Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i6.2960

## TATA KELOLA KOLABORATIF PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI KODIM 0733 KOTA SEMARANG
Dwi Indriastuti
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia dwi.indriastuti21@ui.ac.id
Mia Priluddina
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia mia.priluddina21@ui.ac.id
Ryan Budi Rusmana
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia ryan.budi@ui.ac.id
Toni Yuliyanto
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia toni.yuliyanto@ui.ac.id

## Abstrak
Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia saat ini adalah ketahanan pangan. Hal ini sangat relevan dengan kapasitas suatu negara atau daerah dalam rangka menjamin bahwa warganya  memiliki  akses  yang  cukup  terhadap  makanan  yang  sehat.  Ketahanan  pangan  juga  menjadi semakin penting untuk dibahas sejalan dengan meningkatnya biaya pangan dan energi serta krisis pangan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Bahkan beberapa negara telah memberlakukan pembatasan ekspor makanan untuk melindungi pasokan pangan dalam negeri. Ketahanan pangan dan air telah telah dibahas dalam  agenda  global  seperti  Sustainable  Development  Goals  (SDGs).  Negara-negara  anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyepakati rencana aksi global tersebut, yang bertujuan untuk melindungi  lingkungan,  mengentaskan  kemiskinan,  dan  mengurangi  ketidaksetaraan.  Salah  satu  faktor terpenting  yang  tertuang  dalam  tujuan  SDGs  sendiri  adalah  ketahanan  pangan.  Pemerintah,  masyarakat, dan pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk mengembangkan strategi untuk mencapai ketahanan pangan  ini.  Tata  kelola  yang    jelas  juga  harus  dibuat  untuk  kolaborasi  ini,  termasuk  siapa  yang bertanggung jawab dan bagaimana prosedurnya. Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan ini, TNI Angkatan  Darat  melakukan  inisiatif  untuk  ikut  berperan  dengan  melibatkan  kelompok  petani  dan pemerintah daerah. Dalam mencapai ketahanan pangan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan yang terlibat juga harus didasari kepercayaan (trust) karena keberhasilan membutuhkan kesepemahaman dan  dedikasi  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Kolaborasi  dalam  manajemen  ketahanan  pangan  juga dipengaruhi  oleh  elemen-elemen  seperti  pengetahuan  umum,  aksesibilitas  sumber  daya,  dan  pembagian tanggung jawab. Keberhasilan kolaborasi sering diukur melalui hasil sementara yang telah dicapai. Dalam konteks ketahanan pangan, ini dapat diartikan peningkatan akses masyarakat terhadap pangan berkualitas, diversifikasi  pangan  dan  peningkatan  produksi  pangan.  Ketahanan  pangan  merupakan  topik  yang kompleks  dan  membutuhkan  koordinasi  dari  berbagai  pemangku  kepentingan.  Pencapaian  tujuan ketahanan  pangan  bergantung  pada  kerja  sama  yang  efektif,  yang  didukung  oleh  tata  kelola  yang transparan, kepercayaan, dan dedikasi.
Kata Kunci: Ketahanan pangan, Ketahanan air, Kenaikan harga pangan, Sustainable Development Goals (SDGs), Kedaulatan negara, Collaborative Governance

## Abstract
One  of  the  main  problems  faced  by  many  countries  around  the  world  today  is  food  security.  This  is  very relevant to the capacity of a country or region to ensure that its citizens have sufficient access to healthy food.  Food  security  is  also  becoming  increasingly  important  to  discuss  in  line  with  increasing  food  and energy costs and the food crisis caused by climate change. Some countries have even imposed food export restrictions  to  protect  domestic  food  supplies.  Food  and  water  security  have  been  discussed  in  global agendas such as the Sustainable Development Goals (SDGs). United Nations (UN) member countries have agreed  on  the  global  action  plan,  which  aims  to  protect  the  environment,  eradicate  poverty  and  reduce inequality.  One  of  the  most  important  factors  contained  in  the  SDGs  goals  is  food  security.  Government, society  and  stakeholders  must  work  together  to  develop  strategies  to  achieve  food  security.  Clear governance  must  also  be  created  for  this  collaboration,  including  who  is  responsible  and  what  the procedures are. In an effort to increase food security, the Indonesian Army has taken the initiative to play a role by involving farmer groups and local governments. In achieving food security, collaboration between the  stakeholders  involved  must  also  be  based  on  trust  because  success  requires  understanding  and dedication  to  achieve  common  goals.  Collaboration  in  food  security  management  is  also  influenced  by elements  such  as  common  knowledge,  accessibility  of  resources,  and  division  of  responsibilities.  The success of collaboration is often measured by the interim results that have been achieved. In the context of food security, this can mean increasing people's access to quality food, food diversification and increasing food  production.  Food  security  is  a  complex  topic  and  requires  coordination  from  various  stakeholders. Achieving food security goals depends on effective cooperation, supported by transparent governance, trust and dedication.
Keywords: Food security, Water security, Increase in food prices, Sustainable Development Goals (SDGs), State sovereignty, Collaborative Governance

## PENDAHULUAN
Ketahanan  pangan  dan  air  telah  menjadi  isu  prioritas  dalam  agenda  global  menyusul kenaikan  harga  pangan  dan  energi  yang  dimulai  pada  tahun  2007. 1 Kenaikan  tersebut  dipicu adanya krisis pangan dimana beberapa negara menerapkan pembatasan ekspor untuk melindungi pasokan  pangan  bagi  masyarakat  mereka  sendiri  sebagai  implikasi  perubahan  iklim,  hal  ini mengakibatkan  negara-negara  yang  bergantung  pada  impor  pangan  harus  menyusun  kebijakan serta  strategi  untuk  menciptakan  ketahanan  pangan  domestik.  Strategisnya  isu  tersebut  ditandai dengan masuknya ketahanan pangan dalam agenda global 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau  dikenal  dengan  Sustainable  Development  Goals  (SDGs).  SDGs  adalah  suatu  rencana  aksi global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia  yang  bertujuan  untuk  mengakhiri  kemiskinan,  mengurangi  kesenjangan,  dan melindungi  lingkungan.  Kesepakatan  tersebut  diterjemahan  sebagai  salah  satu  panduan  dalam menentukan  arah  kebijakan  pembangunan  di  Indonesia  dan  kemudian  diselaraskan  dengan perencanaan  program  di  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  oleh pemerintah.
Mujiburrohman  dalam  penelitiannya  menjelaskan  peran  penting  pangan  yakni  sebagai landasan  kehidupan  masyarakat  yang  menunjang  bidang  lainnya  seperti  pertumbuhan  ekonomi,
1 U. Lele, M. Klousia-Marquis, dan S. Goswami, “Good Governance for Food, Water and Energy Security,” Aquatic Procedia 1 (2013): 44–63, https://doi.org/10.1016/j.aqpro.2013.07.005.
kualitas  kesehatan,  tingkat  produktifitas  dan  mempengaruhi  pembentukan  karakter  masyarakat. 2 Lebih  luas  ketahanan  pangan  nasional  suatu  negara  sangat  erat  berkaitan  dengan  upaya  negara untuk  mempertahankan  kedaulatan  dan  kelangsungan  hidup  negara  tersebut.  Ketahanan  pangan nasional  merupakan  gambaran  kemampuan  suatu  negara  untuk  memastikan  bahwa  semua individu memiliki akses terhadap pangan dengan kualitas dan keamanan yang sesuai, berdasarkan optimalisasi pemanfaatan pangan dan keanekaragaman sumber daya lokal.
Pangan menjadi salah satu tolak ukur tingkat kesejahteraan di Indonesia, berdasarkan data BPS  tahun  2021  Indonesia  masih  melakukan  impor  beras  sebesar  407.741  ton  dan  meningkat pada tahun 2022 menjadi 429.207 ton untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Tantangan dalam  mencapai  ketahanan  pangan  di  tingkat  nasional  antara  lain  disebabkan  konversi  lahan pertanian,  degradasi  kualitas  lahan  serta  fragmentasi  kelembagaan.  Setiap  tahun  luas  lahan pertanian  sawah  (sawah  irigasi  dan  non  irigasi)  yang  memproduksi  sumber  pangan  beras  di Indonesia semakin menurun, dari luas 8.092.907 Ha pada tahun 2015 menjadi 7.463.948 Ha pada tahun  2019  atau  turun  8,4%  (BPS,  2019).  Lahan  pertanian  yang  semakin  sempit  menyebabkan produksi  pangan  juga  menurun.  Iqbal  dan  Sumaryanto  pada  penelitiannya  menjelaskan  bahwa karena  kebutuhan  perluasan  lahan  untuk  pengembangan  area  komersial  maupun  proyek infrastruktur  sehingga  menyebabkan  kenaikan  harga  tanah  yang  kemudian  mendorong  petani  di sekitar untuk menjual tanah pertanian mereka. Akibatnya terjadi konversi lahan dalam skala besar yang sulit dihentikan.
Ketahanan pangan dapat dicapai melalui strategi kolaboratif yang melibatkan masyarakat, pemerintah,  dan  komponen  lain  secara  proporsional.  Kolaborasi  negara-masyarakat  sangat penting  untuk  keberlanjutan  ketahanan  pangan. 3 Salah  satu  pemangku  kepentingan  yang  turut berperan  dalam  mewujudkan  kedaulatan  negara  melalui  pilar  ketahanan  pangan  di  Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 TNI AD terlibat dalam Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang  (OMSP).  Pada  Bagian  Ketiga,  Pasal  7  yaitu  tugas  pokok  TNI  dilakukan  salah  satunya dengan  Operasi Militer  Selain  Perang (OMSP)  dengan  memberdayakan  wilayah  pertahanan  dan kekuatan  pendukungnya  secara  dini  sesuai  sistem  pertahanan  semesta.  Dalam  OMSP,  untuk menjaga  pertahanan  nasional  di  bidang  pembangunan,  TNI  AD  diamanatkan  untuk mengakselerasi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  fungsi  pembinaan  territorial dengan memberdayakan potensi wilayah dan memantapkan kemanunggalan TNI dengan rakyat.
Program  pembinaan  ketahanan  pangan  TNI  AD  tertuang  dalam  Rencana  Strategis (Renstra)  TNI  AD  tahun  2020-2024  untuk  mewujudkan  ketahanan  pangan  nasional  di  wilayah.
2 M. A. Mujiburrohman, “Civil Society-Militer dalam Mencapai Ketahanan Pangan di Jawa Timur Civil Society-Military In Achieve Food Security In East Java” 12, no. 2 (2021).
3 Mujiburrohman.
Selain  itu,  untuk  meningkatkan  swasembada  pangan  dan  pembinaan  pembekalan  keterampilan pertanian  dilaksanakan  melalui  pembinaan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  guna  meningkatkan produktivitas sumber daya yang tersedia. Program tersebut dijalankan secara berjenjang, dari level Markas Besar AD (Mabesad) hingga tingkat Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Resort Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim). Pelaksanaan kegiatan berupa penyusunan dokumen  rencana  kegiatan,  buku  panduan  sampai  dengan  piloting  kegiatan  menanam  tanaman hortikultura  dan  kolam  ikan  air  tawar.  TNI  AD  berkolaborasi  dengan  Kementerian  Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dan kelompok tani (poktan). Lokus penelitian ini adalah Kodim 0733/Kota  Semarang  dilatarbelakangi  adanya  prioritas  lokal  seperti  lahan  tidur  yang  masih  bisa diubah menjadi lahan produktif dan meningkatkan kapasitas pengetahuan poktan dalam mengolah lahan tidur.
Dalam  proses  kolaborasi  diperlukan  tindakan-tindakan  antar  pihak  untuk  mencapai kesepakatan  bersama  atas  tujuan  yang  ditetapkan.  Ansell  &  Gash  mendefinisikan  tata  kelola kolaborasi  sebagai  pengaturan  mengenai  proses  pengambilan  keputusan  kolektif  formal  yang berorientasi  pada  consensus  untuk  membuat  dan  menerapkan  kebijakan  public,  mengelola program atas asset public yang melibatkan pemangku kepentingan diluar lembaga public. Faktor- faktor penting dalam proses kolaborasi oleh Ansell & Gash, antara lain adanya dialog tatap muka, pembangunan  kepercayaan,  pengembangan  komitmen  dan  pemahaman  bersama  sehingga menghasilkan sebuah hasil dan dampak. 4
Tata kelola kolaborasi yang lebih luas dikemukakan oleh  Emerson, Nabatchi, & Balogh, dimana kolaborasi tidak terbatas pada tata kelola formal namun mencakup tata kelola multi mitra dengan melibatkan  kemitraan  antar  negara,  sector  swasta,  masyarakat  sipil  termasuk  pengaturan kemitraan  public  dengan  swasta,  swasta  dengan  social  dan  pengelolaan  bersama.  Tata  kelola kolaborasi  dalam  konteks  sistem  dijalankan  melalui  kerangka  kerja  Collaborative  Governance Regime  (CGR)  dimana  didalamnya  terdapat  collaboration  dynamics  yang  merupakan  kerangka kerja  dalam  menghasilkan  kebijakan.  Faktor  pendorong  collaboration  dynamics  meliputi engagement principles, shared motivation, dan capacity for joint action. 5
Fatika  Sari  dalam  penelitiannya  mengenai  tata  kelola  kolaboratif  ketahanan  pangan  di Kota  Cilegon  menggunakan  pendekatan  teori  kolaborasi  Ansell  &  Gash  untuk  menganalisis implementasi  proses  kolaborasi  yang  terjadi  antara  Dinas  Pertanian  Kota  Cilegon,  pihak  swasta PT  Pertamina,  PT  MCCI  dan  masyarakat  sipil  Kelompok  Wanita  Tani  (KWT).  Hasil  penelitian
4 Chris  Ansell  dan  Alison  Gash,  “Collaborative  Governance  in  Theory  and  Practice,” Journal  of Public Administration Research and Theory 18, no. 4 (1 Oktober 2008): 543–71, https://doi.org/10.1093/jopart/mum032.
5 Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh, “An Integrative Framework for Collaborative Governance,” Journal  of  Public  Administration  Research  and  Theory 22,  no.  1  (1  Januari  2012):  1–29, https://doi.org/10.1093/jopart/mur011.
menunjukkan  bahwa  proses  tata  kelola  kolaboratif  belum  merata  pada  program,  sebagai  contoh pada  proses  pengembangan  komitmen,terdapat  kurangnya  pemeliharaan  yang  dilakukan pemerintah  dalam  meningkatkan  partisipasi  anggota  KWT.  Pada  proses  intermediated  outcome ditemukan  masih  terdapat  program  KWT  yang  tidak  bersifat  jangka  panjang  dalam  menjalin Kerjasama dengan lembaga kolaborasi sehingga program hanya berjalan pada awal dan belum ada produk inovatif dari hasil panen KWT.
Konsep  tata  kelola  kolaboratif  Ansell&Gash  juga  digunakan  dalam  penelitian  Larsson dkk,  di  Swedia  mengenai  pengelolaan  ketahanan  pangan  antara  perusahaan  pangan  dan  otoritas public  Swedia. 6 Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  meskipun  pemahaman  yang  lebih  luas tentang  pentingnya  ketahanan  pangan  telah  muncul,  namun  pengaturan  tata  kelola  kolaboratif berisiko  hanya  menciptakan  ilusi  kesiapan,  karena  mandat  dan  kepemimpinan  yang  tidak  jelas. Kepemimpinan  tidak  mampu  memajukan  kepercayaan  antar  pihak  dan  komitmen  yang  nyata untuk menjamin ketahanan pangan nasional.
Dalam  mengukur  keberhasilan  proses  kolaborasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan, menurut DeSeve terdapat sepuluh indikator yakni:
1. Struktur jaringan
Dalam tata kelola kolaboratif jaringan yang dibentuk tidak boleh bersifat hierarkis, bahwa kedudukan  yang  lebih  tinggi  kekuasaannya  menekan  ke  bawah.  Jaringan  kolaboratif  yang terbentuk harus diorganisasikan melalui struktur yang terlibat, tidak ada dominasi dan monopoli kekuasaan.  Masing-masing  pihak  mempunya  persamaan  hak,  tanggung  jawab,  kewajinan  dan akses peluang dalam mencapai tujuan bersama.
2. Komitmen terhadap tujuan bersama
Kolaborasi  tidak  boleh  hanya  menguntungkan  beberapa  pihak  saja,  namun  semua  pihak termasuk  masyarakat  harus  mendapatkan  manfaat  atau  dampak  positif  dari  adanya  Kerjasama tersebut.
3. Kepercayaan antar pihak
Setiap pemangku kepentingan harus saling percaya sebagai bentuk hubungan professional yang terjalin untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kolaborasi.
4. Tata kelola
Hubungan saling percaya antara actor pemerintahan merupakan hal yang penting. Selain beberapa  aturan  disepakati  bersama  oleh  masing-masing  pemangku  kepentingan  dan  terdapat musyawarah untuk menentukan bagaimana kolaborasi dilakukan.
6 Oscar  L.  Larsson dan  Sara  Sjöqvist,  “Managing  National Food  Security  in  the  Global North:  Is Collaborative Governance a Possible Route Forward?,” Risk, Hazards & Crisis in Public Policy 13, no. 2 (Juni 2022): 118–43, https://doi.org/10.1002/rhc3.12231.
5. Akses terhadap otoritas
Dalam  akses  terhadap  otoritas  sudah  terdapat  aturan  kewenangan  yang  dijelas  diterima oleh setiap pemangku kepentingan untuk menjalankan perannya sesuai kewenangannya dan dapat diterima secara luas sesuai dengan ketentuan prosedur yang jelas.
6. Kepemimpinan
Individu  atau  kelompok  bersedia  menjadi  pemimpin  bagi  tata  kelola  kolaborasi  untuk memandu pekerjaannya menuju hasil yang disepakati.
7. Akuntabilitas Distributif/Tanggung jawab
Berbagi  tata  kelola  dalam  pengambilan  keputusan  antar  anggota  kolaborasi  sehingga semua pihak bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan.
8. Berbagi Informasi
Akses informasi yang mudah bagi anggota kolaborasi, terdapat perlindungan privasi, dan pembatasan akses bagi non-anggota jika diperlukan.
9. Akses terhadap sumberdaya
Ketersediaan finansial, teknis, manusia, dan lainnya sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan Public Value Network (PVN).
10. Manajemen jaringan
Untuk  menjalankan  jaringan  dengan  baik,  pengelolaan  jaringan  harus  memiliki mekanisme  untuk  penyelesaian  sengketa  internal,  alokasi  sumber  daya,  kontrol  kualitas, pemeliharaan organisasi, dan masalah administrasi lainnya yang disepakati.
Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas mengenai: 1) bagaimana proses kolaborasi yang terjadi antara TNI AD dengan masyarakat petani dapat terjadi?; 2) faktor penghambat  dan  pendukung  apa  saja  yang  mempengaruhi  proses  kolaborasi  dalam  pengelolaan ketahanan pangan antara TNI dan masyarakat petani?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  untuk menggambarkan  model  tata  kelola  kolaboratif  dalam  kasus  kolaborasi  ketahanan  pangan  antara TNI  AD  dengan  masyarakat  di  Kodim  0733  Kota  Semarang.  Nassaji  berpendapat  bahwa penelitian  deskriptif  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  suatu  fenomena  dan  ciri-cirinya. 7 Teknik pengumpulan  data  dengan  tinjauan  Pustaka.  Data-data  yang  dianalisis  berupa  data  sekunder berupa  hasil  wawancara,  jurnal  bereputasi,  laporan  hasil  pelaksanaan  kegiatan.  Teknis  analisis
7 Hossein  Nassaji,  “Qualitative  and  Descriptive  Research:  Data  Type  Versus  Data  Analysis,” Language Teaching Research 19, no. 2 (Maret 2015): 129–32, https://doi.org/10.1177/1362168815572747.
meliputi tiga tahapan, yaitu data condensation (memilih dan menyederhanakan data), data display (menyusun data secara sistematis), dan drawing and verifying conclucions (menarik kesimpulan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Collaborative  Governance  di  pengaruhi  oleh  faktor  situasi,  kondisi,  dan  pelaku  yang terlibat  dalam  proses  tersebut.  Menurut  Ansel  &  Gash, 8 Forum  Collaborative  Governance  di inisiasi  oleh  Pemerintah,  namun  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jolejole  dkk.,  Forum Collaborative  Governance  diinisiasi  oleh  Private  Sector. 9 Sehingga  dalam  penerapan Collaborative  Governance  bisa  sangat  bervariasi  dan  kata  kunci  yang  bisa  di  ambil  adalah kolaborasi antara pemerintah dengan non pemerintah untuk mengelola urusan public. 10
Model  Collaborative  Governance  digunakan  sebagai  alat  untuk  menganalisis kolaborasi/kerjasama antara Kodim 0733 Kota Semarang dengan Dinas Pertanian Kota Semarang dan  kelompok  tani. 11 Model  ini  memiliki  variable  atau  elemen  yang  membentuk  hubungan  satu sama lain. Dalam model ini terdapat 5 variabel utama yang bertujuan untuk mencapai konsensus bersama.  Variable-variabel  tersebut  adalah  Face  To  Face  (Dialog  Tatap  Muka),  Trust  Building (Membangun  Kepercayaan),  Commitment  To  Process  (Komitmen  Terhadap  Proses),  Shared Understanding  (Pemahaman  Bersama),  Intermediate  Outcomes  (Hasil  Antara). 12 Kolaborasi antara  Kodim  0733  Kota  Semarang  dengan  Gapoktan  (Gabungan  Kelompok  Tani)  merupakan salah  satu  strategi  dalam  upaya  meningkatkan  ketahanan  pangan  di  wilayah  Kota  Semarang. 13 Collaborative  governance  yang  efektif  harus  menyediakan  mekanisme  baru  untuk  tindakan kolaboratif  yang  ditentukan  oleh  mitra  kolaborasi  sejalan  dengan  teori  tindakan  tersurat  dan tersirat mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan. 14
Dimensi  tata  kelola  kolaboratif  sebagai  prasyarat  keberhasilan  kolaborasi  sesuai  dengan model  Collaborative  Governance terdiri  dari  4  (empat)  variabel  utama  yang terdiri  dari:  kondisi
8 Ansell dan Gash, “Collaborative Governance in Theory and Practice.”
9 Christina  B.  Jolejole  dkk.,  “Profitability  and  Environmental  Stewardship  for  Row  Crop Production:  Are  There  Trade-Offs?,” 2009  Conference,  August  16-22,  2009,  Beijing,  China ,  2009 Conference, August 16-22, 2009, Beijing, China, 2009, https://ideas.repec.org//p/ags/iaae09/50920.html.
10 Giat Tri Sambodo dan Ulung Pribadi, “Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot,  Galur,  Kulonprogo,  DI.  Yogyakarta,” Journal  of  Governance  and  Public  Policy 3,  no.  1  (2016), https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0052.
11 Ansell dan Gash, “Collaborative Governance in Theory and Practice.”
12 Arini  Permatasari,  “Collaborative  Governance  BUMD  Desa  Margaasih  Kabupaten  Bandung,” REFORMASI 13, no. 1 (7 Februari 2023): 25–33, https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.4370.
13 K.  IV/Dip,  “Pangdam  IV/Diponegoro  Gandeng  Forkopimda  Jateng  Dukung  Ketahanan  Pangan Nasional,” 2022, https://kodam4.mil.id/pangdam-iv-diponegoro-gandeng-forkopimda-jateng-dukung- ketahanan-pangan-nasional/.
14 William  D.  Coleman,  Grace  D.  Skogstad,  dan  Michael  M.  Atkinson,  “Paradigm  Shifts  and Policy Networks: Cumulative Change in Agriculture,” Journal of Public Policy 16, no. 3 (1996): 273–301.
awal,  desain  kelembagaan,  kepemimpinan,  dan  proses  kolaborasi  sebagaimana  digambarkan dalam Gambar 1 Model Collaborative Governance. 15
Gambar 1. Model Collaborative Governance Ansell and Gash
Sumber : Ansell & Gash, 2008
Dari definisi Ansell & Gash di atas, bila diuraikan terdapat 5 hal penting, yaitu:
1. Membentuk forum yang diinisiasi oleh pemerintah/Lembaga.
2. Partisipan terdiri dari pemerintah dan non pemerintah.
3. Partisipan terlibat langsung dan aktif dalam pengambilan kebijakan.
4. Forum yang dibentuk bersifat formal, pertemuan rutin yang terjadwal dan kolektif.
5. Pembentukan  forum  bertujuan  untuk  mencapai konsensus  kolaborasi  yang  dibentuk  berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik.

## Proses Collaborative Governance
a. Face to Face Dialog
Merupakan  upaya  untuk  membangun  hubungan  interpersonal  dan  komunikasi  langsung antara  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  atau  tindakan kolaboratif.  Proses  ini  merupakan  aspek  penting  dari  collaborative  governance  yang  melibatkan berbagai  pemangku  kepentingan  seperti  pemerintah,  organisasi  non-profit,  masyarakat  sipil,  dan sektor  swasta  untuk  mencapai  tujuan  bersama  atau  menyelesaikan  masalah  yang  kompleks. 16
15 Ansell dan Gash, “Collaborative Governance in Theory and Practice.”
16 Janet Bavelas,  Jennifer Gerwing, dan Sara Healing, “Doing Mutual Understanding. Calibrating with  Micro-Sequences  in  Face-to-Face  Dialogue,” Journal  of  Pragmatics 121  (November  2017):  91–112, https://doi.org/10.1016/j.pragma.2017.09.006.
Dalam  penelitian  ini,  Kodim  0733  Kota  Semarang  melaksanakan  diskusi  tatap  muka  dengan Dinas  Pertanian  Kota  Semarang  dan  Kelompok  Tani.  Dialog  ini  bertujuan  untuk  membangun pemahaman  bersama  mengenai  kebutuhan  dan  harapan  masing-masing  pihak  serta  sinergisitas dalam rangka mencapai komitmen bersama.

## b. Trust Building
Menurut  penelitian  Tri  Sambodo  &  Pribadi,  proses  membangun  kepercayaan  diartikan adanya  niatan  yang  sama  untuk  mengambil  kebijakan  yang  terbaik  untuk  semua  pihak  yang terlibat. 17 Pada  proses  Trust  Building  dimulai  dengan  membangun  komunikasi  antar  aktor, hubungan  antar  lembaga  kemasyarakatan  maupun  lembaga  pemerintah  yang  baik  sangat mendukung  upaya  saling  membangun  kepercayaan. 18 Kodim  0733  Kota  Semarang  juga membangun  kepercayaan  dengan  Dinas  Pertanian  dan  kelompok  tani  melalui  pelaksanaan  tugas dan fungsi utama TNI AD untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah. Hal ini menjadi salah satu kunci  untuk  membina  kepercayaan  dan  menjadi  dasar  bagi  kolaborasi  yang  berkelanjutan  serta memberikan  hasil positif dalam upaya menjaga ketahanan pangan di suatu wilayah. 19

## c. Commitment to Process
Commitment  to  Process  merupakan  kesepakatan  untuk  melaksanakan  suatu  proses tertentu guna mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Saling berbagi komitmen, berarti mereka saling  tergantung  satu  sama  lain  untuk  mengatasi  permasalahan  dan  solusi,  bahwa  proses kolaborasi  ini  merupakan  milik  bersama,  dan  saling  terbuka  untuk  mendapatkan  manfaat bersama. 20 Adanya komitmen bersama antara Kodim 0733 Kota Semarang, Dinas Pertanian, dan kelompok tani menjadi pondasi penting dalam pelaksanaan program ketahanan pangan. Para aktor sepakat untuk bekerja sama dalam mengembangkan potensi lahan tidur milik Kodim 0733 Kota Semarang  menjadi  lahan  produktif.  TNI  AD  memberikan  kesempatan  kepada  petani  setempat untuk  terlibat  aktif  dalam  pengelolaan  lahan.  Partisipasi  petani  setempat  merupakan  bentuk komitmen mereka terhadap kolaborasi ketahanan pangan. 21
17 Tri  Sambodo  dan  Pribadi,  “Pelaksanaan  Collaborative  Governance  di  Desa  Budaya  Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta.”
18 Bing  Ran  dan  Huiting  Qi,  “The  Entangled  Twins:  Power  and  Trust  in  Collaborative Governance,” Administration & Society 51, no. 4 (1 April 2019): 607–36, https://doi.org/10.1177/0095399718801000.
19 Abdul  Azis,  Cucu  Sugiarti,  dan  Rachmat  Ramdani,  “Collaborative  Governance  dalam  Upaya Meningkatkan Kinerja Sektor Pertanian,” JURNAL MANAJEMEN 13, no. 4 (19 Desember 2021): 647–53, https://doi.org/10.30872/jmmn.v13i4.9948.
20 Rofi’  Ramadhona  Iyoega,  Endang  Wirjatmi  Trilestari,  dan  Cintantya  Andhita  Dara  Kirana, “Collaborative Governance Dalam Pembangunan Sektor Pertanian Di Kabupaten Bandung,” PERSPEKTIF 9, no. 1 (1 Januari 2020): 55–65, https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i1.2864.
21 K.  IV/Dip,  “Laporan  Pelaksanaan  Kegiatan  Pembinaan  Ketahanan  Pangan  di  Wilayah  Kodam IV/Diponegoro Ta 2023,” 2023.

## d. Shared Understanding
Dalam sebuah kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak dengan  berbagai kepentingan, di  mana  rasa  curiga  bisa  saja  menjadi  permasalahan,  maka  berbagai  pemahaman  yang  sama menjadi  faktor  lain  yang  sangat  penting.  Kolaborasi  hanya  bisa  terjadi  apabila  para  pihak  telah memiliki  satu  visi,  tujuan,  dan  pandangan  orientasi  yang  sama.  Setiap  pihak  dituntut  memiliki pemahaman  yang  sama  mengenai  program  ketahanan  pangan  yang  akan  dilakukan. 22 Dengan adanya  pemahaman  bersama,  maka  resiko  kesalahpahaman  dapat  minimalkan,  meningkatkan efisiensi kerja, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai.

## e. Intermediate outcome
Intermediate outcome adalah hasil – hasil sementara atas proses yang sedang berlangsung yang  memberi  manfaat  dan  bernilai  strategis. 23 Hasil  sementara  yang  mulai  bisa  dimanfaatkan oleh  masyarakat  yaitu  pembuatan  model/demplot  tanaman  Hortikultura  (tanaman  jenis  sayuran) dengan menggunakan polybag diameter 25 s.d. 30 cm sejumlah minimal 30 buah. Selain itu, hasil sementara lainnya adalah pembuatan Demplot model/pilot project kolam ikan air tawar yang telah dilaksanakan  oleh  Kodim  dibuat  dengan  ukuran  minimal  2  x  3  m²  dan  pengisian  ikan  sesuai dengan Tipologi wilayah seperti ikan lele, ikan nila, ikan patin, ikan mas, dan jenis ikan air tawar lainnya. 24
Ukuran  Keberhasilan  Tata  Kelola  Kolaborasi  Dalam  Program  Ketahanan  Pangan  Di Kodim 0733 Kota Semarang
Untuk  mengetahui  secara  detail  mengenai  kolaborasi  yang  dilakukan  oleh  TNI AD, Dinas Pertanian, dan kelompok tani, perlu dilakukan analisis terhadap sejumlah faktor yang mempengaruhi keberhasilan collaborative governance: 25

## a. Network Structure
Model network dapat dilihat dari administratif yang telah diatur diantara TNI AD, Dinas Pertanian,  serta  kelompok  tani  yang  terlibat.  Kedudukan  antar  pihak  yang  terlibat  adalah  sama, tidak  ada  satu  pihak  yang  berkedudukan  lebih  tinggi  dari  pihak  lainnya,  hanya  saja  tugas  dan fungsi  tiap-tiap  bagian  berbeda. 26 Para  pihak  saling  berbagi  ide,  gagasan  dan  ilmu  tetapi  tetap
22 Gilang Ramadhan, “Fintech Dan Collaborative Governance Dalam Pertanian Di Banten,” Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi 17, no. 1 (26 Juni 2020): 145–60, https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.567.
23 Aziza Bila dan Boni Saputra, “Collaborative Governance dalam Pemerintahan” 09 (2019).
24 IV/Dip,  “Laporan  Pelaksanaan  Kegiatan  Pembinaan  Ketahanan  Pangan  di  Wilayah  Kodam IV/Diponegoro Ta 2023.”
25 G. E. Deseve, Integration and innovation. The Intelligence Community: The Role of a Netcentric Environment, Managed Networks, and Social Networks. In Unlocking the Power of Networks: Keys to High Performance Government, Eds. S. Goldsmith and DG Kettl , 2009.
26 Ardhia Mafaza dan Kristina Setyowati, “Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata,” Jurnal Kebijakan Publik 11, no. 1 (16 April 2020): 7, https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.7-12.
sesuai  dengan  tugas  pokok  serta  fungsi  masing  masing  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  sudah disetujui. Dinas Pertanian memandatkan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) untuk memberikan penyuluhan  kepada  para  prajurit  TNI  AD  yang  ditunjuk  yaitu  Babinsa  (Bintara  Pembina  Desa) yang kemudian bertugas untuk memberikan pelatihan kepada para kelompok tani. Dalam hal ini, Babinsa  bertindak  sebagai  motivator  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  di  bidang  pertanian  bagi kelompok  tani  untuk  mengembangkan  sistem  tanam  dan  teknologi  dalam  rangka  mendukung program ketahanan pangan.
Namun  berdasarkan  laporan  kegiatan  Kodim  0733  Kota  Semarang,  pihak  swasta  belum dilibatkan dalam kegiatan kolaborasi ini. Dalam kegiatan kolaborasi ketahanan pangan yang telah diujicobakan, agar dapat direplikasi baik oleh masyarakat di wilayah tersebut maupun di wilayah lainnya  maka  diperlukan  keterlibatan  pihak  eksternal  seperti  sektor  swasta,  lembaga  swadaya masyarakat agar dapat mencapai tujuan.

## b. Commitment to a common purpose or mission
TNI AD, Dinas Pertanian, dan kelompok tani berkomitmen terhadap program ketahanan pangan dengan saling membantu untuk tercapainya tujuan yang sudah ditentukan. Commitment to a common purpose menjelaskan bahwa di dalam menjalankan collaborative governance, harus ada komitmen antara lembaga melalui visi dan misi bersama. Adanya visi dan misi tersebut kemudian diwujudkan ke dalam program kerja secara struktural maupun non-struktural di lapangan sehingga dapat membantu masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga yang bergizi. 27

## c. Trust (Kepercayaan)
Komponen  utama  untuk  mencapai  sebuah  tujuan  adalah  adanya  kepercayaan  antar partisipan  yang  berfungsi  sebagai  perekat  organisasi  dan  jaringan.  Tugas  yang  lebih  kompleks membutuhkan  lebih  banyak  "kepercayaan"  yang  diformalkan  dalam  protokol  dan  prosedur  yang dipahami dan disetujui oleh para peserta. 28 Keberhasilan program ketahanan pangan Kodim 0733 Kota  Semarang  menjadi  indikator  adanya  kepercayaan  satu  sama  lain  yang  dibangun  melalui koordinasi  dengan  Dinas  Pertanian,  Pemda,  dan  instansi  terkait  agar  pelaksanaan  pembinaan ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik.

## d. Governance (Kejelasan Tata Kelola)
Dalam  indikator  Governance,  Deseve  menjelaskan  bahwa  dalam  melakukan  program kolaborasi  harus  menekankan  kepada  kejelasan  tata  kelola  program  kolaborasi  yang  akan
27 Alyaa  Larasati  Hasna  dan  Awang  Darumurti,  “Collaborative  Governance  dalam  Mitigasi Bencana Banjir Rob di Kota Pekalongan,” JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) 7, no. 1 (28 April 2023): 25–37, https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.24210.
28 Nanang  Sulaeman,  Ipik  Permana,  dan  Moh  Taufik  Hidayat,  “Collaborative  Governance  Dalam Rangka  Optimalisasi  Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  SAMSAT  (Sistem  Administrasi Manunggal Satu Atap) Kota Cirebon,” Ijd-Demos 4, no. 1 (7 April 2022), https://doi.org/10.37950/ijd.v4i1.204.
dilaksanakan, meliputi kejelasan siapa saja anggota dalam pelaksanaan collaborative governance, kejelasan  informasi  dan  kejelasan  dalam  memberikan  pertanggung  jawaban. 29 Dalam  kegiatan pembinaan  ketahanan  pangan  ini,  elemen  tata  kelola  dijabarkan  dalam  Rencana  Pelaksanaan Kegiatan  Pembinaan  Ketahanan  Pangan  Kodim  0733  Kota  Semarang.  Dalam  Rencana  Garis Besar  dijelaskan  mengenai  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  kegiatan, komponen anggota beserta tugas dan tanggung jawabnya. Program Ketahanan Pangan dilakukan oleh seluruh  Babinsa  Kodim  0733  Kota  Semarang  sebagai  pelaksana  lapangan. PPL  Kecamatan Genuk  sebanyak  15  orang  sebagai  pemberi  materi  ilmu  pertanian,  serta  kelompok  tani  sebagai penerima  materi  tentang  pengembangan  sistem  tanam  dan  teknologi  dalam  rangka  mendukung program Ketahanan Pangan.

## e. Network Management (Manajemen jaringan)
Untuk  menjalankan  jaringan  dengan  baik,  pengelolaan  jaringan  harus  memiliki mekanisme  untuk  penyelesaian  sengketa  internal,  alokasi  sumber  daya,  kontrol  kualitas, pemeliharaan  organisasi,  dan  masalah  administrasi  lainnya. 30 Manajer  jaringan  dapat  ditugaskan secara resmi atau tidak resmi. Kodim 0733 Kota Semarang sebagai bagian dari TNI AD memiliki mekanisme  untuk  mengatasi  sengketa  internal,  alokasi  sumber  daya,  control  kualitas, pemeliharaan  organisasi,  dan  masalah  administrasi  lainnya.  Penanggung  jawab  kegiatan pembinaan ketahanan pangan bertugas sebagai manajer network yang ditugaskan secara resmi.
f. Access to authorithy (Akses terhadap kekuasaan)
Untuk  mengelola  jaringan  maka  harus  ada  standar  yang  mengikat  berupa  peraturan formal,  sehingga  dapat  mengakses  kekuasaan.  Hal  ini  memungkinkan  anggota  jaringan  untuk mengakses serangkaian prosedur pengaturan standar yang definitif dan diterima secara luas, yang berarti  bahwa  jaringan  harus  dapat  menggunakan  otoritas  ketika  diperlukan  untuk  mencapai tujuan mereka, dan tidak berarti bahwa jaringan harus didasarkan pada atau tunduk pada otoritas yang  diberikan  kepadanya. 31 Dalam  pelaksanaan  kolaborasi  TNI  AD,  Dinas  Pertanian,  dan kelompok tani, belum ada peraturan formal di tingkat pelaksana. Sedangkan peraturan formal ini, hanya  terdapat  di  tingkat  pusat  (Mabesad  dan  Kementrian  Pertanian).  Dengan  tidak  adanya peraturan formal di tingkat pelaksana, dapat menyebabkan ketidakberlanjutan program ketahanan pangan.
29 Deseve, Integration  and  innovation.  The  Intelligence  Community:  The  Role  of  a  Netcentric Environment, Managed Networks, and Social Networks. In Unlocking the Power of Networks: Keys to High Performance Government, Eds. S. Goldsmith and DG Kettl .
30 Deseve.
31 Devi  Arianti  dan  Lena  Satlita,  “Collaborative  Governance  dalam  Pengembangan  Konservasi Mangrove  Baros  di  Desa  Tirtohargo  Kecamatan  Kretek  Kabupaten  Bantul,” Natapraja 6,  no.  2  (1 Desember 2018): 195–208, https://doi.org/10.21831/jnp.v6i2.24252.

## g. Kepemimpinan (Leadership)
Individu atau kelompok harus siap bertindak sebagai pemimpin atau pendukung jaringan untuk  mendorong  pekerjaan  mereka  untuk  mencapai  hasil  yang  diinginkan.  Seringkali,  orang harus  menunjukkan  bahwa  waktu  yang  dihabiskan  untuk  kepemimpinan  jaringan  adalah  waktu yang  berkualitas.  Tujuan  jaringan,  organisasi,  dan  individu  yang  diberikan  tugas  sebagai pemimpin  harus  disesuaikan  sehingga  manfaat  "kekuatan  multiplier"  dapat  terlihat. 32 Dalam membantu  program  Pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas  Babinsa  dan  kelompok  tani, ketahanan pangan nasional dan daerah, maka kegiatan pembinaan ketahanan pangan Kodim 0733 Kota Semarang dipimpin oleh Pangdam IV/Diponegoro.

## h. Distributive Accountability (Pembagian Akuntabilitas)
Dalam  indikator  Distributive  Accountability,  DeSeve  menjelaskan  mengenai  adanya penataan atau hubungan pembagian tanggung jawab dan tugas antar setiap lembaga yang terlibat untuk  mencapai  hasil  atau  tujuan  yang  diinginkan. 33 Tindakan  kolektif  semacam  ini  mungkin terlihat sulit pada awalnya, tetapi dengan struktur tata kelola yang tepat, dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. TNI AD dan PPL dari Dinas Pertanian sebagai penyuluh berusaha menyadarkan Kelompok Tani akan betapa pentingnya Ketahanan Pangan.
i. Information Sharing (Berbagi Informasi)
Dalam  indikator  information  sharing,  Edward  Deseve  menjelaskan  bahwa  program kolaborasi harus menjamin adanya penyebaran informasi terkait program kolaborasi kepada pihak di  luar  lembaga  yang  terlibat.  Dalam  penelitian  Deseve,  terdapat  dua  pendekatan  untuk  berbagi informasi.  Pendekatan  pertama  dilakukan  secara  langsung  melalui  sosialisasi  dan  musyawarah sedangkan pendekatan kedua melalui media sosial. 34 Pembagian Informasi yang dilakukan dalam kegiatan  pembinaan  ketahanan  pangan  ini,  dilakukan  melalui  kegiatan  sosialiasi  yang  dihadiri oleh  seluruh  anggota.  Ini  berarti  interaksi  secara  langsung  untuk  memudahkan  kelompok  tani untuk  memberikan  langsung  aspirasi  dan  informasi  terkait  program  yang  akan  dilaksanakan. Kekurangannya,  dalam  kegiatan  sosialiasi  hanya  melibatkan  sedikit  kelompok  tani  dikarenakan terbatasnya  kapasitas  akomodasi.  Sehingga  dalam  penyampaian  informasi  tidak  bisa  mencakup keseluruhan kelompok tani untuk mengaksesnya. 35
32 Deseve, Integration  and  innovation.  The  Intelligence  Community:  The  Role  of  a  Netcentric Environment, Managed Networks, and Social Networks. In Unlocking the Power of Networks: Keys to High Performance Government, Eds. S. Goldsmith and DG Kettl .
33 Deseve. 34 Deseve.
35 Hasna  dan  Darumurti,  “Collaborative  Governance  dalam Mitigasi  Bencana  Banjir  Rob  di  Kota Pekalongan.”

## j. Access to Resources (Akses Terhadap Sumber Daya)
Pada  indikator  access  to  resources,  DeSeve  menjelaskan  adanya  ketersediaan  sumber daya  sebagai  dukungan  untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan. 36 Dalam  pelaksanaan  kegiatan pembinaan  ketahanan  pangan,  Kodim  0733  Kota  Semarang  memiliki  sumber  daya  manusia sejumlah 55 orang yang terdiri dari 8 orang Babinsa, 2 orang PPL, dan 45 petani yang tergabung dalam  15  Poktan  dengan  menggunakan  anggaran  TNI  AD  TA  2023  dan  Dinas  Pertanian  Kota Semarang.  Sarana  dan  prasarana  kegiatan  yang  digunakan  pembuatan  kolam  ikan  air  tawar  dan media penanaman hortikultura menggunakan lahan tidur milik Kodam 0733 Kota Semarang .

## KESIMPULAN
Ketahanan  pangan  dapat  terwujud  ketika  semua  orang,  setiap  saat,  memiliki  akses  fisik dan  ekonomi  atas  makanan  yang  cukup,  aman  dan  bergizi  untuk  memenuhi  kebutuhan  diet  dan preferensi makanan mereka untuk kehidupan yang aktif dan sehat. 37 Sehingga ketahanan pangan dan  kedaulatan  pangan  merupakan  dua  wacana  yang  terpisah  namun  saling  terkait  dengan pengelolaan  pangan  dunia  teroganisir.  Untuk  mencapai  ketahanan  pangan  diperlukan  kolaborasi dengan  berbagai  aktor  baik  state  actors  dan  non-state  actors.  Salah  satu  upaya  untuk  mencapai ketahanan pangan adalah keterlibatan aktif Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) khususnya di Kodim 0733 Kota Semarang, Jawa Tengah, melalui kegiatan pembuatan model/pilot kolam ikan air tawar dan menanam tanaman hortikultura menggunakan polybag.
Menurut  Ansell  dan  Gash  terdapat  lima  indikator  dalam  konsep  Collaborative Governance,  yaitu  Face  To  Face  (Dialog  Tatap  Muka),  Trust  Building  (Membangun Kepercayaan),  Commitment  To  Process  (Komitmen  Terhadap  Proses),  Share  Understanding (Pemahaman Bersama), Intermediate Outcomes (Hasil Antara). Penelitian ini menunjukan adanya upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  TNI  AD  khususnya  Kodim  0733  Kota  Semarang  dalam mendukung program ketahanan pangan melalui pembuatan model/demplot tanaman Hortikultura (tanaman  jenis  sayuran)  dan  model/pilot project  kolam  ikan  air tawar.  Tujuam utamanya  adalah untuk  menyiapkan  suatu  wilayah  sebagai  lumbung  logistik  dalam  keadaan  urgensi  serta  guna meningkatkan penghasilan masyarakat di wilayah Kodim 0733 Kota Semarang. 38
Collaborative  Governance  merupakan  suatu  model  yang  menyatukan  pemangku kepentingan umum, dan swasta dalam forum kolektif dengan pemerintahan untuk terlibat dalam
36 Deseve, Integration  and  innovation.  The  Intelligence  Community:  The  Role  of  a  Netcentric Environment, Managed Networks, and Social Networks. In Unlocking the Power of Networks: Keys to High Performance Government, Eds. S. Goldsmith and DG Kettl .
37 FAO,  “Food  Security.  Policy  Brief.  FAO’s  Agriculture  and  Development  Economics  Division (ESA)  with  support  from  the  FAO  Netherlands  Partnership  Programme  (FNPP)  and  the  EC-FAO  Food Security Programme,” 2006.
38 IV/Dip,  “Laporan  Pelaksanaan  Kegiatan  Pembinaan  Ketahanan  Pangan  di  Wilayah  Kodam IV/Diponegoro Ta 2023.”
pengambilan  keputusan  yang  bersifat  konsensus.  Munculnya  Collaborative  Governance  sebagai subjek dalam literatur administrasi publik dipicu oleh banyak kasus yang berhasil diuraikan oleh para ahli dan praktisi. Kolaborasi antara Kodim 0733 Kota Semarang, Kelompok tani, merupakan contoh  implementasi  Collaborative  Governance    dalam  program  ketahanan  pangan  yang  sudah berjalan  dengan  baik,  yang  mendasari lima indikator yang  telah  diukur  dan  menunjukan  adanya kolaborasi  yang  baik  antar  actor.  Kolaborasi  dengan  dinas  pertanian  Kota  Semarang  dan kelompok tani dalam ketahanan pangan ini telah mencapai sasaran baik secara kualitatif maupun kuantitatif.  Berdasarkan  laporan  pelaksanaan  kegiatan  program  ketahanan  pangan  Kodim 0733/Kota  Semarang  Tahun  Anggaran  2023,  diketahui  hasil  yang  dicapai  secara  kualitatif  yaitu meningkatnya kemampuan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam pengetahuan bidang pertanian sehingga bisa menularkan pengetahuannya kepada kelompok tani khususnya pengetahuan tentang system  tanam  dan  teknologi  dalam  program  ketahanan  pangan.  Sedangkan  hasil  yang  dicapai secara  kuantitatif  yaitu  telah  terlaksananya  kegiatan  penanaman  tanaman  holtikultura  diwilayah Kodim 0733 dan budidaya ikan lele sebanyak 1500 ekor.
Selain itu, kegiataan pembinaan Ketahanan Pangan di Kodim 0733 Kota Semarang telah memenuhi  elemen  keberhasilan. 39 Meskipun  demikian,  terdapat  elemen  yang  belum  dilakukan atau  belum  memenuhi  kriteria  seperti  keterlibatan  pihak  swasta  ataupun  Lembaga  swadaya masyarakat. Sehingga diharapkan kegiatan pembinaan ini dapat terus berlangsung dan direplikasi guna mencapai ketahan pangan baik di daerah maupun nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansell, Chris, dan Alison Gash. “Collaborative Governance in Theory and Practice.” Journal  of Public  Administration  Research  and  Theory 18,  no.  4  (1  Oktober  2008):  543–71. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032.
Arianti,  Devi,  dan  Lena  Satlita.  “Collaborative  Governance  dalam  Pengembangan  Konservasi Mangrove Baros di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.” Natapraja 6, no. 2 (1 Desember 2018): 195–208. https://doi.org/10.21831/jnp.v6i2.24252.
Azis,  Abdul,  Cucu  Sugiarti,  dan  Rachmat  Ramdani.  “Collaborative  Governance  dalam  Upaya Meningkatkan  Kinerja  Sektor  Pertanian.” JURNAL  MANAJEMEN 13,  no.  4  (19 Desember 2021): 647–53. https://doi.org/10.30872/jmmn.v13i4.9948.
Bavelas, Janet, Jennifer Gerwing, dan Sara Healing. “Doing Mutual Understanding. Calibrating with Micro-Sequences in Face-to-Face Dialogue.” Journal of Pragmatics 121 (November 2017): 91–112. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2017.09.006.
Bila, Aziza, dan Boni Saputra. “Collaborative Governance dalam Pemerintahan” 09 (2019).
39 Deseve, Integration  and  innovation.  The  Intelligence  Community:  The  Role  of  a  Netcentric Environment, Managed Networks, and Social Networks. In Unlocking the Power of Networks: Keys to High Performance Government, Eds. S. Goldsmith and DG Kettl .
Coleman, William D., Grace D. Skogstad, dan Michael M. Atkinson. “Paradigm Shifts and Policy Networks: Cumulative Change in Agriculture.” Journal of Public Policy 16, no. 3 (1996):
273–301.
Deseve, G. E. Integration and innovation. The Intelligence Community: The Role of a Netcentric Environment,  Managed  Networks,  and  Social  Networks.  In  Unlocking  the  Power  of Networks:  Keys  to  High  Performance  Government,  Eds.  S.  Goldsmith  and  DG  Kettl , 2009.
Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh. “An Integrative Framework for Collaborative Governance.” Journal of Public Administration Research and Theory 22, no. 1 (1 Januari 2012): 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011.
FAO.  “Food  Security.  Policy  Brief.  FAO’s  Agriculture  and  Development  Economics  Division (ESA)  with  support  from the  FAO  Netherlands  Partnership  Programme  (FNPP)  and  the EC-FAO Food Security Programme,” 2006.
Hasna,  Alyaa  Larasati,  dan  Awang  Darumurti.  “Collaborative  Governance  dalam  Mitigasi Bencana Banjir Rob di Kota Pekalongan.” JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Jambi) 7, no. 1 (28 April 2023): 25–37.
https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.24210.
IV/Dip,  K.  “Laporan  Pelaksanaan  Kegiatan  Pembinaan  Ketahanan  Pangan  di  Wilayah  Kodam IV/Diponegoro Ta 2023,” 2023.
———.  “Pangdam  IV/Diponegoro  Gandeng  Forkopimda  Jateng  Dukung  Ketahanan  Pangan Nasional,”  2022.  https://kodam4.mil.id/pangdam-iv-diponegoro-gandeng-forkopimda- jateng-dukung-ketahanan-pangan-nasional/.
Iyoega,  Rofi’  Ramadhona,  Endang  Wirjatmi  Trilestari,  dan  Cintantya  Andhita  Dara  Kirana. “Collaborative  Governance  Dalam  Pembangunan  Sektor  Pertanian  Di  Kabupaten Bandung.”
PERSPEKTIF 9,
no. 1 (1
Januari 2020): 55–65. https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i1.2864.
Jolejole, Christina B., Scott M. Swinton, G. Philip Robertson, dan Sara P. Syswerda. “Profitability and Environmental Stewardship for Row Crop Production: Are There Trade-Offs?” 2009 Conference, August 16-22, 2009, Beijing, China , 2009 Conference, August 16-22, 2009, Beijing, China, 2009. https://ideas.repec.org//p/ags/iaae09/50920.html.
Larsson, Oscar L., dan Sara Sjöqvist. “Managing National Food Security in the Global North: Is Collaborative Governance a Possible Route Forward?” Risk, Hazards & Crisis in Public Policy 13, no. 2 (Juni 2022): 118–43. https://doi.org/10.1002/rhc3.12231.
Lele, U., M. Klousia-Marquis, dan S. Goswami. “Good Governance for Food, Water and Energy
Security.” Aquatic Procedia 1 (2013): 44–63. https://doi.org/10.1016/j.aqpro.2013.07.005.
Mafaza, Ardhia, dan Kristina Setyowati. “Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa
Wisata.” Jurnal Kebijakan Publik 11, no. 1 (16 April 2020): 7. https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.7-12.
Mujiburrohman, M. A. “Civil Society-Militer dalam Mencapai Ketahanan Pangan di Jawa Timur Civil Society-Military In Achieve Food Security In East Java” 12, no. 2 (2021).
Nassaji,  Hossein.  “Qualitative  and  Descriptive  Research:  Data  Type  Versus  Data  Analysis.”
Language Teaching Research 19, no. 2 (Maret 2015): 129–32. https://doi.org/10.1177/1362168815572747.
Permatasari,  Arini.  “Collaborative  Governance  BUMD  Desa  Margaasih  Kabupaten  Bandung.” REFORMASI 13, no. 1 (7 Februari 2023): 25–33. https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.4370.
Ramadhan, Gilang. “Fintech Dan Collaborative Governance Dalam Pertanian Di Banten.” Jurnal Ilmu  Administrasi:  Media  Pengembangan  Ilmu  Dan  Praktek  Administrasi 17,  no.  1  (26 Juni 2020): 145–60. https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.567.
Ran,  Bing,  dan  Huiting  Qi.  “The  Entangled  Twins:  Power  and  Trust  in  Collaborative Governance.” Administration  &  Society 51,  no.  4  (1  April  2019):  607–36. https://doi.org/10.1177/0095399718801000.
Sulaeman,  Nanang,  Ipik  Permana,  dan  Moh  Taufik Hidayat.  “Collaborative  Governance  Dalam Rangka  Optimalisasi  Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  SAMSAT  (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Kota Cirebon.” Ijd-Demos 4,  no.  1  (7  April  2022). https://doi.org/10.37950/ijd.v4i1.204.
Tri Sambodo, Giat, dan Ulung Pribadi. “Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta.” Journal of Governance and Public Policy 3, no. 1 (2016). https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0052.