Hak Waris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali
I Ketut Sukadana
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia sukadan.fhunwar@gmail.com

## Abstrak
Kehidupan  masyarakat  adat  di  Indonesia  dengan  berbagai  agama  dan  budayanya  yang  beranekaragam,  tidak menutup  kemungkinan  terjadi  perkawinan  silang  diantara  mereka,  seperti  misalnya  banyak  terjadi  perkawinan antar orang-orang yang berbeda keyakinan. Perkawinan antara orang-orang berbeda agama ini, di masyarakat tidak jarang  menimbulkan  permasalahan  dalam  keluarga  bersangkutan  bahkan  sampai  berujung  perceraian.  Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimanakah status hukum perkawinan beda agama menurut Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1974 serta bagaimanakah hak waris terhadap anak  yang  lahir dari perkawinan berbeda agama menurut hukum adat Bali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan perkawinan beda agama dalam  Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia  tidak  diatur  secara  tegas  dalam  Undang-Undang  Perkawinan Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  juncto  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Undang-Undang  Perkawinan menghendaki  pasangan  yang  berbeda  agama  jika  ingin  melangsungkan  perkawinan  mestinya  menundukkan  diri pada agama salah satu pihak. Adapun hak waris anak yang terlahir dari perkawinan pasangan yang berbeda agama menurut  hukum  adat  Bali,  jika  anak  mengikuti  agama  ayahnya  maka  akan  diberikan  hak  untuk  mewaris.  Akan tetapi  apabila  si  anak  mengikuti  agama  ibunya  maka,  tidak  akan  mendapatkan  hak  untuk  mewaris.  Hal  ini didasarkan atas bahwa hukum waris adat Bali menganut asas kapurusa (garis ayah) serta harta warisan tidak saja berupa hak akan tetapi juga selalu melekat kewajiban-kewajiban tertentu yang hanya bisa dilaksanakan oleh ahli waris seagama dengan pewaris.
Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Hak Waris

## Abstract
The  life  of  indigenous  peoples  in  Indonesia  with  their  diverse  religions  and  cultures,  does  not  rule  out  the possibility of cross-marriages between them, such as many marriages between people of different faiths. Marriage between  people  of  different  religions,  in  the  community  often  causes  problems  in  the  family  and  even  leads  to divorce. The formulation of the problem in this paper is how is the legal status of interfaith marriages according to Law  Number.  1  of  1974  and  how  the  inheritance  rights  for  children  born  from  marriages  of  different  religions according  to  Balinese  customary  law.  This  research  is  a  normative  legal  research  by  examining  the  laws  and regulations  and  using  literature  studies.  The  results  showed  that  interfaith  marriages  in  the  Marriage  Law  in Indonesia were not strictly regulated in Marriage Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in conjunction with Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to the Marriage Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Marriage Law requires couples of different religions if they want to have a marriage, they must submit themselves to  the religion  of one party. As for the inheritance rights of children born from marriages of different  religious partners according  to Balinese customary law, if the child follows his father's religion then he  will  be given the right to inherit. However, if the child follows his mother's religion, he will not get the right to inherit. This is based on that the Balinese traditional inheritance law adheres to the principle of kapurusa (father line) and inheritance not only in the form of rights but also always attaches certain obligations that can only be carried out by heirs of the same religion as the heirs.
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License Halaman 124
Published: 30/07/2020
How To Cite: Sukadana, I. K. ( 2020). Hak Waris  Anak  yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali. KERTHA  WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan  Mahasiswa . 14 (2).  Pp  124-131. https:// doi.org/10.22225/kw.14.2.1920.124-131

## I.  PENDAHULUAN
Melangsungkan  perkawinan  merupakan  suatu kebutuhan  yang  menyangkut  kehidupan  manusia yang  berkaitan  dengan  nilai  keagaman  dalam membangun rumah tangga yang harmonis dengan berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Pada awalnya dalam masyarakat Indonesia menunjukkan adanya pluralisme hukum di bidang perkawinan,  karena  banyak  aturan  yang  berlaku tentang  perkawinan  seperti  dalam Burgerlijk Weetboek ,  ordonansi  perkawinan  Indonesia Kristen,  perkawinan  campuran,  hukum  adat/ hukum agama dan mungkin ada lagi hukum yang mengatur  mengenai  perkawinan.  Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan  perwujudan  dari  unifikasi  hukum pekawinan menjawab segala keperluan mengenai aturan terkait dengan perkawinan di Indonesia.
Perkembangan masyarakat sudah begitu cepat, dari  yang  awalnya  masyarakat  homogen  menjadi masyarakat  yang  heterogen. Mereka dengan latar belakang  budaya  dan  agama  berbeda  akhirnya berinteraksi dan bahkan melangsungkan perkawinan  diantara  mereka.  Pengaturan  yang tidak  tegas  menimbulkan  berbagai  masalah mengenai  perkawinan  antar  agama.  Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974 juncto Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan,  mengatakan  perkawinan  yang dilakukan  atas  dasar  keagamaan  dari  pasangan beda  agama,  maka  dikatakan  sah.  Hukum  agama pedoman dalam melangsungkan perkawinan yang berkekuatan  penuh  di  Indonesia  yang  bersifat menentukan.  Maka  masyarakat  Indonesia  di tuntut  untuk  tunduk  terhadap  hukum  yang berlaku,  tidak  melakukan  perkawinan  di  luar hukum agama.
Mengenai  pengaturan  perkawinan  pasangan berbeda  agama  di  Indonesia  yang  menyangkut sahnya  perkawinan,  tidak  ada  pengaturan  tegas yang  melarang  adanya  perkawinan  beda  agama, memang  berdasarkan  putusan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia,  perkawinan  beda  agama dapat melalui cara sebagai berikut:
 Menyiasati hukum yang berlaku di Indonesia;
 Melalui penetapan pengadilan.
Selanjutnya  apabila  kita  telaah  di  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tidak
secara  tegas  mengatur  hal  tersebut  hanya  saja pada  Pasal  57  di  dalanya  mengatur  mengenai perkawinan  campuran  yang  dilakukan  diantara dua  orang  yang  mana  tunduk  pada  dua  hukum yang  berlainan.  Dalam  pasal  ini  lebih  mengatur mengenai  perbedaan  warga  negara  dan  tidak secara  tegas  menyebutkan  adanya  perkawinan beda  agama.  Hal  ini  tentunya  berbeda  dengan ketentuan Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR)  Stb.1898  Nomor  158  tentang  Perkawinan Campuran  yang  mana  pada  Pasal  1  ditentukan yang  dimaksud  dengan  perkawinan  campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua  orang  yang  tunduk  pada  hukum  yang berlainan,  yaitu  perkawinan  antara  golongan penduduk  Bumi  Putra  dengan  seorang  dari golongan  Eropa  atau  Timur  Asing  atau  antara seorang  golongan  Eropa  dengan  seorang penduduk Timur Asing” ( Mulyadi, 2008 ).
Perkawinan  beda  agama  banyak  mengundang perdebatan  di  masyarakat  banyak  pihak  yang menentang  terjadinya  perkawinan  beda  agama, karena  di  khawatirkan  perkawinan  beda  agama akan  menimbulkan  permasalahan  yang  sulit diselesaikan.  Salah  satu  permasalahan  yang  akan timbul  terkait  dengan  keabsahan  perkawinan  dan kewarisan dari perkawinan beda agama.
Perbedaan agama di dalam sebuah perkawinan dipandang  sebagai  factor  utama  yang  menjadi penghalang  seorang  anak  mendapatkan  warisan dari orang tuanya. Apabila kita telaah sebenarnya pemahaman  yang  demikian  telah  ditinggalkan dikarenakan pengadilan telah membuat perkembangan  dengan  cara  menjatuhkan  putusan yang  progresif.  Kemajemukan  masyarakat Indonesia  memberikan  pengaruh  pada  pola pembentukan  keluarga,  dikatakan  demikian karena  tidak  sedikit  ditemukan  dalam  sebuah keluarga  saling  memeluk  agama  yang  berbeda. Keadaan  yang  demikian  sebenarnya  tidak membuat  mereka  tidak  rukun  atau  tidak  saling menghormati  tetapi  kerukunan  mereka  ini  bisa saja  runtuh  dikarenakan  permasalahan  hak mewaris.
Mengenai hukum waris banyak para ahli yang mengemukakan  pendapat  mengenai  hal  ini, diantaranya  Soebekti  dan  Tjitrosudibio  dalam ( Mulyadi, 2008 ) berpendapat bahwa hukum waris adalah  Hukum  yang  mengatur  tentang  apa  yang harus  terjadi  dengan  harta  kekayaan  seseorang yang  meninggal  dunia.  Wirjono  Projodikoro
Hak Waris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali
Keywords: Marriage, Different Religions, Inheritance Rights
dalam  ( Mulyadi,  2008 )  menyatakan  Soal  apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajibankewajiban  tentang  kekayaan  seseorang pada  waktu  ia  meninggal  dunia  akan  beralih kepada  orang  lain  yang  masih  hidup.  Dari pengertian  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  Pewaris  adalah  orang  yang  meninggal dunia  meninggalkan  harta  kepada  orang  lain sedangkan  Ahli  waris  adalah  orang  yang menggantikan  pewaris  di  dalam  kedudukkannya terhadap  warisan,  baik  untuk  seterusnya  maupun untuk  sebagian,  dan  Harta  warisan  adalah  segala harta kekayaan dari orang yang meninggal.
Pada penelitian sebelumnya, ( Purwanto, 2008 ) mengungkapkan  apabila  dilihat  dari  sudut pandang  Hukum  Waris  Islam,  maka  anak  yang lahir  dari  perkawinan  beda  agama  tidak mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  harta  waris apabila  tidak  seagama  dengan  pewaris  yang dalam  hal  ini  pewaris  beragama  Islam.  Namun demikian  apabila  pewaris  tidak  beragama  Islam (non-muslim),  sedangkan  ahli  warisnya  tidak seagama  dengan  pewaris  (non-muslim),  maka tetap  berhak  mewaris.  Hal  tersebut  didasarkan pada  hubungan  darah  antara  pewaris  dengan  ahli waris,  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal 832  KUH  Perdata  maupun  Pasal  171  huruf  c Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Penelitian lainnya  oleh  ( Nugraha,  2014 ),  mengungkapkan pelaksanaan pembagian warisan pada perkawinan Pada  Gelahang  di  Kabupaten  Tabanan  dikenal pembagian  warisan  sebelum  meninggalnya Pewaris  yang  disebut Jiwadhana .  Teknik pembagian  warisan  yang  digunakan  ada  2  cara, Untuk  jenis  pertama,  teknik  pembagian  waris yang  digunakan  adalah  dengan  pertama-tama membagi  warisan  menjadi  3  bagian.  1/3  bagian akan dibagi rata kepada ahli waris, kemudian sisa 2/3  bagian  akan  diberikan  bagi  anak  laki-laki yang  akan  merawat  orang  tuanya  hinga meninggal.  Sedangkan  untuk  jenis  kedua, pembagian  dengan  membagi  harta  menjadi  10.  3 bagian  akan  dimiliki  oleh  orang  tua  semasih hidup,  Kemudian  sisa  7  bagian  hartanya  akan dibagi  rata  dengan  rasio  anak  laki-laki  2:1  anak perempuan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis status hukum  perkawinan  beda  agama  menurut  UU Nomor  1  Tahun  1974?  dan  status  mewaris  anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

## II. METODE
Tipe penelitian yang digunakan adalah bersifat
normatif,  yaitu  penelitian  yang  diperoleh  dari hasil  studi  kepustakaan  dengan  menganalisis suatu  permasalahan  hukum  melalui  peraturan perundang-undangan dan juga aturan hukum adat berupa awig-awig .  Sedangkan  pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan  mengatur  semua  yang terkait  isu  hukum  dan  pendekatan  konseptual diperoleh  dari  pandangan-pandangan  yang memperjelas  pengertian  dan  konsep  hukum. Terkait analisis bahan hukum menggunakan studi keperpustakaan setelah bahan terkumpul kemudian diolah dan dianalisis melalui interpretasi  secara  sistematis  untuk  memudahkan pembaca  memahaminya  dan  penyajiannya menggambarkan  secara  lengkap  tentang  status mewaris  yang  berkaitan  dengan  rumusan masalah.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Status  Perkawinan  Beda  Agama  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Perkawinan dalam pandangan masyarakat adat merupakan  sesuatu  yang  suci  sifatnya.  Sebagai perbuatan yang berdasarkan ajaran agama karena merupakan  ibadah  dan  memiliki  perbuatan hukum  dalam  bidang  hukum  perkawinan. Perbedaan suku, adat dan agama masyarakat tidak dapat  membatasi  kodrat  manusia  sebagai makhluk  sosial  yang  saling  membutuhkan,  maka perlu  pemahaman  atas  makna  perkawinan  itu sendiri  di  dalam  sebuah  ikatan  perkawinan  yang mengandung  kesungguhan  untuk  hidup  bersama dalam membentuk keluarga Sehingga akan timbul hak  dan  kewajiban  sebagai  suami  isteri.  Purwoto S.  Gandasubrata  mengatakan  bahwa  perkawinan beda  agama  yang  tidak  diatur  dalam  Undang- undang  secara  tegas  ( Gandasubrata,  1988 ). Perkawinan  yang  dilakukan  antara  pasangan seorang  pria  dengan  seorang  wanita,  pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai  makhluk  sosial  guna  melanjutkan keturunannya.  Oleh  karenanya  dilihat  dari  aspek fitrah  manusia  tersebut,  pengaturan  perkawinan tidak  hanya  didasarkan  pada  norma  hukum  yang dibuat  oleh  manusia  saja,  melainkan  juga bersumber  dari  hukum  Tuhan  yang  tertuang dalam hukum agama.
Suatu  perkawinan  dapat  dianggap  sebagai suatu perbuatan hukum karena setelah perkawinan  dilaksanakan  maka  akan  mengikat pula  suatu  akibat  hukum.  Hal  ini  menyebabkan
Hak Waris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 126
sah  atau  tidaknya  suatu  perkawinan  ditentukan oleh  hukum  positif  yang  berlaku  dalam  hal  ini adalah Undang-Undang Perkawinan yang mengatur  bahwa  suatu  perkawinan  adalah  sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamnya  dan  kepercayaannya  itu.  Pengaturan tersebut menggambarkan bahwa Undang-Undang perkawinan  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang -Undang  (hukum  negara)  dan  hukum  agama ( Darmabrata,  2003 ).  Hal  tersebut  dapat  diartikan bahwa  apabila  perkawinan  hanya  dilangsungkan menurut  ketentuan  Undang-Undang  negara  tanpa memperhatian ketentuan-ketentuan agama perkawinan  tersebut  tidak  sah,  demikian  juga sebaliknya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974, juncto Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan,  adapun  syarat melangsungkan  perkawinan  yang  muat  dalam sebagai berikut :
1.  Syarat  Formil,  yakni  mengenai  aturan  yang berlaku dalam melangsungkan perkawinan.
2.  Syarat  Materill,  yakni  syarat  yang  berkaitan dengan  diri  pribadi  sesorang  yang  akan melangsungkan perkawinan, misalnya:
a.  harus  ada  persetujuan  dari  kedua  belah pihak calon mempelai;
b.  syarat usia;
c.  tidak dalam status perkawinan;
d.  berlakunya waktu tunggu.
Djuhaendah  Hasan  mengatakan  sahnya perkawinan  hanya  ada  satu  kemungkinan berdasarkan  hukum  agama,  tetapi  karena Indonesia  masyarakatnya  menganut  agama  yang berbeda  menimbulkan  keanekaragaman  ( Hasan, 2011 ).  Realita  di  masyarakat  mengenai  status keagamaan  yang  diterima  pasangan  beda  agama dapat  dilihat  dari  tata  cara  melangsungkan perkawinan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan juncto Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  harus  berdasarkan  hukum  agama masing-masing  pasangan.  Perkawinan  antar agama  yang  tidak  diakui  merupakan  pembatas
atas  dasar  agama  dimana  Undang-Undang  Dasar 1945  memberikan  kebebasan  setiap  orang  untuk memeluk  agama  dan  beribadah  menurut agamanya.
Ketentuan  agama  di  masyarakat  menjadikan perkawinan  yang  berpedoman  dengan  aturan masing-masing  agama,  maka  untuk  menentukan perkawinan  yang  sah  harus  berdasarkan keagamaan  dari  pasangan  tersebut,  apabila perkawinan  tidak  berdasarkan  keagamaan  dan tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  maka perkawinan  dianggap  tidak  pernah  terjadi  dan tidak  ada  ikatan  perkawinan  ( Nuruddin  & Tarigan,  2004 ).  Bagi  masyarakat  Indonesia  yang beragama  Islam,  Kristen,  Budha,  Hindu  dan Katholik  untuk  melangsungkan  perkawinan  antar agama  sebelumnya  harus  ada  kesepakatan  dari pasangan  tersebut.  Hukum  agama  mana  yang akan  digunakan  untuk  memenuhi  ketentuan  dari hukum  masing-masing  agama  agar  perkawinan dapat disahkan secara agama.
Selanjutnya  Pasal  2  ayat  2  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjabarkan mengenai perkawinan  agar  dicatatkan  sebagai  alternatif untuk  memperoleh  kepastian  hukum  dari  ikatan perkawinan  yang  telah  berlangsung  berdasarkan tujuan  dari  perkawinan  yang  kekal.  Dari  segi sosiologis  Negara  tidak  memberikan  pengakuan atas  perkawinan  beda  agama  yang  menyebabkan pasangan  beda  agama  mencari  alternative  untuk melangsungkan  perkawinan  beda  agama  sebagai berikut:
Penundukan hukum yang dilakukan berdasarkan  hukum  masing-masing  agama, dimana  salah  satu  pihak  menundukkan  diri  pada salah  satu  hukum  untuk  melangsungkan  proses perkawinan;
1.  Melangsungkan  perkawinan  di  luar  negeri, dengan menyiasati hukum di Indonesia banyak pasangan  menggunakan  alternatif  ini  dengan melangsungkan  perkawinan  di  luar  negeri, kemudian  mencatatkan  perkawinan  mereka  di Indonesia  paling  lambat  terhitung  dari  satu tahun perkawinan berlangsung;
2.  Melalui penetapan pengadilan, setelah memperoleh  penetapan  pengadilan  kemudian pasangan  dapat  melangsungkan  perkawinan serta  mendaftarkan  perkawinannya  tersebut secara sah.
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License

## Hak Waris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali
Hak  Waris  Anak  Yang  Lahir  dari  Perkawinan Pasangan Berbeda Agama
Perkawinan  yang  dilakukan  dengan  tidak berdasarkan kesamaan dalam hal memeluk agama sangat  rawan  menimbulkan  permasalahan- permasalahan  yang  sangat  pelik  baik  yang  akan dihadapi  oleh  pasangan  suami  istri  tersebut ataupun  pihak  ketiga  misalnya  saja  keluarga  inti atau keluarga besar pasangan suami istri tersebut. Persoalan  yang  paling  pelik  dan  pasti  akan dihadapi  adalah  permasalahan  hak  waris  bagi anak  yang  lahir  dalam  perkawinan  berbeda keyakinan  tersebut.  Harta  bersama  yang dihasilkan  dalam  suatu  perkawinan  sebenarnya bergantung kepada ada atau tidaknya perkawinan yang  sah  sebagai  dasar  hukumnya.  Hal  tersebut menyebabkan  seorang  anak  yang  lahir  dalam perkawinan yang tidak sah  hanya dapat memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja seperti yang diatur  dalam  pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang mengatur mengenai Anak yang dilahirkan di luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata dengan ibunya, keluarga ibunya, maka segala hak anak  terhadap  bapaknya  akan  hilang  dan  tidak diakui oleh hukum.
Keturunan  dalam  arti  sempit  disamakan dengan  anak.  Anak  merupakan  dambaan  bagi setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan,  karena  tujuan  dari  perkawinan adalah  untuk  memperoleh  keturunan.  Selama perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan atas aturan  perkawinan,  maka  anak  itu  merupakan anak sah. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 42 sampai 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.
Mengenai  hak  anak  sebagaimana  yang  diatur didalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak juncto Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,  ditentukan  bahwa  anak berhak untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Anak  yang  lahir  dari  pasangan  perkawinan berbeda agama, tentu tidak akan beragama ganda melainkan  anak  tersebut  mungkin  mengikuti agama  salah  satu  orang  tuanya  ataupun  dapat menentukan  pilihan  keyakinan  ketika  telah dewasa.
Keanekaragaman budaya dan agama masyarakat  Indonesia,  dengan  seiring  kemajuan teknologi yang semakin berkembang menyebabkan adanya interaksi manusia satu sama lain.  Perkawinan  pasangan  yang  berbeda  agama mengandung unsur yang sama dengan perkawinan  pada  umumnya,  hanya  saja  terdapat perbedaan dalam hal agama dan kepercayaannya, maka  menurut  hukum  akan  mengakibatkan timbulnya  akibat  hukum  dalam  perkawinan sebagai berikut:
1.  Adanya  hubungan  hukum  antara  suami  dan istri,  perkawinan  yang  menimbulkan  hak  dan kewajiban  yang  sama  sebagai  seorang  suami istri  dengan  posisi  yang  seimbang  karena masing-masing  memiliki  tanggung  jawab. Apabila  perkawinan  tidak  dicatatkan,  maka akan timbul  kerugian terhadap anak dan  harta bersama yang sulit dibagi secara adil;
2.  Adanya hubungan hukum antara orang tua dan anak,  keturunan  merupakan  generasi  penerus keluarga,  maka  perkawinan  yang  sah  menjadi lahirnya  anak  yang  sah  untuk  itu  perkawinan perlu dicatatkan sebagai kelengkapan administratif,  bila  tidak  dicatatkan  akan berakibat  pada  kewarisan  serta  hak-hak  yang sepatutnya diterima oleh anak tersebut;
3.  Masalah  harta  kekayaan,  didalam  hukum perkawinan  terdapat  dua  macam  harta  yakni harta  bersama  dan  harta  bawaan.  Apabila perkawinan  tidak  mengikuti  aturan  dianggap tidak  pernah  ada  oleh  Negara,  maka  sulit untuk  mengajukan  pembagian  harta  bersama ke pengadilan.
Selain itu berbicara mengenai jenis pewarisan, di  dalam  hukum  perdata  tepatnya  dalam  kitab undang-Undang  Hukum  Perdata  mengatur mengenai dua macam pewarisan yaitu:
1.  pewarisan berdasarkan undang-undang;
2.  pewarisan berdasarkan surat wasiat.
Mulyadi memberikan pendapat bahwa apabila ada  orang  meninggal  dunia,  pertama-tama  yang harus  diperhatikan  yaitu  apakah  yang  meninggal itu pada  waktu hidupnya mengadakan  ketentuan- ketentuan  mengenai  harta  bendanya.  Misalkan, dengan membuat surat wasiat yang isinya seluruh hartanya  diberikan  kepada  pihak  ketiga  yang bukan  keluarga  sedarhnya  ( Mulyadi,  2008 ). Apabila  teradi  hal  yang  demikian  maka  harus dipastikan  apa  ketentuan  yang  terdapat  dalam surat wasiat melanggar bagian mutlak ( Legitieme

## Hak Waris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 128
Portie )  dari  ahli  waris  yang  mempunyai  bagian mutlak  ( Legitieme  Port ie)  atau  tidak.  Apabila melanggar  bagian  mutlak  ( Legitieme  Portie ), maka  surat  wasiat  tersebut  dipotong  sebesar kekurangan  bagian  mutlak  ( Legitieme  Portie ) yang  dipunyai  legitimaris.  Apabila  surat  wasiat itu  tidak  melanggar  bagian  mutlak  ( Legitieme Portie ),  maka  apa  yang  tercantum  dalam  surat wasiat  langsung  dapat  diberikan  kepada  yang ditunjuk dan sisanya dibagikan kepada ahli waris yang  ada  (ahli  waris  menurut  undang-undang) ( Mulyadi, 2008 ).
Perlu  diketahui  untuk  menjadi  seorang  ahli waris  tidak  sembarang  orang  dapat  mengklaim bahwa  dirinya  adalah  ahli  waris  dari  seseorang tetapi  telah  diatur  beberapa  kriterianya  di  dalam peraturan perundang-undangan yaitu:
1.  Seseorang  yang  menjadi  ahli  waris  harus mempunyai  hak  atas  warisan  si  pewaris.  Hak ini dapat tmbul karena:
a.  Adanya  hubungan  darah  baik  secara  sah maupun di luar kawin ( diatur dalam KUH Perdata pasal 832)
b.  Pemberian  dilakukan  melalui  sebuah  surat wasiat  (diatur  dalam  KUH  Perdata  Pasal 874).
1.  Seseorang  yang  menjadi  ahli  waris  haruslah telah ada pada saat si pewaris meninggal dunia (diatur dalam KUH Perdata pasal 836). Dalam hal  ini  terdapat  pengecualian  yaitu  seperti yang diatur dalam pasal 2 KUH Perdata, yang menyatakan  anak  yang  ada  dalam  kandungan seorang  perempuan  dianggap  sebagai  telah dilahirkan  bilamana  kepentingan  si  anak menghendakinya.  Apabila  mati  pada  waktu dilahirkan, maka dianggap tidak pernah ada.
2.  Seseorang  yang  menjadi  ahli  waris  tidak dikategorikan  sebagai  orang  yang  dinyatakan tidak  patut  (diatur  dalam  KUH  Perdata  pada pasal 838) dan tidak cakap (diatur dalam KUH Perdata pada pasal 912) serta menolak warisan (diatur dalam KUH Perdata pada pasal 1058).
Seorang  ahli  waris  juga  memiliki  hak-hak yang  dapat  digunakan  ahli  waris  apabila diperlukan  seperti  misalnya  yang  diatur  dalam KUH  Perdata  dalam  pasal  833  ayat  (1)  yang disebut dengan hak Saisine yaitu Selain ahli waris dengan  sendirinya  karena  hukum  memperoleh hak  atas  segala  barang,  segala  hak  dan  segala piutang  yang  meninggal  dunia.  Selain  itu  hak saisine  adalah  hak  yang  memberikan  ahli  waris
mengambil tindakan segera pada saat meninggalnya pewaris mengambil alih semua hak -hak  dan  kewajiban-kewajiban  pewaris  tanpa adanya  suatu  tindakan  dari  mereka,  kendatipun mereka tidak mengetahuinya ( Klassen & Eggens, 1970 ).
Selain itu terdapat pula hak hereditatis petition yaitu  hak  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang kepada para ahli waris terhadap mereka baik atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian  dari  harta  peninggalan,  seperti  juga terhadap  mereka  yang  secara  licik  telah menghentikan penguasaannya ( Klassen & Eggens, 1970 ) yang mana hak ini di dalam KUH Perdata  diatur  dalam  Pasal  834  dan  Pasal  835. Ahli  waris  juga  memiliki  hak  untuk  menuntut bagian waris yang mana dalam pasal 1066 diatur bahwa Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam  harta  peninggalan  diwajibkan  menerima berlangsungnya  harta  peninggalan  itu  dalam keadaan tidak terbagi. Hal ini menunjukan bahwa pemisahan  ini  setiap  waktu  dapat  dituntut, biarpun  ada  larangan  untuk  melakukannya, Namun  dapatlah  diadakan  persetujuan  untuk selama  suatu  waktu  tertentu  tidak  melakukan pemisahan ( Mulyadi, 2008 ).
Apabila  terjadi  perkawinan  pasangan  yang berbeda  agama,  untuk  menentukan  pewarisan dilihat dari sah atau tidaknya anak yang lahir dari status perkawinan orang tuanya. Dinas Kependudukan  Catatan  Sipil  memiliki  tugas  dan wewenang  mencatatkan  perkawinan  sesuai ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Suatu perkawinan yang disahkan oleh masing- masing  agama  dianggap  sah,  sedangkan perkawinan  yang  tidak  disahkan  oleh  masing- masing  agama,  maka  perkawinan  tidak  dapat dicatatkan.  Adapun  perkawinan  dari  pasangan yang  berbeda  agama  dan  melangsungkan perkawinan  melalui  penetapan  pengadilan,  maka Kantor Catatan Sipil bertugas mencatatkan sesuai ketentuan undang-undang. Pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti autentik untuk mendapatkan kepastian  hukum  telah  terjadinya  perkawinan, maka  anak  akan  menjadi  anak  sah  dan  secara hukum keperdataan berhak sebagai ahli waris.
Status  hukum  anak  dari  perkawinan  pasangan yang  berbeda  agama  merupakan  keturunan  yang sah,  karena  perkawinan  telah  dicatatkan  Negara
Halaman 129
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License

## Hak Waris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali
yang  dilakukan  sesuai  dengan  hukum  masing- masing  agama.  Secara  yuridis  berdasarkan undang-undang,  anak  tumbuh  dan  berkembang dari  perkawinan  yang  sah  namun  beda  agama, anak  dapat  melakukan  pilihan  hukum  untuk dirinya  sendiri  terkait  dengan  agama  yang  akan dianut.
Hukum  adat  Bali  yang  sangat  kental dipengaruhi oleh unsur agama Hindu, menentukan  bahwa  yang  disebut  warisan  adalah berupa  hak  dan  kewajiban.  Adapun  kewajiban ahli waris adalah membayar utang-utang pewaris, melakukan  ritual pengabenan pewaris  sekaligus menyembah  sebagai  leluhurnya  di pamerajan keluarga, serta memelihara sanggah, merajan, dan pura keluarga.
Selanjutnya  menurut  hukum  waris  adat  Bali juga  mengklasifikasikan  yang  dianggap  sebagai ahli waris yaitu:
1. prati sentana (keturunan);
2. sentana  rajeg (anak  wanita  yang  diberikan status khusus );
3. sentana paperasan (anak angkat).
Menurut  hukum  adat  waris  Bali,  seseorang ahli  waris juga dimungkinkan kehilangan haknya untuk mewaris apabila:
1. alpaka  guru (melawan/  mengancam  orang tuanya);
2. sentana rajeg yang kawin keluar;
3.  anak  laki  yang  kawin nyeburin (masuk  ke keluarga istri);
4. ninggal  kedaton (meninggalkan  rumah, beralih agama).
Hukum  adat  Bali  menentukan  cara  menarik hubungan  kekeluargaan  (keturunan)  dari  garis ayah  (patrilineal).  Oleh  karena  itu  dalam  hal mewaris  yang  dianggap  sebagai  ahli  waris  juga berdasarkan hubungan keturunan dari garis ayah, yang di Bali dikenal dengan hubungan kapurusa.
Berdasarkan  hal  di  atas  apabila  dalam  suatu perkawinan  pasangan  yang  berbeda  agama mempunyai  keturunan  berpengaruh  terhadap  hak di bidang warisan. Seseorang yang tidak seagama dengan  pewaris  dari  garis kapurusa (ayah)  atau beralih  agama  dari  agama  Hindu  ke  agama  non Hindu  dianggap ninggal  kedaton (meninggalkan rumah).  Karena  dianggap ninggal  kedaton maka tidak  ada  melekat  hak  dan  kewajiban  terhadap
yang  bersangkutan.  Jadi  apabila  seorang  anak yang terlahir dari perkawinan berbeda agama dan mengikuti  agama  ibunya,  akan  dianggap  bukan sebagai ahli waris dari ayahnya.

## IV.  SIMPULAN
Dari  rumusan  masalah  yang  dikemukakan serta  pembahasannya,  maka  dapat  disimpulkan sebagai  berikut  bahwa  Perkawinan  yang dilakukan  antara  orang  yang  berbeda  agama menurut  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 juncto Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan,  dimaksudkan  salah satu  pihak  menundukan  diri  pada  salah  satu agama  pasangannya.  Akan  tetapi  terhadap pasangan  yang  tetap  ingin  melangsungkan perkawinan  dengan  agama  yang  berbeda  dapat menempuh alternatif melalui penetapan pengadilan. Menurut hukum waris adat Bali, hak waris  bagi  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan pasangan  berbeda  agama  adalah  apabila  si  anak mengikuti  agama  ayahnya  ( kapurusa )  maka sebagai  ahli  waris,  sebaliknya  apabila  mengikuti agama ibunya ( pradana ) maka tidak berkedudukan sebagai ahli waris.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmabrata,  W.  (2003). Tinjauan  UU  No.  1  Tahun 1974 . Jakarta: Gitama Jaya. Gandasubrata,  P.  S.  (1988). Tinjauan  Mengenai Perkawinan  Campuran  dan  Perkawinan  Antar Agama .  Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional.
Hasan,  D.  (2011). Hukum  Keluarga .  Jakarta:  Nuansa Madani.
Klassen, J. G., & Eggens, E. J. (1970). Hukum Waris . Sumedang:  Universitas  Padjadjaran  Library Information  System.  Retrieved  from  http:// kandaga.unpad.ac.id/Record/IOS99.slims- 27525
Mulyadi.  (2008). Hukum  Waris  Tanpa  Wasiat .
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Nugraha,  K.  A.  S.  (2014).  Pelaksanaan  Pembagian Warisan  pada  Perkawinan  pada  Gelahang Menurut Hukum Adat Bali (Studi di Kabupaten Tabanan). Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum Universitas  Brawijaya ,  1–15.  Retrieved  from http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/ hukum/article/view/778
Nuruddin,  A.,  &  Tarigan,  A.  A.  (2004). Hukum Perdata  Islam  di  Indonesia,  Studi  Kritis Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih  UU Nomor. 1/1974 sampai KHI . Jakarta: Kencana
Hak Waris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 130
Prenada Media Group. Purwanto.  (2008). Hak  Mewaris  Anak  Y ang  Lahir Dari  Perkawinan  Beda Agama . Program Studi Magister  Kenotariatan  Program  Pascasarjana
Universitas  Diponegoro  Semarang.  Retrieved from https://core.ac.uk/download/ pdf/11717565.pdf Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  1  Th  1974  tentang
Perkawinan
Undang-Undang  Nomor  16  Th  2019  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Th
1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang
Perlindungan Anak
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## Hak Waris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali