## LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

## Novi Erlita
Universitas Mercu Buana e-mail: novi_erlita@yahoo.com
Abstract : There  should  be  public  information  management  efforts  are  more  balanced.  Not too  forward  purely  technical  aspects  to  the  exclusion  of  quality  information.  Therefore,  the quality  of  information  that  should  be  the  spirit  of  the  information  conveyed  to  the  public. Moreover,  the  form  of  public  information  service  by  the  government  /  public  institutions  is associated with it. Jakarta Capital City Government already has a website, but how to design and develop the web as a medium for the provision of government public information? This study  aimed  to  know,  understand  and  explain  the  planning  and  provision  of  information  to the  public  conducted  by  the  Public  Relations  Jakarta  Jakarta  Provincial  Government.  This research  used  Goverment  Communications,  Public  Relations  in  Government  Institutions, Planning and Development of Public Relation Process, E-Government, Website Management and  Public  Information  theory.  Type  of  this  research  is  descriptive  qualitative  by  using methods  of  Case  Study.The  results  showed  that  the  Department  of  Communication, Informatics and Public Relations of Jakarta Capital City Government has entered the stage of  planning  and  preparation  for  the  third  time  since  1995,  which  became  the  background remains  the  Freedom  of  Information  Law  14  of  2008.  The  priority  program  are  make interactive fitur to public.
Keywords: Public information, cyber government pr
Abstrak, Seiring  berkembangnya  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  ada  upaya pengelolaan  informasi  publik  yang  lebih  berimbang.  Tidak  terlalu  mengedepankan  aspek teknis  belaka  sehingga  mengabaikan  kualitas  informasi.  Sebab,  kualitas  informasi  itu seharusnya  menjadi  ruh  dari  informasi  yang  disampaikan  kepada  publik.  Apalagi  bentuk layanan  informasi  publik  oleh  pemerintah/lembaga  publik  sangat  berkaitan  dengan  hal tersebut.      Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  sudah  mempunyai  web  Pemerintah,  namun bagaimana  merancang  dan  menyusun  web  pemerintah  ini  sebagai  media  penyediaan informasi  publik?  Penelitian  ini  diarahkan  untuk  mengetahui,  memahami  dan  menjelaskan perencanaan dan penyusunan penyediaan informasi untuk publik Jakarta yang dilakukan oleh Humas  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Kajian  teori  yang  digunakan  Komunikasi Pemerintahan,  Humas  Pemerintah,    Proses  Perencanaan  dan  Penyusunan  Humas,  E- Government,  dan  Informasi  Publik.  Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan  metode penelitian  yang  digunakan  Studi  Kasus.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Dinas Komunikasi,  Informatika  dan  Kehumasan  Pemprov  DKI  Jakarta  sudah  memasuki  tahapan perencanaan  dan  penyusunan  yang  ketiga  kalinya  semenjak  tahun  1995,  yang  menjadi  latar belakang tetaplah UU KIP No.14 tahun 2008, hanya saja pada tahun yang ditonjolkan adalah pemenuhan informasi publik dan membangun partisipasi public.
Kata kunci: informasi publik, humas pemerintah, cyber public relations

## PENDAHULUAN
Keterbukaan
informasi publik menjadi  fondasi  penting  demokrasi  yang
harus terus diperjuangkan. Bahkan, keterbukaan  informasi  telah  dijadikan standar normatif untuk mengukur legitimasi  sebuah  pemerintahan  di  mata
rakyatnya. Dalam payung besar demokrasi, hanya  pemerintah  yang  senantiasa  terbuka kepada  rakyatnyalah  yang  dipandang memiliki  legitimasi  dalam  arti  yang  lebih substantif.
Paska  berlakunya  Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik telah membuka  peluang  kepada  publik  untuk mendapatkan  informasi  yang  dibutuhkan. Undang-Undang  ini  mengatur  hak  dan kewajiban  serta  sanksi  masing-masing pemangku kepentingan terhadap kebutuhan informasi sehingga akan terjalinnya  komunikasi  yang  baik  antara publik  dan  pemerintah  dalam  rangka mewujudkan good governance .
Pada  Undang-undang  No  14  Tahun 2008  tentang  Keterbukaan    Informasi Publik  pasal  3  UU  KIP  disebutkan  tujuan dibuatnya Undang-Undang tersebut, yakni; pertama, menjamin  hak  warga  negara untuk  mengetahui  pembuatan  kebijakan publik,  program  kebijakan  publik,  dan proses  pengambilan  keputusan  publik, serta  alasan  pengambilan  suatu  keputusan publik, kedua, mendorong  partisipasi masyarakat  dalam  proses  pengambilan kebijakan  publik, ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan  publik  dan  pengelolaan  Badan Publik  yang  baik, keempat, mewujudkan penyelenggaraan  negara  yang  baik,  yaitu yang  transparan,  efektif  dan  efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, kelima, mengetahui  alasan  kebijakan  publik  yang mempengaruhi  hajat  hidup  orang  banyak, keenam, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;  dan/atau ketujuh, meningkatkan pengelolaan  dan  pelayanan  informasi  di lingkungan Badan
Publik
untuk menghasilkan  layanan  informasi  yang berkualitas.
Undang-Undang  Nomor  14  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik,  di  pasal  7 ayat 1  mitu enggambarkan tujuan UU KIP ini  ymasyarakat  dengan  mudah  dapat
memperoleh dan mengajukan permohonan informasi  sesuai  dengan  kebutuhannya. Untuk  memberikan  kemudahan  kepada masyarakat yang ingin memperoleh informasi, Undang-Undang ini juga mengamanatkan  kepada  Badan  Publik untuk harus membangun dan mengembangkan  sistem  informasi  dan dokumentasi  untuk  mengelola  Informasi Publik  secara  baik  dan  efisien  sehingga dapat diakses dengan mudah.
Oleh  sebab  itu,  Pemda  DKI  Jakarta mengembangkan  media  website  berbasis Internet  dengan  link  www.jakarta.go.id yang  memiliki  peran  sebagai  sarana penyampaian  informasi  kepada  publik tentang kinerja, pelayanan masyarakat, dan potensi  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemda
DKI Jakarta
juga menyediakan  informasi  dan  dokumentasi dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi publik Jakarta.  Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan  penyediaan  informasi pada  website  www.jakarta.go.id  sebagai jendela  informasi  kepada  publik  Jakarta. Dalam  konteks  pelayanan  publik,  inisiatif pemerintah untuk mengembangkan pelayanan  informasi  berbasis  teknologi informasi  dan  komunikasi  biasa  dikenal sebagai e-government . Secara legal formal, kebijakan  pengembangan e-government cenderung meningkat di kalangan birokrasi pemerintah  pusat  maupun  daerah  serta institusi  layanan  publik  lainnya  dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi Nasional  Pengembangan e-government (Zoeltom dan Rozy, 2004).
Website  dapat  digunakan  sebagai media informasi yang mampu mengkomunikasikan  pesan  institusinya untuk  merefleksikannya  dalam  sebuah website.
Dalam penelitian ini, penulis meneliti langkah perencanaan dan penyusunan  program  humas.    Sehingga penulis  ingin  meneliti  bagaimana  proses
perencanaan  dan  penyusunan  program yang  dilakukan  oleh  humas  pemda  DKI Jakarta  dalam  menyediakan  informasi publik melalui website.

## KAJIAN TEORI
Berikut  penulis  uraikan  hasil  kajian penelitian terdahulu yang berkaitan pertama, penelitian
Terry Flew,
Queensland  University  of  Technology (2011)  tentang ‘Rethinking  Public  Service Media  and Citizenship : Digital  Strategies for news and Current Affairs at Australia’s Special Broadcasting
Service‘ memfokuskan pada peluang dan tantangan yang  dibuat  pengguna  menyajikan  konten untuk  organisasi  pelayanan  media  publik karena mereka mengkonsolidasikan layanan multiplatform (‘ ..the opportunities  and    hallenges  that  user- created content presents for public service media  organizations  as  they  consolidate multiplatform  service  delivery  (Kamal, 2011) .
Penelitian  di  atas  adalah  studi  ini telah  mempertimbangkan  argumen  bahwa internet  dan  media  sosial  yang  mengubah komunikasi  disiarkan  dengan  cara  yang memungkinkan  untuk  keterbukaan  dan partisipasi,  dengan  demikian  semakin media  lokal  berada  di  luar  kendala  yang disajikan  oleh  komunikasi  massa  satu  ke banyak.  Sepanjang  sebagai  organisasi media  pelanayan  publik  dapat  memainkan peran  utama  dalam  perubahan  tersebut, akan  ada  keutuhan  untuk  memikirkan kembali struktur organisasi mereka, budaya, charter legislatif, serta pengaturan pandanaan mereka, sehingga mereka dapat mengembangkan  operasi  platform  netral dan  terbuka Facebook ini  platform  untuk berpartisipasi  bottom-up  yang  lebih  besar dan  interaksi  pengguna  semua  tetap menjaga kredibilitas mereka dan kekhasan dalam ekologi media yang lebih luas.
Penelitian  lainnya  terkait  dengan e- government adalah penelitian yang dilakukan  oleh  Bejo  Purnomo  (2008),
Implementasi  e-governance  Studi  evaluasi implementasi e-goverment  pada  Sub Bagian  Sandi  dan  Telekomunikasi  Bagian Umum  dan  Perlengkapan  Sekretariat Daerah  Kabupaten  Lampung  Selatan. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa implementasi e-government sebenarnya telah  memiliki  strategi  yang  ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Tetapi,  implementasi e-government di  Kabupaten  Lampung  Selatan  dapat dikatakan  belum  menampilkan  informasi kepada  publik  sehingga  transparansi  yang diinginkan  tidak  tercapai. E-government tidak fokus pada kebutuhan masyarakatnya,  tidak  didasarkan  pada rencana  strategis  (Renstra)  pengembangan e-government karena Pemerintah
Kabupaten  Lampung  Selatan  sendiri  tidak memiliki  renstra  tersebut.  Hal  ini  terjadi karena birokrat tidak menginginkan adanya transparansi dan efisiensi, walaupun masyarakat menghendaki pelayanan publik dilakukan secara transparan dan efisien. Birokrasi juga ingin tetap memonopoli informasi, fasilitas, dana dan  tugas-tugas  guna  mempertahankan kekuasaan.  Implementasi e-government menghadapi  beberapa  hambatan  yaitu konflik  antara  tuntutan e-government dan tradisi  dalam  birokrasi  pemerintahan, kepemimpinan yang tidak visioner, mindset  birokrasi  yang  tidak  peduli  pada hasil,  serta  penerapan  sistem  penyandian yang  membatasi  orang  untuk  mengakses informasi.
Kesimpulannya,  implementasi e- government di Kabupaten Lampung Selatan  belum  berhasil  meningkatkan kualitas  governance.  Implementasi e- government masih  menghadapi  hambatan berupa  tradisi  dalam  birokrasi, leadership yang  tidak  visioner,  dan  mindset  aparat birokrasi  mindset  birokrasi  yang  tidak peduli  pada  hasil,  dan  diterapkannya sistem persandian dalam e-government . Komunikasi pemerintahan,
Komunikasi  pemerintahan  adalah  sebuah komunikasi manajerial dimana para
manajer  profesional  di  dalam  organisasi publik mempergunakan komunikasi secara optimal  didalam  proses  memenejemeni organisasi untuk mencapai tujuan bersama.
Komunikasi  adalah  sarana  untuk membentuk hal-hal pokok dalam manajemen  antara  lain  (1)  kesamaan  visi, misi dan nilai; (2) disiplin, kepatuhan ; (3) dan  pencapaian  tujuan  bersama.  Lebih lanjut Riant Nugroho, menyebutkan beberapa peran komunikasi dalam komunikasi  pemerintahan,  yakni  sebagai berikut: (1) Perencanaan ; Proses perencanaan relatif selesai ketika dokumen-dokumen perencanaan telah berhasil  dibuat.  Proses  selanjutnya  adalah mengorganisasikan  dokumen  perencanaan tersebut  menjadi  sebuah  aransemen  tim kerja untuk mencapai tujuan. Di sini peran komunikasi  adalah  menjabarkan  konsep- konsep  tersebut  menjadi  strategi-strategi dan implementasi-implementasi. (2) Penugasan  ;  Dimulai  ketika  keputusan telah  diambil  oleh  pemimpin.  Komunikasi penugasan harus dipahami secara dipahami dengan baik, sehingga pesan yang disampaikan  harus  mencapai  kesamaan pemahaman.(3)    Pelaporan  Komunikasi pelaporan  mengemukakan  sejauh  mana komunikasi  telah  mencapai  tujuan  yang dikehendaki, jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi pelaporan adalah indikator  sejauh  mana  keputusan  telah diimplementasikan.  (4)  Pengendalian  ; Komunikasi  pengendalian  adalah  peran dari instrumen komunikasi yang dimanfaatkan  oleh  para  manajer  dan  /atau leader  untuk  memastikan  pencapaian tujuan.
Proses
komunikasi dapat berlangsung  pada  diri seorang  dan organisasi/  perusahaan  atau  lembaga. Menurut Everett Rogers, organisasi  adalah suatu  sistem  individu  yang  stabil  bekerja bersama-sama  untuk  mencapai  tujuan bersama  melalui  suatu  struktur  hierarki dan pembagian kerja (Thoha, 2008).
Suatu organisasi memiliki komunikasi organisasi yang  menjadi
sumber  bagi  kehidupan  dan  kedinamisan sebagai  sarana  yang  menghubungkan semua  individu  dalam  perusahaan  yang mengalir dalam suatu pola kerja organisasi dalam setiap aktivitas perusahaan.
Output  dari  komunikasi  organisasi ini dilakukan untuk  mendelegasikan tugas maupun pekerjaan serta menginformasikan suatu  kebijakan  perusahaan.  Komunikasi organisasi  dilakukan  adalah  suatu  disiplin ilmu yang dapat mengambil arah yang sah dan  bermanfaat  (Wayne,  2006).  Hal  ini dapat didefinisikan sebagai perunjukan dan penafsiran pesan antara unit-unit komunikasi  yang  merupakan  bagian  dari suatu  organisasi  tertentu.  Suatu  organisasi terdiri  dari  unit-unit  komunikasi  dalam hubungan-hubungan  herarki  antara  yang satu  dnegan  yang  lainnya  segingga berfungsi dalam suatu lingkungan.
Humas  pemerintah pada  dasarnya tidak  bersifat  politis.  Bagian  humas  di institusi  pemerintahan  dibentuk  untuk mempublikasikan  atau  mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka. Memberi informasi secara teratur tentang kebijakan, rencana-rencana,  serta  hasil-hasil  kerja institusi  serta  memberi  pengertian  kepada masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan dan segala
sesuatunya  yang  berpengaruh  terhadap kehidupan masyarakat.
Adapun  tugas-tugas  humas  dalam pemerintahan  menurut  Cutlip  dan  Center (2005)  adalah  sebagai  berikut  :  (1) Mengamankan kebijakan Pemerintah.
Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan,  tugas  seorang  humas  adalah mengamankannya. Menyiapkan arsip yang aman,  untuk  selanjutnya  disosialisasikan kepada  pihak  terkait.  (2)  Memberikan pelayanan  dan  menyebarluaskan  pesan atau  informasi  mengenai  kebijakan  yang dibuat  serta  program  kerja  secara  nasional pada  masyarakat.  Jika  kebijakan  itu  telah dibuat, tugas humaslah yang menyebarluaskannya. Begitupun utuk program  kerja.  Jika  masyarakat  sudah menegtahuinya, masyarakat akan
mendukung  dan  membantu  pemerintah untuk mewujudkannya. (3) Menjadi komunikator  dan  mediator  yang  proaktif dalam menjembatani instansi serta menampung  aspirasi  dan  memperhatikan apa  yang  diinginkan  masyarakat.  Dalam hal  ini,  seorang  humas  pemerintah  harus dekat  dengan  masyarakat  agar  dapat mengambil  lebih  jauh  aspirasi-aspirasi yang muncul  dari masyarakat.  Hal  tersebu dapat dijadikan program kerja pemerintahan atau hanya sebagai evaluasi. Humas  juga  harus  menjadi  mediator  yang baik  yang  menjembatani  kepentingan pemerintah dan masyarakat. Dengan begitu,  tidak  akan  ada  kesalahfahaman ataupun demo dimana-mana karena kebijakan  yang dibuat tidak sesuai dengan aspirasi  masyarakat.  (4)  Berperan  serta dalam  menciptakan  iklim  yang  kondusif dan dinamis demi stabilitas dan keamanan politik untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan nasional.  Peran  serta  humas  dalam menciptakan  iklim  kondusif  dan  dinamis sangat  diperlukan.  Hal  ini  dilakukan  agar program yang telah dicanangkan pemerintah  dapat  terwujud,  selanjutnya pembangunan nasional dapat terealisasi.
