dan wewenang ada di dalam SOP pembiayaan yang berbentuk flowchart . Dalam flowchart tersebut berisi siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan  suatu kegiatan atau tahapan  dalam  pembiayaan.  Maka  apa  yang  harus  dilakukan  dalam  proses pembiayaan dapat dilaksanakan oleh petugas yang bersangkutan.

## Proses Implementasi
Proses  implementasi  dalam  manajemen  pembiayaan  diwujudkan  dengan penerapan  strategi  yang  sudah  diatur  di  SOP  pembiayaan  dalam  hal  penanganan pembiayaan  bermasalah  ada  dua  tindakan  yaitu  tindakan preventive (pencegahan) dan  tindakan  eksekusi.  Tindakan preventive dilakukan  dengan  memperketat  aturan pembiayaan dan ketika pembiayaan sudah dicairkan kemudian ada indikasi menjadi pembiayaan  bermasalah  maka  BMT  akan  memberitahukan  kepada  anggota  baik
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.1 Januari - Juni 2018
melalui  kunjungan,  telepon,  sms  yang  berisi  tentang  pembiayaannya  sudah  jatuh tempo pembayaran. Apabila belum ada respon maka akan diberikan surat peringatan 1, 2, 3 dan apabila belum juga ada itikad baik maka akan diadakan proses ekseskusi.
Proses  pencegahan  dilakukan  dengan  penerapan  tata  kelola  yang  baik  kepada seluruh stakeholder dengan  terus  memegang  prinsip-prinsip  yang  telah  disepakati dan diatur oleh manajemen. Hal tersebut sangat berguna untuk menghindari kondisi pembiayaan  macet  bertambah  sementara  proses  penyelesaian  terus  dilakukan dengan  berbagai kebijakan antara lain membentuk  tim remidial  yang  secara khusus menangani  pembiayaan  macet  yang  tidak  bisa  ditangani  oleh  cabang  sebagai monitoring  dan  petugas  tingkat  bawah  yang  mempunyai  kewajiban  dalam menyelesaikan  permasalahan  pembiayaan  di  cabangnya.  Dengan  dua  strategi  yang diterapkan  itu,  BMT  Mitra  Muamalah  dapat  menyelesaikan  permasalahan pembiayaan macet yang telah dihadapi semenjak bertahun-tahun yang lalu.
Tindakan  ekseskusi  diambil  untuk  pembiayaan  yang  tergolong  macet  setelah melalui  berbagai  upaya  tidak  berhasil  maka  eksekusi  atau  pengamanan  jaminan merupakan tindakan yang paling akhir ditempuh. Namun sebelum diadakan eksekusi, anggota ditawari untuk proses akad ulang ( rescheduling ) dan rekonstruksi angsuran. Dan alternatif terakhir yang digunakan manajemen untuk pembiayaan macet adalah adanya write off atau penghapus bukuan pembiayaan.
Dalam  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  dan  macet  BMT  Mitra  Muamalah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Notaris dan Balai Lelang. Hal  tersebut  terbukti  efektif  dalam  menyelesaikan  pembiayaan  macet  yang  selama bertahun-tahun  lalu  belum  terselesaikan.  Bahkan  sebelum  pembiayaan  diajukan  ke proses  hukum,  anggota  sudah  menyelesaikan  pembiayaan  yang  menjadi tanggungannya.  Penggunaan  pengikatan  agunan  menggunakan  Fidusia,  dan  Hak Tanggungan merupakan bentuk pencegahan terhadap risiko pembiayaan macet.

## Proses Pengawasan/ Evaluasi
Proses  pengawasan  dan  evaluasi  merupakan  proses  manajemen  selantnya  di BMT  mitra  Muamalah  yang  dilaksakan  dengan  adanya  ketentuan  pelaporan  kepada atasan langsung. Proses pengawasan di BMT Mitra Muamalah juga langsung diawasi oleh pengawas dan pengurus yang berpengalaman. Selain itu dlaam hal pembiayaan
Aan Zainul Anwar, dkk.: Analisa Manajemen…
macet,  pengawasan  juga  dilakukan  oleh  tim  remidial  dan  SPI  (Sistem  Pengendalian Internal)  yang  bertugas  untuk  memastikan  proses  pembiayaan  berjalan  sesuai dengan SOP.
Augustine  (2012)  menyimpulkan  bahwa  perusahaan  keuangan  mikro  harus terus  secara  mandiri  mengevaluasi  praktik  tata  kelola  perusahaan  mereka  untuk pengelolaan baik secara kelembagaan dan praktik tata kelola perusahaan (bagaimana praktek  transparansi  diimplementasikan  dan  nilai  tambah  bagi stakeholders ).  Hal tersebut  dilakukan  oleh  BMT  Mitra  Muamalah  dalam  manajemen  pembiayaan macetnya.  Walaupun  dalam  upaya  tersebut  dibutuhkan  pemikiran  dan  kerja  keras serta  biaya  yang  tidak  murah.  Namun,  apa  yang  dilakukan  oleh  manajemen  selaku pembuat  keputusan  dan  penanggung  jawab  terhadap  setiap  kegiatan  yang  ada  di dalam  lembaga  keuangan  merupakan  usaha  untuk  mewujudkan  kepercayaan  dari para stakeholders .
Dari  apa  yang  disampaikan  oleh  (Mersland,  2009)  tentang  pentingnya pemantauan dari pihak eksternal kepada lembaga keuangan dalam hal ini bank, maka peneliti  mengganggap  bahwa  dengan  adanya  tata  kelola  yang  baik  di  lembaga keuangan  (dalam  hal  ini  BMT)  maka  bisa  membuat  BMT  menjadi  lembaga  yang go public dengan  akuntabilitas  dan  transparansi  yang  dimilikinya.  Karena  adanya perhatian  dari  masyarakat  sebagai  anggota  maupun  calon  anggota  untuk  ikut memantau proses pengelolaan keuangan yang ada di lembaga keuangan.
Proses  pengawasan  menjadi  langkah  yang  menjadikan  tingkat  pembiayaan macet menjadi rendah karena pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga risiko pembiayaan dapat diminimalisir. Selain itu, pengawasan juga dilakukan  sebagai  evaluasi  terhadap  kebijakan  dan  langkah  ke  depan  mengingat kondisi pembiayan setiap saat memerlukan perubahan strategi dalam penyalurannya. Hasil  evaluasi  pengawas  tersebut  digunakan  BMT  Mitra  Muamalah  sebagai  acuan dalam  membuat  perubahan  SOP  pembiayaan  yang  akan  menguatkan  sistem pembiayaan.

## Perbandingan Pelaksanaan kebijakan dengan aturan yang berlaku
BMT Mitra Muamalah sudah menggunakan pengikatan notariil pada akad yang berpotensi macet mulai tahun 2015 dengan akad SKMHT (Surat Kuasa Pembebanan
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.1 Januari - Juni 2018
Hak  Tanggungan)  dan  APHT  (Akta  Pembebanan  Hak  Tanggungan)  untuk  agunan berupa tanah dan bangunan yang disesuaikan dengan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dan Akta Fidusia untuk agunan benda bergerak seperti kendaraan bermotor yang sesuai dengan  UU  No.  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia.  Pembiayaan  yang  tadinya mengalami kemacetan diselesaikan dengan silaturahmi dan kemudian di akad ulang ( rescheduling )  yang  pelaksanaannya  mengacu  pada  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang ( Refinanching ) Syariah dengan pengikatan  jaminan  di  atas.  Hasilnya  anggota  pembiayaan  yang  tadinya  macet mengusahakan  pembayaran  untuk  penyelesaian  kewajibannya,  atau  apabila  masih terjadi  kemacetan  maka  akan  dilaksanakan  penyitaan  dan  pelelangan  agunan  guna menyelesaikan kewajibannya.
Fatwa  DSN  MUI  No.  89/DSN-MUI/XII/2013  tentang  Pembiayaan  Ulang ( Refinanching )  Syariah  menyebutkan  bahwa  ketentuan  umum  pembiayaan  ulang (refinanching)  adalah  pemberian  fasilitas  pembiayaan  baru  bagi  nasabah  baru  atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya dengan berdasarkan prinsip syariah  dan  mencakup  dua  keadaan:  1)  pembiayaan  yang  diberikan  kepada  calon nasabah  yang  telah  memiliki  aset  sepenuhnya;  dan  2)  pembiayaan  yang  diberikan kepada  calon  nasabah  yang  telah  menerima  pembiayaan  yang  belum  dilunasinya. Dalam  proses  pembiayaan  ulang  dilakukan taqwim  al-‘urudh atau  penaksiran  harga barang/penaksiran  aset  dengan  mata  uang  tertentu  yang  disepakati  pihak-pihak. Secara  ketentuan  hukum  dari refinanching syariah  boleh  dilakukan  Lembaga Keuangan  Syariah  dengan  mengikuti  ketentuan-ketentuan  dalam  fatwa  DSN-MUI tersebut  dan ketentuan akad mekanismenya  menganut  pada jenis pembiayaan  yang diberikan  oleh  LKS  yaitu  mekanisme musyarakah  mutanaqishah ,  mekanisme al-bai’ wa al isti’jar dan mekanisme al-bai’ dalam rangka musyarakah mutanaqishah .
Apabila dibandingkan dengan SOP Pembiayaan di BMT Mitra Muamalah Jepara tentang akad ulang ( reshceduling ) terlihat adanya kesamaan dengan fatwa DSN-MUI tentang  pembiayaan  ulang  syariah.  Dalam  pelaksanaannya,  tergantung  kepada  jenis akad  yang  digunakan  sebelumnya.  Namun,  di  BMT  Mitra  Muamalah  data  anggota pembiayaan  yang  berakad  ulang  sebagian  besar  dimasukkan  ke  dalam  jenis  akad Ijarah Multijasa.  Padahal  dalam  fatwa  DSN  MUI  tidak  disebutkan  adanya
Aan Zainul Anwar, dkk.: Analisa Manajemen…
penggunakan skema dan mekanisme pembiayaan ulang dengan Ijarah Multijasa yang digunakan BMT Mitra Muamalah Jepara. Ijarah Multijasa sendiri diatur dengan fatwa DSN-MUI No. 09/DSNI-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2014 tentang Pembiayaan Multijasa

## KESIMPULAN
Baitul  Maal  wat  Tamwil (BMT)  Mitra  Muamalah  sudah  menerapkan good corporate  governance (GCG)  dalam  manajemen  pembiayaannya  yang  berdampak pada  menurunnya  tingkat  pembiayaan  macet  yang  terjadi  di  lembaga  ini.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  adanya  keterbukaan  dalam  proses  pembiayaan  dengan  alur informasi  kepada  para  pihak  yang  terlibat  di  dalamnya.  Dimulai  dari  proses pengajuan  pembiayaan,  proses survey dan  silaturahmi,  pencairan  dana  sampai dengan monitoring dan  pembinaan  serta  penagihan  angsuran  pembiayaan  yang dilakukan  oleh  para  petugas  mencerminkan  adanya  profesionalisme,  keterbukaan informasi,  kejelasan  fungsi  dan  sistem  serta  telah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  sehingga  dapat  memberikan  hak  kepada  para stakeholder secara maksimal.
Prinsip-prinsip  GCG  yang  telah  sesuai  dengan  manajemen  pembiayaan  macet BMT Mitra Muamalah adalah sebagai berikut:
1. Adanya  arus  informasi  dari  AO Loanding yang  bertugas  di  lapangan  kepada atasannya  yaitu  Manajer  Cabang  dalam  proses  pembiayaan  maupun penanganan pembiayaan macet, yang digunakan dalam pengambilan keputusan lewat  rapat  komite  pembiayaan.  Hal  itu  telah  menggunakan  prinsip transparansi  dan  pertanggungjawaban,  serta  sesuai  dengan  prinsip akuntabilitas.
2. Adanya struktur organisasi mencerminkan adanya kesetaraan dan kemandirian di  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara,  serta  adanya  aturan  pembagian  wewenang dalam  persetujuan  plafon  pembiayaan  berdampak  pada  kontrol  terhadap proses  pencairan  pembiayaan  sehingga  dapat  meminimalisir  terjadinya  risiko pembiayaan macet.
3. BMT  Mitra  Muamalah  bekerja  sama  dengan  pihak  notaris  dalam  proses penyelesaian pembiayaan adalah salah satu bentuk strategi yang sesuai dengan
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.1 Januari - Juni 2018
perundang-undangan khusunya dalam hal penarikan, penyitaan dan pelelangan agunan.  BMT  Mitra  Muamalah  mempunyai  tenaga  ahli  dan  profesional  yang telah mendapat sertifikasi khususnya dalam hal manajemen dan pembiayaan.

## SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan, maka penulis menyarankan  beberapa  hal  yang  dianggap  perlu  dalam  upaya  mewujudkan good corporate  governance (GCG)  dalam  manajemen  pembiayaan  macet  di  BMT  Mitra Muamalah Jepara, yaitu:
a. Manajemen  selaku  pembuat  kebijakan  dalam  proses  pembiayaan  harus senantiasa  melakukan  kontroling  agar  pembiayaan  macet  dapat  diminimalisir dengan cara mitigasi risiko pembiayaan.
b. Seluruh  karyawan  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara  perlu  mengetahui  dan melaksanakan  prinsip-prinsip  GCG  dalam  kegiatan  pembiayaan.  Untuk  ke depannya,  hal  yang  belum  sesuai  dengan    SOP  Pembiayaan    perlu  dihindari karyawan.
c. Seluruh karyawan khusunya Account Officer (AO) selaku pelaksana langsung dari proses  pembiayaan  terutama  penyelesaian  pembiayaan  macet  perlu mendapatkan pelatihan dan sertifikasi tentang pembiayaan.
d. Untuk  para  akademisi  bisa  melakukan  pengembangan  penelitian  tentang perbandingan  antara  fatwa  DSN-MUI    dan    pelaksanaan  penyelesaian pembiayaan macet yang ada di lembaga keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio, M. S. ., 2010. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Cetakan Keenam Belas ed. Jakarta: Gema Insani.
Augustine,  D.,  2012.  Good  Practice  in  Corporate  Governance:  Transparency,  Trust, and Performance in the Microfinance Industry. Business Society,, Volume 51(4), pp. 659-676.
BMT  Mitra  Muamalah,  2016. Buku  Rapat  Anggota  Tahunan, Jepara:  BMT  Mitra Muamalah.
Djaelani,  M.  H.  &.  B.  M.,  2008. Teknik  Menulis  Skripsi  &  Thesis. Yogyakarta:  Hanggar Kreator.
Aan Zainul Anwar, dkk.: Analisa Manajemen…
Djohanputro, B., 2008. Manajemen Risiko Korporat. Jakarta: PPM.
Hudon,  M.,  2010.  Management  of  Microfinance  Institutions:  Do  Subsidies  Matter. Journal of International Development(22), pp. 890-905..
Jusuf, J. ., 2014. Analisis Kredit Account Officer. Jakarta: PT. Gramedia.
Kasmir, 2005. Pemasaran Bank. Jakarta: : Kencana. .
Laksmi, F. &. B., 2008. Manajemen Perkantoran Modern. Jakarta: Pernaka.
Mersland,  R.,  2009.  The  governance  of  non-profit  micro  finance  institutions:  lesson from history. Journal Management Governance.
Moleong,  L.  J.,  2010. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Monks,  R.  A.  &.  M.  N.,  2003. Corporate  Governance  3rd  Edition. Oxford:  Blackwell Publishing.
Muamalah, B. M., 2015. Standar Operasional dan Prosedur, s.l.: s.n.
Nasution, 2003. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
Prawito, 2007. Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: LKIS.
Rice, P. L., 1999. Stress and Health. London: Brooks Cole Publishing Company.
Singarimbun, M. d., 1989. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3S.
Sudarsono,  H.,  2008. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah,  Diskripsi  dan  Ilustrasi.
Yogyakarta: Ekonisia.
Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Sumiyanto, A., 2008). BMT Menuju Koperasi Modern. Yogyakarta: PT. ISES Consulting Indonesia.
Susilo, E., 2015. Manajemen Pembiayaan dan Resiko Pembiayaan Bank Syariah. Jepara: Unisnu Press.