HALAMAN: 66-74 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i1.18100

## PENGETAHUAN DAN KESADARAN MASYARAKAT MENGENAI PEMENUHAN HAK ANAK DENGAN DISABILITAS DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
1 Risna Resnawaty, 2 Rudi Saprudi Darwis, 3 Agus Wahyudi Riana
1,2,3 Departemen Kesejahteraan Sosial Fisip Unpad
1 risna.resnawaty@unpad.ac.id, 2 rsdarwis@yahoo.com.au, 3 aguswr@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian  dari  mengenai  Pengetahuan  masyarakat  mengenai  Hak  Anak dengan  Disabilitas  (AdD)  dan  Kesadaran  masyarakat  untuk  turut  membantu  orang  tua  AdD  dalam mengenai pemenuhan kebutuhan anak mereka. orang tua AdD memiliki tantangan yang besar dalam merawat  dan  memenuhi  kebutuhan  anak  mereka.  Secara  ideal  tanggung  jawab  orang  tua  ini membutuhan bantuan dan dukungan dari masyarakat untuk menciptakan suasana yang nyaman dan turut membantu  agar  AdD  dapat  berkembang  dengan  maksimal.  Namun  seringkali  AdD  mendapatkan perlakuan kekerasan maupun pengucilan dari masyarakat sekitar. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai pengetahuan masyaraat mengenai Hak AdD dan kesadaran mereka untuk bertindak memberikan dukungan pada orang tua dalam memenuhi kebutuhan AdD.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masyarakat  tidak  banyak  mengetahui  bagaimana  cara  untuk bersikap dan memperlakukan AdD dan orangtuanya. Selain itu masih ada orang tua AdD belum bisa memanfaatkan akses pelayanan kesehatan maupun pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sebab mereka  merasa  malu  untuk  membawa  anaknya  bergaul  dengan  masyarakat  lain.  Sosialisasi  dan penyuluhan  mengenai  penanganan  AdD  telah  dilakukan  oleh  pihak  kecamatan,  namun  masyarakat berpikir bahwa kegiatan ini hanya penting dihadiri oleh orang tua AdD. Hal ini lah yang menyebabkan banyak  anggota  masyarakat  belum  memiliki  pengetahuan  mengenai  Hak  AdD  dan  kesadaran  untuk bertindak dalam membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan AdD. Pelaksanaan sosialisasi  dan penyuluhan perlu dilakukan dari mulai  unit pemerintahan terkecil di  tingkat  desa  yaitu RT  sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat dapat meningkat.

## Keywords: Anak dengan disabilitas, Kebutuhan anak, hak Anak

## ABSTRACT
This  article  is  the  result  of  research  from  the  Knowledge  of  the  community  regarding  the  Rights  of Children with Disabilities (AdD) and Public Awareness to help AdD parents in regarding the fulfillment of their children's needs. AdD parents have a big challenge in caring for and meeting their children's needs. Ideally, the responsibilities of parents need help and support from the community to  create a comfortable atmosphere and help make the ADD grow optimally. But often the AdD gets treatment of violence and exclusion from the surrounding community. The purpose of this article is to describe the community's  knowledge  of  AdD  Rights  and  their  awareness  to  act  to  provide  support  to  parents  in meeting the needs of the AdD.
The results of the study show that the community does not know much about how to behave and treat the  AdD  and  their  parents.  In  addition,  there  are  still  AdD  parents  who  have  not  been  able  to  take advantage of  access  to health and education services provided by the government  because they feel embarrassed to bring their children to get along with other communities. Dissemination and counseling on handling ADD has been carried out by the sub-district, but the community thinks that this activity is
HALAMAN: 66-74 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i1.18100
only important to be attended by AdD parents. This is what causes many community members not to have knowledge about AdD Rights and awareness to act in helping parents to meet the needs of AdD. Implementation of socialization and counseling needs to be carried out from the smallest government units at the village level, namely RT so that public knowledge and awareness can increase.

## Key words: Children with Disabilities, Child’s need, Right of Child

## PENDAHULUAN
Tanggung  jawab  untuk  memelihara anak  dengan  Disabilitas  (selanjutnya  disebut AdD) bukan hanya terletak pada orang tua anak namun juga pada lingkungan keluarga terdekat serta masyarakat di lingkungan yang lebih luas. Kondisi fisik dan mental AdD membuat mereka berada  dalam  posisi  yang  rawan  untuk mendapat  perlakuan  tidak  nyaman  seperti mendapat  ejekan,  pengucilan,  serta  kekerasan fisik dari lingkungan sekitarnya. Dalam kondisi ini,  orang  tua  yang  memiliki  AdD  memainkan peranan yang sangat banyak seperti diungkapkan  oleh  Alper  (1995:  hal  261):” all member  of  the  family  of  the  child  with disabilities  play  multiple  roles.  These  roles include  nurturing  care  giver,  observer,  team member,  and  decision  maker,  tutor,  learner, counselor and advocate ”.  Peran yang lakukan oleh orang tua sangat kompleks, oleh karena itu orang  tua  AdD  membutuhkan  dukungan  dari lingkungan sekitarnya.  Komunitas  secara ideal seharusnya  menjadi  sistem  sumber  bagi  orang tua  agar  dapat  menghadapi  tantangan  dalam pemenuhan hak AdD secara lebih mudah.
Irwanto  (2016)  mengemukakan  bahwa permasalahan  yang  dihadapi  oleh  AdD  di Indonesia  maupun  orang  tuanya  adalah pengucilan dan stigma.  Alih-alih mendapatkan perhatian  maupun  bantuan  dari  masyarakat sekitar, seringkali mereka mengalami pengucilan.  Bahkan  secara  lebih  jauh  AdD mendapatkan perlakuan kekerasan atau “ bully ” dari  lingkungan  sekitarnya.  Hal  ini  selaras dengan  yang  dikemukakan  oleh  Marchant (2001)  bahwa  AdD  dan  keluarganya  sering terpinggirkan  dan  terpisahkan  dari  komunitas mereka dalam waktu bersenang-senang, mendapatkan  akses  pendidikan,  mendapatkan kesempatan,  dibandingkan  dengan  anak  yang normal.
Tantangan bagi orang tua AdD diperburuk  oleh  ketersediaan  dan  akses terhadap  layanan  untuk  memenuhi  kebutuhan
hidup  dari  anak  mereka.  Pusat  Kajian Disabilitas  Fisip  Universitas  Indonesia  (2016) mengemukakan bahwa sulitnya akses terhadap layanan  disebabkan  oleh  adanya  stigma  dari masyarakat sekitar terhadap AdD dan membuat keluarga merasa rendah diri untuk memanfaatkan  layanan  yang  ada.  Pemerintah memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam pelayanan terhadap AdD. Pemerintah Indonesia melalui  Kementerian  Sosial  telah  memiliki berbagai  program  layanan  bagi  penyandang disabilitas  termasuk  bagi  AdD.  Antara  lain (1)Layanan  bersifat  institusional  yaitu  melalui Rehabilitasi di Panti atau Balai, (2) layanan non Institusional  yaitu  Unit  Pelayanan  Sosial Keliling  (UPSK),  pelatihan  keterampilan  bagi penyandang  disabilitas  (Loka  Bina  Karya), Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, serta jaminan sosial keluarga yang memiliki anggota keluarga termasuk  ke  dalam  kategori  penyandang disabilitas melalui program Keluarga Harapan.
Pada  beberapa  Wilayah  di  Jawa  Barat, hasil temuan ILO (2013) mengemukakan bahwa layanan  bagi  AdD  masih  minim,  di  antaranya layanan  kesehatan  dan  layanan  pendidikan khusus  bagi  AdD  yang  jaraknya  jauh  dari tempat  tinggal  sementara  itu  Lestari  (2017) menyatakan  bahwa  masih  banyak  orang  tua yang  malu  dan  minder  dengan  kondisi  anak mereka  sehingga  tidak  mengizinkan  anaknya untuk  bersekolah.  Kedua  hasil  penelitian tersebut    mengemukakan  bahwa  tingkat ekonomi penduduk sebagian besar pada tingkat sedang  dan  rendah,  sehingga  orientasi  lebih layanan  terhadap  AdD  kalah  dengan  prioritas untuk pemenuhan kebutuhan untuk kelangsungan  hidup  keluarga.  Hal  tersebut diperkuat  dengan  stigma  buruk  dari  masyrakat sehingga  ayah  dan  ibu  dari  AdD  yang  merasa malu  memiliki  AdD  dan  tidak  mengizinkan anaknya berbaur dengan lingkungan sekitar.
Alim  (2014),  dalam  penelitiannya Kepedulian Masyarakat terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Lingkungan SLB N B
HALAMAN: 66-74 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i1.18100
Sumedang  mengemukakan  bahwa  tanggapan masyarakat  mengenai  anak  berkebutuhan khusus masih beragam, hal ini dilatar belakangi oleh perbedaan pekerjaan, pendidikan dan status sosial  akan  memberikan  pemahaman  serta kepedulian  masyarakat  terhadap  suatu  objek atau  situasi  tertentu  akan  berbeda-beda  sesuai dengan  pengetahuan  atau  pengalaman  yang mereka  dapatkan.  Secara  umum  masyarakat masih berpikir bahwa saat bertemu dengan AdD tersebut  mereka  akan  menjauhinya,  namun demikian  adapula  masyarakat  yang  lebih memilih  cuek  dan  merasa  tidak  peduli  dengan keberadaan  mereka,  sehingga  keluarga  yang memiliki  anak  berkebutuhan  khusus  merasa malu  untuk  membawa  mereka  keluar  rumah. Tanggapan Masyarakat yang masih memandang  aneh  mengenai  keberadaan  AdD terntu  memberikan  beban  berat  bagi  orang  tua AdD,  sebab  selain  harus  fokus  untuk  merawat dan  memenuhi  kebutuhan  anak,  orang  tua memiliki  perasaan  tidak  nyaman  dengan lingkungan sekitar mereka.
Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K)  pada tahun  2011  mencatat  lebih  dari  12  ribu  anak dengan  disabilitas  berada  dalam  keluarga miskin di Provinsi Jabar. Kurangnya kesadaran masyarakat,  terutama  keluarga,   menjadi  salah satu  tantangan  besar  dalam  menghilangkan stigma  (cap  buruk)  dan  diskriminasi  kepada anak dengan disabilitas. Di perkotaan sekalipun, masih  terdapat  anak  dengan  disabilitas  yang ditelantarkan oleh keluarganya. (sumber :https://www.republika.co.id/berita/nasional/da erah/15/04/10/nmklhy-12-ribu-anak- disabilitas-keluarga-miskin-ada-di-jabar )
Terdapat  kurang  lebih  3000  AdD  di
Kabupaten
Bandung
Barat, fenomena pengucilan  dan  stigma  buruk  bagi  AdD  dan Keluarga  masih  terjadi  di  wilayah  ini. Akibatnya  anak  mengalami  kesulitan  dalam mendapatkan pemenuhan kebutuhannya seperti kebutuhan kasih sayang, pendidikan, pengakuan,  yang  seharusnya  mereka  dapatkan dari orang tua dan masyarakat. Sementara orang tua memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai  pengasuhan  terhadap  AdD,  yang menyebabkan orang tua sering merasa frustasi. Kepedulian  masyarakat  terhadap  AdD  masih rendah,  masyarakat  masih  memandang  hanya
keluarga yang terdekat yang memiliki tanggung jawab untuk peduli terhadap AdD.
Pengetahuan masyarakat mengenai mengenai  hak  AdD  serta  kesadaran  untuk bersikap  atas  pengetahuan  yang  mereka  miliki merupakan  hal  penting  yang  akan  mendukung pemenuhan  kebutuhan  hidup  AdD.  Sebab  jika masyarakat tidak memiliki pengetahuan mengenai  hak  dan  kesadaran  mengenai keberadaan AdD maka ketidakadilan, keterbatasan akses, serta pemenuhan kebutuhan AdD  akan  terhambat.  Pengetahuan  dan kesadaran  ini  akan  mendorong  terciptanya pemenuhan  hak  dasar  AdD  untuk  menikmati kehidupan yang utuh dan layak, dalam kondisi yang  menjamin  martabat,  meningkatkan  diri kemandirian dan memfasilitasi partisipasi aktif AdD dalam masyarakat.

## METODE
Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk
mendeskripsikan pengetahuan masyarakat  mengenai  hak  AdD  dan  kesadaran masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  AdD. Penelitian  dilakukan  di  Kabupaten  Bandung Barat  khususnya  di  kecamatan  Padalarang. Pengambilan  data  dilakukan  melalui  analisis data  sekunder,  observasi  non  partisipatif,  serta wawancara  mendalam  pada  orang  tua  AdD, tokoh  masyarakat  di  bidang  pendidikan, kesehatan, serta pemerintahan yang ada. Jumlah Informan  yang  berhasil  di  wawancarai  adalah sebanyak  23  orang  yang  terdiri  dari  tokoh masyarakat,  orang  tua  yang  memiliki  anak AdD, serta warga yang tempat tinggalnya dekat dengan keluarga yang memiliki AdD.

## PEMBAHASAN Pusataka: Anak dengan disabilitas, Hak Anak dan pemenuhan Kebutuhan anak
Terminologi  Anak  dengan  Disabilitas (AdD)  mulai  dikenal  pada  awal  tahun  2010  di Indonesia  terutama  pada  penggiat  atau  aktivis anak. Istilah lain yang dikenal oleh masyarakat untuk menyebut anak dengan keterbatasan fisik maupun  mental  adalah  Anak  berkebutuhan Khusus (ABK) dan anak Difabel, maupun Anak Penyandang Cacat.
Konvensi  Hak-hak  Anak  United  Nation Children’s  Found  (UNICEF)  menyebutkan
HALAMAN: 66-74 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i1.18100
bahwa “Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah  18  tahun”.  Sementara  itu    Undang- undang  no  8  tahun  2016  menyebutkan  bahwa disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensoris  dalam  jangka  waktu  lama  dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami  hambatan  dan  kesulitan  untuk berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif  dengan warga  negara  lainnya  berdasarkan  kesamaan hak.  Ragam  penyandang  disabilitas  dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan”.
Secara  konseptual,  AdD  memiliki definisi Anak disabilitas fisik adalah anak yang mengalami kelainan pada satu atau lebih organ tubuh tertentu, sehingga mengakibatkan gangguan  pada  fungsi  tubuh.  Akibat  kelainan tersebut  mereka  mengalami  hambatan  dalam pergerakan tubuh ( body movement ),
kemampuan melihat ( visual ability ), kemampuan mendengar ( hearing ) atau kemampuan  bicara  (speaking).  (JICA,  2002). Sementara  itu  kerusakan  struktur  dan  fungsi saraf  juga  dapat  terjadi  pada  anak  disabilitas fisik, seperti pada anak cerebral palsy sehingga perkembangan  mentalnya  tidak  sesuai  usia pertumbuhannya.
Setiap  anak  tidak  terkecuali  AdD mempunyai  hak  yang  sama.  Menurut  Komnas Perlindungan  Anak  (2009),  empat  dasar  hak yang harus didapatkan oleh anak antara lain:
1. Hak hidup lebih layak
AdD berhak atas kasih sayang orang tua, ASI  eksklusif,  akte  kelahiran  dan  lain sebagainya.  Setiap  anak,  tidak  terkecuali  anak dengan disabilitas berhak mendapatkan kehidupan yang layak.
2. Hak tumbuh dan berkembang
Hak untuk tumbuh dan berkembang ini antara  lain  pendidikan  yang  layak,  istirahat, makan-makanan yang bergizi, belajar, bermain, dan lain-lain. Setiap anak, tidak terkecuali anak dengan  disabilitas  berhak  untuk  tumbuh  dan berkembang, antara lain mendapatkan kebutuhan  dasar  yaitu  makanan  yang  bergizi, mendapatkan
pendidikan, mendapatkan
rekreasi, dan lain-lain.
3. Hak perlindungan
Hak  perlindungan  mengacu  pada keamanan  anak  dari  kekerasan  dalam  rumah tangga,  pelecehan  seksual,  tindak  kriminal, pekerjaan  layaknya  orang  dewasa,  dan  lain sebagainya.  Setiap  anak,  tidak  terkecuali  anak dengan  disabilitas  mempunyai  hak  untuk mendapatkan  perlindungan dari adanya kekerasan dan kriminalitas
4. Hak berpartisipasi
Secara  lebih  lengkap  terdapat  10  Hak Anak  menurut  PBB  dalam  Konvensi
Hak  Anak  20  November  1989  antara lain :
1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan 3. Hak untuk mendapatkan perlindungan 4. Hak  untuk  mendapatkan  nama (identitas)
5. Hak  untuk  mendapatkan  status kebangsaan
6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak  untuk  mendapatkan  akses kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan Rekreasi
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan 10. Hak untuk berperan dalam pembangunan
Berdasarkan  hak-hak  tersebut  di  atas, pemenuhan  hak  dan  kebutuhan  AdD  tidak memiliki  perbedaan  dengan  anak  non  AdD. AdD harus dipenuhi hak maupun kebutuhannya oleh  orang  dewasa  yang  ada  di  sekitarnya terutama  dari  orangtua  AdD.  Dengan lingkungan yang nyaman dan mendukung untuk tumbuh  kembang  secara  optimal,  antara  lain pemberian  kasih  sayang,  perhatian,  dan pemenuhan kebutuhan kepada anak, anak dapat berfungsi  secara  optimal.  Setiap  anak  berhak untuk  menyampaikan  pendapat,  punya  suara dalam  musyawarah  keluarga,  punya  hak berkeluh kesah, dan memilih pendidikan sesuai minat dan bakat, dan lain-lain.  pemenuhan hak dan  kebutuhan  AdD  secara  optimal  akan terwujud  jika  orang  tua  maupun  lingkungan sekitarnya memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai hak yang dimiliki oleh anak tersebut.
Notoatmodjo  (2003)  mengemukakan bahwa  pengetahuan  adalah  hasil  penginderaan manusia terhadap suatu objek tertentu.
HALAMAN: 66-74 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i1.18100
Penginderaan  ini  melalui  panca  indera  yang dimiliki manusia meliputi penglihatan, pendengaran,  penciuman,  rasa  dan  raba.  Hasil dari penginderaan menghasilkan sebuah informasi  yang  dapat  bersifat  menetap  dan mendorong tindak dari seseorang.
Dalam kata lain, pengetahuan merupakan  berbagai  gejala  yang  ditemui  dan didapatkan  oleh  manusia  melalui  pengamatan akal. Pengetahuan akan  muncul saat seseorang menggunakan  akal  budinya  untuk  mengenali benda atau  suatu  kejadian  tertentu  yang belum pernah  dilihat  atau  dirasakan  sebelumnya. Sehingga  disebutkan  pada  awalnya  manusia tidak memiliki pengetahuan setelah mengalami kejadian  atau  mengamati  sebuah  fenomena mereka menjadi memiliki pengetahuan. Dengan kata  lain  pengetahuan  adalah  informasi  yang telah  dikombinasikan  dengan  pemahaman  dan potensi untuk bertindak.
Pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai AdD merupakan informasi  yang  dimiliki  berdasarkan  hasil pengamatan  dan  pengalaman.  Pengetahuan mengenai  AdD  dimiliki  oleh  masyarakat  jika mereka  tidak  melakukan  pengamatan  maupun mendapatkan pengalaman dari berbagai sumber antara lain pendidikan formal maupun informal. Namun  demikian  pengetahuan  dapat  dimiliki oleh masyarakat berdasarkan hasil pengamatan dari perilaku orang lain dalam memperlakukan AdD, sehingga perlakukan terhadap AdD yang berlaku  di  sebuah  wilayah  dapat  merupakan contoh bertindak bagi keseluruhan masyarakat. Hal  ini  lah  yang  perlu  digaris  bawahi  bahwa pengetahuan  yang  dimiliki  akan  mendorong masyarakat  untuk  memiliki  kesadaran  untuk bertindak  atau  berperilaku  dalam  upaya pemenuhan kebutuhannya.

## Hasil Lapangan
Pengetahuan  dan  kesadaran  mengenai hak  AdD  akan  mendorong  masyarakat  yang tinggal di sekitar rumah AdD untuk memberikan  support  bagi  perkembangan  dan pemenuhan hak dan kebutuhannya. Secara ideal masyarakat  harus  memberikan  perlakuan  yang sama  seperti  terhadap  anak  yang  normal  serta memiliki  kepedulian  terhadap  orang  tua  AdD, sebab  orang tua AdD membutuhkan dukungan
dalam  menghadapi  berbagai  tantangan  yang mereka hadapi.
Di  Kecamatan  Padalarang  kasus  anak dengan  disabilitas  dianggap  sedikit  tabu  untuk dibicarakan.  Pada  awalnya  Informan  tidak terlalu  terbuka  mengenai  bagaimana  interaksi mereka dengan AdD sebab menurut mereka isu AdD termasuk pada ranah pribadi bagi keluarga yang memiliki AdD. Masyarakat merasa kuatir untuk  sekedar  menanyakan  kabar  mengenai kondisi AdD dari tetangga atau kerabat mereka akan menimbulkan ketersinggungan.
Pada  awal  tahun  1990  an  di  kabupaten Bandung Barat masih terjadi kasus penelantaran terhadap  AdD  sebab  orangtua    maupun masyarakat  sekitar  yang  menganggap  anak cacat  itu mengganggu atau bahkan sebagai  aib bagi  keluarga.  Keluarga  cenderung  menutupi dan  menyembunyikan  anak  mereka  tanpa diperbolehkan  untuk  bergaul  dengan  anak  lain atau melihat dunia luar.  Bahkan  di  Kecamatan Padalarang terdapat istilah: “anak kolong” atau artinya anak yang ditempatkan di kolong rumah panggung.  Hal  ini  dilakukan  oleh  orang  tua AdD  pada  masa  itu  agar  anaknya  tidak mengganggu masyarakat. Kejadian ini diketahui masyarakat sekitar namun cenderung didiamkan.  Masyarakat  setempat  menganggap bahwa  mengurus  anak  merupakan  tanggung jawab orangtua, jika ikut terlibat mereka kuatir disebut ikut campur rumah tangga orang lain.
Pengetahuan masyarakat mengenai disabilitas  maupun  hak  AdD  masih  minim disebabkan  latar  belakang  pendidikan  yang rendah.  Sebenarnya  pemerintah  kecamatan telah  melakukan  sosialisasi  mengenai  apa  itu AdD  melalui  pekerja  sosial  komunitas  dan kader  PKK.  Namun  masyarakat  secara  umum tidak begitu memperdulikan sosialisasi tersebut disebabkan  aktivitas  pekerjaan  serta  sibuk mengurus  keluarga  sendiri.  Sehingga  pada akhirnya  sosialisasi  dan  penyuluhan  hanya dihadiri  oleh  orang  tua  yang  memiliki  anak dengan  disabilitas  beserta  beberapa  orang kader.  Meskipun  kegiatan  tersebut  terbuka untuk  umum,  namun  masyarakat  biasanya memandang  materi  mengenai  AdD  tidak penting  untuk  mereka.  Mereka  enggan  untuk meluangkan waktu hadir di kegiatan penyuluhan tersebut karena tidak memiliki anak atau  anggota  keluarga  dengan  disabilitas.
HALAMAN: 66-74 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i1.18100
Masyarakat  masih  berpikir  bahwa  pemenuhan kebutuhan dan hak AdD hanya wajib dilakukan oleh  orang  tuanya,  bukan  menjadi  tanggung jawab dari masyarakat secara keseluruhan.
Pemahaman masyarakat yang tinggal di sekitar  AdD  mengenai  isu  disabilitas  masih sangat  terbatas  pada  terminology  ‘cacat”  dan “gila”. Menurut mereka anak cacat yaitu ketika secara fisik dianggap tidak sama dengan anak- anak  lain.  Sedangkan  gila  dikenal  ketika  anak tersebut  mengalami  hambatan  perkembangan baik  secara  fisik  maupun  emosional.  Hal  ini menyebabkan  masyarakat  di  sekitar  tempat tinggal  AdD  bersikap  tidak  peduli  dengan keberadaan mereka selama AdD tersebut  tidak mengganggu anak-anak mereka. Hanya petugas puskesmas dan instansi pemerintah yang sudah mengenal tentang jenis-jenis disabilitas seperti, tuna  wicara,  tuna  rungu,  cacat  mental,  tuna grahita.  Sementara  selama  ini  mereka  belum pernah  mengetahui mengenai bagaimana memperlakukan  atau  menangani  AdD  dengan baik.
Kurangnya  pengetahuan  masyarakat mengenai  hak  AdD  menyebabkan  masyarakat belum  tergerak  untuk  memahami  mengenai pemenuhan  kebutuhan  AdD.  Sebagai  contoh salah seorang tetangga AdD cenderung bingung untuk  bersikap  dan  berperilaku  terhadap  AdD dan orang tuanya. isu mengenai diabilitas masih belum  menjadi  milik  masyarakat  secara keseluruhan.  Bahkan  di  antara  beberapa  orang tua  dari  AdD  masih  belum  semua  menyadari pentingnya mengikuti sosialisasi dan penyuluhan tentang pengasuhan bagi AdD. Hal ini disebabkan orang tua yang bekerja ataupun merasa  malu  untuk  datang  dan  berkumpul dengan anggota masyarakat lain.
Rendahnya  pengetahuan  mengenai  hak AdD  merupakan  sebuah  gambaran  bahwa masyarakat secara umum belum memahami apa yang harus dia lakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan  AdD.  Bahkan  beberapa  informan orangtua mengutarakan kesulitan dalam berkomunikasi  dengan  anaknya  yang  tuna rungu.  Hal  ini  menjadi  hambatan  dalam pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang, sebab komunikasi  antara  anak  dan  orang  tua  baik secara  verbal  maupun  non  verbal  tidak  dapat berjalan  dengan  baik.  Orang  tua  sangat mengharapkan  ada  pelatihan  tentang  cara
komunikasi  dengan  anak  dan  mereka  sangat membutuhkan pelatihan untuk terapi sederhana untuk  anaknya.  Sehingga  proses  pemenuhan kebutuhan anak mereka bisa terlaksana dengan baik.  Pengetahuan  orang  tua  AdD  pun  perlu untuk  terus  diasah  dan  ditingkatkan  sehingga AdD dapat lebih terpenuhi kebutuhannya.
Terkait dengan Sosialiasasi, penyuluhan maupun pelatihan terkait dengan isu disabilitas selama  ini  telah  dilakukan  oleh  pemerintah Kecamatan sesuai dengan perda Jawa Barat no 7  tahun  2013  mengenai  Penyelenggaraan Perlindungan  bagi  Penyandang  disabilitas. Penyuluhan  dilakukan  oleh  pekerja  Sosial kecamatan, kaden maupun bidan desa. Sosialisasi  dan  penyuluhan  dilakukan  dengan tujuan  supaya  masyarakat  lebih  memahami keberadaan AdD di lingkungan sekitar mereka. Namun kegiatan sosialiasi maupun penyuluhan tersebut  masih  bersifat  ekslusif  karena  pihak pemerintah  pun  masih  berpikir  bahwa  orang- orang tertentu saja yang perlu diundang, seperti halnya orang tua AdD,  dokter atau bidan desa, guru  konseling  di  sekolah,  pekerja  sosial kecamatan, dan petugas layanan di puskesmas. Hal  ini  yang  kemudian  menyebabkan  masih terjadi  pengucilan,  ejekan  atau  cemoohan terhadap AdD yang dilakukan oleh sesama anak maupun  oleh  orang  dewasa  yang  tinggal  di sekitarnya.  Dengan  demikian  pemenuhan kebutuhan mendapatkan perlindungan dan rasa aman  menjadi  berkurang  bagi  AdD  yang disebabkan  ketidaktahuan  cara  bersikap  dari orang yang berada dis ekitarnya.
Rendahnya  pengetahuan  ini  kemudian menyebabkan  rendahnya  kesadaran  orang  tua untuk terlibat dalam kegiatan komunitas di tiap desa. Meskipun orang tua AdD ikut berpartisipasi  sedangkan  anak  –anak  mereka yang  disabilitas  tidak  diikutkan  kecuali  pada acara  –  acara  hiburan  ada  beberapa  orangtua yang  membawa  anaknya.  Namun  kesadaran orang  tua  dalam  mendorong  pemenuhan  anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatkan masih rendah karena kekhawatiran  orang  tua  bahwa  anaknya  akan menjadi  bahan  olok-olok.  Demikian  pula dengan  masyarakat  sekitar  atau  tetangganya belum memiliki kesadaran untuk mengajak atau mendorong  AdD  untuk  ikut  terlibat  dalam kegiatan kemasyarakatan seperti acara perayaan
HALAMAN: 66-74 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i1.18100
Hari  Kemerdekaan  RI  pada  setiap  tanggal  17 Agustus.  Dengan  demikian  hak  anak  untuk bermain  maupun  berekreasi  sesuai  yang disepakati oleh PBB dalam Konvensi Hak Anak 1989  belum  dapat  terpenuhi  bagi  AdD  di kecamatan Padalarang.
Sebenarnya masyarakat tidak berkeberatan  untuk  membantu  keluarga  yang memiliki  AdD,  namun  bantuan  tersebut  sulit untuk diberikan sebab mereka tidak tahu harus bagaimana  bersikap  dan    orang  tua  AdD cenderung  tertutup.  Kurangnya  pengetahuan dan  rendahnya  kesadaran  dari  masyarakat termasuk  orang  tua  AdD  ini  disebabkan  oleh tingkat  ekonomi  yang  dan  latar  belakang pendidikan  yang  rendah  serta  ketidaktahuan masyarakat mengenai hak AdD.
Dengan  demikian  pemenuhan  kebutuhan  atas perlindungan dan pengembangan diri bagi AdD belum  diketahui  secara  komprehensif  oleh masyarakat  Kecamatan  Padalarang  secara umum.  Masyarakat  memahami  bahwa  mereka tidak  boleh  memberikan  perlakuan  buruk terhadap  AdD,  namun  justru  orangtua  AdD yang  biasanya  cenderung  protektif  terhadap anak  untuk  tidak  bergaul  dengan  teman-teman sebaya.
Perlakuan  tidak  adil  terhadap  AdD masih  terjadi  di  Kecamatan  Padalarang,  sebab masyarakat  masih  meyakini  bahwa  kekerasan masih diperlukan untuk melakukan pendidikan terhadap  AdD  maupun  terhadap  anak  normal. Sebab  dalam  pemahaman  masyarakat  terdapat perbedaan  antara  “melakukan  kekerasan”  dan “mendidik dengan kekerasan”. Dalam pemahaman  masyarakat  menjadi  hal  yang lumrah untuk mendidik anak dengan memarahi atau  menjewer.  Tindakan child  abuse juga sering  dilakukan  oleh  orangtua  anak  sendiri seperti  perkataan  yang  kasar,  menampar, menyentil,  hingga  dipukul.    Pemenuhan  hak AdD  untuk  mendapatkan  perlindungan  justru dicederai  oleh  orang  tua  mereka  sendiri  sebab ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman.
Kabupaten  Bandung  Barat  memiliki sebuah forum Rehabilitas Berbasis Masyarakat (RBM)  maupun  forum  khusus  keluarga  yang memiliki Anak dengan Disabilitas. Namun pada saat  penelitian  ini  dilakukan,  RBM  baru  baru sampai pada tahap pelatihan Kader. Kondisi ini menyebabkan  belum  ada  keterbukaan  antara
pemerintah  setiap  keluarga  dengan  AdD cenderung  tertutup  satu  sama  lain,  terutama pada  keluarga  yang  tidak  memiliki  AdD. Perasaan  sendirian  menghadapi  permasalahan kerap  dirasakan  oleh  orangtua  AdD,  sebab seringkali mereka membutuhkan tenaga, fikiran,  dan  materi  yang  cukup  besar  dalam merawat Anak mereka.
Kurangnya  pengetahuan  orang  tua dalam  penanganan  AdD  ini  menyebabkan permasalahan  lain  muncul  dalam  keluarga. Kekerasan  terhadap  anak  kerap  terjadi  dalam keluarga baik terhadap AdD maupun anak yang lain  yang  memiliki  kemampuan  normal.  Salah satu  kasus  yang  terjadi  pada  keluarga  yang memiliki AdD, adalah kekerasan yang dilakukan  orangtua  (pemukulan  dan  bentakan) terhadap anaknya yang non AdD. Hal ini terjadi orang  tua  orang  tua  merasa  stress  dalam menangani  anak  AdD  sehingga  anaknya  yang lain  (bukan  AdD)  menjadi  tempat  penyaluran kekesalan  ibunya.  Secara  tidak  disadari  orang tua  kemudian  menjadi  pelaku  kekerasan terhadap anak mereka sendiri akibat stress dan tidak memiliki pengetahuan mengenai bagaimana cara untuk menangani anak dengan disabilitas.
Penanganan isu disabilitas di Kabupaten Bandung  Barat  masih  terkendala  dengan kurangnya koordinasi antara pemerintah Kecamatan dengan pemerintah desa. Dari hasil diskusi  diakui  bahwa  untuk  penanganan  AdD, orang tua AdD justru lebih  sering bersentuhan langsung dengan pihak  Kecamatan, khususnya dengan  Pekerja  Sosial  Kecamatan,  tanpa melalui  campur  tangan  desa  sama  sekali. Kegiatan  pendataan,  penginformasian  yang terjadi  belum  berjalan  sesuai  alur  yang semestinya.  Pihak  pemerintah  Desa  cenderung sulit  untuk  diajak  berkoordinasi,  dalam  hal  ini Pekerja Sosial Kecamatan di wilayah Kecamatan  Padalarang  ini  sangat  aktif  dalam melakukan  pendataan  dan  penjangkauan  pada keluarga AdD. Bahkan saat proses pengambilan data  ini  berlangsung  dilakukan  rapat  bersama desa-desa  di  Kecamatan  Padalarang  untuk mengumpulkan profil desa yang juga berisikan data data anak berkebutuhan khusus.
Pekerja  Sosial  Kecamatan  Padalarang sudah sangat cepat tanggap, tetapi yang menjadi masalah  adalah  koordinasi  dengan  desa  yang
HALAMAN: 66-74 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i1.18100
sulit  terjalin.  Pihak  desa  yang  seharusnya menjadi  kepanjang  tanganan  pihak  kecamatan justru  sering  tidak  berperan  serta  dalam berbagai program.  Banyak dari perangkat desa belum  menangani  dengan  serius  isu  isu  yang ada sehingga para relawan memilih untuk terjun langsung ke lapangan dan melakukan tindakan tanpa ada koordinasi dari desa.
Meskipun upaya pemerintah Kecamatan Padalarang  belum  optimal  dalam  menangani masalah  AdD,  PSM  yang  bertugas  di Kecamatan  Padalarang  telah  melakukan  upaya pendataan terhadap  AdD. Mereka menampung berbagai  laporan  dari  warga  dan  juga  sering melakukan  kunjungan  langsung  ke  rumah– rumah  warga  yang  memiliki  permasalahan. Selain itu juga mereka sering mencari informasi sendiri dengan terjun ke lapangan langsung dan kemudian menghimpun data yang didapat untuk dilaporkan ke desa maupun Kecamatan. Pekerja Sosial  di  Kecamatan  Padalarang  juga  aktif untuk mengumpulkan dan menggerakan kader- kader  agar  ikut  serta  dalam  penanganan  dan pelayanan  terhadap  AdD,  sehingga  hasilnya kini  bisa  dirasakan  bahwa  masyarakat  juga mulai terbuka kepada mereka.
Pelayanan  yang  sudah  berjalan  selama ini adalah pendataan dan juga deteksi dini yang dilakukan  oleh  bidan.  Pendeteksian  dilakukan mulai  dari  anak  sejak  dini  dan  biasanya  pada saat  dilakukan  kegiatan  Posyandu.    Selain deteksi  dini  pada  anak,  para  kader  posyandu maupun  Pekerja  Sosial  Kecamatan  juga memfasilitasi  warga  miskin  yang  hendak mengakses  pelayanan  dan  bantuan,  misalnya dengan  pengurusan  surat  keterangan  tidak mampu  untuk  keperluan  membuat  jamkesmas atau  jamkesda.  Dalam  jaring  pengamanan  di bidang  kesehatan  Tidak  ada  perbedaan  antara keluarga  AdD  dengan  anak  non  disabilitas. Mereka  sama-sama  mendapatkan  jaminan kesehatan  yang  berupa  Jamkesmas  maupun Jamkesda.  Dari  hasil  diskusi,  terlihat  bahwa tidak  sulit  bagi  masyarakat  dalam  mengurus pembuatan  Jamkesmas  maupun  Jamkesda. Yang menjadi kendala adalah bahwa jamkesda memiliki batas tertentu dalam nominal pengobatan  sedangkan  untuk  AdD  biasanya tidak  dapat  diselesaikan  dalam  1  kali  proses pengobatan.
Dukungan pemerintah Kecamatan Padalarang terhadap AdD belum diikuti dengan layanan pendidikan yang bagi AdD. Di wilayah ini  masih  belum  terdapat  sekolah  yang  mau menerima AdD. Beberapa sudah menerima tapi hanya  terbatas  kepada  anak  yang  anggota tubuhnya tidak lengkap saja (tuna daksa). Untuk mengakses  SLB  juga  tidak  mudah  bagi  anak- anak  disabilitas  yang  berada  di  Kecamatan Padalarang  karena  terbatasnya  jumlah  SLB tersebut.  Terdapat  juga  sekolah  yang  sudah inklusif  dan  mau  menerima  anak  disabilitas tetapi sekolah tersebut merupakan sekola swasta yang  terkenal  dengan  biaya  yang  cukup  tinggi untuk dapat bersekolah di sekolah tersebut.
Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan hak AdD ini sudah mulai berkembang dan dimiliki khususnya oleh orang tua AdD dan kader, hal ini dapat dilihat dalam 3 (tiga)  tahun  terakhir  sudah  tidak  adanya  kasus pemasungan  bagi  AdD.  Namun  isu  tentang disabilitas,  bagaimana  perlakuan  yang  sesuai, serta  pemenuhan  hak  bagi  AdD  seperti  belum difahami oleh masyarakat secara umum. Hal ini menyebabkan  pemenuhan  kebutuhan  anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan  fisik  maupun  verbal  belum  dimiliki oleh  masyarakat  secara  luas.  Sementara  itu lambat  laun  pemenuhan  kebutuhan  tumbuh kembang meliputi interaksi, pendidikan, rekreasi  mulai  difahami  masyarakat  dengan aktivitas  PSM  yang  bergerak  hingga  ketingkat desa.

## PENUTUP
Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai  pemenuhan  hak  bagi  AdD  di Kecamatan  Padalarang,  masih  terbatas  pada pemerintah formal, kader, serta tokoh masyarakat  yang  memiliki  pendidikan  yang tinggi.  Sementara  pada  masyarakat  di  sekitar tempat tinggal AdD mereka belum mengetahui bagaimana  cara  memperlakukan  AdD  dengan baik,  sehingga  masih  terjadi  ejekan  maupun pengucilan  terhadap  AdD.  Perlakuan  tidak menyenangkan dan menghambat bagi pemenuhan  hak  AdD  masih  terjadi  dengan orang  tua  sebagai  pelaku  kekerasan.  Selain  itu orang tua seringkali merasa malu jika mengajak
HALAMAN: 66-74 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i1.18100
anak mereka untuk bergaul dengan masyarakat secara luas.
Masyarakat  Kecamatan  Padalarang masih enggan untuk turut memberikan bantuan pada orang tua dalam memenuhi hak AdD sebab mereka  tidak  mengetahui  bagaimana  untuk bersikap  sebab  mereka  kuatir  sikap  mereka justru  akan  menyinggung  perasaan  orang  tua. Belum  munculnya  kesadaran  untuk  membantu orangtua  dalam  memenuhi  hak  AdD  ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan mengenai AdD  masih  sangat  terbatas.  terlebih  dengan adanya pandangan masyarakat mengenai stigma buruk  yang  masih  melekat  pada  AdD  dengan masih  adanya  sebutan  “cacat”  atau  “gila”.
Selama  ini  orang  tua  mendapatkan  bantuan untuk  memenuhi  kebutuhan  AdD  melalui posyandu  dan  Pekerja  Sosial  Kecamatan. Perlakuan tidak adil, penelantaran, pengacuhan terhadap AdD yang masih terjadi di kecamatan Padalarang masyarakat umum belum mengetahui  bahwa  anak  dengan  disabilitas memiliki hak yang sama dengan anak lain yang dilahirkan  normal.  Sebab  selama  ini  kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah  ataupun  kader  hanya  dihadiri  oleh orangtua  AdD.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan upaya  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan pengetahuan  bagi  mereka  mengenai  layanan dan dukungan bagi AdD, sehingga masyarakat dapat turut terlibat dalam pemenuhan kebutuhannya.
Pengetahuan  dan  masyarakat  mengenai hak AdD ini  dapat  ditingkatkan melalui upaya sosialisasi yang tidak hanya diperuntukkan bagi orang  tua  AdD.  Kegiatan  ini  dapat  dilakukan mulai level  Kecamatan, Desa, hingga maupun di unit lingkungan terkecil seperti RT. RT perlu memiliki  skema  atau  alur  kerja  untuk memberikan  pelayanan  atau  pertolongan  dasar pada  AdD.  Keberadaan  Rehabilitasi  Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat perlu diajak kerjasama oleh Pekerja Sosial Kecamatan  dan  kader.  Diharapkan  masyarakat yang  tinggal  di  sekitar  AdD  memiliki kepedulian  dalam  pemenuhan  kebutuhan  AdD dan berkontribusi dalam menyediakan lingkungan  yang  nyaman  bagi  tumbuh  dan kembang AdD.

## Referensi:
Alim,  Raden  Ajeng  Sri  Rizjil  (2014), Kepedulian Masyarakat  terhadap Anak Berkebutuhan  Khusus  di  Lingkungan SLB  N  B  Sumedang ,  Tesis  S1, Universitas Pendidikan Indonesia.
Alper, PJ Schloss, CN Schloss  (1995) Families of children with disabilities in elementary and middle school: Advocacy models and strategies ,
Exceptional  Children  Journal,  Vol.  2 Issue 3, p.261-270)
Dyah  Wieka.  2005.  Retardasi  mental,  Tingkat penerimaan.  Jakarta:  Fakultas  Unika Atma Jaya
Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, Noorochmat Isdaryanto  (2017), Pemenuhan  Hak
Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui
Implementasi Convention On The Rights Of  Persons  With  Disabillities  (Cprd) Dalam  Bidang  Pendidikan,  Jurnal Integralistik, Vol. 28 No. 1, Universitas Negeri Semarang.
Irwanto,  Irwanto  &  Kasim,  Eva  &  Fransiska, Asmin  &  Lusli,  Mimi  &  Okta,  Siradj. (2016). Analisis  Situasi  Penyandang Disabilitas  di  Indonesia:  Sebuah  Desk Review .  Pusat  kajian  Disabilitas  Fisip Universitas Indonesia
Marchant  R.  (2001), Working  with  disabled children . In: Foley P., Roche J., Tucker S.,  editors.  Children  in  Society: Contemporary  Theory,  Policy  and Practice.  Basingstoke:  Palgrave  in association with Open University Press.
Meloni, F., Federici, S., & Dennis, J. L. (2015). Parents'  education  shapes,  but  does  not originate,  the  disability  representations of  their  children. PLoS  One,  10 (6)
doi:http://dx.doi.org/10.1371/journal.po ne.0128876
Notoatmodjo, S. 2003. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. PT. Rineka Cipta. Jakarta