Muhammad Fahmi H , Pemikiran Ulama’ NU Jawa Timur........

## Pemikiran Ulama’ NU Jawa Timur tentang Ontologi dan Epistimologi Islam Liberal
Muhammad Fahmi Hidayatullah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang m.fahmihidayatullah@gmail.com 085791740262

## Absract
Religious  liberalism  in  Indonesia,  which  until  now  is  still  a  hot topic, is framed in the (cultural) sciences. This research is just the opposite,  looking  for  the  nature  of  liberalism  and  certainly contrary to the basic ideology of the state. The type  of research used  is  descriptive  qualitative  with  a  case  study  approach.  The content  of  the  study  includes:  the  nature  and  characteristics  of emerging and developing liberal Islamic ideas in Indonesia. The thinking  of  liberalism  is  very  different  from  inclusiveness  even though its essence has several similarities. This research outlines the  nature  of  liberalism  and  the  characteristics  that  lead  to  its thinking in several views of NU Ulama’ in East Java. Allegations against traditional Ulama' which are considered almost or equal to left-line Islamic thinkers need to be straightened through the results of this study.
Keywords: Ontology,  Epistimology,  Liberal  Islam,  Traditional Ulama
Abstrak
Liberalisme  agama  di  Indonesia  yang  sampai  saat  ini  masih menjadi  perbincangan  hangat,  dibingkai  dalam  pemikirangan kaum  sarungan  (kultural).  Penelitian  ini  justru  sebaliknya, mencari hakikat liberalisme dan tentunya bertentangan dengan ideologi  dasar  negara.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Adapun konten  kajian  meliputi:  hakikat  dan  ciri  atas  muncul  dan berkembanganya  paham  Islam  liberal  di  Indonesia.  Pemikiran liberalisme  sangat  berbeda  dengan  inklusifisme  walaupun hakikatnya  memiliki  beberapa  persamaan.  Penelitian  ini menguraikan hakikat liberalisme serta ciri yang mengarah pada pemikirannya  dalam  beberapa  pandangan  Ulama’  NU  di  Jawa Timur.  Tuduhan  terhadap  ulama’  tradisional  yang  dianggap hampir  atau  menyamai  para  pemikir  Islam  garis  kiri  perlu diluruskan melalui hasil penelitian ini.
Kata  Kunci: Ontologi,  Epistimologi,  Islam  Liberal,  Ulama’ Tradisional

## Pendahuluan
Ideologi pancasila sebagai ideologi moderat sangat dekat sekali dengan  visi  misi  Nahdlatul  Ulama’.  Tidak  sedikit  pula  pemuda  NU yang  terhegemoni  oleh  paham  pemikiran  Barat  utamanya  mereka yang  lulus  dari  pesantren  kemudian  hidup  di  kota  besar  dan menempuh  pendidikan  di  kampus  negeri  agama  dengan  beragam corak  pemikiran  kemudian  terjangkit  virus  liberalisme.  Utamanya mereka  yang  menempuh  studi  di  Timur  Tengah  menjadi  perhatian tersendiri bagi ulama’ pesantren.
Pada  kenyataannya  paham  liberal  di  perguruan  tinggi  Islam seperti  STAIN/IAIN/UIN  di  Indonesia  disebarkan  secara  masif, sehingga  mereka  terjangkit  virus  liberalisme,  humanisme  sekular dan  relativisme  kebenaran.  Akibatnya  melahirkan  generasi  yang mudah mencela, mengkritik bahkan menyalahkan ajaran yang telah ada  dan  orisinil  dalam  Islam. 1 Bukti  perkembangan  paham  Barat yang dihegemonikan kepada masyarakat Indonesia sebagai berikut.
Berdasarkan  hasil  survei  yang  dirilis  oleh  Lingkaran  Survei Indonesia  Deny  JA  pada  tanggal  5-10  Mei  2017  yang  dilakukan secara  tatap  muka  dengan  multi  stage  random  sampling  dari  1200 responden  margin  of  eror  2.9%  yang  ada  di  34  Provinsi  hasilnya cukup  menakjubkan  74%  responden  menginginkan  demokrasi Pancasila, sebanyak 8,7% ingin negara Islam, sementara 2,3% ingin demokrasi  liberal.  Kemudian  ada  15,09%  yang  tidak  menjawab. 2 Selain itu data survei berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2013 yang  dilakukan  terhadap  30.000  responden  di  seluruh  Indonesia hasilnya  tidak  jauh  berbeda  yakni  sekitar  20-25  persen  responden ingin cari ideologi lain dan 75 persen rakyat Indonesia setuju dengan ideologi Pancasila. 3
Berdasarkan data survei diatas sangatlah jelas, hegemoni Barat terhadap  masyarakat  Indonesia  semakin  menjalar.  Menjadi  sangat menarik  pula  penelitian  ini  mengkaji  tentang  probelmatika  paham liberal  dan  solusi  mengatasinya  terhadap  Islam  Indonesia  dalam konteks  negara  demokrasi.  Peran  kalangan tradisionalis sangat diperlukan  dalam  menangkal  paham  tersebut.  Alasannya  karena
1 Adian Husaini, Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hal. 9-10
2 https://news.detik.com/berita/3506397/survei-lsi-denny-ja-74-rakyat- ingin-demokrasi-pancasila  diakses  pada  tanggal  19  Desember  2017,  Pukul  03:39 WIB.
3 http://sp.beritasatu.com/home/20-persen-rakyat-indonesia-anti- pancasila/46656 diakses pada tanggal 19 Desember 2017, Pukul 06:39 WIB.
Muhammad Fahmi H , Pemikiran Ulama’ NU Jawa Timur........
gresrut  gerakan  sama  serta  cenderung  berdekatan  dengan masyarakat menengah ke bawah.
Kita  tentu  masih  ingat  akan  larangan  keberadaan  paham liberalisme di Indonesia. Larangan tersebut melalui fatwa MUI bulan Juli  tahun  2005  yang  ditegaskan  tentang  pengharaman  liberalisme disebabkan  karena  penggunaan  akal  (rasio)  yang  berlebihan  dalam pemikiran agama Islam. 4 Penggunaan rasio yang berlebihan dengan metode hermeneutika dalam menafsirkan nash tanpa menggunakan takwil 5 sebagai sebab dilarangnya paham tersebut terbang bebas di Indonesia. Karena  akibatnya bisa merongrong moderasi Islam  yang telah berjalan di negeri ini.
Komitmen  NU  mengawal  fatwa  haram  keberadaan  paham liberalisme berdasrkan fatwa MUI menjadi konsen kajian penelitian ini  guna  mengungkap  data  tentang  paradigma  tokoh  ulama’ tradisional terhadap  paham  tersebut  serta  langkah  yang  dilakukan dalam  menangkalnya.  Selain  itu  Jawa  Timur  sebagai  lumbung lahirnya  ulama’ tradisional yang  di  daerah  tersebut  juga  sebagai tempat  lahirnya  Nahdlatul  Ulama’.  Tidak  sedikit  ulama’  khos  yang kita  jumpai  di  Jawa  Timur  dengan  memiliki  kaya  wawasan  Islam traditonal  sebagai  pemikir  maupun  pencetus  kitab-kitab  klasik sebagai  kiblat  santri  pondok  pesantren  di  seluruh  Indonesia. Korelasi  antara  ulama’  NU  Jawa  Timur  dengan  munculnya  paham liberal  dalam  penelitian  ini  akan  diuraikannya  tentang  filosofi  dan ciri  atau  indikator  terhadap  muncul  dan  berkembangnya  paham Islam liberal di Indonesia.

## Pembahasan Hakikat Liberalisme dan Islam Liberal
Liberalisme  merupakan  perkembangan  ideologi  yang  sampai saat  ini  masih  renyah  untuk  dikaji  serta  diperbincangkan. Liberalisme selalu berkaitan dengan aspek politik, ekonomi maupun keagamaan.  Wajar  sekali  bilamana  pandangan  pakar  terhadap pemikiran  tersebut  sangat  beragama.  Ada  yang  memandang kehadirannya sebagai hal positif demi kemajuan dan perkembangan, ada  pula  yang  memandang  sebagai  hal  negatif  dengan  alasan merongrong identitas dan kebudayaan.
Ulama’  kultural  di  Indonesia  sangat  responsif  dengan  isu perkembangan  idelogi  ini  utamanya  kalangan  Nahdlatul  Ulama’.
4 Keputusan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  7/MUNAS  VII/ MUI/II/2005  tentang  pluralisme,  liberalisme  dan  sekularisme,  tertanggal  29  Juli 2005;  Lihat  Budy  Munawar  Rachman, Islam  dan  Liberalisme (Jakarta:  Friedrich Naumann Stiftung, 2011), h. 1 5 Budy Munawar Rachman, Islam dan Liberalisme ..., h. 1
Sampai  pada  akhirnya  muncul  tuduhan  yang  membawa perkembangan  ideologi  liberalisme  ke  Indonesia  adalah  warga  NU sendiri.  Hal  ini  yang  perlu  diluruskan  kembali,  mulai  memahami hakikat  paham  liberalisme  dalam  pandangan  pakar  dan  Ulama’ sampai pada  ciri/indikator pemikirannya. Sebelum mengkaji secara lebih  mendalam  perlu  kiranya  memahami  definisi  dan  hakikat liberalisme  itu  sendiri.  Sebagaimana  dalam  kamus  atau  ensiklopedi pengertian liberasme adalah
Liberalism refers to a broad array of related ideas and theories of government that consider individual liberty to be the most important political  goal.  Modern  liberalism  has  its  roots  in  the  Age  of Enlightenment.  Broadly  speaking,  liberalism  emphasizes  individual rights  and  equality  of  results.  Diff  erent  forms  of  libe  ralism  may propose very different policies, but they are generally united by their support  for  a  number  of  principles,  including  extensive  freedom  of thought  and  speech,  limitations  on  the  power  of  governments,  the rule of law, the free exchange of ideas, a market or mixed economy, and  a  transparent  system  of  government.  All  liberals—as  well  as some adherents of other political ideologies—support some variant of  the  form  of  government  known  as  liberal  democracy,  with  open and fair elections, where all citizens have equal rights by law.
There  are  many  disagreements  within  liberalism,  especially when  economic  freedom  and  social  justice  come  into  conflict.  Th  e movement  called  classical  liberalism  asserts  that  the  only  real freedom is freedom from coercion. 6
Makna inti dari pendapat diatas yakni, liberalisme didefinisikan sebagai  suatu  gagasan  yang  lahir  dari  teori  sosial-politik  dengan menitikberatkan  pada  kebebasan  ( liberty ),  persamaan  ( egality )  dan hak asasi manusia ( human right ) demi terwujudnya suatu kemajuan. Ketiga kata kunci tersebut haruslah didapatkan oleh setiap manusia sebagai  penduduk  negara.  Liberalisme  juga  identik  dengan  istilah merdeka karena tidak pada kondisi terjajah.
Sedangkan  Budy  Munawar  Rachman  menyimpulkan  pendapat diatas  dengan  mendifinisikan  liberalisme  sebagai  paham  yang mendorong  kemajuan  sosial  dengan  cara  memperluas  kebebasan wilayah  individu  baik  dalam  berfikir,  berbicara  mau  bertindak dengan  sandaran  hak  asasi  manusia  dan  kesetaraan.  Orientasinya
6 Lihat,  “Liberalism”,  Wikipedia,  the  free  encyclopedia.  Lihat,  Michael  W. Strasser, “Liberalism” dalam Paul Edwards (ed.), Th e Encyclopedia of Philosophy (New  York:  Macmillan  Publishing  Co.,  Inc  &  Th  e  Free  Press,  1967),  h.  548-461; Lihat Budy Munawar Rachman, Islam dan Liberalisme (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2011), h. 2-3
Muhammad Fahmi H , Pemikiran Ulama’ NU Jawa Timur........
memiliki  tujuan  politik  yakni  demi  terwujudnya  suatu  perubahan dan  kemajuan.  Liberalisme  dipandang  sebagai  kekuatan  dahsyat yang mampu mewujudkan kedaulan setiap inividu.
Setiap  individu  tentu  memiliki  pandangan  yang  berbeda  serta dapat  mengutarakan  dengan  usulan  yang  berbeda.  Namun perbedaan  itulah  mampu  dipersatukan  dengan  suatu  prinsip diantaranya  batasan  kekuatan  pemerintah,  kebebasan  berfikir  dan berbicara  seluas-luasnya,  supermasi  hukum,  pertukaran  bebas  ide dan  gagasan,  perdagangan  bebas,  dan  sistem  pemerintahan  yang transparan.
Semua  konsep  dan  gagasan  keilmuan  yang  menganut  paham ideologi politik liberal dengan sistem demokrasi liberal, menegakkan prinsip  transparansi,  keadilan  untuk  semua  serta  memperoleh  hak sepadan  dihadapan  hukum.  Mayoritas  masyarakat  menentang konsep liberalisme utamanya ketika terjadi konflik antara kebebasan ekonomi  dan  keadilan  sosial.  Pada  kesimpulannya,  gerakan liberalisme klasik memaknai kebebasan nyata adalah kebebasan dari paksaan.
Liberalisme  merupakan  suatu  paham  tentang  gaya  berfikir optimis  terhadap  manusia. 7 Prinsip  dasar  yang  digunakan  adalah tanggung jawab dan kebebasan. 8 Kedua komponen tersebut menjadi syarat  utama  manusia  dalam  menggunakan  tersebut.  Kebebasan tanpa  tanggung  jawab  tidaklah  mampu    mewujudkan  tatanan masyarakat liberal. Dalam hal pemikiran liberalisme memiliki posisi strategis dalam dunia politik konteks saat ini. Namun bukan berarti liberalisme  apatis  terhadap  suatu  kritik.  Justru  kritik  sebagai stimulus munculnya akar pemikiran liberal.
Salah  satu  misi  liberalisme  adalah  penggunaan  rasio  dan kesadaran  sosial  menjadi  andalan  masing-masing  individu  dalam melaksanakan  semua  kewajiban.  Selain  itu,  liberalisme  juga membangun kemandirian masyarakat tanpa intervensi dari berbagai kalangan khususnya intervensi negara.
Berbeda  dengan  pendapat  Edmund  Fawcett,  dalam  bukunya Liberalism:  The  Life  of  an  Idea  yang  memberikan  pemahaman berbeda  terhadap  konotasi  kata  liberal  dan  liberalisme.  Terkadang kata  liberal  diartikan  dengan  kata  yang  merujuk  pada  maksud keterbukaan.  Secara  tekstual,  kata  liberal  juga  diartikan  terbuka
7 Rizal  Mallarangeng,  “Demokrasi  dan  Liberalisme”,  dalam,  Hamid  Basyaib (ed.),  Membela  Kebebasan  Percakapan  tentang  Demokrasi  Liberal  (Jakarta: Freedom Institute, 2006), h. 135-136.
8 Frits Bolkestein, Liberalisme dalam Dunia yang Tengah Berubah ( Jakarta: Sumatra Institute, 2006), h. 54
kepada  semua  (apapun  dan  siapapun)  yang  berorientasi  pada perubahan dan kemajuan. 9 Lawan kata terbuka dalam konsep liberal adalah konservatif yang diartikan tertutup.
Mayoritas  orang  salah  kaprah  mendefinisikan  liberal.  Secara makna literal terlepas dari pada worldview pada umumnya utamanya dalam  panggug  sejarah,  liberal  dan  liberalisme  membawa  konotasi positif.  Kata  liberal  dapat  digunakan  oleh  semua  kalangan.  Liberal yang  diartikan  dengan  faham  terbuka  sangat  layak  disandingkan dengan  berbagai  kalangan  baik  pemikirannya  fasis,  komunis, konservatif, kapitalis dan lain sebagainya. 10
Sedangkan  Edmund  Fawcett  mendefiniskan  liberalisme  sebagai istilah  khusus  yang  mengarah  pada  ideologi  politik  yang bertentangan dengan ideologi komunisme, fasisme dan konservatisme.  Perkembangan  Ideologi  tersebut  dimulai  oleh  Barat sejak abad ke-19. Namun bukan berarti munculnya liberalisme sejak abad  ke-19  karena  sebelum  abad  tersebut  corak  pemikiran masyarakat Barat berfalsafah liberalisme, utamanya pada para tokoh pemikir  di zaman Pencerahan (Enlightenment).
Sebagai  ideologi  politik,  perbedaan  liberalisme  dengan  ideologi lain  terletak  pada  sandaran  aliran  falsafah  yang  digunakan  dalam mengolah  pemikiran. 11 Pendapat  Edmund  Fawcett  tentang liberalisme  sebagai  paham  politik,  berbeda  dengan  pandangan Alonzo  L.  Hamby,  PhD,  Profesor  Sejarah  di  Universitas  Ohio  yang mendefinisikan  liberalisme merupakan paham ekonomi dan politik
9 Khalif Muammar, Islam dan Liberalisme (Malaysia: Institut Kajian Strategik Islam  Malaysia),  h.  2  dalam  penjelasannya  kata  liberal  digunakan  dalam  Rukun Negara Malaysia. Kata tersebut tercermin dalam rukun yang berbunyi “Menjamin satu  cara  yang  liberal  terhadap  tradisi-tradisi  kebudayaaannya  yang  kaya  dan berbagai-bagai  corak”.  Penjelasannya  yakni  diperlukannya  sikap  terbuka  bagi warga negara Malaysia terhadap semua tradisi dan budaya yang ada demi menjaga aset  kekayaan  negara.  Cara  liberal  yang  dimaksud  terhadap  tradisi  kebudayaan tidaklah berfikir liberal terhadap ideologi politik maupun falsafah negara. Dengan demikian tidak dibenarkan jika falsafah salah satu rukun negara Malaysia memiliki kesesuaian dengan konsep liberalisme.
10 Khalif  Muammar, Islam  dan  Liberalisme (Malaysia:  Institut  Kajian Strategik Islam Malaysia), h. 2
11 Khalif  Muammar, Islam  dan  Liberalisme (Malaysia:  Institut  Kajian Strategik  Islam  Malaysia),  h.  2;  Lihat  Simon  Blackburn, Oxford  Dictionary  of Philosophy (Oxford:  Oxford  University  Press,  1996),  v.s.  liberalisme  yang definisikan  sebagai  ideologi  politik  masing-masing  individu  dimana  ia  memiliki hak dalam pemerintahan yang diterjemahkan dalam bentuk hak berekspresi, hak mendapatkan persamaan dihormati dan hak berpolitik secara bebas tanpa terikat agama dan ideologi.
Muhammad Fahmi H , Pemikiran Ulama’ NU Jawa Timur........
yang  menitikberatkan  terhadap  kebebasan  (freedom),  persamaan (equality), dan kesempatan (opportunity). 12
Dalam penjelasannya, Edmund Fawcett menjabarkan komponen yang  mendukung  serta  membedakan  liberalisme  dengan  ideologi lain terdiri atas empat hal, diantaranya: 1. Respect for people in their own right ; 2. Resistance to power ; 3. Conflict is inescapable ; 4. Change is inevitable and good . 13 Pertama , Respect  for  people  in  their  own  right yaitu penghormatan  terhadap  hak  sipil  individu.  Kelompok  liberal mempercayai  bahwa  setiap  orang  memiliki  kewenangangan menghormati  kepercayaan,  pandangan  dan  tujuan  hidup  setiap individu tanpa memaksakan untuk mengikuti tujuan maupun aturan moral  serta  cita-cita  yang  ditentukan  bukan  dari  diri  sendiri termasuk agama.
Fawcett  memberikan  penegasan  bahwa:  “liberals  hoped  for ethical order without appeal to divine authority” 14 (golongan liberal mengharapkan  suatu  tatanan  etika  tanpa  perlu  melibatkan  autoriti agama).  Pernyataan  diatas  menunjukkan  bahwa  kelompok  liberal bersebrangan dengan kelompok konsevatif yang beranggapan suatu tatanan  dan  kepercayaan  masyarakat  akan  teracam  jika  individu menggunakan  asas  kebebasan  dan  pilihan  pribadinya.  Sedangkan kelompok konservatif Barat mempercayai origialitas kekuasaan yang tidak dapat dirubah serta dipersoalkan termasuk adat istiadat.
Kedua , Resistance to power yaitu resistensi terhadap kekuasaan. Kelompok  liberal  memandang  kuasa  manusia  sebagai  sesuatu  yang kejam.  Kekejaman  kuasa  manusia  berdampak  pada  kesewenangan sehingga  turut  mencekam  kehidupan  individu  kecuali  dihalang, ditahan,  dan  dihalang.  Perlawanan  yang  dilakukan  memerlukan keengganan  untuk  tunduk  serta  memenuhi  kepentingan  penguasa, kepercayaan  maupun  kelompok  tertentu.  Oleh  sebab  itu membutuhkan suatu pencegahan untuk membendung keinginannya. Minimal  dapat  bertahan  untuk  melawan  dengan  tidak  memenuhi keinginan  atas  kepentingan  merupakan  cara  yang  sangat  efektif. Terlebih  ada  upaya  menentang  dengan  meberikan  tawaran  sebagai solusi alternatif dari kepentingan yang sedang digencarkan.
12 Brinkley,  Alan.Liberalism  and  Its  Discontents.  (Harvard  Univ.  Pr.,  1998); Lihat juga Gray, John.The Two Faces of Liberalism, (New Pr., 2000); Kloppenberg, James T.The Virtues of Liberalism, (Oxford, 1998).
13 Fawcett, Liberalism: The Life of an Idea (New Jersey: Princeton University Press,  2014),  h.  10-15;  Lihat  Khalif  Muammar, Islam  dan  Liberalisme (Malaysia:
Institut Kajian Strategik Islam Malaysia), h. 2 14 Fawcett, Liberalism: The Life of an Idea , h. 5; Lihat Khalif Muammar, Islam dan Liberalisme (Malaysia: Institut Kajian Strategik Islam Malaysia), h. 2
Ketiga , Conflict  is  inescapable yaitu  konflik  tidak  bisa dihindarkan.  Kelompok  liberal  mempercayai  bahwa  konflik  setiap individu  maupun  kelompok  tidak  dapat  dielakkan.  Semakin  konflik tumbuh  dan  berkembangan,  maka  semakin  banyak  pula  manfaat yang  didapatkan.  Termasuk  konflik  berkepanjangan  yang  berkaitan dengan  beragam  kepentingan  dan  kepercayaan,  mustahil  mencapai keharmonisan  sosial  dan  usaha  memenuhinya  merupakan  suatu kebodohan.
Fawcet  menegaskan  keharmonisan  adalah  sesuatu  yang  tidak baik  sedangkan  konflik  adalah  kesengsaraan.  Alasannya keharmonisan  dianggap  menutup  arus  kreatifitas  dan  beragama inisiatif  individu.  Justru  alangkah  lebih  baiknya  jika  konflik diibaratkan  perlombaan,  dimana  individu  mampu  menjinakkannya guna  mendapatkan  nilai  positif  atau  kebaikan.  Dalam  konteks  ini, kelompok  liberal  bersebrangan  dengan  kelompok  sosialis  yang mempercayai konflik dapat ditiadakan bilamana akar permasalahan dapat  ditemukan.  Akar  permasalahan  kelompok  sosialis  mayoritas terdapat pada asas ketidak adilan (ketidaksamarataan).
Keempat , Change  is  inevitable  and  good merupakan  perubahan tidak dapat dihindari karena memiliki nilai baik. Kehidupan manusia pada  dasarnya  sangat  dinamis  terlebih  kecenderungan  sifat masyarakat  memiliki  rasa  bosan  dan  selalu  menginginkan  hal  baru dalam roda kehidupannya. Perubahan sendiri merupakan hal positif dan memiliki nilai kebaikan. Oleh karenanya diperlukan pengawalan negara  dalam  mengatur  rakyatnya  dengan  memberikan  batasan moralitas manusia.
Penguasa  memiliki  kewajiban  menghormati  dan  melindungi masyarakatnya dalam menjalankan segala aktifitas dan kepercayaan tanpa  mengganggu  maupun  menghalanginya.  (superior  power should not obstruct or intrude on  people in pursuit of their chosen enterprises  or  beliefs).  Fawcett  juga  maenyampaikan  bahwa  cara berfikir  dogmatik  masyarakat  dapat  dimusnahkan  dengan liberalisme,  karena  kemunculannya  dapat  menghindarkan  diri  dari orisinalitas perkaras sepritual dan moral.. 15
Oleh  karenanya  dapat  disimpulkan  hakikat  liberal  adalah pemikiran terbuka terhadap paham yang dianutnya. Baik faham yang diikuti merupakan faham komunis, sekular, konservatif, dan moderat tetapi  gaya  pemikiran  dalam  aplikasi  faham  yang  dianutnya menggunakan  pemikiran  terbuka  yang  disebut  liberal  demi  suatu
15 Fawcett, Liberalism: The  Life  of  an  Idea ,  h.  41;  Lihat  Khalif  Muammar,
Islam dan Liberalisme (Malaysia: Institut Kajian Strategik Islam Malaysia), h. 2
Muhammad Fahmi H , Pemikiran Ulama’ NU Jawa Timur........
kemajuan  dan  perubahan.  Sedangkan  liberalisme  sebagai  suatu ideologi  politik  yang  berprinsip  kepada  kebebasan,  persamaan  dan kesempatan pada setiap orang demi tegaknya hak asasi manusia.
Adapun hubungannya Islam dengan paham liberal (liberalisme) memiliki  makna  yang  berbeda.  Islam  sebagai  agama  memiliki landasan  dasar  syariat,  sedangkan  liberalisme  hak  asasi  manusia. Ketua Aswaja Center KH. Ma’ruf Khozin memiliki pandangan tentang definisi  Islam  liberal.  Adapun  hasil  wawancara  dengan  peniliti sebagai berikut:
Pendapat saya ya terkait Islam liberal itu jadi begini, Liberal sama dengan  Liberty  sama  dengan  bebas.  Islam  tidak  sama  dengan liberal  karena  Islam  sama  dengan  patuh,  liberal  sama  dengan bebas.  Jadi  Islam  dan  liberal  tidak  singkron.  Kaitannya  dengan ulama’  NU,  NU  harus  bermadzhab:  fiqihnya,  tasawufnya.  Sedang liberal tidak bermadzhab. Memang yang membawa isu itu adalah person NU (dulu), tapi sekarang sudah tidak berkembang. Contoh Ulil  (sudah  ngaji  ihya’  dengan  tidak  sampai  merekonstruksi pemikiran Al Ghozali), kang muqsid sudah aktif di LBM Pusat. 16
Pendapat diatas memberikan pemahaman tentang makna Islam liberal yang secara bahasa  Islam memiliki makna patuh, sedangkan liberal  sama  dengan  kata  liberty  yang  artinya  bebas.  Selanjutnya pendapat  diatas  memberikan  pemahaman  bahwa  Islam  tidaklah sama dengan liberal karena kedua kata diatas memiliki makna yang berbeda  serta  bersebrangan,  sehingga  ketika  dua  kata  tersebut disatukan tentu tidak akan balance . Adapun kaitannya dengan ulama’ NU  bahwa  NU  bermadzhab  dalam  amaliah  ibadah  seperti  fiqih  dan tasawufnya,  sedangkan  liberal  tidak  bermadzhab.  Selain  itu  cara berfikir  NU  tidaklah  bebas  akan  tetapi  moderat  (tengah-tengah) sebagaimana salah satu manhajul fikri Ahlussunnah Wal Jama’ah An Nahdliyah yakni tawasut (berfikir ditengah) tidak memihak ke kanan atau  ke  kiri.  Sebagaimana  kutipan  wawancara  dengan  KH  Marzuki Mustamar berikut ini:
Liberal  itu  yo  pasti  berbeda  sama  NU mas,  di  Indonesia  iki  gak perlu  aneh-aneh  lah  dalam  beragama,  seng  liberal  opo  maneh radikal  mesti  gak  cocok.  Karena  Indonesia  iki  negoro  kesatuan seng  multikultural  bukan  negara  liberal  atau  negara  Islam sehingga  seng  cocok  iki  model  Islam  moderat  koyok  NU  yang konsep  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  iku  berpegang teguh  pada  tiga  prinsip  yo  iku  ukhuwah  islamiyah,  ukhuwah basyariyah  dan  ukhuwah  wathaniyah.  Dadi  gak  usah  aneh2  lah
16 Wawancara dengan KH. Ma’ruf Khozin Ketua Aswaja Center PWNU Jawa Timur, pada tanggal 25 September 2018, pukul 11:56 WIB.
intinya  Islam  dan  negara  dalam  wadah  NKRI  dengan  konsep Islam moderat. 17
Kutipan wawancara ini memberikan penegasan bahwa Islam di Indonesia  tidaklah  relevan  jika  disusui  dengan  paham  liberal maupun  radikal,  karena  pada  dasarnya  negara  Indonesia  adalah negara kesatuan yang memiliki ragam etnis, agama dan budaya.
Pada  dasarnya  negara  ini  adalah  negara  multikultrural,  oleh karenanya  Islam  moderat  yang  sangatlah  relevan  dengan  kerangka konseptual  negara  Indonesia.  NU  memiliki  peran  besar  dalam menjaga  keutuhan  persatuan  Indonesia  sebagaimana  sila  ketiga dalam  pancasila  dengan  mengacu  pada  konsep ahlussunnah  wal jama’ahan  nahdliyah diantarnya  ukhuwah  Islamiyah,  ukhuwah Basyariyah, dan ukhuwan Wathaniyah.
KH.  As`ad  Said  Ali  yang  merupakan  Pengurus Besar  Nahdlatul Ulama  juga  memberikan  pendapatnya  terkait  dengan  definisi liberalisme yakni praktek yang mengagungkan kekuasaan individu. Bahkan liberalisme di negara-negara Barat cenderung mempraktekkan kebebasan tanpa batas. Padahal, dalam pandangan KH.  As`ad  Said  Ali,  di  NU  ada  berbagai  hukum  yang  tidak  hanya bersifat  individu. 18 KH.  As`ad  Said  Ali  mencontohkan,  NU mengenal fardlu  kifayah ,  yakni  hukum  kewajiban  bagi  orang mukalaf/akil baligh untuk mengerjakan. Namun, bila salah satu dari mukalaf  sudah  ada  yang  melakukannya,  akan  gugur  hukum wajibnya.
Definisi Islam juga diperkuat oleh pendapat dari tokoh kalangan santri,  sebagaimana  kutipan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  KH. Marzuki  Mustamar  ketua  PWNU  Jawa  Timur  yang  menguraikan definisi Islam liberal sebagai berikut:
Ngeten, arti Islam liberal itu paham seng gembor-gemborkan Hak Asasi  Manusia  tetapi  meninggalkan  kaidahe,  seperti  contoh pernikahan beda agama. Intine Islam liberal iki duduk Islam garis tengah Islam seng memperhatikan syariat lan budaya seng onok neng negoro iki koyok NU iku istilah laine Islam Moderat. Wes gak usah  aneh-aneh  lah  seng  Islam  liberal,  seng  Islam  sekular,  seng Islam  Radikal,  intine  namung  setunggal  Islam  seng  dikehendaki umat  Islam  neng  Indonesia  iki  yoiku  Islam  moderat  atau  Islam Nusantara. Karena gak onok maneh model pemikiran Islam seng
17 Wawancara  dengan  KH.  Marzuki  Mustamar  Ketua  PWNU  Jawa  Timur, pada tanggal 17 Agustus 2018, pukul 12:18 WIB.
18 https://dunia.tempo.co/read/1131311/larangan-dicabut-buku-adolf- hitler-laris-di-belanda diakses pada tanggal 30 September 2018, pukul 20:59 WIB.
Muhammad Fahmi H , Pemikiran Ulama’ NU Jawa Timur........
iso  gowo  harmoni  lan  persatuan  neng  negoro  iki  selain  Islam moderat yo iku mau. 19
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  KH.  Marzuki  Mustamar mendefinisikan  Islam  liberal  adalah  Islam  yang  menjunjung  tinggi Hak Asasi Manusia dengan mengabaikan kaidah agama Islam. Selain itu  Islam  liberal  merupakan  gaya  berfikir  yang  tidak  berada  pada garis  tengah  yang  tentu  bertentangan  dengan  prinsip  dasar Jam’iyyah An-Nahdliyah Ahlussunnah Wal Jama’ah.
Definisi Islam liberal juga dipertegas oleh  KH. Agus Muhammad Zaki Hadziq yang merupakan Ketua RMI PWNU Jawa Timur. Adapun kutipan wawancara peneliti sebagai berikut:
Perlu  anda  ketahui,  bahwa  Islam  liberal  adalah  paham  yang melaksanakan  ajaran  Islam  atas  dasar  kehendak  diri  sendiri tanpa menitik  beratkan  pada  syariat  Islam,  selain  itu  cenderung menggunakan  akal  yang  berlebihan.  Sehingga  jomplang  dalam berfikir  karena  tidak  seimbang.  paham  ini  tentu  tidak memanusiakan  manusia  tetapi  mengatasnamakan  Hak  Asasi Manusia. Bisa dipahami ya maksud saya? 20
Hasil  wawancara  dengan  KH.  Agus  Muhammad  Zaki  Hadziq memberikan  kesimpulan  bahwa  Islam  liberal  adalah  paham  ajaran Islam  berorientasi  pada  penggunaan  rasionalitas  berlebihan  atas dasar  Hak  Asasi  Manusia.  Jika  dikaitkan  dengan  contoh  LGBT  dan Homoseksual  tentunya non  humanis yang  berbanding  terbalik dengan  definisi Hak Asasi Manusia yang cenderung mengarah pada arti kata humanistik.

## Ciri/Indikator Pemikiran Paham Islam Liberal
Mengulas  perkembangan  paham  liberalisme  Islam  Indonesia tentu  tidak  dapat  lepas  dari  ciri  atau  kecendrungan  khas  yang membedakan  dengan  pemikiran  yang  lain.  Mengapa  hal  ini  penting untuk diketahui, tujuannya untuk mengantispasi minimal mengfilter agar  tidak  menular  walaupun  pada  dasarnya  gerakan  pemikiran tersebut tidak membahayakan. Adapun kutipan wawancara peneliti dengan  ketua  Aswaja  Center  mengenai  kekuatan  perkembangan pemikiran liberalisme Indonesia sebagi berikut:
19 Wawancara  dengan  KH.  Marzuki  Mustamar  Ketua  PWNU  Jawa  Timur, pada tanggal 14 September 2018, pukul 12:09 WIB.
20 Wawancara dengan KH. Agus Muhammad Zaki Hadziq Ketua RMI PWNU Jawa Timur, pada tanggal 25 September 2018, pukul 10:16 WIB.
Di  internal  kita,  menghadapi  liberal  itu  tak  sekuat  menghadapi Radikal/wahabi.  Kalo  wahabi  PBNU    sampai  ranting  serentak. Kalo liberal hanya kiyai2 tertentu saja, seperti kiyai persantren. 21 Kutipan  wawancara  diatas  memberikan  penegasan  bahwa pemikiran  liberal  tidak  se emergency pemikiran  radikal  yang membutuhkan tenaga ekstra dan melibatkan semua unsur termasuk aparat kemanan. Alasannya liberal menjunjung tinggi kebebasan dan hak asasi manusia dan tentu berbeda dengan radikal yang menuntut dasar  atau  aturan  negara  dirubah  berdasarkan  ajaran  Islam.  oleh karena  itu  gerakan  pemikiran  liberal  tidak  menghabiskan  banyak tenaga untuk menghadapinya.
Adapun  terkait  dengan  ciri  pemikiran  yang  mengarah  pada pemikiran liberal diantaranya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Aswaja Center sebagai berikut:
Jadi rukun Islam Liberal, saya menyebutnya itu rukun, ada lima: menyamakan  semua  agama,  persamaan  Gender,  fanatisme dalam  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  menrekonstruksi Al-Qur’an  dan  mengajukan  gugatan  terhadap  ayat  Al-Qur’an. Kelima  poin  ini  yang  saya  temukan  dari  kebanyak  orang mengarah pada pemikiran liberal.
Berdasarkan hasil  wawancara diatas bahwa ciri dari pemikiran liberal berdasarkan temuan dari ketua Aswaja Center mencakup lima hal  diantaranya:  persamaan  agama,  kesetaraan  Gender,  HAM, Rekonstruksi hukum Islam dan Mengugat Ayat Al-Qur’an.
Pertama, persamaan agama adalah membenarkan aqidah semua agama  sebagai  jalan  yang  sama-sama  diridhoi  oelh  Allah  SWT. Padahal  Islam  sebagai  agama  paling  benar  dan  diridhoi  Allah  SWT sebagaimana  tersirat  dalam  surat  al-Maidah:  3  yang  artinya  “ Pada hari  ini  telah  ku  sempurnakan  agamamu  dan  telah  kucukupkan nikmatmu dan telah ku ridhoi Islam sebagai agamamu ”. Membenarkan  aqidah  semua  agama  tentu  sangat  bertentangan dengan  al-Qur’an  dan  hadits.  pemikiran  yang  sama-sama membenarkan  aqidah  masuk  dalam  kategori  pemikiran  liberal. Sedangkan  jika  hanya  menyamakan  filosofi  masing-masing  agama yang  pada  dasarnya  mengajarkan  kebaikan  tidaklah  masuk  dalam ketegori  pemikiran  liberal.  Hal  inilah  yang  menjadi  perbedaan memahami persamaan agama yang masuk kategori liberal atau non liberal.
21 Wawancara dengan KH. Ma’ruf Khozin Ketua Aswaja Center PWNU Jawa Timur, pada tanggal 25 September 2018, pukul 11:56 WIB.
Muhammad Fahmi H , Pemikiran Ulama’ NU Jawa Timur........
Kedua, bagian    kategori  yang  mencerminkan  pemikiran  liberal yakni keseteraan  gender .  Definisnya  adalah  penyetaraan  atau persamaan  tugas  serta  tanggung  jawab  antara  laki-laki  dan perempuan. Fenomena tersebut merupakan bagian dari cara berfikir liberal.  Kodrat  wanita  pada  dasarnya  melahirkan,  menyusui  dan mengasuh  seorang  anak.  Namun  bukan  berarti  wanita  dilarang melakukan  aktifitas  sebagaimana  yang  dilakukan  seorang  laki-laki yakni  mencari  nafkah  dengan  bekerja.  Wanita  boleh  melaksanakan aktifitas  bekerja  selama  tidak  meninggalkan  tugas  serta  tanggung jawab  sebenarnya.  Ada  norma  yang  harus  dipatuhi  dan  dipenuhi seorang ibu. Ketika norma tersebut terpenuhi, maka perempuan bisa mengerjakan  kegiatan  yang  lain.  Pada  intinya  tanggung  jawab  ibu sebagai prioritas utama.
Seorang perempuan tidaklah memiliki  tanggung jawab sepadan dengan  laki-laki.  Kesetaraan  gender  yang  dimaksud  bukan  berarti melarang  seorang  perempuan  menjadi  pemimpin  atau  melarang perempuan  bekerja.  Tetapi  larangan  tersebut  berlaku,  jika  seorang perempuan lebih memilih pekerjannya serta mengabaikan tanggung jawab seorang ibu yang memiliki kewajiban merawat, mendidik dan membesarkan anaknya.
Ketiga, yang  masuk  dalam  kategor  liberal  adalah hak  asasi manusia .  Setiap  manusia  yang  dilahirkan  pada  dasarnya  dalam keadaan hidup bebas ( live for liberty ) dan sama dalam setiap hak dan martabatnya.  Selain  itu,  setiap  manusia  berhak  memperoleh kebebasan  dalam  mewujudkan  semua  hak  kehidupannya  tanpa membedakan  warna  kulitnya,  ras,  jenis  kelamin  apalagi  persoalan kepercayaan (agama). 22
Dalam bahasa Inggris definisi hak asasi manusia disebut dengan Human  Right .  Dalam  bahasa  Inggris Right diartikan  hak,  kanan  dan kebenaran. 23 Sedangkan  bahasa  Arab  menyebutnya Huququl  Insan yang artinya keadilan, nasib dan bagian. Adapun hakikat definisi hak asasi manusia adalah karunia yang diperoleh manusia dari Tuhannya saat  dilahirkan,  sehingga  HAM  merupakan  hukum  kodrat  manusia dari Tuhannya. 24
Peter  R.  Baehr  berpendapat  bahwa  setiap  negara  sangat menjunjung  tinggi  HAM  dan  kebebesan.  Adapun  kebebesan  yang
22 Peter  Davies, Hak-hak  Asasi  Manusia. Penerjemah  A.  Rahman  Zainuddin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), h. 33.
23 Jhon  M.  Echols  dan  Hasan  Shadili, Kamus  Inggris  Indonesia (Jakarta:
Gramedia, 1996).
24 Peter Davies, Hak-hak Asasi Manusia. Penerjemah A. Rahman Zainuddin..., h. viii
dijunjung  diantaranya  kebebasan  beragama,  berpendapat,  dan berfikir  bagi  setiap  manusia  tanpa  membedakan  jenis  kelamin,  ras maupun  agama. 25 HAM  menyangkut  keseluruhan  aspek  dalam  diri maupun  kehidupan  manusia.  Sehingga  atas  dasar  HAM  itulah manusia dapat berbuat berdasarkan kemauan dan kemampuannya.
Pemasalahan HAM bukanlah persoalan bias yang setiap manusia dapat  bersikap  apatis.  Secara  politik  dan  ideologi  maupun  adat istiadat,  permasalahan  HAM  merupakan  persoalan  penting  bagi kemajuan  warga  negara.  Persoalah  HAM  mampu  memberikan memberikan  inspirasi  dalam  melaksanakan  kebebasan  pada berbagai aspek, baik menyangkut politik, organisasi masyarakat dan keagamaan serta pribadi manusia. 26
Namun  yang  menjadi  permsalahan,  HAM  yang  memposisikan dirinya  sebagai  penguasa  dari  segalanya  tanpa  ada  sesuatu  yang mengikat  atau  membatasinya.  Jika  hal  demikian  terjadi,  maka  HAM berada pada posisi liberal. Hak asasi manusia bercirikan liberal disini yakni berlebihan dalam menjunjung tinggi HAM serta mengabaikan aturan yang lain.
Adapun  hasil  wawancara  peniliti  dengan  informan  sebagai berikut:
HAM ini persoalan yang mudah tapi rumit, kenapa saya katakan begitu,  karena  pada  dasarnya  manusia  sejak  dilahirkan  sudah membawa  dan  memperoleh  HAM.  Hak  dia  untuk  hidup,  hak memperoleh  ASI,  hak  memperoleh  kehidupan  aman,  nyaman dan  macam-macam.  Nah  dilema  kita,  jika  HAM  tersebut disalahgunakan  atau  digunakan  berlebihan,  maka  yang  terjadi HAM  akan  berbeturan  dengan  undang-undang  negara  atau sumber  hukum  Islam  khususnya.  Saya  contohkan,  pernikahan beda  agama.  Pada  dasarnya  memang  orang  memperoleh  hak untuk  menikah,  berpasang-pasangan  dan  itu  dengan  siapapun yang penting ada seorang laki-laki dan ada seorang perempuan. Tujuannya  kan  jelas  memperoleh  keturunan,  tetapi  yang  perlu digaris  bawahi,  jika  sepasang  kekasih  ini  memiliki  perbedaan keyakinan, maka hukum negara atau agama melarang di negeri kita  ini.  Jika  hal  tersebut  dilakukan,  maka  yang  terjadi liberalisme hukum agama dan negara. 27 .
25 Peter  R.  Baehr, Hak-hak  Asasi  Manusia  Dalam  Politik  Luar  Negeri . Penerjemah Somadi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), h. 46.
26 Antonio Cassese, Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah. Penerujemah A. Rahman Zainuddin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), h. xxiii.
27 Wawancara dengan KH. Agus Muhammad Zaki Hadziq Ketua RMI PWNU Jawa Timur, pada tanggal 25 September 2018, pukul 11:09 WIB.
Muhammad Fahmi H , Pemikiran Ulama’ NU Jawa Timur........
Pendapat  KH.  Agus  Muhammad  Zaki  Hadziq  memberikan penjelasan  bahwa  HAM  yang  masuk  dalam  kategori  liberal  adalah HAM  yang  berbenturan  dengan  aturan  negara  dan  aturan  agama. Contoh  bentuk  HAM  yang  diketagorikan  liberal  adalah  terjadinya pernikahan  beda  agama.  Pernikahan  beda  agama  telah  melanggar undang-undang  negara  dan  agama  walaupun  sejatinya  ada  HAM yang  harus  diperoleh  setiap  warga  negara  untuk  mendapatkan pasangan  hidup.  Tetapi  karena  bertentangan  dengan  dasar  negara maupun agam, sehingga jika proses tersebut dilakukan masuk dalam ranah liberalisme.
Kasus seorang anak yang dilema karena dihadapkan dengan dua pilihan dalam memilih agama dikarenakan kedua orang tua memiliki agama  yang  berbeda  bukan  tidak  mungkin  ada  peluang  terjadi konflik  dalam  keluarga.  Kecemburuan  sosial  diantara  sepasang kekasih  hanya  karena  keputusan  anak  memilih  agama  yang  dianut pasti  adanya.  Kasus  seperti  ini  juga  memiliki  potensi  rusaknya hubungan  keluarga  karena  agama.  Oleh  karena  itu  selain  dasar hukum  agama  melarang,  negara  pun  juga  ikut  melarang.  Sehingga pernikahan  beda  agama  yang  mengatasnamakan  HAM  merupakan wujud dari liberalisme pemikiran.
Adapun  ciri keempat pemikiran  yang  berpotensi  liberal  adalah rekonstruksi  hukum  Islam .  rekonstruksi  hukum  Islam  adalah  upaya membangun  kembali  hukum  yang  yang  bersifat  qath’i.  Salah  satu bentuk  rekonstruksi  hukum  Islam  berdasarkan  hasil  wawancara diatas  adalah  hukum  larangan  LGBT  terdapat  dalam  surat  al-A’raf: 80-81  yang  ingin  dikonstruk  menjadi  hukum  boleh  melakukannya dengan berdasar kepada surat al-Isra’: 84. Kata yang menjadi dasar penguat  adalah  kata  “syakilatihi”  yang  dimaknai  ciptaan berdasarkaan kamus lisanul ‘arabi. Padahal makna terebut mengarah kepada  jalan  yang  dipilih  manusia  bukan  bolehnya  memilih ciptaan/kodrat yang sama.
Dalam tafsir Quraish Shihab juga diuarikan makna ayat tersebut yakni,  katakanlah  wahai  Muhammad,  kepada  orang-orang  kafir Quraisy sebagai ungkapan rasa tidak senangmu terhadap kejahatan dan  pertikaian,  "Masing-masing  kita  berbuat  dan  berjalan  sesuai dengan  jalannya."  Tuhanmu  Maha  Mengetahui--dengan  ilmu pengetahuan yang tidak tertandingi--tentang orang-orang yang lebih benar  jalannya  dan  selalu  berbuat  kebenaran.  Mereka  akan mendapatkan pahala yang besar. Allah juga Maha Mengetahui siapa
yang lebih sesat jalannya dan akan diberi balasan sesuai dengan apa yang ia perbuat. 28
Tafsir  Quraish  Shihab  memberikan  penagasan  bahwa  surat  al- Isra’:84  bukanlah  ayat  yang  memiliki  relevansi  dengan  hukum diperbolehkannya  LGBT.  Ayat  tersebut  memberikan  penjelasan tentang bolehnya memilih jalan hidup  bagi manusia dan Allah akan memberikan balasan  dengan yang diperbuatnya karena Allah Maha Mengetahui.  Dengan  demikian  hukum  LGBT  tidak  bisa  dikontruk menjadi  hukum  baru  karena  jika  kekuatan  dasar  hukumnya  sangat kuat dan bersifat qath’i al-dilalah .
Selain  contoh  diatas,  peneliti  juga  mengambil  contoh berdasarkan  hasil  observasi  pada  beberapa  karya  tulis  ilmiah. Adapun  salah  satu  contoh  rekonstruksi  hukum  Islam  selain  diatas adalah pandangan MTA tentang makanan dan minuman halal. Salah satu  hukum  yang  kontroversi  yaitu  kehalalan  anjing.  Pendapat hukum  dihalalkannya  anjing  oleh  MTA  pada  dasarnya  tidak  tidak disebutkan  secara  jelas.  Selain  itu  pimpinan  MTA  yakni  Ahmad Sukina melakukan bantahan dan penyangkalan atas tuduhan tentang MTA menghalalkan anjing. 29
Padahal hukum halal seekor anjing ditulis dalam beberapa hasil kajian  MTA  walaupun  tidak  disebutkan  secara  jelas  referensi utamanya serta tidak dilakukannya klarifikasi (tabayyun) ke MTA. 30 Adapaun  karya  tulis  ilmiah  hukum  yang  mengarah  pada  halalnya seekor anjing diantaranya, makalah berjudul Nalar La Madzhabiyyah Majelis  Tafsir  Al-Qur’an  (MTA) oleh  Sulhani  Hermawan,  dkk  dosen Fakultas  Syari’ah  dan  Ekonomi  IAIN  Surakarta. 31 selain  itu  juga terdapat  tulisan  berjudul Islam  dan  Globalisasi:  Studi  atas  Gerakan
28 http://id.noblequran.org/quran/surah-al-isra/ayat-84/  diakses  pada tanggal 01 Oktober 2018, pukul 08:29 WIB.
29 Nashirudin, pandangan  Majlis  Tafsri  Al-Qur’an  (MTA)  Tentang  Makanan
Halal  dan  Haram  (Kajian  Usul  Fikih) ,  Jurnal  Al-Manahij  Vol.  X  No.  2,  Desember 2016, h. 237 Lihat
bantahannya pada alamat https://www.youtube.com/watch?v=5dG2qv1l30k diakses pada tanggal 01 Oktober 2018, pukul 05:26 WIB.
30 Nashirudin, pandangan  Majlis  Tafsri  Al-Qur’an  (MTA)  Tentang  Makanan Halal dan Haram... , h. 237
31 https://sulhanihermawan.files.wordpress.com/2015/09/mta- makalah.pdf  diakses  pada  tanggal  01  Oktober  2018,  pukul  05:45  WIB;  Lihat Nashirudin, pandangan Majlis Tafsri Al-Qur’an (MTA) Tentang Makanan Halal dan Haram... , h. 237
Muhammad Fahmi H , Pemikiran Ulama’ NU Jawa Timur........
Ideologisasi  Agama  Majelis  Tafsir  Al-Qur’an di  Yogyakarta  oleh Yusdani dan Imam Machali. 32
Kedua tulisan tersebut pada dasarnya berorientasi pada hukum dihalalkannya anjing, walaupun dasar pengambilan hukumnya tidak dijelaskan secara terperinci dan diimbangi dengan ketegasan sikap. Selain itu beberapa fatwa dalam pandangan peneliti tidak didasarkan pada kekuatan pondasi kaidah ushul fiqih , sehingga keputusan yang diambil  cenderung  mengambang,  mengundang  pertanyaan  dan menimbulkan  kontroversial.  Alasannya  MTA  selalu  menafsirkan  al- Qur’an  secara  tekstual,  berorientasi  pada  pemurnian  ajaran  Islam yakni kembali kepada sumber hukum utama al-Qur’an. 33
Contoh  kongkrit  yakni  hukum  anjing  yang  mengarah  pada keputusan  hukum  halal,  MTA  berdasar  pada  empat  surat diantaranya: surat al-An’am: 145, al-Nahl: 115, al-Baqarah: 173, dan al-Maidah:  3. 34 Berdasarkan  ketiga  surat  tersebut  tidak  dijelaskan secara rinci haramnya binatang anjing. Tetapi yang diharamkan jika menafsirkan ayat secara tekstual adalah bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah.
Jika  al-Qur’an  dimaknai  secara  tekstual,  jelas  tidak  ada  kata anjing  disana.  Padahal  dalam  menafsirkan  al-Qur’an  tidak  hanya secara  tekstual,  tetapi  jugan  memperhatikan  asbabun  nuzul  ayat, hadits, ijma’ qiyas dan kaidah ushul fiqih. Akibatnya jika menafsirkan secara tekstual terjadi pertentangan dalam masyarakat, apalagi tidak ada  keputusan  hukum  yang  jelas.  Sedangkan  yang  dilakukan  MTA tidak  membuat  sebuah  keputusan  hukum  jelas,  mengembalikan kepada  al-Qur’an, disimpulkan oleh para pengikutnya  dan dibantah oleh  pemimpinnya  sendiri  saat  terjadi  pertentangan  di  masyarakat atas suatu hukum hasil keputusan pengikut MTA.
Kelima ,  menggugat  ayat  al-Qura’an  sebagai  ciri  terakhir pemikiran  yang  berorientasi  pada  pemikiran  Islam  liberal. Fenomena  kelima  ini  tentu  ingin  menyanggah  nash  dan  berupaya meruntuhkan  keimanan  seseorang  dengan  memberikan  pandangan
32 http://e-
journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/440/400 diakses pada  tanggal  01  Oktober  2018,  pukul  06:12  WIB,  h.  158;  Lihat  Nashirudin, pandangan Majlis Tafsri Al-Qur’an (MTA) Tentang Makanan Halal dan  Haram... , h. 237 33 https://mta.or.id/sekilas-profil/  diakses  pada  tanggal  01  Oktober  2018, pukul 12:37 WIB
34 Majelis  Tafsir  al_Qur’an, Brosur  Halal  Haram  Dalam  Islam (Ke-5,  No. 1567/1607tanggal  21  Agustus  2011,  h.  5:  Lihat  Kurnia  Cahya  Ayu  Pratiwi,  dkk, Hukum  Memakan  Daging  Anjing  (Pandangan  MTA  dan  Muhammadiyah), Laporan mini riset, IAIN Surakarta: 2015, h. 3
orisinalitis  al-Qur’an  dipertanyakan.  Padahal  al-Qur’an  merupakan kitab  suci  semua  ummat  sebagai  pedoman  hidup  yang  sampai  saat ini orisinalitasnya dijaga oleh Allah SWT.
Fenomena menggugat al-Qur’an memungkinkan terjadi kembali jika terdapat permasalahan atau fenomena baru yang landasan dasar hukumnya  tidak  ditemukan  di  al-Qur’an  dan  hadist  atau  fenomena yang berupaya memaksakan tidak adanya sumber hukum. Salah satu contoh  menggugat  ayat  al-Qur’an  adalah  ayat  tentang  perbudakan yang  ingin  digugat  dalam  konteks  saat  ini  seharusnya  berlaku. Alasannya  karena  ayat  tersebut  konteksnya  hampir  memiliki kesamaan  dengan  peritiwa  larangan  khamar  (minumam memabukkan) yang sampai saat ini larangan minum  khamar masih berlaku, sedangkan larangan perbudakan sebaliknya.
Pemikir  liberal  tidak  memperhatikan  kesesuaian  ayat  tersebut dengan konteks saat ini, jelas ayat perbudakan tidak berlaku. Karena pada dasarnya, konteks saat ini tidaklah relevan adanya perbudakan. Selain  itu  sistem  perbudakan  menginjak  harkat  dan  martabat seseorang.  Sedangkan  dalam  ayat  al-Qur’an  tidak  ada  ayat  yang memerintahkan  memperbudak  seseorang.  Ayat  al-Qur’an  hanya memerintahkan  melindungi  dan  merangkul  budak.  Keberadaanya memang tersirat di dalam al-Qur’an, namun perintah memperbudak seseorang tidak diketahui adanya.
Selain  mengugat  ayat  perbudakan  dengan  ayat  khamar,  ayat perbudakan  juga  dikaitkan  dengan  poligami.  Dalam  hal  ini  pemikir liberal mencoba menggugat ayat poligami yang terdapat pada surat an-Nisa’:  3  dimana  pemikir  liberal  menafsirkan  ayat  yang  memiliki arti  budak  dimaknai  dengan  diperbolehkannya  melakukan perbudakan  yang  dihapus  secara  bertahap  sampai  tidak  adanya perbudakan dalam konteks saat ini. Mereka mengkaitkannya dengan ayat  yang  memiliki  makna  poligami  dengan  gugatan  mengapa poligami tidak dihapus secara perlahan juga? 35
Sebagaimana  diketahui  ayat  tersebut  tidaklah  menghukumi boleh  melakukan  perbudakan,  tetapi  ayat  tersebut  berisi  perintah merangkul  dan  melindungi  seorang  budak.  Selain  itu  ayat  tersebut menggambarkan  adanya  perbudakan  tetapi  saat  ini  sudah  tiada, sedangkan  poligami  keberadaannya  masih  ada  dan  tidak menimbulkan  pertentangan  alasannya  karena  poligami  tidak
35 Huzaemah  Tahido  Yanggo,  dkk, Membendung  Liberalisme (Jakarta: Republika, 2004), h. 56
Muhammad Fahmi H , Pemikiran Ulama’ NU Jawa Timur........
merendahkan derajat seseorang sedangkan perbudakan sebaliknya. 36
Dalam  agama  Islam,  Allah  tidak  membedakan  derajat  manusia. Kebesaran pangkat, banyaknya gelar tidak mempengaruhi terhadap derajat  manusia  di  sisi  Allah  SWT.  Islam  hanya  agama  yang membedakan kualitas ketaqwaan manusia di sisi Allah sebagaimana dalam  surat  al-Hujarat:13. 37 Sehingga  sangatlah  relevan  jika  Islam memedekakan  budak  yang  keberadannya  saat  itu  menjadi  manusia rendah dihadapan manusia sendiri.
Selain itu Prof. Quraih Shihab menafsirkan kata dalam surat an- Nisa’:  3  yang  berbunyi “ma  malaktu  aimanukum” (budak-budak wanita  yang  kamu  miliki)  ditujukan  kepada  kelompok  masyarakat tententu yang menjadi fenomena masyarakat umum di dunia. Dalam tafsir  al-Misbah  Allah  dan  Rasul-Nya  sebenarnya  tidak  merestui peristiwa  perbudakan  tersebut,  tetapi  dua  sumber  hukum  Islam yakni al-Qur’an dan sunnah tidak mengambil langkah frontal dalam menghapusnya. 38
Adapun cara halus agama Islam menghapus perbudakan dengan diperbolehkannya  menikahi  seorang  budak  berdasarkan  al-Qur’an maupun  as-Sunnah.  Sehingga  beberapa  laki-laki  merdeka  yang menikahi  budak  perempuan,  maka  anak  yang  dihasilkan  juga  ikut merdeka.  Dengan  demikian  perilaku  yang  tidak  manusiawi  dengan adanya  fenomena  perbudakan  dapat  ditiadakan  tanpa  melalui  cara yang melanggar norma agama dan negara. Inilah cermin agama Islam sebagai agama rahmat yang merupakan agama kasih sayang seluruh manusia di muka bumi.

## Kesimpulan
Filosofi  munculnya  paham  liberalisme  Islam  Indonesia  dilandasi orientasi pada kemajuan dengan cara berfikir bebas demi melakukan perubahan  terhadap  syariat  agama  Islam  karena  tidak  dianggap relefan.  Adapun  cara  yang  dilakukan  meliputi  tiga  hal,  diantaranya menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  mengabaikan  kaidah  dan berifikir  plural  tanpa  batasan.  Islam  liberal  sangatlah  berbeda dengan Islam  inklusif.  Islam  inklusif  berfikir  terbuka  dengan memperhatikan kaidah. Sedangkan Indikator/Ciri pemikiran paham islam  liberal  meliputi: 1) persamaan  agama  contohnya: membenarkan  aqidah  semua  agama , 2) kesetaraan  gender contohnya: meninggalkan tugas dan  tanggung jawab utama sebagai
36 Huzaemah Tahido Yanggo, dkk, Membendung Liberalisme ..., h. 56 37 Huzaemah Tahido Yanggo, dkk, Membendung Liberalisme ..., h. 56
38 Huzaemah Tahido Yanggo, dkk, Membendung Liberalisme ..., h. 56-57; Lihat juga Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah , h. 322
seorang  wanita,  3)  hak  asasi  manusia  contohnya  memperbolehkan pernikahan  beda  agama,  4)  Rekonstruksi  hukum  Islam  contohnya mengkonstruk  hukum  haramnya  LGBT,  5)  menggugat  ayat  al- Qura’an contohnya menggugat ayat perbudakan agar diperbolehkan kembali memperbudak seseorang.
Muhammad Fahmi H , Pemikiran Ulama’ NU Jawa Timur........

## DAFTAR PUSTAKA
Baehr,  Peter  R.  1998. Hak-hak  Asasi  Manusia  Dalam  Politik  Luar Negeri . Penerjemah Somadi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Basyaib,  Hamid.  2006. Membela  Kebebasan  Percakapan  tentang Demokrasi Liberal . Jakarta: Freedom Institute.
Bolkestein,  Frits.  2006. Liberalisme  dalam  Dunia  yang  Tengah Berubah . Jakarta: Sumatra Institute.
Brinkley, Alan. 1998. Liberalism and Its Discontents . Harvard Univ. Pr.
Cassese,  Antonio.  1994. Hak  Asasi  Manusia  di  Dunia  Yang  Berubah.
Penerujemah  A.  Rahman  Zainuddin.  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Davies, Peter. 1994. Hak-hak Asasi Manusia. Penerjemah A. Rahman
Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Echols,  Jhon  M.  dan  Hasan  Shadili.  1996. Kamus  Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia.
Fawcett. 2014. Liberalism: The Life of an Idea. New Jersey: Princeton University Press.
Gray, John. 2000. The Two Faces of Liberalism . New Pr.
http://e- journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/4 40/400  diakses  pada  tanggal  01  Oktober  2018,  pukul  06:12 WIB
http://id.noblequran.org/quran/surah-al-isra/ayat-84/ diakses pada tanggal 01 Oktober 2018, pukul 08:29 WIB.
http://sp.beritasatu.com/home/20-persen-rakyat-indonesia-anti- pancasila/46656  diakses  pada  tanggal  19  Desember  2017, Pukul 06:39 WIB.
https://dunia.tempo.co/read/1131311/larangan-dicabut-buku- adolf-hitler-laris-di-belanda diakses pada tanggal
30
September 2018, pukul 20:59 WIB.
https://mta.or.id/sekilas-profil/  diakses  pada  tanggal  01  Oktober
2018, pukul 12:37 WIB
https://news.detik.com/berita/3506397/survei-lsi-denny-ja-74-
rakyat-ingin-demokrasi-pancasila  diakses  pada  tanggal  19 Desember 2017, Pukul 03:39 WIB.
https://sulhanihermawan.files.wordpress.com/2015/09/mta- makalah.pdf  diakses  pada  tanggal  01  Oktober  2018,  pukul 05:45 WIB
https://www.youtube.com/watch?v=5dG2qv1l30k diakses pada tanggal 01 Oktober 2018, pukul 05:26 WIB.
Husaini,  Adian.  2009. Virus  Liberalisme  di  Perguruan  Tinggi  Islam . Jakarta: Gema Insani Press.
Keputusan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  7/MUNAS  VII/ MUI/II/2005  tentang  pluralisme, liberalisme dan sekularisme, tertanggal 29 Juli 2005
Majelis Tafsir al_Qur’an, Brosur Halal Haram Dalam Islam (Ke-5, No. 1567/1607tanggal 21 Agustus 2011, h. 5
Muammar,  Khalif. Islam  dan  Liberalisme .  Malaysia:  Institut  Kajian Strategik Islam Malaysia
Nashirudin. 2016. pandangan Majlis Tafsri Al-Qur’an (MTA) Tentang Makanan  Halal  dan  Haram  (Kajian  Usul  Fikih) ,  Jurnal  Al- Manahij Vol. X No. 2, Desember
Pratiwi,  Kurnia  Cahya  Ayu  dkk.  2015. Hukum  Memakan  Daging Anjing (Pandangan MTA dan Muhammadiyah) . IAIN Surakarta: Laporan mini riset.
Rachman,  Budy  Munawar.  2011. Islam  dan  Liberalisme. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung.
Strasser, Michael W. 1967 “Liberalism” dalam Paul Edwards (ed.), Th e Encyclopedia of Philosophy. New York: Macmillan Publishing Co., Inc & Th e Free Press.
Wawancara  dengan  KH.  Agus  Muhammad  Zaki  Hadziq  Ketua  RMI PWNU Jawa Timur, pada tanggal 25 September 2018
Wawancara  dengan  KH.  Ma’ruf  Khozin  Ketua  Aswaja  Center  PWNU Jawa Timur, pada tanggal 25 September 2018
Wawancara  dengan  KH.  Marzuki  Mustamar  Ketua  PWNU  Jawa Timur, pada tanggal 17 Agustus dan 14 September 2018
Yanggo,  Huzaemah  Tahido  dkk.  2004. Membendung  Liberalisme. Jakarta: Republika.