SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2, Desember 2023 p-ISSN 2654-3923 e-ISSN 2621-6051

## Analisis Problematika Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pendamping Koperasi Syariah
Eri Susanto 1 , Evi Hendri Susanto 2 , Syukri Iska 3 , Zikra Rahmi 4 1, 2, 3, 4 Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar e-mail : susantoeri567@gmail.com 1 , evihendri7@gmail.com 2 , syukriiska@uinmybatusangkar.ac.id 3 , zikrarahmi57@gmail.com 4
Abstrak :  Telah  terjadi  Penempatan  DPS  Pendamping  di  Kota  Padang-  Panjang.    Penempatan DPS Pendamping ini terjadinya konversi koperasi konvensional ke koperasi syari’ah yang tidak dibarengi dengan ketercukupan sumber daya manusia yang layak serta cakap dari sisi keilmuan bersifat  integral.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengupas  bagaimana  memahami  tentang probematika  DPS  Pendamping  di  Kota  Padang-  Panjang.    Sumber  data  dengan  melihat  situasi sosial  tentang  DPS  Pendamping  sampai  pada  tingkah  jenuh,  Teknik  pengambilan  data  melalui wawancara  mendalam  dengan  panduan  wawancara  yang  ditujukan  kepada  informan  berupa Dinas  Koperindagpastam,  DPS  Pendamping  dan  DPS  sebanyak  lima  orang  disamping  itu observasi  Kemudian  analisis  menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif.  Hasil  temuan menjelaskan bahwa dengan adanya konversi menyeluruh terhadap koperasi yang beroprerasi di Kota Padang Panjang mengakibatkan munculnya LKS tanpa diikuti dengan DPS, oleh sebab itu mereka menempatkan DPS pendamping sebagai pengganti sementara DPS di Koperasi Syari’ah. Penempatan  DPS  Pendamping  sebagai  pengganti  DPS  di  koperasi  syari’ah  di  Kota  Padang Panjang dapat mengisi kekosongan hukum apabila tidak didapatinya DPS di LKS. Penelitian ini berlimitasi antara waktu 2019-2021.
Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah (DPS), Koperasi Syariah, Payung Hukum
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, Desember 2023

## PENDAHULUAN
Keberadaan lembaga Dewan Pengawas  Syari’ah  sebagai  sebuah lembaga institusional
merupakan aktualisasi  dari  lembaga al-  hisbah yang berfungsi  sebagai  tata  kelola  Lembaga Keuangan  Syari’ah  yang  menjalangkan tugas sebagai penasehat dan pengawasan terhadap akad- akad yang diterapkan oleh LKS  tersebut  (Isra,  2010;  Leli  &  Arianti, 2019).  Keberadaan  DPS  dalam  sebuah LKS, khususnya lembaga koperasi syari’ah merupakan  suatu  keharusan  (Noor, 2018).  DPS  memiliki  peranan  penting dalam proses supervisi, monitoring, audit, serta pemberian saran terhadap kepatuhan  lembaga  Keuangan  dalam penerapan  prinsip  syari’ah    dalam produknya  (Guritno  et  al.  2023).  Untuk menjalankan fungsi tersebut anggota DPS harus memiliki kecakapan berupa keilmuan  serta  kecakapan    yang  bersifat integral (Arwanto et al. 2023). Kecakapan serta keilmuan yang dimiliki oleh seorang DPS dibuktikan dengan memiliki sertifikat pendidikan  serta  pelatihan  Dewan Pengawasan  Syari’ah    dari  DSN-  MUI dan/atau  sertifikat  standar  kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi  (Permenkop  No.  11  Tahun  2017, n.d.).
Berlakunya  SK  Walikota  Padang Panjang  Nomor  25  Tahun  2019  tentang Tim  Percepatan  Pengembangan  Koperasi Syariah  Di  Kota  Padang  Panjang  pada tanggal  2  Februari  2019,  sampai  dengan awal  tahun  2020,  dari  48  koperasi  yang aktif beroperasi di Kota Padang Panjang, 8 koperasi  belum  konversi  ke  syariah  dan belum mendapat persetujuan dari anggota  dalam  RAT,  10  koperasi  sudah memiliki  legalitas  koperasi  syariah  dan telah  menerapkan  persetujuan  anggota untuk  konversi  ke  syariah  yang  sudah dituangkan dalam Rapat Anggota Tahunan.  Sedangkan  untuk  30  koperasi
sedang dalam proses konversi ke syariah dan  telah  melalui  persetujuan  seluruh anggota yang dituangkan RAT.
Rentang waktu 2019- 2021 koperasi aktif  di  kota  Padang  Panjang  berkurang dari tahun sebelumnya yakni empat puluh delapan  koperasi  yang  telah  memiliki legelitas  sebanyak  sepuluh  koperasi sedangkan  tiga  puluh  koperasi  masih dalam  proses  pengurusan  bukti  legalitas. Meningkatnya Konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syari’ah di Kota  Padang  Panjang  menyebabkan timbulnya permasalahan yakninya ketidakcukupan  anggota  DPS  yang bersertifikat  dalam  mengontrol  tata kelola  lembaga  keuangan  terhadap  akad- akad yang mereka laksanakan, dan jumlah anggota  DPS  yang  bersertifikat  di  Kota Padang-  Panjang  sebanyak  empat  orang dan hal ini menuntut koperasi yang telah konversi menjadi koperasi syari’ah untuk mengangkat  DPS  Pendamping  sebagai pengganti DPS. (Koperindagpastam, 2021).
Tulisan  ini  didasari  suatu  suatu argumentasi bahwa di bank Syari’ah wajib memiliki  DPS  ( Pasal  32  ayat  1  Undang- Undang  No.  1  Tahun  2008  tentang Perbankan Syari’ah , 2018) dan berjumlah minimal  dua  orang  (Peraturan  Bank Indonesia  No  6/  24/  Pbi/2004,  2004) Serta memiliki Kecakapan serta keilmuan yang dimiliki oleh seorang DPS dibuktikan dengan  memiliki  sertifikat  pendidikan serta  pelatihan  Dewan  Pengawasan Syari’ah    dari  DSN-  MUI  dan/atau sertifikat  standar  kompetensi  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  sertifikasi profesi.

## TINJAUAN PUSTAKA Dewan Pengawas Syariah
Dewan  Pengawas  Syariah  atau yang  dikenal  dengan  DPS  adalah  organ Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  di
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, Desember 2023
lembaga  keuangan  syariah.  Dewan Pengawas  syariah  adalah  lembaga  yang bertugas mengawasi terhadap pelaksanaan  keputusan DSN di  Lembaga keuangan  syariah.  DPS  diangkat  dan diberhentikan  dalam  RUPS  setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Dewan Pengawas  Syariah  ini  berkedudukan  di bawah  Rapat  Umum  Pengawas  Syariah atau  sejajar  dengan  Dewan  Komisaris dalam  struktur  Lembaga  keuangan syariah (Firdaus, 2007).
Dewan  Pengawas  Syariah  bertugas mengawasi  kegiatan  usaha  Lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan  dan  prinsip  syariah  yang telah  ditetapkan  oleh  Dewan  Syariah Nasional.  Adapun  tugas,  wewenang  dan tanggung    jawab    DPS  menurut ketentuan Pasal 27 PBI No.6/24/PBI/2004 sebagai berikut: Pertama ,  memastikan  dan  mengawasi kesesuaian  kegiatan  operasional  bank dengan  fatwa  yang  dikeluarkan  DSN; Kedua ,  Menilai  aspek  syariah  dari pedoman  operasional,  dan  produk  yang dikeluarkan oleh bank;
Ketiga
Memberikan  opini  dari  aspek  syariah atas  pelaksanaan  operasional  bank secara keseluruhan dan laporan publikasi  bank; keempat menyampaikan laporan  hasil  pengawasan  syariah sekurang-kurangnya  setiap  enam  bulain ke  depan  kepada  direksi  komisaris, dewan  pengawas  syariah  nasional,  dan Bank Indonesia.
Dalam  melaksanakan  tugasnya pengawasan  terhadap  produk  yang  ada di  koperasi  syariah,  setiap  anggota dewan pengawas syariah harus memiliki kualifikasi keilmuan yang tidak terpisahkan,  yaitu  ilmu  fiqih muamalah dan ekonomi keuangan syariah modern.  Fungsi  utama dewan pengawas syariah  pertama,  sebagai  penasehat  dan penasihat  direksi,  pimpinan  unit  usaha syariah,  dan  kepala  kantor  cabang
syariah  dalam  hal-hal  yang  berkaitan dengan  aspek  syariah.  Kedua,  sebagai mediator  dengan dewan syariah nasional dalam  menetapkan  usulan  dan  saran untuk  pengembangan  produk  dan  yang dari  lembaga  keuangan  syariah  yang memerlukan  kajian  dan  fatwa  dari  DSN. Ketiga  DPS  melakukan  pengawasan berkala  terhadap  lembaga  keuangan syariah  yang  berada  dalam  pengawasan. (Wirdyaningsih, 2005).
Koperasi Syariah Koperasi  syariah  adalah  koperasi yang  dikelola  berdasarkan  akad  syariah. Penggunaan  koperasi  syariah  lebih ditekankan  pada  koperasi  yang  bergerak di  bidang  simpan  pinjam,  sehingga koperasi  simpan  pinjam  dengan  pola syariah  dikenal  dengan  nama  Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sedangkan koperasi  dengan  jenis  usaha  produksi, konsumsi,  dan  jasa  telah  dianggap  sesuai dengan  syariah  karena  di  dalamnya terkandung  akad  jual  beli  dan  akad  atau jasa ijarah (Manan, 2012). Dengan adanya sistem  ini  membantu  seluruh  koperasi usaha  di  Indonesia  untuk  memiliki  unit jasa keuangan syariah.
Koperasi syariah merupakan sarana bagi  seluruh  anggota  untuk  mandiri dalam  mengatasi  masalah  kekurangan modal  atau  kekurangan  likuiditas.  Maju mundurnya  koperasi  syariah  menjadi tanggung jawab seluruh anggota, sehingga  berlaku  prinsip  tanggung  jawab sendiri.  Koperasi  syariah  harus  mampu memberikan  manfaat  yang  lebih  besar kepada  anggotanya  jika  dibandingkan dengan  manfaat  yang  diberikan  oleh lembaga  keuangan  lainnya.  Koperasi syariah  berfungsi  sebagai  lembaga perantara dalam melakukan penghimpunan  dana  dari  anggota,  calon anggota,  serta  mampu  memberikan pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut (Kepmen, 2004).
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, Desember 2023
Maju  mundurnya  koperasi  syariah menjadi  tanggung  jawab  seluruh  anggota sehingga  berlaku  asas self  responsibility . (Burhanuddin,  2013).  Anggota  pada koperasi  syariah  berada  dalam  satu kesatuan  system  kerja  koperasi,  diatur menurut  norma-norma  yang  terdapat  di dalam  anggaran  dasar  dan  anggaran rumah  tangga  syariah  wajib  dapat memberikan  manfaat  yang  lebih  besar kepada  anggotanya  jika  dibandingkan dengan  manfaat  yang  diberikan  oleh lembaga keuangan lainnya (Burhanuddin, 2013). Koperasi syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi apabila melaksanakan  penghimpunan  dana  dari anggota, calon  anggota,  koperasi lain  dan atau  anggotanya  serta  pembiayaan kepada  pihak-pihak  tersebut.  Koperasi dalam Islam menggunakan akad musyarakah (M.Yazid Afandi, 2009). yakni akad  kerjasama  antara  dua  orang  atau lebih,  dimana  satu  pihak  memberikan modal  usaha,  sedangkan  pihak  lain menjalankan  usaha  atas  dasar  bagi  hasil menurut kesepakatan.

## METODE
Penelitian  ini  berupa  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  Studi  kasus sumber data dengan melihat situasi social tentang  DPS  pendamping  di  kota  Padang Panjang,  Data  diperoleh  sampai  pada tingkah  jenuh,  dan  tidak  ada  lagi informasi  yang  berbeda  pada  informan. Teknik pengambilan data melalui
wawancara  mendalam  dengan  panduan wawancara  yang  ditujukan  kepada informan sebanyak lima orang Disamping itu observasi pada pelaku DPS pendamping Kemudian analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan  cara  menghimpun  data  yang diperoleh, selanjutnya memilah data pada organnya dan membuang data yang tidak ada hubungannya, selanjutnya menampilkan  data  serta  melakukan penelaan terhadap data dan mendiskusikannya. Data disajikan setelah melakukan  trianggulasi  data  dalam mencapai keabsahan data yang didapat.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  teori  model  Miles  dan Huberman dengan mengemukakan bahwa kegiatan  dalam  analisis  data  kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan  hingga  selesai.  Inilah langkah yang harus penulis lakukan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan  dari  seluruh  informan sebagai  sesuatu  yang  harus  dilalui sebelum  mengambil  keputusan.  Setelah semua  data  yang  diperlukan  untuk penelitian  ini  terkumpul,  maka  peneliti menggunakan  model  analitik  karena kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara  interaktif  dan  berlanjut  hingga selesai.  Peneliti  menggunakan  analisis tematik  sebagai  metode  penelitian memperoleh  makna  wawancara  yang dapat memperkaya data kualitatif.
Gambar 1.
Teori Model Miles dan Huberman
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, Desember 2023
Langkah  terakhir  adalah  penarikan kesimpulan  dan  verifikasi.  Dengan demikian  kesimpulan  dalam  penelitian kualitatif  mungkin  dapat  menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak  awal.  Kesimpulan  dalam  penelitian kualitatif  merupakan  temuan  baru  yang belum  pernah  ada  sebelumnya.  Temuan dapat  berupa  gambaran  atau  gambaran suatu objek yang sebelumnya redup  atau masih  gelap  sehingga  setelah  diteliti menjadi  jelas  bahwa  hal  tersebut  dapat berupa  hubungan  sebab  akibat  atau interaksi, hipotesis, atau teori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi  Kopersi  Syari’ah  di  Kota Padang Panjang dan DPSnya
Secara  geografis,  Kota  Padang Panjang  terletak  antara  0°27’-  0°30’
Lintang  Selatan  dan  100°  20’  -  100°  27’ Bujur  Timur  (BPS),  atau  terletak  pada 0026  48,30’  Lintang  Selatan  sampai dengan  0029’  31,94  Lintang  Selatan  dan 100  020’  sampai  dengan  100020‘  Bujur Timur  sampai  dengan  1000  27‘  Bujur Timur. Kota Padang Panjang memiliki luas ±23,00  km2  setara  dengan  ±2.300  Ha (BPS)  dan  ±2.973,54  Ha  (Peta  wilayah perencanaan  RT/RW  yang  bersumber dari peta  Rupa Bumi Indonesia ditambah sebagian  daerah  Kelurahan  Sigando  dan Kelurahan Ekor Lubuk), yang mencakup 2 kecamatan  yaitu  Kecamatan  Padang Panjang  Barat  dan  Kecamatan  Padang Panjang Timur.
Adapun  daftar  nama  koperasi  yang konversi ke syariah dan jumlah DPS yang ada  di  Kota  Padang  Panjang  sebagai berikut:

## Tabel 1.
Data Koperasi Kota Padang Panjang NO Nama Koperasi DPS Yang belum Bersertifikat DPS Yang Bersertifikat DSN-MUI 1 KSPPS ISI Padang Panjang 2 Orang 2 KPRI Serambi Mekah 2 Orang 3 KSU SEHATI 2 Orang 4 KPN SLTP 1 2 Orang 5 KPRI MAN KOTO 2 Orang 6 KPRI SMAN 2 2 Orang 7 KOPKAR YARSI 1 Orang 1 Orang 8 KPRI RSUD 2 Orang 9 KPRI SMPN 3 2 Orang 10  KPRI SMAN 1 2 Orang 11  KPRI SEDAR 2 Orang 12  KPN SMPN 2 2 Orang 13  KPN KOKANDIKO 2 Orang 14  KPRI SMKN 1 2 Orang 15  KPRI SMPN 4 2 Orang 16  KPRI KOPRIDA Kemenag 1 Orang 1 Orang 17  KPRI MTSN GANTIANG 1 Orang 1 Orang 18  KOPERASI THAWALIB 2 Orang 19  Koperasi Karyawan PDAM 2 Orang 20  Koppontren Diniyah Putri 2 Orang 21  Kopkar Pos dan Giro 2 Orang 22  KPN Pengadilan Negeri 2 Orang 23  Koppas AIPT Belum ada 24  Koppas Samudera 2 Orang 25  KSP Warta Belum ada
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, Desember 2023
26  Melati Kopwan Belum ada 27  Primkop ABRI Belum ada 28  KPRI Balai Kota 1 Orang 1 Orang 29  KSP Saiyo Sakato 2 Orang 30  Koperasi Dinas Mandiri 2 Orang 31  KPN Kejaksaan 2 Orang 32  KPN Karyatama 2 Orang 33  KPN MAN Gunung 2 Orang 34  KSP Makmur 2 Orang 35  KSP Kencana 2 Orang 36  KPSP Mersi Belum ada 37  KSU SMK II 2 Orang 38  Primkopad Secata B Belum ada 39  Primkopol Resort Belum ada 40  KSULangkah Seayun 2 Orang 41  KUD Madya Belum ada 42  KPN Sehat 2 Orang 43 KSU Madani 2 Orang 44  KSP KENCANA 2 Orang 45  KPN KOPESDA 2 Orang 46  KSU AMAL HUSNA 2 Orang 47  KSP SAIYO SAKATO 2 Orang 48  KPN RUTAN 2 Orang Sumber: Dinas Koperindagpastam Kota Padang Panjang, 2021
Menurut  Kabid  Dinas  Koperasi  Usaha Kecil  dan  Menenggah  Kota  Padang Panjang Ibu E, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan  Menenggah  Kota  Padang  Panjang telah  melakukan  pelatihan  yang  di khususkan  bagi  pengawas  koperas  di Kota  Padang  Panjang.  Tema  pelatihan  ini adalah  “Peserta  Pelatihan  Keuangan Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  Bagi Pengawas  Koperasi  Se-kota  Padang Panjang”. Kegiatan pelatihan ini dilakukan pada  tanggal  12-14  Februari  2019, kegiatan  ini  dilakukan  di  Minang Fantasy Waterpark Kota Padang Panjang. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan E S, selaku kepala seksi  kelembangan  dan  pengawasan Dinas Keperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang menjelaskan bahwa pada tahun 2019 Dinas Koperindagpastam  Kota  Padang  Panjang telah mengutus Dewan
Syari’ah
Pendamping  sebanyak  dua  orang  untuk melakukan  pelatihan  dengan  Syari’ah Nasional.  Dari  dua  orang  Dewan  Syari’ah pendamping  tersebut,  hanya  satu  orang dari  mereka  yang  lulusan  pelatihan  serta mendapatkan  sertifikat  dari  DSN.  Pada tahun  2020  Dinas  Koperindagpastam kembali merekomendasikan empat orang anggota  DPS  untuk  melakukan  pelatihan dengan  Syari’ah  Nasional,  dari  empat Dewan  Pengawas  pemdamping  tersebut hanya  tiga  orang  yang  dinyatakan  lulus dan  berhak  mendapatkan  sertifikat  dari DSN-MUI. Dan Elly Safrina juga mengatakan bahwa rentang waktu antara tahun 2019-2022 hanya empat orang dari DPS koperasi syari’ah yang mendapatkan sertifikat dari DSN-MUI.
Berdasarkan wawancara yang penulis  lakukan  dengan  Bapak  A  selaku pengurus  koperasi  syariah  bahwasannya Pada  setiap  Koperasi  Syariah  di  Kota
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, Desember 2023
Padang Panjang memiliki 2 orang anggota DPS.  (Wawancara  dengan  Bapak  Akmal selaku  pengurus  koperasi  syariah,17
Januari 2022). Dalam mekanisme pengangkatan DPS, anggota mengusulkan beberapa  nama  yang  akan  diajukan sebagai  calon  DPS  pada  saat  rapat anggota  tahunan  yang  kemudian  nama- nama  calon  anggota  DPS  tersebut  akan diajukan  kepada  DSN-MUI.  Terkait produk  dan  akad  pada  Koperasi  Syariah di  Kota  Padang  Panjang  DPS  harus memberikan  nasihat  ataupun  saran  yang berhubungan  dengan  kesyariahan,  agar nantinya akad dan produk pada Koperasi Syariah  Di  Kota  Padang  Panjang  sesuai dengan  prinsip  syariah.  Apabila  terjadi penyimpangan  DPS  baru  memberikan teguran  dan  belum  memberikan  sanksi kepada  pengurus  Koperasi  Syariah  di Kota Padang Panjang . Mekanisme pengangkatan DPS yang dilakukan  Pada  Koperasi  Syariah  di  Kota Padang  Panjang  belum  sesuai  dengan Peraturan  Majelis  Ulama  Indonesia Nomor: Kep-  407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran  Dasar  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  Bab  III  Pasal  8 terkait  mekanisme  pengangkatan  DPS, pada  kopersi  syariah  dalam  hal  ini Koperasi Syariah Di Kota Padang Panjang mengajukan  atau  merekomendasikan beberapa  nama  calon  anggota  dewan pengawas syariah yang belum bersertifikat DSN -MUI sehingganya calon anggota  dewan  pengawas  syariah  yang ada pada Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang      banyak  yang  belum  memiliki keterampilan  dan  kompetensi  keilmuan dalam  bidang  ekonomi  syariah  sehingga akan berdampak kepada kurang optimalnya  fungsi  dan  tugas  DPS  dalam memberikan  nasehat  dan  saran  terkait produk, melakukan pengawasan terhadap  pelaksanaan  produk,  pelayanan pengelolaan  Pada  Koperasi  Syariah  Di Kota Padang Panjang.
Sedangkan  pada  praktiknya  DPS pada  Koperasi  Syariah  di  Kota  Padang Panjang banyak saat ini masi banyak yang belum memiliki sertifikasi dari DSN- MUI, hal  itu  disebabkan  karena  masih terbatasnya  sumber  daya  manusia  DPS yang  memiliki  kopetensi  keilmuan  di bidang  Ekonomi  Syariah.  Di  samping  itu para  penggurus  koperasi  syariah  di  Kota Padang Panjang merekomendasikan anggota DPS untuk menggikuti pelatihan- pelatihan  yang  barkaitan  dengan  materi DPS.  Dari  kendala  di  atas  masih ditemukan dilapangan pengawasan internal dari pengurus, sebagai pengawas internal  yang  memiliki  berperan  lebih besar  dalam  mengawasi  operasional koperasi  syariah.  DPS  pada  Koperasi Syariah  Kota  Padang  Panjang  hanya sebagai penasehat ketika terjadi permasalahan-permasalahan  baru  terkait dengan  akad-akad  ataupun  operasional koperasi. DPS pada Koperasi Syariah Kota Padang  Panjang  hanya  melakukan pengawasan  terhadap  lembaga  melalui laporan  1  kali  6  bulan  dan  tidak melakukan pengawasan secara mendalam ke lapangan. Selain itu DPS pada Koperasi Syariah  Kota  Padang  Panjang  belum banyak  yang  memiliki  sertifikasi  DSN- MUI.  Terbukti  dari  40  koperasi  syariah yang ada baru 4 orang DPS yang memiliki sertifikat  dari  DSN-MUI.  Sertifikasi tersebut merupakan tolak ukur atau bukti kelayakan  DPS  untuk  menjadi  pengawas pada  koperasi  syariah,  oleh  karena  tidak adanya  sertifikasi  maka  kelayakan sebagai  DPS  pada  Koperasi  Syariah  Kota Padang  Panjang  tersebut  belum  dapat dipertanggung jawabkan.
Dengan adanya sertifikat setidaknya telah  memberikan  suatu  pembuktian bahwa  calon  DPS  sudah  lulus  uji kelayakan  dari  DSN.  sehingga  saat melakukan  pengawasan  tidak  akan mengalam  kesultan  karena  keterbatasan ilmu  yang  dimiliki,  serta  timbulnya  risa
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, Desember 2023
kepercayaan
masyarakat pada kemampuan  DPS  yang  telah  mempunyai sertifikat  dari  DSN,  dengan  adanya sertifikat  setidaknya  memberikan  suatu pembuktian bahwa calon DPS sudah lulus uji  kelayakan  dari  DSN.  sehingga melakukan  pengawasan  tidak  akan mengalami kesulitan karena keterbatasan ilmu  yang  dimiliki,  serta  timbulnya  rasa kepercayaan masyarakat pada kemampuan  DPS  yang  mempunyai sertifikat dari DSN.
Menurut As selaku DPS Pendamping Kota  Padang  Panjang  Berdasarkan paparan  beliau  yang  menjelaskan  terkait dengan  pelaksanaan  tugas  DPS.  DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional  pada  Koperasi  Syariah.  Anggota DPS  harus  terdiri  atas  para  pakar dibidang  syariah  yakni  muamalah  yang juga memiliki kompetensi dan pengetahuan  dibidang  ekonomi  syariah. Sebagai  badan  yang  independen  DPS harus  memastikan  dan  mengawasi kesesuaian  operasional  dan  produk  yang dikeluarkan  lembaga  keuangan  syariah terhadap  prinsip  syariah.  Lebih  lanjut  As menjelaskan  bahwa  peran  DPS  juga adalah mengawasi kegiatan usaha koperasi  syariah  agar  sesuai  dengan ketentuan  dan prinsip syariah  yang  telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.
Dewan Syariah
Nasional dalam
melakukan  komunikasi  tentang  usul  dan saran  pengembangan  produk  dan  jasa pada  koperasi  syariah  yang  memerlukan fatwa DSN.
Peran  Dewan  Pengawas  Syariah Pendamping  terhadap  akad  Koperasi Syariah
Adapun  mekanisme  pengangkatan DPS  yang  dilakukan  Pada  Koperasi Syariah  di  Kota  Padang  Panjang  belum sesuai  dengan  Peraturan  Majelis  Ulama Indonesia Nomor: Kep-
407/MUI/IV/2016  Tentang  Anggaran Dasar  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  Bab  III  Pasal  8  terkait mekanisme  pengangkatan  DPS,  pada kopersi  syariah  dalam  hal  ini  Koperasi Syariah  Di  Kota  Padang  Panjang mengajukan  atau  merekomendasikan beberapa  nama  calon  anggota  dewan pengawas syariah yang belum bersertifikat DSN -MUI sehingganya calon anggota  dewan  pengawas  syariah  yang ada Pada Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang  masih  banyak  yang  belum memiliki  keterampilan  dan  kompetensi keilmuan  dalam  bidang  ekonomi  syariah sehingga akan berdampak kepada kurang optimalnya  fungsi  dan  tugas  DPS  dalam memberikan  nasehat  dan  saran  terkait produk, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  produk,  pelayanan  dan pengelolaan  Pada  Koperasi  Syariah  Di Kota Padang Panjang.
Pada praktiknya DPS pada Koperasi Syariah  di  Kota  Padang  Panjang  banyak saat  ini  masih  banyak  yang  belum memiliki sertifikasi dari DSN- MUI, hal itu disebabkan  karena  masih  terbatasnya sumber daya manusia DPS yang memiliki kopetensi  keilmuan  di  bidang  Ekonomi Syariah.  Di  samping  itu  para  penggurus koperasi  syariah  di  Kota  Padang  Panjang jarang untuk merekomendasikan anggota DPS untuk menggikuti pelatihan- pelatihan  yang  barkaitan  dengan  materi DPS.  Dari  kendala  di  atas  masih
ditemukan dilapangan pengawasan internal dari pengurus, sebagai pengawas internal  yang  memiliki  berperan  lebih besar  dalam  mengawasi  operasional koperasi  syariah.  DPS  pada  Koperasi Syariah  Kota  Padang  Panjang  hanya sebagai penasehat ketika terjadi permasalahan-permasalahan  baru  terkait dengan  akad-akad  ataupun  operasional koperasi. DPS pada Koperasi Syariah Kota Padang  Panjang  hanya  melakukan pengawasan  terhadap  lembaga  melalui laporan  1  kali  6  bulan  dan  tidak
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, Desember 2023
melakukan pengawasan secara mendalam ke lapangan. Selain itu DPS pada Koperasi Syariah  Kota  Padang  Panjang  belum banyak  yang  memiliki  sertifikasi  DSN- MUI.Terbukti  dari  40  koperasi  syariah yang ada baru 4 orang DPS yang memiliki sertifikat  dari  DSN-MUI.  Sertifikasi tersebut merupakan tolak ukur atau bukti kelayakan  DPS  untuk  menjadi  pengawas pada  koperasi  syariah,  oleh  karena  tidak adanya  sertifikasi  maka  kelayakan sebagai  DPS  pada  Koperasi  Syariah  Kota Padang  Panjang  tersebut  belum  dapat dipertanggung jawabkan.
Adanya  sertifikat  setidaknya  telah memberikan  suatu  pembuktian  bahwa calon  DPS  sudah  lulus  uji  kelayakan  dari DSN sehingga saat melakukan pengawasan  tidak  akan  mengalami kesulitan keterbatasan ilmu yang dimiliki, serta timbulnya rasa kepercayaan masyarakat  pada  kemampuan  DPS  yang telah  mempunyai  sertifikat  dari  DSN dengan  adanya  sertifikat  setidaknya memberikan  suatu  pembuktian  bahwa calon  DPS  sudah  lulus  uji  kelayakan  dari DSN sehingga saat melakukan pengawasan  tidak  akan  mengalami kesulitan  karena  keterbatasan  ilmu  yang dimiliki,
serta timbulnya rasa kepercayaan masyarakat
pada kemampuan DPS  yang  telah mempunyai sertifikat dari DSN (Yunarti, 2022).
Mekanisme pengangkatan DPS yang dilakukan  Pada  Koperasi  Syariah  di  Kota Padang  Panjang  belum  sesuai  dengan Peraturan  Majelis  Ulama  Indonesia Nomor: Kep-  407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran  Dasar  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  Bab  III  Pasal  8 terkait  mekanisme  pengangkatan  DPS, pada  kopersi  syariah  dalam  hal  ini Koperasi Syariah Di Kota Padang Panjang mengajukan  atau  merekomendasikan beberapa  nama  calon  anggota  dewan pengawas syariah yang belum bersertifikat DSN -MUI sehingganya calon
anggota  dewan  pengawas  syariah  yang ada Pada Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang  masih  banyak  yang  belum memiliki  keterampilan  dan  kompetensi keilmuan  dalam  bidang  ekonomi  syariah sehingga akan berdampak kepada kurang optimalnya  fungsi  dan  tugas  DPS  dalam memberikan  nasehat  dan  saran  terkait produk, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  produk,  pelayanan  dan pengelolaan  Pada  Koperasi  Syariah  Di Kota Padang Panjang.
Menurut  penulis  fungsi  dan  tugas DPS  pada  Koperasi  Syariah  di  Kota Padang Panjang belum menjalankan tugas serta  fungsinya  secara  optimal  hal  ini  di buktikan  dengan  belum  adanya  DPS memberikan  saran  atau  nasehat  kepada pengurus  terkait  produk,  pelaksanaan produk,  pelayanan  dan  pengelolaan.  DPS belum  pengetahuan  terkait  kesyariahan atau  ilmu  pengetahuan  tentang  ekonomi Islam  kepada  anggoata  koperasi  syariah. DPS  pada  Koperasi  Syariah  di  Kota Padang  Panjang  masih  belum  melakukan rapat pertemuan untuk membahas terkait boleh  tidaknya  kegiatan,  akad  maupun produk  dilakukan  agar  tetap  sesuai dengan  prinsip  Syari’ah.  Adapun  tujuan dari  rapat  dilakukan  sebagai  salah  satu upaya  untuk  menilai  dan  memastikan bahwasanya  semua  aspek  dalam  pada Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang masih   berjalan sesuai dengan syariah.
Akad  pembiayaan murabahah ke akad wakalah telah  tertuang  dalam ketentuan  Dewan  Syari’ah  Nasional No:04/DSN- MUI/IV/2000 tentang murabahah yang  mana  pengalihan  akad murabahah untuk akad wakalah diperbolehkan  asalkan  akad wakalah dilakukan  terlebih  dahulu  sebelum  akad murabahah .  Dalam  prakteknya  Koperasi Syariah  di  Kota  Padang  Panjang  masih ditemukan praktek multi akad yakni akad murabahah dan  akad wakalah ,  dimana akad murabahah dilakukan secara tertulis
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, Desember 2023
dan akad wakalah dilakukan   secara lisan. Hal tersebut dilakukan ketika kedua belah pihak  melakukan  tanda  tangan  pada waktu  akad murabahah .  Pihak  koperasi juga  menerangkan  hukum  pembelian barang  diwakilkan  kepada  anggota koperasi tampa meminta kembali kwitansi/faktur  sebagai  bukti  pembelian barang  yang  dilakukan  oleh  anggota koperasi.  Pelaksanaan  akad  pembiayaan yang  dilakukan  oleh  koperasi  syariah yang  ada  di  Kota  Padang  Panjang  masih belum  sesuai  dengan  KHES  pasal  119, bahwa apabila penjual hendak mewakilkan  kepada  pembeli  untuk membeli  barang  dari  pihak  ke  tiga  akad jual  beli murabahah harus  dilakukan setelah  barang  secara  prinsip  sudah menjadi milik penjual.
Pengawasan
DPS
terkait pengembangan produk baru belum belum dilakukan  secara  optimal  karena  DPS Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang jarang  yang  terjun  langsung  kelapangan, hal  ini  menjadi  bahan  evaluasi  oleh  DPS Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang kedepannya dalam mengawasi pengembangan produk baru. Pengawasan pengembangan  produk  baru  tidak  hanya dilakukan  dikantor  saja  melainkan lansung melakukan monitoring kelapangan terhadap operasional yang di laksanakan oleh koperasi Syariah. Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang dalam  hal  menjadi  mediator  antara  DPS dengan  DSN  dalam  mengkomunikasikan dan  mengusulkan  produk  baru  belum optimal dikarenakan dalam hal ini produk dan  jasa  yang  dikeluarkan  oleh  Koperasi Syariah  di  Kota  Padang  Panjang  telah memiliki  fatwa  dari  DSN-MUI.  DPS  pada Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang belum  melakukan review berkala  untuk mengawasi seluruh aspek baik dalam  hal akad, produk simpanan maupun pembiayaan.  DPS  baru  hanya  bisa melakukan review yaitu  1  kali  6  bulan
terkait  dengan  akad  produk  maupun kegiatan  yang  ada  Koperasi  Syariah  di Kota Padang Panjang.

## SIMPULAN
Dengan  adanya  Konversi  Koperasi Konvesional  ke  Koperasi  Syari’ah  secara menyeluruh Kota Padan Panjang menimbulkan  problematika  yakninya ketidakcukupan  sumber  daya  manusia sebagai  seorang  DPS,  serta  munculnya DPS  Pendamping  yang  ditujukan  sebagai pengawas pendamping terhadap transaksi-  transaksi  atau  produk  yang berlaku di koperasi syari’ah Kota Padang- Panjang.  Maka  oleh  sebab  itu  agar pemberlakuan  dewan  pengawas  sebagai pengganti dari DSN dipandang sah dimata hukum,  alangkah  baiknya  adanya  badan hukum  yang  dapat  mewadahi.  Penelitian ini  berorientasi  kepada  situasi  sosial tentang  keberadaan  DPS  pendamping  di sebuah  Lembaga  keuangan  syariah  akan tetapi  tidak  menelaah  telah  motif,  fakor atau  alasan  dari  pendayagunaan  DPS pendamping.  Saran  untuk  penelitian selanjutnya  dapat  menambahkan  vaiabel lain  untuk  memperkaya  tentang  Dewan Pengawas Syariah (DPS).

## DAFTAR RUJUKAN
Arianti,  f.,  &  yunarti,  s.  (2022).  Price changes  in  a  limited  time  in  home shopping  program  on  rtv  television media  from  the  paypperspective  of islamic  law. Al-’adalah , 19 (2),  357– 372.
Arwanto, a. D., arianti, f., z, w. A. P., yani, s. F., leli, m., & rizal, d. (2023). Solving problematic  financing  through  the execution  of  murabaha  contracts :  a case study of agam madani bmt. Jesi (jurnal  ekonomi  syariah  indonesia) , xiii (1), 124–133.
Burhanuddin.  (2013). Koperasi  syariah dan pengaturannya di indonesia . Uin maliki press.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, Desember 2023
Firdaus, m. (2007). Sistem dan mekanisme pengawasan
syariah. Jakarta:
Renaisan.
Guritno, b., dewi, r. S., arianti, f., utama, a. S.,  norvadewi,  n.,  anggara,  o.,  & andiyan, a. (2023). Culture of islamic economic  principles and  democracy and  welfare  based  on  pancasila ideology. Journal  of  intercultural communication , 23 (1), 55–65. Isra.  (2010). Islamic  financial  system principles  and  operation .  Isra publication.
Kepmen.  (2004). Keputusan  menteri (kepmen) koperasi dan ukm republik indonesia nomor 91/kep/m.kukm/ix/2004  tanggal  10 september 2004 .
Koperindagpastam. (2021).
Dinas
koperindagpastam  kota  padang
panjang .
Leli,  m.,  &  arianti,  f.  (2019).  Pola  akad dalam pemberdayaan
ekonomi masyarakat  perantau  atar. Jurnal ilmiah syari‘ah , 18 (2), 203–219.
M.yazid  afandi.  (2009). Fiqh  muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Logung pustaka. Manan, a. (2012). Hukum ekonomi syari’ah dalam prespektif kewenangan
pengadilan agama . Kencana pranada media group. Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (1984). Drawing  valid  meaning  from qualitative  data:  Toward  a  shared craft. Educational  researcher , 13 (5), 20-30.
Noor,  R.  R.  (2018).  Syariah  Governance
Dalam Operasional Lembaga Keuangan  Syariah. Jurnal  Hukum Ekonomi Islam , 2 (2), 99-115. Panjang,  p.  P.  (2019). Peraturan  daerah kota padang panjang . Peraturan  bank  indonesia  no  6/  24/ pbi/2004, (2004).
Permenkop  no.  11  tahun  2017,    pasal  15 ayat  2.  (n.d.). Permenkop  no.  11 tahun 2017, pasal 15 ayat 2 .
Good  Corporate  Governance  Pada  Bank Syari’ah  Mandiri  Dalam  Perspektif PBI Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good
Corporate  Governance  Bagi  Bank Umum  Syari’ah  dan  Unit  Usaha Syari’ah, (2017).
Pasal  32  ayat  1  Undang-  Undang  No.  1
Tahun  2008  tentang  Perbankan Syari’ah.
Wirdyaningsih. (2005). Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia. Kencana Pranada Media.