DOI: https://doi.org/10.55122/jabisi.v3i2.534
Vol. 3, No. 3, Oktober 2022, pp. 90-105
PENGARUH INSENTIF PERPAJAKAN AKIBAT COVID-19, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

## (STUDI KASUS PADA KARYAWAN
PT. IONPAY NETWORKS JAKARTA TAHUN 2021)
PENULIS 1) Lia Agustin, 2) Djunaidy ABSTRAK Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  insentif  perpajakan,  pemahaman perpajakan,  dan  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pada karyawan PT. Ionpay Networks Jakarta tahun  2021.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  Primer  dengan menggunakan  metode Purposive  Sampling sehingga  di  dapat  sampel  sebanyak  63 responden yang merupakan objek penelitian pada karyawan PT. Ionpay Networks Jakarta pada Tahun 2021. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  insentif  perpajakan,  pemahaman perpajakan,  dan  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Kata Kunci Insentif Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

## AFILIASI
Prodi, Fakultas 1)2) Akuntansi, Fakultas Ekonomi Nama Institusi 1)2) Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957 Alamat Institusi 1)2) Jl. M. Kahfi II No. 33, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12640

## KORESPONDENSI
Penulis Lia Agustin Email Liaagustin111@gmail.com LICENSE This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License .

## I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Untuk memberikan dampak positif bagi Negara dan mempertahankan pendapatan negara yang stabil, pendapatan sektor ini perlu ditingkatkan. Pendapatan negara dari sektor perpajakan menerima target  penerimaan  pajak  sebesar  Rp1.312,40  triliun  berdasarkan  APBN  Tahun  2019  dan  realisasi penerimaan pajak Tahun 2019 sebesar Rp1.136,17 triliun atau sebesar 72,02% dari target, realisasi penerimaan pajak ini menurun dibandingkan  persentase Tahun 2018 yaitu sebesar 92% dan Tahun 2017 yaitu sebesar 89,68% (DJP, 2018). Peningkatan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari peran perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia (Nurdiana, 2018). Peraturan operasional pemerintah  dapat  berfungsi  sebagai  pedoman  untuk  efektivitas  inklusi  keuangan  (Damayanty, Murwaningsari, et al., 2022).
Tujuan pendapatan harus selalu meningkat karena merupakan sumber pendapatan terpenting bagi  suatu  negara.  Tetapi  dari  tahun  2020  hingga  2021,  pandemi  COVID-19  akan  membuat pencapaian  tujuan  ini  menjadi  lebih  menantang.  Wabah  virus  COVID-19  yang  berdampak  pada perekonomian global juga berdampak pada bangsa kita yang sangat concern terhadap sektor ekonomi.
Kebijakan pemerintah melalui insentif pajak yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan sangat diharapkan memberikan stimulus bagi pemerintah dalam mengurangi dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Pemerintah bertujuan memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak (Rahmadi et al., 2020). Dalam melaksanakan kegiatan bisnis suatu perusahaan  di samping  meninggalkan  efek  baik  positif dapat  pula  meninggalkan  dampak tidak  baik  atau  negatif kepada  lingkungan  sekitar  sehingga  perusahaan  dituntut  untuk  dapat  menjaga  lingkungan  dan menyeimbangkan  pelaksanaan  kegiatan  operasional  dengan  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat dan menjaga lingkungan agar lestari (Damayanty et al., 2021). Prinsip pengelolaan yang baik akan membantu  organisasi  dalam  meningkatkan  integritas  (Prihanto  &  Damayanti,  2022).  Perusahaan besar biasanya memiliki audit delay yang lebih pendek daripada perusahaan kecil (Yulianto, 2021). Semakin  besar  jumlah  aset  atau  kekayaan  yang  dimiliki  perusahaan,  maka  keberhasilan  usaha perusahaan  untuk  memperoleh  laba  lebih  stabil  dibandingkan  perusahaan  kecil  yang  sumber  daya masih terbatas (Damayanty, Ayuningtyas, et al., 2022). Hal yang paling utama dalam memperkirakan ukuran  perusahaan  adalah  total  aset  atau  aktiva  (Setiawan  et  al.,  2022).  Hasil  dari  penelitian sebelumnya mengenai reformasi administrasi perpajakan dan insentif perpajakan menunjukkan hasil yang beragam terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dimana penelitian tersebut dilakukan di area yang berada di luar Jakarta (Setiawan, 2017).

## 1.2 Masalah
Permasalahan yang sering muncul pada PT. Ionpay Networks ialah tingkat pemahaman Wajib Pajak yang masih merasa sulit dalam melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Masalah lain yang ditemui adalah bahwa kesadaran Wajib Pajak yang masih kurang dalam melaporkan pajak terutang sehingga berusaha untuk tidak melakukan kewajiban pajaknya dari yang seharusnya. Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  adalah  kepatuhan  masyarakat  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakan,  wajib  pajak  yang  patuh  bukan  berarti  wajib  pajak  yang membayar pajak dalam jumlah besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), tetapi wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak serta kewajibannya di bidang perpajakan.

## 1.3   Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh insentif perpajakan akibat COVID-19, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan pada PT. Ionpay Networks Jakarta tahun 2021.
Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

## II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Theory of Planned Behavior atau Teori Perilaku Terencana
Perkembangan  dari Theory  of Reasoned Action (TRA)  atau  Teori  Perilaku  Beralasan  adalah Theory of Planned Behavior (TPB) atau Teori Perilaku Terencana. Perilaku individu sebagian besar dipengaruhi  oleh  tujuan  pribadi  individu  (behavior  intention)  terhadap  perilaku  tertentu  (Ajzen, 2012).
Menurut  penelitian behavioral  beliefs berarti  wajib  pajak  pertama-tama  memiliki  keyakinan terhadap  hasil  yang  akan  terwujud  jika  mereka  mematuhi  kewajiban  perpajakannya  dengan mensosialisasikan dampak insentif pajak dan disertai dengan pengetahuan yang dikumpulkan tentang sosialisasi kebijakan tersebut. Dengan memotivasi penerapan undang-undang perpajakan baru dalam bentuk  insentif  pajak  yang  disosialisasikan  oleh  pemerintah.  Pada normative  beliefs dalam  hal  ini menjadi  harapan  normatif  dengan  meningkatkan  standar  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  undang- undang perpajakan. Kemudian control beliefs, mendefinisikan pandangan bahwa ada sesuatu yang berada  di  luar  kendali  wajib  pajak,  baik  secara  internal  maupun  eksternal,  dan  bahwa  ini  akan mengarah pada kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya.

## 2.2 Teori Atribusi
Teori atribusi memaparkan penjelasan terkait perilaku manusia. Menurut Fritz Haider, perilaku seseorang  dipengaruhi  oleh  kekuatan  internal  (seperti  usaha,  kelelahan,  dan  kemampuan)  dan kekuatan eksternal (atribut lingkungan seperti cuaca dan aturan). Teori atribusi ini digunakan peneliti untuk mengidentifikasi aspek perilaku wajib pajak, termasuk pengaruh internal dan eksternal, yang mengakibatkan tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat  Pemberitahuan  Tahunan  ialah  faktor  internal  berupa  pemahaman  perpajakan  dan  kesadaran wajib  pajak  pada  PT.  Ionpay  Networks  Jakarta.  Sedangkan,  Faktor  eksternal  berupa  insentif perpajakan akibat COVID-19.

## 2.3 Perpajakan

## 2.3.1  Definisi pajak
Menurut  (Waluyo,  2008)  Pajak  adalah  iuran  kepada  Negara  (yang  dapat  dikenakan)  yang terutang  oleh  mereka  yang  diwajibkan  untuk  membayarnya  menurut  undang-undang,  tanpa mengharapkan imbalan, yang dapat dilakukan secara langsung, dan yang bertujuan untuk membiayai biaya-biaya umum yang berkaitan dengan kewajiban negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Menurut  (Mardiasmo,  2018)  dalam  buku  berjudul  Perpajakan  Revisi  2016  menyatakan  bahwa: “Negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menegakkan  kepentingan  warga  negaranya  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  termasuk  di  bidang  kesejahteraan,  keamanan,  pertahanan,  dan kehidupan intelektual. Negara membutuhkan uang untuk beroperasi, dan uang yang dikeluarkannya berasal  dari  rakyat  sendiri  melalui  proses  pemungutan  yang  dikenal  sebagai  pajak”.  Berdasarkan pengertian  di  atas,  pajak  adalah  suatu  kewajiban  yang  mewajibkan  seseorang  atau  badan  untuk melakukan  pembayaran  kepada  kas  Negara  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang dipaksakan oleh Negara dan semata-mata dimanfaatkan guna membiayai keperluan umum Negara.

## 2.3.2  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
NPWP  adalah  nomor  yang  diberikan  sebagai  tanda  pengenal  atau  identitas  diri  Wajib  Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

## 2.3.3  Surat Pemberitahuan (SPT)
Menurut (Sumarsan, 2015) SPT yang tidak lengkap dianggap tidak diajukan, jika:
1) Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani.
2) Informasi dan/atau dokumen tidak seluruhnya dilampirkan dalam surat pemberitahuan.
3) Surat  Pemberitahuan  yang  menyatakan  lebih  bayar  disampaikan  setelah  3  tahun  sesudah berakhirnya  masa  pajak,  bagian  tahun  pajak  atau  tahun  pajak  dan  wajib  pajak  telah  ditegur secara tertulis.
4) Setelah  Direktur  Jenderal  Pajak  melakukan  pemeriksaan  atau  mengirimkan  Surat  Ketetapan Pajak, barulah disampaikan Surat Pemberitahuan.

## 2.3.4  Wajib Pajak
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan (KUP) jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 memaparkan pengertian Wajib Pajak yaitu orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban dan hak perpajakan sesuai dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Ini  termasuk  wajib  pajak,  penghindar  pajak,  dan pemungut pajak.
Menurut (Mardiasmo, 2016) Sebagai Wajib Pajak memiliki hak diantanya.
1) Memohon surat keberatan dan banding
2) Mendapatkan tanda bukti pemasukan SPT
3) Melaksanakan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
4) Menyampaikan permohonan penundaan penyampaian SPT
5) Menyampaikan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
6) Menyampaikan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
8) Menyampaikan  permohonan  penghapusan  dan  pengurangan  sanksi,  serta  pembetulan  surat ketetapan pajak yang salah
9) Memberi kuasa kepada seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya
10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
11) Mengajukan keberatan dan banding

## 2.3.5  Pemahaman Perpajakan
Pemahaman  perpajakan  merupakan  pemahaman  Wajib  Pajak  Untuk  memenuhi  kewajiban perpajakannya, seperti menyampaikan SPT, menghitung pajak yang terutang, dan membayar pajak, wajib pajak harus memiliki kesadaran dasar tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan.  Menurut  penelitian  ini,  jika  masyarakat  umum,  khususnya  wajib  pajak,  mengetahui kebijakan  insentif  pajak  saat ini, akan  lebih  mudah  bagi mereka  untuk memanfaatkan  insentif  ini, yang akan mengarah pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (Nurizzaman, 2020). Volatilitas laba yang tinggi tidak menarik bagi investor karena mencerminkan risiko yang tinggi sehingga perusahaan akan  menyajikan  laporan  keuangan  dengan  mengikuti  ekspektasi  investor  (Damayanty  & Murwaningsari,  2020).  Menurut  (Damayanty  &  Putri,  2021)  Perusahaan  yang  dalam  praktiknya melakukan penghindaran pajak dapat memberikan penjelasan bahwa tata kelola perusahaan belum dilakukan  secara  optimal  oleh  perusahaan  publik  di  Indonesia.  Salah  satu  ilmu  dalam  manajemen keuangan adalah manajemen keuangan (Sandopart, 2021). Kepemilikan instusional memungkinkan untuk  memonitor  aktivitas  perusahaan  dalam  mengelola  sumber  daya  perusahaan  (Dharma  et  al., 2021).  Pergantian  kepengurusan  adalah  pergantian  direktur  utama  dan  direktur  lainnya  yang  telah ditetapkan dengan keputusan rapat umum pemegang saham atau diberhentikan pada kemauan sendiri atau  karena  keadaan  tertentu  (Widjanarko,  Fitri  Silvita,  2022).  Ini  karena  manajer  memiliki  lebih banyak informasi tentang prospek untuk datang dari pemegang saham (Tania Rahmadi, 2020). Selain menjalankan  kegiatan  perusahaan,  menjaga  dan  meningkatkan  kinerja  perusahaan  adalah  suatu keharusan (Rahmadi & Wahyudi, 2021).

## 2.3.6  Kesadaran Wajib Pajak
Sebagaimana  dikemukakan  oleh  (Nurmantu,  2005),  memahami  bagaimana  perasaan  wajib pajak  tentang  bagaimana  pemerintah  memenuhi  kewajibannya  akan  memotivasi  orang  untuk
Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
menghormati  komitmen  keuangan  mereka  adalah  pengertian  kesadaran  wajib  pajak.  Istilah "kesadaran wajib pajak" menggambarkan bagaimana wajib pajak yang memiliki pemahaman dasar tentang  pajak  berperilaku,  bertindak  sesuai  dengan  undang-undang  perpajakan.  Budaya individualisme  cenderung  terkait  dengan  budaya  modern.  Sikap  individualis  cenderung  tidak mempertaruhkan  “malu”  jika  seseorang  melakukan  kesalahan,  karena  sikap  individualisme menganggap  “belajar  adalah  proses  belajar  dari  kegagalan”  (Suryanto  et  al.,  2019).  Ketika keuntungan yang diperoleh  perusahaan besar, maka jumlah pajak akan semakin besar berasal dari sebelumnya (Mayasari, Kampono Iman Yuliono, 2022).

## 2.3.7  Kepatuhan Wajib Pajak
Sistem self assessment , salah satu metode pemungutan pajak, bertumpu pada kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan sistem ini, Wajib Pajak bertanggungjawab untuk  semua  keputusan  perpajakan  yang  tepat  waktu,  akurat,  dan  benar  yang  dibuat  pada  saat pembayaran,  pelaporan  pajak,  dan  penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Tahunan.  Seperti  yang dijelaskan oleh  (Yulianto Kampono, 2020) Kepatuhan sebagai wajib pajak adalah tanggung jawab perorangan atau badan, perasaan malu, persepsi mereka atas berupa kewajaran dan keadilan (beban pajak yang ditanggung dan pengaruh kepuasan pelayanan pemerintah). Premis dasar teori pemangku kepentingan  adalah  bahwa  semakin  kuat  hubungan  perusahaan,  semakin  baik  bisnis  perusahaan. Sebaliknya, semakin buruk hubungan perusahaan, akan semakin sulit (Damayanty et al., 2020).

## 2.4 Pandemi COVID-19
Corona Virus Disease 2019, juga dikenal sebagai COVID-19, adalah penyakit menular yang dibawa oleh SARS-CoV-2 , sebuah coronavirus . Pasien COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering,  dan  masalah  pernapasan . (Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kendal,  2021).  Dalam  istilah kesehatan,  pandemi  adalah  wabah  penyakit  yang  menyerang  banyak  orang  sekaligus  di  berbagai negara.  Karena  COVID-19  berpotensi  menginfeksi  siapa  pun  di  mana  pun  di  dunia,  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengklasifikasikan penyakit ini sebagai pandemi.
Pandemi  COVID-19  telah  berdampak  terhadap  multi  sektor.  Pandemi  ini  telah  ikut memperparah efek kontraksi perekonomian bagi negara-negara di Amerika, Asia, Eropa, Afrika dan Australia/Oceania  (Junaedi  &  Salistia,  2020).  Pemerintah  Indonesia  mengambil  berbagai  langkah dalam pandemi COVID-19. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan meringankan pajak bagi karyawan  yang  terdampak  pandemi  COVID-19,  terutama  yang  berpenghasilan  maksimal  200  juta selama satu tahun dan beberapa sektor yang telah ditentukan oleh pemerintah.

## 2.5  Insentif Perpajakan Akibat Pandemi COVID-19
Pengertian insentif menurut KBBI (KBBI, 2017) adalah tambahan penghasilan (uang, barang dll) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja; uang perangsang. Menurut Rochmatetal, 2013 dalam (Firman, 2017)  insentif merupakan sistem pemberian balas jasa agar karyawan bekerja lebih keras  dan  lebih  antusias  sehingga  tujuan  dapat  tercapai,  sistem  kompensasi  yang  terkait  dengan kinerja,  baik  finansial  maupun  non-materi  yang  dapat  memberi  motivasi  atau  pendorong  bagi karyawan  bekerja  lebih  semangat.  Manajemen  dihadapkan  pada  situasi  bisnis  yang  semakin kompetitif  dan  kompleks  (Nurdiana,  2020).  Menurut  (Prihanto  &  Damayanti,  2020)  Implementasi peraturan  akan  lebih  efektif  jika  didukung  oleh  peran  pejabat  dalam  mensosialisasikan  dan memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  melalui  langsung,  media  sosial  atau leaflet yang menjelaskan peraturan tersebut.

## 2.6   Pengembangan Hipotesis
2.6.1  Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat COVID-19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pemerintah  menawarkan  insentif  pajak  untuk  membantu  pemulihan  ekonomi  bangsa  selama pandemi  COVID-19  dan  sebagai  tanggapan  atas  penurunan  produktivitas  perusahaan.  Penelitian
(Dewi  Syanti,  Widyasari,  2020)  membuktikan  bahwa  peran  insentif  yang  diberikan  pemerintah kepada Wajib Pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan khususnya di PT. Ionpay Networks Jakarta dimanfaatkan  dengan  baik.  Dengan  demikian,  dapat  dikemukakan  hipotesis  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:

## H1: Insentif Perpajakan Akibat COVID-19 Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

## 2.6.2  Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Tingkat pemahaman wajib pajak tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam  melaksanakan  kewajiban.  Menurut  (Setiawan,  2017)  menyatakan  bahwa  pengetahuan  dan pemahaman  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Semakin  tinggi  tingkat pemahaman  wajib  pajak,  maka  wajib  pajak  semakin  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H2: Pemahaman  Perpajakan  Berpengaruh  Positif  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

## 2.6.3  Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kemampuan wajib pajak untuk mematuhi persyaratan undang-undang perpajakan tergantung pada kesadaran wajib pajak untuk melakukannya, serta pada faktor teknis seperti pemeriksaan pajak dan tarif pajak.  (Setiawan, 2017) membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H3: Kesadaran  Wajib  Pajak  Berpengaruh  Positif  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

## III. METODE PENELITIAN

## 3.1  Desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif menggunakan data primer yang berbentuk survei dengan media kuesioner dengan menggunakan SPSS 26. Penelitian ini menggunakan  dua  jenis  variabel  yaitu  variabel  dependen  dan  variabel  independen.  Variabel bebas/independen  dalam  penelitian  ini  adalah  insentif  perpajakan,  pemahaman  perpajakan  dan kesadaran wajib pajak. Variabel terikat/dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang terdapat di PT. Ionpay Networks Jakarta.

## 3.2.   Teknik Pengolahan Data

## 3.2.1 Uji Kualitas Data
Pengujian  ini  adalah  untuk  menetapkan  validitas  dan  reliabel  instrumen  yang  digunakan. Karena keakuratan data yang dikumpulkan akan sangat mempengaruhi kualitas hasil penelitian.
1) Uji Validitas
Jika pertanyaan-pertanyaan dalam suatu kuesioner dapat mengungkapkan informasi yang akan diukur  oleh  kuesioner  tersebut,  maka  kuesioner  tersebut  dianggap  valid  (Ghozali,  2018). Namun  demikian  dalam  penelitian  ini  uji  validitas  tidak  dilakukan  secara  manual  dengan menggunakan rumus tersebut melainkan dengan menggunakan Statistical Program of Social Science (SPSS).  Nilai  r  hitung  lebih  besar  dari  r  tabel  dan  bernilai  positif,  maka  butir, pertanyaan, atau variabel tersebut dinyatakan valid, menentukan suatu kesimpulan valid atau tidak valid. Di sisi lain, butir, pertanyaan, atau variabel dianggap tidak valid jika r hitung lebih kecil dari r tabel.
Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

## 2) Uji Reliabilitas
Reliabilitas  adalah  perangkat  pengukuran  untuk  kuesioner  yang  merupakan  konstruk  atau indikator variabel (Ghozali, 2018). Kestabilan dan  konsistensi tanggapan responden terhadap masalah yang berkaitan dengan konstruksi pertanyaan, yang merupakan dimensi variabel dan disusun dalam bentuk kuesioner, diukur dengan reliabilitas.

## 3.2.2  Analisis Statistik Deskriptif
Angka  rata-rata  ( mean ),  median,  maksimum,  minimum,  dan  standar  deviasi  dalam  statistik deskriptif memberikan gambaran yang luas tentang data penelitian (Ghozali, 2018). Mean adalah nilai rata-rata yang terdapat pada data yang dianalisis. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi yang terdapat pada  data  yang  dianalisis.  Nilai  minimum  adalah  nilai  terendah  yang  terdapat  pada  data  yang dianalisis. Standar deviasi adalah nilai yang menunjukkan variasi data yang dianalisis.

## 3.3.3  Uji Asumsi Klasik

## 1) Uji Normalitas
Uji  normalitas  merupakan  sebuah  uji  dengan  tujuan  untuk  menilai  sebaran  data  sebuah kelompok  data  atau  variabel  terikat  dan  variabel  bebas,  apakah  sebaran  data  tersebut berdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov (Ghozali, 2018).  Saat  menerapkan  uji  normalitas  Kolmogrov-Smirnov,  asumsinya  adalah  bahwa  data berdistribusi normal jika tingkat signifikansinya ≥ 0,05. Selama ini terjadi, jika taraf sig. ≤ 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal.

## 2) Uji Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menentukan  apakah  model  regresi  mengidentifikasi korelasi  antara  variabel  independen  (bebas).  Jika  tidak  ada  korelasi  antara  variabel  bebas (independen), model regresinya baik. Nilai toleransi dan variance inflation factor  (VIF) dapat digunakan  untuk  menentukan  ada  tidaknya  multikolinearitas.  Terjadinya  multikolinearitas dapat dilihat jika nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2018).

## 3) Uji heteroskesdastisitas
Heterokedastisitas  dapat  diidentifikasi  dengan  beberapa  cara,  dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  Uji  scatterplot.  Uji  scatterplot  yaitu  menguji  grafik  plot  antara  residualnya SRESID dan nilai proyeksi dari variabel dependen yaitu ZPRED. Ada atau tidak adanya pola tertentu  pada  grafik  scatterplot  antara  SRESID  dan  ZPRED,  dimana  sumbu  Y  dan  Y  telah diprediksi  dan  sumbu  X  adalah  residual  yang  telah  di-studentized,  dapat  digunakan  untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas tidak dapat terjadi jika titik-titik tersebar di atas dan di bawah sumbu Y nol dan grafiknya tidak jelas (Ghozali, 2018).
4) Uji Analisis Regresi Berganda
Digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
Dimana: Y  = Kepatuhan Wajib Pajak a = Konstanta
b = Koefisien Regresi
X1  = Insentif Perpajakan X2  = Pemahaman Perpajakan X3  = Kesadaran Wajib Pajak
e = Error/kesalahan

## 3.3.4  Pengujian Hipotesis
1) Uji Parsial (Uji T)
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel  dependen  secara  signifikan  (Ghozali,  2018).  Tingkat  signifikansi  untuk  pengujian adalah (α – 5%) dengan persyaratan antara lain:
• Jika  nilai  signifikansi  <  0,05  maka  dikatakan  signifikan.  Karena  nilai  koefisien  regresi mendukung hipotesis, maka Ha dapat dianggap benar atau Ha diterima.
• Jika nilai signifikansi > 0,05 maka dikatakan tidak signifikan. Oleh karena itu Ha ditolak, membuktikan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
2) Uji Simultan (Uji F)
Uji statistik f menguji apakah semua faktor secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel  terikat  (Ghozali,  2018).  H0  ditolak  (H1  diterima)  apabila  F  hitung>  F  tabel  atau probabilitas  <  nilai  signifikansi  (Sig  <  0,05),  maka  secara  simultan  variabel  independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. H0 diterima (H1 ditolak) apabila F hitung< F tabel atau probabilitas > nilai signifikansi (Sig > 0,05), maka secara simultan variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan.

## 3) Uji Koefisien Determinasi (R2)
Pengujian  untuk  mengukur  seberapa  baik  model  dapat  menjelaskan  fluktuasi  variabel  bebas adalah koefisien determinasi (R2). Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai R2 mendekati nilai satu, berarti variabel bebas dapat menjelaskan semua informasi yang ada pada variabel terikat. Tetapi jika nilai R2 semakin jauh dari angka 1, maka peluang variabel independen  untuk  menjelaskan  variabel  dependen  sangat  terbatas.  Nilai  Adjusted  R2  dapat meningkat  atau  menurun  jika  salah  satu  variabel  independen  ditambahkan  ke  dalam  model penelitian Ghozali, 2018).

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1  Hasil Penelitian
Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menyebarkan  kuesioner  melalui Microsoft Teams yang digunakan PT. Ionpay Networks Jakarta sebagai alat komunikasi. Responden (sampel) yang digunakan adalah wajib pajak yang bekerja di PT. Ionpay Networks Jakarta. Kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 80 kuesioner, kuesioner yang dikembalikan sebanyak 63 kuesioner, dan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 17 kuesioner. Sehingga jumlah kuesioner yang digunakan dalam peneltian ini adalah 63 kuesioner.

## 4.2   Hasil Analisis Statistik Deskriptif Tabel 1. Statistik Deskriptif

## Sumber: Data Primer yang diolah (2022)
Berikut adalah temuan dari analisis deskriptif variabel penelitian:
1) Skor Insentif Pajak akibat Covid-19 (X1) bervariasi dari 17 hingga 25, dengan rata-rata 22,2698 (Setuju) dan standar deviasi 2,32938.
N Minimum Maximum Std. Deviation Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Insentif Perpajakan 63 17.00 25.00 222.698 .29347 232.938 Pemahaman Perpajakan 63 11.00 25.00 188.889 .35282 280.041 Kesadaran Wajib Pajak 63 11.00 25.00 219.365 .40911 324.720 Kepatuhan Wajib Pajak 63 15.00 25.00 216.349 .34340 272.563 Valid N (listwise) 63

## Descriptive Statistics
Mean
Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
2) Rentang skor untuk Variabel Pemahaman Pajak (X2) adalah 11 s.d. 25, dengan skor rata-rata 18,8889 (Setuju) dan standar deviasi 2,80041.
3) Nilai  Variabel  Kesadaran  Wajib  Pajak  (X3)  berkisar  antara  11  dan  25,  rata-rata  21.9365 (Setuju), dengan standar deviasi 3,24720.
4) Nilai  Variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y)  antara  15  sampai  dengan  25,  dengan  rata-rata 21,6349 (Setuju) dan standar deviasi 2,72563.

## 4.3   Hasil Uji Kualitas Data

## 4.3.1  Hasil Uji Validitas
Jumlah  responden  adalah  63  orang.  Besarnya  df=n-2.  Jadi  df=61  (Ghozali,  2018).  R  tabel  = 0.2480. Jika R hitung lebih besar dari 0.2480 maka poin instrumen dianggap gugur atau tidak valid. Hasil Validitas dapat dilihat dari Tabel 2. di bawah ini:

## Tabel 2. Hasil Uji Validitas
Variabel Poin Instrumen R Hitung R Tabel Keterangan Insentif Perpajakan Poin 1 0.819 0.2480 Valid Poin 2 0.756 0.2480 Valid Poin 3 0.603 0.2480 Valid Poin 4 0.500 0.2480 Valid Poin 5 0.723 0.2480 Valid Pemahaman Perpajakan Poin 1 0.636 0.2480 Valid Poin 2 0.649 0.2480 Valid Poin 3 0.620 0.2480 Valid Poin 4 0.819 0.2480 Valid Poin 5 0.690 0.2480 Valid Kesadaran Wajib Pajak Poin 1 0.842 0.2480 Valid Poin 2 0.680 0.2480 Valid Poin 3 0.880 0.2480 Valid Poin 4 0.722 0.2480 Valid Poin 5 0.768 0.2480 Valid Kepatuhan Wajib Pajak Poin 1 0.671 0.2480 Valid Poin 2 0.805 0.2480 Valid Poin 3 0.794 0.2480 Valid Poin 4 0.530 0.2480 Valid Poin 5 0.687 0.2480 Valid Sumber: Data Primer yang diolah (2022)
Variabel X1, X2, X3 dan Y semua menghasilkan nilai (R hitung) > daripada (R tabel). sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  semua  pertanyaan  dalam  kuesioner  dapat  dikatakan  valid  atau  dapat dipakai.

## 4.3.2  Hasil Uji Reabilitas
Menurut  kriteria  pengambilan  keputusan  yang  dicantumkan  oleh  (Ghozali,  2018),  sebuah konstruk atau variabel dianggap reliabel atau pertanyaan dianggap reliabel jika koefisien Cronbach Alpha  lebih  dari  0,70.  Di  sisi  lain,  pertanyaan  dianggap  tidak  reliabel  jika  nilai  Cronbach  Alpha kurang dari 0,70. Tabel 3 menunjukkan hasil uji reliabilitas, yaitu sebagai berikut:

## Tabel 3. Hasil Uji Reliabitas
Variabel Cronbach’s Alpha Standar Reliabilitas Keterangan Insentif Perpajakan 0,712 0,7 Reliabel Pemahaman Perpajakan 0,715 0,7 Reliabel Kesadaran Wajib Pajak 0,817 0,7 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak 0,74 0,7 Reliabel Sumber: Data Primer yang diolah (2022)
Dari hasil Uji Reliabilitas didapat semua nilai dari hasil variabel X1, X2, X3 dan Y semuanya menghasilkan nilai > 0,70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian dapat dipercaya/relibel ketika dilakukan analisis regresi linier.

## 4.4   Hasil Uji Asumsi Klasik

## 4.4.1  Uji Normalitas

## Tabel 4. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

## Sumber: Data Primer yang diolah (2022)
Berdasarkan  tabel  4.  Dapat  diketahui  bahwa  nilai  Asymp.  Sig.  (2-tailed)  sebesar  0,200  atau lebih dari nilai signifikansi sebesar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

## 4.4.2 Uji Multikolinearitas

## Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

## Sumber: Data Primer yang diolah (2022)
Menurut tabel 5. Menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini memiliki VIF < 10,00 dan nilai Toleransi > 0,10. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semua variabel bebas dalam penelitian ini dapat digunakan karena ditentukan tidak terjadi multikolinearitas dan tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel independen.
Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

## 4.4.3  Uji Heteroskedastisitas

## Gambar 1. Grafik Scatterplot Sumber: Data Primer yang diolah (2022)
Berdasarkan Gambar 1. Titik-titik menyebar tidak menentu di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu y pada grafik scatterplot di atas, sehingga jelas bahwa tidak ada pola yang terlihat. Dengan demikian dapat dikatakan tidak terdapat tanda-tanda heteroskedastisitas

## 4.5   Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 6. Hasil Uji Analisis Linear Berganda

## Sumber: Data Primer yang diolah (2022)
Dari tabel diatas dapat dilihat persamaan regresi sebagai berikut:
𝛾 = 2.841 + 0.307X1 + 0,274X2 + 0,309X3 + e
Berdasarkan hasil uji regresi berganda diatas dapat menjelaskan bahwa:
1) Nilai konstanta sebesar 2,841 dalam model regresi ini menunjukkan bahwa jika variabel bebas (insentif pajak, pemahaman pajak, dan kesadaran wajib pajak) ditetapkan nol, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 2,841.
2) Nilai koefisien regresi variabel Insentif Perpajakan sebesar 0,307. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Insentif Pajak (X1) akan naik sebesar satu satuan, diikuti dengan kenaikan sebesar 0,307.
3) Nilai  koefisien  regresi  variabel  Pemahaman  Perpajakan  (X2)  sebesar  0,274.  Variabel Pemahaman  Pajak  (X2)  tumbuh  sebesar  satu  satuan  dalam  penelitian  ini,  yang  berarti meningkat sebesar 0,274.
4) Nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) sebesar 0,309. Variabel Kesadaran Wajib  Pajak  (X3)  tumbuh  sebesar  satu  satuan  dalam  penelitian  ini,  yang  berarti  meningkat sebesar 0,309 satuan.

## 4.6   Uji Hipotesis
4.6.1   Uji Signifikasi t (Uji t)
Tabel 7. Hasil Uji Signifikan t (Uji t)

## Sumber: Data Primer yang diolah (2022)
Diketahui  nilai  taraf  signifikan  (sig)  pada  Variabel  Insentif  Perpajakan  (X1),  Pemahaman Perpajakan (X2), Dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) sebesar 0,021, 0,008 dan 0,002 yang berarti lebih kecil  dari  pada  tingkat  signifikan  0,05  (α  =  5%).  Berdasarkan  hasil  penjelasan  tersebut,  dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya yaitu ketiga variabel tersebut  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  PT.  Ionpay  Networks Jakarta.

## 4.6.2 Uji Signifikan Simultan (Uji f)

## Tabel 8. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji f)

## Sumber: Data Primer yang diolah (2022)
Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai signifikan F adalah 0,000, yang lebih kecil dari ambang batas 0,05  untuk  pengambilan  keputusan  normal.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  secara bersama-sama Insentif perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

## 4.6.3  Koefisien Determinasi (Uji R2)

## Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi R2

## Sumber: Data Primer yang diolah (2022)
Pada tabel 9. menunjukkan bahwa R2 = 0,412, ini dapat diartikan bahwa Insentif Perpajakan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Dan Kesadaran Wajib (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  sebesar  0,412  yang  berarti  bahwa  41,2%  nilai  variabel  Y  (kepatuhan  wajib  pajak)  dapat dipengaruhi oleh insentif perpajakan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan kesadaran wajib (X3), sedangkan faktor lain di luar cakupan model penelitian ini sebesar 58,8% (100% - 41,2%).

## 4.7   Interpretasi Hasil Analisis

## 4.7.1  Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat COVID-19 (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PT. Ionpay Networks Jakarta (Y)
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan melalui uji t, menunjukkan bahwa insentif perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti hipotesis pertama yaitu  adanya  insentif  perpajakan  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  PT. Ionpay Networks Jakarta dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Rizal, 2022) yang menyimpulkan bahwa insentif pajak PPh 21 berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## 4.7.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PT. Ionpay Networks Jakarta (Y)
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan  melalui  uji  t,  menunjukkan  bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti hipotesis kedua yaitu pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PT. Ionpay Networks Jakarta dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan, 2017) dengan hasil yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

## 4.7.3  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  (X2)  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  PT.  Ionpay Networks Jakarta (Y)
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan melalui uji t, menunjukkan bahwa adanya korelasi  positif  antara  kesadaran  wajib  pajak  dan  kepatuhan  terhadap  undang-undang  perpajakan, yang  berarti  hipotesis  ketiga  yaitu  kesadaran  wajib  pajak  memiliki  pengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  PT.  Ionpay  Networks  Jakarta  dapat  diterima.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Laitanya, 2021) dengan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## V. KESIMPULAN

## 5.1   Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan bahwa:
1) Penelitian  ini  dapat  membuktikan  bahwa  adanya  insentif  perpajakan  akibat  COVID-19 berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  PT.  Ionpay  Networks  Jakarta  dalam menyampaikan  surat  pemberitahuan  tahunan.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  insentif  pajak  ini yang  dapat  meringankan  pengeluaran  pajak  bagi  wajib  pajak,  maka  wajib  pajak  termotivasi
melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.
2) Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  pemahaman  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PT. Ionpay Networks Jakarta. Berarti apabila pemahaman perpajakan  semakin  tinggi,  maka  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  menyampaikan  Surat Pemberitahuan Tahunan mengalami peningkatan.
3) Penelitian ini dapat membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PT. Ionpay Networks Jakarta. Hal ini dikarenakan apabila wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya, maka akan membuat wajib pajak membayar, melaporkan  dan  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  secara  sukarela  sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## 5.2 Saran
1) Pada tingkat pemahaman perpajakan karyawan PT. Ionpay Networks Jakarta sudah cukup baik. Hanya  saja  butuh  pemerataannya  ilmu  untuk  seluruh  karyawan  bukan  hanya  untuk  bagian operasional tetapi juga seluruh bagian perusahaan agar seluruh karyawan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik.
2) Peneliti berikut dapat memperluas ruang lingkup penelitian di Jakarta atau kota-kota lain untuk menerapkan generalisasi pada sampel penelitian.
3) Peneliti  berikutnya  sebaiknya  memperbanyak  jumlah  sampel  dan  memasukkan  variabel independen atau variabel bebas lainnya seperti variabel sanksi perpajakan, variabel modernisasi perpajakan, dan tarif pajak.

## REFERENSI
Ajzen, I. (2012). The Theory of Planned Behavior . Open University Press.
Damayanty,  P.-,  Prihanto,  H.,  &  Fairuzzaman,  F.  (2021).  Pengaruh  Good  Corporate  Governance, Kepemilikan  Saham  Publik  Dan  Profitabilitas  Terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Corporate Sosial  Responsibility. Jurnal Ekonomi  Pembangunan  STIE  Muhammadiyah Palopo , 7 (2),  1. https://doi.org/10.35906/jep.v7i2.862
Damayanty,  P.,  Ayuningtyas,  M.,  &  Oktaviyanti,  O.  (2022).  The  Influence  of  Good  Corporate Governance, Company Size, Profitability, and Leverage on Profit Management. Literatus , 4 (1), 90–97. https://doi.org/10.37010/lit.v4i1.664
Damayanty,  P.,  Djadang,  S.,  &  Mulyadi.  (2020).  Analysis  on  the  Role  of  Corporate  Social Responsibility  on  Company  Fundamental  Factor  Toward  Stock  Return  (Study  on  Retail Industry  Registered  in  Indonesia  Stock  Exchange. International  Journal  of  Business, Economics and Law , 22 (1), 1. www.globalreporting.org
Damayanty, P., & Murwaningsari, E. (2020). The Role Analysis of Accrual Management on Loss- Loan Provision Factor and Fair Value Accounting to Earnings Volatility. Research Journal of Finance and Accounting , 11 (2), 155–162. https://doi.org/10.7176/rjfa/11-2-16
Damayanty,  P.,  Murwaningsari,  E.,  &  Mayangsari,  S.  (2022).  Analysis  of  Financial  Technology Regulation,  Information  Technology  Governance  and  Partnerships  in  Influencing  Financial Inclusion.
… Research and Critics … , 8513–8526. https://bircu-
journal.com/index.php/birci/article/view/4631
Damayanty,  P.,  &  Putri,  T.  (2021). The  Effect  of  Corporate  Governance  on  Tax  Avoidance  by Company Size as The Moderating Variable . https://doi.org/10.4108/eai.14-9-2020.2304404
Dewi Syanti, Widyasari, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomika Dan Manajemen , 9 (2), 17.
Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
Dharma, D. A., Damayanty, P., & Djunaidy, D. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Dan Corporate Governance  Terhadap  Manajemen  Laba. Jurnal  Bisnis,  Logistik  Dan  Supply  Chain (BLOGCHAIN) , 1 (2), 60–66. https://doi.org/10.55122/blogchain.v1i2.327
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kendal.  (2021). Kenalan  Dengan  Covid-19 .  Pemerintah  Kabupaten Kendal. https://corona.kendalkab.go.id/berita/profil/kenalan-dengan-covid-19
DJP. (2018). Laporan realisasi pendapatan direktorat jenderal pajak tahun 2013 s.d. 2018 . 2018 (1),
2018.
Firman,  D.  (2017). Pengaruh  Insentif  Dan  Motivasi  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Pt  Bunda  Asri Lestari Bandar Lampung . 2012 .
Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponerogo.
Junaedi,  D.,  &  Salistia,  F.  (2020).  Dampak  Pandemi  COVID-19  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Negara-Negara Terdampak. In Simposium Nasional Keuangan Negara (pp. 995–1115).
KBBI. (2017). Kamus Besar Bahasa Indonesia .
Laitanya,  N.  (2021). Pengaruh  kesadaran  wajib  pajak,  insentif  pajak,  sosialisasi  perpajakan,  dan pelayanan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  membayar  pajak  di masa  pandemi  covid-19  (studi  kasus  pada  wajib  pajak  orang  pribadi  di  daerah  Istimewa Yogyakart (Issue September). STIE YKPN YOGYAKARTA.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016 .
Mardiasmo. (2018). Perpajakan . Andi.
Mayasari,  Kampono  Iman  Yuliono,  S.  (2022).  Pengaruh  Profitabilitas,  Capital  Intensity  Dan Corporate  Governance  Terhadap  Tax  Avoidance. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Keuangan (JIAKu) , 1 (2), 17–24. https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i2.5338
Muhammad Rizal, F. G. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak PPh 21 , Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . 6 , 424–439.
Nurdiana, D. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas. MENARA Ilmu , 12 (6), 77–88.
Nurdiana,  D.  (2020).  PENGARUH  PROFITABILITAS  DAN  KEBIJAKAN  DEVIDEN TERHADAP RETURN SAHAM Diah Nurdiana. Jurnal Rekaman , 4 (1), 84.
Nurizzaman, R. (2020). Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia: Studi Pada Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis , 6 (2), 176–185. https://doi.org/10.35972/jieb.v6i2.345
Prihanto, H., & Damayanti, P. (2020). Disclosure Information on Indonesian UMKM Taxes. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 8 (3), 447–454.
Prihanto, H., & Damayanti, P. (2022). Faktor-Faktor yang berpengaruh pada Keberlanjutan Usaha Biro Jasa Perjalanan Haji dan Umrah. Journal of Management and Business Review , 19 (1), 29– 48. https://doi.org/10.34149/jmbr.v19i1.314
Rahmadi, Z. T., Suharti, E., & Sarra, H. D. (2020). Pengaruh Capital Intensity dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Periode 2014-2018. Balance Vocation Accounting Journal , 4 (1), 58.
https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2703
Rahmadi,  Z.  T.,  &  Wahyudi,  M.  A.  (2021).  Pengaruh  Good  Corporate  Governance  (Struktur Kepemilikan  Institusional  Dan  Kepemilikan  Manajerial)  Terhadap  Nilai  Perusahaan Manufaktur Di Bei 2017 – 2019. Jurnal Rekaman , 5 (1), 104–114.
Sandopart,  D.  P.  Y.  A.  L.  (2021).  Analysis  of  Company  Performance  As  Issuers  Based  on  the Compass 100 Index on Market Prices. International Journal of Advanced Research , 9 (5), 1279– 1287. https://doi.org/10.21474/ijar01/12968
Setiawan.  (2017). Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan  Dan  Pemahaman  Peraturan Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur . 18 , 1112–1140.
Setiawan, I., Gunawan, A., & Djunaidy. (2022). Analisis Pengungkapan Emisi Gas Karbon Ditinjau.
Jurnal Bisnis, Logistik Dan Supply Chain , 2 , 9–16.
https://doi.org/https://doi.org/10.55122/blogchain.v2i1
Sumarsan, T. (2015). Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2013. Indeks, Jakarta .
Suryanto,  T.,  Thaib,  D.,  &  Muliyati,  M.  (2019).  Individualism  and  collectivism  culture  to  audit judgement. International  Journal  of  Economics  and  Business  Administration , 7 (2),  26–38. https://doi.org/10.35808/ijeba/212
Tania  Rahmadi,  Z.  (2020).  the  Influence of  Return  on  Investment,  Current  Ratio, Debt  To Equity Ratio , Earning Per Share,and Firm Size To the Dividend Pay Out Ratio in Banking Industries Listed  At  Indonesia  Stock  Exchange  Period  2013-2018. Dinasti  International  Journal  of Digital Business Management , 1 (2), 260–276. https://doi.org/10.31933/dijdbm.v1i2.157 Waluyo. (2008). Perpajakan Indonesia ( Buku Satu Edisi 8) . Salemba Empat.
Widjanarko,  Fitri  Silvita,  M.  D.  (2022).  THE  EFFECT  OF  CHANGES  IN  MANAGEMENT  , COMPANY  SIZE  ,  AUDIT  DELAY  ON  AUDITOR  CHANGES  IN  MANUFACTURING COMPANIES  ON  IDX  2018-2020  (  Widjanarko  ,  Fitri  Silvita  ,  Medy  Desma  ). Jurnal Rekaman , 6 (2), 124–139. https://ojs.jurnalrekaman.com/index.php/rekaman/
Yulianto, K. I. (2021). Factors that influence on audit delay ( case study on LQ-45 company listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2019 ). Journal of Economic and Business Letters , 1 , 9– 17.
Yulianto kampono, P. R. (2020). Berdasarkan Uu No . 36 Tahun 2008 Dan Pp No . 46 Tahun 2013 . 1 (2), 64–70.