Vol. 3 No. 1 Januari 2021

## ANALISIS YURIDIS PENEMUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH

## Yulia Risa
Universitas Dharma Andalas yuliarisa24@gmail.com Naskah dikirim : 23 Juni 2020 Naskah diterima untuk diterbitkan : 17 Desember 2020
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.3246

## ABSTRACT
Decision  Number  46  /  PUU-VIII  /  2010  dated  February  17,  2012,  has  made  a  legal breakthrough by deciding that Article 43 paragraph (1) of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage contradicts  the  1945  Constitution.  In  its  ruling,  the  Constitutional  Court  stated  that  Article  43 paragraph  (1)  of  the  Marriage  Law  contradicts  the  1945  Constitution  as  long  as  it  means  to eliminate  relations  with  men  which  can  be  proven  through  science  and  technology  and  /  or evidence  others  turned  out  to  have  blood  relations  as  his  father.  Based  on  the  aforementioned Constitutional  Court  Ruling  it  has  quite  basic  legal  consequences  in  people's  lives  because  the Constitutional  Court's  ruling  has  changed  the  legal  construction  of  the  provisions  of  out-of- wedlock children as referred to in Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law to be expanded not only to children born outside marriages that are not only recorded but also children born from a relationship without ties or incidental relationships, including adultery and discordant children.
Keyword: Legal Discovery, Decision of the Constitutional Court Concerning the Status of Outside Married Children

## ABSTRAK
Putusan  Nomor  46/PUU-VIII/2010  tanggal  17  Februari  2012,  telah  melakukan terobosan  hukum  dengan  memutuskan  bahwa  Pasal  43  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  bertentangan  dengan  UUD  1945.    Dalam  amar  putusannya,  MK  menyatakan  Pasal 43  ayat  (1)  UU  Perkawinan  tersebut  bertentangan  dengan  UUD  1945  sepanjang  dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  ternyata  mempunyai  hubungan  darah  sebagai  ayahnya. Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  demikian  itu  menimbulkan  konsekuensi  hukum yang  cukup  mendasar  dalam  kehidupan  masyarakat  disebabkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi tersebut telah merubah konstruksi hukum ketentuan anak luar kawin sebagaimana dimaksud Pasal 43  ayat  (1)  UU  Perkawinan  menjadi  diperluas  tidak  hanya  anak  yang  lahir  diluar  perkawinan yang  tidak  dicatatkan  saja  tetapi  juga  anak  yang  lahir  dari  suatu  hubungan  yang  tanpa  ikatan atau hubungan yang insidentil, termasuk anak zina dan anak sumbang.
Keyword: Penemuan Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang  Status Anak Luar Kawin

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  dan  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
Vol. 3 No. 1 Januari 2021
kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 1 Berdasarkan  Pasal  2  Kompilasi  Hukum Islam,  perkawinan  adalah  akad  yang  sangat  kuad (mistaqan  ghalidan) untuk  mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 2
Namun  Kedudukan  hukum  anak  luar  kawin  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diletakkan pada  posisi  marginal  yaitu  hanya  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya,  tetapi  tidak  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan  laki-laki  yang menjadi  bapaknya,  sebagaimana  ketentuan  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan.  Hal  tersebut  dikarenakan  ia  dilahirkan  di  luar  perkawinan  yang  sah sebagaimana  dimaksud  oleh  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan.  Kedudukan hukum  tersebut  dirasakan  tidak  adil  dan  merugikan  hak-hak    konstitusional  si  anak sebagaimana  diatur  dan  dijamin  oleh  Pasal  28  B  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  serta  Pasal  28  D ayat (1) UUD 1945.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  perkawinan  yang  sah  dapat  ditemukan pengaturannya  pada  pasal  2  UU  Perkawinan:  Ayat  (1)  :  Perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan menurut hukum masing-masing  agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) : Tiap - tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Berdasarkan  format  atau  susunan  Pasal  2  UU  Perkawinan  yang  demikian  itu  sejak  awal diundangkannya  telah  menimbulkan  polemik  di  kalangan  ahli  hukum  dan  masyarakat luas  terkait  dengan  ketentuan  sahnya  perkawinan.  Terdapat  2  (dua)  pendapat  terkait sahnya perkawinan; pendapat yang pertama menyatakan bahwa sahnya perkawinan harus memenuhi  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  2  ayat  (2)  sekaligus;  akan  tetapi  tidak sedikit  yang  berpendapat  bahwa  sahnya  perkawinan  cukup  hanya  memenuhi  ketentuan Pasal 2 ayat (1) saja, karena ketentuan Pasal 2 ayat (2) hanya merupakan ketentuan yang bersifat administratif belaka.
Terkait dengan sahnya perkawinan tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam  sebagai  instrumen  hukum  yang  diberlakukan  bagi  umat  Islam  di  Indonesia  terkait dengan  persoalan  Perkawinan,  Kewarisan,  dan  Perwakafan  dalam  bentuk  Inpres  No.  1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Apabila dikaji secara seksama maka persoalan sahnya
1 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam ( Bandung: Citra Umbara, 2007) hal. 2
2 Ibid hal 228
Vol. 3 No. 1 Januari 2021
perkawinan tersebut terdapat pengaturannya secara berurutan dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut 3 :
Pasal  4  :  Perkawinan    adalah    sah    apabila    dilakukan    menurut  Hukum  Islam  sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan.
Pasal  5  ayat  (1):  Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan,  bagi  masyarakat  Islam  setiap perkawinan harus dicatat.
Pasal 6 ayat (1): Untuk  memenuhi  ketentuan  dalam  pasal  5,  setiap   perkawinan harus dilangsungkan  dihadapan  dan  di  bawah  pengawasan  Pegawai  Pencatat Nikah.
Pasal 6 ayat (2): Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikemukakan bahwa pemerintah menghendaki  sahnya  perkawinan  selain  disandarkan  kepada  hukum  agama  masing- masing  juga  dicatat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pencatatan perkawinan  dimaksudkan  untuk  melindungi  warga  negara  dalam  membangun  keluarga dan melanjutkan keturunan serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, isteri dan anak-anaknya.
Mahkamah  Konstitusi  membuat  suatu  keputusan  berdasarkan  permohonan yudicial  review  terhadap  berlakunya  Pasal  43  ayat  (1)  UU  Perkawinan  yang  semula berbunyi: “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  menjadi:  “Anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  demikian  itu  menimbulkan konsekuensi  hukum  yang  cukup  mendasar  dalam  kehidupan  masyarakat  disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah  merubah konstruksi  hukum  ketentuan anak luar  kawin  sebagaimana  dimaksud  Pasal  43  ayat  (1)  UU  Perkawinan  menjadi  diperluas tidak hanya anak yang lahir diluar perkawinan yang tidak dicatatkan saja tetapi juga anak yang  lahir  dari  suatu  hubungan  yang  tanpa  ikatan  atau  hubungan  yang  insidentil, termasuk anak zina dan anak sumbang.
Vol. 3 No. 1 Januari 2021
Dalam  sistem  hukum  Indonesia,  terlihat    bahwa  hakim  atau  badan  peradilan mempunyai  peran  yang  penting  dalam  penemuan  hukum  melalui  putusan-putusannya, yang  pada  akhirnya  penemuan  hukum  oleh  hakim  akan  membentuk  hukum  baru  yang kekuatanyya setara dengan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undnag, dan  jika  putusan  tersebut  di  ikuti  oleh  hakim-hakim  selanjutnya,  akan  menjadi yurisprudensi,  yang  sudah  barang  tentu  mempengaruhi  cara  pikir  maupun  cara  pandang hakim lain dalam mengadili dan memutuskan perkara yang sama atau hampir sama. 4
Mahkamah Konstitusi  memberikan keputusan  mengabulkan sebagian permohonan para  pemohon.  Permohonan  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  tidak  dikabulkan  sebab  perkawinan  yang  dicatatkan  adalah  untuk mencapai  tertib  admi-nistrasi,  pencatatan  secara  administratif  yang  dilakukan  negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan  oleh  yang  ber-sangkutan,  yang  berimplikasi  terjadinya  akibat  hukum  yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta  otentik,  sehingga  perlindungan  dan  pelayanan  oleh  negara  terkait  dengan  hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien. 5
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, sampai saat ini menyisakan persoalan yang belum tuntas dan terus menjadi perdebatan panjang dari berbagai elemen masyarakat Indo-nesia, mulai dari ahli hukum, baik praktisi maupun akademisi, para alim ulama,  para  pemerhati  hak  asasi  manusia  dan  perlindungan  Anak  Indonesia  bahkan sampai  kepada  masyarakat  awam,  nam-paknya  semua  menyuarakan  isi  hatinya  dari berbagai sudut pandang. 6
Dalam  hal  ini,  hakim  juga  mempunyai  interprestasi  atau  penafsiran  hukum tersendiri  terhadap  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010,  tentang  anak di luar kawin. Interpretasi hukum merupakan salah satu metode yang dapat menjembatani antara  peraturan  perundang-undangan  yang  statis  dengan  fakta  sosial  dan  perubahan zaman yang dinamis dan selalu berubah.
4 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hlm. 24.
5 Chatib Rasyid, Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina, ( Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010), Jurnal  Mimbar  Hukum dan Peradilan, diterbitkan oleh Pusat
6 Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Edisi No.75, Jakarta, 2012, hal 184.
Vol. 3 No. 1 Januari 2021

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  yang dipergunakan  adalah  normatif  empiris  yaitu Metode penelitian  hukum  normatif  empiris  ini  pada  dasarnya  merupakan  penggabungan antara  pendekatan  hukum  normatif  dengan  adanya  penambahan  berbagai  unsur empiris.  Metode  penelitian  normatif-empiris  mengenai  implementasi  ketentuan hukum  normatif  (undang-undang)  dalam  aksinya  pada  setiap  peristiwa  hukum tertentu  yang  terjadi  dalam  suatu  masyarakat.Dari  segi  sifatnya,  penelitian  pada penulisan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang artinya menggambarkan dengan cara menjabarkan fakta secara sistematis, faktual dan akurat. 7

## PEMBAHASAN
1. Interpretasi  Hakim  Terhadap  Anak  Luar  Kawin  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 tentang Pengujian UU No. 1 Tahun 1974.
Negara  berdasarkan  hukum  ditandai  oleh  beberapa  asas,  antara  lain  asas bahwa semua perbuatan atau tindakan pemerintahan atau negara harus didasarkan pada ketentuan hukum tertentu yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu  dilakukan.  Campur  tangan  atas  hak  dan  kebebasan  seseorang  atau  kelompok masyarakat  hanya  dapat  dilakukan  berdasarkan  aturan-aturan  hukum  tertentu. Asas  ini  lazim disebut asas  legalitas ( legaliteits beginsel ). Untuk memungkinkan kepastian  perwujudan  asas  legalitas  ini,  harus  dibuat  berbagai  peraturan  hukum antara  lain  peraturan  perundang-un-dangan.  Menurut  Azhary,  bahwa:  Secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan rechtsstaat ataupun rule of law mengingat ketiga istilah tersebut mempunyai arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan  absolut  demi  pengakuan  dan  perlindungan  hak  asasi.  Perbedaannya terletak pada arti materiil atau isi dari ketiga istilah tersebut yang disebabkan oleh latar-belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa 8
7 Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, P.T.Rajawali Pers,Jakarta,2001,hal.36
8 Azhary, Negara Hukum Indonesia, UI Press, Jakarta, 1996, hal 25.
Vol. 3 No. 1 Januari 2021
Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Pasal  1  ayat  (3)  dan  (4)  UUD  1945,  yang  menyebutkan  bahwa  :  “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian Pasal  UUD  1945  menunjukkan  semakin  kuatnya  dasar  hukum  serta  menjadi amanat  negara,  bahwa  negara  Indonesia  adalah  dan  harus  merupakan  negara hukum.Mahkamah  Konstitusi  adalah  lembaga  tinggi  negara  dalam  sistem ketatanegaraan  Indone  sia  yang  merupakan  pemegang  kekuasaan  keha-kiman bersama-sama  dengan  Mahkamah  Agung.  Pasal  24  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama, lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah  Konstitusi  sesuai  dengan  kewenangan  yang  diberikan  dalam UUD  1945  Pasal  24C  mempunyai  wewenang  untuk  melakukan  pengujian Undang-undang  terhadap  UUD  1945.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang mengabulkan  uji  materiil  Undang-undang  Perka  winan  (UU  No.1  Tahun  1974) yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta  putranya  Muhammad  Iqbal  Ramadhan  bin  Moerdiono  agar  diakui sebagai  anak  almarhum  Moerdiono  mantan  Menteri  Sekretaris  Negara  di  era Soeharto  memicu  perseteruan  antara  dirinya  dengan  keluarga  almarhum Moerdiono. 9
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-
VIII/2010  tanggal  17  Februari  2012,  telah  melakukan  terobosan  hukum  dengan memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan  dengan  UUD  1945.  Anak  luar  kawin  tidak  memiliki  hubungan
9 Habiburrahman, Anak Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan,  diterbitkan  oleh  Pusat  Pengembangan  Hukum  Islam  dan  Masyarakat  Madani  (PPHIMM),  Edisi No.75, Jakarta, 2012, hal 34.
Vol. 3 No. 1 Januari 2021
dengan  ayahnya.  Sebelumnya  ketentuan  dari  UU  Perkawinan  tersebut menegaskan : 10
Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya  yang dapat dibuktikan berdasarkan  ilmu  pe-ngetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
Dalam  amar  putusannya,  MK  menyatakan  Pasal  43  ayat  (1)  UU Perkawinan  tersebut  bertentangan  dengan  UUD  1945  sepanjang  dimaknai menghilangkan  hubungan  dengan  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan  melalui  ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah  sebagai  ayahnya.  Mengenai  Putusan  MK  46/PUU-VIII/2010  tentang Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasca putusan tersebut hakim  melakukan  interpretasi  atau  penemuan  hukum  dalam  kasus-kasus  yang sama terutama dalam status anak di luar nikah. 11
Menurut  penulis , bahwa  Pasal  43  ayat  (1)  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  yaitu  yang  berkaitan  dengan  pencatatan  perkawinan  dan  hubungan hukum  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan.  Anak  luar kawin  mendapatkan  perlakuan  diskriminatif  yaitu  dengan  dihilangkannya  asal- usul  dari  anak  dengan  hanya  mencantumkan  nama  ibunya  dalam  Akta Kelahirannya  dan  negara  telah  menghilangkan  hak  anak  untuk  kelangsungan hidup,  tumbuh  dan  berkembang  karena  dengan  hanya  mempunyai  hubungan keperdataan dengan ibunya menye-babkan suaminya tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiayai anak.
Penafsiran  atau  interprestasi  hakim  mengenai  anak  di  luar  kawin,  bahwa Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  (UU)  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974 sebelum judicial  review berbunyi: “Anak  yang  di  lahirkan  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  keperdataan  dengan  ibu  dan keluarga  ibunya  “ . Tidak  adil  ketika  hukum menetapkan  bahwa  anak  yang
10 Chatib  Rasyid, Anak  Lahir  di  Luar  Nikah  (Secara  Hukum) Berbeda  Dengan  Anak  Hasil  Zina, ( Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010), Jurnal  Mimbar  Hukum dan  Peradilan,  diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Hukum Islam  dan  Masyarakat  Madani (PPHIMM), Edisi No.75, Jakarta, 2012, hal 184.
11 Ibid halaman 185
Vol. 3 No. 1 Januari 2021
lahir  dari  suatu  kehamilan  karena  hubungan  seksual  di  luar  perkawinan  hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya saja.
Hal  ini  menimbulkan  ketidakadilan  bagi  si  anak.  Anak  yang  lahir  di  luar nikah itu posisinya rawan, tidak berdosa. Tapi dalam Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 anak  dan  ibunya  yang  menanggung beban moral, yang seharusnya itu adalah tanggung jawab ayah biologisnya juga. Selain  itu,  tidak  adil  pula  ketika  Pasal  43  ayat  (1) tersebut  membebaskan  laki- laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya.
Dalam  hal  ini  hakim  mempergunakan  interpretasi  sistematis  yakini Terjadinya suatu Undang-Undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang- undangan  lain,  dan  tidak  ada  undang-undang  yang  berdiri  sendiri  lepas  sama sekali  dari  keseluruhan  sistem  perundang-undangan.  Setiap  undang-undang merupakan  bagian  dari  keseluruhan  sistem  perundang-undangan.Menafsirkan undang-undang  sebagai  bagian  dari  keseluruhan  sistem  perundang-undangan dengan  jalan  menghubungkannya  dengan  undang-undang  lain  disebut  dengan interpretasi sistematis atau interpretasi logis.
2. Konsekuensi  Hukum  Terhadap Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010  Tentang  Pengujian  UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.
Terkait status hukum “anak di luar kawin” dalam konteks Pasal 43 ayat (1) UU  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  para  hakim  Mahkamah  Konstitusi memberikan  penafsiran  sebagai  berikut  :  Secara  alamiah  tidaklah  mungkin seorang  perempuan  hamil  tanpa  terjadinya  pertemuan  antara  ovum  dan spermatozoa  baik  melalui  hubungan  seksual (coitus) maupun  melalui  cara  lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan.
Vol. 3 No. 1 Januari 2021
Oleh  karena  itu  tidaklah  tepat  dan  adil  manakala  hukum  menetapkan bahwa  anak  yang  lahir  dari  suatu  kehamilan  karena  hubungan  seksual  di  luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah  tidak  tepat  dan  tidak  adil  pula,  jika  hukum  membebaskan  laki-laki  yang melakukan  hubungan  seksual  yang  menyebabkan  terjadinya  kehamilan  dan kelahiran  anak  tersebut  dari  tanggung  jawabnya  sebagai  seorang  bapak  dan bersamaan  dengan  itu  hukum  meniadakan  hak-hak  anak  terhadap  lelaki  tersebut sebagai  bapaknya.  Lebih-lebih  manakala  berdasarkan  perkembangan  teknologi yang  ada  memungkinkan  dapat  dibuktikan  bahwa  seorang  anak  itu  adalah  anak dari laki-laki tertentu. 12
Akibat  hukum  dari  peristiwa  hukum  kelahiran  karena  kehamilan,  yang didahului  dengan  hubungan  seksual  antara  seorang  perempuan  dengan  seorang laki-laki, adalah  hubungan  hukum  yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara  bertimbal  balik,  yang  subjek  hukumnya  meliputi  anak,  ibu,  dan  bapak. Akibatnya  dapat  dikemukakan  bahwa  status  hukum  anak  di  luar  kawin  setelah putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  memiliki  kedudukan yang  sama  dihadapan  hukum  seperti  anak  yang  sah  atau  anak  yang  dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan.
Hal tersebut  juga  mengingat bahwa putusan Mahkamah  Konstitusi  bersifat final  and  binding, yaitu  suatu  putusan  yang  terakhir  dan  mengikat,  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  29  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman. Selain itu penjelasan Pasal  10 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi  menyebutkan  bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  bersifat  final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak  diucapkan  dan  tidak  ada  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh.  Sifat  final dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  undang-undang  ini  mencakup  pula kekuatan  hukum  mengikat.    Pokok  permasalahan  hukum  mengenai  anak  yang
12 Mukhlisin  Muzarie,  Kontroversi  Perkawinan  Wanita  Hamil,  Yogyakarta:  Pustaka Dinamika, 2002, hlm. 110.
Vol. 3 No. 1 Januari 2021
dilahirkan  di  luar  perkawinan  adalah  menge-nai  makna  hukum  ( legal  meaning ) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Pasal 43 ayat:
1. Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  sebelum  uji  materi, memberikan pembedaan.
2. hukum  bagi  anak  di  luar  nikah  dengan  anak  dari  hasil  pernikahan  yang sah. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2).
Bahwa  inti  interpretasi  hakim  pasca  Putusan  MK  Nomor  46/PUU- VIII/2010  tentang  Pengujian  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan 13 :

## 1. Pengakuan sukarela
Pengakuan sukarela yaitu : suatu penga-kuan yang dilakukan oleh seseorang dengan  cara  yang  ditentukan  undang-undang,  bahwa  ia  adalah  bapaknya (ibunya)  seorang  anak  yang  telah  dilahirkan  di  luar  per-kawinan).  Dengan adanya  pengakuan,  maka  timbulah  hubungan  Perdata  antara  si  anak  dan  si bapak  (ibu)  yang  telah  mengakuinya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  280 KUHPerdata.  Pengakuan  suka-rela  dapat  dilakukan  dengan  cara-cara  yang ditentukan dalam Pasal 281 KUHPerdata, yaitu :
1. Dalam  akta  kelahiran  si  anak  Menurut  Pasal  281  ayat  (1) KUHPerdata,  untuk  dapat  mengakui  seorang  anak  luar  kawin bapak  atau  ibunya  dan  atau  kuasanya  berdasarkan  kuasa  otentik harus  menghadap  di  hadapan  pega-wai  catatan  sipil  untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.
2. Pengakuan  terhadap  anak  luar  kawin  dapat  pula  dilakukan  pada saat  perkawinan  orang  tuanya  berlang-sung  yang  dimuat  dalam akta per-kawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2). Jo Pasal 272 KUHPerdata. Pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi seorang anak sah.
13 Chatib Rasyid, Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina, ( Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010), Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Edisi No.75, Jakarta, 2012, hal 190
Vol. 3 No. 1 Januari 2021
3. Pengakuan  terhadap  anak  luar  kawin  dapat  dilakukan  dalam  akta oteintik  seperti  akta  notaris  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  281 ayat  (1)  KUHPerdata.  Dengan  akta  yang  dibuat  oleh  pe-gawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari Penanggalannya se-bagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHPerdata.

## 2. Pengakuan Paksaan
Pengakuan anak  luar kawin dapat pula terjadi  secara paksaan,  yakni  dapat dilakukan  oleh  si  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  itu,  dengan  cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar  supaya  anak  luar  kawin  dalam  arti  sempit  itu  diakui  sebagai  anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUHPerdata. Anak  luar  kawin  yang  dapat  diakui  adalah  anak  luar  kawin  dalam  arti sempit,  yaitu  anak  yang  terlahir  dari  ibu  dan  bapak  yang  tidak  terikat perkawinan  yang  sah  baik  di  antara  mereka  maupun  dengan  orang  lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang).
Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang  laki-laki  sebagai  bapak  tidak  semata-mata  karena  adanya  ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah  antara  anak  dengan  laki-laki  tersebut  sebagai  bapak.  Dengan  demikian, terlepas  dari  soal  prosedur/admi-nistrasi  perkawinannya,  anak  yang  dilahirkan harus  mendapat  perlindungan  hukum.  Jika  tidak  demikian,  maka  yang  dirugikan adalah  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan,  padahal  anak  tersebut  tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.
Konsekuensi  putusan  MK  Nomor  46/PUU-VIII/2010  ini,  berbeda  dengan hukum  positif  yang  selama  ini  diberlakukan  dalam  hal  keabsahan  seorang  anak. Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43, yaitu
1) Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
Vol. 3 No. 1 Januari 2021
2) Kedudukan  anak  tersebut  ayat  (1)  di  atas  selanjutnya  akan  diatur  dalam Peraturan Pemerintah.

## KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Bahwa  intepretasi  hakim  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010  tentang  pengujian  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  mempunyai  pandangan  tersendiri  pasca  putusan  MK tersebut. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  diatur  bahwa  “Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya”,  anak  di  luar  kawin  sepanjang  dimaknai  menghilangkan hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan  melalui  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  ternyata  mempunyai hubungan  darah  sebagai  ayahnya  dengan  memakai  metode  Interpretasi Sistematis atau interpretasi Logis.
2) Proses  pengakuan  anak  luar  kawin  dalam  perkawinan  sirri  dapat dilakukan  dengan  “pengakuan  sukarela”  dan  “pengakuan  paksaan”  dari laki-laki  yang  menjadi  ayahnya.  Proses  pengakuan  anak  yang  dilahirkan dalam  perkawinan  sirri  yang  menimbulkan  sengketa  maka  harus  dapat dibuktikan kebenaran  mengenai  laki-laki  yang  menjadi ayah dari si anak melalui  proses  peradilan.  Konsekuensi  hukum  terhadap  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  tentang  pengujian  UU No. 1Tahun 1974.

## SARAN
1) Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  tentang pengujian  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  hendaknya  para hakim  dapat  menjadikan  putusan  MK  tersebut  sebagai  pegangan  hukum dalam  menangani  perkara  yang  berhubungan  dengan  kasus  anak  lahir diluar kawin.
Vol. 3 No. 1 Januari 2021
2) Konsekuensi hukumnya akan dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak dan hak-hak yang ada  padanya,  sehingga  anak  lahir  luar  kawin  tidak  lagi  hanya  memiliki hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  tetapi  juga  dengan ayah  biologisnya  setelah  melalui  pembuktian  yang  didukung  oleh  ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain menurut hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Azhary, Negara  Hukum  Indonesia, UI  Press, Jakarta, 1996. Ahmad  Kamil  dan  M.  Fauzan, Kaidah-Kaidah  Hukum  Yurisprudensi ,  2008, jakarta : Raja Grafindo Persada
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum , 2011, Jakarta:Sinar Grafika Anthon Freddy Susanto, Semiotika Hukum , 2005, Bandung: PT Refika Aditama Elwi  Danil,  Shidarta,  dkk,  2015, Menegakkan  Hukum  Tanpa  Melawan  Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Habiburrahman, Anak  Luar  Nikah  Dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi, Jurnal Mimbar Hukum  dan  Peradilan,  diterbitkan  oleh  Pusat  Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Edisi No.75, Jakarta, 2012.
Mertokusumo, Soedikno, Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar , Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2001.
Sofyan,  Syafran, Analisis  Hukum  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU- VIII/2010  tentang  Status  Anak  Luar  Kawin ,  tersedia  di  website http://www. goocom , diakses tanggal 1 Oktober 2013. Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Risda Karya,
Bandung, 2006.
Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, 2016, Jakarta : Sinar Grafika M.Yahya harahap, 2005, Hukum Acara Perdata , Jakarta: Sinar Grafika Siti  Malikhatul  Badriyah,  2016, Sistem  Penemuan  Hukum  Dalam  Masyarakat Prismatik, Jakarta : Sinar Grafika Sudikno Mertokusumo, 1999, Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, 1996, Yogyakarta : Liberty
Sutioso.B,  2006, Metode Penemuan Hukum , Yogyakarta: UII Press Thomas  E.  Davitt, Nilai-Nilai  Dasar  Di  Dalam  Hukum ,  2012,  Yogyakarta: Pallmal Jurnal :
Rasyid, Chatib, Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak
Hasil  Zina, ( Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010), Jurnal  Mimbar Hukum  dan  Peradilan,  diterbitkan  oleh  Pusat
Vol. 3 No. 1 Januari 2021
Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Edisi No.75, Jakarta, 2012.

## Undang-undang:
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan