## PRINSIP KEWAJIBAN MINIMUM CORE DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA
Abdurrahim Universitas Hasanudin E-Mail : rirhoo@gmail.com

## ABSTRACT
The  Obligation  Core  Principles  of  Minimum  Obligation  are  the  answer  to  the challenges faced by the government / local government regarding the fulfillment of economic, social and cultural rights. The Principle of Minimum Obligation Core functions as a guarantor for the basic needs of the people and as a first step for local  governments  in  carrying  out  the  progressive  obligations  that  have  been required by the Covenant,  Ecosoc The lack of  budgets  for  fulfillment  of the ESC rights in the regions has made the author propose that the Minimum Principles of Core  Obligations  be  used  as  law  in  the  management  of  regional  finances  in Indonesia. In the research, the writer uses normative legal science research with a conceptual approach and legislation, and stratifies the areas that are the target of the author; that is; Bangka Belitung Islands Province, South Kalimantan Province, Denpasar City, Malang City and Palu City. In this study, the authors focus on the right to, especially the rights to education, health, housing and food.
Keywords;  ESC  Rights,  Minimum  Core  Obligation,  Regional  Budget, Indonesia .

## A. PENDAHULUAN
Dasar  utama  kewajiban  negara  mengalokasikan  sumberdaya  sekaligus mewajibkan  negara  mengalokasikan  anggaran  dalam  pemenuhan  Hak  Ekosob secara penuh, tertulis dalam convenant Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 2 ayat (1) ICESCR;
“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji mengambil langkah-langkah, baik  sendiri  maupun  melalui  bantuan  dan  kerjasama  internasional,  terutama bantuan teknik dan ekonomi dan sejauh dimungkinkan sumber daya yang ada, guna  mencapai  secara  progresif  realisasi  sepenuhnya  hak-hak  yang  diakui dalam Kovenan ini dengan menggunakan semua upaya-upaya yang memadai, termasuk pembentukkan langkah-langkah legislatif.
Nyatanya  kewajiban  pengalokasian  anggaran  yang  layak  untuk  pemenuhan Hak  ekosob  menjadi  tantangan  yang  serius  bagi  beberapa  negara.  Menjawab tantangan  ini,  konsep minimum  core memberi  panduan  kepada  negara  untuk bagaimana  kewajiban  negara  menyediakan  anggaran  dalam  pemenuhan  Hak Ekosob  secara  penuh. minimum  core adalah  salah  satu  praktik  negara  yang
menggunakan hak asasi manusia sebagai standar dalam mengalokasikan anggaran nasional  untuk  memastikan  bahwa  mereka  memenuhi  tugasnya  terhadap pemenuhan Hak ekosob.
Pengalokasian  sumberdaya  anggaran  dan  hak  asasi  manusia  tidaklah  dapat dipisahkan  dalam  pemenuhannya.  oleh  Kantor  Komisioner  Tinggi  Hak  Asasi Manusia  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  menegaskan  hubungan  diatas,  dengan menyatakan: 'anggaran adalah alat pemerintah yang mendasar untuk implementasi kebijakan  dan  cara  terbaik  untuk  memastikan  apakah  prioritas  pembangunan nasional  di  atas  kertas  adalah  yang  sebenarnya  dalam  praktik' 1 .  Para  ahli  juga berbagi  Pandangan  ini,  mengakui  bahwa  anggaran  publik  dapat  mempengaruhi semua  jenis  masalah  di  suatu  negara,  termasuk  jaminan  sosial,  kesehatan, pendidikan,  dan  sebagainya.    Selain  itu,  masyarakat  sipil  mengakui  bahwa 'anggaran  nasional  mencerminkan  prioritas  kebijakan  sosial  dan  ekonomi pemerintah  yang  sebenarnya'  dan  bahwa  'anggaran  adalah  instrumen  kebijakan ekonomi terpenting yang dihasilkan oleh pemerintah mana pun' 2 .
Pengesahan International  Covenant  On  Economic,  Social  And  Cultural Rights melalui Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2005  tentang  Pengesahan International  Covenant  On  Economic,  Social  And  Cultural  Rights , 3 Menjadikan negara Indonesia sebagai Duty of Bearer yang mempunyai kewajiban mutlak dalam melakukan pemenuhan HAM EKOSOB secara penuh. Pemenuhan tersebut harus diwujudkan  dalam  bentuk  langkah  nyata,  dengan  diataranya  memanfaatkan sebesar-besarnya sumberdaya termasuk sumber daya anggaran dan kebijakan.
1 Office  of  the  United  Nations  High  Commissioner  for  Human  Rights,  ‘Human  Rights  Budget Monitoring, Analysis and Advocacy (2010), OHCHR, 4, para 1.
2 Hien Bui, Human Rights Budgeting: Making Governments Accountable for Economic, Social and Cultural Rights, (2015) QMHRR 2(1), ISSN 2059-8092. Hlm. 118.
3 Empat hal yang penting dalam pengesahan diatas, Pertama, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi,  dihormati,  dipertahankan,  dan  tidak  boleh  diabaikan,  dikurangi,  atau  dirampas  oleh  siapapun. Kedua, bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi  Manusia.  ketiga,  bahwa  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  dalam  sidangnya  tanggal  16 Desember 1966 telah mengesahkan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Keempat, bahwa instrumen internasional diatas dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat  manusia  dan  yang  menjamin  persamaan  kedudukan  semua  warga  negara  di  dalam  hukum,  dan keinginan bangsa.
Beberapa  undang-undang  di  Indonesia  dengan  tegas  mewajibkan pengalokasian  anggaran  (APBN/APBD)  untuk  keperluan  pemenuhan  hak EKOSOB, 4 menunjukkan komitmen negara Indonesia atas kewajiban pemerintah Daerah  untuk  pemenuhan  Hak  Ekosob.  Namun  APBD  seakan-akan  sangat disederhanakan  oleh  pemerintah  Daerah.  Sehingga  kewajiban  pemerintah  untuk Pemenuhan  HAM  seperti  jauh  api  dari  panggang.  Menteri  keuangan  kecewa terhadap implementasi  pengelolaan  anggaran kususnya  APBD  yang menekankan pada belanja pegawai ketimbang belanja public. 5 ada 11 kabupaten yang APBDnya habis  hanya  untuk  biaya  gaji  pegawai 6 .  Dan  pada  tahun  2017  Direktorat  Jendral (Ditjen)  Perimbangan  Keuangan,  Kementerian  Keuangan  mencatat,  masih  ada sebanyak 131 daerah yang menggunakan dana APBD-nya untuk belanja pegawai, daerah  tersebut,  rasio  belanja  pegawai  terhadap  total  belanja  APDB,  daerah Kabupaten/Kota  Rata-rata  rasio  belanja  pegawai  terhadap  total  belanja  sebesar 43,59%. 7 Dan  ditegaskan  oleh  Forum  Indonesia  Untuk  Transparansi  Anggaran (FITRA)  belanja  pegawai  setiap  tahunnya  pada  APBD  mengalami  kenaikan signifikan, bahkan beberapa daerah belanja pegawainya mencapai 65% dari total
4 Ada  7  (tujuh)  undang-undang  yang  secara  spesifik  mewajibkan  penyediaan  anggaran  untuk pemenuhan  Hak  asasi  manusia.  pertama  ialah  Undang-Undang  Nomor  39  tahun  2009  tentang  Hak  Asasi Manusia  yang  tegas  mengatakan  untuk  anak  cacat,  orang  lanjut  usia,  berhak  mendapatkan  pendidikan  dan pelatihan  dengan  biaya  negara.  Kedua,  undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional yang mewajibkan anggaran 20 persen bagi pendidikan baik di daerah maupun di tingkat pusat. Ketiga, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam pasal 18 disebutkan 4 kewajiban pemerintah dalam hal pemenuhan pangan salah satunya ialah kewajiban melakukan alokasi anggaran. Keempat, Undang- Undang No. 29 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ada dua pasal  yang menekankan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran; pasal 45 tentang kewajiban membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Kelima, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang menekankan di Pasal 6 bahwa kewajiban pemerintah didalam penanggulangan bencana salah satunya  ialah  pengalokasian  anggaran  penanggulangan  bencana  dalam  bentuk  dana  siap  pakai.  Keenam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mewajibkan anggaran untuk pemenuhan urusan kesehatan sebesar 5 % untuk pemerintah pusat dan 10% untuk pemerintah daerah. Ketujuh  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 53 ada 2 tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan  anak,  yaitu;  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  biaya  pendidikan  dan/atau  bantuan  cuma- cuma  atau  pelayanan  khusus  bagi  Anak  dari  Keluarga  kurang  mampu,  Anak  Terlantar,  dan  Anak  yang bertempat tinggal di daerah terpencil dan menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak.
5 http://bisnis.liputan6.com/read/3182154/menkeu-sindir-daerah-yang-banyak-pakai-apbd-buat- belanja-pegawai . Di akses pada Senin 9 Desember 2017
6 https://news.detik.com/berita/d-2119849/ya-ampun-70-lebih-apbd-di-11-kabupatenkota-ini-habis- untuk-gaji-pns?n991102605=&n991102605= Di akses pada Senin 9 Desember 2017
7 https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3427718/ini-daftar-daerah-dengan-apbd-yang- banyak-habis-untuk-gaji-pns
belanja Daerahnya. 8 Besarnya belanja Pegawai dalam pengelolaan APBD tidaklah berbanding  lurus  dengan  belanja  pembangunan  (modal),  didapatkan  bahwa  tren rata-rata  “Belanja  Modal  Terhadap  Belanja  Daerah”  di  70  kabupaten/kota  hanya mengalami kenaikan sebesar 2% pada tahun 2016. Artinya, kualitas belanja modal rata-rata di 70 daerah mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan dan masih di bawah ketentuan regulasi belanja modal, karena di bawah 30%. 9
Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah adalah ukuran untuk melihat kualitas  belanja  daerah,  karena  manfaatnya  dapat  dirasakan  masyarakat  untuk membiayai  pembangunan  fisik  ataupun  nonfisik.  Semakin  besarnya  proporsi belanja  modal  terhadap  belanja  daerah,  maka  akan  semakin  baik  pengaruhnya terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Sebaliknya,  semakin  rendah  angka  rasionalnya, maka  semakin  buruk  pengaruhnya  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Keadaan Pengelolaan  keuangan  daerah  tentunya  ancaman  bagi  Pemenuhan  HAM  warga negara. Untuk bidang pendidikan, terjadi kesenjangan pendidikan antara penduduk yang  miskin  dan  yang  kaya. 10 Salah  satu  penyebab  hal  ini  ialah  permasalahan anggaran  pendidikan  yang  minim. 11 Dalam  sektor  kesehatan, 12 rendahnya  mutu pelayanan  kesehatan  Indonesia  disebabkan  diantaranya;  kurangnya  tenaga
8 FITRA dan The Ford Foundation . Laporan Analisis Anggaran Daerah 2016 Hasil Penelitian di 70 Kabupaten/Kota. H. 22
9 FITRA. Op.cit h. 16
10 Berdasarkan  Laporan  Pemantauan  Pendidikan  Global,  atau  Global  Education  Monitoring  (GEM) UNESCO 2016, hanya ada dua negara dari 90 negara berpenghasilan rendah yang anak usia sekolahnya dapat mengakses pendidikan sampai ke jenjang SMA. Selebihnya, jenjang pendidikan SMA hanya dapat diakses oleh anak usia sekolah yang rata-rata berasal dari kalangan ekonomi atas. Indonesia masuk ke dalam golongan yang kesenjangan pendidikannya cukup tinggi. Anak usia sekolah yang berasal dari kalangan ekonomi bawah rata- rata  hanya  dapat  mengakses  pendidikan  sampai  SD  atau  tidak  sampai  lulus  jenjang  SMP. www.edunews.id/edunews/unesco-kesenjangan-pendidikan-di-indonesia-masih-tinggi .  Diakses  17  Maret 2019.
11 Analis  Kebijakan  Senior  Laporan  GEM,  berdasarkan  hasil  laporan  tersebut  juga  terungkap, kurangnya  pembiayaan  untuk  pendidikan  secara  kronis  menghambat  kemajuan  pendidikan.  Bantuan pendidikan  harus  meningkat  enam  kali  untuk  mengisi  kesenjangan  pembiayaan  agar  dapat  mencapai pendidikan  dasar  dan  menengah  bermutu  di  2030.  pendanaan  pendidikan  di  tahun  2014  justru  berada  tujuh persen di bawah tingkat puncaknya ketika 2010. www.edunews.id/edunews/unesco-kesenjangan-pendidikan- di-indonesia-masih-tinggi . Diakses 17 Maret 2019.
12 Indonesia menempati urutan ke 101 dari 149 negara dalam indeks kesehatan global 2017. Kalah dari Malaysia, Thailand, Laos dan Vietnam. Indonesia rupanya juga berada dalam posisi yang buruk. Dalam indeks kesehatan  global  terakhir,  Indonesia  berada  di  posis  ke  101  dari  149  negara  menurut laporan The  Legatum Prosperity Index 2017.
kesehatan 13 dan minimnya sarana kesehatan. 14 Hal yang sama mengalami hak atas rumah 15 yang  masih  susah  dijangkau  oleh  masyarakat  berpengahasilan  rendah. Rendahnya anggaran pendidikan ketenagakerjaan, berakibat kualitas tenaga kerja rata-rata tingkat pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia berada di angka 60,81 dari 100. 16
Hilal Elver  salah satu  Pelapor Khusus untuk Hak atas Pangan Menyatakan “Menurut Program Pangan Dunia, sepertiga penduduk di Indonesia tidak mampu membeli  makanan  seimbang  yang  memenuhi  kebutuhan  gizi  minimum. 17 Harga pangan  yang tinggi merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap gizi
13 Menurut  data  dari  Kementrian  Kesehatan  RI  ,  tenaga  kesehatan  yang  dimiliki  Indonesia  saat  ini berjumlah sebanyak 876.984 orang  yang terdiri atas dokter , perawat , bidan , dan tenaga kesehatan lainnya. Dari  data  didapat  bahwa  rasio  dokter  dengan  penduduk  Indonesia  berbanding  1:2500  penduduk  ,  hal  ini menunjukkan  bahwa  pelayanan  di  Indonesia  khususnya  bidang  pelayanan  dokter  dalam  kondisi memprihatinkan karena perbandingan ideal antara dokter dan penduduk yang baik harusnya 1 berbanding 1000 penduduk kebawah. Ditambah lagi dengan masalah tidak tersebarnya tenaga kesehatan di Indonesia yang hanya terkonsentrasi  di  wilayah  yang  padat  penduduknya  saja  dan  kurang  menjangkau  daerah-daerah  lainnya khusunya  wilayah  Indonesia bagian  timur  yang  jumlah  tenaga  kesehatannya  terpaut  sangat  jauh  dari  daerah lainnya  di  Indonesia. https://www.kompasiana.com/andre458/58502f050323bd8d24dddd2a/rendahnya-mutu- pelayanan-kesehatan-penduduk-di-indonesia . Diakses 17 Maret 2019.
14 Menurut data dari Badan Pusat Statistik , Indonesia memilih total sarana kesehatan sebanyak 55.543 yang  terdiri  atas  Rumah  Sakit  ,  Puskesmas  ,  Posyandu  ,  dan  sarana  kesehatan  lainnya.  Penyebaran  sarana kesehatan  yang  ada  di  Indonesia  sangat  tidak  merata  dimana  sebagian  besar  sarana  kesehatan  di  Indonesia hanya  terpusat  pada  beberapa  wilayah  tertentu  saja  seperti  pulau  Jawa  dan  Sumatera  sementara  wilayah Indonesia  bagian  timur  hanya  mendapat  sedikit  sarana  kesehatan  ,  contohnya  Provinsi  Maluku  yang  hanya punya rumah sakit sebanyak 43 unit dibanding dengan Provinsi lainnya yang memiliki Rumah Sakit diatas 100 unit. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian serius dari kita terutama dari pemerintah untuk menanggulangi kesenjangan ini.
15 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran pembangunan perumahan sebesar Rp17,57 triliun pada 2019. Seharusnya minimal ideal untuk subsidi perumahan adalah 1% dari  totasl  anggaran  nasional.  APBN  tahun  2019  sebesar  2439  Triliun.  Sehingga  Subsidi  untuk  perumahan hanyalah 0.1%.
16 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181119203209-532-347790/pemda-diminta-sisihkan- anggaran-untuk-pelatihan-tenaga-kerja
17 .  Global  Hunger  Index -  An gka  Kelap aran  Global   yan g  dil ansir   oleh  l emb aga International  Food P olicy R esear ch Institut e (IFP RI), p osisi Indonesi a menurun dar i tingkat kel apar an  mediu m di posisi  19,1 menj adi 22,1 pada 2016 dan 22 pada 2017
buruk 18 di  Indonesia 19 ,”  lewat  7  rekomendasinya 20 yang  intinya  menyediakan anggaran  yang  cukup  untuk  ketahanan  pengan  masyarakat  serta  menggunakan intrumen  hukum  dan  prinsip  hak  asasi  manusia  internasional.  juga  harus memastikan  bahwa  praktik-praktik  kerja  daerah  menghormati  hak  asasi  manusia sesuai  dengan  tanggung  jawab  mereka  yang  terkandung  dalam  Prinsip  Panduan PBB hak asasi manusia.
Panduan  PBB  dalam  komentar  umum  ICESCR,  menekankan  pentingnya kewajiban  prinsip minimum  core dalam  penyelesaian  masalah  diatas.  melalui tulasan ini, penulis akan menjawab beberapa permasalahan hukum yang timbul atas konsep minimum core di  Indonesia,  yaitu  Pertama bagaimana kedudukan  prinsip kewajiban minimum core dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia Kedua, apakah  anggaran  daerah  telah  memenuhi  kewajiban  prinsip minimum  core ,  serta langkah apa yang harusnya diambil negara Indonesia untuk pemenuhan hak ekosob secara penuh.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  ilmu  hukum  mormatif  dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Untuk Bahan hukum yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain,  Peratuaran  hukum,  konvensi internasional, laporan penelitian, artikel jurnal, dan buku-buku. Untuk memperkuat tulisan  ini,  penulis  menggunakan  metode  stratifikasi 21 ,  dengan  membagi  daerah-
18 Indonesia  termasuk  dalam  negara  dengan  penderita  gizi  buruk  akut  dan  kronis.  Persentase  balita penderita  stunting  pada  2017  naik  dibandingkan  dua  tahun  sebelumnya,  berada  di  angka  29,6  persen  dan wasting (kurus) sebanyak 9,5 persen, serta underweight (gizi kurang) yakni 17,8 persen.
19 Global  Hunger  Index  (GHI)  atau  Indeks  Kelaparan  Global  merupakan  alat  untuk  mengukur  dan melacak  kelaparan  secara  komprehensif  di  tingkat  global,  regional,  dan  nasional.    GHI  dirancang  untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perjuangan melawan kelaparan dan meminta perhatian dunia untuk menghilangkan kelaparan. GHI diukur menggunakan 4 indikator, yaitu tingkat kematian balita; tingkat kekurangan gizi pada penduduk; stunting pada balita; dan wasting pada balita.GHI menggunakan skala 0-100, di mana 0 adalah skor terbaik (tidak ada kelaparan) dan 100 adalah yang terburuk. GHI Indonesia tahun 2018 sebesar 21,9 masuk dalam kategori masalah kelaparan serius. Di tingkat ASEAN, posisi Indonesia lebih buruk dibanding Filipina, Myanmar, Vietnam, Malaysia dan Thailand. www.globalhungerindex.org/indonesia.html di akses 17 maret 2019
20 https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/4/19/519/tujuh-rekomendasi-pelapor-khusus- hak-atas-pangan.html 30 juli 2018
21 suatu  teknik  pengambilan  sampel  dengan  memperhatikan  suatu  tingkatan  (strata)  pada  elemen populasi. Elemen populasi dibagi menjadi beberapa tingkatan (stratifikasi) berdasarkan karakter yang melekat padanya. Dalam stratified random sampling elemen populasi dikelompokkan pada tingkatan-tingkatan tertentu dengan tujuan pengambilan sampel akan merata pada seluruh tingkatan dan sampel mewakili karakter seluruh elemen populasi yang heterogen.
Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
daerah  di  Indonesia  menurut  besar  kecilnya  jumlah  Anggaran  (APBD)  sehingga diketemukan 5 daerah, dan penulis mengambil sample anggaran daerah diatas dari tahun  2018-2020.  Serta  penulis  membatasi  penelitian  ini  dengan  Hak  ekosob Kususnya anggaran bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan pangan. Penulis menggunakan HRB sebagai indikator dalam melihat apakah APBD telah memenuhi Hak EKOSOB di Indonesia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan  Hukum  Prinsip  Kewajiban  Minimum  Core  dan Implementasinya Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia
a. Prinsip Kewajiban Inti Minimum (Minimum Core)
Untuk  menghormati,  melindungi  dan  memenuhi  hak  asasi  manusia, pemerintah harus mengambil langkah positif untuk memastikan bahwa hak-hak rakyat  itu  nyata.  Langkah  berarti  tindakan  konkret  menggunakan  sumber  daya maksimum yang tersedia. Langkah-langkah ini harus:
a. memastikan "tingkat esensi minimum" atau " Minimum Core " dari setiap hak;
b. meningkatkan  ketersediaan,  aksesibilitas,  penerimaan,  dan  kualitas barang dan jasa; dan
c. semakin  menyadari  hak-hak  orang  dan  mengurangi  ketimpangan sesegera mungkin. 22
Pemerintah  memiliki  tugas  untuk  memastikan  kepuasan  tingkat  esensial minimum  dari  setiap  hak,  yang  biasa  disebut  sebagai Minimum  Core . Minimum Core ini dimaksudkan untuk melindungi hak seseorang atas standar kehidupan yang memadai,  yang saling terkait dan saling bergantung pada hak-hak lain. Minimum Core dimaksudkan  untuk  memastikan  bahwa  seseorang  dapat  hidup  dengan martabat  manusia.  Kegagalan  pemerintah  untuk  memberikan  jumlah Minimum Core dapat  dikatakan  bahwa  pemerintah  melanggar  Kovenan.  Ini  kecuali pemerintah  dapat  menunjukkan  bahwa  "segala  upaya  telah  dilakukan  untuk menggunakan semua sumber daya yang ada pada disposisi" untuk memprioritaskan mencapai tingkat minimum tersebut.
22 Human Rights Budget Work: what, Whay, How: Briefing Briefing Paper 6:  The Budget Process and Human Rights Procedural Principles, Published September 2019, Hlm 3.
Konsep  " Minimum  Core "  berupaya  untuk  menetapkan  konten  hukum minimum  untuk  klaim  hak  ekonomi  dan  sosial  yang  tidak  pasti 23 .  Kewajiban Minimum Core telah menjadi salah satu artikulasi paling penting  yang membuka jalan  bagi  pemenuhan  hak-hak  sosial  ekonomi.  Bahkan Tasioulas menegaskan bahwa  kewajiban Minimum  Core merupakan  sub  set  dari  kewajiban  atas pemenuhan  Hak  Ekosob. 24 Gagasan  ini  penting  karena  bermaksud  menghindari rasa  puas  diri  negara-negara  dalam  merealisasikan  hak-hak  sosial  ekonomi berdasarkan  landasan  retoris  “realisasi  progresif” 25 .  Prinsip Minimum  Core membangun  landasan  di  mana  negara/Pemerintah  tidak  dapat  membenarkan kegagalan untuk memenuhi tingkat hak sosial-ekonomi yang paling esensial.
Komite-ESCR  telah  menegaskan  kedudukan  tentang  kewajiban  negara peserta  untuk  memastikan  terpenuhnya  esensial  minimum  warga  negara  lewat Komentar  Umum  Nomor.  3 Sifat-Sifat  Kewajiban  Negara  anggota  Komite Persatuan Bangsa-bangsa untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1994) :
Berdasarkan atas banyak pengalaman yang didapatkan oleh Komite, juga oleh lembaga  yang  mendahuluinya,  melalui  lebih  dari  satu  dekade  memeriksa laporan  Negara-negara  anggota, Komite  berpendapat  bahwa  kewajiban pokok minimum untuk menjamin pemenuhan, setidaknya, tingkat terendah dari setiap Hak-hak itu adalah merupakan kewajiban dari seluruh Negara anggota .  Sehingga  misalnya  suatu  Negara  anggota  dimana  banyak  orang mengalami  kesulitan  mendapatkan  bahan  makanan  pokok,  perawatan kesehatan dasar, perumahan dasar, atau pendidikan dasar, maka sepertinya,
Negara tersebut gagal memenuhi kewajibannya seperti yang digariskan oleh Kovenan. Jika  Kovenan  dipahami  dengan  pengertian  bahwa  tidak  perlu memenuhi kewajiban-kewajiban inti itu, maka pengertian seperti  itu jelas- jelas meniadakan landasan falsafahnya. Dalam pengertian yang sama, harus dicatat pula bahwa semua pemeriksaan tentang apakah suatu negara telah memenuhi kewajiban inti minimumnya atau tidak harus mempertimbangkan  keterbatasan  sumber  daya  di  negara  itu. Pasal  2  (1) mewajibkan  setiap  negara  anggota  untuk  mengambil  langkah-langkah  yang perlu  “dengan  seluruh  sumber  daya  yang  ada  padanya”.  Dalam  rangka
23 Katharine G. Youngt, The Minimum Core of Economic and Social Rights: A Concept in Search of Content, Article. Hlm 114.
24 Queen’s University Belfast, School of Law, Budget Analysis Project, Budgeting for Economic and Social Rights: A Human Rights Framework
25 Ansar.  Doctoral  Student,  Faculty  Of  Law,  Hasanuddin  University  and  Lecturer,  Faculty  Of  Law, Tadulako  University.Indonesia  Legal  Analysis  of  the  Implementation  of  the  Principle  of  Progressive Realization  Obligations  in  Regional  Finansial  Management  In  Indonesia.  Journal  of  Law,  Policy  and Globalization ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.100, 2020.
mengaitkan antara kegagalannya untuk memenuhi kewajiban minimumnya dengan  keterbatasan  sumber  daya,  suatu  negara  anggota  harus  bisa menunjukkan  bahwa  segala  usaha  telah  dilakukan  dengan menggunakan semua sumber daya yang ada padanya untuk memenuhi, sebagai prioritas, kewajiban-kewajiban minimum itu.
Ada  lima  hal  penting  dalam  komentar  diatas,  Pertama  ialah  kewajiban  inti minimum adalah alat/standar yang digunakan negara peserta dalam memenuhi hak asasi manusia kususnya hak-hak Hak Ekosob, lewat kalimat “ Komite berpendapat bahwa kewajiban pokok minimum untuk menjamin pemenuhan”, menandakan bahwa  setiap  negara  menggunakan  standar  kewajiban  inti  minimum  dalam pemenuhan hak asasi. Kedua. Karena perintah Pasal 2 ayat (1) ICESCR pemenuhan hak  dilakukan  secara  progresif,  pemenuhan  dilakukan  “ setidaknya,  tingkat terendah  dari  setiap  Hak-hak  itu  adalah  merupakan  kewajiban  dari  seluruh Negara  anggota”. Ketiga,  negara  dapat  dikatakan  Gagal  dalam  pemenuhan  hak yang tercantum dalam ICESCR jika banyak warga negara tidak mendapatkan atau banyak orang mengalami kesulitan mendapatkan bahan makanan pokok, perawatan kesehatan dasar, perumahan dasar, atau pendidikan dasar. Keempat, ada beberapa negara peserta yang menolak menggunakan standar Kewajiban Inti Minimum, atas dasar itu negara tersebut dapat dikatakan tidak mengindahkan ruh ICESCR dengan “ Jika  Kovenan  dipahami  dengan  pengertian  bahwa  tidak  perlu  memenuhi kewajiban-kewajiban inti itu, maka pengertian seperti itu jelas-jelas meniadakan landasan falsafahnya. Kelima, komentar umum diatas juga membedakan dengan tegas,  antara  ketidakmauan  suatu  negara  melakukan  pemenuhan  Hak  dengan keterbatasan sumberdaya suatu negara sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan hak asasi, berdasarkan komentar tersebut ” antara kegagalannya untuk memenuhi kewajiban  minimumnya  dengan  keterbatasan  sumber  daya,  suatu  negara anggota harus bisa menunjukkan bahwa segala usaha telah dilakukan dengan menggunakan semua sumber daya yang ada padanya untuk memenuhi, sebagai prioritas, kewajiban-kewajiban minimum itu.
Kewajiban inti minimum lebih spesifik dijabarkan dalam beberapa Komentar Umum.  Sehubungan  dengan  hak  atas  pendidikan,  Komite-ESCR  menyatakan
bahwa  kewajiban  inti  mencakup  penyediaan  pendidikan  dasar. 26 Sehubungan dengan  standar  kesehatan  tertinggi  yang  dapat  dicapai  misalnya,  Komite-ESCR telah menyatakan bahwa paling tidak kewajiban inti terkait dengan hak atas standar kesehatan  tertinggi  yang  dapat  dicapai  adalah:  makanan  esensial  minimum  dan kebebasan  dari  kelaparan;  tempat  tinggal  dasar,  perumahan  dan  sanitasi,  dan persediaan  air  yang  memadai;  dan  obat-obatan  esensial. 27 Yang  tidak  kalah pentingnya  adalah  perawatan  kesehatan  reproduksi,  ibu  (pra-natal  dan  pasca- kelahiran)  dan  kesehatan  anak;  imunisasi;  pencegahan,  pengobatan  dan pengendalian penyakit; dan pendidikan dan akses ke informasi dan pelatihan yang sesuai untuk tenaga kesehatan. 28 Perhatikan bahwa Komentar Umum ini mencakup aspek lain yang lebih prosedural di bawah kewajiban inti. 29
26 Komentar Umum 13 (1999) Hak untuk Menikmati Pendidikan (Pasal 13 Perjanjian Internasional atas Hak-hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya)    Komentar  umum  nomor  13  tentang  hak  atas  pendidikan  :”  Dalam Komentar Umum 3, Komite mengkonfirmasikan bahwa Negara mempunyai “suatu kewajiban inti minimal untuk  memastikan  pemenuhan, setidaknya, tingkatan-tingkatan esensial  minimal” dari  masing-masing hak yang tercantum dalam Perjanjian, termasuk “bentuk-bentuk dasar pendidikan.” Dalam konteks pasal 13, kewajiban inti ini meliputi kewajiban: untuk memastikan hak untuk mengakses berbagai institusi dan program pendidikan publik dengan landasan nondiskriminasi; untuk memastikan bahwa pendidikan telah sejalan dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam pasal 13 (1); untuk menyediakan pendidikan dasar bagi semua orang seturut pasal 13 (2) a; untuk menyusun dan menerapkan sebuah strategi pendidikan nasional pendidikan yang meliputi ketetapan bagi pendidikan menengah, tinggi, dan fundamental; dan untuk memastikan adanya pilihan bebas  di  bidang  pendidikan  tanpa  campur-tangan  Negara  atau  pihak  ketiga,  sesuai  dengan  “standar-standar pendidikan minimal” (pasal 13 [3] dan [4]). Paragraf 57
27 Komentar Umum 14 (1999) Hak atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dijangkau Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) Dalam Komentar Umum No. 3 Paragraph 43.  Komite menegaskan bahwa Negara mempunyai kewajiban utama untuk menjamin pelaksanaan , paling tidak tingkat minimum  dari  tiap  hak  yang  ada  pada  Kovenan  termasuk  perawatan  kesehatan  dasar  yang  penting dinyatakan  dalam  perangkat  kontemporer misalnya:  Deklarasi Alma-Ata Program  Aksi  Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan48, menyediakan petunjuk mengenai kewajiban inti dari  pasal  12.  Berdasarkan  hal  tersebut  dalam  pandangan  Komite,  kewajiban  inti  mencakup  hal-hal  sebagai berikut:
a. Menjamin akses pada fasilitas kesehatan barang dan jasa dengan dasar non diskriminasi khususnya bagi golongan rentan dan marginal.
b. menjamin  akses  pada  makanan  yang  penting  yang  secara  nutrisi  memadai  dan  aman  memastikan kebebasan dari kelaparan dari tiap-tiap orang.
c. menjamin akses pada pemukiman dasar perumahan dan sanitasi serta persediaan air yang memadai dan sehat..
d. menyediakan  obat-obatan  yang  dari  waktu  kewaktu  telah  ditetapkan  dalam  Program  Aksi  WHO Mengenai Obat-obatan yang Esensial.
e. menjamin fasilitas kesehatan barang dan jasa terdistribusi secara seimbang.
28 Ibid. Paragraf 44 29 Komentar Umum 14 (1999) Hak atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dijangkau (Pasal 13 Perjanjian  Internasional  atas  Hak-hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya)Dalam  Komentar  Umum  No.  3.  Dalam paragraf 45 Komite : Untuk menghindari segala keraguan, Komite ingin menekankan secara khusus pejabat Negara yang berwenang dan pihak yang lainya yang terkait melakukan bantuan, menyediakan kerja sama dan bantuan  internasonal  khususnya  teknis  dan  ekonomi49  agar  Negara  dapat  berkembang  dapat  memenuhi kewajiban inti dan lainya, sebagai mana dimaksud dalam No. 43 dan No. 45.
Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Sehubungan  dengan  hak  atas  pangan,  Komite  menyatakan  bahwa pelanggaran ICESCR terjadi ketika suatu negara gagal untuk memastikan kepuasan paling  tidak  pada  tingkat  esensi  minimum  yang  diperlukan  untuk  bebas  dari kelaparan. 30 Dua  pengamatan  mengalir  dari  ini:  pertama  adalah  jelas  bahwa perwujudan penuh hak atas makanan lebih dari sekadar kebebasan dari kelaparan. Kedua,  Komentar  Umum  mengatakan,  bahwa  ketika  Negara  gagal  memastikan kepuasan tingkat hak minimum minimum hak karena dugaan keterbatasan sumber daya,  'Negara  harus  menunjukkan  bahwa  segala  upaya  telah  dilakukan  untuk menggunakan semua sumber daya yang ada dalam upaya untuk memenuhi, sebagai prioritas,  kewajiban-kewajiban  minimum'.  Persyaratan  ini  juga  ditemukan  dalam kutipan di atas dari ComESCR.
Dari  hal  diatas,    tampaknya  menempatkan  kewajiban  inti  minimum  pada prioritas  sumber  daya  yang  lebih  tinggi  daripada  kewajiban.  Kegagalan  untuk memenuhi kebutuhan dasar dan standar minimum untuk eksistensi manusia yang bermartabat  akan  berarti  merupakan  pelanggaran  kewajiban  Negara.  Negara menanggung beban judisial yang semakin besar untuk menunjukkan bahwa setiap upaya telah dilakukan untuk memenuhi kewajiban minimum sebagai prioritas. Ini bisa  dikatakan  menyiratkan  bahwa  kewajiban  inti  harus  memiliki  prioritas  yang diperhitungkan dalam alokasi anggaran. 31
30 Komentar Umum No. 12, Hak Atas Bahan Pangan yang Layak, Komite  Persatuan Bangsa-bangsa untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, E/C.12/1999/5 dalam paragraf 17 : Pelanggaran Kovenan terjadi ketika suatu negara gagal untuk menjamin pemenuhan, setidaknya, tingkat pokok minimum yang dibutuhkan untuk bebas dari rasa lapar. Untuk menentukan tindakan atau pengecualian mana yang merupakan pelanggaran hak atas pangan, maka penting untuk membedakan antara ketidakmampuan dan ketidakmauan dari suatu negara untuk mematuhi ketentuan. Jika suatu Negara penandatangan berargumentasi bahwa keterbatasan sumberdaya menyebabkan negara itu tidak mungkin untuk menyediakan akses bahan pangan bagi mereka yang tidak bisa menjamin  akses  itu  sendiri,  negara  tersebut  harus  membuktikn  bahwa  semua  usaha  telah  dilakukan  dengan menggunakan  seluruh  sumberdaya  yang  ada  padanya  untuk  memenuhi,  sebagai  suatu  prioritas,  kewajiban- kewajiban  minimum  itu.  Ini  mengikuti  ketentuan  dalam  pasal  2.1  Kovenan,  yang  mewajibkan  Negara penandatangan  untuk  mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  dengan  seluruh  sumber  daya  yang  ada padanya, seperti telah dijelaskan sebelumnya oleh Komite dalam Komentar Umum 3, paragraf 10. Oleh karena itu, jika suatu Negara mengklaim bahwa ia tidak mampu menjalankan kewajibannya disebabkan oleh sesuatu yang berada di luar kuasanya, maka Negara tersebut mempunyai beban pembuktian bahwa memang demikian itu keadaannya serta bahwa mereka telah tidak berhasil mencoba mendapatkan dukungan internasional untuk menjamin ketersediaan dan aksesibilitas bahan pangan yang dibutuhkan.
31 Queen’s University Belfast, School of Law, Budget Analysis Project, Budgeting for Economic and Social Rights: A Human Rights Framework, hlm 51
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## B. Prinsip Kewajiban Minimum Core Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia.
Dalam  sistem  Pengelolaan  Keuangan  daerah  di  Indonesia  Minimum  Core diatas  diterjemahkan  dalam  beberapa  bentuk  kebijakan,  yaitu  pengalokasian anggaran dengan jumlah tertentu dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelayanan publik. Pengalokasian anggaran pada jumlah tertentu terjadi pada anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan, yang masing-masing urusan tersebut wajib  di  alokasikan oleh pemerintah daerah sebesar 20 32 persen dan 10 33 persen. Sedangkan SPM perwujudan prinsip pemerataan dan keadilan. Upaya percepatan terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  atau  kesejahteraan  rakyat  tersebut  dalam lingkungan  strategis  globalisasi  dengan  menggunakan  prinsip  pemerataan  dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.
SPM 34 adalah  ketentuan  mengenai  jenis  dan  mutu  pelayanan  dasar  yang merupakan  urusan  wajib  daerah  yang  berhak  diperoleh  setiap  warga  secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2005  tentang  Perubahan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  Menjadi Undang-Undang,  SPM  diterapkan  pada  urusan  wajib  Daerah  terutama  yang berkaitan  dengan  pelayanan  dasar,  baik  Daerah  Provinsi  maupun  Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.
SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa  SPM  merupakan  ketentuan  mengenai  Jenis  Pelayanan  Dasar  dan  Mutu Pelayanan  Dasar  yang  berhak  diperoleh  setiap  Warga  Negara  secara  minimal,
32 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
33 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
34 Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan pemerintah Nomor 02 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar  dan  Mutu  Pelayanan  Dasar,  kriteria  penetapan  SPM,  dan  mekanisme penerapan  SPM.  Pengaturan  mengenai  Jenis  Pelayanan  Dasar  ditentukan  dengan tegas  dan  jelas  dalam  Peraturan  Pemerintah  dan  tidak  didelegasikan  lebih  lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya.
Dalam  penerapannya,  SPM  harus  menjamin  akses  masyarakat  untuk mendapatkan  pelayanan  dasar  dari  Pemerintahan  Daerah  sesuai  dengan  ukuran- ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun  penganggaran,  wajib  diperhatikan  prinsipprinsip  SPM  yaitu  sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai  batas waktu  pencapaian. Disamping itu,  perlu dipahami bahwa SPM berbeda  dengan  Standar  Teknis.,  karena  Standar  Teknis  merupakan  faktor pendukung  pencapaian  SPM  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  ini  dimaksudkan untuk: 35
1. terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu.
2. menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah.
3. menjadi  landasan  dalam  menentukan  perimbangan  keuangan  dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan.
4. menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja.  SPM  dapat  dijadikan  dasar  dalam  alokasi  anggaran  daerah dengan  tujuan  yang  lebih  terukur.  SPM  dapat  menjadi  alat  untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat. Sebaliknya,  masyarakat  dapat  mengukur  sejauhmana  Pemerintahan Daerah  dapat  memenuhi  kewajibannya  dalam  menyediakan  pelayanan publik.
5. memperjelas  tugas  pokok  Pemerintahan  Daerah  dan  mendorong terwujudnya checks and balances yang efektif.
6. mendorong  transparansi  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Pemerintah  membina  dan  mengawasi  penerapan  SPM  oleh  Pemerintahan Daerah. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah membina dan mengawasi penerapan SPM  oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  yang ada di  wilayah
35 Lihat Penjelasan Peraturan pemerintah Nomor 02 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
kerjanya. Sementara itu, masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM oleh  Pemerintahan  Daerah  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Penetapan  SPM  dilakukan  berdasarkan  kriteria  barang  dan/atau  jasa kebutuhan  dasar  yang  bersifat  mutlak  dan  mudah  distandarkan  yang  berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi  ditentukan  berdasarkan  indikator  SPM  dan  batas  waktu  pencapaian  tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: 36
I. pengumpulan  data  secara  empiris  dengan  tetap  mengacu  secara normatif sesuai standar teknis;
II. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
III. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
IV. pelaksanaan  pemenuhan  Pelayanan  Dasar,  yang  kesemuanya  itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.
Perubahan  paradigma  penting  lainnya  mengenai  SPM  yaitu  dalam  konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa  belanja  Daerah  diprioritaskan  untuk  mendanai  pelaksanaan  SPM.  Atas prioritas  tersebut  dan  terlaksananya  SPM  maka  SPM  telah  menjamin  hak konstitusional  masyarakat,  sehingga  bukan  kinerja  Pemerintah  Daerah  yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.
Selanjutnya, mengingat makna Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  tidak  hanya  pada  Daerah kabupaten dan kota namun juga pada Daerah provinsi maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Hal ini juga mengingat bahwa di Daerah provinsi juga tersedia anggaran pendapatan dan belanja Daerah  provinsi  untuk  menyelenggarakan  Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan
36 Ibid
Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
umum  dan  penataan  ruang,  perumahan  rakyat  dan  kawasan  permukiman, ketenteraman,  ketertiban  umum,  dan  pelindungan  masyarakat  serta  sosial.  Selain itu,  penetapan  dan  penerapan  SPM  Daerah  provinsi  menjadi  penting  mengingat terdapatnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
2. Implementasi  Prinsip  Kewajiban Minimum  Core dalam  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam  pemenuhan  hak  asasi  manusia  negara/pemerintah  diwajibkan melakukan  langka-langkah  nyata,  salah  statu  langkah  nyata  tersebut  adalah kewajiban  melakukan  kewajiban  inti  minimum.  Telah  di  jelaskan  di  bagian sebelumnya  ialah  terlepas  dari  perdebatannya,  bahwa  pemerintah  berkewajiban untuk memastikan keterpenuhan tingkat esensial minimum dari hak asasi manusia. Negara/pemerintah dapat dikatakan gagal jika berpendapat tidak perlu melakukan pemenuhan kewajiban inti minimum.
Ada  lima  hal  penting  dalam  penerapan  kewajiban  inti  minimum,  Pertama ialah kewajiban inti minimum adalah alat/standar yang digunakan negara peserta dalam memenuhi hak asasi manusia kususnya hak-hak Hak Ekosob. Kedua. Karena perintah  Pasal  2  ayat  (1)  ICESCR  pemenuhan  hak  dilakukan  secara  progresif, pemenuhan  dilakukan  “ setidaknya,  tingkat  terendah  dari  setiap  Hak-hak  itu adalah  merupakan  kewajiban  dari  seluruh  Negara  anggota”. Ketiga,  negara dapat dikatakan Gagal dalam pemenuhan hak yang tercantum dalam ICESCR jika banyak warga negara tidak mendapatkan atau banyak orang mengalami kesulitan mendapatkan bahan makanan pokok, perawatan kesehatan dasar, perumahan dasar, atau  pendidikan  dasar.  Keempat,  ada  beberapa  negara  peserta  yang  menolak menggunakan standar Kewajiban Inti Minimum, atas dasar itu negara tersebut dapat dikatakan  tidak  mengindahkan  ruh  ICESCR  dengan  “ Jika  Kovenan  dipahami dengan pengertian bahwa tidak perlu memenuhi  kewajiban-kewajiban inti itu, maka  pengertian  seperti  itu  jelas-jelas  meniadakan  landasan  falsafahnya. Kelima,  komentar  umum  diatas  juga  membedakan  dengan  tegas,  antara ketidakmauan  suatu  negara  melakukan  pemenuhan  Hak  dengan  keterbatasan sumberdaya  suatu  negara  sehingga  berpengaruh  terhadap  pemenuhan  hak  asasi,
berdasarkan  komentar  tersebut  ” antara  kegagalannya  untuk  memenuhi kewajiban  minimumnya  dengan  keterbatasan  sumber  daya,  suatu  negara anggota harus bisa menunjukkan bahwa segala usaha telah dilakukan dengan menggunakan semua sumber daya yang ada padanya untuk memenuhi, sebagai prioritas, kewajiban-kewajiban minimum itu.
Anggaran  sangat  penting  ketika  menganalisis  realisasi  hak-hak  ekonomi, sosial  dan  budaya.  Anggaran  nasional  adalah  dokumen  politik  utama  yang mencerminkan prioritas  kebijakan negara serta tingkat sumber daya publik. Oleh karena  itu,  menganalisanya  relevan  untuk  upaya  menuju  realisasi  kewajiban  Inti minimum, termasuk sejauh mana penggunaan paling efisien dilakukan dari sumber daya  yang  tersedia.  Program  yang  kurang  dana,  kesenjangan  nyata  dalam penggunaan  dana  publik  untuk  kelompok  dan  wilayah  tertentu,  atau  penurunan dana  yang  signifikan  untuk  sektor-sektor  tertentu  dapat  menjadi  solusi  alternatif bagi suatu Negara untuk mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dengan kewajiban Inti minimum.
Penulis  mengakui  bahwa  regulasi  kurang  medukung  dalam  penegasan penyediaan  anggaran  pemenuhan  HAM  kususnya  progresifitas  anggaran  dan penetapan kewajiban inti minimum, hal tersebut semakin suli ketika penganggaran diserahkan  kepada  daerah  dan  kelompok  kepentingan  daerah  tidak  mempunyai kepentingan  dalam  pemenuhan  hak  asasi  manusia.  Dalam  tulisan  ini,  Penulis berkeyakinan  bahwa  implementasi  kewajiban  inti  minimum  dengan  tujuan pemenuhan HAK Ekosob merupakan kewajiban, dan jikalau ada pemerintah daerah berpikiran diluar itu maka, suatu negara dapat dikatakan gagal dalam melakukan pemenuhan hak asasi manusia secara utuh. Dalam hal implementasi kewajiban inti minimum  anggaran,  diperlukan  pagu  indikatif  yang  memadai.  Pagu  indikatif tersebut adalah bersifat Proporsional sesuai dengan kemampuan daerah dan sebagai langkah  awal  dan  sebagai  dasar  langkah  kelanjutan  yang  progresif  dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia.
Alokasi  Anggaran  Kewajiban  inti  minimum  sebenarnya  telah  di  terapkan dalam sistem penganggaran Indonesia, kususnya dalam anggaran pendidikan dan kesehatan,  namun  tidak  untuk  hak-hak  yang  lain  misalnya  tenaga  kerja,  pangan,
Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
perumahan lingkungan hidup dll. untuk hak-hak tersebut undang-undang hanyalah mengatakan wajib mengalokasikan anggaran. Namun, tidak menentukan minimum corenya. Dalam arti negara tidak menetapkan kewajiban ini minimum secara pasti dan tetap dalam anggaran Hak Ekosob tersebut, disinilah letak kegagalan kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak asasinya.
Tabel dibawah menunjukkan perkembangan anggaran perumahan selama tiga tahun  terakhir.  Beberapa  daerah  yang  menjadi  fokus  penulis,  hanya menganggarakan  1  (satu)  persen  untuk  bidang  pangan  dan  bidang  perumahan, bahkan untuk daerah tertentu hanya mengalokasikan 0 (nol) persen untuk anggaran pemenuhan hak ekosob tersebut.
Hal tersebut berbanding terbalik jikalau kita melihat alokasi anggaran pada urusan  penujang  pemerintahan  daerah,  pengalokasian  urusan  penunjang  tersebut didaerah mendapatkan anggaran yang sangat memadai. Penulis mengambil contoh alokasi anggaran pada sekretariat daerah (Kepala daerah/wakil kepala daerah dan kesekretariat  daerah)  dan  Sekretariat  DPRD  (termasuk  didalamnya  anggaran DPRD). Melihat alokasi anggaran kedua urusan penunjang diatas, rata-rata setiap tahunnya  kususnya  untuk  DPRD  mendapatkan  porsi  yang  sangat  besar,  padahal pemanfaatan dari anggaran DPRD tersebut hanya dimaanfaatkan untuk sebahagian orang saja. Rata-rata untuk setiap tahunnya Sekreetariat DPRD mendapatkan anggaran seberar 2-6%.
NAMA DAERAH Tabel 1 PERKEMBANGAN ANGGARAN PERUMAHAN 2017 2018 2019 2020 ANGGARAN % ANGGARAN % ANGGARAN % ANGGARAN % KOTA DENPASAR 26.219.936.140 1,10 35.080.754.594 1 37.558.206.430 2 KOTA PALU 86.625.705.245 6 48.620.436.035 3 72.905.084.570 3 KOTA MALANG 95.784.669.100 4 98.711.815.740,03 4 40.118.824.343,42 1 PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 30.005.729.555 1.4 21.864.669.094,00 1 29.692.321.356,00 1 PROPINSI KALIMANTAN SELATAN 46.682.355.000 0 38.452.482.000,00 1 37.635.680.750,00 0
Penulis  memberikan  contoh,  untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sejak tahun 2018-2020, untuk urusan pangan dan perumahan  hanyalah  mendapatkan  porsi yang  sangat  sedikit  yaitu  0-1%,  sementara berbanding terbaik dengan alokasi Sekretariat  DPRD  mendapatkan  anggaran yang  cukup  besar  yaitu  4-6%  dari  total anggaran,  modus  ini  hampir  terjadi  di seluruh daerah penelitian penulis. Alokasi ini bukannya tidak adil tetapi sekaligus melanggar  hak  asasi  karena  tidak  menjadikan  pemenuhan  ham  sebagai  prioritas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.
Prinsip Kewajiban Minimum Core diatas, bukanlah hal baru dalam prinsip
pengelolaan  keuangan  daerah  di  Indonesia  dan  secara  praktek  prinsip  tersebut
37 Peraturan  daerah  Nomor  7  tahun  2017  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kota  Malang Tahun 2018. Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang  Tahun  2019.  Peraturan  daerah  Nomor  10  tahun  2019  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2020.
Peraturan daerah Nomor 15 tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kepulauan Bangka  Belitung  Tahun  2018.  Peraturan  daerah  Nomor  10  tahun  2018  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Propinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  Tahun  2019.  Peraturan  daerah  Nomor  13  tahun  2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020. Peraturan  daerah  Nomor  15  tahun  2017  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018. Peraturan daerah Nomor 18 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  Propinsi  Kalimantan  Selatan  Tahun  2019.  Peraturan  daerah  Nomor  18  tahun  2018  Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019.
Peraturan  daerah  Nomor  09  tahun  2016  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kota  Denpasar Tahun 2017.Peraturan daerah Nomor 06 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar  Tahun  2019.Peraturan  Walikota  Denpasar  Nomor  3  tahun  2018  tentang  Penjabaran  Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018.
Peraturan daerah Nomor 15 tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2018.Peraturan  daerah  Nomor  6  tahun  2018  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kota  Palu Tahun 2019.Peraturan daerah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2020.
NAMA DAERAH Tabel 2. PERKEMBANGAN ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH 37 2017 2018 2019 2020 ANGGARAN % ANGGARAN % ANGGARAN % ANGGARAN % KOTA DENPASAR 79.014.500.662 4 81.643.773.252 3,44 94.511.376.938 4 KOTA PALU 39.772.704.094 3 37.421.620.024 3 38.903.969.125 2 KOTA MALANG 20.581.779.100 1 22.924.011.394 1 28.175.210.200 1 PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 127.598.209.056 5 113.530.027.702 4 111.464.326.159 4 2.874.913. 741.279 9.871.182. 267 2.922.021. 699.832 ,72 11.886.983. 426, 00 2.489 .645.71 3.541 ,43 11.427.709. 885, 00 100 0,34 100 0 100 0 0 20 40 60 80 100 120 - 500 .000. 000.0 00 1.0 00.00 0.000 .000 1.5 00.00 0.000 .000 2.0 00.00 0.000 .000 2.5 00.00 0.000 .000 3.0 00.00 0.000 .000 3.5 00.00 0.000 .000 TO TA L A P B D 201 8 A G G A R A N

## U R U SA N
P A NG A N 20 18 TO TA L A P B D 201 9 A G G A R A N
U R U SA N P A NG A N 20 19 TO TA L A P B D 202 0 A G G A R A N U R U SA N P A NG A N 20 20

## ANGGARAN URUSAN PANGAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2018-2020
PROSENTASE
Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
untuk hak-hak tertentu telah diterapkan dalam regulasi anggaran daerah Indonesia melalui  alokasi  anggaran  dan  standar  pelayanan  minimum  sehingga  perlu memerlukan  sedikit  penyesuaian  terhadap  regulasi  dan  penerapannya.  Namun permasalahannya  ialah  tidak  terjadi  ketegasan  dan  keberlanjutan  kedudukan prinsip diatas, dijalankan secara parsial dan tidak konsiten. Sehingga dalam hal pemenuhan  hak  asasi  manusia  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah,  negara cendruna melakukan indivisibility.
Penulis menegaskan memasukan prinsip kewajiban minimum core kedalam regulasi pengelolaan keuangan daerah. Ada lima hal menurut penulis dampak besar dari memasukan prinsip  tersebut kedalam regulasi pengelolaan keuangan daerah. Pertama  Pengesahan International  Covenant  On  Economic,  Social  And  Cultural Rights melalui Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2005  tentang  Pengesahan International Covenant  On Economic, Social And Cultural Rights , 38 Menjadikan negara Indonesia sebagai Duty of barrer yang mempunyai kewajiban mutlak dalam melakukan pemenuhan HAM EKOSOB, dan harus menjamin Pemenuhan tersebut
38 Empat hal yang penting dalam pengesahan diatas, Pertama, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi,  dihormati,  dipertahankan,  dan  tidak  boleh  diabaikan,  dikurangi,  atau  dirampas  oleh  siapapun. Kedua, bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi  Manusia.  ketiga,  bahwa  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  dalam  sidangnya  tanggal  16 Desember 1966 telah mengesahkan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Keempat, bahwa instrumen internasional diatas dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat  manusia  dan  yang  menjamin  persamaan  kedudukan  semua  warga  negara  di  dalam  hukum,  dan keinginan bangsa.
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN 91.628.365.740 2 110.328.800.000 1,57 127.486.770.508 1,68 NAMA DAERAH Tabel 3. PERKEMBANGAN ANGGARAN DEWAN PERWAILAN RAKYAT DAERAH 2017 2018 2019 2020 ANGGARAN % ANGGARAN % ANGGARAN % ANGGARAN % KOTA DENPASAR 70.039.911.900 3,41 98.862.055.704 4,16 97.535.007.588 4,10 KOTA PALU 47.004.449.731 3 47.337.790.293 3 48.539.658.223 2 KOTA MALANG 95.921.831.200 5 105.960.475.466 5 98.741.639.200 4 PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 140.134.181.900 6 146.047.946.682 5 129.461.281.937 4 PROPINSI KALIMANTAN SELATAN 148.632.610.715 2 195.619.256.620 3 198.397.400.120 3
dalam  peraturan  perundang-undangan  dengan  upaya  legislasi  nasional  maupun daerah,  pemenuhan  HAM  EKOSOB  harus  diwujudkan  dalam  berbagai  keadaan politik apapun, dalam struktur politik yang terpusat maupun yang otonomi.
Kedua,  ialah  untuk  mencegah  pemerintah  kususnya  pemerintah  daerah melakukan pembiaran. Tantangan Indonesia di era desentralisasi adalah potensi terjadinya pelanggaran Hak Ekosob yang besar, baik karena kesengajaan maupun karena  pembiaran.  Ketiga,  dampak  besar  hal  diatas  bagi  perkembangan  hukum hak asasi di Indonesia adalah memperkuat kedudukan Justiciabl e terhadap Hak- Hak Ekosob. Anggapan bahwa Hak Ekosob adalah sebagai hak-hak positif, maka hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak dapat dituntut di muka pengadilan ( non- justiciable ). Sebaliknya dengan hak sipil dan hak politik, sebagai hak-hak negatif ia  dapat  dituntut  di  muka  pengadilan.  Disamping  membedakannya  dengan  cara positif  dan  negatif  tersebut,  juga  dibuat  perbedaan  secara  ideologis.  HAK EKOSOB dikatakan bermuatan ideologis, sementara hak-hak sipil dan hak politik non-ideologis Artinya HAK EKOSOB hanya dapat diterapkan pada suatu sistem ekonomi tertentu, sedangkan hak-hak sipil dan hak-hak politik dapat diterapkan untuk semua sistem ekonomi atau pemerintahan apapun. Pasal tersebut membuat pemerintah  kususnya  pemerintah  daerah  dalam  kondisi  wajib  dan  bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak EKOSOB dan mempunyai konsekwensi hukum karena pasal tersebut jikalau tidak melakukan tindakan pemenuhan.
Keempat,  dampak  besar  dari  keberadaan  hal  diatas  tersebut  bagi pemenuhan  hak  asasi  di  Indonesia  adalah  kewajiban  bagi  pemerintah  kususnya pemerintah  daerah  mengalokasikan  sumberdaya  yang  maksimal  dalam pemenuhan  hak  asasi  manusia.  Sumber  daya  maksimal  ini  adalah  konsekwensi hukum  dari  dua  hal  diatas.  Pengalokasian  sumberdaya  juga  merupakan  dasar penilaian  komitmen  pemerintah  dalam  melakukan  pemenuhan  hak  tersebut. Kelima, pertanggungjawaban, pemerintah dapat diminta pertanggungjawabannya atas  tindakan-tindakan  dalam  Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia.  Permintaan tanggungjawab  tersebut  dapat  dilakukan  secara  politis  oleh  parlemen,  secara hukum oleh pengadilan dan secara admistratif oleh laporan kepala daerah kepada rakyatnya secara rutin bersamaan dengan berakhirnya tahun anggaran. Dan juga
secara  mendasar  bahwa  masyarakat  dapat  mengajukan  tuntutan  pidana  maupun perdata  kepada  pemerintah  Daerah  akibat  kelalaian  atau  kesengajaan  atas pemenuhan hak ekosob.

## A. PENUTUP
1. Kesimpulan
A. Kedudukan Anggaran daerah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari upaya  negara  dalam  pemenuhan  hak  asasi  manusia  secara  penuh. ketentuan  internasional  dan  nasional  telah  mewajibkan  sekaligus menuntun  negara  untuk  melakukan  pemenuhan  tersebut,  dengan  cara implementasi berapa prinsip pengelolaan sumberdaya untuk pemenuhan HAM.
B. Memperkuat  kedudukan Justiciabl e  terhadap  Hak-Hak  Ekosob.  Ketiga, pemerintah  kususnya  pemerintah  daerah  mengalokasikan  sumberdaya yang  maksimal  dalam  pemenuhan  hak  asasi  manusia.  Keempat, pemerintah dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindakan-tindakan dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buk-Buku
Ansar.  Doctoral  Student,  Faculty  Of  Law,  Hasanuddin  University  and Lecturer,  Faculty  Of  Law,  Tadulako  University.Indonesia  Legal Analysis  of  the  Implementation  of  the  Principle  of  Progressive Realization  Obligations  in  Regional  Finansial  Management  In Indonesia. Journal of Law, Policy and Globalization ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.100, 2020.
FITRA dan The Ford Foundation . Laporan Analisis Anggaran Daerah 2016 Hasil Penelitian di 70 Kabupaten/Kota
Human Rights Budget Work: what, Whay, How: Briefing Briefing Paper 6:   The Budget Process and Human Rights Procedural Principles, Published September 2019.
Hien Bui, Human Rights Budgeting: Making Governments Accountable for Economic, Social and Cultural Rights, (2015) QMHRR 2(1), ISSN 2059-8092.
Ida  Elisabeth  Koch, Human  Rights  as  Indivisible  Rights  The  Protection  of Socio-Economic Demands under the European Convention on Human Rights (Martinus Nijhoff Publishers 2009).
Katharine G. Youngt, The Minimum Core of Economic and Social Rights: A Concept in Search of Content, Article.
Queen’s  University  Belfast,  School  of  Law,  Budget  Analysis  Project, Budgeting  for  Economic  and  Social  Rights:  A  Human  Rights Framework.
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, ‘Human Rights Budget Monitoring, Analysis and Advocacy (2010),
OHCHR, 4, para 1.
Radhika Balakrishnan, Diane Elson, James Heintz, Nicholas Lusiani. Center for  Women  Global  Leadership,  Maximum  Avialable  Resourse.
Analitical  report,  Rutgers  The  state  University  of  New  Jersey,  June 2011.

## B. Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahah Daerah International Commission of Jurists (ICJ), Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights, 26 January 1997.
Komentar  Umum  13  (1999) Hak  untuk  Menikmati  Pendidikan,  Komentar
Umum  14  1999)  Hak  atas  Standar  Kesehatan  Tertinggi  yang  Dapat Dijangkau Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum No. 12, Hak Atas Bahan Pangan yang Layak
Komentar  Umum  Nomor.  3  Sifat-Sifat  Kewajiban  Negara  anggota  Komite Persatuan Bangsa-bangsa untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1994).
Komentar  Umum  NO.  11  (1999)  Rencana  tindakan  bagi  pendidikan  dasar (Pasal 14 Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)
Komentar  Umum  No.  12,  Hak  Atas  Bahan  Pangan  Yang  Layak,  Komite Persatuan Bangsa-bangsa untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya E/C.12/1999/5
Komentar Umum 15, Hak Atas Air, Komite Persatuan Bangsa-bangsa untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, E/C.12/2002/11 26 November 2002.
Komentar Umum 15, Hak Atas Air, Komite Persatuan Bangsa-bangsa untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, E/C.12/2002/11 26 November 2002.
Hak Atas Pekerjaan, Komentar Umum 18, Diadopsi pada 24 November 2005, Artikel  6  dari  Kovenan  Internasional  Hak-Hak  ekonomi,  Sosial  dan Budaya.
Komentar  Umum  No.  12  Hak  Atas  Bahan  Pangan  Yang  Layak,  Komite Persatuan Bangsa-bangsa untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. E/C.12/1999/5 Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  tahun  2019  tentang  pengelolaan  keuangan daerah
Peraturan  pemerintah  Nomor  02  tahun  2018  Tentang  Pedoman  Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Peraturan  daerah  Nomor  7  tahun  2017  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2018.
Peraturan  daerah  Nomor  6  tahun  2018  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2019.
Peraturan  daerah  Nomor  10  tahun  2019  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2020.
Peraturan  daerah  Nomor  15  tahun  2017  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.
Peraturan  daerah  Nomor  10  tahun  2018  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.
Peraturan  daerah  Nomor  13  tahun  2019  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.
Peraturan  daerah  Nomor  15  tahun  2017  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018
Peraturan  daerah  Nomor  18  tahun  2018  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019
Peraturan  daerah  Nomor  18  tahun  2018  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Peraturan  daerah  Nomor  09  tahun  2016  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2017
Peraturan  daerah  Nomor  06  tahun  2018  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2019
Peraturan  Walikota  Denpasar  Nomor  3  tahun  2018  tentang  Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018
Peraturan  daerah  Nomor  15  tahun  2017  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2018
Peraturan  daerah  Nomor  6  tahun  2018  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2019
Peraturan  daerah  Nomor  13  tahun  2019  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2020
Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu