## EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM MENJAGA  KEHARMONISAN MASYARAKAT BALI
(Penerapan Pararem di Desa Pakraman Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung)
ARTIKEL OLEH
I MADE MARDIKA NIM: 0914041028
JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2013

## EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM MENJAGA  KEHARMONISAN MASYARAKAT BALI
(Penerapan Pararem di Desa Pakraman Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung)
Oleh:
I Made Mardika Drs. I Wayan Landrawan, M.Si
Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LLM Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan e-mail: dhebotakah@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  (1)  Untuk  mengetahui  hal-hal  apa  saja  yang melatarbelakangi  Warga  Desa Pakraman Jumpai  membuat pararem ,  (2)  Untuk mengetahui efektivitas penerapan pararem di Desa Pakraman Jumpai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbentuk deskriptif. Lokasi penelitian  dilakukan  di  Desa Pakraman Jumpai.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling  dalam  menentukan  subyek  penelitian.  Adapun  subyek  dalam penelitian  ini  adalah Prajuru  Desa Pakraman Jumpai  dan  Masyarakat  Desa Pakraman Jumpai.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  metode  observasi, metode  pencatatan  dokumen,  metode  wawancara  sebagai  metode  yang  utama,  dan metode  kuisioner  sebagai  data  komplementer,  sedangkan  dalam  mengolah  data dilakukan secara kualitatif.
Hasil  penelitian  menunjukkan,  (1)  Warga  Desa Pakraman Jumpai  membuat pararem dilatarbelakangi  karena  sering  terjadi  tindakan  kekerasan,  keonaran, perkelahian, serta konflik yang dilakukan oleh warga Desa Pakraman Jumpai. Tidak jarang  konflik  yang  terjadi  meluas  menjadi  konflik  adat  yang  melibatkan  desa pakraman dan  atau banjar adat.  Sebagai  rekasi  dari  peristiwa  tersebut,  maka  dalam Paruman/ Rapat Desa Pakraman Jumpai  pada  tanggal  2  November  2007  disepakati dan  disahkan pararem yang  mengatur  masalah  kekerasan,  perkelahian,  konflik  dan perilaku  menyimpang  lainnya.  (2)  Penerapan pararem di  Desa Pakraman Jumpai sudah  efektif.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  substansi pararem yang  sudah  disesuaikan dengan  perubahan  masyarakat  saat  ini,  sehingga  dapat  menyentuh  kehidupan masyarakat. Dilihat dari penegakkannya, para Prajuru Desa Pakraman Jumpai  yang dibantu Pecalang sudah  menjalankannya  dengan  bijak  dan  adil.  Kemudian  dilihat dari  dukungan  masyarakatnya,  kesedaran  akan pararem ini  telah  dijalankan  dan dipatuhi  dengan  baik  oleh  masyarakat.  Indikasi  yang  membuktikannya  adalah intensitas  kekerasan,  perkelahian,  konflik  dan  perilaku  menyimpang  lainnya  yang signifikan berkurang.
Kata Kunci : Konflik, Efektivitas Pararem

## ABSTRACT
This  study  aimed  (1)  To  find  out  what  things  are  behind  Villagers of Pakraman Jumpai  make  a pararem ,  (2)  To  determine  the  effectiveness  of  the implementation pararem in Village Pakraman Jumpai.
This study used a qualitative approach in the form of descriptive. The research location in Village Pakraman Jumpai. This study used purposive sampling technique in  determining  the  research  subjects.  The  subjects  in  this  study  were Prajuru /Headman  of  Village Pakraman Jumpai  and  Village  Community Pakraman Jumpai.  Methods  of  data  collection  using  observational  methods,  methods  of recording  documents,  interview  method  as  the  primary  method,  and  the  method  of complementary  questionnaire  as  data,  whereas  the  data  processing  is  done qualitatively.
The  results  showed:  (1)  Villagers  of Pakraman Jumpai  make  a pararem motivated because of frequent violence, trouble, fights, and conflicts by Villagers of Pakraman Jumpai.  Not  infrequently  conflicts  escalate  into  conflicts  involving indigenous or  village pakraman and banjar custom.  As the reaction of the  incident, then  the Paruman /Meeting  Village Pakraman Jumpai  on  2  November  2007  agreed and authorized a pararem governing the issue of violence, fights, conflicts and other deviant  behavior.  (2)  The  application pararem Village Pakraman Jumpai  been effective. It can be seen from pararem substance that has been adapted to the changes in  today's  society,  so  as to touch  the  lives  of  people.  Judging  from  its  enforcement, the Prajuru village of Pakraman Jumpai assisted Pecalang perform well, wisely and fairly.  Then  the  views  of  the  community  support,  consciousness  will pararem have executed  and  obeyed  by  the  public.  Indications  that  prove  the  intensity  of  violence, fights, conflicts and other deviant acts are significantly reduced.

## Keywords: Conflict, Effectiveness Pararem

## 1. PENDAHULUAN
Ajaran  Agama  Hindu  sudah  sangat  menyatu  kedalam  kehidupan  masyarakat Bali.  Masyarakat  Bali  sangat  percaya  dan  berpegang  teguh  kepada  nilai-nilai  ajaran Agama  Hindu.  Salah  satu  ajaran  Agama  Hindu  yang  dipercayai  dan  dijalankan dengan  baik  oleh  Masyarakat  Bali  yakni  sebuah  konsep  luhur  tentang  hubungan dalam  kehidupan  manusia  yang  disebut  dengan Tri  Hita  Karana .  Dalam  konsep  ini ada  tiga  hubungan  yang  harus  diselaraskan  dan  diseimbangkan  manusia  untuk mencapai  kebahagiaan  yakni,  hubungan  manusia  dengan  manusia  ( pawongan ), hubungan  manusia  dengan  alam  ( palemahan ),  dan  hubungan  manusia  dengan Tuhan/Sang  Hyang  Widhi  Wasa  ( parhyangan ). Tri  Hita  Karana adalah  ajaran
Agama  Hindu  yang  merupakan  landasan  filosofis  dan  religius  dari  lahirnya  desa pakraman, menyebabkan ajaran Agama Hindu melembaga disetiap desa pakraman di Bali dan  menyebabkan pula adat-istiadat masyarakat  adatnya dijiwai serta mendapat kekuatan dari pengamalan ajaran-ajaran Agama Hindu. (Surpha, 2004:8)
Seiring dengan perkembangan  jaman, globalisasi  dan  modernisasi  keteguhan Masyarakat  Bali  yang  berpegang  teguh  terhadap  nilai-nilai  Agama  Hindu  mulai sedikit  goyah.  Berbagai  kasus  yang  berbau  ancaman  terhadap  keharmonisan  dan integrasi  masyarakat  kini  intensitasnya  kian  semakin  meningkat  di  Bali.  Adanya pengaruh globalisasi sedikit tidaknya merubah pola pikir masyarakat Bali. Pola pikir masyarakat Bali yang dahulu dikenal sebagai  masyarakat tradisional, mengutamakan nilai-nilai  sosial  komunal,  mengembangkan  lokal  genius,  dan  sebagai  masyarakat yang  reglius  dan  murah  senyum  sehingga  Bali  dijuluki  “ the  smile  island” kini bergeser  menjadi  masyarakat  kota  yang  modern,  eksploitatif,  bernafsu  tinggi, individualistik,  konsumeristik,  dan  sekuler. Kita  tidak  bisa  menutup  mata  bahwa dijadikannya  Bali  sebagai  destinasi  pariwisata  membuat  pengaruh  globalisasi  akan cepat  masuk  kedalam  kehidupan  masyarakat.  Pengaruh  globalisasi  telah  membawa masyarakat  Bali  kedalam  proses  transformasi  sosial  budaya.  Layaknya  bomerang yang  menyerang  balik,  masyarakat  sangat  tergantung  terhadap  sektor  pariwisata, sedangkan  disisi  lain  masyarakat  Bali  diwajibkan  untuk  menolak  setiap  pengaruh negatif yang datang untuk menjaga keharmonisan masyarakat Bali yang berdasarkan Tri Hita Karana .
Sebuah  fakta  yang  dapat  dilihat  dilapangan  yakni  kasus  pencurian arca/ pratima di  beberapa  pura  yang  ada  di  Bali  merupakan  indikasi  bahwa  adanya perubahan pola pikir dari religius ke profan. Kemudian kasus yang kini sedang marak terjadi  di  Bali  adalah  konflik  adat,  bagaika  sebuah  momok  yang  menakutkan  dan sekaligus bisa mengancam eksistensi masyarakat Bali. Hal inilah yang saat ini sedang mewarnai  dinamika  kehidupan  masyarakat  Bali  saat  ini  mulai  dari  perubahan  sifat, pola  pikir  dan  diikuti  perubahan  tinggak  laku  kemudian  menjadi  adu  gengsi  antar individu dan meluas menjadi konflik antar individu dan konflik adat. Sebuah konflik yang terjadi dapat digolongkan kedalam konflik adat apabila didalamnya melibatkan
desa pakraman dan  atau banjar adat.  Apabila  hal  ini  tidak  diambil  tindakan  yang cepat dan tepat  maka wacana Bali  Shanti,  Ajeg  Bali, dan Bali  Mandara  hanya  akan menjadi wacana belaka tanpa ada bukti yang konkret.
Karena  masyarakat  Bali  merupakan  masyarakat  adat  dan  sekaligus masyarakat  religius  maka  pendekatan  yang  lebih  tepat  dilakukan  untuk  menanggapi perubahan  negatif  yang  semakin  masif  terjadi  terebut  bisa  dilakukan  lewat  adat  dan agama salah satunya dengan hukum adat bali yakni awig-awig atau pararem . Hal ini dikarenakan  masyarakat  Bali  sangat  percaya  akan  sanksi  yang  ditimbulkan  dari hukum adat tidak saja membawa dampak secara sekala (lahir) juga berdampak pada kehidupan niskala (batin).  Jadi  lewat  pemberlakuan  hukum  adat  yang  tegas  bisa menjadi solusi untuk mengatasi perubahan negatif yang sedang terjadi di masyarakat sebelum bertambah akut.
Dalam Hukum Adat Bali dikenal dengan dua istilah awig-awig dan pararem . Awig-awig berasal dari kata “ wig ”  yang artinya rusak sedangkan “ awig ” artinya tidak rusak atau baik. Jadi awig-awig dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi baik. Secara harfiah awig-awig memiliki arti suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat (Surpha,  2002:50).  Sedangkan pararem adalah  sebuah  hasil  keputusan  bersama dalam sebuah paruman/ rapat adat dalam Masyarakat Bali, yang kemudian disepakati untuk  dijalankan  sebaik-baiknya.  Pada  umumya pararem berisi  ketentuan-ketentuan serta  sanksi  lanjutan  dari awig-awig yang  dirasa  belum  jelas,  namun  tidak  menutup kemungkinan pararem juga  bisa  dibuat  untuk  hal-hal  tertentu  yang  belum  dimuat dalam awig-awig .
Hal  inilah  yang kemudian  ditemukan di Desa Pakraman Jumpai,  Kecamatan Klungkung,  Kabupaten  Klungkung,  Bali.  Pada  tahun  2007  tepatnya  pada  tanggal  2 November  telah  disepakatan  dan  lahir  sebuah pararem yang  mengatur  masalah perkelahian,  keonaran,  tindakan  kekerasan  dan  sampai  tindakan  lainnya  yang tergolong  menyimpang  dari  kepatutan.  Sebelum  ada parerem ini,  sudah  ada  aturan adat yang mengatur masalah serupa namun dalam Awig-awig Desa Pakraman Jumpai tidak  dijelaskan  secara  jelas  hal  apa  saja  yang  tidak  boleh  dilakukan  sehingga
menimbulkan  keambiguan  presepsi.  Pararem  tersebut  sudah  dijalankan  dari  tahun 2007 sampai saat ini dan yang terlihat sebagai hipotesis awal adalah Desa Pakraman Jumpai yang dulu dikenal sebagai desa yang keras, masyarakat yang tempramen dan sering  bikin  onar  kini  berubah  menjadi  desa  yang  aman  dan  jauh  dari  kesan  desa dengan masyarakat yang keras.
Dari  latar  belakang  diatas  maka  dapat  dirumuskan  beberapa  rumusan permasalahan, yaitu (1) Mengapa Krama/ Warga Desa Pakraman Jumpai, Kecamatan Klungkung,  Kabupaten  Klungkung  membuat pararem ?  (2)  Bagaimana  efektivitas penerapan pararem di  Desa Pakraman Jumpai,  Kecamatan  Klungkung,  Kabupaten Klungkung?

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  digunakan  disain  penelitian  kualitatif  yaitu  prosedur yang  menghasilkan  data  deskriptif,  yang  bersumber  dari  tulisan  atau  ungkapan  dan tingkah  laku  yang  dapat  diobservasi  dari  manusia.  Lokasi  penelitian  ditetapkan  di Desa Pakraman Jumpai,  Kecamatan  Klungkung,  Kabupaten  Klungkung.  Dalam penentuan subyek penelitian digunakan teknik purposive sampling , jadi yang menjadi subyek  penelitian  adalah  seluruh  pihak  yang  terkait  dengan  pembuatan  dan  atau penerapan pararem ,  seperti Prajuru Desa Pakraman Jumpai  dan  masyarakat  Desa Pakraman Jumpai.
Dalam  penelitian  ini  digunakan  beberapa  metode  pengumpulan  data  yang relevan  untuk  menunjang  proses  penelitian  yaitu:  (1)  Metode  Observasi,  observasi adalah  alat  pengumpulan  data  yang  dilakukan  cara  mengamati  dan  mencatat  secara sistematik  gejala-gejala  yang  diselidiki.  (2)  Metode  Wawancara,  wawancara  adalah proses tanya-jawab dalam penelitian  yang  berlangsung  secara  lisan dalam  mana dua orang  atau  lebih  bertatap  muka  mendengarkan  secara  langsung  informasi-informasi atau  keterangan-keterangan.  (3)  Metode  Kuisioner  sebagai  data  komplementer  atau penguat  dari  data  yang  diperoleh  sebelumnya.  Metode  kuisioner  adalah  daftar  yang berisikan  rangkaian  pertanyaan  mengenai  sesuatu  masalah  atau  bidang  yang  akan diteliti (Narbuko dan  Achmadi, 2005;76).  (4) Metode Pencatatan Dokumen,  metode
pencatatan  dokumen  adalah  suatu  cara  untuk  memperoleh    data  yang  dilakukan dengan  cara  mengumpulkan  segala  macam  dokumen  serta  mengadakan  pencatatan secara sistematis (Netra dalam Mudra, 2012:38).
Dalam penelitian ini dialakukan langkah yang sistematis untuk menyusun data yang telah diperoleh dalam beberapa tahapan. Dengan demikian cara pengolahannya adalah  menghubungkan  data  yang  ada  dengan  pembahasan  untuk  diketahui  apakah data yang diperoleh sudah dapat menjawab pertanyaan yang muncul dalam penelitian. Adapun  langkah-langkah  yang  dimaksudkan  yakni  mencatat  semua  data  yang diperoleh dengan tujuan untuk memudahkan  bagi  peneliti dalam  mengingat apa saja data  yang  telah  diperoleh,  sehingga  dapat  meminimalisir  kemungkinan  akan terlewatkannya  data-data  yang  diperlukan.  Kemudian  dilakukan  pembuatan  konsep, mentabulasi  data,  mencari  hubungan  sebab  akibat  yang  ada  dan  melakukan interpretasi data atas seluruh data yang diperoleh. Dan terakhir mencari jawaban dari pertanyaan penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## 3. HASIL PENELITIAN
3.1  Hal-hal  yang  melatarbelakangi Krama Desa Pakraman Jumpai  membuat pararem
Desa  Jumpai  merupakan  salah  satu  dari  59  desa  yang  ada  di  Kabupaten Klungkung. Desa  Jumpai  memiliki  luas wilayah  kurang  lebih 144 ha/m 2 . Desa  yang berpenduduk  sebanyak  1947  orang  ini  masuk  ke  dalam  wilayah  administrasi Kecamatan  Klungkung  ini  berada tepat di pesisir  pantai Selat Badung. Sama  halnya dengan  desa  lainnya  di  Bali,  Desa  Jumpai  terbagi  menjadi  dua  bentuk  organisasi, yakni  Desa  Jumpai  yang  merupakan  desa  dinas  dan  Desa Pakraman Jumpai  yang merupakan  organisasi  adat.  Desa pakraman Jumpai  memiliki  struktur  kepengurusan prajuru desa  yang terdiri dari bendesa adat (kepala desa pakraman ), petajuh (wakil bendesa adat), petengen (bendahara), penyarikan (sekretaris), dua orang kelian banjar adat  (kepala  banjar),  dan  Sembilan  orang sabha  kerta desa  (anggota  yang bertanggung  jawab  atas  hubungan pawongan,  palemahan ,  dan parhyangan )  dan apabila ditotal menjadi 15 orang prajuru desa.
Melalui  wawancara  dengan Bendesa Adat  Desa Pakraman Jumpai  I  Wayan Marpa, diperoleh data bahwa pararem yang disahkan pada tanggal 2 November 2007 itu  merupakan  reaksi  dari bendesa adat  yang  dibuat  untuk  menghentikan  aksi kekerasan, perkelahian, keonaran, konflik  yang tidak  jarang  meluas  menjadi konflik adat sampai  melibatkan desa pakraman/banjar adat yang sering terjadi.  Adanya niat untuk  mengubah  hal  tersebut  kemudian  mendorong Bendesa Adat  Jumpai  membuat sebuah  draf  peraturan  adat  yang  mengatur  masalah  perkelahian,  keonaran,  konflik dan perilaku menyimpang lainnya. Hal ini ditambah adanya desakan dan harapan dari masyarakat  untuk  menyudahi  permasalahan  pelik  selain  adanya  perkelahian, kekerasan  dan  konflik  yakni  adanya  beberapa  rumah  atau  tempat  diwilayah  Desa Jumpai  yang disewakan  menjadi tempat untuk  lahan prostitusi. Hal  itu ditakuti oleh masyarakat  akan  membawa  pengaruh  negatif  kepada  masyarakat  terlebih  kepada anak-anak dan menimbulkan citra yang buruk didepan masyarakat dari luar desa.
Melalui  wawancara  dengan  wakil bendesa atau petajuh Wayan  Pariarta, diperoleh informasi bahwa sebelumnya sudah ada awig-awig yang mengatur masalah tersebut, namun karena  isinya  mengandung keambiguan. Kemudian sanksi  yang ada didalam awig-awig tersebut  sudah  tidak  sesuai  lagi  jika  diterapkan  pada  saat sekarang,  maka  karena  itu prajuru desa  yang  bertugas  mengemban  dan  pelaksana awig-awig tidak bisa dijalankan secara maksimal. Dalam Awig-awig Desa Pakraman Jumpai tahun 1997 dalam Pawos 10 menyebutkan :
Wusan dados karma desa, luire : Sangkaning :
1.  Pinunas ngraga, duaning kesah ka dhura desa uthawi nglangkungin Segara.
2.  Kanorayang,  duaning  sampun  tan  prasidha  ngesehin  solah  maprawerti  satata nguwug  kecaping  awing-awing  sasampun  polih  panglemek  saking  prajuru sanistannya ping kalih.
Sang wusan makrama :
1. Tan polih pah-pahan druwen desa.
2. Karang ayahan desa sane kagenahin menggeh druwen desa.
Ketentuan-ketentuan diatas bila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti:
Selesai menjadi warga desa jika terjadi hal seperti berikut ini :
1. Permintaan warga itu sendiri untuk  berhenti, pindah menjadi warga desa lain, dan pergi kedaerah lain.
2. Dikeluarkan  dari  desa,  karena  sudah  tidak  bisa  mengubah  perilakunya  setelah ada teguran dari pejabat desa sebanyak dua kali.
Yang berhenti menjadi warga desa :
1. Tidak mendapatkan bagian hasil dari desa.
2. Tidak boleh menempati tanah milik desa.
Dari  wawancara  yang  dilakukan  dengan  anggota sabha  kerta Ketut  Dunia, diperoleh  informasi  perumusan pararem tersebut.  Jadi  sebelum  draf  rancangan pararem tersebut dilempar ke paruman /rapat adat, terlebih dahulu ditelaah oleh para prajuru desa. Tugas prajuru desa adalah melakukan telaah terhadap isi pararem agar sesuai  dengan catur  dresta yang  dijiwai  oleh  Agama  Hindu.  Inilah  yang mengakibatkan awig-awig atau pararem selalu  memiliki  nuansa  magis  tersendiri dimata  masyarakat.  Selain  itu  telaah  yang  dilakukan prajuru desa  juga  bertujuan untuk menyesuaikan pararem dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kemudian setelah dilaksanakan paruman /rapat kecil yang dihadiri oleh prajuru desa maka draf pararem tersebut dilempar kesebuah paruman/ rapat adat. Dalam paruman /rapat adat tersebut  dihadiri  oleh Prajuru Desa Pakraman Jumpai,  warga  masyarakat  Desa Jumpai  khususnya  para  kepala  keluarga,  tokoh  masyarakat,  Kepala  Desa  Jumpai, Pecalang  dan Pemangku adat  untuk  bersama-sama  mencari  kesepakatan  dan kemudian  disahkan  menjadi  sebuah pararem untuk  dijalankan  dengan  sebaik- baiknya.
Berikut ini adalah pararem yang disahkan mulai diberlakukan pada tanggal 2 November 2007 di Desa Pakraman Jumpai:
Desa Pakraman Jumpai Keputusan Pararem Buda Umanis, 2 November 2007
Paruman krama Desa Pakraman Jumpai sane memargi nyabrang dina Buda Umanis ngindikan indik kawentenan tata sukerta  payongan Desa Pakraman Jumpai inggihian  akeh  kramane  sane  sampun  lempas  ring  sedaging  awig-awig,  inggih punika:  ngae  biuta,  ngrugada,  mejaguran,  ngae  sane  nenten  patut,  duk  dina  puniki paruman  krama  kemanggala  antuk  prajuru  desa,  memutuskan  kesepakatan  krama inggih punika:
Yening wenten jadma/krama sane ngae biuta, ngrugada, mejaguran lan ngae sane nenten patut ring sajeroning Desa Pakraman Jumpai keni pamidanda:
1. Keni pamidanda arta akehnia Rp.500.000
2. Pangupekara pamrasta ring desa pakraman jumpai
3. Pamidanda punika ketiwakan ring sang sane sisip
4. Patiwak inucap kelaksanayang olih bendesa adat lan prajuru
5. Panuku danda mangda ketaur ring Paruman nyabrang Buda Umanis. asapunika mungguing indik keputusan Paruman tur mangde kelangsanayang manut tetujon.
Ketentuan dalam Pararem diatas jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia akan berbunyi:
Desa Pakraman Jumpai Keputusan Bersama ( pararem ) Rabu, 2 November 2007 Rapat  warga  Desa Pakraman Jumpai  yang  dilaksanakan  pada  hari  rabu membahas  mengenai tata krama  yang ada di Desa Pakraman Jumpai terkait dengan banyaknya warga desa yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan awing-awing , seperti : berbuat keonaran, tindak kekerasan, berbuat yang tidak sesuai dengan norma. Maka  pada  hari  ini  rapat  yang  dipimpin  langsung  oleh Prajuru Desa Pakraman Jumpai memutuskan kesepakatan bersama, yaitu:
Jika  ada  warga  yang  berbuat  keonaran,  tindak  kekerasan,  perkelahian  dan berbuat  hal  yang  tidak  sesuai  dengan  norma  yang  ada  di  Desa Pakraman Jumpai maka akan dikenai sanksi:
1. Kena denda uang sebesar Rp. 500.000
2. Upacara Pamrastista (pembersihan) di Desa Pakraman Jumpai
3. Sanksi akan diberikan kepada pihak yang bersalah
4. Pemberian sanksi akan dilaksanakan oleh bendesa dan prajuru desa
5. Pembayaran sanksi agar dilakukan pada rapat berikutnya
Demikian  hasil  keputusan  rapat  bersama  dan  agar  bisa  dilaksanakan  sesuai  dengan tujuan.
3.2 Efektivitas Penerapan Pararem di Desa Pakraman Jumpai
Dalam  mengetahui  efektivitas  bekerjanya  suatu  aturan  dapat  disimak substansinya,  penegakannya,  dan  kesadaran  hukum  masyarakat  pendukungnya (Sirtha,  2008:  13).  Secara  umum  substansi  dalam pararem tersebut  bersumber  dari nilai-nilai  yang tumbuh  dan  berkembang dalam  masyarakat.  Seperti  yang dijelaskan sebelumnya pararem tersebut bersumber dari catur dresta yakni sastra dresta (ajran agama), kuna  dresta (nilai  budaya), loka  dresta (pandangan  hidup)  dan desa  dresta (adat istiadat). Sudah menjadi kewajiban aturan adat di Bali harus mengikuti konsep Tri Hita Karana yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu. Hal lain secara substansinya pararem tersebut  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD  1945.
Pada sanksi dalam pararem tersebut lebih kepada sanksi sosial bukan sanksi fisik, hal ini  diambil  untuk  menghormati  Hak  Asasi  Manusia.  Dari  hasil  kuisioner  diperoleh hasil  sebesar  80%  masyarakat  Desa  Jumpai  menyatakan pararem tersebut  sudah sesuai dengan Tri Hita Karana , Pancasila, dan UUD 1945.
Sebuah  aturan  atau  hukum  tidak  akan  berjalan  secara  efektif  jika  tidak dijalankan  dan  ditegakkan  secara  arif  dan  bijaksana.  Dapat  dikatakan  bahwa  para penegak  hukum  dan  aparat  keamanan  tradisional  yang  arif  menjadi  panutan  bagi masyarakat (Sirtha, 2008:27). Indikasi  jika pelaksanaan dan penegakkan pararem di Desa Pakraman Jumpai  pertama  terlihat  dari  data  terakhir  pada  tahun  2011 menyatakan  tidak  terdapat  konflik  atau  tindakan  kekerasan  lainnya  yang  terjadi  di Desa Pakraman Jumpai. Hal ini tidak mungkin terjadi jika penegakannya tidak  baik. Kemudian  dari  hasil  kuisioner  juga  diperoleh  hasil  sebesar  44%  masyarakat  Desa Jumpai  mengatakan  pelaksanaan pararem tersebut  sudah  cukup  baik,  dan  50% mengatakan penerapan pararem tersebut sudah sangat baik, bijak dan adil.
Tanpa adanya kesadaran  hukum  dari subyek  hukum  itu  sendiri  maka  hukum tidak  akan  berjalan  efektif.  Dukungan  dari  masyarakat  untuk  sadar  dan  mau menjalankan  hukum  itu  sendiri  menjadi  faktor  penentu  keberhasilan  pelaksanaan hukum  walaupun  secara  substansi  dan  penegakannya  sudah  maksimal. Awig-awig dan  atau pararem tidak  serta  merta  mampu  menjamin  terwujudnya  ketertiban masyarakat, tapi  dengan  tumbuhnya  kesadaran  hukum  masyarakat,  maka awig-awig sebagai  sistem  hukum  adat  dapat  berjalan  secara  efektif.  Kemampuan  masyarakat dalam  menggunakan  hukum  adat  sebagai  landasan  berinteraksi  dalam  pergaulan hidup dapat mencegah terjadinya konflik adat (Sirtha, 2008:83).
Dengan  ditaatinya pararem yang  ada  di  Desa Pakraman Jumpai  dengan menjadikannya  sebagai  landasan  dalam  menjalani  kehidupan  bermasyarakat  dan berperilaku  maka  dapat  diindikasikan pararem yang  ada  di  Desa Pakraman Jumpai berfungsi  secara  efektif  untuk  mewujudkan  ketentraman  dan  kedamaian  di  Desa Jumpai. Apabila sudah berlaku secara efektif maka pararem tersebut bermakna untuk diterapkan juga di Desa Pakraman lainnya di Bali. Sebab secara umum karakteristik serta  pola  kehidupan  masyarakat  di  Desa  Pakraman  satu  dengan  yang  lainnya  sama
dan rata-rata masalah yang dihadapi juga sama. Maka penegakan pararem yang sama juga dapat dilakukan di desa lain dalam cita-cita mewujudkan ajeg Bali.
Untuk  mendukung  data-data  yang  diperoleh  diatas,  maka  berikut  akan dipaparkan  hasil  untuk  masig-masing  item  pada  kuisioner  yang  sebarkan  kepada  50 orang  responden  yang  dianggap  sudah  representatif  mewakili  seluruh  Masyarakat Desa Pakraman Jumpai. NO ITEM TOTAL/RESPONDEN SS ST RG TS STS
1 Seluruh krama desa  sudah  mengetahui  ada pararem tentang  tindak kekerasan/konflikadat yang disahkan pada tahun 2007.
5 28 14 3
2 Pararem merupakan  hasil  keputusan  bersama Krama  Desa (warga masyarakat) Jumpai. 32 18 3 Masyarakat sepakat dengan penerapan pararem di Desa Pakraman Jumpai. 35 15
4 Pararem sudah  sesuai  dengan  konsep Tri  Hita  Karana, UUD  1945  dan Pancasila. 40 8 2 5 Sebelum ada pararem desa ini sering dilanda tindak kekerasan/konflik adat baik antar warga dan atau melibatkan warga luar desa. 15 27 6 2
6 Desa  ini  perlu  aturan  adat  seperti pararem untuk  menghentikan  tindak kekerasan/konflik. 41 8 1 7 Pararem sebagai aturan adat untuk menghentikan tindak kekerasan/konflik. 38 11 1 8 Pembuatan pararem merupakan  upaya  desa  untuk  menghentikan  tindak kekerasan/konflik. 34 13 3
9 Peran pararem yang dirasakan saat ini sudah mampu menghentikan/menurunkan intensitas tindak kekerasan/konflik. 26 22 1 1
10 Pararem sudah dijalankan secara tegas dan bijaksana oleh prajuru desa dan pecalang . 22 25 2 1
11 Sanksi  dalam pararem lebih  kepada  sanksi  sosial  dan  psikologis  serta penyelesaian masalah lebih mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan. 23 26 1 12 Sanksi yang ada dalam Pararem dapat menimbulkan efek jera. 14 35 1
13 Selama ini krama desa sudah menaati pararem tersebut.
7 26 17 14 Setelah pararem tersebut  disahkan  dampak  kehidupan  masyarakat  di  desa dirasakan lebih harmonis. 39 10 1 15 Pararem yang  ada  di  Desa  Jumpai  dapat  di  terapkan  di  desa pakraman lainnya di Bali untuk menjaga keharmonisan masyarakat Bali kedepan. 40 6 2 2
Dari  data  diatas  rata-rata  menunjukkan  sebesar  66,76%  (60%)  masyarakat memberikan  respon  yang  sangat  positif  pada pararem tersebut,  kemudian  hasil ditabulasi dan diperoleh hasil sebagai berikut ini:
Rata-Rata Kategori 15 – 27 0% Responden Sangat Tidak Setuju (STS)
28 – 40 0% Responden Tidak Setuju (TS) 41 – 53 4% Responden Ragu (RG) 54 – 66 36% Responden Setuju (ST) 66 – ke atas 60% Responden Sangat Setuju (SS)

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  diatas  maka  dapat  ditarik beberapa  garis  besar  sebagai  suatu  bentuk  kesimpulan  dalam  penelitian  mengenai “Eksistensi Hukum Adat Dalam Menjaga Keharmonisan Masyarakat Bali (Penerapan Pararem di  Desa Pakraman Jumpai,  Kecamatan  Klungkung,  Kabupaten Klungkung)” sebagai berikut.
Mengenai  hal-hal  yang  melatar  belakangi Krama Desa Pakraman Jumpai membuat pararem dapat ditarik kesimpulan bahwa pararem yang disahkan dan mulai diberlakukan  pada  tanggal  2  November  2007  tersebut  merupakan  kesepakatan  dan keinginan  dari Krama Desa Pakraman Jumpai  untuk  menghentikan  aksi  anarkisme, tindak  kekerasan,  perkelahian  sampai  dengan  konflik  adat  yang  kerap  terjadi melibatkan  warga  Desa Pakraman Jumpai  dengan  warga  desa  lain  atau  dengan kelompok  warga  lain.  Sebelumnya  dalam Awig-awig Desa Pakraman Jumpai  sudah diatur  terkait  masalah  yang  sama,  namun  hal  tersebut  dirasa  kurang  karena  secara substansi apa  yang diatur dalam awig-awig tersebut  masih  berpandangan umum dan cendrung menimbulkan penafsiran yang ambigu, seperti sanksi yang ada dalam awig- awig tersebut  sudah  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  saat  ini,  maka  hal  itu mempersulit  para prajuru desa  dan  atau pecalang untuk  menjalankannya  apalagi menegakkannya.
Mengenai  efektifitas  penerapan pararem di  Desa Pakraman Jumpai  dapat disimpulkan jika penerapan pararem tersebut sudah efektif. Untuk membuktikan hal ini dapat kita lihat dari Substansinya, bagaimana penegakkannya atau pelaksanaannya dan bagaiamana dukungan dari masyarakat:
1. Pertama,  secara  substansi pararem tersebut  sudah  menggunakan persfektif  kehidupan  masyarakat  saat  ini  ( catur  dresta )  jadi  bisa diberlakukan  secara  efektif  karena  perubahan  didalam  kehidupan masyarakat  sudah  disesuaikan  dalam pararem tersebut.  Termasuk dalam sanksi-sanksi yang ada sudah disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan juga dengan peraturan pemerintah dan hukum negara seperti Pancasila dan UUD 1945.
2. Kedua,  dilihat  dari  penegakannya,  dari  hasil  kuisioner  hal  ini  telah terbukti  jika  sebanyak  44%  Masyarakat  Jumpai  menyatakan  sangat setuju  dan  sebanyak  50%  menyatakan  setuju  apabila  dikatakan penegakan pararem tersebut sudah dilaksanakan secara bijak dan tegas oleh prajuru desa.  Indikasi  lain  yang  mendukung  data  ini  adalah berkurangnya intensitas terjadinya perkelahian antar pemuda, tindakan kekerasan sampai konflik yang melibatkan desa pakraman dengan desa lain atau kelompok  masyarakat  lain terhitung dari  tahun 2007  sampai saat  ini.  Hal  ini  tentu  tidak  mungkin  bisa  diperoleh  jika  penegakan pararem tidak bijak dan tidak tegas.
3. Ketiga,  dilihat  dari  dukungan  Masyarakat  Desa  Jumpai  terhadap pararem tersebut  tentu  sangat  sangat  baik,  hal  ini  terbukti  dari masyarakat  secara  sadar  sendiri  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat  lain  yang  belum  mengetahui  adanya pararem tersebut. Dukungan  dari  masyarakat  juga  terlihat  dari  banyaknya  rumah penyewaan untuk prostitusi yang tutup dan sampai saat ini sudah tidak ada  lagi  rumah  yang  menyewakan  untuk  hal  seperti  itu.  Hal  ini indikasi  bahwa  masyarakat  telah  sadar  hukum.  Kemudian  dukungan tersebut  juga  terlihat  dari  masyarakat  yang  menjadi  responden kuisioner  sangat  kooperatif  dalam  memberikan  informasi  dan menjawab kuisioner tentang pelaksanaan pararem tersebut.
Kemudian berdasarkan dari hasil kuisioner yang diperoleh yakni sebesar 36% masyarakat  Desa Pakraman Jumpai  menunjukkan  sikap  mendukung pararem dan
sebesar  60%  masyarakat  menunjukkan  respon  yang  sangat  positif  dan  sangat  setuju dengan  adanya pararem tersebut.  Serta  masyarakat  juga  menghormati  dan menaatinya  sebagai  sebuah  hukum  adat.  Dengan  ditaatinya pararem oleh  warga masyarakat  dan  dijadikan  landasan  berperilaku,  maka pararem tersebut  berfungsi secara  efektif  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman  masyarakat  menuju Ajeg Bali.

## DAFTAR PUSTAKA
Mudra, I Nengah. 2012. Faktor determinan eksisnya tajen di bali (studi kasus di desa paksebali,  kecamatan  dawan,  kabupaten  klungkung). Tugas  Akhir  (Tidak
Diterbitkan) Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas
Ilmu Sosial, Undiksha Singaraja.
Narbuko, Cholid dan  H. Abu Achmadi. 2005. Metodologi Penelitian . Cetakan Ke-7.
Jakarta: PT Bumi Aksara.
Sirtha, I Nyoman. 2008. Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Bali . Denpasar: Udayana
University Press.
Surpha,  I  Wayan.  2002. Seputar  Desa  Pakraman  dan  Adat  Bali. Denpasar:  Pustaka
Bali Post.
-------.  2004. Eksistensi  Desa  Adat  dan  Desa  Dinas  di  Bali. Denpasar:  Pustaka  Bali
Post.