Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis
Vol.9 / No.1: 98-105, Januari 2023, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

## MENGAMBIL HASIL DARI BARANG GADAIAN MENURUT PERSPEKTIF KH. MA. SAHAL MAHFUDZ

## Muhammad Imam Khaudli
IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi Indonesia imamkhaudli13@gmail.com

## Abstrak
Kitab-kitab Fiqh biasanya pembahasannya dibagi dengan 4 bab besar yang meliputi ibadah, muamalah, munakahat dan jinayah. Tujuan penelitian ini berupaya mengkaji tentang Mengambil Hasil Dari Barang Gadaian Menurut Perspektif KH. MA. Sahal Mahfudz. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan. Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum mengambil manfaat dari barang yang digadaikan menurut KH.MA.Sahal Mahfudz adalah haram karena termasuk dalam hadis setiap hutang yang menarik manfaat maka hal itu termasuk riba.
Kata Kunci: Barang Gadaian, Perspektif, KH. MA. Sahal Mahfudz

## Abstract
The discussion of Fiqh books is usually divided into 4 major chapters which cover worship, muamalah, munakahat and jinayah. The purpose of this study seeks to examine Taking Results From Pawn Goods According to the Perspective of KH. MA. Sahal Mahfudz. This research is a qualitative descriptive study of the literature. Based on the study above, it can be concluded that the law takes advantage of goods pawned according to KH.MA.Sahal Mahfudz is unlawful because it is included in the hadith of every debt that benefits, it includes usury.
Keywords : Pawn Goods, Perspective, KH. MA. Sahal Mahfudz

## A. PENDAHULUAN
Fiqh menurut bahasa adalah faham atau pemahaman yang benar terhadap apa yang dimaksudkan. Sebagai contoh penggunaannya dapat ditemukan dalam pernyataan Nabi: “Barangsiapa yang dikehendaki Allah dalam kebaikan, Allah memberikan pemahaman yang sebenarnya tentanag agama.” (HR.Bukhari Muslim). Menurut istilah fiqh adalah mengetahui hukum-hukum agama Islam dengan cara atau jalan ijtihad hal ini dikemukakan oleh Saifuddin Mujtaba (2013:3). Menurut bahasa fiqh berasal dari kata fqiha yafqahu fiqhan yang berarti mengerti atau faham. Dari sinilah ditarik perkataan fiqh, yang memberi pengertian kepahaman dalam hukum syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi, ilmu fiqh ialah suatu ilmu yang mempelajari syariat yang bersifat amaliyah (perbuatan) yang diperoleh dari dalil-dalil hukum yang terinci dari ilmu tersebut.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Submit:22-12-2022 Vol.9 / No.1: 98-105, Januari 2023, Edited: 26-12-2022 ISSN : 2599-3348 (online) Reviewer: 12-01-2023 ISSN : 2460-0083 (cetak) Publish : 31-01-2023 Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019 DOI: 10.30739/istiqro.v9i1.1964
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.9 / No.1: 98-105, Januari 2023, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019
Menurut pengertian fuqoha’ (faqih), fiqh merupakan pengertian dzanni (sangkaan=dugaan) tentang hukum syariat yang berhubungn dengan tingkah laku manusia. Pengertian mana yang dibenarkan dari dalil-dalil hukum syariat trsebut terkenal dengan ilmu fiqh. Orang yang fiqh disebut faqih, jama’nya fuqaha’, sebagaimana diketahui bahwa dalil-dalil umum (generale) dari fiqh itu adalah tafshily yang seperti disebutkan diatas tadi statusnya dzanni dan hukum yang dilahirkan adalah dzanni dan hukum dzanni tentu ada tali penghubungnya. Tali pengikat itu adalah ijtihad, yang akhirnya orang berpendapat fiqh itu sama dengan ijtihad. Bila kita mempergunakan fiqh mazhab Syafi’i tentang masalah hukum memakan bangkai dan nanah adalah haram, hal itu artinya ialah bahwa menurut pendapat ijtihad Imam Syafi’i memakan bangkai dan nanah itu hukumnya haram hal ini dikemukakan oleh Syafi’i Karim (2001: 11).
Dalam kitab-kitab Fiqh biasanya pembahasannya dibagi dengan 4 bab besar yang meliputi ibadah, muamalah, munakahat dan jinayah. Jika Ibadah mengatur tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan Allah swt. Muamalah mengatur tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan sesama manusia. Diantara bab yang masuk dalam muamalah adalah jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam, dan arrahn (gadai)dan lain-lain. Pertanyaan seputar fiqh kontemporer terus berkembang mengingat perkembangan zaman terus berjalan dinamis diantaranya adalah tentang bagaimana mengambil manfaat dari barang gadaian.
Salah satu ulama’ yang faqih di Indonesia yang diaakui keilmuannya secara nasional maupun internasional adalah KH.MA.Sahal Mahfudz Kajen Pati Jawa Tengah pengasuh PP.Maslakul Huda. Kiai Sahal Mahfudz terlahir dengan nama lengkap Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudz bin Abdus Salam alhajaini. Lahir di Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, pada 16 februari 1933. Tanggal tersebut memang tidak sama dengan tanggal yang digunakan dalam KTP (kartu tanda penduduk) maupun dokumen-dokumen resmi lainnya. Namun belakangan ditemukan sebuah catatan lama milik ayahandanya yang menerangkan tanggal lahir Kiai Sahal yang sebenarnya bukanlah tanggal 17 Desember 1937, namun tanggal 16 Februari 1933 M. Data terakhir ini belum bnyak dipublikasikan karena bukti bahwa Kiai Sahal lahir pada 16 Februari 1933 ini baru ditemukan kurang lebih dua tahun sebelum beliau wafat. Data mengenai tanggal lahir Kiai Sahal memang beda-beda. Umumnya yang digunakan adalah 17 Desember 1937. Yang agak berbeda adalah data yang tertera dalam buku yang berjudul “Kiai Sahal, Sebuah biografi”. Dalam buku tersebut tertulis Kiai Sahal lahir pada tanggal 15 Februari 1934 (Umdah dan Nurul Jannah:2018:3) Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang. Mengambil Hasil Dari Barang Gadaian Menurut Perspektif KH.MA.Sahal Mahfudz. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan.

## B. LANDASAN TEORI
Pengertian Gadai (Rahn) Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahn dan dapat juga dinamai al- habsu. Secara etimologis, arti rahn adalah tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut (Suhendi 2002: 105).
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.9 / No.1: 98-105, Januari 2023, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019
Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai Muhamad Syafi’i (Antonio, 2001). Mengenai syarat-syarat rahn, ada dua syarat yang disebutkan dalam syara’, yaitu syarat sah dan syarat kerusakan. Syarat yang pertama yaitu syarat sah yaitu mengenai penguasaan atas barang jaminan (Ibnu Rasyd, Bidayatul Mujtahid, 1990). Pendapat Maliki, Hanafi dan Syafi’i bahwa akad gadai dianggap sah dengan semata- mata adanya penerimaan (qabul). Sedangkan Hambali berpendapat termasuk syarat sahnya rahn adalah penyerahan (ijab). Maka rahn dikatakan tidak sah apabila tidak adanya penyerahan (Muhammad Syaikh al-Allamah,2001).

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan. Adapun metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Penelitian ini mengkaji tentang Mengambil Hasil Dari Barang Gadaian Menurut Perspektif KH. MA. Sahal Mahfudz.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hukum Mengambil Manfaat Dari Barang Gadaian. Untuk mengetahui bagaimana pandangan KH.MA.Sahal Mahfudz tentang hukum mengambil manfaat dari barang gadaian bisa kita simak dalam tulisan KH.MA Sahal Mahfudz yang tercantum dalam buku Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh (Solusi problematika umat) yang diterbitkan oleh penerbit Ampel Suci Surabaya bekerjasama dengan LTN NU Wilayah Jawa Timur halaman 174 berikut ini adalah redaksi lengkapnya:
Bagaimana hukumnya orang menerima barang gadaian dengan mengambil manfaatnya? Misalnya seseorang menerima barang gadaian berupa tanah, kemudian mengambil hasilnya tanpa adanya syarat pada waktu akad dengan alasan sudah menjadi adat kebiasaan (Priono, Kudus).
Manusia dalam masalah rizki tidak sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, dan yang kaya tidak selamanya kaya. Sewaktu waktu usahanya bisa mengalami kerugian, akhirnya bangkrut, menjadi miskin. Begitu pula sebaliknya, yang semula kurang sukses, suatu ketika berubah menjadi kaya.
Tepat sekali bila orang sering mengumpamakan kehidupan ini laksana roda yang berputar. Lebih dari itu, perubahan pada hakikatnya adalah sifat alam yang paling mendasar. Dan sifat itulah (berubah) yang oleh ulama’ mutakallimin (teolog muslim)dijadikan bukti bahwa alam semesta ini asalnya tiada kemudian ada. Oleh karenanya, jarang sekali ditemukan seseorang yang selama hidupnya tidak pernah beruntung. Kenyataan itulah yang mendorong disyriatkannya alqardh (akad utang piutang) dalam agama Islam. Memberikan pinjaman dilihat dari perspektif keagamaan, maupun secara moral sangat dipuji dan dianjurkan. Karena itu di dalamnya terkandung sikap taawun, tolong menolong antara sesama manusia. Pada posisi lain,
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.9 / No.1: 98-105, Januari 2023,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019
kita bisa mengingkari suatu kenyataan bahwa tidak semua peminjam mampu membayar utang pada waktu yang telah disepakati bersama.
Hal ini tanpa disadari sering mengakibatkan seseorang enggan memberi pinjaman kepada orang lain, terutama para pelaku bisnis yang modalnya selalu berputar. Dengan demikian, kebutuhan adanya akad gadai yang di kalangan fuqaha’ dinamakan ar rahn akan memberi kepastian terbayarnya utang pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan akad tersebut, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, yang memberi pinjaman merasa aman, danpada gilirannya akan mempermudah pihak-pihak yang membutuhkan memperoleh pinjaman darinya.
Diperbolehkannya akad gadai, telah ditegaskan Allah swt dalam Alqur’an sebagai berikut yang artinya: “Jika kamu dalam perjalanan muamalah tidak secara kontan, sedangkan kamu tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”(QS.Albaqarah:283). Selain ayat tersebut, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim tentang diperbolehkannya akad gadai, yang isinya menceritakan bahwa Rasulullah saw. Pernah menyerahkan pakaian besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan. Terjadinya akad gadai, tidak bisa dilepaskan dari 4 (empat) unsur yang disebut sebagai rukun-rukun gadai, arrahin (pemberi gadai), almurtahin (penerima gadai), almarhun (barang gadaian) dan sighat (lafal atau ucapan transaksi gadai).
Mengingat barang gadai berfungsi sebagai jaminan (watsiqah), maka selama akad gadai berlangsung, secara hukum kepemilikannya tetap di tangan arrahin, belum berpindah kepada lamurtahin. Sebagai pemilik yang sah, arrahin boleh memanfaatkan barang gadaian, selama tidak mengurangi nilai harganya. Jika barang gadaian itu sebuah apartemen, maka dia boleh menempatinya, atau sebuah mobil, dia diperbolehkan menaikinya untuk berbagai kepentingan.
Adapun bentuk pemanfaatan yang mengakibatkan turunnya harga atau menghilangkan kepemilikan, maka hukumnya dilarang.Hal itu untuk melindungi kepentingan almurtahin.Tapi jika almurtahin memperbolehkan arrahin memanfaatkan almarhun meski berakibat hilangnya kepemilikan darinya atau sekedar mengurangi harganya, maka sah-sah saja dilakukan. Dan perlu diingat, almurtahin bisa mencabut kembali izin yang telah diberikan sebelum arrahin terlanjur melakukan tindakan atas izin tersebut. Lalu bagaimana hukumnya, jika penerima gadai memanfaatkan barang- barang tersebut? Perlu ditegaskan lebih dulu, posisi almurtahin dalam akad arrahn semata-mata sebagai pemberi pinjaman (kreditor), bukan pemilikbarang gadaian. Keuntungan yang diperolehnya dari akad gadai, hanyalah adanya kepastian pelunasan utang tepat pada waktunya, dengan jalan menjual barang gadaian. Dengan demikian, almurtahin sama sekali tidak diperkenankan memanfaatkan barang gadaian, kecuali atas seizin arrahin sebagai pemilik yang sah. Kalau hak memanfaatkan barang gadaian itu disyaratkan ketika akad arrahn berlangsung, akibatnya bisa fatal, yakni tidak sahnya akad. Demikian keterangan dalam kitab Alfiqh ala almadzahib Alarbaah, dan lain-lain. Kebiasaan yang berlaku di masyarakat, ketika seseorang yang menerima barang gadaian secara otomatis berhak memanfaatkan atau mengambil hasilnya. Padahal hal ini semestinya tidak terjadi. Artinya, kalau arrahin mengizinkan, maka pemanfaatan tersebut tidak dipermasalahkan. Sebaliknya, jika tidak maka almurtahin tidak berhak memanfaatkan atau mengmbil hasilnya. Semua itu bertujuan untuk melindungi arrahin dari segala penindasan dan pemerasan. Islam menginginkan agar almurtahin ketika
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.9 / No.1: 98-105, Januari 2023, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019
memberi pinjaman kepada arrahin betul-betul didorong oleh motivasi yang luhur. Yakni menolong orang dalam kesulitan, tanpa mengharapkan pamrih apapun darinya selain ridha Allah swt. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda:”Setiap utang piutang yang menarik manfaat pada si pemberi pinjaman (kreditor) adalah riba”. Berdasarkan hadis tersebut, jelas tidak dibenarkan si pemberi pinjaman memperoleh keuntungan-keuntungan berupa harta benda atas jasa semata-mata karena memberi pinjaman tanpa seizin dan ridha dari si peminjam.
Tampak jelas dari redaksi jawaban yang dikemukakan oleh KH.MA.Sahal Mahfudz dalam tanya jawab tersebut.KH.MA.Sahal Mahfudz tidak secara hitam putih dalam menjawab pertanyaan penanya tapi digiring sebelum masuk sampai pada subtansi. Dengan bahasa yang mudah untuk dipahami oleh kaum awamul muslimin. Namun demikian jawaban yang dikemukakan oleh KH.MA.Sahal Mahfudz dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan bernash. Sehingga peneliti melihat dalam tataran implementasi nama KH.MA.Sahal Mahfudz terimplementasikan dengan baik yakni mudah dipahami (sahal) dan tetap terjaga (mahfudz) artinya landasan literasi dan argumennya kuat.
Dalam pemaparannya KH.MA.Sahal Mahfudz nampak menggunakan lisani qaumihi (bahasa yang merakyat) familiar dengan masyrakat sehingga lebih mudah dipahami. Hal ini menampakkan kealiman dan keluasan ilmu KH.MA.Sahal Mahfudz sehingga bisa menyampaikan permasalahan yang sulit dengan bahasa yang sederhana dan memahamkan. Selain itu walaupun KH.MA.Sahal Mahfudz latar belakang pendidikannya pesantren salaf tapi semangat belajarnya tinggi hal ini nampak dari bahwa pembahasan beliau tidak langsung pada kajian fiqh tapi diberi pengantar tentang fenomena yang ada ditengah masyarakat sebagai pengantarnya.
Hukum memanfaatkan barang gadaian dalam permasalahan ini terdapat tiga pendapat dari para ulama’ fiqh:
1) Haram: sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya
2) Halal: bila tidak terdapat syarat pada waktu akad sebab menurut pendapat ulama’ fiqh yang masyhur adat yang berlaku di masyarakat tidak termasuk syarat.
3) Syubhat: (tidak jelas halal haramnya) karena terjadi perselisihan pendapat dalam permasalahan ini
Referensi dari kitab Asybah wa nadhoir 1/192: jika sudah umum di kalangan masyarakat kebiasaan kebolehan memanfaatkan barang gadaian oleh pemilik gadai apakah kebiasaan tersebut sama dengan pemberlakuan syarat (kebolehan pemanfaatan) sampai barang yang digadaikan tersebut rusak?mayoritas ulama’ menyatakan tidak sama sedang Imam Alqaffal menyatakan sama.
Sedangkan dalam kitab I’anatut Tholibin III/353: Diperbolehkan bagi si pemberi pinjaman untuk memanfaatkan (sesuatu kelebihan) yang diperoleh dari si peminjam seperti pengembalian yang lebih baik ukuran ataupun sifat dan lebih baik pada pinjaman yang jelek asalkan tidak tersebutkan pada waktu akad sebagai persyaratan bahkan hal yang demikian bagi peminjam disunnahkan (mengembalikan yang lebih baik dibandingkan barang yang dipinjamnya)
Adapun peminjaman dengan syarat boleh mengambil manfaat oleh peminjam maka hukumnya rusak/haram sesuai dengan hadis”semua pinjaman yang menarik sesuatu terhadap yang dipinjamkannya maka termasuk riba. Dengan ini diketahui akan rusaknya
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.9 / No.1: 98-105, Januari 2023, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019
akad tersebut jika memang disyaratkan dalam akad. Sedangkan jika keduanya (si peminjam dan yang dipinjami uang) saling sepakat dan tanpa ada persyaratan tertentu dalam akad maka akad itupun tidak menjadi rusak (hukumnya boleh). Kajian ii dilakukan oleh Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB berdasarkan kitab-kitab kuning yang mu’tabar. Berdasarkan kajian-kajian tersebut nampak jelas bahwa KH.MA.Sahal Mahfudz lebih memilih opsi yang tegas diantara opsi-opsi tersebut bahwa mengambil manfaat dari barang yang digadaikan hukumnya adalah haram.
2.KH.MA.Sahal Mahfudz
KH.MA.Sahal Mahfudz adalah tokoh santri, kiai, dan pemimpin. KH.MA.Sahal Mahfudz dilahirkan oleh pasangan KH.Mahfudz Salam dan Ibu Nyai Badi’ah pada tanggal 17 Desember 1937 M di Kajen, sebuah desa yang terdapat banyak sekali pesantren di Jawa Tengah. KH.Mahfudz Salam Alhafidz mendidik kiai Sahal dengan disiplin dan penuh perhatian. Kiai Sahal juga belajar di PIM (Perguruan Islam Matholiul Falah), sebuah madrasah yang dirintis kakeknya KH.Abdussalam dan dikembangkan bapaknya KH.Mahfudz Salam.KH.Sahal Mahfudz juga abelajar ilmu-ilmu umum dengan mengikuti kursus, seperti kursus ilmu administrasi, tata negara, dan bahasa Inggris. Tidak puas belajar di Kajen, Kiai Sahal Mahfudz melakukan penjelajahan keilmuan ke pondok pesantren Bendo yang dibimbing oleh KH.Muhajir. Setelah itu KH.Sahal Mahfudz melanjutkan rihlah ilmiyahnya ke pondok pesantren Sarang di bawah bimbingan KH.Zubair Dahlan. kemudian kembali ke Kajen untuk berkhidmah di PIM dan pesantren yang dirintis ayahnya, yaitu pondok pesantren Maslakul Huda. Pengaruh ayahnya, KH.Mahfudz Salam, terhadap jiwa kepemimpinan dan orientasi perjuangan KH.MA.Sahal Mahfudz sangat kuat hal ini dikemukakan oleh Ma’mur Asmani (2021:26).
Pemikiran KH.MA.Sahal Mahfudz sangat lekat dengan paradigma fiqh sosial hal ini bisa disimak dari naskah penganugerahan Doktor Honoris Causa dari Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada KH.MA.Sahal Mahfudz yang disampaikan oleh KH.MA.Sahal Mahfudz pada tahun 2003 sebagai berikut:
Syari’at Islam merupakan pengejawantahan dari Aqidah Islamiyah.Aqidah mengajarkan akan adanya jaminan hidup dan kehidupan termasuk kesejahteraan bagi setiap manusia. Jaminan itu pada umumnya mengatur secara rinci oleh para ulama’ dalam ajaran fiqh ialah penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi, kehidupan individual, bermasyarakat dan bernegara. Syari’at Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yang dalam fiqh menjadi komponen ibadah, baik sosial maupun individual, muqayyad (terikat oleh syarat dan rukun) maupun muthalaqah (teknik operasionalnya tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu). Ia juga mengatur hubungan antara sesama manusia dalam bentuk muasyaroh (pergaulan) maupun muamalah (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup). Disamping itu ia juga mengatur hubungan dan tata cara keluarga, yang dirumuskan dalam komponen munakahat. Untuk menata pergaulan yang menjamin ketentraman dan keadilan, ia juga punya aturan yang dijabarkan dalaam komponen jinayah, jihad dan qadla.
Beberapa komponen fiqh diatas merupakan teknis operasional dari tujuan syariat ( maqasid alsyariah ), yaitu memelihara dalam arti luas agama, akal, jiwa, nasab (keturunan) dan harta benda. Komponen-komponen itu secara bulat dan terpadu menata
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.9 / No.1: 98-105, Januari 2023,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019
bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka berikhtiar melaksanakan taklif untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi ( saadatud darain ) sebagai tujuan hidupnya.
Unsur-unsur kesejahteraan dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi, bersifat saling mempengaruhi. Apabila hal itu dikaitkan dengan syariat Islam yang dijabarkan dalam fiqh dengan bertitik tolak dari lima prinsip dalam maqasid asyariah, maka akan jelas, syariat Islam mempunyai sasaran yang mendasar yakni kesejahteraan lahir batin bagi setiap manusia, berarti bahwa manusia merupakan sasaran sekaligus menempati posisi kunci dalam keberhasilan mencapai kesejahteraan yang dimaksud.
Apa yang dijelaskan diatas merupakan kerangka paradigmatik diatas mana fiqh sosial seharusnya dikembangkan. Dengan kata lain, fiqh sosial bertolak dari pandangan bahwa mengatasi masalah sosial yang kompleks dipandang sebagai perhatian utama syariat Islam. Pemecahan problem sosial berarti merupakan upaya untuk memenuhi tanggung jawab kaum muslimin yang konsekuen atas keajiban mewujudkan kesejahteraan atau kemaslahatan umum ( almashalih alammah ). Dalam hal ini, kemaslahatan umum kurang lebih adalah kebutuhan nyata masyarakat dalam suatu kawasan tertentu untuk menunjang kesejahteraan lahiriyahnya. Baik kebutuhan itu berdimensi dlaruriyah atau kebutuhan dasar ( basic need ) yang menjadi sarana pokok untuk mencapai keselamatan agama, akal pikiran, jiwa, raga, nasab (keturunan) dan harta benda, maupun kebutuhan hajiah (sekunder) dan kebutuhan yang berdimensi takmiliyah atau pelengkap (suplementer). Klasifikasi kebutuhan dasar manusia di atas memang berbeda dengan apa yang dirumuskan dalam ekonomi “ sekuler” yang memandang kebutuhan primer manusia semata-mata dilihat dari sudut kebutuhan biologis, sehingga kebutuhan terhadap agama tidak termasuk kebutuhan primer. Masuknya unsur agama menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia mencerminkan bahwa dari mulai perumusan paradigmatik, fiqh harus menerima paket ilahiyah. Agama sebagai suatu kebutuhan harus diterima secara apa adanya. Dalam konteks ini fiqh memang bersifat paternalistk, seolah-olah memandang manusia belum dewasa sepenuhnya sehingga harus dipaksakan untuk menerima agama sebagai kebutuhan, terlepas dari apakah manusia itu benar-benar merasa butuh atau tidak.
Secara singkat dapat dirumuskan, paradigma fiqh sosial didasarkan atas keyakinan bahwa fiqh harus dibaca dalam konteks pemecahan dan pemenuhan tiga jenis kebutuhan manusia yaitu kebutuhan dlaruriyah (primer), kebutuhan hajiyah(sekunder) dan kebutuhan tahsiniyah (tersier). Fiqh sosial bukan sekedar sebagai alat untuk melihat setiap peristiwa dari kacamata hitam putih sebagaimana cara pandang fiqh yang lazim kita temukan, tetapi fiqh sosial juga menjadikan fiqh sebagai paradigma pemaknaan sosial. Seperti hasil yang telah dirumuskan dari serangkaian halaqah NU bekerja sama dengan RMI dan P3M, Fiqh sosial memiliki lima ciri pokok yang menonjol: pertama, interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual; kedua, perubahan pola bermadzhab dari bermadzhab secara tekstual (madzhab qouli) ke bermadzhab secara metodologis (madzhab manhaji); ketiga, Verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (ushul) dan mana yang cabang (furu’); keempat, fiqh dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara dan kelima, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.9 / No.1: 98-105, Januari 2023, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019
Fiqh sosial mewarisi proposisi Kiai Sahal bahwa berijtihad menjadi sebuah kebutuhan agar fiqh dapat diterapkan dan dikembangkan. Hanya saja ijtihad disini secara operasional menetapkan batasan-batasan yang lebih longgar. Ijtihad tidak lagi mengacu pada kompetensi individu dimana kualifikasi mujtahid harus memenuhi kriteria yang sangat ketat sebagaimana disepakati fuqoha’. Hal ini didasari oleh suatu kesadaran bahwa syarat-syarat mujtahid seperti itu tidak mungkin lagi terpenuhi untuk konteks sekarang. Ijtihad dalam pandangan fiqh sosial merupakan konsensus para ahli dalam menentukan status hukum suatu hal atau peristiwa (waqi’ah). Sifat keputusan yang bersifat kolektif ini selanjutnya disebut dengan istilah ijtihad jama’i (ijtihad kolektif).
Fiqh sosial membuka pintu bagi kemungkinan penggunaan metode-metode lain di luar mazhab Syafi’iyah, seperti penggunaan mashlahah dan istihsan. Bahkan maslahah seperti dikatakan berulang-ulang menjadi pertimbangan utama dalam penetapan hukum. Padahal kalangan Syafiiyah bersama-sama dengan Zahiriyah, Syiah dan sebagian Malikiyah (Misalnya Ibnu Hajib) adalah pihak yang menolak penggunaan maslahah sebagai dasar penetapan hukum. Sebaliknya, maslahah merupakan ciri dari mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Sementara Hanafiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Alamidi sependapat dengan Syafi’iyah dalam penolakannya terhadap penggunaan maslahah (istishlah) hal ini dikemukakan oleh Ahmad Dimyati dalam Umdah (201:129).

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum mengambil manfaat dari barang yang digadaikan menurut KH. MA. Sahal Mahfudz adalah haram karena termasuk dalam hadis setiap hutang yang menarik manfaat maka hal itu termasuk riba.

## DAFTAR PUSTAKA
Antoro, Masaji. 2011. Hukum memanfaatkan barang gadaian. Diakses di https://www.piss-ktb.com, Hukum memanfaatkan barang gadaian, Minggu 6 November 2011 Al-Allamah,Muhammad Syaikh. 2001. Fiqh Empat Mazhab. Bandung : Hasyimi. Antonio,Muhamad Syafi’I. 2001. Bank Syariah.Jakarta: Gema Insani.
Jamal Ma’mur Asmani. 2021 KH.MA.Sahal Mahfudh sang penegak khittah NU , Diva Press Yogyakarta.
Hendi Suhendi. 2002. Fiqh Muamalah. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
KH.MA.Sahal Mahfudz. 2003. Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh (Solusi problematika umat) , penerbit Ampel Suci Surabaya bekerjasama dengan LTN NU Wilayah.
Rasyd,Ibnu dan Mujtahid,Bidayatul. 2001. Semarang : CV. Asy Syifa’
Saifuddin Mujtaba. 2013. Ilmu fiqh sebuah pengantar , STAIN Jember press.
Syafi’i Karim. 2001. Fiqih ushul fiqih untuk IAIN,STAIN,PTAIS Fakultas Tarbiyah komponen MKDK , Pustaka Setia:Bandung. Umdah El Baroroh dan Tutik Nurul Jannah. 2018. Fiqh sosial masa depan fiqh Indonesia , Pusat Fisi, Pati.