## PENGARUH TEMUAN AUDIT, REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN, DAN UKURAN PEMERINTAHAN  DAERAH TERHADAP OPINI AUDIT PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
Raihania Salsabila 1 , Ickhsanto Wahyudi 2 1,2 Universitas Esa Unggul, Jakarta Email: raihaniaa.salsabila@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaruh  temuan  audit,  rekomendasi  hasil pemeriksaan, dan ukuran pemerintahan  daerah terhadap opini audit pada pemerintah daerah di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kuantitatif.  Teknik  pengambilan sampel populasi dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Untuk menguji hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji  Analisis  Regresi  Logistik  Multinomial. Berdasarkan  fakta  empiris  dan  pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan bahwa:  1)  temuan  audit  tidak  mempengaruhi  opini  audit  pada  pemerintah  daerah;  2) rekomendasi  audit  mempengaruhi  opini  audit  pada  pemerintah  daerah;  dan  3)  ukuran pemerintah daerah mempengaruhi opini audit pada pemerintah daerah.
Kata Kunci: Pengaruh, Temuan Audit, Pemerintahan, Opini Audit.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  effect  of  audit  findings,  recommendations  on audit  results,  and  the  size  of  local  government  on  audit  opinions  on  local  governments  in Indonesia. This research uses quantitative research. Population sampling technique is done by  using  purposive  sampling  method.  To  test  the  hypothesis  in  this  study  using  the Multinomial  Logistics  Regression  Analysis  test.  Based  on  empirical  facts  and  hypothesis testing in this study, it can be concluded that: 1) audit findings do not affect audit opinion on local governments; 2) audit recommendations influence audit opinions on local governments; and 3) the size of the local government influences the audit opinion on the local government.
Keywords: Influence, Audit Findings, Governance, Audit Opinion.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  melaksanakan  kegiatan  pemerintahan,  transparansi,  dan  akuntabilitas  yang memadai sangat penting dalam suatu organisasi. Hal tersebut dikarenakan adanya pemisahan fungsi antara masyarakat dan pemerintahan. Adanya perbedaan fungsi tersebut menimbulkan potensi  penyalahgunaan  wewenang  oleh  pemerintah.  Menurut  Suhardjanto  &  Yulianingtyas (2011)  menjelaskna  tentang  tata  kelola  yang  baik  hal  ini  diharapkan  mampu  menciptakan sikap  transparansi  serta  akuntabilitas  dalam  organisasi  yan  berbasis  publik  terutama  tentang pengelolaan keuangan masyarakat.
Temuan  audit  ada  karena  auditor  menemukan  adanya  pelanggaran  mengenai pengendalian  internal  dan  kepatuhan  terhadap  hukum  yang  berlaku  ditemukan  oleh  auditor selama  pemeriksaan.  Setelah  pemeriksaan  selesai,  auditor  akan  memberikan  saran  atau rekomendasi  korektif.  Pemeriksaan  hasil  tindak  lanjut  adalah  kegiatan  dan  keputusan  untuk melaksanakan  rekomendasi  dari  hasil  pemeriksaan  BPK  (IHPS  BPK  RI  Semester  II  Tahun
2019).  Priharjanto  &  Wardani  (2017)  menyatakan  bahwa  temuan  dan  rekomendasi dikomunikasikan  untuk  tindakan  korektif.  Upaya  LHP  serta  inventarisasi  temua,  dan  status tindak  lanjut  tentang  rekomendasi  LHP  adalah  ssalahs  atu  cara  dari  lembaga  BOK  untuk melakukan pemantauan tindak lanjut dari LHP tersebut. Hasil tersebut memiliki tujuan untuk mengungkapkan  kualitas  penyajian  laporan  keuangan  secara  umum  karena  mengalami peningkatan  jika  dibanding  periode  tahun  lalu,  hal  ini  tentu  perlu  peningkatan  dalam pelaksanaan  tindak  lanjut  dari  rekomendasi.  Pendapat  lain  yang  diberikan  BPK  adalah merupakan  sebuah  kesimpulan  tentang  kualitas  dari  informasi  yang  disajikan  dalam  LKPD. Perbaikan  Saran  BPK  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  penyajian  informasi  LKPD, meningkatkan  opini  LKPD(Kusumawardani,  2012) . Tindak  lanjut  yang  serius  terhadap rekomendasi audit BPK akan menjadi kunci peningkatan kualitas laporan keuangan.
Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar & Rudiansyah (2019) yang menyatakan  bahwa  jumlah  temuan  dari  pemeriksaan  SPI  serta  jumlah  temuan  dari pemeriksaan  kepatuhan  yang  diuji  secara  parsial  memiliki  pengaruh  terhadap  opini  audit BPK.  Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  Rahmi  &  Ariani  (2020)  juga  meneliti  pengaruh temuan  audit  dan  tindak  lanjut  dari  rekomendasi  hasil  pemeriksaan,  penelitian  ini  memiliki hasil yang sama di provinsi aceh. Penelitian lainnya yang menguatkan pendapat pendapat ini dilakukan  oleh    Furqan  et  al.  (2020),  yang  menyatakan  bahwa  kualitas  laporan  keuangan mempengaruhi kualitas dari pelayanan publik secara umum. Selanjutnya, tentang pelaksanaan audit  dalam  sektor  publik,  juga  ditemukan  bahwa  audit  temuan  memiliki  dampak  yang negatif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  serta  kualitas  pelayanan  publik,  namun  audit tindak lanjut rekomendasi memiliki pengaruh positif di dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan serta kualitas pelayanan publik. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka tindak lanjut dari hasil rekomendasi, serta opini audit telah  banyak dilakukan (Jensen & Meckling, 1976).  Namun  demikian  masih  terdapat gap dalam  menambahkan  variable  Ukuran Pemerintah Daerah sebagai variabel yang dapat menjelaskan karakteristik pemerintah daerah.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Hubungan antara Temuan Audit terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah
Temuan  audit  BPK  yaitu  berupa  temuan  kasus  ataupelanggaran.  Maka  dari  itu, dilakukan proses audit. Lutfia et al., 2018 menunjukkan dampak jumlah kasus terhadap level pengungkapan  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Yang  memnunjukkan  banyaknya temuan  telah  memberi  dorongan  terhadap  pemerintah  daerah  untuk  mengungkapkan informasi  keuangan  kepada  publik . Hasil  penelitian  Winanti  (2014)  temuan  audit berpengaruh  negatif  terhadap  opini  audit.  Semakin  banyak  jumlah  temuan  audit,  semakin kecil  kemungkinan  untuk  mendapatkan  opini  wajar  tanpa  pengecualian.  Temuan  audit material secara langsung mempengaruhi laporan keuangan yang menyebabkan salah saji, dan dampaknya  terhadap  opini  penyampaian  semakin  buruk  (Setyaningrum,  2015;  Mardiasmo, 2009).
H1: Temuan audit berpengaruh negatif terhadap opini audit pemerintah daerah.
2. Hubungan antara Rekomendasi Audit terhadap Opini AuditPemerintah Daerah
Rekomendasi saran perbaikan yang diberikan oleh auditor atau BPK adalah berbagai kekurangan/kelemahan  selama  proses  audit.  Saran  auditor  diharapkan  mengarah  pada peningkatan/peningkatan  kinerja  ini.  Rekomendasi  pemeriksa  didasarkan  pada  pemeriksaan yang ditujukan kepada orang atau badan yang berwenang melakukan tindakan atau perbaikan (Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara,  2017).  Dalam  penelitiannya,  Christian  &  Sutaryo (2015)  dan  Putri  (2015)  menyimpulkan  bahwa  ketika  pemerintah  daerah  mendapat komentar/rekomendasi  yang  kurang  mendalam,  komentar  kepatuhan  pengendalian  internal dimungkinkan  untuk  mendapatkan  opini  wajar  tanpa  pengecualian.  Lebih  lanjut,  penelitian-
penelitian  tersebut  juga  menyatakan  bahwa  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  akan menurunkan rekomendasi.
H2: Rekomendasi audit berpengaruh negatif terhadap opini audit pemerintah daerah.

## 3. Hubungan  antara  Ukuran  Pemerintah  Daerah  terhadap  Opini  Audit Pemerintah Daerah
Istilah  ukuran  pemerintah  daerah  merujuk  pada  salah  satu  variabel  yang  mengukur besar  atau kevcilnya suatu  pemerintahan level  daerah yang dapat  diukur  dari beberap  aspek seperti  jumlah  pegawai,  total  aset  pemerintah,  pendapatan  total,  serta  tingkat  dari produktifitasnya. Variabel ini juga menunjukan seberapa besar sebuah pemerintahan daerah, seperti  yang  dilakukan  oleh  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Hilmi  pada  tahun 2012,  Mustikarini  &  Fitriasari  pada  tahun  2007  yang  meneliti  tentang  berbagai  faktor  yang berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan  laporan  pemerintah,  dengan  variabel  total  aset. Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  Christian  &  Sutaryo  (2011)  dan  Suharjanto  & Yulianingtyas (2011) menunjukan bahwa aset dapat mewakili jumlah sumber daya yang telah dimiliki oleh pemerintah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. H3: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap opini audit pemerintah daerah.

## C. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif.  Data  populasi  dalam  penelitian  ini adalah  pemerintah  daerah  yang  terdiri  dari  beberapa  pemerintah  kabupaten  atau  kota  di Indonesia berdasarkan LKPD tahun 2019 yang telah diaudit oleh BPK. Teknik pengambilan sampel  populasi  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  purposive  sampling.  Adapun persyaratan sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Indonesia tahun 2019 yang telah  menyusun  laporan  keuangan  pemerintah  yang  lengkap  melaporkan  bahwa  BPK Indonesia  telah  melakukan  audit.  Selanjutnyas,  guna  menguji  hipotesis  maka  digunakan  uji Analisis  Regresi  Logistik  Multinomial  karena  variabel  dependen  memiliki  kategori  yang lebih dari dua buah.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengujian  statistik  deskriptif  berguna  untuk  mengelompokan  serta  menyajikan data  kelompok  sampel  agar  lebih  mudah  dipahami,  hasil  tersebut  disajikan  dalam  tabel berikut:
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Sumber: data diolah
Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa Variabel Independen yaitu Temuan Audit memiliki nilai  min sebesar 4,00  serta nilai  max 30,00. Pada variabel  temuan audit memiliki nilai mean 13,5650  serta  nilai  std.  deviasi  4,40433.  Selanjutnya,  variable  rekomendasi  hasil pemeriksaan  memiliki  nilai mean 37.8484  dengan  nilai  standar  deviasi  19,59669.  Ukuran Pemda memiliki nilai min 25,70 dan nilai max 32,00. Dan variabel Ukuran Pemda memiliki nilai  rata-rata  28,6008  dengan  nilai  standar  deviasi  0,66872.  Selanjutnya  variable  dependen Kualitas  Laporan  Keuangan  yaitu  Opini  Audit  memiliki  nilai  min  1,00  dan  nilai  max  4,00.
Dan variabel kualitas laporan keuangan ini memiliki nilai mean 3,8071 dengan nilai standar deviasi 0,53863.

## Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas
Sumber: data diolah
Data  di  atas  menunjukan  bahwa  seluruh  variabel  memiliki  nilai  tolerance  lebih  dari 0,1  serta  nilai  VIF  di  bawah  10,  hal  tersebut  memiliki  makna  bahwa  tidak  adanya multikolinieritas pada semua variabel penelitian.
Tabel 3. Hasil Uji Simultan

## Sumber: data diolah
Selanjutnya  adalah  hasil  uji  simultandapat  dilihat  pada  tabel  3yang  menunjukkan penurunan  dari  Intercept  Only  sebesar  520,286  yang  turun  ke  Final  sebesar  462,117,  dan memiliki nilai sig. yaitu 0,000 < 0,05 yang artinya dengan adanya variabel independen dapat memberikan  nilai  akurasi  yang  lebih  baik  untuk  dapat  digunakan  memprediksi  variabel dependen.
Tabel 4. Hasil Uji Kecocokan Model
Sumber: data diolah
Uji  selanjutnya  adalah  Hasil  uji  kecocokan  modelyang  tampak  pada  Tabel  4  diatas yangmenunjukkan nilai sig. lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik multinomial sesuai dengan data observasi penelitian.
Tabel 5. Hasil Uji Pseudo R-Square
Sumber: data diolah
Berdasarkan  Uji  Pseudo  R-Square  diatas  yang  digunakan  untuk  menilai  seberapa besar variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini menggunakan  model  yang  terbesar  yaitu  Negelkerke  itu  yang  memiliki  makna  bahwa variabel  independen  mampu  mempengaruhi  variabel  dependen  memiliki  nilai  16,9% sedangkan 83,1% lainnya telah dipengaruhi dari faktor lain di luar penelitian.

## Tabel 6. Hasil Uji Likelihood Rasio Tests
Sumber: data diolah
Hasil pengujian tersebut memiliki makna bahwa variabel pertama yaitu temuan audit memiliki sig. sebesar 0,157. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak adanya  pengaruh  variabel  temuan  audit  terhadap  opini  audit.  Selanjutnya  variable  terakhir yaitu  ukuran  pemerintah  daerah  memiliki  sig.  sebesar  0,002.  Nilai  signifikansi  yang  lebih kecil  dari  0,05  menunjukkan  adanya  pengaruh  ukuran  pemerintah  daerah  terhadap  opini audit.
Tabel 7. Paramater Estimasi
Sumber: data diolah Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Nilai  intercept  4,827  menunjukan  apabila  tidak  terdapat  variabel  X1,X2,X3    maka nilai opini 4,827 yang berarti nilai probabilitas opini audit WTP menjadi naik dengan faktor  0,803.  Koefisien  variabel  X1  sebesar  0,123  artinya  adanya  penaikan  nilai variabel opini sebesar 0,123 setiap penigkatan nilai variabel X1.Koefisien variabel X2 sebesar  0,022  hal  ini  berarti  adanya  peningkatan  nilai  variabel  opini  audit  sebesar 0,022  setiap  peningkatan  variabel  X2.  Koefisien  variabel  X3  sebesar  -0,420  yang berarti adanya penurunan nilai opini audit sebesar -0,420 setiap peningkatan varaibel X3.
b. Nilai intercept20,054  menunjukan apabila tidak terdapat  variabel  X1, X2, X3  maka nilai  opini  20,054  yang  berarti  nilai  probabilitas  opini  audit  WTP  menjadi  naik dengan  faktor  0,081.  Koefisien  variabel  X1  sebesar  0,121  artinya  adanya  penaikan nilai  variabel  opini  sebesar  0,121  setiap  peningkatan  nilai  variabel  X1.  Koefisien variabel X2 sebesar -0,048 hal ini berarti adanya penurunan nilai variabel opini audit sebesar -0,048 setiap peningkatan variabel X2. Koefisien variabel X3 sebesar  -0,820 yang  berarti  adanya  penurunan  nilai  opini  audit  sebesar  -0,820setiap  peningkatan variabel X3.
Nilai intercept 20,933 menunjukan apabila tidak terdapat variabel X1, X2, X3  maka nilai opini 20,933 yang berarti nilai probabilitas opini audit WTP menjadi naik dengan faktor 0,005.  Koefisien  variabel  X1  sebesar  -0,063  artinya  adanya  penurunan  nilai  variabel  opini sebesar -0,063 setiap peningkatan nilai variabel X1. Koefisien variabel X2 sebesar 0,047 hal ini  berarti  adanya  peningkatan  nilai  variabel  opini  audit  sebesar  0,047  setiap  peningkatan
variabel X2. Koefisien variabel X3 sebesar -0,856 yang berarti adanya penurunan nilai opini audit sebesar -0,856setiap peningkatan variabel X3.

## Pengaruh Temuan Audit terhadap Opini Audit
Hipotesis  pertama  yaitu  temuan  audit  menyatakan  bahwa  banyaknya  kasus  dalam temuan  audit  BPK  berpengaruh  negatif  terhadap  opini  audit  pemerintah  daerah.  Maka  dari hasil  pengujian  dapat  disimpulkan  bahwa  temuan  audit  tidak  berpengaruh  negatif  terhadap opini audit pemerintah daerah. Dengan demikian, hasilnya tidak mendukung hipotesis.
Hal  ini  menyatakan  bahwa  semakin  banyaknya  temuan  audit,  artinya  tidak  dapat membuktikan terjadinyapelanggaran yang dilakukan serta tidak terpenuhinya SOP (standard operating  procedure)  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  negara.  Artinya  semakin  banyak temuan audit yang diperoleh auditor,tidak dapat pula memengaruhi tingkat kewajaran laporan keuangan.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Furqan et al. (2020) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif temuan audit terhadap opini audit dan kualitas pelayanan publik yang berlaku untuk semua jenis pengukuran temuan audit, baik yang  menggunakan  indeks  jumlah  temuan  audit  atau  hanya  menggunakan  jumlah  temuan audit  sistem  pengendalian  intern  atau  jumlah  temuan  audit  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan.  Implikasi  dari  pengaruh  negatif  temuan  audit  terhadap  opini  audit adalah selain perlunya upaya pencegahan untuk meminimalkan temuan audit oleh pemerintah daerah,  juga  menyiratkan  pentingnya  peran  auditor  eksternal  dalam  mendeteksi  masalah secara  tepat  dan  pada  tingkat  yang  tepat.  sekaligus  memberikan  rekomendasi  audit  yang efektif,  konstruktif  dan  dapat  diterapkan  atas  temuan  audit  yang  diperoleh  selama  proses audit.

## Pengaruh Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Opini Audit
Hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa  rekomendasi  audit  berpengaruh  negatifterhadap opini audit pemerintah daerah. Dari hasil pengujian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa  rekomendasi  audit  berpengaruh  negatif  terhadap  opini  audit  pemerintah  daerah. Dengan demikian, hasilnya mendukung hipotesis. Dapat dikatakan bahwa ketika pemerintah daerah  mendapat  komentar/rekomendasi  yang  kurang  mendalam,  komentar  kepatuhan pengendalian  internal  dimungkinkan  untuk  mendapatkan  opini  wajar  tanpa  pengecualian. Dari  hasil  yang  didapatkan  menyatakan  bahwa  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  akan menurunkan rekomendasi.
Variabel  rekomendasi  audit  berpengaruh  negatif  terhadap  opini  audit  pemerintah daerah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  dengan  jumlah  rekomendasi  yang sedikit akan mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas baik untuk tahun tersebut. Hasil penelitian  ini  mengikuti  logika  berpikir  penelitian.  Laporan  keuangan  yang  sangat  baik menggambarkan  keandalan  informasi  laporan  keuangan,  termasuk  keberhasilan  pemerintah daerah  dalam  menerapkan  standar  akuntansi  pemerintah,  sistem  pengendalian  internal  dan kepatuhan (Hamidayanti, 2018).

## Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit
Hipotesis  ketiga  menyatakan  bahwa  ukuran  pemerintah  daerah  berpengaruh  negatif terhadap opini audit pemerintah daerah. Maka dari hasil penelitiandapat disimpulkan bahwa ukuran  pemerintah  daerah  berpengaruh  negatif  terhadap  opini  audit  pemerintah  daerah. Dengan  demikian,  hasilnya  mendukung  hipotesis.  Dapat  dikatakan  bahwa  semakin  besar jumlah  aset  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  tidakdisertai  dengan  semakin  tingginya opini  audit  pemerintah  daerah.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  di  antaranya pemerintah  daerah  yang  belum  maksimal  dalam  menghitung  ulang  asetnya,  terutama  dalam
pengelolaan  aset  tetap  dan  penatausahaan  inventaris.  Dengan  jumlah  total  aset  yang  besar, pemerintah daerah cenderung memiliki kualitas pengelolaan aset yang rendah. Hal ini terlihat dari  temuan  BPK  terkait  pengelolaan  aset  khususnya  aset  tetap  yang  pada  akhirnya mendapatkan  catatan  dari  BPK  yang  berdampak  pada  kualitas  audit  laporan  keuangan pemerintah daerah.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Ihtisyamuddin (2021)  membuktikan  bahwa  ukuran  pemerintah  daerah  berpengaruh  negatif  terhadap  opini audit.Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  luas  area,  semakin  banyak  aset  yang  harus dikuasai.  Sementara  pemerintah  daerah  yang  sempit  terbukti  lebih  berkualitas  karena  lebih mudah  mengelola  aset  yang  ada.  Pemerintah  daerah  harus  terus  meningkatkan  kualitas pengelolaan  aset  agar  dapat  berperan  lebih  signifikan  dalam  pelaksanaan  pembangunan daerah.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  fakta  empiris  dan  pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini,  dapat disimpulkan bahwa: 1) temuan audit tidak memiliki hubungan yang signifikan. Oleh karena itu,  temuan  audit  tidak  mempengaruhi  opini  audit  pada  pemerintah  daerah;  2)  rekomendasi audit memiliki hubungan yang signifikan. Oleh karena itu, rekomendasi audit mempengaruhi opini  audit  pada  pemerintah  daerah;  dan  3)  ukuran  pemerintah  daerah  memiliki  hubungan yang signifikan. Oleh karena itu, ukuran pemerintah daerah mempengaruhi opini audit pada pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of Local Government in Indonesia. Asian Journal of Accounting Research , 3 (1), 123–138.
Arifin,  J.,  Tower,  G.,  &  Porter,  S.  (2015).  Financial  Reporting  Compliance  in  Indonesian Local  Governments:  Mimetic  Pressure  Dominates. Jurnal  Akuntansi  &  Auditing Indonesia , 19 (1), 68–84.
Peraturan  BPK  RI  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, (2017).
Christian, Y., & Sutaryo. (2015). Penentu Jumlah Internal Control Compliance Comment dan Pengaruhnya  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia. Jurnal Organisasi dan Manajemen , 11 (2), 138–146.
Furqan,  A. C., Wardhani,  R., Martani,  D.,  &  Setyaningrum,  D. (2020). The Effect  of Audit Findings  and  Audit  Recommendation  Follow-up  on  the  Financial  Report  and  Public Service  Quality  in  Indonesia. International  Journal  of  Public  Sector  Management , 33 (5), 535–559. Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat.
Hilmi,  A.  Z.,  &  Martani,  D.  (2012).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Provinsi. Simposium  Nasional Akuntansi XV , 1–26.
Kusumawardani,  M.  (2012).  Pengaruh  Size,  Kemakmuran,  Ukuran  Legislatif,  Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Journal Akuntansi . Kusumawati,  D.,  &  Ratmono,  D.  (2017).  Determinan  Opini  atas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Diponegoro Journal of Accounting , 6 (1), 177–191. Lutfia, F. I., Maryono, & Bagana, B. D. (2018). Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2014-2016). Dinamika Akuntansi Dan Perbankan , 7 (1), 82– 95.
Mardiasmo. (2009). Akuntabilitas Sektor Publik . Yogyakarta: Andi.
Medina,  F.  (2012).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Resmi  Pemerintah  Daerah  di Indonesia. Jurnal Akuntansi .
Mustikarini,  W.  A.,  &  Fitriasari,  D.  (2007).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  dan Temuan  Audit  BPK  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Indonesia  Tahun  Anggaran  2007. Simposium  Nasional  Akuntansi  (SNA)  XV Banjarmasin , 2004 (32), 1–23.
Priharjanto, A., & Wardani, Y. Y. (2017). Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Info Artha , 1 , 97–110.
Putri,  R.  A.  (2015).  Faktor  Karakteristik  dan  Tingkat  Akuntabilitas  Pemerintah  dalam Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2013. Jurnal Akuntansi .
Rahmi, M., & Ariani, N. E. (2020). Pengaruh Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Privinsi  Aceh. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka) , 5 (4), 497–505.
Rosalin,  F.  (2011).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Keuangan  Badan  Layanan  Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang). Jurnal Akuntansi Ekonomi , 1–62.
Sekaran, U. (2011). Research Methods for Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis) .
Setiyawan,  E.,  &  Musdholifah.  (2020).  Pengaruh  Struktur  Kepemilikan,  Profitabilitas, Likuiditas,  Leverage  dan  Nilai  Tukar  terhadap  Financial  Distress  pada  Perusahaan yang Terdaftar di IDX tahun 2016-2017. Jurnal Ilmu Manajemen (JIM) , 8 (1), 51–66.
Setyaningrum,  D.  (2015).  Kualitas  Auditor,  Pengawasan  Legislatif  dan  Pemanfaatan  Hasil Audit dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi . Pernyataan Konsep Akuntansi Keuangan (SFAC) Nomor 2 Tahun 1980 tentang karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi.
Siregar,  M.  I.,  &  Rudiansyah,  J.  (2019).  Pengaruh  Jumlah  Temuan  Audit  terhadap  Opini Audit Kabupaten/Kota Se-Sumatera. Jurnal Ecoment Global , 4 (1), 101.
Tresnawati,  F.,  &  Nur  Apandi,  R.  N.  (2016).  Pengaruh  Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  dengan  Tingkat  Pengungkapan  Laporan Keuangan  sebagai  Variabel  Moderating  (Studi  Empiris  Pada  Kementerian/Lembaga Republik Indonesia). Jurnal ASET (Akuntansi Riset) , 8 (1), 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 ayat (5). Widarjono, A. (2015). Statistika Terapan Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN .
Widyasaputri,  E. (2012). Analisis  Mekanisme Corporate Governance pada Perusahaan yang Mengalami Kondisi Financial Distress. Accounting Analysis Journal , 1 (2). Winanti,  B.  A.  (2014).  Analisis  Pengaruh  Temuan  dan  Tindak  Lanjut  Pemeriksaan  BPK,
Legitimasi  Kepala  Daerah  Serta  Pengawasan  Pemerintahan  terhadap  Opini  Audit LKPD 2010-2011. Jurnal Akuntansi .
Yulianingtyas, R. R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapam  Wajib  dalam  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). Jurnal Akuntansi dan Auditing , 8 .