How to cite: Anggita Khaerunisa, Soni Fajar Surya Gumilang (2022) Perancangan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  pada  urusan  Pemerintahan  bidang  Transportasi  di  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  berbasis  pada konsep  enterprise  architecture  menggunakan  kerangka  kerja  TOGAF  ADM, (7)  09. Doi: 10.36418/syntax- literate.v7i9.13485
E-ISSN: 2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022

## PERANCANGAN  ARSITEKTUR  SISTEM  PEMERINTAHAN  BERBASIS ELEKTRONIK PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSPORTASI DI  PEMERINTAH  PROVINSI  JAWA  BARAT  BERBASIS  PADA  KONSEP ENTERPRISE  ARCHITECTURE  MENGGUNAKAN  KERANGKA  KERJA TOGAF ADM

## Anggita Khaerunisa, Soni Fajar Surya Gumilang
Program  Studi  Sistem  Informasi,  Fakultas  Rekayasa  Industri,  Universitas  Telkom, Indonesia Email: anggitakhaerunisa@student.telkomuniversity.ac.id, mustonie@telkomuniversity.ac.id, ridhanafi@telkomuniversity.ac.id

## Abstrak
Memasuki  era  perubahan  teknologi  yang  serba  cepat,  memberikan  peluang  bagi pemerintah di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia untuk mewujudkan pelayanan publik  yang  cepat  dan  transparan  melalui  transformasi  digital.  Pemerintah Indonesia  mewujudkan  pemberian  layanan  digital  melalui  penerapan  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE).  Berbagai  penerapan  SPBE  telah dilaksanakan  pada  Instansi  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  dengan  merujuk  pada Peraturan Presiden No.95  Tahun 2018.  Namun,  hasil  pengembangan SPBE  pada tiap-tiap  daerah  di  Indonesia  menunjukkan  tingkat  maturitas  yang  berbeda-beda. Meski Provinsi Jawa Barat telah memiliki predikat “Baik” untuk penerapan SPBE eksisting,  predikat  maturitas  tersebut  masih  perlu  ditingkatkan  guna  tercapainya visi  dari  Provinsi  Jawa  Barat  secara  menyeluruh.  Untuk  itu,  optimalisasi  SPBE dengan  menerapkan  konsep enterprise  architecture (EA)  yang  memanfaatkan framework  TOGAF  ADM  merupakan  solusi  yang  tepat  untuk  diimplmentasikan guna  Perancangan  SPBE  untuk  digital  memastikan  bahwa  layanan  bisnis  dan teknologi informasi eksisting dengan target terintegrasi. Nantinya, perancangan ini menghasilkan  keluaran  berupa  rancangan  cetak  biru  EA  yang  memuat  solusi perbaikan  proses  bisnis,  integrasi  data,  usulan  dan/atau  pengembangan  aplikasi, juga  pemenuhan  kebutuhan  teknologi  pendukung  berjalannya  fungsi  pada  Dinas Perhubungan Provinsi.
Kata Kunci: SPBE, Enterprise Architecture , TOGAF ADM.

## Abstract
Entering  the  era  of  fast-paced  technological  change  provides  opportunities  for governments worldwide, including Indonesia, to realize fast and transparent public services  through  digital  transformation.  The  Indonesian  government  provides digital service delivery by implementing the Electronic Government. Various SPBE applications  have  been  implemented  in  Central  Agencies  and  Regional Governments  concerning  Presidential  Regulation  No.  95  of  2018.  However,  the SPBE development results in each Indonesia region show different maturity levels. Although West Java Province already has a "Good" predicate for implementing the existing  SPBE,  the  maturity  predicate  still  needs  to  be  improved  to  achieve  the vision of the West Java Province as a whole. For this reason, SPBE optimization by applying the enterprise architecture (EA) concept that utilizes the TOGAF ADM framework is the right solution for SPBE Design to ensure that business services and  information  technology  exist  with  integrated  targets.  Later,  this  design  will produce  an  output  in  the  form  of  a  blue  EA  design  that  contains  solutions  for improving  business  processes,  data  integration,  proposals,  and  application development, as well as meeting the needs of technology to support the functioning of the West Java Provincial Transportation Service.
Keyword: E-Government, Enterprise Architecture, TOGAF ADM.

## Pendahuluan
Perkembangan era digital saat ini ditandai dengan masifnya teknologi informasi di hampir seluruh aspek kehidupan. Dampak dari era digital ini tidak hanya dirasakan di sektor-sektor tertentu, melainkan juga di sektor pemerintahan. Teknologi digital adalah pendukung penting reformasi administrasi publik. Tingkat kebutuhan teknologi informasi haruslah  efektif,  efisien,  dan  akuntabel  demi  menunjang  produktivitas  lembaga pemerintahan.  Saat  ini,  pemerintah  Indonesia  semakin  gencar  dalam  menerapkan teknologi  informasi  untuk  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada  masyarakat. Berdasarkan  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Republik  Indonesia  Nomor  95  Tahun  2018, menimbang  bahwa  untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  bersih,  efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya maka diperlukan  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  atau  disebut  SPBE  (Presiden Republik Indonesia, 2018).
SPBE  merupakan  suatu  sistem  tata  kelola  pemerintahan  yang  memanfaatkan teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  untuk  memberikan  layanan  kepada masyarakat  (Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik,  2022).  Dalam  penerapannya, SPBE  bertujuan  untuk  mendorong  sistem  pemerintahan  di  Indonesia  agar  lebih memperhatikan  kondisi  eksisting  yang  saat  ini  berjalan  agar  terintegrasi  antara  proses bisnis dan teknologi yang digunakan. Hal ini dapat meningkatkan kinerja dan keterpaduan sistem pemerintahan agar dapat terciptanya pelayanan publik yang optimal. Diharapkan
Perancangan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada urusan Pemerintahan bidang Transportasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat berbasis pada konsep enterprise architecture menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM
pula dapat  mewujudkan  visi SPBE,  yaitu “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi” (Presiden Republik Indonesia, 2018).
Berdasarkan data hasil survei terkait e-government yang dilakukan United Nations (UN)  pada  tahun  2020,  Indonesia  berhasil  menempati  peringkat  88  dari  193  negara dengan  skor  sebesar  0.6612,  serta  tergolong  dalam  predikat High  e-government Development Index atau High EGDI. Ini menunjukkan hasil yang baik, karena Indonesia berhasil  mengalami  kenaikan  19  peringkat  dibandingkan  tahun  2018  yang  menempati peringkat 107 ( United Nations , 2020). Untuk dapat melihat serta menjamin kualitas dari penerapan SPBE pada instansi pemerintahan Indonesia, dilakukan evaluasi secara berkala dan  konsisten  dengan  tetap  berpacu  pada  visi/tujuan  yang  telah  ditetapkan. Dilaksanakannya  evaluasi  SPBE  bertujuan  untuk  menilai  pelaksanaan  SPBE  pada Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE.
Pelaksanaan evaluasi SPBE dilakukan pada seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) di  Indonesia, termasuk Jawa  Barat  yang menjadi  fokus pada penelitian ini.  Upaya  pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  dalam  terus  meningkatkan  indeks pengembangan  SPBE  sangatlah  penting  untuk  memiliki  kemampuan  sistem  informasi pelayanan, tepatnya dengan adanya integrasi antar pihak terkait.
Dalam struktur Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdapat beberapa kedinasan yang memiliki tugas pokoknya masing-masing. Salah satunya adalah Dinas Perhubungan yang memiliki  tugas  pokok  untuk  membantu  Gubernur  dalam  melaksanakan  urusan pemerintahan  di  bidang  perhubungan.  Dalam  menyelenggarakan  tugas  pokok sebagaimana  dimaksud  diatas,  Dinas  Perhubungan  mempunyai  fungsi  yaitu penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pada bidang perhubungan yang dijadikan kewenangan  Provinsi,  penyelenggaraan  administrasi  Dinas,  penyelenggaraan  evaluasi serta pelaporan Dinas, dan penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tupoksi (Dishub Provinsi Jawa Barat, 2018).
Untuk  mendukung  tercapainya  visi  Provinsi  Jawa  Barat,  yaitu  ”Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi Dan Kolaborasi”, dirumuskan tujuan dan sasaran  pembangunan  jangka  menengah  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2018-2023  yang dilengkapi  dengan  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  yang  merupakan  tolok  ukur keberhasilan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Provinsi Jawa  Barat  (Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat,  2018).  Tujuan  dan  sasaran  ini  terdiri  dari  tujuh  tujuan  dan  dua  puluh  dua sasaran, dimana Dinas Perhubungan termasuk ke dalam misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ketiga,
Sesuai  dengan  amanah  Perpres  RI  Nomor  95  Tahun  2018,  di  setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan harus menerapkan pelayanan berbasis elektronik (Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia,  2018).  Sementara  melihat  kondisi  saat  ini, permasalahan terbesarnya adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jawa Barat termasuk Dinas Perhubungan, belum menjalankankan amanah
Perpres  RI  No.95  yaitu  merancang  dokumen  arsitektur.  Proses  pelaksanaan amanah Perpres RI No.95 di Pemerintah  Provinsi Jawa Barat masih sebatas pada level provinsi, belum sampai ke level OPD.
Sejalan dengan hal  tersebut,  Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat  dikatakan belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip SPBE yang tertera dalam amanah Perpres RI  No.95.  Ditemukan  beberapa  permasalahan  bidang  perhubungan  Jawa  Barat  yang berkaitan dengan penerapan prinsip SPBE sehingga mempengaruhi tingkat keoptimalan delivery kinerja pelayanan publik bidang transportasi ke masyarakat. Permasalahan yang pertama adalah saat ini Dinas Perhubungan belum memaksimalkan pemanfaatan sumber daya  yang  dimiliki  sesuai  kebutuhan  operasional.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  belum diterapkannya prinsip efektivitas dan efisiensi yang bersinggungan dengan seberapa baik pemanfaatan  sumber  daya  tepat  guna.  Didukung  dengan  fakta  di  lapangan,  Dinas Perhubungan  masih  belum  optimal  memanfaatkan  IPTEK  pada  penyelenggaraan transportasi  dari  sisi  internal  maupun  terhadap  layanan  publik.  Ketidakmampuan  dari sistem  aplikasi  transportasi  dalam  berbagi  pakai  data/informasi,  minimnya  SDM  yang memiliki  kemampuan  terkait  IT,  serta  rendahnya  integrasi  dan  ketersediaan aksesikebilitas  terhadap  sistem  aplikasi  transportasi  menunjukkan  bahwa  prinsip keterpaduan dan interoperabilitas pun belum tercapai.
Selanjutnya  mengutip  dari  Rencana  Kerja  Tahun  2021  Dinas  Perhubungan Provinsi  Jawa  Barat  didapatkan  pula  beberapa  permasalahan  lain,  seperti:  (Dishub Provinsi  Jawa Barat,  2021): 1)  Masih  rendahnya tingkat  ketersediaan sarana prasarana perhubungan  darat  dan  fasilitas  perlengkapan  jalan.  2)  Masih  rendahnya  tingkat keselamatan lalu lintas jalan. 3) Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana terminal  serta  tata  kelola  terminal.  4)  Belum  terwujudnya  pengembangan  dan pembangunan prasarana dan fasilitas pelabuhan laut pengumpan regional dan ASDP. 5) Belum  berkembangnya  penyediaan  sistem  angkutan  umum  massal  perkotaan  berbasis jalan  dan  rel  yang  terintegrasi  antar  moda  angkutan.  6)  Dokumen  perencanaan pengembangan perhubungan yang dihasilkan belum mampu mencakup seluruh kegiatan transportasi.
Untuk  menemukan  solusi  yang  tepat  agar  dapat  mengatasi  permasalahan- permasalahan tersebut, maka dapat dijembatani dengan dirancangnya Arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar untuk mendeskripsikan proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan  pemerintah  yang  terintegrasi  (Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia,  2018). Nantinya, perancangan ini akan mengadopsi metode enterprise architecture (EA) untuk meningkatkan  efisiensi  dan  keterpaduan  penerapan  SPBE  di  lingkungan  Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Perancangan EA didukung dengan penggunaan best practice berupa framework yang  diharapkan  tiap-tiap  tujuan  fungsi  dalam  Dinas Perhubungan  akan  tercapai  melalui  beberapa  objektif  yang  rasional.  Penggunaan enterprise  architecture framework akan  mempermudah  dan  menyederhanakan pengembangan arsitektur, dan memastikan arsitektur yang terpilih akan memungkinkan pengembangan di masa depan sebagai respon dari kebutuhan bisnis (Herucakra, Fajar, &
Perancangan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada urusan Pemerintahan bidang Transportasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat berbasis pada konsep enterprise architecture menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM
Hanafi, 2014). Pemilihan framework untuk menunjang perancangan EA ini adalah The Open Group Architecture Framework (TOGAF). Alasan dipilihnya framework ini karena TOGAF  berfokus  pada  siklus  implementasi,  yaitu Architecture  Development  Method (ADM). Nantinya, target akhir dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung program Dinas  Perhubungan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  dalam  merancang  rencana  induk SPBE  yang  menyangkut  proses  bisnis,  data  dan  informasi,  aplikasi,  dan  infrastruktur teknologi.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah ditemukan  adalah  menghasilkan  rancangan blueprint  enterprise  architecture sebagai upaya  dalam  mewujudkan  solusi  integrasi  proses  bisnis,  data  dan  informasi,  aplikasi, infrastruktur,dan  keamanan  TI  yang  sesuai  dengan  standarisasi  Sistem  Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada urusan bidang transportasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No 95 Tahun 2018 sehingga dapat mencapai tujuannya untuk mewujudkan suatu layanan publik transportasi yang baik.
Adapun  manfaat  penelitian  ini  bagi  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat,  dengan adanya  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  dalam  membantu  mewujudkan  tata kelola  pemerintahan  yang  lebih  baik  serta  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik tepatnya pada urusan pengelolaan transportasi kepada masyarakat Jawa Barat.

## Metodologi Penelitian
Kerangka Berpikir
Gambar 1. Kerangka Berpikir
Kerangka  berpikir  merupakan  model  konseptual  tentang  bagaimana  teori berhubungan  dengan  berbagai  faktor  yang  telah  diidentifikasi  sebagai  masalah  yang penting (Sugiyono, 2018). Dengan model konseptual yang merujuk pada Gambar III-1 diharapkan dapat memperlihatkan arahan yang jelas dan terperinci terkait bagian-bagian yang  akan  menjadi  bagian  penelitian.  Adapun  model  konseptual  dalam  perancangan enterprise architecture SPBE di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dibagi menjadi tiga elemen yaitu lingkungan, penelitian sistem informasi, dan dasar ilmu.
Elemen lingkungan terbagi atas tiga bagian yaitu people , organisasi dan teknologi. People menguraikan stakeholder yang berperan sebagai narasumber data dan informasi penelitian, termasuk roles dan capabilities .  Bagian organisasi memuat mengenai objek penelitian  yaitu  strategi,  struktur  organisasi,  dan  proses  bisnis  yang  dijalankan. Sedangkan  teknologi  menjelaskan  mengenai  infrastruktur,  aplikasi  dan  arsitektur komunikasi yang digunakan.
Elemen selanjutnya yaitu penelitian sistem informasi. Elemen ini terdiri atas dua bagian  yaitu  artefak  TI  dan  juga  evaluasi.  Artefak  TI  menguraikan  artefak-artefak berdasarkan framework yang  digunakan.  Penguraian  didasari  oleh  kerangka  kerja arsitektur SPBE  nasional  yaitu diagram,  matriks,  dan katalog  yang  ada pada arsitektur bisnis,  arsitektur  data,  arsitektur  layanan,  arsitektur  aplikasi,  arsitektur  teknologi,  dan arsitektur  keamanan.  Dan  pada  proses  evaluasi  yang  berfungsi  untuk  memastikan kesesuaian penelitian dengan kebutuhan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Untuk dapat  mengevaluasi  rancangan  EA  dalam  penelitian  ini  dibutuhkan  dua  metode  yaitu validasi stakeholder sesuai fungsi, dan justifikasi artefak.
Elemen  terakhir  yaitu  dasar  ilmu.  Dasar  ilmu  memuat  dasar  teori  dan  metode penelitian.  Dasar  teori  yang  digunakan  dan  diidentifikasi  dalam  penelitian  yaitu Enterprise Architecture, SPBE, domain arsitektur SPBE, sentiment analisis TOGAF serta kebijakan pemerintah terkait  seperti Perpres  RI  No. 95 tahun 2018 tentang SPBE, dan RPJMD  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat.  Karena  penelitian  ini  berfokus  pada  Dinas Perhubungan, maka akan lebih mengacu kepada observasi melalui portal website resmi http://dishub.jabarprov.go.id/ mengenai  tupoksi,  renstra  dan  renja  Dinas  Perhubungan Provinsi  Jawa  Barat.  Sedangkan  metodologi  yang  digunakan  berupa  studi  literatur, wawancara dan pengukuran indeks SPBE.
Pada penelitian ini, peneliti merincikan kerangka berpikir menggunakan struktur metodologi penelitian dengan merujuk pada Tabel 1.

## Tabel 1
Struktur Metodologi Penelitian Aspek dalam metodologi penelitian Penelitian Ini Deskripsi Kerangka konseptual Design science research untuk Berorientasi pengembangan keilmuan  melalui  pengembangan
Perancangan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada urusan Pemerintahan bidang Transportasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat berbasis pada konsep enterprise architecture menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM
pengembangan  artifak sistem informasi artifak-artifak  yang  relevan  dan solutif  terhadap  suatu  konteks lingkungan Framework / alur / model teoretis / engineering methodology TOGAF ADM Dalam proses pengembangan artifak,  tahapan  yang  dilakukan mengacu pada framework TOGAF ADM. Metode pengumpulan data Studi kasus perusahaan melalui wawancara,  observasi, Focus Group Discussion (FGD), dan studi literatur Pengumpulan data untuk menganalisis  proses  bisnis  dan mengidentifikasi  kebutuhan  data, aplikasi dan infrastruktur penunjang penyusunan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Metode  analisis  data  dan perancangan sistem Analisis data kualitatif terhadap  wawancara, FGD,  hasil  observasi dan  pemodelan  proses bisnis Data wawancara dan FGD ditranskripsi  dan  diolah  secara kualitatif  untuk  mengidentifikasi kebutuhan organisasi. Notes/foto/video  (hasil  observasi) digunakan untuk membantu akurasi pemodelan proses bisnis. Tools  dalam  pemodelan dan pembangunan perangkat lunak Pemodelan Proses Bisnis  menggunakan Bizagi  Modeler  dan Pemodelan artefak lainnya  menggunakan Visual Paradigm. Pemodelan Proses Bisnis menggunakan Bizagi Modeler dan Pemodelan artefak lainnya (diagram)  menggunakan  Visual Paradigm. Metode verifikasi hasil Verifikasi  kebutuhan melalui expert judgment Expert judgment untuk memperoleh  hasil  evaluasi  secara keseluruhan.

## A. Sistematika Penyelesaian Masalah
Sistematika  penyelesaian masalah ini menggambarkan tahap-tahap serta  alur yang  diperlukan  dalam  perancangan Enterprise Architecture sebagai  solusi  untuk permasalahan  yang  ada  pada  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  di  Dinas Perhubungan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat.  Dalam  sistematika  penyelesaian masalah ini dibagi menjadi beberapa tahapan, seperti inisiasi, identifikasi, analisis dan perancangan,  serta  kesimpulan  dan  saran  sebagai  tahap  terakhir  sesuai  yang  tertera pada Gambar 2, Gambar 3, dan Gambar 4.
Gambar 2. Sistematika Penyelesaian Masalah Bagian 1
Perancangan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada urusan Pemerintahan bidang Transportasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat berbasis pada konsep enterprise architecture menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM
Gambar 3. Sistematika Penyelesaian Masalah Bagian 2
Gambar 4. Sistematika Penyelesaian Masalah Bagian 3
Perancangan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada urusan Pemerintahan bidang Transportasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat berbasis pada konsep enterprise architecture menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM
1. Tahap Inisiasi
Tahap inisiasi merupakan tahapan untuk melakukan persiapan penelitian. Langkah  awal  dalam  tahap  inisiasi  dimulai  dari  pengenalan  secara  mendasar mengenai SPBE, dilanjutkan dengan pembagian OPD yang ada pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian melakukan studi literatur terkait OPD yang telah dibagikan.
2. Tahap Identifikasi
Tahap  identifikasi  merupakan  tahapan  untuk  memberikan  gambaran metode  pengumpulan  data  penelitian  terhadap  perancangan  EA  di  dalam  objek penelitian. Mulai dari identifikasi terhadap Perpres No.95 Tahun 2018, RPJMD Pemprov  Jabar,  Renstra  Dinas  Perhu  bungan  Provinsi  Jabar  Tahun  2018-2023, dan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jabar Tahun 2021.
3. Tahap Analisis dan Perancangan
Tahap  analisis  dan  perancangan  merupakan  tahapan  untuk  melakukan identifikasi dan perancangan artefak dalam bentuk katalog, matriks, dan diagram sesuai  dengan  kebutuhan  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Jawa  Barat.  Tahapan  ini akan menghasilkan beberapa artefak yang diambil dari kombinasi antara TOGAF ADM dan Permenpan 19.
4. Tahap Kesimpulan dan Saran
Tahap kesimpulan dan saran merupakan tahap untuk menyimpulkan dan memberikan  saran  dari  hasil  analisis  yang  sebelumnya  telah  dievaluasi  dengan meminta  validasi  kepada stakeholder terkait  untuk  memberikan  kepastian  dan kesesuaian terhadap perancangan yang telah dibangun terhadap kebutuhan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

## B. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan  guna mendukung penelitian untuk  menemukan permasalahan yang terjadi di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur melalui  jurnal  terkait maupun wawancara yang  dilakukan  dengan  berkomunikasi  secara  langsung  dengan stakeholder yang terlibat  dengan  objek  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah kualitatif yang bertujuan agar memungkinkan peneliti dalam mengikuti alur penelitian yang  telah  ada  sebelumnya  dan  mendapatkan  informasi  melalui  sumber  yang  valid. Fokusnya adalah memperdalam bahasan konseptual atas permasalahan yang diangkat.

## C. Pengolahan Data dan Artefak
Pengolahan  data  dilakukan  setelah  melakukan  pengumpulan  data  yang berfungsi  untuk  mengidentifikasi  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Tahap pengolahan data terbagi menjadi beberapa tahapan  yaitu  tahap  inisiasi  berupa  tahapan  untuk  mempersiapkan  penelitian,  tahap identifikasi  berupa  pelaksanaan  pengidentifikasian  terhadap  objek  penelitian,  tahap analisis  dan  perancangan  berupa  tahapan  yang  menghasilkan output berupa  artefak, lalu tahap kesimpulan dan saran berupa tahapan untuk menyimpulkan permasalahan yang diangkat beserta penyelesaian, serta saran terhadap hasil penelitian. Pengolahan
data  yang  dilakukan  ini  berpedoman  pada  Perpres  RI  No.95  Tahun  2018.  Setelah dilakukan pengolahan data, lalu dilanjutkan dengan melakukan pengembangan artefak yang berupa blueprint enterprise architecture .

## D. Metode Evaluasi
Setelah dilakukan analisis dan perancangan model artefak, dilakukan evaluasi. Evaluasi  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  memvalidasi  hasil  pengerjaan  kepada kepada stakeholder yang  terlibat  dalam  objek  penelitian  dan  dilakukan  justifikasi artefak.  Tujuannya  adalah  untuk  memastikan  perancangan  yang  dilakukan  sudah sejalan dengan goal yang telah ditetapkan dan kebutuhan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa  Barat.  Dalam  evaluasi  ini  berfokus  pada  metode  kualitatif  dimana  terbagi menjadi  4  tahapan  untuk  diuji  yaitu  uji credibility berupa  membandingkan  antara eksisting dengan targeting yang telah dibuat, transferability berupa menguji kevalidan data  dengan  acuan  pengukuran  ketepatan, dependability berupa  pengujian  dengan dilakukan pengauditan secara terus menerus dan confirmability berupa pengujian yang dimana penelitian dapat dianggap objektif apabila hasil uji penelitian sudah disetujui (Sugiyono, 2018).

## E. Alasan Pemilihan Metode
Pada penelitian kali ini pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir  yaitu  metode  konseptual Design  Science  Research (Hevner).  Penggunaan metode design  science  research dijadikan  sebagai  paradigma/kerangka  pemecahan karena  metode  ini  dapat  membantu  dalam  menghasilkan  artefak  yang  efektif  untuk implementasi  praktis  organisasi  dalam  menyelesaikan  permasalahannya.  Selain  itu, metode ini juga dianggap dapat membantu dalam menguji apakah artefak yang telah dirancang  sesuai  dengan  tujuan  dari  penulisan  tugas  akhir.  Dari  penggambaran diagram  pada Gambar  III. 1 Model  Konseptual,  didapatkan hasil berupa  arah  fokus dari  penelitian  ini  yang  lebih  condong  ke  sebelah  kiri,  yaitu  elemen  Lingkungan. Sehingga, hal tersebut dapat membantu penulis untuk memahami tujuan penelitian ini untuk  diimplementasikan  ke  Dinas  Perhubungan  dalam  upaya  menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini, bukan untuk menambah keilmuan terbaru.

## F. Rencana Jadwal Kegiatan
Tabel  dibawah  ini  merupakan  rencana  kegiatan  pelaksanaan  penelitian  yang akan dilakukan dalam kurun waktu dua semester. Rencana kegiatan disajikan ke dalam bentuk  tabel  yang  berfungsi  untuk  mempermudah  penulis  selama  melakukan penelitian agar penelitian dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan Tabel 2.
Perancangan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada urusan Pemerintahan bidang Transportasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat berbasis pada konsep enterprise architecture menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM
Tabel 2 Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian No  Jenis Kegiatan 2021 2022 Bulan Ke- 9 10  11  12  1 2 3 4 5 6 7 8 1. Mapping  Role, Pembagian OPD dan Penentuan Scope Pengerjaan 2. Explore  Asset Digital yang Dimiliki  OPD dan Studi Literatur 3. Analisa
Permasalahan
pada OPD
4. Wawancara
Objek
Penelitian
5. Melakukan Riset dan Identifikasi Resource Penunjang Penyusunan
Arsitektur
6. Analisis  Awal
Data
7. Penyusunan
Bab. I
8. Penyusunan
Bab. II
9. Penyusunan
Bab. III
10.  Persiapan  dan
Identifikasi Pengumpulan Data
No  Jenis Kegiatan 2021 2022 Bulan Ke- 9 10  11  12  1 2 3 4 5 6 7 8 11.  Analisa Kondisi
Eksisting
12.  Penyusunan
Bab.IV 13.  Menyusun  List
Artefak yang
akan Dirancang
14.  Menyusun Artefak 15.  Penyusunan Bab.V 16.  Memvalidasi
Artefak
ke
Stakeholder terkait 17.  Penyusunan
Bab. VI 18.  Finishing Dokumen Tugas Akhir

## Hasil dan Pembahasan

## A. Pengantar Analisis dan Perancangan
Proses  analisis  merupakan  langkah  awal  yang  dijadikan  acuan  sebelum melakukan  perancangan  EA.  Langkah  ini  diperlukan  untuk  mengetahui  bagaimana kondisi eksisting di dalam lingkup organisasi, serta  permasalahan-permasalahan yang sedang  terjadi  didalamnya.  Pembahasan  tersebut  ditujukan  untuk  menguraikan  apa saja  kebutuhan-kebutuhan  yang  diperlukan  sehingga  dapat  menunjang  kelancaran organisasi  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Nantinya,  hasil  analisis tersebut akan dijadikan acuan untuk menyusun perancangan EA berupa rekomendasi perbaikan,  sehingga  kegiatan  operasional  dari  organisasi  dapat  lebih  efektif  dan efisien.

## B. Preliminary Phase
Fase preliminary atau  dapat  disebut  tahap  persiapan,  merupakan  tahap  awal organisasi untuk mempersiapkan realisasi penerapan arsitektur yang menitikberatkan tentang  “dimana, apa, siapa, mengapa dan bagaimana” untuk  memenuhi  kebutuhan organisasi.  Fase  ini  bertujuan  agar  organisasi  mampu  menguasai  manajemen  dan transformasi arsitekturnya melalui prinsip-prinsip arsitektur untuk dijadikan landasan
Perancangan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada urusan Pemerintahan bidang Transportasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat berbasis pada konsep enterprise architecture menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM
dalam  perancangan  EA.  Pada  tahap  ini  menghasilkan  satu output yaitu Principle Catalog .
C. Phase A: Architecture Vision
Fase A: Architecture Vision merupakan fase pertama dari siklus pengembangan TOGAF  ADM  yang  menjelaskan business  value dari  suatu  organisasi  secara high- level berupa pendefinisian ruang lingkup, pengidentifikasian stakeholder, pembuatan visi  arsitektur,  serta  meminta  dan  memperoleh  persetujuan  terkait  perancangan arsitektur yang diusulkan. Fase A menghasilkan output berupa requirement catalog, stakeholder map matrix, value chain diagram, dan solution concept diagram.
D. Fase B: Business Architecture
Business  architecture merupakan  fase  kedua  dalam  TOGAF  ADM  yang menjelaskan tentang bagaimana kebutuhan suatu organisasi dalam menjalankan fungsi bisnisnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perancangan business arhchitecture dijadikan sebagai landasan perancangan arsitektur berikutnya.  Perancangan business architecture dilakukan  dengan  mengidentifikasi  kondisi  bisnis  eksisting  yang  akan disesuaikan dengan architecture vision yang telah dibuat sebelumnya.  Pada  fase ini akan dikembangkan baseline ( as is ) dan target ( to be ) dari rancangan arsitektur beserta interaksinya  satu  sama  lain,  juga  melakukan  analisis  menggunakan  metode  GAP analysis . Artefak yang digambarkan pada business arhchitecture dalam penelitian ini adalah requirement  catalog,  business  footprint  diagram,  goal/objective/requirement catalog,  business  interaction  matrix,  functional  decomposition  diagram,  business service/functional catalog, organization/actor catalog, role catalog, actor/role matrix, dan process flow diagram .
E. Process Flow Diagram
Process flow diagram merupakan suatu diagram yang memiliki tujuan untuk menggambarkan  aktivitas  dari  proses  bisnis  yang  sedang  berjalan  pada  urusan transportasi di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Proses bisnis digambarkan dengan Business Process Modelling and Notation (BPMN) untuk memudahkan penyampaian alur  aktivitas  bisnis  beserta  pertukaran  informasi/data  yang  terjadi.  Process  flow diagram akan dipetakan secara high level menggunakan Business Process Overview hingga ke dalam level paling detail menggunakan Organizational Process .
F. Fase D: Technology Architecture
Fase D technology architecture merupakan fase keempat dalam TOGAF ADM yang berfungsi untuk mengidentifkasi infrastruktur teknologi yang digunakan dalam menunjang aplikasi pendukung proses bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Beberapa  artefak  yang  dihasilkan  dalam  fase technology  architecture, yaitu technology standards catalaog, technology portfolio catalog, application/ technology matrix, environments and locations diagram , dan platform decomposition diagram .
G. Analisis Kontribusi Dinas Perhubungan terhadap LHE SPBE 2021
Analisis  kontribusi  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  peran  Dinas Perhubungan  memberi  pengaruh  terhadap  Laporan  Hasil  Evaluasi  SPBE  Provinsi Jawa Barat tepatnya pada bidang urusan transportasi. Analisis ini dilakukan dengan
mempertimbangkan  ke-47  Indikator  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  59  Tahun  2020 (Permenpan  RB  No.59  Tahun  2020),  berbasis  pada  teknis  penilaian  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.962.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  Tugas  Akhir  yang  dilakukan  yaitu  perancangan arsitektur  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  pada  urusan  pemerintahan  bidang transportasi  di  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  berbasis  pada  konsep Enterprise Architecture menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM, didapati bahwa penelitian ini menghasilkan blueprint EA  dengan  berpedoman  pada  Perpres  Nomor  95  Tahun  2018 sebagai  referensi  utama.  Penelitian  ini  meliputi  fase preliminary ,  fase  A: architecture vision , fase B: business architecture , fase C: information architecture , fase D: technology architecture . Setiap fase yang dilakukan menghasilkan artefak terhadap perancangan EA, dimana  artefak-artefak  tersebut  menjadi output yang  saling  berhubungan  dan  dapat dijadikan input untuk perancanganan artefak lainnya. Artefak  yang terdiri dari katalog, matriks,  dan  diagram  ini  digambarkan  dalam  kondisi  eksisting (as-is) yang  kemudian dilakukan  analisis  usulan  target (to-be), ditujukan  sebagai  solusi  permasalahan  yang dihadapi  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Jawa  Barat.  Adapun  beberapa  usulan  yang diberikan pada masing-masing fase arsitektur yaitu dengan pendetailan aktivitas bisnis, penambahan  dan  penguatan resource ,  penambahan  entitas  data  untuk  mendukung kebutuhan  bisnis,  penyesuaian  teknologi,  serta  mengotomasi  aktivitas  bisnis  melalui pengintegrasian aplikasi eksisting menjadi suatu aplikasi satu pintu yang terpusat dengan tujuan untuk memudahkan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat dan sisi internal pemerintah.

## BIBLIOGRAFI
Bernus, P., & Nemes, L. (1996). A framework to define a generic Enterprise reference architecture  and  methodology.  Computer  integrated  manufacturing  systems,  9(3), 179-191.
Dhingra, M. (2017). Enterprise Information Security Architectures. International Journal of Scientific & Engineering Research, 8(3), 766-769.
Dishub  Provinsi  Jawa  Barat.  (2018).  Rencana  Strategis  Dinas  Perhubungan.  Provinsi Jawa Barat 2018-2023: Dishub Jawa Barat.
Dishub Provinsi Jawa Barat. (2021). Rencana Kerja Dinas Perhubungan. Provinsi Jawa Barat 2021: Dishub Jawa Barat.
Faudzan,  Wildan.  (2018).  Analisis  Dan  Perancangan  Enterprise  Architecture  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan Framework TOGAF Adm 9.2 Pada Fungsi  Keuangan  Dan  Promosi  (Studi  Kasus:  Dinas  Pariwisata  Dan  Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat).
Gartner. (2020). Gartner Enterprise Architecture Framework.
https://www.gartner.com/en
Herucakra, A. G., Fajar, A., & Hanafi, R. (2014). Analisis dan Perancangan Enterprise Architecture  untuk  Mendukung  Fungsi  Terkait  System  Online  Payment  Point Menggunakan Framework TOGAF ADM pada PT Pos Indonesia.
Imania,  A.  N.,  &  Haryani,  T.  N.  (2021)  E–Government  di  Kota  Surakarta  dilihat  dari Peraturan  Presiden  No.  95  Tahun  2018  Tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik. Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, 1(1), 176-189.
Isniah,  S.,  Purba,  H.  H.,  &  Debora,  F.  (2020).  Plan  do  check  action  (PDCA)  method: literature review and research issues. Jurnal Sistem dan Manajemen  Industri, 4(1), 72-81.
Malela, I. (2017) Perancangan Enterprise Architecture Menggunakan TOGAF Adm Pada Fungsi  Pengendalian  Dan  Ketertiban  Transportasi  Dinas  Perhubungan  Pemerintah Kota Bandung.
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat.  (2018).  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  2018  -  2023.  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023.
Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem  Pemerintahan Berbasis Elektronik. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 110.
Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95
Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Issue 1)
Safitri,  N.,  &  Pramudita,  R.  (2017).  Pengembangan  Kerangka  Kerja  Arsitektur Enterprise. Bina Insani ICT Journal, 4(1), 73–82.
Septiano,  V.  R.,  (2017)  Perancangan  Enterprise  Architecture  Menggunakan  TOGAF Adm  Pada  Fungsi  Manajemen  Transportasi  Dan  Parkir  Dinas  Perhubungan Pemerintahan Kota Bandung.
Silmi, A. S., (2017) Perancangan Enterprise  Architecture Menggunakan  TOGAF  Adm Pada Fungsi Sarana Dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung
Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik.  (2019).  Hasil  Evaluasi  SPBE  Tahun  2019 Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Portal SPBE Nasional. https://monev.spbe.go.id/.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (2022). Tentang SPBE. Portal SPBE Nasional. https://spbe.go.id/
Sugiyono.  2018.  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  Dan  R&D.  Bandung:

## ALFABETA
Suhendri, S. (2015). Pemodelan Arsitektur Enterprise Menggunakan Framework Gartner (Studi Kasus : IAIN Syekh Nurjati Cirebon). Infotech Journal, 1(1), 236595
Tupper,  C.  D.  (2011).  Enterprise  Architecture  Frameworks  and  Methodologies.  Data Architecture, 23–55. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-385126- 0.00002-4
The  Open  Group.  (2018).  The  TOGAF®  Standard,  Version  9.2.  The  Open  Group. Retrieved from The TOGAF® Standard: https://publications.opengroup.org/
United Nations. (2020). UN E-government Knowledgebase . Retrieved from The United Nations E-government Development Database: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/about/unegovdd-framework.
Visual Paradigm. (2020). Enterprise Architecture. Visual Paradigm. https://www.visual- paradigm.com/guide/Enterprise-architecture/Enterprise-architecture-framework-in- a-nutshell/
Visual Paradigm. (2020). Enterprise Architecture. Visual Paradigm. https://www.visual- paradigm.com/guide/Enterprise-architecture/what-is-zachman-framework/
Wartika,  &  Supriana,  I.  (2013).  Analisis  Perbandingan  Komponen  Dan  Karakteristik Enterprise Architecture Konferensi Nasional Sistem dan Informatika.

## Copyright holder:

## Anggita Khaerunisa, Soni Fajar Surya Gumilang (2022)
Perancangan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada urusan Pemerintahan bidang Transportasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat berbasis pada konsep enterprise architecture menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: