Eksistensi Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran dan Keamanan Penyimpanannya dalam E-Wallet
Raddine Salsabila, Elisatris Gultom, Sudaryat Sudaryat e-ISSN : 2621-4105

## Eksistensi Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran dan Keamanan Penyimpanannya dalam E-Wallet

## Raddine Salsabila, Elisatris Gultom, Sudaryat Sudaryat
Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia raddine21001@mail.unpad.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini bertujuan  menganalisis  keabsahan transaksi perdagangan  menggunakan koin kripto sebagai  alat  pembayaran,  ditinjau  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna koin kripto yang tersimpan dalam e-wallet lokal. Urgensi dari  penelitian  ini  adalah  terjadinya  kekosongan  hukum  ( rechtsvacuum )  keberadaan  koin  kripto yang  menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Dalam  penyusunan  artikel  ini  digunakan  metode penelitian  hukum  yuridis  normatif  yang  dilakukan  melalui  penelaahan  bahan  pustaka  sebagai bahan  dasarnya.  Dari  hasil  pembahasan  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  transaksi  perdagangan yang  menggunakan  koin  kripto  sebagai  alat  pembayaran  ditinjau  dari  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata bukan sesuatu hal yang dilarang, jika dikaitkan dengan Pasal 1320 jo 1541 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  maka  pembayaran  melalui  penggunaan  koin  kripto  dapat dipersamakan  dengan  hubungan  hukum  tukar-menukar.  Bentuk  perlindungan  hukum  bagi pengguna  koin  kripto  dapat    dilakukan  secara  preventif  dan  represif.  Secara  preventif  dilakukan melalui regulasi yang konsisten. Secara represif, sekarang ini BAPPEBTI sebagai pengawas dapat memberikan sanksi administratif, berupa peringatan hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang menyelenggarakan e-wallet . Kata kunci: Koin Kripto; Perdagangan; Transaksi Elektronik

## Abstract
With reference to the Civil Code and the type of legal protection available to holders of local e- wallets  that  store  cryptocurrency,  this  paper  examines  the  legality  of  trading  transactions involving  digital  currency,  in  this  case  crypto  coins,  as  a  form  of  payment.  The  urgency  of  this study  is  the  occurrence  of  a  legal  vacuum  (rechtsvacuum)  of  the  existence  of  crypto  coins  that creates  legal  uncertainty.  Normative  juridical  is  the  research  method  used  in  this  study.  The conclusion  that  can  be  drawn  from  the  results  of  the  discussion  is  that  trade  transactions  using crypto  coins  as  a  means  of  payment  in  terms  of  the  Civil  Code  are  not  prohibited  if  they  are related to Article 1320 jo 1541 of the Civil Code, payments using crypto coins can be equated with legal exchange relationships. This form of legal protection for crypto coin users can be preventive and  repressive.  Preventive  is  carried  out  through  consistent  regulation.  Repressively,  now BAPPEBTI  as  a  supervisor  can  provide  administrative  sanctions,  in  the  form  of  warnings  to license revocation for companies that organize e-wallets.
Keywords: Cryptocurrency; Electronic Transactions; Trading
Eksistensi Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran dan Keamanan Penyimpanannya dalam E-Wallet
Raddine Salsabila, Elisatris Gultom, Sudaryat Sudaryat e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  pola  kehidupan  masyarakat  dipengaruhi  oleh  pesatnya perkembangan teknologi informasi. Pesatnya pemanfaatan teknologi informasi itu belum  diikuti  oleh  perkembangan  hukum  yang  dapat  mengikuti  perkembangan teknologi  informasi.  Akan  tetapi  keberadaan  hukum  selalu  tertinggal  dari perkembangan  perilaku  masyarakat.  Menurut  Suhariyanto  dalam  Setiyawan, dengan  teknologi  informasi  yang  terus  berkembang  membuat  dunia  seolah  tidak ada  batasan  ( borderless ). 1 Dalam  menghadapi  perubahan  perilaku  masyarakat, karakter hukum  harus  konservatif, korektif, kreatif, dan berani. 2 Oleh karena itu, hukum harus diubah, baik dari segi pelaksanaan hukum, lembaga hukum, maupun aturan  hukum  itu  sendiri,  agar  negara  dapat  memberikan  keadilan  yang  adil  dan kepastian hukum, yang menghasilkan negara yang damai dan makmur.
Kekosongan  hukum  terkait  koin  kripto  menciptakan  ketidakpastian  hukum yang dapat memengaruhi transaksi perdagangan dan hak-hak pengguna. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi aspek-aspek yang mempengaruhi keabsahan transaksi  perdagangan  dengan  koin  kripto  dan  menyumbangkan  pemahaman tentang bagaimana menciptakan sistem hukum yang adil dan jelas dalam konteks ini.
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU-ITE) menjelaskan terkait dengan penggunaan teknologi  informasi  di  Indonesia.  Semua  individu  dengan  melakukan  perbuatan hukum dimana sudah diatur pada UU-ITE, ketika berada di Indonesia maupun di luar Indonesia, tunduk pada yurisdiksi UU ITE, dimana mempunyai konsekuensi hukum di Indonesia berdasarkan asas yurisdiksi untuk kepentingan umum. 3 Pasal 1  UU  ITE  menjelaskan  yaitu  a)  data  elektronik;  b)  informasi  elektronik;  dan  c) dokumen  elektronik.  Istilah-istilah  ini  menggambarkan  beberapa  konsep  yang saling berkaitan, karena data elektronik berasal dari informasi elektronik, dan oleh karena  itu  setiap  data  elektronik  terdiri  dari  data,  informasi,  dan  dokumen elektronik. 4
Mula-mula,  teknologi blockchain menghasilkan  koin  kripto  yang  dikenal sebagai Bitcoin,  yang dibuat oleh orang Jepang yang bernama Satoshi Nakamoto pada  tahun  2009.  Selanjutnya,  Bitcon  digunakan  sebagai  alat  pertukaran elektronik secara peer to peer . 5 Berbeda dengan uang yang dihasilkan oleh bank sentral  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang, dimana  dalam  hal  melakukan  pengontrolannya,  Bitcoin  tidak  memiliki  otoritas
1 Wahyu  Beny  Mukti  Setiyawan,  Erifendi  Churniawan,  dan  Femmy  Silaswaty  Faried,  “Information Technology Regulatory Efforts in Dealing With Cyber Attack To Preserve State,” Jurnal USM Law Review , 3.2 (2020), 275–95.
2 Romli  Atmasasmita,  " Hukum  Kejahatan  Bisnis,  Teori  dan  Praktik  di  Era  Globalisasi" ,  Cet.  III (Jakarta: Kencana, 2022).
3 Kementeriaan Komunikasi dan Informatika, " Naskah Akademik RUU ITE" (Jakarta, 2005).
4 Shidarta, Data, "Informasi dan Dokumen Elektronik" , 2018.
5 Satoshi  Nakamoto,  “Bitcoin:  A  Peer-To-Peer  Electronic  Cash  System,” Decentralized  Business Review , 2008.
Eksistensi Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran dan Keamanan Penyimpanannya dalam E-Wallet
Raddine Salsabila, Elisatris Gultom, Sudaryat Sudaryat e-ISSN : 2621-4105
sentral atau pihak yang bertanggung jawab. 6 Bagi para pengguna sistem elektronik penggunaan  Bitcoin  sebagai  alat  tukar  lebih  efisien  dan  efektif,  daripada penggunaan  mata  uang  tertentu  yang  memiliki  kekuasaan  pusat  yang  harus melalui proses verifikasi, persetujuan permohonan transaksi serta untuk mengolah pemasukan uang, dianggap menyulitkan para pengguna sistem elektronik.
Bitcoin telah diterima secara global oleh pengguna sistem elektronik sebagai alat tukar untuk transaksi elektronik di dunia maya ( cyberspace ). Nilai tukar akan didasarkan  kepada  permintaan  dan  penawaran  pasar  pada  dunia  maya,  sehingga semakin berkembang, Bitcoin dapat diubah menjadi mata uang resmi negara. 7
Pada  6  November  2014,  Bank  Indonesia,  yang  mengelola  sistem  moneter negara,  mengeluarkan  arahan  resmi  yang  melarang  penggunaan  Bitcoin  sebagai alat pembayaran. 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan  Umum  Penyelenggaraan  Perdagangan  Aset  Kripto  atau Crypto  Asset (selanjutnya dikenal sebagai Permendag No. 99/2018) pada dasarnya menetapkan bahwa  koin  kripto,  termasuk  Bitcoin,  adalah  aset  digital  yang  memiliki  sifat kebendaan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak. Di samping itu, beberapa  perusahaan  di  Indonesia  beroperasi  sebagai  Penyelenggara  Sistem Elektonik  (PSE),  yang  memungkinkan  pengguna  untuk  membeli,  menyimpan, mengirim,  dan  menerima  koin  kripto  melalui e-wallet .  Aplikasi  seperti  Indodax, Pintu, Tokokripto, dan lain-lain telah diizinkan oleh pemerintah. 9
Pengguna e-wallet di PSE lokal harus melakukan verifikasi identitas (KYC) untuk  pengawasan.  Mereka  dapat  menukar  koin  kripto  dengan  Rupiah  melalui rekening  bank  terkait.  Beberapa  penyedia e-wallet dari  luar  Indonesia  tidak membutuhkan  KYC,  hanya  memerlukan  alamat  email  untuk  mendaftar.  Sudah jelas  bahwa  koin  kripto  yang  disimpan  dalam e-wallet tidak  dapat  diuangkan seperti e-wallet lokal.  Namun, e-wallet ini  masih  dapat  menyimpan,  menerima, dan mengirim koin kripto ke dompet digital lainnya, termasuk ke e-wallet dalam negeri.  Temuan  kasus crypto  coins yang  dipergunakan  untuk  alat  pembayaran terjadi di yurisdiksi Indonesia, menurut kutipan berita dari situs berita online CNN Indonesia: “BI Temukan 44 Pedagang di Bali Terima Bitcoin”. 10 Menurut Causa Iman  Karana,  Kepala  Perwakilan  BI  Provinsi  Bali,  44  bisnis  tersebut  bekerja  di sektor  perhotelan,  penyewaan  mobil,  kafe,  dan  paket  wisata.  Dia  menyatakan bahwa hasil survei berdasarkan informasi masyarakat dan kemajuan media sosial adalah hasilnya.
6 Arvind  Narayananan,  Joseph  Bonneau,  Edward  Felten,  Andrew  Miller,  and  Steven  Goldfede, "Bitcoin  and  Cryptocurrency  Technologies:  A  Comprehensive  Introduction"  (Princeton  University  Press, 2016).
7 firda  Nur  Amalina  Wijaya,  “Bitcoin  Sebagai  Digital  Asset  Dalm  Transaksi  Elektronik  Di Indonesia,” Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune 2, no. 2 (2019).
8 Firda  Nur  Amalina  Wijaya,  “Bitcoin  Sebagai  Digital  Asset  Dalm  Transaksi  Elektronik  Di Indonesia,” Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune 2, no. 2 (2019).
9 Noverius  Laoli,  “Izin  Exchange  Kripto  di  Indonesia  Dibatasi,  Begini  Respons  CEO  Indodax,” Kontan.co.id , 2022.
10 Agustiyanti, “BI Temukan 44 Pedagang di Bali Terima Transaksi Bitcoin,” CNN Indonesia , 2018.
Eksistensi Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran dan Keamanan Penyimpanannya dalam E-Wallet
Raddine Salsabila, Elisatris Gultom, Sudaryat Sudaryat e-ISSN : 2621-4105
Ketika  tim  Causa  mengunjungi  pelaku  usaha  secara  langsung,  mereka mengatakan  bahwa  mereka  telah  menghentikan  penggunaan  mata  uang  digital. Dengan  demikian,  pihaknya  akan  terus  melakukan  pengawasan  terhadap  para pedagang  terkait.  Menurut  Balipost,  perdagangan  kripto  di  Bali  meningkat  sejak perang  Rusia-Ukraina. 11 Sehingga  bukan  hal  yang  mustahil  apabila  para  turis asing  di  Bali  masih  mempraktikkan  transaksi  dengan  menggunakan  koin  kripto sebagai alat pembayarannya.
Penelitian  sebelumnya  yang  serupa,  seperti  yang  dilakukan  oleh  Wijaya (2019),  menganalisis  Bitcoin  sebagai digital  asset (benda)  dimana  bisa dipergunakan  dalam  proses  bisnis  bersifat  elektronik  ( electronic  transaction ). Penelitian tersebut menitikberatkan pembahasan pada pengkajian koin kripto oleh pemerintah dikonsepkan sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi melalui diskresi menteri perdagangan, karena belum adanya payung hukum dalam bentuk undang-undang,  sehingga  menimbulkan  ketidakjelasan  pertanggungjawaban  para pihak  terhadap  risiko-risiko  yang  timbul.  Namun  dalam  penelitian  tersebut  tidak membahas  koin  kripto  yang  dijadikan  alat  pembayaran  pada  transaksi perdagangan
Penelitian  kedua oleh  Wisnu,  (2021)  yang  menganalisis  bahwa  aset  kripto bukan  sebagai  alat  pembayaran,  maka  pemanfaatannya  untuk  alat  pembayaran tidak  bisa  diterapkan  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Namun  pada  penelitian tersebut  tidak dikaitkan pada persyaratan sah dari  perjanjian sesuai  dengan Pasal 1320  KUH  Perdata  sebagai  tolak  ukur  keabsahan  koin  kripto  sebagai  alat pembayaran;  Ketiga,  Sasa  (2020),  yang  menganalisis  tipologi  serta  metodologi pencucian uang dari cryptocurrency serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan.  Namun  tidak  dibahas  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pihak  terkait dalam rangka mencegah tindak pidana pencucian uang.
Penelitian  ini  mengetengahkan  permasalahan  yang  secara  substansi  belum pernah ditulis didalam penelitian lainnya, karena pengkajian penelitian dilakukan berdasarkan  kekosongan  hukum  ( rechsvacuum )  pengaturan  hukum  koin  kripto yang  menimbulkan  ketidakpastian  hukum,  sehingga  penelitian  ini  memiliki kebaruan  ( novelty )  dan  orisinalitas.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan analisis  terkait  legitimasi  atau  keabsahan  dari  transaksi  perdagangan,  dengan menggunakan  koin  kripto  sebagai  alat  pembayaran  ditinjau  dari  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata dan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna koin kripto yang tersimpan dalam e-wallet lokal.

## 2. METODE
Penelitian  ini  memiliki  spesifikasi  sebagai  penelitian  hukum  yang  bersifat yuridis normatif 12 dimana dilakukan melalui meneliti bahan pustaka untuk bahan
11 Kmb, “Perdagangan Aset Kripto Meningkat Pesat.,” Balipost, 2022, https://www.balipost.com/news/2022/03/24/258663/Perdagangan-Aset-Krizpto-Meningkat-Pesat.html.
12 Zulfi Diane Zaini, “Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum,” Pranata Hukum , 6.2 (2011).
dasar. Spesifikasi  penelitian  yang digunakan  adalah  deskriptif  analitis, penelitian ini  bersifat  menggambarkan  apa  adanya  kemudian  dianalisis  berdasarkan  teori- teori dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis  dengan  menggunakan  metode  analisis  normatif  kualitatif,  yaitu  suatu metode penelitian yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai  hukum  positif  yang  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  untuk mengungkap  kenyataan  yang  ada  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  berupa penjelasan-penjelasan yang tidak dapat dirumuskan dengan memakai perhitungan yang matematis.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Keabsahan  Transaksi  Perdagangan  Yang  Menggunakan  Koin  Kripto Sebagai Alat Pembayarannya
Transaksi  perdagangan  dapat  diartikan  sebagai  istilah  lain  dari  perbuatan hukum  jual  beli  karena  memiliki  unsur-unsur  yang  sama,  yaitu  adanya  subyek penjual  dan  pembeli,  obyek,  harga  dan  cara  pembayarannya.  Perbuatan  hukum jual  beli  merupakan  bagian  dari  hukum  perjanjian.  Di  Indonesia  keabsahan perjanjian  dipengaruhi  oleh  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUH  Perdata)  yang  memiliki  unsur-unsur  kesepakatan,  kecakapan,  objek tertentu, sebab yang halal.
Transaksi  jual  beli  harus  memenuhi  empat  unsur  dari  persyaratan  sah  atau tidaknya  perjanjian  menurut  Pasal  1320  KUH  Perdata  diantaranya  adalah:  akad, kemampuan, obyek tertentu dan alasan/sebab yang halal. Selanjutnya akan dikaji pemanfaatan  koin  kripto  dalam  konteks  alat  pembayaran,  apakah  merupakan  hal yang  tidak  diperbolehkan  jika  didasarkan  pada  unsur  ke-empat  Pasal  1320  KUH Perdata.  Alat  pembayaran  pertama  kali  adalah  sistem  barter  antar  barang  yang diperjual-belikan.  Kelemahan  dari  sistem  barter  adalah  pada  saat  dua  individu ingin  melakukan  pertukaran  tetapi  ternyata  tidak  memiliki  kesepakatan  terkait nilai  dari  pertukaran  yang  dilakukan,  atau  ketika  salah  satu  dari  individu  tidak terlalu memerlukan barang yang akan dilakukan pertukaran. Untuk menjembatani terkait  kondisi  inilah,  yang  kemudian  dikembangkan  uang  sebagai  alat pembayaran.
Dinamika  masyarakat  saat  ini  telah  menciptakan  cara  berpikir  baru  yang terus  berkembang  dari  waktu  ke  waktu.  Sebagaimana  mekanisme  pembayaran (uang)  yang  selalu  dibutuhkan  untuk  memenuhi  segala  kebutuhan  masyarakat dalam  hal  pengiriman  (uang)  yang  cepat,  aman  dan  efisien,  maka  inovasi  dalam teknologi  pembayaran  akan  hadir  dengan  sangat  cepat.  Perkembangan  sistem pembayaran  (uang)  tidak  pernah  lepas  dari  inovasi  infrastruktur  teknologi,  oleh karena  itu  perkembangan  sistem  pembayaran  (uang),  termasuk  di  wilayah Indonesia  saat  ini,  sudah  mengarah  kepada  usaha  peningkatan  infrastruktur  dan pengembangan  sistem  yang  berbasis  pada  kemajuan  teknologi  informasi.  Koin kripto  memiliki  potensi  untuk  menjadi  alternatif  atau  bahkan  pengganti  alat pembayaran  yang  tradisional.  Namun,  karena  koin  kripto  belum  mendapatkan
Eksistensi Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran dan Keamanan Penyimpanannya dalam E-Wallet
Raddine Salsabila, Elisatris Gultom, Sudaryat Sudaryat e-ISSN : 2621-4105
aturan yang jelas dan resmi di Indonesia, maka penggunaannya masih terbatas dan tidak dapat menjadi alat pembayaran sah di negara Indonesia.
Alat  pembayaran  yang  sah,  atau  sering  juga  dikenal  dengan  legal  tender, adalah  suatu  substansi  yang  diwajibkan  oleh  undang-undang  untuk  diterima sebagai  pembayaran  untuk  pembelian  barang  dan/atau  jasa  ataupun  sebagai pembayaran untuk pemenuhan utang. Uang kertas dan uang koin merupakan alat pembayaran resmi yang digunakan secara umum pada mayoritas negara-negara di dunia.  Uang  kertas  dan  uang  koin  umumnya  dianggap  sebagai  alat  pembayaran resmi.  Beberapa  yurisdiksi  mungkin  membatasi  atau  bahkan  melarang pembayaran  dengan  penggunaan legal  tender .  Di  Indonesia, legal  tender (alat bayar  sah)  yaitu  bentuk  uang  yang  dikenal  dengan  sebutan  rupiah.  Mata  uang rupiah adalah mata uang yang digunakan di Indonesia, yang sah menurut undang- undang  yang  diundangkan  oleh  pemerintah  dan  ditetapkan  sebagai  alat pembayaran yang sah oleh Bank Indonesia (BI). 13
Menurut Bank Indonesia, sebagai bank sentral di Indonesia, mata uang yang beredar  di  Indonesia  hanya  rupiah.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  21  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang,  yang  menyatakan bahwa “mata uang negara kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah.” Walaupun di Indonesia, koin kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran resmi karena hanya diakui sebagai aset digital saja. Namun, transaksi perdagangan yang menggunakan koin  kripto  sebagai  alat  pembayaran  merupakan  hal  yang  semakin  umum dilakukan di belahan dunia.
Keberadaan  koin  kripto  telah  diterima  secara  global  oleh  para  pengguna sistem elektronik untuk alat tukar didalam melakukan transaksi yang terjadi pada dunia  maya  ( cyberspace )  dan  diperdagangkan  ( trading )  sehingga  nilai  tukar didasarkan  kepada  permintaan  dan  penawaran  dari  pasar  global  di  dunia  maya ( cyberspace ).  Selama  ini  eksistensi  koin  kripto  di  Indonesia  masih  dianggap sebagai digital  asset .  Hal  ini  terlihat  dari  peraturan-peraturan  yang  diterbitkan oleh  otoritas  terkait,  diantaranya  adalah  dari  Bank  Indonesia  serta  Otoritas  Jasa Keuangan.
Ketentuan  Pasal  21  ayat  (1)  merupakan  norma  perintah  dan  diatur  pula sanksi pidananya menurut Pasal 33 ayat (1). Walaupun demikian norma perintah Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang masih menimbulkan multi tafsir, karena ternyata di  dalam  praktiknya,  sistem  pembayaran  selain  uang  yaitu  sistem  pembayaran sistem  barter  masih  banyak  dilakukan  masyarakat,  seperti  diterapkan  pada  Pasar Terapung  Lok  Baintan  Banjar, 14 dan  di  Pasar  Legi  Solo  yang  dipelopori  oleh Universitas  Negeri  Sebelas  Maret  (UNS)  Solo  serta  didukung  Kementeriaan
13 Kadek Dyah Pramitha Widyarani, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, “Kajian Yuridis  Penggunaan  Koin  Kripto  sebagai  Alat  Pembayaran  di  Indonesia,” Jurnal  Preferensi  Hukum ,  3.2 (2022), 300–305 <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4934.300-305>.
14 Nor  Risnawati,  “Analisis  Hukum  Ekonomi  Islam  Tentang  Sistem  Barter  Di  Pasar  Terapung  Lok Baintan Banjar,” Ekonomi Syari‟ah , 53.9 (2013), 1689–99.
Pendidikan,  Kebudayaan  Riset  dan  Teknologi  (Kemedikbudristek)  dengan membentuk Indobarter. 15
Praktik  pembayaran  sistem  barter  yang  masih  dilakukan  dari  dua  contoh tersebut,  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  regulasi  di  Indonesia,  sistem pembayaran uang bukan satu-satunya sistem pembayaran di Indonesia, yang dapat diartikan bahwa pembayaran sistem barter bukanlah hal  yang dilarang. Suatu hal yang  tidak  dilarang  maka  dapat  dianggap  sebagai  diperbolehkan.  Walaupun demikian,  menurut  sejarah  pembayaran  sistem  barter  pada  umumnya  hanya dilakukan  dalam  hubungan  hukum  jual  beli  saja,  sedangkan  hubungan  hukum selain jual beli tentunya tidak termasuk yang dapat dilakukan pembayaran sistem barter.
Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan untuk mengatur  penggunaan  koin  kripto  di  Indonesia.  Pada  Februari  2018,  Bank Indonesia  mengeluarkan  pernyataan  yang  melarang  semua  lembaga  keuangan  di Indonesia  untuk  melakukan  transaksi  menggunakan  koin  kripto.  Kemudian  pada bulan Oktober 2019, Bank  Indonesia menerbitkan Peraturan Bank  Indonesia No. 21/2/PBI/2019  tentang  “Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial”,  dimana mencakup koin kripto sebagai salah satu teknologi finansial yang diatur. Peraturan ini  menetapkan  ketentuan  yang  ketat  bagi  penyelenggara  layanan  koin  kripto, termasuk persyaratan izin, tata kelola, dan manajemen risiko.
Keberadaan  koin  kripto  di  Indonesia,  yang  dikonsepkan  sebagai  barang (komoditas),  sesuai  dengan  diskresi  (kebijakan)  Menteri  Perdagangan  yang dimuat  dalam  Permendag  No.  99/2018,  yang  pada  dasarnya  menetapkan  bahwa koin  kripto  merupakan digital asset yang berwujud memiliki sifat  seperti barang yang dapat dijadikan objek kontrak. Dengan perkataan lain koin kripto merupakan sesuatu benda atau barang yang bisa diperdagangkan. Oleh karenanya koin kripto dapat dijadikan alat pembayaran sistem barter (tukar-menukar).
Pasal  503  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa  aset  kripto  tidak  berwujud ( intangible ) dikarenakan kepemilikannya dicatat secara elektronik, dan Pasal 504 KUH  Perdata  yang  menyebutkan  bahwa  aset  kripto  dapat  digolongkan  sebagai barang bergerak. Didasarkan dari sifat kebendaan yang dimiliki, maka Aset Kripto bisa  diklasifikasikan  sebagai  benda  bergerak  yang  tidak  berwujud  ( intangible ). Aset  Kripto  tidak  mempunyai  bentuk  secara  fisik,  tetapi  berupa  data  elektronik, maka  aset  kripto  dapat  dialihkan,  baik  secara  keseluruhan  ataupun  secara sebagian.
Gagasan  dibalik  konsep  kripto  ini  adalah  meminimalisirkan  pembiayaan yang umumnya dibayarkan pada pihak penyedia layanan jasa didalam proses jual beli  melalui  metode  konvensional,  oleh  karena  itu  konsumen  dapat  melakukan penghematan terkait biaya  dari proses transaksi  yang dilakukan, serta juga dapat
15 Universitas  Sebelas  Maret,  “Indobarter:  Tekan  Inflasi  dengan  Hadirkan  Sistem  Barter  Modern,” Uns.ac.id ,  20222,  hal.  1  <https://uns.ac.id/id/uns-update/indobarter-tekan-inflasi-dengan-hadirkan-sistem- barter-modern.html#>.
Eksistensi Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran dan Keamanan Penyimpanannya dalam E-Wallet
Raddine Salsabila, Elisatris Gultom, Sudaryat Sudaryat e-ISSN : 2621-4105
dimanfaatkan  sebagai  solusi  alternatif  pembayaran  agar  mampu  menjual  barang melalui harga yang relatif lebih murah. Koin kripto dapat ditukarkan untuk barang lain  jika  didasarkan  kepada  perjanjian  pertukaran  menurut  Pasal  1541  KUH Perdata  yaitu “Tukar menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain”.
Menurut Pasal 1541 terkait, koin kripto bisa dipergunakan untuk alat tukar- menukar  disesuaikan  pada  perjanjian  ataupun  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak.  Perjanjian  tukar-menukar  dengan  koin  kripto  ini  dianggap  sah  jika ketentuan  Pasal  1320  KUH  Perdata  telah  terpenuhi,  dalam  hal  ini  terdapat  4 (empat) persyaratan sah dari suatu perjanjian atau kesepakatan. Lebih lanjut, jika dilakukan  rujukan  kepada  Pasal  1542  KUH  Perdata,  yaitu  “Segala  sesuatu  yang dapat  dijual,  dapat  pula  jadi  pokok  persetujuan  tukar-menukar”,  dari  hal  ini memperlihatkan bahwasanya pemanfaatan proses transaksi koin kripto merupakan sebagai  perjanjian  tukar-menukar,  dan  bukan  untuk  alat  pembayaran  sah  secara hukum.
3.2 Perlindungan Hukum Pengguna Koin Kripto Yang Tersimpan Dalam E- wallet Lokal
Koin kripto telah menjadi salah satu bentuk investasi yang semakin populer di  Indonesia.  Untuk  memudahkan  penggunaan  koin  kripto,  tersedianya e-wallet lokal  telah  menjadi  pilihan  yang  lebih  mudah  dan  aman  bagi  para  pengguna. Alasan digunakan koin kripto ini karena dapat membagi data koin kepada sesama pengguna dengan media jaringan internet. Namun, perlindungan hukum pengguna koin  kripto  yang  tersimpan  dalam e-wallet lokal  juga  menjadi  suatu  hal  yang penting, terutama dalam hal keamanan data dari pembajakan dan pencurian.
Adapun  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  perlindungan  hukum,  adalah:  a) Subyek  yang melindungi;  b) Objek  yang akan dilindungi dari alat; c) Instrumen ataupun  usaha  yang  dipergunakan  dalam  mencapai  perlindungan  terkait. 16 Kemudian,  sarana  perlindungan  hukum  bisa  dikelompokkan  dalam  dua  jenis:  a) Perlindungan  Hukum  Preventif:  Perlindungan  yang  diberikan  bertujuan  dalam melakukan  pencegahan  sebelum  terjadi  sengketa;  b)  Perlindungan  Hukum Represif: Perlindungan yang diberikan bertujuan dalam penyelesaian sengketa. 17
Perlindungan  hukum  yang  dicari  oleh  undang-undang  didasarkan  pada landasan  hukum.  Demikian  halnya  dengan  perlindungan  hukum  yang  dicapai dengan  usaha  mengambil  dan  melaksanakan  langkah-langkah  melalui  peraturan perundang-undangan  yang  mempunyai  tujuan,  dimana  ruang  lingkupnya direncanakan  dengan  strategi  serta  kebijakan.  Segala  hal  tersebut  terdapat  pada
16 Dkk  Philipus  M.  Hadjon,  " Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia" (Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press, 2011).
17 Philipus M. Hadjon.
Eksistensi Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran dan Keamanan Penyimpanannya dalam E-Wallet
Raddine Salsabila, Elisatris Gultom, Sudaryat Sudaryat e-ISSN : 2621-4105
semua peraturan perundang-undangan  yang pokok, dimana memiliki tujuan yang sama, yaitu perlindungan hukum. 18
Negara,  tentu  saja,  memperhatikan  perlindungan  hukum  dari  semua kemungkinan  masalah  dan  kepentingan  warganya,  sebagaimana  ditegaskan  oleh Roscoe  Pound.  Ketika  kepentingan  dalam  masyarakat  seimbang,  maka  muncul kebutuhan  akan  hukum.  Merujuk  kepada  Peraturan  Bappebti  Nomor  5  Tahun 2019  tentang  “Peraturan  Teknis  Penataan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  di  Bursa Berjangka”, 19 untuk  memberikan  jaminan  keamanan  serta  perlindungan  hukum kepada  Investor  Mata  Uang  Kripto,  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  bagi investor  kripto,  maka  semua  pasar  mata  uang  kripto  harus  memenuhi  semua persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bappebti. Hal ini dilakukan melalui pengumpulan  seluruh  permintaan  berkas,  prinsip  pengelolaan  usaha  yang  baik agar tetap dikedepankan, diantaranya adalah dengan memprioritaskan hak anggota bursa berjangka dalam mendapatkan nilai aset terbuka, serta memberikan jaminan kepastian agar pengguna tetap dilindungi untuk pencegahan dari hal-hal termasuk dalam  konteks  pencucian  uang  (money  laundry),  pendanaan  yang  terkait  dengan terorisme,  serta  juga  penyebaran  senjata  pemusnah  massal.  Aset  Kripto  bisa diklasifikasikan  sebagai  komoditi 20 .  Hal  ini  sudah  diatur  pada  Pasal  1  Angka  7, Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  No.  5  Tahun  2019  tentang “Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  ( Crypto  Asset )  di Bursa Berjangka”. 21
Selama  ini  perdagangan  koin  kripto  yang  merupakan  aset  digital  hanya dapat  dilakukan  dengan  memanfaatkan cyberspace yang  masih  rawan  terhadap kejahatan  virtual  yang  disebut cybercrime .  Seiring  dengan  peningkatan  investasi cryptocurrency yang  pesat , mayoritas  orang-orang  tanpa  sadar  menjadi  korban kejahatan dunia maya (cybercrime), dikarenakan ketidaktahuan dan pengalamannya di bidang investasi cryptocurrency . 22
Regulasi keamanan data dari pembajakan dan pencurian yang diatur regulasi dimuat  dalam  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  “Informasi  dan Transaksi  Elektronik”,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  dan  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  “Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU-ITE)”. Dalam  UU-ITE,  tindakan  pembajakan  dan  pencurian  data  atau  informasi  yang terjadi  melalui  internet  atau  jaringan  komputer  termasuk  dalam  kejahatan cyber dan dapat dijerat dengan hukuman pidana.
18 Philipus M. Hadjon.
19 aditya Wicaksono Dan Others, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Mata Uang Kripto Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia” (Universitas Pasundan, 2023).
20 Itok  Dwi  Kurniawan  et  al.,  “Transformasi  Penggunaan  Cryptocurrency  Melalui  Bitcoin  Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 7.1 (2021), 65–86.
21 Robi  Rismansyah,  Mohammad  dan  Yasmin  Hadid,  “Padjadjaran  Law  Review  Padjadjaran  Law Review,” Padjadjaran Law Research , 7 (2019), 38–55.
22 Muhammad  Alhadi  Murizqy  dan  Rianda  Dirkareshza,  “Peninjauan  Aspek  Keamanan  Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Crpytocurrency ,” Jurnal Ius Constituendum , 7 (2011), 277–92.
Eksistensi Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran dan Keamanan Penyimpanannya dalam E-Wallet
Raddine Salsabila, Elisatris Gultom, Sudaryat Sudaryat e-ISSN : 2621-4105
Komoditi  berjangka  merupakan  bidang  yang  menjadi  tugas  Kementerian Perdagangan, maka penetapannya berdasarkan Permendag. Anggapan koin kripto sebagai komoditi berjangka, sebenarnya kurang tepat, karena pada dasarnya koin kripto  selalu  berhubungan  dengan  “uang”  (instrumen  keuangan),  bahkan berdasarkan  kasus  yang  terjadi  di  Bali,  menunjukkan  bahwa  koin  kripto  identik dengan instrumen uang.  Oleh karenanya politik hukum  mengenai  anggapan koin kripto,  mulai  berubah  seiring  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  No.  4 Tahun  2023  tentang  “Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan” (selanjutnya disebut UU PPSK).
UU  PPSK  dibentuk  dengan  menggunakan  metode  omnibus  law  sektor  jasa keuangan  yang  mengubah  26  (dua  puluh  enam)  undang-undang  sekaligus. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1997  Tentang  “Perdagangan  Berjangka Komoditi”  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2011 (selanjutnya  disebut  UU  PBK)  dan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang “Otoritas Jasa Keuangan” (selanjutnya disebut UU OJK), termasuk yang diubah  dengan  UU  PPSK.  Perubahan  UU  PBK  dan  UU  OJK  dimaksud  sebagai bentuk perubahan tata kelola eksistensi koin kripto.
Anggapan  koin  kripto  sebagai  komoditi  berjangka  yang  berhubungan dengan  uang  kemudian  diubah  menjadi  instrumen  keuangan  yang  kompleks  dan berisiko  tinggi,  sehingga  tata  kelola  dan  penegakan  hukum  menjadi  bagian  dari sektor  keuangan. 23 Eksistensi  koin  kripto  sekarang  ini  dianggap  sebagai  aset keuangan digital, sehingga tata kelola dan pengawasannya dialihkan dari Bappebti kepada OJK. 24
Aset kripto (istilah yang digunakan dalam UU PPSK) dengan dimuatnya ke dalam  undang-undang,  merupakan  bentuk  kehadiran  negara  dalam  upaya memberikan  perlindungan  hukum  melalui  pembentukan  regulasi  yang  baik  demi terciptanya  kepastian,  ketertiban,  keadilan,  perlindungan  dan  kemanfaatan. Apabila sebelumnya eksistensi koin kripto hanya berdasarkan diskresi (kebijakan) yang  dibuat  pemerintah  melalui  kementerian  perdagangan,  maka  sekarang  ini eksistensi aset kripto telah dimuat dalam regulasi berbentuk undang-undang.
Tujuan  regulasi  adalah  memberikan  perlindungan  bagi  kepentingan masyarakat  melalui  pengalokasian  kekuasaan  kepada  yang  terkait,  agar  dapat melakukan  tindakan  didalam  rangka  kepentingannya.  Asas  hukum  mendasari perlindungan  hukum  yang  diupayakan  oleh  pengaturan  melalui  peraturan perundang-undangan. Demikian pula perlindungan hukum,  dicapai  dengan usaha pembuatan  dan  pencantuman  langkah-langkah  dengan  peraturan  perundang-
23 Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan,” Negara Republik Indonesia , 1.163979 (2023).
24 Indonesia,  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2023  Tentang  Pengembangan Dan  Penguatan  Sektor  Keuangan”;  Presiden  Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  9  Tahun  2016  Tentang  Pencegahan  Dan  Penanganan  Krisis  Sistem  Keuangan  Dengan,” Ucv ,  I.02 (2016),  390–92  <http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10947/Miñano  Guevara%2C  Karen Anali.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3346/ DIVERSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y SU.pdf?sequence=1&isAllowed=>.
undangan  yang  mempunyai  tujuan,  dimana  ruang  lingkupnya  direncanakan dengan strategi serta kebijakan. Segala hal tersebut terdapat pada semua peraturan perundang-undangan yang pokok, yang dilakukan dengan tujuan yang sama, yaitu perlindungan hukum.
Peralihan  tugas  dalam  memberikan  pengaturan  tata  kelola  dan  pengawasan aset  kripto  sejak  tanggal  15  Agustus  2022,  Bappebti  telah  menerbitkan  Surat Edaran  Nomor  208/Bappebti/SE/07/2022  tentang  Penghentian  Perizinan Pendaftaran Pedagang Fisik Aset Kripto. Selanjutnya setelah peralihan tugas telah selesai  dilakukan,  tentunya  pihak  yang  berwenang  memberikan  izin  bagi pedagang  aset  kripto  adalah  OJK.  Perubahan  definisi  koin  kripto  dari  komoditi berjangka  menjadi  aset  keuangan  digital  sehingga  badan  yang  berwenang menerbitkan  pengaturan  tata  kelola  dan  pengawasannya  menjadi  beralih  dari Bappebti kepada OJK, serta telah dimuatknya aset kripto ke dalam regulasi dalam bentuk  undang-undang  menunjukkan  kehadiran  negara  untuk  memberikan perlindungan hukum melalui legislasi bagi pengguna dan pemilik aset kripto.
Penerapan  prinsip  mengenali  jasa  penggungan  atau know  your  costumer (KYC)  juga  penting  diterapkan  oleh  penyedia e-wallet lokal  sebagai  upaya pencegahan  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  pendanaan  terorisme.  Institusi perbankan telah menerapkan prinsip KYC, yang disebut dengan prinsip mengenali nasabah,  dimana  dimungkinkan  bagi  lembaga  perbankan  untuk  mengenal  serta memahami sebaik-baiknya setiap individu calon nasabah ataupun nasabah. Hal ini termasuk  setiap  aktivitas-aktivitas  kaitannya  dengan  rekeningnya  yang  dimiliki. Ketika  nasabah  melakukan  transaksi  keuangan  yang  mencurigakan,  bank  dapat segera melaporkan ke PPATK selaku Financial Intelligence Unit . 25
Selain  itu,  tanggung  jawab  penyelenggara e-wallet dalam  hal  terjadi pencurian  atau  pembajakan  juga  masih  menjadi  perdebatan.  Sebagai  penyedia layanan e-wallet ,  mereka  harus  menjamin  keamanan  dan  perlindungan  data pengguna.  Kerja  sama  regional  dan  internasional  sangat  penting  untuk pencegahan dan penyelesaian kejahatan pencucian uang. Menanggapi hal tersebut, Indonesia  telah  menerapkan  Peraturan  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  yang  diterbitkan  melalui  Undang-Undang  No.  8  Tahun 2010 untuk memberantas pencucian uang secara represif. 26 Jika terjadi pencurian atau pembajakan data, penyelenggara e-wallet dapat dianggap bertanggung jawab secara  hukum  dan  harus  memberikan  ganti  rugi  yang  sesuai  kepada  pengguna. Namun,  pelanggaran  peraturan  hukum  terkait  dengan  hukum  bisnis,  biasanya dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda, dan pencabutan izin.
25 Filep  Wamafma  et  al.,  “Upaya  Bank  Indonesia  Menanggulangi  Money  Laundering  Dalam Perbankan Online Bank Indonesia ’ s Effort to Prevent Money Laundering in Online Banking,” Jurnal USM Law Review , 5.1 (2022), 357–76.
26 Manggala  Rizal  Nurcholis,  I  Gede  Widhiana  Suarda,  dan  Sapti  Prihatmini,  “Penegakan  Hukum Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dalam  Penyalahgunaan  Investasi  Aset  Kripto,” Jurnal  Anti  Korupsi ,  Vol. 3.No. 2 (2021), 22 <https://doi.org/10.19184/jak.v3i2.26765>.
Eksistensi Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran dan Keamanan Penyimpanannya dalam E-Wallet
Raddine Salsabila, Elisatris Gultom, Sudaryat Sudaryat e-ISSN : 2621-4105
Terkait praktik bisnis digital, melalui sanksi administratif sebenarnya adalah bagian  dari  peranan  serta  pertanggungjawaban  negara  dalam  hal  meminimalisir peluang ataupun risiko  bisnis digital,  dimana hal  ini bisa merugikan pihak-pihak yang  terlibat.  Pada  praktik  bisnis  digital,  sanksi  administratif  diprioritaskan sebagai  upaya  pertama,  sebelum  munculnya  sanksi-sanksi  lainnya,  misalkan sanksi  pidana,  dimana  harus  diterapkan  sebagai  upaya  terakhir  dalam  praktik bisnis  digital.  Hal  ini  dikarenakan  praktik  bisnis  digital  merupakan  proses transaksi  yang  bersifat  nirlaba,  dimana  hukum  administrasi  dianggap  sebagai tindakan pertama yang lebih efektif terhadap pelanggaran praktik bisnis digital. 27 Pengguna koin kripto juga perlu mengambil upaya pencegahan untuk menghindari tindakan pencurian atau pembajakan data, seperti memilih penyelenggara e-wallet yang  terpercaya,  menggunakan password yang  kuat  dan  unik,  serta  melakukan verifikasi dua faktor pada akun e-wallet Anda.

## 4. PENUTUP
Transaksi perdagangan dengan menggunakan koin kripto ditinjau dari Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  merupakan  perbuatan  hukum  yang  sah mengingat  jika  dikaitkan  dengan  ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata jo 1541 KUHPerdata  transaksi  perdagangan  tersebut  dapat  dipersamakan  dengan hubungan  hukum  tukar-menukar,  karena  kedua  objek  yang  dipertukarkan  adalah benda.  Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pengguna  koin  kripto  diberikan  baik secara preventif maupun represif. Secara preventif perlindungan hukum diberikan dengan  memastikan  bahwa  perusahaan exchanger adalah  perusahaan  yang memiliki  izin  serta  adanya  lembaga depository ,  sedangkan  perlindungan secara represif  diberikan  dengan  memastikan  bahwa  pemilik  koin  kripto  memilik  hak untuk  mengajukan  gugatan  secara  perdata  maupun  laporan  pidana,  tanpa mengesampingkan  dijatuhkannya  hukuman  administratif  berupa  pencabutan  izin usaha oleh lembaga berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustiyanti, “BI Temukan 44 Pedagang di Bali Terima Transaksi Bitcoin,” CNN Indonesia , 2018
Arvind  Narayanan,  Joseph  Bonneau,  Edward  Felten,  Andrew  Miller,  and  Steven Goldfeder, Bitcoin  and  Cryptocurrency  Technologies:  A  Comprehensive Introduction (Princeton University Press, 2016)
Dwi  Kurniawan,  Itok,  Satryo  Sasono,  Ismawati  Septiningsih,  Bambang  Santoso, dan  Muhammad  Rustamaji,  “Transformasi  Penggunaan  Cryptocurrency Melalui  Bitcoin  Dalam  Transaksi  Komersial  Dihubungkan  Dengan Diskursus  Perlindungan  Hukum  (Legal  Protection)  Konsumen  Di Indonesia,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 7.1 (2021), 65–86 Indonesia,  Presiden  Republik,  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun  2023  Tentang  Pengembangan  Dan  Penguatan  Sektor  Keuangan,”
27 I  Gede  Agus  Kurniawan  et  al.,  “Eksistensi  Sanksi  Administratif  Bisnis  Digital  dalam  Perspektif Economic Analysis of Law,” Jurnal Ius Constituendum , 8 (2023), 115–31.
Eksistensi Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran dan Keamanan Penyimpanannya dalam E-Wallet
Raddine Salsabila, Elisatris Gultom, Sudaryat Sudaryat e-ISSN : 2621-4105
Negara Republik Indonesia , 1.163979 (2023)
———,  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2016  Tentang Pencegahan  Dan  Penanganan  Krisis  Sistem  Keuangan  Dengan,” Ucv ,  I.02 (2016), 390–92 <http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10947/Miñano Guevara%2C Karen Anali.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repository.upb.edu.co/bitst ream/handle/20.500.11912/3346/DIVERSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y SU.pdf?sequence=1&isAllowed=> Kadek Dyah Pramitha Widyarani, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, “Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto sebagai Alat Pembayaran di  Indonesia,” Jurnal  Preferensi  Hukum ,  3.2  (2022),  300–305 <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4934.300-305>
Kementeriaan Komunikasi dan Informatika, Naskah Akademik RUU ITE (Jakarta, 2005)
Kmb, “Perdagangan Aset Kripto Meningkat Pesat.,” Balipost , 2022 Kurniawan, I Gede Agus, Putu Aras Samsithawrati, Lourenco De Deus, dan Mau Lulo,  “Eksistensi  Sanksi  Administratif  Bisnis  Digital  dalam  Perspektif Economic Analysis of Law,” Jurnal Ius Constituendum , 8 (2023), 115–31 Maret,  Universitas  Sebelas,  “Indobarter:  Tekan  Inflasi  dengan  Hadirkan  Sistem Barter  Modern,” Uns.ac.id ,  20222,  hal.  1  <https://uns.ac.id/id/uns- update/indobarter-tekan-inflasi-dengan-hadirkan-sistem-barter- modern.html#>
Murizqy,  Muhammad  Alhadi,  dan  Rianda  Dirkareshza,  “Peninjauan  Aspek Keamanan  Dan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Crpytocurrency,” Jurnal Ius Constituendum , 7 (2011), 277–92
Nakamoto,  Satoshi,  “Bitcoin:  A  Peer-to-Peer  Electronic  Cash  System,” Decentralized business review , 2008
Noverius  Laoli,  “Izin  Exchange  Kripto  di  Indonesia  Dibatasi,  Begini  Respons CEO Indodax,” Kontan.co.id , 2022
Nurcholis,  Manggala  Rizal,  I  Gede  Widhiana  Suarda,  dan  Sapti  Prihatmini, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyalahgunaan Investasi  Aset  Kripto,” Jurnal  Anti  Korupsi ,  Vol.  3.No.  2  (2021),  22 <https://doi.org/10.19184/jak.v3i2.26765>
Philipus M. Hadjon, Dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011)
Rismansyah,  Mohammad,  Robi,  dan  Yasmin  Hadid,  “Padjadjaran  Law  Review Padjadjaran Law Review,” Padjadjaran Law Research , 7 (2019), 38–55 Risnawati, Nor, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Barter Di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar,” Ekonomi Syari‟ah , 53.9 (2013), 1689–99 Romli  Atmasasmita, Hukum  Kejahatan  Bisnis,  Teori  dan  Praktik  di  Era Globalisasi , Cet. III (Jakarta: Kencana, 2022)
Setiyawan,  Wahyu  Beny  Mukti,  Erifendi  Churniawan,  dan  Femmy  Silaswaty Faried, “Information Technology Regulatory Efforts in Dealing With Cyber Attack To Preserve State,” Jurnal USM Law Review , 3.2 (2020), 275–95
Shidarta, Data, Informasi dan Dokumen Elektronik , 2018 Wamafma,  Filep,  Enni  Martha  Sasea,  Andi  Marlina,  Filep  Wamafma,  Enni
Eksistensi Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran dan Keamanan Penyimpanannya dalam E-Wallet
Raddine Salsabila, Elisatris Gultom, Sudaryat Sudaryat e-ISSN : 2621-4105
Martha  Sasea,  dan  Andi  Marlina,  “Upaya  Bank  Indonesia  Menanggulangi Money  Laundering  Dalam  Perbankan  Online  Bank  Indonesia  ’  s  Effort  to Prevent  Money  Laundering  in  Online  Banking,” Jurnal  Usm  Law  Review , 5.1 (2022), 357–76
Wicaksono,  Aditya,  dan  others,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Mata Uang  Kripto  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Pidana  Di  Indonesia” (Universitas Pasundan, 2023)
Wijaya,  Firda  Nur  Amalina,  “Bitcoin  Sebagai  Digital  Asset  Dalam  Transaksi Elektronik  Di  Indonesia,” Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum  Commune ,  2.2 (2019)
Zaini,  Zulfi  Diane,  “Implementasi  pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan normatif  sosiologis  dalam  penelitian  ilmu  hukum,” Pranata  Hukum ,  6.2
(2011)