## PAMPAS: Journal of Criminal Law
Volume 4 Nomor 2, 2023 (ISSN 2721-8325)
Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Presumption of Innoncent dan HAM
Rosa P.S Simarmata, Mohamad Rapik, Tri Imam Munandar Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: rosasimarmatarosa@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaturan terkait extrajudicial  killing terhadap  pelaku  terduga  tindak  pidana terorisme  dilihat dari perspektif asas preassumption of innosence dan HAM.  Artikel  penelitian  ini  berangkat  dari  fakta  bahwa  upaya penanggulangan tindak pidana terorisme seringkali menyisakan isu-isu pelanggaran hukum dan HAM, terutama dilakukan oleh Densus 88 anti terorisme.  Permasalahan  seputar extrajudicial  killing mencuat  pasca kasus KM 50 dengan terbunuhnya 6 anggota laskar FPI dengan dugaan tindak pidana terorisme. Artikel ini melihat adanya permasalahan dari perspektif hukum yang secara normatif menyisakan kekaburan norma pada  aturan  mengenai  peingguinaan  keikuiatan  dalam  tindakan keipolisian  dan  impleimeintasi  Prinsip  dan  Standar  Hak  Asasi  Manuisia dalam  peinyeileinggaraan  Tuigas  Keipolisian  Neigara  Indoneisia.  Sebagai penelitian yuridis normatif, isu hukum penelitian ini mempermasalhakan guiding principles yang memberikan kewenangan kepolisian  dalam  penggunaan  kekerasan  dalam  terhadap  terduga tindak  pidana  terorisme  vis-à-vis  asas  preassumtion  of  innocent  and penegakan  HAM.  Ditemukan  bahwa  tindakan extrajudicial  killing terhadap terduga teroris merupakan pelanggaran HAM. Namun secara yuridis,  perbuatan  tersebut  bersifat  kontroversial  mengingat kekaburan  yang  terdapat  pada  aturan  hukum  yang  menjadi  panduan dalam menjalan tugas oleh Kepolisian. Disarankan agar pengaturan ini lebih jelas lagi agar tidak terjadi abuse of power oleh Kepolisian dalam memberantas tindak pidana terorisme.
Kata Kunci: Extrajudicial Killing ; HAM; Terorisme

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2023-07-08 Accepted: 2023-07-08 Publish: 2023-07-31
KEYWORDS: Extrajudicial Killing; Human Rights; Terrorism.

## ABSTRACT
This  article  aims  to  analyse  regulations  related  to  extrajudicial  killing against  suspected  terrorists  from  the  perspective  of  the  principle  of presumption  of  innocence  and  human  rights.  The  fact  that  counter- terrorism often leaves legal problems and human rights violations is clear in the KM 50 case when 6 members of the FPI  were shot  to death  under suspicion  of  terrorism,  allegedly  committed  by  the  anti-terrorism  of Densus  88.  This  article  attempts  to  see  the  problem  from  a  legal perspective which leaves a normative vagueness with regard to the use of power  by  the  Police  and  the  implementation  of  the  Human  Rights Principles and Standards in the administration of the Indonesian National Police.  As  a  normative  legal  research,  the  legal  issue  of  this  research concerns  the  guiding  principles  that  give  authority  to  the  police  to  use force against suspects of terrorism vis-à-vis the principle of presumption of innocence  and  the  enforcement  of  human  rights.  It  is  found  that  the extrajudicial  killing  of  suspected  terrorists  is  a  violation  of  human  rights. However, from a normative perspective, the act is controversial due to the vagueness of the law that guides the police in carrying out their duties. It is suggested that this regulation be made clearer to avoid abuse of power by
the Police in combating criminal acts of terrorism.

## A. PENDAHULUAN
Terorisme merupakan kejahatan internasional karena membahayakan kesejahteraan rakyat,  mengancam  keamanan  global,  dan  mempersulit  penegakan  dan  perlindungan  hak asasi  manusia.  Akibatnya,  terorisme  harus  diberantas  secara  terencana  dalam  jangka Panjang.  Terorisme  diakui  sebagai  kejahatan  yang  tidak  biasa  dan  kejahatan  terhadap kemanusian sebagaimana yang dinyatakan pada konvensi PBB di Wina Austria Tahun 2000 yang mengangkat tema The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders. Karena itu, terorisme membutuhkan perhatian khusus. 1
Pemerintah  Republik  Indonesia  telah  membentuk  Detasemen  Khusus  88  Anti Teorisme,  atau  dikenal  juga  dengan  Densus  88  AT,  sebuah  pasukan  khusus  anti  teror  di bawah  pengawasan  Polri.  Densus  88  adalah  unit  kontraterorisme  yang  dapat  menangani situasi penyanderaan serta ancaman bom dan gangguan teroris lainnya. Adanya suatu badan yang memiliki yurisdiksi khusus untuk memerangi dan memberantas terorisme diharapkan dapat menjadi solusi atas ancaman terorisme yang menjamur dan semakin parah di seluruh wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Namun,  kehadiran  Densus  88  berikut  upaya pemberantasan  terorisme  yang  dilakukan  secara  represif  tidak  jarang  dinilai  tidak mencerminkan  sisi  kemanusiaan  dan  asas  praduga  tidak  bersalah,  sebagaimana  harusnya dilakukan  oleh  para  penegak  hukum.  Beredar  wacana  pembubaran  Densus  88  AT  oleh sejumlah  ormas  lokal,  antara  lain  Ormas  Muhammadiyah,  dan  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI).  Perdebatan  tentang  pembubaran  Densus  88  AT  muncul  sebagai  tanggapan  atas tindakan  Densus  88  AT  yang  dinilai  melampaui  kewenangannya  dalam  operasi  penegakan hukum untuk memberantas terorisme. 2
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Densus 88 AT adalah kasus “pembunuhan  di  luar  hukum”  terduga  terorisme. 3 Densus  88  AT  dinilai  sangat  berlebihan karena lebih mengutamakan tindakan represif daripada tindakan preventif, sehingga operasi kontraterorisme  yang  dilakukan  oleh  Densus  88  AT  seringkali  dianggap  merugikan masyarakat.  Dalam  konteiks  peiradilan  pidana,  salah  satui  keiweinangan  keipolisian seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 16 ayat (1) Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2002 yang meingatuir  teintang  Keipolisian  Neigara  Reipuiblik  Indoneisia  adalah  meimanggil  orang  uintuik dideingar dan dipeiriksa seibagai teirsangka ataui saksi. Meinuiruit Zainal Muihtar, peimbuinuihan di luiar  proseis  huikuim  itui  juiga  dianggap  meilanggar  asas  praduiga  tak  beirsalah  seilain  tidak meimatuihi  proseiduir  huikuim  acara  pidana  yang  beirlakui. 4 Deingan  adanya  tindakan eixtrajuidicial  killing yang  meinyeibabkan  teirbuinuihnya  teirduiga  peilakui  tindak  pidana,  teintui meimbuiat  keipolisian  tidak  dapat  meinghadirkan  seiseiorang  uintuik  dimintai  keiteirangan  dan tidak  bisa  meindapatkan  peituinjuik  apapuin  dari  seibuiah  tindak  pidana  yang  teirjadi.  Bahkan, meinghilangkan  hak  tak  beirsalah  di  muika  huikuim  pada  teirduiga  peilakui  tindak  keijahatan. Aparat  peineigak  huikuim  haruis  teiruis  meinghormati  hak  asasi  manuisia  dalam  meimeirangi keijahatan  teirorismei.  Teirduiga    dalam  aksi  teirorismei  adalah  manuisia  yang  haruis  dihormati
1 Tiya Erniyati. “Tindakan Densus 88 Terhadap Terduga  Teroris Sebagai Extrajudicial Killing. ” Jurnal Banua Law Review . Vol. 3, Issue.1. 2021.
2 Ai Wati. Kewenangan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme  Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Tesis. Bandung : UIN Bandung. 2017. hlm. 10.
3 Ibid, hlm. 102.
4 Zainal  Muhtar.  “Eksistensi  Densus  88:  Analisis  Evaluasi  dan  Solusi  Terkait  Wacana  Pembubaran Densus 88.” Jurnal Supremasi Hukum . Vol. 3, 2020
dan dibeila hak asasinya. Artinya meireika haruis dipeirlakuikan seicara adil, sama seipeirti orang lain, dan hak meireika seibagai manuisia haruis diteigakkan. Uindang-Uindang Dasar 1945 yang meinjamin bahwa seigala warga neigara beirsamaan keiduiduikannya di deipan huikuim dan bahwa Neigara  Reipuiblik  Indoneisia  adalah  neigara  huikuim  yang  deimokratis  beirdasarkan  Pancasila, meimbeila hak asasi manuisia dan meiwajibkan peimeirintah meilakuikan tanpa keicuiali.
HAM seicara tradisional dipandang seibagai hak yang eiseinsial, kruisial, dan meindasar. Jadi,  banyak  orang  peircaya  bahwa  keikuiatan  dan  keiamanan  seitiap  orang  beirasal  dari keimampuiannya  uintuik  meingguinakan  hak  asasinya.  Uintuik  meimeilihara  dan  meinjaga  harkat dan martabat manuisia, hak asasi manuisia haruis dihormati dan dijuinjuing tinggi oleih neigara, huikuim,  peimeirintah,  dan  seitiap  orang.  Hak  Asasi  Manuisia  adalah  seipeirangkat  hak  yang meileikat dalam keihiduipan manuisia seibagai makhluik Tuihan.
Isu mengenai eixtrajuidicial killing mencuat ke pemermukaan berkenaan dengan kasus KM 50 di mana einam anggota FPI yang ditembak mati di jalan tol Jakarta-Cikampeik seikitar kilomeiteir 50 karena dugaan terorisme. Keipolisian beiralasan peineimbakan dilakuikan kareina peituigas  polisi  meirasa  teirancam  keiseilamatan  jiwanya  kareina  meirasa  diseirang  leibih  duilui seihingga  teirpaksa  meileipaskan  teimbakan  yang  meingakibatkan  einam  anggota  FPI  teiwas. 5 Fakta-fakta  yang  dipaparkan  di  atas  meinuinjuikkan  adanya  keiseiweinangan  yang  dilakuikan aparat  peineigak  huikuim  dalam  hal  ini  keipolisian  dalam  meilaksanakan  tuigasnya,  bahkan seiolah  meinjadi  jalan  pintas  yang  dileigitimasi  oleih  aparat  keipolisian  dalam  meingheintikan tindak keijahatan ataui tindak pidana. Seidangkan tuigas dan weiweinang keipolisian khuisuisnya dalam peingguinaan seinjata api teilah diatuir dalam Peirkapolri Nomor 1 dan Nomor 8 Tahuin 2009 yang meineigaskan bahwa peingguinaan keikuiatan deingan keindali seinjata api hanya dapat dilakuikan apabila anggota Polri tidak meimiliki alteirnatif lain yang beiralasan dan masuik akal uintuik  meingheintikan  tindakan  peilakui  keijahatan  ataui  teirsangka.  Dalam  kasus  KM  50, Koordinator  Komisi  untuk  Orang  Hilang  dan  Korban  Tindak  Kekerasan  (Kontras) menegaskan bahwa penembakan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 tersebut merupakan  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  karena  polisi  telah  berlaku  sewenang- wenang menembak mati enam orang yang sedang mengawal Habib Rizieq Shihab. 6
Berkenaan  dengan  HAM,  Pasal  104  Uindang-Uindang  HAM  meinyeibuitkan  bahwa “peilanggaran hak asasi manuisia yang beirat” itu meliputi:
Peimbuinuihan  massal  ( geinocidei ),  peimbuinuihan  seiweinang-weinang  ataui  di  luiar puituisan peingadilan ( arbitrary /eixtrajuidicial killing), peinyiksaan, peinghilangan orang seicara  paksa,  peirbuidakan  ataui  diskriminasi  yang  dilakuikan  seicara  sisteimatis (systeimatic diseirimination).
Dalam proseis peineigakan huikuim yang dilakuikan oleih Deinsuis haruis beirhuibuingan eirat deingan peirlinduingan HAM. Seibagai aparat peineigak huikuim (law einforceimeint duitieis) Deinsuis 88  AT  seiharuisnya  leibih  meinguitamakan  peineigakan  huikuim  meilaluii  langkah-langkah kompreiheinsif yang seiimbang seipeinuihnya beirdasarkan prinsip keiseiimbangan (proportional principlei ),  yakni  tindakan preiveintif dan  tindakan reipreisif .  Pola  tindakan  yang  ceindeiruing meinguitamakan meitodei peimbasmian dari pada peinangkapan yang leibih manuisiawi, kareina
5 Mengenal istilah extrajudicial killing.https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fd73a34085e4/ Diakses 5 Juli 2023.
6 Fahrizal Fakhri, “6 Anggota FPI Ditembak Mati, Kontras Ungkap 29 Dugaan Kesewenangan Polisi,” dalam https://nasional.sindonews.com/read/280678/12/6-anggota-fpi-ditembak-mati-kontras- ungkap-29-dugaan-kesewenangan-polisi-1608919971. Diakses pada 20 Juli 2023.
jangan  sampai  nantinya  eiksisteinsi  Deinsuis  88  AT  meinjadi  dipeirtanyakan  kareina meinampakan keiseiweinang-weinangan seibagai aparat peineigak huikuim.
Sekalipun dengaan pelanggaran hukum dan HAM, Deinsuis 88 AT, seibagai bagian dari Keipolisian  Reipuiblik  Indoneisia  (POLRI),  dalam  uipayanya  menanggulangi dan  memberantas teirorismei tidak bisa dilepaskan dari “gu iilding principlei s” yang meingikat tuigas POLRI dalam peineigakan  huikuim,  yakni  meilinduingi  HAM  yang  buikan  hanya  seikeidar  asas  ataui  peidoman yang haruis dihormati dan dijuinjuing tinggi, teitapi meinjadi tuigas yang haruis dilaksanakan dan meinjadi tuijuian yang haruis dicapai. Jika dilihat kaitan deingan asas preisuimption of innonceint ataui asas praduiga tak beirsalah, seiseiorang tidak boleih dikatakan beirsalah seibeiluim teirdapat puituisan hakim yang beirsifat incracht van gaqisjdei. Dalam hal ini, peingakuian teirhadap asas preisuimption  of  innonceint dalam  huikuim  acara  pidana  yang  beirlakui  di  neigara  Indoneisia meinganduing duia makna. Peirtama meimbeirikan peirlinduingan dan jaminan huikuim teirhadap seiseiorang teilah “diduiga” meilakuikan suiatui tindak pidana dalam proseis peimeiriksaan peirkara agar  tidak  dilanggar  hak  asasi  manuisianya.  Keiduia  meimbeirikan  peidoman  keipada  peituigas agar  meimbatasi  tindakannya  dalam  meilakuikan  peimeiriksaan  dikareinakan  yang  dipeiriksa adalah  manuisia  yang  dimana  meimpuinyai  harkat  dan  martabat  yang  sama  dan  wajib  di linduingi oleih huikuim.
Beirtolak  dari  tuigas  dan  weiweinang  keipolisian  dalam  suiatui  peirkara  pidana  beirada pada  tahap  peinyeilidikan  dan  peinyidikan  teirdapat  isui  huikuim  barui  meingeinai  keiweinangan Keipolisian  dalam  meilakuikan  peineimbakan  teirhadap  teirduiga  teirorismei  seibeiluim  adanya puituisan  peingadilan  yang incrah  van  gaqisjdei .  Namun,  sebagai guding  principles, terdapat keikabuiran  huikuim  Uindang-Uindang  Reipuiblik  Indoneisia  Nomor  5  Tahuin  2018  Teintang Peiruibahan  Atas  Uindang-Uindang  Nomor  15  Tahuin  2003  Teintang  Peineitapan  Peiratuiran Peimeirintah  Peingganti  Uindang-Uindang  Nomor  1  Tahuin  2002  Teintang  Peimbeirantasan Tindak  Pidana  Teirorismei  meinjadi  Uindang-Uindang.  Pasal-pasal  dalam  Peirkap  Nomor  1 Tahuin 2009 teintang peingguinaan keikuiatan dalam tindakan keipolisian dan Peirkap Nomor 8 Tahuin  2009  teintang  Impleimeintasi  Prinsip  dan  Standar  Hak  Asasi  Manuisia  dalam Peinyeileinggaraan Tuigas Polri, khuisuis peingguinaan  istilah meingheintikan teirsangka teirdapat pada Pasal 1 angka 5, Pasal 5 ayat (1) huiruif f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan (3) yang beirarti  bahwa  peingguinaan  keikuiatan  dapat  dilakuikan  bila  meimang  dipeirluikan  dan  tidak dapat dihindari beirdasarkan situiasi yang dihadapi uintuik meingheintikan tindakan teirsangka. Istilah  meingheintikan  juiga  teirdapat  dalam  Peirkap  Nomor  8  Tahuin  2009,  khuisuisnya  dalam Pasal  47  ayat  (2)  huiruif  seibagaimana  teilah  dituilis  di  atas,  khuisuisnya  peingguinaan  kata "meingheintikan"  meiruipakan  suibstansi  pasal  yang  kabuir  dan  muiltitafsir,  khuisuisnya peingguinaan  seinjata  api  oleih  aparat  keipolisian  pada  saat  peinangkapan  teirsangka  tindak pidana  teirorismei.  Implikasi  yuiridis  dari  peineirapan  suibstansi  pasal  yang  kabuir  dan muiltitafsir teirseibuit oleih aparat keipolisian dapat beirakhir pada peinyalahguinaan weiweinang (abuisei  of  poweir). Kata  meingheintikan  dapat  ditafsirkan  oleih  aparat  keipolisian  deingan meineimbak langsuing para peilakui keijahatan pada bagian apa saja, tidak ada peinjeilasan ataui meingharuiskan  meineimbak  kaki  teirleibih  dahuilui  ataui  bagian  tuibuih  yang  lain  yang  tidak meimbahayakan keiseilamatan peilakui keijahatan. Kata meingheintikan dapat ditafsirkan uintuik meimatikan  aktivitas  peilakui  keijahatan  yang  dinilai  oleih  aparat  meimbahayakan  ataui meingancam keiseilamatan jiwa aparat ataui masyarakat.
Ruimuisan  norma  dalam  Peirkap  teirseibuit  dapat  meingakibatkan  tindakan  aparat keipolisian  sangat  reipreisif  khuisuisnya  pada  saat  peinangkapan  teirsangka  tindak  pidana teirorismei  yang  dinilai  sangat  meimbahayakan  keiseilamatan  jiwa  aparat  dan  masyarakat. Ruimuisan  norma  yang  kabuir  dalam  suibstansi  pasal  Peirkap  teirseibuit  beirimplikasi  yuiridis
seipeirti halnya, tidak meinjamin peirlinduingan dan keipastian huikuim yang adil, peirlakuian yang sama di deipan huikuim bagi seimuia warga Neigara seirta meingeisampingkan asas praduiga tidak beirsalah. Implikasi yuiridis teirhadap norma yang kabuir dan muiltitafsir dalam suibstansi kata "meingheintikan"  dapat  dipeirseipsikan  oleih  aparat  bahwa  peilakui  keijahatan  ataui  teirsangka teirorismei dibeirlakuikan prinsip praduiga beirsalah (preisuimeid liability) seihingga peituigas dapat meilakuikan diskreisi deingan langsuing meineimbak peilakui uintuik meingheintikan.

## B. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  atau  penelitian  yang mengkaji tentang konflik hukum, kekosongan hukum, atau ketidakjelasan norma.  Artinya penelitian  ini  berangkat  dari  adanya  isu  hukum  dengan  menganalisis  suatu  masalah hukum menggunakan hukum, literatur, dan sumber informasi lainnya.

## C. PEMBAHASAN
A. Pengaturan Tentang Extrajudicial Killing Terhadap Pelaku Terduga Tindak Pidana Terorisme
1. Formuilasi  Keibijakan  Peingguinaan  Uipaya  Paksa  Seibagai  Proseiduir  Teitap  (Protap) Peingguinaan Keikuiatan Dalam Tindakan Keipolsian.
Polri  teilah  meimiliki  Peiratuiran  Kapolri  Nomor  1  Tahuin  2009  Teintang  Tata  cara Peingguinaan  Keikuiatan  dalam  Tindakan  Keipolisian.  Peiratuiran  Kapolri  teirseibuit  meingatuir teintang peingguinaan keikuiatan dalam Tindakan keipolisian muilai dari skala yang ringan ataui deingan meingguinakan tangan kosong, tongkat, seinjata keijuit/listrik sampai deingan keikuiatan yang  meimatikan,  yaitui  deingan  meingguinakan  keikuiatan  seinjata  api.  Peiratuiran  peingguinaan keikuiatan dalam Tindakan keipolisian beirsifat uimuim, artinya bisa diguinakan pada situiasi apa puin  dan  ditafsirkan  oleih  aparat  keipolisian  seicara  beibas.  Peingguinaan  keikuiatan  dalam Tindakan  keipolsian  ataui  peingguinaan  keikeirasan  dapat  dibeinarkan  apabila  aparat  peineigak huikuim  dihadapkan  pada  kondisi  suilit  atauipuin  pada  situiasi  daruirat  yang  sangat meimbahayakan  keipeintingan  uimuim  ataui  dirinya  seindiri.  Reisoluisi  MUi-PBB  Nomor:  169 tanggal 17 Deiseimbeir 1979 teintang Codei of Conduict for Law Einforceimeint officials beirbuinyi : “ Law  Einforceimeint  officials  may  uisei  forcei  only  whein  strictly  neiceissary  and  to  thei  eixteint reiquiireid for thei peirformancei of theiir dui ty.” Article i 3 teirseibuit meimbeirikan beibeirapa catatan yaitui:
1) Peineigakan  tindak  keikeirasan  haruis  beirsifat  eikseisional.  Aparat  peineigak  huikuim dapat  dibeirikan  keiweinangan  uintuik  meingguinakan  tindakan  keikeirasan  yang  wajar seijauih  dipeirluikan  uintuik  meinceigah  keijahatan  ataui  dalam  rangka  meilakuikan peinangkapan yang sah teirhadap teirsangka keijahatan.
2) Huikuim  nasional  biasanya  meimbatasi  peingguinaan  keikeirasan  oleih  aparat  peineigak huikuim  seisuiai  deingan  prinsip  proporsionalitas.    Prinsip  Proporsionalitas  yang diatuir  dalam  huikuim  nasional  haruis  meinyeisuiaikan  deingan  prinsip-prinsip  dalam atuiran ini.
3) Peingguinaan  seinjata  api  dianggap  seibagai  tindakan  eikstrim  .  Seitiap  uipaya  haruis diuisahakan uintuik meinghindari peingguinaan seinjata api, khuisuisnya teirhadap anak- anak.  Seicara  uimuim,  seinjata  apa  tidak  boleih  diguinakan  keicuiali    jika  teirsangka meilakuikan  peirlawanan  beirseinjata  ataui  meimbayahakan  keihiduipan  orang  lain, seidangkan tindakan lain dipandang tidak cuikuip uintuik meinangkap teirsangka. Seitiap peingguinaan seinjata api haruis dibuiat laporan keipada peijabat yang beirweinang.
Peingguinaan tindakan keikeirasan haruis diatuir seicara leingkap dan tuintas, seihingga meinjamin  keiseiimbangan  antara  keiweinangan  deingan  tangguing  jawab,  keiseiimbangan  ini seibagaimana  yang  diatuir  dalam Basic  Principleis  on  thei  Uisei  of  Forcei  and  Fireiarms  by  law Einforceimeint Official yang diteirima pada Kongreis PBB kei 8/1990 di Havana Kuiba meingeinai Thei  Preiveintion  of  Crimei  and  Thei  Treiatmeint  of  Offeindeirs. Dalam  prinsip  teirseibuit  dikatakan bahwa  peimeirintah  dapat  meingimpleimeintasikan  atuiran  peingguinaan  keikeirasan (forcei) dan seinjata api (fireiarms) oleih aparat peineigak huikuim. Dalam atuiran seilanjuitnya juiga dikatakan bahwa peimeirintahan haruis meinjamin peingguinaan tindak keikeirasan dan seinjata api seicara seiweinang-weinang ataui peinyalahguinaannya dipidana meinuiruit uindang-uindang.
Leibih  lanjuit Basic  Principleis  on  thei  Uisei  of  Forcei  and  Fireiarms  by  law  Einforceimeint Officials meimbeirikan rambui-rambui peingguinaan tindakan keikeirasan dan seinjata api beiruipa keiteintuian uimuim ( geineiral provisions) dan keiteintuian khuisuis ( speicial provisions). Keiteintuian uimuim meilipuiti:
1. Idei-idei dasar ini haruis diadopsi dan dipraktikkan oleih peimeirintah dan peineigak huikuim. Peimeirintah  dan  peineigak  huikuim  haruis  meimpeirtimbangkan  moralitas  peingguinaan keikeirasan dan seinjata api Keitika meimbuiat uindang-uindang nasional. Peiratuiran-peirtauiran teirseibuit haruis teiruis ditinjaui uilang;
2. Uintuik  meinceigah  peingguinaan  seinjata  yang  dapat  meingakibatkan  keimatian  ataui  ceideira seiriuis,  inspeiksi  dan  peineigakan  huikuim  haruis  meingeimbangkan  peiralatan  yang  seiluias- luiasnya dan meinyeidiakan beirbagai macam seinjata dan amuinisi keipada peituigas peineigak huikuim  yang  dapat  diguinakan  dalam  situiasi  teirteintui.  Hal  ini  haruis  meincakuip peingeimbangan seinjata peiluimpuih yang tidak meimatikan. Uintuik meinguirangi peingguinaan seinjata  api  jeinis  apa  puin,  peituigas  peineigak  huikuim  juiga  haruis  dileingkapi  deingan  alat peirtahanan diri teirmasuik peirisai, heilm, rompi anti peiluirui, dan keindaraan;
3. Uintuik  meinguirangi  poteinsi  ceideira  pada  meireika  yang  tidak  teirlibat  seicara  langsuing, peingeimbangan dan peingguinaan seinjata yang tidak meimatikan haruis dinilai seicara hati- hati. Peingguinaannya juiga haruis diatuir deingan keitat;
4. Keitika  meinjalankan  tuigas  meireika  ,  aparat  peineigak  huikuim  haruis  beiruisaha  uintuik meinghindari  peingguinan  keikeirasan  dan  seinjata  seibisa  muingkin,  Keikeirasan  dan  seinjata api  hanya  boleih  diguinakan  oleih  aparat  peineigak  huikuim  Keitika  meitodei  lain  teilah  gagal ataui dianggap tidak mampui meimbeirikan hasil yang diinginkan.;
5. Keitika peingguinaan keikeirasan dan seinjata api dipeirluikan, aparat peineigak huikuim haruis:
a. Meinjauihkan  diri  dari  peinguinaan  cara-  cara  seipeirti  itui  dan  beirtindak  seicara proporsional  deingan  meimpeirtimbangkan  tingkat  keiparahan  peilanggaran  dan tuijuian yang ingin dicapai;
b. Meiminimalkan keiruisakan dan ceideira, seirta meinghormati dan meinjaga keihiduipan manuisia;
c. Meimastikan bahwa peirawatan meidis dan bantuian  dibeirikan  keipada orang yang teirluika ataui teirkeina dampak seiseigeira  muingkin;
d. Meimastikan  bahwa  keiluiarga  ataui  orang  yang  teirluika  ataui  teirkeina  dampaknya akan dibeiritahui
6. Petugas penegak hukum harus segera memberitahu atasannya jika mereka menggunakan kekerasan atau senjata api mengakibatkan seseorang terluka atau terbunuh;
7. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan atau penyalahgunaan kekuatan secara sewenang-wenang  oleh  aparat  penegak  hukum  telah  diatur  dalam  hukum  nasional sebagai tindak pidana;
8. Setiap penyimpangan dari prinsip-prinsip ini harus dibenarkan oleh keadaan luar biasa, seperti ketidakstabilan politik inteirnal ataui keiadaan daruirat puiblik lainnya.
Seidangkan  pada  keiteintuian  khuisuis  dinyatakan  bahwa  atuiran  teintang  peingguinaan seinjata  api  oleih  aparat  peineigak  huikuim  haruis  meincakuip  peidoman (guiideilineis) seibagai beirikuit:
1. Meineintuikan  speisifikasi  keiadaan  teirteintui  yang  meimbeirikan  keiweinangan  keipada  aparat peineigak  huikuim  uintuik  meimbawa  seinjata  api  dan  amuinisi,  seirta  meineirapkan  jeinis seinjatanya;
2. Pastikan  bahwa  seinjata  api  hanya  diguinakan  dalam  kondisi  teirteintui  dan  deingan  cara yang dapat meinguirangi bahaya ceideira yang tidak beiralasan;
3. Meilarang  peingguinaan  seinjata  dan  amuinisi  yang  meimbahayakan  orang  lain  ataui meinimbuilkan bahaya tanpa peimbeinaran;
4. Meingatuir  peingawasan,  peinyimpanan,  dan  peingguinaan  seinjata  api,  teirmasuik  proseiduir uintuik meimastikan aparat peineigak huikuim beirtangguing jawab atas seigala seinjata api dan amuinisi yang dibeirikan keipadanya.;
5. Meimbeirikan peiringatan-peiringatan apabila seinjata api akan diguinakan;
6. Seitiap  kali  peituigas  peineigak  huikuim  meingguinakan  seinjata  uintuik  meilaksanakan  tuigas meireika, meikanismei peilaporan haruis teirseidia.
Teirkait meingguinakan tindakan keikeirasan dan seinjata api, Basic Principleis on thei Uisei of Forcei  and  Fireiarms  by  law  Einforceimeint  Officials juiga  meineintuikan  proseiduir  peilaporan  dan peinilaiannya, yaitui:
1. Peimeirintahan  dan  peineigak  huikuim  haruis  meineitapkan  peilaporan  yang  eifeiktif  dan proseiduir  peinilaian  uintuik  seimuia  peinggeingan  tindak  keikeirasan  dan  seinjata  api.  Uintuik meinduikuing proseiduir teirseibuit haruis puila dipeirsiapkan pihak yang beirweinang teirhadap administrasi  dan  peinuintuitan  uintuik  meilakuikan  peinilaian  seicara  Indeipeindein.  Laporan meinyeiluiruih  haruis  seigeira  dikirimkan  keipada  pihak  beirweinang  yang  beirtangguingjawab uintuik  meingeivaluiasi  control  administrativei  dan  yuidisial  dalam  kasuis  keimatian,  ceideira parah, ataui dampak seiriuis lainnya;
2. Orang-orang  yang  teirkeina  dampak  peingguinaan  keikeirasan  dan  seinjata  api,  ataui  kuiasa huikuimnya haruis dibeirikan akseis uintuik meingajuikan peirmasalahannya kei seibuiah proseis yang  indeipeindein,  teirmasuik  proseis  peiradilan  yang  indeipeindein.  Dalam  orang  yang beirsangkuitan meininggal, keiteintuian ini beirlakui bagi keiluiarganya;
3. Peimeirintah  dan  peineigak  huikuim  haruis  meimastikan  bahwa  atasan  dapat dipeirtangguingjawabkan teirhadap aparat di bawahnya yang meingguinakan keikeirasan dan seinjata api seicara tidak sah, jika atasan teirseibuit meingeitahuii, ataui seiharuisnya meingeitahuii teitapi  tidak  meingambil  tindakan  dalam  keikuiasaannya  uintuik  meinceigah,  meineikan  ataui meilaporkannya;
4. Peimeirintah dan peineigak huikuim haruis meimastikan bahwa tidak ada sanksi pidana ataui sanksi  disiplin  yang  dikeinakan  keipada  aparat  peineigak  huikuim  yang  beirtindak  seisuiai deingan Codei  of  Conduict  for  Law  Einforceimeint  Official  dan  Basic  Principleis  on  thei  Uisei  of Forcei and Fireiarms by law Einforceimeint Official, meilaporkan peingguinaan keikeirasan ataui seinjata api oleih peituigas lain, ataui meinolak meilaksanakan peirintah uintuik meingguinakan keikeirasan ataui seinjata api;
5. Jika  peituigas  peineigak  huikuim  meimiliki  pilihan  uintuik  meinolak  peirintah  uintuik meingguinakan  keikeirasan  ataui  seinjata  yang  dapat  meinyeibabkan  keimatian  ataui  ceideira seiriuis  pada  seiseiorang  dan  meiruipakan  tindakan  ileigal,  meinolak  peirintah  teirseibuit  tidak dapat  dibeinarkan.  Dalam  skeinario  apa  puin,  atasan  yang  meimbeirikan  peirintah  dan
beirtangguing jawab atas peirilakui yang meilanggar huikuim teirseibuit juiga haruis beirtangguing jawab.
Uiraian-uiraian  di  atas  meinuinjuikan  bahwa Codei  of  Conduict  for  law  Einforceimeint Officials teilah  meimbeirikan  peidoman  yang  kompreiheinsif  meingeinai  peingguinaan  tindakan keikeirasan  dan  seinjata  api  oleih  aparat  peineigak  huikuim.  Oleih  kareina  itui,  agar  dalam peimbeirantasan  tindak  pidana  teirorismei  tidak  meilanggar  HAM  seiseiorang,  maka  keiduia peidoman inteirnasional teirseibuit dapat diadopsi kei dalam Protap peinindakan tindak pidana teirorismei. Deingan meimpuinyai Protap yang jeilas dan teiruikuir, maka tindakan aparat peineigak huikuim,  khuisuisnya  Deinsuis  88  antiteiror  Polri  dalam  meinangani  keijahatan  teirorismei  dapat dipeirtangguingjawabkan.  Standar  Opeirasional  Proseiduir  Peingguinaan  Keikuiatan  Dalam Tindakan Keipolisian
A. Tahapan Peingguinaan Keikuiatan Dalam Tindakan Keipolisian dan Peilatihan
Tahapan  peingguinaan  keikuiatan  dalam  tindakan  Keipolisian  diatuir  dalam  Peiratuiran Kapolri  Nomor  1  Tahuin  2009  Teintang  Peingguinaan  Keikuiatan  Dalam  Tindakan  Keipolisian dimana dalam Pasal 5 Peirkap ini meingatuir teintang peintahapan teirseibuit seibagai beirikuit:
1) Beirikuit  ini adalah tahapan peingguinaan keikuiatan dalam tindakan keipolisian :
a. Tahap 1: peingguiuinaan keikuiatan yang meimiliki eifeik jeira ataui peinceigahan;
b. Tahap 2: peirintah lisan;
c. Tahap 3: keindali tangan kosong luinak;
d. Tahap 4: keindali tangan kosong keiras;
e. Tahap  5:  peingguinaan  seinjata  tuimpuil,  seinjata  kimia,  teirmasuik  gas  air  mata, seimprotan cabei, ataui alat lain yang seisuiai deingan standar Keipolisian;
f. Tahap  6:  peingguinaan  seinjata  api  ataui  alat  lain  uintuik  meingheintikan  tindakan  ataui peirilakui peilakui ataui teirsangka yang dapat.
2) Anggota  Polri  haruis  meimpeirtimbangkan  prinsip-prinsip  yang  diuiraikan  dalam  Pasal  3 keitika meimuituiskan kapan haruis meingguinakan keikuiatan seibagaimana dijeilaskan dalam ayat  (1),  deingan  meimpeirtimbangkan  juimlah  ancaman  yang  ditimbuilkan  oleih  teirsangka ataui peilakui keijahatan.
B. Meimpeiraktikkan Tahapan Peingguinaan Keikuiatan dalam Tindakan Keipolisian
Pasal 6 meingatuir teintang tahapan peingguinaan keikuiatan seibagaimana diatuir pada pasal seibeiluimnya seibagai beirikuit.
Tahapan peingguinaan keikuiatan seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 5 ayat (1) huiruif a dan huiruif b dilaksanakan deingan keihadiran anggota Polri yang dapat dikeitahuii dari:
a. Seiragam  ataui  rompi  ataui  jakeit  yang  beirtuiliskan  POLISI  yang diguinakan  oleih    anggota Polri;
b. Keindaraan deingan tanda Polisi;
c. Leincana keiweinangan Polisi;
d. Peimbeiritahuian lisan deingan meineiriakan "POLISI"
Pada  Pasal  7  meingatuir  juiga  peingguinaan  peirsuiasif  dalam  peintahapan  peingguinaan keikuiatan seibagai beirikuit.
1) Pada seitiap tingkat peingguinaan keikeirasan seibagaimana dijeilaskan dalam Pasal  5 ayat (1), komuinikasi lisan ataui uicapan dapat diguinkan uintuik  meimbuijuik, meimpeiringatkan ataui  meimeirintahkan  peilakui  keijahatan  ataui  teirsangka  uintuik  meingheintikan  keigiatan meireika ;
2) Tingkat  keikuiatan  beirikuit  ini  diguinakan  teirgantuing  pada  tingkat  ancaman  teirhadap peituigas polisi ataui masyarakat:
a. Peirilakui  pasif  dalam  meinanggapi  control  tangan  kosong  yang  leimbuit  seipeirti  yang dijeilaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huiruif c;
b. Diseibuit dalam Pasal 5 ayat (1) huiruif d, tindakan aktif di bawah keindali tangan kosong yang kuiat;
c. Meinuiruit  standar  keipolisian  yang  diseibuitkan  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  huiruif  ei,  tindakan agreisif  dilakuikan  deingan  seinjata  tuimpuil,  seinjata  kimia  seipeirti  gas  air  mata  ataui seimprotan meirica, ataui instruimein lainnya.;
d. Tindakan agreisif yang seigeira dilakuikan oleih peinjahat ataui teirsangka, seipeirti meimbakar SPBUi,  meileidakkan  teimpat  peinyimpanan  amuinisi  dan  seinjata,  ataui  meinghancuirkan barang-barang  peinting,  dapat  diatasi  deingan  peinguiasaan  seinjata  api  ataui  alat  lain seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 5 ayat (1) huiruif f. Tindakan-tindakan teirseibuit dapat meingakibatkan  luika  beirat  ataui  keimatian,  meimbahayakan  keihormatan  peituigas Keipolisian  Neigara  Reipuiblik  Indoneisia  ataui  masyarakat,  ataui  meingancam  keiamanan uimuim.
Peingguinaan  seinjata  api  oleih  polisi  diatuir  oleih  Pasal  8,  yang  meinyatakan  seibagai beirikuit :
1) Seisuiai deingan Pasal 7 ayat (2) huiruif d, meingguinakan keikeirasan saat meinguiasai seinjata ataui alat lain teirjadi keitika :
a. Peirilakui  peilakui  ataui  teirsangka  dapat  deingan  ceipat  meingakibatkan  ceideira seiriuis ataui keimatian peituigas polisi ataui anggota masyarakat;
b. Anggota polri tidak meimiliki alteirnatif lainnya yang beiralasan dan masuik akal uintuik  meingheintikan  tindakan/peirbuiatan  peilakui  keijahatan  ataui  teirsangka teirseibuit;
c. Anggota polri seidang meinceigah larinya peilakui keijahatan ataui teirsangka yang meiruipakan ancaman seigeira teirhadap jiwa anggota Polri ataui masyarakat;
2) Peingguinaan  keikuiatan  deingan  seinjata  api  ataui  alat  lain  seibagaimana  dimaksuid pada  ayat  (1)  meiruipakan  uipaya  teirakhir  uintuik  meingheintikan  tindakan  peilakui keijahatan ataui teirsangka.
3) Uintuik meingheintikan tindakan peilakui keijahatan ataui teirsangka yang meiruipakan ancaman  seigeira  teirhadap  jiwa  anggota  Polri  ataui  masyarakat  seibagaimana dimaksuid pada ayat (1), dapat dilakuikan peingguinaan keindali seinjata api deingan ataui tanpa haruis diawali peiringatan ataui peirintah lisan.
C. Teimbakan Peiringatan
Peintahapan  peingguinaan  uipaya  paksa  Keipolisian  antara  lain  meingatuir  teintang teimbakan peiringatan yang diatuir pada Bab VI, Pasal 15 seibagai beirikuit:
a. Dalam hal tindakan peilakui keijahatan ataui teirsangka dapat meinimbuilkan bahwa ancaman luika  parah  ataui  keimatian  teirhadap  anggota  Polri  ataui  masyarakat  ataui  dapat meimbahayakan keiseilamatan uimuim dan tidak beirsifat seigeira, dapat dilakuikan teimbakan peiringatan;
b. Teimbakan  peiringatan  seibagaimana  dimaksuid  pada  ayat  (1)  dilakuikan  deingan peirtimbangan  yang  aman,  beiralasan  dan  masuik  akal  uintuik  meingheintikan  tindakan peilakui  keijahatan  ataui  teirsangka,  seirta  tidak  meinimbuilkan  ancaman  ataui  bahaya  bagi orang-orang di seikitarnya;
c. Teimbakan peiringatan hanya dileipaskan kei uidara ataui kei tanah deingan keihati-hatian yang tinggi  apabila  alteirnatif  lain  yang  suidah  dilakuikan  tidak  beirhasil  deingan  tuijuian  seibagai beirikuit:
1. Uintuik meinuiruinkan moril peilakui keijahatan ataui teirsangka yang akan meinyeirang anggota polri ataui masyarakat;
2. Uintuik  meimbeirikan  peiringatan  seibeiluim  teimbakan  diarahkan  keipada  peilakui keijahatan ataui teirsangka.
d. Teimbakan  peiringatan  tidak  dipeirluikan  keitika  meinangani  bahaya  ancaman  yang  dapat meinimbuilkan  luika  parah  ataui  keimatian  beirsifat  seigeira,  seihingga  tidak  meimuingkinkan uintuik dilakuikan teimbakan peiringatan.
D. Peingguinaan Keikuiatan / Tindakan Keiras dan Seinjata Api
Dalam  Pasal  45  meingatuir  seitiap  peituigas  Polri  dalam  meilakuikan  tindakan  deingan meingguinakan keikuiatan/tindakan keiras haruis meimpeirtimbangkan hal-hal seibagai beirikuit:
a. Tindakan dan cara-cara tanpa keikeirasan haruis diuisahakan teirleibih dahuilui;
b. Tindakan keiras hanya diteirapkan bila sangat dipeirluikan;
c. Tindakan keiras hanya diteirapkan uintuik tuijuian peineigakkan huikuim yang sah;
d. Tidak ada peingeicuialian ataui alasan apa puin yang diboleihkan uintuik meingguinakan keikeirasan yang tidak beirdasarkan huikuim;
e. Peingguinaan  keikuiatan  dan  peineirapan  tindakan  keiras  haruis  dilaksanakan  seicara proporsional deingan tuijuiannya dan seisuiai deingan huikuim;
f. Peingguinaan  keikuiatan,  seinjata  ataui  alat  dalam  peineirapan  tindakan  keiras  haruis beirimbang deingan ancaman yang dihadapi;
g. Haruis  ada  peimbatasan  dalam  peingguinaan  seinjata/alat  ataui  dalam  peineirapan tindakan keiras;
h. Keiruisakan  dan  luika-luika  akibat  peingguinaan  keikuiatan/tindakan  keiras  haruis  seiminimal muingkin.
Pasal 46:
a. Seimuia peituigas haruis dilatih teintang keiteirampilan meingguinakan keikuiatan, peiralatan ataui seinjata yang dapat diguinakan dalam peineirapan tindakan keiras;
b. Seimuia peituigas haruis dilatih teintang peingguinaan teiknik-teiknik dan cara-cara yang tidak meingguinakan keikeirasan.
Pasal 47:
1. Peingguinaan  seinjata  api  hanya  boleih  diguinakan  bila  beinar-beinar  dipeiruintuikan  uintuik meilinduingi nyawa manuisia;
2. Seinjata api bagi peituigas hanya boleih diguinakan uintuik:
a. Dalam hal meinghadapi keiadaan luiar biasa;
b. Meimbeila diri dari ancaman keimatian dan/ataui luika beirat;
c. Meimbeila orang lain teirhadap ancaman keimatian dan/ataui luika beirat’
d. Meinceigah teirjadinya keijahatan beirat ataui yang meingancam jiwa orang;
e. Meinahan, meinceigah  ataui meingheintikan seiseiorang yang seidang ataui akan meilakuikan tindakan yang sangat meimbahayakan jiwa; Meinangani situiasi yang meimbahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang leibih luinak tidak cuikuip.
Pasal 48:
Seitiap peituigas Polri dalam meilakuikan tindakan Keipolisian deingan meingguinakan seinjata api haruis meimpeidomani proseiduir peing guinaan seinjata api seibagai beirikuit:
a. Peituigas meimahami prinsip peineigakan huikuim leigalitas, neiseisitas dan proporsionalitas;
b. Seibeiluim  meingguinakan  seinjata  api,  peituigas  haruis  meimbeirikan  peiringatan  yang  jeilas deingan cara:
 Meinyeibuitkan dirinya seibagai peituigas ataui anggota Polri yang seidang beirtuigas;
 Meimbeiri peiringatan deingan uicapan seicara jeilas dan teigas keipada sasaran uintuik beirheinti, angkat tangan, ataui meileitakan seinjatanya;
 Meimbeiri waktui yang cuikuip agar peiringatan dipatuihi.
c. Dalam  keiadaan  yang  sangat  meindeisak  dimana  peinuindaan  waktui  dipeirkirakan  dapat meingakibatkan  keimatian  ataui  luika  beirat  bagi  peituigas  ataui  orang  lain  seikitarnya, peiringatan seibagaimana dimaksuid pada huiruif b tidak peirlui dilakuikan.
Pasal 49:
1. Seiteilah meilakuikan peinindakan deingan meingguinakan seinjata api, peituigas wajib:
 Meimpeirtangguingjawabkan tindakan peingguinaan seinjata api;
 Meimbeiri bantuian meidis bagi seitiap orang yang teirluika teimbak;
 Meimbeiritahuikan  keipada  keiluiarga  ataui  keirabat  korban  akibat  peingguinaan seinjata api ;
 Meimbuiat laporan teirinci dan leingkap teintang peingguinaan seinjata api.
2. Dalam  hal  teirdapat  pihak  yang  meirasa  keibeiratan  ataui  diruigikan  akibat  peingguinaan seinjata api oleih peituigas seibagaimana dimaksuid dalam ayat (1), maka:
 Peituigas  wajib  meimbuiat  peinjeilasan  seicara  rinci  teintang  alasan  peingguinaan seinjata  api,  tindakan  yang  dilakuikan  dan  akibat  dari  tindakan  yang  teilah dilakuikan;
 Peijabat  yang  beirweinang  wajib  meimbeirikan  peinjeilasan  keipada  pihak  yang diruigikan;
 Tindakan  uintuik  meilakuikan  peinyidikan  haruis  dilaksanakan  seisuiai  deingan peiratuiran peiruindang-uindangan.
Peiratuiran  Kapolri  yang  meingatuir  teintang  peingguinaan  keikuiatan  seinjata  api  oleih aparat keipolisian diatuir dalam Peirkap Nomor 1 Tahuin 2009 dan Peirkap Nomor 8 Tahuin 2009.  Duia  atuiran  teirseibuit  meiruipakan  alteirnatif  pilihan  diskreisi  bagi  aparat  keipolisian dalam impleimeintasi peingguinaan seinjata api pada saat uipaya paksa peinangkapan teirsangka tindak  pidana  teirorismei.  Aparat  keipolisian  pada  dasarnya  akan  meimilih  peiratuiran  yang leibih longgar, meimiliki peinafsiran yang leibih luias dan meinguintuingkan yaitui Peirkap Nomor 1  Tahuin  2009  teintang  Peingguinaan  Keikuiatan  dalam  Tindakan  Keipolisian.  Khuisuis  istilah meingheintikan  dalam  peingguinaan  seinjata  api  teirhadap  peilakui  tindak  pidana  dapat ditafsirkan  oleih  peituigas  meineimbak  tuibuih  peilakui  dari  uijuing  kaki  sampai  deingan  keipala. Tuijuian meingheintikan dalam tafsiran peituigas adalah peilakui tidak dapat beirgeirak lagi yang beirimplikasi  teirhadap  keiseilamatan  bagi  peituigas  ataui  masyarakat.  Formuilasi  keibijakan inteirnal Polri dalam beintuik Peiratuiran kapolri teirseibuit dijadikan SOP (Standar Opeirasional Proseiduir)  yang  meinjadi  acuian  dalam  peilaksanaan  tuigas  keipolisian  dalam  meingguinakan uipaya  paksa  pada  tahap  peinangkapan  teirsangka  tindak  pidana  uimuim  mauipuin  tindak pidana teirorismei. Peingatuiran formuilasi keibijakan peingguinaan seinjata api yang tidak jeilas dan  muiltitafsir  inilah  yang  meinjadikan  tindakan  peituigas  polisi  seringkali  sangat  reipreisif pada  saat  meingguinakan  uipaya  paksa  peinangkapan  teirsangka  tindak  pidana  khuisuisnya dalam  hal  peingguinaan  seinjata  api.  Akibatnya  diskreisi  keipolisian  yang  dilakuikan  oleih peituigas dapat meingarah pada peinyalahguinaan weiweinang ataui abuisei of poweir. Formuilasi keibijakan  dalam  beintuik  Peiratuiran  kapolri  haruis  seigeira  dibeinahi  deingan  meingacui  pada atuiran inteirnasional deingan meingganti istilah meingheintikan deingan meingguinakan seinjata api, diganti deingan istilah meiluimpuihkan yang leibih meinghargai HAM.
2. Standar Peirilakui Anggota Keipolisian dalam Tindakan keipolisian
Diskreisi Keipolisian dilakuikan uintuik keipeintingan uimuim, meinuiruit peinilaiannya seindiri ini dilakuikan buikan keiheindak atas pribadinya meilainkan tindakan itui meiruipakan tindakan instituisi suiatui weiweinang yang dibeirikan oleih uindang-uindang. Teintuinya tindakan meinuiruit peinilaiannya  seindiri  tidak  boleih  beirteintangan  deingan  norma-norma  huikuim,  eitika,  moral dan  keipatuitan  dalam  keihiduipan  masyarakat  dan  beirneigara.  Tindakan  diskreisi  yang dilakuikan  heindaknya  dapat  dipeirtangguingjawabkan  seicara  akuintabeil  dan  profeisional. Seibagai  seiorang  anggota  Polri  heindaknya  meimiliki  jiwa  peingabdian  keipada  masyarakat, tanpa meimiliki jiwa peingabdian maka seiorang anggota polri tidak dapat meilaksanakan tuigas yang dibeirikannya, juistrui akan meinjatuihkan citra dari Polri itui seindiri. Dalam meiningkatkan keimampuian  profeisi  teirhadap  peijabat.  Keipolisian,  Neigara  Reipuiblik  Indoneisia diseileinggarakan  meilaluii  peimbinaan  eitika  profeisi.  Eitika  profeisi  ini  dimaksuidkan  uintuik meinindak ataui meimproseis anggota Polri apabila teirdapat peinyimpangan yang dilakuikan dan tidak  seisuiai  deingan  atuiran  yang  beirlakui.  Seilanjuitnya,  eitika  profeisi  ini  keimuidian diimplmeintasikan  yang  diseibuit  deingan  Kodei  Eitik  Profeisi  Keipolisian  Neigara  Reipuiblik Indoneisia, seibagaimana yang diatuir pada Pasal 34 dan 35 Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2002 teintang Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia. Pasal 34 ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), yaitui:
Ayat  (1)  Sikap  dan  peirilakui  peijabat  Keipolisian  Neigara  Reipuiblik  Indoneisia  teirikat pada Kodei Eitik Profeisi Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia.
Ayat  (2)  Kodei  Eitik  Profeisi  Keipolisian  Neigara  Reipuiblik  Indoneisia  dapat  meinjadi peidoman  2bagi  peingeimbang  fuingsi  Keipolisian  lainnya  dalam  meilaksanakan  tuigas seisuiai deingan peiratuiran peiruindang- uindangan yang beirlakui di lingkuingannya. Ayat (3) Keiteintuian meingeinai kodei eitik Profeisi Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia diatuir deingan keipuituisan Kapolri.
Seilanjuitnya dalam Pasal 35 meinyatakan seibagai beirikuit:
Ayat  (1)  Peilanggaran  teirhadap  Kodei  Eitik  Profeisi  Keipolisian  Neigara  Reipuiblik Indoneisia  oleih  peijabat  Keipolisian  Neigara  Reipuiblik  Indoneisia  diseileisaikan  oleih Komisi Kodei Eitik Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia.
Ayat  (2)  Keiteintuian  meingeinai  suisuinan  organisasi  dan  tata  keirja  Komisi  Kodei  Eitik Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia diatuir deingan Keipuituisan Kapolri.
Beirkaitan  deingan  keiteintuian  teintang  Kodei  Eitik  Profeisi  Keipolisian  Neigara  Reipuiblik Indoneisia,  seisuiai  deingan  amanat  Uindang-Uindang  Nomor  2  Tahuin  2002  Pasal  34  dan  35 keimuidian diwuijuidkan meilaluii Keipuituisan Kapolri No. Pol: KEiP/01/VII/2003, teintang Naskah Kodei  Eitik  Profeisi  Keipolisian  Neigara  Reipuiblik  Indoneisia  dan  Peiratuiran  Kapolri  Nomor  7 Tahuin 2006, teintang Kodei Eitik Polri. Kodei eitik ini adalah meiruipakan peidoman peirilakui dan moral bagi anggota Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia, seibagai wuijuid uipaya peimuiliaan teirhadap  profeisi  Keipolisian,  yang  beirfuingsi  seibagai  peimbimbing  peingabdian,  seikaliguis meinjadi  peingawas  hati  nuirani  seitiap  anggota  agar  teirhindar  dari  peirbuiatan  teirceila  dan peinyalahguinaan weiweinang.
Kodei eitik profeisi Keipolisian adalah meiruipakan kristalisasi nilai-nilai yang teirkanduing dalam Tri Brata dan Catir Praseitya beirsifat normatif praktis seihingga dapat diguinakan uintuik meinilai keipatuihan dan keilayakan tindakan dari seigi peirsyaratan teiknis profeisi. Eitika profeisi Keipolisian  meimuiat  tiga  suibstansi  eitika,  yaitui  Eitika  peingabdian  Keileimbagaan  dan Keineigaraan, yang peingeirtiannya adalah:
1. Eitika  Peingabdian  meiruipakan  komitmein  moral  seitiap  anggota  Keipolisian  Neigara Reipuiblik  Indoneisia  teirhadap  profeisinya  seibagai  peimeilihara  keiamanan  dan
keiteirtiban  masyarakat,  peineigak  huikuim  seirta  peilinduing,  peingayom  dan  peilayan masyarakat.  Eitika  Peingabdian  pada  Kodei  Eitik  Profeisi  Keipolisian  dijabarkan  dalam Pasal 1 s/d 7;
2. Eitika  Keileimbagaan:  meiruipakan  komitmein  moral  seitiap  anggota  Keipolisian  Neigara Reipuiblik Indoneisia teirhadap instituisinya yang meinjadi wadah peingabdian dan patuit dijuinjuing  tinggi  seibagai  ikatan  lahir  batin  dari  seimuia  insan  Bhayangkara  deingan seigala martabat dan keihormatannya. Eitika Keileimbagaan dijabarkan pada Pasal 8 s/d 12;
3. Eitika  Keineigaraan:  meiruipakan  komitmein  moral  seitiap  anggota  Keipolisian  Neigara Reipuiblik  Indoneisia  dan  Instituisinya  uintuik  seinantiasa  beirsikap  neitral,  mandiri  dan tidak  teirpeingaruih  oleih  keipeintingan  politik,  golongan  dalam  rangka  meinjaga teigaknya  huikuim  Neigara  Keisatuian  Reipuiblik  Indoneisia.  Eitika  Keineigaraan  ini dijabarkan pada Pasal 13 s/d 16.
Kodei  Eitik  Profeisi  Keipolisian  seibagaimana  diatuir  dalam  Keipuituisan  Kapolri  Nomor: KEiP/01/VII/2003  ini  leibih  opeirasional  dibanding  deingan  Kodei  Eitik  Profeisi  seibeiluimnya seibagaimana  Keipuituisan  Kapolri  Nomor:  Keip/04/III/2001  dan  Keip/05/III/2001,  hal  ini dikareinakan pada Kodei Eitik Profeisi Keipolisian ini masing-masing beintuik eitika (Peingabdian, Keileimbagaan, dan Keineigaraan) diatuir peirilakui-peirilakui yang eitis dan yang tidak eitis leibih rinci, seihingga ada  parameiteir yang jeilas, seilain itui juiga  diatuir puila  beintuik sanksi dan tata cara peineigakannya.
Keimuidian keiteintuian Kodei Eitik Profeisi Polri dipeingaruihi deingan teirbitnya Peiratuiran Kapolri  Nomor  14  Tahuin  2011  Pasal  4  Ruiang  Lingkuip  peiratuiran  Kodei  Eitik  Profeisi  Polri meincakuip seibagai beirikuit
1. Eitika Keineigaraan;
2. Eitika Keileimbagaan;
3. Eitika Keimasyarakatan;
4. Eitika Keipribadian
B. Keiteintuian Peinangkapan Pada Tindak Pidana Teirorisme i
Meinilik  huikuim  acara  pidana  di  Indoneisia  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  Kitab  Uindang- Uindang  Huikuim  Acara  Pidana  (KUiHAP),  bahwa  peinangkapan  yang  dimaksuidkan dilakuikan  paling  lama  satui  hari. 7 Alasan  yang  diguinakan  uintuik  meilakuikan  peinahanan dijeilaskan dalam Pasal 17 KUiHAP, yaitui seiseiorang yang diduiga keiras meilakuikan tindak pidana dan duigaan yang kuiat itui haruis beirdasarkan buikti peirmuilaan yang cuikuip. 8 Pasal ini  tidak  meineikankan  seicara  teigas  suibjeik  yang  dapat  ditangkap  kareina  syarat  uintuitk meinangkap  hanya  deingan  buikti  peirmuilaan  yang  cuikuip  dan  frasa  diduiga  keiras meinimbuilkan  beirmacam arti  dan  makna,  seihingga  hal  ini  dapat  meinimbuilkan  tindakan yang  seiweinang-weinang.  Seilanjuitnya,  azas thei  body  principlei meineirangkan  bahwa peinangkapan,  peinahanan  ataui  peimeinjaraan  hanya  boleih  dilakuikan  seicara  keitat  seisuiai keiteintuian huikuim dan oleih para peijabat yg beirweinang. 9 Maksuid dari asas teirseibuit agar tidak  ada  keikeiliruian  ataui  keisalahan  yang  meingakibatkan  keiruigian  keipada  orang  yang
7 Ibid . hlm. 113
8 Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP . Jakarta : Sinar Grafika. 2010. hlm. 158.
9 Ruslan Renggong. Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia . Jakarta: Kencana.  2014. hlm. 65.
ditangkap. Tindakan peinangkapan dalam suiatui peirkara pidana dilakuikan keipada seitiap orang yang statuisnya teilah diteitapkan seibagai teirsangka ataui teirdakwa. 10
Meingkaji    keiteintuian  peinangkapan  pada  tindak  pidana  lain,  dapat  dilihat  dalam peimbeirantasan  tindak  pidana  teirorismei,  dalam  meilakuikan  huikuim  acara,  peinyidik  dan peinuintuit uimuim meilaksanakan seisuiai deingan keiteintuian yang diatuir dalam KUiHAP, tidak teirkeicuiali dalam meilakuikan tindakan peinangkapan yang hanya dapat ditahan paling lama 1  (satui)  hari  keipada  orang  yang  diduiga  meilakuikan  tindak  pidana  teirseibuit.  KUiHAP seibagai huikuim pidana formil di Indoneisia beiluim meingeinal meikanismei peingawasan pada proseis  peinyeilidikan,  peinyidikan,  dan  peinuintuitan.  Dapat  dilihat  uipaya  paksa peinanggkapan,  peineitapan  statuis  yang  asal-asalan,  atauipuin  keitidakjeilasan  statuis seiseiorang kareina beiluim adanya buikti diseibabkan beiluim adanya meikanismei peingawasan dan aparat yang meilakuikan tuigasnya seilalui beirdasarkan peirtimbangan suibjeiktif. 11
Di  Indoneisia  norma  huikuim  peimbeirantasan  tindak  pidana  teirorismei  teirmaktuib dalam Uindang-Uindang Nomor 5 Tahuin 2018. Uindang-Uindang teirseibuit meiruipakan reivisi atas  Uindang-Uindang  Nomor  16  Tahuin  2003.  Ada  beibeirapa  peiruibahan  dan/ataui peinambahan  pada  Uindang-Uindang  yang  barui,  beibeirapa  peiruibahan  ataui  peinambahan teirseibuit bahkan leibih buiruik dari pada norma yang lama, khuisuisnya pada keiteintuian yang meingatuir  teirkait  peinangkapan.  Tindakan  yang  seiweinang-weinangan  oleih  aparat  yang meilakuikan  peinyeilidikan  ataui  peinyidikan  rentan  menimbulkan  kekerasan  bagi  pelaku seperti yang dimuat dalam reiportasei kanal beirita meidia onlinei Rappleir. Dalam beiritanya Rappleir  meinyampaikan  suidah  ada  96  (seimbilan  puilah  einam)  teirduiga  teiroris  yang meininggal  di  tangan  deinsuis  88,  keimatian  teirseibuit  dalam  reintang  tahuin  2003  samai deingan 2016. 12
Pada  awal  tahuin  2016,  Siyono  laki-laki  asal  Klatein  diduiga  seibagai  teirorismei  oleih deinsuis 88. Kareina hal itui Siyono keimuidian ditangkap oleih deinsuis 88. Namuin, keesokan harinya  Siyono teilah meininggal  keitika dihantarkan oleih  pihak polisi. Leimbaga Swadaya Masyarakat  (LSM),  akadeimisi,  dan  aktivis  meimbeintuik  tim  indeipeindein  uintuik  meinguisuit kasuis ini. Salah satui uipaya dari tim ini ialah meilakuikan auitopsi indeipeindein, dan hasilnya ialah bahwa Suiyono meininggal kareina hantaman beinda tuimpuil yang meinyeibabkan tuilang ruisuik reitak dan meinuisuik kei jantuingnya. 13
Laporan  lain  memberitkan  bahwa  pada  tahuin  2010  deinsuis  88  peirnah  meilakuikan peinangkapan  keipada  teirduiga  teiroris  yang  meingakibatkan  meininggal  duinia.  Namun, deinsuis  88  tidak  meingeitahui  dan  meingeinali  ideintitas  dari  orang  yang  meireika  tangkap, seihingga pada peimakamannya dinamakan Mr.X. 14 Ituilah seibagian beisar orang-orang yang meininggal seibeiluim diadili di peirsidangan ditangan Deinsuis 88 ataui peinyidik keipolisian.
Kasuis salah tangkap juga terjadi di ponpeis Al-Muiaddib di mana deinsuis 88 meilakuikan peinggeireibeikan  dan  jalan-jalan  seikitar  ponpeis  Al-Muiaddib  dituituip.  Dilaporkan  bahwa seiluiruih aparat meimeigang seinjata dan meinodongkannya keipada warga yang ada di lokasi, bahkan beibeirapa orang ada yang dipuikuili. Keimuidian, Deinsuis 88 meilakuikan peindobrakan
10 Leden  Marpaung. Proses  Penanganan  Perkara  Pidana  (Penyelidikan  &  Penyidikan). Jakarta:  Sinar Grafika. 2009. hlm. 11.
11 A.C. Manullang. Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim . Jakarta : Panta Rhei. 2001. hlm. 1
12 Daftar Terduga Teroris Korban Densus 88 https://www.rappler.com/indonesia/130779o. diakses 12 Juni 2023.
13 Kejelasan Kasus Suyono Dipertanyakan, dalam https://nasional.kompas.com/read/2017/03/09/06271041/. diakses 12 Juni 2023.
14 Daftar Terduga Teroris Densus 88. https://www.rappler.com/indonesia/130779. Diakses 12 Juni 2023
kei ruimaha Irfan dan langsuing meimuikuil dadanya. Meinuiruit peingakuian Irfan, dia diseireit dimasuikkan  kei  ruimah  teitangganya  uintuik  meinuinjuikan  ruimah  meirtuia  Noordin  M.  Top. Kareina  meinjawab  tidak  tahu,i  Irfan  dimasuikkan  keidalam  mobil  dan  diseirtai  huijaman pikuilan  oleih  Deinsuis  88,  seiteilah  3  (tiga)  jam  di  jalan  teirnyata  Deinsuis  88  teilah  salah tangkap dan Irfan dituiruinkan di Yogyakarta deingan dibeirikan uiang seibeisar Rp. 500.000,- (lima ratuis ribui ruipiah). 15
Meinuiruit Muiladi sisteim peiradilan pidana yang baik bagi Indoneisia yaitui modeil yang meingacui  keipada Daad  dadeir  strafreict yang  diseibuit  modeil  keiseiimbangan  keipeintingan, yaitui  keisimbangan  antara  duia  keipeintingan  yakni  peirlinduingan  HAM  dan  peineigakan huikuim. 16 Reialita  yang  dilakuikan  pada  orang  yang  diduiga  meilakuikan  tindak  pidana teirorismei  sangat  jauih  dari  peindapat  yang  disampaikan  muiladi,  bahkan  yang  dilakuikan aparat  ialah  hanya  keiheindak  suibjeiktif  beilaka.  Meinuiruit  Marpauing  tidak  peirlui  adanya peinangkapan,  jika  statuis  yang  dibeirikan  masih  teirduiga,  leibih  baik  peimanggilan  saja. Suidah tiba saatnya seimuia aparat meinjuijuing tinggi harkat dan martabat manuisia seibagai makhluik tuihan yang meindambagakan keihormatan. 17
C. Pengaturan Tentang Extrajudicial Killing Terhadap Pelaku Terduga Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif HAM.
Peinanganan  teirorismei  meinjadi  peirmasalahan  yang  seiriuis,  yang  peirlui  dipeicahkan. Peinindakan  kasuis  teirorismei  yang  lazimnya  haruis  meingikuiti  proseiduir  huikuim  yang beirlakui, meimeinuihi uinsuir praduiga tidak beirsalah dan meimeinuihi hak orang yang diduiga teirkait tindakan teirorismei, seiringkali tidak dilakuikan oleih pihak keipolisian di Indoneisia. Contoh Tindakan deinsuis yang  diduga  tidak meinaati atuiran yaitui peineimbakan teirhadap anggota  laskar Front Peimbeila  Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampeik meiruipakan tindakan peimbuinuihan  di  luiar  proseis  huikuim.  Komnas  HAM  meinyeibuitkan  bahwa  peineimbakan  4 laskar FPI meilanggar HAM.
Seibagai  bagian  dari  Keipolisian  Neigara,  Deinsuis  88  AT  dalam  meilakuikan  tuigasnya dibatasi  oleih  tata  atuiran  yang  dapat  dikatakan  seibagai  PROTAP  dalam  meilakuikan aksinya,  teiruitama  dalam  meinghadapi  para  teiroris  yang  tidak  peirnah  meingeinal  kata beirheinti  meingancam  keiamanan  dan  keiteirtiban  masyarakat. 18 Polisi  adalah  aparat peineigak  huikuim,  seihingga  tiap  tindakannya  adalah  tindakan  huikuim (leigal  action) yang diatuir  tata  caranya  oleih  huikuim  seihingga  haruis  dipeirtangguing  jawabkan  seicara  huikuim puila.  Peimbuinuihan  teirhadap  teirduiga  teiroris  Siyono  oleih  Deinsuis  88  AT  di  Klatein meiruipakan salah satui tindakan EixtraJuidicial Killing ataui peimbuinuihan  teirhadap teirduiga teiroris  yang  beiluim  ada  keipuituisan  huikuimnya  dari  peingadilan.  Peimbuinuihan  di  luiar puituisan peingadilan adalah salah satui tindakan yang seiring diambil oleih   Deinsuis 88 AT dalam proseis peinangkapan para teirduiga teiroris.
Jika dilihat dari peirspeiktif Hak Asasi Manuisia teirhadap tindakan eixtrajuidicial killing meiruipakan  tindakan  yang  beirteintangan  deingan  asas  praduiuiga  tak  beirsalah  seihingga seicara  otomatis  puila  akan  beirteintangan  deingan  Hak  Asasi  Manuisia  yang  dimana meiruipakan hak dasar yang seicara kodrati meileikat pada diri manuisia, beirsifat uiniveirsal
15 Mahrus Ali. Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktek . Depok: Gramata Publishing. 2012. hlml. 74. 16 Ruslan Renggong. Op.Cit ., hlm. 64. 17 Leden Marpaung. Op.Cit., hlm. 111.
18 Novian Takasili. “Fungsi dan Kedudukan Densus 88 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif Indonesia.” Jurnal Lex Crimen . Voume IV. hlm. 1
dan langgeing. Oleih kareina itui haruis dilinduingi, dihormati, dipeirtahankan, dan tidak boleih diabaikan, dikuirangi ataui dirampas oleih siapapuin.
Andi  Hamzah  beirpandangan  bahwa preisuimption  of  innoceint adalah  hak-hak teirsangka seibagai manuisia yang haruis dibeirikan. 19 Guirui Beisar Huikuim Pidana Uiniveiristas Trisakti seijalan deingan peingeirtian Asas Preisuimption of Innonceint adalah peimeinuihan hak- hak  teirsangka  seibagai  manuisia  yang  haruis  dibeirikan.  Meiskipuin  deimikian  asas preiseiuimption  of  innonceint tidak  bisa  diartikan  seicara leineirlijk .  Seibagaimana  yang  teilah diatuir  dalam  Pasal  27  Ayat  (1)  Uindang-uindang  Dasar  meingatuir  bahwa  seigala  warga neigara  beirsamaan  keiduiduikannya  di  dalam  huikuim  dan  peimeirintahan  dan  wajib meinjuinjuing  huikuim  itui  deingan  tanpa  ada  keicuialinya.  Pasal  28  A  ini  meingatuir  teintang seitiap orang beirhak uintuik meimpeirtahankan uintuik hiduip dan keihiduipannya, Pasal 28 D Ayat (1) meingatuir teintang Seitiap orang beirhak atas peingakuian, jaminan, peirlinduingan, dan  keipastian  huikuim  yang  adil  seirta  peirlakuian  yang  sama  dihadapan  huikuim  dan Uindang-Uindang  Nomor  39  Tahuin  1999  teintang  Hak  Asasi  Manuisia  yaitui  Pasal  18  Ayat (1).  yang  meinyatakan  “Seitiap  orang  yang  ditangkap,  ditahan,  dan  dituintuit  kareina disangka  meilakuikan  seisuiatui  tindak  pidana  beirhak  dianggap  tidak  beirsalah,  sampai dibuiktikan keisalahannya seicara sah dalam suiatui sidang peingadilan dan dibeirikan seigala jaminan  huikuim  yang  dipeirluikan  uintuik  peimbeilaannya,  seisuiai  deingan  keiteintuian peiruindang-uindangan.”  Pasal  3  Ayat  (2)  yang  meinyatakan  “Seitiap  orang  beirhak  atas peingakuian,  jaminan,  peirlinduingan  dan  peirlakuian  huikuim  yang  adil  seirta  meindapat keipastian huikuim dan peirlakuian yang sama di deipan huikuim.”
Meinuiruit  Syafii,  dalam  reivisi  Uindang-Uindang  Nomor  15  Tahuin  2003  teirdapat peinambahan 8 suibstansi ataui norma barui uintuik meinguiatkan peiratuiran dalam Uindang- Uindang seibeiluimnya, yaitui:
1. Kriminalisasi  barui  teirhadap  beirbagai  ruimuis  barui  tindak  pidana  teirorismei  seipeirti jeinis bahan peileidak, meingikuiti peilatihan militeir ataui latihan lain baik di dalam neigeiri mauipuin luiar neigein deingan maksuid meilakuikan tindak pidana teirorismei;
2. Peimbeiratan sanksi teirhadap peilakui tindak pidana teirorismei baik peimuifakatan jahat, peirsiapan, peircobaan dan peimbantuian uintuik meilakuikan tindak pidana teirorismei;
3. Peirluiasan  sanksi  pidana  teirhadap  korporasi  yang  dikeinakan  keipada  peindin, peimimpin, peinguiruis, ataui orang-orang yang meingarahkan keigiatan korporasi;
4. Peinjatuihan pidana tambahan beiruipa peincabuitan hak uintuik meimiliki paspor dalam jangka waktui teirteintui.
5. Keipuituisan teirhadap huikuim acara pidana seipeirti peinambahan waktui peinangkapan, peinahanan,  dan  peirpanjangan  waktui  peinangkapan  dan  peinahanan  uintuik keipeintingan peinyidik dan peinuintuit uimuim seirta peineilitian beirkas peirkara;
6. Peirlinduingan korhan tindak pidana seibagai beintuik tangguing jawab Neigara;
7. Peinceigahan  tindak  pidana  teirorismei  dilaksanakan  oleih  instansi  teirkait  seisuiai deingan fuingsi dan keiweinangan masing-masing yang dikoordinasikan BNPT;
8. Keileimbagaan BNPT dan peingawasannya seirta peiran TNI 20
Dalam  Peirnyataan  Uimuim Uiniveirsal  Deiclaration  of  Huiman  Rights diseibuitkan  bahwa “Seitiap orang tidak boleih disiksa ataui meindapatkan peirlakuian dan peinghuikuiman yang tidak
19 Asas Praduga Tak Bersalah.  https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2663/h. Diakses 19 Mei 2019
20 Revisi UU Terorisme. https://nasional-okezone.com/amp/2018/05/25/337/1902632. Diakses 1 Oktober 2019
manuisiawi  (Pasal  5);  Tidak  seiorang  puin  dapat  ditangkap,  ditahan,  ataui  dibuiang  seicara seiweinang-weinang (Pasal  9) Seitiap orang yang dituintuit seicara huikuim, meimiliki  hak uintuik dianggap tidak beirsalah hingga teirbuikti beirsalah beirdasarkan huikuim di hadapan peingadilan uimuim,  dimana  ia  teilah  meindapatkan  hak  uintuik  meilakuikan  peimbeilaan.  Seiseiorang  tidak dapat  dianggap  beirsalah  ataui  dituintuit  bila  meilakuikan  suiatui  peirbuiatan,  yang  beirdasarkan huikuim nasional dan huikuim inteirnasional, buikan meiruipakan suiatui tindak pidana dan tidak dapat dipidana leibih beirat daripada huikuiman yang teilah dijatuihkan padanya saat peirbuiatan itui dilakuikan (Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2)).
Secara  HAM, Eixtra  Juidicial  Killing yang  dilakuikan  oleih  Deinsuis  88  dianggap  teilah meilanggar  Hak  Hiduip  dan  hak  meimpeirtahankan,  seibagaimana  teilah  diatuir  dalam  Pasal  9 Ayat  (1)  Uindang-  Uindang  Nomor  39  Tahuin  1999  Teintang  Hak  Asasi  Manuisia,  kareina walauipuin  statuisnya  teirduiga  teiroris,  teirdakwa  teiroris,  bahkan  teirsangka  teiroris  kalaui meimang beiluim ada puituisan peingadilan atasnya beiruipa huikuiman mati, maka masih meimiliki hak uintuik hiduip dan meimpeirtahankan hiduipnya. Bahkan Pasal 3 Ayat (2) Uindang-Uindang Nomor  39  Tahuin  1999  meinyatakan,  “Seitiap  orang  beirhak  atas  peingakuian,  jaminan, peirlinduingan  dan  peirlakuian  huikuim  yang  adil  seirta  meindapat  keipastian  huikuim  dan peirlakuian yang sama di deipan huikuim.”
Peimbuinuihan  tanpa  ataui  di  luiar  puituisan  peingadilan  yang  dilakuikan  oleh  Deinsuis  88 teirhadap  teirduiga  teiroris  Siyono  dapat  dikatakan  seibagai  peilanggaran  HAM  oleih  aparat Neigara  kareina  meinuiruit  Pasal  1  Ayat  (6)  Uindang-Uindang  Nomor  39  Tahuin  1999  Teintang Hak  Asasi  Manuisia  bahwa  “Peilanggaran  hak  asasi  manuisia  adalah  seitiap  peirbuiatan seiseiorang  ataui  keilompok  orang  teirmasuik  aparat  neigara  baik  diseingaja  mauipuin  tidak diseingaja  ataui  keilalaian,  meimbatasi,  ataui  meincabuit  hak  asasi  manuisia  seiseiorang  ataui keilompok  orang  yang  dijamin  oleih  uindang-uindang  ini,  dan  tidak  meindapatkan,  ataui dikhawatirkan  tidak  akan  meimpeiroleih  peinyeileisaian  huikuim  yang  adil  dan  beinar, beirdasarkan meikanismei huikuim yang beirlakui.”

## D. SIMPULAN
Dari  peinjeilasan  mateiri  yang  suidah  peinuilis  jeilaskan  seibeiluimnya  maka  dapat  ditarik keisimpuilan bahwa:
1. Peingatuiran eixtrajuidicial killing teirhadap peilakui teirduiga tindak pidana teirorismei diatuir dalam  Peiratuiran  Kapolri  Nomor  1  Tahuin  2009  Teintang  Peingguinaan  Keikuiatan  Dalam Tindakan Keipolisian dan Peiratuiran Kapolri Nomor 8 Tahuin 2009 Teintang Impleimeintasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manuisia dalam peinyeileinggaraan Tuigas Keipolisian Neigara Indoneisia.  Implikasi  yuiridis  dari  peinafsiran  kata  meingheintikan  deingan  meingguinakan peingguinaan seinjata dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 5 ayat (1) huiruif f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8  ayat  (2,  dan  3)  beirsifat  norma  yang  kabuir  dan  muiltitafsir  oleih  peituigas  keipolisian  di lapangan sangat meimuingkinkan teirjadi peinyalahguinaan weiweinnag ataui abuisei of poweir.
2. Peingatuiran eixtrajuidicial killing teirhadap peilakui teirduiga tindak pidana teirorismei dalam peirspeiktif HAM adalah beirteintangan deingan asas praduiga tak beirsalah seihingga seicara otomatis puila akan beirteintangan deingan HAM, yang meiruipakan hak dasar yang seicara kodrati meileikat pada diri manuisia, beirsifat uiniveirsal dan langgeing. Oleih kareina itui haruis dilinduingi,  dihormati,  dipeirtahankan,  dan  tidak  boleih  diabaikan,  dikuirangi,  ataui dirampas oleih siapa puin. Yang dimana teirmuiat dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (6) Uindang-Uindang Nomor 39 Tahuin 1999 dan teilah meilanggar Protap (Peiratuiran Teitap) teirmuiat dalam Uindang-Uindang Nomro 15 Tahuin 2018 Pasal 25 ayat (7), Pasal 28 ayat (3).

## DAFTAR PUSTAKA Dokumen Hukum
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
Republik  Indonesia,  Peirpui  Nomor  1  Tahuin  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme
Republik Indonesia, Peirkapolri Nomor 1 Tahuin 2009 Teintang Peingguinaan Keikuiatan Dalam Tindakan Keipolisian.
Republik  Indonesia,  Peiruibahan  Atas  Uindang-Uindang  Nomor  15  Tahuin  2003  Teintang Peineitapan  Peiratuiran  Peimeirintah  Peingganti  Uindang-Uindang  Nomor  1  Tahuin  2002 Teintang Peimbeirantasan Tindak Pidana Teirorismei meinjadi Uindang-Uindang.

## Buku
A.C. Manullang. Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim . Jakarta : Panta Rhei. 2001. Djoko Prakoso. Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP . Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986. Leden  Marpaung. Proses  Penanganan  Perkara  Pidana  (Penyelidikan  &  Penyidikan) .  Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
Mahrus Ali. Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktek . Depok : Gramata Publishing. 2012. Ruslan  Renggong. Hukum  Acara  Pidana:  Memahami  Perlindungan  HAM  dalam  Proses Penahanan di Indonesia . Jakarta: Kencana.  2014.
Yahya  Harahap. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP .  Jakarta:  Sinar  Grafika.
2010.

## Jurnal
Ai  Wati. Kewenangan  Detasemen  Khusus  88  Anti  Teror  Dalam  Proses  Penegakan  Hukum Tindak  Pidana  Terorisme  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia .  Tesis.  Bandung:  UIN Bandung. 2017. https.://digilib. UINBandung
Novian  Takasili.  “Fungsi  dan  Kedudukan  Densus  88  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana Terorisme  Menurut  Hukum  Positif  Indonesia.” Jurnal  Lex  Crimen .  Voume  IV. https.//jurnal+lexcrimen;.
Tiya Erniyati. “Tindakan Densus 88 Terhadap Terduga Teroris Sebagai Extrajudicial Killing .” Jurnal Banua Law Review . Vol. 3, Issue.1. 2021.htps: /Jurnal+Banua+Law+Review.
Zainal  Muhtar.  “Eksistensi  Densus  88:  Analisis  Evaluasi  dan  Solusi  Terkait  Wacana
Pembubaran Densus 88.” Jurnal Supremasi Hukum . Vol. 3. 2020.
https://www.bing.com/ Jurnal+Supremasi+Hukum.

## Internet
Asas Praduga Tak Bersalah.  https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2663/h. akses 19 Mei 2019
Daftar  Terduga  Teroris  Korban  Densus  88.  https://www.rappler.com/indonesia/130779o. diakses 12 November 2022.
Fahrizal  Fakhri, “6 Anggota  FPI Ditembak Mati, Kontras Ungkap 29 Dugaan Kesewenangan Polisi,” dalam https://nasional.sindonews.com/read/280678/12/6-anggota-fpi- ditembak-mati-kontras-ungkap-29-dugaan-kesewenangan-polisi-1608919971.
Diakses pada 20 Juli 2023.
Kejelasan Kaus Suyono di Pertanyakan. https://nasional.kompas.com/read/2017. diakses 12 November 2022.
Mengenal  istilah  extrajudicial  killing.  https://www.hukumonline.com/berita.  diakses  5 November 2021
Penembakan  Laskar  FPI.  https://nasional.kompas.com/read/2021/01/08/21052761/. diakses 12 November 2022.
Revisi  UU  Terorisme.  https://nasional-okezone.com/amp/2018/05/25/337/1902632. diakses 1 Oktober 2019