Hakikat Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Dalam Sistem Agraria Nasional
(Studi Kasus Di  Propinsi Sulawesi Tengah)
Maisa
Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia Email : maisa.unismuh1@gmail.com

## Abstract
This  study  analyzes  and  discovers  the  nature  of  legal  protection  of  indigenous peoples' rights in the national agrarian law system. This research uses Normative Law research type and Empirical Law. Sources of data obtained from the primary data and secondary data as an analysis material obtained from respondents and informants.  The  results  showed  that  the  legal  protection  of  the  rights  of indigenous  peoples  required  a  normative  synchronization  effort  on  all  legal products so that it was not contradictory to the 1945 Constitution of the Republic of  Indonesia  and  LoGA  based  on  customary  law.  as  the  main  norm  in  the formulation,  enforcement  and  design  of  the  national  agrarian  legal  system. Research  recommendation  It  is  recommended  that  all  legal  products  related  to land  tenure  and  ownership  patterns  that  are  contradictory  to  the  1945 Constitution and the LoGA are revoked and / or adjusted to customary laws that evolve in the dynamics of indigenous communities and are still valid and binding.

## Kata Kunci : Culture. Legal protection

## Pandahuluan
Penguasaan  dan  Pemilikan  Hak  Atas  Tanah  masyarak  hukum  Adat,  oleh Van Vollenhoven disebut sebagai bescikkingrecht . Masyarakat hukum adat dalam hal  ini  berfungsi  sebagai  pengawas  ketertiban  dan  keamanan  penggunaan  hak ulayat. 1 Namun dalam perkembangannya, pola penguasaan tanah  dalam semakin hari  semakin  terpinggirkan  akibat  politik  hukum  pertanahan  yang  tidak  tegas melakukan pengaturan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat setempat. 2
Hukum  adat  yang  semula  menjadi  hukum  yang  hidup  dan  mampu memberikan  solusi  dalam  berbagai  permasalahan  pergaulan  hidup  masyarakat Indonesia,  semakin  hari  semakin  pudar  eksistensinya.  Saat  ini,  dalam  kenyataan
1 Maria  Kaban,  Penyelesaian  Sengket  Waris  Tanah  Adat  Pada  Masyarakat  Adat  Karo,  Jurnal Mimbar Hukum, Vol.28, No.3, 2016, hlm.454
2 Husen  Alting,  Penguasaan  Tanah  Masayarakat  Hukum  Adat  (Suatu  Kajian  Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate), Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11, No.2011, hlm.88
empiriknya  kadangkala  banyak  bermunculan  berbagai  masalah  yang  dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif. 3
Hal inilah yang menjadikan konflik Agraria. Konflik agraria yang merebak adalah tanda  utama  dari  kebutuhan  untuk  segera  dilaksanakannya  Pembaruan  Agraria, karena  konflik  yang  terjadi  selalu  disebabkan  oleh  alasan-alasan  ketimpangan pemilikan, penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria atau yang disebut ketimpangan struktur agraria. 4
Hak  ulayat  yang  dimiliki  oleh  komunitas  tradisional  masyarakat  di  Kota Palu  ada  yang  berubah  status  (penguasannya)  yaitu  menjadi  tanah  Negara berdasarkan  Surat  Keputusan  Gubernur  Provinsi  Sulawesi  Tengah  Nomor 592.2/8158/RO.Huk/Tahun1993  Tentang  Pembuatan  Akta  Tanah  dan  Surat Penyerahan  Hak  Penguasaan  atasTanah.  Surat  keputusan  tersebut  mengalihkan status  tanah  adat  menjadi  hak  lain  atau  dikuasai  oleh  subjek  hukum  lain  yang tidak  berhak  atau  tidak  ada  hubungan  hukum  secara  tradisional  sebagaimana Hukum Adat Masyarakat Palu.
Peralihan  status  tanah  adat  tersebut  menjadi  tanah  milik  Negara    dapat memicu  atau  berpotensi  menimbulkan  masalah  hukum  baru  (konflik  laten).  Isu hukum  yang  terkait  dengan  peralihan  tersebut  adalah  apakah  yang  menjadi landasan  hukum  Surat  Keputusan  Gubernur  Provinsi 5 Tengah  melakukan peralihan  dari  hak  adat  (ulayat)  menjadi  tanah  Negara.  Isu  hukum  tersebut menjadi  sangat  penting  untuk  diteliti,  terutama  dasar  hukum  peralihan  hak  milik tanah adat menjadi hak lain (hak guna usaha) oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Peralihan hak tersebut menurut hukum agraria (hukum positif) dipandang sebagai  perbuatan  hukum  yang  melanggar  konstitusi  (Pasal  28  angka  6)  dan pelanggaran  prinsip-prinsip  hukum  pertanahan  (asas  persatuan)  yang  harus  tetap terpelihara  melalui  pengaturan  penguasaan  bidang  pertanahan  dan  ketentuan
3 Lastuti  Abubakar,  Revitalisasi  Hukum  Adat  Sebagai  Sumber  Hukum  Dalam  Membangun Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.2, 2013, hlm.1
4 Ahyar,  A.A.N  dan  Nevey  V.A.,  Penegakan  Hukum  Konflik  Agraria  Yang  Terkait  Dengan Hak-Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012, Jurnal Penelitian De Jure, Vo.16, No.2, 2016, hlm.158
5 Surat  Keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I  Sulawesi  Tengah  Nomor 592.2/8158/RO.Huk  Tentang  Pembuatan  Akta  Tanah  dan  Surat  Penyerahan  Hak  Penguasaan Atas Tanah, Tanggal 27 Januari 1993.
perundang-undangan  tentang  pemanfaatan  dan  penguasaan  atas  tanah  adat  (hak ulayat).
Beberapa ketentuan perundang-undangan yang dilanggar  yakni, UU No. 5 Tahun  1960  Tetang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA),  khususnya Pasal 4 Juncto Pasal 20 yang mengacu pada filosofi hubungan hukum hak bangsa Indonesia  dengan  bumi  adalah  hak  ulayat  yang  bukan  merupakan  hak  milik (Sudargo  Gautama,  1997:52).  Selanjutnya  PP  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah yang berkaitan dengan pendaftaran dan peralihan hak-hak atas tanah,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  14  tahun  1975  tentang  Pendaftaran Hak  Atas  Tanah  Kepunyaan  Bersama  dan  Pemilikan  Bangian-Bagian  Bangunan yang  ada  diatasnya  serta  penerbitan  sertifikatnya.  Demikian  pula  Pasal  3 Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  Pembebasan  Tanah  dan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum. Ketentuan-kententuan hukum tersebut menjadi acuan untuk  menilai isi  (substansi) sejauhmana keberlakuan Surat  Keputusan Gubernur menjadi dasar peralihan hak atau pencabutan hak atas tanah adat di Kota Palu dan apakah masih relevan filosofi sistem hukum agraria nasional. Oleh karena,sistem hukum  agraria  nasional  mencantumkan  hukum  adat  (masyarakat)  yang  melekat hak  adat  masih  merupakan  tanah  adat  yang  dimiliki  secara  kolektif  oleh masyarakat  sekitarnya.  Bahkan,  peralihan  tanah  adat  menjadi  tanah  hak  guna usaha  yang  diserahkan  oleh  pemerintah  provinsi  kepada  salah  satu  pelaku  usaha apakah  merupakan  pelanggaran  konstitusi  atau  bukan.  Isu  hukum  tersebut  jika dianalisis  dalam  persfektif  hak  asasi  manusia,  dapat  dikategorikan  sebagai pelanggaran HAM, karena hak tersebut dijamin dalam UUD NRI 1945.
UUD  NRI  Tahun  1945  Pasal  18B  ayat  (2)  dengan  tegas  menyatakan bahwa negara mengakui dan mengjhormati kesatuan-keastuan masyarakat hukum adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. 6
Pasal tersebut menjadi landasan konstitusional bagi setiap orang/kelompok untuk
6 Kurnia  Warman  dan  Hengki  Andora,  Pola  Hubungan  Hukum  Dalam  Pemanfaatan  Tanah Ulayat Di Sumatra Barat, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.26, No.3, 2014, hlm.367
menghormati  dan  menghargai  hak-hak  masyarakat  tradisional  yang  masih  sesuai dengan  perkembangan  masyarakatnya.  Dalam  kaitan  itu,  jika  terdapat  peralihan hak milik atas tanah adat (ulayat) yang dilakukan oleh seseorang atau pemerintah maka  perbuatan  tersebut  inskonstitusional.  Mengapa?  karena  konstitusi  telah menetapkan  hak-hak  masyarakat  adat  sebagai  salah  satu  hak  asasi  manusia  (hak asasi kelompok) yang harus diakui dan dihargai oleh setiap orang (vide Pasal 28 I UUD  NRI  1945)  sehingga  setiap  orang,  masyarakat  dan  pemerintah  dan  aparat penegak  hukum  seharusnya  mendukung  dan  tidak  mangabaikannya.  Salah  satu fakta  adalah  diberlakukannya  Surat  Keputusan  Gubenur  Provinsi  Sulteng  yang menjadi  landasan  peralihan  tanah  hak  adat  yang  bertentangan  secara  nyata  telah melanggar  konstitusi  atau  ketentuan  perudang-undangan  dalam  bidang pertanahan.
