## DILEMA YURIDIS TENTANG KOMPETENSI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DALAM

## PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG
Oleh: Achmad Siddiq
Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

## ABSTRACT
One  form  of  endowments  that  introduced  new  legislation  on  charitable  endowments Indonesia  is  money.  Management  and  development  of  charitable  money  entrusted  by legislation  to  the  Financial  institutions  considering  shariah  professionalism  owned  by the  agencies  in  managing  the  Islamic  finance  in  addition  to  meet  the  required characteristics of endowments guarantee the integrity of the property anyway. But this may  still  be  at  the  level  seen  in  idealitas  whenever  practical  level  where  the  purity Islamic financial institutions in implementing the principles of sharia realatif not total, because  it  will  see  is  the  management  and  development  of  charitable  money  through investment  in  Money  Market  Invesment  schemes  Mudaraba  through  inter-bank  or Wadiah Bank Indonesia Certificates. This is done by the Islamic Financial Institutions in order to minimize investment risk to meet the characteristics of endow-ments, but the main goal  in “mensejahterahkan”  people through  direct investment  or development  of real sector of high risk postscript far from expectations.
Kata Kunci : Wakaf Uang, Lembaga Keuangan Syariah

## A. Pendahuluan
Kehadiran  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  berikut Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memberikan angin segar bagi dunia perwakafan Indonesia.  Banyak  terobosan  baru  yang  diusung  oleh  peraturan  perundangan perwakafan  tersebut,  mulai  dari  dinamika  pengertian  wakaf,  perluasan  obyek  wakaf (yang tidak hanya benda tidak bergerak seperti tanah namun juga diperkenalkan wakaf uang  dan  benda  bergerak  lainnya)  hingga  persoalan  yang  mendasar  yakni  perubahan paradigma  pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf  dari  paradigma  konsumtif  menuju paradigma produktif.
Pasal  43  Undang  Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  menyatakan bahwa  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  oleh  nazhir  harus
dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah, dilakukan secara produktif, dan diperlukan penjamin  sehingga  diperlukan  penggunaan  jasa  Lembaga  Penjamin  Syari'ah.  Pasal  ini setidaknya memberikan informasi tentang tiga hal yaitu:
a. harta  benda  wakaf  harus  dikelola  dan  dikembangkan  sesuai  dengan  prinsip syari'ah
b. harta benda wakaf harus dikelola dan dikembangkan secara produktif. Hal ini sesuai  dengan  paradigma  yang  diusung  oleh  peraturan  perundangan perwakafan  yang  baru  menggantikan  paradigma  lama  dari  peraturan perundangan perwakafan yang cenderung konsumtif.
c. harta  wakaf  harus  dijaga  kelestariannya  sehingga  diperlukan  Lembaga Penjamin  Syari'ah.  Peran  Lembaga  Penjamin  demikian  adalah  untuk memenuhi  kriteria  dan  karakteristik  wakaf  yang  menghendaki  keabadian harta  pokok  atau  asalnya  dan  kontinuitas  hasil  yang  dapat  diberikan.  Itu sebabnya  pula  pasal  40  Undang  Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf mengamanatkan bahwa harta benda wakaf dilarang dijadikan jaminan, disita,  dihibahkan,  dijual,  diwariskan,  ditukar  atau  dialihkan  dalam  bentuk pengalihan  hal  lainnya  kecuali  ada  eksepsi  lain  yang  dibenarkan  oleh Undang- undang.
Uang  merupakan  item  yang  disebut  dan  diakui  sebagai  salah  satu  harta  benda wakaf dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf berikut peraturan pelaksanaannya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  pasal  16  (3)  a,  28  sampai  31  Undang Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf, joncto pasal  22  -  25  dan  43  –  48 Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Undang  Undang Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf.    Ihwal  uang  sebagai  Obyek  Wakaf  dan kaitannya  dengan  amanat  norma  legal  tentang  pengelolaan  dan  pengembangan  harta benda wakaf yang produktif merupakan fokus perbincangan makalah ini.

## B. Pembahasan
Sebagai  harta  benda  wakaf,  uang  dituntut  untuk  dikelola  dan  dikembangkan secara  produktif  serta  dijaga  keabadiannya.  Kondisi  demikian  mengharuskan  adanya pengembangan fungsi uang dari sekedar sebagai alat tukar saja, berkembang fungsi juga sebagai komoditas seperti benda lain yang dapat diberdayakan guna mendatangkan hasil atau keuntungan.
Secara  yuridis,  fungsi  uang  yang  pertama  dan  semula  yakni  sebagai  alat  tukar tidaklah menjadi persoalan. Namun, ketika uang difungsikan sebagai benda ('ayn) yang kemudian  bisa  diberdayakan  melalui  tindakan  hukum  maka  polemik  hukum  niscaya akan  muncul.  Adimarwan  A  Karim  (2001:  39)  mengemukakan  bahwa  al-Ghazali memandang  fungsi  uang  adalah  sebagai  standar  nilai,  alat  tukar  dan  penyimpan  nilai, fungsi  ini  kemudian  disederhanakan  oleh  Ibn  al-Qayyim  menjadi  dua  yakni  berfungsi sebagai alat tukar dan standar nilai. Kedua fungsi ini akan hancur manakala masyarakat menfungsikan  uang  sebagai  komoditas.  Uang  bukanlah  komoditas  sehingga penggandaan  dan  permainan  spekulatif  uang  adalah  dilarang,  untuk  itu  pula  jenis transaksi  maya  sebagaimana  terjadi  di  pasar  uang  harus  ditolak  (Karim,  2001:  37). Parameter kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh kuantitas uang yang dicetak dan beredar namun ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran
yang  positif  (Karim,  2001:  55).  Hal  ini  mengisyaratkan  bahwa  aspek  realitas  kegiatan ekonomi  riil  merupakan  faktor  terpenting  dalam  pembangunan  Negara  bukan pertumbuhan  ekonomi  yang  maya  sebagaimana  kegiatan  dunia  pasar  uang  yang menggema saat ini.
Lebih ekstrim lagi soal Posisi uang khususnya uang kertas yang familiar dengan kita  saat  ini  adalah  apa  yang  dikemukakan  Zaim  Saidi  (2007:  140,  142)  bahwa  uang kertas dapat dilihat dari dua sisi yakni sebagai aset ('ayn) maupun sebagai janji hutang (dayn). Jika  uang  kertas  adalah dayn maka  ia  merupakan  janji  pembayaran  atas sejumlah  benda  atau  aset ('ayn) sehingga  uang  kertas  tidak  dapat  dipakai  dalam pertukaran karena dayn (hutang) tidak  dapat ditukar dengan dayn (hutang),  begitupula dayn atas  emas dan  perak  (dalam hal  ini  uang kertas  sebagai  benda yang  tak  bernilai) tidak  dapat  dipertukarkan  dengan  emas  dan  perak  sebagai  benda  bernilai.  Namun manakala  posisi  uang  kertas  sebagai  benda  maka  nilainya  adalah  seberat  kertasnya bukan  besar  angka  nominal  yang  ditulis  diatasnya,  jika  nilainya  ditambahkan  dalam nilai nominal melalui paksaan politik atau hukum maka nilainya telah dikacaukan dan transaksinya adalah batal demi hukum syari'ah, itu pula sebabnya uang kertas juga tidak dapat dijadikan alat tukar pembayaran. Uang kertas sebagai pengganti emas dan perak ('ayn), dalam  realitasnya  saat  ini  tiada  lain  adalah  secarik  kertas  kuitansi  (janji pembayaran)  yang  telah  disahkan  secara  paksa  sebagai  alat  pembayaran  publik, sehingga praktik pertukarannnya bisa dikategorikan riba apalagi  menjualbelikannya di pasar uang.
Terlepas  dari  pelarangan  uang  sebagai  komoditas  bahkan  dituduh  sebagai  ilusi ribawi  di  atas,  harus  diakui  bahwa  pemakaian  dan  peredaran  uang  kertas  merupakan suatu  kenyataan  yang  tidak  dapat  dihindari  saat  ini  yang  mungkin  sebagai  ekses kapitalisme.  Pada  saat  ini,  uang  tidak  lagi  terbuat  dari  emas  atau  perak  bahkan  tidak dikaitkan  nilainya  dengan  emas  atau  perak,  sehingga  uang  saat  ini  adalah  uang  kartal yang terdiri atas uang kertas dan uang logam yang dipaksakan oleh pemerintah sebagai alat  bayar  (Karim,  2002:  78-79).  Oleh  sebab  itu,  sebetulnya  fungsionalisasi  uang bergantung  pada  pemaknaan  atau  penilaian  manusia  terhadap  uang  itu  sendiri  yang tentu disesuaikan dengan dinamika kebutuhan manusia. Artinya, uang dalam penilaian dan  kebutuhan  masyarakat    dahulu  mungkin  sebatas  alat  tukar,  namun  sekarang  bisa jadi  dinilai  juga  sebagai  benda  atau  komoditas  yang  perlu  diberdayakan.  Dengan demikian,  secara  teoritis  hukum  islam  konsep 'urf mungkin  menjadi  dasar  legalitas fungsi uang sebagai komoditas sehingga pembahasan fungsi tersebut dapat dilanjutkan dalam makalah ini.
Apabila fungsi uang sebagai komoditas tersebut diterima, maka pendayagunaan uang tersebut sebagai obyek wakaf yang harus dikelola secara produktif adalah sebuah keniscayaan. Pendayagunaan uang ini dapat diwujudkan dalam bentuk seperti jual beli mata uang yang dalam hukum islam dikenal melalui "akad sharf" bukan akad "jual beli (bay') "  yang  menjadi  dasar  rujukan  jual  beli  benda  pada  umumnya. al-Sharf secara bahasa adalah ziyâdah yang berarti tambahan, sedangkan secara terminologis fiqhiyyah , al-sharf adalah  jual  beli  emas  dengan  emas,  atau  perak  dengan  perak  atau  pula  emas dengan  perak  secara  kontan (cash) (al-Zuhaili,  1997:  3659).  Emas  dan  perak  dalam istilah fiqih secara familiar dikenal dengan al-nuqud .  Setidaknya terdapat empat syarat dalam melakukan transaksi al-sharf ini (al-Zuhaili, 1997: 3660-3662):
a. serah  terima  dilakukan  secara cash dalam  satu  majelis  akad  sebelum  kedua pihak berpisah
b. adanya kesamaan (kadar) dalam jenis nuqud nya sama
c. tidak berlaku hak opsional ( khiyar syarat )
d. eksekusi  akad  dilaksanakan  secara  langsung  atau  tunai  dan  tidak  ada penangguhan.
Sebagaimana dimaklumi sejarah  panjang bisnis dari  barter barang,  penggunaan alat  tukar  dinar  sebagai  pengganti  emas  dan  dirham  sebagai  pengganti  perak,  hingga kemudian menjadi uang kertas, maka uang di sini dapat dikategorikan sebagai al-nuqud . Tentang al-sharf ini,  Dewan  Syari'ah  Nasional  (DSN)  mengeluarkan  fatwa Nomor:  28/DSN-MUI/III/2002  Tentang  Jual  beli  mata  uang (al-Sharf) tertanggal  14 Muharram  1423  H  bertepatan  tanggal  28  Maret  2002  M.  fatwa  tersebut  menyatakan bahwa  transaksi  jual  beli  mata  uang  pada  prinsipnya  boleh  dengan  ketentuan  sebagai berikut:
a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai ( at-taqabudh ).
d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.
Adapun jenis-jenis Transaksi Valuta Asing berikut hukumnya dijelaskan sebagai berikut:
a. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk  penyerahan  pada  saat  itu  ( over  the  counter )  atau  penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap  tunai,  sedangkan  waktu  dua  hari  dianggap  sebagai  proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
b. Transaksi  Forward,  yaitu  transaksi  pembelian  dan  penjualan  valas  yang nilainya  ditetapkan  pada  saat  sekarang  dan  diberlakukan  untuk  waktu  yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram,  karena  harga  yang  digunakan  adalah  harga  yang  diperjanjikan ( muwa'adah ) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal  harga pada  waktu  penyerahan  tersebut  belum  tentu  sama  dengan  nilai  yang disepakati,  kecuali  dilakukan  dalam  bentuk forward  agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari ( lil hajah ).
c. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak  pembelian atau penjualan valas  dengan harga  spot  yang  dikombinasikan  dengan  pembelian  antara  penjualan  valas yang  sama  dengan  harga  forward.  Hukumnya  haram,  karena  mengandung unsur maisir (spekulasi).
d. Transaksi  Option,  yaitu  kontrak  untuk  memperoleh  hak  dalam  rangka membeli  atau  hak  untuk  menjual  yang  tidak  harus  dilakukan  atas  sejumlah unit  valuta  asing  pada  harga  dan  jangka  waktu  atau  tanggal  akhir  tertentu.
Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
Baik hukum fikih maupun positif melalui fatwa Dewan Syari'ah Nasional di atas telah mengharuskan sharf al-nuqud atau pendayagunaan uang melalui transaksi di pasar uang  harus  dilakukan  secara  cash  dan  ini  tentunya  harus  dilakukan  di  pasar  uang syari'ah  karena  di  pasar  uang  konvensional  akan  terjadi  akad-akad  yang  tidak  sesuai dengan syari'ah seperti transaksi valas dengan model swap, option dan forward.
Bentuk pendayagunaan wakaf uang yang lain misalnya adalah dengan investasi baik  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung.  Namun  harus  diingat  bahwa  investasi merupakan kegiatan  yang  rentan dengan  risiko  sedangkan wakaf  yang  berkarakteristik tahbis  al-asl  wa  tasbil  al-tsamrah mengharuskan  adanya  jaminan  keamanan  nilai pokoknya. Oleh karena itu pemerintah mengantisipasi risiko pengelolaan wakaf uang ini dengan  mempercayakan  pengelolaannya  kepada  Lembaga  Keuangan  Syari'ah sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi: “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga  keuangan  syari'ah  yang  ditunjuk  oleh  Menteri.” Pasal  ini  menginformasikan tiga hal penting yakni:
a. Legalitas wakaf uang sangat jelas dan tidak perlu diperselisihkan lagi.
b. Pengelolaan wakaf uang melalui lembaga keuangan syari’ah.
c. LKS ditunjuk oleh Menteri
Hingga  saat  ini  sudah  ada   lima  Bank  Syari'ah  yang  ditunjuk  oleh  Menteri Agama RI sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang, yakni PT. Bank Negara  Indonesia  Divisi  Syari'ah,  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia,  PT.  Bank  DKI Jakarta, PT. Bank Syari'ah Mandiri dan PT. Bank Mega Syari'ah Indonesia.
Penunjukkan  lembaga  keuangan  syari'ah  sebagai  media  pengembangan  wakaf uang dikarenakan (Agustianto: 2006):
a. Kemampuan lembaga keuangan syari'ah melakukan investasi dana wakaf.
Investasi  dilakukan  dengan  pertimbangan  keamanan  &  tingkat  profitabilitas usaha,  dengan  melakukan. Pertama ,  analisa  sektor investasi  yang  belum  jenuh, dengan  melakukan  “ spreading  risk ”  dan  “ risk  management ”  terhadap  investasi yang akan dilakukan Kedua, “Market survey” untuk memastikan jaminan pasar dari  output/produk  investasi, Ketiga ,  analisa  kelayakan  investasi, Keempat, penentuan  pihak  yang  akan  bekerjasama  untuk  mengelola  investasi. Kelima , monitoring terhadap proses realisasi investasi, dan keenam, monitoring terhadap tingkat profitabilitas investasi tersebut.
b. Kemampuan melakukan administrasi rekening beneficiary.
Hal ini membutuhkan teknologi & kemampuan SDM yang handal.Kemampuan  ini  dimiliki  oleh  bank,  yang  memang  “ nature ”  bisnisnya adalah  mengelola  rekening-  rekening  nasabah.  Teknologi  bank  juga  cukup memadai untuk menampung banyak data base beneficiary
c. Kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana.
Bank  syari'ah  mempunyai  sistem “profit  distribution” ,  baik  dengan  konsep “ pool  of  fund” maupun  “ special  investment ”  ( Mudharabah  Muqayaddah ).
Benefit dana wakaf jika diijinkan oleh waqif dapat digunakan misalnya, sebagai dana bergulir untuk pemberdayaan ekonomi lemah.
d. Mempunyai  kredibilitas  di  mata  masyarakat,  dan  dikontrol  oleh hukum/regulasi  yang  ketat  serta  diawasi  oleh  Bank  Indonesia  atau Departemen Keuangan
Bank  atau  LKS  lainnya  yang  profesional  merupakan  lembaga  kepercayaan masyarakat.  Bank  merupakan  lembaga  yang  “ high  regulated ”,  BI  menjamin deposit  masyarakat  termasuk  deposit  wakaf.  Bank  syari'ah  merupakan  lembaga yang  “ syari'ah  high  regulated ”,  di  mana  DSN  dan  DPS  memantau  kecukupan aspek syari'ah atas operasional dan produk bank syari'ah.
e. Kemampuan melakukan investasi dana wakaf
Tipe Investasi ada beberapa macam, seperti:
1. Investasi  Jangka  Pendek  :  yaitu  dalam  bentuk “micro  credit” . (Pengalaman Bank Islam dalam menyalurkan kredit mikro, seperti UMKM sudah teruji.
2. Investasi Jangka Menengah : yaitu untuk industri/usaha kecil (Pengalaman bank dengan KKPA, KKOP dan KUK)
3. Investasi  Jangka  Panjang  :  yaitu  untuk  industri  manufaktur  industri  besar lainnya  (Pengalaman  bank  dalam  melakukan  investasi  jangka  panjang seperti pabrik & perkebunan, serta pengalaman investasi atau pembiayaan sindikasi dengan bank lain untuk melakukan investasi besar.
Pemberian amanat pengelolaan dana wakaf kepada Lembaga Keuangan Syari'ah adalah hal yang tepat dalam rangka menjaga sterilisasi dan konsistensi dana wakaf agar sesuai dari prinsip-prinsip syari'ah.
Pengelolan  dan  pengembangan  wakaf  uang  oleh  LKS  tidak  akan  jauh  dari operasional dan produk perbankan syari'ah tersebut. Diantara jenis kontrak kontrak yang dapat  dioperasikan  dalam  perbankan  syari'ah  adalah: mudharabah,  musyarakah, murabahah,  ijarah,  bay'  al-salam,  qardh  al-hasan .  Produk  perbankan  syari'ah  dapat berupa pembiayaan perdagangan seperti penerbitan Surat kredit (L/C) (di bawah prinsip wakalah,  musyarakah  dan  murabahah),  Surat  jaminan  dan  pembiayaan  modal  kerja dibawah prinsip murabahah (Khalil, 2002: 50-52).
Pembiayaan  yang  dilakukan  perbankan  syari'ah  dengan  dana  wakaf  sudah semestinya  disesuaikan  dengan  peruntukan  dana  wakaf  tersebut  yang  telah  ditentukan oleh  wakif,  kecuali  wakif  memutlakkannya  sehingga  perbankan  dengan  leluasa mengelola dan mengembangkan dana wakaf tersebut. Dalam konteks kontraktual pada fungsi pembiayaan, perbankan syari'ah cenderung menjauh dari skim bagi hasil seperti dalam  akad  mudharabah  dan  musyarakah  mengingat  risiko  yang  ditimbulkan  skim  ini sangat tinggi dibanding dengan skim atau akad lain semisal murabahah, qard al-hasan dan lainnya di samping faktor lain  yakni  problem internal perbankan syari'ah, regulasi yang belum lengkap dan moral hazard nasabah serta kebijakan pemerintah dan institusi lain yang kurang mendukung (Yumanita, 2005: 18). Padahal kontrak bagi hasil dengan skim  musyarakah  terlebih  mudharabah  merupakan  ruh  perbankan  syari'ah  sebagai penggerak  sektor  riil (real  sector  based  banking) dalam  rangka  mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan maksud utama dari wakaf uang.
Kondisi  di  atas  diperparah  dengan  praktik  perbankan  syari'ah  yang  relative masih "kurang" menjalankan prinsip syari'ah secara pure . Penyimpangan bank syari'ah pada  kontrak  jual  beli  yang  dikenal  murabahah  misalnya,  secara de  facto menjadi sebentuk  kredit  berbunga  dengan  pembayaran  tangguh  dan  cicilan  secara fixed  rate . Perbankan syari'ah menerapkan murabahah tidak seperti adanya tapi hanya mengambil prinsipnya dan menerapkan untuk tujuan lain yaitu pembiayaan  (saidi, 2007: 151).
Indikasi lain dari kekurangberanian perbankan syari'ah dalam mengambil risiko disamping masih belum mampu menerapkan prinsip syari'ah secara pure dan konsisten, bisa terwujud pada perilaku perbankan syari'ah dalam memutar uang wakaf pada Pasar Uang  Antar  Bank  dimana  Bank  dapat  mengambil  keuntungan  dari  sana  tanpa  susah payah dan penuh risiko seperti kalau diinvestasikan pada sektor bisnis riil melalui skim mudharabah maupun syari'ah.
Diantara  piranti  yang  digunakan  melalui  PUAS  tersebut  adalah  IMA  (Investasi Mudharabah Antar Bank) dengan skim mudharabah dimana bank yang kelebihan dana menginvestasikan  kepada  bank  lain  yang  mengalami  kekurangan  dana  dalam  waktu jangka  pendek  dengan  nisbah  bagi  hasil  yang  disepakati.  Sertifikat  IMA  yang  belum jatuh  waktu  dapat  dipindahtangankan  atau  dijual  kepada  bank  lain  dan  bank  pembeli kedua  ini  tidak  bolehmenjual  lagi  kepada  bank  lain  guna  mencegah  kesan  terjadinya kegiatan  spekulatif.  Pada  saat  sertifikat  IMA  jatuh  waktu,  bank  penerbit  melakukan pembayaran  sebesar  nilai  nominal  investasi  kepada  bank  terakhir  pemegang  sertifikat sekaligus return-nya sesuai dengan realisasi hasil investasi yang telah  terjadi. Besarnya return  didasarkan  pada  tingkat  realisasi  imbalan  deposito  investasi  mudharabah  pada bank  penerbit  sebelum  didistribusikan  sesuai  dengan  jangka  waktu  investasi  dan deposito mudharabah (Bukhori, 2002: 87-88)
Perilaku  usaha  IMA  ini  bahkan  didukung  oleh  Fatwa  Dewan  Syari'ah  Nasional NO: 38/DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA) yang menetapkan antara lain:
a. Sertifikat  investasi  antarbank  yang  berdasarkan  bunga,  tidak  dibenarkan menurut syari'ah.
b. Sertifikat  investasi  yang  berdasarkan  pada  akad  Mudharabah,  yang  disebut dengan  Sertifikat  Investasi  Mudharabah  Antarbank  (IMA),  dibenarkan menurut syari'ah.
c. Sertifikat  IMA  dapat  dipindahtangankan  hanya  satu  kali  setelah  dibeli pertama kali.
d. Pelaku transaksi Sertifikat IMA adalah:
1. bank syari'ah sebagai pemilik atau penerima dana.
2. bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.
Persoalan hukum yang muncul terkait dengan IMA ini adalah penggunaan skim mudharabah yang memiliki karakteristik adanya usaha riil yang spesifik dengan modal yang  berupa  dana  tunai,  tidak  tercampurnya  dana  investasi  tersebut  dengan  dana lainnya,  sedangkan  dalam  praktik  IMA  tersebut  terdapat  bias  yang  diindikasikan  pada hal-hal sebagai berikut:
a. sektor  riil  usahanya  yang  masih  umum  yakni  jasa  perbankan  dan  belum
terspesifikasi secara jelas
b. besar  kemungkinan  dana  tercampur  dengan  dana  investasi  lain  sehingga implikasinya  pada  perhitungan  hasil  akan  mengarah  pada  dasar  perhitungan fixed rate yang tak jauh dengan sistem bunga (interest)
c. kontrak dibatasi oleh waktu bukan siklus usaha yang unpredictable
d. orientasi  pada  keuntungan  lebih  nampak  daripada  kalkulasi  kemungkinan adanya kerugian yang harus dipikul bersama
e. adanya penjualan investasi mudharabah
Indikasi  lain  yang  dapat  dilakukan  perbankan  syari'ah  untuk  mengurangi  risiko pembiayaan  pada  bisnis  riil  misalnya  dengan  memutar  dana  wakaf  uang  melalui instrument  Sertifikat  Wadiah  Bank  Indonesia  (SWBI).  SWBI  merupakan  instrument moneter syari'ah yang diterapkan Bank Indonesia dengan menggunakan prinsip wadiah (titipan). Hal ini dilakukan guna menarik kelebihan likuiditas perbankan syari'ah. SWBI ini  juga  dapat  dijakdikan  salah  satu  piranti  pasar  uang  syari'ah.  Bank  Indonesia  akan memberikan return kepada bank pemegang SWBI apabila penitipan tersebut diperlukan dalam  rangka  kontraksi moneter  berdasarkan  prinsip  syari'ah.  Pemberian  dan  besarnya bonus  sepenuhnya  tergantung  BI,  sebagai  acuan  dapat  digunakan  tingkat  indikasi imbalan Pasar Uang Syari'ah (PUAS) yang merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat indikasi imbalan IMA yang terjadi di PUAS pada tanggal penitipan dana, jika waktu itu tidak  terjado  transaksi  PUAS  maka  acuan  perhitungan  bonusnya  digunakan  tingkat indikasi  imbalan  PUAS  terakhir  atau  rata-rata  tingkat  imbalan  deposito  investasi mudharabah sebelum didistribusikan pada bulan sebelumnya dari seluruh bank syari'ah dan unit usaha syari'ah (Bukhori, 2002: 88).
Di sini dengan SWBI saja Bank syari'ah diuntungkan dengan bonus BI tersebut tanpa harus susah dan mengambil risiko. Instumen demikian akan menambah perbankan syari'ah  berlomba-lomba  untuk  membeli  sertiikat  dan  tidak  dapat  dipungkiri pengalokasian dana pada SWBI dan piranti pasar uang lain seperti IMA akan lebih besar dibanding  yang de  facto dikeluarkan  untuk  membiayai  proyek  atau  usaha  riil  terlebih dengan  skim  bagi  hasil.  Di  samping  itu  penggunaan  skim  wadiah  pada  SWBI  dengan realitas pemberian return dari si penerima titipan (dalam hal ini BI) adalah bias dalam akad  wadiah.  Diantara  karakteristik  wadiah  adalah  harta  yang  dititipkan  tidak  boleh dimanfaatkan  dan  digunakan  oleh  penerima  titipan  (dalam  hal  ini  BI)  dan  penerima titipan  diperkenankan  membebankan  biaya  kepada  yang  menitipkan  (Dewi,  2004:  82), namun  dalam  praktik  wadiah  SWBI  terjadi  sebaliknya  justru  penerima  titipan  yang memberikan  bonus  (meskipun  itu  sebatas  hak  kalau  tidak  dibilang  harus  dan  sah-sah saja  namun  kesan  yang  nampak  adalah  BI  selaku  penerima  titipan  terasa  terbebani dengan  propaganda  bonus  tersebut  karena  Bank  syari'ah  tak  akan  mau  berebut  SWBI jika tanpa ada return ) di samping itu besar kemungkinan likuiditas dana (dalam hal ini wakaf uang misalnya) yang dititipkan akan tercampur dan bahkan dimanfaatkan oleh si penerima titipan yang dalam hal ini adalah BI.
Apabila paradigma dan praktik pengelolaan dana wakaf oleh perbankan syari'ah seperti di atas yakni dengan meminimalisasi penyaluran dana pada sektor usaha riil dan justru memaksimalisasi pengelolaan dan pengembangan dana pada pasar uang (syari'ah) maka  kondisi  ini  tidak  akan  jauh  dengan  paradigma  dan  system  ekonomi  kapitalis berbasis bunga yang telah menciptakan sektor keuangan sangat aktif, cepat memberikan
return investasi  (bahkan overright  return )  dan  rendah  risiko  dibandingkan  sektor  riil. Hal  ini  membuat  konsentrasi  dana-dana  terpusat  di  instrumen  SBI,  pasar  saham,  pasar valas dan sebagainya dan tidak tersalurkan secara optimal dan langsung untuk mendanai kegiatan  riil  perekonomian  (dana  menganggur).  Ditambah lagi  proses  penciptaan  uang (fiat  money  creation) yang  terus  berlangsung  melalui  operasional  perbankan,  moneter dan  fiskal  berbasis  bunga  yang  semakin  menambah  besar  jumlah  dana  menganggur tersebut. Padahal sistem ekonomi Islam dengan prinsip syari'ahnya  sebagaimana yang dikehendaki  juga  oleh  institusi  wakaf  uang,  adalah    memanfaatkan  ekses  likuiditas  di sektor  keuangan  untuk  mendanai  sektor  riil  guna  menciptakan  kesejahteraan  umat. Namun  demikian,  penerapan  penuh  (full  fledge)  system  ekonomi  Islam  di  negeri  ini tentunya  membutuhkan  waktu  terutama  menuntut  kesiapan  masyarakat,  pelaku  bisnis, pelaku ekonomi dan regulator serta stake holder lainnya.
Dengan  demikian,  Pengelolaan  dana  wakaf  pada  Lembaga  Keuangan  Syari'ah yakni bank syari'ah di satu sisi dipandang tepat dalam rangka menjamin keutuhan harta pokok  wakaf,  namun  di  sisi  lain  perilaku  operasional  perbankan  syari'ah  saat  ini  yang dinilai  relatif  "masih  kurang"  memenuhi  prinsip  syari'ah  secara pure menjadi  problem utama tersendiri, sehingga pengembangan dan pengelolaan wakaf uang yang seharusnya memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang menjadi optimal.

## C. Penutup
Pengelolaan  dan  pengembangan  dana  wakaf  uang  telah  dipercayakan  oleh peraturan  perundangan  tentang  perwakafan  kepada  Lembaga  Keuangan  Syari'ah. Penunjukan  ini  diharapkan  agar  dana  wakaf  terolah  dan  dikembangkan  secara profesional dan sejalan dengan prinsip syari'ah yang real sector based banking melalui prinsip profit and lose sharing -nya.
Profesionalisme  perbankan  syariah  memang  tidak  diragukan  lagi  namun kekonsistensiannya  dalam  menjalankan  operasional  perbankan  sesuai  prinsip  syariah secara pure perlu  dikaji  dan  mendapat  perhatian.  Secara  subtansi,  praktik  perbankan syariah  selama  ini  dinilai  tidak  jauh  dari  praktik  perbankan  konvensional.  Keadaan demikian jelas akan berpengaruh terhadap eksistensi dana wakaf uang umat baik aspek legal  syari'ahnya  maupun  aspek  sosial  ekonominya.  Filosofi  wakaf  jelas  menghendaki adanya peningkatan kesejahteraan umat melalui pembangunan sosial ekonomi yang hal ini  tentu  dengan  pendayagunaan  sektor  riil,  filosofi  demikian  tidak  akan  terpenuhi manakala  pengelolaan  dana  wakaf  oleh  Lembaga  Keuangan  Syari'ah  lebih diorientasikan  dan  dikembangkan  melalui al-sharf ,  pembelian  sertifikat  BI  ataupun kegiatan pasar uang lainnya daripada pembiayaan pada sektor riil dengan alasan praktis tingginya  risiko.  Oleh  sebab  itu,  amanat  pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf  uang oleh  peraturan  perundangan  kepada  Lembaga  Kuangan  Syari'ah  semestinya  menjadi bahan intropeksi dan pemicu agar Lembaga Kuangan Syari'ah terus berbenah diri dalam melaksanakan prinsip syariah baik secara legal syari'ah melalui pembenahan akad-akad yang  dijalankan  maupun  secara  ekonomi  sosial  dengan  lebih  mengorientasikan pengelolaan  dan  pengembangan  khususnya  dana  wakaf  uang  pada  pembiayaan  dan pengembangan  sektor  riil.  Harapan  manakala  hal  ini  terpenuhi  adalah  peningkatan kepercayaan  masyarakat  kepada  Lembaga  Kuangan  Syari'ah  sehingga  pada  gilirannya dapat memotivasi masyarakat untuk lebih giat untuk berwakaf dan mendukung institusi wakaf yang menjadi salah satu pilar filantropi islam. Allahu A'lam

## DAFTAR PUSTAKA
Agustianto.    2006. Wakaf  tunai  dalam  Hukum  Positif  dan  Prospek  Pemberdayaan Ekonomi  Syari'ah.  Makalah  STUDIUM  GENERAL  STAIN  KEDIRI ,  Rabu, tanggal 20 September 2006
Bukhori, Ahmad.  2002.  "Kebijakan  Bank Indonesia  dalam  Pengembangan  Pasar  Uang Syari'ah"  dalam Jurnal  Hukum  Bisnis Volume  20  Agustus  –  September  2002.
Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
Dewi,  Gemala.  2004. aspek-aspek  Hukum  dalam  Perbankan  dan  Perasuransian Syari'ah  di  Indonesia .  Jakarta:  Prenada  Media.al-Zuhaili.  Wahbah,    1997. al- Fiqh al-Islâmi wu Adillatuhu , Juz 5 dan Juz 10, Damsyiq: Dar al-Fikr.
Dirjen  Bimas  Islam  Depag  RI.  2007.  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaannya.
Fatwa  Dewan  Syari'ah  Nasional    Nmor:  38/DSN-MUI/X/2002  Tentang  Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA)
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional  Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual beli mata uang (al-Sharf) tanggal 14 Muharram 1423 H /28 Maret 2002 M.
Karim, Adimarwan A. 2001. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press
Khalil,  Jafril.  2002.  "Prinsip  Syari'ah  dalam  Perbankan"  dalam Jurnal  Hukum  Bisnis Volume  20  Agustus  –  September  2002.  Jakarta:  Yayasan  Pengembangan Hukum Bisnis.
Saidi, Zaim. 2007. Ilusi Demokrasi Kritik dan Otokritik Islam . Jakarta: Republika.
Yumanita,  Ascarya Diayana, 2005, "Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan bagi hasil di  Perbankan  Syari'ah",  dalam Buletin  Ekonomi  Moneter  dan  Perbankan edisi Juni 2005. Jakarta.