## PEMBERANTASAN PRAKTEK PENYIMPANGAN PERADILAN DI
INDONESIA

## oleh DANI DURAHMAN

## ABSTRAK
Keterlibatan para penegak hukum yang melakukan rekayasa dalam menangani perkara di peradilan di lingkup tugasnya, tentu meresahkan masyarakat. Skeptisisme masyarakat terhadap moralitas para profesional hukum, merupakan masalah sangat serius yang perlu segera ditanggapi. Kepercayaan masyarakat yang semakin tipis kepada para penegak hukum, harus segera dipulihkan. Menanggapi hal tersebut, para pejabat di berbagai instansi-instansi hukum berjanji untuk melakukan pembenahan. Tindakan Mahkamah Agung yang langsung memberhentikan hakim yang terlibat dalam kasus penyuapan, dapat dilihat sebagai wujud nyata janji untuk memperbaiki kinerja para penegak hukum di lingkungan kehakiman. Selain itu, sangsi hukuman yang berat perlu dijatuhkan bagi para penegak hukum yang terlibat penyalahgunaan wewenang dalam menangani perkara di peradilan. Memberantas penyimpangan proses peradilan bukanlah perkara yang mudah karena sifat, jaringan, dan praktiknya yang terselubung. Untuk itu, diperlukan usaha ekstra keras untuk menyelesaikan persoalan mendasar ini yang diyakini telah menjadi faktor penyebab utama atas bobroknya penegakan hukum di Indonesia. Tak ayal berkembang perumpaman bahwa hukum tajam terhadap masyarakat lemah, namun tumpul terhadap mereka yang berkuasa. Bagaikan problema kemiskinan dan praktik korupsi, mafia hukum memang tak dapat ditumpas hingga titik nol. Namun demikian, optimisme, upaya, dan usaha pemberantasannya tidak pernah boleh berhenti sedikit pun. Satu hal yang perlu kita yakini bahwa setiap langkah penyelesaian apapun itu bentuk dan caranya, sudah pasti akan memiliki konsekuensi, keunggulan, dan kelemahannya masing- masing. Diperlukan upaya hukum luar biasa untuk memberantas kejahatan luar biasa, makelar kasus dan mafia peradilan. Reformasi aturan hukum yang ada, Harus disusun aturan mengenai peberantasan mafia peradilan, khususnya mengenai pembuktian dan alat bukti yang berkenaan dengan praktek makelar kasus dan mafia peradilan. Diberikan sanksi pidana berat bahkan ancaman hukuman mati bagi aparat penegak hukum yang melakukan praktek makelar kasus maupun mafia peradilan. Pembenahan Lembaga pengawasan penegakan hukum seperti komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan agar lebih independent, efektif dan akuntable. Hal ini sebagai upaya memberantas makelar kasus dan mafia peradilan guna mewujudkan mimpi bangsa untuk penegakan hukum yang adil dan berwibawa. Benahi Budaya Hukum masyarakat melalui pendidikan hukum.
Kata kunci: pemberantasan, penyimpangan, peradilan, Indonesia

## PENDAHULUAN
Kehidupan bersama individu melakukan kerja sebagai wujud kodrat kemanusiaan dalam kehidupan bersama itu juga individu menyempurnakan kemanusiaan. Kehidupan bersama memberikan ruang bagi setiap orang untuk membangun dirinya dan mengembangkan potensi-potensi dirinya, sehingga menjadi aktual. Karena itu kehidupan bersama dalam masyarakat memberikan peluang lebih besar bagi individu untuk meraih kebahagiaannya.
Hukum penting berfungsi untuk menyelenggarakan kehidupan bersama, artinya kehidupan masyarakat tergantung pada pelaksanaan kerja para penegak hukum. Tanggung jawab khusus yang diemban oleh para penegak hukum menjadikan profesi ini sebagai profesi yang berbeda dari profesi lainnya. Mereka adalah penjaga dan garda pertahanan kehidupan sosial. 1
Tatanan sosial akan hancur, jika alasan moral yang menyatukan individu, yakni hidup bersama dan saling bekerja sama demi mencapai tujuan kesejahteraan sudah tidak lagi diyakini sebagai pengikat kehidupan sesama anggota masyarakat. Kehidupan bersama individu dalam negara menghadapi ancaman serius, ketika para profesional yang menjadi penggerak utama sistem hukum tidak lagi memperhatikan tanggung jawab dan kepentingan publik dalam melaksanakan pekerjaannya. Konsekuensi dari kehidupan bersama masyarakat adalah setiap individu bebas harus mau menundukkan dirinya di bawah tatanan kehidupan sosial. Hal itu berarti, individu harus rela membiarkan kebebasannya dibatasi. Pembatasan kebebasan individu melalui hukum dilaksanakan para penegak hukum yang bertugas untuk memastikan setiap orang yang dibatasi kebebasannya, memiliki sisa kebebasan yang setara.
Penyimpangan dalam menangani perkara di peradilan menjadi sebuah hal yang sebaiknya tidak terjadi dalam proses rekonstruksi hukum dan supremasi hukum di negara kita sehingga harus dtindak secara tegaas. Langkah yang harus di tempuh oleh pemerintah harus mampu menjadikan peradilan membaik dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya bahwa sistim peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif dan represif . Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar sub sistim peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Bahkan dapat ditambahkan di sini Lembaga Penasehat Hukum dan Masyarakat.
Pasca reformasi pemberantasan terhadap praktik kotor dalam peradilan yang menjadi sumber terjadinya korupsi pengadilan ( judicial corruption ) 2 mencatat beberapa kemajuan. Berbagai peraturan perundang-undangan dilahirkan bersamaan dengan terbentuknya lembaga-lembaga baru, seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian, sebagai
1 http://www.hukum.online.com.12/04/17.12.60
2 www.satgas-pmh.go.id..12/04/2017. 10.51
bentuk kontrol terhadap sistem yang dianggap telah korup. Dalam konteks pemberantasan konfirasi dalam proses peradilan, apa yang telah dilakukan selama ini baru menyentuh aspek struktur hukum, sementara substansi hukum dinilai kurang berhasil, apalagi terhadap budaya hukum. Budaya organisasi di banyak lembaga penegak hukum masih menunjukan birokrasi yang terkesan lambat dan cenderung kompromi, sehingga menyebabkan penegakan hukum berjalan tidak optimal.
Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis mengangkat suatu permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah implementasi pemberantasan praktek penyimpangan penegakkan hukum dan upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan dan pencegahan penyimpangan proses penegakkan hukum?

## PEMBAHASAN
Suatu sistem hukum pada hakekatnya merupakan kesauan atau himpunan berbagaicita-cita dan cara-cara dengan mana manusia berusaha mengatasi masalah- masalah yang nyata maupun potensilyang timbul dari pergaulan hidup sehari-hari yang menyangkut kedamaian. Penelitian-penelitian sosiologis telah menghasilkan data untuk membuktikan bahwa ketertiban dan ketentraman pada hakekatya merupakan suatu refleksi daripada nilai-nilai sosial dan pertentangan kepentingan- kepentingan didalam suatu sistem sosial. Walaupun hukum mengatur semua aspek sosial tetapi hukum mempunyai batasan-batasan untuk dapat dipergunakan sebagai alat pencipta maupun pemelihara tata tertib pergaulan hidup manusia. Agar tidak terjadi penyelewengan hukum maka ilmu-ilmu sosial pada umumnya dan sosiologi pada khususnya dapat memberikan petunjuk dan manfaat yang banyak demi terciptanya iklim sosial yang mnguntungkan pelaksanaan hukum secara efektif. Apabila dikaitkan dengan filsafat hukum, bahwa perlu cara untuk memandu sesorang agar memperoleh gambaran yang jelas tentang apa hukum itu. 3 Banyak literatur yang mencoba memecahkan persoalan ini, demikian halnya dengan teori dan filsafat hukum. Keragamanan tidak harus membingungkan, paling tidak menurut tulisan dalam buku ini akrena pada dasarnya argumentasi tertentu bertolak dari cara berpikir yang tidak seragam yang dilator belakangi oleh pendidikan serta kehidupan seharai-hari yang berbeda pula.
Memahami hukum berarti memahami manusia, ini merupakan bukan semata- mata gambaran secara umum tentang hukum yang ada selama ini, pandangan yang mengarah kepada “the man behin the gun” membuktikan bahwa actor dibelakang memegang peran yang lebih dominant dari sekedar persoalan struktur. Apabila Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang sebenarnya dia bicarakan adalah hukum hidup ditenga-tengah masyarakat (manusia). 4 Hukum dan manusia
3 Soetiksno, Filsafat Hukum, Bagian I , Pradnya Pramamita, Jakarta, 1988, hlm. 57.
4 Rudolf von Jhering dalam Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 20. Bandingkan dengan istilah hukum yang mandul yang
memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan, artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Dalam hukum manusia adalah sebagai actor kreatif, manusia membangun hukum, menjadi taat hukum namun tidak terbelenggu oleh hukum.
Sulit untuk menguraikan penyebab utama dari seluruh persoalan yang menimpa hukum di Indonesia, tidak saja bersangkut-paut dengan masalah substansial (produk hukum yang ketinggalan zaman), lebih dari itu penegakan dan komitmen moral yang lemah telah ikut menyebabkan banyaknya persoalan yang muncul. Tetapi, terlepas dari semuanya, kita harus menyadari bahwa persoalan yang terjadi saat ini bersifat akumulatif dan bervariasi, masalah tidak bergerak linier tetapi berputar-putar sehingga sulit mencari akar permasalahannya, saling terkait, tapi itulah sebuah konsekuensi yang harus ditanggung dari kondisi kehidupan hukum yang kumuh.
Masyarakat tentu bertanya-tanya bagaimana, kapan, dan darimana sebenarnya awal terjadinya praktik mafia hukum di Indonesia. Hasil telusur penulis, tak ada yang lebih gamblang memberikan jawabannya selain dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sebastian Pompe. Menurutnya, wajah peradilan Indonesia mulai berubah suram sejak tahun 1974. 5 Pada saat itu meletus peristiwa Malari yang menyebabkan mulai ditempatkannya aktor-aktor Orde Baru di segala lini pemerintahan untuk melindungi oligarki kekuasaannya, termasuk di lingkungan Mahkamah Agung. Sejak saat itulah, tunas-tunas mafia hukum yang telah tertanam menjadi tumbuh subur hingga menjalar ke instansi-instansi penegak hukum lainnya. Setelah hampir empat dekade dari peristiwa di atas, praktik penyalahgunaan kewenangan ( abuse of power ) dalam dunia hukum semakin mempertajam giginya. Sebutlah misalnya, proses penyelidikan, penyidikan, penyusunan dakwaan, pengajuan tuntutan, hingga putusan hakim, semuanya dapat diatur oleh oknum- oknum pengacara, institusi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Ironisnya lagi, para Saksi, Ahli, atau Akademisi yang diminta untuk memberikan keterangan di persidangan dapat ”dipesan” sesuai dengan keinginan terdakwa lewat prakarsa para pengacaranya. Tak terbayangkan seandainya saja dunia akademis lambat laun kian terseret ke lembah praktik hitam mafia hukum, maka Indonesia tinggal menunggu kehancurannya saja.
Praktik-praktik tersebutlah yang kemudian dianggap ikut memberi andil atas bertenggernya Indonesia pada peringkat pertama negara terkorup dari 14 negara Asia menurut Political and Economic Risk Consultancy (PERC) pada 2009. Lebih spesifik lagi, International Transparency dalam Global Corruption Barometer pada 2008 menempatkan lembaga peradilan sebagai salah satu lembaga terkorup di Indonesia.
dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dalam Permasalahan Hukum di Indonesia , Alumni, Bandung, 1983.
5 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, atau Criminal Justice Sistem , Putra Bardin, Bandung 1998,
Ketua Komisi Yudisial, Busyro Muqoddas, mencatat 4 (empat) faktor utama yang menyebabkan sistem peradilan Indonesia menjadi terkorup seperti sekarang ini. 6 Pertama , Moralitas yang sangat rendah dari aparat penegak hukum, seperti aparat kepolisian, jaksa, panitera, hakim, dan pengacara yang dalam praktiknya bekerja sama dengan cukong, makelar kasus, dan aktor politik; Kedua , Budaya politik yang korup telah tumbuh subur dalam birokrasi negara dan pemerintahan yang feodalistik, tidak transparan, dan tidak ada kekuatan kontrol dari masyarakat; Ketiga , Tingginya apatisme dan ketidakpahaman masyarakat tentang arti dan cara bekerja aparat yang berperan dalam praktik kriminal tersebut; Keempat , Kriteria dan proses rekrutmen aparat kepolisian, jaksa, dan hakim yang masih belum sepenuhnya transparan dan profesional; dan Kelima , Rendahnya kemauan negara ( political will ) di dalam memberantas praktik mafia peradilan secara sungguh-sungguh dan jujur. Harus diakui bahwa pasca reformasi, pemberantasan terhadap praktik kotor mafia hukum yang menjadi sumber terjadinya korupsi pengadilan ( judicial corruption ) mencatat beberapa kemajuan. Berbagai peraturan perundang-undangan dilahirkan bersamaan dengan terbentuknya lembaga-lembaga baru, seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian, sebagai bentuk kontrol terhadap sistem yang dianggap telah korup. Namun demikian, sebagaimana disampaikan oleh Lawrence M. Friedman, tak akan optimal perubahan hukum apabila tidak memenuhi ketiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (legal structure ), substansi hukum ( legal substance ), dan budaya hukum ( legal culture ). 7 Dalam konteks pemberantasan mafia hukum, apa yang telah dilakukan selama ini barulah menyentuk aspek struktur hukum, sementara substansi hukum dinilai kurang berhasil, apalagi terhadap budaya hukum. Budaya organisasi di banyak lembaga penegak hukum masih menunjukan birokrasi yang terkesan lambat dan cenderung koruptif, sehingga menyebabkan penegakan hukum berjalan tidak optimal. Bagaikan lingkaran setan ( the devil circle ), antara oknum satu dengan lainnya saling menutupi dan melindungi, bahkan tak jarang saling mengancam agar sama- sama tidak membuka kedok hitam praktik mafia hukum yang mereka jalankan selama ini. Apabila sirkulasi kotor ini terus-menerus terjadi dan dipertahankan, maka akan selamanya pula rantai mafia hukum akan sulit diputus dan dibersihkan. Belum lagi terhadap pemegang kebijakan atau pimpinan lembaga yang memang sejak awal telah ”tersandera” dengan tindak perilaku kelamnya, sudah dipastikan tidak akan berani mengambil kebijakan tegas untuk memberikan sanksi terhadap rekan kerja atau bawahannya. Oleh karena itulah muncul ungkapan, ” tak mungkin membersihkan lantai kotor dengan menggunakan sapu yang kotor juga” . Sementara itu, mereka yang masih bertahan dengan idealismenya, seringkali tersingkir akibat politik internal kelompok penguasa tertentu. Bahkan bagi kelompok yang selama ini merasa puas
6 www.detik.com
7 Adam Podgorecki & Christoper J. Whelan, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum , Bina Aksara, Jakarta, 1978, hlm. 259.
atas kesuksesannya melakukan praktik mafia hukum, mereka tidak akan segan-segan untuk ”memutilasi” siapa saja yang berusaha mengancam kenyamanannya, jika perlu menggiringnya hingga ke kursi pesakitan.
Sekelumit ilustrasi di atas setidaknya menggambarkan betapa telah akutnya permasalahan mafia hukum, sehingga sudah selayaknya diambil langkah luar biasa untuk menuntaskan masalah yang berkepanjangan ini. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, untuk menyelesaikan masalah tersebut, beragam forum pembahasan telah dilakukan dan beribu jenis solusi sudah seringkali ditawarkan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Tentunya kita harus memberikan apresiasi terhadap segala pemetaan dan solusi yang telah ada itu, sebab tidak dapat dinafikan bahwa terdapat beberapa hasil dalam upaya pemberantasan mafia hukum, sehingga tidak perlu juga untuk menghentikan implementasi upaya eksekusi dari solusi yang disajikan. Namun demikian, beberapa pihak menilai bahwa ternyata laju pengembangbiakan mafia hukum bergerak lebih cepat dari upaya pemberantasannya itu sendiri bahkan mampu menarik generasi baru hingga terjebak ke dalam lingkaran setan. Akibatnya, selisih antara upaya pemberantasan dan pengembangbiakan mafia hukum menjadi negatif nilainya. Berangkat dari fenomena tersebut, maka di tengah belantara solusi yang tengah didedahkan, terdapat satu langkah lain yang masih menjanjikan dan belum pernah dilakukan, namun juga membawa konsekuensi serius. Amputasi satu generasi di sini dilakukan dengan cara ”memotong” para aparat hukum yang terindikasi dengan keterlibatan mafia hukum, baik dengan tindakan pemberhentian dengan hormat, tidak hormat apabila terbukti bersalah, atau pengunduran diri secara sukarela dengan konsekuensi diberikannya pemutihan. Pro- kontra dan perlawan terhadap gagasan ini sudah tentu akan terjadi, terlebih lagi dalam menghadapi keguncangan kepemimpinan di masing-masing instansi penegak hukum. Namun di sinilah justru kesempatan bangsa Indonesia untuk menyelamatkan generasi yang belum tercemar perspektif moral dan perilakunya, sehingga mereka dapat diproyeksikan untuk menduduki pucuk-pucuk kepemimpinan dengan harapan tidak akan ada lagi yang merasa tersandera atau terancam untuk mengambil kebijakan tegas terhadap mereka yang terlibat dalam praktik kotor mafia peradilan.
Langkah ini memang terbilang cukup drastis karena melompat jauh ke depan di antara varian solusi yang ditawarkan. Filosofis keberangkatan solusi ini berawal dari pidato Cicero di tengah-tengah Tribunus ketika mengatakan bahwa ikan membusuk mulai dari kepala hingga ke ekor, sehingga tindakan yang pantas dilakukan adalah dengan memotong dan membuang kepala ikan tersebut terlebih dahulu. 8 Pertanyaannya adalah apakah cara ini pernah berhasil dilakukan oleh negara lain? Jawabannya adalah pernah. Salah satu negara bekas bagian Uni Soviet, yakni
8 Satjipto Rahardjo, Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses Sosial Dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi , Makalah pada seminar tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global dan Pembentukan ASHI di Semarang, 12-13 Nov. 1996, hlm. 6
Georgia, merombak sistem peradilannya dengan memberhentikan semua hakim dan kemudian melakukan rekrutmen baru dengan proses yang ketat, selektif, transparan, dan berbobot. Untuk menghindari adanya intervensi terhadap proses tersebut, rekrutmen sengaja dilakukan bukan di Georgia tetapi di Amerika Serikat. Keputusan fenomenal ini dilakukan karena adanya keinginan yang sama antara pemerintah dan masyarakat untuk membuka lembaran baru ( clean slate ) dari gelap gulitanya dunia hukum Georgia. Bilapun langkah ini dianggap cukup ekstrem untuk dijalankan di Indonesia, maka jalan lain yang lebih soft harus dimulai melalui ekor, yaitu dengan melindungi satu generasi di bawah melalui pengawasan dan pembinan sangat khusus untuk membentuk generasi pembaharu dunia hukum di Indonesia. Hanya saja diperlukan sebuah komitmen tinggi dan bersama serta waktu yang relatif panjang dengan dimulai dari target group di tingkat generasi sekolah dasar, perguruan tinggi hukum, hingga para pekerja hukum pemula di berbagai institusi dan lembaga profesi hukum. . Tugas dan kewajiban hakim yang dihadapkan dengan beragarn jenis (pnibadi) manusia tentulah akan dihadapkan dengan ragam tantangan pula. Ada orang yang tidak menyukai nilai-nilai mulia sepenti keadilan, kebenaran dan kejujuran ditegakan oleh hakim dengan alasan bahwa hal itu dapat mempengaruhi status sosial, ekonomi dan politiknya, sementara ada orang lain lagi yang tidak menginginkan tindak kejahatannya diketahui oleh publik dengan alasan (kepentingan) struktural. Keinginan seperti inilah yang membuat abadinya pertarungan antara kejahatan dengan kebenaran. Orang-orang yang berniat berbuat jahat atau yang menginginkan kejahatannya tetap terpelihara akan berhadapan dengan penyelenggara profesi hukum yang kuat irnan dan komitmennya terhadap persoalan keadilan dan harkat kernanusiaan ( human dighnity ).
Tampilnya pihak-pihak yang tidak menginginkan hakim memerankan fungsi profetiknya secara optimal itulah yang rnenodai citra dan kewibawaan peradilan. Kemandirian hakim yang diidealkan sebagai persyaratan utama untuk menegakkan proses peradilan yang transparan dan tidak memihak (diskriminatif) belum menampakkan citra yang haram.
Hal itu selain kembali pada kemauan politik (political will) dan kondisi struktural yang menentukan terhadap orientasi kerja (profesi) hakim, juga kembali pada keluhuran, keberanian, kecendikiawan dan kemandirian hakim sendiri dalam memainkan (memberdayakan) profesinya. Larangan yuridis terhadap pihak-pihak yang hendak turut campur tangan terhadap penyelenggaraan profesi hakim (pengadilan) merupakan norma dasar yang berorientasi terhadap perlindungan harkat kernanusiaan. Suatu mekanisme kerja hakim akan dapat keluar dan riil objektivitas dan kejujurannya manakala kekuatan eksternal amat sistemik mempengaruhinya. Dengan tercemarnya proses (sistem) yuridis ini sulit diharapkan bahwa produk profesi hakim masih dapat berpihak dan berpijak pada kebenaran dan (menguntungkan) hak asasi manusia.
Hakim merupakan mesin “pembaharuan hukum” dan Social engineering yang harus memperoleh tempat secara demokratis guna mengasah, rnengkreativitaskan dan
mempertajarm orientasi jelajahnya pada pergumulan sosial dan sekat-sekat yang seringkali menghambat development justice . Cara luar biasa lain yang tidak mudah untuk dilakukan, adalah keberanian untuk melakukan pembebasan terhadap praktik konvensional yang selama ini dijalankan, termasuk memberi makna kepada undang-undang, asas, prosedur dan sebagainya. Hakim dan jaksa membutuhkan pencerahan, sehingga berani mengatakan, bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Sikap ini akan membawa konsekuensi besar dalam memberi makna kepada hukum, dan itulah sikap dasar yang diinginkan oleh hukum progresif. Di sini tidak dianjurkan untuk sama sekali menyampingkan hukum, tetapi masih banyak yang bisa dilakukan untuk memberi penafsiran dan membaca hukum secara progresif. 9
Pemberantasan mafia hukum secara progresif tidak dapat hanya diserahkan kepada para jaksa, hakim, advokat dan polisi. Seluruh bagian masyarakat penlu dilibatkan dan tenlibat. Adalah tidak adil untuk hanya “menghakimi’ jaksa dan hakim karena tidak menunjukkan prestasi yang memuaskan niasyarakat. Advokat pun diminta untuk berpikir dan bertindak progresif. Dunia pendidikan hukum juga penlu diminta pertanggungjawaban.
Para akademisi, ilmuwan, teoritisi juga tidak bisa mengelak dan tanggung jawab membantu dan mendorong pemberantasan mafia hukum yang progresif. Peran mereka adalah memberikan pencerahan kepada para penegak hukum agar berani melakukan pembebasan dan praktik dan konvensi yang lebih banyak membelenggu dan menghambat pemberantasan mafia hukum. Untuk itu maka para akademisi perlu mengajukan konsep-konsep alternatif yang progresif, agar dengan demikian langkah- langkah progresif para penegak hukum bisa memperoleh dukungan legitimasi ilmiah. Selanjutnya adalah jelas sekali peran positif dan progresif yang dapat dimainkan oleh organisasi-organisasi masyarakat, termasuk para rohaniwan dan ulama. Selama ini mafia hukum masih lebih banyak dipersepsikan sebagai “kejahatan hukum” dan belum menjadi “kejahatan sosial”. Perbuatan korupsi masih lebih dipahami sebagai ‘perbuatan hukum’, belum ‘perbuatan sosial’. Di sini pararohaniwan, kiai dan ulama dapat turut berperan besar dalam menjadikan korupsi sebagai “kaidah sosial’ dan bukan hanya “kaidah hukum”. Dalam pemberantasan mafia yang progresif diperlukan pula rakyat yang progresif ini menarik, karena biasanya rakyat ditempatkan pada posisi yang pasif. Mereka hanya menjadi penonton yang terkena getahnya” saja. Lembaga peradian sudah lama relatif tidak bisa diandalkan sebagai benteng orang tertindas, teraniaya, tersiksa, miskin/ melarat, cilik, lemah. Hal ini bisa dibuktikan di lapangan. Hukum sebagai tempat jaminan atas apa yang benar dan adil bukan diperuntukkan bagi mereka.
9 Satjipto Rahardjo. Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum , Kompas Jakarta:. 2007.

## PENUTUP
A . Kesimpulan
Memberantas penyimpangan proses peradilan bukanlah perkara yang mudah karena sifat, jaringan, dan praktiknya yang terselubung. Untuk itu, diperlukan usaha ekstra keras untuk menyelesaikan persoalan mendasar ini yang diyakini telah menjadi faktor penyebab utama atas bobroknya penegakan hukum di Indonesia. Tak ayal berkembang perumpaman bahwa hukum tajam terhadap masyarakat lemah, namun tumpul terhadap mereka yang berkuasa. Bagaikan problema kemiskinan dan praktik korupsi, mafia hukum memang tak dapat ditumpas hingga titik nol. Namun demikian, optimisme, upaya, dan usaha pemberantasannya tidak pernah boleh berhenti sedikit pun. Satu hal yang perlu kita yakini bahwa setiap langkah penyelesaian apapun itu bentuk dan caranya, sudah pasti akan memiliki konsekuensi, keunggulan, dan kelemahannya masing-masing.
Diperlukan upaya hukum luar biasa untuk memberantas kejahatan luar biasa, makelar kasus dan mafia peradilan. Penyadapan oleh KPK perlu didukung tidak hanya untuk mengungkap kasus korupsi an sich namun juga praktek makelar kasus dan mafia peradilan. Reformasi aturan hukum yang ada, Harus disusun aturan mengenai peberantasan mafia peradilan, khususnya mengenai pembuktian dan alat bukti yang berkenaan dengan praktek makelar kasus dan mafia peradilan. Pembuktian terbalik dapat digunakan sebagai alternatif pembuktian pelaku mafia kasus. Bersihkan semua lembaga penegak Hukum mulai dari Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksanaan, Pengadilan dari seluruh tingkatan, demikian pula lembaga pofesi advokat yang mencoba bermain dalam makelar kasus maupun mafia peradilan. Berikan sanksi pidana berat bahkan ancaman hukuman mati bagi aparat penegak hukum yang melakukan praktek makelar kasus maupun mafia peradilan. Pembenahan Lembaga pengawasan penegakan hukum seperti komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan agar lebih independent, efektif dan akuntable. Hal ini sebagai upaya memberantas makelar kasus dan mafia peradilan guna mewujudkan mimpi bangsa untuk penegakan hukum yang adil dan berwibawa. Benahi Budaya Hukum masyarakat melalui pendidikan hukum.
B . Saran Diperlukan untuk menghentikan berlarut-larutnya penyimpangan proses penegakkan hukum yaitu komitmen tinggi dan ketegasan mutlak dari pucuk pimpinan tertinggi di negeri ini untuk mengawal langsung perang melawan penyimpangan proses penegakkan hukum.
Untuk menutup peluang dan sekaligus memberantas praktik penyimpangan penegakkan hukum di berbagai lingkungan aparat penegak hukum, saat ini mutlak diperlukan adanya sebuah ketentuan khusus yang mengaturnya. Ketentuan tersebut tak hanya mengatur tata hubungan dan kelembagaan antar aparat penegak hukum saja, akan tetapi juga sekaligus menetapkan upaya terintegrasi aparat penegak hukum
melakukan pencegahan dini pemberantasan mafia hukum dan peradilan. Tentunya langkah-langkah luar biasa diatas akan mampu memberantas makelar kasus di Indonesia dengan catatan terdapat komitmen kuat dari seluruh komponen bangsa untuk terus berikhtiar dan tentunya harus diawali dengan semangat politic will dari pemerintah selaku pemegang amanat kedaulatan rakyat. Lembaga peradilan kita tampaknya tidak berpihak pada the poors (kaum miskin dan lemah) melainkan pada the haves (kaum kaya dan kuat). Lembaga peradilan pada hakikatnya merupakan tempat seni menegakkan apa yang benar dan adil (le droit est I‘art du bien et du juste) , tampaknya seringkali melenceng lebih menjadi tempat seni mengumpulkan harta kekayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam Podgorecki & Christoper J. Whelan, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum , Bina Aksara, Jakarta, 1978, Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, atau Criminal Justice Sistem , Putra Bardin, Bandung 1998,
Satjipto Rahardjo, Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses Sosial Dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi , Makalah pada seminar tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global dan Pembentukan ASHI di Semarang, 12-13 Nov. 1996
-------------------------, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis , BPHN
Depkeh dan Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun, ------------------------------. Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum , Kompas Jakarta:. 2007 Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
Soetiksno, Filsafat Hukum, Bagian I , Pradnya Pramamita, Jakarta, 1988,