JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU Vol.12 No.1, 2018 Hal. 114-125

## ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA CILEGON
Erlina Sari Pohan
Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Khairiyah Cilegon erlinasaripohan@gmail.com
Deasy Femayona Devi
Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Khairiyah Cilegon deasy.eci2@gmail.com
Giska Rizki Rofiani
Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Khairiyah Cilegon rgiska@yahoo.com

## Diterima 6 April 2019, diterbitkan 30 April 2019

## Abstract
This study aims to examine the Analysis of Compliance with Corporate Taxpayers Based on Realization of Income  Tax  Receipts  at  Pratama  Tax  Service  Office  (KPP)  Cilegon.  The  research  method  used  in  this research is descriptive analysis. With this method, the research data is compiled, interpreted, described and analyzed. The type of data used in this study uses qualitative data, data obtained  from KPP Pratama Cilegon  from 2014-2017. The results of this study conclude that when viewed from 2014-2017 the number of corporate taxpayers increases every year. The increase in the number of corporate taxpayers above shows  that  the  potential  for  corporate  income  tax  revenues  will  increase  every  year.  Target  and acceptance of corporate income tax increase. In 2014-2015 tax receipts reached the target set. It's just that in 2016-2017 with a higher target, the realization of corporate income tax revenue does not reach the specified target. Efforts made to optimize income tax receipts at Pratama Tax Service Office (KPP) Cilegon are to carry out socialization, drop box, and pick up the ball.

## Keywords: Corporate Taxpayer Compliance, Tax Revenue, Income Tax, Pph Pasal 21

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  Analisis  Kepatuhan  terhadap  Wajib  Pajak  Badan  Berdasarkan Realisasi  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  (KPP)  Cilegon.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif.  Dengan  metode  ini,  data penelitian dikompilasi, ditafsirkan, dijelaskan, dan dianalisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, data diperoleh dari KPP Pratama Cilegon dari 2014-2017. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jika dilihat dari 2014-2017 jumlah wajib pajak perusahaan meningkat setiap tahun.  Peningkatan  jumlah  wajib  pajak  perusahaan  di  atas  menunjukkan  bahwa  potensi  penerimaan pajak  penghasilan  perusahaan  akan  meningkat  setiap  tahun.  Target  dan  penerimaan  kenaikan  pajak penghasilan  badan.  Pada  2014-2015  penerimaan  pajak  mencapai  target  yang  ditetapkan.  Hanya  saja pada  2016-2017  dengan  target  yang  lebih  tinggi,  realisasi  pendapatan  pajak  penghasilan  perusahaan tidak mencapai target yang ditentukan. Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak
penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Cilegon adalah melakukan sosialisasi, drop box, dan mengambil bola.
Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Perusahaan, Pendapatan Pajak, Pajak Penghasilan, Pph pasal 21

## PENDAHULUAN
Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Negara  bagi  kemakmuran  rakyat  (Resmi,  2017:2). Pajak  penghasilan  (PPh)  adalah  pajak  yang  dibebankan  pada  penghasilan  perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.
Kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah  sikap  taat,  disiplin  dan  memenuhi  serta  melaksanakan kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan (Rahayu,  2010:138).  Kepatuhan  ada  dua  macam  yaitu  kepatuhan  formal  dan  kepatuhan material.  Kepatuhan  formal  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan tanggal 31 Maret apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan sebelum atau   pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah  memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi.
Ketentuan    material,  yaitu  sesuai  keadaan  di  mana  wajib  pajak  memenuhi  semua ketentuan  material  perpajakan.  Kepatuhan  material  dapat  meliputi  kepatuhan  formal  wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur lengkap dan benar surat pemberitahuan SPT sesuai ketentuan dan  menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.
Di  Cilegon  masih  banyak  wajib  pajak  yang  tidak  patuh  dalam  membayar  pajak,  karena beranggapan bahwa uang pajak hanya di nikmati oleh kalangan yang berkepentingan saja dan minimnya pemahaman serta sering terjadi perubahan peraturan perpajakan. Oleh karena itu Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Cilegon  sering  melakukan  sosialisasi  untuk  meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Penerimaan  Negara  terbesar  bersumber  dari  pajak,  oleh  karena  itu    penerimaan  pajak menjadi  perhatian  utama.  Banyak  upaya  yang  telah  dilakukan  pemerintah  dalam  hal  ini Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  meningkatkan  penerimaan  negara.  Seperti  meningkatkan jumlah  wajib  pajak  aktif,  memperluas  objek  yang  dikenakan  pajak,  meningkatkan  tarif  pajak tertentu, meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak, dan lain-lain.
Di dalam UU PPh, khususnya pasal 2, subjek pajak dibagi menjadi dua, yaitu orang pribadi dan badan. Jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Cilegon pada tahun 2017 sebanyak 11.496. Pemilihan wajib pajak badan  karena melihat kota Cilegon adalah kota industri, yang terletak di daerah Ciwandan, kawasan Krakatau Steel dan daerah Merak tentunya sangat berpotensi akan penerimaan pajaknya.
Rumusan masalah penelitin ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana perkembangan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Cilegon pada tahun 2014-2017?
2. Bagaimana target dan  realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan pada tahun 2014-2017?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan pada KPP Pratama Cilegon pada tahun 2014-2017?
116
Erlina Sari Pohan, Deasy Femayona Devi, Giska Rizki Rofiani
4. Upaya-upaya  apa  yang  telah  dilakukan  KPP  Pratama  Cilegon  dalam  meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan?.

## TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pajak
Menurut Rochmat Soemitro, “Pajak adalah iuran rakyat  kepada kas Negara berdasarkan undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  balik (kontraprestesi)  yang  langsung  dapat  ditunjukan,  dan  yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran umum” (Agus, 2017:6).
Menurut undang – undang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 :
“Pajak adalah kontrabusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi  atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan  Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imblan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat “.

## Pajak Penghasilan
Pajak  penghasilan  (PPh)  adalah  pajak  yang  dikenakan  terhadap  subjek  pajak  atas penghasilan yang di terima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Resmi, 2017:70). Sesuai dengan  namanya,  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  (UU  PPh)  memuat  aturan  pajak  terkait dengan penghasilan dari subjek hukum, yaitu orang pribadi dan badan.
Objek  pajak  penghasilan  adalah  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan atau  modal  yang  merupakan  kesatuan  baik  yang  melakukan  usaha  maupun  yang  tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

## Penerimaan Pajak
Penerimaan  pajak  merupakan  penghasilan  yang  diperoleh  oleh  pemerintah  yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima  di  kas  Negara  tersebut  akan  dipergunakan  untuk  pengeluaran  pemerintah  guna meningkatkan  kemakmuran  rakyat,  sebagaimana maksud  dari  tujuan  Negara  yang  disepakati oleh para pendiri awal Negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.
Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  perpajakan  ( tax  compliance )  adalah  ketaatan,  tunduk  dan  patuh  serta melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Jadi wajib pajak yang  patuh  adalah  wajib  pajak  yang  taat  dan  memenuhi  serta  melaksanakan  kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dinyatakan patuh dan sadar apabila (Loc.cit:138):
1. Wajib  pajak  paham  atau  berusaha  untuk  memahami  semua  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lenglap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya
Table 1. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan Wajib Pajak Rasio Sangat Patuh >100 Patuh 90-100 Cukup Patuh 80-90 Kurang Patuh 60-80 Tidak Patuh ≤60

## Kriteria Wajib Pajak Patuh
Kriteria wajib pajak petuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :
1. Tepat  waktu  dalam  menyampaikan  SPT  untuk  semua  jenis  pajak  dalam  dua  tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperolah izin untuk mengatur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun 15.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dengan memadai dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pegecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiscal.
Hasil Penelitian Terdahulu
Tabel 2. Hasil Penelitian Terdahulu No Nama Judul Hasil 1 Christian Cahya Putra dan  Agus Ariato Toly (2013) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dan Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Di Surabaya Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor  kesadaran  perpajakan,  sikap fiskus,  hukum  pajak  dan  sikap  rasional secara  simultan  dan  secara  parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Surabaya.
118
Erlina Sari Pohan, Deasy Femayona Devi, Giska Rizki Rofiani
2 Monita Pantreysih Dauhan, David Paul Elia Saerang, dan Robert Lambey (2015) Analisis Kepatuhan
Wajib Pajak Badan
Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
(Study Kasus Pada KPP
Pratama Kota Bitung)
Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  badan berdasarkan  realisasi  penerimaan  PPh badan  pada  KPP  Pratama  Bitung  sudah sangat  patuh.  Berdasarkan    target penerimaan PPh badan dapat
disimpulkan  bahwa  pada  tahun  2012- 2014  meningkat  namun  tidak  rasional karena  pada  tahun  2013  mengalami kenaikan  yang  cukup  tinggi  yaitu mencapai  85,31%  dari  tahun  2014  yaitu hanya  meningkat  28,27%,  sedangkan realisasi  penerimaan  PPh  badan  dari tahun 2012-2014 meningkat. 3 Meivika Anjar KusumaDewi (2015) Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan
Penerimaan Pajak
Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada Kpp Pratama Semarang Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  badan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak,
sedangkan  pengaruh  antara  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  badan  terhadap
peningkatan penerimaan pajak diperlemah  dengan  adanya  variabel moderating sebagai pemeriksaan pajak. 6 Fajar Nur Rahmawati, Sigit Santoso, dan Nurhasan Hamidi (2014) Pengaruh Pemeriksaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Surakarta Pada tingkat signifikansi 5%, hasil analisis data menunjukkan secara parsial variabel kepatuhan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  variabel  penerimaan Pajak  Penghasilan  Badan,  sedangkan variabel pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Secara simultan kedua variabel bebas, yakni pemeriksaan
pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak,
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan  di KPP Pratama Surakarta.
Sumber : Berbagai jurnal ilmiah diolah oleh peneliti Kerangka Penelitian

## Gambar 1. Kerangka Penelitian

## Hipotesis Penelitian
Berdasarkan  kerangka  berpikir  yang  dijelaskan  diatas,  maka  penulis  dapat  menarik hipotesis penelitian sebagai berikut :
Hipotesis  :  Terdapat  perbedaan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  badan  berdasarkan  realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan pada KPP Pratama Cilegon pada tahun 2014-2017.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis  deskriptif,  yaitu  metode  yang  membahas  masalah  dengan  menggunakan, membandingkan  suatu  keadaan  serta  menjelaskan  suatu  keadaan  sehingga  dapat  ditarik kesimpulan.
Untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan metode deskriptif. Dengan metode ini,  data  penelitian  disusun,  diinterpretasikan,  dideskripsikan  dan  dianalisis.  Jenis  data  yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, data diperoleh dari KPP Pratama Cilegon dari tahun 2014-2017.
Teknik Analisa Data
Kepatuhan Wajib Pajak Badan Wajib Pajak yang terdaftar Pelaporan SPT Tahunan Target Penerimaan Pajak Badan Realisasi Penerimaan pajak Badan

## 120

## Erlina Sari Pohan, Deasy Femayona Devi, Giska Rizki Rofiani
Untuk  menganalisis  kepatuhan  wajib  pajak  dilakukan  cara  penelitian  dengan  langkah- langkah sebagai berikut :
1. Mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Palayanan Pajak Pratama Cilegon
a. Berapa  jumlah  wajib  pajak  badan  yang  terdaftar  dan  yang  melaporkan  SPT Tahunan pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Cilegon
b. Menghitung presentase kepatuhan wajib pajak badan dengan rumus :
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑃𝑇
Jumlah wajib pajak badan 𝑋100%
2. Mengetahui target dan penerimaan pajak penghasilan badan pada tahun 2014-2017
a. Jumlah target dan penerimaan pajak penghasilan badan pada tahun 2014-2017
b. Menghitung presentase penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Cilegon dengan rumus :
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 Target Penerimaan Pajak Badan 100%
c. Menghitung presentase kenaikan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Cilegon dengan rumus :
1) Presentasi  kenaikan  penerimaan  PPh  badan  pada  tahun  2014  dengan 2015
Selisih Penerimaan PPh Badan pada tahun 2014 dengan 2015 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑃ℎ 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2015 𝑋 100% 2) Presentasi  kenaikan  penerimaan  PPh  badan  pada  tahun  2015  dengan 2015 Selisih Penerimaan PPh Badan pada tahun 2015 dengan 2016 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑃ℎ 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2016 𝑋 100% 3) Presentasi  kenaikan  penerimaan  PPh  badan  pada  tahun  2016  dengan 2017 Selisih Penerimaan PPh Badan pada tahun 2016 dengan 2017 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑃ℎ 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2017 𝑋 100%

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilegon
a. Jumlah Wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Cilegon dan yang melapor SPT Tahunan dari tahun 2014-2017
Tabel 3. Wajib Pajak dan SPT Tahunan No Tahun Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Melaporkan SPT Tahunan WP Yang Harus Melaporkan SPT Tahunan 1  s/d 2013 8.886 5.721 2 2014 9.692 2.325 6.488 3 2015 10.331 2.321 6.326 4 2016 10.917 1.995 6.247 5 2017 11.496 2.710 6.266
Dari  data  di  atas  menunjukkan  bahwa  sampai  tahun  2013  jumlah  wajib  pajak  yang terdaftar ada 8.886, tahun 2014 jumlah wajib pajak badan bertambah menjadi 9.692, tahun 2015 jumlah  wajib  pajak  badan  bertambah  menjadi  10.331,  tahun  2016  jumlah  wajib  pajak  badan berambah  menjadi  10.917,  dan  tahun  2017  jumlah  wajib  pajak  badan  bertambah  menjadi 11.496. Jika dilihat dari tahun 2014-2017 jumlah wajib pajak badan setiap tahunnya mengalami kenaikan.  Dari  kenaikan  jumlah  wajib  pajak  badan  di  atas  menunjukkan  bahwa  potensi penerimaan pajak penghasilan badan akan bertambah setiap tahunya.
b. Menghitung Presentase Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Tabel 4. Persentase WP dan SPT Tahunan No Tahun Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Melaporkan SPT Tahunan Persentase (%) 1 2014 9.692 2.325 24% 2 2015 10.331 2.321 22,5% 3 2016 10.917 1.995 18,3% 4 2017 11.496 2.710 23,6%
Berdasarkan data diatas jumlah wajib pajak badan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 jumlah wajib pajak badan 9.692  dan yang melaporkan SPT Tahunan adalah 2.325 wajib pajak badan atau sebesar 24%, Tahun 2015 jumlah wajib pajak badan 10.331 dan yang melaporkan SPT Tahunan adalah 2.321 wajib pajak badan atau sebesar 22,5%, Tahun 2016 jumlah wajib pajak badan 10.917 dan yang melaporkan SPT Tahunan adalah 1.995 wajib pajak badan atau sebesar 18,3%, sedangkan tahun 2017 jumlah wajib pajak badan sebanyak 11.496 dan yang melaporkan SPT Tahunan adalah 2.710 wajib pajak badan atau sebesar 23,6%. Dan dari data  di  atas  jumlah  wajib  pajak  yang  melaporkan  SPT  Tahunan  mengalami  penurunan dikarenakan ada wajib pajak badan yang menonaktifkan menjadi wajib pajak, dan sudah tidak ada kegiatan usaha.
2. Mengetahui  Jumlah  Target  Dan Penerimaan  Pajak  Badan  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Cilegon Pada Tahun 2014-2017
a. Jumlah Target Dan Penerimaan Pajak Pada Tahun 2014-2017
Tabel 5. Target dan Penerimaan PPh Badan Tahun Target PPh Badan (Rp) Realisasi Penerimaan PPh Badan (Rp) 2014 25.327.425.001 26.649.758.636 2015 41.117.940.000 60.406.274.653 2016 235.104.741.182 98.604.515.392 2017 73.261.212.000 57.972.065.257
Berdasarkan data di atas, target dan penerimaan pajak penghasilan badan mengalami kenaikan. Tahun 2014-2015 penerimaan pajak mencapai target yang sudah di tentukan. Hanya saja  pada  tahun  2016-2017  dengan  target  yang  lebih  tinggi,  realisasi  penerimaan  pajak penghasilan badan tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Untuk target pajak itu sendiri sudah di tentukan dari kepala kantor KPP Pratama.
122
Erlina Sari Pohan, Deasy Femayona Devi, Giska Rizki Rofiani
b. Menghitung presentase penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Cilegon.
Tabel 6. Tingkat Kepatuhan Tahun Realisasi Penerimaan PPh WP Badan (Rp) Tingkat Kepatuhan WP Badan (%) 2014 26.649.758.636 105,2% 2015 60.406.274.653 146,9% 2016 98.604.515.392 41,9% 2017 57.972.065.257 79.1%
Berdasarkan  data  diatas,  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  badan  setiap  tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp  26.649.758.636 dengan tingkat kepatuhan 105,2%. Tahun 2015 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar  Rp  60.406.274.653  dengan  tingkat  kepatuhan  146,9%.  Tahun  2016  mengalami penurunan  dengan  realisasi  penerimaan  pajak  sebesar  Rp  98.604.515.392  dengan  tingkat kepatuhan  41,9%  .  Sedangkan  tahun  2017  realisasi  penerimaan  pajak  mengalami  kenaikan sebesar Rp 57.972.065.257 dengan tingkat kepatuhan 79,1%. Di tahun 2016-2017 penerimaan pajak  penghasilan  badan  mengalami  penurunan  di  karenakan  salah  satunya  factor  ekonomi, pengembalian pajak (Restitusi) dimana ada wajib pajak lebih bayar.
c. Menghitung Presentase Kenaikan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada KPP Pratama Cilegon
Tabel 7. Selisih Penerimaan PPh Badan Tahun Realisasi Penerimaan PPh WP Badan (Rp) Selisih Kenaikan atau Penurunan Persentase 2014 26.649.758.636 33.756.516.017 38.198.240.739 (40.632.450.135) 55,9% 38,7% (70%) 2015     60.406.274.653 2016     98.604.515.392 2017     57.972.065.257
Berdasarkan data di atas, setiap tahun penerimaan pajak penghasilan badan mengalami fluktuasi. Tahun 2014-2015 penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp 33.756.516.017 atau  sebesar  55,9%,  Tahun  2015-2016  penerimaan  pajak  penghasilan  badan  mengalami kenaikan  sebesar  Rp  38.198.240.739  atau  sebesar  38,7%,  dan  tahun  2016-2017  penerimaan pajak penghasilan badan mengalami penurunan sebesar Rp 40.632.450.135 atau sebesar 70%.
Pemerintah  memberikan  kemudahan  dalam  menghitung  pajak  penghasilan  badan terutang sehingga wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu sesuai dengan besaran pajak terutangnya.  Kesalahan  dalam  memperhitungkan  besarnya  pajak  terutang  semakin  dapat diminimalisasi karena wajib pajak hanya menggunakan satu lapisan tarif.
Sejak dilakukannya reformasi perpajakan yang pertama (the first tax reform) pada tahun 1984,  diharapkan  penerimaan  pajak  sebagai  sumber  utama  bembiayaan  APBN  dapat dipertaruhkan kesinambungannya. Selain sebagai sumber penerimaan (budgetair) , pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi regulerend. Menteri keuangan mengatakan selain ditunjukan untuk  meningkatkan  penerimaan  Negara,  penerimaan  pajak  juga  akan  diarahkan  untuk memberikan  stimulus  secara  terbatas  guna  mendukung  mendukung  pertumbuhan  ekonomi yang lebih berkualitas.
Dengan perhitungan dan analisis data di atas menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan mengalami naik turun, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak
badan tidak selalu berperan dalam penerimaan pajak penghasilan tetapi ada factor lain seperti bertambahnya  penghasilan  badan  setiap  tahunnya  maka  nilai  pajak  yang  dikenakan  juga bertambah  setiap  tahunnya,  sehingga  penerimaan  pajak  penghasilan  badan  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cilegon juga meningkat.
3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
a. Mengadakan Sosialisasi
Sosialisasi  perpajakan  merupakan  bentuk  kegiatan  yang  di  lakukan  oleh  KPP Pratama Cilegon dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi ini dilakukan dengan mengadakan sekolah pajak yang diadakan seminggu 2 kali pada hari selasa dan rabu, satu hari untuk wajib pajak orang pribadi dan satu hari untuk wajib pajak badan.  Materi  yang  di  sampaikan  mengenai,  manfaat  pajak,  cara  melaporkan  SPT dengan benar, pelayanan pajak, dan semua yang berhubungan dengan pajak.
b. Drop Box
Drop Box merupakan salah satu upaya yang dilakukan KPP Pratama Cilegon untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Drop  Box  ini  berfungsi  untuk  memudahkan pembayaran pajak. Drop box berwujud kotak-kotak mungil seperti kotak pos yang di sajikan di beberapa hal ini berfungsi untuk meraih pajak. Tempat-tempat tersebut adalah  tempat  strategis,  misalnya  mall,  kelurahan,  dan  kecamatan,  serta  sector pemerintah daerah. Drop Box bukan hanya masalah pelayanan tetapi juga menjalin kedekatan dengan wajib pajak. Drop Box mewujudkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan perlakuan yang prima, mudah, efektif, dan efesien.
c. Jemput Bola
Jemput bola merupakan kegiatan yang dilakukan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Cilegon  untuk  mengambil  SPT  secara  langsung  datang  ke  intansi-intansi, kantor-kantor,  maupun  kelompok-kelompok  lainnya  dan  langsung  di  terima  oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon. Selain penerimaan SPT wajib pajak dapat  berkonsultasi  dengan  pegawi  pajak  mengenai  keseluruhan  yang  berkaitan dengan pajak.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kepatuhan wajib pajak badan berdasrkan penerimaan pajak penghasilan tahun 2014-2017 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon, maka penlis menarik kesimpulan sebagai beriku t:
1. Berdasarkan  data  yang  di  peroleh  dari  KPP  Pratama  Cilegon  pada  tahun  2013  jumlah wajib pajak yang terdaftar ada 8.886, tahun 2014 jumlah wajib pajak badan bertambah menjadi 9.692, tahun 2015 jumlah wajib pajak badan bertambah menjadi 10.331, tahun 2016 jumlah wajib pajak badan bertambah menjadi 10.917, dan tahun 2017 jumlah wajib pajak badan bertambah menjadi 11.496. Jika dilihat dari tahun 2014-2017 jumlah wajib pajak  badan  setiap  tahunnya  mengalami  kenaikan.  Dari  kenaikan  jumlah  wajib  pajak badan di atas menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak penghasilan badan akan bertambah setiap tahunya.
2. Target dan penerimaan pajak penghasilan badan mengalami kenaikan. Tahun 2014-2015 penerimaan pajak mencapai target yang sudah di tentukan. Hanya saja pada tahun 2016- 2017 dengan target yang lebih tinggi, realisasi penerimaan pajak penghasilan badan tidak mencapai target yang sudah ditentukan.
124
Erlina Sari Pohan, Deasy Femayona Devi, Giska Rizki Rofiani
3. Setelah menghitung kepatuhan wajib pajak badan, kepatuahan wajib pajak badan setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 26.649.758.636  dengan  tingkat  kepatuhan  105,2%.  Tahun  2015  realisasi  penerimaan pajak  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp  60.406.274.653  dengan  tingkat  kepatuhan 146,9%. Tahun 2016 mengalami penurunan dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 98.604.515.392 dengan tingkat kepatuhan 41,9% . Sedangkan tahun 2017 realisasi penerimaan  pajak  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp  57.972.065.257  dengan  tingkat kepatuhan 79,1%.
4. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon adalah melakukan sosialisasi, Drop Box , dan jemput bola.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  kesimpulan  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon maupun peneliti selanjutnya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari pajak, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Lebih  meningkatkan  lagi  jumlah  wajib  pajak  badan  sehingga  penerimaan  pajak  akan meningkat  dan  dapat  memenuhi  target  yang  ditentukan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP) Pratama Cilegon.
2. Melakukan  kegiatan  pendukung  yaitu  kemitraan  dengan  dunia  usaha,  aktivitas himbauan, dan kunjungan ke lokasi usaha wajib pajak. Melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat
Dan mengoptimalkan lagi upaya-upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Cilegon dalam meningkatkan  penerimaan  pajak  penghasilan  badan,  agar  lebih  sadar  pajak  dan  sadar  akan kewajiban  membayar  pajak  bagi  perusahaan  yang  sudah  memenuhi  persyaratan  subjektif maupun objektif sebagai wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abuyamin, Oyok. 2015. Perpajakan, cetakan pertama . Mega Rancage Press. Bandung. Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2015. Akuntansi Perpajakan Edisi 3 . Salemba Empat. Jakarta.
Agoes, Sukrisno. Akuntansi Perpajaka n edisi 3 . Salemba Empat. Jakarta. Alma, Buchari. 2015. Pengantar Statistika . Alfabeta. Bandung. Astuti, Wigi. 2016. Analisis Pertumbuhan PBB dan Kontribusinya Terhadap PAD Kota Balikpapan . Fakultas Ekonomi Balikpapan.
Boediono. 2000. Perpajakan Indonesia .Diadit Media. Jakarta. Budi, Prianto. 2017. Modul Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak A&B, Cetakan Edisi 2 . PT.Pratama Indomitra. Jakarta.
Darwin. 2013. Panduan Praktis Pengelolaan PBB P2 . Mitra Wacana Media. Jakarta.
Diana, Anastasia dan Lilis Setiawan. 2010. Perpajakan Indonesia . CV. Andi Offset. Yogyakarta. Fitriandi, Primandita. 2011. Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap . Saelmba Empat. Jakarta Selatan
http://www.bbpk.kemenkeu.go.id Kasirin. 2012. P erpajakan . Serang Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Mardiasmo. 2015. Perpajakan Indonesia . CV. Andi Offset, Yogyakarta.
Pratiwi, Idha Ayu Metha. 2015. Analisis strategi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan  perkotaan  serta  efektivitas  penerimaannya  di  pemerintah  Kota  Denpasar . Universitas Denpasar.
Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal Edisi Pertama . Graha Ilmu. Yogyakarta. Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10 . Salemba Empat. Jakarta. Rusjdi, Muhammad. 2008. PBB, BPHTB, & Bea Materai, Edisi Kedua Januari . PT. Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta.
Ruswandi, Rina Rahmawati. 2009. Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten. Universitas Sumedang.
Siahaan, Marihot Pahala. 2006. Pajak Daerah & Retribusi Daerah . Rajawali Pers. Jakarta.
Sjahrir.2009. Undang-Undang  R.I  Nomor  32  &  33  Tahun  2004,  Otonomi  Daerah  2004-2009, Cetakan Pertama .Citra Umbara. Bandung. Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Bisnis . Alfabeta. Bandung. Supramono  dan  Theresia  Woro  Damayanti.  2010. Perpajakan  Indonesia .  CV.  Andi  Offset. Yogyakarta.
Suryani, Evi. 2016. Efektivitas Pemungutan PBB Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli  daerah    (PAD)  Kabupaten  Pesawaran .  Universitas Pesawaran.
Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Materi Terbuka Kesadaran pajak untuk perguruan tinggi . Jakarta.
Utiarahman, Nur Riza. 2015. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB terhadap PAD Kota Tomohon . Universitas Negeri Tomohon. Widyaningsih,  Aristanti.  2013. Hukum  Pajak  dan  Perpajakan  dengan Pendekatan  Mind  MAP . Alfabeta cv. Bandung.
www.bps.com
Zulkifli. 2016. Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB- P2) Terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD ). Universitas Gorontalo.
.