Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 dalam Kaitannya dengan Kualitas Sekolah Eks RSBI

## Yulianta Saputra
Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada Email : yuliantasaputra@gmail.com

## Abstrak
Beberapa waktu lalu, sebagian kalangan yang merasa dirugikan atas eksistensi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasioal (RSBI) melakukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui putusan nomor 5/PUU-X/2012, ditegaskan  MK bahwa Pasal 50 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang notabene dasar hukum terkait keberadaan  RSBI  dinyatakan  inkonstitusional.  Berkaitan  dengan  ihwal  tersebut,  dalam  riset  ini dikaji, bagaimanakah dampak dari putusan MK a quo terhadap mutu kualitas sekolah eks RSBI pasca  tak  lagi  menyandang  status  tersebut.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  hukum  normatif  hanya  mengkaji  data  sekunder,  yang  meliputi  bahan  hukum  primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  Hasil penelitian menandaskan bahwa  setelah sekolah-sekolah tersebut tak menyandang Predikat RSBI karena putusan MK, ternyata hal itu tak mempunyai  implikasi  signifikan  terkait  kualitasnya,  sebab  sekolah-sekolah  RSBI  yang  ada, sebelumnya memang sudah bermutu.
Kata kunci: Pendidikan, Putusan Mahkamah Konstitusi, RSBI.

## PENDAHULUAN
Lantaran tak bisa  mengakses pendidikan bertaraf internasional, sejumlah orang tua murid dan  aktivis  pendidikan  akhirnya  mengajukan  uji  materi  ke  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  terkait Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagaimana  diketahui,  pengujian  pasal  50  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  tersebut  dimohonkan  sejumlah  orang  tua  murid  dan aktivis pendidikan sebab Para Pemohon mengaku tak bisa mengakses satuan pendidikan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dikarenakan sangat mahal.
Tercatat  sebagai  pemohon  di  antaranya,  yaitu  Andi  Akbar  Fitriyadi,  Nadia  Masykuria, Milang  Tauhida  (orang  tua  murid), Juwono,  Lodewijk  F  Paat,  Bambang  Wisudo,  Febri  Hendri Antoni  Arif  (aktivis  pendidikan).  Para  Pemohon  tersebut  menilai  pasal  yang  mengatur penyelenggaraan  satuan  pendidikan  bertaraf  internasional  sangat  diskriminatif.  Selain  itu,  Para Pemohon  juga  beranggapan  keberadaan  pasal a  quo tidak  sesuai  dengan  jiwa  dan  spirit  dari pendidikan nasional. Dengan demikian, hal ini mengimplikasikan berbagai kecemburuan, gap dan ketimpangan, yang preferensinya bagi kalangan masyarakat miskin dirasa sangat mensegregasikan antara sekolah reguler dan sekolah RSBI.
Dalam permohonannya, Para Pemohon meminta kepada MK untuk menganulir Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “Pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah  menyelenggarakan  sekurang-kurangnya  satu  satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Sampai akhirnya, sidang MK, pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2013, via putusan nomor 5/PUU-X/2012 telah mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon yang tergabung dalam  Tim  Advokasi  Koalisi  Pendidikan  “Anti  Komersialisasi  Pendidikan”.  Putusan  MK  itu
menghapus  dasar  hukum  seluruh  sekolah  (sekolah  negeri  dan  sekolah  swasta)  yang  berlabel internasional. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , dinyatakan  tidak  berlaku lagi  karena  bertentangan  ( tegengesteld )  dengan  UUD  1945. Dengan putusan MK a quo, eksesnya eksistensi RSBI tak lagi memiliki pijakan hukum. Dengan kata  lain,  konsekuensi  dari  putusan  tersebut,  semua  sekolah  yang  berlabel  RSBI  harus “dimakamkan .” Dengan  dibatalkannya  Pasal  50  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  oleh  MK,  secara  otomatis  pula  semua  regulasi  yang merupakan derivasi dari pasal tersebut niscaya juga menjadi tak berlaku lagi. (Fadilah, 2013:14).
