…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Periode 2020-2023 Lhokseumawe
Afdhal Musyra 1 , Febri Yuliani 2 , Abdul Sadad 3 1,2,3 Magister Administrasi Publik, Universitas Riau Email: afdhalmusyra0503@gmail.com, febri.yuliani@lecturer.unri.ac.id, Abdulsadad@lecturer.unri.ac.id
Article History:
Received: 29 Juni 2024 Revised: 13 Juli 2024 Accepted: 15 Juli 2024 Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi Lhokseumawe merupakan salah satu wilayah di Aceh yang menerapkan syariat islam. Salah satu qanun syariat yang harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh masyarakat Kota Lhokseumawe adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Hukum Jinayah (hukum pidana) merupakan bagian dari syari’at Islam yang dilaksanakan di Kota Lhokseumawe. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah periode 2020-2023 di Kota Lhokseumawe serta apa saja faktor-faktor yang menghambat implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah periode 2020-2023 di Kota Lhokseumawe , Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif.
Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Lhokseumawe dapat dikatakan belum optimal. Hal ini disebabkan Kurang intensnya kerja sama antara masyarakat dan tokoh agama dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lhokseumawe, Kurang maksimalnya sosialiasasi kepada masyarakat mengenai implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah serta Kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat mengenai Qanun Jianayah yang masih rendah.
Keywords: Implementasi, Qanun Jinayat, Kota Lhokseumawe

## PENDAHULUAN
Pemerintah Aceh dibentuk berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Penerapan syariat Islam di Aceh menjadi salah satu keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada Provinsi Aceh dalam bentuk suatu otonomi khusus. Jadi, pemerintah Aceh berhak mengatur daerahnya sendiri dalam ruang lingkup penerapan Syariat
Islam. Salah satu kota yang terdapat di Aceh adalah Kota Lhokseumawe. Pelaksanaan syariat Islam di Kota Lhokseumawe terkesan sangat lamban implementasinya mengikut ketentuan- ketentuan yang sudah ada, baik dari Undang-undang negara maupun qanun- qanun yang lahir di Aceh. Masyarakat Kota Lhokseumawe tunduk dan patuh terhadap qanun syariat dan juga hukum positif yang berlaku.
Salah satu qanun syariat yang harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh masyarakat Kota Lhokseumawe adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Hukum Jinayah (hukum pidana) merupakan bagian dari syari’at Islam yang dilaksanakan di Kota Lhokseumawe. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah ini hanya berlaku bagi orang Islam yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam di Kota Lhokseumawe, sementara untuk non-muslim dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah ini. Qanun Jinayat merupakan sebuah produk hukum yang dibentuk dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pelanggaran terhadap syariat Islam di Kota Lhokseumawe. Kehadiran Qanun Jinayat sebagai norma yang menegakkan syariat Islam justru belum mampu mengurangi tingkat pelanggaran di Kota Lhokseumawe. Hal ini terlihat dari jumlah pelanggaran terhadap Qanun yang bertambah setiap tahunnya, yang dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut:
Tabel 1. Jumlah Pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 di Kota Lhokseumawe Periode
Tahun 2020-2023 NO DELIK QANUN 2020 2021 2022 2023 1 Khamar 2 4 0 5 2 Maisir 0 3 0 2 3 Menyediakan Fasilitas Maisisr 4 5 7 3 4 Khalwat 31 45 130 127 5 Ikhtilath 45 46 0 0
6 Zina 9 10 5 6 7 Pelecehan Seksual 0 1 2 9 8 Pemerkosaan 0 0 0 0 9 Qadzaf 0 0 0 0 10 Liwath 0 0 0 0 11 Musahaqah 0 0 0 0 JUMLAH 93 120 144 152
Sumber: Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, 2023.
Bedasarkan data diatas, jumlah pelanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Lhokseumawe Tahun 2020 berjumlah sembilan puluh tiga orang, pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak dua puluh tujuh orang sehingga menjadi seratus dua puluh, pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak dua puluh empat orang sehingga menjadi seratus empat puluh empat orang dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak delapan orang sehingga menjadi seratus lima puluh dua orang. Dapat disimpulkan selalu terjadi peningkatan jumlah pelanggaran Qanun Jinayah yang dilakukan oleh masyarakat Kota Lhokseumawe setiap tahunnya hingga mencapai 152 orang pada tahun 2023.
Salah satu bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jarimah berdasarkan Qanun Jinayat adalah hukuman cambuk. Pada prakteknya, hukuman cambuk ini dilakukan di depan khalayak ramai yang bertujuan untuk mempermalukan pelaku jarimah di depan masyarakat.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 2672
Dalam Qanun Jinayah, hukuman cambuk dikenakan mulai dari 10 kali sampai 200 kali tergantung dengan tindak pidana yang dilakukan. Implementasi kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Lhokseumawe merupakan alat administrasi publik yang mana aktor (aparatur), prosedur implementasi dan lembaga (organisasi) harus secara bersama- sama menjalankan kebijakan tersebut agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam implementasi kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Lhokseumawe ini para aktor yaitu aparatur pemerintah daerah Kota Lhokseumawe harus dapat menjalin kerja sama yang komunikatif dan berkesinambungan antara lembaga pemerintah yang terkait sehingga implementasi dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik.
Implementasi Beberapa lembaga pemerintah yang berperan adalah Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe, Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe dan lembaga lainnya yang terkait. Tugas dari pemerintah daerah adalah membuat regulasi/kebijakan yang dan sebagai koordinator di dalam menekan angka pelanggaran syariat islam. Dinas Kesehatan bertugas di dalam membantu pemerintah daerah di bidang kesehatan. Satpol PP dan Wilayatul Hisbah bertugas di dalam menertibkan masyarakat. Implementasi Qanun Jinayah di Kota Lhokseumawe dilaksanakan oleh polisi Syariat Islam yang dinamakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang merupakan lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan memberikan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam. Dengan adanya Qanun Jinayah di harapkan mampu untuk meminmalisir perbuatan yang melanggar syariat.
Dalam implementasinya, kebijakan ini mengalami perbedaan antara yang diharapkan sebelumnya dengan yang telah dicapai. Implementasi kebijakan Qanun Jinayat Kota Lhokseumawe dihadapkan pada berbagai permasalahan karena disebabkan pelaksanaannya yang belum optimal.

## LANDASAN TEORI
1. Konsep Qanun Pengertian Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan dengan nama Kanun, yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab ialah undang-undang, kebiasaan atau adat. dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Qanun adalah suatu peraturan perundang- undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah dalam hal ini adalah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Di dalam masyarakat Aceh sendiri penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan Qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.
Ketentuan tentang Qanun terdapat di dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Berdasarkan pengertian Qanun yang diatur dalam Peraturan PerundangUndangan di atas, dapat ditegaskan bahwa qanun adalah salah satu bentuk hukum tertulis dalam sistem Peraturan PerundangUndangan di Indonesia yang dapat disamakan dengan peraturan daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-
Undangan yang lebih tinggi.
2. Kebijakan Publik Kebijaksanaan publik ( public policy ) adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Dwijowijoto, 2004:7).
Kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang duisulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Dwijowijoto, 2004: 83). Menurut Chandler dan Plano bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan (Pasolong, 2013:38).
Menurut Chief J. O. Udoji bahwa kebijakan publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Menurut Lemieux bahwa kebijakan publik sebagai produk aktivis-aktivis yang dimaksudnkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya tersetruktur. Keseluruhan proses aktivis itu berlangsung sepanjang waktu (Wahhab, 2015:15).
3. Implementasi Kebijakan
Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Winarno, 2014:151).
Implementasi juga diartikan dalam konteks keluaran, semisal yang dimaksud disini adalah sejauh mana sebuah tujuan-tujuan yang sudah direncanakan mendapatkan suatu dukungan, yaitu semisal tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Lalu selanjutnya pada tingkat yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada suatu perubahan yang mana perubahan itu dapat diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan suatu program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial (Winarno, 2014:148).
Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana,birokrasi yang efektif. Implementasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program (Setiawan, 2004:39).
Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuantujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai suatu outcome (hasil).
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 2674
Sayangnya, dalam khasanah pengetahuan yang kini dikenal dengan sebutan ilmu kebijakan publik, harus diakui bahwa hanya baru pada dasar terakhir ini saja para ilmuwan sosial, khususnya pada para ahli ilmu politik menaruh perhatian yang besar terhadap masalah persoalan pelaksanaan kebijakan atau menerimanya sebagai bagian integral dari studi proses perumusan kebijakan (Wahhab, 2015:64).
Model dalam kebijakan publik merupakan penjelasan secara abstrak atau perwakilan dari kehidupan politik. Model berusaha untuk memperjelas, menyederhanakan, dan memberikan pengertian mengenai hal-hal yang sebenarnya dianggap penting bagi politik dan kebijakan publik. Pentingnya sebuah model menjelaskan kehidupan politik dan kebijakan publik, sepenuhnya tergantung pada apa dan bagaimana kriteria sebuah model tersebut dalam menjelaskan perihal politik dan kebijakan publik. Model-model implementasi kebijakan adalah sebagai berikut (Irawan dan Hariri, 2015:39): a. Model Kebijakan Van Metter dan Van Horn Model pendekatan implementasi kebijakan yang digunakan oleh Van Metter dan Van horn disini ialah model top-down. Proses implementasi kebijakan ini merupakan sebuah performansi dari suautu pelaksanaan kebijakan publik yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implemntasi public yang sesui dengan harapan yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengumpamakan bahwa implemntasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksanaan, dan kinerja dari kebijakan publik.
b. Model implementasi kebijakan merilee S. Grindle. Model ini menggambarkan bahwa implemntasi ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan ditentukan oleh derajan implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut : (1) kepentingan yang terpengaruh oleh kebiakan; (2) jenis manfaat yang dihasilkan; (3) derajat perubahan yang diinginkan; (4) kedudukan pembuat kebijakan; (5) siapa pelaksana program; (6) sumber daya yang dikerahkan. Sementara itu, konteks implementasinya adalah : (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi; (2) karakteristik lembaga dan penguasa; (3) kepatuhan dan daya tanggap. Keunikan model grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut pada implementor, penerima implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.
c. Model implementasi kebijakan George C. Edward III
Implementasi kebijakan adalah salah satu proses dari kebijkan publik, tahapan implementasi adalah suatu bagian yang sangat penting, karena sebaik apapun tahapan atau proses yang telah dibuat dan direncanakan tak akan berarti jika tidak diimplementasikan dengan baik. Implementasi kebijakan merupakan bagian yang paling menentukan dalam proses implementasi kebijakan publik, yang dimaksud bersifat menentukan karena sebagaimanapun bentuk suatu kebijakan jika tidak dipersiapkan dan disusun secara matang dalam implementasinya, maka tujuan dari kebijakan itu tidak dapat dilaksanakan secara baik. Maka dari itu implementasi kebijakan publik dalam suatu prosesnya tidak dapata di laksanakan sebelum diterbitkannya undang-undang ataupun peraturan dan juga anggran yang harus disedikan untuk pembiayaan implementasi kebijakan publik tersebut.

## 2675

## METODE PENELITIAN
Penelitian mengenai implementasi kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Kota Lhokseumawe merupakan suatu studi yang menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian ini bersifat eskplanatif. Studi eskplanatif bertujuan untuk menjelaskan informasi deskriptif. Yang mana pertanyaan yang diajukan kepada informan merupakan pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana” (Gray dalam boru, 2018, p. 2). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeksripsikan kenyataan yang benar (Ghony dan Almansyur, 2012: 26). Penelitian kualitatif lebih menekan pada persoalan kedalaman data bukan banyakya data (Krisyantoro, 2011:56). Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dan Wilayatul Hisbah Lhokseumawe. Alasan dalam pemilihan lokasi ini karena Kota Lhokseumawe merupakan daerah tertinggi terjadinya tempat melakukan Khalwat dan bedasarkan data Kota Lhokseumawe merupakan daerah yang menempati peringkat pertama dalam kasus sexs bebas yang terjadi d Aceh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, Dalam teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan analisis data pandangan Milles, Huberman, & Saldańa (2014), analisis data kualitatif dibagi kedalam tiga aktivitas, yaitu (1) Kondensasi Data (Data Condensation); (2) Penyajian Data (Display Data); (3) Menggambarkan dan Menarik Kesimpulan (Drawing and Verifying Conclusion).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi Kebijakan Qanun Di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang- UndangNomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab III Pasal 5 ayat 4 berbunyi: “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan” yang dikenal dengan adanya daerah otonomi khusus dan daerah istimewa. Pemerintah Aceh dibentuk berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Penerapan Syariat Islam di Aceh menjadi salah satu keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada Provinsi Aceh dalam bentuk suatu otonomi khusus. Jadi, pemerintah Aceh berhak mengatur daerahnya sendiri dalam ruang lingkup penerapan Syariat Islam Qanun Jinayah memberlakukan kebijakan hukum cambuk sebagai keseriusan Pemerintahan Daerah dan masyarakat Aceh untuk melaksanakan syariat Islam secara utuh. Begitu juga dengan pemerintahan daerah Kota Lhokseumawe. Pemerintah Kota Lhokseumawe memberlakukan kebijakan Qanun Jinayah ini bagi masyarakat Kota Lhokseumawe. Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat meliputi beberapa lembaga dan dinas yang menaungi secara teknis seperti Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, Kejaksaan , Mahkamah Syar’iyah, dan Dinas Syari’at Islam. Implementasi kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah 2020-2023 di Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut: Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori komunikasi yaitu komunikasi antar lembaga terkait implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ini. Menurut Edward III bahwa komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
dipersiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapakan.
Adanya otonomi khusus di Aceh akan berdampak pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk diantaranya dapat merumuskan peraturan pelaksanaannya sendiri, yang kemudian dikenal dengan Qanun. Qanun merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan aturan yang berlaku pada masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Dalam undang-undang ini, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diartikan sebagai Peraturan Daerah yang berfungsi sebagai pelaksana Undang-Undang di wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam rangka Penyelenggara Otonomi Khusus. Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.
Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumbedaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
Disposisi menurut Edward III merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika implementasi kebijakan berhasil dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kamauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah sebagai salah satu produk hukum yang disepakati serta diakui menjadi salah satu bagian dari sistem hukum pidana, khususnya bagi masyarakat Provinsi Aceh yang memiliki kekhususan, juga mengandung tujuan pemidanaan sebagaimana hukum pidana nasional. Qanun Jinayat mengatur mengenai perbuatan- perbuatan yang dilarang syariat Islam ( jarimah ) dan juga mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelanggarnya ( ‘uqubat ). Sehingga masyarakat Provinsi Aceh yang memiliki struktur budaya yang berbeda serta sistem pemerintahan berdasarkan otonomi khusus dapat diakomodir kepentingan hukumnya melalui penerapan Qanun Jinayah.
Qanun Jinayah telah disahkan sebagai aturan dalam bidang Syari’at Islam sebagai pedoman sehari-hari untuk seluruh komponen masyarakat serta sebagai payung hukum bagi masyarakat kota Lhokseumawe. Salah satu lembaga yang dibentuk dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah satpol PP dan Wilayatul Hisbah.
Salah satu instansi yang berperan dalam implementasi Qanun Jinayah adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Lhokseumawe. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Lhokseumawe sebagai salah satu ujung tombak pelaksanaan Syariat Islam di Kota Lhokseumawe, mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi Qanun Jinayah, baik dalam menyiapkan sumber daya manusia hingga dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat di Kota Lhokseumawe yang melakukan pelanggaran syariat Islam.
Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Kota Lhokseumawe masih belum efektif di dalam mengurangi pelanggaran-pelanggaran terhadap
syariat Islam pada masyarakat Kota Lhokseumawe. Hal ini terbukti dengan jumlah pelanggaran terhadap syari’at Islam yang masih tinggi. Para pelanggar syariat Islam ini masih belum memiliki kesadaran untuk saling menjaga hak antar sesama, yaitu hak untuk menerima kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar ( standar operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan redtape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
Berdasarkan analisa peneliti bahwa hasil implementasi Qanun No 6 Tahun 2014 di Kota Lhokseumawe masih belum dapat berjalan secara optimal karena belum adanya Peraturan Walikota atau aturan lain dibawahnya untuk memperkuat berjalannya syari’at Islam di Kota Lhokseumawe. Komponen atau instansi pemerintah yang berperan dalam implementasi Qanun No 6 Tahun 2014 kurang menerapkan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga aturan yang telah ada juga tidak akan bisa mengurangi pelanggaran syari’at Islam jika kurang tegasnya pihak pemerintah di dalam menerapkan aturan yang berjalan.
Kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Kota Lhokseumawe yang saat ini diberlakukan dalam implementasinya terdapat tantangan baik dari masyarakat yang pro maupun kontra, selain itu juga isu yang berkembang bahwa penerapan Qanun Jinayah bertentangan dengan prinsip peraturan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan analisa peneliti implementasi kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Kota Lhokseumawe hanya berlaku bagi masyarakat Kota Lhokseumawe yang beragama Islam, tidak diberlakukan untuk masyarakat Aceh yang non- muslim. Dalam melaksanakan Syariat Islam, satpol PP dan Wilayatul Hisbah akan terlebih dahulu melihat status agama seseorang berdasarkan yang tercantum dalam KTP. Hal ini wajib dilakukan bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman atau bias dalam implementasi kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Kota Lhokseumawe bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Di samping itu, kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah bisa juga berlaku bagi pelaku non-muslim jika orang tersebut melakukan perbuatan jarimah bersama-sama dengan orang Islam dengan syarat pelaku tersebut (non-muslim) memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan yang tercantum dalam implementasi kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.
Salah satu unsur dari pengaturan syariat Islam di Aceh yaitu lahirnya Peraturan Daerah yang selanjutnya diberi nama Qanun yang menjadi payung hukum yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Penyelenggaraan Hukum Jinayat di Aceh berasaskan keislaman,legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan Hak Asasi Manusia, dan pembelajaran kepada masyarakat.
Dalam hierarki perundang-undangan Indonesia qanun Aceh syariat Islam di Aceh disederajatkan dengan Peraturan Daerah. Ketika suatu Qanun sudah disahkan sebagai aturan, maka proses hukum akan dijalankan oleh pihak penegak hukum. Pada aspek ini, yang harus dimunculkan adalah proses penegakannya yang maksimal. Semua pihak penegak hukum, baik pihak Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, Kejaksaan, dan hakim Mahkamah Syar’iyah harus berjalan sebagaimana seharusnya guna menegakkan Qanun Jinayah.
Qanun adalah peraturan yang serupa dengan peraturan daerah provinsi atau
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
kabupaten/kota, yang mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam. Penerapan Syariat Islam di Aceh ditandai dengan lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun tersebut berlaku untuk setiap orang yang beragama Islam yang berdomisili di Aceh dan bagi non muslim yang melakukan jarimah di Aceh khususnya di Kota Lhokseumawe bersama-sama orang Islam serta memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah, dan non muslim yang melakukan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP tetapi diatur dalam qanun ini (Pasal 4). Adapun jenis-jenis ‘uqubat dalam Qanun Jinayah itu meliputi hudud dan ta’zir dan juga mengatur tentang hukumannya ( uqubat ). Misal, ‘ Uqubat ta’zir berbentuk cambuk, denda, penjara, perampasan barang-barang tertentu, pencabutan izin dan pencabutan hak, dan kompensasi. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah menjadi salah satu implementor yang paling sering menjadi pelaksana kebijakan. Dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Kota Lhokseumawe ini peran birokrasi masih kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari implementor yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi tersebut secara sungguh-ungguh kepada masyarakat termasuk para pendatang dari daerah lain yang masuk ke kota Lhokseumawe.
2. Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Periode 2020-2023 di Kota Lhokseumawe Faktor-Faktor yang menghambat implementasi kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah 2020-2023 di Kota Lhokseumawe, antara ;ain adalah sebagai berikut: a. Kurang intensnya kerja sama antara masyarakat dan tokoh agama dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lhokseumawe Hambatan merupakan suatu menghalnagi terlaksananya kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Kota Lhokseumawe. Hal ini menggangu proses yang sedang dilaksanakan, baik dalam bentuk psikologi, sosiokultural maupun secara mekanisme. Bukan hanya Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe saja yang mengalami hambatan seperti ini, melainkan dinas-dinas lain yang terkait dalam implementasi kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Kota Lhokseumawe. Demikian juga lembaga-lembaga non pemerintah, dalam melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan akan mengalami atau menemukan hambatan dan biasanya pula hambatan itu muncul ada yang dari dalam dan ada pula yang muncul dari luar.
b. Kurang maksimalnya sosialiasasi kepada masyarakat mengenai implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah
Penerapan syariat Islam diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang berisi perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam menjadi dasar dalam pelaksanaan syariat Islam di Kota Lhokseumawe. Implementasi kebijakan Qanun yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe belum mampu dalam menurunkan kasus pelanggaran syariat Islam.
c. Kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat mengenai Qanun Jinayah yang masih rendah Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor menuju efektivitas implementasi suatu kebijakan dalam masyarakat. Kesadaran hukum dapat membuat orang patuh kepada kebijakan atau menaati kebijakan dan jika aturan hukum ditaati oleh sebagian besar masyarakat maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif walaupun dari segi uqubat sudah
diberatkan/ditambahkan di dalam sebuah produk hukum. Jadi terdapat hubungan yang erat antara kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas suatu implementasi kebijakan, sehingga dalam membicarakan efektivitas implementasi kebijakan tidak bisa mengabaikan unsur-unsur tersebut. Kesadaran hukum masyarakat secara umum masih rendah. Sebagian warga masyarakat menganggap kewajiban taat pada syariat Islam merupakan beban yang memberatkan. Perasaan terbebani ini di samping dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi yang sulit, juga karena sifat masyarakat lokal berlakunya Qanun Jinayah di Kota Lhokseumawe. Kondisi sosial ekonomi yang sulit banyak berpengaruh pada terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap Qanun Jinayah. Kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh pemahaman tentang hukum dan komitmen untuk mematuhi hukum. pemahaman berada pada domain kognitif sedangkan komitmen itu berada pada domain afektif. Oleh karena itu, dapat dikatakan efektifitas hukum berawal dari kesadaran hukum menuju kepatuhan hukum dan akhirnya hukum menjadi efektif.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Implementasi kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah 2020-2023 di Kota Lhokseumawe belum mampu dalam menurunkan kasus pelanggaran syariat Islam. Tujuan dari adanya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah ini untuk mengarahkan proses kehidupan masyarakat Kota Lhokseumawe dalam bingkai syariat Islam dan sebagai alat untuk menekan angka pelanggaran syariat Islam di Kota Lhokseumawe. Di Di dalam pelaksanaan dari implementasi Qanun Jinayah ini Satpol PP/WH melakukan sweeping di tempat tempat yang dicurigai terjadi pelanggaran nilai nilai syari’at Islam dan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai bahayanya pergaulan bebas dan hukuman cambuk bagi yang melanggar qanun jinayah.
2. Faktor-Faktor yang menghambat implementasi kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Kota Lhokseumawe yaitu: 1) Kurang intensnya kerja sama antara masyarakat dan tokoh agama dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lhokseumawe, 2) Kurang maksimalnya sosialiasasi kepada masyarakat mengenai implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah 3) Kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat mengenai Qanun Jianayah yang masih rendah.

## DAFTAR REFERENSI
Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Edwards III, George C. (1980). Implementing Public Policy . Washington D.C.: Congressional Quarterly Press. Grindle, M.S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World . Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almansyur. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Ar- Ruzz Media.
Irawan, Suntoro dan Hariri Hasan. 2015. Kebijakan Publik . Yogyakarta : Graha Ilmu.
Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik . Gorontalo: UNG Press. Ruslan, Rosady. 2010. Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi . Jakarta: Raja
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Grafindo Persada. Setiawan, Guntur. 2004. Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Bisnis . Bandung: Alfabeta.
Sukandarrumudi. 2014. Metodologi Penelitian . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Sunggono, Bambang. 2004. Hukum dan Kebijaksanaan Publik . Jakarta: PT. Karya Unipress. Tahir, Arifin. 2011. Kebijakan dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press. Thoha, Miftah. 2012. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara . Jakarta: PT. Grafindo Persada. Wahhab, Solichin Abdul. 2015. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT Bumi Aksara. Widodo, Joko. 2018. Analisis Kebijakan Publik . Jakarta: Bayumedia.