P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969

## Prespektif permohonan perubahan Nama orang pada pengadilan negeri

## Murtiningsih Kartini
Universitas Wiralodra, Indonesia, murti.kartini76@gmail.com
Dikirim 10 Januari 2023,  disetujui 20 April  2023, diterbitkan 22 April 2023 Pengutipan: Kartini, M. (2023). Prespektif permohonan perubahan Nama orang pada pengadilan negeri. Gema Wiralodra , 14 (1), 415- 421

## Abstrak
Nama adalah identitas penting yang melekat pada diri seseorang. Merubah nama merupakan hal yang diperbolehkan oleh hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun  2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.  Kasus  yang  terjadi  di  masyarakat,  seseorang  yang  akan  melakukan  perubahan nama harus mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri setempat guna dilakukan penetapan. Hal tersebut untuk mengetahui bagaiman prosedur serta untuk mengetahui apabila perubahan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri setempat. Penulisan ini melalui proses study kepustakaan dengan metode analisis yuridis normative. Dimana pengajuan perubahan nama seseorang  pada  Pengadian  Negeri  setempat  apabila  telah  memenuhi  persyaratan  tentunya  akan ditetapka, sebaliknya apabila tidak memenuhi prosedur serta syarat yang ditentukan makan akan ditolak.
Kata Kunci: Prosedur, Syarat Formil, Regulasi

## Abstract
Name is an important identity attached to a person. Changing the name is permissible by law in Indonesia, as stipulated in Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. In cases that occur in the community, a person who  will  make  a  name  change  must  apply  for  a  name  change  to  the  local  District  Court  for determination. This is to find out how the procedure is and to know if the change is rejected by the local District Court. This writing is through a literature study process with normative juridical analysis methods. Where the application to change a person's name to the local District Court if it meets the requirements will certainly be determined, otherwise if it does not meet the procedures and conditions specified for eating, it will be rejected.
Keyword(s): Procedure, Formal Requirements, Regulation

## 1. Pendahuluan
Nama  adalah  identitas  penting  yang  melekat  pada  diri  seseorang.  Identitas  ini memberikan pengaruh cukup besar bagi pemilik nama. Pemberian mana pada bayi baru lahir yang dilakukan oleh orang tua atau keluarganya merupakan hal mudah, namun menjadi hal penting  yang  dapat  mempengaruhi  kehidupan  anak  tersebut  saat  besar.  Nama  seseoramg memiliki  sejarah  dan  makna  tersendiri  (Laraswaty  &  Subandi,  2021).  Misalnya  beberapa nama di daerah Bali berdasarkan analisis struktur linguistic dapat tergolong dalam tiga jenis kata, yaitu kata sandang, kata sifat dan kata bilangan (Tristiawati, 2018). Pemberian nama, baik tatacara pemberian maupun pemilihan nama, berasisiasi dengan lingkungan tempatnya berada.  Adat,  budaya,  hingga  norma  yang  berlaku  juga  menjadi  beberapa  pertimbangan pemberian nama kepada seseorang.
Mengganti  nama  merupakan  hal  yang  diperbolehkan  oleh  hukum  di  Indonesia. Perubahan  nama  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan.  Dimana pencatatan  perubahan  nama  harus  memenuhi  persyaratan  dokumen  berupa  Salinan
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
penetapan  pengadilan  negeri,  kutipan  akta  pencatatan  sipil,  kartu  keluarga,  kartu  tanda penduduk  elektronik,  dan  dokumen  perjalanan  bagi  orang  asing.  Salinan  penetapan pengadilan  negeri  diperoleh  setelah  menjalani  persidangan  pergantian  nama  dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh pengadilan negeri setelah mendaftarkan diri untuk melakukan permohonan.
Menurut Rahmawati, nama merupakan atribut pribadi yang memiliki fungsi sebagai sarana untuk mengindetifikasi seseorang, dan selalu digunakan untuk beragam kepentingan sejak  seseorang  lahir  hingga  namanya  tertulis  di  batu  nisan  saat  meninggal  dunia (Rahmawati, 2013). Bagi kebanyakan orang, terutama mereka yang beragama Islam, nama mengandung  unsur  penting  karena  berkaitan  dengan  do’a,  harapan,  cita-cita  dan  pada umumnya nama tersebut merupakan hasil pemikiran dan pemberian dari orang tua, keluarga besar, atau bahkan lingkungan sekitarnya(Kosasih, 2010). Namun demikian perubahan nama adalah hak seseorang (Fitriyani et al., 2018; Indrawan & Ramasari, 2022).
Meskipun  perubahan  nama  diperbolehkan  oleh  hukum  di  Indonesia,  ternyata  tidak semua perubahan akan diterima oleh pengadilan. Umumnya hakim akan menolak perubahan nama  yang  bertentangan  dengan  hukum.  Namun  dapat  terjadi  penolakan  lain  meskipun alasan  perubahan  nama  tidak  melanggar  ketentuan  hukum.  Dengan  demikian  ada  factor- faktor lain yang harus diperhatikan dalam permohonan perubahan nama selain kelengkapan berkas persyaratan persidangan(Ashiddiqy, 2021).
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  dikemukakan  beberapa  permasalahan  yang  akan penulis  sampaikan,  yaitu;  Bagaimana  prosedur  permohonan  perubahan  nama  pada pengadilan negeri serta Bilamana dalam proses perubahan nama tersebut tidak diterima oleh pengadilan negeri setempat

## 2. Metode Penelitian
Metodologi  yang  dipergunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  dengan  menggunakan pendekatan secara yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada asas-asas atau kaidah-kaidah dimana hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, maupun doktrin dari ahli hukum (Benuf et al., 2019). Dikatakan  normative  karena  hukum  diasumsikan  sebagai  sesuatu  otonom  sehingga keberlakuannya  ditentukan  oleh  hukum  itu  sendiri,  bukan  oleh  factor  lain  di  luar  hukum (Bachtiar, 2018). Penelitian yuridis normative memulai dari fenomena yuridis menuju fakta sosial, karena hukum dianggap final dan memiki posisi lebih tinggi disbanding masyarakat. Akibatnya  bila  ada  perbedaan  antara  apa  yang  dikehendaki  hukum  dengan  apa  yang dikehendaki  masyarakat,  maka  yang  harus  diubah  adalah  kehendak  masyarakat  agar disesuaikan  dengan  kehendak  hukum  (Barus,  2012).  Selanjurtnya  data-data  diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan  hukum.  Baik  bahan hukum  primer  yaitu peraturan perundang-undangan. UUD 1945, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013. Bahan hukum  sekunder,  yaitu terdiri dari doktrin-doktrin dan pendapat  para ahli  yang  terdapat  dalam  buku,  jurnal  dan  hasil  penelitian  hukum  yang  terkait  dengan masalah penelitian dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Data juga diperoleh melalui bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pelengkap, berupa pendapat dan  bahan  pendukung  lain  seperti  kamus,  atau  artikel  berita  dan  yang  dapat  memberikan petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Data-dadat tersebut dikumpulkan secara kualitatif yak diterima.aitu dengan menguraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif, sehingga memudahkan untuk dilakukan interprestasi
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
terhadap  data  dan  pemahaman  hasil  analisisnya.  Kemudian  hasil  anlisis  digunakan  untuk membuat kesimpulan dan saran. Dalam hal ini data yang akan dianalisis berupa data alasan yang  mendasari  seseorang  melakukan  permohonan  perubahan  nama  dan  data  penyebab permohonan perubahan nama orang ditolak maupun tidak dapat diterima.

## 3. Hasil Pembahasan dan Pembahasan Prosedur Permohonan Perubahan Nama Pada Pengadilan Negeri
Perubahan  nama  orang  adalah  hal  yang  tidak  dilarang  dalam  hukum  tertulis  yang berlaku di Indonesia. Perubahan nama diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang  Perubahan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan.  Perubahan  nama  termasuk  ke  dalam  kategori  “peristiwa  penting”,  yaitu merupakan  kejadian  yang  dialami  seseorang  dan  wajib  dilaporkan  (Mertokusumo,  2002). Setiap penduduk memiliki kewajiban melaporkan semua peristiwa kependudukan (Nurwati, 2021)  dan  peristiwa  penting  yang  dialaminya  kepada  instansi  pelaksana  pencatatan  sipil, begitu juga dengan warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah negara berkewajiban melaporkan  kepada  perwakilan  Republik  Indonesia  yang  berada  di  wilayah  yang ditempatinya. Tentu dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan.
Perubahan  nama  dalm  undang-undang  tentang  administrasi  kependudukan  diatur dalam  bagian  kesembilan  (Pencatatan  Perubahan  Nama  dan  Perubahan  Status Kewarganegaraan) Paragraf 1 (Pencatatan Perubahan Nama) pasal 52 yang berbunyi sebagai berikut :
(1) Pencatatan  perubahan  nama  dilaksanakan  berdasarkan  penetapan  pengadilan  negeri tempat pemohon;
(2) Pencatatan  perubahan  nama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  dilaporkan oleh  penduduk  kepada  instansi  pelaksana  yang  menerbitkan  Akta  Pencatatan  Sipil paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  diterimanya  Salinan  penetapan  pengadilan negeri oleh penduduk;
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2), Pejabat  Pencatatan Sipil membuat  catatan  pinggir  pada  register  Akta  Pencatatan  Sipil  dan  Kutipan  Akta Pencatatan Sipil.
Seseorang  yang  hendak  melakukan  perubahan  nama  harus  mendatangi  pengadilan negeri untuk memperoleh surat penetapan perubahan nama. Surat penetapan yang diperoleh dari  pengadilan  negeri  melalui  persidangan  kemudian  dilaporkan  kepada  intansi  terkait (Sebagaimana pasal (2) tersebut diatas) untuk mendapatkan catatan pinggir yang berfungsi sebagai keterangan informasi perubahan nama yang akan dituliskan pada bagian pinggir akta sebelumnya.
Adapun berkas-berkas yang harus dibawa oleh seseorang untuk mengukuhkan nama barunya pada instansi pencatatan sipil adalah sebagai berikut : a.  Salinan penetapan pengadilan negeri; b.  Kutipan akta pencatatan sipil;
c.  Kartu Keluarga;
d.  Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
e.  Dokumen perjalanan bagi orang asing.
Mengenai prosedur permohonan perubahan nama pada pengadilan negeri tidak diatur dalam  undang-undang,  namun  merupakan  prosedur  teknis  pelaksanaan  sesuai  dengan ketentuan  yang  diatur  oleh  pengadilan  negeri  setempat  yang  didatangi.  Secara  umum
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
prosedur  permohonan  perubahan  nama  pada  berbagai  tempat  di  Indonesia  tidak  berbeda. Prosedur pelayanan untuk permohonan perubahan nama adalah sebagai berikut :
1.  Masyarakat  dapat  mengajukan  Permohonan  dalam  bentuk  tertulis  kepada  Ketua Pengadilan Negeri setempat;
2.  Petugas  Meja  I  pada  pengadilan  wajib  memberikan  bukti  register  dan  nomor  urut setelah  permohonan  membayar  panjar  biaya  perkara  yang  besarnya  sudah  ditentukan dalam SK Ketua Pengadilan dan dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);
3.  Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mendatangi Advokat Piket pada Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Pengadilan Negeri setempat  yang akan membantu Pemohon untuk menyusun surat permohonannya;
4.  Pengadilan  akan  mengirimkan  panggilan  siding  kepada  Pemohon  dan  para  pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum siding pertama;
5.  Pengadilan wajib menyelesaikan proses permohonan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung  sejak  siding  pertama.  Bagi  pemohon  yang  sifatnya  sederhana  (tidak  ada Termohon) diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak siding pertama (kecuali ditentukan laindengan undang-undang);
6.  Pengadilan  wajib  memberikan  penjelasan  persoalan  apa  saja  yang  dapat  diajukan permohonan;
7.  Suatu penetapan atas suatu permohonan dapat diajukan Kasasi. Seseorang yang ingin mengubah nama disertai dengna mencatatanya dalam dokumen resmi negara, maka memerlukan saksi yang harus dihadirkan dalam persidangan. Apabila nama  yang  dibah  memiliki  hubungan  dengan  pengaruh  kuat  hukum  adat  yang  berlaku, misalnya  perubahan  marga  pada  orang  suku  Batak  atau  suku  lainnya,  maka  memerlukan saksi ahli adat yang dapat menjelaskan perubahan nama tersebut untuk memastikan bahwa perubahan nama yang dilakukan tidak melanggar hukum adat yang berlaku.

## Prosedur  Proses  Perubahan  Nama  Apabila  Tidak  Diterima  oleh  Pengadilan  Negeri Setempat
Penyebab  permohonan  perubahan  nama  yang  telah  memenuhi  prosedur  ketentuan undang-undang  tentang  administrasi  kependudukan  menjadi  ditolak  atau  tidak  dapat diterima oleh pengadilan negeri adalah cukup beragam yang pada intinya berkaitan dengan aspek permohonan maupun di luar permohonan. Permohonan perubahan nama yang ditolak disebabkan  oleh  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  aspek  permohonan  yaitu  tidak  dapat dibuktikannya  dalil  pemohonan,  maka  permohonan  itu  patut  untuk  ditolak.  Penyebabnya antara lain karena dalil  permohonan  yang dikemukakan tidak memiliki  alasan kuat,  bukti surat  dan  keterangan  saksi  tidak  dapat  mendukung,  dan  bertentangan  dengan  ketentuan undang-undang.
Permohonan perubahan nama yang tidak dapat diterima disebabkan oleh hal-hal di luar pokok permohonan itu sendiri, yaitu berkaitan dengan syarat-syarat  formalitas dalam beracara di pengadilan (Mertokusumo, 2002). Penyebabnya antara lain karena tidak dapat menghadirkan  saksi  ahli  adat,  surat  kuasa  tidak  memenuhi  syarat,  permohonan  tidak berlandaskan  hukum,  bukti  yang  diajukan  belum  lengkap  atau  permohonan  premature, permohonan  tidak  jelas  atau  kabur  (abscuur  libel),  fakta  baru  yang  ditemukan  dalam persidangan  tidak  sesuai  dengan  dalil  permohonan,  dan  tidak  sesuai  dengan  kopentensi absolut atau relative penadilan negeri.
Dikenal istilah permohonan “ditolak” dan “tidak dapat diterima” dalam suatu amar penetapan. yang dalam bahasa sehari-hari kedua hal tersebut sering dianggap memiliki arti sama, biasanya “tidak dapat diterima” diartikan sebagai kalimat lebih halus atau penyebutan
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
lain dari “ditolak” dan “tidak dapat diterima” merupakan dua hal yang berbeda. M Yahya Harahap  berpendapat  mengenai  gugatan  dikabulkan,  ditolak  dan  tidak  dapat  diterima (Harahap, 2005), maka ditentukan sebagai berikut :
1.  Permohonan  Dikabulkan,  dengan  syarat  bila  dalil  permohonan  dapat  dibuktikan  oleh pemohon sesuai bukti yang diajukan dan keterangan dari saksi yang dihadirkan;
2.  Permohonan  Ditolak,  apabila  pemohon  dianggap  tidak  berhasil  membuktikan  dalil permohonannya;
3.  Permohonan  Tidak  Dapat  Diterima,  terdapat  cacat  formil  yang  melekat  pada permohonan, seperti :
a) Permohonan  melanggar  kopentensi  (yurisdiksi)  absolut  atau  relative  pengadilan negeri dan sebagainya;
b) Permohonan  abscuur  libel  atau  permohonan  mengandung  cacat  (tidak  jelas  dalil permohonan yang diajukan);
c) Permohonan tidak memiliki dasar hukum.
Penyebab permohonan perubahan nama orang ditolak oleh pengadilan negeri, adalah : 1.  Dalil permohonan tidak beralasan kuat;
2.  Bukti dan saksi tidak mendukung dalil permohonan;
3.  Bertentangan dengan ketentuan pasal dam undang-undang.
Penetapan  penolakan  pengadilan  negeri  terhadap  permohonan  perubahan  nama bukan merupakan aturan yang sudah baku tertulis, dalam hal ini hukum tidak merincikan kriteria  dan  daftar  permohonan  atau  alasan  apa  saja  yang  patut  untuk  ditolak,  melainkan merupakan kajian dan pertimbangan personal serta professional dari hakim yang memimpin siding dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku sehingga menjadi suatu ketetapan.  Hakim  memiliki  kewenangan  untuk  menolak  permohonan  perubahan  nama apabila pemohon melanggar atau tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya dalam dalil permohonan, apalagi jika bertentangan dengan ketentuan undang-undang.
Penyebab permohonan perubahan nama orang tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri setempat adalah : Tidak menghadirkan saksi ahli adat; Surat kuasa tidak memenuhi syarat  sebagai  surat  kuasa insidentil; Permohonan tidak berlandaskan hukum; Bukti-bukti yang diajukan belum lengkap (permohonan premature); Permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur libel); Bukan kewenangan pengadilan negeri ( kompetensi absolut).

## Prosedur  Proses  Perubahan  Nama  Apabila  Tidak  Diterima  Oleh  Pengadilan  Negeri Setempat
Penyebab permohonan perubahan nama orang tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri  setempat    adalah  karena  beberapa  alasan,  yaitu,  tidak  menghadirkan  saksi  ahli. Sudikno  mertokusumo  mengemukakan  bahwa  hakim  dalam    menggunakan  keterangan seorang saksi ahli bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu  yang  hanya  dimiliki  saksi  ahli  tertentu,  misalnya  hal-hal  yang  bersifat  teknis  dan kebiasaan dalam suatu peristiwa (Mertokusumo, 2002).
Surat kuasa tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa insidentil, yaitu surat kuasa yang menyatakan pemberian kuasa kepada penerima kuasa yang masih merupakan kerabat pemberi  kuasa  untuk  dan  atas  nama  pemberi  kuasa  untuk  beracara  di  muka  pengadilan (Raharjo,  2018).  Hakim  mempertimbangakn  pokok  permohonan  pemohon  dengan memperhatikan  terlebih  dahulu  kedudukan  hukum  pemohon  (legal  standing)  dalam pengajuan permohonan. Surat kuasa insidensil tersebut harus atas izin dari ketua pengadilan dan  dibuat  di  hadapan  pejabat  yang  berwenang  yaitu  panitera  pengadilan  serta  dilegalisir oleh ketua pengadilan.
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Permohonan tidak berlandaskan hukum, maksudnya adalah permohonan perubahan nama yang diajukan pada pengadilan negeri setempat tidak menggunakan landasan hukum pasal  52  ayat  (3)  Undang-undang  nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi kependudukan.
Bukti-bukti  yang  diajukan  belum  lengkap  (permohonan  premature).  Permohonan tidak jelas atau kabur (obsscuur libel). Serta bukan kewenangan pengadilan negeri setempat (kompetensi absolute). Pada permohonan penggantian nama bisa ditolak oleh hakim apabila alasan  dalam  penggantian  nama  tidak  menunjukan  alasan  secara  rasio.  Misalkan  nama seseorang  tersebut  diganti  dengan  alasan  namanya  tidak  membawa  keberuntungan  bagi pemilik  nama  tersebut.  Sehingga  bukti  yang  diajukan  pun  tidak  bisa  diterima  secara nalar/rasio. Ataupun dalam surat permohonan yang diajukan terdapat ketidaksesuaian antara alasan  (posita)  terhadap  tuntutan  (petitum)  serta  permohonan  yang  diajukan  tidak  sesuai dengan tempat dimana pemohon berdomisili, sehingga permohionan ditolak oleh hakim.

## 4. Kesimpulan
Perubahan  nama  merupakan  hal  yang  diperbolehkan  menurut  hukum  di  Indonesia dan diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada hakikatnya adalah untuk  menegaskan  nama  dan  mendapatkan  kepastian  hukum  terhadap  nama  baru  yang dimilikinya. Melalui pooses penetapan pengadilan atas perubahan nama dianggap sah dan beralasan  kuat  menurut  hukum  selama  tidak  melanggar  ketentuan  undang-undang  yang berlaku, tidak dimaksudkan untuk mengaburkan identitas, atau penyelundupan hukum, tidak bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan  yang  baik  maupun  adat  istiadat. Permohonan perubahan nama yang telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku tentang  administrasi  kependudukan  dapat  mengalami  kemungkinan  tidak  dikabulkannya permohonan  perubahan  nama  oleh  pengadilan  negeri  setempat,  yaitu  permohonannya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima oleh pengadilan negeri setempat.
Seseorang  yang  ingin  mengajukan  permohonan  penetapan  perubahan  nama  pada pengadian  negeri  setempat,  sekiranya  perlu  memperhatikan  alasan  yang  mendasar melakukan perubahan nama tersebut agar tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku  serta  sesuai  dengan  prosedur  yang  ditetapkan  oeh  pengadilan  negeri  setempat. Menghindari permohonan penetapan perubahan nama yang diajukan dinyatakan “ditolak” atau “tidak dapat diterima” harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta  sesuai  dengan  ketentuan  pengajuan  permohonan  penetapan  perubahan  nama  pada pengadilan negeri setempat.

## 5. Daftar Pustaka
Bachtiar,  B.  (2018).  Metode  Penelitian  Hukum.  Unpam  Press,  Tanggerang Selatan.Ashiddiqy, A. F. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perubahan Data Akta Kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar. Journal of Law, Society, and Islamic Civilization , 9 (2), 16. https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i2.54912
Benuf,  K.,  Mahmudah,  S.,  &  Priyono,  E.  A.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Keamanan  Data  Konsumen  Financial  Technology  Di  Indonesia. Refleksi  Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2), 145–160. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160 Fitriyani,  F.,  Sy,  D.  A.,  &  Fuadi,  A.  (2018).  Analisa  Terhadap  Permohonan  Ganti  Nama Anak menurut Hukum Perdata. Law Journal (Lajour) , 24–31.
Indrawan, R. B., & Ramasari, R. D. (2022). Dampak Hukum Perubahan Nama Pada Identitas
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Gema Wiralodra, Vol 14, No 1, April 2023
Anak  Terhadap  Hak-Hak  Keperdataan. Yudishtira  Journal :  Indonesian  Journal  of Finance and Strategy Inside , 2 (1), 122–130. https://doi.org/10.53363/yud.v2i1.28 Laraswaty, I. N. S. A., & Subandi, E. J. (2021). Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram). Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram , 1 (3), 402–409.
Nurwati, R. N. (2021). Pelatihan Registrasi Penduduk Oleh Aparat Desa/Kelurahan dalam Upaya Tertib Administrasi Kependudukan di Jawa Barat. Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat  Pembangunan  Sosial,  Desa  Dan  Masyarakat , 2 (2),  122–127. http://jurnal.unpad.ac.id/sawala/article/view/35001
Barus, Z. (2012). Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian  hukum  sosiologis.  Jurnal  Dinamika  Hukum,  13(2),  307–318. http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212/160
Harahap,  M.  Y.  (2005).  Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika Jakarta.
Kosasih,  D.  (2010).  Kosmologi  sistem  nama  diri  (Antroponim)  masyarakat  Sunda  dalam konstelasi  perubahan  struktur  sosial  budaya.  Makalah  Seminar  Internasional  Hari Bahasa  Ibu  Dengan  Tema  “Menyelamatkan  Bahasa  Ibu  Sebagai  Kekayaan  Budaya Nasional”., 1–7. https://adoc.pub/dalam-konstelasi-perubahan-struktur-sosial-budaya- oleh-dede-.html
Mertokusumo, S. (2002). Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty Yogyakarta 2002. Raharjo,  R.  (2018).  Pengertian,  Fungsi,  serta  Dasar  Hukum  Surat  Kuasa  Insidenntal. https://rahmatraharjo.com/pengertian-fungsi-serta-dasar-hukum-surat-kuasa- insidentil
Rahmawati,  D.  (2013).  Pemaknaan  Orang  Tua  Terhadap  Pemberian  Nama  Anak  (  Studi Deskriptif Pada Masayrakat Jawa Muslim Di Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang ). Media Komunitas, 2(2), 1–15.
Tristiawati, P. (2018). Kisah Kentut, 30 Tahun Malu Hingga Ganti Nama Menjadi Ikhsan Hadi.  Liputan  6.  https://www.liputan6.com/news/read/3484108/kisah-kentut-30- tahun-malu-hingga-ganti-nama-jadi-ihsan-hadi.