TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENERAPKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS
(STUDI PENELITIAN DI POLRES LHOKSEUMAWE)
POLICE ACTIONS IN IMPLEMENTING RESTORATIVE .JUSTICE AGAINST TRAFFIC AFFAIRS WHO CAUSE TRAFFIC ACCIDENTS (RESEARCH STUDY AT LHOKSEUMAWE POLRES)
Efendi 1 , Yulia 2 , Hamdani 3
1 Mahasiswa Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2,3, Dosen Magister Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu  lintas dan angkutan jalan dalam Pasal 1 ayat 32:  “ketertiban  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  adalah  perihal  waktu  berlalu  lintas  yang berlangsung secara lancar berdasarkan atas hak dan kewajiban setiap pemakai jalan”. Berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan penanganan terhadap persoalan kecelaka.an “lalu lintas  dengan  strategi  kead.ilan  restoratif.  Metode  riset  dengan  menggunakan  metode  riset hukum Juridis normatif melalui cara melakukan penelitian deskriptif analisis. Salah satu  yang dilakukan  dengan  pengumpulan  data  melalui  riset  kepustakaan  dan  melakukan  wawancara. Hasil  penelitian:  pertama;  faktor  penyebab  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas  salah  satunya yang  tingkat  pemahaman  serta  kontribusi  warga  belum  tercerahkan,  pemahaman  hukum  yang masih rendah serta sarana dan prasarana jalan  yang masih  belum memadai.  kedua, Hambatan tindakan “kepolisian menerapkan “restorative justice” terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Polres Lhokseumawe menggunakan pendekatan keadilan dalam perkara “lalu lintas dimana keadilan restorative (restorative justice) dianggap lebih adil, dibandingkan dengan penyelesaian melalui mekanisme pengadilan. ketiga, Upaya Kepolisian dalam menerapkan restorative justice terhadap  pelaku  pelanggaran  lalu  lintas  dengan  menggunakan  konsep  dan  prinsip-prinsip restorative  justice  dimana  yakni,  terdapat  perbaikan  atas  korban  yang  mengalami  penderitaan akibat  kejahatan  dengan  cara  melakukan  perdamaian,  memberikan  kepada  korban  ganti kerugian, memberikan  kerja social kepada pelaku dan hal lainnya.
. Kata Kunci: Tindakan, Restorative Justice, Kecelakaan Lalu Lintas

## Abstract
UURI No. 22 of 2009 concerning "road traffic and transportation" in Article 1 paragraph 32: "traffic  order  and  road  transportation  are  matters  of  smooth  traffic  flow  based  on  the  rights and obligations of each road user. handling the problem of traffic accidents with a restorative justice strategy.The research method uses a normative juridical legal research method through conducting  descriptive  analysis  research.  One  way  to  do  this  is  by  collecting  data  through library  research  and  conducting  interviews.Research  results:  first;  One  of  the  factors  that cause traffic violations is the level of understanding and contribution of citizens who have not been enlightened, the understanding of the law is still low and road facilities and infrastructure
are  still  inadequate.  second,  the  obstacle  to  the  action  of  "the  police  applying  "restorative justice"  to  traffic  violations  at  the  Lhokseumwe  Police  using  a  justice  approach  in  "traffic" cases where restorative justice is considered fairer than settlement through a court mechanism. Third, the Police's efforts in implementing restorative justice against traffic violations by using the  concepts  and  principles  of  restorative  justice  where  namely,  there  is  improvement  for victims who suffer from crime by making peace, providing compensation to victims, providing social work to perpetrators. and other things.
Keywords: Action, Restorative Justice, Traffic Accident

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  disingkat  menjadi  (UUD  1945) menyebutkan  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  terdapat  pada  Pasal  1  ayat  3. Adapun  tujuan  hukum,  yakni  menghasilkan  ketertiban,  kedamaian,  keamanan,  dan kesejahteraan  untuk  masyarakat.  Adapun  untuk  menghasilkan  keteraturan  dan  keselamatan berla . lu lintas  diinginkan suatu Undang-Undang yang mengaturnya.
Ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  lintas  dan Angkutan  Jalan  disingkat  menjadi  (UULAJ).    Pas . al  1  ayat  32  UULAJ  menyebutkan  defenisi dari  ketert . iban  lal . u  linta . s  dan  angkutan  jalan  ialah  suatu  keada . an  berlal . u  linta . s  yang berlangsun . g  dengan  tertib  berdasarkan  atas  ha . k  dan  kewaji . ban  seti . ap  peng . guna  jala . n”  dan selanjutnya  ketertib . an  dalam  berla . lu  lint . as  adalah  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  tidak boleh dilanggar oleh siapapun.
Transportasi  merupakan  perge . rakan  setiap  orang,  informasi,  serta  barang  dengan perpindahan  dari  tempat  satu  ketempat  lainnya  secara  aman,  nyaman,  cepat,  terjangkau  serta cocok dengan keadaan sekitar dalam memperoleh kehidupan manusia. 1
Selanjutnya munculnya persoalan transportasi yaitu permasalahan:
1. Tahapan kehidupan manusia dalam memperoleh kebutuhan seperti; jasa, informasi serta barang;
2. . Belum terakomodir dengan baik dalam satu kesatuan dengan tempat tinggal dalam hal jasa, informasi dan barang. .
Berdasarkan poin diatas penyebab mengalami arah manus . ia, informasi serta barang dari suatu  tempat  as . al  kearah  tempat  asal  tuju . an  melalui  pras . arana  un . tuk  memen . uhi  kebutu . han hid . up  manu . sia. 2 selanjutnya  dari  tempat  asalnya,  manu . sia  belum  bisa  memperoleh  segala
1 Arif Budiarto dan Mahmudah (2007), Rekayasa Lalu Lintas . Penerbit: UNS Press, hlm. 1
2 Ibid
kebutuhan  hidupnya.  Dengan  memperolehnya    kebutuhan  memberi  dampak  terjadi . nya  ar . us perge . rakan yang menghasilkan persoalan dalam bidang transport . asi.
Permasalahan  bidang  transpo . rtasi  yakni  persoalan  yang  setiap  saat  hadir  dari  nega . ra maj . u dan ju . ga nega . ra yang seda . ng berke . mbang sep . erti Indo . nesia. Persoalan trans . portasi sering sekali  ditemukan  saat  ini  dengan  memiliki  ting . kat  mutu  sangat  buruk  serta  jumlahnya  sangat banyak  dari  tahu . n  sebel . umnya  antara  lain  terjadi  polusi  udara,  kemacetan,  kecel . akaan,  dan pelan . ggaran lal . u lintas. 3
P . elanggaran  Lalu  Lin . tas  yaitu permasalahan dimana kecela . kaan lalu lint . as disebabkan oleh  Manu . sia  sebagai  Peng . guna  ja . lan  yang  ti . dak  Pa . tuh  terha . dap  peratu . ran  lalu  li . ntas.  Akan tetapi  da . pat  dijumpai  penyebab  d . i  lu . ar  fak . tor  man . usia,  misalnya  ban  pecah,  re . m  bl . ong,  jal . an berl . ubang,  dll.  biasanya  permasalahan  kemacetan  Lal . u  Lintas  disebabkan  karena  pelang . garan yang dilak . ukan ol . eh pema . kai at . au pemakai jalan. Selainnya penyebab yang men . jadi peny . ebab kema . cetan  selain  pela . nggaran  lalu  lintas  seperti  jumlah  ke . ndaraan  yang  tin . ggi  melalui  ruas jal . an tertentu, kondisi jalan, infrastruk . tur jalan yang kurang memadai dan lain-lain.
Ketidakte . rtiban  penge . mudi  dalam  menjal . ankan  kendaraannya  juga  terlihat  di persim . pangan  jalan.  Sebagian  pengemudi  suka  meman . faatkan  kesempatan  pada  waktu  lampu lalu lintas sudah menyala merah, tetapi arus dari jurusan lain belum bergerak. Aki . batnya dalam keadaan rusak padat, persimpangan jalan menjadi terhalang dan menimbulkan kemacetan. 4
Adapun  pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi  di  Indonesia  baik  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  masyarakat  maupun  dari  para  penegak  hukum  dan  aparat  pemerintah  sering terjadi.  Salah  satunya  adalah  pelanggaran  lalu  lintas  dimana  pihak  yang  melakukan  antara pihak pengemudi atau pengendara yang berlalu lalu lintas. Merupakan suatu perbuatan pidana yang  dilakukan  dalam  penegak  hukum  perbuatan  pidana  menurut  wujud  dan  sifatnya bertentangan  dengan  tata  tertib  atau  ketertiban  yang  dikehendaki  oleh  hukum,  perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar aturan. 5
3 Ibid
4 Frouk ” , Muhammad (2008). “ Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas . Jakarta: PTIK Press & Restu Agung, hlm 15 ” .
5 Moeljatno (1987) ” . “ Azas-Azas Hukum Pidana ”. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1
Lamintang menyebutkan yaitu, Suatu tindakan melanggar Hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang  yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 6
Maka,  Peran  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  lembaga  penegak  hukum harus  mampu  melakukan  penyidikan  dan  penyidikan  terhadap  segala  bentuk  tindak  pidana, termasuk upaya pemberian bukti ilmiah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melindungi hak asasi manusia. 7
UULAJ memperhatikan bahwa, lalu ’ lintas ” dan ’ angkutan ; jalan ’ memiliki peran ’ strategis ’ dalam ’ mendukung ’ pembangunan ’ dan ’ integrasi ’ nasional ’ sebagai ’ bagian ’ dari  cara ’ memajukan ’ kesejahteraan ’ umum ’ .  Transportasi ’ memiliki  peran  vital  serta  strategis ’ untuk ’ memantapkan ’ perwujudan ’ wawasan ’ nusantara, memperkokoh ketahanan ” nasional ’ , dan ’ mempererat , hubungan ” antar ” bangsa ” dalam ” usaha ” mencapai ” tujuan ” nasioanal ” berdasarkan ” Pancasila ” dan ” UUD  1945.
“ Peranan  tersebut ” merupakan ” suatu ” peranan ” vital ” ,  sehingga ” dijadikan ” dasar  pertimbangan ” dibentuknya ” Undang ” -Undang ” Nomor ” 22 ” Tahun ” 2009 ” tentang ” lalu ” lintas ” dan ” angkutan ” jalan ” .
Pasal  107  ayat  (2)  UULLAJ  mendapatkan  respon  beragam  dan  menjadi  pendukung pembangunan di masyarakat yaitu:
1) Terlaksananya  pelayanan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  aman,  selamat,  tertib, lancar  dan  terpadu  dengan  modal  angkutan  lain  untuk  mendorong  perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2) Terlaksananya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terlaksananya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. 8
Pelanggaran  terhadap  lalu  lintas  dapat  menyebabkan  sebagian  besar  kecelakaan  lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas.  Namun  dapat  juga  ditemukan  penyebab  di  luar  faktor  manusia  seperti  ban  pecah,  rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain.
6 P.A.F. Lamintang (1994), Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru. Hlm. 172.
7 Musafirul  Hadi,  dkk.  (2020),  Peran  Polri  Terhadap  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Pencurian  dengan Kekerasan  (Studi  Kasus  di  Kepolisian  Resor  Aceh  Timur,  Jurnal  Suloh  Program  Studi  Magister  Hukum Universitas  Malikussaleh, Vol. 8 No. 1. pp. 290-312.
8 “ Dekie GG Kasenda , Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam Jurnal Ilmu Hukum Tambun ” Bunga. Vol 2 No 1 Tahun 2017.
Tingkat pengetahuan  yang berbeda “ terhadap aturan  yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan  yang  berpotensi  memunculkan  permasalahan  dalam  berlalu  lintas ” , “ baik  antar pengguna  jalan  itu  sendiri  maupun  antar  pengguna  jalan  dengan  aparat  yang  bertugas  untuk melaksanakan  penegakan  hukum  di  jalan  raya ” . “ Pemberlakuan  tilang  terasa  belum  efektif sampai  saat  ini  sebagai  alat  dalam  menegakkan  peraturan  perundang-undangan  dan  sarana dalam  meningkatkan  disiplin  masyarakat  pemakai  atau  pengguna  jalan,  sehingga  angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan ” . 9
Dampak  dari  kecelakaan “ lalu  lintas  selain  menimbulkan  korban  jiwa  dan  harta  juga menimbulkan kerugian secara materiil, seperti jumlah kerugian yang di alami oleh pengendara ” . “ Sehingga  menjadi  perhatian,  Apabila  tidak  dilakukan  langkah  strategis  guna  meningkatkan keselamatan  dan  kepatuhan  hukum  lalu  lintas  masyarakat,  maka  akan  menambah  daftar panjang korban jiwa dan kerugian secara materiil ” . 10
Berdasarkan  Pasal  229  ayat  1  dan  penjelasan  Undang-Undang  Lalu  Lintas  Nomor  22 Tahun  2009  Kecelakaan  Lalu  Lintas  dapat  digolongkan  menjadi  3  yakni:  kecelakaan  Lalu Lintas ringan, Kecelakaan Lalu Lintas sedang dan kecelakaan lalu lintas berat.
Maksud  dari “ kecelakaan  lalu  lintas ” ringan  adalah “ kecelakaan  yang  mengakibatkan kerusakan  kendaraan  dan/atau  barang ” , “ sedangkan  kecelakaan  lalu  lintas  sedang  merupakan kecelakaan  yang  mengakibatkan  luka  ringan ” dan “ kerusakan  kendaraan  dan/atau  barang ” , selanjutnya, “ kecelakaan  lalu  lintas  berat  merupakan  kecelakaan  yang  mengakibatkan  korban meninggal dunia atau luka berat ” .
Dasar  Hukum  Pasal  “dalam  UU  LLAJ  yang  berkaitan  dengan “ kecelakaan  lalu  lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat ” diatur dalam “ Pasal 310 ayat (3) dan (4) serta Pasal 311 ayat (1), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ” .
Bunyi “ pasal 310 ayat (3): “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena  kelalaiannya  mengakibatkan  kecelakaan  Lalu  Lintas  dengan  korban  luka  berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.
9 Muhammad “ Badri, Masriyani, Islah, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan  Korban  Meninggal  Dunia  Di  Wilayah  Hukum  Polresta  Lhokseumawe, Jurnal  Ilmiah  Universitas Batanghari ” Lhokseumawe Vol. 16 No, 1 Tahun 2016 hlm 24
10 Ibid
Selanjutnya ayat (4) nya menyebutkan: “Dalam hlm kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp  12.000.000,-  (dua  belas  juta rupiah)”.
Sedangkan  dalam  pasal  311  ayat  (1)  yaitu:  “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja mengemudikan  Kendaraan  Bermotor  dengan  cara  atau  keadaan  yang  membahayakan  bagi nyawa  atau  barang  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”. Sedangkan Pasal 311 ayat (4) nya berbunyi: “Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  kecelakaan  Lalu Lintas  dengan  korban  luka  berat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  229  ayat  (4),  pelaku dipidana dengan pidana  penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,-  (dua  puluh  juta  rupiah)”.  Serta  ayat  (5)  berbunyi:  “Dalam  hal  perbuatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  mengakibatkan  orang  lain  meninggal  dunia,  pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.
Adapun informasi dari Satlantas Polres Lhokseumawe pada tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 tentang data kecelekaan Lalu Lintas dapat diuraikan pada tabel berikut:
Tahun Keterangan Jumlah 2018 Laporan Polisi 107 Meninggal Dunia 69 “ luka Berat ” 0 “ luka Ringan ” 231 “ kerugian Materil Rp. 118.000.000,-
2019 Laporan Polisi 144 Meninggal Dunia 79 “ luka Berat ” 1 “ luka Ringan ”
390
“ kerugian Materil ”
Rp. 208.150.000,- 2020 Laporan Polisi 107 Meninggal Dunia 52
“ Luka Berat ” 1 “ Luka Ringan ”
230
“ Kerugian Materil ”
Rp. 268.500.000 2021 Laporan Polisi 140 Meninggal Dunia 74 Luka Berat 3 Luka Ringan 265 Kerugian Materil Rp. 408.000.000,- Sumber: Data Satlantas Polres Lhokseumawe
Dengan demikian, maka dalam penanggulangan  kecelakaan berlalu  lintas, “ Polri selaku pihak  yang  bertanggung  jawab,  dengan  cara  yang  profesional,  berupaya  untuk  mendamaikan para pihak  yang mengalami  kecelakaan dengan  cara mediasi  penal,  atau  lebih dikenal  dengan istilah  mediasi  pidana ” .  “Eksistensi  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  melalui restoratif justice atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik ” .
“ Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengkaji apa saja “ faktor penyebab terjadinya ” pelanggaran “ l l alu  lintas ” di  kota  Lhokseumawe, “ bagaimanakah  hambatan  tindakan  kepolisian dalam  menerapkan restorative  justice terhadap  pelaku  pelanggaran  lalu  lintas  yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas ” di Polres Lhokseumawe, bagaimanakah upaya “ Kepolisian dalam  menerapkan restorative  justice terhadap  pelaku  pelanggaran  yang  menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Polres Lhokseumawe ” .

## B. PEMBAHASAN
1. Faktor Penyebab “ Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Lhokseumawe ”
“ Penyebab  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas  yang  terjadi  di  wilayah  Polres Lhokseumawe  berdasarkan  hasil  penelitian  dan  wawancara  yang  dilakukan  yakni  faktor masyarakat  salah  satunya  yang  mana  tingkat  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  masih rendah  dalam  menyingkapi  persoalan-persoalan  hukum  yang  ada  didalam  masyarakat khususnya  masyarakat  Lhokseumawe ” , “ sehingga  masyarakat  tersebut  terkesan  tidak  perduli terhadap suatu pelanggaran hukum  yang ada di lingkungannya sendiri khususnya pelanggaran lalu lintas di Kota Lhokseumawe ” .
“ Kesadaran  hukum  dalam  masyarakat  perlu  dipupuk  dan  ditanamkan  agar  masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang  memang  tumbuh  dan  berkembang  di  masyarakat  dan  keberadaannya  pun  diakui  oleh masyarakat ” . Pada umumnya seseorang mengetahui adanya kejadian yang dilarang oleh hukum seperti melakukan pelanggaran lalu lintas. mencelakai seseorang, melakukan pencurian. 11 Atas pengetahuan  terhadap  kejadian  disekeliling  lingkungan,  menunjukkan  seseorang  telah mempunyai  pengetahuan  tentang  perilaku  yang  dilarang  oleh  hukum. “ Pengetahuan  ini  akan mendorong kesadaran hukum diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku ” .
“ Pengertian  kesadaran  hukum  menurut  Soerjono  Soekanto  adalah:  Kesadaran  hukum sebenarnya  merupakan  kesadaran  atau  nilai-nilai  yang  terdapat  di  dalam  diri  manusia  tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada ” . “ Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan ” . 12
“ Kesadaran  hukum  pada  masyarakat  bukanlah  merupakan  proses  yang  sekali  jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap yaitu ” : 13
1. “ Tahap pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum “ tentang aturan yang harus mereka taati  dalam  berlalu  lintas  belum  sepenuhnya  sejalan  dengan  ketentuan  yang tercantum  dalam  Undang-Undang  nomor  22  tahun  2009 ” , “ karena  mereka  pada umumnya  hanya  mengetahui  beberapa  aturan  seperti  yang  tercantum  pada  pasal Pasal  77  ayat  (1)  tentang  kewajiban  memiliki  SIM ” , “ pasal  106  ayat  (3)  tentang kelengkapan  kendaraan  seperti  memasang  kaca  spion ” , “ 106  ayat  (4)  tentang kewajiban mematuhi rambu lalu lintas, pasal 106 ayat (5) huruf a tentang kewajiban membawa  STNK  pada  saat  berkendara ” , “ dan  pasal  106  ayat  (8)  tentang  kewajiban menggunakan helm ” , “ akan tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan tentang aturan yang  mewajibkan  menyalakan  lampu  di  siang  hari  sebagaimana  yang  tercantum pada pasal 107 ayat (2) ” .
11 “ Otje  Salman.  (2008),  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Terhadap  Hukum  Waris,    Bandung  :  Alui,  hlm.
56 ” . 12 “ Soejono Soekanto. (1982), Kesadaran Hukum dan Kepatuhan  Hukum, Ed. I, Jakarta  : Rajawali, hlm. 182 ” 13 “ Munir Fuady. (2007), Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat (Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 80 ”
2. Tahap “ pemahaman  hukum ” belum  sepenuhnya  sejalan  dengan  ketentuan  yang  ada karena  hanya memahami tujuan dan manfaat dari aturan berlalu lintas sebagaimana yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2009  hanya  agar  tidak ditilang oleh pihak kepolisian ” , “ pada hal tujuan dan manfaat yang sesungguhnya dari ketentuan  tersebut  adalah  demi  terciptanya  kelancaran  dan  keselamatan  mereka sendiri dalam berlalu lintas ” .
3. “ Tahap  sikap  hukum  ( legal  attitude )  merupakan  suatu  kecenderungan  untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum  tersebut  bermanfaat  atau  tidak  bermanfaat  bagi  kehidupan  manusia ” . “ Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum ” ;
4. “ Tahap  pola perilaku hukum  yang  berlaku atau tidaknya suatu  aturan hukum  dalam masyarakat.  Jika  berlaku  suatu  aturan  hukum,  sejauh  mana  berlakunya  dan  sejauh mana  masyarakat  mematuhinya ” . “ Data  penelitian  menunjukkan  masih  banyaknya melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak membawa STNK, tidak mengenakan helm,  sengaja  melepas  kaca  spion  kendaraan,  dan  menerobos  rambu  lalu  lintas, bahkan  beberapa  diantaranya  sampai  sekarang  tetap  melakukan  pelanggaran  lalu lintas  yakni  dari  17  orang  subyek  penelitian  4  diantaranya  belum  memiliki  SIM,  5 diantaranya hanya mengenakan helm pada saat-saat tertentu dan selalu membiarkan penumpangnya  tidak  mengenakan  helm  pada  saat  berkendara  membawa penumpang ” . “ Selain itu, masih banyak juga tidak pernah menyalakan lampu utama di siang hari pada saat berkendara ” .
Dengan  demikian, “ Peran  serta  masyarakat  ini  sesungguhnya  diatur  dalam  Pasal  256 UULLAJ ” , yaitu:
(1) “ Masyarakat  berhak  untuk  berperan  serta  dalam  penyelenggaraan  lalu  lintas    dan angkutan jalan ” .
(2) “” Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ” :
a. “ Pemanfaatan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan ” ;
b. “ Masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas         dan angkutan jalan  di  tingkat  pusat  dan  daerah  dalam  penyempurnaan  peraturan,  pedoman,  dan standar teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan ” ;
c. “ Pendapat kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di  tingkat  pusat  dan  daerah  terhadap  kegiatan  penyelenggaraan  lalu  lintas  dan angkutan jalan yang menimbulkan dampak lingkungan ” ; dan
d. “ Dukungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ” .
(3) “ Pemerintah  dan/atau  Pemerintah  daerah  mempertimbangkan  dan  menindaklanjuti masukan,  pendapat,  dan  dukungan  yang  disampaikan  oleh  masyarakat  sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ” . “ Selanjutnya dalam Pasal 258 UULLAJ disebutkan bahwa ” : “Masyarakat  wajib  berperan  serta  dalam  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  jalan, pengembangan  disiplin  dan  etika  berlalu  lintas,  dan  berpartisipasi  dalam pemeliharaan  keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  dan  kelancaran  lalu  lintas  dan angkutan jalan”.
2. Hambatan Tindakan “ Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice Terhadap Pelaku  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Menyebabkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Di ”

## Polres Lhokseumawe
a. Pendekatan Keadilan dalam Perkara-Perkara Lalu Lintas
Restorative Justice yang digunakan merupakan cara atau  sistem penyelesaian sengketa dianggap  lebih  baik  dan  adil “ dibandingkan  dengan  penyelesaian  melalui  mekanisme pengadilan ” . ““ keadilan restorative ( restorative justice ) memfokuskan diri pada kejahatan ( crime ) sebagai  kerugian  atau  kerusakan ” ,  dan “ keadilan  ( justice )  merupakan  usaha  untuk  memperbaiki kerusakan  dengan  tujuan  untuk  mengangkat  peran  korban  kejahatan,  pelaku  kejahatan  dan masyarakat  sebagai  tiga  pihak  yang  sangat  penting  di  dalam  sistem  peradilan  pidana  demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat ” . “ Dalam hal ini tujuan sistem peradilan pidana adalah sebagai  jangka  pendek  resosialisasi,  jangka  menengah  pencegahan  kejahatan  dan  jangka panjang kesejahteraan dan keamanan masyarakat 14 ” .
“ Keadilan restoratif ialah sebuah reaksi yang bersifat “ victim-centered ”, terhadap kejahatan yang  memungkinkan  korban,  pelaku,  keluarga  dan  wakil  wakil  mayarakat  untuk memperhatikan  kerugian  akibat  terjadinya  tindak  pidana ” . “ Pusat  perhatian  diarahkan  kepada reparasi,  restorasi  atas  kerusakan,  kerugian  yang  diderita  akibat  kejahatan  dan  memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian ” . “ Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap
14 Muladi, (1995). Kapita Selekta Hukum Pidana , Semarang: BP Universitas Diponegoro, hlm. 2.
yang menang atau kalah melalui sistem adversarial (permusuhan). Keadilan restoratif berusaha memfasilitasi  dialog  antara  berbagai  pihak  yang  terlibat  atau  dipengaruhi  akibat  kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan 15 ” .
2. Pertimbangan  Penyidik  menggunakan  pendekatan  keadilan Restorative  Justice untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas ”
“ Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas dari Satlantas Polres Lhokseumawe pada tahun 2018 sampai tahun 2021 terjadi peningkatan dimana jumlah yang meninggal dunia 274 orang, luka  berat  berjumlah  5  orang  sedangkan  luka  ringan  berjumlah  1116  orang ” . “ Jumlah  tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang ditimbulkan oleh lakalantas telah menimbulkan suatu dampak  yang  cukup  besar  dan  menimbulkan  kerugian  materiil  maupun  jiwa ” . “ Adapun lakalantas  yang  diakibatkan  kelalaian  pelaku  dan  mengakibatkan  korban  jiwa  maupun  luka berat  bertambah  setiap  tahunnya  sehingga  menimbulkan  pertanyaan  bahwa  system  peradilan pidana  yang ada terhadap tindak pidana lakalantas tidak dapat  mengurangi  jumlah lakalantas ” . “ Sejauh  ini  pendekatan  yang  digunakan  untuk  menyelesaikan  tindak  pidana  lakalantas menggunakan  sistem  peradilan  pidana  biasa  meskipun  pada  kenyataannya  pelaku  dan  korban sering menempuh jalan damai di luar proses hukum formal ” .
“
3. Upaya  Kepolisian  Dalam  Menerapkan Restorative  Justice Terhadap  Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Lhokseumawe
a. Konsep dan Prinsip-Prinsip Restorative Justice
Keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  merupakan  “alternatif  penyelesaian  perkara tindak  pidana  yang  dalam  mekanisme  tata  cara  peradilan  pidana  berfokus  pada  pemidanaan yang  diubah  menjadi  proses  dialog  dan  mediasi  yang  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat”.
“ Prinsip dasar keadilan restorative ( restorative justice ) adalah adanya pemulihan kepada korban  yang  menderita  akibat  kejahatan  dengan  memberikan  ganti  rugi  kepada  korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum
15 “ Ibid. hlm. 5 ”.
yang adil di dalam keadilan restorative ( restorative justice ) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak,  tidak  sewenang-wenang,  dan  hanya  berpihak  pada  kebenaran  sesuai  aturan perundang-undangan  yang  berlaku  serta  mempertimbangkan  kesetaraan  hak  kompensasi  dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan ” .
“ Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan  untuk  melestarikan  perdamaian,  dan  pengadilan  berperan  untuk  menjaga  ketertiban umum ” .
“ Adapun  perluasan  penerapan  konsep restorative  justice dalam  penyelesaian  perkara kecelakaan  lalu  lintas,  dan  sehubungan  dengan  diterbitkannya  Surat  Edaran  Kepolisian Republik  Indonesia  dengan  Nomor:  SE/8/VII/2018  Tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif ( Restorative Justice ) dalam penyelesaian perkara pidana. Dikeluarkannya surat edaran tersebut didasarkan  kepada  perkembangan  sistem  dan  metode  penegakan  hukum  di  Indonesia menunjukkan  adanya  kecenderungan  mengikuti  perkembangan  keadilan  masyarakat  terutama berkembangnya  konsep restorative  justice yang  merefleksikan  keadilan  sebagai  bentuk keseimbangan  hidup  manusia ” . “ Hal  ini  sebagaimana  dijelaskan  dalam  point  2  surat  edaran Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor:  SE/8/VII/2018  tentang  penerapan  keadilan  restoratif ( Restorative Justice ) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
“ Kebijakan  Kepolisian  Republik  Indonesia  menerbitkan  surat  edaran  Kepolisian Republik  Indonesia  Nomor:  SE/8/VII/2018  tentang  penerapan  keadilan  restoratif  ( Restorative Justice ) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana tersebut bertujuan agar tercipta rasa keadilan dan kemanusiaan,  mengedepankan  kepentingan  korban  dan  pelaku  guna  tercapai  kesepakatan secara  bersama-sama  mencari  penyelesaian  terhadap  tindak  pidana  tersebut  dan  implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pada pembalasan ” . “ 16 ” .
b. “ Proses  Hukum  dalam  penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  melalui Restorative Justice ” “ Penyelesaian  perkara  pidana  kecelakaan  lalu-lintas  dengan  konsep restorative  justice oleh Kepolisian Resor Lhokseumawe  meliputi dua aspek yaitu:
1) Tindak  lanjut  penyelesaian  perkara  pidana “ kecelakaan  lalu-lintas  oleh masyarakat  yang  menemui  jalan  buntu  dalam  penyelesaian  perkara  pidana kecelakaan lalu-lintas melalui jalan damai ” ” .
16 Sudikno Mertokusumo, (1995). Mengenal Hukum Suatu Pengantar,  Yogyakarta : Liberty, hlm. 14
2) penyelesaian  perkara  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  konsep restorative justice di Kepolisian Resor Lhokseumawe merupakan tindak lanjut penyelesaian perkara  pidana  oleh  masyarakat ” . “ “ Kedatangan  masyarakat  tersebut  untuk meminta  penyelesaian  perkara  pada  Kepolisian  Resor  Lhokseumawe  karena penyelesaian  melalui  jalan  damai  oleh  masyarakat  menemui  jalan  buntu. Selanjutnya pihak Kepolisian Resor Lhokseumawe mengupayakan penyelesaian perkara  pelanggaran  lalu-lintas  di  luar  pengadilan  dengan  menerapkan  konsep restorative  justice .  Jika  upaya  penyelesaian  perkara  pidana  tersebut  melalui konsep restorative  justice tidak  berhasil  maka  dilakukan  proses  hukum  acara pidana ” .
Penyelesaian  perkara  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  konsep restorative  justice berdasarkan  laporan/pengaduan ” . “ Penyelesaian  perkara  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  dengan konsep restorative  justice berdasarkan  laporan  didahului  adanya  pengaduan/laporan  tentang dugaan  terjadinya  tindak  pidana  dalam  peristiwa  kecelakaan  lalu  lintas,  biasanya  yang menimbulkan kerugian akibat kecelakaan baik kerugian materi maupun korban jiwa ” . “ Terhadap pengaduan/laporan  tersebut  tersebut  pihak  Kepolisian  mendata  berkaitan  dengan pengaduan/laporan  tersebut.  Selanjutnya  pihak  penyidik  mengupayakan  penyelesaian  perkara secara  damai  sebagai  penengah.  Keputusan  sepenuhnya  diserahkan  kepada  masing-masing pihak, yaitu pihak pelaku dan korban ” .
c. “ Upaya  Kepolisian  terhadap  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  pendekatan  keadilan restorative justice di wilayah lhokseumawe ”
“ Manakala  ditemukan  kendala  atau  hambatan  dalam  pelaksanaan  tugas  penegakan hukum,  pertanyaannya  adalah  bagaimana  dalam  pelaksanaan  tugas  Kepolisian  melakukan penegakan hukum agar tercipta tertib berlalu lintas, sedemikian sehingga dapat menekan secara signifikan  angka  kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengakibatkan  korban  meninggal  dunia khususnya di Kota Lhokseumawe ” .
“ Menurut Kasat Lantas Polresta Lhokseumawe AKP Vifa Fibriana Sari dalam mengatasi kendala dan hambatan  yang dialami  oleh penegakan hukum  terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas  yang  mengakibatkan  korban  meninggal  dunia  di  Polresta  Lhokseumawe  dalam pelaksanaan, maka upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: Pihak Polresta Lhokseumawe
dengan melakukan pendekatan dengan masyarakat agar dapat masyarakat dapat menjadi saksi atas pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ” . “

## C. Penutup
Berdasarkan penelitian diatas dapatlah ditarik kesimpulan diantaranya:
1. Terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  yakni  kurangnya  kesadaran  dan  perilaku  masyarakat sebagai  pengguna  jalan  seperti  etika,  toleransi  antar  pengguna  jalan  dan  pengendalian emosi  yang  terbilang  masih  rendah.  Faktor  selanjutnya  yakni  pengetahuan  tentang marka,  rambu  dan  peraturan  yang  minim  serta  sarana  jalan  yang  masih  rusak  dan banyaknya pertambahan jalan.
2. Hambatan  tindakan  Kepolisian  dalam  menerapkan Restoratif  Justice terhadap  pelaku pelanggaran  lalu  lintas  di  Polres  Lhokseumawe  yakni  dengan  melakukan  pendekatan keadilan  dalam  perkara-perkara  lalulintas.  penyelesaian  sengketa  yang  menggunakan metode restorative  justice le . bih  baik  d . i . ban . dingkan  de . ngan  pe . nyele . saian  mel . alui me . kanisme  pe . ngadilan.  k . eadilan re . storative ( re . storative  ju . stice )  memfo . kuskan  d . iri pa . da  kej . ahatan  ( c . rime )  s . ebagai  k . erugian  atau  ker . usakan,  d . an  kea . dilan  ( justice ) meru . pakan  usa . ha  untuk  memp . erbaiki  keru . sakan  den . gan  tu . juan  untuk  men . gangkat pe . ran  ko . rban  ke . jahatan,  pe . laku  keja . hatan  dan  masy . arakat  se . bagai  ti . ga  pi . hak  y . ang sa . ngat  penting  d . i  da . lam  si . stem  perad . ilan  pid . ana  de . mi  kese . jahteraan  da . n  keam . anan masy . arakat.
3. Upaya  Kepolisian da . lam menerapkan Res . torative Ju . stice ter . hadap pelak . u pelanggaran lalu  li . ntas  di  Polres  Lhokseumawe  yakni  dengan  melakukan  pendekatan  dengan masyarakat  adalah  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  tentang  kesadaran hukum  berlalu  lintas  serta  adanya  keterlibatan  masyarakat  untuk  dapat  menjadi  saksi atas  pelanggaran  lalu  lintas.  P . ada  peny . elesaian  pe . rkara  pida . na  mel . alui  kon . sep restorative  justice keh . endak  yan . g  ba . ik  dari  ma . sing  –  masing  pi . hak  yakni  pi . hak tersan . gka  maupun  pi . hak  korban  dapat  mene . ntukan  penye . lesaian  per . kara  diluar pe . ngadilan dengan konse . p restorative justice.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Arif Budiarto dan Mahmudah (2007), Rekayasa Lalu Lintas . Penerbit: UNS Press.
Frouk”,  Muhammad  (2008).  “Praktik  Penegakan  Hukum  Bidang  Lalu  Lintas . Jakarta:  PTIK Press & Restu Agung.
Moeljatno (1987)”. “Azas-Azas Hukum Pidana ”. Jakarta: Rineka Cipta.
P.A.F. Lamintang (1994), Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru. “Otje  Salman.  (2008),  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Terhadap  Hukum  Waris,    Bandung  : Alui.
“Soejono  Soekanto.  (1982),  Kesadaran  Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum,  Ed.  I,  Jakarta  : Rajawali.
“Munir  Fuady.  (2007),  Sosiologi  Hukum  Kontemporer,  Interaksi  Kekeuasaan,  Hukum,  dan Masyarakat Bandung : Citra Aditya Bakti.
Muladi, (1995). Kapita Selekta Hukum Pidana , Semarang: BP Universitas Diponegoro.
Sudikno Mertokusumo, (1995). Mengenal Hukum Suatu Pengantar,  Yogyakarta : Liberty.

## B. Jurnal
Dekie  GG  Kasenda , (2017). Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Pelanggaran  Lalu  Lintas. Dalam Jurnal Ilmu Hukum Tambun” Bunga. Vol 2 No 1.
Muhammad Badri, Masriyani,  Islah, (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu  Lintas  Yang  Mengakibatkan  Korban  Meninggal  Dunia  Di  Wilayah  Hukum Polresta  Lhokseumawe, Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari”  Lhokseumawe  Vol.  16
No, 1 Tahun.
Musafirul  Hadi,  dkk. (2020), Peran Polri Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Aceh Timur, Jurnal Suloh Program Studi Magister Hukum Universitas  Malikussaleh, Vol. 8 No. 1. pp. 290-312.
.