## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, INVESTASI PEMERINTAH DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN/KOTA DI JAWA
Anik Ambarwati dan Payamta Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Sebelas Maret Surakarta

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, investasi pemerintah  dan  angkatan  kerja  terhadap  produk  domestik  regional  bruto  dengan  aset daerah  dan  jumlah  SKPD  sebagai  variabel  kontrol.  Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  dengan  kabupaten/kota  di  Jawa.  Dari  112  kabupaten/kota  di  Jawa  yang  dapat digunakan  untuk  sampel  sebanyak  84  kabupaten/kota  selama  2  tahun  yaitu  2010  sampai dengan 2011. Jadi total sampel menjadi 168. Metode analisis data yaitu metode penelitian regresi  linear  berganda.  Pendapatan  asli  daerah  diperoleh  dari  laporan  realisasi  anggaran (LRA),  investasi  pemerintah  dan  aset  daerah  berasal  dari  Neraca-LKPD,  angkatan  kerja dan  produk  domestik  regional  bruto  dari  profil  pembangunan  propinsi  Jawa  Barat,  Jawa Tengah,  Jawa  Timur,  DI  Yogyakarta  dan  Banten  yang  merupakan  hasil  data  dari  Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan uji hipotesis secara parsial (uji t)  yang telah dilakukan sebelum maupun sesudah memasukkan variabel kontrol, ditemukan bahwa pendapatan asli daerah  dan  angkatan  kerja  berpengaruh  signifikan  terhadap    produk  domestik  regional bruto.  Aset  daerah  dan  jumlah  SKPD  yang  merupakan  variabel  kontrol  juga mempengaruhi  produk  domestik regional  bruto.  Sedangkan  variabel investasi  pemerintah tidak berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto.
Kata  kunci :  pendapatan  asli  daerah,  investasi  pemerintah,  angkatan  kerja,  aset  daerah, jumlah SKPD, produk domestik regional bruto

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan desentralisasi pada pemerintah daerah sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004  dan  UU  No  33  Tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah mewajibkan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  menjadi  motor  penggerak  pembangunan diwilayahnya masing-masing. Pelaksanaan kedua UU tersebut juga menimbulkan masalah tersendiri. Masalah tersebut yaitu pilihan antara menyelenggarakan pelayanan publik yang baik    atau  mengalokasikan  dana  untuk  membiayai  proyek  guna    menambah  pendapatan daerah. Hal tersebut selaras dengan kalimat dalam  penelitian Setyaningrum (2012)  yang mengutip dari Zimmerman tentang masalah keagenan yang terjadi pada semua organisasi. Agency  problem pada  perusahaan  terjadi  antara  pemegang  saham  sebagai  principal  dan manajemen  sebagai  agen.  Pada  sektor  pemerintahan agency  problem terjadi    antara pejabat    pemerintah    yang    terpilih  dan  diangkat  sebagai  principal  dan  para  pemilih (masyarakat)  sebagai  agen.  Pejabat  pada  pemerintahan  sebagai  pihak  yang menyelenggarakan pelayanan publik dapat membuat keputusan serta kebijakan yang hanya mementingkan  pemerintah  dan  penguasa  atau  pilihan  mengambil  simpati  masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang memuaskan dan membiayai program-program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah  daerah  kabupaten/kota  merupakan  salah  satu  organisasi  sektor  publik yang  melaksanakan  akuntansi  sektor  publik.  Menurut  Mardiasmo  (2009)  ada  beberapa
Anik Ambarwati : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi Pemerintah Dan Angkatan Kerja …
:
Anik Ambarwati
Anik Ambarwati
komponen  lingkungan  yang  mempengaruhi  perbedaan  akuntansi  sektor    publik  dan akuntansi  swasta.  Komponen  lingkungan  yang  mempengaruhi  organisasi  sektor  publik salah  satunya  yaitu  faktor  ekonomi.  Perhitungan  pertumbuhan  ekonomi      menggunakan angka-angka  produk  domestik  bruto  (PDB)  untuk  negara  dan  produk  domestik  regional bruto (PDRB). Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakah hubungan pemerintah daerah  dan   masyarakatnya dalam mengelola sumber daya  yang  ada untuk menciptakan lapangan  kerja    baru    dan  merangsang  perkembangan  kegiatan    ekonomi  dalam  wilayah tersebut  (Arsyad  1999).    Bertambahnya    total  nilai  barang  dan  jasa  yang  diproduksi diwilayah  regional  tertentu  dalam  waktu  tertentu  (satu  tahun)  dihitung  sebagai  Produk Domestik Regional Bruto (Haryanto  2004).
Menurut  Sukirno    (2004)    dalam  analisis  makro,  tingkat    pertumbuhan  ekonomi yang dicapai oleh  suatu  negara diukur  dari  perkembangan  pendapatan nasional riil atau Produk  Domestik  Bruto  (PDB)    sedangkan  untuk  daerah  disebut  Pendapatan  Domestik Regional Bruto (PDRB).  Masyhuri (2010) mengemukakan agar tugas pemerintahan  yang diamanatkan  oleh  otonomi  daerah  dapat  dilaksanakan  dengan  efisien  dan  efektif dibutuhkan  sumber  keuangan  untuk  mengurangi  ketergantungan  daerah  terhadap pemerintah  pusat.  Salah  satu  indikator  turunnya  ketergantungan  daerah  terhadap pemerintah  pusat  adalah  meningkatnya  kemampuan  daerah  dalam  menggali  sumber  – sumber  pendapatan asli daerah  baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.
Menurut Sasana (2006), dalam era desentralisasi fiskal di mana daerah dituntut untuk bisa melakukan fungsinya secara efektif dan efisien maka harus didukung dengan sumber- sumber keuangan yang memadai. Oleh karena itu,  pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan  kapasitas  fiskalnya    melalui:  pengembangan  aktivitas  ekonomi  berbasis komoditi  unggulan  daerah,    melakukan  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  pendapatan  asli daerah untuk mendorong pertumbuhan produksi barang dan jasa suatu wilayah regional.
Salah  satunya  penelitian  dari  Sugeng    (2014);  Suryono  (2010)  yang  menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB. Hasil penelitian Najiah (2013) juga menyebutkan bahwa PAD secara parsial berpengaruh terhadap PDRB di Kota Depok. Rustiono  (2008)  menyebutkan  bahwa  pendapatan  domestik  regional  bruto  adalah penjumlahan    dari  berbagai  variabel,    termasuk    didalamnya  adalah  investasi.  Investasi yang  terjadi  di  daerah  terdiri  dari   investasi    pemerintah   dan   investasi  swasta.  Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik. Investasi menjadi salah satu kata kunci  dalam  setiap  upaya  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  baru  bagi  perluasan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan  penanggulangan kemiskinan.
Selain  investasi,  maka  tenaga  kerja  merupakan  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi out put suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk  yang  besar.  Menurut  Todaro  (2000)  pertumbuhan  penduduk  yang  cepat mendorong  timbulnya  masalah  keterbelakangan  dan  membuat  prospek  pembangunan menjadi  semakin  jauh.    Pemerintah    daerah  juga  memiliki  kewajiban  untuk mengakomodasi dan mengurangi tingkat pengangguran dengan berbagai kebijakan daerah. Suindyah  (2009)  yang  mengutif  dari  Gravitiani  (2006)  menulis  bahwa  dengan  adanya kesempatan  kerja  baru  berarti  adanya  penciptaan  pendapatan  masyarakat  yang  akan mendorong  daya  beli.  Penciptaan  kesempatan  kerja  baru  juga  dapat  mendorong perkembangan investasi dari internal daerah yang pada akhirnya akan mendorong produk domestik regional bruto dan ekonomi daerah.
Untuk  memperjelas  hasil  penelitian  dan  agar  tidak  bias,  maka  peneliti menggunakan  variabel  kontrol.  Variabel  kontrol  tersebut  yaitu  aset  daerah  dan  jumlah SKPD.  Aset  merupakan  sumberdaya  yang  penting  bagi  pemerintah  daerah.  Dengan mengelola  aset  daerah  secara  profesional  maka  pemerintah  daerah  akan  mendapatkan

## ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol.4 No.1, April 2015
sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. SKPD  adalah pelaksana fungsi eksekutif  yang  harus  berkoordinasi  agar  penyelenggaraan  pemerintahan  berjalan  dengan baik.      Menurut  Sukarno  (2013)  bagaimanapun  desain  kelembagaan  yang  dipilih  oleh pemerintah  daerah,  persoalannya  adalah  terletak  pada  hak  otonom  yang  dimiliki  oleh masing-masing  daerah  untuk  menetapkan  berapa  jumlah  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD).  Peraturan terkait kelembagaan di daerah misalnya PP No. 41 Tahun 2007 masih belum  komprehensif  mengatur  secara  detail  aturan  main  yang  harus  diikuti  oleh  daerah. Dalam  pasal-pasalnya  memberikan  ruang  yang  luas  untuk  dimanfaatkan  oleh  daerah membentuk  kelembagaannya  sesuai  dengan  keinginannya  tanpa  disertai  dengan  analisis kebutuhan  unsur  pemerintahan.  Bentuk  produk  perundang-undangan    yang  tidak komprehensif,  tidak  sinerji  dan  adanya  intervensi  politik  atau  lebih  dikenal  kebijakan pimpinan  semakin  memperparah  kondisi  dan  beban  keuangan  suatu  daerah.  Anggaran lebih  banyak  dihabiskan  pada  belanja  pegawai  bukan    pada  belanja  pembangunan  untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

## KAJIAN TEORI

## Teori Agensi Dalam Pemerintahan
Dalam  agenci  teori  terdapat  dua  pihak  yang  melakukan  kesepakatan  atau  kontrak, yakni  pihak  yang  memberikan  kewenangan  yang  disebut  principal  dan  pihak  yang menerima  kewenangan  yang  disebut  agen  (Halim  dan  Abdullah  2006).  Dalam  penelitian Setyaningrum  (2009)  yang  mengutip  dari  Zimmerman  (1977)  mengungkapkan  bahwa masalah keagenan terjadi pada semua organisasi. Pada perusahaan agency problem terjadi antara  pemegang  saham  sebagai  principal  dan  manajemen  sebagai  agen.  Pada  sektor pemerintahan, agency problem terjadi antara pejabat pemerintah yang terpilih dan diangkat sebagai principal dan para pemilih (masyarakat) sebagai agen. Pejabat pada pemerintahan sebagai  pihak  yang  menyelenggarakan  pelayanan  publik  memiliki  informasi  yang  lebih banyak  sehingga  dapat  membuat  keputusan  akan  kebijakan  yang  hanya  mementingkan pemerintah  dan penguasa serta mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Dalam era  otonomi  daerah agency  problem  semakin  dirasakan  dalam  pemerintahan daerah  sebagai  ujung  tombak  pembangunan  kesejahteraan  rakyat  daerah,  hal  ini  terjadi karena  penyelenggara  pemerintah  dituntut  untuk  melayani  masyarakat  atau  pelayanan publik yang makin baik dan tuntutan sosial yang semakin tinggi. Disisi lain terdapat juga tuntutan  dari  pemerintahan  diatasnya  yang  menuntut  kemandirian  daerah  dalam  bidang keuangan. Hal  tersebut menyebabkan pemerintah harus memilih menggunakan dana untuk investasi dalam rangka meningkatkan pendapatan atau untuk membiayai  fasilitas  publik.

## Teori Organisasi (Birokrasi dan Organisasi Publik)
Organisasi  publik  menurut  Gullick  dalam  Kurnia  (2010)  adalah  organisasi  yang mewadahi  seluruh  lapisan  masyarakat  dengan  ruang  lingkup  negara  atau  daerah  yang mempunyai  kewenangan  yang  absah  (terlegitimasi)  di  bidang  politik,  administrasi pemerintahan  dan  hukum  secara  terlembaga  sehingga  mempunyai  kewajiban  melindungi warga  negaranya,  melayani  keperluannya    dan  sebaliknya  berhak  pula  memungut  pajak untuk pendanaan serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan.

## Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional dan Produk Domestik Regional Bruto
Pada saat ini tidak ada satupun teori yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif, namun beberapa teori secara parsial dapat membantu  untuk memahami  arti  penting  pembangunan  ekonomi  daerah  dan  teori-teori  yang  membahas tentang  faktor-faktor  yang  menentukan  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Menurut  Najiah
Anik Ambarwati : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi Pemerintah Dan Angkatan Kerja …
:
Anik Ambarwati
Anik Ambarwati
(2013)  salah  satu  alat  untuk  mengukur  tingkat  kemakmuran  dan  kesejahteraan  yaitu dengan  produk  domestik  regional  bruto.  Produk  domestik  regional  bruto    sering  menjadi indikator  untuk  melihat  gejala  pertumbuhan  ekonomi  daerah  karena  didalamnya mencerminkan  kegiatan  produksi  barang  dan  jasa  di  daerah  tertentu.  Produk  domestik regional  bruto  menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  didefinisikan  sebagai  jumlah  nilai tambah  yang  dihasilkan  oleh  seluruh  unit  usaha  dalam  suatu  wilayah,    atau  merupakan jumlah seluruh nilai barang jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik regional Bruto disajikan dalam laporan dalam dua harga  yaitu PDRB harga konstan dan harga berlaku.

## Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi Regional
Pemerintah  daerah  merupakan  salah  satu  organisasi  sektor  publik  yang melaksanakan  akuntansi  sektor  publik.    Menurut  Mardiasmo  (2009)  ada  beberapa komponen  lingkungan  yang  mempengaruhi      akuntansi  sektor    publik.  Komponen lingkungan  yang  mempengaruhi  organisasi  sektor  publik  salah  satunya  faktor  ekonomi. Pertumbuhan  ekonomi  diukur  dari  perkembangan Gross  Domestic  Product dan  untuk daerah diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Arsyad (1999) pertumbuhan  ekonomi  dapat  juga  diartikan  sebagai  kenaikan Gross  Domestic  Product (GDP)  atau Gross  National  Product (GNP)  tanpa  memandang  apakah  kenaikan  itu  lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi  terjadi  atau  tidak.  Jadi  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan  GDP  tidak  dapat dipisahkan.  Jumlah  angka  produk  domestik  regional  bruto  merupakan  hasil  akumulasi produksi barang dan jasa di suatu wilayah selama satu tahun anggaran. PDRB ini disajikan oleh setiap pemerintah daerah baik kabupaten maupun propinsi.

## Pendapatan Asli Daerah, Investasi Pemerintah dan Angkatan Kerja
PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan  yang  dimilikinya  dan  merupakan  salah  satu  faktor  pendukung yang  menentukan  keberhasilan  pelaksanaan  otonomi  di  daerah  (Riduansyah  2003).  Hal tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Hidayat  (2007)  yang  menyatakan  bahwa  PAD merupakan  barometer  utama  atas  suksesnya  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  diharapkan dengan adanya otonomi daerah maka kemandirian daerah akan terwujud. Menurut Wahyu (2014)    pemerintah  daerahlah  yang  paling  berperan  dalam  mengelola  pendapatan  asli daerah sehingga dapat sepenuhnya digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian.
Menurut  Makmun  dan  Yasin  (2003)  investasi  adalah  kata  kunci  penentu  laju pertumbuhan  ekonomi  karena  disamping  akan  mendorong  kenaikan  output  secara signifikan  juga  secara  otomatis  akan  meningkatkan  input  sehingga  pada  gilirannya  akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Investasi diartikan sebagai pengeluaran  atau  perbelanjaan  penanam-penanam  modal  atau  perusahaan  untuk  membeli barang-barang  modal  dan  perlengkapan-perlengkapan  produksi  untuk  menambah kemampuan  memproduksi  barang  dan  jasa  yang  tersedia  dalam  perekonomian    sehingga investasi disebut  juga  dengan penanaman modal (Sukirno  2010).  Menurut    Suparmoko (2002)  tenaga  kerja  adalah  penduduk  pada  usia  kerja  yaitu  antara  15-64  tahun.  Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang terlibat atau masih berusaha  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  produktif  yang  menghasilkan  barang  dan  jasa. Menurut  Sugiyanto  (2010)  salah  satu  indikator  kemajuan  ekonomi  suatu  negara  dapat dilihat  dari  GDP.  Laju  pertumbuhan  ekonomi  harus  dikaitkan  dengan  laju  pertumbuhan penduduk  karena  pada  prinsipnya  pertumbuhan  ekonomi  harus  dinikmati  oleh  seluruh penduduk.  Menurut  Gravitiani  (2006)  penciptaan  kesempatan  kerja  baru  berarti  adanya
ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol.4 No.1, April 2015
penciptaan  pendapatan  masyarakat  yang  akan  mendorong  daya  beli  masyarakat. Penciptaan  kesempatan  kerja  baru  juga  dapat  mendorong induced  invesment yang  pada akhirnya  akan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Todaro  (2004)  menjelaskan bahwa  kelebihan  pekerja  merupakan  kesempatan  dan  bukan  masalah.  Selanjutnya dijelaskan  pula  bahwa  ada  dua  sektor  didalam  perekonomian  negara  yang  sedang berkembang  yaitu  sektor  modern  dan  sektor  tradisional.  Sektor  tradisional  tidak  hanya berupa sektor pertanian di pedesaan, melainkan juga termasuk sektor informal diperkotaan (pedagang kaki lima, pengecer, pedagang angringan.

## Asset Daerah dan Jumlah SKPD
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dalam  PSAP  07-1  mendefinisikan  aset    adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa  masa  lalu  dan  dari  mana  manfaat  ekonomi  dan/atau  sosial  di  masa  depan diharapkan  dapat  diperoleh.  Aset  daerah  merupakan  sumberdaya  penting    bagi pemerintah   daerah   sebagai  penopang utama pendapatan  asli daerah.
Menurut Sukarno (2013) sejak bergulirnya reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan  pelaksanaan  kepemerintahan  yang  baik.  Birokrasi  yang  ada  saat  ini  masih saja terlihat gemuk, miskin tugas dan fungsi namun kaya akan struktur.  Dalam PP No. 41 Tahun  2007  disebutkan  desain  struktur  kelembagaan  di  daerah,  secara  konseptual  sudah merupakan pengejawantahan teori-teori organisasi yang sudah dikenal selama ini. Dampak dari  carut  marutnya  kualitas  kebijakan  dalam  bentuk  produk  perundang-undangan  yang tidak  komprehensif  dan  sinerji  dan  diperkuat  lagi  dengan  adanya  intervensi  politik  atau lebih  dikenal  kebijakan  pimpinan,  semakin  memperparah  kondisi  negara  saat  ini  karena semakin  gemuknya  birokrasi  maka  akan  semakin  banyak  menyerap  anggaran.  Anggaran yang  dikelolah  oleh  pemerintah  lebih  banyak  dihabiskan  pada  belanja  pegawai  bukannya pada belanja pembangunan untuk rakyat.

## KERANGKA BERPIKIR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Hasil  penelitian  Madona  (2013);  Najiah  (2013);  Suryono  (2010);  Suryono  (2010) menyebutkan  bahwa  (PAD)  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  PDRB.  Pendapatan asli  daerah  signifikan  dengan  nilai  elastisitas  0,47  atas  PDRB  di  Jawa  Barat  merupakan hasil  penelitian  dari  Indah  (2011).  Hasil  penelitian  Sugeng  (2014)  menunjukkan    PAD memiliki pengaruh signikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Hariyanto dan Adi (2007) yang dikutip oleh Mubaroq (2013)  juga menemukan bahwa pendapatan asli daerah sangat  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  pertumbuhan  yang  terjadi masih kurang merata sehingga banyak ketimpangan/jarak ekonomi antar daerah. Fjeldstad (2012)  yang  melakukan  penelitian  di  Anglophone  Africa  menyatakan  bahwa  mobilisasi pendapatan  daerah  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi.  Peningkatan  pendapatan pemerintah  lokal  ditujukan  untuk  pengembangan  pelayanan  publik  dan  perkembangan penduduk yang tinggi.
Menurut  penelitian  Rustiono  (2008)  angkatan  kerja,  investasi  swasta  (PMA  dan PMDN)  dan  belanja  pemerintah  daerah  berpengaruh  terhadap  PDRB  Propinsi  Jawa Tengah..  Hasil  tersebut  sejalan  dengan  milik  Sugeng  (2014)  yang  menyatakan  bahwa faktor  konsumsi,  tabungan,  pengeluaran  pemerintah  dan  angkatan  kerja  berpengaruh positif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap  PDRB,  Hasil  penelitian  Sitompul  (2007)  juga menyebutkan bahwa investasi pemerintah dan jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan tehadap PDRB di Sumatera Utara. Menurut Indah (2011)  PAD dan tenaga kerja berpengaruh  signifikan  terhadap  PDRB  dan  pertumbuhan  ekonomi  di  Jawa  Barat.
Anik Ambarwati : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi Pemerintah Dan Angkatan Kerja …
:
Anik Ambarwati
Anik Ambarwati
Demikian  pula  menurut  Fjeldstad  (2014) local  goverment  revenue berpengaruh  terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
Phetsavong  (2012)  juga  menyatakan  terdapat  pengaruh  positif  investasi  publik  dan investasi domestik pada Gross Domestic Product pada tingkat dan toleransi tertentu serta berbeda  antar  negara  di  Asia.    Hasil  berbeda  ada  pada  penelitian  Mohsin  dan  Mahmod (1997) yang menjelaskan bahwa investasi pemerintah memberikan pengaruh positif namun masih  sangat  kecil  dibandingkan  dengan  investasi  swasta.  Sebaliknya  hasil  penelitian Hamalinen  (2007) justeru mengungkapkan bahwa investasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap  GDP  di  Turki.  Demikian  juga  dengan  hasil  penelitian  Madona  (2011)  investasi tidak signifikan terhadap PDRB di  Sumatera Barat. Hasil berbeda di sajikan oleh Afrizal (2013) yang menyebutkan bahwa investasi PMDN dan PMA  berpengaruh positif terhadap PDRB  di  Sulawesi  Selatan  sedangkan  belanja  pemerintah  dan  tenaga  kerja  berpengaruh negatif  dan  signifikan  terhadap  PDRB  di  Propinsi  Sulawesi  Selatan.Menurut  penelitian Sodik    dalam  Suindyah  (2009)  diketahui  bahwa  angkatan  kerja  berpengaruh  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dengan  tanda  negatif,  hal  ini  menyiratkan  bahwa  daerah belum mampu menyerap angkatan kerja yang ada untuk bisa meningkatkan PDRB.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terdahulu  dan  uraian  diatas  maka  hipotesis  yang dirumusakan adalah:
Hipotesis 1 :  adanya  pengaruh  pendapatan  asli  daerah  terhadap    pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Jawa
Hipotesis 2 :  ada  pengaruh  positif    investasi  pemerintah  daerah    terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Jawa.
Hipotesis 3 :  angkatan kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  ialah  pendekatan  kuantitatif.    Dalam penelitian ini terdiri satu variabel terikat, tiga variabel bebas dan dua variabel kontrol. Alat analisis  yang  dipakai  adalah  analisis  regresi  berganda.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data sekunder  yang bersumber dari: (1)  Laporan  Hasil Pemeriksaan Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Tahun  2011  dari    Badan  Pemeriksa  Keuangan Republik  Indonesia;    (2)  Badan  Pusat  Statistik  dalam  profil  Pembangunan  Propinsi  Jawa Timur,  Jawa  Tengah,    DI  Yogyakarta,  Banten,  dan  Jawa  Barat  (3)  Profil  tiap Kabupaten/Kota  yang  ada di Pulau Jawa.

## Pengumpulan Data dan Pemilihan Sampel
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas  obyek/subyek  yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan penelti untuk dipelajari dan kemudian  ditarik  kesimpulan  (Sugiyono  2002).  Metode  pengumpulan  data  dalam penelitian ini ialah teknik sampling secara purposive sampling. Data yang digunakan untuk penelitian  adalah  data  time  series.  Populasi  dalam  penelitian  ini    adalah  semua kabupaten/kota  di  Jawa.  Terdapat  112  kabupaten/kota  di  Pulau  Jawa  namun  dalam penelitian  ini  tidak  semua  dijadikan  sampel  karena  data  tidak  lengkap.  Pada  akhirnya peneliti menggunakan 84  kabupaten/kota  untuk menjadi sampel, pengambilan data untuk sampel  selama  2  tahun  yaitu  tahun  2010  dan  2011.  Jadi  jumlah  sampel  sebanyak    168. Data  PAD,  investasi    pemerintah  dan  jumlah    asset    daerah    diambil  dari  LKPD kabupaten/kota  tahun  2010-2011  yang  telah  diperiksa  dan  dirilis  Badan  Pemeriksa
ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol.4 No.1, April 2015
Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK-RI)  Tahun  2012.  Data  angkatan  kerja  dan  PDRB diperoleh dari data Badan Pusat Statistik yang terdapat ada Profil Pembangunan Propinsi Jawa Timur,  Profil Pembangunan Propinsi DI Yogyakarta, Profil Pembangunan Propinsi Banten,    Profil  Pembangunan  Propinsi  Jawa  Tengah  dan  Profil  Pembangunan  Propinsi Jawa Barat, Jumlah SKPD yang diperoleh dari LKPD tiap-tiap  kabupaten/kota  dan  dari profil masing-masing  kabupaten/kota di Pulau Jawa.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

## 1. Variabel Bebas (Independent Variables)
a. Pendapatan  asli  daerah  ialah  realisasi  pendapatan  daerah  yang  diperoleh kabupaten/kota  di  Pulau  Jawa  Tahun  2010  dan  2011  dinyatakan  dalam  satuan rupiah.  Jumlah  PAD  tersebut  terdapat  pada  Laporan  Realisasi  Anggaran  masing- masing kabupaten/kota.
b. Investasi  pemerintah  ialah  jumlah  total  dari  ekuitas  dana  investasi  pemerintah daerah  yang  terdapat  dalam  neraca  kabupaten/kota  tahun  2010  s.d.  2011dan dinyatakan dalam satuan rupiah.
c. Angkatan  kerja  adalah  jumlah  penduduk  usia  kerja  yaitu  melakukan  kegiatan ekonomi  yang  menghasilkan  barang/jasa  secara  kontinu  dan  dinyatakan  dalam satuan orang/jiwa.

## 2.  Variabel Terikat/Tergantung (Dependent Variables)
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah PDRB. Produk domestik regional bruto  ialah  jumlah  barang  dan  jasa  yang  mampu  diproduksi  oleh  pemerintah  daerah dan dilaporkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota  di Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan Banten  atas dasar harga berlaku  tahun 2010 sampai dengan 2011 dan dinyatakan dalam satuan rupiah.

## 3.   Variabel Kontrol
a. Asset  daerah  ialah  seluruh  asset  milik    pemerintah  daerah    kabupaten/kota  baik berupa    aset  lancar,  investasi  jangka  panjang,  aset  tetap  dan  aset  lainnya  yang disajikan  dalam    Neraca  Tahun    2010    sampai  dengan  2011.  Asset  tersebut dinyatakan dalam satuan rupiah.
b. Jumlah  SKPD  ialah  seluruh  perangkat  daerah  mulai  sekretaris  daerah,  Sekretaris DPRD,  bagian-bagian,  kantor,  dinas,  dan  kecamatan.  Data  ini  dinyatakan  dalam unsur .bagian  SKPD disajikan dalam bentuk angka numerik bulat.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  linear  berganda  dengan SPSS.  Pengujian  dilakukan  setelah  hipotesis  asumsi  klasik  telah  terpenuhi.  Untuk mengetahui  pengaruh  PAD,  investasi  daerah    dan  angkatan  kerja  terhadap  pertumbuhan ekonomi  kabupaten/kota  di  Jawa  yang  disertai  dengan  variabel  kontrol,  maka  model analsisis yang digunakan yaitu:
Persamaan   (dengan memasukkan variabel kontrol) =
Dimana
i =  1,2,3,.. ..,N (dimensi cross section)
t =  1,2,3,.. ..,T (dimensi time series)
Anik Ambarwati : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi Pemerintah Dan Angkatan Kerja …
:
Anik Ambarwati

## Anik Ambarwati
Y =  PDRB PAD =  Pendapatan Asli Daerah IP =  Investasi Pemerintah AK =  Angkatan Kerja AD =  Asset Daerah SKPD =  Jumlah SKPD  0 =  Konstanta
 1,2,3,4,5  =  Koefesien Regresi masing-masing variabel
ɛ =  Term Error
Untuk memudahkan pembacaan parameter/ koefisien regresi sebagai elastisitas maka persamaan diatas ditransformasikan kedalam bentuk logaritma natural menjadi :
1.  Uji asumsi klasik
Adapun  uji asumsi klasik yang digunakan adalah normalitas, multikolinearitas dan  heteroskedastisitas.  Uji  normalitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  SPSS  18 dengan melakukan regresi  uji grafik dengan melihat normal probability plot .  Untuk melengkapi uji normalitas residual selain dengan grafik juga menggunakan uji statistik. Dalam  penelitian  ini  uji  statistik  yang  dilakukan  berdasarkan  nilai kosmogorov- Smirnov Test .  Dalam mendeteksi multikolinearitas dapat dilihat dari (1) nilai tolerence dan  lawannya  (2)  variance  inflation  factor  (VIF).  Nilai cutoff yang  umum menunjukkan adanya multikolinearitas adalah Tolerance <0,10 atau sama dengan VIF >  10..  Metode  yang  digunakan  adalah scatter  plot .  Deteksi  ada  tidaknya heteroskedastisitas  dapat  dilakukan  dengan  melihat    ada  tidaknya  pola  tertentu  pada grafik scatterplot . Setelah dengan metode grafik maka akan diadakan juga metode uji statistik dengan uji Park.
2. Uji Hipotesis
Pengujian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  tingkat  signifikansi  0,05  (  = 5%)  dalam  pengujian    uji  t.  Uji  signifikansi  parameter  individu  (uji  statistik  t) dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen  secara  individu mempengaruhi variabel dependen.  Uji ini untuk menganalisis hipotesis 1,2 dan 3.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Uji  normalitas  dengan  uji  grafik  digunakan  untuk  melihat  normal  probability plot.  Dari  gambar  probability  plot  diketahui  bahwa  pola  yang  terjadi    data  menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas.  uji  normalitas  statistik  nonparametrik  dari  uji  Kolmogorov-Smirnov  (KS) hasilnya  diketahui  bahwa  besarnya  nilai  Kolmogorov-Smirnov  1,003  dan  signifikan pada  0,267  hal  ini  menunjukkan  bahwa  residual  terdistribusi  normal  sehingga  uji regresi dapat dilakukan.
2. Uji Multikolinearitas
Uji Dalam mendeteksi multikolinearitas dapat melihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1
Uji Multikolinearitas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) -2,648 ,946 -2,800 ,006 lnPAD ,554 ,061 ,506 9,121 ,000 ,877 1,141 lnIP -,201 ,178 -,140 -1,133 ,259 ,176 5,690 lnAD ,593 ,188 ,397 3,157 ,002 ,170 5,871 lnAK ,188 ,050 ,200 3,751 ,000 ,948 1,055 lnSKPD ,985 ,144 ,380 6,831 ,000 ,871 1,148
Dari hasil sebagian regresi menunjukkan bahwa semua variabel telah bebas dari multikolinearitas.    Berdasarkan  pada  nilai  tolerance  dan  VIF  terlihat  bahwa  tidak ada nilai  tolerance  dibawah  0,10  (nilai  tolerance  berkisar  antara  0,170  sampai  0,948), begitu juga dengan nilai VIF tidak ada yang diatas 10 (nilai VIF berkisar antara 1,055 sampai 5,871). Jadi terbukti bahwa tidak ada multikolinearitas yang serius.

## 3. Uji Heterokedastisitas
Metode yang digunakan untuk menguji asumsi klasik heteroskedastisitas adalah uji grafik dan uji statistik yaitu Uji Park. Metode ini dilakukan dengan melihat grafik plot.  Dari  gambar  Grafik  Scatterplot  Heterokedastisitas  diketahui  bahwa  hasil  hasil regresi  tidak  ada  pola  tertentu  yang  jelas  terlihat    dan  titik-titik  menyebar    diatas dan dibawah  angka  0  pada  sumbu  Y  secara  acak.  Jadi  berdasarkan  gambar  diatas disimpulkan tidak terjadi Heterokedastisitas.

## Uji Statistik
1. Koefisien Determinasi

## Tabel 2
Koefisien Deteminasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,751 a ,563 ,550 ,40056
a. Predictors: (Constant), lnSKPD, lnAK, lnIP, lnPAD, lnAD b. Dependent Variable: lnPDRB
Tampilan  output  SPSS  model  summary  menunjukkan  besarnya  adjusted  R² sebesar 0,55,  hal ini berarti  55 % PDRB dapat dijelaskan oleh  5 variabel independen yaitu    PAD,  investasi  pemerintah,  angkatan  kerja,  jumlah  aset  daerah,    dan  jumlah SKPD,    sedangkan  sisanya  sebanyak  45%    dijelaskan  oleh  faktor-faktor  lain  diluar model.  Standar  error  of  estimate  (SEE)  sebesar  0,40056,  makin  kecil  nilai  SEE  akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.
2. Uji signifikansi parameter Individual (Uji statistik t)
Anik Ambarwati : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi Pemerintah Dan Angkatan Kerja …
: Anik Ambarwati

## Anik Ambarwati
Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  satu variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  dengan  menganggap  variabel independen lainnya konstan. Uji dilakukan untuk menjawab H1, H2 dan H3.
Tabel 3

## Uji Statistik T Parsial
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardiz ed Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) -2,648 ,946 -2,800 ,006 lnPAD ,554 ,061 ,506 9,121 ,000 ,877 1,141 lnIP -,201 ,178 -,140 -1,133 ,259 ,176 5,690 lnAD ,593 ,188 ,397 3,157 ,002 ,170 5,871 lnAK ,188 ,050 ,200 3,751 ,000 ,948 1,055 lnSKPD ,985 ,144 ,380 6,831 ,000 ,871 1,148
a. Dependent Variable: lnPDRB
Adapun hasil output analisis regresi berganda dari tabel 4 dapat dituliskan dalam model regresi linear berganda sebagai berikut :
Y = -2,648 + 554 PAD - 0,201 IP + 0,593 AD + 0,188 AK  + 0,985 SKPD
Dari hasi output SPSS diatas dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:
a. Konstanta  adalah  -2,648  menunjukkan  apabila  seluruh  variabel  independen  tidak berpengaruh  sama  sekali  (dalam  keadaan  nol)  maka  variabel  dependen  (PDRB) akan bernilai sebesar -2,648.
b. Hasil  uji  t  statistik  menunjukkan  bahwa  variabel  independen    PAD  berpengaruh terhadap  PDRB  secara  positif  dan  signifikan  pada  tingkat  0,000    <  0,05.  Arah hubungan  antara  PAD  dan  PDRB  positif  sebesar  0,554  sehingga  menandakan bahwa  apabila  PAD  meningkat  searah  dengan  meningkatnya  jumlah  PDRB.  Jika Jumlah  PAD  meningkat  1  persen  kemungkinan  PDRB  akan  meningkat  0,554 persen. Berdasakan hasil uji t ini berarti H1 diterima.
c. Variabel  independen    Investasi    Pemerintah  (IP)  setelah  diadakan  analisis  uji  t ternyata  tidak  memiliki  pengaruh    terhadap  PDRB.  Hal  ini  terbukti  dengan  tidak signifikannya hasil uji statistik yang lebih besar dari tingkat probabilitas yaitu 0.259 > 0.05.  Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa H2 ditolak.
d. Hasil  uji  t  statistik  parsial  menunjukkan  bahwa  variabel  independen    Angkatan Kerja berpengaruh terhadap PDRB secara positif dan signifikan pada tingkat 0,000 < 0,05. Koefisien Regresi bernilai positif  sebesar 0,188 menunjukkan arah positif antara angkatan kerja dengan PDRB. Semakin meningkat jumlah tenaga kerja maka akan  ada  peningkatan  PDRB  kabupaten/kota  di  Jawa.  Berdasarkan  hasil  statistik tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa H3 diterima.
e. Hasil  dari  analisis  uji  t  dengan  memasukkan  variabel  kontrol  diketahui  bahwa variabel  kontrol    AD  berpengaruh  terhadap  PDRB  secara  positif  dan  signifikan pada tingkat 0,002 dibawah 0,05 dan mempunyai koefisen sebesar 0,593.
f. Hasil  uji  t  statistik  terhadap  variabel  kontrol  kedua  yaitu    jumlah  SKPD, menghasilkan  adanya  pengaruh  jumlah  SKPD  terhadap  PDRB.  Hal  ini  terbukti dengan tingkat signifikansi 0,000 dibawah 0,05.

## ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol.4 No.1, April 2015
Pada Penelitian ini mencoba menguji agency teori dan teori ekonomi regional terkait dengan pengaruh pendapatan asli daerah, investasi pemerintah, angkatan kerja, jumlah aset daerah dan jumlah SKPD  terhadap PDRB kabupaten/kota di Jawa.
1.    Pengaruh  Pendapatan  Asli    Daerah  (PAD)    dengan    Produk  Domestik    Regional Bruto  (PDRB) Kabupaten/Kota di Jawa
Berdasarkan  analisis  regresi  berganda  dengan  uji  t  parsial  yang  menyatakan ada  pengaruh  yang  signifikan  antara  pendapatan  asli  daerah  terhadap  produk domestik  regional  bruto    terbukti.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  ke-1 diterima,  hal  ini  terbukti  dengan  hasil  statistik  uji  t  sebesar  9,121  dan  tingkat signifikansi 0,000 <  0,05.
Hasil  pengujian  ini  mendukung  penelitian    Madona  (2013);  Najiah  (2013); Indah  (2011);  Sugeng  (2014);  Pujiati  (2007);  Suryono  (2010)  yang  menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan produk domestik regional bruto (PDRB) atau dengan pertumbuhan ekonomi. Pada lampiran  7    membuktikan  bahwa  Kota  Banjar      yang  memiliki  pendapatan  asli daerah  relatif  rendah  yaitu    Rp.  37,36    milyar  menghasilkan  produk  domestik regional bruto hanya Rp. 1770 juta sedangkan  Kabupaten Sleman yang pendapatan asli  daerahnya  berjumlah  Rp.  911,79  milyar  mempunyai  produk  domestik  bruto relatif besar yaitu Rp 13.612 milyar.
Hasil ini dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk terus  menggali    dan  mengelola  sumber  daya  alamnya  secara  profesional,  efisien, dan  efektif.  Hasil  Penelitian  Fjeldstad  (2012)  di  Anglophone  Africa  menyatakan bahwa mobilisasi pendapatan daerah mempengaruhi pertumbuhan produksi barang dan jasa dan pada akhirnya ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah lokal setempat.  Implikasi  penelitian  ini  dengan  adanya  pengaruh  PAD  terhadap  PDRB adalah  semakin  tinggi  pendapatan  asli  daerah  maka  terdapat  kecenderungan peningkatan    pemerintah    daerah  untuk  menghasilkan  produksi  barang  dan  jasa yang diukur dengan PDRB. Kondisi ini sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi regional  bruto.  Hasil  ini  dapat  dijadikan  pertimbangan  oleh  pemerintah kabupaten/kota untuk terus menggali  dan mengelola sumber daya alamnya secara profesional,  efisien,  dan  efektif.  Hasil  Penelitian  Fjeldstad  (2012)  di  Anglophone Africa  menyatakan  bahwa  mobilisasi  pendapatan  daerah  mempengaruhi pertumbuhan  produksi  barang  dan  jasa  dan  pada  akhirnya  ikut  meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah lokal setempat. Peningkatan pendapatan pemerintah lokal  ditujukan  untuk  pengembangan  pelayanan  publik  dan  perkembangan penduduk yang tinggi.
2.  Pengaruh Investasi Pemerintah  dengan  Produk Domestik  Regional Bruto  (PDRB) Kabupaten/Kota di Jawa
Berbeda  dengan  hasil  analisis  hipotesis  ke-1,  pada  hipotesis  kedua  ini menunjukkan hasil bahwa hipotesis ditolak.  Analisis regresi berganda dengan uji t menunjukkan  bahwa  investasi  pemerintah  tidak  berpengaruh  terhadap  produk domestik regional bruto dengan tingkat signifikansi diatas 0,05 yakni sebesar 0,259 dengan  hasil  uji  t  sebesar  -1,133.  Hasil  ini  sesuai  dengan  temuan  penelitian Hamalinen    (2007)  yang  mengungkapkan  bahwa  investasi  pemerintah  tidak berpengaruh  terhadap  GDP  di  Turki.  Demikian  juga  dengan  hasil  dari  Yunarko (2007)  yang  menyebutkan  bahwa  investasi  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap PDRB  Jawa Tengah.
Anik Ambarwati : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi Pemerintah Dan Angkatan Kerja …
:
Anik Ambarwati
Anik Ambarwati
Implikasi  hipotesis  ke-2  tentang  pengaruh  investasi  pemerintah  daerah terhadap  PDRB    ialah  bahwa  walaupun  pemerintah  daerah  menggunakan  dana yang  dimiliki  untuk  menambah  investasi  tidak  menjamin  peningkatan  produksi barang dan jasa daerah tersebut.  Investasi pemerintah tersebut ditujukan sebagian besar untuk kepentingan publik. Hasil ini memang membuktikan telah ada  agency problem  dalam  pemerintahan.  Investasi  pemerintah  daerah    tidak  berpengaruh karena  ditujukan  untuk    keperluan  investasi  pelayanan  publik  dan  yang berpengaruh  adalah  investasi  PMA  (Penanaman  Modal  Asing)  atau  investasi swasta dalam negeri. Investasi pemerintah tersebut ditujukan sebagian besar untuk kepentingan  publik  guna  menghindari  agency  problem  dalam  pemerintahan sehingga tidak dapat menambah produk domestik regional bruto.
3.  Pengaruh  Angkatan  Kerja    dengan    Produk  Domestik    Regional  Bruto    (PDRB) Kabupaten/Kota di Jawa
Hipotesis  yang  menyebutkan  bahwa  ada  pengaruh  angkatan  kerja  terhadap produk  domestik  regional  bruto  diterima  karena  dari  hasil  uji  parsial  diketahui bahwa tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yakni sebesar 0,00 dengan uji t 3,751. Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian dari Suryono (2010); Najiah (2013);    Sitompul  (2007)    yang  menemukan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  dan signifikan angkatan kerja terhadap produk domestik regional bruto. Hasil penelitian yang  sejalan  yaitu  Hasan  (2012);  Nizar  (2013);  diketahui  bahwa  tenaga  kerja berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Hasil  penelitian  atas  hipotesis  ke-3  ialah    adanya  pengaruh  peningkatan jumlah  angkatan  kerja  terhadap  PDRB    memiliki  kecenderungan  peningkatan pemerintah    daerah  untuk  menghasilkan  produksi  barang  dan  jasa  jika  jumlah tenaga  kerjanya  tinggi.  Kondisi  ini  sesuai  dengan  teori  pertumbuhan  ekonomi regional  bruto.  Pada  keadaan  sekarang,    angkatan  kerja  yang  tinggi  menyebabkan PDRB meningkat bukan karena jumlah tetapi dipengaruhi perkembangan beberapa faktor.  Faktor-faktor  tersebut  antara  lain  tingkat  pendidikan,  perkembangan teknologi dan pergeseran pola pikir dari masyarakat tradisional kearah modern.
4.  Pengaruh  Aset  Daerah    dengan    Produk  Domestik    Regional  Bruto    (PDRB) Kabupaten/Kota di Jawa
Analisis    statistik  uji  t  aset  daerah  terhadap  PDRB  menghasilkan  bahwa terdapat  pengaruh  aset  daerah  terhadap  PDRB.    Pengaruh    tersebut    dibuktikan hasil uji t 3,157  dengan tingkat signifikasi 0,002 dibawah 0,05.
Manajemen  aset  daerah  memang  menjadi  paradigma  baru  dalam  era desentralisasi.  Pengelolaan  aset  yang  cerdas  akan  menghasilkan  penerimaan  bagi daerah.  Pengelolaan  aset  ini  mulai  dari  inventarisasi,  cara  perolehan/perbaikan, penggunaan dan pengawasan atau pengendalian harus sebaik mungkin karena dapat memunculkan berbagai masalah. Aset yang banyak dan dikelola dengan baik dapat ikut  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  karena  produksi  barang  dan  jasa  ikut meningkat.
5.  Pengaruh  Jumlah  SKPD    dengan    Produk  Domestik    Regional  Bruto    (PDRB) Kabupaten/Kota di Jawa
Hasil  analisis  regresi  berganda  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh jumlah SKPD terhadap PDRB, terbukti dengan tingkat signifikansi 0,000   dibawah 0,05  dengan  uji  t  6,831.  Nilai  t  positif  menunjukkan  bahwa  jika  jumlah  SKPD

## ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol.4 No.1, April 2015
bertambah  akan  berpengaruh  pada  kenaikan  PDRB  secara  positif  juga.  Jumlah SKPD  yang  dihitung  dari  total  sekretaris  daerah,  bagian-bagian,  dinas-dinas  dan kecamatan menyebabkan perbedaan antara kota dan kabupaten. Jumlah kecamatan di  kota  relatif  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan  jumlah  kecamatan  pada kabupaten.  Jumlah  SKPD  ini  sangat  menentukan  jumlah  anggaran  yang  harus dibagi  dan  disediakan  oleh  pemerintah  daerah.  Semakin  banyak  jumlah  SKPD maka  semakin  luas  wilayah  kerja  dan  makin  kompleks  penyelenggaraan pemerintah.
Menurut  Sukarno  (2013)  sejak  bergulirnya  reformasi  birokrasi  yang bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, birokrasi yang ada saat ini masih saja terlihat gemuk, miskin tugas dan fungsi,  namun kaya akan struktur.  Banyakanya  jumlah  kecamatan  pada  kabupaten  memang  menghasilkan produksi  barang  dan  jasa  yang  banyak,  akan  tetapi  banyaknya  bagian  dan  dinas justeru  memberikan  beban  anggaran  yang  besar  bagi  belanja  pegawai.  Dalam jumlah  SKPD  ini  memang  telah  terjadi  agency  problem  bidang  pemerintahan  di beberapa  kabupaten/kota.  Menjadikan  seseorang  sebagai  kepala  dinas  terkadang bukan  karena  faktor  kredibelitas  ataupun  kinerja  yang  bagus  tetapi  karena  faktor politik.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  analisis  dan  uraian  pada  bab  sebelumnya  maka  kesimpulan  yang  diambil yaitu :
a. Variabel  pendapatan  asli  daerah  memberi  pengaruh  positif  terhadap  produk domestik regional bruto
b. Variabel  investasi  pemerintah  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap produk domestik regional bruto
c. Variabel  angkatan  kerja  ternyata  memiliki  pengaruh  terhadap  produk  domestik regional bruto kabupaten/kota di Jawa.
Mengingat  adanya  keterbatasan  penelitian  ini  maka  disarankan  untuk  memasukkan variabel-variabel lainya dan lebih memperpanjang waktu pengambilan sampel.

## DAFTAR   PUSTAKA
Afrizal,  Fitrah.  2013. Analisis  Pengaruh  Tingkat  Investasi,  Belanja  Pemerintah  dan Tenaga  Kerja  Terhadap  PDRB  di  Propinsi  Sulawesi  Selatan  Tahun  2001-2011 . Skripsi. UNHAS: Makassar.
Arsyad,  Lincolin.  1999. Pengantar  Perencanaan  dan  Pembangunan  Ekonomi  Daerah. Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
Chirmay,  Teane.  2006.  Financial  Development  Investment  Productivity  and  Economic Growth In The U.S . Morehead State University: Southwestern Economic Review . Davey,  K.J.  1988. Pembiayaan  Pemerintah  Daerah,  Praktek-Praktek  International  dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga , Penerbit UI Press, Jakarta.
Dritsakis,  Nikolaos  dan  Adamopoulos,  Antonis.  2004.  A  Causal  Relationship  Between Goverment  Spending  and  Economic  Development:  An  Empirical  Examinantion  of The Greek Economy. Aplie Economic , 36, 457 – 464.
Fjeldstad,  O.H.  2014.  Fiscal  Desentralisation  In  Developing  Countries:  Lessons  for Bangladesh. CMI BRIEF. April 2014. Volume 13 No 2.
Fjeldstad, O.H. and Kari H. 2012. Local Goverment Revenue Mobilisation In Anglophone Afrika . CMI  Working Paper WP 2012 :6.
Anik Ambarwati : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi Pemerintah Dan Angkatan Kerja … :
Anik Ambarwati

## Anik Ambarwati
Ghozali,  Imam.  2011. Ekonometrika,  Teori,  Konsep  dan  Aplikasi  dengan  SPSS  17 . Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Gravitiani, Evi. 2006. Analisis Shift-Share Dinamik pada Perekonomian Kota Yogyakarta , Gujarati,  Damodar,  N.  1998. Basic  Econometrics, International  Edition.  Published  by Prentice- Hall International, Inc.
Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah . Penerbit UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
Hamalainen,  Pellervo.  2007. Productivity  of  public  capital . Literatu  review  and  some empirical findings
Hamzah,  Muhammad  Zilal.  2005. Does  Block  Grant  Generates  Economic  Growth  on Province-Level  in  Indonesia  After  The  Implementation  of  Fiscal  Decentralization Policy? Simposium Riset Ekonomi II . Surabaya. Haryanto,  Joko  Tri.  2005. Analisa  Data  Alokasi  Umum  (DAU)  Kaitannya  Dengan Penciptaan  Kemandirian  Daerah  di  Era  Otonomi:  Studi  Kasus  30  Propinsi  di Indonesia .  Simposium Riset Ekonomi II. Surabaya. Hornstein.1998. Inventory Investment  and The Business Cycle. Federal Reserve Bank Of Richmond Economic Quartely. Volume 84/2 Spring 1998. Indah, Siska P. 2011. Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap PDRB,  Tenaga  Kerja,  dan  Kemiskinan  di  Propinsi  Jawa  Barat .Institut  Pertanian Bogor.
Jhingan,  ML.  2000. Ekonomi  Perencanaan  dan  Pembangunan .  Edisi  Pertama.  Penerbit CV Rajawali. Jakarta.
Kementrian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi.2012. Evaluasi Organisasi  Pemerintah  Daerah .  Disampaikan  oleh  Asisten  Deputi  Kelembagaan dalam workshop tanggal 22-27 Juli 2012.
Khan, Mohsin S. Dan Manmoham S.Kumar. 1997. Public And Private Investment and The Growth  Process  In  Develoving  Countries. Oxford  Bulletin  Of  Economics  and Statistics, 59,1, 305-9049.
Kuncoro,  Mudrajad.  2006. Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah .  Penerbit  Erlangga. Jakarta.
Kurnia, Chandra. 2010. Teori Organisasi Publik dan Organisasi Serta Manajemen Dalam Pemerintah. Chandraas blog: Senin, 22 Februari 2010. Madona,  Felin.  2011. Analisis  Pengaruh  Investasi,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan Tenaga  Kerja  Terhadap  PDRB  Sumatera  Bara t.  Skripsi.  Universitas  Andalas: Padang.
Makmun dan Yasin, Akmad. 2003. Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDB Sektor Pertanian . Kajian Ekonomi. 7(3):57-83. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Penerbit Andi. Yogyakarta.
Mubaroq,  Muhammad  R.  Dan  Sutyastie.  2013. Pengaruh  Investasi  Pemerintah,  Tenaga Kerja,  dan  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Pertumbuhan  Ekononomi  Kabupaten di Indonesia Tahun 2007-2010 . Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran.. Najiah,  Laeni.  2013. Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan, dan  Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja  Terhadap  PDRB  di  Kota  Depok  Periode 2001-2010 . UIN Syarif Hidayatullah ; Jakarta Nizar, Chairul dkk. 2013. Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  Serta  Hubungannya  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di  Indonesia. ISSN 2302-0172 pp. 1-8.
Nurhadi,  Habsul.  2013. Pemerintahan  Daerah  dan  Penyusunan  Organisasi  Perangkat Daerah . Kompasiana: 21 Juli 2013.
Pancawati, Neni. 2000. Pengaruh Rasio Kapital-Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Stok Kapital  dan  Pertumbuhan  Penduduk  Terhadap  Tingkat  Pertumbuhan  GDP Indonesia : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. 15(02) : 268-283. Pemerintah Propinsi Banten. Profil Pembangunan Propinsi Banten, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Profil,Jawa Tengah dan Jawa Timur Tahun 2012
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  52  Tahun  2012  Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah . Phetsavong, Kongphet dan Masaru I. 2012. The Impact Of Public and Private Investment On  Economic  Growth:  Evidence  From  Developing  Asian  Countries .  IDEC Discussion Paper 2012, Hiroshima University.
Prasasti, Diah. 2006. Perkembangan PDRB Per Kapita 30 Propinsi di Indonesia Periode 1993-2003. Pendekatan Disparitas Regional dan Konvergens i. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. 21(4):334-360.
Pujiati,  Amin.  2007.  Analisis Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Karisidenan  Semarang  Era Desentralisasi  Fiskal. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan,  Vol  12  No.03,  Desember 2007: Hal 61-70.
Putong,  Iskandar.  2003. Ekonomi  Mikro  dan  Makro .  Edisi  2.  Penerbit  Ghalia  Indonesia. Jakarta.
Rahardjo, Ari. 2008. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, dan Angkatan Kerja  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Tahun  1982-2003 (Studi  kasus  di  Kota Semarang) Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.
Rustiono,  Deddy.  2008. Analisis  Pengaruh  Investasi,  Tenaga  Kerja  dan  Pengeluaran Pemerintah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Propinsi  Jawa  Tengah .  Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.
Sodik,  Jamzani.  2007. Pengeluaran  Pemerintah  dan  Pertumbuhan  Ekonomi    Regional  : Studi  Kasus  Data  Panel  Indonesia .  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan,  Vol  12  No  01, April 2007: 27-36.
Setyaningrum,  Dyah  dan  Febriyani  Syafitri.  2012. Analisis  Pengaruh  karakteristik Pemerintah  Daerah  Terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan.  Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia ; Volume 9 Nomor 2 halaman 154-170. Sitompul,  Novita  L.  2007. Analisis  Pengaruh  Investasi  dan  Tenaga  Kerja  Terhadap PDRB Sumatera Utara . Tesis.Universitas Sumatera Utara, Medan. Sugeng, Wahyu dan Imam Soeparno. 2014. Analisis Indikator Makro Ekonomi Terhadap pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara . ISSN: 2339-210X Sugiyanto, Catur. 2010. Analisis Indikator Ekonomi . Penerbit PSEKP UGM, Yogyakarta Sugiyono.    2012. Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D . Bandung: ALFABETA. 2012 (cet. 15) Suindyah,  Sayekti  D.  2009. Pengaruh  Investasi,  Tenaga  Kerja  dan  Pengeluaran Pemerintah  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  di Propinsi  Jawa  Timur .  ISSN  1411- 0393. EKUITAS, Akreditasi No. 110/DIKTI/Kep/2009.
Sukarno, Ahmad. 2013. Birokrasi Gemuk, Kepentingan Politik dan Sinerjisitas Peraturan Kelembagaan Daerah . Kompasiana : Birokrasi. Sukirno,  Sadono.  2012. Makro  ekonomi  Teori Pengantar.Edisi  ketiga;  PT  Raja  Grafindo Persada : Jakarta.
Suparmoko, M. 2002. Ekonomika Pembangunan . Jakarta: BPFE Suryono, Wiratno B. 2010. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi, dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Jawa Tengah . UNDIP: Skripsi.
Anik Ambarwati : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi Pemerintah Dan Angkatan Kerja …
: Anik Ambarwati

## Anik Ambarwati
Susilo,  Gideon  Tri  Budi  dan  Adi,  Priyo  Hari.  2007. Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah Sebelum  dan  Sesudah  Otonomi.  Konferensi  Penelitian  Akuntansi  dan  Keuangan Sektor Publik Pertama. Surabaya. Todaro,  Michael  P.  2000. Ekonomi  Pembangunan,  diterjemahkan  oleh  Haris  Munandar . Edisi Kelima. Bumi Aksara : Jakarta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah .
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004 Tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Wibowo,  Sri  Muktiono.  2007. Dampak  APBD  Terhadap  Perkembangan  Ekonomi Lokal. Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama. Surabaya. Worlu,  Christian  N.  2012.  Tax  Revenue  and  Economic  Development  In  Nigeria:  A Macroeconomic Approach. Academic Journal Of Interdiciplinary Studies Published by MCSER-CEMAS-Sapienza University Of Rome Vol 1 No.2. E-ISSN 2281-4612.
ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol.4 No.1, April 2015