INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 4297-4312 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Faktor-Faktor Penyebab Sengketa Klaim Asuransi dan Penegakan Hukumnya
Ferdinand Brandon Purnomo 1 ✉ , Moody Rizqy Syailendra²
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta Email: ferdinand.205220226@stu.untar.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini dibuat untuk memberikan informasi atau wawasan bagi pembaca terkait faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa klaim asuransi dan penegakan hukumnya. Faktor-Faktor penyebab terjadinya sengketa di Indonesia sangatlah luas baik dari faktor internal seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi maupun faktor eksternal. Penegakan hukum asuransi di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian  yang  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pihak  manapun  yang  mengalami sengketa asuransi,  Indonesia memiliki perlindungan bagi pihak pemegang polis yang merupakan pihak  konsumen  dalam  dunia  asuransi,  perlindungan  hukum  tersebut  berada  dalam  Undang- Undang Republik Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berperan menjaga hak-hak dan kepentingannya dalam mengalami sengketa klaim asuransi. Tetapi dalam mengatasi sengketa  klaim  asuransi  di  Indonesia  memiliki  beberapa  masalah  yang  menyebabkan pengimplementasiannya  tidak  bisa  dilakukan  secara  maksimal  yang  mana  salah  satunya  karena proses penegakan hukumnya yang masih tidak bisa dilakukan secara maksimal.
Kata kunci : Asuransi, Klaim, Sengketa
Abstract
This research was created to provide information or insight for readers regarding the factors that cause insurance claim disputes and law enforcement. The factors that cause disputes in Indonesia are very broad, both internal factors such as violations committed by insurance companies and external factors. Insurance law enforcement in Indonesia is based on Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2014 concerning insurance which provides legal protection to any party experiencing an insurance dispute, Indonesia has protection for policy holders who are consumers in the world of insurance, this legal protection is in Republic Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which plays a role in protecting their rights and interests when experiencing insurance claim disputes. However, in resolving  insurance  claim  disputes  in  Indonesia,  there  are  several  problems  that  cause  its implementation to not be carried out optimally, one of which is because the law enforcement process still cannot be carried out optimally.
Keywords: Insurance, Claims, Disputes

## PENDAHULUAN
Perjanjian merupakan peristiwa dimana terdapat dua pihak atau lebih membuat suatu janji untuk suatu hal tertentu, perjanjian dapat berbentuk perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Dari perjanjian yang dilakukan muncul suatu bentuk perikatan berbentuk hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Menurut  M.  Yahya  Harahap,  “Suatu  perjanjian  adalah  suatu  hubungan  hukum  kekayaan antara  dua  orang  atau  lebih,  yang  memberikan  kekuatan  hak  pada  suatu  pihak  untuk memperoleh  prestasi  dan  sekaligus  mewajibkan  pada  pihak  lain  untuk  melaksanakan prestasi.” 1 Sedangkan  perasuransian  merupakan  perusahaan  yang  memberikan  jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko terhadap berbagai macam bentuk kerugian seperti apa  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjiannya  antara  pemegang  polis  dan  perusahaan asuransi.
Pengertian  asuransi  menurut  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2014  "tentang Perasuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang  polis,  yang  menjadi  dasar  bagi  penerimaan  premi  oleh  perusahaan  asuransi sebagai imbalan untuk:
a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan,  biaya  yang  timbul,  kehilangan  keuntungan,  atau  tanggung  jawab  hukum
1 "28 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN ...." https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2015/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y. hlm.
kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. memberikan  pembayaran  yang  didasarkan  pada  meninggalnya  tertanggung  atau pembayaran  yang  didasarkan  pada  hidupnya  tertanggung  dengan  manfaat  yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana."
Pada  Pasal  1  angka  22  UU  No.  14  Tahun  2014  tentang  perasuransian  dijelaskan mengenai  pengertian  pemegang  polis  yaitu  :  "Pemegang  polis  adalah  pihak  yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, Perusahaan asuransi syariah,  perusahaan  reasuransi  atau  perusahaan  reasuransi  syariah  untuk  mendapatkan perlindungan atau pengelolaan risiko baginya, tertanggung atau peserta lain."2
Perjanjian asuransi merupakan salah satu bentuk perikatan perdata yang memiliki unsur hutang  dan  tanggung-menanggung  di  dalamnya,  yang  berbentuk  pertanggungan  yang dibebankan  kepada  perusahaan  terhadap  bentuk  kerugian  yang  diasuransikan  dan  juga berbentuk  kewajiban  pembayaran  polis  yang  dilakukan  oleh  pemegang  polis  kepada perusahaan asuransi. Pemegang polis dalam perjanjian asuransi. Beberapa asas yang menjadi dasar dari perjanjian asuransi adalah sebagai berikut : 3
a. Asas Indemnity
Asas ini mengatakan tujuan utama dibuatnya kontrak asuransi adalah memberikan ganti rugi apabila terjadi risiko atas objek yang diasuransikan.
b. Asas Kepentingan yang dapat diasuransikan ( Insurable interest)
Asas ini menyatakan jika suatu kontrak asuransi dapat dilaksanakan, maka objek yang diasuransikan  harus  berupa  sebuah  kepentingan  yang  bisa  diasuransikan  (insurable interest), kepentingan yang dimaksud yakni dapat dinilai dengan uang. Sesuai apa yang telah ditetapkan dalam hukum bahwa persetujuan tersebut harus sudah tertulis sebelum kontrak asuransi ditandatangani.
c. Asas Keterbukaan
Asas ini menjelaskan bahwa pihak tertanggung wajib untuk beritikad baik, terbuka penuh, dengan  cara    membuka  semua  hal  penting  yang  berhubungan  serta  memiliki kesinambungan dengan objek yang akan diasuransikan. Jika ada informasi yang tidak terbuka  atau  tidak  benar  dengan  sengaja  disembunyikan  padahal  informasi  tersebut
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 1 angka 22
3 "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ...." http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1115.
merupakan  informasi  yang  tergolong  penting,  maka  seandainya  penanggung mengetahui sebelumnya maupun sesudah. Hal ini dapat menyebabkan batalnya kontrak asuransi ataupun tidak dapat dipenuhinya pertanggungan di kemudian harinya.
d. Asas Subrogasi untuk kepentingan Penanggung
Asas subrogasi menentukan bahwa jika karena alasan apapun yang terjadi kepada objek yang  sama  dan  pihak  tertanggung  mendapat  ganti  rugi  dari  pihak  ketiga  atau  pihak lainnya, maka tertanggung dilarang mendapat ganti rugi atas objek dan kejadian yang sama dua kali sehingga ganti rugi yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut menjadi hak penanggung. Selain itu pihak tertanggung bahkan juga harus bertanggung jawab jika ia melakukan  suatu  tindakan  yang  membuat  terhambatnya  pihak  tertanggung  untuk mendapat  hak  dari  pihak  ketiga  tersebut.  Hal  ini  dapat  diterapkan  jika    dicantumkan dengan jelas dalam perjanjian asuransi.
e. Asas Perjanjian Bersyarat
Kontrak  asuransi  merupakan  perjanjian  bersyarat.  Dalam  suatu  kontrak  perjanjian asuransi harus ditentukan dan dicantumkan mengenai syarat-syarat bahwa jika terjadi suatu peristiwa tertentu, maka sejumlah uang ganti rugi akan dibayar oleh penanggung. Jika peristiwa tersebut tidak terjadi,maka ganti rugi tidak akan diberikan.
f. Asas Perjanjian Untung-untungan
Perjanjian asuransi merupakan salah satu bentuk perjanjian untung-untungan. Menurut KUH Perdata suatu perjanjian untung-untungan merupakan suatu perbuatan yang hasil untung atau ruginya bergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti, baik bagi semua pihak maupun bagi pihak tertentu saja.
Produk  asuransi  memiliki  banyak  sekali  jenis  dan  bentuknya  baik  dari  segi  jenis pertanggungan,  cara pembayaran dan prosedurnya masing-masing. Pada dasarnya produk menurut Philip Kotler dan Amstrong, Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan  atau  kebutuhan.  Produk  mencakup  lebih  dari  sekadar  barang-barang  yang berwujud  (tangible).  Dalam  arti  luas, produk  meliputi  objek-objek  fisik,  jasa,  acara,  orang, tempat, organisasi, ide, atau bauran entitas-entitas ini, sedangkan Jasa adalah bentuk produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain untuk dijual dan pada dasarnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan akan sesuatu. 4
4 Philip Kotler dan Gary Amstrong, “Prinsip - Prinsip Pemasaran edisi dua belas Jilid 1”
(Jakarta : Erlangga, 2001) Hlm 266.
Perlindungan  konsumen  memiliki  cakupan  yang  sangat  luas  sebagaimana  yang dikatakan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Ko nsumen  “segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberikan perlindungan kepada konsumen.” 5 Pada umumnya hal-hal umum yang kita lakukan dalam kehidupan  sehari-hari  merupakan  kegiatan  sebagai  konsumen,  sehingga  perlindungan konsumen juga memiliki keterkaitan terhadap perasuransian, seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi  kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk  diperdagangkan. 6 Menurut  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  No  8  tahun  1999 pengertian  pelaku  usaha  yaitu  “setiap  orang  perorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  dengan  Republik  Indonesia,  baik  sendiri maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dalam berbagai  bidang  ekonomi.” 7 Maka  dari  pengertian  konsumen  dan  pelaku  usaha  dalam undang-undang tersebut kita dapat menyimpulkan dalam dunia asuransi tertanggung atau pemegang polis dalam perjanjian asuransi merupakan konsumen dan perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha yang menjalankan usaha dalam bidang jasa berupa industri asuransi. Pemegang polis dalam perjanjian asuransi menjadi konsumen yang menggunakan jasa dari perusahaan asuransi.
Berjalannya pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan asuransi yang menjalankan penyediaan jasa asuransi di Indonesia saat ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 8
Saat  ini  asuransi  merupakan  salah  satu  aspek  dalam  kehidupan  di  masyarakat  yang mana  asuransi  telah  menjadi  salah  satu  sarana  pemenuh  kebutuhan  masyarakat.  Hal  itu
5 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
6 Ibid; Pasal 1 angka 2
7 Ibid; Pasal 1 angka 3
8 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
dikarenakan asuransi merupakan jasa yang menyediakan pertanggungan dan pengelolaan risiko sehingga dapat memberikan sebuah fasilitas bagi masyarakat untuk dapat memperoleh jaminan keamanan dari risiko yang telah dipersiapkan. Bentuk risiko yang dipertanggungkan dapat  berbentuk  berbagai  macam  mulai  dari  risiko  kesehatan,  risiko  kecelakaan,  risiko meninggal dunia, risiko kebakaran, dan berbagai macam risiko lainnya yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari- hari masyarakat. Tentunya terdapat jaminan keamanan dari produk asuransi  yang  dapat  dibeli  oleh  masyarakat,  tetapi  masih  banyak  kita  temui  dalam penerapannya asuransi yang diharapkan memberikan pertanggungan tidak dapat memenuhi kepentingan  tertanggung  asuransi  atau  pemegang  polis  asuransi.  Tentunya  banyak  sekali faktor  dan  alasan  mengapa  tidak  dapat  dilakukanya  pertanggungan  terhadap  pemegang polis atau gagal klaim asuransi.

## METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan Masalah
Pendekatan  masalah  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis normatif.
a. Pendekatan Yuridis Normatif
Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka 9 dan melakukan pendekatan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10

## B. Sumber dan Jenis Data
a. Sumber Data
Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, kamus hukum, surat kabar, media cetak, dan media elektronik, dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.
b. Jenis Data
Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

## Data Sekunder
Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) data hukum, yaitu :
9 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2003), hlm. 13.
10 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 14.

## a) Bahan Hukum Primer
Dalam penulisan ini, data hukum primer yang dipergunakan adalah:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah data hukum yang memberikan penjelasan mengenai data  hukum  primer  seperti  buku-buku,  literatur,  dan  karya  ilmiah  yang  berkaitan dengan permasalahan penelitian.
c) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah data hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap  data  hukum  primer  dan  data  hukum  sekunder,  antara  lain  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  Kamus  Bahasa  Inggris,  Kamus  Hukum,  Majalah,  Surat  Kabar,  Media  Cetak  dan Media Elektronik.

## C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
a. Prosedur Pengumpulan Data
Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang berasal dari Data Kepustakaan ( Library Research)

## b. Prosedur Pengolahan Data
Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
1) Klasifikasi  data,  yaitu  dengan  cara  mengelompokkan  data  sesuai  dengan permasalahan yang akan dibahas.
2) Inventarisasi data, yaitu untuk mengetahui kelengkapan data, baik atau tidaknya data dan kepastian data dengan pokok bahasan yang akan dibahas.
3) Sistematisasi data, yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.
D. Analisis Data
Setelah dilakukan analisis data maka kesimpulan secara deduktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus sebagai jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Selama ini ketika terjadi suatu gagal klaim asuransi maka yang akan disalahkan adalah pihak  perusahaan  asuransi,  tetapi  kita  tidak  dapat  menerima  hal  itu  begitu  saja  karena terdapat berbagai penyebab gagalnya klaim asuransi, baik hal itu karena perusahaan asuransi atau karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pemegang polis itu sendiri bahkan gagalnya klaim asuransi juga dapat dikarenakan oleh pihak ketiga yaitu agen asuransi atau tenaga pemasar asuransi lainnya. Beberapa penyebab asuransi dapat mengalami gagal klaim antara lain adalah sebagai berikut :
a. Polis tidak aktif, mati atau lapse
Pada  dasarnya  ketika  suatu  polis  asuransi  mati  atau  lapse  maka  kontrak  perjanjian asuransi dinyatakan terputus, sehingga segala bentuk kewajiban dan pertanggungan yang ada dalam perjanjian asuransi menjadi batal atau tidak berlaku. Polis mati atau lapse karena pemegang  polis  tidak  memenuhi  kewajibannya  untuk  mebayarkan  premi  sesuai  dalam perjanjian  asuransi,  jika  pemegang  polis  tidak  membayar  premi  hingga  berakhirnya  masa grace period maka polis asuransi akan dinyatakan mati atau lapse
b. Terjadi pelanggaran hukum
Proses klaim asuransi akan gagal jika terdapat unsur pelanggaran hukum di dalamnya dan  jika  dalam  klaim  tersebut  dapat  dibuktikan  jika  melanggar  hukum  maka  perusahaan asuransi  berhak  menolak  klaim  yang  dilakukan  pemegang  polis,  karena  umumnya  hal  itu sudah  tercantum  dalam  perjanjian  asuransi.  Contohnya  pada  asuransi  kecelakaan,  terjadi kecelakaan pada pemegang polis tetapi ia masih berumur 15 tahun dan tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) tetapi ia sudah menyetir mobil dan terjadi kecelakaan maka asuransi tidak bisa memberikan pertanggungan kepada orang tersebut.
c. Kejahatan asuransi
Perusahaan asuransi berhak melakukan penolakan klaim asuransi jika terjadi kejahatan asuransi,  contohnya  seperti  :  suatu  kapal  memiliki  asuransi  pertanggungan,  tetapi  kondisi kapal  tersebut  sudah  rusak  akibat  usia  tetapi  pemilik  kapal  tersebut  ingin  mengambil keuntungan  dengan  sengaja  menenggelamkan  kapal  tersebut,  maka  perusahaan  dapat melakukan penolakan klaim asuransi jika hal itu terbukti.
d. Terlambat atau terlalu cepat mengajukan klaim
Pengajuan klaim asuransi memiliki batas waktu dilakukannya pengajuan klaim yang telah disetujui dalam surat perjanjian asuransi, jika pengajuan klaim melebihi waktu yang tertera maka perusahaan asuransi berhak menolak klaim asuransi. Selain itu dalam asuransi terdapat istilah yang umum dikenal yaitu masa tunggu atau waiting period yang biasa kita temukan
pada asuransi kesehatan, maka jika asuransi yang dimiliki pemegang polis belum melewati masa tunggu tidak dapat diajukan klaim atau pertanggungan asuransi.
e. Klaim termasuk dalam pre-existing condition
Umumnya kita temui dalam asuransi kesehatan dan asuransi jiwa dimana klaim termasuk ke  dalam  pre-existing  condition  atau  kondisi  penyakit  yang  telah  ada  sebelum  dibuatnya perjanjian asuransi akan menjadi pengecualian dalam pertanggungan asuransi yang harus tertulis  dalam  perjanjian  asuransi.  Umumnya  sebelum  dibuatnya  perjanjian  asuransi  calon pemegang polis diminta untuk mengisi formulir kesehatan, formulir kesehatan tersebut harus diisi dengan jujur sesuai dengan keadaan pemegang polis, jika penyakit-penyakit tersebut nantinya  ingin  dilakukan  klaim  atas  pertanggungannya  dan  dinyatakan  penyakit  tersebut sudah ada sebelum perjanjian asuransi dibuat maka perusahaan asuransi berhak menolak pengajuan klaim asuransi karena tidak termasuk dalam klausul perlindungan. Jika pemegang polis tidak jujur dalam melakukan pengisian formulir kesehatan dan kedepannya penyakit tersebut  dapat  dibuktikan  bahwa  telah  ada  sebelum  dibuatnya  perjanjian  asuransi  maka perusahaan asuransi juga berhak menolak pengajuan klaim asuransi.
f. Klaim tidak termasuk dalam klausula pertanggungan
Yang dimaksud dalam klaim tidak termasuk dalam klausul pertanggungan adalah ketika dalam  pengajuan  klaim  asuransi  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  tercantum  dalam  klausul perjanjian asuransi. Contohnya seperti asuransi mobil total loss only (TLO), asuransi mobil TLO  umumnya  menyediakan  perlindungan  jika  mobil  mengalami  kerusakan  75%  ke  atas, maka jika mobil pemegang polis dalam keadaan kerusakan 60% ketika mengajukan klaim pertanggungan asuransi, perusahaan asuransi berhak menolak klaim tersebut.
g. Dokumen tidak lengkap
Biasanya  dalam  proses  pengajuan  klaim  asuransi  ditetapkan  bagaimana  prosedur pengajuannya  serta  dokumen  apa  saja  yang  perlu  dilampirkan,  maka  jika  dokumen pemegang  polis  tidak  memenuhi  syarat  pengajuan  perusahaan  asuransi  berhak  menolak pengajuan klaim pertanggungan asuransi tersebut. Tetapi biasanya perusahaan asuransi akan memberikan  kesempatan  kepada  pemegang  polis  untuk  melengkapi  dokumen  sampai memenuhi persyaratan klaim. 11
Melihat  beberapa  faktor  di  atas  dapat  kita  ambil  dalam  kenyataannya  pihak  perusahaan asuransi sebagai penyedia jasa tidak dapat dikatakan 100% bersalah dalam kasus gagal klaim asuransi, memang terdapat banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Tetapi tidak dikatakan
11 "Mengapa Klaim Asuransi Bisa Sampai Ditolak? Kenali Alasannya." https://www.chubb.com/id- id/articles/personal/mengapa-klaim-asuransi-bisa-ditolak.html.
juga  bahwa  perusahaan  asuransi  tidak  melakukan  kesalahan  dalam  kasus  sengketa  klaim asuransi, sehingga semua hal itu bergantung pada bagaimana kasus sengketa asuransi itu terjadi.
Faktor  lain  yang  juga  dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan  dalam  sengketa  klaim asuransi adalah dari pihak agen asuransi atau tenaga pemasar asuransi lainnya seperti bank. Pada Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dikatakan bahwa agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada  badan  usaha,  yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama  Perusahaan  Asuransi  atau Perusahaan  Asuransi  Syariah  dan  memenuhi  persyaratan  untuk  mewakili  Perusahaan Asuransi  atau  Perusahaan  Asuransi  Syariah  memasarkan  produk  asuransi  atau  produk asuransi syariah. 12 Pada dasarnya kebijakan mengenai agen asuransi telah diatur dalam Pasal 28 angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu dikatakan bahwa:
4. "Agen Asuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi."
5. "Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi."
Pada Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juga dijelaskan bahwa Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pada dasarnya sebagai agen asuransi juga harus memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai asuransi yang dipasarkan seperti informasi mengenai  industri  dan  produk  asuransi,  dapat  dikatakan  seperti  itu  karena  selain  agen asuransi  harus  terdaftar  dalam  OJK,  agen  asuransi  juga  wajib  memiliki  lisensi  AAJI  atau Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia secara resmi. Agen asuransi dalam menjalankan tugasnya seharusnya  sesuai  dengan  asas  keterbukaan  yang  menetapkan  bahwa  pihak  tertanggung harus beritikad baik,terbuka penuh,yaitu harus membuka semua hal penting yang berkenaan dengan objek yang diasuransikan. Jika ada informasi yang tidak terbuka atau tidak benar padahal  informasi  tersebut  begitu  penting,sehingga  seandainya  penanggung  mengetahui sebelumnya, penanggung tidak akan mau menjamin meskipun tertanggung memiliki itikad baik. Hal ini membawa akibat terhadap batalnya perjanjian asuransi. JIka terjadi pemberian informasi palsu yang dilakukan oleh agen asuransi dapat dikenakan Pasal 75 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian  yang  berbunyi  “Setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak  benar,  palsu,  dan  /  atau  menyesatkan  kepada  Pemegang  Polis,  Tertanggung,  atau
12 Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
Peserta  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  31  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."
Dalam  melakukan  penjualan  jasa  asuransi  perusahaan  wajib  memenuhi  persyaratan yang diatur oleh OJK dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi:
(1) "Setiap Pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan."
(2) "Untuk mendapatkan izin  usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus  dipenuhi persyaratan mengenai:
a. anggaran dasar;
b. susunan organisasi;
c. modal disetor;
d. Dana Jaminan;
e. kepemilikan;
f. kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan Pengendali;
g. kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi  dan  dewan  komisaris  pada  badan  hukum  berbentuk  koperasi  atau  usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan auditor internal;
h. tenaga ahli;
i. kelayakan rencana kerja;
j. kelayakan sistem manajemen risiko;
k. produk yang akan dipasarkan;
l. perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;
m. infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
n. konfirmasi  dari  otoritas  pengawas  di negara  asal  pihak asing,  dalam  hal  terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan
o. hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat."
Dalam  kegiatannya  jika  perusahaan  asuransi  dinyatakan  melanggar  peraturan  yang sudah ditentukan oleh OJK maka dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian  yang berupa:
(1) Dalam  hal  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  perusahaan  reasuransi,
atau perusahaan reasuransi syariah dikenai sanksi peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan":
a. Penambahan modal;
b. Penggantian direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  c,  dewan  pengawas  syariah,  aktuaris perusahaan, atau auditor internal;
c. Direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan  hukum  berbentuk  koperasi  atau  usaha  bersama  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  c,  dan/atau  dewan  pengawas  syariah  menyerahkan pengendalian dan pengelolaan kegiatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,  perusahaan  reasuransi,  atau  perusahaan  reasuransi  syariah  kepada Pengelola Statuter;
d. Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  perusahaan  reasuransi,  atau perusahaan  reasuransi  syariah  mengalihkan  sebagian  atau  seluruh  portofolio pertanggungan  kepada  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah lain; dan/atau
e. Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  perusahaan  reasuransi,  atau perusahaan  reasuransi  syariah  melakukan  tindakan  yang  dinilai  dapat  mengatasi kesulitan  atau  tidak  melakukan  tindakan  yang  dinilai  dapat  memperburuk  kondisi perusahaan.
(2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengatasi kesulitan yang  dihadapi  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut izin  usaha  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  perusahaan  reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
(3)  Otoritas  Jasa  Keuangan  dapat  meminta  instansi  yang  berwenang  untuk  memblokir sebagian  atau  seluruh  kekayaan  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha karena tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas atau dicabut izin usahanya.
(4) Pencabutan blokir terhadap sebagian atau seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(5)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  penyelenggaraan  rapat  Dewan  Komisioner sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan
Dewan Komisioner."
Undang-Undang Perlindungan konsumen selain mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha,  juga  mengatur  perbuatan  yang  dilarang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  yang  dapat menjadi acuan bagi perusahaan asuransi, antara lain:
1. Memperdagangkan jasa asuransi yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan  ketentuan  peraturan  perundang undangan,  yaitu  yang  tidak  sesuai  dengan  yang diatur dalam KUHPerdata,KUH Dagang, Undang-Undang Usaha Perasuransian.
2. Memperdagangkan jasa asuransi yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam keterangan, iklan dan promosi.
3. Menawarkan,mempromosikan,mengiklankan asuransi yang tidak benar.
4. Menawarkan,mempromosikan,mengiklankan asuransi yang menyesatkan.
5. Menawarkan  jasa  asuransi  dengan  cara  pemaksaan  atau  cara  lain  yang  dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.
6. Memproduksi iklan yang mengelabui konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen  juga  mengatur  tanggung  jawab  pelaku  usaha  pada  Pasal  19.  Dengan mengacu  pada  ketentuan  Pasal  19  ini  maka  perusahaan  asuransi  bertanggung  jawab memberikan  ganti  rugi  atas  kerugian  yang  diderita  pemegang  polis.  Namun  hal  ini  tidak berlaku apabila perusahaan asuransi dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh pemegang polis merupakan kesalahan dari pemegang polis itu sendiri. Pasal 23 merupakan salah satu pasal yang tampaknya dimasukan secara spesifik, khusus mengatur hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang menolak, dan/atau tidak memberi tanggapan, dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, baik melalui badan penyelesaian sengketa konsumen maupun dengan mengajukannya ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.
Berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa  klaim  asuransi,  pada  Pasal  23  UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa apabila pelaku usaha melakukan penolakan atau tidak menanggapi dan tidak memberikan pemenuhan ganti rugi atas tuntutan yang diajukan oleh konsumen, maka konsumen memiliki hak untuk melayangkan gugatan kepada pelaku usaha  dan  menyelesaikan  perselisihan  yang  timbul  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen atau dengan cara lain yaitu dengan mengajukan gugatan ke badan peradilan yang berwenang. 13 Oleh karena itu penyelesaian sengketa klaim asuransi bisa dilaksanakan melalui peradilan dan di luar peradilan. Penyelesaian sengketa di luar peradilan, selain melalui Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  khusus  untuk  permasalahan  sengketa  klaim  asuransi
terdapat  Badan  Mediasi  Asuransi  Indonesia  atau  BMAI.  Salah  satu  indikator  dari  kasus sengketa klaim asuransi yang masuk ke Badan Mediasi Asuransi Indonesia, sengketa klaim asuransi  yang  paling  banyak  terjadi  berupa  sengketa  klaim  asuransi  jiwa.  Menurut  Ketut Sendra Sekretaris dan Mediator BMAI penurunan angka pengaduan yang masuk ke BMAI bisa dapat terjadi karena perusahaan asuransi terus meningkatkan kualitas pelayanan yang mereka miliki terhadap para pemegang polis. Di antaranya, melalui program peningkatan pengetahuan para agen asuransi yang akan menjual produk-produk asuransi. Pada Pasal 54 ayat  (3)  UU  Perlindungan  Konsumen  menyatakan 14 bahwa  putusan  yang  dijatuhkan  oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat. Walaupun demikian, bagi  pihak-pihak  yang  merasa  tidak  setuju  dengan  putusan  tersebut  dapat  mengajukan keberatan kepada PN yang berwenang untuk diputus. 15
Contoh  kasus  pencabutan  izin  usaha  PT.  Asuransi  Jiwa  Adisarana  Wanaartha (Wanaartha  Life/PT  WAL)  Pada  tanggal  5  Desember  2022  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) mengumumkan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/PT  WAL).  Pencabutan  ini  dilakukan  karena  PT  WAL  tidak  dapat  memenuhi  rasio solvabilitas  (risk  based  capital)  yang  ditetapkan  oleh  OJK  sesuai  ketentuan  yang  berlaku. Sebelum dilakukannya pencabutan izin OJK telah melakukan beberapa tindakan pengawasan berupa :
• Memerintahkan penghentian pemasaran produk sejenis saving plan PT WAL pada bulan Oktober 2018;
• Memberikan sanksi peringatan pertama sampai ketiga karena PT WAL tidak memenuhi batas  minimum  risk-based  capital  (RBC),  Rasio  Kecukupan  Investasi  (RKI)  dan  ekuitas minimum (sejak 4 Agustus 2020 sampai 26 Juni 2021);
• Mengenakan  sanksi  pembatasan  kegiatan  usaha  (PKU)  pertama  (untuk  sebagian kegiatan  usaha)  pada  27  Oktober  2021  dan  meningkat  pada  pengenaan  sanksi  PKU kedua untuk semua kegiatan usaha pada 30 Agustus 2022;
• Melakukan pencabutan izin usaha (CIU) PT WAL per tanggal 5 Desember 2022, karena sampai batas waktu PKU kedua yang jatuh pada 30 November 2022 (paling lama tiga bulan), PT WAL tidak juga memenuhi kewajibannya; dan
• Melakukan  pemeriksaan  atas  indikasi  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pengurus, pemegang saham pengendali, dan pegawai PT WAL.
PT  WAL  menjual  produk  dengan  imbal  hasil  pasti  yang  tidak  diimbangi  kemampuan
14 Ibid Pasal 54 ayat (3)
15 Hukum tentang perlindungan konsumen, Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani
perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan investasinya. Kondisi ini direkayasa oleh PT WAL sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK maupun laporan keuangan publikasi tidak sesuai kondisi sebenarnya. Saat ini tim likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha  (Wanaartha  Life/WAL)  telah  selesai  memverifikasi  jumlah  tagihan  kreditur  dan pemegang  polis  gagal  bayarnya.  Total  tagihan  mencapai  Rp11,29  triliun  yang  mencakup 11.000  orang.  Tetapi  pada  kenyataannya  aset  yang  dimiliki  oleh  PT  WAL  hanya  berada  di angka 400-500 M. Sebanyak 504 nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/WAL) menghadiri sidang pertama gugatan perwakilan kelompok (class action) atas kasus gagal bayar Wanaartha pada Rabu, (4/10/2023). "Pemanggilan kepada PT Wanaartha Life tidak sah karena menurut keterangan PT Pos Indonesia, alamat yang dituju sudah berubah," ujar Kadarisman selaku hakim ketua dalam sidang tersebut. 16

## SIMPULAN
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  sengketa  klaim  asuransi  di  Indonesia masih sangatlah banyak dan tersebar dari segala bidang pengimplementasian, baik dari pihak perusahaan asuransi dan pihak pemasar asuransi yang merupakan pelaku usaha di  dunia asuransi  dan  juga  dari  pihak  pemegang  polis  sebagai  pihak  konsumen.  Hal  ini  tentunya menjadi  masalah  yang  cukup  serius  karena  bahkan  sampai  saat  ini  data  menunjukan terjadinya  sengketa  asuransi  berada  di  angka  yang  sangat  tinggi.  Kasus  sengketa  klaim asuransi yang tinggi juga merupakan akibat dari penegakan hukum asuransi yang kurang maksimal  dari  pengaplikasiannya,  masih  banyak  pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi hingga saat ini di bidang asuransi sampai saat ini dan belum mendapatkan penyelesaian. Pada dasarnya Undang-Undang yang berlaku di Indonesia mengenai perasuransian sudah sangat baik mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  dan  KUH  Perdata.  Tetapi  pelaksanaan  yang  kurang  maksimal menyebabkan  ketimpangan  antara  Undang-Undang  dan  pelaksanaannya  di  Lapangan. Pengimplementasian asas-asas asuransi seperti asas indemnity, asas kepentingan yang dapat diasuransikan, asas keterbukaan, dan asas asas subrogasi untuk kepentingan penanggung masih  belum  maksimal  dalam  pengimplementasiannya,  padahal  asas-asas  tersebut merupakan dasar utama dari terwujudnya kegiatan asuransi yang sehat di Indonesia. Penulis
16 "Ini Progres Likuidasi Wanaartha, Uang Nasabah Kapan Balik?." 24 Mar. 2023, https://www.cnbcindonesia.com/market/20230324084237-17-424096/ini-progres-likuidasi-wanaartha-uang- nasabah-kapan-balik.
juga ingin menyampaikan beberapa saran mengenai penegakan hukum di bidang asuransi di Indonesia baik dari sistem peraturan hukum dan sistem penegakan hukum nya. Menurut penulis di Indonesia hukum mengenai perasuransian sudah sangat siap dan matang apalagi saat  ini  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2023  sudah  disahkan  yang  menjadi  salah  satu tambahan dasar dari penegakan hukum di Indonesia, saya sebagai penulis berharap sistem penegakan  hukumnya  juga  bisa  berkembang  sehingga  dari  segi  peraturan  dan pengaplikasiannya  bisa  seimbang.  Selain  itu  penulis  juga  berharap  adanya  penguatan lembaga  agar  dapat  terjadi  peradilan  semaksimal  mungkin  karena  pada  saat  ini  kasus sengketa klaim asuransi masih menjadi kasus yang masih terus merajalela dan belum ada solusi dalam penyelesaian yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA
Philip Kot ler dan Gary Amstrong, “Prinsip - Prinsip Pemasaran edisi dua belas Jilid 1” (Jakarta :
Erlangga, 2001) Hlm 266.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003) Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
Hukum tentang perlindungan konsumen, Gunawan Widjaja dan Ahmad Yanil
"28 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN ...." https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2015/05.2%20bab%202.pdf?seque nce=8&isAllowed=y. hlm. 2 "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ...."
http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1115.
Website
"Mengapa Klaim Asuransi Bisa Sampai Ditolak? Kenali Alasannya." https://www.chubb.com/id- id/articles/personal/mengapa-klaim-asuransi-bisa-ditolak.html
"Ini  Progres  Likuidasi  Wanaartha,  Uang  Nasabah  Kapan  Balik?."  24  Mar.  2023,
https://www.cnbcindonesia.com/market/20230324084237-17-424096/ini-progres- likuidasi-wanaartha-uang-nasabah-kapan-balik
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan