Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i3.2181

## PERANAN KERUKUNAN KELUARGA KAMPUNG HIJAU (K3H) DALAM MEMBANTU MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM DI KECAMATAN SANGATTA SELATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

## Sarifuddin Nuur
UIN Sultan Muhammad Aji Muhammad Idris Samarinda nuursarifuddin@gmail.com
Akhmad Haries
UIN Sultan Muhammad Aji Muhammad Idris Samarinda akhmadharies12@gmail.com Maisyarah Rahmi Hasan
UIN Sultan Muhammad Aji Muhammad Idris Samarinda maisyarah.rahmi@uinsi.ac.id

## Abstrak
Artikel ini mendeskripsikan proses Pendampingan Pengajuan Isbat Nikah Masyarakat Untuk Mendapatkan Kepastian  Hukum  di  Kecamatan  Sangatta  Selatan  Kabupaten  Kutai  Timur  serta  mendeskripsikan  faktor pendukung  dan  penghambat  yang  dihadapi  Kerukunan  Keluarga  Kampung  Hijau  (K3H)  dalam pendampingan  proses  pengajuan  Isbat  Nikah  masyarakat  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  di Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian berikut yaitu kualitatif dengan jenis penelitian Field Research dengan menggunakan pendekatan sosiologis- yuridis.  Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  Peranan  Kerukunan  Keluarga  Kampung  Hijau  Dalam  Membantu Masyarakat  Untuk  Mendapatkan  Kepastian  Hukum    di  Kecamatan  Sangatta  Selatan  ialah    ada  beberapa proses  dalam  pendampingan  pengajuan  isbat  nikah  masyarakat,  ada  prosedur  pelaksanaan,  waktu pelaksanaan,  biaya  serta  sarana  dan  prasarana  yang  mana  pada  hasil  penelitian  bahwa  K3H  telah berperan penting dalam membantu masyarakat nikah sirri dalam mendaptkan kepastian hukum, dan untuk faktor penghambatnya ialah kondisi insfratukturnya yang kurang baik serta kesadaran hukum masyarakat yang  juga  masih  kurang,  untuk  faktor  pendukungnya  banyak  pihak  yang  mendukung  dari  mulai  Kepala Desa,  Pemerintahan,  masyarakat  serta  perusahaan,  dukungan  diberikan  baik  secara  materil  maupun immaterial.
Kata kunci: Peranan K3H, Kepastian Hukum, Masyarakat Nikah Sirri

## Abstract
This article describes the process of accompanying the submission of Isbat Nikah (marriage confirmation) by the community to obtain legal certainty in the Sangatta Selatan sub-district of Kutai Timur regency. It also describes the supporting and inhibiting factors faced by the Green Family Harmony Village (K3H) in accompanying  the  process  of  submitting  Isbat  Nikah  by  the  community  to  obtain  legal  certainty  in  the Sangatta Selatan sub-district of Kutai Timur regency. The research method used in this study is qualitative with Field Research as the type of research, using a sociological-legal approach. The results of this study show  that  the  role  of  the  Green  Family  Harmony  Village  in  assisting  the  community  to  obtain  legal certainty  in  the  Sangatta  Selatan  sub-district  involves  several  processes,  including  the  implementation procedure, timing, costs, and facilities. The study found that K3H has played an important role in assisting the  community  in  obtaining  legal  certainty  for  nikah  sirri  (unregistered  marriage).  The  inhibiting  factors include  poor  infrastructure  and  a  lack  of  legal  awareness  among  the  community,  while  the  supporting factors come from various parties, including the village head, government, community, and companies, who provide support both materially and immaterially.

## Keyword: Role of K3H, Legal Certainty, Secret Marriage of the Community

## PENDAHULUAN
Pernikahan  mempunyai  kegunaan  yang  ada  dari  para  leluhur  baikpun  oleh  aspek-aspek teologis,  psikologis,  biologis,  ataupun  sosiologisnya,  secara  teologis  pernikahan  ialah  ibadah dimana  bisa  membuat  dewasa  manusia  pada  saat  mengarungi  pengalaman-pengalaman  spiritual untuk bisa bertakwa kepada Allah SWT, pasangan suami dan istri yang  saleh serta solehah bisa saling memberi  motivasi supaya bisa  meningkatkan ketakwaan ibadahnya serta  membina rumah tangga yang terisi daripada nilai Islami juga terlahirnya anak-anak yang berakhlak baik. 1
Kenyataan yang terjadi pada negara Indonesia yang mana adanya pernikahan yang belum dicatat  dengan  resmi  pada  Pegawai  Pencatat  Nikah,  nikah  sirri  sebagai  sebutan  bagi  seseorang yang  menikah  dan  tidak  dicatat.  Nikah  sirri merupakan  pernikahan  yang  dikerjakan  oleh agama ataupun  cukup  di  hadapan  pemuka  agama  dan  tidak  dicatatkan  kepada  pejabat  yang  memiliki kewenangan,  permasalahan  pernikahan  sirri  tetap  menjadikan  masalah,  sistem  hukum  Indonesia tidak mengenalnya dengan yang diistilahkan pernikahan sirri juga tidak diaturnya dengan khusus tentang  pernikahan  sirri  pada  aturan-aturan  yang  ada,  secara  normatif  pernikahan  sirri  diberi makna  yaitu  pernikahan  yang  diberlangsungkan  tanpa  diketahui  pejabat  resmi  (PPN  ataupun KUA) dalam hal ini belum tercatatkan pada kantor urusan agama  serta belum mempunyai bukti- bukti surat pernikahan yang disahkan. 2
Kecamatan  Sangatta  Selatan  Kabupaten  Kutai  Timur  dalam  hal  ini  mempunyai  suatu organisasi Kerukunan Keluarga Kampung Hijau (K3H), organisasi K3H berdiri pada tanggal 05 Maret  2016  dengan  visinya  “Bermanfaat  Bagi  Sesama”,  latar  belakang  terbentuknya  organisasi K3H  ini  diawali  dari  keinginan  masyarakat  untuk  menyerap  dan  menyampaikan  aspirasi  yang selama ini belum tersalurkan kepada pemerintah terutama di daerah-daerah terisolir dan pinggiran yang  sulit  dijangkau.  Dengan  memperhatikan  dari  keinginan  atau  aspirasi  dari  masyarakat  yang belum  tersampaikan  dan  tersalurkan,  maka  masyarakat  masih  bingung  dan  susah  serta  belum faham  bagaimana  untuk  meyalurkannya,  karena  belum  ada  lembaga/organisasi  yang  bisa menjembatani, membantu dan sekaligus memfasilitasi keinginan masyarakat tersebut. oleh karena itu keberadaan  organisasi “Kerukunan Keluarga Kampung Hijau yang disingkat menjadi K3H” yang  mana  diharapkan  maksud  dan  tujuan  masyarakat  bisa  terwujud  dan  tercapai  dengan  baik. Adapun  program  kerja  dari  organisasi  K3H  ini  meliputi  normalisasi  sungai  Masabang  Sangatta
1 Moh.  Makmun,  Bahtiar  Bagus  Pribadi,  “Efektifitas  Pencatatan  Perkawinan  di  Kantor  Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang” dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol. 1, No. 1, 2016 2 Siti Aminah, “Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri)” dalam Jurnal Cendekia , Vol. 12, No. 1, 2014
Selatan, pendampingan Isbat Nikah, khitanan massal, berbagi sembako, peduli anak yatim piatu, membantu anak putus sekolah dan ujian paket A B dan C. 3
Sebagian  masyarakat  muslim  dari    kedua  desa  pinggiran  tersebut  dalam  melaksanakan pernikahan masih melakukan pernikahan dibawah tangan  (nikah sirri)  dan masih banyak kepala keluarga  atau  pasangan  suami-istri  yang  terdata  belum  tercatat  nikahnya  secara  resmi  di  Kantor Urusan  Agama  (KUA),  maka  melihat  permasalahan  tersebut  salah  satu  paguyuban  sosial keagamaan yang bernama Kerukunan Keluarga Kampung Hijau ( K3H ) Kabupaten Kutai Timur berinisiatif kepada masyarakat muslim yang nikah belum tercatat ( nikah sirri) dan  memberikan pengertian serta pemahaman kepada  mereka betapa pentingnya Kutipan Akta Nikah (Model N), sehingga  perkawinan  mereka  sah  secara  hukum  dan  mendapatkan  hak  legalitas  hukum.  Oleh karena  itu    Kerukunan    Keluarga    Kampung    Hijau  (  K3H  )  Kabupaten    Kutai    Timur    ingin menyelesaikan  permasalahan  (mencari  solusi)  yakni  membantu  mendampingi  dan  memfasilitasi masyarakat muslim dalam pengajuan proses pelaksanaan persidangan  Isbat Nikah ( pengesahan nikah ) di Pengadilan Agama Sangatta, kemudian hasil putusannya diteruskan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk dicatatkan dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah (Model N), sehingga hak untuk mendapatkan kepastian hukum masyarakat terpenuhi. 4
Dimana  tingkat  pendidikan  masyarakat  di  Desa  Teluk  Singkama  dan  desa  Sangkima masih rendah dengan kebanyakan masyarakatnya hanya sampai pada tingkat pendidikan sekolah dasar atau SD, di tahun-tahun sebelumnya masih rendah  terbukti dengan adanya beberapa warga yang  buta  huruf  dan  tidak  lulus  sekolah  dasar  (Putus  Sekolah).  Hal  tersebut  dikarenakan perekonomian  masyarakat  serta  akses  transportasi  yang  buruk  juga  masih  rendahnya  kesadaran akan  pentingnya  pendidikan  dan  rendahnya  pemahaman  tentang  pentingnya  pernikahan  yang tercatatat  atau  terdaftar.  Berkurangnya  pengetahuan  regulasi  bisa  berakibat  melemahnya  hukum dalam  penegakannya,  oleh  karena  itu  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  menyadari pentingnya  hukum  pencatatan  pernikahan,  terkhusus  dalam  hal  pernikahan  di  bawah  tangan dimana  masih adanya pada masyarakat khususnya di Desa Sangkima dan Desa Teluk Singkama Kecamatan Sangatta Selatan.
Berdasarkan  uraian  permasalahan  di  atas,  penulis  merasa  tertarik  untuk  meneliti  lebih lanjut  dan  mengangkat  tema  ini  menjadi  sebuah  tesis  yang  berjudul  “Peranan  Kerukunan Keluarga  Kampung  Hijau  (K3H)  Dalam  Membantu  Masyarakat  Untuk  Mendapatkan  Kepastian Hukum  di Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur”
3 Emi, Ketua Kerukunan Keluarga Kampung Hijau (K3H) Kutai Timur, Wawancara pada tanggal 27 Januari 2023.
4 Emi, Ketua Kerukunan Keluarga Kampung Hijau (K3H)  Kutai Timur, Wawancara pada tanggal 27 Januari 2023.

## LITERATURE REVIEW
Pada Peranan  memiliki definisi  yaitu  merupakan sebuah  teori  yang digunakan di dalam dunia  sosiologi,  psikologi    dan  antropologi  yang  merupakan  perpaduan  berbagai  teori,  orientasi maupun  disiplin  ilmu.  Biddle  dan  Thomas  menyamakan  peristiwa  peran  dengan  sebuah pembawaan  “lakon”  oleh  seorang  pelaku  dalam  panggung  sandiwara.  Teori  peran  berbicara tentang  istilah  yang  biasa  digunakan  dalam  dunia  teater,  dimana  seorang  aktor  harus  bermain sebagai  tokoh  tertentu  dan  dalam  posisi  tertentu.  Posisi  seorang  aktor  dalam  teter  dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi. 5
Peran  atau  peranan  diartikan  sebagai  karakteristik  yang  dibawakan  oleh  seorang  aktor dalam  sebuah  pentas  drama.  Peran  seorang aktor  adalah  batasan  yang  dirancang  oleh  aktor  lain, yang  kebetulan  sama-sama  berada  dalam  satu  penampilan/unjuk  peran  ( Role  Perfomance) . Hubungan antara pelaku ( Actor ) dan pasangan laku perannya ( Role partner) bersifat saling terkait dan  saling  mengisi,  karena  dalam  konteks  sosial  tak  satu  peran  pun  dapat  berdiri  sendiri  tanpa yang lain. Suatu peran akan memenuhi keberadaannya, jika berada dalam kaitan posisional yang menyertakan dua pelaku peran. 6
Kerukunan Keluarga Kampung Hijau (K3H) Kutai Timur adalah organisasi bersifat sosial yang  bergerak  dalam  hal  sosial  kemasyarakatan  yang  terbentuk  pada  tanggal  05  Maret  2016 dengan  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Visi  K3H  “Bermanfaat  bagi sesama”  dan  misi  K3H  antara  lain:  mengutamakan  kepedulian  terhadap  sosial  kemasyarakatan, menjalin  kemitraan  dengan  berbagai  pihak,  menjalin  siraturrahmi  sesama  anggota  masyarakat. Sedangkan program kerja dari organisasi K3H ini meliputi normalisasi Sungai Masabang Sangatta Selatan, pendampingan Isbat Nikah, khitanan massal, berbagi sembako, peduli anak yatim piatu, membantu anak dalam ujian paket A B dan C. 7
Berbagai  istilah  tentang  orang-orang  dalam  teori  peran.  Orang-  orang  yang  mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan yaitu sebagai berikut:
a. Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menuruti suatu peran tertentu.
b. Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.
Aktor  maupun  target  bisa  berupa  individu  ataupun  kumpulan  individu  (kelompok). Hubungan  antara  kelompok  dengan  kelompok  misalnya  terjadi  antara  sebuah  aktor  (  paduan
5 Sarlito Wirawan Sarwono, teori-teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 215.
6 Edy  Suhardono, Teori  Peran  (Konsep,  Derivasi  dan  Implikasinya), (Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 1994), 3.
7 Profil Kerukunan Keluarga Kampung Hijau (K3H) Kutai Timur, 2016
suara) dan target (pendengar). Istilah lain aktor diganti dengan person, ego, atau self, sedangkan target diganti dengan istilah alter-ego, ego, atau non-self. 8
Dengan demikian dapat dilihat bahwa teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antara dua orang atau banyak. Menurut cooley dan Mead, 9 hubungan antara aktor dan target  adalah  untuk  membentuk  identitas  aktor  ( Person,  ego,  self) yang  dipengaruhi  oleh penilaian  atau  sikap  orang-orang  lain  (target)  yang  telah  digeneralisasikam  oleh  aktor.  Oleh karena  itu  maka  dapat  dilihat  bahwa  target  dalam  teori  peran  berperan  sebagai  pasangan ( partner) bagi aktor.
Dalam  Al-Qur‟an  dan  hadis  perkawinan  disebut  dengan an-nikāh dan az-zawaj Kata nakaha 10 banyak  terdapat  dalam  Al-Quran dengan arti kawin seperti dalam surat an-Nisa ayat 3:
ۚ َعٰبُرَو َثٰلُ ثَو  ٰنْٰ ثَم ِء ۤا َسِّنلا َنِّم ْمُكَل  َباَط اَم اْوُحِكْناَف ىٰمٰتَ يْلا  ِفِ اْوُط ِسْقُ ت  الََّا ْمُتْف ِخ ْن ِاَو ْوَا ًةَدِحاَوَ ف اْوُلِدْعَ ت  الََّا ْمُتْفِخ ْنِاَف
ْوُلْوُعَ ت  الََّا ىٰنْٰدَا َكِلٰذ ۗ ْمُكُناَْيَْا ْتَكَلَم اَم ۗا
Terjemahan  :  “ Jika  kamu  khawatir  tidak  akan  mampu  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan  yatim  (bilamana  kamu  menikahinya),  nikahilah  perempuan (lain)  yang  kamu  senangi:  dua,  tiga,  atau  empat.  Akan  tetapi,  jika  kamu khawatir  tidak  akan  mampu  berlaku  adil,  (nikahilah)  seorang  saja  atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim .(Qs. An-Nisa : 3). 11
Demikian  pula  banyak  terdapat  kata zawaja dalam  Al-Qur‟an  yang bermakna    kawin, seperti dalam  surat al-Ahzab ayat 37:
ُْتَو َّٰللّا  ِقاتاَو  َكَجْوَز  َكْيَلَع  ْكِسْمَا ِهْيَلَع  َتْمَعْ نَاَو ِهْيَلَع ُّٰللّا َمَعْ نَا ىْيِذالِل  ُلْوُقَ ت ْذِاَو سْفَ ن ِْفِ  ْيِف ِهْيِدْبُم ُّٰللّا اَم  َكِِ
ىٰضَق اامَلَ ف ۗ ُهىٰشَْت  ْنَا ُّقَحَا ُّٰللّاَو  َۚساانلا ىَشَْتَو
ىِْفِ ٌجَرَح َْيِْنِمْؤُمْلا ىَلَع َنْوُكَي  َلَّ  ْيَكِل اَهَكٰنْجاوَز ۗاًرَطَو اَهْ نِّم ٌدْيَز
ًلَّْوُعْفَم ِّٰللّا ُرْمَا َناَكَو ۗاًرَطَو انُهْ نِم اْوَضَق اَذِا ْمِهِٕىۤاَيِعْدَا ِجاَوْزَا
Terjemahan  :  “ (Ingatlah)  ketika  engkau  (Nabi  Muhammad)  berkata  kepada  orang  yang  telah diberi  nikmat  oleh  Allah  dan  engkau  (juga)  telah  memberi  nikmat  kepadanya, “Pertahankan  istrimu  dan  bertakwalah  kepada  Allah,”  sedang  engkau menyembunyikan  di  dalam  hatimu  apa  yang  akan  dinyatakan  oleh  Allah,  dan
8 Suparman, Teori Peran, (Jakarta: PT Bintang Pusaka, 2016), 56.
9 Sostroamitdjo  dan  Wasit  Aulawi, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia ,  (Jakarta  :  Bulan  Bintang, 1978), 83-84.
10 Haris  Hidayatullah,  “Eksistensi  Badan  Penasehatan  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang” dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol.1 No.1, 2016
11 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 2019), 35.
engkau  takut  kepada  manusia,  padahal  Allah  lebih  berhak  untuk  engkau  takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya),  Kami  nikahkan  engkau  dengan  dia  (Zainab)  agar  tidak  ada keberatan  bagi  orang  mukmin  untuk  (menikahi)  istri-istri  anak-anak  angkat mereka,  apabila  mereka  telah  menyelesaikan  keperluan  terhadap  istri-istrinya.
Ketetapan Allah itu pasti terjadi ”.( QS.Al-Ahzab :37) 12
Secara  harfiyah an-nikāh bermakna adh-dhammu dan al-jam‟u yaitu  mengumpulkan Selain itu juga digunakan untuk makna al-wath‟u yaitu bersutubuh dan „aqdun yaitu akad. Secara syara‟,  perkawinan  adalah  akad  yang  ditetapkan  oleh  Syari‟  untuk  membolehkan  bersenang- senang    antara  laki-laki  dan    perempuan  dan  menghalalkan  bersenang-senangnya  perempuan dengan laki-laki. 13
Menurut  sayyid  sabiq  dalam  kitabnya fiqh  sunnah perkawinan  adalah  salah  satu sunnatullah  yang  berlaku  bagi  semua  makhluk-Nya,  baik  manusia,  hewan  maupun  tumbuhan. Perkawinan  merupakan  cara  yang  dipilih  Allah  bagi  manusia  untuk  memperbanyak  keturunan, berkembang  biak  dan  melestarikan  hidup  setelah  masing-  masing  pasangan  siap  melaksanakan perannya  dalam  mewujudkan  tujuan  perkawinan.  Dalam  hukum  positif  di  Indonesia,  definisi perkawinan  telah  disebutkan  dalam  Undang-undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  dan Kompilasi  Hukum  Islam.  Menurut  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan dalam pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Perkawinan  menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 dan 3 adalah akad yang sangat kuat atau mīṣāqan galīẓā untuk mentaati perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah,  yang  bertujuan  untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Dalam  hukum  Islam,  untuk  menentukan  sah  atau  tidaknya  sebuah  perkawinan  maka perlu adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut jumhur ulama, rukun nikah terdiri dari calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab kabul. Ketentuan rukun nikah tersebut juga terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam  bahwa  untuk  melaksanakan  perkawinan  harus  ada  calon  suami,  calon  isteri,  wali  nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Ada beberapa syarat perkawinan yang diatur oleh Undang-
12 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 2019), 105.
13 Aisyah  Ayu  Musyafah,  “Perkawinan  Dalam  Perspektif  Filosofis  Hukum  Islam”  dalam Jurnal Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam , Vol. 2,No. 2, 2020
undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 14

## 1. Calon suami dan calon isteri
Umur minimal calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun (pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
2. Calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus meminta izin pada orang tua (pasal  6  ayat  (2)  Undang-undang  Perkawinan  dan  pasal  15  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum Islam).
3. Perkawinan  dilaksanakan  atas  persetujuan  kedua  calon  mempelai  (pasal  6  (1)  Undang- undang Perkawinan dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).
4. Bagi calon mempelai tidak ada halangan perkawinan (pasal 18 Kompilasi Hukum Islam)
5. Wali nikah
Wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil dan baligh (pasal 20 Kompilasi Hukum Islam).
6. Saksi
Perkawinan  harus  disaksikan  oleh  2  orang  saksi  (pasal  24  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum Islam).
7. Syarat saksi adalah laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli (pasal 25 kompilasi Hukum Islam).
8. Saksi  harus  hadir  dan  menyaksikan  secara  langsung  akad  nikah  (pasal  26  Kompilasi Hukum Islam).
9. Ijab  dan  kabul, Ijab  dan  kabul  harus  jelas  beruntun  dan  tidak  berselang  waktu  (pasal  27 Kompilasi Hukum Islam).
10. Mahar Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah,  bentuk  dan  jenisnya  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  (pasal  30  Kompilasi Hukum Islam).
11. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan (pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).
Isbat nikah  adalah  pengesahan  atas  perkawinan  yang  telah  dilangsungkan  menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN  yang berwenang (Keputusan Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  KMA/032/SK/2006  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas dan  Administrasi  Pengadilan).  Khusus  kewenangan  Pengadilan  Agama  di  bidang  perkawinan,
14 Aisyah  Ayu  Musyafah,  “Perkawinan  Dalam  Perspektif  Filosofis  Hukum  Islam”  dalam Jurnal Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam , Vol. 2,No. 2, 2020
dalam  penjelasan  Pasal  49  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dirinci menjadi 22 (dua puluh dua) jenis perkara. Dari 22  jenis  perkara  itu  ada  yang  berupa  gugatan  (kontentius)  ada  pula  yang  berupa  permohonan ( voluntair ).  Salah  satu  perkara  permohonan  ( voluntair )  yang  menjadi  kewenangan  pengadilan agama adalah isbat nikah. 15
Kompilasi  Hukum  Islam  juga  mengatur  masalah isbat nikah.  Hal  ini  tercantum  dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi: ayat (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan  akta  nikah,  dapat  diajukan isbat nikahnya  ke  Pengadilan  Agama.  Ayat  (3)  pengajuan permohonan isbat nikah  hanya  dimungkinkan  untuk  beberapa  hal,  yaitu  adanya  perkawinan dalam  rangka  penyelesaian  perceraian,  hilangnya  akta  nikah,  adanya  keraguan  tentang  sah  atau tidaknya  salah  satu  syarat  perkawinan,  adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan  yang dilakukan oleh mereka  yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 16
Untuk  permohonan  pengesahan  ( isbat )  nikah  yang  dapat  mengajukan  ke  Pengadilan adalah  suami  istri  atau  salah  satu  dari  suami  atau  istri,  anak,  wali  nikah  dan  pihak  yang berkepentingan  dengan  perkawinan  tersebut  yang  diajukan  kepada  pengadilan  tempat  tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas. Tata cara proses pemeriksaan permohonan isbat nikah 17
Pernikahan  yang  belum  dicatat  disebut  belum  terpenuhinya  ketentuan-ketentuan  aturan undang-undang  serta  sering  dijumpai  bisa  memberi  efek  berdampak  yang  buruk  kepada  istri serta  anak-anak  dimana  telah  dilahirkan  berkaitan  dari  pada  hak  anak  dan  istri  contohnya nafkah, hak-hak waris serta yang lain-lain, tuntutan terpenuhinya hak disebut di atas barangkali terjadinya masalah kesengketaan akan mengalami kesulitan terpenuhinya diakibatkan belum ada bukti-bukti  tercatatnya  yang  resmi  dalam  pernikahan  dimana  telah  sah.  Pernikahan  di  bawah tangan  sangatlah  kuat  berhubungan  kepada  pencatatan  nikah  ataupun  pencatatan  pernikahan, dikarenakan  nikah  di  bawah  tangan  ialah  nikah  dimana  belum  dicatatkan  serta  perkawinan berlangsung bukan dihadapan pegawai pencatat nikah. Isbat Nikah ialah permohonan pengesahan nikah  dimana  membutuhkan    pengajuan  pada  Pengadilan  Agama  supaya  statusnya  sah
15 Hujaemah  Tahido  Yanggo, Fiqh  Perempuan  Kontemporer (Jakarta:  Ghalia  Indonesia,  2010), 128.
16 Hujaemah  Tahido  Yanggo, Fiqh  Perempuan  Kontemporer (Jakarta:  Ghalia  Indonesia,  2010), 128.
17 Soraya Devy, “Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak (Studi  Kasus  di  Kecamatan  Peusangan  Kabupaten  Bireun)”  dalam Jurnal Hukum  Keluarga  dan  Hukum Islam , Vol. 2, No. 2, 2018.
pernikahan mereka agar mempunyai legalitas dimata hukum. 18
Peraturan  Menteri  Agama  No.20,  BN.  2019  mengenai  pencatatan  pernikahan  ialah sebagai berikut :
1. Akad nikah dicatat dalam akta nikah oleh Kepala KUA kecamatan atau PPN LN.
2. Akta  nikah  ditandatangani  oleh  suami,  istri,  wali,  saksi,  penghulu,  dan  kepala  KUA Kecamatan atau PPN LN. 19
Dalam pandangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 perihal pelayanan terpadu  sidang  keliling  pengadilan  negeri  juga  pengadilan  agama/mahkamah  syar’iyah  dalam rangka  penerbitan  akta  perkawinan,  buku  nikah  dan  akta  kelahiran  (Perma  1/2015) mendefinisikan: 20
“Isbat  nikah  adalah  pengesahan  nikah  bagi  masyarakat  beragama  Islam  yang  dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
Permohonan Isbat Nikah dilakukan karena perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan Akta  Nikah  (model  N).  Hal  ini  bersesuai  dengan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum Islam (KHI) yang menentukan:
“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama”.
Negara  mengatur  pernikahan  sebagai  lembaga  hukum  resmi  yang  menghalalkan hubungan seks dan mengesahkan keturunannya. Pernikahan merupakan  ikatan  resmi  yang  perlu disahkan.  Pasal  2  ayat  2  undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan, tiap-tiap pernikahan dicatat menurut perundangan–undangan yang berlaku tetapi pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pencatatan pernikahan diberi penjelasan di pasal 5, yaitu: 21
a) Supaya  terjaminnya  rasa  tertib  pernikahan  untuk  warga  muslim,  semua  pernikahan diharuskan dicatatkan.
b) Pencatatan  pernikahan  tertuang  di  ayat  (1)  dilaksanakan  oleh  Pegawai        Pencatat  Nikah dimana telah tercantum UU No. 22 tahun 1946 Jo. UU NO. 32 tahun 1954
Serta diberi penjelasan di pasal 6, yaitu 22 : Pencatat
18 Mahkamah  Agung  RI, Pedoman  Pelaksana  Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan ,  (Buku  I),
(Jakarta: Ditjen Badilag, 2013) 143.
19 Lukman Hakim Saifuddin, Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 ( Indonesia : Jakarta, 2019) 27
20 Muhammad Andri,  “Implikasi  Isbath Nikah Terhadap Status  Istri,  Anak  dan Harta Perkawinan Dalam Perkawinan di Bawah Tangan” dalam Jurnal Penegakan Hukum Indonesia , Vol. 1, No.1, 2020.
21 Khoiruddin  Nasution, Status  Wanita  di  Asia  Tenggara:  Studi  Terhadap  Perundang- undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia , (Jakarta:  INIS 2002), 149.
22 Harpani  Matnuh,  “Perkawinan  di  Bawah  Tangan  dan  Akibat    Hukumnya  Menurut  Hukum Perkawinan Nasional” dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , Vol. 6, No. 11, 2016
a) Upaya terpenuhinya ketentuan-ketentuan di pasal 5, semua pernikahan tetap dilaksanakan di depan juga di bawah pengawas pegawai pencatat nikah.
b) Pernikahan dimana dikerjakan di luar pengawas Pegawai Pencatat Nikah belum memiliki kekuatan hukum.
Sedangkan  pada pasal 7, dijelaskan :
a) Pernikahan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah  yang  dibuat  oleh  Pegawai pencatat Nikah.
b) Dalam hal pernikahan tidak dapat di buktikan dengan Kutipan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
c) Isbat  nikah  yang  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  terbatas  mengenai  hal-hal  yang berkenaan dengan :
1) Adanya  pernikahan  dalam  rangka  penyelesaian  perceraian,  hilangnya  Kutipan  Akta Nikah,
2) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan,
3) Adanya pernikahan yang terjadi  sebelum berlakunya UU No.1 tahun 1974 dan,
4) Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut UU No.1 Tahun 1974.
5) Yang  berhak  mengajukan  permohonan  isbat  nikah  ialah  suami  atau  istri,  anak-anak mereka,wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu. 23

## METODE PENELITIAN
Metode  dalam  penelitian  ini  ialah  kualitatif  dan  jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian empiris  deskriptif  Field  Research  dengan  menggunakan  pendekatan  sosiologis-yuridis.  Teknik pengumpulan  data  yaitu  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  pada penelitian ini teknis analisis deskriftif kualitatif yaitu pertama Reduksi data, kemudian penyajian data  dan  terakhir  Penarikan  Kesimpulan  data.  Adapun  subjek  dalam  penelitian  ini  adalah masyarakat Desa Teluk Singkama dan Desa Sangkima Sangatta Selatan, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Peranan Kerukunan Keluarga Kampung Hijau Dalam Membantu Masyarakat Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum  di Kecamatan Sangatta Selatan.
23 Munir  Subarman,  “Nikah  di  Bawah  Tangan  Perspektif  Yuridi  dan  Sosiologis”  dalam Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan , Vol. 13, No. 1, 2013.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Proses  Pendampingan  Pengajuan  Isbat  Nikah  Masyarakat  oleh  K3H  di  Kecamatan Sangatta Selatan
Tabel. 1.1 Informan Penelitian No Nama Status Informan Alamat 1 Emi Ketua K3H Sangatta Selatan Sangatta Selatan 2 Hj. Junaidah Kord. Sosial dan kemasyarakatan Sangatta Selatan 3 Anshori Kepala Desa Teluk Singkama Desa teluk Singkama 4 Sahrani Kepala Desa Sangkima Desa Sangkima 5 Supriono Kord.  Pertanian,  Perkebunan  dan perikanan K3H Sangatta Selatan 6 Kamaruddin Wakil II K3H sangatta Selatan Sangatta Selatan 7 Rusdin Pelaku Nikah Sirri Desa Sangkima Desa Sangkima 8 Thalib Pelaku  Nikah  Sirri  Desa  Teluk Sangkima Desa Teluk Sangkima 9 Hamzah Pelaku Nikah Sirri Desa Sangkima Desa Sangkima
Diperoleh dari wawancara
Tabel  1.1  menjelaskan  mengenai  daftar  informan  dalam  penelitian  berikut,  dari  mulai pihak  K3H,  Kepala  Desa  teluk  Singkama  dan  kepala  Desa  Sangkima  dan  juga  masyarakat  yang terlibat nikah sirri  yang juga  mengajukan isbat nikah lewat K3H, serta dilakukan pendampingan dalam kepengurusannya.
Adapun dalam melaksanakan penelitian berikut, peneliti melakukan wawancara terhadap informan  yang berkaitan mengenai proses pendampingan pengajuan isbat nikah masyarakat oleh organisasi  K3H,    yang  mana  dalam  pelaksanaannya  ketua  K3H  mengatakan  terdapat  langkah- langkah    seperti  prosedur  pelaksanaannya,  waktu,  biaya,  sarana  dan  prasarana,  yaitu  sebagai berikut 24 :

## 1. Prosedur Pelaksanaan
Pada  saat  pelaksanaan  prosedur  yang  digunakan  tetaplah  sama  pada  proses-proses pengajuan isbat nikah pada umumnya, akan tetapi disini langkah untuk menuju proses pengajuan
24 Emi, Ketua Kerukunan Keluarga Kampung Hijau (K3H) Kutai Timur, Wawancara pada tanggal 27 Januari 2023.
isbat  nikah  saja  yang  berbeda,  karena  tim  K3H  harus  melakukan  pendampingan  kepada masyarakat  yang  akan  mengajukan  isbat  nikah,  demi  bisa  mendapatkan  kepastian  hukum  dan diakui  Negara  sehingga  dianggap  sah  pernikahannya  oleh  Negara.  Berikut  wawancara  kepada ketua K3H Sangatta Selatan :
Dalam  hal  pelaksanaan  pengajuan  isbat  nikah  untuk  masyarakat  itu  kami  melakukan pendampingan secara intens dari mulai pemberitahuan awal tim K3H datang kepada Kepala Desa Sangkima dan Desa Teluk Singkama untuk ijin dibantu sosialisasikan mengenai adanya K3H yang memiliki program salah satunya membantu masyarakat nikah sirri agar mendapat kepastian hukum dalam  arti  mendaftarkan  diri  agar  melaksanakan  isbat  nikah  sehingga  di  akui  dan  dianggap  sah oleh  negara,  serta  akan  dilakukan  pendampingan  oleh  K3H  kepada  masyarakat  nikah  sirri  dari mulai  hal  kecil  seperti  pemberitahuan  pemberkasan  isbat  nikah,  K3H  melakukan  pendampingan pemberkasan  dari  mulai  meminta  surat  keterangan  ke  KUA  setempat,  meminta  surat  keterangan dari  Desa  dan    pendaftaran  isbat  nikah  yang  nantinya  bisa  langsung  diajukan  ke  K3H  untuk kemudian  K3H  mengajukan  ke  pengadilan  agama,  dan  juga  penjemputan  masyarakat  yang  ingin mengajukan isbat nikah jika memang diharuskan dijemput, seperti jalanan di wilayah ke dua Desa tersebut  yang  memang  kurang  baik,  kalua  hujan  susah  dilewati  dan  juga  masyarakat  ada  yang belum  punya  kendaraan,  jadi  memang  K3H  disini  menyiapkan  juga  untuk  sarana  dan  prasarana agar masyarakat merasa nyaman dan dimudahkan untuk pengajuan isbat nikahnya. 25
Dari pernyataan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya peran dari K3H sangat membantu  masyarakat  nikah  sirri,  karena  dari  mulai  proses-proses  kecil  sampai  pada  proses pengajuan pendaftaran isbat nikah juga masih terus dilakukan pendampingan, dari mulai sosialisasi yang  juga  meminta  bantuan  atau  bekerjasama  dengan  Desa  yang  terkait  dan  juga  sampai  kepada penjemputan  masyarakat  yang  memang  diharuskan  dijemput,  misalkan  tidak  adanya  alat transportasi  bagi  masyarakat  Desa  Sangkima  dan  Desa  Teluk  Singkama  dan  juga  karena  sebab- sebab  lain,  seperti  kondisi  geografis  atau  prasarana  yang  kurang  mendukung  atau  biasa  disebut buruknya  jalan-jalan  penghubung  di  Desa  tersebut  untuk  menuju  kota  atau  menuju  tempat pengajuan ke K3H Sangatta Selatan.
Sesuai  dengan  pernyataan  Bapak  Anshori  selaku  Kepala  Desa  Teluk  Singkama  yaitu sebagai berikut :
K3H  kemarin  datang  menemui  saya  dan  seperti  biasa  kami  membicarakan  program- program  yang  salah  satunya  yaitu  program  dari  K3H  yang  bergerak  dalam  pendampingan masyarakat  Desa  Teluk  Singkama  in  yaitu  pengajuan  isbat  nikah  untuk  masyarakat  yang  telah menikah sirri atau nikah secara agama saja bukan secara negara, olehnya program tersebut juga
25 Emi, Ketua Kerukunan Keluarga Kampung Hijau (K3H) Kutai Timur, Wawancara pada tanggal 27 Januari 2023.
kami bantu dalam sosialisasi ke masyarakat salah satunya pemberitahuan kepada setiap RT yang ada di Desa Teluk Singkama. 26
Berdasarkan  wawancara  di  atas  bisa  disimpulkan  kepala  Desa  Teluk  Singkama  telah mendukung  program-program  dari  organisasi  K3H,  dilihat  dari  hasil  wawancara  yang menyatakan bahwa bertemu dengan tim K3H lalu berdiskusi mengenai program-program dari K3H  serta  lain  sebagainya  yang  mana  di  dalamnya  terdapat  program  pendampingan  terhadap masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum yaitu isbat nikah.
Bapak  Sahrani  selaku  Kepala  Desa  Sangkima  juga  memberikan  keterangan  sebagai berikut :
Adapun  K3H  yang  ada  di  Sangatta  Selatan  sangat  membantu  masyarakat  kami khususnya  yang  terisolir  dari  mulai  kurangnya  sarana  dan  prasarana,  sehingga  saya  sendiri merasa  hal ini  menjadikan kami selaku  pihak  Desa terus  mendukung program-program  yang di  jalankan  oleh  K3H,  akan  kami  usahakan  bantu  dengan  maksimal  apa-apa  yang  tim  K3H butuhkan  demi  masyarakat  dapat  bisa  terbantu  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum khususnya pada pasangan nikah sirri yang berada di Desa Sangkima ini. 27
Berdasarkan  dari  pernyataan  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwasannya  Kepala Desa  Sangkima  mendukung  penuh  atas  hadirnya  K3H  di  lingkup  Desa  Sangkima,  ikut  serta dalam  membantu  sebisa  mungkin  untuk  terselanggaranya  program-program  K3H  di  Desa Sangkima  agar  berjalan baik, terutama  program  membantu  pendampingan kepada  masyarakat yang melaksanakan nikah sirri agar mendapatkan kepastian hukum.

## 2. Waktu
Dalam  pelaksanaan  pendampingan  masyarakat  Desa  Teluk  Singkama  dan  masyarakat Desa  Sangkima  dalam  membantu  pengajuan  isbat  nikah  bagi  masyarakat  nikah  sirri  memang memakan  waktu  lumayan  sulit,  karena  yang  paling  utama  pada  kondisi  masyarakatnya  yang banyak  berprofesi  berkebun,  bertani  dan  sebagian  sebagai  nelayan,  tentunya  jarang  di  rumah, paling  di  rumah  jika  hari-hari  tertentu,  berikut  wawancara  kepada  koordinator  bidang  pertanian, perkebunan dan perikanan K3H Bapak Supriono sebagai berikut :
Pada  saat  melaksanakan  pendampingan  kepada  masyarakat  agar  masyarakat  dapat mudah  dalam  kepengurusan  isbat  nikah  itu  kami  ketika  sudah  mendapat  informasi  dari  kantor Desa  terkait  kami  langsung  menentukan  hari  untuk  datang  ketempat  masyarakat  tersebut,  jika memang masyarakat tersebut tidak memiliki kendaraan dan juga jika kondisi jalan yang kurang bagus  maka  kami  inisiatif  untuk  datang  ke  masyarakat  di  waktu  dan  hari  yang  diperkirakan masyarakat  tersebut  ada  di  rumah,  agar  lebih  cepat  saja  prosesnya.  Karena  kita  tahu  bersama
26 Anshori, Kepala Desa Teluk Sangkima, Wawancara pada tanggal  11 Maret 2023.
27 Sahrani, Kepala Desa Singkama, Wawancara pada tanggal  12 Maret 2023.
bahwa masyarakat yang sudah sibuk dengan berkebun, bertani atau nelayan yang jarang pulang maka  sudah  pasti  sangat  sulit  jika  harus  mendatangi  kantor  K3H  yang  ada  di  kota  Sangatta Selatan. 28
Berdasarkan  wawancara  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dalam  menjalankan program pendampingan kepada masyarakat yang akan mengurus isbat nikah, maka tim K3H akan melakukan  penjemputan  jika  memang  masyarakat  tidak  memiliki  kendaraan  ataupun  juga  bisa disebabkan  banyak  hal,  serta  supaya  lebih  efektif  dan  efisien  lagi  waktu  proses  dalam pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kepengurusan isbat nikah.
Sesuai  dengan  pernyataan  dari  Bapak  Thalib  sebagai  masyarakat  yang  melaksanakan nikah sirri, sebagai berikut :
Alhamdulillah saya berkerja sebagai nelayan, tentu saja jarang pulang, kadang seminggu baru pulang tidak menentu harinya, tergantung dari cuaca juga kami berangkat dan pulang, oleh karena  itu  adanya  K3H  ini  bagi  saya  dan  istri  sangat  terbantu,  karena  terus  terang  kami melaksanakan  pernikahan  hanya  di  agama  saja  dalam  arti  nikah  sirri  jadi  belum  tercatat  di Negara,  dan  tentunya  karena  hal  itu  saya  sangat  sulit  untuk  melakukan  kepengurusan  seperti pembuatan  Akte  anak  saya  yang  kemarin  kami  diminta  buku  nikah  sebagai  syarat  untuk pembuatannya.  Tentu  adanya  K3H  yang  sudah  bersedia  datang  ke  rumah  kami  ini  sangat membantu  kami  untuk  pendampingan  kepengurusan  isbat  nikah  ini,  karena  waktu  yang dibutuhkan untuk kami mengurus menjadi lebih singkat. 29
Berdasarkan  pernyataan  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwasanya  waktu  yang dibutuhkan  bagi  masyarakat  karena  jarak  dan  juga  pekerjaan  yang  memang  jarang  dirumah sehingga  kedatangan  dari  tim  K3H  sangat  membantu  mempercepat  waktu  kepengurusan  isbat nikahnya.
3. Biaya
Dalam perkara pembiayaan untuk proses pendampingan masyarakat yang akan mengurus isbat  nikah  itu  sama  sekali  tidak  bayar,  tim  K3H  telah  berupaya  membantu  masyarakat  dalam pendampingan isbat nikah dengan hati ikhlas dan tidak ada pungutan dalam bentuk apapun untuk masyarakat  yang  meminta  bantuan  kepada  K3H  di  Sangatta  Selatan  ini,  berikut  wawancara kepada Wakil Ketua II Bapak Kamaruddin sebagai berikut :
Dalam  proses  pendampingan  masyarakat  yang  mengajukan  isbat  nikah  itu  kami  dari pihak  K3H  tidak  memungut  biaya  apapun,  dalam  arti  gratis  dalam  proses  pendampingannya, karena  untuk  biaya  sendiri  kami  telah  mendapatkan  dari  pemerintah,  dari  donator  masyarakat dan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Sangatta. Tentunya hal tersebut kami pergunakan
28 Supriono,  Koordinator  Bidang  Pertanian,  Perkebunan  dan  perikanan  K3H, Wawancara pada tanggal  14 Maret 2023.
29 Thalib, Pelaku Nikah Sirri Desa Teluk Singkama, Wawancara pada tanggal  15 Maret 2023.
dengan  baik  untuk  kemaslahatan  masyarakat  juga,  seperti  gratis  jika  ingin  dijemput  ke  rumah untuk proses pendampingan jika ingin mengurus isbat nikah. 30
Berdasarkan  pernyataan  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwasannya  K3H  dalam menjalankan  program-programnya  khususnya  pada  pendampingan  masyarakat  yang  ingin mengajukan  isbat  nikah  yaitu  gratis  tidak  dipungut  biaya  apapun,  termasuk  ketika  penjemputan jika  memang  dibutuhkan  untuk  menjemput  masyarakat.  Dan  juga  penegasan  bahwasannya  K3H telah  mendapat  biaya  dari  perusahaan,  pemerintah  dan  juga  donatur  masyarakat  sehingga  uang tersebut juga akan dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat.
Sesuai  dengan  pernyataan  Bapak  Rusdin  dan  istri  sebagai  pelaku  nikah  sirri  yang mengajukan isbat nikah yang menyatakan sebagai berikut :
Saya  sangat  senang  dan  terbantu  adanya  K3H  ini,  karena  saya  sudah  pusing  tentunya mengurus kebun dan bertani sehingga sangat sulit bagi saya untuk mengurus isbat nikah ke kota, dimana saya juga tidak mengerti bagaimana prosesnya, jadi adanya K3H ini dalam membimbing kami  agar  mendapat  kepastian  hukum  ini  sangat  bermanfaat  bagi  kami  yang  menikah  secara agama saja, ditambah gratis tidak bayar sama sekali. 31
Dapat  ditarik  kesimpulan  dari  pernyataan  di  atas  yaitu  karena  masyarakat  sudah  sibuk dalam  berkebun  dan  bertani  sehingga  sedikit  memiliki  waktu  untuk  mengurus  ke  kota  dalam kepengurusan  isbat  nikah,  tentunya  adanya  K3H  yang  sangat  membantu  masyarakat  yang memang  membutuhkan pendampingan isbat nikah.  Apalagi dalam  prosesnya dengan pihak K3H telah  di  gratiskan,  tentunya  hal  tersebut  sangat  membantu  masyarakat  agar  masyarakat  selain terbantu  kepengurusan  isbat  nikahnya  juga  masyarakat  terbantu  secara  ekonominya  yang  bisa fokus mengurus kebun dan bertani untuk hidup sehari-harinya saja.

## 4. Sarana dan Prasarana
Dalam  pendampingan  masyarakat  yang  ingin  mengajukan  isbat  nikah  kami  dari  pihak K3H menyiapkan bantuan kepada masyarakat yang memang tidak memiliki sarana dan prasarana ketika  akan  mengajukan  pendampingan  ke  K3H,  kami  bisa  jemput  langsung  ketika  sudah mendapat  informasi  dari  Kepala  Desa  atau  bisa  juga  menghubungi  pihak  kami  lewat  telepon untuk  meminta  bantuan  penjemputan.  Berikut  wawancara  kepada  Hj.  Junaidah  sebagai Koordinator Sosial Kemasyarakatan :
Dalam  hal  penjemputan  pada  masyarakat  yang  ingin  mengajukan  pendampingan  isbat nikah kepada kami K3H itu harus kami perhatikan kesiapan sarananya, untuk saat ini ada 2 unit motor  dan  juga  ada  1  unit  mobil  yang  siap  kami  gunakan  untuk  membantu  masyarakat  yang membutuhkan  penjemputan.  Kami  sangat  senang  jika  masyarakat  menghubungi  kami  untuk
30 Kamaruddin, Wakil Ketua II K3H Sangatta Selatan, Wawancara pada tanggal  11 Maret 2023.
31 Rusdin, Pelaku Nikah Sirri Desa Sangkima, Wawancara pada tanggal  16 Maret 2023.
dijemput,  karena  bagi  kami  hal  ini juga  bagian  dari  pengabdian  dan  bagian  dari  kemanusiaan, mudah-mudahan  Tuhan  mencatat  sebagai  amal  ibadah  yang  dapat  menyelamatkan  kita  semua nantinya di akhirat. 32
Berdasarkan  pernyataan  di  atas  dapat  kita  tarik  kesimpulan  yaitu  sarana  dan  prasarana sangat penting dalam menunjang kegiatan K3H, dan untuk K3H sendiri telah memiliki sarana dan prasarana  yang  cukup  memadai  adanya  2  unit  motor  dan  1  unit  mobil  tentunya  sudah  dapat membantu dengan baik kegiatan pendampingan masyarakat yang ingin mengajukan isbat nikah.
B. Analisis  Peranan  Kerukunan  Keluarga  Kampung  Hijau  (K3H)  dalam  Membantu Masyarakat  Untuk  Mendapatkan  Kepastian  Hukum  di  Kecamatan  Sangatta  Selatan Kabupaten Kutai Timur
Soekanto  menjelaskan  bahwa  peran  adalah  bagian  yang  dimainkan  seseorang  atau tindakan  yang  dilakukan  seseorang  dalam  suatu  peristiwa.  Peranan atau  peran  merupakan  aspek yang  dinamis  dalam  kedudukan  (status).  Apabila  seseorang  yang  melakukan  hak  dan kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  dia  menjalankan  suatu  peranan. 33 Keluarga dalam istilah sosiologi adalah suatu hubungan yang terjadi atas adanya pernikahan atau pertalian darah.  Sedangkan  pernikahan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia karena  terdapat  makna  spiritual  yang  suci  dan  agung  didalamnya.  Dengan  adanya  pernikahan maka akan  muncul rasa untuk saling  melindungi dan  menghormati antara satu dengan  yang lain serta ingin selalu menciptakan keluarga yang rukun dan damai. 34
Kepastian  hukum  yaitu  perangkat  suatu  hukum  dalam  negara  dalam  hal  ini  agar  dapat menjamin hak-hak serta kewajiban seluruh warga  yang ada pada negara tersebut, dalam konteks berikut  yang  disebut  kepastian  hukum  yaitu  isbat  nikah,    pengertian  dari  isbat  nikah  adalah permohonan  pengesahan  nikah  yang  membutuhkan  pengajuan  pada  Pengadilan  Agama  supaya statusnya sah pernikahan mereka supaya mendapatkan legalitas dimata hukum bagi warga Negara yang telah akan melaksanakan pernikahan. 35
Dalam  penelitian  berikut  mengenai  peranan  K3H  dalam  membantu  masyarakat  untuk mendapatkan  kepastian  hukum  yaitu  ada  beberapa  aspek  seseorang  tersebut  dikatakan  berperan, yaitu sebagai berikut :
32 Hj. Junaidah, Koordinator Bidang Sosial Kemasyarakatan, Wawancara pada tanggal  13 Maret 2023.
33 Edi Suharto, Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 57.
34 Hibbah Rauf Izzat, Wanita Dan Politik Pandangan Islam, ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 1997), 150 – 151.
35 Mahkamah  Agung  RI, Pedoman  Pelaksana  Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan ,  (Buku  I), (Jakarta: Ditjen Badilag, 2013) 143.
a.  Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menuruti suatu peran tertentu.
b. Target  (sasaran)  atau  orang  lain,  yaitu  orang  yang  mempunyai  hubungan  dengan  aktor dan perilakunya.
Aktor  maupun  target  bisa  berupa  individu  ataupun  kumpulan  individu  (kelompok). Hubungan  antara  kelompok  dengan  kelompok  misalnya  terjadi  antara  sebuah  aktor  (  paduan suara) dan target (pendengar). Istilah lain aktor diganti dengan person, ego, atau self, sedangkan target diganti dengan istilah alter-ego, ego, atau non-self. 36
Adapun  peran  K3H  dalam  membantu  proses  pendampingan  pengajuan  isbat  nikah masyarakat  Desa  Teluk  Singkama  dan  Desa  Sangkima  oleh  K3H  ada  beberapa  hal  dalam prosesnya, yaitu sebagai berikut :
1. Prosedur Pelaksanaan
2. Waktu.
3. Biaya
4. Sarana dan Prasarana
Pertama  prosedur  pelaksanaan,  dalam  hal  pelaksanaan  pengajuan  isbat  nikah  untuk masyarakat  itu  K3H  melakukan  pendampingan  secara  intens  dari  mulai  pemberitahuan  awal  tim K3H  datang  kepada  Kepala  Desa  Sangkima  dan  Desa  Teluk  Singkama  untuk  ijin  dibantu sosialisasikan mengenai adanya K3H yang memiliki program salah satunya membantu masyarakat nikah  sirri  agar  mendapat  kepastian  hukum  dalam  arti  mendaftarkan  diri  agar  melaksanakan  isbat nikah sehingga di akui dan dianggap sah oleh negara, serta akan dilakukan pendampingan oleh K3H kepada masyarakat nikah sirri dari mulai hal kecil seperti pemberitahuan pemberkasan isbat nikah, K3H  melakukan  pendampingan  pemberkasan  dari  mulai  meminta  surat  keterangan  ke  KUA setempat,  meminta  surat  keterangan  dari  Desa  dan    pendaftaran  isbat  nikah  yang  nantinya  bisa langsung diajukan ke K3H untuk kemudian K3H mengajukan ke pengadilan agama.
Dari  hasil  temuan  penelitian  di  atas  dapat  kita  analisis  bahwasanya  K3H  memiliki  peran penting sebagai aktor utama dalam membantu masyarakat yang ingin mengajukan isbat nikah, dari mulai  pendampingan  pemberkasannya,  seperti  mendampingi  ke  KUA  untuk  meminta  surat keterangan  belum  tercatat,  selanjutnya  mendampingi  ke  kantor  Desa  terkait  untuk  meminta  surat keterangan, setelah itu baru diajukan ke Pengadilan Agama setempat.
Kedua dari segi waktu pelaksanaan pendampingan masyarakat Desa Teluk Singkama dan masyarakat  Desa  Sangkima  dalam  membantu  pengajuan  isbat  nikah  bagi  masyarakat  nikah  sirri memang  memakan  waktu  lumayan  sulit,  karena  yang  paling  utama  pada  kondisi  masyarakatnya yang  banyak  berprofesi  berkebun,  bertani  dan  sebagian  sebagai  nelayan,  tentunya  jarang  di
36 Suparman, Teori Peran, (Jakarta: PT Bintang Pusaka, 2016), 56.
rumah,  paling  di  rumah  jika  hari-hari  tertentu.  Oleh  karena  itu  agar  maksimal  pada  saat melaksanakan  pendampingan  kepada  masyarakat  agar  masyarakat  dapat  mudah  dalam kepengurusan  isbat  nikah,  ketika  sudah  mendapat  informasi  dari  kantor  Desa  tersebut,  K3H langsung menentukan hari untuk datang ketempat masyarakat tersebut.
Kerukunan menurut Menurut Franz Magnis Suseno yaitu berada dalam keselarasan, tanpa perselisihan,  tentram  yang  bermaksud  untuk  saling  membantu.  Keadaan  yang  harmonis  dalam masyarakat  merupakan  tujuan  dari  konsep  kerukunan  Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  keadaan harmonis  yaitu  ketika  semua  masyarakat  berada  dalam  kondisi  yang  damai  antara  satu  dengan yang  lainnya,  saling  menerima,  saling  bekerja  sama,  dan  dalam  kondisi  yang  tenang.  Konsep kerukukun diharapkan dapat diwujudkan dalam interaksi sosial terutama dalam kehidupan. 37
Dari  temuan  penelitian  tersebut  di  atas  mengenai  waktu  pelaksanaan  K3H  berusaha mendapatkan  informasi  yang  akurat  dengan  dating  ke  Kepala  Desa  untuk  mendapatkan  data masyarakat  sehingga  waktu  untuk  bertemu  masyarakat  bisa  lebih  akurat,  dalam  hal  ini  dapat dikatakan  K3H  telah  berperan  untuk  mencapai  target  sasaran,  sasaran  yang  dimaksudkan  yaitu masyarakat nikah sirri yang membutuhkan pendampingan secara intens.
Ketiga  dalam  perkara  pembiayaan  untuk  proses  pendampingan  masyarakat  yang  akan mengurus isbat nikah itu sama sekali tidak bayar, tim K3H telah berupaya membantu masyarakat dalam pendampingan isbat nikah dengan hati ikhlas dan tidak ada pungutan dalam bentuk apapun untuk masyarakat yang meminta bantuan kepada K3H di Sangatta Selatan ini. Karena untuk biaya sendiri  K3H  telah  mendapatkan  dari  pemerintah,  dari  donatur  masyarakat  dan  dari  perusahaan- perusahaan  yang  ada  di  Sangatta.  Tentunya  hal  tersebut  kami  pergunakan  dengan  baik  untuk kemaslahatan masyarakat.
Dari  temuan  penelitian  di  atas  dari  segi  pembiayaan  dapat  kita  analisis  yaitu  K3H berusaha memberikan pelayanan terbaik, dengan menjadi aktor utama atau pemeran utama dalam mencari  sumber  dana  yang  nantinya  dana  tersebut  juga  akan  diberikan  kepada  sasaran  yaitu kepada masyarakat nikah sirri yang memang membutuhkan pendampingan dalam pengajuan isbat nikah dengan menggratiskan biaya pendampingan dan pengurusan isbat nikah.
Keempat  ada  sarana  dan  prasarana,  dalam  pendampingan  masyarakat  yang  ingin mengajukan  isbat  nikah  dari  pihak  K3H  menyiapkan  bantuan  kepada  masyarakat  yang  memang tidak  memiliki  sarana  dan  prasarana  ketika  akan  mengajukan  pendampingan  ke  K3H,  tim  K3H bisa  jemput  langsung  ketika  sudah  mendapat  informasi  dari  Kepala  Desa  atau  bisa  juga menghubungi pihak K3H lewat telepon untuk meminta bantuan penjemputan, untuk saat ini ada 2 unit  motor  dan  juga  ada  1  unit  mobil  yang  siap  digunakan  untuk  membantu  masyarakat  yang membutuhkan penjemputan.
37 Paulus Wirutomo, dkk, Sistem Sosial Indonesia , (Jakarta: UI-Press,2012), 58.
Dari  temuan  penelitian  di  atas  mengenai  sarana  dan  prasarana  dapat  di  analisis bahwasannya    K3H  berusaha  menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  untuk kemaslahatan  masyarakat,  tentunya  hal  tersebut  sudah  dapat  dikatakan  berperan,  karena  bukan hanya teoritis saja namun langsung tampil ke lapangan dalam arti melakukan penjemputan dengan kondisi  insfratuktur  yang  kurang  baik,  dan  kondisi-kondisi  lainnya  tentunya  peran  K3H  sangat penting dalam membantu masyarakat Desa Teluk Singkama dan Desa Sangkima.
Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan (pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).
Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur: tiap perkawinan dicatat menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pencatatan  dilakukan  oleh  Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana  yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk.  Sedangkan  tata  cara  pencatatannya  berpedoman kepada  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975.  Selanjutnya,  pasal  10  ayat  (3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  menentukan  bahwa  perkawinan  dilaksanakan  di hadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Fungsi pencatatan disebutkan pada angka 4.b. penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: pencatatan perkawinan sama halnya  dengan  pencatatan  peristiwa-peristiwa  penting  dalam  kehidupan  seseorang,  misalnya kelahiran,  kematian  yang  dinyatakan  dalam  surat-surat  keterangan,  suatu  akta  yang  juga  dimuat dalam daftar pencatatan. 38
Peranan  K3H  Sangatta  Selatan  dalam  membantu  masyarakat  nikah  sirri  di  Desa  Teluk Singkama  dan  Desa  Sangkima  agar  mendapat  kepastian  hukum  dalam  hal  ini  pencatatan  nikah tentunya  bersandar  pada  Peraturan  Menteri  Agama  No.20,  BN.  2019  mengenai  pencatatan pernikahan,  oleh  karenanya  peran  K3H  di  Desa  Teluk  Singkama  dan  Desa  Sangkima  tentunya karena  melihat  kondisi  sosial  yang  terutama  banyaknya  masyarakat  yang  melakukan  nikah  sirri atau nikah secara agama saja sehingga menghadirkan program pendampingan kepada masyarakat untuk pengajuan isbat nikah dengan terus melakukan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat lewat  kepala  desa  yang  bersangkutan.  Tentu  saja  hal  tersebut  mengarah  kepada  peraturan pemerintah  mengenai  pencatatan  pernikahan  supaya  pernikahan  dimasyarakat  mendapatkan kepastian  hukum  sehingga  tidak  berdampak  buruk  nantinya  kepada  anak-anak  dari  masyarakat yang melakukan nikah sirri.
Peran  yang  telah  dilakukan  oleh  tim  K3H  dari  prosedurnya,  waktu,  biaya  dan  sarana prasarananya  tentu  semata-mata  untuk  kepentingan  kemaslahatan  masyarakat  Desa  Teluk Singkama dan Desa Sangkima, dari hasil penelitian dapat dianalisis bahwasannya K3H memang
38 Mahmud  Huda,  “Konsep  Keluarga  Sakinah,  Mawaddah,  wa  Rahmah  Perspektif  Ulama Jombang” dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol. 1, No. 1, 2016
memiliki visi misi  yang bermanfaat untuk sesama, sehingga ketika melihat kondisi sosial seperti banyaknya  nikah  sirri  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  maka  K3H  sebagai  organisasi kemasyarakatan tentu mengambil tindakan untuk kepentingan bersama.
Dalam Al-Quran allah berfirman mengenai perintah untuk berbuat adil terhadap istri-istri yang kita miliki, seperti dalam surat an-Nisa ayat 3:
ۚ َعٰبُرَو  َثٰلُ ثَو  ٰنْٰ ثَم ِء ۤا َسِّنلا َنِّم ْمُكَل  َباَط اَم اْوُحِكْناَف ىٰمٰتَ يْلا  ِفِ اْوُط ِسْقُ ت  الََّا ْمُتْف ِخ ْن ِاَو
اْوُلِدْعَ ت  الََّا ْمُتْفِخ ْنِاَف
اْوُلْوُعَ ت  الََّا ىٰنْٰدَا َكِلٰذ ۗ ْمُكُناَْيَْا ْتَكَلَم اَم ْوَا ًةَدِحاَوَ ف

## ۗ
Terjemahan : “ Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak- hak)  perempuan  yatim  (bilamana  kamu  menikahinya),  nikahilah perempuan  (lain)  yang  kamu  senangi:  dua,  tiga,  atau  empat.  Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang  saja  atau  hamba  sahaya  perempuan  yang  kamu  miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim .(Qs. An-Nisa : 3). 39
Peran  K3H  secara  tidak  langsung  mengajak  kepada  pasangan  nikah  sirri  khususnya kepada laki-laki agar bersifat adil terhadap istri yang dimiliki yaitu dengan memberikan kepastian hukum,  yang  tadinya  hanya  menikah  secara  agama  saja  dan  tidak  tercatatkan  oleh  Negara sehingga  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  namun  kehadiran  K3H  mengajak  masyarakat  nikah sirri  untuk  mengajukan  isbat  nikah  lewat  K3H  yang  nantinya  demi  kemaslahatan  bersama  K3H telah melakukan pendampingan dengan penuh mulai dari penjemputan jika diperlukan, dilakukan sosialisasi,  didatangi  ke  rumah  dan  juga  gratis  tanpa  adanya  biaya  yang  dikeluarkan  masyarakat untuk  meminta  kepada  K3H  agar  membantu  proses  isbat  nikah  tersebut.  Tentunya  hal  tersebut memberikan keadilan bagi kaum perempuan karena ketika sudah tercatat perkawinan secara resmi di  KUA  maka  nantinya  telah  mendapat  paying  hukum  secara  penuh  seperti  halnya  yang  telah tercantum  pada  undang-undang  yang  berlaku,  dari  mulai  pembagian  harta  waris,  dan  hak-hak lainnya yang memang sudah tercantum oleh regulasi pemerintahan.

## KESIMPULAN
Peranan  Kerukunan  Keluarga  Kampung  Hijau  (K3H)  Dalam  Membantu  Masyarakat Untuk  Mendapatkan Kepastian  Hukum    di Kecamatan  Sangatta  Selatan  Kabupaten  Kutai  Timur ialah  adanya  prosedur  pelaksanaan,  waktu  pelaksanaan,  biaya  dan  sarana  prasarana  dalam  arti dalam  melaksanakan  membantu  masyarakat  Sangatta  Selatan  untuk  mendapatkan  kepastian
39 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 2019), 35.
hukum yaitu isbat nikah telah mengikuti langkah-langkahnya yang sudah di programkan dari K3H sendiri, seperti prosedur pelaksanaannya, waktu dalam pelaksanaannya harus tepat, biaya dan juga sarana  prasaranannya  telah  dimaksimalkan  sehingga  dalam  membanu  masyarakat  yang  ingin mendapatkan kepastian hukum jadi lebih mudah dan terukur.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyah  Ayu  Musyafah,  Perkawinan  Dalam  Perspektif  Filosofis  Hukum  Islam”  dalam Jurnal Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam , Vol. 2,No. 2, 2020 Anshori, Kepala Desa Teluk Sangkima, Wawancara pada tanggal  11 Maret 2023.
Edi  Suharto, Membangun  Masyarakat,  Memberdayakan  Rakyat:  Kajian  Strategis  Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
Emi, Ketua Kerukunan Keluarga Kampung Hijau (K3H) Kutai Timur, Wawancara pada tanggal 27 Januari 2023.
Haris  Hidayatullah,  “Eksistensi  Badan  Penasehatan  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan Dalam  Mewujudkan  Keluarga  Sakinah  di  KUA  Peterongan  Jombang”  dalam  Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol.1 No.1, 2016
Harpani  Matnuh,  “Perkawinan  di  Bawah  Tangan  dan  Akibat    Hukumnya  Menurut  Hukum Perkawinan Nasional” dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , Vol. 6, No. 11, 2016 Hibbah Rauf Izzat, Wanita Dan Politik Pandangan Islam, ( Bandung : Remaja Rosdakarya, Hujaemah Tahido Yanggo, Fiqh Perempuan Kontemporer Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
Kamaruddin, Wakil Ketua II K3H Sangatta Selatan, Wawancara pada tanggal  11 Maret 2023.
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , Semarang: Toha Putra, 2019. Lukman  Hakim  Saifuddin, Peraturan  Menteri  Agama  No.  20  Tahun  2019 Indonesia  :  Jakarta,
2019.
Mahkamah  Agung  RI, Pedoman  Pelaksana  Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan ,  (Buku  I), Jakarta: Ditjen Badilag, 2013.
Mahmud Huda, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang” dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol. 1, No. 1, 2016
Muhammad  Andri,  “Implikasi  Isbath  Nikah  Terhadap  Status  Istri,  Anak  dan  Harta  Perkawinan Dalam Perkawinan di Bawah Tangan” dalam Jurnal  Penegakan  Hukum  Indonesia ,  Vol. 1, No.1, 2020.
Munir  Subarman,  “Nikah  di  Bawah  Tangan  Perspektif  Yuridi  dan  Sosiologis”  dalam Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan , Vol. 13, No. 1, 2013.
Paulus Wirutomo, dkk, Sistem Sosial Indonesia , Jakarta: UI-Press,2012.
Profil Kerukunan Keluarga Kampung Hijau (K3H) Kutai Timur, 2016 Rusdin, Pelaku Nikah Sirri Desa Sangkima, Wawancara pada tanggal  16 Maret 2023.
Sarlito Wirawan Sarwono, teori-teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 215.
Siti Aminah, “Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri)” dalam Jurnal Cendekia , Vol. 12, No. 1, 2014
Soraya Devy, “Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak (Studi  Kasus  di  Kecamatan  Peusangan  Kabupaten  Bireun)”  dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam , Vol. 2, No. 2, 2018.
Sostroamitdjo  dan  Wasit  Aulawi, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia ,  Jakarta  :  Bulan  Bintang, 1978.
Suparman, Teori Peran, Jakarta: PT Bintang Pusaka, 2016.
Supriono,  Koordinator  Bidang  Pertanian,  Perkebunan  dan  perikanan  K3H, Wawancara pada tanggal  14 Maret 2023.