## PEREKAYASAAN KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI DALAM PANDANGAN ISLAM

## Ihda A Faiz
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Hamfara Yogyakarta, Indonesia aafaiz45@yahoo.co.id

## Abstrak
Pendekatan dikotomis terhadap pengembangan akuntansi syariah yang saat ini ada (filosofis dan praktis) lebih rendah direspon masyarakat daripada prospek pengembangan di masa depan. Perlu pola pendekatan sinergis  antara  keduanya  diwujudkan  dalam  rangka  menciptakan harmoni  dan  kegunaan  nyata  di  masyarakat  dan  keberlanjutan pengembangan  ilmu  itu.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  membangun tinjauan  kritis  kerangka  konseptual  proses  perekayasaan  akuntansi yang ada sejak dahulu yang menjadi jembatan antara aspek praktis dan teoritis. Perekayasaan akuntansi dimulai dari penentuan tujuan ekonomi dan sosial suatu negara atas prinsip tertentu. Akuntansi konvensional membangun tujuan ini pada prinsip individualisme, sedangkan dalam Islam tujuan ekonomi harus bergantung pada maqasid asy-syar’iyyah dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial. Derivasi dari prinsip ini  adalah  pembentukan  asumsi  dan  tujuan  pelaporan  keuangan. Akuntansi  konvensional  didasarkan  pada  konsepsi  entitas  ekonomi. Sementara pandangan Islam, bisnis perusahaan (syirkah) adalah objek kepribadian hukum yang harus tunduk pada aturan yang berlaku dan tanggung jawab dalam pelaksanaan syariat terkait.

## Keywords:  Kerangka  Konseptual,  Akuntansi  Syari’ah,  Entitas
Ekonomi
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014

## Ihda A Faiz
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014

## Abstract
THE CONCEPTUAL FRAMEWORK OF ACCOUNTING IN ISLAMIC VIEWS. Dichotomous approach to the development of  Islamic accounting that current existed (philosophical and practical) results in lower public response on this idea and the prospect of  development in the future. It should be realized pattern of  a synergistic approach between both of  them in order to create harmony and real usefulness in  the  community  and  the  development  of   sustainability.This  study aims to construct critical review the conceptual framework of  accounting engineering  process  of   existing  since  the  engineering  world  is  a  bridge between practical and theoretical aspects. Accounting engineering starts from the determination of  economic and social objectives of  a country over a certain principle. Conventional accounting construct this purpose on the principle of  individualism, whether in Islamic this objective should be the determination relies on maqasid asy syar’iyyah in order to create rahmat lil ‘alamin function. Derivations of  this principle is the establishment the assumptions and financial reporting purposes. Conventional accounting based on the conception of  economic entity. Meanwhile, based on Islamic views,  the  company  business  (shirkah)  is  a  legal  object  Personality ‘which must be subject to the rules that apply Shari’a-related forms and responsibility in the implementation.
Keyword: Conceptual framework, Syari’ah Accounting, Economic entity
Pendahuluan

## A.
Dalam  praktek  penggunaan  akuntansi  di  Indonesia yang  berkembang  sejak  tahun  1990-an,  Triyuwono  membagi akuntansi syari’ah menjadi dua bentuk yaitu akuntansi syari’ah praktis dan akuntansi syari’ah filosofis-teoritis. 1 Akuntansi syari’ah praktis lebih menitikberatkan pada kebutuhan praktis penyedia dan pengguna laporan keuangan akuntansi syari’ah yang terkesan sekedar melakukan modifikasi sederhana atas akuntansi modern (konvensional)  yang  saat  ini  berkembang.  Sedang  akuntansi syari’ah filosofis-teoritis lebih mengacu pada bentuk ideal dengan
1 Iwan  Triyuwono. Perspektif,  Metodologi,  dan  Teori  Akuntansi  Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 27.
cara menggali dan menggunakan nilai-nilai filosofi Islam yang akan berbeda antara keduanya adalah bahwa akuntansi syari’ah praktis  hanya  dipraktekkan  pada  lembaga  keuangan  syari’ah saja.  Sedangkan  akuntansi  digunakan  sebagai  landasan  dalam membangun teori akuntansi syari’ah, lebih jauh akuntansi syari’ah filosofis-teoritis dibangun untuk semua institusi bisnis. Ada pula yang menggunakan pendekatan alternatif, yaitu melihat akuntansi dari kacamata diluar pola pikir yang selama ini berkembang dengan konsep hiperstrukturalisme Islam integratif yang dikembangkan oleh Mulawarman. 2 Beliau menyebutkan sebagai bentuk rekonstruksi yang telah melakukan integralisasi konsep strukturalisme  dan post  strukturalisme sekaligus  melampauinya ( hyper ).  Intinya  adalah  mencoba  melihat  dari  luar  sistem  yang selama  ini  berkembang  (metode positivistik )  sehingga  bisa didapatkan  pengertian  lain  diluar  kebiasaan,  baik  melalui penakwilan, penambahan, atau modifikasi.
Metode ini memiliki keunggulan dari sisi komponen berpikir yang memasukkan unsur intelektual, mental dan spiritual dalam analisisnya  yang  tidak  akan  didapati  dalam metodologi  positivistic karena  dalam  pandangan  mereka  pemikiran  tidak  lagi  rasional jika telah memasukkan unsur-unsur immateri . Fungsinya adalah menghasilkan produk baru dari metodologi alternatif sehingga diharapkan akan menghasilkan derivasi pemikiran yang beragam, berbeda  dari  yang  biasanya.  Triyuwono  menyinggung  hal tersebut tidak dapat langsung dipraktekkan mengingat Shari’ate Value Added Statement (SVAS), yang merupakan salah satu hasil dari metodologi hiperstrukturalisme Islam integratif , adalah salah satu bagian dari Laporan Keuangan Akuntansi Syari’ah sehingga tidak mungkin mempraktekkan satu bagian saja dari laporan keuangan yang  utuh. 3 Masih  banyak  lagi  yang  bisa  kita  eksplorasi  dari gagasan yang beliau lontarkan baik yang bisa kita ambil ataupun dapat kita kritisi.
2 Aji  Dedi  Mulawarman. Menyibak  Akuntansi  Syariah  :  Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi (Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyakarta, 2006).
3 Iwan Triyuwono, Perspektif, Metodologi ...., hlm. 31.
Tetapi  disisi  lain,  tampak  terlihat  disiplin  ilmu  akuntansi syari’ah  tidak  begitu  menarik  perhatian  banyak  kalangan yang  bergelut  di  bidang  akuntansi  secara  umum  (akuntansi konvensional). Jikalau perkembangan akuntansi syari’ah terlihat semarak  akhir-akhir  ini,  menurut  penulis  disebabkan  karena tuntutan  perkembangan  laju  perbankan  syari’ah  yang  tumbuh semakin pesat sehingga banyak praktisi merasa membutuhkan piranti yang seirama dengan perjuangan mereka yaitu akuntansi yang  dapat  mengakomodir  perkembangan  sektor  keuangan syari’ah.  Cepatnya  laju  pertumbuhan  perbankan  syari’ah  dan sektor keuangan syari’ah yang lain mendesak para praktisi untuk membuat seperangkat sistem akuntansi yang bernafaskan Islam, paling tidak secara dharuri (mendesak) dalam bentuk modifikasi akuntansi yang selama ini berkembang. Beragam cara ditempuh, mulai  dari  penggantian  istilah  menjadi  istilah  yang  Islami (berbahasa  arab),  memasukkan  ranah  spiritual  dalam  praktek pelaksanaan akuntansi konvensional, atau bahkan ada pula yang tetap memakai konsep akuntansi konvensional apa adaanya.
Bagi akademisi terutama, tentu mereka mendapat ‘tantangan’ dan ‘tuntutan’ yang datang dari dunia praktisi perihal kebutuhan mereka akan konsepsi serta aspek teknis akuntansi syari’ah. Di dunia  akademisi  pun  terjadi  perbedaan  dalam  menyikapi  laju perkembangan dunia keuangan syari’ah yang terjadi di lapangan. Cara menjawabnya pun beragam, ada yang tetap memakai konsep serta teknis akuntansi umum, ada yang mengubah paradigmanya tetapi tetap mempertahankan aspek teknisnya dan ada pula yang berkeinginan merombak total konsepsi/ paradigma serta teknis yang selama ini berkembang. Begitulah kenyataannya yang terjadi di lapangan.
Tetapi  perkembangan  di  dunia  akademisi  dalam hal  membangun  kerangka  akuntansi  syari’ah  tidak  begitu menggembirakan sebagaimana derasnya tuntutan kaum praktisi untuk  memenuhi  hajat  hidup  laju  pertumbuhan  lembaga keuangan syari’ah yang mereka perjuangkan. Terlebih lembaga keuangan  syari’ah  kini  pun  semakin  tumbuh  beraneka  ragam,
tidak hanya sektor perbankan semata tetapi mencakup asuransi syari’ah, pegadaian syari’ah, pasar modal syari’ah, dan unit usaha lain yang bernuansa syari’ah.
Melihat perkembangan semacam ini, tentu tidak berimbang antara  laju  kebutuhan  dan  tingkat  pemenuhan.  Seolah  terjadi slack antara kebutuhan di lapangan dengan pemenuhannya oleh kalangan akademisi. Maka tak heran, produk yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional (dibawah MUI) yang berwenang mengeluarkan  standar  akuntansi  syari’ah  terkesan  setengah matang dan tergesa-gesa. Oleh karenanya butuh keseriusan dan partisipasi aktif dari segenap komponen masyarakat dan civitas akademika bidang akuntansi (terutama kaum muslim) untuk ikut memberikan  andil  dalam  membuat  rancang  bangun  akuntansi yang berstandarkan syari’ah.
Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh  Muhammad  tentang tuntutan keberadaan akuntansi syari’ah yang dimotori oleh laju perkembangan  perbankan  syari’ah  yang  lebih  dahulu  populer. Muhammad  mengakui  bahwa  para  pakar  syari’ah  Islam  dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank konvensional seperti telah dikenal selama ini. Standar akuntansi tersebut  menjadi  kunci  sukses  bank  syari’ah  dalam  melayani masyarakat di sekitarnya sehingga seperti lazimnya harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun dalam konteks syari’ah Islam. 4
Banyak  motivasi  atau  alasan  yang  melatarbelakangi penulisan  yang intens tentang  akuntansi  syari’ah  oleh  beberapa kalangan.  Mulai  dari  yang  bersifat  penggunaan  praktis  hingga taraf dorongan ideologis. Oleh karenanya pembahasan mengenai kerangka  berpikir  menjadi  mutlak  diperlukan  untuk  dikaji. Jembatan penghubung antara pengalaman dunia praktis dengan dunia akademis adalah adanya teori yang mendasarinya. Selama ini kritikan yang ada tidak mengupas bentuk kajian seperti ini
4 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005). hlm. 43.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
secara  sistematis  sehingga  berimbas  pada  miskonsepsi.  Inilah ruang lingkup menyeluruh ulasan studi ini sehingga diharapkan tidak  ada  permasalahan  tercecer  karena  perbedaan  landasan berpikir.
Pembahasan B. Teori Akuntansi 1.
Pada  awalnya,  akuntansi  merupakan  disiplin  teknik pencatatan (pembukuan) keuangan yang aplikatif sehingga tidak akan ada orang yang bisa menguasainya tanpa terlebih dahulu terjun langsung dalam dunia praktek dan mengerjakan magang ( apprenticeship ) pada pihak praktisi yang lebih dulu mengenal dan mengembangkan akuntansi. Tidak heran banyak kalangan yang menganggap akuntansi adalah seni atau kerajinan ( art ). Penyebutan akuntansi  sebagai art tidak  lain  karena  belum  dirumuskannya secara jelas metode dasar dan pola operasionalnya sehingga pada praktiknya  lebih  banyak  menggunakan  pertimbangan  estetika dan  pertimbangan  nilai  ( value  judgment ).  Proses  ini  menuntut keahlian dan pengalaman dari akuntan untuk memilih perlakuan yang terbaik. 5
Perkembangan  pengetahuan  dan  keterampilan  inipun semakin  kompleks  dengan  dinamisnya  perjalanan  dunia  bisnis secara umum. Perkembangan akuntansi mengiringi ‘metabolisme’ dunia usaha. Semakin cepat dan rumitnya perkembangan dunia bisnis  maka  kebutuhan  akan  akuntansi  yang  kompleks  dan compatibel pun  tidak  dapat  dihindari.  Dalam  perkembangan selanjutnya,  pengetahuan  dan  keterampilan  akuntansi  dapat diidentifikasi  dengan  jelas  sehingga  membentuk  seperangkat pengetahuan  utuh  yang  dapat  diajarkan  melalui  institusi pendidikan.  Dari  sinilah  perkembangan  akuntansi  mengalami kemajuan  yang  luar  biasa.  Riset  dan  pengembangan  semakin gencar dilakukan oleh dunia akademisi dengan dukungan dunia praktisi yang mengiringi dinamisasi ritme dunia bisnis.
5 Suwardjono, Teori  Akuntansi:  Perekayasaan  Pelaporan  Keuangan (Yogyakarta: BPFE, 2005), hlm. 11.
Tidak  ada  masalah  di  dunia  praktisi  tentang  peran penting  akuntansi.  Mereka  hanya  dituntut  secara  praktis untuk  dapat  mengikuti  ritme  perjalanan  bisnis  yang  dihadapi dengan mengembangkan sistem akuntansi yang dimiliki. Justru perdebatan  terjadi  di  dunia  akademisi  tentang  bagaimana merefleksikan akuntansi ke dalam dunia pembelajaran. Akuntansi dianggap sebagai ilmu murnikah seperti halnya fisika, matematika, kedokteran, dan lain-lain, ataukah tetap dalam keadaannya sebagai skill (keterampilan)?
Perbedaan pendapat tersebut tampak jelas dalam metodologi pengembangan teori akuntansi yang ditawarkan masing-masing pihak.  Perbedaan  pendekatan  ini  memiliki  konsekuensi  yang berlainan terhadap proses dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selama perdebatan ini belum selesai dituntaskan, maka perjalanan  pembelajaran  akuntansi  akan  selalu  mengalami konflik dan perselisihan. Kesemua itu berimbas pada proses dan tujuan  pembelajaran  yang  pada  akhirnya  akan  mempengaruhi output yang dihasilkan. Permasalahan ini juga berimplikasi pada kebingungan  perkembangan  wacana  akuntansi  syari’ah  selama ini.
Dalam  tataran  akademis,  para  pakar  kemudian  berbeda pendapat  bagaimana  upaya  teoritisasi  akuntansi  yang  tepat. Perbedaan  pendapat  ini  bermula  dari  perbedaan  kategorisasi akuntansi itu sendiri, apakah masuk dalam ranah seni, sains, atau teknologi. Jika dimasukkan dalam kategori sain maka akuntansi mampu menjelaskan dan memprediksi kejadian yang berkembang di lapangan selama ini. Tentu saja teori akuntansi tidak mampu memenuhi aspek kedua yakni prediksi. Namun bila digolongkan sebagai  teknologi  (dalam  bentuk  penalaran  logis)  maka  teori akuntansi  digunakan  untuk  menjelaskan  praktek-praktek  yang ada guna memperoleh pemahaman yang lebih baik atasnya.
Hal ini karena karakter utama yang melekat dalam setiap teknologi  adalah  kebermanfaatan.  Dengan  asas  ini,  akuntansi akan lebih mudah untuk berinteraksi (memanfaatkan) teori-teori dari disiplin ilmu yang sudah stable . Disamping itu, akuntansi juga
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
bisa  memanfaatkan  teknik-teknik,  model-model  dan  metode- metode  yang  telah  dulu  dikembangkan  oleh  ilmu  lain. 6 Inilah keleluasaan  yang  dimiliki  oleh  akuntansi  apabila  dikategorikan sebagai  teknologi.  Tidak  demikian  apabila  akuntansi  masuk dalam kategori ilmu ataupun seni.
Selain bermanfaat, teknologi juga harus disesuaikan dengan tujuan  sosial  serta  sistem  nilai  yang  hidup  dalam  lingkungan masyarakat tersebut. Produk dari teknologi inilah yang nantinya dinikmati  langsung  oleh  masyarakat.  Seperti  halnya  teknologi fisis lainnya, produk teknologi lunak juga senantiasa mengikuti ritme  kebutuhan  dan  dinamitas user (pengguna).  Proses  dalam menentukan cara terbaik untuk mendapatkan produk (hasil) terbaik dalam penerapan suatu teknologi disebut dengan perekayasaan ( engineering ). Di sinilah teknologi mulai berkembang.
Manfaat teknologi dapat dirasakan tergantung pada siapa penggunanya  serta  untuk  tujuan  apa  keberadaan  teknologi itu.  Manfaat  tersebut  tentu  berbeda  apabila  dinikmati  oleh satu  entitas  usaha  (perusahaan)  dibandingkan  dengan  apabila dimanfaatkan oleh suatu masyarakat dalam sebuah negara. Meski tidak  dilegislasi  secara  sah  oleh  pemerintah  mengenai  standar akuntansi yang berterima di suatu negara, menentukan karakter bersama ( characteristics in common ) merupakan keniscayaan sebagai syarat  keterbandingan  laporan  keuangan.  Sebagai  alternatifnya adalah  dengan  berdirinya  institusi  independen  yang  mewakili profesi untuk menyusun standar penyajian informasi keuangan. Di  tingkat  nasional  inilah  produk  perekayasaan  akuntansi disebut sebagai kerangka konseptual ( conceptual framework ) yang berfungsi:
a.  Acuan pengevaluasian praktek akuntansi yang berjalan.
b.  Pengaruh  pengembangan  praktek  dan  prosedur  akuntansi baru.
c.  Basis penurunan standar akuntansi.
6 Bambang Sudibyo. “Rekayasa Akuntansi dan Permasalahannya di Indonesia”. Makalah disampaikan dalam acara peringatan ulang tahun Ikatan Akuntansi Indonesia ke 29 Jakarta, 22 Desember 1986.
d.  Titik tolak pengujian dan perbaikan praktek berjalan.
e.  Pedoman pemecahan masalah potensial.
Perekayasaan  akuntansi  inilah  yang  menjadi  jembatan penghubung  antara  dunia  praktis  dan  ranah  teoritis.  Disinilah “demarkasi”  penting  untuk  memahami  secara  utuh  bangunan akuntansi  itu  sendiri.  Maksud  akuntansi  di  sini  adalah  dalam pengertian yang lebih luas yaitu sebagai suatu sistem pelaporan keuangan  umum  yang  melibatkan  kebijakan  umum  akuntansi (tentang struktur, mekanisme, pihak yang terlibat, dan standar pelaporan)  dalam  suatu  wilayah  negara  tertentu. 7 Pengertian akuntansi  dalam  arti  luas  ini  dirasa  lebih  adil  dan  mencakup semua  komponen  yang  terkait  dengan  pembahasan  akuntansi itu  sendiri.  Hal  ini  berfungsi  untuk  menjaga  miss-komunikasi pengertian akuntansi dari masing-masing pihak.
Dari uraian di atas didapatkan pemahaman bahwa sejatinya akuntansi merupakan bentuk teknologi yang bebas guna sesuai kebutuhan dan kebermanfaatan bagi user . Muatan nilai atasnya pada hakikatnya merupakan nilai bentukan dari luar, bukan nilai inheren yang dihasilkan oleh akuntansi itu sendiri. Oleh karenanya istilah  akuntansi  konvensional  (umum)  dan  akuntansi  syari’ah seharusnya  tidak  perlu  ada  karena  aspek  kebermanfaatannya (sebagai teknologi) tergantung pada penggunanya, bukan muatan ideologi yang disebarkannya.
Pada faktanya, labelisasi semacam ini tidak dapat dihindari karena  nilai  (ideologi)  Islam  sangat  bertentangan  dengan  nilai kapitalisme.  Pengguna  dan  lingkungannya  juga  berbeda,  yaitu antara  Islam  dan  kapitalisme.  Sebab  ideologi  kapitalisme  saat ini mendominasi dan menghegemoni dunia sehingga tak pelak simplifikasi  akuntansi  konvensional  adalah  produk  atau  anak kandung kapitalisme semakin tak bisa dihindari. Fakta semacam ini  pada  dasarnya  telah  disadari  oleh  banyak  kalangan,  seperti Baswir (1996) menyatakan bahwa:
7 Suwardjono. Teori Akuntansi ..., hlm. 18.
“...munculnya  kesan  bahwa  akuntansi  juga  memiliki  kaitan dengan ideologi sulit untuk dielakkan, dan akutansi seperti yang saat ini diajarkan pada jurusan-jurusan akuntansi di Indonesia ternyata  sangat  kuat  dipengaruhi  oleh  kapitalisme.  Pengaruh kapitalisme  itu  terutama  tampak  sangat  nyata  pada  kuatnya pengaruh prinsip ekonomi kapitalistik dalam penyajian laporan keuangan pendapatannya”. 8
Namun  kondisi  ini  tidak  bisa  menjadi  alasan  untuk mengeluarkannya  dari  kategorian  teknologi  dengan  sifatnya bergantung  pada  siapa  yang  memanfaatkan  ( aksiologi ). Maka  karenanya,  tidak  perlu  ada  upaya  berlebihan  untuk mendekonstruksi  akuntansi  konvensional  dan  mengkonstruksi akuntansi syari’ah dalam bentuk simbolisasi yang khas. Seperti yang dilakukan oleh Mulawarman dengan mencoba menyusun simbol  akuntansi  syari’ah  yang  berbeda  simbol  akuntansi konvensional. Muncullah istilah Neraca Syari’ah, Laporan Arus Kas  Syari’ah,  Laporan  Keuangan  Syari’ah,  dan  Laporan  Nilai Tambah Syari’ah. Menurut Mulawarman, Laporan Nilai Tambah Syari’ah berbasis rizki merupakan salah satu bentuk derivasi dari konsep Islam tentang aspek ma’isyah rizq maal.
Berdasarkan  uraian  di  atas  kiranya  cukup  untuk mendudukkan positioning akuntansi  diantara  ideologi  yang  ada di  dunia.  Pertanyaannya  sebetulnya  sederhana,  apabila  kita mengamati fakta yang sama tetapi menghasilkan penafsiran serta aktualisasi yang berbeda maka yang salah apanya? Atau, apa sebab perbedaan pemahaman atas fakta tersebut? Fakta yang diindera ataukah mindset masing-masing orang? Bila hasil pengamatannya menunjukkan hasil yang seragam antar orang, maka ia bersifat universal  dan  terkategori  ilmu.  Namun  bila  hasil  pengamatan menunjukkan perbedaan, maka permasalahannya terletak pada mindset (An-Nabhani  menyebutnya  sebagai  informasi  awal  / ma’lumat tsabiqah ) orang yang mengamati obyek tersebut. Mindset inilah yang seharusnya kita ubah. Bisa juga jika persepsi masing-
8 Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005a), hlm. 2-3.
masing orang sama, kekeliruan terjadi pada tataran kelemahan indera atau alat bantu yang digunakan.
Karena  pertimbangan  penerimaan  masyarakat,  maka penulis masih menggunakan terminologi akuntansi syari’ah dan akuntansi konvensional. Namun istilah ini bermakna akuntansi yang digunakan dalam nilai dan lingkungan syari’ah Islam serta akuntansi  yang  dipraktekkan  dalam  lingkungan  konvensional (kapitalistik). Bukan akuntansi yang berasal dari Islam ataupun kapitalis (konvensional)

## Rekontruksi Akuntansi Bernilai Islam
2. Cara  tercepat  dan  paling  mudah  dalam  merekonstruksi akuntansi agar bernilai Islam adalah dengan meletakkan akuntansi pada  lingkungan  baru  yang  membentuknya  dan  mengisinya dengan  nilai  atau  ideologi  Islam.  Hal  ini  merujuk  pada  upaya merumuskan kerangka konseptual sebagai wadah bagi akuntansi agar memuat nilai Islam. Setelah itu, baru dapat dievaluasi sejauh mana  penggunaan  prinsip  akuntansi  sejalan  dengan  bangunan conceptual  framework yang  telah  diislamkan.  Tataran  konseptual justru merupakan tahap paling riskan terhadap persoalan nilai atau ideologi yang dibawa. Ini karena, banyak asumsi atau penilaian dasar  dalam conceptual  framework bersifat  bawaan  ( given )  yang bermuatan  ideologi  tertentu.  Suwardjono  merumuskan  proses perekayasan  pelaporan  akuntansi  sebagaimana  diilustrasikan dalam gambar berikut. 9
Paling tidak melalui proses rumusan perekayasaan akuntansi inilah kita evaluasi rancang bangun awal akuntansi Islam. Metode yang lebih tepat untuk mengembangkan disiplin baru ini adalah penalaran  deduktif  normatif  sebagaimana  dikembangkan oleh Hendriksen, 10 karena sebagian besar penggagas akuntansi syari’ah memulainya dari konsepsi paradigma atau filosofi yang berbeda  antara  akuntansi  syari’ah  dan  akuntansi  konvensional. Pertimbangan lain untuk memakai konsepsi kerangka konseptual
9 Suwardjono. Teori Akuntansi ..., hlm. 102.
10 Eldon S. Hendriksen. Teori Akuntansi (Terjemahan). (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 54.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
sebagai judgment adalah besarnya manfaat penggunaan kerangka konseptual sebagaimana yang diungkap oleh Kam.
Proses perekayasaan keuangan model Suwardjono di atas mampu memberikan definisi akuntansi yang jami’ (mencakup semua) dan mani’ (definitif). Hal ini ditunjang definisi akuntansi Suwardjono 11 dirasa  paling  tepat  menggambarkan  fakta akuntansi  untuk  saat  ini.  Karenanya  penulis  menggunakan konsepsi di atas sebagai pijakan pembahasan. Konseptualisasi kerangka  konseptual  itu  sendiri  di  tataran  praktis  terdapat perbedaan antar institusi, semisal Financial Accounting Standards Board (FASB), International Accounting Standards Committee (IASC) atau antar pakar akuntansi.
Tujuan  Pelaporan  Keuangan  harus  didasarkan  pada tujuan  negara  atau  masyarakat  secara  luas.  Dalam  koridor Islam, tujuan negara menurut Islamlah yang menjadi rujukan. Bila kapitalisme memandang hak asasi paling utama yang harus dijunjung tinggi oleh negara adalah hak individu ( individualisme ), maka  dalam  Islam  seluruh  perbuatan  manusia  harus  tunduk dalam  aturan  perintah  Allah  SWT  dalam  syari’at  Islam.  Tak heran individu dalam pandangan Barat mendapat tempat yang paling tinggi sehingga berkesempatan untuk mengeksploitasi kekayaan  dunia  sesuai  kehendak  pribadi,  tak  dibatasi.  Dari sinilah  (dalam  dunia  perekonomian)  mereka  menjajakkan konsepsi  ‘pasar  bebas’  yang  artinya  pemerintah  tidak  boleh ikut  campur  mengatur  kebebasan  individu  yang  diagungkan oleh Barat. Konsep ini tidak jauh beda dengan hukum rimba, siapa kuat dia menang, siapa lemah akan tersingkirkan.
Dalam  kehidupan  sosial  muncul  paham hedonisme dan permisivisme ,  dalam  pendidikan  muncul  paham materialisme , dalam keagamaan berkembang sinkretisme , dalam dunia politik hiduplah  sikap oportunisme ,  dan  seterusnya.  Inilah  bencana kapitalisme (lihat uraian kerusakan kapitalisme pada Al-Jawi, 2001).  Turunan  dari  prinsip  individualisme  ini  berkembang
11 Suwardjono. Teori Akuntansi ..., hlm. 99.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
ke dalam wujud entity theory. 12 Teori ini tidak hanya dimaknai sebagai  pemisahan  kekayaan  pribadi  dengan  perusahaan, namun bermakna pula entitas bisnis ibarat individu yang harus dilayani dan dihormati hak-haknya oleh negara.
Narsa  (2007)  memberikan  kritik  terhadap  bangunan pokok yang melandasi akuntansi saat ini, yaitu tujuan utama pelaporan  keuangan  hanyalah  kreditur  dan  investor,  serta konsepsi pemertahanan modal yang berpijak pada kapitalisme. Dari sinilah keberadaan entitas bisnis melebihi naungan negara karena  dia  bisa  bersifat  trans-nasional  dengan  pengelolaan kekayaan yang tak terbatas. Dalam kapitalisme, fungsi negara dikebiri dengan hanya menjadi wasit ( regulator ) dalam kehidupan masyarakat.  Negara  tidak  boleh  masuk  dalam  ranah  privat (agama,  ekonomi,  pendidikan)  sehingga  fungsi  distributor kekayaan,  fungsi  keamanan  dan  yang  lain  menjadi  mandul. Pangkalnya  adalah  sekulerisme (fashlu  al-dini  ‘an  al-hayat) -pemisahan  urusan  dunia  dengan  agama-  sehingga  seluruh aturan dalam kehidupan diatur oleh manusia sendiri, tidak ada kaitannya dengan agama
Konsep di atas tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Islam memandang bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dengan sifat buruk atasnya (serakah, kikir, sombong, dll) sehingga diperlukan petunjuk dari luar untuk meredam tabiat buruk ini. Oleh karenanya, Islam datang dengan syari’at berisi aturan  yang  datang  dari  Pencipta  ( Al-Khaliq )  manusia,  yaitu Allah  swt.,  untuk  menundukkan  subyektifitas  dan  egoisme. Karena  standar  hidup  ( maqayis )  manusia  harus  berdasarkan syari’at Islam bukan pada individu, termasuk dalam penentuan baik dan buruk perbuatan. An-Nabhani 13 mengatakan bahwa predikat baik ( khair ) dalam penilaian seorang muslim adalah
12 Hendry Y. Setiabudi dan Iwan Triyuwono. Akuntansi Ekuitas Dalam Narasi  Kapitalisme,  Sosialisme  dan  Islam (Jakarta:  Penerbit  Salemba  Empat, 2002), hlm. 23.
13 Taqiyuddin  An-Nabhani, Mafahim  Hizbut  Tahrir (terjemahan) (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2001), hlm. 44.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
sesuatu yang diridhai Allah swt. sedangkan buruk ( syarr ) adalah sesuatu yang dimurkai Allah swt. Di sinilah seharusnya tujuan negara diletakkan yaitu berdasarkan syari’at Islam.
Bila  tujuan  akuntansi  didasarkan  atas  tujuan  negara, sedang  tujuan  negara  berdasar  aturan  masing-masing  negara atas dasar keragaman berpikir manusianya maka tak pelak sistem pelaporan keuangan masing-masing negara selamanya juga akan berbeda. Tak heran bila upaya harmonisasi akuntansi berjalan lambat, namun bila didasarkan atas syari’at Islam yang berlaku untuk setiap tempat dan sepanjang waktu, kendala ini tidak akan ditemui.
Muhammad  menyatakan  bahwa  nilai-nilai,  sistem dan  filsafat  ilmu  akan  turut  menentukan  model  ilmu  yang berkembang di suatu negara. Apabila suatu negara menganut sistem  ekonomi  kapitalisme,  maka  sistem  akuntansi  yang berkembang adalah sistem akuntansi kapitalis. Demikian pula, apabila  suatu  negara  mengikuti  sistem  ekonomi  Islam  maka sistem  akuntansi  yang  berkembang  adalah  sistem  akuntansi Islam  ( syari’ah ).  Muhammad 14 memperkuat  pendapatnya dengan mengutip pendapat Tricker yang menyatakan bahwa: “(bentuk) akuntansi sebetulnya tergantung pada ideologi dan moral  masyarakat.  Akuntansi  tidak  bebas  nilai.  Akuntansi adalah  anak  dari  budaya  (masyarakat).  Pandangan  ini  jelas membawa implikasi terhadap studi akuntansi kontemporer”.
Penulis sepakat dengan pendapat Muhammad di atas yang memposisikan akuntansi sejalan dengan sistem ekonomi yang dianut oleh suatu masyarakat. Hanya saja posisi tersebut lebih tepatnya sebagai teknologi yang mempermudah penggunanya untuk  mencapai  tujuan  dan  ideologi  (keyakinan)  yang dipegangnya. Pada titik ini, Muhammad berkesimpulan bahwa nilai-nilai yang ada pada akuntansi merupakan pancaran dari nilai inheren ( value-laden ) yang diemban oleh akuntansi. Padahal sebenarnya nilai tersebut berasal dari luar (oleh pemakainya) sehingga yang diubah, dalam kaitannya dengan permasalahan
14 Muhammad, Pengantar Akuntansi ..., hlm. 10.
akuntansi  konvensional,  adalah  sistem  kehidupan  (ideologi) yang  dianut  oleh  negara  tersebut,  bukan  akuntansinya  secara langsung.  Penarikan  kesimpulan  inilah  yang  penulis  tidak sepakati.
Triyuwono dan As’udi menyebutkan bahwa tujuan dalam akuntansi syari’ah berdasarkan pada tujuan ekonomi Islam yaitu pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat. 15 Sedang Syahatah menyebutkan tujuan dari akuntansi dalam Islam adalah 16 :
a. Hifzul Amwal (memelihara uang).
b.  Menjadi bukti pencatatan (kitabah) tatkala ada perselisihan.
c.  Dapat membantu mengambil keputusan.
d.  Menentukan hasil-hasil usaha yang akan dizakatkan.
e.  Menentukan dan menghitung hak-hak kawan yang berserikat.
f.  Menentukan imbalan, balasan dan sanksi.
Tujuan  di  atas  dapat  dibenarkan  syari’at  dengan catatan tidak bertentangan dengan syara’. Secara luas tujuan diterapkannya syari’at Islam ( Maqashid asy Syar’iyyah ) menurut Kurnia (2008) adalah sebagai berikut: a.  Memelihara Keturunan ( al-Muhafazhah ‘ala an Nasl ) b.  Memelihara Akal ( al-Muhafazhah ‘ala al-‘Aqlu ) c.  Memelihara Kehormatan ( al-Muhafazhah ‘ala al-Karamah ) d.  Memelihara Jiwa Manusia ( al-Muhafazhah ‘ala an-Nafs ) e.  Memelihara Harta (al -Muhafazhah ‘ala al-Mal ) f.  Memelihara Agama ( al-Muhafazhah ‘ala Ad-din ) g.  Memelihara Keamanan ( al-muhafazhah ‘ala al-amn ) h. Memelihara Negara ( al-Muhafazhah ‘ala ad-Dawlah )
Kerangka konseptual lebih lanjut digambarkan oleh Kieso
15 Iwan  Triyuwono  dan  Mohamad  As’udi. Akuntansi  Syariah: Memformulasikan Konsep Zakat dalam Konteks Metafora Zakat (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 27.
16 Husein  Syahatah. Usul  al  Fikri  al  Muhasabah  Islam  terj., (Jakarta: Media Akbar Sarana, 2001), hlm. 44-48.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
et.al . Penjabaran singkat tentang model yang disampaikan Kieso adalah sebagai berikut. 17
Tingkat  pertama  tujuan  pelaporan  keuangan  yaitu:  (1) berguna  untuk  membuat  keputusan  investasi  dan  kredit  bagi yang mengerti penuh aktivitas bisnis dan ekonomi, (2) membantu kreditor dan investor saat ini dan potensial untuk mengetahui jumlah waktu dan ketidaktidakpastian cash flow masa depan, (3) mengetahui hak dan perubahan sumber daya ekonomi.
Tingkat  kedua  merupakan  penghubung  antara  tingkat pertama dengan tingkat ketiga. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi  terbagi  dua,  yaitu  bermanfaat  dalam  pengambilan keputusan,  dan  keterpahamian.  Karakter  yang  pertama  terdiri dari relevansi dan reliabilitas. Sedang karakter yang kedua terdiri atas  keterbandingan  dan  konsistensi.  Elemen  dari  laporan keuangan terdiri atas: aset, kewajiban, modal, investasi pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, keuntungan serta kerugian.
Tingkat  ketiga  merupakan  konsep  pengakuan  dan pengukuran. Asumsi dasar meliputi: asumsi economic entity, going concern,  monetary  unit dan periodicity .  Prinsip  Dasar  Akuntansi meliputi: Prinsip Kos Historis, Pengakuan pendapatan, matching dan  pengungkapan  penuh.  Sedang  hambatan  (kendala)  yang dihadapi  yaitu:  keterkaitan  manfaat  dan  kerugian,  materialitas, lingkungan bisnis dan konservatisme.
Keberatan yang sering diajukan oleh penggagas akuntansi syari’ah pada kerangka konseptual di atas adalah terkait asumsi serta tujuan pelaporan keuangan karena lahir dari pemahaman/ aqidah tertentu  dan  tidak  bersifat  ilmiah.  Sedang  elemen  yang lain  tidak  banyak  ‘digugat’  karena  pada  dasarnya  bersifat teknis  dan  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  akan  sifat  atau karakter pelaporan. Kerangka konseptual di atas sejalan dengan karakteristik  korporasi  yang  dibangun  oleh  sistem  kapitalisme. Kieso, et.al mengungkapkan  beberapa  karakter  (prinsip)  yang
17 Weygandt Kieso and Kimmel. Intermediate Accounting (USA: John Wiley & Sons, Inc, 2004), hlm. 30-45.
harus  dipenuhi  oleh  perusahaan  yang  berbentuk  korporasi, yaitu: 18
a.  Separate of  Legal Existence .
Perusahaan  merupakan  entitas  tersendiri  yang terpisah  dari  pemiliknya  secara  legal  (hukum)  sehingga memungkinkannya bertindak atas nama perusahaan itu sendiri bukan atas nama pemilik. Jadi, hubungan antara pemilik dan kesatuan usaha dipandang sebagai hubungan bisnis (hak dan kewajiban  atau  utang  dan  piutang).  Pemisahan  kedudukan kesatuan usaha dan pemilik berarti bahwa fungsi manajemen terpisah  dengan  fungsi  investasi.  Kesatuan  usaha  menjadi sudut  pandang  akuntansi,  yaitu  akuntansi  berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha, bukan pemilik. Dengan kata lain, kesatuan usaha menjadi kesatuan pelapor yang bertanggungjawab kepada pemilik.
b.  Limited Liability of  Stockholders . Pemilik  saham  ( stockholders )  memiliki  akses  (hak  dan kewajiban) yang terbatas terhadap perusahaan sebesar jumlah saham yang dimilikinya. Karena perusahaan merupakan entitas yang  terpisah  dari  pemilik,  maka  hubungan  antarkeduanya tidak bersifat langsung (intervensif) namun melalui mekanisme yang cukup rumit. Begitu pula hubungannya dengan kreditor. Kreditor tidak memiliki klaim hukum untuk menuntut pemilik saham melebihi kontribusi modal yang mereka tanamkan dalam perusahaan  tersebut.  Artinya,  jika  perusahaan  mengalami kebangkrutan maka kreditor tidak dibolehkan untuk menuntut aset pribadi pemilik modal agar melunasi hutang perusahaan yang tidak terbayarkan oleh kekayaan perusahaan.
c.  Transferable Ownership Rights . Pemilik saham ( stockholders ) memiliki keleluasaan untuk memindahtangankan  kepemilikan  mereka  atas  perusahaan
18 Weygandt Kieso and Kimmel. Accounting Principle (USA: John Wiley & Sons, Inc, 2002), hlm. 561.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
seberapapun  besarnya  dengan  cara  menjualnya.  Pemilik perusahaan  adalah  mereka  yang  memegang  saham  tersebut dengan  hak  atas  perusahaan  berdasarkan  prosentase kepemilikannya. Atas dasar economic entity (pemisahan hukum atas  pemilik  dan  perusahaan),  maka  sejatinya  perpindahan kepemilikan  tidak  mempengaruhi  operasional  perusahaan karena  perusahaan  mempunyai  aturan  sendiri  yang  telah dirumuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang melibatkan seluruh pemilik saham.
d.  Ability to Acquire Capital .
Perusahaan  mempunyai  kemampuan  dan  kebolehan untuk  mendapatkan  tambahan  modal  dengan  menerbitkan saham  baru.  Penerbitan  saham  seolah  merupakan  aktivitas tersendiri  yang  terpisah  dari  kontrak  mereka  dengan pemegang saham awal. Penerbitan saham ini secara kumulatif akan  mengubah  komposisi  kepemilikan  perusahaan.  Alasan utama  penerbitan  saham  baru  adalah  untuk  mendapatkan tambahan suntikan modal guna ekspansi (perluasan) operasi perusahaan.
e.  Continuous Life .
Prinsip  ini  menganggap  bahwa  sebuah  perusahaan didirikan bukan untuk dibubarkan. Artinya, mereka berasumsi bahwa  usia  perusahaan  tidak  akan  berakhir  (kecuali  bila dinyatakan bangkrut), sehingga berdiri / bubarnya perusahaan tidak  dipengaruhi  faktor  diluar  entitas,  misalkan  kematian atau  kebangkrutan  pemegang  saham,  pekerja  atau  pihak manajemen.
f.  Corporation Management .
Secara hukum pihak yang memiliki perusahaan adalah para  pemegang  saham,  namun  yang  berhak  mengelola perusahaan  adalah  pihak  manajemen.  Intervensi  pemilik terhadap perusahaan dilakukan secara tidak langsung melalui penunjukan dewan direksi.

## g.  Governmental Regulations .
Perusahaan  merupakan  subyek  regulasi  (aturan)  dari pemerintah sehingga mereka secara entitas harus mematuhi aturan  yang  diberlakukan  oleh  pemerintah,  misalkan  dalam aturan penerbitan saham, pembagian keuntungan ( dividen ) dan pengelolaan perusahaan lain ( corporate action ).
h.  Additional Taxes .
Perusahaan  berbentuk  korporat  merupakan  obyek yang  harus  membayar  pajak  atas  penghasilan  yang  mereka dapatkan.
Karakter (prinsip) korporasi di atas sejatinya bermula dari konsep economic  entity sebagai  asas  utamanya,  sedang  prinsip yang  lain  merupakan  penjabaran  ( derivasi )  dari  karakter  utama tersebut. Disinilah letak permasalahannya. Kebatilan perseroan terbatas  dalam  ekonomi  konvensional  terletak  pada  tanggung jawab yang terbatas ini. Jika perusahaan rugi atau bangkrut, para kreditur  dan  pemilik  hak  lainnya  tidak  dapat  menuntut  pada persero perusahaan sedikitpun, berapapun kewajiban perusahaan terhadap  mereka.  Mereka  hanya  bisa  menuntut  atas  haknya sebatas aset perusahaan yang tersisa. Dengan demikian, sistem perseroan ini merupakan suatu perlindungan sistematis bagi para pemilik modal dan pengelola perusahaan.
Sistem  perseroan  dengan  tanggung  jawab  terbatas bertentangan dengan hukum syara’ yang menuntut ditunaikannya seluruh  kewajiban  mereka  terhadap  pihak  lain  di  dunia  ini, sebagaimana  hadits  Nabi  SAW  yang  diriwayatkan  oleh  Imam Bukhari dari Abu Hurairah:
“Siapa saja yang mengambil harta orang dan bermaksud untuk melunasinya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Dan siapa saja yang mengambil harta orang dan bermaksud merusaknya, maka Allah akan merusak orang itu.”
Juga dalam hadits yang lain: “Sungguh hak-hak itu pasti akan ditunaikan kepada para pemiliknya pada hari kiamat nanti, hingga seekor
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
domba betina tak bertanduk akan mendapat kesempatan membalas karena pernah ditanduk oleh domba betina bertanduk.” (HR. Imam Ahmad dari Abu Hurairah).
“ Perbuatan orang kaya menunda-nunda pembayaran utangnya adalah suatu kezhaliman.” (HR. Imam Bukhari dari Abu Hurairah).
“…sebaik-baik orang di antara kalian, adalah yang paling baik dalam penunaian hak (pembayaran utang, dan lain-lain).” (HR. Imam Bukhari).
Artinya,  perusahaan  dalam  Islam  merupakan syakhsiyah hukmiyah , yaitu entitas yang juga terikat hukum syara’. Pemiliknya berkewajiban mengelola perusahaan tersebut dan bertanggung- jawab  atas  semua  aktivitas  yang  telah  dilakukan  perusahaan. Dari  sini,  pemilik  tetap  terkena  kewajiban  melunasi  utang perusahaan  meski  menggunakan  uang  pribadi.  Namun  Islam juga tetap memberikan perlindungan terhadap pemilik dengan tidak  dibolehkannya  menyita  aset  pribadi  yang  mengganggu kehidupan wajar di masyarakat. Para fuqaha memberikan uraian tersebut  dalam  bab taflis (kebangkrutan). Taflis menurut syara’ dapat diungkapkan dalam dua pengertian, yaitu:
a.  Taflis adalah suatu kondisi utang yang pembayarannya dapat menghabiskan  harta  orang  yang  berutang.  Akan  tetapi, hartanya itu tidak dapat membayar seluruh utang-utangnya b.  Taflis adalah suatu kondisi seseorang yang tidak memiliki harta sama sekali
Beberapa atsar yang disampaikan oleh Rasulullah tentang taflis (kebangkrutan)  diantaranya  misalkan:  “Malik  ibnu  Anas telah menceritakan kepada kami, dari Yahya ibnu Sa’id, dari Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Amr ibnu Hazm, dari Umar ibnu Abdul Aziz, dari Abu Bakar ibnu Abdur Rahman ibnul Harits ibnu Hisyam, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:
“Barang siapa yang mengalami kebangkrutan, lalu si pemilik barang menjumpai  hartanya  masih  utuh  ada  padanya,  maka  ia  lebih  berhak

## terhadap harta itu.”
Ibnu  Abu  Fudaik  telah  menceritakan  kepadanya,  dari Ibnu Abu Dzib yang mengatakan bahwa Abdul Mu’tamir ibnu Amr ibnu Rafi’ telah bercerita kepadanya, dari Abu Khaldah Az Zuraqi – mantan Qadhi Madinah – yang mengatakan:
Kami datang kepada Abu Hurairah mengadukan perihal seorang teman kami yang mengalami kebangkrutan, maka ia berkata, ‘Ini sema kasusnya dengan apa yang pernah diputuskan oleh Rasulullah SAW, yaitu “Barang  siapa  meninggal  dunia  atau  mengalami  kebangkrutan,  maka pemilik barang lebih berhak menyita barangnya jika ia menemukannya masih dalam keadaan utuh’
Menyadari  akan  ketidakberesan  konsep economic  entity , Harahap  mencoba  menguraikan  pandang  alternatif  tentang hubungan perusahaan sebagai satu entitas dengan pemilik sebagai entitas yang lain, yaitu:
a.  The Proprietory Theory . Konsep ini memandang entitas sebagai agen,  perwakilan, wakalah atau  penugasan  dari  penguasaha atau  pemilik.  Pusat  perhatian  laporan  keuangan  konsep  ini adalah pemilik ( proprietor ).
b.  The  Entity  Theory .  Entitas  dianggap  sebagai  sesuatu  yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menanamkan modal ke dalam perusahaan. Pusat perhatian informasi keuangan adalah unit usaha yang dijalankan, bukan pemilik.
c.  The  Fund  Theory .  Konsep  ini  memandang  unit  usaha merupakan  sumber  ekonomi  dan  kewajiban  yang ditetapkan sebagai pembatasan terhadap penggunaan aset. Pusat  perhatian  pada  konsep  ini  adalah  sekelompok  aset dan  kewajiban  yang  harus  ditunaikan  dalam  aturan  dan penggunaannya.
d.  The Enterprise Theory . Konsep yang memandang tanggungjawab perusahaan  haruslah  kepada  publik  yang  lebih  luas,  bukan terbatas pada entitas.
e.  Residual Equity Theory . Pusat perhatian pada konsep ini adalah pemegang saham biasa.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
f.  Commander  Theory .  Pusat  perhatian  pada  konsep  ini  adalah mereka  yang  memiliki  kekuasaan  atau  wewenang  untuk melakukan kontrol ekonomi.
g.  The Investor Theory .
h.  Ibadah Theory
Harahap  mencantumkan ibadah  theory sebagai  usulan terakhir yang ditawarkan Islam terhadap kerumitan ini. Namun rumusan  konsep  tersebut  rupanya  belum  jelas  dan  spesifik. Berdasar eksplorasi nash syar’i yang diungkap di atas telah jelas kerusakan pandangan kapitalisme tentang konsep economic entity sehingga konsep ini seharusnya dihilangkan dari asumsi akutansi syari’ah. Namun hal ini tidak berarti pengelolaan keuangan dalam akuntansi syari’ah harus dicampurkan antara kekayaan pemilik dan kekayaan perusahaan. Perbedaan utamanya hanyalah dalam aspek  kewajiban  hukum  yang  harus  ditanggung  oleh  pemilik perusahaan sebagaimana ketentuan syirkah yang dipaparkan oleh an-Nabhani. 19
Demikianlah  penilaian syara’ atas  perekayasaan  kerangka konseptual akuntansi syari’ah yang digunakan selama ini. Dengan tinjauan syar’i tersebut  diharapkan  para  akuntan  dan  penggiat akuntansi syari’ah dapat berdiskusi secara  ilmiah dan komunikatif untuk    memperbaiki  perekayasaan  yang  keliru  tersebut  agar pada tahapan selanjutnya dapat dibangun kerangka konseptual akuntansi yang Islami.
Tak  berhenti  sampai  di  sini,  mendatang  masih  banyak agenda ilmiah yang harus dilengkapi oleh para penggiat akuntansi syari’ah  dalam  memberikan  penilaian syar’i atas  konsepsi akuntansi  yang  ada.  Bila  studi  ini  fokus  pada  perekayasaan kerangka  konseptual  dalam  pandangan  Islam,  maka  tahapan berikutnya  masih  terdapat  asumsi  dasar  dan  prinsip  akuntansi yang didalamnya juga syarat dengan judgment nilai oleh subyek
19 Taqiyuddin  an-Nabhani, Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif (terjemahan An Nizham al Iqtishadi fi al Islam ) (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm,153-155.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
perekayasanya.  Asumsi  dasar  meliputi  asumsi economic  entity, going concern, monetary unit dan periodicity . Prinsip Dasar Akuntansi meliputi prinsip kos historis, pengakuan pendapatan, matching dan pengungkapan penuh. Sedang hambatan (kendala) yang dihadapi yaitu keterkaitan manfaat dan kerugian, materialitas, lingkungan bisnis dan konservatisme.

## Simpulan C.
Perkembangan upaya konstruksi akuntansi syari’ah selama ini  masih  terkendala  dikotomi  dua  pendekatan  arus  utama pemikiran ( school of  thougt ), yaitu filosofis dan praktis. Selain itu kedua  pendekatan  tersebut  cenderung  saling  mengklaim  dan mendekonstruksi  selainnya.  Kondisi  tersebut  tentu  berimbas tidak hanya aspek praktis berjalan, tetapi juga prospektif. Dalam aspek praktis berjalan, terjadi stagnasi perkembangan akuntansi syari’ah, yakni isu akuntansi syari’ah hanya difahami oleh sebagian kecil kalangan, utamanya penggagas dan akademisi. Masyarakat akuntansi secara umum tidak terusik atau terpacu mempelajari dan memahami tawaran konsepsi yang diajukan karena pembahasan yang melangit dan tidak aplikatif.
Dalam tataran prospektif, perkembangan akuntansi syari’ah tentu  saja  sulit  untuk  berkembang,  apalagi  berharap  dapat menggantikan bangunan akuntansi konvensional yang selama ini berjalan dan diterima secara luas oleh masyarakat. Ditambah lagi dikotomi pendekatan yang ada terlihat sangat kentara, tampak masing-masing  menapaki  jalur  yang  berbeda  meski  tujuan utamanya sama.
Akuntansi syari’ah harusnya dikembangkan dari telaah kritis proses perekayasaan kerangka konseptual akuntansi yang selama ini ada karena perekayasaan tersebut merupakan jembatan antara dunia praktis dan ranah teoritis. Keterhubungan ( interconnection ) dan  sinergi  tersebut  penting  agar  tercipta  harmonisasi  dan keberlanjutan dari ranah penelitian (riset) oleh akademisi hingga kebermanfaatan di lapangan oleh praktisi.
Perekayasaan kerangka konseptual akuntansi konvensional
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
dibangun atas dasar prinsip individualisme dan berimbas pada upaya pencapaian tujuan ekonomi dan sosial suatu negara atas prinsip  ini.  Selanjutnya  tujuan  pelaporan  keuangan  sebagai landasan mengembangkan kerangka konseptual pun bersandar pada prinsip ini. Dalam Islam tujuan diterapkannya syari’ah dan juga tujuan ekonomi sosial suatu negara bersandar pada Maqashid asy Syar’iyyah agar tercipta rahmat lil ‘alamin . Derivasi dari prinsip ini adalah pembentukan asumsi dan tujuan pelaporan keuangan yang didasarkan pada konsepsi economic entity.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Jawi,  M  Siddiq,  “Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif Paska  Keruntuhan  Kapitalisme”.  Makalah  disampaikan pada Seminar Akademik HIMA D3 FIS UNY , Hall Olahraga UNY Kampus Wates, 27 Oktober 2001.
Hendriksen,  Eldon  S, Teori  Akuntansi  terj., Jakarta:  Erlangga,
1999.
Kieso,  Weygandt  and  Kimmel, Accounting  Principle .  USA:  John Wiley & Sons, Inc., 2002.
-----------, Intermediate Accounting, USA: John Wiley & Sons, Inc.,
2004. Muhammad. Pengantar  Akuntansi  Syariah, Jakarta:  Penerbit Salemba Empat, 2005.
-----------, Manajemen Bank Syariah , Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
2005. Mulawarman, Aji Dedi, Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi , Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyakarta, 2006.
------------,“Laporan  Arus  Kas  Syari’ah  Berbasis  Ma’isyah: Diangkat dari Habitus Bisnis Muslim Indonesia”, Makalah disampaikan  dalam Simposium  Nasional  Akuntansi  X , Universitas Hassanudin 23-25 Juli 2007.
------------,“Menggagas  Neraca  Syari’ah  Berbasis  Maal: Kontekstualisasi  “Kekayaan  Altruistik  Islami”, The  1th Accounting  Conference:  Bridging  The  Gap  Between Theory, Research and Practise, Universitas Indonesia 7-9 Nopember 2007.
-------------,  “Menggagas  laporan  Keuangan  Syari’ah  Berbasis Trilogi Ma’isyah-Rizq-Maal”, Makalah disampaikan dalam
Simposium  Nasional  Sistem  Ekonomi  Islam ,  Universitas Padjadjaran 14-15 Nopember 2007.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
-------------, “Eksistensi Laporan Nilai Tambah Syari’ah Berbasis Rezeki”.  Prosiding Simposium  Nasional  Akuntansi  XI , Universitas Tanjung Pura 23-24 Juli 2008.
Nabhani, Taqiyuddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif , terj. An Nizham al Iqtishadi fi al Islam , Surabaya: Risalah Gusti,
1996.
Setiabudi,  Hendry  Y.  dan  Iwan  Triyuwono, Akuntansi  Ekuitas dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme dan Islam , Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002.
Sudibyo, Bambang, “Rekayasa Akuntansi dan Permasalahannya di Indonesia”. Makalah disampaikan dalam acara Peringatan Ulang  tahun  Ikatan  Akuntansi  Indonesia  ke  29, Jakarta,  22 Desember 1986. Suwardjono, Teori  Akuntansi:  Perekayasaan  Pelaporan  Keuangan , Yogyakarta: BPFE, 2005.
Syahatah, Husein, Usul al Fikri al Muhasabah Islam, terj., Jakarta:
Media Akbar Sarana, 2001.
Triyono, “Rekayasa Akuntansi Dalam Perspektif Islam” , Jurnal Akuntansi dan Keuangan , Vol. I, No. 1, April 2002. ----------,. “Akuntansi Dalam Perspektif Historis”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan . Vol. 2 No. 2, September 2003.
Triyuwono,  Iwan  dan  As’udi,  Mohamad, Akuntansi  Syariah: Memformulasikan Konsep Zakat dalam Konteks Metafora Zakat , Jakarta: Salemba Empat, 2001. Triyuwono, Iwan, Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.