DOI : https://doi.org/10.29313/jrpwk.v2i2.1318

## Kajian Kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam Mendukung Pembangunan Rendah Karbon
Muhammad Ernanda Pramadhika, Ernady Syaodih*
Prodi Teknik Perencanaan Wilayah & Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

## A R T I C L E   I N F O
Article history : Received  : 13/08/2022 Revised : 15/12/2022
Published  : 22/12/2022
Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Volume : 2
No. : 2
Halaman  : 139 - 146 Terbitan  : Desember 2022

## A B S T R A K
Pembangunan  Rendah  Karbon  merupakan  salah  satu  konsep  yang  muncul sebagai  bentuk  keprihatinan  terhadap  meningkatnya  kenaikan  suhu  global. Konsep ini muncul sejak di adakannya Perjanjian Paris. Di Indonesia konsep ini diratifikasi kedalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris  Atas  Konvensi  Kerangka  Kerja  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mengenai Perubahan  Iklim.  Meskipun  begitu  dukungan  dari  pemerintah  Kota  Bandung untuk mengimplementasikan konsep ini khususnya di Kecamatan Coblong masih kurang.  Oleh  karena  itu  pada  penelitian  ini  penulis  akan  mencoba mengidentifikasi  sudah sejauh  mana tingkat kinerja pemerintah Kota Bandung dalam  mendukung  konsep  ini  di  Kecamatan  Coblong  didasarkan  kepada  6 indikator  yang  meliputi  (1)  Pola  pengunaan  energi,  (2)  Kehidupan  sosial,  (3) Emisi karbon dan lingkungan, (4) Mobilitas publik, (5) Pengelolaan sampah, (6) Pengelolaan  air  dan  limbah.    Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat kinerja pemerintah Kota Bandung terhadap implementasi pembangunan rendah karbon. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan triangulasi data. Hasil dari penelitian  ini  adalah  pembangunan  rendah  karbon  yang  dilakukan  pemerintah Kota Bandung belum cukup baik. Hal tersebut dilihat dari masih adanya cukup banyak masalah pada setiap variabel dari pembangunan rendah karbon.
Kata Kunci :  Pembangunan  Rendah  Karbon;  Kecamatan  Coblong;  Kota Bandung

## A B S T R A C T
Low Carbon Development is one of the concepts from Paris Agreement that has emerged  as  a  form  of  concern  for  the  increasing  of  global  temperature.  In Indonesia this concept is ratified into Law Number 16 of 2016 concerning the Paris  Agreement  on  the  United  Nations  Framework  Convention  on  Climate Change. However, the support from the Bandung City government to implement this  concept,  especially  in  Coblong  District,  is  still  lacking.  Therefore,  in  this study,  the  author  will  try  to  identify    the  success  rate    of  the  Bandung  City government  in  implementing  this  concept  in  Coblong  District  based  on  6 indicators which include (1) Patterns of energy use, (2) Social life, (3) Carbon emissions and the environment, (4) Public mobility, (5) Waste management, (6) Water  and  waste  management.    The  purpose  is  to  identify  the  extent  of  the bandung  city  government's  performance  level  towards  the  implementation  of low-carbon development. This research uses a qualitative descriptive approach method using data triangulation. The result of this study is that the low-carbon development  carried  out  by  the  Bandung  City  government  has  not  been  good enough. This is seen from the fact that there are still quite a lot of problems in every variable of low-carbon development.
Keywords : Low Carbon Development; Coblong District; Bandung City
@ 2022 Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota Unisba Press. All rights reserved.
Muhammad Ernanda Pramadhika et al . Kajian Kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam Mendukung ...

## A. Pendahuluan
Saat ini semakin jelas bahwa dunia menghadapi tantangan besar dalam degradasi lingkungan global dan perubahan iklim [1]. Perubahan iklim adalah salah satu dari banyak fenomena alam akibat degradasi lingkungan yang dapat dirasakan manusia secara langsung, salah satunya melalui peningkatan temperatur bumi (2).
Kota-kota  memainkan  peran  penting  dalam  sistem  iklim  dan  energi  berkelanjutan.  Konsumsi  energi kota,  bersamaan  dengan  perubahan  guna  lahan  dan  kebutuhan  akan  makanan  dan  sumber  daya  lainnya menyebabkan besarnya emisi gas rumah kaca global (GRK), berbagai upaya muncul pada kota-kota di seluruh dunia untuk beralih ke pola pembangunan dengan lebih sedikit energi dan lebih sedikit karbon salah satunya yaitu pembangunan rendah karbon (3).
Pembangunan  Rendah  Karbon  adalah  adalah  pola  baru  dalam  pembangunan  baik  secara  politis  dan ekonomis  yang  bertujuan  mengurangi  emisi  CO2  dan  mencapai  pembangunan  berkelanjutan  lingkungan, ekonomi, dan masyarakat (4). Pembangunan Rendah Karbon merupakan penurunan dari Paris Agreement atau Persetujuan Paris yang dibuat untuk untuk menjaga kenaikan suhu rata- rata global di bawah 2°C di atas tingkat masa pra-industrialisasi dan mengupayakan menekan kenaikan suhu ke 1,5°C di atas tingkat pra–industrialisasi (5). Persetujuan Paris sendiri sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia Melalui Undang-undang No. 16 Tahun 2016 tentang tentang Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa mengenai Perubahan Iklim.
Pembangunan rendah karbon selaras dengan salah satu misi yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 khususnya pada misi nomor 4. Misi nomor 4 dari  RPJMD  Kota  Bandung  yaitu  Mewujudkan  Bandung  nyaman  melalui  perencanaan  tata  ruang, pembangunan  infrastruktur  serta  pengendalian  pemanfaatan  ruang  yang  berkualitas  dan  berwawasan lingkungan; Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.
Meskipun sudah tercantum dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 namun dalam realitanya pembangunan  Kota  Bandung  masih  kurang  sesuai  dengan  konsep  pembangunan  rendah  karbon.  Hal  ini dikarenakan  masih  terdapat  beberapa  masalah  seperti  Sistem  pengelolaan  sampah  yang  belum  optimal, Rendahnya  kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya  air  tanah,  Tingginya  tingkat  alih  fungsi  lahan,  Rendahnya kualitas  udara  dan  sungai,  Frekuensi  dan  intensitas  banjir  yang  semakin  tinggi,  Rendahnya  kualitas  udara, Kemacetan  yang  semakin  sering  terjadi  dan  meluas,  serta  belum  optimalnya  pola  kemitraan  pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Kecamatan Coblong menjadi salah satu wilayah di Kota Bandung yang mengalami permasalahan yang sudah  dituliskan  diatas.  Untuk  lebih  spesifiknya  masalah-masalah  yang  terdapat  di  Kecamatan  Coblong diantaranya kurangnya luas RTH yang tersedia, rendahnya kualitas udara dan sungai, belum optimalnya pola kemitraan pembiayaan pembangunan infrastruktur khususnya transportasi, sistem pengelolaan sampah yang belum optimal rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya air, dan sistem pengelolaan limbah yang belum optimal.  Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  kajian  untuk  menilai  kinerja  pemerintah  Kota  Bandung  dalam mendukung Pembangunan Rendah Karbon di Kecamatan Coblong.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  maka  penelitian  ini  akan  menjelaskan  mengenai “Kajian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Dalam Mendukung Pembangunan Rendah Karbon” dengan studi kasus Kecamatan Coblong. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini  adalah mengidentifikasi tingkat kinerja pemerintah dalam mendukung pembangunan rendah karbon di Kecamatan Coblong.

## B. Metode Penelitian
Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka [6]. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif [7].
Adapun variabel penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Variabel Penelitian No. Indikator Variabel 1 Pola Penggunaan Energi Proporsi penggunaan energi baru dan terbarukan Konsumsi Energi 2 Kehidupan Sosial Proporsi ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah Kepadatan penduduk 3 Emisi Karbon & Lingkungan Emisi CO /kapita Emisi NO2/kapita Tingkat SO2 harian Tingkat suspended particulate matter harian 4 Mobilitas Publik Bus umum per kapita Panjang transportasi rel/kapita Kendaraan pribadi/kapita 5 Pengelolaan Sampah Timbulan sampah per kapita Jumlah sampah yang diambil dan dikelola dengan baik Besaran sampah yang di daur ulang 6 Pengelolaan Air & Limbah Besaran air limbah yang terkelola Konsumsi air bersih harian Timbulan air limbah

## C. Hasil dan Pembahasan

## Program Pemerintah Kota Bandung dalam Pembangunan Rendah Karbon
Untuk  mengetahui  bagaimana  kinerja  pemerintah  Kota  Bandung  dalam  melaksanakan  program  terkait pembangunan rendah karbon di Kecamatan Coblong maka dilakukan perbandingan antara program-program terkait  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah  Kota  Bandung  dalam  dokumen  perencanaan  dengan  wawancara pada OPD serta dokumentasi hasil observasi untuk melihat seperti apa implementasi program-program terkait pembangunan rendah karbon di lapangan.
Berikut adalah program-program terkait dengan pembangunan rendah karbon yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kota Bandung melalui dokumen perencanaan berupa rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) organisasi perangkat daerah (OPD).
Tabel 2. Program OPD Kota Bandung Terkait Pembangunan Rendah Karbon
No. Organisasi Perangkat Daerah Sasaran Indikator Kinerja 1 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Meningkatnya Kualitas Udara Indeks Kualitas Udara Meningkatnya Kualitas Air Bersih Indeks Kualitas Air Bersih Terjaganya Kualitas Lahan  Indeks Kualitas Tutupan Lahan Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Cakupan Pengurangan Sampah Cakupan Penanganan Sampah 2 Dinas Perhubungan Meningkatnya manajemen kebutuhan lalu lintas Rasio Pengguna kendaraan umum vs kendaraan pribadi Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi Persentase Sarana prasarana transportasi yang tersedia
Muhammad Ernanda Pramadhika et al . Kajian Kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam Mendukung ...
No. Organisasi Perangkat Daerah Sasaran Indikator Kinerja 3 Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung Meningkatnya Tata Ruang Yang Aman, Nyaman, dan Berkelanjutan Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
Untuk wawancara penyebutan masing-masing sampel narasumber yang diwawancarai akan dilakukan melalui kodefikasi untuk mempermudah pembacaan. Berikut daftar kode, nama dan  jabatan serta OPD apa saja yang menjadi narasumber dalam wawancara terkait pembangunan rendah karbon.
Tabel 3. Kodefikasi Narasumber Wawancara
Kode Nama OPD/Jabatan II Irene Irmamurti, ST., MT. DLHK (Kepala Seksi Rehabilitasi Lingkungan Hidup) RA Roni Achmad Kurnia, ST. Dishub (Kepala Sub-bagian Program, Data, dan Informasi) JM Jakaria Munajat, ST. Disciptabintar (Kepala Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan EW Elis Wartini Kecamatan Coblong (Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial) YN Yunita Kecamatan Coblong (Staff Ekonomi dan Pembangunan)

## Kinerja Pemerintah Kota Bandung pada Indikator Pola Penggunaan Energi
Pola  energi  di  Kecamatan  Coblong  masih  menggunakan  sumber  energi  dari  sumber  konvensional,  hal  ini diperburuk dengan belum adanya program mengenai pengembangan penggunaan energi baru dan terbarukan di dokumen perencanaan OPD Kota Bandung. Bangunan-bangunan di Kecamatan Coblong belum ada yang menggunakan sumber energi terbarukan seperti energi matahari. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari YN selaku Staff Ekonomi dan Pembangunan di Kecamatan Coblong.
“Listrik di wilayah Kecamatan Coblong masih menggunakan listrik konvensional yang berasal dari grid PLN, sejauh ini belum ada pengembangan mengenai penggunaan energi terbarukan.”
Pernyataan tersebut selaras dengan kondisi dimana tidak adanya penggunaan energi alternatif khususnya pada gedung-gedung yang berada di Kecamatan Coblong. Selain itu energi alternatif juga belum digunakan pada penerangan jalan umum yang ada di Kecamatan Coblong.
Pada variabel penghematan energi sudah mulai dilakukan di Kecamatan Coblong. Penghematan energi dilakukan oleh pihak kecamatan dengan cara mengajak masyarakat tidak menyalakan peralatan listrik yang tidak diperlukan, seperti tidak menyalakan lampu di siang hari.

## Kinerja Pemerintah Kota Bandung pada Indikator Kehidupan Sosial
Pada indikator kehidupan sosial pada pembangunan rendah  karbon, salah satu hal yang menjadi komponen utama  adalah  ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  (RTH).  Berdasarkan  data  yang  tersedia  jumlah  RTH  di Kecamatan Coblong hanya sebesar 2 persen dari total luas kecamatan yaitu seluas 153.322 m 2 .
Dalam mensiasati hal tersebut, pihak kecamatan mengajak warga untuk menanam tanaman dirumahnya, dengan begitu maka ruang hijau yang ada di Kecamatan dapat bertambah tanpa menambah RTH yang baru dikarenakan  terbatasnya  lahan  yang  tersedia  di  kecamatan.  Meskipun  begitu  berdasarkan  keterangan  EW kondisi  RTH  di  Kecamatan  Coblong  cukup  baik  hal  ini  dikarenakan  selalu  adanya  perawatan  yang  rutin dilakukan agar RTH tetap bersih dan nyaman untuk dikunjungi oleh masyarakat.
Pada  komponen  kepadatan  penduduk,  Kecamatan  Coblong  memiliki  sebesar  14.853  jiwa/km2  atau kurang lebih sekitar 149 jiwa/ha. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan  di  perkotaan,  jumlah  tersebut  masih  termasuk  kedalam  kategori  kepadatan  rendah  karena jumlahnya  <150  km/ha.  Oleh  karena  itu  secara  umum  Kecamatan  Coblong  masih  sangat  nyaman  untuk dijadikan tempat tinggal[8].

## Kinerja Pemerintah Kota Bandung pada Indikator Emisi Karbon dan Lingkungan
Emisi karbon yang terdapat di Kecamatan Coblong dapat dikatakan masih memenuhi standar kualitas udara yang  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  pengukuran  Emisi  CO,  Emisi  NO2,  Emisi  SO2,  dan  Tingkat Suspended  Particulate  Matter harian  secara  umum    di  Kota  Bandungsudah  sangat  baik  hal  ini  dibuktikan dengan  skor  rata-rata  bulanan  Index  Standar  Pencemar  Udara  (ISPU)  dari  Air  Quality  Monitoring  System (AQMS) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung pada indikator-indikator tersebut selalu berada pada skor dibawah 50 poin yang artinya kualitas udara sudah baik [9].
Pada tingkat kecamatan sebagian besar polusi berasal dari kendaraan bermotor. Pada umumnya polusi yang  ada  ditingkat  kecamatan  masih  dalam  kondisi  yang  relatif  aman,  akan  tetapi  pada  hari-hari  tertentu terutama diakhir pekan polusi di Kecamatan Coblong dapat meningkat cukup tinggi dikarenakan banyaknya wisatawan yang datang berkunjung dengan membawa kendaraan pribadinya. Berikut penjelasan dari Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Coblong.
“Untuk polusi kebanyakan berasal dari kendaraan bermotor karena di Kecamatan Coblong tidak ada industri  yang  menghasilkan  polusi,  hanya  ada  industri  tekstil  yang  polusi  udaranya  relative  sedikit. Penanaman tanaman di median ataupun di bahu jalan menjadi solusi yang dilakukan untuk mengurangi polusi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor di Kecamatan Coblong.”
Disepanjang  ruas  jalan  yang  berada  di  Kecamatan  Coblong  khususnya  di  Jl.  Ir.  H.  Djuanda  dan  Jl. Tamansari yang menjadi jalan utama memang banyak ditanam tanaman sebagai salah satu cara mereduksi polusi yang ditimbulkan oleh asap kendaraan bermotor sekaligus sebagai penghijauan ditengah keterbatasan lahan.

## Kinerja Pemerintah Kota Bandung pada Indikator Mobilitas Publik
Mobilitas publik mayoritas didominasi oleh kendaraan bermotor pribadi. Transportasi publik yang tersedia hanya angkot  dan  bus  umum.  Untuk  jumlah  bus  umum  jumlahnya  dapat  dikatakan  masih  kurang  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  selain  rute  yang  tersedia  masih  kurang  fleksibel  sehingga  banyak  warga  yang  lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadinya. Pengembangan bus umum juga masih sulit untuk dilakukan karena  masih  sering  terjadinya  konflik  dengan  para  supir  angkot  yang  takut  para  penggunanya  beralih menggunakan  bus  umum.  Meskipun  begitu  Dinas  Perhubungan  Kota  Bandung  sudah  cukup  tegas  dalam melakukan pengawasan uji KIR untuk bus umum, selain itu sudah ada rencana untuk menggunakan bis listrik yang lebih ramah lingkungan akan tetapi untuk pelaksanaannya sendiri saat ini masih terhalang oleh regulasi.
Dalam  indikator  panjang  transportasi  rel/kapita  untuk  saat  ini  Kota  Bandung  belum  memiliki transportasi umum dalam kota yang berbasis rel, akan tetapi sebenarnya Kota Bandung telah memiliki rencana untuk membangun transportasi umum berbasis rel yang tercantum dalam dokumen Bandung Urban Mobility Project [10]. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan memiliki rencana untuk membangun moda trasportasi umum berbasis rel berupa light railway transit/monorail dengan panjang lintasan sekitar 10,147 km yang terdiri dari 16 stasiun untuk koridor I dan koridor II sepanjang 20,050 km yang terdiri dari 21 stasiun.
Dari 16 stasiun yang terdapat di koridor I terdapat 4 stasiun yang berada di Kecamatan Coblong yaitu Babakan Siliwangi, Simpang Dago, Unpad, dan Panatayuda. Rencana pembangunan ini didasari oleh tingginya potensi penumpang yang berkisar antara 9.975 -33.581 penumpang per hari. Akan tetapi rencana  ini  sepertinya  akan  sulit  terealisasi  dikarenakan  besarnya  investasi  yang  diperlukan,  untuk membangun  koridor  I  diperkirakan  membutuhkan  investasi  sebesar  Rp2.279.225.000.000  dan  untuk membangun koridor II diperkirakan membutuhkan investasi sebesar Rp3.556.900.000.000. Hal tersebut diperkuat  berdasarkan  keterangan  dari  RA  sebagai  Kepala  Sub-bagian  Program,  Data,  dan  Informasi Dinas Perhubungan Kota Bandung.
“Untuk  pembangunan  transportasi  berbasis  rel  cukup  sulit  terealisasi  dikarenakan  apabila mengandalkan anggaran dari APBD Kota Bandung maupun Provinsi Jawa Barat cukup terbatas, selain itu pemerintah tidak bisa melakukan investasi dengan skema Government to Business karena tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Apabila pembangunan transportasi berbasis rel tetap dilakukan maka kerugian yang akan ditanggung oleh pemerintah akan sangat besar, sehingga bila pembangunan tetap dipaksakan hasilnya akan menjadi kurang efektif.”
Muhammad Ernanda Pramadhika et al . Kajian Kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam Mendukung ...
Pada tingkat Kecamatan meskipun terdapat angkot dan bus umum yang trayeknya melewati Kecamatan Coblong,  sebagian  besar  masyarakat masih menggunakan  kendaraan  bermotor pribadinya  untuk bepergian. Untuk  mengurangi  penggunaan  kendaraan  bermotor  pihak  kecamatan  sendiri  memberi  anjuran  kepada masyarakat  untuk  berjalan  kaki  atau  bersepeda  apabila  tempat  yang  dituju  relatif  dekat  atau  menggunakan transportasi umum apabila jaraknya relatif jauh.
Pada komponen kendaraan pribadi per kapita, kendaraan yang ada pada wilayah Kecamatan Coblong pada  tahun  2020  kurang  lebih  berjumlah  73.304  yang  terdiri  dari  53.166  kendaraan  roda  dua  dan  20.138 kendaraan  roda  dua,  dengan  begitu  maka  terdapat  0,66  kendaraan  pribadi/kapita  di  Kecamatan  Coblong. Jumlah tersebut masih pada jumlah yang sedikit, akan tetapi apabila jumlahnya bertambah dengan cepat hal tersebut dapat meningkatkan polusi di Kecamatan Coblong[8].

## Kinerja Pemerintah Kota Bandung pada Indikator Pengelolaan Sampah
Pada  variabel besaran sampah yang di daur ulang pemerintah Kecamatan Coblong sudah menera pkan kebijakan 3R (reuse, reduce, recycle) yang diadaptasi oleh pemerintah Kota Bandung menjadi program Kang  Pisman  (Kurangi,  Pisahkan,  Manfaatkan),  hal  ini  ditandai  dengan  adanya  tempat  sampah  yang memisahkan beberapa jenis sampah yang berbeda yang tersebar di wilayah kecamatan. Selain itu tempat pembuangan  sampah  sementara  (TPS)  yang  melayani  Kecamatan  Coblong  yaitu  TPS  Tamansari  juga sudah menerapkan 3R hal ini ditandai dengan adanya pengumpulan sampah terpisah yang dilakukan di TPS tersebut. Akan tetapi jumlah sampah yang dibuang oleh masyarakat masih cukup banyak.
Berdasarkan hasil wawancara dengan YN pengelolaan sampah di Kecamatan Coblong dilakukan secara berkala dimana sampah diambil dari rumah-rumah oleh petugas kebersihan kurang lebih 3 hari sekali, selain itu ada pula bank sampah sudah tersebar di seluruh Kelurahan yang berada di Kecamatan Coblong,  dengan  adanya  bank  sampah  maka  pengumpulan  sampah  akan  terpusat  dengan  baik sehingga  bisa  dengan  mudah  diolah  atau  dimanfaatkan  kembali    menjadi  sesuat u  yang  bernilai ekonomis,  seperti  misalkan  sampah  organik  menjadi  pupuk  kompos  dan  biogas,  sedangkan  sampah anorganik menjadi kerajinan tangan.

## Kinerja Pemerintah Kota Bandung pada Indikator Pengelolaan Air dan Limbah
Sumber  air  bersih  di  Kecamatan  Coblong  berasal  dari  sumur  bor  dan  juga  PDAM.  Selain  itu penggunaan  sumur  resapan  sebagai  salah  satu  sumber  air  bersih  selain  PDAM  juga  digunakan  di semua Kelurahan sebagaimana diutarakan oleh YN.
“Sumber air bersih di Kecamatan Coblong sebagian besar berasal dari PDAM dan penggunaan sumur  bor,  akan  tetapi  ada  juga  sumur  resapan  meskipun  penggunaannya  masih  belum  banyak sehingga lebih menjadi sumber air cadangan.”
Kecamatan  Coblong  juga  banyak  membuat  lubang  biopori  sebagai  area  resapan  air.  Hal  ini dilakukan  sebagai  salah  satu  cara  menanggulangi  kurangnya  resapan  air  kedalam  tanah  karena banyaknya  lahan  yang  memiliki  pekerasan  beton  atau  material  lain  yang  tidak  dapat  ditembus  air. Untuk  penghematan  air,  pihak  kecamatan  juga  sudah  menganjurkan  warganya  untuk  menggunakan air  seperlunya  agar  cadangan  air  kota  tetap  tersedia  setiap  saat.  Hal  tersebut  mengingat  Kecamatan Coblong merupakan daerah yang berada pada daerah yang relatif tinggi dan memiliki beberapa mata air serta sungai yang menjadi sumber air Kota Bandung.
Limbah  rumah  tangga  masih  menjadi  permasalahan  di  Kecamatan  Coblong,  permasalahannya yaitu masih banyak masyarakat yang membuang limbah rumah tangga langsung ke sungai tanpa ada pengolahan terlebih dahulu sehingga mencemari dan mengotori sungai  yang berdampak pada kotornya kualitas air sungai. Beberapa solusi sudah dilakukan dan diterapkan baik oleh Pemerintah Kecamatan maupun  oleh  Kelurahan  terkait,  seperti  dengan  penyediaan  sarana  dan  prasarana  persampahan, pengangkutan  sampah  berkala,  sosialisasi  terkait  bahaya  membuang  sampah  dan  limbah  ke  sungai, namun sebagian masyarakat masih sering membuang limbah ke sungai ini masih belum bisa teratasi dengan baik, akan tetapi adanya program pembangunan IPAL Komunal untuk seluruh kelurahan yang dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Bandung  secara  bertahap  diharapkan  dapat  membantu  mengurangi pencemaran limbah rumah tangga seperti yang diutarakan oleh  YN.
“Masyarakat  masih  banyak  yang  belum  memiliki  sistem  pengelolaan  limbah  dirumahnya sehingga limbah rumah tangganya langsung dibuang ke sungai dan membuat sungai tercemar, dari Kecamatan,  Kelurahan,  dan  gerakan  Citarum  Harum.  Meskipun  begitu  pemerintah  Kota  Bandung sedang  melakukan  pembangunan  IPAL  Komunal  di  setiap  kelurahan  secara  bertahap  sehingga kedepannya kemungkinan pencemaran dari limbah rumah tangga dapat berkurang.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  stakeholder  di  Kecamatan  Coblong,  untuk  industri  di Kecamatan Coblong tidak ada yang menjadi kendala untuk lingkungan karena tidak ada industri besar yang berdampak terhadap lingkungan, adapun untuk industri tekstil di Kelurahan Cihampelas sudah mempunyai sarana untuk pengolahan limbah sendiri.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: Kinerja pemerintah Kota Bandung dalam mendukung pembangunan rendah karbon masih kurang baik. Hal tersebut dilihat dari masih adanya cukup banyak kekurangan dari kinerja instansi yang berada pada lingkup pemerintahan Kota Bandung dalam mendukung pembangunan rendah karbon di Kecamatan Coblong beberapa diantaranya yaitu :
Pada indikator pola energi, penggunaan serta pengembangan energi baru dan terbarukan belum dilakukan dikarenakan tidak adanya program mengenai hal tersebut pada dokumen pembangunan OPD Kota Bandung.
Pada indikator kehidupan sosial, luasan RTH di Kecamatan Coblong masih sangat sedikit yaitu hanya 2,10% dari total luas kecamatan.
Pada  indikator  emisi  karbon  dan  lingkungan,  konsentrasi,  gas  berbahaya  dapat  meningkat  di  waktu- waktu tertentu sebagai akibat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor pribadi.
Pada indikator mobilitas publik, kualitas dari transportasi umum yang tersedia di Kota Bandung masih kurang baik, hal ini terlihat dari masih banyaknya warga yang masih menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Selain itu belum adanya transportasi berbasis rel mengakibatkan opsi transportasi umum menjadi terbatas.
Pada indikator pengelolaan sampah, jumlah sampah yang dibuang oleh warga di Kecamatan Coblong masih cukup banyak.
Pada  indikator  pengelolaan  air  dan  limbah,  masih  banyak  warga  yang  membuang  limbah  rumah tangganya langsung ke sungai maupun saluran air. Hal ini diakibatkan oleh belum adanya sistem pengelolaan limbah di rumah-rumah warga.

## Daftar Pustaka
[1] J. Nordensvard, Low carbon development Its social implications and challenges , no. June. 2018. doi: 10.4324/9781315817422.
[2] O. Marselita, L. Alvia, and E. Evana, “Environmental Performance, Carbon Emission Disclosure, and Carbon Emission Intensity on Cost of Equity Capital: An Empirical Study in Indonesia,” J. Ind. Distrib. Bus. , vol. 12, no. 11, pp. 9–16, 2021.
[3] G. Ohshita, Stephanie., Zhou, N., Price, L., Fridley, D., Khanna, N., Hong, L.X., Lu, H.Y., Fino-Chen, C., He, “Low Carbon Development for Cities : Methods and Measures,” Handb. Clean Energy Syst. , 2015.
[4] H. Yuan, P. Zhou, and D. Zhou, “What is low-carbon development? A conceptual analysis,” Energy Procedia , vol. 5, pp. 1706–1712, 2011, doi: 10.1016/j.egypro.2011.03.290.
[5] Bappenas, “Strategi Implementasi NDC,” pp. 1–76, 2017.
[6] S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan . Rineka Cipta, 2010.
[7] Salim and Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif . Jakarta: Citapustaka Media, 2012.
Muhammad Ernanda Pramadhika et al . Kajian Kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam Mendukung ...
[8] BPS  BANDUNG,  “Kecamatan  Coblong  Dalam  Angka  2021,”  2021.  Accessed:  Dec.  18,  2022. [Online].Available:https://bandungkota.bps.go.id/publication/2021/09/24/1721dbfb016033240eb1ef4 d/kecamatan-coblong-dalam-angka-2021.html
[9] “( LKIP ),” 2020.
[10] Dinas Perhubungan Bandung, “Bandung Mobility,” Bandung Urban Mobil. Proj. , no. 205, 2016.