## Volume 2 No. 1, Juli  2018
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at : http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index

## Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia

## Nuzul Rahmayani
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Jln. By Pass Aur Kuning, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat Email: nuzullaw05@yahoo.co.id

## Abstract
Companies based on financial technology (fintech) is currently growing rapidly in Indonesia. Fintech has become  a  phenomenon  that  affects  the  legal  system,  because  it  rests  on  the  internet  of  things  that  are capable  of operating beyond the  limits  of existing jurisdictions.  Bank Indonesia statistics recorded  total fintech  transactions  in  2017  reached  US  $  15.02  billion  or  Rp.  202.77  trillion,  up  24.6%  from  a  year earlier. Referring to Law Number 21 Know 2011 (OJK Law), the Financial Services Authority (OJK) is an  institution  authorized  to  supervise  fintech-based  companies  in  Indonesia,  as  OJK  does  have  the authority to supervise institutions in the field of financial services in general in Indonesia. This oversight function is also part of one of the other OJK functions contained in Article 4 of the OJK Law, so that all activities within the financial sector can protect consumers and the public. This supervisory function is also  part of the  mandate  of  Law Number  8  Year  1999  on  Consumer  Protection,  particularly  related  to Financial  Services  Products.  Furthermore,  in  relation  to  the  existence  of the  fintech-based  company,  to this  writing,  OJK  regulations  related  to  fintech  supervision  in  Indonesia  are  still  minimal  (only  1), namely the Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Borrowing and Borrowing Services Information Technology based. Therefore, the lack of rules related to supervision of fintech-based companies is also a distinct threat to the enforcement of consumer protection law fintech in Indonesia.
Keywords: Consumer Protection Law; Supervision; Financial Technology

## Abstrak
Perusahaan-perusahaan  berbasis  financial  technology  (fintech)  saat  ini  tengah  berkembang  pesat  di Indonesia. Fintech telah menjadi sebuah fenomena yang mempengaruhi sistem hukum, karena bersandar pada internet of things yang mampu beroperasi melampaui batas yuridiksi yang ada. Data statistik Bank Indonesia  mencatat  total  transaksi  fintech  tahun  2017  mencapai  US$  15,02  miliar  atau  Rp.  202,77 triliun,  atau  meningkat  24,6%  dari  tahun  sebelumnya.  Mengacu  kepada  Undang-Undang  Nomor  21 Tahu 2011 (UU OJK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan  perusahaan  berbasis  fintech  di  Indonesia,  karena  OJK  memang  memiliki  kewenangan melakukan pengawasan lembaga di bidang jasa keuangan secara umum di Indonesia. Fungsi pengawasan ini juga merupakan bagian dari salah satu fungsi OJK yang lain yang terdapat di Pasal 4 UU OJK yaitu agar  keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  keuangan  mampu  melindungi  konsumen  dan  masyarakat. Fungsi  pengawasan  ini  juga  merupakan  bagian  dari  amanat  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan konsumen, khususnya terkait Produk Jasa Keuangan.  Lebih lanjut, terkait dengan eksistensi perusahaan berbasis fintech tersebut, sampai tulisan ini dibuat, peraturan OJK terkait dengan pengawasan fintech di Indonesia masih sangat minim (hanya 1), yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Oleh sebab itu, minimnya aturan terkait pengawasan perusahaan berbasis  fintech ini juga menjadi ancaman tersendiri bagi penegakan hukum perlindungan konsumen fintech di Indonesia.
Kata Kunci: Hukum Perlindungan Konsumen, Pengawasan, Financial Technology

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  istilah  yang  tidak  asing  beberapa  tahun  terakhir  khususnya  di  dunia bisnis  Indonesia adalah istilah fintech. Istilah fintech merupakan singkatan dari Financial Technology ,  yang  jika  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia  berarti  Teknologi Finansial.
Menurut  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017 tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial  (selanjutnya  disebut  PBI  19/2017), teknologi finansial diartikan sebagai berikut: “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi  dalam  sistem  keuangan  yang  menghasilkan  produk,  layanan,  teknologi, dan/atau  model  bisnis  baru  serta  dapat  berdampak  pada  stabilitas  moneter,  stabilitas sistem  keuangan,  dan/atau  efisiensi,  kelancaran,  keamanan,  dan  keandalan  sistem pembayaran.”
Perkembangan fintech saat  ini  telah  menghasilkan  industri  sendiri  yang  sebagian produknya  bahkan  beririsan  langsung  dengan  komoditas  berbagai  lembaga  keuangan konvensional yang selama ini telah dikenal oleh masyarakat. Selain itu, produk fintech juga  ada  yang  sifatnya  menggandeng  produk  dari  lembaga  keuangan  konvensional, seperti  perusahaan  perbankan,  investasi,  dan  perasuransian. Fintech telah  menjadi sebuah  fenomena  yang  mempengaruhi  sistem  hukum  dunia,  karena fintech bersandar pada internet of things yang mampu beroperasi melintasi batas yurisdiksi yang ada.
Peluang  dan  perkembangan fintech di  Indonesia  sangat  pesat  karena  berbagai perusahaan fintech terus  berkembang  seiring  dengan  pemenuhan  kebuhan  konsumen, sehingga  regulasi  terkait fintech harus  mampu  mengimbangi  perkembangan  kondisi tersebut, dan harus menjadi perhatian serius dari pemerintah.
Data  statistik  Bank  Indonesia  mencatat  total  transaksi fintech di  Indonesia  pada tahun  2017  mencapai  US$  15,02  miliar  atau  Rp.  202,77  triliun.  Jumlah  tersebut meningkat  24,6%  dibandingkan  pada  tahun  2016.  Selain  itu,  BI  juga  mencatat  pelaku
usaha  industri  tersebut  meningkat  dari  140  perusahaan  pada  tahun  2017  menjadi  188 perusahaan. 1
Hingga November 2017, OJK mencatat dana fintech peer to peer lending (P2P lending) mencapai  Rp.  1,9  triliun  atau  menunjukkan  tren  pertumbuhan  20%  setiap  bulannya. Hingga Januari 2018 telah terdaftar 33 perusahaan fintech P2P di OJK, termasuk fintech syariah,  serta  terdapat  119  perusahaan  yang  masuk  dalam  daftar  tunggu (pipeline) . Sedangkan  jumlah  peminjam  di  perusahaan fintech hingga  Januari  2018  mencapai 260.000 orang dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 2,56 triliun. 2
Kondisi  tersebut  di  satu  sisi  memberikan  keuntungan  kepada  konsumen,  karena konsumen  mendapatkan  peluang  yang  lebih  luas  untuk  mengakses  jasa  yang diinginkan. Namun, di sisi lain kondisi ini juga memberikan kemungkinan yang negatif untuk penegakan hukum perlindungan konsumen. 3
Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen. 4 Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dirumuskan  dengan  mengacu  pada filosofi  pembangunan  nasional  dalam  rangka  membangun  manusia  Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara  Pancasila  dan  konstitusi  negara.  Undang-undang  tentang  Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum  di  bidang  perlindungan  konsumen, 5 serta  tidak  menafikan  masih  terbuka kemungkinan  terbentuknya  undang-undang  baru  yang  pada  dasarnya  memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. 6
1 Prinsip-Prinsip ini Wajib Diterapkan dalam Industri Fintech, diakses melalui www.hukumonline.com pada tanggal 18 Juni 2018 pukul 14.00 WIB
2 Transparansi Fintech, Gerbang Perlindungan bagi Konsumen , diakses melalui www.hukumonline.com pada tanggal 20 Juni 2018, pukul 15.00 WIB.
3 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 11
4 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 5 Penjelasan  Umum  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen
6 Az. Nasution. (2002). Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media, hlm. 7
Dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan  (UU  OJK),  maka  perlindungan  konsumen,  khususnya  pada  sektor  jasa keuangan turut menjadi tanggung jawab OJK. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 UU OJK yang berbunyi:“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor  jasa  keuangan:  (a)  terselenggaranya  secara  teratur,  adil,  transparan,  dan akuntabel;  (b)  mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh  secara berkelanjutan  dan  stabil;  (c)  mampu  melindungi  kepentingan  Konsumen  dan masyarakat.”
Untuk menjalankan tujuannya tersebut, maka Pasal 5 UU OJK menjelaskan fungsi dari OJK. Adapun Pasal 5 tersebut berbunyi:“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”
Dari  pemaparan  tersebut,  terlihat  jelas  bahwa  fungsi  pengawasan  lembaga  jasa keuangan yang dijalankan oleh OJK memiliki hubungan yang sangat erat dengan tujuan perlindungan konsumen sebagai muaranya. Tanpa adanya pengawasan yang baik dan sistemis, maka perlindungan konsumen tidak akan mungkin untuk ditegakkan. Apalagi perkembangan fintech yang  sangat  luar  biasa.  Namun,  hingga  saat  tulisan  ini  dibuat, OJK baru menerbitkan 1 (satu) regulasi terkait salah satu produk fintech yaitu Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Kondisi  ini  tentu  sangat  menarik  untuk  dikaji.  Sehingga  rumusan  masalah  yang akan  dikaji  dalam  tulisan  ini  adalah:  (1)  Bagaimanakah  regulasi  dan  pengawasan perusahaan  berbasis financial  technology di  Indonesia?;  (2)  Bagaimanakah  tinjauan hukum  perlindungan  konsumen  terkait  pengawasan  perusahaan  berbasis financial technology di Indonesia?

## B. METODE
Berdasarkan fokus penelitian, jenis penelian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji  berpendapat  bahwa  penelitian  hukum  normatif
adalah:  “penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau data sekunder belaka.” 7 Sementara, Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad menyajikan pengertian  penelitian  hukum  normatif  sebagai:  “penelitian  yang  meletakkan  hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah  dari  peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  perjanjian  serta doktrin (ajaran).” 8
Sedangkan,  berdasarkan  sifat  dan  tujuan  penelitian,  penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  deskriptif (descriptive  legal  study), yaitu  penelitian  hukum  yang bersifat memaparkan dan bertujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. 9 Metode  pendekatan  yang  digunakan  daam  penelitian  ini  adalah  pendekatan undang-undang (statute  approach), yaitu  pendekatan  yang digunakan  untuk  mengkaji dan  menganalisis  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan permasalahan.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder 10 .  Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 11 :

## 1. Bahan Hukum Primer (Primary Law Material)
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara  umum  (peraturan  perundang-undangan)  atau  mempunyai  kekuatan  mengikat bagi  pihak-pihak  berkepentingan  yang  terkait  dengan  penelitian  yang  dilakukan. Adapun peraturan perundang-undangan yang Penulis gunakan antara lain adalah:
7 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji.  (2010).  P enelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.
8 Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad.  (2010). Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Hukum Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  hlm. 34.
9 Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 49. Lihat juga Soejono Soekanto. (1986). Pengantar Metode Penelitian . Jakarta: UI Press, hlm. 50- 51. Lihat juga Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2014). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cet. 3. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.
10 Data  sekunder,  antara  lain  mencakup  dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil-hasil penelitian  yang  berwujud  laporan,  buku  harian,  dan  seterusnya.  Soejono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji. (1986). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , Cet. Kedua. Jakarta: Rajawali, hlm. 11.
11 Soejono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (1985). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 24.
a) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.
b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
d) PBI  No.  11/12/PBI/2009  jo.  PBI  No.  16/8/PBI/2014  jo.  PBI  No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.
e) PBI  No.  18/40/PBI/2016  tentang  Penyelenggaraan  Pemrosesan  Transaksi Pembayaran.
f) POJK  No.  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi.
g) POJK No. 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksadana.
h) Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  Nomor  19/14/PADG/2017  tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial.
i) Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  Nomor  19/15/PADG/2017  tentang Tata  Cara  Pendaftaran,  Penyampaian  Informasi,  dan  Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

## 2. Bahan Hukum Sekunder (secondary law material)
Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan-bahan  hukum  primer  dan  isinya  tidak  mengikat,  seperti  literatur bahan hukum resmi dari instansi pemerintah, bahan hukum lain  yang  dipublikasikan dalam bentuk pedoman, buku, jurnal, makalah, dan disertasi.
3. Bahan Hukum Tersier (tertiary law material)
Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan-bahan  hukum  penunjang  yang  memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 12 ,
12 Soejono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (1990). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: Rajawali Press, hlm. 14-15.
seperti  kamus  bahasa  Indonesia,  kamus  terminologi,  aneka  istilah  hukum,  majalah, surat kabar, ensiklopedia, dan lain-lain.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  studi kepustakaan.  Studi  kepustakaan  yaitu  pengkajian  informasi  tertulis  mengenai  hukum yang  berasal  dari  berbagai  sumber  dan  dipublikasikan  secara  luas  serta  dibutuhkan dalam  penelitian  hukum.  Adapun  sumber-sumber  dari  studi  pustaka  adalah  seperti: peraturan  perundang-undangan,  putusan  hakim,  kontrak,  buku-buku  ilmu  hukum, jurnal hukum atau artikel ilmiah, dan hasil publikasi di media cetak maupun elektronik.
Semua  bahan  yang  diperoleh  dan  terkumpul  akan  dianalisis  dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menggambarkan atau memaparkan teori yang  ada dengan bahan yang  diperoleh dari wawancara, data, maupun studi pustaka dari berbagai sumber, dengan didahului koding dan editing data, kemudian melakukan interpretasi  yakni  memberikan  makna  pada  analisis,  menjelaskan  pola  atau  kategori mencari  hubungan  antara  berbagai  konsep. 13 Metode  kualitatif  ini  digunakan  karena penelitian ini tidak menggunakan konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka- angka atau rumusan statistik, namun dijabarkan dalam bentuk kalimat.

## C. PEMBAHASAN
1. Regulasi dan Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia
Sebagaimana  yang  telah  disampaikan  pada  bagian  pendahuluan,  perkembangan fintech saat  ini  telah  menghasilkan  industri  sendiri  yang  sebagian  produknya  bahkan beririsan  langsung  dengan  komoditas  berbagai  lembaga  keuangan  konvensional  yang selama  ini  telah  dikenal  oleh  masyarakat.  Selain  itu,  produk fintech juga  ada  yang sifatnya  menggandeng  produk  dari  lembaga  keuangan  konvensional,  seperti perusahaan  perbankan,  investasi,  dan  perasuransian. Fintech telah  menjadi  sebuah fenomena  yang  mempengaruhi  sistem  hukum  dunia,  karena fintech bersandar  pada internet of things yang mampu beroperasi melintasi batas yurisdiksi yang ada.
13 S. Nasution. (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif . Bandung: Tarsito, hlm. 126.
Perkembangan perusahaan berbasis fintech beberapa tahun terakhir secara pesat di Indonesia  sudah  memiliki  beberapa  regulasi,  namun  regulasi-regulasi  tersebut  masih dianggap  masih  kurang  dalam  mengakomodir  segala  resiko  dan  kemungkinan  dari perkembangan  perusahaan fintech itu  sendiri.  Saat  ini,  di  Indonesia  terdapat  2  (dua) lembaga  yang  berwenang  mengatur  industri fintech yaitu  Bank  Indonesia  (BI)  dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bank Indonesia hingga saat ini setidaknya telah membuat sejumlah regulasi terkait fintech ini,  yaitu:  (1)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  18/40/PBI/2016  tentang Penyelenggaraan  Pemrosesan  Transaksi  Pembayaran;  (2)  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial;  (3)  Peraturan Anggota  Dewan  Gubernur  Nomor  19/14/PADG/2017  tentang  Ruang  Uji  Coba Terbatas (Regulatory  Sandbox) Teknologi  Finansial;  (4)  Peraturan  Anggota  Dewan Gubernur  Nomor  19/15/PADG/2017  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran,  Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.
Sedangkan  OJK,  hingga  saat  ini  baru  menerbitkan  1  (satu)  buah  regulasi pengawasan  perusahaan fintech ,  yaitu  terkait  pengawasan  salah  satu  produk fintech yaitu  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Menurut  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017 tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial  (selanjutnya  disebut  PBI  19/2017), teknologi finansial diartikan sebagai berikut: “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi  dalam  sistem  keuangan  yang  menghasilkan  produk,  layanan,  teknologi, dan/atau  model  bisnis  baru  serta  dapat  berdampak  pada  stabilitas  moneter,  stabilitas sistem  keuangan,  dan/atau  efisiensi,  kelancaran,  keamanan,  dan  keandalan  sistem pembayaran.”
Adapun  kategori  penyelenggaraan fintech ini  diatur  dalam  Pasal  3  ayat  1  PBI 19/2017, yaitu: (1) Sistem pembayaran; (2) Pendukung pasar; (3) Manajemen investasi dan manajemen resiko; (4) Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan (5) Jasa finansial  lainnya.  Adapun  kriteria fintech diatur  dalam  Pasal  3  ayat  2  PBI  19/2017 tersebut,  yaitu:  (1)  Bersifat  inovatif;  (2)  Dapat  berdampak  pada  produk,  layanan,
teknologi,  dan/atau  model  bisnis  finansial  yang  telah  eksis;  (3)  Dapat  memberikan manfaat  bagi  masyarakat;  (4)  Dapat  digunakan  secara  luas;  (4)  Kriteria  lain  yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 6 (enam) kegiatan fintech yang diatur dalam regulasi  sistem  pembayaran  dan  sistem  jasa keuangan  di  Indonesia,  yaitu: Pertama , E- Money. Dasar hukum tentang e-money diatur dalam PBI No. 11/12/PBI/2009 jo. PBI No. 16/8/PBI/2014 jo. PBI No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik. Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (a)  Diterbitkan  atas  dasar  nilai  uang  yang  disetor  terlebih  dahulu  oleh  pemegang kepada penerbit; (b) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip ; (c) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan  penerbit  uang  elektronik  tersebut;  dan  (d)  Nilai  uang  elektronik  yang disetor  oleh  pemegang  dan  dikelola  oleh  penerbit  bukan  merupakan  simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
Kedua,  E-Wallet. Dasar  hukum  tentang e-wallet adalah  PBI  No.  18/40/PBI/2016 tentang  Penyelenggaraan  Pemrosesan  Transaksi  Pembayaran.  Dompet  elektronik (e- wallet) adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain  alat  pembayaran  dengan  menggunakan  kartu  dan/atau  uang  elektronik,  yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.
Ketiga,  Payment  Gateway. Dasar  hukum  tentang Payment  Gateway adalah  PBI  No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Payment Gateway adalah  layanan  elektronik  yang  memungkinkan  pedagang  untuk  memproses transaksi  pembayaran  dengan  menggunakan  alat  pembayaran  dengan  menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau Proprietary Channel .
Keempat, Peer to Peer (P2P) Lending. Dasar hukum tentang Peer to Peer (P2P) Lending adalah POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi  Informasi.  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi adalah  penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  untuk  mempertemukan  pemberi pinjaman  dengan  menerima  pinjaman  dalam  rangka  melakukan  perjanjian  pinjam
meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
Kelima, Marketplace Reksadana. Dasar hukum tentang marketplace reksadana adalah POJK No. 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksadana. Agen Penjual Efek Reksadana  ( marketplace Reksadana)  adalah  Pihak  yang  melakukan  penjualan  efek reksadana  berdasarkan  kontrak  kerja  sama  dengan  Manajer  Investasi  pengelola reksadana.
Keenam,  Marketplace Asuransi.  Dasar  hukum  tentang marketplace asuransi  adalah POJK  No.  69/POJK.05/2016  tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Asuransi. Perusahaan  Pialang  Asuransi  adalah  perusahaan  yang  menyelenggarakan  usaha  jasa konsultasi  dan/atau  keperantaraan  dalam  penutupan  asuransi  atau  asuransi  syariah serta  penanganan  penyelesaian  klaimnya  dengan  bertindak  untuk  dari  atas  nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
Adapun  terkait  dengan  otoritas  yang  berwenang  melakukan  pengawasan terhadap  perusahaan  berbasis fintech adalah  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Republik Indonesia.  Hal  ini  berdasarkan  Pasal  5  UU  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (UU  OJK)  yang  berbunyi:  “OJK  berfungsi menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”
Perlunya  dibentuk  UU  OJK  adalah  untuk  mewujudkan  perekonomian  nasional yang  mampu  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil,  diperlukan  kegiatan  di  dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta  mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 14
Seperti yang telah dijelaskan di atas, sebagai otoritas yang berwenang mengawasi perusahaan fintech di  Indonesia  OJK,  hingga  saat  ini  OJK  baru  menerbitkan  1  (satu) buah  regulasi  pengawasan  perusahaan fintech ,  yaitu  terkait  pengawasan  salah  satu produk fintech yaitu  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016 tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Hal  ini  tentu
14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bagian “Menimbang”.
saja  sangat  tidak  memadai  karena  banyaknya  kompleksnya  kategori  bentuk  kegiatan, dan kemungkinan aktifitas yang bisa dilakukan oleh perusahaan fintech tersebut. Oleh sebab  itu,  OJK  perlu  membuat  aturan  yang  jauh  lebih  lengkap  dan  mampu mengakomodir  berbagai  kemungkinan  terkait  sistem  pengawasan fintech yang  tidak sederhana di Indonesia.
2. Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen
Kehadiran  perusahaan  berbasis fintech di  satu  sisi  membawa  kemudahan  bagi konsumen  untuk  lebih  leluasa  memilih  produk  yang  sesuai  dengan  keinginan,  akan tetapi  di  sisi  lain  membawa  dampak  negatif,  dimana  konsumen  dapat  menjadi  objek aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya dari pelaku usaha. Fenomena  ini  menyebabkan  kedudukan  konsumen  tidak  seimbang  dengan  pelaku usaha, dan berada pada posisi yang lemah. 15
Pada  awal  perkembangan  hukum  perlindungan  konsumen,  posisi  konsumen semakin diperparah, setelah disahkannya Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia/ World  Trade  Organization (WTO)  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1994.  Pengesahan  tersebut  memungkinkan  produk- produk dari negara lain memenuhi pasar Indonesia 16 . Di satu sisi konsumen Indonesia memang  mempunyai  banyak  pilihan  tentang  produk  dan  jasa  yang  sesuai  dengan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan daya beli. Namun di sisi lain, bagi konsumen yang  kurang  kritis  hal  itu  akan  tetap  berpotensi  untuk  mengakibatkan  terjadinya kerugian akibat penggunaan produk barang dan/atau jasa. 17
Perlindungan  konsumen  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  kegiatan  bisnis yang  sehat.  Dalam  kegiatan  bisnis  yang  sehat  terdapat  keseimbangan  perlindungan
15 Indosentius  Samsul.  (2004). Perlindungan  Konsumen,  Kemungkinan  Penerapan  Tanggung  Jawab Mutlak. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 2.
16 Ahmadi Miru. (2011). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 7.
17 Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Kencana, hlm, 3.
hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. 18
Kondisi konsumen yang  lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya  untuk  melindungi,  sehingga  hak-hak  konsumen  dapat  ditegakkan.  Namun sebaliknya,  perlu  diperhatikan  bahwa  dalam  memberikan  perlindungan  kepada konsumen,  tidak  boleh  justru  mematikan  usaha  pelaku  usaha,  karena  keberadaan pelaku  usaha  merupakan  sesuatu  yang  esensial  dalam  perekonomian  negara.  Oleh karena  itu,  ketentuan  yang  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  juga  harus diimbangi  dengan  ketentuan  yang  memberikan  perlindungan  kepada  pelaku  usaha, sehingga  perlindungan  konsumen  tidak  justru  membalik  kedudukan  konsumen  dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya pelaku usaha yang menjadi lebih lemah. 19
Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen. 20 Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dirumuskan  dengan  mengacu  pada filosofi  pembangunan  nasional  dalam  rangka  membangun  manusia  Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara  Pancasila  dan  konstitusi  negara.  Undang-undang  tentang  Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum  di  bidang  perlindungan  konsumen, 21 serta  tidak  menafikan  masih  terbuka kemungkinan  terbentuknya  undang-undang  baru  yang  pada  dasarnya  memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.
Kedudukan  pelaku  usaha  yang  berada  pada  posisi  yang  lebih  kuat,  baik  secara ekonomis  maupun  segi  kekuasaan  ( bargaining  power,  bargaining  position )  dibandingkan
18 Ibid., hlm. 1.
19 Ibid. , hlm. 8.
20 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 21 Penjelasan  Umum  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen
dengan  konsumen.  Oleh  sebab  itu,  konsumen  sangat  memerlukan  bantuan  advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut atas hak-hak konsumen 22 Kerugian  yang  dialami  akibat  kurang  kritisnya  konsumen  terhadap  barang/jasa yang  ditawarkan  tersebut  tidak  terlepas  dari  tingkat  pendidikan  konsumen  yang rendah, sedangkan teknologi komunikasi semakin maju, sehingga dengan mudah dapat menjangkau masyarakat luas. 23
Salah satu penyebab lambannya sistem perlindungan konsumen di negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah sikap pemerintah yang cenderung melindungi kepentingan industri sebagai faktor esensial dalam pembangunan negara yang sedang berkembang. 24 Oleh  sebab  itu,  pembahasan  konsumen  akan  selalu  aktual  dan  selalu penting untuk dikaji ulang. 25
Pemberian nama Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, bukan berarti mengabaikan kepentingan pelaku usaha termasuk kepentingan pemerintahan di dalam pembangunan ekonomi teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan  oleh  para  pelaku  usaha.  Perlindungan  konsumen  dimaksudkan  sebagai segala  upaya  yang  menjamin  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan konsumen,  sebagaimana  pada  Pasal  1  angka  1  UUPK.  Keberadaan  UUPK  ini,  adalah untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen dengan terpenuhinya hak- hak  konsumen,  dan  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  (UUPK)  ini  dijadikan  sebagai payung ( umbrella act) bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang akan berlaku kemudian. 26
22 Holijah.  (2014).  “Pengintegrasian  Urgensi  dan  Eksistensi  Tanggung  Jawab  Mutlak   Produk Barang  Cacat  Tersembunyi  Pelaku  Usaha  dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi”, Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 14 N0. 1, hlm. 177.
23 Ahmadi Miru. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia , Op. Cit., hlm. 7.
24 Holijah. Op. Cit., hlm. 177.
25 Sri  Redjeki  Hartono.  (2001).  “Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia  (Tinjauan  Makro)”, Jurnal Mimbar Hukum , No. 39/X/2001, hlm. 147.
26 Eli Wuria Dewi. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 5.
Perlindungan  konsumen  ditujukan  untuk  menyeimbangkan  kedudukan konsumen  dengan  pelaku  usaha  sebagai  pihak  yang  saling  berhubungan  dan membutuhkan, menciptakan keselarasan secara materiil tidak sekedar formal. 27
Dengan lahirnya UU OJK, maka perlindungan konsumen, khususnya pada sektor jasa keuangan turut menjadi tanggung jawab OJK. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 UU  OJK  yang  berbunyi:“OJK  dibentuk  dengan  tujuan  agar  keseluruhan  kegiatan  di dalam  sektor  jasa  keuangan:  (a)  terselenggaranya  secara  teratur,  adil,  transparan,  dan akuntabel;  (b)  mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh  secara berkelanjutan  dan  stabil;  (c)  mampu  melindungi  kepentingan  Konsumen  dan masyarakat.”
Untuk menjalankan tujuannya tersebut, maka Pasal 5 UU OJK menjelaskan fungsi dari OJK. Adapun Pasal 5 tersebut berbunyi: “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”
Perlunya  dibentuk  UU  OJK  adalah  untuk  mewujudkan  perekonomian  nasional yang  mampu  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil,  diperlukan  kegiatan  di  dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta  mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 28
Menurut Pasal 1 angka 4 UU OJK, “Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan  kegiatan  di  sektor  Perbankan,  Pasar  Modal,  Perasuransian,  Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”
Peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan diharapkan mampu menyusun payung hukum atau regulasi khusus mengenai aturan main perusahaan fintech khususnya di Indonesia. Regulasi tersebut diharapkan mampu mengatur  secara  keseluruhan  industri fintech ,  sehingga  memiliki  acuan  khusus  dalam menjalankan  kegiatan  usahanya,  sehingga  inovasi  perusahaan fintech dapat  terlaksana
27 Erman  Rajagukguk. Pentingnya  Hukum  Perlindungan  Konsumen  dalam  Era  Perdagangan  Bebas , dalam Husni Syawali dan  Neni Sri Imaniyati. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen . Bandung:  Mandar Maju, hlm. 21.
28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bagian “Menimbang”.
secara bertanggung jawab dengan mendorong disiplin pasar, tata kelola yang baik, dan transparansi yang lebih baik.
Seperti yang telah dijelaskan di atas, sebagai otoritas yang berwenang mengawasi perusahaan fintech di  Indonesia,  hingga  saat  ini  OJK  baru  menerbitkan  1  (satu)  buah regulasi  pengawasan  perusahaan fintech ,  yaitu  terkait  pengawasan  salah  satu  produk fintech yaitu  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Hal  ini  tentu  saja sangat  tidak  memadai  karena  banyaknya  kompleksnya  kategori  bentuk  kegiatan,  dan kemungkinan  aktifitas  yang  bisa  dilakukan  oleh  perusahaan  fintech  tersebut.  Oleh sebab  itu,  OJK  perlu  membuat  aturan  yang  jauh  lebih  lengkap  dan  mampu mengakomodir  berbagai  kemungkinan  terkait  sistem  pengawasan fintech yang  tidak sederhana di Indonesia.
Terkait  dengan  pengawasan,  salah  satu  hal  yang  sangat  mendasar  yang  harus menjadi  perhatian  OJK  adalah  terkait  “Transparansi”.  Terkait  dengan  masalah transparansi  tersebut,  setidaknya  ada  beberapa  hal  yang  harus  menjadi  perhatian mendasar  oleh  OJK. Pertama ,  terkait  kewajiban  seluruh  perusahaan fintech untuk mendaftarkan  badan  usahanya  kepada  OJK.  Hal  ini  telah  diatur  dalam  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kedua, terkait kewajiban seluruh perusahaan fintech untuk  melaporkan  secara  rutin  mengenai  kondisi  bisnisnya  kepada  OJK,  termasuk transparansi mengenai dana yang dikelolanya. Ketiga, terkait dengan instrumen khusus mengenai perlindungan konsumen serta kerahasiaan data.
Jadi,  sistem  pengawasan  perusahaan  berbasis fintech sangat  berkaitan  dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat  terlindungi  hak-haknya  adalah  berasal  dari  sejauh  mana  regulasi  terkait pengawasan  dan  sistem  pengawasan  yang  dilakukan  pemerintah  (dalam  hal  ini  OJK) terkait perusahaan fintech itu sendiri. Faktanya, hingga saat tulisan ini dibuat, regulasi yang mengatur perusahaan berbasis fintech ini masih sangat sedikit. OJK selaku otoritas pengawas, baru memiliki 1 (satu) buah regulasi pengawasan perusahaan fintech , yaitu terkait  pengawasan  salah  satu  produk fintech yaitu  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan
Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.  Sementara,  ada  begitu  banyak  perusahaan  dan  jenis  kegiatan  yang  dapat dilakukan  oleh  perusahaan  berbasis fintech yang  dapat  diakses  secara  mudah  oleh jutaan rakyat Indonesia saat ini.

## D. PENUTUP
Pertama, di Indonesia terdapat 2 (dua) lembaga yang berwenang mengatur industri fintech yaitu  Bank  Indonesia  (BI)  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Bank  Indonesia hingga saat ini setidaknya telah membuat sejumlah regulasi terkait fintech ini, yaitu: (1) Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  18/40/PBI/2016  tentang  Penyelenggaraan Pemrosesan  Transaksi  Pembayaran;  (2)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial;  (3)  Peraturan  Anggota Dewan  Gubernur  Nomor  19/14/PADG/2017  tentang  Ruang  Uji  Coba  Terbatas (Regulatory  Sandbox) Teknologi  Finansial;  (4)  Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur Nomor  19/15/PADG/2017  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran,  Penyampaian  Informasi, dan  Pemantauan  Penyelenggara  Teknologi  Finansial.  Sedangkan  OJK,  hingga  saat  ini baru  menerbitkan  1  (satu)  buah  regulasi  pengawasan  perusahaan fintech ,  yaitu  terkait pengawasan salah  satu produk fintech yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi.  Sementara,  otoritas  yang  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang berbasis fintech adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  Republik  Indonesia  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan .
Kedua, sistem  pengawasan  perusahaan  berbasis fintech sangat  berkaitan  dengan permasalahan  hukum  perlindungan  konsumen  yang  secara  umum  diatur  dalam  UU Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Karena  salah  satu  kunci  agar konsumen  dapat  terlindungi  hak-haknya  adalah  berasal  dari  sejauh  mana  regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK)  terkait  perusahaan fintech itu  sendiri.  Faktanya,  hingga  saat  tulisan  ini  dibuat,
regulasi yang mengatur perusahaan berbasis fintech ini masih sangat sedikit. OJK selaku otoritas pengawas, baru memiliki 1 (satu) buah regulasi pengawasan perusahaan fintech , yaitu  terkait  pengawasan  salah  satu  produk fintech yaitu  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sementara, ada begitu banyak perusahaan dan jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan berbasis fintech yang dapat diakses secara mudah oleh jutaan rakyat Indonesia saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdulkadir  Muhammad.  (2004). Hukum  dan  Penelitian  Hukum, Cet.  1.  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti
Ahmadi  Miru.  (2011). Prinsip-Prinsip  Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  di  Indonesia , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
_______  dan  Sutarman  Yodo.  (2004). Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Az.  Nasution.  (2002). Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Suatu  Pengantar. Jakarta:  Diadit Media.
Eli Wuria Dewi. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen . Bandung: Mandar Maju.
Indosentius  Samsul.  (2004). Perlindungan  Konsumen,  Kemungkinan  Penerapan  Tanggung Jawab Mutlak. Jakarta: Universitas Indonesia.
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
S. Nasution. (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif . Bandung: Tarsito.
Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani.  (2014). Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian Tesis dan Disertasi, Cet. 3. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji.  (2010).  P enelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
________. (1986). Pengantar Metode Penelitian . Jakarta: UI Press.
________  dan  Sri  Mamudji.  (1986). Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat , Cet. Kedua. Jakarta: Rajawali.
________dan  Sri  Mamudji.  (1985). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
_______  dan  Sri  Mamudji.  (1990). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: Rajawali Press.
Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Kencana.

## B. Jurnal
Holijah.  (2014).  “Pengintegrasian  Urgensi  dan  Eksistensi  Tanggung  Jawab  Mutlak Produk  Barang  Cacat  Tersembunyi  Pelaku  Usaha  dalam  Undang-Undang  No.  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi”, Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 14 N0. 1
Sri Redjeki Hartono. (2001). “Perlindungan Konsumen di Indonesia (Tinjauan Makro)”,
Jurnal Mimbar Hukum , No. 39/X/2001

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
PBI  No.  11/12/PBI/2009  jo.  PBI  No.  16/8/PBI/2014  jo.  PBI  No.  18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.
PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. POJK  No.  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi.
POJK No. 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksadana.
Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  Nomor  19/14/PADG/2017  tentang  Ruang  Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial.
Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  Nomor  19/15/PADG/2017  tentang  Tata  Cara Pendaftaran,  Penyampaian  Informasi,  dan  Pemantauan  Penyelenggara  Teknologi Finansial.

## D. Internet
Prinsip-Prinsip  ini  Wajib  Diterapkan  dalam  Industri  Fintech, diakses  melalui www.hukumonline.com pada tanggal 18 Juni 2018 pukul 14.00 WIB
Transparansi  Fintech,  Gerbang  Perlindungan  bagi  Konsumen ,  diakses  melalui www.hukumonline.com pada tanggal 20 Juni 2018, pukul 15.00 WIB.