Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 57

## POLITIK DAKWAH DAN DAKWAH POLITIK DI ERA REFORMASI INDONESIA

## Andi Rosa
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten e-mail: andi762076@yahoo.co.uk

## Abstract
This  research  activity  parse  Dzikir  majlis  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY) "Nurussalam"  which  has  a  strategic  role  in  the  democratic  era.  His  status  as  a society organizations (NGOs) are positioned optimally by interest groups, political organizations and even into the container. By analyzing the dataobtained through interviews and documentation, the results of this study indicate that this council makes  verses  of  the  Qur’an  that  deals  with  the  concept  of  al-‘ ummah , al- ukhuwwah  al-islamiyya ,  and al-ta'āwun as  a  cornerstone  in  interpreting  para- graph integrative social which is then used as a propaganda entity. Proselytizing as  mass  communication,  political  communication  line  with  more  likely  to  use communication as a way to mobilize the masses massif. Even activities have been able to carry out the functions of political propaganda as part of the interest-group system.
*** Penelitian ini berusaha untuk mengurai kegiatan Majelis Dzikir Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) “Nurussalam” yang memiliki peran strategis di era reformasi.
Statusnya  sebagai  organisasi  masyarakat  (Ormas)  diposisikan  secara  maksimal oleh  kelompok  kepentingan,  bahkan  menjadi  wadah  lembaga  politik.  Dengan mengganalisis  data  yang  diperoleh  melalui  wawancara  dan  dokumentasi,  hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  majlis  ini  menjadikan  ayat  al-Qur’an  yang berkaitan dengan konsep al-‘ummah, al-ukhuwwah al-islāmiyyah, dan al-ta’āwun sebagai  landasan  dalam  menafsirkan  ayat  sosial  integratif  yang  kemudian dijadikan  sebagai  sebuah  entitas  dakwah.  Dakwah  sebagai  komunikasi  massa, sejalan  dengan  komunikasi  politik  yang  lebih  cenderung  memanfaatkan komunikasi  sebagai  cara  massif  untuk  menggalang  massa.  Bahkan  kegiatannya telah  mampu  melaksanakan  fungsi  politik  dakwah  sebagai  bagian  dari  sistem interest-group .
Keywords: tafsir integratif, kampanye politik, majelis dzikir, interest- group
Andi Rosa

## Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 58

## A.  Pendahuluan
Relasi agama dan Negara, dewasa ini di Indonesia khususnya, lebih dominan bersifat substantif. Namun —di sisi lain— menurut Firmanzah, fenomena praktik politik  telah  memberikan  citra  mengenai  politik  yang  buruk  di  masyarakat. Politik berkonotasi persengkongkolan, intrik, penghianatan dan lain di bibir lain di  hati. 1 Memang  sejak  munculnya  modernisasi  dalam  kehidupan  beragama, yang  ditandai  dengan  dominasi  ilmu-ilmu  empirik,  muncullah  dikotomi  antara kebenaran  ilmu  pengetahuan  dengan  kebenaran  berdasarkan  agama.  Bahkan berlanjut kepada dekadensi moral dan kekacauan kemanusiaan (dalam bahasa agama: fitnah ). 2 Karena  itu,  bagi  para  praktisi  politik,  berpolitik  sering  kali melupakan nilai-nilai positif dari filsafat politik, yang didefinisikan oleh S.P. Varma bahwa  filsafat  politik  adalah  “usaha  yang  sungguh-sungguh  untuk  mengetahui sifat politik dan kebenaran, atau tatanan politik yang bagaimana yang dianggap baik”. 3
Berbeda dengan aktivitas kampanye Islam politik yang dilakukan oleh capres Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY),  saat  pemilu  2004  dan  2009  yang  nampak lebih  mengedepankan  nilai-nilai  substansi  Islam  dengan  mendirikan  “Majelis Dzikir Nurussalam SBY”. Tetapi di sisi lain, sering dituduh tidak islami, misalnya karena dianggap sang istri calon Presiden -saat berkampanye- tidak mengenakan jilbab dalam  kesehariannya. Sebuah fenomena  yang menarik  untuk  diteliti  jika ditinjau dari sisi etika politik dan substansi ajaran agama dalam konstruksi Tafsir Ayat Sosial Integratif (TASIF). 4
______________
1 Lihat:,  Firmanzah, Marketing  Politik  antara  Pemahaman  dan  Realitas ,  (Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 2008), h. 132.
2 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Bandung; Rosda Karya, 2006), h.194.
3 Lihat: S.P. Varma, Teori Politik Modern, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.154-155.
4 Sebuah  metode  tafsir  yang  mencoba  mengkolaborasikan  antara  paradigma  ilmiah  ( scientific paradigm ) dengan paradigma tafsir al-Qur’an. Hasan Hanafi menyatakan, bahwa tafsir al-Qur’an yang benar adalah tafsir yang merupakan anak zamannya dengan ditandai adanya pergumulan kekuatan sosial, dan mengkaji teks mengharuskan memahami psikologi sosial. Lihat: Hasan Hanafi, Metode Tafsir dan Kemaslahatan Umat , (Nawesea Press: Jogjakarta, 2007), diterjemahkan dari Manāhij al-Tafsïr wa Maṣālih al-ummah dan dari makalah “ Qaḍāyā ‘Arābiyah ,” h. 69 & 72. Idealnya langkah-langkah tafsir Integratif,  adalah sebagai  berikut: a) Menentukan  fokus  tema; b)  Memahami filsafat ilmu  dari  topik tema/permasalahan;  c)  Melakukan  riset  lapangan  atau  laboratorium  tentang  topik  tema  (jika diperlukan); d) Menentukan ayat-ayat yang relevan dengan tema; e) Memilah metode tafsir ayat yang relevan  (metode  tahlili/analisis  ayat,  tematik,  semantik,  atau  hermeneutik)  dengan  tujuan  tema;  f) Melakukan  analisis  penafsiran  dengan  pendekatan  teori  ilmiah  terkait  tema,  g)  Melakukan  dialog interpretasi kontekstual dengan memperhatikan tiga fungsi/tujuan dalam tafsir integratif ( al- tabyīn , al - i'jāz , atau istikhrāj al - 'ilmi ). Makna al-tabyīn adalah menjelaskan ayat dengan memanfaatkan ilmu dan
Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 59
Penafsiran ayat al-Qur’an terkait tema relasi politik, dalam konteks kegiatan Majelis Dzikir SBY “Nurussalam”, dapat dipilah sebuah sub tema penting, yaitu: Majelis Dzikir SBY “Nurussalam” sebagai Kelompok Kepentingan ( Interest Group ) di Era Reformasi.

## B.  Sekilas Kegiatan Majelis Dzikir “Nurussalam” Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta Menjelang Pemilu 2004 dan 2009
Yayasan  Majelis  Dzikir  “Nurussalam”  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY) berdiri pada tahun 2005 di Jl. Asem Baris No. 13 A, Jakarta Selatan. Pada awalnya Yayasan ini merupakan kegiatan pengajian yang digagas oleh SBY ketika men- jelang  menunaikan  haji  pada  tahun  2000.  Pada  waktu  pertama  kali  berdiri, susunan pengurus yayasan ini adalah sebagai berikut: Ketua Dewan Pembina: H. Susilo Bambang Yudhoyono; Dewan Pembina: Hatta Rajasa, Sudi Silalahi, dan M. Maftuh Basyuni SH; Dewan Pengawas: Drs. H. Kurdi Mustofa MM, Habib Abdul Rahman  M.  al-Habsyi;  Ketua  Umum:  H.  Harris  Thahir;  Sekretaris:  H.  Edhie Baskoro Yudhoyono, dan H.M. Utun Tarunadjaja; Bendahara: H. Aziz Mochdar, H. Hartanto  Edhie  Wibowo;  Kepala  Sekretariat:  H.M.  Utun  Tarunadjaja;  Imam Dzikir:  Habib  Abdul  Rahman  M.  al-Habsyi,  Habib  ‘Ali  bin  Abdul  Rahman  al- Habsyi, Ustaz Usman Syarif Sangaji; Seksi Sosial: H. Yayat Priyatna, H. Muhammad Andi, Seksi Humas: H. Dedi Afriadi SE, Kompol Heri Guritno; Koordinator Umum: KH. Abdul Wahid, H Effen Rochendi, H. Abbas Hilmi, H. Ahmad Kosasih, Habib Ahmad al-Aidit; Pelaksana Harian Kepala Sekretariat: H.M. Utun Tarunadjaja; Staf Sekretariat: Heri Cahyadi, Achmad Rifai, Wawan Kusnanda. 5
Nampak bahwa kepengurusan majelis dzikir ini tidak menggunakan manaje- men  tradisional  sebagaimana  lembaga  pengajian  di  masyarakat,  tetapi  lebih mengarah  kepada  manajemen  organisasi  yang  bersifat  kegiatan  politik  massa, misalnya hal itu terlihat pada kepengurusan organisasinya yang hanya memiliki seksi  pengurus  bidang  sosial  dan  hubungan  masyarakat.  Selebihnya  pada kegiatan sekretariat yang melakukan optimalisasi bagi kedua bidang tersebut.
Dalam hal kegiatan, pada awalnya Majelis Dzikir SBY fokus pada kegiatan di dua  masjid,  yakni,  di  Masjid  Baitul  Rahman  di  komplek  Istana  Negara  dan  di ______________
realitas sosial, sedangkan al-i'jāz adalah membuktikan bahwa ayat al-Qur’an sesuai dengan teori ilmu mutakhir,  kemudian  makna istikhrāj  al - 'ilmi adalah  bahwa  penafsiran  ayat  atau  tema  terkait  dapat memberikan inspirasi atau melahirkan bagi munculnya teori sosial atau teori ilmiah terkait.
5 Sumber dari hasil wawancara dengan pengurus Majelis Dzikir SBY pada bulan Desember 2011.
Andi Rosa

## Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 60
Masjid Istiqomah Cikeas.  Kegiatannya  juga tidak  jauh  berbeda  dengan majelis- majelis dakwah  yang lain.  Kegiatan utama dari  Majelis Dzikir  SBY  adalah yang bersifat keagamaan dan sosial. Jadi kegiatan majelis dzikir ini, selain dzikir dan istighāsha (doa bersama) setiap malam Jumat, juga memberikan santunan. “Ya, itu  dananya  dari  kita  untuk  mereka  yang  tidak  mampu.  Juga  untuk  bantuan bencana,  kita  mengajak  jama’ah  untuk  menyalurkan  infak  dan  sodaqoh”, demikian menurut Wakil Sekretaris Umum dan Kepala Sekretariat Majelis Dzikir SBY, H.M. Utun Tarunadjaya. 6
Menurut H. Hasan, sebagai salah-satu pengurus Majelis Dzikir SBY menyata- kan  bahwa  “Dzikir  dan  doa  ini  semata  kita  lakukan  sebagai  salah  satu  bentuk untuk  mendoakan  bangsa  ini  maupun  Bapak  SBY.  Selain  itu  pula,  dengan  kita mengangkat tema jadikan akhlakul karimah sebagai benteng demokrasi, bahwa dewasa  ini  proses  demokrasi  yang  ada  pada  bangsa  kita  sudah  tidak  lagi menjujung asas demokrasi yang baik yang di landasi dengan etika dan moral”, katanya saat acara dzikir dan doa bersama beberapa waktu lalu, setelah tersebar- nya buku karya George Aditjondro yang mengungkap penggunaan uang Negara dalam  kegiatan  Majelis  Dzikir  SBY  ini.  Menurut  H.  Hasan,  ketika  menjawab tuduhan Aditjondro dengan menyatakan bahwa “Presiden SBY sadar kebebasan berpendapat  di  muka  umum  dijamin  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 19 yang isinya setiap orang berhak atas kebebasan ber- pendapat dan menyatakan pendapat. Seakan demokrasi itu dapat diartikan se- bagai  kebebasan  dalam  mencaci,  memaki  dan  yang  terburuknya  hingga  mem- bantai siapa pun. Perlu kila sadari dalam membangun bangsa ini memang kita perlu  demokrasi  namun  demokrasi  yang  dilandasi  dengan  etika  dan  moral”. 7 Nampak bahwa para pengurus Majelis Dzikir SBY, menguasai tidak hanya bidang spiritual tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan sistem dan aturan demokrasi, termasuk dari aspek hukum internasional.
Kegiatan  utama  majelis  dzikir  SBY  “Nurussalam”,  pada  mulanya  adalah membaca  surat Yāsīn dan Rātiban untuk  mendoakan  Letnan  Jenderal  Susilo Bambang  Yudhoyono  yang  sedang  melaksanakan  ibadah  haji  tahun  2000  ke tanah suci Makkah dan Madinah agar ia diberi kemudahan dalam melaksanakan ibadah dan mendapat haji yang mabrur. Kemudian ketika menjelang Pemilihan ______________
6 Wawancara dengan pengurus Majelis Dzikir SBY pada bulan Desember 2011.
7 Wawancara dengan pengurus Majelis Dzikir SBY pada bulan Desember 2011.
Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 61
Presiden  2004,  kegiatan  dzikir  rutin  dilaksanakan  untuk  mendoakan  sang jenderal  menuju  kesuksesan  dalam  Pilpres  dimaksud.  Setelah  terpilih  dalam pemilihan Presiden, maka kemudian pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  memerintahkan  agar  majelis  dzikir  membentuk  yayasan,  yang kemudian pada tanggal 5 Maret 2005 terbentuklah Yayasan Majelis Dzikir SBY “Nurussalam”.  Kegiatan  ini  menurut  penuturan  kepala  sekretariat  yayasan tersebut, H.M. Utun Tarunajaya, bertujuan menuju kebersamaan, memperkokoh persaudaraan Islam ( ukhuwwah islāmiyyah ), mengajak umat untuk saling bahu membahu,  saling  asah-asih-asuh  dalam  rangka  menegakkan kalimatillāh . Nampak  dari  tujuan  tersebut  menunjukkan  kepada  penggalangan  masa  dan meningkatkan image SBY dari aspek spritualitas.
Di  samping  secara  rutin  mengadakan  kegiatan  dzikir  sekitar  tiga  (3)  kali sebulan  di  Masjid  Baiturrahman,  Istana  Presiden  RI,  Majelis  Dzikir  SBY  juga melakukan kegiatan tahunan, seperti pembagian sembako menjelang masuknya bulan  suci  Ramadhan,  pembagian  sembako  menjelang  Idul  Fitri,  pemotongan hewan kurban Idul Adha, mengadakan sunatan massal saat liburan sekolah, dan santunan anak yatim menjelang perayaan 10 Muharam.
Kegiatan-kegiatan sosial tersebut tentu saja memberikan dampak positif bagi masyarakat  terhadap  rasa  empati  dan  simpati  mereka  kepada  sang  Presiden. Sehingga  ada  ikatan  emosional  yang  kuat  melalui  kegiatan  spiritual  dan  sosial tersebut. Perkembangan selanjutnya, Majelis Dzikir SBY “Nurussalam” ini mem- bentuk perwakilan di setiap propinsi. Bahkan dibentuk juga “Majelis Dzikir An- Nisa Nurussalam” untuk kaum ibu, dan dibentuk juga “Himpunan Seni Budaya Islam”  (HISBI)  yang  mengkoordinir  kegiatan  budaya  klasik  yang  telah  ber- kembang  di  berbagai  masjid  dan  majlis  taklim  atau  pesantren.  Sebuah  ekspos kegiatan keislaman yang cukup menggembirakan karena mampu menarik massa dari kalangan “santri” dan masyarakat Muslim perkotaan.

## C.  Majelis Dzikir SBY “Nurussalam” sebagai Kelompok
Kepentingan ( Interest Group ) di Era Reformasi
Istilah interest group atau kelompok kepentingan, pada awalnya merupakan sebuah  istilah  baru  dalam  khazanah  kehidupan  masyarakat  Indonesia,  yang dalam kehidupan politik masyarakat Indonesia, istilah ini dapat dipahami dengan organisasi massa atau ormas. Bagi masyarakat Indonesia modern, istilah ini dapat juga  dipahami  sebagai  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  atau Non- Government Organization (NGO).
Andi Rosa

## Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 62
Dari aspek kegiatan publik secara umum, yayasan Majelis Dzikir SBY “Nurus- salam” termasuk organisasi yang dikategorikan kepada “Kelompok Kepentingan” ini.  Dalam  dunia  ormas  non  partisan,  kelompok  kepentingan  ( interest  groups ) dapat dimaknai sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, pemahaman,  dan  tujuan  tertentu  yang  sepakat  mengorganisasikan  diri  untuk melindungi  dan  mencapai  tujuan  organisasinya.  Menurut  Miriam  Budiardjo, kelompok  kepentingan  ( interest  groups )  bertujuan  untuk  memperjuangkan sesuatu  ‘kepentingan’  dan  mempengaruhi  lembaga-lembaga  politik  seperti parpol agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan  yang  merugikan.  Kelompok  ini  lebih  banyak  memperjuangkan kepentingan umum. 8
Tetapi di sisi lain, yayasan Majelis Dzikir SBY “Nurussalam”, tidak dapat di- pungkiri, mengandung muatan politis dan merupakan lembaga think-tank politik kandidat SBY, sebagai capres pada pemilu 2004 dan 2009. Karena itu, sesuatu yang  wajar,  jika  mengkategorisasikan  lembaga  ini  sebagai  bagian  dari  tim kampanye Capres dimaksud, atau sebagai lembaga politik.
Di  sub  ini,  akan  dibahas  terlebih  dahulu  tentang  hakikat  kelompok  ke- pentingan ( interest groups ), secara sekilas. Pemahaman tentang hakikat kelom- pok kepentingan, dapat menggunakan pendekatan gabungan makna dimaksud, baik secara ontologis, epistemologis dan aksiologis.
Sebuah  organisasi  kelompok  kepentingan,  di  era  reformasi  ini,  dalam  ber- interaksi dengan pemegang kebijakan atau pemerintah biasanya menggunakan pendekatan persuasif melalui lobi dan jaringan kerja yang intensif. Kemudian bila hal itu, tidak terjalin dengan baik, mereka dengan adagium “kekuatan HAM dan kebebasan mengeluarkan pendapat” bisa saja menggunakan cara-cara lain, untuk dapat  menekan  pihak  dimaksud,  misalnya  melalui  penggalangan  massa  untuk menolak kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memihak kepada kepentingan publik. Dalam kondisi  ini,  mereka melakukan penyesuaian  perjuangan mereka menjadi kelompok penekan ( pressure group ).
Tetapi untuk kasus Majelis Dzikir SBY “Nurussalam” di era kepemimpinan SBY atau partai demokrat tentu tidak akan menjadi “kelompok penekan”, karena memang  beberapa  pengurus  inti  dari  majelis  dzikir  ini  menjadi  bagian  dalam pemerintahan  SBY.  Maka  pemposisian  majelis  dzikir  ini,  dalam  pemerintahan ______________
8 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 162.
Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 63
SBY  tetap  dalam  berada  kelompok  kepentingan  ( interest  groups ).  Karena  itu, untuk  mengetahui  secara  umum  tentang  hakikat  kelompok  kepentingan,  ada beberapa klasifikasi terkait dengan kegiatan “kelompok kepentingan”.
Berdasarkan  klasifikasi  “kelompok  kepentingan”  dari  Almound, 9 maka Majelis Dzikir SBY “Nurussalam” terklasifikasikan ke dalam kelompok keagama- an, yang memiliki ruang lingkup keanggotaan yang luas, dan di sisi lain termasuk kelompok  institusional, karena  menjadi  bagian  dari  lembaga  politik dari partai tertentu.
Berdasarkan tujuannya, Majelis Dzikir SBY “Nurussalam”, sebagaimana telah dikemukakan, yaitu bertujuan menuju kebersamaan, memperkokoh persaudara- an Islam ( ukhuwwah islāmiyyah ), mengajak umat untuk saling bahu membahu, saling asah-asih-asuh dalam rangka menegakkan kalimatillāh . Sedangkan secara epistemologis, majlis dzkir ini melakukan kegiatannya dengan metode dzikir dan penggalangan massa. 10
Dengan  memperhatikan  karakteristik,  tujuan  dan  proses  pelaksanaan kegiatan “Majelis Dzikir SBY “Nurussalam”” nampak bahwa ada beberapa kata kunci yang dapat dijadikan landasan pemilahan ayat al-Qur’an terkait penafsiran tafsir ayat sosial integratif, yaitu ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan konsep al- ummah, al-ukhuwwah al-islāmiyyah dan al-ta’āwun.

## D.  Majelis Dzikir SBY “Nurussalam” sebagai Bagian dari Tim Sukses Kampanye Presiden SBY di Era Reformasi
Proses kampanye pemilu dengan kampanye politik, merupakan dua kegiatan yang  saling  melengkapi  dan  jika  hanya  dilakukan  salah-satunya  saja,  akan berakibat  kepada  kurang  efektifnya  kegiatan  dimaksud  bagi  pemenangan  se- orang  kandidat  atau  partai  politik  dimaksud.  Karena  itu  pula,  Susilo  Bambang Yudhoyono,  sejak  jauh-jauh  hari  telah  mulai  melakukan  kegiatan  kampanye politik,  di  antaranya  melalui  Majelis  Dzikir  SBY  “Nurussalam”  ini.  Bahkan  se- menjak tahun 2000, secara informal kegiatan yang kemudian majelis dzikir ini telah  dilakukan,  yang  kemudian  di  tahun  2005  diresmikan  menjadi  sebuah lembaga  formal  institusional  sebagai  bagian  dari  lembaga  politik  di  bawah naungan pendirinya sendiri.
______________
9 Gabriel  A.  Almound Comparative  Politic ,  dalam  Mohtar  Mas’oed, Perbandingan  Sistem  Politik, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press; 2006), h. 55.
10 Wawancara dengan pengurus Majlis Dzikir SBY Nurussalam pada bulan Desember 2011.
Andi Rosa

## Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 64
Dengan memperhatikan kondisi yang terkait dengan teori kampanye politik para  ilmuwan  politik,  maka  dapatlah  diambil  kesimpulan  bahwa  ayat-ayat  al- Qur’an yang terkait dengan Majelis Dzikir “Nurussalam” sebagai lembaga politik, hendaknya memperhatikan ayat-ayat yang berkenaan dengan tema “komunikasi dan  strategi”  secara  umum  sebagai  sebuah  entitas  dakwah  yang  mampu mempengaruhi audiens ( mukhāṭab ) untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh komunikator politik.

## E.  Tafsir Komparatif terhadap Istilah al-Qur’an Terkait Tema
dalam Konteks Kegiatan Majelis Dzikir SBY “Nurussalam”
Peneliti  memilah  metode  komparatif, 11 —sebagai  langkah  kelima  dari metode Tafsir Ayat Sosial Integratif (TASIF) ini— 12 merupakan satu cara untuk mengetahui pendapat para mufassir al-Qur’an dari Indonesia berkenaan dengan tema dimaksud. Penukilan pendapat dari pakar tafsir al-Qur’an yang diupayakan dari tokoh penulis Indonesia, agar konteks keindonesiaan, tetap bisa diperoleh terkait  istilah-istilah  atau  konsep  tersebut.  Di  sini  penulis  mengemukakan berbagai pendapat makna istilah dimaksud terkait tema tema “relasi politik dan dakwah”.  Selanjutnya  penentuan  istilah  terkait  tema  dan  konteks  kegiatan Majelis Dzikir SBY “Nurussalam” dapat berkaitan dengan konsep al-ummah, al- ukhuwwah  al-islāmiyyah,  al-ta’āwun dan  komunikasi  serta  strategi  sebagai sebuah entitas dakwah politik.
1.  Konsep al - Ummah dalam al-Qur’an
Lafal al-ummah dalam kamus Bahasa Arab, bermakna negara, masyarakat, generasi. 13 Lafal al-ummah ini juga seakar kata dengan al-imāmah yang memiliki makna memimpin jalan, memimpin seseorang, posisi memimpin, atau seseorang yang diutamakan ( precedence ). 14 Adapun menurut M. Quraish Shihab —seorang ______________
11 Adapun metode komparatif ( al-manhaj al-muwāzan; al-muqāran ) yang telah dilakukan oleh para pakar tafsir al-Qur’an adalah bertujuan: Pertama , menyingkap realitas melalui tawaran berbagai ide atau  dalil. Kedua ,  menyingkap  tentang  mufasir  yang  terpengaruh  oleh  perbedaan  mazhab,  dan menyingkap para mufasir yang mengungkap tentang berbagai ide atau mazhab tertentu yang berbeda. Lihat:  Muhammad  ‘Ali  Iyāzī, al-Mufassirŭn;  Hayātuhum  wa  Manhajuhum, (Teheran:  Muassasat  al- Ṭibā`at wa’l-Nasyr Wizārat al-Thaqāfat al-irsyād al-islāmī, 1373 H), h. 51.
12 Lihat: footnote nomor 4 tentang langkah-langkah dalam metode tafsir integratif.
13 Hans Wehr, a Dictionary of Modern Written Arabic, (Ithaca, New York: Spoken Language Services Inc, , 1976) editor: J. Milton Cowan, h. 25.
14 Hans Wehr, a Dictionary of Modern Written Arabic , h. 25-26.
Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 65
ahli  tafsir  al-Qur’an—,  kata ummah terambil  dari  kata amma  -  yaummu yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani. Lebih lanjut ia menyatakan kata ini dari akar kata yang sama, lahir antara lain kata umm yang berarti ibu dan imām yang  maknanya  ‘pemimpin’;  karena  keduanya  menjadi  teladan,  tumpuan pandangan,  dan  harapan  anggota  masyarakat.  Dalam  kata  ‘ummat’  terselip makna-makna yang cukup dalam. Umat mengandung arti  gerak dinamis, arah, waktu, jalan yang jelas, serta gaya dan cara hidup. Untuk menuju pada satu arah, harus jelas jalannya, serta harus bergerak maju dengan gaya dan cara tertentu, dan  pada  saat  yang  sama  membutuhkan  waktu  untuk  mencapainya. 15 Lafal ummah dalam  QS.  an-Nahl  [16]:  120-123  bermakna  “pemimpin”,  sedangkan pada QS. al-Mukminun [23]: 52 bermakna “agama” sebagai faktor integral.
Dengan  demikian,  konsep ummat atau ummah sebagai  sebuah  konseptual dapat  bermakna  kelompok  masyarakat  yang  memiliki  sistem  kepemimpinan tertentu sebagai tempat bertumpu dan aturan yang dinamis dalam perkembang- an masyarakatnya dengan tujuan yang disepakati bersama sehingga mereka bisa bersatu. Karena begitu dinamisnya term yang berasal dari al-Qur’an ini, sebagai sebuah konsep unik dari Islam, maka istilah-istilah asing dapat saja kompatibel dengannya,  misalnya  terdapat  istilah nation (negara), clan ,  suku, society ( mujtamā’ /masyarakat), qawm (kaum), shu’ub , qabīlah, jamā’ah , dan sebagainya. Walaupun  masing-masing  istilah  tersebut,  memiliki  ciri  khas  makna  tertentu, sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.
Menurut Dawam Rahardjo, manakala membahas term ummah , bahwa istilah ini telah dianggap sebagai istilah kunci dalam khazanah para peneliti dari dunia Barat  (Eropa  dan  USA)  manakala  mereka  ingin  mengetahui  tentang  konsep politik  dalam  Islam. 16 Dalam  QS.  al-A’raf  [7]:  34  dikemukakan  bahwa  setiap ummat memiliki  batas  waktu  ( ajal ),  maka  ia  bisa  ber-revolusi,  ber-evolusi, bermodifikasi,  atau  bahkan  hancur  diganti  oleh  umat  atau  generasi  yang  lain. Oleh  karena  itu,  di  ayat  selanjutnya. 17 Tuhan  menganjurkan  agar  “umat”  atau kelompok masyarakat ini melakukan “perbaikan” ( iṣlāḥ ) dan “ taqwā” (menjaga diri  dalam  nilai-nilai  moral  dan  etika  untuk  memperoleh  petunjuk  Tuhan  dan
______________
15 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung:
Mizan, 2007), h. 325 & 328
16 Dawam Rahardjo, Ensiklopedi al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci, (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 482
17 QS. al-A’raf [7]: 35:
Andi Rosa

## Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 66
kebenaran beragama), juga tidak takabur atau sombong dengan tidak membuat sistem yang mengarah kepada sikap tirani. Maka di sinilah pentingnya para Nabi —atau dalam konteks sekarang— para agamawan dan ilmuwan yang mampu memberikan bashīrā ( reward ) dan nadhīrā/punishment , 18 sebagai sebuah sistem hukum . Tugas tersebut mendapat penguatan dari QS. Ali Imran [3]: 104 & 110, yaitu  adanya  tugas  bagi  “kelompok  elit”  umat  manusia  untuk  memerintahkan yang  makruf  (kebaikan  kultural)  dan  mencegah  atau  melarang  yang  munkar (buruk; yang melanggar ajaran etika dan agama).
Ummat sebagai sebuah sistem politik dan kontrak sosial, telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW manakala ia bersama berbagai kelompok suku dan agama  yang  ada  di  Madinah  membentuk  sebuah  kesepakatan  atau  perjanjian yang  disebut  dalam  sejarah  —sekitar  622  M—  dengan mithāq  al-madīnah. Karakter  perjanjian  ini  adalah  moderat 19 ,  juga  menjalankan  nilai-nilai  keber- agamaan  masing-masing  kitab  suci  yang  ditandai  sikap  tidak  boros  dan  ber- paradigma kesejahteraan, sayangnya di antara mereka yakni sekelompok orang Yahudi dan beberapa kelompok suku melakukan hal-hal yang buruk. 20
Menurut  Munawir  Sjadzali,  prinsip  dasar  dalam  Piagam  Madinah  sebagai landasan masyarakat majemuk sebagai ummat, adalah: a) semua pemeluk Islam meskipun  berasal  dari  banyak  suku,  tetapi  merupakan  satu  komunitas  ( ummat wāhidah );  dan  b)  hubungan  antara  sesama  anggota  komunitas  Islam  dengan anggota komunitas non Islam didasarkan kepada prinsip: bertetangga yang baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka (anggota kelompok  yang  teraniaya),  saling  menasihati,  dan  menghormati  kebebasan beragama. 21 Menurut  Deddy  Ismatullah  —Rektor  UIN  Bandung  periode  2011– 2015—, Nabi Muhammad sebagai pemimpin ummat dalam perjanjian tersebut, menjalankan hablum min Allāh dan hablum min ’n-nās sekaligus , juga mengguna- kan prinsip musyawarah ( al-shūrā ), 22 sebagaimana yang diperintahkan dalam al- Qur’an di antaranya QS. al-Syura [42]: 38, Ali Imran [3]: 159, al-Naml [27]: 32. 23
______________
18 QS. Fathir [35]: 24.
19 QS. al-Baqarah [2]:142.
20 QS. al-Ma’idah [5]: 66.
21 Lihat: Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 15-16.
22 Lihat: Deddy Ismatullah dan Asep AS. Gatara, Ilmu Negara dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 207.
23 QS. al-Syura [42]: 38, Ali Imran [3]: 159, al-Naml [27]: 32.
Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 67
2.  Konsep al-Ukhuwwah al-Islāmiyyah
Ukhuwwah berasal  dari  kata al-akh yang  bermakna  persaudaraan  atau persahabatan. 24 Menurut  M.  Quraish  Shihab, ukhuwwah pada  mulanya  berarti “persamaan dan keserasian dalam banyak hal”, dan al-ukhuwwah al-islāmiyyah dapat bermakna “persaudaraan antar sesama kaum Muslim”, atau “persaudara- an  secara  Islam,  persaudaraan  yang  bersifat  islami”, 25 juga  bermakna  “persau- daraan  dalam  Islam”.  Berdasarkan  pemahaman  tentang  teks  al-Qur’an,  per- saudaraan  dalam  Islam,  tidak  melulu  didasarkan  atas  landasan  agama  semata, tetapi  karena  faktor-faktor  lainnya  seperti  persaudaraan  karena  anak  angkat, karena  adanya  pembebasan, 26 karena  sesama  umat  manusia, 27 karena  sama- sama satu bangsa atau suku, 28 karena memiliki sifat atau pola hidup yang sama, 29 karena adanya hubungan perkawinan, 30 dan karena kesamaan lainnya. Walau- pun  persaudaraan  karena  landasan  agama 31 dan  sikap iḥsān 32 akan  menjadi lebih kuat ikatan persaudaraannya. 33
Di  samping  itu,  persaudaraan  dalam  Islam,  mengharuskan  adanya  sikap iṣlāḥ 34 ,  tidak  saling  menjelekan,  tidak  berburuk  sangka,  serta  saling  berusaha untuk ta’āruf atau saling  mengenal. 35 Dengan  kata  lain,  bahwa  persaudaraan dalam  Islam,  akan  terjalin  dengan  baik,  jika  syarat-syarat  atau  faktor  tersebut diaplikasikan secara konsekuen dan didasari atas nilai-nilai etika agama.
Kuntowijoyo menafsirkan ayat ta’āruf ini 36 dengan objektivisme teosentris, resiprositas  dan  komunikasi  dialogis  egaliter.  Menurutnya  objektivisme  teo- sentris merupakan paradigma dalam filsafat sosial Islam, termasuk hukum, etika,
______________
24 Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic , h. 9.
25 Lihat:  M.Quraish  Shihab, Membumikan  al-Qur’an:  Fungsi  dan  Peran  Wahyu  dalam  Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 1995), h.357-358.
26 QS. al-Ahzab [33]: 5.
27 QS. al-Hujurat [49]: 12.
28 QS. al-A’raf [7]: 7, Hud [11]: 11, al-‘Ankabut [29]: 29.
29 QS. al-Isra’ [17: 27.
30 QS. al-Baqarah [2]: 220.
31 QS. al-Baqarah [2]: 256; al-Taubah [9]: 11.
32 Sikap iḥsān adalah berbuat baik melebih dari yang seharusnya dilakukan dan dilandasi dengan rasa ikhlas karena Allah serta tanpa pamrih.
33 QS. Luqman  [31]: 22.
34 QS. al-Hujurat [49]: 10.
35 QS. al-Hujurat [49]: 11-13.
36 QS. al-Hujurat [49]: 13.
Andi Rosa

## Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 68
ekonomi  dan  politik.  Dalam  paradigma  ini,  manusia  harus  memahami  realitas secara  objektif  yang  dilandasi  atas  nilai-nilai  ketuhanan.  Penyebutan  realitas manusia yang terdiri atas beraneka bangsa dan suku serta pentingnya kemuliaan taqwa  dalam  kehidupan  manusia  pada  ayat  tersebut,  menunjukan  pentingnya paradigma  objektivisme  teosentris  ini.  Kemudian  istilah  “resiprositas”  adalah hubungan  timbal  balik  antar  manusia  dengan  memahami  kepentinga  masing- masing baik secara horizontal maupun vertikal. Sedangkan dalam “komunikasi dialogis egaliter” mensyaratkan adanya sebuah Negara hukum, yang dapat men- jamin terlaksananya kesamaan hak dan kewajiban setiap warga negara. 37

## 3.  Konsep al-Ta’āwun
Perintah untuk melakukan tolong-menolong disebutkan misalnya dalam QS. al-Ma’idah [5]: 2. Perintah pada ayat tersebut adalah menolong kepada siapa pun dalam  bidang  apapun  yang  bernilai  positif,  untuk  kemaslahatan  pihak  yang ditolong  dan  untuk  peningkatan  kualitas  takwa,  baik  sang  penolong  ataupun yang  ditolong.  Karena  itu,  kemaslahatan  di  sini  bersifat  kolektif,  tidak  elitis. Kemaslahatan yang lebih menguntungkan masyarakat dari pada kaum penguasa.
Menurut  Kuntowijoyo, ta’āwun atau  kerjasama  dalam  konteks  nasional adalah penting didahulukan, sebelum diberlakukannya perdagangan bebas mulai 2020.  Kerjasama  nasional  hanya  dapat  berjalan  jika  kita  dapat  menghilangkan dualisme  ekonomi,  monopoli,  oligopoli,  nepotisme,  dan ersatz  capitalism serta mempunyai pemerintahan yang bersih (tanpa korupsi dan kolusi). Istilah ta’āwun dalam  Islam,  mengandung  dua  sisi:  kepentingan  manusia  dan  “kepentingan” Tuhan. 38 Kepentingan  Tuhan  adalah  terlaksananya  sistem  tatanan  hidup  uni- versal,  seperti  konsep  keadilan,  dan  pemberdayaan  ekonomi  kaum  lemah,  dan sebagainya.
Lafal  yang  digunakan  dalam  ayat  tersebut  adalah  hendaknya  menolong tentang  hal-hal  yang  mengandung al-birr dan al-taqwā. Makna al-birr adalah kebajikan  universal,  sedangkan  makna al-taqwā .  Jika  mencoba  menyimpulkan dari  berbagai  penafsiran  Dawam  Rahardjo  adalah  kemampuan  menjaga  diri dalam  nilai-nilai  moral  dan  etika  untuk  memperoleh  petunjuk  Tuhan  dan  ke- benaran beragama. 39
______________
37 Lihat: Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, (Bandung: Mizan, 1997), h. 92-94.
38 Lihat: Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam , h. 98-99.
39 Dawam Rahardjo, Ensiklopedi al-Qur’an.... , pada tema “taqwa”.
Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 69
Pentingnya  melakukan  kebajikan  ( al-birr )  juga  dinyatakan  dalam  QS.  Ali Imran  [3]: 92. Sering  kali  kita  memberi  sesuatu  yang  “bekas”  atau  kita  sendiri merasa sudah tidak lagi membutuhkannya, dengan alasan agar dari pada tidak mubazir. Padahal adanya penekanan dalam ayat tersebut bahwa kita baru bisa disebut sebagai “orang baik” dalam pandangan agama manakala materi yang kita berikan hendaknya merupakan sesuatu yang memang kita sendiri mencintainya atau  menghendakinya,  sehingga  “sesuatu”  yang  diberikan  itu  betul-betul  me- miliki kualitas terbaik.
Kemudian  di  ayat  lain  yaitu  QS.  al-Taubah  [9]:  53,  54,  121,  mensyaratkan bahwa pemberian siapapun dan sekualitas apapun barang yang diberikan, jika diiringi dengan sifat “fasik” dan “pengingkaran” terhadap hukum-hukum Tuhan, maka pemberiannya tidak dipandang sebagai sebuah kebaikan yang hakiki atau kebaikan yang ia lakukan tersebut, tidak akan sampai kepada Tuhan dan tidak diterima sebagai sebuah nilai kebajikan.
Sifat  “fasik”  dan  “pengingkaran”  yang  menjadi  penghalang  diterima  suatu kebajikan dalam pandangan agama. Karakter atau sifat “fasik” merupakan sifat orang yang —suka atau terpaksa— sering melakukan perbuatan dosa, baik dosa ritual, sosial, maupun dosa dengan melakukan pengrusakan lingkungan ( environ- ment ). 40 Berdasarkan  penelitian  Cawidu,  bahwa  term  “fasik”  menurut  aliran- aliran teologi dalam Islam merupakan prediket tambahan yang diberikan kepada orang  mukmin  pelaku  dosa  besar,  baik  ia  tetap  dianggap  mukmin  dengan perbuatannya  itu,  maupun  sudah  dikategorikan  sebagai  orang  yang  ingkar teologis  ( kāfir ). 41 Tetapi  di  dalam  al-Qur’an,  perbuatan  yang  ditunjuk  sebagai fasik, ada yang tergolong dosa besar dan ada yang tidak, 42 namun harus diakui bahwa pada umumnya kefasikan yang disebut dalam al-Qur’an merujuk kepada dosa-dosa  besar.  Kalaupun  tidak  menunjukkan  dosa  besar  secara  eksplisit, namun perbuatan-perbuatan yang ditunjuk dengan term fasik ini umumnya me- nimbulkan dampak negatif yang cukup besar, khususnya terhadap kemaslahatan agama dan masyarakat. 43
______________
40 Ayat yang menunjukan bahwa orang yang melakukan pengrusakan lingkungan adalah termasuk orang fasik, misalnya dalam QS. al-Baqarah [2]: 26-27.
41 Harifuddin Cawidu, “Konsep Kufr dalam al-Qur’an”, Disertasi , (Jakarta: IAIN Jakarta; 1989), h. 80.
42 Harifuddin Cawidu, “Konsep Kufr dalam al-Qur’an”, h. 81
43 Harifuddin Cawidu, “Konsep Kufr dalam al-Qur’an”, h. 83.
Andi Rosa

## Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 70

## 4.  Konsep Komunikasi sebagai Entitas Dakwah Politik dalam Perspektif al-Qur’an
Relasi  komunikasi  dengan  politik  dalam  istilah  “komunikasi  politik”,  se- bagaimana dijelaskan di muka adalah yang pertama menjadi ujung tombak bagi yang kedua. Artinya komunikasi dapat dilakukan dengan tujuan politik. Komuni- kasi  berada  di  depan  sedangkan  politik,  merupakan  sesuatu  yang  melatar- belakangi dilakukannya suatu komunikasi. Sedangkan komunikasi dan dakwah merupakan hubungan umum dan khusus, artinya komunikasi lebih umum dari pada  dakwah,  karena  dakwah  merupakan  bahagian  dari  komunikasi  yakni kedudukan  dakwah  lebih  cenderung  kepada  komunikasi  massa  dari  keilmuan komunikasi.  Adapun  dakwah  politik  merupakan  ajakan  untuk  tujuan  politik, sedangkan  politik  dakwah  merupakan  strategi  dalam  melaksanakan  dakwah Islam.  Maka  komunikasi  sebagai  dakwah  politik  merupakan  cara  komunikasi untuk tujuan politik tertentu.

## F.  Tafsir al-Qur’an tentang Komunikasi
Ungkapan al-Qur’an yang menunjukan ada kaitan langsung dengan komuni- kasi  dan  dakwah,  secara  makna  adalah  ayat-ayat  yang  menyebutkan  adanya perintah nasihat, menyampaikan dan mengajak kepada nilai-nilai ajaran agama ( amar ma‘rūf nahi munkar ), memberi kabar gembira atau peringatan, perintah mengatakan atau menyatakan kepada orang lain, walaupun khiṭab atau audiens dari ayat adalah Rasul atau Nabi, tetapi dapat menunjukan juga perintah kepada umatnya.  Secara  lafal,  ayat  tentang  komunikasi  dan  dakwah  adalah  ayat-ayat yang  menggunakan  derivasi  dari  kata-kata: al-da’wah,  al-tablīgh,  amar  ma‘rūf nahī  munkar,  al-qawl,  al-naṣīḥah .  Ayat-ayat  dimaksud,  di  antaranya  QS.  al- Baqarah [2]: 119, 221, 256, 257; al-Nahl [16]: 125; al-Qashash [28]: 56; al-Fath [48]: 29; al-Ma’idah [5]: 19, 54; Ali Imran [3]: 64, 104, 110, 159, 187; al-An’am [6]: 151-153; Ibrahim [14]: 10; al-Hajj [22]: 49-50; Yunus [10]: 25; al-A’raf [7]: 79, 85, 199; al-Balad [90]: 17; al-Shaff [61]: 2-3; al-Kahfi [18]: 29, 54, 56; al-Taubah [9]: 122; al-Isra’ [17]: 53; al-Syu’ara’ [26]: 214; al-Anbiya’ [21]: 107; al-Ahzab [33]: 70- 71; al-Nisa’ [4]: 63; al-‘Ankabut [29]: 46; Thaha [20]: 43-44; al-‘Ashr [103]: 1-3.
Dakwah sebagai komunikasi massa, sejalan dengan komunikasi politik yang lebih  cenderung  memanfaatkan  komunikasi  sebagai  cara  masif  untuk  meng- galang massa. Dalam melakukan dakwah, dapat menggunakan berbagai metode, di antaranya: 1) Dakwah dengan metode ceramah ( lisān al-maqāl ); 2) Dakwah
Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 71
dengan metode keteladanan ( uswah ḥasanah atau bi ’l-ḥāl ); 3) Dakwah dengan metode  cerita  dan  kesejarahan  ( al-qiṣṣah );  4)  Dakwah  dengan  metode  wasiat ( waṣaya );  5)  Dakwah  dengan  metode  dialogis  ( al-ḥiwār );  6)  Dakwah  dengan metode musyawarah mufakat ( al-shūrā baina rijāl al-mujtamā’ atau muktamar organisasi);  7)  Dakwah  dengan  metode  dzikir  dan  spritualitas  ( al-dhikr  wa tazkiyyat  al-qalb ).
Adapun  ketujuh  metode  tersebut,  hendaknya  bermuatan  tiga  hal:  hikmah, nasihat, dan argumentatif, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nahl [16]: 125. Hikmah adalah ilmu yang dapat menggerakan masyarakat atau individu kepada kemanfaatan  atau kemaslahatan sesuai dengan  konteks perkembangan zaman dan kondisi yang tepat. Istilah “Nasihat” yang berasal dari bahasa Arab ini, secara leksikal  bermakna  kemurnian  ( khalaṣa ),  merajut  atau  menjahit  ( khāṭa ).  Maka nasihat  dapat  dimaknai  dengan  kemampuan  mengkolaborasikan  berbagai potensi yang dimiliki sehingga sesuai dengan kondisi dan apa yang dikehendaki oleh  sang  pemesan,  sebagaimana  penjahit  mampu  menyatukan  berbagai  kain, sehingga membentuk mode suatu pakaian yang diinginkan oleh sang pemesan- nya tanpa memasukan keinginan pribadi sang penjahit.
Adapun  makna  argumentatif  adalah  argumentasi  dengan  menggunakan berbagai perumpamaan ( al-mathal ) dan analogi dengan cara yang iḥsān sehingga dapat  diterima  dengan  lapang  dada.  Istilah “iḥsān” dapat  dimaknai  dengan “kebaikan  yang  mengandung  kebajikan  bagi  komunikan  atau mukhāṭab .” Adapun  penjelasan  ringkas  terhadap  masing-masing  metode  tersebut  yaitu, sebagai berikut:
Pertama , dakwah dengan metode ceramah ( lisān al-maqāl ). Seorang da’i atau penceramah,  hendaknya  memiliki  kemampuan  dalam  menggunakan  diksi kalimat  atau  kata-kata  sehingga  dapat  mudah  dipahami  oleh  lawan  bicaranya atau mukhāṭab (audiens).  Terdapat  beberapa  istilah,  dalam  al-Qur’an  yang menunjukkan tentang kemampuan ini, yaitu:
a.  QS. al-Ahzab [33]: 70-71 mengungkap istilah qawlan sadīdā. Istilah ini dapat bermakna ucapan yang tepat sasaran ( ṣawab ) dan bernilai adanya perbaikan ( qāim ). Ucapan ini dapat bersifat persuasif dan keluar dari hati yang bersih, sekaligus memiliki kekuatan moral karena berasal dari orang yang memiliki kualitas taqwa terlebih dahulu. Menurut Achmad Mubarok, ungkapan yang persuasif memiliki kekuatan berikut: kekuatan keindahan bahasa; kekuatan intonasi suara yang berwibawa; kekuatan logika yang mendalam; kekuatan
Andi Rosa

## Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 72
adanya  optimisme/harapan  ( basyīran );  kekuatan  adanya  peringatan  yang mencekam  ( nadhīran );  kekuatan  ungkapan  yang  penuh  ibarat/per- umpamaan; 44
b.  QS.  al-Nisa’  [4]:  63  mengungkap  istilah qawlan  balīghā. Istilah  ini  secara kebahasaan adalah ucapan yang fasih dan sesuai dengan kondisi mukhāṭab (audiens). Karena itu dapat berarti “ungkapan yang berkualitas” atau dalam ilmu komunikasi merupakan “komunikasi yang efektif”. Menurut Jalaluddin Rakhmat,  pengertian qawlan  balīghā adalah  komunikator  menyesuaikan perkataannya dengan frame of reference dan field of experience, juga komuni- kator mampu menyentuh khalayak pada hati dan kalbu sekaligus; 45 c.  QS. Thaha [20]: 43-44 mengungkap istilah qawlan layyinā, yang bermakna
“ucapan yang lemah-lembut”. Perkataan ini mengandung arti bahwa hendak- nya dakwah disampaikan dengan kalimat yang menyejukan, sehingga tidak memacu  emosi  sang mukhāṭab apalagi  jika  yang  diajak  bicara  adalah penguasa yang tiran dan tidak memiliki kedekatan psikologis, sebagaimana Fir’aun dalam kisah ayat tersebut;
d.  QS. al-Baqarah [2]: 235, al-Nisa’ [4]: 5 dan 8, al-Ahzab [33]: 32, keempat ayat tersebut menyebut istilah qawlan ma‘rūfā . Lafal ma‘rūf bermakna: kebaikan kultural,  artinya  sesuatu  yang  dianggap  pantas  oleh  suatu  kelompok  atau masyarakat. Maka qawlan ma‘rūfā bermakna “ucapan yang dianggap pantas atau wajar sesuai dengan adat-istiadat suatu masyarakat, atau komunikasi etis.”  Menurut  Jalaluddin  Rakhmat,  dalam  sebuah  seminar,  bahwa qawlan ma‘rūfā adalah  pembicaraan  yang  bermanfaat,  memberikan  pengetahuan, mencerahkan  pemikiran,  menunjukan  pemecahan  terhadap  kesulitan kepada  orang  lemah,  jika  kita  tidak  dapat  membantu  secara  material,  kita harus dapat membantu psikologi; 46
e.  QS.  al-Isra’  [17]:  23,  mengungkap  istilah qawlan  karīmā. Maknanya  adalah
“ucapan  yang  mulia,  santun, penuh hormat  dan  penghargaan, tidak  meng- gurui,  juga  tidak  menggunakan  retorika  yang  meledak-ledak”.  Biasanya kondisi  audiensnya  adalah  para  orang  tua  yang  kondisi  fisiknya  mulai melemah atau mudah tersinggung;
______________
44 Achmad Mubarok, Psikologi Dakwah, (Pustaka Firdaus; Jakarta, 2001), h. 183
45 Jalaluddin Rakhmat, Islam Aktual, (Mizan; Bandung, 1996), h. 83.
46 Jalaluddin Rakhmat, “Etika Komunikasi Perspektif Religi’, Seminar di Perpusnas; Jakarta, pada tanggal 18 mei 1996.
Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo
, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 73
f. QS.  al-Isra’  [17]:  28  mengungkap  istilah qawlan  maysūrā .  Istilah  ini  dapat bermakna “perkataan yang mudah dipahami, ringan, dan tidak berliku-liku”. Biasanya  digunakan  kepada  audiens  yang  tidak  membutuhkan  banyak penjelasan,  karena  tingkat  intelektualnya  sederhana  dan  baginya  yang terpenting  langsung  ke  inti  yang  diinginkannya,  misalnya  yang  bersifat material.
Kedua ,  dakwah  dengan  metode  keteladanan  ( uswah  ḥasanah atau bi  ’l-ḥāl ); keteladanan dalam  masyarakat Indonesia  dikenal  istilah tut  wuri handayani dan teladan  utama  dalam  Islam  adalah  Nabi  Muhammad  SAW.  Ada  empat  karakter atau sifat para Nabi dalam memimpin umat: a) ṣiddiq (transparansi); b) amānah (kompetensi); c) tablīgh (komunikatif); d) faṭānah (intelegensi). Sedangkan dakwah dengan bi ’l-ḥāl menurut Yunan Yusuf adalah kegiatan dakwah melalui aksi atau tindakan  nyata  sehingga  berorientasi  kepada  pengembangan  masyarakat. 47 Terkait dengan uswah ḥasanah , seorang da’i hendaknya mengamalkan kode etik dakwah, di antaranya: a) Sesuai antara ucapan dengan perbuatan; b) Memegang teguh nilai-nilai tauhid atau memiliki keyakinan yang mantap; c) Tidak menghina Tuhan-Tuhan  agama  lain;  d)  Tidak  melakukan  diskriminasi  sosial  dalam  ber- dakwah dan dalam keseharian; e) Tidak meminta imbalan dakwah atau memiliki niat ikhlas dalam berdakwah; f) Tidak berteman dengan pelaku maksiat; g) Tidak menyampaikan hal-hal yang belum diketahui dan selalu belajar. 48
Ketiga , dakwah dengan metode cerita dan kesejarahan ( al-qiṣṣah ). Dalam QS. Yusuf  [12]:  111,  dinyatakan  bahwa  kisah-kisah  yang  termuat  dalam  kitab  suci dapat  mengandung  nilai-nilai  penting  untuk  dijadikan  pelajaran  bagi  manusia yang mau memikirkan kisah itu. Kisah yang terdapat dalam al-Qur’an juga dapat dijadikan  pelajaran  bagi  para  da’i  untuk  mengetahui  metode  para  Nabi  dalam berdakwah. Demikian juga menceritakan nilai-nilai positif dari sejarah masa lalu sebagai pelajaran penting untuk mengetahui contoh solusi yang pernah mereka aplikasikan dalam sejarah, termasuk memahami kekurangan yang ada.
Keempat , dakwah dengan metode wasiat ( waṣaya ); ungkapan al-Qur’an yang menunjukan adanya perintah wasiat diantaranya terdapat dalam QS. al-Nisa’ [4]: 131.  Terdapat  beberapa  makna  wasiat,  di  antaranya  adalah  “ucapan  berupa
______________
47 Yunan  Yusuf, “ Dakwah  bil  Hal”, Jurnal  Kajian  Dakwah  dan  Kemasyarakatan, IAIN  Syarif Hidayatullah, Jakarta,  Vol. 3, No. 2. 2001.
48 Syaikh Musthofa Mashur, Fikih Dakwah, (Jakarta: al-I’tisham Cahaya Umat, 2000), h. 98
Andi Rosa

## Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 74
arahan atau pedoman kepada orang lain terhadap sesuatu yang belum dan akan terjadi”. 49 Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, wasiat adalah: “ucapan yang bermuatan perintah tentang sesuatu yang bermanfaat dan mencakup kebaikan yang banyak”. Kandungan wasiat dalam ayat tersebut adalah “taqwa” dan taqwa merupakan  simpul  kebajikan. 50 Beberapa  ayat  lain,  yang  mengandung  pesan bernilai wasiat adalah QS. al-Nisa’ [4]: 151-153, di ayat tersebut terdapat sepuluh wasiat  Allah  swt  yang  terekam  dan  penting  dilaksanakan  umat  manusia. Demikian juga pesan bernilai wasiat bisa didapat dalam QS. al-An’am [6]: 153, al- Balad  [90]:  17,  dan  al-‘Ashr  [103]:  3.  Juga  terdapat  pesan  wasiat  Nabi  kepada ulama, di antaranya perintah amar ma‘rūf nahi munkar .
Kelima ,  Dakwah  dengan  metode  dialogis  ( al-ḥiwār );  ada  beberapa  etika dialog  yang  perlu  diperhatikan,  agar  tujuan  dari  dialog  tercapai  dengan  baik, yaitu: a) Adanya kejujuran kedua belah pihak; b) Adanya penentuan tema dialog dan objektif dalam  mensikapi  permasalahan, sehingga  arah  pembicaraan  lebih jelas  serta  dapat  tercapai  sasaran  yang  diinginkan  kedua  belah  pihak;
c) Argumentative dan logis, sehingga masing-masing pihak menyadari dan me- mahami  apa  yang  diinginkan  kedua  belah  pihak  dengan  tanpa  menggunakan otot;  d)  Bertujuan  untuk  mencapai  kebenaran  permasalahan  dengan  melihat berbagai  perspektif;  e)  Tawadlu  dalam  mengemukakan  pendapat  dan  alasan masing-masing;  f)  Memberi  kesempatan  kepada  lawan  bicara  untuk  menge- mukakan  alasan  dengan  tanpa  menjelek-jelekan  kepribadian,  juga  dalam  me- nanggapi ide-ide dan pikiran yang dituangkan. 51 Contoh ayat yang menunjukkan pentingnya  adanya  dialog  dalam  berdakwah,  misalnya  tersebut  dalam  QS.Alu Imran [3]: 64, al-‘Ankabut [29]: 46, al-Kahfi [18]: 56, al-An’am [6]: 63-64, Yunus [10]: 15, dan al-Ghasiyah [88]: 17-20.
Keenam , dakwah dengan metode musyawarah untuk mencapai yang terbaik ( al-shūrā baina rijāl al-mujtamā’ atau muktamar organisasi), makna musyawarah pada  mulanya  bermakna  “mengeluarkan  madu  dari  sarang  lebah”.  Dalam  al- Qur’an, musyawarah dapat dilakukan untuk segala masalah yang belum terdapat petunjuk  agama  secara  jelas  dan  pasti,  sekaligus  yang  berkaitan  dengan  ke-
______________
49 Abu Abdillah bin Furaihan, al-Ajwibah al-mufīdah ‘an al-as`ilah al-manāhij al-jadīdah, (Surakarta: Yayasan Madinah, 1997), (terjemahan), h. 31.
50 Lihat: M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah , (Jakarta: Lentera Hati, 2000), jilid 2, h. 584.
51 Sayyid Muhammad Tanthawi, Adab al-Ḥiwār fi ‘l-Islām, (Dar al-Nahdah; Mesir), versi terjemahan, (Jakarta: Azan), h. 18
Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 75
hidupan duniawi. 52 Musyawarah dalam Islam, dilakukan oleh orang-orang yang ahli  di  bidang  tertentu.  Artinya  syarat  untuk  melakukan  musyawarah  adalah memiliki kompetensi ( amānah ) dan intelektualitas ( al-‘ilm ). Lebih lanjut menurut M. Quraish Shihab bahwa tidak mudah melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam  musyawarah  itu,  tetapi  keterlibatan  mereka  dapat  diwujudkan  melalui orang-orang tertentu yang mewakili mereka, yang oleh para pakar diberi nama berbeda-beda sekali dengan ahl al-ḥāl wa al-‘aqd, dikali lain dengan ahl al-ijtihād, dan  kali  ketiga ahl  al-shūrā .  Penamaan ahl  al-shūrā merupakan  istilah  umum, yang  kepada  mereka  para  penguasa  dapat  meminta  pertimbangan  dan  saran. Jika  demikian  tidak  perlu  ditetapkan  secara  rinci  dan  ketat  sifat-sifat  mereka, tergantung pada persoalan apa yang sedang dimusyawarahkan.
Sebagian pakar  kontemporer  memahami  istilah ahl  al-ḥāl  wa  ‘aqd sebagai orang-orang  yang  mempunyai  pengaruh  di  tengah  masyarakat,  sehingga  ke- cenderungan  mereka  kepada  satu  pendapat  atau  keputusan  mereka  dapat mengantarkan masyarakat pada hal yang sama. Muhammad ‘Abduh memahami ahl  al-ḥāl  wa  al-‘aqd sebagai  orang  yang  menjadi  rujukan  masyarakat  untuk kebutuhan dan kepentingan umum mereka, yang mencakup pemimpin formal maupun non-formal, sipil maupun militer. Adapun ahl al-ijtihād adalah kelompok ahli dan para teknokrat dalam berbagai bidang dan disiplin ilmu. 53
Musyawarah dalam Islam tidak hanya bersama orang yang seagama, tetapi dengan non agama, juga dianjurkan. Hal itu diisyaratkan dalam QS. Ali Imran [3]: 159,  dan  itu  menunjukan  bahwa  Islam  adalah  rahmat  bagi  semua  makhluk ( raḥmatan li ’l-‘ālamīn ). Karena itu konsep Islam mesti mengikuti perkembangan zaman,  dan  dalam  berbagai  kondisi  atau  tempat.  Maka  relasi  musyawarah dengan demokrasi yang mulai berkembang di era modern, adalah bahwa musya- warah  dapat  menjadi  prinsip-prinsip  utama  bagi  dilakukannya  praktik  demo- krasi di era Negara bangsa. Demokrasi tanpa prinsip musyawarah akan melahir- kan  calon  atau  kandidat  pemimpin  yang  tidak  memiliki  kapabilitas  yang memadai, sebagaimana yang disyaratkan dalam al-shūrā .
Ketujuh , Dakwah dengan metode dzikir dan spritualitas ( al-dhikr wa tazkiy- yat al-qalb ). Dzikir pada mulanya bermakna “mengingat” dan yang dimaksud di sini  adalah  “mengingat  Tuhan  agar  dapat  dekat  dengan-Nya”.  Sebagaimana ______________
52 Lihat:  M.  Quraish  Shihab, Wawasan  al-Qur’an:  Tafsir  Maudhu’i  atas  Pelbagai  Persoalan  Umat, (Mizan; Bandung, 2007), tema musyawarah .
53 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an ..., h. 481.
Andi Rosa

## Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 76
riwayat  Imam  Muslim,  Rasulullah  SAW  bersabda:  “ Tidak  berkumpul  suatu jama’ah dalam rangka berdzikir kepada Allah melainkan mereka akan dipeluk oleh para  malaikat,  dilindungi  atas  mereka  rahmat,  dan  turun  ke  atas  mereka  ke- tenangan dan mereka akan diingat oleh Allah SWT di hadapan sekalian makhluk yang ada pada sisi-Nya .”
Praktek dzikir merupakan bagian dari kegiatan tasawuf. Dalam Islam dikenal istilah  hakikat  dan  syariat.  Hakikat  adalah  praktek  tasawuf  sedangkan  syariat merupakan  landasan  hukum  Islam.  Secara  definitif,  “syariat”  menurut  Abu  al- Qasim  al-Qusyairi,  adalah  perkara  atau  ketentuan  yang  mengharuskan  adanya ibadah, sedangkan “hakikat” adalah penyaksian ketuhanan. Ada yang menafsir- kan bahwa “hakikat” adalah menyaksikan Tuhan melalui perantara hati, sedang- kan “syariat” adalah mengetahui tata cara ( al-suluk ) menuju Tuhan. Relasi kedua- nya,  saling  melengkapi,  karena  “syariat”  tanpa  melaksanakan  “hakikat”  maka ibadahnya  bisa  tidak  diterima,  sedangkan  setiap  “hakikat”  yang  tidak  diikat dengan “syariat” maka tidak akan berhasil. Dengan syariat, manusia menyembah Allah,  dan  dengan  “hakikat”,  manusia  dapat  “menyaksikan”  Allah.  Bahkan penafsiran dalam QS. al-Fatihah: iyyāka na’budu bisa terpelihara dengan “syariat” dan iyyāka nasta’īn merupakan ketetapan dengan hakikat. 54 Maka dzikir merupa- kan cara untuk mendekati Allah, sekaligus menjauhi hawa nafsu.
Orang yang mengikuti hawa nafsunya berarti ia telah melupakan Allah SWT. Di  dalam  QS.  al-Jatsiyah  [45]:  23,  disebutkan:  “Maka  pernahkah  kamu  melihat orang  yang  menjadikan  hawa  nafsunya  sebagai  tuhannya,  dan  Allah  mem- biarkannya  sesat  berdasarkan  ilmu-Nya  dan  Allah  telah  mengunci  mati  pen- dengaran  dan  hatinya  dan  meletakkan  tutupan  atas  penglihatannya?  Maka siapakah  yang  akan  memberinya  petunjuk  sesudah  Allah  (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?” Menurut berbagai pen- dapat, makna “Allah menyesatkan manusia” adalah “Allah menjauhkan manusia itu  dari  memperbaiki  kualitas  hatinya  sehingga  ia  melupakan  Tuhannya  dan sibuk  dengan  kehidupan  duniawinya,  dan  segala  potensi  yang  ia  miliki  —baik pendengaran,  penglihatan,  bahkan  potensi  jiwanya—  semuanya  diarahkan kepada  kehidupan  duniawi  karena  terbawa  oleh  keinginan  hawa  nafsunya.” Sehingga antitesa dari epistemologi dzikir kepada Allah SWT, adalah mengikuti hawa nafsu, sedangkan dzikir kepada Allah adalah cara untuk mengikis keinginan ______________
54 Lihat: Abu al-Qasim al-Qusyairi, al-Risālah al-Qushairiyyah fī ‘Ilmi al-Taṣawwuf, (t.tp.: Dar al-Khair; t.th.), h. 82-83.
Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 77
hawa  nafsu  untuk  memurnikan  potensi  hati  manusia  agar  mampu  berdekat- dekat dengan Tuhan.
Menjalankan ibadah ritual, seperti shalat adalah satu cara untuk mengingat atau  dzikir  kepada  Tuhan. 55 Demikian  juga  dalam  ibadah  puasa,  sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang cukup terkenal:
ﻢﺋﺎﺼﻠﻟ ِ ِ ِ ﺎﺘﺣﺮﻓ ِ َ َ ْ َ ﺔﺣﺮﻓ ٌ َ ْ َ ﺪﻨﻋ َ ْ ِ ﺮﻄﻓ ِ ِ ِ ْ ﺔﺣﺮﻓ ٌ َ ْ َ َ ﺪﻨﻋ َ ْ ِ ﺎﻘﻟ ِ َ ِ ﻪﺑ ِ ِّ َ . 56 !"
“Untuk  orang  yang  berpuasa  mempunyai  dua  kebahagiaan,  yaitu  ke- bahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika melihat Tuhannya”.
Bahkan  menurut  para  peneliti  Islam,  bahwa  semua  aktivitas  dalam  ajaran Islam adalah bersifat teosentrisme, segala sesuatu bermula dan berakhir kepada Tuhan  bagi  terciptanya  kebahagiaan  manusia  di  dunia  dan  akherat  sekaligus. Karena itu makna dzikir secara luas adalah tidak hanya menyebut nama Allah secara  lisan,  tetapi  menyebutkan  dalam  hati,  dan  dalam  hembusan  napas. Termasuk semua aktivitas keseharian orang mukmin dapat menjadi aplikasi dari dzikir  kepada  Allah,  sebagai  sebuah  ketundukan  untuk  menjalankan  tugas utamanya  yakni  beribadah  kepada  sang  penciptanya.  Beribadah  secara  sosial pun termasuk dzikir kepada-Nya.
Dalam al-Qur’an, manusia diperintahkan berdzikir kepada Allah SWT agar ia mendapat  limpahan  rahmat-Nya, 57 menghapus  perbuatan  dosa, 58 agar  tidak tergoda oleh rayuan maut setan, 59 sebagai substansi dari kegiatan shalat, 60 agar mampu mensucikan jiwanya dengan cara mensucikan Tuhan-nya, 61 menghilang- kan  sifat  lalai, 62 dan  tujuan  lainnya  yang  dapat  memberikan  kemanfaatan individual atau kolektif manusia. 63
Menurut penulis kitab al-Risālah al-Qushairiyyah , dzikir adalah pondasi yang kuat  dalam  menempuh  jalan  Tuhan  ( al-ḥaqq ),  bahkan  dzikir  dapat  menjadi
______________
55 QS. Thaha [20]: 14.
56 Imam Muslim, Ṣaḥ ī ḥ Muslim , Maktabah Shāmilah Software, Juz 6, h. 18
57 QS. al-Ahzab [33]: 41-43.
58 QS. Ali Imran [3]: 135; al-Ahzab [33]: 35.
59 QS. al-A’raf  [7]: 201.
60 QS. Thaha [20]: 41.
61 QS. Ali Imran [3]: 41.
62 QS. al-A’raf [7]: 205.
63 QS. al-Dzariyat [51]: 55.
Andi Rosa

## Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 78
pondasi  utamanya,  dan  tidak  ada  yang  mampu  sampai  kepada  Tuhan  kecuali dengan dawam dalam berdzikir. Dzikir ada dua macam: dzikir lisan dan dzikir hati.  Dzikir  lisan  dapat  menyampaikan  seorang  hamba  (manusia)  kepada keberlangsungan  dzikir  hati  dan  berpengaruh  kepada  dzikir  hati.  Jika  seorang hamba (manusia) itu berdzikir dengan lisan dan hatinya, maka sifat/karakternya sempurna dalam kondisi perjalanannya menuju Tuhan. 64 Dalam perkembangan ilmu  tasawuf,  dzikir  kepada  Tuhan  ada  yang  berdasarkan  ajaran  tarikat  ( al- ṭarīqat )-nya  masing-masing  dan  ada  yang  non-tarikat.  Kelompok  yang  non- tarikat  biasanya  melakukan  dzikir  dengan  menggunakan al-asmā’  al-ḥusnā dengan tanpa mengikuti aturan teknis dari tarikat, seperti aturan dari segi jumlah yang  harus  diucapkan,  dan  aturan  lainnya  yang  dapat  membantu sālik (pe- nempuh jalan Tuhan) untuk mendekatkan dirinya kepada sang Khalik baik dari ahwāl ataupun maqāmāt .
Para  pakar  tasawuf,  misalnya  memberikan  kategorisasi  terhadap  para penempuh  jalan  Tuhan  tersebut,  yaitu  dengan  beberapa  tahap: pertama, me- ningkatkan ma’rifah melalui pengetahuan dan ketaqwaan; kedua , membebaskan diri dari perbudakan syahwat dan hawa nafsu; ketiga , menyucikan jiwa dengan jalan berakhlak dengan akhlak Allah SWT. 65

## G.  Kesimpulan
Penafsiran  ayat  al-Qur’an  terkait  tema  tentang  relasi  politik  dan  dakwah, dalam konteks kegiatan Majelis Dzikir SBY “Nurussalam”, dapat dipilah sebuah sub  tema  penting  yaitu:  “Majelis  Dzikir  SBY  “Nurussalam”  sebagai  Kelompok Kepentingan ( Interest Group ) di Era Reformasi.” Dengan memperhatikan karak- teristik, tujuan, dan proses pelaksanaan kegiatan Majelis Dzikir SBY “Nurussalam” nampak  bahwa  ada  beberapa  kata  kunci  yang  dapat  dijadikan  landasan  pe- milahan  ayat  al-Qur’an  berdasarkan  sistematika  penafsiran  Tafsir  ayat  sosial integratif,  yaitu  ayat  al-Qur’an  yang  berkaitan  dengan  konsep al-ummah,  al- ukhuwwah  al-islāmiyyah, dan al-ta’āwun, juga  tema  tentang  “komunikasi,  dan strategi” secara umum sebagai sebuah entitas dakwah.
______________
64 Lihat: Abu al-Qasim al-Qusyairi, al-Risālah al-Qushairiyyah…., h. 221.
65 M. Quraish Shihab, Menyingkap Tabir Ilahi: al-Asma’ al-Husna dalam Perspektif al-Qur’an , (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. xl.
Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 79
Dakwah sebagai komunikasi massa, sejalan dengan komunikasi politik yang lebih  cenderung  memanfaatkan  komunikasi  sebagai  cara  masif  untuk  meng- galang  massa.  Sehingga  dalam  melakukan  dakwah  politik,  dapat  juga  meng- gunakan  berbagai  metode  dalam  dakwah  agama,  di  antaranya:  1)  Dakwah dengan  metode  ceramah  ( lisān  al-maqāl );  2)  Dakwah  dengan  metode  ke- teladanan ( uswah ḥasanah atau bi ’l-ḥāl );  3) Dakwah dengan metode cerita dan kesejarahan ( al-qiṣṣah ); 4) Dakwah dengan metode wasiat ( waṣaya ); 5) Dakwah dengan  metode  dialogis  ( al-ḥiwār );  (6)  Dakwah  dengan  metode  musyawarah mufakat ( al-shūrā baina rijāl al-mujtamā’ atau muktamar organisasi); 7) Dakwah dengan metode dzikir dan spritualitas ( al-dhikr wa tazkiyyat al-qalb ).
Kemudian  makna al-ummah yang  menjadi  bagian  dari  konsep  dakwah politik,  bisa  dimaknai  sebagai  “Negara  bangsa”.  Keberlangsungan al-ummah sebagai  negara  ini  adalah  mensyaratkan  di  antaranya  melakukan  “perbaikan” ( iṣlāḥ ) dan “ taqwā” (menjaga diri dalam nilai-nilai moral dan etika untuk mem- peroleh  petunjuk  Tuhan  dan  kebenaran  beragama),  juga  tidak  takabur  atau sombong dengan tidak membuat sistem yang mengarah kepada sikap tirani.
Demikian  juga  makna  a l-ukhuwwah  al-Islāmiyyah (persaudaraan  dalam Islam), tidak melulu didasarkan atas landasan agama semata, tetapi karena faktor kesamaan  lain  yang  bersifat  non-agama.Walaupun  persaudaraan  karena landasan  agama  dan  sikap iḥsān akan  menjadi  lebih  kuat  nilai  ikatan  per- saudaraannya. Juga mengharuskan adanya sikap iṣlāḥ, tidak saling menjelekan, tidak berburuk sangka, serta saling berusaha untuk ta’āruf atau saling mengenal. Ta’āruf ini dapat bermakna objektivisme teosentris, resiprositas dan komunikasi dialogis egaliter.
Makna ta’āwun dalam Islam, mengandung dua sisi: kepentingan manusia dan “kepentingan”  Tuhan.  Kepentingan  Tuhan  adalah  terlaksananya  sistem  tatanan hidup  universal,  seperti  konsep  keadilan,  dan  pemberdayaan  ekonomi  kaum lemah, dan sebagainya. Kepentingan manusia dalam konteks ini adalah terlaksana tujuan politik yakni kemenangan sang kandidat dalam kampanye politik.
Berbagai metode dalam dakwah agama tersebut, sekaligus menjadi sebuah entitas dalam metode dakwah politik. Tentu saja penggunaan metode tersebut dalam perspektif tafsir integratif merupakan sebuah upaya untuk memunculkan pengayaan dalam metode dakwah politik yang sebelumnya merupakan konsep dalam dakwah agama. Dengan demikian, tujuan istikhrāj al-‘ilm, sebagai tujuan dari  metode  tafsir  integratif  dapat  saja  diwujudkan  dalam  kegiatan  kampanye
Andi Rosa

## Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 80
politik.  Yakni  proses  dialog  teks  al-Qur’an  terkait  politik  dakwah  dengan memanfaatkan  konteks  politik  tertentu  berdasarkan  langkah-langkah  tafsir integratif,  mampu  melahirkan  suatu  metode  dalam  kampanye  politik,  sebagai- mana dimaksud.[w]
Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo
, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 81

## BIBLIOGRAFI
Almound,  Gabriel  A., Comparative  Politic ,  1978,  dalam  Mohtar  Mas’oed; Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
Budiardjo,  Miriam, Dasar-dasar  Ilmu  Politik ,  Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2004.
Cawidu,  Harifuddin,  “Konsep  Kufr  dalam  al-Qur’an”, Disertasi ,  Jakarta:  IAIN Jakarta, 1989.
Firmanzah, Marketing Politik antara Pemahaman dan Realitas , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
Furaihan, Abu Abdillah, al-Ajwibah al-Mufīdah ‘an al-As`ilah al-Manāhij al-Jadīdah, Surakarta; Yayasan Madinah, 1997.
Hanafi, Hasan, Metode Tafsir dan Kemaslahatan Umat , Jogjakarta: Nawesea Press,
2007.
Ismatullah,  Deddy  dan  Asep  AS.  Gatara, Ilmu  Negara  dalam  Multi  Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
Iyāzī,  Muhammad  ‘Ali, al-Mufassirūn:  Ḥayātuhum  wa  Manhajuhum, Teheran: Muassasat  al-Ṭibā’at  wa  al-Nasyr  Wizārat  al-Thaqāfat  al-Irsyād  al-Islāmī, 1373 H.
Kahmad, Dadang, Sosiologi Agama, Bandung: Rosda Karya, 2006.
Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, Mizan; Bandung, 1997.
Mashur, Syaikh Musthofa, Fikih Dakwah, Jakarta: al-I’tisham Cahaya Umat, 2000.
Mubarok, Achmad, Psikologi Dakwah, Pustaka Firdaus; Jakarta, 2001.
al-Qusyairi, Abu al-Qasim, al-Risālah al-Qushairiyyah fī ‘Ilmi al-Taṣawwuf, t.t.p: Dar al-Khair; t.th.
Rahardjo, Dawam, Ensiklopedi al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci, Paramadina; Jakarta, 2002.
Rakhmat, Jalaluddin, “Etika Komunikasi Perspektif Religi”, Seminar di Perpusnas; Jakarta, pada tanggal 18 Mei 1996.
Rakhmat, Jalaluddin, Islam Aktual, Mizan; Bandung, 1996.
Andi Rosa

## Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 82
Shihab,  M.  Quraish, Membumikan  al-Qur’an:  Fungsi  dan  Peran  Wahyu  dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung: Mizan, 1995.
Shihab, M. Quraish, Menyingkap Tabir Ilahi: al-Asma’ al-Husna dalam Perspektif al- Qur’an, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Misbah , Lentera hati; Jakarta, 2000.
Shihab, M. Quraish, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 2007.
Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: UI Press, 1993.
Tanthawi,  Sayyid  Muhammad, Adab  al-Ḥiwār  f’i  ’l-Islām, terj.,  Dar  al-Nahdah; Mesir, Jakarta: Azan, t.th.
Varma, S.P., Teori Politik Modern, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
Wehr,  Hans, A  Dictionary  of  Modern  Written  Arabic, Ithaca,  New  York:  Spoken Language Services Inc, 1976.
Yusuf, Yunan, “Dakwah bil Ḥal ,” Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan IAIN Syarif Hidayatullah; Jakarta, 2001.