Lebih  lanjut  dikatakan  oleh  Wasesa dan  MacNamara  (2008)  humas  juga  harus memerlukan kemampuan di dalam Kepemerintahan,  yakni  :  (1)  Mengamati dan  menganalisis  setiap  persoalan  yang menjadi  kepentingan  instansi  dan stake holders -nya. (2) Mampu melakukan komunikasi  dua  arah  yang  mendukung kedua  belah  pihak  (3)  Mempengaruhi  dan menciptakan opini publik yang menguntungkan bagi instansinya (4) Mampu menjalin hubungan  yang baik dan kerja  sama  yang  didasari  dengan  rasa saling percaya dengan semua pihak terkait. Adapun  tujuan public  affairs di pemerintahan  menurut  Cutlip,  Center  & Broom (2006: 465), setidaknya mengandung  tujuh  tujuan  yang  sama, yaitu:  (1)  Memberi  informasi  konstituen tentang  aktivitas  agen  pemerintah,  (2)
Memastikan  kerja  sama  aktif  dalam program  pemerintah,  (3)  Mendorong warga  mendukung  kebijakan  dan  program yang  sudah  ditetapkan  (4)  Melayani sebagai advokat publik untuk administrator  pemerintah-menyampaikan opini  publik  kepada  pembuat  keputusan, mengelola  isu  publik  di  dalam  organisasi, meningkatkan  aksesibilitas  publik  ke pejabat administrasi (5) Mengelola informasi internal (6) Memfasilitasi hubungan media (8) Membangun komunitas dan bangsa.
Lembaga-lembaga  pemerintah  dari tingkat  pusat  sampai  tingkat  daerah dilengkapi  dengan  bagian  humas  untuk mengelola  informasi  dan  opini  publik. Informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah disebarkan seluas-luasnya, dan opini  publik  dikaji  dan  diteliti  seefektif- efektifnya  untuk  keperluan  pengambilan keputusan dan penentuan kebijaksanaan Humas pemerintahan pusat mempunyai dua tugas; pertama, menyebarkan  informasi  secara  teratur mengenai kebijaksanaan, perencanaan, dan hasil yang telah dicapai; kedua , menerangkan dan mendidik publik mengenai perundang-undangan, peraturan- peraturan,  dan  hal-hal  yang  bersangkutan dengan  kehidupan  rakyat  sehari-hari  ( Uchjana, 2006 : 37; Linke, 2012).
Manajemen Organisasi, Setiap organisasi  tidak  bisa  dipisahkan  dengan publiknya,  baik  publik  internal  maupun eksternal.  Publik  internal  adalah  mereka yang  langsung  terlibat  dalam  pekerjaan internal  sedangkan  Publik  eksternal  yaitu mereka  yang  berada  di  luar  organisasi. Pada  prinsipnya  seluruh  publik  ini  harus dilayani  dengan  baik.  Tapi  tidak  mungkin semuanya bisa dilayani, karena suatu  akan berbeda  dengan  publik  organisasi  yang lainnya.    Sehingga  penyebaran  informasi tidak  bisa  pukul  rata  ke  semua  orang, justru  khayalak  terbatas  inilah  yang senantiasa  menjalin  komunikasi  baik secara internal maupun eksternal.
Pengertian manajemen menurut James  A.F.Stoner:  Manajemen  adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya  yang  ada  pada  organisasi  untuk mencapai  tujuan  organisasi  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Menurut  Mary Parker  Follet,  manajemen  adalah  suatu seni,  karena  untuk  melakukan  suatu pekerjaan  melalui  orang  lain  dibutuhkan keterampilan khusus(
www.organisasi.org). Dari pengertian tersebut di atas dapat
ditegaskan bahwa (1) Public relations melekat  pada  manjemen,  dan  manajemen tidak  akan  berjalan  sesuai  harapan  tanpa public relations . (2) 2. Kegiatan public relations merupakan kegiatan yang terencana, disengaja, dan berkesinambungan  untuk  membentuk  dan memelihara saling pengertian antar organisasi  dengan  masyarakat.  (3)  Fungsi public relations adalah untuk mengevaluasi  opini  publik  mengenai organisasi  serta  menggunakan  komunikasi untuk  mempengaruhi  pendapat  umum  (4) Public  relations bersifat  timbal  balik artinya ada proses saling mengisi pemahaman  antara  komunikan  dengan komunikator.
Menurut Cutlip-Center-Broom
(2006:  353),  praktisi  humas  profesional dalam melaksanakan program humas harus terdiri  atas  empat  langkah  kegiatan  atau sering  juga  disebut  dengan  empat  langkah pemecahan  masalah  humas.  Keempat langkah  ini  merupakan  proses  yang  harus dijalankan setiap praktisi humas profesional. Keempat langkah itu, Pertama, Menentukan  masalah (defining the  problem) .  Langkah  pertama  ini meliputi  kegiatan  untuk  meneliti  dan mengawasi  pengetahuan,  pendapat,  sikap dan  tingkah  laku  khalayak  yaitu  pihak- pihak yang berkepentingan atau terpengaruh  oleh  tindakan  dan  kebijakan organisasi  atau  perusahaan.  Pada  intinya,
langkah  pertama  ini  merupakan  kegiatan inteligen  untuk  mengumpulkan  informasi atau  data  yang  menjadi  dasar  berpijak praktisi  humas  guna  mengambil  langkah selanjutnya.  Dalam  kegiatan  penentuan masalah ini praktisi humas harus menjawab  pertanyaan  “Apa  yang  terjadi saat ini?”
Kedua , Perencanaan dan Penyusunan Program (planning  and  programming). Masalah  yang  telah  ditentukan  pada langkah pertama digunakan untuk menyusun  program,  tujuan,  tindakan,  dan strategi komunikasi. Langkah kedua mencakup  tindakan  untuk  memasukkan temuan  yang  diperoleh  pada  langkah pertama  kedalam  kebijakan  dan  program organisasi.  Langkah  kedua  ini  merupakan proses untuk menjawab pertanyaan: “Berdasarkan  situasi  yang  telah  kita pelajari  maka  apa  yang  harus  kita  ubah, perbuat dan katakan?”
Ketiga ,  Melakukan  tindakan  dan berkomunikasi (taking action and communicating).
Langkah ketiga mencakup kegiatan melaksanakan tindakan  dan  melakukan  komunikasi  yang sejak  awal  dirancang  untuk  mencapai suatu  tujuan  tertentu.  Pertanyaan  yang harus  diajukan  pada  tahap  ini  adalah: “Siapa  yang  harus  melakukan  dan mengatakannya,  kapan,  di  mana,  dan bagaimana caranya?”
Keempat , Evaluasi program (Evaluating the program). Langkah terakhir  ini  mencakup  penilaian  atau evaluasi  atas  persiapan,  pelaksanaan  dan hasil-hasil program. Program dapat dilanjutkan atau dihentikan setelah menjawab  pertanyaan:  “Bagaimana  kita telah  melakukannya?”  Penyesuaian  dan perbaikan terhadap tindakan atau komunikasi  yang  telah  dilaksanakan  dapat dilakukan  berdasrkan  umpan  balik  yang diterima.
E Government dan website , egoverment secara umum dapat didefinisikan  sebagai  penerapan  teknologi informasi  dan  komunikasi  (TIK)  untuk
meningkatkan  kinerja  dari  fungsi  dan layanan  pemerintah  tradisional.  Lebih spesifik lagi, e-government adalah „penggunaan  teknologi  dijital  untuk mentransformasi kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan  efektivitas,  efisiensi,  dan penyampaian layanan ( 2009).
Tujuan  dari e-government ialah menyampaikan layanan pemerintah kepada masyarakat  dengan  efektif.  Umumnya, semakin  banyak  layanan  online    yang tersedia  dan  semakin  luas  penggunaan layanan tersebut, maka akan semakin besar dampaknya teerhadap e-government . Dengan demikian, e-government membutuhkan critical  mass dari e-citizens dan e-businesses untuk  menghasilkan dampak berkelanjutan melebihi transparasi dan efisiensi internal pemerintah.
Penggunaan  internet    dalam  praktik public  relations adalah  suatu  keniscayaan. Ketinggalan  kereta  jika public  relations tidak  mengaplikasikan  media  ini.  Apalagi di  tengah  kompetisi  global  semacam  ini. Pemanfaatan  jaringan  internet  (misalnya website), berarti menambah variasi kemasan  pesan.  Ini  penting  agar  pola penyebaran  informasi  tidak  monoton. Selain  itu, public  relations memerhatikan perilaku  dan  kebutuhan  publik  dalam mengkonsumsi  informasi.  Ini  berkaitan dengan  perubahan  konsumsi  informasi yang  membutuhkan  kecepatan  sumber (Kriyantono, 2008 : 255)
Internet  termasuk  media  baru  yang merupakan konvergensi media konvensional, komputer dan telekomunikasi. Media baru tersebut adalah  internet.  Mengacu  pada  Straubhaar (2002  )  .  Media  baru  ditemukan  adanya interactivity,  yaitu  kemampuan  untuk menyeleksi isi pesan dari sejumlah pilihan yang  dengan  segera  akan  disediakan  oleh media tersebut. Dalam pandangan kontemporer,  penekanannya  lebih  pada proses dimana sumber dan penerima saling memberikan kontribusinya untuk menciptakan  makna.  Beberapa  hal  yang
fundamental dalam fungsi media juga telah mengalami perubahan.
Hal  ini  ditandai  antara  lain  oleh pesan  dibuat  berdasarkan  kemauan  dari audien yang spesifik, tidak lagi sama untuk semua  orang;  audiens  semakin  terbagi dalam  kelompok  yang  kecil  dan  anonim, semakin  meningkat  partisipasi  mereka untuk menciptakan isi media, beranjak dari audiens  media  massa  yang  pasif  menjadi interaktif  pada  media  baru;  mereka  bisa mengontrol  isi  media  bahkan  dapat memesan tampilan media seperti keinginan mereka; penemuan teknologi digital memungkinkan untuk mencampurkan teks, suara,  gambar  grafis  maupun  video  dalam jaringan  multimedia  yang  terintegrasi untuk  menghasilkan  tampilan  seluruh media dari stasiun komputer.
Secara  terminologi,  website  adalah kumpulan  dari  halaman  -  halamaan  situs, yang  terangkum  dalam  sebuah  domain atau subdomain, yang tempatnya berada di dalamWorld Wide Web ( WWW ) di dalam Internet.  Sebuah  halaman  web  biasanya berupa dokumen yang ditulis dalam format HTML (Hyper  Text  Markup  Language), yang  selalu  bisa  diakses  melalui  HTTP, yaitu sebuah protokol yang menyampaikan informasi  dari  server  website  untuk ditampilkan  kepada  para  pemakai  melalui web  browser.  Semua  publikasi  dari website  tersebut  dapat  membentuk  sebuah jaringan informasi yang sangat besar.
Website  perusahaan  adalah  sarana komunikasi  yang  pertama  kali  dan  paling populer  dilihat  oleh  individu  ketika membutuhkan  informasi  tentang  suatu perusahaan  atau  organisasi.  Karena  itu, pada  abad  ini  setiap  perusahaan  mesti melengkapi  sarana  komunikasinya  dengan membuat website (Kriyantono, 2008:260)
Informasi  Publik ,  Informasi  Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,  dikelola,  dikirim,  dan/atau diterima  oleh  suatu    badan  publik  yang berkaitan  dengan  penyelenggara  dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan
publik  lainnya yang  sesuai  dengan Undang-Undang  ini  serta  informasi  lain yang berkaitandengan kepentingan publik.
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data,  fakta  maupun  penjelasannya  yang dapat  dilihat,  didengar,  dan  dibaca  yang disajikan  dalam  berbagai  kemasan  dan format  sesuai  dengan  perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik (UU KIP N0 14 2008)
Informasi  Publik  adalah  informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,  dan/atau  diterima  oleh  suatu badan  publik  yang  berkaitan  dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan  badan  publik  lainnya yang  sesuai  dengan  Undang-Undang  ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (UU KIP N0 14 2008)

## METODE
Pada kajian ini digunakan tipe kajian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Proses  analisis  data  deskriptif  karena berakar  pada  latar  belakang  alamiah bersifat subjektif sebagai kebutuhan mengandalkan manusia Bagian Komunikasi,  Informatika  dan  Kehumasan, yang  berlokasi  di  Jl.  Medan  Merdeka Selatan  No.8-9,  Jakarta  Pusat  dalam mengelola informasi public melalui website.  kualitatif  merupakan  penelitian yang  dilakukan  berdasarkan  paradigma, strategi  dan  implementasi  model.  Sebuah ide abstrak yang dibentuk dengan menggenaralisasikan  objek  atau  hubungan fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan  secara  kualitatif  (Suwandi, 2008).
Penelitian  ini  menggunakan  studi kasus  merupakan  suatu  upaya  strategi dalam  penelitian  ini.  Studi  kasus  dapat memberi  nilai  tambah  pada  pengetahuan kita secara unik tentang fenomena
individual,  organisasi,  sosial  dan  politik. Penelitian  ini  menggunakan  desain  kasus tunggal  holistik  karena  meneliti  satu  unit analisis  (Pemprov  DKI  Jakarta)  dan mengkaji  sifat  umum  sebuah  objek penelitian  tersebut  pelaksanaan  Humas Pemda  DKI  Jakarta  Dalam  Penyediaan Informasi  Publik  Melalui  Website.    Jenis data yang digunakan pada kajian ini adalah wawancara  mendalam  ke  Kepala  Bidang Informasi Publik dan jajarannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian ini  diperoleh  dari hasil wawancara, observasi dan penelusuran data melalui data dokumentasi dari web Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rangkaian  temuan data yang  akan dijelaskan  adalah  menggambarkan  proses penyusunan  dan  perencanaan  penyedian informasi  publik  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Mulai tahapan  latar  belakang,  penentuan  tujuan dan  tahap  penyusunan  jenis  informasi publik dan manajemennya.
Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan Kehumasan adalah dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang  pengelolaan  teknologi  informasi dan  komunikasi  serta  melaksanakan  tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah  dan  atau  pemerintah  provinsi dimana  dalam  setiap  kegiatannya  selalu berhubungan  dengan  pembangunan  dan pengembangan sistem informasi, pengembangan  dan  pemeliharaan  jaringan komputer antar bidang, pengelolaan produksi informasi dan publikasi, pengelolaan dan pengembangan komunikasi publik, yang mana pada setiap kegiatan-kegiatan  tersebut  terbagi  menjadi 3  bidang  serta  1  sekretariat,  dimana disetiap  bidangnya  dibawahi   oleh  kepala bidang.  Sebagai  lembaga  pemerintahan yang  mempunyai  tanggung  jawab  besar dan bergerak di dalam lingkungan
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta,  maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan  mempunyai  tugas  pokok  dan fungsi  yang  besar  dalam  membangun Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi (TIK) di Provinsi DKI Jakarta.
Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan Kehumasan  Provinsi  DKI  Jakarta  saat  ini berkedudukan  dan  menempati  kantor dengan alamat Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat.
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dan  untuk    mencapai  efisiensi  dan efektifitas  kinerja  pengelolaan  Website Pemerintah , Dinas Komunikasi ,
Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta mengacu pada beberapa nota dinas nomor 2017/-1.817 hal Pengelolaan website  www.jakarta.go.id,  lalu  Nota Dinas  2362/079.42    tentang  Pemutahiran Website  Resmi  Provinsi  DKI  Jakarta www. Jakarta.go.id.
Beralihnya  tren  penggunaan  media pertukaran  informasi  dari  konvensional menuju  era  konvergensi  media  berbasis jaringan internet.  Perkembangan teknologi komunikasi  dan  informasi  membuat  para praktisi  humas  menggunakan  media  baru berupa  internet  dalam  menyampaikan pesan  kepada  publik.  Salah  satu  sarana internet  yang  paling  populer  digunakan sebagai penggambaran suatu lembaga atau perusahaan adalah website.
Pemanfaatan  media  baru  internet melalui  sarana  website,  berarti  menambah variasi  media  informasi  publik,  apalagi  di tengah kompetisi  global semacam  ini, jadi dapat  dikatakan  hal  tersebut  adalah tren baru  bagi  para  praktisi  humas.  Demikian halnya  dengan  lembaga  Pemprov  DKI Jakarta yang pada tahun 1995 membangun sebuah  website  dengan  tujuan  dapat dijadikan  sebagai  portal  kota  Jakarta, dimana  tidak  hanya  memuat  kebijakan pemerintah  saja  namun  juga  memuat informasi  data  yang  dibutuhkan  warga Jakarta.
Berikut tahapan-tahapan penting dari pembuatan  web  Pemerintah  Provinsi
sebagai wujud  penyediaan  informasi public : (1) Tahun 1995, Situs web Pemerintah  DKI  Jakarta  pertama  kali dibuat dengan nama dki.go.id dan dikelola oleh  Kantor  Pengolahan  Data  Elektronik (KPDE),  (2)  Tahun  2001,  Peluncuran pertama situs web Pemerintah DKI Jakarta dengan  nama  jakarta.go.id.  (3),  Tahun 2009 (Januari), Terjadi  perubahan struktur organisasi  di  Pemprov  DKI  Jakarta  antara Kantor  Pengelola  Teknologi  Informasi (KPTI), Biro Humas &   Protokol  (Bidang Humas)  dan  Dinas  Perhubungan  (bidang POS  dan  Telekomunikasi)  bergabung menjadi DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA  dan  KEHUMASAN Provinsi  DKI  Jakarta  yang  menyebabkan pengelolaan jakarta.go.id berpindah tangan ke  dinas  yang  baru   tersebut.  (4)  Tahun 2009  (April),  melakukan  perubahan  dan pengembangan  pada  pengelolaan  website jakarta.go.id atas dasar prinsip e- government.    Pengelolaan  dilakukan  pada situs  jakarta.go.id  versi  v70  disamping juga  pembangunan  jakarta.go.id  versi jakv1.  (5)  Tahun  2010  (Juni),  peluncuran situs web jakarta.go.id versi baru (jakv1).
Layanan Informasi Publik
merupakan bagian penting dalam implementasi  Undang-Undang  No.  14 tahun  2008  tentang  Kebebasan  Informasi Publik (UU KIP). Meskipun telah disahkan  dan  diundangkan  pada  30  April 2008,  namun  UU  ini  baru  efektif diimplementasikan pada 1 Mei 2010.
Undang-undang  Nomor  14  Tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik  (UU  KIP)  memberikan  legalitas asas-asas  transparansi  birokrasi  yang mencakup  hak-hak  masyarakat  untuk mengontrol  dan  mengakses  informasi tentang  kinerja  lembaga  publik  berkaitan dengan pengelolaan dan penyediaan informasi.  Badan  publik  dalam  UU  KIP adalah  semua  institusi  yang  mengelola kegiatan  atau  bisnis  dengan  menggunakan dana  seluruhnya  atau  sebagian  dari APBN/APBD, termasuk dana dari masyarakat.
Hal ini menuntut
seluruh penyelenggaraan  kegiatan  badan  publik akan senantiasa dan dapat diawasi langsung  oleh  masyarakat.  Secara  rutin publik  juga  berhak  mengetahui  apakah audit  atas  dana  yang  dikelola  telah dilakukan  dan  apa  saja  hasilnya.  Dengan demikian,  penggunaan  anggaran  dan peruntukan serta manfaatnya bisa dipertanggungjawabkan  dengan  optimal. Dengan  aturan  keterbukaan  ini,  otomatis para pengelola dan penyelenggara lembaga pendidikan  akan  dapat  mengembangkan kebijakan  yang  bersifat  program  maupun kebijakan  penggunaan  anggaran  dengan baik.
Di    UU  KIP  secara  khusus ditegaskan  kriteria  tentang  informasi publik  yang  wajib  diumumkan  dan disediakan  badan  publik.  Ada  informasi yang  wajib  disediakan  dan  diumumkan secara  berkala,  ada  juga  yang  diumumkan secara serta merta, dan ada informasi yang wajib  tersedia  setiap  saat.  Ada  pun informasi-informasi  publik  yang  berhak diketahui  warga  negara  ini  dengan  detail dijelaskan pasal demi pasal di UU ini, baik itu  informasi  di  lingkup  pemerintah, BUMN/BUMD,  parpol,  hingga  organisasi nonpemerintah (Pasal 14-16).
Prinsip  dasar  yang  dikedepankan adalah  bahwa  semua  informasi  yang dimiliki  oleh  badan  publik  terbuka  dan dapat  diakses  oleh  seluruh  masyarakat, kecuali  yang  bersifat  rahasia  negara. Dalam  UU  ini,  ada  juga  informasi- informasi  yang  tidak  boleh  terbuka  untuk publik,  yaitu  informasi  yang  dikecualikan seperti  diatur  dalam  Pasal  17,  seperti informasi  yang  jika  diberikan  kepada publik dapat menghambat proses penegakan  hukum,  dapat  mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, juga informasi-informasi  yang  jika  diberikan kepada publik dapat membahayakan keamanan negara.
Namun, terlepas dari informasi  yang dikecualikan  ini,  seluruh  informasi  yang berkaitan  dengan  badan  publik,  harus dibuka  sebebas-bebasnya.  Seluruh  warga negara berhak tahu dan pihak penyelenggara  badan  publik  tak  bisa menghalang-halangi  hak  masyarakat  atas informasi tersebut.
Adapun  untuk  ketentuan  untuk mendokumentasikan  informasi  yang  wajib tersedia  setiap  saat  sebagaimana  diatur  di pasal  14  UU  KIP,  dan  penyusunan  SOP layanan  informasi belum  merupakan variabel  yang  dipantau  pada  tahun  ini. Selanjutnya  akan  dilakukan  pemantauan atas  variabel  ini  dilakukan  mulai  tahun 2012, guna melihat perkembangan pelaksanaan di Badan Publik tingkat pusat maupun  provinsi.  Hal  itu  juga  yang dilakukan  di  Propinsi  DKI  Jakarta, khususnya  Dinas  Komunikasi  Informatika dan  Kehumasan  Pemerintah  Provinsi Jakarta.
Melihat  apa  yang  dilakukan  oleh Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  dan Kehumasan  Provinsi  DKI  Jakarta,  ada proses yang sama dengan yang disampaikan  oleh  Cutlip.  Jika  menurut Cutlip  proses  itu  berulang  dan  akan berputar.  Fase  itu  sudah  dilakukan  oleh Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
khususnya untuk proses program penyediaan informasi public Jakarta melalui  www.jakarta.go.id  yang  ketiga kalinya. Tahapan pertama dimulai dari kali pertama  dibuatnya  web  ini,  yang  kedua fase  2008,  lalu  fase  sekarang  ini.  Setiap fase  tersebut  didahului  oleh  nota  dinas sebagai  acuan  pelaksanaan  progamnya. Hal  yang  akan  dibahas  lebih  dalam  dalam pembahasan  ini  adalah  fase  yang  ketiga yaitu fase prosesyang ketiga.
Tahapan program Pengelolaan www.jakarta.go.id Fase Aktifitas Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 1995 – 2008 Pembuatan website Pemprov  DKI  pertama kali 2008 – 2011 Berlakunya  UU  KIP  No. 14  lebih  mengoptimalkan website www.jakarta .go.id 2011 – sekarang Adanya  diskusi  dengan publik secara interaktif Jika  dianalisis  proses  fact  finding program penyediaan informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi
Informatika  dan  Kehumasan  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui web www.jakarta.go.id  juga  dilakukan.  Sifat fact findng yang dilakukan adalah tahapan berulang  dari  pelaksanaan  program  yang sama  periode  sebelumnya.  Proses  ini sudah  berlangsung  yang  ketiga  sejak tahapn  pertama  sebelum  web  ini  dibuat pada tahun 1995. Tahap kedua tahun 2008. Baru terulang lagi di tahun 2011 lalu samai sekarang.
Posisi Provinsi DKI Jakarta yang ada di ibu kota negara sehingga akses terhadap teknologi  dan  informasi  menjadi  lebih cepat.  DKI  Jakarta  memang  seringkali lebih  dikenal  sebagai  ibukota  negara sekaligus  pusat  politik  dan  pemerintahan Indonesia  ketimbang  sebagai  salah  satu provinsi.  Namun  hal  ini  bisa  menjadi keuntungan tersendiri jika dikaitkan dengan  sejumlah  peluang  yang  melekat dengan kedua posisi tersebut. Yang paling penting adalah besarnya perhatian, bahkan upaya  kontrol,  masyarakat,  LSM,  dan media terhadap apa yang terjadi di Jakarta, termasuk  terhadap  badan  publik  dalam menyelenggarakan  keterbukaan  informasi. Hadirnya  masyarakat  yang  aktif  dan  siap mengawasi pemerintah merupakan
peluang penting untuk mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik, terutama  dengan  menghadirkan  tekanan dan  tuntutan,  baik  yang  lahir  karena kebutuhan  maupun  sebagai  bagian  dari upaya  advokasi  bagi  pembenahan  tata kelola pemerintahan.
Berlakunya  UU  KIP  tahun  2008
Keterbukaan  Informasi  Publik  menjadi penentu  masalah  ditemgah  pelaksanaan program penyediaan informasi publik oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan  Pemprov  DKI  Jakarta  dalam memaksimalkan fungsi
website www.jakarta.go.id  sesuai  dengan  tuntutan publik, sehingga UU KIP menjadi penentu masalah  yang  sama  pada  dua  tahapan, yaitu  tahapan  tahun  2008  dan  tahapan tahun 2011 lalu.
Sedangkan  guna  memaksimalkan fungsi  website  www.jakarta.go.id  Dinas Komunikasi  Informatika  dan  Kehumasan Pemprov  DKI  Jakarta    harus  membangun kesigapan Sumber Daya Manusia khususnya  dalam  memberikan  informasi data  terkini  (terupdate)  kepada  publik. Diserahkannya  hal  tersebut  kepada  humas karena pada merekalah teknologi informasi dikelola.
Pada  awalnya  website  yang  dibuat tahun 1995 hanya mengikuti tren teknologi,  dan  pada  saat  itu  publik  masih banyak  menggunakan  konsepsional  media cetak  dan  elektronik.  Barulah  setelah berlakunya  UU  KIP  tahun  2008  dimana era teknologi sudah begitu pesat, pemerintah DKI Jakarta melakukan pemutakiran  data  berbasis  internet  yakni website, www.jakarta.go.id.
Informasi  publik  hanya  diberikan jika  ada  permintaan  informasi  dari masyarakat  adalah  pandangan  yang  masih sering  ditemui  pada  pejabat  badan  publik. Padahal  untuk  informasi  yang  masuk dalam  kategori  boleh  dan  harus  diberikan, informasi wajib diumumkan dan disediakan secara berkala, seperti di dalam website atau  media  yang  lain.  Karena  itu, dukungan juklak dan juknis yang
operasional  dan  jelas  serta  teknologi informasi  sangatlah  diperlukan.  Demikian halnya  SDM  pelaksana  yang  handal  dan memahami betul filosofi dasar keterbukaan informasi publik serta menguasai perangkat  pelaksanaannya.  Bahkan,  pada level  substantif,  kehadiran  infrastruktur pendukung  inilah  yang  justru  jauh  lebih penting  sebagai  penjelmaan  kemauan politik  pemerintah  untuk  semakin  terbuka terhadap publik.
Tahap Fact Finding, Proses pengelolaan dimulai dengan tahap penentuan factor-faktor perlunya perubahan kondisi untuk mengelola informasi publiknya dengan baik.
Tahapan Fact Finding Tahapan Fact Finding Aktifitas Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 1. Penentuan Masalah Berlakunya  UU  KIP  tahun 2008 dan tuntutan publik 2. Menganal isis Latar Belakang Kondisi  internal,  eksternal, data  kebutuhan  web  bagi masyarakat Jakarta 3. Mencari Data Awal Pencarian data tentang pemanfaatan media kehumasan pengguna website,  fitur  apa  saja  yang banyak diakses 4. SWOT Analisis
Sebagai  kekuatan  yakni;  UU KIP  tahun  2008,  dukungan pimpinan, dan anggaran. Sebagai  kelemahan  yakni; internal  ( team ),  eksternal, data (update), Sebagai opprtunity ; ketersediaan informasi  publik  mencukupi kebutuhan  informasi  publik,
Sebagai  ancaman; update teknologi aplikasi yang dibutuhkan
Bagan matriks di
atas menggambarkan  tahapan  Fact  Finding
yang sudah dilakukan oleh DISKOMINFO dan  HUM  Pemprov  DKI.  Memang  dalam aturan  ini,  jelas  bahwa  seluruh  badan publik  harus  bisa  memberikan  informasi publik,  baik  yang  sifatnya  berkala,  serta merta,  hingga  informasi  yang  tersedia setiap  saat.  Jika  tidak,  maka  harus  siap menghadapi sanksi yang telah diatur dalam UU ini.
Melalui keterbukaan itu, pengelolaan lembaga  publik  akan  dapat    berlangsung transparan  dan  partisipasi  masyarakat  bisa terjadi  secara  optimal.  Termasuk  seluruh proses pengelolaan sumber daya, sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan  hingga  pelaksanaan  evaluasi program  dan  kebijakan  yang  berkaitan dengan pelayanan informasi publik ini.
Sebagai  gambaran  saja,  di  seluruh dunia, kini sudah 79 negara yang memiliki undang-undang  yang  menjamin hak  untuk tahu bagi  warganya.  Sejak  disahkannya UU  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  (UU  KIP) 30  April  2008,  Indonesia  menjadi  negara kelima  di  Asia  -setelah  Nepal,  Thailand, India,  dan  Jepang-  yang  menjamin  hak warga negara untuk memperoleh informasi publik.
Pemberlakuan  UU  Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  Publik  (KIP)  telah  memasuki usia  5  tahun.  UU  itu  mulai  diberlakukan pada  30  April  2010.  UU  ini  lahir  untuk memberi  jaminan  kepada  masyarakat Indonesia  dalam  memperoleh  informasi publik. Utamanya sebagai sarana
partisipasi  masyarakat  dalam  mengawasi pembangunan. Namun
pada pelaksanaannya UU KIP kurang maksimal.
Banyak  masyarakat  dan  badan  publik  tak paham  soal  tujuan  dan  pelaksanaan  UU ini.
Tahap Perencanaan dan Penyusunan , Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI sifatnya  memperbaiki  penentuan  program pilihan  media  komunikasi  Publik  yaitu media  berbasis  internet  yang  mudah
diakses  sudah  ditentukan  dari  tahun  1995. Pada perjalanannya penentuan program ini lebih banyak memeperkaya atau meneyempurnakan dari program sebelumnya. Walaupun penentuannya tetap  sama,  yaitu  program  penyediaan informasi  publik  yang  ekonomis,  praktis serta  murah  yaitu  website,  dalam  hal  ini www.jakarta.go.id.  Kebaruan  Penentuan program  lebih  kelihatan  pada  perbaikan aplikasi  IT  dalam  pengelolaan  informasi publik.
Tahapan Perencanaan dan Penyusunan Aktifitas Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 1.Penentuan Tujuan Mewujudkan  Visi  dan Misi yang menunjuang visi dan misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2. Penentuan Key Person Team Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 3. Penentuan Publik Publik  Jakarta  dengan kebutuhan informasi publik 4. Penentuan Program Memilih media: website. Mengkategorikan Informasi Publik. Menentukan  aplikasi IT dan mengelola informasi  publik  yang harus selalu terupdate
Arah  tahapan  perencanaan  dan penyusunan program penyediaan informasi publik  PemProv  DKI  semua  mengarah kepada  publik.  Jika  dijelaskan  urutannya tahap  pertama  adalah  Penentuan  Tujuan, kedua  adalah  Penentuan  Key  Person, ketiga  adalah  Penentuan  Publik,  dan keempat adalah Penentuan Program.
Memang  tantangan  badan  publik adalah bagaimana mengembangkan komitmen dan konsistensi dalam menjalankan  UU  KIP  tersebut,  sebab hambatan  terbesar  dalam  pelaksanaan akses  terhadap  informasi  dan  komunikasi khususnya  di  negara-negara  berkembang, yaitu adanya kesenjangan antara kebijakan komunikasi  dan  informasi,  perspektif perencanaan dan realisasi kebijakan.
Kondisi  itu  makin  rumit  ketika  ada kecenderungan struktur birokrasi pemerintahan untuk mempertahankan status  quo dari  pada  mengembangkan kapasitas publik dalam mengakses informasi.
Isi  Sedangkan  Aplikasi  Website sebagai  Informasi Publik Aplikasi-aplikasi yang  merupakan  amanat  utama  dari informasi  publik  antara  lain  :  (1)  Aplikasi Informasi APBD , Aplikasi ini merupakan sajian  informasi  tentang  belanja  langsung Anggaraan  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD) yang pengelompokannya disesuaikan  dengan  RPJMD  tahun  2007 s/d tahun 2012 yang terdiri dari 29 urusan.
2) Aplikasi Informasi Transportasi, Aplikasi  ini  merupakan  sajian  informasi tentang  rute  trayek  angkutan  umum  (bus besar,  bus  kecil  dan  busway)  di  wilayah DKI  Jakarta  (3)  Aplikasi  Bank  Data, Aplikasi  ini  merupakan  sajian  informasi tentang  data-data  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan program dan kinerja Pemprov DKI  Jakarta  berdasarkan  RPJMD  tahun 2007  s/d  tahun  2012.  Untuk  mengunduh (download)  data  ini,  pengunjung  harus terlebih  dahulu  menjadi  anggota/member jakarta.go.id.  Tujuannya  adalah  untuk mendata para pengunjung yang menggunakan data tersebut, karena menurut  Undang-Undang  No.  14  tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik,  pemohon  informasi  harus  terdata dengan  baik.  (4)  Pengembangan  Aplikasi Produk  Hukum,  Aplikasi  ini  merupakan sajian  informasi  tentang  produk-produk hukum  di  lingkup  Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta maupun di lingkup
Pemerintah  Pusat.  Untuk  mengunduh (download)  data  ini,  pengunjung  harus terlebih  dahulu  menjadi  anggota/member jakarta.go.id,  Tujuannya  adalah  untuk mendata para pengunjung yang menggunakan data tersebut, karena menurut  Undang-Undang  No.  14  tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik,  pemohon  informasi  harus  terdata dengan  baik.  (5)  Pengembangan  Aplikasi Nomor  Penting,  Aplikasi  ini  merupakan sajian  informasi  tentang  nomor-nomor telepon  penting  lembaga-lembaga  yang terkait  dengan  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta.  (6)  Aplikasi  Ensiklopedi  Jakarta, Aplikasi  ini  merupakan  sajian  beragam informasi    budaya  dan  warisan  sejarah DKI Jakarta
Kemudian (7) Aplikasi Balai Warga, Aplikasi  ini  merupakan  media  pertukaran informasi  bagi  Para  Anggota  (member) www.jakarta.go.id dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa penyampaian aspirasi,  kritikan,  masukan,  saran  dan keluhan  masyarakat.  Fasilitas  ini  juga dapat digunakan sebagai sarana komunikasi  sesama  anggota  (member) untuk  bertukar  informasi  tentang  wisata, kuliner,  hiburan,  pendidikan  dan  lain-lain. Tampilan balai warga di www.jakarta.go.id
Aplikasi Interaktif
Komunitas Fotografi, Aplikasi ini disediakan  sebagai  media  komunikasi antar  anggota  komunitas  fotografi  dan masyarakat  tentang  kota  Jakarta  dalam bentuk  visual  atau  gambar.  (8)  Aplikasi Kalender Kegiatan, Aplikasi ini merupakan sajian informasi tentang agenda  acara  atau  kegiatan  Pemerintah DKI  Jakarta  maupun  masyarakat  DKI Jakarta. (9) Aplikasi Tindak Lanjut Rapim, Aplikasi  ini  merupakan  kumpulan  data hasil  rapat  pimpinan  (Rapim)  yang  dapat dimonitor  secara  langsung  oleh  pimpinan untuk  bahan  pengambilan  keputusan.  (10) Aplikasi  Banner,  Aplikasi  ini  merupakan sajian  informasi  tentang  program-program dan  kebijakan  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta  serta  informasi  lainnya  misalnya
berita  duka  cita,  ucapan  selamat  dan lainnya yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat Jakarta. (11) Aplikasi
Pendidikan, Aplikasi ini menyajikan informasi  dalam  bidang  pendidikan  mulai dari data sekolah-sekolah di Jakarta hingga informasi  pendidikan  seperti  penggunaan dana BOS dan Sistem Pendidikan Nasional. (12) Aplikasi Pintu Air, Aplikasi ini memberikan informasi tentang ketinggian air yang dilakukan pemutakhiran  data  setiap  jam  dengan tujuan  sebagai  sistem  peringatan  dini
(early warning system) kepada masyarakat terhadap  bahaya  banjir.  (13)  Aplikasi Layanan Kesehatan, Aplikasi ini menyajikan informasi dalam bidang kesehatan  mulai  dari  data  pusat  kesehatan (rumah  sakit  dan  puskesmas)  di  Jakarta hingga informasi kesehatan.
Masih  ditambah  lag  (14)  Aplikasi Data Berita Media, Aplikasi ini menyajikan  informasi  dan  berita  terkini tentang  DKI  Jakarta  khususnya  yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  dari  media  massa  cetak  lokal  dan nasional,  (15) Aplikasi Statement Record , Aplikasi ini merupakan kumpulan pernyataan  dari  para  pimpinan  pemerintah provinsi  DKI  Jakarta  dan  anggota  DPRD yang  dimuat  di  media  massa  cetak. Tujuannya adalah sebagai database pernyataan pejabat yang pernah disampaikan di media massa. (16) Aplikasi Informasi  Kurs,  Aplikasi  ini  merupakan sarana  informasi  mengenai  perkembangan dan  fluktuasi  nilai  kurs  mata  uang  rupiah terhadap  mata  uang  asing.  (17)  Aplikasi Informasi  Cuaca,  Aplikasi  ini  merupakan sarana informasi mengenai prakiraan cuaca khusus  di  6  wilayah  DKI  Jakarta.  (18) Aplikasi  Peta  Wilayah,  Aplikasi  ini merupakan sarana yang digunakan sebagai alat  menyajikan  informasi  letak  lokasi suatu  tempat  menggunakan  google  map. (19)  Interaktif    Melalui  Social  Media, Facebook  ,  jakarta.go.id  memiliki  akun facebook  dengan  username  jakarta  goid. Twitter, jakarta.go.id memiliki akun
twitter  dengan  username  @jakartagoid, Akun-akun  jejaring  sosial  ini  digunakan dalam  rangka  menjalin  hubungan  dengan masyarakat  luas  khususnya  warga  DKI Jakarta dengan kecenderungan trend bersosialisasi melalui jejaring sosial.
Kata  kunci  untuk  dapat  memberikan layanan  informasi  kepada  masyarakat adalah  panduan  bagaimana  memberikan layanan  informasi  dengan  menggunakan standar  (panduan)  memberikan  pelayanan yang  prima  sehingga  masyarakat  yang memerlukan  informasi  dapat  memperoleh secara  cepat,  mudah  dan  murah  serta sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya,  seperti  yang  juga  sudah direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kelemahan-kelemahan  di  atas  harusnya menjadi  tantangan  Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta.
Yang  perlu  ditingkatkan  adalah bagaimana  konektivitas  antar  lembaga sehingga  informasi  tidak  berdiri  sendiri dalam hal ini ada sebuah kanal yang dapat menjadi pusat informasi yang menyediakan  link-link  informasi  sehingga masyarakat  dapat  memperoleh  informasi yang benar, cepat, murah dan tepat.
Terkait  fungsi  layanan  informasi publik,  pilihan  paling  rasional  bagi lembaga  publik  adalah  berperan  sebagai pihak  yang  mempermudah  ( enabling ), memfasilitasi ( fascilitating ), dan mengembangkan ( developing ) pengelolaan serta  penyebaran  informasi.  Karena  pada dasarnya,  ketersediaan  informasi  publik bukan semata-mata tanggung jawab lembaga publik, namun merupakan tanggung  jawab  bersama  antara  lembaga dan warga masyarakat.
Apa  yang  dilakukan  oleh  Pemprov DKI sudah melakukan di tahapan mempermudah ( enabling).
Yang dipermudah dari  adanya  web  pemerintah provinsi  DKI  Jakarta  ini    mempermudah proses komunikasi baik dari masyarakat ke Pemerintah  atau  dari  Pemerintah  ke Masyarakat.  Juga  sampai  pada  fasilitasi.
Dalam fitur forum warga , sifat komunikasi  antara  Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta dan salah satu warga tersebut. Juga  ada  upaya  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  untuk melontarkan  peraturan  daerah  terbaru untuk  bisa  dijadikan  isu  pembicaraan warga Jakarta.
Dalam penyediaan layanan informasi publik tantangan pertama adalah perubahan  paradigma  birokrat  pelayanan (lembaga  publik).  Pasal  13  UU  KIP menjelaskan  bahwa  untuk  mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana,  setiap  badan  publik  harus menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan  informasi  secara  cepat,  mudah, dan  wajar  sesuai  dengan  petunjuk  teknis standar  layanan  informasi  publik  yang berlaku secara nasional.
Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan  manajemen  informasi  dan pengelolaan  teknologi  informasi dan komunikasi  dalam  upaya  penyediaan layanan  informasi  publik  sesuai  dengan amanat  UU  No  14/2008.  Secara  khusus pengelolaan  informasi  dengan  teknologi informasi  dan  komunikasi  dapat  dijadikan jalan  keluar  untuk  menyediakan  akses yang murah dan tersedia setiap saat.
Ketika membicarakan pelayanan informasi  kepada  publik,  maka  bentuk kemasan  yang  menarik  tetap  merupakan suatu  keharusan,  betapa  pun  relatifnya definisi  “menarik”  itu  yang  tentunya  akan bergeser  pula  sesuai  tren  pada  masa tertentu. Di sisi lain, sejalan dengan situasi faktual saat ini, kewajiban lembaga publik adalah mendukung penyebaran dan pemerataan  informasi  publik  ke  seluruh lapisan masyarakat.
Inovasi lembaga
yang disebarluaskan  kepada  masyarakat  saat  ini mesti  bersaing  dengan  produk  unggulan dan  beragam  produk  konsumsi  di  pasar, juga  berebut  menarik  perhatian  publik diantara  jutaan  informasi  yang  ada.
Sesungguhnya  ada  satu  fakta  yang  tidak bisa  diabaikan,  kemampuan  sebagian masyarakat  Indonesia  dalam  mengakses informasi  tidak  sama,  bukan  saja  terhadap media yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi, tetapi juga media konvensional  yang  telah  berkembang sebelumnya.  Ini  persoalan  besar  yang membutuhkan
pemikiran Dinas Komunikasi  Informatika  dan  Kehumasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Secara  garis  besar  dapat  dipahami bahwa proses pengelolaan dan penyediaan informasi  publik  mencakup  dua  wilayah kegiatan  penting,  pertama  penyediaan informasi  yang  kredibel,  cepat  dan  mudah diakses.  Dan  kedua,  mengembangkan kolaborasi  dan  sinergi  promosi  dan pertukaran  informasi  antar  pihak  yang berkaitan dengan visi misi pemerintah . Akan tetapi hal yang perlu diperhatikan  adalah  upaya  pengelolaan informasi  publik  yang  lebih  berimbang. Tidak terlalu mengedepankan aspek teknis belaka  sehingga  mengabaikan  kualitas informasi.  Sebab,  kualitas  informasi  itu seharusnya  menjadi  ruh  dari  informasi yang  disampaikan  kepada  publik.  Apalagi bentuk  layanan  informasi  publik  oleh pemerintah/lembaga publik sangat berkaitan dengan hal tersebut.
Pada  akhirnya  upaya  menerpakan UU  KIP  dalam  keseharian  kegiatan layanan  publik  tentu  bukan  hal  yang mudah. Masih perlu menjalani proses yang akan  ditempuh  oleh  Pemerintah  Provinsi DKI  Jakarta  dan  bisa  jadi  banyak  kendala menghadang.  Permasalahan  penyediaan, pengelolaan  dan  penyebaran  informasi publik tidak terlepas dari kendala keterbatasan kapasitas sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi.

## PENUTUP
Simpulan ,  peneliti  dapat  menarik beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut, pertama, Tahapan Fact Finding ,
Berlakunya  UU  KIP  tahun  2008  dan
tuntutan  publik  menjadi  latar  belakang masalah, analisis latar belakang antara lain dari  kondisi  internal,  eksternal,  data kebutuhan  web  bagi  masyarakat  Jakarta sehingga  dilakukan  pencariaan  Data  Awal tentang pemanfaatan media kehumasan .
Dari  hasil  SWOT  Analisis,  UU  KIP tahun  2008,  dukungan  pimpinan,  dan anggaran sebagai kekuatan. Sedang internal  ( team ),  eksternal,  data  (update) sebagai kelemahan, sedangkan opportunity yang  ada adalah ketersediaan  informasi publik  mencukupi  kebutuhan  informasi publik,  dan  sebagai  ancamannya  adalah update teknologi aplikasi yang dibutuhkan. Kedua,  Tahapan  Perencanaan  dan Penyusunan  antara  lain  Mewujudkan  Visi dan  Misi  yang  menunjung  visi  dan  misi Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  sebagai tujuan, Team Dinas Komunikasi, Informatika  dan  Kehumasan  Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  hasil  dari  tahapan Penentuan  Key  Personnya,  penentuan publiknya  adalah  Publik  Jakarta  dengan kebutuhan informasi publik, sedang penentuan program Memilih media: website, Mengkategorikan Informasi Publik  dan  Menentukan  aplikasi  IT  dan mengelola  informasi  publik  yang  harus selalu ter update.
Proses  perencanaan  dan  penyusunan yang  dilakukan  oleh  Dinas  Komunikasi dan  Informatika  dan  Kehumasan  Propinsi DKI Jakarta dilakukan secara berkelanjutan  dan  sampai  pada  tahap  ke tiga
Saran ,  Untuk  mengantisipasi    tata kelola  layanan  informasi  publik      perlu dilakukan terlebih dahulu program penguatan  yang  mengarah  pada  kesiapan pemerintah terhadap pelaksanaan
kebijakan  tata  kelola  layanan  informasi publik agar kebijakan tersebut mempunyai kontribusi  positif  terhadap  masyarakat.
Oleh karena itu, pihak pelaksana dalam hal ini  birokrasi  pemerintah  secara  sinergis harus saling mendukung untuk membangun  jaringan  yang  luas  agar
program  layanan  masyarakat  bisa  terpadu dan terintegrasi.

## DAFTAR RUJUKAN
Graham,  Missy  and  Elizabeth  Johnson
Avery.  (2013)  Government  Public Relations  and  Social  Media  :  An Analysis  of  the  Perceptions  and Trends  of  Social  Media  Use  at  the Local  Government  Level.  Public Relations  Journal  (Vol  7  No  4  ISSN 1942-4604, 1-21).
Kamal,    Miko.  (2011)  Konsep  Corporate Governance di Indonesia: Kajian atas Kode  Corporate  Governance.  Jurnal
Manajemen  Teknologi  (  Volume  10 Number 2, 145-155)
Karlsson,  Michael,  Christer  Clerwall  and
Ulf Buskqvist. (2013) Political Public  Relations  on  the  Net:  A Relationship Management Perspective . Public Relations Journal  (Vol  7  No  4  ISSN  1942- 4604, 1-23).
Kusumastuti,  Frida  (2004) Dasar-Dasar Humas , Bogor : Ghalia Indonesia
Lexy  J.  Moleong.  (2008) Metodologi Penelitian  Kualitatif ,  PT.  Remaja Rosdakarya. Bandung.
Linke,  Anne  and  Ansgar  Zerfass.  (2012) Future  trends  in  social  media  usefor strategy  organization  communication :  result  of  a  Delphi  study.  Public
Communication Review Journal
(Vol. 2 No 2, 18-19).
Morissan  (2008)    Manajemen Public Relations , Kencana, Jakarta
Nag  Yeon  Lee,  Esensi  (2009)  Teknologi
Informasi dan Komunikasi untuk
Pimpinan  Pemerintahan.  Modul  3 ”Penerapan  e-Government”,  Asian  and Pasific Training Centre for  Information and  Communication  Technology  for Development, hal. 16 Onong Uchjana Effendi
(2006)
Hubungan  Masyarakat,  Suatu  Studi
Komunikologis ,  Remaja  Rosdakarya, Bandung, Ruslan, Rosady (2008) Manajemen Public relations  dan  Media  Komunikasi, Raja Grafindo, Jakarta Saffer,Adam J, Maureen Taylor and Aimei Yang. (2013) Political Public
Relations  in  Advocacy:  Building Online  Influence  and  Social  Capital. Public Relations Journal (Vol 7 No 4 ISSN 1942-4604, 1-35).
Scott  M.  Cutlip,  A.H.  Center  and G.M.Broom.  (2006) Effective  Public Relations , Kencana, Jakarta
Suwandi,  Basrowi  (2008) Memahami Penelitian Kualtitatif. PT Asdi
Mahasatya. Jakarta.
Terry  Flew, Rethinking  Public  Service
Media and Citizenship : Digital Strategies  for  news  and  Current Affairs at Australia’s Special
Broadcasting Service . Licensed under creative  commons  Attribution  Non- Commercial No Derivates (by-nc-nd). Available at http://ijoc.org Thoha, Miftah, (2008) Perilaku Organisasi:Konsep dasar dan
aplikasinya .  Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta
Widjaja,  A.W,    (2005) Komunikasi  dan Hubungan masyarakat , Bumi Aksara, Jakarta