Fakta tersebut  telah memunculkan pro kontra dalam masyarakat  sehingga menimbulkan  konflik-konflik  sosial  baik  yang  sifatnya  horizontal  maupun vertikal. Konflik horizontal munculnya perselisihan dikalangan warga masyarakat tentang hak-hak tanah adat yang diperoleh dari peralihan hak sedangkan di pihak lain  pihak  pemegang  hak  adat  tidak  bersedia  menyerahkan  hak-hak  adat  yang telah  dikuasai  oleh  masyarakat  secara  turun  temurun.  Konflik  vertikal  adalah munculnya  sengketa  atas  putusan  gubernur  yang  digugat  melalui  peradilan  tata usaha  negara.  Permasalahan  tersebut  memunculkan  isu  hukum  apakah  peralihan hak–hak  masyarakat  adat  melalui  keputusan  gubernur  provinsi  Sulteng  telah melanggar hak masyarakat adat sebagaimana diakui oleh konstitusi dalam konteks sistem hukum agraria nasional

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  normatif  dan  hukum empiris  yang  menganalisis  ketentuan  perundang-undangan  bidang  keagrariaan yang  terkait  dengan  pola  penguasaan  dan  pemilikan  tanah  adat  di  Provinsi Sulawesi  Tengah.  Sumber  data  diperoleh  dari  data  primer  dan  data  sekunder sebagai  bahan  analisis  yang  diperoleh  dari  responden  dan  informan.  Teknik analisis data kualitatif  (deduktif-induktif) dengan menggunakan penalaran ( legal reasoning ) dan argumentasi hukum

## Pembahasan
Sebagaimana  topik  dalam  penelitian  ini  adalah  mengkaji  Hakikat perlindungan masyarakat Adat dalam Sistem Agraria Nasional , maka dalam hasil penelitian dan pembahasan peneliti yaitu:
Bahwa komunitas masyarakat Adat Kaili sampai saat ini masih ada beserta lembaga-lembaga  adatnya  dan  masih  tumbuh  dan  diakui  oleh  masyarakat  di Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Pengungkapan  eksistensi  masyarakat  Adat  Kaili beserta  dengan  hak-hak  atas  tanahnya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  hukum  adat Kaili yang mengaturnya.
1. Sinkronisasi Norma Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional
Dalam  teori  sinkronisasi  hukum,  disebutkan  bahwa  sikronisasi  norma hukum  adalah  segala  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  atau  masyarakat dalam  kerangka  mensinkronkan  antara  satu  kepentingan  hukum  satu  pihak dengan  kepentingan  hukum  pihak  lain  dalam  satu  sistem  hukum 7 .  Tujuan utama  yang  diinginkan  dalam  sikronisasi  norma  hukum  agar  satu  norma  dan norma  hukum  lain  yang  mengatur  kepentingan  hukum  dengan  kepentingan hukum  lainnya  yang  diatur  dalam  suatu  aturan  hukum  tidak  menimbulkan kekacauan  ( chaos )  dalam  implementasinya.    Dalam  tabel  berikut  ini dikemukakan  beberapa  ketentuan  UUPA  yang  menjadi  dasar  hukum  dan rekostruksi  prinsip-prinsip  hukum  (asas-asas)  yang  menjadi  dasar  penguatan secara normatif masyarakat hukum adat sebagaimana tabel 1 berikut :
Tabel 1.   Landasan  Normatif  Masyarakat  Hukum  Adat  dalam  Konstitusi
dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia No. Sumber Norma Hukum Pasal Isi Normatif Ket. 1 2 3 4 5 1. UUD NRI 1945 Pasal  18  ayat  (2) dan  Pasal  28  I  ayat (3) Negara Mengakui Kesatuan Masyarakat Adat 2. KUH Perdata Pasal 519 dan Pasal 520 Pekarangan dan barang tidak
7 Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat suatu pengantar, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm 125
( domeinverklaring ) 8 bergerak tidak dipelihara  dan  tidak ada pemiliknya menjadi milik Negara 3. Argrarisch Besluit tahun 1870 9 Pasal 1 AB asas  bahwa  Semua tanah yang tidak dibuktikan kepemilikannya menjadi tanah negara (domein) 4 . UUPA 1960 Pasal  3,  Pasal  5, Pasal  6,  Pasal  7 Pasal  9,  Pasal  10, Pasal  21  ayat  (1) Pasal  11-13,  Pasal 50  ayat  (1)  dan Pasal  56,  Diktum IV UUPA Pengakuan tentang eksistensi hukum adat  sebagai  sumber hukum tanah : sepanjang belum ada UU  mengenai  hak milik  maka  berlaku ketentuan hukum adat setempat 5 UU No. 2/2012 Pasal 2 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum 6 UU  No.20/  1961 Tetang Pencabutan  Hak Tanah 10 Pencabutan Terhadap hak-hak atas tanah Pelaksanaan Pasal 18 UUPA 7 PP No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembagian Pasal 1 huruh c Tanah-tanah swapraja  dan  bekas swapraja  yang  telah beralih  ke  negara akan  dibagikan  guna
8 Prinsip  dalam  ketentuan  pasal  ini  menurut  Aminuddin  Salle  dalam  buku  Hukum Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum  bahwa  pekarangan  dan  barang  tidak  bergerak  lain yang  tidak  dipelihara  dan  tidak  ada  pemiliknya,  adalah  milik  negera,  Prinsip  ini  bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia,. Penerbit Total Media, Yogyakarta, 2007, h. 122
9 diundangkan dalam S.1870-118 dan berlaku di wilayah Jawa dan Madura. Selanjutnya dengan domeineverklaring (pernyataan  domein)  ini,  dengan  suatu  ordonansi  yang  diuandangkan dalam  S.1875-119a  diberlakukan  untuk  daerah  pemerintahan  di  luar  Pulau  Jawa  dan  Madura. Dalam  penjelasan  Umum  Pasal  II  ayat  2  UUPA  disebutkan  bahwa  asas  domein  bertentangan dengan  kesadaran  hukum  rakyat  Indoensia  dan  asas  dari  negara  modern.  Oleh  sebab  itu,  asas tersebut yang tercantum dalam AB dicabut dan sistem hukum agraria nasional disesuaikan dengan perkembangan    zaman  dengan  berdasarkan  hukum  adat  yang  bersandarkan  pada  hukum  agama sebagaimana maksud Pasal 5 UUPA.
10 Undang-Undang ini belum pernah dicabut.
Ganti Kerugian kepentingan Landreform 11 8 Permendagri No.15  Tahu  1975 tentang Penetapan tafsiran besaran ganti  rugi  atas tanah Pasal 6 Prinsip  Musyawarah antara pemegang hak atas tanah 9 Kepres No.55/1975/PP No. 24/1997 Pasal 24 ayat (1) Penyederhanaan Prosedur  perolehan sertifikat  hak  milik atas tanah. Pelaksanaan Pasal 22 UUPA bahwahak atas tanah dibuktikan dengan bukti tertulis, keterangan  saksi  dan atau pernyataan yang kebenarannya dianggap  cukup  utk mendaftar hak Tanah hasil Konversi  hak lama 10 Kepres  No.55  / 1993 Pasal  10,  Pasal  15 dan Pasal 16 Musyawarah dilakukan secara langsung antara PHAT yang bersangkutan dgn instansi pemerintah Mengganti Permendagri No.  15  Tahun 1975 11.  PP  No.10  tahun 1967 Tentang Pendafaran Tanah Pasal 7 Pembatasan pemilikan  atas  tanah yang tidak diurus 12 PP  No.24  Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 19 Berita acara pengesahan Data Fisik dan data Yuridis
(Sumber : data sekunder, diolah, 2016)
Berdasarkan  beberapa  ketentuan  tersebut  dalam  tabel  1  sebagai acaun  dasar  normatif  tersebut  menjadi  landasan  sebagai  sumber  hukum pengaturan  tentang  masyarakat  adat  dalam  hukum  positif  di  Indonesia.
11 Alasan  reformasi  agraria  sebagaimana  dikemukakan  Aminuddin  Salle  adalah menumpuknya  penguasaan  hak  atas  tanah  pada  golongan  penguasa  pada  waktu  itu  yaitu  raja, bangsawan, gereja dan tuan tanah sehingga tidak ada keseimbangan kepemilikan tanah.
Bahkan,  beberapa  ketentuan  tersebut  dapat  dinyatakan  bahwa  rekonstruksi normatif  tersebut  berkaitan  dengan  kepentingan  nasional  yang  harus dilakukan  mengingat  masyarakat  hukum  adat  merupakan  masyarakat mayoritas  warga  negara  Indonesia.  Penempatan  posisi  masyarakat  adat sebagai bagian dari konstitusi dan hukum positif di Indonesia terkait dengan kepentingan  hukum  masyarakat  adat  yang  tidak  boleh  diabaikan  oleh negera.  Itulah  sebabnya  sehingga  dalam  UUPA  posisi  hukum  adat ditempatkan  sebagai  norma  utama  dalam  pembentukan  dan  penegakan sistem hukum agraria nasional.
Salah  satu  isi  norma  sistem  hukum  agraria  nasional  adalah  norma hukum adat. Norma hukum ini menjadi pendukung tegaknya sistem hukum agraria  nasional  dan  bahkan  menjadi  unsur  utama  pola  pengaturan penguasaan  dan  pemilikan  hak-hak  atas  tanah  di  Indonesia.  Artinya,  tanpa norma  hukum  adat  hukum  agraria  nasional  menjadi  kehilangan  sumber norma dan kehilangan sifat keberlakukannya dalam masyarakat.
Dari  beberapa  daerah  telah  menunjukkan  bahwa  sistem  Hukum Agraria  Nasional  merupakan  bagian  dari  kumpulan  norma-norma  hukum adat yang telah melembaga dalam masyarakat yang mengikat warganya dan terlestarikan  dari  zaman  dahulu  sampai  saat  ini  oleh  masyarakatnya. Argumentasi dan logika hukum yang melandasi pernyataan tersebut sumber utamanya Pasal 5 UUPA. Dalam Pasal tersebut diatur bahwa “
“Hukum  Agraria  yang  berlaku  atas  bumi,  air  dan  ruang  angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional  dan  negara  yang  berdasarkan  atas  persatuan  bangsa  dan sosialisme  Indonesia serta peraturan-peraturan  yang tercatum dalam undang-undang  ini  dan  peraturan-peraturan  lainnya,  segala  sesuatu dengan  mengindahnya  unsur-unsur  yang  bersandar  pada  hukum agama”.
Ketentuan  tersebut  telah  meletakkan  posisi  hukum  adat  sebagai posisi  sentral  dalam  pola  penguasaan  dan  pemilikan  terhadap  tanah  di Indonesia. Bahkan,  dalam  penjelasan  Pasal  5  UUPA  sebagai  penafsiran autentik pembuat UUPA dinyatakan :
Dengan  sendirinya  Hukum  Agraria  yang  baru  itu  harus  sesuai dengan  kesadaran  hukum  daripada  rakyat  banyak.  Oleh  karena sebagian  besar  rakyat  Indonesia  tunduk  pada  hukum  adat,  maka hukum  agraria  baru  tersebut  akan  didasarkan  pada  ketentuan- ketentuan  hukum  adat  itu, sebagai  hukum  yang  asli,  yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara modern dan dalam hubungan dengan dunia  internasional  serta  disesuikan  dengan  sosialisme
Indonesia .  Dengan  demikian  dimaklumi  maka  hukum  adat  dalam pertumbuhannya tidak terlepas dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalis dan masyarakat swapraja yang feodal”.
Dalam  ketentuan  dan  penjelasan  pasal  tersebut  sangat  nyata  bahwa seluruh  perangkat  hukum  sistem  hukum  agraria  nasional  harus  selalu berbasis  pada  norma  hukum  adat.  Sehingga  semua  perangkat  hukum  yang mengatur tentang penguasaan dan pemilikan hak atas tanah norma dasarnya harus  bersumber  dari  hukum  adat.  Penekanan  norma  keagrariaan  pada hukum adat tidaklah hanya sebagai slogan semata, akan tetapi harus menjadi alat  kontrol  utama  dalam  pembentukan  dan  penegakan  hukum  agraria nasional. Itulah sebabnya sehingga dalam pemberlakuan norma hukum adat dan  semua  turunan  hukum  agraria  nasional  harus  tunduk  pada  doktrin hukum  adat  yaitu  hukum  yang  abadi  dalam  kedinamisannya.  Doktrin  ini, walaupun  belum  dikenal  dalam  literatur  hukum  namun  harus  digunakan sebagai  dasar  pemberlakuan  secara  absolut  norma  hukum  adat  yang terpositivisasi dalam Pasal 5 UUPA sejak tahan 1960.
Sinkronisasi  pertama  yang  diajukan  untuk  menunjukkan  adanya perubahan eksistensi masyarakat adat dalam hal penguasaan terhadap tanah di  Indonesia  dapat  diketahui  dari  beberapa  hasil  penelitian  terdahulu sebagaimana tampak dalam Tabel 2 berikut :
Tabel 2  Sengketa  Tanah  Adat  yang  Menunjukkan  Pola  Penguasaan  dan Pemilikan  Hak  Atas  Tanah  Adat  di  beberapa  Wilayah  Di Indonesia yang Berkonflik
No. Sengketa tentang Isu sengketa Dasar hukum sengketa Tahun Ket. 1 2 3 4 5 6 1. Surat  Pelepasan  Hak Tanah Adat 12 Pelepasan  Hak Atas  tanah  Adat Harus Melalui akta otentik Peninjauan kembali  Putusan Pengadilan Nomor 38.PK/Pdt/2011 2012 2. tuntutan  masyarakat adat  Malanoi  tentang bekas tanah ex- Erfecht  Verponding dalam  Kota  Sorong Provinsi Papua Barat 13 Legalitas  berita acara akta Erfacht Pervonding No.1 Tahun 1951 produk kolonial Belanda yang menjadi dasar pemerintah untuk mengklaim tanah tersebut akta Erfacht Pervonding No.1 Tahun 1951 2010 Sorong, Papua Barat 3 Mekanisme Penyelesaian Sengketa  Tanah  Adat di Negeri Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku 14 Mekanisme Penyelesaian Tanah Adat Pasal  5  UUPA /Peraturan Keagarariaan 2009 Sepa, Kec. Amahai, Maluku Tengah 4 Kedudukan Tanah Adat Dati dan Permasalahannya dalam Hukum Agraria Nasoinal tahun 2009 15 Register Dati tahun  1814  yg merupakan warisan  kolonial Belanda menimbulkan Pasal 5 UUPA
12 Raymond  Yosep,  Program  Studi  Kenotariatan  Universitas  Gajah  Mada  tahun  2012, Perpustakan Pusat UGM tahun 2012)
13 Penelitian  Kalami  Silas  Mahasiswa  Magister  Ilmu  Politik  Universitas  Gajah  Mada tahun  2010  tentang  Dampak  Transformasi  Status  dan  Fungsi  Tanah  Adat  Bagi  Gerakan  Sosial (Perpustakaan Pusat UGM)
14 Penelitian  Saimina Maar Mahasiswa Magister Kenotariatan UGM tahun 2009 tentang Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Adat  di  Negeri  Sepa  Kecamatan  Amahai  Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku
15 Penelitian  Saudara  Saiminum  Wien  mahasiwa  program  Magister  Kenotariatan  UGM tahun  2009  Tentang  Kedudukan  Tanah  Adat  Dati  dan  Permasalahannya  dalam  Hukum  Agraria Nasonal tahun 2009
konflik-konflik 5 Penyelesaian Sengketa  Tanah  Adat Secara Informal ( Community Land Disipute  Alternative Internal ) 16 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian sengketa  Tanah Adat UU dan Teori 6 Penyelesaian Sengketa  Tanah  Adat dan  Hak-Hak  Diatas Tanah Masyarakat Adat Dayak di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas tahun 2011 17 Pengalihan Tanah Adat, Pengrusakan Tanah Adat penyebab sengketa : Pengabaian Hukum Adat UUPA dan Peraturan Per- UU ttg tanah adat 2011 Kecamata n  Kapuas kalimanta n 7 Sengketa  Penguasaan Tanah  Adat  antara Desa-Desa  Pakraman dengan  Individu  di Denpasar Bali. 18 Belum adanya pengaturan Status Pemilikan Tanah Desa Pakraman terhadap tanah adat Pasal 5 UUPA 2010 Desa Pakrama n, Bali
(Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017).
Berdasarkan data tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat suatu ketidak tertiban  dalam  masyarakat  terkait  dengan  penguasaan  dan  pemilikan terhadap  tanah-tanah  adat.  hal  tersebut  menggambarkan  adanya ketidaksikronan  antara  pengaturan  yang  digunakam  warga  masyarakat  dan aparat  pertanahan  dalam  hal  pengalihan  penguasaan  dan  pemilikan  tanah adat  di  Indonesia  sehingga  menimbulkan  konflik  horizontal  dan  vertikal dalam masyarakat.
Selain  hasil  penelitian  tersebut,    akan  dikemukakan  beberapa putusan  pengadilan  yang  menunjukkan  adanya  proses  penguatan  eksistensi
16 Penelitian  Latina  Rosmi  mahasiswa  Program  Magister  Ilmu  Hukm  UGM  tahun  2010 tentang  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Adat  Secara  Informal  ( Community  Land  Disipute Alternative Internal ). 17 Peneltiian Novita  tentang  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Adat  dan  Hak-Hak  Diatas Tanah Masyarakat Adat Dayak di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas tahun 2011.
18 Penelitian  Agung  Setia  Wibawa  mahasiswa  program  Pascasrjana  Kenotariatan  UGM tahun  2010  tentang  Sengketa  Penguasaan  Tanah  Adat  antara  Desa-Desa  Pakraman  dengan Individu di Denpasar Bali.
hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum agraria nasional sebagaimana Tabel 3 berikut :
Tabel 3  Beberapa  putusan  Pengadilan  yang  mengukuhkan  Eksistensi
Norma  Hukum  adat  sebagai  bagian  dari  Upaya  Sinkronisasi Norma Hukum dalam Sistem Hukum Agraria Nasional No. Putusan Pengadilan Dasar Hukum Isi Putusan Pengadilan Ket. 1 2 3 4 5 1. Putusan PN Bandung No, 5 /Thn 1969 Pasal 26 Jo. Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1960 Hukum  Adat  Bukan Hukum Memaksa Mengukuhnya 2. Keputusan Pengadilan Tinggi,  tanggal  21 Januari 1971No. 121/170/Perd. PTB Pasal 26 ayat (1) UUPA Jo.  Pasal  19  PP  No.  10 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun  1960  sebagai ketentuan-ketentuan hukum  yang  bersifat memaksa (dwingen recht). Hukum  Adat  Bukan Hukum Memaksa Mengukuhnya 3. Putusan  Mahkamah Agung No. 539/K/Sip/1971 Putusan Kasasi, tanggal  3  November 1971  Ttg  Pasal  26  ayat (1)  UUPA  Jo.  Pasal  19 PP  No.  10  Tahun  1960 dan  Peraturan  Menteri Agraria No. 11 Tahun 1960 Hukum Adat Memaksa setiap orang untuk menhormati dan menjunjung tinggi Mengukuhnya ada  sifat  baru sebagai  unsur baru dalam hukum adat
(Sumber; data sekunder, 2016)
Berdasarkan data tabel 3 tersebut terdapat suatu siskronisai norma hukum  dalam  sistem  hukum  agraria  nasional  yang  dilakukakn  melalui putusan  pengadilan.  Ketiga  putusan  pengadilan  tersebut  ( yudex  facti dan yudex  yuris )  menunjukkan  adanya  pengukuhan  dan  mensikronan  norma hukum adat yang dianut dalam Pasal 5 UUPA. Meskipun hanya tiga putusan paling  tidak  menunjukkan  bahwa  betapa  banyak  putusan  pengadilan  lain yang  menunjukkan  maksud  yang  sama  dalam  kerangka  sikronisasi  sistem hukum  agraria  nasional  telah  diupayakan  agar  norma-norma  hukum  adat menjadi bagian dari sistem hukum agraria nasional. Dalam dengan putusan
lembaga  peradilan  tersebut  menunjukkan  upaya  kuat  lembaga  peradilan untuk  menempatkan  posisi  hukum  adat  dalam  posisi  puncak  dalam pembentukan  dan  penerapan  hukum  adat  sebagai  norma  utama  ( supreme court )  dalam  menyelesaikan  dan  mensinkronkan  semua  peraturan  hukum yang  mengatur  pola  penguasaan  dan  pemilkan  tanah  di  Indonesia  melalui yurisprudensi.
Hasil  penelitian  tersebut  telah  menunjukkan  secara  faktual  dan transparan  bahwa  di  Indonesia  dalam  hukum  pertanahan  telah  terjadi pergeseran  dalam  pengaturan  penguasaan  dan  pemilikan  hak  atas  tanah. Jika  hasil  penelitian  ini  dijadikan  sebagai  temuan  ( novenlty )  maka  sejak berlakunya  UUPA  dalam  hal  pengaturan  terhadap  pola  penguasaan  dan pemilikan  tanah  di  Indonesia  secara  faktual  mengalami  pergeseran  atau perubahan ke arah penguatan norma hukum tertulis dari pada norma hukum tidak  tertulis.  Norma  hukum  tertulis  menjadi  salah  satu  bentuk  pengakuan dari  negara  untuk  menguasai  hak  atas  tanah,  termasuk  penguasaan  tanah adat  oleh  masyarakat  adat.  Pergeseran  ini  menurut  penelitian  merupakan pengingkaran  terhadap  eksistensi  hukum  adat.  Pengingkaran  terhadap prinsip-prisnip  masyarakat  adat  dan  pengingkaran  terhadap  budaya Indonesia asli dan terakhir pengingkaran terhadap hak-hak masyarakat adat.
Hak-hak masyarakat adat, sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi menjadi  bagian  dari  hak  asasi  manusia.    Munculnya  konflik  dalam masyarakat sebagai buah dari pergeseran dimaksud. Beberapa penelitian dan putusan  pengadilan  telah  menunjukkan  secara  nyata  betapa  pergeseran tersebut  telah  memicu  konflik  dan  konflik  sebenarnya  bersumber  dari banyak  produk  hukum  keagrariaan  yang  telah  jauh  bergeser  dari  konstitusi dan UUPA (lihat Tabel 2).  Beberapa ketentuan keagrariaan tersebut secara nyata telah bergeser sebagai produk hukum keagrariaan  yang menjauh dari substansi  konstitusi  dan  UUPA  yang  menjadi  dasar  pembentukan  hukum agraria nasional.
Pemberlakuan  beberapa  ketentuan  keagrariaan  tersebut  secara  teori, khususnya  jika  ditelaah  melalui  teori  pembentukan  peraturan  perundang-
undangan  (teori  tangga)  beserta  kaidah-kaidah  keberlakukannya,  telah disesuaikan  atau  telah  menyimpang  dari  sumber  normanya  (konstitusi  dan UUPA). Teori  yang memberikan dasar teoritis  perlunya sinkronisasi  dalam hukum  agraria  nasional  agar  selalu  sesuai  atau  searah  dengan  tujuan  dan maksud konstitusi dan UUPA yaitu teori hirakhi perundang-undangan (Han Kelsen). Teori ini menyatakan bahwa “ t he norm determining the creation of another norm is the superior. The norm created according to this regulation, the inferior  norm 19 . Artinya, semua  kaidah  hukum  ( inferior  norm )  yang bertentangan  dengan  kaidah  hukum  yang  lebih  tinggi  ( lex  superior )  tidak berlaku atau tidak memiliki  kekuatan mengikat karena bertentangan norma hukum yang lebih tinggi (UUD dan UUPA). Pemberlakuan teori ini sangat relevan karena banyak produk hukum keagrariaan yang dalam penerapannya menunjukkan  adanya  pergeseran  atau  berusaha  keluar  dari  maksud  tujuan konstitusi dan UUPA.

## 2. Pengakuan Eksistensi Hukum Adat Oleh Negara
Pengakuan  merupakan  salah  satu  esensi  dari  hukum.  Dikatakan esensi  karena  tanpa  adanya  pengakuan,  maka  hak-hak  seseorang  atau sekelompok  orang  yang  menguasai  atau  memiliki  sesuatu  tidak  akan diperoleh.  Konsep  pengakuan  dalam  hukum  merupakan  konsep  yang menetapkan bahwa setiap orang berhak memiliki sesuatu untuk dimiliki dan dikuasai.  Konsep  ini  berasal  dari  teori  pengakuan  yang  kemudian dinarmakan dalam hukum, khususnya hukum perdata (BW). Dalam hukum perdata. Khususnya Pasal 503 s/d Pasal 505 KUH Perdata
Dari  ketentuan  tersebut,  ditemukan  bahwa  hak  yang  dimiliki merupakan  hak  yang  diberikan  oleh  hukum.  Oleh  karena  hukum menetapkan  hak,    maka  teori  pengakuan  yang  digunakan  adalah  teori keberlakuan  kaidah  hukum  yaitu  keberlakuan  yuridis,  sosiologis  dan
19 Istilah lain yang digunakan Kelsen selain teori “ The Hierarchy of The Norms” adalah “ The Superior and the Inferior norm”, dikutip dari buku berjudul “General Theory of Law and State, Illinois, p. 345.
filosofis  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Satjipto  Rahardjo 20 dan  teori keberlakukan  kaidah  hukum  dari  Bruggink 21 .  Pada  tataran  keberlakukan yuridis,  dalam  hal  ini  dimaknai  sebagai  sebagai  pengakuan  yuridis,  maka terdapat  beberapa  ketentuan  hukum  agraria  nasional  menjadi  dasar  hukum yang  menunjukkan  secara  normatif  (yuridis)  tentang  hak-hak  masyarakat baik dalam norma dasar ( lex superior ) maupun dalam norma pelaksanaaan
( lex  imperior ),  antara  lain,  Dalam    Pasal  28  I  angka  (3)  disebutkan  bahwa
“ identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan  zaman  dan  peradaban “.  Demikian,  pula  dalam  Pasal  5
dalam UUPA telah mencantumkan bahwa
“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum  adat,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan nasional  dan  Negara,  yang  berdasarkan  atas  persatuan  bangsa, dengan  sosialisme  Indonesia  serta  dengan  peraturan-peraturan  yang tercantum  dalam  Undang-undang  ini  dan  dengan  peraturan perundangan  lainnya,  segala  sesuatu  dengan  mengindahkan  unsur- unsur yang bersandar pada hukum agama”.
Demikian  pula  dalam  ketentuan  Pasal  3  UUPA  memberikan kepastian  bahwa  hak  ulayat  atau  hak  yang  serupa  itu  menurut kenyataannya    masih    diakui  eksistensi  sehingga  lebih  lanjut  hak ulayat  itu  harus  diperhatikan  dan  dihormati.  Selain  itu,  dalam penjelasan  Pasal  3  UUPA  disebutkan  bahwa  hak  ulayat  dan  hak-hak yang  serupa,  itu  ialah  apa  yang  di  dalam  perpustakaan  hukum  adat disebut  dengan  istilah "beschikkingsrecht". Juga  dalam  Penjelasan Umum II angka 3.
Upaya ke arah penguatan dan pengakuan terhadap eksistensi hukum adat  oleh  negara  (Pemerintah)  telah  mulai  dilakukan  sejak  tahun  1960 melalui unifikasi hukum agraria nasional melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun  1960  atau  disingkat  UUPA  dan  selanjutnya  dikuatkan  melalui
20 Teori  keberlakuan  hukum  yuridis,  teori  keberlakukan  hukum  sosiologis  dan  teori keberlakuan filosofis.
21 Teori  J.J.H.Bruggink,  Alih  Bahasa  Arief  Sidharta,  Refleksi  Tentang  Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, h. 88.
amandemen  UUD  NRI  1945  dan  beberapa  peraturan  pelaksanaannya.
Indikasi  dan  dasar  hukum  penguatan  seharusnya    berkonsekuensi  pada perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  adat  (tradisional)  setelah  Negara menetapkan beberapa ketentuan perundang-undangan, sebagaimana tampak dalam Tabel 4 berikut :
Tabel 4 Beberapa  Pasal  dalam  UUD  NRI  1945  dan  UUPA  yang menjadi  dasar  Pengakuan  Negara  Terhadap  Hak-Hak Masyarakat Adat sesuai hak-hak Tradisionalnya. No. Sumber Pengakuan Dasar Hukum Isi Norma Hukum Ket. 1 2 3 4 5 1. UUD NRI 1945 Pasal 28 I junco Pasal 33 ayat (3) Pengakuan Hak-Hak Tradisonal Hak tradisional dikelompokkan HAM Mengakuan dan pengukuhan 2 UUD NRI 1945 Pasal 18 B ayat 2 Mengakui dan menghormati Ketentuan kesatuan masyarakat Hukum  Adat  beserta hak-hak Tradisionalnya Pengakuan  dan penghormatan 3. UUPA Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6,  Pasal    9,  Pasal  21 ayat (1) , Pasal 11 ayat (2)  dan Pasal 13 Mengakuan dan pengukuhan
(Sumber; data sekunder, 2016)
Berdasarkan  data  tarsebut  dalam  Tabel  4  tampak  bahwa  pada asasnya negara telah mengakui hak-hak tradisional masyarakat adat melalui UUD  NRI  1945  dan  dalam  UUPA  tahun  1960.  Bahkan,  eksistensi masyarakat  adat  dengan  hak-hak  tradisionalnya  telah  diakui  sebelum kemerdekaan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  catatan  sejarah  sebagaimana dikemukakan  pada  subbab  terdahulu  dalam  gambaran  umum.  Dari  catatan tersebut  sangat  nyata  dan  pasti  bahwa  sejak  zaman  kerajaan,  masyarakat adat telah diakui dan diakui oleh raja-raja yang berkuasa. Itu berarti hak-hak masyarakat  adat  telah  diakui  oleh  kerajaan  sebagai  bagian  dari  hukum kerajaan.
Pengakuan akan eksistensi hukum adat dalam konstitusi dan UUPA menujukkan  bahwa  apa  yang  terdapat  dalam  kedua  sumber  hukum dimaksud  telah  meneruskan  pengakuan  terhadap  masyarakat  adat  dengan sistem  hukumnya  pemerintahan  sebelumnya  (kerajaan  dan  penjajahan) meskipun  dengan  politik  hukum  sesuai  dengan  kepentingan  nasional Indonesia  sebagai  syarat  utama  (lihat  penjelasan  Pasal  5  UUPA).  Artinya, terdapat  keberlanjutan  pengakuan  negara  terhadap  konsistensi  hukum  adat. Meskipun  demikian,  dalam  praktek  terakhir  (sejak  tahun  1961)  terdapat kecenderungan pengaturan yang diberlakukan cenderung mengabaikan hak- hak  masyarakat  adat.  Indikator  adanya  pengabaian  tersebut  tampak  dalam beberapa peraturan perundang-undang turunan (sesudah berlakunya UUPA) yang  menurut  amatan  hasil  penelitian  sebagaimana  tampak  dalam  Tabel  5 berikut :
Tabel  5  Beberapa  Peraturan  Perundang-undangan  yang      Mengabaikan Hak-Hak  masyarakat  Adat  dalam  kaitannya  dengan  Tanah  dan hak-hak Tradisionalnya No. Nama Peratuan Perundang Undangan Subsntansi Peraturan Isu Pengabaian Ket. 1 2 3 4 5 1. UU No.20 tahun 1961 Pencabutan  Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda diatasnya Mencabut hak-hak masyarakat  adat  yang tidak  menujukkan  bukti kepemilikan  hak  secara autentik Tidak sesuai dengan  norma dasar 2. PP No. 24 Tahun 1997 Pengaturan Pendaftaran Tanah Mencabut hak-hak masyarakat  adat  yang tidak  menujukkan  bukti kepemilikan  hak  secara autentik Tidak sesuai dengan  norma dasar 3. PP No.36 tahun 2005 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum Mencabut hak-hak tradsional  adat  demi kepentingan umum Tidak sesuai dengan  norma dasar 4. Penpres  No.  65  Tahun 2006 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan dan untuk kepentingan umum Membenaskan tanah- tanah adat demi kepentingan Pembangunan dan untuk kepentingan Tidak sesuai dengan  norma dasar
umum 5. Kepres  No.55  Tahun 1993 Pelaksanaan Pembangunan  untuk Kepentaingan Umum Membenaskan tanah- tanah adat demi kepentingan Pembangunan dan untuk kepentingan umum Tidak sesuai dengan  norma dasar
(Sumber; data sekunder, 2016)
Berdasarkan  data  Tabel  5  menunjukkan  bahwa  hampir  semua peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang tanah di Indoensia dapat  kategorikan  pengabaikan  hak-hak  masyarakat  adat.  Hasil  penelitian ini  dikuatkan  dengan  beberapa  hasil  penelitian  terdahulu  (Tabel  10) menunjukkan  terdapat  beberapa  konflik  pengalihan  tanah-tanah  adat  yang tidak  sesuai  norma  dasarnya  yaitu  UUD  NRI  1945  dan  UUPA.  Isu pengabaian tersebut menurut penulis disebabkan politik hukum agraria telah melenceng  dari  poltik  hukum  agraria  dalam  kedua  sumber  norma  dasar a
quo . Pengabaian ini tentu saja berdampak pada banyaknya tanah-tanah adat beralih  fungsi  pola  penguasaan  dan  pemilikan  tanah  di  Indonesia.  Bahkan dapat  dinyatakan  bahwa  sumber causa  prima dari  stagnisasi  dalam pemaknaan/penafsiran hukum adat masih dimaknai sebagaimana pengertian sejarah  masa  lampau  atau  pemikiran  pembuat  ( legal  though )  peraturan- perundangan  dalam  bidang  agraria  dan  masih  terpengaruh  pemikiran  barat masa lampau yang deterministik-legalistik sebagaimana dianut dalam sistem hukum  Eropa  Kontinental  yang individualistik.  Padahal,  dalam  realitasnya, masyarakat  adat  adalah  masyarakat  atau  golongan  masyarakat  Indonesia yang tergolong sebagai persekutuan hukum sebagaimana tulisan ter Haar :
“Di  seluruh  kepulauan  Indonesia  pada  tingkatan  rakyat  jelata terdapat  pergaulan  hidup  di  dalam  golongan-golongan  yang bertingkahlaku  terhadap  dunia  luar,  lahir  batin.  Golongan-golongan itu  mempunyai  tata  susunan  yang  tetap  dan  kekal,  dan  orang-orang segolongan  itu,  masing-masing  mengalami  kehidupannya  dalam golongan  sebagai  hal  yang  sewajarnya,  dalam  hal  menurut  kodrat alam.  Tidak  ada  seorang  pun  dari  mereka  yang  mempunyai  pikiran akan  kemungkinan  melakukan  pembubaran  golongan  itu,  Golongan manusia  tersebut  mempunyai  pengurus  sendiri  dan  harta  benda,
milik keduniaan dan milik gaib. Golongan-golongan  yang demikian yang bersifat persekutuan hukum” 22 .
Sesuai  dengan  pandangan  tersebut,  realitas  masyarakat  sebagai golongan tertentu sampai hasil penelitian ini masih merupakan persekutuan masyarakat adat sesuai  yang diberikan ter Haar. Bahkan, dalam pandangan Djamanat  Samosir  (Penelitian  tahun  2003 23 )  masih  menemukan  ciri-ciri masyarakat  adat  sebagai  persekutuan  masyarakat  yang  memiliki  cara pandang hidup yang holistik, kominikalistik, transendental dan berkelanjutan 24 .  Ciri  atau  karakteristik  ini  merupakan  hal  yang  mutlak sebagai  ukuran  ada  tidaknya  masyarakat  atau  komunitas  adat 25 .    Bahkan dalam pandangan Satjipto Rahardjo bahwa
“  Hukum  adat  terbentuk  melalui  perilaku  yang  melembaga  tanpa dibuat  dan  dirancang  secara  khusus  dan  artificial  oleh  suatu  badan.
Tidak ada perbedaan antara apa yang dikehendaki/tidak dikehendaki oleh  hukum  adat.  Adat/hukum  adat  itu  tumbuh  dari  tradisi  yang memiliki dimensi sosiologis-antropologi, juga memiliki ketertanaman  ( embeddedness )  atau  keterkaitan  dalam  /pada  alam yang  kuat  ( deep  ecology ).  Pembentukan  komunitas  dan  kaidah  adat memperhatikan  dan  menyatu  dengan  alam,  tidak  melawan  alam.
Adat menerjemahkan manusia dan alam ke dalam tatanannya” 26 .
Beberapa  uraian  tentang  ciri-ciri  hukum  adat  tersebut  dalam  hasil penelitian  ini  masih  sesuai  dengan  penjelasan  teori  yang  dikemukakan
22 ibid, loc.cit.
23 Penelitian  Djamanat  Samosir  Hukum  Adat  Indonesia,  Eksistensi  dalam  Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia yang diterbitkan CV. Nuansa Aulia, Bandung tahun 2003.
24 Djamanat Samosir, loc.cit.
25 Bandingkan  ciri  ini  dapat  dilihat  dalam  tulisan  Rechgenra  Purba,  diketahui  beberapa beberapa kriteria yang harus dimiliki untuk disebut sebagai masyarakat adat yaitu : (1) merupakan kesatuan manusia yang teratur (2) mentap diatas daerah tertentu (3) mempunyai penguasa dan (4) mempunyai  kekayaan  baik  terwujud  maupun  tidak  berwujud”.  Selain  itu,  menurut  Mahadi,  juga ciri-ciri  yaitu  :  (1)  adanya  orang  tertentu  yang  bertindak  semua  dan  merasa  terikat  dan  semua mempersoalkan  ganti  rugi  (2)  apabila  kita  melihat  kedalam,  tampak  adanya  orang-orang  tertentu atau  golongan  tertentu  mempunyai  kelebihan,  wibawa  dan  kekuasaan  (3)  adanya  harta  benda benda, seperti, barang-barang tertentu, tanah, air, tanaman, tempat peribadatan, gedung, dan lain- lain,  dan  semua  orang  memelihara  tempat  tersebut,  menjaga  kebersihan,    fisiknya,  menjaga kesuciannya benda itu, dan sebagainya. Semua boleh menikmati harta beda itu, tetapi orang yang bukan  anggota  pada  umumnya  tidak  boleh  mengambil  manfaat  dari  padanya  sesuai  dengan  izin persekutuan.
26 Awaluddin Marwan, loc.cit.
tersebut dan masih eksis (Lihat tabel 1). Selain itu, hasil respons responden menunjukkan  beberapa  komunitas  yang  diakui  norma  dan  nilainya pemerintah/negara/masyarakat sebagaimana tabel 7 yaitu :
Tabel 7 Hasil  Penelitian  tentang  Pengakuan    Negara/Pemerintah terhadap  Eksistensi  Norma  dan  nilai  Masyarakat  Adat  di Provinsi Sulawesi Tengah n = 75 No. Komunitas Adat Kaili Frekuensi Prosentase 1 2 3 4 1. Kumunitas Topo Ledo 30 40,00 2. Komunitas Topo Tara 15 20,00 3. Komunitas Topo Unde 7 9,33 4. Komunitas Topo Doi 7 9,33 5. Komunitas Topo Rai 9 12 6. Komunitas Topo  Tado 7 9,33 Total 75 100
(Sumber: data primer, diolah, 2016)
Dalam  hal  itu,  maka  seharusnya  ketentuan  perundang-undangan tersebut  tidak  mengabaikan  hak-hak  masyarakat  adat  masih  utuh  dan  eksis norma  dan  nilainya  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  28  I  UUD NRI  1945  dan  UUPA  sebagai  norma  dasarnya.  Pengabaian  terhadap  hak- hak  masyarakat  adat  pada  prinsip  juga  telah  melanggar  asas-asas  hukum yang  dianut  dalam  sistem  hukum  agraria  nasional.  Beberapa  asas  yang dilanggar  adalah  asas  antara  laian  ,  asas  pengakuan  terhadap  hak  ulaya sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  UUPA,  asas  persamaan  di  hadapan hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  13  yang  mengatur  tentang Pemerintah  mencegah  adanya  usaha-usaha  dalam  lapangan  agraria  dari organisasi-organisasi  dan  perseorangan  yang  bersifat  monopoli  swasta, memajukan  kepastian  jaminan  sosial, Pasal  12  UUPA  tentang  pelestarian usaha  bersama  rakyat  dalam  bentuk  gotong-royong,  asas  asas  persamaan Hak antara Laki-laki dan Perempuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) asas hanya pribumi yang memiliki hubungan tanah secara abadi asas Asas Tanah mempunyai  Fungsi  Sosial  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6  UUPA.    Dari berapa  asas  hukum  tersebut  tampak  bahwa  peraturan  perundang-undangan
turunan dari UUD NRI 1945 dan UUPA telah menyimpang dan paling tidak telah  memunculkan  antinomi  dalam  sistem  hukum  agraria  nasional khususnya  berkaitan  dengan  hak-hak  atas  tanah  berdasarkan  sistem  hukum adat.

## 3. Bentuk-Bentuk Pengakuan Eksistensi Hak-Hak Atas Tanah Adat
Hukum  adat  sebagai  hukum  yang  penuh  dengan  dinamisasi  faktual memiliki  sistem  tersendiri  dalam  memberikan  pengakuan  terhadap  pola penguasaann  dan  pemilikan  terhadap  tanah.  Dal  hal  analisis  terhadap bentuk-bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  tanah  masyarakat adat,  maka  bentuk-bentuk  pengakuan  harus  dijadikan  acuan  dalam penelitian ini.
Pengakuan  dalam  hukum  menjadi  sangat  penting  karena  berkaitan dengan  tujuan  hukum  yaitu  kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan  keadilan, salah  satu  tujuan  hukum  yang  ditekankan  dalam  penelitian  ini  adalah kepastian hukum.  Kepastian hukum merupakan tujuan yang sangat penting dan  termasuk  bagian  dari  penegakan  hukum.  Dalam  teori  pengakuan, terutama teori –teori yang berkaitan dengan tanah, seseorang diakui sebagai pemilik  apabila  telah  mampu  menunjukkan  bukti  secara  autentik  (tertulis), pengakuan  dan  tidak  tertulis 27 .    Bila  dikaitkan  dengan  hasil  pennelitian, maka konsep tentang pengakuan dalam kaitannya dengan tanah yaitu sistem autentik, pengakuan dan tidak tertulis.

## 3.1.  Pengakuan autentik
Dalam  sistem  pendaftaran  tanah  yang  berlaku  dalam  sistem hukum  agraria  nasional  menggunakan  pengakuan  sistem  tertulis  atau autentik. Penggunaan sistem ini ditentukan berdasarkan Pasal 3 UUPA yang pengaturannya terkait dengan pasal lain yang menyatakan bahwa “ Dengan  mengingat  ketentuan-ketentuan  dalam  Pasal  1  dan  2 pelaksanaan  hak  ulayat  dan  hak-hak  yang  serupa  itu  dari masyarakat-masyarakat  hukum  adat,  sepanjang  menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang- undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi 28 .
Dalam  kaitan  itu,  apa  yang  dikemukkan  oleh  Soediman Kartohadiprodjo  bahwa  hukum  adat  lebih  terwujud  secara  tidak tertulis.  Meskipun  demikian,  dunia  pemikiran  hukum  adat  berlainan dengan  hukum  tertulis.    Hukum  adat  terstruktur  hukumnya  tidak  tertulis atau  hukum  kebiasaan  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  15  AB.  Oleh karena,  tekstur  hukum  adat  lebih  banyak  tidak  tertulis,  maka  sifat  autentik pengakuan  hukum  adat  bila  dikaitkan  dengan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (4) mendeklarasikan pengakuan pada diserahkan pada daerah-daerah swatanra dan  masyarakat  hukum  adat.  Ketentuan  tersebut,  menunjukkan  bahwa terdapat  korelasi  antara  pengakuan  autentik  ditekannya  pada  domein daerah-daerah  dan  hukum  adat.  Dalam  kaitan  itu,  bentuk  pengakukan autentik  yang  dianut  dalam  sistem  hukum  agraria  menyerahkan  kepada bentuk  pengakuan  yang  dianut  oleh  sistem  hukum  agraria  yang  berlaku. Oleh  karena  itu,  pengakuan  autentik,  dalam  arti  tertulis  dalam  konteks sistem  hukum  agraria  mengikuti  bentuk  pengakuan  yang  dianut  sistem hukum  agraria  nasional, in  casu hukum  yang  berlaku  hukum  adat  (tidak tertulis).  Dalam  kaitan,  menurut Maria  S.W.  Sumardjono  menetapkan pengakuan  yang  secara  teknis  yuridis  mendapat  pengakuan  dari sistem  hukum  adat.  Wewenang  tersebut  secara  tegas  memberikan pengakuan dalam bentuk tidak tertulis yang berlaku ke dalam dan ke luar 29 .  Meskipun demikian, menurut penulis, pengakuan autentik terhadap penguasaan  dan  pemilikan  tanah  adat  dapat  saja  diakui  secara  autentik oleh  negara  melalui  Badan  Pertahanan  Nasional  (BPN).    Dasar argumentasi hukum yang relevan dengan hal tersebut, maka dalam UUPA sebagaimana  maksud  Pasal  15  AB  dan  Pasal  2  UUPA  telah  mengatur bahwa  pengakuan  atas  penguasaan  dan  pemilikan  atas  tanah  telah  diatur bahwa bentuk pengakuan secara autentik secara normatif sepanjang “ tidak
28 www.google.com.
29 Bambang Daru Nugroho, Hukum Adat, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 6
boleh  bertentangan  dengan  undang-undang  dan  peraturan-peraturan  lain yang  lebih  tinggi 30 .  Oleh  karena  itu,  kata-kata  tidak  bertentangan  dengan undang-undang  menjadi  dasar  bahwa  semua  penguasaan  dan  pemilikan terhadap  tanah,  termasuk  hukum  adat  dapat  saja  mendapat  pengakuan dalam  bentuk  autentik.  oleh  negara/pemerintah  setelah  diajukan  oleh masyarakatnya  kepada  pemerintah.  Hasil  penelitian  menunjukkan beberapa  komunitas  yang  mengajukan  atau  mengadvokasi  hak-hak tradisionalnya  kepada  pemerintah  melalui  Lembaga  Swadaya  Masyarakat Merah  Putih  (NGOs)  yaitu  komunitas  Masyarakat    Kulawi  sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua LSM menyatakan bahwa :
Pada dasarnya bahwa tanah adat di Sulawesi Tengah khususnya di Kec.  Kulawi,  Kab.  Sigi  ada  bahkan  sudah  ada  Surat  Keputusan Bupati  Sigi  Nomor  15  tahun  2014  tentang  masalah  tanah  adat masyarakat  Marena.  Dan  saat  ini  banyak  tanah  adat  yang  telah dialihkan  sehingga  sering  terjadi  konflik  ditengah  masyarakat sehingga  terjadinya  pelangaran  Hak  Asasi  Manusia  dimana masyarakat  telah  mendiami  tanah  adat  secara  turun  temurun kemudian  rampas  begitu  saja  oleh  pemerintah.  Peraturan  yang mengatur  tentang  tanah  adat  seperti  kita  lihat  dalam  UUD  NRI
1945  pasal  18b,  UU  Pokok  Agraria  Pasal  5  dan  tujuan  PA, Keputuasn  Surat  Bupati  tentang  pengakuan  tanah  adat  serta Keputusan  Menteri  Lingkungan  hidup.  Dari  aturan  reformasi agraria  tersebut  tidak  terlaksana  dengan  baik  kondisi  dilapangan bertentangan  dengan  aturan  yang  ada.  Apalagi  pada  jaman  orde baru  masyarakat  adat  tidak  bisa  mempertahankan  hak-haknya  jika pemerintah  mengambil  tanah  adat  tersebut,  jadi  masyarakat  pada waktu itu apabila haknya diambil oleh pemerintah hanya bias diam. Sebenarnya  masyarakat  saat  ini  telah  menerima  unsur-unsur  baru tentang  pengalihan  tanah  adat  apabila  dikomunikasikan  dengan baik  atau  dimusyawarahkan  terlebih  dahulu  dengan  masyarakat adat. . 31

## 3.2 Pengakuan Berdasarkan Kesepakatan
Dalam  sistem  hukum  adat,  bentuk  pengakuannya  dapat  berupa pada umumnya pernyataan dari ketua adat atau ketua kelompok/komunitas atau tentangga yang bersebelahan dari tanahnya.
30 www.google.com.
31 Wawancara dengan Ketua LSM Merah Putih tanggal 20 Maret 2017.
Dalam  komunitas  di  lokasi  penelitian  (Kaili  dan  Kulawi)  bentuk pengakuannya sebagaimana yang dianut dalam masyarakat Kaili yang umumnya diserahkan kepada kepala adat (Tabel 7). Bentuk pengakuan ini  juga  dianut  dalam  UUPA  atau  dalam  sistem  hukum  agraria nasional  karena  norma  utama  pengaturan  yang  dianut  dalam  sistem hukum  agraria  nasional  mengakui  keberlakukan  sistem  hukum  adat yang diatur secara tegas dalam Pasal 5 UUPA yaitu bentuk pengakuan yang  ditentukan  berdasarkan  sistem  hukum  adat.    Selain  itu,  terdapat kriteria  lain  yang  harus  dipenuhi  sebagai  syarat  konstitusional  yaitu masih  diakuinya  struktur  kelembagaan  adatnya  sebagai  pengawal norma  dan  nilai-nilai  hukum  adat.  Berdasarkan  hasil  penelitian responden  menyatakan  bahwa  beberapa  komunitas  yang  masih memiliki  struktur  kelembagaan  masih  memberlakukan  sistem pengakuan  menurut  hukum  adat  mereka  melalalui  lembaga  adat  nya sebagaimana tampak dalam Tabel 8 berikut :
Tabel 8.  Hasil  Penelitian  tentang  Pengakuan  Masih  Adanya  Struktur Kelembagaan  Adat  Komunitas  yang  menjadi  Sasaran Penelitian di Provinsi Sulawesi Tengah
n = 75 No. Komunitas Adat Kaili Frekuensi Prosentase 1 2 3 4 1. Kumunitas Topo Ledo 29 36,67 2. Komunitas Topo Tara 19 25,33 3. Komunitas Topo Unde 16 21,33 4. Komunitas Topo Doi 7 9.33 5. Komunitas Topo Rai 4 5,33 6. Komunitas Topo  Tado 0 0,00 Total 75 100 (Sumber: data primer, diolah, 2016)
Berdasarkan data tabel 8 tampak bahwa struktur kelembagaan yang masih  aktif  memandu  masyarakat  dalam  penegakan  norma  dan  nilai- nilai hukum adat terbanyak pada komunitas Topo Ledo (36,67%) dan selanjutnya  komunitas  Topo  Tara  (25,33%)  dan  terendah  adalah
Komunitas  Topo  Tado  kosong  (0%).  Realitas  tentang  keberadaan masyarakat  Adat  Kaili  tersebut  menunjukkan  adanya  variasi  aktivitas masyarakat  adat  melalui  kelembagaan  adanya.  Meskipun  demikian dari hasil penelitian ini menujukkan bahwa komunitas masyarakat adat di  Provinsi  Sulawesi  Tengah masih  ada  aktivitasnya dengan ditopang oleh  struktur  kelembagaan  adatnya.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil wawancara dari Adjis Lomureke, umur 61 tahun, pekerjaan ketua adat kel.  poboya  (pensiunan  pns),  alamat  kelurahan  poboya,  kec. mantikulore, kota palu. waktu wawancara pada hari jumat tgl 24 maret 2017, yang  menerangan bahwa
Tanah  adat  di  Kel.  Poboya  masih  ada  termasuk  tambang merupakan  tanah  adat.  Kami  selaku  lembaga  adat  sering diintervensi karena belum ada tanah adat yang disertfikasi.
Untuk  mengetahui  adanya  tanah  adat  tersebut  di  Kumene  adanya bekas  kandang  ternak  dan  kuburan  atau  batasnya  yaitu  tanah pengembalaan  dan  tanaman  keras  seperti  tanaman  kelapa.Luas tanah adat  kurang lebih sekitar 30 hektar. Suku apa yang mendiami kel.  Poboya  Suku  Kaili  Tara  dan  menggunakan  bahasa  Tara.
Peraturan  yang  digunakan  dalam  kehidupan  sehari-hari  yaitu menggunakan  peraturan  Adat    kalau  untuk  mengetahui  tanah  adat adanya  tanaman  pohon  kelapa.Di  Poboya  ada  tambang  rakyat  dan tambang investor luas tanah adat  dijadikan tambang rakyat,  seluas 15 hektar. Sebelum adanya tambang masy kehidupannya pas-pasan kemudian dengan dibukanya tambang tahun 2009 kehidupan masy mengalami peningkatan yang luar biasa 32 .
Tugas  dan  fungsi  kelembagaan  adat  dalam  sistem  hukum  adat sebagai pengawal nilai-nilai dan norma-norma hukum adat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nilai dan norma hukum adat kelima komunitas tersebut masih ada dan menjadi dasar dalam menata warga masyarakat adat disamping itu hukum tertulis yang diberlakukan oleh Pemerintah  di  Indonesia.  Dalam  kaitan  itu,  bentuk  pengakuan  ini secara  normatif  masih  diakui  sebagai  satu  kesatuan  masyarakat  adat yang  utuh  dan  menjalankan  aktivitas  yang  berkaitan  dengan  tanah
32 Hasil wawancara dengan Adjis Lomureke (Ketua Adat Kel. Poboya) pada tgl 24 Maret 2017
dengan menggutamakan pengakuan secara tidak tertulis (hukum adat) ketimbang    sistem  hukum  tertulis  (autentik).  Sistem  ini  merupakan salahs  atu  bentuk  pengakuan  atas  tanah  yang  dianut  dalam  sistem hukum agraria nasional di Indonesia.

## 3.3 Pengakuan Tidak Tertulis
Dalam  konsep  sistem  hukum  agraria  nasional,  salah  satu  bentuk pengakuan  terhadap  penguasaan  dan  pemilikan  tanah  adalah  bentuk penguasaan  secara  tidak  tertulis.  Bentuk  penguasaan  ini  secara normatif  juga  diakui  dalam  sistem  hukum  agraria  nasional  menganut multi bentuk pengakuan terhadap penguasaan dan pemilikan terhadap tanah. Dasar hukum yang menjadi dasar agumentasi pengakuan dalam bentuk  tertulis  sebagaimana  diatur  dalam  PMNA/Ka.  BPN  No  5 Tahun  1999  tentang  Pedoman  penyelesaian  Masalah  Hak Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  jucto  Pasal  3  UUPA  yang pengaturannya terkait dengan pasal lain yang menyatakan bahwa
“ Dengan  mengingat  ketentuan-ketentuan  dalam  Pasal  1  dan  2 pelaksanaan  hak  ulayat  dan  hak-hak  yang  serupa  itu  dari masyarakat-masyarakat  hukum  adat,  sepanjang  menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang- undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi 33 .
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa diterbitkan  beberapa  ketetuan  tersebut  sebagai  pedoman  yang dapat  digunakan  sebagai  pegangan  dalam  menghadapi  dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada saat, termasuk di dalamnya masalah-masalah  yang  terkait  dengan  bentuk  pengakuan  menurut penulis dapat diakui oleh negara meskipun dalam bentuk tidak tertulis. Mengapa  demikian,  karena  secara  teoritis,  hukum  adat  memiliki karakteristik  yang  teksturnya  pada  umumnya  tidak  tertulis  sehingga bentuk  pengakun  yang  relavan  dan  sehausnya  dianut  dalam  sistem
33 www.google.com.
hukum agraria nasional  tunduk pada sistem hukum adat. Ketundukan pada sistem hukum adat, menurut  penulis harus tunduk  pada bentuk- bentuk  yang  digunakan  masyarakat  adat  yang  berlaku.  hal  ini  sesuai pula  dengan  pandangan    B.  F.  Sihombing  bahwa  hukum    tanah  adat menganut  bentuk  pengakuan  ada  dua  bentuk  yaitu  berkonsekuensi pada  bentuk  pengakuan  tertulis  (autentik)  dan  tidak  tertulis (pengakuan) 34 .  Pernyataan  tersebut  menjadi  acuan  teoretis  bahwa sistem  hukum  agraria  nasional  mengenal  dua  bentuk  pengakuan terhadap  tanah  yang  berdasarkan  hukum  tertulis  (autentik)  dan pengakuan hukum tidak tertulis atau sesuai sistem hukum adat. Sistem hukum  agraria  tertulis  menggunakan  akta  autentik  sebagai  wujud bentuk  pengakuan  (vide  PP  No.  10  tahun  1987)  dan  bentuk  hukum tidak tertulis  sebagaimana wujud bentuk  pengakuan dari Kepala desa atau ketua adat (pengakuan para pihak). Adapun tanggapan responden tentang bentuk-bentuk pengakuan terhadap penguasaan dan pemilikan tanah tanah adat tampak dalam Tabel 9 berikut :
Tabel      9  Hasil  Penelitian  tentang  Pengakuan  Bentuk  Pengakuan terhadap  tanah  yang  dikuasai  Masyarakat  Adat  di  Provinsi Sulawesi Tengah n = 75 No. Jawaban responden Frekuensi Prosentase 1 2 3 4 1. Diakui 68 90,66 2. Tidak diakui 7 9,33 Total 75 100 (sumber : data primer, 2016)
Berdasarkan  data  tabel  9  tampak  bahwa  bentuk-bentuk pengakuan  terhadap  penguasaan  dan  pemilikan  berdasarkan  sistem hukum  adat  mendapat  pengakuan  dari  masyarakat  dan  pemerintah. Tanggapan  responden  ini  menunjukkan  bahwa  eksistensi  masyarakat adat  dalam  bentuk  bagaimanapun  penguasaan  diakui  sebagai  suatu penguasaan  atas  sebidang  tanah  apalagi  jika  dibuktikan  dengan  surat
34 ibid, hlm 9
bukti  autentik  dari  negara  yang  meskipun  dalam  realitasnya kebanyakan komunitas adat  Kaili  bentuk  pengakuannya lebih  banyak menggunakan pengakuan tidak tertulis (kesepakatan para pihak). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak tanah adat di lokasi penelitian pada  umumnya  kekuatan  pengakuannya  (tidak  tertulis)  lebih  baik (memberi  jaminan  kepastian  hukum)  dibandingkan  dengan  bentuk pengakuan  tertulis.  Hal  ini  terjadi  terutama  apabila  penguasaan terhadap  sebidang  tanah  bentuk  pengakuan  tertulis  dari  pemerintah yang  asal  penguasaannya  merupakan  pengalihan  dari  tanah-tanah yang dikuasai negara (pelepasan dari bekas tanah adat). Dalam banyak kasus,  beberapa  hasil  penelitian  terdahulu  telah  menunjukkan banyaknya  kasus  tanah  yang  status  penguasannya  berasal  dari  tanah adat  yang  menimbulkan  antinomi  dalam  penerbitan  sertifikat  atas tanah dalam hal pengaturan tanah di Indonesia dan telah menimbulkan konflik  horizontal.  Konflik-konflik  tersebut  menggunakan  bukti tertulis sebagai alas hak atas tanah yang dikuasainya namun mendapat penolakan  dari  masyarakat  adat  setempat.  Selain  putusan  mahkamah Agung  juga  mendukung  bukti  kuat  bahwa  bentuk  pengakuan  tertulis belum  tentu  menjamin  kepastian  hukum  atas  pengguasaan  atas  tanah Kedua  data  hasil  penelitian  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa bentuk-bentuk  pengakuan  terhadap  penguasaan  terhadap  tanah dibutuhkan  alas  hak  yang  sesunggugnya.  Sebab,  jika  penguasaan terhadap tanah tanpa alas hak maka semua bentuk pengakuan (tertulis dan  tidak  tertulias)  tidak  aka  ada  artinya.  Oleh  karena  itu, sesungguhnya  yang  perlu  diperhatikan  adalah  apakah  tanah  yang dikuasai  seseorang/kelompok/komunitas  memilki  alas  hak  yang  asli atau  sesunggugnya.  Dasar  hukum  yang  menjadi  acuan  adalah  bahwa penguasaan dan pemilikan atas tanah harus tunduk pada prinsip dasar normanya  yaitu  pemilik  menerima  hak-hak  kebendaan  (tanah) berdasarkan hasil jual beli, pewarisan, hibah atau wasiat sebagaimana maksud Pasal 831   KUH Perdata.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  menyimpulkan  bahwa  dari Hakikat  perlindungan  Hak  Masyarakat  Adat  dalam  sistem  hukum  Agraria  yaitu pemenuhan dan pengakuan oleh negara terhadap  pola penguasaan dan pemilikan tanah adat dengan bertumpu pada kaidah-kaidah hukum adat sebagai norma utama dalam perumusan dan penegakan sistem hukum agraria nasional.

## Daftar Referensi
Ahyar, A.A.N dan Nevey V.A., Penegakan Hukum Konflik Agraria Yang Terkait Dengan  Hak-Hak  Masyarakat  Adat  Pasca  Putusan  MK  No.35/PUU-X/2012, Jurnal Penelitian De Jure, Vo.16, No.2, 2016
Bambang Daru Nugroho, Hukum Adat, PT Refika Aditama, Bandung, 2015
Bushar  Muhammad,  Asas-asas  Hukum  Adat  suatu  pengantar,  Balai  Pustaka, Jakarta, 2013
Djamanat  Samosir  Hukum  Adat  Indonesia,  Eksistensi  dalam  Dinamika Perkembangan  Hukum  di  Indonesia  yang  diterbitkan  CV.  Nuansa  Aulia, Bandung tahun 2003
Kurnia Warman dan Hengki Andora, Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Sumatra Barat, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.26, No.3, 2014
Lastuti  Abubakar,  Revitalisasi  Hukum  Adat  Sebagai  Sumber  Hukum  Dalam Membangun  Sistem  Hukum  Indonesia,  Jurnal  Dinamika  Hukum,  Vol.13, No.2, 2013
Latina Rosmi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukm UGM tahun 2010 tentang Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Adat  Secara  Informal  ( Community  Land Disipute Alternative Internal ).
Maria  Kaban,  Penyelesaian  Sengket  Waris  Tanah  Adat  Pada  Masyarakat  Adat Karo, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.28, No.3, 2016
Novita  tentang  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Adat  dan  Hak-Hak  Diatas  Tanah Masyarakat Adat Dayak di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas tahun 2011
Saimina  Maar  Mahasiswa  Magister  Kenotariatan  UGM  tahun  2009  tentang Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Adat  di  Negeri  Sepa  Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku
Saiminum  Wien  mahasiwa  program  Magister  Kenotariatan  UGM  tahun  2009 Tentang  Kedudukan  Tanah  Adat  Dati  dan  Permasalahannya  dalam  Hukum Agraria Nasonal tahun 2009
Surat  Keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I  Sulawesi  Tengah  Nomor 592.2/8158/RO.Huk  Tentang  Pembuatan  Akta  Tanah  dan  Surat  Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah, Tanggal 27 Januari 1993.