## Pelatihan Hak atas Pangan dan Gizi pada Masyarakat dalam Mendukung Pembelaan terhadap Hak Asasi Manusia
Dian Pratiwi Pribadi 1)
1) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Jl. Mayor Sujadi No.46, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, 66221 Email : dian.pratiwi@uinsatu.ac.id 1)
Received : 25/05/23; Revised:29/07/23 ; Accepted: 21/08/23

## ABSTRAK
Sebagai salah satu kebutuhan dasar utama, pangan dalam perspektif hak asasi manusia penting untuk dipahami  masyarakat  Indonesia.  Masyarakat  bisa  memakai  pendekatan  hak  atas  pangan  dan  gizi sebagai alat advokasi kepada pemerintah dan kampanye publik untuk mengatasi persoalan-persoalan turunan  terkait  pangan  dan  gizi,  seperti  kelaparan,  busung  lapar,  stunting,  obesitas,  termasuk kemiskinan petani sebagai produsen pangan utama. Pelatihan Hak atas Pangan dan Gizi bertujuan untuk membangun  pemahaman,  pengetahuan,  dan  penyadaran  masyarakat  akan  hak  atas  pangan  dan  gizi, serta  meningkatkan  kapasitas  hak  atas  pangan  dan  gizi  dalam  pengabdian  kepada  masyarakat. Terlaksananya kegiatan Pelatihan Hak atas Pangan dan Gizi atas kerjasama antara FIAN Indonesia dan KIBAR Kediri menunjukkan keberhasilan untuk dapat berkontribusi terhadap tercapainya keadilan dan kesejahteraan bangsa melalui pemenuhan hak atas pangan dan gizi. Pengabdian yang dilakukan pada kegiatan  pelatihan  ini  menggunakan  varian  metode  interaktif  dan  dikuti  oleh  perwakilan  berbagai komunitas di Kediri dan sekitarnya. Pendekatan yang dipakai dalam pelatihan ini berbasis hak asasi manusia  secara  umum,  serta  hak  atas pangan  dan  gizi  secara  khusus.  Berbagai landasan  hukum  dan analisa sosial kasus-kasus terkait dipelajari bersama untuk dipraktikkan dalam realita kehidupan sosial di masyarakat menghadapi masalah sehari-hari mereka. Hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah membangun  kekuatan  masyarakat  atas  hak  pangan  dan  gizi  mereka  bisa  terpenuhi,  serta  seluruh elemen  yang  terlibat  dalam  pelatihan  melakukan  sosialisasi  tentang  hak  atas  pangan  dan  gizi  pada masyarakat.
Kata kunci : pelatihan, hak atas pangan dan gizi, pelanggaran HAM, masyarakat Kediri

## ABSTRACT
Food, as a basic human need, from the perspective of human rights is considerably understood for Indonesia people. They can exercise the right to food and nutrition approach as a tool in advocacy to the government and a material for a public campaign to overcome food-derived problems, such as hunger, malnutrition, stunting, obesity etc. including poverty on farmers as the main food producer. A Training on the Right to Food and Nutrition aims to build people’s understanding, knowledge, and awareness toward t heir right to food and nutrition in addition to improve the capacity on the right to food and nutrition issues in terms of community service activities. This training held by a cooperation of FIAN Indonesia and KIBAR Kediri has contributed as a success story for achieving social justice and public welfare as a result of the fulfillment of the right to food an nutrition. A community service in the form of this training employed various interactive methods and was followed by representatives of different community in Kediri and its surrounding. This training used  human rights-based approach in general, and the right to food and nutrition approach in particular.  Different  law  foundations  and  social  analysis  of    the  right  to  food  and  nutrition  cases  were simult aneously studied to be implemented in reality of people’s social life in order to deal with their daily issues. The outputs of this training are to build people’s power over the fulfillment of their right to food and nutrition and to move all elements of society participated in this training to carry out socialization on the right to food and nutrition for public.
Keywords: training,right to food and nutrition, human rights violation, Kediri community

## 1. PENDAHULUAN
Pangan mejadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang menentukan hidup dan kehidupannya agar terpenuhi. Dalam bahasa yang lebih memasyarakat, pangan disebut juga sebagai makanan yang dikonsumsi  sehari-hari.  Konsekuensinya,  persoalan  pangan  menjadi  multidimensional,  yaitu mempengaruhi aspek  politik, ekonomi, sosial-budaya, hukum dan lingkungan. Politik pangan berupa kebijakan  berasisasi  merupakan  suatu  contoh  buruk  bagi  wilayah  dengan  pangan  pokok  non  beras karena merusak struktur sosial-budaya mereka. Tingkat pendapatan masyarakat menentukan tingkat gizi  dan  kesehatannya  juga  menunjukkan  relasi  antara  aspek  ekonomi  dan  pangan.  Degradasi lingkungan  dan  perubahan  iklim  tentu  saja  berpengaruh  besar  terhadap  produksi  pangan.  Tidak mengherankan  lagi  bahwa  isu  semacam  itu  masih  menjadi  persoalan  pangan  di  negeri  ini  sampai sekarang. Realitanya tidak banyak dipahami oleh masyarakat bahwa pangan dan gizi termasuk dalam hak asasi manusia. Pendekatan integratif berbasis hak asasi manusia menjadi salah satu rekomendasi dari  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  terhadap  Pemerintah  Indonesia  untuk  merealisasikan  hak  atas pangan dan  gizi  warganya  melalui  kerangka  hukum  dan  kebijakan  yang  ada  (Elver, 2018).  Terdapat landasan hukum utama terkait hak atas pangan dan gizi sebagai berikut:
1. Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia Pasal 25
2. Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 11
3. UUD 1945 Pasal 28H
4. UU No. 18 Tahun 2021 tentang Pangan
5. UU  No.  11  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak  Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Ketidakpahaman  masyarakat  atas  hak-hak  dasarnya,  terutama  hak  atas  pangan  dan  gizi,  bisa disebabkan oleh beberapa hal antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat akan hak atas pangan dan  gizi  yang  layak  harus  terpenuhi,  kurangnya  pemahaman  dan  pengetahuan  masyarakat  atas landasan  hukum  akan  pemenuhan  hak  atas  pangan  dan  gizi,  serta  minimnya  kesadaran  masyarakat untuk mengklaim hak atas pangan dan gizinya. Disisi lain, kondisi masyarakat didukung oleh minimnya political  will dari  pemerintah  dalam  penegakan  hukum  terkait  pelanggaran  hak  atas  pangan dikarenakan keterbatasan sumber daya dalam hal menyusun program dan kegiatan untuk pemenuhan hak atas pangan (Hadiprayitno, 2010). Secara normatif, hak atas pangan dan gizi meliputi ketersediaan, keterjangkauan, kelayakan, dan keberlanjutan. Ketersediaan pangan dilihat dari tercukupinya produk pangan  yang  berasal  dari  alam  maupun  diperjual  belikan  di  pasar  melalui  beragam  cara  produksi. Menurunnya  jumlah  petani  dan  luas  lahan  pertanian  di  Indonesia  termasuk  suatu  ancaman ketersediaan pangan. Secara fisik dan ekonomi, pangan harus bisa diakses tiap individu dengan layak dan tanpa hambatan. Pangan yang layak dikonsumsi mengandung nutrisi yang memadai dan aman bagi tubuh manusia (Hariyadi, 1997). Melalui pelatihan ini diharapkan masyarakat mampu mencari solusi atas permasalahan terkait hak atas pangan dan gizinya. Mereka memahami, menyadari dan memiliki pengetahuan  tentang  hak  atas  pangan  dan  gizi,  serta  mampu  membangun  kekuatan  untuk memperjuangkannya.  Rangkaian  materi  pelatihan  yang  disarikan  dari  sumber-sumber  ilmiah  dan pengalaman lapang dari berbagai wilayah di Indonesia memandu peserta agar memiliki kemampuan tersebut.  Terpenuhinya  hak  atas  pangan  dan  gizi  masyarakat  berarti  tercapainya  keadilan  dan kesejahteraan bangsa di masa depan.

## 2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN
Pelatihan dipilih sebagai satu bentuk kegiatan peningkatan kapasitas dan pengabdian masyarakat oleh FIAN Indonesia dan KIBAR Kediri sebagai penyelenggara dengan pertimbangan efektivitas hasil fasilitasi melalui proses-proses interaktif dan partisipatif. Pelatihan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari bertempat di Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan ini sejumlah 16 orang terdiri dari 4 perempuan dan 12 laki-laki dari beragam latar belakang, mulai dari petani, buruh tani, nelayan, pegiat HAM (hak asasi manusia), aktivis perempuan, dan aktivis pemuda. Materi disampaikan oleh Dian Pratiwi Pribadi, S.P., M.Sc. (dosen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung), Amir Mahmud, S.Ag., M.Si. (Koordinator Nasional FIAN Indonesia) dan Bapak Burhana Juwito Moh.  Ali (petani dan pengusaha agribisnis), sedangkan selaku fasilitator pelatihan antara lain
Moh. Ali, S.Ag. (KIBAR), Moh. Yusron Rofiq, S.H. (aktivis pendamping desa), serta Betty Nababan, S.H., M.Si. dan Gusti Asla Nur Shabia (FIAN Indonesia).
Terdapat beberapa sesi pelatihan, pada sesi awal, yaitu pembukaan dan bina suasana, dilakukan di  hari  pertama.  Di  hari  kedua  yang  bertepatan  dengan  Peringatan  Hari  Pangan  Sedunia,  yaitu  16 Oktober, sesi kedua berupa penyampaian materi antara lain: 1) Definisi, muatan normatif dan hubungan Hak atas Pangan dan Gizi dengan hak lain dalam HAM, 2) Kerangka kerja hukum di tingkat nasional dan internasional,  3)  Hak  dan  kewajiban,  4)  Pengantar  Hak  atas  Pangan  dan  Gizi  untuk  perempuan,  5) Pelanggaran dan monitoring HaPG. Di hari ketiga, terdapat sesi materi dan sesi ketiga berupa penutupan dengan pembagian berikut ini: 6) Cara melakukan pemantauan Hak atas Pangan dan Gizi dan peran para pihak, 7) Mekanisme penanganan pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi, 8) Rencana tindak lanjut dan Evaluasi,  9)  Penutupan.  Seluruh  materi  disampaikan  baik  secara  teoritis  maupun  praktis  melalui berbagai metode seperti ceramah, presentasi, diskusi interaktif, diskusi kelompok, bermain peran (role play) , studi kasus, dan permainan. Kedua jenis materi pelatihan dikombinasikan untuk memungkinan partisipasi  aktif  peserta  sehingga  tujuan  pelatihan  bisa  tercapai,  bisa  secara  induktif  yaitu  dimulai dengan  praktik  atau  studi  kasus,  dan  secara  deduktif  dengan  memberikan  teori  terlebih  dahulu. Penyampaian teori dilakukan secara dialogis dan timbal balik, tidak hanya ceramah namun memancing pertanyaan  dan  memberi  jawaban.  Diskusi  dan brainstorming secara  individu  dan  kelompok  juga diterapkan dalam sesi praktik dan teori.
Tujuan dari pelatihan ini adalah: 1) Membangun kesadaran masyarakat akan hak atas pangan dan gizi (awareness) ,  2)  Meningkatkan  pemahaman  dan  pengetahuan  tentang  hak  atas  pangan  dan  gizi (understanding  and  educating) ,  3)  Meningkatkan  kapasitas  klaim  hak  atas  pangan  dan  gizi  dan  cara mengusahakannya (capacity  building) ,  4)  Membangun  pengetahuan  dan  aksi  secara  bersama-sama (create action and knowledge co-construction) (Mahmud & Shabia, 2021b). Kegiatan Pelatihan Hak atas Pangan dan Gizi terselenggara atas dukungan dari Perkumpulan Kediri Bersama Rakyat (KIBAR) dan FIAN  Indonesia  baik  berupa  dana  dan  fasilitas  lainnya.  KIBAR  merupakan  LSM  (lembaga  swadaya masyarakat) yang berdiri di tahun 2005 dan bekerja di wilayah Kota/Kabupaten Kediri dan sekitarnya di Jawa Timur dengan isu kedaulatan pangan dan agroekologi serta pemberdayaan perempuan. FIAN Indonesia adalah NGO ( non-govermental organization ) tingkat nasional yang memiliki afiliasi dengan NGO internasional berkantor pusat di Heidelberg-Jerman dengan aktivitas memperjuangkan hak atas pangan dan gizi bagi rakyat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Materi tentang definisi, muatan normatif dan hubungan Hak atas Pangan dan Gizi dengan hak lain dalam  HAM,  fasilitator  pelatihan  menggunakan  metode  studi  kasus  dari  sebuah  film  melalui  diskusi kelompok.  Beberapa  kasus  terkait  Hak  atas  Pangan  dan  Gizi  yang  dibahas  dalam  sesi  ini  antara  lain petani  dipaksa  melepaskan  lahannya  untuk  industri  (Kaltim,  Kendeng-Jateng,  Tumpang  Pitu-Jatim), penyeragaman pangan atau berasisasi (Papua, Mentawai), dan impor pangan. Yang terjadi dalam kasus- kasus tersebut adalah alih fungsi lahan produksi pangan menjadi non-pangan, hilangnya kearifan lokal dalam  produksi  pangan,  dan  pengabaian  terhadap  hak-hak  petani  akibat  produk  pangan  impor mengakibatkan menurunnya produksi dan kualitas pangan, kerusakan lingkungan dan adanya konflik sosial.  Dari  diskusi  atas  studi  kasus  tersebut  dapat  diambil  definisi  hak  atas  pangan  dan  gizi  adalah terpenuhinya pangan dan gizi semua orang di suatu daerah dengan menjamin ketersediaan pangan dan gizi dengan memperhatikan kedaulatan pangan (KIBAR, 2021).
Berdasarkan Komentar Umum Nomor 12 Tahun 1999 oleh Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, “Hak atas Pangan yang Layak terealisasi bila setiap laki -laki, perempuan, dan anak-anak, baik individu atau dalam komunitas bersama dengan yang lain, memiliki akses fisik dan ekonomi sepanjang waktu atas hak atas pangan yang layak dan upaya untuk memenuhinya”. Sedangkan dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Pasal 25 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kehidupan yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, papan, dan fasilitas kesehatan, dan kebutuhan lainnya”. Muatan normatif hak atas pangan dan gizi yang tercantum dalam  Komentar  Umum  Nomor  12  Tahun  1999  Pasal  6  meliputi  kecukupan,  ketersediaan, keterjangkauan,  dan  keberlanjutan.  Pendalaman  terkait  muatan  normatif  tersebut  disambungkan dengan materi hubungan hak atas pangan dan gizi dengan hak lain dalam HAM sebagai berikut. Dalam UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 pengertian “ pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian, kecerdasan,  akhl ak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya  dan  masyarakat”.  Artinya, perlunya sosialisasi tentang hak atas pangan dan gizi ke sekolah-sekolah dengan harapan siswa SMP- SMA mengerti tentang hak mereka sejak dini (KIBAR, 2021). Hal ini didukung oleh adanya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya”. Hak Asasi Manusia bagi perempuan secara spesifik dijabarkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan.  Adapula Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Aturan hukum yang mengatur hubungan antara hak atas pangan dan gizi dengan HAM lainnya seperti UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 5 Tahun 2017  tentang  Pemajuan Kebudayaan,  serta  UU  Nomor  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Mahmud & Shabia, 2021b).
Kerangka  Kerja  Hukum  tentang  Hak  atas  Pangan  dan  Gizi  pada  sesi  selanjutnya  disampaikan berupa UU dan UU pengesahan berbagai perjanjian internasional sampai peraturan menteri. Memakai istilah  FIAN  Indonesia,  peraturan  perundang- undangan  ini  dapat  dipakai  sebagai  “senjata  hukum” dalam melakukan advokasi.  Serangkaian kerangka kerja hukum HAM telah tersedia bagi masyarakat untuk menyusun gerakan sosial agar bisa menuntut pemerintah menunaikan kewajiban memenuhi hak atas pangan warganya berupa kebijakan publik dan program, dan hal ini telah berlangsung di banyak negara-negara di dunia (Valente & Montes, 2016). Aturan hukum tingkat internasional terkait hak atas pangan  dan  gizi  meliputi  Deklarasi  Umum  Hak  Asasi  Manusia,  Konvensi  Internasional  tentang  Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi  Hak  Anak,  dan  Konvensi  Hak  Orang-Orang  Disabilitas.  Kemudian,  peraturan  di  tingkat nasional bisa dikelompokkan sebagai berikut:
1. Kewajiban Negara Republik Indonesia dibawah hak atas pangan dan gizi
2. Perjanjian internasional dan pengesahan peraturan perundang-undangan di Indonesia
3. Peraturan perundang- undangan yang secara eksplisit menyebutkan “Ketahanan Pangan”
4. Peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  hak  atas  pangan  dan  gizi  di  Indonesia (Mutaqin, 2018).
Tabel 1. Kewajiban Negara Republik Indonesia dibawah Hak atas Pangan dan Gizi
No Sumber Hukum Ketentuan berdasarkan kewajiban Ketentuan Komponen Utama pada Hak atas Pangan 1 UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria Pasal 9 [1] Tiap-tiap  warga  negara  Indonesia,  baik  laki-laki  maupun  wanita mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh  sesuatu hak  atas  tanah  serta  untuk  mendapat  manfaat  dan  hasilnya  baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Kewajiban untuk Menghormati 2 Peraturan Pemerintah menggantikan UU 56/1960 tentang Ketentuan Ukuran Lahan Pertanian Pasal 8 Pemerintah  mengadakan  usaha-usaha  agar  supaya  setiap  petani sekeluarga memiliki tanah-pertanian minimum 2 hektar. Kewajiban untuk Memenuhi 3 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 8 Perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Kewajiban untuk Melindungi Pasal 71 Pemerintah  wajib  dan  bertanggung  jawab  menghormati, melindungi,  menegakan,  dan  memajukan  hak  asasi  manusia  yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang- undangan lain,  dan  hukum  internasional  tentang  hak  asasi  manusia  yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kewajiban untuk Melindungi Pasal 72 Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang  hukum,  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Kewajiban untuk Menghormati, Melindungi dan Memenuhi
4 UU 18/2012 tentang Pangan Pertimbang an [b] bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan,  dan  pemenuhan  konsumsi  Pangan  yang  cukup, aman,  bermutu,  dan  bergizi  seimbang,  baik  pada tingkat  nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata   di   seluruh wilayah   Negara   Kesatuan   Republik Indonesia sepanjang waktu dengan  memanfaatkan  sumber  daya,  kelembagaan,  dan  budaya lokal. Kewajiban untuk Melindungi dan Memenuhi Pasal  12  [1], [2], [4] Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  bertanggung  jawab  atas Ketersediaan Pangan di Provinsi/kabupaten/kota; atas Ketersediaan Pangan di daerah ; pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah ; dan untuk pengadaan pangan. Penyediaan Pangan diwujudkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  konsumsi  Pangan bagi  masyarakat,  rumah  tangga,    dan  perseorangan  secara berkelanjutan. Kewajiban untuk Memenuhi Pasal 13 Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi  Pangan  Pokok  untuk  mewujudkan  kecukupan  Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Kewajiban untuk Memenuhi Pasal 17 Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan. Kewajiban untuk Melindungi dan Memenuhi Pasal 22 [2] Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban  mengantisipasi dan  menanggulangi  ancaman  Produksi  Pangan  melalui  bantuan teknologi dan regulasi. Kewajiban untuk Memenuhi Pasal 46 [1] Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  bertanggung  jawab    dalam mewujudkan  keterjangkauan  Pangan  bagi  masyarakat,  rumah tangga, dan perseorangan. 5 UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Pertimbang an [e] bahwa negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Kewajiban untuk Menghormati, Melindungi dan Memenuhi Pasal 3 menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;  melindungi  kepemilikan  lahan  pertanian  pangan milik  petani;  meningkatkan  penyediaan  lapangan  kerja  bagi kehidupan yang layak; mempertahankan keseimbangan ekologis. Kewajiban untuk Menghormati, Melindungi dan Memenuhi Pasal 32 [2] Pemerintah  bertanggung  jawab  atas  perlindungan  sumber  daya lahan  dan  air;  konservasi  sumber  daya  lahan  dan  air;  konservasi lahan dan air; kendali polusi air. Kewajiban untuk Melindungi dan Memenuhi Pasal 61 Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib  melindungi  dan memberdayakan  petani,  kelompok  petani,  koperasi  petani,  serta asosiasi petani. Kewajiban untuk Memenuhi Pasal 62 [1] Perlindungan  terhadap  Lahan  Pertanian  Pangan  termasuk;  untuk mengamankan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;  memperoleh  sarana  produksi  dan  prasarana pertanian; pemasaran hasil pertanian pangan pokok; pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan ganti rugi akibat gagal panen. Kewajiban untuk Memenuhi 6 UU 41/1999 tentang Kehutanan Pasal 4 [3] Penguasaan  hutan  oleh  Negara  tetap  memperhatikan  hak masyarakat hukum adat. Kewajiban untuk Menghormati, Melindungi dan Memenuhi Pasal 3 [e] Penyelenggaraan  kehutanan  bertujuan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat  yang  berkeadilan  dan  berkelanjutan dengan: e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kewajiban untuk Memenuhi 7 UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil Pasal 21 [1] Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau  kecil  pada  wilayah  Masyarakat  Hukum  Adat  oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat. Kewajiban untuk Menghormati, Melindungi dan Memenuhi Pasal  20  [1], [2] Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin  Lokasi  dan  Izin  Pengelolaan  kepada  Masyarakat  Lokal  dan
Masyarakat Tradisional; Izin tersebut diberikan kepada Masyarakat  Lokal  dan  Masyarakat  Tradisional,  yang  melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Kewajiban untuk Memenuhi 8 UU 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam Pasal 1 [3} Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  dilarang  membuat kebijakan  yang  bertentangan  dengan  upaya  Perlindungan  dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Kewajiban untuk Melindungi dan Memenuhi
9 UU 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal  7  [b], [f] Penanganan  fakir  miskin  dilaksanakan  dalam  bentuk  bantuan pangan  dan  sandang;  penyediaan  akses  kesempatan  kerja  dan berusaha (berwirausaha). Kewajiban untuk Memenuhi 10 UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 15 Pemerintah  berkewajiban  mengutamakan  produksi  Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Kewajiban untuk Memenuhi Pasal  16  [1]. [2] Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung  jawab  menyediakan  dan/atau  mengelola  prasarana Pertanian termasuk: jalan untuk pertanian, jalan pedesaan, waduk, irigasi, tambak, listrik, gudang, dermaga, dan pasar. Kewajiban untuk Memenuhi 11 UU 45/2009 tentang Perikanan Pasal  6  [1], [2] Pengolahan perikanan dalam area pengelolaan perikanan Republik Indonesia  dilakukan  guna  mencapai  manfaat  yang  optimal  dan berkelanjutan, serta untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ikan;  Pengelolaan  perikanan  untuk  pemancingan  dan  akuakultur harus  mempertimbangakn  hukum  adat  dan/atau  kearifan  lokal melalui partisipasi masyarakat komunitas. Kewajiban untuk Melindungi dan Memenuhi 12 UU 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 29 [1] Pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  menetapkan  kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan Air Susu Ibu secara eksklusif. Kewajiban untuk Memenuhi Pasal  14  [2], [3]. [4] Pemerintah  wajib  mengambil  langkah  materi  pangan  agar memenuhi  standar  pangan  bergizi;  Pemerintah  dan  pemerintah daerah  menjamin  ketersedian  bahan  pangan  berkualitas  tinggi secara merata dan terjangkau; dan untuk meningkatkan akses dan kualitas  layanan  gizi  sejalan  dengan  pengembangan  ilmu  dan teknologi. Kewajiban untuk Memenuhi Pasal 142 [3] Pemerintah  bertanggung  jawab  atas  pemenuhan  kecukupan  gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat. Kewajiban untuk Memenuhi 13 Peraturan Pemerintah 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 69 [1] Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan Gizi. Kewajiban untuk Memenuhi 14 Peraturan Presiden 83/2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Pasal  2  [1] [2] Dewan  mempunyai  tugas  membantu  Presiden  dalam  (a) Merumuskan  kebijakan  dalam  rangka  mewujudkan  ketahanan pangan  nasional,  (b)  Melaksanakan  evaluasi  dan  pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, termasuk pengadaan, distribusi, cadangan, diversifikasi pangan; penanganan dan langkah pencegahan terhadap masalah pangan dan gizi. Kewajiban untuk Memenuhi 15 UU 13/2010 tentang Holtikultura Pasal 23 Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  untuk memberikan  jaminan  akan  ketersediaan  air  untuk  usaha hortikultura. Kewajiban untuk Melindungi dan Memenuhi 16 UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 30 Pemerintah wajib berupaya untuk meringankan beban petani kecil berlahan  sempit  yang  budidaya  tanamannya  gagal  panen  karena bencana alam. Kewajiban untuk Memenuhi
Tabel 2. Perjanjian internasional dan pengesahan peraturan perundang-undangan di Indonesia
N o Nama UU Nama dalam singkatan
1 Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan  Budaya  ( The  International  Convenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights )  UU  Nomor  11  Tahun  2005,
Lembaran Negara Nomor 118 tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557; ratified on Oct.28,2005 UU 11/2005 2 Undang-Undang tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik ( The International Convenant on Civil and Political Rights ), UU No 12 tahun 2005, LN Nomor119. Tambahan Lembaran Negara (TLN) nomor 4558 UU 12/2005 3 Keputusan Presiden tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak ( Convention on the Rights of the Child ), Keppres Nomor 36 Tahun 1990, LN nomor 57 tahun 1990 Keppres 36/1990
4 Undang-undang  tentang  Pengesahan  Konvensi  mengenai  Pengapusan  Segala  bentuk  Diskriminasi  terhadap Wanita ( Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ) UU nomor 7 tahun 1984, LN No 29 tahun 1984, TLN nomor 3277 UU 7/1984
5 Undang-undang  tentang  pengesahan  Konvensi  menentang  Penyiksaan  dan  Perlakuan  atau  Penghukuman  Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia ( The Convention Against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ), UU nomor 5 tahun 1998, LN nomor 164 Tahun 1998, TLN Nomor 3787 UU 5/1998
6 Undang-undang tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang Pengahapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Rasial  1965  ( The  International  Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Racial  Discrimination  1965 ),  UU Nomor 29 Tahun 1999, LN nomor 83 tahun 1999, TLN 3852 UU 29/1999
7 Undang-Undang  tentang  Pengesahan  Perjanjian  Internasional  mengenai  Sumber Daya  Genetik  Tanaman  untuk Pangan dan Pertanian (The International Treaty on Plants Genetics Resource for Food and Agriculture), UU Nomor 4 Tahun 2006 UU 4/2006
8 Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas ( The Covention on the Right of Persons with Disabilities ) UU Nomor 19 tahun 2011, LN Nomor 107 Tahun 2011, TLN 5251 UU 19/2011
9 Undang-Undang  tentang Pengesahan  Konvensi  Internasional  mengenai  Perlindungan  Hak-hak  Seluruh  Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya ( International Convention on The Protection of The Right of All Migrant Workers and Members of Their Families ), UU Nomor 6 Tahun 2012, LN Nomor 114, TLN 5314) UU 6/2012 Tabel 3. Peraturan perundang-

## undangan yang secara eksplisit menyebutkan “Ketahanan
Pangan” No No.Kode Nama asli peraturan perundang-undangan 10 UU18/2012 Pangan 11 UU41/2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 12 UU26/2007 Penataan Ruang 13 UU23/2014 Pemerintah Daerah 14 PP17/2015 Ketahanan Pangan dan Gizi 15 PP13/2016 Perusahan Umum Badan Urusan Logistik 16 Perpres83/2006 Dewan Ketahanan Pangan 17 Perpres48/2016 Penugasan Kepada Perum BULOG 18 PP38/2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota 19 Permentan 65/2010
Standard Pelayanan Minimum bidan Ketahanan Pangan
20 Permen ATR/BPN 18/2016 Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian

## Tabel 4. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan HaPG di Indonesia
No No.Kode Nama asli peraturan perundang-undangan 21 UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 22 UU 2/1960 Perjanjian Bagi Hasil 23 UU 5/1960 Pokok Agraria 24 PP 56/1960 Peraturan Pemerintah Pengganti UU 56/1960  tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian 25 PP 224/1961 Pelaksanaan  Pembagian  Tanah  dan  Pemberian  Ganti       Rugi 26 UU 16/1964 Bagi Hasil Perikanan 27 UU 11/1974 Pengairan 28 UU 12/1992 Sistem Budidaya Tanaman 29 UU 13/1998 Kesejahteraan Lanjut Usia 30 UU 8/1999 Perlindungan Konsumen 31 UU 41/1999 Kehutanan 32 PP 69/1999 Label dan Iklan Pangan 33 UU 19/2000 Perlindungan Varietas Tanaman 34 TAP MPR IX/2001 Pembaruan  Agraria  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya   Alam 35 Keputusan MPR 5/2003 Penugasan MPR kepada Pemerintah untuk Menjalankan Reformasi Menyeluruh 36 UU 13/2003 Tenaga Kerja 37 UU 19/2003 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 38 PP 4/2004 Pelaksanaan  Upaya  Peningkatan  Kesejahteraan  Sosial Lanjut Usia 39 PP 28/2004 Keamanan Mutu dan Gizi Pangan 40 UU 40/2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional 41 UU 16/2006 Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 42 UU 17/2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 44 UU 24/2007 Penanggulangan Bencana 45 UU 37/2008 Ombudsman Republik Indonesia 46 UU 11/2009 Kesejahteraan Sosial 47 UU 36/2009 Kesehatan 48 UU 45/2009 Perikanan 49 PP 11/2010 Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 50 Permentan 65/2010 Standar  Pelayanan   Minimal   di   Bidang   Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota 51 UU 12/2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 52 UU 13/2011 Penanganan Fakir Miskin 53 Permen 13/2012 Komponen  dan  Pelaksanaan Tahapan  Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak 54 PP 33/2012 Pemberian Eksklusif Air Susu Ibu 55 Putusan MK   35/2012 Pengujian UU41/1999 tentang Kehutanan 56 Putusan MK  99/2012 Pengujian  UU  12/1992  tentang  Sistem  Budidaya Tanaman 57 Perpres 42/2013 Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi 58 Putusan MK 85/2013 Pengujian UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air 59 Putusan MK 87/2013 Pengujian  UU19/2013    tentang    Perlindungan    dan Pemberdayaan Petani 60 Permen Kesehatan 75/2013 Peraturan  Menteri  Kesehatan  75/2013  tentang  Angka Kecukupan  Gizi  Peraturan  Kepala  BPOM 9/2016  tentang  Acuan  Label dan Gizi 61 UU 1/2014 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 62 UU 7/2014 Perdagangan
63 UU 33/2014 Jaminan Produk Halal
64 UU 37/2014 Konservasi Tanah dan Air 65 Perpres 2/2015 RPJMN2015-2019, Buku I 66 PP 20/2015 Badan Pertanahan Nasional 67 PP 57/2015 Sistem  Jaminan  Mutu  dan  Keamanan  Hasil  Perikanan      serta Peningkatan Nilai Tambah  Produk Hasil Perikanan 68 Perpres 71/2015 Penetapan dan Penyimpanan Barang-Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 69 PR 75/2015 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia 2015-2019 70 PP 78/2015 Pengupahan 71 UU 7/2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam 72 UU 8/2016 Penyandang Disabilitas 73 Perka BPOM 9/2016 Peraturan Kepala BPOM tentang Acuan Label dan Gizi 74 Perka BPOM 12/2016 Pendaftaran Pangan Olahan 75 Permen 10/2016 Permen ATR/BPN tentang Tatacara Penetapan Hak Komunal atas Masyarakat Adat yang Berada di Kawasan Tertentu 76 Permen17/2016 Permen  ATR/BPN  tentang  Penataan  Pertanahan  di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 77 Permen 18/2016 Permen  ATR/BPN  tentang  Pengendalian  Penguasaan Tanah Pertanian 78 Permen 19/2016 Permen ATR/BPN tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk RTRW 79 Permenaker 21/2016 Permenaker tentang Kebutuhan Hidup Layak 80 Permen 26/2016 Program Percepatan Nasional Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sistematis 81 PP 50/2016 Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan 82 Permen LHK83/2016 Perhutanan Sosial
Terhadap Hak atas Pangan dan Gizi melekat hak dan kewajiban, hak adalah sesuatu yang harus kita  dapatkan  dan  kewajiban  yang  harus  dilakukan.  Yang  berkewajiban  memenuhi  hak  atas  pangan adalah  Negara  terhadap  warganya  dalam  bentuk  kewajiban  untuk  menghormati,  melindungi  dan memenuhi ketersediaan, kecukupan, keterjangkauan dan keberlanjutan pangan. Sebagai contoh, Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Bumi, air dan segala kekayaan alam yang ada didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat” serta UU Pokok Agraria menyatakan bahwa  semua  kekayaan  alam  dikuasai  negara,  namun  kenyataannya  pemerintah  lupa  kewajibannya untuk menyediakan tanah buat rakyat taninya. Kemudian, UNDROP (Deklarasi PBB tentang masyarakat dan  orang-orang  yang  bekerja  di  pedesaan)  menegaskan  secara  eksplisit  terkait  kedaulatan  pangan. Didalamnya dinyatakan bahwa “masyarakat berhak atas pangan yang sehat sesuai dengan budayanya yang  melalui  metode ramah  lingkungan,  sesuai  dengan  kearifan  tradisi  masing-masing  tempat,  serta masyarakat berhak menentukan jenis pang an dan sistem pangannya sendiri”.
Solusi  atas  krisis  pangan  oleh  pemerintah  dengan  jalan  memberikan  bantuan  sosial  menjadi polemik yang muncul dalam sesi diskusi Hak dan Kewajiban terkait Hak atas Pangan dan Gizi. Bantuan pangan bisa dianggap sebagai perwujudan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak rakyatnya atas pangan,  namun  disisi  lain  menjadikan  rakyat  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  mengupayakan ketahanan pangan secara mandiri sehingga terus bergantung kepada negara. Analisanya adalah warga negara  memang  memiliki  hak  atas  pangan  dalam  bentuk  bantuan  pangan,  tetapi  negara  juga mempunyai  kewajiban  memenuhi  hak  warga  negara  atas  pekerjaan  yang  layak.  Pendapat  lain  dari peserta  menyatakan  bahwa  ketika  warga  negara  mengalami  kerawanan  pangan,  negara  memiliki kewajiban  untuk  melakukan  monitoring  dan tracking penyebabnya  sehingga  negara  mampu memberikan solusi terbaik buat warga negara (KIBAR, 2021). Berdasarkan data di Indonesia, proporsi pendapatan warga negara dan pengeluaran untuk pangan di tahun 2016 sebesar 51,61% (Kemenkes, 2016). Proporsi yang ideal adalah 40% dari pendapatan warga negara dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dari sini bisa dilihat kurangnya tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan Hak atas Pangan dan Gizi rakyatnya.
Sesi Pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi diantarkan dalam bentuk “nobar” atau nonton bareng sebuah film berjudul “Benih Kami, Daulat Kami”. Film tersebut menggambarkan beberapa petani dari
Kediri dan sekitarnya yang tidak mendapatkan hak untuk melegalkan benih jagung yang dikembangkan secara mandiri sehingga berujung pada kasus hukum. Pemicu petani untuk mengembangkan benihnya sendiri  adalah  terjadinya  perbedaan  yang  lebar  antara  harga  jual  dengan  harga  produksi  benih. Kemudian  para  petani  dijerat  oleh  Undang-Undang  Sistem  Budidaya  Tanaman  dan  Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yang setelah dianalisa lebih lanjut oleh para ahli hukum dan pertanian bahwa kedua Undang-Undang tersebut mengabaikan hak penggunaan pengetahuan yang secara umum telah  dimiliki  oleh  petani  selama  bertahun-tahun.  Para  ahli  ini  ditambah  pihak-pihak  yang  peduli kemudian mendampingi petani melalui proses hukum dan memperjuangkan keadilan bagi mereka. Isi
dari film tersebut sejalan dengan testimoni dari Pak Burhana selaku salah satu petani yang berkasus hukum,  bahwa  inisiatif  untuk  menghasilkan  benih  bermutu  secara  mandiri  muncul  setelah  beliau bekerja di salah satu perusahaan benih besar dan menyadari adanya harga yang tidak masuk akal dari benih  yang  beredar  di  pasaran.  Pak  Burhana  dan  para  petani  lainnya  kemudian  dijatuhi  hukuman pidana akibat melakukan sertifikasi liar, pemalsuan benih, dan pelanggaran hak paten (hak PVT) atas benih. Dari putusan hukum yang dihasilkan dari proses peradilan muncul penilaian bahwa pengetahuan yang dimiliki petani dianggap terlalu sederhana karena memperjual belikan benih tanpa standarisasi dari  pemerintah.  Setelah  itu  muncul  analisa  bahwa  aturan  hukum  terkait  perbenihan  tidak  sesuai konteks petani yang minim akses informasi dari pemerintah dan memiliki keterbatasan modal usaha. Hal  ini  bisa  diartikan  bahwa  petani  mengalami  diskriminasi  oleh  pemerintah  karena  hak  untuk berkreasi dan hak atas informasi mereka tidak dihargai bahkan dihambat. Negara tidak melindungi hak atas  pangan  dan  gizi  milik  petani  benih.  Negara,  atau  dalam  hal  ini  pemerintah,  adalah  pemegang kewajiban  ( duty  bearers )  untuk  menghormati,  melindungi,  dan  memenuhi  hak  atas  pangan  dan  gizi warga negaranya. Maka itu, warga negara  adalah pemegang hak ( right holders ) atas  pangan dan gizi yang  berhak  melakukan  klaim  kepada  pemerintah  (KIBAR,  2021).  Terdapat  pula  agen  akuntabilitas, yaitu warga negara atau kelompok-kelompok masyarakat sipil yang berada diantara duty bearers dan right  holders untuk  melakukan  kontrol  atas  terjadinya  pelanggaran  terhadap  akses,  ketersediaan, kelayakan,  dan  keberlanjutan  hak  atas  pangan  dan  gizi  baik  akibat  masalah  sistemik  dan  struktural (Mahmud & Shabia, 2021b).
Pengantar  Hak  atas  Pangan  dan  Gizi  untuk  Perempuan  menjadi  sesi  yang  penting  untuk memastikan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ranah privat atau publik, diakui secara  politik.  Hak  atas  Pangan  dan  Gizi  termasuk  dalam  hak  asasi  manusia  yang  memerlukan transformasi  politik  dalam  mencapai  kecukupan  pangan  dan  gizi,  mulai  dari  level  keluarga  sampai dunia.  Perempuan  diberbagai  wilayah  dunia  masih  harus  menghadapi  dominasi  dan  kekerasan  atas tubuhnya, disisi lain menjadi pewaris pengetahuan tentang makanan lintas generasi dan lintas sosial- budaya (Hermannsdorfer, et al., 2020). Memahami peran perempuan terkait kecukupan pangan dan gizi didiskusikan  mulai  dari  tingkat  keluarga  dalam  pelatihan  ini.  Sebagai  pemantik  diskusi  digunakan persoalan adanya penyakit seperti anemia, kolesterol tinggi, serta tingginya angka kematian ibu dan bayi dipengaruhi oleh pangan dan gizi yang kurang dan tidak sehat. Sebelumnya, fasilitator memberikan pengantar mengenai regulasi tentang hak-hak perempuan di Indonesia, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  mengenai  Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
5. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang
6. Undang-Undang  Politik:  UU  2/2011  tentang  Partai  Politik  dan  UU  10/2012  tentang  Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
7. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
8. Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Kania, 2015).
Diskusi mengenai peran perempuan secara menarik dilakukan dengan membagi peserta kedalam dua  kelompok  berdasarkan  jenis  kelamin.  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka  mempraktikkan  panduan praktis  feminis  akan  hak  atas  pangan  dan  gizi,  dengan  tujuan  khusus  mendapatkan  perspektif perempuan dan laki-laki secara spesifik (Hermannsdorfer, et al., 2020). Secara umum didapatkan hasil bahwa  ada  pembagian  peran  yang  seimbang  dalam  produksi  pangan  keluarga  terutama  di  keluarga petani dan keluarga di pedesaan. Namun muncul permasalahan dari kelompok laki-laki bahwa mereka tidak dapat mengetahui beragam jenis bahan makanan dan nilai gizinya karena sibuk bekerja, sehingga menderita berbagai jenis penyakit. Adapula persoalan tentang distribusi makanan dalam keluarga, yaitu ketika peran  mengolah pangan  dibebankan  pada perempuan,  konsumsi  pangan  menjadi diutamakan pada laki-laki dan anak-anak. Beban perempuan juga makin bertambah khususnya di masa pandemi Covid-19  berupa  pendampingan  anak  dalam  menjalani  sekolah  secara  daring.  Besarnya  peran perempuan dalam pemenuhan pangan yang disimpulkan dari diskusi kemudian dibahas dalam tindak lanjut  berupa  proses  komunikasi  dalam  pembagian  peran  dalam  keluarga,  serta  pemberian  ruang
belajar bagi perempuan di ruang publik dengan dukungan pihak laki-laki dalam mengerjakan pekerjaan domestik sehingga perempuan mampu menyuarakan hak-haknya (KIBAR, 2021).
Cara Melakukan Pemantauan Hak atas Pangan dan Gizi serta Peran-peran Para Pihak adalah sesi selanjutnya  yang  tersambung  dengan  materi  Pelanggaran  Hak  atas  Pangan  dan  Gizi.  Bahwa  negara memiliki kewajiban  untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan warganya dapat diwujudkan dalam bentuk penyusunan kerangka hukum dan literasi hukum, serta program-program pembangunan  beserta  anggarannya. Kegiatan pemantauan dilakukan  oleh  agen  akuntabilitas sampai pangan yang terdistribusi  ke  warga  mengikuti  prinsip-prinsip  akses,  keterjangkauan,  kelayakan,  dan keberlanjutan. Langkah-langkah pemantauan yang efektif secara sistematis meliputi memilih alat ukur, menentukan  indikator  kemajuan,  perencanaan  untuk  mengumpulkan  dan  menilai  data,  proses pengumpulan dan berbagi data, menganalisa hasil dari data uang diperoleh dan membuat keputusan instruktif, serta melanjutkan menilai indikator kemajuan dan analisa. Pemantauan bisa dilakukan siapa saja,  terutama  warga  yang  terdampak  oleh  pelanggaran  secara  langsung,  secara  partisipatif  dan swadaya  sesuai  dengan  kapasitasnya.  Tenaga  profesional,  yaitu  pekerja  LSM  atau  NGO,  tokoh masyarakat, akademisi, peneliti, wartawan dan pihak-pihak lain yang peduli, bisa dilibatkan bersama atau terpisah. Pemerintah juga bisa melakukan pemantauan dengan melibatkan ahli-ahli di bidangnya (Mahmud & Shabia, Modul Pelatihan Hak atas Pangan dan Gizi, 2021b). Cara mengetahui pelanggaran hak  atas  pangan  dan  gizi  pali ng  mudah  disaat  “negara tidak  mau  (bukan  tidak mampu)  melakukan intervensi  minimum  untuk  menghindarkan  warganya  dari  kelaparan  atau  tidak  bisa  melakukan kewajibannya, yakni:
1. Menghargai,  artinya  negara  tidak  mengambil  tindakan  atau  kebijakan  apapun  yang  dapat memutus akses masyarakat yang ada terhadap pangan
2. Melindungi, artinya negara menjamin bahwa bisnis ataupun orang lain tidak memutus/merampas akses masyarakat terhadap pangan
3. Memenuhi,  mencakup  kewajiban  untuk  memfasilitasi  dan  menyediakan.  Memfasilitasi  artinya negara harus secara proaktif terlibat dalam tindakan yang memperkuat akses dan pemanfaatan sumberdaya dan cara-cara untuk menjamin penghidupan masyarakat. Sementara menyediakan artinya negara membantu rakyatnya yang berada dalam keadaan tidak mampu (karena kondisi- kondisi  yang tidak  bisa  mereka  kendalikan)  untuk  memenuhi  pangan mereka, misalkan  dalam kondisi bencana alam atau krisis ekonomi” (Mahmud & Shabia, Modul Pelatihan Hak atas Pangan dan Gizi, 2021b).
Studi kasus yang dilakukan dalam pelatihan ini diterapkan pada dua kasus, yaitu Bantuan Sosial Pangan  dan  Kasus  Petani  Benih  di  Kediri.  Pada  Program  Bantuan  Sosial  Pangan  yang  menjadi pengemban hak adalah anak sekolah, lansia, penyandang disabilitas, dan warga miskin yang berhak atas biaya pendidikan dan bahan pangan bulanan dari pemerintah yang berkewajiban memenuhi dengan menyediakan  kebutuhan  pangan  masyarakat.  Pelanggaran  yang  berhasil  diidentifikasi  dalam penerimaan bansos di lapangan berupa permainan upeti, kualitas yang tidak sesuai aturan, warga tidak mendapat haknya karena tidak ada identitas kependudukan, tidak tepat sasaran, jumlahnya berkurang karena  harus  dibagi  rata,  dan  pencairan  tidak  tepat  waktu  (KIBAR,  2021).  Berdasarkan  Laporan Monitoring  Bansos  Pangan  Masa  Pandemi  di  Kebagusan-Jakarta  Selatan  oleh  FIAN  Indonesia, permasalahan  yang  muncul  dilihat  dari  perspektif  hak  atas  pangan  dan  gizi  adalah  kurang  layaknya bantuan pangan secara kualitas maupun kuantitas (Mahmud & Shabia, Bukan Kedermawanan Negara: Bantuan sosial pangan masa pandemi Covid-19 Kebagusan, Jakarta Selatan, 2021a).  Sedangkan pada Kasus Petani Benih, petani benih menjadi pengemban hak, yaitu hak berinovasi, berkespresi, berbagi pengetahuan  dan  informasi.  Hak-hak  petani  benih  ini  muncul  dari  dimilikinya  keterampilan  mereka dalam memproduksi benih yang disebut sebagai budaya teknologi informal, karena dianggap tidak ada landasan hukum formalnya, namun sebenarnya ada keterkaitan dengan aturan hukum formal (Pribadi, 2017). Kewajiban negara dalam kasus ini adalah menghargai inovasi dan ekspresi serta pengetahuan petani,  melindungi  petani  melalui  Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Petani,  serta menyediakan  informasi  regulasi  perbenihan.  Adanya  kasus  hukum  yang  dialami  petani  benih menunjukkan pelanggaran yang dilakukan negara karena tidak memenuhi kewajibannya tersebut.
Praktik Mekanisme Pelanggaran serta Ganti Rugi  dilakukan dengan merefleksikan kasus petani benih. Advokasi untuk petani benih yang dilakukan meliputi identifikasi kasus melalui pengumpulan data dan fakta, analisa aturan hukum, pelaporan ke pihak terkait, pemetaan para pihak yang terlibat, dan penyusunan tuntutan ganti rugi. Pelaporan kasus hukumnya ditujukan ke Komisi Yudisial, Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Mahkamah Agung. Berdasarkan teori, ada tiga model pelaporan pelanggaran hak atas pangan dan gizi antara lain (1) banding yudisial, (2) quasi-yudisial, dan (3)  administratif.  Banding  yudisial  diarahkan  ke  Komisi  Yudisial  melalui  mekanisme  perdata  dan pidana,  sedangkan  mekanisme  non-yudisial  atau  quasi-yudisial  berlangsung  di  Komnas  HAM  dan Komisi  Ombudsman  Nasional.  Pada  kasus  petani  benih,  para  pihak  bergabung  bersama  untuk mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman ke Mahkamah Agung. Di bagian akhir pelatihan dilakukan Evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan kegiatan tercapai dan hal-hal apa yang perlu diperbaiki. Aspek yang digali dari peserta meliputi perubahan pengetahuan serta  tanggapan  mereka  terhadap  fasilitator  dan  panitia  dalam  mengelola  pelatihan.  Sebagai  tindak lanjut,  peserta  berkomitmen  untuk  melakukan  sosialisasi  tentang  hak  atas  pangan  dan  gizi  kepada masyarakat luas sehingga bisa merespon atas pelanggaran yang terjadi disekitar mereka (KIBAR, 2021).

## 4. KESIMPULAN
Pelatihan ini mampu membuka pemahaman dan menambah pengetahuan peserta mengenai hak atas pangan dan gizi yang menjadi hak mereka selaku warga negara supaya mereka bisa melakukan tuntutan kepada pemerintah dalam memenuhi kewajibannya. Hak atas pangan dan gizi termasuk salah satu unsur utama dalam hak asasi manusia dengan landasan hukum yang kuat. Pihak-pihak terkait bisa terlibat  dalam  proses  pemantauan  dan  advokasi  hak  atas  pangan  dan  gizi  sesuai  kapasitasnya berdasarkan  aturan  yang  berlaku.  Hak  atas  pangan  dan  gizi  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Elver, H. (2018). Report of the Special Rapporteur on the Right to Food Visit to Indonesia. Geneva: Human Right Commission of the United Nations.
Hadiprayitno, I. I. (2010). Food Security and Human Rights in Indonesia. Development in Practice , 122- 130.
Hariyadi, P. (1997, Januari 27). Kompas Online. Retrieved Januari 28, 1997, from Pangan dan Gizi sebagai Hak Asasi Manusia: http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/01/27/0078.html Hermannsdorfer,  A.  N.,  Juan,  N.  D.,  Romero,  P.,  Montes,  D.  C.,  Valentin,  G.,  Morena,  A.,  et  al.  (2020). Cooking Up Political Agendas. Heidelberg: FIAN International.
Kania, D. (2015, Desember). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
Jurnal Konstitusi, 12 , 716-734.
Kemenkes.  (2016,  September).  Konsumsi  Makanan  Penduduk  Indonesia. InfoDATIN .  Jakarta,  DKI Jakarta, Indonesia: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
KIBAR.  (2021). Laporan  Pelatihan  Hak  atas  Pangan  dan  Gizi. Kediri:  Perkumpulan  Kediri  Bersama Rakyat KIBAR.
Mahmud,  A.,  &  Shabia,  G.  N.  (2021a). Bukan  Kedermawanan  Negara:  Bantuan  sosial  pangan  masa pandemi Covid-19 Kebagusan, Jakarta Selatan. Jakarta: FIAN Indonesia. Mahmud, A., & Shabia, G. N. (2021b). Modul Pelatihan Hak atas Pangan dan Gizi. Jakarta: FIAN Indonesia. Mutaqin, A. C. (2018). Kerangka Hukum Hak atas Pangan dan Gizi di Indonesia. Jakarta: FIAN Indonesia. Pribadi, D. P. (2017). The Encounter of Two Technological Cultures: A case of hybrid maize production in Indonesia  by  farmers  and  a  multinational  company. Wageningen:  Wageningen  University  and Research.
Valente, F. L., & Montes, D. C. (2016, October 2). Food and Nutrition Security: Towards the full realisasion of human rights. (M. MacLennan, Ed.) Policy in Focus, 13 (2), pp. 7-10.