e-ISSN 2528-2581
Vol 3 No 1, Januari 2018

## Susunan Redaksi
Penanggungjawab Iwan Setya Putra
Pemimpin Editor Sulistya Dewi Wahyuningsih
Sekretaris Editor Yuyung Rizka Aneswari
Dewan Editor Siti Sunrowiyati Retno Murnisari
Manajemen Hanif Yusuf Seputro Regi Sura Esa Pratama Sura Klaudia
Alamat Redaksi: Jurnal PETA Program Studi Akuntansi
STIE Kesuma Negara Blitar Jl. Mastrip 59 Blitar Telp (0342) 802330 – Fax (0342) 813788 Email : peta@stieken.ac.id
e-ISSN 2528-2581

## Daftar Isi
Retno Murni Sari
Kontribusi  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran  dan  Pajak  Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung .... 1-21 Amram Rohi Bire, Jeremias A. Alang, Heny M. Sauw Perancangan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Bagi  Usaha  Ikan  Bakar Liliba (L2b) Di Kota Kupang ...................................................... 22-33

## Dewi Novitasari, Ari Dewi Cahyati
Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Underpricing Saham  pada Penawaran  Umum  Perdana  di  Bursa  Efek  Indonesia  (Studi pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016) ................................................... 34-64 Ludi Wishnu Wardana, Yuli Agustina Tunjangan  Kinerja  Pegawai    di  Lingkungan  Pemerintahan  Kota Mojokerto. ............................................................................... 65-84 Dewi Agustiya Ningsih, Ani Hayatul Masruroh Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional ........................................ 85-94 Norma Yunita, Iwan Setya Putra Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Guna Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Porbudpar Kota Blitar ................................................................ 95-108
Sura  Klaudia,  Titik  Nur  Rohmah,  Yuwanda  Vintia  Devi, Caecellia Ratu Luphita Ayu Menakar Pengaruh Risiko, Return , Pemahaman Investasi, dan Modal  Investasi  Terhadap  Minat  UMKM  dalam  Memilih Jenis Investasi ......................................................................... 109-124
Hal 1-21

## KONTRIBUSI  PAJAK  HOTEL,  PAJAK  RESTORAN DAN  PAJAK  HIBURAN  TERHADAP  PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

