Tersedia online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika

## COLLABORATIVE GOVERNANCE SEBAGAI INOVASI  KEBIJAKAN STRATEGIS (STUDI REVITALISASI KAWASAN WISATA CAGAR BUDAYA BANTEN LAMA)

## Ahmad Sururi
Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik, Universitas Serang Raya, Indonesia Email: ahmadbroer@gmail.com

## Abstract
The complexity of the problems faced in the revitalization of Banten Lama cultural sanctuary is the problem of  relocation  of  street  vendors  incorporated  in  the  Kerosene  Traditionist  Association of  Surosowan  Banten Lama,  the  target  of  development  (revitalization)  of  infrastructure  that  has  not  been  achieved  and  the harmonious  cooperation  between  stakeholders.  The  purpose  of  this  research  is  to  identify  the  priority  and strategic  issues  and  to  develop  the  innovative  model  of  Collaborative  Governance  based  policy  on  the Revitalization  study  of  Banten  Lama  Reserve  Tourism  Area.  The  research  method  used  is  qualitative descriptive  approach  with  data  collection  technique  through  interview  and  observation  and  searching various  sources  and  literature  both  from  government  documents  and  news  media  print  and  electronic, journal and books related to collaborative governance, policy innovation and revitalization Banten Long. The result of this research is the identification of priority and strategic issues of Revitaliasi Policy of Banten Lama  Reserve  Tourism  Area  namely  bureaucratic  structural  dimension,  socialization  of  revitalization  and relocation  of  street  vendors  incorporated  in  Paguyuban  Keragang  Surososwan  Banten  Lama  Traders. Furthermore,  the  development  of  innovative  governance  policy  innovation  model  and  revitalization  stages include  four  components,  namely  the  initial  conditions  consisting  of  identification  of  existing  conditions, resources,  basic  considerations  and  economic  political  will;  the  second  component  is  a  commitment  that includes processes and outcomes, beliefs, common understanding and internal / external legitimacy; the third component is institutional design consisting of structure and procedure, leadership and form of cooperation process; and the fourth component is the final condition that includes follow-up and sustainability.
Keywords: Collaborative Governance; Revitalization and policy innovationy;Banten Lama

## 1. Pendahuluan
Banten  lama  adalah  sebuah  wilayah  di Provinsi  Banten  yang  selama  ini  dikenal sebagai  destinasi  wisata  religi  dan dijadikan cagar budaya. Sebagai kawasan bekas  peninggalan  sejarah  kerajaan Banten,  daya  tarik  wisatawan  dari berbagai  daerah  di  Indonesia  untuk mengunjungi  berbagai  situs  bersejarah di Banten  Lama  sangatlah  besar,  destinasi
wisatanya  seperti;  ziarah  ke  makam Sultan Hasanudin Banten, keraton surosowan,  masjid  agung  Banten  Lama, tempat  pemandian  bersejarah  Watu Gilang dan Danau Tasik Kardi. Berdasarkan aspek kebijakan, pengelolaan  dan  penataan  daerah  wisata Banten  lama  merupakan  kewenangan Pemerintah  Kota  Serang  dan  kenadziran Banten  Lama.  Tercatat  sejak  tahun  2010
sejak kota Serang terbentuk, kewenangan kawasan  wisata  Cagar  Budaya  Banten Lama  diserahkan  kepada  Pemerintah Kota  Serang.  Sedangkan  dari  aspek geografis  dan  administratif  terdapat hubungan  lintas  wilayah  antara  Provinsi Banten  dengan  2  wilayah  di  bawahnya yaitu Kabupaten Serang dan Kota Serang. Dengan demikian terdapat sebuah konsekuensi  kerja  sama  dan  strategi inovasi  kebijakan  antar  pemerintahan daerah ditingkat provinsi dan Kabupaten/Kota dalam revitalisasi kawasan  wisata  cagar  budaya  Banten Lama.  Hal  tersebut  dilakukan  melalui mekanisme Collaborative  Governance sebagai A  governing  arrangement  where one  or  more  public  agencies  directly engage  non-state  stakeholders  in  a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative  and  that  aims  to  make  or implement  public  policy  or  manage public  programs  or  assets .  (Ansell  &
Gash,  2007),  oleh  sebab  itu  proses pengambilan keputusan, komitmen bersama  dan  deliberatif  menjadi  point penting  bagi  seluruh stakeholder yang terlibat  dalam  inovasi  kebijakan  strategis collaborative  governance .  Selain  itu
Inovasi kebijakan publik menjadi keharusan  ketika  kebijakan  manual  yang hanya  berfungsi  sekedar  menggugurkan kewajiban pemerintah melahirkan berbagai  kekecewaan  dan  kecemasan ditengah-tengah  publik,  khususnya  yang menyangkut  kepentingan  hajat  hidup orang  banyak.  (Dede  Mariana,  2010 dalam Sururi, 2017).
Saat  ini  revitalisasi  kawasan wisata  cagar  budaya  Banten  Lama melibatkan  kerjasama  antara  berbagai pihak yaitu, pemerintahan provinsi Banten,  Pemerintahan    Kota  Serang, Pemerintahan  Kabupaten  Serang  dan Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Banten yang tertuang dalam Memorandum  of  Understanding (MOU).
Hal  ini  memerlukan  pelibatan  secara intensif dari berbagai stakeholder walaupun tentu saja mengandung implikasi  yang  cenderung  kompleks  dan tidak  mudah  pada  tataran  praktis. Typically, systems of collaborative governance  have  structures  that  display very  complex  features  in  a    number  of respects,  this  has  implications  for  their practicality  as  governance  mechanisms .
(Huxham,  Vangen,  Huxham,  &  Eden, 2000).  Oleh  sebab  itu  kerjasama  ini
Tersedia online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
memerlukan  penanganan  prioritas  dalam pelaksanaannya  pun  sebagai  bagian  dari upaya  dan  tantangan  bagi  pemerintah daerah dalam mendorong proses sinergisitas sektor publik dengan partisipasi  masyarakat  terutama  dengan masyarakat  di  sekitar  kawasan  Banten Lama  dan  Para  Pedagang  Kaki  Lima yang tergabung dalam kelompok Paguyuban Pedagang Keraton Surososwan. Berbagai penelitian tentang collaborative  governance sudah  banyak dilakukan,  di  antaranya  dilakukan  oleh Jung,  Mazmanian  dan  Tang  (2009)  yang dilakukan  di  dua  negara  mengenai kerjasama  antara    Amerika  Serikat  dan Korea Selatan dalam negoisasi perumusan  kebijakan  dan  pemberian layanan  serta  menunjukkan  bagaimana sejumlah  faktor  terkait  erat  dengan dinamika dan kinerja pengaturan pengaturan collaborative  governance di kedua  negara  yaitu  pelibatan  aktor  dari berbagai organisasi, konflik distribusi dan pentingnya perencanaan kebijakan.
Kemudian penelitian Tresiana dan Duadji
(2017)  tentang  Kolaboratif  Pengelolaan Pariwisata Teluk Kiluan yang menganalisis  bagaimana  prasyarat  yang dimiliki dan diperlukan untuk penciptaan
proses  kolaboratif  dalam  pengelolaan pariwisata  Teluk  Kiluan  sehingga  proses kolaboratif tidak menghasilkan demokrasi  semu  tetapi  bermanfaat  bagi masyarakat, hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat persyaratan yang  belum  optimal  dalam  pengelolaan pariwisata Teluk Kiluan dan membutuhkan  perubahan  dalam  strategi kebijakan  melalui  dukungan  pemerintah, partisipasi masyarakat, manfaat langsung, penggunaan sumber daya lokal, penguatan kelembagaan lokal dan sinergi antar tingkat dan daerah dan menyimpulkan  bahwa  untuk    dapat memenuhi    prasyarat    masyarakat kolaboratif dalam perencanaan pengelolaan    pariwisata,    maka    perlu dikembangkan    model    pengelolaan pariwisata berbasis komunitas masyarakat. Selanjutnya penelitian Newman,  Barnes,  Sullivan  dan  Knops (2004)  tentang  pentingnya  partisipasi publik dalam proses Collaborative Governance ,  hasilnya  adalah  terdapat kendala  dalam  proses  inisiatif  kebijakan pemerintah dan struktur politik. Selanjutnya  penelitian  tentang  faktor budaya  yang  memengarhui  pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, yaitu: Hubungan
Kekerabatan, Arisan, Jam Karet,
Musyawarah Mufakat, Nggih ra Kepanggih,  Ngaruhke,  Gotong  Royong dan Swadaya, Mokogi, Ngombyongi, dan Mosobodoa,  Paternalistik  dan  orangnya sekitar  itu  itu  saja  dilakukan  oleh Sambodo  dan  Pribadi  (2016).  Dan beberapa penelitian Collaborative Governance lain  lain  yang  dilakukan Kurniasih,  Setyoko  dan  Imron  (2017), dan Mutiarawati dan Sudarmo (2017)
Dari  berbagai  penelitian  tersebut, diketahui bahwa dalam proses Collaborative  Governance diperlukan reformasi    dengan    mensinergikan berbagai perspektif pemangku kepentingan, lebih dekat dengan masyarakat,  dan  memperluas  kerjasama dengan  pihak  lain  untuk  memenuhi kebutuhan  sumber  daya,  dan  perekrutan SDM.  Sedangkan  penelitian  ini  akan melakukan  identifikasi  isu-isu  strategis dan  menjadi  prioritas  dalam  kebijakan collaborative governance serta menganalisis  bagaimana  pengembangan model  inovatif  kebijakan collaborative governance dalam  revitalisasi  kawasan wisata cagar budaya Banten Lama.
Kompleksitas permasalahan kawasan  wisata  cagar  budaya  Banten
Lama  merupakan  salah  satu  alasan mengapa  kebijakan  revitalisasi  dilakukan melalui mekanisme collaborative governance .  Misalnya  persoalan  relokasi Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  dari  tempat yang  lama  ke  tempat  yang  baru,  Dalam hal ini peran pemerintah sebagai fasilitator  dalam  melakukan  sosialisasi dan  pendekatan  secara  persuasif  kepada para  pedagang  kaki  lima  perlu  terus dilakukan agar tidak menimbulkan resistensi dari para pedagang tersebut.
Salah satu bagian penting collaborative governance adalah ketersediaan  barang  dan  jasa  yang  akan dipergunakan untuk kebutuhan pembangunan  kawasan  Banten  Lama, akan  tetapi  lambatnya  mekanisme  lelang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan  oleh  organisasi  sektor  publik mengakibatkan proses pembangunan menjadi  terhambat  dan  tidak  sesuai dengan waktu yang direncanakan, Diperlukan  kemitraan  yang  bersifat kolektif  pada  tujuan  bersama  dalam setiap proses kolaborasi antara organisasi sektor  publik,  dan  kemitraan  tersebut akan  berjalan  secara  efektif  apabila terdapat  sebuah  model collaborative governance yang  mampu  mendorong
Tersedia online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
sinergitas  berbagai  pihak  yang  terlibat secara aktif.
Moodel collaborative  governance berdasarkan empat variabel dikemukakan oleh Ansel dan Gash (2007) yaitu sebagai berikut: conditions,  institutional  design, leadership,  and  collaborative  process. Kemudian terdapat tiga komponen penting dalam mendorong desain kelembagaan  dan  kepemimpinan  yaitu; time, task and target. (Doberstein, 2016) Prasyarat mutlak inovasi kebijakan  publik  adalah  terwujudnya gagasan  dan  ide  dari  pejabat  publik sebagai entrypoint diimplementasikannya berbagai program-program dan kebijakan. Stakeholder Kota Serang sebagai leading sector revitalisasi  kawasan  wisata  cagar budaya  Banten  Lama  dituntut  untuk mengembangkan sebuah model collaborative  governance yang  inovatif, kreatif dan adaptif terhadap persoalan dan kebutuhan  masyarakat  yang  semakin dinamis.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk melakukan  identifikasi  isu-isu  strategis dan prioritas serta melakukan pengembangan  model  inovatif  kebijakan collaborative governance sehingga diharapkan  akan  memiliki  dampak  dan manfaat  terhadap  kebijakan  akselerisasi
dan  sebagai  rekomendasi  kebijakan Collaboarative Governance dalam revitalisasi kawasan wisata Cagar Budaya Banten lama.

## 2. Metode Penelitian
Studi  dilakukan  di  Kawasan  Wisata Cagar  Budaya  Banten  Lama.  Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan isu-isu prioritas dan strategis Collaborative  Governance Revitalisasi Kawasan  Wisata  Cagar  Budaya  Banten Lama,  sedangkan  teknik  pengumpulan data  dilakukan  inventarisasi  data  primer dan  sekunder.  Untuk  data    primer diperoleh berdasarkan data empiris lapangan    melalui  tehnik:    Wawancara mendalam    ( depth    interview )  dan Observasi  non  Partisipan  dan  Diskusi kelompok    terarah    ( Focus  Group Discussion ).  Sedangkan  data  sekunder meliputi    penelusuran  berbagai  sumber dan literatur baik dari dokumen pemerintah  maupun  pemberitaan  media massa  cetak  dan  elektronik,  jurnal  dan buku-buku yang terkait dengan collaborative  governance dan  inovasi kebijakan. Selanjutnya data yang terkumpul,  dianalisis  dengan  analisis
kualitatif,  dengan  model  interaktif  Miles dan Huberman (1992).

## 3. Hasil Dan Pembahasan
3.1 Identifikasi  Isu-isu  prioritas  dan strategis collaborative  governance dalam Revitalisasi Kawasan
Wisata  Cagar  Budaya  Banten Lama
a. Dimensi  Struktural  Birokrasi  antar Pemerintahan Daerah
Isu  prioritas  dan  strategis  yang  pertama dan  menjadi  aspek  penting  yang  harus menjadi komitmen bersama dalam collaborative  governance adalah dimensi struktural  birokrasi  antar  pemerintahan daerah, structural  issues  are  important because they affect the way collalborative agendas  are  formed  and  implemented (Huxham  et  al.,  2000) , dalam  hal  ini, konsep collaborative  governance dalam revitalisasi kawasan Wisata Cagar Budaya  Banten  Lama  mensyaratkan setiap  pemerintahan  daerah  mempunyai kesamaaan pemahaman tentang bagaimana  formulasi  dan  implementasi kebijakan revitalisasi. Prinsip-prinsip kerjasama  revitalisasi  kawasan  wisata cagar  budaya  Banten  Lama  dengan beragamnya  keterlibatan stakeholder dan
lintas  organisasi  sektor  publik  menjadi tantangan sekaligus potensi dalam mengatasi  permasalahan. Collaborative Governance yang tertuang dalam Memorandum  Of  Understanding (MOU) sebagai pedoman pelaksanaan revitalisasi menjadi  dokumen  strategis  yang  harus ditaati oleh semua pihak.
Mengoptimalkan  relasi  struktural birokrasi  organisasi  sektor  publik  di Pemerintahan Daerah dapat  menjadi  opsi dalam  mengatasi  persoalan  lambatnya proses  lelang  pengadaan  barang  dan  jasa untuk kebutuhan pembangunan revitalisasi kawasan Banten Lama. Dalam hal  ini  organisasi  sektor  publik  harus bersifat enabling linkage yaitu keterkaitan  lembaga  atau  organisasi dengan  penyediaan  wewenang  untuk bekerja  mencapai  sumber-sumber  daya yang  esensi  dan diffusion  linkage yaitu hubungan lembaga atau organisasi dengan  orang  atau  kelompok-kelompok yang  tidak  terkumpul  dalam  suatu organisasi (Esman, 1972:33 dalam Torang, 2016:104-105)
Seperti  yang  tertuang  dalam kutipan  wawancara  berikut  ini  yang menjelaskan  tentang  faktor  penghambat mekanisme  lelang  guna  mendukung
Tersedia online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
revitalisasi  kawasan  wisata  cagar  budaya Banten Lama yaitu sebagai berikut :
“Proses lelang untuk Banten Lama belum selesai.  Namun,  sudah  ada  beberapa lelang yang sudah ditayangkan. keterlambatan  lelang  bukan  karena kesalahan pada pihaknya. Hal ini karena proyek  pengadaan  belum  ada  yang dilelang  dan  dokumen  lelang  masih dalam  proses  pengkajian  oleh  OPD terkait,  dokumen  masuk  ke  kita,  kita kembalikan  lagi  ke  OPD  untuk  dikaji ulang. Karena belum balik hasil kajiannya, enggak bisa lelang”.
(Informasi  wawancara  dengan  Kepala
Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Banten, Bapak Mahdani)
Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa terdapat  kendala dalam proses lelang untuk revitalisasi pembangunan  kawasan  Banten  Lama, yang disebabkan karena belum selesainya proses pengkajian oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang.  Berdasarkan  hal  tersebut dapat  dianalisis  bahwa  terdapat  indikasi belum  terciptanya  relasi  antara  birokrasi tentang  penetapan  target  dan  tujuan lelang  yang  diatur  dalam  kesepakatan bersama sehingga mengakibatkan terhambatnya  pembangunan  revitalisasi kawasan cagar budaya Banten Lama.
b. Sosialisasi Revitalisasi Kawasan
Cagar Budaya Banten Lama
Isu  kedua  yang  menjadi  isu prioritas  dan  strategis  dan  menjadi gagasan-gagasan konseptual terkait adalah  sosialisasi  revitalisasi  kepada seluruh masyarakat. collaborative governance  is  therefore  not  advanced merely  to  satisfy  a  vague  notion  of  more inclusive  decision-making,  but  rather  ‘to engage  different  “ways  of  knowing”  in the  continuous  processes  of  problem solving’ (Feldman  et  al.  2006,  93  dalam Doberstein, 2016), dan upaya pendekatan partisipatif  publik  yang  sudah  dilakukan tidak  hanya  dilakukan  pada  kondisi  awal atau  pada  saat  launching  gagasan revitalisasi  akan  tetapi  harus  dilakukan secara  konsisten,  hal  ini  bertujuan  agar masyarakat  mempunyai  trust  terhadap kebijakan revitalisasi.
Berdasarkan  hasil  wawancara, ditemukan fakta bahwa masyarakat masih mempertanyakan  bagaimana  kelanjutan revitalisasi  setelah launching gerakan Banten Bebersih yang sudah dicanangkan Pemerintah Provinsi Banten pada tanggal 21  Juli  2017  sekaligus  penandatanganan MOU.  (Harian  Umum  Kabar  Banten,  22 Juli  2017).  Oleh  sebab  itu  sosialisasi tidak  hanya  bersifat  parsial  akan  tetapi
harus  dilakukan  secara  terus  menerus dengan  tujuan  masyarakat  mengetahui perkembangan  program  yang  secara langsung  akan  melibatkan  masyarakat. Dalam wawancara tersebut, dikemukakan, “kami  mewakili  masyarakat  di  daerah Banten  Lama  masih  menunggu  proses kelanjutan  revitalisasi,  launcing  kan sudah  tanggal  21  Juli  2017  kemaren, sekarang masih belum ada sosialisasi dan rencana lagi. (Wawancara dengan Sulaeman, penduduk lokal Banten Lama)
c. Relokasi  Pedagang  Kaki  Lima  dari Kawasan Cagar  Budaya  Ke Kawasan Penunjang Wisata (KPW)
Isu penting ketiga yang menjadi permasalahan  dalam  revitalisasi  kawasan adalah  relokasi  pedagang  kaki  lima. Untuk  kondisi  saat  ini,  para  Pedagang belum  bisa  direlokasi  ke  Kawasan Penunjang  Wisata  (KPW)  atau  tempat relokasi  yang  baru  dikarenakan  belum memadainya  sarana  penunjang  seperti listrik, tempat sampah dan jalan lingkungan.  Selain  itu  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  beberapa  pedagang kaki lima yang tergabung dalam paguyuban pedagang Keraton Surosowan Banten  Lama,  para  pedagang  belum
sepenuhnya menyetujui  untuk di relokasi, penyebabnya adalah karena para pedagang  kaki  lima  tersebut  khawatir lokasi  yang  baru  kurang  strategis  dan tidak  dilalui  oleh  wisatawan  yang berkunjung.
Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan Kawasan Penunjang Wisata (KPW) menjadi prioritas isu yang harus  dilakukan,  termasuk  dalam  hal  ini dialog  secara  intensif  dengan  para pedagang  kaki  lima  agar  bersedia direlokasi  ke  tempat  yang  baru.  Upaya dialog  dan  memposisikan  pedagang  kaki lima  sebagai  partner  menjadi  prinsip utama dan sebagai bagian dari tata kelola Collaborative Governance sehingga dapat mendorong keberhasilan revitalisasi.  Dalam  wawancara  dengan ketua  Rt  setempat,  Bapak  Saefudin menjelaskan  sebagai  berikut  : “Para pedagang  masih  belum  sepakat  soal perpindahan tempat ke Kawasan Penunjang Wisata (KPW), hampir semua pedagang menolak pindah karena tempat yang  baru  kurang  strategis,  sampai  saat ini juga instalasi listrik dan perlengkapan yang lain belum ada” .
Tersedia online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
Berikut  adalah  hasil  wawancara dengan  ketua  RT  dan  pedagang  Kaki Lima Banten Lama, sebagai berikut : “Sekarang kami dari paguyuban pedagang  Surosowan  Banten  Lama sedang  mendata  berapa  jumlah  pasti seluruh pedagang yang ada”
(Wawancara  dengan  Bapak  Saefudin, Ketua  RT  dan  Pedagang  Kaki  Lima Banten Lama).
3.2 Pengembangan  Model  dan  tahap- tahap Inovasi Kebijakan Collaborative Governance
Revitalisasi  Kawasan  Wisata  Cagar Budaya Banten Lama.
Salah  satu  prasyarat  penting  untuk mendorong tumbuhnya inovasi kebijakan adalah kreatifitas birokrasi dalam menciptakan daya perubahan dan gagasan-gagasan  baru.  (Sururi,  2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa inovasi kebijakan  adalah  proses  yang  bersifat berkelanjutan  bagi  pemerintahan  daerah. Fortunately,  many  cases  of  collaborative governance  are  created  or  mandated  by national governments, but are implemented  locally,  thus  providing larger N opportunities to analyse them as natural  experiments  in  governance  with built-in  controls  to  the  analysis,  just  as was  done  in  this  study,  while  also leveraging  variation  in  institutional
design and facilitative leadership to build a  more  complete  theory  of  collaborative governance (Doberstein, 2016).
Mengadaptasi dari berbagai model collaborative  governance ,  penulis mencoba  mengembangkan  sebuah  model inovasi kebijakan collaborative governance dalam  revitalisasi  kawasan wisata  cagar  budaya  Banten  Lama  yang terdiri  dari  empat  komponen  penting yaitu  komponen  pertama  kondisi  awal yang terdiri dari kondisi eksisting Banten Lama,  resource,  dasar  pertimbangan  dan ekonomi  politik  will;  komponen  kedua adalah  komitmen  terhadap  proses  dan hasil  yang  terdiri  dari  trust,  kesamaan pemahaman  dan  legitimasi  internal  dan eksternal; komponen ketiga adalah desain kelembagaan  yang  terdiri  dari  struktural dan prosedural kelembagaan, kepemimpinan, bentuk  proses kerjasama; komponen  keempat  adalah  kondisi  akhir yang  terdiri  dari  tindak  lanjut  dan keberlanjutan.
Bagan 1
Model Inovasi kebijakan Collaborative Governance Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama
Sumber : Diolah Peneliti, 2018
Kondisi  awal  yang  meliputi  kondisi eksisting, resource ,  dasar  pertimbangan dan  ekonomi political  will merupakan entry  poin t  dalam  pengembangan  inovasi kebijakan collaborative governance, langkah-langkah identifikasi kondisi eksisting  Banten  Lama  seperti  pendataan kondisi  sarana  dan  prasarana,  jumlah pedagang, jumlah destinasi wisata dan data kependudukan.  Termasuk  dalam  hal  ini resource .  Dengan  melakukan  analisis eksisting diharapkan akan memeroleh data- data  yang  akurat  dalam  mengestimasi perumusan kebijakan selanjutnya,
kemudian  resource  atau  sumber  daya meliputi potensi unggulan kawasan Banten Lama  yang  secara  ekonomis  dan  sosial mampu memberikan dampak kesejahteraan masyarakat  seperti  industri  kreatif,  dan ekonomi political will berupa  dukungan dari  pemerintahan  daerah  dalam  bentuk dukungan regulasi dan kebijakan.
Komitmen dari stakeholder kebijakan  menjadi  proses  selanjutnya setelah kondisi awal diidentifikasi. Komitmen ditunjukkan melalui proses dan hasil,  pemerintah  daerah  yang  terlibat dalam collaborative governance
Kondisi Awal Komitmen Desain Kelembagaan 1. Identifikasi kondisi eksisting
2. Resource/Sumber Daya 3. Dasar Pertimbangan
4. Ekonomi Political Will Kondisi Akhir 1. Proses dan Hasil 2. Trust/Kepercayaan
3. Kesamaan Pemahaman 4. Legitimasi Internal/eksternal 1. Struktural dan prosedur
2. Kepemimpinan 3. Bentuk proses kerjasama
1. Tindak Lanjut 2. Keberlanjutan
Tersedia online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
mempunyai  rasa  tanggung  jawab  yang tinggi  terhadap  proses  yang  sedang berjalan  dan  hasil  yang  telah  dicapai. Kepercayaan  antar  pemerintahan  daerah untuk  mempunyai  komitmen  yang  sama menjadi  isu  penting  dalam  pengaturan kewenangan  sehingga  semua  pihak  dapat saling  memberikan  dukungan.  Kesamaan pemahaman dan legitimasi internal maupun  eksternal  dalam  mewujudkan komitmen  menjadi  prasyarat  penting  agar proses  kolaborasi  dapat  berjalan  dengan baik.
Desain  kelembagaan  meliputi  tiga hal yaitu struktural dan prosedur, kepemimpinan  dan  bentuk  proses  kerja sama.  Kolaborasi  yang  dilakukan  dengan pendekatan partisipasi publik dari pemerintahan  daerah  terhadap  masyarakat dan  pedagang  kaki  lima  terkait  dengan ketiga  hal  tersebut  akan  memberikan dampak  positif  terhadap  masyarakat  agar terlibat  secara  penuh  dan  mendukung setiap  kegiatan  yang  dilakukan.  Dan kondisi akhir yang terdiri dari tindak lanjut dan  keberlanjutan  akan  mengevaluasi bagaimana  langkah  selanjutnya  setelah seluruh  kegiatan  revitalisasi  diselesaikan, termasuk  dalam  hal  ini  kebermanfaatan dan dampak yang diterima oleh masyarakat.

## 4. Simpulan
Setelah  melakukan  identifikasi,  maka terdapat 3 (tiga) isu yang menjadi prioritas dan  strategis  yang  harus  dilakukan  dalam proses Collaborative  Governance dalam revitalisasi  kawasan  wisata  cagar  budaya Banten  Lama  yaitu  dimensi  struktural birokrasi, sosialisasi revitalisasi dan relokasi pedagang kaki lima yang tergabung  dalam  Paguyuban  Pedagang Keraton Surososwan Banten Lama. kemudian  pengembangan  model  inovasi kebijakan collaborative  governance dan tahap-tahap  revitalisasi  meliputi  empat komponen  yaitu  kondisi  awal  yang  terdiri dari identifikasi kondisi eksisting , sumberdaya,  dasar  pertimbangan  dan ekonomi political  will ;  komponen  kedua adalah komitmen yang meliputi proses dan hasil,  kepercayaan,  kesamaan  pemahaman dan legitimasi internal/eksternal;
komponen ketiga adalah desain kelembagaan  yang terdiri dari struktur dan prosedur, kepemimpinan dan bentuk proses kerjasama;  dan  komponen  keempat  adalah kondisi  akhir  yang  meliputi  tindak  lanjut dan keberlanjutan.
Bahwa Collaborative  Governance yang  dilakukan  antara  Pemerintah  Daerah Provinsi  Banten,  Kabupaten  Serang  dan Kota  Serang  dalam  revitalisasi  kawasan
wisata  cagar  budaya  Banten  Lama  yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MOU)  masih  terdapat berbagai hambatan-hambatan dalam implementasinya seperti permasalahan relokasi  pedagang  kaki  lima  yang  belum mau  pindah  dari  Kawasan  Cagar  Budaya Banten Lama ke Kawasan Penunjang Wisata  (KPW),  belum  tercapainya target perencanaan pembangunan (revitalisasi) infrastruktur dan belum
sinergisnya  kerjasama  antara stakeholder .
Permasalahan-permasalahan  tersebut  tentu saja akan menghambat revitalisasi kawasan wisata  cagar  budaya  Banten  Lama  dan harus  segera  mendapatkan  penanganan yang  serius.  Dalam  hal  ini  keseriusan dengan  dibarengi  komitmen  yang  tinggi dari para pejabat publik (Gubernur, Bupati dan Walikota) untuk menyelesaikan permasalahan  sangat  dibutuhkan,  faktor intensitas  komunikasi  dan  koordinasi menjadi  kata  kunci  agar  dapat  mengambil keputusan yang tepat.
Selain  itu  pendekatan  partisipatif  kepada masyarakat  perlu  terus  dilakukan  agar inovasi kebijakan Collaborative Governance revitalisasi  kawasan  cagar budaya Banten Lama memiliki nilai faktor dan dampak strategis. Memiliki nilai faktor
dikarenakan  terdapat  faktor-faktor  yang memengaruhi nilai-nilai ekonomi masyarakat  lokal,  politik  dan  kebijakan pemerintahan daerah, sosial kemasyarakatan  dan  budaya  setempat. Sedangkan dampak strategis inovasi kebijakan Collaborative Governance adalah mendorong keterlibatan stakeholder kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan  kawasan  wilayah  dan pembangunan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

## Jurnal
Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative  Governance  in  Theory and Practice, 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum03 2
Doberstein, C. (2016). Designing Collaborative  Governance  Decision- Making in Search of a “Collaborative Advantage .” Public Management Review , 18 (6), 819–841. https://doi.org/10.1080/14719037.201 5.1045019 Denok Kurniasih, Paulus Israwan Setyoko, dan Moh. Imron, (2017). Collaborative Governance dalam penguatan kelembagaan program sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat  (SLBM)  di  Kabupaten Banyumas,  Jurnal  Sosiohumaniora,
Volume 19 No. 1 Maret 2017 : 1 – 7
Emerson,  K.,  Nabatchi,  T.,  &  Balogh,  S.
Tersedia online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
(2011). An Integrative Framework for Collaborative Governance , (June 2009), 1–29. https:// doi.org/10.1093/jopart/mur011 Gibbings,  S.  L. (2017). Sosialisasi , Street Vendors and Citizenship in Yogyakarta. Citizenship and Democratization  in  Southeast  Asia, 95–122.
https://doi.org/10.1163/97890043296 69
Huxham,  C.,  Vangen,  S.,  Huxham,  C.,  & Eden,  C.  (2000).  The  Challenge  of Collaborative  Governance. Public Management  Review , 2 (3),  337–358. https://doi.org/10.1080/14719030000 000021
Keban,  Y.  T.  (1999). Hubungan  antara pemerintahan  daerah  yang  satu dengan pemerintah daerah yang lain.
Morse,  R.  S.,  &  Stephens,  J.  B.  (2009).
Teaching  Collaborative  Governance :
Phases  ,  Competencies,  and  Case- Based Learning , 18 (3), 565–584. Mutiarawati Tika, Sudarmo, (2017).
Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan
Bandengan  Kota  Pekalongan, Jurnal Wacana Publik  Vol 1 No 2,2017 hlm 48 - 62 Newman Dkk, (2004). Public Participation and Collaborative Governance, Jnl Soc. Pol., 33, 2, 203– 223  C    2004  Cambridge  University Press DOI: 10.1017/S0047279403007499  Printed in the United Kingdom Prasojo,  Eko,  (2017). Conference  on Administrative  Science,  Policy,  and
Governance Studies (ICASPGS) 2017 di Hotel Margo, 30 Oktober 201 Sambodo  Giat  Tri  & Pribadi  Ulung, 2016. Pelaksanaan Collaborative Governance  di  Desa  Budaya  Brosot, Galur,  Kulonprogo,DI.  YogyakartA, Jurnal Ilmu pemerintahan & Kebijakan  public,  Vol.  3  No.  1 Februari 2016
Sururi,  A.  (2016).  I novasi  Kebijakan Publik,  Tinjauan  Konseptual  dan Empiris. Sawala  Jurnal  Administrasi Negara , 4 (3), 1–14.
Sururi,  A.  (2017). Inovasi  Kebijakan dalam  Perspektif  Administrasi  Publik menuju  terwujudnya  Good  Public Policy  Governance .  Jurnal Spirit Publik Universitas Sebelas Maret , 12 , 14–31.
Tresiana  Novita  &  Duadji  Noverman,
(2017). Kolaboratif Pengelolaan Pariwisata Teluk Kiluan (Collaborative  Management  Of  The Teluk  Kiluan  Tourism), disampaikan pada seminar nasional tentang membangun  etika  social  menuju masyarakat  yang  berkeadilan,  FISIP UNILA Lampung, 18 Oktober 2017
Torang,  Syamsir.  (2016). Oganisasi  dan Manajemen, Alfabeta Bandung. Yong-duck  Jung,  Daniel  Mazmanian  and Shui-Yan Tang, (2009). Collaborative  Governance  In  The United  States  And  Korea  :  Cases  In Negotiated Policymaking And Service Delivery, Collaborative Governance, WP-April 2009-1

## Artikel dalam Koran
Kabar  Banten,  21  Juli  2017. Penataan Banten  Lama  ditarget  rampung  3
tahun , hal 1
Radar Banten, 22 Maret 2018. Lelang Ganjal Revitalisasi Banten Lama , hal 1.