## Amanna Gappa
Amanna Gappa, Vol. 27 No. 1 Maret 2019
Terakreditasi Nasional SINTA 4
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Kedudukan  dan  Tugas  Staf  Ahli  dalam  Struktur  Pemerintah Daerah
Muh. Hasrul 1* , Syafa’at Anugrah Pradana 2
1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
2 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare
* Corresponding author’s  e-mail: hasrul@unhas.ac.id

## Abstrak:
Staf  ahli  kepala  daerah  merupakan  salah  satu  unsur  perangkat  daerah  yang  sangat  strategis dalam  membantu  kinerja  kepala  daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  dan  memahami kedudukan  dan  tugas  staf  ahli  dalam  struktur  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; serta mengetahui dan memahami faktor-faktor  yang  memengaruhi  pelaksanaan  tugas  staf  ahli  dalam  membantu  kinerja  kepala daerah.  Penelitian  ini  menggunakan  seinwijsenschaff  atau  penelitian  yang  dilakukan  secara yuridis empiris yang mengkaji aturan positif yang berlaku (literature research) dan dilanjutkan dengan  penelitian  di  lapangan  (field  research).  Data  dianalisis  dengan  cara  kualitatif  dan dipaparkan  serta  disajikan  secara  sistematis  kemudian  ditarik  kesimpulan.Hasil  penelitian menunjukkan bahwa kedudukan staf ahli dalam struktur pemerintah daerah merupakan unsur yang sangat strategis dalam membantu kinerja kepala daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, staf ahli berpedoman kepada peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Faktor- faktor  yang  memengaruhi  pelaksanaan  tugas  staf  ahli  antara  lain:  faktor  rekrutmen  jabatan, pendidikan, pengalaman, hubungan antar unsur perangkat daerah, dan budaya organisasi.
Kata Kunci: Staf Ahli; Kepala Daerah; Pemerintah Daerah

## 1. Pendahuluan
Tujuan  pembangunan  di  daerah  bermuara  pada  pemerataan  pembangunan  dalam rangka  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat. 1 Selain  itu,  agar  tujuan  dapat  dicapai dengan  baik,  maka  tidak  terlepas  dari  peranan  manusia  sebagai  aparat  birokrasi pemerintahan dan seluruh anggota masyarakat itu sendiri selaku pelaksana dan objek pembangunan.
Masyarakat  menginginkan  agar  bentuk  Negara  Hukum  Indonesia  seyogianya  ideal. Negara hukum ideal tersebut adalah Negara hukum material. Negara hukum material atau  Negara  hukum  kesejahteraan  juga  disebut  Negara  hukum  sosial  ( social  service state ). 2 Negara  hukum  material  disebut  juga  dengan  istilah welvaarstaats yang kemudian dikenal dengan nama verzorgingsstaats . 3
1 Deden  Haria  Garmana.  (2017). Tinjauan  Arah  Kebijakan  Pembangunan  di  Daerah  Pada  Era  Otonomi Daerah. Jurnal KAPemda Volume 10 No.6 / Maret 2017. Hlm.66
2 Hotma P. Sibuea, (2010). Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum pemerintahan Yang Baik. Penerbit Erlangga: Jakarta. Hlm. 58-59
3 Philipus M. Hadjon. (1997). Wewenang. Jurnal Yuridika, Edisi Nomor 5 dan 6 Tahun XII. Hlm.3
Dalam  konteks  Negara  hukum  Indonesia,  para  pelaksana  hukum  diingatkan  bahwa dalam melaksanakan tugasnya agar mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup  dalam  masyarakat. 4 Desentralisasi  merupakan  penyerahan  wewenang  politik dan  perundang-undangan  untuk  perencanaan,  pengambilan  keputusan  dan manajemen  pemerintahan  dari  pemerintah  pusat  kepada  unit-unit  sub  nasional (daerah/wilayah)  administrasi  Negara  atau  kepada  kelompok-kelompok  fungsional atau  organisasi  non-pemerintahan. 5 Keberagaman  organisasi  perangkat  daerah memberikan  dampak  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  baik  terkait jumlah  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  dan  unit  kerja  di  bawahnya  maupun nomenklatur yang dikembangkan. 6
Staf  Ahli  Kepala  Daerah  merupakan  suatu  jabatan  baru  pasca  terbitnya  Peraturan Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah  yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.  Pada  level  atau  organisasi  macam  apapun,  staf  ahli  memiliki  peran  yang sangat  strategis  dalam  menentukan  penyediaan  informasi  dan  analisis  yang  perlu dilakukan  guna  pembuatan  keputusan  tertentu.  Dalam  perspektif  kebijakan  publik, staf ahli merupakan seorang analisis kebijakan yang berfungsi memberikan masukan atau rekomendasi ( policy adviser ) yang biasanya dalam bentuk policy paper , kepada top manager atau  pada  tataran  pemerintah  daerah  peran  staf  ahli  adalah  sebagai policy adviser bagi  kepala  daerah.  Untuk  itu,  keberadaan  staf  ahli  akan  memudahkan identifikasi  terhadap  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  dalam  rangka pelayanan publik untuk dicarikan solusinya. 7
Realitas  yang  dijumpai  saat  ini  bahwa  di  lingkungan  masyarakat  mengenai  staf  ahli adalah masuk ke  dalam  kurungan.  Namun  ada  juga  yang  beranggapan  jadi staf ahli artinya  sedang  diparkir  sementara,  sambil  menunggu  jabatan  Kepala  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang  kosong.  Setelah  ada  jabatan  yang  kosong,  maka pejabat yang sebelumnya dijadikan sebagai staf ahli dikembalikan ke SKPD yang telah lowong tersebut. Kemudian, jabatan staf ahli dijadikan sebagai jabatan hukuman bagi pegawai  yang  tidak  loyal  dengan  kepala  pemerintah  daerah.  Selain  itu,  jabatan  dari staf  ahli  adalah  jabatan  yang  tidak  ada  kejelasan  sebab  kepala  pemerintah  daerah (dalam  hal  ini  bupati)  jarang  menggunakan  staf  ahli  dalam  menentukan  suatu kebijakan  yang  vital  malah  lebih  banyak  berkoordinasi  dengan  wakil  kepala pemerintah daerah dan sekretarisnya sendiri.
Hasil penelitian sebelumnya oleh Indra Perwira 8 mengenai kajian jabatan staf khusus gubernur  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis.  Sebab  ruang lingkup  yang  diteliti  oleh  penulis  jauh  lebih  spesifik  dibandingkan  dengan  ruang lingkup  yang  telah  diteliti  oleh  Indra  Perwira  yaitu  mengenai  staf  ahli  pemerintah kabupaten/kota.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  ditujukan  untuk  memperoleh informasi mengenai urgensi staf ahli dalam membantu kinerja kepala daerah dan juga
4 Achmad  Ali.  (2001). Harapan  Untuk  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  di  Era  Reformasi. Seminar Nasional, Makassar 5 Muhammad  Ryaas  Rasyid.  (1988). Kajian  Awal  Birokrasi  Pemerintahan  dan  Politik  Orde  Baru. Yarsif Watampone: Jakarta. Hlm.4
6 Faozan  Haris.  (2007). Menyingkapi  Issue  Kelembagaan  Kerjasama  Antar  Daerah  di  Tengah  Kolaborasi Stratejik Global. Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN: Bandung. Hlm. 2
7 Husni Thamrin. (2013). Hukum Pelayanan Publik di Indonesia. Aswaja Pressindo : Yogyakarta. Hlm. 17
8 Indra  Perwira.  (2011). Kajian  Jabatan  Staf  Khusus  Gubernur .  Legal  Opinion  disampaikan  atas permintaan Gubernur Jawa Barat, hlm. 2-3.
untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas staf ahli dalam membantu kinerja kepala daerah.

## 2. Metode
Jenis penelitian yang digunakan adalah Seinwijsenschaff atau penelitian yang dilakukan secara  yuridis  empiris  yang  mengkaji  aturan  positif  yang  berlaku  yang  dilanjutkan dengan  penelitian  di  lapangan.  Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah  kerja Pemerintah Kabupaten  Pinrang,  Sulawesi  Selatan,  tepatnya  pada  Staf  Ahli  Bupati  Pinrang. Populasi adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang. Sampel  penelitian  adalah  Staf  Ahli  Bupati  Pinrang  sebagai  objek  utama  penelitian, pejabat  yang  pernah  menduduki  jabatan  staf  ahli  dan  pejabat  yang  mempunyai hubungan  koordinasi  dengan  staf  ahli  antara  lain  Kepala  Bagian  Hubungan Kemasyarakatan dan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

## 3. Eksistensi Staf Ahli dalam Struktur Pemerintah Daerah
Perubahan  struktur  kekuasaan  pemerintahan  adalah  akibat  diletakkannya  sebagian besar kewenangan pemerintah pada daerah melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  meletakkan  otonomi  daerah  pada  daerah otonom  dan  seluruh  kabupaten  atau  kota  dinyatakan  sebagai  daerah  otonom  dan propinsi selain sebagai daerah otonom juga sebagai wilayah administratif. Hal tersebut yang  mengakibatkan  kewenangan  dalam  membuat  ketentuan  organik  dari  berbagai ketentuan  perundang-undangan  akan  mewujudkan  fungsi  administrasi  untuk menciptakan masyarakat madani, yakni masyarakat sejahtera.
Kedudukan staf ahli dalam struktur pemerintah daerah merupakan salah satu unsur perangkat  daerah  yang  sangat  strategis.  Kewenangan  yang  telah  diberikan  oleh Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah  sebagai pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan staf ahli kepala daerah sebagai konsultan kepala daerah.
Ditinjau  dari  segi  kelembagaan,  staf  ahli  kepala  daerah  bertanggungjawab  langsung kepada  kepala  daerah  tetapi  tetap  berkoordinasi  dengan  sekretaris  daerah  sebagai pejabat tertinggi dalam organisasi perangkat daerah.  Adapun kaitannya dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni staf ahli kepala daerah bekerja secara  kolektif  kolegial  akan  tetapi  tetap  mengedepankan  asas  profesionalitas  dalam memberikan telaah staf di bidangnya masing-masing.
Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  tugas  staf  ahli  dalam  membantu kinerja  kepala  daerah  yaitu  faktor  rekrutmen  jabatan,  faktor  pendidikan,  faktor pengalaman,  faktor  hubungan  antar  unsur  perangkat  daerah,  dan  faktor  budaya organisasi.
Penelitian ini menunjukkan kedudukan dan tugas staf ahli kepala daerah sebagai salah satu  unsur  perangkat  daerah  yang  sangat  strategis  dalam  membantu  kinerja  kepala daerah.  Terjadinya  perubahan  pada  tatanan  bernegara  melalui  proses  amandemen UUD NRI 1945 khususnya dalam pasal 18 angka (2), (3), (4) dan (5) membawa akibat hukum  pada  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  di  mana  pemerintahan
daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 9
Hukum  merupakan  salah  satu  komponen  sistem  dalam  kehidupan  bernegara  pada suatu  Negara  hukum.  agar  berjalan  dengan maksimal,  maka hal  tersebut  ditentukan oleh  proses  bekerjanya  komponen  struktur,  substansi  dan  komponen  kultural. 10 Menurut  H.D.  Stoud  dalam  Ridwan 11 ,  yang  menyajikan  pengertian  kewenangan sebagai  keseluruhan  aturan  yang  berkenaan  dengan  perolehan  dan  penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dialam hubungan hukum publik. Menurut  Bagir  Manan  dalam  Hasrul 12 ,  bahwa  wewenang  dalam  kaitannya  dengan otonomi  daerah  adalah  hak  yang  memiliki  pengertian  kekuasaan  mengatur  sendiri ( zelfregelen ) dan mengelola sendiri ( selfbesturen ).
Pada pelaksanaan tugas pemerintahan oleh kepala darah dalam hal ini adalah bupati, tentunya  kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  haruslah  sesuai  dengan  asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik. 13 Namun  demikian,  tidak  semua  kepala  daerah mampu  mengeluarkan  kebijakan  yang  akurat  dan  sesuai  dengan  keinginan  rakyat dikarenakan  kemampuan  ( intelligence )  kepala  daerah  pada  tiap  daerah  tentunya berbeda.  Sehingga,  kepala  daerah  dalam  melaksanakan  tugasnya  dapat  dibantu  staf ahli untuk menginventarisir segala program kepala daerah agar kebijakan yang akan dikeluarkan oleh kepala daerah bersifat paripurna. 14
Adapun  tugas  staf  ahli  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  yang  terkait  dengan teknis  pelaksanaan  perangkat  daerah  di  Kabupaten  Pinrang  yaitu  memberikan telaahan  mengenai  masalah  pemerintahan  daerah  sesuai  dengan  bidang  tugasnya. Penempatan  pejabat  kedalam  jabatan  staf  ahli  merujuk  kepada  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  yakni  dengan  menggunakan sistem  lelang  jabatan.  Seleksi  jabatan  staf  ahli  tersebut  akan  menguatkan  potensi peningkatan  kualitas  staf  ahli  bahwa  kehadiran  panitia  seleksi  (pansel)  sangat membantu menelurkan staf ahli yang betul-betul ahli di bidangnya masing-masing.
Kurangnya  sumber  daya  aparatur  yang  sesuai  dengan  bidangnya  masing-masing menjadikan staf ahli harus bekerja lebih keras dan mempunyai semangat yang tinggi dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  konsultan  kepala  daerah. 15 Sumber  Daya Manusia  dipandang  semakin  besar  peranannya 16 bagi  kesuksesan  organisasi,  maka banyak  organisasi  kini  menyadari  bahwa  unsur  manusia  dalam  organisasi  dapat memberikan keunggulan bersaing. 17
9 Aminuddin Ilmar. (2014). Membangun Negara Hukum Indonesia. Phinatama Media : Makassar. Hlm.110 10 A.Muin  Fahmal.  (2013). Peran  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Layak  dalam  Mewujudkan Pemerintahan yang Layak. Total Media : Yogyakarta. Hlm.36
11 Ridwan HR. (2008). Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada : Jakarta. Hlm. 110
12 Muh. Hasrul. (2013). Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif. Disertasi. Universitas Hasanuddin : Makassar. Hlm.54 13 S.P. Siagian. (1985). Filsafat Administrasi. Gunung Agung : Jakarta. Hlm.37 14 Andi  Pangerang  Moenta  dan  Syafa’at  Anugrah  Pradana.  (2017). Pokok-Pokok  Hukum  Pemerintahan Daerah. Rajawali Pers : Depok. Hlm. 57
15 Dani Vardiansyah. (2008). Filsafat Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar. Indeks : Jakarta. Hlm.3 16 Soerjono Soekanto. (2002). Teori Peranan. Bumi Aksara : Jakarta. Hlm.243
17 Robert L. Mathis dan John H Jackson. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia. Grasindo : Jakarta. Hlm. 4
Staf ahli yang bekerja secara mendiri juga selalu menjalin komunikasi 18 dengan kepala SKPD dan juga antar staf ahli. Sebab koordinasi yang baik dengan SKPD dan antar staf ahli  akan  meningkatkan  motivasi  dan  gairah  dalam  membangun  daerahnya.  Sebab Good  Governance yang efektif  menuntut  adanya alignment (koordinasi) yang  baik  dan integritas,  professional  serta  etos  kerja  dan  moral  yang  tinggi.  Dengan  demikian penerapan  konsep good  governance dalam  penyelenggaraan  kekuasaan  pemerintah Negara merupakan tantangan tersendiri. 19
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  staf  ahli  bupati  pinrang  dibantu  oleh  inovasi  yang dibuat  oleh  pemerintah  kabupaten  pinrang  yaitu  PINDU  (Pusat  Informasi  dan Pengaduan).  Kehadiran  PINDU  di  Kabupaten  Pinrang  memudahkan  staf  ahli  untuk mendapatkan  informasi  dari  masyarakat 20 sebab  tidak  semua  daerah  mempunyai sistem informasi dan pengaduan seperti ini.

## 4. Penutup
Kedudukan staf  ahli  dalam struktur  pemerintah daerah merupakan  unsur perangkat daerah yang sangat strategis. Dalam melaksanakan tugasnya, staf ahli merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selanjutnya, faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  tugas  staf  ahli  dalam  membantu kinerja  kepala  daerah  yaitu  faktor  rekrutmen  jabatan,  faktor  pendidikan,  faktor pengalaman,  faktor  hubungan  antar  unsur  perangkat  daerah,  dan  faktor  budaya organisasi.  Selain  itu,  perhatian  juga  harus  diberikan  kepada  staf  ahli  dengan melengkapi  sarana  dan  prasarana  staf  ahli  dalam  menunjang  produktivitas  staf  ahli kepala daerah.

## Referensi
Achmad Ali. (2001). Harapan Untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia di Era Reformasi. Seminar Nasional, Makassar.
Aminuddin  Ilmar.  (2014). Membangun  Negara  Hukum  Indonesia. Phinatama  Media  : Makassar.
Andi  Pangerang  Moenta  dan  Syafa’at  Anugrah  Pradana.  (2017). Pokok-Pokok  Hukum Pemerintahan Daerah. Rajawali Pers : Depok.
Astrid S. Susanto. (1974). Komunikasi dalam Teori dan Praktik. Bina Aksara : Jakarta.
Dani Vardiansyah. (2008). Filsafat Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar. Indeks : Jakarta.
Deden Haria Garmana. (2017). Tinjauan Arah Kebijakan Pembangunan di Daerah Pada Era Otonomi Daerah. Jurnal KAPemda Volume 10 No.6 / Maret 2017.
Faozan Haris. (2007). Menyingkapi Issue Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah di Tengah Kolaborasi  Stratejik  Global. Lembaga  Pengembangan  Administrasi  STIA  LAN  : Bandung.
18 Astrid S Susanto. (1974). Komunikasi dalam Teori dan Praktik. Bina Aksara : Jakarta. Hlm.57 19 Sedarmayanti.  (2012). Good  Government  “Kepemimpinan  Yang  Baik”  bagian  pertama  Edisi  Revisi  dalam Rangka  Otonomi  Daerah  Upaya  Membangun  Organisasi  Efektif  dan  Efisiensi  melalui  Restrukturisasi  dan Pemberdayaan. CV. Mandar Maju : Bandung. Hlm.3 20 Soeleman B. Taneko. (1986). Konsepsi Sistem Sosial. Rajawali : Jakarta. Hlm.220
Hotma P. Sibuea, (2010). Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum pemerintahan Yang Baik. Penerbit Erlangga: Jakarta.
Husni  Thamrin.  (2013). Hukum  Pelayanan  Publik  di  Indonesia. Aswaja  Pressindo  : Yogyakarta.
Indra Perwira. (2011). Kajian Jabatan Staf Khusus Gubernur . Legal Opinion disampaikan atas permintaan Gubernur Jawa Barat.
Muh. Hasrul. (2013). Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam Mewujudkan  Pemerintahan  Yang  Efektif. Disertasi.  Universitas  Hasanuddin  : Makassar.
Muhammad  Ryaas  Rasyid.  (1988). Kajian  Awal  Birokrasi  Pemerintahan  dan  Politik  Orde Baru. Yarsif Watampone : Jakarta.
Muin  Fahmal.  (2013). Peran  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Layak  dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Layak. Total Media : Yogyakarta.
Philipus M.  Hadjon.  (1997). Wewenang. Jurnal  Yuridika,  Edisi  Nomor  5  dan  6  Tahun XII.
Ridwan HR. (2008). Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
Robert  L.  Mathis  dan  John  H  Jackson.  (2001). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Grasindo : Jakarta.
Sedarmayanti. (2012). Good Government “Kepemimpinan Yang Baik” bagian pertama Edisi Revisi  dalam  Rangka  Otonomi  Daerah  Upaya  Membangun  Organisasi  Efektif  dan Efisiensi melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. CV. Mandar Maju : Bandung.
Soerjono Soekanto. (2002). Teori Peranan. Bumi Aksara : Jakarta.