Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas Vol. 7, No. 1, 2024, pp. 165-183 P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303
DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.118
The Principle of Checks and Balances in Islamic State Administration Studies

## Prinsip Checks dan Balance Dalam Konsep Ketatanegaraan Islam
Eza Tri Yandy 1* , A Yuli Tauvani 2 , Sulaeman 3 , M. Yusuf 4 , Muhammad Isa 5 1,3,4,5 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia 2 Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia *Corresponding Author: ezatriyandy@uinjambi.ac.id Article Info Abstract
Received: 12-03-2024 Revised: 19-04-2024 Accepted: 28-06-2024
Keywords:
Checks and Balance;
Islamic State
Administration ; System Comparison. The  principle  of  Checks  and  Balances  is  a  concept  of  the constitutional system in Indonesia which is designed to create state stability  because  this  concept  emphasizes  that  existing  power  does not  exceed  limits  and  interestingly  this  concept  has  existed  for  a long  time  in  Islamic  state  administration  during  the  reign  of  the Prophet  Muhammad  SAW.  This  research  aims  to  explain  the concept  and  practice  of  sharing  power  in  Islamic  state administration. The type of research used is normative legal research with  a  conceptual  approach  because  the  author  wants  to  explain how  the  principle  of  distribution  of  power  in  Islamic  state administration is actually implemented. In this research, the author used  primary  data  sources  including  legal  regulations  in  Indonesia, and  literature  related  to  Siyasah  fiqh,  while  secondary  data  was obtained through library literature in the form of books, journals or other  research  that  can  be  used  as  a  reference.  The  results  of  this research  explain  that  the  division  of  power  in  the  government systems  in  Indonesia  and  Islam  is  compatible  in  that  both systematically regulate power itself in an effort to avoid the behavior of authoritarian and tyrannical leaders. Power in Islamic government is  known  as  legislative/sulthan  at-tasri'iyah  whose  authority  is  to determine laws/cases and is tasked with supervising state finances, including planning, spending and controlling executive institutions. Sulthan  tanfidziyah  in  an  Islamic  perspective  uses  the  term  Ulil Amri, led by the caliph or Amir, responsible for actualizing the rules of  government.  The  sulthan  qadhaiyyah  judiciary  is  a  judicial institution  tasked  with  dealing  with  community  problems  from religious,  social  and  political  aspects,  in  carrying  out  its  duties  the Islamic judiciary is assisted by subordinate bodies, namely al-qadha, al-Hisbah, al-Mazhalim. Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Prinsip Check an Balance; Prinsip  Checks  and  Balances  merupakan  sebuah  konsep  system ketatanegaraan  di  Indonesia  yang  di  desain  untuk  menciptakan stabilitas negara karena konsep ini menegaskan agar kekuasaan yang
Hukum Tata Negara Islam; Perbandingan Sistem. ada  tidak  melampaui  batas  dan  menariknya  konsep  ini  sudah  ada sejak  lama  dalam  ketatanegaraan  Islam  pada  masa  pemerintahan Rasulullah  Muhammad  SAW.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk memaparkan  bagaimana  konsep  dan  praktik  pembagian  kekuasaan dalam ketatanegaraan Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  konseptual  karena penulis ingin menguraikan bagaiman sebenarnya prinsip pembagian kekuasaan dalam ketatanegaraan Islam di jalankan.  dalam penelitan ini penulis menggunakan sumber data primer diantaranya peraturan perundang-undangan  di  Indonesia,  dan  literatur  yang  berkaitan denga  fiqh  Siyasah,  sedangkan  data  skunder  di  dapatkan  melalui literatur perpustakaan dalam bentuk buku, jurnal atau penelitian lain yang dapat dijadikan rujukan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan Islam  memiliki  kesesuaian  yang  keduanya  sama-sama  mengatur secara  sistematis  kekuasaan  itu  sendiri  upaya  menghindari  prilaku pemimpin  otoriter  dan  zhalim.  Kekuasaan  dalam  pemerintahan Islam  dikenal  dengan  istilah  legislatif/ sulthan  at- tasri’iyah yang wewenangnya  melakukan  penetapan  hukum/perkara  serta  bertugas melakukan  pengawasan  terhadap  keuangan  negara  baik  rancangan, pengeluaran  dan  sebagai  kontrol  lembaga  eksekutif.  S ulthan tanfidziyah dalam  perspektif  Islam  menggunakan  istilah  Ulil  Amri yang  dipimpin  oleh  khalifah  atau  Amir,  bertanggungjawab mengaktualisasikan  aturan-aturan  pada  pemerintahan.  Yudikatif sulthan  qadhaiyyah iyalah  lembaga  peradilan  bertugas  menangani masalah masyarakat baik dari aspek agama, sosial dan politik, dalam menjalankan  tugasnya  peradilan  Islam  dibantu  badan-badan dibawahnya yaitu al-qadha, al-Hisbah, al-Mazhalim .
Copyright© 2024 by Author(s)
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-Non  Commercial-Share  Alike  4.0  International License .

## PENDAHULUAN
Lembaga Negara merupakan bagian penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, lahirnya  lembaga-lembaga  negara  sejalan  dengan  kondisi,  situasi  dan  regulasi  yang  berlaku. Secara  historis  dalam  perjalanannya  Indonesia  telah  dihadapi  berbagai  dinamika  politik sehingga  membawa  pengaruh  terhadap  perubahan  konstitusi,  perubahan  yang  terjadi dikarenakan memang mulanya konstitusi ditetapkan dalam suasana mendesak untuk menjaga kepentingan  kemerdekaan  Republik  Indonesia  maka  dari  itu  perlu  dilakukannya  perbaikan upaya memperjelas hak-hak warga negara, tercatat dalam sejarah bangsa perubahan konstitusi terjadi berawal dari Undang-Undang Dasar 1945 lalu menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat kemudian menjelma sebagai Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950 dan pada akhirnya  dikembalikan  lagi  menjadi  UUD  1945,  hal  demikian  memberikan  efek  terhadap stabilitas sistem ketatanegaraan dan lembaga-lembaga negara di Indonesia (Barus, 2017).
Fase  perkembangan  konstitusi  tidak  hanya  berhenti  pada  beberapa  tahapan sebelumnya, namun berlanjut dengan dilakukannya perubahan UUD yang disebut dengan amademen  sebanyak  empat  kali  yang  diawali  dengan  runtuhnya  rezim  orde  baru  1998, termaktub dalam sejarah amademen UUD 1945 dimulai pada tahun 1999 sampai ke tahun 2002. (Bustamin & Jaya, 2019) Amademen merupakan bagian mendasar dari perkembangan ketatanegaraan di Indonesia hal demikian bukan tak beralasan melainkan pada masa orde baru  kebebasan  demokrasi  rakyat  dibelenggu,  hak  berserikat  dibatasi  secara  keras  oleh rezim  seolah  segala  kegiatan  kenegaraan  tidak  boleh  ada  keterlibatan  masyarakat  di dalamnya kecuali eksekutif (Dirga Ardana Hidayat & Rahmatiah, 2022).
Gencarnya amademen konstitusi adalah bagian dari menciptakan kondisi demokrasi berkeadilan  yang  orientasinya  menjadikan  kehidupan  warga  negara  lebih  baik,  melalui  itu melahirkan  lembaga-lembaga  negara  yang  kompeten,  kredibel  serta  seimbang  dalam melaksanaan  tugas  kenegaraan.  Pematangan  konstitusi  bagian  dari  atribut  penting  negara untuk menjalankan fungsinya agar tetap pada koridor, pernyataan itu selaras dengan amanat UUD tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (Undang-undang Dasar Tahun1945).
Konstitusi memiliki peran penting dalam mengatur negara dan warga negara, sejarah mencatat pada masa  kepemimpinan Nabi Muhammad SAW terbentuknya dokumen yang diberi  nama  Piagam  Madinah  tahun  622  Masehi,  dokumen  itu  sebagai  manifestasi  dari perjanjian dan kesepakatan semua golongan di madinah. Piagam Madinah sebuah dokumen perjanjian  damai  yang  secara  fungsi  berjalan  sebagai  pemersatu,  ada  beberapa  faktor lahirnya piagam madinah yang dintaranya tidak lepas dari adat serta kebiasaan masyarakat yang  memang  terbiasa  dengan  perjanjian  damai  dan/atau  perlindungan  (Burhanuddin, 2019).
Pada masa itu Piagam Madinah (charter of Medina) sebagai sarat aturan konstitusional yang  menjadi  rujukan  setiap  masyarakat  dan  Nabi  Muhammad  SAW  sebagai  ulil  ambri dalam ketatanegaraan Islam (Nurhadi, 2019). Piagam Madinah sebuah dokumen perjanjian dirancang  oleh  masyarakat  madinah  yang  menetap  maupun  pendatang,  memuat  materi dalam konteks kekuasaan. Pada saat itu kondisi sosial dan politik yang ada di Arab sangat mempengaruhi  kekuatan  penguasa  sehinggah  para  pimpinan  masing-masing  kelompok menjadikan  madinah  sebagai  tempat  pertarungan  dalam  menunjukan  eksistensinya termasuk suku Auz dan Khazraj (Hakim, 2019). Dapat dikatakan bahwa prihal perpolitikan Madinah  masih  sangat  labil  sebelum  masuknya  kaum  muhajirin  hal  tersebut  juga  disadari
oleh  Rasulullah  selaku  pimpinan  dari  kaum  muhajirin  maka,  beliau  mengambil  langkah untuk  mengumpulkan  semua  pihak  yang  berkepentingan  atas  kekuasaan  agar  labilitas perpolitikan  dan  gejolak  perebutan  kekuasaan  terminimalisir,  dari  problem  itulah  lahir kesepakatn bernama Piagam Madinah yang substansinya memuat mengenai prinsip-prinsip kewenangan atau yang kita kenal di Indonesia sebagai lembaga negara.
Kesesuaian  Piagam  Madinah  dengan  konstitusi  di  Indonesia  mungkin  tidak  dapat disamakan secara komfrehensif, namun secara fundamental keduanya memiliki persamaan yang  dapat  dilihat  dari  sisi  formal  dan  substansial. Sisi  formal  pada  Piagam Madinah  dan konstitusionalisme di Indonesia dapat dipahami bahwa keduanya bersifat mengatur dalam konteks  kewenangan  dan  hak-hak  masyarakat  yang  sesuai  kebutuhan  dan  kondisi masyarakat,  kemudian  dari  sisi  substansial  konstitusionalisme  dan  Piagam  Madinah menitikberatkan terhadap pelaksanaan penegakan hukum suatu negara. Dapat disimpulkan bahwa konstitusionalisme merupakan prinsip politik yang lebih umum serta berfokus pada pokok-pokok hukum dan pembatasan kewenangan sedangkan Piagama Madinah menyoroti hubungan berbagai suku di Madinah serta menegakkan prinsip keadilan sosial yang secara historis bagian dari perjanjian khusus dalam Konteks sejarah Islam (Hakim, 2019).
Dalam  perjalanan  bangsa  sudah  terjadi  empat  kali  perubahan/amademen  Undang- Undang  Dasar  1945  di  Indonesia  yang  masing-masing  amademen  membawah  perbaikan tersendiri, pasca amademen UUD 1945 membawa beberapa ketentuan baru terkait lembaga negara.  Dalam  menciptakan  kedaulatan  rakyat  di  Indonesia  tidak  lepas  dari  peranan lembaga-lembaga  negara,  sejarah  mencatat  sebelumnya  di  Indonesia  mengenal  enam lembaga  negara  yaitu  MPR,  Presiden,  DPR,  DPA,  BPK,  MA  dan  DPA  kemudian  pasca amademen terjadilah pergeseran dan perubahan lembaga negara menjadi MPR, DPR, DPD, Presiden,  BPK,  MA  dan  MK,  perubahan  tersebut  merupakan  upaya  pengaturan penyelenggaraan  negara  yang  sebelumnya  MPR  menjadi  lembaga  tertinggi  lalu kedudukannya  disamakan  dengan  lembaga  lainnya  sebagai  lembaga  tinggi  negara  dan menghapuskan  DPA  namun  melahirkan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  sebagai  lembaga peradilan yang bergerak mengawal serta menjaga identitas konstitusi (Inrastuti & Polamolo, 2019).
Perubahan Lembaga negara pasca amademen tak hanya mengatur sebatas pembagian kekuasaan,  lebih  luas  dari  itu  impact  dari  amademen  membawa  hal  positif  bagi ketatanegaraan  di  Indonesia  yang  diantaranya  juga  ikut  serta  mengatur  wewenang  dan mekanisme  kerja  antar  lembaga  negara.  Pembagian  kerja  dalam  amanat  uud  1945  hadir
sebagai  jaminan  sistem  hukum  agar  berjalannya  demokrasi  yang  di  cita-citakan  bangsa dalam  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  Indonesia,  sistem  pembagian  kerja  tersebut  di Indonesia dikenal sebagai konsep pembagian kekuasaan (chenk and balances).
Prinsip chenk  and  balances berkaitan  dengan  pelaksanaan  kekuasaan  pada  lembaga- lembaga  negara  di  Indonesia,  sebagai  solusi  untuk  menumbangkan  ego  dan  otoriter pemerintah  dalam  menjalankan  fungsi  kekuasaannya.  Orientasi  mendasar  konsep pembagian kekuasaan adalah keseimbangan, pengendalian dan pengawasan antar lembaga negara,  artinya  setiap  lembaga  negara  sudah  dimandatkan  kewenangannya  dalam menjalankan  kekuasaan  namun  harus  tetap  pada  koridornya  dan  batas-batas  yang  sudah ditentukan  dengan  tetap  menjaga  prinsip  koordinasi  dan  komunikasi  vertikal  ataupun horizontal (Sunarto, 2016).
Secara  historis  sebenarnya  chenk  and  balances  merupakan  gagasan  para  pendiri bangsa,  dalam  praktiknya  prinsip  ini  tidak  sepenuhnya  mutlak  terpisah,  hal  ini  merujuk kepada  konstitusi  yang  dijadikan  hukum  tertinggi  karena  kekuatan  pada  konstitusi membawa  perpindahan  bentuk  kekuasaan  konstitusional  demi  menciptakan  penerapan hubungan kelembagaan yang seimbang secara konsep dan praktik dengan kata lain bahwa sistem  ketatanegaraan  harus  mampu  menjamin  setiap  kedaulatan  warga  negara  (Fudin, 2022).
Dalam ketatanegaraan Islam atau biasa dikenal fikih siyasah juga memandang bahwa dalam  menjalankan  suatu  negara  perlu  adanya  keseimbangan  dan  kesetaraan  setiap personal,  kelompok  serta  lembaga-lembaga  pemerintahan  yang  ada.  Prinsip chenk  and balances jika  dipandang  dari  kacamata  Islam  sebenarnya  sudah  ada  pada  masa  Nabi Muhammad SAW sebuah konsep yang disebut amar ma’ruf nahi munkar yang orientasinya konsep  ini  saling  mengawasi  dan  menjadi  kontrol  sosial  dalam  kehidupan  bermasyarakat agar  masyarakat  terhindar  dari  kesewenang-wenangan  baik  yang  datang  dari  individu maupun penguasa (Amalia Yunia Rahmawati, 2020).
Dengan adanya prinsip check and balances paling tidak dapat menjadi kontrol kekuasaan dalam  ketatanegaraan,  karena  konsep  ini  diyakini  sebagai  solusi  untuk  meciptakan  good state administration di Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan Azhari Sellomitha, eky Lestari dkk,  bahwa praktik Check and Balances merupakan cara ampuh dalam memisahkan kekuasaan  karena  setiap  lembaga  di  amanahkan  peran  penting  untuk  salaing  seimbang dalam  menjalankan  kekuasaan  (Fodhi  et  al.,  2024).  selain  itu  dalam  tulisannya  suparno mengungkap sebenarnya pemisahan kekuasaan di Indonesia merupakan system yang telah
dikenalkan  oleh  john  locke  filsuf  berkebangsaan  inggris,  namun  bagi  Islam  sendiri pemisahan  kekuasaan  dikenal  jauh  sebelum  dunia  barat  mempopulerkannya  (Suparto, 2019).
Konsep  Pembagian  kekuasaan  dalam  ketatanegaraan  di  Indonesia  terbagi  menjadi tiga  lembaga  yaitu  Eksekutif  sebagai  lembaga  pelaksana  urusan  pemerintahan,  Legislatif bergerak mengawasi  dan  yudikatif  bertindak  untuk  mengadili.  Dari  konsep  pembagian kekuasan  tersebut  sebenarnya  peneliti  juga  ingin  mengetahui  dan  memaparkan  secara eksplisit  mengenai  bagaimana  prinsip chenk  and  balances dalam  ketatanegaraan  Islam  serta ingin melihat perbandingannya dengan system ketatanegaraan yang ada di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif (library research) dengan  pendekatan  konseptual.  Metode  ini  digunakan  untuk  menganalisis  dan memaaparkan  bagaimana  prinsip  pembagian  kekuasaan  dalam  ketatanegaraan  Islam  dan perbandingannya,  dalam  penelitan  ini  penulis  menggunakan  data  primer  diantaranya peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  dan  literatur  yang  berkaitan  denga  fiqh Siyasah, sedangkan data skunder di dapatkan melalui literatur perpustakaan dalam bentuk buku,  jurnal  atau  penelitian  lain  yang  dapat  dijadikan  rujukan.  Analisis  sumber  data dilakukan  secara  kualitatif  serta  komprehensif  agar  penelitian  ini  dapat  memberikan gambaran agar mudah dipahami dan dimengerti oleh setiap pembaca.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prinsip Checks and Balance Dalam Konsep Ketatanegaraan Islam

## a. Lembaga Legislatif
Legislatif  merupakan  salah  satu  lembaga  negara  dalam  susunan  ketatanegaraan  di Indonesia,  selaras  dengan  amanat  Undang-Undang  Dasar  1945  BAB  VII,  VIIA  legislatif dikenal  sebagai  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang dipilih melalui proses Pemilihan Umum. Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki ciri khas tersendiri, menciptakan produk hukum berlandaskan kepentingan rakyat adalah bagian dari realisasi konsep demokrasi di Indonesia (Yulistyowati et al., 1945).
Kekuasaan legislatif memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan negara, karena konstitusi telah mengamanahkan perancangan undang-undang/ legislasi kepada legislatif, UU bagian penyempurna dari perangkat hukum di Indonesia dan harus  dipedomani oleh setiap masyarakat  dalam  bernegara,  termaktub  dalam  kajian  hukum  tata  negara  mengemukakan
bahwa salah satu asas penting dalam ketatanegaraan yaitu asas negara hukum, sebuah asas yang  esensinya  mengandung  pemahaman  jika  segala  bentuk  tindakan  warga  negara  dan pemerintahan harus dijalankan serta diatur oleh hukum (Lintje Anna Marpaung, 2018).
Demi  mewujudkan  keteraturan  kerja  maka  lembaga  legislatif  tak  hanya  diberikan wewenang  membuat  Undang-undang/legislasi  namun  dalam  menjalankan  fungsinya dimandatkan  juga  otoritas  pengawasan  dan budgeting serta  sebagai  tambahan  memiliki daerah  pilih  yang  masing-masing  harus  menjadi  perhatian  dalam  menjalankan  fungsi perwakilannya/regional  representation.    Fungsi  pengawasan  pada  prinsipnya  hadir  untuk mengcounter kesewenangan  penguasa  dalam  menjalankan  tugasnya  karena  pemegang kekuasaan  berpotensi  untuk  menyalahgunakannya  atas  dadasar  kepentingan  individu, Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan memiliki kecendrungan untuk disalahgunakan, tetapi kekuasaan mutlak dapat dipastikan akan disalahgunakan “power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely” (Antari, 2020).
Sebenarnya  secara  historis  fungsi  pengawasan  hadir  sejak  dicetuskannya  parlemen sebagai  lembaga  perwakilan  rakyat  di  Indonesia,  parlemen  diambil  dari  kata leparle yang berarti perundingan/berbicara, artinya dari pemaknaan kata tersebut menunjukkan bahwa DPR  merupakan  penjelmaan  rakyat  melalui  proses  demokrasi,  kemudian  melalui  DPR rakyat memandatkan aspirasi, pendapat dan kepentingannya (Rachman, 2016).
Maka fungsi pengawasan  merupakan keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh DPR agar  kekuasaan  tidak  disalahgunakan  demi  menciptakan  kekuasaan  yang  seimbang.  Jika diklasifikasikan  ada  beberapa  fungsi  pengawasan  yang  harus  dijalankan  legislatif  yang diantaranya :
1. Control of policy making;
2. Control of policy executing ;
3. Controll of budgeting;
4. Control of budget implementation;
5. Control of govertnment performances; dan
6. Control of political appointment official.
Fungsi Budgeting /anggaran  pada  legislatif  sebagai  sarana    penetapan  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara,  dalam  prosesnya  perancangan  anggaran  dibuat  bersama- sama  dengan  presiden  dan  tetap  memperhatikan  pandangan  Dewan  Perwakilan  Daerah DPD. Wewenang anggran terhadap legislatif tertuang dalam UUD Tahun 1945 pada Bab VIII  Hal  Keuangan  pasal  23  ayat  2 “Rancangan  undang -undang  anggaran  pendapatan  belanja
pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas dewan perwakilan rakyat dengan memperhatikan  pertimbangan  DPD” .  Dalam  konteks  anggaran  ada  beberapa  tugas  pula  yang menjadi  wilayah  DPR  seperti  halnya    memperhatikan  pertimbangan  DPD  atas  RUU tentang APBN, RUU terkait pajak, pendidikan dan agama, kemudian menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK,  serta  memberikan  persetujuan  terhadap  pemindah  tanganan  aset  negara  maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
Urgensi  fungsi  pengawasan  pada  legislatif  membawa  dampak  luarbiasa  bagi pemerintahan jika fungsi tersebut terabaikan, karena apabila dewan perwakilan rakyat tidak menyetujui  rancangan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  yang  diusulkan  oleh presiden,  pemerintah  menjalankan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  tahun  lalu (UUD 1945).

## a.1. Al-sulthan al- tasyri’iyah
Berbicara  tentang  kekuasaan  di  Indonesia,  ternyata  memiliki  kesamaan  dengan kekuasaan ketatanegaraan Islam dalam menjalankan urusan negara dan pemerintahan, pada sistem  ketatanegaraan  Islam  juga  terdapat  lembaga  yang  bertugas  menjalankan  fungsi  di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif, lahirnya lembaga tersebut sebagai pengganti fungsi kenabian  untuk  menjaga  negara  dan  menjadikannya  sebagai baldatun  thayyibatun  wa  rabbun ghofur .
Dalam  pemerintahan  Islam  lembaga  legislatif  lebih  dikenal  sebagai Al-Sulthan  al- tasyri’iyah , dalam kajian fikih siyasah lembaga ini bertujuan untuk melakukan penetapan atas hukum,  namun  tetap  pada  landasan  al-quran  dan  hadist  karena  pada  dasarnya  tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang sudah jelas ketentuannya. Kekuasaan legislasi dalam  Islam  muncul  sebagai  bagian  dari  konsep  fikih  siyasah  untuk  mengatur  urusan kenegaraan, pada prinsipnya di dalam Islam ketentuan Allah Swt menjadi landasan utama umat dalam menentukan hukum (Samsu, 2017).
Al-quran dan hadist sebagai hukum dan aturan ajaran Islam yang merupakan kuasa Allah  Swt, Al-Sulthan  al- tasyri’iyah dalam  pemerintahan  Islam  memposisiskan  diri  sebagai lembaga  legislatif  yang  memiliki  kekuasaan  untuk  melakukan  penggalian  dan  pemahaman secara eksplisit terhadap dalil syara agar hukum-hukum yang terkandung didalmnya mudah dimengerti serta jelas pengaplikasiaannya dalam kehidupan bernegara.
Kekuasaan  legislatif  pemerintahan  Islam  dalam  konsep  fikih  siyasah  berada  pada
wilayah  perumusan  aturan-aturan  hukum  yang  berorientasi  kepada  kemaslahatan  dan menghindari  kemudaratan.    Tercatat  ada  dua  fungsi  legislatif  dari Al-Sulthan  al- tasyri’iyah dalam  melahirkan  produk  hukum.  Pertama  memiliki  fungsi  menciptakan  produk  hukum yang sifatnya Ilahiyah agar dapat dipedomani bersama dalam praktik bernegara meskipun al- quran  telah  menjelaskan  segala  sesuatu  namun  bukanlah  berarti  jika  al-quraan  tidak membutuhkan  penjelasan.  Adapun  fungsi  kedua Al-Sulthan  al- tasyri’iyah berfikir  universal dan  eksplisit  terhadap  perkara  yang  dalam  al-quran  dan  hadist  tidak  dijelaskan  secara gamblang,  cara  demikian  dikalangan  para  ulama  disebut  dengan  ijtihad,  yaitu  berfikir mendalam secara sungguh-sungguh atas suatu persoalan yang tergolong abstrak maknanya didalam  nash  dan    tidak  boleh  memutuskan  suatu  hukum  yang  bertentangan  dengan ketentuan tuhan dan Rasulnya ( Muhammad Iqbal, 2014).
Kekuasaan legislatif tidak hanya berfokus pada aspek hukum saja namun ada tugas lain  yang  melekat  pada Al-Sulthan al-ta syri’iyah yaitu  memiliki  fungsi  pengawasan  terhadap keuangan  negara  rancangan  maupun  pengeluaran  serta  sebagai  kontrol  bagi  lembaga eksekutif  (Muhammad  Iqbal,  2007).  Legislasi  dalam  pemerintahan  Islam  memperhatikan beberapa unsur agar apa yang dirumuskan tetap pada rambu-rambu ajaran Islam, adapun unsur-unsur itu meliputi, Kesesuaian penerapannya pada kalangan masyarakat Islam untuk melaksanakannya;  hanya  pemerintah  yang  diberikan  pemegang  kekuasaan  untuk menetapkan hukum di tengah masyarakat; Substansi hukum harus relevan dengan nilai-nilai yang  terkandung  dalam  syariat  Islam.  Kehati-hatian  dalam  penetapan  hukum  menjadi keharusan  lembaga  legislatif  untuk  menjaga  kepastian  peraturan/hukum  yang  ditetapkan, dalam  penetapannya sulthan  at- tasri’iyah harus  merujuk  kepada  sumber  hukum  bidang legislatif yaitu al-quran, hadist dan hasil Ijtihad.
Jabatan  sebagai sulthan  at- tasri’iyah pada  kekuasaan  legislatif  dalam  Islam  harus memenuhi  kualifikasi  yang  telah  ditentukan,  hal  demikian  dipersyaratkan  demi  menjaga kepastian  hukum  di  kalangan  umat  muslim.  Maka  seorang  yang  menduduki  kekuasaan legislatif harus memiliki kriteria diantaranya Islam, Adil, mampu menjajaga marwah, baligh dan dapat membedakan baik buruknya sesuatu. Syarat lain menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan legislatif haruslah seorang yang berilmu pengetahuan, adil serta berwawasan luas. Berbagai  kriteria  atau  persyaratan  tersebut  diatas  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua kategori.  Pertama  syarat  agama,  artinya  calon  legislatif  dalam  pemerintahan  Islam merupakan  orang  yang  taat  dan  patuh  terhadap  segala  ketentuan  ajaran  agama  seperti halnya baligh, faqih, adil dan jujur. Kedua syarat keilmuan sulthan harus memiliki ilmu dan
pengetahuan luas agar mampu memberikan kejelasan kepada masyarakat atas hukum atau prihal lain yang berkaitan dengan pemerintahan (Hawari, 2011).

## b. Lembaga Eksekutif
Pada  umumnya  negara  demokrasi  terdiri  atas  kepala  negara  seperti  halnya  raja, presiden dan menteri-menterinya, di Indonesia sendiri menggunakan sistem pemerintahan presidensial,  negara  dipimpin  oleh  presiden  sebagai  kepala  negara  dan  pemerintahan dengan  dibantu  para  menteri.  Dalam  konteks  ketatanegaraan  di  Indonesia  lembaga eksekutif  merupakan  lembaga  yang  diberikan  kekuasaan  untuk  melaksanakan  Undang- undang  atau  dapat  dikatakan  sebagai  eksekutor  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan (Gusmansyah, 2019).
Seiring  berkembangnya  zaman  pada  era  moderen  lembaga  eksekutif  bukan  hanya berfokus menjalankan peraturan perundang-undangan namun ada juga beberapa tugas yang menjadi wilayah eksekutif diantaranya :
1. Bidang  Administrasi,  selain  bertugas  dalam  melaksankan  Undang-undang  1945 lembaga eksekutif juga menyelenggarakan administrasi negara;
2. Bidang  Hukum,  mempunyai  hak  untuk  perancangan  peraturang  perundang- undangan  kemudian  ditindak  lanjuti  dengan  badan  perwakilan  rakyat  hingga disahkan;
3. Bidang  Keamanan,  bertugas  mengatur  polisi  republik  Indonesia  dan  angkatan bersenjata  dalam  menyelenggarakan  perang,  pertahanan  negara,  serta  keamanan dalamnegeri;
4. Bidang yudikatif, berhak memberiakn grasi, amnesti, abolisi damn rehabilitasi;
5. Bidang  Diplomatik,  bertugas  menjalin  hubungan  internasional  dengan  negara negara lain demi kemaslahatan bangsa.
Secara  universal  lembaga  eksekutif  memiliki  peran  strategis  dalam  sistem ketatanegaraan  di  Indonesia,  karena  tanggung  jawab  besar  melekat  dalam  tugasnya  demi mengakomodir segala kepentingan negara dan rakyat.

## b.1. Al-sulthan al-tanfidziyah
Islam  dan  sistem  pemerintahan  merupakan  sebuah  penjabaran  teoritis  yang  secara umum merumuskan urusan sistem ketatanegaraan, dalam konsepsi bernegara pelaksanaan pemerintahan  yang  baik  adalah  poin  penting  dari  terselenggaranya  pemerintahan. Pelaksanaan  menjalankan  pemerintahan  berada  pada  wilayah  kekuasaan  eksekutif sebagaiman teori trias politica yang di kemukakan oleh montesquieu bahwa dalam menjalankan
pemerintahan  perlu  adanya  pemisahan  kekuasaan  menjadi  tiga  yaitu  eksekutif,  sebagai pelaksana  undang-undang,  legislatif  melaksanakan  pembuatan  undang-undang,  dan yudikatif bergerak melakukan pengawasan terhadap undang-undang.
Tercatat  dalam  sejarah  bahwa  pemerintahan  Islam  juga  membagi  fungsi  dan kewenangan  urusan  pemerintahan. Al-sulthan  al-tanfidziyah dikenal  sebagai  kekuasaan eksekutif  dalam  Islam sulthan istilah  yang  dipergunakan  pemerintahan  Islam  diperlukan untuk  menjamin  berjalannya  segala  ketentuan  Allah  SWT,  Al-Ghazali  dan  Ibn  Taimiyah juga  menegaskan  jika  seorang  diamanakan  sebagai  pemegang  kekuasaan  maka  harus kompeten  serta  komitmen  menjamin  keselamatan  jiwa  dan  hak  rakyat  dalam  memenuhi kebutuhannya (Wali et al., 2023).
Rumusan  kebijakan  lembaga  eksekutif  diperuntukkan  kepada  setiap  individu masyarakat  agar  mereka  menyadari  dan  melaksanakan  Peraturan  Perundang-undangan secara universal dengan ikhlas dan sadar sehingga masing-masing hak individu terjaminkan tanpa  harus  merugikan  pihak  manapun.  Selain  itu  sebagai  pelaksana  undang-undang Al- Sulthah  Tanfidziyah memiliki    kewenangan  untuk  menjabarkan  dan  mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan negara baik dari pelaksanaan kebijakan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (Muhammad Iqbal, 2001).
Lembaga  eksekutif  dalam  perjalanan  pemerintahan  Islam  dimaknai  berpariatif  oleh kalangan  para  ulama  pada  masanya.  Al-maududi  menyebutkan  dalam  bukunya  bahwa eksekutif dalam perspektif Islam menggunakan istilah ulil amri yang dipimpin oleh seorang Amir  atau  Khalifah,  namun  istilah ulil  amri diartikan  bukan  hanya  sebatas  eksekutif  saja namun  dimaknai  lebih  luas,  karena  dalam  sistem  ketatanegaraan  Islam  tidak  diterangkan secara rinci istilah badan-badan lain pembantu kepala negara untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan menjalankan administrasi negara, Islam memberi istilah badan  tersebut  sebagai Diwan  al-jundiy /Badan  pertahanan  keamanan, Diwan  al- kharaj/ Departemen  keuangan, Diwan  al-mustaghallast untuk  pengadministrasiaan  tanah negara dan pemerintah serta yang di komersilkan, Diwan- al-musadarah /bertugas mengawasi musuh-musuh politik serta banyak lagi istilah Diwan yang diperuntukan dalam membantu kerja eksekutif (Abu A’la Al -Maududi, 1993).
Seiring  berkembangnya  pemerintahan  Islam  istilah  ulil  amri  mengalami penyederhanaan makna menjadi lembaga eksekutif yang dikepalai sebai Amir atau Khalifah. Untuk  menciptakan  penyelenggaraan  negara  yang  baik  tentu  perlu  pengolaan  secara sistematis  dengan  mengoptimalkan  tugas  kelembagaan  negara  al-mawardi  menyebutkan,
dalam  pemerintahan  Islam  Khalifah  bertindak  sebagai  institusi  tertinggi  namun  bukan berarti dapat sewenang-wenang menjalankan fungsinya melainkan segala kebijakan merujuk kepada  ajaran  agama  dan  berorientasi  untuk  kedaulatan  rakyat,  satu  hal  yang  menjadi catatan  bahwa  dalam  kondisi  tertentu  institusi  tertinggi  tersebut  bisa  ditarik kembali  oleh lembaga yang dikenal dengan Ahlu-Halli Wa al-Aqdi (Diana, 2017).
Penjelasan  lain  dikemukakan  oleh  hasbi  dalam  bukunya  beliau  menyebutkan  jika  di dalam  pemerintahan  Islam  ada  beberapa  lembaga  negara  yang  menjadi  pembantu  bagi seorang khalifah yaitu (Hashbi ash-Shiddieqy, 1969)  :
a. Wazir /penasehat,  memiliki  tugas  untuk  menggantikan  khalifah  dalam  urusan agama dan negara tanpa pengecualian;
b. Seseorang  yang  ditunjuk  sebagai  perwakilan  setiap  daerah  untuk  bertugas  dalam urusan pemerintahan;
c.  Lembaga  yang  dimandatkan  untuk  menangani  kekuasaan  khusus  seperti  halnya hakim,  pasukan  kemanan/tentara,  menjaga  batas  wilayah,  direktorat  dan penanggung jawab pajak serta zakat, maka sederhananya tugas demikian terbatas pada investigasi khusus;
d. Lembaga  yang  memiliki  wilayah  teritorial  sendiri  disetiap  daerah  dalam menjalankan  tugas  khusus  seperti  hakim  daerah,  pengawas  pajak  dan  pimpinan militer daerah.
Dalam  frasa  Surat  Al-baqarah  ayat  30  menyebutkan “Sesungguhnya  Allah  SWT hendak  menjadikan  seseorang  sebagai  khalifah  di  muka  bumi” dengan  demikian  tentunya untuk  menjadikan  seorang  khalifah  ada  beberapa  kualifikasi/syarat  yang  harus terpenuhi, Rahmad Ilyas dalam tulisannya yang mengutip Syekh Muhammad Al-Hasan Asy-syangiti, setidaknya ada beberapa ketentuan harus tercukupi untuk diangkat sebgai khalifah yaitu (Rahmat Ilyas, 2016) :
a. Laki-laki Muslim, pengklasifikasian laki-laki merujuk pada surat An-Nissa ayat 34 dan memastikan kebersihan aqidahnya;
b. Merdeka dan Dewasa, sedang tidak terbelenggu menjadi seorang budak serta seorang khalifah haruslah baliqh karena dianggap sudah mampu membedakan baik dan buruknya sesuatu;
c. Mujtahid,  mampu  berijtihad  artinya  memiliki  kemampuan  berfikir  secara mendalam dan eksplisit dalam memandang persoalan;
d. Adil  dan  Profesional,  mampu  menghidari  kepemimpinan  dari  sikap  yang
zhalim dan konsisten dalam menjalankan amanah atas apa yang dipimpinnya karena  setiap  pemimpin  akan  diminta  pertanggungjawabannya  oleh  Allah SWT;
e. Sehat  jasmani,  kondisi  fisik  yang  sehat  menjadi  modal  bagi  seorang  khalifah dalam menjalankan tugas berat pemerintahan;
f. Pemberani, Umar Ibnu Khattab berkata dalam kepemimpinannya bahwa tidak seorangpun aku takuti selain Allah SWT.
Dalam  kajian  pemerintahan  Islam  istilah  khalifah  diawali  pada  masa Khulafaur Rasyidin sahabat Abu Bakar ash-shiddiq, dilanjutkan sahabat Umar bin Khattab dengan gelar  Khalifah  Rasul  Allah,  namun  realitanya  secara  pribadi  umar  lebih  menyukai dirinya  disebut  sebagai Amir  al- Mu’minin /pemimpinnya  orang-orang  mukmin.  Pasca kepemimpinan  umar    Usman  bin  Affan  dan  Ali  bin  Abi  Thalib  juga  diberikan  gelar khalifah. Istilah khalifah dimaknai sebagai seorang yang shaleh dan sangat taat kepada agama Allah SWT atau dapat juga dikatakan orang yang berpegang teguh kepada ajaran dan keyakinannya (Usman Jafar, 2021).
Al-Ghazali mengatakan bahwasannya hakikat Khalifah adalah pengaruh, berarti khalifah  merupakan  seseorang  yang  memiliki  kapasitas  untuk  mempengaruhi  atau seseorang  yang  keberadaannya  menjadi  pertimbangan  masyarakat  untuk  melakukan sesuatu,  artinya  sebagai  khalifah  memiliki  tanggungjawab  dalam  menjaga  diri sendiri/ hifdzu an-Nafs , sesama manusia/ Hablum Minannas dan alam/ Hablum Minal Alam (Musayadah et al., 2021).
Secara umum al-mawardi menjelaskan apa yang menjadi tanggungjawab khalifah kepada negara, diantaranya adalah :
Pertama,  menjaga  Agama;  kedua,  menegakkan  dan  melakukan  penyelesaian  hukum untuk  menghindari  kezhaliman;  ketiga,  memastikan  keamanan  negara  agar  setiap masyarakat  terjaminkan  dalam  melakukan  aktivitas  dan  melakukan  perjalanan  yang aman;  keempat,  melakukan  pencegahan  kejahtan/ hudud ;  kelima,  melatih  tentara tangguh dan menjadikannya perisai negara dari pemberontakan serta serangan musuh negara  lain;  keenam,  mengambil  pajak  dan  sedekah  dari  masyarakat  yang  secara ketentuan telah memenuhi ketentuan kemudian mendistribusikannya kepada penerima yang  berhak;  ketujuh,  menaikan  orang-orang  yang  memiliki  kredibelitas  dan kompetensi  untuk  membantu  menjalankan  pemerintahan  sesuai  dengan  yang
diamanahkan;  kedelapan,  melakukan  pengamatan  dan  memastikan  pekerjaan bawahannya berjalan sesuai ketentuan yang bertujuan memelihara agama dan negara.

## c. Lembaga Yudikatif
Lembaga  yudikatif  dapat  diartikan  sebagai  lembaga  kehakiman  di  Indonesia, sederhananya  jika  legislatif  bertugas  membuat  UU  dan  eksekutif  melaksanakan  UU maka  tugas  yudikatif  adalah  mengeksekusi  atau  menidak  setiap  pelanggaran  atas peraturan perundang-undangan. Secara historis pada mulanya lembaga yudikatif hanya memiliki  Mahkamah  Agung  (MA)  sebagai  lembaga  kehakiman  di  Indonesia,  dalam proses  penyelenggaraan  kepastian  hukum  MA  dibantu  oleh  peradilan  dibawahnya dalam  lingkup peradilan umum yaitu peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.
Dalam  perjalanan  perubahan  UUD  1945  pada  amademen  ke  tiga  melahirkan lembaga  baru  dibidang  kekuasaan  kehakiman  yang  dikenal  sebagai  Mahkamah Konstitusi,  hal  demikian  didasarkan  UUD  1945  pada  Bab  IX  Pasal  24-25  yang singkatnya  menjelaskan  kekuasaan  kehakiman  dilaksankan  oleh  MA  dan  MK,  lalu kemudian  MA  mengadili  pada  tingkat  kasasi  serta  menguji  Peraturan  perundang- undangan  dibawah  UU, sedangkan  MK  mengadili pada  tingkat  pertama  dan  terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (Nawa Angkasa, 2013).
Secara gamblang sebenarnya adanya lembaga kehakiman karena menitik beratkan bahwa  pada  prisnsipnya  Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  dalam  praktiknya butuh  pengawalan  untuk  memastikan  agar  pelaksanaan  dan  hukum  berjalan  pada koridornya. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak mengikat merupakan salah satu ciri negara hukum, maka di Indonesia sendiri peradilan mengemban amanah strategis untuk  melakukan public  service dalam  konteks  keadilan,  selain  itu  harus  mengadili perkara secara kondisional merujuk pada aturan hukum yang sedang diberlakukan, dan menetapkan putusan hukum yang tepat dan tanpa intervensi pihak manapun dengan tetap memperhatikan asas-asas penting penyelenggaraan peradilan di Indonesia.

## c.1. Sulthah Qadhaiyyah
Kekuasaan  yudikatif  dalam  pemerintahan  Islam  dikenal  dengan  istilah sulthan qadhaiyyah ,  secara  bahasa  sulthan  berarti  pemerintahan  dan  qadhaiyah  bermakna putusan,  perselisihan  dan/atau  peradilan.  Maka  jika  diartikan  secara  etimologi  dapat dipahami bahwa sulthan qadhaiyah merupakan kekuasan pemerintah atas penyelesaian suatu  perkara  di  pengadilan  dengan  kata  lain  memiliki  kekuasaan  kehakiman.  Pada
wilayah ini lembaga yudikatif menangani permasalahan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari baik dalam konteks sosial ataupun keagamaan ditengah masyarakat muslim dan non muslim.
Sistem  pemerintahan  Islam  berpedoman  pada  prinsip  negara  hukum,  tidaklah masyarakat dalam sebuah negara memperoleh keadilan jika pemerintah tidak memiliki atau belum memaksimalkan lembaga peradilan pada pemerintahannya, karena keadilan merupakan keniscayaan dari prinsip negara hukum. Al-quran surat An-Nisa dalam ayat 58 berbunyi yang artinya (Departemen Agama RI)  :
“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat yang berhak menerimanya, dan apabila  menetapkan  hukum  di  antara  manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil. Sesungguhnya  Allah  sebaik-baik  yang  memberi  pengajaran.  Sungguh  Allah  maha  mendengar dan melihat” .
Pada  ayat  di  atas  mengandung  makna  bahwa  sesungguhnya  Allah  SWT  telah memerintahkan  kepada  para  pemimpin  dan  orang  yang  berhak  memutuskan  perkara agar mampu berlaku adil dalam penetapan hukum terhadap manusia. Intisarinya adalah untuk  mencapai  kondisi  yang  berkeadilan  maka  lembaga  yudikatif  merupakan keharusan dalam sebuah sistem pemerintahan.
Secara  historis  lembaga  peradilan  pemerintahan  Islam  diawali  pada  masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada saat itu Rasulullah bukan hanya berperan sebagai  kepala  negara  namun  juga  merangkap  menjadi  legislatif  dan  eksekutif. Pemusatan kekuasaan tersebut didasari atas fakta bahwa Nabi Muhammad SAW dalam kepemimpinannya di madinah melakukan pembentukan masyarakat agama dan politik, hal demikian dilakukan berdasarkan perjanjian yang termaktub dalam piagam madinah. Sentralisasi kekuasaan terhadap Nabi Muhammad seiring berjalannya waktu mengalami perkembangan  dengan  memandatkan  kuasa  kehakiman  kepada  para  sahabat  dan membagi  garis  wilayah  kekuasaan,  hal  itu  dilakukan  karena  dampak  dari  perluasan wilayah  Islam.  Pasca  berakhirnya  masa  kepemimpinan  Nabi  Istilah  sulthan qadhaiyyah/peradilan tetap digunakan pada periode Dinasti Abbasiyah dan sesudahnya (Sultan, 2013).
Istilah  kekuasaan  kehakiman  dalam  Islam  mengalami  perjalanan  panjang,  pada masa  bani  umayyah  istilah  kekuasaan  kehakiman  disebut  dengan Nizam  al-Qadha sebagai  lembaga  pelaksana  hukum,  sedangkan  masa  bani  abbasiyah  dikenal  dengan Nizham  al-Mazhalim yang  bertugas  untuk  memberikan  pemahaman  dan  pembinaan
hukum bagi masyarakat. Pada prinsipnya walaupun di dalam Islam mengenal beberapa istilah terkait kekuasaan kehakiman tetapi tatap menggunakan badan-badan peradilan dibwahnya untuk membantu menjalankan tugas peradilan yang diantaranya adalah al- qadha yaitu  bertindak  untuk  memutuskan  persoalan  sosial  dan  agama  berdasaarkan hukum  Islam, al-Hisbah, memiliki  wewenang  menjalankan amar  ma’ruf  nahi  munkar dalam  menciptakan  kemaslahatan  masyarakat  pada  bidang  aqidah,  ibadah, muamalah dan al-Mazhalim / , mengeksekusi kejahatan sogok-menyogok, korupsi serta menangani kezhaliman penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. ketiga badan peradilan tersebut  tetap  berada  dibawah  naungan qadhi  al-qadha yang  merupakan  perpanjang tanganan khalifah dalam bidang peradilan atau dipahami sebagai peradilan umum Islam (Rifyal Ka’bah, 2004).
Sulthan qadhaiyyah dalam ketatanegaraan Islam dijabat oleh seorang Qadhi/hakim menurut  hukum  di  Indonesia,  untuk  diangkat  sebagai  qadhi  harus  memenuhi kualifikasi  yang  dipersyaratkan,  secara  umum  syarat  menjadi  qadhi  adalah  memiliki sikap yang tegas, lembut namun bukan berarti lemah, mempunya kecerdasan sehingga dapat berhati-hati ketika memutuskan perkara, berhati-hati/sabar dalam menyelesaikan persoalan,  bijaksana  serta  mampu  menghindarkan    diri  dari  sifat  tamak  dan  seraka. Selain  syrat  umum  seorang  hakim  terlebih  dahulu  harus  memenuhi  kriteria  khusus seperti  muslim,  baligh,  merdeka,  berkapasistas  dan  mampu  berbuat  adil  (Zakaria, 2017).
Adanya  ketentuan  yang  dipersyaratkan  untuk  menjadi qadhi sebenarnya merupakan peringatan bagi setiap masyarakat muslim karena dalam konteks keislaman tidak akan selamat seorang qhadi dari api neraka kecuali melakukan satu hal dari tiga keebiasaan hakim Abu Buraidah ra dari Nabi Muhammad SAW berkata seorang qadhi yang memutuskan hukum di pengadilan dengan kebenaran sesungguhnya maka syurga miliknya. Masuklah ke dalam neraka bagi mereka jika memutuskan suatu perkara tanpa didasari  ilmu  pengetahuan  dan  neraka  baginya  jika  sengaja  memberikan  keputusan yang zhalim atas perkara.

## KESIMPULAN
Prinsip check and balance dalam sistem ketatanegaraan Islam mengenal beberapa Istilah dalam  konteks  kelembagaan  negara  diantaranya  ada  istilah Sulthan  Tasri ’ iyyah yang merupakan lembaga kehakiman dalam pemerintahan Islam dalam fikih siyasah lembaga ini
berwenang  untuk  melakukan  penetapan  atas  hukum/perkara  pada  masyarakat  muslim maupun non muslim, namun tetap pada landasan al-quran dan hadist kemudian bertugas sebagai  kontrol  lembaga  eksekutif, Al-sulthan  al-tanfidziyah dikenal  sebagai  kekuasaan eksekutif  dalam  Islam sulthan istilah  yang  dipergunakan  pemerintahan  Islam  diperlukan untuk menjamin berjalannya segala ketentuan Allah SWT istilah eksekutif dalam perspektif Islam  menggunakan  istilah ulil  amri yang  dipimpin  oleh  seorang  Amir  atau  Khalifah. Memiliki    kewenangan  untuk  menjabarkan  dan  mengaktualisasikan  peraturan  perundang- undangan  yang  telah  dirumuskan  negara,  sedangkan Sulthan  qadhaiyah bertindak  untuk memutuskan persoalan sosial dan agama berdasaarkan hukum Islam, al-Hisbah, berwenang menjalankan amar  ma’ruf  nahi  munkar dan al-Mazhalim mengeksekusi  kejahatan  sogok- menyogok,  korupsi serta menangani  kezhaliman  penguasa  dan  keluarganya terhadap  hak- hak rakyat.
Secara  Fungsi  prinsip  pembagian  kekuasaan  dalam  ketatanegaraan  Islam  dan Indonesia  memiliki  kesamaan  yaitu  untuk  mengatur  bagaimana  menjalankan  kewenangan penguasa  dalam  kekuasaannya  pada  lembaga-lembaga  negara,  namun  jika  dibandingkan prinsip pembagian kekuasaan antara system ketatanegaraan Islam dan Indonesia memang pada  system  ketatanegaraan  Indonesia  Lembaga-lembaga  negara  lebih  terstruktur  dan sistematis dibandingkan system pembagian kekuasaan dalam ketatanegaraan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran dan Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta : Maghfiroh.
Al- Maududi, Abu A’la. (1993). Sistem Politik Islam . Bandung: Mizan.
Amalia Yunia Rahmawati. (2020). July , 1 – 23.
Antari,  P.  E.  D.  (2020).  Implementasi  Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Dalam  Upaya  Memperkuat  Sistem  Presidensial  Di  Indonesia. Refleksi  Hukum:  Jurnal Ilmu Hukum , 4 (2), 217 – 238. https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238
Barus,  S.  I.  (2017).  Proses  Perubahan  Mendasar  Konstitusi  Indonesia  Pra  Dan  Pasca Amandemen. University Of Bengkulu Law Journal , 2 (1), 29 – 55. https://doi.org/10.33369/ubelaj.v2i1.8010
Burhanuddin,  M.  (2019).  Conflict  Mapping  Piagam  Madinah  (Analisa  Latar  Belakang Sosiokultural Piagam Madinah). Jurnal Al-Ijtimaiyyah , 5 (2), 1. https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v5i2.5233 Bustamin, & Jaya, R. (2019). Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam. Juris: Jurnal Ilmiah Syariah , 18 (2), 221 – 232.
https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1740
Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. Tsaqafah , 13 (1), 157. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981
Dirga Ardana Hidayat, A., & Rahmatiah,  dan. (2022). Penerapan Prinsip Check and Balances Dalam  Sistem  Pemerintahan  Di  Kabupaten  Kepulauan  Selayar  Perspektif  Hukum  Islam . 3 (1), 40 – 51.
Fodhi,  A.  S.,  Lestari,  E.,  Nuramalina,  T.  F.,  &  As-Syifa,  G.  R.  (2024).  Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial , 3 (3), 26 – 37.
Fudin,  H.  (2022).  Aktualisasi  Checks  And  Balances  Lembaga  Negara:  Antara  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  dan  Mahkamah  Konstitusi. Jurnal  Konstitusi , 19 (1),  202. https://doi.org/10.31078/jk1919
Gusmansyah,  W.  (2019). Trias  Politica  Dalam  Perspektif  Fikih  Siyasah. Al  Imarah :  Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam , 2 (2), 123 – 134. https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448
Hakim,  H.  (2019).  Prinsip  Konstitusionalisme  dalam  Piagam  Madinah  dan  Relevansinya Bagi Konstitusi Indonesia. In Journal of Islamic Law Studies (Vol. 2, Issue 2).
Hawari,  N.  (2011).  As-Sulthah  At- Tasyri’Iyyah  Dalam  Perspektif  Fiqh  Siyasi  Dan  Qanun Wadh’Iy. Tapis , 7 (12), 46 – 75.
Inrastuti,  L.,  &  Polamolo,  S.  (2019).  Hukum  Tata  Negara  Dan  Reformasi  Konstitusi  Di
Indonesia. In Hukum Tata Negara Dan … . http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/bkhtn/article/viewFile/3075/2637 Musayadah, N., Muhammad, D. H., & Susandi, A. (2021). Konsep Khalifatullah Terhadap Pengembangan  Kepemimpinan  Pendidikan  Islam  Persfektif  M.  Quraish  Shihab  dan Al-Gazali. Edumaspul: Jurnal Pendidikan , 5 (2), 489 – 497. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i2.2134
Nurhadi,  N.  (2019).  Ideologi  Konstitusi  Piagam  Madinah  dan  Relevansinya  dengan Ideologi  Pancasila. Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Konstitusi , 2 (1),  107 – 129. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i1.1778 Rachman, I. N. (2016). Penguatan Fungsi Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
Jurnal Konstitusi , 8 (2), 69. https://doi.org/10.31078/jk824
Rahmat Ilyas. (2016). Manusia Sebagai Khalifah dalam Persepektif Isalm. Mawa’izh , 1 (7), 1 – 27.
Samsu,  L.  (2017).  Al-Sulthah  Al- Tasri’iyyah,  Al -Sulthah  Al-Tanfidziyyah,  Al-Sulthah  Al- Qada’iyyah.
Tahkim , XIII (1), 171. https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf
Sultan,  L.  (2013).  KEKUASAAN  KEHAKIMAN  DALAM  ISLAM  DAN APLIKASINYA DI INDONESIA Lomba Sultan UIN Alauddin Makassar Abstrak A .  Pendahuluan  Sejarah  ketatanegaraan  Islam  menunjukkan  adanya  tiga  badan kekuasaan negara , yaitu kekuasaan eksekutif ( Sulthah Tanfiziyah ), kekuasa. Jurnal Al- Ulum , 435 – 452.
Sunarto, S. (2016). Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Masalah-Masalah  Hukum , 45 (2),  157.  https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157- 163
Suparto, S. (2019). Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam. Hukum Islam , 19 (1), 134. https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7044
Wali, A., Ahmad, A., Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor, T., & Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, D. (2023). Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir. Journal of Sharia and Law , 2 (1), 51 – 60.
Yulistyowati,  E.,  Pujiastuti,  E.,  &  Mulyani,  T.  (1945).  Penerapan  Konsep  Trias  Politica Dalam  Sistem  Pemerintahan  Republik  Indonesia:  Studi  Komparatif  Atas  Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Jurnal Dinamika Sosial Budaya , 18 (2), 328 – 338.
Zakaria, M. (2017). Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyar’iyyah). HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam , 1 (1), 46 – 52.
http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1098973&val=16488&t itle=Peradilan Dalam Politik Islam Al Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyariyyah