Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse

## Analisis Pemangku Kepentingan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat

## Stakeholders Analysis for the Development of Labuan Fishery Port to Improve Economy of the Community

## *Oki Oktaviana, Devi Triady Bachruddin dan Bani Adi Darma
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syeh Nawawi Al Bantani, Palima Serang – Banten), Indonesia

## ARTICLE INFO ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan melakukan optimalisasi keberadaan Pelabuhan Perikanan Labuan agar dapat menjadi pengungkit perekonomian daerah. Penelitian dilakukan pada bulan September sampai dengan November 2021 dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mix method) . Pengumpulan data primer yang terkait dengan persepsi setiap  pemangku  kepentingan  ( stakeholder )  dilakukan  melalui  wawancara  dan  diskusi  kelompok  terpumpun ( focus  group  discussion ),  sedangkan  analisis  data  menggunakan MACTOR  (matrix  of  alliance,  conflicts,  tactics, objectives and recommendations) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sebelas pemangku kepentingan yang  berperan  dalam  pengembangan  Pelabuhan  Perikanan  Labuan  dengan  empat  pemangku  kepentingan di antaranya, yakni UPTD PPP, nelayan, pengelola TPI, dan kelompok pengolah hasil perikanan, memiliki tingkat  ketergantungan  serta  tingkat  pengaruh  yang  kuat  terhadap  keberhasilan  pengembangan  Pelabuhan Perikanan  Labuan.  Seluruh  pemangku  kepentingan  bersepakat  bahwa  tujuan  pengembangan  pelabuhan perikanan diarahkan pada peningkatan peran UPTD PPP dalam pencapaian tujuan pembangunan, keamanan dan keselamatan pelayaran, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan desa, dan fasilitasi bagi nelayan. Keberadaan pedagang kaki lima di wilayah pelabuhan akan menimbulkan permasalahan jika tidak dikelola dengan baik. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya optimalisasi peran seluruh pemangku kepentingan yang  terkait  dengan  pengembangan  Pelabuhan  Perikanan  Labuan,  sinkronisasi  program  kerja  dari  seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan pelabuhan perikanan di Labuan agar tujuan pengembangannya tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat, serta perlunya pelibatan institusi desa melalui pengadaan lahan bagi pedagang kaki lima agar keberadaannya tidak mengganggu fungsi pelabuhan .
Kata Kunci: pelabuhan perikanan; Labuan; Banten; analisis pemangku kepentingan; MACTOR

## ABSTRACT
This study aims to optimize the existence of the Labuan Fishing Port so that can be leveraged for the regional economy. This research was conducted from September to November 2021 with a qualitative and quantitative method approach (mix method). Primary data collection related to the perception of each stakeholder is carried out through interviews and focus group discussions while data analysis used MAXTOR (matrix of alliance, conflicts, tactics, objectives and recommendations) to see the role of stakeholders in achieving outcomes directly or indirectly. The results showed that there were eleven stakeholders who played a role in the development of the Labuan Fishery Port and four of theme, namely UPTD PPP, fishermen, TPI managers and fishery product processing groups, had a high level of dependence and a strong level of influence on the success of fishing port development. All stakeholders agree that the purpose of developing fishing ports is directed at increasing the role of UPTD PPP in achieving development goals, shipping security and safety, improvement of the community’s economy, increase in village income and fisherman facilitation. The existence of street vendors in the port area will cause problems if not managed properly. The recommendations given are the need to optimize the role of all relevant stakeholders in the development of the Labuan Fishing Port, to synchronize the work programs of all stakeholders to develop a fishing port in Labuan so that its development goals are achieved and provide benefits to the community and the need to involve village institutions through land acquisition for street vendors in the port area.
Keywords: fishing port; Labuan; Banten; analysis stakeholders; MACTOR analysis
Diterima tanggal : 30 April 2022 Perbaikan naskah: 10 November 2022 Disetujui terbit   : 27 Desember 2022
Korespodensi penulis: Email: oktavianaoki@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/ jksekp.v12i2. 11156
Peran sektor perikanan dalam perekonomian Provinsi Banten belum optimal dibandingkan dengan potensi  yang  ada.  Hal  ini  terlihat  dari  kontribusi sektor perikanan terhadap produk domestik regional bruto  (PDRB)  Provinsi  Banten  masih  tergolong kecil  dan  di  bawah  rata-rata  nasional.  Menurut data  Badan  Pusat  Statistik  (2021),  kontribusi sektor  perikanan  di  wilayah  Provinsi  Banten  pada tahun 2020 hanya mencapai 0,56 persen dari total

## PENDAHULUAN
produk domestik regional bruto. Meski mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai tersebut masih jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 2,8 persen. Hal ini tidak jauh berbeda dengan  penelitian  Rizal  (2013)  yang  menyebutkan bahwa  dengan  segala  potensi  sumber  daya  yang ada, sektor perikanan belum memiliki peran berarti dalam perekonomian Provinsi Banten. Kondisi yang sama  terlihat  dari  volume  ekspor  komoditas  hasil
perikanan Provinsi Banten yang masih menunjukkan nilai  terendah  kedua  di  antara  provinsi  lainnya  di Pulau  Jawa.  Volume  ekspor  perikanan  Provinsi Banten tahun 2020 hanya mencapai 42.640 ton, jauh berada  di  bawah  volume  ekspor  Provinsi  Jakarta yang mencapai 289.335 ton (Badan Pusat Statistik, 2021).
Selain  permasalahan  produksi,  hal  lain yang  perlu  mendapat  perhatian  adalah  tingkat kesejahteraan yang belum tampak dari para pelaku usaha  perikanan  yang  ada  di  Banten,  khususnya nelayan kecil dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari usaha perikanan. Realisasi nilai tukar nelayan (NTN) sebagai salah satu rujukan tingkat kesejahteraan  nelayan  di  Provinsi  Banten  masih menunjukkan  nilai  di  bawah  rata-rata  nasional. Badan  Pusat  Statistik  (2021)  menyebutkan  bahwa NTN provinsi Banten tahun 2020 hanya mencapai 98,73, sedangkan rata-rata nasional sebesar 100,22. Hal tersebut menunjukkan bahwa indeks harga yang harus dibayar oleh nelayan di Provinsi Banten masih lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  indeks  harga yang  diterima  oleh  mereka.  Permasalahan  lainnya disampaikan  Oktaviana  (2018),  yakni  berdasarkan data  Kementerian  Desa  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi tahun 2017, hampir separuh desa pesisir di  Provinsi  Banten,  khususnya  wilayah  Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, tergolong dalam desa  tertinggal  dan  sangat  tertinggal  berdasarkan kriteria nilai indeks desa membangun (IDM). Jika dilihat  lebih  mendalam,  kondisi  ketertinggalan desa pesisir di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten  Lebak  disebabkan  lemahnya  capaian indikator  ketahanan  ekonomi,  seperti  kurangnya diversifikasi  produk,  akses  permodalan,  serta sarana  dan  prasarana  penunjang  aktivitas  ekonomi masyarakat.
Kondisi rendahnya kesejahteraan masyarakat nelayan  akan  berimplikasi  pada  makin  tingginya tekanan  terhadap  sumber  daya  pesisir  karena aktivitas  mereka  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  hidupnya  (Saepulloh  &  Syam,  2019). Yonvitner et  al. (2020)  menyebutkan  bahwa  alat tangkap  yang  digunakan  nelayan  di  Kabupaten Pandeglang    sangat  tidak  efektif.  Cadith et  al. (2019)  menyebutkan  bahwa  permasalahan  yang dihadapi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan  di  pesisir  Teluk  Banten,  antara  lain, adalah  rendahnya  pendapatan  nelayan,  kecilnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, kurang optimalnya pelayanan  jasa  di  pelabuhan  perikanan,  rendahnya mutu dan keamanan produk perikanan, kurangnya nilai  tambah  dan  daya  saing  produk  kelautan  dan
perikanan,  kurangnya  daya  dukung  dan  kualitas lingkungan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan, serta minimnya pengawasan aparatur.
Kurang optimalnya pelayanan jasa di pelabuhan perikanan  seperti  yang  disampaikan  Cadith et al. (2019)  terkait  dengan  keberadaannya  sebagai pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber  daya  ikan  dan  lingkungannya,  mulai  dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran (Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik  Indonesia  Nomor  Per.08/Men/2012 tentang  Kepelabuhanan  Perikanan).  Komparasi dengan  wilayah  lainnya  menjadi  pembelajaran, seperti  pelabuhan  perikanan  yang  terdapat  di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang telah membuat para  pengusaha  penangkapan  ikan  lebih  tertarik membawa  hasil  tangkapannya  ke  wilayah  tersebut (Sam et  al .,  2011).  Fasilitas  yang  telah  disediakan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman di Jakarta dapat digunakan dengan baik oleh setiap pihak yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut,  tidak  hanya  pemangku  kepentingan ( stakeholder ) industri, tetapi juga masyarakat umum (Ningsih, 2006; Hutapea et al., 2017).
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik  Indonesia  Nomor  Per.08/Men/2012 tentang  Kepelabuhanan  Perikanan  menjelaskan bahwa  pemangku  kepentingan  (instansi/unit kerja)  yang  terkait  di  pelabuhan  perikanan  adalah pemerintah  daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota, TNI/POLRI,  Imigrasi,  Bea  dan  Cukai,  Kesehatan Pelabuhan,  Perhubungan  Laut,  Pengawasan  dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pengolahan  dan  Pemasaran  Hasil  Perikanan, Penelitian  dan  Pengembangan  Kelautan  dan Perikanan,  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Kelautan  dan  Perikanan,  Karantina  Ikan,  BUMN dan/atau BUMD, dan/atau instansi terkait lainnya. Banyaknya kepentingan yang memanfaatkan sarana pelabuhan tidak jarang berimplikasi pada timbulnya permasalahan  berbagai  pemangku  kepentingan yang memanfaatkan keberadaan pelabuhan tersebut (Royandi et al. , 2019).
Alfons et  al. (2018)  menjelaskan  bahwa permasalahan dalam pengelolaan pelabuhan saat ini sangat  kompleks,  mulai  dari  keterbatasan  fasilitas, kelemahan  sumber  daya  manusia  yang  menjadi pengelola,  hingga  sarana  dan  prasarana  penunjang yang  tidak  memadai.  Kepentingan  ekonomi  yang berbeda  dari  berbagai  aktor  yang  terlibat  dalam pemanfaatan sumber daya laut dapat menimbulkan konflik (Anderson & Obeng, 2017).  Watung et. al. (2016)  menyebutkan  bahwa  kebijakan  pengelolaan pelabuhan perikanan hendaknya dapat diterima oleh
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
semua kalangan dengan kepentingan yang berbeda- beda.  Oleh  karena  itu,  keterlibatan  secara  aktif dari  seluruh  pihak  di  suatu  pelabuhan  perikanan sangat  diperlukan  untuk  menjadikan  pelabuhan perikanan  tersebut  berjalan  baik  secara  optimal (Ikhsan et al. , 2017)
Meskipun  tidak  memiliki  PPS,  di  wilayah Provinsi  Banten  terdapat  beberapa  pelabuhan perikanan  yang  tersebar  di  seluruh  kabupaten/ Kota  yang  memiliki  pantai  sebagaimana  disajikan tabel 1.
Berdasarkan data pada tabel 1, terlihat bahwa Pelabuhan  Perikanan  Labuan  merupakan  salah satu  pelabuhan  perikanan  yang  berada  di  wilayah Provinsi  Banten  dan  menjadi  tanggung  jawab pemerintah provinsi melalui dinas yang menangani urusan  kelautan  dan  perikanan  sebagaimana kewenangan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya pelimpahan penetapan  dan  pengelolaan  pelabuhan  perikanan harus  disikapi  Pemerintah  Provinsi  Banten  untuk
Tabel 1. Pelabuhan Perikanan di Wilayah Provinsi Banten. Table 1. Fishing Ports in the Banten Province.
Lokasi ( Location) Nomor
( Number) Nama ( Name) Alamat (Address) Status (Status) Desa (Village) Kecamatan (Subdistrict) Kab. Tangerang 1. Cituis Suryabahari Paku Haji PPI 2. 2 Kronjo Kronjo Kronjo PPI 3. Tanjung Pasir Tanjung Pasir Teluk Naga PPI Kab. Serang 1. Anyar Anyer Anyer PPI 2. Kepuh Margagiri Bojonegara PPI 3. Lontar Lontar Tirtayasa PPI 4. Pasauran Umbul Tanjung Cinangka PPI 5. Pulo Ampel Pulo Ampel Pulo Ampel PPI 6. Pulo Panjang Pulo Panjang Pulo Ampel PPI 7. Terale Terale Kramat Watu PPI 8. Wadas Wadas Bojonegara PPI 9. Domas Domas Domas PPI Kab. Pandeglang 1. Carita Carita Carita PPI 2. Citeureup Citeureup Panimbang PPI 3. Labuan 1 Teluk Labuan PPI 4. Labuan 2 Teluk Labuan PPI 5. Labuan 3 Labuan Labuan PPI 6. Panimbang Panimbangjaya Panimbang PPI 7. Sidamukti Sidamukti Patia PPI 8. Taman Jaya Taman Jaya Sumur PPI 9. Cikeusik Cikiruh Welan Cikeusik PPI 10. Banyuasih Banyuasih Cigeulis PPI Kab. Lebak 1. Binuangeun Muara Wanasalam PPI Kota Serang 1. Karangantu Banten Kasemen PPN
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, 2019.
melakukan  revitalisasi  pelabuhan  perikanan yang  diarahkan  pada  upaya  peningkatan  fasilitas dan  pelayanan  pelabuhan  sehingga  memberikan multiplier  effect sebagaimana  disampaikan  Ningsih (2006), Sulfitra dan Ariyanto (2018), serta Diantoro dan Mussadun (2015) bahwa keberadaan pelabuhan perikanan pantai berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.  Diperlukan  pola  pengelolaan  yang terintegrasi  dan  dapat  mengakomodasi  berbagai pemangku  kepentingan  sehingga  keberadaannya dapat  menjadi  pengungkit  kemajuan  desa pesisir  lainnya  di  Kabupaten  Pandeglang  melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakatnya.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan September sampai dengan November 2021 dengan lokasi  Pelabuhan  Perikanan  Pantai  Labuan, Kabupaten  Pandeglang,  Provinsi  Banten.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif dan  kuantitatif  ( mixed  method )  berdasarkan  data primer  yang  diperoleh  melalui  wawancara  dengan menggunakan  instrumen  berupa  kuesioner.
Wawancara mendalam ( indepth interview ) dilakukan terhadap responden yang memiliki pengalaman dan terkait  dengan  permasalahan  ( purposive  sampling ). Selain  wawancara,  kegiatan  lain  yang  dilakukan untuk  pengumpulan  data  lapangan  adalah  diskusi kelompok terpumpun ( focus group discussion [FGD]) dengan  mengundang  para  pemangku  kepentingan yang  dianggap  memiliki  keterkaitan  dengan kepentingan  strategi  pengembangan  Pelabuhan Perikanan  Labuan  berdasarkan  Peraturan  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia Nomor  Per.08/Men/2012  tentang  Kepelabuhanan Perikanan.  Kegiatan  ini  lebih  ditujukan  untuk mengetahui  penilaian  pemangku  kepentingan dalam  hal  keterkaitan  di  antara  mereka  ataupun keterkaitan  pemangku  kepentingan  dengan tujuan  optimalisasi  pelabuhan.  Hasil  FGD  berupa informasi penilaian antaraktor serta penilaian aktor terhadap  tujuan  selanjutnya  diolah  menggunakan analisis MACTOR  (matrix  of  alliance,  conflicts, tactics,  objectives  and  recommendations) sebagai  alat analisis  yang  dapat  digunakan  untuk  perumusan strategi  yang  melibatkan  beberapa  aktor  dengan tujuan  yang  saling  terkait  (Godet et  al. ,  2004). Menurut  Fauzi  (2019),  analisis  MACTOR merupakan  salah  satu  instrumen  yang  digunakan untuk analisis keberlanjutan dengan melihat peran pemangku  kepentingan  sebagai  entitas  yang  dapat
memobilisasi  sumber  daya  sehingga  memengaruhi pencapaian  hasil  ( outcome ),  baik  secara  langsung maupun secara tidak langsung, dengan melalui tiga tahapan,  yaitu  (1)  menentukan  aktor  sistem;  (2) mendeskripsikan  hubungan  kekuasaan  aktor  dan sikap (tingkat resistensi) aktor terhadap tujuan; dan (3) membuat laporan sebagai hasil akhir dari modul MACTOR. Data input MACTOR didasarkan pada atribut-atribut yang menjelaskan (1) potensi, peran, dan  sarana  tindakan  aktor;  (2)  pengaruh  aktor satu dengan yang lain yang diukur dengan skala 0 [tidak  ada  pengaruh]  hingga  4  [pengaruh  sangat tinggi]; (3) sikap aktor terhadap tujuan yang diukur dengan  skala  [+]  mendukung,  [0]  netral,  dan  [-] menentang; serta (4) arti penting tujuan bagi aktor yang diukur dengan skala 0 [tidak penting] hingga 4 [sangat penting] (Fauzi, 2019).

## Deskripsi Lokasi Penelitian
Pelabuhan  Perikanan  Labuan  terletak di  Desa  Teluk,  Kecamatan  Labuan,  Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pelabuhan ini berada di  bawah  pengelolaan  Unit  Pelaksana  Teknis Daerah  Pelabuhan  Perikanan  Pantai  (UPTD  PPP) Labuan. UPTD PPP Labuan memiliki lahan seluas 8,5 Ha yang berada di wilayah perairan Selat Sunda yang  merupakan  alur  laut  kepulauan  Indonesia
J. Kebijakan KP Vol. ... No. ... Desember 2020 : hal… - …

## Gambar 1 Visualisasi Pelabuhan Perikanan Labuan
Figure 1 Visualization of Labuan Fishing Port Sumber/ source : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, 2017
Berdasarkan  hasil  observasi  lapangan  dan  wawancara  dengan  pengelola  tempat pelelangan  ikan,  jenis  ikan  yang  didaratkan  di  UPTD  PPP  Labuan  didominasi  oleh  ikan kakap merah ( Lutjanus spp ), ikan kerapu  ( Epinephelus spp ), ikan tenggiri ( Scomberomorus commerson ),  ikan  kuwe  ( Caragoides  plagiotaenia ),  cumi  ( Loligo  spp ),  sotong  ( Sepia  spp ),
ikan  kurisi  ( Nemipterus  furcosus ),  ikan  tembang  ( Sardinella  fimbriata ),  ikan  selar  kuning
( Selaroides  leptolepis ),  ikan tongkol  ( Euthynnus affinis ),  ikan  petek  ( Leiognathus splendens
Cuv.),  ikan  layur  ( Trichiurus  lepturus  Linnaeus ),  dan  ikan  layang  ( Decapterus ).  Sebagian besar nelayan konsisten dengan alat tangkap yang digunakan, tetapi ada pula nelayan yang berganti-ganti  alat  tangkap  sesuai  dengan  musim  dan  karena  pertimbangan  lain.  Nelayan yang  mendaratkan  ikannya  di  UPTD  PPP  Labuan  pada  umumnya  adalah  nelayan  harian (one day fishing ), yakni nelayan yang melaut dalam waktu tidak lebih dari sehari.

## Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan,  sarana pelabuhan perikanan harus mampu menjalankan dua fungsi, yakni fungsi pemerintahan dan
Gambar 1. Visualisasi Pelabuhan Perikanan Labuan.
Figure 1. Visualization of Labuan Fishing Port. Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, 2017
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
1  (ALKI–1).  Berdasarkan  wilayah  pengelolaan perikanan  Republik  Indonesia  (WPPNRI), lokasi  UPTD  PPP  Labuan  berada  pada  wilayah WPPNRI  572  yang  meliputi  perairan  Samudra Hindia  sebelah  barat  Sumatra  dan  Selat  Sunda. Estimasi  potensi  sumber  daya  ikan  di  WPPNRI 572 didominasi oleh ikan pelagis kecil. Pelabuhan Perikanan Labuan memiliki potensi pengembangan yang  cukup  prospektif  karena  menghadap  wilayah perairan yang kaya potensi sumber daya ikan, yakni Selat  Sunda  dan  Samudra  Indonesia.  Potensi sumber daya ikan dan usaha penangkapan ikan di wilayah ini diperkirakan mencapai 92.917,7 ton dan baru  dimanfaatkan  sebanyak  29.426  ton  (31,17%) dengan  kontribusi  TPI  Labuan  sebesar  11.117,6 ton  (Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi Banten, 2017).
Berdasarkan  hasil  observasi  lapangan  dan wawancara  dengan  pengelola  tempat  pelelangan ikan,  jenis  ikan  yang  didaratkan  di  UPTD  PPP Labuan  didominasi  oleh  ikan  kakap  merah ( Lutjanus spp ), ikan kerapu  ( Epinephelus spp ), ikan tenggiri  ( Scomberomorus  commerson ),  ikan  kuwe
( Caragoides plagiotaenia ), cumi ( Loligo spp ), sotong ( Sepia  spp ),  ikan  kurisi  ( Nemipterus  furcosus ),  ikan tembang  ( Sardinella  fimbriata ),  ikan  selar  kuning
( Selaroides  leptolepis ),  ikan  tongkol  ( Euthynnus affinis ), ikan petek ( Leiognathus splendens Cuv.), ikan layur ( Trichiurus lepturus Linnaeus ), dan ikan layang ( Decapterus ).  Sebagian  besar  nelayan  konsisten dengan  alat  tangkap  yang  digunakan,  tetapi  ada pula nelayan yang berganti-ganti alat tangkap sesuai dengan  musim  dan  karena  pertimbangan  lain. Nelayan yang mendaratkan ikannya di UPTD PPP Labuan pada umumnya adalah nelayan harian (one day fishing ), yakni nelayan yang melaut dalam waktu tidak lebih dari sehari.

## Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan
Menurut
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sarana pelabuhan perikanan harus mampu menjalankan dua fungsi, yakni fungsi pemerintahan dan  fungsi  penyedia  sarana  bisnis  perikanan. Hal  ini  berimplikasi  pada  banyaknya  pemangku kepentingan  yang  memanfaatkan  keberadaan pelabuhan perikanan tersebut sehingga perumusan strategi pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan diawali  dengan  analisis  pemangku  kepentingan melalui  kegiatan  FGD  guna  menginventarisasi
Tabel 2.  Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Labuan, Provinsi Banten. Table 2. Stakeholders in the Development of Fishing Ports in Labuan, Banten Province.
No. Pemangku kepentingan (Stakeholders) Peranan (Role) 1. UPTD PPP Labuan (DKP) Otoritas daerah yang melindungi keutuhan wilayahnya serta mengelola kelautan,  sumber  daya  ikan,  dan  wilayah  pesisir  untuk  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  setempat  dan  pemberdayaan  kelompok nelayan dalam penangkapan ikan 2. Bappeda Otoritas daerah yang merencanakan, mengevaluasi, dan menyinergikan pembangunan daerah di Provinsi Banten 3. Kelompok nelayan Sekelompok  orang  yang  memiliki  kemampuan,  keterampilan,  dan pengetahuan untuk menjalankan operasional penangkapan ikan guna memenuhi kebutuhan hidupnya 4. Unsur desa (kades) Otoritas  yang  berwenang  mengatur,  melayani,  dan  mengelola  hak dan  kewajiban  warga  masyarakat  di  wilayah  administrasinya  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pesisir 5. Pengepul (bakul) Kelompok yang menampung hasil tangkapan ikan nelayan 6. Unit kerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Otoritas  pusat  yang  berwenang  dalam  perhubungan  laut  Pelabuhan Pengumpan Regional (PPR) Provinsi Banten 7. Pos Pengamat Angkatan Laut (AL) Otoritas pusat yang menjaga wilayah perairan Banten 8. Pedagang kaki lima (PKL) Kelompok yang menjual segala sesuatu di kawasan pelabuhan perikanan 9. Kelompok pengolah (poklah) Kelompok yang mengolah lebih lanjut hasil tangkapan ikan nelayan 10. Pengelola TPI (tempat pelelangan ikan) Lembaga yang mengelola tempat penjualan ikan 11. Masyarakat yang mendiami lahan milik pelabuhan (masyarakat) Kelompok  masyarakat  dengan  berbagai  golongan  (usia  belum produktif, usia produktif, dan usia tidak produktif ) yang memiliki mata pencaharian di luar kegiatan di pesisir (petani, peternak, wiraswasta, pegawai swasta, dan buruh bangunan)
berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan layanan  pelabuhan.  Peraturan  Menteri  Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/ Men/2012  tentang  Kepelabuhanan  Perikanan menjelaskan  bahwa  pemangku  kepentingan  di pelabuhan  perikanan  adalah  pemerintah  daerah provinsi dan kabupaten/kota, TNI/POLRI, Imigrasi, Bea dan Cukai, Kesehatan Pelabuhan, Perhubungan Laut, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil  Perikanan,  Penelitian  dan  Pengembangan Kelautan  dan  Perikanan,  Pengembangan  Sumber Daya  Manusia  Kelautan  dan  Perikanan,  Karantina Ikan,  BUMN  dan/atau  BUMD,  dan/atau  instansi terkait  lainnya.  Berdasarkan  informasi  yang diperoleh dalam kegiatan FGD, teridentifikasi bahwa pemangku  kepentingan  yang  dianggap  memiliki keterlibatan dengan segala aktivitas di UPTD PPP Labuan.
Gambaran  tentang  banyaknya  pemangku kepentingan  yang  memiliki  keterkaitan  dengan rencana  pengembangan  Pelabuhan  Perikanan Labuan menunjukkan bahwa keberadaan pelabuhan memiliki  peranan  penting  dalam  pengembangan perekonomian.  Namun,  sebagaimana  disampaikan oleh Coto-Millán et al. (2010), dalam pengelolaan pelabuhan  berkelanjutan,  selain  aspek  ekonomi, aspek  ekologis  dan  aspek  sosial  perlu  mendapat perhatian.  Berbagai  masukan  dan  pendapat  yang disampaikan  peserta  FGD  mengerucut  pada simpulan  bahwa  tujuan  pengembangan  Pelabuhan Perikanan Labuan harus diarahkan pada
1. Peningkatan  peran  UPTD  PPP  dalam pencapaian  tujuan  pembangunan  daerah  (peran UPTD PPP);
2. Keamanan dan keselamatan pelayaran ( safety ); 3. Peningkatan ekonomi masyarakat (ekonomi);
4. Peningkatan pendapatan desa ( income desa); dan 5. Fasilitasi bagi nelayan (fasilitas).
Keberagaman arah dalam tujuan pengembangan pelabuhan sebagaimana disampaikan di  atas  menunjukkan  bahwa  setiap  pemangku kepentingan  memiliki  kebutuhan  yang  harus diakomodasi.  Diperlukan  skenario  yang  dapat meminimalkan  benturan  kepentingan  di  antara para  pemangku  kepentingan  sehingga  manfaat keberadaan  pelabuhan  ini  dapat  berkelanjutan. Menurut  Jaziri  dan  Boussofa  (2016)  dalam Fauzi  (2019),  MACTOR  merupakan  analisis antaraktor  (pemangku  kepentingan)  untuk pencapaian  tujuan.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  ini merupakan  bagian  dari key  action sebagaimana disajikan pada gambar 2.
Gambar 2. Interaksi Para Pemangku Kepentingan. Figure 2. Interaction of the Stakeholders.
Gambar 2 Interaksi Para Pemangku Kepentingan
Figure 2 Interaction of the Stakeholders Sumber/ source : hasil FGD
Berdasarkan  temuan  di  lapangan  dan  hasil  FGD  sebagaimana  disajikan  pada  gambar  di atas,  kinerja  UPTD  Pelabuhan  Perikanan  Labuan  dalam  hal  penyediaan  sarana  dan prasarana perlu ditingkatkan agar fungsi pelabuhan dapat berjalan dengan lebih baik sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  Kondisi break  water yang  kurang  memadai,  adanya pendangkalan  kolam  pelabuhan,  dan  fasilitas  dermaga  yang  kurang  menunjang  proses bongkar  hasil  tangkapan  ikan  disampaikan  oleh  pemangku  kepentingan  pada  saat  FGD. Peserta  FGD  juga  mengharapkan  dukungan  perencanaan  dan  penganggaran  untuk
Analisis Skenario
Aktor 1) UPTD PPP Labuan (DKP) 2) Bappeda 3) Kelompok nelayan (pokyan) 4) Unsur desa (kades) 5) Pengepul (bakul) 6) Unit kerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 7) Pos Pengamat Angkatan laut (AL) 8) Pedagang kaki lima (PKL) 9) Kelompok pengolah (poklah) 10) Pengelola  TPI  (tempat  pelelangan ikan) 11) Masyarakat  yang  mendiami  lahan milik pelabuhan (masy) Faktor 1) Peningkatan  peran  UPTD  PPP dalam pencapaian tujuan pembangunan  daerah  (peran UPTD PPP) 2) Keamanan dan keselamatan pelayaran ( safety ) 3) Peningkatan  ekonomi  masyarakat (ekonomi) 4) Peningkatan  pendapatan  desa ( income desa) 5) Fasilitasi bagi nelayan (fasilitas)
Strategic Actions Key Actions Peningkatan Fungsi Pelabuhan Peningkatan Perekonomian Daerah dan Masyarakat
Berdasarkan  temuan  di  lapangan  dan  hasil FGD  sebagaimana  disajikan  pada  gambar  di  atas, kinerja  UPTD  Pelabuhan  Perikanan  Labuan dalam  hal  penyediaan  sarana  dan  prasarana  perlu ditingkatkan  agar  fungsi  pelabuhan  dapat  berjalan dengan  lebih  baik  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku. Kondisi break water yang kurang memadai, adanya  pendangkalan  kolam  pelabuhan,  dan fasilitas  dermaga  yang  kurang  menunjang  proses bongkar  hasil  tangkapan  ikan  disampaikan  oleh pemangku  kepentingan  pada  saat  FGD.  Peserta FGD  juga  mengharapkan  dukungan  perencanaan dan penganggaran untuk merealisasikan hal tersebut menjadi  tanggung  jawab  Bappeda  sebagai  institusi yang melaksanakan fungsi perencanaan
Proses  selanjutnya  dalam  identifikasi pemangku  kepentingan  yang  terkait  dengan pengembangan  Pelabuhan  Perikanan  Labuan dilakukan  dengan  mengisi  matriks  pengaruh langsung  antara  pemangku  kepentingan  yang satu  dan  yang  lainnya.  Proses  pengisian  matriks dan  tahapan  selanjutnya  dilakukan  berdasarkan kesepakatan  peserta  FGD  dengan  menggunakan perangkat  lunak  (software)  MACTOR.  Setiap pemangku  kepentingan  diminta  pendapatnya terkait  dengan  pengaruh  langsung  pemangku kepentingan  yang  lain  terhadap  aktivitas,  tujuan, dan misi pemangku kepentingan yang bersangkutan. Gambar3  merupakan  matriks  isian  hasil  FGD dan  pengumpulan  data/wawancara.  Matriks  ini dibaca  dari  baris  ke  kolom.  Sebagai  contoh,  baris kelompok  nelayan  (pokyan)  mempunyai  pengaruh
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
kuat terhadap kelompok pengolah (poklah). Hal ini sesuai dengan kondisi di lapangan, yakni kelompok pengolah  (poklah)  sangat  memerlukan  kehadiran kelompok  nelayan  (pokyan)  sebagai  sumber perolehan  ikan  untuk  pemrosesan  selanjutnya. FGD  menghasilkan  konsensus  pengisian  matriks sebagaimana tercantum dalam matriks berikut.
merealisasikan  hal  tersebut  menjadi  tanggung  jawab  Bappeda  sebagai  institusi  yang melaksanakan fungsi perencanaan.
Proses  selanjutnya  dalam  identifikasi  pemangku  kepentingan  yang  terkait  dengan pengembangan  Pelabuhan  Perikanan  Labuan  dilakukan  dengan  mengisi  matriks  pengaruh langsung  antara  pemangku  kepentingan  yang  satu  dan  yang  lainnya.  Proses  pengisian matriks dan tahapan selanjutnya dilakukan berdasarkan kesepakatan  peserta FGD dengan menggunakan perangkat lunak ( software ) MACTOR. Setiap pemangku kepentingan diminta pendapatnya terkait dengan pengaruh langsung pemangku kepentingan yang lain terhadap aktivitas,  tujuan,  dan  misi  pemangku  kepentingan  yang  bersangkutan.  Tabel  3  merupakan matriks isian hasil FGD dan pengumpulan data/wawancara. Matriks ini dibaca dari baris ke kolom.  Sebagai  contoh,  baris  kelompok  nelayan  (pokyan)  mempunyai  pengaruh  kuat terhadap  kelompok  pengolah  (poklah).  Hal  ini  sesuai  dengan  kondisi  di  lapangan,  yakni kelompok  pengolah  (poklah)  sangat  memerlukan  kehadiran  kelompok  nelayan  (pokyan) sebagai  sumber  perolehan  ikan  untuk  pemrosesan  selanjutnya.  FGD  menghasilkan konsensus pengisian matriks sebagaimana tercantum dalam matriks berikut.

## Gambar 3 Matriks Pengaruh Langsung Antara Para Pemangku Kepentingan
Table 3 Matrix Of Direct Influences (MDI) Keterangan: 0: Tanpa pengaruh/ no influence 1: Dianggap agak berpengaruh karena prosedur operasi/ operating procedures 2: Dianggap berpengaruh berkaitan dengan proyek atau tujuan mereka/ projects 3: Dianggap sangat berpengaruh berkaitan dengan misi setiap pemangku kepentingan/ missions 4: Keberadaan dianggap sangat mutlak berpengaruh/ existance .
Pengisian  matriks  selanjutnya  dilakukan  dengan  penilaian  atas  persepsi  pemangku kepentingan  terhadap  tujuan  yang  sebelumnya  telah  disepakati.  Sama  halnya  dengan pengisian  matriks  di  awal,  pengisian  matriks  ini  pun  dilakukan  melalui  kesepakatan  para pihak  dengan  nilai  berkisar  antara  0–4.  Meski  demikian,  dalam  pengisian  matriks  ini, dimungkinkan diisi dengan nilai negatif (-) yang menunjukkan bahwa pemangku kepentingan mempunyai  persepsi  negatif/bertentangan  terhadap  tujuan  tersebut  (Fauzi,  2019).  Tabel  4 menggambarkan  hubungan  antara  aktor  dan  tujuan  pengembangan  pelabuhan  perikanan. Nilai  yang  positif  dan  makin  besar  menunjukkan  bahwa  aktor  tersebut  memilliki  persepsi terhadap  tujuan  program  mulai  dari  kurang  penting  sampai  dengan  mutlak  diperlukan.
DK P bap ped a pok yan kad es bak ul kem hub AL PK L pok lah TP I ma sy DKP bappeda pokyan kades bakul kemhub AL PKL poklah TPI masy 0 2 4 1 2 1 1 3 4 3 2 4 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 3 1 0 2 3 0 0 2 4 3 2 2 0 3 0 1 0 0 2 1 1 2 1 0 3 1 0 0 0 1 3 4 2 2 0 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 3 1 1 1 0 1 0 1 1 3 1 1 4 1 2 2 0 0 1 2 2 1 3 1 4 0 0 1 0 3 2 2 1 4 1 4 1 0 1 3 0 1 3 1 2 2 2 0 0 2 1 0 0 © L IPS OR -EP ITA -M AC TO R
MDI
Keterangan (Remaks) :
0:   Tanpa pengaruh (no influence).
1:   Dianggap  agak  berpengaruh  karena  prosedur operasi (operating procedures).
2:   Dianggap  berpengaruh  berkaitan  dengan  proyek atau  tujuan  mereka (Considered  influential  with regard to the project or their goals).
3:   Dianggap  sangat  berpengaruh  berkaitan  dengan misi  setiap  pemangku  kepentingan (Considered very  influential  with  regard  to  the  mission  of  each stakeholder).
4:   Keberadaan  dianggap  sangat  mutlak  berpengaruh (Existence is considered to be absolutely influential).
Gambar 3. Matriks Pengaruh Langsung Antara Para Pemangku Kepentingan.
Figure 3.    Matrix of Direct Influences (MDI).
ekonomi masyarakat (ekonomi) dan tujuan fasilitasi bagi nelayan (fasilitas) merupakan hal yang penting. Namun, aktor unsur desa (kades) memiliki persepsi tidak  setuju  dengan  tujuan  peningkatan  peran UPTD PPP dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah (peran UPTD PPP) serta tujuan keamanan dan keselamatan pelayaran ( safety ). Hasil pengisian matriks disajikan melalui gambar 4.
Pengisian  matriks  selanjutnya  dilakukan dengan  penilaian  atas  persepsi  pemangku kepentingan terhadap tujuan yang sebelumnya telah disepakati. Sama halnya dengan pengisian matriks di awal, pengisian matriks ini pun dilakukan melalui kesepakatan para pihak dengan nilai berkisar antara 0–4.  Meski  demikian,  dalam  pengisian  matriks ini,  dimungkinkan  diisi  dengan  nilai  negatif  (-) yang  menunjukkan  bahwa  pemangku  kepentingan mempunyai persepsi
negatif/bertentangan terhadap  tujuan  tersebut  (Fauzi,  2019).  Gambar 4  menggambarkan  hubungan  antara  aktor  dan tujuan  pengembangan  pelabuhan  perikanan.  Nilai yang positif dan makin besar menunjukkan bahwa aktor  tersebut  memilliki  persepsi  terhadap  tujuan program mulai dari kurang penting sampai dengan mutlak  diperlukan.  Sebagai  contoh,  aktor  unsur desa  (kades)  memiliki  persepsi  bahwa  pencapaian tujuan  peningkatan  pendapatan  desa  ( income desa)  mutlak  diperlukan  serta  tujuan  peningkatan
Sebagai  contoh,  aktor  unsur  desa  (kades)  memiliki  persepsi  bahwa  pencapaian  tujuan peningkatan  pendapatan  desa  ( income desa)  mutlak  diperlukan  serta  tujuan  peningkatan ekonomi  masyarakat  (ekonomi)  dan  tujuan  fasilitasi  bagi  nelayan  (fasilitas)  merupakan  hal yang penting. Namun, aktor unsur desa (kades) memiliki persepsi tidak setuju dengan tujuan peningkatan  peran  UPTD  PPP  dalam  pencapaian  tujuan  pembangunan  daerah  (peran UPTD  PPP)  serta  tujuan  keamanan  dan  keselamatan  pelayaran  ( safety ).  Hasil  pengisian matriks disajikan melalui tabel berikut.
Tabel 4 Matriks Persepsi Para Pemangku Kepentingan terhadap Tujuan Pengembangan Pelabuhan Perikanan
Table 4 Actor Perception Matrix of the Development Goals of Fishing Ports
Keterangan: 0: Pemangku kepentingan memiliki persepsi bahwa tujuan tidak penting atau tidak jelas terhadap pelaksanaan operasional tugas organisasinya/ objective has a bleak outcome. 1: Tujuan dianggap penting untuk prosedur operasinya ataupun manajemen tugas organisasi/ objective jeopardises the stakeholders operating procedures (management, etc.). 2: Tujuan sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan proyek-proyek organisasi/ objective is a vital for the success of its projects.
3: Tujuan sangat diperlukan untuk pencapaian misi organisasi/ objective indispensible for its missions. 4: Tujuan dianggap mutlak diperlukan untuk eksistensi organisasi/ objective is indispensible for its existence.
Isian    matriks  di  atas  menunjukkan  bahwa  terdapat  polarisasi  persepsi  dari  pemangku kepentingan, yakni kelompok pertama yang terdiri atas UPTD PPP Labuan (DKP), Bappeda, pengepul  (bakul),  unit  kerja  Kementerian  Perhubungan  (Kemenhub),  Pos  Pengamat Angkatan  Laut  (AL),  kelompok  pengolah  (poklah),  dan  pengelola  TPI.  Kelompok  ini merupakan  kelompok  yang  cenderung  memberikan  persepsi  positif  atau  dukungannya terhadap  arah  pengembangan  pelabuhan  untuk  peningkatan  peran  UPTD  PPP  dalam pencapaian  tujuan  pembangunan  daerah  serta  perlunya  peningkatan  keamanan  dan keselamatan  pelayaran.  Sementara  itu,  kelompok  lainnya  yang  terdiri  atas  pemerintahan desa, kelompok nelayan, dan PKL cenderung memberikan persepsi negatif.
Hasil  pengisian  matriks  persepsi  antara  para  pemangku  kepentingan  dan  persepsi pemangku  kepentingan  terhadap  tujuan  digunakan  untuk  pemetaan  tingkat  pengaruh  dan independensi antara para pemangku kepentingan. Peta pengaruh dan ketergantungan para pemangku  kepentingan  adalah  representasi  grafis  dari  posisi  para  pemangku  kepentingan sehubungan  dengan  pengaruh  dan  ketergantungan  (langsung  atau  tidak  langsung)    satu
pe ran BP PP sa fety ek on om i inc om ed es a fas ilita s DKP bappeda pokyan kades bakul kemhub AL PKL poklah TPI masy 4 4 3 0 2 2 1 2 0 1 1 -2 4 2 -1 -2 -2 1 4 1 0 0 3 1 2 2 4 1 -1 0 0 3 0 0 1 -3 -2 3 4 -3 1 0 3 1 1 2 1 3 1 4 -2 -1 2 1 -2 © L IPS OR -E PIT A-M AC TO R 2MAO
Keterangan (Remaks) :
0:   Pemangku  kepentingan  memiliki  persepsi  bahwa tujuan  tidak  penting  atau  tidak  jelas  terhadap pelaksanaan operasional tugas organisasinya (objective has a bleak outcome).
1:   Tujuan dianggap penting untuk prosedur operasinya ataupun  manajemen  tugas  organisasi (objective jeopardises  the  stakeholders  operating  procedures (management, etc.)).
2:   Tujuan sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan proyek-proyek  organisasi (objective  is  a  vital  for  the success of its projects).
3:   Tujuan  sangat  diperlukan  untuk  pencapaian  misi organisasi (objective indispensible for its missions).
4:   Tujuan dianggap mutlak diperlukan untuk eksistensi organisasi (objective is indispensible for its existence).
Gambar 4. Matriks Persepsi Para Pemangku Kepentingan terhadap Tujuan Pengembangan   Pelabuhan Perikanan.
Figure 4.  Actor Perception Matrix of the Development Goals of Fishing Ports.
Isian  matriks pada gambar 4 menunjukkan bahwa  terdapat  polarisasi  persepsi  dari  pemangku kepentingan, yakni kelompok pertama yang terdiri atas UPTD PPP Labuan (DKP), Bappeda, pengepul (bakul),  unit  kerja  Kementerian  Perhubungan (Kemenhub), Pos Pengamat Angkatan Laut (AL), kelompok  pengolah  (poklah),  dan  pengelola  TPI. Kelompok ini merupakan kelompok yang cenderung memberikan  persepsi  positif  atau  dukungannya terhadap  arah  pengembangan  pelabuhan  untuk peningkatan  peran  UPTD  PPP  dalam  pencapaian
tujuan  pembangunan  daerah  serta  perlunya peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran. Sementara  itu,  kelompok  lainnya  yang  terdiri  atas pemerintahan  desa,  kelompok  nelayan,  dan  PKL cenderung memberikan persepsi negatif.
Hasil pengisian matriks persepsi antara para pemangku  kepentingan  dan  persepsi  pemangku kepentingan  terhadap  tujuan  digunakan  untuk pemetaan  tingkat  pengaruh  dan  independensi antara para pemangku kepentingan. Peta pengaruh dan  ketergantungan  para  pemangku  kepentingan adalah representasi grafis dari posisi para pemangku kepentingan  sehubungan  dengan  pengaruh  dan ketergantungan (langsung atau tidak langsung)  satu dengan  yang  lain.  Posisi  dihitung  secara  otomatis oleh  perangkat  lunak  MACTOR  seperti  terlihat pada gambar 5.
Berdasarkan  hasil  pengelompokan  tersebut, dua kelompok yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan adalah kelompok  kedua  dan  kelompok  ketiga.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  UPTD  PPP  Labuan  harus dapat merangkul kelompok nelayan, pengelola TPI, serta kelompok pengolah hasil perikanan yang berada di  sekitar  lokasi  pelabuhan  untuk  bersama-sama berupaya  mengembangkan  Pelabuhan  Perikanan Labuan.  Dengan  demikian,  keberadaannya  dapat lebih  optimal  dalam  mewujudkan  tujuan  bersama sehingga benturan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya sebagaimana disampaikan Siswanto dan Nugraha (2016) dapat diminimalkan. Sementara itu, berdasarkan hasil olahan data penelitian, tampaknya pemerintahan desa, masyarakat, para pengepul, dan pedagang kaki lima yang mendiami area pelabuhan memiliki  kesamaan  persepsi  dalam  pemanfaatan pelabuhan.  Kelompok  ketiga  yang  terdiri  atas Pos  Pengamatan  AL,  unit  kerja  Kementerian Perhubungan,  serta  Bappeda  dianggap  memiliki ketergantungan  dan  pengaruh  yang  rendah  oleh mayoritas  pemangku  kepentingan.  Kelompok  ini tetap  harus  menjadi  perhatian.  Secara  khusus, Bappeda  selaku  institusi  yang  merencanakan, mengevaluasi,  dan  menyinergikan  pembangunan daerah  memiliki  pengaruh  yang  besar  dalam menjamin dukungan perencanaan dan penganggaran pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan.
Persepsi  para  pemangku  kepentingan  yang menunjukkan  hasil  berbeda  dimungkinkan  karena kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi Bappeda.  Oleh  karena  itu,  peningkatan  intensitas koordinasi antara UPTD PPP Labuan dan Bappeda tetap diperlukan.
Analisis MACTOR juga menghasilkan derajat konvergensi untuk melihat kemungkinan penyatuan kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan sebagaimana tertuang dalam gambar 6.
J. Kebijakan KP Vol. ... No. ... Desember 2020 : hal… - …
dengan  yang  lain.  Posisi  dihitung  secara  otomatis  oleh  perangkat  lunak  MACTOR  seperti terlihat pada gambar berikut .
Gambar 3 Peta Pengaruh dan Ketergantungan Antara Para Pemangku Kepentingan

## Figure 3 Map of Influence and Dependences Among Stakeholders
Hasil  pengolahan  perangkat  lunak  MACTOR  sebagaimana  tersaji  dalam  gambar tersebut  memperlihatkan  tiga  pengelompokan  aktor  dalam  tiga  kuadran  berdasarkan pengaruh dan tingkat ketergantungan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

## Tabel 4 Kelompok Pemangku Kepentingan yang Saling Berpengaruh dan Tingkat Ketergantungan
Table 4 The Group of Stakeholders that Influence Each Other and the Degree of Dependence
Kelompok/ Group Nomor/ Number Pemangku Kepentingan/ Stakeholders (Aktor/ Actor ) Keterangan /Description I 1. Pos  Pengamat  Angkatan Laut Kelompok ini dianggap memiliki tingkat ketergantungan  serta  tingkat pengaruh  yang  kecil  akan pengembangan pelabuhan
perikanan yang kecil.
2. Unit kerja Kemenhub 3. Bappeda II 1. Pemerintahan desa
Kelompok  ini  memiliki  tingkat ketergantungan  yang  tinggi serta pengaruh yang kecil. 2. Masyarakat 3. Para pengepul 4. Pedagang kaki lima
III 1. UPTD PPP Labuan (DKP) Kelompok ini dianggap memiliki tingkat ketergantungan  serta  tingkat pengaruh  yang  kuat  akan pengembangan pelabuhan perikanan yang kuat. 2. Kelompok nelayan
3. Pengelola TPI 4. Kelompok pengolah I I I II III IV

## Gambar 5. Peta Pengaruh dan Ketergantungan Antara
Para Pemangku Kepentingan. Figure  5.  Map  of  Influence  and  Dependences  Among
Stakeholders.
Tabel 3. Kelompok Pemangku Kepentingan yang Saling Berpengaruh dan Tingkat Ketergantungan. Table 3. The Group of Stakeholders that Influence Each Other and the Degree of Dependence.
Kelompok/ Group Nomor/ Number Pemangku Kepentingan/ Stakeholders (Aktor/ Actor ) Keterangan /Description I 1. Pos Pengamat Angkatan Laut Kelompok ini dianggap memiliki tingkat ketergantungan serta  tingkat  pengaruh  yang  kecil  akan  pengembangan pelabuhan perikanan yang kecil. 2. Unit kerja Kemenhub 3. Bappeda II 1. Pemerintahan desa Kelompok  ini  memiliki  tingkat  ketergantungan  yang tinggi serta pengaruh yang kecil. 2. Masyarakat 3. Para pengepul 4. Pedagang kaki lima III 1. UPTD PPP Labuan (DKP) Kelompok ini dianggap memiliki tingkat ketergantungan serta  tingkat  pengaruh  yang  kuat  akan  pengembangan pelabuhan perikanan yang kuat. 2. Kelompok nelayan 3. Pengelola TPI 4. Kelompok pengolah
Hasil pengolahan perangkat lunak MACTOR sebagaimana  tersaji  dalam  gambar  tersebut memperlihatkan  tiga  pengelompokan  aktor  dalam tiga  kuadran  berdasarkan  pengaruh  dan  tingkat ketergantungan sebagaimana disajikan pada tabel 3.
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
J. Kebijakan KP Vol. ... No. ... Desember 2020 : hal… - …

## Gambar 4 Grafik Konvergensi Antara Berbagai Pemangku Kepentingan Figure 4 Convergence Graph Among Stakeholders
Pada  gambar  tersebut  tampak  bahwa  derajat  konvergensi  antara  pemangku kepentingan,  masyarakat,  dan  pedagang  kali  lima  menunjukkan  tingkat  yang  paling  besar.
Hal  ini  dimungkinkan  karena  para  pedagang  kaki  lima  yang  berjualan  di  area  pelabuhan berasal dari masyarakat yang mendiami lahan di sekitar pelabuhan juga. Selain itu, derajat konvergensi yang cukup besar adalah pemerintahan desa dan pedagang kaki lima di sekitar area pelabuhan. Kondisi ini terkonfirmasi ketika peneliti melakukan wawancara dengan pihak desa dan perwakilan pedagang kaki lima yang menyebutkan bahwa ada semacam simbiosis mutualisme  antara  kedua  pemangku  kepentingan  ini.  Pihak  desa  melalui  BUMDes-nya mendapatkan  pemasukan  lewat  retribusi  jasa  kebersihan  yang  mereka  pungut,  sedangkan pihak  PKL  semacam  mendapatkan  aspek  legal  formal  karena  secara  rutin  membayar retribusi  kepada  BUMDes  (pada  bagian  selanjutnya  akan  disampaikan  ketiadaan  regulasi terkait  dengan  retribusi  ini).  Bahkan,  pengakuan  lebih  tinggi  didapatkan  para  PKL  ketika Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pandeglang  menggelar  Pandeglang  Food  Festival  2017 yang  dihadiri  oleh  pejabat  dari  Pemerintah  Provinsi  Banten  dan  pemerintah  pusat.  Dengan digelarnya  acara  itu  seolah-olah  memberikan  legalitas  bahwa  berjualan  di  sekitar  area pelabuhan diizinkan meskipun tidak sesuai dengan peruntukannya.
Gambar  di  atas  juga  memperlihatkan  besarnya  potensi  konvergensi  antara pemangku kepentingan UPTD PPP Labuan dan pengelola TPI yang merupakan pihak ketiga yang diberikan  kewenangan mengelola  TPI  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten Pandeglang.  Pelimpahan  kewenangan Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten
Gambar 6. Grafik Konvergensi Antara Berbagai Pemangku Kepentingan.
Figure 6. Convergence Graph Among Stakeholders.
Pada  gambar  6  tampak  bahwa  derajat konvergensi  antara  pemangku  kepentingan, masyarakat,  dan  pedagang  kali  lima  menunjukkan tingkat  yang  paling  besar.  Hal  ini  dimungkinkan karena  para  pedagang  kaki  lima  yang  berjualan di  area  pelabuhan  berasal  dari  masyarakat  yang mendiami lahan di7 sekitar pelabuhan juga. Selain itu,  derajat  konvergensi  yang  cukup  besar  adalah pemerintahan  desa  dan  pedagang  kaki  lima  di sekitar  area  pelabuhan.  Kondisi  ini  terkonfirmasi ketika  peneliti  melakukan  wawancara  dengan pihak  desa  dan  perwakilan  pedagang  kaki  lima yang  menyebutkan  bahwa  ada  semacam  simbiosis mutualisme  antara  kedua  pemangku  kepentingan ini. Pihak desa melalui BUMDes-nya mendapatkan pemasukan  lewat  retribusi  jasa  kebersihan  yang mereka  pungut,  sedangkan  pihak  PKL  semacam mendapatkan aspek legal formal karena secara rutin membayar retribusi kepada BUMDes (pada bagian selanjutnya  akan  disampaikan  ketiadaan  regulasi terkait  dengan  retribusi  ini).  Bahkan,  pengakuan lebih tinggi didapatkan para PKL ketika Pemerintah Daerah  Kabupaten  Pandeglang  menggelar Pandeglang  Food  Festival  2017  yang  dihadiri  oleh pejabat  dari  Pemerintah  Provinsi  Banten  dan pemerintah  pusat.  Dengan  digelarnya  acara  itu seolah-olah  memberikan  legalitas  bahwa  berjualan di sekitar area pelabuhan diizinkan meskipun tidak sesuai dengan peruntukannya.
Gambar  6  di  atas  juga  memperlihatkan besarnya  potensi  konvergensi  antara  pemangku kepentingan  UPTD  PPP  Labuan  dan  pengelola TPI  yang  merupakan  pihak  ketiga  yang  diberikan
kewenangan  mengelola  TPI  oleh  Dinas  Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang. Pelimpahan kewenangan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten  Pandeglang  kepada  pihak  ketiga dalam  hal  pengelolaan  TPI  tentu  saja  diiringi dengan  kewajiban  pihak  ketiga  tersebut  untuk menyetorkan sejumlah target retribusi kepada pihak Pemerintah  Kabupaten  Pandeglang  yang  dihitung berdasarkan  volume  ikan  yang  dilelang.    Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara, pengelola TPI  mengharapkan  upaya  revitalisasi  pelabuhan, terutama dalam hal pengerukan kolam dan perbaikan dermaga  tambat  labuh  kapal  untuk  memudahkan proses  bongkar  ikan  yang  akan  dilelang  di  TPI. Pihak  TPI  menyadari  bahwa  proses  pendangkalan kolam  pelabuhan  berimbas  pada  susahnya  proses bongkar  ikan  hasil  tangkapan  sehingga  nelayan memilih melakukan penjualan di tempat lain, yakni di  sekitar  muara  Desa  Teluk  ataupun  sempadan Sungai Cipunten Agung.  Hal ini tentu berimplikasi pada  berkurangnya  jumlah  ikan  yang  dilelang  di pelabuhan  serta  berkurangnya  jumlah  produksi ikan yang tercatat dalam hasil produksi di wilayah Banten secara keseluruhan sebagaimana disampaikan Rizal  (2013).  Dengan  demikian,  pihak  pengelola TPI  pada  prinsipnya  sangat  mendukung  semua rencana kegiatan yang akan dilakukan UPTD PPP Labuan  karena  dengan  begitu,  target  yang  harus dipenuhi pengelola TPI akan tercapai.
Dualisme  kepentingan  dalam  upaya peningkatan  peran  Pelabuhan  Perikanan  Labuan terlihat  juga  melalui  pengolahan  data  dengan menggunakan  perangkat  lunak  MACTOR.  Sikap
mendukung  atau  menolak  dihubungkan  dengan tujuan  peningkatan  peran  UPTD  PPP  Labuan dalam  pencapaian  tujuan  pembangunan  (sebelah kiri)  serta  pengembangan  pelabuhan  untuk tujuan peningkatan keamanan pelayaran dan sandar kapal  (sebelah  kanan)  sebagaimana  terlihat  pada gambar 7.
Pada  gambar  7  terlihat  bahwa  kelompok masyarakat, aparat pemerintahan desa, dan pedagang kaki lima tampaknya kurang setuju jika peningkatan peran pelabuhan dapat berimplikasi pada pencapaian target  pembangunan  serta  keamanan  pelayaran. Hasil ini sejalan dengan berbagai argumentasi yang disampaikan  oleh    kelompok  masyarakat,  aparat pemerintah  desa,  dan  PKL  pada  saat  wawancara. Pada  intinya  alasan  ketidaksetujuan  tersebut dilatarbelakangi  oleh  adanya  kekhawatiran  akan tidak  berlanjutnya  aktivitas  penggunaan  dermaga oleh  pedagang  kaki  lima,  terutama  pada  sore  dan malam hari. Sementara itu, kelompok lainnya, yakni UPTD PPP Labuan, Bappeda, kelompok pengolah, dan  pengelola  TPI,  mendukung  peningkatan peran  pelabuhan  yang  dapat  berimplikasi  pada pencapaian  target  pembangunan.  Hal  lainnya adalah  sikap  setuju  Pos  Pengamatan  AL  dan  unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan terhadap pendapat  bahwa  peningkatan  peran  pelabuhan akan  berimplikasi  pada  peningkatan  pemangku kepentingan  keselamatan  pelayaran  dan  proses bongkar muat ikan hasil tangkapan nelayan. Hasil pengolahan aplikasi MACTOR terkonfirmasi pada saat  tim  peneliti  melakukan  wawancara  dengan petugas Pos Pengamat AL yang menyebutkan bahwa kehadiran  aktivitas  pedagang  kaki  lima  di  sekitar dermaga akan menjadi permasalahan ketika terjadi peristiwa  yang  membutuhkan  penanganan  yang cepat dan membutuhkan akses yang tidak terhalang lapak pedagang.
Pandeglang  kepada  pihak  ketiga  dalam  hal  pengelolaan  TPI  tentu  saja  diiringi  dengan kewajiban pihak ketiga tersebut  untuk  menyetorkan sejumlah target retribusi  kepada pihak Pemerintah  Kabupaten  Pandeglang  yang  dihitung  berdasarkan  volume  ikan  yang  dilelang. Oleh  karena  itu,  berdasarkan  hasil  wawancara,  pengelola  TPI  mengharapkan  upaya revitalisasi  pelabuhan,  terutama  dalam  hal  pengerukan  kolam  dan  perbaikan  dermaga tambat  labuh  kapal  untuk  memudahkan  proses  bongkar  ikan  yang  akan  dilelang  di  TPI. Pihak  TPI  menyadari  bahwa  proses  pendangkalan  kolam  pelabuhan  berimbas  pada susahnya  proses  bongkar  ikan  hasil  tangkapan  sehingga  nelayan  memilih  melakukan penjualan  di  tempat  lain,  yakni  di  sekitar  muara  Desa  Teluk  ataupun  sempadan  Sungai Cipunten Agung.  Hal ini tentu berimplikasi pada berkurangnya jumlah ikan yang dilelang di pelabuhan  serta  berkurangnya  jumlah  produksi  ikan  yang  tercatat  dalam  hasil  produksi  di wilayah  Banten  secara  keseluruhan  sebagaimana  disampaikan  Rizal  (2013).  Dengan demikian, pihak pengelola TPI pada prinsipnya sangat mendukung semua rencana kegiatan yang akan dilakukan UPTD PPP Labuan karena dengan begitu, target yang harus dipenuhi pengelola TPI akan tercapai.
Dualisme kepentingan dalam upaya peningkatan peran Pelabuhan Perikanan Labuan terlihat  juga  melalui  pengolahan  data  dengan  menggunakan  perangkat  lunak  MACTOR. Sikap mendukung atau menolak dihubungkan dengan tujuan peningkatan peran UPTD PPP Labuan  dalam  pencapaian  tujuan  pembangunan  (sebelah  kiri)  serta  pengembangan pelabuhan untuk tujuan peningkatan keamanan pelayaran dan sandar kapal (sebelah kanan) sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 5 Matriks Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung (Peran UPTD PPP, Safety ) Figure 5 Matrix of Direct and Indirect Influence (the Role of UPTD PPP, Safety)
Pada  gambar  tersebut  terlihat  bahwa  kelompok  masyarakat,  aparat  pemerintahan desa, dan pedagang kaki lima tampaknya kurang setuju jika peningkatan peran pelabuhan dapat berimplikasi pada pencapaian target pembangunan serta keamanan pelayaran. Hasil Hal  lain  yang  menjadi  temuan  dalam penelitian  adalah  seluruh  pemangku  kepentingan pada  prinsipnya  setuju  dengan  upaya  revitalisasi pelabuhan  dihubungkan  dengan  peningkatan ekonomi  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang disampaikan  World  Bank  (2021)  bahwa  sektor perikanan  dapat  berkontribusi  bagi  pengurangan kemiskinan.  Seluruh  pemangku  kepentingan meyakini bahwa proses pembangunan yang dilakukan harus  bermuara  pada  peningkatan  ekonomi masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan  yang  menyebutkan  bahwa  pemanfaatan sumber  daya  ikan  dengan  memperhatikan  daya dukung  yang  ada  dan  kelestariannya  untuk dimanfaatkan  sebesar-besarnya  bagi  kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pihak pengelola Pelabuhan Perikanan Labuan harus memperhatikan kepentingan ekonomi, ekologis, dan sosial sebagai prasyarat  pengelolaan  pelabuhan  berkelanjutan sebagaimana disampaikan Coto-Millán et al. (2010) melaui  aliansi  strategis  yang  melibatkan  aktor lainnya yang mendapatkan manfaat dari keberadaan pelabuhan.  Dengan  demikian,  semestinya  tidak perlu  ada  kekhawatiran  dari  masyarakat  bahwa rencana  peningkatan  fungsi  pelabuhan  akan menyengsarakan  mereka.  Diperlukan  upaya sosialisasi yang lebih masif agar tumbuh kesadaran kolektif  bahwa  kepentingan  masyarakat  pun  tetap diperhatikan.
Gambar 8 mengungkapkan upaya peningkatan peran  pelabuhan  pun  tetap  memperhatikan keberadaan  institusi  desa.  Desa  dengan  segala kewenangannya  sebagaimana  diamanatkan  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa tetap diakui eksistensinya oleh  seluruh  pemangku  kepentingan  yang  terlibat dalam pengembangan pelabuhan. Meski demikian,
Gambar 7. Matriks Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung (Peran UPTD PPP, Safety).
Figure 7. Matrix of Direct and Indirect Influence (the Role of UPTD PPP, Safety).
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
sikap  setuju  para  pemangku  kepentingan  tersebut tidak menyangkut pemanfaatan lahan dermaga yang digunakan lapak PKL. Mereka setuju pemerintahan desa melalui BUMDes-nya berupaya meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) di luar pemanfaatan dermaga untuk lapak PKL. Diperlukan upaya untuk bermusyawarah  guna  mencari  solusi  penyediaan lokasi baru bagi para PKL. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dimungkinkan  untuk  membeli  tanah  sebagaimana disebutkan  bahwa  Aset  Desa  adalah  barang  milik Desa  yang  berasal  dari  kekayaan  asli  Desa,  dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pada  Pasal  76  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  disebutkan  bahwa  Aset  lainnya  milik Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  antara lain: kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara, Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Landasan regulasi ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah desa  dan  pengelola  BUMDes  untuk  melakukan pembelian lahan di dekat dermaga pelabuhan yang selanjutnya digunakan sebagai usaha jasa penyewaan lapak  bagi  para  PKL.  Berdasarkan  hasil  observasi lapangan  pada  saat  penelitian,  terdapat  lahan kosong  di  samping  dermaga  yang  memungkinkan untuk dijadikan tempat PKL berjualan ketika lahan tersebut sudah ditata dengan baik.
Penggunaan  lahan  pelabuhan  oleh  PKL diakui oleh Kepala Desa Teluk. Dari hasil wawancara, diketahui  bahwa  penggunaan  fasilitas  pelabuhan untuk para PKL sebenarnya dilatarbelakangi tidak digunakannya  dermaga  tersebut  untuk  aktivitas

## Gambar 6 Matriks Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung (Ekonomi, Pendapatan Desa)
Figure 6 Matrix of Direct and Indirect Effects (Economy, Village Income)
Gambar  di  atas  mengungkapkan  upaya  peningkatan  peran  pelabuhan  pun  tetap memperhatikan  keberadaan  institusi  desa.  Desa  dengan  segala  kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa  tetap  diakui  eksistensinya  oleh  seluruh  pemangku  kepentingan  yang  terlibat dalam pengembangan pelabuhan. Meski demikian, sikap setuju para pemangku kepentingan tersebut tidak menyangkut pemanfaatan lahan dermaga yang digunakan lapak PKL. Mereka setuju  pemerintahan  desa  melalui  BUMDes-nya  berupaya  meningkatkan  pendapatan  asli desa  (PADes)  di  luar  pemanfaatan  dermaga  untuk  lapak  PKL.  Diperlukan  upaya  untuk bermusyawarah  guna  mencari  solusi  penyediaan  lokasi  baru  bagi  para  PKL.  Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dimungkinkan untuk membeli tanah sebagaimana disebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pada Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  disebutkan  bahwa  Aset  lainnya  milik  Desa  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) antara lain: kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Landasan regulasi ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah  desa  dan  pengelola  BUMDes  untuk  melakukan  pembelian  lahan  di  dekat dermaga pelabuhan yang selanjutnya digunakan sebagai usaha jasa penyewaan lapak bagi para  PKL.  Berdasarkan  hasil  observasi  lapangan  pada  saat  penelitian,  terdapat  lahan kosong  di  samping  dermaga  yang  memungkinkan  untuk  dijadikan  tempat  PKL  berjualan ketika lahan tersebut sudah ditata dengan baik.
Gambar 8. Matriks Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung (Ekonomi, Pendapatan Desa). Figure 8. Matrix of Direct and Indirect Effects (Economy, Village Income).
bongkar ikan hasil tangkapan karena kapal nelayan tidak  dapat  bersandar  di  dermaga  akibat  proses pendangkalan kolam. Selain itu, animo masyarakat yang  setiap  malam  berkunjung  ke  pelabuhan untuk menikmati pemandangan menjadi daya tarik masyarakat  untuk  mendirikan  tenda-tenda  sebagai tempat  berjualan.  Kondisi  tersebut  menyebabkan banyaknya  sampah  sehingga  lingkungan  menjadi kotor. Kondisi inilah yang menyebabkan pihak desa berinisiatif  untuk  menarik  jasa  kebersihan  bagi warung  di  sekitar  dermaga.  Menurut  pihak  desa, pihaknya  tidak  akan  melakukan  hal  tersebut  jika dermaga  difungsikan  sebagai  tempat  berlabuhnya kapal  ikan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan pihak  desa,  pungutan  retribusi  tersebut  belum memiliki  dasar  hukum,  baik  berupa  Peraturan Daerah  Kabupaten  Pandeglang  maupun  Peraturan Desa  Teluk.  Hal  ini  terkonfirmasi  dari  data  yang tertuang pada papan informasi penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2021 yang tidak mencantumkan  pendapatan  asli  desa  dari  sektor retribusi.  Berdasarkan  hal  tersebut,  pungutan retribusi kebersihan yang selama ini dilakukan dapat dikatakan sebagai praktik ilegal.
Alasan  ketiadaan  regulasi,  baik  di  tingkat kabupaten  maupun  desa,  serta  keinginan  pihak desa  menggunakan  fasilitas  pelabuhan  untuk para  PKL  dilatarbelakangi  tidak  digunakannya dermaga tersebut untuk aktivitas bongkar ikan hasil tangkapan.  Fasilitas  pelabuhan  dapat  digunakan pihak UPTD PPP Labuan ketika akan melakukan relokasi  pedagang  di  sekitar  dermaga  setelah perbaikan dilakukan. Dalam hal inilah peran negara dihadirkan  melalui  pelaksanaan  tugas  pokok  dan fungsi UPTD PPP Labuan secara utuh sebagaimana
disebutkan oleh Royandi et al. (2019). Berdasarkan hal  tersebut,  optimalisasi  Pelabuhan  Perikanan Labuan  sesuai  dengan  fungsinya  sebagaimana tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  Per.08/ Men/2012  tentang  Kepelabuhanan  Perikanan dapat  terwujud  jika  sarana  dan  prasarana  yang dimiliki pelabuhan ini berfungsi sesuai dengan yang diharapkan oleh seluruh pengguna kepentingan.

## IMPLIKASI KEBIJAKAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa terdapat  sebelas  pemangku  kepentingan  yang berperan  dalam  pengembangan  pelabuhan perikanan  di  Labuan,  Kabupaten  Pandeglang dengan empat pemangku kepentingan di antaranya memiliki  tingkat  ketergantungan  serta  tingkat pengaruh  yang  kuat  terhadap  keberhasilan pengembangan  pelabuhan  perikanan,  yaitu UPTD  PPP  Labuan,  nelayan,  pengelola  TPI, dan  pengolah  hasil  perikanan.  Kesepakatan bersama  para  pemangku  kepentingan  terhadap tujuan  pengembangan  pelabuhan  perikanan  di Labuan,  Kabupaten  Pandeglang  diarahkan  pada peningkatan  peran  UPTD  Pelabuhan  Perikanan Labuan  dalam  pencapaian  tujuan  pembangunan, keamanan dan keselamatan pelayaran, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan desa, dan  fasilitasi  bagi  nelayan.  Dalam  hal  perlunya peningkatan  peran  UPTD  Pelabuhan  Perikanan Labuan  dalam  pencapaian  tujuan  pembangunan, pemangku  kepentingan  kelompok  masyarakat, aparat pemerintahan desa, dan pedagang kaki lima menunjukkan  persepsi  negatif.  Hal  ini  disebabkan adanya  kekhawatiran  akan  tidak  berlanjutnya keuntungan  ekonomi  yang  selama  ini  mereka peroleh  dari  aktivitas  PKL  yang  memanfaatkan dermaga  untuk  melakukan  usahanya.  Di  sisi  lain, keberadaan pedagang kaki lima di lokasi pelabuhan perikanan  akan  menimbulkan  permasalahan jika  tidak  dikelola  dengan  baik.  Oleh  karena itu,  dengan  munculnya  kesadaran  kolektif  dari setiap  pemangku  kepentingan,  diharapkan  tujuan bersama pengembangan pelabuhan perikanan akan cepat  terealisasi  sehingga  dapat  meningkatkan perekonomian nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya.
Berdasarkan  temuan  tersebut,  Pemerintah Provinsi  Banten  melalui  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  (UPTD  PPP  Labuan)  perlu  melakukan revitalisasi  pelabuhan  perikanan  yang  diarahkan pada  upaya  peningkatan  fasilitas  dan  pelayanan pelabuhan  serta  perlu  melakukan  peningkatan kerja  sama  dengan  pengelola  TPI,  masyarakat,
para  pengepul,  dan  pedagang  kaki  lima  dalam pemanfaatan  pelabuhan  perikanan  di  Labuan  agar tujuan pembangunannya tercapai dan memberikan manfaat  bagi  masyarakat.  Diperlukan  peningkatan intensitas  koordinasi  antara  UPTD  PPP  Labuan dan  Bappeda  agar  rencana  revitalisasi  mendapat dukungan dalam hal perencanaan dan penganggaran. Hal yang juga perlu dilakukan adalah optimalisasi keberadaan  pemerintah  desa  dibantu  pemerintah kabupaten,  provinsi,  dan  pusat  untuk  menyiapkan lokasi dan membangun sarana yang representatif bagi pedagang kaki lima dan pengunjung yang selama ini memanfaatkan fasilitas dermaga pelabuhan agar pada masa mendatang keberadaannya tidak mengganggu fungsi pelabuhan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  mengucapkan  terima  kasih  kepada Kepala  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi Banten yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan  kegiatan  penelitian  ini.  Ucapan  terima kasih  juga  kami  sampaikan  kepada  pimpinan  dan staf Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan serta seluruh informan yang telah memberikan dukungan data dan infomasi.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Dengan  ini  kami  menyatakan  bahwa kontribusi setiap penulis terhadap pembuatan karya tulis ini adalah Oki Oktaviana sebagai kontributor utama serta Devi Triady Bachruddin dan Bani Adi Darma  sebagai  kontributor  anggota.  Pernyataan ini  sudah  disepakati  secara  bersama-sama  untuk diketahui semua pihak yang berkepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfons, J. M., Tupamahu, A., & Abrahamsz, J. (2018). Evaluasi  peran  dan  strategi  pengelolaan pangkalan pendaratan ikan erie di Kota Ambon. Triton , 14 (2), 66–75.
Anderson,  A.  R.  &  Obeng,  B.  A.  (2017).  Enterprise as  socially  situated  in  a  rural  poor  fishing community. Journal of Rural Studies , 49 , 23–31. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.11.015.
Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik sumber daya laut dan pesisir 2021 . Badan Pusat Statistik. Cadith, J., Shintaningrum, Rusli, B., & Muhtar, E. A.
(2019).  Relasi  antar  aktor  dalam  mendukung sektor perikanan di pesisir Teluk Banten. Jurnal Administrasi  Publik , 10 (1),  37–72.  https://doi. org/http://dx.doi.org/10.31506/jap.v10i1.
Coto-Millán,  P.,  Mateo-Mantecón,  I.,  Quesada,  J. L.  D.,  Panela,  A.  C.,  &  Pesquera,  M.  Á. (2010).  Evaluation  of  port  externalities: The  ecological  footprint  of  port  authorities.
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
Contributions  to  Economics ,  323–340.  https:// doi.org/10.1007/978-3-7908-2425-4_20.
Diantoro,  A.  &  Mussadun,  M.  (2015).  Pengaruh
Pelabuhan  Perikanan  Pantai  Tegalsari  terhadap kesejahteraan  pekerja.
Jurnal Wilayah dan  Lingkungan , 3 (1),  1–14.  https://doi. org/10.14710/jwl.3.1.1-14.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. (2019). Kelautan dan perikanan dalam angka 2019 .
Fauzi,  Akhmad.  2019. Teknik  analisis  berkelanjutan . Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
Godet, M., Monti, R., Meunier, F., & Roubelat, F. (2004). Scenarios  and  strategies  -  a  toolbox  for  problem solving (3nd issue - June 2004 Distributor).
Hutapea, R. Y. ., Solihin, I., & Nurani, T. W. (2017). Peran  pelabuhan  perikanan  Samudera  Nizam Zachman  dalam  mendukung  industri  tuna. Marine  Fisheries :  Journal  of  Marine  Fisheries Technology  and  Management , 8 (2),  187–198. https://doi.org/10.29244/jmf.8.2.187-198.
Ikhsan,  S.  A.,  Sholihin,  I.,  &  Nurani,  T.  W.  (2017). Model  konseptual  pengembangan  Pelabuhan Perikanan  Samudera  Bungus  sebagai  pusat pendaratan  ikan  tuna. Jurnal  Teknologi Perikanan  dan  Kelautan , 8 (1),  81–93.  https:// doi.org/10.24319/jtpk.8.81-93.
Ningsih,  T.  (2006). Strategi  peningkatan  kapasitas kelembagaan  Pelabuhan  Perikanan  Samudera Nizam Zachman, Jakarta . Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
Rizal,  A.  (2013).  Kinerja  sektor  perikanan  Provinsi Banten. Akuatika , IV (1), 21–34.
Royandi, E., Satria, A., & Saharuddin. (2019). Strategi aktor  dalam  pemanfaatan  sumberdaya  laut  di Pelabuhan  Ratu  Jawa  Barat. Sodality:  Jurnal Sosiologi Pedesaan , 7 (2), 126–136.
Sam, A. R., Wisudo, S. H., Murdiyanto, B., & Iskandar,
B. H. (2011). Strategi pengembangan Pelabuhan Perikanan  Samudera  Nizam  Zachman  Jakarta (PPSNZJ)  sebagai  pusat  pemasaran  perikanan. Marine  Fisheries , 2 (2),  129–139.  https://doi. org/10.29244/jmf.2.2.129-139.
Siswanto, A. D., & Nugraha, W. A. (2016). Permasalahan dan  potensi  pesisir  di  Kabupaten  Sampang.
Jurnal Kelautan , 9 (1), 12–16.
Sulfitra  &  Ariyanto,  Agus.  (2018).  Analisis  evaluasi kinerja  Pelabuhan  Perikanan  Lampulo dalam  peningkatan  kesejahteraan  hidup  dan penggurangan  angka  pengangguran. Jurnal Ilmiah  Manajemen  Muhammadiyah  Aceh , 8 (1), 34–48.
Watung, F. Y., Masengi, K. W. A., & Dien, H. V. (2016). Rencana  strategis  pengembangan  wilayah kerja  pelabuhan  perikanan  untuk  mendukung operasional  pelabuhan  secara  optimal. Aquatic Science & Management , 4 (2), 32–34. https://doi. org/10.35800/jasm.4.2.2016.14446.
World  Bank.  (2021).  Oceans  for  prosperity:  Reforms for  a  blue  economy  in  Indonesia. Oceans  for Prosperity , 1–80. Yonvitner,  Y.,  Boer,  M.,  &  Kurnia,  R.  (2020). Kajian  tingkat  efektivitas  perikanan  untuk pengembangan  secara  berkelanjutan  di Provinsi  Banten. Jurnal  Kebijakan  Perikanan Indonesia , 12 (1),  35.  https://doi.org/10.15578/ jkpi.12.1.2020.35-46.