## KRITIK  TERHADAP  PAJAK  KARBON  DALAM  BINGKAI KEADILAN ISLAM
Aulia Salsabila Putri a,1* , Krisno Septyan b,2
a,b Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. RS Fatmawati, Jakarta Selatan, 12450, Indonesia 1 2010112183@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2 bkrisno.septyan@upnvj.ac.id
*Corresponding author

## I NFO A RTIKEL IMANENSI
Volume 8
Nomor 1
Halaman 43-54
Malang, Maret 2023 ISSN: 2339-1847 e-ISSN: 2683-9968
Kronologi Artikel: Tanggal Masuk: 15 Februari 2023 Tanggal Selesai Revisi: 2 Maret 2023 Tanggal Diterima: 3 Maret 2023
Kata Kunci: Keadilan; Kebijakan lingkungan; Pajak karbon; Penetapan harga karbon,
Keywords: Carbon Pricing; Carbon Tax; Environmental policy; Justice.
Abstrak: Kritik  terhadap  Pajak  Karbon  dalam  Bingkai Keadilan  Islam. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkritisi pajak  karbon  yang  akan  diterapkan  di  Indonesia.  Ruang lingkup penelitian ini adalah dalam kerangka keadilan menurut Islam  dengan  menggunakan  pendekatan  humanis-teosentris. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  pajak  karbon  di  beberapa negara sangat memungkinkan untuk diadopsi dan efektif dalam penerapannya. Namun, tujuan dari pajak karbon ini tidak tepat sasaran karena tidak sepenuhnya untuk menjaga lingkungan dan  lebih ditujukan  untuk  meningkatkan pendapatan  negara dan  menyengsarakan  rakyat,  terutama  pada  rumah  tangga berpendapatan  rendah.  Pemerintah  perlu  meninjau  kembali bagaimana pengelolaan pajak karbon agar tidak mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat.
Abstract: Criticism  of The  Carbon Tax  in The  Framework Islamic Justice. This study aims to criticize the carbon tax that will be implemented in Indonesia. The scope of this research is within  the  framework  of  justice  according  to  Islam  by  using  a humanist-theocentric approach. The results of this study indicate that  carbon  taxes  in  several  countries  are  very  likely  to  be adopted and effective in their application. However, the purpose of this carbon tax is not on target because it is not fully aimed at protecting the environment and is more aimed at increasing state income  and  suffering  the  people,  especially  in  low-income households. The government needs to review how carbon taxes are managed so as not to result in injustice to society.
Disitasi  sebagai :  Putria,  AS.,  Septyan,  K.,  (2023).    KRITIK  TERHADAP  PAJAK  KARBON  DALAM BINGKAI KEADILAN ISLAM. IMANENSI: Jurnal Ekonomi Manajemen, dan Akuntansi Islam, 8 (1), 43-54. https://doi.org/10.34202/imanensi.8.1.2023.43-54.
44 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 8, No. 1, Maret, hlm. 43-54

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia telah menetapkan kontribusi target dengan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29%, dengan upaya sendiri sampai dengan sebesar 41% dengan bantuan kerja sama negara lain pada tahun 2030 1 . Instrumen kebijakan  yang  perlu  diimplementasikan  agar  target  ini  tercapai  dengan kebijakan  untuk  mengurangi  emisi  karbon  dengan  melalui carbon  pricing karena dinilai sangat efektif dalam mengurangi emisi karbon (Hagmann dkk., 2019;  Hammar  dkk.,  2004;  Li  dkk.,  2022).  Selain  itu,  maksud  di  balik pengenaan pajak karbon adalah untuk mendorong masyarakat beralih ke gas dan  sumber  energi  terbarukan  (Wong  &  Zhang,  2022).  Namun,  di  bawah berbagai tekanan perubahan iklim, mitigasi karbon, permintaan energi, dan pembangunan ekonomi, diinginkan untuk secara sistematis mempelajari efek majemuk  dari  kebijakan  pajak  karbon  pada  sistem  sosial,  ekonomi  dan lingkungan (Zhai dkk., 2021).
Adanya dukungan sebagian besar ekonom dalam penerapan pajak karbon sebagai mekanisme yang efisien mengurangi emisi gas rumah kaca, kebijakan ini  juga  memerlukan  pendapat  dan  penerimaan  publik  dalam mengimplementasikan  kebijakan  iklim,  terutama  dalam  pajak  kendaraan (Drews & van den Bergh, 2016; Ejelöv & Nilsson, 2020) karena hal tersebut akan  melibatkan  biaya  tambahan  bagi  masyarakat  (Andrew  dkk.,  2010). Katakan misalnya (Macho-Stadler & Pérez-Castrillo, 2006) bahwa kebijakan pajak tidak dapat ditegakkan secara sempurna khususnya pajak karbon ini dapat dihindari dengan emisi yang tidak dilaporkan sebagaimana mestinya. Pemantauan  pemerintah  yang  tidak  sempurna  karena  tingkat  emisi sebenarnya sulit untuk diidentifikasi. Kebijakan inspeksi yang dikombinasikan  dengan  sanksi  memberikan  alat  utama  untuk  pemberian insentif untuk mengurangi penyimpangan lingkungan.
Secara  umum,  rasa  keadilan  merupakan  aspek  penting  yang  perlu diperhatikan untuk mendapatkan dukungan publik terhadap carbon pricing (Pitkänen  dkk.,  2022;  Sommer  dkk.,  2022).  Pada  kenyataannya  pendapat masyarakat  mengenai  konsep  keadilan  sangat  berbeda.  Masyarakat  masih merasakan  adanya  ketidakadilan  berkaitan  dengan  tarif  pajak  dan  tidak yakin bahwa orang yang berpenghasilan besar pasti membayar pajak dalam jumlah yang besar juga (Mangoting dkk., 2021). Masyarakat dalam kelompok ini  merasakan  bahwa  otoritas  pajak  masih  belum  cukup  adil  dalam memberikan  pertukaran  seimbang,  sehingga  pemberian  wawasan  tentang beban  pajak  karbon  dan  memahami  dukungan  publik  terhadap  rancangan pajak  karbon,  tampaknya  penting  untuk  memperoleh  preferensi  keadilan secara eksplisit.
Pada hakikat manusia di muka bumi adalah untuk berbagi kesejahteraan dengan  perannya  sebagai  khalifah  di  muka  bumi,  khalifah  juga  menjadi diskusi dalam bidang akuntansi syariah. Nilai keadilan tidak hanya nilai yang penting  dalam  etika  kehidupan  sosial  dan  bisnis,  tetapi  juga  menjadi  nilai
1 Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  Direktorat  Jenderal  Pengendalian Perubahan Laporan Inventarisasi GRK dan MPV
yang  melekat  dalam  fitrah  manusia.  Nilai  keadilan  juga  menjadi  kekuatan yang  sangat  penting  dalam  mempengaruhi  pemikiran  dan  pengambilan keputusan.  Hal  ini  menimbulkan  argumentasi  bahwa  keadilan  memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan ajaran tauhid dan sosial ekonomi (Mukhibad dkk., 2021).
Esensi  dari  prinsip  keadilan  adalah  untuk  menempatkan  atau memberikan  sesuatu  hal  sesuai  dengan  tempat  atau  haknya,  serta memperlakukan  sesuai  posisinya.  Di  dalam  AlQuran  terdapat  dua  bentuk yang  membicarakan  keadilan,  yaitu ‘adl dan qist .  Berdasarkan  Al-asfihani, qistu berarti mengambil bagian, adil orang lain, dan iqsat adalah memberikan bagian,  adil  orang  lain  sehingga qist memiliki  arti  bentuk  keadilan  yang digunakan pada pembagian atau memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi  haknya  (Mohamed,  2006).  Dari  situ,  peneliti  mempertanyakan penerapan  pajak  karbon  apakah  benar-benar  menerapkan  prinsip  adil  dan dirasakan  keadilannya  bagi  masyarakat.  Sehingga  kami  akan  melakukan eksplorasi penerapan pajak karbon yang berlaku.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  humanis-teosentris  untuk mengkritisi  penerapan  pajak  karbon  dalam  bingkai  keadilan  Islam.  Walau demikian,  penulis  tidak  menempatkan  diri  dalam  paradigma  Radikal Humanis  paradigma  barat  yang  berpandangan  bahwa  realita  masyarakat perlu diubah untuk membentuk ideologi tertentu tanpa adanya posisi tuhan dalam  fundamental  tersebut  (Kamayanti,  2016).  Perasaan  peneliti  masih bersifat  relatif  (humanis),  perasaan  tersebut  perlu  dikonfirmasi  dengan sumber  kebenaran  yang  mutlak  yaitu  AlQuran  dan  Assunnah  (humanis- teosentris). Untuk itu peneliti mengkritisi pajak lingkungan yang berkeadilan agar  sesuai  dengan  fitrah  manusia.  Secara  paradigmatik,  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  humanis-teosentris  (Achmadi,  2008).  Humanis- teosentris juga digunakan dalam riset akuntansi untuk mengkritisi praktek yang  tidak  sesuai  dengan  syariah  Islam  (Septyan  &  Mintoyuwono,  2022). Langkah  pendekatan  ini  dimulai  dengan  memahami  fitrah  manusia,  dalam hal ini manusia menyukai keadilan kemudian peneliti melihat realitas berada pada antithesis keadilan.
Paradigma  kritis  memandang  bahwa  realita  yang  ada  dipenuhi  dengan distorsi,  dan  ketidakadilan.  Penelitian  berbasis  kritisi  ini  menjadi  bagian dalam  kegiatan  manusia  dengan  nilai-nilai  tertentu  yang  dapat membebaskan manusia sehingga lebih sensitif terhadap ketidakadilan yang ada,  kemudian  rasa  itu  digunakan  untuk  menyingkap  kebenaran  melalui teori dengan mengamati terjadinya krisis atau konflik yang saling terikat dan kemungkinan  yang  akan  terjadi  di  masa  depan  (Efferin,  2015). Bagaimanapun kritis yang dimaksud itu adalah kritis-religionis yang berpijak pada idealisme Islam.
46 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 8, No. 1, Maret, hlm. 43-54

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Keadilan dan Islam
Dukungan publik tidak selalu diperlukan dalam pembentukan kebijakan karena  dapat  membatasi  dan  memperkecil  kemungkinan  pilihan  yang  ada, seperti  yang  terjadi  di  mana  rencana  untuk  memperkenalkan  tindakan penetapan  harga  karbon  dibatalkan  karena  rendahnya  tingkat  penerimaan publik  (Maestre-Andrés  dkk.,  2019).  Terlepas  dari  adanya  penambahan pendapatan  negara,  menetapkan  harga karbon  yang  adil  harus  dilihat  dari pencemar dan pembayar karena mereka yang akan bertanggung jawab atas emisi yang dihasilkan. Selain itu, memiliki persepsi yang berbeda mengenai alasan ketidakadilan juga perlu diperhatikan dalam merencanakan kebijakan ini  terutama  dalam  mengatasi  kekhawatiran  masyarakat  tentang  harga bahan  bakar  yang  sudah  terlalu  tinggi,  memerlukan  kebijakan  alternatif untuk  dapat  menggabungkan  pajak  dengan  subsidi  untuk  bahan  bakar ramah  lingkungan  ataupun  kendaraan  alternatif.  Sebaliknya,  untuk mengatasi  kurangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah diperlukan  peningkatan  transparansi  dalam  cara  pemerintah  menangani pajak tersebut.
Sebagian  masyarakat  di  Indonesia,  masih  mengemudikan  kendaraan pribadi  mereka  sebagai  kebutuhan  baik  untuk  tujuan  kerja  seperti pengemudi  taksi  atau  truk,  atau  karena  tinggal  di  daerah  terpencil  tanpa angkutan  umum,  wajib  menurunkan  emisi  mereka  ke  tingkat  yang  lebih rendah  dibandingkan  dengan  mereka  yang  tinggal  di  daerah  perkotaan dengan infrastruktur transportasi yang berfungsi dengan baik atau mereka yang  terutama  mengemudi  untuk  tujuan  rekreasi.  Bila  dikaitkan  dengan beberapa  aspek  keadilan,  seperti  distribusi  beban  yang  tidak  merata  atau kebutuhan  untuk  mengemudi,  yang  menyiratkan  bahwa  orang  mengira mereka  telah  menghabiskan  terlalu  banyak  bensin  karena  menghabiskan banyak  waktu  di  jalan.  Disisi  lain,  apabila  masyarakat  mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mereka akan beralih ke transportasi umum. Namun,  transportasi  umum  sendiri  tidak  dapat  diandalkan  atau  tidak  ada atau infrastruktur seperti pusat perbelanjaan atau rumah sakit tidak tersedia dengan  mudah  terutama  di  daerah  tertentu.  Berdasarkan  hal  tersebut, mencerminkan  bahwa  masyarakat  saat  ini  harus  memiliki  mobil  untuk memenuhi  kebutuhan  makanan  dan  kesehatan,  serta  masyarakat  perlu mengemudi ke tempat kerja atau membutuhkan mobil untuk bekerja.
Pendapat  berikutnya  mengapa  masyarakat  menganggap  pajak  karbon berdasarkan  harga  gas  tidaklah  adil  dikarenakan  kurangnya  kepercayaan kepada pemerintah. Reaksi ini tidak berkaitan dengan efek distribusi pajak, melainkan lebih kepada aspek prosedural, dalam hal ini otoritas pajak yang tidak  dapat  diandalkan.  Hal  ini  menunjukkan  fakta  bahwa  pajak  yang diperoleh  bisa  saja  dialihkan  dari  tujuan  semula  dan  menyiratkan  bahwa pajak  yang  telah  ditetapkan  tidak  diimplementasikan  secara  efektif. Kurangnya  transparansi  dalam  perencanaan,  membuat  masyarakat  tidak tahu bagaimana kebijakan akan diterapkan dan oleh sebab itu, mereka tidak dapat  memastikan  bahwa  implementasi  akan  terjadi  secara  otomatis. Sehingga  membuat  masyarakat  menentang  sama  sekali  campur  tangan
pemerintah, termasuk mereka yang pada prinsipnya tidak mendukung sistem perpajakan.
Menyoroti  bahwa  pajak  karbon  tidak  adil  bagi  orang  miskin  atau  kelas menengah, tetapi akan menguntungkan orang kaya. Alasan mengapa orang menganggap  pajak  karbon  berdasarkan  harga  gas  tidak  adil  beragam  dan berkisar dari argumen yang terkait dengan prinsip keadilan yang ditetapkan secara teoritis dan diharapkan, seperti kebutuhan, kesetaraan, dan ekuitas, hingga penjelasan yang sangat berbeda, seperti kurangnya kepercayaan pada pemerintah  dan  apakah  tujuan  pajak  dibenarkan.  Ibnu  Taimiyah beranggapan  bahwa  pajak  sebagai  bentuk  keadilan  dalam  ketidakadilan, meskipun secara umum dasar pajak sendiri itu sudah tidak adil, dipaksakan oleh otoritas, masyarakat harus tetap melaksanakan ketidakadilan tersebut (Islahi,  1997).  Keadilan  juga  merupakan  lawan  dari  penganiayaan.  Dengan demikian, dari ayat Al-baqarah:124 dan Al-Furqan:74 dapat ditarik satu sifat, yaitu  sifat  adil,  baik  terhadap  diri,  keluarga,  manusia  dari  lingkungan, maupun terhadap Allah. Namun, perintah untuk berlaku adil yang dikaitkan dengan tidak mengikuti hawa nafsu masih tetap ditekankan seperti di dalam surah Sad.
“Wahai  Daud,  Kami  telah  menjadikan  kamu  khalifah  di  bumi, maka berilah putusan antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu“(QS 38:26 ).
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  dalam  menentukan  keputusan berperilaku  adil  saja  tidaklah  cukup.  Diperlukannya  pula  tidak mengikuti hawa nafsu. Dari penggalan ayat tersebut terlihat bahwa Allah menghendaki bahwa segala hal yang diputuskan/dikelola oleh manusia harus  dilakukan  dengan  cara  yang  adil  yang  telah  ditetapkan  dalam Syariah,  artinya  ketika  manusia  bertindak  sebagai  khalifah  di  muka bumi, maka perlu memiliki tujuan mulia untuk memakmurkan bumi ini dan berbagi kesejahteraan secara proporsional kepada semua pihak.

## 3.2 Tujuan di Balik Pajak Karbon
Kritik  terhadap  pajak  karbon  yang  menunjukkan  bahwa  pajak  tersebut seharusnya tidak membebani rumah tangga berpenghasilan rendah. Padahal, manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang erat. Faktanya, manusia sebagai  khalifah  difitrahkan  untuk  menjaga  dan  melestarikan  lingkungan. Allah semata-mata memberikan manusia sebuah Amanah untuk mengelola lingkungan (QS. Al-Ahzab [33]: 72) Dalam ayat tersebut dapat dilihat bahwa Allah  memberikan  mandat  dan  kepercayaan  kepada  manusia  sebagai makhluk  yang  berakal  sehingga  setiap  individu  mempunyai  peran  dan kewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup.
“sesungguhnya  Kami  telah  mengemukakan  amanat  kepada  langit, bumi  dan  gunung-gunung,  Maka  semuanya  enggan  untuk  memikul amanat  itu  dan  mereka  khawatir  akan  mengkhianatinya,  dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”
Kepedulian  terhadap  lingkungan  ini  juga  sesuai  dengan  peran  manusia sebagai khalifatullah  fil  ardh (QS  Al-Baqarah:  30)  yang  menuntut  manusia
untuk  memelihara  suatu  hal  dengan  maksud  dan  mencapai  tujuan penciptaan-Nya. Sehingga orang yang melakukan perusakan atas lingkungan telah menodai subtansi tujuan diciptakannya manusia di muka bumi.
Pajak karbon dan pembatasan emisi juga belum tentu menjamin adanya pengurangan emisi di Indonesia. Meskipun kebijakan pajak ini dapat diubah sedemikian  rupa  hingga  tarif  pajak  akan  meningkat  jika  tidak diimplementasikan dengan baik, maka sasaran pengurangan emisi karbon ini tetap tidak akan tercapai. Faktanya, banyak dari pajak yang diusulkan dan disusun sedemikian rupa hanya untuk membuatnya lebih layak dalam sudut pandang  politik,  tidak  luput  pajak  karbon  itu  sendiri.  Sejak  awal,  pajak karbon  memiliki  peluang  untuk  meningkatkan  pendapatan  pemerintah. Sedangkan  berdasarkan  hasil  studi,  masyarakat  lebih  suka  bahwa pendapatan  tersebut  dibelanjakan  untuk  tindakan  lebih  lanjut  untuk mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca  juga  peduli  untuk  membantu  dan mendukung  rumah  tangga  berpenghasilan  rendah  untuk  mengelola  biaya tambahan (Hammerle dkk., 2021).
Di  Swedia,  pemerintah  menggunakan  pendapatan  dari  pajak  karbon tersebut  untuk  meningkatkan  pendapatan  pemerintah  sehingga  anggaran yang  ditujukan  untuk  pendanaan  program  mitigasi  emisi  karbon  ini  lebih mudah dikelola (Aldy dkk., 2008). Namun, hal tersebut lebih menunjukkan bahwa  pajak  karbon  hanya  digunakan  untuk  menaikkan  pendapatan pemerintah. Sehingga dampak distribusi pajak karbon ini sangat bergantung pada apa yang dilakukan pemerintah, pada apa yang dilakukan pemerintah dengan  pendapatan  yang  dikumpulkan  dari  pajak  tersebut.  Selanjutnya, memenuhi  satu  kriteria  dapat  membatasi  kemampuan  pemerintah  untuk menangani kriteria lain. Misalnya, menggunakan beberapa pendapatan pajak karbon untuk memberikan kompensasi kepada kelompok yang berpengaruh secara  politik  dapat  meningkatkan  keseluruhan  biaya  kebijakan,  dengan mengurangi pendapatan yang mungkin tersedia untuk memotong pajak lain yang mendistorsi aktivitas ekonomi.
Distorsi  pajak  dalam  perekonomian,  pada  faktor  yang  luas,  khususnya dikalangan  tenaga  kerja  yang  membayar  pajak  dapat  diatasi  pemerintah dengan  menggunakan  sistem  daur  ulang  sebagian  pendapatan  yang menguntungkan  rumah  tangga  berpenghasilan  rendah  secara  tidak proporsional, seperti pengurangan pajak gaji. Jika pendapatan pajak karbon digunakan untuk memotong tarif pajak penghasilan pribadi ini, maka dapat meningkatkan  efek  daur  ulang  di  atas  pajak  sehingga  mengurangi  distorsi antara  pengeluaran  biasa  dan  pengeluaran  yang  lain  seperti  asuransi kesehatan pemberi kerja, dll. Penggunaan pendapatan pajak karbon ini dapat mengurangi  dampak  yang  ada  sehingga  dapat  menghasilkan  keuntungan dalam  efisiensi  ekonomi.  Namun,  hal  ini  tidak  sepenuhnya  mengatasi kekhawatiran  tentang  bertambahnya  beban  yang  tidak  proporsional  dari harga  energi  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  kemampuan  daya  beli rumah tangga berpendapatan rendah. Selain itu, sistem ini akan memberikan kompensasi  yang  berlebihan  kepada  rumah  tangga  berpenghasilan  tinggi, karena mereka akan mendapatkan kompensasi yang lebih dari harga energi yang lebih tinggi.
Pemilihan pajak karbon daripada sistem cap-and-trade sangat bergantung kepada  beberapa  pilihan  desain.  Jika  program  batas  dan  perdagangan memasukkan  ketentuan  untuk  menekan  harga  dan  beralih  ke  pendapatan netral  penuh,  maka  pajak  karbon  mungkin  tidak  terlalu  mendominasi perdagangan.  Namun,  jika  satu-satunya  jenis  sistem cap-and-trade yang layak secara politik adalah dalam bentuk murni, maka pajak karbon menjadi alternatif  yang  jauh  lebih  baik,  asalkan  pendapatan  digunakan  secara bijaksana dan sumber emisi yang besar tidak dibebaskan dari pajak. Di Uni Eropa, beberapa sistem cap-and-trade yang diajukan sebagai sistem regulasi berfokus  pada  pengguna  hilir  bahan  bakar  fosil,  bukan  produsen  bahan bakar hulu. Program hilir mungkin menarik karena peraturan yang berfokus pada  sektor  listrik  dan  sumber  emisi  industri  utama.  Sistem  ini  hanya mencakup sekitar setengah dari emisi karbon skala ekonomi, karena sistem ini mengecualikan transportasi dan sumber emisi skala kecil.

## 3.3 Diskursus Penerapan Pajak Karbon di Indonesia
Penerapan pajak karbon berpotensi mengubah perilaku rumah tangga dan industri  dalam  penggunaan  energi  sehingga  rencana  dalam  pembuatan regulasi sangat perlu diperhatikan dimulai dari pengenaan dasar pajak, tarif pajak,  distribusi  pendapatan,  dampak  pada  konsumen,  hingga  penurunan emisi (Sumner dkk., 2011). Dalam implementasinya, pemerintah juga perlu memutuskan pada sumber daya mana yang perlu dikenakan pajak. Secara umum, pajak karbon biasanya dikenakan pada bensin, batu bara, dan gas alam.  Mendominasinya  penggunaan  bahan  bakar  fosil  di  Indonesia memungkinkan  adanya  kemudahan  dalam  mencapai  penurunan  emisi karbon. Terdapat dua mekanisme yang dapat digunakan pemerintah, seperti pendekatan  berbasis  harga,  melalui  retribusi,  subsidi,  dan  pengurangan pajak  emisi.  Namun,  pengurangan  pajak  emisi  tersebut  harus  dilakukan secara adil. (Nordhaus, 2007).
Mekanisme pemungutan pajak karbon yang rencananya akan diterapkan di  Indonesia  adalah cap-and-trade dan cap  and  tax .  Untuk cap dan trade , dilakukan dengan entitas yang mengemisi lebih dari cap membeli Sertifikat Izin  Emisi  (SIE)  dari  entitas  yang  mengemisi  di  bawah  cap,  atau  membeli Sertifikat Penurunan Emisi (SPE/ carbon offset ). Sedangkan pada cap and tax , dalam hal entitas tersebut tidak dapat membeli SIE atau SPE tetapi emisi di atas  cap  seluruhnya,  maka  sisa  emisi  inilah  yang  akan  dikenakan  pajak karbon.  Mengidentifikasi  kedua  mekanisme  menjadi  isu  penting  bagi pemerintah untuk bisa meningkatkan efektifitas pengurangan emisi.
Kedua  mekanisme  tersebut  memang  memiliki  kemampuan  untuk mengurangi emisi karbon (Barragán-Beaud dkk., 2018; Chen, Wang, & Nie, 2020;  Rogge  &  Hoffmann,  2010),  tetapi cap-and-trade memiliki  efektivitas yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan cap  and  tax (Barragán-Beaud  dkk., 2018;  Chen,  Wang,  Nie,  dkk.,  2020;  Yu  dkk.,  2018).  C ap-and-trade akan cukup membebani perusahaan karena perusahaan membutuhkan tunjangan untuk  menutupi  emisi  karbon  yang  dikeluarkan  sesuai  dengan  harga  yang telah ditetapkan dalam perizinan. Hal ini menjadi sedikit perbedaan antara pajak  karbon  dengan  sistem cap-and-trade dalam  mitigasi  emisi  yang
dilakukan.  Regulasi  yang  dibuat  untuk  menetapkan  secara  spesifik  emisi yang harus dikontrol sebagai penilaian kinerja perusahaan akan gagal dalam memenuhi kriteria meminimalkan biaya dan akan berimbas kepada kenaikan harga produk. Padahal pajak karbon ataupun system cap-and-trade memiliki tujuan  untuk  mengurangi  emisi  memiliki  peluang  untuk  terlalu  terbebani yang berada di bawah regulasi langsung. Masalah utama dalam mekanisme ini  adalah  bagaimana  memilih  batas  emisi  dan  harga  dagang  karbon  yang sesuai  atau  tidak cap-and-trade akan  kehilangan  efisiensinya.  Dalam praktiknya, untuk mencapai efektivitas biaya mungkin akan jauh lebih sulit dengan  menggunakan cap-and-trade karena  memerlukan  persyaratan informasi  tambahan.  Sedangkan  penggunaan  pajak  karbon,  dapat mengetahui  harga  emisi  masa  depan  sehingga  perusahaan  tidak memproyeksikan harga penyisihan untuk cap-and-trade di masa depan. Berdasarkan  UU  Nomor  7  Tahun  2021  Pasal  13,  subjek  pajak  karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang berkarbon dan/ atau melakukan  aktivitas  yang  menghasilkan  emisi  karbon.  Sedangkan  objek pajak  karbon  adalah  pembelian  barang  berkarbon  atau  aktivitas  yang menghasilkan  emisi  karbon  dalam  jumlah  tertentu.  Adapun  tarif  pajak karbon  ditetapkan  lebih  tinggi  atau  sama  dengan  harga  karbon  di  pasar karbon dengan tarif paling rendah Rp30,00/CO2e. Pada prinsipnya, apabila perusahaan  dan  rumah  tangga  menghadapi  harga  umum  per  unit  karbon terkandung dalam bahan bakar dan produk energi, maka tidak ada kebijakan tambahan  yang  bisa  menurunkan  total  biaya  untuk  mencapai  yang ditentukan tujuan kebijakan. Kondisi meminimalkan biaya ini sebagian besar dapat  dicapai  apabila  diterapkan  di  hulu  rantai  pasokan  bahan  bakar. Ketidakpastian atas biaya masa depan dari pengurangan emisi tidak dapat dihindari sebagai biaya akan bervariasi dengan harga bahan bakar, kekuatan permintaan energi dalam negeri, tidak dapat diprediksi kemajuan teknologi hemat energi, dll. Biaya pengurangan, bagaimanapun, juga akan tergantung pada pilihan instrumen kontrol emisi. Oleh karena itu, Pajak karbon ini juga harus  tetap  mempertimbangkan  masyarakat.  Pemerintah  harus  mampu melindungi bursa karbon agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain sehingga regulasi  maupun  penyiapan  skema  perdagangan  karbon  yang  baik  harus direncanakan dengan baik agar dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan perekonomian.

## 4. SIMPULAN
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menilai  apakah  diskursus  pajak  karbon yang  akan  diimplementasikan  sudah  adil.  Kami  menemukan  alasan masyarakat beranggapan bahwa pajak karbon yang berdasarkan pada harga energi  tidaklah  adil  dan  dari  berbagai  argumen  yang  berkaitan  dengan prinsip keadilan yang telah ditetapkan dan diharapkan, seperti kebutuhan, kesetaraan,  dan  ekuitas,  hingga  penjelasan  yang  sangat  berbeda,  seperti kurangnya  kepercayaan  pada  pemerintah.  dan  apakah  tujuan  pajak dibenarkan. Ketidakadilan ini juga tidak sesuai dengan syariat, yang mana semua  orang  berhak  mendapatkan  apa  yang  menjadi  haknya.  Dengan demikian, temuan kami menambah kesimpulan dari penelitian sebelumnya
yang  mencoba  mencapai  pemahaman  yang  lebih  spesifik  tentang  berbagai makna keadilan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
Sebaliknya,  persepsi  yang  berbeda  tentang  alasan  di  balik  ketidakadilan seharusnya  juga  memiliki  implikasi  yang  berbeda  untuk  rancangan kebijakan.  Misalnya,  untuk  mengatasi  kekhawatiran  masyarakat  tentang harga  bahan  bakar  yang  sudah  terlalu  tinggi,  desain  kebijakan  alternatif dapat  menggabungkan  pajak  dengan  subsidi  paralel  untuk  bahan  bakar ramah lingkungan atau kendaraan alternatif. Di sisi lain, untuk mengatasi kurangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah,  penekanan khusus pada peningkatan transparansi dalam cara pemerintah menangani pajak  dan  pendapatannya  mungkin  lebih  penting.  Terakhir,  untuk menenangkan  kelompok  yang  menganggap  pajak  tidak  adil  karena  efek pendapatan  yang  tidak  merata,  solusi  kebijakan  yang  mungkin  termasuk mencocokkan pajak dengan skema kompensasi yang relevan.

## REFERENSI
Achmadi.  (2008). Ideologi  Pendidikan  Islam;  Paradigma  Humanisme Teosentris . Pustaka Pelajar.
Aldy, J. E., Ley, E., & Parry, I. (2008). National Tax Association A Tax-Based Approach  to  Slowing  Global  Climate  Change.  In Source:  National  Tax Journal (Vol. 61, Issue 3).
http://www.jstor.orgURL:http://www.jstor.org/stable/41790459 Andrew, J., Kaidonis, M. A., & Andrew, B. (2010). Carbon tax: Challenging neoliberal  solutions  to  climate  change. Critical  Perspectives  on Accounting , 21 (7), 611–618. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.03.009 Barragán-Beaud,  C.,  Pizarro-Alonso,  A.,  Xylia,  M.,  Syri,  S.,  &  Silveira,  S. (2018).  Carbon  tax  or  emissions  trading?  An  analysis  of  economic  and political  feasibility  of  policy  mechanisms  for  greenhouse  gas  emissions reduction  in  the  Mexican  power  sector. Energy  Policy , 122 ,  287–299. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.07.010
Chen,  Y.  hua,  Wang,  C.,  &  Nie,  P.  yan.  (2020).  Emission  regulation  of conventional energy-intensive industries. Environment, Development and Sustainability , 22 (4), 3723–3737. https://doi.org/10.1007/s10668-019- 00364-x
Chen, Y. hua, Wang, C., Nie, P. yan, & Chen, Z. rui. (2020). A clean innovation comparison  between  carbon  tax  and  cap-and-trade  system. Energy Strategy Reviews , 29 . https://doi.org/10.1016/j.esr.2020.100483 Drews, S., & van den Bergh, J. C. J. M. (2016). What explains public support for  climate  policies?  A  review  of  empirical  and  experimental  studies. Climate
Policy ,
16 (7), 855–876. https://doi.org/10.1080/14693062.2015.1058240
Efferin,  S.  (2015).  Akuntansi,  Spiritualitas  dan  Kearifan  Lokal  Beberapa Agenda  Penelitian  Kritis. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma , 6 (3). https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6037
Ejelöv, E., & Nilsson, A. (2020). Individual factors influencing acceptability for environmental policies: A review and research agenda. Sustainability (Switzerland) , 12 (6). https://doi.org/10.3390/su12062404
Hagmann, D., Ho, E. H., & Loewenstein, G. (2019). Nudging out support for a carbon tax. Nature Climate Change , 9 (6), 484–489. https://doi.org/10.1038/s41558-019-0474-0
Hammar, H., Löfgren, Å., & Sterner, T. (2004). Political Economy Obstacles to  Fuel  Taxation.  In Source:  The  Energy  Journal (Vol.  25,  Issue  3). http://www.jstor.orgURL:http://www.jstor.org/stable/41323039
Hammerle,  M.,  Best,  R.,  &  Crosby,  P.  (2021).  Public  acceptance  of  carbon taxes in Australia. Energy Economics , 101 . https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105420
Islahi, A. A. (1997). Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Terjemahan H. Anshari Thayib . PT Bina Ilmu. Kamayanti,  A.  (2016). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Akuntansi:  Pengantar Religiositas Keilmuan . Yayasan rumah peneleh.
Li, M., Gao, H., Abdulla, A., Shan, R., & Gao, S. (2022). Combined effects of carbon pricing and power market reform on CO2 emissions reduction in China’s electricity
sector. Energy , 257 . https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.124739
Macho-Stadler,  I.,  &  Pérez-Castrillo,  D.  (2006).  Optimal  enforcement  policy and firms’ emissions and compliance with environmental taxes. Journal of  Environmental  Economics  and  Management , 51 (1),  110–131. https://doi.org/10.1016/j.jeem.2005.06.001
Maestre-Andrés, S., Drews, S., & van den Bergh, J. (2019). Perceived fairness and  public  acceptability  of  carbon  pricing:  a  review  of  the  literature. Climate
Policy , 19 (9), 1186–1204. https://doi.org/10.1080/14693062.2019.1639490
Mangoting,  Y.,  Iriyanto,  A.  A.,  Halim,  S.,  &  Velisya.  (2021).  Urgensi Diferensiasi Kebijakan Pajak Berdasarkan Kepatuhan. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 12 (2), 268–284. https://doi.org/https:// doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.16 Mohamed, Y. (2006). The Path To Virtue: The Ethical Philosophy of Al-R ā ghib Al-I ṣ fah ā n ī . International Institute of Islamic Thought and Civilization. Mukhibad, H., Jayanto, P. Y., & Nurkhin, A. (2021). MENUJU BANK SYARIAH YANG  LEBIH  ADIL,  MUNGKINKAH? Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma , 12 (2), 252–267.
https://doi.org/https:// doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.15
Nordhaus,  W.  D.  (2007).  To  Tax  or  Not  to  Tax:  Alternative  Approaches  to Slowing Global Warming. Review of Environmental Economics and Policy , 1 (1), 26–44. https://doi.org/10.1093/reep/rem008
Pitkänen, A., von Wright, T., Kaseva, J., & Kahiluoto, H. (2022). Distributional fairness  of  personal  carbon  trading. Ecological  Economics , 201 . https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2022.107587
Rogge,  K.  S.,  &  Hoffmann,  V.  H.  (2010).  The  impact  of  the  EU  ETS  on  the sectoral innovation system for power generation technologies - Findings for
Germany.
Energy
Policy , 38 (12), 7639–7652. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.07.047
Septyan,  K.,  &  Mintoyuwono,  D.  (2022).  Muhasabah  Program  Pengabdian Kepada  Masyarakat  Bidang  Akuntansi  Dan  Agenda  Kolaborasi  Ilmu Pengetahuan. Imanensi:  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  Dan  Akuntansi Islam , 7 (2), 21–38. https://doi.org/10.34202/imanensi.7.2.2022.21-38 Sommer, S., Mattauch, L., & Pahle, M. (2022). Supporting carbon taxes: The role of fairness. Ecological Economics , 195 . https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2022.107359
Sumner, J., Bird, L., & Dobos, H. (2011). Carbon taxes: A review of experience and  policy  design  considerations. Climate  Policy , 11 (2),  922–943. https://doi.org/10.3763/cpol.2010.0093
Wong, J. B., & Zhang, Q. (2022). Impact of carbon tax on electricity prices and behaviour. Finance Research Letters , 44 . https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102098
Yu, V. F., Maglasang, R., & Tsao, Y. C. (2018). Shelf space allocation problem under  carbon  tax  and  emission  trading  policies. Journal  of  Cleaner Production , 196 , 438–451.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.165
Zhai, M., Huang, G., Liu, L., Guo, Z., & Su, S. (2021). Segmented carbon tax may  significantly  affect  the  regional  and  national  economy  and environment-a  CGE-based  analysis  for  Guangdong  Province. Energy , 231 . https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.120958
Halaman ini sengaja dikosongkan