Bagi  Pemerintah,  dalam  hal  ini  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia, tidak ada opsi lain kecuali mematuhi dan menghormati putusan MK tersebut. Ihwal ini mengingat bahwasanya MK memang dibentuk sebagai lembaga tinggi negara dengan kewenangan untuk  melakukan  permohonan  pengujian  undang-undang  terhadap  UUD  1945  ( constitutional review ), yang mana putusannya pun bersifat final dan mengikat. (Kristianawati, 2013:6).
Berkaitan dengan putusan MK 5 /PUU-X/ 2012 tersebut, dapat ditarik permaslahan, yakni: Bagaimanakah  Implikasi  Putusan  MK  Nomor  5  /PUU-X/  2012  terhadap  Kualitas  Sekolah  Eks RSBI Pasca Tidak Berpredikat RSBI?
Berdasarkan  penelusuran  penulis,  tidak  ada  artikel  yang  identik  dengan  riset  ini.  Namun demikian,  ada  beberapa  karya  ilmiah  yang  memiliki  variabel  seperti  dalam  penelitian  ini,  di antaranya:  (1)  penelitian  yang  ditulis  oleh  Rahmah  Purwahida,  Suminto  A.  Sayuti,  dan  Esti Swastika  Sari,  dengan  judul  “Pembelajaran  Sastra  Di  kelas  X  Rintisan  Sekolah  Bertaraf Internasional  SMA  Negeri  8  Yogyakarta”  sebagaimana  dimuat  dalam Jurnal  Penelitian Humaniora, Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan,  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta, Volume:  11,  Nomor.  1,  Pebruari  2010. Penelitian  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mendeskripsikan  proses  pembelajaran  sastra  di  kelas  XRSBI  Tahun  Ajaran  2007/2008  SMA Negeri 8 Yogyakarta. Adapun hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa pembelajaran sastra telah  berjalan  optimal,  dengan  indikator  siswa  telah  menguasai  kemampuan  bersastra,  yaitu mengapresiasi sastra dan mengekspresikan dalam bentuk penulisan puisi dan cerpen.
Keberhasilan  pembelajaran  sastra  ditandai  dengan  meningkatnya  minat  membaca  siswa kelas X-RSBI,  gemarnya siswa browsing artikel-artikel sastra maupun bahan bacaan non-sastra dari website ,  dan  siswa  pun  membukukan  puisi  karyanya  dalam  bentuk  antologi  puisi. Keberhasilan pembelajaran sastra juga disebabkan guru kelas X-RSBI memiliki keunikan, yaitu mendukung  siswa  dalam  menyalurkan  kreativitas  dan  ekspresi  siswa  dalam  kegiatan-kegiatan sastra  baik  di  dalam  maupun  di luar  jam  pembelajaran  sekolah misalnya,  pentas  teater, lomba- lomba  membaca  puisi,  dan  penulisan cerpen;  (2) Penelitian  Muhammad  Usman  berupa  Skripsi pada  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta di tahun 2009 dengan judul “Analisis Implementasi Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di SMA Negeri 1 Salatiga.”
Penelitian tersebut ditujukan untuk menganalisis bagaimana implementasi RSBI dilihat dari partisipasi stakeholder dalam  pengembangan  program,  sistem  jaringan  ( networking )  yang dibangun serta diskresi aturan yang dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi seluruh stakeholder yang meliputi kepala sekolah, guru dan staf karyawan, siswa dan orang tua sudah cukup baik. Secara tidak langsung mereka selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan
pengembangan  program.    Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  maka  diharapkan  semua stakeholder  dapat  meningkatkan  partisipasinya  sesuai  peran  masing-masing.  Komitmen  dan dukungan yang kuat juga dibutuhkan dari semua pihak untuk mensukseskan program. Pendidikan dan pelatihan terkait program perlu ditingkatkan lagi. Pihak sekolah juga harus terus memperbaiki sistem jaringan dengan menjalin hubungan sister school yang lebih baik dan berkelanjutan. Dalam membuat  suatu  aturan,  semua  pihak  hendaknya  memperhatikan  sumber  daya  dan  kondisi  yang ada.
Berdasarkan dari berbagai penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Dua penulisan hukum di atas, memiliki variabel yang sebagian sama dengan penelitian yang dilakukan  oleh  peneliti,  seperti  yang  terkait  halnya  dengan  aspek  RSBI.  Sekalipun  demikian, penelitian  ini  berbeda  dengan  berbagai  penelitian-penelitian  sebelumnya  lantaran  rumusan masalah yang diformulasikan oleh peneliti di sini memiliki perbedaan yang tegas dan jelas.
Dalam penelitian ini, dirumuskan masalah terkait implikasi putusan MK Nomor 5 /PUU-X/ 2012  terhadap  Kualitas  Sekolah  Eks  RSBI  Pasca  Tidak  Berpredikat  RSBI.  Oleh  karena  itu, penulisan ini telah memenuhi syarat kaedah keaslian penelitian sehingga layak untuk diteliti dan dengan ini Penulis menegaskan bahwa penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ini adalah asli dan bukan merupakan duplikasi dari hasil karya orang lain sehingga saya di sini bertanggungjawab penuh untuk artikel penelitian ini.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui implikasi putusan MK Nomor 5 /PUU-X/ 2012 terhadap Kualitas Sekolah Eks RSBI Pasca Tidak Berpredikat RSBI.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif itu sendiri ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (Soekanto, 2011:12). Data yang diperoleh kemudian diolah dengan pendekatan secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif preskriptif. (Fajar & Achmad, 2010: 183-184). Metode  yang digunakan dalam penelitian  normatif  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statutory approach ),  yakni  penulis  menggunakan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  dasar  awal melakukan analisis.

## PEMBAHASAN
Implikasi putusan MK Nomor 5 /PUU-X/ 2012 terhadap Kualitas Sekolah Eks RSBI Pasca Tidak Berpredikat RSBI
RSBI yang merupakan cikal bakal dari Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) pada hakikatnya adalah  sebuah  program  pendidikan  yang  dicanangkan  oleh  Kementerian  Pendidikan  Nasional Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.(Saputra,  2013:17).  Dasar  hukum  tersebut menandaskan  bahwa  “Pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah  menyelenggarakan  sekurang- kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.
Maka menjadi sangat rasional kalau semenjak tahun 2006, telah banyak menyeruak sekolah- sekolah,  baik  itu  pada  tingkatan  Sekolah  Dasar  (SD),  tingkatan  Sekolah  Menengah  Pertama (SMP),  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  dan  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  yang
menyandang predikat RSBI di berbagai daerah, yang kemudian sejak saat itu pula, kemunculan sekolah berlabel RSBI secara berkesinambungan mengalami eskalasi yang signifikan.(Alhumami, 2013:8)
Menurut hasil studi berpayung The Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP)  hingga  bulan  November  2012,  setidaknya  telah  dibangun  sebanyak  1.339 (seribu  tiga  ratus  tiga  puluh  sembilan)  unit  RSBI  untuk  semua  jenjang  pendidikan  di  seluruh Indonesia.
Sekolah berlabel RSBI sebagian besar 57% (lima puluh tujuh persen) terkonsentrasi di Jawa. Sedangkan dari angka itu, selebihnya sekitar 19% (Sembilan belas persen) tersebar di berbagai wilayah, yakni Aceh, Bali, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan sebanyak 24% (dua puluh empat persen) berada di provinsi-provinsi yang lain. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14% (empat belas persen) berlokasi di kota-kota besar, 30% (tiga puluh persen) di kota-kota kecil, dan 56% (lima puluh enam persen) berada di kabupaten.
Kendati  demikian,  ternyata  sejak  dilendingkannya  kebijakan  RSBI  ini,  naga-naganya keberadaan  sekolah  tersebut  mulai  menimbulkan  pro  dan  kontra  pada  khalayak  luas.  Yang  pro antara  lain  berasumsi  bahwa  RSBI  ini  sesuai  dengan  elan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa. Sementara  yang  kontra  antara  lain  berpretensi  bahwa  RSBI  ini  merupakan  entitas  baru  dari komersialisasi dan liberalisasi terkait bidang pendidikan. Mereka juga berdalih bahwasanya RSBI menimbulkan  kastanisasi,  diskriminasi,  dan  kesenjangan  yang  sangat  kentara  dalam  dunia pendidikan  yang berimpresi secara psikologis pada generasi muda.
Di sisi lain, pemerintah pun menuai pujian dan jua kritikan, baik itu pujian bahwa kebijakan RSBI  merupakan  langkah  progresif  guna  memperbaiki  mutu  pendidikan  di  Indonesia,  maupun kritikan bahwa  konsep ini tak didahului dengan studi secara komprehensif.(Fatwa, 2012:7).
Selanjutnya, sebagaiman kita ketahui,  MK telah mengeluarkan putusan Nomor 5/PUU-X/ 2012  yang  substansinya  menyatakan  bahwa  konsep  RSBI  adalah  inkonstitusional  karena  tidak sesuai dengan UUD 1945. Amar putusan MK tersebut dengan lugas berimplikasi pada pembubaran RSBI di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, kini secara kelembagaan semua sekolah yang berlabel RSBI tak lagi menyandang predikat tersebut. Lantas, bagaimanakah implikasi putusan MK a quo terhadap Kualitas Sekolah Eks RSBI Pasca Tidak Berpredikat RSBI.
Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut,  alangkah  baiknya  kita  mengetahui  konsep  terkait RSBI  dulu.  RSBI  yang  merupakan  cikal  bakal  dari  Sekolah  Bertaraf  Internasional  (SBI)  pada dasarnya  adalah  sebuah  program  pendidikan  yang  dicanangkan  oleh  Kementerian  Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dasar hukum tersebut menyebutkan bahwa  “Pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah  menyelenggarakan  sekurang-kurangnya  satu satuan  pendidikan  pada  semua  jenjang  pendidikan  untuk  dikembangkan  menjadi  satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.
Dari  ihwal  itu,  kemudian  diformulasikan  bahwasanya  pendidikan  bertaraf  internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan standar salah satu negara anggota Organizatian for Economic Co-operation and Development (OECD) dan/atau negara maju lainnya. Konsep Sekolah Bertaraf Internasional pada
akhirnya  dapat  diformulasikan  bahwa  Sekolah  Bertaraf  Internasional  =  Standar  Nasional Pendidikan  + X (SBI=SNP + X).
Adapun X adalah penguatan, pengayaan, pengembangan, perluasan, dan/atau  pendalaman melalui  adaptasi atau  adopsi  terhadap  standar pendidikan yang dianggap reputasi mutunya diakui secara internasional, yaitu dengan standar anggota Organizatian for Economic Co-operation and Development  (OECD) atau    dengan    pusat-pusat    pelatihan,    industri,    lembaga-lembaga tes/sertifikasi internasional, seperti Cambridge, IB ( International Baccalaureate ), TOEFL/TOEIC,  ISO,  pusat-pusat  studi dan  organisasi-organisasi  multilateral seperti UNESCO, UNICEF, SEAMEO, dan sebagainya Atas kausa itulah, pembubaran RSBI itu sama sekali jelas tidak  akan  mengurangi  kualitas  pendidikan,  hal  ini  bisa  dikaji  dari  asumsi  yang  menandaskan sekolah-sekolah yang dilabeli sebagai RSBI itu sudah bermutu sejak semula. Justru karena sudah bermutu  itu,  mereka  dilabeli  sebagai  RSBI.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  siswa-siswi  yang  diterima adalah bibit-bibit unggul dan sekolah yang menjadi cikal bakal RSBI sudah merupakan sekolah- sekolah unggulan dulu.
Kekhawatiran  akan  mempengaruhi  mutu  itu  bila  yang  dilabeli  sebagai  RSBI  itu  ialah sekolah-sekolah yang tidak bermutu, setelah dilabeli kemudian bermutu. Namun, ini tidak Seperti dimahfumi,  RSBI  dirumuskan  dengan  model  Sekolah  Standar  Nasional  (SSN)  +  kurikulum internasional.  Dengan  konsep  yang  sedemikian  itu,  maka  sejatinya  dapat  dipastikan  bahwa penghentian seluruh program RSBI tersebut tidak akan mengganggu mutu sekolah, sebab RSBI hanyalah berupa program tambahan di sekolah. Dengan demikian, jika kurikulum internasional dihapuskan, maka RSBI/SBI > SSN. (Arif, 2013:6).. Oleh karena itulah, setidak-tidaknya sekolah- sekolah  eks  RSBI  itu  masih  menyandang  sebagai  sekolah  standar  nasional  (setidaknya  masih memenuhi delapan kriteria sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan).  Kedelapan  standar  nasional  pendidikan  itu  di antaranya meliputi: (1) standar isi;  (2) standar proses;  (3) standar kompetensi lulusan;  (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar  pembiayaan;    dan   (8)  standar  penilaian  pendidikan.  Dengan  demikian,  maka  tak  heran kalau penghilangan konsep RSBI sama sekali tidak berarti mengubah peringkat akreditasi sekolah tersebut

## SIMPULAN
Putusan  MK  Nomor  5/PUU-X/  2012  dengan  lugas  berimpak  pada  pembubaran  RSBI  di seluruh  Indonesia  sehingga semua  sekolah  yang  berlabel  RSBI  tak  lagi  menyandang  predikat tersebut. Namun demikian, berkaitan dengan implikasi putusan MK a quo terhadap Mutu Sekolah Eks  RSBI  Pasca  Tidak  Berpredikat  RSBI  ternyata  sama  sekali  tidak  berpengaruh.  Dari  ihwal pembubaran RSBI itu sama sekali tidak akan mengurangi kualitas pendidikan, hal ini bisa ditilik dari  realitas  yang  menandaskan  kalau  sekolah-sekolah  yang  dilabeli  sebagai  RSBI  itu  sudah bermutu sejak semula. Hal ini bisa dilihat dari siswa-siswi yang diterima adalah bibit-bibit unggul dan sekolah yang menjadi cikal bakal RSBI sudah merupakan sekolah-sekolah unggulan dulu. Di sini terbukti bahwa sekolah-sekolah eks RSBI itu juga masih menyandang status Sekolah Standar Nasional dan masih memenuhi delapan kriteria sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan).  Kedelapan  standar  nasional
pendidikan itu di antaranya meliputi: (1) standar isi;  (2) standar proses;  (3) standar kompetensi lulusan;    (4)  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan;  (5)  standar  sarana  dan  prasarana;  (6) standar pengelolaan; (7)  standar pembiayaan;  dan  (8) standar penilaian pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Muhammad  Usman,  2009,  “Analisis  Implementasi  Program  Rintisan  Sekolah  Bertaraf Internasional (RSBI) di SMA Negeri 1 Salatiga.” (Skripsi Sarjana tidak di terbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta).
Rahmah Purwahida, Suminto A. Sayuti, dan Esti Swastika Sari, “Pembelajaran Sastra Di kelas X Rintisan  Sekolah  Bertaraf  Internasional  SMA  Negeri  8  Yogyakarta”. Jurnal  Penelitian Humaniora, Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan,  Universitas  Muhammadiyah Surakarta, Volume: 11, Nomor. 1, Pebruari 2010.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 5/PUU-X/2012.

## Surat Kabar
Amich Alhumami, RSBI, Kasta dalam Pendidikan, Media Indonesia , 21 Januari 2013. Ari Kristianawati, Mengawal Pembubaran Sekolah RSBI, Sinar Harapan , 11 januari 2013.
A.M. Fatwa, Kontroversi RSBI, Republika , 19 Maret 2012. Dani Fadilah, Menelaah Pembubaran RSBI dan SBI, Kedaulatan Rakyat , 18 Januari 2013. Febri Hendri Antoni Arif, RSBI dan Virus Konstitusi, Kompas , 5 Februari 2013. Yulianta Saputra, Revitalisasi Pendidikan Pasca RSBI Dibubarkan, Kedaulatan Rakyat , 15 Januari 2013.