## PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA MATARAM KE CAMAT DAN LURAH BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR 22 TAHUN 2013

## DELEGATION OF PARTIAL AUTHORITY OF MATARAM MAYOR TO SUB-DISTRICT AND VILLAGE HEADS REGULATED BY REGULATION NUMBER 22 OF 2013

## Bq. Baktiyanti
Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram Email : bak1yant1@yahoo.com
Naskah diterima : 01/02/2014; revisi : 21/02/2014; disetujui : 27/03/2014

## A bstrAct
The Delegation Of Partial Authority of Mataram Mayor To Sub-District And Village Heads Regulated By Regulation Number 22 of 2013 on the Delegation Of Partial Authority of Mayor To Sub-District And Village Heads. Delegation of authority in between levels of government or organizational structure is common in the administration of government affairs during the development of regional autonomy. The Mayor Regulation No. 22 of 2013 on the Delegation Of Partial Authority of Mayor To Sub-District And Village Heads is one of the local laws governing the delegation of authority in Mataram. The research question of this study are ; First , the correspondence between the Mayor Regulation No. 22 of  2013 to the higher legislation; Second, the implementation of Regulation No. 22 of 2013 ;Third, the efforts to overcome obstacles in the implementation of the regulations mayor. This study used a Normative and Empirical approach. The data sources are obtained  from primary and secondary data sources of legal materials. The data were collected through study documentation and interviews. Then the obtained data were analyzed qualitatively. The results showed that the Regulation No. 22 of 2013 as the legal basis of delegating  of authority to the sub-district and village heads in Mataram was contradictory to the Regional Regulation No. 5 of 2008 Mataram. This raises a legal uncertainty and lead to overlapping of authority between agencies associated with the delegation of authority. Beside that it is found thatmost of the affairs delegated to the sub-district and village heads in Mataram are the old and routine affairs that has been carried out by sub-district and village heads in Mataram before the issue of the Mayor Regulation No. 22 of 2013. The constraints encountered in the implementation of the delegation are budgetary constraints, facility / infrastructure support and the absence of additional personnel and the lack of community participation to support the execution of these tasks .

## Key Word : Delegation of Authority of, Mayors and Village Chief

## A bstrAk
Pelimpahan kewenangan antar tingkatan atau susunan organisasi pemerintahan merupakan hal yang biasa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan masa otonomi daerah ini. Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dan Lurah, merupakan salah satu produk hukum daerah yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan tersebut di Kota Mataram. Adapun permasalahan dalam penelitian ini terdiri atas: Pertama, kesesuaian antara Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013 terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Kedua, Pelaksanaan Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013;
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm

## 183 ~ 208
Ketiga, Kendala dan upaya mengatasinya dalam pelaksanaan peraturan walikota tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Empiris, data yang diperoleh berupa data primer maupun sekunder berupa bahan hukum. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013 sebagai landasan yuridis pelimpahan kewenangan Walikota Mataram kepada camat dan lurah seolah-olah terjadi tumpang tindih dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 khususnya terhadap 3 jenis kategori penyelenggaraan yaitu Penyelenggaraan Usaha Pondokan, dan Penyelenggaraan Kebersihan di Tingkat lingkungan serta Peyelenggaraan dan pengelolaan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal tersebut disebabkan karena ketidakjelasan tentang bentuk kewenangan yang diberikan Walikota Mataram kepada camat dan lurah sehingga pelaksanaannya belum berjalan dengan efektif. Selain itu ditemui kenyataan bahwa urusan-urusan yang dilimpahkan Walikota Mataram kepada camat dan lurah sebagian besar merupakan urusan lama dan rutin yang telah dilaksanakan oleh camat dan lurah sebelum Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013 diterbitkan. Mengenai Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pelimpahan tersebut meliputi keterbatasan anggaran, sarana/prasarana penunjang dan belum adanya penambahan personil serta partisipasi masyarakat untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas tersebut masih rendah.
Kata Kunci : Pelimpahan Wewenag, Walikota, Camat dan Lurah
PENDAHULUAN
o toNomi daeraH dan desentralisasi merupakan langkah strategis yang di- lakukan Pemerintah (Pusat), hal ini di- tujukan agar daerah bisa mengatur rumah tangganya sendiri secara lebih baik, berdasarkan berbagai kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi. Ser ta nantinya juga diharapkan mam- pu mengembangkan berbagai potensi/ kekhasan, yang dimiliki se hing ga dapat memberi kontribusi besar dalam pe- laksanaan pemerin tahan di daerah. Adanya perluasan wewenang pe- merintah daerah diharapkan dapat, me ningkatkan kemampuan pemerin- tah daerah dengan memperhatikan hak-hak dari warganya.
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Kepala daerah tidak akan dapat melaksanakan tugas dan wewe- nangnya tanpa di bantu oleh unsur perangkat daerah yang memadai. Pe- rangkat daerah terdiri atas unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam lembaga sek-
retariat, unsur sekre tariat DPRD, unsur pen dukung dalam penyusunan dan pelak- sanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam wujud lembaga teknis daerah (badan, kantor, rumah sakit daerah),  unsur pelaksana urusan daerah dalam wujud dinas daerah, kecamatan dan ke lurahan.
Kedudukkan camat dan lurah sangatlah strategis dalam suatu struktur pemerin- tahan daerah. Hal tersebut juga tercermin dengan kedudukan camat dan lurah dalam struktur pemerintahan di Kota Mataram. Pemerintah Kota Mataram se bagai salah satu daerah otonom di wilayah Negara Ke- satuan Republik Indonesia, berkewajiban untuk mewujudkan terlaksananya urusan wajib maupun urusan  pilihan.
Kecamatan pada dasarnya merupakan unsur perangkat daerah, yang membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas, we wenang, kewajiban dan tanggung ja- wab nya dalam kerangka Otonomi  Daerah. Selain kecamatan perangkat daerah lain- nya yang tidak kalah penting dalam
Bq. Baktiyanti | Pelimpahan Kewenangan Walikaota Mataram Ke Camat Dan Lurah .............................
struktur pemerintah daerah kabupaten/ kota adalah desa/kelurahan.
Camat dan lurah sebagai ujung tombak yang mendukung tugas dan wewenang Wa- likota Mataram, haruslah diperkuat ke du- dukkannya termasuk diantaranya dengan pelimpahan sebagian wewenang walikota kepada camat dan lurah di Kota Mataram. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa camat dan lurah merupakan pejabat publik yang langsung melayani masyarakat di garis terdepan. Sehingga hasil pelayanan tersebut seketika juga dirasakan oleh masyarakat.
Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mataram kepada Ca- mat dan Lurah, merupakan landasan yuri- dis bagi pelaksanaan pelimpahan kewenan- gan walikota kepada camat dan lurah di Kota Mataram. Adapun kewenangan yang dilimpahkan tersebut, adalah kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan yang terdiri atas 32 Bidang Urusan, meli- puti 8 (delapan) aspek pelimpahan yaitu : Rekomendasi, Pengawasan, Pembinaan, Pe netapan, Penyelenggaraan, Fasilitasi, Ko- ordinasi. Sedangkan Aspek perizinan di- atur dalam peraturan walikota lainnya.
Adanya pelimpahan sebagian kewena- ngan walikota tersebut, menyebabkan ad- anya pergeseran kewenangan dari instansi yang sebelumnya menangani urusan pe- merintahan tersebut, kepada instansi lain sebagai penerima pelimpahan kewe nangan untuk menyelenggarakan  urusan tersebut. Namun ternyata dalam pelimpahan seba- gian kewenangan  walikota tersebut, dite- mui kenyataan bahwa terdapat tumpang tindih kewenangan antar instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Tumpang tindih tersebut, teruta- ma disebabkan oleh ketidakjelasan tentang bentuk kewenangan yang diberikan wa- likota kepada camat dan lurah.
Ketidakjelasan tentang bentuk kewe- nangan yang diberikan terutama terlihat dalam ketetentuan-ketentuan Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013, dan peraturan perundang-undangan lain- nya yang berkaitan dengan pelimpahan kewenangan walikota, kepada camat dan lurah di Kota Mataram. Ketidakjelasan tersebut diperparah dengan belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan yang mem- berikan penjelasan rinci mengenai tata kerja dan ranah kewenangan instansi- instansi, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan tersebut.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, ma- ka ada beberapa hal yang dapat dirumus- kan  sebagai permasalahan yaitu sebagai berikut; Pertama ; Apakah Per aturan Wa- likota Mataram Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenan- gan Walikota Kepada Camat Dan Lurah di Kota Mataram, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Kedua; Bagaimanakah pelaksanaan pe- limpahan kewenangan Walikota Mata ram kepada camat dan lurah, berdasarkan Per- aturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dan Lurah;  dan Ketiga; Apa kendala-kendala dan upaya untuk mengatasinya, dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pelim- pahan Sebagian Kewenangan Walikota Ke- pada Camat Dan Lurah?

## PEMBAHASAN

## A. Kerangka  Teori
1.  Otonomi Daerah
Otonomi daerah harus dimaknai sebagai sebuah cara untuk menghadirkan ke- daulatan rakyat dan menjadikan rakyat se- bagai subyek. Oleh karenanya otonomi ha- ruslah bermakna pada otonomi rakyat dalam wilayah pemerintahan daerah. Un-
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
183 ~ 208
dang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Ten- tang Pemerintahan Daerah, menyatakan pengertian Otonomi Daerah dalam pasal 1 angka 5 yakni, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah oto- nom untuk mengatur dan mengurus sendi- ri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Per- aturan Perundang-undangan.
Pengertian otonomi secara etimologis, dinyatakan oleh Juanda sebagai berikut
”Istilah otonomi atau ”autonomy” se- cara etimologis berasal dari kata yu- nani ”autos” yang berarti sendiri dan ”nomous” yang berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Science, bahwa otonomi dalam pengertian orisinil adalah the legal self sufficiency of social body and its actual independece. Jadi, ada dua ciri hakikat dari otonomi, yakni legal self sufficie- ny dan actual independence. Dalam kaitan dengan politik atau pemerin- tahan, otonomi daerah berarti self gov- ernment atau condition of living under one’s own laws. Dengan demikian, oto- nomi daerah, daerah yang memiliki le- gal self suffeiciency yang bersifat self government yang diatur dan diurus oleh own laws”. 1
Semangat otonomi daerah yang muncul akibat adanya reformasi dan amandemen konstitusi, selanjutnya diikuti dengan berbagai kebijakan di bidang hukum. Un- dang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang pada awalnya merupakan landasan hukum pelaksanaan pemerintahan ditingkat dae- rah akhirnya di cabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun setelah diterapkan muncul ber- bagai kelemahan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, sehingga perlu untuk di-
1 Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia (Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah), Alumni, Bandung, 2008, hlm. 125.
sempur nakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin- tahan Daerah.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, didasarkan pada asas desentra- lisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu- an. Pengertian desentralisasi secara etimol- ogis dinyatakan Juanda 2 sebagai berikut ”Secara etimologis istilah desentralisasi be- rasal dari bahasa latin, yaitu ” de ” =lepas dan ” centrum ”= pusat. Jadi menurut per- kataannya desentralisasi adalah melepas- kan dari pusat. ”
Berkenaan dengan pengertian desentral- isasi, Rondinelli dan Cheema menyatakan- nya sebagaimana dikutip oleh Juanda se- bagai berikut
”... the transfer of planning, decision making, or administrative authority from central government to its field organizations, local administrative units, semi autonomous and parastatal organizations, local government, or non local government organizations (Per- pindahan perencanaan, pengambilan keputusan, atau kewenangan admins- tratif dari pemerintah pusat ke orga- nisasi bidangnya, unit administratif daerah, semi otonomi dan organisasi parastatal, pemerintah daerah, atau organisasi-organisasi non pemerin- tah).....Rondinelli dan Cheema mem- bagi empat tipe desentralisasi, yaitu : deconcentration, delegation, devolution, dan privatisation. Lengkapnya dapat dikemukan sebagai berikut : pertama, dekonsentrasi diartikan distribusi we- wenang administrasi di dalam struktur pemerintahan, kedua, delegasi adalah pendelegasian otoritas mana- jemen dan pengambilan keputusan atas fungsi-fungsi tertentu yang
2 Ibid , hlm. 115.
Bq. Baktiyanti | Pelimpahan Kewenangan Walikaota Mataram Ke Camat Dan Lurah .............................
sangat spesifik, kepada organisasi- organisasi yang secara langsung tidak di bawah kontrol pemerintah, ketiga, devolusi adalah penyerahan fungsi dan otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah otonom, keempat, swasta nisasi adalah penyerahan beberapa otoritas dalam perencanaan dan tanggung jawab administrasi tertentu kepada organisasi swasta.” 3
Pengertian tentang dekonsentrasi, juga terdapat dalam rumusan Institut voor Besturrswetenschappen yaitu :
”Deconcentratie is de opdracht aan in een hierarchisch verband van een bestu- urslichaasm staande ambtenaren of di- ensten tot de behartiging van bepaalde taken, gepaard gaande met de toeken- ning van het recht tot regeling en beslissing in de bepaalde gevallen, waarbij de uiteindelijke verant- woordelijkheid bij het bestuurslichaam zelf blijf liggen (Dekonsentrasi adalah penugasan kepada pejabat atau dinas- dinas yang mempunyai hubungan hi- rarkis dalam suatu badan pemerinta- han untuk mengurus tugas-tugas tertentu yang disertai hak untuk men- gatur dan membuat keputusan dalam masalah-masalah tertentu, pertang- gungjawaban terakhir tetap pada badan pemerintahan yang bersangku- tan .” 4
Pengertian mengenai asas tugas pem- bantuan ( Medebewind ), dijelaskan oleh The  Liang Gie 5 sebagaimana dikutip oleh Khairul Muluk yaitu ” Medebewind biasa- nya dialihbahasakan sebagai tugas pem- bantuan yang berarti hak menjalankan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat
3 Ibid , hlm. 116-117.
4 Instituut voor Besturrswetenschappen dalam Philipus M. Hadjon, Et. Al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008 hlm. 116-117.
5 The Liang Gie dalam Khairul Muluk, Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah , ITS Press, Surabaya, 2009, hlm. 14.
atau daerah tingkat atasan berdasarkan perintah pihak atasan itu.” Selanjutnya Rohdewohld 6 sebagaimana dikutip Khairul Muluk juga menyatakan pendapat yang hampir senada tentang Medebewind , namun dengan bahasa yang berbeda se- bagai fungsi tertentu yang berada di bawah yurisdiksi pemerintah pusat yang dijalank- an oleh unit administrasi pemerintah daerah otonom atas perintah pemerintah pusat. Namun pemerintah pusat tetap mempertahankan yurisdiksinya dalam hal perencanaan dan pendanaan.
Pelaksanaan desentralisasi dalam otono- mi daerah, tentunya memiliki tujuan dan manfaat, berkenaan dengan hal tersebut Jimly Asshiddiqie menyatakan :
”Oleh karena itu, ada beberapa tujuan dan manfaat yang biasa di- nisbatkan dengan kebijakan desentral- isasi dan dekonsentrasi itu, yaitu:
1) Dari segi hakikatnya, desentralisasi dapat mencegah terjadinya penumpu- kan ( concentration of power ) dan pe- musatan kekuasaan ( centralised power ) yang dapat menimbulkan tirani;
2) Dari sudut politik, desentralisasi meru- pakan wahana untuk pendemokratisa- sian kegiatan pemerintahan;
3) Dari segi teknis organisatoris, desentral- isasi dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien;
4) Dari segi sosial, desentralisasi dapat membuka peluang partisipasi dari bawah yang lebih aktif dan berkem- bangnya kaderisasi kepemimpinan yang bertanggung jawab karena proses peng- ambilan keputusan tersebar di pusat- pusat kekuasaan di seluruh daerah;
5) Dari sudut budaya, desentralisasi di- selenggarakan agar perhatian dapat se- penuh nya ditumpahkah kepada ke khu- susan-kekhususan yang terdapat di
6 Ibid, hlm. 14.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
183 ~ 208
daerah, sehingga keanekaragaman buda- ya dapat terpelihara dan sekaligus di- daya  gunakan sebagai modal yang men- dorong kemajuan pembangunan dalam bidang-bidang lainnya;
6) Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, karena pemerintah daerah di- anggap lebih banyak tahu dan secara langsung berhubungan dengan kepen- tingan di daerah, maka dengan ke bija- kan desentralisasi, pembangunan eko- nomi dapat terlaksana dengan lebih tepat dan dengan biaya yang lebih murah”. 7
b.  Teori Pemisahan Kekuasaan
Penggunaan istilah Trias Politica untuk teori pemisahan kekuasaan, diperkenalkan oleh Emmanuel Kant. Sedangkan substansi pemikiran yang melandasinya telah di- mun culkan  oleh  Aristoteles. Namun peng- kajian lebih lanjut dilakukan oleh John Locke dalam bukunya ” Two Tritieses of Government ” pada tahun1690. 8
John Locke adalah filsuf Inggris yang menggagas pertama kali pentingnya ke- kuasaan negara dipisah menjadi tiga bi- dang, Pertama, Kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif); Kedua, Ke kua- saan eksekutif; dan Ketiga, ke kuasaan fede ratif. Kekuasaan eksekutif ada lah ke- kuasaan untuk melaksanakan undang-un- dang mencakup juga kekuasaan meng adili. Kekuasaan federatif adalah kekua saan yang meliputi semua kekuasaan yang tidak termasuk dalam kekuasaan eksekutif dan legislatif, yang meliputi hubungan luar negeri. 9 Kekuasaan eksekutif pada awalnya diartikan oleh John Locke sebagai kekua- saan peradilan yang yang harus terbebas dari pengaruh kekuasaan lain. Bahkan makna kekuasaan eksekutif diarti kan lebih
7 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi , Jakarta, 2006 , hlm. 30., Http:/ www.jimly.com/pemikiran
8 Juanda, Hukum Pemerintahan ...Op.Cit, hlm. 27.
9 Ibid , hlm. 27.
jauh lagi mencakup kekua saan untuk me- manggil parleman untuk ber sidang, kekua- saan untuk memerintah kan dan meroboh- kan rumah orang jika rumah tetangganya kebakaran, juga kekuasaan melakukan per- buatan tidak sah menurut undang-undang pada saat keadaan bahaya. Pemikiran John Locke tersebut menjadi inspirasi bagi Mon- tesquieu, untuk mem bangun ajaran pe- misahan kekuasaan negara seperti yang ki- ta kenal sekarang. Kekuasaan negara terse- but meliputi kekua saan legislatif, eksekutif dan yudikatif. 10
c. ewenangan
Wewenang memiliki pengertian sebagai berikut : (1) hak dan kekuasaan untuk ber- tindak atau melakukan sesuatu; (2) kekua- saan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Sedangkan menurut Bagir Manan pengertian wewenang merupakan hak dan sekaligus kewajiban.
Selanjutnya Nicolai menyatakan hak mengandung kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaku- kan tindakan tertentu. Sedangkan kewa- jiban memuat keharusan untuk melaku- kan atau tidak melakukan tindakan ter- tentu. 11
Wewenang merupakan bagian penting dari Hukum Administrasi, berkenaan dengan sumber kewenangan pemerintah, H.D. van Wijk dalam Irfan Fachruddin menyatakan
”Dalam khasanah hukum adminis- trasi dikenal tiga sumber kewenangan pemerintah yaitu ”atribusi”, ”dele- gasi”, dan ”mandat”. Ketiga sumber kewenangan tersebut dibicarakan lebih lanjut di bawah ini :
10 Ibid , hlm. 27-28.
11 Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah , Alumni, Bandung, 2004, hlm. 39-40.
Bq. Baktiyanti | Pelimpahan Kewenangan Walikaota Mataram Ke Camat Dan Lurah .............................
a. Atribusi
Kekuasaan pemerintah yang lang- sung diberikan undang-undang yang disebut atribusi. H.D. van Wijk mem berikan pengertian : ”attributie : toekenning van een bestuurs bev- oegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan” (atribusi, adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah).
Dijelaskan bahwa pembentukan pe- rundang-undangan yang dilakukan baik oleh pembentuk undang-undang orisinil (originaire wetgevers) mau- pun pembentuk undang-undang yang diwakilkan (gedelegeerde wetgevers) memberikan kekuasaan kepada suatu organ pemerintah yang dibentuk pada kesempatan itu atau kepada or- gan pemerintah yang sudah ada. Seb- agaimana dinyatakan berikut ini :
”Een wetgever schept een (nieuwe) bestuursbevoegdheid en kent die toe aan een bestuursorgaan. Dat kan een bestaand bestuursorgan zijn, of een voor de gelegenheid nieuw ge- schapen bestuursorgaan;... (pembuat undang- undang menciptakan suatu wewenang pemerintahan [yang baru] dan menyerahkannya kepada suatu lembaga pemerintahan. Ini bisa berupa lembaga pemerintahan yang telah ada, atau suatu lembaga pemerintahan baru yang diciptakan pada kesempatan tersebut...)
b. Delegasi
Delegasi menurut H.D. van Wijk adalah : ” overdracht van een bevoeg- dheid van het ene bestuursorgaan een onder ” (penyerahan wewenang pe- merintahan dari suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat pemerintah yang lain). Setelah wewenang diserahkan, pem- beri wewenang tidak mempunyai
wewenang lagi. Sebagaimana lebih jauh ditegaskan : ” Van delegatie van bestuursbevoegdheid is spreke wan- neer een bevoegdheid van een bestuur- sorgaan wordt overgedragen aan een ander orgaan, dat die bevoegdheid gaat uitoefenen in plaats van het oor- spron kelijk bevoegde orgaan. Del- egatie impliceert dus overdracht: wat aanvankelijk bevoegdheid van A was, is voortaan bevoegdheid van B (en niet meer van A) ”. (Kita dapat ber- bicara tentang delegasi wewenang pemerintahan bilamana suatu we- wenang lembaga pemerintahan di- serahkan kepada lembaga lain, yang menjalankan wewenang tersebut dan bukannya lembaga yang semula ber wenang. Dengan demikian, Del- egasi di simpulkan sebagai penyera- han : apa yang semula merupakan we wenang A, sekarang menjadi we- wenang B [dan bukan lagi A])
c. Mandat
Wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat di- mandatkan kepada badan atau pega- wai bawahan apabila pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri. H.D. van Wijk menjelaskan arti dari ” mandat ” yaitu ” een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander ” (suatu organ pemerintah mengizinkan ke- wenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Lebih lanjut di- katakan : ” Is het orgaan dat officieel een bepaalde bestuurs bevoegdheid bezit (krachtens attributie of delegatie) in feite niet in staat die beveboegdheid ook persoonlijk te hanteren, dan zal aan dat orgaan ondergeschikte ambtena- ren kunnen opdragen, de bevoegdheid uit te oefenen namens het eigenlijk bev- oegde orgaan. In dat geval is er sprake van mandaat . (Bila organ yang secara
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
183 ~ 208
resmi memiliki wewenang pemer- intahan tertentu [karena atribusi atau  delegasi] tidak dapat menan- gani sendiri wewenang tersebut, para pegawai bawahan dapat diperintah- kan untuk menjalankan wewenang tersebut atas nama organ yang sesungguhnya diberi wewenang. Dalam hal ini kita berbicara  tentang mandat).
Berbeda dengan delegasi, pada man- dat, mandans atau pemberi mandat tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila ia men- ginginkan, dan memberi petunjuk kepada mandataris mengenai apa yang dinginkannya. Mandan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan mandataris”. 12
Khusus untuk kewenangan yang bersumber dari mandat dikenal ada- nya tiga jenis mandat yaitu Mandat Imperatif, Mandat Bebas dan Mandat Representatif. Teori ini dipelopori oleh Jean Jacques Rosseau di Peran- cis, dan memusatkan perhatian pada subyek hukum wakil masyarakat yang duduk dilembaga perwakilan karena adanya mandat dari rakyat, sehingga disebut sebagai mandataris. Teori ini terus menyesuaikan diri sei- ring perkembangan zaman, dan dapat dijelaskan sebagai berikut :
1).Mandat Imperatif, mengajarkan bahwa si wakil bertugas dan ber- tindak di lembaga perwakilan ses- uai instruksi yang diberikan oleh yang diwakilinya. Si wakil tidak boleh bertindak di luar instruksi tersebut, dan apabila ada hal-hal baru yang tidak terdapat dalam in- struksi tersebut, maka si wakil ha- rus mendapat instruksi baru dari yang diwakilinya, kemudian baru dapat melaksanakannya. Kalau se-
12 Ibid , hlm. 49-53.
tiap kali ada masalah baru harus minta mandat baru, hal ini berarti akan menghambat tugas lembaga perwakilan, dan hal ini melahir- kan teori mandat baru yang dise- but mandat bebas.
2) Teori mandat bebas dipelopori oleh  Abbe Sieyes di Perancis dan Blackstone di Inggris . Teori man- dat bebas mengajarkan bahwa si wakil dapat bertindak tanpa ter- gantung dari instruksi yang di- wakilinya. Menurut teori ini si wakil adalah orang-orang yang ter- percaya dan terpilih serta memi- liki kesadaran hukum, sehingga si wakil dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya atau atas nama rakyat.
3) Teori mandat representatif, men- gajarkan bahwa si wakil dianggap bergabung dalam suatu lembaga perwakilan (parlemen). Rakyat memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan (par- lemen) yang bertanggung jawab pada rakyat. 13
2. Tata Urutan Norma dan Teori Sistem Hukum
Norma merupakan hal yang senantiasa ada dalam setiap negara atau masyarakat. Norma-norma tersebut secara teratur tersusun dalam suatu bentuk piramida. Ber kenaan dengan hal tersebut Adolf Merkel dan Hans Kelsen dalam Rosjidi Ranggawidjajamenyatakan
”.....setiap tata kaedah hukum meru- pakan suatu susunan daripada kae- dah-kaedah (stufenbau des Recht). Dalam ”Stufentheorie”-nya Hans Kelsen mengemukakan bahwa dipun- cak ”stufenbau” terdapat kaedah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan suatu kaedah fundamen-
13 Http:// kgsc.wordpress.com/ demokrasi_dalam_ konsep_dan_praktek/
Bq. Baktiyanti | Pelimpahan Kewenangan Walikaota Mataram Ke Camat Dan Lurah .............................
tal. Kaedah dasar tersebut disebut ”grundnorm” atau ”ursprungnorm”. Grundnorm merupakan asas-asas hu- kum yang bersifat abstrak, bersifat umum, atau hipotesis. Sistem hukum suatu negara merupakan suatu proses yang terus menerus, dimulai dari yang abstrak, menuju hukum yang positif, dan seterusnya sampai menjadi nyata. Semua norma merupakan satu kesatu- an dengan struktur piramida. Dasar keabsahan suatu norma ditentukan oleh norma yang paling tinggi tingka- tannya. Jadi menurut Hans Kelsen urutan norma itu dimulai dari Grund- norm atau Ursprungsnorm ke General- lenorm, kemudian dipositifkan. Sesu- dah itu akan menjadi norma nyata (Concretenorm). Norma nyata lebih bersifat individual. Oleh karena nor- ma positif merupakan perantara dari norma dasar dengan norma individu- al, maka disebut juga norma antara (Tussennorm)
Teori  Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky. Me- nurut  Hans Nawiasky norma-norma hukum dalam negara berjenjang sebagai berikut :
1.  Norma dasar atau Grundnorm
2. Aturan-aturan dasar negara atau Staat- sgrundgesetz
3. Aturan formal atau undang-undang atau Formellegesetz
4. Peraturan pelaksanaan di bawah un- dang-undang atau Verordnungen .” 14
Selanjutnya berkenaan dengan norma- norma tersebut, tentunya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas hukum yang melandasinya. Menurut Amiroeddin Syarif se bagaimana dikutip oleh Rosjidi Rang-
14 Adolf Merkel dan Hans Kelsen dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 26-27.
gawidjaja memperkenalkan lima asas yaitu:
1.  Asas tingkatan hirarki
2. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum ( Lex specialis derogat lex generalis )
4.  Undang-undang tidak berlaku surut
5. Undang-undang yang baru menyam- ping kan undang-undang yang lama ( Lex posteriori derogat lex pri ori).” 15
Setiap norma hukum tentu ditujukan untuk dapat mengatur kehidupan masyara- kat agar tercipta suatu ketertiban umum. Lawrence M. Friedman menyatakan keber- lakuan empiris kaidah hukum dalam ma- syarakat, sebagaimana dikutip oleh Hamzah Halim dan Kemal Redino Syahrul Putra, bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) faktor yang cukup dominan mem- pengaruhi proses pemberlakuan hukum yaitu :
1).Faktor substansi hukum ( legal sub- stance ); merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang di- hasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup ke putusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup ( living law ), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang.
2).Faktor struktur hukum ( legal struc- ture ); merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia, misalnya jika berbicara
15 Ibid, hlm. 47-48.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
183 ~ 208
tentang struktur sistem hukum In- donesia, maka termasuk didalamnya struktur institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
3). Faktor budaya hukum ( legal culture ); merupakan suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgu- nakan oleh masyarakat. Tanpa  kultur hukum, maka hukum tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut”. 16
3. Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali kota Mataram Kepada Camat Dan Lurah Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013
1. Pengaturan Tugas Camat dan Lurah Menurut Hukum Positif
Konsep negara hukum modern me- rupakan perpaduan antara konsep Negara Hukum ( Rechtsstaat ) dan Negara Kesejahteraan ( welfare state ). Rumusan mengenai negara hukum di- kemu kakan pertama kali oleh Friede- rich Julius Stahl dalam ” Philo sopie  des rechts” meliputi 3 (tiga) unsur yaitu Pertama, Asas Legalitas yang men- syaratkan pemerintahan dilaksanakan menurut undang-undang ( wetmatige- heid van het bestuur ); Kedua, meng- haruskan adanya jaminan hak-hak asasi manusia atau warga negara dicantum- kan dalam undang-undang dasar; Ke- tiga, keharusan adanya pembagian ke- kuasaan negara. 17 Sebagai negara hu kum, maka keberadaan hukum men- jadi hal yang vital di Negara Indonesia. Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan yang ditetapkan
16 Lawrence M. Friedman dalam  hlmim Hamzah dan Putera Kemal Redino Syahrul, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah , Kencana Prenada Media Group,Jakarta,2009 , hlm. 7-8. 17 Irfan Facruddin, Pengawasan Peradilan...., Op. Cit. , hlm. 15.
oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara, yang mengikat subyek hukum dengan hak dan kewajiban hukum, baik berupa larangan ( prohibere), keharusan ( obli- gatere) atau kebolehan ( permittere).
Keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak tersebut biasanya bersifat mengatur ( regelling ), sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat bersifat atau berisi penetapan administratif ( beschikking) ataupun ke- putusan yang berupa “ vonnis ” hakim yang lazim dikenal dengan putusan 18 . Kewenangan untuk mengatur atau membuat aturan ( regelling ), merupakan domain kewenangan yang sifatnya eks- klusif bagi lembaga legislatif, berdasar- kan prinsip kedaulatan rakyat. Adapun hasil dari kewenangan mengatur ter- sebut adalah undang-undang sebagai sebuah produk hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pe- merintahan Daerah merupakan sebuah contoh produk hukum lembaga legislatif di Indonesia. Undang-undang tersebut pada dasarnya mengatur tentang pe- nyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah, dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan-ketentuan di da- lamnya mengikat subyek hukum de ngan hak dan kewajiban yang ber kaitan dengan  penyelenggaraan  peme rin tah  di daerah. Adapun subyek hu kum tersebut berupa jabatan dan pe mangku jabatan- nya (pejabat). Jabatan memiliki penger- tian sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berwenang untuk me la- ku  kan  perbuatan  hukum.
Adapun jabatan sebagai subyek hukum yang diatur dalam undang- undang pemerintahan daerah misalnya jabatan kepala daerah, wakil kepala daerah, camat, lurah dan sebagainya. Ber  kenaan dengan hal tersebut, maka selanjutnya akan dibahas mengenai
18 Jimly Asshiddiqie, Peri hlm Undang-Undang, hlm. 9-10, Http: /www.jimly.com /pemikiran
Bq. Baktiyanti | Pelimpahan Kewenangan Walikaota Mataram Ke Camat Dan Lurah .............................
pengaturan jabatan khususnya jabatan camat dan lurah, berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan yang me ngikatnya sebagai subyek hukum di Indonesia.
Adapun pengaturan tugas camat dan lurah menurut hukum positif di Indonesia sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Berdasarkan Pasal 126 Ayat 3 maka kewenangan atributif camat meliputi:
a. Aspek koordinasi meliputi keg- iatan pemberdayaan masyarakat; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan; pemeliharaan prasara- na dan fasilitas pelayanan umum; penyelenggaraan kegiatan pemer- intahan di tingkat kecamatan
b. Aspek pembinaan penyeleng- garaan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan
c.  Aspek pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilak- sanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
Selanjutnya kewenangan mandat ca- mat berdasarkan Pasal 126 Ayat (2) diatur bahwa pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian we wenang bupati atau walikota un- tuk menangani sebagian urusan oto- nomi daerah.
Pengaturan kewenangan mandat lurah diatur dalam Pasal 127 Ayat (3), dalam wujud tugas pokok yang terdiri:
a. pelaksanaan kegiatan pemerintah- an kelurahan
b. pemberdayaan masyarakat
c. pelayanan masyarakat
d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
e. pemeliharaan prasarana dan fasili- tas pelayanan umum.
Selanjutnya tugas delegatif mem- peroleh pelimpahan dari Bupati/Wa- likota seperti yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (2)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemer- intah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini kewenangan camat dan lurah baik atributif maupun mandatf tidak di- atur secara tegas dan jelas.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Per- angkat Daerah
Berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) ke- wenangan atributif camat meliputi :
a. Aspek koordinasi kegiatan pem- berdayaan masyarakat; penyeleng- garaan ketenteraman dan keter- tiban umum,; penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan; pemeliharaan pra- sarana dan fasilitas pelayanan umum penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan
b. Aspek pembinaan penyeleng- garaan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan
c.  Aspek pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilak- sanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
Kewenangan mandat Camat adalah tugas melaksanakan kewenangan pe- merintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
183 ~ 208
sebagian urusan otonomi daerah yang diatur Pasal 17 Ayat (2).
Selanjutnya kewenangan mandat lurah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) bahwa pembentukan, kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
Berdasarkan Pasal 17 Ayat (3) ke- wenangan atributif camat meliputi :
a. Aspek koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; penye- leng garaan ketentraman dan ke- ter tiban umum; penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan; pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum; penye  lenggaraan  kegiatan  pe me- rin tahan di tingkat kecamatan;
b. Aspek pembinaan penyeleng- garaan pemerintah desa dan/atau ke lurahan;
c.  Aspek pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat di- laksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
Sedangkan tugas mandat Camat adalah melaksanakan ke- wenangan pemerintahan yang dil- impahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi as- pek: perizinan; rekomendasi; koor- dinasi; pembinaan; pengawasan; fasilitas; penetapan; penyelengga- raan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 15 Ayat (2).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Kelurahan
Kewenangan atributif Lurah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dalam wu-
jud tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selanjunyat kewenangan mandat Lurah adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wa- likota.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2).
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pe- limpahan Urusan Kabupaten/Kota Kepada Lurah
2. Kewenangan atributif Lurah ber- dasarkan Pasal 2 Ayat 1 yaitu menye- lenggarakan urusan pemerintahan, pem bangunan,  dan   kemasyarakatan. Se dangkan kewenangan mandat
u rah berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 adalah melaksanakan urusan yang di limpahkan oleh bupati/walikota.
2.  Peraturan Menteri Dalam Negeri No- mor 57 Tahun 2007 Tentang Petun- juk Teknis Penataan Organisasi Per- angkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini kewenangan camat dan lurah baik atributif maupun mandat tidak di- atur secara tegas dan jelas.
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Ke wenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
Berdasarkan Peraturan Daerah ini kewenangan camat dan lurah baik atributif maupun mandat tidak dia- tur secara tegas dan jelas.
7. Peraturan Daerah Kota Mataram No- mor 5 Tahun 2008 Tentang Pemben- tukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram
Berdasarkan Pasal 20 Ayat (2), tugas atributif camat meliputi :
Bq. Baktiyanti | Pelimpahan Kewenangan Walikaota Mataram Ke Camat Dan Lurah .............................
a. Aspek Koordinasi kegiatan pember- dayaan masyarakat; upaya penyeleng- garaan keamanan dan ketertiban umum; penerapan dan penegakan per  aturan  perundang-undangan;  pe- me li haraan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat ke- camatan;
b. Aspek pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
c. Aspek pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
Kewenangan mandat Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintah- an yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian uru- san otonomi daerah, hal ini diatur dalam Pasal 20 Ayat (1).
Kewenangan atributif lurah adalah berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) meliputi :
a. Aspek koordinasi kegiatan pember- dayaan masyarakat; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;   pemeliharaan prasarana dan fasiltas pelayanan umum;
b.   Aspek penyelenggaraan Administra- si Pemerintahan Kelurahan;
Selanjutnya kewenangan mandat lurah adalah melaksanakan kewenan- gan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, se- bagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1).
1. Peraturan Walikota Mataram Nomor 36/PERT/2008 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mata- ram.
Kewenangan atributif camat di atur dalam Pasal 6 Ayat (1), yang menya- takan Camat mempunyai tugas pokok memimpin,  merencanakan,  me  ngen- dalikan dan mengkoordinasikan se- luruh kegiatan penyeleng garaan ke  we na ngan Pemerintah Da erah yang dilimpahkan oleh Walikota. Se- dangkan kewenangan  mandat  camat diatur dalam peraturan walikot lainnya.
2. Peraturan Walikota Mataram Nomor 37/PERT/2008 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kelurahan Kota Mata- ram. Kewenangan atributif lurah di- wujudkan dalam tugas pokok meny- elenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1).
3. Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Ke- pada Camat Dan Lurah
Kewenangan atributif camat tidak diatur dalam peraturan walikota ini. Se- dangkan kewenangan mandat diatur sebagai berikut :
a.  Kewenangan walikota yang dilimpah- kan kepada camat adalah urusan pe- merintahan menangani sebagian uru- san otonomi daerah meliputi  urusan wajib dan pilihan (Pasal 2 ayat (1))
b. Aspeknya terdiri dari aspek Re- komendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pe ngawasan, Fasilitasi, Penetapan dan Penyelenggaraan (Pasal 2 ayat (2))
c. Aspek perizinan diatur dalam per- aturan walikota tersendiri. (Pasal. 3 ayat (2)).
Kewenangan atributif lurah tidak diatur, sedangkan kewenangan mandat- nya adalah sebagian kewenangan wali- kota yang dilimpahkan kepada lurah
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
183 ~ 208
berupa urusan pemerintahan meliputi urusan wajib dan pilihan sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1). Aspeknya terdiri dari aspek Rekomendasi, Ko- ordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasi- litasi, Penetapan dan Penyeleng garaan.
2. Kesesuaian Peraturan Walikota Mata- ram Nomor 22 Tahun 2013 Ten tang Pe- limpahan Sebagian Kewenangan Wali - kota Kepada Camat dan Lurah, Ter    hadap  Peraturan  Perundang-unda- ngan Yang Lebih Tinggi
Adanya tumpang tindih wewenang diantara norma-norma hukum yang se- derajat, ataupun adanya pertentangan diantara norma hukum yang berada dalam posisi hirarki (tinggi rendah), tentu nya menimbulkan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut tentunya sangat dihindari untuk men- gurangi kemungkinan efek-efek negatif yang muncul, dalam penyelenggaran pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Kondisi ketidakpastian hukum tentunya tidak sejalan dengan cita hukum itu sendiri dalam mewujudkan kepastian, keadilan dan kebergunaan (manfaat). Kondisi ketidakpastian ter- sebut bisa saja disebabkan karena ter- dapat 2 atau lebih undang-undang yang secara bersama-sama diterapkan dan mengatur hal yang sama. Adanya tumpang tindih pada dasarnya disebab- kan karena tidak semua aturan hukum dan tidak semua produk legislatif diru- muskan dalam bentuk verbal yang te- pat, yang diharapkan memberikan jawa- ban yang jelas terhadap persoalan hukum praktis. Aturan hukum yang di- rumuskan dalam bahasa, seringkali merupakan rumusan yang terbuka dan bersifat umum. Untuk itu perlu dilaku- kan upaya penyelesaian yang berkaitan dengan kejelasan tentang bentuk ke- wenangan yang diberikan Walikota Mataram ke pada camat dan lurah dalam wujud petunjuk teknis pelaksana.
Secara umum norma hukum dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Seba- gian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah, sudah sesuai ter- hadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali terhadap noma hukum Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Pe- rangkat Daerah Kota Mataram seolah- olah terjadi tumpang tindih.
Tumpang tindih tersebut terutama pada ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Huruf B. dan Pasal 19 Ayat (2) Huruf C. dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2013. Ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (2) Huruf B, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 me- nyatakan bahwa
” Dalam melaksanakan tugas seb- agaimana dimaksud pada Ayat(2), Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi :
Penyelenggaraan urusan pemerin- tahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;”
Berdasarkan ketentuan tersebut me ngandung pengertian bahwa masing- masing dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugas nya. Adapun Lingkup tugas ter- sebut  mencakup  penyelenggaraan    uru  - san pemerintahan Kota Mataram secara utuh berdasarkan kewenangannya yang selanjutnya dijabarkan dalam Perturan Wali kota Mataram tentang Tupoksi SKPD, sementara berdasarkan Per- aturan Walikota Nomor 22 Tahun 2013 Wali kota Mataram juga telah mem- berikan kewenangan yang sama kepada camat dan lurah .
Bq. Baktiyanti | Pelimpahan Kewenangan Walikaota Mataram Ke Camat Dan Lurah .............................
Hal tersebut terdapat pula dalam ketentuan yang mengatur kewenangan Lembaga Teknis Daerah Kota Mataram, sesuai Pasal 19 Ayat (2) Huruf C. menyatakan bahwa
” Dalam melaksanakan tugas seb- agaimana dimaksud pada Ayat(2), Lembaga Teknis Daerah menyelengga- rakan fungsi : dan pelaksanaan sesuai dengan lingkup tugasnya ; ”
Pengertian ketentuan tersebut sama dengan pengertian sebelumnya, bahwa Lembaga Teknis daerah masih me- nyelenggarakan kewenangannya secara utuh.
Adanya tumpang tindih pada ketentuan tersebut menimbulkan ke- rancuan dalam penyelenggaraan urusan dimaksud. Kerancuan tersebut dikar enakan ketidakjelasan tentang bentuk kewe nangan yang diberikan Walikota Mataram kepada camat dan lurah dalam pe nyelenggaraan  urusan-urusan   peme- rin ta han yang sama, antara dinas atau lembaga teknis daerah dengan camat ataupun lurah. Artinya kewenangan untuk menyelenggarakan suatu urusan tersebut terdapat pada lebih dari satu instansi.
Tumpang tindih kewenangan terse- but, menyebabkan tarik menarik ke- pentingan di antara instansi terkait, se- hingga penyelenggaraan urusan-uru san tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif. Tentunya kedudukan baik dinas atau lembaga teknis daerah di satu sisi dengan camat dan lurah di sisi lainnya, sama-sama tidak dapat di salahkan, kare- na kedua-duanya memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan terse- but. Untuk mengatasi hal tersebut di- perlukan adanya petunjuk teknis pelak- sana. Adanya petunjuk teknis tentunya untuk memberikan panduan mengenai tata kerja yang harus dilaksana kan, guna menghindari penafsiran-penafsir-
an yang berbeda dari pelaksana  tugas tersebut.
3. Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat Dan Lurah Di Kota Mataram, Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dan Lurah
a. Tata Cara Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah di Kota Mataram, Berdasarkan Per- aturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Se- bagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dan Lurah
Kewenangan secara teoritis bersum- ber pada Atribusi, Delegasi dan Man- dat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian ke- kua saan negara oleh konstitusi. Se- dang kan kewenangan yang ber sifat delegasi dan mandat berasal dari pe limpahan. Kewenangan atribusi memiliki pengertian pem berian ke- wenangan kepada badan atau lem- baga atau pejabat ( ambt ) negara tertentu, baik oleh pembentuk Un- dang-Undang Dasar maupun pem- bentuk Undang-undang. Dalam hal ini berupa penciptaan wewenang baru untuk dan atas nama yang diberi wewenang tersebut ( origi- nal power ). Dengan pemberian we- wenang tersebut maka melahirkan suatu kewenangan serta tanggung jawab mandiri. Sehingga dalam atri- busi terdapat suatu kewenangan baru. 19
Pengertian kewenangan delegasi, diartikan sebagai suatu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan atau lembaga atau pejabat negara kepa- da badan atau lembaga atau pejabat neg-
19 Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu.... Op.Cit, hlm. 36.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
183 ~ 208
ara lain. Kewenangan tersebut semula ada pada badan atau lembaga atau peja- bat yang melimpahkan wewenang ( dele- gans ). Dengan adanya pelimpahan tersebut selanjutnya diikuti dengan beralihnya tanggung jawab dan tang- gung gugat kepada penerima kewenan- gan ( delegataris ). Selanjutnya jika suatu kewenangan yang diperoleh melalui del- egasi dilimpahkan kembali kepada badan atau pejabat yang lebih rendah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab atas namanya sendiri, maka disebut sebagai subdelegasi. 20
Selain itu dalam pelimpahan kewenangan dikenal juga mandat. Ke- we nangan mandat adalah ke wenangan yang diperoleh pejabat melalui atribusi maupun  delegasi yang dapat dilimpah- kan kepada pejabat bawahannya apa bila si pemberi mandat tidak sanggup me- lakukannya sendiri. Adapun tang gung jawab dan tanggung gugat tetap pada si pemberi mandat. Dalam hal ini karena camat dan lurah merupakan bawahan walikota maka jenis kewe nangan yang dilimpahkan adalah mandat.
Idealnya sebelum ditetapkannya suatu peraturan walikota yang menga- tur pelimpahan kewenangan, agar dapat berjalan dengan efektif perlu dilakukan langkah-langkah teknis. Menurut Sadu Wasistiono langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan untuk dapat merumus- kan dan mengimplementasikan pelim- pahan sebagian kewenangan pemerin- tahan dari Bupati/Walikota kepada Camat yaitu sebagai berikut :
1. Melakukan inventarisasi bagian- bagian kewenangan dari Dinas dan atau lembaga teknis daerah yang dapat dilimpahkan kepada Camat melalui pengisian daftar isian;
2. Mengadakan rapat teknis antara pimpinan dinas daerah dan atau lem-
20 Ibid, Hlm. 36-38.
baga teknis daerah dengan Camat untuk mencocokkan bagian-bagian kewenangan yang dapat dilimpahkan dan mampu dilaksanakan oleh Ca- mat;
3. Menyiapkan rancangan keputusan Bupati/Walikota untuk dijadikan Keputusan;
4. Menataulang organisasi kecamatan sesuai dengan besaran dan luasnya kewenangan yang didelegasikan un- tuk masing-masing Kecamatan;
5. Mengisi organisasi dengan orang- orang yang sesuai kebutuhan dan kompetensinya, apabila perlu diada- kan pelatihan teknis fungsional ses- uai kebutuhan;
6. Menghitung perkiraan anggaran un- tuk masing-masing kecamatan sesuai dengan beban tugas dan kewenan- gannya, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah bersangkutan;
7. Menghitung perkiraan kebutuhan logistik untuk masing-masing keca- matan;
8. Menyiapkan tolok ukur kinerja or- ganisasi kecamatan.” 21
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Pemerintahan dan Kasubbag Perun- dang-undangan Setda Kota Mataram 22 , bahwa langkah-langkah teknis sebagaima- na diuraikan di atas, belum seluruhnya dapat dilaksanakan. Hal tersebut disebab- kan berbagai kendala teknis yang ada, mis- alnya keterbatasan waktu maupun angga- ran untuk melaksanakannya. Namun mengingat urgensi dari peraturan walikota tersebut, maka perlu untuk segera ditetap- kan sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang pemerintahan
21 Sadu Wasistiono, Et. Al, Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa , Fokusmedia, Bandung, 2009, Hlm. 55
22 Wawancara dengan Akmalul Aksan, SH, Kassubag Perundag-undangan Setda Kota Mataram pada 27 Januari 2014
Bq. Baktiyanti | Pelimpahan Kewenangan Walikaota Mataram Ke Camat Dan Lurah .............................
daerah. Tentunya jika kemudian ditemu- kan kekurangan-kekurangan dalam pen- gaturan pelimpahan tersebut, akan dilaku- kan upaya-upaya untuk memperbaikinya.
Berkenaan dengan langkah-langkah teknis tersebut, ditemui kenyataan bahwa camat dan lurah tidak dilibatkan dalam tim perumus peraturan walikota yang mengatur pelimpahan kewenangan Wali- kota Mataram kepada camat dan lurah. Seharusnya pada saat pembuatan per- aturan walikota tersebut Camat, Lurah dan SKPD terkait, duduk bersama menyepakati berbagai hal menyangkut pelimpahan ke- wenangan tersebut. Termasuk didalamnya menyangkut kewenangan urusan yang akan dilimpahkan ataupun yang tidak dilimpahkan kepada camat dan lurah. 23
Dikaitkan dengan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan Bupati/Waliko- ta kepada Camat, menurut Sadu Wasistio- no menyebutkan adanya dua pola dalam pendelegasian kewenangan, yaitu :
1.  Pola seragam yaitu pendelegasian den- gan pola seragam yaitu mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota kepada Camat se- cara seragam tanpa melihat karakteris- tik wilayah dan penduduknya. Pola ini dapat digunakan untuk kecamatan yang wilayah dan penduduknya relatif homo- gen.
2. Pola beranekaragam yaitu pendelegasian dengan pola beranekaragam yaitu men- delegasikan sebagian kewenangan pe- merintahan dari Bupati/Walikota ke- pada Camat dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan penduduk masing-masing kecamatan. Pada pola ini ada dua macam kewenangan yang dapat didelegasikan yakni kewenangan ge- nerik, yakni kewenangan yang sama untuk semua kecamatan, serta ke-
23 Wawancara dengan Ki Agus M. Idrus, SIP, Camat Ampenan, pada Februari 2014
wenangan kondisional yaitu kewenan- gan yang sesuai dengan kondisi wilayah dan penduduknya.” 24
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Pemerintahan Setda Kota Mataram, bahwa pada dasarnya kondisi kecamatan dan kelurahan di Kota Mataram, tidak ber- beda jauh baik menyangkut besaran mau- pun karakteristik wilayah serta pen- duduknya. Sehingga berdasarkan hal terse- but dan mengingat berbagai keterbatasan yang ada, menyebabkan pola pelimpahan kewenangannya adalah sama untuk semua kecamatan dan kelurahan di Kota Mata- ram. 25
Alur pembentukan peraturan walikota yang mengatur pelimpahan kewenangan Walikota Mataram kepada camat dan lurah tersebut dimulai dengan mencari dasar hu- kum ( legalitas formal ) yang memerintah- kan pembentukan peraturan kepala daerah tersebut. Kemudian dilakukan perancan- gan peraturan kepala daerah, yang dilak- sanakan oleh Bagian Pemerintahan. Ran- cangan tersebut kemudian diserahkan ke- pada Bagian Organisasi dan Bagian Hu- kum, untuk diteliti lebih lanjut. Hal terse- but dimaksudkan agar produk hukum yang dihasilkan nantinya dapat memenuhi sega- la ketentuan yuridis baik secara materiil maupun fomil, serta berkesesuaian dengan kondisi dan kebutuhan nyata organisasi terkait. Langkah berikutnya rancangan tersebut kemudian diserahkan kembali ke- pada Bagian Pemerintahan untuk diper- siapkan lebih lanjut. guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Walikota Mataram melalui Sekretaris Daerah. Lang- kah terakhir Rancangan Peraturan Wali- kota tersebut diserahkan kembali ke Ba- gian Hukum untuk mencatatkannya pada Berita  Daerah.
24 Sadu Wasistiono, Et. Al, Perkembangan Organisasi .. .Op.Cit Hlm. 52. 25 Wawancara dengan Drs. I Nyoman Suwandiyasa, MH, Kabag Pemerintahan Setda Kota mataram, pada 3 Februari 2014
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm

## 183 ~ 208
Model pelimpahan kewenangan menu- rut Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013, terbagi atas pelimpahan urusan secara langsung dan pelimpahan urusan secara tidak langsung. Pelimpahan urusan secara langsung meliputi aspek pe- nyelenggaraan, sedangkan pelimpahan se- cara tidak langsung meliputi aspek koordi- nasi, rekomendasi, penetapan, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan.
Kabag Pemerintahan juga mengingat- kan, bahwa peraturan walikota ini pada dasarnya merupakan sebuah peluang ( op- portunity ) yang harus dimanfaatkan oleh camat dan lurah, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena ke- tentuan-ketentuan di dalamnya memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih besar bagi camat dan lurah untuk melak- sanakan tugas-tugasnya di wilayah kerja masing-masing.
b. Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah, Berdasarkan Peraturan Walikota Mata- ram Nomor 22 Tahun 2013 Ten tang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali    kota  Kepada  Camat  Dan  Lurah
Sebagaimana telah dikemukakan sebel- umnya, pembentukan Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013 merupak- an salah satu implementasi dari pelaksa- naan desentralisasi. Kewenangan walikota yang dilimpahkan kepada camat dan lurah menurut peraturan walikota tersebut pada dasarnya merupakan urusan pemerintahan dalam rangka mengurus sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1). Adapun rincian urusan pemerintahan tersebut berjumlah 32 bidang meliputi: 1.Urusan Pendidikan, 2.Urusan Kesehatan, 3.Urusan Lingkun- gan Hidup, 4. Urusan Pekerjaan Umum, 5. Urusan Penataan Ruang, 6.Urusan Peren- canaan Pembangunan, 7.Urusan Perumah- an, 8.Urusan Kepemudaan dan Olahraga, 9.Urusan Penanaman Modal, 10. Urusan
Koperasi dan UKM, 11. Urusan Kepen- dudukan dan Catatan Sipil, 12. Urusan Ke- tenagakerjaan, 13.Urusan Ketahanan Pan- gan, 14.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 15.Urusan Kelu- arga Berencana dan Keluarga Sejahtera, 16.Urusan Perhubungan, 17.Urusan Ko- munikasi dan Informatika, 18.Urusan Per- tanahan, 19.Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, 20. Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administra- si Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, 21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan, 22. Uru- san Sosial, 23. Urusan Kebudayaan, 24. Urusan Statistik, 25. Urusan Kearsipan, 26. Urusan Perpustakaan, 27. Urusan Ke- lautan dan Perikanan, 28. Urusan Pertani- an, 29. Urusan Pariwisata, 30. Urusan In- dustri, 31. Urusan Perdagangan, 32. Uru- san Transmigrasi.
Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (2), ke- 32 bidang urusan tersebut terbagi menjadi 8 aspek urusan yang meliputi: aspek periz- inan, rekomendasi, koordinasi, pem- binaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan. Khusus untuk aspek perizinan dalam Pasal 3 Ayat (2) din- yatakan bahwa pelimpahan kewenangan dalam aspek perizinan di atur dalam Per- aturan Walikota tersendiri.
Idealnya agar pelimpahan kewenangan walikota kepada camat dan lurah dapat dilaksanakan dengan baik, terdapat 4 (empat) syarat yang harus terpenuhi. Berkenaan dengan hal itu Sadu Wasistiono menyatakan ke-4 syarat tersebut sebagai berikut
1. Adanya keinginan politik dari Bu- pati/Walikota untuk mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat;
2. Adanya kemauan politik dari Bupati/ Walikota dan DPRD kabupaten/kota untuk menjadikan kecamatan seb- agai pusat pelayanan masyarakat bagi
Bq. Baktiyanti | Pelimpahan Kewenangan Walikaota Mataram Ke Camat Dan Lurah .............................
jenis-jenis pelayanan yang mudah, murah, dan cepat;
3. Adanya kelegawaan dari dinas dan atau lembaga teknis daerah untuk melimpahkan sebagian kewenangan teknis yang dapat dijalankan oleh Ca- mat, melalui Peraturan Kepala Dae- rah;
4. Adanya dukungan anggaran dan per- sonil untuk menjalankan kewenan- gan yang telah didelegasikan kepada camat. 26
Keempat syarat di atas merupakan kondisi ideal yang diharapkan dapat terealisasi dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2013. Jika kondisi ideal tersebut digunakan sebagai acuan dalam menilai kondisi nyata di lapangan, maka ditemukan bahwa tidak semua kondisi ideal tersebut dapat te- realisir. Syarat pertama yaitu adanya ke- inginan dan kemauan politik Walikota Mataram, tentu sudah terpenuhi dengan ditetapkannya peraturan walikota yang mengatur pelimpahan kewenangan wali- kota kepada camat dan lurah di Kota Mataram.
Syarat berikutnya adalah adanya kelega- waan dari dinas atau lembaga teknis dae- rah untuk melimpahkan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Daerah yang telah diterbitkan. Untuk syarat ini kenyataan yang ditemui di lapan- gan bahwa dinas/instansi belum sepenuh- nya legawa melimpahkan kewenangannya tersebut. Terjadi tarik menarik kepentin- gan dalam pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh walikota tersebut, hal tersebut disebabkan karena adanya tump- ang tindih ( overlapping ) kewenangan ber- dasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Terutama karena adanya penaf- siran bahwa ketentuan tentang urusan yang diurus oleh dinas atau lembaga teknis daerah di Kota Mataram, masih berlaku se-
26 Ibid, hlm. 55.
cara utuh dengan belum adanya pencabu- tan kewenangan melalui Peraturan Daerah.
Tarik menarik kepentingan tersebut tentu sangat menghambat pelaksanaan tu- gas tersebut, dan mencerminkan egoisme sektoral yang seharusnya dikesampingkan, untuk mewujudkan sebuah tata kerja yang selaras dan serasi di antara instansi dalam organisasi perangkat daerah. Kondisi yang selaras dan seimbang tersebut, tentu harus diwujudkan dalam koordinasi dan sinkro- nisasi yang mantap antar instansi.
Syarat terakhir adalah adanya dukun- gan untuk mewujudkan pelaksanaan baik berwujud anggaran dan personil dari yang memberikan pelimpahan kepada penerima pelimpahan kewenangan tersebut. Ke- nyataannya dilapangan bahwa tidak terjadi perubahan yang signifikan berkaitan angg- aran dan personil dalam organisasi keca- matan dan kelurahan di Kota Mataram, se- bagai upaya untuk merealisasikan tugas yang berasal dari pelimpahan kewenangan Walikota Mataram.
Hingga saat ini ada sebagian urusan yang dilimpahkan kewenangannya ber- dasarkan mandat tersebut, telah mampu diselenggarakan oleh camat dan lurah di Kota Mataram karena sebagian dari urusan tersebut pada dasarnya, merupakan uru- san- urusan yang telah diselenggarakan oleh camat dan lurah sebelum terbitnya Peraturan Walikota tentang pelimpahan kewenangan tersebut. Sisanya belum dapat dilaksanakan oleh camat dan lurah, karena terdapat berbagai keterbatasan dan ken- dala yang ditemui.
Pelaksanaan urusan berdasarkan pelim- pahan sebagian kewenangan walikota kepada camat dan lurah di Kota Mataram, menurut penulis sebagian besar telah dilaksanakan sebelumnya dan bukanlah merupakan suatu urusan baru bagi camat dan lurah. Bahkan urusan-urusan tersebut
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
183 ~ 208
beberapa diantaranya mencakup ke- wenangan atributif camat dan lurah. Ada- pun urusan yang telah diselenggarakan sebelumnya atau biasa juga disebut sebagai urusan lama yaitu dalam aspek rekomen- dasi sebanyak 19 jenis, aspek koor dinasi 104 jenis, apek pembinaan 3 jenis, aspek pengawasan 2 jenis, aspek fasilitasi 45 jenis, aspek penetapan 1 jenis,aspek penyelenggaraan 12 jenis.
Selanjutnya yang dikategorikan sebagai urusan baru menurut penulis adalah pada aspek penyelenggaraan terdiri atas urusan- urusan :
(1)Penyelenggaraan usaha pondokan;
(2)Penyelenggaraan dan pengelolaan Perdagang Kaki Lima atau sekarang lebih di kenal sebagai Pedagang Kre- atif Lapangan (PKL);
(3)Penyelenggaraan pengelolaan keber- sihan di tingkat lingkungan.
5.  Kendala-Kendala Dan Upaya Mengatasi- nya Dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dan Lurah Di Kota Mataram
a. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah Di Kota Mataram
Secara umum kendala dalam pelaksa- naan Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Seba- gian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah Di Kota Mataram terbagi atas :
a. Kendala Hukum
Terjadi seolah-olah tumpang tindih didalam ketentuan dalam Perwal No. 22 Tahun 2013 dengan ketentuan pada Perda No. 5 Tahun 2008, khususnya terhadap 3 jenis kategori penyelenggara- an yaitu Penyelenggaraan Usaha Pondo-
kan dan Penyelenggaraan Kebersihan di Tingkat Lingkungan serta Penyelengga- raan dan Pengelolaan Penataan Peda- gang Kaki Lima (PKL).
b.  Kendala Non Hukum
1). Kendala Anggaran yaitu belum di- setujuinya sebagian anggaran yang mendukung pelaksanaan urusan pe- limpahan kewenangan walikota ke- pada camat dan lurah bedasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013.
2). Kendala Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana penunjang be- lum memadai misalnya jumlah Kend- araan pengangkut sampah sangat terbatas untuk mendukung urusan penyelenggaraan kebersihan tingkat lingkungan.
3). Kendala Personil
Belum ada penambahan personil baik secara kuantitas maupun kualitas yang mendukung pelaksanaan pelim- pahan kewenangan walikota kepada camat dan lurah
4). Kendala Budaya
Partisipasi masyarakat untuk mendu- kung pelimpahan kewenangan terse- but masih rendah
b.  Upaya mengatasi Kendala Dalam Pelak- sanaan Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pelim- pahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah Di Kota Mata- ram
Adapun upaya mengatasi kendala secara umum meliputi :
a.  Upaya Mengatasi Kendala Hukum Menyikapi kendala yang menyang- kut substansi hukum tersebut, maka Bagian Hukum mencoba untuk menelaah kembali peraturan wali- kota tersebut. Namun untuk semen- tara langkah konkrit yang bisa diam-
Bq. Baktiyanti | Pelimpahan Kewenangan Walikaota Mataram Ke Camat Dan Lurah .............................
bil adalah dengan mengupayakan, suatu rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah guna mem- bahas aspek-aspek teknis penyeleng- garaan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2013. Adapun rapat terse- but akan melibatkan seluruh instansi terkait guna menyatukan pandangan- pandangan mengenai keberadaan Peraturan Walikota tersebut.
Selanjutnya diupayakan suatu pe- tunjuk teknis yang akan memberikan pedoman terhadap pelaksanaan tu- gas yang berasal dari pelimpahan ke- wenangan walikota tersebut. Dalam petunjuk teknis tersebut diharapkan secara rinci dapat dijelaskan ruang lingkup kewenangan masing-masing instansi untuk meminimalisir penaf- siran-penafsiran yang berbeda dari masing-masing instansi pelaksana tugas.
b. Upaya Mengatasi Kendala Non Hukum
1). Upaya Mengatasi Kendala Ang- garan
Mengatasi kendala anggaran di- upayakan dengan melakukan ra- sionalitas anggaran. Hal tersebut dilakukan melalui inventarisasi dan pengkajian kembali kebutu- han anggaran rasional dalam pe- nyelenggaraan urusan pemerin- tahan yang dilimpahkan
Se lan jut nya  berdasarkan  hal  terse- but, rencana anggaran tersebut di- ajukan kembali kepada tim ang- garan pemerintah daerah, beserta alasan-alasan rasional yang men- dasarinya. Sehingga diharapkan melalui langkah-langkah tersebut, dan adanya koordinasi yang baik antar pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) ter- kait, maka rencana anggaran yang
diajukan kembali tersebut dapat terpenuhi.
Selain itu Bappeda Kota Mataram selaku perencana hendaknya lebih memahami kehendak Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Ta- hun 2013 tersebut sehingga keca- matan dan kelurahan diberikan kesempatan untuk mengajukan ang garan guna melengkapi dan memperkuat aspek kelembagaan- nya selaku penerima pelimpahan kewenangan dari Walikota Mata- ram.
2). Upaya Mengatasi Kendala Sarana dan Prasarana
Untuk mengatasi kendala sarana dan prasarana penunjang dalam urusan kebersihan, upaya yang digulirkan adalah rencana pengadaan mobil pengangkut sampah untuk masing- masing kecamatan di Kota Mataram pada tahun 2014 ini. Adapun pen- gadaan tersebut sifatnya eksternal artinya sumber pembiayaannya ber- asal dari SKPD terkait. Diharapkan dengan adanya mobil pengangkut sampah ini dapat membantu kinerja camat dan lurah dalam melakukan pelayanan kebersihan di kelurahan- kelurahan yang menjadi wilayah ker- janya.
Pengadaan sarana dan prasarana penunjang lainnya untuk urusan kebersihan yang sifatnya eksternal adalah bantuan dari Badan Ling- kungan Hidup Kota Mataram berupa Gerobak Sampah dan Bak Pemilahan Sampah. Selain itu pengadaan grobak juga dilakukan oleh Badan Keswa- dayaan Masyarakat (BKM) yang ada di wilayah kelurahan masing-masing. Sedangkan pengadaan sarana penun- jang yang bersifat internal (dana ke- lurahan) berupa pengadaan kendara- an roda tiga di tiap-tiap kelurahan.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm

## 183 ~ 208
Untuk urusan penyelenggaraan pe- nataan dan pengelolaan PKL yang sifatnya eksternal adalah penataan/ pembuatan lapak PKL oleh Dinas Ko- perasi Perindustrian dan Perdagan- gan Kota Mataram di wilayah keca- matan dan kelurahan,
3). Upaya Mengatasi Kendala Personil Untuk mengatasi kendala struktural ini adalah dengan melakukan perek- rutan personil dari unsur masyara- kat. Perekrutan tersebut sifatnya sukarela, dan jika memungkinkan dari segi pembiayaannya melalui ang- garan internal kecamatan dan kelu- rahan, selanjutnya personil tersebut diberikan insentif atau honor sesuai dengan tugas yang dilaksanakan.
4). Upaya Mengatasi Kendala Budaya Untuk meningkatkan pastisipasi dalam membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berasal dari pelimpahan kewenangan wa- likota kepada camat dan lurah, maka perlu dilakukan sosialisasi ke ma- syarakat. Diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut dapat memberiin- formasi sebanyak mungkin tentang urusan-urusan yang dikerjakan, dan mempengaruhi opini masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan tugas tersebut. Sosialisasi merupakan salah satu bentuk dari transparansi pemer- intah kepada masyarakat menge- nai penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang ada, Hal tersebut sangat penting karena di era keterbu- kaan ini masyarakat berkepentingan dengan adanya transparansi peny- elenggaraan tugas tersebut.
Sosialisasi yang dilaksanakan secara tidak langsung dapat digunakan un- tuk mengetahui aspirasi, keinginan dan kebutuhan masyarakat berkai- tan dengan pelaksanaan tugas di- maksud. Sehingga berdasarkan hal
tersebut dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas terse- but. Hasil evaluasi nantinya akan berpengaruh pada kegiatan perenca- naan, pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan program-program yang ada pada waktu-waktu berikutnya. Pelaksanaan sosialisasi tersebut ten- tunya melibatkan kepala lingkungan dan jajarannya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan un- sur-unsur lainnya, yang dapat mem- pengaruhi dan mengajak masyarakat untuk ikut serta membantu peny- elenggaraan urusan-urusan tersebut. Unsur-unsur lainnya tersebut misal- nya organisasi PKK, Karang Taruna dan sebagainya.
Hal lainnya yang terkait adalah dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) LISAN, pada masing-masing lingkungan guna menunjang urusan penyelenggaraan kebersihan tingkat lingkungan. Diharap- kan dengan pembentukan Pokja LISAN tersebut, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam Program LISAN, sebagai program unggulan yang telah dicanangkan oleh Walikota Mataram. Adapun kegiatan Pokja LISAN tersebut diantaranya adalah melakukan pemilahan sampah terutama sampah yang memiliki nilai ekonomis. Sampah yang memiliki nilai ekonomis tersebut nantinya akan di- proses menjadi produk-produk seperti ke- rajinan (souvenir) dan pembuatan pupuk kompos.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah: Pertama ; Peraturan Walikota Mata- ram Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pe- limpahan Sebagian Kewenangan Wali kota Kepada Camat dan Lurah sebagai landasan yuridis dalam pelaksanaan pe limpahan kewenangan walikota kepada camat dan
Bq. Baktiyanti | Pelimpahan Kewenangan Walikaota Mataram Ke Camat Dan Lurah .............................
lurah di Kota Mataram, ternyata ketentuan didalamnya seolah-olah terjadi tumpang tindih dengan ketentuan Per aturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Ten- tang Pembentukan Su sunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram khusus- nya terhadap 3 jenis kategori penyeleng- garaan yaitu Penyeleng garaan Usaha Pondokan dan Penyeleng garaan Kebersi- han di Tingkat Lingkungan serta Penyele- ng garaan dan Pengelolaan Penataan Pe- dagang Kaki Lima (PKL). Hal tersebut disebabkan oleh ketidakjelasan ke we- nangan yang diberikan Walikota Mata ram kepada camat dan lurah sehingga meng- akibatkan ketidakefektifan dalam pelak- sanaannya.
Kedua; Pelaksanaan Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013 dalam ke- nyataannya belum berjalan dengan efektif disebabkan karena adanya multitafsir dian- tara SKPD terkait dengan camat dan lurah tentang bentuk kewenangan yang masih bersifat umum. Selain itu ditemui kenyata- an bahwa urusan-urusan yang dilimpah- kan walikota kepada camat dan lurah di Kota Mataram, sebagian besar merupakan urusan lama dan rutin yang telah dilak- sanakan oleh camat dan lurah di Kota Mataram, sementara yang dikategorikan sebagai urusan baru yaitu Penyelenggaraan Usaha Pondokan, Penyelenggaraan Keber- sihan di Tingkat Lingkungan serta Peny- eleggaraan dan Pengelolaan Penataan Pe- dagang Kaki Lima (PKL).
Ketiga ; Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pelimpahan tersebut meliputi 1) Kendala hukum berupa seolah- olah terjadi tumpang tindih antara ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013 dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008; 2) Kendala non hukum berupa keterbatasan anggaran, sarana/ prasarana penunjang dan belum adanya penambahan personil untuk melaksanakan
urusan-urusan tersebut. Selain itu kendala non hukum lainnya adalah adanya ke- nyataan bahwa partisipasi masyarakat untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas tersebut masih rendah. Selanjutnya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, maka perlu dilakukan suatu rapat koordinasi antar instansi terkait, yang bertujuan menyatukan pemahaman me- ngenai pelaksanaan pelimpahan kewena- ngan walikota kepada camat dan lurah. Selain itu perlu segera diterbitkan pe- tunjuk teknis pelaksanaanya. Hal lainnya adalah dengan pelaksanaan sosialisasi sebagai wujud transparansi, dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang me nunjang pelaksanaan tugas, berdasar- kan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat dan lurah di Kota Mataram.
Sedangkan saran/rekomendasi yang dapat diberikan sebagai koreksi untuk per- baikan kedepannya adalah sebagai berikut: pertama ; Perlu ketegasan tentang bentuk kewenangan yang diberikan Wali kota Mataram kepada camat dan lurah sebagai penerima mandat didalam Per aturan Wa- likota Mataram Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenan- gan Walikota Kepada Camat dan Lurah se- hingga tidak tumpang tindih dengan keten- tuan dalam Peraturan Daerah Kota Mata- ram Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pem- bentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram. Selain itu perlu un- tuk segera diterbitkannya petunjuk teknis yang mengatur secara rinci tentang pelak- sanaan pelimpahan kewenangan Walikota Mataram kepada camat dan lurah. Adapun penerbitan petunjuk teknis tersebut, tentu- nya perlu dilakukan oleh Bagian Pemerin- tahan Sekretariat Daerah Kota Mataram selaku inisiator bekerjasama (koordinasi) dengan Bagian Hukum, Bagian Organisasi Setda Kota Mataram dan instansi lainnya yang terkait, berdasarkan ketentuan atau
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm

## Daftar Pustaka
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008
Asshiddiqie Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006
Fachruddin Irfan, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah , Alumni, Bandung, 2004
Hadjon Philipus M., Et. Al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008
Halim Hamzah dan Putera Kemal Redino Syahrul, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah , Kencana Prenada Media Group,Jakarta,2009
Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia (Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah) , Alumni, Bandung, 2008
Muluk Khairul, Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah , ITS Press, Surabaya, 2009
Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning) , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Ranggawidjaja H. Rosjidi, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ,UI-Press, Jakarta, 2006
tata kerja yang mengatur mengenai hal tersebut. Kedua ;
Perlu segera diterbitkannya petunjuk teknis pelaksanaan oleh Bagian Pemerin- tahan Setda Kota Mataram bekerjasama dengan Bagian Hukum dan Bagian Organ- isasi Setda Kota Mataram serta SKPD ter- kait yang mengatur secara rinci tentang pelaksanaan tugas yang dilimpahkan Wa- likota Mataram kepada camat dan lurah. Dan ketiga ;
Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013
Tentang Pelimpahan Sebagian Ke we- nangan Walikota Kepada Camat dan Lurah di Kota Mataram, maka perlu dilakukan suatu rapat koordinasi antar instansi terkait, yang bertujuan menya tukan pemahaman mengenai pelaksanaan pelim- pahan kewenangan walikota kepada camat dan lurah. Adapun rapat koordinasi tersebut sebaiknya dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram, guna menjamin terwujudnya kesepahaman mengenai batas kewenangan dan me- minimalisir perbedaan perspektif, diantara instansi-instansi yang berkaitan dengan hal tersebut.
Bq. Baktiyanti | Pelimpahan Kewenangan Walikaota Mataram Ke Camat Dan Lurah .............................
Wasistiono Sadu, Et. Al, Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa , Fokusmedia, Bandung, 2009.
WEBSITE:
Http: /www.jimly.com /pemikiran
Http://kgsc.wordpress.com/ demokrasi_dalam_konsep_dan_praktek/ Http://putrinyaperwira-fisip09.web.unair.ac.id /artikel_detail_64797 Http://fhukum-unpatti.org/artikel/hukum-tata-negara/63-aspek- teoritik-kewenangan-pemerintah.html