## PERLINDUNGAN HUKUM SENI BATIK KARAWANG DITINJAU MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
1 Munirotul Qolbiyah, 2 Devi Siti Hamzah Marpaung
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Kab. Karawang, Jawa Barat. Email : munirotulq@gmail.com
Info Artikel: | Submission : 8 November 2020            | Revissions : 18 November 2020             | Accepted : 11 Desember 2020 : 29 November 2020 : 10 Desember 2020

## Abstrack
This writing aims to find out how the development of batik in Karawang Regency as well as legal  protection  of  the  batik  copyright  typical  of  Karawang  Regency  with  the  provisions contained  in  Law  Number  28  of  2014  concerning  Copyright.  Batik  art  is  a  technique  of drawing on cloth and utilizing wax and canting as materials and tools to make it, batik is one of the works of art that requires high intellectuality in its creation. Legal protection of batik copyright  is  needed  to  avoid  things  that  will  be  detrimental  to  the  creator  and  copyright holder. The approach method  used in  this research is juridical  empirical,  which is  research based  on  legislation  and  also  using  research  based  on  facts,  realities  and  problems  in  the field.  The  empirical  juridical  approach  is  a  study  that  examines  legal  regulations,  namely Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, which is then linked with data from research research on batik typical of Karawang Regency.
Keywords: Protection; Copyright; Batik; Art.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 125-140 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  dikenal  memiliki  budaya  yang  sangat  beragam,  keberagaman  dan kekhasan budaya dari setiap suku bangsa merupakan aset yang tidak terhitung jumlahnya. Warisan  budaya  tersebut  merupakan  peninggalan  nenek  moyang  menjadi  beragam  dan mempunyai  ciri  khas  tersendiri  pada  setiap  kebudayaan  yang  ada  di  Indonesia,  warisan budaya  sendiri  dapat  diartikan  sebagai  jati  diri  suatu  bangsa  dengan  kata  lain  martabat suatu  bangsa  ditentukan  oleh  kebudayaannya,  masyarakat  seharusnya  turut  serta  dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya bukan hanya sebatas mengagumi.
Warisan budaya tersebut sepatutnya dijaga sebagai jati diri bangsa, salah satunya dengan  mengeluarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  bertujuan  untuk  mengatur perlindungan  warisan  budaya  agar  terjamin  oleh  hukum  keberadaanya.  Hak  atas Kekayaan  Intelektual  (HAKI/KI)  merupakan  hak  atas  kekayaan  yang  lahir  dari kemampuan intelektual manusia, KI sendiri merupakan hak yang diberikan kepada orang- orang atas hasil buah pikiran pencipta seperti yang tulisan, kreasi, artistik, penamaan, dan desain dalam waktu tertentu.
Seiring  dengan  perkembangan  waktu  muncul  berbagai  macam  HAKI  yang termuat  di  dalam  perjanjian  internasional  tentang  aspek-aspek  perdagangan  dari  KI ( Agreement Trade Related aspect of Intellectual Property Rights atau TRIPs Agreement ) sebagai  bagian  dari  pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia  ( World  Trade Organization), di  dalam  Pasal  1.2    menyatakan  bahwa  HAKI  terdiri  dari:  a)  Hak  Cipta ( Copyright )  dan  hak-hak  yang  terkait  lainnya,  b)  Merek  ( Mark ),  c)  Indikasi  Geografis ( Geographical  Indication ),  d)  Desain  Produksi  Industri  ( Industrial  Design ),  e)  Paten ( Patent ),  f)  Rangkaian  Elektronika  Terpadu  ( Layout  Design  of  Integrated  Circuit ),  g) Perlindungan  Rahasia  Dagang  ( Undisclosed  Information/Trade  Secret ),  dan  h)
Pengendalian  terhadap  Praktik  Persaingan  Curang/Tidak  Sehat  ( Repression  Unfair Competition Practices ) 1 .
Menurut  WIPO  atau The  World  Intellectual  Property  Organization secara  garis besar  HAKI  meliputi  dua  cabang,  yaitu  a)  Hak  Cipta  atau Copyright dan  b)  Hak  atas Kekayaan Industri atau Industrial Property Right (yang terdiri dari Paten ( Paten ), Merek ( Mark ),  Desain  Produksi  Industri  ( Industrial  Design ),  dan  Penanggulangan  Praktik Persaingan  Curang  ( Repression  of  Unfair  Competition  Practices )).  Selain  mengatur tentang peraturan perundang-undangannya,  KI dalam ilmu hukum dimasukkan ke dalam golongan benda yang mempunyai objek benda intelektual yaitu benda tidak berwujud. 2
1 Devi Rahayu,  “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura”, Jurnal Mimbar Hukum , Vol 23, Nomor 1, Februari 2011, hlm. 116
2 Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang , (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 226
Indonesia  sendiri  telah  membuat  berbagai  kebijakan  KI  antara  lain  dibidang peraturan  perundang-undangan  kekayaan  intelektual  dan  upaya  peningkatan  kesadaran masyarakat  terhadap  HAKI.  Saat  ini  telah  berlaku  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun 2000  tentang  Perlindungan  Varietas  Tanaman,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000 tentang  Rahasia  Dagang,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang  Desain Industri,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2000  tentang  Desain  Tata  Letak  Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  dan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Hak  Cipta  ( Copyright )  merupakan  salah  satu  bidang  KI  yang  mempunyai  arti sebagai  hak  ekslusif  bagi  pencipta  maupun  penerima  hak  untuk  mengumumkan  atau memperbanyak  ciptaannya  atau  memberi  izin  untuk  itu  dengan  tidak  mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  membawa  kemajuan  baru khususnya di bagian perlindungan hak cipta tersebut yang meliputi perlindungan terhadap buku,  program  komputer,  sampul  karya  tulis  yang  diterbitkan,  ceramah,  kuliah,  pidato, lagu  atau  musik  dengan  atau  tanpa  teks,  drama,  tari,  koreografi,  pewayangan  dan pantomim,  seni  rupa,  arsitektur,  seni  batik,  fotografi,  sinematografi,  terjemahan,  tafsir, dan  karya  lain  hasil  dari  pengalihwujudan.  Dari  sekian  banyak  ciptaan  yang  dilindungi undang-undang,  penulis  mengkhususkan  membahas  tentang  hak  cipta  atas  seni  batik, yaitu motif batik dari Kabupaten Karawang.
Batik  merupakan  salah  satu  warisan  budaya  bagi  bangsa  Indonesia  dan  juga merupakan  suatu  identitas  bangsa,  pada  mulanya  batik  diciptakan  secara  konvensional dengan  ciri  khas  bangsa  Indonesia  yang  dilindungi  undang-undang  tersendiri  yaitu undang-undang  hak  cipta.  Batik  mendapat  perlindungan  karena  mempunyai  nilai  seni baik  pada  ciptaan  motif  atau  gambar  maupun  komposisi  warnanya.  Setiap  daerah  di Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri tentang batik dan ciri khas tersebut dapat dilihat dari segi warna atau corak gambar atau pola. 3
Pada  tanggal  2  Oktober  2009  merupakan  hari  yang  bersejarah  di  mana  pada tanggal  tersebut  batik  Indonesia  mendapat  sebuah  pengakuan  dan  penghargaan  oleh sebuah  organisasi  internasional  dibawah  PBB  yakni  UNESCO  ( United  Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ), pengakuan dan penghargaan tersebut adalah  batik Indonesia secara resmi oleh UNESCO dengan dimasukkan ke dalam daftar representatif  sebagai  budaya  tak  benda  warisan  manusia.  Presiden  Republik  Indonesia yaitu bapak Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia setiap tanggal 2 Oktober untuk memakai batik sebagai bentuk rasa syukur atas diakuinya batik  oleh  UNESCO.  Tidak  hanya  itu,  tanggal  2  Oktober  2009  ditetapkan  sebagai  hari
3 Linsey Tim, et.all, Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar , (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 101
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 125-140 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
batik Nasional yang dimuat di dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Hari Batik Nasional.
Batik  dianggap  sebagai  karya  seni  turun  temurun  yang  harus  dijaga kelestariannya, setiap  motif  batik  yang diciptakan di setiap daerah akan  berbeda dengan daerah lainnya, hal tersebut berkaitan erat dengan keadaan wilayah pencipta batik. Motif pada batik seringkali dihubungkan dengan kehidupan yang terjadi pada pada suatu daerah tertentu  yang  bermakna  khusus  pada  budaya  mereka.  Begitu  pula  batik  dari  Kabupaten Karawang,  memiliki  nilai-nilai  historis  dan  estetika  Kabupaten  Karawang  yang keberadaannya tidak sesederhana yang kita pikirkan, terdapat jalan panjang yang berliku sehingga terdapat batik khas Kabupaten Karawang seperti sekarang ini.
Kabupaten Karawang terdapat sejarah tentang batik sejak lama,  pada tahun 1928 dengan nama batik Tarawang atau batik Tarum pernah diikut sertakan di dalam pameran Batik  Jawa  di  Amsterdam,  dan  batik  Tarawang  ini  dibuat  oleh  keluarga  Tan  Tjeng Kwang  yang  menetap  di  Rengasdengklok  sekitar  tahun  1880,  batik  Tarawang  sendiri telah diproduksi oleh Ny. Vincen Hegen yang merupakan istri dari pelukis Raden Saleh. 4 Selanjutnya, setelah sekian lama berlalu batik khas Kabupaten Karawang kembali muncul dengan kehadiran Ibu Hj. Istiqomah sebagai pendiri dari Bale Batik Taza.
Menurut  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis,  bahwa  Ibu  Hj.  Istiqomah  dan putranya  yaitu  Bapak  Taufiq  telah  mendaftarkan  hasil  ciptaannya  pada  Kementerian Hukum  dan  HAM,  namun  tetap  saja  pada  praktiknya  masih  ada  beberapa  orang  yang menjiplak  batik hasil ciptaan Ibu Hj. Istiqomah atau Bapak Taufiq. Selain permasalahan terjadi  pada  hak  cipta,  sekarang  ini  banyak  sekali  yang  tidak  mengetahui  keberadaan batik  khas  Kabupaten  Karawang,  maka  dari  itu  penulis  ingin  memperkenalkan  tentang batik  khas  Karawang  kepada  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Dari  uraian  diatas  menjadi landasan penulis dalam melaksanakan penelitian tentang bagaimana perkembangan batik khas  Kabupaten  Karawang  dan  bagaimana  perlindungan  hak  cipta  atas  batik  khas Kabupaten Karawang.
Konsepsi  perlindungan  dalam  penelitian  Andhini  dan  Arifin 5 dikonsepsi  pada bentuk  perlindungan  yuridis  yang  menunjukkan  suatu  peraturan  hukum  sebagai  alat perlindungan. Perlindungan hukum dalam penjelasan Aji Mulyana dalam Fuqoha, dkk. 6 , diartikan  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  hak  setiap  orang  dari  perlakuan  yang
4 Sabrina  Santi,  “Sejarah  Batik  Karawang”,  dalam  Naskah  Online/Website  (April,  2018), https://infobatik.id/sejarah-batik-karawang/ . (diakses pada tanggal 15 November 2020, pukul 09. 13 WIB)
5 Alycia Sandra Dina Andhini and Ridwan Arifin, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada  Anak  Di  Indonesia,” Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum Vol.  3,  No.  1  (2019):  41–52, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992.
6 Fuqoha Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, and Arga Eka Sanjaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan  Dalam  Kerangka  Kemerdekaan  Pers  Nasional,” Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum Vol.  3,  No.  1 (2019): 75, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436.
dapat menimbulkan kerugian melalui hukum dan/atau perundang-undangan. Oleh karena itu,  perlindungan  hukum  terhadap  seni  batik  menjadi  suatu  hal  yang  harus  diperhatikan oleh  pemerintah.  Namun  demikian,  pemahaman  terhadap  perlindungan  hukum  terhadap seni  batik  belum  dapat  dimaksimalkan  oleh  setiap  pegiat  seni  batik.  hal  tersebut  dapat berakibat pada kekhasan dan kepemilikan suatu karya  seni  batik di  lingkungan  nasional maupun internasional.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  menganalisis  uraian  permasalahan  yang  diteliti,  penulis  mendeskripsikan penelitian  yang  bersifat  kualitatif  yaitu  berdasarkan  data  yang  diperoleh  kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan penelitian di lapangan, untuk  menemukan  kebenaran  yang  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  yang  nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan. Metode  pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  yuridis  empiris,  yaitu  penelitian  yang  didasarkan  pada  perundang-undangan  dan juga menggunakan penelitian yang didasarkan pada fakta, realita dan permasalahan yang ada  di  lapangan. 7 Yuridis  empiris  ini  merupakan  cara  atau  prosedur  yang  digunakan untuk  memecahkan  masalah  penelitian  dengan  meneliti  data  sekunder  terlebih  dahulu untuk  kemudian  dilanjutkan  dengan  meneliti  data  primer  yang  ada  di  lapangan. Pendekatan  yuridis  empiris  merupakan  suatu  penelitian  yang  meneliti  peraturan  hukum yaitu  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  yang  kemudian dihubungkan  dengan  data  hasil  dari  penelitian  penelitian  batik  khas  Kabupaten Karawang.
Adapun penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. 8 Untuk data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data ini diperoleh dengan  wawancara  secara  langsung  dengan  pihak  terkait  yaitu  pencipta  dari  batik Kabupaten  Karawang  yaitu  Bapak  Taufiq  selaku  anak  dari  Ibu  Hj.  Istiqomah.  Adapun data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum  seperti  peraturan  perundang-undangan,  dan hukum. Sementara data tersier diperoleh dari majalah, internet, dan lain-lain yang terkait dengan masalah yang diteliti. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Karawang tepatnya di  Bale  Batik  Taza  beralamat  di  Jl.  KH  Ahmad  Dahlan  Nomor  20  Karawang  Kulon (Belakang  Masjid  Agung  Karawang)  dengan  dasar  pertimbangan  bahwa  tempat  tinggal informan  kunci  yaitu  perajin  batik  adalah  pusat  penghasil  batik  khas  Kabupaten Karawang. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data secara langsung yang ada di Bale  Batik  Taza  untuk  mengungkap  fakta  kunci  yang  dipilih  berdasarkan  kriteria  yang dianggap layak untuk memberikan keterangan.
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 46
8 Iqbal Hasan, Metode Penelitian Hukum dan Aplikasinya , (Bandung: Remaja, 2002), hlm. 35
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 125-140 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Cara  mengumpulkan  data  yaitu  dengan  mengumpulkan  data  hukum,  kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Selain itu, melakukan proses tanya  jawab  dengan  menanyakan  secara  langsung  informasi  kepada  informan  kunci dengan  sistematik  berlandaskan  kepada  tujuan  penelitian.  Adapun  metode  analisis  data, yang  pertama  kali  dilakukan  adalah editing ,  yaitu  memeriksa  bahan  dan  data  hukum untuk  memastikan  kelengkanpan,  kejelasan  makna,  korelasi  dan  relevansinya.  Kedua, mengklasifikasikan  hasil  wawancara,  literatur,  dokumen  dan  peraturan  perundang- undangan. Analisis data penelitian menggunakan metode deskriptif  analitis yaitu dengan menuturkan  dan  menggambarkan  fakta  apa  adanya  sesuai  dengan  temuan  pustaka.  Dan kemudian dianalisis kembali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan ditampilkan secara deskriptif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perkembangan Seni Batik Karawang
Dalam khazanah kebudayaan di Indonesia, batik merupakan salah satu bentuk seni  kuno.  Batik  berasal  dari  bahasa  Jawa  yaitu  “amba”  artinya  tulis  dan  “nitik” artinya titik,  maksudnya adalah kegiatan  membatik diatas kain  menggunakan canting yang  ujungnya  kecil  memberi  kesan  “orang  sedang  menulis  titik-titik”. 9 Meskipun kata  batik  berasal  dari  bahasa  Jawa,  namun  asal  dari  batik  sendiri  masih  menjadi misteri dan masih menjadi perdebatan sampai saat ini.
Kreativitas  seni  batik  saat  ini  tidak  hanya  berkutat  pada  budaya  lokal  atau budaya  Jawa  saja,  akan  tetapi  juga  bertemu  dengan  budaya  luar.  Kebudayaan  jawa yang  bersentuhan  dengan  budaya  lain  seperti  pada  saat  perdagangan  dengan  China, India dan Timur Tengah yang memberi warna tersendiri dan ragam pada motifnya.
Popularitas batik mulai meningkat pada akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19 ditandai  dengan  munculnya  batik  cap  dan  hal  tersebut  menjadi  awal  dari  era industrialisasi.  Selain  itu,  sejak  industrialisasi  dan  globalisasi  yang  memperkenalkan teknik  otomatisasi,  batik  ini  merupakan  batik  jenis  baru  yakni  batik  printing.  Batik printing  ini  banyak  mempengaruhi  perkembangan  batik  ke  arah  industri  karena prosesnya yang cepat dan harganya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan batik tulis karena:
a. Batik  tulis  adalah  kain  yang  dihias  dengan  motif  batik  menggunakan  tangan, proses pembuatan batik tulis ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 bulan.
9 Iskandar  dan  Eny  Kustiyah,  “Batik  Sebagai  Identitas  Kultural  Bangsa  Indonesia  Di Era  Globalisasi”, Jurnal Gema , Volume 52, Agustus 2016-Januari 2017, hlm. 2458
b. Batik cap adalah kain yang dihias dengan  motif batik yang terbentuk oleh cap yang  biasanya  terbuat  dari  tembaga,  untuk  proses  pembuatan  batik  cap  ini hanya memakan waktu kurang lebih 2-3 hari.
Sementara  itu,  perkembangan  batik  semakin  cepat  terbukti  dengan  setiap daerah  di  Indonesia  yang  memiliki  motif  batik  sendiri  bahkan  di  setiap  daerahnya mempunyai  kampung  batik  seperti  Kampung  Batik  Trusmi  di  Cirebon,  Kampoeng Batik Laweyan di  Solo, Kampoeng  Batik  Kauman. Di  Kabupaten  Karawang  sendiri, perkembangan  batik  sudah  dimulai  pada  tahun  1928  batik  Tarawang  telah diikutsertakan  di  sebuah  pameran  Batik  Jawa  di  Amsterdam,  batik  Tarawang  sendiri dibuat  oleh  keluarga  dari  Tan  Tjeng  Kwat,  dan  diproduksi  oleh  Ny.  Vincen  Hegen yang merupakan istri dari seorang pelukis Raden Saleh. 10
Seiring berjalannya waktu, batik Karawang kembali muncul ke khalayak ramai tepatnya pada tahun 2008, sosok Ibu Hj. Istiqomah yang menjadi pelopor kebangkitan batik  Karawang.  Bermula  dari  beberapa  tahun  kebelakang,  Ibu  Hj.  Istiqomah  yang sering  berpindah-pindah  tempat  tinggal  karena  mengikuti  dinas  suami.  Setelah pensiunnya sang suami, Ibu Hj. Istiqomah selaku orang Karawang asli membuka toko bunga  dengan  nama  “Taza  Florist”,  berawal  dari  toko  bunga  yang  sering  mengikuti pameran-pameran dan melihat peserta pameran lain yang di stan nya sudah ada batik dengan  hal  itu  maka  Ibu  Hj.  Istiqomah  akhirnya  mulai  mencoba  untuk  mendesain motif batik Karawang. hingga pada tahun 2011 mulai dibukanya Bale Batik Taza. 11
Sampai  sejauh  ini,  terhitung  Bale  Batik  Taza  sudah  mempunyai  25  motif, dengan beberapa motif sudah didaftarkan hak cipta ke Kementerian Hukum dan HAM antara  lain  adalah  motif  Cigeuntis,  motif  Citarum,  motif  Goyang  Karawang,  motif Pare  Sagedeng,  motif  Leuit,  motif  Citarum,  motif  Padi,  dan  motif  Panen  Raya.  Dan beberapa  motif  yang  menjadi  favorit  dari  batik  Karawang  ini  adalah  motif  Panen Raya,  motif  Citarum,  motif  Cigentis,  dan  motif  Pare  Sagedeng.  Dari  masa  ke  masa perkembangan  batik  Karawang  mulai  menyesuaikan  dengan  zaman,  namun  tetap masih  berkaitan  dengan  kearifan  lokal  yang  terkait  dengan  sosial  dan  budaya  daerah Karawang.  Motif  batik  Karawang  tersusun  dengan  sangat  beragam  yang  memiliki unsur  simbolis  filosofis.  Makna  kiasan  yang  ada  di  dalam  batik  khas  Kabupaten Karawang:
a. Makna dari tumpal mengandung arti Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. Makna  dari  bunga  tarum  atau  bunga  vidas  merupakan  bunga  simbolik  untuk agama Hindu Budha yang dibuat oleh pembatik Karawang;
c. Makna  dari  bulir  padi  dan  lumbung  padi  merupakan  lambang  kemakmuran daerah Karawang;
10 Sabrina  Santi,  “Sejarah  Batik  Karawang”,  dalam  Naskah  Online/Website  (April,  2018), https://infobatik.id/sejarah-batik-karawang/ .(diakses pada tanggal 15 November 2020, pukul 09. 13 WIB)
11 Hasil Wawancara dengan Bapak Taufiq, merupakan anak dari Ibu Hj Istiqomah.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 125-140 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
d. Makna dari ragam hias garis dan bidang geometri sebagai motif perlambangan yang dimiliki masyarakat suku buni sebagai masyarakat asli Karawang,
e. Makna dari garis gelombang laut sebagai lambang daerah partai memiliki laut. Untuk  makna  motif  batik  Pare  Sagedeng  menunjukkan  ciri  khas  dari Kabupaten  Karawang  sebagai  Kota  Lumbung  Padi  terbesar  di  Indonesia. 12 Selain motif bati Pare Segendeng terdapat beberapa motif batik karawang yang menjadi cirri khas  batik  Kabupaten  Karawang.  Berikut  macam-macam  motif  batik dari  Kabupaten Karawang :

## Beberapa gambar diatas adalah sebagian dari ragam motif batik khas
Kabupaten  Karawang serta ada makna dan filosofinya tentang motif dari Pare Sagedeng.  Saat  ini  batik  sudah  tidak  diidentifikasikan  sebagai  pakaian  formal  yang digunakan  oleh  orang  tua,  karena  yang  terjadi  saat  ini  batik  dapat  digunakan  secara bebas  baik  untuk  acara  formal  maupun  sehari-hari.  Hal  ini  berkaitan  dengan  mode serta  kain  batik  itu  sendiri  sehingga  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  kalangan  usia. 13 Menurut Bapak Taufiq,  Bale Batik Taza  berkolaborasi dengan  acara pemilihan Putra Putri  Batik  Karawang    tahun  2019,  lomba  menggambar  dan  mewarnai  batik  untuk anak-anak,  serta  kegiatan-kegiatan  lain  dalam  rangka  pelaksanaan  Hari  Batik Nasional. 14

## 2. Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Karawang
Hak  cipta  merupakan  bagian  dari  cabang  dari  HKI  yang  penting  untuk dipahami oleh semua masyarakat. Sehingga perlindungan hak cipta menjadi isu yang penting  dalam  menghadapi  era  ekonomi  pasar  bebas.  Indonesia  sebagai  negara  yang produktif  dalam  karya  cipta,  tentunya  wajib  melindungi  warga  negaranya  dari  usaha
12 Dedi Satria, “Batik Taza Khas Karawang, Kedepankan Motif Kearifan Lokal”, dalam Naskah Online/Website (Oktober 2019), https://www.pasundanekspress.co/jabar/karawang/batik-taza-khas-karawang-kedepankan- motif-kearifan-lokal/  (diakses  pada tanggal 15 November 2020 pukul 15.00 WIB)
13 Alicia Amaris Trixie, “Filosofi Motif  Batik Identitas Bangsa Indonesia”, Jurnal Folio , Volume 1 Nomor 1, Februari 2020, hlm. 7
14 Hasil Wawancara dengan Bapak Taufiq, merupakan anak dari Ibu Hj. Istiqomah.
Motif Cigentis Motif Citarum
Motif Pare Segendeng Motif Panen Raya Gambar : Motif Batik Karawang
plagiarisme dan piracy ,  melalui  perlindungan  hak  cipta  sebagaimana  diatur  dalam undang-undang hak cipta menjadi upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta. 15
Hak  cipta  adalah  hak  yang  langsung  dimiliki  seseorang  setelah  ia  berhasil mewujudkan sebuah kreasi  yang ada di dalam pikirannya dapat berupa suatu ide-ide, gagasan maupun barang. Tetapi, pada saat ini semakin banyak problematika mengenai hak cipta,  maraknya pembajakan di Indonesia terhadap HKI  membuat para produsen dan  para  pemegang  HAKI  banyak  dirugikan  dalam  kenyataannya  produk-produk bajakan tersebut malah banyak digemari bahkan dicari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  memberikan definisi  bahwa  hak  cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan  deklaratif  setelah  suatu  penciptaan  yang  diwujudkan  ke  dalam  bentuk nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Hak  cipta  adalah  hak  eksklusif  bagi  pencipta  maupun  penerima  hak  untuk mengumumkan  atau  memperbanyak  ciptaannya  atau  memberi  izin  untuk  itu  dengan tidak  mengurangi  pembatasan-pembatasan  menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku, hak ini memberikan perlindungan khusus kepada pencipta atas karyanya dalam  lapangan  ilmu,  sastra  dan  seni,  perlindungan  hak  cipta  bukan  karena pendaftarannya melainkan karena pengumumannya untuk pertama kali. 16
Syarat yang  harus  ada dalam perlindungan  hukum dibidang Hak Cipta adalah asas  originalitas  (keaslian).  Keaslian  ini  tidak  bisa  dilakukan  seperti  halnya novelty (kebaruan)  yang  ada  dalam  paten,  karena  prinsip  originalitas  adalah  tidak  meniru ciptaan lain, jadi hanya dapat dibuktikan dengan suatu pembuktian oleh penciptanya. 17
Beberapa Konvensi Internasional mengenai hak cipta diantaranya adalah:
a. Berne  Convention ,  dilaksanakan  pada  tahun  1886  dan  telah  direvisi  di  Paris pada  tahun  1971,  konvensi  ini  mengatur  tentang  lingkup  perlindungan  hak cipta, kepemilikan hak cipta, hak-hak pencipta, jangka waktu perlindungan hak cipta  dan  pengecualian-pengecualian  hak  cipta.  Terdapat  tiga  prinsip  dasar pada  konvensi  ini  yaitu:  prinsip national  treatment yaitu  perlindungan  yang sama  bagi  karya  cipta  warga  sendiri  maupun  warga  negara  asing  peserta konvensi, prinsip automatically protection yaitu pemanfaatan dan perlindungan tanpa  adanya  pendaftaran  secara  formal,  dan  prinsip independent  protection
15 Khorul Hidayah, Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual , (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 28
16 Abdul  Atsar, Mengenal  Lebih  Dekat  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual ,  (Yogyakarta:  deepublish,  2019), hlm.34
17 Rindia Fanny Kusumaningtyas, “Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa”, dalam Jurnal Online , Januari 2014, hlm. 95
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 125-140 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
yaitu pemanfaatan dan perlindungan ciptaan di  negara asing tidak  bergantung pada perlindungan di negara asal ciptaan dilindungi.
b. Universal  Copyrights Convention , konvensi  ini dilaksanakan pada tahun  1952 dengan tujuan untuk memfasilitasi negara yang belum mau bergabung dengan Berne  Convention .  Pada  konvensi  ini  juga  terdapat  prinsip  dasar  yang  sama dengan  yang  terdapat  di  dalam Berne  Convention namun  konvensi  ini memberikan syarat yang lunak terhadap pengaturan pengakuan hak moral.
c. Rome Convention , konvensi ini dilaksanakan pada tahun 1971 dan konvensi ini dibentuk  karena  adanya  perkembangan  teknologi  rekaman  suara  yang membuka peluang penggandaan dengan cara mudah, dan dengan kualitas yang sama.
d. Trade  Related  Aspect  of  Intellectual  Property  Rights (TRIPs)  merupakan lampiran dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO), di  dalam  TRIPs  ini  memuat  aturan-aturan  dasar  yang  berkaitan  dengan  hak cipta  meliputi  hak cipta dan  hak-hak terkait, perlindungan program komputer, hak  persewaan,  jangka  waktu  perlindungan,  pengecualian,  perlindungan terhadap artis penampil, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran.
Peraturan  perundang-undangan  mengenai  hak  cipta  di  Indonesia  mengalami beberapa kali perubahan dan penggantian yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 yang  diperbaharui  dengan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1987,  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan saat ini Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014.
Pemegang Hak Cipta adalah  seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  tentang Hak Cipta).  Ciptaan adalah hasil  karya  setiap  pencipta  dalam  bentuk  yang  khas  dan  menunjukkan  keasliannya dalam  lapangan  ilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra. 18 Menurut  Pasal  1  angka  3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atau inspirasi, kemampuan,  pikiran,    imajinasi,  kecekatan,  keterampilan,  atau  keahlian  yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  menjelaskan mengenai  barang-barang  yang  dilindungi  terdapat  pada  Pasal  40  ayat  (1)  meliputi: buku,  pamflet,  dan  semua  hasil  karya  tulis  lainnya;  ceramah,  kuliah,  pidato,  dan ciptaan  sejenis  alat  peraga  yang  dibuat  untuk  kepentingan  pendidikan  dan pengetahuan;  lagu  atau  musik  dengan  atau  tanpa  teks,  drama,  drama  musikal,  tari,
18 Abdul Atsar, op.Cit , hlm.36
koreografi,  pewayangan,  pantomim;  karya  seni  rupa  dalam  segala  bentuk  seperti lukisan,  gambar,  ukiran,  kaligrafi,  seni  pahat,  patung  atau  kolase;  karya  arsitektur, peta;  dan  karya  seni  batik  atau  seni  motif  lain.  Namun,  di  dalam  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga dijelaskan bahwa terdapat karya yang tidak dapat dilindungi oleh hak cipta, seperti yang tertera di Pasal 41 dan Pasal 42.
Batik termasuk dalam ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Seni batik merupakan sebuah teknik menggambar di atas  kain  dan  memanfaatkan  lilin  dan  canting  sebagai  bahan  dan  alat  untuk membuatnya.  Menurut  Nusjirwan  Tirtaamidjaja  seni  batik  adalah  teknik  menghias kain  atau  tekstil  dengan  menggunakan  lilin  dalam  proses  pencelupan  warna,  yang semua  proses  tersebut  menggunakan  tangan.  Afifa  Syakur  menyatakan  batik  adalah serentang  warna  meliputi  proses  pemalaman  (lilin),  pencelupan  (pewarnaan)  dan pelorotan  (pemanasan),  hingga  menghasilkan  motif  yang  halus  yang  semuanya  ini memerlukan ketelitian yang tinggi. 19
Berdasarkan  uraian  tentang  pengertian  batik,  dapat  disimpulkan  bahwa  batik khas  Kabupaten  Karawang  merupakan  kain  bergambar  yang  dibuat  dengan menuliskan  malam  hingga  membentuk  suatu  motif  yang  menggambarkan  antara masyarakat  kebudayaan-kebudayaan  ataupun  ciri  khas  dari  Kabupaten  Karawang seperti Padi yang menggambarkan bahwa Kabupaten Karawang merupakan penghasil padi  dengan  julukan  “lumbung  padi”.  Secara  definitif,  penciptaan  motif  batik  khas Kabupaten  Karawang  mengandung  beberapa  unsur  yaitu  pencipta,  ciptaan,  motif, unsur seni dan originalitas. Penjelasan  mengenai  unsur-unsur tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) tentang hak cipta, Pasal 1 ayat (2) tentang pencipta, dan Pasal 1 ayat (3) tentang ciptaan.
Selain  itu,  motif  batik  khas  Kabupaten  Karawang  yang  dibuat  oleh  pengrajin batik,  baik  perorangan  maupun  bersama-sama  merupakan  salah  satu  bentuk  ciptaan, dimana pengrajin batik tersebut dinyatakan sebagai pencipta sekaligus pemegang Hak Cipta  dari  hasil  karya  motif  batik  tersebut.  Motif  batik  khas  Kabupaten  Karawang merupakan  hasil  kreasi  dan  inovasi  dari  pengrajin  batik  saat  ini  merupakan  batik kontemporer  yang  dilindungi  menurut  Pasal  40  ayat  (1)  huruf  j  Undang-undang  No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Dengan demikian,  seni  batik  termasuk  di  dalamnya  batik  khas  Kabupaten  Karawang  telah mendapat perlindungan hukum di dalam hukum positif di Indonesia.
Untuk  masa  berlaku  dari  hak  cipta  batik  sendiri  terdapat  di  dalam  Pasal  58 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014,  bahwa  seni  batik  berlaku  selama  hidup
19 Sulasno dan Mia Mukaromah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Batik di Kota Serang Provinsi Banten”, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum , Volume 3 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 191
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 125-140 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
pencipta  dan  terus  berlangsung  selama  70  (tujuh  puluh)  tahun  setelah  pencipta meninggal  dunia,  dan  hal  ini  terhitung  mulai  dari  tanggal  1  Januari  di  tahun berikutnya.  Apabila pemegang hak cipta 2 (dua) orang atau lebih maka perlindungan hak  cipta  berlaku  semasa  hidup  pencipta,  setelah  pencipta  yang  meninggal  dunia paling akhir maka ciptaannya akan mendapat perlindungan hak cipta selama 70 (tujuh puluh)  tahun  sesudahnya,  terhitung  mulai  tanggal  1  Januari  di  tahun  berikutnya. Apabila hak cipta atas ciptaannya tersebut dipegang oleh badan hukum, maka berlaku selama  50  (lima  puluh)  tahun  sejak  pertama  kali  dilakukan  pengumuman  hak  cipta. Selama  jangka  waktu  perlindungan  tersebut,  pemegang  hak  cipta  memiliki  hak eksklusif  untuk  melarang  pihak  lain  mengumumkan  dan  memperbanyak  ciptaannya, atau  memberi  izin  kepada  orang  lain  untuk  melakukan  pengumuman  dan  untuk memperbanyak ciptaan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 20
Untuk pendaftaran dari hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang saat ini berada di bawah kementerian Hukum dan  HAM.  Permohonan  pendaftaran  hak  cipta  diajukan  dengan  berkas  seperti  surat rangkap dua, yang ditulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas polio berganda. Dalam surat permohonan tersebut memuat:
1. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta;
2. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta;
3. Nama, kewarganegaraan, dan alamat kuasa;
4. Jenis dan judul ciptaan;
5. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
6. Uraian ciptaan rangkap tiga.
Ditjen  HKI  akan  memberikan  keputusan  paling  lama  9  bulan  terhitung  sejak tanggal diterimanya permohonan pendaftaran hak cipta secara lengkap. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui kuasa dari pemegang hak cipta. Kuasa dari pemegang hak cipta yang dimaksud adalah konsultan Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI).  Konsultan  HKI  adalah  orang  yang  memiliki keahlian di bidang HKI dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan  permohonan  pendaftaran  di  bidang  HKI  yang  dikelola  oleh  Ditjen  Hak Kekayaan  Intelektual  dan  terdaftar  sebagai  konsultan  HKI  di  Ditjen  HKI.  Adapun tugas dari konsultan HKI adalah mewakili, mendampingi dan membantu kepentingan pihak  pengguna  jasa  untuk  mengurus  permohonan  HKI  kepada  Ditjen  HKI  dengan disertai surat kuasa, dan memperoleh imbalan atas jasa.
20 Mastur  dan  Siti  Khotimah,  “Perlindungan  Hak  Cipta  Motif  Batik  Lasem  Dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE , Volume 12 Nomor 2, November 2019, hlm. 158
Mekanisme  pengaturan  perlindungan  telah  dimuat  dalam  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Bentuk  perlindungannya  diatur mengenai  sanksi-sanksi  pidana  bagi  pelaku  pelanggaran  yang  digolongkan  menjadi dua  macam,  yaitu:  pelaku  utama  adalah  perseorangan  maupun  badan  hukum  yang dengan  sengaja  melanggar  hak  cipta  atau  melanggar  larangan  undang-undang, termasuk pelaku utama ini adalah penerbit, pembajak, penjiplak, dan pencetak.  Serta, pelaku  pembantu  adalah  pihak-pihak  yang  menyiarkan,  memamerkan  atau  menjual kepada  umum  setiap  ciptaan  yang  diketahuinya  melanggar  hak  cipta  atau  melanggar larangan  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Yang  termasuk  ke  dalam  pelaku  pembantu  ini adalah  penyiar,  penyelenggara  pameran,  penjual,  dan  pengedar  yang  menyewakan setiap  ciptaan  hasil  kejahatan/pelanggaran  hak  cipta  atau  larangan  yang  diatur  oleh undang- undang.
Dalam  rangka  penyelesaian  hukum  terhadap  pelanggaran  hak  cipta,  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  memberikan  pilihan  dalam penyeleseian  hukum  bagi  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  yang  haknya  dilanggar oleh  pihak  lain.  Berikut  adalah  mekanisme  penyelesaian  hukum  bagi  pencipta  yang ingin mempertahankan haknya: 21
a. Gugatan  Perdata,  mekanisme  ini  diatur  di  dalam  Pasal  99  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Pemegang  hak  cipta  berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil pembajakan  ciptaan  tersebut.  Pemegang  hak  cipta  juga  berhak  memohon kepada  pengadilan  niaga  agar  memerintahkan  penyerahan  seluruh  atau sebagian  penghasilan  yang  diperoleh  dari  penyelenggaraan  ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil dari pelanggaran  hak  cipta.  Sebelum  menjatuhkan  putusan  akhir  dan  untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar hakim dapat  memerintahkan  pelanggar  untuk  menghentikan  kegiatan  pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan barang yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta.
b. Tuntutan Pidana, ketentuan pidana bagi pelanggaran hak cipta diatur di dalam Pasal  112-118  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta, pengajuan  gugatan  perdata  tetap  bisa  dilakukan  bersama  tuntutan  pidana. Proses  perdata  tidak  menggugurkan  hak  negara  untuk  melakukan  tuntutan pidana, sebelum dilakukannya tuntutan pidana pada Pasal 95 Undang-Undang
21 Abdul  Atsar, Mengenal  Lebih  Dekat  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual ,  (Yogyakarta:  deepublish,  2019), hlm.42-43
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 125-140 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengharuskan terlebih dahulu untuk dilakukannya mediasi sebelum tuntutan pidana dilakukan.
c. Penyelesaian  Sengketa  melalui  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  atau Alternatif  Dispute  Resulation (ADR)  dalam  bentuk  negosiasi,  mediasi, konsoliasi,  dan  cara-cara  lain  yang  dipilih  oleh  para  pihak  sesuai  dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Terkait  dengan  masalah  penyelesaian  sengketa  pada  Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya telah mengatur baik ketentuan pidana maupun  ketentuan  perdata  di  dalamnya.  Namun,  untuk  penggunaan  hukum  pidana tetap  dijadikan  sebagai  upaya  terakhir  ( ultimum  remedium )  setelah  upaya  lain misalnya mediasi, arbitrase dirasa kurang memuaskan.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  analisis  yang  telah  diuraikan  disimpulkan bahwa  seni  batik  khas  Kabupaten  Karawang  dimulai  pada  tahun  1860  oleh  seseorang bernama  Tan  Tjeng  Kwat,  seiring  berjalannya  waktu  pada tahun  2008  Ibu  Hj  Istiqomah kembali menghidupkan batik Khas Kabupaten Karawang, terhitung sudah 25 motif batik yang  dihasilkan  oleh  Ibu  Hj.  Istiqomah  diantaranya  adalah  motif  Citarum,  Motif  Pare Sagedeng,  motif Padi, dan sebagainya.  Perlindungan  hukum  motif  batik  khas  Kabupaten Karawang  menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  sudah dilindungi, perlindungannya sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) tentang hak cipta, Pasal 1 ayat (2)  tentang  pencipta,  dan  Pasal  1  ayat  (3)  tentang  ciptaan.  Motif  batik  khas  Kabupaten Karawang hasil kreasi dan inovasi dari pengrajin batik yang juga dilindungi menurut Pasal 40  ayat  (1)  huruf  j  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Karya tersebut  dilindungi  karena  mempunyai  nilai  seni,  baik  dalam  kaitannya  dengan  gambar, corak, maupun komposisi warna. Selain  itu, motif batik  khas Kabupaten Karawang telah mendapat perlindungan hukum di dalam hukum positif di Indonesia.
Selain  itu,  penulis  mempunyai  saran  yang  diharapkan  kedepannya  menjadi  suatu awalan untuk perubahan yang lebih baik, yaitu sebagai berikut:
a. Penulis  mengharapkan  kesadaran  dari  berbagai  pihak  untuk  menjaga  dan melestarikan batik khas Kabupaten Karawang.
b. Penulis juga mengharapkan agar beberapa motif batik khas Kabupaten Karawang untuk  didaftarkan  hak  ciptanya.  Karena  hal  tersebut  akan  menguntungkan pencipta dan pemegang hak cipta, serta agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA
Atsar,  Abdul. Mengenal  Lebih  Dekat  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual .  Yogyakarta: deepublish. 2019.
Hasan, Iqbal. Metode Penelitian Hukum dan Aplikasinya . Bandung: Remaja. 2002. Hidayah, Khorul. Hukum HKI: Hak   Kekayaan Intelektual . Malang: Setara Press. 2017.
Khairandy, Ridwan. Pengantar Hukum Dagang . Yogyakarta: UII Press. 2006
Linsey, Tim. et,all. Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar . Bandung: PT. Alumni. 2013. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta:  Universitas Indonesia. 2006.

## Jurnal
Andhini,  Alycia  Sandra  Dina,  and  Ridwan  Arifin.  “Analisis  Perlindungan  Hukum  Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia.” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3, No. 1 (2019): 41–52. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992.
Fuqoha,  Fuqoha,  Indrianti  Azhar  Firdausi,  and  Arga  Eka  Sanjaya.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Intervensi  Pemberitaan  Dalam  Kerangka  Kemerdekaan  Pers  Nasional.” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Vol. 3, No. 1 (2019): 75. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436.
Iskandar dan Eny Kustiyah. “Batik   Sebagai  Identitas  Kultural  Bangsa  Indonesia  Di  Era Globalisasi”. Jurnal Gema . Volume 52. Agustus 2016-Januari 2017.
Kusumaningtyas, Rindia Fanny. “Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa”. Jurnal Online . Januari 2014.
Mastur dan Siti Khotimah. “Perlindungan Hak Cipta Motif  Batik  Lasem  Dalam  Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014”. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum  QISTIE .  Volume 12 Nomor 2. November 2019.
Rahayu,  Devi.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Cipta  Motif  Batik  Tanjungbumi Madura”. Jurnal Mimbar Hukum . Volume 23 Nomor 1. Februari   2011.
Sulasno dan Mia Mukaromah. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Batik di Kota Serang  Provinsi  Banten”. Ajudikasi:  Jurnal  Ilmu  Hukum .  Volume  3  Nomor  2. Desember 2019.
Trixie,  Alicia  Amaris.  “Filosofi  Motif  Batik  Identitas  Bangsa  Indonesia”. Jurnal  Folio . Volume 1 Nomor 1. Februari  2020.

## Peraturan Perundang-undangan

## Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## Naskah Internet/Website
Dedi Satria, “Batik Taza Khas Karawang, Kedepankan Motif Kearifan Lokal”, dalam Naskah Online/Website (Oktober
2019), https://www.pasundanekspress.
co/jabar/karawang/batik-taza- khas-karawang-kedepankan-  motif-kearifan-lokal/
(diakses  pada tanggal 15 November  2020 pukul 15.00 WIB).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 125-140 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Sabrina Santi, “Sejarah Batik  Karawang”,  dalam  Naskah  Online/Website  (April,  2018), https://infobatik.id/sejarah-batik-karawang/. (diakses pada   tanggal 15 November 2020,   pukul 09. 13 WIB).