## Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Hak Kebebasan Berserikat Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia

## M. Asfa Firosa
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: firosasfa@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  dimaksudkan  untuk  menjawab  permasalahan  mengenai  pembubaran  organisasi kemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang organisasi kemasyarakatan bila ditinjau  dari    prinsip  negara  hukum,  demokrasi  dan  hak  asasi.  Metode  yаng  digunаkаn  bersifat yuridis  normаtif.  Pendekatan    yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan  konseptual.  Artikel  ini  menyimpulkan  bahwa  mekanisme  pembubaran  organisasi kemasyarakan  menjadi  lebih  ringkas  dengan  tidak  melalui  jalur  pengadilan  karena dicantumkannya  asas contrarius  actus .  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  prinsip  negara  hukum, demokrasi dan hak asasi manusia. Organisasi Kemasyarakatan sebagai instrumen penting dalam demokrasi  dan  wujud  dari  kebebasan  berserikat,  maka  pembubaran  harus  tetap  diputuskan melalui  mekanisme due  process  of  law oleh  pengadilan  yang  independen.  Proses  hukum  ini menjadi sangat penting karena pembubaran yang dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif secara sepihak akan menimbulkan kesewenang-wenangan.
Kata kunci : Pembubaran organisasi kemasyarakatan, due process of law.

## Abstract
This article is intended to address the problem of the dissolution of social organizations as stated in social organizations law viewed from the principles of state law, democracy and human rights. The  method  used  is  normative  juridical.  The  approach  used  is  the  statutory  approach  and conceptual  approach.  This  article  concludes  that  the  mechanism  for  dissolution  of  civil  society organizations has become more concise by not passing through the courts because of the inclusion of  the contrarius  actus principle.  This  is  not  in  accordance  with  the  principles  of  state  law, democracy and human rights. Social Organization as an important instrument in democracy and a form  of  freedom  of  association,  the  dissolution  has  to  be  decided  through  a  due  process mechanism of law by an independent court. This legal process becomes very important because the dissolution carried out by an executive institution unilaterally will lead to arbitrariness.
Keywords : Dissolution of community organizations, due process of law.

## Sejarah Artikel
Submite: 18 Juli 2019; Direview: 12 September 2019; Diterima: 18 November 2019; Diterbitkan: 10 Desember 2019; Sitasi: V.2.2 volksgeist 2019.

## Pendahuluan
Salah  satu  hak  yang  dianggap sebagai  hak  fundamental  bagi  manusia adalah  kebebasan  untuk  berserikat  atau berorganisasi  ( freedom  of  association ),

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2884
kebebasan  berkumpul  ( freedom  of  assem- bly ),  dan  kebebasan  menyatakan  pendapat ( freedom  of  expression ).  Hak  ini  dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan  bagian  dari  konsep  hak-hak asasi  manusia, terutama dalam  rumpun  hak sipil  dan  politik.  Dasar  hukum  kebebasan untuk  berserikat  dan  berkumpul  serta mengeluarkan pendapat yang berlaku secara universal adalah Pasal 20 ayat (1) Deklarasi Umum  Hak  Asasi  Manusia  ( Universal Declaration  of  Human  Rights )  di  mana “setiap  orang  mempunyai  hak  atas kebebasan  berkumpul  dan  berserikat  tanpa kekerasan”.  Kemudian  dalam  Pasal  21  dan 22  ayat  (1)  Kovenan  Hak-hak  Sipil  dan Politik  ( International  Covenant  on  Civil and Political Rights ).
Kebebasan  berserikat  sebagai  hak yang  diakui  secara  universal  sebagaimana yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  secara nasional  pun  telah  diatur  dalam  Pasal  28E ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa “setiap  orang  berhak  atas  kebebasan berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan pendapat.”
Sejalan dengan hal tersebut kemudian  ditegaskan  kembali  di  dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang menyatakan:
(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul,  berapat,  dan  berserikat untuk maksud-maksud damai.
(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai  politik,  lembaga  swadaya masyarakat  atau  organisasi  lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan  negara  sejalan dengan tuntutan perlindungan,
penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia  dengan  ketentuan  pera- turan perundang-undangan.
Salah satu bentuk implementasi atas hak  setiap  orang  berhak  untuk  berkumpul, berapat,  dan  berserikat  tersebut  adalah pembentukan  Organisasi  Kemasyarakatan sebagai  salah  satu  wadah  bagi  masyarakat untuk  mengaktualisasikan  kebebasannya dalam berserikat dan berkumpul. Organisasi Kemasyarakatan  merupakan  salah  satu wujud  dari  partisipasi  masyarakat  dalam mengembangkan  demokrasi  dalam  upaya menjunjung  tinggi      kebebasan,  kesetaraan, kebersamaan,  dan  kejujuran.  Organisasi Kemasyarakatan merupakan organisasi yang  dibentuk  oleh  sekelompok  warga negara  Republik  Indonesia  secara  sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk  memperjuangkan  kepentingan  ang- gota, masyarakat, bangsa, dan negara. 1
Dalam aktivitasnya sehari-hari harus diakui  bahwa  Organisasi  Kemasyarakatan tidak  luput  dengan  hal-hal  negatif  yang merugikan  masyarakat  dan  merusak  citra Organisasi  Kemasyarakatan  itu  sendiri. Misalnya muncul kegiatan-kegiatan Organisasi  Kemasyarakatan  yang  berten- tangan  dengan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  yang  merupakan  ancaman terhadap  eksistensi  bangsa  dengan  telah menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Seperti  yang  terjadi  pada  beberapa  waktu yang  lalu  di  mana  Organisasi  Kema- syarakatan bernama Hizbut Tahrir
Indonesia  atau  biasa  disebut  HTI  dalam kegiatannya  ditengarai  mengusung  sebuah konsep Negara Khilafah atau Negara Islam,
1 Jimly Asshidiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran  Partai  Politik  Dan  Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

## Volksgeist
yang  kemudian  oleh  pemerintah  dianggap mengancam  kelangsungan  bentuk  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Atas  pertimbangan  tersebut,  dengan menggunakan  dasar  hukum  yang  terdapat dalam  Pasal  22  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:
“dalam  hal  ihwal  kegentingan  yang memaksa,  Presiden  berhak  mene- tapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”
Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  17  tahun  2013  tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian disahkan  menjadi  undang-undang  oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  melalui  Rapat  Paripurna  di Kompleks  Parlemen,  Senayan,  Jakarta  dan telah diundangkan pada tanggal 22 Nopember  2017  menjadi  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2013  Organisasi  Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang  tersebut  dianggap tidak  lagi  memadai  sebagai  sarana  untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  baik  dari  aspek substantif  terkait  dengan  norma,  larangan, dan  sanksi serta prosedur hukum  yang ada. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia  mencabut  status  badan  hukum Organisasi  Kemasyarakatan  Hizbut  Tahrir Indonesia  berdasarkan  Surat  Keputusan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  AHU-30.AH.01.08  tahun  2017 tentang  pencabutan  Keputusan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  nomor AHU-0028.60.10.2014  tentang  pengesahan pendirian badan  hukum perkumpulan Hizbut  Tahrir  Indonesia  dan  dengan demikianorganisasi  tersebut  resmi  dibu- barkan oleh pemerintah. 2
Terdapat  beberapa  polemik  yang muncul atas fenomena pembubaran tersebut,  yaitu adanya asas contrarius actus yang  digunakan  oleh  pemerintah  dalam menetapkan  peraturan  tersebut,  di  mana asas  tersebut  memberi  wewenang  kepada pemerintah untuk menarik kembali keputusan  atau  peraturan  yang  dibuatnya dengan ketentuan bahwa penatikan keputusan atau peraturan tersebut dilakukan oleh  lembaga  yang  membuatnya.  Hal tersebut yang kemudian dicantumkan dalam Pasal  61  ayat  (1)  dan  62  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2017  sebagai berikut:
Pasal 61
(1) Sanksi  administratif  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  60  ayat  (1) terdiri atas :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian  kegiatan;  dan  / atau
c. pencabutan  surat  keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
2 Widya Victoria, “‘Dirjen AHU Kemenhumkam :  Ormas  HTI  Resmi  Bubar,’” February 10, 2019, http://hukum.rmol.co/read/2017/07/19/299647/Dirj en-AHU-Kemenkumham:-Ormas-HTI-Resmi- Bubar.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2884

## Pasal 62
(3) Dalam  hal  Ormas  tidak  mematuhi sanksi  penghentian  kegiatan  seba- gaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),
Menteri  dan  menteri  yang  menye- lenggarakan  urusan  peinerintahan di  bidang  hukum  dan  hak  asasi manusia  sesuai  dengan  kewena- ngannya  melakukan  pencabutan surat  keterangan  terdaftar  atau pencabutan status badan hukum.
Berbagai  pihak  menganggap  bahwa hal  tersebut  dianggap  sebagai  kemunduran dalam demokratisasi Indonesia dan dianggap telah membatasi kebebasan berserikat  seperti  yang  tercantum  dalam Pasal  28E  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Selain  itu,  mekanisme  pembubaran  tanpa melalui  proses  peradilan  dianggap  sebagai sebuah  kemunduran  jika  dibandingkan dengan peraturan Organisasi Kema- syarakatan  sebelumnya,  yaitu  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2013  yang mengatur mekanisme pembubaran berdasar- kan putusan pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 68:
(1) Dalam hal Ormas berbadan hukum  tidak  mematuhi  sanksi penghentian  sementara  kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  64  ayat  (1)  huruf  b, Pemerintah  menjatuhkan  sanksi pencabutan status badan hukum.
(2) Sanksi  pencabutan  status  badan hukum  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dijatuhkan  setelah adanya  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum  tetap  mengenai  pembu- baran Ormas berbadan hukum.
(3) Sanksi  pencabutan  status  badan hukum  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilaksanakan  oleh
menteri  yang  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang hukum dan hak asasi manusia.
Polemik  tersebut  merupakan  kritik yang  berdasar  dalam  perspektif  Hak  Asasi Manusia, khususnya mengenai hak kebebasan  berserikat  dan  mengeluarkan pendapat. Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan  tanpa  adanya  putusan pengadilan  dikhawatirkan  akan  membuat pemerintah terjebak pada praktik otoritarianisme  seperti  yang  terjadi  pada masa Orde Baru. 3
Hukum internasional, melalui Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Sipil dan Politik ( International Covenant on Civil and  Polical  Rights ),  telah  mengatur berbagai macam Hak Asasi Manusia dalam ruang lingkup hak sipil dan politik. Pasal 22 ayat  (1)  menjamin  hak  setiap  orang  untuk berserikat  dengan  orang  lain,  termasuk  hak untuk  membentuk  dan  bergabung  dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.  Kemudian  dalam  Pasal  22 ayat  (2)  disebutkan  bahwa  hak  tersebut tidak  dapat  dibatasi  kecuali  jika  dibatasi oleh  undang-undang  dengan  tujuan  untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, keterban umum, perlindungan  kesehatan  dan  moral  publik, atau  perlindungan  atas  hak  dan  kebebasan dari  orang  lain.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  hak  kebebasan  ber- serikat merupakan hak yang dapat dibatasi.
Namun  Muchamad  Ali  Syafa’at dalam  disertasinya  menjelaskan  bahwa: “Negara dapat membubarkan suatu organisasi  dengan  landasan  pembatasan
3 Victor  Imanuel,  “Asas  Contrarius  Actus Pada  Perpu  Ormas :  Kritik  Dalam  Perspektif Hukum  Administrasi  Negara  Dan  Hak  Asasi Manusia,” PJIH Surabaya 4, no. 2 (2017): 255.

