## Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 169-175| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4739.169-175

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PADA USAHA DAGANG (UD) SARI YASA DI DENPASAR
Dewa Ayu Warta Meilaningsih, I Nyoman Gede Sugiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia anakagung1967@gmail.com, dewaayuwartameilaningsih@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, puspasutariujianti@gmail.com

## Abstrak
Usaha  Dagang  (UD)  adalah  suatu  badan  usaha  yang  dijalankan  secara  mandiri  oleh  satu  orang  saja  dan  tidak memerlukan suatu partner dalam berusaha. Perusahaan Dagang atau Usaha Dagang (UD) Sari Yasa yang bertempat di  Denpasar.  Seperti  karyawan  atau  tenaga  kerja  yang  tidak  jujur  bahkan  sampai  melakukan  perbuatan  melawan hukum  dalam  membantu  menjalankan  kegiatan  usaha  dan  perlindungan  hukum  yang  diberikan  suatu  perusahaan kepada karyawan atau tenaga kerjanya mengingat bahwa Perusahaan Dagang atau Usaha Dagang (UD) belum diatur secara  tegas  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukapkan  bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja pada  Usaha Dagang (UD) Sari Yasa di Denpasar.  Tipe  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan  sosiologi  hukum  yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sumber data dalam penelitian ini dalah data Primer dan data Sekunder.  Data dalam  penelitian  ini diolah  dengan  menggunakan analisis kualitatif, dimana  data  yang  diperoleh  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  karena Usaha  Dagang  (UD)  tidak  berbadan  hukum,  maka  dari  itu  tanggungjawab  penuh  secara  perdata  maupun  pidana terhadap pegawai perusahaannya. Bentuk perlindungan hukum yaitu membuat sebuah perjanjian kerja yang dimana subtansinya telah disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Usaha Dagang (UD)

## Abstract
Business  Trading  (UD)  is  a  business  entity  that  is  run  independently  by  one  person  only  and  does  not  require  a partner  in  doing  business.  Sari  Yasa  Trading  Company  or  Trading  Company  (UD)  located  in  Denpasar.  Such  as employees  or  workers  who  are  dishonest  and  even  commit  acts  against  the  law  in  helping  carry  out  business activities and the legal protection provided by a company to its employees or workers considering that the Trading Company or Trading Business (UD) has not been explicitly regulated in the laws and regulations. This study aims to reveal  the form  of  legal  protection for  workers  at  the  Sari  Yasa  Trading  Business  (UD)  in  Denpasar.  The  type  of research  used  in  this  research  is  empirical  legal  research  with  a  sociology  of  law  approach  that  studies  the reciprocal  relationship  between law and other social  phenomena. The source of  data in this study is primary data and secondary data. The data in this study were processed using qualitative analysis, where the data obtained were presented in a descriptive analysis. The results of this study indicate that because the Trading Company (UD) is not a legal entity, it is therefore full of civil and criminal responsibility for the company's employees. The form of legal protection  is  to  make  a  work  agreement  in  which  the  substance  has  been  adjusted  to  the  applicable  laws  and regulations.
Keywords: Usaha Dagang (UD), Legal Protection, Manpower

## I. PENDAHULUAN
Industri  pariwisata  merupakan  salah  satu  industri  terbesar  di  dunia.  Industri  pariwisata  dapat  menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, mampu meningkatkan pendapatan dan perekonomian  serta dapat memberikan kontribusi yang besar pada suatu negara.  Hal inilah yang mendorong banyak negara tertarik untuk  mengembangkan  pariwisata  sebagai  salah  satu  sektor  pembangunan,  terutama  bagi  negara  yang sedang  berkembang  termasuk  Indonesia.  Sebagai  salah  satu  industri  terbesar  di  dunia,  perkembangan pariwisata  diharapkan  pariwisata  mampu  meningkatkan  perekonomian  sehingga  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dimana  dikembangkannya  pariwisata  tersebut.  Selain  itu  pariwisata  dapat
memberikan  manfaat  bagi  pelestarian  alam,  budaya  serta  lingkungan  dan  berkelanjutan.  Tetapi  pada kenyataannya, manfaat ekonomi yang diperoleh dari sektor pariwisata sering dibarengi dengan timbulnya masalah  berkurangnya  sumber  daya  alam,  masalah  sosial  budaya,  dan  lingkungan.  Banyak  dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya perkembangan pariwisata, hal ini dikarenakan konsep pariwisata pada awalnya mengarah kepada “ mass tourism” ( pariwisata massal), seperti berkurangnya sumber daya alam,  tercemarnya  lingkungan,  banyaknya  pengalihan  fungsi  lahan  produktif,  terjadinya  eksploitasi sosial-budaya  serta  meningkatnya  kriminalitas.  Hal  inilah  yang  terjadi  pada  daerah-daerah  yang mengembangkan  pariwisata  terutama  pada  Bali  sebagai  destinasi  pariwisata  yang  sering  kunjungi wisatawan di Indonesia (Sanjaya & Sugiartha, 2013) .
Industri  pariwisata  membuat  kebutuhan  akan  layanan  jasa  akomodasi  pariwisata  meningkat termasuk  peningkatan  permintaan  bahan-bahan  makanan  produksi  ( food  production ) (Wahab,  1996) . Peningkatan permintaan akan bahan-bahan makanan produksi ( food production ) untuk hotel dan restoran ini  kemudian  dijadikan  peluang  untuk  membuka  suatu  usaha  atau  perusahaan  supplier  bahan-bahan kebutuhan  makanan  produksi  ( food  production )  untuk  hotel  dan  restoran  yang  berupa  bahan  masakan produksi  seperti seafood dan  daging.  Dalam  hal  pembuatan  suatu  jenis  usaha  supplier  bahan  makanan produksi ( food production ) untuk hotel dan restoran umumnya dipilih bentuk usaha yang tidak berbadan hukum  seperti  Perusahaan  Dagang  atau  Usaha  Dagang  (UD).  Perusahaan  Dagang  atau  Usaha  Dagang (UD)  adalah  suatu  badan  usaha  yang  dijalankan  secara  mandiri  oleh  satu  orang  saja  dan  tidak memerlukan suatu partner dalam berusaha. Kalaupun ada  yang membantu usaha tersebut, kedudukannya tidak  sama  dengan  pemilik  Usaha  Dagang  (UD)  tersebut.  Jadi  orang  yang  membantu  itu  tidak  memiliki Usaha Dagang (UD), tetapi hanya bertindak selaku karyawan atau tenaga kerja atau bawahan dari Usaha Dagang (UD) tersebut (Wijayanti, 2014) .
Dalam  proses  kegiatan  usaha  pada  Usaha  Dagang  (UD)  yang  mempekerjakan  karyawan  atau tenaga  kerja  sudah  pasti  tidak  pernah  luput  dari  adanya  permasalahan-permasalahan (Purnamawanti  & Zulkarnaen,  2004) .  Seperti  karyawan  atau  tenaga  kerja  yang  tidak  jujur  bahkan  sampai  melakukan perbuatan melawan hukum dalam membantu menjalankan kegiatan usaha dan perlindungan hukum yang diberikan suatu perusahaan kepada karyawan atau tenaga kerjanya mengingat bahwa Perusahaan Dagang atau Usaha Dagang (UD) belum diatur secara tegas dalam peraturan Perundang-undangan dan juga bukan merupakan  badan  usaha  yang  tidak  berbadan  hukum.  Berdasarkan  pemamparan  permasalahan  diatas, Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukapkan  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  pada Usaha Dagang (UD) Sari Yasa di Denpasar.

## II.  METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi  hukum  yang  mempelajari  hubungan  timbal  balik  antara  hukum  dengan  gejala-gejala  sosial lainnya. Tipe penelitian hukum empiris beranjak dari adanya kesenjangan antara das solen dan das sein yaitu  adanya  kesenjangan  antara  keadaan  teoritis  dengan  fakta  hukum  yang  terjadi  dalam  masyarakat. Kesenjangan terlihat pada adanya peraturan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  yang  bekerja  pada  suatu  badan  usaha  atau  perusahaan  yang  tidak berbadan  hukum  seperti  Usaha  Dagang  (UD).  Dimana  masih  banyak  ditemukan  Usaha  Dagang  (UD) yang  ada  di  Denpasar  yang  tidak  berpacu  pada  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  karena  belum  adanya  aturan  khusus  yang  mengatur  mengenai  bagaimana  bentuk  dari Usaha Dagang (UD)  khususnya mengenai tanggungjawab dari Usaha Dagang (UD) sampai pada bentuk perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  yang  dipekerjaan  pada  Usaha  Dagang  (UD)  tersebut. Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  primer,  dimana  penulis  menghasilkan  data  melalui  wawancara secara tatap muka dengan para informan studi lapangan ke Perusahaan Dagang atau Usaha Dagang (UD) Sari Yasa yang berlokasi di Denpasar, dan juga menggunakan pendamping sumber perundang – undangan dalam  studi  kepustakaan  dalam  data  sekunder.  Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang dipergunakan dalam melakukan penelitian  ini yakni bahan hukum yang bersifat otoratif, seperti undang- undang, dan buku – buku hukum yang resmi yang termasuk bahan hukum sekunder. Penelitian ini diolah
dengan  menggunakan  analisis  kualitatif,  dimana  data  yang  diperoleh  disajikan  secara  deskriptif  analisis. Setelah  itu  data  yang  dipaparkan  dengan  disertai  analisis  sesuai  dengan  teori  yang  terdapat  pada  buku- buku  literatur  dan  peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku,  guna  mendapatkan  kesimpulan  sebagai akhir dari penelitian.

## III. Hasil DAN PEMBAHASAN
1. Tanggungjawab Usaha Dagang (UD) Sari Yasa Kepada Tenaga Kerja yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perusahaan
Salah satu badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD).  Perusahaan  dagang  adalah  perusahaan  perseorangan  yang  dilakukan  oleh  seorang  pengusaha. Perusahaan dagang dapat dikelola oleh 1 (satu) orang atau lebih dimana modal yang dimiliki berasal dari harta  kekayan  pemilik  usaha  sendiri.  Perusahaan  dagang  belum  diatur  secara  khusus  dalam  Undang  – undang tersendiri, akan tetapi dalam prakteknya diterima sebagai pelaku usaha (Mulhadi, 2017) . Meskipun tidak ada peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai Usaha Dagang  (UD),  namun  keberadaannya  sebagai  salah  satu  bentuk  usaha  tetap  diakui.  Peruhaan  Dagang (PD)  atau  Usaha  Dagang  (UD)  merupakan  bentuk  usaha  swasta  yang  paling  sederhana  dimana pengusahanya biasanya hanya satu orang. Yang dimaksud pengusaha disini adalah pemilik perusahaannya dan  pemilik  mengeluarkan  modal  atau  investasi  sendiri  untuk  membentuk  Usaha  Dagang  (UD).  Modal atau  investasi  tersebut  dapat  berupa  uang,  benda,  atau  tenaga  (keahlian),  yang  semuanya  bernilai ekonomis.  Untuk  itu  Perusahaan  Dagang  (PD)  atau  Usaha  Dagang  sering  disebut  sebagai  Perusahaan Perseorangan.  pemilik  Usaha  Dagang  (UD),  seorang  pengusaha  yang  mendirikan  Usaha  Dagang  (UD), bertanggung  jawab  penuh  secara  pribadi  terdapat  segala  risiko  usaha  yang  kemungkinan  bisa  terjadi. Bahkan  bertanggungjawab  juga  kepada  kreditur  perusahaan.  Tanggung  jawab  pribadi  terhadap  segala perikatan  perusahaan  tersebut  melekat  dengan  seluruh  kekayaan  (hak  milik)  pribadi  yang  ada  pada pengusaha  tersebut.  Di  sini  tidak  ada  pemisahan  antara  harta  kekayaan  perusahaan  (Usaha  Dagang) dengan  harta  kekayaan  pribadi  pemilik  perusahaan.  Beda  halnya  dengan  badan  usaha  yang  berbadan hukum, dimana terdapat pemisahan harta kekayaan perusahaan dengan harta kekayaan pribadi. Di dalam praktek sebuah operasional Usaha Dagang (UD), tidak jarang perusahaan ini melibatkan  beberapa orang dalam  menjalankan  usahanya.  Orang  tersebut  adalah  pekerja  atau  buruh  yang  dipekerjakan  untuk membantu  jalannya  kegiatan  usaha  perusahaan.  Sedangkan  jumlah  pemilik  atau  pengusaha  dari  Usaha Dagang  (UD)  ini  adalah  tetap  satu  atau  tunggal.  Hal  tersebut  berarti  yang  bertanggungjawab, menanggung  segala risiko dan menikmati keuntungan dari perusahaan tersebut  hanyalah satu orang saja yaitu pemilik dari Usaha Dagang (UD). Sedangkan yang lainnya adalah hanya orang-orang yang bekerja dibawah pimpinan pemilik Usaha Dagang dengan menerima upah (imbalan) atau gaji.
Begitu  pula  halnya  dengan  Usaha  Dagang  (UD)  Sari  Yasa  yang  sudah  berjalan  selama  18  tahun. Usaha  Dagang  (UD)  tersebut  merupakan  salah  satu  perusahaan  perseorangan  dari  sekian  banyak  Usaha Dagang yang ada di kota Denpasar Provinsi Bali. Usaha Dagang (UD) Sari Yasa ini adalah usaha dagang yang  cukup  eksis  di  wilayahnya  yang  mempunyai  kegiatan  usaha  dalam  menyalurkan  bahan-bahan makanan  produksi  seperti seafood dan  daging.  Kemudian  bahan  makanan  tersebut  disalurkan  kembali atau  diedarkan  ke  perusahaan-perusahaan  lain  yang  sebelumnya  sudah  mempunyai  kesepakatan  dengan Usaha  Dagang  (UD)  Sari  Yasa  untuk  bekerja  sama  seperti  ke  hotel-hotel  dan  juga  ke  beberapa  restoran (rumah makan) yang ada di Bali khususnya di kota Denpasar.
Pemilik  dari  Usaha  Dagang  (UD)  Sari  Yasa  ini  adalah  Bapak  I  Gede  Pertama  Yasa.  Beliau merupakan pengelola sekaligus pendiri dari Usaha Dagang (UD) Sari Yasa yang sudah berdiri sejak tahun 2003,  tepatnya  mulai  beroperasi  secara  resmi  di  bulan  Juli.  Usaha  Dagang  (UD)  yang  pada  awalnya beliau  bangun  bersama  istrinya,  tentu  bukanlah  hal  yang  mudah  karena  dalam  mendirikan  sebuah perusahaan  diperlukan  pengalaman  baik  secara  praktek  maupun  teori.  Terlebih  lagi  sebagai  seorang pengusaha, beliau dituntut untuk selalu menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai pemilik dari Usaha Dagang (UD) Sari Yasa khususnya hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja yang membantunya dalam menjalankan operasional dari perusahaan.
Sebagai  pemilik  dari  perusahaan  perseorangan  ini,  Bapak  Gede  memiliki  tanggungjawab  yang penuh  secara  pribadi  atas  perusahaan  yang  sudah  dia  rintis  bersama  Ibu  Wenda.  Pelaksanaan tanggungjawab kepada Usaha Dagang (UD) Sari Yasa sudah secara keseluruhan beliau laksanakan, mulai dari  operasional  perusahaan  hingga  kewajibannya  dalam  memperhatikan  hak-hak  pekerja  yang membantunya  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya.  Dalam  hal  pemenuhan  hak-hak  kepada  karyawan atau  pekerjanya,  Bapak  Gede  sudah  mendasarinya  dengan  tetap  memperhatikan  peraturan  Perundang- undangan  yang  berlaku  seperti  peraturan  Perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan ketenagakerjaan. (Wawancara dengan I Gede Pertama Yasa 10 Agustus 2021 Pukul 11.30 Wita).
Hingga  saat  ini  Usaha  Dagang  (UD)  Sari  Yasa  sudah  memiliki  15  orang  karyawan  atau  tenaga dalam membantu menjalankan kegiatan  usahanya. Sebagai salah satu supplier bahan makanan produksi, Usaha  Dagang  (UD)  Sari  Yasa  dikelola  secara  profesional  dalam  memenuhi  kebutuhan  bahan  makanan terutama  ikan  segar  yang  sudah  siap  pakai  dengan  kualitas  yang  memenuhi  standarisasi  kebutuhan perusahaan  seperti  hotel  dan  restaurant.  Hal  tersebut  menyebabkan  Usaha  Dagang  (UD)  Sari  Yasa berkembang dengan cepat dimana pada awal berdiri perusahaan ini, operasional di jalankan langsung oleh pemilik  sekaligus  sebagai  tenaga  kerja.  Meskipun  sampai  saat  ini,  belum  terdapat  aturan  khusus  yang mengatur  mengenai  Usaha  Dagang  (UD)  baik  dari  segi  tata  cara  pendirian,  struktur  organisasi  serta kepengurusan,  tanggungjawab  sampai  dengan  pembubaran  Usaha  Dagang  (UD),  Bapak  Gede  selaku pengusaha  dan  pemilik  dari  Usaha  Dagang  (UD)  Sari  Yasa  yang  merupakan  sebuah  perusahaan perseorangan,  selalu memperhatikan aturan-aturan  yang berkaitan dengan perusahaan perseorangan baik dalam  operasionalnya  maupun  terkait  dengan  karyawan  atau  tenaga  kerjanya.  Karena  Usaha  Dagang (UD)  merupakan  badan  usaha  yang  tidak  berbadan  hukum,  maka  dari  itu  tanggungjawab  penuh  secara perdata maupun pidana terhadap pegawai dan perusahaannya berada di tangan si pengusaha atau pemilik dari Usaha Dagang (UD) tersebut. Karena dalam menjalankan kegiatan usaha dari suatu perusahaan atau badan  usaha  tidak  akan  pernah  terlepas  dari  adanya  permasalahan-permasalahan  yang  muncul.  Baik karena  faktor  eksternal  maupun  internal  seperti  permasalahan  yang  muncul  akibat  dari  perbuatan- perbuatan  yang  dilakukan  oleh  karyawan  atau  pekerja  Usaha  Dagang  (UD)  itu  sendiri  (Wawancara dengan I Gede Pertama Yasa 10 Agustus 2021 Pukul 11.30 Wita).
Hubungan  hukum  antara  Perusahaan  dengan  Pekerja  adalah  berdasarkan  hubungan  kerja. Hubungan  kerja  adalah  hubungan  (hukum)  antara  pengusaha  dengan  pekerja/buruh  (karyawan) berdasarkan  perjanjian  kerja.  Hubungan  pekerja  dengan  perusahaan  adalah  berdasarkan  perjanjian  yang memenuhi  unsur  upah,  perintah  dan  pekerjaan.  Bapak  I  Gede  Pertama  Yasa  juga  menegaskan  bahwa hubungan hukum antara perusahaan dalam hal ini Usaha Dagang (UD) Sari Yasa dengan karyawan atau pekerjanya  terikat  dalam  sebuah  perjanjian  kerja  yang  dibuat  secara  tertulis.  Karena  melihat perusahaannya  sampai  saat  ini  sudah  berkembang  dan  memiliki  15  karyawan  yang  membantu  jalannya kegiatan  usaha,  Bapak  Gede  mempunyai  inisiatif  untuk  membuatkan  perjanjian  kerja  secara  tertulis meskipun  dalam  bentuk  sederhana.  Hal  tersebut  beliau  lakukan  mengingat  pekerja  merupakan  bagian internal  penting  dari  sebuah  perusahaan  yang  perlu  juga  diperhatikan  mengenai  kewajiban  dan  hak-hak yang  didapat.  Karena  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  jalannya  sebuah  perusahaan,  majunya  sebuah perusahaan juga bergantung dari cara pengusaha memperlakukan karyawan atau pekerjanya (Wawancara dengan I Gede Pertama Yasa 10 Agustus 2021 Pukul 11.30 Wita).
Di  dalam  menjalankan  kegiatan  operasional  perusahaan  yang  berbentuk  Usaha  Dagang  (UD) sebagai  perusahaan  perseorangan,  pengusaha  sekaligus  pemilik  dari  Usaha  Dagang  (UD)  sudah  dapat dipastikan  tidak  bekerja  seorang  diri.  Fakta  dimasyarakat,  kegiatan  usaha  dari  sebuah  perusahaan perseorangan dalam hal ini Usaha Dagang (UD) juga dibantu oleh satu orang atau lebih  dimana mereka berstatus  sebagai  karyawan  atau  buruh/pekerja,  yang  menjalankan  tugasnya  untuk  dan  atas  nama  Usaha Dagang (UD) tersebut. Jumlah karyawan yang dipekerjakan dalam Usaha Dagang (UD) bergantung dari pengusaha  atau  kebutuhan  dari  perusahaan  tersebut.  Dalam  sebuah  operasional  perusahaan  atau  Usaha Dagang (UD), biasanya tidak melibatkan banyak orang sebagai pembantu dalam perusahaan. Mengingat bahwa  Usaha  Dagang  (UD)  rata-rata  merupakan  perusahaan  yang  berskala  kecil.  Namun  kembali  lagi bergantung pada jenis  kagiatan  usaha yang dilakukan pada Usaha Dagang (UD) masing-masing. Orang- orang  yang  membantu  jalannya  kegiatan  usaha  tersebut  pada  umunya  berstatus  sebagai  buruh  atau
pekerja, sementara pemiliknya tunggal (hanya satu orang). Buruh atau karyawan tersebut bekerja dibawah perintah  dari  si  pemilik  Usaha  Dagang  (UD)  dengan  menerima  upah  atau  gaji  sebagai  imbalannya. Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  Bapak  I  Gede  Pertama  Yasa,  selaku  pemilik  dari  Usaha  Dagang (UD)  Sari  Yasa,  terhadap  perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan  oleh  karyawan  atau  pekerjanya  apalagi ketika  karyawan  tersebut  melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  sudah  dituangkan  secara  jelas  dalam perjanjian kerja khususnya mengenai pelanggaran atau sanksi yang telah dibuat oleh Bapak Gede selaku pemilik  dari  Usaha  Dagang  (UD)  Sari  Yasa.  Dalam  hal  ini  ketika  ada  karyawan  atau  pekerjanya melakukan  perbuatan  melawan  hukum  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen,  maka  Bapak  Gede secara penuh bertanggungjawab atas hal tersebut. Karena karyawan atau pekerjanya melakukan transaksi atas nama Usaha Dagang (UD) (Wawancara dengan I Gede Pertama Yasa 10 Agustus 2021 Pukul 11.30 Wita).  Salah  satu  risiko  yang  harus  dialami  oleh  sebuah  Usaha  Dagang  (UD)  sebagai  perusahaan perseorangan adalah apabila aset (kekayaan) perusahaan tidak mencukupi untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan,  maka  aset  (kekayaan)  pribadi  dari  pengusaha  sebagai  pemilik  Usaha  Dagang  (UD)  dapat dilibatkan guna memenuhi kewajibannya terhadap pihak konsumen. Dimata hukum, Usaha Dagang (UD) sama  dengan  pemiliknya,  artinya  tidak  ada  pemisahan  kekayaan  ataupun  pemisahan  tanggungjawab antara  Usaha  Dagang  (UD)  dengan  pemiliknya.  Jadi  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  Usaha  Dagang (UD)  adalah  perbuatan  hukum  pemiliknya (Purnamasari,  2010) .  Maka  dari  itu,  apabila  Usaha  Dagang (UD)  mengalami  kebangkrutan  dan  mempunyai  banyak  utang  kepada  pihak  ketiga  ataupun  kepada distributor,  maka  pemilik  Usaha  Dagang  (UD)  bertanggungjawab  secara  penuh,  yang  sumber pembayarannya akan diambil dari kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi pemiliknya.

## 2. Bentuk  Perlindungan  Hukum  terhadap  Tenaga  Kerja  Pada  Usaha  Dagang  (UD)  Sari  Yasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Pada hakikatnya, kedudukan pekerja dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek sosial ekonomis dan aspek yuridis. Jika dilihat dari segi sosial ekonomisnya, pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari Negara atas  kemungkinan  adanya  tindakan  sewenang-wenangan  dari  pengusaha (Wijayanti,  2009) .  Bentuk perlindungan  yang  diberikan  pemerintah  adalah  dengan  membuat  peraturan-peraturan  yang  mengikat pekerja/buruh  dan  pengusaha,  mengadakan  pembinaan,  serta  melaksanakan  proses  hubungan  industrial. Hubungan  Industrial  pada  dasarnya  merupakan  proses  terbinanya  komunikasi,  konsultasi  musyawarah serta perundingan dan ditopang oleh kemampuan dan komitmen yang tinggi dari semua elemen yang ada di  dalam  perusahaan (Sutedi,  2009) .  kedudukan  antara  pengusaha  dengan  pekerja  yang  tidak  sama. Apabila dilihat secara yuridis, kedudukan buruh adalah bebas, namun secara sosial ekonomis kedudukan buruh adalah tidak bebas. Apabila dilihat dari aspek yuridis kedudukan antara pekerja dengan pengusaha adalah sama atau  sederajat, sehingga  harus mendapatkan perlakuan  yang sama di depan hukum. Namun jika  kita kaji dari aspek sosiologis, hal tersebut sangat tidak mudah, karena pengusaha merupakan pihak yang  memiliki  uang  namun  juga  persentasi  jumlah  kesempatan  pekerjaan  dan  masyarakat  atau  jumlah tenaga  kerja  yang  memerlukan  pekerjaan  tidak  pernah  seimbang.  Hal  inilah  yang  memicu  posisi  tawar pekerja dalam praktik hubungan kerja menjadi posisi yang lemah. kedudukan yang tidak seimbang, tidak sama ataupun tidak sederajat ini juga digambarkan ketika pekerja/buruh hanya mengandalkan tenaga yang melekat  pada  dirinya  untuk  melaksanakan  pekerjaan  yang  diperintahkan  oleh  pengusaha  atau  pemilik usaha  (Usaha  Dagang/UD).  Selain  itu,  tidak  jarang  pengusaha  atau  pemilik  perusahaan  Usaha  Dagang (UD) menganggap karyawan atau pekerja mereka sebagai suatu “obyek” dalam hubungan kerja. Pekerja dianggap  sebagai  faktor  eksternal  dalam  proses  produksi  dan  bahkan  tidak  jarang  ada  yang  memiliki anggapan bahwa majikan sebagai herr in haus (ibaratnya ini adalah rumahku terserah akan aku gunakan untuk  apa).  Maksudnya  majikan  adalah  pengusaha  atau  pemilik  dari  perusahaan  itu,  sehingga  setiap kegiatan  apapun  tergantung  dari  kehendak  si  pengusaha.  Buruh  dianggap  sebagai  faktor  eksternal  yang berkedudukan  sama  dengan  pelanggan  pemasok  atau  pelanggan  pembeli  yang  berfungsi  menunjang kelangsungan  perusahaan  dan  bukan  faktor  internal  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  atau  sebagai unsur konstitutif yang merupakan bagian dari perusahaan.
Hukum  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia  berbeda-beda  dengan  norma-norma  yang  lain. Karena  hukum  itu  berisi  perintah  dan/atau  larangan,  serta  membagi  hak  dan  kewajiban (HS,  2017) .
Dewasa  ini  masalah  ketenagakerjaan  sangat  beraneka  ragam  karena  kenyataan  tentang  hubungan  kerja antara pengusaha dengan pekerja tidak selalu berjalan dengan harmonis karena masalah ketenagakerjaan mengandung  dimensi  ekonomis,  sosial  ketenagakerjaan,  dan  sosial  politik.  Pada  hakikatnya  terdapat hubungan  antara  subjek  hukum  dengan  objek  hukum  yang  dilindungi  oleh  hukum  dan  menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya.
Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  dalam  sebuah  perusahaan  khususnya  Usaha  Dagang  (UD) adalah  untuk  menjamin  berlangsungnya  sistem  hubungan  kerja  secara  harmonis  tanpa  disertai  adanya tekanan  dari  pihak  yang  kuat  kepada  pihak  yang  lemah.  Pengusaha  atau  pemilik  usaha  wajib melaksanakan  ketentuan  perlindungan  kepada  pekerja  tersebut  sesuai  dengan  peraturan  Perundang- undangan  yang  berlaku.  Pengusaha  yang  mempunyai  perusahaan  yang  merupakan  perusahaan perseorangan  ataupun  badan  hukum,  mempunyai  kewajiban  untuk  memperhatikan  kepentingan  tenaga kerja.
Perlindungan  hukum  bagi  karyawan  atau  pekerja  dalam  sebuah  perusahaan  khususnya  Usaha Dagang (UD), Bapak Gede sudah sangat jelas dan tegas telah mengantisipasi hal  tersebut. Ketika sebuah perusahaan  mempekerjakan  orang-orang  dalam  membantu  menjalankan  sebuah  kegiatan  usaha,  yang harus  diperhatikan  tidak  hanya  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  karyawan  atau  pekerja  tersebut. Namun  juga  perusahaan  harus  memperhatikan  apa  yang  menjadi  hak-hak  dari  para  karyawan  atau pekerjanya.  Terlebih  lagi  ketika  sebuah  usahanya  tersebut  bukan  usaha  yg  berbadan  hukum  dan  belum ada peraturan khusus yang mengatur.
Dalam hal ini, seorang pengusaha atau pemilik usaha harus tetap memperhatikan aturan-aturan lain yang  berkaitan  dengan  badan  usaha  yang  dijalankannya.  Demikian  juga  dengan  Bapak  Gede  selaku pemilik sekaligus pengelola dari Usaha Dagang (UD) Sari Yasa. Meskipun perusahaannya tidak berbadan hukum,  beliau  tetap  memperhatikan  peraturan  yang  segala  sesuatunya  terkait  dengan  perusahaan. Khususnya  mengenai  ketenagakerjaan,  Bapak  Gede  memberikan  ruang  khusus  mengenai  hal  tersebut dengan membuat perjanjian kerja dengan para karyawan atau pekerjanya.
Mengingat  juga  jumlah  karyawan  atau  pekerja  dari  Usaha  Dagang  (UD)  Sari  yasa  ini  mengalami peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Yang  dahulunya  berjumlah  2  (dua)  orang,  sekarang  menjadi  15  (lima belas)  orang  karyawan  atau  pekerja  dengan  ruang  lingkup  dan  jabatan  yang  berbeda-beda.  Berdasarkan hal  tersebut,  Bapak  Gede  berinisiatif  untuk  membuatkan  perjanjian  kerja  dengan  karyawan  atau pekerjanya agar dapat memenuhi apa yang menjadi hak-hak maupun kewajiban-kewajiban serta tata tertib yang harus dijalankan oleh pekerjanya.
Hal tersebut dilakukan agar Usaha Dagang (UD) Sari Yasa yang sudah beliau rintis belasan tahun bersama istrinya, dapat memberikan perlindungan hukum bagi karyawan atau pekerjanya sehingga dapat memberikan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  mereka.  Perjanjian  kerja  tersebut  juga  sudah  disesuaikan dengan aturan yang mengatur mengenai tenaga kerja yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  Perjanjian  kerja  yang  dibuat  berdasarkan  kesepakatan  tersebut  tidak  hanya diperuntukkan  bagi  karyawan  atau  pekerja  saja,  namun  diperuntukkan  juga  bagi  perusahaan  demi terjaganya stabilitas kegiatan usaha dalam perusahaan.
Disamping  itu  juga  sangat  diperlukan  adanya  penegakan  hukum  dibidang  ketenagakerjaan. Penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga penciptaan hukum positif (Jaya, 2018) . Apabila timbul masalah dibidang ketenagakerjaan maka hakim yang menangani tidak mengeluarkan  putusan  yang  hanya  didasarkan  pada  perjanjian  semata  yang  telah  didasari  kebebasan berkontrak  dan  konsensualisme,  namun  harus  memperhatikan  keselarasan  dari  seluruh  prinsip-prinsip yang ada dalam hukum perjanjian demi mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  permasalahan  penelitian  yang  sebagaimana  telah  diuraikan  diatas,  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1).  Tanggungjawab Usaha Dagang  (UD) Sari Yasa terhadap tenaga kerja  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  terhadap  perusahaan  adalah  memiliki  tanggungjawab
penuh.  Karena  Usaha  Dagang  (UD)  merupakan  perusahaan  perseorangan,  dimana  yang bertanggungjawab  penuh  adalah  pengusaha  atau  pemilik  usaha  tersebut.  Dalam  hal  ini  pemilik  Usaha Dagang  (UD)  Sari  Yasa  adalah  Bapak  I  Gede  Pertama  Yasa  yang  mempunyai  tanggungjawab  penuh, terlebih  lagi  ketika  tenaga  kerja  atau  karyawannya  melakukan  perbuatan  melawan  hukum.  (2).  Sebagai pemilik  dari  Usaha  Dagang  (UD)  Sari  Yasa,  Bapak  Gede  memiliki  inisiatif  dalam  memberikan  bentuk perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  pada  Usaha  Dagang  (UD)  Sari  Yasa  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni dengan membuat sebuah perjanjian kerja yang  dimana  subtansinya  telah  disesuaikan  dengan  peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  dan didalamnya mengatur mengenai hal-hal yang menjadi kewajiban-kewajiban serta hak-hak  dari karyawan demi terciptanya kepastian hukum bagi semua pihak.

## 2. Saran
Usaha  Dagang  (UD)  memang  merupakan  perusahaan  perseorangan  yang  dimana  tanggungjawab  penuh berada  di  tangan  si  pemilik  usaha,  namun  dalam  hal  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh karyawan juga dapat merugikan perusahaan. Terkait hal itu memang sangat diperlukan adanya tata tertib bagi  tenaga  kerja  atau  karyawan,  guna  mengantisipasti  terjadinya  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  yang dapat merugikan perusahaan. Mengingat belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai bentuk usaha dari Usaha Dagang (UD), seyogyanya Pemerintah segera membuat produk hukum mengenai Usaha Dagang  (UD)  agar  tidak  menjadi  sebuah  kerancuan  dalam  menjalankan  operasional  dari  perusahaan khususnya dalam hal terkait ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA
HS, S. (2017). Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia . Mataram: Raja Grafindo Perkasa. Jaya, N. S. P. (2018). Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti. Mulhadi. (2017). Hukum Perusahaan Bentuk – bentuk Badan Usaha di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Purnamasari,  I.  D.  (2010). Pandunan  Lengkap  Hukum  Praktis  Populer;  Liat-Kiat  Cerdas,  Mudah,  dan  Bijak Mendirikan Badan Usaha . Bandung: Penerbit Kaifa. Purnamawanti,  P.,  &  Zulkarnaen,  I.  (2004).  Permasalahan  Hukum  Tentang  Tenaga  Kerja  Anak  di  Indonesia. Lex Jurnalica , 2 (1), 29–68.
Sanjaya, D. B., & Sugiartha, W. (2013). Harmonisasi, Integrasi Desa Pakraman dengan Desa Dinas yang Multietnik dan  Multiagama  Menghadapi  Pergeseran,  Pelestarian,  dan  Konflik  di  Bali. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Humaniora , 2 (2), 265–274. doi:10.23887/jish-undiksha.v3i2.4469 Sutedi, A. (2009). Hukum Perburuhan . Jakarta: Sinar Grafika. Wahab, S. (1996). Manajemen Kepariwisataan . Jakarta: PT Pradnya Paramita. Wijayanti, A. (2009). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi . Jakarta: Sinar Grafika. Wijayanti, A. (2014). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi . Jakarta: Sinar Grafika.