## MANAJEMEN BENCANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENANGGULANGI BANJIR DI KELURAHAN PEDURENAN KECAMATAN KARANG TENGAH KOTA TANGERANG
Muhamad Baihaki 1 , Khikmawanto 2 , Muhammad Arief 3 1,2,3 Universitas Yuppentek Indonesia Email: bayhaki.kote@gmail.com, 1 khikmawanto6@gmail.com 2 , ariefjdsk659@gmail.com 3

## Abstract
Flood is a natural disaster that frequently occurs in coastal cities of Indonesia, and the government has a  responsibility  to  mitigate  its  impacts  through  mitigation,  emergency  response,  and  post-disaster rehabilitation. The concept of disaster management, as described by W. Nick Carter, includes stages of prevention, mitigation, preparedness, disaster impact, response, recovery, and development. The National Disaster Management Agency (BNPB) was established by the government based on laws and presidential  regulations,  with  local  governments  playing  a  significant  role  in  disaster  management according to applicable laws. In 2020, Tangerang City experienced significant flooding, especially in the districts  of Karang Tengah and Pinang, resulting in thousands  of  families and individuals being affected  and  evacuated.  The  Tangerang  City  BPBD  needs  to  have  a  strong  response  capacity  and continually improve the capacity of human resources, institutions, infrastructure, and cooperation to deal  with  such  situations.  This  research  focuses  on  the  efforts  and  hindering  factors  faced  by  the Tangerang  City  BPBD  in  handling  the  2020  flood  in  the  Pedurenan  Sub-district,  using  qualitative research  methods.  The  research  results  show  the  commitment  of  the  Tangerang  City  BPBD  in addressing  the  threat  of  flooding  through  proactive  measures  such  as  staff  training,  evacuation planning,  and  the  KENCANA  program,  with  a  primary  focus  on  strengthening  infrastructure  and community participation. The findings of this research are expected to serve as a basis for improving and  developing  policies  and  disaster  management  strategies  in  the  future.  In  conclusion,  the Tangerang  City  BPBD  has  taken  significant  steps  to  reduce  flood  risks  and  enhance  community resilience  through  a  holistic  and  proactive  approach  involving  training,  evacuation  planning, infrastructure improvement, community participation, and inter-agency coordination. While progress has been made, there is still room for improvement to make flood disaster responses more effective in the future.
Keywords : Disaster Management, Regional Disaster Management Agency (BPBD), Floods, Tangerang City .

## Abstrak
Banjir adalah bencana alam yang kerap terjadi di kota-kota pesisir Indonesia, dan pemerintah memiliki tanggung  jawab  untuk  mengurangi  dampaknya  melalui  mitigasi,  tanggap  darurat,  dan  rehabilitasi pasca bencana. Konsep manajemen bencana, sebagaimana dijelaskan oleh W. Nick Carter, mencakup tahapan  pencegahan,  mitigasi,  kesiapsiagaan,  dampak  bencana,  tanggapan,  pemulihan,  dan pembangunan.  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  dibentuk  oleh  pemerintah berdasarkan  undang-undang  dan  peraturan  presiden,  dengan  peran  penting  pemerintah  daerah dalam  penanggulangan  bencana  sesuai  undang-undang  yang  berlaku.  Pada  tahun  2020,  Kota Tangerang  mengalami  banjir  yang  signifikan,  terutama  di  Kelurahan  pedurenan  Kecamatan  Karang Tengah,  yang  mengakibatkan  ribuan  keluarga  dan  individu  terdampak  dan  dievakuasi.  BPBD  Kota Tangerang perlu memiliki daya tanggap yang kuat dan terus meningkatkan kapasitas SDM, lembaga, sarana prasarana, dan kerjasama untuk menghadapi situasi seperti ini. Penelitian ini berfokus pada upaya  dan  faktor  penghambat  yang  dihadapi  BPBD  Kota  Tangerang  dalam  menangani  banjir  di Kelurahan  Pedurenan  pada  tahun  2020,  dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  komitmen  BPBD  dalam  menghadapi  ancaman  banjir  melalui  tindakan
proaktif,  seperti  pelatihan  petugas,  perencanaan  evakuasi,  dan  program  KENCANA,  dengan  fokus utama pada penguatan infrastruktur dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan serta strategi penanggulangan bencana di  masa  depan.  Kesimpulannya,  BPBD  Kota  Tangerang  telah  mengambil  langkah-langkah  signifikan dalam mengurangi risiko banjir dan meningkatkan ketahanan komunitas melalui pendekatan holistik dan proaktif yang melibatkan pelatihan, perencanaan evakuasi, penguatan infrastruktur, partisipasi masyarakat, serta koordinasi lintas-instansi. Meskipun sudah baik, masih ada ruang untuk perbaikan agar respons terhadap bencana banjir menjadi lebih efektif di masa depan.
Kata  kunci :  Manajemen  Bencana,  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD),  Banjir,  Kota Tangerang

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 24 Tahun (2007) tentang Penanggulangan Bencana pasal 18 menjadi dasar Pemerintah Kota Tangerang melakukan upaya dalam untuk membentuk Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah,  Keberadaan  BPBD  tidak  menghilangkan/mengurangi peranan  lembaga-lembaga  lain  pada  penanggulangan  bencana,  melainkan  BPBD melaksanakan komando, fungsi koordinasi, & pelaksana.
Kota Tangerang pada tahun 2020 silam lebih khususnya pada bulan Januari, pernah mengalami  bencana  banjir,  beberapa  lokasi  yang  mengalami  dampak  tersebut  ialah Kecamatan Karang Tengah dan Pinang. Banjir terjadi dibulan januari 2020. Kecamatan yang terkena banjir adalah Kecamatan  Karang Tengah dan Kecamatan Pinang, dengan jumlah KK yang Terendam 8110 KK dan jumlah jiwa yang di evakuasi 28274 Jiwa dari Kecamatan Karang Tengah dan 215 jumlah KK yang terendam serta 1187 Jiwa yang di Evakuasi dari Kecamatan Pinang. Apabila dilihat dari jumlah korban yang terendam sebanyak 215 dalam jumlah KK di wilayah Pinang dan Karang Tengah, Otoritas publik harus memiliki daya tanggap yang tinggi dan  secara  konsisten  bekerja  pada  kemampuannya  dalam  hal  batasan  SDM,  kapasitas kelembagaan,  aksesibilitas  sarana  dan  prasarana  dan  partisipasi  atau  kerjasama.  Guna mencapai  manajemen  penanganan  bencana  yang effectiveness,  efficiency,  dan responsiveness , BPBD perlu merancang rangkaian upaya. Isu manajemen bencana di dalam BPBD memiliki urgensi tinggi agar dapat meningkatkan kualitas layanan.
Melalui  manajemen  bencana  ini,  mulai  dari  tingkat  individu,  berkembang  pada tingkatan organisasi sampai evaluasi dalam lingkup sistem akan dianalisis dan ditelaah serta dicari rangkaian strategi apa yang akan dilakukan guna membenahi respons aparatur publik.
Hal  ini  penting  untuk  menjawab  kesulitan  para  pengelola  yang  merupakan pemerintah, dalam hal ini BPBD sebagai garda depan harus berupaya untuk meningkatkan
limit  di  berbagai  bidang  seperti  aset,  organisasi,  dan  kerjasama  dari  berbagai  pihak  yang seharusnya  tercipta.  keterampilan  yang  mengesankan  dalam  penyelesaian  papan  untuk menghadapi peristiwa bencana yang terjadi.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yang berfokus  pada  manajemen  bencana  BPBD  dalam  penanganan  bencana  banjir  yang  telah dilakukan pada bulan Januari 2020 silam, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh BPBD dalam menangani bencana banjir di Kelurahan Pedurenan, Kecamatan  Karang  Tengah,  serta untuk mengidentifikasi  Faktor penghambat   yang  dialami oleh BPBD dalam menghadapi bencana tersebut.
Melalui  penelitian  ini,  diharapkan  dapat  diperoleh  pemahaman  yang  lebih  baik tentang manajemen bencana BPBD dan praktik terbaik dalam penanganan bencana banjir di tingkat  daerah.  Hasil  penelitian  ini  juga  dapat  menjadi  landasan  untuk  perbaikan  dan pengembangan kebijakan serta strategi penanganan bencana di masa mendatang. Selain itu, hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  masukan  yang  berharga  bagi  BPBD  dan pihak  terkait  dalam  meningkatkan  kapasitas  dan  efektivitas  dalam  menghadapi  bencana banjir di Kota Tangerang.

## KAJIAN PUSTAKA
Gagasan  Administrasi  merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  untuk  merancang, mengkoordinasikan,  mempersiapkan,  mengendalikan  dan  membina  segala  upaya  untuk memilah dan menggunakan SDM, kantor dan yayasan untuk mencapai tujuan hierarkis yang telah ditetapkan dengan sungguh-sungguh dan efisien. Calamity the executive adalah siklus yang  terus-menerus  di  mana  otoritas  publik,  dunia  usaha,  dan  masyarakat  umum merencanakan  dan  mengurangi  dampak  bencana,  mengambil  tindakan  setelah  terjadi kegagalan,  dan  mengambil  langkah  pemulihan  (Susanto  2006:10).  Ini  adalah  siklus  yang signifikan dalam menjawab aktivitas dan tujuan pascabencana. Oleh karena itu, diperlukan proses lintas sektoral yang terkoordinasi dan masuk akal untuk mencegah dan mengurangi dampak  kegagalan, termasuk  moderasi,  kehati-hatian,  reaksi terhadap bencana  dan  upaya pemulihan. (Warto 2002:23)
Manajemen  bencana  merupakan  rangkaian  upaya  yang  dilakukan  dalam  rangka mencegah  terjadinya  bencana,  serta  kemampuan  administrasi  yang  meliputi  koordinasi,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
pengaturan, pengendalian dan penghasutan bencana maka para pengurus juga memerlukan keempat kemampuan tersebut. Manajemen bencana adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan  bencana  dan  krisis  tanpa  henti,  serta  memberikan  kerangka  acuan  untuk membantu individu yang berjudi tinggi untuk menghindari atau memulihkan diri dari dampak kegagalan (Sinaga, 2015). Catastrophe the executive merupakan sebuah kajian informasi yang berkonsentrasi pada berbagai sudut pandang kegagalan, khususnya bahaya bencana dan cara menghindari risiko bencana yang terjadi.
Tingkat penentuan risiko bencana di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga elemen, yaitu bahaya,  kelemahan,  dan  batasan.  Besarnya  pertaruhan  dapat  diperkecil  dengan  adanya kapasitas,  khususnya  keadaan  wilayah  setempat  yang  mempunyai  kekuatan  dan  kapasitas untuk  memahami  dan  mengevaluasi  jenis  bahaya  yang  ditimbulkannya,  serta  bagaimana wilayah setempat dapat memanfaatkan dan menyelamatkan. iklim dan aset yang ada, dimana dalam kondisi ini daerah setempat mengambil bagian yang signifikan sebagai penerima dan penerima manfaat. Bencana adalah bagian penting dari upaya menangani iklim secara umum untuk  mengurangi  risiko  bencana.  Bencana  adalah  peristiwa  yang  mengganggu  dan membahayakan kehidupan individu yang disebabkan oleh unsur-unsur biasa dan tidak normal atau variabel manusia, yang menyebabkan kemunduran, kerugian alam, dan hilangnya harta benda. Bencana dibagi menjadi tiga jenis, peristiwa bencana pertama dan terpenting, yaitu bencana spesifik yang disebabkan oleh faktor-faktor normal seperti gempa bumi, gelombang, emisi, gunung berapi, angin topan, dan banjir. Kedua, bencana yang disebabkan oleh faktor- faktor non-normal seperti kerusakan mekanis, kerusakan, atau kelebihan populasi zat. Dan ketiga, bencana sosial, khususnya bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti perselisihan sosial (Awusi et al., 2018).
Definisi  Bencana  ( Disaster )  menurut  Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia  adalah peristiwa  atau  peristiwa  dalam  suatu  ruang  yang  mengakibatkan  kerugian  lingkungan  hidup, hilangnya  nyawa  manusia,  dan  melemahnya  kesejahteraan  secara  besar-besaran  sehingga memerlukan  bantuan  luar  biasa  dari  pihak  luar.  Bencana  adalah  peristiwa-peristiwa  yang menimbulkan  dan  mengganggu  kehidupan  masyarakat  yang  disebabkan  oleh  unsur-unsur kewajaran,  variabel-variabel  tidak  tetap,  dan  faktor  manusia  sehingga  dapat  menimbulkan kemunduran manusia, kerugian alam, kerugian harta benda, dan akibat-akibat batin akibat kerugian yang dialami. serta membutuhkan dukungan dari luar. dalam mengatasinya. Oleh karena itu, upaya
diharapkan  dapat  mengurangi  pertaruhan  kemalangan  jika  terjadi  kegagalan.  Penurunan  risiko bencana diartikan sebagai proses penguatan daerah melalui pengalaman bertahan dan mengelola bencana  yang  berpusat  pada  latihan  partisipatif  untuk  mengarahkan  pemeriksaan,  mengatur, memilah  pertemuan,  dalam  menangani  bencana  sebelum,  selama  dan  setelah  bencana  terjadi. Intinya  adalah  agar  jaringan  dapat  mengawasi  peluang,  mengurangi  dan  memulihkan  dampak kegagalan (Husein & Onasis, 2017).
Inti upaya dari bencana yang diupayakan oleh para eksekutif adalah untuk mengurangi jumlah  orang  yang  selamat  dari  penyakit,  risiko  kecacatan  dan  kematian  ketika  bencana terjadi, mencegah atau mengurangi pertaruhan berkembangnya penyakit-penyakit yang tidak dapat  diatasi  dan  penyebarannya,  serta  mencegah  atau  mengurangi  pertaruhan  dan kekalahan alami. pengaruh kesejahteraan akibat bencana.
Sedangkan  Menurut  (Carter,  1991)  dibutuhkan  siklus  manajemen  menghadapi bencana  untuk  tiap  negara,  yang  meliputi  :  Pencegahan (Prevention) ,  Mitigasi  Atau Memperkecil Efek Bencana (Mitigation) , Kesiapsiagaan (Preparedness), Respon atau Reaksi Cepat (Response), Perbaikan (Recovery), Pengembangan (Development).
a. Pencegahan (Prevention)
Ukur dan antisipasi kegagalan apa yang akan terjadi. Tentu saja, pada dasarnya sangat sulit untuk mengantisipasi di mana suatu bencana akan terjadi, namun kita dapat (mencoba) mencegahnya  dengan,  misalnya:  membuat  bangunan  yang  cukup  mampu  menahan guncangan, membangun rumah yang tidak terlalu dekat dengan laut atau mungkin berfokus pada prasyarat standar keamanan pembangunan, dan lain sebagainya.
b. Mitigasi ( Mitigation )
Tindakan mitigasi dapat digunakan sebagai langkah mitigasi. Hal ini dilakukan agar jika terjadi kegagalan, program ini dapat membatasi jumlah korban jiwa dan kerugian.
c. Kesiapsiagaan ( Preparedness )
Dengan prinsip-prinsip reaksi bencana yang harus ditetapkan oleh otoritas publik dan dikaitkan  dengan  masyarakat  luas,  diyakini  dapat  mempersiapkan  daerah  setempat,  baik secara  lokal  maupun  secara  kolektif,  untuk  selalu  siap  menghadapi  bencana  yang  paling mengerikan  dan  mengerikan.  menjauhkan  diri  dari  kegilaan  massal.  Kesiapan  dalam menghadapi bencana dapat dibedakan menjadi 3 bagian, antara lain: Peringatan ( Warning ), Ancaman ( Threat ), dan Tindakan Pencegahan ( Precaution )

## d. Reaksi Cepat ( Response )
Respons  cepat  biasanya  dapat  dilakukan  sedini  mungkin  selama  atau  setelah  segala  sesuatunya berjalan tidak beres. Dengan menyiapkan tenaga pengajar secara lokal, diyakini daerah setempat bisa mandiri menyelesaikan pengobatan dini sebelum bantuan datang. Aktivitas normalnya adalah menyelamatkan nyawa korban dan menjaga kelebihan harta benda.
e. Perbaikan ( Recovery )
Proses  perbaikan  berfokus  pada  kebutuhan  pokok  para  korban  bencana,  misalnya  tempat berlindung,  sterilisasi  dan  jamban,  kemudian  dilanjutkan  dengan  peningkatan  fondasi  yang membantu mempercepat pemulihan sektor keuangan di wilayah yang terkena dampak bencana. f. Pengembangan ( Development )
Dibutuhkan pengembangan simulasi-simulasi berbagai macam bencana yang mungkin menghantam negara kita sehingga kita dapat selalu siap menghadapi dampak dari bencana tersebut. Carter juga memahami bahwa pandangannya mengenai jaminan strategi bencana publik pada awalnya harus melalui penilaian berikut:
1. Identifikasi jenis bencana ancaman dan pengaruhnya
2. Inventarisasi sumber daya dengan mempertimbangkan sumber daya yang dipakai untuk melakukan tindakan penanggulangan
3. Pengaturan Organisasional
Penelitian ini berfokus pada analisis dan penelitian mengenai Manajemen Bencana, dengan poin-poin utama yang terdiri dari empat indikator utama berikut:
1. Pencegahan  ( Prevention ):  Indikator  ini  mengacu  pada  upaya-upaya  yang  dilakukan sebelum  terjadinya  bencana  untuk  mengurangi  kemungkinan  terjadinya  bencana  atau meminimalisir dampaknya. Pencegahan melibatkan langkah-langkah seperti pengurangan risiko,  kontrol  lingkungan,  penegakan  peraturan,  dan  kampanye  kesadaran  masyarakat untuk menghindari situasi yang berpotensi menyebabkan bencana.
2. Mitigasi  ( Mitigation ):  Mitigasi  adalah  serangkaian  tindakan  untuk  mengurangi  dampak bencana jika bencana tersebut tidak dapat dihindari sepenuhnya. Indikator ini mencakup langkah-langkah  seperti  pemetaan  risiko,  perencanaan  tata  ruang  yang  lebih  aman, penguatan infrastruktur, dan pengembangan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan masyarakat dan aset-aset penting.
3. Kesiapsiagaan ( Preparedness ): Indikator kesiapsiagaan berkaitan dengan upaya persiapan yang dilakukan sebelum bencana terjadi untuk meningkatkan kemampuan tanggap dan reaksi  terhadap  bencana.  Kesiapsiagaan  melibatkan  perencanaan  evakuasi,  pelatihan petugas penanggulangan bencana, simulasi bencana, penyusunan rencana darurat, dan penyediaan sarana komunikasi darurat.
4. Reaksi  Cepat  ( Response ):  Indikator  ini  mencakup  langkah-langkah  yang  diambil  selama atau  segera  setelah  terjadi  bencana  untuk  menyelamatkan  nyawa,  memberikan pertolongan, dan meredam dampak yang lebih lanjut. Reaksi cepat melibatkan mobilisasi tim  penanggulangan  bencana,  penyediaan  bantuan  medis  dan  makanan,  evakuasi masyarakat yang terdampak, serta pendirian pusat koordinasi untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan efisien.
Perumusan  masalah  yang  dibuat  yaitu  sebagai  berikut:  1)  Bagaimana  manajemen bencana  oleh  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kota  Tangerang  dalam menanggulangi  Banjir  di  Kelurahan  Pedurenan  pada  tahun  2020?  2)Faktor-faktor  Apa  saja yang  mempengaruhi  manajemen  bencana  oleh  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD) Kota Tangerang dalam menanggulangi Banjir?

## METODE PENELITIAN
Selama melakukan eksplorasi ini, para ilmuwan menggunakan teknik subjektif, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi melalui persepsi dan pertemuan, atau disebut dengan informasi  esensial,  dimana  informasi  tersebut  diperoleh  dari  arsip  BPBD  Kota  Tangerang, sedangkan  informasi  opsional  adalah  hasil  yang  ditangani  pencipta.  diambil  dari  beberapa sumber. referensi buku, catatan harian dan laporan pendukung lainnya.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analitis yang tidak menggunakan  prosedur  analisis  statistik  atau  metode  kuantifikasi  lainnya.  Jelas  sekali pengertian  tersebut  membedakan  penelitian  kualitatif  dengan  penelitian  yang  bernuansa kuantitatif, yaitu dengan menekankan bahwa segala upaya kuantifikasi tidak perlu digunakan dalam  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  didasarkan  pada  upaya  membangun gambaran rinci, holistik dan kompleks tentang apa yang diteliti. Moleong (2007:6)
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  manajemen    Bada Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Karang Tengah. Serta apa saja hal yang mendukung Manajemen bencana BPBD
sehingga mampu melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, dan jika ada, sekiranya apa  saja  hambatan  yang  sering  dialami  oleh  BPBD  Kota  Tangerang  dalam  upaya menanggulangi bencana banjir.
Penentuan narasumber dilakukan dengan menggunakan saksi-saksi kunci, khususnya orang-orang  yang  mempunyai  informasi  dan  dapat  memahami  keadaan  sebenarnya  dari objek  pemeriksaan  untuk  mendapatkan  informasi  yang  diharapkan  dan  memperoleh informasi yang jelas mengenai penyelenggaraan Kegaduhan Daerah Kota Tangerang. Badan Pelaksana (BPBD) dalam penanggulangan bencana. Banjir di Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang.
Orang-orang  yang  berada  dalam  ruang  lingkup  penelitian  dan  mampu  memberikan informasi  tentang  keadaan  tempat  penelitian  disebut  informan.  Untuk  memberikan pandangan orang dalam mengenai nilai, sikap, bangunan, proses, dan budaya yang menjadi latar belakang penelitian lokal, ia harus mempunyai banyak pengalaman terhadap masalah penelitian dan menjadi sukarelawan sebagai sumber informasi, Informan-informanya adalah :
1. Sekretaris BPBD Kota Tangerang
2. Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kota Tangerang
3. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang
4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Tangerang
5. Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana banjir

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Gambaran Umum Obyek Penelitian
Pedurenan adalah kelurahan yang berada di kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, Indonesia.  Kelurahan  ini  terbagi  atas  88  rukun  tetangga  dan  12  rukun  warga.  Sebagai  lembaga pemerintah  non  departemen,  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  melaksanakan kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  untuk penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota.  BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor  85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

## 2. Manajemen  Bencana  Oleh  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Dalam Menanggulangi  Banjir  Di  Kelurahan  Pedurenan  Kecamatan  Karang  Tengah  Kota Tangerang (2020)
Melalui  pengembangan  program  Badan  Penanggulangan  Bencana,  Pemerintah Daerah  Tangerang,  dalam  hal  ini  Badan  Pengurus  Bencana  Daerah  Kota  Tangerang,  dapat melakukan  koordinasi  yang  baik  dengan  pemerintah  daerah  dan  instansi  terkait  dengan permasalahan  pengurus  bencana.  Konsep  Sistem  Penanggulangan  Bencana  berdasarkan temuan  penelitian  penanggulangan  bencana  di  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  ( Disaster Management System ) menurut Carter dalam buku Disaster Management : A Disaster Manager’s  Handbook ,  Candra  (2014).  Dibutuhkan  alur  manajemen  menghadapi  bencana untuk  setiap  negara,  yang  meliputi  :  Pencegahan  ( Prevention ),  Mitigasi  Atau  Memperkecil Efek  Bencana  ( Mitigation ),  Kesiapsiagaan  ( Preparedness ),  Respon  atau  Reaksi  Cepat ( Response ).
a. Pencegahan ( Prevention ) Dalam Penanggulangan Banjir Manajemen Bencana Banjir Program  KENCANA  (Kecamatan  Tangguh  Bencana)  yang  diperkenalkan  oleh Kementerian  Dalam  Negeri  merupakan  langkah  proaktif  yang  diambil  oleh  BPBD  Kota Tangerang  dalam  upaya  pencegahan  bencana.  Program  ini  mencerminkan  komitmen  yang kuat  dalam  membangun  ketahanan  terhadap  bencana  di  tingkat  kecamatan.  Dalam  alur program KENCANA yang tergambar di atas, langkah-langkah strategis terlihat bahwa dengan adanya  program  KENCANA,  BPBD  Kota  Tangerang  secara  aktif  memainkan  peran  penting dalam  upaya  pencegahan  bencana.  Langkah-langkah  yang  terstruktur  dan  komprehensif dalam  program  ini  menunjukkan  komitmen  nyata  untuk  meningkatkan  ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana, serta membangun koordinasi dan kolaborasi yang kuat di tingkat daerah maupun nasional

## Gambar 1 Alur Program KENCANA
Upaya-upaya seperti pemetaan dan identifikasi risiko, peningkatan sistem drainase, penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, serta kolaborasi dengan instansi terkait, sesuai dengan  konsep  pencegahan  dalam  teori  tersebut.  Pencegahan  menitikberatkan  pada tindakan-tindakan  yang  diambil  sebelum  terjadinya  bencana  untuk  mengurangi  risiko  atau meminimalisir  dampaknya.  Dalam  hal  ini,  BPBD  Kota  Tangerang  telah  berhasil mengaplikasikan  prinsip-prinsip pencegahan  dengan  melibatkan berbagai  langkah  strategis dalam menghadapi potensi bencana banjir. Kesimpulan ini menggambarkan komitmen BPBD Kota Tangerang dalam menghadapi  ancaman bencana melalui  pendekatan proaktif,  sesuai dengan prinsip-prinsip teori manajemen bencana yang mengedepankan pencegahan sebagai langkah utama dalam mengurangi dampak bencana.
Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kota  Tangerang  telah  mengambil langkah-langkah  yang  berarti  dalam  mengatasi  risiko  banjir  dan  membangun  ketahanan komunitas  terhadap  bencana.  Dalam  wawancara  dengan  berbagai  pihak  yang  terlibat, termasuk  Kepala  Bidang  Kedaruratan  dan  Logistik,  serta  Kepala  Bidang  Rehabilitasi  dan Rekonstruksi  BPBD  Kota  Tangerang,  terungkap  bahwa  upaya  pencegahan  dan  respons terhadap  bencana  banjir  telah  dilaksanakan  secara  komprehensif.  Program  KENCANA (Kecamatan  Tangguh  Bencana)  terbukti  memberikan  dampak  positif  dalam  membangun ketangguhan  dan  koordinasi  di  tingkat  kecamatan,  sementara  langkah-langkah  dari bidang rehabilitasi  dan  rekonstruksi  berhasil  dalam  merencanakan  dan  melaksanakan  pemulihan pasca-bencana  dengan  efektif.  Keterlibatan  masyarakat  dan  kolaborasi  lintas-instansi  juga menjadi elemen kunci dalam usaha ini.

## b. Mitigasi ( Mitigation ) Manajemen Bencana Banjir
Mitigasi  atau  usaha  memperkecil  efek  bencana  adalah  untuk  mengurangi  dampak bencana jika bencana tersebut tidak dapat dihindari sepenuhnya. Indikator ini mencakup langkah-langkah  seperti  pemetaan  risiko,  perencanaan  tata  ruang  yang  lebih  aman, penguatan infrastruktur, dan pengembangan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan masyarakat dan aset-aset penting. Dalam penerapannya terdapat salah satu contoh usaha dari BPBD Kota Tangerang dalam hal mitigasi terkait bencana banjir adalah dengan pemetaan risiko banjir, seperti yang dapat dilihat dalam alur berikut ini:

## Gambar 2. Alur pemetaan risiko banjir
Dari  alur  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  BPBD  Kota  Tangerang  menginginkan rencana  mitigasi  yang  terarah  dan  efektif.  Melalui  analisis  data  sejarah  banjir,  pemetaan topografi,  analisis  curah  hujan  ,  konsultasi  dengan  ahli,  dan  pastisipasi  Masyarakat.  Untuk mengetahui  lebih  jelasnya  terkait  hal-hal  mitigasi  apa  yang  dilakukan  oleh  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang dalam kasus banjir di kelurahan Pedurenan pada tahun 2020, Berikut ini pernyataan dari beberapa informan terkait dengan pemetaan risiko  banjir  di  kelurahan  pedurenan,  tata  ruang  yang  telah  disusun  oleh  BPBD  untuk menciptakan wilayah yang lebih aman dari banjir, langkah konkret yang dilakukan BPBD untuk memperkuat infrastruktur agar lebih tahan terhadap banjir
Langkah-langkah  konkret  yang  diterapkan,  seperti  peninjauan  tata  ruang,  zonasi banjir,  pembatasan  pembangunan,  peningkatan  sistem  drainase,  penyerapan  air,  serta pemberian edukasi kepada masyarakat, membentuk fondasi yang kokoh untuk pembangunan yang  adaptif  dan  berkelanjutan.  Hasil  pemetaan  risiko,  yang  didasarkan  pada  analisis  data
Analisis Data Sejarah
Banjir
Analisis Curah Hujan
Konsultasi dengan Ahli Partisipasi Masyarakat Rencana mitigasi yang lebih terarah dan efektif Pemetaan Topografi
historis,  pemetaan  topografi,  dan  partisipasi  masyarakat,  membantu  merumuskan  strategi mitigasi yang efektif.
Kepedulian BPBD terhadap karakteristik wilayah dan partisipasi ahli serta masyarakat menunjukkan  komitmen  yang  serius  dalam  melindungi  masyarakat  dan  lingkungan  dari dampak  bencana  banjir.  Pendekatan  ini  juga  mencerminkan  perpaduan  antara  upaya penguatan  infrastruktur  fisik  dan  edukasi  yang  berfokus  pada  kesadaran  masyarakat, menghasilkan rencana tata ruang yang mengoptimalkan pencegahan dan respons terhadap risiko  banjir.  Komitmen  BPBD  dalam  terus  memantau  dan  memperbarui  pemetaan  risiko dengan  melibatkan  lembaga  penelitian,  ahli,  dan  partisipasi  masyarakat,  menunjukkan kesiapan  mereka  untuk  menghadapi  perubahan  kondisi  dan  menyempurnakan  langkah- langkah  preventif.  Kesimpulan  ini  mempertegas  bahwa  BPBD  Kota  Tangerang  memiliki pandangan jangka panjang dalam membangun wilayah yang lebih tahan terhadap banjir dan siap  menghadapi  tantangan  masa  depan.  Koordinasi  yang  solid  antara  berbagai  langkah pencegahan, pemetaan risiko, dan keterlibatan masyarakat, menjadikan BPBD sebagai agen penting  dalam  melindungi  masyarakat  serta  mengurangi  kerentanan  wilayah  terhadap ancaman banjir.

## c. Kesiapsiagaan ( Preparedness ) Manajemen Bencana Banjir
Kesiapsiagaan (Preparedness )  adalah  serangkaian  latihan  yang  dilakukan  untuk mengantisipasi  kegagalan  melalui  asosiasi  dan  melalui  kemajuan  yang  tepat  dan  berhasil. Contoh  latihan  kesiapsiagaan  merancang  dan  mengikuti  pola  tanggap  bencana  yang substansial dan terbaru yang dapat diterapkan ketika pengaturan khusus diperlukan untuk kegiatan  krisisatau  darurat,  misalnya,  mengevakuasi  penghuni  atau  memindahkan  mereka sebentar ke tempat perlindungan yang aman, memberikan fasilitas untuk kegiatan evakuasi pemberangkatan,  komunikasi  gawat  darurat,  pendidikan  dan  kesadaran  masyarakat  serta persiapan program.
Pemerintah  kota  Tangerang,  melalui  BPBD  Kota  Tangerang,  telah  berhasil meningkatkan  kesiapsiagaan  masyarakat  dalam  menghadapi  bencana  banjir.  Proses perencanaan evakuasi dan pelatihan petugas penanggulangan bencana telah memberikan pemahaman,  pengetahuan,  dan  keterampilan  yang  diperlukan  oleh  masyarakat  dalam mengatasi ancaman banjir. Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya ini
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
mencerminkan  komitmen  yang  kuat  dalam  melindungi  dan  mempersiapkan  wilayah terhadap potensi bencana di masa mendatang.
Melalui  seluruh  hasil  wawancara  yang  telah  peneliti  lakukan  dengan  Kepala  Seksi Pencegahan  BPBD  Kota  Tangerang,  Kepala  Bidang  Kedaruratan  dan  Logistik  BPBD  Kota Tangerang, serta Staff Kelurahan Pedurenan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kota  Tangerang  telah  secara  holistik  dan proaktif  melaksanakan upaya  yang  sangat berarti  dalam  meningkatkan  kesiapsiagaan  dan penanganan terhadap risiko banjir di wilayah Pedurenan. Dalam hal ini, pelatihan petugas penanggulangan  bencana  menjadi  pondasi  utama  dari  strategi  ini,  dengan  fokus  pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kerja sama tim dalam menghadapi ancaman banjir.
Pentingnya  pelatihan  untuk  meningkatkan  kesiapsiagaan  ditekankan  oleh  Kepala Seksi  Pencegahan  BPBD,  sementara  Kepala  Bidang  Kedaruratan  dan  Logistik  BPBD menjelaskan secara rinci langkah-langkah perencanaan evakuasi yang mencakup pemetaan wilayah  evakuasi,  evaluasi  risiko  dan  kapasitas  tempat  evakuasi,  serta  kerjasama  dengan berbagai  pihak  terkait.  Penerapan  pendekatan  partisipatif  dan  kolaboratif  dengan masyarakat  juga  tergambar  nyata,  menjadi  landasan  penting  dalam  membangun kesiapsiagaan yang lebih kuat.
Tanggapan  dari  Staff  Kelurahan  Pedurenan  menguatkan  bahwa  usaha  pemerintah dan  BPBD  Kota  Tangerang  telah  memberikan  hasil  positif  secara  langsung  kepada masyarakat.  Pelatihan  yang  diselenggarakan  telah  memberikan  dampak  yang  signifikan dalam  meningkatkan  kemampuan  masyarakat  dalam  merespon  bencana  banjir,  sekaligus mempererat keterlibatan mereka dalam menjaga kesiapsiagaan wilayah. Kesimpulan yang dapat  diambil  adalah  komitmen  dan  kerja  keras  yang  ditunjukkan  oleh  BPBD  dalam menciptakan  lingkungan  yang  lebih  aman  dan  tanggap  terhadap  risiko  banjir,  dengan melibatkan  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  setiap  tahap,  mulai  dari  perencanaan, pelatihan,  hingga  respons  terhadap  bencana.  Sebagai  akibatnya,  langkah-langkah  ini memiliki  potensi  positif  dalam  mengurangi  risiko  dan  dampak  bencana  banjir  di  Kota Tangerang,  serta  membentuk  masyarakat  yang  lebih  siap  dan  tahan  dalam  menghadapi tantangan masa depan.

## d. Reaksi Cepat ( Response ) Manajemen Bencana Banjir
Reaksi  Cepat  ( Response )  khususnya bahwa  respons  cepat  biasanya dapat dilakukan secepat  atau  secepat  mungkin  selama  atau  setelah  bencana  terjadi.  Kegiatan-kegiatan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk menyelamatkan nyawa dan menjaga harta benda, serta  untuk  mengelola  gangguan,  bahaya,  dan  dampak  langsung  lainnya  yang  diakibatkan oleh bencana tersebut.Contoh kegiatan menyediakan makanan, tempat tinggal (posko), dan pengobatan darurat, dan lain-lain.
Dalam  penerapannya terkait dengan  reaksi cepat manajemen bencana oleh badan penanggulangan  bencana  daerah  (BPBD)  dalam    menanggulangi    banjir  di    kelurahan pedurenan  kecamatan  karang  tengah  kota  tangerang  tahun  (2020),  terdapat  sebuah  alur dalam  manajemen  bencana  oleh  badan  penanggulangan  bencana  daerah  (BPBD),  seperti berikut :

## Gambar 3 Alur dari Penerapan Rekasi Cepat
BPBD Kota Tangerang telah mengambil langkah-langkah konkret dalam menyediakan bantuan  medis  dan  makanan  selama  merespons  banjir,  termasuk  dalam  kasus  banjir  di Kelurahan  Pedurenan  tahun  2020.  Kesehatan  dan  kebutuhan  pangan  masyarakat  menjadi
Pusat Komando dan Koordinasi Koordinasi dengan Pihak Terkait Evakuasi Cepat Penyediaan Informasi Kolaborasi dengan Relawan dan Masyarakat Evaluasi Mendalam Dampak Positif Peningkatan Kesiapsiagaan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
prioritas utama, dan kami bekerja keras untuk memastikan bahwa bantuan tersebut dapat diakses  dengan  cepat  dan  efektif  oleh  mereka  yang  membutuhkan.  Hal  serupa  juga disampaikan oleh  staff kelurahan pedurenan selaku masyarakat yang terkena dampak dari banjir di kelurahan pedurenan pada tahun 2020
Kelurahan Pedurenan mengakui dan mengapresiasi pendekatan komprehensif BPBD Kota Tangerang dalam merespons banjir dan mengatasi situasi darurat. Langkah-langkah yang telah diambil, termasuk prosedur mobilisasi tim penanggulangan bencana dan pelatihan yang diselenggarakan,  telah  membantu  masyarakat  merasa  lebih  siap  dan  mampu  merespon bencana dengan lebih baik. Hal ini mencerminkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kesiapsiagaan dan resiliensi terhadap ancaman banjir di Kelurahan  Pedurenan.  Kesimpulan  ini  menggambarkan  komitmen  BPBD  dalam  melindungi dan membantu masyarakat dalam menghadapi bencana serta menjadikan masyarakat lebih siap menghadapi tantangan masa depan.
Dari seluruh hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait yang telah peneliti lakukan, termasuk  Kepala  Seksi  Pencegahan  BPBD  Kota  Tangerang,  Kepala  Bidang  Kedaruratan  dan Logistik BPBD Kota Tangerang, serta staff Kelurahan Pedurenan, menggambarkan komitmen dan  kemampuan  BPBD  Kota  Tangerang  dalam  mengatasi  ancaman  banjir  dengan  respons cepat dan efektif. Langkah-langkah tanggap darurat yang terstruktur, seperti aktivasi pusat komando dan kontrol, koordinasi lintas  instansi, evakuasi terencana, penyediaan informasi kepada masyarakat, dan kolaborasi dengan relawan, telah membantu mengurangi dampak negatif  pada  masyarakat  dan  wilayah  terdampak.  Proses  mobilisasi  tim  penanggulangan bencana yang responsif dan terkoordinasi, termasuk persiapan peralatan dan briefing, serta evaluasi  pasca-kejadian,  merupakan  bagian  integral  dari  strategi  respons  darurat  yang diterapkan  oleh  BPBD.  Masyarakat  dari  Kelurahan  Pedurenan  mengapresiasi  pendekatan komprehensif  BPBD  dan  merasa  lebih  siap  dalam  menghadapi  bencana  di  masa  depan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kesiapsiagaan dan  resiliensi  menggambarkan  langkah  positif  dalam  mengatasi  tantangan  banjir  dan menghadapi masa depan yang lebih tanggap terhadap risiko bencana

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  ini  mengenai  4  indikator  diantaranya Pencegahan ( Prevention ), Mitigasi ( Mitigation ), Kesiapsiagaan ( Preparedness ), Reaksi Cepat ( Response )  persoalan  Manajemen  Bencana  yang  telah  peneliti  lakukan  dapat  disimpulkan menunjukkan bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan dan apa yang dilaksanakan dari hasil persepsi maupun dari artikulasi daerah. Hal ini juga didukung dengan adanya berbagai proyek, latihan dan sosialisasi yang terlaksana dengan baik dan terlaksana dengan baik serta daerah  juga  turut  membantu  Pemerintah  Daerah,  dalam  hal  ini  Badan  Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang dalam menanggulangi bencana yang terjadi, dan dukungan dari beberapa kantor disertakan. ada Kota Tangerang. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar semuanya berjalan ideal mulai saat ini.

## KESIMPULAN
Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kota  Tangerang  telah  mengadopsi pendekatan holistik dan proaktif dalam  manajemen  bencana,  terutama  dalam  mengatasi risiko banjir di kelurahan Pedurenan. Melalui upaya pencegahan yang melibatkan pemetaan risiko, peningkatan sistem drainase, penyuluhan kepada masyarakat, serta kolaborasi lintas- instansi, BPBD telah berhasil mengurangi dampak potensi bencana banjir. Program KENCANA (Kecamatan  Tangguh  Bencana)  menjadi  bukti  nyata  keberhasilan  dalam  membangun ketahanan  dan  koordinasi  di  tingkat  kecamatan.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi manajemen  bencana  oleh  BPBD  Kota  Tangerang  dalam  menanggulangi  banjir  meliputi pendekatan pencegahan yang menjadi fokus utama. Upaya berkelanjutan dalam penguatan infrastruktur tahan banjir, peningkatan kapasitas alam untuk menyerap air, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat, membentuk fondasi kokoh dalam merencanakan pembangunan adaptif dan berkelanjutan. Selain itu, pendekatan holistik terlihat dari koordinasi yang solid antara  berbagai  langkah  pencegahan,  pemetaan  risiko,  dan  partisipasi  masyarakat.  Dalam upaya  meminimalisir  efek  bencana,  BPBD  Kota  Tangerang  telah  menerapkan  pelatihan petugas  penanggulangan  bencana  sebagai  fondasi  utama  strategi mereka.  Kerja  sama  tim, pengetahuan,  dan  keterampilan  menjadi  fokus  utama  dalam  menghadapi  ancaman  banjir. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelatihan, dan respons  bencana  juga  memperkuat  kesiapsiagaan.  Dukungan  pemerintah  dan  kerja  keras BPBD  terbukti  memberikan  hasil  positif  langsung  kepada  masyarakat,  meningkatkan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
kemampuan  merespon  banjir,  serta  mempererat  keterlibatan  masyarakat  dalam  menjaga kesiapsiagaan wilayah.
Secara keseluruhan, manajemen bencana oleh BPBD Kota Tangerang telah mencakup indikator pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons dengan baik. Program-program, kegiatan, dan kerja sama yang dilakukan dengan baik, serta partisipasi aktif masyarakat, telah membentuk  lingkungan  yang  lebih  aman  dan  responsif  terhadap  risiko  banjir  di  Kota Tangerang.  Meskipun  ada  aspek  yang  masih  perlu  diperbaiki,  kerja  keras  dan  visi  jangka panjang  BPBD  memberikan  potensi  positif  dalam  mengurangi  risiko  dan  dampak  bencana banjir di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Awusi, B. A., Nayoan, H., & Tompodung, J. (2018). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir . Jurnal Eksekutif, 1(1).
Bagir  Manan.  2001. Perkembangan  Pemikiran  dan  Pengaturan  Hak  Asasi  Manusia  di Indonesia . Bandung: Alumni Carter, W. Nick. Disaster Management : A Disaster Manager’s Handbook . Asian Development Bank, 1991
Chrisdawati  Angrelia,  Rendy  Prihasta,  Anjas  Chusni  Mubarok  (2020). Peranan  Pemerintah Kota Tangerang Dalam Penanggulangan Dan Pencegahan Banjir Tahun 2020 .Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 8 – Nomor 1, Mei 2020. Dio Mahardika, Endang Larasati, (2018 ). Manajemen Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kota Semarang.
Husein,  A.,  &  Onasis,  A.  (2017 ).  Manajemen  Bencana.  Badan  Pengembangan  dan  Sumber Daya Manusia Kesehatan.
H.R,  Ridwan.  (2002). Hukum  Administrasi  Negara .  Universitas  Islam  Indonesia.  Yogyakarta. Kunarjo.
Masri Singaribum dan Sofyan Effendi (1998), Metode Penelitian Survey , Jakarta: LP3ES, Hal.34 Murdiyanto,  &  Gutomo,  T.  (2015). Bencana  Alam  Banjir  Dan  Tanah  Longsor  Dan  Upaya Masyarakat Dalam Penanggulangan . Jurnal PKS, 14(4), 437 – 452. Muh. Wahyudi, Ruskin Azikin, Samsir Rahim (2019). Manajemen Penanggulangan Banjir Di Kelurahan  Paccerakkang  Kota  Makassar Volume  5  Nomor  1  :  Jurnal  Administrasi Publik.
Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif . Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Ndraha, Taliziduhu. (2003). Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-. 2 . Jakarta : Rineka Cipta. 8. Hasibuan, Malayu S.P. 2011.
Ndraha, Taliziduhu, (2010). MetodelogiIlmuPemerintahan. Jakarta, RinekaCipta. Ndraha, Taliziduhu. (2011). Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) . Jakarta: Rineka Cipta.
Ogtavianus  F.  Salles,  S.  E.  Pangemanan,  Frans.  C.  Singkoh  (2020), Manajemen  Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Manado ( Studi Di Kecamatan Paal 2 ) Volume 2 No.5 Tahun 2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun (2008) tentang Badan Penanggulangan Bencana Sinaga, S. N. (2015). Peran Petugas Kesehatan dalam Manajemen Penanganan Bencana Alam . Jurnal Ilmiah Integritas.
Susanto, A.B. 2006. Disaster Management di Negeri Rawan Bencana . Jakarta: Aksara Grafika Pratama.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Afabeta. Undang-Undang Nomor 24 Tahun (2007) tentang Penanggulangan Bencana Pasal 10 ayat (1) & Pasal 18.
Warto, A., Sunit, T. & Nugroho P. P. 2002. Pengkajian Manajemen Penanggulangan Korban Bencana  pada  Masyarakat  di  Daerah  Rawan Bencana  Alam  dalam  Era  Otonomi Daerah . Yogyakarta: Departemen Sosial RI
Yusuf  Falaq,  Mifthatul  Rahmawaty  Jannah,  Dan  Riska  Rohmatunnisa  (2021), Manajemen Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Banjir  Di  Desa  Muaro  Jambi ,  Proceeding  The  1th  NCESCO:  National  Conference  On Educational Science And Counseling Volume 01 No 01 Tahun 2021, 71-80.
Zahra  Madina  Hirnima.  (2017). Studi  Deskriptif  Dampak  Pengembangan  Capacity  Building Organisasi  Pada  Tingkat  Responsivitas  Tanggap  Darurat  Bencana  Di  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo . Hlm. 1-13.