SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 1, Juni 2022, hlm. (22-39) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Komparasi Bentuk Negara dan Batasan Kekuasaan pada Konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss

## Muhamad Abdul Razak
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Jl. Ahmad Yani Frontage Road Ahmad Yani No.114, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur E-mail: triza@gmail.com

## Diana Septaviana
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY, Jawa Timur 60294, email: dianaseptaviana@gmail.com
DOI : http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2 .
Info Artikel |Submitted : 22 Januari 2022
|Revised : 19 April 2022 |Accepted : 21 April 2022
How to cite: Muhamad Abdul Razak, “Komparasi Bentuk Negara dan Batasan Kekuasaan pada  Konstitusi  di  Indonesia,  Amerika  Serikat,  dan  Swiss”, Sultan  Jurisprudance:  Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 1, (Juni, 2022), hlm. 22-39.

## ABSTRACK:
Various countries of the world certainly have constitutions, since constitutions are one of the first few  conditions  for  the  establishment  and  development  of  an  independent  nation,  and  so  is  its  genes  in countries'  existence.  Constitutions  are  enacted  in  countries  around  the  world  including  Indonesia,  the United States, and Switzerland. Indonesia became interesting to study. The United States, and Switzerland are  countries  of  the  world  that  have  a  constitution.  The  constitution  became  essential  to  Indonesia,  the United States, and Switzerland. Indonesians. Research used the normative- juridical kind of study to find rules of law, principles of law, or legal doctrines to provide answers to the legal issues at hand. The first will be discussed on the constitutionality of the state. According to the constitution Indonesia acknowledges the existence of a united state. While the federal system structure of the United States has developed over a long period of time. While in Switzerland, the constitution and federal laws ensure cantonese autonomy with the principle  of  subsidies  ensure  that  all  duties  not  explicitly  assigned  to  the  federal  level  are  in  cantonese responsibility.  The  next  aspect  considered  is  the  difference  between  constitutional  restrictions  and supervision of power in Indonesia, the United States, and Switzerland.
Keyword : Constitution, state form, limitation of power

## ABSTRAK:
Beragam  negara-negara  dunia  tentunya  memiliki  konstitusi,  disebabkan  konstitusi menjadi  satu  dari  beberapa  syarat  syarat  utama  demi  mendirikan  serta  mengembangkan  satu negara  merdeka,  karena  itu  pula  begitu  urgennya  konstitusi  tersebut  pada  keberadaan  negara- negara.  Konstitusi  yang  diberlakukan  di  negara-negara  di  dunia  termasuk  Indonesia,  Amerika Serikat, dan Swiss. Indonesia menjadi menarik untuk dipelajari. Amerika Serikat, dan Swiss adalah negara-negara  di  dunia  yang  memiliki  konstitusi.  Konstitusi  menjadi  ruh  yang  penting  bagi Indonesia,  Amerika  Serikat,  dan  Swiss.  Indonesia.  Penelitian  memakai  jenis  penelitian  yaitu yuridis normatif yakni langkah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun  doktrin-doktrin  hukum  untuk  memberikan  jawaban  atas  isu  hukum  yang dihadapi. Pertama  akan  dikaji  mengenai  bentuk  negara  berdasarkan  konstitusi.  Berdasarkan Konstitusi milik Indonesia mengakui adanya bentuk negara kesatuan. Sementara struktur sistem federal Amerika Serikat telah berkembang selama jangka waktu yang lama. Sementara  di Swiss, Konstitusi  dan  Undang-Undang  Federal  menjamin  otonomi  Kanton  dengan  adanya  prinsip subsidi memastikan bahwa semua tugas yang tidak secara eksplisit ditugaskan ke tingkat federal berada  dalam  tanggung  jawab  Kanton.  Aspek  yang  dikaji  selanjutnya  adalah  perbedaan pembatasan  dan  pengawasan  terhadap  kekuasaan  berdasarkan  konstitusi  di  Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss.
Kata Kunci : Konstitusi, Bentuk Negara, Pembatasan Kekuasaan

## Pendahuluan
Konstitusi tertua di dunia dibingkai  pada  abad  ke-17  dan  telah digambarkan sebagai pakta revolusioner karena  mereka  mengantarkan  sistem politik  yang  sama  sekali  baru.  Antara dulu  dan  sekarang,  dunia  telah  melihat berbagai  jenis  konstitusi.  Cukup  banyak setelah  berakhirnya  perang  dingin  pada tahun  1989,  yang  digambarkan  sebagai reformator  karena  bertujuan  untuk meningkatkan  kinerja  lembaga-lembaga demokrasi. 1 Salah  satu  fungsi  inti  dari setiap konstitusi adalah untuk
membingkai  institusi  pemerintahan. Salah  satu  fungsi  inti  dari  setiap konstitusi  adalah  untuk  membingkai lembaga-lembaga pemerintah dan untuk menentukan  siapa  yang  menjalankan kekuasaan  dan  wewenang  negara, bagaimana  mereka  melakukannya  dan untuk tujuan apa. Tetapi konstitusi tidak jatuh  dari  langit  atau  tumbuh  secara alami  pada  pokok  anggur.  Sebaliknya, mereka  adalah  ciptaan  dan  produk manusia  yang  dibentuk  oleh  konvensi, konteks sejarah, pilihan, dan perjuangan politik. Konflik masih menjadi perdebatan  terkait  konstitusi.  Konstitusi yang  lebih  tua  adalah  warisan  konflik dengan  kolonialisme;  konstitusi  yang lebih  baru  bertujuan  untuk  mengakhiri persaingan  sengit  antara  kelompok- kelompok dengan gagasan yang bersaing  tentang  negara dan  milik  siapa negara itu. Tentu saja, konstitusi baru ini sarat  dengan  harapan  bahwa  mereka akan menandai era baru perdamaian dan demokrasi, meninggalkan otoritarianisme, despotisme atau
pergolakan politik. 2 Selanjutnya  ada  saatnya  dalam sejarah  bangsa  menyatakan  ketika dianggap  perlu  untuk  mengesahkan
1 Elliot  Bulmer, What  Is  a Constitution ? Principles and Concepts (Sweden : International IDEA , 2017).
konstitusi.  Praktek  modern  ini  berasal dari  revolusi  Amerika  Serikat  dan Prancis pada abad kedelapan belas yang gaya  penggerak  intelektualnya  adalah pencerahan  Eropa.  Kepercayaan  bahwa individu  memiliki  hak  alami,  bahwa pemerintah  memperoleh  wewenangnya dari rakyat, dan bahwa tujuan pemerintah adalah untuk mempromosikan kebaikan bersama hanya  bisa  terwujud dengan merancang konsep  baru  konstitusi.  Hingga  saat  itu, konstitusi  politik  merupakan  ungkapan yang  menggugah  dari  kebudayaan,  tata krama, dan praktek pemerintahan suatu bangsa.  Dalam  konsepsi  barunya, konstitusi  disusun  atas  nama  rakyat, mendefinisikan kekuatan lembaga utama pemerintahan,  dan  menggambarkan hubungan  antara  pemerintah  dan warganya. Pengertian baru konstitusi ini menghasilkan  pemahaman  baru  tentang "hukum fundamental" tidak lagi seperangkat praktik sejarah  yang dikuduskan  oleh  tradisi,  istilah  yang sekarang  menganugerahkan  hukum konstitusional  status  hukum  "ketertiban tinggi" yang mengatur proses pembuatan hukum "biasa". 3
Dalam  sistem  demokrasi,  warga negara  mengklaim  hak  pemegang kekuasaan  asli.  Baginya,  konstitusi mewujudkan  kontrak  sosial  yang membatasi  penggunaan  kekuasaan  oleh pemerintah untuk menguntungkan warga  negara dengan  imbalan  kesetiaan dan dukungannya.
Istilah 'konstitusionalisme'  meringkas  gagasan tentang  kekuasaan  yang  terbatas  ini. Pada  saat  yang  sama,  inti  pentingnya konstitusi  saat  ini  melampaui  fungsi- fungsi  dasar  ini.  Konstitusi  masuk  ke dalam agenda publik ketika tiba saatnya untuk  berubah  ke  sistem  politik  yang lebih  baik.  Orang  mencari  konstitusi
3 Martin  Loughlin,  „ The  Silences  of Constitutions ‟, I•CON ,  16.3  (2018),  922–35 <https://doi.org/10.1093/icon/moy064>.
yang  akan  memfasilitasi  penyelesaian masalah modern negara dan pemerintahan. Saat ini, masalah-masalah ini bersifat multifaset dan bersifat global mulai  dari  korupsi  hingga  krisis keuangan  yang  parah,  dari  degradasi lingkungan  hingga  migrasi  massal. Dapat  dipahami  bahwa  masyarakat menuntut
keterlibatan dalam memutuskan  ketentuan  konstitusi  dan menuntut  proses  legitimasi  konstitusi yang  inklusif  dan  demokratis.  Istilah 'konstitusionalisme baru' telah memasuki kosakata politik sebagai bukti lebih lanjut tentang pentingnya
konstitusi baru ini. Tantangannya adalah untuk  mengizinkan  suara-suara  dari bagian  terbesar  dari  suatu  masyarakat untuk  didengar  dalam  pembangunan konstitusi,  termasuk  perempuan,  kaum muda, kelompok rentan dan masyarakat.
Gagasan tentang norma dan nilai bersama  tidak  boleh  mengabaikan  fakta bahwa pembangun konstitusi telah terus berkembang. Setiap instansi pembangunan konstitusi akan menghadirkan persoalan-persoalan yang sulit  untuk  diselesaikan,  misalnya  apa yang  harus  dilakukan  dengan  petahana yang  menolak  untuk  meninggalkan kekuasaan  dan  menggunakan  segala cara  untuk  memerintah.  Konsentrasi kekuasaan  yang  baru-baru  ini  diamati oleh Mikhail Gorbachev dalam penilaiannya  tentang  dunia  saat  ini setelah  warisan  tahun  1990-an  memang merupakan ancaman nyata bagi demokrasi konstitusional di mana-mana. Dunia  berubah  dengan  kecepatan  yang cepat.  Pembangun  konstitusi  saat  ini memiliki  kelebihan  yang  tidak  dimiliki oleh  pendahulunya.  Konstitusi  nasional telah  menjadi  sumber  daya  di  seluruh dunia untuk memahami nilai-nilai global bersama  dan  dengan  cepat,  teknologi informasi  memungkinkan  serangkaian pilihan  desain  konstitusional  untuk segera diakses.
Pembangunan  konstitusi  sering terjadi  dalam  transisi  politik  yang  lebih
luas.  Ini  mungkin  berhubungan  dengan pembangunan perdamaian dan pembangunan  negara,  serta  kebutuhan untuk  rekonsiliasi,  inklusi,  dan  alokasi sumber  daya  yang  adil  dalam  periode pasca-krisis. Banyak konstitusi tidak lagi hanya menguraikan mekanisme pemerintahan,  tetapi  juga  tentang menanggapi  tantangan  yang  lebih  luas ini  dengan  cara  yang  dianggap  sah  dan diterima secara luas dikarenakan tuntutan yang  ditempatkan pada konstitusi  telah  meningkat,  mereka sering  menjadi  kompleks  dan  panjang, dan  karenanya  lebih  menantang  untuk dirancang,  serta  diimplementasikan. Akibatnya,  mereka  yang  terlibat  dalam pembentukan  konstitusi  memerlukan akses  ke  pengetahuan  yang  luas,  multi disiplin  dan  praktis  tentang  proses  dan pilihan pembangunan konstitusi.
Beragam  negara-negara  dunia tentunya
memiliki
konstitusi, disebabkan  konstitusi  menjadi  satu  dari beberapa  syarat  syarat  utama  demi mendirikan  serta  mengembangkan  satu negara  merdeka,  karena  itu  pula  begitu urgennya  konstitusi  tersebut  pada keberadaan  negara-negara.  Contohnya dalam beberapa dekade terakhir, negara- negara  dari  semua  benua  telah membingkai ulang pengaturan konstitusional mereka dalam lima tahun terakhir  saja  Bolivia,  Ekuador,  Mesir, Islandia,  Kenya,  Myanmar,  Nepal,  Sri Lanka,  Sudan,  Thailand,  dan  Tunisia semuanya  telah  terlibat  dalam  tahapan dalam  mengembangkan  konstitusinya. Dalam  proses  pembentukan  konstitusi sebagai buntut dari pemberontakan yang dipimpin  rakyat  di  dunia  Arab  ( arab spring )  pada  tahun  2011,  pembangunan konstitusi  akan  memainkan  peran mendasar dalam menciptakan demokrasi yang berkelanjutan di wilayah  tersebut.Konstitusi  menjadi ssebuah kerangka hidup dalam perpolitikan  yang  sebenarnya  sudah terbangun  sejak  kali  pertama  peradaban di dunia ada, disebabkan sebagian besar
negara  menginginkan  hidup  dalam negara  konstitusional,  jadi  ciri  dari pemerintahan  konstitusional  antara  lain meluasnya partisipasi-partisipasi politik, memberikan  kekuasaan  legislatif  untuk rakyat,  penolakan  pada  pemerintahan yang otoriter serta lainnya.
4 Berdasarkan pengalaman
kesejarahan terkait munculnya sebuah negara konstitusional menjadi  prosesi  berkepanjangan  serta selalu  penting  untuk  dipahami  untuk menciptakan suatu pemerintahan konstitusional.  Hal  tersebut  sejak  era Yunani yakni era Aristoteles yang sudah sukses  menghimpun  beragam  konstitusi dari negara-negara lainnya.
5
Ketika  awal  konstitusi  tersebut dimengerti menjadi kumpulan- kumpulan  aturan,  adat,  serta  kebiasaan dari  sebuah  peradaban,  selanjutnya mendapatkan tambahan-tambahan pengertian  menjadi  sebagai  beberapa ketentuan-ketentuan dan peraturan yang pembuatannya  melalui  beberapa  Kaisar. Selain daripada peraturan pembuatannya  melalui  Kaisar,  pada konstitusi  juga  di  dalamnya  berisi mengenai pernyataan ataupun pendapat-pendapat milik beberapa pakar hukum maupun negarawan, adat, serta  kebiasaan  peradaban  itu,  terdapat pula yakni undang-undang. Berdasarkan sejarah  yakni  peradaban  Roma  bahwa konstitusi  memiliki  dampak  yang  besar hingga  di  abad  pertengahan,  kemudian munculah ide mengenai hidup berdemokrasi  melalui  wakil-wakilnya pada saat itu sampai menciptakan sistem demokrasi perwakilan serta nasionalisme,  dari  hal  tersebuy  menjadi awalan lahirnya sistem
konstitusionalisme  modern  pada  suatu
4 M.  Agus  Santoso,  „Perkembangan Konstitusi  Di  Indonesia‟, Yustisia  Jurnal Hukum , 2.3 (2013) <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.101
68>.
5 Santoso, ibid
negara. 6 untuk  pendirian  suatu  negara paling  tidak  dibutuhkan  unsur  yang sebagai berikut ini: 7
1. Terdapatnya tempat tertentu;
2. Rakyat; serta
3. Pemerintahan yang terlegitimasi Konstitusi  tersebut  berisikan peraturan serta ketentuan dasar berkehidupannya sebuah negara. Mengenai  peraturan  serta  ketentuan yang  dimiliki  konstitusi  sebuah  negara dengan  negara  yang  lainnya  bisa berbeda-beda,  akan  tetapi  aspek-aspek yang  memiliki  sifat  dasar  ataupun fundamental  serta  pokok-pokok  pada sebuah  negara  dengan  negara  yang lainnya  yakni  sama. 8 Mengenai  aspek- aspek dasar tersebut sebagai berikut: 9
1. Penetapan bentuk serta penyusunan negara yang dasar
2. Terbaginya  tugas-tugas  negara serta  adanya  pembatasan  tugas- tugas  tata  negara  yang  memiliki sifat  dasar  diantara  lembaga negara.
3. Terjaminnya hak asasi manusia. Oleh  karena  itu  hal  yang pengaturannya  pada  tiap  Konstitusi menjadi  penjabaran-penjabaran  yang berasal  dari  tiga  pokok  masalah  diatas. Negara  serta  konstitusi  menjadi  kedua lembaga yang tak bisa terpisahkan yang satu  dengan  lainnya  (Sri  Soemantri), pemikiran serupa hingga cukup mendalam  bahwa  jika  tidak  ada konstitusi,  maka  negara  tidak  dapat berdiri  (Max  Boli  Sabon). 10 Awalan adanya  konstitusi  pada  sebuah  negara secara  mendasar  telah  dapat  dilihat berdasarkan  sejarah  serta  tumbuhnya
6 Santoso, ibid 7 Santoso, ibid
8 Shofiyatul  Azmi,  „Pelaksanaan Amandemen  Terhadap  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945‟, LIKHITAPRAJNA: Jurnal Ilmiah Fakultas  Keguruan  Dan  Ilmu  Pendidikan ,  16.2 (2014),hlm 14–25.
9 Azmi, ibid
10 Azmi, ibid
konstitusi,  sehingga  menjadi  hukum yang  mendasar  ( droit  constitutional )  bagi berbagai  negara  dunia  saat  ini  bisa didalami  berdasarkan  dua point  of  view yakni  berdasarkan  bentuk  negara  serta berdasarkan  sudut  pandang  pembuat konstitusi tersebut. 11 Pendapat  dari  Carl  J.  Friedrich bahwa  konstitusionalisme  membawa gagasan mengenai pemerintahanan yang penyelenggaraannya  melalui  serta  dari rakyat diberikan pembatasan- pembatasan yang bertujuan agar memberikan  jaminan  untuk  kekuasaan berjalannya  dengan  tidak  mengalami penyalahgunaan  lewat  aktor  yang memperoleh mandat untuk jabatannya. 12
Oleh  sebabnya,  permasalahan  yang dinilai  urgen  dan  dijadikan  hal  penting pada  tiap  konstitusi  yaitu  aturan  terkait pembatasan  serta  pengawasan  pada kekuasaan dari pemerintah. 13 Pemberlakuan  dari  konstitusionalisme pada konstitusi, diantaranya memerlukan pengadopsian yaitu: 14
1. Adanya Separation  of  Power ataupun Distribution  of  Power
serta  terdapatnya checks  and balances ; 2. Sistem Peradilan yang kekuasaannya mandiri serta merdeka,  terkhususnya  dengan pemberdayaan  peradilan  terkait peradminstrasian;
3. Adanya  perlindungan  hak  sipil serta  hak  politik,  terkhususnya yang  berhubungan  pada  pemilu serta pemilu tingkatan daerah;
11 Azmi, ibid
12 Harry  Setya  Nugraha,  „Gagasan Amandemen  Ulang  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945‟, Jurnal Hukum Lex Renaissance , 3 (2018), 61–85 <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/ JLR.vol3.iss1.art11>.
13 Nugraha, ibid
14 Nugraha, ibid
4. Adanya  batasan  terkait  periode jabatan publik pada pemerintahan; 5. Menyerahkan kewenangan- kewenangan aduan terkait konstitusi ( constitutional complaint )  kepada  Mahkamah
Konstitusi.
Selanjutnya,  konsensus  yang memberi jaminan berlakunya
konstitusionalisme  di  era  saat  ini  secara general  dimengerti  bersandarkan  lewat ketiga  elemen  konsensus  ( consensus ), yakni:  satu,  konsensus  berkaitan  tujuan ataupun  cita  dari  negara  ( general  aim  of society/  general  aggrement  of  the  same philosophy of government ). dua, konsensus berkaitan  aturan  hukum  menjadi  dasar pemerintahan ataupun dalam menjalankan  negara  ( the  basic  of government ).  Tiga,  konsensus  terkait bentuk institusi serta cara-cara mengenai tata  negara (form  procedures  and institutions ).  Hal  tersebutlah  yang selanjutnya  dijadikan  basis  terkait konstitusi sesungguhnya sulit terpisahkan pada konsep konstitusionalisme. Itu dikuarkan melalui  Harjono,  yang  memberikan persamaan  bahwa  konstitusi  seperti rumah  yang  berbentuk  bangunan, kemudian  konstitusionalisme  menjadi ilmu  terkait  arsitek  ataupun  teknik sipil. 15
Konstitusi  yang  diberlakukan  di negara-negara  di  dunia  termasuk Indonesia,  Amerika  Serikat,  dan  Swiss. Indonesia  menjadi  menarik  untuk dipelajari.  Amerika  Serikat,  dan  Swiss adalah  negara-negara  di  dunia  yang memiliki  konstitusi.  Konstitusi  menjadi ruh  yang  penting  bagi  Indonesia, Amerika  Serikat,  dan  Swiss.  Indonesia, Amerika  Serikat,  dan  Swiss  memiliki karakter  masing-masing  yang  unik termasuk mengenai konstitusinya. Tentunya  didalam  konstitusi  diatur mengenai bentuk negara dan
pembatasan kekuasaan.
Indonesia merupakan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Sementara  Amerika  Serikat dan  Swiss  adalah  negara  federal.  Selain itu, dalam konstitusi Indonesia, Amerika Serikat,  dan  Swiss  terdapat  pembatasan kekuasaan  yang  diharapkan  agar pemerintahan berjalan dengan baik.
Undang-Undang Dasar NRI 1945 menjadi  konstitusi  di  Indonesia  sebagai hukum paling tinggi yang penetapannya dengan  konstitusional,  sedang  hukum itu  adalah  produk  politik,  dikarenakan pada realitanya tiap-tiap produk hukum adalah  produk  politik,  oleh  karena  itu hukum bisa dipandang menjadi pengkristalan  dari  pikiran  politik  yang menjadi pemikiran-pemikiran para pejabat  sedang  politik  itu  dikenal berkaitan kepentingan, maka
dikarenakan hal tersebut itu tak mustahil dikarenakan kepentingan itu selanjutnya bisa  dirubah  menjadi  produk  hukum, sama  halnya  terkait  konstitusi  di Indonesia yang dapat berubah mengikuti kondisi politik serta masyarakatnya.
16 Proklamasi merdekanya
Indonesia  pada  17  Agustus  1945,  dan dilanjutnya disahkannya UUD NRI 1945 menjadi  konstitusi  di  18  Agustus  1945, pada  saat  ini  UUD  NRI  1945  menjadi konstitusi sudah memperoleh pengembangan serta perubahan, keadaan  tersebut  terjadi  dikarenakan adanya  politik  demokrasi  yang  terus mendapatkan perkembangan serta berganti-ganti  pula.  kepentingan  yang berganti-ganti  juga  dijadikan  sebab amendemen  konstitusi,  akan  tetapi keseluruhan alasan memiliki tujuan yang mirip  yakni  ditujukan  agar  adanya hukum  yang  diharapkan  ada  ( Ius constituendum ). Berkembangnya konstitusi milik Indonesia sangat
terpengaruh  melalui  sistem  perpolitikan di  periode-periode  yang  berbeda,  di awalnya  UUD  NRI  1945  menjadi konstitusi,  akan  tetapi  pernah  tak
berlaku  ketika  munculnya  Republik Indonesia  Serikat  (RIS)  serta  periode sistem  parlementer  sedang  digunakan, kemudian  UUD  NRI  1945  menjadi konstitusi  milik  Indonesia  kembali berlaku  hingga  kini  serta  sudah memperoleh proses amendemen. 17 Untuk Amerika Serikat pada saat itu terselenggaranya Constitutional Convention yang terlaksana di Philadelphia,  Pennsylvania  di  1787 untuk adanya peresmian serta pengesahan The Constitution of The United States of America atau Konstitusi Amerika Serikat,  akan  tetapi  konvensi  yang seharusnya  terlaksana  pada  bangunan Pennsylvania State  House ,  Philadelphia pada  14 Mei 1787  tertunda sampai pada 25  Mei  1787. 18 Hanya  beberapa  delegasi dari  keseluruhan  55  delegasi  datang pada  Philadelphia  di  14  Mei  1787, selanjutnya James Madison yang pertama-tama  sampai  di  Philadelphia. 19
James  Madison  tiba  pada  Februari,  3 bulan  sebelumnya  dari  konvensi.  Rhode Island  melakukan  penolakan  dalam pengiriman  delegasi  disebabkan  Rhode Island, tak menghendaki adanya pemerintahan  nasional  turut  campur terkait  pemerintahan  Rhode  Island, selain  itu  Rhode  Island  juga  melihat rancangan konstitusi tidak memasukkan beberapa  aspek  terkait right  of  citizens . 20 Keseluruhan  55  delegasi,  hanya  39 delegasi  melakukan  penandatanganan Konstitusi  Amerika  Serikat  sampai  17 September  1787. Salah  satunya kandidat untuk  melakukan  tanda  tangan,  John Dickinson  dari  Delaware  pergi  dari konvensi, namun menghendaki seseorang delegasi lainnya, George Read untuk  melakukan  penandatanganan mewakilinya. William Jackson, sekretaris
17 Santoso, ibid
18 L.  Marzuki,  „Konstitusionalisme Dan  Hak  Asasi  Manusia‟, Jurnal  Konstitusi , 8.4 (2011), hlm 479–88.
19 L. Marzuki, ibid
dari  konvensi,  menjadi  saksi  tanda tangan dari berbagai delegasi tersebut.
21 Sementara untuk Swiss, Konstitusi Swiss tahun 1999 (Cst.) adalah perjanjian  sosio-politik  yang  menyusun aturan-aturan dasar untuk
pembangunan  demokratis  masyarakat Swiss  dan  untuk  koeksistensi  damai antara  berbagai  teritorial  negara  bagian Federal dan penduduknya, dalam rumus "perbedaan  dalam  satuan".  Preambule konstitusi  Swiss  tahun  1999  mengakui prinsip  solidaritas  sebagai  salah  satu nilai  fundamental  yang  mengatur masyarakat Swiss. Selain itu, mendefinisikan  semangat  negara  Swiss sebagai  satu  dalam  solidaritas  dan keterbukaan  terhadap  dunia,  tertanam dalam nilai-nilai penting seperti keberagaman,  keberlanjutan,  demokrasi dan  pertimbangan  bersama.  Namun, prinsip  solidaritas  hanya  dinyatakan secara harfiah dalam kerangka aksiologis dari tatanan konstitusional, sebagai nilai dasar konstitusi dari pernyataan komitmen  yang  membimbing  tatanan hukum.
22
Oleh    karena    itu,    artikel    ini memiliki pembahasan
pertanyaan penelitian    yakni;  Bagaimana  perbedaan bentuk negara berdasarkan konstitusi di Indonesia,  Amerika  Serikat,  dan  Swiss?. Serta  bagaimana  perbedaan  pembatasan dan  pengawasan  terhadap  kekuasaan berdasarkan  konstitusi  di  Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss?

## Metode Penelitian
Metode  pada  sebuah  penelitian adalah  satu  diantara  faktor  untuk permasalahan untuk selanjutnya
dianalisis,  yang  mana  metode  dari penelitian  menjadi  metode  utama
22 Eva  Fern, Switzerland :  Law  and Public  Policies  in  the  European  Union Switzerland , 2019
<https://doi.org/10.5771/9783845290058-
148>.
bertujuan  supaya  menggapai  tingkat ketelitian  jenis  serta  jumlah  yang  ingin dicapai.  Penelitian  memiliki  tujuan menemukan kebenaran dengan sistematis  melalui  metodologis,  serta konsistensi pada penelitian hukum suatu aktivitas  ilmiah  yang  didasari  pada pemikiran  tertentu  serta  sistematika melalui  cara  menganalisis.  Penelitian hukum yaitu kegiatan ilmiah berdasarkan metode, pemikiran tertentu, serta  sistematika  yang  memiliki  tujuan untuk mendalami suatu maupun beberapa  gejala  hukum  dengan  jalan menganalisisnya.  Penelitian  memakai jenis  penelitian  yaitu  yuridis  normatif. Peter  Mahmud  Marzuki  berpikir  bahwa penelitian hukum yuridis normatif yakni ”langkah  untuk  menemukan  sebuah aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, ataupun  doktrin-doktrin  hukum  untuk memberikan  jawaban  atas  isu  hukum yang  dihadapi”. 23 Oleh  karena  itu, berdasarkan  permasalahan  yang  akan penulis  teliti,  maka  penelitian  ini dilaksanakan maupun ditujukan memakai peraturan perundang-
undangan,  jurnal,  dan  buku.  Pada penelitian  ini,  yang  ditekankan  yaitu aspek  hukum  pada  konstitusi  di Indonesia,  India,  dan  Swiss.  Oleh  sebab itu,  penelitian  ini  yakni  suatu  kegiatan untuk akan mengkaji berbagai hal untuk menyelesaikan permasalahan yang internal pada hukum positif. 24 Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yakni pendekatan perbandingan. Pendekatakan perbandingan  dilaksanakan  dengan mengadakan studi
perbandingan hukum.  Studi  perbandingan  hukum
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum  (Cetakan  ketujuh) ,  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2011).
24 Kornelius; Azhar Benuf Muhamad, „Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum Kontemporer‟,  Gema  Keadilan,  Vol  7,  No  1 (2020): Gema Keadilan,hlm 2020, 20–33.
yakni  aktivitas  untuk  membandingkan hukum  sebuah  negara  dengan  hukum negara  lainnya  ataupun  hukum  dari suatu  waktu  tertentu  bersama  dengan hukum  dari  waktu  lain. 25 Kegiatan  ini memiliki  manfaat  bagi  pembuka  latar belakang  terjadinya  ketentuan  hukum tertentu untuk masalah yang serupa dari dua  negara  ataupun  lebih.
26 Dalam penelitian ini akan  dibandingkan mengenai  konstitusi  milik  Indonesia, India, serta Swiss.
Bentuk  Negara  berdasarkan  Konstitusi di  Indonesia,  Amerika  Serikat,  dan Swiss
UUD  NRI  1945  menjadi  hukum tertulis  yang  tertinggi  di  Republik Indonesia. 27 Oleh  karena  itu,  UUD  NRI 1945 dapat mengatur juga terkait bentuk negara.  Berdasarkan  Konstitusi  milik Indonesia  mengakui  adanya  bentuk negara  kesatuan.  Hal  tersebut  bisa dilihat melalui Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang  memberikan  ketentuan  bahwa “Negara Indonesia yakni negara kesatuan yang memiliki bentuk
Republik“.  Hal  yang  menarik  adalah mengenai  Pasal  37  UUD  1945,  yakni Pasal yang membahas dengan terkhusus amendemen  UUD  1945  pada  konteks tata  cara  serta  batas-batasannya.  Hal yang  mana  tidak  dapat  diamendemen serta hal yang dapat diamendemen pada Pasal  37  UUD  NRI  1945  pun  tak terlupakan
untuk difokuskan
perhatiannya  untuk  aturan  terkait  pasal ini.  Termasuk  yakni  diisi  ketentuannya pada  Pasal  37  Ayat  (5)  UUD  NRI  1945 menjadi  pemberian  batasan  perubahan Bentuk  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI)  yang  menjadikan
25 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta:  2011).
26 Peter Mahmud Marzuki, ibid
27 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara, .  PT  Raja  Grafindo Persada, Depok, 2011.
kepastian  hukum  terkait  bahwa  bentuk NKRI  dalam  amendemen  UUD    NRI 1945  tak  bisa  berubah,  ataupun  menjadi batasan  terkait  amendemen  UUD    NRI 1945. 28 Amerika Serikat tidak
mengadopsi  suatu konstitusi  pada masa kemerdekaan  dari  Inggris  Raya,  dan konstitusi yang diberlakukan pada tahun 1787 pada waktu setelah itu menetapkan struktur  sistem  federal  atau  membagi kekuasaan  antara  pemerintah  federal dan  negara-negara  bagian  Amerika Serikat.  Dalam  pembukaan  Konstitusi Amerika  Serikat  dinyatakan  “Kami rakyat  Amerika  Serikat,  dalam  rangka membentuk  persatuan  (Union)  yang lebih  sempurna,  menegakkan  keadilan, memastikan  ketenangan  dalam  negeri, menyediakan pertahanan bersama, mempromosikan  kesejahteraan  umum, dan  menjamin  berkat-berkat  kebebasan untuk  diri  kita  sendiri  dan  keturunan kita, melakukan pengesahan dan menetapkan konstitusi ini untuk Amerika  Serikat.”  Jadi,  negara  Amerika Serikat  mengakui  sebagai  negara  yang federal  dengan  menghendaki  adanya union bagi negara-negara bagian.
Jadi,  kedaulatan  negara  adalah "pemberian" dalam sistem konstitusional Amerika  Serikat.,  dan  negara  bagian tidak bergantung pada konstitusi federal untuk  sumber  kedaulatan  mereka. Negara-negara bagian menjalankan kedaulatan  penuh  atas  hal-hal  dalam negeri  kecuali  sejauh  mana  pelaksanaan kedaulatan  semacam  itu  dilarang  atau dibatasi  oleh  konstitusi.  Ini  berarti bahwa  setiap  negara  bagian  memiliki struktur  pemerintahnya  sendiri,  sistem hukumnya  sendiri,  dan  pengadilannya
28 Cipto  Prayitno,  „Pembatasan Perubahan  Bentuk  Negara  Kesatuan  Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dalam
Perspektif Constitution Making of Unitary State of  the  Republic  of  Republic  of  Indonesia  in Constitution’ , 15.3 (2018).
sendiri, dan memiliki kekuasaan peraturan dan perpajakan secara umum.
Negara Federal yang awal berasal dari  Amerika  Serikat.  Bentuk  modern pemerintah federal awalnya berdasarkan konstitusi Amerika Serikat. Bisa dibilang bahwa pemerintah federal menjadi salah satu  pemberian  sejarah  tata  negara Amerika  Serikat  untuk  dunia  yang modern. 29 Dalam  pembukaan  Konstitusi Amerika  Serikat  dinyatakan  “Kami rakyat  Amerika  Serikat,  dalam  rangka membentuk  persatuan  (Union)  yang lebih  sempurna,  menegakkan  keadilan, memastikan  ketenangan  dalam  negeri, menyediakan pertahanan bersama, mempromosikan  kesejahteraan  umum, dan  menjamin  berkat-berkat  kebebasan untuk  diri  kita  sendiri  dan  keturunan kita, melakukan pengesahan dan menetapkan konstitusi ini untuk Amerika  Serikat.”  Jadi,  negara  Amerika Serikat  mengakui  sebagai  negara  yang federal  dengan  menghendaki  adanya union bagi negara-negara bagian.
Konsep  negara  federal  ini  juga beberapa kali menghadapi tantangannya tersendiri. Para cendekiawan federalisme telah  lama  berminat  pada  tingkat kolaborasi ataupun adversarialisme yang mencirikan hubungan antara pemerintah federal dan negara-negara bagian. Dalam konteks  Amerika  Serikat,  para  pakar telah  secara  ekstensif  meneliti  konsep- konsep  seperti  federasi  yang  "bekerja sama" dan "bersaing", sering kali sebagai cara untuk mencirikan hubungan hukum dan  kelembagaan  di  semua  yurisdiksi.
30 Selama beberapa tahun pertama pemerintahan Trump misalnya, 29 Indah  Sari, ‘Federal  Versus Kesatuan :  Sebuah  Proses  Pencarian  Terhadap Bentuk ‟, Ilmiah  Hukum  Dirgantara ,  5.2  (2015), 41–56.
30 Greg  Goelzhauser  and  David  M Konisky,  „ The  State  of  American  Federalism 2019  –  2020 :  Polarized  and  Punitive Intergovernmental  Relations’ ,  50.3  (2020),  311–
43
<https://doi.org/10.1093/publius/pjaa021>.
hubungan  pemerintah  federal  dengan beberapa  negara  bagian  telah  tegang,
dan ada kecenderungan yang meningkatnya  bagi  badan-badan  federal untuk  mengancam  atau  menghukum negara-negara  bagian  yang  mengadopsi kebijakan  yang  bertentangan  dengan agenda administrasi negara federal. 31 Di Swiss, Konstitusi dan Undang- Undang  Federal  menjamin  otonomi Kanton  dengan  adanya  prinsip  subsidi memastikan  bahwa  semua  tugas  yang tidak  secara  eksplisit  ditugaskan  ke tingkat  federal  berada  dalam  tanggung jawab  Kanton  (Kanton  adalah  sebagai konstituen dari konfederasi Swiss, secara teoritis  dan  historis,  mereka  adalah negara semi-berdaulat. Istilah ini diambil dari  kata  bahasa  prancis,  canton,  yang berarti sudut atau distrik) 32 ; dan di Swiss dikenal  federalisme  eksekutif  koperasi, di mana Kanton bertanggung jawab atas implementasi  hukum  federal,  membuat Kanton penting sebagai aktor bahkan di bidang  kebijakan  federal.  Pengaturan federal  yang  sangat  terdesentralisasi  ini telah  terbukti  efektif  dalam  melindungi perbedaan  budaya,  pengakuan,  dan bahasa  (Linder,  1999). 33 Selain  dari struktur  federal,  demokrasi  langsung adalah elemen penting kedua dari sistem politik  Swiss.  Penggunaan  referendum opsional  mengubah  sistem  politik  Swiss menjadi  "demokrasi  konsosiasional" (Neidhart,  1970;  Linder,  1999). 34 Dalam sistem  federal,  di  mana  pusat  dan  sub- unit  berbagi  kedaulatan  dan  memiliki status konstitusional, koordinasi diharapkan didominasi oleh
multilateralisme,  dengan  unit-unit  sub- nasional  sama-sama  terlibat  dalam
31 Goelzhauser and Konisky, ibid
32 Fabio  Wasserfallen  Füglister Katharina ,  ‘Swiss  Federalism  in  a  Changing Environment’,  Comparative  European  Politics. , 12 (2014), 2
<https://doi.org/10.1057/cep.2014.28>.
33 Füglister Katharina, ibid.
pemecahan  masalah  kolektif.  Selain  itu, status  konstitusional  dari  unit  sub- nasional  diharapkan  akan  mengarah pada alokasi kompetensi bersama dalam jangka panjang. 35
Berdasarkan  pada  yang  terdapat di Switzerland's  Constitution  of  1999  with Amendments pada Article 45: Participation in  Federal  Decision  Making bahwa  diatur mengenai pengambilan keputusan dalam  negara  federal  Swiss  sebagai berikut:
1. Dalam  kasus  yang  diatur  oleh konstitusi  Federal,  Kanton  harus berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Federal, khususnya dalam Undang-Undang Federal. 2. Konfederasi harus menginformasikan  Kanton  tepat waktu dan sepenuhnya rencananya;  dikarenakan  akan berkonsultasi dengan Kanton jika kepentingan mereka terpengaruh. Kemudian pada Switzerland's
Constitution  of  1999  with  Amendments Article  46:  Implementation  of  Federal  Law diatur  juga  terkait  implementasi  dari hukum  federal  itu  sendiri  sebagai berikut:
1. Kanton  akan  menerapkan  hukum federal  sesuai  dengan  Konstitusi dan Undang-Undang.
2. Konfederasi  akan  meninggalkan Kanton ruang besar untuk mengambil  tindakan,  dan  akan mengambil kesesuaian yang mereka miliki sebagai perhitungannya.
3. Pemerintah  diharuskan  untuk melakukan  pertimbangan  beban keuangan  yang  terkait  dengan penerapan  hukum  federal  dengan meninggalkan sumber pembiayaan yang  cukup  kepada  Kanton,  dan dengan memastikan keseimbangan keuangan yang adil.
Selanjutnya pada Switzerland's
Constitution  of  1999  with  Amendments Article  49:  Supremacy  of  and  Respect  for Federal Law dinyatakan bahwa:
1. Hukum Federal diutamakan daripada hukum cantonal.
2. Konfederasi  harus  memastikan bahwa  Kanton  menghormati hukum federal. Perbedaan Pembatasan dan Pengawasan terhadap Kekuasaan berdasarkan  Konstitusi  di  Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss Negara merupakan lembaga yang  memiliki  kekuasaan  yang  sangat besar  di  dalam  sebuah  masyarakat. 36 UUD  NRI  1945  sudah  mendapatkan amendemen. 37 Amendemen kesatu terjadi  di  1999  hingga  ke  amendemen keempat  yakni  2002.  Amendemen tersebut  juga  terdiri  dari  banyak  aspek, hingga  terdiri  dari  3  kali  lebih  banyak dari keseluruhan materi UUD 1945 yang asli.  Bila  materi  asli  UUD  NRI  1945 berisikan  71    ketentuan,  selanjutnya terjadi  empat  kali  amendemen,  saat  ini keseluruhan  materi  muatan  UUD  NRI 1945  terdiri  dari  199  ketentuan,  hanya menyisakan  25  ketentuan  yang  tak memperoleh  amendemen.  Ketentuan lainnya,  yakni  sejumlah  174  ketentuan bisa disebut merupakan muatan ataupun ketentuan baru. Terdapatnya amendemen  yang  paling  dasar  pada sistem  tata  negara  Indonesia  terkhusus berkaitan  dengan  lembaga  negara  serta pembatasan  dan  pengawasan  terhadap kekuasaan lembaga negara: MPR tak lagi menjadi  lembaga  tertinggi  negara  serta tak  disebutkan  menjadi  pengemban kedaulatan rakyat, terdapatnya lembaga- lembaga baru contohnya Komisi Yudisial (KY),  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  dan
36 Bernard  Tanya  Dossy  Iskandar, Hukum  Etika  Dan  Kekuasaan (Yogyakarta: GENTA PUBLISHING, 2011).
37 Anwar, Teori Dan Hukum Konstitusi Setara Press, Malang:  2015.
Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  tidak adanya  lagi  Dewan  Pertimbangan Agung  (DPA);  sistem  pemilihan  secara langsung  diberlakukan  pada  pemilihan Presiden  serta  Wakil  Presiden  dan aturan  terkait  hak  asasi  manusia diadakan  lebih  merinci. 38 Hal  tersebut karena  tujuan  negara  hukum  salah satunya  adalah  perlindungan  hak  asasi manusia. 39 Jimly  Asshiddiqie  menyatakan terkait  mengenai  hal  tersebiy,  bahwa sistem  tata  negara  Indonesia  setelah amendemen  UUD  NRI  1945  itu  sudah memperoleh  perubahan  yang  sangat dasar. 40 Amendemen  tersebut  juga berpengaruh  terhadap  struktur  serta mekanisme  struktural  organ  negara Indonesia  yang  tak  bisa  lagi  dijelaskan berdasarkan  metode  pikir  yang  lama.
Banyak pemikiran-pemikiran yang terbaru yang mengadopsi untuk diterapkan pada UUD NRI 1945 tersebut. Empat  pemikiran  itu  yakni  (a)  adanya sikap  tegas  diterapkannya  cita-cita demokrasi  serta  nomokrasi  dengan bersama-sama  serta  melengkapi  satu sama  lain  dengan  komplamenter;  (b) terpisahnya  kekuasaan  serta  adanya “ checks  and  balances ”  (e)  dimurnikannya sistem  pemerintah  presidensiil;  serta  (d) dikuatkannya  cita-cita  persatuan  serta multikulturalisme
pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 41 Terkait  mengenai  struktur  serta lembaga-lembaga  negara,  bersamaan terkait amendemen itu, beberapa lembaga-lembaga negara
terbaru dibentuk,  seperti  Dewan  Perwakilan Daerah  (DPD),  Komisi  Yudisial  (KY),
38 Mukhlis,  „ Kewenangan  Lembaga- Lembaga  Negara  Dalam  Memutus  Dan Menafsirkan  Uud  Setelah  Amandemen  Keempat Undang-Undang  Dasar 1945‟, Jurnal  Syiar Hukum , 13 (2011), 29–31.
39 A.  Mukhtie  Fadjar, Negara  Hukum Dan  Perkembangan  Teori  Hukum ,  Intans Publishing, Malang, 2018.
40 Mukhlis, ibid 41 Mukhlis, ibid
dan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dan Cabang  kekuasaan  yuridis,  ada  empat hal  yang  berubah  yakni: 42 kesatu,  bila sebelumnya  dari  amendemen  UUD  NRI 1945  terjaminnya  kekuasaan  kehakiman merdeka  hanyalah  ada  pada  penjelasan UUD  NRI  1945,  jadi  kemudian amendemen UUD NRI 1945 menjadikan terjaminnya hal tersebut dengan eksplisit disebut  lewat  batang  tubuh.  Kedua, Mahkamah  Agung  serta  lembaga kehakiman  lainnya  tak  lagi  dijadikan satu-satunya lembaga kekuasaan kehakiman  ataupun judicial  power dikarenakan  disamping  itu  terdapat Mahkamah  Konstitusi  yang  memiliki fungsi  menjadi  pelaku  kekuasaan kehakiman.  Tiga,  terdapatnya  lembaga baru  yang  memiliki  sifat  kemandirian pada  struktural  kekuasaan  kehakiman yakni  Komisi  Yudisial  yang  memiliki wewenang
memberi usulan pengangkatan  hakim  agung  serta berwewenang  lain  untuk  hal  menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Empat, terdapatnya
kewenangan kekuasaan  dalam  konteks  dilaksanakan melalui  Mahkamah  Konstitusi  yaitu melaksanakan pengujian undang- undang  terhadap  UUD  NRI  1945, memutus sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara yang
kewenangannya  diserahkan  lewat  UUD NRI  1945,  memutus  bubarnya  partai politik  serta  memutus  perselisihan terkait pemilihan umum.
Perkembangan  tata  negara  milik Indonesia  kemudian  mengarah  kepada sistem checks  and  balances tertanda dengan  adanya  amendemen  UUD  NRI 1945  yaitu  lembaga-lembaga  negara yang melakukan pengawasan satu sama lain  serta  melakukan  pengimbangan pada  lembaga-lembaga  negara  lain. Indonesia melakukan pembagian kekuasaan  pemerintahan  pada  eksekutif yang  dijalankan  melalui  presiden,
legislatif  melalui  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR)  &  Dewan  Perwakilan
Daerah  (DPD),  serta  yudikatif  melalui Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Komisi Yudisial. Sejarah tata  negara  di  Indonesia  pada  era  Orde
Baru  kurang  terdapat  adanya checks  and balances antar  lembaga-lembaga  negara dikarenakan realita kekuasaan sentralistik kepada Presiden. Amendemen  UUD  NRI  1945  membawa keseimbangan yang
bangunannya fungsional  pada  bentuk  lembaga- lembaga  yang  sejajar.  Bila  berhadapan pada  pemikiran  klasik separation  of powers ,  kekuasaan  negara  yang  diberi untuk lembaga yang memisah satu sama lain  dengan  tujuan  untuk  terhindarnya dari  intervensi  kewenangan  yang  satu dengan yang lainnyan, jadi sistem checks and  balances setelah  amendemen  UUD NRI  1945  tampak  bisa  juga  dilihat menjadi  adanya  sikap  melunak  kepada doktrin separation  of  powers ataupun terpisah.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk adanya
pencegahan munculnya
kekuasaan  yang  memiliki  sifat  otoriter dan  anti  pengawasan.  Untuk check  and balance antara ketiga lembaga trias politica yang  terpisah-pisah,  yaitu  legislatif, eksekutif,  serta  yudikatif,  ini  harus memperoleh  dukungan  dari  sistem penegakan  hukum  serta controling masyarakat.  Pada  demokrasi  mapan contohnya  Australia, trias  politica tidak terlalu  terlihat  pemisahannya  secara nyata. Akan tetapi check and balance terus ada, terkhusus berkaitan dengan adanya oposisi  yang  relevan.  Untuk  demokrasi milik  Indonesia,  tantangan  yanga  ada yakni  disfungsi  dari trias  politica ,  yang menyebabkan check  and  balance kurang melembaga. Diperparah adanya mentalitas oknum penjabat yang dimiliki pada  tiga  lembaga  yang  ada  (eksekutif, legislatif  serta  yudikatif),  yang  jika  di antara tiga lembaga yang ada melaksanakan  fungsi checks  and  balances ,
lembaga yang diawasi memiliki
perasaaan terganggu
terkait independensi lembaganya. 43
Bagi  Amerika  Serikat  setelah kemerdekaan,  negara-negara  yang  baru merdeka  mulai  mengejar  struktur pemerintahan yang lebih selaras dengan pandangan modern kita tentang pemisahan  kekuasaan.  Antara  tahun 1776  dan  1780,  ke-13  negara  bagian menyusun konstitusi negara bagian yang baru. Bagaimanapun, pengalaman kolonial dan revolusioner juga mengambil  karakter  anti-eksekutif  yang kuat.  Selain  itu  pemerintahan  kolonial telah menjadi kantor cabang pemerintah yang dikendalikan oleh para kolonis dan sumber  utama  kekuasaan  pemerintahan mereka.  Ketidakpuasan  terhadap  raja dan para gubernur kolonial menyebabkan  banyak  kolonis  pada tahun  1770-an  percaya  bahwa  kebijakan yang  kuat  merupakan  ciri  utama pemerintahan yang optimal. 44
Dalam konstitusi Amerika Serikat juga dikenal pembatasan dan pengawasan kekuasaan lembaga negara, Peran dan operasi kongres dalam politik nasional  pada  dasarnya  dibentuk  oleh desain dan struktur lembaga pemerintahan  dalam  konstitusi.  Salah satu  prinsip  utama  konstitusi  adalah pemisahan  kekuasaan.  Doktrin  ini berakar  pada  filosofi  politik  yang bertujuan untuk menjaga kekuasaan dari konsolidasi  dalam  setiap  orang  atau entitas, dan tujuan utama dari konstitusi adalah  untuk  membangun  sistem pemerintahan yang difusi dan terbaginya kekuasaan. Tujuan ini dicapai secara  institusional  melalui  desain konstitusi.  Cabang  legislatif,  eksekutif, dan  yudikatif  pemerintah  ditetapkan
43 Indra  Rahmatullah,  „Rejuvinasi Sistem Checks  and  Balances Dalam  Sistem Ketatanegaraan  Di  Indonesia‟, Jurnal  Cita Hukum. , 1.2 (2013), 216–17.
44 Matthew  E.  Glassman,  „ Separation of  Powers:  An  Overview’,  Congressional Research Service , 2016, 1–30.
peran  yang  berbeda  dan  terbatas  di bawah  konstitusi,  dan  dituntut  untuk terdiri  dari  aktor  politik  yang  berbeda. Bagaimanapun,  struktur  konstitusional tidak melindungi cabang dari satu sama lain. Sementara desain konstitusi bertujuan,  melalui  pemisahan,  untuk mencegah  pemusatan  kekuasaan,  juga mencari tujuan yang sama melalui difusi. Jadi,  sebagian  besar  kekuatan  yang diberikan dalam konstitusi tidak sepihak untuk satu cabang pun. 45
Tujuan ini dicapai secara melalui pemisahan  konstitusional  kekuasaan. Cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif  pemerintah  ditetapkan  peran yang  berbeda  dan  terbatas  di  bawah konstitusi,  dan  dituntut  untuk  terdiri dari aktor politik yang berbeda. Cabang- cabang  yang  terpilih  memiliki  landasan otoritas  yang  terpisah,  independen,  dan tindakan-tindakan  pengamanan  spesifik ini  dicapai  melalui  pemisahan  undang- undang  kekuasaan.  Cabang  legislatif, eksekutif,  dan  yudikatif  pemerintah memiliki  peran  yang  berbeda  dan terbatas  di  bawah  konstitusi,  dan dituntut  untuk  terdiri  dari  aktor  politik yang  berbeda.  Cabang-cabang  yang terpilih  memiliki  landasan  wewenang yang  terpisah  dan  independen,  dan tindakan-tindakan  pengamanan  yang spesifik  mencegah  salah  satu  cabang memperoleh pengaruh yang tidak pantas atas  yang  lain.  Bagaimanapun,  struktur konstitusional  tidak  melindungi  cabang dari  satu  sama  lain.  Sementara  desain konstitusi  bertujuan  untuk  mencegah pemusatan
kekuasaan melalui pemisahan,  juga  mencari  tujuan  yang sama melalui difusi. Jadi, sebagian besar kekuatan yang diberikan dalam konstitusi  tidak  sepihak  untuk  satu cabang pun; Sebaliknya mereka tumpang  tindih.  Presiden  memiliki kekuatan  untuk  memveto  undang- undang; Senat harus menyetujui pencalonan  eksekutif  dan  yudisial  oleh
presiden;  Sistem  peradilan  memiliki kuasa untuk meninjau tindakan kongres atau  presiden;  serta  kongres,  oleh mayoritas,  dapat  menggantikan  hakim atau presiden dari kekuasaan. 46
Sistem  pemisahan  kekuasaan milik Amerika Serikat bukan pengaturan yang  paling  umum  lembaga  demokrasi di  dunia  modern.  Sebagian  besar demokrasi  modern  adalah  sistem parlemen,  di  mana  cabang  legislatif adalah  berdaulat,  dan  eksekutif  tidak memiliki  dasar  konstitusi  independen otoritas, sebaliknya dipilih oleh legislatif. Akhirnya,  sistem  parlemen  sering  kali dianjurkan  untuk  demokrasi  yang  baru karena mereka cenderung menghasilkan pemerintahan  terpadu  yang  relatif mudah diatur dan mengimplementasikan  kebijakan  tanpa kesulitan, sehingga memungkinkan pemerintahan yang lebih lancar berfungsi selama tahap awal yang masih goyah  dan  tidak  stabil  dari  sistem pemerintahan  nasional  yang  baru.  Pada intinya,  sistem  parlementer  didasarkan pada  pemilu  yang  digugat  diikuti  oleh kontrol  partai  bersatu  atas  kekuasaan pemerintah. Ini cukup tegas tidak terjadi pada  sistem  Amerika  Serikat.  Sistem konstitusional Amerika Serikat didasarkan pada pemilihan yang diperebutkan  diikuti  dengan  pemisahan kekuasaan pemerintahan. Sistem tersebut yang dirancang dapat
menimbulkan konflik. 47
Sedangkan  bagi  Swiss  juga dilakukan  pemisahan  dan  pengawasan antara  lembaga  negara.  Kekuasaan legislatif dipisah menjadi 2 yakni dewan perwakilan  dan  senat  agar  terdapat pembatasan  kewenangan  satu  sama  lain dan juga adanya pengawasan satu sama lain. Switzerland's  Constitution  of  1999 with Amendments Article 149: Composition and Election of the House of Representatives yakni:
46 Glassman, ibid 47 Glassman, ibid
1. Dewan  perwakilan  akan  terdiri dari 200 perwakilan rakyat.
2. Para wakil harus dipilih langsung oleh orang-orang menurut sistem proporsional representasi. Dewan perwakilan akan diperbarui secara penuh setiap empat tahun.
3. Setiap  Canton  harus  membentuk wilayah pemilu.
4. Kursi  harus  didistribusikan  di antara Kanton sebanding dengan populasi  mereka.  Setiap  Canton akan  memiliki  setidaknya  satu kursi.
Kemudian Switzerland's  Constitution  of 1999  with  Amendments  Article  150: Composition  and  Election  of  the  Senate yakni:
1. Senat akan terdiri dari 46 delegasi dari Kanton.
2. Kanton  Obwald,  Nidwald,  Basel
City, Basel Land, anggota tambahan  luar  Rhodes  dan anggota tambahan dalam Rhodes harus  memilih  satu  Senator masing-masing; Kanton lain harus memilih dua senator. 3. Kanton akan mengatur pemilihan senator mereka. Dalam Switzerland's  Constitution of  1999  with  Amendments Article  156: Separate  Deliberation  diatur  terkait pemisahan  dalam  hal  perundingan.  Hal ini menunjukan adanya pembatasan dan pengawasan  terhadap  kekuasaan  satu sama  lain  pada  lembaga  legislatif. Switzerland's  Constitution  of  1999  with Amendments Article 156: Separate Deliberation sebagai berikut:
1. Dewan  perwakilan  dan  senat harus berunding secara terpisah.
2. Keputusan  parlemen  Federal akan  membutuhkan  persetujuan kedua ruangan.
Akan  tetapi,  dalam  kenyataannya kedua  lembaga  legislatif  di  Swiss memiliki  kesetaraan  dalam  segala  hal. Inisiasi  usulan  legislatif  dibagi di  antara keduanya  melalui  ketetapan  melalui ketetapan  yang  dibuat  di  antara  ketua
masing-masing  pada  awal  tiap  masa sidang  parlemen.  Seperti  yang  akan ditinjau nanti, para menteri bertanggung jawab  dan  boleh  bersuara  tidak  hanya kepada  salah  satu  majelis,  namun  harus bertanggung  jawab  kepada  keduanya secara  sama.  Terakhir,  untuk  tujuan- tujuan tertentu (bukan tujuan-tujuan luar biasa),  kedua  majelis  tersebut  bersidang bersama  dan  memberikan  suara  sebagai satu  majelis.  Jadi,  lembaga  legislatif Swiss, sama seperti lembaga eksekutifnya,  memiliki  sifat  yang  khas; lembaga legislatif Swiss merupakan satu- satunya lembaga legislatif di dunia yang dalam  segala  hal  tidak  membedakan antara  Majelis  Tinggi  dan  Majelis Rendah.  Segala  sesuatu  yang  tercakup dalam  wewenang  lembaga  legislatif federal  memerlukan  persetujuan  kedua majelis, tetapi kedua organ pemerinatahan federal tersebut eksekutif dan  legislatif  dapat  tunduk  di  bawah kehendak  nasional  melalui  sarana referendum.

## Penutup
Berdasarkan  Konstitusi  milik Indonesia  mengakui  adanya  bentuk negara  kesatuan.  Hal  tersebut  bisa dilihat melalui Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang  memberikan  ketentuan  bahwa “Negara Indonesia yakni negara kesatuan yang memiliki bentuk
Republik“.  Selain  itu  terdapat  hal  yang menarik adalah mengenai Pasal 37 UUD 1945,  yakni  pasal  yang  membahas dengan  terkhusus  amendemen  UUD 1945  pada  konteks  tata  cara  serta  batas- batasannya  termasuk  dalam  bentuk negara. Pasal 37 Ayat (5) UUD NRI 1945 menjadi  pemberian  batasan  perubahan Bentuk  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI)  yang  menjadikan kepastian  hukum  terkait  bahwa  bentuk NKRI  dalam  amendemen  UUD    NRI 1945  tak  bisa  berubah,  ataupun  menjadi batasan  terkait  amendemen  UUD    NRI 1945.  Sementara  struktur  sistem  federal
Amerika  Serikat  telah  berkembang selama  jangka  waktu  sebagai  hasil  dari interpretasi  mahkamah  agung  tentang ketentuan  konstitusi  yang  berurusan dengan  federal  dan  kekuasaan  negara dan pembangunan pengadilan konstitusi dengan  sifat  dan  operasi  berdasarkan sistem  federal  Amerika  Serikat.  Sistem federal  Amerika  Serikat  terdiri  dari empat komponen: (1) kedaulatan negara dan  pembatasan  konstitusional  atas kekuasaan negara (2) kekuasaan pemerintah federal; (3) hubungan antara pemerintah  federal  dan  negara  bagian; serta (4) hubungan antara negara-negara bagian di Amerika Serikat. Sementara di Swiss,  Konstitusi  dan  Undang-Undang Federal  menjamin  otonomi  Kanton dengan adanya prinsip subsidi
memastikan  bahwa  semua  tugas  yang tidak  secara  eksplisit  ditugaskan  ke tingkat  federal  berada  dalam  tanggung jawab  Kanton  (Kanton  adalah  sebagai konstituen dari konfederasi Swiss, secara teoritis  dan  historis,  mereka  adalah negara semi-berdaulat. Istilah ini diambil dari  kata  bahasa  prancis,  canton,  yang berarti  sudut  atau  distrik);  dan  di  Swiss dikenal  federalisme  eksekutif  koperasi, di mana Kanton bertanggung jawab atas implementasi  hukum  federal,  membuat Kanton penting sebagai aktor bahkan di bidang  kebijakan  federal.  Pengaturan federal  yang  sangat  terdesentralisasi  ini telah  terbukti  efektif  dalam  melindungi perbedaan  budaya,  pengakuan,  dan bahasa.  Selain  dari  struktur  federal, demokrasi  langsung  adalah  elemen penting  kedua dari  sistem  politik  Swiss. Penggunaan referendum opsional
mengubah  sistem  politik  Swiss  menjadi "demokrasi konsosiasional". Dalam sistem  federal,  di  mana  pusat  dan  sub- unit  berbagi  kedaulatan  dan  memiliki status konstitusional, koordinasi diharapkan didominasi
oleh multilateralisme,  dengan  unit-unit  sub- nasional  sama-sama  terlibat  dalam pemecahan  masalah  kolektif.  Selain  itu, status  konstitusional  dari  unit  sub-
nasional  diharapkan  akan  mengarah pada alokasi kompetensi bersama dalam jangka panjang.
UUD NRI 1945 sudah mendapatkan amendemen. Amendemen kesatu  terjadi  di  1999  hingga  ke amendemen  keempat  yakni  2002. Amendemen  tersebut  juga  terdiri  dari banyak  aspek,  hingga  terdiri  dari  3  kali lebih  banyak  dari  keseluruhan  materi UUD  1945  yang  asli.  Bila  materi  asli UUD  NRI  1945  berisikan  71    ketentuan, selanjutnya terjadi empat kali amendemen, saat ini keseluruhan materi muatan  UUD  NRI  1945  terdiri  dari  199 ketentuan, hanya menyisakan 25 ketentuan yang tak memperoleh amendemen.  Ketentuan  lainnya,  yakni sejumlah  174  ketentuan  bisa  disebut merupakan  muatan  ataupun  ketentuan baru.  Terdapatnya  amendemen  yang paling  dasar  pada  sistem  tata  negara Indonesia  terkhusus  berkaitan  dengan lembaga  negara  serta  pembatasan  dan pengawasan terhadap kekuasaan lembaga  negara:  MPR  tak  lagi  menjadi lembaga  tertinggi  negara  serta  tak disebutkan menjadi pengemban kedaulatan rakyat, terdapatnya lembaga- lembaga baru contohnya Komisi Yudisial (KY),  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  dan Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  tidak adanya  lagi  Dewan  Pertimbangan Agung  (DPA);  sistem  pemilihan  secara langsung  diberlakukan  pada  pemilihan Presiden serta Wakil Presiden. Perkembangan tata negara milik
Indonesia  kemudian  mengarah  kepada sistem checks  and  balances tertanda dengan  adanya  amendemen  UUD  NRI 1945  yaitu  lembaga-lembaga  negara yang melakukan pengawasan satu sama lain  serta  melakukan  pengimbangan pada  lembaga-lembaga  negara  lain. Sementara  dalam  konstitusi  Amerika Serikat  juga  dikenal  pembatasan  dan pengawan  kekuasaan  lembaga  negara, Peran dan operasi kongres dalam politik nasional  pada  dasarnya  dibentuk  oleh desain dan struktur lembaga
pemerintahan  dalam  konstitusi.  Salah satu  prinsip  utama  konstitusi  adalah pemisahan  kekuasaan.  Doktrin  ini berakar  pada  filosofi  politik  yang bertujuan untuk menjaga kekuasaan dari konsolidasi  dalam  setiap  orang  atau entitas, dan tujuan utama dari konstitusi adalah  untuk  membangun  sistem pemerintahan yang difusi dan terbaginya kekuasaan. Tujuan ini dicapai secara  institusional  melalui  desain konstitusi.  Cabang  legislatif,  eksekutif, dan  yudikatif  pemerintah  ditetapkan peran  yang  berbeda  dan  terbatas  di bawah  konstitusi,  dan  dituntut  untuk terdiri  dari  aktor  politik  yang  berbeda. Sedangkan  bagi  Swiss  juga  dilakukan pemisahan  dan  pengawasan  antara lembaga  negara.  Kekuasaan  legislatif dipisah  menjadi  2  yakni  dewan perwakilan  dan  senat  agar  terdapat pembatasan  kewenangan  satu  sama  lain dan juga adanya pengawasan satu sama lain seperti melalui Switzerland's
Constitution  of  1999  with  Amendments Article 149: Composition and Election of the House of Representatives dan Switzerland's Constitution  of  1999  with  Amendments Article 150: Composition and Election of the Senate. Selain  itu,  terdapat  pula  Dalam Switzerland's  Constitution  of  1999  with Amendments Article  156:  Separate Deliberation  diatur  terkait  pemisahan dalam  hal  perundingan.  Hal  ini menunjukan  adanya  pembatasan  dan pengawasan  terhadap  kekuasaan  satu sama  lain  pada  lembaga  legislatif. Switzerland's  Constitution  of  1999  with Amendments Article 156: Separate Deliberation sebagai berikut yakni Dewan perwakilan  dan  senat  harus  berunding secara  terpisah.  Kemudian  keputusan parlemen  Federal  akan  membutuhkan persetujuan kedua ruangan.
Oleh  karena  itu,  penting  bagi Indonesia,  Amerika  Serikat,  dan  Swiss untuk  terus  perpegang  teguh  pada konstitusinya  terkait  bentuk  negara  dan pembatasan  kekuasaan.  Dimana  dalam bentuk  negara  sangat  penting  bagi
negara  Indonesia,  Amerika  Serikat,  dan Swiss untuk menjaga kesatuannya untuk negara kesatuan dan menjaga  persatuan (Union) untuk negara federal. Kemudian untuk pembatasan kekuasan, rakyat dari Indonesia,  Amerika  Serikat,  dan  Swiss dapat  terus  mengawasi  berjalannya pemerintahan agar pembatasan kekuasaan  tetap  berfungsi.  Jika  tidak, tentunya  hal  tersebut  akan  berbahaya bagi  demokrasi  di  Indonesia,  Amerika Serikat,  dan  Swiss.  Rakyat  bersama pemerintah harus tunduk dan menjalankan konstitusi dengan
kepatuhan.

## Daftar Pustaka
Anwar.  (2015). Teori  dan  Hukum Konstitusi . Malang: Setara Press, p. 5 Asshiddiqie, Jimly. (2011) Pengantar Ilmu Hukum  Tata  Negara .  Depok:  Raja Grafindo Persada, Bulmer,  Elliot.  (2017). What  Is  a Constitution ? Principles and Concepts . Sweden: International IDEA, Dimyati, Khuzafah, and Kelik
Wardiyono. (2004). Metode Penelitian
Hukum . Surakarta: FH UMS Dossy  Iskandar,  Bernard  Tanya.  (2011).
Hukum Etika Dan Kekuasaan . Yogyakarta: Genta Publishing, p. 62 Fadjar, A. Mukhtie. (2018). Negara Hukum dan  Perkembangan  Teori  Hukum . Malang: Intans Publishing, Marzuki, Peter Mahmud. (2011).
Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group Azmi,  Shofiyatul.  (2014)  „Pelaksanaan
Amandemen  terhadap  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945‟. LIKHITAPRAJNA: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan , Benuf    Muhamad,  Kornelius;  Azhar. (2020). „Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai  Permasalahan  Hukum Kontemporer‟. Gema Keadilan , Vol 7,
No 1 (2020): Gema Keadilan, p. 20– 33 Fern,  Eva.  (2019). Switzerland :  Law  and
Public  Policies  in  the  European  Union
Switzerland .
<https://doi.org/10.5771/97838452 90058-148>
Füglister  Katharina,  Fabio  Wasserfallen.
(2014).  „Swiss  Federalism  in  a Changing Environment‟, Comparative  European  Politics. ,  12,  2 <https://doi.org/10.1057/cep.2014. 28> Glassman, Matthew E. (2016). „Separation of Powers: An Overview‟. Congressional  Research
Service ,
Goelzhauser,  Greg,  and  David  M Konisky.  (2020).  „ The  State  of American  Federalism  2019  –  2020 : Polarized and Punitive Intergovernmental  Relations ‟,  50.3,  p. 311–43
<https://doi.org/10.1093/publius/ pjaa021> Loughlin,  Martin.  (2018).  „ The  Silences  of Constitutions ‟, I-CON ,  16,  3,  922–3 <https://doi.org/10.1093/icon/mo y064> Marzuki,  L..  (2011).  „Konstitusionalisme Dan  Hak  Asasi  Manusia‟. Jurnal Konstitusi ,
Mukhlis.  (2011)  „Kewenangan  Lembaga- Lembaga  Negara  dalam  Memutus dan  Menafsirkan  UUD  Setelah Amandemen  Keempat  Undang- Undang  Dasar  1945‟. Jurnal  Syiar
Hukum , 13, p. 29–31 Nugraha, Harry Setya, „Gagasan Amandemen Ulang Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945‟, Jurnal Hukum Lex Renaissance , 3 (2018), 61– 85 <https://doi.org/https://doi.org/1 0.20885/JLR.vol3.iss1.art11>
Prayitno,  Cipto.  (2018).  „Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Constitution
Making  of  Unitary  State  of  the Republic  of  Republic  of  Indonesia  in Constitution ‟. Jurnal Konstitusi , 15, 4 Rahmatullah,  Indra.  (2013).  „Rejuvinasi Sistem Checks  and  Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia‟. Jurnal  Cita  Hukum. ,  1.2 , 216–17 Santoso, M. Agus. (2013) „Perkembangan
Konstitusi  di  Indonesia‟. Yustisia Jurnal Hukum , 2.3 <https://doi.org/10.20961/yustisia. v2i3.10168>
Sari,  Indah.  (2015).  „Federal  Versus Kesatuan : Sebuah Proses Pencarian Terhadap  Bentuk‟. Ilmiah  Hukum Dirgantara ,
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 The Constitution of  the  United  States  of America Switzerland's  Constitution  of 1999 with Amendments