Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom
Devina Petrina devinapetrina90@smail.com
Julius Ary Mollet Syaikhul Falah

## Abstract
This study aims to analyze, test and measure the performance of the Investment Office and One-Stop Integrated Services using the Balance Scorecard Method. This type of research is quantitative descriptive research. The sample in this study was 40 employees and 60 community respondents who made permits at the Investment Office and One-Stop Integrated Services of Keerom Regency, which were taken using a simple random sampling technique. The data collection method is carried out through the distribution of questionnaires, observations, and documentation. The data that has been collected is then tested for validity through validity  tests and reliability tests. The results  of the study using the balance  scorecard  method  showed  that  the  Effectiveness  of  Financial  Management  in  DPMPTSP Keerom  Regency  based  on  the  financial  perspective  showed  "good".  Performance  Measurement  at DPMPTSP Keerom Regency I’n terms of finance for the period 2021 to 2022 shows the value of the economic  ratio  which  is  classified  as  "good".  The  Internal  Process  perspective  shows  "good" performance,  the  growth  and  learning  perspective  shows  the  "excellent"  category,  and  the  customer perspective shows "excellent". Overall, the performance of DPMPTSP Keerom Regency is considered "good" and has shown its commitment to continue to improve the quality of service to the community to the maximum.

## Keywords: effectiveness, financial management, performance, balance score card

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, menguji dan mengukur kinerja Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dengan  Metode  Balance  Scorecard.  Jenis  penelitian  ini adalah  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  40  orang  pegawai  dan  60 orang responden masyarakat yang membuat perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Keerom,  yang  diambil  dengan  menggunakan  teknik  simple  random sampling.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penyebaran  angket,  observasi,  dan dokumentasi.  Data  yang  telah  terkumpul  kemudian  diuji  validitasnya  melalui  uji  validitas  dan  uji reliabilitas.  Hasil  penelitian  dengan  menggunakan  metode  balance  scorecard  menunjukkan  bahwa Efektivitas Pengelolaan Keuangan di DPMPTSP Kabupaten Keerom berdasarkan perspektif keuangan menunjukkan “baik”. Pengukuran Kinerja pada DPMPTSP Kabupaten Keerom I ditinjau dari keuangan periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan nilai rasio ekonomi yang tergolong “baik”. Perspektif  Proses  Internal  menunjukkan  kinerja  “baik”,  perspektif  pertumbuhan  dan  pembelajaran menunjukkan  kategori  “sangat  baik”,  dan  perspektif  pelanggan  menunjukkan  “sangat  baik”.  Secara keseluruhan kinerja DPMPTSP Kabupaten Keerom dinilai “baik” dan sudah menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
Kata Kunci: efektivitas, manajemen keuangan, kiinerja; kartu skor berimbang

## PENDAHULUAN
Organisasi sektor publik merupakan organisasi penyelenggara pelayanan publik yang bertanggung  jawab  memberikan  pelayanan  terbaik  kepada  masyarakat  dalam  rangka
menciptakan  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  yang  dimaksud  penyelenggara pelayanan  publik  adalah  instansi  pemerintah  meliputi  satuan  keija/satuan  organisasi Kementrian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk dinas - dinas dan badan. Menurut  Mahmudi  (2016)  Organisasi  Sektor  Publik  merupakan  organisasi  yang  bergerak dalam  bidang  pelayanan  publik  dan  penyelenggaraan  negara  dalam  rangka  pelaksanaan konstitusi negara.
Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu melakukan  pelayanan publik  terhadap  masyarakat.  Saat  ini,  banyak  organisasi  sektor  publik  yang  melakukan pelayanan publik memiliki pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk meminimalisir kelemahan dalam pelayanan publik, pemerintah mulai berupaya mengalihkan aspek dan fungsi pemerintahan tradisional dan meningkatkan penggunaan teknologi. Salah satu  programnya  adalah  memanfaatkan  teknologi  informasi  berupa  pelayanan  perizinan terpadu  (one  stop  service),  yang  dikenal  dengan  pelayanan  terpadu  satu  pintu.  Salah  satu fungsi dan tanggung jawab utama pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan di bidang perizinan.  Saat  ini  masyarakat  masih  merasakan  adanya  kendala  birokrasi  dalam  sistem pelayanan perijinan. Biaya yang tinggi, waktu pengurusan yang lama, prosedur yang berbelit- belit,  persyaratan  perizinan  yang  tidak  relevan,  dan  kualitas  pelayanan  yang  rendah merupakan masalah umum yang dihadapi masyarakat dalam proses pengurusan izin.
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Keerom merupakan  perangkat  daerah  yang  mempunyai  tugas  pokok  dan  fungsi  membantu  Bupati melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan dan pembangunan dibidang Penanaman Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  di  Kabupaten  Keerom  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku.  Dinas  ini  terbentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Keerom  Nomor  6  Tahun  2021  tentang  Pembentukan  Dan  Susunan  Perangkat Daerah Kabupaten Keerom.
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Keerom memiliki  visi  :  “terwujudnya  Pelayanan  Perizinan  Dan  Non  Perizinan  Yang  Mandiri  Dan Bersahaja  Secara  Cepat,  Mudah  Dan  Transparan”.  Adapun  pelayanan  perizinan  yang diberikan:  Izin  Kesehatan  (Perawat,  Bidan,  Dokter,  Apoteker),  Sekolah  (PAUD,  Sekolah Yayasan),  Izin  Mendirikan  Bangunan,  Surat  Izin  Tempat  Usaha  (Rumah  Makan,  Toko,  CV, PT).  Dalam  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom Tahun 2021, isu strategis yang dimunculkan  agar  mendapatkan  perhatian  ialah  (1)  Tuntutan  masyarakat  terhadap  kualitas pelayanan  publik  semakin  tinggi.  Pelayanan  Penanaman  Modal  dan  Perizinan  yang  adil, transparan dan akuntabel benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten; (2) Tertib administrasi dan adanya kepastian hukum berusaha di bidang Penanaman Modal mendorong terciptanya iklim investasi di
Kabupaten Keerom yang lebih kondusif; (3) Pengembangan promosi potensi investasi diharapkan  dapat  menarik  para  investor  untuk  menanamkan  modalnya  atau  berinvestasi  di Kabupaten Keerom.
Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 juga dapat diketahui terkait informasi mengenai capaian kinerja sasaran terdapat 2 Program yang tidak terlaksana,  diantaranya  :  (1)  Program  Peningkatan  Kapasitas  Sumber  Daya  Aparatur;  (2) Program  Peningkatan  Promosi  dan  Kerjasama  Investasi;  dengan  3  indikator  kinerja  yakni, Cakupan  Peningkatan  Kapasitas  Sumber  Daya  Aparatur,  Jumlah  Kegiatan  Promosi  dan Keijasama Investasi, serta Presentase Aktivitas Penanaman Modal yang dapat di awasi dan di  kendalikan.  Dari  hasil  analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  program  tersebut dikarenakan  adanya  recofusing  anggaran  sehingga  program  tersebut  tidak  berhasil  atau dipresentasikan 0% serta akibat dampak dari pandemik COVID-19 sehingga Dinas tidak dapat mengikuti promosi. Sementara untuk 2 Program lainnya dapat dilakukan dengan presentase 100%  yakni,  (1)  Program  Peningkatan  Iklim  Investasi  dan  Realisasi  Investasi  serta  (2) Program Pengembangan Data/Informasi.
Dalam visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu : “terwujudnya Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Yang Mandiri Dan Bersahaja Secara Cepat, Mudah Dan Transparan”, namun pada kenyataannya pelayanan yang dilakukan oleh pegawai cukup baik  tetapi  kurang  adanya  ketepatan  waktu  dalam  memberikan  pelayanan.  Oleh  sebab  itu peneliti tertarik untuk mengukur kualitas kinerja Pelayanan Publik melalui 4 perspektif Balance Scorecard yakni, perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Menurut data yang diperoleh, jumlah izin yang dikeluarkan  oleh  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  mengalami peningkatan  maupun  penurunan  dari  tahun  2021  hingga  2022.  Misalnya  untuk  Surat  Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada tahun 2021 sebanyak 129 surat yang dibuat dan pada tahun 2022  sebanyak  134  surat  yang  dibuat,  sementara  itu  untuk  Surat  Apoteker  di  tahun  2021 sebanyak  6  surat  izin  yang  dibuat  dan  tahun  2022  sebanyak  5  surat  izin  yang  dibuat. Peningkatan  ini  terjadi  karena  masyarakat  yang  membuat  surat  izin  tersebut  mempunyai modal  usaha  sehingga  masyarakat  tesebut  membuat  surat  izin  usaha  dan  mempunyai lapangan  pekerjaan  untuk  yang  membuat  surat  izin  yang  berkaitan  dengan  profesi.  Dan sebaliknya,  terjadi  penurunan  karena  modal  usaha  dan  lapangan  pekerjaan  yang  dimiliki masyarakat pun berkurang.
Beberapa kemungkinan hubungan fenomena yang dapat ditemukan dalam penelitian ini  yakni:  (1)  Pengukuran  Kinerja  yang  Komprehensif:  Metode  BSC  memungkinkan  peneliti untuk  melihat  kinerja  Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP  Kabupaten  Keerom  secara komprehensif  dengan  melibatkan  berbagai  perspektif.  Misalnya,  BSC  dapat  mengukur indikator keuangan seperti pendapatan yang dihasilkan melalui investasi, indikator pelanggan seperti tingkat kepuasan pemohon izin, indikator proses internal seperti waktu penyelesaian permohonan,  dan  indikator  pembelajaran  dan  pertumbuhan  seperti  pelatihan  pegawai. Dengan  demikian,  penelitian  ini  dapat  memberikan  gambaran  yang  lebih  lengkap  tentang kinerja dinas tersebut. (2) Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan: Dengan menerapkan BSC, peneliti dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari dinas tersebut dalam berbagai
aspek  yang  diukur.  Misalnya,  jika  indikator  kepuasan  pelanggan  menunjukkan  hasil  yang rendah, dapat diketahui bahwa ada kelemahan dalam layanan yang diberikan oleh PTSP. Hal ini  dapat  menjadi  fokus  perbaikan  bagi  dinas  tersebut.  Sebaliknya,  jika  indikator  keuangan menunjukkan  hasil  yang  baik,  dapat  diidentifikasi  kekuatan  dinas  dalam  menghasilkan pendapatan  melalui  investasi.  (3)  Hubungan  Sebab-Akibat:  Salah  satu  keunggulan  BSC adalah  kemampuannya  dalam  menunjukkan  hubungan  sebab-  akibat  antara  berbagai indikator  kinerja.  Misalnya,  peneliti  dapat  mengidentifikasi  bagaimana  peningkatan  efisiensi proses  internal  PTSP  berkontribusi  pada  peningkatan  kepuasan  pelanggan  dan  akhirnya berdampak  pada  pendapatan  yang  lebih  tinggi.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  dapat memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  bagaimana  kinerja  PTSP  mempengaruhi hasil secara keseluruhan. (4) Rencana Aksi dan Pengambilan Keputusan: Hasil dari penelitian ini  dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk  merumuskan  rencana  aksi  dan  pengambilan keputusan  yang  lebih  baik.  Misalnya,  jika  terdapat  kelemahan  dalam  proses  internal  yang menghambat efisiensi, dinas tersebut dapat merancang rencana perbaikan yang tepat untuk meningkatkan kinerja. Selain itu, dengan memahami hubungan antara indikator kinerja, dinas tersebut  dapat  mengalokasikan  sumber  daya  dengan  lebih  efektif  dan  membuat  keputusan yang lebih cerdas dalam rangka meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
Balance  scorecard  (BSC)  merupakan  sebuah  sistem  manajemen  (bukan  sistem pengukuran semata) yang memungkinkan organisasi menggambarkan dengan jelas visi dan strateginya dan mengaplikasikan visi dan strategi tersebut dalam tindakan. Pada pertama kali dikenalkannya konsep balance scorecard (BSC) pada tahun 1990 oleh Robert S Kaplan dan David  P.  Norton,  BSC  hanya  digunakan  sebagai  alat  pengukuran  kinerja  pada  organisasi bisnis.  BSC  sebagai  suatu  sistem  pengukuran  kinerja  dapat  digunakan  sebagai  alat pengendalian,  analisis  dan  merevisi  strategi  organisasi  (Campbell  dkk.,  2002).  Pada organisasi  sektor  publik  BSC  dapat  digunakan  untuk  memonitor  dan  mengevaluasi  kinerja organisasi pada perspektif proses internal (misalnya jumlah sampah yang diangkut), kepuasan
pelanggan  (publik  dan  pemimpin  politik  sebagai  pelanggan),  keuangan  (misalnya  tingkat kredit, saldo dana), dan pada perspektif lainnya.
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Keerom menjadi objek penelitian dengan menggunakan metode balance scorecard karena instansi ini merupakan instansi yang melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat, sehingga masuk dalam salah satu kriteria dalam penilaian kinerja menggunakan metode balance scorecard.
Berdasarkan  rumusan  di  atas,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis,  menguji  dan  mengukur  Kinerja  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menggunakan Metode Balance Scorecard studi kasus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom. Fokus penelitian ini ialah Kinerja yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom dilihat dari  4  perspektif  dalam  metode  balance  scorecard  yakni,  perspektif  keuangan,  perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.

## Metode Analisis Data
1.  Analisis  data  menggunakan  deskriptif,  dimana  dalam  penelitian  deskriptif  peneliti melakukan perhitungan-perhitungan dan pernjabaran yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengukuran kinerja sektor publik ini dilakukan dengan analisis keija dan aktivitas (job and activity analysis). Tujuannnya adalah untuk membuat deskripsi  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat  mengenai  beberapa  fakta  terkait pengukuran kinerja dengan metode Balance Scorecard.
2.  Analisis kuantitatif. Pengukuran kinerja masing-masing perspektif

## a)  Perspektif Keuangan
Perspektif  ini  akan  diukur  dengan  melihat  laporan  realisasi  anggaran  pendapatan  dan belanja  langsung  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Keerom  tahun  2021  dan  2022.  Dalam  pengukuran  perspektif  keuangan  di  ukur  dengan instrument  pengukur  value  for  money  (VFM)  yang  dikembangkan  oleh  Mardiasmo  (2009) antara lain :
1.  Tingkat Ekonomi (TEk)
Pengukuran  TEk  dilakukan  dengan  mengukur  tingkat  kehematan  dari  pengeluaran- pengeluaran yang dilaksanakan tahun 2021 dan 2022 dengan membandingkan data realisasi dan rencana anggarannya. Adapun kriteria TEk antara lain :
• Ekonomis bila nilai TEk < 100%
• Ekonomis Seimbang bila nilai TEk = 100%
• Tidak Ekonomis bila nilai TEk > 100%

## 2.  Tingkat Efisien (TEf)
Pengukuran TEf dilakukan dengan membandingkan data Realisasi Belanja Langsung dan Rencana Anggarannya dari tahun 2021 dan 2022. Adapaun kriteria yang digunakan yakni :
• Efisien bila nilai TEf < 100%
• Efisien Seimbang bila nilai TEf = 100%
• Tidak Efisien bila nilai TEf > 100%

## 3.  Tingkat Efektivitas (TEv)
Pengukuran  Tev  dilakukan  dengan  membandingkan  data  Realisasi  Belanja  dan Rencana Anggarannya dari tahun 2021 dan 2022. Adapun kriteria yang digunakan yakni :
• Efektivitas bila nilai TEv < 100%
• Efektivitas Seimbang bila nilai TEv = 100%
• Tidak Efektivitas bila nilai TEv > 100%

## b)  Perspektif Pelanggan
Penilaian  kinerja  dengan  perspektif  ini  diukur  dengan  memberikan  angket/kuesioner mengenai kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  keerom,  dalam  penilaian  mengenai  kepuasan masyarakat  landasan  yang  digunakan  yakni  menurut  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor  :  KEP/25/M.PAN/2/2004  tentang  Pedoman  Penyusunan  Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
c)  Perspektif Proses Bisnis Internal
Dalam perspektif proses bisnis internal digunakan untuk memberikan gambaran kinerja untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, yang meliputi sarana prasarana kantor, ketersediaan  sumber  daya  manusia  serta  tata  cara  proses  pelaksanaan  kegiatan  dalam mencapai visi misi organisasi, Setyawan (2018). Perspektif proses bisnis internal terdapat tiga dimensi yaitu dimensi fasilitas, dimensi sumber daya manusia, dan dimensi proses
d)  Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
Pengukuran  perspektif  pembelajaran  dan  pertumbuhan  dalam  penelitian  ini  meliputi tingkat  kepuasan  pegawai  terhadap  kebijakan  instansi  terkait  upaya  meningkatkan pengetahuan  dan  kemampuan  pegawai  guna  mendukung  peningkatan  kinerja  organisasi. Penilaian kepuasan pegawai dilakukan untuk mengetahui atau menilai tingkat kepuasan para pegawai  selama  bekeija  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Keerom. Indikator yang menjadi penilaian yakni Promosi, Rekan kerja, Atasan dan Pekerjaan.

## Pengujian Instrumen Penelitian Uji Validitas
Uji Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur benar-benar cocok atau sesuai sebagai alat ukur yang diinginkan. Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah hasil jawaban kuesioner oleh responden benar-benar cocok untuk digunakan dalam penelitian ini.
Dalam  metode  analisis  faktor  tersebut,  validitas  diukur  dari  besarnya  factor  loading.  Factor loading  menunjukkan  kekuatan  hubungan  antara  variabel  dan  faktor  (Hair,  et  al.,  1988).
Menurut (Hair,et al., 1988), jika factor loading ≥ 0,0 maka dianggap secara praktis signifikan.
Oleh karena itu, jika suatu pertanyaan mempunyai factor loading ≥ 0,05 maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid.
Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  adalah  tingkat  kestabilan  suatu  alat  pengukur  dalam  mengukur  gejala atau  kejadian.  Pengujian  reliabilitas  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  hasil  jawaban kuesioner oleh responden benar-benar stabil dalam mengukur suatu gejala atau kejadian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pada bagian ini diuraikan hasil pengujian data dengan uji kualitas data, uji validitas dan uji reabilitas serta pengujian hipotesis dengan menggunakan  analisis  regresi  dan  dianalisis  dengan  SPSS  25.  Selanjutnya,  hasil  olahan dengan  menggunakan  SPSS  25  for  windows  dideskripsikan  masing-masing  variabel independent terhadap variabel dependen secara satu persatu guna menggambarkan masing- masing variabel penelitian.
Menurut  Arikunto  (2010)  “penelitian  deskriptif  adalah  untuk  menyelidiki  keadaan, kondisi  atau  hal  lain  yang  sudah  disebutkan,  yang  hasilnya  akan  dipaparkan  dalam  bentuk penelitian”.  Pendeskripsian  data  dilakukan  dengan  mengukur  kinerja  dari  masing-masing perspektif balanced scorecard.

## Perspektif Keuangan
Pada perspektif ini data yang akan dianalisis adalah data Laporan Keuangan yang berisi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom tahun anggaran 2021 sampai 2022.

## 1.  Tingkat Ekonomi
Tingkat ekonomi akan dihitung menggunakan rumus berikut:
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 = Realisasi Belanja Anggaran 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑥 100 %
Tingkat ekonomi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom pada tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Tingkat Ekonomi DPMPTSP Kabupaten Keerom
Tahun Realisasi Anggaran (a) Rencana Anggaran (b) Selisih (a-b) Presentase 2021 5,189,157,444.00 6,195,330,390.00 1,006,172,946.00 84 % 2022 4,745,911,731.00 4,825,670,101.00 79,758,370.00 98 %
Sumber: Bagian Keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom Kab. Keerom
Dari tabel 1 menunjukkan presentase mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Pada tahun 2021 belanja daerah memperoleh presentase sebesar 84%. Dan di tahun 2022  belanja  daerah  memperoleh  presentase  sebesar  98%.  Dari  hasil  presentase  tersebut secara umum kinerja perspektif keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom telah dikategorikan ekonomis karena kinerja keuangan instansi dikatakan ekonomis apabila diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%). Dapat diketahui pula dari data di atas, pengeluaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  Keerom  tidak  melampaui  anggaran  yang  ditetapkan  atau  dengan  kata  lain realisasi  pengeluaran  selalu  lebih  kecil  bila  dibandingkan  dengan  anggaran  yang  telah ditetapkan.
Beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Keerom  tidak  melampaui  anggaran  yang ditetapkan antara lain:
•  Efisiensi  operasional:  Pada  instansi  ini  telah  melakukan  upaya  untuk  meningkatkan efisiensi operasional dalam pelaksanaan kegiatan dan layanan. Dengan mengoptimalkan proses  kerja,  mengurangi  pemborosan,  dan  meningkatkan  produktivitas,  mereka  dapat mengendalikan  pengeluaran  dan  menjaga  agar  tidak  melampaui  anggaran  yang  telah ditetapkan.
•  Pengelolaan risiko yang baik: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten  Keerom  telah  melakukan  manajemen  risiko  yang  efektif.  Mereka  telah mengidentifikasi  potensi  risiko  yang  dapat  mempengaruhi  pengeluaran  dan  mengambil langkah-langkah pencegahan atau mitigasi yang tepat. Dengan mengelola risiko dengan baik, mereka dapat menghindari biaya tak terduga yang dapat menyebabkan pengeluaran melebihi anggaran.
Dalam setiap organisasi sektor publik yang berbasis anggaran kinerja dari setiap instansi harus  melakukan  penghematan  belanja  agar  tidak  mengalami  pemborosan  terhadap  uang Negara (Febriyanti, 2016).

## 2.  Tingkat Efisiensi
Tingkat efisiensi akan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = Realisasi Belanja Operasi
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑥 100 %
Tingkat  efisiensi  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Keerom pada tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2. Tingkat Efisiensi DPMPTSP Kabupaten Keerom
Tahun Realisasi Belanja Operasi (a) Rencana Anggaran (b) Output (%) Input (%) Presentase 2021 5,107,864,774.00 6,107,667,720.00 84% 100% 84 % 2022 4,745,911,731.00 4,825,670,101.00 98% 100% 98 %
Sumber: Bagian Keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Kabupaten Keerom Kab. Keerom
Berdasarkan tabel 2 diatas, pada tahun 2021 Tingkat efisiensi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom Keerom sebesar 84% dan pada tahun 2022 sebesar 98%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum kinerja perspektif keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom telah dikategorikan Efisiensi karena apabila diperoleh nilai kurang dari 100% (x ≤100%).
Peningkatan tingkat efisiensi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  Kabupaten  Keerom  dari  tahun  2021  ke  tahun  2022  dapat  disebabkan  oleh beberapa faktor, antara lain:
• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom dilakukan perbaikan dalam proses pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan  pengeluaran.  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten  Keerom  telah  mengidentifikasi  dan  mengimplementasikan  langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana.
• Melakukan evaluasi terhadap program atau kegiatan yang dilakukan pada tahun 2021 telah dilakukan,  dan  langkah-langkah  perbaikan  diambil  untuk  mengurangi  pemborosan  atau pengeluaran yang tidak efisien. Hal ini dapat mencakup pengurangan biaya, restrukturisasi program, atau pemangkasan anggaran yang tidak perlu.
3.  Tingkat Efektivitas
Tingkat efektivitas akan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = Realisasi Belanja Langsung
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑥 100 %

## Tabel 3. Tingkat Efektivitas DPMPTSP Kabupaten Keerom
Tahun Realisasi Belanja (a) Rencana (b) Target (%) Capaian Kinerja (%) % 2021 1,619,087,330.00  2,094,649,720.00 100% 77% 77 % 2022 1,655,902,530.00  1,735,589,500.00 100% 93% 93 %
Sumber: Bagian Keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom Kab. Keerom
Pada  tabel  3  diatas  dapat  dilihat  bahwa  penggunaan  keuangan  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2021. Pada tahun 2021 tingkat presentase sebesar 77% dan tahun 2022  sebesar  93%.  Namun  secara  umum,  kinerja  perspektif  keuangan  Dinas  Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom telah dikategorikan Efektivitas apabila nilai < 100%.
Dari data-data yang disajikan diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom mampu mengoptimalkan keuangan yang diperoleh selama setahun. Anggaran yang digunakan pun pastinya untuk menunjang pegawai dalam melakukan pelayanan seperti sarana prasarana yang nyaman, perlengkapan alat tulis kantor serta pemeliharaan komputer maupun sarana lainnya. Secara umum dalam perspektif keuangan, terdapat beberapa program dalam Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Keerom  yang  tidak  terealisasi.  Hal  ini mengakibatkan  daya  serap  anggaran  tidak  terealisasi  100%.  Dalam  LAKIP  tahun  2021 terdapat 2 sasaran strategis yang mempengaruhi daya serap anggaran, diantaranya
Tingkat efektivitas akan dihitung menggunakan rumus berikut:
Tabel 4. Capaian Kinerja Tahun 2021
Sasaran Capaian (%) Kategori Capaian Sasaran 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Tidak Berhasil Sasaran 2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - Tidak Berhasil Sumber: LAKIP DPMPTSP Kab. Keerom, 2021
Adapun penyebab kegagalan dari sasaran di atas ialah:
1.  Sasaran  1  :  Program  Peningkatan  Kapasitas  Sumber  Daya  Aparatur,  tidak  berhasil dikarenakan  adanya  refocusing  anggaran  pada  program  tersebut.  Sehingga  program kegiatan pada sasaran 1 tidak berhasil.
2.  Sasaran  2  :  Program  Peningkatan  Promosi  dan  Kerjasama  Investasi,  tidak  berhasil dikarenakan  pada  program  ini  terdapat  beberapa  kegiatan  seperti :  mengikuti  pameran promosi/investasi  dan  melakukan  pengawasan  pelaksanaan  penanaman  modal  tidak dapat dilakukan akibat dampak dari pandemic covid-19, sehingga terjadi refocusing
anggaran pada kegiatan tersebut.
Sementara  itu,  dalam  LAKIP  2022,  terdapat  1  program  yang  tidak  terlaksana  yakni, Program  Peningkatan  Promosi  dan  Kerjasama  Investasi  tidak  terlaksana  di  karenakan anggaran  untuk  program  tersebut  dialihkan  ke  Rehab  ruang  pelayanan.  Sehingga  program kegiatan tersebut tidak tercapai dengan kategori “Tidak Berhasil”.
Dari hasil penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Keerom  telah  mencapai  Tingkat  ekonomis, efisiensi  dan  efektivitas.  Hal  ini  menunjukkan  pengeluaran  Dinas  Penanaman  Modal  Dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Keerom  dalam  pengelolaan  keuangannya  tidak melampaui anggaran yang ditetapkan atau dengan kata lain realisasi pengeluaran selalu lebih kecil  bila  dibandingkan  dengan  anggaran  yang  telah  ditetapkan,  adanya  pengelolaan keuangan dari perencanaan hingga pengeluaran dilakukan dengan baik serta adanya evaluasi kegiatan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak efisien. Sementara untuk sasaran program yang tidak berhasil tersebut merupakan dampak dari COVID-19 sehingga anggaran kegiatan tersebut dialihkan atau direfocusing untuk digunakan pada bagian kesehatan. Sasaran yang tidak  dapat  tercapai  tersebut  dapat  menjadi  penghambat  dalam  mencapai  misi  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Kabupaten  Keerom  yakni,  meningkatkan promosi dalam memperkenalkan komoditi unggulan daerah. Namun, disaat itu kegiatan pun tidak dapat dilaksanakan karena dampak COVID-19. Walau tidak berhasil karena anggaran dialihkan  untuk  rehab  ruang  pelayanan,  ruang  pelayanan  menjadi  nyaman  dan  menarik masyarakat untuk datang membuat ijin usaha.

## Perspektif Proses Internal
Dalam  perspektif  ini,  penilaian  dilakukan  dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada pegawai  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten  Keerom. Perspektif ini digunakan untuk memberikan gambaran kinerja untuk mendukung pelaksanaan program  dan  kegiatan  kantor  yang meliputi,  sarana  prasarana  kantor,  ketersediaan  sumber daya  manusia  serta  tata  cara  proses  pelaksanaan  kegiatan  dalam  mencapai  visi  misi
organisasi,  Setyawan  (2018).  Jumlah  kuesioner  yang  dibagikan  sebanyak  40  dan  yang kembali 40 kuesioner serta semuanya memenuhi syarat untuk diolah.
Tabel 5. Hasil Frekuensi Jawaban Perspektif Proses Internal
Dimensi Pertanyaan Kuesioner STS TS CS B SB F P F P F P F P F P Fasilitas Peralatan alat tulis kantor yang dibutuhkan tersedia dan dalam kondisi baik 0 0% 0 0% 10 25%  12 30% 18 45% Pengecekan dan perbaikan inventaris kantor dilakukan secara berkala 0 0% 0 0% 10 16%  16 40% 14 35% Data/informasi yang dibutuhkan dalam pekerjaan diperoleh dengan mudah dan lengkap 1 2,5%  1  2,5%  11  27,5%  13  32,5% 14 35% Komputerisasi telah berjalan dengan baik dalam menunjang efektivitas dan efisiensi bekerja 0 0% 2 5% 11  27,5%  14 35% 13  32,5% Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai yang diperlukan sudah sesuai 0 0% 1  2,5%  10 25%  16 40% 13  32,5% Latar belakang pendidikan pegawai sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya 0 0% 0 0% 9  22,5%  16 40% 15  37,5% Proses Target dan waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kemampuan saya 0 0% 0 0% 13  32,5%  12 30% 16 40% Saya mampu mengatasi hambatan dalam pekerjaan 0 0% 0 0% 10 25%  15  37,5% 15  37,5%
Dimensi Pertanyaan Kuesioner STS TS CS B SB F P F P F P F P F P Terdapat instruksi yang jelas dari atas dalam melakukan pekerjaan 0 0% 0 0% 11  27,5%  12 30% 17  42,5% Saya mampu memberikan layanan sesuai dengan standar pelayanan minimal 0 0% 0 0% 11  27,5%  11 27,5%  18 45%

## Sumber: Data Primer Diolah, 2023
Keterangan: F = Frekuensi, P = Presentase (Frekuensi: 40 x 100)
Berdasarkan tabel hasil kuesioner perspektif proses internal terdapat 3 dimensi yang menjadi penilaian sebagai berikut :
1.  Pada hasil kuisioner dimensi fasilitas, dimensi ini berkaitan dengan fasilitas yang diberikan oleh pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom kepada pegawai seperti :
a.  Peralatan  alat  tulis  kantor  yang  dibutuhkan  tersedia  dan  dalam  kondisi  baik menunjukkan  responden  banyak  memilih  jawaban  “Sangat  Baik”.  Hal  ini  didukung dengan tersedianya peralatan kantor yang dibutuhkan karna telah dianggarkan. Dalam perspektif  keuangan  dapat  dilihat  serapan  anggaran  yang  telah  dicapai  oleh  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom, anggaran yang dibuat pastinya untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor salah satunya.
b.  Pengecekan dan perbaikan inventaris kantor dilakukan secara berkala menunjukkan penilaian  yang  “Baik”.  Hal  ini  dilakukan  oleh  pihak  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Keerom  agar  pelayanan  dapat  berjalan
lancar.  Pemeliharaan  biasanya  dianggarkan  oleh  instansi  terkait  demi  menunjang pekerjaan.
c.  Data/informasi  yang  dibutuhkan  dalam  pekerjaan  diperoleh  dengan  mudah  dan lengkap  menunjukkan  bahwa  responden  “Sangat  Baik”.  Data  atau  informasi  yang diperlukan dapat diperoleh namun diberikan sesuai dengan prosedur dan kebutuhan.
d.  Komputerisasi telah berjalan dengan baik dalam  menunjang efektivitas dan efisiensi bekerja  menunjukkan  jawaban  responden  “Baik”.  Hal  ini  didukung  dengan  sarana prasarana seperti komputer untuk pegawai yang dapat menunjang dalam memberikan pelayanan. Selain itu disediakan pula wifi untuk dapat mengakses data yang bersifat online.
2.  Pada  hasil  kuisioner  dimensi  Sumber  daya  Manusia  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom berfokus pada kualitas Sumber Daya Manusia yang dimilikinya, seperti:
a.  Jumlah  pegawai  yang  diperlukan  sudah  sesuai  menunjukkan  penilaian  yang “Baik”.
Hal ini sesuai dengan keadaan dilapangan.
b.  Latar  belakang  pendidikan  pegawai  sudah  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya menunjukkan  penilaian  yang  “Baik”.  Namun  keadaan  dilapangan,  belum  semua pegawai yang bekerja telah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.  Pada  hasil  kuisioner  dimensi  Proses  pelayanan  pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Keerom  berkaitan  dengan  pelayanan  kepada pelanggan, seperti pelayanan perizinan.
a.  Target  dan  waktu  penyelesaian  pekerjaan  sesuai  dengan  kemampuan  saya, menunjukkan penilaian yang “Sangat Baik”. Hal ini berarti pegawai dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya.
b.  Saya  mampu  mengatasi  hambatan  dalam  pekerjaan,  menunjukkan  penilaian  yang
“Sangat Baik”.
c.  Terdapat instruksi yang jelas dari atasan dalam melakukan pekerjaan, menunjukkan penilaian yang “Sangat Baik”. Hal ini sesuai dengan keadaan di lapangan.
d.  Saya  mampu  memberikan  layanan  sesuai  dengan  standar  pelayanan  minimal menunjukkan penilaian yang “Sangat Baik”. Hal ini dibuktikan dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai.
Dari hasil penelitian ini, dalam perspektif proses internal dapat dilihat bahwa rata-rata penilaian responden “sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa sarana prasarana kantor, ketersediaan  sumber  daya  manusia  serta  tata  cara  proses  pelaksanaan  kegiatan  dalam mencapai visi misi organisasi telah diwujud nyatakan oleh instansi ini.
Sementara  beberapa  responden  cukup  banyak  yang  memberikan  penilaian  “cukup Baik” dan 5 orang lainnya menjawab “tidak Setuju”, hal ini menunjukkan bahwa instansi ini telah  menyiapkan  sarana  prasarana  yang  dibutuhkan  namun  belum  dapat  memenuhi kebutuhan  atau  tuntutan  pegawai  dalam  menunjang  pekerjannya.  Artinya  kinerja  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Keerom  sudah dilakukan dengan baik, meskipun belum cukup maksimal mengingat anggaran yang belum maksimal.

## Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
Perspektif ini diukur dengan 2 dimensi, yaitu dimensi kemampuan dan dimensi motivasi. Penilaian  dilakukan  dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada  pegawai  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Keerom.  Penyebaran  kuesioner sebanyak 40 kuesioner dan dapat diolah.
Tabel 6. Hasil Frekuensi Jawaban Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
Dimensi Pertanyaan Kuesioner STS TS CS B SB F P  F P F P F P F P Kemampuan Pegawai diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, sosialisasi, dll 0 0% 0 0% 10 25% 12 30% 18 45% Pegawai diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan 0 0% 0 0% 10 25% 16 40% 14 35% Ruang Kerja yang diberikan nyaman 1  2,5%  1 2,5% 11 27,5% 13 32,5%  14 35% Pimpinan biasanya melakukan pembinaan melalui rapat atau evaluasi bersama staf 0 0% 2 5% 11 27,5% 14 35% 13 32,5% Rekan Kerja bersedia memberikan bantuan jika saya meminta bantuan 0  0% 0 0% 13  32,5% 12  30% 16  40% Motivasi Saya biasanya absen setiap datang ke kantor 0  0% 0 0% 10  25% 15  37,5% 15  37,5% Saya mengikuti diklat 0  0% 0 0% 11  27,5% 12  30% 17  42,5% Hubungan yang baik antar pegawai 0  0% 0 0% 11  27,5% 11  27,5% 18  45%
Saya bisa bekerja dalam tim 1  2,5% 1 2,5% 13  32,5% 13  32,5% 12  30%

## Sumber: Data Primer Diolah, 2023
Keterangan: F = Frekuensi, P= Presentase (Frekuensi: 40 x 100)
Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada pegawai sebagai responden, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Pada dimensi Kemampuan terdapat beberapa hal yang menjadi penilaian:
a.  Pegawai diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, sosialisasi, dll menunjukkan penilaian yang “Sangat Baik”. Hal ini didukung dengan adanya dokumentasi yang ditunjukkan kepada peneliti.
b.  Pegawai diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan menunjukkan penilaian yang “Sangat Baik”. Bila ada pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan maka akan disarankan untuk membuat surat izin belajar.
c. Ruang Kerja yang diberikan nyaman menunjukkan penilaian yang “Sangat Baik”, hal ini didukung dengan keadaan kantor yang nyaman. Ruangan yang bersih dan dilengkapi dengan AC.
d.  Pimpinan biasanya melakukan pembinaan melalui rapat atau evaluasi bersama staf menunjukkan penilaian yang “Sangat Baik”.
e.  Rekan Kerja bersedia memberikan bantuan jika saya meminta bantuan menunjukkan penilaian “Baik”. Hal ini menunjukkan para pegawai saling membantu dalam bekerja. Hal ini juga ditunjukkan bila ada kendala antar pegawai misalnya pegawai yang bertugas menjadi receptionist tidak masuk karena sakit maka pegawai lain bersedia untuk menggantikannya menjadi receptionis.
2.  Pada dimensi Motivasi terdapat beberapa hal yang menjadi penilaian:
a.  Saya  biasanya  absen  setiap  datang  ke kantor menunjukkan  penilaian yang “Sangat baik”. Hal ini didukung dengan adanya absen dikantor, sehingga setiap pegawai yang datang akan absen.
b. Saya  mengikuti  diklat  menunjukkan  penilaian  yang  “Sangat  baik”,  hal  ini  didukung dengan adanya foto kegiatan yang ditunjukkan kepada peneliti.
c. Hubungan yang baik antar pegawai, menunjukkan penilaian yang “Sangat baik”. Hal ini didukung dengan adanya rasa tolong menolong dalam bekerja.
d. Saya bisa bekerja dalam tim menunjukkan penilaian “Baik”. Hal ini didukung dengan saat diberikan surat tugas para pegawai melaksanakan tugas itu bersama-sama.
Dari  hasil  penelitian  ini  dalam  perspektif  pertumbuhan  dan  pembelajaran  dapat  dilihat bahwa  penilaian  responden  paling  banyak  ialah  “Sangat  baik”,  hal  ini  menunjukkan  bahwa Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Keerom  selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan motivasi pegawai melalui tugas yang diberikan dan kesempatan  dalam  mengikuti  berbagai  pelatihan.  Sementara terdapat  beberapa  responden yang menjawab “tidak baik”, hal ini menunjukkan bahwa walaupun Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Keerom  telah  berusaha  dalam  memberikan kesempatan, namun tidak semua pegawai merasa puas. Tidak merasa puas karna pembagian kerja yang tidak maksimal. Hasil penelitian dari perspektif sebelumnya menunjukkan bahwa kinerja  para  pegawai  memuaskan.  Disadari  bahwa  pengembangan  Sumber  Daya  Manusia adalah  salah  satu  kunci  keberhasilan  sebuah  instansi.  Untuk  itu,  keputusan  untuk mengembangkan  kapasitas  para  pegawai  adalah  pilihan  tepat.  Ketika  kapasitas  pegawai ditingkatkan,  kesejahteraan  mereka  terjamin,  dan  motivasi  mengabdi  mereka  juga  akan meningkat.  Di  lain  sisi,  tuntutan  perkembangan zaman  di masa  mendatang  perlu  diimbangi dengan peningkatan kapasitas pegawai di masa sekarang.
Hasil  dari  penelitian  ini  sejalan  dengan  pendapat  (Fitriyani,  2014)  yang  menyatakan bahwa  perspektif  pertumbuhan  dan  pembelajaran  ini  memandang  penting  sumber  daya manusia. Sumber daya manusia merupakan pekerja atau karyawan dalam suatu organisasi. Sumber  daya  manusia  mempengaruhi  pencapaian  tujuan  organisasi.  Peningkatan  kualitas sumber daya manusia akan berdampak terhadap produk yang dihasilkan dan kualitas layanan
terhadap  pelanggan  dan  memberi  citra  yang  baik  bagi  organisais  di  mata  pelanggan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga mampu mengembangkan perspektif proses bisnis internal sehingga mampu mengasilkan produk yang berkualitas dan layanan jasa yang prima.

## Perspektif Pelanggan
Perspektif  pelanggan  merupakan  indikator  tentang  bagaimana  pelanggan  dan organisasi  memandang  mereka.  Indikator  yang  dapat  digunakan  untuk  menilai  bagaimana pelanggan  memandang  organisasi  adalah  tingkat  kepuasan  pelanggan  yang  bisa  diketahui dengan  melakukan  survey  pada  para  pelanggan,  dari  sikap  dan  perilaku  mereka  yang diketahui  dari  keluhan-keluhan  yang  mereka  sampaikan  (Mahsun,2006:168).  Teknik pengukuran perspektif ini menggunakan hasil kuesioner.
Pelanggan sendiri yang menjadi responden ini ialah masyarakat yang membuat surat izin  dan  yang  merasakan  langsung  pelayanan  dari  pegawai  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom. Jumlah kuesioner yang dibagikan kepada pelanggan  sebanyak  60  dan  yang  kembali  60  kuesioner  serta  semuanya  memenuhi  syarat untuk  diolah.  Proses  penyebarannya  dilakukan  dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada masyarakat  yang  mengurus  surat  izinnya  pada  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom.

## Tabel 7. Hasil Frekuensi Jawaban Perspektif Pelanggan
Aspek yg diukur Pertanyaan Kuesioner STS TS CS B SS F P F P F P F P F P Wujud Fisik Sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga memberikan rasa nyaman 2 3,3%  6 10% 8 13,3%  24 40% 20 33,3% Lingkungan yang aman 1  1,6% 6 10% 10  16,6%  11 18,3% 32  53,3%
Keandalan  Persyaratan yang diperlukan untuk mendapat
pelayanan sesuai dengan Pelayanan yang diberikan 2 3,3%  6 10% 8 13,3%  24 40% 20 33,3% Pelayanan dilakukan sesuai jam kerja 1  1,6% 6 10% 10  16,6%  11 18,3% 32  53,3% Cepatnya pelayanan 1  1,6% 2 3,3% 9 15% 23 38,3% 25  41,6% Daya Tanggap Prosedur pelayanan yang dijelaskan dapat dimengerti 1 1,6%  1 1,6% 4 6,6% 19 31,6%  35 58,3% Pegawai memberikan pelayanan dengan jelas sesuai dengan kewenangannya 2 3,3%  6 10% 8 13,3%  24 40%  20 33,3% Jaminan Pegawai memiliki kemampuan dalam memberikan arahan dan pelayanan 1 1,6%  6 10% 10  16,6%  11 18,3%  32 53,3% Pegawai menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab hingga penyelesaian pelayanan 2 3,3%  6 10% 8 13,3%  24 40% 20 33,3% Adanya informasi mengenai kepastian biaya pelayanan 1 1,6%  6 10% 10  16,6%  11 18,3%  32 53,3% Empati Pegawai memberikan pelayanan dengan sungguh-sungguh dan konsisten terhadap jam kerja 2 3,3%  6 10% 8 13,3%  24 40% 20 33,3%
Pelayanan diberikan kepada seluruh
Masyarakat tanpa Membedakan golongan dan status 2 3,3%  6 10% 8 13,3%  24 40% 20 33,3% Pegawai bersikap sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan 1  1,6% 1 1,6% 4 6,6% 19 31,6% 35  58,3%

## Sumber: Data Primer Diolah, 2023
Keterangan: F = Frekuensi, P = Presentase (Frekuensi: 60 x 100)
Berdasarkan hasil kuesioner dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Pada item Wujud Fisik menyangkut:
a.  Sarana dan prasarana pelayanan bersih, rapi dan teratur sehingga memberikan rasa nyaman menunjukkan responden memilih “Baik”.
b. Lingkungan yang aman menunjukkan penilaian responden “Sangat Baik”. Sarana dan prasarana  yang  diberikan  seperti  ruang  tunggu  yang  bersih,  rapi  dan  teratur  telah diwujud  nyatakan  oleh  instansi,  namun  sarana  prasarana  pelayanan  yang  diberikan masih kurang, seperti kurangnya TV untuk para pelanggan yang mengurus surat izin agar tidak bosan menunggu dan kamar mandi yang disediakan masih kurang bersih. Kondisi sarana dan prasarana yang bersih sendiri merupakan himbauan dari pimpinan daerah  agar menyediakan tempat  pelayanan  yang  bersih.  Dan  juga tempat  bermain anak belum memadai dikarena biasanya ada yang mengurus ijin membawa anak.
2.  Pada item Keandalan menyangkut:
a.  Persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan menunjukkan responden paling banyak menjawab “Baik”.
b.  Pelayanan dilakukan sesuai jam kerja menunjukkan responden paling banyak menjawab “Sangat Baik”.
c. Cepatnya  pelayanan  menunjukkan  penilaian  responden  “Sangat  Baik”  Fakta dilapangan  menunjukkan  demikian,  persyaratan  untuk  mengurus  surat  izin  dibuat dalam  brosur.  Saat  pelanggan  (masyarakat  yang  ingin  mengurus  surat  izin)  datang akan  dilayani  di  receptionis  kemudian  mengisi  form  pemohon  untuk  diisi  dan dilengkapi.  Setelah  lengkap,  bagian  pelayanan  sesuai  izin  yang  ingin  dibuat  akan memproses  izin  sesuai  dengan  SOP  yang  berlaku.  Brosur  sendiri  dibuat  agar mempermudah  pegawai  dalam  menjelaskan  pelayanan  kepada  pelanggan  serta dengan  harapan  agar  masyarakat  menerima  informasi  semudah  dan  sesimpel mungkin.  Cepatnya  pelayan  bergantung  pada  lengkapnya  persyaratan  yang  dibawa oleh pelanggan.
3.  Pada item Daya Tanggap menyangkut:
a.  Prosedur pelayanan yang dijelaskan dapar dimengerti menunjukkan penilaian dari responden “Sangat Baik”.
b.  Pegawai memberikan pelayanan dengan jelas sesuai dengan kewenangannya menunjukkan penilaian responden “Baik”.
Keadaan di lapangan menunjukkan bahwa setiap pelanggan yang datang akan diarahkan ke receptionis dan akan dijelaskan mengenai prosedur pelayanan dan izin apa saja yang dapat dilayani.  Para  pegawai  pun  memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  tupoksinya.  Bila  ada kendala, pegawai yang melayani akan melakukan koordinasi dengan koordinator atau kepala dinas yang memiliki kewenangan.
4.  Pada item Jaminan meliputi:
a.  Pegawai memiliki kemampuan dalam memberikan arahan dan pelayanan, responden paling banyak memberikan jawaban “Sangat Baik”.
b.  Pegawai  menjalankan  tugas  dengan  penuh  tanggung  jawab  hingga  penyelesaian pelayanan, memiliki nilai paling banyak di jawaban “Baik”.
c.  Adanya informasi mengenai kepastian biaya pelayanan menunjukkan penilaian paling banyak “Sangat Baik”.
Keadaan  di  lapangan  pun  menunjukkan  hal  demikian,  para  pegawai  menjalankan  tugas dengan  tanggung  jawab  sesuai  dengan  tupoksinya,  pegawai  juga  melakukan  pelayanan hingga penyelesaian pelayanan serta informasi terkait biaya pelayanan diberitahukan kepada pelanggan namun pada dasarnya pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Keerom  tidak  dikenakan  biaya  atau  gratis. Pemohon  diwajibkan  menyelesaikan  pembayaran  fiskal  Usaha  atau  retribusi  IMB  ke  Dinas Keuangan bagian Pendapatan.
5.  Pada item Empati meliputi:
a.  Pegawai  memberikan  dengan  sungguh-sungguh  dan  kosisten  terhadap  jam  kerja, responden paling banyak menjawab “Baik”.
b.  Pelayanan  diberikan  kepada  seluruh  masyarakat  tanpa  membedakan  golongan  dan status, jawaban paling banyak dijawab oleh responden ialah “Baik”.
c.  Pegawai  bersikap  sopan  dan  ramah  dalam  memberikan  pelayanan  menunjukkan bahwa responden “Sangat Baik”
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pegawai kadang tidak konsisten terhadap jam kerja,  ada  yang  datang  tidak  tepat  waktu  sehingga  pelanggan  harus  menunggu  hal  ini biasanya  disebabkan  karena  banyak  pegawai  yang  tinggal  di  kota  sehingga  terkadang terlambat  datang  karena  masalah  transportasi  (menunggu  mobil  tumpangan).  Sementara pegawai melakukan pelayanan tanpa membedakan golongan dan status serta bersikap ramah terhadap pelanggan merupakan komitmen dari para pegawai seperti halnya dalam perspektif proses internal.
Penelitian  yang  dilakukan  di  Dinas  Penanaman  Modal  Kabupaten  Keerom  ini menunjukkan bahwa usaha untuk memuaskan pelanggan terus dilakukan. Terdapat banyak responden yang memberikan  jawaban  “sangat  puas”,  hal  ini  menunjukkan bahwa dari segi
sarana dan prasana, waktu pelayanan dan cara pegawai dalam melayani memuaskan para pelanggan. Para masyarakat yang pernah mengurus perizinan di sana mengaku puas dengan pelayanan  yang  diberikan.  Hal  ini  dapat  menunjukkan  bahwa  melalui  pelayanan  yang diberikan oleh pegawai perlahan-lahan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Keerom dapat mencapai visinya.
Beberapa responden memberi penilaian kurang di beberapa item, hal ini menunjukkan masih  adanya  keterbatasan  para  pegawai  dalam  memberikan  pelayanan.  Secara keseluruhan,  pelanggan  merasa  puas  dan  terlayani.  Kebutuhan  pelanggan  terlayani.  Hasil penelitian seperti ini menjadi evaluasi bagi instansi terkait agar dalam perspektif pembelajaran dan  pengembangan,  selain  peningkatan  kapasitas,  perlu  juga  peningkatan  etika  pelayanan dan praktik pelayanan yang menunjang tuntutan praktis pelanggan soal keramahan dan kesungguhan dalam pelayanan.
Hasil dari penelitian ini sejalan dengan teori Gasperz (2006) yang menyatakan bahwa fokus tujuan dari organisasi pemerintah adalah kepuasan masyarakat dan sama sekali tidak menyinggung mengenai tujuan mencari laba dalam organisasi pemerintah yang dimana hal tersebut  bertolak  belakang  dengan  tujuan  dari  organisasi  sektor  swasta  yang  bertujuan mencari  laba.  Dengan  menyadari  bahwa  fokus  dari  tujuan  utama  organisasi  sektor  publik adalah  kesejahteraan  masyarakat  maka  perlu  dilakukan  penyesuaian  dalam  penerapan Balanced  Scorecard  di  organisasi  sektor  publik.  Efektifitas  kinerja  organisasi  sektor  publik dapat diukur dari sejauh mana organisasi publik tersebut atau dalam hal ini pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
Memuaskan  kebutuhan  masyarakat  berarti  memberi  kepuasan  kepada  pelanggan. Kesimpulan  secara  keseluruhan  adalah  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  Kabupaten  Keerom  telah  mencapai  kinerja  yang  baik,  terutama  dalam  aspek keuangan,  proses  internal,  pertumbuhan  dan  pembelajaran,  serta  pelayanan  kepada pelanggan/Masyarakat.  Namun,  tetap  perlu  dilakukan  perbaikan  dan  peningkatan  untuk
mencapai kinerja yang optimal dan memenuhi seluruh kebutuhan Pelaku usaha baik usaha kecil, menengah atau Tinggi.

## Efektivitas Pengelolaan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Satu Pintu dengan menggunakan Metode Balance Scorecard
Efektivitas  adalah  sebuah  penilaian/pengkuran  yang  menyatakan  seberapa  jauh  target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah melihat/mengukur sejauh mana efektivitas pengelola keuangan DPMPTSP Kab. Keerom dengan Metode Balance Scorecard dimana  indikatornya  adalah  LRA.  Dimana  rencana  anggaran  Rp1.735.589.500,00  dan realisasi pada tahun 2022 Rp1.655.902.530,00

## Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dengan menggunakan Metode Balance Scorecard
Berikut  ini  pembahasan  hasil  dari  pengukuran  kinerja  perusahaan  dengan  menggunakan balance  scorecard  pada  kantor  DPMPTSP  Kab.  Keerom.  Objek  penelitian  adalah  kantor DPMPTSP Kab. Keerom. Penilaian kinerja dengan metode balance scorecard yang meliputi perspektif  keuangan,  perspektif  pelanggan,  perspektif  proses  bisnis  internal  dan  perspektif pembelajaran  &  pertumbuhan.  Perspektif  keuangan  dapat  dilihat  dari  Laporan  Realisasi Anggaran  yang  dimana  penyerapan  anggaran  Tahun  2022  dengan  98%  dan  tahun  2021 dengan  84%.  Perspektif  Pelanggan  dapat  dilihat  bahwa  pelanggan  (masyarakat) merespon sangat  baik  dengan  pelayanan  yag  diberikan  oleh  pegawai  DPMPTSP Kab.  Keerom.  Pada perspektif intenal, penilaian oleh pegawai DPMPTSP untuk kantor DPMPTSP sendiri. Dimana fasilitas, SDM, pekerjaan yang dijalanan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai tupoksi masing-masing pegawai.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan  dan  kinerja  pada DPMPTSP  Kab.Keerom  dengan  menggunakan  Metode  Balance  Scorecard  yang  telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1.  Efektivitas Pengelolaan Keuangan pada DPMPTSP Kab.Keerom dengan menggunakan
Metode Balance Scorecard berdasarkan Perspektif keuangan menunjukkan BAIK karna realisasi keuangan dapat tercapai dengan baik dibandingkan tahun 2021.
2.  Pengukuran  Kinerja  pada  DPMPTSP  Kab.Keerom  dengan  menggunakan  Metode
Balance  Scorecard  ditinjau  dari  segi  keuangan  periode  2021  hingga  2022  yang  diukur dengan tiga rasio yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas menunjukkan nilai rasio ekonomi tergolong  BAIK.  Terdapat  beberapa  kegiatan  yang  tidak  terealisasi  baik  ditahun  2021 maupun  tahun  2022.  Namun  penyebab  dari  tidak terealisasinya  kegiatan  yakni, karena adanya refocusing anggaran, pengalihan anggaran dan dampak dari pandemik COVID- 19. Perspektif Proses Internal menunjukkan kinerja yang BAIK. Baik dalam segi dimensi penilaian sumber daya manusia, fasilitas, dan dimensi proses. Hal ini menunjukkan bahwa instansi  ini  telah  menyiapkan  sarana  prasarana  yang  dibutuhkan  namun  belum  dapat memenuhi kebutuhan atau tuntutan pegawai dalam menunjang pekerjannya. Perspektif Pertumbuhan  dan  Pembelajaran  menunjukkan  kategori  “SANGAT  BAIK”  Hal  ini menunjukkan bahwa DPMPTSP Kab.Keerom selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan  motivasi  pegawai  melalui  tugas  yang  diberikan  dan  kesempatan  dalam  mengikuti berbagai pelatihan. Perspektif Pelanggan menunjukkan SANGAT BAIK dari segi sarana dan  prasana,  waktu  pelayanan  dan  cara  pegawai  dalam  melayani  memuaskan  para pelanggan.  Secara  keseluruhan,  kinerja  DPMPTSP  Kab.Keerom  dapat  dinilai  sebagai baik dan telah menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar dapat pelayanan yang maksimal mengingat System perizinan berusaha  berbasis  Resiko  (OSS).  Namun,  tetap  diperlukan  Upaya  lebih  lanjut  untuk
mengatasi beberapa tantangan yang mungkin muncul di masa depan, seperti manajemen anggaran, pemenuhan kebutuhan pegawai dan pelayanan kepada masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis. . Yogjakarta : Penerbit Andi .
ACFE. (2017). Fraud Examiners Manual. In: Association of Certified Fraud Examiners, Inc.
Asnawi,  M.  (2022,  March).  Role  stress  and  work  stress  impact  to  Audit  recommendatioan. Accounting, 23(4), 7-11.
Azhar Sani Adhan, E. (2019). Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah dengan Pendekatan Balanced Scorecard (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).
Azhar Sani Adhan, E. E. (2017). Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Pendekatan Balanced Scorecard (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).
Bagaskara, A. F. (2018, Oktober). Dictio. Dipetik Februari 22, 2023, dari dictio.id/t/apa-yang- dimaksud-dengan-teori-institusional-pada-lingkungan-organisasi/117335
Bungalawele, P. G., & Bagus., N. (2019). Pelaksanan Pelayanan Publik di Badan Keuangan Daerah Kota Batu. JISIP, 8 (1), 97-104.
D,  S.  (2018).  Pendekatan  Balance  Scorecard  untuk  Pengukuran  Kinerja  pada  Dinas Kesehatan kabupaten Bondowoso. Jurnal Penelitian, Vol. 12(2), pp. 158-169.
DF, F. N. (2017). Panduan Praktis Evaluasi Kinerja Karyawan . h. 16.
Firtiyani,  D.  (2014).  Balanced  Scorecard:  Alternatif  Pengukuran  Kinerja  Organisasi  Sektor Publik. Jurnal Cakrawala, vol. 6 (1) , pp. 16-31.
Ida  Ayu  Putu  Nugrahini,  N.  M.  (2016).  Penilaian  Kinerja  Berdasarkan  Balanced  Scorecard pada  Badan  Penanaman  Modal  dan  Perijinan  Daerah  Kabupaten  Tabanan.  E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.4 : 829-856, ISSN: 2337-3067.
Mahmudi.  (2016).  Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Vol.  Edisi  Ketiga). Yogyakarta.
Manjamenen,  A.  (2021,  April  08).  BALANCED  SCORECARD:  PENGERTIAN  &  MANFAAT PENGG UNAANNYA BAGI PERUSAHAAN. Dipetik Februari 2023, dari ahsmanajemen.com/balanced-scorecard-pengertian-manfaat-penggunaannya-bagi- perusahaan/
Nor, W. (2012, Juli). Penerapan Balance Scorecrd pada Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi & Bisnis, Vol. 7, No. 2.
Nurhikmah  Arsyad,  S.  K.  (2022,  Desember).  Analisis  Kinerja  Dinas  Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare dengan menggunakan balance scorecard. Cash Flow JurnalManajemen, 1 No. 1(E-ISSN : XXXX-XXXX), Hal 35 - 48.
Sugiyono. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  :  KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang  Pedoman  Umum  Penyusunan  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  Unit  Pelayanan Instansi Pemerintah