## P e r a n   K a n t o r   P e r t a n a h a n   K o t a   S a m a r i n d a
D a l a m   P e n y e l e s a i a n   S e n g k e t a   D a n   K o n f l i k   P e r t a n a h a n
Abd. Mu’min 1 , Andri Pranata 2 abdulmukminrehas@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam, Indonesia 1 andriypranata@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam, Indonesia 2

## Abstract
Land  in  Indonesia  is  not  only  a  place  to  build  a  place  to live,  but  is  also  used  as  an  object  for  community livelihoods, for its extraordinary land use value. Land is one of the objects that cause disputes or conflicts, on this basis the government in this case is making efforts to accelerate land disputes/conflicts by issuing PERMEN ATR/BPN RI Number 11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases, this research is to determine the role of the  land  office  in  resolving  land  disputes  and  to  find  out  the  obstacles  of  the  land  office  in  resolving  land disputes or conflicts. This type of research is an empirical juridical research. The data source in this study uses secondary data. This study uses a presentation method with qualitative descriptive analysis. In managing and analyzing the data, this study uses qualitative analysis. The output of this research is scientific publications and for the enrichment of teaching materials. The role of the land office in resolving land disputes/conflicts is very large  because  from  the outset  in  resolving  the  dispute/conflict,  both  based  on  the  initiative  of  the  Ministry  of ATR/BPN and public complaints, the Land Office has a very important role starting from monitoring with the aim  of  knowing  the  dispute/conflicts  that  occur,  report  to  KANWIL  BPN,  collect  data  to  find  out  the  initial history  of  the  land  until  the  dispute/conflict  occurs,  then  perform  data  analysis  to  find  out  whether  the dispute/conflict is the authority of the Ministry of ATR/BPN or not, until receiving orders to resolve disputes or conflicts that occur. And the obstacles to the Land Office in resolving land disputes/conflicts, starting from the lack of evidence and public trust and the limited authority that the Land Office has.
Keywords: Role; Land Office; Settlement; Dispute.

## Abstrak
Tanah  di  Indonesia  tidak  hanya sebagai  tempat  untuk  membangun  tempat  tinggal,  tapi  juga  dijadikan  sebagai objek  untuk  mata  pencaharian  masyarakat,  atas  nilai  kemanfaatan  tanah  yang  begitu  luar  biasa.  Tanah merupakan salah satu objek penyebab terjadinya sengketa atau konflik, atas dasar itulah pemerintah dalam hal ini  melakukan  upaya  percepatan  sengketa/konflik  pertanahan  dengan  menerbitkan  PERMEN  ATR/BPN  RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Penelitian ini untuk  mengetahui peran kantor pertanahan  dalam  menyelesaikan  sengketa  pertanahan  dan  untuk  mengetahui  kendala  dari  kantor  pertanahan dalam  menyelesaikan  sengketa  atau  konflik  pertanahan  tersebut.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis empiris, Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Penelitian  ini  menggunakan  metode penyajian  dengan  analisis  deskriptif  kualitatif.  Dalam  mengelola  dan  menganalisis  data  tersebut  penelitian  ini menggunakan  analisis  kualitatif.  Luaran  dari  penelitian  ini,  yaitu  publikasi  ilmiah  dan  untuk  pengayaan  bahan ajar. Peran  kantor  pertanahan  dalam  penyelesaian  sengketa/konflik  pertanahan  sangat  besar  karena  sejak  awal dalam melakukan penyelesaian sengketa/konflik tersebut, baik berdasarkan inisiatif dari Kementerian ATR/BPN maupun pengaduan masyarakat, Kantor Pertanahan memiliki peran yang sangat penting mulai dari pemantauan dengan  tujuan  untuk  mengetahui  sengketa/konflik  yang  terjadi,  melakukan  pelaporan  kepada  KANWIL  BPN, melakukan  pengumpulan  data  untuk  mengetahui  histori  awal  dari  tanah  tersebut  sampai  dengan  terjadinya sengketa/konflik,  kemudian  melakukan  analisis  data  untuk  mengetahui  apakah  sengketa/konflik  tersebut merupakan  kewenangan  Kementerian  ATR/BPN  atau  bukan,  hingga  menerima  perintah  untuk  menyelesaikan sengketa  atau  konflik  yang  terjadi.  Dan  kendala Kantor  Pertanahan  dalam  penyelesaian  sengketa/konflik pertanahan,  mulai dari kurangnya bukti-bukti dan kepercayaan  masyarakat serta terbatasnya kewenangan  yang dimiliki Kantor Pertanahan.
Kata Kunci : Peran; Kantor Pertanahan; Penyelesaian; Sengketa.
Dalam Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Abd. Mu’min, Andri Pranata
DOI : https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.1014 Received : August 2020 Accepted : August 2020 Published : September 2020 Copyright Notice :
Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang  Undang  Dasar  1945  menyebutkan  bahwa  Indonesia merupakan  Negara  Hukum,  sehingga  semua  bentuk  aktifitas  warga  negara  diatur  dan ditentukan  oleh  hukum.  Dengan  demikian kepastian  hukum  bagi  setiap  warga  negara Indonesia pada hakikatnya telah dijamin oleh konstitusi di negara ini. Adapun yang menjadi tujuan dari pada negara menetapkan konsep negara hukum yaitu untuk mengatur pencapaian cita-cita  bangsa  dan  tujuan  negara  dapat  dengan  mudah  untuk  direalisasikan. Setiap  warga negara yang dijamin kepastian hukumnya pasti akan lebih mudah dalam melakukan aktifitas hukum  atau  kegiatan-kegiatan  hukum,  salah  satu  contohnya  adalah  kepemilikan  hak  atas tanah.
Tanah  di  Indonesia  memiliki  makna  yang  besar  bagi  masyarakat,  hal  ini  disebabkan bahwa tanah bukan hanya sebagai tempat untuk bermukim atau membangun tempat tinggal, akan  tetapi  lebih  dari  pada  itu  tanah  juga  dijadikan  sebagai  objek  untuk  mata  pencaharian masyarakat, misalnya dengan berkebun, bertani, berburu, dan lainnya. Selain akan kebutuhan tersebut, tanah di  Indonesia juga memiliki nilai ekonomis  yang sangat luar biasa,  Indonesia sebagai  negara  berkembang  maka  tanah  adalah  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari kehidupan  masyarakat,  tanah  merupakan  penopang  pembangunan,  tanah  sebagai  salah  satu objek  yang  dapat  dijadikan  sebagai  daya  rangsang  bagi  para  investor  untuk  datang  ke Indonesia untuk berinvestasi.
Atas nilai kemanfaatan tanah yang begitu luar bisa baik bagi masyarakat maupun bagi negara,  tanah  juga  menjadi  objek  vital  dalam  hal  timbulnya  sengketa  atau  konflik  antara masyarakat  dengan  masyarakat,  masyarakat  dengan  pemerintah  bahkan  tidak  jarang melibatkan  pemerintah  dengan  pemerintah  itu  sendiri, salah  satu  contohnya  adalah pembangunan  jalan  tol  Samarinda-Balikpapan  yang  melibatkan  konflik  antara  pemerintah Provinsi  Kalimantan  Timur  dengan  Kementerian  Kehutanan  kaitannya  dengan  penggunaan

## Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2020, Vol. 12 No. 2
kawasan  Taman  Hutan  Rakyat  (TAHURA)  sebagai  bagian  dari  mega proyek  pembangunan jalan tol. Menurut  Irwan Surojo 1 bahwa sengketa  tanah adala merupakan  konflik antara dua pihak  atau  lebih  yang  mempunyai  kepentingan  berbeda  dalam  suatu  obyek  ha  katas  suatu tanah yang memberikan akibat hukum bagi kedua pihak tersebut. Dalam tataran masyarakat, konflik  atau  sengketa  tanah  yang  sering  muncul  umumnya  adalah  sengketa  batas,  jual  beli tanah,  waris,  hibah,  sertifikat  ganda  dan  lainnya.  Sedangkan  konflik  atau  sengketa  tanah  di tingkat  pemerintah  antara  lain  disebabkan  adanya  ego  sektoral  ditiap-tiap  instansi.Pihak- pihak dalam sengketa atau konflik pertanahan, meliputi: 2 a. Individu/Masyarakat/Masyarakat adat/Lembaga adat;
b. Badan/Badan Hukum, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD)
c. Instansi  Pemerintah,  Lembaga  Negara  dan  Lembaga  Tinggi  Negara,  Kementerian,
Non Kementerian, Pemerintah Pusat/Daerah.
Melihat  nilai  kemanfaatan  tanah  yang  begitu  luar  biasa,  maka  sangat  tidak mengherankan  jika  konflik  atau  sengketa  pertanahan  di  Indonesia  begitu  tinggi,  menurut Harian  Kompas  yang  dipublis  oleh  Rosiana  Haryanti  pada  27  Februari  2019,  pukul  18.04 WIB tercatat  ada 2.546  konflik atau sengketa tanah  yang terjadi pada tahun 2018  yang lalu dari periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.
Melihat  tingginya  angka  sengketa  atau  konflik  pertanahan  yang  terjadi  di  Indonesia maka  jalur  litigasi  (pengadilan)  tentu  dianggap  tidak  cukup  untuk  dapat  menyelesaikan permasalahan  tersebut  mengingat  keterbatasan  sumber  daya  manusia  serta  banyaknya permasalah  hukum  lain  yang  harus  juga  diselesaikan  melalui  jalur  litigasi.  Sehingga  atas dasar  itulah  pemerintah  dalam  upaya  percepatan  sengketa  atau  konflik  pertanahan, menerbitkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan, sehingga  dengan  adanya  aturan  tersebut  diharapkan  konflik  atau  sengketa  pertanahan  akan dapat  terselesaikan  dengan  masyarakat  diberikan  alternatif  atau  pilihan  untuk  dapat menyelesaikan konflik atau sengketa tanah tidak hanya melalui pengadilan tetapi juga dapat melalui jalur di luar pengadilan.
Dalam  hal  penyelesaian  sengketa  atau  konflik  pertanahan  melalui  jalur  diluar pengadilan  menurut  ketentuan  Peraturan Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus
1 Irwan Surojo, 2003, Kapasitas Hukum atas Tanah di Indonesia, Surabaya, Arkola, hlm. 12.
2 Kurniati, Nia, 2016, Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah, 207-217, hlm 211. Diakses dari http://mendeley.com

## Peran Kantor Pertanahan Kota Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Abd. Mu’min, Andri Pranata
Pertanahan  kewenangannya  diberikan  kepada  Kantor  Pertanahan  (Badan  Pertanahan Nasional) baik ditingkat pusat, wilayah maupun kabupaten/kota.
Namun  demikian  yang  menjadi  permasalahan  adalah  sangat  kecil kecenderungan masyarakat  apabila  bersengketa  atau  berkonflik  masalah  tanah  mau  menyelesaikan  melalui jalur  non  litigasi  (di  luar  pengadilan)  tetapi  lebih  memilih  jalur  litigasi  (pengadilan).  Hal inilah  yang  kemudian  menarik  bagi  peneliti  untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut mengenai  peran  Kantor  Pertanahan  Kota  Samarinda  dalam  mendukung  apa  yang  menjadi tujuan  lahirnya  Peraturan Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan karena  berdasarkan  peraturan  tersebut  memberikan  kewenangan  kepada  Kantor  Pertanahan untuk melakukan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, dan perlu diketahui bahwa sampai  saat  ini,  permasalahan  sengketa  atau  konflik  pertanahan  di  Kota  Samarinda  masih mengantri  untuk  menunggu  penyelesaian.  Berdasarkan  latarbelakang  tersebut,  peneliti  akan melakukan  penelitian  lebih  lanjut  terhadap  suatu  permasalahan  hukum  dengan  judul  “Peran Kantor Pertanahan Kota Samarinda Dalam Penyelesaian Sengket a dan Konflik Pertanahan”. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  kantor  pertanahan  kota  samarinda  dalam melakukan  penyelesaian  sengketa  pertanahan  dan  untuk  mengetahui  kendala-kendala  dari kantor  pertanahan  kota  samarinda  dalam  melakukan  penyelsaian  sengketa  atau  konflik pertanahan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  termasuk  jenis  penelitian  yuridis  empiris,  atau  disebut  dengan penelitian  lapangan  yaitu  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. 3 Penelitian  yuridis empiris  adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. 4 Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat  dengan  maksud  untuk  mengetahui  dan  menemukan  fakta-fakta  dan  data  yang dibutuhkan,  setelah  data  yang  dibutuhkan  terkumpul  kemudian  menuju  kepada  identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.
Dalam  sebuah  penelitian  lazimnya  dibutuhkan  beberapa  data  terkait  permasalahan yang  diangkat,  baik  data  yang  diperoleh  dari  narasumber  atau  masyarakat  secara  langsung dan  data  yang  diperoleh  dari  bahan pustaka.  Yang  diperoleh  langsung  dari  masyarakat
3 Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 126.
4 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134.

## Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2020, Vol. 12 No. 2
dinamakan  data  primer,  sedangkan  yang  diperoleh  dari  bahan  pustaka  dinamakan  data sekunder 5 .  Sumber  data  pada  penelitian  ini  utamanya  menggunakan  data  sekunder  yaitu Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional,  yang kemudian  ditunjang  dengan  data  lapangan  hasil  wawancara  dengan  pejabat  di  Kantor Pertanahan Kota Samarinda.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  penyajian  dengan  analisis deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu metode untuk menjelaskan dan menguraikan data. Data dimaksud adalah data  yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan dan data dari hasil wawancara  dilapangan  yang  dilaksanakan  dengan  informan  kemudian  menganalisanya dengan  berpedoman  pada  sumber  data  hasil  wawancara  langsung  yang  akan  dilakukan. Teknik digunakan peneliti dalam penelitian adalah dengan mengelola dan menganalisis data tersebut  menggunakan  analisis  kualitatif.  Analisis  data  kualitatif,  yaitu:  “Upaya  yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.” 6

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1. Peran Kantor  Pertanahan  Kota  Samarinda  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  dan Konflik Pertanahan
Pada  prinsipnya  penyelesaian  sengketa  tanah  telah  diatur  dalam  Keputusan  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2007  tentang  Petunjuk  Teknis Penanganan dan  Penyelesaian  Masalah  Pertanahan  yang  telah  diubah  dengan  Peraturan Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Pengkajian  dan  Penanganan  Kasus  Pertanahan,  yang  kemudian  diganti  dengan dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, sehingga peraturan  tersebut  yang  menjadi  dasar  bagi  Kantor  Pertanahan  menjalankan  tugas  dalam melakukan penyelesaian sengketa dan konflik tanah.
Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  mengeluarkan Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan karena  Peraturan Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2011  tentang
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.
6 Lexy J. Moleong, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Remaja Rosdakarya, hlm 248.

## Peran Kantor Pertanahan Kota Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan
Abd. Mu’min, Andri Pranata
Pengelolaan  Pengkajian  dan  Penanganan  Kasus  Pertanahan  dianggap  tidak  berjalan  secara efektif.
Sengketa  atau  konflik  tanah  yang  terjadi,  masyarakat  diberikan  pilihan  untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi, akan tetapi hingga saat ini cenderung ketika terjadi sengketa, konflik dan perkara pertanahan masyarakat lebih  memilih jalur  litigasi  sebagai  cara  terbaik  dalam menyelesaikan  sengketa,  konflik  dan perkara pertanahan tersebut. Padahal Pemerintah telah memberikan akses kepada masyarakat ketika  terjadi  sengketa  atau  konflik  pertanahan  masyarakat  dapat  melakukan  penyelesaian sengketa  atau  konflik  tersebut  tanpa  harus melalui  proses  peradilan,  yang  mana  apabila memalui proses peradilan tersebut membutuhkan biaya  yang tinggi dan waktu  yang relative lebih lama.
Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan,  sistem penanganan  penyelesaian  sengketa  atau  konflik  dibedakan  berdasarkan  asal  masuknya laporan  ke  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang.  Berdasarkan  Pasal  4  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun  2016  tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  bahwa  penyelesaian  sengketa  atau konflik  pertanahan  yang  terjadi  dilakukan  berdasarkan  inisiatif  dari  kementerian  dan berdasarkan pengaduan dari masyarakat.
Pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  dan  konflik  pertanahan  yang  terjadi  berdasarkan inisiatif  dari  kementerian  maka  dalam  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  atau  konflik pertanahan  tersebut,  kementerian  yang  akan  melakukan  pemantauan  dengan  tujuan  untuk mengetahui  sengketa  atau  konflik  yang  terjadi.  Pemantauan  yang  dimaksud  dalam  hal  ini adalah  pemantauan  yang  dilakukan  secara  rutin  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  terhadap pengaduan  atau  pemberitaan  pada  surat  kabar  tentang  terjadinya  sengketa  atau  konflik pertanahan,  dimana  hasil  pemantauan  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  akan melaporkan  hasil  pemantauan  kepada  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  setiap  4 (empat)  bulan  sekali  yang  mana  nanti  hasil  laporan  tersebut  akan  ditembuskan  kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Apabila hasil pemantauan yang  dilakukan  tersebut  perlu  ditindaklanjuti  maka  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional akan memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan penyelesaian Sengketa dan Konflik. Sedangkan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan  yang
berdasarkan  dari  pengaduan  masyarakat  maka  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional akan menerima pengaduan terkait sengketa atau konflik tersebut untuk kemudian  disampaikan  secara  tertulis  melalui  loket  pengaduan,  kotak  surat  atau website Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional,  setelah  pengaduan tersebut disampaikan  kepada  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  maka  selanjutnya  berkas pengaduan  tersebut  diteruskan  Kepala  Kantor  Pertanahan,  setelah  pengaduan  diterima  oleh Kepala  Kantor  Pertanahan  maka  petugas  yang  memiliki  tanggungjawab  dalam  menangani pengaduan  kemudian  akan  melakukan  pemeriksaan  berkas  pengaduan  tersebut.  Apabila berkas pengaduan tersebut telah memenuhi syarat, maka petugas akan menyampaikan berkas pengaduan tersebut kepada pejabat  yang bertanggungjawab dalam menangani sengketa  atau konflik di Kantor Pertanahan. Setelah Kantor Pertanahan menerima berkas pengaduan maka pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani sengketa atau konflik di Kantor Pertanahan akan mengadministrasikan pengaduan tersebut ke dalam Register Penerimaan Pengaduan.
Dalam  melaksanakan  pemantauan  pejabat  yang  bertanggungjawab  menangani sengketa  atau  konflik  pada  Kantor  Pertanahan  melakukan  kegiatan-kegiatan  untuk pengumpulan  seluruh  data-data,  baik  itu  data  fisik,  data  yuridis,  putusan  pengadilan,  berita acara  pemeriksaan  yang dilakukan  Kepolisian,  Kejaksaan,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  dan  data  lainnya  yang  berkaitan  untuk  memperjelas  duduk  persoalan  sengketa  atau konflik  pertanahan,  bahkan  keterangan  saksi.  Yang  kemudian  data-data  tersebut  dilakukan validasi atas kebenaran data tersebut. Setelah data terkumpul selanjutnya Kantor Pertanahan akan  melakukan  analisis  terhadap  data-data  yang  diperoleh,  hal  ini  dilakukan  untuk mengetahui  bahwa  konflik  atau  sengketa  yang  terjadi  memang  merupakan  kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau bukan.
Apabila  mengacu  pada  Pasal  11  ayat  (3)  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016 tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan,  maka  yang  menjadi  kewenangan  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yaitu :
a. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
c. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
d. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;

## Peran Kantor Pertanahan Kota Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan
Abd. Mu’min, Andri Pranata
e. Tumpang  tindih  hak  atau  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  salah  satu  alas  haknya  jelas terdapat kesalahan.
f. Kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
g. Kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;
h. Kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;
i. Kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;
j. Penyalahgunaan pemanfaatan ruang; dan
k. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, selain sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 11 tersebut maka itu merupakan  bukan  merupakan  kewenangan  Kantor  Pertanahan  dan  menjadi  kewenangan instansi lain.
Dalam  hal  sengketa  atau  konflik  pertanahan  tersebut  memang  merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, maka pejabat yang  bertanggungjawab  dalam  menangani  sengketa  atau  konflik  pertanahan  harus melaporkan hasil pengumpulan data-data dan hasil analisis kepada Kepala Kantor Pertanahan sedangkan  apabila  ternyata  sengketa  atau  konflik  pertanahan  tersebut  bukan  merupakan kewenangan  dari  kementerian  maka  pejabat  yang  bertanggungjawab  dalam  menangani sengketa  atau  konflik  pertahanan  tersebut  menyampaikan  penjelesannya  secara  tertulis kepada pihak yang mengadukan sengketa atau konflik tersebut.
Penyelesaian  sengketa  atau  konflik  pertanahan  yang  memang  merupakan Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  dilakukan  dengan  cara setelah  Kantor  Pertanahan  menerima  laporan,  selanjutnya  Kepala  Kantor  Pertanahan menyampaikan  hasil  pengumpulan  data  dan  hasil  analisis  tersebut  kepada  Kepala  Kantor Wilayah  BPN,  yang  mana  dalam  hal  keputusan  tersebut  terkait  dengan  pemberian  hak, konversi/penegasan/pengakuan, pembatalan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa atau konflik pertanahan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Kemudian dalam hal keputusan tersebut terkait dengan pemberian hak, konversi/penegasan/pengakuan, pembatalan hak atas tanah  atau  penetapan  tanah  terlantar  yang  menjadi  objek  sengketa  dan  konflik  pertanahan yang diterbitkan oleh kantor Wilayah BPN atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan  Nasional,  serta  sengketa  atau  konflik  pertanahan  tersebut  termasuk  dalam karakteristik  tertentu  maka  Kepala  Kantor  Pertanahan  menyampaikan  hasil  pengumpulan data  dan  hasil analisisnya  kepada  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional,  yang  mana  penyampaian  hasil  pengumpulan  data-data  dan  hasil  analisis  kepada
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  yang  dilakukan  oleh Kepala  Kantor  Pertanahan  dengan  tembusan  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi Kalimantan Timur.
Pada  dasarnya  dalam  Pasal  14  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus  Pertanahan,  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  atau  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  dapat  memerintahkan  pejabat  yang  bertanggungjawab dalam  menangani  sengketa,  konflik  dan  perkara  pertanahan  untuk  ditindaklanjuti  proses penyelesaiannya.  Akan  tetapi  bilamana  sengketa  atau  konflik  tersebut  perlu  ditangani  oleh Tim  maka  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  atau  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional dapat membentuk Tim penyelesaian Sengketa atau konflik pertanahan.
Dalam  pembentukan Tim  penyelesaian  sengketa  atau  konflik  pertanahan  tersebut dibuat dengan Keputusan Kementerian Agraria  dan Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional dan  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016 tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan,  pejabat  atau  Tim  yang  bertanggungjawab  dalam menangani sengketa atau konflik pertanahan memiliki tugas untuk melakukan pengkajian dan pemeriksaan  berdasarkan  hasil  pengumpulan  data  dan  analisis,  pengkajian  tersebut  untuk mengetahui pokok permasalahan, penyebab terjadinya, potensi dampak yang ditimbulkan dan alternatif  penyelesaian  serta  merekomendasikan  penyelesaian  sengketa  atau  konflik pertanahan  tersebut.  Setelah  pengkajian  dan  pemeriksaan  lapangan  dilakukan  maka  pejabat atau Tim dapat melakukan pemaparan akan tetapi pemaparan tersebut tidak menjadi hal yang wajib dilakukan kecuali dalam ham mana sengketa atau konflik pertanahan tersebut termasuk dalam karakteristik tertentu dan sengketa atau konflik yang ditangani oleh Tim Penyelesaian sengketa  atau  konflik.  Apabila  pemaparan  yang  dilakukan  telah  selesai  maka  selanjutnya pejabat atau Tim yang bertanggungjawab dalam menangani sengketa atau konflik pertanahan yang terjadi, membuat laporan penyelesaian kasus pertanahan. Apabila laporan telah diterima makan  selanjutnya  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  atau  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyelesaikan sengketa atau konflik dengan menerbitkan keputusan terkait sengketa atau konflik yang terjadi.

## Peran Kantor Pertanahan Kota Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan
Abd. Mu’min, Andri Pranata

## 3.2. Kendala-Kendala  Kantor  Pertanahan  Kota  Samarinda  dalam  Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan
Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan tidak bisa terlepas dari  kendala-kendala  yang  dapat  menghambat  peran,  tugas  pokok  dan  fungsi  Kantor Pertanahan  Kota  Samarinda,  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  kendala-kendala  Kantor Pertanahan  Kota  Samarinda  dalam  penyelesaian  sengketa  dan  konflik  pertanahan, Pertama, Kurangnya  bukti-bukti,  Alat  bukti  merupakan  hal  yang  sangat  penting  sebagai  data pendukung untuk mengetahui pemilik hak atas tanah yang menjadi objek dalam sengketa atau konflik,  selain  itu  bukti-bukti  tersebut  sebagai  data-data  awal  untuk  mengetahui  duduk persoalan terhadap sengketa atau konflik terjadi, data-data tersebut selanjutnya yang manjadi bahan Kantor Pertanahan Kota Samarinda untuk melakukan analisis, hal ini dilakukan untuk mengetahui  bahwa  konflik  atau  sengketa  yang  terjadi  memang  merupakan  kewenangan Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  atau  bukan. Kedua, Kurangnya  kepercayaan  masyarakat,  Kepercayaan  masyarakat  menjadi  modal  yang  sangat penting  untuk  dapat  diselesaikannya  sengketa  atau  konflik  pertanahan  yang  terjadi,  apabila kepercayaan masyarakat sudah mulai berkurang terhadap institusi atau lembaga Negara maka akan  sulit  untuk  mencarikan  titik  temu  terhadap  permasalahan  yang  terjadi,  hal  inilah  yang saat  ini  terjadi  terhadap  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional melalui Kantor Pertanahan, karena masyarakat berpandangan awal mula permasalahan terjadi justru  dari  lembaga  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  itu sendiri. Ketiga, Keterbatasan  kewenangan,  Dalam  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  atau konflik  pertanahan  salah  satu  sorotan  yang  menjadi  kendala  Kantor  Pertanahan  yaitu keterbatasan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Pejabat  atau  Tim  penyelesaian  sengketa  atau konflik untuk melakukan upaya paksa dalam proses penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi,  upaya  paksa  ini  dilakukan  selayaknya  sebagaimana  yang  ada  dalam  proses pemeriksaan  yang  dilakukan  Kepolisian,  Kejaksaan,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) untuk melakukan pemanggilan saksi-saksi yang berkaitan dengan objek permasalahan.

## 4. KESIMPULAN
Peran kantor pertanahan dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan sangat besar karena sejak awal  dalam melakukan penyelesaian sengketa  atau konflik tersebut, baik berdasarkan  inisiatif  dari  pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan  Nasional  maupun  berdasarkan  pengaduan  masyarakat,  Kantor Pertanahan memiliki peran yang sangat penting mulai dari pemantauan dengan tujuan untuk
mengetahui sengketa atau konflik yang terjadi, melakukan pelaporan kepada Kantor Wilayah Badan  Pertanahan  Nasional,  melakukan  pengumpulan  data-data  untuk  mengetahui  histori awal  dari  tanah  tersebut  sampai  dengan  terjadinya  sengketa  atau  konflik,  kemudian melakukan analisis data untuk mengetahui apakah sengketa atau konflik tersebut merupakan kewenangan Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  atau  bukan, hingga  menerima  perintah  untuk  menyelesaikan  sengketa  atau  konflik  yang  terjadi.  Dan Kendala-kendala  Kantor  Pertanahan  dalam  penyelesaian  sengketa  atau  konflik  pertanahan, mulai dari kurangnya bukti-bukti dan kepercayaan masyarakat serta terbatasnya kewenangan yang dimiliki Kantor Pertanahan.

## 5. REFERENSI
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Bernhard Limbong, 2012, Konflik Pertanahan, Jakarta: Margaretha Pustaka.
Edi  Prajoto,  2006,  Antinomi  Norma  Hukum  Pembatalan  Pemberian  Hak  Atas  Tanah  oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional, Bandung: Utomo.
Irwan Surojo, 2003, Kapasitas Hukum Atas Tanah di Indonesia, Surabaya: Arkola.
Lexy J. Moleong, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Remaja Rosdakarya.
Maria  S.W.Sumardjono,  2008,  Tanah  Dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya, Jakarta: Kompas.
Mulyo  Putro,  2002,  Pluralisme  Hukum  dan  Penyelesaian  Sengketa  diluar Pengadilan, Bandung: Fokusmedia.
Keputusan  Presiden  Nomor  34  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  Nasional  di  Bidang Pertanahan.
Keputusan Badan Pertanahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan penanganan Kasus Pertanahan.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

## Dalam Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan
Abd. Mu’min, Andri Pranata
Kurniati,  Nia,  2016,  Mediasi-Arbitrase  Untuk  Penyelesaian  Sengketa  Tanah,  207-217. Diakses dari http://www. Mendeley.com
*Silahkan ketik referensi dengan Modern Humanities Research Association 3 rd Edition (note with bibliography) dengan menggunakan Mendeley