## KONSEP KEADILAN BAGI NASABAH DALAM AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DI BANK SYARIAH
Yogi Herlambang 1 , Shafia Azyani 2 , Yola Else Ifghania Farras 3 , dan M. Faisal Amin 4 1,2,3,4 Fakultas Syari’ah Universitas Islam Bandung
Jl. Ranggagading No.8 Bandung
1 ghrlmbng@gmail.com , 2 azyanishafia@yahoo.co.id , 3 yolaelseif@gmail.com , 4 moch.faisal.amin@gmail.com

## Abstrak
Dalam produk jasa wakalah secara umum, bank sebagai pihak yang diberi mandat mendapat fee dari nasabah. Tetapi, dalam praktek pembiayaan murabahah , nasabah yang menjadi wakil tidak  mendapat fee dari  pihak  bank  sebagai muwakkil .  Rumusan  masalan  penelitian  ini  (1) Bagaimana  keadilan  bagi  nasabah  dalam  akad  murabahah  bil  wakalah  pada  Bank  Syariah? Tujuan  dari  penelitian  ini  (1)  untuk  mengetahui  konsep  keadilan  bagi  nasabah  dalam  akad murabahah bil wakalah pada Bank Syariah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kepustakaan,  suatu  bentuk metodologi  pengumpulan data, informasi dengan bantuan buku-buku di  perpustakaan. Hasil penelitian  ini,  dalam  akad murabahah  bil  wakalah nilai  keadilannya  masih  belum  merata, sehingga dari hubungan antara pihak nasabah dan bank, pihak bank yang lebih diuntungkan.
Kata kunci : Wakalah, Murabahah bil Wakalah, Keadilan

## Abstract
In  general  service  products,  banks  as  parties  that  are  given  the  mandate  to  get  fees  from customers.  However,  in  the  practice  of  murabahah  financing,  customers  who  become representatives do not get fees from the bank as muwakkil. The formula for this research (1) What  is  the justice for  customers in  the murabahah bil wakalah contract  for  Islamic banks? The  purpose  of  this  study  (1)  to  find  out  the  concept  of  justice  for  customers  in  the murabahah bil wakalah contract in Islamic banks. The method used is a qualitative research method. The type of research used is library research, a form of data collection methodology, information with the help of books in the library. The results of this study, in the murabahah bil  wakalah  contract  the  value  of  justice  is  still  not  evenly  distributed,  so  that  from  the relationship between the customer and the bank, the bank benefits more.

## Key word : Wakalah, Murabahah bil Wakalah, Justice

## I. PENDAHULUAN
Keberadaan  lembaga  keuangan  dalam Islam  sangat  vital  karena  kegiatan  bisnis dan  ekonomi  tidak  akan  berjalan  tanpa
adanya  lembaga  keuangan  (Imaniyati, 2008).  Lembaga  keuangan  syariah  dalam menjalankan usahanya tidak hanya terfokus terhadap profit oriented saja tetapi
juga untuk menghindari sistem bunga yang merupakan  riba  dalam  hukum  Islam. Perbankan  Agar  sesuai  dan  memenuhi prinsip syariah, bank syariah berlandaskan pada  aturan  yang  termuat  dalam  Pasal  2 ayat  3  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 10/16/PBI/2008  tentang  Perubahan  Atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip
Syariah dalam Kegiatan Penghimpun  Dana  dan  Penyaluran  Dana serta  Pelayanan  Jasa  Bank  Syariah (Meilano & Harahap, 2018).
Bank  syariah  di  Indonesia  sebagai institusi  keuangan  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  perbankan  syariah.  Dimana  bank syariah  adalah  bank  yang  menjalankan kegiatan  usahanya  berdasarkan  Prinsip Syariah  dan  menurut  jenisnya  terdiri  atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (UU  No.21 Tahun 2008). Bank syariah juga merupakan  lembaga  intermediasi  dan penyedia  jasa  keuangan  yang  bekerja berdasarkan  etika  dan  sistem  islam, khususnya  yang bebas  bunga  (riba), bebas dari  kegiatan  spekulatif  dan  perjudian (maysir),  bebas  dari  hal-hal  yang  tidak jelas  (gharar),  berprinsip  keadilan  dan hanya  membiayai  kegiatan  usaha  yang halal  kesemuanya  merupakan  prinsip- prinsip  perbankan  syariah.  (Meilano  &
Harahap,  2018)  Sama  seperti  bank konvensional, Bank syariah juga melakukan  kegiatan  menyalurkan  dana. Namun  produk  penyaluran  dana,  dalam bank  syariah  disebut  dengan  istilah pembiayaan.
Al  murabahah  yang  berasal  dari  kata ribhu (keuntungan)  adalah  transaksi  jual beli  dimana  bank  akan  menyebutkan jumlah  keuntungannya,  sehingga  dalam hal  ini  bank  bertindak  sebagai  penjual, sementara nasabah adalah sebagai pembeli (Karim A. A., 2006).
Bank  dapat  menetapkan  jangka  waktu maksimal  untuk  pembiayaan  murabahah dengan  pertimbangan  hal-hal  berikut: (Afrida,  2016)  (1)  Tingkat  margin  saat  ini dipredidkdi  perubahannnya  dimasa  yang akan  datang  yang  akan  berlaku  di perbankan  syariah  ( Direct  Competitor Market  Rate )  semakin  cepat  perubahan DCRM diperkirakan, maka semakin pendek jangka waktumaksimal pembiayaan,  (2)  Suku  bunga  kredit  yang berlaku saat ini dan diprediksi perubahannya  dimasa  mendatang  yang berlaku  di  pasar  perbankan  konvensional (ICRM).  Semakin  cepat  perubahan  ICRM diperkirakan  terjadi,  semakin  pendek jangka  waktu  pembiayaan.,  (3)  Ekspektasi bagi  hasil  kepada  pihak  ketiga  yang kompetitif  di  pasar  perbankan  syariah ECRI  ( Expected  Competitive  Return  of
Investors ). semakin besar perubahan ECRI diperkirakan  akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.
Dalam transaksi jasa perbankan syariah  diperlukan  suatu  akad  pelengkap. Akad  pelengkap  ini  tidak  ditujukan  untuk mencari  keuntungan,  namun  ditujukan untuk mempemudah pelaksanaan pembiayaan. (Nuhyatia, 2013)
Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, akad wakalah dalam perbankan  syariah  dianggap  sebagai  akad pelengkap. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan  kuasa  kepada  bank  untuk mewakili  dirinya  melakukan  pekerjaan jasa  tertentu.  Akad wakalah ini  menjadi penting  bahkan  menjadi  syarat  sahnya akad  dalam  pembiayaan  syariah  seperti inkaso,  transfer  atau  akad  murabahah (Nuhyatia,  2013).  Kombinasi  antara  akad wakalah dengan  akad murabahah yang dilakukan oleh bank syariah tidak dilarang dalam agama Islam, asalkan tidak bertentangan  dengan  prinsip  syariah. Namun  pada  praktik  di  bank  syariah dikhawatirkan  rentan  terjadi  kesalahan. Hal ini yang akan dikaji dalam artikel ini.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  rumusan  masalah  penelitian  ini adalah  (1)  Bagaimana  penerapan  akad murabahah bil wakalah pada bank Syariah? dan (2) Bagaimana keadilan bagi
nasabah  dalam  akad  murabahah  bil wakalah pada Bank Syariah? Penelitian ini bertujuan  untuk  mengkaji  lebih  dalam mengenai  penerapan  akad  wakalah  dalam pembiayaan  murabahah,  serta  keadilan yang  diberikan  kepada  nasabah  yang melakukan akad murabahah bil wakalah.
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dimana data  ini  dinyatakan  dalam  bentuk  kata, kalimat,  dan  tidak  dapat  dinyatakan dengan  angka-angka.  Sumber  data  dalam penulisan  ini  meliputi  :  1)  Data  primer yang  diambil  dari  sumber  asli  yang memuat informasi atau data yang berhubungan  dengan  objek    penulisan:  2) Data  sekunder  yakni  data  yang  diambil dari  beberapa  literatur  yang  berhubungan dengan  objek  penulisan.    Penulis  akan menitik  beratkan  pada  pengolahan  data secara kualitatif. Adapun proses penyimpulan datanya bertumpu pada studi literatur.  Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kepustakaan  (library  research),  yaitu suatu bentuk  metodologi  pengumpulan  data  dan informasi dengan bantuan buku-buku yang ada  di  perpustakaan,  dan  materi  pustaka yang lainnya dengan asumsi bahwa segala yang  diperlukan  dalam  bahasan  ini terdapat  di  dalamnya.  Data  yang  diambil langsung  dari  buku-buku  yang  relevan, bukan  berupa  data  dari  lapangan  melalui
riset  yang  dilakukan  di  lapangan.  Hal  ini dilakukan  karena  sumner-sumber  data yang  digunakan  adalah  berupa  data literatur.  Data  yang  telah  terkumpul, kemudian  dilakukan  penelaahan  dengan cermat.  Dengan  langkah  ini  diharapkan menghasilkan  data  dan  informasi  yang dapat dipertanggungjawabkan.

## II. PEMBAHASAN

## A. Akad Wakalah dan Ruang Lingkupnya
Secara  Bahasa,  wakalah  adalah  al- tafwidh (pendelegasian), al-hifdz (memelihara),al-kitaat (penggantian), dan al-dhaman (tanggung jawab) (Adam,  2017).  Dalam  akad  wakalah, terdapat pendelegasian dari pihak pertama  kepada  pihak  kedua  untuk melakukan  sesuatu  yang  didelegasikan kepadanya. Wakil berkedudukan sebagai pihak yang menerima pelimpahan wewenang, al-hafidz sebagai  pihak  pemelihara,  al-dhamin sebagai  penanggung  jawab,  dan  al-kafi sebagai  pengganti.  Menurut  kalangan syafi‟iyah arti wakalah adalah ungkapan  atau  penyerahan  kuasa  (al- muwakkil) kepada orang lain (al-wakil) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan  yang  bisa  digantikan  (an- naqbalu  an-niyabah)  dan  dapat  di
lakukan  oleh  pemberi  kuasa,  dengan ketentuan pekerjaan tersebut di laksanakan  pada  saat  pemberi  kuasa masih  hidup  (Karim  H.  ,  2002).  Akad Wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana  yang memberi  kuasa  tidak  dalam  posisi melakukan  kegiatan  tersebut.  Akad wakalah  pada  hakikatya  adalah  akad yang  digunakan  oleh  seseorang  apabila dia  membutuhkan  orang  lain  atau mengerjakan  sesuatu  yang  tidak  dapat dilakukannya  sendiri  dan  meminta orang  lain  untuk  melaksanakannya. Perwakilan sah dilakukan pada permasalahan  jual  beli,  kawin,  talak, memberi,  menggadai  dan  suatu  barang yang  berhubungan  dengan  muamalah. (Srisusilawati,  2017)  Dalam  hal  ini memiliki  arti  bahwa  wakalah  adalah memberikan  kuasa  kepada  orang  lain untuk  menyelesaikan  sesuatu  kepada orang lain.
Akad wakalah disyariatkan berlandaskan  Al-Qur’an,  Al-Sunnah, dan  Ijma.  Islam  mensyariatkan  akad wakalah karena manusia membutuhkannya  dimana  tidak  semua orang mampu secara langsung mengurus  semua  keperluannya,  perlu adanya  orang  lain  untuk  membantu
mengurus  keperluannya  dan  bertindak atas nama dirinya.
1. Firman Allah Qs-Al-Kahfi: 19
ْىَُُْٓيَت إُنَءاَسَتَيِن ْىُْاَُْثَعَت َكِنَذَكَٔ ْىُُِّْٓي ٌمِئاَل َلاَل
ْىُكُّتَر إُناَل ٍوَْٕي  َضْعَت  َْٔأ اًيَْٕي اَُْثِثَن إُناَل ْىُتْثِثَن ْىَك َٗنِإ ِِِذَْ ْىُكِلِرَِٕت ىُكَدَحَأ إُثَعْتاَف ْىُتْثِثَن اًَِت ُىَهْعَأ
ٍقْسِزِت ىُكِتْؤَيْهَف اًياَعَط َٗكْسَأ آَُّيَأ ْزُظَُيْهَف ِةَُيِدًَْنا
ُِّْي
اًدَحَأ ْىُكِت  ٌََّزِعْشُي  َلََٔ  ْفَّطَهَتَيْنَٔ ُّ
“Dan demikianlah Kami bangunkan  mereka  agar  mereka saling  bertanya  di  antara  mereka sendiri.  berkatalah  salah  seorang di  antara  mereka:  sudah  berapa lamakah  kamu  berada  (disini?)”. mereka  menjawab:  “Kita  berada (disini) sehari atau setengah hari”. berkata  (yang  lain  lagi):  “Tuhan kamu  lebih  mengetahui  berapa lamanya  kamu  berada  (di  sini). Maka  suruhlah  salah  seorang  di antara  kamu  untuk  pergi  ke  kota dengan  membawa  uang  perakmu ini,  dan  hendaklah  Dia  lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka  hendaklah  ia  membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut
dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (Qs  Al-Kahfi:  19).
Dalam  Qs  Al-Kahfi:  19  sudah terdapat  pendelegasian  wewenang dalam  “maka  suruhlah  salah
seorang di antara kamu untuk pergi ke  kota  dengan  membawa  uang perakmu ini”
2. Firman Allah Qs Yusuf: 55
ٌىيِهَع ٌظيِفَح يَِِّإ ِضْرَ ْلْا ٍِِئاَشَخ َٗهَع يُِْهَعْجا َلاَل ”Berkatalah Yusuf, ” Jadikanlah Aku bendaharawan
negara  (Mesir);  sesungguhnya  aku adalah orang yang pandai menjaga  lagi  berpengetahuan.”
(QS Yusuf : 55 )
3. Firman Allah Qs An-Nisaa: 35
ِِّهَْْأ  ٍِّْي اًًَكَح إُثَعْتاَف آًَُِِْيَت َقاَمِش ْىُتْفِخ  ٌِْإَٔ
َٔ آًََُُْيَت ُ َّاللَّ ِكِّفَُٕي اًح َلَْصِإ اَديِزُي ٌِإ آَِهَْْأ  ٍِّْي اًًَكَح
اًزيِثَخ اًًيِهَع  ٌَاَك َ َّاللَّ  ٌَِّإ
“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka  kirimlah  seorang  hakam  dari keluarga  laki-laki  dan  seorang hakam  dari  keluarga  perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud  mengadakan  perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal.” (An-Nisaa:35)
Ayat-ayat  tersebut  tidak  menyebutkan akad  wakalah  secara  langsung,  tetapi  apa yang  tertulis  dan  dikisahkan  dalam  ayat- ayat  tersebut  adalah  terkait  dengan wakalah.
Terdapat  hadis  yang  dianggap  relevan dengan akad Wakalah, yaitu:
”Bahwasanya  Rasululloh  SAW mewakilkan  kepada  Abu  Rafi‟  dan seorang  Anshar  untuk  mewakilinya  untuk mengawinkan  (qabul  perkawinan  Nabi dengan)  dengan  Maimunah  binti  al- Harits.” (HR. Malik dalam al- Muwaththa‟)
Landasan yuridis akad wakalah
berdasarkan ijma adalah bahwasannya para ulama bersepakat mengenai
diperbolehkannya  wakalah  karena  sangat dibutuhkan  dalam  kehidupan  manusia.
Bahkan mereka cenderung mensunnahkannya  dengan  alasan  bahwa hal  tersebut  termasuk  jenis  ta’awun  atau tolong-menolong  atas  dasar  kebaikan  dan taqwa. Dalam konteks hukum di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi  Syari’ah  (KHES)  akad  wakalah tercantum pada pasal 457-525.
Untuk  mencapai  akad  yang  sah,  maka akad  tersebut  harus  memenuhi  rukun  dan syaratnya,  adapun  rukun  dan  syarat  akad wakalah menurut madzab Syafi’i  yaitu:
1. Muwakil, orang yang berwakil disyaratkan  sah  melakukan  apa  yang diwakilkan,  sebab  milik  atau  dibawah kekuasaannya, disyaratkan:
a. Harus  seorang  pemilik  sah  yang dapat  bertindak  terhadap  sesuai yang ia wakilkan
b. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu,  yaitu  dalam  hal-hal  yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah.
2. Wakil, disyaratkan  bahwa  wakil  sah melakukan apa yang diwakilkan kepadanya, disyaratkan:
a. Cakap hukum
b. Dapat  mengerjakan  tugas  yang diwakilkan kepadanya
c. Wakil  adalah  orang  yang  diberi amanat
3. Muwakil fiih , sesuatu yang diwakilkan,
disyaratkan:
a. Menerima  penggantian,  artinya boleh diwakilkan kepada orang lain mengerjakannya
b. Dimiliki  oleh  orang  yang  berwakil ketika ia berwakil itu
c. Diketahui dengan jelas
4. Sighat, yakni  lafal  wakil  yaitu  ucapan dari  orang yang  berwakil yang menyatakan bahwa ia rela berwakil.

## B. Akad Murabahah bil Wakalah
Secara bahasa, murabahah berasal  dari  kata ribh yang  berarti tumbuh dan berkembang dalam perniagaan.  Dengan  kata  lain, ribh tersebut dapat dikatakan sebagai keuntungan.  (Huriah,  2104).    Menurut
istlah, murabahah adalah  jual  beli  yg mana pihak penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok  pembelian  barang  dan  tingkat keuntungan  yang  diinginkan.  Menurut fatwa  DSN-MUI  No.  4  tahun  2000, murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan suatu harga belinya  kepada  pembeli  dan  pembeli membayarnya  dengan  harga  lebih sebagai laba.
Dasar hukum pelaksanaan pembiayaan  murabahah  diantaranya ialah sebagai berikut : a. Surat al-Baqarah : 275
اَتِّزنا َوَّزَحَٔ َعْيَثْنا ُ ّاللَّ َّمَحَأَٔ
“Dan  Allah  telah  menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” b. Surat an-Nisa : 29
ِلِطاَبْلاِب ْمُكَىْيَب ْمُكَلاَىْمَأ اىُلُكْأَت  َلَ اىُىَمآ  َهيِذَّلا اَهُّيَأ اَي
اىُلُتْقَت  َلََو ْمُكْىِم ٍضاَزَت  ْهَع ًةَراَجِت  َنىُكَت  ْنَأ  َّلَِإ اًميِحَر ْمُك ِب  َناَك َ َّاللَّ  َّنِإ ْمُكَسُفْوَأ
“Hai  orang-orang  yang  beriman,
janganlah  kalian  saling  memakan harta  sesama  kalian  dengan  jalan yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan  yang  berlaku  dengan suka  sama  suka  di  antara  kalian. Dan  janganlah  kalian  membunuh diri  kalian,  sesungguhnya  Allah adalah  Maha  Penyayang  kepada kalian.”
c. Hadits
ٍَِّْٓيِف  ٌث َلََث : َلاَل َىَّهَسَٔ ِّْيَهَع ُاللَّ يَّهَص َّيِثَُّنا
ِّزُثْنا ُطْهَخَٔ ,ُةَضَزَمًُْنأَ ,ٍمَجَأ ََٗنِإ ُعْيَثْنَا :ُةَكَزَثْنَا
ّجاي ٍتا ِأر( ِعْيَثْهِن َلَ ِتْيَثْهِن ِزْيِعَّشناِت
ةيٓص ٍع)
“Nabi  bersabda,  ada  tiga  hal  yang mengandung  berkah  :  jual  beli secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum  dengan  jewawut  untuk keperluan  rumah  tangga,  bukan untuk dijual. “ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)
Tipe penerapan murabahah dapat  dibagi  menjadi  tiga  kategori besar, yaitu (Lathif, 2013) :
1. Tipe pertama, penerapan murabahah adalah tipe  yang konsisten terhadap ﬁkih  muamalah.  Dalam  tipe  ini, bank  membeli  dahulu  barang  yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang  dibeli  dan  secara  prinsip dimiliki oleh bank, kemudian dijual ke  nasabah  dengan  harga  perolehan ditambah  margin  keuntungan  yang disepakati. Pembelian dapat dilakukan  secara  tunai  ( cash )  atau tangguh,  baik  berupa  angsuran  atau sekaligus pada waktu tertentu.
2. Tipe  kedua  mirip  dengan  tipe pertama,  akan  tetapi  perpindahan kepemilikan  langsung  dari  supplier kepada  nasabah  dan  pembayaran
dilakukan  oleh  bank  langsung kepada penjual pertama atau supplier.  Nasabah  selaku  pembeli akhir  menerima  barang  setelah sebelumnya melakukan akad pembiayaan murabahah dengan bank.  Pembelian  dapat  dilakukan secara  tunai (cash) atau  tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
3. Tipe  ketiga  adalah  tipe  yang  paling banyak  dipraktekkan  oleh  bank syariah.  Bank  syariah  melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah  dan  pada  saat  yang  sama mewakilkan kepada nasabah dengan akad  wakalah.  Kemudian,  nasabah membeli sendiri barang yang dibutuhkannya. Dana kemudian
dikredit  ke  rekening  nasabah  dan nasabah menandatangani tanda terima  uang.  Tanda  terima  ini  yang menjadi  dasar  bagi  bank  bahwa nasabah  telah  menerima  dana  dari bank.
Murabahah  bil  wakalah adalah jual beli dengan sistem wakalah . Dalam hal  ini, pihak bank syariah mewakilkan pembeliannya  kepada  nasabah,  dengan demikian  akad  pertama  yang  dilakukan adalah  akad wakalah. Akad wakalah dikatakan selesai jika nasabah menyerahkan  barang  yang  telah  dibeli
kepada pihak bank syariah atau nasabah dapat  menyerahkan  bukti  pembelian barang  yang  telah  dibeli  kepada  pihak bank  syariah  karena  tidak  selalu  harus pihak  bank  syariah  yang  memberikan barang  tersebut,  tetapi  dapat  dilakukan oleh supplier yang memberikan barangnya  langsung  kepada  nasabah. Kemudian pihak bank syariah memberikan akad murabahah .
Dalam  rukun murabahah  bil wakalah sama dengan akad murabahah, namun perbedaan dalam akad murabahah  bil  wakalah  terdapat  wakil dalam pembelian barang.
1. Ba’i (Pihak  bank  yakni  pihak  yang memberikan pembiayaan serta memberikan kuasa kepada
musytar’i dalam pembelian barang) 2. Musytar’i (Nasabah yang melakukan  pembiayaan  serta  pihak yang  diberikan  kuasa  oleh ba’i dalam pembelian barang)
3. Supplier (Pemasok)
4. Objek akad
5. Harga barang, yakni harus diketahui secara jelas harga jual dan marginnya  yang  akan  disepakati oleh  kedua  belah  pihak.  Sehingga dapat  memutuskan  harga  jual  dan jangka waktu pengangsuran.
6. Shighat (ijab dan kabul)
Adapun syarat pada akad murabahah bil wakalah, yaitu:
1. Barang  yang  dipejrual  belikan harus halal dan bebas dari najis
2. Ba’i memberitahu modal yang akan diberikan kepada nasabah
3. Kontrak  pertama  harus  sah  sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
4. Kontrak harus bebas dari riba
5. Objek  barang  yang  akan  dibeli harus  jelas  dan  diwakilkan  kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah
6. Tidak bertentangan dengan syari’at
Islam.
Pada awalnya, Murabahah tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, para  ahli  dan  ulama  perbankan  syariah memadukan konsep Murabahah dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad Murabahah .  Pembiayaan  dengan akad Murabahah dapat  berupa:  (OJK,
2016)
1. Murabahah dengan  akad  tunggal (sederhana/ basithah )
2. Murabahah dengan  gabungan waad atau akad lain
(kompleks /murakkabah ) yang dapat berupa:
a. Murabahah  didahului  dengan wa’ad dan/atau wakalah ; atau
b. Murabahah  didahului  dengan wa’ad dan/atau wakalah dalam bentuk paket (jizaf). Dalam menjalankan akad murabahah bil wakalah , terdapat berapa  prinsip  pembiayaan murabahah serta  standar wakalah yang  telah ditentukan, yaitu sebagai berikut: (OJK, 2016)
1. Pembiayaan  Murabahah  dapat digunakan untuk tujuan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor,  rumah  dan  alat  rumah tangga  lainnya  maupun  tujuan produktif seperti kebutuhan
modal kerja ataupun investasi.
2. Pembiayaan Murabahah yang diberikan  oleh  Bank  kepada Nasabah  harus  dituangkan  dalam bentuk  perjanjian  yang  dibuat secara  notariil  atau  di  bawah tangan.
3. Saat penyusunan perjanjian
Pembiayaan  Murabahah,  Bank Syariah harus menyampaikan semua  hal  yang  berkaitan  dengan pembelian  Obyek  Pembiayaan kepada  Nasabah  seperti  harga pokok,  margin,  kualitas  dan kuantitas Obyek Pembiayaan yang akan diperjualbelikan.
Dalam kontrak perjanjian
4. Pembiayaan  Murabahah  harus tertera  dengan  jelas  bahwa  Bank menjual Obyek Pembiayaan kepada  Nasabah  dengan  Harga Jual  yang  terdiri  atas  Harga Perolehan dan Margin.
5. Harga  Perolehan  terdiri  dari sejumlah  dana  yang  dikeluarkan Bank  untuk  memiliki  Obyek Pembiayaan  ditambah  dengan biaya-biaya  yang terkait langsung dengan  pengadaan  barang  dan harus dinyatakan dengan jelas dan transparan oleh Bank.
6. Biaya-biaya yang terkait langsung
yang  dapat  diperhitungkan  ke dalam penetapan Harga Perolehan antara  lain  biaya  pengiriman  dan biaya yang dikeluarkan oleh Bank dalam rangka memelihara
dan/atau meningkatkan nilai barang.
7. Nasabah sebagai  Pembeli  berjanji untuk membayar Harga Jual yang disepakati atas Obyek Pembiayaan secara cicil atau tunai
kepada  Bank  pada  jangka  waktu tertentu  sesuai  dengan  yang  telah disepakati
dalam kontrak perjanjian.
Sementara  itu,  terdapat  standar wakalah  yang  telah  ditentukan,  yaitu: (OJK, 2016)
1. Bank syariah diperbolehkan memberi kuasa melalui akad wakalah kepada  Nasabah  untuk bertindak  sebagai  wakil  Bank syariah  untuk  membeli  obyek Murabahah sesuai dengan spesifikasi,  kondisi,  serta  harga yang telah disetujui oleh Bank.
2. Nasabah  yang  ditunjuk  sebagai kuasa Bank berkewajiban memeriksa Obyek Murabahah
terhadap kualitas, kondisi, pemilihan  dan  spesifikasi  Obyek Murabahah sesuai  dengan  yang telah disepakati.
3. Dalam  pelaksanaan  tugas  Nasabah sebagai wakil Bank syariah, Nasabah  bertindak  langsung  untuk dan  atas  nama  Bank  syariah  dan mengambil  langkah-langkah  yang diperlukan  untuk  melindungi  hak- hak  dan  kepentingan  Bank  syariah dan tidak melakukan atau melalaikan  hal  yang  tidak  sesuai dengan  kewajiban  dan  tanggung jawab Nasabah.
4. Wakalah dalam transaksi Murabahah  dapat  meliputi  namun tidak  terbatas  pada  pemesanan obyek Murabahah ,  pembayaran sebagian  atau  keseluruhan  harga obyek Murabahah dengan  dana
yang berasal dari Nasabah dan/atau Bank.
5. Dalam  hal  para  pihak  ingin melaksanakan  akad  pembiayaan Murabahah sebelum Nasabah melaksanakan  tugas wakalah nya,
maka  akad Murabahah berlaku efektif  setelah  melakukan  tugas wakalah  ( muallaq ).  Hal  ini  hanya
bisa dilakukan ketika obyek
Murabahah memerlukan  waktu untuk  mendapatkannya  dan  harus ditentukan jangka waktunya.
6. Nasabah  yang  bertindak  sebagai wakalah pihak Bank tidak memiliki hak  atau  otoritas,  baik  secara tersirat maupun tersurat.
7. Sebagai  wakil,  Nasabah  akan bertanggung  jawab  untuk  membeli dan  melakukan  penyerahan  atas barang secara langsung dari penyedia  pada  tanggal  penyerahan sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan transaksi yang telah disetujui oleh Bank.
8. Kepemilikan atas barang berpindah kepada  Bank  setelah  penyerahan barang dari penyedia kepada Nasabah sebagai wakil Bank sesuai dengan  cara  yang  telah  ditetapkan dan  disepakati  lebih  lanjut  dalam perjanjian.
9. Nasabah menanggung semua risiko sehubungan dengan pencurian, kerugian, kerusakan dan musnahnya barang kecuali diakibatkan  oleh  hal-hal force majeur sejak  tanggal  penyerahan dari penyedia sampai dengan tanggal dimana Bank menyerahkannya kepada Nasabah.

## C. Penerapan Akad Murabahah bil Wakalah pada Bank Syariah
Perbankan syariat menjalankan sistem operasionalnya dengan memberlakukan  sistem  bagi  hasil ( profit  and  lost  sharing )  dan  berbagi risiko ( risk sharing ) dengan nasabahnya yang memberikan penjelasan  atas  setiap  perhitungan keuangan atas transaksi yang dilakukan sehingga akan meminimalkan kegiatan spekulatif dan tidak produktif. (Yusuf, 2013).
Pada  zaman  sekarang  ini, bank-bank Islam mempraktekan transaksi  tertentu  yang  disebut  jual beli murabahah dengan  orang  yang memerintahkan untuk membeli barang atau  dapat  dikatakan  sebagai  suatu perwakilan.  Dengan  begitu,  aktivitas ini  terdiri  dari  dua  janji  yakni  dari nasabah  (pemberi  amanah)  untuk membeli  barang,  dan  janji  dari  bank untuk  menjual  barang  dengan  cara
murabahah,  dengan  menambahkan keuntungan  terhadap  harga  jual  (Az- Zuahili, 2011)
Nasabah yang mengajukan pembiayaan  harus  memenuhi  standar kriteria nasabah, yaitu sebagai berikut: (OJK, 2016)
1. Calon  Nasabah  adalah  pihak  yang termasuk ke dalam orang- perorangan dan/atau
Perusahaan/Badan  Usaha.  Harus cakap  hukum  dengan  memenuhi ketentuan  yang  telah  diatur  dalam pasal 330 KUHPerdata serta bukan pihak  yang  dikecualikan  dalam Pasal  433  KUHPerdata.  Calon Nasabah  telah  melewati  proses penilaian dan dikategorikan sebagai Nasabah yang layak dibiayai  sesuai  kriteria  analisa pembiayaan yang sehat.
2. Nasabah  yang  terikat  dalam  suatu perkawinan  diperlakukan  sebagai
1  (satu)  Nasabah  kecuali  terdapat perjanjian  pemisahan  harta  yang dibuat  oleh  Notaris  dan  sesuai dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku.
3. Perusahaan/Badan  Usaha  yang akan menjadi Nasabah Bank dapat berbentuk  Perusahaan  Terbatas, BUMN,  BUMD,  PMDN,  PMA, CV, Koperasi atau Yayasan. Telah
sah  berdiri  sebagai  badan  hukum sesuai  dengan  standar  perundang- undangan  yang  berlaku  yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  untuk  Perseroan  Terbatas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012  untuk  Koperasi,  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2011 sebagaimana  yang  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor 28 tahun 2004 untuk Yayasan. 4. Usaha yang dijalankan oleh Nasabah perorangan maupun Perusahaan/  Badan  Usaha  yang akan mengajukan pembiayaan Murabahah merupakan usaha yang legal  serta  memenuhi  prinsip  dan ketentuan syariah.
5. Nasabah perorangan maupun
Perusahaan/Badan  Usaha  tidak tercantum  dalam  daftar  hitam  dan daftar kredit macet Bank Indonesia.
Objek murabahah harus sepenuhnya  merupakan  milik  bank. Dalam  prakteknya,  pembelian  objek murabahah dapat dilakukan oleh nasabah  sebagai  wakil  dari  pihak  bank dengan akad wakalah. Nasabah bertindak  untuk  dan  atas  nama  bank syariah  untuk  melakukan  pembelian objek murabahah tersebut.  Setelah akad  wakalah  selesai,  maka  objek
murabahah tersebut secara prinsip telah menjadi  milik  bank  syariah  sehingga dapat  dilakukan akad selanjutnya,  yaitu akad murabahah.
Sesuai dengan Fatwa DSM MUI Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000  tanggal 1  April  2000  tentang murabahah , disebutkan  bahwa  jika  bank  hendak mewakilkan  kepada  nasabah  untuk membeli  barang  dari supplier (pihak pemasok  atau  pihak  ketiga),  akad  jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang  secara  prinsip,  menjadi  milik bank.
Pemberian wakalah kepada nasabah tidak boleh menghilangkan dua hubungan  hukum  yang  menjadi  dasar bagi bank syariah untuk menjual barang kepada  nasabah.  (Sjahdeini,  1014).
Ketentuan ini telah diatur dalam KHES pasal  480  yang  berbunyi:  “ jika  satu pihak  menunjuk  pihak  lain  sebagai penerima  kuasa  untuk  membeli  suatu barang  tertentu  tidak  boleh  membeli barang itu untuk dirinya sendiri.”
Dalam  pasal  lain,  pasal  481(1) KHES  disebutkan:  “ Apabila  setelah membeli  barang  itu  penerima  kuasa mengatakan  bahwa  ia  telah  membeli barang itu untuk dirinya sendiri barang itu tetap menjadi milik pemberi kuasa.” Dari  pasal  ini  terlihat  bahwa  meskipun nasabah membeli untuk kepentingannya dengan tidak mencamtumkan pembelian atas nama bank, maka secara yuridis  barang  tersebut  tetap  menjadi milik bank.
Penjelasan skema
akad murabahah  bil  wakalah  yaitu  sebagai berikut:
1. Nasabah  membutuhkan  barang namun  belum  mempunyai  dana tunai, kemudian nasabah mengajukan pembiayaan murabahah  pada  bank  syariah, setelah nasabah memenuhi persyaratan pengajuan
permohonan  dan  terjadi  negosiasi margin  antara  nasabah  dengan bank.
2. Setelah  proses  negosiasi  disepakati bersama maka terjadi akad
murabahah.
3. Bank  syariah  menyerahkan  dana dan  memberikan  kuasa  kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan  sebagaimana  yang  telah menjadi  kesepakatan  dalam  akad murabahah.
4. Pembelian  oleh  nasabah  kepada supplier (pemasok)  dengan  atas nama bank syariah.
5. Penyerahan  barang  dari supplier kepada nasabah.
6. Bank menyerahkan bukti pembelian kepada nasabah
7. Nasabah  akan  membayar  dana berupa harga pokok ditambah
dengan  margin  keuntungan  yang telah disepakati.
Contoh penerapan akad murabahah bil wakalah di Bank Syariah pada pembelian sebuah rumah menggunakan  akad murabahah  bil wakalah sebagai berikut: untuk kepentingan nasabah, pihak bank terlebih  dahulu  membeli  rumah  yang dibutuhkan  oleh  nasabah  dari  penjual atau  developer  untuk  kemudian  menjual kembali  kepada  nasabah  sebesar  harga beli  dari  developer  ditambah  sejumlah keuntungan  yang  dimintakan  oleh  bank dan disetujui oleh nasabah.
Contoh  lainnya  yaitu  nasabah mengajukan pembiayaan renovasi rumah kepada bank menggunakan akad murabahah  bil  wakalah  sebagai  berikut: Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan  renovasi  sebuah  rumah ketika  telah  disetujui  maka  pihak  bank akan  memberikan  dana  yang  kemudian dengan  sebuah  surat  kuasa  dari  bank, nasabah  diberi  amanah  untuk  membeli bahan-bahan bangunan yang dibutuhkannya,  dengan  syarat  30  hari nasabah  tersebut  sudah  membeli  bahan- bahan bangunan yang ditunjukan dengan bukti  pembelian  berupa  nota.  Hal  ini terjadi  karena  menurut  pihak  bank  akan sulit  sekali  bila  pihak  bank  yang melakukan pembelian sendiri atas
barang-barang  yang  diperlukan  dalam renovasi rumah tersebut.

## D. Konsep Keadilan bagi Nasabah dalam Akad Murabahah bil Wakalah
Konsep  keadilan  secara  umum menjelaskan  bahwa  suatu  konsep  perlu diterapkan adanya keadilan dalam berbagai  aspek  hukum  yang  dilakukan oleh masyarakat pada umumnya sehingga  terjalin  suatu  hubungan  antar masyarakat  yang  teratur,  adil,  dan tentram.
Teori
keadilan yang
dikemukakan  oleh  John  Rawls  bahwa teori keadilan sosial sebagai the difference  principle dan the  principle  of fair equality of opportunity.
Keadilan sosial harus diperjuangkan  untuk  dua  hal,  yaitu, pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang  dialami  kaum  lemah  dengan menghadirkan  institusi-institusi  sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.  Kedua,  setiap  aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan  untuk  mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah. Dalam hal ini, apabila ditarik kembali ke dalam  pembahasan  dengan  melihat konsep keadilan yang terjadi dalam bank syariah akad murabahah bil wakalah .
Dalam  akad murabahah  bil wakalah , akad ini terjadi ketika nasabah mengajukan  pembiayaan  kepada  bank syariah untuk digunakan dalam pembelian  suatu  produk,  selanjutnya bank  syariah  memberikan  dana  sesuai kesepakatan  untuk  membeli  produk  atas nama  bank  syariah.  dengan  kata  lain, pihak bank syariah mewakilkan pembiayaan  tersebut  kepada  nasabah dengan  perwakilan  menggunakan  atas nama bank syariah.
Melihat  UU  No.  21  Tahun  2008 menjelaskan tentang makna suatu konsep  keadilan  dalam  penerapan  di bank  syariah  yaitu  terdapat  dalam  pasal 3 bahwa  perbankan  syariah  bertujuan menunjang  pelaksanaan  pembangunan nasional  dalam  rangka  meningkatkan keadilan, kebersamaan, pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan penerapan perbankan syariah  mengenai  hubungan  antara nasabah  dengan  bank  harus  diterapkan dengan adanya nilai-nilai suatu keadilan agar  tidak  adanya  pihak  yang  merasa dirugikan.
Selain  itu  juga  dalam  teori keadilan  tentang  sosial-ekonomi  yang dikemukakan  oleh  John  Rawls,  konsep keadilan  yang  terhimpun  di  dalam  akad murabahah bil wakalah ini tidak merata
dalam penerapannya
sehingga menyebabkan  suatu  ketidakadilan  yang terjadi  antara  pihak  nasabah  dengan pihak  bank.    Ketidakadilan  ini  terjadi ketika  pihak  bank  memberikan  amanat untuk  mewakilkan  pembelian  barang yang  diingkan  oleh  nasabah,  bank  tidak memberikan  upah  atau fee kepada nasabah  atas  proses  perwakilan  yang telah dilakukan dalam pembelian produk tersebut.
Konsep keadilannya hanya terletak pada saat pihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah.  Tanpa  adanya  pemberian  upah atau fee dari  pihak  bank  syariah  kepada nasabah  sebagai  bentuk  perwakilan dalam  pemberian  produk.  Dalam  Islam konsep  keadilan  telah  dijelaskan  dalam Al-Qur’an QS. Al-Maidah:8
َلََٔ  ِطْسِمْناِت َءاَدَُٓش ِ َّ ِلِلّ  ٍَيِيإََّل إَُُٕك إَُُيآ  ٍَيِذَّنا آَُّيَأ اَي َّلََأ َٗهَع  ٍوَْٕل  ٌُآََُش  ْىُكََُّيِزْجَي ُبَزْلَأ  َُْٕ إُنِدْعا إُنِدْعَت
ٌَُٕهًَْعَت اًَِت ٌزيِثَخ َ َّاللَّ  ٌَِّإ َ َّاللَّ إُمَّتأَ َْٖٕمَّتهِن
“Hai  orang-orang  yang  beriman hendaklah  kamu  menjadi  orang-orang yang  selalu  menegakkan  kebenaran karena  Allah,  menjadi  saksi  dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum, mendorong  kamu  untuk  berlaku  tidak adil.  Berlaku  adillah  karena  adil  itu
lebih dekat pada taqwa. Dan bertakwalah  kepada  Allah,  sungguh, Allah  Mahateliti  terhadap  apa  yang kamu kerjakan.”
Dalam konsep keadilan dari teori keadilan  secara  Islam  ataupun  keadilan yang  terdapat  dalam  UU  No.  21  Tahun 2008  dan  dari  teori  keadilan  tentang sosial-ekonomi  yang  dikemukakan  oleh John  Rawls,  semuanya  menjelaskan bahwa  pemerataan  yang  terjadi  dalam hubungan  antara  nasabah  dengan  bank harus mendapatkan suatu bentuk keadilan. Dilihat dalam akad murabahah bil  wakalah nilai  keadilannya  masih belum  merata,  belum  bisa  dikatakan dalam  suatu  yang  adil,  karena  akad  ini lebih  mengutamakan  dalam  masalah pembiayaannya  tanpa  mengutamakan perwakilannya  sehingga  dari  hubungan antara  pihak  nasabah  dan  bank,  pihak bank yang lebih diuntungkan.

## III.      SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian dan  kesimpulan  yang  penulis  paparkan, maka  penulis  dapat  memberi  saran  untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan  akad  pembiayaan  murabahah bil  wakalah  ini,  yaitu  hendaknya  Bank Syariah menerapkan pembiayaan murabahah  sesuai  ketentuan  syariah  dan
fatwa  DSN  MUI.  Wakalah  dan  murabahah dilakukan  secara  terpisah  dan  tidak  secara bersamaan. Akad wakalah dalam perbankan  syariah  dianggap  sebagai  akad pelengkap. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan  kuasa  kepada  bank  untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.  Untuk  mempermudah  transaksi salah  satunya  dalam  pembiayaan,  bank syariah  menggunakan  akad murabahah  bil wakalah .
Dapat  disimpulkan  bahwa  peran bank syariah selaku ba’i dalam pembiayaan murabahah lebih tepat digambarkan sebagai  pembiayaan  dan  bukan  penjual barang, karena pihak bank tidak memegang barang,  dan  tidak  mengambil  risiko atasnya.  Bank  syariah  bertugas  hanya terkait  dengan  penanganan  dokumen- dokumen yang diberikan oleh nasabah pada saat awal nasabah mengajukan pembiayaan.
Pada umumnya, kontrak murabahah ditandatangani sebelum pihak bank syariah mendapatkan  barang  yang  dipesan  oleh nasabah,  pihak  nasabah  lah  yang  harus berhati-hati    menanggung  risiko  dan mematuhi hukum&aturan terkait pengiriman  barang,  rasio,  laba,  dan spesifikasi.  Dalam  hal  ini  terlihat  bahwa konsep  keadilan  tidak  merata,  artinya,
dalam  hal  ini  pihak  bank  saja  yang  lebih diuntungkan.  Pihak  nasabah  jika  dilihat dari  nilai  keadilannya  hanya  mendapatkan pelayanan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah, tanpa adanya upah atau fee yang diberikan oleh pihak bank syariah atas  jasa  perwakilan  yang  telah  dilakukan dalam  pembelian  barang  kepada  pihak ketiga  atau supplier .  Padahal,  dalam  akad murabahah pihak bank syariah memberikan harga kepada nasabah ditambah  dengan  adanya  margin,  dengan kata lain pihak bank mendapatkan keuntungan.
Setiap  Bank  Syariah  harus  selalu memenuhi  prinsip  akad  Murabahah  bil Wakalah dalam penerapan pembiayaannya, agar  Bank  Syariah  tidak  tercoreng  oleh pandangan  masyarakat  dan  transparansi kepada masyarakat harus diperhatikan agar pandangan  masyarakat  terhadap  bank syariah  lebih  baik  pula.  Dalam  hukum  dan aturan  kontrak  murabahah  bil  wakalah pihak  bank  harus  menjamin  barang  yang dibutuhkan  oleh  nasabah,  baik  dalam spesifikasi  maupun  kondisi  barang  . Sehingga    hal  ini  dapat  meminimalisir kekecewaan  nasabah  terhadap  bank  dalam penerapan  akadnya,  pada  bank  syariah khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Standar Produk Murabahah. (2016). Jakarta:
Otoritas Jasa Keuangan.
Adam, P. (2017). Fikih Muamalah Maliyah.
Bandung: PT Refika Aditama.
Afrida, Y. (2016). Analisi Pembiayan Murabahah di Perbankan Syariah. JEBI (JURNAL EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM) , 3-4.
Az-Zuahili, W. (2011). Fiqh Islam Wa Adillatuhu terjemahan Indonesia Jilid 5. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir.
Huriah. (2104). Pembiayaan Akad Jual Beli dengan Sistem Murabahah di B M T A l - I k h l a s Yo g y a k a r t a . Universitas
Gadjah Mada.
Imaniyati, N. S. (2008). Hukum Perbankan : untuk lingkungan sendiri. Bandung:
Fakultas Hukum Unisba.
Karim, A. A. (2006). Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo
Persada.
Karim, H. (2002). Fiqh Muamalah. Jakarta: PT RajaGrafindo.
Lathif, A. (2013). Konsep dan Aplikasi Akad Murâbahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmu Syariah .
Meilano, H. N., & Harahap, B. (2018). Implementasi Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta. Masalah-Masalah Hukum , 128.
Nuhyatia, I. (2013). Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank
Syariah. Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam , 95.
OJK, D. P. (2016). Standar Produk Murabahah.
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
Sjahdeini, S. R. (1014). Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta: Kencana.
Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. Law and Justice , 2 (1), 12-23.
Yusuf, M. (2013). Analisis Pembiayan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK 102. BINUS BUSINESS REVIEW , 15.