Resolusi Konflik dan Islam Nusantara: Memromosikan Dialog antar Budaya dan Rekognisi Sosial
Masykur Wahid IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten masykurwahid@yahoo.com
Abstract:  This  paper  is  a  philosophical  study  about  conflicts  resolution  and Islam  Nusantara  among  multicultural  societies.  This  article  discusses  the relationships  between  individuals  who  produce  social  conflicts  of  ethnic  and religious  nuance.  Referring  to  the  theory  of  multiculturalism  from  Bhikhu Parekh, literature study method, phenomenology of religious life method, and critical  reflection  method,  it  is  concluded  that  the  social  conflicts  (a)  emerged from an individual behavior that interprets moral and cultural in different view; and  (b)  happened  in  countries  that  provide  political  uniformity.  These  social conflicts  should  be  cultivated  by  an  individual  through  cultural  dialogues  and the  actions  of  intercultural  dialogue  and  social  recognition.  The  dialogue  is expected to rediscover harmony in social life.
Keywords: Conflict, Islam Nusantara, multiculturalism, diversity, social recognition, intercultural dialogue, harmony.
Abstrak: Tulisan ini merupakan kajian falsafi tentang resolusi konflik dan Islam Nusantara  di  dalam  masyarakat  multikultur.  Dilatarbelakangii  oleh  sejumlah realitas  konflik  sosial,  Islam  Nusantara,  dan  konstruksi  negara  yang  menjamin keragaman  agama  dan  etnik,  studi  ini  membahas  relasi  antar  individu  yang memroduksi  konflik sosial nuansa agama dan  etnik. Dengan Mengacu kepada teori  multikulturalisme  Bhikhu  Parekh,  fenomenologi  kehidupan  religius,  dan refleksi  kritis,  studi  ini  menyimpulkan  bahwa  konflik  sosial  a)  dimunculkan oleh  seorang  inidividu  di  dalam  prilaku  sosialnya  yang  menginterpretasikan perbedaan  pandangan  moral  dan  budaya;  dan  b)  terjadi  di  dalam  negara  yang melakukan politik keseragaman. Resolusinya, konflik sosial harus dikelola oleh seorang  individu  melalui  dialog  budaya  dengan  tindakan  dialog  antarbudaya dan  rekognisi  sosial.  Dengan  dialog  budaya  itu,  dapat  ditemukan  kembali manusia yang harmonis di dalam kehidupan sosial.

## Pendahuluan
Islam  Nusantara  kembali  diberi  ruang  untuk  berpartisipasi  aktif mengolah  konflik.Konflik  yang  dimaksud  di  sini  adalah  konflik  antarindividu yang seringkali diproduksi di dalam masyarakat multikultur, meskipun gerakan- gerakan  sosial,  politik,  dan  budaya  senantiasa  menuntut  perdamaian sosial.Dalam  prilaku  sosial,  konflik  antarindividu  tersebut  dapat  memroduksi konflik  sosial.Sebaliknya,  konflik  sosial  dapat  juga  memroduksi  konflik antarindividu.Masyarakat Indonesia termasuk masyarakat multikultur di mana setiap  individu  berada  pada  negara  yang  mengakui  keragaman  moral  dan budaya. 1
Pada awal reformasi Mei 1998, konflik sosial telah terjadi beberapa kali di  dalam  masyarakat  Indonesia,  misalnya  di  Poso,  Ambon,  dan Cikeusik.Fenomena konflik di Poso yang diproduksi oleh konflik antarindividu dilakukan oleh tiga pemuda Kristiani yang memukul seorang pemuda Muslim di  dalam  tempat  ibadah  umat  Islam  di  kampung  Sayo.Dengan  keberadaan identitas agama yang dianut oleh individu-individu yang berkonflik dan tempat terjadi konflik, konflik dijustifikasi  sebagai  konflik sosial  bernuansa agama. 2 Di Ambon    konflik  sosial  juga  diproduksi  oleh  konflik  antarindividu  yang dilakukan oleh seorang pemuda Kristen pribumi dari Mardika dengan seorang pemuda Muslim non-pribumi dari Batumerah. Dengan ada identitas agama dan etnik  yang  dianut  oleh  individu-individu  yang  berkonflik,  konflik  sosial  di Ambon  dijustifikasi  tak  hanya  bernuansa  agama,  melainkan  juga  bernuansa etnik  karena  keberadaan  identitas  pribumi  Ambon  dan  non-pribumi  Ambon yang  tertanam  dari  Sulawesi  Selatan,  seperti  Bugis,  Buton,  dan  Makassar. 3 Bahkan  di  Cikeusik,  fenomena  konflik  sosial  yang  diproduksi  oleh  konflik antarindividu  dilakukan  antara  Ismail  Suparman  dan  Atep  Suratep  sebagai anggota  jamaah  Ahmadiyah  dan  individu-individu  yang  berkelompok  sekitar 2.000  orang  yang  menyerbu  jamaah  Ahmadiyah.  Dengan  ada  kesamaan identitas agama yang dianut oleh individu-individu yang berkonflik, konflik di Cikeusik dijustifikasi sebagai konflik sosial bernuansa internal agama. 4
Di  dalam  fenomena  konflik  sosial  tersebut,  identitas  individual memainkan peranan yang penting atas konflik yang terjadi.Pelaku konflik pada umumnya  dilatarbelakangi  oleh  identitas  individual  sebagai  subyek  mayoritas atau  subyek  minoritas.Penentuan  subyek  mayoritas  atau  minoritas  pada identitas  individual  di  dalam  konflik  sosial  memosisikan  manusia  sebagai individu yang tak manusiawi (inhuman.)Konflik antarindividu secara sosial tak pernah memosisikan identitas individual sesuai harkat dan martabat manusia di dalam masyarakat multikultur.Penentuan subyek mayoritas atau minoritas pada
identitas  individual  didasarkan  pada  pandangan  moral  dan  budaya  yang diyakininya,  terutama  interpretasi  terhadap  agama  dan  etnik.Agama  dan  etnik merupakan  subkultur  yang  dibentuk  oleh  manusia  sebagai  individu masyarakat. 5
Dilatarbelakangi oleh masalah ontologis empiris di atas, tulisan ini akan menjelaskan  dua  masalah.  Pertama,  konflik  dimunculkan  oleh  individu  di dalam  masyarakat  multikultur.Kedua,  konflik  sosial  nuansa  agama  dan  etnik diproduksi di dalam negara yang mengakui keragaman moral dan budaya. Dua masalah  tersebut  akan  dijawab  dengan  pernyataan  tesis  bahwa  “sebagai  homo socius  di  dalam  masyarakat  multikultur,  seorang  manusia  seharusnya berpartisipasi mengolah perbedaan pandangan moral dan budaya yang memiliki kemungkinan  konflik  sosial  melalui  dialog  antarbudaya  dan  rekognisi  sosial sebagai  penyelesaian  konflik.”  Dengan  pernyataan  tesis  tersebut,  ada  dua pertanyaan  penelitian:  a)  apakah  benar  dalam  prilaku  sosial  seorang  manusia memunculkan  konflik  di  dalam  masyarakat  multikultur?;  dan  b)  mengapa fenomena  konflik  sosial  nuansa  agama  dan  etnik  diproduksi  di  dalam  suatu negara  yang  mengakui  keragaman  budaya  dan  moral?  Dengan  pertanyaan penelitian di atas, ada dua tujuan penelitian, yakni: a) Menjelaskan secara falsafi bahwa  dalam  prilaku  sosial  seorang  manusia  yang  menginterpretasikan pandangan moral dan budaya seyogyanya dapat menyelesaikan konflik di dalam masyarakat multikultur; b) menjelaskan bahwa fenomena konflik sosial nuansa agama  dan  etnik  yang  diproduksi  di  dalam  negara  yang  mengakui  keragaman budaya dan moral dapat diolah melalui dialog antarbudaya dan rekognisi sosial.
