## Optimalisasi Penetapan Embarkasi Haji Dalam Rangka Efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
Syahdu Winda 1 , Dwi Indriastuti 2 , Julius Ferdinand 3 , Suprayogi 4 123 Komisi Pemberantasan Korupsi
4 Institut Teknologi Bandung
1 syahdu.winda@kpk.go.id,
2 dwi.indriastuti@kpk.go.id,
3 julius.ferdinand@kpk.go.id, 4 yogi@ti.itb.ac.id

## Abstract
Hajj  pilgrimage  cost  (Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji/BPIH)  requires  around  IDR  14 trillion every year. BPIH consists of direct and indirect costs, in which the largest cost component is the airfare reaching 86% of pilgrim deposits in 2019. This study shows that there is BPIH inefficiency that is caused by the disorganized appointment of the embarkation points and the division  of  flight  groups  that  does  not  optimize  aircraft  capacity  and  airport  capabilities. Through the operation research approach, this study models optimization BPIH by determining regional  allocations  of  the  pilgrims  to  embarkation  points.  The  study  aims  to  provide  an alternative decision making for the Ministry of Religion in implementing an embarkation zoning policy so that BPIH becomes more efficient, transparent, and free from corruption.
Keywords : BPIH, inefficiency, embarkation, model, optimization

## Abstrak
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk memberangkatkan jemaah haji setiap tahun membutuhkan sekitar Rp14 Triliun. BPIH terdiri atas biaya langsung ( direct cost ) dan biaya tidak  langsung  ( indirect  cost ),  dimana  komponen  biaya  terbesarnya  adalah  biaya penerbangan  yang  mencapai  86%  dari  setoran  jemaah  pada  2019.  Penelitian  ini memperlihatkan  adanya  inefisiensi  BPIH  karena  penetapan  embarkasi  yang  tidak  sesuai ketentuan dan penetapan kelompok terbang (kloter) yang tidak mengoptimalkan kapasitas pesawat dan kemampuan bandara embarkasi. Melalui pendekatan riset operasi, penelitian ini memodelkan optimalisasi BPIH melalui pengaturan alokasi daerah asal calon jemaah haji ke  embarkasi.  Penelitian  ini  berhasil  memberikan  alternatif  pengambilan  keputusan  oleh Kementerian Agama dalam menerapkan kebijakan embarkasi secara zonasi sehingga BPIH menjadi lebih efisien, transparan dan bebas korupsi.
Kata Kunci: BPIH, Inefisiensi, Embarkasi, Model, Optimalisasi

## Pendahuluan
Negara  Indonesia  merupakan  negara dengan  jumlah  muslim  terbesar  di  dunia (persentasenya  mencapai  12,7%  dari penduduk  muslim  dunia).  Dengan  jumlah muslim terbesar tersebut, Indonesia adalah negara  dengan  jemaah  haji  terbesar  setiap tahun.  Pada  tahun  2019,  Indonesia mendapatkan  kuota  jemaah  haji  dari Pemerintah  Arab  Saudi  sebesar  221  ribu 1 . Sampai  dengan  Desember  2019,  terdapat 4.775.053  orang  Calon  Jemaah  Haji  (CJH) reguler dalam posisi antri untuk berangkat. Waktu  tunggu  CJH  tersebut  cukup  panjang berkisar  antara  16-39  tahun  tergantung kepada kuota di masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota.  Akibat  antrian tersebut, hingga akhir tahun 2019 terdapat dana  haji  lebih  dari  Rp124  Triliun  yang dikelola  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan Haji (BPKH) 2 .
Untuk memberangkatkan Jemaah haji sebanyak  200  ribu  lebih  pada  tahun  2019 dibutuhkan  Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah Haji  (BPIH)  sebesar  Rp14,35  Triliun,  yang bersumber dari setoran jemaah (Bipih) serta nilai manfaat  dana  kelolaan.  Besaran  Biaya Perjalanan  Ibadah  haji  (Bipih)  yang  harus disetor  Jemaah  ditetapkan  berdasarkan embarkasi, rata-rata sebesar Rp35.23 Juta.
Lamanya masa tunggu serta besarnya dana  kelolaan  haji  memberikan  peluang terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini terlihat dari  hasil  kajian  Direktorat  Penelitian  & Pengembangan  dan  Direktorat  Gratifikasi KPK  (2010)  yang  mengidentifikasi  48 temuan,  terdiri  dari  tujuh  aspek  regulasi, enam  aspek  kelembagaan,  28  aspek  tata laksana, tiga aspek manajemen sumber daya manusia  dan  empat  aspek  manajemen kesehatan  haji.  Di  antara  temuan  tersebut
1 Kuota sebelum mendapatkan tambahan pada Bulan April 2019, terbagi menjadi kuota haji reguler sebesar 204.000 dan haji khusus sebesar 17.000
2 Berdasarkan amanah Undang-Undang No. 34 Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Haji,  keuangan
terdapat inefiesiensi BPIH yang disebabkan lemahnya aspek perencanaan dan manajemen, khususnya terkait penerbangan dan embarkasi.
Pertama,  terjadi  inefisiensi  biaya penerbangan  dalam  penggunaan  kapasitas terpasang pesawat haji periode tahun 2007- 2009  sebesar  USD253.637.009,- 3 .  Hal tersebut berdasar kondisi adanya ketidakoptimalan  pemanfaatan  kapasitas terpasang  pesawat  haji  tiap  embarkasi periode  musim  haji  tahun  2007 – 2009  M, yang  seharusnya  dapat  dimaksimalkan dengan  jumlah  Jemaah  calon  haji  tiap embarkasi.
Kedua,  terdapat  potensi  inefisiensi BPIH yang terkait langsung (terutama pada komponen  akomodasi  dan  transportasi darat  selama  di  Arab  Saudi)  dengan berkurangnya  jumlah  hari  tinggal  tiap Jemaah  selama  menunaikan  ibadah  haji periode tahun 2007-2009 M (1428-1430H) berjumlah  sebesar  Rp485.810.407.120,- 4 . Berdasarkan perhitungan mengenai kapasitas  maksimum  pesawat  maka diketahui  bahwa  terdapat  adanya  waktu tinggal selama menjalankan ibadah haji yang berkurang  dari  39 – 41  hari  per  jemaah menjadi  25  hari  per  jemaah  periode  tahun 2007 – 2009M (1428H – 1430H) jika kapasitas  pesawat  dapat  di  maksimalkan sesuai dengan spesifikasinya. Atas dasar lemahnya aspek perencanaan  dan  manajemen  tersebut, penelitian ini akan merumuskan permasalahan terkait apa saja yang menjadi potensi penyimpangan dan sumber inefisiensi  BPIH,    khususnya  yang menyangkut  komponen  terbesar  BPIH  saat ini  dan  bagaimana  melakukan  optimalisasi BPIH  tersebut  sehingga  penyelenggaraan
Haji  dikelola  oleh  BPKH  sejak  Tahun  2018,  dimana sebelumnya dilaksanakan oleh Kementerian Agama
3 Kajian  KPK  tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji Tahun 2010
4 Ibid.
ibadah  haji    dapat  dilaksanakan  secara efisien, transparan dan bebas korupsi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik-titik inefisiensi dalam
BPIH  serta  memberikan  saran  perbaikan terkait optimalisasi BPIH melalui usulan:
1. Penetapan  embarkasi  optimal  yang mengefisienkan BPIH
2. Pengalokasian daerah calon jemaah haji ke embarkasi yang optimal

## Metode Penelitian
Langkah  yang  dilakukan  dalam penelitian ini meliputi:
1. Penetapan tujuan penelitian
2. Studi  literatur  mengenai  regulasi  dan dokumen lain yang relevan terkait PIH, khususnya BPIH dan embarkasi
3. Pengumpulan data sekunder, wawancara,  dan  observasi  lapangan. Data sekunder berupa: a. Penerbangan haji (biaya, kapasitas, dan spesifikasi pesawat) b. Embarkasi haji aktual (kapasitas dan biaya pembukaan/
operasional)
c. Waktu operasional embarkasi
d. Kuota haji daerah
e. Jarak dan biaya perjalanan calon jemaah haji dari daerah asalnya ke embarkasi Wawancara  dan  observasi  lapangan dilakukan dengan pemangku kepentingan berikut: a. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah – Kementerian Agama
b. Kanwil Kementerian Agama
c. Kantor Kementerian Agama
5 Secara regulasi, biaya perjalanan dari daerah asal ke embarkasi  tidak  termasuk  dalam  komponen  BPIH tetapi perlu menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penetapan alokasi embarkasi karena biaya tersebut menjadi tanggungan jemaah haji atau APBD.
6 Biaya penerbangan ke Saudi Arabia dihitung setelah didapat  optimalisasi  terlebih  dahulu  pada  biaya
d. Embarkasi Haji (Asrama Haji dan Bandara)
4. Pembuatan  model  dan  perhitungan optimasi
5. Analisis dan kesimpulan Penentuan  embarkasi  optimal  yang akan dibuka dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan riset operasi, menggunakan model transportasi. Model ini bertujuan  untuk  meminimalkan  biaya transportasi  dari  sejumlah  sumber  ke sejumlah  tujuan  (Taha,  1993).  Dengan pendekatan  tersebut,  fungsi  tujuan  yang digunakan  adalah  optimalisasi  Total  Biaya Penyelenggaraan  Ibadah  Haji.  Total  Biaya Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  diasumsikan adalah  biaya  domestik  yang  terdiri  dari biaya operasional embarkasi, biaya perjalanan dari kabupaten/kota asal jemaah haji  menuju  embarkasi 5 ,  dan  biaya penerbangan seluruh calon jemaah haji dari embarkasi ke Saudi Arabia 6 . Fungsi objektif mengambil  biaya  penerbangan  haji  karena berdasarkan  hasil  kajian  Litbang  KPK (2020)  tentang  Penyelenggaraan  Ibadah Haji  (PIH),  biaya  penerbangan  merupakan komponen  terbesar  yang  mencapai  54% dari biaya langsung dan 86% dari Bipih.
𝑀𝑖𝑛 𝑊 = ∑ 𝑒 𝑗 𝑦 𝑗 𝑗 + ∑ ∑ 𝑡 𝑘𝑗 ℎ 𝑘 𝑧 𝑘𝑗 𝑘 𝑗 (1)
Keterangan:
W :  Total biaya haji/Biaya

## Penyelenggaraan Ibadah Haji
embarkasi  dan  biaya  perjalanan.  Biaya  penerbangan tidak  dimasukkan  langsung  ke  dalam  model  karena ada  kecenderungan  model  mengalokasikan  jemaah pada embarkasi di wilayah barat yang memiliki biaya penerbangan yang lebih rendah.
J :  Kota  asrama  haji  embarkasi  (13 embarkasi) K :  Kabupaten/kota asal calon jemaah haji (514 kabupaten dan kota) 𝑒 𝑗 : Biaya pembukaan embarkasi “ j ”
𝑦 𝑗 : Keputusan  apakah  embarkasi  “ j ” akan dibuka
𝑡 𝑘𝑗 :  Biaya perjalanan dari kabupaten/kota “ k ”menuju embarkasi “ j ”
ℎ 𝑘 : Kuota haji di kabupaten/kota “ k ”
𝑧 𝑘𝑗 :  Keputusan  apakah  jalur  dari kabupaten/kota  “ k ”  ke  embarkasi “ j ” dibuka Permodelan optimalisasi ini menggunakan  batasan  dan  asumsi  sebagai berikut: 1. Permodelan optimalisasi BPIH  hanya mempertimbangkan komponen embarkasi dengan pemanfaatan kapasitas kloter secara maksimum. 2. Optimalisasi BPIH hanya mempertimbangkan biaya calon jemaah dari daerah asal ke embarkasi, biaya  pembukaan  embarkasi  dan biaya penerbangan calon jemaah haji dari embarkasi ke Saudi Arabia.
3. Biaya  penerbangan  dari  masing – masing  embarkasi  ke  Saudi  Arabia adalah  biaya  penerbangan  tahun 2018. 4. Masing – masing  asrama  haji  di embarkasi minimal dapat menampung dua kloter.
5. Biaya  pembukaan  asrama  haji  di embarkasi  dan  biaya  operasional asrama  haji  di  embarkasi  memiliki besaran  yang  bergantung  pada  luas dari asrama haji dan mengacu kepada biaya  operasional  embarkasi  JKS dalam proses pelaksanaan haji.
6. Biaya  pembukaan  dan  operasional asrama haji di embarkasi dibayarkan seketika asrama haji dibuka 7. Biaya  transportasi  yang  dilakukan dari  kabupaten/kota  asal  calon jemaah haji ke asrama haji menggunakan  nilai  empiris  biaya perjalanan  dengan  menggunakan pesawat  per  satuan  jarak  (satuan: Rp/km) yang dikali dengan jarak garis lurus  (satuan:  km)  dari  pusat kabupaten/kota  asal  calon  jemaah haji menuju asrama embarkasi haji.
8. Satu  kabupaten/kota  hanya  dapat memakai satu jenis asrama haji
9. Waktu  operasional  yang  dilakukan oleh masing-masing embarkasi
disimulasikan mulai dari 20-30 hari.
Kemudian  selain  fungsi  objektif  yang telah dijelaskan di atas, terdapat tujuh fungsi pembatas  yang  membatasi  ruang  lingkup dari  fungsi  objek  objektif  permodelan penetapan  embarkasi  dan  kloter  yang optimal.  Ketujuh  fungsi  pembatas  tersebut adalah sebagai berikut:
1. Setiap  kabupaten/kota  asal  calon jemaah  haji hanya terhubung dengan satu embarkasi
(2)
2. Kabupaten/kota  asal  calon  jemaah haji  hanya  boleh  terhubung  dengan embarkasi apabila embarkasi tersebut dibuka (3) 3. Semua calon jemaah haji yang berasal dari setiap kabupaten/kota di Indonesia  harus  teralokasikan  ke seluruh embarkasi
∑ 𝑍 𝑘𝑗
𝑗 = 1 ∀ 𝑘 𝜖 𝐾 𝑍 𝑘𝑗 ≤ 𝑦 𝑗 ∀ 𝑘 𝜖 𝐾; ∀ 𝑗 𝜖 𝐽
(4)
4. Jumlah  calon  jemaah  haji  yang teralokasikan ke satu embarkasi tidak boleh  melebihi  kapasitas  total embarkasi (5) 5. Variabel keputusan merupakan variabel biner (6) 6. Variabel  keputusan  lebih  besar  sama dengan nol (7)
7. Jumlah  jemaah  haji  di  seluruh embarkasi harus sama dengan jumlah kuota  jemaah  haji  Indonesia  atau jumlah  jemaah  haji  di  seluruh kabupaten/kota di Indonesia
(8)
Keterangan:
𝑐𝑚 𝑗 :  Kapasitas embarkasi “ j ”
𝑝 𝑗 : Jumlah kloter di embarkasi “ j ”
𝑞 𝑗 : Jumlah jemaah di embarkasi “ j ”
Selain  tujuh  fungsi  pembatas  di  atas, terdapat  juga  persamaan-persamaan  lain yang  tidak  masuk  ke  dalam  permodelan optimasi, tetapi dibutuhkan untuk mendapatkan  informasi  yang  menjadi tujuan permodelan optimalisasi.
1. Persamaan Perhitungan Jumlah Kloter
Besar  kloter  adalah  total  jemaah  haji pada masing – masing embarkasi dibagi  dengan  besar  pesawat  yang mengangkut (9) 2. Persamaan Perhitungan Biaya Penerbangan Haji Besar  biaya  penerbangan  haji  adalah penjumlahan  dari  total  jemaah  haji pada  masing – masing  embarkasi dikalikan  dengan  biaya  penerbangan haji
(10)
Keterangan:
𝑐𝑝 𝑗 :  Kapasitas pesawat untuk penerbangan ke Saudi Arabia dari embarkasi “ j ”
𝑓 𝑗 :  Biaya  penerbangan  haji  ke  Saudi Arabia dari embarkasi “ j ”
𝑅 :  Total  biaya  penerbangan  haji  ke Saudi Arabia
Seluruh  persamaan  di  atas  kemudian dihitung  dengan  menggunakan  aplikasi program linier. Proses perhitungan dilakukan  untuk  variasi  waktu  operasional embarkasi haji mulai dari 20-30 hari.

## Pembahasan
Mengacu  pada  Pasal  1  angka  3  dan angka 8, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dan  Umrah (PIHU),  PIH  adalah  kegiatan  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan ibadah haji. PIH Reguler dilaksanakan oleh Menteri Agama  dengan  pengelolaan,  pembiayaan dan  pelayanan  yang  bersifat  umum berdasarkan asas syariat, amanah, keadilan, kemaslahatan,  kemanfaatan,  keselamatan, keamanan, profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas  dengan  tujuan  memberikan pembinaan,  pelayanan,  dan  perlindungan bagi jemaah haji sehingga dapat menunaikan
∑ 𝑍 𝑘𝑗 𝑘 ∗ ℎ 𝑘 = 𝑞 𝑗 ∀ 𝑗 𝜖 𝐽 ∑ 𝑍 𝑘𝑗 𝑘 ∗ ℎ 𝑘 ≤ 20 ∗ 𝑐𝑚 𝑗 ∀ 𝑘 𝜖 𝐾
𝑌 𝑗 , 𝑍 𝑘𝑗 𝜖 𝐵
𝑝 𝑗 , 𝑞 𝑗 ≥ 0
∑ 𝑞 𝑗 𝑗 = ∑ ℎ 𝑘 𝑘
𝑝 𝑗 = 𝑞 𝑗 𝑐𝑝 𝑗 , ∀ 𝑗 𝜖 𝐽
𝑅 =   ∑ 𝑓 𝑗 𝑞 𝑗 𝑗
Selanjutnya  proses  pelaksanaan  PIH, dimulai  dari  pendaftaran  dan  pembatalan
Haji Reguler, pengurusan dokumen perjalanan  ibadah  haji  (paspor  dan  visa haji), pembinaan (dalam bentuk bimbingan manasik  haji  dan  kesehatan),  perjalanan haji,  pelayanan  transportasi,  pelayanan akomodasi,  penyediaan  konsumsi  dan perlindungan.

## Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji (BPIH)
Mengacu  pada  Pasal  44  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2019  pembiayaan penyelenggaraan  ibadah  haji  setiap  tahun bersumber  dari  Biaya  Penyelenggaraan Ibadah  Haji  (BPIH)  yang  diperoleh  dari setoran  Jemaah  (Bipih)  dan  nilai  manfaat dana  kelolaan  haji.  Pembiayaan  tersebut diatur  melalui  Keputusan  Presiden  setiap tahun, yang didalamnya menetapkan hal-hal sebagai berikut:
1. Besaran  BPIH  yang  bersumber  dari setoran Jemaah dan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) pada setiap embarkasi keberangkatan (biaya langsung).
2. Besaran  BPIH  yang  bersumber  dari nilai manfaat (biaya tidak langsung).
3. Penggunaan biaya langsung dan biaya tidak langsung.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018  Pasal  21  Ayat  (1)  juga  memberikan penjelasan  terkait  pengeluaran  PIH,  yaitu bersumber  dari  saldo  BPIH  dan/atau  BPIH
Khusus  dari  Jemaah  Haji yang  menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan (untuk biaya langsung) dan perolehan nilai manfaat tahun berjalan (untuk biaya tidak langsung). Sesuai Undang-Undang PIHU, BPIH tersebut digunakan  untuk  biaya  penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah-Mudzalifah-Mina, pelayanan di embarkasi/debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan perlindungan lainnya, dokumen perjalanan, living cost , pembinaan jemaah haji di tanah air  dan  Saudi  Arabia,  pelayanan  umum  di dalam  negeri  dan  Saudi  Arabia,  serta pengelolaan BPIH.

## Permasalahan dalam Penetapan BPIH
Berdasarkan  (Litbang  KPK,  2020), data  penetapan  BPIH  tahun  2016 – 2019 untuk biaya langsung  yang bersumber dari setoran  jemaah  tiap  tahun  semakin menurun  proporsinya  untuk  membiayai pelaksanaan  ibadah  haji,  dari  58%  tahun 2016  menjadi  51%  tahun  2019.  Untuk menutupi pembiayaan penyelenggaraan haji maka sesuai aturan PP Nomor 5 Tahun 2018 pembiayaan  disubsidi  dari  nilai  manfaat dana  kelolaan  haji  pada  tahun  berjalan. Subsidi melalui biaya tidak langsung setiap tahun semakin meningkat, selama 4 (empat) tahun  terakhir  penggunaan  biaya  tidak langsung mencapai angka 42-49% dari total BPIH,  sebagaimana  dapat  dilihat  pada Gambar 1 berikut:
gambar 1 . Proporsi Biaya Langsung dan Biaya tidak langsung pada BPIH, 57,66% 56,59% 53,39% 50,94%
42,34% 43,41% 46,61% 49,06% 2016 2017
2018 2019 Direct Cost Indirect Cost
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa  penetapan  nilai  setoran  jemaah hanya dapat membiayai pelaksanaan ibadah haji sekitar 50%, sehingga penggunaan nilai manfaat  setiap  tahun  semakin  meningkat. Hal  ini  menimbulkan  masalah  karena penetapan biaya tidak langsung pada 2017- 2018  dalam  Keppres  BPIH  telah  melebihi nilai  manfaat  tahun  berjalan  sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1. Hal ini tentu saja telah  melanggar  ketentuan  yang  diatur dalam PP 5 Tahun 2018 Pasal 21 Ayat (1).
Tabel  1 menunjukkan  bahwa  biaya tidak  langsung  akan  terus  menggerus  nilai manfaat dari dana jemaah yang dalam posisi tunggu  dan  dikhawatirkan  jika  tidak dilakukan  sejumlah  perubahan  kebijakan dan  perbaikan  penetapan  BPIH  maka penyelenggaraan ibadah haji akan
menggerus dana pokok yang disetorkan oleh jemaah tunggu, khususnya jika penyelenggaraan ibadah haji berlangsung 2 (dua) kali dalam tahun anggaran yang sama (pada  tahun  2039M/1460-1461H  akan terjadi  pelaksanaan  haji  sebanyak  2  (dua) kali  dalam  satu  tahun  masehi,  yaitu  pada tanggal  5  Januari  2039  dan  26  Desember 2039).
Kondisi  di  atas  terjadi  disebabkan Bipih  atau  setoran  yang  dibayarkan  oleh jemaah  haji  untuk  biaya  langsung  tidak mengalami kenaikan signifikan setiap tahun sehingga  kekurangannya  dibebankan  ke biaya  tidak  langsung.  Proporsi  Bipih terhadap  komponen  biaya  langsung  dalam pembiayaan BPIH 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2 .
Tabel 1 . Biaya tidak langsung dan Nilai Manfaat Penyelenggaraan Haji 2016-2019
2016 2017 2018 2019 (Dalam Miliar Rupiah) Biaya tidak langsung 3.948 5.400 6.327 7.037 Nilai Manfaat Tahun berjalan 4.664 4.943 5.514 7.142 Lebih/ Kurang  Nilai Manfaat 716 -457 -813 105 Biaya tidak langsung/Nilai Manfaat 86% 109%  115% 99%
Sumber: Ditjen PHU dan Laporan Keuangan BPKH, Diolah
Tabel 2 . Proporsi Bipih dan Komponen Biaya langsung 2016-2019 Komponen  Biaya  langsung  per-  Jemaah dalam PMA 13/2016 2016 (SATUAN: RP) 2017 (SATUAN: RP) 2018 (SATUAN: RP) 2019 (SATUAN: RP) Penerbangan 25.233.774  26.268.912  27.601.347  30.425.061 Akomodasi Mekkah 15.586.620  15.715.310  15.976.452  15.602.038 Akomodasi Medinah 3.034.500 3.118.110 4.363.128 4.357.878 Living Cost 5.355.000 5.355.000 5.355.000 5.680.005 Total Biaya langsung (riil) 49.209.894  50.457.332  53.295.927  56.064.982 Bipih Rata-Rata (Setoran Jemaah) 34.640.724  34.975.029  35.341.107  35.581.396 % Bipih yang membiayai Biaya langsung 70% 69% 66% 63% % Penerbangan terhadap Bipih 73% 75% 78% 86% % Penerbangan terhadap Biaya langsung 51% 52% 52% 54% % Kenaikan Penerbangan - 4,10% 5,07% 10,23% % Kenaikan Bipih - 0,97% 1,05% 0,68% Sumber: Kepdirjen PHU 2016-2019, diolah
Pada  tahun  2019  komponen  terbesar dari biaya langsung adalah biaya penerbangan yang mencapai 54% dan 86% terhadap setoran jemaah. Dari Tabel 2 dapat dilihat  bahwa  proporsi  Bipih  yang  dapat membiayai biaya langsung (riil) setiap tahun semakin  menurun.  Total  biaya  langsung (riil)  rata-rata  per-jemaah  tahun  2019 adalah Rp56,06 Juta, sementara Bipih hanya dapat  membiayai  biaya  langsung  sebesar 63%,  yang  mana  seharusnya  dapat membiayai biaya langsung secara keseluruhan.  Hal  ini  terjadi  karena Pemerintah  dan  DPR  menetapkan  Bipih tidak naik signifikan pada tahun 2017-2019. Kondisi  yang  serupa  juga  terulang  pada Tahun 2020, Bipih ditetapkan tidak naik dari tahun  2019.  Tabel  2  di  atas  juga menggambarkan bahwa biaya penerbangan setiap tahun mengalami peningkatan. Biaya penerbangan  pada  tahun  2019  mengambil proporsi lebih dari setengah biaya langsung (54%).  Kenaikan  biaya  penerbangan  pada 2019  adalah  sekitar  10%  dari  tahun sebelumnya,  sementara  kenaikan  Bipih tidak sampai 1%.
Selain permasalahan penetapan BPIH, terdapat  juga  ketidakjelasan  batasan komponen  biaya  langsung  dan  biaya  tidak langsung  dalam  PMA  No.  13  Tahun  2016 tentang Pembiayaan dan Penggunaan BPIH. Pasal  4  dan  Pasal  5  pada  PMA  tersebut mengatur  pembagian  biaya  langsung  dan biaya  tidak  langsung.  Biaya  langsung dipergunakan  untuk  dapat  membiayai pelayanan  yang  bersifat  langsung  kepada jemaah,  yaitu  untuk  penerbangan  haji  dari Indonesia ke Saudi Arabia Pergi dan Pulang (PP),  sewa  pemondokan  di  Makkah,  sewa pemondokan  di  Madinah  serta  biaya hidup ( living  cost )  di  Saudi  Arabia.  Sedangkan biaya  tidak  langsung  dipergunakan  untuk membiayai  operasional,  pelayanan  Jemaah di Indonesia dan Saudi Arabia yang bersifat tidak  langsung  serta  dana  cadangan. Meskipun  sudah  membagi  komponen pembiayaan  penyelenggaraan  haji  menjadi
biaya  langsung  dan  biaya  tidak  langsung, tetapi kemudian dalam Pasal 6 dan Pasal 7, regulasi  tersebut  mengaburkan  kembali pembagian  komponen  tersebut  dengan tetap  membuka  peluang  dapat  dibiayainya komponen  biaya  langsung  ke  dalam  biaya tidak langsung dengan nama “subsidi/selisih penerbangan dan subsidi/selisih akomodasi”. Litbang (2020) memperlihatkan biaya tidak langsung tahun 2019 telah mensubsidi 2% biaya penerbangan, 100% akomodasi Mekkah dan 100%  akomodasi  Medinah.    Hal  ini  telah mengakibatkan  terjadinya  pembebanan biaya  langsung  ke  biaya  tidak  langsung sehingga  menjadikan  beban  subsidi  untuk penyelenggaraan ibadah haji semakin besar dan berpotensi tidak dapat didanai dari nilai manfaat tahun berjalan.

## Embarkasi
Embarkasi haji
adalah pemberangkatan  jemaah  haji  dari  bandar udara di daerah asal jemaah haji ke bandar udara  tempat  penyelenggaraan  ibadah  haji di  Saudi  Arabia.  Persyaratan  dan  tata  cara penetapan  embarkasi  haji  diatur  dalam Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan Menteri  Perhubungan  Nomor  04  Tahun 2012 dan Nomor PM 30 Tahun 2012 tentang Persyaratan  dan  Tata  Cara  Penetapan Embarkasi  dan  Debarkasi  Haji.  Secara spesifik,  menurut  Peraturan  Menteri Bersama  tersebut,  embarkasi  haji  merujuk pada bandar udara tempat pemberangkatan jemaah  haji  ke  Saudi  Arabia.  Istilah embarkasi haji tidak terlepas dari debarkasi haji.  Debarkasi  haji  adalah  bandar  udara tempat  kedatangan  jemaah  haji  dari  Saudi Arabia.  Suatu  bandara  dapat  ditetapkan menjadi  embarkasi  dan  debarkasi  haji  jika memenuhi persyaratan berikut:
1. Berstatus  sebagai  bandar  udara  yang terbuka  untuk  melayani  angkutan udara  ke  dan  dari  luar  negeri  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memiliki kemampuan untuk melayani pesawat  udara  dengan  kapasitas paling  sedikit  325  tempat  duduk berdasarkan sertifikat tipe dan tempat parkir pesawat (apron) paling sedikit untuk dua pesawat udara haji dengan tidak  menggangu  pelayanan  selain penerbangan haji; dan
3. Jumlah  jemaah  haji  yang  dilayani paling  sedikit  empat  belas  kloter setiap tahun musim haji.
Ketiga  persyaratan  diatas  harus  terpenuhi jika suatu bandara ingin ditetapkan sebagai embarkasi dan debarkasi haji.
Selain  ketiga  persyaratan  di  atas, sebuah  bandar  udara  dapat  ditetapkan sebagai  embarkasi  dan  debarkasi  haji  jika dalam  wilayah  provinsi  yang  bersangkutan memiliki  asrama  haji  dan  fasilitas pendukung yang memiliki sarana/prasarana dan ketentuan sebagai berikut:
1. Daya  tampung  paling  sedikit  dua  kali dari  jumlah  kapasitas  pesawat  udara yang melayani angkutan haji;
2. Aula  tempat  penerimaan  jemaah  haji paling  sedikit  sejumlah  kapasitas pesawat udara yang melayani angkutan haji;
3. Tempat penyimpanan barang bagasi;
4. Ruang makan dan dapur umum;
5. Ruang  pelayanan  kesehatan,  Imigrasi, Bea Cukai, dan penerbangan;
6. Kantor  untuk  Petugas  Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH);
7. Masjid;
8. Tempat parkir; dan
9. Sistem pengamanan.
Penetapan  sebuah  bandar  udara  menjadi embarkasi  dan  debarkasi  haji  juga  harus mempertimbangkan slot  time penerbangan yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Saudi Arabia dan efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Bandar  udara  yang  ingin  dijadikan embarkasi  dan  debarkasi  haji,  harus diusulkan  oleh  Gubernur  kepada  Menteri Agama  secara  tertulis.  Bandar  udara  yang diusulkan tersebut selanjutnya akan dinilai oleh  Menteri  Agama  yang  berkoordinasi dengan  Menteri  Perhubungan.  Jika  bandar udara  tersebut  lulus  penilaian,  maka selanjutnya Menteri Agama akan menetapkan bandar udara tersebut sebagai embarkasi  dan  debarkasi  haji.  Embarkasi dan  debarkasi  haji  yang  telah  ditetapkan oleh  Menteri  Agama  tersebut  kemudian akan  dievaluasi  paling  sedikit  dua  tahun sekali.
Sesuai  Keputusan  Menteri  Agama Nomor  124  Tahun  2016 juncto Keputusan Menteri  Agama  Nomor  989  Tahun  2019, terdapat  tiga  belas  bandar  udara  yang ditetapkan menjadi embarkasi dan debarkasi  haji  di  Indonesia.  Ketiga  belas bandar  udara  tersebut  dapat  dilihat  pada Tabel 3 berikut ini.
Tabel 3. Daftar Embarkasi/Debarkasi Haji Indonesia No. Bandara Embarkasi/ Debarkasi Alokasi Provinsi 1. Sultan Iskandar Muda (BTJ) Aceh 2. Kualanamo (MES) Sumatera Utara 3. Hang Nadim (BTH) Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Jambi 4. Minangkabau (PDG) Sumatera Barat, Bengkulu 5. Sultan Mahmud Badaruddin II (PLM)  Sumatera Selatan, Bangka Belitung
6. Soekarno-Hatta (CGK) DKI Jakarta, Banten, Lampung 7. Kertajati (KJT) 7 Jawa Barat
7 Belum beroperasi sampai dengan 2019, sehingga masih beroperasi di embarkasi JKS (Bekasi)
8. Adi Sumarmo (SOC) Jawa Tengah, DI Yogyakarta 9. Juanda (SUB) Jawa Timur, Bali, NTT 10.  Sepinggan (BPN) Kalimantan  Timur,  Sulawesi  Tengah,  Sulawesi Utara 11.  Syamsuddin Noor (BDJ) Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah 12.  Hasanuddin (UPG) Sulawesi  Selatan,  Sulawesi  Barat,  Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat 13.  Lombok (LOP) NTB Selain  embarkasi/debarkasi  tetap, Menteri  Agama melalui  Keputusan  Menteri Agama  Nomor  167  Tahun  2019  juga menetapkan enam bandara embarkasi/debarkasi haji antara, yaitu: 1. Djalaludin  Gorontalo  ke  Bandara
Embarkasi/Debarkasi Haji Makassar.
2. Radin  Inten  II  Bandar  Lampung  ke Bandara  Embarkasi/Debarkasi  Haji
Jakarta.
3. Tjilik  Riwut  Palangka  Raya  ke Embarkasi/Debarkasi Haji Banjarmasin. 4. Famawati  Soekarno  Bengkulu  ke Embarkasi/Debarkasi Haji Padang. 5. Sultan Thaha Jambi ke Embarkasi/Debarkasi Haji Batam. 6. Sultan  Syarif  Kasim  II  Pekanbaru  ke Embarkasi/Debarkasi Haji Batam.
Bandara  embarkasi/debarkasi  haji  antara berwenang  melakukan  pelayanan custom, immigration  and  quarantine sehingga jemaah calon haji dari berbagai daerah asal tidak  perlu  masuk  ke  asrama  haji embarkasi/debarkasi tetap.
Saat  ini  untuk  memberangkatkan Jemaah  haji  Indonesia  yang  berjumlah kurang lebih 200.000 orang, dilayani oleh 2 maskapai  penerbangan  yaitu:  Garuda Indonesia dan Saudi Airlines yang melayani jemaah  di  13  embarkasi  haji.  Proses penerbangan  jemaah  haji  dari  dan  ke embarkasi  asal  jemaah  haji  (Embarkasi –
Jeddah/Mekkah – Embarkasi) membutuhkan  waktu  selama  26-31  hari kalender tiap musim haji. Proses pemberangkatan  dan  pemulangan  jemaah
haji  dibagi  dalam  beberapa  kelompok terbang  (kloter)  pada  tiap  embarkasi, pembagian  jumlah  kloter  disesuaikan dengan jumlah jemaah pada masing-masing embarkasi.
Permasalahan dalam

## Penetapan Embarkasi dan Kloter
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  dan evaluasi  KPK  di  lapangan,  terdapat  tiga embarkasi  yang  tidak  sesuai  ketentuan dalam  Peraturan  Bersama  Menteri  Agama dan  Menteri  Perhubungan  terutama  pada Pasal  2  Poin  c  mengenai  jumlah  minimal kloter  sebanyak  14,  yaitu  embarkasi  haji Balikpapan  yang  hanya  melayani  13  kloter Jemaah haji pada tahun 2018, embarkasi haji Lombok  yang  hanya  melayani  11  kloter Jemaah  haji  dan  embarkasi  haji  Aceh melayani  12  kloter  pada  tahun  2018  dan 2019.
Selain itu, penetapan embarkasi antara yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Agama dengan  menggunakan  Surat  Keputusan Menteri  Agama  juga  tidak  memiliki  aturan khusus  yang  menetapkan  syarat  dan kriteria,  sebagaimana  yang  diberlakukan pada  embarkasi  penuh.  Tujuan  penetapan embarkasi  antara  yang  mana  adalah  untuk mengurangi kelelahan jemaah, ternyata juga tidak tercapai.
Pada
beberapa kabupaten/kota,  embarkasi  antara  malah meningkatkan biaya transportasi dan waktu tempuh  karena  seharusnya  daerah  asal calon jemaah haji lebih dekat ke embarkasi penuh  daripada  ke  embarkasi  antara. Sebagai  contoh,  berdasarkan  jarak  dan
ketersediaan transportasi, calon jemaah haji yang  berasal  dari  Kabupaten  Kepulauan Meranti  (Provinsi  Riau)  dan  Kabupaten Indragiri  Hilir  (Provinsi  Riau)  akan  lebih efisien  langsung  menuju  embarkasi  Batam daripada  menuju  embarkasi antara di  Kota Pekanbaru  terlebih  dahulu  (memakan waktu  tempuh  7-10  jam  dengan  beberapa moda).
Pada Tabel 4 terlihat bahwa terdapat lima embarkasi antara yang telah ditetapkan oleh  Kementerian  Agama  pada  tahun  2018 dan  enam  embarkasi  antara  yang  telah ditetapkan  oleh  Kementerian  Agama  pada tahun  2019.  Jumlah  kloter  pada  embarkasi antara sangat bervariasi. Konsep embarkasi haji  antara  adalah  calon  jemaah  haji  akan masuk  asrama  haji  pada  embarkasi  haji antara  di  provinsinya.  Kemudian  calon jemaah  haji  akan  berangkat  menuju  Saudi Arabia  melalui  embarkasi  penuh.  Biaya calon Jemaah haji dari embarkasi haji antara menuju embarkasi haji penuh menjadi juga beban APBD Provinsi masing-masing.
Di  samping  penetapan  embarkasi, penetapan  jumlah  Kelompok  Terbang (Kloter)  pada  masing-masing  embarkasi
juga belum dilakukan secara optimal dengan memaksimalkan  kapasitas  penerbangan. Berdasarkan  data  spesifikasi  bandara  dari Kementerian Perhubungan diketahui bahwa tiga belas embarkasi yang ditetapkan dapat didarati pesawat dengan seat 440-450 tetapi saat ini kloter masih bervariasi antara 325- 455  sehingga  kloter  menjadi  lebih  banyak. Optimalisasi embarkasi dan kloter tentu saja dapat  berdampak  pada  efisiensi  biaya operasional  embarkasi, biaya petugas serta biaya  transport  domestik  (daerah  asal  ke embarkasi).
Pada Tabel 5 dapat dilihat pengurangan  jumlah  kloter  yang  dapat dilakukan  jika  kapasitas  maksimal  di masing-masing embarkasi tersebut digunakan 8 . Perhitungan
efisiensi penghematan  ini  belum  memperhitungkan jika  Kementerian  Agama  juga  melakukan review penetapan  embarkasi  sehingga diperoleh  jumlah  embarkasi  yang  optimal yang dapat meminimalkan biaya penerbangan  dan  biaya  transportasi domestik  jemaah  dari  daerah  asal  ke embarkasi.
Tabel 4. Embarkasi Haji Antara Tahun 2018-2019
Sumber: Keputusan Menteri Agama No. 213 Tahun 2018 tentang Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1439H/2018M dan  Keputusan  Menteri  Agama  No.  167  Tahun  2019  tentang  Penetapan  Bandara  Embarkasi  Haji  Antara  Tahun 1440H/2019M
8 Asumsi pesawat dengan kapasitas maksimal tersedia
No. Tahun 2018 Tahun 2019 Jumlah Kloter Embarkasi Haji Antara Tujuan Embarkasi Penuh Embarkasi Haji Antara Tujuan Embarkasi Penuh 1. Gorontalo Makassar Gorontalo Makassar 3 2. Lampung Jakarta Lampung Jakarta 19 3. Kalimantan Tengah Balikpapan Kalimantan Tengah Balikpapan 6 4. Bengkulu Padang Bengkulu Padang 5 5. Jambi Batam Jambi Batam 8 6. - - Riau Batam 11
Tabel 5. Optimalisasi Kloter pada Embarkasi Tahun 2019 No Embarkasi Jumlah CJH* Pesawat (Jumlah seat ) Jumlah Kloter 2019 (Aktual) Jumlah Kloter dengan Kapasitas Maks Efisiensi Kloter Kapasitas Maks Kapasitas Terpasang 2019 1 Aceh 4711 440 393 12 11 1 2 Medan 8641 440 393 22 20 2 3 Batam 13037 450 450 29 29 0 4 Padang 7035 440 393 18 16 2 5 Palembang 8545 450 450 19 19 0 6 Jakarta (Pondok Gede) ** 6150 440 410 15 14 1 19650 440 393 50 45 5 7 Jakarta (Bekasi) 39683 440 410 97 90 7 8 Solo 34897 440 360 97 79 18 9 Surabaya 38102 450 450 85 85 0 10 Banjarmasin 6170 440 325 19 14 5 11 Balikpapan 6812 450 455 15 15 0 12 Lombok 4968 450 455 11 11 0 13 Makassar 18149 450 455 40 40 0 TOTAL 216.550 529 41
Sumber: Kementerian Agama 2019, diolah.
Catatan * = jumlah Jemaah haji dan petugas dalam satu kloter.
** = embarkasi Jakarta (Pondok Gede) menggunakan 2 pesawat yaitu Saudia Airlines dan Garuda Indonesia Tipe B777-300ER.
Kondisi  penetapan  embarkasi  dan kloter di atas mengakibatkan: 1. Tidak efisiennya biaya penyelenggaraan  haji  karena  jumlah embarkasi  dan  jumlah  kloter  tidak dapat  dioptimalkan.  Jumlah  kloter yang  lebih  banyak  tentu  akan menambah jumlah petugas, panjangnya  waktu  keberangkatan dan  waktu  kepulangan  jemaah  haji sehingga  akan  meningkatkan  biaya layanan  di  Saudi  Arabia  karena bertambahnya  lama  tinggal  calon jemaah  haji. Sebagai contoh efisiensi kloter akan berdampak pada
penghematan  biaya  PPIH 9 kloter
9 PPIH  Kloter  adalah  petugas  operasional  yang menyertai  Jemaah  haji  dalam  kelompok  terbang, bertugas  memberikan  pelayanan  umum  dan kesehatan bagi Jemaah haji.
sebesar  Rp21,3 10 Milyar  karena berkurangnya  205  orang  PPIH  (41 kloter x 5 PPIH/kloter).
2. Embarkasi  haji  antara  menambah beban APBD karena Pemda bertanggung  jawab  atas  penyediaan asrama  haji  dan  pemberangkatan calon  Jemaah  haji  dari  embarkasi antara menuju embarkasi penuh. 3. Pada  beberapa  Kabupaten/Kota, embarkasi haji antara telah meningkatkan biaya transportasi dan waktu  tempuh  karena  seharusnya daerah  asal  CJH  lebih  dekat  menuju embarkasi  penuh  daripada  harus singgah di embarkasi antara dahulu.
10 Biaya APBN untuk 1 petugas PPIH Kloter selama penugasan  adalah  Rp104  Juta  (berdasarkan  RKA Ditjen PHU 2019)
Atas temuan tersebut KPK merekomendasikan  kepada  Kementerian Agama  untuk  melakukan  evaluasi  atas penetapan embarkasi (termasuk embarkasi antara) dengan mempertimbangkan  pengaturan  kloter yang optimal dalam rangka efisiensi biaya penerbangan  ke  Saudi  Arabia,  biaya transportasi domestik dari daerah asal CJH (Calon  Jemaah  Haji)  ke  embarkasi  dan dampak  pembiayaan  layanan  di  Saudi Arabia.  Penetapan  embarkasi  secara zonasi dapat menjadi alternatif pertimbangan pengambilan kebijakan.
Saran  penetapan  embarkasi  secara zonasi  juga  dipicu  dari  ditetapkannya embarkasi  Kertajati  (KJT)  pada  2019 untuk  Provinsi  Jawa  Barat,  sementara beberapa  wilayah  di  Provinsi  tersebut lebih dekat dialokasikan ke embarkasi JKS (Bekasi).  Oleh  karena  itu,  Kementerian Agama perlu mengatur penetapan alokasi jemaah  ke  embarkasi  secara  optimal dalam  rangka  efisiensi  BPIH.  Salah  satu
cara  penetapan  embarkasi  yang  optimal tersebut dapat dilakukan dengan permodelan optimalisasi melalui pendekatan riset operasi .
Hasil  Penetapan  Embarkasi  yang Optimal dengan Riset Operasi
Berdasarkan hasil perhitungan optimasi  untuk  waktu  operasional embarkasi  mulai  dari  20  hari  sampai dengan 30 hari, waktu operasional 27 hari memiliki total biaya yang minimum, yaitu Rp6.623.687.692.286,-  Total  biaya  haji tersebut  merupakan  penjumlahan  dari biaya perjalanan dari kabupaten/kota asal jemaah  menuju  embarkasi,  biaya  yang dibutuhkan untuk operasional embarkasi, dan  biaya  penerbangan  seluruh  jemaah haji yang ada di embarkasi menuju Saudi Arabia.  Hasil  optimalisasi  untuk  waktu operasional  embarkasi  selama  27  hari terlihat pada Tabel 6 berikut.
Tabel 6. Hasil Optimalisasi untuk Waktu Operasional di Embarkasi 27 Hari Komponen/Total Biaya Jumlah Total Biaya Perjalanan dari Kabupaten/Kota Asal Calon Jemaah Haji Menuju Embarkasi Rp             63.151.601.642 Total Biaya Buka Embarkasi Rp             30.057.509.244 Total Biaya Penerbangan Menuju Saudi Arabia Rp       6.530.478.581.400 Total Biaya Haji Rp       6.623.687.692.286 Tabel 7. Total Biaya Haji dan Komponen Hasil Optimalisasi untuk Waktu Operasional Embarkasi Selama 20 Hari dan 27 Hari 20 hari 27 Hari Total Biaya Perjalanan dari Kabupaten/Kota  Asal  Calon  Jemaah Haji Menuju Embarkasi Rp               52.704.341.837 Rp               63.151.601.642 Total Biaya Buka Embarkasi Rp               53.932.440.744 Rp               30,057,509,244 Total  Biaya  Penerbangan  dari Embarkasi Menuju Saudi Arabia Rp         6.570.623.380.500 Rp         6.530.478.581.400 Total Biaya Haji Rp        6.677.260.163.081 Rp        6.623.687.692.286
Tabel 8. Jumlah Jemaah Haji di Setiap Embarkasi Hasil Optimasi untuk Waktu Operasional Embarkasi Selama 20 Hari dan 27 Hari Embarkasi Jumlah Calon Jemaah Haji di Embarkasi (Satuan: orang) Waktu Operasional 20 Hari Waktu Operasional 27 Hari Banda Aceh (BTJ) Tutup Tutup Medan (MES) 15.363 23.974 Batam (BTH) 15.506 Tutup Padang (PDG) Tutup Tutup Palembang (PLG) 17.597 23.758 Jakarta-Bekasi (JKS) 44.995 60.750 Jakarta-Pondok Gede (JKG) Tutup Tutup Surabaya (SUB) 35.986 Tutup Solo (SOC) 43.991 59.395 Lombok (LOP) 9.978 23.741 Banjarmasin (BDJ) 14.368 Tutup Balikpapan (BPN) Tutup 23.759 Makassar (UPG) 17.593 Tutup Berdasarkan  hasil  optimalisasi  untuk seluruh variasi waktu operasional embarkasi,  nilai  minimum  dari  total  biaya perjalanan  dari  kabupaten/kota  asal  calon jemaah haji menuju embarkasi terjadi pada waktu  operasional  embarkasi  selama  20 hari.  Akan  tetapi,  nilai  minimum  dari  total biaya  penerbangan  seluruh  calon  jemaah haji  yang  ada  di  embarkasi  menuju  Saudi Arabia  dan  nilai  minimum  dari  total  biaya buka  embarkasi  terjadi  pada  waktu operasional  embarkasi  selama  27  hari. Perbandingan  hasil  optimalisasi  untuk waktu operasional embarkasi selama 20 hari dan 27 hari dapat dilihat pada Tabel 7 . Optimalisasi untuk waktu operasional embarkasi  selama  20  hari  menunjukkan terdapat sembilan dari tiga belas embarkasi yang dibuka untuk memberangkatkan calon jemaah  haji  ke  Saudi  Arabia.  Hasil optimalisasi menunjukkan jumlah embarkasi buka paling banyak terjadi pada waktu operasional embarkasi selama 20 hari jika  dibandingkan  jumlah  embarkasi  buka pada variasi waktu operasional lainnya. Hal ini membuat biaya pembukaan/operasional embarkasi  untuk  optimalisasi  waktu
operasional  embarkasi  selama  20  hari menjadi  paling  tinggi  jika  dibandingkan biaya  pembukaan/operasional  embarkasi hasil  optimalisasi  untuk  variasi  waktu operasional lainnya.
Nilai  minimum  dari  total  biaya perjalanan  calon  jemaah haji  dari kabupaten/kota asalnya menuju embarkasi pada  waktu  operasional  embarkasi  selama 20  hari  terjadi  karena  seluruh  jemaah  haji Indonesia  tersebar  ke  sembilan  embarkasi buka  yang  ada  di  seluruh  Indonesia. Banyaknya embarkasi yang dibuka membuat alokasi kabupaten/kota asal calon jemaah  haji  menjadi  lebih  terfasilitasi karena kabupaten/kota yang memiliki jarak paling  jauh  dari  embarkasi  yang  satu provinsi  dengannya  akan  teralokasi  ke embarkasi  yang  memiliki  jarak  lebih  dekat dengan kabupaten/kota tersebut walaupun embarkasi  tersebut  berada  pada  provinsi yang berbeda.
Pada  optimalisasi  untuk  waktu operasional embarkasi selama 27 hari, hasil simulasi  menunjukkan  bahwa  nilai  total biaya  pembukaan/operasional  embarkasi memiliki  nilai  terkecil  jika  dibandingkan
hasil  optimalisasi  untuk  variasi  waktu operasional  lainnya  dan  nilai  total  biaya penerbangan  calon  jemaah  haji  dari embarkasi  menuju  Saudi  Arabia  untuk waktu operasional embarkasi selama 27 hari juga  memiliki  nilai  terkecil  dibandingkan hasil  optimalisasi  untuk  variasi  waktu operasional embarkasi lainnya (lihat Tabel 9 ).
Hal  ini  dikarenakan  dari  tiga  belas embarkasi  yang  ada  di  Indonesia,  hanya enam  embarkasi  yang  dibuka  untuk melayani  pemberangkatan  haji,  sedangkan tujuh  embarkasi  lainnya  ditutup  sehingga biaya  pembukaan  embarkasi  untuk  waktu operasional  embarkasi  selama  27  hari menjadi  minimum.  Kemudian  dari  enam embarkasi  buka  tersebut,  dapat  dilihat bahwa empat embarkasi (Medan,
Palembang,  Lombok,  dan  Balikpapan) melayani  calon  jemaah  haji  dengan  jumlah yang  hampir  sama  (merata),  hanya  dua embarkasi  saja  (Bekasi  dan  Solo)  yang melayani  calon  jemaah  haji  dalam  jumlah yang lebih besar. Hal ini membuat total biaya
penerbangan  calon  jemaah  haji  dari embarkasi  menuju  Saudi  Arabia  untuk optimalisasi  waktu  operasional  embarkasi selama  27  hari  menjadi  tidak  terlalu  besar jika  dibandingkan  hasil  optimalisasi  untuk waktu operasional embarkasi selama 20 hari dan  variasi  waktu operasional  lainnya.  Jika biaya  haji  aktual  ( existing )  dihitung menggunakan  asumsi  yang  sama,  yang digunakan  dalam  optimalisasi  ini,  maka didapatkan  nilai  total  biaya  haji  aktual sebesar  Rp6.696.271.084.650,-.  Jika  nilai tersebut dibandingkan nilai total biaya haji hasil  optimalisasi  untuk  waktu  operasional embarkasi  selama  27  hari,  terdapat penghematan biaya haji sebesar Rp72.583.392.364,-  seperti  terlihat  pada
Tabel 10 . Pada kondisi aktual, ketiga belas embarkasi  yang  ada  di  Indonesia  dibuka seluruhnya untuk melayani pemberangkatan calon jemaah haji Indonesia ke Saudi Arabia. Tabel 9. Perbandingan Biaya Haji Hasil Optimalisasi untuk Waktu Operasional di Embarkasi 27 Hari dengan Biaya Haji Aktual 20 hari 21 Hari 23 Hari 25 Hari Total Biaya Perjalanan dari Kabupaten/Kota Asal Calon Jemaah Haji Menuju Embarkasi Rp 52.704.341.837 Rp 57.693.292.688 Rp 59.088.775.058 Rp 57.584.186.777 Total Biaya Buka Embarkasi Rp 53.932.440.744 Rp 42.990.956.736 Rp 36.830.341.968 Rp 36.830.341.968 Total Biaya Penerbangan dari Embarkasi Menuju Saudi Arabia Rp 6.570.623.380.500 Rp 6.547.161.103.500 Rp 6.561.465.106.700 Rp 6.547.736.118.700 Total Biaya Haji Rp 6.677.260.163.081 Rp 6.647.845.352.924 Rp 6.657.384.223.726 Rp 6.642.150.647.445 27 Hari 29 Hari 30 Hari Total Biaya Perjalanan dari Kabupaten/Kota Asal Calon Jemaah Haji Menuju Embarkasi Rp 63.151.601.642 Rp 61.617.958.337 Rp 61.482.273.527
Total Biaya Buka Embarkasi Rp 30.057.509.244 Rp 30.057.509.244 Rp 30.057.509.244 Total Biaya Penerbangan dari Embarkasi Menuju Saudi Arabia Rp 6.530.478.581.400 Rp 6.543.728.021.900 Rp 6.541.594.932.300 Total Biaya Rp 6.623.687.692.286 Rp 6.635.403.489.481 Rp 6.633.134.715.071
Tabel 10. Perbandingan Biaya Haji Hasil Optimalisasi untuk Waktu Operasional di Embarkasi 27 Hari dengan Biaya Haji Aktual 27 Hari (6 Embarkasi Buka) Aktual (13 Embarkasi Buka) Total Biaya Perjalanan dari Kabupaten/Kota Asal Calon Jemaah Haji Menuju Embarkasi Rp                          63.151.601.642 Rp                   47.755.958.429 Total Biaya Buka Embarkasi Rp                         30,057,509,244 Rp                   90,100,069,521 Total Biaya Penerbangan dari Embarkasi Menuju Saudi Arabia Rp                   6.530.478.581.400 Rp             6.558.415.056.700 Total Biaya Haji Rp                   6.623.687.692.286 Rp             6.696.271.084.650 Efisiensi Biaya Haji Dibandingkan Biaya Haji Aktual Rp                        72.583.392.364
Dari  nilai  jumlah  calon  jemaah  haji yang  didapat  pada  hasil optimalisasi untuk waktu  operasional  embarkasi  selama  27 hari, kemudian dilakukan penentuan jumlah kloter  keberangkatan  calon  jemaah  haji dengan cara membagi jumlah calon jemaah haji  yang  terdapat  di  setiap  embarkasi dengan  kapasitas  pesawat  yang  digunakan untuk memberangkatkan calon jemaah haji ke Saudi Arabia. Jumlah kloter keberangkatan  calon  jemaah  haji  ke  Saudi Arabia pada setiap embarkasi tersebut dapat dilihat dalam Tabel 11 dibawah. Kemudian penetapan alokasi kabupaten/kota  asal  calon  jemaah  haji  ke setiap  embarkasi  hasil  optimalisasi  waktu operasional  embarkasi  selama  27  hari beserta  perbandingannya  dengan  alokasi daerah  asal  calon  jemaah  haji  ke  setiap embarkasi pada kondisi aktual dapat dilihat pada Tabel 12 .
Tabel 11. Jumlah Jemaah Haji di Embarkasi dan Jumlah Kloter Keberangkatan Jemaah Haji ke Saudi
Arabia Hasil Simulasi Waktu Operasional 27 Hari Embarkasi Jumlah Calon Jemaah Haji di Embarkasi Kapasitas Pesawat Jumlah Kloter Banda Aceh (BTJ) Tutup 450 0 Medan (MES) 23.974 450 54 Batam (BTH) Tutup 450 0 Padang (PDG) Tutup 450 0 Palembang (PLG) 23.758 440 54 Jakarta-Bekasi (JKS) 60.750 450 135 Jakarta-Pondok Gede (JKG) Tutup 450 0
Surabaya (SUB) Tutup 450 0 Solo (SOC) 59.395 440 135 Lombok (LOP) 23.741 440 54 Banjarmasin (BDJ) Tutup 440 0 Balikpapan (BPN) 23.759 440 54 Makassar (UPG) Tutup 440 0
Tabel 12. Perbandingan Alokasi Kabupaten/Kota Asal Calon Jemaah Haji ke Setiap Embarkasi Hasil Optimalisasi Waktu Operasional Embarkasi 27 Hari dengan Alokasi Daerah Asal Calon Jemaah Haji ke
Setiap Embarkasi pada Kondisi Aktual Provinsi Alokasi Embarkasi (Simulasi Waktu Operasional Embarkasi Selama 27 Hari) Alokasi Embarkasi (Aktual) Aceh Medan Banda Aceh Bali Mataram Surabaya Banten Bekasi Bekasi Pondok Gede Bengkulu Palembang Padang Gorontalo Balikpapan Makassar Jakarta Bekasi Pondok Gede Jambi Palembang Batam Jawa Barat Bekasi Bekasi Jawa Tengah Solo Solo Bekasi (Kab. Brebes) Jawa Timur Solo Surabaya Mataram (Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, Kab. Jember, Kab. Lumajang, Kab. Pamekasan, Kab. Probolinggo, Kab. Sampang, Kab. Situbondo, Kab. Sumenep, Kota Probolinggo) Kalimantan Barat Palembang Batam Balikpapan (Kab. Kapuas Hulu) Bekasi (Kab. Kayong Utara) Kalimantan Selatan Balikpapan Banjarmasin Kalimantan Tengah Balikpapan Banjarmasin Palembang (Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Sukamara) Bekasi (Kab. Lamandau) Solo (Kab. Seruyan) Kalimantan Timur Balikpapan Balikpapan Kalimantan Utara Balikpapan Balikpapan Kepulauan Bangka Belitung Palembang Palembang Kepulauan Riau Palembang Batam
Medan (Kab. Karimun, Kab. Kep. Anambas, Kota Batam) Lampung Palembang Pondok Gede Bekasi (Kab. Lampung Selatan, Kab. Tanggamus) Maluku Balikpapan Makassar Mataram (Kab. Kep. Aru, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kota Tual) Maluku Utara Balikpapan Makassar Nusa Tenggara Barat Mataram Mataram Nusa Tenggara Timur Mataram Surabaya Papua Balikpapan Makassar Mataram (Kab. Asmat, Kab. Boven Digoel, Kab. Jayawijaya, Kab. Keerom, Kab. Lanny Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Mappi, Kab. Merauke, Kab. Mimika, Kab. Nduga, Kab. Paniai, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Yahukimo, Kab. Yalimo) Papua Barat Balikpapan Makassar Riau Medan Batam Palembang (Kab. Indragiri Hilir) Sulawesi Barat Balikpapan Makassar Sulawesi Selatan Balikpapan Makassar Mataram (Kab. Bantaeng, Kab. Bone, Kab. Bulukumba, Kab. Gowa, Kab. Jeneponto, Kab. Kep. Selayar, Kab. Maros, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Kab. Sinjai, Kab. Takalar, Kota Makassar) Sulawesi Tengah Balikpapan Balikpapan Palembang (Kab. Banggai Laut) Sulawesi Tenggara Balikpapan Makassar Mataram (Kab. Bombana, Kab. Buton, Kab. Buton Selatan, Kab. Buton Tengah, Kab. Buton Utara, Kab. Muna, Kab. Muna Barat, Kota Bau-Bau) Sulawesi Utara Balikpapan Balikpapan Sumatera Barat Medan Padang Palembang (Kab. Solok Selatan) Sumatera Selatan Palembang Palembang Sumatera Utara Medan Medan Yogyakarta Solo Solo
Hasil penelitian penetapan embarkasi  secara  zonasi  ini  masih memiliki keterbatasan untuk diimplementasikan karena hanya mempertimbangkan aspek ekonomi berupa  biaya  perjalanan  dan  biaya operasional embarkasi. Sementara
penetapan  embarkasi,  baik  embarkasi penuh  maupun  embarkasi  antara,  juga dipengaruhi  keputusan  politik  seperti permintaan  kepala  daerah  kepada Pemerintah  Pusat  untuk  pembukaan embarkasi  di  daerahnya.  Sebagai  contoh, adanya  surat  Gubernur  Riau  kepada Menteri  Agama  terkait  permintaan penetapan Kota Pekanbaru untuk menjadi embarkasi  antara  bagi  calon  jemaah  haji asal Provinsi Riau.

## Penutup
Hasil  permodelan  optimalisasi  di atas  berupa  alokasi  embarkasi  secara zonasi  (tidak  berbasis  Provinsi  seperti sekarang)  dapat  dijadikan  pertimbangan alternatif  pengambilan  keputusan  oleh Kementerian  Agama  dalam  rangka perencanaan PIH yang lebih efisien. Model juga  dapat  dijadikan  rujukan  dalam memutuskan pembukaan suatu embarkasi baru  menjadikan  PIH  lebih  efisien  atau tidak.  Sebagai  catatan,  penerapan  model dalam pengambilan keputusan selanjutnya  perlu  mempertimbangkan penggunakan data biaya satuan perjalanan dari daerah asal ke embarkasi serta biaya operasional pembukaan embarkasi secara riil  agar  hasil  model  optimalisasi mendekati sistem nyata PIH. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam memodelkan  optimalisasi  BPIH  dengan hanya baru memasukkan aspek
pembiayaan  di  dalam  negeri  dengan beberapa asumsi.
Penetapan  embarkasi  yang  optimal hanya  merupakan  salah  satu  cara  yang dapat  dilakukan  untuk  mengefisienkan
PIH. Pengembangan penelitian
selanjutnya  dapat  dilakukan  dengan memasukkan  aspek  pembiayaan  PIH lainnya (misal pembiayaan di Saudi Arabia berupa biaya pemondokan, biaya konsumsi  dan living  cost jemaah),  yang tentu akan menghasilkan model penyelenggaraan ibadah haji yang optimal. Diharapkan dengan efisiennya BPIH maka potensi  penyimpangan  dan  penggunaan dana haji yang tidak sesuai ketentuan serta tergerusnya  dana  pokok  haji  untuk pembiayaan  biaya  tidak  langsung  dapat dihindari.

## Referensi
Direktorat  Penelitian  dan  Pengembangan KPK. (2020). Laporan Hasil Kajian Penyelenggaran  Ibadah  Haji  (PIH) Tahun 2019 .  KPK. Jakarta.
________________________________________________ _____. (2010). Laporan Hasil Kajian Sistem  Penyelenggaraan  Ibadah Haji di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah . KPK. Jakarta. Direktorat  Gratifikasi  KPK.  (2010). Laporan Hasil Kajian Penyelenggaraan Ibadah Haji Aspek  Biaya  Tahun  2007-2009 . KPK. Jakarta.
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan  Umrah.  (2020). Basis  Data Daftar  Tunggu  Jemaah  Haji Indonesia. 30 Agustus 2020 (10:15) . Kemenag. Jakarta.
Hamdy,  A.  Taha.  (1993). Riset  Operasi: Suatu  Pengantar  Jilid  1,  Edisi Kelima. Departement of Industrial Engineering University of Arkansas. Fayetteville. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  2019. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M dan Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah  Haji  Tahun  1440H/2019M
yang Bersumber Dari Nilai Manfaat . 14 Maret 2019. Jakarta. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  2018. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun  1439H/2018M .  10  April 2018. Jakarta. Keputusan  Menteri  Agama  Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2016. Penetapan Embarkasi dan Debarkasi  Haji. 12  April  2016. Jakarta.
Keputusan  Menteri  Agama  Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2019. Penetapan  Bandara  Embarkasi Haji  Antara  Tahun  1440H/2019M . 09 April 2019. Jakarta.
Keputusan  Menteri  Agama  Republik
Indonesia Nomor 989 Tahun 2019. Perubahan  Kedua  Atas  Keputusan Menteri  Agama  Nomor  24  Tahun 2016 Tentang Penetapan Embarkasi  dan  Debarkasi  Haji .  15 November 2019. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.  5  Tahun  2018.  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  No, 34  Tahun  2014. Pengelolaan Keuangan Haji . 19 Februari 2018. Lembaran Tahun 2018 Nomor 13. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Agama  Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016.
Pembiayaan  dan  Penggunaan Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah Haji. 10 Maret 2016. Berita Negara Republik  Indonesia  Tahun  2016 Nomor 383. Jakarta.
Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan Menteri  Perhubungan  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2012 dan  Nomor  PM  30  Tahun  2012.
Persyaratan  dan  Tata  Cara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji . 23 Mei 2012. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 550. Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2019.
Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dan Umrah. 26  April  2019.  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75. Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2014. Pengelolaan  Keuangan  Haji. 17
Oktober  2014.  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor 296. Jakarta.