MEMAHAMI REORGANISASI RUANG MELALUI PERSPEKTIF POLITIK AGRARIA
Noer Fauzi Rachman 1
Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: The article bases on agrarian politic perspective to show the significance to consider the changing forces of “spatial reorganization” to expand capitalists mode of production for producing global commodities. Urbanized Indonesians are accus- tomed to fill their needs through market transaction. They take for granted that the transaction is natural. Moreover, for those who have interest to get profit, the transaction is the normalized mechanism. Different from the general view which assuming that the market mechanism is treated as opportunity, the article considers a market as an imperative force. Referring to Wood (1994, 2002) which promote market-as-imperative approach, the paper shows various mechanisms of deploying violence, including to change property relations in terms of land, natural resource, and territory.
KKKKKeywor eywor eywor eywor eywords ds ds ds ds: spatial reorganization, capitalist production, market as imperative
Abstrak Abstrak Abstrak Abstrak Abstrak: Naskah ini mempergunakan perspektif politik agraria ini untuk menunjukkan pentingnya kita mempertimbangkan perubahan dari waktu kewaktu kekuatan-kekuatan pembentuk “reorganisasi ruang” untuk perluasan cara/ system produksi kapitalis yang menghasilkan komoditas-komoditas global. Banyak orang kota Indonesia sudah terbiasa dan dibiasakan memenuhi kebutuhan hidupnya melalui transaksi jual beli. Semua cenderung menganggap transaksi jual-beli itu adalah alamiah. Lebih dari itu, untuk berhasil memenuhi kepentingan memperoleh pendapatan atau keuntungan, cara jual beli merupakan sesuatu yang sudah lazim ditempuh. Berbeda dengan pandangan umum bahwa pasar sebagai penyedia kesempatan, naskah ini menganggap pasar sebagai kekuatan yang memaksa. Merujuk pada karya Wood (1994, 2002) yang promosikan pendekatan market-as-imperative (pasar- sebagai-paksaan), naskah ini menunjukkan berbagai mekanisme operasi-operasi paksa reorganisasi ruang tersebut, termasuk mekanisme pemutusan hubungan kepemilikan rakyat terhadap tanah, sumberdaya alam dan wilayahnya.
Kata K Kata K Kata K Kata K Kata Kunci unci unci unci unci: reorganisasi ruang, produksi kapitalis, pasar sebagai pemaksa

## A. Pendahuluan
Kelompok-kelompok rakyat miskin di banyak desa, di pinggir kota, di dataran tinggi, di pedalaman maupun di pesisir dari pulau-pulau, dilanda rasa risau dan kuatir sehubungan dengan ketidakpas-
tian hak atas tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelola kepunyaannya. Mereka adalah korban- korban operasi paksa pelepasan hubungan kepemi- likan rakyat terhadap tanah, sumber daya alam dan wilayah, yang pada gilirannya berakibat lanjutan berupa perubahan secara drastis tata guna dari tanah, sumber daya alam dan wilayah, serta perubahan posisi kelas dari rakyat dalam hubungannya dengan keberadaan sistem produksi baru yang berdiri dan bekerja atas tanah, sumber daya alam dan wilayah itu. Kebanyakan rakyat mengalah dan kalah. Mereka menyingkir atau meninggalkan kampung halamannya karena tidak lagi bisa mengandalkan hidup dari tanah, sumber
1 Penulis adalah peneliti utama Sajogyo Institute, Ketua Dewan Pengarah Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK), anggota Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Pengajar Mata Kuliah “Politik dan Gerakan Agraria”, Program S2 Sosiologi Pedesaan, Institute Pertanian Bogor. Ia mem- peroleh PhD di University of California, Berkeley tahun 2011 dalam bidang Environmental Science, Policy and Management. Penulis bisa dihubungi lewat: noerfauziberkeley@gmail.com
Diterima: 7 April 2015 Disetujui: 30 Mei 2015 Direview: 25 Mei 2015
34 Bhumi Vol. 1, No. 1, Mei 2015
daya alam, dan wilayah yang telah dikapling perusahaan-perusahaan. Ada sedikit saja rakyat yang berhasil mempertahankan diri atau meng- halau perusahaan-perusahaan yang mengkapling tanah-tanah mereka itu.
Ketika naskah ini ditulis, Koran Kompas edisi 18 April 2015 mengangkat tulisan “Konflik Lahan Adat Meningkat”. Suryati, Sekretaris Pelaksana Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) yang menjadi narasumber berita itu melaporkan bahwa sejak tahun 2003 hingga 16 April 2015, terdapat setidaknya konflik lahan antara 18 komunitas adat dengan PT Toba Pulp and Paper (PT TPL) yang beroperasi di kawasan Toba. “Setidaknya konflik itu melibatkan 3.777 keluarga atau 17.722 jiwa di lahan seluas 26.560,398 hektar di Kabupaten Humbalang Hasundutan, Tapanuli Utara, Samosir, Toba Samosir, Dairi, dan Simalungun.” (‘ Kompas’ 2015). Perlu diketahui bahwa PT TPL memperoleh lisensi izin pemanfaatan lahan untuk Hutan Tanaman Industri melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor 58/2011 untuk lahan seluas 188.000 hektar. Izin ini meru- pakan pembaruan atas SK Menhut 493/1992 hektar untuk lahan seluas kurang lebih 269.000 hektar atas nama PT Inti Indorayon Utama (IIU).
Kasus konflik lahan di wilayah ini bukan hanya 18 kasus itu saja. Ke-18 kasus itu adalah mereka yang bertahan hingga saat ini. Banyak komunitas yang sudah kalah atau akhirnya mengalah terhadap PT TPL atau PT IIU. 2 Konflik-konflik lahan di wilayah ini sudah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, semenjak PT IIU bekerja di sana menda- patkan lisensi pembalakan kayu (alias: Hak Pengu-
sahaan Hutan/HPH) dari Menteri Kehutanan seluas 100.000 hektar pada tanggal 23 Oktober 1984 dengan jangka waktu pengusahaan 20 tahun.
Di akhir tahun 2003, saya memiliki satu kesem- patan mengharukan saat mengunjungi salah satu dari konflik-konflik lahan itu, yakni yang terjadi di kampung Naga Hulambu, Kabupaten Simalungun. Saya bertemu dan mendengar cerita bagaimana seorang ibu ( inang ) memimpin rakyatnya memper- tahankan tanah air mereka dengan cara mengusir kontraktor-kontraktor PT TPL yang telah, sedang, dan akan menghabisi kebun-kebun kepunyaan mereka yang telah dipenuhi oleh pohon kayu, buah-buahan, maupun sayur-sayuran.
Uraian di atas dimaksudkan untuk menunjuk- kan masalah konflik agraria ini bersifat kronis dan meluas. Kasus-kasus konflik agraria tersebar di seantero nusantara. Salah satunya dibuat oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang mela- porkan bahwa sepanjang tahun 2014 sedikitnya telah terjadi 472 konflik agraria di seluruh Indone- sia dengan luasan konflik mencapai 2.860.977,07 hektar. Konflik-konflik ini melibatkan sedikitnya 105.887 kepala keluarga (KK). Data KPA memper- lihatkan konflik agraria tertinggi pada tahun ini terjadi pada proyek-proyek infrastruktur, yaitu sebanyak 215 konflik agraria (45,55%). Selanjutnya ekspansi perluasan perkebunan skala besar menempati posisi kedua yaitu 185 konflik agraria (39,19%), dilanjutkan oleh sektor kehutanan 27 kasus (5,72%), pertanian 20 (4,24%), pertambangan
2 Pertama kalinya saya membaca satu kasus dari wilayah ini melalui buku Ibrahim Gidrach Zakir (1980) Dari Jenggawah ke Sirua-ria: Sebuah Peneguhan Sikap di Hadapan Pengadilan Mahasiswa , yang diterbitkan di Bandung oleh Badan kerjasama Pembelaan Mahasiswa Indonesia. Buku ini adalah Pledoi Ibrahim Gidrach Zakir, salah seorang mahasiswa yang dipenjarakan oleh rezim militer Orde Baru karena tuntutan mereka agar Soeharto
mundur dari jabatan sebagai Presiden Republik Indone- sia. Kasus ini telah menjadi perhatian para pekerja hak asasi manusia sejak akhir tahun 1989. Salah satu yang saya baca dari YLBHI (1990) berjudul Laporan Keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia 1989. Sedangkan naskah akademik terbaik mengenai perjuangan agraria disana, termasuk yang digerakkan oleh ibu-ibu Sugapa, adalah Simbolon, Indira Juditka 1998, Peasant Women and Access to Land; Customary Law, State Law and Gender Based Ideol- ogy; The Case of the Toba - Batak (North Sumatra) , sebuah naskah PhD thesis di Wageningen University.
Noer Fauzi Rachman: Memahami Reorganisasi Ruang ... : 33-44
14 (2,97%), perairan dan kelautan 4 (0,85%), dan lain-lain ada 7 konflik (1,48%). Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan jumlah konflik sebanyak 103 atau meningkat 27,9% dari tahun 2013. Secara kumulatif selama 10 tahun masa pemerin- tahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) (2004-2014) setidaknya telah terjadi 1.520 konflik agraria di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan luasan areal konf lik seluas 6.541.951,00 hektar dan melibatkan lebih dari 977.103 kepala keluarga (KK), yang harus menghadapi ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan. Dapatlah dikatakan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini rata-rata hampir dua hari sekali meletus satu kasus konflik agraria (Konsorsium Pembaruan Agraria 2014).
Di sini saya tidak akan mengurai kasus-per- kasus, melainkan mengarahkan penjelasan mengenai sebab utama dari porak-porandanya kehidupan rakyat dan tanah air yang berlangsung secara sistemik, yakni reorganisasi ruang untuk perluasan sistem produksi kapitalisme yang meng- hasilkan komoditas-komoditas global demi penciptaan keuntungan dan akumulasi modal perusahaan-perusahaan raksasa.

## B. Reorganisasi Ruang
Saat ini tidak bisa tidak, kita harus membica- rakan kapitalisme dan memahami cara bekerjanya. Sebab, kapitalisme telah menjadi suatu sistem produksi yang menguasai Indonesia dan dunia sekarang ini. Fernand Braudel, sejarawan Perancis dan pemimpin dari Aliran Annales ( Annales School ) dalam ilmu sejarah, menulis kalimat yang dikutip- kan di atas itu dalam salah satu karya klasiknya Civilization and Capitalism 15 th – 18 th Century Vol- ume II: the Wheels of Commerce : “manakala ka- pitalisme diusir keluar dari pintu, ia akan masuk kembali lewat jendela.” Ia melanjutkan, “Suka atau tidak, … terdapat suatu bentuk kegiatan ekonomi yang tak bisa dihindari memanggil ingatan kita pada kata ini dan tidak bisa tidak” (Braudel 1979,
p.231). Kapitalisme adalah suatu sistem produksi yang mendasarkan pada pemisahan antara pemilik dan pekerja, serta manajer pengelola produksi, dan yang senantiasa berorientasi untuk pelipatgandaan keuntungan si pemilik. Mesin-mesin produksi nya harus terus bergerak memproduksi tidak henti- henti untuk menghasilkan komoditi atau barang dagangan secara standar dan massal. Barang dagangan atau komoditi itu kemudian disirkula- sikan sedemikian rupa lewat berbagai rantai distribusi sehingga bisa sampai pada konsumen.
Seperti diuraikan secara padat oleh Schumpeter (1944/1976, p. 82-83), sebagai suatu sistem ekonomi yang khusus, kapitalisme tidak pernah statis tetapi sangat dinamis. Perubahan yang dihasilkan oleh kapitalisme bukan hanya dikarenakan fakta bahwa kehidupan ekonomi berlangsung dalam suatu lingkungan sosial dan alam yang berubah. Memang penting juga melihat pengaruh kekuatan politik dan segala pergolakan yang timbul dari padanya terhadap perubahan industrial, akan tetapi kese- mua itu bukanlah penggerak utamanya. Tidak pula hanya karena pengaruh yang begitu rupa dari ilmu dan jumlah modal yang diinvestasikan, atau oleh pengaruh khusus dari sistem-sistem moneter, yang semuanya memang benar berpengaruh. Dorongan pokok yang membentuk dan menggerakkan mesin kapitalis sesungguhnya berasal dari kemampuan- nya membuat rakyat mengkonsumsi barang- barang yang baru, yang dimungkinkan melalui cara-cara produksi baru, transportasi baru, pasar- pasar baru, dan manajemen organisasi industrial baru.
Barang-barang dagangan selalu harus dibeli dan rakyat kita dipacu untuk terus menjadi konsumen belaka. Mekanisme-mekanisme baru untuk memperbesar konsumsi terus-menerus diperbaha- rui, yang lama diganti dan yang baru diciptakan. Kapitalisme akan mati bila tidak ada yang membeli barang dagangan (komoditi) yang mereka hasilkan. Dari hari ke hari, sistem produksi kapitalis terus menerus menghasilkan barang-barang baru, ter-
36 Bhumi Vol. 1, No. 1, Mei 2015
masuk untuk menggantikan barang-barang dagangan yang dihasilkan oleh sistem produksi non-kapitalis. Saat ini, kita lihat kenyataan bahwa selera rakyat dibentuk melalui iklan dan gaya hidup konsumtif yang mampu membangkitkan gairah mengidamkan dan membeli barang-barang baru. Upaya pembiasaan membeli pun digencarkan melalui iklan-iklan TV, radio, billboard penjualan di mall-mall , supermarket di kota-kota hingga minimarket dan toko-toko di kelurahan/desa-desa, serta situs-situs maya yang menawarkan secara online .
Ekspansi sistem produksi kapitalis memerlukan reorganisasi ruang ( spatial reorganization) yang khusus agar sistem produksi yang bercorak kapitalistik bisa meluas secara geograf is ( geo- graphic expansion ). Istilah yang dimaksudkan di sini lebih luas maknanya dari istilah yang disebut oleh pemerintah sebagai “penataan ruang”.  Secara umum, yang dimaksudkan dengan istilah ruang dalam “reorganisasi ruang” di sini mencakup: (a) ruang imajinasi dan penggambaran, termasuk perancangan teknokratik yang diistilahkan master plan , grand design, dan sebagainya; (b) ruang ma- terial, tempat dimana kita hidup; dan (c) praktik- praktik keruangan dari berbagai pihak dalam membuat ruang, memanfaatkan ruang, memodifi- kasi ruang, dan melenyapkan ruang, dalam rangka berbagai upaya memenuhi keperluan, termasuk mereka yang berada dalam posisi sebagai bagian negara, atau korporasi, atau rakyat. 3
Reorganisasi ruang dilakukan terus-menerus oleh perusahaan-perusahaan yang bermaksud untuk terus melipatgandakan keuntungan dan menghindari kerugian. Keuntungan itu pada dasarnya diperoleh dari privatisasi tanah dan sumber daya alam, pemisahan antara penghasil dan pemilik barang yang dihasilkan, dan eksploitasi tenaga kerja untuk menghasilkan barang dagangan
yang bernilai tambah. Komoditas atau barang dagangan yang dihasilkan oleh sistem produksi kapitalis itu ditransportasikan sedemikian rupa mulai dari tempat ia diproduksi hingga diperda- gangkan dan dikonsumsi rakyat, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun melayani kebiasaan berbelanja (budaya konsumtif).
Manusia-manusia yang sepenuhnya menikmati menjadi bagian dari sirkuit produksi-konsumsi komoditas itu terus menyebarluaskan kehebatan dari sistem produksi ini, dan meyakini bahwa kita tidak bisa mengelak kecuali menjadi bagian dari kapitalisme. Kita sepenuhnya bisa memahami mereka yang bekerja mengabdikan dirinya secara profesional dengan andalan keahliannya, mem- peroleh upah, penghargaan, dan jaminan karir yang diatur lewat manajemen tertentu.
Umumnya yang tidak mereka ceritakan adalah cara sistem-sistem produksi kapitalis ini makin memperluas wilayah kerjanya melalui operasi- operasi kekerasan, terutama merampas tanah ke- punyaan rakyat, dan membatasi bahkan membuat rakyat tidak bisa lagi menikmati tanah dan sumber daya alamnya, mengubah secara drastis dan dramatis tata guna tanah yang ada, dan mencip- takan kelompok-kelompok pekerja yang dengan sukarela maupun terpaksa siap sedia didisiplinkan untuk menjadi penggerak sistem produksi kapitalis itu. Sistem pertanian keluarga, perladangan suku, wana-tani, penggembalaan suku, kebun-hutan ber- sama, hingga pengelolaan pesisir dan laut itu dilu- luh-lantakkan.
Ekspansi sistem-sistem produksi kapitalis akan memaksa kehidupan mereka berubah. Keadaan kampung, ladang, sawah, hutan, sungai, dan pantai mereka telah, sedang dan akan terus diubah oleh industri pengerukan (batu bara, timah, nikel, pasir besi, bauksit, emas, semen, marmer, dsb), industri pulp and paper , industri perkebunan kelapa sawit, industri perumahan dan turisme, industri manufaktur, dan lain sebagainya.
Semua sistem produksi baru ini perlu dipahami
3 Rujukan komponen ini berangkat dari pemikiran Henri Lefebrve (1992).
Noer Fauzi Rachman: Memahami Reorganisasi Ruang ... : 33-44
sebagai bagian dalam jaringan produksi internasional/global yang ekspansif. Perusahaan- perusahaan raksasa di bidang industri pertam- bangan, kehutanan, pekebunan, manufaktur, perumahan dan turisme, infrastruktur, dan lainnya, bekerja berdasarkan lisensi atau surat izin yang diperoleh dari pejabat publik yang berwenang. Lisensi-lisensi itu menjadi alas hukum untuk menyingkirkan dan meminggirkan rakyat agraris (petani, nelayan, masyarakat adat yang mengum- pulkan hasil hutan/laut, dan sebagainya) dari tanah dan ruang hidupnya, baik oleh perusahaan- perusahaan pemegang lisensi itu, maupun aparatur keamanan/polisi yang bekerja untuk perusahan- perusahaan pemegang lisensi itu. Konsesi-konsesi berupa taman-taman nasional dan kawasan kon- servasi lainnya, yang dihasilkan oleh keputusan- keputusan Menteri Kehutanan, juga menjadi dasar penyingkiran rakyat atas nama biodiversity hotspot , di mana spesies-spesies flora fauna yang langka dan ekosistemnya perlu dikonservasi.
Saat ini, yang sedang menjadi andalan peme- rintah adalah pembangunan berbagai mega proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, pela- buhan, lapangan terbang beserta aerocity , kompleks industri pengolahan, dan semacamnya. Berbeda dengan yang lain, infrastruktur memiliki fungsi khusus melayani komoditas untuk bersir- kulasi, khususnya dengan jalan darat atau kereta api, pelabuhan, atau bandara udara. Komoditas ditransportasikan dari satu tempat ke tempat lainnya hingga sampai ke konsumen. Proyek- proyek pembangunan infrastruktur yang masif ini ikut menyumbang juga pada penyingkiran rakyat dari kampung halamannya.
Sejak masa kebijakan otonomi daerah dimulai tahun 2000, pemerintah daerah lebih tertarik memburu rente yang dapat diperolehnya, baik dari pembagian keuangan dari pemerintah pusat, maupun dari pemberian izin-izin. Bertarung dalam pemilu kepala daerah (pemilukada) menghabiskan biaya yang sangat mahal, dan itu membuat kepala
daerah harus mempunyai cara mendapatkan kompensasi dari pengeluarannya ketika bertanding dalam pemilukada itu. Cara itu menemukan bentuk praktisnya ketika desakan desentralisasi berujung pada kewenangan kabupaten dalam pemberian izin lokasi, izin usaha pertambangan, dan sebagainya.
Alih-alih mengurus masalah porak-porandanya tanah air, kampung halaman rakyat, negara memfasilitasi pemenuhan kepentingan akumulasi kekayaan segelintir orang, sebagaimana disinyalir oleh Karl Marx dan Friedrich Engels (1848/1993) dalam pamfletnya yang termasyhur Manifesto of The Communist Party bahwa “(t)he executive of the modern state is nothing but a committee for man- aging the common affairs of the whole bourgeoisie . ” Tentu saja, keberadaan negara yang melulu bersifat instrumental terhadap perluasan sistem kapitalis- me ini sesungguhnya bertentangan dengan maksud pembentukan Republik Indonesia, sebagaimana dicita-citakan pada masa pendiriannya. Justru sebaliknya, negara diidamkan sebagai kekuatan pembebas rakyat.
Barang-barang yang diperjualbelikan dihasilkan di pabrik-pabrik yang lokasinya jauh dari tempat barang itu dijual. Semua barang itu dimungkinkan hadir melalui rantai komoditas ( commodity chain ) yang merupakan bagian dari sirkuit produksi- sirkulasi-konsumsi. Indonesia menduduki posisi khusus dalam sirkuit ini. Istilahnya, terdapat pem- bagian kerja yang telah diatur secara internasional ( international division of labour ), di mana posisi dan andil Indonesia dalam tata perekonomian global itu sungguh penting untuk dicermati. Kebijakan industri mengatur kehadiran pabrik-pabrik yang menghasilkan barang dagangan sesuai standar dan secara massal. Semua itu diatur dalam perjalanan industrialisasi Indonesia secara nasional, yang telah melintasi berapa kali periode. Kita telah mengalami suatu pengalaman Industrialisasi Substitusi Import (ISI) yang dimulai awal tahun 1970-an hingga Industrialisasi Orientasi Eksport (IOE) pada tengah

## 38
Bhumi Vol. 1, No. 1, Mei 2015
tahun 1980-an. Muaranya adalah pembangunan kawasan-kawasan industri khusus ( special eco- nomic zone ), yang menjadi lokasi pabrik-pabrik, dengan sistem produksi kapitalis yang mendasar- kan diri pada cara pabrik model Fordism . Istilah Fordism ini berasal dari nama industrialis Amerika Henry Ford, yang membangun pabrik mobil Ford dengan suatu sistem sosial dan ekonomi modern berbasiskan bentuk produksi massal industri yang memiliki standar. Teknik dalam manajemen industrinya disebut sebagai assembly line dengan alat “ban berjalan” dan tugas buruh yang repetitif.
Di akhir tahun 1990-an, setelah Presiden Jenderal Soeharto turun tahta dan rezim otoritarian orde baru kehilangan cengkeramannya, sebagai respon manajemen industri terhadap gerakan- gerakan serikat buruh yang semakin menguat, marak mekanisme sub-contracting, dimana tidak diperlukan suatu hubungan industrial yang memberi peran bagi serikat-serikat buruh, teruta- ma dalam kontrak kerja yang mencakup kondisi kerja dan penentuan nilai upah. Lebih dari itu, suatu model manajemen industri baru, yang dise- but sebagai post-fordism , yakni suatu sistem mana- jemen industri untuk produksi barang dagangan yang masal melalui mekanisme yang lebih lentur dalam skala produksi, spesialisasi, lokasi produksi, dan sebagainya, dengan basis penggunaan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi baik dalam rantai pasokan ( supply chain ) untuk produksi hingga sirkulasi barang dagangan sampai ke konsumen.
Model paling akhir dan terbaru adalah yang disebut sebagai “jaringan produksi internasional” ( international production network ), atau juga disebut sebagai jaringan produksi global ( global production network ). Jaringan produksi internasio- nal/global berlangsung dalam skala besar dan sedang dilayani oleh negara, termasuk melalui pembangunan berbagai mega proyek infrastruktur dalam kerangka pelaksanaan Comprehensive Asia Development Plan (CADP) dan Master Plan
Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) (lihat ERIA 2009, 2010, Pemerintah Indo- nesia 2011). Pelajarilah kritik atas rancangan MP3EI sebagai Master Plan untuk mereorganisasi ruang bagi perluasan investasi dan pasar di Asia melalui pembangunan proyek infrastruktur raksasa, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi penciptaan krisis sosial ekologis (Rachman dan Januardi 2014).
Konsep-konsep baru seperti koridor ekonomi, konektivitas, kawasan ekonomi khusus, dan lainnya, diandalkan untuk meyakinkan pembaca mengenai keharusan proyek-proyek infrastruktur raksasa dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai sumber bahan mentah bagi investasi perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan dan mensirkulasikan komoditas global. Pada gilirannya Indonesia hendak dijadikan bagian dari “Pabrik Asia” ( Asia Factory ). Istilah Asia Factory ini dibuat untuk menunjukkan suatu model baru dalam produksi komoditas yang berisi jaringan-jaringan produksi tingkat regional yang menghubungkan pabrik-pabrik di berbagai wilayah ekonomi Asia yang memproduksi bagian-bagian dan komponen- komponen yang kemudian dirakit, dan produk akhirnya dikirim ke wilayah-wilayah “ekonomi maju” (Asian Development Bank 2013, p. 2).

## C. Merasani Kutukan Kolonial
Ellen M. Wood (1994, 2002) membedakan mar- ket-as-opportunity ( pasar-sebagai-kesempatan ), dan market-as-imperative ( pasar-sebagai-keha- rusan ). Pasar sebagai kesempatan bekerja melalui proses sirkulasi barang dagangan. Kebutuhan manusia pada gilirannya dibentuk agar dapat mengkonsumsi apa-apa yang diproduksi. Sebagai suatu sistem produksi yang khusus, ia mendo- minasi cara pertukaran komoditas melalui pasar. Lebih dari itu, perusahaan-perusahaan raksasa sanggup membentuk bagaimana cara sektor ekonomi dikelola oleh badan-badan pemerintahan hingga pada pemikiran bagaimana ekonomi pasar itu diagung-agungkan.
Noer Fauzi Rachman: Memahami Reorganisasi Ruang ... : 33-44
Sementara itu, pasar-sebagai-keharusan dapat dipahami mulai dari karakter sistem produksi kapitalis sebagai yang paling mampu dalam mengakumulasikan keuntungan melalui kemajuan dan pemutakhiran teknologi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja per unit kerja, serta ef isiensi hubungan sosial dan pembagian kerja produksi dan sirkulasi barang dagangan. Karena karakter kapitalisme yang progresif inilah kita menyaksikan penggantian pabrik-pabrik yang telah usang, sektor-sektor ekonomi yang tidak kompe- titif, hingga penggantian para pekerja yang keterampilannya tidak lagi dapat dipakai. Istilah Joseph Schumpeter yang dibuat terkenal oleh David Harvey adalah creative destruction (Harvey 2006). Maksudnya, sebagai sistem produksi yang khusus, kapitalisme ini memberi tempat hidup dan insentif bagi semua komponen yang ef isien, dan menghukum mati atau membiarkan mati hal-hal yang tidak sanggup menyesuaikan diri dengannya. Selanjutnya, di atas apa-apa yang telah dihancur- leburkan itulah dibangun sesuatu yang baru, yang dapat lebih menjamin penciptaan keuntungan dan keberlangsungan akumulasi modal. Hal ini mencakup juga perubahan hubungan kepemilikan dan tata guna mengenai tanah dan sumber daya alam, tata guna tanah, hutan, pantai, dan seba- gainya. Membangun sistem produksi kapitalistik dimulai dengan menghancurkan terlebih dahulu sistem produksi nonkapitalis yang telah terlebih dahulu ada di wilayah yang disasar itu.
Menurut David Harvey (2006), creative destruc- tion itu semakin mencolok saat berbagai praktik dan kebijakan pemerintah didasari oleh paham neoliberalisme. Dalam hal ini neoliberalisme merupakan suatu paham yang menempatkan kebebasan individu untuk berusaha sebagai norma tertingi dan paling baik dilindungi dan dicapai dengan tata kelembagaan ekonomi yang mengan- dalkan jaminan atas hak kepemilikan pribadi, pasar bebas, dan perdagangan bebas. Paham neoliberalis- me tidak anti pada intervensi pemerintah, melain-
kan justru mendayagunakannya. Aransemen kelembagaan dan kebijakan ekonomi yang diabdikan untuk mengoperasionalisasikan paham ini secara sungguh-sungguh dirancang untuk terwujud, termasuk privatisasi, finansialisasi, dan berbagai formula menghadapi krisis-krisis finansial dan ekonomi.
Membicarakan kapitalisme bukanlah sesuatu topik yang baru bagi Indonesia sebagai bangsa. Cara bagaimana kapitalisme ini bekerja memporak- porandakan tanah air Indonesia sudah secara gamblang dulu ditunjukkan oleh Soekarno dalam karyanya Indonesia Menggugat (1930). Lebih lanjut, bagaimana perjuangan kemerdekaan Indonesia dimaknai sebagai arus balik menandingi kapitalis- me, imperialisme dan kolonialisme dapat dipelajari pada karya Tan Malaka (1925) Naar de ‘Republiek- Indonesia’ ( Menudju Republik Indonesia ), Moham- mad Hatta (1932) Ke Arah Indonesia Merdeka , Soekarno (1933) Mentjapai Indonesia Merdeka . 4 Di sini kita musti secara khusus menyebut andil Soekarno dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dalam pidato di BPUPKI 1 Juni 1945. Ia
4 Siapakah yang sekarang membaca naskah-naskah mereka itu? Mereka adalah para pendiri bangsa yang fasih mengkritik kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme. Karya-karya mereka itu sanggup menjadi rujukan utama bagi semua elite pemimpin kemerdekaan bangsa Indo- nesia yang berusaha mencari tahu akar-akar kesengsaraan rakyat Indonesia. Selanjutnya pamflet yang ditulis Tan Malaka, Soekarno dan Mohammad Hatta yang ditulis hampir secara bersamaan mampu menjadi rujukan untuk mengerti mengapa Indonesia Merdeka adalah suatu cita- cita dan sekaligus pembentuk dari cara rakyat mem- perjuangkan kemerdekaan Indonesia, zonder kapitalisme, dan kolonialisme. Bagi yang sulit mendapatkan naskah- naskah ini, ikutilah ikhtisar karya-karya itu yang dibuat oleh seorang cedekiawan cum wartawan bernama pena Parakitri. Silakan kunjungi majalah yang diasuhnya pada situs sebagai berikut http://zamrudkatulistiwa.com/ 2009/06/21/naar_de_republiek_indonesia_/.  http:// z a m r u d k a t u l i s t i w a . c o m / 2 0 0 9 / 0 6 / 2 4 / k e _ a r a h _ i n d o n e s i a _ m e r d e k a / . h t t p : / / z a m r u d k a t u l i s t i w a . c o m / 2 0 0 9 / 0 7 / 0 1 / mancapai_indonesia_merdeka/

## 40
Bhumi Vol. 1, No. 1, Mei 2015
dengan jelas dan jenius menunjukkan bagaimana Negara Republik Indonesia musti difungsikan sebagai Ibu Pertiwi yang memangku rakyat sebagai warga negaranya. “Apakah kita mau Indonesia mer- deka yang kaum kapitalisnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kese- jahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya?”
Arah politik agraria Indonesia di masa awal kemerdekaan adalah menghilangkan sisa-sisa feodalisme dan kolonialisme untuk memberi jalan bagi sistem ekonomi nasional bekerja atas prinsip Pasal 33 ayat (3) “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” – kalimat yang perumusannya dibuat oleh Drs. Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indone- sia. Meski wacana land reform berhasil menjadi kebijakan nasional, namun dua sistem agraria wa- risan kolonialisme, yakni perkebunan-perkebunan besar di Jawa dan Sumatera dan penguasaan lahan hutan oleh Perhutani di Jawa, berhasil berlanjut hidup dengan menempatkan diri sebagai peru- sahaan-perusahaan milik negara, yang dikerang- kakan sebagai bagian dari Ekonomi Terpimpin. Selanjutnya, kebijakan land reform berfokus pada urusan membatasi penguasaan tanah-tanah pertanian rakyat, melarang penguasaan tanah swapraja dan tanah-tanah guntai, redistribusi tanah-tanah negara dan pengaturan bagi hasil (Fauzi 1999; Rachman 2013).
Land reform kemudian bergeser dari agenda bangsa untuk mewujudkan keadilan agraria berubah menjadi isu politik yang membelah penge- lompokan sosial-politik dan membuat perebutan tanah menjadi basis dari pertarungan yang lebih luas di pedesaan Jawa, Bali, sebagian Sumatera dan sebagian Nusa Tenggara, termasuk dengan meli- batkan aksi-aksi sepihak, pembunuhan massal, penangkapan, dan pemenjaraan puluhan ribu rakyat yang digolongkan komunis (Utrecht 1969a,
1973b, 1976c;  Lyon 1970; and Mortimer 1972). Konflik itu berkulminasi pada kudeta merangkak pada rezim  Soekarno, yang membuat jenderal Soehato naik sebagai Presiden RI, dan dimulainya rezim otoritarianisme militer (Wardaya 2007a, 2007b).
Seperti ditunjukkan oleh Hilmar Farid (2005), keseluruhan rangkaian kekerasan itu perlu di- mengerti sebagai bagian dari primitive accumula- tion , proses awal kembalinya kapitalisme bekerja di Indonesia.
Apa yang diwariskan oleh rezim nasionalis ‘De- mokrasi Terpimpin’ 1958-1965 kepada kita sekarang ini adalah ajaran-ajaran untuk menandingi fondasi dari kapitalisme kolonial, termasuk dalam bidang politik agaria. Mohammad Hatta telah meletakan dasar-dasar yang melarang tanah (dan sumber daya alam) untuk diperlakukan sebagai komoditas (barang dagangan). Kita ingat juga Mochammad Tauchid dalam bukunya Masalah Agraria jilid 1 dan 2 (1952/3), yang memberikan penjelasan paling menyeluruh tentang politik agraria Indonesia, termasuk meletakkan dasar bahwa penyelesaian masalah agraria menentukan kelangsungan hidup bangsa dan rakyat Indonesia.
Selain Pancasila yang telah menjadi ideologi negara, Soekarno telah pula melahirkan formula Trisakti (Berdaulat dalam Politik, Berdikari dalam Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan) untuk menginspirasi perjuangan dekolonisasi dalam segala bentuknya, bukan hanya untuk In- donesia tapi untuk perjuangan kemerdekaan negeri-negeri terjajah lainnya, sebagaimana secara fundamental ditegaskan dalam deklarasi “Dasasila Bandung” yang dihasilkan oleh Konferensi Asia- Afrika Tahun 1955. Namun, selama kepemimpinan langsung Presiden Soekarno (1958-1965), Indone- sia belum berhasil mengatasi apa yang saya istilah- kan “kutukan kolonial”, yang secara lantang pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno pada sidang pleno pertama Dewan Perantjang Nasional (1959) di Istana Negara, 28 Agustus 1959. Kutukan itu,
Noer Fauzi Rachman: Memahami Reorganisasi Ruang ... : 33-44
pertama, “Indonesia mendjadi pasar penjualan daripada produk-produk negeri pendjadjah atau negeri-negeri luaran di tanah air kita”; kedua, “In- donesia mendjadi tempat pengambilan bahan- bahan pokok bagi industriil kapitalisme di negeri pendjadjah atau negeri-negeri lain”, dan ketiga, “In- donesia mendjadi tempat investasi daripada modal- modal pendjadjah dan modal-modal asing jang lain.”
Betapa ironisnya bahwa sebagian dari wajah In- donesia masih mengidap “kutukan kolonial” setelah hampir 70 tahun berjalan melewati “jembatan emas” kemerdekaan. Sesungguhnya, “kutukan kolonial” itu, oleh Soekarno dikontraskan dengan keperluan untuk secara leluasa “menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi”. Secara jelas hal ini dipi- datokan oleh Ir. Soekarno dalam Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan 1 Juni tahun 1945, setelah memaknai kemerdekaan Indonesia sebagai “jembatan emas”.
Kutukan kolonial ini menemukan rezim pengu- asa politik yang mewujudkannya, rezim otoritarian- militer Orde Baru (1966-1998), yang kembali menjalankan politik agraria kolonial, khususnya dengan mempraktekkan kembali azas domein Negara. Sejarah politik agraria di Hindia-Belanda memberi pelajaran bahwa pemberlakuan azaz domein negara, baik dengan Boschordonantie voor Java en Madoera 1865 (Peraturan Kehutanan untuk Jawa dan Madura 1865), dan Agrarische Wet 1870, menyatakan klaim bahwa setiap tanah (hutan) yang tidak dapat dibuktikan adanya hak kepemilikan pribadi ( eigendom ) di atasnya maka menjadi do- main pemerintah. Pemberlakukan pernyataan domein ( domein verklaring ) ini  merupakan suatu cara agar perusahaan-perusahaan dari negara- negara Eropa dapat memperoleh hak-hak peman- faatan yang eksklusif atas tanah/wilayah di tanah jajahan, membentuk rezim tenaga kerja kolonial yang khusus, dan menjadi sistem-sistem agraria kehutanan dan perkebunan, yang menghasilkan komoditas eksport (Tauchid 1952/2009, p. 32-90;
Peluso 1992, p. 44-67; Simbolon 1995/2007, p. 155- 7; Fauzi 1999, p. 33-37).
Rezim penguasa Orde Baru di bawah kepim- pinan Jenderal Suharto yang berkuasa melalui peralihan kekuasaan yang berdarah-darah ditahun 1965-1966, kembali memberlakukan azas domein ini. Melalui sistem perijinan (lisensi) yang serupa dijalankan oleh pemerintah kolonial, badan-badan pemerintahan pusat mengkapling-kapling tanah- air Indonesia untuk konsesi pertambangan, kehu- tanan dan perkebunan, dan mengeluarkan paksa penduduk yang hidup di dalam konsesi itu. Tiap- tiap rezim kebijakan dari badan pemerintah pusat memiliki instrumen hukum dan birokrasi pembe- rian lisensi yang berbeda-beda. Nama, definisi, dan bentuk dari lisensi-lisensi itu berubah dari waktu ke waktu, sesuai dengan keperluan perusahaan untuk mengakumulasikan kekayaan, karakteristik sumber daya alam yang disasar, dan rancangan pemerintah untuk mengkomodifikasi atau meng- konservasi sumber daya alam.
Wilayah-wilayah rakyat yang masuk dalam tanah negara atau kawasan hutan negara nasibnya bergantung pada kelompok kategori di mana wilayah rakyat itu berada, dan lisensi-lisensi yang dikeluarkan Menteri Kehutanan yang mencakup atau mengenai wilayah rakyat itu. Konflik-konflik agraria struktural muncul ketika rakyat menolak disingkirkan oleh perusahaan pemegang izin, dan melakukan perlawanan secara terus menerus. Konflik-konflik ini merebak di mana-mana dan menjadi kronis, karena pemerintah terus saja berfungsi melayani dan melindungi kepentingan- kepentingan perusahaan-perusahaan, dan tidak ada mekanisme penyelesaian konflik yang tepat untuk menjamin tercapainya keadilan agraria (Rachman 2013).
Persis di titik ini hubungan dan cara penduduk menikmati hasil dari tanah airnya telah diputus melalui pemberlakuan hukum, penggunaan kekerasan, pengkaplingan wilayah secara f isik, hingga penggunaan wacana dan simbol-simbol
42 Bhumi Vol. 1, No. 1, Mei 2015
baru yang menunjukkan status kepemilikan yang bukan lagi dipunyai rakyat. Bila saja sekelompok rakyat melakukan protes dan perlawanan untuk kembali mengklaim dan menguasai kembali tanah dan wilayah yang telah diambil-alih oleh peme- rintah dan diberikan ke perusahaan-perusahaan itu, mereka menerima akibat yang sangat nyata, yakni menjadi sasaran tindakan kekerasan secara lang- sung maupun melalui birokrasi aparatus hukum negara.
Pengkapling-kaplingan dan pemutusan hu- bungan kepemilikan rakyat dengan tanah airnya itu pada intinya adalah penghentian secara paksa akses petani atas tanah dan kekayaan alam tertentu, lalu tanah dan kekayaan alam itu masuk ke dalam modal perusahaan-perusahaan kapitalistik. Jadi, perubahan dari alam menjadi “sumber daya alam” ini berakibat sangat pahit bagi rakyat petani yang harus tersingkir dari tanah airnya dan sebagian dipaksa berubah menjadi tenaga kerja/buruh upahan. Ini adalah proses paksa menciptakan orang-orang yang tidak lagi bekerja dan hidup di tanah airnya. Orang-orang ini akan mengandalkan hanya pada tenaga yang melekat pada dirinya saja, lalu menjadi para pekerja bebas. Sebagian mereka pergi dari tanah mereka di desa-desa ke kota-kota untuk mendapatkan pekerjaan. Kantung-kantung kemiskinan di kota-kota paska-kolonial, yang dijuluki planet of slums (Davis 2006), banyak dilahirkan oleh proses demikian ini.

## D. Penutup
Masalah agraria dan pengelolaan sumber daya alam dari bangsa Indonesia secara umum pernah dirumuskan secara sederhana oleh elite pemerin- tahan nasional di jaman Reformasi melalui Ketetapan MPR RI No. IX/MPRRI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, sebagai berikut: (i) Ketimpangan (terkonsen- trasinya) penguasaan tanah dan sumber daya alam di tangan segelintir perusahaan, (ii) konflik-konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang
meletus di sana-sini dan tidak ada penyelesaiannya, dan (iii) kerusakan ekologis yang parah dan membuat layanan alam tidak lagi dapat dinikmati rakyat. Tiga golongan masalah ini sayangnya diabaikan oleh banyak pejabat publik dan sama sekali tidak diurus secara serius oleh presiden- presiden, menteri-menteri dan para pejabat peme- rintahan daerah, paska-tumbangnya pemerintahan sentralistik-otoriter Orde Baru.
Satu mandat utamanya dari TAP MPR ini adalah penyelesaian pertentangan, tumpang tindih dan tidak sinkronnya berbagai perundang-undangan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang berlaku. Ironisnya tidak ada satupun Presiden Republik Indonesia yang menjalankan arah kebi- jakan dan mandat yang termuat di dalam Ketetapan MPR itu, dan berhasil secara berarti mengubah situasi dari tiga masalah utama di atas.  Semenjak dibentuknya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sudah cukup banyak undang-udang agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang telah diuji konstitusionalitasnya dan sebagian telah dibatalkan karena tidak sesuai dengan UUD 1945 yang berlaku. Seperti ditunjukkan oleh Arizona (2014), yang kita butuhkan sekarang ini adalah suatu cara pandang konstitusionalisme agraria dari para penyelenggara Negara, khususnya pejabat pemerintahan, agar praktek-praktek kelembagaan dapat bersesuain dengan konstitusi Republik Indonesia, dan mampu menyelesaikan masalah-masalah agraria yang struktural dan kronis.

## Daftar Pustaka
Arizona, Yance 2014, Konstitusionalisme Agraria, STPN Press, Yogyakarta..
Braudel, Fernand 1979, Civilization and Capitalism 15th–18th Centur: Vol. 2. The Wheels of Com- merce, Harper & Row, New York. Breman, Jan 1996, Footloose Labour, Work and Life in the Informal Sector Economy of West India , Cambridge University Press, Cambridge.
Noer Fauzi Rachman: Memahami Reorganisasi Ruang ... : 33-44
Davis, Mike 2006, Planet of Slums , Verso, New York. De Angelis, Massimo 2007, The Beginning of His- tory, Value Struggles and Global Capital , Pluto
Press, London.
ERIA 2009, Comprehensive Asia Development Plan, ERIA, ERIA, Jakarta.
____, 2010, “Comprehensive Asia Development Plan and Beyond-Growth Strategies to More Pros- perous East Asia”, ERIAPolicy Brief no, 2010- 02, October 2010,
Fauzi, Noer 1997, “Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Agraria Indonesia Paska Kolonial”,dalam Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia p.67-122, LP-FEUI dan KPA, Jakarta. ____, 1999, Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia , Konsor- sium Pembaruan Agraria bekerjasama dengan Insist Press dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
____, 2001, Bersaksi untuk Pembaruan Agraria , Karsa bekerjasama dengan Insist Press, Yogyakarta.
Farid, Hilmar 2005, “Indonesia’s Original Sin: Mass
Killings and Capitalist Expansion, 1965–66",
Inter-Asia Cultural Studies 6(1), p.3-16.
Geller, Paul K 2010, “Extractive Regimes: Toward a Better Understanding of Indonesian Develop- ment”, Rural Sociology 75(1), p. 28–57.
Harvey, David 1990, The Condition of Postmoder- nity: An Inqiury into the Origins of Cultural Change, Oxford University Press, Oxford.
____, 2003, The New Imperialism , Oxford Univer- sity Press, Oxford.
____, 2005, A Brief History of Neoliberalism , Ox- ford University Press, Oxford.
____, 2006, “ Neo-liberalism as Creative Destruc- tion, Geogr, Ann, , 88 B (2), p.145–158.
Hadiz, Vedi dan Robison, Richard 2004, Reorga- nizing Power in Indonesia: The Politics of Oli- garchy in the Age of Markets , Routledge Curzon, London.
____, 2014, “Ekonomi Politik Oligarki dan peng- organisasian Kembali Kekuasaan di Indone- sia”, Prisma 33(1), p. 35-56.
Hobsbawm, Eric 1994, Age of Extremes: The Short
Twentieth Century, 1914–1991 , Penguin, Lon- don.
Khudori 2014, “Darurat Lahan Pertanian” Kompas , 30 Januari 2013.
Kurosawa, Aiko 1993, Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942 – 1945 , Terjemahan Hermawan Sulistyo,
1993, Grasindo,  Jakarta.
Lefebvre, Henri 1992, The Production of Space , Donald Nicholson-Smith (Translator),  Wiley- Blackwell, London.
____, 1970/2003, The Urban Revolution , Foreword by Neil Smith, Translated by Robert Bononno, University of Minnesota Press.
Marx, Karl 1976/1898, Capital, Vol, One, trans, Ben Fowkes, Harmondsworth, Penguin Books. Pemerintah Indonesia, 2011, Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia, Kantor Kementerian Kordinator Perekonomian, Jakarta.
Polanyi, Karl 1967 (1944), The Great Transforma- tion: The Political and Economic Origins of Our Time, Beacon Press, Boston.
____, 2001 (1944) The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time, Beacon Press, Boston.
Rachman, Noer Fauzi 2013, “Mengapa Konflik- Konflik Agraria Terus-Menerus Meletus Di Sana Sini?” Sajogyo Institute‘s Working Paper No, 1/2013 , Bogor: Sajogyo Institute, http:// www,sajogyo-institute,or,id/article/mengapa- konf lik-konf lik-agraria-terus-menerus- meletus-di-sana-sini (pada unduh 29 Juni 2013).
Schumpeter, Joseph A 1944, Capitalism, Socialism and Democracy , Allen & Unwin.
Saasen, Saskia 2001, The Global City: New York, Lon- don Tokyo, Updated 2 ed, Princeton Univesity Press, Princeton.
Sangkoyo, Hendro 1998, Pembaruan Agraria dan Pemenuhan Syarat-syarat Sosial dan Ekologis Pengurusan Daerah , Kertas Kerja No, 9, Konsorsium Pembaruan Agraria,
Toer, Pramoedya 1984, Arus Balik , Hasta Mitra,
Jakarta.
Tauchid, Muhammad 1952/3, Masalah Agraria , Jilid

## 44
Bhumi Vol. 1, No. 1, Mei 2015
1 dan 2, Jakarta: Penerbit Tjakrawala, White, Ben 2011, “Who will own the countryside” Disposession, rural youth and the future of farming”, Valedictory Address delivered on 13
October 2011 on the occasion of the 59th Dies Natalis of the International Institute of Social Studies, The Hague.
____, 2012, “Agriculture and the Generation Prob- lem: Rural Youth, Employment and  Farming”, DS Bulletin Volume 43 Number 6 November 2012, p. 9-19.
Winters, Jeffrey A 2014, “Oligarki dan Demokrasi di Indonesia”, Prisma 33(1), p. 11-34.
Wood, Ellen Meiksins 1994, “From Opportunity to Imperative: The History of the Market” , Monthly Review 46(3).
____, 2002, The Origin of Capitalism , A Longer View,
London, Verso.
Zakaria, R, Yando 2000, Abih Tandeh, Masyarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru , Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.