## Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Mewujudkan Good Governance
Mu’ah 1 , Masram 2 , Wiwik Amalia 3 , Mokhtar Sayyid 4 , Mas’adah 5*
1,2,3,4,5) ITB Ahmad Dahlan Lamongan
1) mama.stiead@gmail.com , 2) masramwarji@gmail.com , 3) wiwikamelia9@gmail.com
4) sayyidaksmi@gmail.com , 5) masadah1977@gmail.com
*Corresponding Author
Diajukan
: 14 November 2023
Disetujui : 21 November 2023
Dipublikasi : 1 April 2024

## ABSTRACT
Public  procurement  of  goods  and  services  is  an  important  part  of  good  governance.  In  the procurement of goods and services, a common problem that arises in the flow of globalization and the democratization process of procurement of goods and services is inefficiency, meaning that the procurement of goods and services so far has not produced competitive prices. This study aims to test and analyze the Implementation of E-Procurement on the procurement of goods and services in  realizing  Good  Governance  (Lamongan  Regency  Government  Study).  The  research  was conducted  at  the  Lamongan  Regency  Government.  The  research  population  used  primary  data sources totaling 889 people and the sample results in this study were determined using the Slovin formula, so that in this study 276 samples were obtained. The data collection method used is the questionnaire method, literature study and observation with data analysis techniques using SPSS 24.0 software using validity test, reliability test, classical assumption test, simple regression test, path analysis test, and sobel test. The overall research results show that the independent variables in  this  study  can  provide  an  influence  on  the  dependent  variable  of  research  with  the  results showing  that  E-Procurement  can  affect  fraud,  E-Procurement  can  affect  good  governance,  and Fraud can affect good governance, but the results of testing the mediating variable Fraud is not able to mediate the relationship between E-Procurement to good governance. The implication of this research is advice to the Lamongan Regency government to provide guidance and training to its human resources because there is still a lack of skilled personnel who are able to operate the E-Procurement system. This makes good governance practices not run well.
Keywords: E-Procurement, Fraud, Good Governance

## PENDAHULUAN
Pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  merupakan  komponen  fundamental  dari  tata  kelola pemerintahan  yang  baik.  Permasalahan  umum  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  timbul sebagai dampak atas  era  globalisasi dan proses demokratisasi dalam pengadaan barang dan jasa adalah Inefisiensi, artinya pengadaan barang dan jasa selama ini masih belum menghasilkan harga yang  kompetitif.  Permasalahan  selanjutnya  lemahnya  daya  saing  nasional,  artinya  pelaksanaan pengadaan yang tidak efisien dan iklim usaha yang tidak sehat (adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme)  sehingga  menimbulkan  ekonomi  biaya  yang  lebih  tinggi  sehingga  harga  tidak kompetitif dan menyebabkan belanja publik tidak mendorong pertumbuhan industri dalam negeri (Mélon & Spruk, 2020), (Belisari et al., 2020). Permasalahan yang terakhir adalah pendekatan yang protektif,  artinya  banyaknya  pembatasan    dalam    keikut    sertaan    dunia  usaha  seperti penggolongan usaha (besar, menengah dan kecil) dalam kegiatan pengadaan barang. Pendekatan ini tidak mendapatkan sumbangan yang berarti bagi peningkatan daya saing nasional dan tumbuh kembangnya usaha (Irawan, 2020)
E-Procurement adalah  sebuah  sistem  lelang  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bebasis internet (Singh et al., 2020). Dengan E-Procurement  proses lelang  dapat  berlangsung  secara  efektif,  efisien,  terbuka,  bersaing, transparan,  adil/tidak  diskriminatif  dan  akuntabel  sehingga  diharapkan  dapat  mencerminkan keterbukaan/transparansi  dan  juga  meminimalisir  praktik  curang  KKN  (Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme) dalam lelang pengadaan barang yang dapat merugikan keuangan negara (Chen et al., 2022).  Kabupaten  Lamongan  merupakan  salah  satu  Daerah  yang  menerapkan  sistem E- Procurement dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa.  Sebagai  organisasi  public  Pemerintah Kabupaten  Lamongan  memiliki  fungsi  untuk  memberikan  layanan  dan  pemenuhan  kebutuhan publik  yang  salah  satunya  melalui  pengadaan  barang  dan jasa secara elektronik. Implementasi E-Procurement di Kabupaten Lamongan berawal dengan mulai dirintisnya LPSE pada tahun 2010 yang sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa. Fraud adalah  tindakan  melawan  hukum  yang  merugikan  entitas/organisasi  dan  menguntungkan pelakunya  (Karyono, 2017), (Fitri et al., 2019).  Bentuk  kecurangan/ fraud yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari berbagai kecurangan, seperti yang dijelaskan oleh  yaitu  diantaranya  kecurangan  laporan (fraud  ulent  statement) yang  terdiri  atas  kecurangan laporan  keuangan  (financial  statement)  dan  kecurangan  laporan  lain  ( non  financial  statement ) (Karyono  2013),  (Pamungkas  et  al.,  2018). Fraud juga  dapat  dicegah  dengan  adanya Whistleblowing  System (Wahyudi  et  al.,  2019) .  Whistleblowing  System merupakan  sebuah mekanisme  penyampaian  pengaduan  dugaan  tindak  pidana  korupsi  yang  telah  terjadi  atau  akan terjadi  yang  melibatkan  pegawai  dan  orang  lain  yang  berkaitan  dengan  dugaan  tindak  pidana korupsi  yang dilakukan   di   dalam   organisasi   tempatnya   bekerja (Vousinas, 2019). Selain  itu Good  Corporate  Governance nampaknya  juga  berpengaruh  dalam  mencegah  terjadinya fraud (Yusrianti  et  al.,  2020) . Praktik  yang  tidak  sehat  dalam  tata  kelola  perusahaan  memungkinkan terjadi fraud yang sulit terdeteksi oleh pihak pemangku kepentingan (Yan et al., 2020), (Shonhadji &  Maulidi,  2021). Corporate  Governance merupakan  alat  untuk  menjamin  direksi  dan  manjer ( insider) agar bertindak yang terbaik untuk kepentingan investor luar ( kreditur  atau  shareholder) (Jackson,  2009).
Berdasarkan  uraian  masalah  dapat  diidentifikasikan  bahwa fraud terjadi karena lemahnya pengendalian  internal  dalam  suatu  perusahaan  meskipun  perusahaan  tersebut  telah  memiliki standar  dan  peraturan,  banyak  perusahaan  yang  belum  menerapkan  konsep Corporate Gonvernance sehingga  perusahaan  tersebut  tidak  berjalan  sesuai  dengan  harapan  para stakeholder (Butler  et  al.,  2021) . Masih  rendahnya  moral  yang  dimiliki  masyarakat  dalam kehidupan sosial menyebabkan banyak terjadi perilaku yang menyimpang seperti praktik-praktik yang koruptif. Disisi lain mayoritas  masyarakat bersikap tidak peduli bahkan mendukung fraud karena  ketidak  pedulian  tersebut  mencul  pada  tindakan  negoisasi  dengan  memberikan  sejumlah imbalan tertentu. Sehingga masalah tersebut terjadi secara terus – menerus dan tidak terkendali.

## STUDI LITERATUR

## Tinjauan Pustaka

## Teori Keagenan
Teori  keagenan  dikembangkan  oleh  Jensen  dan  Meckling  (Cheffins,  2021)  bahwa  adanya konflik  kepentingan  antara  manajemen  sebagai  agen  dan  pemilik  perusahaan  serta  entitas  lain dalam kontrak (seperti kreditur) sebagai principal. Dalam hal ini prinsipal ingin mengetahui semua informasi termasuk aktifitas manajemen yang terkait dengan dana atau investasi dalam perusahan yaitu  dilakukan  dengan  meminta  laporan  keuangan  dari  agen  (manajemen).  Laporan  keuangan berfungsi  sebagai  dasar  bagi  pihak  prinsipal  dalam  menilai  kinerja  manajemen.  Tetapi kecenderungan  yang  dilakukan  manajemen  adalah  melakukan  tindakan  yang  membuat  laporan terlihat baik, sehingga kinerjanya dianggap baik. Untuk mengurangi hal ini, maka diperlukan pihak ketiga  yaitu  auditor  independen  untuk  menguji  kebenaran  laporan  keuangan,  sehingga  laporan keuangan  yang  dibuat  manajemen  dapat  lebih  dipercaya  (Scott,  2015).  Dari  pengujian  yang dilakukan  auditor  independen  ini,  para  pemakai  laporan  keuangan  akan  menjadikan  pendapat auditor ini sebagai bahan pertimbangan untuk proses pengambilan keputusan ekonomi. Principal
akan  mempercayai  laporan  keuangan  yang  telah  diaudit  oleh  auditor  yang  memiliki  kredibilitas tinggi (Welly & Ikhsan, 2022).

## E-Procurement
E-Procurement merupakan sistem pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik  seperti  internet  atau  jaringan  komputer.  E-Procurement  diterapkan  dalam  proses pembelian  dan  penjualan  secara  online  supaya  lebih  efisien  dan  efektif.  E-Procurement mengurangi proses-proses yang tidak diperlukan dalam sebuah proses bisnis (Afolabi et al., 2022). Dalam  prakteknya,  E-Procurement  mengurangi  penggunaan  kertas,  menghemat  waktu  dan mengurangi  penggunaan  tenaga  kerja  dalam  prosesnya.  Menurut  (Adjei-Bamfo  et  al.,  2019), Procurement  adalah  semua  aktivitas  yang melibatkan  aktivitas   mendapatkan    barang  meliputi pembelian,  juga  kegiatan logistic ke dalam seperti, transportasi barang masuk dan penyimpanan di  gudang  sebelum  barang  tersebut  digunakan  (Suliantoro  et  al.,  2015).  Procurement  atau pengadaan barang tidak hanya terbatas pada aktivitas purchasing atau pembelian yang selama ini dipandang oleh sebagian banyak orang. Kalakota menyebutkan E-Procurement merupakan proses pengadaan barang atau lelang dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk website. Sedangkan  (Sánchez-Rodríguez  et  al.,  2020)  E-Procurement  adalah  merupakan  integrasi  dan manajemen  elektronik  terhadap  semua  aktivitas  pengadaan  termasuk  permintaan  pembelian, pemberian  hak,  pemesanan,  pengantaran  dan  pembayaran  antara  pembeli  dengan  pemasok (Madzimure et al., 2020).

## Fraud
Fraud menurut  Pusdiklatwas  BPKP  (2002),  (Shalley  &  Koseoglu,  2016)  “ Fraud adalah suatu  perbuatan  melawan atau melanggar  hukum yang  dilakukan oleh  orang-  orang  dari  dalam atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara  langsung  atau  tidak  langsung  merugikan  pihak  lain. Fraud menurut  SPA  240  yang diterbitkan IAPI (berlaku 1 Januari 2013), Fraud adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu  atau  lebih  dalam  manajemen  atau  pihak  yang  bertanggungjawab  atas  tata  kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk  memperoleh  satu keuntungan  secara  tidak  adil  atau  melanggar  hukum (Avortri & Agbanyo, 2021). Kecurangan berkenaan  dengan  adanya  keuntungan  yang  diperoleh  seseorang  dengan  menghadirkan  sesuatu yang  tidak  sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenarnya  (Zhu  et  al.,  2021).  Di  dalamnya  termasuk unsur-unsur tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang merugikan orang lain. Kecurangan ( Fraud )  juga  perlu  dibedakan  dengan  kekeliruan  (error)  (Robson  et  al.,  2021).    Faktor    yang membedakan  antara  kecurangan  dan  kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan keuangan, berupa tindakan yang disengaja atau tidak disengaja (IAI, 2001), (Said et al., 2017), (Rashid et al., 2022). Sementara itu International Standards  on  Auditing  (ISA)  seksi  240  yang  membahas  tentang  tanggung  jawab  auditor  untuk mempertimbangan fraud ,  mendefinisikan fraud sebagai  tindakan  yang  disengaja  oleh  anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam governance, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan  pembohongan  atau  penipuan  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  tidak  adil  atau illegal (Omair & Alturki, 2020), (Onwubiko, 2020).

## Good Gonvernance
Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Gonvernance and Clean Gonverment) adalah  seluruh  aspek  yang  terkait  dengan  control  dan  pengawasan  terhadap  kekuasaan  yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal (Chien & Thanh,  2022),  (Nor  et  al.,  2022).  Untuk  melaksanakan  prinsip  Good  Gonvernance  and  Clean Gonverment, maka pemerintah harus melaksanakan prinsip–prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stakeholder) secara adil, transparan, profesional dan akuntabel (Salihu, 2022). Pada lingkungan  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Lamongan  dalam  upaya  membangun  pemerintahan yang baik (good gonvernance) dan transparan  telah  dilakukan berbagai upaya, seperti diantaranya
peningkatan  Kinerja  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  (Ibrahim  et  al.,  2022).  Peningkatan  Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa, juga diterapkan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan program kerja dan kegiatan-kegiatan, yang diselenggarakan secara bertanggungjawab dan  bersih  sebagai  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  serta  kewenangan  dan kebijaksanaan  dalam  pencapaian  visi,  misi  dan  tujuan  organisasi  (Salsa  &  Ramadani,  2022). Beberapa kebijakan daerah dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan sumber daya yang ada, agar menghasilkan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa yang optimal (Ishak, 2022).
H1 : E-Procurement berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fraud E-Procurement merupakan sistem pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik  seperti  internet  atau  jaringan  komputer.  E -Procurement diterapkan  dalam  proses pembelian  dan  penjualan  secara  online  supaya  lebih  efisien  dan  efektif. E-Procurement mengurangi proses-proses yang tidak diperlukan dalam sebuah proses bisnis. Dalam prakteknya, E-Procurement mengurangi penggunaan kertas, menghemat waktu dan mengurangi penggunaan tenaga kerja dalam prosesnya. Menurut Oktaviani (2017) tentang penerapan E-Procurement pada pencegahan  dan  pendeteksi fraud di  sektor  publik.  Dimana  tahap  perencanaan  dan  tahap penyusunan  dokumen  lelang  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud  procurement, serta  pada tahap sanggahan lelang berpengaruh terhadap pendeteksian fraud procurement .
H2 : E- Procurement berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Gonvernance Sebelum adanya e-precurement, pengadaan barang maupun jasa pemerintah masih memiliki kelemahan  dalam  sistem  prosedur,  diantaranya:  tidak  transparan/  terbuka,  tidak  dapat  diketahui dengan mudah dan terus menerus, ketentuan-ketentuan pengadaan tidak jelas dan multitafsir serta persyaratan-persyaratan yang berlebihan, adanya peluang yang memungkinkan stakeholder terkait untuk saling intervensi, tata cara evaluasi penawaran yang kurang jelas mengandung ketidakpastian serta  menhasilkan  penyedia  jasa  yang  diragukan  kemampuan  dan  keahliannya  untuk  dapat menyelesaikan pekerjaan yang berkualitas.
Dilihat dari kelemahan sistem prosedur tersebut, maka dapat disimpulkan jika pengadaan barang/jasa  pemerintah  sebelum  diberlakukannya  e-procurement  sangat  tidak  efektif  dan  tidak efisien.  Dengan  adanya  e-procurement  diharapkan  dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah sesuai  dengan  prinsip  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  yaitu  efisien,  efektif,  bersaing, transparansi, adil/ tidak diskriminatif dan tanggung jawab. Dengan terpenuhinya prinsip tersebut, maka  pemerintah  dapat  menciptakan good  governance ,  yang  mana  prinsip  dalam  pengadaan barang/ jasa tersebut memenuhi kriteria sebagaimana suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai good governance .

## H3 : Fraud berpengaruh yang signifikan terhadap Good Gonvernance
Fraud merupakan praktik yang dapat dilakukan oleh orang-orang dari dalam maupun dari luar organisasi, untuk mendapatkan keuntungan, baik pribadi maupun kelompok, yang mana secara langsung maupun tidak langsung, tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain Bahkan kecurangan yang  dilakukan  dapat  merugikan  keuangan  perusahaan  /  negara.  Pengaruh  pelaksanaan  good governance dan pengawasan internal terhadap kinerja organisasi melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lembaga administrasi negara Menunjukkan bahwa Pelaksanaan Good Governance dan  Pengawasan  Internal  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa serta Pelaksanaan Good Governance, pengawasan internal dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi.

## H4 : E-Procurement berpengaruh pada good governance melalui fraud.
Good  Gonvernance  adalah  seluruh  aspek  yang  terkait  dengan  control  dan  pengawasan terhadap  kekuasaan  yang  dimiliki  pemerintah  dalam  menjalankan  fungsinya  melalui  institusi formal  dan  informal.  Untuk  melaksanakan  prinsip  Good  Gonvernance,  maka  pemerintah  harus melaksanakan  prinsip–prinsip  akuntabilitas  dan  pengelolaan  sumber  daya  secara  efisien,  serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen), serta menjamin  terjadinya  interaksi  ekonomi  dan  sosial  antara  para  pihak  terkait  (stakeholder)  secara adil,  transparan,  profesional  dan  akuntabel.  Pelayanan  pengadaan  barang  dan  jasa  dilingkungan instansi  pemerintah  saat  ini  mulai  dikebangkan  dengan  E-Procurement  .  dengan  adanya  E- Procurement  maka  maladministrasi,  seperti  persekongkolan  antara  pengusaha  dengan  oknum
panitia  tender  tidak  akan  terjadi  lagi.  Salah  satu  kegiatan  pemerintah  yang  memungkinkan terjadinya  tindak  pidana  korupsi  atau  kolusi  dan  nepotisme  adalah  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah. Banyaknya manfaat E-Procurement menjadikan good governance pemerintah semakin baik  dalam  mendeteksi  tindak  kecurangan  karena  E-Procurement  mampu  meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, menjamin persamaan kesempatan serta menciptakan situasi yang kondusif.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kuantitatif.  Obyek  tempat  penelitiannya adalah  pada  Pemerintah  Kabupaten  Lamongan  Jl.  KH.  Ahmad  Dahlan,  Kecamatan  Lamongan, Kabupaten Lamongan. Responden  pada  penelitian  ini  ialah  bagian  pengadaan  barang  dan  jasa Setda  Kabupaten  Lamongan.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  sumber  data  primer. Populasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah responden penyedia/peserta tender tahun 2022 di Pemkab Lamongan sebanyak 889 orang dan hasil sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan  rumus  slovin,  sehingga  pada  penelitian  ini  diperoleh  276  sampel.  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  metode  kuesioner,  studi  kepustakaan  dan  observasi. Teknik  analisis  data  menggunakan software SPSS  24.0  dengan  menggunakan  uji  validitas,  uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi, dan uji determinasi.

## HASIL
Adapun hasil dari pengujian pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
Uji Validitas
Tabel 1.Rekapitulasi hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian No Butir Pertanyaan R Hitung R Tabel Sig. Keterangan 1 X X1.1 0,956 0,113 0,000 Valid X1.2 0,956 0,113 0,000 Valid X1.3 0,356 0,113 0,000 Valid X1.4 0,956 0,113 0,000 Valid X1.5 0,956 0,113 0,000 Valid X1.6 0,180 0,113 0,000 Valid X1.7 0,956 0,113 0,000 Valid X1.8 0,956 0,113 0,000 Valid X1.9 0,356 0,113 0,000 Valid 2 Y1 Y1.1 0,169 0,113 0,000 Valid Y1.2 0,866 0,113 0,000 Valid Y1.3 0,255 0,113 0,000 Valid Y1.4 0,234 0,113 0,000 Valid Y1.5 0,154 0,113 0,000 Valid Y1.6 0,866 0,113 0,000 Valid Y1.7 0,291 0,113 0,000 Valid Y1.8 0,866 0,113 0,000 Valid Y1.9 0,866 0,113 0,000 Valid 3 Y2 Y2.1 0,164 0,113 0,000 Valid Y2.2 0,194 0,113 0,000 Valid
Y2.3 0,938 0,113 0,000 Valid Y2.4 0,938 0,113 0,000 Valid Y2.5 0,362 0,113 0,000 Valid Y2.6 0,938 0,113 0,000 Valid Y2.7 0,938 0,113 0,000 Valid Y2.8 0,362 0,113 0,000 Valid Y2.9 0,938 0,113 0,000 Valid Y2.1 0 0,938 0,113 0,000 Valid
Sumber: Data diolah, 2022
Berdasarkan  table  1  diatas  hasil  dari  uji  validitas  instrumen  semua  variabel  didapatkan rhitung > rtabel  0,113. Jadi seluruh butir pernyataan / indikator dari variabel independen maupun dependen terbukti valid dan mampu menjelaskan variabel independen maupun dependen tersebut.

## Uji Reliabilitas

## Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian
Item Cronbach Alpha Alpha Keterangan E-Procurement (X) 0,901 0,60 Reliabel Fraud (Y1) 0,631 0,60 Reliabel Good governance (Y2) 0,886 0,60 Reliabel
Sumber:Data diolah, 2022
Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  reliabel  dan  konsistensi  indokator  bisa  digunakan  pada  waktu  yang berbeda.
Uji Asumsi Klasik
Gambar 1.1 Hasil Uji Normalitas
Sumber:Data diolah, 2022
Pada  gambar  1.1  menunjukkan  bahwa  grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual menggambarkan penyebaran data disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah  garis  diagonal  grafik  tersebut,  maka  model  regresi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini memenuhi asumsi normalitas.
Uji Multikolinearitas
Tabel 3. Hasil Uji Multikoliniearitas Variabel Tolerance Value VIF Keterangan E-Procurement (X) 0.960 1.041 Nonmultikolinearita s Fraud (Y1) 0.960 1.041 Nonmultikolinearita s Sumber:Data diolah, 2022
Berdasarkan  tabel  3  hasil  dari  pengelolaan  data  diperoleh  nilai Variance  Inflation  Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber:Data diolah, 2022
Dalam  suatu  model  regresi  yang  baik,  biasanya  tidak  mengalami  heteroskedastisitas.  Melalui grafik scatterplot dapat terlihat   suatu   model   regresi   mengalami   heteroskedastisitas   atau tidak. Jika  terdapat  pola  tertentu  dalam  grafik  maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Dari Gambar 4.3 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

## Koefesien Determinasi (R 2 )
Tabel 5. Koefesien Determinasi (R 2 )
Sumber:Data diolah, 2022
Berdasarkan    tabel    5    dapat    diketahui    besarnya    koefesien determinasi R2 sebesar 0,975. Hasil tersebut dapat diartikan jika 97,5% variabel good governance dipengaruhi  oleh E- Procurement dan Fraud sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian.
Model                   R R Square
Adjusted R Square
1 .988 a .975 .975
Analisis Regresi
a) Pengaruh E-Procurement terhadap Fraud
Tabel 6. Rekapitulasi hasil uji regresi Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta (Constant) 29.982 1.521 19.714 .000 X .139 .041 .199 3.369 .001 Dependent Variable: Y1 R                              : 0,199
R square (R2)          : 0,040
Adjust R square       : 0,036
F hitung                    : 11,347
Sig F                         : 0,001
Sumber: Lampiran Output SPSS, 2022
Adapun  pengujian  secara  parsial  dari  variabel  bebas  adalah  sebagai  berikut:  Pengaruh variabel E-  Procurement terhadap fraud .  Dari hasil  perhitungan  secara  parsial  variabel E- Procurement mempunyai pengaruh yang positif terhadap fraud pada tingkat kesalahan 0,05 (α =5%)  apabila  variabel  lain  diasumsikan  konstan.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  besarnya koefesien path sebesar 0,199 dengan nilai signifikan t sebesar 0,001 (0,001< 0,05) maka secara parsial  variabel E-  Procurement berpengaruh  terhadap fraud .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa hipotesis pertama diterima. Besarnya sumbangan variabel E-Procurement terhadap fraud dapat dilihat   dari   nilai   Adjusted   R   square   yaitu   sebesar   0,036   hal   ini menunjukkan 36% variabel E-Procurement akan dipengaruhi variabel bebasnya yaitu fraud . Sedangkan sisanya 64% variabel E-Procurement akan  dipengaruhi  oleh  variabel-variabel  lain  yang  tidak  dibahas  pada penelitian ini.
b )   Pengaruh  E-Procurement  dan Fraud terhadap Good Governance
Dapat  diketahui  pengaruh  yang  signifikan antara  variabel E-Procurement dan fraud terhadap good governance . Dari hasil uji koefesien path pada tabel 4.15 didaptkan nilai dignifikan F  sebesar  0,000  (sig.F  <  0,05    sehingga  H0  ditolak  karena  H0  ditolak  maka  hipotesis  yang menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  secara  bersama-  sama  antara E-Procurement dan fraud terhadap good governance dapat diterima.

## Pengaruh Secara Tidak Langsung
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel fraud  memiliki thitung lebih  kecil  dari  ttabel    dengan  tingkat  signifikansi  0,05  yaitu  0,00435  maka  dapat  disimpulkan bahwa  koefesien  mediasi  tidak  signifikan  yang  berarti  tidak  terdapat  pengaruh  mediasi.  Hasil pengujian    hipotesis    ke    empat    penelitian    ini    yaitu    pengaruh    tidak  langsung    antara    E- procurement  terhadap  good  governance  melalui fraud.

## PEMBAHASAN
Pengaruh E-Procurement terhadap Fraud ,  pengujian  menunjukkan  bahwa  terdapat pengaruh  langsung  antara E-Procurement terhadap Fraud dengan  nilai  besarnya  koefesien  path sebesar  0,199  dengan  nilai  signifikan  t  sebesar  0,001  (0,001  <  0,05)  maka secara parsial variabel E-Procurement berpengaruh  terhadap fraud .  Temuan  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian Budi & Nusa (2022) yang menyampaikan bahwa ide reformasi menginginkan birokrasi yang  lebih  transparan,  terbuka  dan  jujur.  Aktivitas  serta  proses  tahap  perencanaan  yang    sesuai
dengan    prinsip-prinsip    reformasi    birokrasi    secara  nyata  dapat  mencegah  timbulnya  praktik- praktik  kecurangan. Hal  ini  dapat  dicontohkan  dengan  persiapan  secara  transparan  serta terperinci  mengenai  waktu,  target,  mutu,  biaya  serta  manfaat  dari  paket-paket  pengadaan barang dan jasa. Persiapan aktivitas tersebut jika dilakukan secara transparan akan  menutup peluang  terjadinya  pengelembungan  anggaran  akibat  pada  proses  perencanaan  yang  tidak realistis serta berlebihan. Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian Faisol et al (2014) yang mengemukakan bahwa untuk mencegah terjadinya tindakan fraud salah satunya dengan meningkatkan kultur organisasi khususnya pada bidang transparansi.
Pengaruh E-Procurement terhadap Good  governance ,  Hasil  pengujian  menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung antara E-Procurement terhadap good governance . Hal ini dapat dibuktikan dengan dengan besarnya koefesien path sebesar 0,991 dengan nilai sig t sebesar 0,000 (0,000  <  0,05)  maka  secara  parsial  variabel E-Procurement berpengaruh  terhadap good governance .  Setelah  sistem E-  Procurement mulai  diterapkan  di  berbagai  daerah  pada  seluruh pemerintah daerah maka hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dapat selalu menjalankan dan mengelola dengan baik berjalannya sistem E- Procurement . Hal ini diperlukan karena suatu sistem yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan sistem itu berlaih fungsi dan tidak sesuai dengan tujuan yang  diharapkan,  yang  merujuk  pada  tentangan  yang  ada.  Maka pemerintah  daerah  diharuskan  siap  dengan  kondisi  saat  sekarang  ini. Hasil  pada  penelitian  ini sejalan dengan Francesco & Hastuti (2022), Adiana & Yasa (2018), Romaissah et al., (2019) yang  menyatakan  bahwa  prinsip  efisiensi,  efektivitas,  tranparansi,  ketepatan  waktu  serta kualitas  berpengaruh  signifikan  terhadap good  governance .  Pada  pemerintah  kabupaten Lamongan dapat dijelaskan bahwa penerapan E-Procurement semakin baik akan berpengaruh positif dengan terwujudnya good governance.
Pengaruh Fraud terhadap Good governance , Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh  langsung  antara Fraud terhadap good  governance .  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan besarnya koefesien path sebesar 0,063 dengan nilai sig t sebesar 0,000 (0,000 < 0,05) maka secara parsial  variabel fraud berpengaruh  terhadap good  governance .  Secara  umum  istilah fraud didefinisikan sebagai kecurangan. Berdasarkan fraud triangle terdapat tiga kelompok besar fraud yaitu: korupsi, penyalahgunaan asset dan  laporan   yang  dimanipulasi. Fraud dapat  terjadi apabila  dipenuhi  3  unsur  dalam fraud triangle  yaitu  adanya  peluang,  motif  dan  rasionalisasi. Implementasi good governance merupakan prasayarat bagi setiap pemerintah untuk memenuhi aspirasi  masyarakat  dalam  mencapai  tujuan  dan good  governance adalah  sebagai  pelayan publik. Implementasi good governance merupakan gagasan gagasan dan nilai untuk mengatur pola  hubungan  antara  pemerintah  dann  masyarakat  sehingga  terjadi  penyelenggaraan pemerintah  yang  bersih,  demokratis  dan  efektif  sesuai  dengan  cita-cita  terbentuknya  suatu masyarakat  yang  makmur.  Berdasarkan  fraud  triangle  dimana  anggota  organisasi  akan merasionalisasi sebuah tindakan yang diambilnya yaitu suatu kecurangan akuntansi yang mana anggota  organisasi  92  tersebut  memiliki  jabatan  dan  pegaruh  terhadap  suatu  organisasi sehingga  kecurangan  yang  dilakukan  dianggap  wajar.  Semakin  rendah  implementasi fraud maka good  governance akan  semakin  meningkat.  Hasil  pada  penelitian  ini  sejalan  dengan Anugerah  (2014)  yang  dalam  penelitiannya  menunjukkan  terjadinya fraud karena  tidak berjalannya  mekanisme good  governance .  Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk mengurangi  kecenderungan  kecurangan  agar  tercipta good  governance adalah  dengan melakukan  prinsip-prinsip  secara  optimal  seperti  adanya  transparansi  dimana  karakteristik good  governance adalah  ketrbukaan  yang  mana  keterbukaan  itu  mencakup  semua  aspek aktifitas  yang  menyangkut  kepentingan  publik  dari  proses  pengambilan  keputusan, penggunaan  dana-  dana  publik  sampai  pada  tahapan  evaluasi.  Akuntabilitas  yang  mana merupakan  pertanggungjawaban  kepada  publik  serta  partisipasi  yang  mana  melakukan pembentukan panitia yang kompeten.
Pengaruh E-Procuremen terhadap Good  governance Melalui Fraud ,  Hasil  pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh E- Procurement terhadap good governance melalui Fraud menunjukkan  bahwa  secara  keseluruhan  variabel fraud memiliki  t-hitung   lebih kecil
dari  t-tabel  dengan  tingkat  signifikansi  0,05  yaitu  0,00435  maka  dapat  disimpulkan    bahwa koefesien  mediasi  tidak  signifikan   yang  berarti  tidak terdapat pengaruh mediasi. Penerapan prinsip good governance dalam pengadaan elektronik dapat mencegah terjadinya fraud dengan menerapkan  prinsip  partisipasi,  transparan,  responsive,  efektif, equity ,  tujan  strategis, akuntabilitas dan nilai budaya lokal  dan faktor pengendaliannya adalah pencegahan korupsi, penegakan hukum dan pengawasan. Konsep yang perlu dibangun dalam pengadaan elektronik untuk mewujudkan good governance menurut Cahyani (2019) yaitu prinsip partisipasi yakni seluruh  pengadaan  barang  dan  jasa  melalui  internet  meningkatkan  semua  partisipasi  karena memberikan  peluang  bagi  semua  lapisan  masyarakat  untuk  mengaksis  dimanapun  dan kapanpun. Prinsip transparansi adanya standar baku yang memudahkan para penyedia untuk mengetahui  adanya  lelang  serta  prinsip  akuntabilitas  yang  merupakan  pertanggungjawaban yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat yang memperlihatkan seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa. Adanya prinsip-prinsip good governance menjadikan e procurement sangat tepat  untuk  untuk  digunakan  dalam  pengadaan  elektronik untuk  mencegah terjadinya fraud , namun  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  tidak  dapatnya fraud memediasi  pengaruh e procurement terhadap good  governance yang  mana  penelitian  ini  sejalan  dengan  pendapat Karnay  &  Maria  Fatimah  (2022)  bahwa  pengadaan  elektronik  hanya  alat  untuk memoderenisasikan  penipuan  jika  tidak  adanya  akuntabilitas  dan  transparansi.  Transparansi layanan  pemerintah  akan  menurunkan  persepsi  terjadinya  korupsi,  namun  pnerepana E- Procurement belum  sepenuhnya  maksimal,  teradapat  beberapa  faktor  yang  belum dilaksanankan  secara  maksimal  seperti  perlunya  tambahan  tenaga  kerja  yang  terampil mengoprasikan E-Procurement , peningkatan infrastruktur serta adanya dukungan penuh dari lembaga  yang  terkait.  Tidak  maksimalnya  pelaksanaan  penerapan E-procurement akan menimbulkan gap antara desain yang telah direncanakan dengan hasil yang ingin dicapai, hal ini menjadikan korupsi pengadaan barang dan jasa menjadi salah salah satu yang paling banyak terjadi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  melalui  tahap  pengumpulan  data, pengolahan  data  dan  analisis  data  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut. E-Procurement berpengaruh   terhadap fraud . Sehingga penelitian ini menerima hipotesis satu (H1) yang telah diajukan. E-Procurement berpengaruh  terhadap good  governance .  Sehingga  penelitian  ini menerima hipotesis dua (H2) yang telah diajukan. Fraud berpengaruh terhadap good governance . Sehingga  penelitian  ini  menerima  hipotesis  tiga  (H3) yang telah  diajukan. Fraud tidak  mampu memediasi  hubungan  antara  E-Procurement  terhadap good  governance .  Sehingga  penelitian  ini menolak hipotesis empat (H4) yang telah diajukan. Implikasi penelitian ini adalah saran kepada pemerintah Kabupaten Lamongan untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada SDM nya karena masih minimnya tenaga terampil yang mampu mengoprasikan sistem E-Procurement. Hal tersebut membuat praktik good governance tidak berjalan dengan baik.

## REFERENSI
Adiana, I. made budi, & Yasa, I. N. M. (2018). Pengaruh Electronic Procurement Terhadap Good Governance  Pada  Pemerintah  Provinsi  Bali. E-Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas Udayana . https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i05.p09
Adjei-Bamfo,  P.,  Maloreh-Nyamekye,  T.,  &  Ahenkan,  A.  (2019).  The  role  of  e-government  in sustainable  public  procurement  in  developing  countries:  A  systematic  literature  review.
Resources, Conservation and Recycling , 142 .
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.12.001
Afolabi, A., Ibem, E., Aduwo, E., Tunji-Olayeni, P., Oluwunmi, O., & Ayo-Vaughan, E. (2022). Gauging  parameters  for  e-procurement  acquisition  in  construction  businesses  in  Nigeria.
International Journal of Construction Management , 22 (3). https://doi.org/10.1080/15623599.2019.1627504
Anugerah,  R.  (2014).  Peranan  Good  Corporate  Governance  dalam  Pencegahan  Fraud. Jurnal Akuntansi .
Avortri, C., & Agbanyo, R. (2021). Determinants of management fraud in the banking sector of Ghana:  the  perspective  of  the  diamond  fraud  theory. Journal  of  Financial  Crime , 28 (1). https://doi.org/10.1108/JFC-06-2020-0102
Belisari, S., Binci, D., & Appolloni, A. (2020). E-procurement adoption: A case study about the role of two Italian advisory services. Sustainability (Switzerland) , 12 (18). https://doi.org/10.3390/SU12187476
Budi,  I.,  &  Nusa,  S.  (2022).  Pengaruh  pengendalian  internal  &  e-procurement  terhadap  fraud. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan .
Butler,  F.,  Luijckx,  N.  L.,  Marvin,  H.  J.  P.,  Bouzembrak,  Y.,  &  Mojtahed,  V.  (2021).  Role  of analytical  testing  for  food  fraud  risk  mitigation  –  A  commentary  on  implementation  of analytical fraud testing: Role of analytical testing for food fraud mitigation. Current Research in Food Science , 4 . https://doi.org/10.1016/j.crfs.2021.03.013 Cahyani, E. N. (2019). Pengaruh Implementasi E-Procurement, Pengendalian Internal, dan Kualitas Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Pencegahan  Fraud  Pengadaan  Barang  dan  Jasa. Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi .
Cheffins,  B.  R.  (2021).  What  Jensen  and  Meckling  really  said  about  the  public  company.  In
Research Handbook
on Corporate
Purpose and Personhood .
https://doi.org/10.2139/ssrn.3679405
Chen, Y., Bretschneider, S., Stritch, J. M., Darnall, N., & Hsueh, L. (2022). E-procurement system adoption  in  local  governments:  the  role  of  procurement  complexity  and  organizational structure. Public Management Review , 24 (6). https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1874497
Chien, N. B., & Thanh, N. N. (2022). The Impact of Good Governance on the People’s Satisfaction with  Public  Administrative  Services  in  Vietnam. Administrative  Sciences , 12 (1). https://doi.org/10.3390/admsci12010035
Faisol,  I.  A.,  Tarjo,  &  Musyarofah,  S.  (2014).  Pengaruh  Penerapan  E-Procurement  Terhadap Pencegahan Fraud Di Sektor Publik. JAFFA Oktober .
Fitri, F. A., Syukur, M., & Justisa, G. (2019). Do the fraud triangle components motivate fraud in Indonesia? Australasian Accounting, Business and Finance Journal , 13 (4). https://doi.org/10.14453/aabfj.v13i4.5
Francesco,  I.  M.,  &  Hastuti,  H.  (2022).  Pengaruh  Penerapan  E-Procurement  Dan  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  (Survei  pada  Pejabat  Pengadaan  di  Kota  Cimahi). Indonesian  Accounting Research Journal . https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4126
Ibrahim,  M.,  Saputra,  J.,  Adam,  M.,  &  Yunus,  M.  (2022).  The  Moderating  Role  of  Financial Accessibility  in  Relationship  between  Resource  Competence,  Entrepreneurial  Leadership, Good Governance and Performance of Micro Small Medium Enterprises in Batam, Indonesia.
WSEAS Transactions on Business and Economics , 19 .
https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.9 Irawan, D. (2020). Peningkatan Daya Saing Usaha…. Jurnal Ilmiah Manajemen . Ishak,  D.  (2022).  Public  Services  to  Achieve  Good  Governance  in  Indonesia. Jurnal  Abdimas Peradaban , 3 (1). https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.4
Karnay, S., & Maria Fatimah, J. (2022). Analisis Transparansi Informasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Media Website (E-Procurement) dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Polewali Mandar. Syntax Literate; Jurnal … . Karyono. (2017). Forensic Fraud. Yogyakarta: CV. Andi. In cv. Andi (Vol. 8, Issue 9). Madzimure, J., Mafini, C., & Dhurup, M. (2020). E-procurement, supplier integration and supply chain performance in small and medium enterprises in South Africa. South African Journal of Business Management , 51 (1). https://doi.org/10.4102/SAJBM.V51I1.1838
Mélon, L., & Spruk, R. (2020). The impact of e-procurement on institutional quality. Journal of Public Procurement , 20 (4). https://doi.org/10.1108/JOPP-07-2019-0050
Nor,  R.,  Gani,  A.  J.  A.,  Saleh,  C.,  &  Amin,  F.  (2022).  Organizational  commitment  and
professionalism  to  determine  public  satisfaction  through  good  governance,  public  service quality, and public empowerment. International Review on Public and Nonprofit Marketing , 19 (1). https://doi.org/10.1007/s12208-021-00297-0
Oktaviani, L. (2017). Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan Dan Pendeteksi Fraud Di Sektor Publik (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota …. Jurnal Akuntansi .
Omair, B., & Alturki, A. (2020). A Systematic Literature Review of Fraud Detection Metrics in Business Processes. In IEEE Access (Vol. 8). https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2971604 Onwubiko,  C.  (2020).  Fraud  matrix:  A  morphological  and  analysis-based  classification  and taxonomy of fraud. Computers and Security , 96 . https://doi.org/10.1016/j.cose.2020.101900 Pamungkas, I. D., Ghozali, I., & Achmad, T. (2018). A pilot study of corporate governance and accounting  fraud:  The  fraud  diamond  model. Journal  of  Business  and  Retail  Management Research , 12 (2). https://doi.org/10.24052/jbrmr/v12is02/apsocgaaftfdm
Rashid, M. A., Al-Mamun, A., Roudaki, H., & Yasser, Q. R. (2022). An Overview of Corporate Fraud and its Prevention Approach. Australasian Accounting, Business and Finance Journal , 16 (1). https://doi.org/10.14453/aabfj.v16i1.7
Robson, K., Dean, M., Haughey, S., & Elliott, C. (2021). A comprehensive review of food fraud terminologies  and  food  fraud  mitigation  guides.  In Food  Control (Vol.  120). https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107516
Romaissah, Imtikhanah, S., & Hidayah, R. (2019). Pengaruh Implementasi Sistem E-Procurement dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal Neraca .
Said, J., Alam, M. M., Ramli, M., & Rafidi, M. (2017). Integrating ethical values into fraud triangle theory in assessing employee fraud: Evidence from the Malaysian banking industry. Journal of International Studies , 10 (2). https://doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-2/13
Salihu,  H.  A.  (2022).  Corruption:  an  impediment  to  good  governance.  In Journal  of  Financial Crime (Vol. 29, Issue 1). https://doi.org/10.1108/JFC-11-2020-0235
Salsa  Nabila,  P.,  &  Ramadani  Silalahi,  P.  (2022).  Optimalisasi  Good  Governance  Dalam Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Pemerintah Ke Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus  Desa  Bela  Rakyat,  Langkat). Jurnal  Ilmu  Komputer,  Ekonomi  Dan  Manajemen (JIKEM) , 2 (1).
Sánchez-Rodríguez, C., Martínez-Lorente, A. R., & Hemsworth, D. (2020). E-procurement in small and  medium  sized  enterprises;  facilitators,  obstacles  and  effect  on  performance. Benchmarking , 27 (2). https://doi.org/10.1108/BIJ-12-2018-0413 Scott. (2015). Teori Agensi Menurut Para Ahli Dalam Praktek Akuntansi. In Artikelpendidikan.Id . Shalley,  C.  E.,  &  Koseoglu,  G.  (2016).  Creativity  in  organizations.  In The  Curated  Reference Collection in Neuroscience and Biobehavioral Psychology . https://doi.org/10.1016/B978-0- 12-809324-5.23703-6
Shonhadji, N., & Maulidi, A. (2021). The roles of whistleblowing system and fraud awareness as financial  statement  fraud  deterrent. International  Journal  of  Ethics  and  Systems , 37 (3). https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2020-0140
Singh, P. K., Ismail, F. B., Wei, C. S., Imran, M., & Ahmed, S. A. (2020). A framework of E- Procurement  technology  for  sustainable  procurement  in  ISO  14001  certified  firms  in Malaysia. Advances  in  Science,  Technology  and  Engineering  Systems , 5 (4). https://doi.org/10.25046/AJ050450
Suliantoro,  H.,  Ghozali,  I.,  &  Wibowo,  M.  A.  (2015).  E-procurement  adoption  in  government institution: Predicting social values effect on intention and usage behavior of e-procurement. International Journal of Business and Society , 16 (2). https://doi.org/10.33736/ijbs.562.2015 Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. Journal of Financial Crime , 26 (1). https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128
Wahyudi,  S.,  Achmad,  T., &  Pamungkas,  I.  D. (2019).  Whistljeblowing system and fraud  early warning system on village fund fraud: The Indonesian experience. International Journal of Financial Research , 10 (6). https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n6p211
Welly, Y., & Ikhsan, A. (2022). Kinerja Keuangan dan Kinwerja Pasar Dalam Perspektif Corporate
Governance Intellectual Capital dan Green Accounting. In Madenatera . Yan, J., Erasmus, S. W., Aguilera Toro, M., Huang, H., & van Ruth, S. M. (2020). Food fraud: Assessing fraud vulnerability in the extra virgin olive oil supply chain. Food Control , 111 . https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2019.107081
Yusrianti, H., Ghozali, I., Yuyetta, E., Aryanto, & Meirawati, E. (2020). Financial statement fraud risk factors of fraud triangle: Evidence from Indonesia. International Journal of Financial Research , 11 (4). https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n4p36
Zhu, X., Ao, X., Qin, Z., Chang, Y., Liu, Y., He, Q., & Li, J. (2021). Intelligent financial fraud detection  practices  in  post-pandemic  era.  In The  Innovation (Vol.  2,  Issue  4). https://doi.org/10.1016/j.xinn.2021.100176