## Tindakan Amerika Serikat Dalam Menarik Diri Dari Paris Agreement Dalam Kerangka Hukum Internasional
Mush’ab Al Ma’ruf 1 , Mahendra Putra Kurnia 2 , Syukri Hidayatullah 3
1 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail : marufmushab12@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail : mahendraputra@fh.unmul.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: syukri@fh.unmul.ac.id

## ABSTRACT
This research is motivated by the United States, which withdrew  from the Paris Agreement because for the United States, the Paris Agreement is an agreement that weakens the economy. Following Article 28 of the Paris Agreement, this action raises problems that the United States cannot withdraw before 2020. In this case, there needs to be legal clarity in binding the country to global climate protection. The act of withdrawing  the  United  States  from  the  Paris  Agreement  would  undoubtedly  be  a  problem  for  the countries incorporated in it. In this case, the Paris Agreement continues to run as it should because the United States withdrew using the mechanisms contained in the Paris Agreement. Still, the United States continues to handle climate change because it does not come out of the Convention (UNFCCC). Then in the campaign and carbon trading, the United States should compensate for having left obligations as a developed country party following the Paris Agreement.
Keyword : united states; paris agreement; climate change

## ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Amerika Serikat yang menarik diri dari Paris Agreement , karena bagi Amerika Serikat Paris Agreement merupakan perjanjian yang melemahkan perekonomiannya. Tindakan tersebut menimbulkan permasalahan, sesuai dengan Pasal 28 Paris Agreement bahwa Amerika Serikat tidak dapat menarik diri sebelum tahun 2020. Dalam hal ini perlu adanya kejelasan secara hukum dalam mengikat  negara  dalam  perlindungan  iklim  global.  Tindakan  menarik  diri  Amerika  Serikat  dari Paris Agreement tentu  menjadi  permasalahan  terhadap  negara  yang  tergabung  di  dalamnya.  Dalam  hal  ini Paris  Agreement tetap  berjalan  sebagaimana  mestinya  karena  Amerika  Serikat  menarik  diri menggunakan  mekanisme  yang  ada  dalam Paris  Agreement ,  namun  Amerika  Serikat  tetap  ikut  dalam penanganan perubahan iklim karena  tidak keluar dari Konvensi (UNFCCC). Kemudian dalam kampanye dan  perdagangan  karbon  Amerika  Serikat  semestinya  mengganti  kerugian  karena  telah  meninggalkan kewajiban sebagai pihak negara maju sesuai yang ada dalam Paris Agreement .
Kata Kunci: amerika serikat; paris agreement ; perubahan iklim

## PENDAHULUAN
Seluruh  negara  di  dunia  menginginkan  penerapan  kehidupan  yang  bersih  dan  sehat, baik  di  dalam  wilayah  negaranya  maupun  di  luar  wilayah  negaranya.  Salah  satunya adalah perlindungan atmosfer yang dimana terjadi peningkatan emisi gas rumah kaca yang  menimbulkan  dampak  Pemanasan  global (Global  Warming) .  Dari  pemanasan global tersebut memberikan dampak bagi dunia salah satunya yaitu perubahan iklim.
Pola cuaca yang tidak teratur telah mulai menunjukkan efek pemanasan global. 1 Pada 3  Juni-14  Juni  1992  dilakukan  KTT  Bumi  1992  di  Rio  De  Janeiro,  terdapat  172  negara berpartisipasi.  Dalam  KTT  Bumi  ini pun terdapat  2  perjanjian  yang  diperkenalkan dan dibuka  untuk  ditanda  tangani  oleh  para  negara  peserta,  yaitu United  Nation Framework  Convention  on  Climate  Change (UNFCCC).  Terlepas  dari  pembahasan Konvensi  Keanekaragaman  Hayati,  tentu  penanganan  perubahan  iklim  ditupoksikan kepada UNFCCC. Dalam menangani perubahan iklim, Konvensi menghasilkan Protokol Kyoto sebagai upayanya. 2
Pada tahun 1997 terbentuk perjanjian internasional untuk mengurangi gas rumah kaca yaitu  Protokol  Kyoto.  Protokol  Kyoto  menganut  prinsip Common  but  Differentiated Responsibilities yaitu  prinsip  tanggung  jawab  yang  dibedakan,  maka  batasan  emisi terukur  dan  komitmen  pengurangan  yang  ditetapkan  secara  berbeda  beda  antara negara satu dengan negara lainnya. Pada 3 Desember 1997, sebanyak 174 negara telah meratifikasi  protokol  tersebut,  diantaranya  yaitu  Kanada,  Tiongkok,  India,  Jepang, Selandia  Baru,  Rumania,  Bulgaria,  Rusia  dan  25  negara  anggota  Uni  Eropa.  Namun disayangkan terdapat 2 negara yang tidak meratifikasi protokol tersebut yaitu Amerika Serikat  dan  Kazakstan. 3 Paris  Agreement merupakan  kelanjutan  atas  Konvensi Kerangka  Kerja  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mengenai  Perubahan  Iklim  atau  dalam UNFCCC setelah Protokol Kyoto pada tahun 1997. Dilaksanakan pada 30 November-12 Desember 2015 di New York 4 dengan tujuan dari persetujuan pada pasal 2 ini adalah:
a) menahan laju peningkatan temperatur global hingga di bawah 2 derajat celcius dari  angka  sebelum  masa  revolusi  industri,  dan  mencapai  upaya  dalam membatasi perubahan temperatur hingga stidaknya 1,5 derajat celcius,
b) meningkatkan  kemampuan  untuk  beradaptasi  terhadap  dampak  dari perubahan  iklim,  meningkatkan  ketahanan  iklim,  dan  melaksanakan pembangunan yang bersifat rendah emisi GRK,
c) membuat aliran dana yang konsisten dengan arah pembangunan yang rendah emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim.
Amerika  Serikat  adalah  salah  satu  negara  yang  mengikuti  perundingan Paris Agreement dan  terhitung  sejak  3  September  2016  masuk  dalam  negara  yang  telah meratifikasi  Paris  Agreement  pada  saat  kepemimpinan  Presiden  Barrack  Obama. Namun  Amerika  Serikat  menarik  diri  dari  perjanjian  tersebut  pada  1  Juni  2017 diumumkan  oleh  Presiden  Amerika  Serikat  Donald  Trump  di  depan  Gedung  Putih . Amerika  Serikat  juga  beralasan  bahwa Paris  Agreement merupakan  perjanjian  yang melemahkan  perekonomiannya  dikarenakan  terdapat  pembatasan  energi  salah
1 ‘Dampak Pemanasan Global
Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan’ <https://buleleng.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/55-dampak-pemanasan-global-bagi- kehidupan-manusia-dan-lingkungan> [accessed 9 December 2021].
2 ‘Konferensi  Tingkat  Tinggi  Asia– Afrika  2005  - Wikipedia  Bahasa  Indonesia,  Ensiklopedia  Bebas’ <https://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Tingkat_Tinggi_Bumi> [accessed 28 June 2021].
3 ‘Protok ol Kyoto - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas’ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Protokol_Kyoto> [accessed 28 June 2021].
4 Wi lly, ‘Persetujuan Paris - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas’ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Persetujuan_Paris> [accessed 28 June 2021].
satunya  dalam  PLTU,  industri,  dan  pertambangan. 5 Sebagai  subyek  hukum internasional,  negara  melakukan  tindakan  internasional  salah  satunya  berdasarkan perjanjian,  akan  tetapi  penarikan  diri  Amerika  Serikat  dari Paris  Agreement mengakibatkan  permasalahan  sehingga  status  keanggotaannya  menjadi  tidak  spesifik sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28 Paris  Agreement .  Menurut  Pasal  28 Paris Agreement yaitu  Amerika  Serikat  tidak  dapat  keluar  dari Paris  Agreement sebelum tahun  2020.  Tindakan  sepihak  Amerika  Serikat  memerlukan  kejelasan  hukum  yang mengikat negara-negara di dunia dalam skema perlindungan iklim global seperti yang diatur dalam Paris Agreemet.

## METODE
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  Doktrinal . Penelitian  hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. 6 Pendekatan  doktrinal  yang  dimaksud pada  penelitian  ini  berdasarkan  ketentuan  Treaties  atau  perjanjian  internasional, sesuai  dengan  perspektif  hukum  perjanjian  internasional.  Pendekatan  doktrinal memecahkan masalah penelitian dengan cara menginventarisir bahan-bahan berkaitan dengan  hukum  yang  ada  dengan  melihat  persoalan-persoalan  hukum  yang  muncul. Penelitian  dilakukan  dengan  cara  mengonstruksikan  dan  menggabungkan  antara perundang-undangan dan teori-teori yang relevan termasuk asas-asas hukum, prinsip- prinsip  hukum,  dan  doktrin  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini.  Teori-teori tersebut  antara  lain:  Teori  subjek  hukum  internasional,  Teori  negara  dalam  hukum internasional, dan Teori perjanjian internasional.

## PEMBAHASAN
Implikasi Hukum Amerika Serikat Untuk Menarik Diri Dari Paris Agreement
Suatu perjanjian internasional yang sudah memenuhi syarat untuk mulai berlaku (enter to  force) harus  dihormati  dan  dilaksankan  oleh  pihak  yang  terikat,  sesuai  dengan  isi dan  jiwa  serta  semangat  dari  perjanjian  itu  sendiri  demi  terciptanya  maksud  dan tujuannya.  Demi  menghindari  atau  mencegah  timbulnya  sengketa,  seharusnya dipahami  tentang  asas-asas  dari  hukum  perjanjian  internasional,  untuk  dijadikan sebagai  landasan  dalam  pelaksanaannya.  Asas-asas  tersebut  antara  lain  adalah  asas free consent (konsensualitas), asas itikad baik, asas pacta sunt servanda . Disamping itu juga  ada  asas  lain  yang  tak  kalah  penting  yakni  asas pacta  tertiis  nec  nocent  nec prosunt yang berarti perjanjian internasional memberikan hak dan kewajiban terhadap para  pihak  yang  terikat  pada  perjanjian  itu  atau  kata  lain  tidak  memberikan  hak  dan kewajiban pada pihak ketiga kecuali pihak ketiga menyetujuinya , asas non-retroactive yang berarti perjanjian tidak berlaku surut, dan asas jus cogens yaitu kaidah yang telah
5 ‘Penarikan Amerika Serikat  Dari  Persetujuan Paris - Wikipedia Bahasa  Indonesia, Ensiklopedia Bebas’ <https://id.wikipedia.org/wiki/Penarikan_Amerika_Serikat_dari_Persetujuan_Paris>  [accessed  28  June 2021].
6 Dyah  Ochtorina  Susanti  and  A’an  Efendi, Penelitian  Hukum  (Legal  Research) (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2015), p. 11.
disepakati  secara  internasional  sebagai  kaidah  yang  tidak  dapat  dikesampingkan  dan hanya dapat diubah oleh kaidah hukum internasional umum yang muncul belakangan yang  memiliki  sifat  atau  karakter  yang  sama. 7 Konvensi  Wina  1969  merupakan konvensi  yang  dilakukan  secara  internasional  dalam  membahas  Hukum  Perjanjian Internasional. Dalam  konteks  perjanjian  internasional  itu  sendiri  di  Pasal  26  Konvensi Wina  1969  hanya  mengenal  istilah  untuk  mengikat  bagi  para  pihak  yang menandatanganinya.  Kemudian  dalam  perjanjian  internasional  terdapat  istilah Hard Law  dan  Soft  Law .  Perjanjian  internasional  hampir  selalu  menunjukkan  keuntungan dan kelemahan yang berbeda antara Hard Law dan Soft Law, yaitu sebagai berikut: 8
1. Hard Law
a. Instrumen Hard Law memungkinkan negara untuk berkomitmen lebih kredibel terhadap suatu perjanjian internasional.
b. Perjanjian Hard  Law lebih  kredibel  karena  dapat  memiliki  akibat  hukum langsung  pada  jurisdiksi  nasional,  atau  memerlukan  penerapan  hukum domestik.
c. Instrumen Hard  Law menyelesaikan  masalah-masalah  kontrak  yang  tidak lengkap dengan menciptakan mekanisme untuk penafsiran dan penjabaran dari komitmen hukum dari waktu ke waktu.
d. Instrumen Hard  Law lebih  memungkinkan  negara  untuk  memonitor  dan menegakkan  komitmen  mereka,  termasuk  melalui  penggunaan  badan penyelesaian sengketa seperti peradilan.
2. Soft Law
a. Instrumen Soft Law lebih mudah dan lebih murah biaya untuk bernegosiasi.
b. Instrumen Soft  Law membebankan  biaya  kedaulatan  yang  lebih  rendah  pada negara-negara di bidang-bidang yang sensitif.
c. Instrumen Soft Law memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi negara untuk mengatasi ketidakpastian dan belajar dari waktu ke waktu.
d. Instrumen Soft  Law memungkinkan  negara  untuk  lebih  berambisi  dan  terlibat dalam kerjasama dari pada mereka harus khawatir tentang penegakan hukum.
e. Instrumen Soft Law mengatasi keberagaman dengan cara lebih baik.
Pasal  54  mengatur  pengakhiran  ataupun  penarikan  diri  dari  suatu  perjanjian berdasarkan  ketentuan  yang  mengaturnya  atau  berdasarkan  persetujuan  dari  para pihak, dengan bunyi Pengakhiran perjanjian atau penarikan suatu pihak dapat terjadi atas Sesuai dengan ketentuan perjanjian, atau Kapan saja dengan persetujuan semua pihak setelah berkonsultasi dengan negara pihak lainnya.Pasal 54 di atas menjelaskan mengenai  pengakhiran  atau  pengunduran  diri  dari  perjanjian  yang  dapat  dilakukan oleh para pihak yang tergabung dalam suatu perjanjian, artinya para pihak yang akan keluar  atau  melakukan  penarikan  diri  dari  suatu  perjanjian  dapat  melakukannya dengan  dua  cara  yang  ada  pada  pasal  tersebut.  Hal  ini  kemudian  berkaitan  dengan penarikan  Amerika  Serikat  dari Paris  Agreement karena  Konvensi  Wina  1969 merupakan  acuan  dalam  penyusunan Paris  Agreement atau  pun  perjanjian
7 I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional (Bandung: Mandar Maju, 2002), pp. 261 – 63.
8 Mardianis, ‘Hard Law Dan Soft Law Dalam Hukum Internasonal Dan Implementasinya Di Indonesia.’, in Kajian Kebijakan Dan Informasi Kedirgantaraan (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), pp. 1 – 19.
internasional lainnya. Tentu tidak dapat dipisahkan antara Konvensi Wina 1969 dengan Paris  Agreement .  Kemudian  pada  Pasal  55  Konvensi  Wina  1969  menyebutkan Pengurangan  para  pihak  ke  perjanjian  multilateral  di  bawah  jumlah  yang  diperlukan untuk berlakunya Kecuali jika perjanjian itu tidak menyediakan, perjanjian multilateral tidak  berakhir  dengan  alasan  hanya  dari  fakta  bahwa  jumlah  pihak  jatuh  di  bawah jumlah yang diperlukan berlakunya.
Pasal  55  di  atas  berbicara  mengenai  kemungkinan  berkurangnya  negara-negara  yang menjadi pihak, misalnya karena satu persatu negara peserta mengundurkan diri hingga akhirnya  jumlah  negara  yang  masih  menjadi  pihak  lebih  rendah  dari  pada  jumlah minimal  yang  dibutuhkan  untuk  mulai  berlakunya  perjanjian  tersebut.  Namun  jika dalam  perjanjian  perlu  jumlah  minimal  keanggotaan  untuk  keberlanjutan  perjanjian tersebut,  maka  jumlah  keanggotaan  mempengaruhi  sebuah  perjanjian.  Jika  tidak terdapat  ketentuan  minimal  jumlah  keanggotaan  di  dalam  perjanjian,  maka  perjajian itu  tidak  terpengaruh  terhadap  jumlah  keanggotaan.Diketahui  bahwa  penarikan  diri oleh  negara  atau  pihak  yang  tergabung  dalam  suatu  perjanjian  tentu  terdapat ketentuan atau syarat yang dapat menjadikan suatu negara atau pihak dapat berhenti atau  menarik  diri  dari  perjanjian.  Induk  dari  perjanjian  internasional  yaitu  Konvensi Wina 1969 tidak didapati secara detail terkait syarat atau ketentuan untuk negara atau pihak  yang  akan  keluar  dari  perjanjian  internasional.  Dalam  hal  ini  Pasal  61  Konvensi Wina 1969 berbunyi:
1. Suatu  pihak  dapat  memohon  ketidakmungkinan  untuk  melakukan  suatu perjanjian sebagai dasar untuk mengakhiri atau menariknya jika ketidakmungkinan  tersebut  dihasilkan  dari  penghilangan  permanen  atau penghancuran suatu objek yang sangat diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian tersebut. Jika ketidakmungkinan bersifat sementara, itu dapat digunakan hanya sebagai alasan untuk menunda operasi perjanjian.
2. Tidak  mungkin  kinerja  tidak  dapat  dilakukan  oleh  suatu  pihak  sebagai  alasan untuk  mengakhiri,  menarik  diri  dari  atau  menangguhkan  operasi  perjanjian  jika ketidakmungkinan  tersebut  merupakan  hasil  dari  pelanggaran  oleh  pihak tersebut  baik  dari  kewajiban  di  bawah  perjanjian  atau  yang  lainnya  kewajiban internasional berutang kepada pihak lain pada perjanjian ini.
Pasal 61 di atas menerangkan bahwa pihak dapat memohon mengakhiri atau menarik diri  dari  suatu  perjanjian  karena  ketidakmungkinan  dalam  melaksanakan  perjanjian, namun  tentunya  ketidakmungkinan  pihak  dalam  menjalankan  perjanjian  merupakan hal yang sementara artinya suatu pihak tidak selamanya merasa tidak mungkin dalam melaksanakan perjanjian yang ada. Artinya dalam hal ini suatu pihak atau negara yang tergabung  dalam  perjanjian  tidak  diperbolehkan  menarik  diri  atau  melakukan penangguhan  perjanjian  dengan  alasan  bahwa  ketidakmungkinan  dalam  melakukan kinerja  dalam  perjanjian.  Selain  dari  pada  hal  di  atas  tentu  dalam  aturan  induk perjanjian  yaitu  Konvensi  Wina  1969  terdapat  Pasal  lain  yang  dimana  merupakan ketentuan dalam hal penarikan diri atau keluar dari perjanjian internasional. Terdapat pula dalam Pasal 62 Konvensi Wina 1969, sebagai berikut:
1. Perubahan mendasar dari keadaan yang telah terjadi sehubungan dengan yang ada  pada  saat  kesimpulan  perjanjian,  dan  yang  tidak  diramalkan  oleh  para
pihak,  tidak  dapat  dianggap  sebagai  dasar  untuk  mengakhiri  atau  menarik  diri dari perjanjian kecuali jika:
a) keberadaan  kondisi-kondisi  tersebut  merupakan  dasar  penting  dari persetujuan para pihak untuk terikat oleh perjanjian; dan
b) efek  perubahan  secara  radikal  untuk  mengubah  sejauh  mana  kewajiban masih dilakukan di bawah perjanjian.
2. Perubahan keadaan yang mendasar tidak dapat dianggap sebagai alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian:
a) jika perjanjian menetapkan batas; atau
b) jika  perubahan  mendasar  adalah  hasil  dari  pelanggaran  oleh  pihak  yang memintanya  baik  dari  kewajiban  di  bawah  perjanjian  atau  kewajiban internasional lainnya yang berutang kepada pihak lain ke perjanjian.
3. Jika,  berdasarkan  paragraf  di  atas,  suatu  pihak  dapat  melakukan  perubahan mendasar  atas  keadaan sebagai  dasar untuk  mengakhiri  atau  menarik  diri  dari perjanjian,  itu  juga  dapat  mengajukan  perubahan  sebagai  alasan  untuk menunda operasi perjanjian.
Dari  Pasal  62  di  atas,  menjelaskan  bahwa  perubahan  keadaan  yang  mendasar  tidak dapat  dijadikan  alasan  untuk  mengakhiri  atau  menarik  diri  dari  suatu  perjanjian  oleh suatu pihak. Pasal 62 ayat (1) menerangkan bahwa perubahan mendasar dari keadaan tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk  menarik  diri  atau  mengakhiri  perjanjian,  namun terdapat pengecualian yaitu keberadaan kondisi-kondisi merupakan dasar penting dari persetujuan  atau  perjanjian  para  pihak  dan  efek  perubahan  secara  radikal  dimana digunakan  untuk  mengubah  sejauh  mana  kewajiban  masih  dilakukan  dibawah perjanjian. Kemudian Pasal 62 ayat (2) menerangkan bahwa perubahan keadaan yang mendasar tidak dapat dijadikan alasan, jika di dalam perjanjian menetapkan batas dan hasil  dari  perbuatan  pelanggaran  olah  pihak  baik  itu  kewajiban  dari  perjanjian  atau kewajiban  internasional  lainnya  yang  berutang  kepada  pihak  lain.  Namun  pada  Pasal 62  ayat  (3)  menerangkan  bahwa  dari  ketentuan  yang  ada  pada  ayat  1  dan  2 diperbolehkan  untuk  menggunakan  alasan  tersebut  namun  hanya  dapat  digunakan untuk penundaan operasi perjanjian atau penundaan dalam melaksanakan perjanjian.
Keanggotaan Paris  Agreement adalah  para  pihak  yang  tergabung  di  dalam  Konvensi mengenai  Perubahan  Iklim  yang  kemudian  meratifikasi  persetujuan  tersebut,  namun secara  teknis  pengadopsian  tentu  dibedakan  antara  Konvensi  mengenai  Perubahan Iklim  dan Paris  Agreement .  Secara  keseluruhan  pada  Pasal  2  hinggah  Pasal  14  yang tertuang  dalam Paris  Agreement berisi  tentang  hak  dan  kewajiban  Para  Pihak  yang tergabung di dalamnya. Tidak ada klausula yang baku dalam Paris Agreement apabila ada  pihak  yang  tidak  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  akan  mendapat  sanksi. Bukan  berarti  persetujuan  ini  tidak  memiliki  kekuatan  dalam  mengikat  para  pihak, tetapi persetujuan tersebut menjunjung prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama yang  dibedakan.  Di  dalam Paris  Agreement itu  sendiri  terdapat  pasal  yang menerangkan  mekanisme  ketika  suatu  pihak  ingin  menarik  diri  dari  persetujuan  ini. Terdapat pada Pasal 28 sebagai berikut:
1. Sewaktu waktu setelah tiga tahun dari tanggal mulai berlakunya persetujuan ini bagi suatu pihak, pihak tersebut dapat menarik diri dari persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Depositary.
2. Setiap penarikan diri tersebut wajib berlaku pada akhir masa satu tahun sejak tanggal  diterimanya  pemberitahuan  penarikan diri  oleh  Depositary,  atau  pada tanggal  setelah  itu  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  pemberitahuan penarikan diri dimaksud.
3. Setiap pihak yang menarik diri dari konvensi wajib dianggap pula telah menarik diri dari persetujuan ini.
Dari  bunyi  Pasal 28  tersebut  bahwa para  pihak  dapat  menarik  diri  dengan  ketentuan yang  ada  pada  pasal  tersebut.  Adanya  pasal  di  dalam Paris  Agreement terkait mekanisme  penarikan  diri,  tentunya  memperbolehkan  para  Pihak  yang  ada  di dalamnya  untuk  mundur  dari  persetujuan.  Dapat  dicermati  bahwa  ada  mekanisme yang harus dilaksanakan oleh para pihak jika ingin menarik diri, yaitu:
1. Pihak  yang  ingin  menarik  diri  diperbolehkan  setelah  tiga  tahun  sejak  tanggal berlakunya Paris  Agreement dengan  cara  memberikan  pemberitahuan tertulis kepada Depositary.
2. Penarikan diri yang dilakukan setiap pihak wajib berlaku pada akhir satu tahun sejak  diterimanya  pemberitahuan  tertulis  oleh  Dipositary  atau  pada  waktu setelah itu sesuai dengan yang ditentukan pada pemberitahuan tertulis kepada Depositary.
3. Pihak yang menarik diri dari Konvensi tentunya dianggap pula menarik diri dari Paris  Agreement  tanpa  melalui  dua  mekanisme  yang  telah  disebutkan  pada ayat 1 dan 2.
Dari  Pasal  28 Paris  Agreement, penarikan  diri  yang  dilakukan  Amerika  Serikat  dapat dibenarkan  sepanjang  memenuhi  ketentuan  atau  mekanisme  yang  ada  di  dalamnya termasuk  alasan  Amerika  Serikat  melakukan  penarikan  diri  yaitu  karena  Paris Agreement  melemahkan  perekonomian  Amerika  Serikat  dikarenakan  terdapat ketentuan  untuk  membatasi  penggunaan  energi  yang  dapat  menghasilkan  emisi karbon.  Namun  tidak  dapat  disingkirkan  aturan  induk  dari  perjanjian  internasional yaitu  Konvensi  Wina  1969  yang  dimana  tidak  terdapat  ketentuan  untuk  dapat melegalkan  alasan  yang  dibuat  oleh  Amerika  Serikat  dalam  penarikan  diri  dari  Paris Agreement.
Jika  melihat  Pasal  28 Paris  Agreement tentunya  Amerika  Serikat  dapat  menarik  diri minimal pada tahun 2020, namun pada 1 Juni 2017 melalui pernyataan secara sepihak oleh Presiden Donald Trump bahwa Amerika Serikat menarik diri dari Paris Agreement . Dari pernyataan Presiden Donald Trump tersebut dapat memberikan akibat terhadap Amerika  Serikat  itu  sendiri.  Pernyataan Donald  Trump disampaikan  secara  lisan  dan terbuka di tempat resmi, dalam hal ini secara otomatis Amerika Serikat telah menarik diri  secara  sepihak.  Pernyataan  yang  dilakukan  oleh  Presiden  Donlad  Trump merupakan  Perjanjian  Internasional  Lisan (Oral  Agreement) atau  Perjanjian Internasional  Tidak  Tertulis.  Perjanjian  internasional  tidak  terlulis  pada  umumnya merupakan pernyataan secara bersama atau  secara timbal balik yang diucapkan oleh kepala  negara,  kepala  pemerintah  ataupun  Menteri  luar  negeri  dengan  mengatas
namakan  negaranya  masing-masing  mengenai  suatu  masalah  tertentu  yang menyangkut  kepentinggan  para  pihak.  Di  samping  itu  juga  suatu  perjanjian  tidak tertulis dapat berupa pernyataan sepihak yang dikemukakan oleh  pejabat atau organ pemerintah, dapat dikatakan sah sepanjang dipandang serius oleh pihak negara lain. 9 Kemudian Amerika Serikat pun juga melakukan penarikan diri berdasarkan mekanisme yanga ada di dalam Pasal 28 Paris Agreement yang dimana melalui  Sekretaris Jenderal PBB  bahwa  Sekretaris  Negara  Amerika  Serikat Mr.  Mike  Pompeo menyampaikan pemberitahuan  tertulis  kepada  Sekretaris  Jenderal  PBB  bahwa  Amerika  Serikat memberitahu  Sekretaris  Jenderal  yang  dalam  kapasitasnya  sebagai  penyimpan  atas penarikan Amerika Serikat dari Paris Agreement pada 4 November 2019 sesuai dengan ketentuan  Pasal  28  ayat  (1) Paris  Agreement .  Kemudian  sesuai  dengan  Pasal  28  ayat (2) Paris Agreement penarikan Amerika Serikat akan berlaku setelah berakhirnya satu tahun  dari  tanggal  menerima  pemberitahuan  penarikan  ini. 10 Dari  tindakan  yang dilakukan  oleh  Amerika  Serikat  diatas  memberikan  akibat  hukum  terhadap  Amerika Serikat  itu  sendiri,  terhadap Paris  Agreement ,  dan  juga  Para  negara  pihak  yang tergabung di dalam Paris Agrement.
Amerika  Serikat  menyampaikan  surat  pemberitahuan  pengunduran  diri  dari Paris Agreement melalui  Duta  Besar  Amerika  Serikat  untuk  PBB.  Secara  umum  isi  surat tersebut  berisi  pemberitahuan  kepada  Sekretaris  Dewan  PBB  bahwa  Amerika  Serikat ingin  menggunakan  haknya  untuk  menarik  diri,  kecuali  dikemudian  hari  Amerika Serikat  menemukan  aturan-aturan  dalam Paris  Agreement yang  sesuai  dengan Amerika  Serikat  agar  dapat  kembali  bergabung  ke  dalam Paris  Agreement . 11 Tidak dapat disampingkan bahwa Amerika Serikat merupakan negara penyumbang emisi gas karbon  terbesar  kedua  setelah  China  (20,09%),  yakni  mencapai  17,89%  dari  rata-rata pembagian  emisi  karbon  global  yang  meliputi  197  pihak  UNFCCC. 12 Melihat  dari laporan World  Meteorological  Organization (WMO)  pada  tahun  2018  peningkatan suhu  bumi  dalam  22  tahun  terakhir  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  dan mencapai  rekor  terpanas  dalam  sejarah  dan  terus  meningkat.  Melihat  kepada  China yang akan terus mengalami peningkatan emisi karbon hingga 40% akibat penggunaan batubara  yang  mencapai  60%  dari  total  energi  negara.  Begitu  juga  dengan  Amerika Serikat,  tingginya  arus  gejolak  perekonomian  juga  akan  mempengaruhi  peningkatan emisi karbon global jika tidak diimbangi dengan upaya atau aksi untuk beradaptasi dan mengatasi dampak perubahan iklim di masa yang akan datang. 13
9 Parthiana, p. 35.
10 ‘Note to Correspondents: In Response to Questions about US Withdrawal from th e Paris Agreement | United  Nations  Secretary- General’  <https://www.un.org/sg/en/content/sg/note -correspondents/2019- 11-04/note-correspondents-response-questions-about-us-withdrawal-the-paris-agreement>  [accessed 28 June 2021].
11 ‘Trump Letter to UN on Leaving Paris Climate Accord - in Full’ <https://www.climatechangenews.com/2017/08/07/trump-tells-un-intention-leave-paris-climate- accord-full/> [accessed 10 December 2021].
12 ‘Ratification Tracker Projections / Climate Analytics’ <https://climateanalytics.org/briefings/ratification-tracker-projections/> [accessed 10 December 2021].
13 Happy Ferdian Syah Utomo, ‘Emisi C02 Pada 2018 Mencapai Rekor Tertinggi Dalam Sejarah - Global Liputan6.Com’, 2018 <https://www.liputan6.com/global/read/3800493/emisi -c02-pada-2018- mencapai-rekor-tertinggi-dalam-sejarah> [accessed 28 June 2021].
Hukum  internasional  tidak  melarang  penarikan  diri  suatu  negara  dari  perjanjian internasional  sepanjang  prinsip  pada  perjanjian  internasional  yang  telah  berlaku ditaati.  Perjanjian  disahkan  dengan  kesepakatan  bersama  dengan  negara  atau  pihak lain,  tentu  hal  tersebut  memiliki  konsekuensi.  Walaupun  kemungkinan  besar  adanya keberatan dari negara lain apabila kepentingannya dirugikan, umumnya perjanjian itu mensyaratkan  pemberitahuan  sebelumnya  dan  pemenuhan  kewajiban  yang  muncul dari  perjanjian  tersebut  terlebih  dahulu  sebelum  pengunduran  diri  dikabulkan sebagaimana  diatur  dalam Pasal  56  Konvensi  Wina  1969.  Di  dalam Paris  Agreement pada Pasal 2 ayat (1), dimana tertulis tujuan adanya persetujuan tersebut adalah untuk kepentingan  dunia  dalam  hal  penanganan  perubahan  iklim.  Dalam  Pasal  9 Paris Agreement juga menuliskan bahwa para pihak negara maju harus memberikan sumber pendanaan  untuk  membantu  para  negara  berkembang  dalam  melaksanakan  mitigasi bencana bahkan sampai pada untuk memimpin dalam mobilisasi pendanaan iklim dari berbagai sumber, instrumen dan saluran dengan mempertimbangkan dana publik.
Spesifik  pada  Pasal  28  ayat  (3) Paris  Agreement menyebutkan  bahwa,  Setiap  pihak yang menarik diri dari Konvensi wajib dianggap pula telah menarik diri dari persetujuan ini.  Dari  bunyi  pasal  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dengan  menarik  dirinya Amerika  Serikat  terhadap  Paris  Agreement  tidak  menjadikannya  tidak  dapat berpartisipasi terhadap masalah perubahan iklim namun Amerika Serikat tetap dapat berpartisipasi dalam menangani permasalahan perubahan iklim. Karena yang dianggap menarik diri dari persetujuan ini atau Paris Agreement adalah pihak yang menarik diri dari Konvensi UNFCCC.
Diaturnya mekanisme penarikan diri dalam Paris Agreement tentu akan menimbulkan akibat  hukum  terhadap  Amerika  Serikat  ketika  telah  terhitung  menarik  diri  dari persetujuan tersebut, begitu juga atas hal yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump pada  1  Juni  2017  yaitu  menyatakan  secara  lisan  bahwa  Amerika  Serikat  menarik  diri dari Paris Agreement yang artinya secara sepihak Amerika Serikat sah menarik diri dari Paris Agreement . Setelah Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat menarik diri dari Paris Agreement tentu kewajiban yang ada gugur atasnya secara sepihak pula, namun  secara Paris  Agreement Amerika  Serikat  belum  dapat  keluar  karena  harus memenuhi  mekanisme  yang  ada  dalam  Pasal  28 Paris  Agreement .  Dalam  hal  ini Amerika  Serikat  seharusnya  tidak  meninggalkan  kewajiban  yang  ada  di  dalam persetujuan  karena  belum  sepenuhnya  mekanisme  penarikan  diri  yang  ada  di  dalam persetujuan terlaksanakan walaupun secara sepihak dapat dikatakan sah menarik diri, sehingga  Amerika  Serikat  tetap  harus  melaksanakan  kewajiban  yang  ada  dalam persetujuan  sampai  ketentuan  mekanisme penarikan  diri  yang  ada di dalam  Pasal  28 terpenuhi.
Secara  persetujuan  tentu  Amerika  Serikat  dapat  melakukan  penarikan  diri,  namun dalam  hal  ini  tidak  semerta-merta  Amerika  Serikat  keluar  begitu  saja  dari Paris Agreement dikarenakan  posisi  dari  Amerika  Serikat  sebagai  negara  maju  atau  negara Annex yang  mengahasilkan  emisi  karbon  terbesar  kedua  setelah  China  dengan demikian  Amerika  Serikat  harus  beritikad  baik (Good  Faith) dalam  bentuk  tanggung jawab  terhadap  penanganan  perubahan  iklim,  artinya  Amerika  Serikat  dalam  hal penarikan  diri  dari Paris  Agreement tentu  dapat  terpenuhi,  sepanjang  mekanisme
penarikan diri yang ada di dalam persetujuan dilaksanakan dan Amerika Serikat tetap harus  patuh  pada  Konvensi  dan  juga  masih  harus  berkontribusi  dalam  menangani perubahan iklim.
Paris  Agreement merupakan  persetujuan  yang  dihasilkan  oleh  Konvensi  mengenai Perubahan  Iklim.  Istilah  persetujuan (agreement,  arrangement) digunakan  untuk perjanjian-perjanjian  internasional  yang  ditinjau  dari  segi  isinya  lebih  bersifat  teknis dan  administratif.  Jika  dibandingkan  dengan  substansi  traktat (treaty) ataupun konvensi (convention) yang  berkenaan  dengan  masalah-masalah  teknis  yang  ruang lingkupnya  relatif  kecil.  Istilah agreement jauh  sering  digunakan  jika  dibandingkan dengan istilah arrangement . 14 Di dalam Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa persetujuan ini akan diimplementasikan untuk mencerminkan keadilan  dan prisip tanggung jawab Bersama  yang  dibedakan,  dan  kemampuan  masing-masing  serta  mempertimbangkan situasi nasional yang berbeda-beda. Dari Pasal 2 ayat (2) diatas bahwa para pihak yang tergabung  dalam  persetujuan  tersebut  harus  mengimplementasikan  agar  dapat dilaksanakannya prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama namun dibedakan atau disesuaikan  dengan  negara  atau  pihak  yang  meratifikasi  persetujuan.  Artinya  jika terdapat  negara  yang  tidak  mampu  untuk  mengikuti  persetujuan  ini,  maka  tidak mendapat  paksaan  jika  memang  dipandang  dari  negara  pihak  yang  bersangkutan dengan  keadaan  nasionalnya  yang  tidak  memungkinkan  untuk  melaksanakan  dalam persetujuan  tersebut.  Namun  tidak  semerta-merta  dapat  melepaskan  begitu  saja dengan  kewajiban  yang  ada,  tentunya  tetap  melaksanakan  kewajiban  yang  ada  di dalam persetujuan.
Pasal  9  ayat  (1)  mengatur  bahwa  para  pihak  dari  negara  maju  wajib  menyediakan sumber  pendanaan  untuk  membantu  para  pihak  dari  negara  berkembang  dalam melaksanakan  mitigasi  dan  adaptasi  guna  melanjutkan  kewajiban  mereka  yang  telah ada  berdasarkan  konvensi.  Dari  bunyi  Pasal  9  ayat  (1)  di  atas,  bahwa  negara  maju memiliki  posisi  dan  kewajiban  dalam  penyediaan  sumber  pendanaan  yang diperuntukkan membantu negara berkembang dalam melakukan mitigasi dan adaptasi dalam penanganan iklim global. Namun Amerika Serikat menarik diri dari persetujuan tersebut,  tentu  terdapat  kewajiban  yang  tidak  dilaksanakan  dan  mempengaruhi terhadap sumber pendanaan yang diperuntukkan untuk membantu para pihak negara berkembang  dalam  mitigasi  dan  adaptasi  dalam  melanjutkan  kewajiban  negara berkembang yang telah ada di Konvensi. Selanjutnya pada ayat (3), sebagai bagian dari upaya global, para pihak dari negara maju perlu melanjutkan untuk memimpin dalam mobilisasi  pendanaan  iklim  dari  berbagai  sumber,  instrument  dan  saluran,  dengan mempertimbangkan  peran  penting  dana  publik,  melalui  berbagai  aksi,  termasuk dukungan  atas  strategi  yang  dibuat  oleh  negara,  dan  mempertimbangkan  kebutuhan dan  prioritas  para  pihak  dari  negara  berkembang.  Mobilisasi  pendanaan  iklim dimaksud perlu menunjukkan sebuah kemajuan melebihi upaya sebelumnya.
Makna  Pasal  9  ayat  (3)  di  atas,  dimana  negara  maju  memiliki  kewajiban  yang  sangat startegis  dengan  memimpin  dalam  mobilisasi  pendanaan  iklim  dari  berbagai  sumber. Termasuk  adalah  Amerika  Serikat  sebagai  negara  maju.  Dengan  keluarnya  Amerika
14 Parthiana, p. 32.
Tindakan Amerika Serikat Dalam Menarik Diri Dari Paris Agreement ( Mush’ab Al Ma’ruf )
Serikat dari Paris Agreement tentu kewajiban dalam pasal ini tidak dilaksanakan. Tentu berakibat  pada  negara  berkembang  lainnya  karena  negara  maju  dalam  memobilisasi pendanaan iklim yang dari berbagai sumber dengan menunjukkan kemajuan melebihi dari upaya sebelumnya. Tentu berakibat pada Paris Agreement ketika Amerika Serikat menarik  diri dari persetujuan  ini.  Karena tak  dapat dipungkiri  bahwa Amerika  Serikat adalah negara maju dan juga negara yang menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar kedua setelah China. Terdapat korelasi antara Pasal 9 ayat (1) dan (3) Paris Agreement , dimana ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak negara maju, termasuk Amerika  Serikat.  Negara  maju  pada  persetujuan  ini  menjadi  contoh  untuk  negara berkembang.  Kondisi  negara  maju  merupakan  penyumbang  emisi  karbon  terbesar tentu memiliki kewajiban yang lebih dari pada negara berkembang sesuai yang ada di dalam Paris  Agreement .  Negara  berkembang  juga  harus  melaksanakan  kewajiban melaksanakan mitigasi dan adaptasi.
Secara hukum pada Pasal 28 ayat (3) Paris Agreement telah jelas apabila setiap negara pihak  yang  menarik  diri  dari  konvensi  wajib  dianggap  pula  telah  menarik  diri  dari persetujuan,  menjadi  arti  bahwa  jika  suatu  negara  pihak  menarik  diri  dari Paris Agreement tentu  tidak  menarik  diri  dari  konvensi.  Tentu Paris  Agreement tetap berjalan  sebagaimana  mestinya  walaupun  Amerika  Serikat  menarik  diri,  karena  yang menjadi  kunci  ada  pada  Konvensi    mengenai  Perubahan  Iklim,  bukan  pada Paris Agreement . Mundurnya suatu negara dalam suatu perjanjian bilateral memiliki akibat sama dengan pengakhiran perjanjian. Tetapi mundur dari perjanjian multilateral tidak otomatis  menjadikan  perjanjian  itu  berakhir,  karena  terdapat  kemungkinan  negara peserta yang lain tetap ingin melanjutkan eksistensi perjanjian tersebut.
Jika  salah  satu  dari  negara  tidak  melaksanakan  kewajiban  yang  terdapat  pada perjanjian yang telah diikutinya, artinya negara tersebut telah melakukan pelanggaran kewajiban hukum internasional terhadap pihak lain dalam perjanjian tersebut. Pasal 60 Konvensi  Wina  1969  mengatur  bahwa  pelanggaran  yang  bersifat  materil  akan memberikan  hak  kepada  pihak  lain  untuk  meminta  pemberhentian  perjanjian  atau penundaan  perjanjian  sebagian  atau  seluruhnya.  Tidak  dapat  dipungkiri  kekuasaan produktif  Amerika  Serikat  tidak  hanya  menyebabkan  ketergantungan  Konvensi Perubahan  Iklim  namun  juga  dapat  memengaruhi  perilaku  anggota  Konvensi Perubahan Iklim yang bersepakat dalam Paris Agreement . Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa penolakan Amerika Serikat untuk patuh terhadap Paris Agreement tidak berarti  bahwa  Amerika  Serikat  meninggalkan  Konvensi  Perubahan  Iklim.  Amerika Serikat  masih  dalam  bagian  dari  Konvensi  Perubahan  Iklim  dan  tindakan  mundurnya Amerika  Serikat  menjadi  sangat  mungkin  memengaruhi  perilaku  negara  anggota lainnya.  Tanpa  disadari  bahwa  Amerika  Serikat  memiliki  kemampuan  dalam memengaruhi perilaku anggota dalam Konvensi Perubahan Iklim. Oleh karenanya dari tindakan  Amerika  Serikat  tersebut  dapat  dibedakan  menjadi  dua  dalam  berbicara implikasi hukum terhadap pihak negara maju dan berkembang.
Dengan  menarik  dirinya  Amerika  Serikat  dari Paris  Agreement tidak  dapat  dipungkiri dapat memberikan dampak terhadap negara maju yang ada di dalam Paris Agreement selain Amerika Serikat. Melihat pada Pasal 9 ayat (1) jelas tertulis bahwa negara maju wajib  menyediakan  sumber  pendanaan  untuk  membantu  negara  pihak  dari  negara
berkembang  dimana  dipergunakan  untuk  melakukan  mitigasi  dan  adpatasi.  Tentu berdampak  terhadap  kinerja  pendanaan  yang  akan  dilakukan  oleh  negara  maju lainnya,  dikarenakan  tindakan  Amerika  Serikat  dalam  menarik  diri.  Pasal  9  ayat  (3) menjelaskan  bahwa  negara  maju  juga  berkewajiban  memimpin  dalam  memobilisasi pendanaan  iklim  dari  berbagai  sumber.  Keluarnya  Amerika  Serikat  dari  Paris Agreement  tentu  berakibat  dalam  pengimplementasian  pasal  dan  ayat  tersebut, bahkan  berakibat  juga  pada Paris  Agreement secara  keseluruhan.  Tentu  ini  akibat tersebut  sangat  dirasakan  oleh  negara  maju  selain  Amerika  Serikat  yang  dimana kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh Amerika Serikat harus dilaksanakan oleh negara maju yang lain dan juga dapat memengaruhi hubungan antara Amerika Serikat dengan negara maju lainnya yang tergabung di dalam persetujuan tersebut.
Tidak hanya negara maju yang terdampak dari tindakan Amerika Serikat untuk menarik diri dari Paris Agreement . Terdapat negara berkembang yang tergabung di dalam Paris Agreement , tentu juga akan terdampak. Kembali berbicara pada Pasal 9 ayat (1) Paris Agreement ,  tertulis  bahwa  para  pihak  negara  maju  menyediakan  sumber  pendanaan untuk  membantu  para  pihak  negara  berkembang  dalam  melaksanakan  mitigasi  dan adaptasi guna melanjutkan kewajiban yang telah ada berdasarkan konvensi perubahan iklim.  Dalam  Pasal  tersebut  telah  jelas  bahwa  para  pihak  negara  berkembang melaksanakan kewajibannya atas sumber pendanaan yang disediakan oleh para pihak negara maju. Kemudian di dalam Pasal 10 ayat (6) tertulis bahwa Dukungan, termasuk dukungan  keuangan,  wajib  disediakan  kepada  para  pihak  dari  negara  berkembang guna  pengimplementasian  pasal  ini,  termasuk  untuk  memperkuat  aksi  kerja  sama dalam  pengembangan  dan  alih  teknologi  pada  tahapan  yang  berbeda  dari  siklus teknologi,  dengan  mempertimbangkan  tercapainya  keseimbangan  antara  dukungan untuk mitigasi dan adaptasi.
Global  Stocktake  sebagaimana  diatur  Pasal  14  wajib  mempertimbangkan  informasi mengenai  upaya  dan  dukungan  pengembangan  dan  alih  teknologi  untuk  para  pihak dari  negara  berkembang.  Para  pihak  negara  berkembang  berkewajiban  dalam  hal adaptasi dan mitigasi dengan dibantu pendanaan dari para pihak negara berkembang. Pasal  di  atas  menjelaskan  bahwa  para  pihak  negara  berkembang  wajib  pula menyediakan  dukungan  keuangan  supaya  dapat  mengimplementasikan  kewajiban yang  ada  di  Pasal  10  mengenai  pentingnya  perwujudan  pengembangan  dan  alih teknologi secara penuh guna meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan pengurangan  emisi  gas  rumah  kaca  dan  dukungan  keuangan  dari  para  pihak  negara berkembang  juga  dipergunakan  untuk  memperkuat  aksi  kerjasama  dalam pengembangan  dan  alih  teknologi,  dengan  mempertimbangkan  tercapainya keseimbangan  antara  dukungan  untuk  mitigasi  dan  adaptasi.  Tentunya  sebagai  pihak negara  berkembang  tetap  harus  mendapatkan  hak  bantuan  pendanaan  dari  pihak negara maju.
Dalam  hal  ini  keluarnya  Amerika  Serikat  dari  persetujuan  mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan mitigasi dan adaptasi karena berkurangnya sumber pendanaan  dari  negara  maju,  walaupun  secara  persetujuan  para  pihak  negara berkembang  juga  memiliki  kewajiban  dalam  hal  dukungan  keuangan  untuk memperkuat  aksi  kerjasama  dalam  pengembangan  dan  alih  teknologi  dengan
mempertimbangkan tercapainya keseimbangan dukungan untuk mitigasi dan adaptasi tetapi tetap akan memberikan dampak dalam pengimplementasian. Meskipun secara historis  Amerika  Serikat  menolak  dalam  meratifikasi  Protokol  Kyoto,  kekuasaan produktif  yang  dimiliki  Amerika  Serikat  tetap  ada  karena  masih  dapat  terlibat  dalam COP (Conference Of the Parties) yang dilakukan Konvensi mengenai Perubahan Iklim. 15 Melihat Paris Agreement bahwa akibat hukum yang terjadi pada anggota atau peserta persetujuan  atas  tindakan  menarik  dirinya  Amerika  Serikat  tidak  memengaruhi  para anggota akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, 16 artinya penarikan diri  yang  dilakukan  Amerika  Serikat  dari Paris  Agreement tidak  memengaruhi  para negara pihak yang ada di dalamnya.

## Pertanggung  Jawaban  Hukum  Amerika  Serikat  Atas  Kampanye  Dan  Perdagangan Karbon Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional
Pemanfaatan atau perdagangan suatu jasa tentu mempunyai mekanisme pembiayaan atau ada mekanisme pasarnya. Terdapat mekanisme pasar dan insentif keuangan yang mendasari  perdagangan  karbon. 17 Perdagangan  atau  pasar  karbon  tentu  ada permintaan  dan  penawaran.  Permintaannya  adalah  kapasitas  suatu  Kawasan  hutan tanaman  berkayu  atau  hamparan  pepohonan  yang  mampu  menyerap  jatah  karbon yang  dihasilkan  oleh  suatu negara  industri.    Suatu  industri  atau  negara  menghasilkan polusi  karbon  yang  ada  batasnya.  Jika  polusi  melampaui  batas  yang  diperbolehkan maka kelebihan polusi bisa diserap oleh pohon-pohon di negara tersebut atau negara lain  yang  ditanam  perusahaan,  perorangan,  atau  petani.  Pemilik  pohon  bisa menawarkan  jatah  karbon  yang  bias  diserap  oleh  hamparan  pohon-pohon. Pembayaran  dilakukan  melalui  mekanisme  pembiayaan  tertentu  dalam  perdagangan karbon.  Perdagangan  karbon  ada  aturan  dalam  melakukannya,  selayaknya perdagangan  ini  dilakukan  melalui  perdagangan  bebas,  artinya  negara  manapun  di dunia  yang  menghasilan  polusi  karbon  bisa  membayar  negara  atau  perusahaan  atau petani manapun yang mampu menyerap karbon.
Perdagangan  karbon  merupakan  bentuk  upaya  pemberian  kredit  untuk  kegiatan penghutanan dan reboisasi. Kredit dapat diberikan oleh pemerintah atau perusahaan kepada  individu  atau  perusahaan  menanam  pohon.  Kredit  ini  dapat  dijual  kepada perusahaan  yang  mengeluarkan  karbon  seperti  perusahaan  penghasil  tenaga  listrik atau  pabrik-pabrik  yang  kemudian  bisa  dipakai  untuk  membayar  ganti  rugi  kelebihan emisi  karbon. 18 Negara  yang  meratifikasi Paris  Agreement tentu  memiliki  kewajiban dalam  penanggulangan  perubahan  iklim.  Kemudian  para  pihak  negara  maju  atau berkembang  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  berbeda  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  9  Paris  Agreement .  Selanjutnya  sesuai  pada  Pasal  2  ayat  (2)  bahwa pengimplementasian persetujuan untuk mencerminkan keadilan dan prinsip tanggung
15 Fadhlan Nur Hakiem, ‘Kekuasaan Produktif Amerika Serikat Dan Konvensi Perubahan Iklim Pasca Paris Agreement’, Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs , 3.2 (2018), 166.
16 Hakiem.
17 Doni Suhendra, ‘Pelaksanaan Mekanisme Protokol Kyoto Oleh Negara Maju Dan Negara Berkembang: Studi Kasus Jepang Dan Indonesia Tahun 2008- 2016’ (Universitas Brawijaya, 2018).
18 ‘Perdagangan  Karbon’, Warta  Kebijakan (Bogor:  Center  for  International  Forestry  Research,  2003) <https://www2.cifor.org/acm/download/pub/wk/warta08.pdf>.
jawab bersama yang dibedakan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak serta mempertimbangkan  situasi  nasional  yang berbeda-beda,  Artinya tidak  semerta- merta Paris  Agreement menjadi  suatu  persetujuan  yang  memberatkan  dan merepotkan  para  pihak,  namun  dibuat  sedemikan  rupa  agar  tujuan  yang  ada  dapat tercapai dengan meninggikan prinsip tanggung jawab bersama.
Kampanye  atau  promosi  adalah  hal  yang  dilakukan  setiap  negara  dengan menyampaikan  upaya  yang  akan  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah disepakati  di  dalam Paris  Agreement baik  para  pihak  negara  maju  ataupun berkembang,  sesuai  pada  Pasal  3  bahwa  Sebagai  kontribusi  yang  ditetapkan  secara nasional  bagi  penanganan  global  terhadap  perubahan  iklim,  semua  pihak  akan melaksanakan dan menyampaikan upaya yang ambisius sebagaimana diatur Pasal 4, 7, 9,  10,  11,  dan  13  dalam  rangka  mencapai  tujuan  Persetujuan  ini  sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2. Upaya semua pihak akan menunjukkan kemajuan dari waktu ke waktu, dengan tetap mengakui kebutuhan untuk mendukung para pihak dari negara berkembang bagi implementasi persetujuan secara efektif.  Dari pasal diatas memiliki makna bahwa Seluruh pihak yang tergabung di dalam Paris Agreement melaksanakan dan menyampaikan upaya yang ambisius sebagaimana telah diatur pada Pasal 4, 7, 9, 11, dan  13  agar mencapai  tujuan  yang  telah  disepakati  di  dalam persetujuan,  artinya para Pihak dalam pelaksanaan dan penyampaian upaya yang akan dilakukan maupun yang  telah  dilakukan  merupakan  bagian  dari  kampanye  baik  yang  dilakukan  secara domestik atau internasional. Kemudian penyampaian upaya baik yang akan dilakukan ataupun  yang  telah  dilakukan  merupakan  bagian  dari  upaya  kampanye  dan  sebagai upaya yang dilakukan oleh para negara pihak agar persetujuan dapat berjalan dengan baik.
Pasal  4  ayat  (2)  mengatur  setiap  Pihak  wajib  menyiapkan,  menyampaikan,  dan mempertahankan  kontribusi  yang  ditetapkan  secara  nasional  untuk  periode selanjutnya  yang  ingin  dicapai.  Para  pihak  harus  melakukan  upaya  mitigasi  di  dalam negeri,  guna  mencapai  tujuan  dari  kontribusi  tersebut.  Dari  Pasal  4  ayat  (2)  di  atas bahwa  para  pihak  wajib  untuk  menyiapkan,  menyampaikan,  dan  mempertahankan kontribusi  yang  ditetapkan  secara  nasional  untuk  periode  selanjutnya  yang  ingin dicapai.  Kata  menyampaikan  dapat  diartikan  sebagai  upaya  kampanye  untuk melakukan mitigasi di dalam negeri atau nasional pihak supaya tercapainya tujuan dari kontribusi  tersebut.  Tentu  kata  menyampaikan  pada  pasal  tersebut  untuk memberitahukan  proses  yang  dilakukan  oleh  pihak  negara  kepada  khalayak  umum dimasing-masing  negara  dan  masing-masing  pihak,  kontribusi  yang  dilakukan  negara pihak  telah  ditetapkan  secara  internal  nasionalnya.  Artinya  secara  Hukum  Perjanjian Internasional  Amerika  Serikat  harus  tetap  melaksanakan  kewajiban  menyiapkan, menyampaikan, dan mempertahankan kontribusinya selama masih belum dinyatakan sah keluar dari Paris Agreement walaupun secara sepihak Amerika Serikat telah keluar tetapi tidak langsung begitu saja meninggalkan Paris Agreement .
Tindakan  Amerika  Serikat  menarik  diri  dari Paris  Agreement tentu  menjadi  polemik yang berkelanjutan. Sejak Donald Trump menyatakan Amerika Serikat menarik diri dari persetujuan  tentu  secara  sepihak  telah  sah  menarik  diri  dan  dari  pernyataan  politis tersebut  berkekuatan  hukum  dan  Amerika  Serikat  dapat  untuk  tidak  melakukan
kewajiban  yang  ada  di  dalam  persetujuan  pasca  pernyataan  keluar  dari  Persetujuan. Namun  perlu  diketahui  bahwa  Amerika  Serikat  harus  mematuhi  Pasal  28 Paris Agreement .  Setelah  Amerika  Serikat  dinyatakan  sah  untuk  menarik  diri  dari persetujuan tersebut, maka tidak ada kewajiban atasnya dalam melakukan kampanye perdagangan  karbon  karena  Amerika  Serikat  melakukan  mekanisme  yang  telah  ada. Sebenarnya  jika  Amerika  Serikat  berkeinginan  untuk  melepaskan  diri  dari  segala  hal yang berkaitan dengan perubahan iklim tentu sesuai yang ada di Pasal 28 ayat (3) Paris Agreement, bahwa  Amerika  Serikat  cukup  dengan  melakukan  penarikan  diri  dari Konvensi mengenai Perubahan Iklim maka dianggap pula telah menarik diri dari Paris Agreement tetapi  dalam  hal  ini  Amerika  Serikat  memiliki  hak  dalam  memilih  dan melakukan kebijakan untuk kepentingan negaranya.
Ketentuan perdagangan karbon tidak dapat terlepaskan dari Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan  Bangsa-bangsa  mengenai  Perubahan  Iklim  dan Paris  Agreement ,  karena dua hal tersebut merupakan satu kesatuan dalam penanganan perubahan iklim secara global  dan  yang berkaitan  dengan perdagangan  karbon.  Oleh  karenanya  negara  yang meratifikasi  Konvensi  mengenai  Perubahan  Iklim  tentu  turut  membahas  terkait Paris Agreement . Amerika Serikat meratifikasi Konvensi mengenai Perubahan Iklim sejak 15 Oktober  1992, 19 kemudian  disusul  dengan  peratifikasian Paris  Agreement pada  3 September 2016 20 , artinya bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang ikut dalam perundingan Paris Agreement dan asas Pacta Sunt Servanda berlaku setelah Amerika Serikat  melaksanakan  ratifikasi  terhadap Paris  Agreement .  Negara  yang  terikat  oleh Treaty (perjanjian)  harus  patuh  melaksanakannya.  Persetujuan  untuk  terikat  pada perjanjian  ditentukan  di  dalam  perjanjian  itu  sendiri.  Dalam  Pasal  11  Konvensi  Wina 1969  ditegaskan  beberapa  cara  untuk  menyatakan  persetujuan  untuk  terikat  pada suatu  perjanjian,  yaitu  dengan  penandatanganan,  pertukaran  instrument  yang membentuk perjanjian, ratifikasi, akseptasi, persetujuan atau aksesi, atau dengan cara lain  yang  disepakati.  Kemudian  berkaitan  dengan  kapan  negara  atau  pihak  tertentu terikat perjanjian dinyatakan dengan cara ratifikasi, akseptasi, atau persetujuan. Pasal 14 Konvensi Wina 1969 menyatakan sebagai berikut:
1. Persetujuan    suatu  negara  untuk  terikat  pada  suatu  perjanjian  dinyatakan dengan cara ratifikasi, apabila:
a) Perjanjian  itu  sendiri  menentukan  bahwa  persetujuan  untuk  terikat pada perjanjian itu dinyatakan dengan cara ratifikasi;
b) Ditentukan  sebaiknya  bahwa  negara-negara  yang  melakukan perundingan menyepakati bahwa dibutuhkan adanya ratifikasi;
c) Wakil  dari  negara  yang  telah  menandatangani  perjanjian  tunduk  pada tindakan ratifikasi; atau
d) Maksud negara yang menandatangani perjanjian tunduk pada tindakan ratifikasi  yang  tampak  dari  kuasa  penuh  dari  wakilnya  itu  atau dinyatakan selama dalam perundingan.
19 Atik Fadilatul Husna, ‘Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Memerangi Terorisme Internasional Di Afghanistan Pada Periode Pemerintahan Barack Obama’, 2012.
20 Husna.
2. Persetujuan  dari  suatu  negara  untuk  terikat  pada  suatu  perjanjian  dinyatakan dengan cara akseptasi atau persetujuan (acceptance or approval) berdasarkan syarat-syarat yang serupa dengan syarat-syarat yang berlaku bagi ratifikasi.
Dari  Pasal  14  Konvensi  Wina  1969  bahwasanya  ratifikasi  atau  upaya  terikat  pada perjanjian  ditentukan  juga  di  dalam  perjanjian  yang  akan  diratifikasi.  Artinya  setiap perjanjian,  ratifikasi  adalah  jalan  untuk  mengikat  para  pihak  yang  tergabung  di dalamnya,  maka  di dalam  setiap  perjanjian terdapat poin  pembahasan terkait  proses mengikat  para  pihak  dengan  meratifikasi  perjanjian  yang  dibuat,  sehingga  dapat dilaksanakan dengan baik. 21 Setelah ratifikasi dilakukan, tentu akan menarik komitmen pada  Para  pihak  yang  tergabung  di  dalam  perjanjian,  artinya  kepatuhan  dalam melaksanakan  komitmen  yang  ada  di  dalam  perjanjian.  Kepatuhan (Complience) negara  merupakan  hal  yang  menjadi  sorotan  bagi  para  pihak  yang  tergabung  di dalamnya.  Begitu  pula  dengan  Amerika  Serikat  dalam  menyepakati  perjanjian internasional  harus  patuh  dalam  melaksanakannya,  baik  itu  perjanjian  bilateral ataupun  multilateral  karena  asas Pacta  Sunt  Servanda telah  berlaku  padanya  dan persetujuan  negara  untuk  terikat  dalam  perjanjian (consent  to  be  bound  by  treaty) . Dalam  hal  ini  tidak  ada  teori  pasti  terhadap  kepatuhan  negara  karena  kepatuhan negara  berhubungan  dengan  itikad  baik (Good  Faith) yang  harus  dilakukan  Amerika Serikat  dan  para  pihak  lainnya.  Melihat  Pasal  20  ayat  (1) Paris  Agreement bahwa persetujuan  tersebut  mengikat  dengan  kuat  bagi  para  pihak  yang  tergabung  di dalamnya dengan mengharuskan ratifikasi terhadap persetujuan, namun memberikan ruang untuk para pihak dapat menarik diri atau keluar dari persetujuan tersebut sesuai dengan Pasal 28.
Amerika  Serikat  meratifikasi Paris  Agreement yang  di  dalamnya  juga  terdapat mekanisme  perdagangan  karbon.  Terdapat  pada  Pasal  9,  10,  11  dimana  secara keseluruhan mekanismenya yaitu negara maju memberikan pendanaan kepada negara berkembang dan negara berkembang melakukan adaptasi dan mitigasi sesuai yang ada pada Konvensi. Ketentuan perdangangan karbon dilaksanakan sesuai dengan yang ada pada Konvensi dan Paris Agreement . Ketentuan global terkait perdagangan karbon ini boleh  tidak  dipatuhi  apabila  suatu  negara  pihak  menarik  diri  dari Paris  Agreement, tentu  persetujuan  tersebut  tidak  lagi  berlaku  atasnya,  namun  tidak  meninggalkan Konvensi  Kerangka  Kerja  Perserikatan  Bangsa-bangsa  Mengenai  Perubahan  Iklim, sesuai yang tertulis pada Pasal 28 Paris Agreement kemudian Amerika Serikat memilih untuk  menarik  diri  dari  persetujuan  namun  masih  dapat  mengikuti  konferensi  atau agenda  lain  yang  dilakukan  oleh  Konvensi.  Alhasil  bahwa  Amerika  Serikat  hanya menjadi  negara  peninjau  dalam Paris  Agreement .  Jika  Amerika  Serikat  pasca  dari dinyatakan  sah  keluar  dari  persetujuan  melakukan  perdagangan  karbon  tentu  secara Hukum  Perjanjian  Internasional  dianggap  melakukan  pelanggaran  yang  ada  di  dalam Paris Agreement karena status Amerika Serikat telah keluar dari persetujuan dan dapat dikatakan tidak legal secara hukum yang dimana ketentuan perdagangan karbon ada di dalam Paris  Agreement .  Namun  menjadi  polemik  yang  berkepanjangan  karena Amerika Serikat tidak keluar dari Konvensi mengenai Perubahan Iklim.
Persetujuan  suatu  negara  untuk  terikat  pada  suatu  perjanjian  internasional mengandung dua aspek yaitu aspek eksternal dan aspek internal. Aspek eksternalnya adalah keterkaitan negara yang bersangkutan terhadap perjanjian dalam hubungannya dengan negara lain yang juga sama-sama terikat pada perjanjian itu. Suatu negara yang menyatakan  persetujuan  untuk  terikat  pada  suatu  perjanjian  internasional  berarti negara  itu  menyatakan  kesediaannya  untuk  menaati  dan  menghormati  perjanjian internasional  itu.  Negara  itu  terikat  pada  perjanjian  internasional  yang  telah disetujuinya bersama dengan negara lain maupun dalam hubungan antar mereka satu dengan  lainnya.  Mengenai  aspek  internalnya,  berkenaan  dengan  masalah  di  dalam negeri  dari  negara  bersangkutan.  Misalnya,  organ  yang  manakah  dari  pemerintah negara yang berwenang menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional,  bagaimana  mekanismenya  sampai  dengan  dikelaurkannya  persetujuan ataupun  penolakan  untuk  terikat  pada  perjanjian  serta  konsekuensinya  terhadap hukum  nasional  dari  keterikatan  negara  itu  pada  suatu  perjanjian  internasional. Pengaturan  tentang  hal  ini  tentu  saja  akan  berbeda  antara  negara  yang  satu  dengan lainnya, yang disebabkan karena setiap negara memiliki sistem hukum, politik, maupun konstitusi yang berbeda.
Amerika  Serikat  mengawali  dengan  turut  serta  dalam  Konvensi  mengenai  Perubahan Iklim  yang  kemudian  menghasilkan  perjanjian  internasional  yaitu Paris  Agreement , kemudian  Amerika  Serikat  menarik  diri  dari  perjanjian  tersebut  dengan  mekanisme yang telah ada di dalamnya. Jika mengacu pada perjanjian  itu sendiri, Amerika Serikat tetap  dapat  dikatakan  patuh  terhadap Paris  Agreement karena  di  dalamnya  terdapat mekanisme  yang  membahas penarikan diri  selain  dari pada  tujuan  yang  ingin  dicapai bersama.  Secara  penjelasan  diatas  bahwa  jika  negara  telah  meratifikasi  perjanjian internasional maka negara tersebut terikat dan wajib melaksanakannya, namun hal ini kembali pada perjanjian internasional yang telah dibuat.
Paris  Agreement dibuat  untuk  tujuan  bersama  yaitu  penanganan  perubahan  iklim, namun  perjanjian  tersebut  memuat  mekanisme  penarikan  diri  bagi  pihak  yang meratifikasinya,  artinya  dari Paris  Agreement itu  sendiri  memberikan  ruang  untuk pihak  yang  ingin  menarik  diri  atau  keluar  dari  perjanjian  tersebut.  Jika  penarikan  diri oleh  pihak  yang  telah  meratifikasi  dengan  ketentuan  atau  mekanisme  yang  ada pada perjanjian,  maka dapat dikatakan  pihak  tersebut  patuh  pada  persetujuan  atau  dalam hal  ini  adalah  patuh  terhadap  perjanjian,  begitu  juga  dengan  Amerika  Serikat  yang telah  meratifikasi Paris  Agreement dan  kemudian  menarik  diri  atau  keluar  dari persetujuan  tersebut  sesuai  dengan  mekanisme  yang  ada  di  dalamnya.  Namun  perlu diketahui juga bahwa posisi Amerika Serikat merupakan negara kedua terbesar sebagai penghasil  emisi  karbon  dapat  menjadikannya  tidak  patuh  terhadap  Paris  Agreement karena tindakannya untuk keluar dari persetujuan tersebut yang dimana bahwa prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama melekat pada Paris Agreement itu sendiri.
Sejauh ini belum ada pihak yang merasa dirugikan terhadap tindakan Amerika Serikat untuk  menarik  diri  dari  Paris  Agreement,  namun  bukan  berarti  selesai  begitu  saja. Tetap  ada  upaya  penyelesaian  dan  pertanggung  jawaban  atas  tindakan  tersebut, melihat dari Paris Agreement terdapat hak dan kewajiban bagi pihak yang tergabung di dalamnya.  Namun  sedikit  memiliki  kelemahan  yaitu  tidak  adanya  klausula  sanksi
terhadap pihak yang keluar atau menarik diri. Sanksi pun akan muncul dari pihak yang tetap berada di dalam persetujuan terhadap pihak yang menarik diri dari Persetujuan tersebut.    Pada  Pasal  15  menerangkan  bahwa  terdapat  mekanisme  dalam memfasilitasi implementasi dari dan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan Paris Agreement yang  terdiri  atas  suatu  komite  ahli  yang  bersifat  fasilitatif  yang  berfungsi secara  transparan,  tidak  memaksa  dan  tidak  menghukum.  Komite  wajib  memberik perhatian  khusus  kepada  kekmpuan  dan  siatuasi  nasional  masing-masing  pihak. Komite  wajib  beroperasi  menurut  modalitas  dan  prosedur  yang  diadopsi  oleh Konferensi  para  pihak  yang  berfungsi  debagai  siding  para  pihak  persetujuan  ini  pada sesi  pertamanya  dan  melaporkan  setiap  tahun  kepada  Konferensi  para  pihak  yang berfungsi sebagai sidang para pihak persetujuan ini.
Pasal 15  ayat  (2) bahwa  mekanisme  yang terdiri  atas  suatu Komite Ahli yang  bersifat fasilitatif yang dimaksud pada ayat 1 berfungsi secara transparan, tidak memaksa dan tidak  menghukum.  Terfokus  pada  sifat  Komite  Ahli  yang  tidak  memaksa  dan  tidak menghukum,  artinya  bahwa  Komite  Ahli  yang  dibentuk  untuk  memfasilitasi implementasi  perjanjian  dan  mendorong  kepatuhan  terhadap  perjanjian  ini  tidak memiliki  power  atau  kekuatan  di  dalam  perjanjian  ini,  hanya  sebatas  fasilitator implementasi dan mendorong kepatuhan terhadap perjanjian ini namun tidak memiliki kekuatan  menindak  jika  terdapat  pihak  yang  melanggar  perjanjian  ini.  Di  Pasal  15  ini memperkuat bahwa di dalam Paris Agreement tidak ada ketentuan sanksi yang dapat diberikan  jika  terdapat  pihak  melanggar  ketentuan  di  dalamnya,  termasuk  Amerika Serikat  itu  sendiri.  Secara  keseluruhan Paris  Agreement tidak  menuliskan  sanksi terhadap  negara  yang  menarik  diri.  Pasal  28  ayat  (3)  pun  jelas  menegaskan  bahwa negara  yang  menarik  diri  atau  keluar  dari  Konvensi  wajib  pula  dianggap  menarik  diri dari Paris  Agreement ,  artinya  bahwa  jika  terdapat  negara  pihak  yang  keluar  atau menarik  diri  dari  persetujuan  tidak  pula  dianggap  keluar  dari  Konvensi  dan  jika terdapat pihak yang keluar atau menarik diri dari Konvensi maka dianggap pula keluar dari  persetujuan.  Walaupun  di  dalam  konvensi  ataupun  persetujuan  tidak  memiliki ketentuan  sanksi  yang  dapat  diberikan  kepada  Amerika  Serikat,  secara  hukum internasional  suatu  negara  dapat  bertanggung  jawab  atas  pelanggaran  perjanjian. Negara  dapat  melanggar  perjanjian  yang  dibuat  dengan  negara  lain  yang mengakibatkan  kerugian  terhadap  negara  lainnya.  Pelanggaran  terhadap  perjanjian melahirkan suatu kewajiban untuk membayar ganti rugi.
Sifat  dan  berapa  ganti  rugi  untuk  pelanggaran  suatu  perjanjian  internasional  dapat ditentukan  oleh  Mahkamah  Internasional,  pengadilan,  pengadilan  arbitrase,  atau dengan  perundingan.  Masyarakat  internasional  menganggap  bahwa  pelanggaran semacam ini merupakan suatu kelalaian negara yang sangat serius. Perbuatan tersebut mengurangi  kepercayaan  negara-negara  terhadap  negara  tersebut,  terutama  dalam hal mengadakan perjanjian dengannya di kemudian hari. Pelanggaran seperti ini dapat juga  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  terhadap  prinsip Pacta  Sunt  Servanda atau Bona Fides dalam hukum internasional. 22
22 Huala  Adolf, Aspek-Aspek  Negara  Dalam  Hukum  Internasional,  Edisi  Revisi (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2002), p. 264.
Ketika Amerika Serikat berhenti dari Paris Agreement tentu harus ada biaya ganti rugi yang  semestinya  dibayarkan  untuk  pendanaan  penanganan  perubahan  iklim  sesuai dengan  Pasal  9  ayat  (1)  bahwa  pihak  negara  maju  wajib  menyediakan  sumber pendanaan  untuk  membantu  para  pihak  negara  berkembang  dalam  mitigasi  dan adaptasi untuk melanjutkan kewajiban mereka yang ada pada Konvensi. Tentunya asas itikad  baik  harus  ditunaikan  oleh  Amerika  Serikat  atas  perbuatannya  dengan membayar  ganti  rugi  yang  telah  disebutkan  di  atas.  Sehubungan  dengan  Amerika Serikat  merupakan  negara  maju,  tentu  pasal  tersebut  harus  dilaksanakan,  namun terhitung sebagai ganti rugi apabila Amerika Serikat berhenti dari Paris Agreement dan jelas  bahwa  Amerika  Serikat  tetap  berada  pada  Konvensi  walaupun  menarik  diri  dari Paris Agreement artinya tetap turut serta dalam penanganan perubahan iklim.

## SIMPULAN
Implikasi hukum terhadap Amerika Serikat yaitu akan tetap berada di dalam Konvensi mengenai  Perubahan  Iklim  walaupun  telah  keluar  dari Paris  Agreement ,  karena menurut  Pasal  28  ayat  (3) Paris  Agreement bahwa  para  pihak  yang  dianggap  tidak berada  pada  persetujuan  adalah  pihak  yang  menarik  diri  dari  Konvensi  mengenai Perubahan Iklim,  artinya walaupun Amerika Serikat keluar dari Paris Agreement tidak mengahalanginya  untuk  tetap  berpartisipasi  dalam  menangani  permasalahan perubahan  iklim.  Perlu  diketahui  juga  bahwa  penarikan  Amerika  Serikat  dari Paris Agreement tidak  mempengaruhi  berjalannya  persetujuan  tersebut,  karena  kunci  dari persetujuan tersebut adalah Konvensi mengenai Perubahan Iklim, jadi bagaimanapun juga Paris Agreement tetap berjalan sebagaimana mestinya walaupun Amerika Serikat menarik diri.
Amerika  Serikat  mematuhi Paris  Agreement karena  penarikan  diri  yang  dilakukan mengikuti  mekanisme  yang  ada  dalam  Pasal  28 Paris  Agreement .  Ketika  Amerika Serikat  telah  dinyatakan  keluar  dari Paris  Agreeement tentu  kepatuhan  terhadapnya sudah  tidak  ada.  Mengenai  hal  tersebut  tentu  Amerika  Serikat  meninggalkan kewajibannya  sebagai  negara  maju  dalam  penyediaan  sumber  pendanaan  yang  akan digunakan  untuk  mitigasi  dan  adaptasi  oleh  pihak  negara  berkembang  sesuai  pada Pasal  9  ayat  (1) Paris  Agreement ,  dalam  hal  ini  tentu  seharusnya  terdapat  ganti  rugi yang  harus  dibayarkan  oleh  Amerika  Serikat  karena  tidak  lagi  berada  di Paris Agreement namun  Amerika  Serikat  masih  berada  di  dalam  Konvensi  mengenai Perubahan  Iklim  sesuai pada  Pasal  28  ayat  (3), hal  itu  kemudian  memperkuat  bahwa Amerika Serikat masih turut berperan dalam penanganan perubahan iklim dan sebagai upaya  pertanggung  jawabannya  yaitu  dengan  ganti  rugi  atas  kewajiban  yang ditinggalkan dengan mengingat pada Pasal 9 ayat (1) Paris Agreement .

## REFERENSI
Adolf, Huala, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
‘ Dampak Pemanasan Global Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan ’ <https://buleleng.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/55-dampak-
pemanasan-global-bagi-kehidupan-manusia-dan-lingkungan> [accessed 9 December 2021]
Hakiem, Fadhlan Nur, ‘ Kekuasaan Produktif Amerika Serikat Dan Konvensi Perubahan Iklim Pasca Paris Agreement ’ , Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs , 3.2 (2018), 166
Happy Ferdian Syah Utomo, ‘ Emisi C02 Pada 2018 Mencapai Rekor Tertinggi Dalam Sejarah - Global Liputan6.Com ’ , 2018
<https://www.liputan6.com/global/read/3800493/emisi-c02-pada-2018- mencapai-rekor-tertinggi-dalam-sejarah> [accessed 28 June 2021]
Husna, Atik Fadilatul, ‘ Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Memerangi Terorisme Internasional Di Afghanistan Pada Periode Pemerintahan Barack Obama ’ , 2012
‘ Konferensi Tingkat Tinggi Asia – Afrika 2005 - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas ’ <https://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Tingkat_Tinggi_Bumi> [accessed 28 June 2021]
Mardianis, ‘ Hard Law Dan Soft Law Dalam Hukum Internasonal Dan Implementasinya Di Indonesia. ’ , in Kajian Kebijakan Dan Informasi Kedirgantaraan (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), pp. 1 – 19
‘ Note to Correspondents: In Response to Questions about US Withdrawal from the Paris Agreement | United Nations Secretary-General ’
<https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2019-11-04/note- correspondents-response-questions-about-us-withdrawal-the-paris-agreement> [accessed 28 June 2021]
Parthiana, I Wayan, Hukum Perjanjian Internasional (Bandung: Mandar Maju, 2002)
‘ Penarikan Amerika Serikat Dari Persetujuan Paris - Wikipedia Bahasa Indonesia,
Ensiklopedia Bebas ’
<https://id.wikipedia.org/wiki/Penarikan_Amerika_Serikat_dari_Persetujuan_Pari s> [accessed 28 June 2021]
‘ Perdagangan Karbon ’ , Warta Kebijakan (Bogor: Center for International Forestry Research, 2003) <https://www2.cifor.org/acm/download/pub/wk/warta08.pdf>
‘ Protokol Kyoto - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas ’ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Protokol_Kyoto> [accessed 28 June 2021]
‘ Ratification Tracker Projections / Climate Analytics ’ <https://climateanalytics.org/briefings/ratification-tracker-projections/> [accessed 10 December 2021]
Suhendra, Doni, ‘ Pelaksanaan Mekanisme Protokol Kyoto Oleh Negara Maju Dan Negara Berkembang: Studi Kasus Jepang Dan Indonesia Tahun 2008-2016 ’ (Universitas Brawijaya, 2018)
Susanti, Dyah Ochtorina, and A ’ an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research) (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
‘ Trump Letter to UN on Leaving Paris Climate Accord - in Full ’ <https://www.climatechangenews.com/2017/08/07/trump-tells-un-intention- leave-paris-climate-accord-full/> [accessed 10 December 2021]
Willy, ‘ Persetujuan Paris - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas ’ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Persetujuan_Paris> [accessed 28 June 2021]