Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 5, No. 1 Januari 2020

## ANALISIS  AL-BAGHYU  DALAM  FIQIH  JINAYAH  TERHADAP  MAKNA MAKAR DALAM PASAL 107 KUHP

## Putri Amalia Zubaedah dan Saeful Anwar
Universitas Islam Negeri Bandung dan CV. Syntax Corporation Indonesia Email: putt.mafazha@gmail.com dan ghopul93@gmail.com

## Abstrak
Makar  merupakan  perbuatan  kejahatan  yang  mengancam  keamanan  Negara. Makar  dalam  hal  menggulingkan  pemerintahan  dalam  KUHP  diatur  pada  pasal 107  bab  II.Sedangkan  dalam  fiqh  jinayah  makar  termasuk  dalam  jarimah  al- baghyu,Dengan latar belakang masalah tersebut diajukan tiga rumusan masalah, yakni: bagaimana substansi makar dalam pasal 107 KUHP, bagaimana penafsiran jarimah al- baghyu dalam fiqih jinayah, bagaimana relevansi makar dalam pasal 107 KUHP dengan jarimah al-baghyu dalam fiqih jinayah. Tujuan penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  substansi  makar  dalam  pasal  107,  Untuk  mengetahui penafsiran  jarimah  al-baghyu  dalam  fiqih  jinayah.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  penelitian  yuridis  normatif.  Jenis  data  yang  dipergunakan  dalam penulisan  penelitian  ini  adalah  jenis  data  kualitatif.  Adapun  sumber  data  yang digunakan adalah sumber data primer dari kitab tasyri al-jina’I karangan Abdul Qadir Audah dan KUHP karangan Moeljatno, dan data sekunder yaitu buku-buku fiqh  jinayah  dan  buku-buku  yang  berhubungan  dengan  makar.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adaalah  dengan  cara  library  research. Analisis  data  yang  digunakan  yaitu  analisis  deskriptif  kulitatif.  Substansi  makar dalam  pasal  107  KUHP  adalah  perbuatan  terencana  yang  bermaksud  untuk menggulingkan  pemerintahan  yang  sah  dan  mengancam  keamanan  dan keselamatan  Negara.  Dianalisis  berdasarkan  teori  Jarimah  Al-baghyu,  makna makar  dalam  pasal  107  KUHP  masuk  pada  pengertian  perlawanan  terhadap penguasa  (imam)  yang  sah  dengan  menggunakan  kekuatan  atau  mengangkat senjata. Relevansi  antara  Jarimah  Al-baghyu  dengan  makna  makar  dalam  pasal 107  KUHP  adalah  relevansi  substantif,  yaitu  terdapat  kemiripan  makna  dalam kriteria kejahatan.

## Kata kunci: Fiqih jinayah, Makar, Al-Baghyu

## Pendahuluan
Secara  sederhana  hukum  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  hukum  positif  (Hukum Indonesia)  dan  hukum  agama  (dalam  hal  ini  Hukum  Islam)  (Mariana,  2018). Negara Indonesia ialah negara yang berpedoman akan hukum ( rechtsstaat ) serta bukan negara akan kekuasaan ( machtsstaat ), oleh karena itu kondisi hukum mesti diposisikan di atas segala-galanya. Setiap tindakan mesti sama dengan aturan hukum tanpa kecuali (Audah, n.d.).  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor.  10  Tahun  2014  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia,  hirarki  perundangan  di  Indonesia  adalah
Undang-undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang,  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden, Peraturan  Daerah,  serta  Peraturan  lainnya.  Berlandaskan  hirarki  tertib  hukum  tersebut, hingga  pengaturan  mengenai  makar  diatur  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP .
Makar  dilihat  dari  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  akal  buruk,  tipu muslihat  atau  perbuatan  dengan  maksud  hendak  membunuh  orang.(Al-Maraghi,  1993) Sedangkan  dalam  Kamus  Hukum  Andi  Hamzah,  makar  adalah  Akal  busuk;  tipu muslihat;  Perbuatan  (usaha)  dengan  maksud  hendak  menyerang  (membunuh)  orang. Perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.(Al-Qurtubi, n.d.) Makar juga bisa diartikan sebagai perbuatan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah (kudeta)(Andi Hamzah, n.d.-a). Istilah makar atau aanslag dalam bahasa Belanda, menurut R. Soesilo adalah  penyerangan,  yang  umumnya  dilaksanakan  dengan  perbuatan  kekerasan.(Andi Hamzah,  n.d.-b)  Istilah  makar  dalam  KUHP  sendiri  diawali  penafsiran  secara  khusus yang  bisa  diawali  dalam  Pasal  87,  yang  berbunyi:  Makar  (aanslag)  sesuatu  perbuatan dianggap  ada,  apabila  niat  spembuat  kejahatan  sudah  ternyata  dengan  dimulainya melakukan perbuatan itu menurut maksud pasal 53.
Kejahatan  tindak  pidana  makar  dalam  KUHP  Secara  terminologis  terdapat dalam  Pasal  87  KUHP  dimana  perbuatan  makar  meliputi  dua  unsur  yaitu  niat  dan adanya permulaan pelaksanaan niat makar. Dalam ketentuan pasal 87 KUHP disebutkan bahwa  “makar”  nyata-nyata  suatu  perbuatan  dianggap  ada  apabila  niat  sipembuat kejahatan  sudah  melaksanakan  perbuatan  itu  menurut  maksud  pasal  53  KUHP.  Jadi yang  termasuk  dalam  pengertian  makar  (aanslag)  pada  perbuatan  pelaksanaan,  bukan pada perbuatan persiapan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.).
Dalam    hal    ini,    Kitab    Undang-Undang    Hukum    Pidana    (KUHP)    sendiri mengenal    beberapa    faktor    yang    menyebabkan    atau    memungkinkan    kejahatan makar. Salah satunya adalah pasal 107 buku kedua bab II KUHP yang berbunyi :
1. Makar    dengan    arti  agar    menjatuhkan    pemerintah,    diancam  dengan  pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Para  pemimpin  serta  pengatur  makar  tersebut  dalam  ayat  1,  diancam  dengan pidana  penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun (Jauhari, 2010).
Al-baghyu secara  harfiah  berarti  meningggalkan  atau  melanggar.( Ibn Jarir at- Tabari,  Jami’  al-Bayan  fi  Ta’wil  al-Quran ,  2000)  Dalam  istilah  hukum  pidana Islam, Al-baghyu adalah  suatu  usaha  atau  gerakan  yang  dilakukan  oleh  suatu kelompok dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang  sah (Asshiddiqie, 2006). Al-Baghyu berasal  dari  akar  kata bagha yang  secara  arti  kata  berarti  “menuntut sesuatu”.
Jarimah  al-baghyu termasuk  kedalam  kategori hudud. Kejahatan  dalam kategori  ini  dikelompokan  sebagai  kejahatan  yang  diancam  dengan  hukuman had yakni  hukuman  yang  ditentukan  kadarnya  sebagai  hak  Allah.  Untuk bisa menemukan relevansi  makar  dengan jarima h Al-baghyu ,  oleh  karena  kita  mesti  paham  secara
terperinci  terhadap  apa  yang  dimaksud  dengan  makar  atas  hukum  positif  yaitu KUHP,  khususnya  dalam  pasal  107.  Sebagai  pertimbangan,  penulis  juga  akan mencoba  p ah am   secara  terperinci  pula terhadap apa  yang  disebut al-baghyu dalam fiqh  jinayah .  Sesudah  itu  kita  akan  bisa melihat apakah tindak pidana makar dalam KUHP itu bersangkutan dengan jarimah  Al-baghyu dalam fiqh jinayah.

## Metode Penelitian
Metode  yang  dipakai  dalam  penulisan  ini  ialah  metode deskriptif  analitis dalam  bentuk  content  analisis  pasal  yakni  pasal  107  KUHP.  Metode  penelitian  ini memberikan  tampilan  atau  uraian  atas  suatu  keadaan  sejelas  mungkin  tanpa  ada perlakuan  terhadap  objek  yang  diteliti  (M  Sudrajat  Bassar,  1984).  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  penelitian  yuridis  normatif  yakni  penelitian  hukum kepustakaan  adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  ada.(P.A.F.Lamintang  dan  Theo Lamintang, 2010)  mengenai Analisis  Al-Baghyu Dalam Fiqh Jinayah Terhadap Makna Makar Dalam Pasal  107  KUHP.  Pendekatan  yuridis-normatif  ini  dipergunakan  karena penelitian  yang  peneliti  lakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang merupakan data sekunder yang  ditunjang oleh data primer (Pipin Syarifin, 2000).
Data  tersebut  diperoleh  dari  hasil  studi  literatur  atau  kepustakaan  tentang objek  yang  sesuai  dengan  rumusan  masalah.  Yakni  yang  berhubungan dengan:
a. Substansi makar pada pasal 107 KUHP
b. Penafsiran Jarimah al-baghyu pada fiqih jinayah
c. Relevansi  makar  dalam  pasal  107  KUHP  dengan Jarimah  al-baghyu dalam  fiqih jinayah
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kulitatif yaitu analisis  yang  dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan  data  yakni  mengumpulkan  data, mengorganisasikan  data,  memilah-milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola, mengelola  data  untuk  diambil  data  yang  dibutuhkan,  menganalisis  data  yang  telah dikumpulkan dihubungkan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah kemudian menarik kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
A. Substansi  Makar  Dalam  Pasal  107  KUHP  Tentang  Tindak  Pidana Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
Tindak  pidana  makar  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk  menggulingkan pemerintahan  itu  oleh  pembentuk  undang-undang  telah  diatur  dalam  pasal  107 KUHP, yang rumusannya dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:
1) de  aanslag  ondernomen  met  het  oogmerk  om  omwenteling  teweg  te  brengen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien Jaren.
2) leiders  en  aanleggers  van  een  aanslag  als  in  het  eerste  lid  bedoeld,  worden gestraft  met  levenslange  gevangenisstraf  of  tijdelijke  van  ten  hoogste  twintig
Jaren.
Artinya :
1) Makar  yang  dilakukan  dengan  maksud  menggulingkan  pemerintah,  dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.
2) Pemimpin-pemimpin dan perencana-perencana makar seperti yang dimaksudkan  dalam  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
Dari rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 107 KUHP diatas, kita dapat  mengetahui  bahwa  tindak  pidana  makar  yang  dilakukan  dengan  maksud untuk  menggulingkan  pemerintah  seperti  yang  diatur  dalam  pasal  107  KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
a. Unsur subjektif : met het oogmerk atau dengan maksud
b. Unsur  objektif  :  1. aanslag atau  makar. ondernomen atau  yang  dilakukan omwenteling teweeg brengen atau menggulingkan  pemerintah.
Tentang  tiga  buah  unsur  yang  disebutkan  pertama  diatas,  masing-masing unsur  dengan  maksud (met  het  oogmerk), unsur  makar (aanslag), dan  unsur  yang dilakukan (ondernemen) kiranya  sudah  cukup  jelas,  sehingga  tidak  akan  penulis bicarakan kembali. Dengan demikian yang belum dibicarakan hingga kini hanyalah unsur omwenteling teweeg brengen atau menggulingkan pemerintah.
Apa   yang   sebenarnya   dimaksudkan   dengan   kata omwenteling   teweeg brengen itu?  Kata teweeg  brengen itu  sendiri  mempunyai  arti  yang  sama  dengan veroorzaken atau  menyebabkan ataupun menimbulkan. Mengenai kata omwenteling dalam  rumusan  pasal  107  KUHP  diatas,  dalam  pasal  88  bis  KUHP pembentuk undang-undang telah mmberikan penjelasannya sebagai berikut:
“yang dimaksudkan dengan menggulingkan pemerintah ialah
menghancurkan  atau  mengubah  bentuk  pemerintah  menurut  undang- undang  dasar  dengan  cara  yang  tidak  sah  menurut  undang-undang  tata cara penggantian tahta atau tata cara dalam  bentuk pemerintahan Indonesia yang sah menurut undang-undang.”
Jika  ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  pasal  107  KUHP  kita  hubungkan dengan  penafsiran  autentik  dari  pembentuk  undang-undang  mengenai  kata omwenteling dalam  pasal  88  bis  KUHP  diatas,  akan  dapat  diketahui  bahwa  yang dilarang  dalam  pasal  107  KUHP  ayat  (1)  sebenarnya  ialah  perbuatan  makar  yang dilakukan dengan maksud untuk menyebabkan :
a. Menghancurkan bentuk pemerintahan menurut undang-undang dasar.
b. Mengubah  secara  tidak  sah  bentuk  pemerintahan  menurut  undang  undang dasar.
Dalam  hal  ini  kiranya  perlu  dijelaskan  terlebih  dahulu  tentang  apa  yang sebenarnya dimaksudkan dengan kata regeringsvorm dalam rumusan pasal 107 ayat (1) KUHP, karena didalam kepustakaan ternyata ada perbedaan pendapat mengenai arti dari regeringsvorm atau bentuk pemerintahan dengan arti dari staatsvorm atau bentuk Negara.
Tentang staatsvorm atau bentuk Negara, Negara Indonesia itu diatur dalam Bab I  Pasal I Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang menetukan:
1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, yang berbentuk republik.
2) Kedaulatan   adalah  ditangan   rakyat   dan  dilaksanakan   menurut   undang- undang dasar.
3) Negara Indonesia ialah Negara hukum.
Dari  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang- undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  bentuk Negara indonesia itu ialah suatu Negara kesatuan yang berbentuk republik dan yang sifatnya demokratis.
Tentang kata demokrasi itu sendiri, Prof. Dr. P. van Woestijne menjelaskan: Secara  harfiah  ia  berarti  kedaulatan  ada  ditangan  rakyat.  Dalam  politik  ia  juga digunakan  untuk  menunjukkan  bentuk  Negara,  dalam  Negara  mana  kekuasaan tertinggi berada ditangan  rakyat.  Pada zaman  dahulu rakyat itu menyelenggarakan sendiri  kekuasaan  yang  ia  miliki  melalui  suatu  pertemuan  rakyat.  Pada  zaman modern  ini  sistem  perwakilan  itu  sudah  umum  dipakai  orang  diberbagai  Negara, dimana  kekuasaan  yang  berada  ditangan  rakyat  itu  diselenggarakan  oleh  dewan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat.
Menurut  Lamintang  dan  Theo  Lamintang,  perbuatan-perbuatan  mengubah bentuk Negara atau staatsvorm seperti yang dimaksudkan diatas bukan merupakan tindak  pidana  seperti  yang  dimaksudkan  oleh  pembentuk  undang-undang  dalam rumusan  pasal  107  ayat  (1)  KUHP  karena  menurut  penjelasan  dalam  pasal  88  bis KUHP,  pembentuk  undang-undang  dengan  jelas  telah  tidak  berbicara  tentang bentuk Negara atau staatsvorm melainkan hanya berbicara tentang regeringsvormn atau bentuk pemerintahan Indonesia yang sah menurut undang-undang dasar.
Sedangkan  Wirdjono  Prodjodikoro  mengartikan  kata regeringsvormn  atau bentuk pemerintahan dalam pasal 88 bis sama halnya dengan kata staatsvorm atau bentuk  Negara.  Sehingga  perbuatan-perbuatan  mengubah  bentuk  Negara  atau staatsvorm seperti diatas  merupakan tindak pidana seperti  yang dimaksudkan  oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan pasal 107 ayat (1) KUHP.
Menurut  Lamintang  dan  Theo  Lamintang,  tindakan  Wirdjono  dalam memperluaskan arti makna staatsvorm dengan regeringsvormn ini merupakan suatu extensieve interpretative yang terlarang untuk digunakan dalam hukum  pidana.
Namun  jika  merujuk  pada  pendapat  Lamintang  dan  Theo  Lamintang  yang mengatakan  bahwa  mengubah staatsvorm atau  bentuk  Negara  bukanlah  suatu tindak  pidana  dan  tidak  dapat  dipidana,  maka  hal  ini  akan  bertentangan  dengan pasal  37  ayat  (5)  UUD  1945  yang  mengatakan  bahwa  bentuk  Negara  tidak  dapat diubah.  Oleh  karena  itu  penulis  lebih  merujuk  pada  pendapat  Wirdjono Prodjodikoro  yang  mengartikan  kata regeringsvormn atau  bentuk  pemerintahan dalam  pasal  88  bis  sama  halnya  dengan  kata staatsvorm atau  bentuk  Negara. Sehingga  perbuatan-perbuatan  mengubah  bentuk  Negara  atau staatsvorm seperti diatas merupakan tindak pidana seperti yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-
undang dalam rumusan pasal 107 ayat (1) KUHP.
Jadi,  istilah  menggulingkan  Pemerintah  ( omwenteling ),  ini  oleh  pasal  88bis ditafsirkan sebagai :
a. Menghancurkan bentuk pemerintahan menurut undang-undang dasar.
b. Mengubah  secara  tidak  sah  bentuk  pemerintahan  menurut  undang-  undang dasar.
Dalam  cara  penggulingan  pemerintahan jenis  pertama  yaitu  menghancurkan bentuk  pemerintahan  menurut  undang-undang  dasar  itu  tentunya  sudah  dengan sendirinya  dianggap  selalu  sah.  Hal  inilah  yang  membedakan  dengan  cara penggulingan  pemerintahan  jenis  kedua  dimana  redaksi  kata-katanya  sebagai berikut;  “mengubah  secara  tidak  sah”  sehingga  tentunya  dimungkinkan  adanya bentuk   pemerintahan   secara   sah   yang   tentunya   tidak   termasuk   penggulingan pemerintahan, misalnya dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang dasar.
Dalam  hal  menghancurkan  bentuk  pemerintahan  menurut  undang-undang dasar  itu  Wirdjono  Prodjodikoro  memberi  contoh  misalnya  bentuk  republik menjadi  kerajaan  atau  konkritnya  misalnya  menghapuskan  sama  sekali  undang- undang dasar dan menggantinya dengan undang-undang dasar baru.
Dalam  hal  mengubah  secara  tidak  sah  bentuk  pemerintahan  menurut undang-undang  dasar  beliau  memberi  contoh  misalnya  menghilangkan  adanya menteri-menteri  atau  kementian-kementrian  dan  digantikannya  dengan  pejabat- pejabat  semacam  penasihat-penasihat  dari  kepala  Negara,  atau  awalnya menghilangkan  dewan  pertimbangan  agung atau badan pengawas keuangan. Dalam hal  ini  harus  dilakukan  secara tidak  sah,  yakni  dengan  cara-cara  yang  tidak  sesuai dengan  ketentuan  undang-undang  dasar.  Adapun  jika  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan  undang-undang  maka  tidak  dapat  dipidana  sebagai  makar  pasal  107 Adapun  cara  yang  sah  untuk  mengubah  bentuk  pemerintahan  tersebut  telah  diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 37 ayat (1) – (4) yang berbunyi : Pasal 37
1. Usul  perubahan  pasal-pasal  Undang-Undang Dasar  dapat  diagendakan  dalam sidang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  apabila  diajukan  oleh  sekurang kurangnya  1/3 dari  jumlah anggota Majelis Permusyawaratan  Rakyat.
2. Setiap  usul  perubahan  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  diajukan  secara tertulis  dan  ditunjukkan  dengan  jelas  bagian  yang  diusulkan  untuk  diubah beserta alasannya.
3. Untuk  mengubah  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar,  Sidang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya  2/3  dari  jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Putusan  untuk  mengubah  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  dilakukan dengan  persetujuan  sekurang-kurangnya  lima  puluh  persen  ditambah  satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Khusus  mengenai  bentuk  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tidak  dapat dilakukan perubahan.
Rumusan  pasal  107  KUHP  bahwa  makar  dengan  maksud  menggulingkan pemerintahan  tidaklah  harus  dilakukan  dengan  kekerasan  (bersenjata),  namun cukup  dengan  segala  perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Digunakannya  kata omwenteling yang  diterjemahkan dengan  kata  menggulingkan  pemerintahan  itu  memang  dapat  menimbulkan kesalahpahaman  seolah-olah  makar  itu  merupakan  suatu  tindak  kekerasan  untuk menggulingkan  pemerintahan,  padahal  tindakan  seseorang  itu  telah  dapat dipandang sebagai suatu makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan  yakni jika  tindakan  orang  tersebut  telah  melampaui  batas-batas  dari  suatu  tindakan persiapan  dengan  melakukan  tindakan  yang  telah  dapat  dipandang  sebagai  suatu permulaan  pelaksanaan  dari  maksudnya  untuk  menggulingkan  pemerintahan (Asshiddiqie, 2006).

## B. Penafsiran Jarimah Al-Baghyu dalam Fiqih Jinayah
Berdasarkan  pembagian jarimah dalam  fiqih  jinayah,  maka  perbuatan al- baghyu atau  pemberontakan  merupakan  bagian  dari  jarimah hudud ,  karena  jenis dan  sanksinya  sudah  diatur  secara  tegas  di  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadits.  Dasar hukum  mengenai  jarimah al-baghyu ini  diatur  dalam  Al-Qur’an  surat  Al-Hujurat ayat 9:
ْخُ ْلْا ىَلَع اَمُهاَدْحِإ  ْتَغَب  ْنِإَف ۖ اَمُهَنْيَب اوُحِلْصَأَف اوُلَتَتْقا َنيِنِم ْؤُمْلا َنِم ِناَتَفِئاَط  ْنِإ َو
يِتَّلا اوُلِتاَقَف  ٰى َر
اوُطِسْقَأ َو ِلْدَعْلاِب اَمُهَنْيَب اوُحِلْصَأَف  ْتَءاَف  ْنِإَف ۚ ِ َّاللَّ  ِرْمَأ  ٰىَلِإ َءيِفَت  ٰىَّتَح يِغْبَت ۖ
ُّب ِحُي َ َّاللَّ َّنِإ
َني ِطِسْقُمْلا
“Dan   jika   ada   dua   golongan   dari   orang-orang   mukmin   berperang, maka damaikanlah  antara  keduanya.  Jika  salah  satu  dari  kedua  golongan itu,  berbuat  aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu  sehingga  golongan  itu  kembali  kepada  perintah  Allah, jika  golongan  itu  telah  kembali  (kepada  perintah  Allah),  maka damaikanlah  antara  keduanya  dengan  adil dan berlaku adillah.
Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang-orang  yang  berlaku  adil.”
Menurut  penulis,  ayat  ini  berhubungan  erat  dengan jarimah  al-baghyu (pemberontakan), terbukti dari kalimat yang terdapat dalam ayat tersebut yaitu “ fain baghat”. Menurut  Ahmad  Musthafa  Al-Maraghi, baghat ialah  menyerang  dan berlaku  aniaya.  Beliau  menafsirkan  bahwa  yang  dimaksud  menyerang  dan  berlaku aniaya ( baghat ) ialah apabila tidak mau menerima hukum Allah dan menerjang apa yang oleh Allah dijadikan sebagai keadilan diantara makhluk-Nya, sedang yang lain mau menerimanya.
Sedangkan  menurut  Ibnu  Jarir  at-Tabari  mendefinisikan al-Baghyu dengan ز ی دا ت ھ و
زواجت   هدح  (menuntut  lebih  dan  melampaui  batasan).  Adapun  mengenai pandangan  Ibn  Jarir  at-Tabari  terhadap  Surah  Al-Hujurat  ayat  9  ini  adalah  bahwa jika  ada  dua  kelompok  yang  saling  berperang  hendaknya  langkah  paling  awal dilakukan  adalah  dengan  mendamaikan  keduanya,  dengan  menyeru  keduanya kepada  hukum  dari  Kitabullah,  dan  kedua  kelompok  harusnya  rela  dengan
ketetapan  hukum  yang  ada  pada  Kitabullah  tersebut.  Ibnu  Jarir  berpandangan bahwa  memerangi  kelompok  yang Bughat juga  termasuk  menghindari  dari  makar mereka  sehingga  tindakan  memberantas,  memerangi  mereka  dilakukan  dalam rangka  mencegah  makar  mereka  terhadap  yang  lain.  Ibnu  Jarir  mendasarkan pendapatnya tersebut berdasarkan riwayat-riwayat yang disuguhkan dalam  tafsirnya terutama  mengenai  sebab  diturunkannya  surah  al-Hujurat  ayat  9.  Secara  umum Ibnu  Jarir  berpandangan  baghat  sebagaimana  yang  difahami  oleh  para  fuqaha, bahwa bughat adalah ( ا ل ِ ت ت ِ يدتع  ،بىتأو   جلإا ا ب ة ل إ  مكح لالھ ) yakni mereka yang melampaui  batas dan enggan untuk menerima apa yang ditetapkan dalam hukum  Allah.
Sedangkan  al-Qurtubi  mendefinisikan  kata baghat dengan  ( لا ت لواط داسفلاو  )
yakni     sikap  sombong  dan  tindakan  pengerusakan.  Disisi  lain  al-Qurtubi  juga mendefinisikannya  sebagai  tindak  kedzaliman  yang  dilakukan  seseorang  kepada yang  lainnya,  melampaui  batas,  dan  menuntut  lebih  dari  haknya.  Lebih  luas  lagi, menurut al-Qurtubi al-Bughat adalah melampaui batas, sombong dan  meninggalkan kewajiban,  atau  rasa  kesakitan  yang  terlalu  ketika  lapar  dan  haus.  Lebih jauh, al- Qurtubi  mengutip  perkataan  Ibn  ‘Abbas  dalam  mendefinisikan  makna kalimat al- Baghyu dalam ayat diatas dengan,
دارأ   قو ي ل ةلزنم دعب م ن لز ة مھبلط ب مھيغ   م ن ه   أ رثك  وھ ام  اوبلطل ريثكلا مھاطعأ ول
Artinya:  “Tindakan al-Bagyu mereka  maksudnya  tuntunan  mereka  akan  suatu kedudukan  setelah  mereka  memiliki  kedudukan  (sebelumnya).  Dan  dikatakan, (maksudnya)  keinginan  yang  jika  diberikan  kepada  mereka  sesuatu  yang  banyak, mereka menginginkan lagi yang lebih banyak dari itu.”
Dari  ketiga  penafsiran  yang  dikemukakan  oleh  ahli  tafsir  diatas,  dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut jarimah al-baghyu adalah apabila :
1. Menyerang dan berlaku aniaya Ialah  apabila  tidak  mau  menerima  hukum  Allah  dan  menerjang  apa  yang oleh Allah dijadikan sebagai keadilan diantara makhluk-Nya, sedang yang lain mau menerimanya.
2. Menuntut lebih dan melampaui batasan Ialah  mereka  yang  melampaui  batas  dan  enggan  untuk  menerima  apa  yang ditetapkan dalam hukum Allah.

## C. Relevansi Makar Dalam Pasal 107 KUHP Dengan Jarimah Al-Baghyu Dalam Fiqih Jinayah
Relevansi  tindak pidana  makar dalam pasal  107  KUHP  dengan jarimah  al- baghyu dalam fiqih jinayah , akan terlihat dari unsur-unsur yang terkandung didalam tindak  pidana  makar  yang  terdapat  dalam  pasal  107  KUHP  dengan  unsur-  unsur yang  terkandung  didalam jarimah  al-baghyu dalam  fiqih jinayah tersebut.  Berikut unsur-unsurnya:
1. Unsur-unsur makar pada pasal 107 KUHP
Makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan (menghancurkan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut undang-undang
dasar).
2. Unsur-unsur jarimah al-baghyu
a. Pembangkangan terhadap kepala Negara melawan dengan kekuatan/senjata adanya niat melawan hukum. Setelah dilihat unsur-unsur dalam pasal 107 KUHP tentang tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara (makar) dengan unsur-unsur jarimah al- baghyu dalam fiqih jinayah maka terdapat  perbedaan dalam hal  unsur-unsurnya.  Tindak  pidana  makar  dalam  pasal  107  KUHP  tidak memiliki unsur “melawan dengan kekuatan/senjata” seperti yang dimiliki pada  unsur jarimah  al-baghyu .  Tindak  pidana  makar  dalam  pasal  107
KUHP  hanya  memiliki  unsur  dengan  maksud  dan  menggulingkan pemerintah, yang berarti pada pasal ini seseorang atau sekelompok orang sudah  dapat  dipidana  apabila  menggulingkan  pemerintahan  walaupun dengan  tidak  memakai  kekuatan/senjata.  Sedangkan  pada jarimah  al- baghyu dalam fiqih jinayah , seseorang atau sekelompok orang baru bisa dipidana dan dikatakan al-baghyu apabila memakai kekuatan/senjata.
Rumusan  pasal  107  KUHP  tersebut  dalam  fiqih jinayah akan lebih  sesuai  jika  dikatakan  atau  dimasukkan  dalam  kategori “pembangkang” saja bukan “pemberontak” atau al-baghyu karena  tidak memiliki unsur “melawan dengan kekuatan/senjata”
Suatu  perbuatan  pembangkangan  dinilai  sebagai  pemberontakan disyaratkan  harus  adanya  penggunaan  dan  pengerahan  kekuatan.  Jika tidak  diikuti  dengan  kekuatan  hingga  hal  itu  tidak  dinilai  sebagai pemberontakan  seperti  contoh  penolakan  sayyidina  Ali  untuk  membaiat Abu  bakar,  pembangkangan  (keluarnya)  kelompok  khawarij  dari sayyidina  Ali.  Mereka  tidak  dinilai  sebagai  perbuatan  pemberontakan karena  tidak  adanya  kekuatan  yang  muncul  dari  pembangkangan tersebut,  oleh  sebab    itu  jika  hanya  sekedar  ide  dan  sikap  yang menggambarkankan  pembangkangan  maka  hal  tersebut  belum  bisa dikatakan pemberontakan.
Pemberontakan menurut imam malik, imam syafi’i, imam ahmad diawali semenjak dipakainya kekuatan secara nyata. Jika tidak memakai kekuatan maka pembangkangan itu belum dianggap sebagai pemberontakan, dan mereka diperlakukan sebagai orang yang adil (tidak bersalah)  dan  hanya  dikatagorikan  sebagai ta’zir. Pembangkang  tidak dapat dikategorikan sebagai jarimah hudud karena ada unsur yang tidak terpenuhi.  Maka  dalam  hal  sanksi  pun  tidak  dapat  dikenakan  sanksi hudud yakni  diperangi  melainkan  hanya  dapat  dikenakan  sanksi ta’zir yang  mana  hukumannya  bisa  lebih  ringan,  tergantung  pertimbangan hakim.
Tidak dimasukkannya unsur “melawan dengan kekuatan/senjata” dalam rumusan pasal 107 KUHP barangkali merupakan upaya pembentuk
undang-undang  untuk  lebih  waspada  dalam  menjaga  keamanan  Negara, karena  konsekuensi  dari  pasal  107  KUHP  ini  seseorang  akan  dapat dipidana  dengan  tuduhan  makar  apabila  ia  berusaha  menggulingkan pemerintahan dengan cara yang tidak sah menurut undang-undang dasar walaupun tidak dengan menggunakan kekuatan/senjata.

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  tentang  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  tindak  pidana  makar dalam KUHP Pasal 107 di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan:
1. Unsur-unsur tindak pidana makar Pasal 107 KUHP yang didalamnya ada dua unsur yaitu  unsur  subyektif  serta  unsur  obyektif.  Pasal  107  ada  unsur  subyektif:  dengan maksud  serta  unsur  obyektif:  makar,  yang  dilaksanakan  serta  merobohkan pemerintah. Mengenai unsur-unsur tindak pidana makar diatas, penulis berpendapat bahwa unsur-unsur yang dari awal yang melekat pada diri si pelaku yang bertujuan untuk  melakukan  kejahatan  pada  keamanan  Presiden  dan  Wakil  Presiden, menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara.
2. Menurut  hukum  pidana  islam,  tindak  pidana  makar  disebut  dengan al-baghyu (pemberontakan).  Di  dalam  hukum  Islam  tidak  menjelaskan  lebih  rinci  mengenai obyek  tindak  pidana  pemberontakan  ( al-baghyu )  contohnya  kejahatan  terhadap keamanan kepala negara, keamanan keutuhan wilayah negara dan keamanan bentuk pemerintahan.  Dari  segi  perbedaan,  dalam  hukum  islam  pelaku  diberikan  sanksi apabila kejahatan dilakukan telah selesai dengan kata lain tindakan al-baghyu yang dilakukan  telah  sampai  selesai  dilakukannya.  Sedangkan  dalam  hukum  positif, pelaku makar sudah bisa diberikan sanksi baik kejahatan yang dilakukannya belum selesai atau telah selesai dilakukan. Sedangkan dalam hal persamaannya adalah baik pelaku al-baghyu maupun makar, keduanya bisa dijatuhi hukuman mati.

## BIBLIOGRAFI
Al-Maraghi, A. M. (1993). Terjemah Tafsir Al-Maraghi . Semarang: CV Toha Putra.
Al-Qurtubi,  al-J. li A. al-Q. (n.d.). 1964), . Kairo: Dar al-Kutub.
Andi Hamzah. (n.d.-a). kamus hukum pidana . hlm 623.
Andi Hamzah. (n.d.-b). KUHP dan KUHAP . hlm 45.
Asshiddiqie,  J.  (2006). Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia .  Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Audah, A. Q. (n.d.). Ensiklopedi Hukum Pidana Islam . Bogor: PT. Kharisma Ilmu.
Ibn  Jarir  at-Tabari,  Jami’  al-Bayan  fi  Ta’wil  al-Quran .  (2000).  Beirut:  Muasasah  ar- Risalah,.
Jauhari,  H.  (2010). Panduan  Penulisan  Skripsi,  Teori  Dan  Aplikasinya .  Bandung: Pustaka Setia.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  (n.d.). Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan . Jakarta: Balai Pustaka.
M  Sudrajat  Bassar.  (1984). Tindak-tindak  pidana  tertentu  dalam  KUHP .  Bandung: Remadja karya CV.
Mariana,  M.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Islam  Terhadap  Istri  Yang  Dituduh Melakukan Zina Oleh Suami. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah  Indonesia , 3 (2), 70– 81.
P.A.F.Lamintang  dan  Theo  Lamintang.  (2010). Kejahatan  Terhadap  Kepentingan Hukum Negara . Jakarta: Sinar Grafika.
Pipin  Syarifin.  (2000). Hukum  Pidaana  di  Indonesia,  Cetakan  ke-II .  Bandung:  CV Pustaka Setia.