## TINJAUAN POLITIK DAN HUKUM ATAS PELESTARIAN BAHASA, SASTRA DAN AKSARA SUNDA

## Rizky Saeful Hayat
Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia rsaefulhayat@uninus.ac.id
Article Info
Abstract Article History Received: Accepted: This research was crafted to assess the Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 concerning Amendments to the Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  5  Tahun  2003 regarding  the  Maintenance  of  Regional  Language,  Literature,  and
Script,  taking  into  account  both  political  and  legal  viewpoints.  The research  methodology  employed  is  normative  or  library  research. From a political vantage point, the Regional Regulation represents a political  endeavor  aimed  at  addressing  the  evolving  social  and political  landscape  within  West  Java  Province.  Meanwhile,  from  a legal  perspective,  this  Local  Regulation  functions  as  a  legal foundation  for  safeguarding  endeavors  aimed  at  the  formal preservation of regional languages. These dual analyses bolster the nexus of legal principles and political dynamics in the advancement of both regional and national Indonesian cultural heritage.
Keywords: Sundanse Language, Cultural Preservation, Political Law

## Abstrak
Artikel  ini  dibuat  untuk  mengkaji  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  14  Tahun 2014  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  5  Tahun  2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah, dengan mempertimbangkan sudut pandang  politik  dan  hukum.  Metodologi  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian normatif  atau  penelitian  kepustakaan.  Dari  sudut  pandang  politik,  Peraturan  Daerah  ini merupakan  upaya  politik  yang  bertujuan  untuk  mengatasi  lanskap  sosial  dan  politik  yang berkembang  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Sementara  itu,  dari  sudut  pandang  hukum,  Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk melindungi upaya-upaya yang ditujukan untuk  pelestarian  bahasa  daerah  secara  formal.  Kedua  analisis  ini  memperkuat  keterkaitan antara  prinsip-prinsip  hukum  dan  dinamika  politik  dalam  memajukan  warisan  budaya Indonesia, baik di tingkat regional maupun nasional.
Kata kunci: Bahasa Sunda, Pelestarian Kebudayaan, Politik Hukum
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj

## I. PENDAHULUAN
Indonesia memiliki beragam kekayaan yang mencakup baik sumber daya alam maupun kekayaan budayanya. Kekayaan ini dipengaruhi oleh beragam kelompok etnis atau suku yang tersebar  mulai  dari  ujung  Barat  hingga  ujung  Timur  kepulauan  Indonesia.  Hasil  kolaborasi antara BPS dan ISEAS ( Institute of South East Asian Studies ) dalam penelitian oleh Pitoyo & Triwahyudi  menyimpulkan  bahwa  teridentifikasi  sekitar  633  kelompok  etnis  yang  dapat diklasifikasikan  dari  berbagai  suku  dan  sub  suku  yang  ada  di  Indonesia.  (Pitoyo  & Triwahyudi, 2017, p. 65). Keanekaragaman kelompok etnis di Indonesia berkontribusi secara signifikan pada berbagai aspek kebudayaan, termasuk beragam varian bahasa daerah. Terkait hal ini, upaya pengembangan serta perlindungan bahasa daerah memiliki urgensi yang sangat penting  untuk  menjamin  kelangsungan  peradaban  suatu  bangsa  dan  negara.  Dalam  konteks ini,  bahasa  daerah  berperan  sebagai  salah  satu  fondasi  yang  mendukung  keberlangsungan kebudayaan nasional Indonesia dan juga menjadi lambang dari identitas peradaban Indonesia. Dalam  kerangka  Indonesia  sebagai  negara  yang  berlandaskan  hukum  (rechtstaat),  langkah- langkah  pengembangan  dan  pelestarian  bahasa  daerah  telah  diatur  dalam  Pasal  32  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Prinsip  ini  juga  sejalan dengan  arahan  yang  dinyatakan  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional (RPJPN)  2005-2025  yang  menekankan  tujuan  "menciptakan  masyarakat  Indonesia  yang memiliki moral, etika, bahasa, dan budaya yang kokoh."
Ketetapan yang tercantum dalam konstitusi tersebut mewakili sebuah pernyataan hukum yang mendefinisikan perlunya menjaga dengan sungguh-sungguh kelestarian bahasa daerah. Meskipun demikian, pada abad ke-21 ini, individu-individu di Indonesia menunjukkan reaksi yang sangat terbuka dan tanggap terhadap kemajuan teknologi dan perkembangan informasi yang  luas,  yang  berdampak  pada  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  penggunaan  bahasa daerah.  Oleh  karena  itu,  peran  hukum  menjadi  semakin  krusial  sebagai  pertahanan  untuk melindungi eksistensi bahasa daerah. Dalam hierarki struktur perundang-undangan, beberapa instrumen  hukum  telah  diperkenalkan  untuk  memperkuat  perlindungan  bahasa  daerah,  di antaranya  adalah  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2009  (UU  RI  No. 24/2009) dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 (PP No. 57/2014). Dalam UU RI No. 24/2009, pendekatan terhadap bahasa dan sastra daerah diarahkan pada tiga upaya utama, yaitu pengembangan, pembinaan, dan perlindungan. Ini menggambarkan adanya pengaturan kebijakan yang khusus di tingkat pemerintahan pusat.
Dalam  situasi  ini,  terutama  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat,  pemerintah  daerah  telah meluluskan  sebuah  Peraturan  Daerah  yang  menitikberatkan  pada  upaya  pelestarian  Bahasa dan  sastra  lokal.  Ini  ditegakkan  melalui  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  14 Tahun 2014 yang memodifikasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 berkaitan  dengan  Pengawetan  Bahasa,  Sastra,  dan  Aksara  Daerah.  Peraturan  Daerah  ini diadopsi sebagai sarana hukum untuk secara aktif ikut serta dalam mempertahankan Bahasa daerah.  Namun,  setelah  beberapa  perubahan  dilakukan  terhadap  Peraturan  Daerah  ini, kelanjutan Bahasa daerah dalam konteks ini menjadi lebih ambigu. Keadaan ini menciptakan pertanyaan  besar  mengenai  tujuan  pokok  di  balik  pembentukan  Peraturan  Daerah  tersebut. Dinamika  politik  yang  memengaruhi  proses  pembuatan  Peraturan  Daerah  mungkin merupakan faktor utama yang mempengaruhi orientasi hukum yang terkandung di dalamnya.
Mengacu  pada  informasi  latar  belakang  di  atas,  penulis  merasa  dorongan  untuk melakukan  analisis  yang  lebih  mendalam  terhadap  niat  hukum  atau  tujuan  hukum  yang tertanam dalam Peraturan Daerah tersebut, dengan menggunakan pendekatan politik hukum yang menyeluruh. Pendekatan ini dapat dihubungkan dengan maksud hukum yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan  dengan  keselarasan  tujuan  dan  pelaksanaan  yang  dilakukan  secara  komprehensif dan luas.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  yuridis-normatif  (Normative  Legal Research), yaitu “suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau  data  sekunder”  (Soekanto  &  Mamuji,  2007,  p.  13).  Bahan  hukum  yang  digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum  tersier.  Bahan-bahan  hukum  tersebut  dikumpulkan  dengan  menggunakan  studi kepustakaan. Analisis data menggunakan instrumen teori dan konsep hukum yang menjadi isu  hukum  aktual  dengan  dibarengi  pendekatan  konsep  (Conseptual  Approach)  yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk narasi deskriptif kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Arti Politik Hukum
Politik  hukum  merupakan  landasan  kebijakan  negara  dalam  mencapai  sasaran- sasarannya melalui pembuatan undang-undang. Di kalangan pakar hukum, belum terdapat keseragaman  pandangan  mengenai  definisi  politik  hukum.  Dalam  sejarah  panjang perkembangan  ilmu  hukum,  sulit  sekali  untuk  menyamakan  pemahaman  antara  para cendekiawan atau akademisi hukum terhadap suatu konsep, yaitu keseragaman interpretasi tentang hukum. Hal tersebut pernah dinyatakan oleh Immanuel Kant (Van Apeldoorn, 1993, p. 1) bahwa “Noch Suchen die Juristen eine definition zu ihrem Begriffe von Recht” (masih juga  para  sarjana  hukum  mencari-cari  suatu  tentang  definisi  tentang  hukum).  Adagium tersebut  sampai  sekarang  masih  tetap  berlaku,  termasuk  dalam  hal  mendefinisikan mengenai “Politik Hukum”.
Selain  itu,  Padmo  Wahjono  juga  menguraikan  inti  politik  hukum  sebagai  "kebijakan fundamental  pemerintahan  yang  menetapkan  prinsip  arah,  struktur,  dan  substansi  dari peraturan  hukum  yang  akan  dibuat  dan  mengenai  kriteria  untuk  menentukan  sanksi terhadap  suatu  hal"  (Wahjono,  1991).  Dengan  demikian,  Pandangan  Padmo  Wahjono mengenai  politik  hukum  terfokus  pada  aspek  hukum  yang  akan  diberlakukan  di  masa mendatang (ius constituendum). Sementara itu, dalam sebuah artikel berjudul Pembaharuan dan  Politik  Hukum  dalam  Rangka  Pembangunan  Nasional,  Teuku  Mohammad  Radhie memberikan  definisi  bahwa  "politik  hukum  adalah  manifestasi  keinginan  pemerintah  suatu negara  mengenai  regulasi  hukum  yang  efektif  dalam  yurisdiksinya,  serta  mengenai  arah pertumbuhan hukum yang ingin dicapai" (Radhie, 1982, p. 144). Dengan demikian, Menurut Teuku  Mohammad  Radhie,  politik  hukum  didefinisikan  sebagai  panduan  bagi  keputusan- keputusan  kebijakan  yang  merentang  dalam  struktur  pemerintahan  dengan  membentuk peraturan.  Di  sisi  lain,  pandangan  Satjipto  Rahardjo  mengenai  politik  hukum  menyatakan bahwa itu adalah tindakan seleksi dan strategi yang diadopsi untuk mencapai tujuan hukum dan  sosial  tertentu  di  dalam  masyarakat.  (Rahardjo,  2010,  p.  135).  Beberapa  pertanyaan mendasar  yang  timbul  dalam  kajian  politik  hukum  meliputi:  (1)  Apa  maksud  yang  ingin diwujudkan  melalui  kerangka  hukum  yang  ada;  (2)  Metode  dan  pendekatan  mana  yang dianggap paling efektif untuk mencapai maksud tersebut; (3) Kapan diperlukan perubahan dalam sistem hukum dan bagaimana cara terbaik untuk melaksanakan perubahan tersebut; dan (4) Bisakah dikembangkan suatu pola yang stabil dan terstruktur, yang akan membantu dalam  menentukan  baik  tujuan  maupun  pendekatan  yang  harus  diambil  untuk  mencapai maksud tersebut secara optimal.
Hukum, sebagai suatu peraturan atau aturan, tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip yang  berlaku  dalam  komunitas  tertentu;  hukum  dapat  diartikan  sebagai  implementasi  dan pengejawantahan  praktis  dari  prinsip-prinsip  tersebut  yang  saat  itu  berlaku  di  masyarakat (Soekanto,  1999,  p.  14).  Dalam  kaitannya  antara  hukum  dan  politik,  terdapat  suatu  saling pengaruh  di  mana  keduanya  saling  terhubung  dalam  proses  pembuatan  dan pelaksanaannya. Ini erat terkait dengan politik hukum karena menciptakan hubungan timbal balik antara pengaruh politik terhadap hukum dan sebaliknya, di mana politik mempengaruhi hukum dan hukum juga memiliki pengaruh terhadap politik. (Winardi, 2020, p. 97). Ini akan
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
memiliki dampak signifikan pada mutu dari produk hukum yang dibuat dengan ciri-ciri yang sejalan dengan pandangan politik hukum yang dianut.

## Tinjauan Politik dan Hukum dalam Penguatan Eksistensi Bahasa Daerah (Sunda)
Bahasa Sunda memegang peranan penting sebagai salah satu ciri khas etnis Sunda, dan  upaya  untuk  menjaga  serta  melestarikannya  memiliki  kepentingan  signifikan.  Bahasa Sunda menjadi bagian integral dari keragaman budaya Indonesia yang multikultural. Dalam konteks  keanekaragaman  nasional  ini,  pentingnya  melestarikan  dan  merawat  warisan budaya  lokal  menjadi  suatu  hal  yang  mendesak,  yang  pada  gilirannya  juga  berkontribusi pada  kelestarian  identitas  budaya  seluruh  bangsa  Indonesia.  Prinsip  ini  merupakan pendekatan  yang  masuk  akal  dan  terstruktur,  di  mana  perlindungan  serta  pelestarian bahasa  daerah,  termasuk  melalui  keputusan  pemerintah,  dianggap  sebagai  langkah  yang meyakinkan dan perlu.
Penanganan  bahasa  dan  sastra  daerah  dibagi  menjadi  tiga  aspek,  yakni pengembangan,  pembinaan,  dan  perlindungan.  Sugiyono  mengungkapkan  bahwa pengembangan  bahasa  melibatkan  upaya  modernisasi  melalui  penambahan  kosakata, pengukuhan  struktur  bahasa,  serta  peningkatan  ragam  bahasa.  Sementara  dalam pembinaan bahasa, fokus diberikan pada peningkatan kualitas penggunaan bahasa melalui proses  pembelajaran  dan  sosialisasi  di  berbagai  lapisan  masyarakat.  Tujuannya  adalah memperkuat  disiplin,  teladan,  dan  sikap  positif  terhadap  bahasa.  Di  samping  itu,  upaya perlindungan  bertujuan  untuk  merawat  dan  mempertahankan  eksistensi  bahasa  dengan melakukan riset, pengembangan, pendidikan, serta pelatihannya.
Kebijakan  mengenai  penggunaan  bahasa  daerah  berperan  sebagai  tambahan  dari kebijakan  terkait  bahasa  Indonesia,  atau  bahasa  resmi  negara.  Bahasa  daerah  sering  kali diaplikasikan  sebagai  medium  pendidikan  untuk  menyampaikan  pengetahuan  dan keterampilan  spesifik.  Sejajar  dengan  hal  ini,  bahasa  asing  juga  dapat  dijadikan  sebagai medium  pembelajaran  untuk  membantu  siswa  mengembangkan  kemampuan  berbahasa asing. Dalam konteks ini, baik bahasa daerah maupun bahasa asing memiliki peran serupa dalam  mendukung  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  utama  dalam  sistem  pendidikan nasional.
Pelestarian  Bahasa  Daerah  merupakan  salah  satu  amanat  pelestarian  kebudayaan Nasional  Indonesia  yang  sesuai  dengan  amanat  Pasal  32  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Gusti Ayu Putu Nia Priyantini et al., 2022, p. 594). Awalnya,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  mengartikan  instruksi  ini  melalui Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  5  Tahun  2003  yang  menfokuskan  pada Pengawetan  Bahasa,  Sastra,  dan  Aksara  Daerah.  Namun,  seiring  berjalannya  waktu  dan perubahan  dalam  dinamika  sosial-politik  masyarakat  Provinsi  Jawa  Barat,  peraturan  ini mengalami modifikasi menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 yang  merubah  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  5  Tahun  2003  tentang Pengawetan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah. Dalam penjelasan peraturan ini, terdapat tiga  alasan  utama  untuk  perubahan  tersebut:  (a)  Bahasa,  sastra,  dan  aksara  daerah memiliki  peran  sentral  dalam  warisan  budaya  lokal  serta  merupakan  elemen  penting  dari warisan  budaya  nasional  yang  berkontribusi  dalam  memajukan  martabat  dan  peradaban bangsa; (b) Perlu adanya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan pemanfaatan bahasa,  sastra,  dan  aksara  daerah  sebagai  inti  dari  identitas  budaya  daerah,  telah ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  5  Tahun  2003  tentang Pengawetan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah; dan (c) Dalam rangka memperkuat upaya perlindungan,  pengembangan,  pemberdayaan,  serta  pemanfaatan  bahasa,  sastra,  dan aksara daerah perlunya perubahan yang selalu direncanakan untuk menyelaraskan antara eksistensi Bahasa, sastra dan aksara daerah dengan kemajuan zaman.
Jika dipandang dari aspek politik, pembuatan Peraturan Daerah tersebut adalah hasil dari  kesepakatan  bersama  antara  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat,  yang  diimplementasikan  dalam  bentuk kebijakan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  usaha  pelestarian  bahasa  daerah  menjadi  bidang politik yang dinamis dan responsif dalam menghadapi tantangan konteks sosial dan politik
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
masyarakat  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Kesepakatan  politik  ini  menjadi  salah  satu  indikator untuk  memperkuat  keberadaan  bahasa  Sunda  sebagai  bagian  dari  kebudayaan  nasional Indonesia.  Dalam  perspektif  hukum  pula,  Peraturan  Daerah  ini  dibuat  sebagai  legitimasi yang  sah  dan  rasional  untuk  mendukung  pelestarian  bahasa  daerah  melalui  alat  hukum, sehingga  upaya  pelestarian  tersebut  dapat  dilaksanakan  dengan  efisien  dan  efektif  oleh semua pihak, baik rakyat maupun pemerintah.
Dalam  situasi  ini,  kita  dapat  menghubungkan  kembali  dengan  prinsip  politik  hukum bahwa peran dan pengaruh politik serta hukum memiliki dampak yang penting dan proaktif dalam menjaga kelestarian bahasa daerah. Hal ini menguatkan aspek politik dan sekaligus memperkuat dimensi hukum. Ini memperkuat konsep politik hukum sebagai pedoman pokok yang  mengarahkan  pembentukan  hukum.  Realitas  ini  tercermin  dalam  Peraturan  Daerah Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  14  Tahun  2014  mengenai  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengawetan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah,  yang  berfungsi  sebagai  panduan  untuk  mempertahankan  bahasa  daerah  dalam mendukung  perkembangan  budaya  Nasional  Indonesia,  sesuai  dengan  amanat  Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945.

## IV.  KESIMPULAN
Pentingnya  pelestarian  bahasa  daerah,  khususnya  bahasa  Sunda,  menjadi  prioritas yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Upaya  pelestarian  bahasa  daerah  ini  bertujuan  untuk mengokohkan  kedudukan  bahasa  sebagai  elemen  yang  tidak  terpisahkan  dari  warisan budaya  nasional  Indonesia.  Langkah  ini  diinterpretasikan  dan  diwujudkan  oleh  Pemerintah Daerah  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  melalui Penyempurnaan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  14  Tahun  2014  yang merevisi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah. Secara politis, perubahan ini dalam Peraturan Daerah mencerminkan usaha responsif dalam menanggapi perubahan sosial dan politik di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Dari perspektif hukum, Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai dasar hukum yang sah untuk mendukung usaha formal dalam pelestarian bahasa daerah. Kedua pendekatan  ini  menggarisbawahi  peran  penting  politik  hukum  sebagai  pemandu  arah kebijakan yang disesuaikan dengan dinamika sosial dan politik yang sedang berlangsung.

## REFERENSI
Gusti  Ayu  Putu  Nia  Priyantini,  Ketut  Sudiatmaka,  &  Ni  Ketut  Sari  Adnyani.  (2022).
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tradisi  Megoak-Goakan  Sebagai  Wujud  Pelestarian Identitas  Budaya  Ditinjau  Dari  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta  Dan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2017  Tentang  Pemajuan Kebudayaan  (Studi  Kasus  Tradisi. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 5 (2),  593–610. https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51689
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  14  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  5  Tahun  2003  tentang  Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah
Pitoyo,  A.  J.,  &  Triwahyudi,  H.  (2017).  DINAMIKA  PERKEMBANGAN  ETNIS  DI INDONESIA DALAM KONTEKS PERSATUAN NEGARA. Populasi , 25 (1), 64–81. Radhie, T. M. (1982). Permasalahan Hukum Islam Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional (Dalam Garis-Garis Besar). Jurnal Hukum & Pembangunan , 12 (2), 143–147. Rahardjo, S. (2010). Penegakan Hukum Progresif . Penerbit Buku Kompas. Soekanto, S. (1999). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Raja Grafindo Persada. Soekanto, S., & Mamuji, S. (2007). Penelitian Hukum Normatif . Rajagrafindo Perkasa. Van  Apeldoorn,  L.  J.  (1993). Pengantar  Ilmu  Hukum,  terj.  Oetarid  Sadino .  Pradnya Paramitha.
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Wahjono,  P.  (1991,  April).  Menyelisik  Proses  Terbentuknya  Perundang-Undangan. Forum Keadilan , 65.
Winardi,  W.  (2020).  Eksistensi  Dan  Kedudukan  Hukum  Adat  Dalam  Pergumulan  Politik Hukum Nasional. Widya Yuridika , 3 (1), 95. https://doi.org/10.31328/wy.v3i1.1364