## PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SOBA RADE DAN DESA PUU MAWO, KABUPATEN SUMBA
BARAT (UU NO. 6 TAHUN 2014)
John Buni Mesa 1* , Hernimus ratu udju 2
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia Email: johnbunimesa@gmail.com
*Correspondence INFO ARTIKEL ABSTRAK Diterima  : 23-05-2023 Direvisi : 25-05-2023 Disetujui  : 27-05-2023 Pembangunan  desa  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa,  meningkatkan  taraf  hidup  manusia,  dan  mengatasi permasalahan  kemiskinan.  Hal  ini  dapat  dicapai  dengan  memenuhi kebutuhan  dasar  infrastruktur  desa,  mengembangkan  potensi  ekonomi lokal,  dan  memanfaatkan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara berkelanjutan.  Proses  pembangunan  infrastruktur  di  desa  melibatkan perubahan  yang  direncanakan  dan  disadari  melalui  tahapan pembangunan.  Penelitian  yang  dilakukan  dalam  konteks  ini  adalah penelitian  empiris  di  bidang  hukum  yang  menganalisis  implementasi hukum  dalam  kehidupan  nyata  terhadap  individu,  kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum dalam  kaitannya  dengan  penerapan  atau  pelaksanaan  hukum.  Dalam rangka penelitian ini, informasi diperoleh melalui dua jenis sumber data, yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  secara langsung  dari  lapangan  melalui  wawancara  dengan  pejabat  yang berwenang dalam pembangunan infrastruktur dan partisipasi masyarakat.  Sementara  itu,  data  sekunder  merupakan  data  pendukung yang  terdiri  dari  sumber-sumber  hukum  primer,  hukum  sekunder,  dan hukum tersier. Hasil penelitian  menyimpulkan bahwa pemerintah desa di Desa Soba Rade dan Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak,
Kabupaten Sumba Barat belum  mampu  membagi peran  mereka secara efektif dalam  merencanakan  pembangunan desa. Hal ini  menyebabkan masih  banyak  acara  desa  yang  belum  selesai  tepat  waktu  dan  banyak rencana pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana. Pemerintah Desa  Soba  Rade  dan    Pu’u  Mawo  telah  berperan  relatif  baik  karena pembangunan yang dilakukan telah sinkron menggunakan perencanaan pembangunan.

## ABSTRACT
The  purpose of  village  development  is  to  improve  the  welfare  of  rural communities, improve the quality of human life, and overcome poverty. This can be achieved by meeting the basic needs of village facilities and infrastructure  development,  developing  local  economic  potential,  and utilizing natural resources and the environment in a sustainable manner. Infrastructure  development  in  villages  generally  involves  a  conscious and  planned  process  of  change  through  development  stages.  The research conducted in this context is empirical research in the field of law  that  analyzes  the  application  of  law  in  real  life  to  individuals, groups,  communities,  and  legal  institutions  in  society.  This  research focuses on the behavior of individuals or communities, organizations, or legal institutions in relation to the application or implementation of law. In the context of this research, information is obtained through two types of data sources, namely primary data and secondary data. Primary data was  obtained  directly  from  the  field  through  interviews  with  officials authorized in infrastructure development and community participation.
Kata  kunci :  Pemerintah  Desa;
Pembangunan;
Partispasi
Masyrakat.
Keywords: Steel Structure; Bridge; Parker Frame.
Meanwhile,  secondary  data  is  supporting  data  consisting  of  primary legal  sources,  secondary  law,  and  tertiary  law.  The  results  concluded that village governments in Soba Rade Village and Puu Mawo Village, Waikabubak City Sub-district, West Sumba Regency have not been able to effectively divide their roles in planning village development. This has led  to  many  village  events  not  being  completed  on  time  and  many infrastructure  development  plans  not  being  implemented.  The  village governments of Soba Rade and Pu'u Mawo have played a relatively good role because the development carried out has been synchronized using development planning.

## Attribution-ShareAlike 4.0 International

## Pendahuluan
Desa  memiliki  peran  yang  penting  dalam  struktur  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI). Desa telah hadir sejak sebelum kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa lalu, desa merupakan sebuah komunitas sosial dan bentuk pemerintahan lokal yang telah ada sejak jauh sebelum terbentuknya Indonesia (Suprianto & Syafhendry, 2016). Indonesia terbentuk melalui perjalanan yang dimulai dari daerah pedesaan,  dengan  data  yang  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  wilayah  di  Indonesia adalah pedesaan. Jumlah desa jauh lebih besar daripada jumlah kota, seperti yang tercatat pada tahun 2021 dengan sekitar 74.953 desa di  Indonesia, sementara ibu  kota provinsi dan kabupaten hanya mencapai sekitar 514 kota (Wildasari, Setiawati, & Mone, 2020).
Pembangunan  desa  dilakukan  dengan  maksud  untuk  memperbaiki  taraf  hidup masyarakat  desa,  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia,  dan  mengurangi  tingkat kemiskinan  (Sondakh,  Mantiri,  &  Kasenda,  2021).  Tujuan  tersebut  dapat  terwujud dengan memperhatikan pencapaian kebutuhan dasar, seperti pengembangan infrastruktur di  desa,  optimalisasi  pemanfaatan  potensi  ekonomi  lokal,  dan  menjaga  keberlanjutan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan (Mat, Adiwidjaja, & Lestari, 2022). Pada umumnya pembangunan infrastruktur di  desa merupakan suatu  proses perubahan  yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahap pembangunan (Akib & Tepare, 2020).
Kondisi  pedesaan  digambarkan  dengan  sebagian  besar  aktivitas  masyarakat bertumpu  hidup  dengan  memanfaatkan  Sumber  Daya  Alam  yang  ada  terutama  dalam bidang  pertaniaan  (Astuti,  2021).  Namun,  meskipun  wilayah  pedesaan  memiliki keunggulan,  tidak  secara  otomatis  menyebabkan  pertumbuhan  dan  perkembangan pedesaan  sejajar  dengan  wilayah  perkotaan.  Ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan kesulitan pedesaan untuk sejajar dengan perkotaan, seperti kualitas sumber daya manusia dan  keterbatasan  infrastruktur  (Kasmira,  Alyas,  &  Sudarmi,  2020).  Ketersediaan infrastruktur fisik yang optimal, seperti jalan, jembatan, sarana telekomunikasi, sumber listrik,  sistem  irigasi,  dan  transportasi,  sering  dianggap  sebagai  faktor  penentu  bagi kemajuan pembangunan di berbagai sektor di suatu desa (Sondakh et al., 2021).
Penting  untuk  memberikan  perhatian  yang  lebih  intensif  terhadap  pembangunan infrastruktur,  terutama  di  desa-desa  yang  masih  mengalami  kekurangan  sarana  dan prasarana infrastruktur  yang memadai  (Murdani,  2018). Namun, saat ini pembangunan
infrastruktur di pedesaan masih mengalami berbagai kendala. Salah satu tantangan yang dihadapi  adalah  keterbatasan  akses  masyarakat  pedesaan  dalam  partisipasi  dan pengambilan keputusan terkait pembangunan di wilayah mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat desa dalam mengatasi masalah pembangunan. Padahal, peran pemerintah sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah pedesaan melalui kebijakan dan pelaksanaan pembangunan (Onnoa, Ruru, & Londa, 2021).
Peraturan tentang desa yang ada saat ini telah secara jelas mengatur bahwa dengan dikeluarkannya  Perpu  No.  6  Tahun  2014  menegaskan  bahwa  desa  bukan  lagi  sebagai pemerintah  daerah,  melainkan  desa  sebagai  pemerintahan  masyarakat,  membangun perpaduan  antara  otonomi  masyarakat  dan  otonomi  daerah.  (Nurcahaya,  2021). Pemerintah  Desa  Soba  Rade  dan  Desa  Puu  Mawo  terus  berupaya  maksimal  untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur serta sarana publik yang terabaikan, dengan tujuan  memastikan  kelancaran  aktivitas  ekonomi  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  desa  melalui  peningkatan  aksesibilitas  pembangunan.  Fokus  utama Pemerintah Desa Soba Rade dan Desa Puu Mawo adalah pada proyek perbaikan jalan, jembatan,  perumahan,  irigasi,  dan  penyediaan  air  bersih  yang  merupakan  kebutuhan mendasar  bagi  masyarakat.  Diharapkan  bahwa  dengan  terpenuhinya  kebutuhan infrastruktur  dasar  di  desa,  keluarga-keluarga  dapat  mencapai  tingkat  kehidupan  yang lebih sejahtera. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa Soba Rade dan Desa Puu Mawo (Ramadhani et al., 2023). Kepala desa Soba Rade dan Puu Mawo ditemani oleh perangkat desa yang berperan penting dalam mengelola desa. Saat ini, fokus utama pemerintah desa adalah  pada  isu  infrastruktur,  karena  infrastruktur  memiliki  peranan  krusial  dalam menjaga kelangsungan pembangunan.

## Metode Penelitian
Berdasarkan  informasi  yang  telah  diungkapkan,  terdapat  dua  isu  yang  ingin diteliti. Pertama, peran pemerintah desa dalam mengatur pembangunan infrastruktur di Desa Soba Rade dan Desa Puu Mawo,  yang terletak di  Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten  Sumba  Barat.  Kedua,  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan infrastruktur  desa.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  empiris  dalam  bidang  hukum, yang  menganalisis  implementasi  hukum  dalam  kehidupan  nyata  terhadap  individu, kelompok,  masyarakat,  dan  lembaga  hukum,  dengan  fokus  pada  perilaku  individu, masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum terkait dengan penerapan atau berlakunya hukum. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan observasi.

## Hasil dan Pembahasan
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Regulasi  yang  mengatur  pengembangan  desa  dikenal  sebagai  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Undang-undang  tersebut  menjelaskan  definisi, langkah-langkah,  dan  tujuan  pembangunan  desa.  Dengan  melaksanakan  pembangunan desa  secara  efektif  dan  sesuai  dengan  hukum,  berbagai  permasalahan  di  desa  dapat
diatasi. Beberapa permasalahan yang terjadi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, dan rendahnya tingkat pendidikan.
Menurut ketentuan UU Desa, pembangunan desa dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Para  ahli,  seperti Katarsasmita,  Suparno,  dan  Ahmadi,  juga  berpendapat  bahwa  pembangunan  desa melibatkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan bimbingan, pengarahan,  bantuan,  dan  pengawasan  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan kesejahteraan masyarakat desa
a. Tahapan Pembangunan Desa
Tahapan Pembangunan Desa berdasarkan UU Desa Pasal 78 ayat 2, pembangunan desa. Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan.
1) Perencanaan;
Tugas  pemerintah  desa  adalah  menyusun  perencanaan  pembangunan  desa berdasarkan  kewenangannya,  yang  harus  mengikuti  perencanaan  pembangunan kabupaten  atau  kota.  Rencana  pembangunan  desa  disusun  dalam  periode  tertentu  dan mencakup  berbagai  aspek.  Dalam  jangka  menengah,  terdapat  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Desa  (RPJM  Desa)  yang  berlangsung  selama  6  tahun,  dan  Rencana Kerja  Pemerintah  Desa  (RKP  Desa)  yang  merinci  pelaksanaan  RPJM  Desa  dalam setahun.  Dalam  prosesnya,  partisipasi  masyarakat  desa  menjadi  bagian  penting  agar perencanaan yang disusun dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan  yang  diharapkan.  Dalam  pelaksanaannya,  pemerintah  desa  melibatkan seluruh  masyarakat  desa  dengan  semangat  gotong  royong,  dan  pembangunan  desa dilakukan  sesuai  dengan  arahan  yang  terdapat  dalam  RKP  Desa.  UU  Desa  juga menekankan pentingnya memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam yang ada di desa dalam pembangunan desa.
2) Pengawasan
Pada tahap akhir pembangunan desa, tugas pengawasan dilakukan oleh masyarakat desa. Masyarakat desa memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan dan  pelaksanaan  pembangunan,  serta  berpartisipasi  dalam  memantau  proses pelaksanaannya.  Pemerintah  desa  harus  menyampaikan  informasi  mengenai  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJM  Desa),  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa (RKP Desa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) kepada masyarakat melalui  berbagai  saluran  informasi  yang  tersedia,  serta  melaporkan  hasilnya  dalam Musyawarah  Desa  (MusDes)  setidaknya  sekali  dalam  setahun.  Masyarakat  desa  juga memiliki peran penting dalam melaporkan pemantauan dan keluhan terkait pembangunan desa  kepada  pemerintah  desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  serta berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk memberikan tanggapan terhadap laporan pelaksanaan pembangunan desa.

## 2. Tujuan Pembangunan Desa
Pasal  78  ayat  1  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  mengungkapkan bahwa  pembangunan  desa  memiliki  tujuan  yang  mencakup  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  desa,  peningkatan  kualitas  hidup  manusia,  serta  pengurangan  tingkat kemiskinan  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana
desa,  pengembangan  potensi  ekonomi  lokal,  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan lingkungan secara berkelanjutan.
Pembangunan di desa perlu melibatkan kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan  masyarakat  desa  dengan  semangat  gotong  royong.  Kolaborasi  ini  penting  untuk memanfaatkan  potensi  desa  secara  optimal  demi  mencapai  kesejahteraan  maksimal. Semangat  ini  harus  tercermin  dalam  setiap  tahapan  pembangunan  desa,  mulai  dari perencanaan,  pelaksanaan,  hingga  pengawasan,  dengan  tujuan  meningkatkan kemakmuran di desa. Pembangunan desa juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan masa depan masyarakat desa dengan menjalankan tindakan yang berkelanjutan.

## 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Desa,  yang  juga  sering  disebut  sebagai  desa  adat  atau  dengan  nama  lain,  adalah sebuah  unit  hukum  yang  terdiri  dari  komunitas  masyarakat  yang  memiliki  wilayah terbatas. Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat itu sendiri, hak asal-usul,  dan/atau  tradisi.  Pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  desa  di  Indonesia diatur dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa,  yang  juga  dapat  dikenal  dengan nama lain, adalah sebuah forum musyawarah yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa,  Pemerintah  Desa,  dan  unsur-unsur  masyarakat.  Forum  ini  diselenggarakan  oleh Pemerintah  Desa  untuk  menentukan  prioritas,  program,  kegiatan,  dan  kebutuhan pembangunan  desa.  Sumber  pendanaan  untuk  pembangunan  desa  dapat  berasal  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, partisipasi swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota.  Pembangunan  desa dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara optimal.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  peraturan  tersebut,  pemerintah  desa  memiliki wewenang  untuk  merancang  perencanaan  pembangunan  desa  dengan  mengacu  pada rencana  pembangunan  kabupaten/kota.  Pelaksanaan  pembangunan  desa  seperti  yang dijelaskan  dalam  pasal  tersebut  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dengan  melibatkan seluruh  masyarakat  desa  dengan  semangat  kerja  sama  dan  gotong  royong.  Masyarakat desa berhak untuk memantau proses pelaksanaan pembangunan desa.
Dalam  konteks  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  desa  sebagaimana yang disebutkan pada bagian tersebut, pemerintah desa akan mendapatkan dukungan dari pemerintah  daerah  kabupaten/kota  yang  akan  menjalankannya  melalui  unit-unit  kerja pemerintah daerah kabupaten/kota  yang secara teknis bertanggung jawab. Perencanaan pembangunan  desa,  berdasarkan  Undang-Undang  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 4 dan 5, dilakukan dengan pendekatan jangka panjang yang meliputi:
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk periode 6 tahun.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, juga dikenal sebagai Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang merupakan rincian implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk periode 1 tahun.
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah Desa, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), ditetapkan melalui penggunaan Peraturan Desa.  Dalam  upaya  perencanaan  pembangunan  Desa,  sesuai  dengan  yang  diuraikan dalam Pasal 4, pemerintah Desa melakukan serangkaian langkah yang mencakup:
a. penyusunan RPJM Desa; dan
b. penyusunan RKP Desa
RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembangunan  Infrastruktur  Desa  di  Desa      Soba Rade dan Pu’u Mawo
a. Perencanaan
Perancanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Soba Rade.
Perencanaan merupakan konsep yang teratur dan terorganisir yang dilakukan oleh suatu  badan  atau  entitas  dengan  tujuan  tertentu.  Melalui  perencanaan,  dipilih  dan ditetapkan  kegiatan  yang  harus  dilakukan,  waktu  pelaksanaannya,  cara  yang  akan digunakan,  dan  pelaku  yang  terlibat.  Perencanaan  adalah  proses  yang  tidak  berakhir setelah rencana dibuat, melainkan harus diimplementasikan. Dalam konteks Desa Soba Rade,  perencanaan  dilakukan  melalui  musyawarah  antara  pemerintah  Desa  dan masyarakat desa.
Berdasarkan yang akan terjadi wawancara dengan Kuri Bili menjadi kepala Desa Soba Rade dia mengatakan bahwa:
“Dalam pembangunan infrastruktur di desa  Soba Rade ini terutama jalan, irigasi, pembangunan rumah layak huni,pembangunan tenaga listrik serta pemeliharaan sumber mata  air.  Jalan  yang  dimaksud  yaitu  pemeliharaan  jalan  dilingkungan  rumah    ataupun gang di dekat tempat tinggal   warga , bukan hanya itu kami juga mengutamakan jalan buat  mengangkut  akibat  tani  warga    sehingga  menggunakan  demikian  rakyat  tidak kesulitan lagi Bila telah terdapat jalan untuk membawa hasil pertanian mereka. aku  rasa itu  perencanaan  kami  buat  aturan  tahun  ini  Jika  dipandang  berasal  pembangunan infrastruktur desa”.
1. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Di Pu’u Mawo
2. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Di Pu’u Mawo
Pembangunan  desa  direncanakan  oleh  pemerintah  desa  sesuai  dengan  tanggung jawab  dan  kewenangannya,  dengan  mengacu  pada  perencanaan  pembangunan kabupaten/kota. Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan desa melibatkan partisipasi aktif  seluruh  masyarakat  desa  dengan  semangat  gotong  royong.  Masyarakat  desa memiliki  hak  untuk  mengawasi  proses  pelaksanaan  pembangunan  desa.  Dalam  rangka perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pemerintah  desa  dibantu  oleh pemerintah  daerah  kabupaten/kota  dan  secara  teknis  dilaksanakan  oleh  satuan  kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk mengkoordinir pembangunan desa, kepala desa dapat  dibantu  oleh  tenaga  pendamping  profesional,  aparat  pemberdayaan  masyarakat desa  dan/atau  pihak  ketiga.  Pengawas  distrik  atau  orang  lain  yang  ditunjuk  akan
mengoordinasikan  bantuan  di  wilayahnya.  Pembangunan  desa  termasuk  wilayah pelaksanaannya
Pengelolaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan masyarakat desa dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Adapun  rencana/agenda  kepala  desa  Pu'u  Mawo sendiri  selama  menjabat,  karena  desa  Pu'u  Mawo  sendiri  memiliki  infrastruktur  yang sangat  minim,  pembangunan  infrastruktur  merupakan  rencana  prioritas  desa,  dan pembangunan  lainnya  adalah  yang  anggarannya  cukup  besar.  masyarakat  membangun sarana irigasi.
Menurut hasil wawancara dengan Alex Moto Bulu S.pd selaku Kepala Desa Pu'u Mawo mengatakan :
“Tentunya dalam perencanaan pembangunan desa kami melibatkan semua unsur pemerintahan  desa,  termasuk  semua  elemen  dari  masyarakat,  dan  kami  mengundang semua  orang  untuk  datang  ke  balai  desa  untuk  bertemu  dan  mendengar  keinginan masyarakat.  .  Kami  selalu  berkonsultasi  dengan  semua  staf  dan  masyarakat  Apa kebutuhan mendesak masyarakat desa?..”
b. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Soba Rade
Pelaksanaan  pembangunan  memiliki  kontribusi  yang  besar,  karena  keberhasilan pemerintah  dalam  merencanakan  dapat  dilihat  dari  hasil  yang  sangat  baik  dan  efektif. Implementasi  pembangunan  merupakan  tindakan  atau  usaha  yang  dilakukan  oleh pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan mengacu pada penerapan pembangunan infrastruktur di Desa Soba Rade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Penggunaan teori ini mengarah  pada  beberapa  variabel  yang  terkait  dengan  RKP  Desa,  koordinasi,  dan pengawasan  penggunaan  dana  desa.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Kuri  Bili,  ia menyampaikan:
“Jelaslah, tentu pelaksanaan pembangunan desa sinkron dengan RKPDesa karena pada RKPDesa tadi artinya program-program yg sudah disepakati beserta dengan rakyat serta sudah di anggarakan pada perencanaan awal. kalau dilema koordinasi ya aku  selaku ketua hanya akan berkoordinasi kepada perangkat desa serta pula BPD seterusnya akan menyampaikan laporan  pada pihak Kabupaten.  Sedangkan pada mengontrol dana desa tersebut kan tidak perlu dilakukan karena buat melaksanakan suatu pembangunan telah dianggarkan sebelum pembangunan itu dilakukan”.
Menurut penjelasan Kepala Desa Soba Rade, pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan RKPDesa Soba Rade. Selain itu, dalam hal koordinasi, hanya  terjadi  antara  perangkat  desa  dan  BPD  Desa  Soba  Rade.  Namun,  kepala  desa berpendapat bahwa tidak diperlukan pengontrolan keuangan desa karena anggaran telah diatur  sebelumnya.  Sekretaris  Desa  Soba  Rade,  Thomas  Dasalaku  A.SArl,  juga menambahkan bahwa:
“Sejauh  ini  saya  lihat  semua  pembangunan  infrastruktur  sudah  sesuai  dengan RKPDesa Soba Rade, maksudnya  acara pembangunan  yangsudah dilakukan  tercantum dalam  RKPDesa  Soba  Rade.  Bahkan  sampaisaat  ini  masih  terdapat  beberapa  program pembangunan yang belum dilakukan di desa ini seperti tenaga listrik desa serta lainnya. jikalau masalah koordinasi aku  rasa kepala Desa telah melakukannya baik menggunakan
kami selaku perangkat desa maupun dengan BPD Desa Soba Rade. Sejauh ini belum ada pengontrolan  dana  desa  karena  kami  melakukan  pembangunan  infrastruktur  sinkron anggaran yg sudah pada rencanakan”.
berdasarkan  Sekretaris  Desa  Soba  Rade  pembangunan  infrastruktur  yg  pada lakukan artinya aktivitas pembangunan yg sudah pada rencanakan sebelumnya dan  sudah di anggarakan pada APBDesa Soba Rade. Sedangkan dari Agustinus Dama Nanga, Sp selaku Kaur Perencanaan, mengatakan:
“telah  pastilah  sesuai  dengan  RKPDesa,  jikalau  tidak  sinkron  mana  berani melaksanakan  program  pembangunan  tadi  dan    jua  dari  mana  dananya  kami  buat membentuk suatu infrastruktur Jika tidak ada dalam RKPDesa. telah, semua perangkat desa telah mengetahui dan  kami sudah mengadakan musrembangdes”.
Agustinus  Dama  Nanga.  SP  menegaskan  bahwa  tidak  terdapat  program pembangunan  infrastruktur  desa  yg  tidak  ada  pada  RKPDesa  Soba  Rade,  hal  ini dikarenakan sudah di anggarkan sebelumnya buat setiap acara pembangunan infrastruktur yang  terdapat  di  desa  Soba  Rade.  Selanjutnya  dari  Lusia  L.  Dapa  Mawo  selaku  kaur keuangan Desa Soba Rade, mengatakan:
“sudah,  bila  problem  sesuai  atau  tidaknya  pembangunan  yg  dilakukan menggunakan RKPDesa aku  rasa telah relatif sesuai, namun memang terdapat hal-hal yg tidak  ada  di  RKPDesa  dan    tidak  pada  anggarkan  dilakukan  sang  kepala  Desa  tetapi dibangun dan  itu menjadi dana tak terduga, sampai kini   belum terdapat investigasi atau pengawasan  duduk  perkara  dana  yang  dilakukan  sang  kepala  Desa  dan    Belum  ada meminta laporan uang keluar atas pembangunan infrastruktur yang dilakukan di desa ini”.
Budi  Bili  Bate  menyatakan  ketua  Desa  Soba  Rade  belum  melakukan  koordinasi menggunakan BPD duduk perkara pelaksanaan pembangunan, koordinasi yang dilakukan hanya pada tahap perencanaan bukan pada termin aplikasi.  Selanjutnya  menurut  Ngila Moto selaku Tokoh Masyarkat, menyatakan:
“Kami tak tau menjadi warga  biasa kami hanya menyaksikan apa saja yg dilakukan oleh pemerintah desa, dan  sinkron atau tidaknya masih jauh saya rasa dengan RKPDesa sebab  dalam  perencanaan  awal  bukan  hanya  jalan  yang  dibangun  namun  banyak  lagi infrastruktur  yang  harusnya  pada  bangun  dan    di  renovasi.  Sejauh  ini  belum  ada transparansi  problem  anggaran  atau  dana  yg  dimuntahkan  pada  pembangunan  yg dilakukan oleh pemerintah desa kepada warga ”.
“Hasil  wawancara  bersama  kepala  desa  soba  rade  pembangunan  infrastruk  yang belum  terealoisasi  sesuai  dengan  perencanaan  dikarenakan  angaaran  dialihkan  untuk penanganan covid-19”
c. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Pu’u Mawo
Kepala desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan oleh perangkat  desa  dan/atau  warga  masyarakat  desa.  Pelaksanaan  kegiatan  pembangunan desa  meliputi:  pembangunan  desa  skala  lokal  desa;  dan  pembangunan  sektoral  dan regional  menjadi  desa.  Melaksanakan  pembangunan  desa  dalam  skala  lokal  melalui swakelola  desa,  kerjasama  antar  desa  dan/atau  kerjasama  dengan  desa  pihak  ketiga. Kepala desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa, dimulai dengan  penyusunan  anggaran  desa.  Pembangunan  desa  yang  bersumber  dari  rencana
sektoral  dan/atau  rencana  kabupaten,  dilaksanakan  sesuai  dengan  Pemerintah  Daerah Propinsi  atau  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota.Berdasarkan  indikator  Pelaksanaan pembangunan, pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur  di Desa Pu’u Mawo Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat mengenai, proses penetapan pelaksana kegiatan pembangunan.
Kepala desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa  yang dilakukan oleh perangkat  desa  dan/atau  warga  masyarakat  desa.  Pelaksanaan  kegiatan  pembangunan desa meliputi: pembangunan desa skala desa setempat; dan pembangunan sektoral dan regional  hingga  desa.  Pembangunan  desa  dalam  skala  lokal  melalui  swadaya  desa, kerjasama  antar  desa  dan/atau  kerjasama  dengan  desa  pihak  ketiga.  Kepala  desa mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa dimulai dari penyusunan anggaran  desa.  Pembangunan  desa  yang  bersumber  dari  rencana  sektoral  dan/atau rencana kabupaten dilaksanakan di bawah pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.
d. Pengawasan
Pengawasan  pembangunan  infrastruktur  di  Desa  Soba  Rade  bertujuan  untuk menghindari  penyalahgunaan  anggaran  dalam  pelaksanaan  kegiatan  yang  telah direncanakan dan dianggarkan oleh pemerintah.  Pengawasan melibatkan  penilaian dan evaluasi  terhadap  berbagai  pelaksanaan  kerja  yang  telah  dilakukan,  serta  merupakan proses  penentuan  hasil  akhir  dari  seluruh  kegiatan  pembangunan  jalan.  Supervisi (controlling)  digunakan  untuk  mengukur  pencapaian  dan  melakukan  koreksi  terhadap pelaksanaan  kegiatan,  termasuk  tindakan  korektif  jika  diperlukan,  agar  pelaksanaan aplikasi  dapat  sesuai  dengan  perencanaan.  Pengawasan  juga  melibatkan  pengaturan berbagai faktor dalam organisasi, dengan tujuan agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam rencana yang telah ditetapkan. Supervisi ialah pengukuran dan  perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, supaya rencana-planning yang sudah dibuat buat mencapai tujuan-tujuan bisa terselenggara. berasal penegasan teori tersebut menyebabkan variabel beberapa  pertanyaan  yg  menyangkut  kepada  evaluasi  pembangunan  dan    pengawasan secara langsung maupun tidak eksklusif.
Menurut kepala Desa Soba Rade mengungkapkan bahwa sudah  sering dilakukan penilaian terhadap pembangunan infrastruktur desa tersebut sehingga apapun perseteruan pada lapangan mampu teratasi. ad interim itu, ketua Desa juga melakukan supervisi secara eksklusif ke lapangan serta meminta laporan pembangunan kepada Kaur Pemabngunan desa Soba Rade. ditambahkan oleh Thomas Dasalaku A.SArl selaku Sekretaris Desa Soba Rade, dia mengatakan:
“Memang  pada  pembangunan  infrastruktur  ini  masih  poly  ada  permasalahan  di lapngan,  namun  kami  serta  perangkat  desa  lainnya  melakukan  evaluasi  atau  kedap sebagai akibatnya duduk perkara tersebut selesai. bila pengawasan secara eksklusif saya lihat ketua Desa telah melakukannya”Pengawasan Pembangunan Infrastruktur di Desa Pu’u Mawo
Pemerintah  tingkat  provinsi,  kabupaten/kota,  dan  desa  bekerja  bersama  dalam usaha pemberdayaan masyarakat di desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui partisipasi  aktif  masyarakat  desa  dalam  pengawasan  dan  pemantauan  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Masyarakat desa memiliki hak untuk melakukan
pemantauan  terhadap  pelaksanaan  pembangunan  desa.  Hasil  pengawasan  dan pemantauan  ini  menjadi  dasar  untuk  pembahasan  dalam  musyawarah  desa  guna melaksanakan  pembangunan  desa.  Pemantauan  pembangunan  desa  oleh  masyarakat dilakukan  pada  tahap  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  desa.  Pemantauan tahap  perencanaan  melibatkan  penilaian  terhadap  penyusunan  Rencana  Pembangunan Desa, sedangkan pemantauan tahap pelaksanaan meliputi penilaian terhadap pengadaan barang/jasa,  bahan/material,  tenaga  kerja,  administrasi  keuangan,  pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  disimpulkan  pengawasan  dan pemantauan  yang  dilakukan  pemerintah  sudah  merasa  melakukan  yang  terbaik  dalam memberikan pemantauan dan pengawasan namun, beda halnya dengan masyarakat yang masih menganggap pemerintah desa masih kurang dalam memberikan pengawasan dan pemantauan.

## Kesimpulan
Pemerintah  Desa  Soba  Rade  dan  Pemerintah  Desa  Pu'u  Mawo  belum  berhasil berperan secara efektif dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, yang menyebabkan  masih  banyak  program  desa  yang  belum  selesai  tepat  waktu.  Dalam  hal perencanaan  pembangunan  infrastruktur  desa,  kedua  pemerintah  desa  tersebut  belum membagi  peran  dengan  baik,  terlihat  dari  masih  banyaknya  rencana  pembangunan infrastruktur  yang  belum  terealisasi.  Meskipun  pembangunan  yang  dilakukan  sesuai dengan  rencana,  namun  kurangnya  koordinasi  dan  pengawasan  terhadap  penggunaan dana  desa  untuk  pembangunan  infrastruktur  masih  menjadi  masalah.  Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di Desa Soba Rade dan Desa Pu'u Mawo masih rendah, karena sedikit perwakilan masyarakat yang hadir dalam rapat musyawarah atau pertemuan untuk membahas dan menghasilkan program pembangunan infrastruktur desa.

## Bibliografi
Akib,  Karmila,  &  Tepare,  Olfi  Alfionita.  (2020).  Peranan  Pemerintah  Desa  dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. Jurnal Ilmiah Administratie , 8 (1), 29–32.
Astuti, Rini. (2021). Analisis Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan  Infrastruktur  Jalan  (Studi  Di  Desa  Nehas  Liah  Bing  Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur). Administrasi Publik , 1 (2), 941–950.
Kasmira, Kasmira, Alyas, Alyas, & Sudarmi, Sudarmi. (2020). Strategi pemerintah dalam pembangunan  infrastruktur  jalan  di  Kabupaten  Gowa. Kajian  Ilmiah  Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) , 1 (3), 818–833.
Mat, LUSIA ROSNI, Adiwidjaja, I., & Lestari, A. W. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Pada Desa Permanu Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang) . Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
Murdani, Yakub. (2018). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan  Infrastruktur  Di  Desa  Pananjung  Kecamatan  Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 3 (4), 104– 109. https://doi.org/10.25147/moderat.v3i4.867
Nurcahaya, Nurcahaya. (2021). Dampak Dana Desa Melalui Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Pada Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara) . Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Onnoa, Rutli, Ruru, Joorie, & Londa, Very. (2021). Perencanaan Pembangunan Di Desa Musi  Satu  Kecamatan  Kalongan  Kabupaten  Kepulauan  Talaud. Jurnal Administrasi Publik , 7 (106).
Ramadhani, Khusnul, AP, Andi Muh Balyani Malkani Khaidir, Amalia, Rezki, Sefina, Muh,  Rahmat,  Wawan,  Nabila,  Fathiyah,  Gazali,  Dimang,  Ramadhani,  Andi Nurazizah,  Syahratulangi,  Andi,  &  Imran,  M.  Reza.  (2023). Aspek  Hukum Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .
Sondakh, Heppy, Mantiri,  Michael,  & Kasenda, Ventje. (2021). Kebijakan Pemerintah Desa  Dalam  Pembangunan  Infrastruktur  Di  Desa  Tondei  Kec.  Motoling  Barat Kabupaten Minahasa Selatan. Governance , 1 (1).
Suprianto,  Ardi,  &  Syafhendry,  Syafhendry.  (2016).  Wewenang  Kepala  Desa  Dalam Mengkoordinasikan  Pembengunan  Desa  Secara  Pasrtisipatif. Wedana:  Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi , 2 (2), 165–178.
Wildasari,  Wildasari,  Setiawati,  Budi,  &  Mone,  Ansyari.  (2020).  Peran  Kepala  Desa dalam  Pembangunan  Infrastruktur  Jalan  di  Desa  Kariango  Kecamatan  Lembang Kabupaten Pinrang. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) , 1 (2), 497–514.