RELEVANSI PERLINDUNGAN KORBAN PENIPUAN DAN PENGGELAPAN OLEH OKNUM POLRI DENGAN PENJATUHAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROPESI POLRI
Safitri Wikan Nawang Sari 1 Eroy Aryadi 2
Universita Ahmad Yani Banjarmasin E-mail: sawinari@gmail.com

## Abstract :
There  was  a  victim  who  need  to  be  protected    her  rights  in  case  which        involve  the  Banjarbaru Policeman,  which  has  initial  name  AIPTU  M,  who  committed  a  crime  was  committed  to  fraud  and embezzlement according to article 372 and article 378 of the Criminal Code. The purpose of this writing: (1)  As  a  guideline  and  uniformity  of  administration  of  Police  Investigators  the  task  is  to  investigate violations  of  disciplinary,  criminal  and  ethical  codes  in  accordance  with  the  Standard  Operating Procedure; (2) To provide clarity about the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 2 of 2003  in synergy with the Circular Letter of the Chief of the National Police Number 6 of 2014 so that Propam investigators are able to act professionally, Modernly and Trustedly.
The  results  of  this  study  was:  (1)  Completion  of  the  Case  of  Violation  of  the  Police  Professional Code of Ethics conducted by person of Polri which has initial name Aiptu M with victim An. NOERANA was  directed  to  report  its  complaint  to  the  Banjarbaru  Police  Integrated  Service  Center  due  to  the discovery of criminal elements in violations committed by  him, but the victim concerned did not want to report  criminal  cases  and  only  hoped  to  be  disciplined  court  to  be  able  peacefully  solved  which  give benefit  for  two  parties  in  conflict  (win-win  solution);    (2)  AIPTU  M  was  faced  with  disciplinary proceedings  and  sentenced  demotional  mutations,  related  to  other  victims  reporting  similar  problems through  criminal  proceedings,  until  now  the  Satrim  Criminal  Investigation  Unit  of  the  Banjarbaru Regional Police is still carrying out investigations .
Keywords: Protection of victim,  fraud and embezzlement , fall down of sanctions, violations, code of ethics, police job

## Abstrak :
Adanya korban yang perlu dilindungi hak-haknya dalam perkara yang  melibatkan oknum Anggota Polri  Polres  Banjarbaru  berinisial  AIPTU  M,  yang  melakukan  suatu  tindak  pidana  penipuan  dan penggelapan sesuai pasal 372 dan 378 KUHP. Tujuan dari penulisan ini adalah : (1) Sebagai pedoman dan  keseragaman  administrasi  Penyidik  Propam  Polri  dalam  menjalankan  tugasnya  melakukan penyidikan  perkara  pelanggaran  disiplin,  pidana  dan  kode  etik  sesuai  dengan  Standar  Operasional Prosedur;  (2)  Memberikan  kejelasan  tentang  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  2  Tahun 2003  yang  bersinergi  dengan  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  6  Tahun  2014  sehingga  para  penyidik Propam mampu bertindak secara professional, Modern dan Terpercaya.
Hasil penelitian ini adalah : (1) korban An. NOERANA diarahkan agar melaporkan pengaduannya ke  Sentra  Pelayanan  Kepolisian  Terpadu  Polres  Banjarbaru  terhadap  perkara  Pelanggaran  Kode  Etik Profesi  Polri  yang  dilakukan  oknum  berinisial  Aiptu  M  terhadap  dirinya  dikarenakan  ditemukan  unsur pidana dalam pelanggaran yang dilakukannya, namun yang bersangkutan tidak mau melaporkan kasus pidananya  dan  hanya  berharap  disidangkan  disiplin  saja  untuk  dapat  diselesaikan  secara  damai  yang menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution); (2) Oknum Polri berinisial AIPTU M dihadapkan pada sidang disiplin dan dijatuhi hukuman mutasi yang bersifat demosi.  terkait adanya korban lain yang melaporkan  permasalahan  yang  sama  melalui  jalur  perkara  pidana,  sampai  dengan  sekarang  Sat Reskrim Polres Banjarbaru masih melakukan penyidikan.
Kata kunci: Perlindungan Korban, Penipuan dan Penggelapan, Penjatuhan Sanksi,  Pelanggaran, Kode Etik, Profesi Polri

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia sebagai  bagian  dari  sistem  penegakan hukum (criminal  justice  system) telah berupaya  berkontribusi  menciptakan  kultur yang  baik  dan  bersih  dalam  melakukan kewajibannya juga menciptakan rasa percaya ( trust ) di dalam kehidupan bermasyarakat. Kewajiban dan tugas kepolisian  yang  banyak  membuat  institusi ini  menjadi  salah  satu  institusi  yang berkembang dengan cepat.
Tetapi  dilain  sisi,  terbukti  bahwa  ada dampak  yang  buruk  terhadap  pelaksanaan tugas  dan  kewajiban  yaitu  kriminalisasi hukum, penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi  dalam  bidang  hukum,  dan berbagai  perbuatan  yang  buruk  lainnya, perkembangan situasi kamtibmas di wilayah Indonesia senantiasa mengalami peningkatan baik berupa kejahatan konvensional  maupun  permasalahan  yang berimplikasi kontijensi (berkelanjutan) seperti  pekat,  narkoba,  curat,  curas,  harus semakin disiplin, cerdas, berbudaya, berakhlak,  bermoral  kreatif    dan  inovatif dalam  menjawab  semua  tantangan  tugas yang  dihadapi,    hal  tersebut  tidak  menutup kemungkinan akan semakin membuat peningkatan  pelanggaran  kode  etik  anggota Polri.
Suatu  organisasi  selalu  mempunyai aturan  sendiri  dalam  rangka  meningkatkan
kinerja,  profesionalisme,  budaya  organisasi maupun  kebersamaan,  kehormatan  dan kredibilitas  organisasi  tersebut  serta  untuk menjamin  terpeliharanya  tata  tertib  dan pelaksanaan  tugas  sesuai  tujuan,  peranan, fungsi,  wewenang  dan  tanggung  jawab institusi tersebut.
Disiplin  adalah  kehormatan,  kehormatan sangat  erat  kaitannya  dengan  kredibilitas dan  komitmen,  disiplin  anggota  Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kehormatan  sebagai  anggota  Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang menunjukkan  kredibilitas  dan  komitmen sebagai anggota Kepolisian Negara Republik  Indonesia,  karenanya  pembuatan peraturan disiplin bertujuan untuk meningkatkan  dan  memelihara  kredibilitas dan komitmen yang teguh.
Peraturan  Disiplin  Anggota  Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan  disiplin  dan  memelihara  tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik  Indonesia.  Pelanggaran  Peraturan Disiplin  adalah  ucapan,  tulisan,  atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan  disiplin.Tindakan  disiplin  adalah serangkaian  teguran  lisan  dan/atau  tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan  secara  langsung  kepada  anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia. 1 Peraturan  Pemerintah  ini  berlaku bagi  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  dan  mereka  yang  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  tunduk  pada hukum yang berlaku bagi anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003). Penyimpangan perilaku anggota kepolisian adalah perbuatan yang melanggar peraturan disiplin  kepolisian  yang  telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan  Disiplin  Anggota  Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisan Negara Republik  Indonesia  tidak  hanya  didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur  secara  normatif  dalam  Undang- undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan
terwujudnya
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
No  2  Tahun  2003  Tentang  Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik  Indonesia,  dalam  Pasal  4  UU  No. 2  Tahun  2002  menjelaskan  kepolisian mempunyai tujuan guna menciptakan
Kamtibmas  dan  ditegakkannya  hukum, terciptannya pengayoman, perlindungan dan pelayanan  masayarakat,  dan  diakuinya HAM. Banyaknya kasus pelanggaran disiplin  &  pidana  yang  dilakukan  oleh
1 “ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 Tentang  Disiplin Bagi Anggota Polri “
Anggota  Polri  menunjukkan  bahwa  belum profesionalnya  anggota  kepolisian,  hal tersebut menghasilkan kekecewaan di dalam masyarakat  tentang  visi,  misi,  tugas, kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  (Polri),  Kondisi melemahnya  disiplin  dan  profesionalisme anggota  Polri  yang  terjadi  pada  saat  ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya  di  berbagai  media  massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan  oleh  anggota  Polri,  misalnya banyaknya  kasus  penyalahgunaan  senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang  terlibat  dalam  tindak  pidana,  tindakan sewenang-wenang  anggota  Polri,  dan  masih banyak  kasus  lain  yang  menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat  terkait  dalam  pelaksanaan  tugas pokok  Polri  yaitu  menjaga  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  tertib  dan  tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,  serta  terbinanya  ketentraman masyarakat  dengan  menjunjung  tinggi  hak asasi manusia. 2
Korban  dari  pelaku  pelanggaran  kode etik  profesi  polri  perlu  mendapatkan perlindungan  baik  secara  moral,  sosial  dan
2 A Kadarmanta, 2011, Membangun Kultur
Kepolisian , Forum Media Utama, Jakart a, hal 23
hukum  karena  dampak  kerugian  yang ditimbulkan  oleh  pelaku  sebagai  anggota polri memiliki pengaruh yang besar terhadap kepercayaan  masyarakat  terhadap  kinerja Polri,  yang  tentu  saja  apabila  perlindungan korban  tidak  diakomodasi  secara  baik  oleh institusi  Kepolisian  akan  menimbulkan stigma  negatif  dan  ketidak  percayaan dimasyarakat.  korban  bisa  perseorangan maupun kelompok yang menderita kerugian. Kerugian  menurut  Nieuwenhuis  adalah berkurangnya  harta  kekayaan  pihak  yang satu  yang  disebabkan  oleh  perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar  norma  orang  lain. 3 Kerugian yang  diderita  seseorang  secara  garis  besar dapat  dibagi  atas  dua  bagian  yaitu  kerugian yang  menimpa  diri  dan  kerugian  yang menimpa  harta  benda  seseorang.  Kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku terjadi karena adanya  kesalahan  dari  Pelaku.  Yang dimaksud  kesalahan  adalah  unsur  yang bertentangan  dengan  hukum,  pengertian hukum,  dan  tidak  hanya  bertentangan dengan  undang-undang  saja  tetapi  juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. 4 Karena  adanya  kesalahan  dari Pelaku yang menimbulkan kerugian terhadap korban maka pelaku harus bertanggung  jawab  atas  perbuatannya.
3 Abdul Wahab, 1999, Hukum dan Perikatan , Bandung: Fakultas Hukum Universitas Sekolah Tinggi Hukum, hlm. 133
4 Wirjono Prodjodikoro, 2005, Asas-Asas Hukum Pidana , Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.4
Secara Common  sense ,  tanggung  jawab  ini dapat  diterima  karena  adil  bagi  orang  yang berbuat  salah  untuk  mengganti  kerugian bagi  pihak  korban.  Dengan  kata  lain,  tidak adil  jika  orang  yang  tidak  bersalah  harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Bentuk  tanggung  jawab  oknum  anggota Polri yang melanggar kode etik profesi Polri harus  bersinergi  dengan  Tribrata  (Pedoman Hidup  Polri)  dan  Catur  Prasetya  (Pedoman Kerja Polri).
Menjawab  semua  tantangan  tersebut diatas  serta  menciptakan  postur  Polri  yang ideal  dari  SDM  Polri,  diperlukan  sikap disiplin  dari  seluruh  Anggota  Polri,  guna mewujudkan organisasi yang semakin profesional, modern, terpercaya dan proporsional  dan  prosedural  yang  didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata  (Pedoman  Hidup  Polri)  dan  Catur Prasetya (Pedoman Kerja Polri), implementasi  Tribrata  dan  Catur  Prasetya harus  bersinergitas  dalam  jiwa  anggota Polri.
Tribrata  (Pedoman  Hidup  Polri)  dan Catur  Prasetya  (Pedoman  Kerja  Polri) tersebut  dijabarkan  dalam  kode  etik  profesi Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia sebagai  norma  berperilaku  yang  patut  dan tidak  patut,  bahwa  penegakan  kode  etik profesi  Polri  harus  dilaksanakan  secara obyektif,  akuntabel,  menjunjung  tinggi kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan  ( legal and  legitimate ),  serta  hak  asasi  manusia
dengan  memperhatikan  jasa  pengabdian anggota  Polri  yang  diduga  melanggar  kode etik profesi Polri. 5
The standards of professional behaviour,  as  reflected  in  the  Code  of Ethics,  are  a  statement  of  the  expectations that  the  police  and  the  public  have  of  how police  officers  should  behave.  They  are  not intended  to  describe  every  situation  but rather  to  set  a  framework  which  everyone can easily understand. They enable everybody to know what type of conduct by a police  officer  is  acceptable  and  what  is unacceptable.  Thestandards  should  be  read and  applied  having  regard  to  the  Code  of Ethics 6 , (Terjemahan bebasnya adalah Standar  perilaku  profesional,  sebagaimana tercermin dalam Kode Etik, adalah pernyataan dari harapan yang dimiliki polisi dan masyarakat tentang bagaimana seharusnya petugas polisi berperilaku. Mereka tidak dimaksudkan untuk mendeskripsikan  setiap  situasi  tetapi  lebih untuk  menetapkan  kerangka  kerja  yang dapat dipahami semua orang dengan mudah. Mereka  memungkinkan  semua  orang  tahu apa  jenis  perilaku  yang  dilakukan  oleh seorang  petugas  polisi  dapat  diterima  dan apa  yang  tidak  dapat  diterima.  Itu  standar
5 “ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri “
6 . https://assets.publishing.service.gov.uk/government/u ploads/system/uploads/attachment_data/ file/330235/MisconductPerformAttendanceJuly14.pd f, 22 Nopember 2018, (22.30 wita)
harus dibaca dan diterapkan dengan memperhatikan Kode Etik).
Dari pernyataan tersebut diatas menjelas-kan  bahwa  harapan  masyarakat cukup besar terhadap seorang anggota Polri, bagaimana  harus  bersikap  professional, sopan, santun dan ramah serta dapat menjadi contoh teladan yang baik bagi masyarakatnya.    Pakar  hukum  Satjipto
Rahardjo mengatakan bahwa : Implementation  of  restorative  justice  in  the judicial  system,  especially  at  the  level  of investigation by the Police of the Republic of Indonesia,  viewed  from  a  legal  perspective, the  police  work  is  nothing  but  the application  or  enforcement  of  the  law,  in other  words  the  police  become  the  status quo  of  the  law.  From  this  itshows  that  the duty of  the police  must be in  line with  what is required by the material criminal law and the  formal  criminal  law,  so  that  the  law becomes  the  central  point  and  make  the Police as  the legal  servant  itself.  According to  Satjipto  Rahardjo  such  policing  style, known  as  the  "Antagonist  Police"  is  the police  who  position  themselves  against  the people. From this the police need to look at the  principles  that  exist  within  the community  itself,  so  that  the  police  can  put the people as  its  center  is not  just based  on the law alone 7 .
7 http://www.iosrjournals.org/iosr- jhss/papers/Vol.%2023%20Issue6/Version- 2/A2306020109.pdf, 22 Nopember 2018, (22.30 wita)
Dari  pernyataan  tersebut  diatas  dapat dinyatakan  bahwa  institusi  Polri  harus mampu  menjadi  teladan  yang  baik  dengan menciptakan Polisi yang profesional, modern  dan  terpercaya  yang  bisa  merebut kepercayaan  masyarakat  dalam  penegakan hukum  dan  keadilan  di  Indonesia  tidak malah mencederai supremasi hukum dengan segala  macam  perilaku  penyimpangan  yang tidak  sesuai  dengan  harapan  masyarakat kepada  institusi  Polri/aktor  antagonis  dalam sistem penegakan hukum.
Kasus  yang  saat  ini  masih  hangat  dan diperdebatkan  yaitu  adanya  keterlibatan oknum  Anggota  Polri  Polres  Banjarbaru berinisial  AIPTU  M  telah  melakukan  suatu tindak  pidana  yakni  tindak  pidana  penipuan dan  penggelapan  sesuai  pasal  372  KUHP (perbuatan  mengambil  barang  milik  orang lain  sebagian  atau  seluruhnya  dimana penguasaan  atas  barang  itu  sudah  ada  pada pelaku)  dan  pasal  378  KUHP  (dengan maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri atau  orang  lain  secara  melawan  hukum, dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat palsu dengan  tipu  muslihat,  ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang maupun  menghapuskan  piutang) 8 ,  adapun modus  dan  kronologisnya  AIPTU  M
8 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb30 48897ea/penggelapan-dan-penipuan,  22  Nopember 2018, (22.30 wita)
menjalankan  usaha/bisnis  rental  mobil dengan cara join income (sistem bagi hasil), yaitu  masyarakat  yang  berminat  bisa menitipkan mobilnya ke rental  yang dimilik /dikelola  dengan  perjanjian  keuntungan dibagi  setengah  anatara  AIPTU  M  dan pemilik  mobil,  dan  pada  kenyataannya mobil  yang  dititipkan  ke  AIPTU  M  malah digadaikan kepada orang lain dengan tujuan menutupi  bagi  hasil  yang  sudah  disepakati sebelumnya dengan para pemilik mobil yang menitipkan  mobilnya  di  rental  AIPTU  M, akibat perbuatannya masyarakat yang dirugikan  melaporkan  ke  Seksi  Propam  dan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Banjarbaru .

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  pada  pendahuluan tersebut diatas, maka rumusan masalah yang dibahas  sebagai  bedah  keilmuwan  adalah sebagai  berikut  :  Bagaimana  perlindungan korban  penipuan  dan  penggelapan  oleh oknum Polri berinisial AIPTU M berkenaan dengan  penjatuhan  sanksi  kode  etik  profesi Polri ?

## PEMBAHASAN
Perlindungan
Korban Penipuan dan
Penggelapan  oleh  Oknum  Polri  Berinisial AIPTU  M  Berkenaan  Dengan  Penjatuhan Sanksi Kode Etik Profesi Polri
Dalam  Peraturan  Kapolri  Nomor:  5 Tahun 2005, Tertanggal 28 Juli 2005 dalam Bab1  Ketentuan  Umum,  Pasal  1  yang
dimaksud dengan perlindungan adalah suatu bentuk  pelayanan  yang  wajib  dilaksanakan oleh  aparat  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  untuk  memberikan  rasa  aman, baik  fisik  maupun  mental,  kepada  saksi, penyidik,  penuntut  umum,  hakim,  dan keluarganya  dari  ancaman,  gangguan,  teror, dan kekerasa dari pihak manapun.
Oknum Polri yang melakukan penipuan dan  penggelapan  kepada  korban  yang merupakan  bagian  dari  masyarakat  sipil jelaslah  tidak  dapat    memberikan  pelayanan yang  merupakan  bagian  dari  kewajibannya sebagai  aparat  negara  dalam    memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada masyarakat, tindakan ini tentu saja meresahkan masyarakat dan mencoreng citra institusi  Kepolisian  Republik  Indonesia,  hal ini  menunjukkan  belum  disiplinnya  anggota kepolisian,  menghasilkan  kekecewaan  diri dalam  masyarakat  tentang  visi,  misi,  tugas, kewenangan  yang  dimiliki  oleh  anggota kepolisian adalah terkait dengan melindungi, melayani,  mengayomi,  menegakkan  aturan juga membina kedamaian di dalam lingkungan  masyarakat.  Menurut  data  yang diperoleh peneliti hampir tiap tahun pelanggaran  disiplin  terjadi.  Hal  tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :
Jenis Pelanggaran Disiplin anggota Kepolisi- an Resort Banjarbaru
No Jenis Pelanggaran 201 4 201 5 201 6 201 7 Juml ah 1. Memasuki Tempat hiburan - 2 - 1 3 2. Miras 1 - - 1 2 3. Perjudian - 1 - - 1 4. Tidak Masuk Dinas 4 5 2 3 14 5. Menelantarkan keluarga 1 - 5 - 6 6. Perzinahan - 1 - 2 3 7. Pungli - - - - - 8. Lahgun Wewenang 5 8 7 2 21 9. Penembakan/L ahgun Senpi 2 - - - 2 10 Lalai dalam Tugas - 3 4 2 9 11 Urine Positif 4 5 5 4 18 Total 16 25 23 15 85
Dari  tabel  1  tersebut  diatas  banyak terjadi  pelanggaran  disiplin  oleh  anggota kepolisian Resort Banjarbaru  dalam rentang waktu  3  (Tiga)  tahun  dari  tahun  2014  – 2017,  yang  terbanyak  adalah  pelanggaran disiplin  penyalahgunaan  wewenang,  hal  ini pulalah yang terjadi pada korban NOERANA  yang  dilakukan  oleh  salah  satu oknum  polri  sebagai  pelanggar  AIPTU  M yang  melakukan  penggelapan  dan  penipuan kepada korban sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang, yang
seharusnya  setiap  anggota  Polri  dilarang ‘melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah atau Polri’, sebagaimana dimaksud  Pasal  5  huruf  (a)  PP  RI  Nomor  2 Tahun  2003  tanggal  1  Januari  2003  tentang peraturan disiplin bagi anggota Polri.
Sebagai  amanah  konstitusi  melindungi hak asasi manusia serta menjaga kehormatan dan martabat negara,
pemerintah    atau  Polri,  dalam hal  ini memberikan  perlindungan  kepada  korban sebagai  bagian  dari  masyarakat,  Kepolisian Republik  Indonesia  menjatuhkan  sanksi terhadap  pelanggar  anggota  Polri  yang melakukan  pelanggaran  disiplin.  Berikut  ini tabel  yang  mengungkap  sanksi  yang diterapkan  dalam  pelanggaran  disiplin anggota Kepolisian Resort Banjarbaru :
Jenis Sanksi 2014 2015 2016 2017 Jumlah Teguran Tertulis - 1 2 5 8 Penundaan mengikuti pendidikan paling  lama  1 tahun 2 6 3 1 12 Penundaan Kenaikan  gaji berkala 3 8 8 4 23 Penundaan Kenaikan Pangkat  paling lama 1 tahun 4 5 4 5 18 Mutasi demosi 3 3 2 1 9 Pembebasan dari jabatan - - - - - Penempatan khusus 16 19 18 15 63 Total 28 42 37 26 133
Dalam  tabel  2  tersebut  diatas  sanksi hukuman  disiplin  terhadap  anggota  Polres Banjarbaru  dalam  rentang  waktu  3  (Tiga) tahun  dari  tahun  2014  –  2017  terbanyak adalah penempatan khusus dalam sel, hal ini menunjukkan  Institusi  Kepolisian  Republik Indonesia  tidak  tebang  pilih  atau  menganak emaskan anggotanya yang melanggar disiplin  etika  profesi  Polri  yang  dapat merusak  kehormatan  dan  martabat  negara, pemerintah  atau Polri.
Aliran  hukum  progresif  menekankan penafsiran  hukum  sebagai  upaya  menggali
nilai-nilai yang hidup dimasyarakat sehingga tercipta putusan  yang  adil.  Pemikiran tersebut  memang  sangat  sesuai  dengan kebutuhan  hukum  masyarakat  Indonesia, terutama  bagi  masyarakat  kecil  yang  tidak mempunyai  posisi  yang  kuat  dalam  hal ekonomi  dan  sosial. 9 Maka  dalam  konsep hukum  progresif,  perlindungan  korban idealnya  menggunakan  pendekatan  keadilan dan  kemanfaatan    ( justice  and  useful orientied )  bagi  korban  sesuai  keinginan ( willingness )  korban  dalam  penyelesaian konflik  sosial  dengan  menggunakan  hukum sebagai  sarana  kontrol  maupun  sarana pencapaian  tujuan.  Oleh  karenanya  sudah merupakan  suatu  keharusan  pada  negara hukum mampu menjaga dan melindungi hak –  hak  korban  sebagai    perlindungan  hak asasi  manusia  yang  sudah  seyogyanya diberikan  oleh  alat  –  alat  negara  sebagai pelindung hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan  pemikiran  ide  hukum  Gustav radbruch  yang  bermutasi  menjadi  teori prioritas  kasuistis  berikut  ini  : Gustav Radbruch  is  a  German  legal  philosopher who teaches the concept of three basic ideas of law. He teaches that there are three basic legal  ideas  which  most  legal  theorists  and legal philosophy experts have also identified as  the  three  legal  objectives  of  justice (gerechtigkeit, usefulness (zweckmaeszigkeit),  and  legal  certainty
9 Hwian  Christianto,    2011, Penafsiran  Hukum Progresif  Dalam  Perkara  Pidana ,  Mimbar  Hukum Vol 23, Nomor 3, Oktober 2011, Hal 480
(rechtssicherkeit). Radburch taught that it is necessary  to  use  the  priority  principle  in determining the objectives of the law, where the first priority is  justice,  the second is the benefit and the last is the legal certainty.When  the  judge  is  confronted  with the  choice  between  fairness, benefit  and legal  certainty,  he  should  prioritize  justice, then  the  ultimate  benefit  of  legal  certainty Radbruch's  theory,  which  was  originally regarded  as  an  advanced  and  wise  theory, was  in  some  cases  incompatible  with  the needs  of  the  law  In  certain  cases  it  was considered that justice should take precedence over the usefulness and certainty of  the  law,  but  in  other  cases  maybe  more benefit  should  take  precedence  over  justice and  legal  certainty.  Seeing  this  fact,  the emergence  of  the  theory  of  casuistic priorities  in  which  the  objectives  of  law include  justice,  benefit,  and  legal  certainty with  priority  order  in  proportion  to  the cases  faced  and  want  to  be  solved. 10
(terjemahan  bebasnya  : Gustav  Radbruch adalah seorang filsuf hukum yang mengajarkan  konsep  tiga  ide  dasar  hukum. Beliau  mengajarkan  bahwa  ada  tiga  ide hukum dasar yang lebih banyak dikenal oleh para    ahli  teori  hukum  dan  ahli  filsafat hukum.  Tiga  ide  hukum  dasar  tersebut diidentifikasi  sebagai  tiga  tujuan  hukum
10 http://www.iosrjournals.org/iosr- jhss/papers/Vol.%2023%20Issue6/Version- 2/A2306020109.pdf, 21 Desember 2018, (pkl 20.30 WITA).
yakni  keadilan  ( gerechtigkeit ),  kegunaan ( zweckmaeszigkeit ),  dan  kepastian  hukum ( rechtssicherkeit ).  Radburch  mengajar-kan bahwa  perlu  menggunakan  prinsip  prioritas dalam  menentukan  tujuan  hukum,  di  mana prioritas  pertama  adalah  keadilan,  yang kedua  adalah  manfaat  dan  yang  terakhir adalah  kepastian  hukum.  Ketika  hakim dihadapkan  pada  pilihan  antara  keadilan, manfaat  dan  kepastian  hukum,  ia  harus memprioritaskan  keadilan,  maka  manfaat diperoleh  dan  yang  paling  akhir  kepastian hukum.  Inilah  teori  Radbruch,  sebagai  teori ide  hukum  yang  maju  dan  bijaksana,  dalam beberapa kasus tidak sesuai dengan kebutuhan  hukum.  Namun  dalam  kasus- kasus  tertentu  dianggap  bahwa  keadilan harus  didahulukan  daripada  manfaat  / kegunaan dan kepastian hukum, tetapi dalam kasus  lain  lebih  banyak  manfaat  / kegunaan harus  didahulukan  diatas  keadilan  dan kepastian  hukum.  Melihat  fakta  ini,  muncul teori  prioritas  kasuistis  di  mana  tujuan hukum termasuk keadilan, manfaat/ kegunaan  ,dan  kepastian  hukum  dengan urutan  prioritas  secara  proporsional  dengan kasus-kasus  yang  dihadapi  dan  ingin diselesaikan ).
Dari penjelasan teori Radbruch tentang ide  hukum  yang  kemudian  bermutasi menjadi  teori  prioritas  kasuistis  dapat diimplementasikan penerapannya dalam melindungi  korban  dengan  menggunakan pendekatan keadilan dan kemanfaatan
( justice  and  useful  orientied )  bagi  korban sesuai keinginan ( willingness ) korban dalam penyelesaian konflik sosial dengan menggunakan hukum sebagai sarana kontrol maupun  sarana  pencapaian  tujuan  dengan urutan  prioritas  secara  proporsional  dalam penyelesaian kasus  –  kasus  yang  dihadapi demi  terciptanya  perdamaian  ( win  -  win solution )  yang  menguntungkan  kedua  belah pihak  baik  pelaku  (pelanggar)  dan  korban karena  idealnya  hukum  progresif  dinamis mengikuti  kemauan  para  pihak  yang berkonflik.
Pelaksanaan sasaran perlindungan terhadap pribadi korban/saksi sesuai dengan Peraturan  Kapolri  Nomor  5  Tahun  2005, yang meliputi orang, tempat/lokasi, kegiatan dan  gangguan  yang  mungkin  terjadi  atau timbul.  Cara  bertindak  dalam  memberikan perlindungan  terhadap  korban  /  saksi    dan keluarganya  meliputi tahap  persiapan, tahap pelaksanaan,  dan  tahap  pengakhiran  .  Pada tahap persiapan  meliputi anggota  yang akan ditugaskan  dilengkapi  surat  perintah  tugas dari  pejabat  kepolisian  setempat,  anggota harus  mengetahui  tentang  rencana  dan sasaran  kegiatan,  sedangkan  kewajiban atasan  dengan  pemberian  arahan  atau petunjuk  yang  jelas  kepada  anggota  yang akan  melaksanakan  tugas  .  Disamping  itu, melakukan pemeriksaan jumlah anggota dan alat  kelengkapan  yang  akan  dilibatkan
dalam pengamanan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait 11 .
Terkait aspek perlindungan /pengayoman  terhadap  korban/saksi  yang melaporkan  perbuatan  AIPTU  M      adalah dengan  menerimakan  laporan  pengaduan dari  korban  sesuai  dengan  Laporan  Polisi Nomor : LP / 5.A / VIII / 2018 / Si Propam , tanggal  27Agustus  2018  yang  dilakukan oleh  saksi  korban  NOERANA,  maka penyidik  Propam  melakukan  langkah  – langkah sebagai berikut :
a. Menerimakan  Laporan  Pengaduan  Saksi Korban An. NOERANA, dengan menerbitkan  Laporan  Polisi  Nomor  :  LP  / 5.A  /  VIII  /  2018  /  Si  Propam  ,  tanggal 27Agustus  2018  tentang  adanya  dugaan disiplin/pidana/kode  etik  yang  dilakukan oleh AIPTU M,  NRP 72100xxx.
b. Menerbitkan  Surat  Perintah  Penyidikan Surat  Perintah  Nomor  :  SPrin  /    05  /  VIII /HUK.12.10/  2018  /  Si  Propam  ,  tanggal 30Agustus 2018.
c. Memeriksa  para  saksi,  barang  bukti  dan Terduga  pelanggar  yang  dituangkan  dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
d. Tanpa  Surat  Panggilan  telah  dilakukan pemeriksaan  terhadap  saksi  atas  nama NOERANA  pada  hari  Jumat  tanggal  31 Agustus 2018.
e. Tanpa  Surat  Panggilan  telah  dilakukan pemeriksaan  terhadap  saksi  atas  nama
11 Siswanto Sunarso, 2012, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana ,Jakarta: Sinar Grafika, hal. 173
AFFANDI  pada  hari  Jumat  tanggal  31 Agustus  2018.
f. Tanpa  Surat  Panggilan  telah  dilakukan pemeriksaan  terhadap  saksi  atas  nama JASUDIN PURBA pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2018.
g. Tanpa  Surat  Panggilan  telah  dilakukan pemeriksaan  terhadap  terduga  pelanggar atasnama  AIPTU  M,    NRP  72100xxx  pada hari  Minggu  tanggal  2  bulan  September 2018.
h. Melakukan  penyitaan  terhadap  barang bukti  Kuitansi  sewa/rental  mobil  CV.  CB dan  surat  perjanjian  pengembalian  mobil rental milik CV CB.
i. Membuat Daftar Pemeriksaan Pendahuluan  Pelanggaran  Disiplin  Nomor: DP3D / 8 / IX / 2018 / Si Propam tanggal 6 September 2018.
j. Memberitahukan  tempat  dan  waktu pelaksanaan  proses  sidang  disiplin  dari terduga pelanggar AIPTU M, NRP 72100xxx Jabatan Ba Polsek XXX Kesatuan Polres  Banjarbaru  untuk  korban  /  saksi menghadirinya.
Guna  mendapatkan  Keputusan  dan
Kepastian
Hukum atas Pelanggaran Pidana/kode  etik  yang  dilakukan  oleh AIPTU  M,  terduga  pelanggar  dihadapkan pada  sidang  disiplin  karena  dipersangkakan telah  melanggar  peraturan  disiplin  berupa setiap  anggota  Polri  dilarang  “Melakukan hal-hal  yang  dapat  menurunkan  kehormatan dan martabat negara pemerintah atau polri.”,
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5 huruf(a) PP RI Nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan  disiplin  bagi  anggota  Polri,dan dijatuhi  hukuman  berupa mutasi  yang bersifat  demosi sesuai  Keputusan  Hukuman Disiplin Nomor : Kep / 9 / IX / 2018/ Seksi Propam  Polres  Banjarbaru.  Penjatuhan hukuman  disiplin  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  33  huruf  d  Perkap  Nomor  2 tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran  Disiplin  oleh  Anggota  Polri diputuskan  dalam  sidang  displin  oleh Pimpinan
Sidang disiplin setelah mendengarkan  dan  atau  memperhatikan keterangan:  Saksi,  Ahli,  Petunjuk  dan Terduga  pelanggar.  Dalam  penjatuhan hukuman disiplin Pimpinan sidang mempertimbangkan  :  a)  Riwayat  jabatan, karier  dan  hak  yang  akan  didapat  oleh terduga  pelanggar  dalam  tempo  1  (satu) tahun  ke  depan;  b)  Pengulangan  dan perilaku  sehari-hari  pelanggar  disiplin; c)Terwujudnya  rasa  keadilan  dan  mampu menimbulkan efek jera serta tetap menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia;    dan d)  Keyakinan  Pimpinan  sidang  dan  fakta persidangan serta didukung dengan pembuktian.
Dalam hal terduga pelanggar menerima putusan  hukuman  disiplin.    Atasan  Hukum (Ankum)  wajib  menindaklanjuti  putusan dimaksud,  termasuk  melakukan  kordinasi dengan pejabat fungsi terkait untuk
diterbitkan  Keputusan  sebagai  tindak  lanjut hasil sidang disiplin.
Pengajuan keberatan terhadap hukuman disiplin  diajukan  oleh  terduga  pelanggar melalui  Ankum  kepada  Atasan  Ankum dengan  tembusan  diberikan  kepada  pejabat fungsi  Propam  Polri  dan  pejabat  fungsi hukum Polri, keberatan sebagaimana dimaksud  diajukan  oleh  terduga pelanggar selambat  –  lambatnya 14  (empat  belas)  hari kerja setelah dijatuhi hukuman disiplin. Atas putusan sidang disiplin tersebut kedua belah pihak baik Pelanggar AIPTU M dan korban /  saksi  saling  menerima,  dengan  korban  / saksi  mendapatkan  kompensasi  ganti  rugi atas kerugian yang dialaminya atas perbuatan  pelanggar  AIPTU  M  sehingga terwujudlah  perdamaian  antara  kedua  belah pihak  ( win-win  solution ) yang  dapat diselesaikan  secara  internal  oleh  Institusi Kepolisian  tanpa  dimasukkan  dimasukkan berkas perkaranya di pengadilan.
Sedangkan  terkait  adanya  korban  lain yang  belum  dapat  terpenuhi  haknya,  dapat melaporkan permasalahan yang sama melalui jalur perkara pidana, sampai dengan sekarang  Sat  Reskrim  Polres  Banjarbaru masih  melakukan  penyidikan,  pengumpulan alat  bukti  dan  pemeriksaan  saksi-saksi, melaksanakan  gelar  perkara  untuk  naik penyidikan  dan  meminta  pendapat,  saran hukum, serta kepada korban sebagai pelapor nantinya  diberikan  haknya  berupa  Surat Tanda  Penerimaan  Laporan  (STPL)  dan
Surat  Pemberitahuan  Perkembangan  Hasil Penyidikan (SP2HP) apabila sudah dinyatakan  2  (dua)  bukti  permulaan  yang cukup  dan  layak  naik  ke  penyidikan  oleh penyidik  Sat  Reskrim  Polres  Banjarbaru. Penjatuhan  hukuman  kepada  pelanggar AIPTU  M  dalam  konteks  hukum  pidana, menurut  Simons  menyebut Straaf adalah Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtrading  van  de  norm  verbonden  ,  data anden  schuldige  bijrechterlijk  vonis  wordt opgelegd . Maknanya bahwa suatu penderitaan  yang  oleh  Undang  –Undang telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu  norma,  yang  dengan  suatu  putusan hakim  telah  dijatuhkan  bagi  seseorang  yang bersalah. 12 Relevansinya  dengan pelanggaran  kode  etik  profesi  Polri  yang dilakukan oleh AIPTU M dengan melakukan  penipuan  dan  penggelapan berdasar  Pasal  372  KUHP  (perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau  seluruhnya  dimana  penguasaan  atas barang itu sudah ada pada pelaku) dan Pasal 378 KUHP (dengan maksud untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain secara  melawan  hukum  dengan  memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya  , atau  supaya  memberi  hutang  maupun
12 PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2012,
Hukum Penitensier Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, hal. 34
menghapuskan  piutang),  apabila  didalam proses  penyidikan  baik  oleh  penyidik  Sat Reskrim  ataupun  Seksi  Propam  telah menemukan  unsur  pidana  dan  2  (dua)  alat bukti  yang  cukup,  maka  pelanggar AIPTU M  akan  ditingkatkan  ke  proses  penyidikan untuk kemudian dilimpahkan berkas perkaranya  ke  Penuntut  Umum  /  Kejaksaan untuk  selanjutnya  disidangkan  di  peradilan umum bukan di persidangan disiplin, setelah keputusan  pidana  bersifat  tetap  ( incracht van gewidge ).

## PENUTUP
Penjatuhan  sanksi  terhadap  terduga pelanggar AIPTU M NRP 72100xxx Jabatan Ba  Polsek  xxx  Kesatuan  Polres  Banjarbaru, Pimpinan  Sidang  memutuskan  pelanggar telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa setiap anggota Polri dilarang “ Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara pemerintah atau polri ” sebagaimana dimaksud  Pasal  5  huruf(a)  PP  RI  Nomor  2 tahun  2003  tentang  peraturan  disiplin  bagi anggota  Polri  dan  dijatuhi  hukuman  mutasi yang  bersifat  demosi sesuai  Keputusan Hukuman  Disiplin  Nomor  :  Kep  /  9  /  IX  / 2018/  Seksi  Propam  Polres  Banjarbaru. Terkait perlindungan terhadap saksi korban/pelapor, fungsi Propam telah melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya sebagai  pengemban  fungsi  pemeriksa  dan pembinaan  terkait  laporan  pengaduan  dari
masyarakat  terhadap  dugaan  pelanggaran disiplin,  pidana  dan  kode  etik  yang dilakukan oleh personil Polri An. AIPTU M, dan  pada  saat  putusan  dibacakan  tidak  ada komplain  /gugatan,  dan  korban  menerima terhadap  hasil  putusan  sidang  disiplin tersebut diatas, sehingga terwujudlah perdamaian  antara  kedua  belah  pihak  ( win- win solution ) yang dapat diselesaikan secara internal  oleh  Institusi  Kepolisian  tanpa dimasukkan berkas perkaranya di pengadilan .

## DAFTAR PUSTAKA
A  Kadarmanta,  2011, Membangun  Kultur Kepolisian ,  Jakarta:    Forum Media
Utama.
Abdul Wahab, 1999, Hukum dan Perikatan ,
Bandung: Fakultas Hukum Universitas Sekolah Tinggi
Hukum.
Departemen  Pendidikan  Nasional,  2012,
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama.
Hwian  Christianto,    2011, Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana ,  Mimbar  Hukum  Vol  23, Nomor 3, Oktober 2011.
Teguh  Prasetyo,  2010, Hukum  Pidana , Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2012,
Hukum  Penitensier  Indonesia ,
Jakarta: Sinar Grafika.
Riduan  Syhrani,  2011, Rangkuman  intisari Ilmu  Hukum ,  Bandung:  Citra
Aditya Bakti.
Siswanto  Sunarso,  2012, Viktimologi  dalam Sistem Peradilan Pidana ,Jakarta:
Sinar Grafika.
Supirman  Rahman  dan  Nurul  Qamar,  2014,
Etika  Profesi  Hukum ,  Makassar: Refleksi.
Wirjono  Prodjodikoro,  2005, Asas-Asas
Hukum Pidana , Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2003    Tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2003  Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2003  Tentang Pelaksanaan  Teknis  Institusional
Peradilan  Umum  bagi    Anggota Polri. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun  2011  Tentang  Kode  Etik
Profesi Polri.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Nomor  19
Tahun  2012  Tentang  Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik
Polri.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri.
Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  6  Tahun  2014
Tentang Teknis Pelaksanaan Penegakkan  Pelanggaran  Kode Etik Profesi Polri.
https://assets.publishing.service.gov.uk/gove rnment/uploads/system/uploads/a ttachment_data/ file/330235/MisconductPerform AttendanceJuly14.pdf,22 Nopember 2018, (22.30 wita). http://www.iosrjournals.org/iosrjhss/papers/
Vol.%2023%20Issue6/Version- 2/A2306020109.pdf,
22
Nopember 2018, (22.30 wita). https://www.hukumonline.com/klinik/detail/
lt4ceb3048897ea
/penggelapan-dan-penipuan ,  22 Nopember 2018, (22.30 wita). https://assets.publishing.service.gov.uk/gove rnment/uploads/system/ uploads/attachment_data/file/330 235/MisconductPerformAttendan ceJuly14.pdf, 21 Desember 2018, (pkl 20.30 WITA).
http://www.iosrjournals.org/iosrers/Vol.%20
23%20Issue6/Version- 2/A2306020109.pdf, 21 Desember  2018,  (pkl  20.30 WITA).
Putusan  Bersam  Ketua  Mahkamah  Agung
RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor  047/KMA/SKB/IV/2009 dan  Nomor  02/SKB/P.KY/IV/ 2009
Salinan Putusan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum,
No  56/DKPP-PKE-IV/2015  dan No 81/ DKPP-PKE-IV/2015