## ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

## Gracetyani Ovicha Naibaho
Juliana Ruth Mandei Lyndon Reinhard Jacob Pangemanan Naskah diterima melalui Email agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : Rabu, 23 September 2020 Disetujui diterbitkan : Jumat, 23 Oktober 2020

## ABSTRACT
This study aims to analyze the level of development inequality and economic growth between districts / cities in North Sulawesi Province in 2014-2018. This research was conducted from November 2019 to March  2020.  The  data  used  in  this  study  are  secondary  data.  The  data  were  obtained  from  the  North Sulawesi Central Statistics Agency (BPS Sulut) and other literatures according to this study. The results showed that the higher income between regions would affect economic growth and inequality that occurred in  North  Sulawesi  Province.  Based  on  the  results  of  the  development  inequality  analysis,  it  shows  low inequality with an average Williamson Index number of 0.49 (<0.5). Classification of districts / cities in North Sulawesi Province using a regional approach. Typology Klassen is divided into four classifications. Regions are developed and growing fast, regions are developed but are depressed, regions are developing fast but are not developed, and regions are relatively underdeveloped. Based on these results, this study concludes that along with the occurrence of economic growth there will also be population growth. Thus, the rate of economic growth must exceed the rate of population growth. If in the long run the economic growth  equals  population  growth,  the  regional  economy  will  not  experience  development  and  the population's level of prosperity will not progress.
Keywords: Inequality, Williamson Index, Klassen Typology

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  berapa  besar  tingkat  ketimpangan  pembangunan  dan pertumbuhan  ekonomi  antar  wilayah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  tahun  2014-2018. Penelitian  ini  dilakukan  selama  bulan  November  2019  sampai  bulan  Maret  2020.  Data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara (BPS Sulut) maupun literature-literatur lainnya sesuai penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan antar daerah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan yang  terjadi  di  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Berdasarkan  hasil  analisis  ketimpangan  pembangunannya menunjukkan  ketidakmerataan  rendah  dengan  rata-rata  angka  Indeks  Williamson  0,49  (<  0,5). Pengklasifikasian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dengan pendekatan daerah Tipologi Klassen terbagi  menjadi  empat  klasifikasi.  Daerah  maju  dan  tumbuh  cepat,  daerah  maju  tapi  tertekan,  daerah berkembang cepat tapi tidak maju, dan daerah relatif tertinggal. Berdasarkan perolehan tersebut, penelitian ini  menyimpulkan  bahwa  bersamaan  dengan  terjadinya  pertumbuhan  ekonomi  akan  berlaku  pula pertumbuhan  penduduk.  Sehingga,  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  harus  melebihi  tingkat  pertumbuhan penduduk. Apabila dalam jangka panjang pertumbuhan ekonominya sama dengan pertumbuhan penduduk, maka  perekonomian  daerah  tersebut  tidak  mengalami  perkembangan  dan  tingkat  kemakmuran penduduknya tidak mengalami kemajuan.
Kata kunci: Ketimpangan, Indeks Williamson, Tipologi Klassen

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pembangunan  dalam  lingkup  Negara secara  spasial  tidak  selalu  merata.  Beberapa daerah  dapat  mencapai  pertumbuhan  yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah yang tidak mengalami kemajuan  yang  sama  disebabkan  karena kurangnya  sumber-sumber  yang  dimiliki, adanya kecenderungan pemilik modal (investor)  memilih  daerah  perkotaan  atau daerah yang  memiliki  fasilitas seperti prasarana  perhubungan,  jaringan  listrik, jaringan  telekomunikasi,  perbankan,  asuransi dan  tenaga  kerja  yang  terampil,  serta ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan  dari  Pemerintah  Pusat  kepada daerah  (Kuncoro ,  2004)  dalam  Banendro (2016).  Kemampuan  tumbuh  ini  kemudian menyebabkan  terjadinya  ketimpangan  baik pembangunan maupun pendapatan antar daerah. Ketimpangan  pembangunan  juga  dapat  dilihat secara  vertikal  yakni  perbedaan  pada  distribusi pendapatan  serta  secara  horizontal  yakni perbedaan  antara  daerah  maju  dan  terbelakang (Sjafrizal,  2008)  dalam  Derek,  dkk  (2019). Terkait  dengan  disparitas  ekonomi  antara  satu wilayah  dengan  wilayah  lainnya,  banyak  ahli yang  menggunakan  data  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  untuk  memperhatikan kondisi perbedaan pertumbuhan ekonomi antara satu  wilayah  dengan  wilayah  lainnya.  PDRB merupakan  data  statistik  dari  perolehan  nilai tambah  dari  setiap  kegiatan  ekonomi  yang dilakukan  oleh  masyarakat  di  suatu  wilayah. Semakin  tinggi  nilai  PDRB  perkapita  suatu wilayah, maka pertumbuhan ekonominya dianggap  semakin  tinggi.  Namun  demikian, pertumbuhan  ekonomi  tidak  serta  merta  diikuti oleh  distribusi  pendapatan  yang  merata  kepada seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini yang  selanjutnya  menciptakan  kesenjangan ekonomi. Dimana, kesenjangan ekonomi adalah kondisi  ketidakmerataan  hasil  pertumbuhan ekonomi  suatu  wilayah  kepada  masyarakat wilayah tersebut.
Ketidakseragaman  ini  berpengaruh  pada kemampuan  untuk  tumbuh  yang  pada  gilirannya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan  cepat  sementara  wilayah  lainnya  tumbuh lambat.  Kemampuan  tumbuh  ini  kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan  maupun  pendapatan  antardaerah yang  terjadi  di  Indonesia  khususnya  di  Provinsi Sulawesi Utara, dilihat dalam PDRB Kabupaten/Kota berdasarkan harga konstan tahun 2014- 2018.

## Ketimpangan
Dondo  (2019)  mengatakan  bahwa  dalam konteks  ekonomi,  ketimpangan  dapat  diartikan sebagai  suatu  cacat  ekonomi  yang  umum  terjadi dimana saja karena adanya wilayah yang maju dan wilayah  yang  terbelakang.  Hal  ini  menyebabkan ketidakmerataan perekonomian suatu wilayah atau perbedaan  kemajuan  antar  wilayah  yang  berarti tidak samanya kemampuan untuk bertumbuh yang analog  dengan  kesenjangan  dan  menimbulkan ketidakmerataan  berupa  pendapat  dan  studi-studi empiris  yang  menempatkan  pemerataan  dan pertumbuhan pada posisi yang dikotomis dalam hal ini.

## Pembangunan Ekonomi
Menurut  Meier  (1995)  dalam  Kuncoro (2006),  pembangunan  ekonomi  merupakan  suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu Negara meningkat  selama  kurun  waktu  yang  panjang dengan  jumlah  penduduk  yang  hidup  dibawah “garis  kemiskinan  absolute”  tidak  meningkat  dan distribusi  pendapatan  tidak  semakin  timpang. Karena  merupakan  suatu  proses,  pembangunan ekonomi  meliputi  pertumbuhan  ekonomi  yang diiringi  dengan  perubahan  (growth  plus  change) dalam perubahan struktur ekonomi dan perubahan kelembagaan (Banendro, 2016).

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  diartikan  sebagai peningkatan  kemampuan  perekonomian  suatu daerah  atau  wilayah  dalam  menghasilkan barang-barang  atau  jasa  untuk  memenuhi kebutuhan di dalam maupun di luar wilayah atau daerah, maupun peningkatan pendapatan perkapita suatu wilayah/daerah sehingga ketimpangan dan kesenjangan didalam masyarakat tidak terjadi dan kesejahteraan dapat tercapai.  Pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan
bagaimana  aktifitas/kegiatan  ekonomi  mampu memberikan  tambahan  perolehan  pendapatan masyarakat  suatu  daerah  dalam  periode  waktu tertentu.  Pertumbuhan  ekonomi  biasanya  dilihat dalam  skala  kuantitatif  dan  diukur  dengan menggunakan  data  Produk  Domestik  Regional Bruto  (PDRB)  yang  dihasilkan  dalam  jangka waktu tertentu (Banendro, 2016).

## Indeks Williamson
Indeks  ini  digunakan  untuk  mengukur penyebaran  ( dispersi )  tingkat  pendapatan  per kapita  daerah  relatif  terhadap  rata-rata  nasional, merupakan  ukuran  ketimpangan  pembangunan yang  pertama  kali  ditemukan  oleh  Jeffrey  G. Williamson  dalam  studinya  pada  tahun  1966 (Dondo,  2019).  Secara  statistik  dalam  Sjafrizal (2008)  dalam  Dewi,  dkk  (2014),  formulasinya adalah sebagai berikut:
Dimana : Iw : Indeks Williamson Yi : PDRB per kapita di kabupaten/kota i. Y : rata-rata PDRB perkapita di Provinsi fi : Jumlah penduduk di kabupaten/kota i. n : Jumlah penduduk di Provinsi Nilai angka indeks (IW) yang semakin kecil atau  mendekati  nol,  menunjukkan  ketimpangan yang  semakin  kecil  atau  makin  merata  dan sebaliknya  bila  semakin  besar  atau  jauh  dari  nol, menunjukan ketimpangan yang semakin melebar.

## Tipologi Daerah
Klassen Tipology (Tipologi Klassen) adalah alat  yang  digunakan  untuk  mengetahui  gambaran tentang  pola  dan  struktur  pertumbuhan  ekonomi masing-  masing  daerah.  Tipologi  Klassen  pada dasarnya  membagi  daerah  berdasarkan  dua indikator  utama,  yaitu  pertumbuhan  ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah (Kuncoro, 2002) dalam Banendro (2016). Klasifikasi daerah menurut Tipologi Klassen adalah sebagai berikut: 1.  Daerah  cepat  maju  dan  cepat  tumbuh  ( high growth  and  high  income ),  adalah  daerah  yang memiliki  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  dan pendapatan  perkapita  yang  lebih  tinggi dibandingkan daerah di atasnya;
2.  Daerah maju tapi tertekan ( high income but low growth ), adalah daerah yang memiliki pendapatan  perkapita  lebih  tinggi  tetapi memiliki  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang lebih rendah dibandingkan daerah di atasnya;
3.  Daerah berkembang cepat ( high growth but low income ),  adalah  daerah  yang  memiliki  tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tetapi memiliki  tingkat  pendapatan  perkapita  yang lebih rendah dibandingkan daerah di atasnya;
4.  Daerah  relatif  tertinggal  ( low  growth  and  low income ),  adalah  daerah  yang  memiliki  tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita  yang  lebih  rendah  dibandingkan daerah di atasnya.

## Rumusan Masalah
Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah bagaimana tingkat ketimpangan pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  antar wilayah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sulawesi Utara pada tahun 2014-2018.

## Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan dan  pertumbuhan  ekonomi  antar  wilayah kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara pada tahun 2014-2018.

## Manfaat Penelitian
Hasil  penelitian  tersebut  pun  diharapkan bermanfaat bagi semua pihak, yang diantaranya adalah sebagai berikut:
a.  dapat  memberikan  bahan  masukan  dan informasi  bagi  pengambil  keputusan  dan kebijakan dalam memahami kondisi pembangunan daerah sehingga dapat merumuskan  kebijakan  yang  terarah  dalam menata  pembangunan  daerah  sesuai  dengan karakteristik masing- masing daerah,
b.  dapat menjadi informasi dan bahan pembelajaran, menambah wawasan
pengetahuan  peneliti  tentang  pelaksanaan pembangunan mengenai
ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Utara,
c.  serta  menjadi  referensi  pengembangan  akan ketimpangan wilayah yang ada.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan  di Kota Manado, Sulawesi  Utara  yang  meliputi  seluruh  wilayah kabupaten/kota  yang  terdiri  dari  15  wilayah  di Sulawesi  Utara.  Penelitian  ini  juga  dilakukan mulai dari persiapan pada bulan November 2019 sampai dengan penulisan laporan penelitian pada bulan Juni 2020.

## Jenis dan Sumber Data
Adapun  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  seluruhnya  adalah  data  sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara.

## Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan adalah data sekunder maupun literatur-literatur lainnya dengan metode  pengumpulan  data  yang  berkaitan dengan objek penelitian tersebut.

## Konsep Pengukuran Variabel
Beberapa  variabel  yang  akan  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  time  series dengan  periode  waktu  tahun  2014-2018  yang terdiri dari:
1.  PDRB  Provinsi  Sulawesi  Utara  Atas  Dasar Harga Konstan
2.  PDRB  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sulawesi Utara
3.  Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Utara 4.  Jumlah  Penduduk  Kabupaten/Kota  Provinsi Sulawesi Utara

## Metode Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis ketimpangan regional (Indeks  Williamson)  dan  analisis  pendekatan daerah  (Tipologi  Klassen)  dengan  pengolahan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS.

## Analisis Indeks Williamson
Menghitung  ketimpangan  pembangunan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara  tahun  2014-2018,  digunakan  indeks ketimpangan  regional  (regional  in  equality)  yang dinamakan  Indeks  Williamson.  Metode  ini diperoleh  dari  perhitungan  pendapatan  perkapita dan  jumlah  penduduk  disuatu  wilayah.  Secara sistematis, perhitungan indeks Williamson sebagai berikut:
Dimana : IW  = Indeks Williamson Yi  = PDRB perkapita di kabupaten/kota i
Y = PDRB perkapita di provinsi fi = Jumlah penduduk di kab/kota i
n = Jumlah penduduk di provinsi Menurut Permendagri No 54 Tahun 2010 dalam Budiarto (2014), kriteria IW adalah :
1.  Indeks Williamson (IW) = disparitas rendah IW < 0,5
2.  Indeks Williamson (IW) = disparitas tinggi IW ≥ 0,5

## Analisis Tipologi Klassen
Menurut  Tipologi  Klassen,  perkembangan pembangunan  antar  daerah  kabupaten/kota  di Provinsi  Sulawesi  Utara  dapat  dikelompokkan menjadi empat kategori. Dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Pengelompokan Pembangunan Wilayah Berdasarkan Tipologi Klassen
PDRB Per kapita (y) Laju Pertumbuhan (r) ydi > yni (+) ydi < yni (-) rdi > rni (+) (Kuadran III) Daerah berkembang cepat tapi tidak maju (Kuadran I) Daerah maju dan tumbuh cepat rdi < rni (-) (Kuadran IV) Daerah relatif tertinggal (Kuadran II) Daerah maju tapi tertekan
Sumber : (Sjafrizal, 1997) dalam Raswita dan Utama (2013).
Keterangan : rdi  : laju pertumbuhan kabupaten i rni  :  laju  pertumbuhan  total  PDRB  Provinsi Sulawesi Utara ydi  : PDRB perkapita kabupaten i yni  :  PDRB  perkapita  Provinsi  Sulawesi Utara

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Geografis
Provinsi Sulawesi Utara terletak di jazirah utara  Pulau  Sulawesi  dan  merupakan  satu  dari tiga  provinsi  di  Indonesia  yang  memiliki keunggulan geoposisi, geostrategi, dan geopolitik  serta  terletak  di  tepian  pasifik.  Dua provinsi  lainnya  adalah  Sumatera  Utara  dan Daerah  Istimewa  Aceh.  Dilihat  dari  letak geografis  Sulawesi  Utara  terletak  pada  0°LU  – 3°LU (Lintang Utara) dan 123°BT
–126°  BT  (Bujur  Timur).  Kedudukan jazirah  membujur  dari  timur  ke  barat  dengan daerah  paling  utara  adalah  Kepulauan  Sangihe dan  Talaud.  Wilayah  kepulauan  ini  berbatasan langsung  negara  Tetangga  Filipina.  Wilayah Sulawesi Utara mempunyai batas-batas:
• Utara : Laut Sulawesi, Samudera Pasifik,
dan Filipina
• Timur : Laut Mauluku
• Selatan : Teluk Tomini
• Barat : Provinsi Gorontalo

## Kondisi Penduduk
Berdasarkan  angka  proyeksi  penduduk tahun 2018, tercatat jumlah penduduk Sulawesi Utara sebanyak 2.484.392 ribu jiwa yang terdiri dari 1.267,5 ribu jiwa (51,02 %) penduduk laki- laki dan 1.216,9 ribu jiwa penduduk perempuan (48,98  %),  dengan  rata-rata  laju  pertumbuhan penduduk  2010-2018  sebesar  1,09  persen pertahun. Terkait dengan jumlah penduduk yang tinggi tentunya terdapat faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah tingkat atau  laju  pertumbuhan  penduduk,  besarnya  laju pertumbuhan  penduduk  membuat  pertambahan jumlah  penduduk  semakin  meningkat.  Semakin besar  presentasi  kenaikannya  maka  semakin besar  jumlah  penduduknya.  Semakin  tingginya rata- rata laju pertumbuhan penduduk per tahun, otomatis  akan  meningkatkan  jumlah  penduduk secara pesat.

## Jumlah Penduduk
Jumlah  Penduduk  di  Provinsi  Sulawesi Utara menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2018
No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa) 2014 2015 2016 2017 2018 1 Bolaang Mongondow 229.604 233.189 236.893 240.505 244.185 2 Minahasa 325.680 329.003 332.190 335.321 228.364 3 Kepulauan Sangihe 129.103 129.584 130.024 130.493 130.833 4 Kepulauan Talaud 87.922 88.803 89.836 90.678 91.599 5 Minahasa Selatan 203.317 204.983 206.603 208.013 209.501 6 Minahasa Utara 196.419 198.084 199.498 200.985 202.317 7 Bolaang Mongondow Utara 75.290 76.331 77.383 78.437 79.366 8 Kepulauan Sitaro 65.284 65.582 65.827 65.976 66.225 9 Minahasa Tenggara 103.818 104.536 105.163 105.714 106.303 10  Bolaang Mongondow Selatan 61.177 62.222 63.207 64.171 65.127 11  Bolaang Mongondow Timur 67.824 68.692 69.716 70.610 71.477 12  Kota Manado 423.257 425.634 427.906 430.133 431.880 13  Bitung 202.204 205.675 208.995 212.409 215.711 14  Kota Tomohon 98.686 100.373 101.981 103.711 105.306 15  Kotamobagu 117.019 119.427 121.699 123.872 126.198 Total Jumlah Penduduk Sulawesi Utara   2.386.604 2.412.118 2.436.921   2.461.028 2.484.392
Sumber: BPS Sulut Tahun 2014 - 2018
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  jumlah penduduk  terbanyak  tahun  2014  yaitu  Kota Manado  dengan  angka  423.257  jiwa  dan  yang sedikit  yaitu  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Selatan  dengan  angka  61.177  jiwa.  Jumlah penduduk  terbanyak  tahun  2015  masih  berada pada Kota Manado dengan angka 425.634 jiwa dan  yang  sedikit  yaitu  Kabupaten  Bolaang Mongondow Selatan dengan angka 62.222 jiwa. Jumlah  penduduk  terbanyak  tahun  2016  yaitu Kota  Manado  dengan  angka  427.906  jiwa  dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan angka 63.207 jiwa. Jumlah  penduduk  terbanyak  tahun  2017   yaitu
Kota  Manado   dengan   angka 430.133 jiwa dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow selatan dengan angka 64.171 jiwa. Jumlah  penduduk  terbanyak  tahun  2018  juga tetap dipegang oleh Kota Manado dengan angka 431.880 jiwa dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang  Mongondow  Selatan  dengan  angka 65.127 jiwa.

## PDRB Perkapita
Hasil perhitungan PDRB perkapita menurut  kabupaten/kota  di  provinsi  Sulawesi Utara dapat dilihat dalam Tabel 3.
Tabel 3. PDRB Perkapita ADHK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 204-2018
No Kabupaten/ Kota PDRB Perkapita ADHK Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah) 2014 2015 2016 2017 2018 1 Bolaang Mongondow 17.035.332,13  17.760.699,26  18.629.504,45  19.573.225,92 20.724.560,06 2 Minahasa 27.039.453,75  28.417.583,42  29.850..112,88  31.365.291,46 32.985.374,03 3 Kepulauan Sangihe 17.669.117,68  18.672.802,96  19.740.697,10  20.741.042,81 21.824.050,50 4 Kepulauan Talaud 14.257.439,54  14.853.569,13  15.458.684,71  16.096.916,56 16.742.526,66 5 Minahasa Selatan 22.502.189,68  23.726.363,16  24.737.368,28  26.173.062,74 27.570.131,40 6 Minahasa Utara 34.577.206,88  36.696.940,18  39.006.374,49  41.237.194,31 43.613.354,78 7 Bolaang Mongondow Utara 16.574.051  17.295.767,11  18.111.339,69  18.990.060,81 19.928.515,98 8 Kepulauan Sitaro 17.508.963,91  18.651.504,98  19.883.725,52  21.226.391,41 22.570.708,94 9 Minahasa Tenggara 25.948.904,81  27.392.766,12  28.948.985,86  30.630.073,59 32.292.999,25 10  Bolaang Mongondow Selatan 16.034.110,85  16.704.601,26 17.452.744,15  18.263.835,68 19.184.121,79 11  Bolaang Mongondow Timur 21.166.595,89  22.252.959,58  23.148.394,91  24.160.913,46 25.079.352,79 12  Kota Manado 43.909.142,19  46.455.855,50 49.529.165,51  52.595.945,90 55.865.327,17 13  Bitung 43.299.364,50  44.073.622,94  45.635.277,87  47.678.549,87 49.769.850,40 14  Kota Tomohon 23.529.910,01  24.529.883,53  25.154.685,67  26.922.598,37 28.138.856,28 15  Kotamobagu 14.889.453,84  15.540.568,71 16.262.303,71  17.061.234,98 17.863.654,73 Total PDRB Perkapita Sulawesi Utara 355.941.236,66  373.025.487,84  391.549.364,80 412.716.337,87  434.153.384,76 Sumber: BPS Sulut (data diolah)
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  Kabupaten/ kota  dengan  pendapatan  perkapita  tergolong sangat  rendah  secara  berturut-turut  yaitu Kepulauan  Talaud,  Kotamobagu,  Bolaang Mongondow  Selatan,  Bolaang  Mongondow Utara, Bolaang Mongondow, Kepulauan Sitaro, dan Kepulauan Sangihe. Sementara kabupaten/kota  dengan  pendapatan  perkapita tergolong  sangat  tinggi  secara  berturut-turut yaitu  Kota  Manado,  Bitung,  Minahasa  Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Kota Tomohon, Minahasa  Selatan  dan  Bolaang  Mongondow Timur.

## Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara
Hasil  perhitungan  tingkat  ketimpangan pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  di Provinsi  Sulawesi  Utara  pada  Tabel  4 berdasarkan  perhitungan  Indeks  Williamson disparitas pendapatan penduduk Provinsi Sulawesi  Utara  periode  tahun  2014-2018 memperoleh  rata-rata  0,49.  Artinya,  disparitas pendapatan  antar  daerah  kabupaten/kota  di Provinsi Sulawesi Utara rendah dengan rata-rata < 0,5.
Tabel  4.  Indeks  Williamson  di  Provinsi
Sulawesi Utara Tahun Indeks Williamson Keterangan 2014 0,48 Disparitas Rendah 2015 0,48 Disparitas Rendah 2016 0,49 DIsparitas Rendah 2017 0,49 Disparitas Rendah 2018 0,50 Disparitas Tinggi Rata-rata 0,49 Disparitas Rendah Sumber: Data sekunder diolah, 2020 Pertumbuhan  ekonomi  yang  berlaku belum tentu menghasilkan pembangunan ekonomi  dan  peningkatan  dalam  kesejahteraan (pendapatan)  masyarakat,  hal  ini  disebabkan karena bersamaan dengan terjadinya
pertumbuhan  ekonomi  akan  berlaku  pula pertambahan penduduk. Apabila tingkat pertumbuhan  ekonomi  selalu  rendah  dan  tidak melebihi tingkat pertambahan penduduk, pendapatan  rata-rata  masyarakat  (pendapatan perkapita)  akan mengalami  penurunan.  Apabila dalam  jangka  panjang  pertumbuhan  ekonomi sama  dengan  pertumbuhan  penduduk,  maka perekonomian  negara  tersebut  tidak  mengalami perkembangan dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mengalami kemajuan (Sukirno, 2006) dalam Bantika (2015). Adapun PDRB  harga  konstan  dan  jumlah  penduduk Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 5.

## Tabel  5.  PDRB  Harga  Konstan  dan  Jumlah
Penduduk  Provinsi  Sulawesi  Utara Tahun 2014-2018 Rata-rata 0,49 Disparitas Rendah Tahun PDRB Harga Konstan (Juta Rupiah) Jumlah Penduduk (Jiwa) 2014 66.360.757 2.386.604 2015 70.425.330,20 2.412.118 2016 74.764.660,50 2.436.921 2017 79.485.473,60 2.461.028 2018 84.258.691,30 2.484.392 Rata-rata 75.058.982,52 2.436.212 Sumber: Data diolah, 2020 Analisis Tipologi Klassen di Provinsi Sulawesi Utara Rata-rata PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel  6.  PDRB  Perkapita  ADHK  dan  Tingkat
Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi  Sulawesi Utara Tahun 2014-2018 Mata Pencaharian Jumlah Persentase (%) Petani 109 54,22 Buruh 35 17,41 Karyawan BUMN 21 10,44 Pensiunan 17 8,45 Wiraswasta 11 5,48 TNI/Polri 5 2,50 Karyawan perusahaan 3 1,50 Jumlah 201 100 Sumber: Data Primer yang diolah, 2019
Keterangan :
X = rata-rata PDRB perkapita Y = rata-rata pertumbuhan ekonomi Tabel  6  menunjukkan  bahwa  rata-rata PDRB  per  kapita  tertinggi  yaitu  Kota  Manado dengan  pertumbuhan  yang  cenderung  tidak stabil.  Pertumbuhan  tersebut  juga  tidak  diikuti pemerataan  di  wilayah  kabupaten/kota  di Provinsi  Sulawesi  Utara.  Mudrajat  Kuncoro (2004)  dalam  (Faiz,  2011)  menyatakan  bahwa gambaran  dan  pola  struktur  masing-masing daerah  yang  merepresentasikan  kesejahteraan penduduknya dapat diketahui dengan menggunakan tipologi daerah yang berdasarkan 2 indikator utama, yakni pertumbuhan ekonomi dan  pendapatan  per  kapita  daerah.  PDRB perkapita  sebagai  sumbu  horizontal  dan  laju pertumbuhan  ekonomi  sebagai  sumbu  vertikal. Sehingga, dapat dibedakan kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar 1.

## Sumber : Olahan data sekunder
Gambar 1.  Pola  dan  Struktur  Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

## Tabel 7. Klasifikasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Menurut Tipologi Klassen
PDRB Per kapita (y) Laju Pertumbuhan (r) ydi > yni (+) ydi < yni (-) rdi > rni (+) (III) Daerah berkembang cepat tapi tidak maju - Kepulauan Sitaro (I) Daerah maju dan tumbuh cepat - Kota Manado - Kotamobagu - Bolaang Mongondow Selatan - Bolaang Mongondow - Kota Tomohon - Minahasa Utara - Minahasa Tenggara rdi < rni (-) (IV) Daerah relatif tertinggal - Bolaang Mongondow Utara - Minahasa Selatan - Bolaang Mongondow Timur - Kepulauan Sangihe - Kepulauan Talaud (II) Daerah maju tapi tertekan - Minahasa - Bitung

## Sumber: Data diolah, 2020
Tabel  7  menunjukkan  bahwa  peng- klasifikasian  yang  menggunakan  Tipologi Klassen diketahui bahwa dari 15 kabupaten/kota, 5 di antaranya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,  Kabupaten  Minahasa  Selatan,  Kabupaten Bolaang
Mongondow
Timur,
Kabupaten
Kepulauan  Sangihe,  dan  Kabupaten  Kepulauan Talaud  termasuk  dalam  kategori  daerah relatif tertinggal, sehingga menunjukkan adanya ketimpangan wilayah.
Hubungan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pemerataan Pembangunan
di Provinsi Sulawesi Utara Salah satu konsep dan definisi yang biasa dipakai dalam membicarakan pendapatan regional  adalah  PDRB  (Pendapatan  Domestik Regional  Bruto)  yang  berasal  dari  PAD (Pendapatan  Hasil  Daerah)  dibagi  dengan  jumlah penduduk  yang  ada  di  wilayah  tersebut.  Angka pendapatan perkapita itu sendiri dapat dinyatakan dalam harga berlaku maupun dalam harga konstan, tergantung pada kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dalam hal ini tentu dibutuhkannya  suatu  hal  yang  saling  berkaitan dalam peningkatan pendapatan demi menciptakan pertumbuhan  ekonomi  tinggi  di  wilayah  tersebut, sehingga suatu wilayah akan mengalami kemerataan sempurna.
Tabel 8. PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun PDRB Per Kapita (Rupiah) Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 2014 355.941.236,66 6,31 2015 373.025.487,84 6,12 2016 391.549.364,80 6,16 2017 412.716.337,87 6,31 2018 434.153.384,76 6,01 Rata-rata 393.477.162,38 6,18 Sumber: BPS Sulut (data diolah) Tabel 8 menunjukkan bahwa hasil perhitungan,  PDRB  per  kapita  Provinsi  Sulawesi Utara  menunjukkan  tingkat  pendapatan  dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak tetap dan berubah-ubah  selama  periode  waktu  tertentu  dan cebnderung  mengalami  ketidakmerataan.  Hal  ini disebabkan  masih  terbatasnya  jangkauan  saranaa dan  prasarana  dalam  masyarakat.  Kondisi  diatas menghadapkan  Sulawesi  Utara  pada  tantangan untuk meningkatkan, memeratakan, dan memperluas  jangkauan  dan  mutu  pelayanan kesehatan,  pendidikan,  dan  pelayanan  sosial lainnya,  serta  jangkauan  informasi  sampai  ke seluruh  pelosok  daerah.  Pembangunan  diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antar  golongan  pendapatan.  Tingkat  kesenjangan ekonomi  antar  kabupaten/kota  di  Provinsi Sulawesi  Utara  memiliki  kecenderungan  semakin kecil  dengan  kesenjangan  ekonomi  berkategori rendah.

## Hubungan Pertumbuhan dan Ketimpangan Kabupaten/Kota
Ketimpangan  di  Sulawesi  Utara  bisa  dilihat dari  Indeks  Williamson  yang  merupakan  suatu ukuran  ketimpangan  ekonomi  (pendapatan)  antar wilayah,  yang  angkanya  berkisar  antara  nol  sampai satu.  Bila  mengacu  pada  nilai  Indeks  Williamson pada  Tabel  4,  tingkat  disparitas  rata-rata  Provinsi Sulawesi  Utara  tahun  2014-2018  masuk  dalam kategori  disparitas  rendah  (<  0,5).  Selama  tahun 2014-  2018  nilai  Indeks  Williamson  di  Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan tren kearah peningkatan.  Secara umum,  daerah perkotaan  mulai tahun  2014-2018  lebih  tinggi  daripada  daerah pedesaan.  Sehingga,  masih  menunjukkan  adanya ketimpangan pembangunan. Ketidak-merataan menyebabkan ketimpangan merupakan masalah yang harus  dicarikan  penyelesaiannya.  Masalah  yang timbul  apabila  ketimpangan  semakin  besar  akan menimbulkan  terjadinya  konflik  dan  meningkatkan angka  kriminalitas,  sehingga  apabila  hal  tersebut dibiarkan terus menerus bisa menyebabkan ketidakstabilan didalam suatu perekonomian.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,  maka  dapat  diambil  beberapa kesimpulan,  antara  lain  bahwa  ketimpangan  yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara antar kabupaten/kota pada periode 2014-2018 mengalami  peningkatan.  Rata-rata  angka  Indeks Williamson  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  periode penelitian  adalah  sebesar  0,49  dengan  kriteria ketidakmerataan rendah.
Pengklasifikasian kabupaten/kota ber- dasarkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  PDRB perkapita di Provinsi Sulawesi Utara memakai alat analisis  Tipologi  Klassen  periode  2014-2018 dengan  pendekatan  daerah terbagi  menjadi empat klasifikasi  yang  ada.  Daerah  maju  dan  tumbuh cepat,  yakni  Kota  Manado,  Minahasa  Utara  dan Minahasa  Tenggara;  daerah  maju  tapi  tertekan, yakni Minahasa, Bitung; daerah berkembang cepat tetapi  tidak  maju,  yakni  Kepulauan  Sitaro, Kotamobagu,  Bolaang  Mongondow  Selatan, Bolaang Mongondow, Kota Tomohon; dan daerah relatif  tertinggal  yakni  Bolaang  Mongondow Utara,  Minahasa  Selatan,  Bolaang  Mongondow Timur, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud.
Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan,  maka  dapat  diajukan  beberapa  saran sebagai masukan, yaitu:
1. Pemerintah  dianjurkan  merumuskan  kebijakan pembangunan yang tepat untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dan mengarahkan pengembangan infrastruktur kepada  kabupaten/kota  yang  masih  tertinggal dengan mengalokasikan subsidi kepada masyarakat secara langsung (pengeluaran/belanja  daerah  yang  lebih  besar) maupun secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan sebagainya.
2.  Pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunannya  agar  memprioritaskan  pada daerah  yang  relatif  tertinggal  dan  daerah berkembang  cepat  tetapi  tidak  maju  (kuadran IV  dan  III).  Pemerintah  daerah  dalam membangun infrastruktur agar lebih merata dan menyebarkan  pusat  -  pusat  pertumbuhan  dan investasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik (BPS), 2019. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2014-2017. Sulawesi Utara: BPS. Badan Pusat Statistik (BPS), 2019. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2017. Sulawesi Utara: BPS.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  2019.  Pendapatan Domestik  Regional Bruto  (PDRB) Provinsi
Sulawesi Utara 2014-2017. Sulawesi Utara:
BPS.
Banendro,  S.  D.  2016.  Analisis  Ketimpangan
Pembangunan Antar Kecamatan di Kabupaten  Bondowoso  Tahun  2006-2012. Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas Jember. Jember. Bantika, V. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi
Pendapatan  di  Sulawesi  Utara.  Ejurnal Unsrat, Vol. 6 No 17, 1-33.
Budiarto, W. 2014. Analisa Disparitas Pendapatan
Dengan Menggunakan Koefisien Gini dan Indeks Williamson. Program Studi
Matematika  Terapan,  Magister  Sains, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Analisis Ketimpangan Pembangunan..........................................(Gracetyani Naibaho, Juliana Mandei, Lyndon Pangemanan)
Derek, R. R., Laoh, O. E., Jocom, S. 2019. Analisis
Ketimpangan  Wilayah  Kabupaten/Kota Provinsi  Sulawesi  Utara.  Pascasarjana Universitas  Sam  Ratulangi.  Jurnal  Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah, AGRIRUD – Vol. 1, No 2, 254 – 264. Dewi, I. A. I. U., Budhi, M. K. S., Sudirman, W. 2014. Analisis Ketimpangan Pembangunan  Antara Kabupaten/Kota  Di Provinsi  Bali.  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis, Universitas Udayana. Bali.
Dondo,  T.  C.  2019.  Analisis  Ketimpangan
Pembangunan  Ekonomi  di  Kabupaten Minahasa  Provinsi  Sulawesi  Utara. Fakultas  Pertanian,  Universitas  Sam
Ratulangi. Manado.
Provinsi  Sulawesi  Utara  Dalam  Angka  2019. Jumlah Penduduk Menurut
Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sulawesi Utara,  2018  di  Badan  Pusat  Statistik Sulawesi Utara.
Raswita, N. P. M. E. dan Utama, M. S. 2013.
Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Ketimpangan Pendapatan Antar
Kecamatan  di  Kabupaten  Gianyar.  E- Jurnal EP Unud, Vol. 2 No 3, 119-128.