## KEPATUHAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENDAFTARAN PERKAWINAN MASYARAKAT ASEI KECIL
Dudi Mulyadi a
a Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Email: dudi180480@gmail.com
Naskah diterima: 18 April 2024; revisi: 22 April 2024; disetujui: 30 April 2024 DOI: 10.55551/jip.v5i1.99

## Abstrak:
Penelitian tentang kepatuhan hukum dalam pendaftaran pernikahan di Kampung Asai Kecil, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  yang  mengatur  tentang  Perkawinan.  Metode  penelitian  ini mencakup  pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris.  Temuan  penelitian menunjukkan  bahwa  tingkat  kepatuhan  hukum  dalam  pendaftaran  pernikahan  di masyarakat  Asai  Kecil  masih  rendah.  Mayoritas  penduduk  kampung  tersebut  hanya melakukan pernikahan sesuai dengan tradisi adat tanpa mengikuti proses pernikahan secara agama dan tanpa mencatatnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kurangnya pemahaman tentang hukum pernikahan, khususnya pentingnya pencatatan pernikahan,  juga  menjadi  faktor  utama.  Faktor-faktor  penghambat  lainnya  termasuk rendahnya kesadaran hukum dan sikap apatis terhadap pendaftaran pernikahan, jarak yang  jauh  antara  kampung  dan  kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil, ketidakjelasan dalam ketentuan pendaftaran pernikahan, keberlakuan yang kuat dari budaya  hukum  adat,  kurangnya  manfaat  langsung  yang  dirasakan  dari  pendaftaran pernikahan, dan kurangnya sanksi bagi yang tidak mendaftarkan pernikahannya.
Kata Kunci: Kepatuhan hukum; pendaftaran perkawinan; masyarakat Asei Kecil

## LATAR BELAKANG
Pernikahan adalah sebuah institusi sosial yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Lebih dari sekadar ikatan antara dua individu, pernikahan juga melibatkan  keluarga,  komunitas,  dan  nilai-nilai  budaya  tertentu.  Setiap  komunitas memiliki tradisi dan norma yang berbeda dalam melaksanakan upacara pernikahan. Dalam  konteks  hukum,  pengaturan  pernikahan  terdapat dalam  UU  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan.  Peraturan  ini  berisi  ketentuan  berbagai  hal  terkait pernikahan, mulai dari persyaratan hingga prosedur pendaftarannya .
Pendaftaran pernikahan adalah tahap hukum yang sangat penting dan menjadi kewajiban  setelah  upacara  pernikahan  dilaksanakan.  Proses  ini  memiliki  beberapa alasan signifikan yang perlu dipahami oleh pasangan yang baru saja menikah. Berikut adalah  beberapa  justifikasi  mengapa  pendaftaran  pernikahan  memiliki  pentingnya yang  besar  yang  pertama  terkait  Legalitas  dan  Pengakuan  Resmi,  Pendaftaran pernikahan  memberikan  pengakuan  resmi  dari  pihak  pemerintah  terhadap  status pernikahan.  Dengan  memiliki  dokumen  resmi  yang  mencatat  status  pernikahan, pasangan dapat menjaga dan melindungi hak-hak mereka secara hukum, seperti hak atas  warisan,  kepemilikan  properti,  asuransi,  dan  aspek  keuangan  lainnya.  Tanpa pendaftaran,  pasangan  mungkin  kesulitan  memvalidasi  dan  menuntut  hak-hak mereka secara sah.
Yang  kedua  Perlindungan  Hukum,  Pendaftaran  pernikahan  juga  memberikan perlindungan hukum bagi pasangan. Dokumen pendaftaran dapat menjadi bukti yang kuat  dalam  menyelesaikan  perselisihan  atau  konflik  dalam  hubungan  pernikahan. Pasangan yang tidak melakukan pendaftaran mungkin menghadapi kesulitan dalam membuktikan status pernikahan mereka secara hukum.
Ketiga  Akses  ke  Layanan  Publik,  Pendaftaran  pernikahan  memungkinkan pasangan  untuk  mengakses  berbagai  layanan  publik.  Dengan  memiliki  sertifikat perkawinan  yang  sah,  mereka  dapat  mengajukan  permohonan  dokumen  identitas baru,  seperti  kartu  identitas,  paspor,  dan  izin  tinggal.  Selain  itu,  pendaftaran  juga menjadi  syarat  untuk  mengakses  program-program  pemerintah,  seperti  program kesehatan dan pendidikan.
Keempat Perlindungan bagi Anak, Pendaftaran pernikahan juga penting dalam menjaga  apa  yang  menjadi  hak  bagi  keturunan  yang  di  hasilkan  dalam  suatu
perkawinan. Melalui pendaftaran, anak-anak dapat memiliki status hukum yang jelas dan memperoleh hak-hak yang diberikan perlindungan oleh undang-undang, seperti pemberian  kewarganegaraan,  akses  terhadap  pendidikan,  hak  atas  warisan,  dan perlindungan hukum lainnya.
Pendaftaran perkawinan membawa berbagai manfaat dan memiliki kepentingan yang  signifikan  bagi  pasangan  yang  baru  menikah.  Selain  memberikan  pengakuan resmi  dan  perlindungan  hukum,  pendaftaran  perkawinan  juga  krusial  dalam memastikan  akses  ke  layanan  publik,  melindungi  hak-hak  anak,  dan  menyediakan data statistik yang berguna. Karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk memiliki pemahaman  yang  baik  dan  melaksanakan  pendaftaran perkawinan  menurut  aturan yang berlaku.
Pada prakteknya pendaftaran perkawinan masih menjadi permasalahan dalam kepatuhan hukum masyarakat. Salah satu contohnya adalah di Masyarakat Asei Kecil. Di  Kabupaten  Jayapura,  perkawinan  dalam  masyarakat  Asei  Kecil  masih  sering dilakukan  sesuai  dengan  prosesi  adat  istiadat  yang  merupakan  warisan  leluhur. Dalam  proses  perkawinan  ini,  seringkali  pendaftaran  di  kantor  catatan  sipil  tidak dilakukan,  dan pernikahan  dianggap  sah  berdasarkan adat  dan  norma-norma  yang berlaku dalam komunitas tersebut.
Masyarakat  Asei  Kecil  memegang  keyakinan  yang  kokoh  terhadap  nilai-nilai adat  dan  tradisi  mereka.  Mereka  percaya  bahwa  perkawinan  yang  dipertahankan sesuai dengan prosesi adat dan disaksikan oleh seluruh anggota komunitas memiliki kekuatan spiritual dan keberkahan yang lebih tinggi. Karena itu, pendaftaran di kantor catatan sipil sering dianggap sebagai hal yang kurang penting.
Perlu dipahami bahwa walaupun perkawinan dalam masyarakat Asei Kecil tidak melibatkan pendaftaran di kantor catatan sipil, hal ini bukan mengindikasikan bahwa penyelenggaraan  pernikahan  itu  tidak  memiliki  legalitas  secara  hukum.  Dalam konteks  budaya  dan  tradisi  mereka,  perkawinan  yang  dijalankan  sesuai  dengan prosesi adat dianggap sah dan diterima oleh masyarakat setempat.
Meskipun  demikian,  ada  beberapa  implikasi  yang  perlu  diperhatikan  terkait dengan  tidak  adanya  pendaftaran  catatan  sipil  dalam  perkawinan  masyarakat  Asei Kecil. Salah satu implikasi tersebut adalah  dalam konteks perlindungan hukum dan hak-hak  yang  terkait  dengan  institusi  pernikahan.  Tanpa  pendaftaran  catatan  sipil, pasangan  mungkin  mengalami  kendala  saat  mengklaim  terkait  hak-hak  yang
bersangkutan  secara  resmi,  baik  hak  warisan,  kepemilikan  properti,  atau  akses  ke layanan publik tertentu.
Selain  itu,  tidak  adanya  pendaftaran  catatan  sipil  juga  dapat  mempengaruhi pengumpulan  data  statistik  terkait  perkawinan  dalam  upaya  perencanaan pembangunan  di  daerah  tersebut.  Data  yang  akurat  dan  terpercaya  tentang perkawinan sangat penting agar dapat merumuskan langkah-langkah kebijakan agar dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Terdapat  suatu  kebiasaan  pada  masyarakat  Asei  Kecil  untuk  melakukan perkawinan secara adat tanpa melakukan pendaftaran di kantor catatan sipil. Hal ini dapat  menyebabkan  ketidakpatuhan  hukum  sebab  tidak  sesuai  dengan  ketentuan hukum  yang  berlaku.  Ketidakpatuhan  hukum  dengan  tidak  melakukan  pendaftaran perkawinan dapat berdampak pada hak-hak yang dimiliki suami maupun istri, seperti hak waris dan hak asuransi.
Oleh  karena  itu,  penting  bagi  masyarakat  Asei  Kecil  untuk  memahami pentingnya melakukan pendaftaran perkawinan secara sah di kantor catatan sipil agar di  kemudiian  hari  tidak  terjadi  ha-hal  yang  tidak  diinginkan. 1 Dalam  melakukan pendaftaran  perkawinan,  masyarakat  Asei  Kecil  perlu  memperhatikan  syarat-syarat yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Dengan melakukan pendaftaran secara sah, pasangan suami istri dapat memperoleh hak-hak  hukumnya  serta  tercegah  di  kemudian  hari  dari  berbagai  masalah  hukum terkait perkawinan.
Berdasarkan  pemaparan  diatas  sehingga  peneliti  ingin  mengambil  penelitian hukum tentang Kepatuhan Masyarakat dalam melakukan pendaftaran perkawinan di Asai  Kecil  ditinjau  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Di  Kabupaten Jayapura.

## METODE
Metode  pendekatan  pada  penelitian  ini  adalah  Metode  pendekatan  bersifat yuridis  normatif dan  yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis  normatif  diterapkan  untuk menganalisis  aturan-aturan  atau  prinsip-prinsip  hukum  yang  terkait  dengan keabsahan pendaftaran perkawinan, baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
1 https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974
Metode  yuridis  empiris  diterapkan  dengan  cara  mengamati  sejauh  mana kepatuhan hukum masyarakat di Kampung Asai Kecil dalam melakukan pendaftaran pernikahan di kantor catatan sipil, serta meneliti faktor-faktor apa yang memengaruhi masyarakat di Kampung Asai Kecil dalam melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Untuk mengumpulkan data tersebut, populasi dan sampel terkait dengan penelitian ini telah ditentukan .
Penelitian ini menggunakan metote Analisis Deskriptif. Ini berarti bahwa data yang telah dikumpulkan disusun dan dikelompokkan, kemudian dianalisis secara  sistematis  untuk  menggambarkan  fakta-fakta,  karakteristik,  dan hubungan  antara  peristiwa  yang  diteliti.  Tujuan  analisis  adalah  agar  dapat dipertanggungjawabkan.  Analisis  ini  juga  membantu  dalam  memberikan batasan pada pembahasan, sehingga tidak ada kebingungan, dan memastikan bahwa pembahasan fokus pada pokok permasalahan yang ada.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Kepatuhan hukum dalam melakukan pendaftaran perkawinan masyarakat Asai Kecil

## 1. Teori kepatuhan Hukum
Kepatuhan hukum adalah hasil dari kesadaran akan manfaat hukum yang menginspirasi masyarakat untuk berkomitmen pada norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bersama. Ini tercermin dalam perilaku nyata masyarakat yang secara  faktual  mematuhi  norma  hukum  tersebut,  yang  dapat  diamati  dan dirasakan oleh orang-orang dalam komunitas yang sama.
Kesadaran hukum dalam masyarakat sering diasosiasikan dengan tingkat ketaatan  terhadap  hukum  atau  keberhasilan  implementasi  hukum,  yang mengindikasikan  sejauh  mana  noma  hukum  berpengaruh  ketika  menjalankan fungsinya mengatur warga masyarakat. Untuk mencapai harmoni yang sejalan antara hukum yang diberlakukan dan kesadaran hukum masyarakat, peraturan haruslah beralasan  dan  diterapkan  melalui  prosedur  yang  terstruktur dan  adil. Kesadaran hukum melibatkan interaksi antara dimensi mental dan moral, yang keduanya  tergantung  pada  identitas  individu.  Dalam  pandangan  ini,  Widjaya menjelaskan  bahwa  kesadaran  hukum  mencerminkan  situasi  di  mana masyarakat  hidup  tanpa  konflik,  menciptakan  keseimbangan,  harmoni,  dan
konsistensi.  Kesadaran  hukum  dipandang  sebagai  pemahaman  yang  bersifat sukarela,  bukan  hasil  dari  tekanan,  meskipun  ada  batasan  yang  diberlakukan oleh peraturan hukum dari luar individu atau masyarakat.
Kesadaran  hukum  sebetulnya  adalah  pemahaman  atau  nilai-nilai  yang melekat  pada  manusia  tentang  keberadaan  hukum  atau  harapan  atas keberadaan  hukum.  Yang  penting  adalah  nilai-nilai  mengenai  peran  hukum, bukan  penilaian  hukum  terhadap  situasi  konkret  dalam  masyarakat  yang bersangkutan. 2
Menurut  Soerjono  Salman,  esensi  dari  kepatuhan  hukum  mencakup  tiga faktor utama yang mendorong warga masyarakat untuk mematuhi hukum, yaitu Kepatuhan (Compliance), Identifikasi (Identification), dan  Internalisasi (Internalization).
a. Compliance
Kepatuhan semacam itu berasal dari harapan akan mendapatkan imbalan atau usaha untuk Menghindari konsekuensi negatif atau tindakan disipliner yang  mungkin  diberlakukan,  jika  individu  melakukan  pelanggaran  aturan. Keyakinan tidak menjadi sandaran terhadap fokus dari aturan hukum terkait, melainkan  fokus  dengan  kontrol  dari  pihak  yang  berwenang.  Dengan demikian,  kepatuhan  hukum  hanya  akan  terjadi  jika  terdapat  kontrol terhadap implementasi aturan hukum tersebut.
b. Identification
Ini  adalah  deskripsi  tentang  bagaimana  kepatuhan  terhadap  hukum  sering kali bukanlah hasil dari pengakuan nilai intrinsik hukum tersebut, melainkan lebih  karena  menjaga  hubungan  sosial  dan  mendapatkan  manfaat  dari interaksi dengan pihak yang menegakkan hukum. Jadi, kepatuhan terhadap hukum  sangat  dipengaruhi  oleh  dinamika  interaksi  sosial  daripada  nilai intrinsik dari hukum itu sendiri.
c. Internalization
Kepatuhan disebabkan mereka melihat kepatuhan itu sebagai sesuatu yang memiliki  nilai  intrinsik  atau  imbalan  yang  sesuai.  Isi  dari  hukum  tersebut sesuai  dengan  nilai-nilai  personal  mereka  atau  karena  mereka  telah mengubah nilai-nilai mereka secara internal. Akibatnya, mereka secara alami
2 Soerjono  Soekanto,  1982, Kesadaran  Hukum  Dan  Kepatuhan  Hukum,  Edisi  Pertama,  CV. Rajawali, Jakarta, Hlm, 152
mengikuti hukum tersebut karena dorongan yang berakar secara mandiri. Ini menciptakan  tingkat  konformitas  yang  mendasar  pada  dorongan  intrinsik. Pusat dari kekuatan proses ini adalah keyakinan individu terhadap fokus dari aturan  terkait,  tanpa  memperhitungkan  pengaruh  atau  nilai-nilai  dari komunitas  atau  pihak  yang  berwenang.  Tahap  ini  mencerminkan  tingkat paripurna  suatu  kepatuhan,  aturan  hukum  menyebabkan  ketaatan  hukum yang sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh individu tersebut. 3
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  memuat ketentuan  mengenai  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  untuk  melakukan pendaftaran  pernikahan.  Ini  menegaskan  bahwa  pendaftaran  pernikahan merupakan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  setiap  pasangan  suami istri.
Pencatatan pernikahan juga diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan  dan  berlaku  bagi  seluruh  penganut  agama  dan  kepercayaan  di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tidak ada diskriminatif dalam hal pendaftaran pernikahan, melainkan berlaku untuk semua masyarakat Indonesia.
Akta nikah juga dianggap sebagai bukti otentik pernikahan di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pendaftaran pernikahan merupakan ketentuan yang harus dipatuhi agar suatu perkawinan mendapatkan pengakuan hukum (keabsahan).

## 2.  Definisi Perkawinan
Menurut Prof. R. Sardjono, SH, "ikatan lahir" dalam perkawinan mengacu pada  hubungan  formal  antara  pihak  yang  terlibat,  di  mana  mereka  dianggap sebagai  suami  istri tidak  hanya  dalam  hubungan  satu  sama  lain  tetapi  juga  di mata masyarakat secara umum karena status perkawinan mereka. Sementara itu,  pengertian  "ikatan  lahir  batin"  dalam  perkawinan  merujuk  pada  komitmen suami  istri  bersama  mengarungi  bahtera  hidup  guna  membentuk  dan memelihara  kebahagian  dan  kekekalan  pernikahan.  Dalam  perkawinan  yang sehat, penting untuk ada keseimbangan antara ikatan fisik dan emosional; tidak
3 Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta. Hal -10
boleh  hanya  ada  ikatan  fisik  atau  emosional  saja,  kedua  unsur  ini  harus  ada dalam setiap perkawinan. 4
Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan hukum agama masing-masing dan keyakinannya. Dalam rumusan ini, perlu diperhatikan bahwa penggunaan frasa "perkawinan  yang  sah  menurut  agama  masing-masing"  menunjukkan  bahwa perkawinan  adalah  sebuah  peristiwa  agama  dan  dilakukan  dalam  rangka mematuhi perintah agama, yang berlaku bagi semua agama.

## 3.  Syarat Sah Perkawinan
Menurut  Syuruth  al-shihhah,  syarat  sah  perkawinan  adalah  hal-hal  yang harus  ada  dalam  perkawinan,  yang  jika  tidak  dipenuhi  akan  mengakibatkan ketidak  sahannya.  Syarat-syarat  ini  harus  terpenuhi  untuk  menghasilkan konsekuensi  hukum;  jika  tidak  terpenuhi,  perkawinan  tersebut  dianggap  tidak sah.  Sedangkan  menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974,  syarat  sah perkawinan dijelaskan dalam Pasal 2. Perbedaannya terletak pada Pasal 2 ayat (1)  yang  menekankan  bahwa  perkawinan  sah  jika  dilakukan  sesuai  dengan hukum agama  masing-masing dan keyakinannya. Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah memenuhi syarat yang disebutkan dalam ayat (1).
Pasal 27 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pada satu waktu, seorang pria hanya dapat terikat oleh perkawinan dengan satu perempuan,  dan  seorang perempuan  hanya dengan  satu  pria.  Dalam  konteks hukum  perdata  di  Indonesia,  pandangan  terhadap  perkawinan  hanya  dalam kerangka perdata, yang bersifat pluralistik karena pengaruh golongan penduduk pada masa penjajahan Belanda melalui Pasal 163 IS jo 131 IS. Pada masa itu, hukum perkawinan berlaku secara pluralistik, termasuk:
a.  KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) berlaku untuk golongan Eropa.
4 R.Sardjono,"Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974  tentang  Perkawinan".  (Diedarkan  dikalangan  mahasiswa  fakultas  Hukum  dan  Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti,Jakarta), hlm 6.
b.  Burgerlijk Wetboek (BW) berlaku dengan beberapa pengecualian, ditambah dengan  aturan  tentang  adopsi  dan  pencatatan  sipil  untuk  golongan  Timur Asing Tionghoa.
c.  Hukum  Adat  yang  berlaku  sesuai  dengan  masing-masing  golongan  Timur Asing non-Tionghoa.
d.  Hukum  Islam  dan  Hukum  Adat  berlaku  bagi  golongan  Bumiputera  yang beragama Islam.
e.  Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (HOCI) Staatsblad 1933 Nomor 74 berlaku bagi golongan Bumiputera yang beragama Kristen.
f.  Regeling  op  de  Gemengde  Huwelijken  (GHR)  Staatsblad  1898  No.  158 berlaku untuk perkawinan campuran.
Setelah  kemerdekaan,  Indonesia  melakukan unifikasi  hukum  perkawinan melalui  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Namun, keberadaan UU Perkawinan ini tidak menghapuskan peraturan-peraturan lama secara langsung. Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa peraturan- peraturan  seperti  BW,  HOCI,  GHR,  dan  peraturan  lain  yang  mengatur perkawinan,  dalam  batas  yang  telah  diatur  oleh  UU  ini,  tidak  lagi  berlaku.  Ini berarti bahwa jika suatu hal tentang perkawinan belum diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka peraturan-peraturan sebelumnya masih bisa diterapkan.

## 4.  Pendaftaran Perkawinan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  merupakan landasan  hukum  yang  mengatur  proses pendaftaran  perkawinan  di  Indonesia. Undang-undang  ini  memiliki  tujuan  untuk  melindungi  dan  mengatur  hubungan perkawinan secara hukum, serta memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang sah secara pernikahan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974,  setiap  perkawinan  yang dilangsungkan  di  Indonesia  harus  didaftarkan  ke  Kantor  Urusan  Agama setempat  dalam  waktu  maksimal  30  hari  setelah  pernikahan  dilaksanakan. Pendaftaran perkawinan ini bertujuan untuk memberikan pengakuan resmi dari pemerintah  terhadap  status  perkawinan  dan  melindungi  hak-hak  pasangan secara hukum.
Proses pendaftaran perkawinan melibatkan beberapa dokumen yang harus diserahkan  oleh  pasangan  yang  baru  menikah.  Dokumen-dokumen  tersebut antara lain:
a.  Surat Nikah
Surat  Nikah  dikeluarkan oleh  Penghulu  atau Pejabat  yang  berwenang  setelah pernikahan  dilangsungkan.  Surat  ini  berfungsi  sebagai  bukti  sah  bahwa pasangan tersebut telah resmi menikah.
b.  Kartu Keluarga
Kartu  Keluarga  (KK)  pasangan  juga  harus  diserahkan  sebagai  salah  satu persyaratan pendaftaran perkawinan. KK akan diperbarui dengan mencantumkan status perkawinan pasangan yang baru menikah.
c.  Akta Kelahiran
Akta  Kelahiran  pasangan  juga  menjadi  salah  satu  dokumen  yang  harus diserahkan.  Hal  ini  untuk  memastikan  bahwa  pasangan  telah  mencapai  usia yang sah untuk menikah.
Selain itu, pasangan juga akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran yang berisi informasi pribadi dan data perkawinan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, pihak Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pendaftaran  Perkawinan  (STBPP)  yang  menjadi  bukti  resmi  pendaftaran perkawinan.
Pendaftaran  perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 memiliki  beberapa  manfaat  penting.  Pertama,  pendaftaran  perkawinan memberikan  pengakuan  resmi  dari  pemerintah  terhadap  status  perkawinan, sehingga  melindungi  hak-hak  pasangan  secara  hukum.  Kedua,  pendaftaran perkawinan memudahkan pasangan dalam mengakses layanan publik, seperti program kesehatan, pendidikan, dan keuangan. Ketiga, pendaftaran perkawinan juga  penting  sebagai  perlindungan  akan  hak  anak  yang  lahir  dari  suatu pernikahan.
Pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tegas mengamanatkan  bahwa  setiap  perkawinan  harus  didaftar  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Ketika  kita menghubungkan ketentuan  ini  dengan  Pasal  2  ayat  (1)  dari  UU  1/1974, menjadi jelas bahwa setiap perkawinan yang sah menurut hukum agama masing-masing  dan  keyakinannya  harus  didaftarkan  sesuai  dengan
peraturan yang berlaku agar dapat sah secara hukum. Dengan demikian, sebuah penyelenggaraan perkawinan sesuai dengan aturan agama dan keyakinannya,  namun  tidak  didaftarkan,  secara  otomatis  tidak  akan dianggap sah menurut UU 1/1974.
Pencatatan  ini  juga  bertujuan  untuk  memudahkan  administrasi  dan mengatur  hubungan  hukum  antara  pasangan  yang  telah  menikah,  serta memberikan  kepastian  hukum  terkait  status  perkawinan,  hak,  dan  kewajiban pasangan  yang  bersangkutan.  Dengan  pencatatan  perkawinan,  informasi mengenai  status  perkawinan  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh  pihak  yang berkepentingan,  seperti  pasangan  yang  menikah,  pemerintah,  lembaga keuangan, dan pihak lain yang terkait. Oleh karenanya tujuan dalam Pasal 2 ayat (2) ialah :
a.  Menyelenggarakan  proses  administratif  yang  teratur  terkait  dengan perkawinan.
b.  Memberikan  kejelasan  dan  perlindungan  hukum  terhadap  status hukum  dari  suami,  istri,  dan  anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan tersebut.
c. Menjamin  dan  melindungi  hak-hak  tertentu  yang  timbul  akibat perkawinan, seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak-anak, dan hak-hak lain yang terkait.
Pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang yang dimaksud tidak berdiri sendiri, karena  frasa  "dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku" menunjukkan  bahwa  pencatatan  perkawinan  tidak  dapat  dilakukan  secara sembarangan, melainkan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan  dalam  perundang-undangan.  Tujuannya  adalah  untuk  memastikan bahwa  hak-hak  suami,  istri,  dan  anak-anak  mereka  terjamin  dan  dilindungi sepenuhnya  oleh  negara.  Persyaratan  dan  prosedur  tersebut  termasuk ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (2),  Pasal  4,  Pasal 5,  Pasal  9,  dan Pasal 12 dari Undang-Undang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Perkawinan,  terutama Pasal 2 hingga Pasal 9.
Pencatatan  perkawinan  adalah  syarat  resmi  untuk  menegaskan  validitas suatu  pernikahan.  Meskipun  sebuah  pernikahan  telah  dilangsungkan
menurut agama atau kepercayaan masing-masing, keabsahannya tidak diakui  sebagai  pernikahan  sah  jika  tidak  terdaftar  dalam  pencatatan perkawinan yang di atur dalam peraturan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam menetapkan  keabsahan  suatu  pernikahan  sesuai  dengan  Undang- Undang 1/1974.
Menurut Putusan  Nomor  46/PUU-VIII/2010  dari  Mahkamah Konstitusi,  pencatatan  perkawinan  tidaklah  menjadi  faktor  penentu keabsahan  sebuah  pernikahan,  dan  sebenarnya  hanya  merupakan kewajiban  administratif  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Keabsahan  suatu  pernikahan  lebih  ditentukan  oleh  persyaratan  yang ditetapkan oleh agama masing-masing pasangan calon mempelai. Oleh karena  itu,  wajibnya  negara  melakukan  pencatatan  perkawinan  melalui peraturan  perundang-undangan  merupakan  bagian  dari  kewajiban administratif.
Berdasarkan Pasal 2 UU 1/1974 dan penjelasan sebelumnya, jelas bahwa  untuk  sebuah  pernikahan  dianggap  sah,  harus  memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Perkawinan  harus  diselenggarakan  sesuai  prosedural  yang  diatur oleh hukum dalam agama dan keyakinan yang bersangkutan.
b. Pernikahan  tersebut  harus  didokumentasikan  dalam  catatan perkawinan menurut aturan hukum yang berlaku.
Pencatatan  suatu  pernikahan  hanya  akan  dilakukan  jika  pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan agama calon  mempelai  yang  bersangkutan.  Syarat-syarat  ini  bertujuan  untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang sah bagi  suami,  istri,  dan  anak-anak  mereka,  sehingga  pernikahan  tersebut  dapat diakui  dan  dilindungi  secara  hukum  oleh  negara.  Kedua  syarat  pernikahan tersebut harus dipenuhi agar pernikahan tersebut dianggap sebagai perbuatan hukum yang memiliki implikasi hukum yang dijamin dan dilindungi oleh negara.
Jika  sebuah  pernikahan  pelaksanaanya  hanya  sesuai  dengan  ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, maka meskipun pernikahannya sah secara agama, namun tidak dianggap merupakan tindakan hukum yang  memiliki konsekuensi
hukum  di  mata  negara.  Oleh  karena  itu,  pernikahan  semacam  itu  tidak  akan diakui  atau  dilindungi  secara  hukum.  Kedua unsur dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU 1/1974  berfungsi  secara  bersamaan,  bukan  secara  terpisah.  Unsur  pertama menetapkan bahwa pernikahan tersebut sah menurut ajaran agama, sedangkan unsur  kedua  menunjukkan  bahwa  pernikahan  tersebut  juga  dianggap  sebagai tindakan hukum.
Dalam  konteks  ini,  tindakan  tersebut  diakui  dan  dijamin  oleh  hukum. Pencatatan  pernikahan  di  sini  memiliki  nilai  penting  sebagai  bukti  yang  sah bahwa pernikahan telah terjadi secara sah.
Mengenai  prinsip  pencatatan  perkawinan,  Angka  4  huruf  b Penjelasan  Umum  UU  1/1974  menyatakan  hal  berikut:  Dalam  Undang- undang  ini  dijelaskan  bahwa  sebuah  perkawinan  dianggap  sah  jika  dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan, serta harus  dicatat  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Pencatatan  setiap perkawinan  dianggap  sebagai  peristiwa  penting  dalam  kehidupan  seseorang, sebagaimana  halnya  kelahiran  atau  kematian  yang  tercatat  dalam  surat keterangan atau akta resmi.
Menurut Moch. Isnaeni, Pasal 2 UU 1/1974 menegaskan bahwa upacara keagamaan  dan  pencatatan  perkawinan  merupakan  satu  kesatuan  yang diperlukan  untuk  keabsahan suatu  perkawinan.  Ini  menunjukkan  bahwa pencatatan  perkawinan  oleh  negara  dianggap  sebagai  syarat  mutlak. Meskipun perkawinan telah dilangsungkan menurut aturan agama, tanpa pencatatan,  menurut  Pasal  2  UU  1/1974,  perkawinan  tersebut  tidak dianggap  sah.  Dampaknya  penting,  terutama  bagi  anak-anak  yang dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut,  yang  mungkin  akan  dianggap sebagai  anak  di  luar  nikah.  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  menegaskan  bahwa  meskipun  pencatatan  perkawinan  bersifat administratif, pencatatan ini sangat menentukan keabsahan perkawinan. Dengan struktur hukum seperti ini, perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan  mempelai  dianggap  sebagai  satu  kesatuan,  karena  pemuka agama yang melaksanakan upacara perkawinan juga berperan sebagai pegawai pencatat perkawinan, sehingga prosesnya menjadi lebih praktis dan efisien.
Pencatatan  perkawinan  secara  prosedural  dapat  ditemukan  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (dikenal sebagai PP 9/1975). Dokumen  ini  diterbitkan  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.
Pasal  10  PP  9/1975  mengatur  prosedur  perkawinan  dengan menetapkan :
a.  Perkawinan  dilakukan  sepuluh  hari  setelah  pengumuman  niat perkawinan oleh Pegawai Pencatat, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
b.  Prosedur  perkawinan  dilakukan  sesuai  dengan  hukum  agama  dan kepercayaan masing-masing pasangan.
c. Dengan mematuhi prosedur perkawinan sesuai dengan hukum agama dan  kepercayaan  mereka,  perkawinan  diselenggarakan  di  hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.
Menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini, prosedur perkawinan  harus  dilakukan  sesuai  dengan  ajaran  dan  kepercayaan  agama masing-masing,  serta  dihadiri  oleh  dua  saksi,  di  hadapan  pegawai  pencatat perkawinan.
Pasal  11  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  mengatur tentang prosedur pencatatan perkawinan sebagai berikut:
a. Setelah  perkawinan  dilangsungkan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  10 Peraturan  Pemerintah,  kedua  mempelai  akan  menandatangani  akta perkawinan  yang  telah dipersiapkan  oleh  Pegawai  Pencatat  sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Setelah ditandatangani oleh kedua mempelai, akta perkawinan tersebut akan ditandatangani  juga  oleh  kedua  saksi  serta  Pegawai  Pencatat  yang  hadir pada  perkawinan.  Untuk  perkawinan  yang  dilangsungkan  sesuai  dengan agama Islam, akta perkawinan juga akan ditandatangani oleh wali nikah atau wakilnya.
c. Dengan penandatanganan akta perkawinan, perkawinan telah resmi tercatat secara hukum.
Pasal  12  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  menetapkan informasi yang harus dimasukkan dalam akta perkawinan, sementara Pasal 13 mengatur mengenai pembuatan salinan akta perkawinan.
Menurut  ketentuan  tersebut,  akta  perkawinan  dibuat  dalam  dua  salinan, dimana  salinan  pertama  disimpan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan  dan salinan  kedua  disimpan  di  panitera  pengadilan  di  wilayah  kantor  pencatatan perkawinan. Suami dan istri masing-masing diberikan salinan akta perkawinan.
Dari Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terlihat bahwa setiap  perkawinan  harus  dicatat  secara  resmi  oleh  pegawai  pencatat perkawinan,  yang  terdokumentasikan  dalam  bentuk  akta  perkawinan.  Ini menyiratkan bahwa perkawinan yang tidak didukung oleh akta perkawinan tidak dianggap sah secara hukum.
Dari segi kekuatan mengikat secara hukum, pencatatan perkawinan sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 juncto  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  adalah  suatu  persyaratan  untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara terhadap perkawinan  tersebut,  serta  untuk  memastikan  bahwa  perkawinan tersebut  memiliki  kekuatan  mengikat  terhadap  pihak  ketiga,  seperti individu  lainnya.  Dilihat  dari  perspektif  regulasi,  pencatatan  perkawinan mencerminkan  kepastian  hukum  dengan  menetapkan  bahwa  suatu peristiwa  perkawinan  diakui  dengan  adanya  akta  perkawinan  sebagai bukti  konkret.  Dari  perspektif  hukum,  konsekuensi  lanjutnya  adalah bahwa suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak mengikuti prosedur tata cara dan pencatatan perkawinan yang ditetapkan.
Dengan demikian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pencatatan  perkawinan  dianggap  sebagai  syarat  formal  yang  harus  dipenuhi agar  suatu  perkawinan  diakui  secara  sah  sebagai  perbuatan  hukum,  yang kemudian harus dijamin dan dilindungi oleh negara.
Keanekaragaman  wilayah  di  Indonesia,  serta  ragam  budaya  di  setiap wilayah, memengaruhi pola pikir masyarakatnya. Ada yang sangat patuh pada aturan, sementara yang lain mungkin tidak begitu memperhatikan aturan yang berlaku, terutama terkait dengan pencatatan perkawinan.
Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu
masalah  yang  muncul.  Masalah  ini  umum  terjadi  di  daerah  pedesaan  di Indonesia,  termasuk  di  Kampung  Asei  Kecil,  Kecamatan  Sentani  Timur, Kabupaten  Jayapura,  dimana  mayoritas  penduduknya  adalah  penduduk  asli Sentani.
Kampung  Asei  Kecil  dikenal  sebagai  kampung  yang  masih  sangat sederhana,  yang  dapat  berdampak  pada  proses  pencatatan  perkawinan. Kurangnya  pemahaman  yang  mendalam  tentang  pentingnya  pencatatan perkawinan  seringkali  menyebabkan  masyarakat,  terutama  di  Kampung  Asei Kecil,  melakukan  perkawinan  tanpa  melakukan  pencatatan  resmi.  Meskipun pencatatan  perkawinan  bukanlah  penentu  keabsahan  suatu  perkawinan  jika telah dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaannya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.
Hal ini menyebabkan masyarakat di Kampung Asei Kecil cenderung tidak melakukan  pencatatan  perkawinan  di  Kantor  Catatan  Sipil.  Namun,  perlu dipahami  bahwa  ketentuan ini  bersifat  menyeluruh  dan  tidak dapat dipilih-pilih dalam  penerapannya.  Jika  hanya  satu  ketentuan  saja  yang  dipenuhi,  maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi syarat hukum yang diatur oleh undang-undang.
Bilamana  terjadi  perselisihan  pasangan  suami  istri  yang  perkawinannya tidak  tercatat,  maka  salah  satu  pihak  yang  berselisih  tidak  dapat  mengajukan tuntutan secara  hukum.  Hasil  penelitian  menggambarkan  bahwa kepatuhan  masyarakat  untuk  mendaftarkan  Akta  Perkawinan  masih rendah di Kampung Asei Kecil.
Banyaknya  penduduk  yang  tidak  memiliki  akta  perkawinan  menunjukkan kurangnya  pemahaman  dan  informasi  tentang  pentingnya  memiliki  dokumen tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya diseminasi dan internalisasi Undang- Undang Perkawinan dengan berkoordinasi lintas sektor kepada para pemangku kepentingan,  terutama  pihak  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Jayapura.  Tujuannya  untuk  meningkatkan  pemahaman  hukum warga Asei Kecil mengenai urgensi pencatatan perkawinan demi mendapatkan akta perkawinan.
Faktor-faktor penghambat apa saja yang di hadapi masyarakat Asei Kecil dalam melakukan pendaftaran perkawinan
Berdasarkan  penelitian  dan  wawancara  yang  telah  dilakukan,  Kampung  Asei Kecil  di  Kecamatan  Sentani  Timur  teridentifikasi  memiliki  jumlah  penduduk  yang masih  banyak  yang  tidak  memiliki  akta  perkawinan  di  Kabupaten  Jayapura.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  di  kampung  tersebut,  mayoritas  warga  belum  mempunyai dokumen akta perkawinan setelah mereka menikah.
Berikut  adalah  beberapa  faktor  yang  ditunjukkan  oleh  hasil  penelitian  yang menyebabkan masyarakat di Kampung Asei Kecil tidak mencatatkan perkawinannya: 1.  Tingkat  pemahaman  aturan  yang  masih  tergolong  minim,  khususnya  terkait perkawinan yang secara aturan wajib dicatatkan.
2.  Jarak  yang  cukup  jauh  antara  Kampung  Asei  Kecil  dan  Kantor  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, serta biaya transportasi yang tinggi.
3.  Dahulu, meskipun tanpa akta perkawinan, masyarakat masih  bisa mendapatkan Kartu Keluarga (KK) hanya dengan surat keterangan dari desa.
4.  Kehadiran poligami.
5.  Sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum.
6.  Ketidakjelasan dalam ketentuan pencatatan perkawinan.
7.  Minimnya pengetahuan warga tentang peraturan terkait Perkawinan.
8.  Kekuatan budaya aturan adat dalam masyarakat.
9.  Kurangnya manfaat langsung yang dirasakan dari memiliki akta perkawinan.
10. Tidak adanya sanksi yang jelas jika tidak melakukan pencatatan perkawinan.
11. Perlunya pemahaman bahwa pentingnya akta perkawinan hanya bergantung pada situasi dan kebutuhan tertentu.
Mengingat berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat Kampung Asei Kecil enggan  mencatatkan  perkawinannya,  pemerintah  kampung,  melalui  aparat perangkatnya,  telah  secara  rutin  melakukan  beberapa  upaya  untuk  meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pencatatan perkawinan.
Namun,  upaya  tersebut  belum  mencapai  efektivitas  yang  diharapkan  karena kurangnya  respons  dari  masyarakat.  Dengan  demikian,  penting  kiranya  diseminasi terkait perkawinan yang lebih mendalam kepada masyarakat di Kampung Asei Kecil tentang  aturan  hukum  dan  urgensi  pencatatan  perkawinan.  Hal  ini  bertujuan  untuk memberikan  kepastian  dan  keabsahan  status  perkawinan  mereka,  sehingga
diharapkan  mereka  tidak  mengalami  kesulitan  dalam  mengurus  segala  hal  terkait permasalahan perkawinan di masa mendatang.

## KESIMPULAN
Tingkat  kepatuhan  hukum  terkait  pendaftaran  perkawinan  di  masyarakat  Asei Kecil masih rendah. Hal ini karena sebagian besar masyarakat di Kampung Asei Kecil melangsungkan  perkawinan  hanya  berdasarkan  adat,  tanpa  melakukan  upacara perkawinan  secara  agama,  dan  tanpa  mencatatkan  perkawinan  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  yang  merupakan  bukti  resmi  dan  memiliki kekuatan hukum yang kuat terhadap perkawinan tersebut. Ini juga  disebabkan oleh kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  ketentuan-ketentuan  dalam  hukum perkawinan, terutama  mengenai pentingnya  suatu perkawinan untuk tercatat dalam catatan sipil.
Faktor-faktor  penghambat  yang  dihadapi  masyarakat  Asei  Kecil  dalam melakukan  pendaftaran  perkawinan  antara  lain  rendahnya  kesadaran  hukum  dan sikap apatis terhadap pencatatan perkawinan, jarak yang cukup jauh antara Kampung Asei  Kecil  dan  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Jayapura,  ketidakjelasan  dalam  ketentuan pencatatan perkawinan,  kuatnya  budaya hukum  adat  di  kalangan  masyarakat,  kurangnya  manfaat  langsung  yang  dirasakan dari memiliki akta perkawinan, dan tidak adanya sanksi yang diberlakukan jika tidak melakukan pencatatan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
R.  Sardjono,"Berbagai  Masalah  Hukum  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia No  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan".  (Diedarkan  dikalangan  mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti,Jakarta).
Ronny hantijo soemitro, Metode penelitian hukum dan jurimetri,Galia Indonesia,Jakarta.
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta.
Soekanto, Soerjono.1982, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan