## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU EIGENRICHTING (MAIN HAKIM SENDIRI) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MELALUI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
Oleh Donsisko Marbun Universitas Darma Agung, Medan E-mail : donsisko@gmail.com

## ABSTRACT
Violence itself means judging other people regardless of the law (usually done by beatings, torture,  burning  and  so  on).  The  act  of  vigilantism  is  usually  carried  out  by  2  or  more people, thus causing criminal sanctions against the vigilantes according to their respective roles in the action. The type of research used is normative legal research. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques carried out by the library. The method used in analyzing the data is a qualitative analysis method. The responsibility of the perpetrators  of  vigilante  acts  that  caused  the  death  of  each  was  sentenced  to  a  different punishment.  This  was  imposed  by  the  Panel  of  Judges  after  considering  aggravating  and mitigating  matters  against  the  defendants  in  order  to  obtain  a  sense  of  justice  for  the defendants.  The  regulation  regarding  vigilante  action  is  regulated  in  the  Criminal  Code Article  170  paragraph  (3).  In  a  criminological  perspective,  the  cause  of  vigilantism (eigenrichting)  is  often  found  to  be  relative  deprivation  (feelings  of  dissatisfaction  with perpetrators of mass judgments due to the gap between expectations for creating a sense of security).  The  relative  deprivation  experienced  by  the  perpetrators  of  mass  judgment  is mainly evident from feelings of disappointment and dissatisfaction.
Keywords: Vigilante, Criminal Responsibility And Criminological Perspective Review

## ABSTRAK
Main  hakim  sendiri  berarti  menghakimi  orang  lain  tanpa  mempedulikan  hukum  yang  ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran dan sebagainya). Tindakan main  hakim  sendiri  biasanya  dilakukan  oleh  2  orang  atau  lebih,  sehingga  menyebabkan terjadinya  sanksi  pidana  terhadap  para  pelaku  main  hakim  sendiri  sesuai  peran  masing  – masing dalam tindakan tersebut. Jenis penellitan  yang digunakan  adalah penelitian hukum normatif.  Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data  yang  dilakukan  kepustakaan.  Metode  yang digunakan  dalam  menganalisis  data  adalah metode  analisis  kualitatif.  Pertanggungjawaban  para  pelaku  tindakan  main  hakim  sendiri yang menyebabkan kematian masing – masing dijatuhi hukuman yang berbeda. Hal tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan  terhadap  para  terdakwa  agar  diperoleh  rasa  keadilan  terhadap  para  terdakwa. Pengaturan  tentang  tindakan  main  hakim  sendiri  diatur  dalam  Kitab  Undang  –  Undang Hukum  Pidana  Pasal  170  ayat  (3).  Dalam  perspektif  kriminolgi  yang  sering  ditemui penyebab main hakim sendiri ( eigenrichting ) adanya Relative Deprivation ( Perasaan Tidak Puas  Pelaku  Penghakiman  Massa  Akibat  Adanya  Kesenjangan  Antara  Harapan  Akan Terciptanya Rasa Aman). Adanya deprivasi relative yang dialami para pelaku penghakiman massa  terutama  tampak  dari  perasaan  kecewa  dan  tidak  puas .
Kata Kunci :Pelaku Main Hakim Sendiri,Pertanggung Jawaban Pidana Dan Tinjauan

## Perspektif Kriminologi

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke–IV)
menyatakan  bahwa  Indonesia  adalah negara  yang  berdasarkan  atas  hukum.
Untuk  mewujudkan  negara  hukum maka diperlukan perangkat hukum yang digunakan  untuk  mengatur  keseimbangan dan  keadilan  di  segala  bidang  kehidupan dalam  masyarakat  melalui  peraturan perundang–undangan. Realita hukum pidana di masyarakat tidak semudah yang dibayangkan karena masih banyak permasalahan kompleks yang bermunculan terutama dalam perkembangan  zaman  di  era  modern  ini mengakibatkan permasalahan tindak pidana semakin berkembang dan bervariasi.
Tumbuh  dan  meningkatnya  masalah– masalah kejahatan  ini  menimbulkan anggapan  dalam  masyarakat  bahwa  para penegak  hukum  gagal  menanggulangi masalah dan juga lamban dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan  perasaan  ketidak  puasan dalam  masyarakat  karena  penegakan hukum tidak terjadi sebagaimana semestinya.Hal  ini  terjadi  merupakan akibat  dari  proses  panjang  pengadilan yang  kurang  mendidik  serta  seringkali pelaku–pelaku  tindak  kejahatan  dilepas karena kurang kuatnya bukti,dan kalaupun diproses  dalam  pengadilan  hukumannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat.Adanya  anggapan–  anggapan demikian  memicu  munculnya  fenomena main  hakim  sendiri  ( eigenrichting )  oleh masyarakat  untuk  mempertahan  kan keamanannya  dan  untuk  menciptakan keadilan sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa  mengikuti  proses  hukum  yang seharusnya.
Main  hakim  sendiri  ( eigenrichting ) merupakan  salah  satu  fenomena  hukum yang terjadi di masyarakat.Dimana
sekelompok orang cenderung menyelesaikan  masalah  diluar  proses hukum  yang  berlaku.Main  hakim  sendiri diartikan  sebagai  menghakimi  orang  lain tanpa  memperhatikan  hukum  yang  ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan,penyiksaan,pembakaran,dan sebagainya. Semakin  maraknya  fenomena  main hakim sendiri ini menyebabkan kecenderungan  masyarakat  atau  massa untuk  melakukan  tindakan  diluar  batas yang  sewajarnya  sehingga  menyebabkan si korban pengeroyokan mengalami luka – luka berat.
Misalnya  saja  kejadian  di  Makassar tahun  2017  silam.Seorang  pencuri  harus menerima amuk massa ketika ia ketahuan saat  hendak  mencuri  di  rumah  pensiunan Pegawai Dinas Perhubungan.Pencuri
tersebut  sempat  berduel  dengan si korban,dan juga mengancam akan membunuhnya.Korban pun langsung berteriak.Warga yang berdatangan langsung  menghajar  si  pencuri  hingga kritis  hingga  ia  harus  dilarkan  ke  rumah sakit. 3 Atas  perbuatannya  tersebut  para pelaku dijerat  dengan  pasal  170  ayat  (2) ke–2  KUHP  tentang  tindak  kekerasan yang  menyebabkan  luka  berat  pada  tubuh dengan  ancaman  penjara  selama–lamanya 7 tahun.
Masyarakat  atau  massa  lupa  bahwa pelaku  kejahatan  juga  seorang  manusia yang  memiliki  hak  asasi.  Para  pelaku kejahatan  memiliki  hak  untuk  mendapat perlindungan  hukum  di  muka  pengadilan dan  tidak  boleh  mengalami  penderitaan yang  dilakukan  oleh  masyarakat  atau massa  karena  bagaimanapun,mereka  juga merupakan  manusia  yang  memiliki  hak yang sama di mata hukum.
Terkadang  akibat  dari  tingginya emosi  massa,  tak  jarang  tindakan  main hakim  sendiri  tersebut  menyebabkan kematian.  Misalnya  saja  kasus  yang  baru baru  ini  terjadi  di  Universitas  Negeri
Medan  (UNIMED)  terhadap  2  (dua) pemuda  yang  berujung  maut,yakni  Stefan Sihombing  (21)  dan  Jhonny  Fernando Silalahi  (30)  di  kawasan  Universitas Negeri  Medan  Jalan  Willem  Iskandar yang  sempat  menghebohkan  masyarakat waktu itu.Pengeroyokan tersebut dilakukan  oleh  sejumlah  warga  dan  juga aparat keamanan setempat.Keduanya meninggal  di  tempat,walaupun salah satunya  sempat  dilarikan  ke  rumah  sakit namun meninggal di perjalanan.
Menurut keterangan
warga setempat,kedua  korban  tersebut  dipukuli karena  dituduh  mencuri  helm  dan  sepeda motor. Atas kejadian tersebut, polisi telah menetapkan  4  tersangka  pengeroyokan tersebut yakni M  Arya  Prasta (22), Bagus Prayetno (18), M  Abdul  Khadir (21),serta Feri  Zulham  (26).Para  tersangka  yang diamankan  tersebut  merupakan  petugas keamanan UNIMED  atas  perbuatan  para tersangka tersebut, mereka diancam dijerat  Pasal  170  Juncto  Pasal  351  ayat  3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal  12  tahun.  Penegakan  hukum kasus main hakim sendiri perlu diupayakan  secara  serius  dan  dengan penanganan  yang  sungguh-sungguh.  Bila suatu Negara dalam kehidupan masyarakatnya  lebih  dominan  berlaku hukum  rimba  ketimbang  hukum  normatif yang  legal  formal  maka  masyarakat tersebut  akan  cenderung  tunduk  kepada kelompok–kelompok atau perorangan yang  memiliki  kekuatan  fisik.  Pemberian sanksi  merupakan  salah  satu  cara  untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri di masyarakat. Dalam hal penjatuhan sanksi kepada terdakwa, Indonesia  adalah  Negara  hukum  yang memberikan  kekebasan  pada  hakim  utuk memutuskan suatu perkara  pidana,dengan maksud  hakim  tidak  boleh  mendapat intervensi dari pihak manapun.
Hakim  sebagai  pejabat  peradilan Negara yang berwenang untuk menerima,memeriksa  dan  memutuskan perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada Pasal  8  ayat  (2)  Undang–Undang  No.48
tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  menyebutkan  bahwa  hakim juga dapat wajib mempertimbangkan sifat baik  dan  jahat  pada  diri  terdakwa  selama persidangan.
Oleh  karena  itu,peneliti  tertarik  untuk membahas  serta  mengkaji  permasalahan tersebut dengan mengambil judul
“Pertanggungjawaban Pidana
Terhadap  Pelaku Eigenrichtin (Main Hakim  Sendiri)  Yang  Menyebabkan Kematian Melalui Persfektif Kriminologi”. 2. TINJAUAN PUSTAKA A. Main Hakim Sendiri ( eigenrichting )
Main  hakim  sendiri  merupakan terjemahan  istilah  dari  bahasa  Belanda “ eigenrichting ”  yang  berarti  tindakan main  hakim  sendiri,mengambil  hak  tanpa mengindahkan
hokum, tanpa sepengetahuan  pemerintah  dan  tanpa penggunaan alat
kekuasaan pemerintah.Selain  itu  main  hakim  sendiri berarti  menghakimi  orang  lain  tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran,  dan  sebagainya). Istilah tindakan  main  hakim  sendiri  di  Indonesia sangat  identic  dengan  istilah  “pengadilan jalanan”  yang  maksudnya  yaitu  tindakan main  hakim  sendiri  yang  dilakukan  oleh beberapa  orang  atau  sekelompok  orang (massa)  terhadap  orang  yang  diduga sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Perbuatan main  hakim  sendiri  selalu  sejajar  dengan hak–hak  orang  lain  dan  oleh  karena  itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa ada indikasi rendahnya terhadap kesadaran hukum.
Main  hakim  sendiri  sama  halnya  dengan kerumunan  yang  berlawanan  dengan norma–norma hukum ( lawless crowd ).Menurut Soerjono Soekanto, kerumunan  yang  berlawanan  dengan norma–norma  hukum  ( lawless  crowd )  itu dibagi atas dua bagian yaitu :
a) Kerumunan  yang  bertindak  emosional ( acting  mobs ),kerumunan  semacam  ini bertujuan  untuk  mencapai  suatu  tujuan dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan  dengan  norma  hukum  yang berlaku dalam masyarakat.Pada umumnya, kumpulan orang–orang tersebut  bergerak  karena  meresahkan bahwa hak–hak mereka diinjak–injak atau tidak adanya keadilan.
b) Kerumunan yang bersifat immoral ( immoral  crowd )  contoh  nya  adalah  yaitu orang-orang yang mabuk.
Tindakan  main  hakim  sendiri  yang dilakukan oleh kerumunan orang terhadap pelaku  tindak  pidana  atau  orang  yang diduga sebagai pelaku  tindak pidana pada umumnya  boleh  dibilang  sadis  dan  tidak kenal  belas  kasihan  atau  bias  dibilang tidak mansiawi.Dikatakan tidak manusiawi,  karena  tindakan  main  hakim sendiri  ini  telah  melibatkan  banyak orang  yang  melakukan  kekerasan  atau penganiayaan secara beramai–ramai terhadap  seseorang  atau  beberapa  orang pelaku  tindak  pidana  atau  yang  diduga sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Kekerasan atau  penganiayaan  ini  seringkali  disertai dengan penggunaan benda- benda keras,tumpul dan tajam sebagai medianya.Selain  mengalami  luka–luka, dalam beberapa kasus main hakim sendiri bahkan  ada  sekelompok  orang  yang kemudian  membakar  orang  yang  diduga pelaku  tindak  pidana  tersebut.

## B. Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing  disebut toekenbaarheid , criminal responsibility dan criminal liability.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia versi  daring,  “tanggungjawab”  artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya  (kalau  terjadi  apa–apa  boleh dituntut,dipersalahkan,  diperkarakan,dan sebagainya).Pertanggungjawaban  pidana hanya  dapat  terjadi  jika  sebelumnya seseorang  telah  melakukan  tindak  pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada
dilarang dan diancamnya perbuatan dengan  suatu  pidana,  sebagaimana  telah diancamkan,  ini  tergantung  dari  soal apakah dalam pertanggungjawaban pidana.
Dengan demikian pertanggungjawaban  pidana  mengandung asas  kesalahan  asas culpabilitas ),yang didasarkan pada keseimbangan
monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan  pada  nilai  keadilan  harus disejajarkan  berpasangan  dengan  asas legalitas  yang  didasarkan  pada  nilai kepastian.Masalah  kesesatan  ( error )  baik kesesatan  mengenai  keadaannya  ( error facti )  maupun  kesesatan  mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan  salah  satu  alasan  pemaaf sehingga  pelaku  tidak  dipidana  kecuali kesesatannya  itu  patut  dipersalahkan kepadanya.  Ada  dua  unsur  kesalahan dalam suatu tindak pidana yaitu “kesengajaan”  ( dolus ),  dan  “kealpaan” ( culpa ).
Dalam  mempertanggungjawabkan seseorang  dalam  hukum  pidana,  harus terbuka  kemungkinan  bagi  pembuayht untuk  menjelaskan  mengapa  dia  berbuat demikian.  Jika  sistem  hukum  tidak membuka  kesempatan  demikian,  maka dapat  dikatakan  tidak  terjadi  proses  yang wajar ( due process ) dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  penelitian  hukum  normatif.  Data yang  digunakan  adalah  data  sekunder yang  diperoleh  dari  bahan  hukum  primer: Kitab  Undang–Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  ,Kitab  Undang–Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  dan  keseluruhan Peraturan  Perundang–Undangan.  Bahan Hukum  sekunder  :  hasil  karya  para  ahli hukum  berupa  buku-  buku,pendapat– pendapat  para  sarjana  yang  dimuat  di
dalam  artikel–artikel  dan  Bahan  Hukum tersier  :  bahan  hukum  yang  memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap  bahan  hukum  primer  dan/atau sekunder,  yaitu  kamus  hukum  dan  lain– lain. Metode penelitian hukum  normative yakni dengan menggunakan suatu penelitian
kepustakaan ( Library Research) .  analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis  dan  selanjutnya  dianalisis secara  kualitatif.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Tanggung  Jawab  Pelaku  dalam
Tindakan  Main  Hakim  Sendiri  Yang Menyebabkan Kematian
Pertanggungjawaban  pidana  mangandung kesalahan (asas culpabilitas ), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan  pada  nilai  keadilan  harus disejajarkan  berpasangan  dengan  asas legalitas  yang  didasarkan  pada  nilai kepastian. Meskipun harus diakui sinyalemen tentang kesalahan dan pertanggungjawaban  pidana  juga  tersirat dari  berbagai  ketentuan  perundang  – undangan,  tetapi  dapat  dikatakan  masih sangat sedikit.
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Main Hakim Sendiri
( EIGENRICHTING) Dalam  Perspektif Kriminologi
Dalam perspektif kriminologi bahwa suatu kejahatan  itu  relatif  karena  kejahatan sebagai  masalah  fenomena  sosial  tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan  dalam  masyarakat  dan  sering dipengaruhi  oleh  factor  internal  yang menyebabkan Relative Deprivation (Perasaan Tidak Puas Pelaku Penghakiman  Massa  Akibat  Adanya Kesenjangan Antara Harapan Akan Terciptanya Rasa Aman) Adanya
deprivasi relatif  yang dialami para Pelaku penghakiman massa terutama tampak dari perasaan  kecewa  dan  tidak  puas  yang
disertai  oleh  emosi  marah  yang  mereka alami  akibat  adanya  kesenjangan  antara harapan untuk dapat hidup secara aman.
C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri (EIGENRICHTING) yang Menyebabkan Kematian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Siamlungun NP.396/PID.B/2017/PN.Sim 1. Posisi Kasus
Pada  hari  Jumat  Tanggal  17  maret  2017 sekitar  Pukul.  01.30  Wib  atau  setidak- tidaknya  pada  suatu  waktu  dalam  bulan Maret  di  Tahun  2017  atau  setidak- tidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2017  bertempat  di  Kompleks  Perumahan DL.  Sitorus  Jl.  Medan  KM  8,5  Sinaksak Kel.  Sinaksak  Kec.  Tapian  Dolok  Kab. Simalungun  wilayah  hukum  Pengadilan Negeri  Simalungun  akibat Eigenrichting (main  hakim  sendiri)  telah  memakan korban atas nama Alm Firmansyah hingga meniggal dunia,akibat hukum yang diterima  para  pelaku Eigenrichting (main hakim sendiri) berdasarkan Putusan Hakim adalah sebagai berikut : a) Putusan 1) Menyatakan  Terdakwa  I  Chafrizal
Simanjuntak,  Terdakwa  II  Ferry  Zailani Indra  Kumala  dan  Terdakwa  III  Masrudi alias  Rudi  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  “Pengeroyokan  yang  dilakukan secara bersama mengakibatkan kematian”.
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa  I  Chafrizal  Simanjuntak  dan Terdakwa  II  Ferry  Zailani  Indra  Maulana masing-masing  dengan  pidana  penjara selama  7  (tujuh) bulan,  dan  Terdakwa  III Masrudi  alias Rudi dengan pidana penjara selama  8  (delapan)  bulan  dan  15  (lima belas) hari.
3) Menetapkan  masa  penangkapan  dan penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  Para Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari pidana yang dijatuhkan;
4) Menetapkan Para Terdakwa tetap  ditahan;
5) Menetapkan barang bukti berupa:
 1 (satu)  batang kayu broti segi empat panjang  kira-kira 90 cm ;
 1 (satu)  sendal merek carvil warna  coklat hitam sebelah kanan
 Pecahan pot bunga terbuat dari plastik warna merah ;
 1  (satu)  dompet  kulit  warna  coklat  merek Arrow  yang  berisikan  1  (satu)  KTP yang tidak  ada  Foto  dan  Identitas,  kartu member  dari  Indomaret,  ATM  dari  bank BRI  dan  uang  tunai  Rp.  6.000,00  (enam ribu rupiah);
 1  (satu)  helai  celana  panjang  jeans  merek RAF 21 warna  hitam.

## 2. Pertimbangan Hakim
Adapun pertimbangan hakim dalam kasus ini  dimana  bahwa  para  terdakwa  tersebut telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum dengan  dakwaan  subsidaritas,  sehingga Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan fakta–fakta hukum tersebut diatas memilih langsung  dakwaan  Primair  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  170  ayat  (2)  ke  –  3 KUHP mengandung unsur sebagai berikut
a) Barang siapa;
b) Dimuka umum;
c) Yang menyebabkan matinya orang;
a) Unsur barang siapa Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai  subjek  delik  yang  mampu  untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
Menimbang,  bahwa  dalam  Putusan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1398 K/Pid/1994  tanggal  30  Juni  1995  bahwa kata  “Barangsiapa”  atau  “Hij”  diartikan siapa saja yang harus dijadikan
Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek  hukum  (pendukung  hak  dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;
Menimbang,  bahwa  selaku  subjek hukum  dalam  hal  ini,  semata  hanya menunjukan  siapa  saja  yang  dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana dan yang  menjadi  Terdakwa  dalam  perkara yang didakwakan, namun mengenai
terbuktinya  perbuatan  yang  didakwakan dan  dapat  dipidananya  pelaku  sebagai terdakwa  akan  dipertimbangkan  lebih lanjut dalam putusan ini;
Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum telah  menghadapkan  Para  Terdakwa  yaitu Terdakwa I Chafrizal Simanjuntak, Terdakwa  II  Fery  Zailani  Indra  Kumala, Terdakwa  III  Rudi  Alias  Masrudi,  yang sepanjang  pemeriksaan  di  persidangan Para  Terdakwa  adalah  orang  yang  sehat secara jasmani danrohani;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hasil pemeriksaan  dalam  persidangan  bahwa Para  Terdakwa  adalah  subyek  hukum yang  identitasnya  telah  sesuai  dengan yang  tercantum  dalam  Surat  Dakwaan Penuntut  Umum  dan  Para  Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan  dalam  Dakwaan  Penuntut Umum tersebut;
Menimbang,  bahwa  Para  Terdakwa adalah merupakan Warga Negara Indonesia  yang  diduga  telah  melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia,  sehingga  selaku  subjek  hukum kepadanya  dapat  diberlakukan  hukum pidana  yang  berlaku  di  Negara  Republik Indonesia  sebagaimana  yang  saat  ini sedang dituduhkan  kepadanya;
b) Unsur dimuka umum Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud dengan  unsur  dimuka  umum  adalah  suatu perbuatan  yang  secara  nyata  dilakukan  di suatu  tempat  yang  terbuka  dan  dapat dilihat serta disaksikan oleh orang banyak yang  ada  di  tempat  tersebut  tanpa terhalang  oleh  sesuatu  apapun  sehingga dapat terlihat dengan jelas;
Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan  saksi  –  saksi  dan  terdakwa yang  terungkap  di  persidangan  bahwa Ketika  saksi  Riswanto  sedang  berada didalam rumah rumahnya, melihat keadaan  disekitar  luar  rumah  tepatnya  di Kompleks  Perumahan  DL.  Sitorus  yang ditempati  oleh  saksi  Riswanto,  bahwa  ada seorang  pelaku  yang  masuk  mengendap- endap  kedalam  kompleks  Perumahan tersebut,  sehingga  timbul  kecurigaan
saksi  Riswanto  terhadap  pelaku  tersebut, dikarenakan  selama  ini  sudah  sering terjadi kemalingan atau kehilangan barang – barang  berharga  milik  warga  komplek Perumahan DL.Sitorus namun tidak pernah diketahui  siapa pelakunya,  sehingga membuat  saksi  Riswanto  dan  warga sekitar  menjadi  resah  tidak  tenang  dan ingin  sekali  menangkap  pelaku–pelaku yang  sering  mengambil  barang–barang berharga milik warga masyarakat  sekitar. Saksi  Riswanto  yang  mengetahui  hal tersebut, selanjutnya menghubungi terdakwaII.
Ferry  Zailani  Indra  Kumala  dan mengatakan  bahwa  ada  orang  yang dicurigai masuk kedalam Komplek Perumahan DL.Sitorus dan sedang berjalan  menuju  rumah  kosong  belakang Kompleks.  Saksi  Riswanto  selanjutnya mengikuti  pelaku  yang  berjalan  sampai kearah belakang rumah kompleks tersebut,  dan  berusaha  membuka  jendela rumah  tinggal  yang  masih  dalam  keadaan kosong  dengan  menggunakan  1  (satu) buah lonceng atau alat yang dipakai untuk merusak  kaca  jendela  yang  nantinya memudahkan  pelaku  masuk  kedalam rumah  Tersebut.  saksi  yang  melihat perbuatan  pelaku  tersebut  selanjutnya menegur  pelaku  yang  diketahui  bernama Firmansyah  “  Kau  Ngapain  Disini?”  dan dijawab oleh korban Firmansyah “ Tempat Keluarga  Saya  Pak”.Saksi  Riswanto  yang merasa  curiga  dengan  korban  Firmansyah kemudian  bertanya  lagi  kepada  korban Firmasnyah  “  Ada  Rupanya  Sodaramu Dikomplek  Ini”dan  dijawab  oleh  korban Firmansyah  “Ada  SI  Sigagak”  sambil korban  Firmansyah  mengeluarkan  KTP Kosong  kepada  saksi  Riswanto  dan berusaha hendak menyerang saksi Riswanto, dimana dengan refleks spontanitas  saksi  Riswanto  menghindar dan  kemudian  dengan  menggunakan  1 batang  kayu  ukuran  60  Cm  memukulkan kayu  tersebut  ke  arah  betis  korban Firmansyah,  sehingga  korban  Firmansyah terjatuh
ketanah.saksi Riswanto
selanjutnya mengamankan korban
Firmansyah dengan cara memeluk  korban Firmansyah  dan  berteriak  “Maling  – Maling”  sehingga  warga  masyarakat terbangun dan mendatangi tempat tersebut,  dimana  pada  saat  itu  saksi Riswanto  memeriksa  isi  kantong  celana kanan korban Firmansyah dan menemukan 1 (satu) buah Dompet yang mana pada saat bersamaan  dengan  datangnya warga masyarakat  ketempat  tersebut,  Saksi Dermawan Sialagan melihat dompet yang dimiliknya  ada  pada  korban  Firmasnyah sehingga  Saksi  Dermawan  Siallagan terkejut  dan  mengatakan  “Itu  Dompetku Bang”.
Saksi  Dermawan  Siallagan  yang pada  saat  itu  emosi  karena  dompet  dan isinya yang telah hilang dan telah diketahui pelakunya  adalah  korban  Firmasnyah kemudian Menampar wajah korban Firmasnyah  sebanyak  2  kali  dengan menggunakan tangannya, selanjutnya saksi  Riswanto  menjadi  emosi  dan  ikut meninju wajah tepatnya pada bagian bibir korban  Firmasnyah  sehingga  korban Firmasnyah jatuh terduduk ditanah pinggir jalan dalam Kompleks Perumahan tersebut  yang  terlihat  oleh  umum.  Bahwa selanjutnya  terdakwa  II.  Ferry  Zailani Indra Kumala yang awalnya telah dihubungi  oleh  saksi  Riswanto  datang ketempat  kejadian  dan  karena  emosi melihat  pelaku  yang  diduga  sering mengambil barang –barang berharga milik warga  masyarakat  setempat  telah  berhasil diamankan kemudian dengan menggunakan sandal yang dipakai terdakwa  II.  Ferry  Zailani  Indra  Kumala memukulkan kearah wajah korban Firmasnyah  sebanyak  dua  kali,  kemudian Saksi  Ricky  Ariansyah  Manik  yang  baru tiba  dilokasi  dan  akhirnya  mengetahui rumahnya  kosong  hendak  dibongkar korban  Firmansyah  kemudian  menjadi emosi  dan  menampar  wajah  korban Firmansyah sebanyak 1 kali, dan menendang  dagu  korban  dengan  kaki kanan sehingga kembali terjatuh dipinggir jalan.
Terdakwa  I.  Chafrijal  Simanjuntak
yang datang ke lokasi dengan menggunakan tangannya ikut juga menampar  wajah  korban  Firmasnyah bagian sebelah kanan sebanyak 1 kali, dan terdakwa  III.  Masrudi  Alias  Rudi  yang berada dilokasi  pada  saat  itu  menendang pinggul bagian belakang korban Firmansyah  sebanyak  1  kali  dengan menggunakan  kaki  kanan  terdakwa  III.
Masrudi  Alias  Rudi.  Selanjutnya  saksi Riswanto
menghubungi saksi Syawaluddin  Purba  yang  merupakan Ketua  RT  setempat  dan  mengatakan malingnya  telah  ditemukan,  dan sebelum saksi Syawaluddin Purba datang ketempat tersebut, datang Sdr. Aris (DPO) ke lokasi setempat  dengan  memegang  parang  dan dengan menggunakan bagian kayu  parang memukulkan  parang  tersebut  ke  dada korban Firmanysah sebelah kanan sebanyak  1  kali  dan  dipukulkan  kembali parang  tersebut  kebagian  kaki  Korban Firmansyah  sambil  korban  Firmansyah diarak  dan  ditarik  ketengah  jalan  umum dan  setelah  itu  saksi  Syawaluddin  Purba tiba di lokasi kejadian, kemudian menampar pipi korban Firmasnyah sebanyak 1 kali,kemudian menarik rambut korban  dan  dihempaskan  ke  arah  tembok sehingga  korban  terjatuh  ketanah,saksi Syawaluddin Purba  kemudian mengambil pot  bunga  plastik  yang  berada  disekitar lokasi  tersebut  dan  melemparkan  ke  arah kepala  korban  Firmasnyah  hingga  pot bunga tersebut pecah, lalu saksi Syawaluddin  Purba  mengangkat  tubuh korban  Firmansyah  dan  membantingkan kembali  ke  jalan  umum  depan  rumah setempat  lalu  untuk  terakhir  kalinya  saksi Syawaluddin  Purba  menginjak  perut korban Firmansyah sampai korban Firmasnyah  tergeletak  lemas  dipinggir jalan  tak  sadarkan  diri,  dan  anggota masyarakat  setempat  yang  semakin  tidak terbendung lagi akibat telah tertangkapnya salah  seorang  pelaku  yang  diduga  sering melakukan pencurian di Kompleks Perumahan  DL.Sitorus  ikut  memukuli Korban  Firmansyah,  hingga  akhirnya Petugas  kepolisian  Sektor  Serbelawan
mendatangi  lokasi  kejadian  membawa Korban  Firmansyah  yang  sudah  dalam keadaan  sekarat  untuk  dibawa  ke  Rumah Sakit
Djaseman Saragih guna mendapatkan perawatan serta
mengamankan para terdakwa guna diproses lebih lanjut.
c) Unsur  yang  mengakibatkan  matinya orang
Bahwa  akibat  perbuatan  para  terdakwa, Saksi Korban  Firmansyah mengalami luka berat  dan  meninggal  di  RS.  Djaseman Saragih.Berita  Acara  Visum  Et  Repertum No : 2537 / IV / UPM / VER / VII / 2017 yang  dibuat  dan  ditanda  tangani  oleh dr.Reinhard  JD  Hutahaean,  SpF,  SH,MH pada  tanggal  24  Maret  2017  sekira  pukul 08.40  Wib,  pada  RS  Umum  Daerah Dr.Djaseman
Saragih PematangSiantar,seorang  laki–laki  korban bernama :
Firmansyah, dengan Kesimpulan  :  Telah  diperiksa  sesosok mayat  seorang  laki  laki,  dewasa  dikenal, umur  27  Tahun,Panjang  Badan  156  Cm, Perawakan  sedang,  warna  kulit  sawo matang, rambut lurus, warna hitam.
Dimana  dari  hasil  pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa pada  tubuh  korban  dijumpai  luka  memar dan  luka  lecet  yang  tersebar  di  beberapa bagian  tubuh  serta  luka  robek  yang  telah mendapat  perawatan  pada  daerah  dagu yang keseluruhannya disebabkan kekerasan tumpul.Tidak dijumpai adanya tanda- tanda penyakit  maupun  tanda  tanda  keracunan. Mekanisme  kematian  Korban  adalah  mati lemas  oleh  karena gangguan pusat pernafasan  akibat  adannya  pendarahan pada  rongga  tengkorak  yang  disebabkan trauma (kekerasan)tumpul yang cenderung berulang – ulang kepada kepala korban ;

## 3. Tuntutan
1) Menyatakan terdakwa Terdakwa I.
Chafrijal  Simanjuntak,  terdakwa  II.  Ferry Zailani  Indra  Kumala  dan  terdakwa  III. Rudi  Alias  MASRUDI  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana “ dengan  terang –  terangan  dan  tenaga  bersama
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan Kematian ”  sebagaimana  diatur  dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (3) KUHP sebagaimana  dalam  dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2) Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  I. Chafrijal  Simanjuntak  dan  terdakwa  II.
Ferry  Zailani  Indra  Maulana  masing- masing  selama 7  (tujuh)  bulan dan terhadap terdakwa III. Rudi Alias Masrudi dengan pidana selama 9 (sembilan) bulan dikurangi  selama  para  Terdakwa  berada dalam  tahanan  sementara  dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3) Menetapkan barang bukti berupa:
a. 1 (satu) buah batang kayu broti segi empat dengan panjang kira – kira 90 cm;
b. 1  (satu)  buah  sendal  merek  carvil  warna coklat hitam sebelah kanan;
c. Pecahan  pot  bunga  terbuat  dari  plastik warna merah;
d. 1  (satu)  helai  celana  panjang  jeans  merek RAF  21  warna  hitam  Dirampas  untuk dimusnahkan  1  (satu)  buah  dompet  kulit warna coklat merek arrow yang berisikan 1 (Satu)  buah  KTP  yang  tidak  ada  foto  dan identitas,  kartu  member  dari  indomaret, ATM  dari  Bank  BRI  dan  uang  tunai  Rp. 6.000(enam  ribu  rupiah).Dikembalikan kepada Dermawan Siallagan
4) Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah).
4. Analisis Kasus Dalam  putusan  Pengadilan  Negeri
Simalungun  dengan  nomor  putusan  : Nomor.  396/Pid.B/2017/PN.Sim,  Jaksa Penuntut  Umum  mendakwa  terdakwa dengan dakwaan Subsidaritas, yaitu dakwaan primer diatur dan diancam dalam Pasal  170  ayat  (3)  Kitab  Undang  – Undang Hukum Pidana, dakwaan subdidair  diatur  dan  diancam  pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1)  ke  -1  Kitab  Undang–Undang  Hukum Pidana.
Menurut  penulis  dakwaan  tersebut telah tepat sebagaimana menurut kronologi  kasus  bahwa  para  terdakwa
telah melakukan kekerasan secara bersama–sama  terhadap  korban  hingga mengakibatkan  korban  menderita  luka parah  dan  akhirnya  meninggal.  Hal tersebut penulis katakan tepat karena pasal – pasal yang didakwakan tersebut memang mengatur tentang tindak pidana kekerasan secara bersama–sama hingga menyebabkan  kematian.  Dimana dakwaan primair Pasal 170 ayat (3) Kitab Undang – Undang  Hukum  Pidana,  yang  mengatur tindak  pidana  kekerasan  yang  dilakukan secara  bersama  –  sama  di  muka  umum yang menyebabkan kematian, dan dakwaan subsidair yaitu Pasal 351 ayat (3), mengatur  tindak  pidana  penganiayaan yang  menyebabkan  mati,  yang  kemudian dikaitkan  (juncto)  dengan  Pasal  55  ayat (1)  yaitu  mengatur  tentang  penyertaan seseorang dalam suatu tindak pidana.
Kemudian  setelah  pemeriksaan  pokok perkara (pembuktian) dilakukan, berdasarkan  fakta  –  fakta  hukum  Jaksa Penuntut  Umum  mengajukan  tuntutan dengan  menuntut  para  terdakwa  dengan Pasal  170  ayat  (3)  Kitab  Undang  – Undang  Hukum  Pidana  sebagai  dakwaan primair.

## 5. SIMPULAN Simpulan
1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana main  hakim  sendiri  yaitu  terdapat  dalam Kitab  Undang–Undang  Hukum  Pidana Pasal  170,dalam  hal  pertanggungjawaban pelaku  tindak  pidana  main  hakim  sendiri yang menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 170 ayat (3) .
2. Faktor-faktor  penyebab  tindak  pidana main  hakim  sendiri  dipengaruhi  oleh beberapa factor yaitu yang pertama faktor Internal,yaitu  faktor-  faktor  yang  berada dalam diri si pelaku, yaitu Perceved Norm Violation (Presepsi  Pelaku  Penghakiman Massa Terhadap Pelanggaran Norma/Hukum  yang Dilakukan  oleh Pelaku Kejahatan), Perceived Law Enforcement (Persepsi Penghakiman Massa Terhadap Penegakan
Hukum), Relative  Deprivation (  Perasaan Tidak  Puas  Pelaku  Penghakiman  Massa Akibat  Adanya  Kesenjangan  Antara
Harapan Akan Terciptanya Rasa Aman), Perceived Social Support (
Persepsi  Pelaku  Bahwa  Aksi  –Aksi Kekerasan  Dalam  Penghakiman  Massa Didukung  Oleh  Warga  Setempat), Social Learning , Mob  Identification (Gambaran yang  Dimiliki  Pelaku  Tentang  Identitas Dirinya
Sebagai
Komponen
Massa), Triggerin g (pemicu),dan Perceived Social Role (Persepsi Diri Pelaku terhadap Peran Sosialnya Dalam Masyarakat).Yang kedua  adalah  faktor  eksternal  yaitu  faktor yang berasal dari luar diri si pelaku,antara lain  faktor  kepolisian  yang  melakukan pembiaran  terhadap  tindakan  main  hakim sendiri,Faktor  kepolisian  Penyebab  main hakim  sendiri  ( eigenrichting )  dalam perspektif  kriminolgi  yang  menyebabkan Relative  Deprivation (  Perasaan  Tidak Puas  Pelaku  Penghakiman Massa  Akibat Adanya  Kesenjangan  Antara  Harapan Akan  Terciptanya  Rasa  Aman)  Adanya deprivasi  relative  yang  dialami  para pelaku  penghakiman  massa  terutama tampak  dari  perasaan  kecewa  dan  tidak puas yang disertai oleh emosi marah yang mereka  alami  akibat  adanya  kesenjangan antara  harapan untuk  hidup  secara aman.Dengan demikian kasus yang terjadi di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri Simalungun yang mengakibatkan meninggalnya  korban  Alm  Firmansyah yang  secara  terang-terangan  dilakukan oleh  para  pelaku  dimuka  umum  murni karena adanya perasaan tidak puas pelaku penghakiman massa akibat adanya kesenjangan antara harapan akan terciptanya  rasa  aman  terutama  tampak perasaan  kecewa  dan  tidak  puas  yang disertai  oleh  emosi  marah  yang  mereka alami.
Saran
1) Kasus main hakim sendiri semakin marak terjadi,bahkan  tidak  jarang  yang  hingga menyebabkan  kematian.  Maka  dari  itu diperlukan  peran  dari  pemerintah  untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya
kesadaran  hukum.  Dengan  memberikan penyuluhan–penyuluhan kepada masyarakat dan pemahaman  tentang tindakan  main  hakim  sendiri,  serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak–hak warga Negara.
3. Untuk  menghindari  terjadinya  hal  yang serupa  di  kemudian  hari,  partisipasi  dari masyarakat  setempat  sangat  diperlukan untuk  mengatasi  tindakan  main  hakim sendiri.Misalnya dengan segera melaporkan  ke  pihak  yang  berwajib apabila mengetahui adanya tindakan main hakim sendiri yang terjadi di sekitarnya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku Abby, Fathul Achmadi, 2016. Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi  Kebijakan  Kriminal .
Jakarta: Jala Permata Aksara.
Arief,  Barda  Nawawi.  2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
.  2003. Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum  Pidana .  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Bungin,  Burhan.  2003. Analisis  Data dan Penelitian Kualitatif; Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Model Aplikasi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Depdiknas,  2007. Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia  Edisi  Ketiga .  Jakarta: Balai Pustaka. Ekaputra,
Mohammad.  2015. Dasar  -  Dasar Hukum  Pidana .  Medan:  USU
Press.

## Peraturan Perundang – undangan.
Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Pidana (KUHP).
Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Acara Pidana ( KUHP).
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Website. http://www.hukumonline.com/ http://www.hukumonline.com/berita/baca/l t577c88908b259/vonis-lebih- tinggi-dari-  tuntutan--boleh-nggak- sih  diakses  pada  tanggal  26  Mei 2019, pukul 21.50 http://jogja.tribunnews.com/2017/12/11/en am-kasus-main-hakim-sendiri- tahun-2017- dari-pencuri-ampli- hingga-remaja-diduga-mesum- ditelanjangi?page=3 , pada tanggal 4 Mei 2020 pukul 9.45 https://wow.tribunnews.com/2019/02/23/t angkap-4-pelaku-penganiayaan- dua-orang- tewas-di-unimed- polisi-sayangkan-perlakuan-para- security,  pada  tanggal  4  Mei  2020 , pukul 16.30

## Putusan.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Simalungun No. 396/Pid.B/2017/PN.Sim