## KEABSAHAN PERJANJIAN DIAM-DIAM DALAM PERJANJIAN DISTRIBUTOR (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2178K/PDT/2008 Antara PT Dwi Damai Melawan PT Philips Indonesia)

## Markhamah Isnaini
E-mail: isnainimarkhamah@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Pranoto E-mail: maspran7@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This  article  aims  to  examine  the  legal  issues  to  find  out  the  validity  of  a  silent  agreement  after  the written agreement in the distributor agreement has expired between PT Dwi Damai against PT Philips Indonesia at Supreme Court Decision Number 2178K/Pdt/2008. Sources of legal materials used were the primary law and secondary law by way of literature/ documents. This study that, the validity of silent agreement can be recognized that the validity when the application of the principle of consensualism or agreement of the parties to enter into an agreement. In agreeing to an agreement the parties can agree on secretly like stating in attitude. In the results of the study, it was found that PT Dwi Damai with PT Philips Indonesia had agreed to enter into a secret agreement by continuing to carry out legal relations for 9 (nine) months after the written distributor agreement has expired.

## Keywords: Silent Agreement; Validity; Consensualism

## Abstrak
Artikel ini bertujuan mengkaji isu hukum untuk mengetahui keabsahan atau sahnya suatu perjanjian yang disepakati secara diam-diam setelah perjanjian tertulis dalam perjanjian distributor telah berakhir antara PT Dwi Damai dengan PT Philips Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2178K/ Pdt/2008. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara studi pustaka atau dokumen. Hasil penelitian ini diketahui bahwa keabsahan atau sahnya suatu perjanjian yang disepakati secara diam-diam dapat diakui keabsahannya ketika berlakunya asas konsensualisme atau para pihak telah sepakat dalam mengadakan perjanjian. Dalam menyepakati suatu perjanjian, para pihak dapat menyatakannya secara diam-diam seperti menyatakan dalam sikap. Pada hasil penelitian, diketahui bahwa PT Dwi Damai dengan PT Philips Indonesia telah sepakat mengadakan perjanjian secara diam-diam dengan tetap melakukan hubungan-hubungan hukum selama 9 (sembilan) bulan setelah perjanjian distributor secara tertulis berakhir.
Kata Kunci: Perjanjian Diam-Diam; Keabsahan; Kesepakatan

## A. Pendahuluan
Di era globalisasi saat ini memberikan dampak pada perkembangan dunia bisnis di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan asing yang mendirikan anak perusahaannya di beberapa wilayah Indonesia. Hal tersebut dikarenakan di Indonesia memiliki potensi pasar yang baik dan menjanjikan keuntungan yang besar. Pelaku bisnis saat ini sangat berperan dalam pemenuhan kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan primer hingga tersier. Perkembangan dunia bisnis di Indonesia juga dapat dilihat dari adanya perluasan bidang perusahaan dimana dalam menjalankan perusahaannya memerlukan bantuan orang-orang baik yang berdiri sendiri maupun
ISSN 2337-4640 (Printed)   2715-5676 (Online)
orang yang mempunyai perusahaan dan berhubungan tetap ataupun tidak tetap yang lebih khusus yaitu sebagai perantara antara produsen dengan konsumen atau sering disebut dengan distributor (Suradiyanto, 2010:245). Distributor berbeda dengan agen, distributor adalah bertindak untuk dan atas namanya sendiri, melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Sedangkan agen adalah bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal, melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak fisik atas barang dan/atau jasa yang dimiliki/ dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya (Farid F Nasution, 2007:64).
Pola hubungan kegiatan distribusi didasarkan oleh suatu persetujuan yang dibuat oleh distributor dengan prinsipal berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Ketentuan-ketentuan kebebasan berkontrak dijamin oleh hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Reza Diar Wardhana, 2017: 10). Berdasarkan asas ini suatu pihak dapat memperjanjikan dan/ atau tidak memperjanjikan apa-apa yang dikehendakinya dengan pihak lain. Namun demikian harus diakui bahwa penerapan asas berkontrak ini adalah tidak bebas sebebas-bebasnya (Ghansam Anand, 2011:91). Dengan demikian, Perjanjian Distributor tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan yang mengaturnya tetapi juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selain itu Perjanjian Distributor juga termasuk dalam perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pada dasarnya tidak ada suatu bentuk khusus atau tertentu suatu perjanjian distributor, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, para pihak boleh menentukan sendiri bentuk dan isi dari perjanjiannya (Muhamad Absar, 2014:8). Pada prakteknya Perjanjian Distributor dibuat dalam perjanjian secara tertulis dan ditentukan jangka waktu berlakunya. Hal tersebut sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak hingga perjanjian berakhir. Ketika perjanjian berakhir para pihak dapat memilih akan memperpanjang perjanjian atau tidak sesuai kesepakatan kedua pihak. Namun, pada prakteknya banyak Perjanjian Distributor ketika jangka waktu perjanjian telah berakhir para pihak sepakat secara diam-diam atau dalam sikap menghendaki perpanjangan jangka waktu perjanjian tersebut tetapi para pihak masih melaksanakan hak dan kewajiban seperti perjanjian sebelumnya. Hal tersebut dapat terjadi sebab para pihak membutuhkan satu sama lain.
Salah satu Perjanjian Distributor yang menerapkan perjanjian diam-diam adalah Perjanjian Distributor antara PT Dwi Damai dengan PT Philips Indonesia. Bermula pada terjadinya hubungan hukum antara keduanya ialah PT Dwi Damai merupakan perusahaan berbadan hukum yang ditunjuk sebagai distributor oleh PT Philips Indonesia untuk menjual dan memasarkan produk- produk Philips yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Distributor tertanggal 8 Maret 2002 dan berlaku hingga tanggal 31 Desember 2003. Namun, setelah jangka waktu perjanjian berakhir para pihak masih tetap melakukan hubungan-hubungan hukum seperti transaksi pemesanan barang dan pembayaran seolah-olah perjanjian belum berakhir. Hubungan-hubungan hukum tersebut terus berlangsung selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2003 tanpa adanya kesepakatan secara tegas untuk memperbaharui perjanjian tersebut.
Berdasarkan dari pendahuluan tersebut, maka dalam artikel ini akan dibahas bagaimanakah keabsahan perjanjian diam-diam dalam perjanjian distributor (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2178K/Pdt/2008).

## B.  Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode  silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Awal terjadinya hubungan hukum antara PT Dwi Damai dengan PT Philips Indonesia ialah PT Dwi Damai merupakan perusahaan berbadan hukum yang ditunjuk sebagai distributor oleh PT Philips Indonesia untuk menjual dan memasarkan produk-produk Philips yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Distributor tertanggal 8 Maret 2002 dan berlaku hingga tanggal 31 Desember 2003. Dalam Perjanjian Distributor tersebut terdapat beberapa ketentuan pokok salah satunya “apabila salah satu pihak akan mengakhiri atau tidak memperbaharui lagi perjanjian tersebut harus memberitahu pihak lain sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum perjanjian tersebut berakhir”. Namun, setelah jangka waktu perjanjian berakhir para pihak masih tetap melakukan hubungan-hubungan hukum seperti transaksi pemesanan barang dan pembayaran seolah-olah perjanjian belum berakhir. Hubungan-hubungan hukum tersebut terus berlangsung selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2003 tanpa adanya kesepakatan secara tegas untuk memperbaharui perjanjian tersebut. PT Philips Indonesia melakukan pergantian manajer umum yang kemudian pada tanggal 14 Juni 2004 PT Philips Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru secara mendadak dan sepihak yang memberatkan PT Dwi Damai untuk memenuhinya sebagai distributor resmi tanpa adanya musyawarah. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi ketentuan sistem pembayaran di muka setelah barang diterima yang semula pembayaran dilakukan secara kredit selama 14 (empat belas) hari setelah barang diterima, kemudian distributor harus menyediakan jaminan bank garansi dan menyediakan gudang seluas 2000 m 2 (dua ribu meter persegi). Pada tanggal 20 Oktober 2004 PT Philips Indonesia mengeluarkan pemberitahuan bahwa PT Philips Indonesia telah menunjuk secara resmi PT Bumi Citra Prima Mandiri dan PT Bangun Fortuna Abadi sebagai Distributor resmi PT Philips Indonesia. Dari kedua hal tersebut PT Philips Indonesia telah melanggar Perjanjian Distributor tertanggal 8 Maret 2002. PT Dwi Damai mengajukan gugatan wanprestasi kepada PT Philips Indonesia karena telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru dan mengakhiri perjanjian distributor secara sepihak juga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena adanya penunjukkan distributor baru oleh PT Philips Indonesia. Dalam petitum gugatannya, PT Dwi Damai menggugat PT Philips Indonesia atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sekaligus dalam 1 (satu) gugatan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keabsahan berasal dari kata absah yang merupakan kata serapan bahasa inggris yaitu validity yang mempunyai arti kekuatan hukum, sah menurut hukum. Pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut R. Setiawan rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut kurang lengkap sebab hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum, beliau memberikan definisi sebagai berikut (R. Setiawan, 2004:49):
1.  Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
2.  Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
Sehingga perumusannya perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih .
Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas-asas perjanjian yang berhubungan dengan lahirnya atau terjadinya perjanjian, isi perjanjian, akibat perjanjian, berlakunya perjanjian dan pelaksanaan perjanjian (Muhammad Noor, 2015:91):
1.  Asas kebebasan berkontrak
Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapapun, baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang selama tidak dilarang undang- undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

## 2. Asas konsensualisme
Konsensus (sepakat) bahwa perjanjian itu terjadi ketika tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.
3.  Asas kepastian hukum ( pacta sunt servanda )
Asas ini memberikan pengertian bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan para pihak harus mematuhi dan menghormati substansi perjanjian. Asas ini berkaitan dengan akibat perjanjian, bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
4.  Asas itikad baik ( goodfaith )
Asas ini terdiri dari subyektif dan obyektif yaitu secara subyektif perjanjian harus dilaksanakan dari kejujuran dan niat baik para pihak sedangkan secara obyektif perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
5.  Asas kepribadian ( personality )
Asas ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian itu.
Perjanjian Distributor termasuk dalam perjanjian tidak bernama sebab tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dasar hukum lahirnya perjanjian distributor adalah asas dari Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan kebebasan berkontrak dan sifatnya yang terbuka yang memungkinkan masyarakat dapat membuat segala macam perjanjian di luar perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III (Ari Wahyudi Hertanto, 2007:393). Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak dimana para pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:
1.  Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2.  Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
3.  Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
4.  Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
5.  Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang. Namun kebebasan dalam hal ini bukan berarti bebas tanpa batas. Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Artinya, jika perjanjian yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku atau ketertiban umum, dan atau kesusilaan, maka perjanjian tersebut harus dibatalkan. (Yati Nurhayati, 2011:1028). Oleh karena itu, sebagaimana asas kebebasan berkontrak yang berlaku di Indonesia, hukum perjanjian mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan para pihak yaitu lahirnya Perjanjian Distributor.
Sistem hukum Indonesia memang belum terdapat pengaturan mengenai perjanjian distributor secara komprehensif. Namun di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/ atau Jasa disebutkan pengertian distributor. Dari kedua peraturan tersebut bahwa distributor adalah pihak yang bertindak atas namanya sendiri (tidak terikat atau independen) dan sebagai perantara antara perusahaan manufaktur dan pengecer (Yati Nurhayati, 2011:1039).
Perjanjian Distributor sama seperti perjanjian kerjasama pada umumnya yaitu dibuat dalam perjanjian secara tertulis dan ditentukan pula jangka waktu berlakunya kerjasama distributor tersebut. Hal itu dijadikan sebagai dasar bagi para pihak terkait kapan dimulainya dan kapan berakhirnya kerjasama. Ketika jangka waktu perjanjian telah berakhir maka segala hak dan kewajiban tidak lagi melekat pada masing-masing pihak. Namun kedua pihak dapat menentukan akan memperpanjang perjanjian tersebut atau tidak berdasarkan kesepakatan kedua pihak.
Pada prakteknya, dapat dijumpai permasalahan apabila setelah jangka waktu perjanjian berakhir para pihak tidak secara tegas memperpanjang jangka waktu perjanjiannya, melainkan para pihak masih tetap melaksanakan hak dan kewajiban selayaknya perjanjian sebelumnya belum berakhir. Berdasarkan kasus dalam Putusan MA Nomor 2178K/Pdt/2008 yang telah dipaparkan di atas bahwa para pihak dalam perjanjian distributor yaitu PT Dwi Damai dan PT Phillips Indonesia ketika perjanjian distributor tersebut telah berakhir kedua pihak secara diam-diam masih tetap melakukan hubungan-hubungan hukum layaknya perjanjian distributor tersebut belum berakhir. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak karena kedua pihak masih saling membutuhkan. Namun, kedua pihak tidak dengan tegas menyatakan perjanjian distributor tersebut diperpanjang atau tidak sehingga hubungan-hubungan hukum tersebut berlangsung selama 9 (sembilan) bulan sejak berakhirnya perjanjian distributor. Dalam hal ini hubungan-hubungan hukum yang dilakukan selama 9 (sembilan) bulan secara diam-diam tersebut dapat dikatakan sebagai perjanjian diam-diam.
Mengenai perjanjian diam-diam banyak orang merujuk pada Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”.
Mengenai Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam bukunya, Subekti menulis bahwa “…hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. oleh karena dianggap sebagai diperjanjikan atau sebagai bagian dari perjanjian sendiri, maka hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan itu dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang merupakan hukum pelengkap” (Subekti, 2002:40).
Pada kasus perjanjian diam-diam dalam perjanjian distributor ini Penulis berpendapat bahwa terhadap perjanjian diam-diam ini tidak dapat digunakan dasar hukum Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebab kedua pihak dalam menjalankan perjanjian distributor tidak berdasar pada kebiasaan. Melainkan, perjanjian diam-diam dalam perjanjian distributor ini berdasar pada asas konsensualisme atau kesepakatan para pihak dalam mengadakan suatu perjanjian. Konsensus (sepakat) bahwa perjanjian itu terjadi ketika tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. “ What ever the contract is, it can be said that mutual consent is the basic principle  for valid contract ” (Suharnoko, 2012:2). Pada kasus ini, kedua pihak sepakat untuk tetap menjalankan hubungan-hubungan hukum layaknya perjanjian distributor belum berakhir dan tidak dengan tegas menyatakan perjanjian distributor sebelumnya diperpanjang atau tidak.
Berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme perjanjian diam-diam dalam perjanjian distributor yang dilakukan oleh kedua pihak tetap harus memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat sahnya perjanjian dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Sepakat para pihak
Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan, artinya kedua subjek yang mengadakan perjanjian tersebut harus setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik (Subekti, 2002:17).
2.  Kecakapan para pihak
Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah akil baligh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dari sudut rasa keadilan, pihak-pihak yang menjadi subjek dalam suatu perjanjian itu harus mempunyai kemampuan untuk menginsyafi tanggung jawab yang dipikulnya (Subekti, 2002:17).

## 3.  Suatu hal tertentu
Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu.

## 4.  Sebab yang halal
Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subjek atau pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah mengenai objek perjanjian sehingga disebut syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Namun, jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, yang berarti bahwa perjanjian tidak pernah terjadi.
Pada kasus perjanjian diam-diam dalam perjanjian distributor ini telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, dengan alasan:
1.  Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Bahwa suatu perjanjian dikatakan sah ketika telah terjadi kesepakatan para pihak. J. Satrio menyebutkan ada beberapa cara mengemukakan kehendak yaitu (Retna Gumanti, 2012:5):
a.  Secara tegas, hal ini dibuktikan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan;
b.  Secara diam-diam, dalam arti dilakukan dengan menunjukkan suatu sikap atau dengan isyarat.
Pada kasus ini, jelas bahwa kedua pihak yaitu PT Dwi Damai dan PT Philips Indonesia telah sepakat dan menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik yaitu masih tetap melanjutkan hubungan-hubungan hukum secara diam-diam ketika perjanjian distributor telah berakhir dan tidak menyatakan dengan tegas apakah perjanjian distributor akan diperpanjang atau tidak;
2.  Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Bahwa suatu perjanjian harus dibuat oleh orang yang cakap menurut hukum. Pada kasus ini, kedua pihak merupakan badan hukum dimana kedua pihak cakap menurut hukum untuk membuat suatu perikatan;
3.  Suatu hal tertentu
Bahwa suatu perjanjian harus berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Pada kasus ini, kedua pihak membuat perjanjian distributor untuk memasarkan produk-produk Philips ke masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
4.  Suatu sebab yang halal
Bahwa suatu perjanjian harus dibuat dengan alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh dibuat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pada kasus ini, isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan/ ketertiban umum.
Oleh karena itu, berdasarkan dasar terjadinya perjanjian distributor dan perjanjian diam-diam yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme atau kesepakatan para pihak yang dilakukan secara diam-diam serta telah terpenuhi syarat sahnya suatu perjanjian maka, keabsahan perjanjian diam-diam dalam perjanjian distributor pada Putusan MA Nomor 2178K/Pdt/2008 dapat diakui keabsahannya dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

## D. Simpulan
Berdasarkan penjelasan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa lahirnya perjanjian diam-diam dalam perjanjian distributor dapat diakui keabsahannya sebab telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu yang didasarkan pada asas konsensualisme atau kesepakatan oleh para pihak serta perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan MA Nomor 2178K/ Pdt/2008 terkait perjanjian diam-diam kedua pihak yang menyatakan bahwa tetap dijalankannya hubungan-hubungan hukum yang berarti kegiatan distribusi produksi Philips selama 9 (sembilan)
bulan sejak 31 Desember 2003, maka telah terjadi perjanjian diam-diam. Dalam hal ini, para pihak telah membuat perjanjian sesuai kesepakatan para pihak baik dengan mengucapkan secara lisan atau tertulis atau secara diam-diam atau bahkan dinyatakan dengan suatu sikap atau isyarat.

## E. Saran
Bagi siapapun baik perorangan maupun badan hukum yang ingin membuat atau mengadakan pembaharuan perjanjian distributor atau perjanjian lainnya sebaiknya dilakukan secara tertulis, tidak hanya dengan kesepakatan secara diam-diam atau dinyatakan dalam sikap. Sehingga apabila terjadi permasalahan terdapat alat bukti yang kuat.

## F.  Daftar Pustaka

## Buku
Subekti. 2002. Hukum Perjanjian Cetakan XIX . Jakarta:  PT Intermasa.
R. Setiawan. 2004. Pokok-Pokok Hukum Perikatan . Bandung: Bina Cipta.

## Jurnal
Ari Wahyudi Hertanto. 2007. “Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Distributor dan Keagenan”. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 . Nomor 3, Edisi Juli-September 2007.
Farid F Nasution. 2007. “Perjanjian Distribusi Menurut Hukum Persaingan Usaha”. Jurnal Hukum Bisnis . Volume 26 Nomor 2, Edisi 2007.
Ghansam Anand. 2011. “Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak”. Yuridika . Volume 26 Nomor 2, Edisi Mei-Agustus.
Muhamad Absar. 2014. “Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan”. Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal  Opinion . Volume 2 Nomor 5, Edisi 2014.
Muhammad Noor. 2015. “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak”. Mazahib . Volume 14 Nomor 1, Edisi Juni 2015.
Retna Gumanti. 2012. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)”. Jurnal Pelangi Ilmu . Volume 05 Nomor 01.
Reza Diar Wardhana, dkk. 2017. “Perlindungan Hukum terhadap Perjanjian Distribusi Sepatu Vans antara PT Gagan Indonesia dengan Mats Store”. Diponegoro Law Journal . Volume 6 Nomor 2.
Suharnoko. 2012. “Contract Law in a Comparative Perspective”. Indonesia  Law  Review . Volume 2, Edisi Mei-Agustus 2012.
Suradiyanto. 2010. “Aspek Hukum Korporasi dalam Perjanjian Keagenan dan Distributor”. Jurnal Aplikasi Manajemen . Volume 5 Nomor 1, Edisi Februari 2010.
Yati Nurhayati. 2011. “Konstitusionalitas Perjanjian Distribusi dalam Persaingan Usaha Sehat”. Jurnal Konstitusi . Volume 8 Nomor 6, Edisi Desember 2011.