Islam Nusantara: Memromosikan Perbedaan dan Keharmonisan
Dewasa  ini  Islam  Nusantara  kembali  diperbincangkan  untuk memromosikan nilai-nilai kesalehan dan kesantunan sosial mengenai perbedaan dan  keharmonisan.  Islam  Nusantara  dipahami  sebagai  sebuah  fenomena kehidupan  religius  yang  dikonstruksi  oleh  Walisongo  (nine  saints  of  Java)  di dalam masyarakat multikultur:konstruksi sosial Islam Nusantara sejak abad ke- 13  di  mana  terjadi  akulturasi  antara  budaya  lokal  dan  pemahaman  Islam. Akulturasi  budaya  menjelma  dalam  komunitas  subkultural,  yakni  tradisi pesantren.Fenomena  kehidupan  pesantren  merupakan  bentuk  nyata  Islam Nusantara.Tradisi  pesantren  menunjukkan  bahwa  nilai-nilai  Islam  dipahami melalui  pendekatan  budaya.Pendekatan  budaya  dimaksud  adalah  penerapan metode-metode dakwah dengan memergunakan budaya lokal. 6
Akulturasi  budaya  sebagai  karakteristik  Islam  Nusantara  berbeda  dari kondisi  Timur  Tengah  yang  kini  sedang  dilanda  konflik.  Menurut  Ishom
Yusqi,  karakteristik  Islam  Nusantara  memiliki  posisi  strategis  di  dalam peradaban  manusia  dunia  saat  ini.  Pertama,  Islam  Nusantara  diharapkan menjadi inspirasi dan alternatif kiblat bagi dunia Islam, ketika Mesir dan negara Timur  Tengah  lainnya  masih  dirundung  konflik  yang  tak  kunjung  selesai bahkan  sampai  hancur-hancuran.Kedua,  organisasi  transnasional  sudah  mulai tumbuh  dan  berkembang,  jika  tidak  dibendung  dampaknya  akan  mengikis habis  nilai-nilai  Islam  Nusantara  yang  sudah  ditanamkan  oleh  Walisongo. Ketiga,  Pancasila  dan  Bhineka  Tunggal  Ika  saat  ini  berada  dalam  ancaman kelompok  yang  hendak  membuang  dan  menggantinya  dengan  ideologi  yang dibawa oleh mereka.Keempat, nilai-nilai Islam Nusantara, yaitu moderasi, tegak lurus, keseimbangan, dan toleransi. 7
Moderasi  (tawassuṭ)  merupakan  sikap  seorang  individu  di  dalam kehidupan  sosial  yang  mengambil  posisi  tengah-tengah,  sedang-sedang,  dan tidak  ekstrim  kiri  ataupun  ekstrim  kanan.  Sikap  moderasi  dijelaskan  di  dalam Q.s.  al-Baqarah:  143,  “Dan  demikianlah  kami  jadikan  kamu  sekalian  (umat Islam)  umat  pertengahan  (adil  dan  pilihan)  agar  kamu  menjadi  saksi  (ukuran penilaian)  atas  (sikap  dan  perbuatan)  manusia  umumnya,  dan  supaya  Allah menjadi  saksi  (ukuran  penilaian)  atas  (sikap  dan  perbuatan)  kamu sekalian.” Tegak lurus (i‘tidāl) merupakan sikap seorang individu yang berlaku adil,  tidak  berpihak  atau  memiliki  kepentingan,  kecuali  pada  kebenaran  yang harus  dibela  di  dalam  kehidupan  sosial.  Sikap  tegak  lurus  lebih  dijelaskan  di dalam  al-Mā’idah:  8,  “Wahai  orang-orang  yang  beriman  hendaklah  kamu sekalian  menjadi  orang-orang  yang  tegak  membela  (kebenaran)  karena  Allah menjadi saksi (pengukur kebenaran) yang adil. Dan, janganlah kebencian kamu pada  suatu  kaum  menjadikan  kamu  berlaku  tidak  adil.Berbuat  adillah  karena keadilan  itu  lebih  mendekatkan  pada  taqwa.Dan  bertaqwalah  kepada  Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
Keseimbangan  dalam  segala  hal  (tawāzun)  merupakan  sikap  seorang individu di dalam kehidupan sosial, termasuk dalam penggunaan dalil ‘aql yang bersumber pada pikiran rasional dan dalil naql yang bersumber pada al-Qur’ān dan  Ḥadīts.  Sikap  keseimbangan  seseorang  dijelaskan  di  dalam  al-Ḥadīd:  25, “Sunguh  kami  telah  mengutus  rasul-rasul  kami  dengan  membawa  bukti kebenaran  yang  nyata  dan  telah  kami  turunkan  bersama  mereka  al-kitab  dan neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”
Toleransi  (tasāmuh)  merupakan  sikap  seorang  individu  untuk menghargai  perbedaan  dan  menghormati  orang  lain  yang  memiliki  prinsip hidup  yang  berbeda  di  dalam  kehidupan  masyarakat  multikultur.  Sikap toleransi dipahami di dalam Ṭāhā: 44, “Maka berbicaralah kamu berdua (Nabi
Mūsā  dan  Nabi  Hārūn)  kepadanya  (Fir‘awn)  dengan  kata-kata  yang  lemah lembut dan mudah-mudahan ia ingat dan takut.” Ayat ini menjelaskan tentang perintah  Allah  kepada  Nabi  Mūsā  dan  Nabi  Hārūn  agar  berkata  dan  bersikap baik  kepada  Fir‘awn.Ibn  Katsīr  dalam  Tafsīr  al-Qur’ān  al-‘Aẓīm  lebih  lanjut menjelaskan ayat ini bahwa“Sesungguhnya dakwah Nabi Mūsādan Nabi Hārūn kepada Fir‘awn adalah menggunakan perkataan yang penuh belas kasih, lembut, mudah dan ramah.Hal itu dilakukan supaya lebih menyentuh hati, lebih dapat diterima dan lebih berfaidah.” 8
Nilai-nilai  Islam  Nusantara  tersebut  dapat  dijelaskan  kembali  dalam kerangka  teori  multikulturalisme  Bhikhu  Parekh  yang  menjelaskan  tiga perspektif  mengenai  kehidupan  manusia  yang  diformulasikan  secara  rasional, eksplanatif,  dan  terperinci.  Di  dalam  multikulturalisme  Parekh,  terkandung pemikiran  Charles  Taylor  mengenai  rekognisi  dan  pemikiran  George-Hans Gadamer  mengenai  dialog.  Tiga  perspektifParekh  saling  melengkapi  dan salingmemengaruhisecara kreatif.Multikulturalisme Parekh merupakan normatifitas  (respons  normatif)  terhadap  keragaman  budaya.  Tiga  perspektif dalam  multikulturalisme  Parekh  yang  dimaksud  a)  manusia  tertanam  secara budaya;  b)  ketakterhindarkan  sekaligus  kebutuhan  terhadap  keragamanbudaya dandialog antarbudaya; dan c) setiap budaya adalah plural secara internal. 9
Dalam  keragaman  budaya,  dialog  merupakan  keuntungan  timbal-balik antarbudaya  karena  ada  keterbatasan  budaya.  Dialog  menjaga  interaksi antarbudaya  atas  adabias-bias,  keuntungan  sendiri,  kemungkinan  mereduksi, dan  memerluas  horizon  intelektual.  Dialog  (dialogue)  didasarkan  pada pemikiran Gadamer bahwa:
Untuk  berada  di  dalam  percakapan  (conversation),  bagaimanapun, berarti berada di luar diri sendiri, berpikir dengan yang lain, dan untuk kembali ke diri sendiri seolah-olah ke yang lain. 10
Atas  dasar  pemikiran  ini,  dialog  dipahami  sebagai  percakapan.  Syarat dialog  akan  terpenuhi  jika  setiap  budaya  menerima  budaya  lain  sebagai pasangan  percakapan  yang  setara,  sumber  ide  kritis,  dan  bertanggung  jawab menjelaskan  budayanya.  Dengan  percakapan  seperti  itu,  tujuan  dialog  akan tercapai  jika  partisipan  menikmati  kesetaraan  yang  meliputi  kepercayaan-diri, kekuasaan ekonomi dan politik, serta akses ruang publik. Namun misrekognisi terjadi di antara individu-individu yang berpartisipasi secara prinsipil di dalam kehidupan  sosial,  sehingga  seringkali  komunitas  memisahkan  atau mengasingkan  diri  karena  takut  akan  penolakan  dan  cemoohan  atau  keluar karena rasa terasing yang mendalam. 11
Dalam kondisi sosial seperti itu, rekognisi sosial harus dilakukan sebagai pengakuan  identitas  dan  harga  diri  individu,  karena  misrekognisi  bisa  benar- benar  merusak  identitas  dan  harga  diri  tersebut. 12 Rekognisi  sosial  (social recognition) didasarkan pada pemikiran Taylor,
Rekognisi  secara  umum  dibangun  di  dalam  identitas  yang  diperoleh secara  sosial  berdasarkan  pada  fakta  bahwa  hal  itu  didasarkan  pada kategori sosial yang mana semua orang mengambil untuk diberikan. 13
Dengan  demikian,  nilai-nilai  Islam  Nusantara  di  dalam  masyarakat multikultur  memromosikan  pentingnya  menghargai  perbedaan  sekaligus keharmonisan dalam rekognisi sosial.

## Menghargai Perbedaan Pandangan Moral dan Budaya
Pandangan  moral  dan  budaya  merupakan  bentuk  interpretasi  seorang individu  di  dalam  relasi  sosial  sebagai  pandangan  hidup  (view  of life.)Interpretasi  seorang  individu  terhadap  moral  dan  budaya  merupakan fenomena  titik  pijak  seseorang  untuk  memahami  realitas  alam  semesta  dan prilaku  dirinya  di  dalam  kehidupan  sosial.Pandangan  hidup  dikonstruksi  oleh pandangan dunia (world view) seseorang di dalam kehidupan sosial.Pandangan dunia muncul dari refleksi menyeluruh terhadap dunia dan Das sein(being-in- the-world)  manusia.Pandangan  dunia  disadari  secara  individual  hadir  dengan cara yang berbeda-beda.
Konstruksi pandangan dunia yang berbeda-beda dikategorikan menjadi dua,  yaitu  pandangan  dunia  individual  atau  budayadan  pandangan  dunia alamiah.Pandangandunia  individual  dibentuk  oleh  lingkungan  sosial,  seperti orang  lain,  religiusitas,etnisitas,  kelas  sosial,  dan  tahap  budaya  yang berkembang.  Setiap  pandangan  dunia  yang  dibentuk  secara  individual  berarti keluar dari pandangan dunia alamiah. 14 Oleh karenanya, pandangan moral dan budaya  dikonstruksi  oleh  interpretasi  rasional  seseorang  yang  dominan  dan kondisi sosial yang melingkupinya.
Realitas  tersebut  menjelaskan  bahwa  pandangan  moral  dan  budaya  di dalam kehidupan sosial menjadi berbeda-beda.Berikut ini disampaikan bentuk- bentuk pandangan moral dan budaya di dalam kehidupan sosial.

## Pandangan Monisme Moral
Monisme  secara  falsafi  adalah  sikap  seorang  manusia  yang  merespon realitas  kehidupan  secara  normatif  dengan  sudut  pandang  tunggal  terhadap pemahaman  dualistik,  terutama  budaya  dan  alam  sekitarnya.Monisme  moral
termasuk  pandangan  moral  yang  paling  tua  dan  berpengaruh  di  dalam peradaban  manusia.  Pandangan  monisme  moral  mengacu  pada  pemikiran bahwa:
Hanya  ada  satu  jalan  hidup  yang  benar-benar  manusiawi,  atau  yang terbaik, sedangkan yang lainnya cacat karena kekurangan. 15
Hal  yang  baik  seperti  kebenaran,  bersifat  tunggal  atau  seragam  dalam kehidupan sosial, sedangkan kejahatan, seperti kesalahan adalah beragam dalam kehidupan  sosial.Meskipun  monisme  moral  mengakui  keyakinannya  yang terbaik,  namun  mereka  tidak  memaksakan  seluruh  manusia  atau  masyarakat untuk harus hidup dengan keyakinannya. 16
Pemikiran  falsafi  monisme  moral  didasarkan  pada  empat  keyakinan fundamental:a)  Keseragaman  sifat  manusia.  Dengan  keseragaman  sifat,  semua manusia, meski berbeda ruang dan  waktu, sama-sama memiliki kapasitas yang unik,  watak,  dan  hasrat.Perbedaan  antarindividu  hanya  menentukan partikularitas manusia, bukan humanitasnya,b) Keutamaan moral dan ontologis adalah kesamaan atas perbedaan.Kesamaan jauh lebih penting secara ontologis daripada  perbedaan,c)  Karakter  manusia  transendental  secara  sosial.  Meski berkembang di  dalam  masyarakat,  namun  karakter  manusia  tidak  dipengaruhi oleh masyarakat,d) Sifat manusia sebagai dasar good life, atau apa yang terlintas dalam  sesuatu,  menegaskan  kesatuan  yang  baik  dan  benar.  Sifat  manusia demikian  itu  merupakan  differentia  specifica  pada  spesies  manusia,  yakni intelektual  teoretis,  cinta  Tuhan,  atau  kapasitas  bagi  kehendak  diri  dan otonomi. 17

## Pandangan Pluralisme
Pluralisme  dalam  pandangan  terhadap  moral  dan  budaya  yang dimaksudkan  adalah  sebuah  teori  tentang  sifat  manusia  dari  nilai-nilai  yang direalisasikannya membuat good life. Perhatian utama pluralisme kepada relasi di mana nilai-nilai ituhadirdi antara satu sama lain, identitasnilai-nilai pluralis, quapluralis,  dan  hanya  yang  relevanuntuk  memahami  relasi  pluralis. Singkatnya,  pluralisme  merupakan  sebuah  teori  tentang  salah  satu  aspek  dari good  life. 18 Pandangan  pluralisme  terhadap  moral  dan  budaya  didasarkan  pada keyakinan  bahwa  “keragaman  budaya  merupakan  substansi  dari  setiap masyarakat di seluruh dunia.”
Pandangan Liberalisme
Liberalisme  merupakan  sebuah  pemikiran  falsafat  politik,  terutama berkaitan  dengan  relasi  antara  individu  dan  negara,  dan  dengan  membatasi gangguan  negara  pada  kebebasan  masyarakat  warga.  Liberalismemengandung lebih  luas  relasi  antara  individu  dan  masyarakat,  khususnya  anggota  individu dalam  komunitas  dan  budaya. 19 Pandangan  liberalisme  terhadap  moral  dan budaya  berkeyakinan  bahwa  “keragaman  moral  dan  budaya  dikonstruksi  oleh struktur sosial yang berbeda”.

## Pandangan Universalisme Plural
Universalisme pluralis berpandangan bahwa “nilai-nilai moral universal adalah nilai-nilai yang diyakini layak akan kesetiaan semua manusia, dan dalam arti secara universal berlaku dan mengikat.”Nilai-nilai moral universal ditujukan untuk  meregulasi  hidup manusia.  Nilai  moral  universal  dicapai  dengan  dialog lintas budaya atau universal. 20
Manusia  memiliki  kapasitas  yang  unik  dan  berharga,  seperti  berpikir, rasio,  berbahasa,  berpandangan  good  life,  memasuki  relasi  moral  satu  sama lainnya,  kritis  atas  diri  sendiri,  dan  mencapai  tingkat  unggul  secara  bertahap. Nilai  moral  universal  untuk  mengatakan  bahwa  manusia  memiliki  kelayakan daripada  binatang  dan  makhluk  lainnya  di  dunia  ini.  Dengan  kata  lain, kelayakan  pada  manusia  dengan  memiliki  martabat.  Tidak  seperti  kelayakan, martabat  adalah  “konsep  aristokrasi  atau  hirarkis  dan  mendiskripsikan  status yang  diistimewakan.”  Status  pada  individu  yang  diistimewakan  dari  individu yang lain adalah martabat. Jelasnya bahwa:
Martabat  tidak  melekat  pada  diri  manusia,  melainkan  status  manusia dirundingkan  pada  diri  manusia  sendiri  dalam  praktik  pengakuan  atas kapasitas unik bersama, bukan merupakan properti alamiah, melainkan praktik moral yang meregulasi relasi manusia antara satu sama lain. 21
Oleh sebab itu, martabat bukan merupakan status individual, melainkan status kolektif, karena individu memeroleh dengan menjadi bagian dari spesies manusia dan menguasai kapasitas spesifik spesies tertentu. Respon dalam Pandangan Manusia Indonesia
Keragaman moral dan budaya masyarakat Indonesia dijelaskan di dalam normatifitas  dan  faktisitas  yang  disepakati  bersama  secara  sosial,  politik  dan budaya.Normatifitas  pandangan  moral  dan  budaya  didasarkan  pada  konstitusi negara,  yang  menjelaskan  relasi  individu  di  dalam  masyarakat.Ada  tiga  nilai moral dan  budaya yang diakui  di dalam  kehidupan sosial.Pertama, keragaman dalam  identitas  nasional.Manusia  Indonesia  merupakan  keragaman  dari
berbagai  budaya  dan  bangsa  yang  berbeda-beda  dan  bersama-sama  mengakui identitas  nasional.  Keragaman  dalam  identitas  nasional  terdiri  dari  individu- individu yang berasal dari orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain, sehingga masyarakat warga negara ialah warga negara Indonesia dan orang asing  yang  bertempat  tinggal  di  Indonesia. 22 Kedua,  kesetaraan  atau kebersamaan  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan.Kesetaraan  manusia  sebagai warga  negara  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan,  sehingga  berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.Dalam kesetaraan setiap  individu  berhak  dan  wajib  berpartisipasi  membela  negara. 23 Ketiga, kebebasan  atau  kemerdekaan  dalam  kehidupan  sosial.Kebebasan  individual untuk  berserikat  dan  berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan tulisan  dan  sebagainya  sesuai  regulasinya. 24 Oleh  karenanya,  sebagaimana pandangan liberalisme, manusia Indonesia menolak teori dan praktik asimilasi moral  dan  budaya.Sedangkan,  kesetaraan  dan  kebebasan  yang  dianut  oleh manusia Indonesia, sebagaimana pandangan universalisme pluralis.
Faktisitas  pandangan  moral  dan  budaya  Indonesia  tidak  sebagaimana normatifitasnya,  melainkan  sebaliknya  seringkali  terjadi  kontradiksi  dan konfrontasi  nilai-nilai  moral  dan  budaya  dalam  interpretasinya  yang  berakibat pada konflik sosial.Konflik nuansa agama dan  etnik merupakan subyek utama karena nilai-nilai moral dan budaya menjadi pertimbangan untuk rekognisi dan penghormatan  martabat  manusia.  Padahal  kehadiran  negara  di  dalam  relasi manusia yang berkonflik seharusnya:
Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk agamanya masing-masing dan  untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 25
Indonesia: Sebuah Konstruksi Sosial Masyarakat Multikultur Masyarakat multikultur berbeda dari masyarakat plural atau masyarakat majemuk.Istilah  masyarakat  multikultur  diartikan  dengan  ‘keragaman komunal,’  karena  secara  logis  distinktif  dan  menimbulkan  pertanyaan  yang unik,  merupakan  obyek  investigasi  yang  koheren  dan  mandiri,  serta  layak sebagai  istilah  yang  spesifik.Secara  definitif  masyarakat  multikultur  adalah “keragaman  komunal  yang  mencakup  dua  atau  lebih  komunitas budaya.” 26 Pengertian  masyarakat  multikultur  sudah  diungkapkan  oleh  Taylor lebih dahulu ketika menjelaskan politik rekognisi. 27 Sementara itu, masyarakat plural  merupakan  keragaman  agama,  budaya,  bahasa,  ide  dan  cara  hidup  di dalam  kesatuan  komunitas  politik.  Masyarakat  plural  secara  historis  terbentuk sejak  kolonialisasi.Dalam  cengkraman  kolonialisme  masyarakat  plural  muncul
di  dalam  kekuatan  ekonomi  yang  dibebaskan  dari  kontrol  kehendak sosial. 28 Dalam  masyarakat  plural  seperti  itu,  keadilan  dan  kesetaraan,  serta agama dan  etnik dalam  kehidupan publik menjadi gangguan kebebasan warga negara.
Komunitas  budaya  dalam  masyarakat  modern  memiliki  beberapa bentuk.Secara umum ada tiga bentuk komunitas budaya secara kategoris, yaitu komunitas subkultural, komunitas perspektif, dan komunitas komunal.
Pertama, komunitas subkultural. Bentuk komunitas subkultural adalah representasi dari satu budaya umum yang berisi beberapa keyakinan dan praktik yang  berbeda  karena  bidang  hidup  tertentu  dan  gaya  hidup  yang  berbeda, misalnya  komunitas  nelayan,  petani,  gay,  dan  lesbian.  Abdurrahman  Wahid (Gus  Dur)  memosisikan  pondok  pesantren  sebagai  subkultural  karena perbedaan  tradisi  pesantren  yang  khas  dari  budaya  masyarakat  di sekitarnya. 29 Kedua,  komunitas  perspektif.Bentuk  komunitas  perspektif merupakan  representasi  dari  masyarakat  yang  sangat  kritis  atas  prinsip  sentral atau  nilai  budaya  yang  berlaku  dan  berusaha  mengungkapkan  kembali  pada garis  yang  sesuai,  misalnya  gerakan  kritis  feminis  terhadap  budaya  patriarkhi. Fahmina  Institute,  misalnya,  adalah  komunitas  perspektif  gender  yang memelihara  Islam  tradisional  berbasis  budaya  pesantren  untuk  menegakkan kesetaraan, keadilan dan kemanusiaan. Ketiga, komunitas komunal.Komunitas komunal  merupakan  bentuk  representasi  dari  kebanyakan  masyarakat  modern yang terdiri dari komunitas yang sadar diri dan terorganisasi dengan baik, serta hidup  dengan  sistem  keyakinan  dan  praktik  yang  berbeda,  misalnya  jamaah Ahmadiyah,  jamaah  Syī‘ah,  dan  Sunda  Wiwitan  Baduy. 30 Ketiga  bentuk komunitas budaya tersebut cepat tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat multikultur,  karena  komitmen  penghormatan  kepada  perbedaan  dan identitas.Unsur-unsur  pembentuk  masyarakat  multikultur  yang  dimaksud, sebagai berikut:

## Keragaman Budaya
Keragaman  budaya  (cultural  diversity)  merupakan  kata  kunci  dari masyarakat multikultur.Istilah ‘budaya’ yang dimaksud pada keragaman budaya adalah  mengacu  kepada  suatu  sistem,  seperti  pada  keyakinan  dan praktik.Dengan  ketertanaman  budaya  di  dalam  aktifitas  dan  relasi  manusia, budaya  menjadi  pusat  perhatian  agama  dan  etnik.Relasi  antara  budaya  dan agama terkait erat. Budaya dan agama saling mempengaruhi satu sama lain pada berbagai tingkat. Budaya dapat memengaruhi bagaimana agama diinterpretasikan,  ritual  dilakukan,  dan  tempat  ibadah  ditetapkan  di  dalam
kehidupan sosial. Sebaliknya, agama dapat mengonstruksi sistem keyakinan dan praktik  pada  budaya  ketika  individu  atau  komunitas  berpindah  agama,  cara berpikir dan hidupnya akan mengalami perubahan penting. 31
Dalam  konteks  itu  keragaman  moral  dan  budaya  dianggap  sebagai penentu  dan  sebuah  kondisi  kebebasan  manusia.  Selain  itu,  keragaman  moral dan  budaya  menyadarkan  kepada  manusia  akankeberadaan  keragaman  moral dan  budaya  dalam  dirinya,  seperti  mendorong  dialog  internal  budaya, menciptakan  ruang  pemikiran  kritis  dan  independen,  dan  memertahankan kemampuan  eksperimental.  Sebaliknya,  budaya  atau  agama  homogen  akan menghapus perbedaan dan memunculkan ambiguitas internal. Oleh sebab itu, keragaman  moral  dan  budaya  menciptakan  iklim  dialog  yang  saling menguntungkan. 32
Namun  demikian,  jika  yang  lain  dianggap  setara,  maka  “cara  hidup yang  terbuka  dan  budaya  yang  berbeda  lebih  baik  daripada  cara  hidup  yang mandiri  secara budaya.” 33 Atas dasar  kesetaraan, keragaman moral dan  budaya membutuhkan argumentasi keadilan, karena tak mungkin masyarakat mayoritas akan  menerima  kewajiban  keadilan  terhadap  masyarakat  minoritas  tanpa kepercayaan bahwa masyarakat mayoritas akan memeroleh sesuatu dalam proses tersebut. 34

## Identitas Sosial
Identitas sosial yang plural
membentuk masyarakat multikultur.Identitas  sosial  (social  identity)  merupakan  perpaduan  dari normatifitas dan kekuasaan.Atas dasar pengertian identitas sosial itu, masyarakat adalah sebuah sistem identitas yang diartikulasikan dengan baik masing-masing tunduk pada norma-norma tertentu, membawa hak atau milik pribadi tertentu, dan  ditegakkan oleh sanksi  formal dan  informal yang membentuk bagian dari rezim  disiplinnya.Dalam  masyarakat  yang  sadar  ras,  hitam  dan  putih  kategori sosial  yang  signifikan,  masyarakat  diklasifikasikan  menjadi  sasaran  norma- norma tertentu, bentuk relasi, stereotip, dan cara penanganannya. 35
Identitas  sosial  merupakan  cara  di  mana  individu  menempatkan  dan mengorientasikan  diri  di  dunia.  Untuk  itu,  penting  dijelaskan  identitas individual  yang  merupakan  tiga  dimensi  yang  saling  terkait  tak terpisahkan.Pertama,  identitas  pribadi.Sebagai  identitas  pribadi,  manusia merupakan  “individu  yang  unik,  pusat  kesadaran  diri  yang  berbeda,  memiliki tubuh  yang  berbeda,  rincian  biografis,  kehidupan  batin  yang  tak  tereliminasi, dan  rasa  kedirian  atau  subjektivitas”.Kedua,  identitas  sosial.Sebagai  identitas sosial, dijelaskan bahwa:
Manusia  tertanam  secara  sosial,  sebagai  anggota  dari  etnik,  agama, budaya, pekerjaan, nasional, dan kelompok yang berbeda lainnya, serta terkait  dengan  orang  lain  dalam  berbagaicara,  baik  formal  dan informal. 36
Dalam  kehidupan  sosial,  idenitas  sosial  seorang  individu  dalam masyarakat  mendefinisikan  dan  membedakan  diri,  serta  didefinisikan  dan dibedakan  oleh  orang  lain.  Ketiga,  identitas  individual  atau  identitas keseluruhan. Sebagai identitas individual, manusia berbeda di alamnya, muncul dalam cara yang berbeda, dapat dan harus dibedakan untuk melawan tendensi pada  saat  yang  luas  untuk  menyamakan  identitas  individu  dengan  salah  satu dari identitas pribadi atau sosial. 37
Perbedaan
Perbedaan
merupakan pembentuk
ontologis masyarakat
multikultur.Perbedaan  mengubah  struktur  sosial  masyarakat  monokultur menjadi  masyarkat  multikultur,  monoetnik  menjadi  multietnik,  monisme menjadi pluralisme atau liberalisme, dan homogenitas menjadi heterogenitas.Kesetaraan  dan  keadilan  merupakan  nilai-nilai  utama  untuk merealisasikan  perbedaan  dalam  kesejahteraan  dan  harmoni  masyarakat multikultur.Untuk  menghormati  perbedaan,  negara  merupakan  salah  satu sumber  persatuan,  memberikan  fokus  untuk  hidup  bersama,  dan  diharapkan memberi  contoh  tentang  bagaimana  untuk  mengatasi  prasangka  dan  sudut pandang  komunal  yang  sempit.Negara  melalui  lembaga  yudikatif  (kepolisian, kejaksaan  dan  pengadilan)  seharusnya  memerlakukan  dengan  adil  terhadap anggota  komunitas-komunitas  yang  berbeda.Selain  itu,  negara  konstitusional harus memastikan bahwa warganya menikmati perlakuan setara dalam  seluruh ranah  kehidupan  yang  signifikan,  seperti  pekerjaan,  peradilan  pidana, pendidikan,  dan  pelayanan  publik. 38 Eksistensi  komunitas  dan  seluruh  ranah kehidupan tersebut dibentuk berdasarkan pada perbedaan sosial.
Kehidupan Publik
Kehidupan  publik  adalah  suatu  ruang  untuk  menguatkan  keragaman, identitas,  dan  perbedaan  seorang  individu  dalam  komunitas  dengan  yang  lain secara  sosial,  politik,  dan  budaya.  Sebagai  ruang,  kehidupan  publik memosisikan  antara  individu,  masyarakat  dan  negara,  di  mana  terjadi  diskusi publik yang kritis mengenai persoalan kepentingan umum yang dijamin secara institusional, yang mengambil bentuk dalam keadaan historisitas
tertentu. 39 Agama  dan  etnik  dalam  kehidupan  publik  merupakan  salah  satu komunitas  dalam  membentuk  masyarakat  multikultur.Agama  dan  etnik  tetap menjadi kekuatan penting dalam kehidupan masyarakat.Agama dan etnik tidak hanya hidup hari ini, melainkan juga menolak untuk tetap terbatas pada ruang privat. Agama dan etnik dalam kehidupan publik menjadi kekuatan komunitas yang memiliki keyakinan religius dan kearifan lokal bagi beberapa aktivis sosial, politik  dan  budaya,  seperti  gerakan  lingkungan,  gerakan  antikekerasan, organisasi  antiras,  kampanye  hak-hak  pribumi,  perjuangan  kesetaraan  gender, perjuangan  antikemiskinan,  gerakan  perdamaian  dan  pelucutan  senjata,  serta kampanye hak asasi manusia dan keadilan dunia. 40

## Fenomena Konflik Sosial dalam Masyarakat Multikultur
Konflik  adalahpengganggupikiran.  Dalam  ranah  sosial,  konflik ditunjukkan dengan tindakan yang mengganggu pikiran seperti memukul orang lain,  mencaci  maki  orang  lain,  atau  berpikir  buruk  atas  orang  lain.  Istilah ‘konflik’  sendiri  berasal  dari  bahasa  Latin  conflictus  yang  berarti  “tindakan menyerang  bersama-sama,”  atau  confligere  yang  berarti  “menyerang  bersama- sama.”  Atas  dasar  asal  bahasanya,  definisi  tersebut  menjelaskan  bahwa  konflik sosial  merupakan  masalah  moralitas  individual  yang  mengalami  gangguan pikiran  bersama  orang  lain  di  dalam  kehidupan  masyarakat,  misalnya kebimbangan  eksistensial  seseorang  menganut  sebuah  agama  di  dalam masyarakat  yang  berbeda  dengan  agama  yang  dianutnya,  atau  kegelisahan seseorang  berprilaku  sosial  dalam  masyarakat  yang  berpandangan  budaya-adat tetapi dirinya berpandangan religius. Ada banyak pengertian dalam memahami konflik  yang  dipengaruhi  oleh  intensi  seseorang  pada  disiplin  ilmu  masing- masing.Dalam fenomena kehidupan religious,konflik disebut sebagai‘pergaulan aneh’  dari  berbagai  relasi  sosial  dalam  pengalaman  hidup  praksisatau  kegiatan yang  ramai.Pencampuran  yang  dihadirkan  olehketakutan,  keinginan,  dan nafsumembawa  konflik  baru  dalam  diri  seseorang.  Konflik  itu  akan  menjadi dasar prilaku seseorang yang antitesis dialektis, dan intoleran. 41
Atas dasar prilaku sosial individu dari komunitas yang terlibat di dalam konflik di atas, ada tiga unsur fundamental yang memunculkan konflik sosial di dalam  negara  yang  mengakui  keragaman  moral  dan  budaya.Pertama, keseragaman identitas. Masyarakat  multikultur di dalam sebuah negara-bangsa tentunya membutuhkan identitas nasional, akan tetapi identitas nasional telah mereduksi  identitas  individual  setiap  warga  negara.  Reduksi  identitas  nasional dalam  bentuk  keseragaman  identitas.  Politik  keseragaman  melalui  identitas nasional  dapat  dengan  mudah  menjadi  sumber  konflik  dan  perpecahan,  di
mana  setiap  definisi  identitas  nasional  tentunya  selektif  dan  harus  relatif sederhana  untuk  mencapai  tujuan  yang  diharapkan,  maka  identitas  nasional menekankan  salah  satu  dari  untaian  pemikiran  dan  pandangan  serta mendelegitimasi  atau  meminggirkan  yang  lain.  Politik  keseragaman  melalui identitas  nasional  telah  menjadikan  kendaraan  pembungkam  suara  kritis  dan membentuk  seluruh  masyarakat  dalam  citra  tertentu  yang  implikasinya otoritarian  dan  represif. 42 Rezim  otoritarian  Orde  Baru  telah  menanamkan definisi  keseragaman  identitas  nasional  bahwa  “Pancasila  adalah  asas tunggal.”Dalam  praktiknya  rezim  Orde  Baru  didominasi  oleh  etnik Jawa.Konflik Poso dan Ambon dipicu oleh dominasi etnik nonpribumi, seperti Jawa atau Bugis.
Kedua,  klaim  kebenaran  pandangan  moral  dan  budaya.Setiap masyarakat  yang  memiliki  kehidupan  religius,  menganut  agama  dan  etnik tertentu  dengan  klaim  kebenaran  pandangan  moral  dan  budaya  masing- masing.Benturan  klaim  kebenaran  moral  dan  budaya  di  dalam  masyarakat multikultur  tidak  dapat  dihindari.Konflik  Poso  dan  Ambon  merupakan benturan pandangan antara klaim kebenaran agama Kristen dan Islam. Bahkan, benturan  antar  pandangan  Islam,  antara  Islam  Ahmadiyah  dan  Islam mainstream  didalam  konflik  Cikeusik.  Absen  negara  dalam  benturan  klaim kebenaran  pandangan  tersebut  menandai  bentuk  pembiaran  negara,  dan kegagalan  negara  sebagai  pengolah  perbedaan  pandangan  moral  dan budaya.Rezim  Orde  Baru  dan  Orde  Reformasi  telah  menanamkan  klaim kebenaran  pandangan  moral  dan  budaya  dalam  bentuk  agama  resmi  negara. Dengan  ada  agama  resmi  negara  itu,  rezim  Orde  Baru  menolak  Konghucu sebagai  agama,  serta  rezim  Orde  Baru  dan  Orde  Reformasi  menolak  Islam Ahmadiyah  sebagai  agama  resmi.Relasi  agama  dan  negara  harus  dijaga  dengan rekognisi  Pancasila  sebagai  pandangan  moral  dan  budaya  yang  universal  dan plural.Sementara  itu,  agama  dan  etnik  seharusnya  menjadi  sumber  alternatif moralitas dan kesetiaan, serta terus mengingatkan bahwa menjadi manusia lebih bermartabat daripada menjadi warga Negara. 43
Ketiga, keseragaman sosial dalam keragaman moral dan budaya.Keseragaman sosial terhadap masyarakat multikultur hanya mereproduksi  resistensi  bahkan  konflik  sosial.Padahal,  masyarakat  multikultur mengandung keragaman agama dan etnik yang memiliki perbedaan pandangan moral  dan  budaya  yang  berbeda-beda,  yaitu  keyakinan  dan  praktik  good  life yang berbeda-beda.Pelarangan, pemaksaan dan penyesatan terhadap jamaah dan doktrin  Ahmadiyah  supaya  mengikuti  agama  mainstream  atau  membentuk agama non-Islam merupakan bentuk keseragaman sosial yang dilakukan negara
supaya  mengikuti  agama  resmi.  Keseragaman  sosial  itu  tak  lain  adalah penghilangan  kebebasan  beragama  dan  menganut  kepercayaan  etnik  setiap warga  negara,  sehingga  konflik  antarindividu  memunculkan  tragedi  konflik Cikeusik.  Keseragaman sosial  tersebut sebagai  pemikiran monisme moral yang memandang  bahwa  “perbedaan  sebagai  penyimpangan,  sebagai  ungkapan patologi  moral.” 44 Selama  rezim  Orde  Baru  dan  rezim  Reformasi  semboyan bhineka  tunggal  ika  di  dalam  negara-bangsa  yang  multikultur  hanya  semata- mata  simbol,  tanpa  mengajarkan  dan  memraktikkan  nilai-nilai  perbedaan  dan identitas  yang  menanamkan  keragaman  moral  dan  budaya,  serta  prinsip memanusiakan manusia.
Dari fenomena konflik sosial di atas, ada corak konflik yang khas yang diproduksi  di  dalam  negara  yang  mengakui  keragaman  moral  dan  budaya. Corak  konflik  sosial  telah  diproduksi  oleh  konflik  antarindividu  di  dalam ketidakpastian good life bagi  masyarakat  multikultur. Ketidakpastian good  life memengaruhi  kehidupan  agama  dan  etnik.  Dalam  ranah  kehidupan  publik, agama,  etnik  dan  negara  tidak  harmonis  yang  dipenuhi  prasangka  di  antara ketiganya.  Dalam  fenomena  kehidupan  religius,  agama  dan  etnik  tersebut merupakan  dua  corak  konflik  masyarakat  multikultur,  yaitu  konflik  nuansa agama  dan  nuansa  etnik.  Corak  konflik  tersebut  penting  dijelaskan  untuk menyelesaian konflik yang lebih humanis.

## Konflik Bernuansa Agama
Konflik  bernuansa  agama  diproduksi  oleh  konflik  antarindividu  yang dijustifikasi  konflik  antaragama  di  mana  identitas  religius  tertanam  secara budaya  pada  masing-masing  individu  yang  mengalami  konflik.Konflik  nuansa agama  dideskripsikan  pada  fenomen  konflik  sosial  di  Poso,  Ambon  dan Cikeusik.  Dalam  konflik  nuansa  agama,  pandangan  moral  dan  budaya menjustifikasi  apa  yang  dibuat  oleh  komunitas  budaya  yang  tersembunyi kepentingannya  dan  menafsirkan  realitas  sosial  sedemikian  rupa,  sehingga justifikasinya  dibuat  rasional. 45 Pandangan  hidup  dari  Pancasila  mengajarkan ketuhanan  dan  kemanusiaan  di  dalam  sila  pertama  dan  kedua.Sila  pertama bahwa ketuhanan Yang Maha Esa.Sila kedua bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab.Dalam  pengajaran pandangan Pancasila, hanya diajarkan pengetahuan mengenai  agama,  Islam,  Katolik,  Protestan,  Hindu,  Budha  dan Konghucu.Padahal,  pandangan  hidup  dari  Pancasila  seharusnya  mengajarkan pendidikan  multikulturalisme,  yang  arahnya  pada  pemahaman  hakiki  dari keutuhan  manusia  yang ditentukan  oleh pandangan  moral  dan  budaya.Dalam
dimensi moral dan budaya, manusia adalah misteri yang tetap mempertahankan identitas individual, kebebasan, dan martabatnya.
Konflik Bernuansa Etnik
Konflik  nuansa  etnik  diproduksi  oleh  konflik  antarindividu  yang dijustifikasi konflik antaretnik di mana identitas etnik tertanam pada seseorang yang  terlibat  konflik.Pada  konflik  sosial  di  Ambon  dijelaskan  bahwa  ada identitas  pribumi  Ambon  di  dalam  individu  yang  mengalami  konflik  dengan non-pribumi  dari  Sulawesi  Selatan,  seperti  Bugis,  Buton  dan  Makassar. 46 Di Poso  juga  konflik  sosial  didasarkan  pada  perbedaan  individu  dari  masyarakat pribumi  dan  individu  dari  masyarakat  non-pribumi. 47 Perbedaan  pandangan budaya dimunculkan oleh individu-individu di dalam konflik sosial.Sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  secara  historis  konflik  sosial  nuansa  etik awalnya  dari  segregasi  agama  dan  etnik  yang  dilakukan  negara  sejak pemerintahan kolonialisme.
Dialog Budaya: Sebuah Resolusi Konflik Sosial
Kondisi  inhuman  dalam  masyarakat  multikultur  akibat  konflik  sosial tersebut  mewajibkan  seorang  individu  sebagai  warga  negara  untuk  melakukan sebuah  pengolahan  konflik  dengan  memahami  dialog  budaya.  Pengolahan gangguan  kapasitas,  watak,  dan  daya  pikir  manusia  di  dalam  masyarakat multikultur  melalui  dialog  budaya.  Pengolahan  konflik  sosial  dengan  dialog budaya  merupakan  keuntungan  timbal-balik  antarbudaya.  Dialog  budaya menjaga  interaksi  antarbudaya  atas  ada  bias,  keegoisan,  dan  kemungkinan mereduksi dan memperluas horizon intelektual. Dalam kehidupan publik setiap identitas  sosial  merupakan  cara  tertentu  memandang  dunia,  identitas  jamak berarti  perspektif  jamak,  masing-masing  melengkapi  horizon  dan  mengoreksi keterbatasan  lain,  dan  secara  kolektif  masyarakat  membuat  kemungkinan pandangan yang lebih luas dan lebih bernuansa yang dibedakan dunia. 48
Berikut  ini  dialog  budaya  masyarakat  multikultur  yang  dilakukan melalui dialog antarbudaya dan rekognisi sosial:
Dialog antarbudaya sebagai Pendamai Konflik
Dialog  antarbudaya  merupakan  prasyarat  terwujud  tatanan  sosial masyarakat  multikultur.  Dialog  antarbudaya  melekat  secara  ontologis  pada keragaman  moral  dan  budaya.  Dialog  dalam  pemikiran  Gadamer  adalah ‘sebuah  percakapan.’  Untuk  berada  di  dalam  percakapan,  bagaimanapun, berarti berada di luar diri sendiri, berpikir dengan yang lain, dan untuk kembali
ke  diri  sendiri  seolah-olah  ke  yang  lain. 49 Percakapan  terjadi  dengan  syarat dialog terpenuhi jika seseorang berpartisipasi untuk mengolah konflik di dalam kehidupan publik.
Percakapan  dalam  dialog  antarbudaya  didukung  dengan  saling  tanya jawab. Percakapan dilakukan untuk menghindari prasangka.Dalam percakapan setiap  partisipan  berbicara  dengan  bahasa  publik.  Spirit  dialog  untuk menguatkan argumen orang lain, bukan untuk memenangkan dalam melewati batas  diskusi.  Gadamer  menekankan  bahwa  “pemahaman  dalam  dialog  bukan sebagai  metode  atau  sesuatu  yang  abstrak,  akan  tetapi  sebuah  mode  menjadi” (mode  of  being.)Oleh  karena  itu,  dialog  merupakan  pemahaman  langsung  di mana masing-masing individu membawa horizon “mengenai visi yang meliputi segala  sesuatu  yang  dapat  dilihat  dari  sudut  pandang  tertentu.”  Kata  dalam dialog menunjukkan pemikiran yang terkait dengan determinasi yang terbatas. 50
Dalam  menyelesaikan  konflik  sosial  di  Poso,  Ambon  dan  Cikeusik, dialog  antarbudaya  sebagai  pendalaman  konflik  sangat  tergantung  pada kewajiban  negara  melalui  proyek  perdamaian.  Padahal  negara  dalam  proses dialog antar budaya hanya sebagai fasilitator atau mediator penyelesaian konflik. Perdamaian  dalam  tiga  kasus  konflik  sosial  menghasilkan  deklarasi  Malino  I pada bulan Desember 2011 dan deklarasi Malino II pada bulan Februari 2012. Namun dialog perdamaian tidak partisipatif, karena masyarakat lokal diabaikan dalam  proses  perencanaan  dan  pelaksaan  perdamaian,  hanya  sebagai  obyek pemulihan  fisik,  rekonstruksi  dan  penerima  bantuan  darurat  pengungsi. 51 Dengan  kata  lain,  selama  ini  dialog  dalam  perdamaian  Malino  merupakan dialog  yang  diskriminatif  dan  hegemonik  di  mana  ada  tindakan  pengabaian identitas  sosial  yang  berbeda  di  dalam  masyarakat  multikultur.  Tindakan perdamaian  tersebut  seharusnya  hanya  dapat  dikatakan  benar  jika  didasarkan pada  keadilan.  Plato  mengatakan  bahwa  “keadilan  merupakan  norma  dasar keabsahan  suatu  tatanan  sosial,  di  mana  hak  setiap  manusia  terjamin.”Akan tetapi,  keberadaan  diskriminasi  dan  hegemoni  negara  menunjukkan  ada struktur ketidakadilan di dalam masyarakat multikultur. 52
Di  samping  itu,  perdamaian  dalam  konflik  Ambon  didekati  dengan ekonomi  kesejahteraan.  Konflik  sosial  di  Ambon  dan  Maluku  dimediasi  oleh ketua  tim  mediator,  Jusuf  Kalla  selaku  Menteri  Koordinator  bidang Kesejahteraan  Rakyat,  melalui  perdamaian  pada  “Pertemuan  Malino  untuk Maluku” pada 11-12 Februari 2002. Pertemuan itu dihadiri oleh tokoh-tokoh kedua  komunitas  dan  para  penggerak  lapangan  dalam  konflik.Pertemuan Malino  untuk  Maluku  tersebut  menghasilkan  11  butir  kesepakatan  yang ditandatangani oleh masing-masing 35 Kristen dan 35 tokoh Islam.
Di  Poso  proyek  perdamaian  digelar,  termasuk  program  kearifan  lokal ‘Sintuwu  Maroso’  (bersatu  untuk  kuat)  pada  masa  Presiden  RI  Abdurrahman Wahid. Setelah itu, ketua tim mediator, Jusuf Kalla selaku Menteri Koordinator bidang  Kesejahteraan  Rakyat,  memprakarsai  pelaksanaan  ‘Pertemuan  Malino untuk Poso.’Di Malino Jusuf Kalla mendalami konflik Poso dari berbagai sisi, politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  hingga  psikologi.Pendalamannya  dengan sejumlah pertemuan nonformal dari hati ke hati dengan masing-masing tokoh komunitas  yang  bertikai.Sebagian  kemarahan  para  elit  komunitas  diserap terlebih  dahulu,  lalu  dikelola  menjadi  energi  positif  untuk  merespon  mereka maju  ke  pertemuan  dengan  semangat  perdamaian.Namun  meskipun  dengan kearifan  lokal,  negara  tetap  melakukan  politik  keseragaman,  mengajak  untuk meninggalkan perbedaan, dalam dialog tersebut.

## Rekognisi Sosial sebagai Peredam Konflik
Rekognisi  sosial  masyarakat  multikultur  ditunjukkan  dalam  bentuk penghormatan  dan  perlakuan  yang  setara  terhadap  identitas  yang termarginalkan  dan  direndahkan.Lebih  mendalam,  Taylor  menegaskan  bahwa “rekognisi  secara  general  dibangun  di  dalam  identitas  yang  diderivasi  secara sosial  berdasarkan  fakta  bahwa  rekognisi  itu  didasarkan  pada  kategori  sosial yang setiap orang mengambil untuk diberikan.” 53 Identitas yang diderivasi secara sosial  berarti  identitas  yang  tergantung  pada  masyarakat,  sehingga  disebut dengan  rekognisi  sosial  (social  recognition.)Untuk  itu,  rekognisi  sosial melibatkan  negara  sebagai  komunitas  politik,  masyarakat  sebagai  komunitas sosial, dan individu sebagai warga negara.
Setelah  dialog  antarbudaya  dilakukan,  namun  misrekognisi  terjadi terhadap  identitas  yang  termarginalkan  dan  direndahkan,  maka  misrekognisi bukan hanya kurang hormat, akan dapat menimbulkan luka pedih, membebani korban dengan melumpuhkan diri kebencian. Rekognisi sosial sungguh sebagai kebutuhan  manusia  yang  menentukan  hidup  dan  mati.Rekognisi  sosial seharusnya  dilakukan  dengan  dua  tindakan.Pertama,  penghormatan  kepada seorang individu dengan memberikannya beberapa penghargaan publik, karena tidak  semua  orang  memilikinya.Penghormatan  secara  intrinsik  mengenai pilihan.Dengan  penghormatan  itu,  pilihan  seseorang  kembali  dimiliki.Kedua, perlakuan yang setara.Kesetaraan kepada seorang individu di dalam kehidupan publik untuk memelihara hak-hak semua manusia.Dengan kesetaraan tersebut, martabat seseorang kembali dihormati. 54
Selain  itu,  rekognisi  sosial  perlu  diikuti  gerakan-gerakan  sosial,  seperti antidiskriminasi,  interpretasi  dan  aplikasi  hukum  yang  sensitif  secara  budaya,
pembebasan  dari  aturan  dan  praktik  tertentu,  aplikasi  kebijakan  publik  yang sensitif komunitas, hak dan sumber daya tambahan, mendorong penghormatan publik  untuk  identitas  termarginalkan,  memastikan  perwakilan  yang  memadai dalam  institusi-institusi  publik,  dan  mengakui  kehadiran  komunitas  marginal dalam  definisi  identitas  nasional. 55 Rekognisi  negara  terhadap  jamaah Ahmadiyah atau komunitas marginal yang lain di dalam identitas nasional perlu dilakukan sebagai bentuk perlakuan yang setara.
Rekognisi  sosial  tersebut  seharusnya  diiringi  dengan  redistribusi (redistribution),  terutama  mengacu  pada  sumber  daya  material  yang  dapat melanjutkan  kesetaraan.Redistribusi  dapat  memungkinkan  komunitas  budaya marginal  untuk  menjalani  kehidupan  yang  layak  tanpa  secara  radikal mengurangi kesenjangan di seluruh bidang kehidupan. 56 Redistribusi seperti itu berkaitan  erat  dengan  rekognisi  sosial  untuk  menciptakan  sebuah  identitas kolektif.  Redistribusi  memfasilitasi  rekognisi  sosial,  bukan  hanya  untuk menghormati,  akan  tetapi  juga  untuk  kesetaraan  hidup  bersama.  Sebaliknya, rekognisi identitas memerluas pengertian solidaritas sosial dengan memasukkan komunitas  budaya  yang  termarginalkan  dan  direndahkan  menjadi  identitas kolektif bersama dan membantu redistribusi, bukan hanya untuk menghormati, akan  tetapi  juga  untuk  memelihara  kebebasan  dan  keragaman.  Secara  empiris dan  normatif  relasi  antara  rekognisi  dan  redistribusi  dapat  memberi  keadilan bagi kesejahteraan sosial. 57
Rekognisi  sosial  secara  substantif  menekankan  ‘identitas  kolektif’  di mana  semakin  banyak  komunitas  budaya  yang  berpartisipasi,  semakin menegaskan identitas mereka yang diwarisi secara historis dalamnamaotentisitas dan  kebebasan,  dan  semakin  mereka  mengekspresikan  dan  mengabadikan heteronomi eksitensial mereka. 58
Rekognisi sosial tersebut diperkuat dengan penjelasan oposisional bahwa antirekognisi  atau  misrekognisi  dapat  menimbulkan  kerugian,  dapat  menjadi bentuk penindasan, memenjarakan seseorang dalam kepalsuan, dan merupakan model  yang  menyimpang. 59 Antirekognisi  terhadap  jamaah  Ahmadiyah  yang dilakukan  oleh  MUI  dan  komunitas  Islam  lainnya  merupakan  fakta  bentuk penindasan dan memenjarakan sesorang dalam kepalsuan. Pemahaman konflik sosial dengan antirekognisi tidak hanya akan menimbulkan konflik sosial baru, akan tetapi juga dapat terjadi disafiliasi yang memunculkan jamaah Ahmadiyah lainnya  yang  berbeda.  Oleh  karena  itu,  ditekankan  pentingnya  rekognisi  yang universal untuk dihargai di dalam satu bentuk atau bentuk yang berbeda. Pada suatu  bidang  yang  melekat,  semua  manusia  wajib  menyadari  bagaimana
identitas  dapat  dibentuk  atau  perbedaan  dibentuk  oleh  relasi  sesama  manusia dan diri sendiri dengan orang lain secara signifikan. 60
Dengan  rekognisi  sosial  sebagai  peredam  konflik,  dibutuhkan  evaluasi budaya dari komitmen keragaman moral dan budaya yang memberi istilah tetap bahwa  “tiap  budaya  terlalu  multialur,  cair,  dan  berakhir  terbuka.”  Misalnya, kontestasi  memaknai  ajaran  Islam  antara  mainstream  dan  jamaah  Syī‘ah. Keduanya sama-sama menilai ajaran Islam di dalam sumber daya budaya Islam, akan  tetapi  kesimpulan  keduanya  kontradiktif.  Kesimpulan  jamaah  Syī‘ah untuk  memertahankan  sistem  imamah,  sebaliknya  mainstream  untuk menghilangkan sistem imamah dalam budaya Islam.

## Harmoni Manusia dalam Kehidupan Sosial
Refleksi  kritis  terhadap  fenomena  manusia  sosial  dalam  konflik menekankan  bahwa  “dewasa  ini  membela  manusia  tidak  lagi  dapat  dilakukan dengan  menyingkirkan  ataupun  mengabaikan  agama,  seperti  yang  dilakukan oleh  humanisme  sekuler  modern.” 61 Meski  konflik  nuansa  agama  dan  etnik seringkali  direproduksi,  seorang  manusia  tetap  memunyai  kekuatan  untuk menghormati harkat dan martabat manusia di dalam kehidupan sosial.
Manusia  dilahirkan  oleh  manusia  lain  di  dunia.  Kelahiran  manusia dalam  bentuk  tubuh  dan  jiwa.  Jiwa  membedakan  manusia  sebagai  makhluk hidup  dari  makhluk  hidup  yang  lain.  Hewan  dan  tumbuhan  merupakan makhluk  hidup  yang  tidak  memiliki  jiwa.Ada  jiwa  di  dalam  tubuh menyebabkan  manusia  hidup.Sebaliknya,  tidak  ada  jiwa  di  dalam  tubuh menyebabkan  manusia  tidak  hidup.Akan  tetapidengan  tidak  ada  jiwa,  hewan dan  tumbuhan  tetap  dapat  hidup.Oleh  sebab  itu,  jiwa  adalah  karakteristik manusia.Dengan  ada  jiwa,  manusia  hanya  tepat  dipahami  dengan  memahami manusia  yang  lain,meskipun  ada  beberapa  failasuf  yang  memahami  manusia dengan  memahami  hewan  atau  tumbuhan.Padahal  kemanusiaan  tidak  dapat digali di dalam tubuh non-manusia.
Manusia berada di dunia secara eksistensial. Eksistensi manusia di dunia disebabkan  oleh  ada  jiwa  di  dalam  tubuh  yang  menentukan  untuk  bertindak, berpikir, dan  berkehendak. Jean-Paul Sartre menjelaskan bahwa  apabila tubuh nyata  sebagai  obyek  benar-benar  bertindak  pada  substansi  berpikir,  yang  lain menjadi  representasi  murni, esse  is  a  simple  percipi (eksistensi  yang  diukur dengan  pengetahuan  yang  kita  miliki.) 62 Di  samping  itu,  dengan  kehendak bebasnya  untuk  menentukan,  selain  membedakan  manusia  dari  hewan  dan tumbuhan,  jiwa  membedakan  manusia  yang  satu  dengan  manusia  yang  lain. Pergeseran  makna  dikotomi  eksistensial  menuju  heteronomi  eksistensial
mengantarkan manusia kepada kebermaknaan penuh manusia secara sosial yang terlibat  di  dunia.Kemudian,  realitas  sosial  menjadi  arena  yang  menentukan manusia untuk menerima tugas kemanusiaan.Dalam praktik menunaikan tugas kemanusiaannya,  heteronomi  eksistensial  manusia  menimbulkan  perbedaan sosial sebagai harmoni manusia.

## Simpulan
Dengan  demikian,  Islam  Nusantara  merupakan  sebuah  nilai-nilai religius  untuk  mengolah  konflik  antarindividu  di  dalam  masyarakat multikultur.Dari  nilai-nilai  itu  dan  fenomena  kehidupan  religius,  dapat disimpulkan.Pertama,  tepat  dan  benar  bahwa  dalam  prilaku  sosial  seorang manusia  memunculkan  konflik  di  dalam  masyarakat  multikultur.Konflik muncul dikarenakan keterbatasan kemampuan seorang manusia menginterpretasikan pandangan moral dan budaya yang berbeda-beda di dalam konstruksi sosial yang mengitarinya.Kedua, dari ketepatan dan kebenaran yang nyata  tersebut,  ada  politik  keseragaman  yang  dikonstruksi  oleh  negara  dan keegoisan  individual  yang  terlibat  di  dalam  konflik  sosial  nuansa  agama  dan etnik.Konflik  sosial  nuansa  agama  dan  enik  diproduksi,  karena  negara menerapkan  politik  keseragaman  melalui  identitas  nasional,  klaim  kebenaran pandangan  moral  dan  budaya,  serta  keseragaman  sosial  masyarakat multikultur.Di  samping  itu,  konflik  nuansa  agama  dan  etnik  diproduksi berkaitan  dengan  karakter  manusia  dalam  prilaku  sosial,  yaitu  keegoisan individual  yang  menentang  kepentingan  diri.  Keegoisan  individual  itu menyebabkan derita orang lain.
Berdasarkan  pemahaman  multikulturalisme  Bhikhu  Parekh  dalam pengolahan  konflik  sosial  di  Indonesia,  ada  sebuah  saran  sebagai  kontribusi dalam  kehidupan  sosial  kekinian.Pertama,  secara  praktis  implementasi  regulasi penanganan  konflik  sosial  membutuhkan perspektif  multikulturalisme Parekh. Dialog  dalam  penanganan  konflik  sosial  selama  ini  hanya  dilakukan  secara formalitas  antara  negara  dan  perwakilan  daerah  yang  berkonflik,  tanpa melibatkan  langsung  individu-individu  yang  mengalami  konflik,  tanpa percakapan langsung dengan bahasa publik di dalam ruang publik. Sebaliknya, dialog perdamaian selama ini dilakukan di luar daerah yang mengalami konflik.
Kedua,  pembentukan  komunitas  subkultural  dengan  identitas kolektif.Komunitas  subkultural  ini  merupakan  refleksi  kritis  atas  interpretasi identitas  kolektif  yang  menaungi  identitas  individual,  sosial,  dan nasional.Identitas  kolektif  dibutuhkan  untuk  menolak  identitas  nasional  yang
membungkam  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan.Komunitas  subkultural dengan identitas kolektif sebagai mediator penyelesaian konflik sosial di dalam masyarakat  multikultur.Komunitas  subkultural  ini  sebagai  representasi  dari warga  negara  yang  meyakini  agama  dan  kepercayaan  yang  dijamin  oleh negara.Dalam  prilaku  sosial  komunitas  subkultural  ini  mampu  menyadari  dan mengubah sudut pandang bahwa semua manusia membutuhkan  ‘kebersamaan setara  dan  adil’  dari  perbedaan  pandangan  moral  dan  budaya.Dengan perubahan sudut pandangan ini diharapkan seluruh gerakan sosial budaya turut berpartisipasi di dalam aktifitas komunitas subkultural ini.

## Daftar Pustaka
Abdusshomad,  Muhyidin.  “Karakter  Tawassuth,  Tawazun,  I'tidal,  dan Tasamuh dalam Aswaja,” dalam NU Online. Jakarta. 2009. Berger,  Peter  L.  Invitation  to  Sociology:  A  Humanistic  Perspective.  England:
Penguin Book Ltd. 1966.
Buchanan, Cate, ed. Pengelolaan Konflik di Indonesia: Sebuah Analisis Konflik di  Maluku,  Papua  dan  Poso.  Jakarta:  LIPIdan  Current  Asia  and  the Centre for Humanitarian Dialogue. 2001.
Coser, Lewis A. “Social Conflict and the Theory of Social Change,”The British
Journal of Sociology. Vol. 8, No. 3. 1957.
Darlis,  Andi  Muh.  Konflik  Komunal:  Studi  dan  Rekonsiliasi  Konflik  Poso.
Yogyakarta: Buku Litera. 2012.
Dewey,  John.  Human  Nature  and  Conduct:  An  Introduction  to  Social Psychology. New York: Henry Holt and Company. 1922.
Durkheim, Émile.  The Dualism  of Human Nature  and its Social  Conditions.
Oxford: Berghahn Journals. 2005.
Fatkhan,  Muh.  “Dakwah  Budaya  Walisongo:  Aplikasi  Metode  Dakwah Walisongo di Era Multikultural,” Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama.Vol. IV, No.2. Desember 2003. Fink, Hans,Social Philosophy. New York: Methuen. 1981.
Furnivall,  J.S.,  Colonial  Policy  and  Practice:  A  Comparative  Study  of  Burma and Netherlands India. Cambridge: Cambridge University Press. 1948. Gadamer,  Hans-Georg,    “Destruction  and  Deconstruction,”  dalam Michelfelder,  Diane  P.  dan  Richard  E.  Palmer,  ed.,Dialogue  and
Deconstruction: The Gadamer-Derrida Encounter, Albany. New York: State University of New York. 1989. Geertz, Clifford,The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books. 1973. Habermas,  Jürgen.  The  Structural  Transformation  of  the  Public  Sphere:  An Inquiry  into  a  Category  of  Bourgeois  Societyterj.  Thomas  Burger. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. 1991.
Hardiman,  F.  Budi.  Humanisme  dan  Sesudahnya:  Meninjau  Ulang  Gasasan Besar tentang Manusia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
Heidegger,  Martin,The  Basic  Problems  of  Phenomenology,  terj.Albert
Hofstadter.  Bloomington  &  Indianapolis:  Indiana  University  Press. 1982.
Heidegger,  Martin,  The  Phenomenology  of  Religious  Life,  terj.  Matthias Fritsch  dan  Jennifer  Anna  Gosetti-Ferencei.  Bloomington  and Indianapolis: Indiana University Press. 2004.
Kekes, John. The Morality of Freedom. Princeton: Princeton University Press. 1993.
Kontras,  Laporan  Pemantauan  Pemolisian  &  Hak  atas  Berkeyakinan,
Beragama, dan Beribadah (Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Manis Lor, Ciputat, Cikeusik & Jemaat Kristen HKBP Ciketing dan GKI Taman Yasmin). Jakarta. 2012.
Kymlicka,  Will.  Liberalism,  Communityand  Culture.  New  York:  Oxford
University Press Inc. 1991.
Kymlica, Will. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights.
New York: Oxford University Press Inc. 1995.
Magnis-Suseno, Franz. Berfilsafat dari Konteks. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama. 1999.
Marshall,  Donald  G.  “On  Dialogue  to  its  Cultured  Despisers,”  dalam  Bruce Krajewski,  ed.,  Gadamer’sRepercussions:ReconsideringPhilosophical Hermeneutics. California:  University of California Press. 2004.
Parekh, Bhikhu. Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political
Theory. London: Mcmillan Press Ltd. 2000.
Parekh, Bhikhu. “Redistribution or Recognition? A Misguided Debate,” dalam Stephen  May,  Tariq  Modood  dan  Judith  Squires,  ed.,Ethnicity, Nationalism  and  Minority  Rights.  Cambridge:  Cambridge  University Press. 2004.
Parekh,  Bhikhu.    A  New  Politics  of  Identity:  Political  Principles  for  an Interdependent World. New York: Palgrave Macmillan Press. 2008.
Sartre, Jean-Paul. Being and Nothingness, terj.Hazel Barnes.London: Methuen, 1957.
Taylor,  Charles,  “The  Politics  of  Recognition,”  dalam  Amy  Gutmann,  ed.,
Multiculturalism:  Examining  the  Politics  of  Recognition.Princeton:
Princeton University Press. 1994.
Tylor, Edward Burnett. Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology,  Philosophy,  Religion,  Art,  and  Custom  Vol.1.  London: Albemarle Street. 1871. Undang-Undang Dasar 1945 Wahid,  Abdurrahman.  Menggerakkan  Tradisi:  Esai-esai  Pesantren,  Hairul Salim, ed.Yogyakarta: LKIS. 2001.

## Catatan Akhir:
1 Lih.Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  36A  bahwa  lambang  negara  adalah  Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika ( unity in Diversity. ) 2 Cate  Buchanan  (ed.), Pengelolaan  Konflik  di  Indonesia:  Sebuah  Analisis  Konflik  di Maluku,  Papua  dan  Poso (Jakarta:  LIPI  dan  Current  Asia  and  the  Centre  for  Humanitarian Dialogue, 2011), 52-4.
3 Buchanan(ed.), Pengelolaan Konflik di Indonesia ,15. 4 Kontras, Laporan  Pemantauan  Pemolisian  &  Hak  atas  Berkeyakinan,  Beragama,  dan Beribadah  (Jamaah  Ahmadiyah  Indonesia  di  Manis  Lor,  Ciputat,  Cikeusik  &  Jemaat  Kristen HKBP Ciketing dan GKI Taman Yasmin (Jakarta, 2012), 11-2.
5 Edward  Burnett  Tylor, Primitive  Culture:  Researches  into  the  Development  of  Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom (London: John Murray, Albemarle Street, 1871), 1.
6 Muh. Fatkhan, “Dakwah Budaya Walisongo: Aplikasi Metode Dakwah Walisongo di Era Multikultural,” Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama (Vol. IV, No.2, Desember 2003), 124.
7 Ishom Yusqi, “Islam Nusantara, Alternatif Baru Kiblat Dunia Islam,” dalam NU Online (Jakarta, 2013), artikel diunduh pada 02/11/2013.
8 Muhyiddin  Abdusshomad,“Karakter Tawassuth , Tawazun , I'tidal ,  dan Tasamuh dalam Aswaja” dalam NU Online (Jakarta, 2009), artikel diunduh pada 30-03-2013.
9 Bhikhu  Parekh, Rethinking  Multiculturalism:  Cultural  Diversity  and  Political  Theory (London: Mcmillan Press Ltd, 2000), 338.
10 Hans-Georg  Gadamer,  “Destruction  and  Deconstruction,”  dalam  Michelfelder,  Diane P. dan Richard E. Palmer(eds.), Dialogue  and Deconstruction: The Gadamer-Derrida Encounter (Albany-New York: State University of New York, 1989), 110.
11 Parekh, Rethinking Multiculturalism, 337-8. 12 Parekh, Rethinking Multiculturalism , 343.
13 Charles  Taylor,“The  Politics  of  Recognition,”  dalam  Amy  Gutmann(ed.), Multiculturalism:  Examining  the  Politics  of  Recognition (Princeton:  Princeton  University  Press, 1994), 34.
14 Martin  Heidegger, The  Basic  Problems  of  Phenomenology ,  terj.  Albert  Hofstadter ( Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1982), 5-6.
15 Parekh, Rethinking Multiculturalism , 16. 16 Parekh, Rethinking Multiculturalism , 16. 17 Parekh, Rethinking Multiculturalism , 16-8.
18 John Kekes, The Morality of Freedom (Princeton: Princeton University Press, 1993), 9.
19 Will Kymlicka, Liberalism, Communityand Culture (New York: Oxford University Press Inc., 1991), 1.
20 Parekh, Rethinking Multiculturalism , 127-8. 21 Parekh, Rethinking Multiculturalism , 130. 22 Lih.Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat 1 dan 2.
23 Lih.Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 dan 2.
24 Lih.Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28.
25 Lih.Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29.
26 Parekh, Rethinking Multiculturalism , 4-6. 27 Taylor,“The Politics of Recognition,” 61.
28 J.S.  Furnivall, Colonial  Policy  and  Practice:  A  Comparative  Study  of  Burma  and Netherlands India (Cambridge: Cambridge University Press), 306.
29 Abdurrahman  Wahid, Menggerakkan  Tradisi:  Esai-esai  Pesantren (Yogyakarta:  LKIS, 2001), xviii.
30 Parekh, Rethinking Multiculturalism , 3-4. 31 Parekh, Rethinking Multiculturalism , 147. 32 Parekh, Rethinking Multiculturalism , 167-8. 33 Parekh, Rethinking Multiculturalism , 167-72. 34 Kymlicka, Liberalism, Communityand Culture, 127. 35 Parekh, Rethinking Multiculturalism , 16.
36 Parekh, A New  Politics  of Identity: Political Principles for an Interdependent World (New York: Palgrave Macmillan Press, 2008), 9.
37 Parekh, A New Politics of Identity, 9. 38 Parekh, Rethinking Multiculturalism , 209-10.
39 Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society , terj. Thomas Burger (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1991), xi.
40 Parekh, Rethinking Multiculturalism , 323-4. 41 Heidegger, The Basic Problems of Phenomenology , 153.
42 Parekh, Rethinking Multiculturalism , 231. 43 Parekh, Rethinking Multiculturalism , 328. 44 Parekh, Rethinking Multiculturalism , 49.
45 Peter  L.  Berger, Invitation  to  Sociology:  A  Humanistic  Perspective (  England:  Penguin Book Ltd., 1966), 130.
46 Buchanan, ed., Pengelolaan Konflik di Indonesia , 15.
47 Andi  Muh.  Darlis, Konflik  Komunal:  Studi  dan  Rekonsiliasi  Konflik  Poso (Yogyakarta: Buku Litera, 2012), 29.
48 Parekh, A New Politics of Identity, 24. 49 Gadamer, “Destruction and Deconstruction,” 110.
50 Marshall,  Donald  G.  Marshall,  “On  Dialogue  to  its  Cultured  Despisers,”  dalam  Bruce Krajewski,  ed., Gadamer’s  Repercussions:  Reconsidering  Philosophical  Hermeneutics (California: University of California Press, 2004), 123-5.
51 Buchanan, ed., Pengelolaan Konflik di Indonesia , 11.
52 Franz  Magnis-Suseno, Berfilsafat  dari  Konteks (Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka  Utama, 1999), 209-11.
53 Charles Tylor, “The Politics of Recognition,” 34.
54 Taylor, “The Politics of Recognition,” 35.
55 Parekh, A New Politics of Identity , 42.
56 Parekh,  “Redistribution  or  Recognition?  A  Misguided  Debate,”  dalam  Stephen  May, Tariq Modood and Judith Squires(ed.), Ethnicity, Nationalism and Minority Rights (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 200.
57 Parekh, A New Politics of Identity ,  55. 58 Parekh, A New Politics of Identity , 37. 59 Taylor, “The Politics of Recognition,” 25.
60 Taylor, “The Politics of Recognition,” 36.
61 F. Budi Hardiman, Humanisme dan Sesudahnya: Meninjau Ulang Gasasan Besar tentang Manusia . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), 72-3.
62 Jean-Paul  Satre, Being  and  Nothingness ,  terj.  Hazel  Barnes  (London:  Methuen,  1957), 224.