## Perkembangan Tindak Pidana di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK
Fasa Muhamad Hapid 1 , Utang Rosidin 2 , Elan Jaelani 3
123 Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia E-mail: 1 fasamuhamadh@gmail.com, 2 utangrosidin@uinsgd.ac.id, 3 elanjaelani@uinsgd.ac.id
Keywords: Single Investigation;  OJK; Legal Certainty Issues  regarding  investigative  authority  in  the  financial  services sector  are  always  being  discussed,  overlapping  authorities  and implementation  efficiency  are  things  that  always  come  to  the surface.  This  paper  aims  to  find  out  the  authority  of  the  Single Investigation  Authority of the Financial Services Authority  (OJK) in Financial Services  Sector  Crimes after the birth of the Financial Sector Omnibus Law or Law no. 4 of 2023 concerning Development and  Strengthening  of  the  Financial  Sector.  This  law  contains several  reforms  regarding  the  Financial  Services  Authority  Law, one  of which  is  related  to  the  renewed  investigative  authority  in Article  49 paragraph (5),  which  states  that  the  Investigation  OJK can  only  be  carried  out  by  Financial  Services  Authority investigators.  This  study  uses  normative  legal research  methods, using  statutory  and  conceptual  approaches.  The  results  of  this study lead to the conclusion that the renewal of OJK's authority has had  positive  impacts  from  a  juridical  perspective.  Article  49 paragraph (5) actually  remove the authority  of the  Police, this has also  been  clarified  through Government  Regulation  Number  5 of 2023 concerning  Investigation  of  Criminal Acts  in  the  Financial Services  Sector.  This rule  change actually  strengthole  of the  OJK through regulating the presence of investigators from the OJK itself, and  also  for  the  Police  it  provides  legal  certainty  related  to  the coordination  of authorities  which was  not  previously contained  in the previous OJK Law. Info Artikel

## Abstract
Masuk:  2023-05-11
Diterima:  2023-06-25 Terbit:  2023-09-25

## Abstrak
Kata  kunci: Penyidikan Tunggal; OJK; Kepastian Hukum
DOI: https://doi.org/10.38043/jah. v6i2.4485 Permasalahan mengenai kewenangan  penyidikan dalam sektor jasa keuangan  selalu  menjadi  perbincangan,  tumpang  tindih kewenangan  serta  efisiensi  pelaksanaan  merupakan  hal-hla yang selalu  muncul  di  permukaan.  Paper    ini  berusaha  untuk mengetahui  kewenangan  Penyidikan  Tunggal  Otoritas  Jasa Keuangan(OJK)  dalam Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan pasca lahirnya  Omnibus  Law  sektor  Keuangan  atau  Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan  Dan Penguatan  Sektor Keuangan.  Dalam  Undang-Undang  ini  terdapat  beberapa pembaharuan  mengenai  UU  Otoritas  Jasa  Keuangan,  salah satunya  adalah terkait  kewenangan  penyidikan yang diperbaharui dalam Pasal  49 ayat  (5),  yang menyebutkan  bahwa  Kewenangan Penyidikan  Tindak  Pidana  Sektor  Jasa  Keuangan  hanya  dapat dilakukan oleh penyidik OJK. Penelitian  ini menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif,  dengan  menggunakan  pendeketan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  dari penelitian  ini  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  pembaharuan
kewenangan  OJK  ini  justru  membawa  dampak  positif  dari  segi yuridis. Pasal 49 ayat (5)  sejatinya tidak menghapus kewenangan Kepolisian,  hal  itu  pun  sudah  diperjelas  melalui  Peraturan Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2023  Tentang  Penyidikan  Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

## I. Pendahuluan
Pesatnya perkembangan lembaga  jasa keuangan di  Indonesia  pasti  juga  akan dibarengi  dengan  sebuah  risiko  di  sisi  lainnya,  salah  satunya  adalah  munculnya kejahatan  atau tindak  pidana  di  sektor  ini.  Atas  dasar hal  tersebutlah, pemerintah akhirya membentuk suatu lembaga yang bertugas mengawasi dan mengatur lembaga keuangan,  dengan  tujuan  untuk  mengurangi  risiko  kejahatan  dalam  sektor  jasa keuangan 1 . Atas dasar kebutuhan tersebut, pada akhirnya dibentuklah Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  melalui  UU  No.  21  Tahun  2011 Tentang Otoritas  Jasa  Keuangan. Pembentukan OJK ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dalam sektor jasa keuangan berjalan secara sistematis, adil, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan mampu menciptakan sistem keuangan yang berkesinambungan dan stabil. 2 Hakikat dari OJK,  bisa  dilihat  dalam Pasal 1 angka 1  UU OJK, “Otoritas Jasa Keuangan adalah adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan  sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini”. OJK memiliki kekuasaan atau wewenan g untuk melakukan  pengawasan,  pemeriksaan,  penyidikan,  perlindungan  konsumen,  dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di sektor jasa keuangan 3 . Melihat dari wewenangnya tersebut, memang ada satu aspek yang baru dalam UU OJK ini,  yakni  terkait kewenangan untuk melakukan penyidikan 4 . Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 9 huruf c UU OJK yang menyebutkan bahwa sebagai bagian dari  tugas pengawasannya, OJK memiliki  wewenang, antara lain, untuk  melakukan pemeriksaan dan penyidikan 5 . Dan lebih  spesifik  lagi  kembali  terkait penyidikan ini diatur dalam Bab XI tepatnya dalam Pasal 49 di UU OJK terkait Penyidikan. Pemberian kewenangan penyidikan kepada OJK jelas membuat perannya menjadi lebih  dari sekadar lembaga pengaturan dan pengawasan administratif. OJK menjadi bersifat quasi-judicial , yang  berarti  memiliki  wewenang untuk menangani aspek  pro justitia  terkait  kasus-kasus  kejahatan atau  tindak  pidana  di  sektor  jasa  keuangan 6 . Terkait kewenangan Penyidikan oleh OJK dirincikan melalui Peraturan OJK Nomor 22 /POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
1 Yuna s Tri  Antoro, “Kepa stia n Hukum Kewena nga n Penyidika n Otorita s  Ja sa  Keua nga n” (Univerista s Isla m Negeri  Suna n Ka lija ga , Yogya ka rta , 2019), https://digilib.uin -suka .a c.id/id/eprint/36160/.
2 Adria n Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan , Cet.I (Ja ka rta : Peneba r Swa da ya Group, 2014).
3 Antoro, “Kepa stia n Hukum Kewena nga n Penyidika n Otorita s Ja sa  Keua nga n.”
4 Ba mba ng  Murda di,  “Otorita s  Ja sa   Keua nga n  (Ojk)  Penga wa s  Keua nga n  Ba ru  Ya ng  Memiliki Kewenangan Penyidikan,” Value Added 8, no. 2 (2012): 32–46.
5 Serlika   Aprita ,  “Kewena nga n Otorita s  Ja sa  Keua nga n (OJK)  Mela kuka n Penyidika n: Ana lisis  Pa sa l 9 Huruf  C  Unda ng-Unda ng  Nomor  21  Ta hun  2011  Tenta ng  Otorita s  Ja sa   Keua nga n,” Jurnal  Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 21, no. 2 (2021): 550, https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1431.
6 Ma ulia  Ma dina , “Kewena nga n Penyidika n Da la m Tinda k Pida na  Di Sektor Ja sa  Keua nga n Oleh Otorita s Jasa Keuangan” (Universitas Airlangga,  2020).
Penyidikan sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP) atau  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981 didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang a quo untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat  terang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan  tersangkanya. Penyidik sendiri adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang-undang  untuk melakukan penyidikan 7 .
Terkait pemberian kewenangan Penyidikan kepada OJK sendiri, sejatinya ramai pro  dan kontra terkait ini,  mengingat OJK merupakan sebuah institusi  yang berdiri sendiri dan memiliki regulasi yang berbeda pula 8 . OJK tidak termasuk lembaga negara yang pegawainya berkategori Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga sejatinya tidak bisa melakukan penyidikan mandiri tanpa bantuan lembaga lain. mereka harus bekerja sama dengan Polri atau PNS yang memiliki kewenangan.
Meskipun  demikian,  masih  banyak  pemerhati  yang  kurang  setuju  dengan kewenangan penyidikan  OJK  ini,  bahkan pernah  diajukan gugatan  ke  Mahkamah Konstitusi  dan  telah  diputus  melalui  Putusan  Nomor  102/PUU-XVI/2018.  Pada putusannya, MK menyatakan kewenangan penyidikan OJK tidak bertentangan dengan konstitusi, namun dalam pelaksanaan penindakannya, diperlukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 9
Dalam implementasinya sendiri, Berdasarkan Pasal 49 UU OJK jo. Pasal 1 angka 4 POJK 22/2015 Penyidik OJK sendiri terdiri  dari Pejabat Penyidik  Kepolisian Negara Republik  Indonesia  dan/atau Pejabat Pegawai Negeri  Sipil  yang  diberi  wewenang khusus  sebagai  Penyidik,  yang  dipekerjakan di  OJK  untuk  melakukan  Penyidikan Tindak Pidana di  Sektor Jasa Keuangan. Atas dasar itu  dan memang faktanya akan sangat  beririsan  dengan  pihak  Kepolisian,  sejatinya  OJK  dan  Kepolisian  RI  telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan  nomor  PRJ-36/D.01/2014 dan  Nomor B/44/XI/2014. Nota Kesepahaman ini berkaitan dengan kerjasama dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk koordinasi dalam penyidikan bersama terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan (join investigation) 10
Seiring  berjalannya  waktu,  OJK  pun  terus  berjalan  dan  melaksanakan kewenangannya, berdasarkan siaran persnya bernomor SP 9/DHMS/OJK/I/2023 Dari tahun 2014 hingga 2022, Penyidik OJK telah menyelesaikan total 99 kasus yang terdiri dari 78 kasus di sektor Perbankan, 5 kasus di sektor Pasar Modal, dan 16 kasus di sektor IKNB. Masih dalam siaran yang sama, disebutkan juga per Januari 2023, di OJK hanya terdapat 17 orang penyidik yang terdiri dari 12 anggota Kepolisian dan lima penyidik pegawai negeri  sipil  (PNS). Data tersebut  jelas  menggambarkan bahwa OJK  sudah menjalankan  kewenangannya  untuk  melakukan  penyidikan  dalam  kasus-kasus kejahatan di sektor jasa keuangan. Namun, data tersebut juga menggambarkan bahwa masih sangat minim  sekali  penyidik  yang dimiliki  oleh  OJK sehingga  perlu  adanya penambahan dan di  sisi  lain  juga  perlu  perubahan aturan, untuk  membuka  ruang penyidik murni dari OJK.
7 M. Ya hya  Ha ra hap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan (Ja ka rta : Sina r Gra fika , 2014).
8 Murda di,  “Otorita s  Ja sa   Keua nga n  (Ojk)  Penga wa s  Keua nga n  Ba ru  Ya ng  Memiliki  Kewena ngan Penyidikan.”
9 Ma dina , “Kewena nga n Penyidika n Da la m Tinda k Pida na  Di  Sektor  Ja sa  Keua nga n Oleh Otorita s  Jasa Keuangan.”
10 Ma dina .
Dan tepat pada tahun 2023 ini, kewenangan penyidikan OJK semakin diperkuat dengan disahkannya Omnibus Law sektor Keuangan atau Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. Kehadiran UU PPSK yang pada hakikatnya merupakan omnibus law untuk sektor keuangan pada dasarnya memberi  beberapa  perubahan  dalam  hal  kelembagaan  ataupun  kewenangan  dari bidang sektor  jasa keuangan. Menilik lebih jauh, Omnibus law sendiri  pada dasarnya merupakan peraturan atau undang-undang yang  secara substansi  utamanya adalah merevisi dan atau mencabut serta mengatur kembali  beberapa undang-undang yang terkait akan satu sektor.
Konsep omnibus law ini  sendiri  banyak berkembang di  negara yang menganut common law yang sistem hukumnya a nglo saxon semisal, Inggris, Kanada dan Amerika Serikat. Konsep omnibus law sendiri memberikan penawaran terkait pembenahan terkait peraturan yang tumpang tindih ( overlapping ) serta terlalu banyak ( over regulasi ) 11 . Dalam hal  sektor  jasa  keuangan  ini,  konsep Omnibus  law kerap  dipilih  sebagai  solusi menyelesaikan  permasalahan negara  terkait  benturan  atau  tumpang  tindih  antara produk hukum yang pada dasarnya diciptakan juga oleh mereka 12 , termasuk dalam hal ini juga adalah terkait isu kewenangan penyidikan OJK.
Kewenangan Penyidikan OJK dalam tindak pidana sektor jasa keuangan akhirnya benar-benar mendapatkan revisi dan revisinya juga cukup signifikan, tepatnya dalam Pasal  49 ayat (5) mengatakan bahwa “Penyidikan atas tindak  pidana di  sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan’’. Kewenangan Penyidikan Tunggal Sektor Jasa Keuangan dalam UU No. 4 Tahun 2023, semakin jelas dan mempertegas kewenangan yang luas kepada OJK dalam sektor jasa keuangan 13 . Dari  pasal  tersebut,  OJK  bisa  dikatakan akan  mutlak  memiliki  kewenangan dalam mengawasi, mengatur dan melakukan upaya hukum penyidikan dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan 14 .
Namun, pada sisi yang lain adanya frasa “hanya dapat” dalam pasal 49 ayat (5) ini  juga  menimbulkan  pertanyaan besar  terkait  apakah kewenangan lembaga  lain, khususnya  kepolisian  menjadi  hilang?,  serta  apakah  aturan ini  dapat  memberikan kepastian hukum dan tidak bertabrakan dengan undang-undang yang lain?. Masalah atau pertanyaan tersebut mendorong   penulis   untuk   melakukan   penelitian yang akan berfokus   kepada bagaimana kewenangan penyidikan OJK pasca disahkannya UU No. 4 Tahun 2023 dan apakah aturan ini tidak  bertentangan dengan aturan lainnya, Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kewenangan penyidikan tunggal  ini  dari  segi  kepastian  hukum  serta  bagaimana dampaknya  pada  proses penegakan hukum secara praktis.
11 Antoni Putra , “Penera pa n Omnibus La w Da la m Upa ya  Reformasi Regula si,” Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 1 (2020): 1, https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602.
12 Ha ssa nain Ha ykal, Demson  Tiopa n, a nd Theo Negoro,  “Penera pa n Metode Omnibus La w  Dika itkan Teori  Kemanfaatan Hukum Dalam Permasalahan Legislasi  Lingkungan Hidup,” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2021): 35–52, https://doi.org/10.30656/ajudika si.v5i1.3224.
13 Tim CNN  Indonesia , “Jokowi Beri  OJK  15 Kewena nga n Di  Penyidika n Ka sus Pida na  Ja sa  Keua ngan,” cnnindonesia .com, 2023, https://www.cnnindonesia .com/ekonomi/20230131131 852-532-907018/jokowi- beri-ojk-15-kewena nga n-di-penyidika n-ka sus-pidana-jasa-keuanga n.
14 Nisa  Ama lina  Adlina , “Kewena nga n Penyidika n Terha da p Tinda k Pida na  Di Sektor Ja sa  Keua nga n” 15, no. 4 (2023): 250–69.
ISSN: 1978-152 ISSN: 1978-1520

## II. Metode Penelitian
Dalam  penelitian ini,  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum normatif.  Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  metode  ini  merupakan  sebuah proses  dalam  mencari  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  dan  doktrin- doktrin  hukum  untuk  memberikan  solusi terhadap  isu  hukum  yang  sedang dihadapi. oleh peneliti 15 . Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan ( statute  approach ) dan pendekatan konseptual ( conseptual  approach ).  Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ) dilakukan  dengan  fokus  pada  penelitian,  analisis,  dan  pengkajian  secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema utama dalam penelitian yang akan dilakukan. Pendekatan konseptual ( conseptual approach ) sendiri dipakai dalam pendalaman terhadap konsep penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## III. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1. Hakikat Kewenangan Penyidikan Tunggal Otoritas Jasa Keuangan
Sumber  kewenangan  penyidikan  OJK  jika  dilihat  dalam  konstruksi hukumnya,  OJK  memperoleh  wewenangnya langsung  dari  undang-undang pembentuknya. Pasal 9 huruf c UU OJK, memberikan OJK kewenangan dalam tugas pengawasan, yang di  dalamnya termasuk pemeriksaan dan penyidikan. Ini  sejatinya  merupakan  pelaksanaan  dari  amanat  Undang-undang  Bank Indonesia  (UU  BI)  yang  memerintahkan pendirian  lembaga  yang  bertindak sebagai otoritas dalam sektor jasa keuangan.
Amanat tersebut akhirnya terwujud melalui pembentukan UU OJK. Atas dasar  demikian,  sejak  ada  UU  OJK  terjadilah  peralihan  fungsi,  tugas,  dan wewenang dari Bapepam-LK dan Bank Indonesia ke OJK dalam hal melakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan dalam tindak pidana sektor jasa keuangan 16 Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan sendiri tidak disebutkan definisinya dalam UU  OJK namun diaturnya berdasarkan POJK 22/2015(Madina, 2020). Definisinya sendiri dijelaskan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2), dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa:
“ Tindak  Pidana  Jasa  Keuangan  diartikan  setiap  perbuatan/peristiwa  yang diancam pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai OJK, Perbankan, Perbankan Syariah, Pasar Modal, Dana  Pensiun,  Lembaga Keuangan Mikro, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial,  Bank  Indonesia sepanjang berkaitan dengan campur  tangan  terhadap  pelaksanaan  tugas  OJK  dalam  pengaturan  dan pengawasan bank, serta Undang-Undang mengenai Lembaga Jasa Keuangan
15 Peter Ma hmud Ma rzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) , 15th ed. (Ja ka rta : Prena da Media , 2014).
16 Ma dina , “Kewena nga n Penyidika n Da la m Tinda k Pida na  Di Sektor Ja sa  Keua nga n Oleh Otorita s Jasa Keuangan.”
Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK,”
Dalam melaksanakan kewenangan penyidikan yang dimaksud, Penyidik di  OJK  sendiri  sebenarnya  berasal  dari  para  penyidik  Polri  dan  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  yang  bekerja  di  OJK.  Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS) dengan Penyidik  Polri  mempunyai  fungsi  dan kewenangan masing-masing 17 . Penyidik Polri  berlandaskan pada KUHAP dan Undang-Undang lainnya, sedangkan penyidik PPNS berwenang sesuai undang- undang terkait, dalam hal ini adalah UU OJK.
Kewenangan memang sudah berjalan, namun pada realitanya menurut penulis,  penyidikan  oleh  OJK  belumlah  efektif,  beberapa  faktor  menjadi alasannya. Salah satu masalahnya adalah terkait dengan jumlah penyidik di OJK sendiri. Penyidik OJK saat ini jumlahnya ada 17 orang penyidik yang terdiri dari 12 penyidik Kepolisian dan lima penyidik dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dan semuanya, untuk saat ini para penyidik tersebut hanya tersedia dan ditempatkan secara langsung di kantor pusat OJK, belum ada di kantor-kantor daerah. 18 .
Semua Penyidik  yang baru ada di  kantor pusat jelas bukanlah sesuatu yang bagus  karena OJK sendiri  kini  telah memiliki  9 kantor regional  dan 43 kantor OJK daerah. Dengan ketiadaan penyidik di daerah, secara tidak langsung akan menghambat proses  penyidikan, karena harus selalu  berkoordinasi dan meminta penyidik  dari kantor pusat. Penyelesaian 99 kasus hanya dengan 17 penyidik  jelas  menunjukan  bahwa  OJK  telah  mampu  melaksanakan kewenangan penyidikan ini,  dan  dengan  penambahan penyidik  diharapkan akan  mampu  membuka  lebih  banyak  kasus  lagi  dan  dapat  makin mengefektifkan kinerja sektor jasa keuangan.
17 Abdul  Ha yy Na sution a nd I Gusti  Ayu Anita  La ksha na, “The Authority of Civil  Service  Investiga tors (PPNS)  in the La w of the Republic of Indonesia  No. 8 of 1981 Concerning the Crimina l Procedure Code in Article  1 Pa ra gra ph (1) Jo. Article  6 Pa ra gra ph (1) a nd La w No.19 of 2019 Concerning Crimina l Acts of Corruption  in  Article  1  Paragraph (6)  in  the  Indonesian Criminal  Justice  Process,” FOCUS 3,  no.  2 (September 5, 2022): 92–101, https://doi.org/10.37010/FCS.V3I2.830.
18 Putri Ismu Ra ha yu Sa putri, Rusla n Renggong, a nd Almusa wwir Almusa wwir,  “Kewena nga n Penyidikan Oleh  Lemba ga  Otorita s Ja sa  Keua nga n Terha dap Tinda k Pida na Perba nkan Belum Optima l,” Indonesian Journal of Legality of Law 4, no. 1 (2021): 73–78, https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.625.

## Figure 1 Grafik Ketimpangan Jumlah Penyidik OJK
Fakta  diatas  menunjukan  bahwa  penambahan  penyidik  memang sangatlah diperlukan, namun dengan aturan sebelumnya, itu tidaklah mudah, karena hakikatnya para penyidik yang berada di OJK merupakan penyidik yang ditugaskan di OJK, bukan berasal dari perekrutan atau berasal dari OJK sendiri 19 . Sehingga, perlu  rasanya ada pembaharuan aturan terkait untuk memberikan kewenangan penambahan penyidik dari instansi OJK sendiri, yang tujuannya adalah untuk mengefektifkan kewenangan tersebut.
Perubahan yang diharapkan tersebut, akhirnya hadir melalui Omnibus Law sektor Keuangan atau UU No. 4 Tahun 2023. Kewenangan Penyidikan OJK dalam  tindak  pidana  sektor  jasa keuangan  mendapatkan pembaharuan dan makin dipertegas. Melalui Pasal 8 angka 21 tentang OJK, dalam ketentuan Pasal 49  ayat  (5),  disana  termaktub  ketentuan  bahwa  tindak  pidana  sektor  jasa keuangan ini hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang bernaung di lembaga OJK.
Sorotan memang tertuju pada frasa “hanya dapat”, namun jauh daripada itu pembaharuan ini nyatanya membawa beberapa perubahan lainnya. Terkait kewenangan  penyidikan,  OJK  semakin  diperkuat  dengan  dijadikan  leader dalam tindak pidana sektor jasa keuangan ini, namun pandangan terkait OJK hanya menjadi penyidik tunggal sejatinya adalah keliru.
Perlu disoroti  juga sebenarnya UU PPSK ini sifatnya memperbaiki UU OJK  sebelumnya,  yaitu  UU  No  21/2011,  yang  juga  telah  memberikan kewenangan penyidikan  kepada  OJK.  Kewenangan OJK  dalam  melakukan penyidikan telah diuji secara berulang di Mahkamah Konstitusi, namun semua gugatan  tersebut  ditolak,  telah  membuktikan  bahwa  penyidikan  oleh  OJK adalah Konstitusional 20
19 Sa putri, Renggong, a nd Almusa wwir.
20 Ma dina , “Kewena nga n Penyidika n Da la m Tinda k Pida na  Di Sektor Ja sa  Keua nga n Oleh Otorita s Jasa Keuangan.”
Adanya penegasan kewenangan sebagai penyidik  tunggal  ini  penting agar OJK dapat melaksanakan tugasnya dalam pengaturan, pengawasan, serta perlindungan nasabah dan konsumen di sektor keuangan dengan lebih efektif. Sejatinya  memang  kewenangan  penyidikan  dalam  UU  OJK  ini  perlu  juga dipandang sebagai lex specialis yang sengaja dibuat berbeda menyimpangi UU yang bersifat lex generalis, yang dalam hal ini adalah KUHAP. Penyimpangan seperti ini dimaksudkan untuk mempercepat prosedur suatu perkara khususnya dalam beberapa tindak pidana 21
Terkait maksud dari penyidikan tunggal tersebut, sejatinya perlu juga kembali menilik dalam Pasal 49 ayat (1) disana secara gamblang pula disebutkan bahwa  sejatinya  penyidik  tetap  berpedoman  pada  KUHAP.  Maksud  frasa tunggal dalam pasal 49 ayat (5) sejatinya hanya mempertegas kedudukan OJK sebagai  pemimpin  terdepan  terkait  pelaksanaan  pengawasan  sektor  jasa keuangan ini.
Bunyi Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2023:
“Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas: a. pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu; c. pegawai tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  untuk  melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan”.
Penjelasan Pasal  49 ayat (5)  ini  semakin  rinci  dan semakin  diperjelas melalui  peraturan turunan berupa PP No. 5  Tahun 2023. PP ini  memperjelas bahwa  sejatinya  tidak  ada  penghapusan  kewenangan  kepolisian  melalui kewenangan  tunggal  OJK  tersebut,  kepolisian  tetap  bisa  terlibat  dengan menempatkan aparatnya di OJK serta berkoordinasi serta memberi bantuan OJK sama seperti dalam UU OJK sebelumnya.
Pasal 2 ayat (1) PP No. 5/2023
“Penyidik  Tindak  Pidana  di  Sektor  Jasa  Keuangan  terdiri  atas:  a.  pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b, Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.”
Pasal 49 ayat (5) ini justru dimaksudkan juga untuk memperkuat peran penyidik  OJK  melalui  ditambahkannya  penyidik  dari  OJK  sendiri,  yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) PP No. 5/2023. Yang mana dalam hal ini bisa menjadi jawaban serta landasan untuk menambah jumlah penyidik OJK yang masih sedikit dan sebelumnya selalu menjadi persoalan. Terkait hal ini, OJK juga telah  mengatur  peraturan  pelaksanaannya  melalui  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (POJK Penyidikan).
Peraturan tersebut merupakan pembahauran dan penyesuaian dari POJK 22/POJK.01/2015 terkait hal yang sama. Penyesuaian POJK Penyidikan tersebut
21 Ifra ni, “Tinda k Pida na  Korupsi Seba ga i Keja ha ta n Luar Bia sa ,” Al-Adl : Jurnal Hukum 9, no. 3 (Ja nuary 30, 2017): 319–36, https://ojs.uniska -bjm.ac.id/index.php/aldli/a rticle/view/1047.
merupakan  respons  terhadap  amanat  UU  No.  4  2023  tentang  PPSK  yang memberikan pembaharuan dan perluasan kewenangan penyidikan dan kepada OJK.  Dalam  Pasal  6  Peraturan  ini  menjelaskan  juga  bahwa  penyidik  OJK berwenang untuk menentukan dilakukan atau tidaknya Penyelidikan yang akan dilakukan sebelum dimulainya Penyidikan. Di pasal ini juga disebutkan bahwa melaksanakan Penyidikan OJK tetap berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun kewenangan tetaplah berada di OJK 22 .
Dengan  dipertegasnya  OJK  menjadi  garda  utama  dalam  sektor  jasa keuangan dan kepolisian tetap menjadi mitra, diharapkan ini akan lebih efektif karena  sudah  jelas  siapa  yang  menjadi  leading  sector  dalam  bidang  ini. Penguatan penjelasan melalui PP No. 5/2023 dan penjabaran dalam POJK No. 16/2023 juga harapannya bisa semakin  mempertegas bahwa polisi  tetap bisa terlibat dan harapannya bisa memperbantukan lebih banyak penyidiknya di OJK dan Penyidik dari OJK sendiri bisa memberikan dampak, sehingga penyidik OJK tidak hanya ada di pusat saja, melainkan bisa di sebar ke daerah juga.
3.2. Kepastian Hukum Koordinasi Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan
Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan sendiri sebelum adanya Penyidik OJK,  pengaturannya  penyidikannya  berada  dalam  undang-undang  yang memiliki sifat khusus atau lex specialis . Tindak pidana yang terkualifikasi sebagai tindak pidana di sektor jasa keuangan sendiri, semua penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Polri dan PPNS.
Namun, setelah UU OJK lahir  terdapat lebih  dari satu  penyidik  yang berwenang  untuk  melakukan  penyidikan  atas  tindak  pidana  sektor  jasa keuangan.  Hal  tersebut  karena  terdapat  Penyidik  Polri  yang  berwenang menyidik  karena amanat KUHAP dan Penyidik OJK yang berwenang karena amanat dari UU OJK.
Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya adanya tumpang tindih dalam  wewenang  penyidikan  dilakukan  koordinasi  antara  Penyidik  Polri dengan Penyidik OJK melalui Nota Kesepahaman nomor PRJ-36/D.01/2014 dan Nomor  B/44/XI/2014. Nota  Kesepahaman ini  berkaitan  dengan  kerjasama dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk koordinasi dalam penyidikan bersama terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Koordinasi  ini,  pelaksanaannya  adalah  ketika  ada  laporan  atau pengaduan  mengenai  dugaan  tindak  pidana  di  sektor  jasa  keuangan, penanganan perkara  akan dilakukan  oleh  penyidik  yang  menerima  laporan
22 Ojk.go.id,  “Sia ra n Pers:  OJK  Terbitka n Atura n Ba ru Mengena i Penyidika n Tinda k Pida na  Sektor Jasa Keua nga n,” Depa rtemen Litera si, Inklusi Keua nga n da n Komunikasi OJK, 2023, https://ojk.go.id/id/berita - da n-kegia ta n/siara n-pers/Pa ges/OJK-Terbitka n-Atura n-Ba ru-Mengenai-Penyidika n-Tinda k-Pida na- Sektor-Ja sa -Keua nga n.aspx.
tersebut 23 .  Jika  laporan diterima  oleh  Penyidik  Polri,  maka  Kepolisian  akan menangani perkara tersebut.  Sedangkan jika  laporan diterima  oleh  Penyidik OJK, maka OJK yang akan menanganinya. Sederhananya, penanganan perkara didasarkan pada asal atau sumber penanganan perkara tersebut.
Pengaturan  koordinasi  memang  telah  ada  pedoman,  namun  belum dalam  tataran  berada  di  undang-undang  sehingga  masih  memungkinkan timbulnya  kesalahpahaman dan tumpang tindih  penanganan 24 . Putusan MK Nomor  102/PUU-XVI/2018 pun  jelas  mengatakan bahwa  penyidikan  yang dimiliki  oleh OJK bisa dianggap konstitusional selama koordinasi terpenuhi 25 . Oleh  karena  itu,  hemat  penulis  kewajiban  koordinasi  dan  mekanisme penyidikan oleh  Penyidik  OJK,  tidak cukup  hanya mengacu pada Peraturan OJK, atau Nota Kesepahaman.
UU PPSK  bagian OJK ini  menurut penulis  sedikitnya  menjawab juga masalah  lain  terkait  hal  diatas,  Pasal  49  ayat  (6)  secara  jelas  mengatakan kewajiban  koordinasi  tersebut.  Kewajiban  koordinasi  akhirnya  disebutkan secara lugas dan jelas dalam undang-undang ini, OJK sebagai pelaksana utama dan Polri sebagai mitra koordinasi diatur dalam Undang-Undang ini, dan secara hierarki  membuat  lebih  kuat  dan  jelas  alur  koordinasi  dibandingkan hanya sebatas nota kesepahaman.
Pasal 49 ayat (6) UU No. 4 Tahun 2023
“Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Aturan koordinasi  kewenangan ini memang  sudah seharusnya diatur secara lugas,  karena bagaimanapun perlu  adanya kepastian  hukum  melalui peraturan yang kuat, karena irisan antara dua lembaga sangat memungkinkan menimbulkan  tumpang  tindih  dalam  pelaksanaannya.  Nota  kesepahaman memang bisa jadi panduan, namun belum kuat untuk dijadikan pijakan, karena koordinasi antara institusi penegak hukum sangat penting sekali 26 ,  tujuannya dalam hal ini adalah untuk mengoptimalkan penyidikan dalam tindak pidana sektor jasa keuangan.
Dan  hadirnya  perubahan UU  OJK  terkait  koordinasi  ini  pun  sudah sangat jelas, bahkan kembali  diperjelas lagi  dengan diturunkannya peraturan turunan  oleh  pemerintah.  PP  No.  5/2023  hadir  dan  bertujuan  untuk memperkuat dan memperjelas kerja sama antara Kepolisian Negara Republik
23 H  Hendri,  “Kewena nga n Otorita s  Ja sa  Keua nga n Da la m Mela kuka n Penyidika n T inda k Pida na  Jasa Keuangan,” 2022, http://eprints.uniska -bjm.ac.id/10872/%0Ahttp://eprints.uniska- bjm.a c.id/10872/1/ARTIKEL_Hendri.pdf.
24 Yunus  Husein,  “Ba ta lka h Otorita s  Ja sa   Keua nga n  Seba ga i  Penyidik  Tungga l?,”  Kompa s.id,  2023, https://www.kompa s.id/ba ca/opini/2023/02/12/batalkah -otoritas-ja sa-keuanga n-sebaga i-penyidik-tungga l.
25 Ma dina , “Kewena nga n Penyidika n Da la m Tinda k Pida na  Di Sektor Ja sa  Keua nga n Oleh Otorita s Jasa Keua nga n.”
26 Violita   Citra   Kusuma  Dewi,  Ali  Muha mmad, a nd Ca hyoko Edi  Ta ndo, “Koordina si  Anta ra  Institusi Penega k  Hukum  Da la m  Ha l  Mena nga ni  Ma sa la h  Pena ha nan Berda sa rka n KUHAP  Seba ga i  Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia,” Jurnal Pendidikan Dan Konseling 4 (2022): 1349–58.
Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penegakan hukum di sektor  jasa keuangan. Bahkan dalam pertimbangannya pun dijelaskan bahwa aturan ini hadir untuk melalsanakan ketentuan Pasal 49 dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Hadirnya UU  PPSK  ini  juga  menurut  penulis  bisa  menjadi  jawaban terhadap permasalahan dalam sektor jasa keuangan termasuk OJK juga, karena dengan  pemberian  kewenangan  yang  semakin  kuat  ini  harapannya  bisa mengurangi  potensi  permasalahan  dan  memperkuat  efektifitas  kinerja lemabaga. Selain   itu   UU   ini  juga bisa mengoptimalkan pengembangan  dan penguatan  eksosistem    keuangan,    serta    dapat  membentuk  sinergi    dan koordinasi    yang   baik    sehingga sektor  jasa keuangan dapat berjalan secara efektif dan efisien 27 .
Oleh karena itu, anggapan bahwa penguatan kewenangan penyidikan OJK menyalahi aturan adalah tidak tepat. Perubahan dalam Undang-Undang No.  4  Tahun  2023  justru  memperjelas  koordinasi  kewenangan  dan meminimalisasi  tumpang  tindih  kewenangan.  Dengan  adanya  pengaturan tersebut, diharapkan pengawasan serta penyidikan sektor  jasa keuangan bisa berjalan  lebih  efektif  dengan  jelasnya  koordinasi  kewenangan dan  kuatnya landasan peraturan.

## IV. Kesimpulan
Kehadiran perubahan terkait kewenangan melalui UU No. 4 Tahun 2023 melalui Pasal 8 angka 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan sejatinya banyak membawa dampak positif  dari  segi  yuridis.  Perubahan  tersebut,  sejatinya  hanya  memperbaharui kewenangan yang  sebelumnya  sudah  ada,  dan  pemberian  wewenang  melakukan penyidikan  kepada  OJK  dalam  tindak  pidana  sektor  jasa  keuangan  adalah konstitusional, selama koordinasi dengan Kepolisian terpenuhi. Pasal 49 ayat (5) yang berisi “Penyidi kan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh  penyidik  Otoritas  Jasa  Keuangan,”  sejatinya  tidak  menghapus  kewenangan Kepolisian, ini  diperkuat dan diperjelas melalui  peraturan turunan berupa PP No. 5 Tahun  2023. Perubahan  kewenangan ini  dalam  aspek  hukum  praktis  justru  akan memperkuat peran OJK melalui pembukaan kesempatan bagi kehadiran Penyidik dari OJK sendiri, sedangkan bagi Kepolisian ini  memberikan kepastian terkait koordinasi kewenangan yang  sudah  diatur  jelas  dan  bisa  jadi  pedoman  bahkan  bisa  untuk menggantikan  nota  kesepahaman. Dengan  dipertegasnya  kewenangan serta  diberi kejelasan  alur  koordinasi,  harapan  utamanya  dalam  aspek  penegakan  hukum  di
27 Devi  Anggra eni a nd Wisnu Budhi Pra tomo, “Da mpa k Unda ng-Unda ng Nomor 4 Ta hun 2023 Tenta ng Pengemba nga n Da n Pengua ta n Sektor Keua nga n ( P2SK ) Terha da p Kela ngsunga n Sektor Ja sa  Keua ngan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan” 5, no. 12 (2023).
lapangan OJK bisa  semakin mengefektifkan penyidikan tindak pidana di  sektor  jasa keuangan.

## V. Daftar Pustaka / Daftar Referensi
Adlina,  Nisa  Amalina.  “Kewenangan  Penyidikan  Terhadap  Tindak  Pidana  Di  Sektor  Jasa Keuangan” 15, no. 4 (2023): 250– 69. Anggraeni,  Devi,  and Wisnu Budhi Pratomo.  “Dampak Undang -Undang Nomor  4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan ( P2SK ) Terhadap Kelangsungan Sektor  Jasa Keuangan Khususnya Sektor  Lembaga Pembiayaan” 5, no. 12 (2023).
Antoro,  Yunas  Tri.  “Kepastian  Hukum  Kewenangan  Penyidikan  Otoritas  Jasa  Keuangan.” Univeristas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga,  Yogyakarta,  2019.  https://digilib.uin - suka.ac.id/id/eprint/36160/.
Aprita,  Serlika.  “Kewenangan  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  Melakukan  Penyidikan:  Analisis Pasal 9 Huruf C Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.”
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 21, no. 2 (2021): 550.
https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1431.
CNN  Indonesia,  Tim.  “Jokowi  Beri  OJK  15  Kewenangan  Di  Penyidikan  Kasus  Pidan a  Jasa Keuangan.” cnnindonesia.com, 2023. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230131131852-532-907018/jokowi-beri-ojk- 15-kewenangan-di-penyidikan-kasus-pidana-jasa-keuangan.
Dewi,  Violita  Citra  Kusuma,  Ali  Muhammad,  and  Cahyoko  Edi  Tando.  “Koordinasi  An tara Institusi Penegak Hukum Dalam Hal Menangani Masalah Penahanan Berdasarkan KUHAP Sebagai  Upaya  Mewujudkan  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Di  Indonesia.” Jurnal Pendidikan Dan Konseling 4 (2022): 1349 – 58. Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP:  Penyidikan Dan Penuntutan . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Haykal,  Hassanain,  Demson  Tiopan,  and  Theo  Negoro.  “Penerapan  Metode  Omnibus  Law Dikaitkan Teori Kemanfaatan Hukum Dalam Permasalahan Legislasi Lingkungan Hidup.”
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2021): 35 – 52.
https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3224.
Hendri, H. “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Jasa Keuangan,”  2022. http://eprints.uniska -bjm.ac.id/10872/%0Ahttp://eprints.uniska - bjm.ac.id/10872/1/ARTIKEL_Hendri.pdf.
Husein, Yunus. “Batalkah Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Penyidik Tunggal?” Kompas.id, 2023. https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/12/batalkah-otoritas-jasa-keuangan- sebagai-penyidik-tunggal.
Ifrani.  “Tindak  Pidana Korupsi  Sebagai  Kejahatan  Luar  Biasa.” Al-Adl :  Jurnal  Hukum 9,  no.  3 (January 30, 2017): 319 – 36. https://ojs.uniska-
bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1047.
Madina, Maulia. “Kewenangan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Di Sektor  Jasa Keuangan Oleh Otoritas Ja sa Keuangan.” Universitas Airlangga, 2020.
Marzuki, Peter  Mahmud. Penelitian Hukum  (Edisi Revisi) . 15th ed. Jakarta:  Prenada Media, 2014. Murdadi,  Bambang.  “Otoritas  Jasa  Keuangan  (Ojk)  Pengawas  Keuangan  Baru  Yang  Memiliki Kewenangan Penyidikan.” Value Added 8, no. 2 (2012): 32 – 46.
Nasution,  Abdul  Hayy,  and  I  Gusti  Ayu  Anita  Lakshana.  “The  Authority  of  Civil  Service Investigators  (PPNS)  in the Law of  the Republic of Indonesia No.  8 of 1981 Concerning  the Criminal Procedure  Code  in Article  1  Paragraph (1)  Jo.  Article  6 Paragraph  (1)  and Law No.19  of  2019 Concerning  Criminal  Acts  of  Corruption  in  Article  1  Paragraph  (6)  in  the Indonesian  Criminal  Justice  Process.” FOCUS 3,  no.  2  (September  5,  2022):  92 – 101. https://doi.org/10.37010/FCS.V3I2.830. Ojk.go.id.  “Si aran Pers:  OJK  Terbitkan Aturan Baru Mengenai Penyidikan Tindak Pidana Sektor
Jasa  Keuangan.”  Departemen  Literasi,  Inklusi  Keuangan  dan  Komunikasi  OJK,  2023. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Aturan- Baru-Mengenai-Penyidikan-Tindak-Pidana-Sektor-Jasa-Keuangan.aspx.
Putra,  Antoni.  “Penerapan  Omnibus  Law  Dalam  Upaya  Reformasi  Regulasi.” Jurnal  Legislasi Indonesia 17, no. 1 (2020): 1. https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602. Saputri,  Putri  Ismu  Rahayu,  Ruslan Renggong,  and Almusawwir Almusawwir.  “Kewenangan Penyidikan  Oleh  Lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap  Tindak  Pidana  Perbankan Belum  Optimal.” Indonesian  Journal  of  Legality  of  Law 4,  no.  1  (2021):  73 – 78. https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.625.
Sutedi, Adrian. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan . Cet.I.  Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2014. Peraturan Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 22 /Pojk.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor  Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)  Nomor 16/2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor  Jasa Keuangan (POJK  Penyidikan)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2023  Tentang  Pengembangan  Dan Penguatan Sektor  Keuangan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  102/PUU-XVI/2018 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2023 Tentang  Penyidikan  Tindak Pidana Di Sektor  Jasa Keuangan
Siaran Pers Perkembangan  Tugas Penyidikan Ojk Nomor SP 9/DHMS/OJK/I/2023