## Retno Murni Sari
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar, Jl. Mastrip No. 59 Kota Blitar
Surel : retno @stieken.ac.id
Abstraksi.  Kontribusi  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran  dan  Pajak  Hiburan Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Tulungagung .  Pajak  daerah merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  yang  penting  guna membiayai  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dan  pembangunan  daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sumber-sumber  penerimaan  daerah  yang  potensial  harus  digali  secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  termasuk  diantaranya  adalah  pajak  daerah  yang memang  sejak  lama  menjadi  unsur  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  utama. Tujuan  awal  pelaksanaan  otonomi  adalah  mewujudkan  kapasitas  fiskal daerah  yang  kuat  dalam  mendukung  tercapainya  kemandirian  keuangan daerah.  Kabupaten  Tulungagung  merupakan  salah  satu  daerah  di  Propinsi Jawa  Timur  yang  sedang    melakukan  pengembangan  daya  tarik  pariwisata. Setelah dilakukan pengembangan daya tarik wisata tersebut diharapkan dapat mendukung  perekonomian  daerahnya,  salah  satunya dengan  pengembangan pada sektor hotel, restoran dan hiburan. Meskipun bukan penyumbang yang utama,  namun  potensi  dan  peluang  pariwisata  Kabupaten  Tulungagung memiliki  peranan  yang  cukup  penting,  yakni  sumbangan  penerimaan  PAD Kabupaten  Tulungagung  yang  paling  besar  berasal  dari  bidang  Pajak  Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan
Kata  Kunci  :  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,Pajak  Hiburan,  Pendapatan  Asli Daerah.
Abstract.  Contribution  of  Hotel  Tax,  Restaurant  Tax  and  Entertainment  Tax  to Local  Revenue  of  Tulungagung  Regency. Local  taxes  are  an  important  sources  of local  revenue  to  finance  the  implementation  of  local  government  and  regional development to establish broad, tangible, and responsible regional autonomy. Potential sources of revenue should be maximized, but of course within the corridors of applicable legislation,  including  local  taxes  that  have  long  been  the  main  local  revenue  element. The initial goal of the implementation of autonomy is to realize a strong fiscal capacity in  supporting  the  achievement  of  regional  financial  independence.  Tulungagung regency is one of the areas in East Java Province which is developing tourism attraction. After the development of tourist attraction is expected to support the regional economy,
Murnisari, Retno Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018
one with the development of the hotel sector, restaurants and entertainment. Although not  a  major  contributor,  but  the  potential  and  tourism  opportunities  Tulungagung District has a significant role, namely the contribution of revenue PAD Tulungagung most greatly derived from the field of Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax
Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Local Revenue.
Reformasi perpajakan  telah membawa perubahan yang signifikan  dalam  tubuh  otoritas pajak dalam rangka memaksimalkan  pelayanan  pajak maupun  perubahan  secara  makro terkait dengan kebijakan fiskal oleh pemerintah.  Kebijakan  fiskal  yang dimaksud  adalah  desentralisasi fiskal. Menurut Kuncoro (2012:322),  Desentralisasi  fiskal adalah  suata  cara  yang  dilakukan oleh setiap negara dalam mengatur sektor  publik  yang  dalam  hal  ini selalu mencerminkan sejarah, geografi,  keseimbangan  politik, tujuan  kebijakan,  dan  karakteristik lain  yang  berbeda  tajam  antara suatu  negara  dengan  negara lainnya.  Kebijakan  desentralisasi fiskal memberikan keleluasan kepada  daerah  dalam  mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerah sesuai dengan  potensi  yang  dimiliki. Daerah memiliki kewenangan untuk  menggali  sumber-sumber keuangannya sendiri guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya sesuai dengan  otonomi  daerah  yang berlaku. Pajak  daerah  merupakan salah  satu  sumber  pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan  otonomi  daerah  yang luas,  nyata,  dan  bertanggung jawab. Sumber-sumber penerimaan daerah  yang  potensial  harus  digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya  adalah  pajak  daerah yang  memang  sejak  lama  menjadi unsur  Pendapatan  Asli  Daerah yang utama. Tujuan awal pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan kapasitas fiskal daerah yang kuat dalam mendukung tercapainya kemandirian keuangan daerah. Abdul Halim (2008) menjelaskan kemandirian keuangan  daerah  salah  satunya dapat diukur dengan membandingkan  Pendapatan  Asli Daerah  dengan  Total  Pendapatan Daerah. Terwujudnya kemandirian daerah  dalam  berotonomi  daerah dapat  dilihat  melalui  seberapa besar  kemampuan  sumber  daya keuangan  daerah  tersebut  agar mampu  membangun  daerahnya. Kemandirian  keuangan  daerah menunjukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,  pembangunan,  dan pelayanan kepada masyarakat yang  telah  membayar  pajak  dan
Murnisari, Retno Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018 retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.  Pendapatan  Asli  Daerah yang  antara  lain  berupa  pajak daerah  dan  retribusi  daerah, diharapkan  menjadi  salah  satu sumber  penerimaan  pemerintah daerah dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah. Hal inilah  yang  menjadikan  pariwisata berpengaruh terhadap pertumbuhan  pajak  daerah  dari hotel,  restoran  dan  hiburan  serta berkontribusi terhadap kemandirian keuangan daerah. Sesuai  dengan  apa  yang dijabarkan  dalam  Undang-Undang No.  33  Tahun  2004  Tentang Perimbangan  Keuangan Pusat dan Daerah,  bahwa  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  adalah  pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut  berdasarkan  peraturan daerah  berdasarkan  perundang- undangan.  Salah  satu  upaya Pemerintah Dearah dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dengan  menggali  potensi  dari daerah masing-masing. Salah satunya  daerah  yang  saat  ini sedang menggali potensi daerahnya adalah Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung merupakan  salah  satu  daerah  di Propinsi  Jawa  Timur  yang  sedang melakukan  pengembangan  daya tarik  pariwisata.  Setelah  dilakukan pengembangan  daya  tarik  wisata tersebut diharapkan dapat mendukung perekonomian daerahnya,  salah  satunya  dengan pengembangan  pada  sektor  hotel, restoran  dan  hiburan.  Meskipun bukan  penyumbangyang  utama, namun  potensi  dan  peluang pariwisata Kabupaten Tulungagung  memiliki  peranan yang cukup penting, yakni sumbangan penerimaan PAD Kabupaten  Tulungagung  yang paling  besar  berasal  dari  bidang Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  dan Pajak  Hiburan.  Berikut  tabel  yang menjelaskan  realisasi  penerimaan pajak di Kabupaten Tulungagung
Tabel  1.1    Target  dan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  di  Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 sampai dengan 2016 (dalam ribuan rupiah)
No  Tahun Target Realisasi 1 2011 Rp. 2.870 Rp. 3.541 2 2012 Rp. 3.470 Rp. 4.441 3 2013 Rp. 4.370 Rp. 5.476 4 2014 Rp. 5.838 Rp. 6.104 5 2015 Rp. 5.975 Rp. 7.970 6 2016 Rp. 8.879 Rp. 9.841
Sumber:  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tulungagung  (diolah peneliti, 2017)
Murnisari, Retno Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018 Berdasarkan Tabeldiatas menunjukan bahwa setiap tahunnya Pendapatan Pajak diKabupaten  Tulungagung  telah mencapai target yang telah ditetapkan.  Dapat  dilihat  bahwa setiap tahunnya realisasi peneriman pajak daerah Kabupaten  Tulungagung  selalu meningkat.Hal tersebut membuktikan  semakin  besarnya potensi  pajak  yang  ada  di Kabupaten Tulungagung dari tahun  ke  tahun.  Pada  tahun  2016 terjadi  peningkatan  yang  sangat signifikan pada penerimaan pajaknya. Peningkatan penerimaan tersebut  ditentukan  oleh  berbagai jenis  pajak,  salah  satunya  adalah pajak daerah pada sektor pariwisata  yang  meliputi  pajak hotel,  pajak  restoran,  dan  pajak hiburan.  Untuk  itu  Kabupaten Tulungagung terus berupaya dalam meningkatkan  pendapatan  asli daerah guna meningkatkan kemandirian  daerah  khususnya  di sektor pariwisata. Prospek pariwisata ke depan  bagi  negara  Indonesia sangat menjanjikan bahkan memberi  peluang  besar.  Propinsi Jawa Timur memiliki banyak daya tarik  wisata  alam  khususnya  di Kabupaten  Tulungagung  yang mempunyai  banyak  potensi  yang bisa  diandalkan  sebagai  salah  satu sumber pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mengurus dan menyelenggarakan  urusan-urusan yang menyangkut bidang pendapatan daerah sangat memerlukan  keberadaan  Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten Tulungagung sebagai instansi pemerintah  yang  dapat  membantu pelaksanaan pembangunan daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten  Tulungagung  sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah yang mempunyai pengaruh  sangat  penting  dalam menggali sumber pendapatan daerah  yang  berupa  pajak  daerah yang  didalamnya  terdapat  tiga faktor yaitu pungutan yang mempunyai penerimaan yang cukup  besar  yaitu  pajak  hotel, pajak  restoran  dan  pajak  hiburan yang  nantinya  sangat  berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulungagung. Alasan  peneliti  memilih Kabupaten  Tulungagung  sebagai objek penelitian dikarenakan, Kabupaten  Tulungagung  yang terkenal  dengan  sebutan  Kota Marmer  itu  diuntungkan  dengan letak  geografis  yang  berada  di  tepi Samudera  Hindia,  sehingga  secara tidak  langsung  kaya  akan  suguhan pemandangan alamnya yang kebanyakan  berupa  pantai  yang menarik.  Wisata  budaya  dan wisata  kuliner  khas  Kabupaten Tulungagung dapat dijadikan sebagai  destinasi  alternatif  dalam berwisata,  dan  beberapa  tahun terakhir  Kabupaten  Tulungagung juga  diuntungkan  dengan  media lokal  maupun  nasioanal  yang menyorot  berbagai  wisata  yang menarik.  Tentunya  hal  ini  sangat menguntungkan  dan  berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak daerah khususnya pada pajak hotel,  pajak  restoran,  dan  pajak hiburan di Kabupaten Tulungagung. Permasalahan dalam mendukung Pendapatan Asli
Murnisari, Retno Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018
Daerah  tersebut  lebih  banyak dikarenakan daerah belum mampu untuk  menggali  potensi  –potensi sektor pariwista yang ada di dalam daerahnya meskipun telah diberikan keleluasan dalam mengelolanya.  Kondisi  pariwisata di Kabupaten Tulungagung meliputi  obyek  wisata  yang  telah dikembangkan  dan  obyek  wisata yang belum dikembangkan. Adapun  beberapa  masalah  utama yang  menghambat  perkembangan pariwisata di Kabupaten Tulungagung adalah kurang terintegrasinya  obyek  –  obyek wisata  di  Kabupaten  Tulungagung dengan obyek wisata regional Jawa Timur.  Selain  itu  masih  banyak potensi wisata yang telah ditemukan tetapi belum dikembangkan  sepenuhnya  yang bisa  menjadi  sumber  pendapatan baru yang lebih potensial khususnya untuk penerimaan pajak daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Beberapa pengunjung  datang  untuk  tujuan berbisnis  sehingga  mereka  lebih banyak  mencari  wisata  kuliner  di Kabupaten  Tulungagung  sebagai tempat transit. Berdasarkan pemaparan dan fenomena tersebut, dapat  dilihat  betapa  pentingnya pajak  daerah  yang  berkaitan langsung  dengan  pariwisata  dalam rangka pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang  diatas,  maka  perumusan masalah  yang  dapat  diangkat Sejauh  mana  Pajak  Hotel,Pajak Restoran,Pajak Hiburan berpengaruhPendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tulungagung? B. Kajian Teori Definisi Pajak Pajak  adalah  iuran  wajib  yang dibayarkan  rakyat  kepada  negara yang  digunakan  untuk  membiayai pembangunan negara tanpa mendapatkan  kontribusi  secara langsung  dan  bersifat  memaksa. Pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak mendapat  timbal  balik  secara langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya kemn  akmuran rakyat.
Menurut  Mardiasmo  (2011:1), definis  pajak  adalah  “iuran  rakyat kepada  kas  negara  berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat imbalan (kontraprestasi), yang  langsung  dapat  ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
Kesimpulan  dari  pengertian  pajak tersebut  terdapat    lima  unsur  yang melekat  dalam  pengertian  pajak, yaitu :
1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang; 2. Sifatnya dapat dipaksakan; 3. Tidak ada kontraprestasi (imbalan  jasa)  yang  langsung dapat  dirasakan oleh pembayar pajak; 4. Pemungutan  pajak  dilakukan oleh  Negara,  oleh  Pemerintah Pusat  maupun  daerah  (tidak boleh dipungut oleh swasta);dan
Murnisari, Retno
5. Pajak digunakan untu membiayai berbagai pengeluaran  pemerintah  (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. Fungsi Pajak Pemungutan pajak sendiri memiliki banyak fungsi baik untuk masyarakat maupun bagi pemerintah. Pajak mempunyai dua funhsi,  yaitu  fungsi budgetair dan fungsi regulerend yang  dikemukan oleh Mardiasmo (2011:1)
1. Fungsi Budgetair “Pajak  sebagai  sumber  dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluran.” 2. Fungsi Regulerend “Pajak  sebagai  alat  untuk mengatur  atau  melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.”

## Pajak Daerah
Pajak  daerah  menurut  Prakosa (2005:1)  adalah  pajak-pajak  yang dipungut  oleh  pemerintah  daerah (misal:  propinsi,  kabupaten,  kota) yang  diatur  berdasarkan  peraturan daerah  masing-masing  dan  hasil pemungutannya  digunakan  untuk membiayai  rumah  tangga  daerah. Menurut  Undang-Undang  Nomor 18  Tahun  1997  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 34 Tahun  2000  dan  terakhir  diubah dengan  Undang-Undang  Noomor
28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah,
yang  dimaksud  dengan  pajak daerah:
“Pajak Daerah, yang selanjutnya  disebut  pajak,  adalah kontribusi  wajib  pajak  kepada Daerah  yang  terutang  oleh  pribadi atau  badan  yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi  sebesar-besrnya  kemakmuran rakyat”
Sesuai  dengan  definisi  tersebut, maka  pajak  daerah  merupakan pajak  yang  ditetapakan  oleh pemerintah daerah dengan peraturan  daerah  (Perda),  yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah  dan  hasilnya  digunakan untuk  membiayaai  pengeluaran pemerintaha daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan di  daerah.  Pemerintah  daerah  di Indonesia  terbagi  menjadi  dua, yaitu  Pemerintah  Provinsi  dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka  wewenang  pemungutannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing yang diatur dalam undang-undang.

## Kriteria Pajak Daerah
Kriteriapajak  daerah  tidak  jauh berbeda  dengan  kriteria  pajak pusat , yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya.  Pajak  pusat  yang memungut  adalah pemerintah pusat,  sedangkan  pajak  daerah yang memungut adalah pemerintah  daerah.  Kriteria  pajak
Murnisari, Retno Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018
daerah  menurut  Prakosa  (2005:2) secara  spesifik  yang  terdiri  dari empat hal yaitu:
1. Pajak  yang  dipungut  oleh pemerintah  daerah  berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri, 2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan  tarifnya  dilakukan oleh pemerintah daerah, 3. Pajak  yang  ditetapkan  dan  atau dipungut oleh pemerintah daerah,
4. Pajak  yang  dipungut  dan  di administraskn  oleh  pemerintah pusat  tetapi  hasil  pemungutnya diberikan  kepada  pemerintah daerah.
Menurut  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2009  Tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  daerah disebutkan  kriteria-kriteria  pajak daerah sebagai berikut :
1. Bersifat  pajak  dan  bukan retribusi,  artinya  bahwa  pajak yang  ditetapkan  sesuai  dengan pengertian pajak.
2. Objek  pajak  terletak  patau terdapat  di  wilayah  Daerah Kbupaten/Kota yang bersangkutan  dan  mempunyai mobilitas  yang  cukup  rendah serta hanya melayani masyarakat  di  wilayah  Daerah Kbupaten/Kota yang bersangkutan. 3. Objek  dan  dasar  pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan  umum,  artinya bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama  yang  lebih  luas  antara pemerintah  dan  masyarakat dengan  emperhatikan  aspek ketentraan, dan kestabila politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
4. Objek  pajak  bukan  merupakan objek  pajak  propinsi  dan/atau objek pajak pusat.
5. Potensi memadai, artinya bahwa  hasil  hasil  pajak  cukup besar  sebagai  salah  satu  sumber pendapatan  daerah  daerah  dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah. 6. Tidak  memberikan  dampak ekonomi  yang  negatif,  artinya bahwa  pajak  tidak  menganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangi  arus  sumber  daya ekonomi daerah maupunkegiatanekspor impor. 7. Memperlihatkan  aspek  keadilan dan  kemampuan  masyarakat, antara  lain  objek  dan  subjek paja  harus  jelas  seingga  dapat diawasi pemungutannya, jumlah  pembayara  pajak  dapat diperkirakan  oleh  wajib  pajak yang  bersangkutan,  dan  tarif pajak diterapkan dengan memperhatikan  keadaan  wajib pajak. Sedangkan kemampuasan mesyarakat maksudnya  adalah  kemampuan subjek  pajak  untuk  memikul tambahan beban pajak. 8. Menjaga kelestarian lingkungan, artinya  bahwa  pajak  harus bersifat netral terhadap lingkungan yang berati pengenaan pakal tidak memberikan  peluang  kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan  yang  akan  menjadi
Murnisari, Retno
Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018
beban  bagi  pemerintah  daerah masyarakat.
Beberapa  kriteria  pajak  tersebut, dapat  disimpulkan  bahwa  pajak derah  tersebut  terdiri  dari  pajak yang  diteapkan  dan  atau  dipungut di  wilayah  daerah  dan  bagi  hasil pajak  dengan  pemerintah  pusat. Pajak  yang  dikenakan  tidak  bileh diluar  ketentuan  pajak,  serta  objek pajak  bukan  merupakan  objek propinsi  dan/atau  objek  pajak pusat. Tentunya dengan memperhatikan  aspek  keadilan kepada masyarakat, sehingga jumlah pengenaannya dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

## Jenis Pajak Daerah
Terdapat perbedaan cakupan pajak anara  daerah  dan  propinsi  dan daerah  kabupaten/kota.  Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah, yaitu :
Pajak Hotel Pengertian  Pajak  Hotel  adalah pajak atas pelayanan yang disediakan  oleh  hotel  (Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan ermasuk  jasa  terkait  lainnya dengan  dipungut  bayaran  yang mencakup  model,  losmen,  gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan  sejenisnya,  serta  rumah  kos
dengan  jumlah  lebih  dari  10 (sepuluh).

## Pajak Restoran
Pajak restoran tersebut dikenakan  atas  pelayanan  yang diberikan  restoran,  tetapi  tidak termasuk pelayanan yang disediakan  restoran  yang  nilai jualnya  tidak  melebihi  batas tertentu yang ditetapkan Peraturan
Daerah  (Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah).
Restoran  adalah  fasiltas  penyedia makanan dan/atau minuman dengan  dipungut  bayaran,  yang mencakup  juga  rumah  makan, cafetaria,  kantin,  warung,  bar  dan sejenisnya termasuk
jasa boga/katering.
Pajak Hiburan

## Pengertian Pajak Hiburan
Pajak  Hiburan  adalah  pajakatas penyelenggaraan hiburan (Undang-
Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah).  Pajak  Hiburan merupakan  semua  jenis  tontonan, pertunjukan,  permainan,  dan/atau keramaian  yang  dinikmati  dengan dipungut bayaran. Definisi hiburan adalah  semua  jenis  pertunjukan, permainan,
permainan ketangkasan,  dn  atas  keramaian dengan  nama  dan  bentuk  apapun, yang  ditonton  atau  dinikmati  oleh setiap  orang  dengan  dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga
Murnisari, Retno
Pariwisata Menurut Undang-ndang Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009 tentang  kepariwisataan,  pengertian pariwisata  adalah  berbagai  macam kegiatan  wisata  dan  didukung sebagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut Suartini (2011:179), perkembangan pariwisata  dapat  dilihat  dari beberapa  indikator  pertumbuhan jumlah  kunjungan  wisata  baik wisatawan domestik maupun mancanegara,  dan  juga  indikator pertumbuhan  pendapatan  dari sektor  pajak  yaitu  pajak  hiburan dan  PHR  yang  mempunyai  kaitan langsung dengan wisatawan. Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan mengunjungi  suatu  tempat  dengan tujuan untuk rekreasi dalam jangka waktu  semantara  sebagai  wujud kebutuhan  setiap  orang  dan negara, serta mereka dapat berinteraksi  dengan  masyarakat setempat  di  mana  orang  tersebut melakukan kegiatan wisata. Hal ini tentu  saja  juga  didukung  dengan fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah  daerah    yang  nantinya dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan dari sektor  pajak yaitu pajak  hiburan  dan  PHR  yang mempunyai kaitan
langsung dengan wisatawan.

## Usaha Pariwisata
Sesuai  dengan  pasal  l1  Peraturan Daerah  Kabupaten  Tulungagung
Nomor  6  Tahun  2012  tentang Kepariwisataan,  usaha  pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata. Usaha pariwisatasebagaimana dimaksud  pada  ayat  2  pasal  11 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung  Nomor  6  Tahun 2012 tentang kepariwisataan antara lain berkaitan dengan pengelolahan atau penyelenggaraan  yakni  sebagai berikut: 1. Daya tarik wisata; 2. Kawasan pariwisata 3. Jasa treansportasi wisata; 4. Jasa perjalanan wisata. 5. Jasa makanan dan minuman; 6. Penediaan akomodasi; 7. Kegiatan hiburan dan rekreasi; 8. Pertemuan, perjalanan insenif,  konferensi,  dan pameran; 9. Jasa informasi pariwisata; 10. Jasa konsultan wisata; 11. Jasa parmuwisata; 12. Wisata tirta;dan
13. SPA.

## Pendapatan Asli Daerah
Pengertian pendapatan  asli daerah berdasarkan Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan
Murnisari, Retno Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018 Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya  disebut  PAD  adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah yang dipungut berdasarkan peraturan  daerah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan” Menurut Herlina Rahman(2005:38)  Pendapatan  asli daerah  Merupakan  pendapatan daerah  yang  bersumber  dari  hasil pajak  daerah  ,hasil  distribusi  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan  asli  daerah  yang  sah dalam  menggali  pendanaan  dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi. Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah  “Pendapatan  asli  daerah (PAD)  adalah  pendapatan  yang bersumber  dan  dipungut  sendiri oleh  pemerintah  daerah.  Sumber PAD  terdiri  dari:  pajak  daerah, restribusi  daerah,  laba  dari  badan usaha  milik  daerah  (BUMD),  dan pendapatan  asli  daerah  lainnya yang sah”.
Pendapatan  Asli  Daerah
(PAD)  merupakan  pendapatan daerah  yang  bersumber  dari  hasil pajak  daerah,  hasil  retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan, dan  lain-lain  pendapatan  asli daerah  yang  sah,  yang  bertujuan untuk  memberikan  keleluasaan kepada  daerah  dalam  menggali pendanaan  dalam  pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan  asas  desentralisasi. (Penjelasan  UU  No.33  Tahun 2004) Sumber-sumber  Pendapatan  Asli Daerah Adapun sumber-sumber pendapatan  asli  daerah  (PAD) sebagaimana datur dalam Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004
Pasal 157, yaitu:
Hasil pajak daerah Pajak merupakan sumber keuangan  pokok  bagi  daerah- daerah disamping  retribusi daerah. Pengertian  pajak  secara  umum telah  diajukan  oleh  para  ahli, misalnya  Rochmad  Sumitro  yang merumuskannya  “Pajak lokal atau pajak  daerah  ialah  pajak  yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”. Sedangkan Siagin merumuskannya sebagai,  “pajak  negara  yang diserahkan  kepada  daerah  dan dinyatakan  sebagai  pajak  daerah berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang dipergunakan guna membiayai  pengeluaran  daerah sebagai  badan  hukum  publik”. Dengan  demikian  ciri-ciri  yang menyertai  pajak  daerah  dapat diikhtisarkan seperti berikut:
a)   Pajak  daerah  berasal  dan  pajak negara  yang  diserahkan  kepada daerah sebagai pajak daerah; b) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang; c)     Pajak  daerah  dipungut  oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum Lainnya; d)   Hasil  pungutan  pajak  daerah dipergunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah  tangga  daerah  atau  untuk
Murnisari, Retno Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018
membiayai  perigeluaran  daerah sebagai badan hukum publik; Hasil retribusi daerah;
Sumber  pendapatan  daerah  yang penting  lainnya  adalah  retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah dapat  ditetusuri  dan  pendapat- pendapat  para  ahli,  misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah (Josef Kaho Riwu, 2005:171)  adalah  pungutan daerah sebagal  pembayaran  pemakalan atau  karena  memperoleh  jasa pekerjaan,  usaha  atau  mhlik daerah  untuk  kepentingan  umum, atau  karena  jasa  yang  diberikan oleh daerah balk Iangsung maupun tidak Iangsung”.
Kekayaan  daerah  yang  dipisahkan berarti  kekayaan  daerah  yang dilepaskan  dan  penguasaan  umum yang dipertanggung
jawabkan melalui  anggaran  belanja  daerah dan  dimaksudkan  untuk  dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal
ini hasil laba perusahaan  daerah  merupakan salah  satu  daripada  pendapatan daerah  yang  modalnya  untuk seluruhnya  atau  untuk  sebagian merupakan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan.Maka sewajarnya daerah  dapat  pula  mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan  untuk  menambah penghasilan  daerah  disamping tujuan  utama  untuk  mempertinggi produksi,  yang  kesemua  kegiatan usahanya  dititkberatkan  kearah pembangunan  daerah  khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman  dan  kesenangan  kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur.Oleh karena  itu,  dalam  batas-batas tertentu  pengelolaan  perusahaan haruslah  bersifat  professional  dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi  secara  umum,  yakni efisiensi. (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962)
Hasil dan Pembahasan
Hasil analisis Statistika Deskriptif Table : Hasil Analisis Statistik Deskriptif

## Sumber: Data diolah 2017

## Pajak Hotel
Berdasarkan hasil dari Table  2  diketahui  bahwa  nilai pajak hotel Kabupaten Tulungagung periode 2011-2016 terendah sebesar Rp.4.230.000.000,-  dan  nilai tertinggi sebesar Rp.169.000.000.000,-dan  nilai rata-ratanya sebesar Rp.68.090.000.000,- standar
Murnisari, Retno Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018 deviasi  atau  sebaran  data  pajak hotel sebesar Rp.44.700.500.000,- . a. Pajak Restoran Berdasarkan  hasil  dari Table  2  diketahui  bahwa  nilai pajak restoran Kabupaten Tulungagung periode 2011-2016 terendah sebesarRp.502.000.000,-dan nilai tertinggi sebesar Rp.678.000.000.000,-  dan  nilai rata-ratanya sebesar Rp.275.960.000.000,-standar deviasi  atau  sebaran  data  pajak restoran sebesar Rp.792.510.000.000,- . b. Pajak Hiburan Berdasarkan  hasil  dari Table  2  diketahui  bahwa  nilai pajak hiburan Kabupaten Tulungagung periode 2011-2016 terendah sebesarRp.552.000.000,-dan nilai tertinggi sebesar Rp.503.000.000.000,-dan  nilai rata-ratanya sebesar Rp.155.010.000.000,-standar deviasi  atau  sebaran  data  pajak hiburan sebesar Rp.119.025.000.000,- c. Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan  hasil  dari Table  2  diketahui  bahwa  nilai pajak hotel Kabupaten Tulungagung periode 2011-2016 terendah sebesar Rp.1.630.000.000,-dan nilai tertinggi sebesar Rp.85.200.000.000,-dan nilai rata-ratanya sebesar Rp.12.401.000.000.000,-standar deviasi  atau  sebaran  data  pajak hotel sebesar Rp.17.641.600.000.000,-. 1. Hasil  analisis  Regresi  Linier Berganda Analisis  regresi  linier  berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa  besar  kuat  pengruh variable independen terhadap variable  dependen.  Penelitian  ini menggunakan tiga variable independen yaitu Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Hiburan  (X3),  sedangkan  variabl dependen  adalah  Pendapatan  Asli Daerah  (Y).  Model  regresi  yang didapat dengan menggunakan software  SPSS  versi  24  disajikan dalam tabel berikut.
Tabel :  Regresi Linier Berganda
a. Dependent Variable: PAD Dalam  pengolahan  data  dengan menggunakan  regresi  berganda, dilakukan  beberapa  tahapan  untuk mencari  hubungan  antara  variabel independen dan variabel dependen,
hasil regresi dapat dilihat coefficients. Variabel  bebasnya  pada regresi ini adalahpajak hotel , pajak restorandanpajak hiburansedangkan variabel terikatnya  adalahPendapatan  Asli Daerah  di  Tulungagung.  Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah:
Murnisari, Retno
Y=  6.909e12  +  262,072X 1 + 192,674X 2 + 634,642X 3 Adapun interpretasi dari persamaan tersebut adalah : a. a= 6.909e12 Jika segala sesuatu pada Pendapatan  Asli  Daerah  yang terdiri  dari  pajak  hotel,  pajak restoran dan pajak hiburan dianggap konstan atau tetap, maka Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung  adalah  konstan  atau tetap  sebesar  6.909e12  point  atau unit.
b. b 1 = 262,072 Nilai  parameter  atau  koefisien regresi  b 1 ini  menunjukkan  bahwa apabila pajak hotelmeningkat, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung sebesar 262,072 point.  Demikian  pula  sebaliknya apabila pajak hotel menurun, maka akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah  di  Tulungagung  sebesar 262,072point.
c. b 2 = 192,674 Nilai  parameter  atau  koefisien regresi  b 2 ini  menunjukkan  bahwa apabila  pajak  hiburan  meningkat, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung sebesar 192,674 point.  Demikian  pula  sebaliknya apabila  pajak  hiburan  menurun, maka akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung sebesar 192,674 point. d. b 3 = 634,642 Nilai  parameter  atau  koefisien regresi  b 3 ini  menunjukkan  bahwa apabila  pajak  restoran  meningkat, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung sebesar 634,642
point.  Demikian  pula  sebaliknya apabila  pajak  restoran  menurun, maka akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung sebesar 634,642
point.
2. Uji Koefisien Ditermenasi
Koefisien  determinasi  ( Adjusted  R 2 ) bertujuan untukmengetahui seberapa besar kemampuan variabel  independen  menjelaskan variabel  dependen.  Dalam  output SPSS, koefisien determinasi terletak pada tabel Model Summary b dan  tertulis Adjusted  R Square .
Tabel :  Model Koefisien Determinasi
a. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel
b. Dependent Variable : PAD
Hasil  perhitungan  memiliki  nilai koefisien  determinasi (Adjusted  R Square )  sebesar  0,492.  Artinya, variabel  independen  pajak  hotel (X 1 ) , pajak  hiburan(X 2 ) , pajak restoran (X 3 ), mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Y)sebesar  49,2%  sedang  sisanya yaitu  50,8%  dipengaruhi  oleh variabel  lain  atau  diluar  variabel bebas  yang  tidak  diteliti  dalam penelitian ini (50,8%=100%- 49,2%).
Murnisari, Retno Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018

## 3. Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik merupakan salah satu  syarat  sebelum  melakukan pengujian  regresi  dan  untuk memperoleeh  nilai  perkiraan  yang tidak  bias  dan  efisien.  Model regresi  bisa  dijadikan  alat  estimasi jika asumsi regresi linier memenuhi asumsi  klasik.Tujuan  dari  uji asumsi klasik adalah untuk menghasilkan  koefisien  regresi yang  baik  sehingga  persamaan regresi  yang  dilakukan  terbebas dari gejala normalitas, autokorelasi,  multikolinieritas,  dan heterekedastisitas. Hasil  uji  asumsi  klasik  dalam penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:

## 4. Uji Normalitas
Uji  normalitas  data  dilakukan untuk  mengetahui  apakah  data berdistribusi  normal  atau  tidak. Pengujian  ini  dilakukan  dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov  Test .  Suatu data dikatakan mempunyai distribusi  normal  jika  mempunyai Asymptotic  significance >  0,05.  Uji normalitas    bertujuan    untuk menguji  apakah  Apakah variabel- variabel  dalam  model  berdistribusi normal atau tidak.
Sesuai dengan table di atas, terlihat bahwa  nilai Asymptotic  significance (2-teiled)    semua  variabel  pajak hotel, pajak restoran pajak hiburan, (X 1 , X 2 , X 3 , dan Y) masing-masing sebesar  0,539;  0,504;  0,539  dan 4,557  berarti  semua  variabel mempunyai  Asymp.  Sig  >  0,05 sehingga  dapat  dikatakan  data berdistribusi normal.

## 5. Uji Multikolioneritas
Uji    multikolinieritas    bertujuan untuk    menguji    apakah    model regresi  ditemukan  adanya  korelasi antar  variabel  bebas  ( independent ).
Model regresi yang baik seharusnya  tidak  terjadi  korelasi antar  variabel  bebas.  Uji  ini dilakukan  dengan  mengamati  nilai
VIF  dan tolerance .  Pedoman  suatu model    regresi    yang    bebas multikoliniearitas adalah:
o Mempunyai  nilai  VIF  di sekitar angka 1 atau kurang dari 10 o Mempunyai  angka tolerance mendekati 1,
Dilihat    dari    hasil  perhitungan pada  tabel,  diketahui    nilai    dari VIF di  sekitar  angka  1, dan  nilai tolerance mendekati    angka    1, maka    dapat    disimpulkan    bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Atau dapat dikatakan tidak ada hubungan antar variabel bebas. Tabel  : Uji Multikolinearitas Value Inflation Factor (VIF)
Murnisari, Retno
Dari  tabel  tersebut    dapat disimpulkan bahwa
untuk variabel    (X 1 ,  X 2 ,  X 3 ,  dan  Y)tidak terjadi  multikolineritas    dengan ditunjukkan    nilai  VIF  lebih  kecil dari 10.

## 6. Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  bertujuan  untuk menguji    apakah    dalam    suatu model  regresi   linier   ada   korelasi antara    kesalahan    pengganggu pada  periode  t  dengan kesalahan pada    periode-1    (sebelumnya). Autokorelasi    terjadi    karena observasi yang berturutan sepanjang    waktu    berkaitan    satu sama    lain.    Model    regresi    yang baik apabila tidak terjadi autokorelasi. Adanya suatu autokorelasi  bertentangan  dengan salah satu asumsi dasar dari regresi berganda. Artinya jika ada autokorelasi maka dapat dikatakan bahwa  koefisien  korelasi  yang diperoleh  kurang  akurat.Untuk mengetahui  adanya  autokorelasi digunakan  uji Durbin-Watson yang bisa  dilihat  dari  hasil  uji  regresi berganda.  Secara  konvensional dapat  dikatakan  bahwa  suatu persamaan  regresi  dikatakan  telah memenuhi asumsi autokorelasi jika nilai  dari  uji Durbin  Watson mendekati  dua  atau  lebih.  Berikut hasil  perhitungan  DW  dengan menggunakan regresi :
Tabel Pengujian Asumsi Autokorelasi Dl  Du  4- dl 4- du D w Interpr estasi 1,5 32 1,7 05 2,4 68 2,2 95 1,8 81 Tidak ada autokor elasi Dengan  demikian  tidak  ada korelasi  serial,  sehingga  variabel tersebut  independen  (tidak  terjadi autokorelasi)  yang  ditunjukkan dengan    du<dw<  4-du      (1,705  < 1,881 < 2,295).

## 7. Uji Heterokedastisitas
Uji  heterokedastisitas  bertujuan menguji  apakah  dalam  model regresi terjadi ketaksamaan variance dari  residual  satu  pengamatan  ke pengamatan  lain.  Jika variance residual dari  satu  pengamatan  ke pengamatan  lain  tetap,  maka disebut  homokedastisitas    dan  jika berbeda  disebut  heterokedastisitas.
Ada beberapa cara untuk mendeteksi  ada  atau  tidaknya heterokedastisitas,  salah  satunya dengan  melihat  grafik  scater  plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu zpred adalah  nilai  Z  yang diprediksi  dan sresid adalah  nilai  S yaitu  nilai  residual  dari  data regresi.  Jika  ada  pola  tertentu, seperti  titik  titik  yang  ada membentuk    pola  tertentu  yang teratur  (bergelombang,  melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.  Apabila  titik- titik  tidak  berpola  dan  berpencar, maka tidak terjadi heterokedastisitas.
Murnisari, Retno
Gambar Uji Heterokedastisitas
Murnisari, Retno Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018
Pada gambar di atas tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di  atas  dan  di  bawah    sumbu  Y, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi  heterokedastisitas,  sehingga model regresi layak untuk memprediksi kemandirian keungan daerah(Y)  berdasarkan  variabel independen  pajak hotel  (X 1 ) , pajak restoran(X 2 ) , pajak hiburan (X 3 ) .

## 8. Hasil Uji t
Uji  hipotesis  parsial  digunakan untuk  menguji  secara  terpisah variabel-variabel pada pajak daerah yang  meliputi  pajak  hotel,  pajak hiburan  dan  pajak  restoran. Apabila  t hitung >  t tabel ,  maka  ho ditolak  dan  ha  diterima  atau sebaliknya  apabila  t hitung <  t tabel , maka  ha  ditolak  dan  ho  diterima,
terlebih dahulu dibuat tabel untuk mempermudah mengetahui
pengujian hipotesis.
Hipotesis Partial Pertama Ho 1 Diduga tidak terdapat pengaruh  pajak  hotel  terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung. Ha 1 Diduga  terdapat  pengaruh pajak  hotel  terhadap  Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung.
Pada  pengujian  ini  besarnya  t hitung sebesar  3,983.  Nilai  ini  lebih  besar dari t tabel 2,000 (3,983>2,000) dengan  tingkat  signifikansi  sebesar 0,021  lebih  kecil  dari  pada  0,05 maka, ini menunjukkan bahwa,Ho ditolak atau Ha diterima. Artinya : terdapat  pengaruh  pengaruh  pajak hotel  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah di Tulungagung.
Hipotesis Partial Kedua Ho 2 Didugatidak terdapat pengaruh  pajak  hiburan  terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung. Ha 2 Diduga  terdapat  pengaruh pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung. Pada  pengujian  ini  besarnya  t hitung sebesar  2,203.  Nilai  ini  lebih  besar dari  t tabel 2,000  (2,203  >2,000) dengan  tingkat  signifikansi  sebesar 0,034  lebih  kecil  dari  pada  0,05 maka, ini menunjukkan bahwa Ho ditolak atau Ha diterima. Artinya : Terdapat pengaruh yang signifikan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di
Tulungagung.
Hipotesis Partial Ketiga Ho 3 Diduga tidak terdapat pengaruh  pajak  restoran  terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung. Ha 3 Diduga  terdapat  pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung. Pada  pengujian  ini  besarnya  t hitung sebesar  4,114.  Nilai  ini  lebih  besar dari t tabel 2,000 (4,114>2,000) dengan  tingkat  signifikansi  sebesar 0,002  lebih  kecil  dari  pada  0,05 maka, ini menunjukkan bahwa Ho ditolak atau Ha diterima. Artinya : Terdapat pengaruh yang signifikan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung. 9. Hasil Uji F
Uji  statistik  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  dua  jenis uji,  yaitu  uji  F  dan  uji  t.  uji  F
Murnisari, Retno Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018
dilakukan untuk menguji pengaruh jumlah  penerimaan  pajak  daerah terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah secara  simultan  atau  bersama- sama,  sedangkan  uji  t  dalam penelitian  ini  dilakukan  untuk menguji pengaruh jumlah penerimaan pajak daerah  terhadap kemandirian kuengan daerah secara  parsial.  Berikut  pemaparan hasil uji F dan uji t. Ho Diduga tidak terdapat pengaruh  pajak  hotel,  pajak hiburan  dan  pajak  restoran  secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung. Ha Diduga  terdapat  pengaruh pajak  hotel,  pajak  hiburan  dan pajak  restoran  secara  simultan terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah di Tulungagung. Hipotesis  yang  akan  diuji    dengan menggunakan  regresi  berganda. Tujuannya adalah untuk mengetahui  apakah    mempunyai pengaruh  secara  serentak  pajak hotel,  pajak  hiburan  dan  pajak restoran  secara  simultan  terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung.  Berikut  ini  hasil perhitungan F.
Tabel : Pengujian Hipotesis Simultan
Pada  pengujian  ini  besarnya  F hitung sebesar  3,808.  Nilai  ini  lebih  besar dari  F tabel 2,51  (3,808>  2,51), dengan  derajat  signifikansi  0,000 nilai  ini  lebih  kecil  dibandingkan dengan  alpha  5% atau  0,05 hal  ini
menunjukkan  bahwa  Ho  ditolak atau  Ha  diterima.  Artinya  :
Terdapat  pengaruh  pajak  hotel, pajak  hiburan  dan  pajak  restoran secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tulungagung. Pembahasan a. Pengaruh  Penerimaan  Pajak Hotel  terhadap  Pendapatan
Asli Daerah Dari  hasil  pengujian  yang  telah dilakukan  diatas  menujukkan bahwa secara parsial penerimaan pajak hotel mempunyai  pengaruh  yang signifikan  terhadap  Pendapatan Asli Daerah, ditunjukkan dengan  kontribusi  dari  pajak hotel  rata-rata  setiap  tahunnya sebesar Rp.68.090.000.000. Meskipun tidak sebesar dibandingkan  kontribusi  dari pajak  daerah  yang  lain  yang diteliti,  namun  kontribusi  yang diberikan  pajak  ini  mampu mendukung kemandirian karena hampir  rata-rata  di  setiap tahunnya  penerimaan  daerah dari  pajak  hotel  ini  mampu mencapai target yang ditetapkan. Realitanya Tulungagung  salah  satu  kota yang  ada  di  Jawa  timur  yang cukup banyak mempunyai tempat wisata sehingga merupakan  slah  satu  potensi untuk meningkatkan pendapatan  daerah  dari  sektor ini. b. Pengaruh  Penerimaan  Pajak
Restoran  terhadap  Pendapatan

## Asli Daerah
Dari  hasil  pengujian  yang  telah dilakukan  diatas  menujukkan
Murnisari, Retno Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018 bahwa secara parsial penerimaan pajak restoran mempunyai  pengaruh  yang signifikan  terhadap  Pendapatan Asli Daerah, ditunjukkan dengan  kontribusi  dari  pajak restoran rata-rata setiap tahunnya sebesar Rp.275.960.000.000.  Kontribusi pajak  restoran  ini  lebih  besar dibandingkan  kontribusi  dari pajak  daerah  yang  lain  yang diteliti. Pada kenyataannya Tulungagung  selain  banyak obyek wisata alam juga terdapat banyak  wisata  kuliner  yang  ada di  Kabupaten  Tulungagung  hal ini  juga  didukung  bahwa masyarakat Tulungagung adalah pecinta kuliner. c. Pengaruh  Penerimaan  Pajak Hiburan  terhadap  Pendapatan Asli Daerah Dari  hasil  pengujian  yang  telah dilakukan  diatas  menujukkan bahwa secara parsial penerimaan  pajak  hiburan  juga mempunyai  pengaruh  yang signifikan  terhadap  Pendapatan Asli Daerah, ditunjukkan dengan  kontribusi  dari  pajak restoran rata-rata setiap tahunnya sebesar Rp.155.010.000.000.  Meskipun kontribusi  pajak  hiburan  ini lebih  kecil    dibandingkan kontribusi  dari  pajak  restoran. Kenyataan yang ada di Kabupaten  Tulungagung  salah satu potensi pajak daerah adalah dari  pajak  hiburan  karena disamping  banyaknya  kesenian tradisional  yang  dimiliki,    juga banyaknya obyek wisata mendorong  para  pengusaha hiburan untuk menggelar kegiatan-kegiatan atau pagelaran  yang  mendatangkan dan menghibur masyarakat banyak.

## Simpulan dan Saran

## Simpulan
1. Hasil  uji  parsial  pada  variabel pajak  hotel  diketahui  bahwa pertumbuhan pajak hotel mimiliki pengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah.  Hal  ini  dikarenakan pajak  Hotel  dapat  mencapai target dari realisasi yang diinginkan,  meskipun  obyek pajak hotel lebih kecil dari pajak hiburan dan restoran akan tetapi pajak hotel mampu mempengaruhi meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. 2. Berdasarkan  hasil  uji  parsial pada  variabel  pajak  restoran diketahui  bahwa  pertumbuhan pajak restoran memilki pengaruh positif signifikan terhadap  tingkat  Pendapatan Asli Daerah. hal ini dikarenakan rata-rata pajak restoran menyumbang  penerimaan  lebih tinggi dari pajak hotel dan pajak hiburan sebesar Rp. Rp.275.960.000.000terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  yang menyebabkan meningkatnya Pendapatan  Asli  Daerah.  serta data potensi pajak restoran yang tercatat  oleh  Dinas  Pendapatan Kabupaten  Tulungagung  lebih banyak jika dibandingkn dengan pajak  hotel  dan  pajak  hiburan sebesar 124 obyek pajak.
3. Hasil  uji  parsial  pada  variabel pajak  hiburan  diketahui  bahwa
Murnisari, Retno Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018 pertumbuhan  pajak  hiburan memiliki pengaruh positif sigifikan  terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  memiliki  pengaruh secara parsial terhadap kemandirian  keungan  daerah. hal  ini  dikarenakan  rata-rata pajak  hiburan  menyumbang penerimaan pajak daerah sebesar Rp.155.010.000.000. 4. Diketahui pada periode penelitian  2011  hingga  2016  di mana  variabel  pengaruh  pajak hotel,  pajak  restoran,  dan  pajak hiburan  secara  simultan  attau bersama-sama memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap  tingkat  Pendapatan Asli Daerah. Hasil nilai koefisensi determinasi menunjukan  bahwa  pengaruh pajak  daerah  yang  dijelaskan oleh  variabel  pajak  hotel,  pajak restoran,  dan  pajak  hiburan memiliki  pengaruh  cukup  kuat terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kenyataannya Kabupaten Tulungagung  merupakan  salah satu  kota  yang  ada  di  Jawa Timur yang mempunyai potensi luar  biasa  untuk  obyek  wisata dimana  akan  terkait  dengan keberadaan restoran dan hiburan. Saran Berdasarkan  kesimpulan  yang telah  diuraikan  di  atas,  maka penulis  memberikan  saran  untuk Pemerintah dan peneliti berikutnya.  Pertama,  Pemerintah Daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi daerahnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta  Pendapatan  Asli  Daerah untuk  membiayai  pengeluaran daerah  sehingga  ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah  pusat  bisa  dikurangi. Salah  satu  cara  yang  harus dilakukan  adalah  meningkatkan dan  menjaga  semua  fasilitas  yang ada pada obyek-obyek yang terkait dengan  potensi  daerah  seperti obyek wisata, fasilitas hotel maupun  peningkatan  kulitas  nilai jual  kesenian  yang  ada  di Kabupaten tulungagung. Pengoptimalisasi  potensi  daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah bagi kabupaten/kota  di  Propinsi  Jawa Timur  dapat  dilakukan  dengan meningkatkan  lagi  intensifikasi Pajak  dan  Retribusi  daerahnya, terutama memperluas basis penerimaan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dan meningkatkan kapasitas penerimaan  melalui  perencanaan yang  lebih  baik  lagi.  Untuk penelitian  selanjutnya  agar  bisa menjadi  acuan  untuk  dijadikan refrensi  juga  disarankan  agar mengambil sampel di luar kabupaten Tulungagung.

## DAFTAR REFERENSI
Bungin,  Burhan.2005. Metodologi Penelitian  Kuantitatif  Edisi
Pertama. Jakarta: Kencana. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, 2016. Data Potensi Pajak Daerah Kabupaten
Murnisari, Retno Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018 Tulungagung 2016 .Tulungagung: Dinas PendapatanDaerah Kabupaten Tulungagung. Hanafi,Imam.,dan  Mugroho,  Tri Laksono, 2009. Desentralisasi Fiskal  KebijakanPerimbangan Keuangan  Pemerintah  Pusat dan Daerah di Indonesia Malang:UB-Press Mardasmo,2011.Perpajakan  Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi Yogyakarta Prakoso,  Kesit  Bambang,2005. Pajak  dan  Retribusi  Daerah Edisi  Revisi Yogyakarta:UII- Press Rahman Herlina, 2005, Pendapatan Asli Daerah , Jakarta: Arifgosita Sugiyono,2013. Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D . BandungAlfabeta. Susyanti dan Dahlan.2015 Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi . MalangEmpatdua Media
Waluyo,2011. Perpajakan  Indonesia . Jakarta: Salemba Empat Warsito,2001, Hukum Pajak ,Jakarta
:  PT.  Rajawali  Frafindo Persada Undang –Undang Undang –Undang Pemerintah No.10.2009.”UU  Tentang Kepariwisataan No.10 tahun  2009”,  pada  Tanggal 14 Januari 2017 dari pusdaling.jatimprov.go.id
Undang  –Undag  No.28.2009.”UU Tentang  Pajak  Daerah  dan
Retribusi  Daerah  No.28
Tahun  2009”,  diaskes  pada tanggal  14  Januari  2017 dariwww.sjdih.depkeu.go.id Undang –Undang No.32.2004.”UU Tentag Pemerintah  Daerah  No.32 Tahun2004”,  diaskes  pada tanggal  14  Januari  2017 dariwww.sjdih.depkeu.go.id Undang-Undang  No.33.2004,”UU Tentang Perimbangan Keuangan Pusat danDaerah No.33 Tahun 2004”, diaskes  pada  tanggal  14 Januari 2017Dari www.sjdih.depkeu.go.id Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung  No.6.  2012 “Perda Kabupaten Tulungagung Tentang Kepariwisataan No.6 Tahun 2012”, diakses padaTanggal  14  Januari 2017 dari www.tulungagung.go.id Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No.16. 2010.”Perda Kabupaten Tulungagung Tentang Pajak Daerah No.16 Tahun 2010”, diaskes padaTanggal 14 Januari 2017 dari ditjenpp.kemenkumham.go. id