## RANCANGAN PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT DI INDONESIA

## Fransiskus Xaverius Dako
Program Studi manajemen Sumberdaya Hutan Politeknik Pertanian Negeri Kupang Jl. Adi Sucipto Penfui, P. O. Box. 1152, Kupang 85011

## ABSTRACT
Masterplan  of  Community  Forest  Development  in  Indonesia. Community forest  is  a forest  area  which  owned  by  people  with  a  minimum  of  0.25  ha  with  a canopy of woody plants and/or other plant species more than 50  % and/or in the first  year  with  plants  of  at  least  500  plants  per  hectare.The  main  purpose  of development community forests are to increase the productivity of marginal lands, helping  the  diversify  of  agricultural  products  who  needed  by  society,  prepare  of timber and building materials industries as well as fire wood, increasing farmers’s in come in rural communities and enhancing their  welfare, also improve the  water system and the environment specially on land belongs to the people who are in the up stream waters hield protection areas. Forest development program hopefully not only produce of  woods but  also produce  the other commodities  and services, such as foods, fodders, medicines,etc. which considered a balance of ecology, social and economy.  The  development  of  community  forests  can  also  support  and  provide solutions in forestry problems with the way recovery the forests which transformed into  shrubs  and  weeds,  also  change  people's  behavior  by  providing  jobs  for  the community. With the development of community forests can support the availability of job for the community which impact on income for them.
Key words: development, forest, community

## PENDAHULUAN
Pembangunan  hutan  rakyat  tidak  hanya  sebagai  penghasil  kayu  saja tetapi  juga  menghasilkan  komoditas  dan  jasa  lainnya,  seperti  bahan  pangan, pakan  ternak,  obat-obatan  dan  lain-lain,  yang  memperhatikan  keseimbangan asas ekologi, sosial dan ekonomi. Perkembangan hutan rakyat di Indonesia, juga didorong oleh keadaan dan kondisi hutan Negara yang dikelola oleh pemerintah mengalami  kerusakan.  Kerusakan  hutan  tersebut  juga  disebabkan  oleh kesalahan pengelolaan yang kurang memperhatikan aspek sosial, sehingga tidak mampu  lagi  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Usaha  pemerintah  dalam mengatasi hal tersebut yaitu dengan melaksanakan program penghijauan.
Menurut Simon (2009), sejak dekade 1960-an, awal program penghijauan dilaksanakan  belum  menunjukan  hasil  yang  memuaskan,  karena  masyarakat masih  belum  meyakini  manfaat  program  tersebut.  Hal  tersebut  disebabkan sebagian besar masyarakat saat itu lebih mengkonsentrasikan usahanya untuk menanam  tanaman  pangan.  Kondisi  lahan  yang  tandus  dan  kering  akibat produktifitas  lahan  semakin  menurun,  kurang  menguntungkan  lagi  untuk
menanam  tanaman  pangan.  Oleh  karena  itu  dengan  segala  keterbatasannya justru  memunculkan  sifat  kreatif  masyarakat  setempat  dalam  mengelola lahannya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Setelah  berjalannya  waktu, masyarakat semakin merasakan keuntungan yang lebih jika menanam tanaman kayu,  dibandingkan  kalau  hanya  menanam  tanaman  pangan.  Hal  inilah  yang mendorong  terus  berkembangnya  hutan  rakyat  di  Indonesia  baik  dilihat  dari pertambahan luasan maupun produksi kayunya.
Hutan  rakyat  dalam  perkembangannya,  telah  banyak  memberikan manfaat  yang  positif  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Manfaat positif  bagi  pemiliknya  yaitu  dapat  memberikan  hasil  hutan  yang  diperoleh secara  langsung,  baik  berupa  sumber  kayu  perkakas,  kayu  bakar,  pangan, pakan  ternak.Manfaat  positif  hutan  rakyat  secara  tidak  langsung  yaitu terpeliharanya  fungsi  hidrologi,  klimatologis,  estetika  dan  lainnya  yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.Hutan rakyat secara umum bertujuan untuk menambah pendapatan penduduk. Menurut Simon (2009), hutan rakyat dapat  menyumbang  pemenuhan  kebutuhan  dasar  petani  khususnya masyarakat disekitar hutan.

## PERKEMBANGAN HUTAN RAKYAT

## Pengertian Hutan Rakyat
Menurut Keputusan Menteri Kehutanan No. 49/KPTS.II/1997  tanggal 20 Januari  1997  bahwa  hutan  rakyat  adalah  hutan  yang  dimiliki  oleh  rakyat dengan  luas  minimal  0,25  ha  dengan  penutupan  tajuk  tanaman  kayu-kayuan dan/atau jenis tanaman lainnya lebih dari 50 % dan/atau pada tahun pertama dengan  tanaman    sebanyak  minimal  500  tanaman  per  hektar.  Adapun sasarannya adalah lahan milik, lahan milik adat dan lahan garapan yang tidak produktif. Adapun menurut Alrasyid (1979), Tinambunan (1996) dan Zain (1998) dalam  Simon  (2004)  menyatakan  bahwa  hutan  rakyat  adalah  hutan  yang dibangun  pada  lahan  milik  atau  gabungan  dari  lahan  milik  yang  ditanami pohon,  yang  pembinaan  dan  pengelolaannya  dilakukan  oleh  pemiliknya  atau oleh suatu badan usaha seperti koperasi dengan berpedoman kepada ketentuan- ketentuan yang digariskan oleh pemerintah.
Hutan  rakyat  dapat  berbentuk  hutan  rakyat  campuran,  murni    dan sistem  wanatani  atau  tumpangsari.  Hutan  rakyat  campuran  adalah  hutan rakyat  yang  terdiri  atas  berbagai  jenis  pohon-pohonan  yang  ditanam  secara campuran.  Dari  segi  silvikultur  bentuk  hutan  ini  lebih  baik  daripada  hutan rakyat murni. Hutan rakyat campuran lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit  serta  gangguan  alam  (angin).  Selain  itu  juga  dapat  mengurangi terjadinya  persaingan  penggunaan  zat  hara  oleh  akar  maupun  penggunaan cahaya  matahari.  Dari  segi  ekonomi,  hutan  rakyat  campuran  memiliki ketahanan  dan  fleksibilitas  lebih  tinggi  karena  terdapat  diversifikasi  komoditas secara horizontal dengan risiko yang lebih kecil, sehingga tidak tergantung pada satu komoditas saja. Hutan rakyat jenis ini dapat menyerap tenaga kerja secara berkesinambungan  dalam  jumlah  cukup  banyak  sehingga  dapat  membantu dalam mengatasi pengangguran.
Hutan  rakyat  murni  adalah  hutan  rakyat  yang  terdiri  atas  satu  jenis tanaman  pokok  yang  ditanam  dan  diusahakan  secara  homogen  (monokultur). Hutan  rakyat  murni  lebih  mudah  dalam  pembuatan,  pengelolaan  dan pengawasannya  namun  dari  segi  silvikultur  bentuk  hutan  murni  memiliki beberapa  kelemahan,  diantaranya  adalah  mudah  dan  peka  terhadap  serangan hama dan penyakit serta gangguan alam seperti angin. Dari segi ekonomi hutan rakyat murni kurang fleksibel karena tidak ada diversifikasi komoditas sehingga ketahanan ekonominya kurang, dimana tergantung hanya pada satu komoditas. Hutan  rakyat  dengan  sistem  wanatani  atau  tumpangsari  merupakan hutan  rakyat  yang  mempunyai  bentuk  usaha  kombinasi  kehutanan  dengan usaha  tani  lainnya,  seperti  perkebunan,  pertanian  dan  peternakan  secara terpadu  dalam  satu  areal/lokasi.  Hutan  rakyat  dengan  sistem  wanatani berorientasi  kepada  optimalisasi  pemanfaatan  lahan,  baik  dari  segi  ekonomi maupun  ekologi.  Bentuk  hutan  seperti  ini  mempunyai  daya  tahan  terhadap serangan hama penyakit dan angin. Secara ekonomi, bentuk hutan semacam ini memberikan  keuntungan  ganda  melalui  pemanenan  bertahap  yang berkesinambungan.  Adanya  diversifikasi  komoditas  secara  vertikal  dan horisontal  mengakibatkan  nilai  ekonomi  yang  diperoleh  semakin  tinggi  dan penyerapan tenaga kerja yang banyak dan berkelanjutan.

## Ekosistem Hutan Rakyat
Didalam  Undang-Undang  Pokok  Kehutanan  No.  5  Tahun  1967,  istilah hutan rakyat yang digunakan adalah hutan milik, yaitu lahan milik rakyat yang ditanami dengan pepohonan. Pada waktu itu di pulau Jawa sudah ada bentuk tata  guna  lahan  yang  mirip  dengan  hutan  rakyat,  yaitu  pekarangan  di  Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur, atau talun di Jawa Barat (Simon,2008).
Pekarangan  adalah  lahan  disekeliling  rumah  di  Jawa  Tengah,  DIY  dan Jawa  Timur  yang  ditanami  dengan  berbagai  macam  jenis  tanaman,  termasuk pohon  (tanaman  keras).  Di  daerah  pemukiman  penduduk  yang  halaman rumahnya  penuh  dengan  tanaman  keras  sehingga  membentuk  pekarangan, biasanya  juga  dilengkapi  dengan  tegal,  yang  juga  ditanami  dengan  pepohonan dan  tanaman  pangan.Penanaman  tanaman  tahunan  itu  dimaksudkan  untuk memperoleh  hasil  berupa  buah,  sayur-sayuran,  kayu  bakar  dan  kayu pertukangan,  yang  disamping  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  juga  dapat dijual untuk memperoleh uang tunai.
Kalau pekarangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta talun di Jawa Barat,  sudah  lama  berkembang,  setidaknya  sejak  awal  abad  ke-20,  tidak demikian  halnya  dengan  hutan  rakyat  dilahan  kering  atau  tegal.Bentuk  tata guna lahan yang relatif baru ini mulai tampak perkembangannya selama dekade 1970-an.  Pada  awal  dekade  1950-an,  pemerintah  (Kementerian  Kemakmuran) menggulirkan  program  untuk  menanam  pohon-pohonan  di  tegal  atau pekarangan  yang  dinamakan  program karangkitri .  Akan  tetapi,  karena  alasan keuangan dan organisasi, program ini belum sempat terealisir. Oleh karena itu pada awal dekade 1960-an, berkat kesiapan yang lebih baik, para rimbawan dan organisasi  yang  lebih  teratur  (Simon  2009),  program karangkitri dilanjutkan dengan nama program penghijauan.
Dengan  adanya  bantuan  dari  Negeri  Belanda  dan  FAO  (NOVIB)  sejak tahun 1967, akhirnya program penghijauan berhasil membangun daerah-daerah yang semula tergolong daerah kritis menjadi daerah yang penuh dengan hutan rakyat. Namun perlu dicatat bahwa hutan rakyat didaerah-daerah kritis tersebut mulai tahun 1970-an tampak lebih didominasi oleh jenis jati, pada hal jenis ini tidak termasuk deretan jenis yang ditanam dalam program penghijauan. Jenis- jenis  yang  ditentukan  oleh  pemerintah  untuk  ditanam  dalam  program
penghijauan  adalah  mahoni,  sono, Acacia  auricoliformis ,  kemudian  jenis penghasil  kayu  bakar  seperti  gliriside  dan  kaliandra.  Berbeda  dengan  hutan alam  atau  hutan  tanaman  monokultur,  hutan  rakyat  dikembangkan  dengan budidaya manusia yang sangat intensif. Hutan rakyat yang dimaksudkan disini ditanam  campur  dengan  tanaman  semusim  penghasil  pangan,  sayur-sayuran maupun tanaman keras penghasil buah-buahan.
Keanekaragaman hayati didalam ekosistem hutan rakyat, walaupun tidak sebanyak pada ekosistem hutan alam klimaks, masih lebih tinggi dibandingkan dengan yang dimiliki oleh hutan tanaman monokultur.Hampir dapat dipastikan, didalam  ekosistem  hutan  rakyat  selalu  ada  jenis-jenis  dari  keluarga l eguminoceae yang  dikenal  mampu  mengikat  nitrogen  bebas  di  udara  melalui simbiosis  dengan  bakteri Rhizobium .  Melihat  keunggulan  ekosistem  hutan rakyat  seperti  telah  diuraikan  diatas,  maka  pembentukan  ekosistem  tersebut pantas untuk ditiru dalam merekayasa hutan rakyat  yang tersusun atas banyak jenis  (polikultur).  Itulah  sebabnya,  secara  jelas  dapat  dikatakan  bahwa  proses pembentukan  ekosistem  hutan  rakyat  reproducible  untuk  mengembangkan hutan rakyat dimanapun, bahkan juga untuk mengembangkan hutan tanaman yang  dari  aspek  sosial  dapat  diterima  masyarakat  ( social  acceptable )  maupun ramah terhadap lingkungan ( envirometally sound ).

## PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT DI INDONESIA
Adapun tujuan utama pembangunan hutan rakyat adalah 1)  meningkatkan  produktivitas  lahan  kritis  atau  areal  yang  tidak  produktif secara optimal dan lestari,2) membantu  penganekaragaman  hasil  pertanian yang dibutuhkan masyarakat,3) membantu masyarakat dalam penyediaan  kayu bangunan  dan  bahan  baku  industri  serta  kayu  bakar,4)  meningkatkan pendapatan masyarakat tani di pedesaan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya,5)  memperbaiki  tata  air  dan  lingkungan,  khususnya  pada lahan milik rakyat yang berada di kawasan perlindungan daerah hulu DAS.
Secara finansial hutan rakyat memiliki pola tanam yang sangat beragam. Namun  demikian  sebagian  besar  hutan  rakyat  yang  ada  di  lapangan  pada umumnya  menggunakan  pola  tanam  campuran  (wanatani),  yakni  campuran antara tanaman pangan dan tanaman kayu-kayuan. Keuntungan pola ini antara
lain; 1) adanya pembagian resiko (kegagalan satu jenis terganti oleh jenis lain), 2)  peningkatan  frekuensi/intensitas  pemungutan  hasil,  sehingga  pendapatan meningkat,  3)  menjamin  stabilitas  biologis  dan  memperbaiki  kesuburan  tanah dan lingkungan/ekologi, 4) efisiensi penggunaan faktor produksi.
Hasil  dari  pembangunan  hutan  rakyat  secara  ekologis  adalah  daya dukung lingkungan, yakni; menahan laju erosi, mengurangi bahaya banjir dan perbaikan tata air. Sedangkan secara ekonomi dapat menghasilkan kayu rakyat sebagai suatu komoditas yang memiliki nilai ekonomis yang cukup baik. Hal ini diharapkan  dapat  mengurangi  masalah  pembangunan  sosial  ekonomi penduduk di pedesaan dengan masalah lahan kritis (Attar, 2000) dalam Simon (2004).  Perkembangan  hutan  rakyat  didorong  adanya  beberapa  faktor  yaitu faktor ekologis, ekonomi dan budaya. Hal ini menunjukan bahwa hutan rakyat bukan pilihan utama bagi masyarakat secara umum (karena kondisi lingkungan alam tidak memungkinkan untuk budidaya tanaman pertanian/semusim).

## REKAYASA PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT
Beranjak  dari  kondisi  rusaknya  tegakan  hutan  dan  banyaknya  lahan kritis,  minimnya  akses  masyarakat  desa  dan  para  pihak  dalam  pemanfaatan hutan  rakyat,  pendekatan  yang  dipergunakan  untuk  pengelolaan  hutan  rakyat adalah menerapkan kegiatan rekayasa teknik kehutanan ( forest engineering ) dan rekayasa  social  ( social  engineering ).  Menurut  Simon  (2008), Forest  engineering bertujuan  untuk  memberikan  model  baru  dalam  pengelolaan  hutan  sehingga pengelolaan  hutan  ini  mampu  membantu  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat desa  hutan  dan  secara  tidak  langsung  berarti  membantu  peningkatan kesejahteraan  masyarakat.Sedangkan social  engineering bertujuan  untuk merubah mindset ,  dan  merancang  keterlibatan  para  pihak  dalam  pengelolaan hutan. Disamping itu rekayasa social bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan  ( capacity  building )  masyarakat  desa  hutan  sehingga  masyarakat desa  hutan  mampu  berkiprah  sebagai  lembaga  yang  mandiri,  dan  berposisi sebagai pihak yang setara serta sejajar dengan pihak-pihak lain.
Rekayasa Pengelolaan Hutan ( Forest Enginering )
Dalam  rekayasa  pengelolaan  hutan  rakyat  terdapat  kegiatan-kegiatan utama  yang  harus  dilakukan  yaitu:  pemilihan  lokasi  hutan  rakyat,  pemilihan jenis tanaman dan melaksanakan manajemen pengelolaan hutan rakyat.
a. Lokasi Hutan Rakyat
Pembangunan  hutan  rakyat  dimaksudkan  untuk  mengaktifkan  lahan  tidur agar  lebih  produktif  sehingga  dapat  meningkatkan  pendapatan  masyarakat pelaksana program serta tetap mempertahankan fungsi hidrologis. Menurut Jaffar  (1993)  dalam  Simon  (2004),  sasaran  pembangunan  hutan  rakyat adalah lahan milik dengan kriteria; 1) areal kritis dengan keadaan lapangan berjurang  dan  bertebing  yang  mempunyai  kelerengan  lebih  dari  30  %, 2) areal kritis yang telah ditelantarkan atau tidak digarap lagi sebagai lahan pertanian  tanaman  pangan  semusim,  3)  areal  kritis  yang  karena pertimbangan-pertimbangan  khusus  seperti  untuk  perlindungan  mata  air dan  bangunan  pengairan  perlu  dijadikan  areal  tertutup  dengan  tanaman tahunan,  4)  lahan  milik  rakyat  yang  karena  pertimbangan  ekonomi  lebih menguntungkan  bila  dijadikan  hutan  rakyat  daripada  untuk  tanaman semusim.
b. Pemilihan Jenis Tanaman
Menurut  Simon  (2004),  mengenai  jenis  tanaman  untuk  hutan  rakyat  ini harus  memiliki  beberapa  kriteria  yaitu:  1)  sesuai  dengan  keadaan  iklim, jenis  tanah  dan  kesuburan  tanah  serta  sifat  fisik  wilayah  ( environmentally friendly ),  cepat  menghasilkan  dan  dapat  dibudidayakan  oleh  masyarakat dengan mudah ( socially acceptable ), 3) menghasilkan komoditas yang mudah dipasarkan dan memenuhi bahan baku industry ( economically profitable ).
Tanaman pokok adalah jenis tanaman kehutanan yang ditanam lahan hutan rakyat.Jenis  tanaman  ini  merupakan  jenis  tanaman  local  atau  dari  luar daerah  yang  cocok  ditanam  pada  areal  tersebut  sebagai  tanaman  yang mempunyai  fungsi  ekonomi  dan  fungsi  konservasi  terhadap  tanah  dan  air serta  sebagai  penambah  keanekaragaman  hayati  (biodiversity).  Bentuk pengelolaan  hutan  yang  paling  menguntungkan  adalah  kombinasi  antara tanaman  pangan  dan  pohon-pohonan,  kemudian  disusul  dengan  tanaman pangan saja, baru yang terakhir tanaman pohon-pohonan murni.
c. Melaksanakan manajemen pengelolaan/manajemen regim (MR) hutan rakyat Dalam  merancang  rejim  pengelolaan  hutan  rakyat  harus  memperhatikan hal-hal  sebagai  berikut:  1)  garis  besar  strategi  pengelolaan  untuk menghasilkan  kayu  pertukangan  dan  kayu  bakar,  2)  kebutuhan  setempat akan  lapangan  pekerjaan  baru  maupun  hasil  pangan  dan  pakan  ternak, 3) garis besar dan kepentingan setempat tentang fungsi hutan rakyat dalam menjaga  lingkungan,  kesuburan  tanah,  produksi  air  sepanjang  tahun,  dan menyediakan  habitat  yang  sehat  untuk  floran  dan  fauna,  4)  kondisi  fisik setiap  lokasi,  khususnya  tentang  bonita,  topografi  dan  keadaan  berbatu, 5)  nilai  ekonomi  setiap  petak  dalam  hubungannya  dengan  aksesabilitas, tekanan  penduduk  dan  jarak  lokasi  tersebut  dari  pusat  kegiatan  ekonomi masyarakat.
Untuk  merancang  regim  pengelolaan  hutan  rakyat,  tekanan  penduduk terhadap lahan hutan merupakan faktor pertama yang harus diperhatikan, karena  faktor  ini  menentukan  intensitas  masalah  sosial  yang  ada.Secara umum  tekanan  penduduk  terhadap  lahan  hutan  dapat  diukur  dari  jarak antara lahan tersebut dengan tempat pemukiman.Hutan yang dekat dengan tempat pemukiman, dinamakan interface area , harus dikelola dengan regim pengelolaan yang intensif (Simon, 2008).
Rekayasa Sosial ( Social Enginering )
Dalam  mendukung  pelaksanaan  pembangunan  hutan  rakyat,  harus didukung  rekayasa  social    sebagai  actor  penggerak  kegiatan  dilapangan  yang meliputi:
a. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  adalah  suatu  kegiatan  yang  berkesinambungan,  dinamis, secara sinergis mendorong mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara  evolutif  dengan  keterlibatan  semua  potensi.  Dengan  cara  ini  akan dimungkinkan  terbentuknya  masyarakat  madani  yang  majemuk,  penuh keseimbangan  hak  dan  kewajiban,  saling  menghormati  tanpa  ada  yang merasa asing dalam komunitasnya. Tujuan pokokpembangunan (pemberdayaan) masyarakat adalah: 1) memperkuat ikatan dan kerukunan social  antar  anggota  masyarakat;  2)  memampukan  setiap  orang  untuk
memegang peranan dalam tindakan bersama; 3) meningkatkan komunikasi diantara mereka dan dengan anggota masyarakat luar.
b. Optimalisasi Kelembagaan Masyarakat
Optimalisasi kelembagaan masyarakat khususnya lembaga masyarakat desa hutan  (LMDH)  yang  telah  terbentuk  diharapkan  mampu  menjadi  wahana penyaluran  aspirasi  dan  aktualisasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan rakyat.Oleh  karena  itu  untuk  mengoptimalkan  fungsi  LMDH  yang  paling penting adalah pemilihan ketua yang bermoral baik. Hal tersebut dilakukan karena apabila LMDH mendapatkan bantuan dana dan ada pembagian/sharing  dari  kegiatan  pengelolaan  hutan  rakyat  maka  semua anggota  akan  mendapatkan  hal  yang  adil  dan  merata  serta  mampu menjalankan  kewajibannya  dengan  penuh  tanggung  jawab  sesuai kesepakatan  yang  dibuat  antara  LMDH  dan  pemerintah.  Selain  itu, pengembangan  kelembagaan  melaluipeningkatan  kemampuan  masyarakat dalam  kelembagaan  pemanfaatan  hutan  antara  lain:  melalui  bimbingan, supervisi, pendidikan dan latihan serta penyuluhan.

## PENUTUP
Perencanaan memegang peranan penting dalam setiap pengelolaan, lebih- lebih  untuk  kehutanan  yang  mempunyai  jangka  berproduksi  yang  panjang. Program  pembangunan  hutan  rakyat  yang  diharapkan,  yaitu  tidak  hanya sebagai  penghasil  kayu  saja  tetapi  juga  menghasilkan  komoditas  dan  jasa lainnya,  seperti  bahan  pangan,  pakan  ternak,  obat-obatan  dan  lain-lain,  yang memperhatikan keseimbangan asas ekologi, sosial dan ekonomi. Pembangunan hutan  rakyat  juga  dapat  mendukung  dan  memberi  solusi  dalam  permasalahan kehutanan  dengan  jalan  dalam  menghutankan  kawasan  yang  telah  berubah menjadi  semak  belukar  dan  alang-alangdapat  merubah  perilaku  masyarakat dengan  menyediakan  lapangan  kerja  bagi  masyarakat.  Dengan  pembangunan hutan rakyat maka dapat tersedianya lapangan bagi masyarakat yang berimbas terhadap peningkatan pendapatan bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Simon,  Hasanu.,  2004. Aspek  Sosio-Teknis  Pengelolaan  Hutan  Jati  di  Jawa .
Pustaka Pelajar,   Yogyakarta.
--------------------,  2004. Membangun  Kembali  Hutan  Indonesia .  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta.
--------------------,  2004. Hutan  Jati  dan  Kemakmuran:  Problema  dan  Strategi Pemecahannya . Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
--------------------,  2008. Pengelolaan  Hutan  Bersama  Rakyat:  Teori  dan  Aplikasi pada Hutan Jati di Jawa . Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
--------------------,  2008. Bahan  Ajar  Kehutanan  Sosial  Lanjut. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
--------------------, 2009. Sosiologi Hutan  Lanjut . Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.