Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 10, No. 1 Juli 2018 ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809 Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABANAN

## Ni Wayan Landya Dewi dan I Gusti Ayu Intan Saputra Rini
Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa intansaputrarini@gmail.com Diterima: 08/05/2018 Direvisi: 09/06/2018 DiPublikasi: 30/07/2018 DOI: http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.1.713.63-69

## Abstract
This research entitled "Influence of Financial Supervision, Human Resources, Information Technology, and Internal Control Against Value of Financial Reporting Information of Local Government of Tabanan Regency". In this study the formulation of the problem is "Are the financial supervision, human resources, information technology and internal control affect the value of financial reporting information of the Tabanan regency?". The purpose of this study is to determine the influence of financial supervision, human resources, information technology and internal control of the financial reporting information of the District of  Tabanan.  The  population  in  this  study  are  employees  in  the  accounting  or  financial  administration  of  Dinas-Dinas  in Kabupaten  Tabanan.  Data  collection  method  used  is  with  questionnaire.  The  number  of  questionnaires  distributed  was  89 (100%) and returned and can be processed as much as 70 (78.6%). Analytical technique used is with partial least square. The data has been collected and processed using SmartPLS 2.0 software. The result of the analysis, it is found that (1) financial control variables have an insignificant relationship to the value of information, it is shown from the t-statistics value of 0.86 is smaller  than  t-table  (1.96).  (2)  Human  resource  variable  has  an  insignificant  relationship  to  the  value  of  information,  it  is shown  from  the  t-statistics  value  of  0.55  which is smaller  than t-table  (1.96).  (3)  Information  technology  variables  have  an insignificant relationship to the value of information, it is shown from the value of t-statistics 0.15 which is more than t-table (1.96). (4) Internal control variable has significant relation to the value of information, it is shown from t-statistics value of 12,92 which is bigger than t-table (1,96).
Keywords:  Financial  Supervision,  Human  Resources,  Information  Technology,  Internal  Control,  Value  of  Local Government Financial Reporting Information.

## Abstrak
Penelitian  ini  berjudul  “Pengaruh  Pengawasan  Keuangan,  Sumber  Daya  Manusia,  Teknologi  Informasi,  dan  Pengendalian Intern  Terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tabanan”.  Dalam  penelitian  ini  yang menjadi  perumusan  masalah  adalah  “Apakah  pengawasan  keuangan,  sumber  daya  manusia,  teknologi  informasi  dan pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan  daerah  Kabupaten  Tabanan  ?”.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  pengawasan  keuangan,  sumber  daya  manusia,  teknologi  informasi  dan pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. Populasi pada penelitian adalah pegawai pada bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan pada Dinas-Dinas di Kabupaten Tabanan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan kuesioner. Jumlah kuesioner yang disebar adalah sebanyak 89 (100%) dan yang kembali dan  dapat  diolah  sebanyak  70  (78,6%).  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  dengan  partial  least  square.  Data  yang  telah dikumpulkan lalu diolah dengan menggunakan software SmartPLS 2.0. Hasil dari analisis yang dilakukan, didapat bahwa (1) Variabel pengawasan keuangan memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap nilai informasi, hal ini ditunjukan dari nilai t -statistics sebesar 0,86 yang lebih kecil dari t-tabel (1,96). (2) Variabel sumber daya  manusia  memiliki  hubungan  yang tidak signifikan terhadap nilai informasi, hal ini ditunjukan dari nilai t-statistics sebesar 0,55 yang lebih kecil dari t-tabel (1,96). (3) Variabel teknologi informasi memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap nilai informasi, hal ini ditunjukan dari nilai  t- statistics 0,15 yang lebih dari t-tabel (1,96). (4) Variabel pengendalian intern memiliki hubungan yang signifikan terhadap nilai informasi, hal ini ditunjukan dari nilai t-statistics sebesar 12,92 yang lebih besar dari t-tabel (1,96).
Kata kunci : Pengawasan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## I.  PENDAHULUAN
Perkembangan  sektor  publik  di  Indonesia  dewasa ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga – lembaga publik, baik di pusat maupun
daerah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah  yang diatur dalam Undang–Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara  dan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  yaitu  upaya
Pengaruh Pengawasan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan
konkrit untuk mewujudkan transparasi dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  pemerintah,  baik pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  adalah dengan  menyamakan  laporan  pertanggungjawaban berupa  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan pemerintah  yang  dihasilkan  harus  memenuhi  prinsip- prinsip  tepat  waktu  dan  disusun  dengan  mengikuti Standar  Akuntansi  Pemerintah  sesuai  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Adapun karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  pemerintah yang  merupakan  prasyarat  normatif  sebagaimana disebutkan  dalam  Rerangka  Konseptual  Akuntansi Pemerintah  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2010)  antara  lain:  (1)  relevan,  (2)  andal,  (3)  dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Ariesta (2013),  Armando  (2013)  dan  Adnyani  (2015)  bahwa ada  banyak  hal  yang  mempengaruhi  nilai  informasi suatu  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah diantaranya  pengawasan  keuangan  daerah,  sumber daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan pengendalian intern akuntansi.
Fenomena  pelaporan  keuangan  pemerintah  di Indonesia  merupakan  sesuatu hal  yang  menarik untuk dikaji  lebih  lanjut.  Kenyataannya  di  dalam  laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang  tidak  sesuai.  Selain  itu  juga  masih  banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dalam pelaksanaan  audit  laporan  keuangan  pemerintah. Dalam  UU  No  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  disebutkan  bahwa  Menteri  Keuangan  berhak menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bila pemerintah  daerah  (pemda)  belum  menyerahkan laporan sistem keuangan daerah, termasuk APBD.
Dalam  laporan  keuangan  pemerintah  khususnya daerah  Bali  masih  banyak  disajikan  data-data  yang tidak  sesuai.  Selain  itu  juga  masih  banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dalam pelaksana  audit  laporan  keuangan  pemerintah.  Pada tanggal 13 september 2013 Menteri Keungan Republik Indonesia  menerbitkan surat peringatan keterlambatan penyampaian
laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD  TA  2012  ke  262  pemerintah daerah  dan  Gubernur  Bali  termasuk  salah  satu  yang mendapat  peringatan  keterlambatan  pengiriman Hardcopy APBD TA Tahun 2012 (Direktorat Jenderal Perimbangan  Keuangan,  2013).  Temuan  atas  sitem pengendalian  intern,  di  kebijakan  akuntansi  untuk penyisihan piutang tak tertagih sehingga piutang yang disajikan tidak menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan  minimal  sebesar  Rp  1,1  miliar. Bendahara  pengeluaran  terlambat  menyetor  sisa  uang persediaan  tahun  anggaran  2011  sebesar  RP  574,05 juta dan lebih menyetorkan sisa hasil uang persediaan sebesar Rp 6,76 juta (Antara News 2012).
Di  Kabupaten  Tabanan  BPK  juga  pernah memberikan  opini disclaimer atas  hasil  pemeriksaan laporan  keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Tabanan tahun anggaran 2012 (BPK,2012). Selain itu BPK juga masih  menemukan  beberapa  kelemahan  dalam  sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tabanan  dalam pengelolaan  dana  pendidikan  Sekolah  pada  Dinas Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga  tidak  melalui mekanisme APBD.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  maka dilakukan  penelitian  dengan  judul  :  “Pengaruh Pengawasan  Keuangan,  Sumber  Daya  Manusia, Teknologi  Informasi,  dan  Pengendalian  Intern Terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan”
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang,  maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
 Apakah  pengawasan  keuangan  berpengaruh signifikan  terhadap  nilai  informasi  pelaporan keuangan pemerintah daerah?
 Apakah  sumber  daya  manusia  berpengaruh signifikan  terhadap  nilai  informasi  pelaporan keuangan daerah?
 Apakah teknologi informasi berpengaruh signifikan  terhadap  nilai  informasi  pelaporan keuangan pemerintah daerah?
 Apakah pengendalian intern berpengaruh signifikan  terhadap  nilai  informasi  pelaporan keuangan pemerintah daerah?
Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:
 Pengaruh  pengawasan  keuangan  terhadap  nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
 Pengaruh  sumber  daya  manusia  terhadap  nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
 Pengaruh  teknologi  informasi  terhadap  nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
 Pengaruh  pengendalian  intern  terhadap  nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## II.  TINJAUAN PUSTAKA

## A.  Teori Keagenan (Agency Theory)
Menurut  Jensen  dan  Meckling  (1976)  dalam Zuliarti (2012), Hubungan keagenan  merupakan suatu kontrak  dimana  satu  orang  atau  lebih  ( principal ) memerintah orang lain ( agent ) untuk melakukan suatu jasa  atas  nama  prinsipal  serta  memberi  wewenang kepada  agen  untuk  membuat  keputusan  yang  terbaik bagi principal .
Berkaitan  dengan  masalah  keagenan,  praktek pelaporan  keuangan  dalam  organisasi  sektor  publik merupakan  suatu  konsep  yang  didasari  oleh  teori
keagenan.  Dalam  pelaporan  keuangan,  pemerintah yang  bertindak  sebagai  agen  mempunyai  kewajiban menyajikan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  para pengguna  informasi  keuangan  pemerintah  yang bertindak sebagai principal dalam menilai akuntabilitas  dan  membuat  keputusan  baik  keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

## B.  Pengawasan Keuangan
Pengawasan  adalah  suatu  upaya  yang  sistematik untuk  menetapkan  kinerja  standar  pada  perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan  kinerja  aktual  dengan  standar  yang telah  ditentukan,  untuk  menetapkan  apakah  telah terjadi  suatu  penyimpangan,  serta  untuk  mengambil tindakan  perbaikan  yang  diperlukan  untuk  menjamin bahwa  sumber  data  organisasi  atau  pemerintah  telah digunakan  seefektif  dan  seefisien  mungkin  guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah (Handoko, 2014 : 358).

## C.  Sumber Daya Manusia
Perencanaan  sumber  daya  manusia  akan  dapat dilakukan  dengan  baik  dan  benar  jika  perencananya mengetahui apa dan  bagaimana sumber daya  manusia itu.  Sumber  daya  manusia  atau man  power disingkat SDM  merupakan  kemampuan  yang  dimiliki  setiap manusia.  SDM  terdiri  dari  daya  pikir  dan  daya  fisik setiap  manusia.  Tegasnya  kemampuan  setiap  manusia ditentukan  oleh  daya  pikir  dan  dan  daya  fisiknya. Sumber  daya  manusia  menjadi  unsur  pertama  dan utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang andal atau canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa (Hasibuan, 2008 : 244).

## D.  Teknologi Informasi
Teknologi  informasi  adalah  suatu  alat  yang mempermudah untuk melakukan pemrosesan transaksi dan  data  lebih  cepat.  Menurut  Jurnali  dan  Supomo (2002)  pemanfaatan  teknologi  informasi  merupakan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya: Pengolahan data, pengolahan  informasi,  sistem  manajemen  dan  proses kerja  secara  elektronik  dan  Pemanfaatan  kemajuan teknologi  informasi  agar  pelayanan  publik  dapat diakses  secara  mudah  dan  murah  oleh  masyarakat  di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009). Teknologi informasi meliputi computer ( mainframe, mini, micro ), perangkat  lunak  ( software ), database ,  jaringan ( internet,  intranet ), electronic  commerce ,  dan  jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Arfianti, 2011).  Pemanfaatan  teknologi  informasi  mencakup adanya  (Winidyaningrum,  2010)  Pengolahan  data, pengolahan  informasi,  sistem  manajemen  dan  proses kerja  secara  elektronik,  dan  Pemanfaatan  kemajuan teknologi  informasi  agar  pelayanan  publik  dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

## E.  Pengendalian Intern
Pengendalian  intern  meliputi  struktur  organisasi, metode,  dan  ukuran-ukuran  yang  dikoordinasikan untuk  menjaga  kekayaan  organisasi,  mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi,  dan  dipatuhinya  kebijakan  pimpinan. Menurut  tujuannya,  pengendalian  intern  dapat  dibagi menjadi  dua  yaitu  pengendalian  intern  akuntansi ( internal accounting control ) dan penegndalian intern administratif ( internal administrative control ).

## F.  Nilai Informasi
Agar  manfaat  dan  tujuan  penyajian  laporan keuangan  pemerintah  dapat  dipenuhi  maka  informasi yang  disajikan  harus  merupakan  informasi  yang bermanfaat  bagi  puhak  yang  berkepentingan  dengan informasi tersebut. Mengatakan bahwa informasi harus bermanfaat  bagi  para  pemakai  saja  dan  mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005 : 81).
Menurut  Wahyono,  2004  (dalam  Harifan.  2009) dalam  menghasilkan  suatu  informasi  yang  bernilai (dapat  dipahami)  di  sini  menyangkut  dua  elemen pokok,  yaitu  informasi  yang  dihasilkan  dan  sumber daya yang menghasilkan.

## G.  Kerangka Pemikiran
Agar  suatu  laporan  keuangan  memiliki  nilai  dan berkualitas tentunya informasi yang terkandung dalam laporan  tersebut  dapat  bermanfaat  bagi  para pemakainya.  Untuk  dapat  menghasilkan  laporan keuangan  yang  berkualitas  tentu  memerlukan  sumber daya  manusia  yang  kompeten.  Pemanfaatan  teknologi informasi  juga  tak  lepas  dalam  penyusunan  laporan keuangan.
Maka  dari  itu  diperlukan  sistem  pengendalian intern  akuntansi  untuk  membantu  dalam  mencapai tujuan suatu organisasi. Oleh sebab itu perlu dilakukan adanya pengawasan keuangan daerah untuk menghindari adanya penyimpangan sehingga informasi keuangan yang dihasilkan valid dan relevan. Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar berikut:
Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Pengaruh Pengawasan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan
Pengaruh Pengawasan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan
Teori Pendukung: Armando  (2013)  “Pengaruh  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap  Nilai  Informasi  Laporan Keuangan  Pemerintah  (Studi  Empiris pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah di Kota Bukittinggi)”
Ariesta  (2013)  “Pengaruh  Kualitas Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah di Kabupaten Pasaman Barat)”
Indriasari  dan  Nahartyo  (2008) “Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi
Informasi,  dan  Pengendalian  Intern Akuntansi  Terhadap  Nilai  Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah  (Studi  Pada  Pemerintah  Kota Palembang)” Ardi  Adnyani  (2015)  “Pengaruh Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap  Ketepatwaktuan  Pelaporan Keungan  Pemerintah  Daerah  Pada Seluruh Dinas di Kabupaten Jembrana” Teori Utama: Teori Keagenan ( A gency Theory )
Hipotesis H1 : Pengawasan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah. H2 : Sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi      pelaporan  keuangan  pemerintah daerah. H3 :  Pemanfaatan  teknologi  informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah. H4 :  Pengendalian  intern  berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Uji Statistik:

## Parsial Least Square

## Hasil dan Simpulan
Sumber : Data Diolah

## III.  METODE PENELITIAN
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  pegawai  pada bagian  akuntansi  atau  penatausahaan  keuangan  pada Dinas-Dinas  di  Kabupaten  Tabanan  berjumlah  115 orang. Jumlah populasi yang sekaligus menjadi sampel yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  pegawai dari 15 Dinas yang terdapat di Kabupaten Tabanan.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kuesioner  yang  berupa serangkaian  pernyataan  yang  diajukan  kepada responden. Alat analisis yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS).
Adapun  beberapa  variabel  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah:
Variabel  penelitian  adalah  segala  sesuatu  yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari  sehingga  diperoleh  informasi  tentang  hal tersebut  kemudian  di  tarik  kesimpulannya  (Sugiyono, 2014  :  2).  Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian ini, yaitu :
Variabel  Independen  adalah  variabel  yang menyebabkan  atau  mempengaruhi,  yaitu  faktor-faktor yang  diukur,  dimanipulasi  atau  dipilih  oleh  peneliti untuk  menentukan  hubungan  antara  fenomena  yang diobservasi atau diamati. Adapun variabel bebas dalam penelitian  ini  adalah  pengawasan  keuangan  daerah (X1),  sumber  daya  manusia  (X2),  pemanfaatan teknologi  (X3),  dan  pengendalian  intern  akuntansi (X4).
Variabel  Dependen  adalah  faktor-faktor  yang diobservasi  dan  diukur  untuk  menentukan  adanya pengaruh  variabel  bebas,  yaitu  faktor  yang  muncul, atau  tidak  muncul,  atau  berubah  sesuai  dengan  yang diperkenalkan  oleh  peneliti.  Adapun  variabel  terikat dalam penelitian  ini adalah nilai  informasi (keandalan dan  ketepatwaktuan)  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah (Y).

## IV.  PEMBAHASAN
Pengujian  secara  statistik  setiap  hubungan  yang dihipotesiskan dilakukan denga menggunakan simulasi dalam Partial  Least  Square (PLS).  Dilakukan  metode bootstrapping terhadap  sampel  dalam  hal  ini.
Pengaruh Pengawasan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan
Pengujian  dengan bootstrapping juga  dimaksudkan untuk  meminimalkan  masalah  ketidak  normalan  data penelitian.  Hasil  Pengujian  dengan bootstrapping dari analisis Partial  Least  Square (PLS)  adalah  sebagai berikut:
1.  Pengaruh  Pengawasan  Keuangan  terhadap  Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.
Pengujian  hipotesis  pertama  menunjukan  bahwa hubungan  pengawasan  keuangan  dengan  nilai informasi  menunjukan  nilai Original  Sample (O) sebesar  0,05  dengan  nilai T-Statistics sebesar  0,86. Nilai  tersebut  lebih  kecil  dari  t-tabel  (1,96).  Hasil  ini menunjukan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh  positif  sebesar  0,05  terhadap  nilai informasi dan hubungan tersebut tidak signifikan pada level  0,05,  karena  nilai T-Statistics lebih  kecil  dari 1,96  yakni  sebesar  0,86.  Hal  ini  berarti  Hipotesis  1 ditolak.  Alasan  penolakan  hipotesis  ini  diduga  karena penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas dari KKN pada pemerintah daerah Kabupaten Tabanan belum  dilakukan  secara  efektif  dan  efisien  dan pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi belum sesuai dengan tolok ukur atau standar  yang  telah  ditetapkan  apabila  ditemukan adanya  penyimpangan,  kekliruan,  serta  pemborosan hal  ini  tidak  dapat  segera  diatasi.  Hal  ini  terlihat  dari data statistik deskriptif konstruk pengawasan keuangan yang  menunjukan  hasil  bahwa  dari  70  responden persepsi  rata-rata  respon  responden  untuk  indikator pemerintah  bersih  dan  bebas  KKN  mendapatkan persepsi  paling  rendah  dari  rata-rata  sebesar  4,29  dan persepsi  rata-rata  untuk  indikator  sistem  pengawasan pelaksanaan tugas dengan rata-rata 4,30. Penelitian ini bertentangan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan oleh Armando (2013) dan Adnyani (2015).
2.  Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.
Pengujian  hipotesis  kedua  menunjukan  bahwa hubungan  variabel sumber daya  manusia dengan  nilai informasi  menunjukan  nilai Original  Sample (O) sebesar  0,04  dengan  nilai T-Statistics sebesar  0,55. Nilai  tersebut  lebih  kecil  dari  t-tabel  (1,96).  Hasil  ini menunjukan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif  sebesar  0,04  terhadap  nilai  informasi  dan hubungan  tersebut  tidak  signifikan  pada  level  0,04, karena  nilai T-Statistics lebih  kecil  dari  1,96  yakni sebesar  0,55.  Hal  ini  berarti  Hipotesis  2  ditolak. Alasan  penolakan  hipotesis  ini  diduga  karena  kondisi sub  bagian  akuntansi  atau  penatausahaan  keuangan yang belum mendukung. Sumber daya manusia di sub bagian  akuntansi  atau  penatausahaan  keuangan  yang ada  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tabanan  belum mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, satuan kerja yang ada hanya memiliki sedikit pegawai akuntansi. Sedangkan dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai sub bagian
akuntansi atau penatausahaan keuangan tidak memiliki latar  pendidikan  akuntansi.  Uraian  tugas  dan  fungsi sub  bagian  akuntansi  atau  penatausahaan  keuangan yang  ada  juga  masih  terlalu  umum  (belum terspesifikasi dengan jelas). Padahal fungsi dan proses akuntansi hanya dapat dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki  pengetahuan  di  bidang  ilmu  akuntansi. Namun  secara  praktik  kondisinya  berbeda.  Karena masih  sangat  sedikit  jumlah  akuntan  atau  pegawai yang  berlatar  pendidikan  akuntansi,  sementara peraturan  perundang-undangan  telah  mewajibkan setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan akuntansi dan  menyusun  laporan keuangan, maka pegawai yang ada  yang  diberdayakan.  Kelemahan  yang  ada diimbangi  dengan  mengikutsertakan  pegawai  dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi  dan  pengelolaan  keuangan  daerah.  Hal  ini ini  terlihat  dari  data  statistik  deskriptif  konstruk sumber  daya  manusia  yang  menunjukan  hasil  bahwa dari 70 responden persepsi rata-rata respon responden untuk indikator latar belakang pendidikan mendapatkan  persepsi  paling  rendah  dari  rata-rata sebesar  3,94  dan  indikator  peran  dan  tanggungjawab dengan  rata-rata  sebesar  4,11.  Hasil  penelitian  ini konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Indriasari dan Nahartyo (2008).
3.  Pengaruh  Teknologi  Informasi  terhadap  Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.
Pengujian  hipotesis  ketiga  menunjukan  bahwa hubungan variabel sumber teknologi informasi dengan nilai  informasi  menunjukan  nilai Original Sample (O) sebesar  0,01  dengan  nilai T-Statistics sebesar  0,15. Nilai  tersebut  lebih  kecil  dari  t-tabel  (1,96).  Hasil  ini menunjukan  bahwa  teknologi  informasi  berpengaruh positif  sebesar  0,01  terhadap  nilai  informasi  dan hubungan  tersebut  tidak  signifikan  pada  level  0,01, karena  nilai T-Statistics lebih  kecil  dari  1,96  yakni sebesar  0,15.  Hal  ini  berarti  Hipotesis  3  ditolak. Alasan  penolakan  hipotesis  ini  diduga  karena  sub bagian  akuntansi  dan  keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Tabanan  belum  memiliki  teknologi informasi pendukung yang cukup dalam melaksanakan  tugas.  Teknologi  informasi  yang  tidak atau  belum  dimanfaatkan  secara  optimal,  dan pengimplementasian teknologi informasi yang membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit,  sehingga implementasi  teknologi  informasi  menjadi  sia-sia  dan semakin  mahal dan tidak dapat mendukung penyajian laporan  keuangan  yang  handal.  Belum  adanya  jadwal pemeliharaan  peralatan  secara  teratur  sehingga peralatan  yang  usang  atau  rusak  tidak  didata  dan diperbaiki  tepat  pada  waktunya.  Hal  ini  terlihat  dari data  statistik  deskriptif  konstruk  teknologi  informasi yang  menunjukan  hasil  bahwa  dari  70  responden persepsi  rata-rata  respon  responden  untuk  indikator tersedianya komputer dalam jumlah cukup mendapatkan  persepsi  paling  rendah  dari  rata-rata sebesar  3,99,  indikator  jaringan  internet  sebagai
Pengaruh Pengawasan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan
penghubung  antar  unit  kerja  dengan  rata-rata  3,97, indikator jadwal pemeliharaan peralatan teratur dengan rata-rata  3,79  dan  indikator  perbaikan  peralatan  yang rusak  atau  usang  dengan  rata-rata  3,70.  Penelitian  ini bertentangan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan oleh Ariesta (2013) dan Andnyani (2015).
4.  Pengaruh  Pengendalian  Intern  terhadap  Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.
Pengujian  hipotesis  keempat  menunjukan  bahwa hubungan  variabel  pengendalian  intern  dengan  nilai informasi  menunjukan  nilai Original  Sample (O) sebesar  0,85  dengan  nilai T-Statistics sebesar  12,92. Nilai  tersebut  lebih  besar  dari  t-tabel  (1,96).  Hasil  ini menunjukan  bahwa  pengendalian  intern  berpengaruh positif  sebesar  0,85  terhadap  nilai  informasi  dan hubungan tersebut signifikan pada level 12,92, karena nilai T-Statistics lebih  besar  dari  1,96  yakni  sebesar 12,92.  Hal  ini  berarti  Hipotesis  4  diterima.  Hal  ini sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah.  Sistem  pengendalian  intern  yang dilaksanakan  secara  optimal  dan  terus  menerus  oleh pimpinan  dan  seluruh  pegawai,  akan  memberikan keyakinan  memadai  atas  tercapainya  kegiatan  yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan. Hasil  Penelitian  ini  Konsisten  dengan  penelitian  yang dilakukan Ariesta (2013) dan Armando (2013).

## V.  SIMPULAN DAN SARAN

## A.  Simpulan
Berdasarkan hasil pengujian  hipotesis,  maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Pengawasan  keuangan  berpengaruh  positif  dan tidak  signifikan  terhadap  nilai  informasi.  Hal  ini karena  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bersih dan  bebas  dari  KKN  pada  pemerintah  daerah Kabupaten  Tabanan  belum  dilakukan  secara optimal.
2.  Sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  dan tidak  signifikan  terhadap  nilai  informasi.  Hal  ini karena  sumber  daya  manusia  di  sub  bagian akuntansi  atau  penatausahaan  keuangan  yang  ada di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tabanan  belum mencukupi,  baik  dari  sisi  jumlah  maupun kualifikasinya.
3.  Teknologi  informasi  berpengaruh positif dan tidak signifikan  terhadap  nilai  informas.  Hal  ini  karena teknologi  informasi  yang  tidak  atau  belum dimanfaatkan secara optimal, dan pengimplementasian  teknologi  informasi  yang membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit,  sehingga implementasi  teknologi  informasi  menjadi  sia-sia dan  semakin  mahal  dan  tidak  dapat  mendukung penyajian laporan keuangan yang handal
4.  Pengendalian  Intern  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  nilai  informasi.  Sistem pengendalian  intern  yang  dilaksanakan  secara optimal  dan  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan seluruh  pegawai,  akan  memberikan  keyakinan memadai atas tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien.

## B.  Saran
Berdasarkan  keterbatasan  dalam  penelitian  ini, beberapa  saran  yang  perlu  diperhatikan  oleh  aparat SKPD  Kabupaten  Tabanan  serta  untuk  penelitian kedepan adalah sebagai berikut:
Bagi SKPD Kabupaten Tabanan
Proses  pelaporan  keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Tabanan disarankan untuk lebih memperhatikan  dan  meningkatkan  kualitas  sumber daya  manusia  yang  dimiliki  dan  didukung  dengan pengawasan keuangan yang lebih efektif, pemanfaatan teknologi  informasi  seoptimal  mungkin,  dan  adanya sistem pengendalian intern yang memadai, diharapkan pihak  pengelola  keuangan  daerah  khususnya  bagian akuntansi  mampu  melaksanakan  tugas  dan  fungsi akuntansi  dengan  baik,  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  sehingga  laporan  keuangan pemerintah daerah  yang dihasilkan  menjadi andal  dan tepat waktu.
Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian  ini  masih  memiliki  keterbatasan sehingga masih perlu untuk disempurnakan. Penelitian ini menggunakan pengukuran kuesioner yang mungkin menimbulkan  bias  persepsi,  penelitian  selanjutnya disarankan  untuk  menggunakan  metode  observasi (pengamatan) secara langsung kepada objek penelitian sehingga hasil yang didapatkan bisa lebih optimal dan untuk  menghindari  kemungkinan  respon  bias  pada pengisian kuesioner oleh respon.

## Daftar Pustaka
Ardi  Adnyani,  Ketut.  2015.  Pengaruh  Pemanfaatan Teknologi  Informasi,  Kapasitas  Sumber  Daya Manusia  dan  Pengawasan  Keuangan  Daerah Terhadap  Ketepatwaktuan  Pelaporan  Keuangan Pemerintah Daerah Pada Seluruh Dinas di Kabupaten Jembrana  (Studi  Empiris  Seluruh  Dinas  di Kabupaten Jembrana) . Skripsi Universitas Pendidikan Ganesha.
Arifianti,  Dita.  2011.  Analisis  Faktor  –  Faktor  Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi Universitas Diponogoro.
Ariesta,  Fadila.  2013.  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  dan Pengendalian  Intern  Akuntansi  Terhadap  Nilai Informasi  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Studi  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di Kabupaten  Pasaman  Barat). Skripsi Universitas Negeri Padang.
Armando,  Gerry.  2013.  Pengaruh  Sistem  Pengendalian Intern  Akuntansi  Pemerintah  dan  Pengawasan
Pengaruh Pengawasan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan
Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan  Pemerintah  (Studi  Empiris  Pada  Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi). Skripsi Universitas Negeri Padang. Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi A nalisis Multivariate dengan Program  SPSS .  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Ghozali,  Imam. 2014. Stuctural Equation Modeling Metode Alternatif  dengan  Partial  Least  Square .  Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Handoko,  T.  Hani.  2014. Manajemen .  Fakultas  Ekonomika dan Bisnis UGM.
Hasibuan,  Drs.  H.  Malayu  S.P. Manajemen  Sumber  Daya Manusia . Bumi Aksara.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia.  2001. Standar  Profesional Akuntansi Publik . Jakarta: Salemba Empat. Ikatan  Akuntansi  Indonesia.  2009. Standar  Akuntansi Keuangan . Jakarta: Salemba Empat. Indriasari,  Desi  dan  Ertambang  Nahartyo,  2008, Pengaruh Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan Teknologi  Informasi,  dan  Pengendalian  Intern
Akuntansi  Terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada Pemerintah Kota Palembang Kabupaten Ogan Ilir) . SNA Pontianak, tahun 2008.
Mardiasmo.  2010. Akuntansi  Sektor  Publik .  Yogyakarta: Penerbit Andi.
Nordiawan,  Deddi.  2010. Akuntansi  Sektor  Publik .  Jakarta: Salemba Empat.
Republik  Indonesia,  Undang  –  Undang  Nomor  17  Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern.
Sugiyono,  2014. Metode  Penelitian  Bisnis .  Penerbit Alfabeta, Bandung.
Pengaruh Pengawasan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan