Studi Mazhub Frankfrut School Jurgen Habermas dalam Diskursus Etika Politik Indonesia
Fikri Gali Fermando Holqi *1
1 University of Muhammadiyah Malang, Malang, 65113, Indonesia
* Corresponding Author: fikrigali61@gmail.com

## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Journal homepage: https://talenta.usu.ac.id/politeia
ARTICLE  INFO

## ABSTRACT
Article history: Received 23 December 2024 Revised 30 June 2024 Accepted 26 July 2024 Available online 30 July 2024 E-ISSN: 0216-9290
This  study  seeks  to  identify  two  principles  in  Jurgen  Habermas's  discourse, namely  Indonesian  universal  political  ethics  and  Indonesian  discourse  political ethics. Done by implementing a qualitative description approach with the type of literature  study.  Data  consists  of  documents  that  include  books,  journals,  and relevant  research  results.  The  collected  data  will  then  be  understood,  recorded, and phrased and then analyzed by actualizing Habermas's discourse theory which contains  (Universal  Ethics)  and  (Discourse  Ethics).  So  that  conclusions  can  be drawn.  This  study  states  that  in  universal  ethics,  the  formulation  and implementation  of  the  principles  of  universal  political  ethics  Indonesia  uses  the philosophy  of  Pancasila  because  it  is  identified  as  the  basis  of  the  state  and ideology  of  the  Indonesian  nation.  Thus,  all  legal  doctrines  and  legal  political mechanisms  in  Indonesia  need  to  contain  the  values  contained  in  Pancasila. Meanwhile,  discourse  ethics  states  that  the  ethical  principles  of  Indonesian discourse are carried out with the mechanism of the concept of democracy which focuses on a discourse in a public space. Therefore, the moral principles of ethics only  need  to  be  applied  in  the  realm  of  legal  systems  and  politics  (Universal Ethics)  not  in  the  realm  of  democracy  (Discourse  Ethics).  Because  basically discourse upholds the principle of freedom, there is no intervention and does not require moral verification by all participants like universal ethics.
Keywords : Frankfurt School, Habermas Discourse, Indonesian Political Ethics
How to cite: Holqi,  F.  G.  F.  (2024).  Studi Mazhub  Frankfrut  School  Jurgen Habermas  dalam  Diskursus  Etika Politik  Indonesia.  POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, 16 (2), 82-90.

## ABSTRAK
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle
Studi  ini  berupaya  untuk  mengidentifikasi  dua  prinsip  pada  konsep  diskursus Jurgen Habermas yaitu etika politik universal Indonesia dan etika politik diskursus Indonesia. Dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan deskripsi kualitatif dengan  jenis  studi  literatur.  Data  terdiri  dari  dokumen-dokumen  yang  meliputi buku, jurnal dan hasil penelitian yang relevan. Data yang terkumpul kemudian akan dipahami,  dicatat  dan  dipharafrase  kemudian  dianalisis  dengan  mengaktualisasi teori  diskursus  Habermas  yang  memuat  (Etika  Universal)  dan  (Etika  Diskursus). Sehingga  dapat  diambil  kesimpulan.  Studi  ini  menyatakan  bahwa  pada  etika universal,  rumusan  serta  implementasi  prinsip  etika  politik  universal  Indonesia menggunakan  falsafah  Pancasila,  karena  diidentifikasi  sebagai  dasar  negara  serta ideologi  bangsa  Indonesia.  Sehingga,  segala  doktrin  hukum  serta  mekanisme politik  hukum  di  Indonesia  perlu  memuat  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam Pancasila.  Sedangkan  pada  etika  diskursus  menyatakan  bahwa  prinsip  etika diskursus  Indonesia  dilakukan  dengan  mekanisme  konsep  demokrasi  yang menitikberatkan  pada  suatu  diskursus  yang  berada  dalam  sebuah  ruang  publik. Oleh  karena  itu,  sejatinya  prinsip  moral  etika hanya perlu dapat  diterapkan  dalam ranah  sistem  dan  politik  hukum  (Etika  Universal)  bukan  pada  ranah  demokrasi (Etika Diskursus). Karena pada dasarnya diskursus menjunjung prinsip kebebasan, tidak  ada  intervensi  dan  tidak  membutuhkan  verifikasi  moral  oleh  seluruh partisipan seperti etika universal.
Kata Kunci : Frankfurt School, Diskursus Habermas, Etika Politik Indonesia

## 1. Pendahuluan
Secara  umum,  Mazhab  Frankfurt  diidentifikasi  sebagai  lanjutan  dari  aliran  filsafat  Neo-Marxis  yang berupaya untuk melepaskan manusia atas seluruh hegemoni manipulasi serta diskriminasi yang dilakukan oleh teknokrat  modern.  Bagi  pandangan  kalangan  Mazhab  Frankfurt,  pada  fase  pencerahan (Aufklarung) mampu memberikan akses dalam rangka pembebasan. Problematika fundamental yang yang secara factual yakni terkait upaya  filsafat  dan  kultur  barat  dalam  menguasai  objek  alam  serta  orang  lain.  Tetapi  para  penganut  Mazhab Frankfurt  memiliki  sifat  yang  profetis  hingga  melihat  suatu  masyarakat  praksis,  kreatif,  dengan  demikian mampu diselamatkan dan dibebaskan  (Luthfiyah, 2018). Teori Kritis yang dilanjutkan oleh para tokoh Mazhab Frankfurt  generasi  pertama,  yaitu  Horkheimer,  Adorno  dan  Marcuse  dihadapkan  dengan  problematika  yang sangat  kompleks.  Hal  itu  bukan  hanya  tentang  kritik  pada  kapitalisme,  modernitas  serta  rasionalisme,  tetapi memuat  permasalahan  dalam  teorinya  sendiri.  Horkheimer,  Adorno  dan  Marcuse  dihadapkan  dengan  kondisi stagnasi.  Hal  itu  bersumber  dari  perspektif  mereka  yang  memandang  rasionalitas  sebagai  rasionalitas instrumental. Sehingga untuk menghadapi problem ini, Habermas kemudian berupaya untuk mengembangkan ajaran  Teori  Kritis  menjadi  tranformasi  berupa  Teori  Tindakan  Komunikatif.  Dalam  teori  ini,  Habermas memandang bahwa rasionalitas sebagai rasionalitas komunikatif (Munir, 2023).
Melalui  teori  tindakan  komunikatif,  Jurgen  Habermas  selaku  tokoh  Teori  Kritis  Mazhab  Frankfurt generasi kedua. Habermas menerapkan suatu kritik pada Mazhab Frankfurt generasi pertama, hal itu dilakukan dalam  rangka  memberikan  Solusi  atas  stagnasi  dan  pesimisme.  Pada  dasarnya,  Habermas  memberikan  suatu kritik pada eksplanasi generasi pertama Mazhab Frankfurt yang menyebutkan bahwa rasio instrumental mampu mendominasi cara berfikir manusia modern. Dimana dalam hal ini manusia cenderung menjadikan rasio sebagai instrument  sebagai alat untuk  memenuhi  kebutuhan. Hal  itulah yang menjadi basis  kritik  Habermas. Menurut Habermas,  rasio  instrumental  hanya  dapat  diaktualisasi  pada  hubungan  subjek  dan  objek.  Mengenai  hal  ini, Habermas  mengkritik  cara  berfikir  Mazhab  Franfurt  generasi  pertama  yang  snenatiasa  melihat  relasi  antara subjek  dan  subjek.  Sehingga  memberikan  konsekuensi  terhadap  manusia.  Hal  ini  dibuktikan  secara  factual yakni  eksistensi  saling  memperalat,  dengan  demikian  menciptakan  konflik  dalam  masyarakat.  Kemudian Habermas  merekomendasikan  skema  berpikir  rasio  komunikatif,  ia  mendeskripsikan  bahwa  sebagai  makhluk berfikir, sejatinya manusia dapat menginternalisasi sesuatu yang dia terima, dengan begitu manusia akan saling melakukan  komunikasi,  relevan  dengan  prinsip  konsensus  tanpa  adanya  intervensi  serta  memiliki  potensi tindakan diskusi secara transparan (Fajarni, 2022).
Secara  umum,  Habermas  merumuskan  terkait  urgensi  mengaktifkan  prinsip  kemanusiaan  pada mekanisme komunikasi.  Prinsip ini menjadikan pedoman dalam menghasilkan rasio komunikasi yang efektif. Komunikasi perlu merujuk pada nalar manusia sebagai upaya dalam menghasilkan konsensus. Nalar ini dituntut untuk  berorientasi  pada  kelestarian  hubungan  sosial  dan  tidak  digunakan  dalam  rangka  memanipulasi  hingga dapat  menciptakan  konflik.  Lebih  lanjut,  komunikasi  merupakan  hak  bagi  setiap  manusia.  Hak  partisipasi publik  merupakan  suatu  tanggung  jawab  penyelenggara  negara  sebagai  refleksi  prinsip  demokrasi.  Namun, terdapat persoalan fundamental yang terjadi secara factual pada prinsip demokrasi yakni adanya suatu dominasi perorangan  atau  kelompok  pada  aktivitas  demokrasi.  Dominasi  yang  dilakukan  oleh  kelompok  maupun individual  merupakan  problem  yang  serius.  Hal  ini  mampu  mempengaruhi  Tingkat  partisipasi  masyarakat dalam  proses  demokrasi.  Partisipasi  dituntut  untuk  memuat  sifat  berkelanjutan,    dalam  artian  bahwa  tidak berlandaskan pada fase pemilu, namun dilakukan secara terus menerus (Muhammad Ersyad Muttaqien, 2023).
Komunikasi  merupakan  persoalan  praksis,  sehingga  pandanga  Marx  terkait  ekonomi  basis  pemikiran yang  sangat  vital.  Mengingat  hal  itu  memuat  prinsip  kebebasan  serta  keserataan.  Dengan  demikian,  tidak bertumpu pada pemikiran kesadaran subjek oleh Kant atau kesadaran sosial oleh Hegel (Olifia, 2017). Menurut Habermas,  idelanya  kebijakan  publik  yang  baik  merupakan  kebijakan  yang  memuat  sifat-sifat  deliberatif. Kebijakan model deliberatif sangat dimungkinkan untuk diimpelemntasikan pada ustau sistem politik.  Hal ini biasa  disebut  dengan  istilah  demokrasi  deliberatif.  Demokrasi  deliberative  secara  ekplisit  berupaya  untuk memberikan  jawaban  atas  kekurangan  demokrasi  agregatif  konvensional  yang  cenderung  prosedural.  Oleh karena itu, prinsip demokrasi deliberatif berpijak pada suatu ruang publik yang aktif. Sehingga di ruang publik tersebut,  masyarakat  mampu  bersama  untuk  mendiskusikan  isu  publik,  atau  dalam  istilah  Habermas  adalah diskursus (Prasetyo, 2013).
Kekuasaan  komunikatif  akan  tercipta  melalui  verifikasi  secara  faktual  berlansakan  pada  klaim kebenaran  yang  transparan  dalam  kritik  serta  diwujudkan  dengan  metode  diskursif.  Dengan  kata  lain, kepercayaan suatu ketetapan publik harus dilalui dengan uji publik berdasarkan mekanisme fase deliberasi yang memberikan  ruang  dan  relasi  aspirasi  masyarakt  pada  ruang  public,  kemudian  tahapan  legislasi  hukum  oleh legislator  melaui  sistem  politik.  Secara  fundamental,  konsep  ruang  publik  berorientasi  dalam  menciptakan opinion  and  will  formation yang  memuat  potensi  tentang  generalisasi,  yakni  diangap  mampu  mencakup kepentingan  umum.  Berlandaskan  pada  tradisi  teori  politik,  kepentingan  umum  senantiasa  bersifat  sementara hingga dapat diidentifikasi sebagai upaya manipulasi aktivitas kekuasaan golongan elit. Generalisasi dalam hal ini merupakan suatu yang bertumpu pada unsur filosofis etika diskursus. Berdasarkan pada sifat kompleksitas Masyarakat,  idealnya  menerapkan  negara  menggunakan  prinsip  kedaulatan  rakyat,  ketika  Lembaga  legislatif,
eksekutif dan yudikatif memiliki relasi diskursif dengan tahapan aspirasi serta gagasan pada ruang publik. Maka teoir  demokrasi  deliberative  mmemberikan  pemikirannya  yakni  dengan  melakukan  reformasi  hukum  melalui diskursus public sebagai representasi dari prinsip demokrasi warga negara (Asy’ari Muthhar, 2016).
Siklus dunia politik di Indonesia senantiasa menjadikan moral sebagai basis pedoman atas etika politik. Etika bagi filusuf sering disebut sebagai filsafat moral. Pada dasarnya, etika adalah suatu filsafat aksiologi yang mempelajari tentang tindakan manusia yang memiliki korelasi dengan orientasinya. Ulasan tentang etika antara baik atau buruk serta benar atau tidaknya suatu tindakan manusia. Berdasarkan hal ini, prinsip etika senantiasa mempermasalahkan  terkaikt  tindakan  manusia  yang  seharusnya.  Sehingga,  setiap  tindakan  harus  ditetapkan dengan  ketetntuan  regulasi  yang  mampu  menciptakan  konsensus  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian,  etika memberikan suatu arah dalam menentukan tindakan manusia demi terciptanya kesadaran moral otonom (Mufid, 2010).
Pada dasarnya, etika dikonstruksi dan dijadikan rujukan terkait persoalan cara manusia hidup maupun berperlikau  dengan  baik.  Sehingga,  etika  memberi  arah  dan  tujuan.  Etika  politik  merupakan  suatu  hal  yang sangat  strategis  untuk  diimpelemntasikan  terhadap  Masyarakat  secara  luas.    Mnegenai  hal  ini,  etika  politik bertujuan  untuk  mengeliminasi  kondisi  buruk  dan  bertujuan  untuk  menginternalisasi  kebaikan  kolektif. Impementasi etika politik di Indonesia harus dikembangkan hal itu direfleksikan dengan beberapa kasus tentang suap, korupsi, KKN, dll.  Hal ini tetntunya tidak sesuai dengan pancasila diidentifikasi sebagai dasar negara dan pedoman  hidup  bangsa,  sehingga  menjadikannya  titik  tumpu  dalam  etika  politik  masyarakat  Indonesia (Febriany & Dewi, 2021).
Pada dasarnya, etika politik termasuk dalam ranah etika sosial yang memiliki korelasi terhadap segala aspek  aktivitas  politik.  Dalam  hal  ini,  sejatinya  politik  mempunyai  substansi  yang  sangat  bervariatif,  namun pada konteks sistem politik negara Indonesia, aktivitas politik dituntut mengacu pada prinsip Pancasila sebagai agenda dalam mewujudkan kepentingan umum serta kepentingan masyarakat. Relasi antara politik dengan etika politik  didefinisikan  bahwa  politik  perlu  dikonstruksi  secara  kompleks  yakni  berhubungan  dengan  segala instrument yang menciptakan negara dan masyarakat. Terkait dengan prinsip moral, kebebasan manusia dalam melakukan  suatu  tindakan  perlu  dapat  mempunyai  kewajiban  tanggung  jawab,  relevan  dengan  aturan  hukum yang  sedang  berlaku.  Karakteristik  bangsa  dan  negara  Indonesia  tidak  bersifat  totalitas  individual  maupun sosialistis melainkan seluruh ketetapan aktivitas serta tujuan kebijakan politik dituntut untuk dapat dan mampu dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip moral (Yanto, 2017).
Namun,  sejatinya  hal  inilah  yang  menganggu  kebebasan  masyarakat  sipil  dalam  rangka merepresentasikan prinsip diskursus yang menjadi salah satu basis pemikiran Jurgen Habermas. Etika politik di Indonesia seringkali digunakan untuk membelenggu nalar kritis masyarakat untuk mengutarakan aspirasi dalam suatu diskursus. Sehingga etika politik dapat mengeliminasi hak warga negara. Dengan demikian, berdasarkan latar  belakang  tersebut  studi  ini  berupaya  untuk  mengidentifikasi  dua  prinsip  pada  konsep  diskursus  Jurgen Habermas yaitu etika politik universal Indonesia dan etika politik diskursus Indonesia.

## 2. Metode Penelitian
Secara umum, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur. Data-data yang  terdapat  dalam  penelitian  ini  memuat  data  primer  dan  sekunder.  Dengan  demikian,  membutuhkan klasifikasi data. Data primer memuat buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan terkait Mazhab Frankfurt School Jurgen Habermas dan Etika Politik Indonesia. Data sekunder terdiri dari literatur lain yang relevan. Data yang  didapatkan  kemudian  dipahami, dicatat, dipharafrase,  dan  dianalisis  dengan  menggunakan aliran  filsafat Mazhab  Frankfurt  School  Jurgen  Habermas  yaitu  konsep  diskursus  yang  memuat  etika  universal  dan  etika diskursus.  Sehingga  dapat  diambil  kesimpulan  dengan  menerepakan  pola  deduktif,  yakni  dengan menyimpulkan pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khsusus.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Dalam impelementasi tatanan penyelenggaraan negara, etika politik diorientasikan sebagai upaya dalam rangka  menjalankan  suatu  kekuasaan  negara  perlu  dilakukan  sesuai  dengan  legitimasi  hukum,  yakni  segala tindakan  yang  dilakukan  relevan  dengan  UU  yang  berlaku,  ditetapkan,  diaktualisasi  dengan  cara  yang demokratis  serta diimplementasikan  dengan menggunakan  prinsip moral.  Secara  umum,  Pancasila  merupakan dasar filsafat yang juga merupakan sumber bagi aturan undang-undang. Namun bukan hanya itu, Pancasila juga diidentifikasi  sebagai  pedoman  dalam  prinsip  moralitas  yang  berhubungan  secara  langsung  dengan  entitas kekuasaan, hukum maupun seluruh kebijakan negara (Kartika, 2015).
Dalam  menyelenggarakan  negara  yang  baik  dan  benar  sesuai  aturan  hukum,  perlu  adanya  prinsip demokratis  dalam  pembentukan  hukum  atau  regulasi.  Sehingga,  sebelum  legislator  membentuk  dan mengesahkan  aturan,  sejatinya  perlu  ada  audidensi  yang  mencakup  masyarakat  yang  bersangkutan  atau stakeholder . Mengenai hal ini, terdapat salah satu pemikiran Jurgen Habermas adalah soal diskursus. Diskursus merupakan  suatu  fase  diskusi  yang  berorientasi  pada  konsensus  yang  dilakukan  melalui  gagasan-gagasan partisipan dengan metode komunikasi. Konsensus dalam hal ini mampu diwujudkan dengan gagasan yang baik.
Meskipun konsensus dalam diskursus telah tercapai, namun sifat konsensus adalah dinamis. Sehingga, memuat potensi  kemunculan  konsensus  baru.  Dengan  demikian,  mekanisme  diskursus  diperlukan  untuk  dilakukan secara  berulang.  Pada  diskursus,  setidaknya  terdapat  beberapa  ketentuan  yang  harus  dilakukan.  Yaitu  setiap orang  diperbolehkan  untuk  menyampaikan  argumentasi  dalam  diskursus,  setiap  orang  berhak  untuk mempersoalkan petanyaan, tidak ada hak seseorang untuk diintervensi (Edgar, 2006).
Dalam  diskursus,  para  partisipan  mencitakan  gagasan  denga  syarat  atas  keabsahan (Validity  claim) . Klaim  keabsahan  merupakan  suatu  kewajiban  yang  dibentuk  oleh  partisipan  sebagai  upaya  untuk mempertahankan gagasan mereka. Mengenai hal tersebut, setidaknya terdapat tiga bentuk validity claim yakni meliputi truth,  clarity  serta  sincerity .  Klaim  kebenaran  diartiakan  sebagai  representasi  dari  kebenaran pernyataan.  Klaim  kejelasan  adalah  relevansi  antara  substansi  yang  disampaikan  oleh  pembicara  dan  yang diterima  oleh audiens .  Klaim  kejujuran  merupakan  korelasi  antara  substansi  yang  dikatakan  dengan  tujuan pembicara (Habermas, 1990).

## Gambar 1. Bagan Teori Diskursus Jurgen Habermas

## Sumber: Penulis, 2023
Dikursus harus diaktualisasi ke dalam ranah moral melalui etika diskursus. Etika diskursus tidak diartikan sebagai  etika  fundamental.  Karena  pada  dasarnya  etika  diskursus  tidak  memberikan  sintesa  yang  praktis terhadap  pertanyaan  moral.  Etika  ini  merupakan  suatu  metode  yang  digunakan  untuk  menegaskan  kembali interpretasi  norma  moral  yang  dipersoalkan.  Secara  umum,  terdapat  dua  prinsip  dalam  etika  diskursus.  Yaitu prinsip universalisasi serta prinsip diskursus.
Dalam  mengimplementasikan  konsep  diskursus,  diperlukan  suatu  ruang  publik.  Ruang  publik  menjadi salah satu pemikiran Habermas. Pemikiran Ruang publik mengacu pada Bahasa Jerman yakni (Öffentlichkeit), yang  diartikan  sebagai  kondisi  yang mampu  dibuka  oleh  seluruh  orang.  Sehingga,  ruang  public tidak  bersifat tertutup,  melainkan  terbuka  bagi  setiap  orang.  Mengenai  hal  ini,  prinsip  ruang  publik  diidentifikasi  sebagai ruang  masyarakat  yang  dilakukan  untuk  berkumpul  hingga  menjadikannya  suatu  publik.  Pada  dasarnya, orientasi  dari  ruang  publik  merupakan  upaya  dalam  memberikan  jawaban  atas  alterasi  segala  kepentingan melalui  capaian  konsensus  kolektif  mekanisme  diskursus  (Habermas,  1996).  Diskursus  dalam  ruang  publik tidak diperuntukan hanya dengan upaya mengetahui problematika, melainkan juga dituntut untuk memberikan sintesa  atas  persoalan  yang  terjadi  hingga  dapat  didengar  oleh  pemerintah.  Gagasan  hasil  dari  mekanisme diskursus idharapkan dapat mempengaruhi fase pembentukan kebijakan publik. Dalam hal ini, gagasan publik berfungsi  sebagai  agenda  dalam  pengendalian  kekuasaan  negara.  Oleh  karena  itu,  ketika output diskursus mampu menjadi relasi antara Masyarakat dengan negara hingga mampu mempengaruhi hukum yang diciptakan, maka prinsip kedaulatan rakyat semakin kuat.
Ruang publik adalah aspek vital dalam menjalankan prinsip demokrasi pada sebuah negara, ruang publik dipergunakan  untuk  ruang  bagi  Masyarakat  dalam  melakukan  interaksi  terkait  permasalahan  masyarakat  (B. Hadirman,  2010).  Selain  itu,  ruang  publik  juga  berperan  sebagai  himpunan  warga  yang  merepresentasikan prinsip  demokrasi  dengan  memberikan  kebebasan  pada  setiap  Masyarakat  untuk  mengutarakan  aspirasi terhadap  kebijakan  pemerintah.  Dalam  hal  ini,  konsep  ruang  publik  dituntut  untuk  bersifat  bebas,  transparan dan  tidak  diintervensi  pemerintah  (F.  B.  Hadirman,  2009).  Jadi  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  ruang  publik tidak  hanya  satu,  namun  terdapat  berbagai  macam  ruang  public  dalam  kehidupan  masyarakat.  Ruang  publik tidak  mempunyai  batasan,  apabila  terdapat  masyarakat  yang  berkumpul  bersama  serta  berdiskusi  terkait  isu yang relevan, sehingga berdasarkan latarbelakang tersebut mampu menciptakan ruang publik. Selain itu, ruang publik tidak terikat dengan kepentingan-kepentingan pasar maupun politik. Oleh karena itu, ruang publik tidak terbatas.  Dengan  demikian,  dalam  mengimpelementasikan  aspirasi  masyarakat  pada  diskursus  etika  politik Indonesia.

## ETIKA POLITIK UNIVERSAL INDONESIA
Prinsip  etika  universal  dilatarbelakangi  oleh  pandangan  Kant,  yang  menyatakan  bahwa  verifikasi prinsip moral hanya bertumpu ketika seluruh manusia menyetujui terafiliasi di dalamnya. Di sisi lain pemikiran Kant tidak susuai, karena universalitas suatu norma mengacu pada kesepakatan seluruhnya tidak berpaku pada individu (Habermas, 1990). Dalam hal ini, pemikiran mengenai hubungan hukum dan moral bermuara pada dua arah  yang  bersinggungan.  Yakni  antara  pandangan  yang  memberikan  validitas  eksistensi  relasi  hukum  serta moral dan pandangan yang mendemarkasi antara korelasi antar kedua aspek tersebut. Doktrin yang memberikan verifikasi terkait eksistensi relasi hukum dan moral direpresentasi oleh aliran hukum kodrat atau hukum alam, sedangkan pandangan yang bersimpangan yakni postivisme. Dalam konteks tersebut, setidaknya ada tiga pola relasi  hukum  dan  moral,  hal  ini  meliputi  hukum  adalah  sub-sistem  dari  aliran  moral  agama  serta  ideologi, hukum didefinisikan sebagai derivasi prinsip moral umum, maupun pertentangan hukum dan moral. Eksistensi ikatan hukum dan moral menciptakan hubungan fungsional yang kausalitas antara kedua elemen tersebut pada mekanisme  pencetusan  hukum  serta  impelementasi  hukum.  Pada  dasarnya,  peran  moralitas  dalam  hukum memuat beberapa hal yaitu sebagai pedoman etik atau nilai, politik hukum, unsur evaluasi terhadap isi hukum, serta  acuan  justifikasi  dalam  penyelesaian  kekaburan  hukum.  Moralitas  disini  berperan  dalam  memanifestasi sifat  moral  yang  bersifat  individual  kedalam  sifat  yang  lebih  universal  dengan  konsekuensi  sanksi  tertentu sebagai upaya memperkuat nilai dan menciptakan moral baru (Ghozali, 2019)
Sebagai ilmu positif yang terdiri dari instrument normatif yang dijalankan atas skema ilmu sosial, ilmu hukum mempunyai orientasi dalam memberikan pilihan jawaban atas problematika masyarakat dengan sesuatu yang  konkrit.  Implementasi  skema  ilmu  sosial  dalam  hal  ini  tidak  bertujuan  untuk  mereformasi  kaidah normative ilmu hukum, melaikan dengan menginternalisasi Pancasila sebagai filsafat hukum. Sehingga, secara factual  ilmu  hukum  beropreasi  berlandaskan  pada  prinsip geisteswissenschaften ,  oleh  karena  itu  berpotensi mengatualisasi  metode  sains.  Di  Indonesia,  positivism  hukum  direpresentasikan  dalam  konsep  hukum Pancasila.  Ilmu  hukum  mempunyai  karakteristik  yang  khas  sebagai  suatu sui  generis .  Pada  dasarnya  negara mempunyai ciri yang mampu memberikan dampak pada evolusi hukum. Oleh karena itu, di Indonesia Pancasila merupakan salah satu bagian yang memberikan karakteristik tersebut (Sinaulan, 2018).
Sebagai  dasar  negara,  Pancasila  diidentifikasi  salah  satu  keterikatan  yang  sistematis  menjadikannya sistem fundamental pada moral dan etika kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini memberikan implikasi pada Pancasila  sebagai  acuan  serta  pedoman  moral  dan  etika  bagi  hukum.  Pedoman  moral  dan  etika  merupakan aspek  yang  sangat  strategis  dalam  tujuan  pembangunan  hukum  di  Indonesia.  Sehingga,  pembangunan  hukum perlu  berlandaskan  pada  kepribadian  yang  mengacu  tergadap  nilai  budaya  atau volkgeist Indonesia.  Nilai volkgeist  dalam  Pembangunan  hukum  Indonesia  diimpelemntasikan  dalam  rangka  membentuk  hukum  yang mengadopsi  budaya  Indonesia.  Yakni  dengan  menginternalisasi  filsafat  hukum  yang  merujuk  pada  Pancasila. Dengan  demikian,  hukum  Pancasila  dapat  digunakan  untuk  membentuk  konsep  keadilan,  ketertiban  hingga kepastian hukum yang berorientasi dalam mengekskalasi persatuan dan kesatuan Negara (Nugroho, 2016).
Ciri khusus konsep negara hukum Pancasila dapat diidentifikasi berdasarkan pada implementasi negara hukum  yang  berlandakan  pada  Pancasila,  yakni  meliputi  supremasi  hukum  yang  merujuk  pada  sila-sila Pancasila.  Dengan  mengaktualisasi  prinsip  negara  berketuhanan,  kemanusiaan,  persatuan,  musyawarah,  dan keadilan  (Made  &  Wijaya,  2015).Keadilan  sistem  hukum  yang  sesuai  dengan  Pancasila  merupakan  suatu konsep keadilan yang menekankan ekuivalensi terkait hak serta kewajiban masyarakat Indonesia. Berdasarkan makna  keadilan  yang  sesuai  dengan  rumusan  tersebut,  Pembangunan  hukum  nasional  berfungsi  untuk melindungi seluruh hak rakyat Indonesia dan arah bangsa. Selain itu, aktualisasi pembangunan hukum dituntut berperan  sebagai  instrument  pendukung  modernisasi.  Dalam  hal  ini,  hukum  diorientasikan  untuk  membentuk masyarakat  yang  prestisius,  mampu  menghargai  kemanusiaan,  serta  sesuai  dengan  nilai-nilai  pada  setiap  sila Pancasila (Hariyanto, 2018).
Sebagai  ideologi  negara  Indonesia,  Pancasila  memiliki  peran  hingga  menjadikannya  suatu  filsafat fundamental  yang  berorientasi  dalam  acuan  Negara  Indonesia  sebagai  upaya  menciptakan  kesejahteraan  dan keadilan masyarakat. Dalam hal ini, politik hukum Indonesia sejatinya adalah ketentuan sistem ketatanegaraan yang bersifat fundamental dan memuat tujuan serta mekanisme yang akan dilakukan dalam mencapai orientasi sosial  maupun  hukum.  Perjalanan  secara  historis  tentang  hukum  ketatanegaraan  Indonesia  telah diimplementasikan  sebagai  alternatif  konsep  politik  hukum  yang  relevan  dengan  ketetatapan  penyelenggara negara yang tidak seluruhnya seseuai dengan Pancasila. Dengan demikian, segala elemen  bangsa dituntut untuk memberikan  kritikan  secara  konsisten  hingga  dapat  mensurplus  kontribusi  dalam  aktualisasi  politik  hukum Indonesia dengan positif bahkan merefleksikan Pancasila  (Pramono, 2018).
Berlandaskan  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  Pancasila  merupakan  representasi  dari prinsip staatsfundamentalnorm . Sehingga, Pancasila dijadikan sebagai norma dasar pada setiap aturan undang- undang yang berlaku. Oleh karena itu, secara ekplisit menyatakan bahwa segala bentuk regulasi yang diciptakan perlu  memuat  serta  bertujuan  sebagai  nilai  cita  hukum (rechtsidee) dan  cita  negara (staatsidee) .  Dengan demikian, arah kebijakan negara perlu menerapkan pendekatan hukum responsif (Tardjono, 2016).
Oleh Soepomo, pada mulanya definisi politik hukum dicetuskan  pada tahun 1947 dalam tulisannya yang berjudul (Soal-Soal Politik Hoekoem dalam Pembangunan Negara Indonesia) (Winardi dan Sirajuddin, 2019). Bagi  Padmo  Wahjono,  politik  hukum  didefinisikan  sebagai  suatu  kebijakan  publik  yang  fundamental  dalam rangka  memastikan  tujuan,  bentuk,  serta  substansi  hukum  yang  akan  diciptakan  hingga  terkait  aspek-aspek yang  dijadikan  sebagai  kategori  dalam  menghukum  sesuatu  (Imam  Syaukani  dan  A.  Ahsin  Thohari,  2018). Sedangkan menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum diartikan sebagai kebijakan formal terkait hukum yang akan dibentuk dan disahkan. Hal ini meliputi tentang proses pembuatan hukum baru hingga dengan peralihan hukum lama sebagai upaya mewujudkan arah suatu negara (Mahfud, 2009).
Menurut  M.  Hamdan,  politik  hukum  merupakan  sebuah  ilmu  sekaligus  seni  yang  memiliki  orientasi praktis dalam memberikan potensi pada rumusan hukum positif ayng dilakukan dengan baik serta memberikan rujukan  terhadap  legislator  maupun  pengadilan  hingga  pelaksana  putusan  pengadilan  (Hamdan,  1997).  Pada dasarnya,  Pancasila  diartikan  sebagai  pedoman  dalam  mekanisme  penciptaan  hukum  (Peraturan  Perundang- Undangan)  baru  hingga  peralihgan  hukum  lama  (Politik  hukum),  oleh  karenanya  nilai  yang  tercantum  dalam Pancasila  dituntut  untuk  dimplementasi  pada  substasi  hukum,  sturktur  hukum  dan  kultur  hukum  (Rahayu, 2015).
Politik  hukum  merupakan  suatu  aktivitas  negara  yang  dilakukan  untuk  menciptakan  suatu  Konstitusi, sedangkan produk mekanisme legislasi merupakan implikasi dari output politik hukum tersebut. Dalam rangka mengidentifikasi  politik  hukum  dan  falsafah  serta  orientasi  pada  sebuah  negara  dapat  dilakukan  dengan mengkonstruksi  konstitusi  negara  tersebut.  Politik  hukum  dapat  diartikan  sebagai  elemen  yang  mampu mendukung  terhadap  segala  aspek  sistem  hukum  nasional,  dengan  demikian  mampu  berperan  secara  relevan dengan cita-cita negara, bangsa, hukum maupun substansi pedoman yang terdapat pada Pembukaan UUD l945. Dalam  konteks  ini,  Konstitusi  merupakan “moral  reading” yang  memuat  substansi  serta  makna  moral. Sehingga, konstitusi tidak diinternalisasi hanya dalam batas sebagai dokumen hukum, namun juga sebagai suatu yang memiliki  sifat (metayuris) yakni suatu pedoman  dalam kemanusiaan, ekspresi kosmologi bangsa, tujuan bangsa.  Pasca  reformasi  UUD  l945,  Indonesia  mengadopsi  konsep  negara  hukum  yang  memberikan konsekuensi  dalam  kebijakan  untuk  melakukan  validasi  akulturasi  antara legisme dan common  law dalam sistem hukum pada masa akan datang  atau ius constituendum (Konradus, 2016).
Etika  kehidupan  bernegara  adalah  pemikiran  yang  dilatarbelakangi  oleh  doktrin  agama  yang  memiliki sifat universal serta nilai volkgeist bangsa yang berada pada Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau sumber hukum dan bertindak dalam kehidupan bernegara. Dalam hal ini, etika kehidupan berbangsa merupakan unsur yang vital sebagai upaya untuk menerapkan sikap kedisiplinan dan kepatuhan terhadap hukum.  Pembangunan politik hukum tergolong tidak mampu mencakup instrument etik dan moralitas pada sistem hukum Indonesia. Sehingga, hal ini memberikan implikasai dalam produk hukum yang dibentuk. Produk hukum yang diciptakan hanya merefleksikan kepentingan golongan elit tertentu, tidak menjangkau kebutuhan Masyarakat secara luas. Oleh karena itu, etika politik dalam politik hukum merupakan aspek yang sangat sentral. Hal ini digambarkan dengan  eksistensi  kebijakan  yang  dicetuskan  oleh  penyelenggara  negara  harus  sesuai  dengan  evolusi masyarakat serta relevan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Hartati, 2019).

## ETIKA POLITIK DISKURSUS INDONESIA
Metode pada prinsip etika universal dari Kant tidak melakukan validitas terhadap manusia dalam agenda untuk  berkomunikasi  antara  satu  dengan  yang  lain.  Sehingga  bersifat  isolatif.  Oleh  karena  itu,  prinsip  etika diskursus  menyatakan  bahwa  validitas  normatif  diverifikasi  melalui  diskursus  rasional  (Habermas,  1990). Dalam  negara  yang  bertumpu  pada  keadulatan  rakyat,  kedaulatan  rakyat  ditransformasi  dengan  beberapa aktivitas  suatu  negara  yang  mengacu  pada  undang-undang  serta  pembentukan  regulasi  yang  diidentifikasi sebagai  representasi  prinsip  kedaulatan  rakyat.  Ketentuan  pada  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945  didefinisikan sebagai konsep universal dari makna kedaulatan rakyat yang pada masa lalu menjadi wewenang MPR berubah menjadi  wewenang rakyat.  Dengan  demikian,  MPR  tidak  diverifikasi  sebagai suatu lembaga tertinggi  negara, serta  kedaulatan  rakyat  tidak  mampu  dimonopoli  oleh  MPR.  Sebelum  dilakukannya  amendemen,  prinsip kedaulatan  rakyat  menjadi  kewenangan  MPR  sepenuhnya.  Dengan  demikian,  dapat  diartikan  bahwa  prinsip kedaulatan  rakyat  hanya  bertumpu  pada  wewenang  MPR,  yang  hal  itu  meliputi  memilih  presiden,  merubah UUD,  hingga menciptakan  GBHN.  Tetapi,  perubahan  ketiga  UUD  1945  memberikan  interpretasi  dari  prinsip kedaulatan  rakyat  diterima  secara  universal,  yaitu  dimanifestasikan  pada  lembaga  negara  lainnya  dan  seluruh mekanisme  keputusan  negara  diatur  berlandaskan  dalam  undang-undang.  Oleh  karena  itu,  seluruh  instrumen kekuasaan  yang  ditetapkan  dalam  suatu  undang-undang  serta  konsekuensi  hukum,  baik  terciptaknya  suatu regulasi hukum (law in making process) hingga (law in action) dapat diartikan sebagai konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat (Haliim, 2016).
Sebagai  representasi  dari  keadulatan  rakyat,  penyelenggaraan  negara  perlu  mengaktualisasikan  konsep demokrasi.  Demokrasi  diatur  pada  Pasal  28E  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  NRI  1945  menjelaskan  terkait kebebasan masyarakat dalam hal berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat (Penjelasan pasal 28E ayat 3 UUD  1945).  Dalam  konteks  demokrasi,  Negara  Indonesia  telah  mengalami  kondisi  perubahan  sistem  hingga
masa  periode  reformasi.  Negara  demokrasi,  eksistensi  suatu  partai  politik  memiliki  peranan  (role)  dan kedudukan  (status).  Eksistensi  partai  politik  merupakan  suatu  instrumen  dalam  konsep  demokrasi  atau implementasi  prinsip  kedaulatan  rakyat.  Hal  tersebut  juga  berlandaskan  pada  aktualisasi  konsep  demokrasi secara  implisit  diterapkan  dengan  melalui  tahapan  pemilu  sebagai  upaya      rangka  menduduki  status kepemimpinan dalam sebuah sistem pemerintahan (Purnamawati, 2020). Tabel dibawah ini merupakan indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2022;
Tabel 1. Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2022.
Indikator 2022 Jaminan kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, aspirasi 74,10 Partisipasi masyarakat pada kebijakan publik melalui lembaga perwakilan 91,93 Kinerja legislator 54,36 Sumber: www.bps.go.id , 2022
Berdasarkan  tabel  diatas,  diketahui  bahwa  indeks  demokrasi  Indonesia  pada  tahun  2022  lebih  spesifik berdasarkan  indicator  tersebut  menyatakan  jaminan  kebebasan  beserikat,  berkumpul,  aspirasi  dan  berekpresi mencapai  angka  74,10%.  Lebih  lanjut  terkait  parisipasi  masyarakat  pada  kebijakan  publik  melalui  lembaga perwakilan  mencapai  presentase  91,93%.  Serta  kinerja  legislator  mencapai  presentase  54,36%.  Namun, indikator  partisipasi  Masyarakat  pada  kebijakan  publik  yang  mencapai  91,93%  berbanding  terbalik  dengan kinerja legislator yang mencapai 54,36% dan tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap DPR dan DPD selaku lembaga perwakilan dan legislator.
Tabel 2. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan DPD Tahun 2022.
Legislator 2022 DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 55,3 DPD (Dewan Perwakilan Daerah 61,8 Sumber: www.tribunnews.com , 2022
Dari  table  diatas,  menyatakan  bahwa  Tingkat  kepercayaan  Masyarakat  terhadap  DPR  mencapai  55,3%. Sedangkan  Tingkat  kepercayaan  Masyarakat  terhadap  DPD  mencapai  angka  61,8%.  Tentunya  hal  ini  lebih rendah dibandingkan dengan Tingkat partisipasi Masyarakat pada kebijakan public yang mencapai 91,93%.
Jati  diri  suatu  negara  senantiasa bertumpu  pada etika  olitik  elite penguasa.  Dalam  hal ini,  etika  mampu mengarahkan manusia terhadap kemampuan dalam berperilaku kritis serta rasional, hal ini dilatarbelakangi oleh kemampuan  tersebut  berperan  sebagai  ilmu,  sehingga  menciptakan  argumentasi  maupun  melakukan  tindakan yang  relevan  serta  dapat    dipertanggungjawabkan.  Studi  Etika  memiliki  sifat  radikal,  abstrak  dan  filosofis. Dengan  demikian,  etika  politik  dapat  diartikan  sebagai  seni  dalam  memimpin,  seni  berkuasa  yang  relevan dengan peraturan yang berlaku, nilai sosial, adat istiadat hingga agama yang digunakan sebagai pedoman untuk menceetuskan bangsa bermartabat dan berkeadaban. Aktualisasi etika politik pada kehidupan politik berbangsa serta  bernegara  bertumpu  dalam  kualitas  serta  kapabilitas  elite  politik.  Sehingga,  terdapat  tiga  hal  yang  perlu diimplementasikan  dalam  prinsip  etika  elite  politik  yaitu  meliputi  etika  yang  bertumpu  pada  budaya,  bersifat progresif, kebhinnekaan, kebangsaan serta Pancasila (Ritaudin, 2014).
Namun,  ketika  wujud  politik  maupun  ciri  khas  produk  hukum  dikorelasikan  dengan  Indonesia  dalam representasi konsep negara hukum, yang hal itu tercantum pada Pembukaan UUD 1945 hingga Batang Tubuh serta eksplanasi UUD 1945.  Memberikan pengertian bahwa pemerintahan Indonesia mampu dijustifikasi dalam
konteks  implementasi  sistem  tata  negara  tidak  dapat  memposisikan  keududukan  hukum,  sehingga  cenderung diintervensi  oleh  kekuatan  politik  (Faizal,  2017).  Padahal  kemerdekaan  memberikan  aspirasi  di  depan  umum dituntut untuk diaktualisasi dengan prinsip tanggung jawab apabila relevan terhadap ketentuan undang-undang. Dengan  demikian,  negara  perlu  mampu  untuk  mengorganisasikan  serta  memproteksi  dominasi  politis  demi terwujudnya  demokrasi  yang  tidak  merugikan  masyarakat.  Selain  itu,  negara  dituntut  untuk  memberikan  dan memberdayakan  konsep  ruang  publik  dengan  maksimal  sebagai  instrumen  masyarakat  dalam  rangka menerapkan hak aspirasi dan demokrasi (Nuna & Moonti, 2019).

## 4. Kesimpulan
The  Berdasarkan  pemaparan  hasil  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  prinsip  etika  universal yang dilatarbelakangi oleh pandangan Kant, menyatakan bahwa verifikasi prinsip moral hanya bertumpu ketika seluruh  manusia  menyetujui  dan  terafiliasi  di  dalamnya.  Sehingga  universalitas  suatu  norma  mengacu  pada kesepakatan  seluruhnya,  tidak  berpaku  pada  individu.  Dengan  demikian,  rumusan  serta  implementasi  prinsip etika  politik  universal  Indonesia  menggunakan  falsafah  Pancasila,  karena  diidentifikasi  sebagai  dasar  negara serta ideologi bangsa Indonesia. Sehingga, segala doktrin hukum serta mekanisme politik hukum di Indonesia perlu memuat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Sedangkan prinsip etika diskursus menyatakan bahwa validitas normatif diverifikasi melalui diskursus rasional.  Kemudian  dalam  konteks  prinsip  etika  diskursus  Indonesia  dilakukan  dengan  mekanisme  konsep demokrasi  yang  menitikberatkan  pada  suatu  diskursus  yang  berada  dalam  suatu  ruang  publik.  Namun, implementasi  konsep  demokrasi  pada  ruang  publik  bukan  tanpa  hambatan.  Hal  itu  terbukti  berdasarkan  pada data  BPS  yang  menyebutkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  pada  kebijakan  publik  yang  mencapai  91,93% berbanding  terbalik  dengan  kinerja  legislator  yang  mencapai  54,36%  dan  tingkat  kepercayaan  masyarakat terhadap DPR dan DPD selaku lembaga perwakilan dan legislator. Kepercayaan publik terhadap DPR mencapai 55,3%. Sedangkan Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPD mencapai angka 61,8%. Dengan demikian, perlu adanya kebebasan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terkait isu-isu kebijakan publik. Sehingga,  masyarakat  tidak  hanya  dijadikan  sebagai  objek  melainkan  juga  sebagai  subjek  demi  mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat yang tercantum pada UUD 1945. Oleh karena itu, sejatinya prinsip moral etika hanya perlu diterapkan dalam ranah sistem dan politik hukum (Etika Universal) bukan pada ranah demokrasi (Etika Diskursus).  Karena  pada  dasarnya  diskursus  menjunjung  prinsip  kebebasan,  tidak  ada  intervensi  dan  tidak membutuhkan verifikasi moral oleh seluruh partisipan seperti etika universal.

## Daftar Pustaka
Asy’ari  Muthhar,  M.  (2016).  Membaca  Demokrasi  Deliberatif  Jurgen  Habermas  Dalam  Dinamika  Politik
Indonesia. USHULUNA, Jurnal Ilmu Ushuluddin , 2 (2), 49–72.
https://dx.doi.org/10.15408/ushuluna.v2i2.15180
Edgar, A. (2006). Habermas: The Key Concepts . Routledge.
Faizal,  L.  (2017).  Produk  hukum  di  indonesia  perspektif  politik  hukum. Jurnal  ASAS , UIN  Raden  Intan Lampung , 9 (1), 85–94. https://media.neliti.com/media/publications/58104-ID-none.pdf
Fajarni,  S.  (2022).  Teori  Kritis  Mazhab  Frankfurt:  Varian  Pemikiran  3 (Tiga)  Generasi  Serta  Kritik  Terhadap Positivisme,  Sosiologi,  dan  Masyarakat  Modern. Substantia:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Ushuluddin , 24 (1),  72. https://doi.org/10.22373/substantia.v24i1.13045
Febriany,  F.  S.,  &  Dewi,  D.  A.  (2021).  Nilai-Nilai  Pancasila  Dan  Dinamika  Etika  Politik  Indonesia. Jurnal Pendidikan Indonesia , 2 (4), 690–695. https://doi.org/10.59141/japendi.v2i04.139
Ghozali,  I.  (2019).  Dialektika  Hukum  dan  Moral  Ditinjau  dari  Perspektif  Filsafat  Hukum. Murabbi:Jurnal
Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan , 02 (01),
18–30. https://ejournal.stitalhikmah- tt.ac.id/index.php/murabbi/article/download/24/29
Habermas, J. (1990). Moral Consciousness and Communicative Action . Polity Press.
Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms . MIT Press.
Hadirman, B. (2010). Ruang Publik . Kanisius.
Hadirman, F. B. (2009). Demokrasi Deliberatif . Kanisius.
Haliim,  W.  (2016).  Demokrasi  Deliberatif  Indonesia :  Konsep  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Membentuk Demokrasi  dan  Hukum  yang  Responsif. Jurnal  Masyarakat  Indonesia , 42 (1),  20.  https:// www.researchgate.net/profile/Wimmy-Haliim/publication/320620717
Hamdan, M. (1997). Politik Hukum Pidana . RajaGrafindo Persada.
Hariyanto.  (2018).  Pembangunan  Hukum  Nasional  Berdasarkan  Nilai-Nilai  Pancasila. Volgeist , 1 (1),  53–63. http://orcid.org/0000-0003-3905-8851
Hartati, F. P. (2019). Etika Politik Dalam Politik Hukum Di Indonesia: Pancasila Sebagai Suatu Sistem Etika. JISIP , 2 (2), 1–9. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jisipunja.v3i1.8828
Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. (2018). Dasar-Dasar Politik Hukum . Rajawali Press.
Kartika,  I.  M.  (2015).  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam  Membangun  Etika  Politik  Di  Indonesia. Jurnal  Kajian Pendidikan Widya Accarya FIKP Universitas Dwijwndra , 4 (1), 1–9.
http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/444
Konradus,  D.  (2016).  Politik  hukum  berdasarkan  konstitusi. Masalah-Masalah  Hukum , 45 (3),  198–206. 10.14710/mmh.45.3.2016.198-206
Lanten,  N.  (2022).  Survey  Catat  Tingkat  Kepercayaan  Publik  Terhadap  DPR,  DPD,  hingga  Partai  Politik Rendah. Diakses di https:// www.tribunnews.com/nasional/2022/07/11/ pada 22 November 2023
Luthfiyah. (2018). Kritik Modernitas Menuju Pencerahan: Perspektif Teori Kritis Mazhab Frankfurt. TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan , 2 (1), 275–285. https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i1.101
Made, H., & Wijaya. (2015). Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila. Jurnal Advokasi , 5 (2), 199–214. https:// web.archive.org/web/20180413024616_id/https://ojs.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/viewFile/158 /135
Mahfud, M. (2009). Politik Hukum di Indonesia . Rajawali Pers.
Mufid, M. (2010). Etika dan Filsafat Komunikasi . Kencana.
Muhammad  Ersyad  Muttaqien.  (2023).  Konsep  Komunikasi  Jurgen  Habermas  Dalam  Ide  Demokrasi Deliberatif Dan Tindakan Komunikatif. Ilmu Komunikasi , 6 (1), 51. http://repository.unpas.ac.id/62090/
Munir, M. I. Al. (2023). Dari Kritis ke Tindakan Komunikatif (Kritik Jurgen habermas terhadap Modernitas dan Rasionalitas). Rausyan  Fikr:  Jurnal  Ilmu  Studi  Ushuluddin  Dan  Filsafat , 19 (1),  157–179. https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/rsy/article/view/1320
Nugroho,  S.  S.  (2016).  Membumikan  Hukum  Pancasila  sebagai  Basis  Hukum  Nasional  Masa  Depan (Grounding Pancasila Law as The Future of National Law Basis). Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang , 2 (01), 147–166. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/21306
Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum , 4 (2), 110. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652
Olifia,  S.  (2017).  Membangun  Paradigma  Komunikasi  Dalam  Perspektif  Habermas. Jurnal  Ikom  Usni , 5 (2),
66–86. https:// isip.usni.ac.id/jurnal.
Pramono, A. (2018). Ideologi dan Politik Hukum Pancasila. Gema Keadilan , 5 (1), 74–83. https://rb.gy/lg7ga0 Prasetyo,  A.  G.  (2013).  Jürgen  Habermas  dan  Analisis  Kebijakan  Kritis. Interaksi , 4 (1),  17–57.  https://
d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/37076234
Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi Di Indonesia.
Solusi , 18 (2), 251–264.
https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.290
Rahayu,  D.  P. (2015).  Aktualisasi  Pancasila  Sebagai Landasan  Politik  Hukum  Indonesia. Yustisia , 4 (1), 190– 202. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8634
Ritaudin, M. S. (2014). Wawasan Etika Politik, Membangun Sikap Kritis dan Rasional Politik Bangsa. Jurnal TAPIs , 10 (2), 12–32. http://dx.doi.org/10.24042/tps.v10i2.1604
Sinaulan,  R.  L.  (2018).  Paradigma  Filsafat  Positivisme  Hukum  Di  Indonesia. Al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Dan Perundangan Islam , 7 (2), 322–341. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.322-341
Tardjono,  H.  (2016).  Reorientasi  Politik  Hukum  Pembentukan  Undang-Undang  di  Indonesia. Jurnal Renaissance , 1 (2), 61–74. https://dx.doi.org/10.53878/jr.v1i2.19
Winardi dan Sirajuddin. (2019). Politik Hukum . Setara Press.
Yanto, D. (2017). Etika Politik Pancasila. Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah Kalimantan , 15 (27), 23–28. https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ittihad/article/view/1596