Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 4, Januari 2019 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN
Teguh Prilianto, Philips A. Kana, Adhi Wibowo
teguh_prilianto@gmail.com

## ABSTRACT
The  crime  of  rape  of  a  child  is  part  of  a  sexual  crime,  provided  for  in  act  No.  35  of 2014  on  Amendment  to  act  No.  23  of  2002  on  Child  Protection,  which  in  the  law  regulates about sexual intercourse committed against children is contained in clause 81. Cases of child intercourse  is  one  of  the  cases  that  became  the  scourge  for  the  community  and  entered  the stage  of  concern,  because  every  day  the  crime  rape  involving  children  as  victims  we  often hear  and  we  know  from  various  mass  media.  This  happens  not  only  in  the  school environment,  home  environment  (neighbors),  even  in  the  family  environment.Based  on  the above  background,  the  authors  formulate  the  problem  as  follows:  First,  how  the implementation of legal protection for children victims of criminal rape in Polres Solok Kota? Second, what  are the constraints faced in  implementing legal protection for  child victims  of crime of rape and how to overcome these obstacles by Polres Solok Kota?The research that the  authors  do  is  an  analytical  descriptive  study  that  describes  the  data  as  it  is  to  then performed an analysis of the data based on relevant rules. The approach method used is the normative  juridical  approach  that  is  a  study  that  emphasizes  or  refers  to  the  legal  norms contained in legislation relating to diversion. This approach is also supported by an empirical juridical approach, namely by looking at how legislation is applied in field practice. The data source  used  is  primary  data  and  secondary  data.  The  data  obtained  were  analyzed qualitatively and presented in analytical descriptive form.Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the legal protection provided by the investigators Polres Solok Kota in the form of the application of criminal provisions in accordance with the law of child protection and attention to the rights of children, providing easy access to information about the development of the case, public and safety assurance to child victims. The obstacles encountered by Solok Kota police investigators are first, from the victim's own children who feel shame, trauma and fear, overcome by providing understanding and assistance by parents /  guardians  /  trusted  people  during  the  examination.  Secondly,  from  uncooperative  family side, so the investigator Polres Kota Solok provide legal understanding to the victim's child's family first. Thirdly, unlike the perception of law enforcement officers, regular coordination is required. Fourth, facilities and infrastructure in the area are still limited, so the government should try to equip all facilities and infrastructure needed for legal protection of children.

## PENDAHULUAN
Tindak pidana perkosaan terhadap anak merupakan bagian dari kesusilaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana dalam undang-undang tersebut mengatur tentang  persetubuhan  yang  dilakukan  terhadap  anak  terdapat  dalam  Pasal  81.  Kasus persetubuhan  terhadap  anak  merupakan  salah  satu  kasus  yang  menjadi  momok  bagi masyarakat  dan  memasuki  tahap  yang  memprihatinkan,  karena  setiap  harinya  tindak  pidana perkosaan  yang  melibatkan  anak  sebagai  pelakunya  sering  kita  dengar  dan  kita  ketahui  dari berbagai media masa. Banyak tindak pidana perkosaan yang menimpa anak sebagai pelakunya ataupun  sebagai  korbannya.  Hal  ini  terjadi  tidak  hanya  di  lingkungan  sekolah,  lingkungan rumah (bertetangga), bahkan terjadi di lingkungan keluarga.
Telah dilaporkan kasus perkosaan pada anak di Kota Solok, pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2016, sekitar pukul 21.30 WIB, Pelapor Anna Pizriana, 14 Tahun, suku Minang, melaporkan Baharuddin panggilan Buyung, 54 Tahun. Telah ditahan berdasarkan suratperitah penahanan  dari  Penyidik  Kepolisian  Resor  Solok  Kota  pada  tanggal  24  Oktober  s/d  12 November  2016.  Terkait  perkara  ini  Hakim  menjatuhkan  vonis  hukuman  pada  hari  Rabu tanggal  10  Mei  2017,  yang  berbunyi:  "Menyatakan  Buharudin  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan,  membebaskan terdakwa, memerintahkan terdakwa bebas dari tahanan dan memulihkan hak terdakwa.
Anak  yang  kurang  atau  tidak  memperoleh  kasih  sayang,  asuhan  dan  bimbingan  dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuain diri, serta pengawasan dari orang tua,  wali  atau  orang  tua  asuh  akan  mudah  terseret  dalam  arus  pergaulan  masyarakat  dan lingkungannya  yang  kurang  sehat  dan  merugikan  perkembangan  pribadinya. 1 Bagaimana halnya nasib korban tindak pidana itu terjadi, terutama korban yang merupakan seorang anak yang masih memiliki kesempatan masa depan yang panjang, tidak lagi menjadi pemikiran dan perhatian.  Hal  ini  terlihat  jelas  dalam  praktek  penegakan  hukum  dalam  rangka
1 M.  Nasir  Djamil, Anak  Bukan  Untuk  Dihukum  (Catatan  Pembahasan  UU  Sistem  Peradilan  Pidana Anak) , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1
penanggulangan  kejahatan,  yang  terlalu  bersifat offender  oriented .  Akibatnya  kepentingan korban dalam penanggulangan kejahatan akan banyak diabaikan. 2
Kasus  tindak  pidana  perkosaan  pada  anak  yang  pelakunya  notabene  adalah  anak  serta memandang  pentingnya  upaya  pelaksanaan  perlindungan  hukum  anak  korban  kejahatan seksual ini, khususnya anak korban tindak pidana perkosaan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1.   Bagaimanakah  pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi  anak  korban  tindak  pidana perkosaan di Polres Solok Kota?
2.  Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perkosaan dan bagaimana upaya mengatasi kendala- kendala tersebut oleh Polres Solok Kota?

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu  penelitian  yang  akan  menggambarkan  pelaksanaan  dan  kendala  yang  dihadapi  dalam perlindungan  hukum  bagi  anak  korban  tindak  pidana  perkosaan  dalam  kerangka  sistem peradilan  pidana  anak  di  Polres  Solok  Kota.  Dalam  penelitian  ini  pendekatan  utama  yang digunakan  adalah  pendekatan  secara yuridis  normatif dan  didukung  dengan  pendekatan secara yuridis  empiris. Penelitian  hukum  secara yuridis  normatif, adalah  mencari  logisnya aturan-aturan  hukum,  dimana  hukum  merupakan  gejala  normatif  yang  bersifat  otonom  dan lebih  memfokuskan  pada law  in  books. 34 Pendekatan yuridis  empiris dilakukan  dengan  cara mengumpulkan semua bahan dan data  yang diperoleh dilapangan  yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
2 Ridwan  Mansur, Keadilan  Restoratif  Sebagai  Tujuan  Pelaksanaan  Diversi  Pada  Sistem  Penadilan Pidana  Anak,  h ttps://www.mahkamahagung.co.id/rbnews.asp?bid=4085,  Download  hari  Senin  tanggal 14Agustus 2017 jam 16.02 WIB.

## PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Tindak  Pidana Perkosaan Di Polres Solok Kota
Perlindungan  hukum  merupakan  gambaran  dari  bekerjanya  fungsi  hukum  untuk mewujudkan  tujuan-tujuan  hukum,  yakni  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan  aturan  hukum,  baik  yang  secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis  dalam  rangka menegakkan  peraturan  hukum.  Hakekatnya  setiap  orang  berhak  mendapatkan  perlindungan dari  hukum.  Hampir  seluruh  hubungan  hukum  harus  mendapat  perlindungan  dari  hukum. Oleh  karena  itu  terdapat  banyak  macam  perlindungan  hukum.  Selama  ini  pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku  pada  saat  ini  perlindungan  korban  lebih  banyak  merupakan  “perlindungan  abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hekekatnya telah ada perlindungan in  abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. 3
Pengaturan  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban  tindak pidana perkosaan diatur dalam beberapa aturan hukum nasional kita, diantaranya adalah Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2011  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  tindak  pidana  adalah  untuk  mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum  yang  telah  terjadi  atas  korban  serta  dampak  yang  diderita  oleh  korban,  maka  korban tersebut  berhak  untuk  mendapat  bantuan  dan  perlindungan  yang  diperlukan  sesuai  dengan asas hukum. Yang dimaksudkan bantuan dan perlindungan terhadap korban adalah berkaitan dengan  hak-hak  asasi  korban  seperti  hak  mendapatkan  bantuan  fisik,  hak  mendapatkan bantuan  penyelesaian  permasalahan,  hak  mendapatkan  kembali  haknya,  hak  mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari ancaman dan hak memperoleh ganti  kerugian  (restitusi/kompensasi)  dari  pelaku  maupun  negara.  Pada  UU  No.  35  Tahun
3 Barda  Nawawi  Arief, Perlindungan  Korban  Kejahatan  Dalam  Proses  Peradilan  Pidana ,  (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi,Vol.I/No.I), 1988, hlm. 16-17
2014  seorang  anak  mendapatkan  perlindungan  khusus,  yaitu  perlindungan  yang  diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan  baik  fisik  dan/atau  mental,  anak  yang  menyandang  cacat,  dan  anak  korban perlakuan salah dan penelantaran. 4
Didalam  hukum  positif  Indonesia  istilah  anak  dapat  diartikan  sebagai  orang  yang belum  dewasa  ( minderjaring  atau  person  uder  age ),  orang  dibawah  umur  atau  keadaan dibawah  umur  ( minderjaring  heid  atau  inferionity ),  atau  anak  dibawah  pengawasan  wali ( minderjarige onvervoodij ). 5 Ter Haar menyatakan, saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia  (laki-laki  atau  perempuan)  sebagai  orang  yang  sudah  berkawin,  meninggalkan  rumah  ibu bapaknya  atau  ibu  bapak  mertuanya  untuk  berumah  lain  sebagai  laki-bini  muda  merupakan keluarga yang berdiri sendiri. 6
Setiap  anak  memiliki  hak  yang  harus  dipenuhi  oleh  orang  dewasa.  Menurut Mohammad Joni dan Zulcahina Z. Tanamas yang dikutip oleh Otong Rosadi, Konvensi Hak- Hak  Anak  mengkategorikan  hak-hak  anak  menjadi  empat  kelompok,  yakni: 7 a.  Hak  untuk kelangsungan  hidup  ( The  Right  of  Survival )  yaitu  hak-hak  untuk  melestarikan  dan mempertahankan  hidup  (The  Right  of  Live)  dan  hak  untuk  memperoleh  standar  kesehatan tertinggi  dan  perawatan  yang  sebaik-baiknya;  b.  Hak  terhadap  perlindungan  ( Protection Right )  yaitu  hak-hak  dalam  konvensi  hak  anak  yang  meliputi  hak  perlindungan  dari diskriminasi,  tindak  kekerasan  dan  keterlantaran  bagi  anak  yang  tidak  mempunyai  keluarga bagi anak-anak pengungsi; c. Hak untuk tumbuh kembang ( Development Right ) yaitu hak-hak anak  dalam  Konvensi  Hak-Hak  Anak  yang  meliputi  segala  bentuk  pendidikan  (formal  dan Nonformal)  dan  hak  untuk  mencapai  standar  hidup  yang  layak  bagi  perkembangan  fidik, mental, spiritual, moral dan sosial (The right of standart of living); d. Hak untuk berpartisipasi ( Participation  Right )  yaitu  hak-hak  anak  yang  meliputi  hak  untuk  menyatakan  pendapat
4 Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
5 Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak Di Indonesia , CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 23
6 Ter Haar dan Syafiyudin Sastrawujaya , Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja , PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm. 18.
7 Otong Rosadi, Hak Anak Bagian dari HAM , Cet. Ke 1, Wildan Akademika, Subang, 2004, hlm. 56- 57
dalam  segala  hal  yang  mempengaruhi  anak  (the  rights  of  a  child  to  express  her/his  views freely in all matters affecting the child).
Salah  satu  upaya  perlindungan  terhadap  korban  dalam  kasus  anak  sebagai  korban tindak  pidana  kejahatan  seksual  (perkosaan)  pada  proses  penyidikan  yang  dilakukan  oleh penyidik  Polres  Solok  Kota  adalah  dengan  menerapkan  undang-undang  perlindungan  anak terhadap  pelaku  tindak  pidana  kejahatan  seksual.  Proses  penyidikan  yang  dilakukan  oleh penyidik Polres Solok Kota sudah sesuai dengan KUHAP dan peraturan internal yang berlaku di instansi Kepolisian. Peraturan internal di instansi Kepolisian berupa Perkap 14 Tahun 2012 tentang Manajemem Penyidikan Tindak Pidana, Perkaba 1 Tahun 2014 tentang Perencanaan Penyidikan  Tindak  Pidana,  Perkaba  2  Tahun  2014  tentang  Pengorganisasian  Penyidikan Tindak  Pidana,  Perkaba  3  Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Penyidikan  Tindak  Pidana  dan Perkaba  4  Tahun  2014  tentang  Pengawasan  Penyidikan  Tindak  Pidana.  Berdasarkan peraturan-peraturan  tersebut  itulah  penyidik  Polres  Solok  Kota  melaksanakan  penyidikan terhadap anak korban kejahatan seksual. BAHARUDIN Pgl. BUYUNG sebagai pelaku tindak pidana  kejahatan  seksual  terhadap  anak  korban  yaitu  ANNA  PRIZEIANA  PUTRI  Pgl. ANNA dijerat Pasal 76D Juncto Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Perlindungan  terhadap  anak  korban  kejahatan  seksual  yang  dialami  oleh  ANNA PRIZEIANA PUTRI Pgl. ANNA dirasakan belum maksimal, apabila dilihat dari UU No. 35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Terrhadap  kasus  tindak  pidana  kekerasan  seksual yang dialami oleh ANNA PRIZEIANA PUTRI Pgl. ANNA tidak seluruhnya dapat diberikan kepada  korban.  Hanya  perlindungan  dalam  bentuk  penghindaran  atas  identitas  untuk menghindari  labelisasi,  pendampingan  orang  tua/wali  dan  orang  yang  dipercaya  oleh  anak selama  menjalani  pemeriksaan  di  Kepolisian  dan  kemudahan  akses  untuk  mengetahui perkembangan perkara. Padahal sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh BAHARUDIN Pgl.  BUYUNG  terhadap  ANNA  PRIZEIANA  PUTRI  Pgl.  ANNA,  telah  membuat  ANNA PRIZEIANA  PUTRI  Pgl.  ANNA  merasa  sedih,  malu,  dan  trauma  secara  psikis.  Oleh  sebab itu  diperlukan  upaya  pendampingan  psikososial  dan  rehabilitasi  sosial  untuk  menghilangkan rasa malu dan trauma yang dialami oleh korban dan korban berhak mendapatkan restitusi dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual.
Upaya pemberian pendampingan psikososial  dan rehabilitasi  sosial  terhadapa ANNA PRIZEIANA  PUTRI  Pgl.  ANNA  telah  dilakukan  oleh  penyidik  Polres  Solok  Kota  dengan
berkoordinasi dengan lembaga masyarakat P2TP2A. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu diadakan  dalam  rangka  mencegah  ketidakseimbangan  kegiatan  perlindungan  anak  secara keseluruhan. 8
Pada  penerapan  terhadap  kasus  yang  dialami  oleh  ANNA  PRIZEIANA  PUTRI  Pgl. ANNA,  perlindungan  melalui  P2TP2A  belum  maksimal.  Padahal  P2TP2A  merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam mengawasi dan menjamin terlindunginya hak-hak anak korban kejahatan. Seperti yang tertuang dalam Pasal 23 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan  Anak,  Negara,  Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah  menjamin  perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali,  atau  orang  lain  yang  secara  hukum  bertanggung  jawab  terhadap  Anak.  Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak

## B. Kendala-kendala  yang  dihadapi  serta  solusinya  dalam  perlindungan  hukum terhadap anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Polres Solok Kota
Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kejahatan seksual (perkosaan) berasal dari anak korban itu sendiri. Anak korban yang merasa  takut,  malu  dan  trauma  dengan  apa  yang  terjadi  terhadap  dirinya,  serta  rasa  takut ketika  berhadapan  dengan  pihak  Kepolisian  membuat  pihak  Kepolisian  merasa  kesulitan dalam  memperoleh  keterangan  terkait  tindak  pidana  kejahatan  seksual  yang  terjadi  terhadap dirinya. Oleh karena itu dalam pemeriksaan terhadap anak korban, penyidik yang melakukan pemeriksaan  adalah  penyidik  yang  telah  memiliki  pengalaman  dan  pelatihan  penanganan perkara anak. Selama pemeriksaan anak korban juga didampingi oleh orang tua/wali dan atau orang  yang  dipercaya  oleh  anak  korban.  Dengan  didampinginya  anak  korban  oleh  orang tua/wali dan atau orang yang dipercaya oleh anak korban dapat mempermudah dalam proses pemeriksaan di kepolisian, karena anak korban terbiasa dengan bahasa yang hanya dimengerti oleh orang terdekatnya (keluarganya).
Kasus  tindak  pidana  kejahatan  seksual  yang  dilakukan  oleh  BAHARUDIN  Pgl. BUYUNG  terhadap  ANNA  PRIZEIANA  PUTRI  Pgl.  ANNA  penyidik  menerapkan  Pasal 76D Juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
8 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia , Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 35
dengan  ancaman  hukuman  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun hakim  memutuskan  bahwa  BAHARUDIN  Pgl.  BUYUNG  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan,  membebaskan terdakwa, memerintahkan terdakwa bebas dari tahanan dan memulihkan hak terdakwa.
Hal  ini  membuktikan  bahwa  belum  samanya  persepsi  antar  penegak  hukum  dalam menerapkan hukum yang berlaku di Indonesia. Dimana yang menjadi masalah adalah ANNA PRIZEIANA PUTRI Pgl. ANNA yang sudah pernah menikah siri. Hakim berpendapat bahwa ANNA PRIZEIANA PUTRI Pgl.  ANNA tidak dapat  dikatakan sebagai  anak lagi,  meskipun masih  berumur  14  tahun.  Sementara  penyidik  dan  penuntut  berpendapat  bahwa  ANNA PRIZEIANA  PUTRI  Pgl.  ANNA  masih  dikatakan  anak,  karena  pekawinan  yang  dilakukan oleh ANNA PRIZEIANA PUTRI Pgl. ANNA tidak sah secara hukum. Perkawinan yang sah secara  hukum  berdasarkan  Pasal  2  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yaitu  (1) perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya itu, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah menurut undang-undang yang berlaku  di  Indonesia  harus  memenuhi  2  (dua)  persyaratan,  pertama,  perkawinan  harus dilakukan sesuai dengan tatacara yang diatur oleh agama/kepercayaan orang tersebut, kedua, perkawinan  tersebut  harus  dicatat  menurut  perundang-undangan  (tercatat  di  KUA).  Oleh karena  itu,  dengan  tidak  sahnya  perkawinan  siri  yang  dilakukan  oleh  ANNA  PRIZEIANA PUTRI  Pgl.  ANNA,  penyidik  berpendapat  ANNA  PRIZEIANA  PUTRI  Pgl.  ANNA  masih dikategorikan sebagai  anak korban. Sesuai pengertian anak korban, adalah anak  yang belum berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau kerugian  ekonomi  yang  disebabkan  oleh  tindak  pidana. 9 Untuk  menyamakan  persepsi  antar penegak  hukum  maka  perlu  diadakan  koordinasi  secara  berkala  terutama  terhadap  perkara anak  sebagai  korban  tindak  pidana.  Apabila  diperlukan,  diadakan  pelatihan  khusus  tentang anak korban tindak pidana yang melibatkan para aparat penegak hukum secara bersama-sama.
Sarana dan prasarana yang terbatas di wilayah juga menjadi faktor penghambat dalam memberikan  perlindungan  terhadap  anak  korban  tindak  pidana.  Terbatasnya  tenaga  ahli  di wilayah  seperti  ahli  psikologi  menjadikan  kurang  maksimalnya  perlindungan  khusus  yang
9 Pasal 1 angka 4 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
diberikan  kepada  anak.  Selain  terbatasnya  tenaga  ahli  yang  menjadi  penghambat  dalam memaksimalkan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  kejahatan  seksual  adalah terbatasnya  dana  yang  tersedia.  Biaya  Visum  et  Repertum  yang  tidak  ditanggung  oleh pemerintah membuat keluarga ANNA PRIZEIANA PUTRI Pgl. ANNA harus mengeluarkan biaya secara pribadi.
Faktor  penghambat  yang  lain  adalah  masyarakat  yang  kurang  peduli  terhadap  kasus kejahatan  seksual  yang  terjadi  terhadap  anak.  Masyarakat  yang  cenderung  tidak  peduli terhadap  apa  yang  terjadi  di  lingkungan  sekitar,  tidak  kooperatifnya      masyarakat  terhadap suatu kasus tindak pidana dikarenakan takut berhadapan dengan pihak Kepolisian dan budaya malu  melapor  ke  pihak  kepolisian  apabila  kasus  kejahatan  seksual  menimpa  keluarganya sendiri.  Hal-hal  tersebut  membuat  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  kejahatan seksual menjadi tidak maksimal. Untuk menyikapi hal ini, pihak Kepolisian dan instansi lain yang  terkait  penanganan  anak  korban  tidak  pidana  perlu  melakukan  sosialisasi/penyuluhan hukum  kepada  masyarakat.  Diharapkan  dengan  sosialisasi/penyuluhan  hukum  kepada masyarakat  dapat  meningkatkan  rasa  peduli  dan  dapat  bekerja  sama  dalam  penanganan perkara anak korban tindak pidana

## PENUTUP
Pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi  anak  korban  tindak  pidana  perkosaan  atau kejahatan seksual di Polres Solok Kota telah diberikan semenjak dimulainya tahap penyidikan di Kepolisian. Perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik Polres Solok Kota terhadap korban tindak pidana kejahatan seksual berupa penerapan pasal pidana terhadap pelaku yang sesuai  dengan  undang-undang  perlindungan  anak  dan  memperhatikan  hak-hak  anak  selama pemeriksaan  di  Kepolisian,  memberikan  kemudahan  akses  informasi  tentang  perkembangan perkara  anak  korban,  memberikan  perlindungan  identitas  anak  korban  dari  publik  dan memberikan jaminan keselamatan kepada anak korban.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi  anak korban  tindak  pidana  perkosaan  yang  ditemui  oleh  penyidik  Polres  Solok  Kota  adalah pertama,  dari  anak  korban  sendiri  yang  merasa  malu,  trauma  dan  takut  dalam  memberikan keterangan  ke  penyidik  Polres  Solok  Kota,  hal  ini  diatasi  dengan  memberikan  pemahaman dan  selama  pemeriksaan  anak  korban  dilakukan  oleh  penyidik  anak  dan  didampingi  oleh
orang tua/wali agar anak korban merasa lebih nyaman dalam memberikan keterangan. Kedua, dari  pihak  keluarga  yang  tidak  kooperatif  dalam  memberikan  keterangan  dikarenakan kurangnya  pengetahuan  tentang  hukum  kejahatan  seksual  terhadap  anak,  sehingga  penyidik Polres  Solok  Kota  memberikan  pemahaman  hukum  terhadap  keluarga  anak  korban  terlebih dahulu.  Ketiga,  tidak  samanya  persepsi  aparat  penegak  hukum  yang  menjadi  kendala  dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak korban, hal ini diperlukan koordinasi secara berkala  untuk  menyamakan  persepsi  antar  aparat  penegak  hukum.  Keempat,  sarana  dan prasarana  di  wilayah  yang  masih  terbatas  seperti  tenaga  ahli  dan  dana  terkait  penanganan perkara anak korban tindak pidana, sehingga pemerintah harus berusaha melengkapi seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk perlindungan hukum terhadap anak.

## REFERENSI
Barda  Nawawi  Arief, Perlindungan  Korban  Kejahatan  Dalam  Proses  Peradilan  Pidana , (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi,Vol.I/No.I), 1988.
M.  Nasir  Djamil, Anak  Bukan  Untuk  Dihukum  (Catatan  Pembahasan  UU  Sistem  Peradilan Pidana Anak) , Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Bandung, Refika Aditama, 2008.
Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak Di Indonesia , CV. Mandar Maju, Bandung, 2005. Ter Haar dan Syafiyudin Sastrawujaya , Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja , PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977.
Otong Rosadi, Hak Anak Bagian dari HAM , Cet. Ke 1, Wildan Akademika, Subang, 2004.
Ridwan  Mansur, Keadilan  Restoratif  Sebagai  Tujuan  Pelaksanaan  Diversi  Pada  Sistem Penadilan Pidana Anak, h ttps://www.mahkamahagung.co.id/rbnews.asp?bid=4085
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan internal  di  instansi  Kepolisian berupa  Perkap 14 Tahun 2012 tentang Manajemem Penyidikan Tindak Pidana,
Perkaba 1 Tahun 2014 tentang Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana,
Perkaba 2 Tahun 2014 tentang Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana,
Perkaba 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;
Perkaba 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana