Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 02 September 2018

## PENGATURAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KESEHATAN
Oleh :
Rosmidah Hasibuan, S.Pd, M.Si Dosen Tetap STKIP Labuhan Batu

## ABSTRAK
Kesehatan  Lingkungan  sebagai  salah  satu  upaya  kesehatan  ditujukan  untuk  mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam Pasal 162 Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Ada  keterkaitan  langsung  antara perlindungan  hak  asasi  manusia  terhadap  lingkungan  hidup.  Lingkungan  hidup  merupakan  bagian yang  mutlak  dari  kehidupan  manusia.  Dengan  kata  lain  lingkungan  hidup  tidak  terlepas  dari kehidupan  manusia.  Adapun  peraturan  yang  mengatur  dalam  hal  lingkungan hidup  yaitu  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Demikian juga  tentang  kesehatan  lingkungan  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  Tahun  2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi, kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum.
Kata Kunci: Pengaturan, lingkungan, kesehatan.

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Lingkungan  hidup  adalah  kesatuan ruang  dengan  semua  benda,  daya, keadaan,  dan  makhluk  hidup,  termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsungan perikehidupan, dan
kesejahteraan  manusia  serta  makhluk hidup  lain  (Pasal  1  UU  No.  32  Tahun 2009).
Lingkungan hidup merupakan akumulasi  dari  interaksi  berbagai  faktor yang terkandung dalam lingkungan biotik
dan abiotik.
Lingkungan biotik merupakan  kesatuan  makhluk  hidup, seperti mikroorganisme, manusia,
tumbuhan, dan hewan. Adapun
lingkungan  abiotik  merupakan  kondisi yang terdapat di lingkungan sekitar berupa benda mati, seperti mineral, batuan, tanah, air dan
udara (https://www.zonasiswa.com/2014/10/lin gkungan-hidup.html).
Lingkungan  merupakan  hal  utama dalam pencapaian terhadap kesehatan bagi manusia.  Apabila  lingkungan  baik  dan bersih  maka  kesehatan  masyarakat  juga akan  baik,  namun  demikian  apabila lingkungan buruk maka akan mempengaruhi  terhadap  kesehatan  yang buruk juga.
Kesehatan Lingkungan sebagai salah  satu  upaya  kesehatan  ditujukan untuk  mewujudkan  kualitas  lingkungan yang  sehat,  baik  fisik,  kimia,  biologi,
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang  mencapai  derajat  kesehatan  yang setinggi-tingginya
sebagaimana
tercantum  dalam  Pasal  162  Undang-
Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan. Kesehatan Lingkungan diselenggarakan melalui upaya Penyehatan,
Pengamanan, dan Pengendalian,  yang  dilakukan  terhadap lingkungan  Permukiman,  Tempat  Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.
Dalam  Konstitusi  dasar  Indonesia yang tertuang pada UUD 1945 Pasal 28 H Ayat  1,  menyebutkan  bahwa,”“Setiap orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat serta  berhak  mendapatkan  pelayanan kesehatan”.  Hak  atas  lingkungan  hidup yang  baik  dan  sehat,  juga  ditegaskan dalam  Undang-Undang Nomor  32  Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah
yang  telah  diuraikan,  maka  perumusan masalah yaitu tentang bagaimana pengaturan  terhadap  lingkungan  hidup bagi  kesehatan  manusia  untuk  mencapai hidup yang sehat dan sejahtera?
II. KETENTUAN
TENTANG

## LINGKUNGAN
HIDUP DAN KESEHATAN Pengaturan tentang hukum
lingkungan  di  Indonesia  dimulai  sejak diundangkannya  Undang-Undang  No.  4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan  Hidup,  tanggal  11  Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. Selanjutnya pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang- undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU  No.  23  Tahun  1997  (UULH  1997) juga  dinyatakan  tidak  berlaku  oleh  UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (LN tahun  209  No.  140,  disingkat  dengan UUPPLH).
Hukum lingkungan merupakan bidang  hukum  yang  disebut  dengan bidang  hukum  fungsional,  yaitu  sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuanketentuan  hukum  administrasi negara, pidana dan perdata. Sebab jika kita cermati  ketiga  baik  UULH  1982,  UULH 1997 maupun UUPPLH 2009
mengandung norma-norma undang- undang  yang  masuk  ke  dalam  bidang hukum  administrasi  negara,  pidana  dan perdata. Oleh sebab itu, disegala aspeknya,  maka  hukum  lingkungan  akan senantiasa bersinggungan dengan hak-hak dasar manusia, baik itu secara administratif (mis: izin mendirikan
bangunan/hak bertempat tinggal), perdata (terkait  hak  untuk  mendapatkan  ganti kerugian), maupun pidana.
Sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) s/d ayat 5 maka dapat ditemukan suatu fakta bahwa hak-hak yang tedapat dalam bidang lingkungan  hidup  adalah  :  a.  hak  atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan,  b.  hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, c. hak untuk mengakses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi  hak  atas  lingkungan  hidup yang  baik  dan  sehat,  d.  hak  mengajukan usul dan / atau keberatan terhadap rencana usaha  dan / atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup , e. hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup  f.  hak melakukan  pengaduan  akibat  dugaan pencemaran  dan  /  atau  perusakan lingkungan hidup (Ashabul Kahfi, 2013).
Ada beberapa hal yang menyebabkan  agar  tujuan  pngelolaan lingkungan  hidup  dapat  tercapai.  1) Memperkuat  kontrol  sosial  masyarakat melalui pengembangan, transparansi, dan peran  serta  masyarakat,  terutama  dalam proses pengambilan keputusan. 2)
Keadilan  bagi  rakyat  dalam  pemanfaatan lingkungan. Setiap keputusan yang diambil  haruslah  melibatkan  dan  demi kesejahteraan  rakyat  banyak.  Masyarakat diberikan akses dalam pengelolaan lingkungan
seluas-luasnya.
3)
Penyederhanaan prosedur (Sriyanto, 2007).
Menurut  Siti  Sundari  Rangkuti (2005:12), persyaratan untuk melaksanakan  kebijaksanan  lingkungan (sumberdaya  alam)  adalah  pembinaan peraturan perundang-undangan yang tangguh,  dipersiapkan  secara  cermat dengan memperhitungkan unsur keterpaduan  dalam  sistem  pengaturan, sehingga  efektivitasnya  dapat  tercapai secara maksimal.
Lingkungan yang baik mempengaruhi  terhadap  kesehatan  bagi manusia  atau  penghuni  disekelilingnya. Lingkungan  mempunyai  peranan  yang penting bagi kesehatan, sehingga lingkumgan dan kesehatan saling berhubungan  satu  sama  lain.  Agar lingkungan terjaga dengan baik diperlukan  adanya  pengaturan  dalam bentuk hukum.
Hukum  Perlindungan  Lingkungan tidak mengenal satu bidang kebijaksanaan,  akan  tetapi  merupakan kumpulan  dari  peraturan  perundang undangan di bidang pengelolaan lingkungan  hidup  yang  berkaitan  dengan lingkungan  biotik  sampai  batas  tertentu juga  dengan  lingkungan  antrophogen. Sedang  kalau  wujud  struktural  hukum perlindungan lingkungan meliputi perlindungan  hayati,  non  hayati,  buatan termasuk  cagar  budaya  seperti  nampak pada  UU  No.5  Tahun  1990  tentang
Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan Ekosistemnya, kemudian UU No. 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya.
Hukum Kesehatan Lingkungan
adalah hukum  yang berhubungan  dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan  dan  wujud  strukturalnya meliputi  pemeliharaan  kondisi  air,  tanah, dan  udara  seperti  pada  PP  No.35  Tahun 1991 tentang Sungai.Hukum Pencemaran Lingkungan  merupakan  hukum  yang memiliki pengaturan terhadap pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Wujud pola  hukum  pencemaran  lingkungan  ini meliputi  pencemaran  air,  udara,  tanah seperti  PP  No.12  Tahun  1995  tentang
Pengelolaan Limbah B3 . (http://repository.usu.ac.id/bitstream/hand
le/123456789/58289/Chapter%20II.pdf?s equence=3)
Ketentuan  tentang  kesehatan  diatur dalam Undang-Undang kesehatan Nomor 36  Tahun  2009  merupakan  revisi  dari Undang  -Undang  nomor  23  tahun  2002 yang  disahkan  pada  tanggal  13  Oktober tahun  2009.  Dalam  undang-undang, banyak memberikan peluang bagi peningkatan  pembangunan  kesehatan, karena  pemerintah  pusat  wajib  untuk mengalokasikan 5% APBN untuk pembiayaan kesehatan begitu pula pemerintah  daerah  baik  propinsi  maupun kabupaten/kota wajib untuk menyediakan 10% APBD untuk pembiayaan kesehatan. Dengan demikian maka pemerintah pusat
dan daerah minimal harus mengalokasikan  anggaran  30%  untuk pendidikan  dan  kesehatan,  jika  hal  ini dapat  terpenuhi  maka  harus  diimbangi dengan peningkatan status pendidikan dan kesehatan yang optimal.
Di sisi lain, Undang-Undang Kesehatan yang  baru  ini (UU  No.  36  tahun  2009) tidak memuat konsep yang jelas tentang “kesehatan masyarakat” Sebagaimana inti dari paradigma  sehat,  yaitu  pendekatan  promotif dan preventif  yang tentunya sasaran utamanya adalah masyarakat.Karena masyarakat  sendiri tidak  dicantumkan  dalam  ketentuan  umum dalam  undang-undang  kesehatan  terbaru  ini, sehingga  undang-undang  kesehatan terlihat hanya di peruntukkan untuk pemerintah pusat dan  daerah  termasuk  petugas  kesehatan sebagai payung hukum untuk
menyelenggarakan
pembangunan
kesehatan. Tetapi  tidak  diperuntukkan  untuk masyarakat sebagai pemilik kesehatan, pemilik partisipatif, pemilik investasi kesehatan,  pemilik  hak  asasi  kesehatan  dan sebagai  subjek  pembangunan  kesehatan. Kewajiban  atau  tanggung  jawab  masyarakat itu  sendiri  tidak  ditemukan,  yang  ada  hanya peran serta masyarakat. (http://bgfunhas.blogspot.com/2013/01/analisi s-undang-undang-kesehatan-no-36.html)
Menurut  organisasi  kesehatan  dunia (WHO)  Kesehatan  Lingkungan  adalah  suatu keseimbangan ekologi yang harus ada di antara manusia  dan  lingkungannya  agar  dapat menjamin  keadaan  sehat  dari  manusia.
Sedangkan  menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor  66  Tahun  2014  tentang  Kesehatan Lingkungan,  Pasal  1  point  1  menyebutkan bahwa  Kesehatan  Lingkungan  adalah  upaya pencegahan  penyakit  dan/atau  gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan  kualitas  lingkungan  yang  sehat baik  dari  aspek  fisik,  kimia,  biologi,  maupun sosial.
Tanggung  jawab  terhadap  kesehatan lingkungan  diatur  dalam  pasal  3  PP  No.  66 Tahun  2014  yaitu  Pemerintah,  pemerintah daerah  provinsi,  dan  pemerintah  daerah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk: a. menjamin  tersedianya  lingkungan  yang sehat  untuk  mencapai  derajat  kesehatan yang  setinggi-tingginya  sesuai  dengan kewenangannya;
b. mengatur,  membina, dan  mengawasi penyelenggaraan  Kesehatan  Lingkungan; dan
c. memberdayakan  dan  mendorong  peran aktif  masyarakat  dalam  penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan.
Dalam pengendalian kesehatan liungkungan  terdapat  standar  baku  mutu kesehatan  lingkungan  sebagaimana  diatur dalam PP No. 66 Tahun 2014 serta diatur lebih lanjut  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan  dan  persyaratan  kesehatan  air untuk  keperluan  higiene  sanitasi,  kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum.

## III. HAK  ATAS  LINGKUNGAN  HIDUP YANG SEHAT
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, deklarasi hak  asasi  manusia  internasional  serta undang-undang lingkungan hidup Republik Indonesia
telah mengamanahkan hak setiap warga negara salah satunya adalah hak atas lingkungan yang baik dan sehat. oleh karena itu perlu adanya  sinergitas  dan  kerjasama  antara pemerintah,  pemerintah  daerah  dan masyarakat dalam mengelola dan melindungi  kualitas  lingkungan  hidup agar hak atas lingkungan hiduo yang baik dan sehat dapat terwujud demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain mempunyai hak  atas  lingkungan  yang  baik  dan  sehat manusia  juga  mempunyai  kewajiban untuk  menjaga  lingkungan  untuk  tetap menjadi lingkungan hidup  yang baik  dan sehat.
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999  tentang  HAM  disebutkan bahwa  “Hak  Asasi  Manusia  adalah seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakekat  dan  keberadaan  manusia sebagai makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah  dan  setiap  orang,  demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Pengertian “Lingkungan Hidup yang  Baik  dan  Sehat”,  mengandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan manusia  berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang.  Adanya  jaminan  semacam  ini memberi  kemungkinan  bagi  setiap  orang untuk  menuntut  kepada  pemerintah  agar ”kebaikan  dan  kesehatan  lingkungannya perlu diperhatikan  dan ditingkatkan terus dan oleh karenanya pula adalah merupakan  kewajiban  bagi  negara  untuk selalu  menciptakan  lingkungan  hidup yang  baik  dan  sehat  bagi  warganya  dan secara  terus  menerus  melakukan  usaha- usaha perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup.
Penempatan  Hak  atas  lingkungan hidup yang baik dan sehat mempunyai arti penting  dan  hakiki  sebagai  hak  warga Negara,  dalam  hal  ini  Negara  sebagai penguasa harus menjamin dan melindungi hak  warga  atas  lingkungan  .  Jika  dikaji lebih didalam undang-undang lingkungan yang  lama  yakni  UU No.  23 Tahun  1997 tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (UUPLH), ini jelas membedakan kedudukan  hak  atas  lingkungan  hidup yang  baik  dan  sehat,  dimana  diatur  pada Pasal  5  ayat  1  UU No.  23 Tahun  1997, menyebutkan bahwa “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat”. Sedangkan UUPPLH lebih menempatkan hak  atas  lingkungan  yang  baik  dan  sehat
pada  filosofi  dari  dasar  pembentukan perubahan  undang-undang  lingkungan hidup  yang  baru.  Disini  hak  atas lingkungan yang baik dan sehat ditempatkan  pada  posisi  paling  tinggi sebagai  hak  dasar  warga  yang  dijamin oleh  Negara.  Perbedaan  lain  yang mendasar  atas  UU No.  23 Tahun  1997 dengan  UU No.  32  Tahun  2009,  yakni penguatan yang terdapat dalam UU PPLH tentang  prinsip-prinsip  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  yang  didasarkan pada  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan  hidup  serta  penanggulangnya dan  penegakan  hokum  mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi,  akuntabilitas,  dan  keadilan. (https://gagasanhukum.wordpress.com/20 10/09/30/hak-atas-lingkungan-hidup- yang-baik-dan-sehat-di-kaltim/).
Hak  atas  lingkungan  hidup  yang baik  dan  sehat  sebagaimana  yang  telah dituangkan  dalam  Pasal  28  piagam  hak asasi  manusia  sebagai  bagian  tak terpisahkan  dari  ketetapan  MPR  RI  no. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia yang menyatakan : “setiap orang berhak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik dan  sehat”.  Selanjutnya  pada  tanggal  18 agustus 2000 perubahan kedua UUD 1945 merumuskan  hak  termaksud  dalam  pasal 28 H ayat (1) menyatakan : “Setiap orang
berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin, bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan”.  Pada  tahun  1999  keluarlah undang-undang  nomor  39  tahun  1999 tentang  hak  asasi  manusia  yang  dalam pasal  9  ayat  (3)  menegaskan  :  “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik  dan  sehat”.  Hal  ini  juga  dituangkan dalam  pasal  5  ayat  1  UU No.23 Tahun 1997  dan  lebih  diperdalam  pemaknaan pada landasan filosofi hak atas lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat  pada UU No.32 Tahun 2009.
Dengan  demikian,  ada  keterkaitan langsung  antara  perlindungan  hak  asasi manusia  terhadap  lingkungan  hidup. Lingkungan  hidup  merupakan  bagian yang  mutlak  dari  kehidupan  manusia. Dengan kata  lain  lingkungan  hidup  tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan  atau  sumber-sumber  yang diberikan  oleh  lingkungan  hidup  dan kekayaan  alam  sebagai  sumber  pertama dan  terpenting  bagi  pemenuhan  berbagai kebutuhnnya.  Dengan  ini  perlu  adanya kesadaran  yang  tinggi  bagi  masyarakat ataupun  pemerintah  yang  berwenang untuk  tetap  menjaga  lingkungan  hidup yang baik dan sehat.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
1. Lingkungan yang baik mempengaruhi  terhadap  kesehatan bagi manusia atau penghuni disekelilingnya.
Lingkungan mempunyai  peranan  yang  penting bagi kesehatan, sehingga lingkumgan  dan  kesehatan  saling berhubungan  satu  sama  lain.  Agar lingkungan  terjaga  dengan  baik diperlukan adanya pengaturan dalam  bentuk  hukum.  Adapun pengaturan tentang lingkungan
diatur dalam Undang-Undang
Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Dalam Undang- Undang tersebut menyebutkan bahwa  lingkungan  hidup  adalah kesatuan  ruang  dengan  semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk  manusia  dan perilakunya,  yang  mempengaruhi alam  itu  sendiri,  kelangsungan perikehidupan,  dan  kesejahteraan manusia  serta  makhluk  hidup  lain. Sedangkan pengaturan tentang kesehatan  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan.  Demikian  juga tentang kesehatan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor  66  Tahun  2014  Tentang Kesehatan Lingkungan. Dan
ditindak  lanjuti  dengan  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  32 Tahun  2017  tentang  standar  baku mutu  kesehatan  lingkungan  dan persyaratan  kesehatan  air  untuk keperluan  higiene  sanitasi,  kolam renang,  solus  per  aqua,  dan pemandian umum.
2. Hak  atas  lingkungan  hidup  yang
baik dan sehat diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  HAM  disebutkan bahwa  “Hak  Asasi  Manusia  adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat  dan  keberadaan  manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya yang  wajib  dihormati,  dijunjung tinggi,  dan  dilindungi  oleh  negara, hukum,  pemerintah  dan  setiap orang,  demi  kehormatan  serta perlindungan  harkat  dan  martabat manusia”.  Penempatan  Hak  atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat  mempunyai  arti  penting  dan hakiki  sebagai  hak  warga  Negara, dalam  hal  ini  Negara  sebagai penguasa  harus  menjamin  dan melindungi hak warga atas
lingkungan yang sehat.
4.2 Saran
1. Diperlukan  adanya  ketegasan  dari
pemerintah  baik  pusat,  propinsi maupun  daerah  untuk  menjalankan
peraturan tentang lingkungan hidup terhadap  kesehatan  masyarakat  dan Memberikan  sanksi  yang  tegas terhadap  para  pelanggar  terhadap kesehatan lingkungan hidup;
2. Memberikan  hak  atas  lingkungan yang  sehat  terhadap  masyarakat secara luas.

## DAFTAR PUSTAKA

## Ashabul  Kahfi,    Jaminan  Konstitusional
Terhadap  Hak  Atas  Lingkungan  Hidup Di  Indonesia,  Jurnal  Aldaulah Vol.  2  / No. 2 / Desember 2013
https://gagasanhukum.wordpress.com/2010/0 9/30/hak-atas-lingkungan-hidup-yang- baik-dan-sehat-di-kaltim/  tanggal  akses 10 September 2018
https://www.zonasiswa.com/2014/10/lingkun gan-hidup.html/ tanggal akses 10 september 2018
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/12 3456789/58289/Chapter%20II.pdf?sequ ence=3,  tanggal  diakses  10  September 2018
http://bgfunhas.blogspot.com/2013/01/analisis -undang-undang-kesehatan-no-36.html tanggal diakses 10 September 2018
Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  Tahun  2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017  tentang  standar  baku  mutu kesehatan  lingkungan  dan  persyaratan kesehatan  air  untuk  keperluan  higiene sanitasi,  kolam  renang,  solus  per  aqua, dan pemandian umum.
Sriyanto, Kondisi Lingkungan Hidup Di Jawa Tengan Dan Prospek Pembangunan Ke

## Depan,  Jurnal  Geografi,  Volume  4
Nomor 2 Juli 2007

## Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan
Kebijaksanaan Lingkungan, Edisi ketiga,  Airlangga  University  Press,
Surabaya, 2005.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan.