## AKIBAT HUKUM  WANPRESTASI DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI ANJAK PIUTANG
Sudjana Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran email: sdjana@yahoo.com
disampaikan 5/2/19 – di -review 6/2/19 – diterima 5/12/19 DOI: 10.25123/vej.3173

## Abstract
In this article, using a juridical-normative approach, the author discusses legal issues stemming from the breach of two interlocking contracts: supplier agreement and factoring agreement.  To be analysed is the legal relationship of all parties in the case of breach of contract or worse bankruptcy of the supplier.  Issues to be raised in particular concerns who in the case of breach of contract will in the end possess the right to demand payment of outstanding debts and who bear the (legal and financial) risk in the worst case scenario: bankruptcy of buyer.
Keywords:
breach of contract, bankruptcy, legal responsibility, factoring
Abstrak:
Tulisan ini dengan menggunakan metoda yuridis normatif akan menelaah akibat-akibat hukum yang muncul  berkenaan  dengan  keterlindanan  dua  perjanjian:  perjanjian  pengadaan  barang  ( supply agreement )  dan  transaksi  anjak  piutang  ( factoring  agreement ),  dalam  hal  terjadi  wanprestasi, bahkan  kepailitan.      Berapa  persoalan  lain  yang  akan  didiskusikan  berkaitan  dengan  dalam  hal terjadi wanprestasi klien ( supplier ), maka pihak manakah yang memegang hak tagih atas hutang (piutang)  dan  selanjutnya  pihak  manakah  yang  akan  menanggung  beban  resiko  (hukum  dan keuangan) dalam hal terjadi kepailitan.
Kata kunci:
wanprestasi, kepailitan, tanggungjawab hukum, anjak piutang

## Pendahuluan
Kegiatan  bisnis  yang  berkembang  cepat  perlu  didukung  oleh  penyediaan dana  yang  memadai, karena  itu  muncul  beberapa  perusahaan    yang  bergerak  di bidang    pembiayaan,  salah  satu  perusahaan  pembiayaan  adalah  lembaga  anjak piutang ( factoring ).  Konsep pranata lembaga anjak piutang  tidak dikenal dalam sistem “Civil  Law ”  sebagaimana  yang  dianut  dalam  sistem  hukum Indonesia. Factoring yang  dikenal  dewasa  ini  pertama  kali  tumbuh  di  Amerika Serikat  tahun 1889, kemudian menyebar di Kanada sekitar tahun 1930-an sampai kemudian meluas ke Negara-negara Eropa Barat, Australia, Selandia Baru, Jepang,
Filipina. 1 Pada  abad  19,  lembaga factoring ini  telah  meninggalkan  sifat keagenannya  dan  mulai  beralih  dan  berkonsentrasi  pada  pengelolaan  kredit bagi client -nya, yaitu menjamin kredit, yang  merupakan embrio dari bisnis anjak piutang  modern  yang dikenal   saat  ini  dan  karenanya  tidak  heran  sistem  hukum yang digunakan berasal dari sistem Common Law . 2
Lembaga  ini  dikenal  di  Indonesia  pada  akhir  tahun  1988 3 ,  secara  resmi dimulai  dan  dikembangkan  dengan  dikeluarkannya  Keppres  No.  61  Tahun  1988 tanggal  27  Desember  1988  Tentang  Lembaga  Pembiayaan,  yang  ditindaklanjuti oleh  Keputusan  Menteri  Keuangan  No.  1251/KMK.013/1988,  tentang  Ketentuan dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Lembaga  Pembiayaan,  Keputusan  Menteri  Keuangan Nomor  448/KMK.017/2000  tanggal  27  Oktober  2000  tentang  Perusahaan Pembiayaan,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan Nomor  172/KMK.06/2002  tanggal  23  April  2002,  dan  Keputusan  Menteri Keuangan Nomor 185/KMK.017/2002 tanggal 24 April 2002 tentang Penghentian Izin  Usaha  Perusahaan  Pembiayaan,  selanjutnya  dicabut  dan  dinyatakan  tidak berlaku  melalui  Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 jo Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009.
Anjak  piutang termasuk  “ innominat ”,  artinya  diatur  di  luar  KUHPerdata, tetapi  keberadaannya  dimungkinkan  karena  hukum  perjanjian  Indonesia menganut  asas kebebasan berkontrak  sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1), tetapi  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip hukum yang berlaku atau memenuhi syarat sahnya perjanjian  sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata  sehingga    perjanjian  anjak  piutang mengikat  bagi  para  pihak,  dan harus  ditaati    dan  dilaksanakan  dengan  baik. 4 Namun, lembaga    bisnis  ini melibatkan 3 (tiga) pihak  sehingga  rentan terhadap wanprestasi karena  kegagalan
1 Sigit  Triandaru  &  Totok  Budisantoso,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lain,  Salembat  Empat, Jakarta, 2006, hlm 227.
2 Rinus Pantouw, Hak Tagih Atas Piutang Dagang; Anjak Piutang (Factoring) , Cetakan Pertama, Edisi  Ke  1,  Kencana,  Jakarta,  2006 , hlm  5  Lihat  juga  https://fauzieyusufhasibuan. wordpress.com/2009/12/12/sejarah-dan-perkembangan-lembaga-pembiayaan-anjak- piutang/ diakses 5 Januari 2019.
3 Zaeni  Asyhadie, Hukum  Bisnis:  Prinsip  dan  Pelaksanaanya  di  Indonesia , PT.  Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 108.
4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (3).
tagihan yang bersifat kredit, kondisi bisnis  yang tidak kondusif  atau adanya itikad tidak baik dari para pihak. Padahal dalam transaksi bisnis terjadinya wanprestasi berdampak luas   terhadap perencanaan bisnis sehingga dapat  merugikan  bukan hanya aspek finansial tetapi  juga non finasial  seperti nama baik ( goodwill )  dan kepercayaan bisnis ( business trust ). Hal ini berarti,  keberadaan factoring penting terkait dengan transaksi kredit yang  dapat menghambat arus uang ( cash flow ) bagi kreditur apabila debitur wanprestasi, sehingga adanya pihak yang membeli tagihan atau    pihak  yang  memberikan  “dana  talangan”    sebagai  salah  satu  lembaga pembiayaan  merupakan    alternatif    bagi  kreditur  dalam  penyediaan  dana  bagi aktivitas bisnisnya.
Factoring dari  sisi  hukum  merupakan  hubungan  kontraktual  yang melibatkan client yang  berkedudukan  sebagai  kreditur  (penjual), costumer atau debitur  adalah  pembeli  barang  yang  memeliki  kewajiban  untuk  membayar,  dan factor (biasanya  suatu  perusahaan)  adalah  penyedia  dana,  bertindak  sebagai pembeli tagihan atau piutang. Oleh karena itu, factoring melibatkan paling  tidak 3 (tiga)  pihak  yang  melakukan  hubungan  hukum,  yaitu  hubungan  yang  akibatnya diatur  oleh  hukum    sehingga  masing-masing  pihak  memiliki  hak  dan  kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, penting untuk menentukan  kualifikasi hubungan hukum dan akibatnya serta tanggung jawab para pihak  dalam perjanjian anjak piutang ( factoring ).
Berdasarkan hal itu, kajian ini  memfokuskan  pada kualifikasi  hubungan hukum  antara client dengan costumer , client dengan factor ,  dan factor dengan costumer . Selanjutnya, menentukan  akibat hukum dari hubungan hukum tersebut terkait client melakukan  wanprestasi  kepada costumer karena  tidak  jadi menyerahkan barang ,  factor wanprestasi kepada client terkait tidak melakukan pembayaran ,  costumer melakukan  wanprestasi  kepada factor karena  tidak melunasi utangya . Kemudian  menentukan  tanggung  jawab factor kepada costumer,  customer kepada client, dan client kepada factor .

## Pembahasan
Akibat  Hukum Customer atau Client Wanprestasi  dalam   Perjanjian  Anjak Piutang

## Kualifikasi Hubungan Hukum
Hubungan  hukum dalam  anjak piutang  timbul karena adanya perjanjian, yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu  orang  lain  atau  lebih. 5 Berdasarkan  hal  itu,  perjanjian    anjak  piutang menimbulkan perikatan 6 , yaitu  adanya hak dan kewajiban untuk berpretasi.
Anjak  piutang  yang  dalam  bahasa  Inggris  sering  disebut  sebagai factoring merupakan  istilah  yang  berasal  dari  gabungan  kata  ”anjak”  yang  artinya  pindah atau alih dan ”piutang” yang berarti tagihan sejumlah uang. Berdasarkan arti kata tersebut  anjak piutang berarti pengalihan piutang dari pemiliknya kepada pihak lain. 7 Sedangkan  pengertian factoring /anjak  piutang  menurut  John  Downes  dan Jordan  Elliot Goodman dalam Dictionary of Finance and Investment Terms adalah:
“ Type financial service why a firm sells or transfer title to its account receivable to a Factoring company, which then acts a principal, not as agent. The receivables are sold without  recources,  meaning  that  the  Factor  can  not  turn  to  the  seller  in  the  event accounts prove un collectible.” 8
Menurut Munir Fuady,  anjak piutang ( factoring ) adalah pembiayaan jangka pendek  tanpa  kolateral,  pembiayaan  mana  dilakukan  dalam  bentuk  pembelian dan/atau  pengalihan/pengambilalihan  serta  pengurusan  piutang  atau  tagihan
5 Id, Pasal 1313.
6 Id, Pasal 1233: Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.
7 Sunaryo, Hukum  Lembaga  Pembiayaan , Sinar  Grafiko,  Jakarta,  2008,  hlm  73. Menurut terminology factoring dalam  terjemahan  bebasnya  bahwa Factoring adalah  suatu penjualan piutang dagang dari suatu perusahaan ( Client ) kepada factor dengan harga yang telah didiskon, piutang dagang tersebut berasal dari transaksi bisnis miliknya perusahaan ( Client ), lihat Rinus Pantouw, Hak Tagih Factor  Atas Piutang Dagang , Cet. 1, Kencana Prenada Media Gorup, Jakarta,  2006, hlm 13.
8 Budi  Rachmat, Anjak  Piutang  Solusi Cash  Flow  Problem, Cetakan  Ke  1,  Gramedia  Pustaka, Jakarta, 2003,
hlm 1. Di dalam Black’s Law Dictionary menyebutkan bahwa Factoring adalah ” The buying accounts receivable  at a discount. The price is discounted because the factor (who buys them) assumes the risk of  delay in collection and loss on the accounts receivable.”
jangka  pendek  dari  suatu  perusahaan,  tagihan  mana  berasal  dari  transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri. 9
Pengertian anjak piutang  juga dijumpai dalam referensi  formal  kamus Bank Indonesia,  merupakan  hukum  kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk  pembelian dan/atau  pengalihan  serta  pengurusan  piutang  atau  tagihan  jangka  pendek  atau perusahaan  atas  transaksi  perdagangan  dalam  atau  luar  negeri,  sedangkan perusahaan yang melakukan anjak piutang disebut penganjak-piutang  ( factoring ) yaitu  adalah  pihak  yang  kegiatannya  membeli  piutang  pihak  lain  dengan menanggung  resiko  tidak  terbayar  utang  ( factor ). 10 Sedangkan  berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 adalah “kegiatan pembiayaan dalam  bentuk  pembelian  piutang  jangka  pendek  suatu  perusahaan    berikut pengurusan atas piutang tersebut.” 11
Untuk    lebih  jelas,  mekanisme  anjak  piutang  dapat  digambarkan  sebagai berikut:
Keterangan:
1. Penjualan secara kredit  oleh client kepada customer (nasabah).
2. Pemberitahuan  oleh customer mengenai kontrak factorin g.
3. Client menyerahkan  data  tagihan,  termasuk  faktur-faktur  atau  D/0 kepada perusahaan anjak piutang.
9 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 123.
10 Fauzie Yusuf Hasibuan, Pengertian Anjak Piutang, https://fauzieandpartners. wordpress.com/ 2009/12/11/pengertian-anjak-piutang/
11 Peraturan Menteri Keuangan,  No. 84/PMK.012/2006, B.N.R.I, Pasal  1 huruf e .
4. Kontrak factoring antara supplier ( client ) dengan perusahaan factoring disertai  dengan  penyerahan  faktur-faktur  dan  dokumen  terkait lainnya.
5. Pembayaran  kepada client atas penjualan tagihan sejumlah 80% dari total  nilai  faktur.  Sisanya  20% akan dibayar  apabila  telah  dilakukan pelunasan penuh oleh customer atau debitur .
6. Penagihan oleh perusahaan factoring kepada customer yang disertai dengan  bukti-bukti  pendukung.
7. Pelunasan utang oleh customer kepada factoring.
Alasan para pihak melakukan hubungan hukum dalam bentuk anjak piutang (factoring )  karena  jenis  pembiayaan  tersebut  yang  sangat  potensial  bagi  pelaku usaha termasuk industri kecil karena perusahaan dapat memperoleh pembiayaan lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan cara memperoleh  dana dari bank.  Di samping  itu  dengan  didukung  tenaga-tenaga  yang  berpengalaman  dan  ahli  di bidangnya, perusahaan anjak piutang dapat membantu mengatasi kesulitan dalam bidang  pengelolaan  kredit  sehingga  penjual  piutang  (kreditor)  dapat  lebih mengkonsentrasikan  diri pada kegiatan peningkatan produksi dan penjualan. 12
Customer merupakan  pihak  yang  mempunyai  utang  kepada  kreditur  atau Client berdasarkan    transaksi  penjualan  produk  antara Client dengan Customer secara kredit yang menimbulkan adanya utang-piutang diantara kedua belah pihak. Hal ini berarti hubungan hukum antara Costumer dengan Client adalah perjanjian jual beli secara kredit, sehingga ketentuan  substantif tentang perjanjian jual beli yang diatur KUHPerdata dapat diberlakukan terhadap hubungan hukum tersebut selain  ketentuan  yang  bersifat    khusus  (adminitratif)    antara  lain    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
Jual  beli  adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana  pihak  yang  satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak,  segera  setelah  orang-orang  itu  mencapai  kesepakatan  tentang  barang
12 Siti Malikhatun Badriyah, Reorientasi Pertanggungjawaban Client Dalam Perjanjian Factoring Bagi  Industri  Kecil,  Diponegoro Private  Law  Review ,  Vol.  2  No.  1  Maret  2018,  hlm  217, file:///C:/Users/kiki/Downloads/2833-8218-1-SM.pdf
tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.  Dengan demikian, jual beli termasuk perjanjian konsensual yaitu perjanjian  yang  sudah  terbentuk  sejak  adanya  kata  sepakat  diantara  para  pihak. Kesepakatan  tersebut  harus  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,  yang  berbunyi:   Untuk  sahnya  suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.
Apabila syarat ke 1 dan ke 2 tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat 3 dan 4  tidak ada, maka perjanjian batal demi hukum.  Namun apabila  ke 4 syarat tersebut dipenuhi, perjanjian sah  sehingga berakibat:
1. Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Suatu  perjanjian  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Hubungan client dengan customer dalam  transaksi    anjak  piutang memberikan  manfaat    atau  keuntungan  bagi  kedua  belah  pihak. 13 Manfaat  bagi customer , antara lain: 14
a. Kesempatan untuk melakukan pembelian dengan kredit, dimana dengan kehadiran  jasa pembiayaan anjak piutang memungkinkan client  untuk melakukan penjualan secara kredit;
b. Pelayanan  penjualan  yang  lebih  baik,  di  mana  jasa  administrasi penjualan  memungkinkan  client  melakukan  penjualan  dengan  lebih cepat dan tepat.
Sedangkan manfaat transaksi anjak piutang  bagi client adalah: 15
a. Manfaat karena menerima jasa pembiayaan, antara lain:
1) Peningkatan penjualan;
2) Kelancaran modal kerja;
13 Pandi, Frianto dkk, Lembaga Keuangan, Rineka Cipta, Jakarta, 2009,  hlm. 102
14 Martono, Bank dan Lembaga Keuangan lain , Ekonisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 142.
15 Selengkapnya  lihat  martono, Id.

## 3) Pengurangan risiko tidak tertagihnya piutang. 16
b. Manfaat yang diterima karena jasa non pembiayaan, antara lain: 17
1) Memudahkan penagihan piutang;
2) Efisiensi usaha;
3) Peningkatan kualitas piutang. 18
Terkait  dengan  pemberitahuan  kepada  pihak customer, dalam disclosed factoring, customer diberitahu  bahwa  tagihan  telah  dialihkan  kepada  lembaga factoring dan  pembayaran  dilakukan  langsung  kepada  lembaga  tersebut. Sedangkan pada undisclosed factoring, pihak customer tidak  diberitahu tentang telah  dialihnya  piutang  sampai  terjadi  sesuatu  yang  dapat  menimbulkan  risiko terhadap lembaga factoring tersebut. 19 Apabila ada  perubahan persyaratan, client diwajibkan memberitahukan perusahaan anjak piutang secara tertulis setiap ada rencana  perubahan  atas  ketentuan-ketentuan  dan  persyaratan  kredit  yang diberikan kepada customer sepanjang yang berkaitan dengan piutang atau tagihan yang dijual tersebut. 20
Client membutuhkan  perputaran  uang  yang  cepat  sehingga  piutang  atau tagihan tersebut dijual sebagian atau seluruhnya dengan potongan kepada pihak ketiga atau Perusahaan anjak piutang ( factoring ) sehingga debitur akan membayar langsung  kepada factoring dengan  jumlah    penuh  sesuai  dengan  nilai  tagihan. Perusahaan  anjak  piutang 21 adalah  perusahaan    yang  akan  membeli/  menerima pengalihan  piutang,    yang  berfungsi  semacam  “perantara”  antara client dengan customer.
Client atau supplier yaitu perusahaan yang menjual piutang dagang jangka pendek kepada perusahaan pembiayaan ( factor ) seperti menyerahkan tagihannya
16 Id, hlm. 139.
17 Id, hlm. 142.
18 Id, hlm. 140.
19 Supra No 4, hlm 114.
20 Dahlan  Siamat,  Manajemen  Lembaga  Keuangan,  Edisi  Ketiga,  Fakultas  Ekonomi  UI,  Jakarta, 2001, hlm 393.
21 Perusahaan    anjak  piutang  dapat  berupa  Perusahaan  yang  bergerak  khusus factoring; Perusahaan multi finance , yang  di samping bergerak di bidang factoring ,  tetapi juga bergerak di bidang usaha financial lainnya, seperti bidang usaha leasing , consumer finance, kartu kredit, dan sebagainya; Bank  juga  diperkenankan  beroperasi  di   bidang   usaha factoring berdasarkan UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 6 huruf 1.
untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian  dan  kesepakatan  yang  telah  dibuat. Client harus  merupakan  suatu perusahaan, dengan demikian usaha dagang perorangan tidak dimungkinkan untuk menjual  piutangnya  kepada  perusahaan factoring. Namun  tidak  berarti  bahwa client tersebut  harus  merupakan  badan  hukum,  seperti  halnya  Perusahaan Factoring yang  ditetapkan  harus  berbadan  hukum  Perseroan  Terbatas    atau Koperasi.   Jadi  perusahaan    yang    dapat    menjual    piutangnya (client) tidak  ada batasan  dalam  bentuk  usahanya,  dapat    perusahaan  yang  bukan  badan  hukum, seperti Firma, CV, persekutuan perdata, dan sebagainya. 22
Penyerahan piutang oleh client kepada factor , dalam hukum perdata, dikenal dengan penyerahan piutang atas nama istilah cessie yaitu merupakan  pengalihan hak atas  kebendaan  bergerak  tidak    berwujud  ( intangible  goods )  yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga.
Menurut Black’s  Law  Dictionary  (9th  edition),  cessie yang  dalam  bahasa Inggris disebut sebagai cession memiliki tiga arti:
I. The act of relinquishing property rights;
II. The relinquishing or transfer of land from one state to another, esp. When a state defeated in war gives up the land, as part of the price of peace;
III. The land so relinquished or transferred.
Pasal 613 KUHPerdata berbunyi:
”Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh,  dilakukan  dengan  jalan  membuat  akta  otentik atau di bawah tangan  yang  melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain.  Penyerahan  ini  tidak  ada  akibatnya  bagi  yang  berutang  sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya  atau  disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat  utang atas  perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu”.
Dalam  kaitan  dengan    transaksi  anjak  piutang, cessie atau  penggantian piutang atas nama adalah  penggantian  piutang yang semula costumer memiliki utang kepada client berubah menjadi berutang kepada factoring karena piutang atau tagihan dari client kepada costumer dibeli oleh factor .
22 Keputusan  Menteri  Keuangan,  Nomor 1251/KMK.013/1988,  B.N.R.I, Pasal 1  huruf  m.
Manfaat anjak piutang bagi factor adalah penerimaan dalam bentuk fee dari pihak client , yang  terdiri dari:
a. Discount  fee ,  karena  memberikan  jasa  pembiayaan  (uang  muka)  atas piutang yang diberikan oleh factor. Discount fee diperhitungkan sebesar persentase  tertentu  terhadap besarnya pembiayaan yang diberikan atas dasar    risiko  tertagihnya  piutang,  jangka  waktu,  dan    rata-rata  tingkat bunga perbankan.
b. Service  fee, karena  jasa  non  pembiayaan    yang    nilainya  ditentukan sebesar persentase  tertentu  dari  piutang  atas  dasar beban kerja yang akan dilakukan oleh factor . Semakin besar volume penjualan,  maka  fee ini juga semakin besar atau semakin sulit penagihan piutang, maka fee ini juga semakin besar. 23
Hubungan  hukum  antara client dengan factor menimbulkan  hak  dan kewajiban.  Berikut  adalah  hak  maupun  kewajiban  antara client dengan factor perjanjian anjak piutang 24 :
a. Hak Client
1) Menerima  pembayaran  di  muka  atas  harga  semua  faktur  ( invoice ) yang telah diserahkan.
2) Menerima  pembayaran  di  muka  atas  harga  semua  faktur  ( invoice ) yang telah diserahkan.
3) Menerima laporan hasil pemeriksaan pembukuan yang berhubungan dengan piutang yang dialihkan. 25
b. Kewajiban Client Menyerahkan semua faktur ( invoice ) disertai dengan jaminan :
1) Seluruh  data,  penyertaan,  laporan  dan  semua  dokumen  berkenaan dengan hutang pelanggan kepada client adalah benar dan lengkap.
2) Piutang tersebut harus timbul dari transaksi jual beli yang dilakukan dengan benar dan sah, serta bebas dari segala tuntutan komisi/jelas yang  timbul  dari  siapapun  juga  (kecuali  pemotongan  khusus  yang menjadi hak pelanggan sesuai dengan perjanjian jual beli/transaksi)
3) Menyerahkan semua hak sebagai pemilik piutang yang sah, termasuk hak untuk menagih piutang dengan segala cara hak client atas bunga atau keuntungan lainnya,  serta hak-hak lainnya yang timbul sebagai akibat adanya transaksi antara client dan customer tanpa terkecuali.
4) Tidak  akan  melakukan  perubahan  terhadap  perjanjian  jual  beli antara client dan customer ,  tidak  akan  menyerahkan  atau
23 Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia  dan  AusAID,  Panduan  Bantuan  Hukum  di Indonesia, 2006, YLBHI dan PSHK, Jakarta,  hlm 141.
24 Id , Lihat juga Muhammad Hendra, Runtung, Sunarmi Utary, Maharany Barus, Analisis Hak dan Kewajiban  Para  Pihak  Pada  Perjanjian  Jual  Beli  Piutang  Dalam  Pembiayaan  Anjak  Piutang, https://jurnal.usu.ac.id/ index.php/law/ article/viewFile/3966/1829.
25 Supra No 23.
mengalihkan  piutang  tersebut  kepada  pihak  ketiga  selain  kepada factor.
c. Hak Factor
1) Menerima  semua  faktur  ( invoice ) secara  berkala  selama  perjanjian anjak piutang berlangsung.
2) Mendapatkan jaminan bahwa piutang tersebut adalah benar dan sah.
3) Melakukan  seleksi terhadap piutang yang dialihkan oleh clientt.
4) Menerima  pembayaran  atas  piutang  tersebut  dari  pelanggan ( customer ) pada    saat  jatuh  tempo    yang  dilakukan  secara  kontinu tanpa adanya tuntutan dari siapapun.
5) Melakukan peneguran terhadap customer apabila tidak melakukan pembayaran terhadap invoice yang telah jatuh tempo.
d. Kewajiban Factor
1) Membayar  di  muka  semua  faktur  ( invoice )  yang  telah  diterima selama perjanjian anjak piutang berlangsung.
2) Menyelenggarakan    pemeriksaan    pembukuan    yang  berhubungan dengan  piutang yang dialihkan.
3) Melaporkan  secara  teratur  posisi piutang dan utang kepada client dan pelanggan ( customer ).
Pengalihan  piutang  sebagaimana  diatur  dalam    Pasal  613    Buku  II KUHPerdata  terjadi  dari client ( cedent) kepada factor ( cessionaries ),  sedangkan cessus adalah debitur ( costumer ) yang punya utang. 26 Pengalihan  piutang  tersebut dapat    terjadi  dikalangan  perbankan  atau  non  perbankan.    Pengalihan    piutang dalam  kalangan  perbankan  terkait  dengan  perjanjian  kredit  yang  menimbulkan hubungan utang piutang, yaitu debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, atau menyetor  sebagian dana berupa uang kepada pihak bank, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. 27 Namun  demikian,  mengingat  ada  keterkaitan cessie dengan  perjanjian, tidak  berarti pengaturan cessie  hanya diatur Buku II KUHPerdata.  Lembaga cessie oleh hukum dimasukkan ke dalam hukum benda,  hal ini  wajar mengingat cessie adalah  suatu  cara  pengalihan  hak  yaitu  hak  atas  piutang  (kebendaan  tidak berwujud). Namun demikian karena  pada saat piutang beralih maka tentu pihak
26 Rachmad  Setiawan  dan  J  Satrio,  Penjelasan  Hukum  tentang  Cessie,  Nasional  Lembaga  Legal Reform, Jakarta 2010 hlm 1.
27 Feronika Y. Yangin, Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal  613  KUH  Perdata,  Jurnal  Lex  Privatum,  Vol.  IV/No.  5/Juni/2016  hlm  82, file:///C:/Users/kiki/Downloads/12644-25235-1-SM%20 (1).pdf
kreditur juga berganti  dari  kreditur yang lama kepada kreditur yang baru sehingga dilihat dari segi bergantinya kreditur maka cessie juga termasuk ke dalam hukum kontrak,  karena itu diatur juga oleh Buku  III KUH Perdata.  Hal ini  sesuai dengan pendapat Scholten, ahli hukum dari negeri Belanda, yang mengatakan bahwa cessie dapat di pandang dari 2 (dua) segi sebagai berikut: 1) Lembaga hukum perikatan, yakni pergantian kreditur (kontrak antar kreditur), dan 2) Bagian hukum benda, yakni  sebagai  cara  peralihan  hak  milik,  tetapi cessie (pengalihan  piutang)  harus dibedakan  dengan  novasi  (pembaruan  utang),  delegasi  (pengalihan  kewajiban debitur), subrogasi (pembayaran oleh pihak ketiga) dan beneficiary (kontrak untuk pihak ketiga). 28
Gatot  Wardoyo  mengemukakan  bahwa  anjak  piutang  mengandung  dua aspek hukum yang penting, yaitu: pertama, transaksi penjualan tagihan, meskipun tagihan yang dijual dan dilakukan oleh client kepada factor belum dilunasi, tetapi pengalihan tersebut diberitahukan kepada customer dan diminta kepadanya untuk membayar kepada factor ; kedua,  pembayaran dimuka yang dilakukan oleh factor kepada client dianggap  sebagai  pinjaman,  sedangkan  tagihan  yang  diterima oleh factoring dari client diberlakukan sebagai jaminan. 29
Factoring paling  tidak  mempunyai  dua  fungsi  sebagai  berikut: factoring berkaitan dengan masalah piutang client . Dalam hal ini, factor berfungsi menangani  masalah  atau  mengambil  alih  piutang  tersebut,  dan  menagih pembayarannya  pada  debitur  setelah  piutang  jatuh  tempo. Factor bertanggung jawab  atas piutang client dan membebaskan client dari risiko kerugian. 30 Dalam Recourse  factoring, pihak client ikut  memikul  resiko  yang  mungkin  timbul  atas tagihan  yang  dialihkannya.  Dengan  demikian  pihak client masih  bertanggung jawab. 31 Sedangkan, non recourse atau without recourse factoring , membebankan semua  tagihan  beserta  risiko  terhadap  tagihan  yang  tidak    terbayar  kepada
28 Bandingkan dengan Feronika Y. Yangin, Id, hlm 84.
29 Suharnoko dan Endah Hartati, Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie,  Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm 129-130.
30 Supra No 20, hlm 108.
31 Supra No 23, hlm 153.
factoring. Pihak client tidak  bertanggung  jawab  lagi, 32 namun  dalam  perjanjian factoring dapat  dicantumkan  bahwa  di  luar  keadaan  macetnya  tagihan  tersebut diperlakukan recourse yang  bertujuan  untuk  menghindari  tagihan  yang  tidak terbayar karena pihak client ternyata mengirimkan barang-barang yang cacat atau rendah mutunya. 33
Dalam  pelaksanaan  pengalihan  piutang  ( cessie )  perlu  diatur  ketentuan antara lain sebagai berikut : 34 pengalihan piutang harus dibuat dalam suatu akta dibawah tangan atau akta otentik dengan melampirkan dokumen yang mendukung dan setiap faktur yang dialihkan seyogyanya mencantumkan keterangan dalamnya yang  menerangkan  bahwa  faktur  tersebut  sudah  dialihkan  kepada  perusahaan anjak piutang.
Client harus menjamin bahwa penguasaan piutang oleh factor adalah bebas dari kemungkinan tuntutan  pihak ketiga, termasuk customer , dan tidak terdapat cacat  tertentu  yang  dapat  menerbitkan  alasan  untuk  membatalkan  pembelian piutang dan   menjamin bahwa nilai piutang yang dijual kepada factor adalah benar dan tidak berkaitan dengan  utang lain yang dimiliki client atau anak perusahaannya terhadap customer. Dalam utang  semacam itu timbul,  maka client menjamin untuk tidak  melakukan  perjumpaan  antara  utangnya  kepada customer dengan  piutang c ustomer kepada client yang telah diajukan kepada factor . 35
Perusahaan anjak piutang ( factor ) adalah  perusahaan yang mengambil alih atau  dikelola  piutang  atau  penjualan  kredit  debiturnya  ( customer ).  Hal  ini  dapat disebut subrograsi, yaitu perpindahan hak  kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur 36 karena perjanjian. 37
32 Id, hlm 152.
33 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm. 274.
34 Supra No 30, hlm 393.
35 Wahyuni Bahar, Wiyono Sari, Aspek Hukum Anjak Piutang Di Indonesia, http://www.baharandpartners.com/news_detail.php?nID=352.
36 Supra No 5, Pasal 1400.
37 Subrograsi    dapat  terjadi  karena  perjanjian    atau  karena  undang-undang,  lihat  Pasal  1400 KUHPerdata
Para Pihak dalam Perjanjian Anjak Piutang  melakukan wanprestasi.
Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, “ wanprestatie ” yang berarti prestasi buruk atau cidera janji. Dalam Bahasa Inggris, wanprestasi disebut breach of  contract ,  yang  bermakna  tidak  dilaksanakannya  kewajiban  sebagaimana mestinya  yang  dibebankan  oleh  kontrak. 38 Ada  empat  keadaan  wanprestasi: 39 a) Tidak memenuhi prestasi; b) Terlambat memenuhi prestasi; c) Memenuhi prestasi secara  tidak  baik  (tidak  sesuai);  d)  Melakukan  sesuatu  yang  menurut  perjanjian tidak boleh dilakukannya. Prestasi yang tidak terpenuhi kemungkinan disebabkan kesalahan debitur, keadaan memaksa, atau resiko bisnis.
Dalam  hal  debitur  wanpretasi,  yaitu  suatu  keadaan  yang  dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah  yang  telah  ditentukan  dalam  perjanjian  dan  bukan  dalam  keadaan  yang memaksa, 40 dapat digugat ganti rugi. Pengertian prestasi 41 dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan kontrak yang bersangkutan. 42
Adakalanya  tidak  mudah  menetapkan  bahwa  debitur  telah  melakukan wanprestasi, karena para pihak sering tidak mengatur secara  tegas waktu untuk berprestasi. Perjanjian yang bertujuan untuk melunasi pembayaran, jika para pihak tidak  menetapkan  batas  waktu  pelaksanaan  prestasi,  maka  harus  lebih  dahulu harus ditagih. Apabila prestasi tidak seketika dilakukan, maka diperlukan tenggang waktu yang layak bagi debitur untuk melaksanakan perjanjian. Untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi, undang-undang memberikan pemecahannya dengan “lembaga penetapan lalai” ( ingebrekestelling ), yaitu teguran dari kreditur ( factor ) kepada debitur (costumer ) untuk melakukan pemenuhan prestasi.
38 Lukman  Santoso  Az, Hukum  Perikatan  (Teori  Hukum  dan  Teknis Pembuatan  Kontrak,  Kerja Sama, dan Bisnis), Setara Press, Malang, 2016, hlm. 75
39 Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung,  2007, hlm. 99-100.
40 Nindyo Pramono,  Hukum Komersil , Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, hlm 21.
41 Supra No 5, Pasal 1234: bentuk dari prestasi berupa : memberikan sesuatu;   berbuat sesuatu; tidak berbuat sesuatu.
42 Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 2008, hlm 120.
Penetapan  lalai  ini  tidak  diperlukan  dalam  hal  jika  debitur  melanggar perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan sehingga pada saat  itu  ditetapkan  telah  melakukan  wanprestasi.  Penetapan  lalai  ini  harus diberikan dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis dengan itu 43 , yang dimaksud  dengan  akta  sejenis  adalah  suatu  peringatan  tertulis  tetapi  dalam perkembangannya  biasa ditafsirkan sebagai suatu peringatan resmi oleh seorang juru sita pengadilan atau dilakukan secara lisan asal saja secara tegas merupakan kehendak yang sungguh-sungguh dari kreditur. 44
Wanprestasi berakibat terhadap timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk  menuntut  ganti  rugi  terhadap  pihak  yang  melakukan  wanprestasi.  Hak kreditor tersebut dapat secara mandiri diajukan ataupun dikombinasikan dengan gugatan  lain,  yaitu  meliputi: 45 1)  Pemenuhan  ( nakoming );  atau  2)  Ganti  rugi ( vervangende  vergonding;  schadeloosstelling );  3)  Pembubaran,  pemutusan  atau pembatalan  ( ontbinding );  4)  Pemenuhan  ditambah  ganti  rugi  pelengkap ( nanokoming en anvullend vergoeding );  atau 5) Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap ( ontbinding en anvulled vergoeding ).
Client mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang (benda berwujud) kepada costumer sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena itu dalam hal client wanprestasi, misalnya    barang  tersebut  cacat  atau  tidak  sesuai  dengan perjanjian atau terlambat menyerahkan barang, customer dapat menggugat ganti setelah  melakukan  somasi  tetapi client tidak  memperdulikan.  Dalam  hal client melanggar  perjanjian  yang  bertujuan  untuk  tidak  melakukan  suatu  perbuatan, maka  penetapan  lalai  tidak  diperlukan.  Apabila client wanprestasi  disebabkan suatu  keadaan  yang  tidak  diduga  sebelumnya  dan  yang  menghalangi  untuk berpretasi ( overmacht = keadaan memaksa), client tidak dapat digugat ganti rugi sesuai dengan Pasal 1245 KUHPerdata.
43 Supra No 5, Pasal 1238.
44 R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, cet.2, Alumni, Bandung, 1980, hlm 46. Lihat juga http://
lib.ui.ac.id/file?file=digital/122535-PK%20IV%202082.8174-
Analisis%20Pemberian-Literatur.pdf diakses 9 Januari 2019.
45 Agus  Yudha  Hernoko,  Hukum  Perjanjian  Asas  Proposionalitas  Dalam  Kontrak  Komersil, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 263.
Apabila  ada  perubahan  persyaratan, client diwajibkan  memberitahukan perusahaan  anjak  piutang  secara  tertulis  setiap  ada  rencana  perubahan  atas ketentuan-ketentuan  dan  persyaratan  kredit  yang  diberikan  kepada customer sepanjang yang berkaitan dengan piutang atau tagihan yang dijual tersebut. 46
Factor memiliki kewajiban untuk membayar kepada client atas penyerahan piutang yang pada saat jatuh tempo harus dibayar oleh costumer , sehingga apabila tidak ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, factor dapat dituntut  pemenuhan perikatan, ganti rugi atau pembatalan perjanjian.
Wanprestasi  dalam  anjak  piutang  merupakan  kondisi  berupa  kegagalan tagihan  yang  mungkin  terjadi  karena customer tidak  dapat  memenuhi kewajibannya   kepada factor yang dapat disebabkan karena beberapa hal: 47

## a. Kepailitan
Dalam  hal terjadi kepailitan dari pihak customer, maka factor berkedudukan sebagai kreditur kongkurensi dengan kreditur-kreditur lainnya, sehingga kemungkinan  kecil  untuk mendapatkan bayaran utang secara penuh . Dalam  hal seperti itu, pihak perusahaan dapat menagih kembali ke client hanya jika dalam  hal recourse  factoring; dan client memberikan guarantee, baik  personal maupun corporate.  Jika yang terjadi adalah non recourse factoring, ataupun tidak adanya guarantee dari pihak client , maka secara hukum pihak perusahaan factor yang  akan  menanggung  resiko  sepenuhnya  akibat  ketidaktertagihan  semua  atau sebagian dari piutang yang bersangkutan.

## b. Penipuan ( fraud)
Upaya  untuk    melakukan    penipuan    dalam    berbisnis  dapat  terjadi,  baik dengan  sengaja  maupun  karena  ada  alasan-alasan  tertentu,  misalnya  karena terdesak  untuk  menyelamatkan  perusahaan  yang    dalam    keadaan  sulit.  Contoh karena memerlukan cash flow dengan cepat, sedangkan sumber dana tidak tersedia untuk itu.
46 Supra, No 30, hlm 393.
47 Munir Fuady sebagaimana dikutip oleh Muhammad Hendra dkk, Analisis Hak dan Kewajiban Para  Pihak  Pada  Perjanjian  Jual  Beli  Piutang  Dalam  Pembiayaan  Anjak  Piutang, https://media.neliti.com/media/publications/14190-ID-analisis-hak-dan-kewajiban-para- pihak-pada-perjanjian-jual-beli-piutang-dalam-pe.pdf

## c. Pembayaran tidak kepada factor
Dalam hal ini pihak customer tidak membayar utangnya kepada factor, tetapi kepada pihak client karena kesalahan administrasi, yaitu  utang dibayar langsung kepada kreditur semula ( client ) atau karena kekhawatiran customer , jika dibayar utangnya kepada factor akan menimbulkan gugatan dikemudian hari oleh pihak client, yang  merupakan  kreditur  semula.  Karena  itu  karakteristik  anjak  piutang perlu pemberitahuan atau notifikasi pengalihan piutang dari client kepada factor terhadap customer. 48
Bahkan  dapat terjadi  bahwa pihak customer membayar utangnya kepada pihak client disebabkan  adanya  permintaan  dari  pihak client sendiri,  baik disengaja,  ataupun  hanya  kesalahan  administrasi.  Permasalahan  muncul  bagi factor , jika setelah menerima pembayaran dari pihak customer, pihak client tidak mau  menyerahkan kembali kepada pihak factor.
1) Pre Invoicing
Dalam  hal  ini  pihak client membuat invoice sebelum  transaksi  yang menimbulkan  piutang  selesai  dilakukan,  kemudian  dialihkan  secara factoring . Motif  dilakukan  selama  ini,  baik  karena  kesengajaan  ataupun  kesalahan administrasi.   Masalah bagi factor, jika karena alasan apapun tidak lagi transaksi yang  menimbulkan  piutang  tidak  selesai.  Misalnya  jika  transaksi  ekspor  barang, ternyata  barang  yang  bersangkutan  tidak  dikirim.  Sementara  piutang  yang sebenarnya  tidak  jadi  sudah  dibayar  kepada client. Dalam  kasus  ini  pihak client melakukan  wanprestasi  ataupun  perjanjian  anjak  piiutang  batal  demi  hukum karena piutang yang merupakan objek perjanjian tersebut sebenarnya tidak ada.
2) Fresh Air Invoice
Fresh air invoice adalah invoice yang sebenarnya tidak ada tagihannya atau setidak tidaknya kecil kemungkinan adanya tagihan. Invoice tersebut palsu, dalam arti invoice tersebut dibuat secara sah, tetapi terdapat keadaan yang menyebabkan invoice tersebut  tidak dapat ditagih.  Dalam hal seperti ini perusahaan factor dapat
menuntut  ganti  rugi  kepada client ruginya,  tanpa  harus  memperdulikan  apakah recourse ataupun non recourse factoring.

## 3) Dilusi utang
Ada kemungkinan besarnya tagihan berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali, karena      barang  yang  dikirim  tidak  sesuai  dengan  pesanan customer atau rusak  pada  saat  dikirim,  sehingga customer tidak  membayarnya  secara  penuh. Apabila dalam perjanjian adalah non recourse factoring , apakah pihak client masih bertanggung jawab terhadap factor untuk membayar sisa kekurangan bayaran dari customer akibat dilusi utang tersebut.  Dalam hal non recourse factoring , maka pihak perusahaan factor yang  bertanggungjawab  penuh  atas  segala  resiko,  termasuk resiko  dilusi  hutang.    Karena  itu,  seyogianya  pihak  perusahaan factor harus mempertimbangkan  kemungkinan  timbulnya  resiko  yang  demikian  termasuk keputusan besar kecilnya pengalokasian dana untuk reserve , yang  dapat diambil factor antara lain jika terjadi dilusi utang tersebut.

## Tanggung jawab para pihak dalam Anjak Piutang apabila terjadi wanprestasi
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  tanggung  jawab  adalah kewajiban  menanggung  segala  sesuatunya  bila  terjadi  apa-apa  boleh  dituntut, dipersalahkan,  dan  diperkarakan.  Dalam  kamus  hukum,  tanggung  jawab  adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. 49 Menurut  hukum  tanggung  jawab  adalah  suatu  akibat  atas konsekuensi  kebebasan  seseorang  tentang  perbuatannya  yang  berkaitan  dengan etika  atau  moral  dalam  melakukan  suatu  perbuatan. 50 Selanjutnya pertanggungjawaban  harus  mempunyai  dasar,  yaitu  hal  yang  menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. 51
49 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 367
50 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 136
51 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.
Secara  umum,  prinsip  tanggung  jawab  dalam  hukum  dapat  dibedakan sebagai berikut: 52
1. Prinsip  Tanggung  Jawab  Berdasarkan  unsur  Kesalahan (Liability  based on fault)
Prinsip  ini  adalah  prinsip  yang  cukup  umum  berlaku  dalam  hukum perdata  khususnya  Pasal  1365,  1366,  dan  1367  KUHPerdata.  Secara umum,  asas  tanggung  jawab  ini  dapat  diterima  karena  adil  bagi  orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata  lain,  tidak  adil  jika  orang  yang  tidak  bersalah  harus  mengganti kerugian yang diderita orang lain. 53
2. Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah definisi tentang subjek  pelaku  kesalahan  yang  dalam  doktrin  hukum  dikenal asas vicarious  liability dan corporate  liability.  Vicarious  liability mengandung pengertian, perusahaan bertanggung jawab atas kerugian pihak  lain  yang  ditimbulkan  oleh  orang  atau  karyawan  yang  dibawah pengawasannya. Corporate  liability memiliki  pengertian  yang  sama dengan vicarious liability . Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu  kelompok  pekerja  mempunyai  tanggung  jawab  terhadap  tenaga yang diperkerjakannya. 54
Menurut  hukum  perdata,  dasar  pertanggungjawaban  dibagi  menjadi  dua macam,  yaitu  kesalahan  dan  risiko.  Dengan  demikian  dikenal  dengan pertanggungjawaban  atas  dasar  kesalahan  ( liability  without  based  on  fault )  dan pertanggungjawaban  tanpa  kesalahan  yang  dikenal  ( liability  without  fault )  yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak ( strict liabiliy ). 55 Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan kesalahan yang merugikan orang  lain.  Sebaliknya  prinsip  tanggung  jawab  risiko  adalah  bahwa  konsumen penggugat  tidak  diwajibkan  membuktikan  lagi  melainkan  produsen  tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. 56 Menurut Bin Cheng, pada strict liability , perbuatan yang merugikan tersebut harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab   dan adanya hubungan kausalitas antara kerugian dan pelaku
52 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan konsumen , PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008  hlm 92.
53 Id , hlm 93.
54 Id, hlm 94.
55 Id, hlm. 49.
56 http://digilib.unila.ac.id/2195/7/BAB%20II.pdf diakses 12 Januari 2019.
tidak  dipersyaratkan.    Hal  ini  berarti strict  liability adalah  pertanggungjawaban yang  tidak  memerlukan  pembuktian  tentang  kesalahan.  Karena  itu  faktor-faktor yang  biasanya  dapat  digunakan  sebagai  alasan  untuk  membebaskan  suatu tanggung  jawab  menjadi  tidak  berlaku,  kecuali  dinyatakan  secara  khusus  dalam undang-undang. 57 Sedangkan    pada vicarious  liability, kesalahan  tetap  menjadi unsur untuk bertanggung jawab, tetapi bertanggung jawab untuk kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain.
Berdasarkan hukum perikatan, tanggung jawab dapat dibedakan, yaitu: (a) tanggung  jawab  hukum  karena  perjanjian/hubungan  kontraktual  ( privity  of contract ) seperti yang tercantum dalam pasal 1338 dan pasal 1317 KUH Perdata, (b)  tanggung  jawab  karena  undang-undang. 58 Tanggung  jawab  berdasarkan hubungan kontraktual, timbul apabila ada wanprestasi   atau pelanggaran terhadap perjanjian,  sedangkan  tanggung  jawab  karena  undang-undang  adalah  tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.
Apabila client wanprestasi yaitu tidak menyerahkan barang sesuai dengan perjanjian  atau  terlambat  menyerahkan  barang,  maka factor tidak  dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada hubungan hukum langsung antara factor dengan customer .  Sedangkan  jika factor karena  kesalahan  administrasi  telah melakukan  pembayaran  kepada client ,  sedangkan  karena  kelalaiannya  tidak  jadi menyerahkan barang kepada customer, maka customer tidak  bertanggung jawab. Karena itu dalam pembayaran client diminta untuk menjamin bahwa setiap piutang yang  dijual  harus  memiliki  persyaratan  pembayaran  yang  sama  dengan persyaratan penjualan yang disetujui oleh perusahaan anjak piutang sebelumnya dan  jika  ada    perubahan  persyaratan, client diwajibkan  memberitahukan  kepada factor secara tertulis setiap ada rencana perubahan atas ketentuan-ketentuan dan
57 Nining  Latianingsih,  Prinsip  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Dalam  Transaksi  Elektronik Menurut  Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik,  hlm  73, Jurnal  Ekonomi  Dan Bisnis , Vol 11, No. 2, Desember 2012 : 71 – 76 ,
https://media.neliti.com/media/publications/13456-ID-prinsip-tanggung-jawab-pelaku- usaha-dalam-transaksi-elektronik-menurut-undang-un.pdf
persyaratan  kredit  yang  diberikan  kepada customer sepanjang  yang  berkaitan dengan piutang atau tagihan yang dijual tersebut. 59
Tindakan  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh factor dalam  terlanjut membayar adalah menuntut pengembalian pembayaran kepada client berdasarkan pembayaran tidak terutang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1359 KHPerdata yang  berbunyi  ”  Tiap  pembayaran  mengandalkan  adanya  suatu  utang;  apa  yang telah  dibayar  tanpa  diwajibkan  untuk  itu,  dapat  dituntut  kembali. Terhadap perikatan-perikatan bebas (natuurlijke verbintenissen) , yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.”
Client bertanggung jawab kepada factor dalam hal:
a. Customer tidak  mengakui kebenaran piutang atau jumlah piutang harus dibayarnya.
b. Customer tidak  membayar  sebagian  atau  tidak  sepenuhnya  melunasi tagihan yang telah jatuh tempo.
c. Customer mengalami  pailit.
d. Client melakukan  wanprestasi  atau  melanggar  ketentuan  kontrak dengan customer yang menimbulkan adanya tagihan tersebut.
Apabila customer wanpretasi  dalam  arti  tidak  membayar  kepada factor, maka client bertanggung  jawab  harus  mengembalikan  pembayaran  yang  telah diterimanya dari factor. Namun tanggung jawab client tersebut ada apabila terdapat klausula recourse factoring , atau client memberikan guarantee atau jaminan , baik personal ataupun corporate. Dalam  hal non  recourse  factoring, atau  tidak  ada kesepakatan tentang guarantee antara factor dengan  pihak client, maka client tidak bertanggung jawab secara hukum  kepada perusahaan factor . 60
Tanggung  jawab client terhadap  pelunasan  utang  oleh customer kepada factor seharusnya  didasarkan  pada vicarious  liability terlepas  ada  tidaknya klausula recourse factoring karena hakikatnya factor bersedia membeli piutang dari client karena client memiliki piutang dari customer , sehingga pada saat factor menyerahkan sejumlah uang kepada client merupakan”dana talangan”,  karena  itu
59 Supra, No 30, hlm 393.
60 Bandingkan dengan  Sularto - repository.unpas.ac.id/1715/2/BAB%20I.docx
seyogianya client bertanggung jawab atas pelunasan utang dari customer kepada factor.
Penutup
Kualifikasi  hubungan  hukum  antara client dengan costumer adalah perjanjian jual beli  benda berwujud sehingga ketentuan berkaitan dengan jual beli benda berwujud  dalam KUHPerdata dapat diberlakukan; hubungan hukum antara client dengan factor adalah pengalihan benda tidak berwujud (piutang) atau cessie karena  itu  berlaku  Pasal  613  KUHPerdata , dan  hubungan  hukum factor dengan customer adalah perjanjian utang piutang  karena itu  berlaku  Buku III KUHPerdata dan ketentuan khusus berkaitan dengan anjak piutang. Dalam hal client melakukan wanprestasi (tidak menyerahkan barang kepada customer ) , maka customer dapat menuntut  ganti  rugi  berdasarkan  Pasal  1234  KUHPerdata.  Demikian  pula factor yang sudah terlanjur membeli piutang dari client tetapi penyerahan barang tidak dilakukan oleh client kepada costumer, maka factor dapat menuntut berdasarkan pembayaran  tidak  terutang  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1354  KUHPerdata. Apabila client wanprestasi  terhadap costumer dalam  arti  tidak  menyerahkan barang atau menyerahkan barang terlambat atau tidak sesuai dengan perjanjian, maka costumer hanya dapat menuntut ganti rugi kepada client tidak kepada factor karena diantara costumer dan factor tidak ada hubungan hukum secara langsung . Dalam  hal costumer wanpretasi  dalam  arti  tidak  membayar  kepada factor ,  maka factor dapat  menuntut  ganti  rugi,  tetapi  terkait  kepailitan customer, factor berkedudukan sebagai kreditur konkuren.
Factor tidak bertanggung jawab, jika client wanpretasi kepada costumer dan costumer tidak  bertanggung  jawab  apabila client melakukan  wanprestasi kepada factor karena  tidak  ada  hubungan  hukum  secara  langsung,  tetapi client bertanggung  jawab    kepada factor jika costumer wanprestasi  berdasarkan vicarious liability , apabila   dalam perjanjiannya ada klausula “ recourse factoring ”, atau client memberikan guarantee ,    baik  personal  ataupun corporate .  Namun, dalam  hal  tidak ada klausula tersebut, factor akan menanggung risiko tersebut sepenuhnya berdasarkan tanggung jawab risiko atau strick liabiliy .
Perjanjian anjak piutang yang melibatkan costumer, client , dan factor perlu mengatur  hak  dan  kewajiban  masing-masing  secara  tegas  dan  terperinci  untuk menjamin  kepastian  hukum,  serta    para  pihak  harus  memiliki  itikad  baik sebagaimana  disyaratkan  KUHPerdata  untuk  meminimalkan  terjadinya wanprestasi.
Untuk  menjamin kepentingan factor atas pembayaran utang oleh customer yang  wanprestasi,    maka  perjanjian factoring perlu  mencantumkan  klausula recourse factoring atau  meminta client untuk memberikan guarantee atau memuat beding  asuransi,  yaitu  kewajiban  pembayaran  oleh customer kepada factor dipertanggungkan kepada Perusahaan asuransi.

## Daftar Pustaka
Buku: Agus  Yudha  Hernoko,  Hukum  Perjanjian  Asas  Proposionalitas  Dalam  Kontrak Komersil,  Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2013.
Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005. Budi  Rachmat, Anjak  Piutang  Solusi Cash  Flow  Problem, Cetakan  Ke  1,  Gramedia Pustaka,Jakarta,  2003.
Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti, Hukum  Perlindungan  konsumen , PT.  Sinar  Grafika, Jakarta, 2008.
Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Ketiga, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2001.
Djaja  S.  Meliala,  Perkembangan  Hukum  Perdata  Tentang  Benda  dan  Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung,  2007.
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta: Rajawali Press, 2013. Lukman  Santoso  Az,  Hukum  Perikatan  (Teori  Hukum  dan  Teknis  Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis), Setara Press, Malang, 2016. Martono, Bank dan Lembaga Keuangan lain , Ekonisia, Yogyakarta, 2010.
Munir  Fuady,  Pengantar  Hukum  Bisnis,  Menata  Bisnis  Modern  di Era  Global,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
Nindyo Pramono, Hukum Komersil , Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003. Pandi, Frianto dkk, Lembaga Keuangan, Rineka Cipta, Jakarta, 2009. Rachmad  Setiawan  dan  J  Satrio,  Penjelasan  Hukum  tentang  Cessie,  Nasional Lembaga Legal Reform, Jakarta, 2010.
Rinus Pantouw, Hak Tagih Atas Piutang Dagang; Anjak Piutang (Factoring) , Cetakan Pertama, Edisi Ke 1, Kencana, Jakarta, 2006.
Sigit Triandaru & Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salembat Empat, Jakarta, 2006.
Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, cet.2, Alumni, Bandung, 1980. Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 2008. Suharnoko  dan  Endah  Hartati, Doktrin  Subrogasi,  Novasi,  dan  Cessie, Prenada Media, Jakarta,  2006.
Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan , Sinar Grafiko, Jakarta, 2008. Titik  Triwulan  dan  Shinta  Febrian,  Perlindungan  Hukum  bagi  Pasien,  Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia  dan  AusAID,  Panduan  Bantuan Hukum di Indonesia, 2006, YLBHI dan PSHK, Jakarta.
Zaeni  Asyhadie, Hukum  Bisnis:  Prinsip  dan  Pelaksanaanya  di  Indonesia , PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
Artikel:
Feronika  Y.  Yangin,  Analisis  Hukum  Pengalihan  Piutang  (Cessie)  Kepada  Pihak Ketiga  Menurut  Pasal  613  KUHPerdata,  Jurnal  Lex  Privatum,  Vol.  IV/No. 5/Juni/2016  hlm  82,  file:///C:/Users/kiki/Downloads/12644-25235-1- SM%20(1).pdf
Muhammad Hendra, Runtung, Sunarmi Utary,  Maharany Barus, Analisis  Hak dan Kewajiban Para Pihak Pada Perjanjian Jual Beli Piutang Dalam Pembiayaan Anjak Piutang, https://jurnal.usu.ac.id/
index.php/law/ article/viewFile/3966/1829.
Naerul  Edwin  Kiky  Aprianto,  Anjak  Piutang  (Factoring)  Dalam  Ekonomi  Islam, Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam Volume 8 No. 1 Januari - Juni 2017 P- ISSN:  2085-3696;  E-ISSN:  2541-4127,  hlm  99-100.  Tersedia  dalam file:///C:/Users/kiki/Downloads/59-137-1-PB.pdf
Nining  Latianingsih,  Prinsip  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Dalam  Transaksi Elektronik  Menurut  Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik, hlm 73, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , Vol 11, No. 2, Desember 2012 : 71 – 76 , https://media.neliti.com/media/publications/13456-ID-prinsip-tanggung- jawab-pelaku-usaha-dalam-transaksi-elektronik-menurut-undang-un.pdf Siti Malikhatun Badriyah, Reorientasi Pertanggungjawaban Client Dalam Perjanjian Factoring Bagi Industri Kecil, Jurnal Diponegoro Private Law Review, Vol. 2 No. 1 Maret 2018, hlm 217, file:///C:/Users/kiki/Downloads/2833-8218-1- SM.pdf
Internet:
Fauzie  Yusuf  Hasibuan,  Pengertian  Anjak    Piutang,    11  Desember  2009  tersedia dalamhttps://
fauzieandpartners. wordpress.com/2009/12/11 /pengertian-anjak-piutang/ Hendra  dkk,  Analisis  Hak  dan  Kewajiban  Para  Pihak  Pada  Perjanjian  Jual  Beli Piutang Dalam Pembiayaan Anjak Piutang,
https://media.neliti.com/media/publications/14190-ID-analisis-hak-dan- kewajiban-para-pihak-pada-perjanjian-jual-beli-piutang-dalam-pe.pdf http://digilib.unila.ac.id/2195/7/BAB%20II.pdf diakses 12 Januari 2019. https://fauzieyusufhasibuan.wordpress.com/2009/12/12/sejarah-dan- perkembangan-lembaga-pembiayaan-anjak-piutang/  diakses  5  Januari 2019.
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122535-PK%20IV%202082.8174-Analisis%20 Pemberian-Literatur.pdf diakses 9 Januari 2019. Sularto -repository.  unpas.ac.id/1715/2/BAB%20I.docx Wahyuni  Bahar,  Wiyono  Sari,  Aspek  Hukum  Anjak  Piutang  Di  Indonesia, http://www.baharandpartners.com/news_detail.php?nID=352.
Perundang-undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keputusan Menteri Keuangan,  Nomor 1251/KMK.013/1988,  B.N.R.I. Peraturan Menteri Keuangan, No.84/PMK.012/2006, B.N.R.I.