## KEDUDUKAN ALAT BUKTI TULISAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MANADO

## ROSDALINA BUKIDO
STAIN MANADO rosdalina21@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kedudukan  alat  bukti  tulisan  terhadap penyelesaian perkara di pengadilan agama Manado.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mengunakan  angket  untuk  menjaring  datamengenai kedudukan  alat  bukti  tulisan  terhadap  penyelesaian  perkara  di  pengadilan  agama Manado.  Angket  disebarkan  kepada  13  orang  responden  (  hakim  sekretaris  dan panitera ) di pengadilan agama Manado. Jumlah populasi tersebut sekaligus menjadi sempel dalam penelitian ini. Jadi jumlah sempel sama dengan jumlah populasi.
Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan mendeskripsikan hasil data yang diperoleh yang selanjutnya disesuaikan dengan  data  pustaka  kemudian  penulis  memberikan  argumentasi  hukum  terhadapo hasil  penelitian  tersebut.  Kedudukan  alat  bukti  tulisan  terhadap  penyelesaian perkaradi  pengadlan  agama  Manado  sangan  penting  bagi  para  pihak  dan  majlis hakim.pada pasal 1866 KUH Perdata, urutan pertama alat bukti disebut bukti tulisan ( schrifftelijke bewijs, written avidence ). Alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang penting dan paling utama disbanding alat bukti lainnya.
Meskipun alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang pertama dan utama akat tetapi majelis  hakim  yang  memeriksa  suatu  perkara  tidakbersifat  kaku  dan  menilai kedudukan  peran  alat-alat  bukti  lainnya.  Tidak  selamanya  sengketa  perdata  dapat dibuktikan  dengan  alat  bukti  tulisan  atau  akta.  Dalam  kenyataan  bisa  terjadi  sama
sekali  penggugat tidak  memiliki  alat bukti tulisan untuk membuktikan  dalil  gugatan atau alt bukti tulisan yang ada tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian. Oleh karena itu  majelis  hakim  memberikan  kesempatan  kepada  para  pihak  untuk  mendatangkan alat  bukti  saksi,persangkaan,  pengakuan  dan  sumpah  untukmenggugat  dalil-dalil gugatan di persidangan.
Kata Kunci : Kedudukan Alat Bukti Tulisan, Penyelesaian Perkara

## A. Pendahuluan.
Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah  suatu  hubungan  hukum  yang  menjadi  dasar  gugatan  benar-benar  ada  atau tidak. 1 Adanya  hubungan  hukum  inilah  yang  harus  dibuktikan  oleh  para  pihak dipersidangan. Dalam menyusun sebuah gugatan (khsusnya posita), pihak penggugat atau pemohon harus memperhatikan kronologis kejadian perkara itu berdasartka fakta hukum  yang  mempunya  bukti  yang  kuat.  Apabila  penggugat  menginginkan gugatan/tuntutannya  dikabulkan  maka  ia  harus  mampu  membuktikan  dali-dalinya pada  tahap  pembuktian  dipersidangan.  Sebab,  jika  hal  itu  tidak  mampu  dibuktikan akibatnya gugatan tersebut akan ditolak atau tidak diterima.
Alat bukti yang didatangkan oleh para pihak dipengadilan bermacam-macam diantaranya alat bukti tulisan, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dari  kelima  alat  bukti  tersebut,  alat  bukti  tulisan  menempati  urutan  pertama  yang menjadi  penilaian  majelis  hakim  dalam  penyelidikan  suatu  proses  perkara  yang nantinya menjadi bahan pertimbangan untuk dijatuhkannya suatu putusan.
Alat  bukti  tulisan  merupakan  aspek  yang  sangat  penting  pada  tahap pembuktian  dalam  penyelesaian  perkara  di  pengadilan.  Sebelum  hakim  (  majelis hakim  )  mengambil  keputusan  terhadap  sebuah  kasus  dipengadilan  mereka  harus mempertimbangkan ala-alat bukti yang dikemukakan oleh apara pihak menurut pasal 1986 KUH perdata dijelaskan bahwa alat bukti terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. 2
Pembuktian  dengan  tulisan  dilakukan  dengan  tulisan-tulisan  otentik  maupun dengan tulisan dibawah tangan. Pada pasal 1866 KUH perdata tersebut dikemukakan bahwa urutan pertama alat bukti itu adala bukti tulisan. Hal ini jelas alat bukti tulisan itu  merupakan  alat  bukti  utama  dan  paling  penting  pada  tahap  pembuktian  di pengadilan.
1 Retnowulan sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan praktek , (Bandung : CV. Mandar Maju, 1997),h.58
2 R. subekti, kitab Undang-undang hukum perdata , (Jakarta : pradnya Paramita, 2006),h.475
Bukti dalam pengertian sehari-hari adalah segala hal yang dipergunakan untuk meyakinkan pihak lain  yang dapat dikatakan macamnya tidak terbatas asalkan bukti tersebut bisa meyekinkan pihak lain tentang pendapat, peristiwa, dan keadaan. Tetapi pengertian bukti menurut hukum adalah sudah ditentukan menurut undang-undang.
Dalam hukum acara perdata penyebutan alat bukti tertulis (surat) merupakan alat bukti yang uatama karena surat justru dibuat untuk membuktikan suatu keadaan, atau  kejadian  yang  telah  terjadi  atau  perbuatan  hukum  yang  harus  dilakukan  oleh seseorang nantinya.
Kompetensi  absolut  pengadilan  agama  tertuang  dalam  pasal  49  UU  No.  50 Thn  2009  tentang  perubahan  kedua  atas  undang-undang  No.  7  Thh  1989  tentang peradilan agama yang berbunyi bahwa:
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang :
a. Perkawinan
b. Waris
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf
f. Zakat
g. Infak
h. Sadakah
i. Ekonomi syari’ah 3
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  peradilan  agama  tersebut,  hakim memiliki  tugas  untuk  menyelesaikan  perkara  para  pihak  yang  berperkara  di pengadilan.  Adapun  tahapan  dalam  persidangan  tersebut  di  mulai  dari  pembacaan gugatan,  eksepsi,  replik,  duplik,  pembuktian,  kasimpulan  para  pihak  dan  diahiri dengan purtusan hakim serta eksekusi.
3 Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam , (Yogyakarta : Pena Pustaka)
Setelah  para  pihak  melewati  beberapa  tahapan  hingga  sampai  pada  tahap pembuktian  itu  hakim  memberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk mendatangkan  alat  bukti  yang  bertujuan  untuk  memperkuat  tuntutan  mereka.pihak penggugat dan tergugat berusaha meyakinkan majelis hakim bahwa apa yang mereka kemukakan  adalah  benar,  tentunya  untuk  mendukung  pernyataan  tersebut  harus didukung oleh pembuktian yang sah.
Alat  bukti  yang  didatangkan  berupa  akta  otentik  dan  juga  alat  bukti  lainnya. Meskipun  alat  bukti  tulisan  merupakan  alat  bukti  yang  utama,  akan  tetapi  tidak menutup kemungkinan alat bukti lainnya menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengkaji suatu perkara.
Bentuk alat bukti yang didatangkan oleh para pihak berbeda-beda tergantung pada  pokok  perkara  yang  masing-masing  para  pihak  tuntut  di  persidangan.  Oleh karena  banyaknya  alat  bukti  dalam  tahap  pembuktian  inidan  semakin  kompleksnya perkembangan  hukum  dewasa  ini  memotifasi  penulis  untuk  menela’ah  lebih  lanjut tentang  kedudukan  alat  bukti  tulisan  terhadap  penyelesaian  perka  di  pengadilan agama Manado.

## 1. Metode penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang di dasarkan pada penelitian kepustakaan  yang bertujuan mendapatkan data sekunder di bidang  hukum.  untuk  meengkapi  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan. Hal ini ddilakukan karena penelitian normative (kepustakaan)  untuk  lengkapnya  perlu  didukung  dengan  penelitian  lapangan.  Pada penelitian  ini  digunakan  dua  jenis  penelitian  hukum  yaitu  Norm  untuk  penelitian kepustakaan dan perilaku untuk untuk penelitian lapangan. 4
Pada  penelitian  ini,  pendekatan  deskriptif  akan  diaplikasikan  untuk mendeskripsikan  tentang  kedudukan  alat  bukti  tulis  terhadap  penyelesaian  perka  di pengadilan agama Manado.
4 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar , (Yogyakarta : Liberty, 2004),h.29-30
Metode  penelitian  deskriptif  adala  merupakan  metode  yang  banyak dipergunakan dan di kembangkan dalam penelitian ilmu-ilmu social, karena memang kebanyakan penelitian social dalah bersifat deskriptif. 5

## 2. Teknik pengumpulan data
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  angket  untuk  menjaring  data kedudukan  alat  bukti  tulisan  terhadap  penyelesain  perkara  di  pengadilan  agama Manado,  dimana  populasi  sekaligus  sampel  berjumlah  13  orang  (seluruh  hakim, sekertaris dan panitera) di pengadilan agama Manado.

## 3. Teknik analisa data
Data  yang diperoleh dari lapangan akan dianilisis secara deskriptif kualitatif, dimana  peneliti  akan  mendeskripsikan  hasil  data  yang  diperoleh  yang  selanjutnya disesuaikan dengan data pustaka kemudian penulis memberikan argumentasi hukum terhadap hasil penelitian tersebut.
Pada  penelitian  ini,  pendekatan  deskriptif  akan  di  aplikasiakan  untuk mendeskripsikan  kedudukan  alat  bukti  tulisan  terhadap  penyelesaian  perkara  di pengadilan agama Manado.
4. Hasil penelitian dan pembahasan
A. Data pegawai di pengadilan agama Manado
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di  pengadilan  agama  Manado,  maka diperoleh  sebbuah  data  jumlah  Hakim,  panitera,  juru  sita  dan  staf  di  kantor tersebutsebagai berikut :
Nomor Jabatan Golongan Jumlah 1 Ketua IV/c 1 2 Wakil ketua IV/b 1 3 Hakim IV/c 1 4 Hakim IV/b 1
5 Abdurahman, soejono, metode penelitian hukum, (Jakarta : Rineka Cipta),h. 19
5 Hakim IV/a 3 6 Panitera/sekretaris IV/a 1 7 Wakil panitia IV/a 1 8 Wakil sekretaris III/d 1 9 Penitera muda permohonan III/d 1 10 Penitra muda hukum III/c 1 11 Penitra muda gugatan III/c 1 12 Kasubag kepegawaian III/d 1 13 Kasubag keuangan III/c 1 14 Kasubag umum III/c 1 15 Panitera penganti III/d 2 16 Juru sita III/c 1 17 Juru sita III/a 1 18 Juru sita pengganti III/b 1 19 Staf III/c 2 20 Staf III/b 2 21 Staf III/a 3 22 Staf III/c 2 23 Staf III/b 1 24 staf III/a 2
Sumber : Pengadilan Agama Manado 2012
Dari data  tersebut  di  atas  maka  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  hakim  di pengadilan agama dalah 5 orang, 1 orang sekertaris, 1 orang wakil sekertaris, dan 6 orang  panitera.  Sehingga  responden  dalam  penelitian  ini  adalah  13  orang,  dimana mereka mengetahui langsung secara praktik pelaksanaan hukum acara di pengadilan.
Adapun  tahap-tahap  pemeriksaan  perkara  di  pengadilan  agama  di  manado digambarkan pada bagan berikut di halaman 205 berikut :
Tahapan pemeriksaan dimulai dari peran majelis hakim yang memeriksa suatu perkara terlebih dahulu melakukan upaya damai kepada para pihak. Jika upaya damai tidak berhasil,  maka penggugat membacakan  gugatannya di hadapan majelis  hakim. Pada  penelitian  ini,  penelitian  hanya  mengkaji  dan  menelaah  tahapan  pemeriksaan perkara  pada  tahap  pembuktian  dari  tergugat  dan  penggugat.  Dimana  pembuktian tersebut berupa alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

## B. Kedudukan  Alat  Bukti  Tulisan  terhadap  penyelesaian  Perkara  di Pengadilan Agama Manado
Untuk  mendeskripsikan  atau  menjawab  permasalahan  di  atas  ,  maka  peneliti menyebarkan  angket  kepada  13  orang  responden  di  pengadilan  agama  Manado. Adapun  deskripsi  jawaban  responden  dari  pernyataan  yang  terdepan  dalam  angket adalah sebagai berikut:
Alat  bukti  tulisan  merupakan  alat  bukti  yang  menempati  urutan  pertama dalam  proses  pembuktian  di  persidangan.  Data  yang  di  peroleh  dari  pernyataan pembuktian tertulis merupakan urutan pembuktian yang paling pertama dalam proses persidangan,  di  peroleh  jawaban  yakni  4  orang  responden  sangat  setuju,  6  orang responden setuju , 1 orang kurang setuju dan 2 orang tidak setuju.

## Majelis Hakim
Upaya Damai
Penggugat
tergugat
Pembacaan gugatan jawaban tergugat
pembuktian dari tergugat Replik Dan penggugat                                        Duplik
Kesimpulan oleh penggugat Dan tergugat Putusan Hakim
Dari jawaban responden tersebut diatas maka diketahui bahwa pada umumnya mereka setuju alat bukti tertulis itu menempati urutan pembuktian yang pertama pada proses persidangan.
Pembuktian  tertulis  memiliki  peran  yang  sangat  penting  pada  tahap pembuktian. 5 orang responden menjawab sangat setuju, 7 orang menjawab setuju, 1 orang  kurang  setuju,  dan  tidak  ada  responden  yang  menjawab  tidak  setuju.  Jwaban
responden  tersebut  menggambarkan  bahwa  pada  umumnya  pembuktian  tertulis  itu memiliki peran yang sangat penting pada tahap pembuktian.
Majelis  hakim  memerintahkan  kepada  para  pihak  unutk  mendatangkan  alat bukti  tertulisnya  pada  tahapan  pembuktian.  Pada  pernyataan  diatas,  responden memberikan  jawaban  bahwa  5  orang  menjawab  sangat  setuju,  8  orang  mejawab setuju, dan tidak ada responden  yang kurang setujudan tidak setuju pada pernyataan tersebut.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  pada  dasarnya  responden  setuju  dengan langkah majelis hakim  yang memeriksa sebuah perkara memerintahkan kepada para pihak  untuk  mendatangkan  alat  bukti  tertulisnya  masing-masing.  Sebagaimana difahami  bersama  bahwa  alat  bukti  tertulis  itu  merupakan  alat  bukti  yang  pertama maka  seyogyanya  para  pihak  berusaha  untuk  mendatangkan  dan  memeperkuat  alat bukti tertulisnya yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sehingga dengan alat bukti tersebut mampu  meyakinkan majelis hakim terhadap argumentasi para pihak sebelum tahapan pembuktian itu.
Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak  yang berperkara atau memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa  tertentu.  Maka  pembuktian  harus  dilakukan  oleh  para  pihak  dan siapa  yang  harus  membuktikan  atau  yang  disebut  juga  sebagai  beban  pembuktian berdasarkan  pasal  163  HIR  ditentkan  bahwa  barang  siapa  yang  menyatakan  ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau  adanya  kejadian  itu. 6 ini  berarti  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  siapa  yang mengendalikan  sesuatu  maka  ia  yang  harus  membuktikan.  Menurut  system  HIR hakim  hanya  dapet  mendasarkan  putusaannya  atas  alat-  alat  bukti  yang  sudah  di tentukan  oleh  undang  undang.untuk  dapat  membuktikan  adanya  suatu  perbuatan hukum maka di perlukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian.dalam hal
6 R. Soesilo, RIB/HIR dengan penjelasan, (Bogor : Politeia, 1985),h.119
ini  agar  akta  sebagai  alat  bukti  tulisan  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang sempurna,maka akta tersebut harus memenuhi sarat otentisitas yang di tentukan oleh undang undang,salah satunyadi buat oleh atau,di hadapan pejabat yang berweneng.
Majelis  hakim  memberikan  kesempatan  yang  seluas  luasnya  kepada  para pihak  dalam  tahapan  pembuktian.4  orang  responden  menjawab  sangat  setuju,  11 orang  responden  menjawab  setuju,dan  tidak  ada  responden  yang  menjawab setuju,dan  tidak  ada  responden  yang  menjawab    kurang  setuju  dan  tidak  setuju  jika majelis hakim memberikan kesempatan yang seluas luasnya.
Jawaban di atas  menggambarkan bahwa pada umumnya responden setuju jika majelis  hakim  memberikan  kesempatan  yang  seluas  luasanya  kepada  para  pihak yang  berperkara  pada  tahapan  pembuktian.  Meskipun    dalam  hukum  acara  di  kenal bahwa  hakim  pada  pengadilan    agama  bersikap  dalam  memeriksa  perkara  perdata islam  akan  tetapi  hal  ini  bukan  berarti  majelis  hakim  membatasi  para  pihak    untuk mengemukakan argument dan fakta hukum mereka di persidangan.
Salah  satu  asas  hukum  yaitu  equity  before  the  law  yang  berarti  bahwa manusia  memiliki  persamaan  di  hadapan  hukum.  dari  asas  tersebut  dapat  diketahui bahwa  dalam  bidang  penegakan  hukum,  penegak  hukum  harus  memeperlakukan manusia sebagai subjek hukum dengan adil dan tidak membeda-bedakan orang.
Para pihak diminta keterangannya terhadap alat bukti tertulis yang di ajukan. Pada pernyataan diatas, 2 orang responden sangat setuju , 11 orang responden sangat setuju, dan tidak ada responden menjawab kurang setuju dan tidak setuju.
Dalam sebuah asa hukum dikenal istilah bahwa audi et elteram paterm yang berarti bahwa para pihak harus didengar. Contoh apabila persidangan sudah dimulai, maka hakim harus mendengar dari kedua belah pihak yang bersengketa, bukan hanya dari satu pihak saja.
Pada  tahapan  pembuktian  ini,  asas  hukum  diatas  harus  dipedomani  dan dilaksanakan  oleh  majelis  hakim  dalam  mememriksa  perkara.  Majelis  hakim  tidak boleh  berat  sebelah  atau  memeihak  kepada  salah  satu  pihak  .  majelis  hakim  harus
berlaku  adil  dalam  memberikan  kesempatan  kepada  para  pihak  untuk  membuktikan alat  bukti  tertulisnya  di  persidangan.hal  ini  terkain  jawaban  responden  dimana mereka  setu  terhadap  pernyataan  bahwa  para  pihak  diminta  keterangannya  terhadap alat  bukti  tertulis  yang  diajukan.  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  mereka setuju  jika  majelis  hakim  menggali  keterangan  yang  sedalam-dalamnya  dari  para pihak yang berkaitan dengan alat bukti tertulisnya di persidangan.
Alat bukti tertulis yang diajukan oleh pihak dalam bentuk fotocopy.
Tidak  ada  responden  yang  menjawab  sangat  setuju,  9  orang  responden  menjawab setuju,  3  orang  responden  menjawab  kurang  setuju  dan  1  orang  menjawab  tidak setuju.
Dari  jawaban  responden  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pada  umumnya responden setuju jika alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak di persidangan dalam bentuk fotocopy.
Alat  bukti  tertulis  dalam  bentuk  fotocopy  di  sesuikan  dengan  aslinya  oleh majelis hakim.
6  orang  responden  menjawab  sangat  setuju,  7  orang  menjawab  setuju  dan  tidak  ada reponden yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju pada pernyataan tersebut. Jawaban responden tersebut menggambarkan bahwa alat bukti tertulis dalam bentuk foto copy yang didatangkan oleh para pihak harus disesuaikan dengan aslinya. Hal ini pentig  mengingat  bahwa  kemampuan  dan  kecanggihan  teknologi  sekarang  ini  dapat memberikan  peluang  kepada  pihak  untuk  manipulasi  data.  Untuk  menghindari  hal tersebut, maka alat bukti yang diajukan oleh para pihak harus disesuaikan dengan alat bukti  yang  asli  yang  mereka  miliki,  sehingga  pembukian  tersebut  sah  dan memilikikekuatan hukum yang mengikat.
Alat  bukti  tertulis  (asli)  sangat  diperhitungkan  dan  diperiksa  oleh  majelis hakim pada tahap pembuktian.
Pada pernyataan tersebut diatas diperoleh jawaban yaitu 5 orang responden menjawab sangat  setuju,  8  orang  responden  menjawab  setuju  dan  tidak  ada  responden  yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju.
Dari  jawaban  diatas  tersebut  responden  maka  dapat  digambarkan  bahwa  pada umumnya  responden  setuju  bahwa  alat  bukti  tertulis  itu  diperhatikan  dan  diperiksa oleh  majelis  hakim.  Hal  ini  bertujuan  menghindari  pemalsuan  alat  bukti  tertulis. Sebagai  penegak  hukum  hendaknya  mampu  meneliti  dan  mengayomi  masyarakat dengan mencari keadilan di pengadilan, salah satunya adalah meneliti dan memeriksa alat bukti yang didatangkan oleh para pihak di persidangan.
Adanya  alat  bukti  tertulis  itu  menjadi  pertimbangan  majelis  hakim  dalam memutuskan perkara.
5  orang  responden  menjawab  sangat  setuju,  7  orang  responden  menjawab setuju  1  orang  menjawab  kurang  setuju  dan  tidak  ada  yang  menjawab  tidak  setuju pada pernyataan tersebut.
Hal  tersebut  diatas  menggambarkan  bahwa  alat  bukti  tertulis  itu  memiliki peran  dan  fungsi  sangat  pentng  bagi  majelis  hakim  dalam  memutuskan  suatu  perka yang  ditangani.  Oleh  karena  itu  para  pihak  dipersidangan  hendaknya  serius  dan berusaha dalam menyiapkan alat bukti mereka masing-masing.
Alat  bukti  tertulis  lebih  diutamakan  dibandingkan  dengan  alat  bukti  lainnya. Apada  pernyataan  diatas  diperoleh  jawaban  yakni  3  orang  responden  menjawab sangat  setuju,  7  orang  responden  menjawab  setuju,  3  orang  responden  menjawab kurang  setuju  dan  tidak  ada  yang  menjawab  tidak  setuju.dari  data  tersebut  diatas dapat diketahui pada umumnya alat bukti tertulis itu lebih diutamakan dibanding alat bukti  lainnya.suatu  alat  bukti  tertulis  yang  sah  dan  memiliki  kekuatan  hukum mengikat  sangat  berguna  bagi  para  pihakdan  juga  bagi  majelis  hakim  dalam pemeriksaan  perkara.  Hal  ini  sesuai  dengan  jawaban  responden  dari  pernyataan bahwa alat bukti tertulis yang didatangkan oleh para pihak bermanfaat pada perkara mereka.  Pada  pernyataan  tersebut  3  orang  responden  menjawab  sangat  setuju,  10
orang  menjawab  setuju  dan  tidak  ada  responden  yang  menjawab  kurang  setuju  dan tidak setuju atas pernyataan itu.
Akta  otentik  merupakan  alat  bukti  yang  sempurna,  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  1870  KUHPerdata.  Akta  otentik  memberikan  diantara  pihak  termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan didalam akta. Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan  pembuktian  dan  persyaratan  yang  terdapat  padanya.  Ketiadaan  salah  satu kekuatan  pembuktian  ataupun  persyaratan  tersebut  akan  mengakibatkan  suatu  akta otentik  tidak  mempunyai  nilai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  ( volledig )  dan mengikat ( bindende) sehingga akta akan kehilangan keontetikannya .
Alat  bukti  tertulis  sangat  dibutuhkan  oleh  para  pihak  yang  berperkara.  Pada pernyataan  diatas,  2  orang  responden  menjawab  sangat  setuju,  10  orang  menjawab setuju, dan tidak  ada  responden  yang menjawab  kurang setuju dan tidak  setuju. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak yang berperkara di pengadilan ketika sampai pada tahap  pembuktian,  mereka  sangat  membutuhkan  adanya  alat  bukti  tertulis  untuk memperkuat argumentasi hukum mereka sebelum masuk pada tahap pembuktian.
Alat  bukti  tertulis  sangat  dibutuhkan  oleh  majelis  hakim  dalam  proses persidangan. 3 orang responden menjawab sangat setuju, 8 orang menjawab setuju, 1 orang menjawab kurang setuju dan 1 orang lagi menjawab tidak setuju.
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  pada  umumnya  responden  setuju  dengan majelis hakim sangat membutuhkan alat bukti tertulis pada tahap pembuktian. Suatu keputusan  yang  diambil  oleh  majelis  hakim  harus  berdasarkan  pada  fakta-fakta hukum  yang  disertai  dengan  alat  bukti  yang  sah  dan  memiliki  kekuatan  hukum mengikat.  Meskipun  para  pihak  mendatangkan  alat  bukti  lainnya,  akan  tetapi  alat bukti tertulis ini sangat penting sebagai acuan atau pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutuskan sebuah perkara.
Para pihak yang tidak memiliki alat bukti tertulis dinyatakan gugatannya tidak terbukti.  Pada  pernyataan  diatas  diperoleh  jawaban  dari  responden  yakni  tidak  ada yang  menjawab  sangat  setuju,  5  orang  menjawab  setuju,  4  orang  menjawab  kurang setuju dan tida ada responden yang menjawab tidak setuju.
Data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya responden tidak setuju jika para  pihak  yang  tidak  memiliki  alat  bukti  tertulis  itu  dinyatakan  gugatannya  tidak terbukti.  Pengadilan  merupakan  tempat  untuk  memperoleh  keadilan.  Dalam  system pembuktian dikenal bahwa alat bukti itu berupa alat bukti tertulis, saksi, pengakuan, persangkaan  dan  sumpah.  Jika  alat  bukt  yang  pertama  (alat  bukti  tertulis)  tidak dimiliki  oleh  para  pihak  maka  majelis  hakim  memberikan  kesempatan  yang  seluas- luasnya kepada para pihak untuk mendatangkan alat bukti berikutnya misalnya saksi. Penegak  hukum  (hakim)  tidak  bersifat  kaku  dalam  memeriksa  atau  menangani pemeriksaan  perkara  khususnya  pada  tahap  pembuktian.  Hal  ini  bertujuan  demi terciptanya keputusan yang berkukuatan hukum,adil dan bermanfaat bagi masyarakat pencari  keadilan.  Demikian  pula  jawaban  responden  atas  pernyataan  bahwa  para pihak  yang  tidak  memiliki  alat  bukti  tertulis  maka  persidangan  tidak  dapat dilanjutkan.  Pada  pernyataan  ini  diperoleh  jawaban  bahwa  tidak  ada  responden menjawab  sangat  setuju,  5  responden  menjawab  setuju,  2  responden  menjawab kurang setuju dan 6 responden menjawab tidak setuju.
Data  diatas  menunjukkan  bahwa  pada  dasarnya  responden  di  pengadilan agama  Manado  tidak  setuju  jika  para  pihak  yang  tidak  memiliki  alat  bukti  tertulis maka persidangan tidak dapat dilanjutkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim  statis  atau  kaku  dalam  memberikan  kesempatan  bagi  para  pihak  proses pembuktian.
Jika  salah  satu  pihak  tidak  memiliki  alat  bukti  tertulis  maka  majelis  hakim dapat  menjadikan  pertimbangan  khusus  dalam  pengambilan  keputusan.  Pernyataan tersebut  dijawab  oleh  responden  yakni  tidak  ada  yang  menjawab  sangat  setuju,  9
orang responden menjawab setuju, 2 orang menjawab kurang setuju dan 2 orang lagi menjawab tidak setuju terhadap pernyataan itu.
Pihak  yang  memiliki  alat  bukti  tertulis  diprioritaskan  oleh  majelis  hakim dalam pengambilan keputusan.
Tidak  ada  responden  menjawab  sangat  setuju,  6  orang  menjawab  setuju,  4 orang  menjawab  kurang  setuju  dan  3  orang  menjawab  tidak  setuju.  Jawaban responden  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  alat  bukti  tertulis  itu  menempati urutan  yang  pertama  dan  sangat  penting  bagi  majelis  hakim  dalam  pengambilan keputusan. Suatu alat bukti tertulis yang sah dan otentik dan dibuat dihadapan pejabat yang  berwenang  memiliki  nilai  tertinggi  bagi  majelis  hakim  dalam  memeriksa  alat bukti.
Para  pihak  yang  memilki  alat  bukti  tertulis  membantu  hakim  dalam pengambilan keputusan.
Pernyataan diatas, responden menjawab yakni 1 orang sangat setuju, 11 orang setuju,  1  orang  kurang  setuju  dan  tidak  ada  responden  yang  menjawab  tidak  setuju. Data tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya responde setuju bahwa alat bukti tertulis  itu  membantu  hakim  dalam  pengambilan  keputusan.  Hal  ini  jelas  karena dalam  system  hukum  acara  dikenal  adanya  urutan  pembuktian  dimana  alat  bukti tertulis  itu  menempati  urutan  pembuktian  dimana  alat  bukti  tertulis  itu  menempati urutan yang paling pertama. Jika para pihak mendatangkan alat bukti tertulisnya yang sah  maka  sangat  membantu  majelis  hakim  mecocokkan  dengan  dalil-dalil  gugatan dan fakta-fakta hukum selama persidangan berlangsung. Kekuatan alat bukti tertulis yang  sah  menjadi  pedoman  bagi  majelis  hakim  dalam  mengkaji  fasan.  kta-fakta hukum  terhadap  para  pihak  dipersidangan.  Demikian  pula  jawaban  responden  atas pernyataan bahwa para  pihak  yang memiliki  alat bukti tertulis  memudahkan majelis hakim  dalam  pengambilan  keputusan.  1  orang  menjawab  sangat  setuju,  12  orang menjawab  setuju  dan  tidak  ada  responden  yang  menjawab  kurang  setuju  dan  tidak setuju.  Oleh  karena  itu,  dari  data  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pada  bahwa  pada
dasarnya  responden  setuju  dengan  adanya  alat  bukti  tertulis  memudahkan  majelis hakim dalam pengambilan keputusan.
Pihak  yang  memiliki  alat  bukti  tertulis  lebih  memiliki  kekuatan  hukum disbanding alat bukti saksi.
Pada pernyataan diatas, tidak ada responden menjawab sangat setuju, 9 orang menjawab setuju , 3 orang menjawab kurang setuju dan 1 orang responden menjawab tidak setuju terhadap pernyataan itu.
Dari  data  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  responden  setuju  jika  alat  bukti tertulis  itu  memiliki  kekuatan  hukum  disbanding  alat  bukti  saksi.  Saksi  menempati urutan  kedua  pada  tahapan  pembuktian.  Salah  satu  yang  menjadi  pertimbangan adalah  jaringan  sampai  ada  saksi  palsu  yang  memberikan  kesaksian  disumpah terlebih  dahulu  “demi  Allah  yang  bersumpah  bahwa  saya  akan  memberikan keterangan yang sebenar-benarnya”, akan tetapi dalam kenyataannya sumpah tersebut sering dilanggar.
Pihak yang memiliki alat bukti tertulis lebih diprioritaskan oleh majelis hakim disbanding  pihak  yang  hanya  memiliki  alat  bukti  saksi  dalam  proses  pemeriksaan perkara (tahap pembuktian).
Pada  pernyataan  diatas  diperoleh  jawaban  dari  responden  yakni  1  orang responden  menjawab  sangat  setuju,  1  orang  menjawab  setuju,  10  orang  menjawab kurang setuju dan 1 orang responden menjawab tidak setuju.
Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa para responden di pengadilan agam  Manado  tidak  setuju  atas  tindakan  majelis  hakim  yang  lebih  memprioritaskan pihak yang memiliki alat bukti tertulis dibidang pihak yang hanya memiliki alat bukti saksi.  Hal  ini  berarti  bahwa  para  responden  menginginkan  bahwa  para  pihak diperlakukan secara adil.
Pihak yang memiliki alat bukti tertulis lebih diprioritaskan oleh majelis hakim dibanding  pihak  pihak  yang  hanya  memiliki  alat  bukti  pengakuan  dalam  proses pemeriksaan perkara (tahap pembuktian).
Pernyataan  di  atas  diperoleh  jawaban  yakni  2  orang  responden  menjawab sangat setuju, 8 orang responden dan 1 orang responden menjawab tidak setuju. Dari data tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada umumnya responden setuju jika majelis  hakim  lebih  memprioritaskan  alat  bukti  tertulis  disbanding  alat  bukti pengakuan dari para pihak.
Pihak yang memiliki alat bukti tertulis lebih diprioritaskan oleh majelis hakim disbanding pihak yang hanya memiliki alat bukti sumpah dalam proses pemeriksaan perkara (tahap pembuktian).
Pada  pernyataandi  atas,  3  orang  responden  menjawab  sangat  setuju,  8  orang responden menjawab sangat setuju, 2 orang responden menjawab kurang setuju dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju terhadap pertanyaan tersebut.
Pihak  yang  memiliki  alat  bukti  tertulis  lebik  memiliki  kekuatan  hukum disbanding pihak yang hanya memiliki alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.
Pada pernyataan tersebut, 1 orang responden menjawab sangat setuju, 9 orang responden menjawab setuju, 1 orang responden menjawab kurang setuju dan 2 orang responden menjawab tidak setuju atas pernyataan tersebut.
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  responden  setuju  jika  alat  bukti  tertulis lebih  memiliki  kekuatan  hukum  dibanding  alat  bukti  saksi,  persangkaan,  pengakuan dan sumpah. Dalam system hukum acara, urutan alat bukti tertulis itu lebih memiliki kekuatan  hukum  dibanding  alat  bukti  lainnya.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa majelis hakim lebih mempertimbangkan alat bukti tertulis dalam proses pemeriksaan perkara.
Pihak  yang  memiliki  alat  bukti  saksi,  persangkaan,  pengakuan  dan  sumpah menyulitkan  majelis  hakim  dalam  pertimbangkan  pengambilan  keputusan. Sebagaimana  diketahui  bahwa  alt-alat  bukti  tersebut  memang  diatur  dengan  jelas dalam system pembuktiaan di pengadilan.
Pihak  yang  memiliki  alat  bukti  memudahkan  majelis  hakim  dalam  mengkaji fakta-faktahukum di persidangan.
Data  yang  diperoleh  adalah  1  orang  responden  menjawab  sangat  setuju,  12 orang  responden  menjawab  setuju,  dan  tidak  ada  responden  yang  menjawab  kurang setuju dan tidak setuju.
Dari data tersebut di atas dapat digambarkan bahwa pada umumnya responden setuju jika pihak yang memiliki alat bukti tertulis memudahkan majelis hakim dalam mengkaji fakta-fakta hukum di persidangan.
Semua  pihak  diharuskan  mendatangkan  alat  bukti  tertulis  di  persidangan.  1 orang  responden  menjawab  sangat  setuju,  2  orang  menjawab  setuju,  tidak  ada responden  yang  menjawab  kurang  setuju,  dan  10  orang  responden  menjawab  tidak setuju  atas  pernyataan  tersebut.  Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  pada  umumnya responden  tidak  setuju  jika  majelis  hakim  mengharuskan  pada  pihak  untuk mendatangkan alat bukti tertulis di persidangan. Sebagaimana diketahui bahwa urutan alat  bukti  yang  diatur  dalam  system  hukum  acara  bukan  hanya  alat  bukti  tertulis melainkan  alat  bukti  lainnnya.  Jika  majelis  hakim  hanya  terfokus  pada  alat  bukti tertulis maka menyulitkan para pihak untuk mendatangkan alat bukti tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena  itu,  majelis  hakim  tidak  seharusnya  menyulitkan  para  pihak  pada  tahap pembuktian  tersebut.  Hal  ini  berkaitan  dengan  jawaban  responden  atas  pernyataan “semua  pihak  disarankan  mendatangkan  aalat  bukti  selain  alat  bukti  tertulis  di persidangan  ”.  Dimana  3  orang  responden  menjawab  sangat  setuju,10  orang menjawab setuju, dan tidak ada responden menjawab kurang setuju dan tidak setuju atas pernyataan itu.
Dari  data  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  umumnya  bahwa responden  setuju  jika  majelis  hakim  tidak  menghendaki  jika  majelis  hakim menyarankan  kepada  para  pihak  untuk  mendatangkan  alat  bukti  selain  alat  bukti tertulis dipersidangan.
`Bagi  pihak  yang  tidak  memiliki  alat  tertulis  diharuskan  mendatangakn  alat buki lainnya ( saksi-saksi, Persangkaan, Pengakuan dan sumpah) di persidangan.
Pada pernyataan di atas, 4 orang responden menjawab sangat setuju, 9 orang responden menjawab setuju dan tidak ada responden menjawab setuju dan tidak ada responden menjawab kurang setuju dan tidak setuju atas pernyataan tersebut.
Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataannya bisa terjadi sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan atau alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi  batas  minimal  pembuktian  karena  alat  bukti  tulisan  yang  ada  hanya berkualitas  sebagai  permulaan  pembuktian.  Oleh  karena  itu,  dari  data  di  atas dinyatakan  bahwa  pihak  yang  tidak  memiliki  alat  bukti  tulisan  diharuskan mendatangkan alat bukti lainnya (saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah) di  persidangan.  Hal  tersebut  merupakan  jalan  keluar  yang  ditempuh  untuk membuktikan dalil gugatan.

## C. Kesimpulan
Kedudukan  alat  bukti  tulisan  terhadap  penyelesain  perkara  di  pengadilan agama  manado  sangat  penting  bagi  para  pihak  dan  majelis  hakim.  Pada  pasal  1866 KUH perdata, urutan pertama pada alat bukti disebut bukti tulisan ( schrifflijke bewijs, written  eidence ).  Alat  bukti  tulisan  meripakan  alat  bukti  yang  penting  dan  yang paling utama dibanding alat bukti lainnya.
Meskipun  alat  bukti  tulisan  merupakan  alat  bukti  yang  pertama  dan  utama, akan  tetapi  majelis  hakim  yang  memeriksa  suatu  perkara  tidak  bersifat  kaku  dalam menilai  kedudukan  dan  peran  alat-alat  bukti  lainnya.  Tidak  selamanya  sengketa perdata  dapat  di  buktikan  dengan  alat  bukti  tulisan  atau  akta.  Dalam  kenyataannya bisa  terjadi  sama  sekali  penggugat  tidak  memiliki  alat  bukti  tulisan  untuk membuktikan  dalil  gugatan  atau  alat  bukti  tulisan  yang  ada  tidak  mencukupi  batas minimal  pembuktian  karena  alat  bukti  tulisan  yang  ada  hanya  berkualitas  sebagai
permulaan  pembuktian.  Oleh  karena  itu  majelis  hakim  memberikan  kesempatan kepada para pihak untuk mendatangkan alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan di persidangan.

## Daftar Pustaka
Abdurahman,  soejono,  2003, metode  penelitian  hukum ,  Jakarta  :  Rineka Cipta.
Mertokusumo,  Sudikno,  2004, penemuan  hukum  :  Sebuah  Pengantar , Yogyakarta : Liberty.
Sutantio,  Retnowulan,  Oeripkartawinata,  Iskandar,  1997, Hukum  Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Jakarta : Pradnya Paramita
Subekti, 2006, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Pradnya Paramita.
Soesilo,  1989, RIB/HIR  dengan  pejelasan  lengkap  disertai  Undang- undang/peraturan  Hukum  acara  Pidana  peradilan  Umum ,  Bandung  :  PT  Karya Nusantara.
, 1985, RIB/HIR dengan pejelasan, Bogor Politea.
Himpunan  Peraturan  Peundang-undangan, Undang-Undang  Peradilan  Agama  dan Kompilasi Hukum Islam , Yogyakarta : Pena Pustaka.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.