## Eksistensi Lembaga Adat Laut dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Aceh Berkelanjutan: Kajian Literature Review
[The Existence of Maritime Traditional Institutions in Sustainable Management of the Aceh Coastal Area: A Literature Review]

## Rahmawati Rahmawati, Fadli Afriandi
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo,Kabupaten Aceh Barat, Aceh
Diterima: 21 Oktober 2023 Disetujui: 30 Maret 2024

## Abstrak
Provinsi  Aceh  memiliki  kekayaan  sumber  daya  hayati  yang  sangat  potensial.  Setelah dikeluarkannya  Undang-undang  Pemerintah  Aceh,  keberadaan  lembaga  adat  diakui  sebagai mitra pemerintah. Satu di antara lembaga adat yang diakui adalah lembaga adat laut yang dikenal Panglima  Laot  yang  berfokus  pada  pengelolaan  wilayah  pesisir.  Panglima  Laot  menjadi  bukti kearifan lokal yang berpengaruh dalam pengelolaan kawasan pesisir. Tujuan  dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran keberadaan atau eksistensi lembaga adat laut dalam pengelolaan wilayah  pesisir  Aceh  secara  berkelanjutan.  Tulisan  ini  merupakan  kajian  kualitatif  dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Berdasarkan mesin pencarian literatur berupa Google Scholar menggunakan kata kunci panglima laot dan lembaga adat laot Aceh ditemukan 26 artikel yang terbit selama 10 tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Lembaga adat laut berperan dalam menjaga keamanan laut dari penangkapan ikan secara ilegal, governasi sumber  daya  pesisir  dan  laut,  serta  pengembangan  potensi  melalui  ekowisata  Bahari. Keberadaan  lembaga  adat  Panglima  Laot  diharapkan  dapat  menjadi  mitra  pemerintah  dalam menjalankan pengelolaan pesisir yang keberlanjutan sesuai dengan konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu.
Kata kunci: kearifan lokal; panglima laot; studi pustaka

## Abstract
The  Aceh  Province  in  Indonesia  is  abundant  in  biological  resources.  With  the  issuance  of  the Aceh Government Law, traditional institutions have been officially recognized as partners of the government. One of these recognized institutions is the maritime traditional institution known as Panglima Laot, which focuses on the management of coastal areas. Panglima Laot exemplifies local wisdom that significantly influences the management of coastal areas. This research aims to describe the role of traditional maritime institutions in the sustainable management of Aceh's coastal  areas.  The  study  was  conducted  qualitatively,  with  data  collected  through  a  literature review. Using Google Scholar, a search was performed using the keywords "panglima laot" and "traditional institution Aceh laot," resulting in the discovery of 26 articles published in the last 10 years.  The  research  findings  indicate  that  the  presence  of  marine  customary  institutions contributes  to  maintaining  marine  safety  by  preventing  illegal  fishing,  governing  coastal  and marine  resources,  and  developing  potential  through  marine  ecotourism.  It  is  hoped  that  the traditional  institution  of  Panglima  Laot  can  serve  as  a  government  partner  in  implementing sustainable coastal management through the concept of integrated coastal area management.
Keywords: literature review; local wisdom; panglima laot

## Penulis Korespondensi
Rahmawati  |  rahmawati@utu.ac.id

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  wilayah  pesisir  pada hakikatnya  bertujuan  sebagai  upaya pemerintah  dalam  meningkatkan tingkat kesejahteraan  bagi  semua  kalangan masyarakat secara berkelanjutan. Komu- nitas utama yang terlibat langsung dalam pengelolaan wilayah pesisir yaitu masya- rakat lokal yang berdomisili pada wilayah pesisir  (Fama  2016).  Dalam  proses pemanfaatan  sumber  daya  yang  ada pada  wilayah  pesisir  terkait  dengan ekologi  kelestarian  sumber  daya  dan fungsi utama suatu ekosistem harus dija- ga  keberadaannya  dan  juga  diper- tahankan  sebagai  acuan  utama  menuju kemakmuran dan kesejahteraan masya- rakat pesisir (Hasriyanti dan Syarif 2022). Potensi wilayah pesisir diharapkan tidak rusak akibat pemanfaatan yang destruktif sehingga  menghilangkan  fungsi  utama ekosistem sebagai fishing ground, spawning  ground ,  maupun nursery ground ikan.  Keberhasilan  pemanfaatan ini  akan  bermanfaat  secara  ekologi  dan keberlanjutan potensi wilayah pesisir.
Kondisi geografis Aceh mendorong masyarakat yang bermukim dekat pantai memiliki  sumber  penghasilan  dari  me- laut.  Masyarakat  pesisir  yang  saling berinteraksi  sesama  masyarakat  dan dengan  alam  akan  melahirkan  budaya dan  kearifan  lokal  (Manyamsari  dan
Mujiburrahmad  2014).  Kearifan  lokal merupakan  sebuah  pola  pengetahuan khas melekat dalam masyarakat tertentu. Kebermanfaatan  kearifan  lokal  sebagai dasar dalam penyelesaian persoalan dan permasalahan dalam kehidupan masya- rakat sehari hari (Fajarini 2014). Kearifan lokal  lahir  dari  nilai  dan  norma  sosial yang ditaati dan dipatuhi serta  dijunjung dalam  struktur  dan  dinamika  sosial masyarakat.  Keberadaannya  memiliki peran dan fungsi bagi pedoman, pengon- trol, serta sebagai rambu dalam aktivitas baik hubungan dengan sesama manusia maupun alam dalam semua aspek kehi- dupan  bermasyarakat.  Setiap  daerah yang  ada  di  Provinsi  Aceh  memiliki kearifan  lokal  dengan  nama  dan  fungsi tersendiri (Munawwarah dan Abdi 2019).
Berdasarkan  Undang-undang  No- mor  32  tahun  2004  yang  merupakan perubahan  Undang-undang  Nomor  22 tahun  1999  menyatakan  bahwa  para- digma  pembangunan  mulai  berubah,  di mana  pemerintah  daerah  memiliki  kon- tribusi  dalam  pembangunan  pada  ma- sing-masing  daerah.  Kebijakan  penge- lolaan  sumber  daya  pesisir  dan  lautan telah beralih dari pendekatan sentralistik menjadi  pendekatan  desentralisasi.  Aki- bat  dari  pengelolaan  sumber  daya  sen- tralistik  menjadikan  kerusakan  sumber daya,  termasuk  gejala  tangkap  berle-
bihan  ( overfishing ),  dan  kerusakan  eko- sistem  terumbu  karang  dan  mangrove akibat  eksploitasi  berlebihan  dan  tidak terkendali  (Wati,  Syapsan,  dan  Aqualdo 2014). Dalam pengelolaan pesisir terpa- du,  paradigma  pengelolaan  akan  beru- bah  untuk  memprioritaskan  masyarakat setempat  dan  kearifan  lokal.  Kondisi  ini menjadikan  pemerintah  daerah  sebagai pengendali penuh dalam memanfaatkan dan  mengembangkan  berbagai  potensi daerah,  termasuk  potensi  sumber  daya pesisir.
Masyarakat  pesisir  Aceh  memiliki kearifan  lokal  yang  unik,  yang  didoku- mentasikan  dalam  lembaga  adat.  Me- nurut  Qanun  (Peraturan  Daerah)  Aceh Nomor  10  Tahun  2008,  lembaga  adat merupakan  lembaga  kemasyarakatan adat yang terbentuk dalam suatu masya- rakat  yang  memiliki  dasar  hukum  adat, otoritas,  dan  sumber  daya  yang  unik. Melalui  lembaga  adat  ini,  masyarakat memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk mengatur,  mengurus,  dan  menyelesai- kan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan hukum adat Aceh. Dalam urusan laut dan wilayah pesisir di Aceh memiliki lembaga adat  yang  dikenal  dengan  Panglima Laot.
Panglima laot didirikan pada masa
Sultan  Iskandar  Muda.  Panglima  Laot berperan dalam pengumpulan pajak dan mobilisasi perang. Sejalan dengan makin maraknya kehadiran pendatang di Aceh,
Panglima  Laot  juga  menjadi  penjaga keamanan  laut  sebagai  syahbandar  di imigrasi. Panglima Laot menjadi penegak pelaksanaan  hukum  adat  laut  dan menjadi intermediary actor dalam pemecah masalah di masyarakat (Savitri, Wiranto, dan Legowo 2022).
Pasca  MoU  Helsinki  ditetapkan Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2006 mengenai  Pemerintah  Aceh  (UUPA). Dalam UUPA tersebut diakui keberadaan lembaga  adat  di  Pasal  98,  khususnya Panglima Laot di ayat 3. Menindaklanjuti UUPA tersebut, Pemerintah Aceh mengeluarkan  sebuah  regulasi  berupa Qanun  No.  10  Tahun  2008  yang menjelaskan  mengenai  lembaga  adat. Secara definisi, berdasarkan qanun lem- baga  adat,  Panglima  Laot  menjadi lembaga  adat  yang  memimpin  dan mengatur di bidang pesisir dan kelautan. Panglima  Laot  menjadi  aktor  penting dalam ketahanan dan pemulihan masya- rakat  pesisir  (Boyland,  Nugroho,  dan Thomalla 2017). Berdasarkan latar bela- kang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah  mendeskripsikan  peran  kebera- daan  atau  eksistensi  lembaga  adat  laut dalam pengelolaan wilayah pesisir Aceh secara berkelanjutan.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  untuk  mendeskripsikan  eksis- tensi  keberadaan  lembaga  adat  laot  di
Provinsi  Aceh  dalam  pengelolaan  wila- yah  pesisir  berkelanjutan.  Metode  yang digunakan  adalah Literature  Review yang  merupakan  ulasan  tentang  teori, temuan, dan sumber penelitian lain yang diperoleh  dari  referensi  untuk  menjadi dasar  dalam  melakukan  penelitian.  Tin- jauan pustaka adalah analisis, ringkasan, dan sudut pandang penulis dari berbagai sumber  pustaka  yang  relevan  dengan fokus,  termasuk  buku,  jurnal,  slide,  dan informasi dari internet. Metode ini meru- pakan metode penelitian yang sistematis untuk  mengumpulkan,  mengevaluasi, dan  kemudian  menyintesis  bukti  ilmiah dari  studi  literatur yang  relevan. Metode ini memberikan cara yang terstruktur dan obyektif  untuk  mengidentifikasi,  menge- valuasi,  dan  menyintesis  bukti  ilmiah tentang  topik  berkaitan  dengan  kajian penelitian  ini.  Data  dikumpulkan  melalui studi  pustaka  merupakan  kajian  yang bersumber  dari  beberapa  tulisan  yang sesuai  dengan  topik  yang  dibahas (Ridwan  et  al.  2021).  Data  di  dapat dengan  merujuk  kepada  terbitan  jurnal 10  tahun  terakhir.  Sumber  berasal  dari jurnal  ilmiah  nasional  dan  internasional dengan  menggunakan  kata-kata  penca- harian  lembaga  adat  Aceh,  panglima laut,  dan  pesisir  Aceh.  Pencarian  jurnal menggunakan mesin pencarian publikasi dari Google Scholar .
Dari hasil pencarian menggunakan kata  kunci “lembaga  adat  Aceh”  meng-
gunakan Google Scholar didapat 20.100 naskah  kemudian  difokuskan  ke “lem- baga adat khusus laut ” ditemukan 12.600 naskah,  berikutnya  dengan  menghu- bungkan  dengan  kata  kunci “Panglima Laot ”  didapat  1.090  naskah.  Berdasar- kan  jurnal  yang  didapat  dari  mesin pencarian Google  Scholar dengan  kata kunci “Panglima Laot” didapat 26 artikel dengan  judul  yang  sangat  relevan dengan  topik  penelitian.  Dari  data  yang dikumpulkan  dilakukan  reduksi  data sesuai dengan tujuan tulisan ini. Setelah reduksi data, dilanjutkan kepada penya- jian  data.  Penyajian  data  disesuaikan dengan  tujuan  penelitian  ini  yaitu  kebe- radaan lembaga adat laut dalam penge- lolaan wilayah pesisir dan di bagian akhir dilakukan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Berdasarkan  pencarian  studi  pus- taka  menggunakan  metode literature review ditemukan  26 artikel  yang diang- gap  sesuai  dan juga  berkenaan  dengan kajian penelitian tentang eksistensi lem- baga adat laot di Provinsi Aceh disajikan dalam bentuk Tabel 1 berikut.
Provinsi  Aceh  adalah  wilayah otonomi  yang  memiliki  banyak  nilai kearifan lokal. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 menetapkan bah- wa lembaga adat Aceh adalah organisasi masyarakat  yang  dibentuk  oleh  suatu
kelompok  masyarakat  hukum  adat  de- ngan  luas  wilayah  tertentu.  Lembaga adat wilayah Aceh memiliki otoritas untuk mengatur  dan  menyelesaikan  masalah adat (Kamaruddin 2013). Lembaga adat adalah warisan budaya Islam di Provinsi Aceh sehingga berfungsi sebagai nakho- da  masyarakat  Aceh.  Lembaga  adat  ini memiliki  otoritas  sendiri  dan  tidak  ber- gantung  pada  arahan  lembaga  lain.  Pe- ranan  lembaga  adat  provinsi  mencakup beberapa  fungsi  dalam  pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Masyarakat adat
Aceh percaya bahwa lembaga adat me- miliki  peran  penting  sebagai  pengatur eksploitasi  berlebih  dan  juga  bertang- gung  jawab  atas  bidang:  regulasi,  ke- amanan  laut,  pengelolaan  sumber  daya dan pemeliharaan lingkungan laut terma- suk potensi wisata.

## Pembahasan

## Pembentukan Hukum Adat Laut dan Pelaksanaannya
Hasil  penelitian  menunjukkan  ter- dapat 10 jurnal yang membahas menge- nai dasar pembentukan hukum adat ser-
Tabel 1. Daftar Artikel tentang Eksistensi Lembaga Adat Laut di Provinsi Aceh
No Topik Penelitian Peneliti Metode 1 Peran Lembaga adat laut dalam melaksanakan adat laut, menjalankan hukum adat dan hukum meupayang, dan menyelesaikan perselisihan Apriana (2016); Sufa (2023); Mujiburrahman et al. (2021); Munawwarah dan Abdi (2019); Puspita (2017); Munar, Agussabti, dan Kadir (2018); Suriyani, Hayati, dan Zainuddin (2023); Savitri et al. (2022); Triannur (2019) Kualitatif Natsir dan Rachmad (2018) hukum normatif dengan pendekatan UU 2 Peran Lembaga adat laut dalam mengawasi penangkapan ikan dan menjaga keamanan laut Fithra (2018); Darlis (2021); Marefanda dan Tjoetra (2019); Sopar, Yulianda, dan Maifizar (2023); Pranita et al. (2021); Rizqi, Simbolon, dan Mustaruddin (2018); Rahayu (2014); Maulana (2023); Nudia dan Desfandi (2023) Kualitatif 3 Peran Lembaga adat laut dalam menjaga ketertiban dan pemanfaatan pesisir, mengatur eksploitasi pesisir dan menjalankan urusan kemaritiman Muslihin et al. (2022); Nurkhalis dan Sempena (2018) Kualitatif 4 Peran Lembaga adat laut dalam menjaga konservasi, wisata Bahari dan keberlanjutan sumber daya pesisir Aswita, Samuda, dan Andalia (2017); (Mansur dan Marzuki (2018); Taufik dan Lailatussaadah (2020) kualitatif
ta  pelaksanaannya  yang  merujuk  pada qanun  Aceh.  Mayoritas  nelayan  di  Pro- vinsi Aceh sangat paham terhadap peran dari  lembaga  adat  panglima  laot. Lembaga  adat  ini  berperan  dalam mengatasi  dampak  perubahan  ekosis- tem.  Secara  ekonomi,  perubahan  eko- sistem berdampak pada nelayan dengan penurunan pendapatan, perubahan jarak tempuh  penangkapan  ikan,  musim  ikan yang  tidak  menentu,  dan  penurunan keragaman  ikan.  Secara  sosial,  peru- bahan  ekosistem  telah  menimbulkan tantangan  bagi  nelayan  dengan  sering terjadinya konflik antar nelayan. Kebera- daan panglima laot dapat menjadi solusi bagi  penyelesaian  perselisihan  ini.  Pilar kelembagaan  adat  yang  regulatif,  nor- matif,  dan  kognitif  menjadi  motor  peng- gerak  dalam  menjalankan  organisasi dengan baik.
Beberapa  peran  panglima  laot menurut  Mujiburrahman  et  al.  (2021) adalah  melaksanakan  adat  laut,  menja- lankan  hukum  adat  laut,  menjalankan hukum meupayang dan  menyelesaikan sengketa  adat.  Keempat  peranan  terse- but  merupakan  peran  penting  panglima laot  dalam  mewujudkan  keberlanjutan kelestarian lingkungan yang secara turun temurun  terus  dijalankan  oleh  lembaga adat panglima laot.

## Lembaga Adat Panglima Laot dalam Menjaga Keamanan Laut
Panglima laot tidak hanya memim- pin  dalam  pemberdayaan  ekonomi  ke- lautan  tetapi  juga  menjaga  keamanan dan  pertahanan  laut.  Dalam  pelaksa- naannya,  lembaga  adat  ini  diberikan wewenang  dalam  menjalankan  aturan yang  telah  ditetapkan.  Panglima  Laot bertanggung  jawab  atas  pengupayaan dan penangkapan ikan di laut. Selain itu, lembaga tambahan yang disebut Peutua Teupin , yang diangkat untuk mengawasi sungai-sungai  di  wilayah  pesisir,  di bawah panglima laot.
Hasil penelitian ini terdapat 9 jurnal yang mengkaji pelaksanaan hukum adat agar  dapat  menjaga  keamanan  laot. Panglima  Laot  dalam  hal  ini  berperan sebagai  kepala  lembaga  adat  laot  yang bertanggung jawab atas kehidupan adat di lautan perdesaan maupun perkotaan. Panglima  Laot  diberi  wewenang  untuk menghentikan  penangkapan  ikan  ilegal. Salah  satu  peran  Panglima  Laot  dalam membantu mencegah penangkapan ikan ilegal  oleh  negara  asing  yaitu  di  Pantai Cermin Gampong Jawaya.  Pencegahan penangkapan ikan ilegal oleh pihak asing dilakukan  melalui  dua  metode  yaitu, nelayan  memberi  tahu  Panglima  Laot bahwa  nelayan  asing  secara  diam-diam mencuri ikan dan Panglima Laot meme- rintahkan  nelayan  yang melihat  nelayan asing  untuk  memberi  teguran  (Darlis 2021).  Selanjutnya,  Panglima  Laot  se-
gera  melaporkan  kepada  aparat  negara yang  bertanggung  jawab  atas  kasus penangkapan  ikan  ilegal  oleh  pihak asing. Lembaga Panglima Laot memiliki otoritas  yang  besar  dalam  mengatur hukum adat laot dan masyarakat nelayan secara keseluruhan.
Dalam  upaya  mencegah  penang- kapan  ikan  ilegal  di  Aceh  Barat  contoh lainnya,  lembaga  panglima  laot  meng- gunakan  strategi  seperti  membentuk kelembagaan  panglima  laot  di  tingkat lhok,  memperkuat  kelembagaan  pangli- ma  laot  di  tingkat  lhok,  bekerja  sama dengan  pemangku  kepentingan  terkait, dan melarang penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (Marefanda dan  Tjoetra  2019).  Namun,  strategi  ini tampaknya  belum  efektif  dilakukan.  Hal ini  karena  peran  panglima  laot  terbatas pada  adat  istiadat  wilayah  pesisir  dan hanya  memberikan  informasi  kepada pemerintah  tanpa  memiliki  sarana  dan prasarana yang lengkap.
Dilihat  dari  peran  panglima  laot dalam  hukum  adat  memiliki  tanggung jawab atas perizinan penangkapan ikan, alat  tangkap,  dan  wilayah  tangkapan ikan.  Menurut  penelitian  Sopar  et  al. (2023), secara  historis  nelayan  di  Pulau Banyak  Aceh  Singkil  diizinkan  untuk menangkap  ikan  di  wilayah  yang  telah ditentukan  bersama  sebelumnya.  Na- mun,  panglima  laot  dari  masing-masing panglima  laot  kawasan  harus  mencapai
kesepakatan  bersama  untuk  menda- patkan  izin  untuk  menangkap  ikan melintasi  wilayah  tangkapan  wewenang adat  panglima  laot.  Kesepakatan  atau izin untuk menangkap ikan melintasi wi- layah  adat  biasanya  dibuat  secara  lisan dan  juga  secara  tertulis,  yang  sebe- lumnya  diputuskan  melalui  proses  mu- syawarah  antar panglima  laot  yang  ber- sepakat.  Selain  itu,  lembaga  adat  haki- katnya  sangat  memiliki  adaptasi  yang tinggi  terhadap  ancaman  tingkat  lokal. Panglima Laot Kota Sabang menyatakan bahwa  kejahatan  yang  berasal  dari  wi- layah sendiri merupakan ancaman lokal. Salah satu kekhawatiran terbesar Pang- lima Laot adalah adanya kejahatan yang dilakukan  oleh  nelayan  lokal  di  wilayah Aceh (Pranita et al. 2021).
Sebuah  hadih  maja  yang  berkem- bang dalam masyarakat Aceh menggam- barkan " meunyoe ka tameupakat lampoh jeurat  ta  peugala "  (jika  sudah  ada  kata mufakat, kuburan pun dapat digadaikan), panglima  laot  biasanya  akan  menggu- nakan  metode  penyelesaian  sengketa yang  mengutamakan  keuntungan  bagi kedua belah pihak yang didasarkan pada nilai  dan  norma  kearifan  lokal  serta hukum adat yang masih dijaga dan diper- tahankan oleh masyarakat provinsi Aceh (Rahayu  2014).  Pepatah  ini  menunjuk- kan  bahwa  orang  Aceh  rela  gadaikan kuburan  yang  memiliki  nilai  spiritual untuk mencapai kesepakatan. Dalam hal
pengelolaan pesisir wilayah Aceh, kese- pakatan  ini  sangat  bermanfaat  karena panglima  laot  memiliki  otoritas  untuk menyelesaikan  segala  konflik  yang mungkin muncul.
Salah  satu  tanggung  jawab  pang- lima  laot  adalah  menyelesaikan  perse- lisihan  di  lautan  dengan  menggunakan prinsip  keadilan,  kerukunan,  dan  kepa- tutan  (Sofyan,  Sulaiman,  dan  Manfa- risyah  2022).  Kondisi  ini  menunjukkan bahwa  dalam  berbagai  konteks  sosial, ada  sistem  hukum  yang  menjamin bahwa  semua  kebutuhan  sosial  setara. Fakta-fakta  ini  menunjukkan  bahwa setiap persekutuan hukum adat memiliki kemampuan  untuk  mempertahankan tingkat  otonomi  yang  penuh,  termasuk kemampuan  untuk  mengambil  keputus- an  sendiri  tentang  masalah  yang  diha- dapinya.  Penyelesaiannya  singkat,  mu- rah,  dan  tidak  resmi,  dan  keputusannya sangat  mendukung  aktivitas  ekonomi masyarakat.

## Lembaga adat Panglima Laot Dalam
Governasi Sumber Daya Pesisir dan Laut
Pada dasarnya, luas wilayah yang menjadi kekuasaan Panglima Laot dimu- lai  dari bineh  pasie (tepi  pantai),  leun pukat  adalah  area  untuk  menarik  pukat darat,  kuala  dan  teupien  adalah  tepian pendaratan perahu, teluk maupun kuala, dan  laut  lepas.  Semua  ruang  ini  berada di bawah kendali lembaga adat panglima
laot.  Dalam  pelaksanaan  hukum  adat ditinjau  dari  sejauh  mana  masyarakat mampu  untuk  mengelola  sumber  daya pesisir  dan  laut  secara  ekonomis. Pengelolaan  sumber  daya  wilayah  laut dan  pesisir  hakikatnya  memiliki  tujuan dalam meningkatkan perekonomian dan menyejahterakan masyarakat yang mengantungkan  kehidupan  pada  hasil laut  dengan  memperhatikan  aspek  eko- logi  sumber  daya,  tetap  memperta- hankan ekosistem laut dan pesisir sesuai fungsi  keberlanjutan.  Penerapan  hukum adat  laot  di  Aceh  untuk  menjaga  keter- tiban  dalam  pemanfaatan  dan  pengelo- laan wilayah pesisir dengan memperha- tikan keberlanjutan lingkungan, dan tidak bertentangan dengan peraturan atau ke- bijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.  Penerapan  nilai  kearifan  lokal sejauh  ini  dapat  menjadi  jawaban  atas berbagai  masalah  lingkungan,  termasuk lingkungan laut dan pesisir dari berbagai ancaman,  baik  ancaman  secara  sosial dan  budaya,  juga  ancaman  secara ekologi  dan  lingkungan  (Pranita  et  al. 2021).  Hasil  penelitian  ini  terdapat  5 jurnal  yang  mengkaji  mengenai  peran panglima  laot  dalam  governasi  sumber daya  pesisir  laut  dalam  menjaga  ling- kungan maritim agar berkelanjutan.
Saat ini, pengelolaan Co Manage- ment di Desa Iboh misalnya masih dalam tahap  konsultasi  (Mustaqim,  Satria,  dan Pandjaitan  2020).  Sebelum  membuat
keputusan, pemerintah baru mulai mem- pertimbangkan  perspektif  masyarakat dan  partisipasinya.  Pemangku  kepen- tingan  masyarakat  masih  belum  terlibat dalam  proses  penyusunan  rencana pengelolaan, pelaksanaan program, pengawasan, dan evaluasi.
Pengelolaan wilayah pesisir dilaku- kan  untuk  melindungi,  mengonservasi, dan memanfaatkan sumber daya pesisir dengan  cara  yang  berkelanjutan  secara ekologis. Pengelolaan pesisir secara arif dan  bijaksana  telah  dilakukan  sejak zaman  dulu  oleh  masyarakat  adat. Adapun  pengelolaan  pesisir  dipimpin oleh  seorang  ketua  yaitu  panglima  laot. Panglima  Laot  secara  kelembagaan mengatur  pengelolaan  lingkungan  laut dengan aturan, yang tidak hanya memu- at  larangan,  tetapi  juga  mengatur  cara orang  bertindak  terhadap  lingkungan dalam batas kewenangan mereka (Rizqi et  al.  2018).  Pengaturan  seperti  itu membuat  hukum  pengelolaan  laut  lebih efektif.
Panglima  Laot  adalah  lembaga adat  di  wilayah  laut  yang  bertanggung jawab  atas  pengelolaan  sumber  daya alam di wilayah pesisir dan laut (Savitri et al.  2022).  Lembaga  ini  juga  membantu pemerintah  lokal  dalam  mengembang- kan  industri  perikanan  dan  memperta- hankan adat istiadat dan tradisi masyara- kat  nelayan.  Panglima  Laot  mulai mengatur  tata  cara  penangkapan  ikan
dan lebih memperdalam bentuk penyele- saian  sengketa  antar  nelayan.  Dalam melaksanakan fungsinya, Panglima Laot bertanggung  jawab  untuk  menjaga  dan memastikan bahwa pohon di tepi pantai tidak  ditebang;  menangani  perselisihan dan konflik antara sesama nelayan atau kelompoknya; mengatur dan menyeleng- garakan upacara adat laut; dan bertindak sebagai penghubung antara nelayan dan orang lain (Sofyan et al. 2022).
Salah  satu  contoh  pengelolaan pesisir  di  wilayah  Kabupaten  Bireuen Provinsi  Aceh  di  bawah  kepemimpinan panglima  laot.  Adapun  tugas  panglima laot  senada  Triannur  (2019)  yaitu (1) sebagai  penegak  hukum  adat  laot; (2) menentukan protokol dalam penang- kapan ikan; (3) melaksanakan, menjaga, dan mengawasi adat istiadat dan hukum adat laot secara keseluruhan, dan mene- rapkan hukuman terhadap pelanggaran; (4)  melestarikan  dan  mempertahankan fungsi  lingkungan  di  wilayah  pesisir  dan laut;  (5)  menghentikan  penebangan ilegal  dan  kerusakan  pohon  pinggir pantai,  terutama  ekosistem  mangrove; (6)  menghindari  penggunaan  alat  tang- kap ikan yang berbahaya bagi lingkungan; (7) memastikan bahwa laut- an  tidak  tercemar;  dan  (8)  menghindari penangkapan  ikan  yang  melanggar  hu- kum.  Adapun  fungsi  panglima  laot  yaitu sebagai; menjadi pemimpin pelaksanaan hukum  adat  laot,  penegak  hukum  adat
laot  dan  pemimpin  sidang  adat  laot, menjadi  penghubung  masyarakat  de- ngan  pemerintah  serta  panglima  laot dapat  menjadi  suksesor  dalam  pemba- ngunan Indonesia menjadi poros maritim (Munazir et al. 2019).
Panglima Laot tidak hanya menja- ga  sumber  daya  laut  dan  pesisir,  tetapi juga  mengawasi  aturan  pantang  melaut setiap  hari  (Pranita  et  al.  2021).  Ini dilakukan untuk mencegah sumber daya laut  digunakan  secara  berlebihan  dan menjaga keseimbangan ekosistem. Pro- vinsi Aceh menetapkan hari pantang me- laut setiap hari Jum'at, Hari Besar Agama Islam, Hari Kemerdekaan Indonesia, dan setiap tanggal 26 Desember untuk mem- peringati Tsunami Aceh 2004. Jika nela- yan melanggar peraturan Pantang Mela- ut  atau  Adat  Laot  lainnya,  maka  akan mendapatkan  sanksi  adat  berupa  selu- ruh  hasil  tangkapan  yang  disita  dan dilarang melaut selama 3 hingga 7 hari, atau lebih lama (Apriana 2016). Batasan melaut  seperti  ini  dibuat  karena  kea- manan  dan  kebebasan  setiap  anggota menjalankan syariat Islam. Pelaksanaan pantang  melaut  juga  menjadi  upaya untuk dapat memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan.
Kemampuan  panglima  laot  untuk mendorong  orang-orang  di  Gampong Jeumeurang, Kecamatan Kembang Tan- jung,  Kabupaten  Pidie,  untuk  mematuhi peraturan menunjukkan betapa  penting-
nya  lingkungan  laut  (Munawwarah  dan Abdi  2019).  Hal  ini  ditunjukkan  oleh beberapa  hal  berikut:  (1)  masyarakat berpartisipasi  dalam  pelestarian  sumber daya pesisir dan laut; (2) melaksanakan undang-undang pengelolaan lingkungan; (3)  Panglima  Laot  Di  Gampong  Jeu- merang menetapkan aturan untuk penangkapan ikan tanpa trawl , sehingga nelayan mematuhinya dan menjaga ling- kungan  laut;  (4)  Dermaga  menyediakan penambatan  perahu  untuk  masyarakat untuk  menambat  perahu;  ini  dilakukan agar  masyarakat  tidak  meninggalkan perahu  mereka  di  tempat  lain;  ini  tidak hanya  memperbaiki  masyarakat  tetapi juga  menjaga  agar  ekosistem  pesisir tidak rentan terhadap kerusakan;
(5) mengawasi pengelolaan sumber daya  pesisir  dan  laut;  (6)  Pencemaran yang  membahayakan  ekosistem  pesisir dan laut tidak dilakukan oleh masyarakat; (7)  Pada  hari  Jumat  dan  hari  besar  lain yang  ditetapkan  oleh  panglima  laot, masyarakat tidak melaut. Aturan ini telah ada  sejak  lama  dan  masih  berlaku. Masyarakat patuh pada aturan ini.
Peraturan  dalam  lembaga  adat panglima laot sejalan dengan UU No 60 tahun  2007  tentang  konservasi,  bagai- mana  upaya  melindung,  melestarikan serta  memanfaatkan  ekosistem  laut sebagai  penyangga  kehidupan  untuk dirasakan  oleh  generasi  yang  akan datang.  Lembaga  adat  laot  merupakan
kearifan  lokal  berbentuk  lembaga  adat, ini  menjadi  kontrol  sosial  dalam  masya- rakat, dan panglima laot sebagai seorang ketua  adat  dalam  menyelesaikan  seng- keta  pada  masyarakat  nelayan.  Lem- baga adat ini terdapat kegiatan khanduri laot, larangan pada hari Jumat, larangan pada hari lebaran dan hari-hari kegiatan besar  keagamaan  ini  merupakan  salah satu contoh dari nilai religius yang positif (Triannur  2019).  Hal  ini  secara  jelas menunjukkan  bahwa  nilai  positif  pada lembaga  adat  panglima  laot  selain memiliki  nilai  religius,  juga  berdampak pada konservasi, sosial, keadilan, keber- lanjutan, dan kepemimpinan yang berpe- ran  dalam  keberlanjutan  pengelolaan wilayah pesisir.
Kearifan  lokal  dan  hukum  adat panglima  laot  pada  penerapannya  sa- ngat  berpengaruh  pada  larangan  akti- vitas yang merusak seperti pembuangan sampah, oli dan barang sisa yang secara nyata  dapat  merusak  ekosistem  pesisir dan laut (Muslihin et al. 2022). Adat yang terus  dijaga  dalam  pengelolaan  wilayah lingkungan  pesisir  dan  laut  agar  terus berkelanjutan yaitu seperti adanya pela- rangan  melakukan  pengeboman,  pe- nangkapan  ikan  dengan  pukat  harimau, merusak  ekosistem  terumbu  karang, meracun  ikan  serta  menangkap  ikan yang  dilindungi  dan  serta  larangan menebang  tumbuhan  pesisir  seperti mangrove, cemara dan lainya (Sulaiman
2013).  Adanya  panglima  laot  dan  kuat- nya  penerapan  aturan  adat  laot  dapat membantu  serta  menjaga  lingkungan kelautan.

## Lembaga Adat Panglima Laot Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Bahari
Provinsi  Aceh  merupakan  suatu wilayah yang di dominasi lautan dengan luas  perairan  295.270  km 2 dan  garis pantai  pesisir  2.666,27  km  termasuk garis pantai yang terpanjang didunia. Hal ini  sebagai  salah  satu  bukti  bahwa wilayah  Aceh  kaya  akan  sumber  kela- utan yang beragam dan berpotensi seca- ra  ekonomi.  Hasil  literatur  review  jurnal menunjukkan  sekitar  6  jurnal  mengkaji tentang  peran  lembaga  adat  dalam menjaga  kelestarian  guna  mengem- bangkan  potensi  wisata  bahari.  Karena hakikatnya  wilayah  Aceh  terkenal  akan budaya  yang  kaya  dan  berlandaskan pada nilai dan norma agama yang kental. Norma dan nilai agama yang kuat men- jadi penciri wilayah Aceh dengan wilayah lainnya.  Hal  ini  tentu  menjadi  pemicu yang  berpengaruh  dalam  kehidupan masyarakatnya  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  (Muthia  2021). Wilayah Aceh dalam pemanfaatan sum- ber kelautan dan pesisir dilakukan seba- gai upaya dalam  pembangunan pereko- nomian  daerahnya  sesuai  dengan  kon- sep keberlanjutan ( blue economy ).
Konsep  ekonomi  biru  mengacu pada  optimalisasi  sumber  daya  dengan
tujuan  meningkatkan  pertumbuhan  eko- nomi  melalui  berbagai  inisiatif,  inovatif dan  kreatif  dengan  memastikan  keber- lanjutan  serta  kelestarian  lingkungan. Salah  satunya  adalah  pengembangan wisata  bahari  yang  berkelanjutan  yang juga  tertuang  dalam  Nawacita.  Prinsip ekonomi  biru  telah  menjadi  dasar  untuk pengembangan potensi bisnis di Sabang (Setyawati  et  al.  2021).  Kawasan  kon- servasi yang dibuat oleh pemerintah kota merupakan  bagian  penting  dari  konser- vasi  alam  yang  mampu  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  pesisir  Kota Sabang.  Salah  satu  pengembangan potensi  ekowisata  bahari  di  Pantai Teupin  Layeu  Iboih  sangat  menarik karena  pengelolaan  seluruh  aktivitas didasarkan  pada  hukum  adat,  di  mana masyarakat  terlibat  secara  penuh  dan aktif  dalam  pembagian  zonasi  penga- turan  dan  kewenangan  (Aswita  et  al. 2017).
Ekowisata bahari, termasuk diving , snorkeling, renang,  berperahu,  dan transportasi  ke  Pulau  Rubiah,  dikelola langsung  oleh  masyarakat  dan  tetap  di bawah  pengawasan  koordinator  wisata dan  aparat  Gampong.  Sementara  kon- servasi  biota  laut,  konservasi  terumbu karang, pemanfaatan sumber daya alam laut  dan  pesisir,  dan  kelestarian  ling- kungan  di  sekitar  lokasi  wisata  diawasi oleh  panglima  laot  dan  dikoordinasikan oleh  pejabat  gampong.  Aktivitas  ekono-
mi,  seperti  menyediakan cottage ,  kafe, rumah  makan,  dan  fasilitas  pendukung lainnya, diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat  dan  diawasi  oleh  perangkat desa.  Aktivitas  ini  diawasi  agar  tidak sampai merusak kelestarian lingkungan.
Bentuk  peran  lembaga  adat  fokus pada menjaga lingkungan pesisir dengan pola  pengelolaan  ekowisata  berbasis komunitas.  Model  ini  adalah  strategi kemitraan  dan  kolaborasi  yang  menun- jang  aktivitas  pengelolaan  ekowisata bahari  di  Pantai  Teupin  Layeu  Iboih. Selain  itu  dalam  wilayah  konservasi, masyarakat  juga  membentuk  komunitas lokal yang membantu pemerintah mengawasi  pendatang  yang  tidak  bere- tika  yang  merusak  lingkungan.  Pem- bangunan  kelautan  di  Kota  Sabang bergantung  pada  kerja  sama  berbagai pihak,  terutama  lembaga  adat  yang menjadi  pengawasan  penggunaan  alat tangkap  yang  lebih  ramah  lingkungan (bukan bom atau pukat).
Dalam  kajian  tentang  pengem- bangan wisata bahari pulau Aceh bahwa partisipasi  masyarakat  sangat  mendu- kung  keberlanjutan  wisata  bahari  (Fikri, Munibah, dan Yulianda 2023). Rekomen- dasi  utama  adalah  untuk  meningkatkan potensi  pengembangan  wisata  bahari, memberikan  dukungan  dan  melibatkan masyarakat dalam pengembangan pengelolaan  wisata  bahari  yang  berke- lanjutan;  penyusunan  dan  pelaksanaan
kebijakan  pemanfaatan  ruang  berbasis potensi sumber daya dengan melibatkan masyarakat  lokal  dalam  pengawasan kegiatan  wisata  bahari;  dan  meningkat- kan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung untuk pengembangan wisata bahari.
Potensi  yang  besar  harus  diim- bangi  dengan  meningkatkan  kesadaran akan  pentingnya  menjaga  dan  meles- tarikan  keindahan  alam  agar  tetap berkelanjutan  (Mansur  dan  Marzuki 2018). Oleh karena itu, partisipasi diper- lukan  dari  semua  pihak,  tidak  hanya pemerintah tetapi juga dari pihak di luar pemerintah, seperti lembaga adat. Selain untuk mencegah pelanggaran, nyatanya pemerintah  dan  lembaga  panglima  laot dapat  bekerja  sama  untuk  membuat agenda  tahunan  untuk  menyeleng- garakan "khanduri laot", atau kenduri laut (Taufik  dan  Lailatussaadah  2020).  Tra- disi  "khanduri  laot"  yang  unik  di  Aceh telah  menarik  wisatawan  karena  terma- suk  dalam  festival  khanduri  laot  yang diselenggarakan  pemerintah.  Tradisi  ini dilakukan  untuk  menunjukkan  rasa  teri- ma kasih masyarakat Aceh kepada Allah SWT  atas  pencapaian  musim  lalu  dan harapan  yang  lebih  baik  untuk  musim mendatang. Agenda ini merupakan salah satu  wujud  pengelolaan  suatu  wilayah pesisir  berkelanjutan  dapat  direalisasi- kan jika suatu wilayah memiliki lembaga lokal  yang  memiliki  nilai  kearifan  lokal
dan semua masyarakat menyambut dan memiliki  partisipasi  yang  tinggi  dalam pengelolaan  pesisir  laut  wilayah  Aceh. Nilai  dan  norma  kearifan  lokal  tersebut dapat  menjadi  ukuran  keberadaan  nilai sosial  pada  struktur  sosial  masyarakat sehingga dapat berfungsi sebagai peng- ontrol,  instruksi  dan  rambu  dalam  ber- perilaku  dalam  berbagai  aspek  kehidu- pan dalam  berinteraksi antara masyara- kat dengan lingkungan sekitarnya.
Panglima laot, lembaga adat yang diberi wewenang untuk mengatur urusan kemaritiman di Aceh, bertanggung jawab atas  keberlanjutan  sumber  daya  alam sehingga  wisatawan  bahari  di  wilayah Aceh  tetap  meningkat  karena  keunikan tradisi  yang  dipertahankan  serta  kein- dahan  alam  yang  tetap  terjaga  secara lestari.  Namun  keberadaannya  lembaga adat  ini  perlu  mendapatkan  dukungan dari  pemerintah,  terutama  dari  segi anggaran dan batas wilayah.

## SIMPULAN DAN SARAN
Eksistensi lembaga adat laut dalam pengelolaan  wilayah  pesisir  berkelan- jutan diimplementasikan dalam beberapa tugas  dan  perannya  dalam  mendukung pengelolaan  wilayah  pesisir  Aceh  seba- gai berikut :
a.  Menjaga  keamanan  laut  dari  pe- nangkapan  ikan  secara  ilegal  yang diatur dalam pasal 28, Qanun Nomor 10 Tahun 2008.
b.  Governasi  sumber daya pesisir dan laut  melalui  pengelolaan  sumber daya  pesisir  dan  laur  secara  eko- nomis  dengan  tetap  menjunjung tinggi  nilai  kearifan  lokal  berbasis kelautan.
c.  Mengembangkan potensi bahari me- lalui  pengembangan  potensi  ekowi- sata  bahari  dengan  tetap  menjaga kawasan konservasi.
Peran  lembaga  adat  di  Provinsi Aceh  telah  memberikan  pengaruh  yang signifikan  terhadap  pengelolaan  wilayah pesisir  secara  terpadu  dengan  konsep blue economy. Peran lembaga adat perlu dioptimalkan  dengan  dukungan  dari  pe- merintah  daerah  dalam  menunjang  ek- sistensi lembaga adat laut di masa yang akan datang. Keberadaan lembaga adat Panglima Laot diharapkan dapat menjadi mitra  pemerintah  dalam  menjalankan pengelolaan  pesisir  yang  keberlanjutan sesuai dengan konsep pengelolaan wila- yah pesisir terpadu.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriana,  Evi.  2016.  “Kearifan  Lokal Masyarakat Aceh dalam Konservasi Laut.” Serambi Saintia: Jurnal Sains dan Aplikasi 4(1).
Aswita,  Dian,  Suleman  Samuda,  dan Nurlena  Andalia.  2017.  “Strategi Pemanfaatan Komunitas Lokal Dalam  Mendukung  Pengelolaan Ekowisata  Bahari  Pantai  Teupin
Layeu Iboih.” Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 6(2):159 –67.
Boyland,  Michael,  Agus  Nugroho,  dan Frank Thomalla. 2017. “The Role of the  Panglima  Laot  Customary Institution in the 2004 Indian Ocean Tsunami  Recovery  in  Aceh.”  Hal. 357 –76 in.
Darlis, Safri. 2021. “Peran Panglima Laot dalam Pencegah Illegal Fishing oleh Pihak  Asing  (Studi  Kasus  Di Perairan  Pantai  Cermin  Gampong Jawa) [Skripsi].” UIN Ar Raniry. Fajarini,  Ulfah. 2014. “Peranan  Kearifan Lokal  Dalam  Pendidikan  Karakter.” Sosio-Didaktika:  Social  Science Education Journal 1(2):123 –30. doi:
10.15408/sd.v1i2.1225. Fama, Ahmad. 2016. “Komunitas
Masyarakat  Pesisir  Di  Tambak Lorok, Semarang.” Sabda 11(2):65 – 75. Fikri, Mumtadul, Khursatul Munibah, dan Fredinan Yulianda. 2023.
“Pengembangan  Wisata  Bahari  di
Wilayah  Pesisir  Kecamatan  Pulo
Aceh,  Kabupaten  Aceh  Besar.”
Journal  of  Regional  and  Rural Development  Planning 7(1):91 – 106. doi: 10.29244/jp2wd.2023.7.1.91-106. Fithra,  Rahmat.  2018.  “Kedudukan Panglima Laot Lhok Dalam Kalangan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kecamatan
Meureubo, Aceh Barat).” Ius Civile: Refleksi  Penegakan  Hukum  Dan Keadilan 1(1):1 –15.
Hasriyanti,  dan  Erman  Syarif.  2022.
Geografi  Sumber  Daya  Implikasi Pendekatan Dan Pengelolaan .
Purbalingga  (ID):  Eureka  Media Aksara. Kamaruddin, Kamaruddin. 2013. “Model Penyelesaian  Konflik  Di  Lembaga Adat.” Walisongo:  Jurnal  Penelitian
Sosial  Keagamaan 21(1):39 –70. doi: 10.21580/ws.21.1.236.
Mansur,  Teuku  Muttaqin,  dan  Marzuki Marzuki. 2018. “Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
Daerah  Di  Provinsi  Aceh  Berbasis
Hukum Adat Laot.” Jurnal Geuthèë: Penelitian  Multidisiplin 1(1):65.  doi: 10.52626/jg.v1i1.11.
Manyamsari,  Ira,  dan  Mujiburrahmad Mujiburrahmad. 2014. “Karakteristik Petani  dan  Hubungannya  dengan Kompetensi  Petani  Lahan  Sempit (Kasus :  di  Desa  Sinar  Sari Kecamatan  Dramaga  Kab.  Bogor
Jawa  Barat).” Jurnal Agrisep Unsyiah 15(2):58 –74. doi:
10.24815/agrisep.v15i2.2099.
Marefanda,  Nodi,  dan  Afrizal  Tjoetra.
2019.  “Strategi  Panglima  Laot
Dalam  Mencegah  Illegal  Fishing  di Kabupaten  Aceh  Barat.” Jurnal Public Policy 5(1):54 –62.  doi:
10.35308/jpp.v5i1.1064.
Maulana,  Wahyu.  2023.  “Mekanisme Penyelesaian  Tindak  Pidana  Illegal Fishing  Di  Rumpon/Unjam  Secara Hukum  Adat  (Studi  Kasus  Fungsi Panglima  Laot  di  Gampong  Keude
Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan).” Mujiburrahman,  Yety  Rochwulaningsih, Singgih Tri Sulistiyono, dan Mahendra  Pudji  Utama.  2021. “Panglima  Laot:  Maritime  Cultural Heritage  and  Sustainability  of  the Coastal Environment in Aceh.” E3S Web  of  Conferences 317.  doi: 10.1051/e3sconf/202131701096. Munar, Zaitun, Agussabti Agussabti, dan Irwan.  A.  Kadir.  2018.  “Peranan
Panglima Laot Lhok Dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut
Berbasis Adat Di Kecamatan Mesjid Raya  Kabupaten  Aceh  Besar.”
Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Pertanian
3(4):508 –17.
doi:
10.17969/jimfp.v3i4.8726.
Munawwarah,  Raudhatul,  dan  Abdul Wahab  Abdi.  2019.  “Eksistensi Lembaga  Adat  Panglima  Laot
Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan  Laut  di  Gampong Jeumeurang  Kecamatan  Kembang
Tanjung  Kabupaten  Pidie.” Jurnal Pendidikan Geosfer IV:7 –14. Munazir, Rahcmad, Zulfan Yusuf,
Mujiburrahman Mujiburrahman, dan
Muhammad  Nur.  2019.  “Menjaga
Kelestarian Lingkungan  Maritim Pesisir yang Berkelanjutan di Kabupaten Pidie Dengan Pendekatan  Adat  Laot.” Jurnal
Humaniora :  Jurnal  Ilmu  Sosial, Ekonomi  dan  Hukum 1(2):71 –78. doi: 10.30601/humaniora.v1i2.43. Muslihin,  Muslihin,  Wahyudi  Wahyudi,
Aisyah  A.  Rahman,  dan  Amelia Zahara.  2022.  “Kearifan  Lokal Panglima  Laot  Dalam  Pengelolaan Pesisir di Kabupaten Bireuen Sebagai  Bahan  Kajian  Matakuliah Oceanografi.” Jurnal  Pendidikan Geosfer 7(2):305 –15. doi:
10.24815/jpg.v7i2.29819.
Mustaqim,  Arif  Satria,  dan  Nurmala  K. Pandjaitan.  2020.  “Kelembagaan Panglima  Laot  Dalam  Mengatasi Perubahan  Ekosistem  Kawasan Pesisir Pulau Sabang [Thesis].” IPB University.
Muthia,  Cut.  2021.  “Nilai-Nilai  Agama
Islam  dalam  Budaya  dan  Adat Masyarakat  Aceh.” Jurnal  Riset Komunikasi Penyiaran Islam 1(1):52 –60. doi:
10.29313/jrkpi.v1i1.170.
Natsir, Muhammad, dan Andi Rachmad.
2018.  “Penetapan  Asas  Kearifan Lokal  Sebagai  Kebijakan  Pidana dalam  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  di  Aceh.” Jurnal  Magister
Hukum  Udayana  (Udayana  Master
Law Journal) 7(4):468. doi:
10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p05.
Nudia,  Iza,  dan  Mirza  Desfandi.  2023.
“Peran  Panglima  Laot  Dalam
Menerapkan Sustainable Development Goals (SDGs)  Dalam Bidang Kelestarian Laut Di Gampong  Ujong  Pie  Kecamatan Muara  Tiga  Kabupaten  Pidie.” Jurnal Pendidikan Geosfer 8(1.1):104 –14. doi:
10.24815/jpg.v8i1.1.31873.
Nurkhalis,  Nurkhalis,  dan  Iwan  Doa Sempena.  2018.  “Kearifan  Lokal Laut Aceh: Hikmah 60 Hari Pantang Melaut.” Jurnal  SOsiologi  USK: Media Pemikiran & Aplikasi 12(2).
Pranita, Annisa Mutia, Elly Irhana Savitri,
Gaffar  Mu’aqaffi,  Budiman  Djoko Said, dan Bayu Asih Yulianto. 2021. “Peran Panglima Laot Dalam Upaya Mewujudkan  Ecological  Security  di
Aceh.” Jurnal Education and Development 9(3):131 –38.
Puspita,  Maya.  2017.  “Kearifan  Lokal Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya Pesisir  Dan  Laut  Hukum  Adat  Laot Dan  Lembaga  Panglima  Laot  di
Nanggroe Aceh Darussalam.” Sabda :  Jurnal  Kajian  Kebudayaan 3(2). doi:
10.14710/sabda.v3i2.13253.
Rahayu,  Sri  Walny.  2014.  “Lembaga Penyelesaian  Sengketa  Adat  Laut ‘Penglima  Laot’  di  Aceh  sebagai Bentuk  Pengembangan  Alternatif
Penyelesaian Sengketa dalam Sistem  Hukum  di  Indonesia.” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum
(Journal  of  Law) 1(3):448 –67.  doi:
10.22304/pjih.v1n3.a2.
Ridwan,  Muannif,  Suhar  AM,  Bahrul Ulum, dan Fauzi Muhammad. 2021. “Pentingnya  Penerapan  Literature Review  pada  Penelitian  Ilmiah.”
Jurnal Masohi 2(1):42. doi: 10.36339/jmas.v2i1.427. Rizqi,  Rahmat,  Domu  Simbolon,  dan
Mustaruddin  Mustaruddin.  2018.
“Interaksi Kebijakan Perikanan
Tangkap  dan  Kearifan  Lokal  di Perairan  Utara  Aceh.” ALBACORE Jurnal  Penelitian  Perikanan  Laut 1(3):257 –64. doi: 10.29244/core.1.3.257-264. Savitri,  Elly  Irhana,  Surya  Wiranto,  dan Endro  Legowo.  2022.  “Peran Panglima Laot Dalam Meningkatkan  Ketahanan  Sosial Masyarakat  Pesisir  Aceh.” Jurnal Education and Development Institut
Tapanuli Selatan 10(2):46 –53.
Setyawati,  Lutvia  Resta,  Dimas  Danur Cahya, Ariska Dian Novarianti, dan Budiman Djoko Said. 2021. “Implementasi  Konsep  Ekonomi Biru Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir di Kota
Sabang.” Jurnal  Education  and
Development 9(4):178 –85.
Sofyan, Sofyan, Sulaiman Sulaiman, dan
Manfarisyah  Manfarisyah.  2022. “Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan  Berdasarkan  Hukum  Adat Laot  di  Kecamatan  Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara.” Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 10(1):139. doi: 10.29103/sjp.v10i1.7939.
Sopar,  Riki  Yulianda,  dan  Afriani Maifizar.  2023.  “Fungsi  Panglima Laot  Dalam  Masyarakat  Nelayan
Pesisir di Pulau Banyak.”
Konferensi  Nasional  Sosiologi  X APSSI 1(2):7 –9.
Sufa,  Nadhilah.  2023.  “Peran  Panglima Laot  Dalam  Menyelesaikan  Konflik Nelayan  Di  Kecamatan  Susoh
Kabupaten Aceh Barat Daya
[Skripsi].” UIN Ar-Raniry.
Sulaiman.  2013.  “Prospek  Hukum  Adat
Laut Dalam Pengelolaan Perikanan di  Kabupaten  Pidie  Jaya  Provinsi Aceh.” Yustisia  Jurnal  Hukum 2(3). doi: 10.20961/yustisia.v2i3.10146. Suriyani, Meta, Vivi Hayati, dan Zainuddin. 2023.
“Revitalisasi Hukum Adat Laot Sebagai Kearifan Lokal  Masyarakat  Nelayan  dalam Penangkapan  Ikan  di  Laut  Aceh Bagian  Timur.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 18(Khusus):158 –71. Taufik, Taufik, dan Lailatussaadah Lailatussaadah. 2020. “Peran
Panglima  Laot  Dalam  Mewujudkan
Keberlanjutan  Wisata  Bahari  di Provinsi Aceh.” ASKETIK 4(2):221 – 23. doi: 10.30762/ask.v4i2.2461.
Triannur,  Syaidil  Ade.  2019.  “Eksistensi
Panglima  Laôt  Sebagai  Upaya
Pelestarian Ekosistem LautDi Wilayah  Langsa:  Kajian  Kearifan Lokal Untuk Pengembangan Pembelajaran
Geografi.”
Universitas Pendidikan Indonesia.
Wati,  Ria  Pika,  Syapsan,  dan  Nobel
Aqualdo. 2014. “Dampak Kelebihan Tangkap  (Overfishing)  Terhadap Pendapatan  Nelayan  di  Kabupaten Rokan HIlir.” JOM.Fekon 1(2):1 –20.