Jurnal Hukum POSITUM Vol. 8, No.1, Juli 2023, Hal. 138 - 153 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSENSI ANTARA OTORITAS PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DENGAN KONSORSIUM BIWATER INTERNATIONAL LIMITED, PT BANGUN CIPTA KONTRAKTOR, PT SYABATA CEMERLANG TENTANG PENGELOLAAN AIR BERSIH DI PULAU BATAM
Lira Ayu Ridha Universitas Riau, Indonesia lyraayu99@gmail.com

## ABSTRAK
Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian konsensi antara Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dengan konsorsium Biwater International Limited, PT. Bangun Cipta Kontraktor, dan PT. Syabata Cemerlang. Bagaimanakah  upaya  penyelesaian  wanprestasi  pada  perjanjian  konsensi  antara  Badan  Pengusahaan Batam dengan PT. Adhya Tirta Batam? Metode  yang  penulis  gunakan  adalah  metode penelitian hukum  sosiologis. Perjanjian konsensi adalah perjanjian yang dibentuk oleh Pemerintah Otorita Batam bersama  dengan  tiga  perusahaan  konsorsium  Biwater  International  Limited,  PT  Bangun  Cipta Kontraktor dan PT Syabata Cemerlang dalam melakukan pengelolaan air bersih di Pulau Batam. Dan tiga  perusahaan  konsorsium  membentuk  PT.Adhya  Tirta  Batam  dalam  melakukan  pengelolaan  air bersih di Pulau Batam bersama dengan Otorita Batam atau sekarang dikenal dengan Badan Pengushaan Batam (BP Batam).
Kata Kunci : Perjanjian, Konsensi, Konsorsium

## ABSTRACT
How is the  implementation of the concession agreement between the Batam Concession Agency (BP Batam)  and  the  consortium  Biwater  International  Limited,  PT.  Bangun  Cipta  Contractors,  and  PT. Syabata Cemerlang. What are the efforts to resolve defaults in the concession agreement between the Batam  Concession  Agency  and  PT.  Adhya  Tirta  Batam?  The  method  that  the  writer  uses  is  a sociological legal research method. The concession agreement is an agreement formed by the Batam Authority  Government  together  with  three  consortium  companies  Biwater  International  Limited,  PT Bangun Cipta Kontraktor and PT Syabata Cemerlang in managing clean water on Batam Island. And three consortium companies formed PT. Adhya Tirta Batam in managing clean water on Batam Island together with the Otorita Batam or now known as the Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).
Keywords: Agremeent, Concession, Consortium
Lira Ayu Ridha: Pelaksanaan Perjanjian Konsensi Antara Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Dengan Konsorsium Biwater International Limited, Pt Bangun Cipta Kontraktor, Pt Syabata Cemerlang Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam

## A. PENDAHULUAN
Kota  Batam  merupakan  salah  satu  pulau  kecil  di  indonesia  yang  mengalami perkembangan sangat pesat. Letak kota Batam secara geografis berada di jalur lintasan kapal  terpadat  di  dunia,  sehingga  Batam  mempunyai  posisi  yang  sangat  strategis. 1 Dalam  mendukung  kelancaran  aktivitasnya,  maka  dibangun  sejumlah  saran  dan prasarana  modern  juga  menambah  keunggulan  kota  Batam  itu  sendiri.    Dalam melakukan penyediaan air bersih, berbeda  dengan  di  daerah  lainnya  di  Indonesia yang  pengelolaan    air    bersih    dilakukan    oleh    Perusahaan    Daerah    Air  Minum (PDAM), di Kota Batam dikelola oleh PT. Adhya  Tirta Batam  (ATB). 2
PT.  Adhya  Tirta  Batam  adalah  suatu  Perseroan  Terbatas  yang  didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, termasuk yang didirikan secara sah berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 junto Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, yang telah memiliki izin dan ditunjuk sebagai perusahaan  yang  memiliki  hak  eksklusif  atau  satu-satunya  di  Pulau  Batam  untuk mengambil,  memanfaatkan  dan  mengelola  air  baku  menjadi  air  bersih,  serta mendistribusikannya kepada Pelanggan di Pulau Batam berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah  Industri Pulau Batam (Otorita Batam) Nomor 062/UMKPTS/XI/1995  tertanggal  15  November  1995  tentang  “Pengelolaan  Air Bersih di Pulau Batam oleh PT. Adhya Tirta Batam”. Mulanya PT. Adhya Tirta Batam ini merupakan konsorsium yang terdiri dari Biwater International Limited, PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Syabata Cemerlang. 3
Pulau Batam dimulainya pembangunan yaitu tahun 1971, awalnya penyediaan dan pengelolaan air bersih di Batam dilakukan oleh Pemerintah Otorita Batam, yang
1 R.  Pamekas, Pembangunan  dan  Pengelolaan  Infrastuktur  Kawasan  Permukiman (Bandung:  PT. Dunia Pustaka Jaya, 2013), 74.
2 Lodan  Karol  Teovani,  “ATB  Mobile  Application  dalam  Pelayanan  Air  Bersih  di  PT  Adhya  Tirta Batam”, Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam 3, no . 1 (2018) : 1.
3 Anwar Khoirul dan Lestari Linayati, “Analisis Tipe Kepemimpinan Direktur Operasional Terhadap Kualitas Kinerja Pegawai PT. Adhya Tirta Batam (ATB)”, Jurnal Dimensi 7, no. 1(2018): 149.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Lira Ayu Ridha: Pelaksanaan Perjanjian Konsensi Antara Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Dengan Konsorsium Biwater International Limited, Pt Bangun Cipta Kontraktor, Pt Syabata Cemerlang Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam
saat  ini  berganti  menjadi  Batam  Pengusahaan  Batam  atau  yang  dikenal  dengan  BP Batam. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan Batam serta untuk memenuhi kebutuhan  pasar,  maka  pemerintah  melalui  Otorita  Batam  mengadakan  kerjasama konsesi  pengolahan  air  bersih  dengan  PT  Adhya  Tirta  Batam  untuk  mengelola  air bersih di Batam selama 25 tahun, mulai tahun 1995 sampai tahun 2020. 4
Kontrak atau perjanjian konsensi kerjasama pengelolaan air antara PT. Adhya Tirta Batam dan BP Batam telah berakhir pada tanggal 14 November 2020. Hal ini dibuktikan  dengan  adanya  penandatanganan  sebagai  bukti  pengakhiran  perjanjian konsensi pengelolan air bersih di Pulau Batam oleh PT. Adhya Tirta Batam. Sebelum perjanjian konsensi berakhir, ATB telah melakukan kontribusi besar terhadap Batam. Selain itu beberapa kewajiban yang telah dilaksanakan oleh PT. Adhya Tirta Batam sesuai dengan yang telah disepakati pada perjanjian kerjasama antara lain menyalurkan air bersih kepada konsumen sesuai dengan jumlah kebutuhan air, serta menyerahkan kepada  Wakil  Otorita  Batam  laporan,  informasi  lainnya  mengenai  keuangan  dan pengelolan secara berkala setiap saat diperlukan oleh Wakil Otorita Batam (sekarang BP Batam) untuk mengetahui hal-hal yang mernpengaruhi pengoperasian dan kondisi keuangannya.
Selain daripada perusahaan konsensi, Otorita Batam (sekarang BP Batam) juga memiliki  kewajiban  yang  telah  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  seperti menyediakan lahan yang dibutuhkan bagi perusahaan konsesi, memberikan bantuan. pengarahan  dan  rnengusahakan  kemudahan  dalam  rnemperoleh  ijin,  lisensi,  surat keterangan pembebasan, yang diperlukan oleh perusahan konsensi, serta memberikan ijin dan atau membantu perolehan ijin yang diperlukan oleh perusahaan konsensi.
Selain  mengenai  kewajiban,  terdapat  juga  beberapa  hak  yang  yang  diperoleh oleh perusahaan konsensi yang tertulis dalam pendahuluan perjanjian konsensi, yaitu
4 Ramadhon  Siregar  dan  Cahyo  Budi  Santoso,  “,  Analisis  Pengaruh  Likuiditas,  Solvabilitas  Dan Aktivitas  Terhadap  Profitabilitas  Pada  PT  Adhya  Tirta  Batam  (ATB)”, Jurnal  Akuntansi 11,  no  1 (2017): 18.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Lira Ayu Ridha: Pelaksanaan Perjanjian Konsensi Antara Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Dengan Konsorsium Biwater International Limited, Pt Bangun Cipta Kontraktor, Pt Syabata Cemerlang Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam
diantaranya  hak  eksklusif  untuk  memanfaatkan  air  baku  dan  rnemasok  air  bersih kepada konsurnen di Pulau Batam, dan hak untuk melaksanakan konsesi. Semua hak yang telah ditulis pada perjanjian kerjasama telah dilaksanakan baik oleh PT. Adhya Tirta Batam sebelum perjanjian berakhir.
Dengan berakhirnya perjanjian konsensi tersebut, bermakna bahwa PT. Adhya Tirta Batam sudah tidak lagi menjadi perusahaan yang penyediaan dan pengelolaan air bersih  di  Pulau  Batam.  Namun  disisi  lain,  BP  Batam  telah  menunjuk  operator  baru untuk masa transisi selama 6 bulan setelah konsensi tersebut yaitu PT. Moya Indonesia yang  merupakan  perusahaan  pengelola  air  minum  milik  Anthoni  Salim,  Moya Holdings Asia Limited.
Namun  menjelang berakhirnya perjanjian konsensi  antara Badan  pengusahaan Batam dengan PT. Adhya Tirta Batam, justru Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dianggap  lepas  tangan  terhadap  kewajiban  yang  telah  ditetapkan  dalam  perjanjian konsensi.  Kewajiban  tersebut  tertulis  pada  Pasal  6  perjanjian  konsensi  yang merupakan  peninjauan  tahunan  untuk  membahas  hasil  kinerja,  rencana  kerja,  serta tinjauan tarif sebagai satu-satunya upaya untuk mengembalikan investasi. BP Batam sudah tidak melaksanakan kewajiban tersebut sejak tujuh tahun terakhir. 5 BP Batam dianggap sudah melakukan wanprestasi karna tidak menjalankan kewajiban tersebut. padahal peninjauan tahunan dan penetapan tarif air  merupakan bagian dari aktivitas legal dari konsesi.
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas maka    diperlukan penulisan ilmiah dengan isu yang perlu dijawab adalah bagaimana pelaksanaan  perjanjian  konsensi  antara  Badan  Pengusahaan  Batam  (BP  Batam) dengan konsorsium Biwater International Limited, PT. Bangun Cipta Kontraktor, dan PT.  Syabata  Cemerlang  dan  bagaimana  upaya  penyelesaian  wanprestasi  pada
5 Lusy Novita (Manajer Divesi Komersial Hilir), Wawancara dengan Peneliti di Badan Usaha Sistem Pengelolaan  Air  Minum  Badan  Pengusahaan  Kawasan  Perdagangan  Bebas  Dan  Pelabuhan  Bebas Batam, 15 Maret 2022.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Lira Ayu Ridha: Pelaksanaan Perjanjian Konsensi Antara Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Dengan Konsorsium Biwater International Limited, Pt Bangun Cipta Kontraktor, Pt Syabata Cemerlang Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam
perjanjian konsensi antara Badan Pengusahaan Batam dengan PT. Adhya Tirta Batam.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  sosiologis.  Adapun  penelitian hukum  sosiologis  atau  empiris  adalah  hukum  meninjau  atau  menilik  dirinya  dari unsur-unsur  diluar  dirinya  (hukum),  yaitu  fenomena-fenomena  sosial  di  dunia kenyatan (empiris) yang mempengaruhi prilaku hukum baik secara personal individu, maupun  secara  konstitusional  masyarakat  dan  lembaga-lembaga  hukum  yang  eksis. Hukum  dalam  artian  kenyatan  (sein).  Penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris biasanya juga disebut dengan penelitian hukum dalam arti law in action . Output dari penelitian  hukum  sosiologis  adalah  rekomendasi  tentang  efektif  atau  tidaknya implementasi  hukum  dalam  arti  luas  dalam  dunia  kenyataan  (empiris).  Jika  efektif tidak ada masalah (no-sen), namun jika tidak efektif atau belum efektif, atau mungkin kurang efektif, maka apa masalahnya, faktor apa yang menyebabkan, agar perlu dicari pemecahannya. 6
Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam atau yang dikenal dengan kantor Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) yang beralamat di Jl. Ibnu Sutowo No. 1 Batam Centre, Pulau Batam, Kepulauan Riau.
Sumber data yang peneliti gunakan bersumber pada sumber data primer yaitu yang peneliti dapatkan secara langsung melalui narasumber dengan cara melakukan penelitian di lapangan, dan sumber data sekunder yaitu yang diperoleh dari Undang- Undang,  literatur-literatur,  atau  merupakan  data  yg  diperoleh  melalui  penelitian perpustakaan. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan dengan dua cara, yaitu wawancara dan kajian kepustakaan (literatur review).
Dalam  penelitian  ini  data  yang  dikumpulkan  dianalisa  secara  kualitatif  yang
6 Nurul  Qamar  dan  Farah  Syah  Rezah. Metode  Penelitian  Hukum:  Doktrinal  dan  Non-Doktrinal. (Makassar: Social Politic Genius (SIGn), 2020), 5

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Lira Ayu Ridha: Pelaksanaan Perjanjian Konsensi Antara Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Dengan Konsorsium Biwater International Limited, Pt Bangun Cipta Kontraktor, Pt Syabata Cemerlang Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam
dimaksudkan sebagai data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisa dengan  menggunakan  statistik  atau  matematika  ataupun  yang  sejenisnya,  namun cukup  dinayatakan  dengan  menguraikan  secara  deskriptif  dari  data  yang  diperoleh. Dalam menarik kesimpulan, peneliti metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menrik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi bersifat khusus.

## C. HASIL DAN ANALISIS
1. Pelaksanaan  Perjanjian  Konsensi  Antara  Otoritas  Pengembangan  Daerah Industri  Pulau  Batam Dengan  Konsorsium  Biwater  International  Limited,

## PT. Bangun Cipta Kontraktor, dan PT. Syabata Cemerlang
Konsensi diartikan sebagai suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana  kepentingan  umum  terlibat  erat  sekali  sehingga  sebenarnya  pekerjaan  itu menjadi  tugas  pemerintah,  dimana  pemerinta  diberi  hak  penyelenggaraan  kepada konsesionaris  (pemegang  izin)  yang  bukan  pejabat  pemerintah.  Bentuknya  dapat berupa  kontraktual  atau  kombinasi  antara  lisensi  dengan  pemberian  status  tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu. Dalam hal konsensi, biasanya diadakan  suatu  perjanjian,  yakni  perjanjian  yang    mempunya  sifat  sendiri  dan  yang tidak diatur oleh selutuh peraturan KUHPerdata mengenai hukum perjanjian. 7
Perjanjian  konsensi  dibuat  dikarenakan  adanya  kehendak  para  pihak  dalam melakukan  pengelolaan  air  bersih  di  Pulau  Batam.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori perjanjian yaitu teori kehendak yang diutarakan oleh Roscoe Pound. Teori kehendak (wilstheorie), mengajarkan  bahwa  kesepakatan  terjadi  apabila  pada  saat  kehendak pihak  dinyatakan. 8 Teori  kehendak  yang  dikemukakan  oleh  Roscoe  Pound  juga
7 Mhd  Taufiqurrahman, Hukum  Administrasi  Negara  Di  Indonesia (Malang:  Literasi  Nusantara Abadi,2022), 196
8 Rizka Syafriana, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”, Jurnal Ilmu Hukum 1, no . 2 (2016) : 437.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Lira Ayu Ridha: Pelaksanaan Perjanjian Konsensi Antara Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Dengan Konsorsium Biwater International Limited, Pt Bangun Cipta Kontraktor, Pt Syabata Cemerlang Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam
mengatakan bahwa untuk adanya kesepakatan dinatara kedua pihak, tidak hanya cukup dengan sebuah pernyataan kehendak saja dari salah satu pihak melainkan penyataan kehendak harus dimengerti dan disetujui oleh para pihak. Adanya kehendak para pihak dalam  melaksanakan  pengelolaan  air  bersih  di  Pulau  Batam  dinyatakan  dengan  sah dengan  dibuat  Perjanjian  Konsensi  yang  disetujui  oleh  para  pihak  yang  ada didalamnya  yaitu  Otorita  Pengembangan  Daerah  Industri  Pulau  Batam  dengan Konsorsium  Biwater  International  Limited,  PT.  Bangun  Cipta  Kontraktor,  dan  PT. Syabata Cemerlang.
Pada awalnya, perjanjian konsensi dibuat pada tahun 1994. Otorita Batam atau yang  dikenal  sekarang  dengan  Badan  Pengusahaan  Batam  (BP  Batam)  ingin membangun Pulau Batam khususnya dibidang air dengan cakupan yang cukup luas. Namun  disisi  lain,  Pemerintah  Pusat  pada  saat  itu  belum  memiliki  dana  untuk pembangunan infrastruktur yang tidak hanya untuk Pulau Batam namun  juga untuk seluruh Indonesia karna dana yang dibuthkan pada saat itu cukup besar yaitu sekitar Rp 450.000.000.000 (empat ratus lima puluh ribu miliar rupiah). Hingga akhirnya 3 perusahaan konsorsium (Biwater International Limited, PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK),  dan  PT  Syabata  Cemerlang)  menawarkan  kerjasama  kepada  Otorita  Batam untuk melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan air bersih di Pulau Batam.
Dalam  menangani  hal  tersebut,  Bapak  Prof.  Dr.ing.  Ir.  H.  Bacharuddin  Jusuf Habibie  yang  pada  saat  itu  menjabat  sebagai  ketua  Otorita  Batam  mengajukan  izin kepada Departemen Keuangan dan Sekretaris Negara untuk dapat diberikan izin agar dapat melakukan pengelolaan air bersih di Pulau Batam. Hingga akhirnya izin itu pun disetujui.  Dengan  diberikannya  izin  tersebut,  maka  dibentuklah  perjanjian  konsensi sebagai bukti adanya kerjasama dalam melaksanakan pengelolaan air bersih di Pulau Batam.
Selanjutnya, Pada tanggal 3 Juni 1994, diberikanlah izin prinsip rencana kerja sama pengelolaan Air Bersih Pulau Batam dengan sistem Built, Operate & Transfer (BOT)  kepada  Biwater  International  Limited,  PT  Bangun  Cipta  Kontraktor  (BCK),

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Lira Ayu Ridha: Pelaksanaan Perjanjian Konsensi Antara Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Dengan Konsorsium Biwater International Limited, Pt Bangun Cipta Kontraktor, Pt Syabata Cemerlang Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam
dan PT Syabata Cemerlang oleh Badan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (BP Batam). Pada tahun 1995, 3 perusahaan konsorsium (Biwater International Limited, PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK), dan PT Syabata Cemerlang) melakukan novasi Nomor 009/UM PERJIVI95. Atas dasar novasi inilah 3 perusahaan konsorsium membentuk perusahaan patungan yang diberi nama PT. Adhya Tirta Batam. Dan pada tanggal 15 November 1995, PT. Adhya Tirta Batam diberikan hak dalam melakukan pengelolaan air bersih di Pulau Batam terhitung mulai dari tanggal 15 November 1995 hingga 15 November 2020 (25 Tahun). 9
Perjanjian  Konsesi  pengelolaan  air  bersih  di  Pulau  Batam  antara  Otorita Pengembangan  Daerah  Industri  Pulau  Batam  dengan  Konsorsium  Biwater International  Ltd.,  PT  Bangun  Cipta  Kontraktor  dan  PT  Syabata  Cemerlang ditandatangani pada tanggal 17 April 1995. Perjanjian Konsesi tersebut berlaku untuk jangka waktu 25 tahun. Isi Perjanjian Konsesi pada pokoknya mengatur hal-hal seperti:
a. Tujuan  Perjanjian  Konsensi,  adalah  memasok  air  bersih  untuk  memenuhi kebutuhan saat ini dan yang akan datang dalam batas-batas Pulau Batam selama jangka waktu konsensi.
b. Hak  Otorita  Pengembangan  Daerah  Industri  Pulau  Batam  (Otorita  Batam)  atau yang  sekarang  dikenal  dengan  (Badan  Pengusahaan  Batam)  yaitu    Turut  serta dalam pengelolaan pengembangan pelayanan dan penyediaan air bersih di Pulau Batam.
c. Kewajiban Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) atau  yang  sekarang  dikenal  dengan  (Badan  Pengusahaan  Batam)  yang diantaranya:  Memberikan  hak  eksklusif  kepada  Pihak  Kedua  untuk  penyediaan air bersih kepada konsumen di Pulau Batam, Menjamin penggunaan air baku di Pulau Batam secara eksklusif oleh Pihak Kedua, dan Menjamin  persediaan dan
9 Lusy Novita (Manajer Divesi Komersial Hilir), Wawancara dengan Peneliti di Badan Usaha Sistem Pengelolaan  Air  Minum  Badan  Pengusahaan  Kawasan  Perdagangan  Bebas  Dan  Pelabuhan  Bebas Batam, 4 April 2022.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Lira Ayu Ridha: Pelaksanaan Perjanjian Konsensi Antara Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Dengan Konsorsium Biwater International Limited, Pt Bangun Cipta Kontraktor, Pt Syabata Cemerlang Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam
kualitas air baku sesuai dengan kemampuan efektif dari waduk di Pulau Batam.
d. Hak PT. Adhya Tirta Batam (Perusahaan Konsensi), yaitu : Untuk memungut jasa penjualan  air  bersih  langsung  dari  konsumen  dan  untuk  memanfaatkan  seluruh fasilitas  penjernihan  air  berikut  jaringan  distribusi  yang  ada  serta  membangun prasarana baru.
e. Kewajiban  PT.  Adhya  Tirta  Batam  (Perusahaan  Konsensi)  yang  diantaranya: menyediakan  pendanaan  guna  memenuhi  tujuan  perjanjian  konsensi, menyediakan  tenaga  ahli  guna  mengoptimalkan  pemanfaatan  seluruh  sumber daya, menjamin penyediaan air dengan kualitas, kuantitas dan tingkat pelayanan yang  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak,  membayar  air  baku  yang  dipergunakan oleh  Pihak  Kedua  sesuai  dengan  harga  yang  akan  disepakati  oleh  kedua  belah pihak,  serta  melakukan  alih "know  how" atau  teknologi  yang  bertalian  kepada Pihak Pertama selama masa perjanjian.
f. Tarif Air Bersih Dan Peninjauan Tahunan, tarif bersih ditentukan berdasarkan per golongan  konsumen  tarif  air  bersih  akan  dibahas  dalam  peninjauan  tahunan.
Otorita Batam dan PT Adhya Tirta Batam akan  melakukan peninjauan tahunan atas  tarif  air  bersih  yang  dikenakan  kepada  konsumen  dengan  memperhatikan investasi, kebutuhan, dan penerimaan serta indeksasi atas biaya yang abis pakai (Consumable Costs).
Dalam  pelaksanaan  suatu  perjanjian  tidak  selamanya  sesuai  dengan  apa  yang telah diperjanjikan dan apa yang dikehendaki, karena disebabkan oleh suatu hal yang dilakukan oleh salah satu pihak yang menyebabkan timbulnya wanprestasi terhadap suatu perjanjian. Salah satunya ialah timbulnya wanprestasi pada perjanjian konsensi antara Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (yang sekarang dikenal dengan  Badan  Pengusahaan  Batam)  dengan  konsorsium  Biwater  International Limited,  PT.  Bangun  Cipta  Kontraktor,  dan  PT.  Syabata  Cemerlang  tentang pengelolaan air bersih di Pulau Batam terkait dengan peninjauan tahunan terhadap tarif air bersih pada Pasal 6 Perjanjian Konsensi.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Lira Ayu Ridha: Pelaksanaan Perjanjian Konsensi Antara Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Dengan Konsorsium Biwater International Limited, Pt Bangun Cipta Kontraktor, Pt Syabata Cemerlang Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam
Wanprestasi  terhadap  Pasal  6  perjanjian  konsensi  yang  dilakukan  oleh  pihak pertama (Badan Pengusahaan Batam) telah diakui oleh pihak pertama bahwa mereka benar  adanya  tidak  melakukan  peninjauan  tahunan  atas  tarif  baru  selama  7  (tujuh) tahun. Dimulai pada tahun 2011 hingga tahun 2017. Namun pihak pertama memiliki alasan mengapa tidak melakukan peninjauan tahunan atas tarif air bersih yang tidak dilakukan selama 7 tahun tersebut. Bahwa peninjauan tahunan yang tidak dilakukan oleh  pihak  pertama  memiliki  keuntungan  khususnya  bagi  masyarakat  itu  sendiri, mengapa demikian, ketika tidak dilakukannya peninjauan tahunan maka masyarakat akan  diuntungkan  dengan  tidak  adanya  kenaikan  harga.  Serta  hal  ini  juga  tidak memiliki  pengaruh  besar  terhadap  pihak  kedua,  dengan  dibuktikannya  peningkatan laba bersih yang dimiliki oleh pihak kedua pada tahun 2011 hingga 2017.
Adanya  keuntungan  masyarakat  disini  juga  merupakan  tujuan  dari  perjanjian konsensi  ini  dibuat  yang  tercantum  pada  UUD  1945  Pasal  33  ayat  (3)  yang menegaskan “bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat”. 10 Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pihak pertama yang disebabkan karena tidak  melakukan  apa  yang  telah  tertulis  dalam  perjanjian  konsensi  Pasal  6  yaitu mengenai  tinjauan  tahunan  atas  tarif  air  bersih  merupakan  suatu  tindakan  yang menimbulkan wanprestasi. Karena hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada penjelasan mengenai wanprestasi yaitu tidak melaksanakan apa yang di perjanjikan. 11
Namun  terlepas  dari  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  pertama  dalam perjanjian  konsensi,  perjanjian  ini  berjalan  selama  sesuai  dengan  apa  yang  telah diperjanjikan. Berakhirnya perjanjian konsensi antara Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Konsorsium Biwater International Limited, PT. Bangun Cipta  Kontraktor,  dan  PT.  Syabata  Cemerlang  disebabkan  karena  jangka  waktu
10 Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
11 Lusy Novita (Manajer Divesi Komersial Hilir), Wawancara dengan Peneliti di Badan Usaha Sistem Pengelolaan  Air  Minum  Badan  Pengusahaan  Kawasan  Perdagangan  Bebas  Dan  Pelabuhan  Bebas Batam, 7 April 2022.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Lira Ayu Ridha: Pelaksanaan Perjanjian Konsensi Antara Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Dengan Konsorsium Biwater International Limited, Pt Bangun Cipta Kontraktor, Pt Syabata Cemerlang Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam
konsensi  telah  berakhir.  Hal  ini  tertulis  padam  perjanjian  konsensi,  bahwa  jangka waktu konsensi ialah 25 tahun terhitung sejak tanggal mulai.
Berakhirnya  perjanjian  konsensi  antara  kedua  belah  pihak  telah  berlandaskan pada Pasal 15 perjanjian konsensi. Dijelaskan pada pasal 15 perjanjian konsensi bahwa apabila  Otorita  Batam  bermaksud  untuk  memperpanjang  konsensi,  Perusahaan Konsensi  diberi  hak  prioritas  untuk  memperpanjang  jangka  waktu  konsensi,  namun apabila Otorita Batam tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu konsensi atau sebaliknya, maka harus diberitahukan secara tertulis kepada perusahaan konsensi selambat-lambatnya 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu konsensi.
Dalam kenyataanya, Pihak Pertama memilih untuk tidak memperpanjang jangka waktu  konsensi.  Maka  dari  itu  Pihak  Pertama  melakukan  pemberitahuan  tertulis  2 tahun  sebelum  berakhirnya  jangka  waktu  perjanjian  konsensi  yaitu  tepatnya  pada tahun 2018. Lalu dipertegas kembali oleh Pihak Pertama yaitu tidak memperpanjang jangka waktu  konsensi  pada 1 tahun sebelum berakhirnya perjanjian konsensi  yaitu pada  tahun  2019.  Pemberitahuan  tertulis  ini  ditulis  secara  sah  oleh  Kepala  Badan Pengusahaan Batam. Hingga akhirnya perjanjian konsensi  antara kedua belah pihak berakhir pada November 2020 sesuai dengan apa yang diperjanjanjikan (25 Tahun). Setelah  perjanjian  konsensi  antara  kedua  belah  pihak  berakhir,  bermakna  dalam melakukan  pengelolaan  air  bersih  di  Pulau  Batam  pada  saat  ini  sudah  bukan  lagi menjadi tanggung jawab oleh pihak kedua.

## 2. Upaya  Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian  Konsensi Antara Badan Pengusahaan Batam Dengan PT. Adhya Tirta Batam
Dalam dunia bisnis, sengketa bisnis adalah sengekta perdata yang biasa terjadi di dunia bisnis, baik dilevel nasional maupun internasional. Pada umumnya sengketa bisnis timbul akibat perselisihan dalam melaksanakan isi kontrak bisnis. Kontrak atau perjanjian  bisnis  memiliki  kekuatan  hukum  laksana  undang-undang  bagi  para pembuatnya  sehingga  hakim  atau  arbiter  tidak  bisa  mengabaikan  isi  kontrak  bisnis

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Lira Ayu Ridha: Pelaksanaan Perjanjian Konsensi Antara Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Dengan Konsorsium Biwater International Limited, Pt Bangun Cipta Kontraktor, Pt Syabata Cemerlang Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam
selama kontrak tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Penyelesaian  sengketa  secara  adversarial  diselesaikan  melalui  suatu  lembaga penyelesaian  sengketa.  Ada  dua  bentuk  lembaga  penyelesaian  sengketa.  Pertama adalah  lembaga  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  litigasi  (melalui  pengadilan). Kedua  adalah  lembaga  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  non  litigasi  (di  luar pengadilan). 12
Penyelesaian  melalui  litigasi  adalah  dengan  menggunakan  lembaga  peradilan yang ada. Pengadilan sebagai tempat terakhir untuk mencari kebenaran dan keadilan sehingga peradilan masih tetap diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran  dan  keadilan.  Sebaliknya,  penyelesaian  melalui  non-litigasi  ditempuh karena  ingin  menyelesaikan  masalah  dengan  cara  kekeluargaan.  Non-litigasi  dapat melalui musyawarah dan mufakat para pihak yang bersengketa. 13
Penyelesaian melalui non-litigasi atau yang biasa disebut juga dengan Alternatif Penyeleseaian  Sengketa  (APS)  atau alternative  dispute  resolution (ADR)  banyak digunakan para pelaku bisnis  sebagai  cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Para pelaku bisnis enggan menggunakan jalur litigasi karena reputasi pengadilan yang kurang kondusif bagi pengembangan bisnis di masa depan.
Penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  melalui  Alternatif  penyeleseaian sengketa (APS) lebih di minati oleh para pelaku bisnis keran dinilai lebih efisien dan efektif.  Para  pelaku  bisnis  dapat  menggunakan  beberapa  model  Alternatif penyeleseaian  sengketa  (APS),  seperti  Negosiasi,  Konsultasi,  Pendapat  Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrasi Dan Penyelesaian Sengketa Daring (PSD). Penyelesaian  sengketa  melalui  APS  telah  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat  sejak Undang-Undang  No  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian
12 Handri Wirastuti Sawitri dan Rahadi Wasi Bintoro, “Sengketa Lingkungan Dan Penyelesaiannya”, Jurnal Dinamika Hukum 10, no . 2 (2010) : 165.
13 Ade Maman Suherman, Perbandingan Sistem Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004), 16.
Lira Ayu Ridha: Pelaksanaan Perjanjian Konsensi Antara Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Dengan Konsorsium Biwater International Limited, Pt Bangun Cipta Kontraktor, Pt Syabata Cemerlang Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam
Sengketa. 14
Permasalah  mengenai  pihak  pertama  yakni  Otorita  Pengembangan  Daerah Industri Pulau Batam atau yang sekarang dikenal dengan Badan pengusahaan Batam (BP Batam) yang tidak melakukan kewajibannya yaitu seperti yang tertulis pada Pasal 6 perjanjian konsensi mengenai peninjauan tahunan atas tarif air bersih hal ini menjadi polemik bagi kedua belah pihak, karena hal ini dianggap bahwa pihak pertama telah melakukan  tindakan  wanprestasi  yaitu  tidak  melaksanakan  apa  ayang  telah diperjanjikan.
Sebelum akhirnya para kedua belah pihak sepakat dalam menentukan arbitrasi sebagai  cara  dalam  menyelesaikan  sengketa  wanprestasi,  PT  Adhya  Tirta  Batam (ATB) terlebih dahulu  menanyakan kepada Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) terkait dengan peninjauan tahunan yang tidak mereka lakukan. Namun mereka tidak mendapat jawaban dari pihak Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Hal ini menjadi keluhan bagi pihak kedua yaitu PT Adhya Tirta Batam (ATB).
Akhirnya  dalam  menyelesaikan  permasalahan  tersebut,  kedua  belah  pihak sepakat  akan  menyelesaikan  permasalahan  melalui  Arbitrasi.  Pemilihan  arbitrasi dalam  menyelesaikan  permasalah  sudah  diatur  jelas  dalam  Pasal  20  perjanjian konsensi. Pasal 20 perjanjian konsensi menyatakan bahwa apabila dalam pelaksanaan perjanjian timbul perselisihan antara Otorita Batam dan Perusahaan Konsensi, maka masalah tersebut akan diajukan ke BANI (Badan Arbitrasi Nasional Indonesia). Para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan terakit dengan wanpresatasi ini di BANI yang berlokasikan di Jakarta.
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,  arbitrase adalah cara penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar  peradilan  umum  yang  didasarkan  pada
14 Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo, Penyelesaian Sengketa Bisnis Litigasi,  Negosiasi,  Konsultasi,  Pendapat  Mengikat,  Mediasi,  Konsiliasi,  Adjudikasi,  Arbitrase,  Dan Penyelesaian Sengketa Daring , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 2.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Lira Ayu Ridha: Pelaksanaan Perjanjian Konsensi Antara Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Dengan Konsorsium Biwater International Limited, Pt Bangun Cipta Kontraktor, Pt Syabata Cemerlang Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam
perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang  bersengketa. Arbitrase  juga  memiliki  unsur-unsur  yang  diantaranya:  cara  penyelesaian  sengketa secara privat atau diluar pengadilan, atas dasar perjanjian tertulis dari para pihak, untuk mengantisipasi  sengketa  yang  mungkin  terjadi  atau  yang  sudah  terjadi,  dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter atau wasit) yang berwenang mengambil keputusan, dan, sifat putusannya final dan mengikat. Dalam  melakukan  tugasnya  BANI  adalah bebas    (otonom)    dan  tidak    boleh    dicampuri    oleh    sesuatu    kekuasaan    lain (independen).

## D. PENUTUP
Perjanjian konsensi merupakan perjanjian yang menyatakan adanya pemberian konsesi,  hak,  dan  izin  atas  pengelolaan  air  bersih  di  Pulau  Batam  oleh  Otorita Pengembangan  Daerah  Industri  Pulau  Batam  kepada  konsorsium  3  perusahaan (Biwater International Limited, PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK), dan PT Syabata Cemerlang). Perjanjian konsesi bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan penyediaan air bersih di Pulau Batam dalam rangka memenuhi kebutuhan pada saat ditandatanganinya  perjanjian  sampai  dengan  akhir  masa  perjanjian.  Berdasarkan pelaksanaan perjanjian konsensi antara Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam kepada konsorsium 3 perusahaan (Biwater International Limited, PT Bangun Cipta  Kontraktor  (BCK),  dan  PT  Syabata  Cemerlang)  mengakibatkan  adanya  hak dan  kewajiban  dari  masing-masing  pihak  yang  tertulis  jelas  pada  perjanjian. Pelaksanaan perjanjian konsensi  ini sudah memasuki masa pengakhiran perjanjian konsensi. Hal ini pun sudah tertulis jelas pada perjanjian konsensi bahwa pelaksanaan perjanjian  konsensi  akan  berjalan  selama  25  tahun  yang  terhitung  sejak  tanggal dimulainya perjanjian konsensi.
Tindakan  oleh  pihak  pertama  yang  disebabkan  karena  tidak  melakukan  apa yang telah tertulis dalam perjanjian konsensi Pasal 6 yaitu mengenai tinjauan tahunan atas  tarif  air  bersih  merupakan  suatu  tindakan  yang  menimbulkan  wanprestasi.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Lira Ayu Ridha: Pelaksanaan Perjanjian Konsensi Antara Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Dengan Konsorsium Biwater International Limited, Pt Bangun Cipta Kontraktor, Pt Syabata Cemerlang Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam
Karena pihak pertama tidak melakukan seperti apa yang diperjanjikan. Hal ini sudah pasti  menganggu  jalannya  pelaksanaan  perjanjian  konsensi.  Maka  dari  itu  sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan telah tertulis dengan jelas pada perjanjian konsensi, permasalahan sengketa yang telah dihadapi kedua belah pihak diselesaikan melalui  jalur  penyelesaian  sengketa  yaitu  arbitrase  dan  akan  diajukan  ke  BANI (Badan  Arbitrasi  Nasional  Indonesia).  BANI  mempunyai  kekuasaan  penuh  untuk menelaah,  memeriksa,  dan  memberi  putusan  atas  perselisihan  yang  disampaikan. Namun  hingga  sampai  saat  ini  persidangan  di  BANI  dalam  penyelesaian permasalahan  terkait  dengan  Pasal  6  perjanjian  konsensi  belum  selesai  dan  masih dalam proses persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Haroyani,  Iswi,  Cita  Yustisia  Serfiyani,  dan  R.  Serfianto  Dibyo  Purnomo.
Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Litigasi,  Negosiasi,  Konsultasi,  Pendapat Mengikat,  Mediasi,  Konsiliasi,  Adjudikasi,  Arbitrase,  Dan  Penyelesaian Sengketa Daring. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
Pamekas,  R. Pembangunan  dan  Pengelolaan  Infrastuktur  Kawasan  Permukiman . Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2017.
Qamar,  Nurul  dan  Farah  Syah  Rezah.  . Metode  Penelitian  Hukum:  Doktrinal  dan Non-Doktrinal. Makassar: Social Politic Genius (SIGn), 2020.
Suherman,  Ade  Maman. Perbandingan  Sistem  Hukum. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2004.
Taufiqurrahman, Mhd. Hukum Administrasi Negara Di Indonesia. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.

## Jurnal
Khoirul,  Anwar,  Lestari  Linayati.  “Analisis  Tipe  Kepemimpinan  Direktur Operasional  Terhadap  Kualitas  Kinerja  Pegawai  PT.  Adhya  Tirta  Batam (ATB)”. Jurnal Dimensi 7, no. 1(2018): 149.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Lira Ayu Ridha: Pelaksanaan Perjanjian Konsensi Antara Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Dengan Konsorsium Biwater International Limited, Pt Bangun Cipta Kontraktor, Pt Syabata Cemerlang Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam
Sawitri,  Handri  Wirastuti,  Rahadi  Wasi  Bintoro.  “Sengketa  Lingkungan  Dan Penyelesaiannya”. Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 2(2010): 165.
Siregar,  Ramadhon,  Cahyo  Budi  Santoso.  “Analisis  Pengaruh  Likuiditas,
Solvabilitas Dan Aktivitas Terhadap Profitabilitas Pada PT Adhya Tirta Batam (ATB)”. Jurnal Akuntansi 11, no. 1(2017): 18.
Syafriana,  Rizka.  “Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  Elektronik”. Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2(2016): 437.
Teovani, Lodan Karol. “ATB Mobile Application dalam Pelayanan Air Bersih di PT Adhya Tirta Batam”. Jurnal Administrasi Negara, Universitas Putera Batam 3, no. 1(2018): 1.

## Peraturan Perundang-Undangan
Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.