Dynamics of Marriage Law Number 01 of 1974 concerning Age Limits for Marriage (Study in the Community of Lubuk Linggau City)
Dinamika Undang-Undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 tentang Batasan Umur Perkawinan (Studi di Masyarakat Kota Lubuk Linggau)
Solihin 1) ; Dwi Putra Jaya 2) ; M. Arafat Hermana 3)
1,2) Fakultas  Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) solihin1@gmail.com; 2) dwiputrajaya@unived.ac.id 3) marafathermana@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [04 Mei 2022]
Revised [10 April 2022] Accepted [25 April 2022]

## ABSTRAK
Dinamika Undang-Undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Batasan Umur Perkawinan (Studi Di Masyarakat Kota Lubuk Linggau) rumuskan permasalahan sebagai berikut: 1.Bagaimana Pelaksanaan  mengajukan  permohonan  dispensasi  nikah  di  Masyarakat  Kota    Lubuk  Linggau? 2.Apa Faktor yang menjadi alasan permohonan Despensasi Nika Studi Di Masyarakat Kota Lubuk Linggau?    tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  :  a)Mengetahui  Pelaksanaan mengajukan  permohonan  dispensasi  nikah  di  Masyarakat  Kota    Lubuk  Linggau.  b)  Untuk Mengetahui Faktor yang menjadi alasan permohonan Despensasi Nikah Studi Di Masyarakat Kota Lubuk  Linggau.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris.  Pendekatan  ini bertujuan  untuk  memahami  bahwa  hukum  itu  tidak  semata-mata  sebagai  suatu  seperangkat aturan  perundang-undangan  yang  bersifat  normatif  belaka  akan  tetapi  hukum  dipahami  sebagai perilaku  masyarakat  yang  mengejala  dalam  kehidupannya,  selalu  berinteraksi  dan  berhubungan dengan  aspek  kemasyarakatan,  seperti;    aspek  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Adapun  hasil penelitian ini 1.Pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di di ajukan oleh orang tua atau  wali, melalui  tahap-tahap  dan  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditentukan  oleh  Pengadilan  Agama, hinga  mengikuti  persidangan  hingga  sampai  adanya  putusan  Majelis  Hakim  2.  Terhitung  kasus dari tahun 2018 hingga 2020 adanya peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin, yang mana  pada  tahun  2018  ada  36  kahsus,  2019  ada  43  kasus  dan  2020  ada  105  kasus.  Adapun faktor-faktor  penyebab  dari  peningkatan  kasus  tersebut  adalah  hamil  diluar  nikah,  lemahnya pendidikan agama, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor media sosial, khawatir timbul fitnah, faktor perubahan  UU  usia  perkawinan.  Dari  banyaknya  kasus  yang  dikabulkan  oleh  hakim  dengan alasan agar terhindar dari kemudoratannya.

## ABSTRACT
The  objectives  of  this  research  are:  a)  To  know  the  implementation  of  applying  for  a  marriage dispensation in Lubuk Linggau City Community. b) To find out the factors that became the reason for  the  application  for  Marriage  Despensation  in  Lubuk  Linggau  City  Community.  This  research uses an empirical juridical approach. This approach aims to understand that the law is not merely a set  of  statutory  rules  that  are  normative  in  nature,  but  the  law  is  understood  as  the  behavior  of people  who  are  symptomatic  in  their  lives,  always  interact  and  relate  to  social  aspects,  such  as; economic, social and cultural aspects. The results of this study show; 1. The implementation of the application for dispensation for marriage is submitted by parents or guardians, through the stages and fulfilling the requirements determined by the Religious Courts, until following the trial until there is a decision by the Panel of Judges 2. Counting cases from 2018 to In 2020 there was an increase in the application for marriage dispensation, of which in 2018 there were 36 cases, in 2019 there were 43 cases and in 2020 there were 105 cases. The factors causing the increase in cases are pregnancy  before  marriage,  weak  religious  education,  cultural  factors,  economic  factors,  social media factors, fear of slander, changes in the age of marriage law. Of the many cases that were granted by the judge on the grounds that it would be avoided.

## KEYWORDS
Marriage Despension, Dynamics of Marriage Law Number 01 of 1974
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Secara yuridis formal keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 mulainya pemberlakuan Undang- Undang  Dasar  1945.  Peraturan  perundang-undangan  yang  diselenggarakan  dan  dijadikan  pedoman bertindak  dan  berperilaku  bangsa  Indonesia  tidak  terlepas  dari  eksistensi  Negara  Indonesia  itu  sendiri, yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam.
Islam sebagai agama rahmatan   lil’alamin memberikan pedoman dan petunjuk kepada umatnya melalui mukjizat teragung sepanjang masa yaitu Al- Qur’an  yang  kemudian  dipertegas  dengan  Hadis. Al- Qur’an  menjadi sumber utama dalam pengambilan hukum Islam yang mengandung pedoman dasar tentang  penataan  kehidupan  manusia  secara  normatif,  baik  dalam  arti  kehidupan  pribadi,  kehidupan keluarga, maupun kehidupan bermasyarakat.
Manusia dalam kehidupan pribadi adalah unsur terkecil dari suatu keluarga. Keluarga merupakan bagian  terkecil  dari  sebuah  masyarakat,  yang  menjadi  penentu  terciptanya  masyarakat  yang  baik  atau buruk. Jika pada tatanan keluarga sudah tercipta keharmonisan yang sangat matang, tidak mustahil jika akan  terwujud  tatanan  masyarakat  yang  sejahtera.  Begitu  pula  sebaliknya,  keluarga  yang  rapuh  akan mengantarkan suatu masyarakat yang buruk dan tidak teratur.
Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  1974  yang  isinya  harus  ditaati  oleh  seluruh  masyarakat Indonesia.  Secara  yuridis  formal,  batasan  usia  perkawinan  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).  Pada undang-undang tersebut terdapat sebuah  pasal  yang  menentukan  batasan  umur  seorang  laki-laki  dan  perempuan  yang  akan melangsungkan  sebuah  perkawinan  yaitu  terdapat  dalam  Pasal  7  Ayat  1  yang  menyatakan  bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Penentuan ini dipertegas lagi dengan adanya penegasan yang tertera dalam p asal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) undang- undang No 1 tahun 1974”.
Ketentuan batasan usia perkawinan dalam al- Qur’an dan Hadis yang notabene menjadi sumber hukum  Islam  tidak  memberi  ketetapan  yang  jelas  dan  tegas  batas  minimal  usia  seseorang  untuk melangsungkan  suatu  perkawinan.  Kedua  sumber  hukum  tersebut  hanya  menetapkan  dugaan,  isyarat dan tanda-tanda usia kedewasaan saja.
Di  dalam  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  Pasal  1  tentang  perkawinan  disebutkan  bahwa: “Perkawinan    adalah    ikatan    lahir    batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  bahagia  d an  kekal    berdasarkan    Ketuhanan    Yang    Maha  Esa”. Berdasarkan  pengertian  tersebut,  terdapat  5  unsur  dalam  perkawinan  yaitu  (1)  ikatan  lahir  batin,  (2) antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita,  (3)  sebagai  suami  isteri,  (4)  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal,  (5)  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.    Pada  hakekatnya perkawinan  atau  pernikahan  adalah  aqad  antara  mempelai  laki-laki  dan  mempelai  perempuan  untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri.
Kota  Lubuk  Linggau  merupakan  kota  dengan  tingkat  pendidikan  yang  lebih  tinggi  dibanding dipedesaan. Namun dalam hal masih banyak terjadi. Ini menunnjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kota  Lubuk  Linggau  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  pasal  2  Ayat  2  Undang-Undang  Nomor  1 tahun 1974.
Perkawinan  dibawa  umur  bukanlah  suatu  yang  menjadi  sebuah  rahasia  umum  dan  pernikahan dibawah  umur  biasanya  terjadi  akibat  pergaulan  di  Sekolah  dan  banyak  sekali  yang  mengajukan Despensasi Pernikahan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Kasus Despensasi Nikah setiap tahunnya meningkat,berdasarkan data putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau.

## LANDASAN TEORI

## Perkawinan
Perkawinan  adalah  suatu  aqad  atau  perikatan  untuk  menghalalkan  hubungan  kelamin  antara laki-laki  dan  perempuan  dalam  rangka  mewujudkan  kebahagian  hidup  berkeluarga  yang  diliputi  rasa ketentraman  serta  kasih  sayang  dengan  cara  yang  diridhai  Allat  swt.    Dalam  konsep  Islam  mempunyai nilai ibadah, sehingga yang tertera pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya me rupakan suatu hal ibadah. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah ( كِح َ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan,  saling  memasukkan,  dan  digunakan  untuk  arti  bersetubuh.    Pada  hakikatnya,  makna nikah  adalah  persetubuhan.  Secara  temino logis,  menurut  Imam  Syafi’i  nikah  (kawin),  yaitu  akad  yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.  Sebagaimana anjuran berkawin dalam firman Allah Qs. an-Nur [24]:

## Batas Usia Perkawinan Dalam UU No.1 Tahun 1974
Dispensasi  nikah  adalah  pengecualian  dari  aturan  karena  adanya  pertimbangan  khusus; Pembebasan  dari  suatu  kewajiban  atau  larangan.  Nikah  ialah  akad  (ikatan)  perkawinan  yang  dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 pasal 1 ayat (2) sub g menyatakan:
Dispensasi  Pengadilan  Agama,  adalah  penetapan  yang  berupa  dispensasi  untuk  calon  suami yang  belum  mencapai  umur  19  tahun  dan  atau  calon  istri  yang  belum  mencapai  16  tahun  yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.
Selanjutnya  dalam  Pasal  13  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Agama  No  3  Tahun  1975  menyatakan: Apabila  calon  suami  belum  mencapai  umur  19  tahun  dan  calon  istri  belum  mencapai  16  tahun  hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan.

## Dasar Hukum Perkawinan
Dasar-dasar  hukum  perkawinan  terdapat  di  dalam  Pasal  28  B  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar 1945  yang  berbunyi  “Setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia  adalah  untuk  memajukan  kesejahteraaan  rakyatnya  dengan  memberikan  hak  kepada  setiap rakyatnya  untuk  mempertahankan  kehidupannya  yang  berarti  mempunyai  hak  untuk  melanjutkan keturunan,  dan  setiap  orang  mempunyai  hak  untuk  membentuk  sebuah  keluarga  dan  hal  tersebut merupakan  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi.  Dasar  hukum  perkawinan  juga  terdapat  di dalam  Undang-  Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  diatur  pada  Bab  I  tentang  Dasar Perkawinan  yang  terdiri  dari  5  Pasal,  yaitu  dari  Pasal  1  sampai  dengan  Pasal  5.  Di  dalam  Pasal  1 Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  mengenai  perngertian  perkawinan  yang menyebutkan bahwa :
“  Ikatan  lahir  bathin  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu  perkawinan  yang  menyebutkan  bahwa  :  “Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayannya itu”

## Batas Usia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi
Berdasarkan  perspektif  psikologis  di  atas  diketahui  bahwa  kondisi  psikologis  pasangan  yang belum  matang  menjadi  faktor  rapuhnya  keluarga  sehingga  mudah  menimbulkan  persoalan perceraian.Perceraian  selanjutnya  memiliki  dampak  sosial  yang  secara  horizontal  mempengaruhi kehidupan masyarakat secara lebih luas.
Sementara  itu,  dari  perpsektif  sosiologis,  usia  remaja  dapat  diartikan  sebagai  masa berintegrasinya  seseorang  dengan  masyarakat  dewasa.  Integrasi  dalam  masyarakat  (dewasa) mempunyai  banyak  aspek  efektif,  kurang  lebih  berhubungan  dengan  masa  puber.  Termasuk  juga perubahan  intelektual  yang  mencolok,  transformasi  intelektual  yang  khas  dari  cara  berfikir  remaja memungkikannya  untuk  mencapai  integrasi  dalam  hubungn  social  orang  dewasa  yang  kenyataannya merupakan ciri khas umum periode perkembangan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami  bahwa  hukum  itu  tidak  semata-mata  sebagai  suatu  seperangkat  aturan  perundang- undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang mengejala  dalam  kehidupannya,  selalu  berinteraksi  dan  berhubungan  dengan  aspek kemasyarakatan, seperti;  aspek ekonomi, sosial dan budaya.
Metode  pendekatan  yuridis  empiris,  yaitu  dengan  melakukan  penelitian  secara  timbal  balik antara hukum dengan lembaga non doktrin yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.
Penelitian  ini  dititik  beratkan  pada  langkah-langkah  pengamatan  dan  analisis  yang  bersifat empiris.  Pendekatan  penelitian  akan  dilakukan  mengarah  pada  keadaan  dan  pelaku-pelaku  tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat didalamnya.
Disamping itu penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif, dimana penelitian diharapkan  menghasilkan  data  deskreptif  berupa  data-data  tertulis  atau  lisan    dari  orang-orang  dan perilaku yang dapat diamati.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan mengajukan permohonan dispensasi nikah di Masyarakat Kota  Lubuk Linggau
Seseorang  yang  hendak  menikah  namun  usianya  belum  mencukupi  menurut  UU  Perkawinan harus  mendapatkan  izin  dari  Pengadilan.  Khusus  yang  beragama  Islam,  pengajuan  permohonan dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama  oleh  orang  tua  sebagai  pemohon.  Adapun  cara  mengajukan permohonan, antara lain sebagai berikut dibawah ini.
Dispensasi kawin diperlukan bagi calon pengantin pria dan wanita yang belum berumur 19 tahun. Sebagaimana  ditentukan  dalam  UndangUndang  Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  dan  wanita sudah  mencapai  umur  19  tahun  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Pasal  7  ayat  (1)  perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 7 ayat (2).
Menurut Bapak Indra mengungkapkan:
“Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua pemohon yang anaknya masih dibawah umur  minimal  perkawinan,  baik  orang  tua  pihak  laki-laki  maupun  orang  tua  pihak  perempuan  kepada Ketua  Pengadilan  Agama  yang  wilayah  tempat  tinggalnya  pemohon.  Setelah  memerikasa  dalam persidangan,  dengan  memutuskan  atas  dasar  pertimbangan  Hukum  dan  bukti-bukti  yang  ada  dengan memungkinkan untuk diberikan dispensasi kawin, maka Pengadilan Agama memrikan dispensasi kawin dengan  satu  penetapan  dibuat  dan  diberikan  kepada  pemohon  sebagai  syarat  untuk  melangsungkan perkawinan”
Pengajuan  permohonan  dispensasi  kawin  dilakukan  setelah  terjadinya  penolakan  untuk menikahkan  para  calon  mempelai,  maka  surat  penolakan  dari  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dijadikan sebagai  dasar  mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin.  Permohonan  dispensasi  kepada  Pengadilan Agama,  tahap  pertama  yang  dilakukan  adalah  orang  tua  calon  mempelai  membuat  surat  permohonan yang  diajukan ke Pengadilan  Agama setempat.  Surat permohonan tersebut terdiri dari tiga bagian  yaitu identitas  pemohon  dengan  menyebutkan  kedua  calon  mempelai  yang  hendak  menikah,  kemudian alasan-aslasan  mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin  yang  menyebutkan  inti  dari  permohonan setelah  didaftarkan  disertai  dengan  membayar  biaya  perkara  kemudian  aka  nada  panggilan  sidang  ke alamat pemohon kemudian ketika persidangan pemohon menghadirkan para calon mempelai, bukti surat dan saksi, setelah menjalani persidangan maka majelis hakim yang memeriksa perkara akan dikeluarkan penetapan atau putusan izin pernikahan.
Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintah agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan. Kepada para  pihak  diberitahukan  pula  bahwa  mereka  dapat  mempersiapkan  bukti-bukti  yang  diajukan  dalam persidangan.
Selanjutnya  wawancara  dengan  Bapak  Nuril  mengungkapkan  Dispensasi  nikah  diperlukan  bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 16 tahun. Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang
Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  mencapai  umur  19  tahun  dan  pihak  wanita  sudah mencapai umur 16 tahun (UU No.1/1974 pasal 7(1)) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (UU No.1/1974 pasal 7(2)).
Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh orang tua  pria  mupun  wanita  kepada  pengadilan  agama  yang  mewilayahi  tempat  tinggalnya;  (permenag No.3/1975  pasal  13(2).  Pengadilan  Agama  setelah  memeriksa  dalam  persidangan,  dan  berkeyakinan bahwa  terdapat  hal-hal  yang  memungkinkan  untuk  memberikan  dispensasi  tersebut,  maka  Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan; (permenag No.3/1975 pasal13(3). Dalam
hal  permohonan  dispensasi  perkawinan  ini  harus  dari  orang  tua  atau  wali  calon  pengantin,  jadi  bukan calon pengantin itu seperti pada permononan izin kawin bagi yang belum berumur.
Pergaulan  bebas  menyebabkan  rusaknya  moral  anak  bangsa.  Anak  merasa  bebas  melakukan perbuatan  menyimpang  karena  kurangnya  perhatian  dari  orang-orang  terdekatnya.  Sekarang  ini,  orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama. Sehingga anak mereka cenderung tidak  lagi  memperdulikan  aturan-aturan  agama.  Orang  tua  juga  seringkali  bertindak  terlambat.  Mereka mengingatkan anak-anaknya ketika keadaan tersebut telah terjadi. Banyak anggapan bahwa pacaran di kalangan  remaja  adalah  sesuatu  yang  wajar  dan  telah  dianggap  biasa.  Padahal,  anakanak  tetap  butuh kontrol dari orang tua agar tidak bertindak berlebihan. Kondisi seperti itu, tentu saja dapat menimbulkan dampak yang cukup serius. Salah satu dampaknya adalah kehamilan yang dialami oleh perempuan yang telah  melakukan  hubungan  seksual  dengan  pasangannya  tersebut.  Jika  kondisinya  sudah  demikian, maka satu-satunya  jalan  keluar  yang  diambil  orang  tua  adalah  menikahkan  anaknya.  Karena  bayi  yang ada di dalam kandungan si calon mempelai perempuan harus jelas identitasnya. Tanpa perkawinan yang sah,  anak  yang  akan  dilahirkan  nanti  menjadi  tidak  jelas  statusnya.  Dan  kemungkinan  besar  akan menimbulkan  dampak  negatif  yang  akan  merugikan  si  anak  di  kemudian  hari.  Faktor  seperti  ini  yang seringkali menyebabkannya diajukannya dispensasi nikah

## Berdasarkan wawancara dengan Bapak Irman mengungkapkan:
Perkembangan  media  serta  penggunaannya  yang  tidak  terkontrol  sangat  mempengaruhi  gaya hidup  dan  pergaulan  remaja,  kecenderungan  mereka  untuk  bergaul  bebas  lebih  tinggi.  Maka menyegerakan  pernikahan  meskipun  belum  cukup  umur  adalah  upaya  untuk  mengatasi  bahaya  bagi para remaja dari pergaulan bebas. Jika seperti ini, orang tua segera mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros karena takut anakanak mereka berbuat zina atau hamil dulu sebelum nikah.
Kedua  sebab  peningkatan  jumlah  perkara  dispensasi  nikah  di  atas  sangat  membutuhkan perhatian yang sangat serius dari orang tua ataupun masyarakat. Orang tua tidak boleh tinggal diam jika melihat anaknya sudah menjalin hubungan yang begitu dekat dengan lawan jenisnya karena hal tersebut sudah dianggap biasa di zaman sekarang. Tapi mengingatkannya bagaimana bersikap dan berhubungan dengan  lawan  jenisnya  sebelum  adanya  ikatan  pernikahan,  serta  mendorong  anak-anaknya  untuk  lebih semangat dalam meraih impiannya.
Kedua permohonan dispensasi nikah di atas merupakan sampel dari 98 data perkara dispensasi nikah  yang  menjelaskan  alasan  pemohon  dalam  mengajukan  permohonan  dispensasi  nikah  di Pengadilan Agama Maros Kelas IB. Semua dalil alasan yang digunakan sama seperti di atas. Meskipun dari  98  perkara  terdapat  anak  pemohon  yang  telah  hamil  tapi  pemohon  tidak  menuangkan  dalam  dalil- dalil  alasannya  karena  hal  tersebut  merupakan  aib  pemohon.  Hamilnya  anak  pemohon  diketahui  oleh hakim ketika dipersidangan.
Dalil alasan yang penting pada permohonan di atas yaitu anak pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang begitu eratnya sebagai pasangan kekasih sehingga sulit untuk dipisahkan. Dengan  alasan  seperti  itu  menyebabkan  orang  tua  mengajukan  permohonan  dispensasi  nikah  di Pengadilan Agama dan menjadi bahan pertimbangan pula bagi hakim dalam menetapkan suatu putusan

## Faktor  yang  menjadi  alasan  permohonan  Despensasi  Nika  Studi  Di  Masyarakat  Kota  Lubuk Linggau
Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan  Pasal  7  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  penyimpangan  terhadap  ketentuan  ayat  (1) mengenai  batas  minimal  usia  perkawinan  ,  dapat  meminta  dispensasi  kepada  Pengadilan  Agama  atau pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  orang  tua  pihak  laki-laki  maupun  pihak  perempuan.  Jadi,  berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan, hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.
Sedangkan dalam pengajuan Dispensasi Umur Perkawinan di Pengadilan Agama Sengeti kelas 1B  Kabupaten  Muaro  Jambi  terjadinya  peningkatan  setiap  tahunnya  terhitung  dari  tahun  2017-2020 disebabkan  oleh  beberapa  faktor.Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  ditemukan  beberapa  faktor  yang menjadi  penyebab  diajukan  permohonan  dispensasi  umur  perkawinan.Dalam  hal  ini  pihak  Pengadilan Agama  Sengeti.Menyebutkan  meningkatnya  pengajuan  dispensasi  perkawinan  adalah  karena  faktor hamil  sebelum  melangsungkan  perkawinan,  faktor  budaya,  dan  paktor  pendidikan  agama,  faktor  media sosial dal lain-lain. Untuk lebih jelasnya maka penulis akan Uraikan sebagai berikut:

## Hamil Diluar Nikah
Masa  remaja  adalah  masa  dimana  sebuah  transisi  antara  masa  anak-anak  dengan  masa dewasa.Pada masa ini banyak orang mengatakan dimana seseorang sedang  mencari jati dirinya, masa ini  juga  dikenal  dengan  masa  pertumbuhan,  timbul  cirri-ciri  seks  sekunder,  dan  terjadi  perubahan- perubahan kognitif dan fisikologis.Semasa remaja adalah masa pubertas, yaitu perubhan morfologis dan fisikologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewasa.
Pada  masa  remaja,  banyak  mengalami  perubahan  baik  secara  fisik  maupun  secara  psikologis, sehingga  mengakibatkan  perubahan  sikap  dan  tingkah  laku,  seperti  mulai  memperhatikan  penampilan diri,  mulai  tertarik  dengan  lawan  jenis,  berusaha  menarik  perhatian  dan  memicu  perasaan  cinta,  akan timbul dorongan seksual, yang kemudian  beralasan untuk melakukan hal-hal  yang dilarang oleh Agama untuk  melakukan  hubungan  intim  walaupun  tidak  terikat  perkawinan  terlebih  dahulu  sehingga  memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.
Wanita hamil diluar nikah kenyataanya memang sudah sering ditemukan, hal ini menurut Ahmad Fariq, disebabkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat kita, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya labil.
Dalam  pemaparan  Ibu  Emaneli  salah  seorang  masyarakat  beliau  menyampaikan  faktor  yang melatarbelakangin  diajukannya  permohonan  dispensasi  kawin  di  lubuk  linggau  Sengeti  salah  satunya hamil diluar nikah.
“selama 2018 hingga 2019 terhitung peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin, yang mana  pada  tahun  2017  itu  ada  19  perkara  permohonan  dispensasi  kawin  yang  diputuskan,  pada  tahun 2018  ada  20  perkara  permohonan  dispensasi  kawin  yang  diputuskan,  pada  tahun  2020  melakukan peningkatan  lagi  yaitu  43  perkara  permohonan  dispensasi  kawin  yang  diputuskan,  dan  terhitung  dari Januari 2020 hingga Nopember ada 105 kasus pengajuan dispensasi kawin, ini peningkatan yang sangat draktis,  dari  banyaknya  perkara  pengajuan  dispensasi  kawin  tersebut  penyebabnya  dikarenakan  hamil diluar  nikah  dan  menghindari  fitnah,  hamil  diluar  nikah  merupakan  faktor  yang  mendominasi  terjadinya dispensasi  kawin  dari  tahun  2018  hingga  2021,  karena  dispensasi  kawin  dijadikan  jembatan  untuk menutupi aib keluarga dan juga mencegah kerusakan yang lebih jika tidak dinikahkan. Hal ini dipengaruhi juga  semakin  berkembangnya  zaman  dan  kecanggihan  teknologi  semakin  mudah  pula  seseorang menjalin suatu hubungan dan semakin mudah hubungan antara lawan jenis tanpa ada batasan sehingga mengakibatkan pergaulan bebas kemudian terjadilah kehamilan diluar nikah”.
Di  zaman  yang  serba  canggih  ini  anak-anak  sekolah  semakin  mudah  untuk  mengakses  hal-hal yang  menyimpang,  apalagi  dibantu  dengan  gejetnya  yang  bisa  membuka  dunia  internet  yang  begitu mudah,  tanpa  bimbingan  dari  orang  tua  maka  anak-anak  tidak  terkontrol  prilakunya,  karna  diusia  yang masih remaja anak sangat lah butuh bimbingan dan dampingan dari orang tuanya.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  mengenai  faktor  penyebab  pengajuan  dispensasi  kawin,  Ibu  Siti juga memaparkan pendapatnya mengenai faktor pengajuan dispensasi kawin tersebut:
Kasus yang dominan itu adalah karna anak-anak tersebut sudah hamil diluar nikah, jika kita lihat di 2020 ada 13 kasus dispensasi, dari 43 kasus tersebut perkara yang diputuskan dengan alasan bahwa wanita tersebut telah hami ada  17 kasus sedangkan  di 2021  ini ada 105 kasus dari 105 kasus tersebut terdapat  54  kasus  yang  telah  hamil.  Maka  dengan  pertimbangan  juga  wanita  hamil  diluar  nikah  akan dihina  dan  dikucilkan  oleh  masyarakat  dan  banyak  pertimbangan  lain  maka  kami  kabulkanlah permohona n itu”

## Faktor Lemahnya Pendidikan Agama
Pendidikan  adalah  karunia  pengetahuan  yang  tidak  dapat  dicuri  dan  dapat  membantu  setiap anak pada usia yang sangat muada, belajar untuk mengembangkan dan menggunakan kekuatan mental, moral  dan  fisik  mereka,  yang  mereka  peroleh  melalui  berbagai  jenis  pendidikan.  Pendidikan  membawa pengetahuan  kepada  anak  untuk  mencapai  puncak  impiannya.Pendidikan  sangat  penting  bagi  setiap orang.
Tingkat pendidikan membantu orang mendapatkan rasa hormat dan pengakuan ini adalah bagian yang tak terpisahkan dan kehidupan baik secara pribadi maupun sosia. Pendidikan Agama Islam sangat erat sekali kaitannya dengan pendidikan pada umumnya, pendidikan islam bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan siswa terhadap Allah SWT. Tujuan pendidikan Islam  yang sejalan dengan misi Islam adalah
pembentukan  akhlak  yang  sanggup  menghasilkan  orang-orang  yang  bermoral,  jiwa  yang  bersih, kemauan yang keras, cita-cita yangbbenar dan akhlak yang tinggi.
Pendidikan  Agama  dan  bimbingan  dimulai  sejak  kecil  tujuannya  adalah  agar  membuat  anak memiliki kepribadian yang Islami, dengan karakter dan moral yang baik, prinsip-prinsip islami yang kuat, memiliki  sarana  untuk  menghadapi  tuntutan  hidup  dengan  cara  yang  matang  dan  bertanggung  jawab. Dengan  diberikan  pendidikan  Agama  pada  anak  sejak  usia  dini  akan  menjadikan  seseorang  menjadi lebih baik, beragama, bermoral, dan berbudi pakerti yang baik
Dalam  hal  kurangnya  pendidikan  Agama  pada  anak,  kita  jangan  heran  banyak  terjadi penyimpangan  pada  prilaku  remaja  pada  saat  ini,  hal  ini  dikarnakan  tidak  adanya  nilai-nilai  moral  yang tertanam  dalam  anakanak,  remaja,  dewasa.Maka  dari  itu  pentingnya  pendidikan  Agama  Islam  untuk masyarakat  kita.Dari  kenyataan  yang  ada  kita  perlu  mempertanyakan  peran  dari  tokoh-tokoh  agama, pendidikan  dan  peran  pemerintah.Apakah  mereka  telah  melupakan  pentingnya  menanamkan  nilai-nilai moral pada masyarakat.
Dalam  kasus  pengajuan  permohonan  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama  Sengeti,  begitu meningkat  setiap  tahunnya  hal  ini  beberapa  hakim  Pengadilan  Agama  Sengeti  saat  diwawancarai mengatakan salah satu faktor meningkatnya permohonan dispensasi kawin adalah kurannya Pendidikan Agama pada anak-anak.
Berdasarkan wawancara dengan pihak Kecamatan Lubuk Linggau mengungkapkan:
“karena  minimnya  pemahaman  agama  pada  anak  maka  kekuatan  iman  pada  anak  sebagai benteng pada dirinya sendiri itu kurang maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, sebab itulah mereka berani melakukan hubungan badan padahal umur mereka masih katagori anakanak”
Sedangkan pemaparan Ibu Ema Neli ia mengatakan:
diera kecanggihan teknologi yang begitu canggih seperti saat sekarang ini maka sangatlah perlu pendalaman  pendidikan  agama  pada  anak,  pembelajaran  moralitas  pada  anak,  sebab  dari  berbagai kasus  yang  kami  tangani  selama  ini  khususnya  tentang  dispensasi  kawin, kebanyakan  anak-anak  yang melakukan  pernikahan  dibawah  umur  itu  kami  melihat  mereka  kurangnya  atau  minimnya  pendidikan Agamanya sehingga mereka tidak mengetahui pembatasan  antara laki-laki dan perempuan  yang belum muhrim,  sehinggu  mereka  tidak  ada  rasa  takut  untuk  melakukan  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  seperti hamil  sebelum  melakukan  pernikahan,  hingga  terjadilah  peningkatan  setiap  tahunnya  permohonan dispensasi nikah tersebut”.

## Faktor Budaya
Kabupaten Lubuk Linggau dengan jumlah penduduk tiga ribu lebih dengan sebelas kecamatan di Kabupaten  Lubuk  Linggau,  mempunyai  masalah  serius  dibidang  kependudukan.  Lonjakan  jumlah penduduk meningkat setiap tahunnya.
BKKBN  Provinsi  Sumatera  Selatan,  Pantun  Bakti  mengatakan  bahwa  persoalan  kependudukan yang  terjadi  Kabupaten  Muaro  Jambi  didorong  oleh  lonjakan  fenomena  kawin  pertama  usia  muda (pernikahan dini).
“perkawinan  usia muda menjadi budaya  di masyarakat Kabupaten  Lubuk Linggau.  Bahkan ada istilah bahasa sindiran yang mengharuskan anak  itu menikah dan itu membuat orang tua si gadis malu. Sehingga secara tidak langsung mendorong orang tua untuk menikahi anak mereka
Di  zaman  yang  sudah  begitu  modern  namun  masih  banyak  juga  masyarakat  yang  mempunyai pola  pikir  terbelakang,  contohnya  saja  dikabupaten  muaro  jambi  masih  ada  saja  masyarakat  yang melakukan  perkawinan  atau  menikahi  anaknya  dengan  alasan  budaya  turun  temurun  agar  anak  tidak menjadi gadis atau bujang tua, hal ini dipaparakan oleh Ibu Siti Patimah
”dari  beberapa  kasus  permohonan  dispensasi  kawin  yang  kami  tangani  di  Pengadilan  Agama Sengeti  ini  masih  ada  beberapa  yang  beralasan  bahwa  takut  nanti  anak  nya  menjadi  gadis  tua  atau bujang tua maka dan dengan berbagai alasan lainnya, jika kita persenkan dalam beberapa kasus ditahun 2020  ini  ada  105  kasus,  dari  105  kasus  permohonan  dispensasi  tersebut  bisa  dikatakan  ada  sekitar  5 persen tidak terlalu mendominasi seperti hamil diluar niakah”.

## Faktor Ekonomi
Kondisi  ekonomi  masyrakat  yang  lemah  menyebabkan  orang  tua  tidak  bisa  menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringgankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan  anaknya  dengan  orang  yang  dianggap  mampu  agar  beban  hidup  nya  berkurang.Karena alasan  pemohon  sudah  tidak  sanggup  lagi  menjalani  beben  hidup  sehingga  jalan  terakhir  yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi nikah di Penggadilan.
Banyak  kasus  yang  terjadi  dalam  persoalan  kemiskinan  yang  menyebabkan  maraknya perkawinan  di  bawah  umur,  ketika  orang  tua  menggalami  masalah  ekonomi;  anak  perempuanlah  yang dikorbankan,  kemudian  anak  tersebut  diminta  untuk  berhenti  sekolah  untuk  sekedar  membantu  orang tuanya.  Dengan  menggawinkan  anak  perempuannya,orang  tua  berharap  beban  hidupnya  berkurang. Sayangnya  terkadang  para  gadis  ini  juga  menikah  dengan  pria  bersetatus  ekonomi  tidak  jauh beda,sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru.
Bagi  kalangan  masyarakat  miskin,  menikahkan  anaknya  merupakan  sebuah  pelepasan  beban. Orang  tua  akan  merasa  beban  hidupnya  berkurang,  karena  sianak  sekarang  sudah  menjadi  tanggung jawab  suaminya.  Mereka  merasa.semakin  cepat  anak  gadisnya  kawin,semakin  baik  bagi  kehidupan mereka.  Bukan  karena  kebahagian  si  anak,  tetapi  karna  pertimbanggan  berat  ringannya  beban  hidup yang akan mereka tanggung.
Bapak  Husni  Jayadi  memberi  penjelasan  mengenai  pengaruh  atau  faktor  dari  ekonomi  juga mempengaruhi pengajuan permohonan dispensasi kawin sebagai berikut:
“dari  berbagai  kasus  yang  kami  tangani  selama  saya  menjadi  panitera  di  Pengadilan  Agama Sengeti,  saat  dalam  persidangan  perkara  dispensasi,  paktor  ekonomi  juga  mempengaruhi  pengajuan dispensasi kawin ini, sebab saat orang tua memberikan keterangan mengapa ingin menikahkan anaknya begitu  cepat,  sedangkan  belum  mencapai  umur  19  tahun,  banyak  juga  yang  menjelaskan  bahwa  ada orang  yang  telah  melamarnya  maka  ya  kami  tidak  bisa  untuk  menolak  karna  untuk  menyekolahkannya lagi  kami  tidak  begitu  mampu  untuk  membiayainya  maka  jika  sudah  ada  seorang  laki-laki  untuk menikahinya  ya  kami  juga  bersyukur,  karna  judohnya  sudah  datang  dengan  cepat,  maka  dari  itu  kami ingin menikahinya”.

## Faktor Media Sosial
Faktor  permohonan  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama  Sengeti  salah  satunya  dipengaruhi oleh  kehadiran  media  sosial  dan  mudahnya  mengakses  internet  telah  membawa  pengaruh  besar  pada anak-anak  remaja.  Sehingga  hal  ini  menjadi  pemicu  pernikahan  usia  dini  di  kabupaten  muaro  jambi, hakim Pengadilan Agama sengeti memaparkan hal ini saat penulis wawancarai:
“untuk saat ini di kabupaten muaro jambi salah satu penyebab permohonan dispensasi kawin itu juga  dipicu  dengan  hadirnya  media  sosial.  Bahwa  kita  tahu  dari  internet  anak-anak  dibawah  usia  19 tahun  bisa  dengan  muda  mengakses film  porno  dari  internet,  semua  pergaulan  barat  yang  tidak  sesuai dengan budaya kita mereka praktekkan, hal itu lah membuat anak-anak tersebut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan”.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Pelaksanaan  permohonan  dispensasi  kawin  di  di  ajukan  oleh  orang  tua  atau  wali,  melalui  tahap- tahap  dan  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditentukan  oleh  Pengadilan  Agama,  hinga  mengikuti persidangan hingga sampai adanya putusan Majelis Hakim.
2. Terhitung  kasus  dari  tahun  2018  hingga  2020  adanya  peningkatan  pengajuan  permohonan dispensasi  kawin,  yang  mana  pada  tahun  2018  ada  36  kahsus,  2019  ada  43  kasus  dan  2020  ada 105  kasus.  Adapun  faktor-faktor  penyebab  dari  peningkatan  kasus  tersebut  adalah  hamil  diluar nikah,  lemahnya  pendidikan  agama,  faktor  budaya,  faktor  ekonomi,  faktor  media  sosial,  khawatir timbul  fitnah,  faktor  perubahan  UU  usia  perkawinan.  Dari  banyaknya  kasus  yang  dikabulkan  oleh hakim dengan alasan agar terhindar dari kemudoratannya.

## Saran
1. Untuk Orang tua harus memperhatikan resiko yang akan terjadi terhadap menikah di bawah umur.
2. Untuk  para  generasi  muda,  generasi  penerus  bangsa  ini,  untuk  mengetahui  segala  aspek-aspek yang  berkaitan  dengan  persiapan  sebelum  melanjutkan  pernikahan,  baik  itu  secara  kemanfaatan nya dan kemudoratanya

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Rahman  I.  Doi,  Penjelesan  Lengkap  Hukum- Hukum  Allah  (Syari’ah),  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2002),
Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana 2003 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2009 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, cet 6, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014 Abdurahman al-Jaziri, et.all (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), jilid ke-IV, Achmad  Mubarok.  Psikologi  Keluarga  dari  Keluarga  Sakinah  Hingga  Keluarga  Bangsa  (Jakarta:  Bina Reka Pariwara, 2005
Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet 2, 2015), h. 4-
5.
Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013 Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 79.
Amir  Syarifuddin,  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh  Munakahat  dan  Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2008), h. 35
Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975 Arso Sostroatimojo dan A. Wasit, Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981 Bambang Daru Nugroho, Hukum Perdata di Indonesia Integrasi Hukum di Eropa Kontinental Basiq Djalil, Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo, Qolbun Salim, Jakarta, 2007, Budiono, Abdul Rahmad Peradilan Agama Di Indonesia. (Malang: Bayumedia, 2003), Endraswari, Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus, dalam Syafiq Hasyim (ed.) Menakar “Harga” Perempuan, (Bandung: Mizan, 1999), cet. Ke-2,
Hadist  Sembilan  Imam:  Diriwayatkan  Oleh  Sunan  Ibnu  Majah,  Kitab  Nikah:  Keutamaan  Menikah (No.hadist 1835)
http://www.harnas.co/2019/07/21/5-provinsi-tertinggi-nikah-dini. diakses pada tanggal 7 April 2020. Ilmu Fiqh, (Jakarta: Departemen Agama,1982), Jilid II,
Imrotul  Jamilah,  Faktor-faktor  Penyebab  Pengajuan  Dispensasi  Kawin  di  Pengadilan  Agama  Gersik Tahun 2012,
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Rosdakarya, Bandung1995) Lihat Pasal 1Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentangPerkawinan.
M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama, Total Media, Yogyakarta, 2006, hlm.66
M.Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Jakarta; Sinar Grafika, 2003), hlm 132-133.
Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual, (Bogor: Ghalla Indonesia, 2009), h. 246-247 Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016). Mohammad    Daruddin.   Reproduksi    Bayi    Tabung    Ditinjau    Dari    Hukum  Kedokteran, Hukum  Perdata dan Hukum Islam, (Jakarta: Kalam Mulia,, 1997 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 1 Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia”, Jurnal Mizani, Vol. 4, No. 1, 2017
Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan  Agama  Dalam  Melaksanaan  Peraturan  Perundang-undangan  Perkawinan  bagi  yang Beragama Islam, Jakarta, 2008,
Peter Mahmud Marzuki. Peneltian Hukum, (Cet ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010) Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Rajawali, 2008), h.32.
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,  (Ghia  Indonesia,  Jakarta  2007)
Ceakan Keenam,
Rosnidar Sembiring. Hukum Keluarga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Sidi  Nazar  Bakri,  Kunci  Keutuhan  Rumah  Tangga  (  Keluarga  Yang  Sakinah),  Pedoman  Ilmu  Jaya,
Jakarta, 1993
Sirajuddin  M,  Legislasi  Hukum  Islam,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  Bekerja  Sama  Dengan  STAIN Bengkulu, cet. 1, 2008
Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakata: PT. Pradnya Paramita, 1999 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Bhineka Cipta, Jakarta, 1997, Sutan Marajo Nasaruddin Latif, Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001
Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014 Undang- undang Perkawinan di Indonesia”, (Surabaya: Arloka, t.t Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif, (Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011),