## SISTEM PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM

## Andi Nurhani Mufrih, Nur Taufiq Sanusi, Hadi Daeng Mapuna
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : adimufrih@gmail.com

## Abstrak
Sistem  pengawasan  OJK  pada  perbankan  syariah  dalam  penerapannya  dengan memberikan  perizinan,  mengintegrasikan  seluruh  ketentuan,  dan  mengintegrasikan perizinan satu pintu. Ditinjau dari hukum Islam sistem pengawasan OJK pada perbankan syariah  hanya  dalam  bentuk  memberikan  aturan  dan  ketentuan  terkait  pengelolaan  dan perizinan  perbankan  dalam  hal  ini  melakukan  penyawasan  secara  langsung  dengan mengeluarkan  peraturan  OJK,  dan  pengawasan  secara  tidak  langsung  dengan bekerjasama  dengan  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  untuk  membentuk  Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi kepatuhan perbankan terhadap ketentuan dan prinsip-prinsip  syariah  yang  di  gunakan.  Secara  tidak  langsung  OJK  bertindak  sebagai Lembaga Al-Hisbah yakni istilah lembaga pengawas yang mengawasi perjalan pasar, dan DPS yang dibentuk oleh OJK bersama DSN sebagai Muhtasib yakni seorang yang diutus untuk  melakukan  pengawasan  secara  langsung  dalam  sektor  perbankan  syariah  pada setiap bank syariah. Namun dalam hal ini OJK hanya memberikan kewenangan kepada DPS hanya sebatas mengontrol dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan konsep syariah  pada  sektor  perbankan  syariah,  dan  tidak  memilki  otoritas  untuk  memberikan ketentuan  serta  kebijakan  atau  menghakimi,  dalam  mengawasi  pelaksanaan  kegiatan pada  bank  syariah.  Tentu  dengan  perkembangan  dan  peningkatan  ekonomi  syariah  di Indonesia  ini  perlunya  untuk  selalu  diawasi  secara  khusus  dan  DPS  yang  bertindak sebagai Muhtasib dalam  pengawasan  dan  DPS  diberikan  kewenangan  khusus  selain mengontrol  dan  menilai,  melainkan  juga  memberikan  kebijakan,  dan  ketentuan  terkait perizinan sebelum, dan sedang berjalannya kegiatan pada sektor perbankan syariah. Kata  Kunci: Hukum  Islam,  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Perbankan  Syariah,  Sistem Pengawasan .

## Abstract
the  implementation  of  the  OJK  supervisory  system  in  Islamic  banking  by  providing licensing,  integrating  all  provisions,  and  integrating  one-stop  licensing  In  terms  of Islamic  law,  the  OJK  supervision  system  in  sharia  banking  is  only  in  the  form  of providing  rules  and  regulations  related  to  banking  management  and  licensing,  in  this case conducting direct supervision by issuing OJK regulations, and indirect supervision in  collaboration  with  the  National  Sharia  Council  (DSN)  to  establish  a  Sharia Supervisory  Board  (DPS)  to  oversee  banking  compliance  with  the  provisions  and principles  of  sharia  used  OJK  indirectly acts  as  the Al-Hisbah  Institution,  which  is  the term  for  a  supervisory  agency  that  oversees  market  travel,  and  the  DPS formed  by  the OJK together with DSN as Muhtasib, namely a person sent to conduct direct supervision in the Islamic banking sector at each Islamic bank. However, in this case the OJK only gives DPS authority to control and provide an assessment of the implementation of the sharia concept in the Islamic banking sector, and does not have the authority to provide
provisions  and  policies  or  to  judge,  in  supervising  the  implementation  of  activities  at Islamic banks.  of course with the development and improvement of the sharia economy in  Indonesia,  it  is  necessary  to  always  be  specially  supervised  and  DPS  which  acts  as Muhtasib  in  supervision  and  DPS  is  given  special  authority  besides  controlling  and assessing,  but  also  providing  policies  and  provisions  related  to  permits  before,  and ongoing activities at Islamic banking sector.
Keywords:  Financial  Services  Authority,  Islamic  Banking,  Islamic  Law,  Supervision System.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Mereka  menjalankan  segala  aktifitasnya  atas  dasar  paham  agama  atau  sesuai  dengan aturan  dan  ajaran  Islam.  Dalam  Islam,  manusia  telah  dianugrahkan  sebuah  amanah sebagai  khalifah  di  bumi.  Status  ini  menjadi  acuan  dasar  untuk  melakukan  segala aktifitas serta kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.
Dasar  hukum  Islam  untuk  menentukan  hukumnya  selalu  merujuk  pada  al-Qur’an yang diturunkan dan sudah lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia di muka bumi  ini.  Kemudian  secara  khusus  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  dan  lain-lain  diatur dalam  hadis  Rasulullah  saw.  Mengenai  dengan  hal-hal  baru  tidak  diatur  dalam  hadis nabi, melainkan dikalangan ahli filsafat hukum Islam menggunakan metode (ushul fiqh) dalam  menggali  hukum-hukum  Islam  dari  al-Qur’an  dan  Hadis  (thuruuqul  istinbathul ahkaam) tersebut dinamakan Ijtihad. 1
Indonesia  merupakan  negara  Muslim  terbesar  di  dunia  membutuhkan  adanya  bank yang  melakukan  kegiatannya  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Oleh  karena  itu dikeluarkannya  Undang-Undang  No.  7  tahun  1992  untuk  menampung  kebutuhan tersebut  dengan  istilah  kegiatan  bagi  hasil.  Demikian  pada  tahun  1998  secara  terang- terangan digunakanlah istilah “Prinsip Syariah” yang tertuang pada Undang-Undang No. 10  Tahun  1998.  Dan  lebih  tegas  lagi  dikeluarkan  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah pada 16 Juli 2008. 2
Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan- badan  usaha  swasta,  badan-badan  usaha  milik  negara,  bahkan  lembaga-lembaga pemerintah untuk menyimpan dana-dana yang didapatkan, melalui kegiatan perkreditan dan  berbagai  jasa  pembiayaan  yang  diberikan,  serta  melancarkan  mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian. 3
Pada  tahun  1999,  pemerintah  menerbitkan  undang-undang  No.  23  Tahun  1999 tentang Bank Indonesia, yang menjelaskan tentang tugas dan wewenang Bank Indonesia untuk  memelihara  kestabilan  nilai  rupiah. 4 Setelah  itu,  beberapa  amandemen  undang- undang  Bank  Indonsia  dilakukan,  Pertama  UU  No.3  Tahun  2004,  Kedua  UU  No.  2
1 Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya) (Cet; I, Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 4-5.
2 Sutan  Remi Sjahdeini, Perbankan  Syariah  (Produk-produk  dan Aspek-aspek  Hukumnya) h.  31- 32
3 Neneng  Nurhasanah  dan  Panji  Adam, Hukum  Perbankan  Syariah  konsep  dan  regulasi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), h.3.
4 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  1999  Tentang  Bank Indonesia, Bab  III, Pasal 7.
Tahun  2008,  yang  didalamnya  dijelaskan  bahwa  yang  menjadi  tugas  dan  wewenang Bank Indonesia ialah mengatur dan mengawasi bank. 5
Pada  tahun  2011  pemerintah  mengeluarkan  Undang-undang  No.  21  Tahun  2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  selanjutnya  disebut  OJK.  OJK  adalah  lembaga yang  independen  dan  bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain,  yang  mempunyai  fungsi, tugas,  dan  wewenang  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan.  Pada tanggal  31  Desember  2013,  telah  melakukan  transisi  dalam  tugas  untuk  melakukan pengaturan  dan  pengawasan  di  sektor  perbankan  dari  Bank  Indonesia  ke  OJK.  Dalam pengawasan  tersebut  OJK  melakukan  pengaturan  dan  pengawasan  baik  pada  bank konvensional  maupun  bank  syariah.  Dengan  demikian  lembaga  inilah  yang  melakukan pengawasan serta pengaturan terhadap segala sektor lembaga jasa keuangan. 6
Perbankan  merupakan  salah  satu  sektor  jasa  keuangan  yang  menjadi  kewenangan OJK  dalam  pengaturan,  pengawasan,  dan  penyidikan.  Perbankan  adalah  segala  sesuatu yang menyangkut tentang bank, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan  usaha  baik  secara  konvensional  dan  syariah, yang dimaksud dengan sektor perbankan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan konvensional dan undang-undang mengenai perbankan syariah. 7 Dalam  UU  OJK  tidak  menjelaskan  secara  implisit  terkait  perbankan  syariah, melainkan hanya menyebutkan sekali dalam ketentuan umum pada bab pertama pasal 1 ayat  5.  Ketentuan  ini  tidak  membahas  secara  khusus  terkait  sistem  pengawasan  OJK pada perbankan syariah, berdampak pada keraguan dan ketidakjelasan kewenangan dan sistem  OJK  dalam  melakukan  pengawasan  pada  perbankan  syariah,  sehingga  tidak  ada jaminan  atas  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  OJK  dalam  melakukan  pengawasan pada perbankan syariah sesuai dengan hukum Islam (prinsip syariah).
Pada  tahun  2018  total  aset  perbankan  syariah  mencapai  12,5%  menjadi  Rp  477 triliun  dibandingkan  pada  tahun  2017  sebesar  Rp  424  triliun,  namun  pangsa  pasar perbankan  syariah  hingga  mei  2019  masih  mencapai  5,85%  dari  total  aset  industri perbankan  secara  nasional  masih  dikategorikan  lambat  dibanding  dengan  perbankan konvensional. Salah satu faktor lambatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia adalah kurang optimalnya pengaturan dan pengawasan pada perbankan syariah, sehingga menyebabkan  kurangnya  kepercayaan  dan  kesadaran  masyarakat  terhadap  bank  syariah yang  berdampak  pada  perkembangan  ekonomi  nasional  dan  kesesuaian  pelaksanaan suatu bank dengan prinsip-prinsip syariah. 8 OJK yang telah diberikan kewenangan untuk melakukan  pengawasan  pada  sektor  perbankan  menjadi  pertanyaan  besar  bagi masyarakat atas pengawasan yang dilakukan OJK pada lembaga perbankan syariah atas kesesuaiannya dengan hukum Islam.
5 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  1999  Tentang  Bank Indonesia ,  Bab  III, Pasal 8.
6 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21  Tahun 2011 Tentang  Otoritas Jasa Keuangan , Bab III, Pasal 6.
7 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21  Tahun 2011 Tentang  Otoritas Jasa Keuangan , Bab I, Pasal 1.
8 Republika,  “Penyebab  Perkembangan  Bank  Syariah  di  Indonesia  Lambat”, Situs  Resmi Republika, https//:www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/12/08/pjdd1q383-penyebab- perkembangan-bank-syariah-di-indonesia-lambat (25 Januari 2020).

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  menggunakan  metode Library  Research (penelitian  pustaka).  Pada  penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan  studi  normatif, dengan  norma  positif  dan  syariah.  Dan  pada  penelitian  ini  akan  menganalisis  sistem pengawasan OJK pada perbankan sayariah dalam Hukum Islam.
Dalam  pengumpulan  data  dan  refrensi  peneliti  merujuk  pada  literasi  tertulis  yang diterbitkan  oleh  OJK  yang  dipublikasikan  pada  media  yang  menjelaskan  terkait perkembangan lembaga dan mekanisme pengawasan yang dilaksanakan pada perbankan syariah.
Adapun  data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  akan  dianalisis  secara  kualitatif yang  bersifat  deskriptif,  yaitu  upaya  mengolah  data  menjadi  informasi,  sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk  menjawab  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  kegiatatn  penelitian. Kemudian  data  yang  didapatkan  dari  sistem  pengawasan  OJK  dianalisis,  dan disimpulkan  secara  deskriptif  untuk  menjawab  permasalahan  penelitian.  Deskriptif  ini meliputi isi dan struktur hukum positif dan hukum islam yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan  permasalahan  siatem  pengawasan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  Syariah pada Perbankan Syariah yang menjadi objek penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Otoritas Jasaa Keuangan dan Sistem Pengawasan
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  adalah  lembaga  yang  dibentuk  atas  dasar  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) pada tanggal 22  November  2011  untuk melakukan  pengawasan  secara  terpadu  terhadap industri  jasa keuangan.  Dalam  hal  ini  semula  perbankan  berada  dalam  pengawasan  Bank  Indonesia kini  beralih  pada  OJK.  Secara  yuridis  merumuskan  bahwa  OJK  adalah  lembaga  yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dengan tugas dan fungsi melakukan pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan  maupun  pemerintah  kecuali untuk  hak-hak  yang  tegas  diatur  dalam  undang-undang  ini. 9 Bentuk  pengawasan  pada perbankan  ini  dengan  maksud  untuk  memisahkan  fungsi  pengawasan  perbankan  dari bank sentral ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar bank sentral. 10
Demikian  peralihan  pengawasan  tersebut  atas  dasar  Pasal  34  Undang-Undang Nomor  3  tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan sebagai berikut: 11
a. Tugas  mengawasi  Bank  akan  dilakukan  oleh  lembaga  pengawas  sektor  jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang;
b. Pembentukan  lembaga  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.
9 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan , Penjelasan Bab I, Pasal 2.
10 Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.281.
11 Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2004 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999,” dalam Undang-Undang Bank Indonesia 2004 ,  Pasal 34.
Pengaturan  serta  pengawasan  perbankan  syariah  juga  merupakan  salah  satu  tugas alih  fungsi  dari  Bank  Indonesia  kepada  OJK  yang  tertuang  pada  Undang-Undang Syariah.  Pada  pasal  50  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  mengatur  dengan  jelas  pembinaan  dan  pengawasan  bank  syariah  dibawah pengawasan Bank Indonesia antara lain mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan, dan kepengurusan (termasuk uji kemampuan dan kepatutan), kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank syariah dan UUS. 12
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  pada  bank  syariah  dan  UUS meliputi  pengawasan  tidak  langsug off-site  supervision atas  dasar  laporan  bank  dan pengawasan langsung on-site supervision. Beralihnya tugas pengaturan dan pengawasan dari  Bank  Indonesia  kepada  OJK  maka  menjadi  penting menakar  kewenangan  Otoritas Jasa  Keuangan  dalam  melakukan  pengaturan  dan  pengawasan  pada  perbankan  syariah yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2011  akan  dijelaskan  sebagai berikut: 13
a. Penentuan  kriteria  tingkat  kesehatan  dan  ketentuan  yang  wajib  dipenuhi  oleh bank syariah;
b. Memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat dan pihak-pihak lain yang terkait dengan bank;
c. Memerintahkan  bank  melakukan  pemblokiran  rekening  tertentu  baik  rekening simpanan maupun rekening pembiayaan yang diduga melakukan tindak pidana di sektor  jasa  keuangan  dari  OJK  yang  dilakukan  oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  tertentu  yang  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya  meliputi  pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK;
d. Menugaskan  kantor  akuntan  publik  dan  atau  pihak  lainnya  yang  melaksanakan pemeriksaan  dan  menyatakan  bank  syariah  tidak  dapat  disehatkan  dan menyerahkan kepada LPS untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan;
e. Mencabut izin usaha bank syariah yang tidak dapat diselamatkan atas permintaan LPS  dan  mencabut  izin  usaha  bank  syariah  yang  telah  melaksanakan kewajibannya atas permintaan bank yang bersangkutan;
f. Melakukan tindak lanjut pengawasan yang termaktub pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang mencakup antara lain:
1) Melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan;
2) Dalam  hal  OJK  mengindikasikan  bank  tertentu  yang  mengalami  kesulitan atau  kesehatan  yang  memburuk  segera  menginformasikan  kepada  Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah berikutnya.
Dalam  melakukan  pengawasan  OJK  memiliki  beberapa  kewenangan  secara  umum kepada  seluruh  lembaga  perbankan  dengan  secara  langsung  dan  tak  langsung. Pengawasan secara langsung terdiri pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan  mendapatkan  gambaran  kaeadaan  keuangan  bank  dan  untuk  memantau  tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui kegiatan tidak sehat  yang  dapat  membahayakan  kelangsungan  usaha  bank.  Pengawasan  secara  tidak
12 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah , Penjelasan Bab VIII, Pasal 50.
13 Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi, h.290- 292
langsung yakni melalui alat pemantauan berupa laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan lainnya. 14
Menyelenggarakan  pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap  keseluruhan  kegiatan dalam  Sektor  Jasa  Keuangan  berdasarkan  pada  pasal  5  UU  No.  21  tahun  2011, melakukan penerapan sebagai berikut: 15
1. Membentuk  satuan-satuan  yang  melaksankan  tugas  pengaturan,  perizinan,  dan pengawasan terintgrasi.
2. Mengintegrasikan pengaturan seluruh LJK dari sektor Perbankan. OJK  telah,  sedang,  dan  akan  terus  melaukan  upaaya  untuk  mengitegrasikan peraturan,  baik  konvensional  maupun  syariah.  beberapa  contoh  peraturan  POJK No.27/POJK.03/2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak bank syariah  dan  POJK  No.13/POJK.03/2017  tentang  pengggunaa  jasa  akuntan  publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
3. Mengintegrasikan perizinan seluruh SJK melalui satu pintu. Mengintegrasikan  pengawasan  terhadap  seluruh  LJK  pengawasan  secara terintegrasi  oleh  OJK  telah  dimulai  dengan  pelaksanaan  pengawasan  terhadap beberapa  LJK  ynag  tergabung  dalam  satu  konglomerasi.  Sehubung  dengan  hal  itu OJK telah menerbitkan ketentuan sebagai berikut:
a. POJK  Nomor  17/POJK.0/2014  tentang  penerapan manajemen  risiko  terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan.
b. POJK  Nomor  18/POJK.03/2014  tentang  penerapan  tata  kelola  terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan; dan
c. POJK  Nomor  26/POJK.03/2015  tentang kewajiban  penyediaan  modal  minimum terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
Sistem  pengawasan  OJK  untuk  Menjalankan  tugas  pengawasan  pada  perbankan syariah, menggunakan dua pendekatan yaitu: 16
1. Pengawasan  berdasarkan  kepatuhan  bank  syariah  terhadap  ketentuan-ketentuan yang  terkait  dengan  operasional  dan  pengelolaan  bank  syariah  menurut  prinsip- prinsip kehati-hatian.
2. Pengawasan  berdasarkan  resiko  dengan  menggunakan  metodologi  resiko  yang memungkinkan pengawasan dapat mendeteksi resiko yang signifikan secara dini dan dapat mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  perbankan  syariah  dalam  hal  ini  OJK  memberikan kewenangan khusus untuk pelaksanaan pengawasan dalam bentuk kepatuhan dan risiko pada  perbankan  syariah.  Pelaksanaan  pengawasan  yang  dimaksud  ialah  kepatuhan perbankan  syariah  terhadap  nilai-nilai  syariah  yang  menjadi  prinsip  dasar  pada perbankan  syariah  dan  tingkat  risiko  kesesuaian  hukum  syariah  terhadap  pelaksanaan kegiatan pada perbankan syariah.
Pemberian  kewenangan  khusus  tersebut  diaktualisasikan  dengan  melakukan hubungan  kerja  dengan  lembaga  yang  mempunyai  kemampuan  khusus,  dalam  hal  ini adalah  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN).  Dewan  Syariah  Nasional  bekerjasama  dengan
14 Dapartemen Perizinan dan Informasi  Perbankan OJK, Booklet Perbankan Indonesia, edisi  IV, (Maret, 2017), h. 22.
15 OJK  Dapartemen  Perizinan  dan  Informasi  Perbankan, Booklet  Perbankan  Indonesia, Edisi  5 (Maret, 2018), h. 41-42
16 OJK  Dapartemen  Perizinan  dan  Informasi  Perbankan, Booklet  Perbankan  Indonesia, Edisi  4 (Maret, 2017), h. 25
OJK  dalam  membentuk  dapartemen  khusus  yang  wajib  dimiliki  setiap  bank  syariah yakni  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  menjadi  pelaku  dalam  melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pada perbankan syariah.

## 2. Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Al-Hisbah
Otoritas  Jasa  Keuangan  atau  yang  disingkat  OJK  sebagaimana  telah  dijelaskan merupakan  lembaga  yang  independen  dan  bebeas  dari  campur  tangan  pihak  lain,  yang mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan,  pengawasa,  pemeriksaan,  dan penyidikan  pada  lembaga  jasa  keuangan  baik  konvensional  maupun  syariah  termasuk perbankan syariah.
OJK  memiliki  tujuan  untuk  menyelenggarakan  lembaga  secara  teratur,  adil, transparan,  dan  akuntabel,  serta  mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh secara  berkelanjutan  dan  stabil,  demi  melindungi  kepentingan  konsumen  dan masyarakat. Sebagaimana fungsi OJK dengan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan konvensional  maupun  syariah.  Maka  dari  itu,  OJK  sebagai  lembaga  pemerintah  atau pemimpin  yang  bertanggung  jawab  pada  stabilisasi  perekonomian  di  Indonesia,  harus memperhatikan kemashlahatan atau kepentingan umum.
Sebagaimana yang dijelaskan pada kaidah fiqih sebagai berikut:
ةحلصملاب طونم ةيعارلا ىلع ماملإا فرصت
Terjemahannya:
Tindakan  kebijakan  imam  (kepala  negara)  atas  rakyatnya  harus  sesuai  dengan kemashlahatan (kepentingan umum). 17
Demikian  tindakan  kebijakan  kepala  megara  yang  dimaksud  kaidah  ini  adalah kebijakan  OJK  dalam  melakukan  pengawasan  pada  perbankan  syariah  yang  menjadi prioritas utamanya adalah kepentingan umum atau kepentingan ummat.
Lembaga ini memiliki otoritas dengan fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan  pengawasan  yang  terintegritas  terhadap  keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa keuangan,  maka  dari  itu  OJK  melaksankan  tugas  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap beberapa  sektor  yakni,  perbankan,  pasar  modal,  perasuransian,  dana  pensiun,  lembaga pembiayaan,  dan  lembaga  jasa  keuangan  laiinya. 18 Dalam  hal  lainnya  dapat  dipahami yang  meliputi  lembaga  jasa  keuangan  yang  menggunakan  lebel  syariah  termasuk perbankan syariah.
Dengan tugas dan fungsi tersebutlah yang menjadi alasan OJK berkerjasama dengn Dewan  Syariah  Nasional  yang  biasa  disingkat  dengan  DSN  untuk  menjadi  Dewan Pengawas  Syariah  pada  setiap  lembaga  jasa  keuangan  yang  berlebel  syariah.  Demikian maksud  dari  tgas  dan  fungsi  tersebut  dapat  menjaga  stabilisasi  pelaksanaan  konsep syariah pada setiap sektor jasa keuangan syriahn dan mempertahankan kepercayaan dan kesejahteraan  ummat.  Maka  dari  itu  pelaksanaan  Dewan  Pengawas  Syariah  telah menggunakan konsep syariah berdasarkan kaidah fiqih :
17 H. Abdul Mudjib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 61.
18 Dapartemen  Perizinan  Dan  Informasi  Perbankan  OJK, Booklet  Perbankan  Indonesia  2017, edisi 4 (maret 2017), h. 4.
اهدصاقمب روملأا
Terjemahannya:
Segala sesuatu itu bergantung pada maksud dan tujuannya atau niatnya. Sebagaimana kaidah tersebut atas dasar hadist :
َلَع ُالله ىَّلَص ِالله  َلوُس َر  ُتْعِمَس :َلاَق ُهْنع ُالله  َيض َر ِباَّطَخلا  ِنْب  َرَمُع  ٍصْفَح يبَأ  َنينِمؤُملا  ِريِمَأ  ْنَع َمَّلَس َو  ِهْي ُل ْوُقَي) :
َوَن اَم  ٍئ ِرْما  ِ لُكِل اَمَّنِإ َو ،ِتاَّيِ نلاِب  ُلاَمْعَلأا اَمَّنِإ ِالله ىَلِإ ُهُت َرْجِهَف  ِهِل ْوُس َر َو ِالله ى ََِلِإ ُهُت َرْجِه  ْتَناَك  ْنَمَف ،ى
َلِإ  َرَجاَه اَم ىَلِإ ُهُت َرْجِهَف ،اَهُحِكْنَي ٍةَأَرْما  ْوَأ ،اَهُبْي ِصُي اَيْنُدِل ُهُت َرْجِه  ْتَناَك  ْنَم َو ،ِهِل ْوُس َر َو
ْوُبَأ َنْيِثِ دَحُمْلا اَماَمِإ ُها َو َر .) ِهْي
ِدْبَع
ِنْيَسُحْلا  ْوُبَأ َو ،ُّي ِراَخُبْلا ْهَب ْزِد ْرَب  ِنْب ِة َرْيِغُمْلا  ِنْب َمْيِهاَرْبِإ  ِنْب  َلْيِعاَمْسِإ  ُنْب ُدَّمَحُم ِالله
ي ِرْيَشُقْلا  ٍمِلْسُم  ِنْب ِجاَّجَحْلا  ُنْب ُمِلْسُم 19 .ِةَفَّنَصُملْا ِبُتُكْلا ُّحَصَأ اَمُه ِنْيَذَّللا اَمِهْيَحْي ِحَص ْيِف ، ي ِر ْوُباَسْيَّنلا
Terjemahannya:
Dari  Amirul  Mukminin  bu  hafsh  Umar  Bin  Al  Khaththab  dia  berkata:  aku mendengar Rasulullah saw. Bersabda : amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap oang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkannya. Maka barang  siapa  yang  hijrahnya  kepada  Allah  dan  Rasulnya,  maka  hijrahnya  kepada Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau  seorang  wanita  yang  ingin  dinikahinya,  maka  hijrahnya  kepada  apa  yang diniatkan  terebut.  (Diriwayatkan  oleh  dua  imamnya  para  ahli  hadist,  Abu  Abdillah Muhammad  bin  Isma’il  bin  Al-Mughirah  bin  Bardizbah  Al-Bukhari  dan  Abdul Husain Musim bin Al-Hajjaj bin Musim Al-Qusyairu An-Naisaburi dalam dua kitab shahih mereka, yang keduanya merupakan kitab yang paling shahih diantara kitab- kitab yang ada.
Maksud dari kaidah diatas adalah setuap keputusan hukum tentang orang diadaptasi sesuai  dengan  niat  mereka  untuk  melaksanakannya,  sehingga  seseorang  dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan niat dan maksud serta tujuan yang diinginkan untuk menghasilkan sesuatu hukum.
Maka  dari  itu  dengan  tugas  dan  fungsi  untuk  memberikan  pengaturan  dan pengawasan pada lembaga jasa keuangan terkhusus pada sektor perbankan syariah secara tidak  langsung  telah  menjadi  lembaga  pengawas  atau Al-Hisbah pada  lembaga  jasa keuangan sektor perbankan syariah.
Kewenangan  OJK  mencakup  pengaturan  dan  pengawasan  memiliki  lima  poin.
Kemudian  untuk  tiga  poin  diantara merupakan  kewenangan  dalam  bentuk  pengawasan. Kewenangan  untuk  mengawasi,  mengenakan  sanksi,  dan  penyidikan.  Kewenangan mengawasi  ini  terbagi  menjadi  dua  bagian  yang  pertama,  pemeriksaan  secara  langsung terdiri  dari  pemeriksaan  umum  dan  pemeriksaan  khusus  dengan  tujuan  untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untukmemantau tingkat kepatuhan bank  terhadap  peraturan  yang  berlaku,  serta  untuk  mengetahui  peraktik-peraktik  tidak sehat yang membahayakan kelangsungan bank. Yang kedua, pengawasan tidak langsung melalui  alat  pemantau  seperti  laporan  berkala  yang  disampaikan  bank,  laporan  hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya.
Kewennangan  untuk  mengenakan  sanksi  sesuai  dengan  perundang-undangan terhadap  bank  apabila  suatu  bank  kurang  atau  tidak  memenuhi  ketentuan.  Tindkan  ini
19 “Jami`ul  ‘ulum  wal  hikam”, Hadist  Arba’in ,  https://haditsarbain.com/hadits/amalan- bergantung-pada-niat/ (28 Juli 2020).
mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.
Kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan  di  sektor  jasa  keuangan  termasuk  juga perbankan.  Penyidikan  dilakukan  oleh  pihak  penyidik  kepolisian  negara  Republik Indonesia  dan  pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  di  lingkungan  OJK.  Hasil  tersebut disampaikan ke jaksa untuk dilakukan penuntutan.
Memeperhatikan  dari  beberapa  kewenangan  OJK  diatas  menjelaskan  untuk penetapan  kebijakan  terkait  pengawasan  dan  penentuan  keberlangsungan  pelaksanaan kegiatan  usaha  perbankan  dibutuhkannya  laporan  serta  informasi  lainnya.  Demikian laporan  demikian  ialah  laporan  pelaksanaan  kegiatan  usaha  perbankan  dan  kpatuhan bank  terhadap  aturan  serta  konsep  yang  telah  diterapkan  pada  perbankan.  Terkait perbankan  syariah  juga  dibutuhkannya  laporan  yang  serupa  dengan  perbankan  lainnya dan  laporan  dari  pihak  pengawas  syariah  atau  dewan  pengawas  syariah  yang  akan melaporkan  kegiatan  usaha  suatu  bank,  dimana  selama  pelaksanaan  kegiatan  usaha dalam kepatuhannnya pada penanaman konsep syariah pada perbankan syariah.
Kewenangan  OJK  dalam  melakukan  pengawasan  dengan  cara  pengawasan  secara langsung  dan  tidak  langsung  dikenal  dalam  Islam  merupakan  pengawasan  dari  luar. Pemerintah  atau  lembaga  yang  diberikan  amanah  untuk  melakukan  pengawasan  dalam hal  ini  adalah  OJK  dengan  cara  mengontrol  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  bank  dalam menjalankan kegiatan usahanya yang memungkinkan terjadinya kecurangan dan hal-hal yang  menghalangi  keberlangsungan  bank.  Sebagaimana  tujuan  dan  fungsi  lembaga Al- Hisbah dalam  Islam  dengan  memerintahkan  untuk  melakukan  perbuatan ma’ruf (kebaikan), dan mencegah terjadinya perbuatan munkar (keburukan).

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Sistem  pengawasan  OJK  pada  perbankan  syariah  menyerupai  sistem  pengawasan pada  sektor  jasa  keuangan  perbankan  sebagaimana  pada  umunya.  Terkhusus  pada perbankan  syariah  menambahkan  kewemangan  khusus  pada  Dewan  Pengawas Syariah  (DPS)  yang  bekerja  sama  pada  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  untuk memberikan  pengawasan  khusus  pada  penerapan  konsep  syariah  pada  lembaga perbankan  syariah.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPS  pada  perbankan  syariah dalam  bentuk  laporan  yang  dibuat  oleh  DPS  kepada  OJK  untuk  menyampaikan perkembangan  kegiatan  usaha  suatu  sektor  jasa  keuangan  pada  perbankan  syariah sesuai pada konsep dasar syariah. Dimana dalam pengawasan OJK pada perbankan syariah menggunakan dua bentuk pendekatan yakni pendekatan atas kepatuhan dan risiko. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kepatuhan terhadap penerepan nilai-nilai dan  prinsip  syariah  dan  tingkat  risiko  terhadap  pelanggaran  hukum  dalam  kegiatan usaha  yang  mengakibatkan  risiko  pada  imbal  hasil.  Sistem  pengawasan  yang dilakukan  oleh  OJK  pada  perbankan  syariah  telah  sesuai  dengan  konsep  islam. Otoritas  Jasa  Keuangan  bertindak  sebagai  lembaga Al-Hisbah sedangkan  Dewan Pengawas  Syariah  pada  setip  sektor  perbankan  syariah  yang  bertindak  sebagai pengawas  pada  bank-bank  syariah.  Demikian  sistem  pengawasan  yang  dilakukan OJK  dengan  bekerjasama  dengan  DPS  merupakan  salah  satu  bentuk  usaha  untuk melaksanakan  amanat  syariah  sebagaimana  tujuan  pada  lembaga Al-Hisbah untuk melarang  agar  tidak  terjadinya  kemungkaran  dan  selalu  melaksanakan  kebaikan pada  setiap  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  pada  sektor  perbankan  syariah.  Bentuk tindakan  yang  dilakukan  oleh  OJK  dengan  bekerja  sama  dengan  Dewan  Syariah
Nasional  untuk  membentuk  DPS  dikenal  dengan  istilah saddu  alzari’ah dengan demikian  OJK  telah  memberikan  kewenangan  khusu  kepada  yang  berwenang  dan menguasai  hal  ini  kepada  DPS  guna  untuk  mencegah  terjadinya  kerusakan  atau keburukan  dikemudian  hal  nanti.Untuk  penerapan  pada  hasil  penelitian  ini  dapat menjadikan pertimbangan untuk pertumbuhan sistem pengawasan OJK pada sektor jasa  keuangan  khususnya  pada  perbankan  syariah.  Dimana  perbankan  syariah memerlukan pengawasan khusus secara signifikan terutama pada penggunaan istilah “syariah” pada lembaga perbankan syariah.
2. Memerlukan  penambahan  atau  pembaharuan  kedudukan  bagi  DPS.  Dimana  DPS tidak  hanya  bertindak  memberikan  nilai  saja,  akan  tetapi  juga  menjadi  dewan penentu  kebijakan  terhadap  penggunaan  istilah  “syariah”  pada  setiap  sektor perbankan syariah yang ingin menggunakan istilah tersebut. Dengan maksud untuk menghilangkan  istilah  bahwa  perbankan  konvensional  dan  syariah  tidak  memilili perbandingan yang signifikan, namun hanya perbedaan nama, istilah dan lebel saja namun  masih  mengandung  unsur  bunga  atau  riba.  Sehingga  pngawasan  yang dilakukan oleh OJK dapat sepenuhnya memenuhi dan menggunakan konsep syariah sebgaimana  yang  kita  pahami  bahwa  OJK  adalah  lembaga Al-Hisbah pada  sektor jasa  keuangan  pada  perbankan  syariah  dan  Dewan  Pengawas  Syariah  merupakan Muhtasib (penegak atau pelaksana pengawasan) pada perbankan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agama,  Kementrian, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya, (Jakarta:  Yayasan  Penyelenggara Penterjemah/ Tafsir Al-Qur’an, 2002),
Djazuli, H. A., Kaidah-Kaidah Fikih, cet. VII (Jakarta: Kencana, 2017), Mudjib, H. Abdul, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), Nurhasanah,  Neneng  dan  Panji  Adam, Hukum  Perbankan  Syariah  konsep  dan  regulasi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017),
Sjahdeini,  Sutan  Remi, Perbankan  Syariah  (Produk-produk  dan  Aspek-aspek Hukumnya) (Cet; I, Jakarta: Prenada Media Group, 2014), Syarifuddin,  Prof.  Dr.  H.  Amir, Ushul  Fiqh, Jilid  2 (Jakarta:  Kencana  Prenadamedia Grup, 2008),

## Jurnal
OJK  Dapartemen  Perizinan  dan  Informasi  Perbankan, Booklet  Perbankan  Indonesia Volume 2 Nomor ISSN L 1858 4233 (Mei: 2015) hlm 75 OJK  Dapartemen  Perizinan  dan  Informasi  Perbankan, Booklet  Perbankan  Indonesia Volume 4 Nomor ISSN L 1858 4233 (Maret: 2017) hlm 25 OJK  Dapartemen  Perizinan  Dan  Informasi  Perbankan, Booklet  Perbankan  Indonesia Volume 5 Nomor ISSN L 1858 4233 (Maret 2018) hlm. 34

## Website
Republika, “Penyebab Perkembangan Bank Syariah di Indonesia Lambat”, Situs  Resmi Republika, https//:www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/12/ 08/pjdd1q383-penyebab-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia-lambat.    (25 Januari 2020).
“Jami`ul  ‘ulum  wal  hikam”, Hadist  Arba’in ,  https://haditsarbain.com/hadits/amalan- bergantung-pada-niat/ (28 Juli 2020).

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa
Keuangan
Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999,”  dalam  Undang-Undang  Bank Indonesia 2004.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.