## PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA INFRASTRUKTUR NEGARA BERKEMBANG

## Adiella Yankie Lubis
Universitas Persada Indonesia Y. A. I. yankie.lubis@gmail.com
Diajukan: 23-10-2017; Direview: 24-10-2017;  Diterima: 18-12-2017;

## Abstract
Information and communication technologies grow together and both mutually affect each other, a perspective of life which have a direct impact on others is culture. In this literature-based study, we will look at the implications of the statement, to make it clear, the researchers will divide this research into three main chapters. Namely e-government,  the  role  of  communication  technology,  and  its  application.Researchers  use  international-scale journals that raise the issue of the use of communication technology in infrastructure. The discussion in this study shows the diverse uses of information and communication technologies in various countries such as Sri Lanka and Bangladesh, along with the effectiveness of such usages to the regulation in the use of information and communication technology, as well as the use of Hebrew as the global language on the internet that has been decentralized by the use of language by individual countries, such as the Arabic language in the coding system webview in the country of Saudi Arabia.
Keywords: Communication Technology, Infrastructure, Developing Country

## Abstrak
Teknologi informasi dan komunikasi tumbuh bersamaan dan keduanya saling berdampak satu sama lain, satu perspektif kehidupan yang memiliki dampak langsung terhadap orang lain juga adalah budaya. Dalam penelitian berbasis literatur ini, kita akan melihat implikasi dari pernyataan tersebut, untuk membuatnya jelas, peneliti akan membagi penelitian ini menjadi tiga bab utama. Yaitu e-government , peran teknologi komunikasi, dan aplikasinya. Peneliti menggunakan jurnal-jurnal berskala internasional yang mengangkat isu penggunaan teknologi komunikasi dalam infrastruktur. Diskusi dalam penelitian ini memperlihatkan ragam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai negara seperti Sri Lanka dan Bangladesh, beserta dengan bahasan keefektifan penggunaan tersebut hingga regulasi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta penggunaan bahasa Ibrani sebagai bahasa global dalam internet yang mulai ter-desentralisasi oleh penggunaan bahasa oleh masing-masing negara, seperti bahasa arab dalam coding sistem webview di negara Arab Saudi.
Kata Kunci: Teknologi Komunikasi, Infrastruktur, Negara Berkembang
PENDAHULUAN K omunikasi sangat penting untuk pengembangan  setiap  negara,  seperti yang dikemukakan oleh Bucur dan Petra (2011) bahwa komunikasi memiliki peran penting untuk pengakuan, pengendalian, penyelesaian dan pengendalian pemeliharaan. Keempat peran yang disebutkan adalah fungsi media massa, dan sebagai media  massa  adalah  alat  untuk  pengembangan, yang  dimaksudkan  dalam  hal  ini  adalah
sebagai  alat  yang  digunakan  pemerintah  untuk berkomunikasi dengan orang-orang di negara yang terlibat.Kita  dapat  melihat  dari  sudut  pandang teori jarum suntik, di mana khalayak (dalam hal ini rakyat)  bersifat  pasif  dan  diasumsikan  menerima informasi  yang  disuntikkan  oleh  media  massa. Sudut  pandang  ini  bagaimanapun  juga  adalah sudut  pandang  pemerintah,  di  mana  komunikasi politik  biasanya  berjalan  satu  arah.  Jenis komunikasi  inilah  yang  diterapkan  pemerintah
untuk menyelesaikan pembangunan di negara yang terkait,  tapi  bagaimana  dengan  organisasi  non- pemerintah? Apakah mereka menyiratkan metode komunikasi yang sama untuk berpartisipasi dalam pengembangan?
Teknologi  informasi  dan  komunikasi  tumbuh bersamaan  dan  keduanya  saling  berdampak  satu sama lain, satu perspektif kehidupan yang memiliki dampak langsung terhadap orang lain juga adalah budaya.  Ketiga  faktor  tersebut  menyiratkan  dan mempengaruhi  satu  sama  lain.  Dalam  penelitian berbasis  literatur  ini,  kita  akan  melihat  implikasi dari pernyataan tersebut, untuk membuatnya jelas, peneliti akan membagi penelitian ini menjadi tiga bab  utama.  Yaitu e-government ,  peran  teknologi komunikasi, dan aplikasinya.

## LITERATUR DAN METODOLOGI
Penelitian  ini  merupakan  kajian  literatur, dimana  peneliti  akan  menelaah  tema  teknologi komunikasi  dalam  infrastruktur  pemerintahan melalui  penelitian-penelitian  yang  sudah  pernah dilakukan sebelumnya. Robinson dan Reed (1998: 58)  mendefinisikan literature  review sebagai “ a  systematic  search  of  published  work  to  find out  what  is  already  known  about  the  intended research topic ”. Atas pengertian tersebut, peneliti menggunakan jurnal-jurnal berskala internasional yang  mengangkat  isu  penggunaan  teknologi komunikasi dalam infrastruktur. Leedy (1989: 66) mencatat bahwa semakin lebih pengetahuan Anda (mengenai suatu topik), semakin baik Anda akan dapat  memahami  masalah Anda. Tujuan  tinjauan pustaka  tidak  hanya  untuk  mengidentifikasi  dan menganalisis semua informasi yang ditulis tentang sebuah  topik,  namun  juga  untuk  mendapatkan wawasan  dan  pemahaman  tentang  masalah  yang dihadapi.
Penelitian  yang  menjadi  referensi  dalam kajian  ini  tidak  terfokus  pada  satu  paradigma, tetapi  mengambil  paradigma  positivistik  hingga kritis  yang  bertemakan  penggunaan  teknologi komunikasi  dan  informasi  dalam  infrastruktur. Adopsi  dalam  ragam  paradigma  dilakukan  agar mendapat  pandangan  luas  dalam  penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi,  khususnya dalam sebuah negara.

## TEMUAN DAN DISKUSI
Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dengan mengkaji jurnal-jurnal yang dilakukan dalam penggunaan teknologi komunikasi pada  sebuah  infrastruktur,  peneliti  membagi temuan menjadi tiga tema besar untuk kemudian dilakukan  kajian  mendalam  akan  masing-masing tema tersebut, yaitu e-government , peran teknologi komunikasi, dan aplikasinya.
Rakyat menuntut agar pemerintah menggunakan teknologi  komunikasi  sebagai  bentuk  layanan mereka.  Kebutuhan  ini  telah  dinyatakan  oleh Haseena  dan  Ragel  pada  tahun  2015,  di  mana mereka  berpendapat  bahwa  teknologi  informasi telah mengubah organisasi, bisnis, dan masyarakat selama  bertahun-tahun.  Bukti  paling  kuat  yang ada  adalah E-Commerce ,  melalui  perubahan itu  (dari  perdagangan  konvensional  hingga e-commerce )  dari  sektor  swasta,  orang-orang mulai menyadari bahwa tidak hanya sektor swasta yang  dapat  menyediakan  layanan  bisnis  melalui teknologi  informasi,  namun  pemerintah  juga harus  melakukan  hal  yang  sama.Tapi  tentu  saja, selain  kesiapan  pemerintah,  kebijakan  kebijakan teknologi  informasi  dan  komunikasi  merupakan hal  lain  yang  harus  kita  abaikan.  Bab  ini  akan dibagi  menjadi  dua  bab  yang  akan  membahas kesiapan dan kebijakan di sub-bab yang terpisah.
Ibrahim  dalam  Haseena  dan  Ragel  (2015) menyatakan  bahwa  teknologi  informasi  dan komunikasi  telah  menjadi  faktor  yang  semakin penting  dalam  proses  pembangunan  bangsa- bangsa. Hambatan utama dapat ditemukan dalam adopsi  dan  penyebaran  layanan E-Government tergantung pada kesiapan sebuah negara dalam hal infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan  keefektifan  penggunaan  teknologi  tersebut. Mengenai  pernyataan  ini,  tentu  saja  jika  kita melihat  negara  yang  maju  sepenuhnya  seperti dalam  “negara  adikuasa”,  tidak  ada  pertanyaan bahwa Amerika Serikat dapat menjadi contoh yang tepat,  seperti  yang  terlihat  pada  tabel  di  bawah. Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa bahkan dalam pemilihan presiden, Obama memberi contoh bagaimana  teknologi  informasi  dan  komunikasi dapat  menjadi  senjata  kampanye  politik  yang
sempurna,  dan  dia  berhasil  menerapkan  TIK sebagai  alat  politiknya  dalam  memenangkan  5 tahun periode jabatannya. Tapi bagaimana dengan negara berkembang? Dapatkah negara berkembang menerapkan sistem yang sama?
Haseena  dan  Ragel  memiliki  jawaban  atas pertanyaan  tersebut,  mereka  menerapkan kesiapan pemerintah di Sri Lanka. Mengacu pada Wackwellagamage  (2007)  bahwa  EGR  dari  Sri Lanka  untuk  aplikasi E-Government berdasarkan E-Government Readiness (EGR) dari survei global Perserikatan  Bangsa-Bangsa  adalah  0,4357  pada tahun 2012. Ini lebih tinggi dari pada India namun lebih  rendah  dari  pada  negara-negara  yang  telah menerapkan  konsep  sistem E-Goverment .  Indeks EGR adalah indikator komposit dari indeks ukuran online (indikator  untuk  menilai  kemampuan pemerintah  untuk  menggunakan E-Government secara efektif berdasarkan kehadiran online -nya).
Tabel 1. EGR Index Countries E-Government Readiness Index United States 0.8687 Australia 0.8390 Singapore 0.8474 Sri Lanka 0.4357 India 0.3829 (Haseena and Ragel, 2015: 19)
Baik  data  yang  dikumpulkan  dan  diskusi menunjukkan  bahwa  EGR  berada  pada  tingkat moderat  di  sekretariat  divisi  di  distrik  Batticaloa karena  EGR  bergantung  pada  kelima  variabel tersebut.  Jadi,  untuk  meningkatkan  tingkat kesiapan,  semua  hambatan  dan  kekurangan  yang terkait dengan kelima variabel harus dikoreksi dan rekomendasinya  harus  diikuti.Strategi  Teknologi informasi  dan  komunikasi  dinilai  efektif  oleh Haseena  dan  Ragel,  dan  tingkat  rata-rata  sangat dekat  dengan  tingkat  sedang.  Faktor  utama  yang efektif dan sangat berkontribusi terhadap strategi Teknologi  informasi  dan  komunikasi  adalah dukungan  kepemimpinan  yang  efektif.  Program E-Government  berada  pada  tingkat  yang  efisien,
sementara hanya di beberapa divisi, jaringan LGN tidak  terkait  dengan  divisi  lain. Akses  pengguna telah memberi kontribusi pada EGR pada tingkat yang sangat tinggi daripada empat variabel lainnya, karena ada jalur akses yang dikembangkan dengan baik yang tersedia. (Haseena dan Ragel, 2015: 30) Kebijakan informasi selalu merupakan subjudul penting  dalam  strategi  Teknologi  informasi  dan komunikasi umum yang memfasilitasi pengetahuan dan pembelajaran. M. S. Mohamed dkk mengacu pada  Undang-Undang  (2000)  yang  menyatakan bahwa  gagasan  kebijakan  informasi  dimulai pada  1990-an.  Keberhasilannya  bergantung  pada partisipasi berbagai sektor yang bertanggung jawab atas sumber daya dan penggunaannya. Kebijakan Teknologi  informasi  dan  komunikasi  terlalu penting untuk kemajuan pembangunan yang harus ditinggalkan agar satu organisasi merumuskannya. Oleh karena itu, partisipasi LSM, masyarakat dan lembaga  internasional,  selain  pemerintah,  dalam pembentukan  kebijakan  Teknologi  informasi dan  komunikasi  sangat  penting.  Konglomerasi berbagai  sektor  untuk  merumuskan  kebijakan memungkinkan  penyatuan  sinergi  berbagai pengalaman,  pengetahuan  dan  praktik  yang  baik untuk dimasukkan ke dalam kebijakan tersebut.
MS  Mohamed  dan  kawan-kawan  melakukan penelitian  tentang  kebijakan  teknologi  informasi yang  mencari  pengujian  hipotesis  bahwa perencanaan Teknologi informasi dan komunikasi tidak  penting  untuk  memanfaatkan  pengetahuan pembangunan,  dan  hasil  utamanya  menunjukkan bahwa  karena  keterbatasan  biaya,  waktu  dan jarak,  Infrastruktur  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  Terpadu  ( Integrated  Information and Communication Technologies Infrastructure ) IICTI) memimpin sebagai kendaraan komunikasi di  arena  pengembangan  internasional  sejauh pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan  secara  efektif  tanpanya.  Rupanya, IICTI  secara  dramatis  meningkatkan  jumlah informasi  yang  tersedia  untuk  proses  pembuatan keputusan pembangunan berkelanjutan.
Selain  itu,  IICTI  membuka  peluang  baru melalui  peningkatan  komunikasi,  transparansi dan  kedekatan.  Namun,  IICTI  menghasilkan tantangan  baru  seperti overload informasi  dan
de-kontekstualisasi  dalam  pengetahuan,  yaitu pengenceran  pengetahuan.Kerjasama  global  dan komunikasi sosial sangat penting untuk perumusan kebijakan, implementasi dan perbaikan. Kebijakan Teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  tidak mempertimbangkan  masukan  masyarakat  dan antar  organisasi  kemungkinan  akan  gagal.  Salah satu  cara  penting  untuk  memenuhi  persyaratan semacam itu adalah dengan membentuk kelompok kerja  tematik  yang  terdistribusi  secara  geografis yang relevan dengan empat faktor penting. Lebih khusus  lagi,  perumusan  kebijakan  Teknologi informasi  dan  komunikasi  harus  memiliki  peran tertier iungens untuk para manajer ICT, pembuat kebijakan,  praktisi  KM,  masyarakat  lokal  dan organisasi  regional  untuk  bekerja  dan  berpikir bersama. (Mohamed dkk, 2010: 237) Sementara  di  Tanzania,  pemerintah  telah memeluk e-governance sebagai  kekuatan pendorong utama untuk mempromosikan transaksi bisnis yang lebih efisien dan efektif di departemen pemerintah,  terutama  dalam  prosedur  keuangan, dan  juga  dalam  membuat  “mesin  pemerintah” lebih transparan kepada publik (Kamatula, 2012: 55).  Mengikuti  kemajuan  teknologi  yang  pesat sejak akhir abad ke-20, banyak konvergensi dalam konten, komputasi, telekomunikasi dan penyiaran telah terjadi. Sebagai hasil dari semua perubahan dramatis ini, rezim hukum dan peraturan di seluruh dunia  harus  disesuaikan  atau  diciptakan  kembali untuk  mengasimilasi  peluang  baru  ini  dan  untuk membela  diri  melawan  ancaman  baru,  termasuk perbedaan digital.
Pemerintah Tanzania melihat perlunya kerangka kebijakan yang melaluinya mekanisme koordinasi dan strategi yang harmonis dapat dikembangkan. Oleh  karena  itu,  kebijakan  tersebut  dirancang untuk  memungkinkan  sektor-sektor  seperti telekomunikasi,  informasi  dan  penyiaran  bekerja sama, sehingga dapat memberdayakan sektor lain, seperti  pendidikan,  kesehatan,  pemerintahan  dan pertanian,  melalui  pengembangan  dan  penerapan sistem  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang sesuai  (Kamatula,  2012:  64).Atas  dasar  tersebut, kamatula  kemudian  menjelaskan  perkembangan kebijakan  di  Tanzania,  ia  menyatakan  bahwa “kebijakan  Teknologi  informasi  dan  komunikasi
nasional mengatur prioritas, sasaran dan sasaran, yang ditujukan untuk mengintegrasikan Teknologi informasi dan komunikasi dan memperbaiki standar dan kualitas hidup orang-orang Tanzania, dengan tujuan  tambahan  untuk  menciptakan  masyarakat yang  berpengetahuan  luas,  dan  mempromosikan partisipasi  yang  lebih  luas  dalam  masyarakat informasi global” (Kamatula, 2012: 64).
Dalam  bab  ini  kita  akan  membahas  tentang inti  infrastruktur,  itu  adalah  peran  teknologi komunikasi  itu  sendiri.  Kita  dapat  melihat pentingnya  Teknologi  informasi  dan  komunikasi di  mana-mana,  namun  sektor  infrastruktur  yang paling  penting  adalah  departemen  kesehatan. Berdasarkan pernyataan tersebut kita akan melihat peran  Teknologi  informasi  dan  komunikasi  di dinas  kesehatan  suatu  infrastruktur.  Kedua,  kita bisa  melihat  bahwa  bahasa  merupakan  faktor utama keberhasilan sebuah infrastruktur, dari situ kita  bisa  membahas  tentang  bahasa  Teknologi informasi  dan  komunikasi  itu  sendiri.  Kedua pembahasan  ini  didasarkan  pada  penelitian  yang telah dilakukan sebelumnya.
Meskipun  ada  peningkatan  kesehatan  yang substansial  dalam  beberapa  tahun  terakhir, Bangladesh  menghadapi  beberapa  tantangan, termasuk  akses  layanan  kesehatan  yang  terbatas dan  tidak  adil,  kurangnya  sumber  daya  yang memadai untuk memenuhi tuntutan populasi dan meningkatnya  beban  penyakit  tidak  menular. Tentu  saja  kita  dapat  meramalkan  masalah  ini diimplementasikan  di  negara  maju  dan  melihat peran ICT dalam perkembangannya, namun untuk melihat  masalah  sebenarnya,  kita  harus  melihat di  mana  masalah  kesehatan  masih  dalam  bentuk yang belum dikembangkan. Contoh ini mengarah ke  Bangladesh,  di  mana  teknologi  informasi  dan komunikasi  -  seperti  sistem  informasi  kesehatan, perangkat mobile untuk  mendukung  sistem kesehatan  ( mHealth )  dan  layanan telemedicine -  dapat  berkontribusi  pada  perbaikan  sistem kesehatan  di  negara-negara  berkembang.  Di sub  bab  ini  peneliti  menjelaskan  implementasi kebijakan eHealth di  Bangladesh  berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sheik Mohammed Shariful  Islama  &  Reshman  Tabassumb  pada tahun  2015.  Pertanyaan  utamanya  adalah
bagaimana  TIK  menyiratkan  masalah  kesehatan di  Bangladesh?  Penelitian  ini  memberi  kita  tiga jawaban  utama,  meskipun  berhasil  menerapkan teknologi informasi dan komunikasi kesehatan di Bangladesh, tantangan masih ada - seperti masalah teknis, definisi layanan dan standar lintas organisasi dan  kelayakan  finansial.;  Standar  umum  untuk teknologi  informasi  dan  komunikasi  kesehatan diperlukan  untuk  memfasilitasi  pengelolaan  data dan berbagi antar database yang berbeda.; Sektor swasta tidak termasuk dalam pelaksanaan program eHealth nasional dan oleh karena itu catatan medis dari sektor ini belum terintegrasi dengan database kesehatan  nasional.  (Islam  &  Tabassum,  2015: 807). Penerapan teknologi informasi dan komunikasi disini dinilai cukup berhasil, namun pengembangan sistem  informasi  kesehatan  terpadu  merupakan proses yang kompleks dan mahal. Dokter, manajer, pembuat  kebijakan  dan  periset  perlu  mendapat informasi  lebih  baik  mengenai  sistem eHealth , sehingga  potensi  teknologi  baru  dapat  terwujud. Teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang inovatif untuk kesehatan dapat memperkuat sistem kesehatan  dengan  memberikan  layanan  kepada orang-orang  yang  kurang  terlayani  di  rangkaian sumber  daya  yang  miskin,  membantu  mencapai cakupan  kesehatan  universal  di  Bangladesh  dan juga  di  negara-negara  berkembang  lainnya.Di sekitar  800  rumah  sakit  umum,  papan  display terpasang yang menjelaskan bagaimana mengirim keluhan tentang kualitas layanan atau saran untuk peningkatan  layanan  ke  nomor  telepon  seluler (Islam  &  Tabassum,  2015:  807).  Pemerintah memasang  mesin  absensi  biometrik  jarak  jauh di  semua  rumah  sakit  upazila  dan  distrik  dan  di beberapa  rumah  sakit  tersier  untuk  memperbaiki kehadiran staf di kantor. Mesin berbiaya rendah ini dapat melacak kehadiran dari kantor pusat dengan menggunakan perangkat lunak yang dikembangkan secara lokal.
Pada  tahun  2014,  98  juta  catatan  kesehatan elektronik individu dihasilkan dari daerah pedesaan di  Bangladesh,  yang  akan  berkontribusi  pada daftar  populasi  untuk  catatan  kesehatan  bersama seumur  hidup  (Islam  &  Tabassum,  2015:  807). Pemerintah  telah  memulai  program  kemitraan
dengan  organisasi  pembangunan  dan  swasta untuk menerapkan layanan eHealth yang berbeda. Misalnya,  proyek  Mobile  Alliance  for  Maternal Action  oleh  pemerintah  dan  D.Net,  sebuah organisasi  pembangunan,  memberikan  informasi untuk  wanita  hamil  serta  saran  untuk  ibu  baru tentang cara merawat bayi dan anak mereka yang baru  lahir.  Bekerja  sama  dengan  Johns  Hopkins Bloomberg  School  of  Public  Health,  proyek mCare  dan  mTikka  melacak  perawatan  antenatal dan  imunisasi  masa  kanak-kanak.Meskipun  ada intervensi  percontohan  awal  dan  keberhasilan penerapan  beberapa  proyek  kesehatan  berskala kecil  yang  menggunakan  teknologi  informasi, kemajuan dalam mengadopsi strategi kesehatan di Bangladesh agak lamban dan tidak memiliki data kuat  mengenai  efektivitas  dan  efektivitas  biaya yang  dapat  memberikan  bukti  peningkatan  skala nasional. tingkat. Informasi yang terkumpul dalam sistem  informasi  kesehatan  mulai  dievaluasi. Sebuah  studi  baru-baru  ini  yang  menilai  potensi intervensi mHealth untuk  diabetes  (islam  dkk dalam Islam & Tabassum, 2015: 807) menunjukkan bahwa pesan telepon seluler dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan diabetes.
Dalam sub bab ini kita akan membahas bahasa global  yang  digunakan  di  internet  sebagai  alat global,  pembahasannya  akan  mengacu  pada penelitian yang dilakukan oleh Nicholas A. John pada  tahun  2013,  yang  secara  khusus  membahas tentang penggunaan bahasa Ibrani sebagai bahasa utama yang digunakan di internet sebagai sebuah bahasa global Penulis mulai dari Januari 2010, di mana Internet  Corporation  for  Assigned  Names and Numbers (ICANN), Badan pengatur terdekat dalam  ranah  penggunaan  internet,  menyatakan bahwa mereka telah menyetujui empat kode top- level domain tingkat internasional (IDN ccTLD). Ini berarti bahwa situs web yang terdaftar di Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, atau Federasi Rusia tidak lagi harus diakhiri dengan .eg, .sa, .ae, atau .ru, masing-masing, namun dapat menerima sufet yang  ditulis  dalam  naskah  asli  negara  tersebut.
(John, 2013: 321) Mengingat bahwa Nama Domain Terternasionalisasi atau Internationalized Domain
Names (IDN) telah diimplementasikan pada tahun
2003,  deklarasi  ini  membuka  jalan  bagi  URL tertentu  untuk  ditulis  seluruhnya  dalam  skrip non-Latin,  sebuah  langkah  yang  telah  digembar- gemborkan, paling tidak oleh ICANN itu sendiri, karena membuat Internet dapat diakses oleh lebih banyak orang di seluruh dunia.Secara teori, orang yang  mengakses  situs  yang  terdaftar  di  keempat negara  tersebut  sekarang  dapat  menjelajahi  web sambil mengetik hanya dalam naskah bahasa ibu mereka. Perkembangan yang tidak diragukan lagi penting ini dapat dilihat sebagai puncak (setidaknya untuk saat ini) usaha lama untuk membuat Internet multibahasa. (John, 2013: 321) Pada  artikel  ini,  temuan  inversi  infrastruktur Internet  multibahasa  telah  digunakan  untuk berkontribusi pada perdebatan tentang globalisasi secara umum dan implikasinya terhadap pelestarian bahasa pada khususnya. Menggunakan bahasa Ibrani sebagai studi kasus yang dapat digeneralisasikan, kita  telah  melihat  peran  penting  yang  dimainkan oleh  perusahaan  teknologi  global  terkemuka dalam mengembangkan dan membedakan bahasa Ibrani  dan  Unicode  logis  sebagai  solusi  untuk bahasa yang ditulis dari kanan ke kiri dan dengan alfabet  non-Latin.  (John,  2013:  333).  Disini  kita bisa membahas bahwa apa yang dinyatakan oleh penulis adalah sejarah yang berhubungan dengan alasan mengapa bahasa Ibrani digunakan sebagai bahasa  global-bahasa  internet. Yaitu  alfabet  latin yang  beralur  dari  kiri  ke  kanan,  dimulai  sebagai perusahaan  teknologi  swasta  yang  menggunakan bahasa untuk mengembangkan sistemnya. Seiring berkembangnya  perusahaan,  bahasa  tersebut menjadi bahasa utama yang digunakan. Sehingga mempengaruhi pengguna layanan perusahaan itu. Seiring  perusahaan  terkemuka go  global ,  maka lahirlah bahasa Ibrani sebagai bahasa globalnya. Peran  yang  dimainkan  oleh  perusahaan multinasional  Barat  ini  masuk  ke  dalam pembacaan  kita  tentang  tempat Unicode dalam perdebatan  mengenai  globalisasi  dan  bahaya bahasa.  Teknologi  komunikasi  yang  dimediasi oleh  komputer  kontemporer  dapat  dipandang sebagai situs penting untuk penelitian tidak hanya dengan hak mereka sendiri, tetapi juga, dan yang penting, karena hubungan kekuatan yang mereka lakukan  bertentangan  dengan  perdebatan  teoritis
di  lapangan  yang  sedang  dipelajari  -  di  sinilah berkembangnya  Internet  multi-bahasa.  (John, 2013:  333).  Jadi,  kita  bisa  berpendapat  bahwa bahasa  dalam  teknologi  komunikasi  adalah  alat utama  untuk  pembangunan  infrastruktur,  jika sebuah sistem dimaksudkan untuk berjalan secara global, maka sistem yang harus dilakukan adalah menyesuaikan diri dengan bahasa global.
Dalam  bab  terakhir  ini,  kita  akan  membahas aplikasi  teknologi  informasi  dan  komunikasi. Secara  khusus,  Peneliti  akan  mengacu  pada  tiga penelitian, satu akan membahas tentang peran TIK di lingkungan domestik, dan yang lainnya adalah membahas  tentang  pembangunan  berkelanjutan. Karena  kedua  diskusi  adalah  isu  utama  tentang infrastruktur  yang  dimulai  dari  pengembangan wilayah  dalam  negeri  menuju  situasi  yang lebih  maju,  yaitu  pembangunan  berkelanjutan. Sementara  penelitian  ketiga  akan  membahas mengenai  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komunikasi  dalam  pengurangan  kemiskinan  di lingkungan urban.
Bagaimana  pengaruh  teknologi  informasi  dan komunikasi  di  lingkungan  rumah  tangga?  Dari pertanyaan sederhana ini muncul, sebuah penelitian telah  dilakukan  kembali  pada  tahun  2014  oleh Ley dan rekan-rekannya secara khusus membahas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan domestik dalam jangka waktu lama.Fokus khusus perhatian (Cesar et al., 2009) telah menjadi layar kedua (misalnya smartphone dan tablet ). Perangkat ini dapat digunakan untuk mengambil konten hasil personalisasi  dan  berinteraksi  dengan  orang  lain, misalnya untuk mengejar ketinggalan di program TV  atau  untuk  berkomunikasi  dengan  orang  lain melalui instant  messenger .  Namun  pada  saat yang sama, opsi baru ini juga berkorelasi dengan penggunaan  tunggal  perangkat  berdasarkan penggunaan  bersama  perangkat,  menimbulkan pertanyaan  mengenai  kepemilikan  dan  privasi. Aspek  personalisasi,  keamanan  dan  privasi  di lingkungan televisi interaktif (iTV) saling terkait satu sama lain dan perlu ditangani dengan hati-hati (Bernhaupt et al., 2010).
Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ley dkk menunjukkan bagaimana orang menggunakan
perangkat  multimedia  saat  ini  di  lingkungan domestik  mereka,  bagaimana  teknologi  tepat waktu mereka sesuai dengan rutinitas sehari-hari mereka  dan  bagaimana  teknologi  mempengaruhi dan  mengubah  rutinitas  tersebut.  Seperti  yang dijelaskan, bahwa “Kami telah melihat perubahan peran  perangkat  dalam  proses  konsumsi  dan peluang  penggunaan  fleksibel  mereka,  fenomena sosial yang sesuai dan persepsi individu pengguna tentang  perubahan  melalui  intervensi  teknologi baru” (Ley dkk, 2013: 819) Ini menunjukkan bahwa pemahaman mendalam tentang bagaimana pengguna menerapkan teknologi baru  dan  bagaimana  mengintegrasikannya ke  dalam  rutinitas  harian  mereka  membantu merancang  sistem  yang  bermanfaat.  Penelitian sebelumnya telah meneliti pola penggunaan teknik (O’Brien et al., 1999) dan sifat komunikasi antara anggota  rumah  tangga  (Crabtree  dan  Rodden 2004).  Penelitian  lain,  seperti  yang  dilakukan oleh Brown dan Barkhuus (2006), telah berfokus pada  praktik  pengguna  dalam  kaitannya  dengan teknologi  permintaan  video.  Perangkat  dan layanan  digunakan  secara  paralel;  baik  dalam referensi  satu  sama  lain  atau  tanpa  koherensi. Pengguna  ‘melompat’  antara  konten  dari  sumber yang  berbeda  dan  antara  layanan  yang  berbeda pada perangkat yang berbeda (Hess et al 2011).
Namun,  studi  ini  menyimpulkan  bahwa perangkat  dan  layanan  baru  disesuaikan  dengan cepat  di  dalam  rumah  tangga  dan  menghasilkan penggunaan media yang lebih baik, lebih fleksibel dan  lebih  nyaman.  Namun  hasil  mereka  juga menunjukkan  bahwa  konsep  saat  ini  melahirkan beberapa isu yang perlu diselidiki dalam penelitian selanjutnya.  Di  satu  sisi,  bahkan  jika  diusulkan sebagai ‘konvergensi’ solusi saat ini, namun tidak didukung pada tingkat optimal, seperti saat beralih antara televisi dan internet di sistem Media Center. Di  sisi  lain,  solusi  lebih  lanjut  perlu  mengatasi kemanfaatannya,  misalnya  dengan  menggunakan layanan  terkait  pada  perangkat  sekunder  yang berada  dalam  jarak  yang  dapat  dicapai  atau pemisahan  penggunaan  bersama  dan  pribadi, contohnya  dengan  menambahkan  konten  hasil personalisasi  pada  perangkat  seluler  dengan  cara yang lebih baik. (Ley et al, 2014: 827).
Media dapat berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan  masalah  lingkungan  dan  juga dampak buruk pada manusia. Masalah lingkungan, yang  mengancam  eksistensi  masa  kini  dan  juga masa depan kemanusiaan, dibawa ke masyarakat oleh media. Beberapa masalah ini benar-benar sepi dan  perlu  difokuskan,  sehingga  orang  bisa  sadar akan  intensitasnya.  Laporan  langsung,  diskusi, fitur  foto  dan  artikel  oleh  para  ahli  membantu menginformasikan  masyarakat  tentang  berbagai aspek masalah perubahan iklim.
Orang  awam  mungkin  tidak  dapat  menilai dampak  dari  banyak  masalah  lingkungan  yang ada di sekitar mereka. Efek dari penipisan lapisan ozon dan efek jangka panjangnya pada pemanasan global, menimbulkan ancaman mencairnya lapisan es di wilayah kutub. Meningkatnya permukaan laut dan  kepunahan  semua  spesies  makhluk  hidup  di bumi tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh semua orang. Jika media mencoba untuk mendidik massa mengenai masalah vital semacam itu, paling tidak, orang-orang  cerdas  dan  berpikiran  benar  akan menyadari  kebutuhan  untuk  mengambil  tindakan pencegahan  dan  mereka  menjadi  peka  terhadap konservasi dan perlindungan sumber daya alam.Kini media cetak, audio, video dan web sudah terbiasa dengan perilaku dan kebutuhan modern. Wartawan harus memiliki komitmen dan keterlibatan total dan bekerja  untuk  kemajuan  masyarakat.  Profesional media harus mempertimbangkan situasi ini dalam semua  kepentingan  dan  pertanggungjawaban sosial  dengan  minat  yang  lebih  besar  untuk melestarikan  bukan  hanya  tradisi,  budaya  dan nilai-nilai  tanah  kuno,  namun  juga  melindungi lingkungan dan ekologi dalam skenario perubahan iklim  dan  mengupayakan  pengembangan  yang berkelanjutan.
Jurnalisme yang bertanggung jawab memerlukan kontribusi sosial yang berguna untuk memperdalam  pemahaman  akan  masalah  dan mendorong pencarian solusi yang bisa diterapkan. Media  bermanfaat  bagi  masyarakat.  Tanggung jawab  sosial  adalah  satu-satunya  kriteria  untuk membedakan jurnalisme dari informasi blogging, disinformasi  atau  agenda.  Dari  semua  masalah sulit  yang  dihadapi  manusia,  perubahan  iklim adalah  yang  paling  terbuka  dan  dengan  dampak
terluas pada semua orang dan dimana-mana. Media memiliki peran penting dan merupakan tanggung jawab penting dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat selama bencana.
Hal  diatas  terkait  erat  dengan  etika  media yang dinilai penting oleh Yadav dan Rani karena media  bebas  melayani  tujuannya  untuk  umum, berlawanan  dengan  kelompok  minat  khusus  atau pengiklan  (Yadav  dan  Rani,  2011:  6).  Informasi yang  dapat  diandalkan  dan  tepat  waktu  yang diberikan  melalui  media  dapat  membantu  orang mengatasi  rasa  takut  dan  fatalisme  selama  dan setelah  keadaan  darurat.  Memang,  ketersediaan informasi  dan  pengetahuan  yang  andal  dan  tepat waktu tentang suatu peristiwa dan kebutuhan yang dihasilkan  membantu  meningkatkan  solidaritas dan  juga  menciptakan  suasana  yang  kondusif bagi  tanggapan  kolektif  untuk  berbagi  tantangan kemanusiaan yang diciptakan oleh bencana. Etika Media,  oleh  karena  itu,  menjadi  aspek  penting dalam pelaporan media selama peristiwa bencana.
Yadav dan Rani membuat klasifikasi reportase dalam  peliputan  bencana  alam,  yaitu  tahap  masa non-bencana  ( non  disaster  phase ),  tahapan sebelum  bencana  ( pre  disaster  phase ),  masa bencana ( during disaster phase ), dan masa setelah bencana  ( post  disaster  phase ).  (Yadav  dan  Rani 2011). Pada tahapan yang pertama, media bekerja mempublikasikan  tindakan  yang  diambil  oleh pemerintah untuk membantu daerah rawan bahaya dan  masyarakat  sebagai  bagian  dari  manajemen risiko bencana. Melaporkan isu-isu yang berkaitan dengan  kebijakan  dan  perundang-undangan bencana,  melakukan  wawancara  dan  menyoroti strategi  mitigasi  bencana,  serta  meningkatkan kapasitas  pemahaman  massa  dengan  menyajikan analisis rinci hasil bencana.
Sementara tiga tahapan yang berkaitan langsung dengan bencana dipaparkan oleh Yadav dan Rani (2011: 6-8) sebagai berikut:Tahap pra-bencana ( pre disaster phase ), dalam fase ini wartawan mendidik masyarakat dengan melaporkan bahaya dan risiko berbagai  bahaya  dan  tindakan  keselamatan  yang harus diadopsi oleh penduduk yang tinggal di zona bahaya.; menciptakan kesadaran dan informasikan prakiraan  ilmiah  tentang  peringatan  dini.; Identifikasi  kesenjangan  dalam  langkah-langkah
kesiapsiagaan  yang  diambil  oleh  pemerintah  dan pelaporan.;  Mengatasi  kesenjangan  selama  fase pra-bencana.;  Menyadarkan  masyarakat  tentang penyebaran  penyakit  menular  dan  pencegahan tindakan yang harus dilakukan jika suatu bencana rawan terjadi.
Tahap  saat  bencana  ( during  disaster  phase ) dengan  menginformasikan  organisasi  bantuan dengan menyoroti kebutuhan semua bencana yang terkena  dampak;  elaporkan  situasi  menyedihkan dari  korban  selamat  dan  meminta  bantuan  dan bantuan  merupakan  prasyarat.;  mengisahkan  dan menyiarkan  berita  tentang  kesejahteraan  rakyat atau  keluarga  yang  terisolasi  dan  terjebak  di daerah  tertentu  (atap,  pohon,  dataran  tinggi  atau pulau dll) dan menarik perhatian pihak berwenang untuk  segera  melakukan  operasi  penyelamatan.; menyebarluaskan  informasi  tentang  apa  yang dilakukan  oleh  kelompok  pemerintah  dan kelompok  bantuan  untuk  menyelamatkan  nyawa dan harta benda orang-orang yang terkena dampak. Rencana  lebih  lanjut,  tindakan  dan  tindakan yang  dirumuskan  oleh  pihak  berwenang  untuk menyelamatkan  nyawa  dan  memberikan  bantuan penting kepada orang-orang yang terkena.
Tahapan setelah bencana ( post disaster phase ). Pada  tahap  akhir,  Wartawan  memperkirakan kerusakan  fisik  dan  ekonomi  yang  disebabkan oleh bencana dan menyajikan gambaran yang jelas mengenai  keseluruhan  situasi.  Berikut  ini  adalah langkah-langkah yang diambil oleh reporter pada fase  pasca  bencana  diantaranya  mengumpulkan informasi dan melaporkan korban dan orang yang selamat di rumah sakit danmelaporkan dari kamp bantuan  dan  menyoroti  persyaratan  minimum untuk bertahan hidup; pelaporan koordinasi otoritas pemerintah, LSM dan masyarakat sipil di daerah bencana.;  untuk  mengatasi  kekhawatiran  korban selamat,  seorang  reporter  membuat  pengaturan untuk  perdebatan  guna  mengembangkan  dan melaksanakan  rencana  dengan  partisipasi  aktif pemangku  kepentingan.;  pemerintah  mungkin tidak  memiliki  cukup  dana  untuk  merespon  dan merekonstruksi setelah terjadinya bencana. Dalam keadaan  seperti  ini,  media  menghimbau  kepada lembaga donor secara global untuk memobilisasi sumber  daya  keuangan,  teknis,  infrastruktur  dan
makanan dan bahan pakaian. Teknologi  berbasis web muncul  sebagai alat  yang  sangat  penting  untuk  perencanaan, komunikasi,  dan  pelatihan  yang  efektif  dalam berbagai  tahap  pengelolaan  bencana.  Ini menyediakan platform bagi orang-orang di seluruh dunia  untuk  bertukar  gagasan,  pengetahuan  dan teknologi.  Ini  membawa  orang  bersama-sama dengan  kepentingan  bersama  terlepas  dari  lokasi geografis.Penggunaan  web  dalam  manajemen bencana  meningkat  saat  menjangkau  ke  setiap sudut  dan  sudut  dunia  dan  semakin  banyak orang  menjadi  online.  Semua  negara  menyadari pentingnya pengembangan infrastruktur informasi yang mampu menopang teknologi mutakhir untuk digunakan  pada  saat  bencana.  Selanjutnya,  ada pergerakan  menuju  globalisasi  jaringan  bencana untuk  memberikan  bantuan  cepat  kepada  setiap korban  bencana,  terlepas  dari  batas  nasional  dan lokasi geografisnya.
Dengan  teknologi  yang  menjadi  lebih  user- friendly,  dan  hemat  biaya  di  India,  Internet  GIS digunakan  untuk  pengelolaan  bencana  (Yadav dan Rani, 2011: 14). Ini digunakan secara efektif jika terjadi bencana karena memberikan informasi langsung  tentang  tingkat  kerusakan,  area  yang terkena  dampak  dan  untuk  mengarahkan  operasi penyelamatan  dan  bantuan.  Di  India,  analisis SWOT  (kekuatan,  keterbatasan,  peluang  dan risikonya)  adalah  GIS  berbasis  Internet  untuk manajemen  bencana.  Peta  dan  informasi  spasial merupakan  komponen  penting  dari  keseluruhan informasi  jika  terjadi  kejadian  bencana  (banjir, gempa bumi, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan  dan  kelaparan).  Oleh  karena  itu  pemetaan dan perolehan informasi spasial menjadi vital bagi upaya  penanggulangan  bencana.  Secara  umum, GIS  digunakan  dalam  bagian  siklus  manajemen bencana  kesiapsiagaan,  respon,  pemulihan  dan mitigasi bencana.
Duncan  W.  Omole  pada  tahun  2013  silam melakukan  penelitian  studi  kasus  tentang pemanfaatan  penggunaan  teknologi  informasi dan  komunikasi  dalam  mengurangi  kemiskinan, penelitiannya  berawal  dari  penggambaran  area kemiskinan  yang  berbanding  dengan  jumlah populasi dengan menyertakan tahun dan prediksi
hingga  tahun  2050,  seperti  yang  tertera  pada gambar 1.
Masalah  perkotaan  dapat  dikategorikan sebagai  ekonomi  (meningkatnya  pengangguran dan  setengah  pengangguran,  membatasi  akses terhadap layanan keuangan dan eksploitasi pasar) dan  sosial  (perumahan  yang  buruk,  kejahatan, layanan  kesehatan  yang  tidak  memuaskan  dan sedikit  kesempatan  pendidikan).  Sementara masalah  ini  menimbulkan  tantangan  yang  tak terkendali di kota-kota ekonomi baru, kepentingan ekonomi  global  yang  meningkat  di  kota  ini  juga telah  digarisbawahi.  Selama  15  tahun  ke  depan, mereka  akan  membentuk  60%  dari  pertumbuhan PDB global dari 10% saat ini (Dobbs et al., dalam Omole,  2013:  86).  Pertumbuhan  eksponensial ini  menawarkan  kesempatan  untuk  mengatasi kemiskinan kumuh mereka.

## Gambar 1. Populasi urban dan rural (omole, 2013: 87)
Teknologi  informasi  dan  komunikasi  sering mengarah  pada  penciptaan  lapangan  kerja. TIK  juga  dapat  memberikan  kesempatan  untuk pengembangan  keterampilan  dan  mengatasi kegagalan  pasar  (Rahman,  2006).  Teknologi informasi  dan  komunikasi  juga  meningkatkan modal  sosial  individu  dengan  memungkinkan dia  untuk  tetap  berhubungan  dengan  jaringan pribadinya (Woolcock & Narayan, 2000).
Secara  keseluruhan,  Teknologi  informasi  dan komunikasi  modern  memberikan  kemungkinan baru  untuk  menciptakan  kekayaan  melalui  ceruk pasar.  Teknologi  informasi  dan  komunikasi dapat  membuka  nilai  keterampilan  lokal  dengan memasarkan  modal  manusia  secara  lokal  dan
global,  misalnya  melalui  pekerjaan outsourcing dan peluang pekerjaan diluar negri.Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  penggunan smartphone dan internet  merupakan  dua  wujud  dari  teknologi informasi  dan  komunikasi  yang  menjanjikan dalam  pengurangan  kemiskinan  di  lingkungan urban.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  beberapa proyek  seperti Mobile  for  Good (M4G)  yang menggunakan smartphone untuk menghubungkan antara  penggunanya  dan  informasi  pekerjaan, atau penggunaan aplikasi Esoko , yang merupakan aplikasi  bisnis  agrikultur  yang  memungkinkan petani  dan  tengkulak  untuk  saling  berbagi informasi  mengenai  produk-produk  agrikultur yang memanfaatkan internet dengan bentuk seperti eBay . Pada  intinya,  penggunaan  teknologi  informasi dan  komunikasi  berdasarkan  fungsinya  mampu meningkatkan pendapatan, membangun keahlian,  dan  membangun  keterhubungan. Kunci  dari  penggunaan  teknologi  informasi  dan komunikasi  ada  pada  keterhubungan  dimana teknologi  informasi  dan  komunikasi  juga  dapat meningkatkan kelayakan masyarakat urban kumuh melalui konsolidasi modal sosial.Ini memerlukan pendekatan  kolektif  terhadap  komunitas  jaringan yang  menghubungkan  pasar  dan  warga  kumuh secara  partisipatif.  Pengembangan  database yang  bisa  dicari  dengan  singkat  deskripsi kepentingan  dan  keterampilan  pribadi  anggota masyarakat  dan  kepentingan  dapat  bermanfaat di  menciptakan  jaringan  yang  bermanfaat  (Pigg &  Crank,  2004).Pada  akhirnya,  bagaimanapun, konektivitas  bergantung  pada  infrastruktur  yang kuat. Perkembangan baru-baru ini layanan telepon bergerak yang terjangkau menawarkan kesempatan kepada  penghuni  kawasan  kumuh  perkotaan meningkatkan penghasilan mereka.
Teknologi informasi dan komunikasi membuat kontribusi  positif  bagi  kehidupan  pedesaan. Dampak mereka meluas ke masalah ekonomi seperti pendapatan dan penghematan uang yang lebih baik, masalah  sosial  seperti  interaksi  masyarakat  dan berbagi pengetahuan, tindak lanjut yang lebih baik untuk pengiriman uang dan penciptaan masyarakat koperasi simpan pinjam. Dampaknya juga meluas ke  masalah  manusia  seperti  -  literasi  teknologi
informasi dan komunikasi, teknik pertanian yang lebih baik dan informasi tentang tanaman pangan baru.  Dampak  dari  perubahan  yang  dialami mungkin tidak dapat sepenuhnya mendukung dan mempertahankan  pembangunan  sosioekonomi di  negara-negara  miskin.  Jelas,  akses  yang  lebih baik terhadap teknologi informasi dan komunikasi akan  memfasilitasi  penerapan  strategi  mata pencaharian  yang  beragam,  sehingga  membuat mata pencaharian pedesaan lebih berkelanjutan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian-penelitian  yang  telah dilakukan,  penggunaan  teknologi  informasi  dan komunikasi  dinilai  berjalan  efektif  pada  negara- negara  berkembang  yang  mencoba  mengadopsi sistem  teknologi  ini.  Pengadopsian  teknologi informasi  dan  komunikasi  dilakukan  dengan berkaca  pada  negara-negara  maju,  dalam  hal  ini negara adikuasa yang dinilai sudah pandai dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya  dalam  infrastruktur.  Pengalaman Amerika dalam dunia politik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi menjadi bukti kuat  yang  tercermin  dari  keberhasilan  mantan presiden Obama.
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi membuka peluang  baru  melalui  peningkatan  komunikasi, transparansi  dan  kedekatan.  Namun,  sistem  baru tersebut  menghasilkan  tantangan  baru  seperti overload informasi dan de-kontekstualisasi dalam pengetahuan,  yaitu  pengenceran  pengetahuan. Kerjasama  global  dan  komunikasi  sosial  sangat penting untuk perumusan kebijakan, implementasi dan  perbaikan.  Kebijakan  TIK  yang  tidak mempertimbangkan  masukan  masyarakat  dan antar  organisasi  kemungkinan  akan  gagal.  Hal ini  dikarenakan  batasan  fisik  yang  hilang  oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga  kebijakan  dalam  penggunaan  teknologi informasi dan komunikasi tidak cukup ditetapkan oleh  satu  pemerintahan  dalam  satu  negara  saja, tetapi harus dilakukan antar negara.
Hal utama yang menjadi sorotan dalam aplikasi teknologi  informasi  dan  komunikasi  adalah kebijakan  dalam  penggunaannya.  Regulasi  yang
ada  tidak  cukup  dibuat  oleh  satu  pemerintahan saja,  tetapi  sebuah  kebijakan  dalam  penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi  harus disepakati  bersama.  Kesepakatan  dalam  regulasi dapat  tercapai  dengan  melakukan  integrasi  antar negara, seperti kesepakatan peraturan perang yang tercapai  dalam  Persatuan  Bangsa-Bangsa  (PBB). Pemantapan dan penyusunan regulasi dalam skala internasional juga akan membantu negara-negara berkembang  dalam  melakukan  adaptasi  sistem yang diadopsi dari negara-negara maju. Hal seperti ini akan dapat menjadi pembelajaran bagi negara- negara berkembang dalam pemanfaatan teknologi informasi  dan  komunikasi  pada  infrastruktur negara yang terkait.
Integrasi infrastruktur juga tidak akan berjalan baik, jika dalam negara yang mengadopsi teknologi informasi  dan  komunikasi  tanpa  melakukan integrasi sistem antara badan-badan nasional dan sektor swasta. Dapat dicontohkan dari sisi kesehatan dimana sering terjadi ketidak cocokan data antara rumah  sakit umum  dan  rumah  sakit swasta  yang biasanya berakhir dengan dilakukannya input data sebagai pasien baru.
Penelitian  dari  berbagai  perspektif  paradigma perlu dilakukan di Indonesia, mengingat Indonesia juga merupakan negara berkembang yang sedang mengadopsi  teknologi  informasi  dan  komunikasi seperti  penerapan  sistem online Kartu  Indonesia Sehat  (KIS)  sebagai  salah  satu  contoh  yang merupakan  sektor  kesehatan  dalam  infrastruktur negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Bernhaupt, R., et al., 2010. Ethnographic insights on  security,  privacy,  and  personalization aspects  of  user  interaction  in  interactive TV. Proceedings  of  the  8th  international interactive conference on interactive TV & video – EuroITV’10. New York, NY: ACM Press, 187–196.
Bucur,  Mihaela.  &  Petra,  Cosmin.  2011. Why  Is Communication So Special For Sustainable Development? .  Scientific  Buletin  of  the Petru  Maior,  University  of  Targu  Mures.
Vol 8. No. 1, 2011, ISSN 1841-9267 Brown, B. and Barkhuus, L., 2006. The television will  be  revolutionized:  effects  of  PVRs and  filesharing  on  television  watching. Conference on human factors in computing systems  CHI’06.  New  York,  NY:  ACM Press, 663–666.
Cesar,  P.,  et  al.,  2009. Fragment,  tag,  enrich, and  send:  enhancing  social  sharing  of video. ACM  Transactions  on  Multimedia Computing, Communications, and Applications, 5 (3), 1–27. Crabtree,  A.  and  Rodden,  T.,  2004. Domestic routines and design for the home. Journal of Computer Supported Cooperative Work, 13 (2), 191–220.
Haseena,  Fathima  and  Ragel,  VR.  2015. E-Government  Readiness  at  Divisional Secretariats  in  Batticaloa  District,  Sri Lanka: Challenges and Recommendations , The IUP Journal of Information Technology, Vol. XI, No. 2.
Hess, J., et al., 2011. Jumping between devices and services: towards an integrated concept for social TV . Proceedings of the EuroITV’11. New York: ACM, 11–20.
Islam,  S.  M.  Shariful  &  Tabassum,  Reshman.
2015. Implementation  of  information and  communication  technologies  for health  in  Bangladesh ,  Information  and communication technology in Bangladesh, Bull  World  Health  Organ  2015;93:806– 809  |  doi:  http://dx.doi.org/10.2471/ BLT.15.153684.
John, Nicholas A. 2013. The Construction of the Multilingual  Internet:  Unicode,  Hebrew, and  Globalization ,  Journal  of  Computer- Mediated Communication 18 (2013) 321– 338 © 2013 International Communication Association,  The  Hebrew  University  of Jerusalem, doi:10.1111/jcc4.12015 Kamatula,  Gwakisa  A.  2012. The  Legal  And Regulatory Framework And Infrastructure For E-Government Initiatives In Tanzania: A Critical Review . Unisa Press ISSN 0027-
2639 Mousaion 30 (2) 2012 pp. 52—68
Leedy, Paul D. 1989. P ractical Research: Planning and Design . Macmillan
Ley,  Benedikt.,  Ogonowski,  Corinna.  Hess,  Jan., Reichling,  Tim.,  Wan,  Lin  and  Wilf, Volker. 2014. I mpacts of new technologies on  media  usage  and  social  behaviour in  domestic  environments,  Behaviour  & Information  Technology ,  2014.  Vol.  33, No. 8, 815–828,  http://dx.doi.org/10.1080/
0144929X.2013.832383
Mohamed, M.S. Mohamed M. A. and O’Sullivan,
K. J. 2010. Information and Communication Technology  (ICT)  Policy:  A  Quantitative Assessment  for  Sustainable  Development. Journal  of  Information  &  Knowledge Management,  Vol.  9,  No.  3  (2010)  227- 239: World Scientifc Publishing Co. DOI: 10.1142/S0219649210002632
O’Brien,  J.,  et  al.,  1999. At  home  with  the technology:  an  ethnographic  study  of  a set-top-box  trial .  ACM  Transactions  on Computer-Human Interaction, 6 (3), 282–
308.
Omole,  D.W.  2013. Harnessing  information  and communication  technologies  (ICTs)  to address  urban  poverty:  Emerging  open policy  lessons  for  the  open  knowledge economy. Information  Technology  for Development. Vol. 19, No. 1, 86-96 Pigg,  K.E.,  &  Crank,  L.D.  2004. Building community  social  capital:  The  potential and  promise  of  information  and communications technologies . The Journal of Community Informatics, 1(1), 58–73.
Rahman, H. 2006. Role of ICTs in socioeconomic development  and  poverty  reduction. London: Idea Group.
Robinson,  David  &  Reed,  Val.  1998. The  A-Z of  Social  Research  Jargon .  Ashgate Publishing Limited Woolcock,  M.,  &  Narayan,  D.  2000. Social capital:  Implications  for  development theory,  research  and  policy .  The  World Bank Research Observer, 15(2), 225– 249.