## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA  MANAJERIAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KOTA MAGELANG
Martinus Budiantara Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta krissnak@gmail.com
Nugraeni Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta nda_eni@yahoo.com

## ABSTRACT
The purpose of this study was to test empirically and analyzes the factors that influence the performance  of  managerial  work  units  (SKPD)  Magelang  city  government.  These factors include  participation  in  budgeting,  budget  goal  clarity  and  decentralized  structure. Management  accountable  local  government,  can  not  be separated  from  local  government budgets.  In  preparing  the  budget,  the  government  has  implemented  the  participation  of each  unit  of  work  in  preparing  the  budget.  The  key  to  effective  performance  is  the participation  of  subordinate  plays an important  role  in achieving these  objectives. Budget goal clarity illustrate the scope of the budget stated clearly and specifically, and understood by  those  responsible  for  their  achievement.  The  existence  of  a  clear  budget  targets  will allow  employees  to  draw  up  budgetary  targets.  Budget  goal  clarity  will  help  employees  to achieve the expected performance, which by knowing the budget target performance levels can  be  achieved.  The  more  decentralized  structure  of  government  organizations  in  the region, the higher the head SKPD performance in running the financial management area. This led to research in the field of local government budgets, to be relevant and important. The study population was 26 Unit (SKPD) in the city of Magelang with a total sample of 75 people  consisting  of  employees  of  accounting  and  budgeting.  Data  was  collected  by questionnaire and analyzed using multiple regression analysis.
The  result  is  that  participation  in  budgeting,  budget  goal  clarity  and  structure  of decentralization affect  the improvement of managerial performance SKPD either partially or simultaneously.
Keyword: participation in budgeting, budget goal clarity, decentralized structure, managerial performance

## PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  menurut  Miftah Thoha  (1994)  dalam  Abdulloh  (2006) merupakan  suatu  kegiatan  yang  harus mendahulukan kepentingan umum, mempermudah
urusan
publik, mempersingkat  waktu  pelayanan  dan memberikan  kepuasan  kepada  publik.  Hal senada  juga  dinyatakan  oleh  Has  Munir (1995)  dalam  Abdulloh  (2006)  yang mengemukakan  bahwa  pelayanan  publik adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh seseorang  atau  sekelompok  orang  dengan
landasan  fungsi  material  melalui  sistem, prosedur dan metode  tertentu dalam  usaha untuk  memenuhi  kebutuhan  orang  lain sesuai  haknya.  Peningkatan  pelayanan kepada  publik  oleh  instansi  pemerintah sangat  membutuhkan  peningkatan  kinerja karyawannya secara menyeluruh.
Ada  beberapa  faktor  yang  diduga penyebab kinerja pemerintah daerah rendah diantaranya karena sistem pengelolaan  keuangan  daerah  yang  masih lemah,  dimulai  dalam  proses  perencanaan dan penganggaran APBD,
pelaksanaan/penatausahaan
APBD,
pertanggungjawaban yang berupa
pelaporan  hasil  pelaksanaan  APBD  dan pengawasan.  Dalam  proses  penganggaran, pemerintah daerah selalu  mengalami keterlambatan  di  dalam  pengesahan  perda APBD.  Keterlambatan  ini  menyebabkan banyak  program  dan  kegiatan  yang  tidak dapat  dilaksanakan  untuk  tahun  anggaran berjalan  sehingga  terjadi  keterlambatan pembangunan daerah tersebut.
Hampir di semua aspek pengelolaan  keuangan  daerah,  SKPD memiliki kelemahan sehingga dapat dikatakan  kinerja  SKPD  masih  rendah.  Di satu  sisi,  semakin  meningkat  tekanan  dari masyarakat agar pemerintah daerah meningkatkan  kinerja  dan  akuntabilitas demi terwujudnya good governance menyebabkan  pemerintah  daerah  harus membenahi diri untuk merespon perubahan yang diinginkan oleh masyarakat  sebagai stakeholde r.  SKPD diharapkan  memiliki  kinerja  yang  baik yaitu dengan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pengelolaan    pemerintah    daerah yang    berakuntabilitas,    tidak    bisa    lepas dari    anggaran    pemerintah  daerah. Mardiasmo (2009) mengatakan wujud dari penyelenggaraan  otonomi  daerah  adalah pemanfaatan  sumber  daya  yang  dilakukan secara  ekonomis,  efisien,  efektif,  adil  dan merata  untuk  mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan  sumber  daya  tersebut  dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan  oleh  masyarakat  dan  untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.
Secara  teknis,  perkiraan  keadaan yang  akan  terjadi  di  masa  mendatang menjadi    pertimbangan    penting    dalam penyusunan  anggaran.  Keadaan  internal yang  berada  di  bawah  kendali  semestinya bisa diakomodasikan dengan baik. Persoalan  yang muncul adalah perubahan- perubahan  eksternal  yang  berada  di  luar kendali sehingga sulit diperkirakan. Kemampuan  melihat  jauh  ke  depan
semacam  ini  yang  akan  menentukan ketepatan  anggaran  dengan  realisasinya.
Selisih antara anggaran dengan realisasinya menjadi indikator keberhasila penyusunan anggaran. Sebagai konsekuensinya, penyusun cenderung  selalu  bersikap  mencari  aman dengan    menetapkan    anggaran    pada angka    yang    relatif    rendah    dengan harapan  agar dapat dengan mudah dicapai realisasinya.  Kesalahan      memprediksi akan  mengacaukan  rencana  yang  telah disusun dan berdampak terhadap penilaian kinerjanya.  Anggaran  pada  sektor  publik meliputi aspek perencanaan, aspek pengendalian,  dan  aspek  akuntabilitas publik.  Anggaran    sebagai    perencanaan yang    dimaksud    adalah    anggaran merupakan  rencana  kegiatan  yang  terjadi dari  sejumlah  target  yang  akan  dicapai oleh  para  pimpinan  dari  suatu  instansi dalam  melaksanakan  kegiatan  tertentu pada  masa  yang  akan  datang.  Anggaran tidak  saja  sebagai  alat  perencanaan keuangan  dalam  sistem      pengendalian manajemen,    tetapi    juga   sebagai   alat pengendalian,  koordinasi,  komunikasi, evaluasi  kinerja  dan  motivasi  (Halim  dan Husien,  2000)  yang    menyebabkan penelitian    di    bidang    anggaran    pada pemerintah    daerah,  menjadi  relevan  dan penting.
Kenis  (1979)  mengatakan  terdapat 2 (dua) karakteristik  sistem penganggaran, yaitu partisipasi dalam penyusunan anggaran  dan      kejelasan      sasaran anggaran.  Dalam  penyusunan  APBD, pemerintah  telah  menerapkan  partisipasi setiap  satuan  kerja  dalam  penyusunan anggaran.    Kejelasan  sasaran  anggaran menggambarkan  lingkup  anggaran  yang dinyatakan  secara  jelas  dan  spesifik,  dan dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya.  Adanya  sasaran  anggaran yang  jelas  akan  memudahkan  pegawai untuk  menyusun  target-target  anggaran.
Selanjutnya,  target-target    anggaran    yang disusun    akan    sesuai    dengan    sasaran yang  ingin dicapai organisasi.
Faktor berikutnya yang mempengaruhi  kinerja  adalah  struktur desentarliasi.  Struktur desentralisasi  dalam suatu organisasi akan memberikan kewenangan  dan  tanggung  jawab  yang lebih  besar  dalam  penyusunan  anggaran dari  pimpinan  SKPD  kepada  bawahannya. Struktur  organisasi  yang  disertai  dengan tingkat  struktur  sentralisasi  yang  tinggi, menunjukkan  bahwa  semua  keputusan yang  penting  akan  ditentukan    pimpinan (manajemen) puncak, sementara manajemen  pada  tingkat  menengah  atau bawahannya  hanya  mempunyai  sedikit wewenang  didalam  pembuatan  keputusan. Sedangkan  struktur  desentralisasi  yang tinggi  maka  akan  memberikan  gambaran yang sebaliknya,  yaitu   pimpinan   puncak mendelegasikan wewenang dan pertanggungjawaban  pada  bawahannya, dan  bawahan  tersebut  diberi  kekuasaan atau  wewenang  untuk  membuat  berbagai macam keputusan (Riyadi, 1998).
Strategi  desentralisasi  adalah  suatu alat  dalam  pengendalian  manajemen  yang paling sering  digunakan  untuk  memotivasi dan  membantu.  Desentralisasi  di  sektor pemerintahan  terjadi  dari  kepala  daerah satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD), satuan  kerja  pengelola  keuangan  daerah (SKPKD) dan sekretaris daerah.
Desentralisasi  dalam  hal  ini  adalah penyerahan  wewenang  dari  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk mengurus  urusan  yang  ada  di  daerah tersebut.  Masing-masing  SKPD menyusun format  Rencana  Kerja  dan  Anggaran (RKA) SKPD.
Penelitian  Locke  (1967),  Kenis
(1979),  Darma  (2004),  Abdullah  (2004) menunjukkan  bahwa  kejelasan  sasaran anggaran mempengaruhi kinerja manajerial  dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah    secara positif. Namun  sebaliknya,  penelitian  Jumirin (2001)  dan  Adoe  (2002),  menyatakan bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran  tidak berpengaruh    terhadap  kinerja  manajerial. Syafrial (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan
yang  tidak  signifikan  antara  ketepatan skedul  penyusunan anggaran  dengan kinerja  manajerial.  Sedangkan  penelitian mengenai  hubungan  kejelasan  sasaran anggaran  dengan kinerja manajerial belum didapatkan  hasil  yang  konsisten.  Kenis (1979),  Abdullah  (2004),  Kusumaningrum (2010)  dan  Zainura  (2010)  mengatakan terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara kejelasan  tujuan  anggaran  dengan  kinerja instansi  pemerintah.  Sebaliknya  penelitian Adoe (2002) dan Bangun (2009) mengatakan  tidak  terdapat  hubungan  yang signifikan antara kejelasan tujuan anggaran dengan kinerja instansi pemerintah. Sedangkan  penelitian  mengenai  hubungan struktur  desentralisasi  dengan  kinerja manajerial,  Syafruddin  (2005),  Bangun (2009)  mengatakan  terdapat  hubungan yang signifikan antara struktur desentralisasi  dengan  kinerja  manajerial SKPD. Penelitian ini mencoba mereplikasi beberapa penelitian
sebelumnya  dengan mengambil lokasi di Kota Magelang.  Kota Magelang  ini juga tidak  terlepas  dari  permasalahan  kinerja beberapa SKPD yang belum menunjukkan hasil yang maksimal.

## LANDASAN
TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial SKPD Partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat diartikan merupakan keikutsertaan  seseorang  dalam  menyusun dan memutuskan anggaran secara bersama. Sukses atau gagalnya para staf dalam suatu SKPD  dalam  melaksanakan  anggaran adalah  merupakan  suatu  refleksi  langsung tentang  keberhasilan  ataupun  kegagalan manajerial  SKPD  dalam  melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diembannya. Disamping itu tingkat partisipasi  para  staf  dalam  penyusunan anggaran  akan  mendorong  moral  kerja yang  tinggi  dan  inisiatif  serta  kegairahan manajerial SKPD. Dalam organisasi sektor publik, partisipasi anggaran dan
pengukuran  kinerja  tidak  sebatas  pada masalah  pemakaian  anggaran,  namun pengukuran  kinerja  mencakup  berbagai aspek  yang  dapat  memberikan  informasi yang  efisien  dan  efektif  dalam  mencapai hasil yang diinginkan kinerja. Aspek-aspek yang  dapat  memberikan  informasi  yang efektif  dan  efisien  seperti  masukan, kualitas,  keluaran,  hasil,  efisiensi.  Dalam hal  ini  penyusunan  anggaran  digunakan dalam  pendekatan  kinerja,  maka  setiap alokasi  biaya  yang  direncanakan  harus dikaitkan  dengan    tingkat  pelayanan  atau hasil  yang  diharapkan  tercapai.  Kinerja pemerintah  daerah  dapat  diukur  melalui evaluasi  terhadap  pelaksanaan  anggaran (Kepmendagri No. 13 tahun 2006).
Anggaran yang telah disusun memiliki peranan sebagai perencanaan dan sebagai  kriteria  kinerja,  yaitu  anggaran dipakai  sebagai  suatu  sistem  pengendalian untuk mengukur kinerja  aparat pemerintah daerah. Untuk mencegah dampak fungsional  atau  disfungsional,  sikap  dan perilaku anggota organisasi dalam penyusunan  anggaran  perlu  melibatkan bawahan  (aparat  pemerintah  daerah). Sehingga partisipasi anggaran dapat dinilai sebagai  pendekatan  aparat  pemerintah daerah  yang  dapat  meningkatkan  kinerja setiap anggota organisasi sebagai individual karena dengan adanya partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran diharapkan setiap aparat pemerintah daerah mampu  meningkatkan  kinerjanya  sesuai dengan  target  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.
Penelitian Suhartono, Halim (2005) bahwa  partisipasi  penyusunan  anggaran berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kinerja  manajerial  SKPD  di  Pemerintahan daerah.  Sejalan  dengan  pernyataan  Riyadi (1998)  bahwa  partisipasi  penyusunan anggaran merupakan sarana bagi karyawan untuk  dapat  lebih  mengerti  terhadap  apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya, partisipasi  penyusunan  anggaran  akan membantu  karyawan  untuk  memperbaiki kinerja  mereka  dengan  mengetahui  target anggaran. Demikian juga penelitian Argrys
(1952) dalam Kenis (1979) yang mengatakan kunci dari kinerja yang efektif adalah partisipasi dari bawahan memegang peranan  penting  dalam  pencapaian  tujuan tersebut.  Penelitian  sebelumnya  tentang partisipasi  penyusunan  anggaran  dengan kinerja manajerial, seperti Brownel (1984), Brownell  dan  McClunes  (1986),  Frucat dan  Shearon  (1991),  Indriantoro  (2000), Lusyanda  (2001),  Adoc  (2002),  Syafrudin (2005) serta Bangun (2009).
Hipotesis yang diajukan adalah: H1. Partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap peningkatan kinerja manajerial SKPD.

## Kejelasan sasaran anggaran dan kinerja manajerial SKPD
Sistem  pengukuran  kinerja  yang dapat mengindikasikan
orientasi pemenuhan kepuasan/kebutuhan masyarakat adalah penetapan indikator dan target  kinerja  yang  jelas  dan  terukur. Penetapan  indikator  dan  target  kinerja merupakan  tahap  penting  yang  harus dilakukan  secara  hati-hati.  Penetapan indikator  dan  target  kinerja  penting  untuk menentukan  keberhasilan  SKPD  dalam melaksanakan  program  dan  kegiatan.
Penetapan kinerja diharapkan tidak menimbulkan kesenjangan penilaian antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Locke  (1968)  dalam  Kenis  (1979) mengatakan  kejelasan  sasaran  anggaran disengaja untuk mengatur perilaku karyawan. Ketidakjelasan sasaran anggaran  akan  menyebabkan  pelaksana anggaran  menjadi  bingung,  tidak  tenang dan  tiak  puas  dalam  bekerja.  Hal  ini menyebabkan  pelaksanaan  anggaran  tidak termotivasi  untuk  mencapai  kinerja  yang diharapkan. Penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif  daripada  tidak menetapkan tujuan  spesifik.  Hal  ini  akan  mendorong karyawan  untuk  melakukan  yang  terbaik bagi  pencapaian  tujuan  yang  dikehendaki sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan kinerja.
Kenis  (1979),  bahwa  kejelasan sasaran  anggaran  merupakan  sejauh  mana
tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik  dengan  tujuan  agar  anggaran tersebut  dapat  dimengerti  oleh  orang  yang bertanggungjawab  atas  pencapaian sasaran tersebut.  Oleh  sebab  itu  sasaran  anggaran daerah  harus  dinyatakan  secara  jelas, spesifik  dapat  dimengerti  oleh  mereka ynang bertanggungjawab untuk melaksanakannya.
Penelitian  Suharto,  Halim  (2005) menyimpulkan  kejelasan  sasaran  anggaran berpengaruh  positip  signifikan  terhadap kinerja  manajerial  Pemda.  Penelitian Syafrial  (2009),  menyimpulkan  bahwa kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial  SKPD.  Penelitian  Bangun (2009)  kejelasan  sasaran  anggaran  tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Maka perumusan Hipotesisnya adalah: H2. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh  terhadap  peningkatan kinerja manajerial SKPD.

## Struktur desentralisasi dan kinerja manajerial SKPD
Strategi  desentralisasi  adalah  salah satu  alat  dalam  manajemen  pengendalian kebanyakan yang digunakan untuk memotivasi  dan  membantu  manajer  di dalam memenuhi kinerjanya
(Subrammanyan dan Mia, 2001). Di dalam organisasi publik desentralisasi akan menunjukan tingkat otonomi yang didelegasikan  pada  manajerial  SKPD sehingga  manajerial  SKPD  mempunyai tanggung  jawab  yang  lebih  besar  terhadap perencanaan  dan  pengendalian  aktivitas operasi serta membutuhkan informasi yang lebih banyak. Jadi organisasi yang strukturnya  lebih  terdesentralisasi  seperti pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Indonesia, para manajerial SKPD mempunyai otonomi  yang  lebih  besar  dalam  proses pengambilan atau penetapan keputusan.
Otonomi  pengambilan  keputusan ini  antara  lain  meliputi  tanggungjawab pimpinan  kepala  dinas  atau  badan  secara keseluruhan  terhadap  unit  kerja  yang dipimpinnya. Semakin struktur
terdesentralisasi organisasi di pemerintahan daerah, maka semakin tinggi pula kinerja kepala SKPD dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian  Bangun  (2009)  bahwa struktur desentralisasi mempunyai pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kinerja manjerial SKPD. Nugraeni dan Budiantara (2013) bahwa struktur desentralisasi berpengaruh  terhadap  peningkatan  kinerja manajerial    aparat  pemerintah.  Hipotesis yang diajukan adalah:
H3. Struktur Desentralisasi berpengaruh
terhadap peningkatan kinerja manajerial SKPD.

## METODA PENELITIAN Pengumpulan data dan pengambilan
sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah  pada  26  SKPD  di  Kota  Magelang.
Sampel  penelitian  ini  pegawai  yang berkaitan dengan akuntansi dan penyusunan  anggaran.  Data  dikumpulkan dengan  cara  peneliti  mengirim  kuisioner. Dari    kuisioner  yang  dikirim,  hanya  75 kuisioner  yang  memenuhi  syarat  untuk diproses.

## Definisi Operasional variabel
Kinerja  manajerial  SKPD  (Y)  adalah sebagai hasil dari proses aktivitas manajerial  yang  efektif  mulai  dari  proses perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban  dan  pengawasan. Variabel  kinerja  manajerial  ini  diukur dengan  menggunakan  skala  5  point  yang diadaptasi  dari  penelitian  Bangun  (2009) dengan  mempertimbangkan  pelaksanaan tugas-tugas  manajerial  SKPD  dalam pengelolaan  keuangan  yang  terdapat  di Pemerintah daerah.
Partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran (X 1 )  adalah  partisipasi  manajerial  SKPD dalam proses penganggaran daerah, seperti  program  dam  kegiatan  yang  akan dilaksanakan, keikutsertaan dalam menentukan  target  dan  anggaran  dan
sebagainya.  Variabel  partisipasi  dalam penyusunan  anggaran ini  diukur     dengan menggunakan skala 5 point yang diadaptasi  dari  penelitian  Bangun  (2009) dengan  mempertimbangkan  pelaksanaan tugas-tugas  manajerial  SKPD  dalam pengelolaan  keuangan  yang  terdapat  di Pemerintah daerah.
Kejelasan    sasaran    anggaran    (X 2 ) merupakan   rencana  kerja  keuangan  yang dituangkan dalam bentuk anggaran disusun secara jelas  dan spesifik sehingga dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung    jawab    agar    dapat mencapai    tujuan    secara    efisien,  efektif dan  ekonomis.  Untuk  mengukur  variabel kejelasan  sasaran  anggaran  ini  digunakan skala  5  poin.  Kuisioner  ini  melihat rencana  keuangan  yang  jelas  dan  spesifik yang  akan  dicapai  oleh  SKPD,  kuisioner ini  didesain  dengan  mengadaptasi  dari penelitian Bangun (2009).
Struktur    desentralisasi    (X3)    adalah proses    penentuan    kegiatan,  penentuan nilai,  penentuan  orang  yang  bertanggung jawab atas program dan kegiatan, menentukan prioritas program dan kegiatan.  Variabel  struktur  desentralisasi diukur  dengan  skala  5  poin  untuk menunjukkan derajat otoritas yang didelegasikan  orang-orang  yang  terlibat langsung  dalam  penyiapan  dan  proses penyusunan  APBD,  kuisioner  ini  didesain dengan mengadaptasi dari penelitian Bangun (2009).

## Teknik analisis data
Hipotesis dalam penelitian ini  diuji menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression) dengan persamaan: Ykin = b0 + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e Dimana:
Ykin = kinerja manajerial SKPD b0 = konstanta
b 1 , b 2 , b 3 , = koefisien regresi
X 1 = partisipasi penyusunan anggaran X 2 = kejelasan sasaran anggaran X 3 = struktur desentralaisasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hipotesis 1 adalah pengujian untuk melihat pengaruh Partisipasi dalam
penyusunan
anggaran terhadap peningkatan  kinerja  manajerial  SKPD. Dari  tabel  dibawah  ini  terlihat  bahwa  t hitung  (2,985)  >  t  tabel  (1,994),  hal  ini menandakan  bahwa  hipotesis  1  yang menyatakan  bahwa  Partisipasi  dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap  peningkatan  kinerja  manajerial SKPD dapat diterima. Partisipasi
penyusunan anggaran sangat erat hubungannya dengan kinerja aparat pemerintah  daerah,  karena  kinerja  aparat pemerintah  dilihat  berdasarkan  partisipasi aparat pemerintah dalam menyusun anggaran.  Tingkat  partisipasi  para  staf dalam penyusunan anggaran akan mendorong  moral  kerja  yang  tinggi  dan inisiatif serta kegairahan manajerial SKPD. Melibatkan  para  manajerial  SKPD  dalam sistem  perencanaan  berarti  menghargai kebutuhan  untuk  sebuah  lingkungan  kerja yang nyaman dan ramah, yang mendukung terlaksananya  komunikasi  yang  baik, karena  gagasan  mereka  akan  dihargai  dan diterapkan merupakan kepuasan tersendiri. Begitu pula halnya dalam proses penyusunan anggaran, apabila para manajerial  SKPD ikut  berpartisipasi  untuk merumuskannya, maka besar kemungkinan hasil  yang  akan  diperoleh  dari  realisasi anggaran  jauh  lebih  baik  karena  adanya tanggung  jawab  moril.  Bagaimanapun anggaran  hanya  efektif  jika  mendapat dukungan  dari  semua  pihak,  dan  untuk mengusahakan supaya anggaran ini mendapat  dukungan  dari  bawahan  maka dapat  ditempuh  melalui  cara  penyusunan secara  demokratis  atau bottom  up .  Kunci dari kinerja  yang  efektif adalah partisipasi dari  bawahan  memegang  peranan  penting dalam  pencapaian  tujuan  tersebut.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  Suhartono, Halim  (2005),  Riyadi  (1998),  Argrys (1952)  dalam  Kenis  (1979),  Brownel (1984),  Brownell  dan  McClunes  (1986), Frucat  dan  Shearon  (1991),  Indriantoro
(2000),  Lusyanda  (2001),  Adoc  (2002), Syafrudin (2005) serta Bangun (2009)
Hipotesis 2 adalah pengujian untuk melihat pengaruh Kejelasan sasaran anggaran  terhadap  peningkatan  kinerja manajerial  SKPD.  Dari  tabel  1.  dibawah ini terlihat bahwa t hitung (3,329) > t tabel (1,994),  hal  ini  menandakan  bahwa hipotesis  2  yang  menyatakan  bahwa Kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh terhadap  peningkatan  kinerja  manajerial SKPD  dapat  diterima.  Kejelasan  sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku  pegawai.  Ketidakjelasan  sasaran anggaran  akan  menyebabkan  pelaksanaan anggaran menjadi  bingung,  dan tidak puas dalam  bekerja.  Hal  ini  menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja  yang  diharapkan,  dimana  dengan mengetahui  sasaran  anggaran  tingkat kinerja  dapat  tercapai.  Pencapaian  kinerja ini  akan  terkait  dengan  motivasi,  dimana hal  ini  disebabkan  dengan  motivasi  yang tinggi  akan  membantu  pegawai  untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Dengan kata lain, kinerja manajerial akan dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran Hal ini sejalan dengan penelitian Suharto, Halim (2005), Syafrial (2009) dan Bangun (2009).
Hipotesis 3 adalah pengujian untuk melihat  pengaruh  Struktur  Desentralisasi terhadap  peningkatan  kinerja  manajerial SKPD.  Dari  tabel  1,  dibawah  ini  terlihat bahwa  t  hitung  (3,321)  >  t  tabel  (1,994), hal  ini  menandakan  bahwa  hipotesis  3 yang menyatakan bahwa Struktur Desentralisasi berpengaruh terhadap peningkatan  kinerja  manajerial  SKPD dapat  diterima.  Tingkat  atau  intensitas partisipasi  anggaran  dan  derajat  struktur organisasi  yang  terdesentralisasi  akan meningkatkan  kinerja  orang  yang  terlibat dalam  partisipasi  dan  struktur  tersebut. Organisasi yang strukturnya lebih terdesentralisasi seperti pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, para manajerial  SKPD  mempunyai  otonomi yang lebih besar dalam proses pengambilan  atau  penetapan  keputusan. Dengan  otonomi  yang  semakin  tinggi  ini, dapat  diprediksikan  bahwa  Kepala  Badan dan Kepala Dinas akan lebih bertanggungjawab, selanjutnya kinerja manajerial juga menjadi semakin meningkat.  Dengan  kata  lain,  semakin struktur  terdesentralisasi  organisasi  di pemerintahan daerah, maka semakin tinggi pula kinerja kepala SKPD dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah.    Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian Bangun  (2009),  Nugraeni  dan  Budiantara (2013).
Tabel 1. Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficient s t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toleran ce VIF 1 (Constant) ,652 ,442 1,477 ,144 partisipasi anggaran ,394 ,132 ,351 2,985 ,004 ,526 1,902 kejelasan anggaran ,390 ,117 ,391 3,329 ,001 ,526 1,901 struktur desentralisasi ,360 ,116 ,379 3,321 ,036 ,986 1,015
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficient s t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toleran ce VIF 1 (Constant) ,652 ,442 1,477 ,144 partisipasi anggaran ,394 ,132 ,351 2,985 ,004 ,526 1,902 kejelasan anggaran ,390 ,117 ,391 3,329 ,001 ,526 1,901 struktur desentralisasi ,360 ,116 ,379 3,321 ,036 ,986 1,015
a. Dependent Variable: kinerja manajerial sumber: output SPSS Sedang  pengaruh  ketiga  variabel  yaitu Partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran, Kejelasan  sasaran  anggaran  dan  Struktur Desentralisasi secara bersama-sama terhadap  peningkatan  kinerja  manajerial SKPD  dapat  ditunjukan  dalam  tabel  2 dibawah  ini.  Dari  tabel  2  dapat  dilihat
bahwa  nilai  F  hitung  (22,211)  >  F  tabel (1,41).  Hal  ini  menunjukan  bahwa  ketiga variabel  (Partisipasi  dalam  penyusunan anggaran,  Kejelasan  sasaran  anggaran  dan Struktur  Desentralisasi)  secara  bersama- sama  berpengaruh  terhadap  peningkatan kinerja manajerial SKPD
Tabel 2. ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 11,834 3 3,945 22,211 ,000 a Residual 12,610 71 ,178 Total 24,443 74
a. Predictors: (Constant), struktur desentralisasi, kejelasan anggaran, partisipasi anggaran b. Dependent Variable: kinerja manajerial sumber: output SPSS KESIMPULAN DAN

## KETERBATASAN
Kesimpulan Adapun  kesimpulan  dari  penelitian  ini adalah
bahwa Partisipasi
dalam penyusunan  anggaran,  Kejelasan  sasaran anggaran  dan  Struktur  Desentralisasi berpengaruh  terhadap  peningkatan  kinerja manajerial  SKPD  baik  secara  parsial maupun simultan.
Keterbatasan
1. Tidak dilakukannya metode wawancara dalam penelitian,
mengingat kesibukan dari pihak dinas sendiri,  dan  responden  meminta  agar kuesioner ditinggalkan, sehingga peneliti  tidak  bisa  mengendalikan jawaban  responden.
2. Ruang  lingkup  dalam  penelitian  ini sangat kecil. Sampel
yang digunakan dalam penelitian ini berasal  dari  dinas,  badan  dan  kantor yang  berasal  dari  pemerintah  Kota
Magelang  saja,  yang  mungkin  saja hasilnya  berbeda  jika  menggunakan sampel dan ruang  lingkup  yang lebih luas,  misalnya  pada  pemerintah kabupaten dan  kota se-provinsi.

## DAFTAR  PUSTAKA
Pengaruh kejelasan sasaran  anggaran,  pengendalian akuntansi  dan  sistem  pelaporan terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah pada kabupaten dan  kota  di  Daerah  Istimewa Tesis , Program  Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
ngaruh karakteristik tujuan  anggaran  terhadap  perilaku, sikap dan kinerja pemerintah
daerah  dipropinsi  Nusa  Tenggara Tesis ,  Program  Pasca
Sarjana UGM, Yogyakarta.
Anthony,  RN  and  Govindrajan,  V,  1998,
Manajemen Control System
Richard D. Irwin Inc.
Bangun,  Andarias.  (2009). Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel  Pemoderasi  (Studi  Kasus pada  Pemerintah  Kabupaten  Deli S Tesis , Universitas Sumatera Utara, Medan.
Akuntansi, Yogyakarta, BPFE.
Burn, W.J and Waterhouse, Budgetary Control and Organization Structure
Accounting  Research, Autumn,  pp. 177-203.
Decentralization, Management  Accounting  system
Information Characteristic and Their Interaction Effects on Managerial Performance: A Singapore study , Journal of Business,  Finance  and Accounting, pp. 811-830.

## Yogyakarta
Frucot,  V  and  Shearon,  W.T,  1991, Budgetary Participation, Locus of Control  and  Mexican  Managerial Performance and Job Satisfaction The  Accounting  Review,  Vol.  66, No. 1, January, pp. 80-99
Decentralization, Strategy,  and  Effectiveness  of strategic  Business  Units  in  Multi- Business  Organization of  Management,  Review  11,  pp. 844-856.
Corporate Control  Type,  Strategy,  Size  and Financial Performance management studies, pp. 125-136
The  Effect  of Participative  Budgeting  on  Job Performance  and  Job  Satisfaction with Locus of Control and Cultural dimentions as Moderating Variables Kentucky, Dissertation. Indraswari Kusumaningrum, 2010, Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi dan  Sistem  Pelaporan  Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Peme
Tesis S-2  Universitas  Diponegoro
Semarang
characteristic on Managerial The Accounting Review . Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Negara. Miah, N.Z and Mia. L, 1996, Decentralization, Accounting Control System and Performance of Government  Organization;  A  New
Zealand Empirical study
Accountability  and  Management, August,  Vol.  12,  No.  3,  pp,  173-
189
Desentralisasi dan Sistem Pengendalian  Akuntansi  ke  Arah Kinerja  Manajer  Kantor  Dengan
Locus  of  Control Sebagai  Variabel Moderating;  studi  pada  kantor dinas  pendidikan  pemuda  dan
Jurnal Bisnis  dan Ekonomi,  UMM, Volume 2
Permendagri  No.  13  tahun  2006  tentang
Pedoman  Pengelolaan  Keuangan
Daerah.
Riyadi, S. (1998). Motivasi dan
Pelimpahan  Wewenang  sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan  Anggaran  dan  Kinerja Manajerial Tesis , UGM, Yoagyakarta.
The  Effect  of  Attitude, Strategy  and  Decentralization  on
The Effectiveness
of Budget
Participation akuntansi  Indonesia,  Vol.2,  No.  2 July, pp, 136-153 Syafrial. atan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan  Sasaran  Anggaran  dan Partisipasi  Penyusunan  Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun .  Tesis ,  Universitas Sumatera Utara, Medan. Syafruddin, Muhammad. (2005). engaruh Moderasi Faktor Inovasi  pada  Hubungan  Partisipasi Anggaran, Struktur Terdesentralisasi dan Kinerja Manajemen  (Studi  di  Organisasi Pemerinta Jurnal Akuntansi  dan  Keuangan  Sektor Publik .  Vol.06  No.02.  Agustus 2005. Yogyakarta. Hal 73-104.
The
Relation  between  Decentralized structure,  Budgetary  Participation and  Organizational  Commitment,
Value Orientation
toward
Innovation
&  Accountability,  Journal,  vol.14, No. 1, pp, 12-29
UU  No.  32  Tahun  2004  :    Pemerintahan Daerah
UU  No.  33  Tahun  2004  :  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan tahan Daerah Zainura.    (2010).    Pengaruh    Penerapan Anggaran    Berbasis    Kinerja  dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah    Daerah    (Studi    di SKPD pada Pemerintah Kotamadya  Banda  Ac Tesis , Universitas    Syiah    Kuala,  Banda Aceh