## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747

## PENERAPAN HUKUM ADAT PADA KASUS PENCURIAN MADU LEBAH DI KECAMATAN BANDAR PETALANGAN KABUPATEN PELALAWAN
(Application Of Traditional Law Honey Bee’s Theft In The District of Bandar Petalangan, Pelalawan Regency)
Kasmanto Rinaldi
Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nst No. 113
E-mail: kasmanto_kriminologriau@soc.uir.ac.id
Adison
Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nst No. 113 E-mail: adi.son9825@gmail.com

## Abstrak
Masih  dianut  dan  ditegakkannya  hukum  adat  di  lingkungan  masyarakat  hukum  adat Kecamatan  Bandar  Petalangan,  Kabupaten  Pelelawan,  pada  hakikatnya  dijamin  oleh  UUD 1945 bahwa Negara mengakui  dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat serta  hak-hak  tradisonalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan penerapan sistem hukum adat di Kecamatan Bandar Petalangan  dalam  penyelesaian  kasus  hukum  pidana  pencurian  Madu.  Tipe  penelitian  ini adalah  tipe  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  penelitian  kualitatif.  Lokasi  penelitian dalam penelitian ini penulis lakukan di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelelawan. Hasil  penelitian  ini  menujukkan  bahwa  tahap  proses  hukum  adat  yang  dilakukan  pada pemberitahuan kepada orang tua dan keluarga Kasus Pencurian Madu Lebah Di Kecamatan Bandar  Petalangan  Kabupaten  Pelelawanmengikuti  proses  peradilan  adat  dan menerima sanksi  yang  diberikan.  Pihak  tokoh  adat  akan  memanggil  orang  tua  atau  keluarga  untuk bermusyawarah dan melalui proses adat maka akan ditetapkan sanksi kepada pelaku agar jera dalam  melakukan  kejahatan.  Setelah  pelaku  menjalankan  hukumannya  maka  akan dikembalikan kepada masyarakat sebagai pribadi yang bersih dari kejahatan dan mampu dan diterima masyarakat untuk hidup bersosialisasi pada daerah tersebut.
Kata kunci : hukum adat; kasus pencurian; madu lebah

## Abstract
The  fact  that  customary  law  is  still  adhered  to  and  enforced  within  the  customary  law community  of  Bandar  Petalangan  District,  Pelelawan  Regency  is  essentially  guaranteed  by the 1945 Constitution that the State recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with community development  and the principles  of  the Unitary State. Republic of  Indonesia.  The purpose of this  study  is  to  find  out  how  the  process  and  application  of  the  customary  law  system  in Bandar Petalangan District is in the settlement of the criminal law case of honey theft. This

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
type  of  research  is  a  descriptive  research  type  with  a  qualitative  research  approach.  The research  location  in  this  study  was  carried  out  in  Bandar  Petalangan  District,  Pelelawan Regency. The results of this study indicate that the stage of the customary law process carried out  on  notification  to  parents  and  families  of  the  Honey  Bee  Theft  Case  in  Bandar Petalangan District, Pelelawan Regency, follows the customary justice process and receives the  sanctions  given.  The  traditional  shop  will  call  parents  or  family  for  deliberation  and through the customary process, sanctions will be set on the perpetrators to deter them from committing  crimes.  After  the  perpetrator  carries  out  his  sentence,  it  will  be  returned  to  the community as a person who is clean from crime and is able and accepted by the community to live socially in the area.
Keywords : customary law; cases of theft; honey bees

## A. Pendahuluan
Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang menyangkut kepentingan umum yang merugikan harta orang lain. Tindak pidana ini terjadi di semua lapisan masyarakat, baik masyarakat  perkotaan  maupun  masyarakat  pedesaan,  sehingga  sangat  mengganggu  dan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana pencurian dapat berbeda tergantung  daerah  tempat  tindak  pidana  tersebut  dilakukan.  Tindak  pidana  yang  terjadi  di daerah  perkotaan  akan  lebih  mudah  diselesaikan  langsung  oleh  pihak  kepolisian  sebagai aparat negara yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan tindak pidana. Sedangkan di  daerah  pedesaan  tindak  pidana  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  sering  ditangani  oleh anggota adat.
Berdasarkan  Pasal  362  KUHP  yang  mana  pencurian  adalah  barang  siapa  yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum,  diancam  karena  pencurian,  dengan  pidana penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  sembilan  ratus  rupiah. Kemudian  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Perkebunan  (UU  Perkebunan) juga mengatur bahwa masyarakat  yang melanggar peraturan perkebunan dikenakan sanksi 2 (dua) tahun penjara.
Keberadaan  hutan  di  Kecamatan  Bandar  Petalangan,  Kabupaten  Pelelawan, merupakan  ekosistem  yang  memiliki  arti  dan  peran  penting  dalam  sistem  penyangga kehidupan  masyarakat  ini.  Hutan  merupakan  penyedia  berbagai  sumber  daya  yang dibutuhkan  demi  kelangsungan  hidup.  Secara  tradisional,  masyarakat  sekitar  hutan mengembangkan  sistem  pengelolaan  dan  pemanfaatan  hasil  hutan  secara  lestari  dan

## Jurnal Legal Reasoning
bijaksana.  Salah  satu  hasil  hutan  yang  dimiliki  oleh  Masyarakat  di  Kecamatan  Bandar Petalangan, Kabupaten Pelelawan, adalah lebah madu.
Di  dalam  kawasan  hutan  biasanya  lebah  madu  bersarang  pada  setiap  pohon  yang disebut  dengan  Pohon  Sialang.  Menurut  WWF  (2004)  dalam  Mujid  (2010),  Sialang  adalah jenis  pohon  yang  besar  dan  tinggi  batangnya,  garis  tengah  batang  pohonnya  bisa  mencapai 100  cm  atau  lebih,  dan  tingginya  dapat  mencapai  26  sampai  30  meter.  Lebah-lebah membangun  sarangnya  di  dahan  dahan  pohon.  Satu  pohon  bisa  berisi  sampai  50  sarang bahkan lebih, tiap sarang bisa berisi sampai kira-kira 10 kilogram madu asli alami.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  di  lapangan  sewaktu  pra-penelitian,  kawasan  Hutan Sialang  milik  masyarakat  Kecamatan  Bandar  Petalangan,  Kabupaten  Pelalawan  memiliki berbagai jenis Pohon Sialang. Adapun jenis Pohon Sialang tersebut antara lain: sulur batang, rumah  keluang,  cempedak  air,  kedundung,  kempas  dan  rengas.  Masyarakat  yang  mengelola kawasan  Hutan  Kepungan  Sialang  di  Kecamatan  Bandar  Petalangan,  Kabupaten  Pelalawan terdapat  2  (dua)  suku  yaitu:  Suku  Palubuk  dan  Suku  Pamatan.  Hal  tersebut  terjadi  di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan.
Ternyata  kasus  tindak  pidana  pencurian  madu  yang  tengah  marak  terjadi  tidak  hanya diselesaikan  melalui  peradilan  pidana  umum,  melainkan  diselesaikan  pula  menurut  hukum adat. hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai- nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat  adat  dimana  hukum  adat  tersebut  hidup  atau  berada,  dan  keadaan  ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda beda satu  sama  lainnya.  Di  dalam  lapangan  hukum  pidana  ada  dua  hukum  yang  berbeda  yang digunakan  oleh  masyarakat  yaitu,  hukum  pidana  yang  bersumber  pada  peraturan  tertulis, yakni hukum yang bersumber pada KUHP maupun peraturan yang tidak tertulis yaitu hukum pidana adat. 1
Berdasarkan observasi peneliti di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan dalam  kurun  waktu  tahun  2018  sudah  terjadi  pencurian  madu  sebanyak  20  kali  dan  tahun 2019 sudah terjadi 10 kali pencurian. Berikut ini adalah tabel informasi yang penulis peroleh dari pihak Kecamatan Bandar Petalangan.
1 Ferawati. Mediasi Penal Adat Berdamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu . Fakultas Hukum, (Universitas Riau. Riau Law Journa, 2017) Vol. 1 No.2. November

## Jurnal Legal Reasoning
Tabel 1. Daftar Tindak Pencurian Madu Sialang di Kecamatan Bandar
Petalangan Tahun 2019-2020 No Bulan/tahun Jumlah Kasus 1 Januari 2018 3 2 Maret 2018 7 3 Juni 2018 4 4 Desember 2018 6 5 Februari 2018 4 6 April 2019 3 7 Juni 2019 3 Jumlah 30 Kasus Sumber: Kantor Kecamatan Bandar Petalangan
Berbeda  hal  nya  di  Kecamatan  Bandar  Petalangan,  dalam  kasus  tindak  pidana pencurian  masih  diselesaikan  secara  adat,  bahwa  masyarakat  tidak  dan  tidak  boleh  secara eksklusif  bergantung  pada  pengadilan  untuk  penyelesaian  sengketa,  dan  prosedur  tidak menghakimi  lainnya  mungkin  lebih  murah,  lebih  cepat,  tidak  mengintimidasi,  lebih  sensitif terhadap  masalah  pihak  yang  bersengketa,  dan  lebih  responsif  terhadap  masalah  mendasar. Khususnya dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang terbagi atas beberapa tindak pidana yaitu pencurian, perzinahan dan perkelahian.
Berdasarkan  observasi  peneliti,  hukum  adat  yang  diberikan  kepada  pelaku  pencurian beragam. Tergantung kepada banyak curian dan juga asal suku yang mencuri. Di Kecamatan Bandar Petalangan,  Kabupaten Pelalawan setiap  suku memiliki daerah masing-masing  yang ditumbuhi Pohon Sialang dan dihinggapi madu lebah liar yang disebut dengan Madu Sialang. Pembagian batas-batas wilayah pengambilan madu sudah di atur menurut adat, jika ada orang lain (suku lain) yang mengambil di luar daerah mereka, maka mereka dikategorikan mencuri madu.  Masyarakat  Kecamatan  Bandar  Petalangan,  Kabupaten  Pelalawan  akan  mengadukan hal tersebut dan kemudian akan diadili oleh ketua adat dengan denda sesuai dengan peraturan adat.
Selain itu penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana hukum adat yang diterapkan dalam  kasus  pencurian  dan  bagaimana  usaha  yang  dapat  dilakukan  oleh  pihak  adat  agar pelaku merasa jera sebagaimana jika pelaku dihukum oleh hukum formil atau tindak pidana.

## B. Metodologi Penelitian

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
Dalam  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif.  Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  eksplorasi  dan  memainkan peran  yang  amat  penting  dalam  menciptakan  hipotesis  atau  pemahaman  orang  tentang berbagai variabel sosial. Studi ini disifatkan sebagai eksplorasi, jadi tidak bertujuan menguji hipotesis, atau membuat generalisasi sebagaimana yang diungkapkan Burhan Bungin. 2
Lokasi penelitian dalam penelitian ini penulis lakukan di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten  Pelalawan.  Alasan  penulis  memilih  lokasi  ini  adalah  karena  lokasi  ini  menjadi tempat pencurian madu yang diadili dengan hukum adat. Dalam penelitian ini yang menjadi informan  kunci  adalah  para  pelaku  pencurian  madu,  tokoh  adat,  kepala  desa  dan  tokoh masyarakat.
Tabel 2. Key Informan dan Informan No Keterangan Informan Key informan 1 Pelaku 2 - 2 Tokoh Adat - 1 3 Kepala Desa - 1 4 Tokoh Masyarakat - 1 Jumlah 3 3
Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Sumber  primer  adalah  data  yang  langsung  memberikan  data  kepada  pengumpul data. 3 Data primer penelitian ini yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan para key informan.
2. Data  Sekunder  adalah  sumber  data  yang  diperoleh  dengan  cara  membaca, mempelajari  dan  memahami  melalui  media  lain  yang  bersumber  dari  literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan. 4
Teknik  pengumpulan  data  yang  biasanya  dilakukan  untuk  survei  pengakuan  diri terdiri dari tiga cara diantaranya yaitu :
1. wawancara
Pengertian  wawancara  yaitu  pengumpulan  data  melalui  tatap  muka  dan  tanya  jawab langsung antara pewawancara (pengumpul data) dengan responden (sumber data). 5
2. observasi
2 Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Kualitatif . (Jakarta: PT Rajawali Grafindo ; Persada, 2011)
3 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D . (Bandung: ALFABETA, 2016) hlm 308
4 Ibid ..,hlm 329
5 Umi Narimawati. Riset Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: Agung Media, 2007) hlm 7.

## Jurnal Legal Reasoning
Pengertian  observasi  yaitu  pengumpulan  data  melalui  pengamatan  dan  pencatatan  oleh pengumpul data terhadap gejala/peristiwa yang diselidiki pada objek penelitian. 6

## 3.  dokumentasi
Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan  informasi  dalam  bentuk  buku,  arsip,  dokumen,  yang  dapat  mendukung  penelitian. Dalam  penelitian  ini  dokumentasi  dilakukan  terhadap  dokumen-dokumen  resmi  yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. 7

## C. Pembahasan

## 1. Hukum Adat
Indonesia  adalah  sebuah  negara  hukum  dimana  setiap  ketentuan  berpedoman  pada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional, berlakunya hukum nasional di masyarakat dan  juga  tumbuh  berkembangnya  suatu  sistem  hukum  yang  bersumber  dari  kebiasaan  yang ada  di  dalam  masyarakat.  Kebiasaan  ini  yang  menjadi  ketentuan  itu  disebut  dengan  hukum adat. 8 Sementara  itu,  dalam  buku  nya  Halim  A.  Ridwan  yang  berjudul  “Hukum  Perdata dalam  Tanya  Jawab”,  hukum  adat  itu  ialah  hukum  yang  mengatur  tingkah  laku  manusia dalam hubungan satu sama lain, baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar  hidup  karena  diyakini  dan  dianut  serta  dipertahankan  oleh  masyarakat  adat, maupun yang berupa keseluruhan peraturan yang padanya diletakkan suruhan/larangan, yang jika  dilanggar  pelakunya  dikenakan  hukuman  oleh  dan  berdasarkan  putusan  dari  para penguasa  adat,  yaitu  semua  orang  yang  mempunyai  wibawa  dan  kekuasaan  memberi keputusan di dalam masyarakat. 9
Soepomo  mengemukakan bahwa  menyangkut  hukum  dapat  di  bagi  atas tiga  golongan besar menurut dasar susunanya yaitu: 10
1. Masyarakat  hukum  adat  genealogis  (berdasarkan  keturunan).  Persekutuan  masyarakat berdasarkan  atas  pertalian  suatu  keturunan,  apabila  soal  apakah  seseorang  menjadi anggota persekutuan itu tergantung dari apakah orang itu masuk suatu keturunan  yang sama.
6 Ibid ., hlm 10.
7 Op.cit ., hlm 330.
8 Erdianto Effendi. Hukum Pidana Indonesia , (Bandung: Refika Aditama, 2011) hlm 59
9 A. Ridwan Halim, Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab , (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010) hlm 10
10 Soepomo. Pokok-pokok Hukum Adat . (Jakarta: PT. Paramita Pradnya, 2012)

## Jurnal Legal Reasoning
2. Masyarakat hukum adat teritorial (berdasarkan wilayah/lingkungan. Masyarakat hukum adat  berdasarkan  wilayah  atau  lingkungan  daerah  apabila  keanggotaan  seseorang  dari persekutan  itu  tergantung  pada  soal  apakah  ia  bertempat  tinggal  di  dalam  lingkungan persekutuan  itu  atau  tidak.  Orang-orang  yang  bersama-sama  bertempat  tinggal  di  satu desa atau marga merupakan satu golongan yang mempunyai tata susunan ke dalam dan bertindak sebagai satu kesatuan terhadap dunia luar.

## 2. Kejahatan Pencurian
Terdapat  beberapa  pemahaman  jahat.  Istilah  kejahatan  berasal  dari  kata-kata  yang tidak baik,  yang bermaksud sangat buruk, sangat buruk, sangat  bodoh, khusus kepada tabiat dan  tingkah  laku  orang.  cara bad mempunyai  sifat  buruk  atau  tindakan  yang  tidak  baik. Yuridis,  kejahatan  adalah  ditafsirkan  sebagai  satu  tindakan  melanggar  undang-undang  atau dilarang  oleh  undang-undang.  Berikut  adalah  kepastian  undang-undang,  karena  dengan orang-orang ini, anda akan tahu apa yang buruk yang dilakukan dan apa yang tidak buruk. 11
Definisi  kejahatan  (melanggar  tingkah  laku  undang-undang)  Menurut  Nabanban adalah tingkah laku manusia dicipta oleh kompeten juru bahasa syarikat yang dianjurkan oleh polisi atau kelayakan tingkah laku yang melanggar undang-undang yang digubah oleh orang yang  mempunyai  kuasa. Evil mencerminkan  tingkah  laku  yang  bertentangan  dengan kepentingan kumpulan-kumpulan  komuniti  yang  mempunyai  kuasa untuk membentuk  dasar awam  atau  penggubalan  pelanggaran  undang-undang  yang  penggubalan  kelakuan  nya bertentangan dengan kepentingan penggubalan.  Dilihat dari segi  sosiologi,  kejahatan  adalah salah satu jenis fenomena sosial, yang berurusan dengan individu atau masyarakat. 12
Kejahatan  seperti  yang  dikutip  oleh  Rinaldi  dalam  bukunya  yang  berjudul “Pembinaan  dan  Pengawasan  Lembaga  Pemasyarakatan”,  kejahatan  dapat  di  defenisikan sebagai  suatu  ilmu  yang  memiliki  tujuan  menyelidiki  gejala  kejahatan  secara  luas. 13 Di samping itu, menurut Topo Santoso, kejahatan itu bukan saja bersama-sama, dalam arti kata, tidak  ada  perbadanan  tanpa  kesukaran.  Jahat  adalah  sesuatu  ia  adalah  perlu,  karena  ciri-ciri masyarakat  yang  dinamik,  dan  perbuatan  penyingkiran  masyarakat  pada  mulanya  dikenali sebagai jahat. 14 Pencuri berasal daripada perkataan dicuri, yang bermaksud bersembunyi atau
11 Ibid.
12 Nababan, Hanif. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015)
13 Kasmanto  Rinaldi,  S.  H.  . PEMBINAAN  DAN  PENGAWASAN  DALAM  LEMBAGA PEMASYARAKATAN . Cendikia Mulia Mandiri. 2021
14 Santoso, Topo,. Asas-asas Hukum Pidana , (Jakarta: Pradadya Paramita, 2013) hlm 8

## Jurnal Legal Reasoning
dalam  diam  atau  tidak  dengan  jalan  yang  sah  atau  kompromi  dengan  penerbangan  yang tersembunyi atau tidak tahu orang lain yang melakukannya. 15

## 3. Upaya Penanggulangan Kejahatan
Menurut  Arief,  upaya  atau  kebijakan  untuk  mencegah  kejahatan  dan  pencegahan, termasuk bidang kebijakan kriminal kejahatan Pidana juga tak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu, kebijakan sosial yang terdiri dari Kebijakan / Upaya / Upaya Kesejahteraan Sosial .  Untuk  melindungi  masyarakat.  Menurut  Arief  kebijakan  pencegahan  kejahatan  dilakukan dengan  menggunakan  “hukum  pidana"  (hukum  pidana),  kebijakan  hukum  pidana,  terutama pada  tahap  kebijakan  yudikatif,  harus  memperhatikan  dan  mengambil  Pencapaian  tujuan kebijakan sosial dalam bentuk "kesejahteraan sosial" dan "pertahanan sosial". 16
Menurut  Lopa,  langkah-langkah  terpadu  dapat  mengambil  upaya  untuk  kejahatan menangani,  termasuk  langkah-langkah  di  samping  langkah-langkah  pencegahan  (preventif). Langkah-langkah preventif meliputi 17 :
1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi pengangguran,  yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Meningkatkan sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah penyimpangan.
3. nasihat hukum lebih besar untuk mengatakan kesadaran hukum.
4.  Meningkatkan  personil  polisi  dan  penegak  hukum  lainnya  untuk  lebih  meningkatkan tindakan represif dan preventif.
5. lebih besar dan profesionalisme untuk pelaksanaan implemers hukum.

## 4. Landasan Teori
Salah  satu  solusi  dalam  tinjauan  tentang  keadilan  restoratif  adalah  dengan mengalihkan  atau  masalah  tindak  pidana  sistem  peradilan  pidana  yang  berarti  bahwa  tidak semua  masalah  kebutuhan  kasus  penerbangan  harus  diselesaikan  oleh  pejabat  pengadilan jalur. 18 dan  memberikan  alternatif  untuk  peraturan  keadilan  untuk  kepentingan  terbaik  bagi penulis dan dengan keadilan akun untuk korban, di mana pendekatan ini disebut pendekatan keadilan restoratif. Penanganan dengan pendekatan ini juga tentang alasan kesempatan bagi
15 Poerwadarminta W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 2012) hlm 217
16 Arief, Barda Nawawi, Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm 77
17 Baharuddin  Lopa,  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  (Undang-Undang  No.  3  tahun  1971) Berikut Pembahasan serta Penerapannya Dalam Praktek, Jakarta, 2016, hlm 16
18 Lilik Mulyadi. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi , (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm 1

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
pelanggar hukum untuk menjadi orang yang baik melalui jalur tidak resmi dengan melibatkan sumber  daya  masyarakat.  Prinsip  ini  membangun  bersama-sama  partisipasi  antara  penulis, korban  dan  kelompok  masyarakat  untuk  menyelesaikan  suatu  peristiwa  atau  kejahatan. Tempatkan  penulis,  korban  dan  masyarakat  sebagai stakeholder yang  bekerja  sama  dan segera mencoba untuk menemukan penyelesaian yang dianggap adil bagi semua pihak ( win- win solution ).
Salah  satu  pendekatan  keadilan  restoratif  adalah  subjek  hukum  adat.  Termasuk  sub- distrik  Pelalangan  Kabupaten  Pelalawan,  karakteristik  hukum  adat  selalu  mendukung penerapan keadilan restoratif. Sehubungan dengan adat atau pelanggaran desain pribadi, serta mekanisme solusi mereka, hukum adat memiliki titik sendiri pandang. hukum adat terkait erat dengan  budaya  lokal.  Tampaknya  Honeyfts.  The  Honey  Lokasi  Properti  di  distrik  Bandar Petalangan  telah  diatur  untuk  reputasi  yang  baik,  termasuk  hal-hal  yang  berkaitan  dengan pengelolaan tanah madu, dari otoritas, pembagian manfaat untuk masalah Pencurian madu.
Keadilan  restoratif  dalam  penelitian  ini  adalah  konsep  dibesarkan  sebagai  semangat dalam konteks penyelesaian konflik  oleh unsur sistem peradilan pidana pada tahap sebelum memasuki  Pengadilan  atau  disebut  pre-penghakiman.  Konsep  ini  dilakukan  dalam  konteks alternatif  di  pembuangan  keadilan  untuk  korban  dan  pulih  hubungan  antara  penulis  dengan masyarakat.  karakteristik  utama  dari  konsep.  Penekanan  pada  keadilan  restoratif  adalah bagaimana  meningkatkan  hubungan  yang  rusak  karena  konflik  yang  terjadi  antara  para penulis,  para  korban  dan  masyarakat,  sehingga  partisipasi  dan  keaktifan  masyarakat  dalam hal ini adalah kunci utama. Kunci resolusi konflik sosial  yang terjadi  yaitu di mana muncul kemitraan dengan masyarakat
Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk Restorative Justice yaitu 19 :
a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

## 5. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  oleh  penulis,  maka  diperoleh  hasil sebagai berikut :
19 Abidin.  Taufik.  Z. Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Pengembangan  Sektor  Potensial  Di Kabupaten Asahan . QE Jurnal. Vol. 02, 2013, No. 01-33.

## Jurnal Legal Reasoning
1. Pengambilan madu dikategorikan pencurian apabila pengambil madu bukan dari suku yang  berhak  mendapatkan  madu  lebah  hutan  Sialang.  Permasalahan  yang  terkait dengan masing masing wilayah diselesaikan sesuai peraturan adat masing masing.
2. Penyelesaian  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anggota  lembaga  adat  biasa dilakukan dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Hukum adat  yang  berlaku  di  suatu  daerah  tertentu  dapat  berbeda  dengan  hukum  adat  yang berlaku di  daerah  yang lain, walaupun terhadap tindak pidana  yang sama tergantung keputusan yang diberikan oleh aparatur desa tersebut
3. Di Kecamatan Bandar Petalangan, selain aslinya hukum yang berlaku KUHP, karena payung  hukum  pidana  juga  berlaku  hukum  pidana  biasa  diamati  dalam  hal  topik ketika menangani  madu  di  Kabupaten Bandar Kabupaten Pelalawan,  aparat  penegak hukum harus selalu memperhatikan kondisi penerbangan rakyat. Tidak seperti daerah lain  ini  kecamatan,  hukum  adat  masih  hanya  sanksi  yang  berlaku  dari  perilaku kejahatan.  Dalam  hak  adat  ini  selalu  mencari  solusi  alternatif  untuk  bagaimana mencegah  penulis  dari  sistem  formal  peradilan  pidana,  penempatan  penulis  dalam penjara, dan stigma posisi penulis sebagai tahanan.
4. Lembaga  adat  Pelalawan  memang  aktif  dalam  peran  sertanya.  Semua  masalah  yang ada  di  masyarakat  baik  perkawinan,  pergaulan,  hubungan  kekerabatan,  warisan  dan pemilikan  harta,  tata  cara  bertani,  menangkap  ikan,  mencari  hasil  hutan,  mendirikan bangunan,  kepemimpinan  pencurian  itu  adat  yang  menyelesaikan.  Pencurian  madu juga  adat  yang  menyelesaikan.  Proses  adat  ini  panjang,  bukan  berarti  masalah didiskusikan,  kemudian  musyawarah  dan  selesai.  Panjang  proses  adat  ini,  penuh dengan  musyawarah  dan  anggota  adat  harus  semuanya  setuju  baru  masalah  bisa ditutup, pemberian sanksi juga dikaji sangat dalam dalam proses hukum adat ini.
Hukum adat yang dilaksanakan masyarakat Kecamatan Bandar Petalangan mengikuti pandangan Restorative  Justice  an  Overview .  Pemikiran  dari  teori  di  atas  sangatlah  tepat diterapkan dalam penerapan sanksi adat dalam tindak pidana adat. Konsep tersebut sangatlah tepat  untuk  merespons  perkembangan  sistema  peradilan  pidana  yang  selama  ini  selalu mengesampingkan  kepentingan  korban  dan  masyarakat  dalam  mekanisme  sistem  peradilan pidana.
Dalam  menangani  pencurian  madu  di  Kecamatan  Bandar  Petalangan  Kabupaten Pelalawan,  aparat  penegak  hukum  senantiasa  harus  memperhatikan  kondisi  masyarakat

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
tempat  pencurian  tersebut.  Berbeda  dengan  daerah  lainnya,  di  kecamatan  ini  masih  berlaku hukum  adat  sebagai  sanksi  dari  perilaku  kejahatan.  Dalam  hukum  adat  ini  masih  mencari suatu solusi alternatif cara menghindarkan pelaku dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan  pelaku  dalam  penjara,  dan  stigmatisasi  terhadap  kedudukan  pelaku  sebagai narapidana.
Pendekatan restorative justice salah satunya adalah tujuan dari hukum adat. Termasuk di  daerah  Kecamatan  Bandar  Petalangan  Kabupaten  Pelalawan,  karakteristik  hukum  adat masih  mendukung  penerapan  keadilan  restoratif.  Berkaitan  dengan  pelanggaran  adat  atau delik  adat,  dan  mekanisme  pemecahannya,  hukum  adat  memiliki  pandangan  tersendiri. Hukum  adat  sangat  berkaitan  erat  dengan  budaya  setempat.  Sepertinya  halnya  pencurian madu. Wilayah kepemilikan lahan madu di Kecamatan Bandar Petalangan sudah diatur dalam peraturan adat, termasuk didalamnya hal hal yang berkaitan dengan pengelolaan lahan madu, dimulai dari kewenangan, bagi hasil hingga permasalahan pencurian hasil madu.
Restorative  Justice dalam  penelitian  ini  adalah  konsep  yang  dimunculkan  sebagai semangat  dalam  rangka  resolusi  konflik  oleh  elemen  sistem  peradilan  pidana  dalam  tahap sebelum masuk dalam pengadilan atau dikenal dengan pra adjudikasi. Konsep ini dilakukan dalam rangka alternatif pemberian keadilan terhadap korban dan pulihnya kembali hubungan pelaku  dengan  masyarakat.  Ciri  utama  dalam  konsep restorative  justice adalah  bagaimana memperbaiki  hubungan  yang  rusak  akibat  konflik  yang  terjadi  antara  pelaku,  korban  dan masyarakat,  sehingga  peran  serta  dan  keaktifan  masyarakat  dalam  hal  ini  menjadi  kunci utama  penyelesaian  konflik  sosial  yang  terjadi,  disinilah  muncul  kemitraan  dengan masyarakatnya
Dalam  masyarakat  Tembilahan,  Kabupaten  Indragiri  Hilir,  Riau,  penyelesaian  kasus anak atau remaja yang melakukan kenakalan dengan keadilan restoratif dikenal dengan istilah barunding . Barunding adalah  kata  yang  diambil  dari  bahasa  Banjar,  kata barunding sering digunakan  dalam  masyarakat  Tembilahan,  karena  mayoritas  masyarakat  Tembilahan  adalah orang  Banjar.  Menurut  masyarakat  setempat, barunding berarti  bermusyawarah  dengan tujuan  untuk  mencapai  suatu  keputusan  dan  penyelesaian.  masalah.  Penanganan  kasus melalui  kearifan  lokal  barunding  yang  telah  lama  dipraktikkan  masyarakat  Tembilahan. Barunding berlaku  untuk  kasus  atau  masalah  ringan,  seperti  kenakalan  remaja,  pencurian

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
ringan,  dan  penyimpangan.  Hal  paling  utama  yang  dipakai  dalam barunding ini  merupakan konsep keadilan restoratif. 20
Penegakan  hukum  dengan  menggunakan  konsep  keadilan  restoratif  akan  bisa melindungi  kepentingan  korban  dan  juga  pelaku.  Konsep  keadilan  restoratif  memberikan pendekatan  yang  jauh  berbeda  dengan  keadilan  retributif  yang  selama  ini  menjadi  konsep hukum  pidana  pada  umumnya.  Keadilan  restoratif  adalah  mengutamakan  jalur  musyawarah dan  mediasi  untuk  mengembalikan  keadaan  dimana  sebelum  terjadinya  suatu  tindak  pidana dengan  melibatkan  seluruh  komponen  mulai  dari  pelaku,  korban,  lembaga  masyarakat  dan penegak hukum.
Proses restrorative  justice merupakan  salah  satu  proses  keadilan  yang  sepenuhnya dijalankan  dan  dicapai  oleh  masyarakat.  Proses  yang  benar-benar  harus  sensitive  terhadap kebutuhan  masyarakat  dan  benar-benar  ditujukan  untuk  mencegah  dilakukannya  kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi. Sehingga sangat disadari perlu dijalankannya suatu mekanisme monitoring di dalam masyarakat terhadap pelaksanaan hasil  akhir  dari  penyelesaian  suatu  tindak  pidana,  menyediakan  dukungan,  dan  dibukanya kesempatan yang luas bagi stakeholder kunci. 21
Berkaitan  dengan  pelanggaran  adat  atau  delik  adat,  dalam  pencurian  madu  dan mekanisme  pemecahannya,  hukum  adat  memiliki  pandangan  tersendiri.  Masalah  pencurian madu  dan  saksi  yang  diberikan  sudah  diatur  dalam  peraturan  hukum  adat  yang  ada  di Kecamatan  Bandar  Petalangan.  Menurut  masyarakat  Kecamatan  Bandar  Petalangan  bahwa hukum adat masih berlaku di daerah ini dan melihat bahwa penanganan dengan pendekatan ini  juga  dilakukan  dengan  alasan  untuk  memberikan  suatu  kesempatan  kepada  pelanggar hukum  agar  menjadi  orang  yang  baik  kembali  melalui  jalur  non  formal  dengan  melibatkan sumber daya masyarakat.
Sementara  itu,  undang-undang  adat  terutamanya  undang-undang  yang  mentadbir tingkah  laku  manusia  dalam  hubungan  yang  lain,  sama  ada  semua  tabiat  dan  moral  yang benar-benar  hidup  kerana  ia  dipercayai  dan  bermaruah.  Ketika  menangani  madu  di Kabupaten Bandar Kabupaten Pelalawan, aparat penegak hukum harus selalu memperhatikan
20 Mianita, H., & Rinaldi, K. Barunding As a Local Wisdom in Resolving Child Cases During Covid- 10 Pandemic (Case Study on Juvenile Delinquency Cases in Tembilahan, Riau, Indonesia). HISPISI: Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia , 1 (1), 2021, hlm.149-154.
21 Rinaldi,  K.  Penerapan  Restorative  Justice  Pada  Proses  Perdamaian  Pelaku  Dan  Korban  Atas Kerugian Dalam Proses Persalinan (Studi Kasus Rs X Di Duri). Jurnal Hukum Das Sollen , 6 (2), 2021, hlm. 46- 61.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
kondisi penerbangan rakyat. Tidak seperti daerah lain, hukum adat masih hanya sanksi yang berlaku  dari  perilaku  kejahatan.  Dalam  hak  adat  ini  selalu  mencari  solusi  alternatif  untuk bagaimana mencegah penulis dari sistem formal peradilan pidana, penempatan penulis dalam penjara, dan stigma posisi penulis sebagai tahanan. 22
Salah  satu  solusi  dalam  tinjauan  tentang  keadilan  restoratif  adalah  dengan mengalihkan  atau  masalah  tindak  pidana  sistem  peradilan  pidana  yang  berarti  bahwa  tidak semua  masalah  kebutuhan  kasus  penerbangan  harus  diselesaikan  oleh  pejabat  pengadilan jalur.  dan  memberikan  alternatif  untuk  Peraturan  Keadilan  untuk  kepentingan  terbaik  bagi penulis dan dengan keadilan akun untuk korban, di mana pendekatan ini disebut pendekatan keadilan restoratif. Penanganan dengan pendekatan ini juga tentang alasan kesempatan bagi pelanggar hukum untuk menjadi orang yang baik melalui jalur tidak resmi dengan melibatkan sumber  daya  masyarakat.  Prinsip  ini  membangun  bersama-sama  partisipasi  antara  penulis, korban  dan  kelompok  masyarakat  untuk  menyelesaikan  suatu  peristiwa  atau  kejahatan. Tempatkan  penulis,  korban  dan  masyarakat  sebagai stakeholder yang  bekerja  sama  dan segera mencoba untuk menemukan penyelesaian yang dianggap adil bagi semua pihak (win- win solution). 23
Salah  satu  pendekatan  keadilan  restoratif  adalah  subjek  hukum  adat.  Termasuk  sub- distrik  Pélalangan  Kabupaten  Pelalawan,  karakteristik  hukum  adat  selalu  mendukung penerapan keadilan restoratif. Sehubungan dengan adat atau pelanggaran desain pribadi, serta mekanisme solusi mereka, hukum adat memiliki titik sendiri pandang. hukum adat terkait erat dengan  budaya  lokal.  Tampaknya Honeyfts .  The  Honey  Lokasi  Properti  di  distrik  Bandar Petalangan  telah  diatur  untuk  reputasi  yang  baik,  termasuk  hal-hal  yang  berkaitan  dengan pengelolaan tanah madu, dari otoritas, pembagian manfaat untuk masalah pencurian madu.
Jadi,  jika  merujuk  pada  teori restorative  justice, kasus  pencurian  madu  diatas,  dapat dilihat  bahwa  keadilan  restoratif  dalam  penelitian  ini  adalah  konsep  dibesarkan  sebagai semangat dalam konteks penyelesaian konflik oleh unsur sistem peradilan pidana pada tahap sebelum  memasuki  Pengadilan  atau  disebut  pre-penghakiman.  Konsep  ini  dilakukan  dalam konteks alternatif di  pembuangan keadilan untuk korban dan pulih hubungan antara penulis dengan  masyarakat.  karakteristik  utama  dari  konsep.  Penekanan  pada  keadilan  restoratif adalah  bagaimana  meningkatkan  hubungan  yang  rusak  karena  konflik  yang  terjadi  antara para  penulis,  para  korban  dan  masyarakat,  sehingga  partisipasi  dan  keaktifan  masyarakat
22 A. Ridwan Halim, Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab , (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010) hlm 10
23 Lilik Mulyadi. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi , (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm 1

## Jurnal Legal Reasoning
dalam  hal  ini  adalah  kunci  utama.  Kunci  resolusi  konflik  sosial  yang  terjadi  yaitu  di  mana muncul kemitraan dengan masyarakat.

## D. Simpulan
Adapun tahap proses hukum adat yang dilakukan pada pemberitahuan kepada orang tua dan  keluarga  Kasus  Pencurian  Madu  Lebah  Di  Kecamatan  Bandar  Petalangan  Kabupaten Pelelawan mengikuti proses peradilan adat dan menerima sanksi yang diberikan. Pihak tokoh adat akan memanggil orang tua atau keluarga untuk bermusyawarah dan melalui proses adat maka  akan  ditetapkan  sanksi  pada  pelaku  agar  jera  dalam  melakukan  kejahatan.  Setelah pelaku  menjalankan  hukumannya  maka  akan  dikembalikan  kepada  masyarakat  sebagai pribadi  yang  bersih  dari  kejahatan,  mampu  dan  diterima  oleh  masyarakat  untuk  hidup bersosialisasi pada daerah tersebut.
Dalam  perbincangan  mengenai  masalah  sanksi  kejahatan  adat  untuk  kejahatan rompakan kecurian lebah madu di Kecamatan Petangan dari  daerah bebas ini, maka penulis membentangkan  beberapa  cadangan  mengenai  pihak  berkuasa  pihak  berkuasa  dalam pengurusan masalah:
1.  Kepada  polisi  untuk  membantu  dan  memberi  nasihat  dalam  proses  penyelidikan  dan proses  pelaksanaan  kehakiman  biasa  terhadap  masalah  yang  akan  diselesaikan  di mahkamah adat.
2. Kepada para eksekutif pelaksanaan pribadi untuk memberikan sanksi yang lebih kuat dari kesalahan kecurian itu.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arief, Barda Nawawi. 2016, Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia , Jakrta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 77
A.  Ridwan  Halim,  2010, Hukum  Perdata  Dalam  Tanya  Jawab ,  Jakarta  :  Ghalia  Indonesia, hlm 10
Baharuddin  Lopa,  2016, Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi (Undang-Undang  No.  3 tahun  1971)  Berikut  Pembahasan  serta  Penerapannya  Dalam  Praktek,  Jakarta,  hlm 16
Burhan  Bungin.  2011. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  PT  Rajawali  Grafindo  ;  Persada Jakarta

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia , Refika Aditama, Bandung, hlm 59
Ferawati. Mediasi Penal Adat Berdamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Pada  Masyarakat  Melayu .  Fakultas  Hukum,
(Universitas Riau. Riau Law Journa, 2017)l Vol. 1 No.2. November
Kasmanto  Rinaldi,  S.  H.  (2021). Pembinaan  dan  Pengawasan  Dalam  Lembaga Pemasyarakatan . Cendikia Mulia Mandiri
Lilik  Mulyadi.  2014. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  Kriminologi  dan  Viktimologi ,  Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1
Nababan, Hanif. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . Citra Aditya Bakti. Bandung Santoso, Topo, 2013. Asas-asas Hukum Pidana , Pradadya Paramita, Jakarta, hlm 8
Soepomo.2012. Pokok-pokok Hukum Adat . Jakarta: PT. Paramita Pradny
Sugiyono,  2016. Metode  Penelitian  kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R  &  D .  Bandung: ALFABETA, hlm 308
Poerwadarminta W.J.S. 2012. Kamus Umum Bahasa Indonesia , Balai Pustaka;  Jakarta, hlm 217
Umi  Narimawati. 2007. Riset  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Jakarta:  Agung  Media, hlm 7

## Jurnal
Mianita, H., & Rinaldi, K. (2021). Barunding As a Local Wisdom in Resolving Child Cases During  Covid-10  Pandemic  (Case  Study  on  Juvenile  Delinquency  Cases  in Tembilahan, Riau, Indonesia). HISPISI: Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia , 1 (1), 149-154
Rinaldi, K. (2021). P Penerapan Restorative Justice Pada Proses Perdamaian Pelaku Dan Korban Atas Kerugian  Dalam  Proses  Persalinan  (Studi  Kasus  Rs  X  di  Duri). Jurnal  Hukum  Das Sollen , 6 (2), 46-61.

## Jurnal Legal Reasoning

## BIODATA PENULIS
Nama : Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si NIP/NIK : 110802423 NIDN : 1011058401 Tempat/Tgl Lahir   : Kota Tengah, 11 Mei 1984 Jenis Kelamin : Laki-laki Status : Kawin Agama : Islam
Golongan/Pangkat   : Penata TK I/IV-a
Jabatan Akademik   : Lektor Kepala
Perguruan Tinggi     : Universitas Islam Riau
Alamat Kantor : Jl. Kaharuddin Nasution, Pekanbaru Telp/HP/Fax : 081318788816 Alamat Rumah : Perumahan  Mintan  Podomoro,  Jl.  Sei  Mintan  Ujung,  Blok C7, Simpang Tiga Pekanbaru Email : kasmanto_kriminologriau@soc.uir.ac.id