## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM KLASULA EKSONERASI PADA KARCIS KENDARAAN BERMOTOR
Oleh :

## Hikmah Kurniati
Email : hikmaheko09@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya
Tanudjaja
Email : tanudjaja@narotama.ac.id Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya

## Abstrak
Klausula Eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur  esensial  dari  suatu  perjanjian  pada  umumnya  ditemukan  dalam  perjanjian  baku. Klausula  baku  menjadi  tidak  patut  ketika  kedudukan  para  pihak  menjadi  tidak  seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme, disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut  sebagai  undang-undang.  Oleh  karena  itu,  keabsahan  klausula  baku  yang  me- ngandung  klausula  eksonerasi  menjadi  batal  demi  hukum  dan  dilarang  oleh  hukum. Tanggungjawab pelaku usaha dalam perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi, secara keseluruhan apabila terdapat perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi dapat  dibatalkan  oleh  hakim,  dan  pelaku  usaha  berhak  dan  bertanggungjawab  atas  segala kerugian  yang  diterima  oleh  konsumen.  Segala  bentuk  tanggungjawab  pelaku  usaha  yang telah  diatur  dalam  Pasal  19  sampai  dengan  Pasal  28  juga  termasuk  didalamnya pertanggungjawaban terhadap perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi.
Kata kunci : klausula eksonerasi, perjanjian baku, perlindungan konsumen

## Abstract
The  validity  of  the  standard  agreement  containing  the  Exonation  Clause  in  the  Consumer Protection  Law  in  Indonesia  and  what  is  the  responsibility  of  the  business  actor  in  the standard  agreement  containing  the.  The  exonation  clause  which  is  usually  contained  in  an agreement  as  an  additional  clause  on  the  essential  elements  of  an  agreement  is  generally found in a standard agreement. The standard clause becomes inappropriate when the position of  the  parties  becomes  unbalanced  because  basically,  an  agreement is  valid  if it  adheres  to the principle of consensualism, is agreed upon by both parties and binds both parties making the  agreement  as  law.  Therefore,  the  validity  of  standard  clauses  containing  exonation clauses is null and void and prohibited by law. The  responsibility of the business actor in a standard  agreement  containing  an  exonation  clause,  as  a  whole,  if  there  is  a  standard agreement containing an exonation clause, it can be canceled by the judge.
Keywords : exonation clause, standard agreement, consumer protection

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  memang telah  diterbitkan  dan  jelas,  namun  proses pelaksanaannya  belum  maksimal  dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang- undang  tidak  sesuai  dengan  praktek  ke- hidupan masyarakat. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang  merugikan  para  konsumen  yang berkaitan  dengan  tanggung  jawab  pelaku usaha  bahkan  ada  yang  dalam  tingkatan dianggap  membahayakan  jiwa  konsumen. Contohnya,  makanan  kadaluarsa  atau  yang tidak  tercantum  tanggal  dan  label  dari Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan (BPOM),  ini  dapat  kita  temukan  di  toko swalayan  yang  menjual  produk  bahan curah.  Contoh  lainnya,  dari  lembaran  kartu parkir  maupun  kwitansi  pembelian  barang yang  tertulis  “pengelola  parkir  tidak  ber- tanggung  jawab  atas  segala  kerusakan  dan kehilangan  dalam  bentuk  apapun”  dan ”barang  yang  sudah  dibeli  tidak  dapat ditukar  atau  dikembalikan”.  Ini  merupakan perjanjian sepihak dari pelaku usaha barang dan  jasa  atau  yang  lebih  dikenal  Klausula Baku.
Hal  ini  sangat  bertentangan  dengan Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen Nomor  8  Tahun  1999,  dalam  Pasal  18 menjelaskan  tentang  Ketentuan  Pencantu-
man  Klausula  Baku  yaitu  mengatur  ke- tentuan  apa  saja  yang  dilarang  bagi  pelaku usaha  yang  membuat  Klausula  Baku  atau perjanjian sepihak.  Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf  (a)  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha dilarang: “menyatakan pengalihan tanggung jawab  pelaku  usaha”.  Larangan  dan  per- syaratan tentang penggunaan klausula baku dimaksudkan  untuk  menempatkan  kedudu- kan  konsumen  setara  dengan  pelaku  usaha berdasarkan  prinsip  kebebasan  berkontrak dan mencegah kemungkinan timbulnya tin- dakan  yang  merugikan  konsumen  karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang,  dan  sebagainya  yang  mungkin dapat  dimanfaatkan  oleh  pelaku  usaha untuk  memperoleh  keuntungan.  Namun pada  kenyataannya  banyak  ditemukan Klausula  Baku  yang  bertentangan  dengan undang-undang. Klausula Baku atau perjanjian sepihak yang memuat pengalihan tanggung  jawab  pelaku  usaha  disebut Klausula Eksonerasi.
Menurut  Mariam  Darus  Badrulzaman, perjanjian  baku  dengan  Klausula  Eksone- rasi  yang  meniadakan  atau  membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar  ganti  kerugian  kepada  debitur, memiliki  ciri  sebagai  berikut: 1 a.  Isinya ditetapkan  secara  sepihak  oleh  kreditur yang posisi relatif kuat daripada debitur; b. Debitur  sama  sekali  tidak  ikut  menentukan
1 Mariam  Darus Badrulzaman, Aneka Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal . 68.
isi perjanjian; c. Terdorong oleh kebutuhan- nya,  debitur  terpaksa  menerima  perjanjian tersebut;  d.  Bentuknya  tertulis;  e.  Di-per- siapkan  terlebih  dahulu  secara  massal  atau individual.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dipaparkan diatas,  maka  per-masalahan  yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut : Apakah  bentuk  pengunaan  klausula  eksonerasi bagi  pelaku  usaha  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Per- lindungan  Konsumen?  Bagaimana  bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pemberlakuan perjanjian baku?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif,  yaitu  meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai  asas-  asas,  norma,  kaidah  dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). 2
Pendekatan yang digunakan adalah pen- dekatan  perundang-undangan  dan  pen-
2 I  Made  Pasek  Diantha,  Metodologi Penelitian Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori Hukum, Prenada  Media  Grup,  Jakarta,  2016 hlm.12
dekatan konseptual. Pendekatan perundang- undangan  atau  statute  approach  digunakan jika  permasalahan  penelitiannya  mem- permasalahkan  konflik  norma  yang  terjadi secara  vertikal  maupun horizontal .    Dalam setiap  penelitian  atau  survei  terhadap  se- suatu  masalah  dapatlah  digunakan  be- rmacam-macam  cara  atau  metode  seperti melakukan  penelitian  atau  survei  secara kepustakaan,  melakukan  interview  dan sebagainya.
Pendekatan  konseptual  atau conceptual approach beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga  dapat  menemukan  ide-ide  yang melahirkan  pengertian-pengertian  hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum  yang  relevan  dengan  isu  yang dihadapi. 3

## HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.Bentuk  Penggunaan  Klausula  Ek- sonerasi  Bagi  Pelaku  Usaha  Sesuai Dengan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen
Perjanjian  baku  yang  terletak  pada karcis  parkir  merupakan  salah  satu  bentuk Perjanjian Riil, yaitu perjanjian yang terjadi setelah  adanya  suatu  penyerahan  barang
3 Ibid, hlm. 159
dari satu pihak kepada pihak lainnya. Untuk itu  pelaku  usaha  pada  umumnya  menbuat perjanjian  parkir  yang  terjadi  merupakan suatu  bentuk   dan  penitipan  barang,  karena sistem  sewa  menyewa  lahan  parkir  seperti di  kota-kota  besar  lainnya  masih  sangat jarang.  Seiring  dengan  diundangkannya Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen tersebut,  mak  hak-hak  konsumen  lebih  di- perhatikan  salah  satunya  adalah  hak  atas informasi  yang  benar  jelas  dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan atau  jasa  serta  hak  untuk  mendapatkan advokasi,  perlidungan  dan  upaya  pe- nyelesaian  sengketa  perlindungan  konsu- men secara patut. 4
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 mengatur tentang tanggungjawab pelaku usaha dalam mempertanggungjawabkan  segala  kegiatan usaha  yang  dilakukan.  Pasal  19  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  mengatur tentang  tanggungjawab  kesalahan  pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan  dengan  memberi  ganti kerugian  atas  kerusakan,  pencemaran  ke- rusakan  kerugian  konsumen.  Pasal  20 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen pelaku usaha periklanan bertanggung jawab
4 Ni  Putu  Januaryanti  Pande, “Perlindunga  Konsu- men  Terhadap  Produk  Kosmetik  Impor  Yang Tidak  Terdaftar  Di  BPOM  Denpasar ”.  Jurnal Magister  Hukum  Udayana.  Vol.  06  No.  1,  Mei 2017, hlm. 18.
atas iklas yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Pasal 21  Undang-Undang  Perlindungan  Konsu- men  importir  barang  bertanggung  jawab terhadap  barang  yang  di  impor  apabila importasi barang tidak dilakukan oleh agen atau penyedia jasa asing.
Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen  beban  dan  tanggungjawab  pe- laku  usaha  tanpa  menutup  kemungkinan bagi  jaksa  untuk  melakukan  pembuktian. Pasal  23  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  pelaku  usaha  menolak  dan  atau tidak  memberi  tanggapan  dan  atau  tidak memenuhi  ganti  rugi  atas  tuntutan  kon- sumen  maka  dapat  digugat  melalui  BPSK atau  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Kon- sumen  di  tempat  kedudukan  konsumen. Pasal  24  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  pelaku  usaha  bertanggungjawab atas  ganti  rugi  kepada  konsumen  terhadap barang  dan/atau  jasa  tanpa  melakukan perubahan  pada  barang  dan/atau  jasa,  dan perubahan  tersebut  tidak  sesuai  dengan contoh, mutu dan komposisi.
Pada Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha bert- anggungjawab  atas  tuntutan  ganti  rugi  dan/ atau  gugatan  konsumen  apabila  tidak  me- nyediakan  suku  cadang  atau  gagal  meme- nuhi  jaminan  dan/atau  garansi  yang diperjanjikan.  Pasal  26  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  pelaku  usaha wajib  memenuhi  jaminan  dan/atau  garansi
yang  diperjanjikan.  Pasal  27  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  pelaku uasaha  bebas  dari  tanggungjawab  apabila barang  tersebut  seharusnya  tidak  diedarkan atau  tidak  dimaksudkan  untuk  diedarkan, cacat barang timbul di kemudian hari, cacat timbul  akibat  ditaatinya  ketentuan  me- ngenai  kualifikasi  barang,  kelalaian  yang diakibatkan  oleh  konsumen,  dan  lewat jangka  waktu  penuntutan  4  (empat)  tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang  diperjanjikan.  Dan  Pasal  28  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  pem- buktian  terhadap  unsur  kesalahan  dalam gugatan  ganti  rugi  dalam  Pasal  19-23 merupakan  beban  dan  tanggung  jawab pelaku usaha.
Namun  dalam  praktiknya  pelaku  usaha dalam  melakukan  perjanjian  baku  yang mengandung  klausula  eksonerasi  masih sering  dijumpai,  dan  tidak  melakukan pertanggungjawaban  terhadap  kerugian- kerugian  yang  di  terima  oleh  konsumen itu sendiri,  pelaku  usaha  hanya  akan  me- lakukan pertanggungjawabannya jika konsumen  melakukan  gugatan  ke  pengadi- lan.  beberapa  contoh  kasus  dimana  pelaku usaha  melakukan  suatu  perjanjian  baku dengan  menggunakan  klausula  eksonerasi, diantaranya :
1. Karcis  parkir,  karena  karcis  tersebut telah  disiapkan  terlebih  dahulu  oleh pihak  pengelola  parkir.  Klasula  yang telah  ditetapkan  ini  memuat  klausula
eksonerasi  yang  mengalihkan  tanggung jawab  pihak  pengelola  parkir.  Klausula ini  pada  umumnya  berbunyi:  “Segala kehilangan dan kerugian menjadi tanggung-jawab  pemilik  kendaraan” atau  “tidak  bertanggungjawab  atas  ke- hilangan  kendaraan/barang  di  area parkir”  ataupun  “segala  kerusakan  dan kehilangan  atas  kendaraan  merupakan resiko  pemilik  kendaraan”  atau  bisa juga  berbunyi  “atas  hilangnya  ken- daraan  dan  atau  barang-barang  yang berada  dalam  kendaraan  atau  rusaknya kendaraan  selama  di  area  parkir  me- rupakan tanggung jawab pemilik kendaraan. 5
2. Pada  tiket  penerbangan  yang  diperjual belikan  memuat  klausul  “Pengangkut tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian apapun  juga  yang  ditimbulkan  oleh pembatalan  dan/atau  keterlambatan  pe- ngangkutan ini, termasuk segala keterlambatan  datang  penumpang  dan/ atau keterlambatan penyerahan bagasi. 6
3. Kuitansi  atau  struk  pembelian  barang, yang  menyatakan  barang  yang  sudah dibeli  tidak  dapat  ditukar  atau  di  kem- balikan, atau barang  yang tidak diambil
5 Rudyanti  Dorotea Tobing, Hukum, Konsumen dan Masyarakat,  Sebuah  Bunga  Rampai, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2015, hal. 73
6 https://www.academia.edu/4517880/Analisis_Kas us_Po  sisi_Perlindungan_Konsumen_I.  Diakses pada tanggal 7 Maret 2021 ;
dalam  waktu  2  minggu  dalam  nota penjualan kami batalkan. 7
Secara  subtantif,  Pasal  1337  dan  Pasal 1339  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Per- data  memuat  asas-asas  hukum  yang  dapat digunakan  sebagai  persyaratan  materiil (subtantif)  untuk  menetukan  sahnya  suatu kontrak  baku  yang  memuat  klausula  yang secara tidak wajar dan tidak seimbang dapat merugikan  satu  pihak  dalam  kontrak.  Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  memuat  ketentuan limitative yang melarang  suatu  kontrak mengandung  kausa yang  dilarang  oleh  Undang-Undang,  ber- tentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Kontrak baku banyak memberi- kan  keuntungan  dalam  penggunaannya, tetapi  dari  berbagai  keuntungan  yang  ada tersebut, kontrak baku juga mendapat kritik, karena  dipahami  oleh  para  pengkritiknya mengandung  ketidakadilan  sebagai  akibat dari  kedudukan  atau  posisi  tawar-menawar yang tidak seimbang di antara para pihak. 8
Shidarta  menjelaskan  bahwa  jika  ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran kontrak  baku,  tidak  lain  karena  dicantum- kan  klausula  eksonerasi  ( exemption clause ) dalam kontrak tersebut. Klausula eksonerasi adalah  klausula  yang  mengandung  kondisi membatasi,  atau  bahkan  menghapus  sama
7 http://irmadevita.com/2012/klausula-baku-vsperlin dungan-terhadap-konsumen/. Diakses pada tanggal
7 Maret 2021 ;
8  Ridwan  Khairandy, Hukum  Kontrak  Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama,
UII Press, Yogyakarta, 2013, hal. 56.
sekali  tanggung  jawab  yang  semestinya dibebankan kepada pihak produsen/ penyalur produk (penjual). 9
Klausula  eksonerasi  yang  merupakan terjemahan  dari  istilah  dalam  bahasa Belanda “exonoratie clausule”, disebut juga dengan  klausula  eksemsi  yang  merupakan terjemahan  dari  bahasa  inggris  “exemption clause’’, dinilai oleh Sutan Remy Sjahdeini sebagai  klausula  yang  secara  tidak  wajar sangat memberatkan. Secara konkrit, klausula  eksonerasi  yang  oleh  Sutan  Remy Sjahdeini  disebutnya  dengan  klausula eksemsi,  adalah  klausul  yang  bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab  salah  satu  pihak  terhadap gugatan  pihak  lainnya  dalam  hal  yang bersangkutan  tidak  atau  tidak  dengan semestinya  melaksanakan  kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak tersebut. 10
Klausula  baku  menjadi  tidak  patut ketika  kedudukan  para  pihak  menjadi  tidak seimbang  karena  pada  dasarnya,  suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme  (disepakati  oleh  kedua belah  pihak)  dan  mengikat  kedua  belah pihak  yang  membuat  perjanjian  tersebut sebagai  undang-undang.  Dengan  demikian, pelanggaran  terhadap  asas  konsensualisme tersebut  dapat  mengakibatkan  perjanjian antara kedua belah pihak menjadi tidak sah.
9 Sriwati, Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak Dalam  Perjanjian  Baku, Yustika,  Vol.  III  No.  2 Desember 2019, hal, 178
10 Op.Cit hal 72.
Oleh  karena  itu,  klausula  baku  yang mengandung  klausula  eksonerasi  dilarang oleh hukum.
Sehubungan  dengan  klausula  baku dalam  kontrak  yang  batal  demi  hukum menurut  Pasal  18  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999,  maka  berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999,  para  pelaku  usaha  wajib menyesuaikan  klausula  baku  yang  ber- tentangan  dengang  Undang-Undang  Per- lindungan  Konsumen.  Dengan  demikian, meskipun  perjanjian  baku  yang  mengan- dung  klausula  eksonerasi  telah  diperjanji- kan  sebelumnya,  perjanjian  tersebut  tidak dapat  dianggap  sah  karena  mengandung ketentuan/klausula yang bertentangan dengan undang-undang.
3.2. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Ter- hadap Konsumen Dalam Pem- berlakuan Perjanjian Baku
Perlindungan  hukum  merupakan  upaya yang  diatur  dalam  undang-undang  untuk mencegah  terjadinya  pelanggaran  hukum. Untuk  itu,  agar  tidak  terjadi  pelanggaran hukum  yang  dapat  merugikan  kepentingan umum dapat dilakukan dengan menegakkan aturan-aturan  hukum  guna  menjamin  per- lindungan hukum tetap berlangsung  selama jangka  waktu  tertentu.  Oleh  sebab  itu, dalam  perlindungan  hukum  terkait  juga masalah  penegakan  hukum  artinya,  ke- berhasilan  penegakan  hukum  akan  mem-
berikan perlindungan hukum bagi masyarakat secara optimal.
Perlindungan  hukum  terhadap  konsu- men  didasarkan  pada  adanya  sejumlah  hak konsumen  yang  perlu  dilindungi  dari tindakan-tindakan  yang  mungkin  me- rugikan.  Hak-hak  ini  merupakan  hak  hak yang sifatnya sangat mendasar dan universal, sehingga perlu mendapat jaminan dari  negara  atas  pemenuhannya.  Yang dimaksud  dengan  konsumen  secara  umum adalah  pemakai  pemakai  pengguna,  dan/ atau  pemanfaat  untuk  tujuan  tertentu  ke- perluan  sendiri  dan  tidak  untuk  di- perdagangkan.
Penjelasan  Umum  UU  No.  8  tahun 1999 menge-mukakan bahwa dalam kondisi dan fenomena kedudukan pelaku usaha dan konsumen  yang  tidak  seimbang,  konsumen menjadi  objek  aktivitas  dalam  bisnis  untuk meraup  keuntungan  yang  sebesar-besarnya oleh  pelaku  usaha  melalui  kiat  promosi, cara  penjualan  serta  penerapan  perjanjian standar  yang  merugikan  konsumen.  Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memberdayakan konsumen dengan mening- katkan  harkat  dan  martabat  konsumen. Perlindungan  konsumen  sebagaimana  di- maksud  dalam  undang-undang  ini  adalah segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian  hukum  dan  memberi  per- lindungan  kepada  konsumen  melalui  asas keseimbangan.  Bukan  berarti  undang- undang  ini  tidak  melindungi  hak  dan
kepentingan  produsen  atau  pelaku  usaha. Perlindungan  diberikan  kepada  masing- masing  pihak  melalui  pengaturan  hak  dan kewajiban masing-masing pihak.
Dalam  kaitannya  dengan  perjanjian baku,  Undang-Undang  Perlindungan  Kon- sumen  ini  telah  mengatur  secara  limitatif tentang  batasan-batasan  yang  harus  di- penuhi  pelaku  usaha  manaka  pelaku  usaha dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa yang  diproduksinya  melalui  perjanjian baku.  Pembatasan  ini  dimaksudkan  untuk memberikan  perlindungan  bagi  konsumen atas  resiko  pemberlakuan  perjanjian  baku oleh  pelaku  usaha.  Hal  ini  diatur  dalam Pasal  18  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen yang menentukan sebagai berikut:  (1)  Pelaku  usaha  dalam  menawar- kan  barang  dan/  atau  jasa  yang  ditujukan untuk  diperdagangkan  dilarang  memuat atau  mencantumkan  klausula  baku  pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a)  Menyatakan  pengalihan  tanggung  jawab pelaku usaha; b) Menyatakan bahwa pelaku usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali barang  yang  dibeli  konsumen.  c)  Menyata- kan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak penyerahan  kembali  uang  yang  dibayarkan atas  barang  dan/atau  jasa  yang  dibeli  oleh konsumen. d) Menyatakan pemberian kuasa dari  komsumen  kepada  pelaku  usaha,  baik secara  lang-sung  maupun  tidak  langsung untuk  melakukan  segala  tindakan  sepihak yang  berkaitan  dengan  barang  yang  dibeli
oleh konsumen secara angsuran; e) Mengatur perial pembuktian atas hilangnya kegunaan  barang  atau  pemanfaatan  jasa yang  dibeli  oleh  konsumen;  f)  Menyatakan tunduknya  konsumen  kepada  peraturan yang  berupa  aturan  baru,  tambahan, lanjutan  dan/atau  perubahan  lanjutan  yang dibuat  sepihak  oleh  pelaku  usaha  selama masa  konsumen  memanfaatkan  jasa  yang dibelinya; g) Menyatakan bahwa konsumen memberi  kuasa  kepada  pelaku  usaha  untuk pembebanan  hak  tanggungan  baik  gadai atau  hak  jaminan  terhadap  barang  yang dibeli oleh konsumen;
Pelaku  usaha  dilarang  mencantumkan klausula  baku  yang  letak  atau  bentuknya sulit  terlihatatau  tidak  dapat  dibaca  secara jelas  atau  yang  pen-gungkapannya  sulit dimengerti  men  secara  angsuran.  Setiap klausula  baku  yang  telah  ditetapkan  oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang  memenuhi  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2) dinyatakan batal demi hukum; Pelaku usaha wajib  menyesusaikan  klausula  baku  yang bertentangan dengan undang-undang ini.
Dalam  UUPK  maupun  penjelasannya, tidak  disebutkan  lebih  lanjut  klausula  baku seperti  apakah  yang  dapat  dinyatakan sebagai  klausula  yang  sulit  terlihat,  tidak dapat  dibaca  secara  klausula  baku  yang bentuknya  sulit  terlihat,  tidak  dapat  dibaca secara  jelas  serta  pengungkapannya  jelas serta  pengungkapannya  sulit  dimengerti,
padahal  demi  kepastian  hukum  per-lu adanya  suatu  kriteria  atau  acuan  mengenai klausula  baku  seperti  apa  yang  dapat  di- nyatakan  sebagai  sulit  dimengerti.  Me- ngingat tidak ada penjelasan tersebut, maka upaya  yang  dilakukan  adalah  dengan mengadakan  penafsiran  terhadap  undang- undang yang bersangkutan.
Dalam  usaha  mencari  dan  menentukan kehendak pembentuk undang-undang terhadap ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK,  maka  harus  dipergunakan  penafsi- ran  gramatikal  ( taatkundige  interpretatie), yaitu  penafsiran  yang  dilakukan  terhadap peristilahan/kata-kata  atau  tata  kalimat dalam  suatu  konteks  bahasa  yang  diguna- kan  perundang-undang  dalam  merumuskan peraturan perundang-undangan tertentu.
Sebagai  konsumen  sudah  seharusnya masyarakat  ebih  memperhatikan  hak-hak yang berhak masyarakat dapatkan dan man- faatkan  ketika  terjadi  sesuatu  yang  mem- buat  masyarakat  sebagai  konsumen  merasa dirugikan,  namun  tidak  sedikit  dari  masya- rakat yang masih tidak memperhatikan hak- hak  serta  hal-hal  yang  mungkin  saja  dapat merugikan  pihak  konsumen  tersebut.  Kon- sumen  yang  merasa  dirugikan  dapat  meng- gugat  pihak  pelaku  usaha  melalui  penga- dilan  maupun  diluar  pengadilan,  dijelaskan dalam  Pasal  45  Ayat  (1)  yaitu  setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  ber- tugas  menyelesaikan  suatu  sengketa  antara
konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui peradilan  yang  berada  di  lingkungan  pera- dilan umum. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan  ini  mengacu  pada  ketentuan tentang  peradilan  umum  yang  berlaku dengan memperhatikan ke-tentuan Pasal 45.
Penyelesaian sengketa melalui pengadi- lan  ini memiliki  sanksi  pidana  sesuai  Pasal 61  UUPK  yang  menentukan  bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Pelaku usaha  yang  dimaksud  pada  Pasal  61  yaitu pelaku  usaha  yang  melanggar  ketenuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8, Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal  13  ayat  (2),  Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,  huruf  e,  ayat  (2)  dan  pasal  18  dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun  tau  pidana  denda  paling  banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
Apabila  para  pihak  memilih  penye- lesaian  sengketa  diluar  pengadilan  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  47  UUPK  yang menjeaskan  bahwa  penyelesaian  sengketa konsumen  di  luar  pengadilan  diselenggara- kan  untuk  mencapai  kesepakatan mengenai bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi  dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak  akan  terjadi  kembali  atau  tidak  akan terulang  kembali  kerugian  yang  diderita oleh  konsumen.  Dijelaskan  dalam  Pasal  1 UUPK maksud dari lembaga-lembaga yang bisa  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  untuk menyelesaikan  sengketa.  Lembaga  diluar
pengadilan  yang  berada  saat  ini  adalah Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK),  aturan  yang  mengaur  tentang BPSK  sendiri  diatur  dalam  UUPK  pada BAB  XI,  tujuan  dibentuknya  BPSK  ini untuk menjadi pilihan bagi konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa diluar penga- dilan.  Seperti  yang  tertuang  pada  Pasal  49 Ayat  (1)  yaitu  pemerintah  membentuk badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  di Daerah  tingkat  II  untuk  penyelesaian  seng- keta konsumen di luar pengadilan.
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsu- men  (BPSK)  untuk  penyelesaian  sengketa konsumen di luar pengadilan yaitu dapat di- lakukan  secara  cepat,  murah  dan  mudah karena  Undang-Undang  menentukan  dalam tenggang  waktu  21  hari  kerja,  BPSK  wajib memberikan putusannya. Penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  melalui  BPSK bukan  merupakan  suatu  keharusan  yang ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya memilih  menyelesaikan  sengketa  melalui lembaga  peradilan.  Tetapi  hasil  putusan BPSK  cukup  memberikan  efek  jera  bagi para  pelaku  usaha  yang  tidak  mempunyai itikad  baik  karena  putusan  tersebut  dapat dijadikannya buktipermulaan bagi penyidik, dan dalam hal ini berarti tidak menghilang- kan  ketentuan  pidana  menurut  perundang- undangan yang berlaku. 11
11 Gunawan  Widjaja,  Ahmad  Yani, Hukum  Tentang Perlindungan  Konsumen. (Bandung  :  Gramedia Pustaka), hlm. 73
Pada bidang jasa parkir, secara implisit para  pihak  bersepakat  untuk  melakukan perjanjian  parkir  ketika  konsumen  me- nerima  penawaran  dari  jasa  pengelola parkir  dan  konsumen  menerima  karcis parkir  yang  diterima  oleh  konsumen merupakan  sebagai  bukti  bahwa  telah terjadinya  perjanjian  parkir,  mengingat bahwa  perjanjiannya  tidak  dalam  bentuk tertulis  yang  ditandatangani  oleh  para pihak.  Hubungan  hukum  antara  pihak pengelola jasa parkir dengan konsumen jasa parkir  pada  dasarnya  disebut  konsumen adalah hubungan hukum penitipan barang.
Perjanjian  penitipan  barang  dalam KUH  Perdata  diatur  mulai  dari  Pasal  1695 sampai  Pasal  1729.  Sedangkan  Pasal  1694 menegaskan  bahwa  penitipan    merupakan terjadi  apabila  seorang  menerima  suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia  juga  akan  menyimpannya  dan  mengem- balikannya  dengan  wujud  asalnya.  Pasal 1969 ayat (1) menegaskan bahwa, penitipan barang  itu  sejatinya  dianggap  telah  dibuat dengan  cuma-cuma jika tidak  diperjanjikan dengan  sebaliknya.  Pasal  1706  KUH Perdata menegaskan bahwa, pada penerima titipan  wajib  memelihara  barang  titipan  itu dengan  sebaik-baiknya  seperti  memelihara barang-barang  kepunyaannya  sendiri.  Pasal 1707  ketentuan  dalam  pasal  di  atas  ini wajib  diterapkan  secara  lebih  teliti,  antara lain:
1. Jika  penerima  titipan  itu  yang  mula- mula  menawarkan  diri  untuk  menyim- pan barang itu;
2. Jika  ia  meminta  dijanjikan  suatu  upah untu penitipan itu;
3. Jika penitipan itu terjadi terutama untuk kepentingan penerima titipan;
4. Jika  diperjanjikan  secara  eksplisit, bahwa  pihak  penerima  titipan  itu,  ber- tanggungjawab  dengan  semua  kelalaian dalam menyimpan barang titipan itu.
Ketika konsumen  memilih  untuk  me- lakukan  jasa  layanan  parkir,  maka  dapat dilihat  dari  prosedur  pelaksanaan  parkir yaitu  ketika  konsumen  mempunyai  ke- percayaan  kepada  pihak  penyelenggara parkir,  bahwa  akan  menjaga  kendaraannya dengan  baik,  mengembalikannya  dengan keadaan seperti wujud asalnya serta percaya bahwa  barang-barang  yang  ada  di  dalam kendaraan  tidak  akan  hilang  atau  rusak. Kepercayaan  tersebut  diperlukan  oleh seseorang  konsumen  parkir  karena  telah memarkirkan dan menitipkan kendaraannya kepada jasa pengelola layanan parkir.
Antara  pihak  pengelola  jasa  parkir dengan  pihak  pengguna  jasa    perparkiran sudah  terlihat  jelas,  bahwa  hubungan hukumnya  berdasarkan  penjelasan  di  atas, artinya hubungan hukum yang tercipta, saat pengguna  jasa  parkir  dalam  hal  ini  pemilik kendaraan memarkirkan kendaraannya pada petak parkir yang disediakan oleh pengelola
jasa  perparkiran,  maka  dari  situ  terjadilah hubungan hukum. 12
Mengenai  tata  cara  parkir pada  fasilitas parkir  yang  menggunakan  pintu  masuk serta  keluar,  pertama-tama  pada  pintu masuk,  baik  dengan  petugas  atau  dengan pintu  masuk  otomatis,  pengemudi  harus mendapatkan karcis tanda parkir yang men- cantumkan jam tanda masuk dan apabila di- perlukan,  petugas  mencatat  nomor  ken- daraan.  Dengan  ataupun  tanpa  juru  parkir, pengemudi memarkirkan kendaraan dengan sesuai  dengan  tata  cara  parkir.  Pada  pintu keluar, petugas harus memeriksa kebenaran karcis  tanda  parkir,  mencatat  lama  parkir, menghitung  tarif  parkir  sesuai  sesuai dengan  ketentuan  serta  menerima  pem- bayaran  parkir  dengan  menyerahkan  karcis bukti pembayaran pada pengemudi.
Sebagian  besar  konsumen  pengguna jasa  parkir  yang  menitipkan  kendaraan dan/atau  aksesoris  pada  pengelola  parkir pasti  mempunyai  hak  dan  kewajiban. Seperti  yang  sudah  diulas  di  atas  Hak  dan kewajiban  ini  timbul  sejak  disetujui  atau adanya  kesepakatan  dari  pihak  pihak  yang mengadakan  perjanjian  tersebut.  Namun untuk penitipan kendaran hak dan kewajiban  itu  mulai  timbul  sejak  diserah- kannya  barang  yang  berbentuk  kendaraan dari pemiliknya kepada pihak yang mengelola parkir tersebut. Adapun hak dari
12 L.J.  Van, Pengantar  Ilmu  Hukum, PT  Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm.41
pemilik  kendaraan  tersebut  yaitu  adalah untuk meminta ganti rugi kepada pengelola parkir  yang  melalaikan  barang  yang dititipkan  yang  menyebabkan  terjadinya kehilangan  atau  kerusakan-kerusakan  pada alat-alat  perlengkapan  dari  kendaraan  yang dititipkan.  Pengertian  kerugian  menurut Nieuwenhuis,  adalah  berkurangnya  harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh  perbuatan  (melakukan  atau  mem- biarkan)  yang  melanggar  norma  oleh  pihak lain. Kerugian yang telah diderita seseorang secara  garis  besar  dapat  dibagi  atas  dua bagian,  yaitu  kerugian  yang  menimpa  diri dan  kerugian  yang  menimpa  harta  benda seseorang. Sedangkan kerugian harta benda sendiri  dapat  berupa  kerugian  nyata  yang dialami  serta  kehilangan  keuntungan  yang diharapkan.

## KESIMPULAN
1. Klausula  Eksonerasi  yang  biasanya  di-
muat  dalam  perjanjian  sebagai  klausula tambahan  atas  unsur  esensial  dari  suatu perjanjian  pada  umumnya  ditemukan dalam  perjanjian  baku.  Klausula  baku menjadi  tidak  patut  ketika  kedudukan para  pihak  menjadi  tidak  seimbang karena  pada  dasarnya,  suatu  perjanjian adalah  sah  apabila  menganut  asas konsensualisme,  disepakati  oleh  kedua belah  pihak  dan  mengikat  kedua  belah pihak  yang  membuat  perjanjian  tersebut
sebagai undang-undang. Oleh karena itu, keabsahan  klausula  baku  yang  mengan- dung  klausula  eksonerasi  menjadi  batal demi hukum dan dilarang oleh hukum.
2. Pemberlakuan  perjanjian  baku  dalam praktik  kehidupan  ekonomi  sehari-hari sudah  merupakan  suatu  prasarana  bagi para  pelaku  usaha  yang  benar-benar memperhatikan  syarat-syarat  dan  ke- tentuan tentang pemberlakuan perjanjian baku  dalam  masyarakat  sebagaimana diatur  dalam  undang-undang,  khususnya Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen.  Pemerintah sebagai  eksekutif  kiranya  dapat  me- lakukan  pengawasan  dan  pembinaan terhadap  para  pelaku  usaha  yang memberlakukan  perjanjian  baku  dalam mendistribusikan  produk  barang  dan/ atau  jasa  yang  dihasilkan  sehingga  hak dan  kepentingan  konsumen  tidak  di- rugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Gunawan  Widjaja,  Ahmad  Yani, Hukum Tentang  Perlindungan  Konsumen. Bandung : Gramedia Pustaka,
Hardijan Rusli, “ Metode  Penelitian  Hukum
Normatif: Bagaimana?”, Law
Review  Fakultas  Hukum  Universitas
Pelita  Harapan,  Volume  V   No.  3 Tahun 2006
L.J.  Van, Pengantar  Ilmu  Hukum ;  PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001
Mariam Darus Badrulzaman, Sistem Hukum
Benda Nasional , Bandung: Alumni,1994,
Ni  Putu  Januaryanti  Pande, “Perlindunga Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Denpasar ”. Jurnal Magister  Hukum  Udayana.  Vol.  06
No. 1, Mei 2017,
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum:
Edisi  Revisi,  Kencana,  Cetakan  ke- 13, Jakarta, 2017
Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, Bagian  Pertama,  UII Press, Yogyakarta, 2013. Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum, Konsumen  dan  Masyarakat,  Sebuah Bunga Rampai, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2015,
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,
Penelitian  Hukum  Normatif    Suatu Tinjauan  Singkat ,  Cetakan  ke  –  11, PT  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2009
Sriwati,  Perlindungan  Hukum Bagi  Para Pihak Dalam Perjanjian Baku, Yustika, Vol. III No. 2 Desember 2019

## Perundang-undangan
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Undang-Undang Republik
Indonesia
Nomor    8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Hikmah  Kurniati adalah  mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum,
Universitas Narotama, Surabaya