## Volksgeist
Hak  Asasi  Manusia  yang  dibolehkan,  yaitu untuk  kepentingan  keamanan  nasional  dan keselamatan  publik,  mencegah  kejahatan, melindungi  kesehatan  dan  moral,  serta melindumgi hak dan kebebasan lain. Untuk memastikan  bahwa  pembatasan  dalam bentuk  pembubaran  dilakukan  dengan benar-benar untuk mencapai tujuan tersebut,  harus  ditentukan  terlebih  dahulu secara  konstitusional  ketentuan-ketentuan yang  dapat  menjadi  alasan  pembubaran suatu organisasi. Di sisi lain untuk memutus apakah  suatu  organisasi  memang  kebe- radaannya  dan  aktivitasnya  memenuhi alasan pembubaran, harus dilakukan melalui  proses  yang  adil,  seimbang, berdasarkan  bukti-bukti  yang  kuat  dan objektif. Oleh karena itu, pembubaran suatu organisasi harus dilakukan melalui mekanisme peradilan.” 4
Indonesia  merupakan  negara  demo- krasi  dan  juga  sebagai  negara  hukum. Kedua  ketentuan  ini  mengandung  arti bahwa  Negara  Indonesia  menganut  prinsip constitutional democracy atau negara hukum  yang  demokratis. 5 Berdasarkan prinsip tersebut, hukumlah yang merupakan kekuasan  tertinggi  dalam  penyelenggaraan negara atau yang dikenal dengan prinsip the Rule of Law dan salah satu ciri penting yang terdapat  dalam  prinsip  ini  adalah  adanya perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  yang dijamin oleh konstitusi.
Selain  itu,  hak  hebebasan  berserikat yang  tercantum  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Sebagai  salah  satu  wujud  pengor-
4 Muchamad  Ali  Safa’at, Pembubaran Partai Politik : Pengaturan Dan Praktik Pembubaran  Partai  Politik  Dalam  Pergulatan Republik (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
5 Jimly  Asshidiqie, Konsolidasi  Naskah UUD  1945  Setelah  Perubahan  Keempat (Jakarta: Yarsif Watampone, 2003).
ganisasian  ide,  pikiran,  dan  pandangan dalam masyarakat  yang  demokratis melalui pembentukan organisasi ( freedom of association ),  bentuk natural  rights yang bersifat  fundamental  dan  melekat  dalam peri  kehidupan  bersama  umat  manusia. 6
Oleh  karena  itu,  kebebasan  berserikat merupakan  salah  satu  wujud  dari  demo- krasi.  Demokrasi  itu  sendiri  mengandung makna persamaan ( equality ) dan kebebasan ( freedom )  atau  Kemerdekaan  ( liberty ).
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang telah  diuraikan  maka  artikel  ini  akan mengulas  kesesuaian  dan  konsisten  norma dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2017  dengan  Pasal  28E  ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  mengenai  hak  kebebasan berserikat.
Sementara  ini,  metode  yаng  digu- nаkаn  dаlаm  penelitiаn  ini  yаitu  yuridis normаtif (normative legal research) . Penelitian  normatif  adalah  suatu  proses untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip- prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi.  Adapun pendekatan penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan ( statue approach) danpendekatan konseptual ( conseptual  approach ).  Bahan  hukum  dari penelitian  ini  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum  tersier.  Sumber  bahan  hukum penelitian  ini  didapat  melalui  Perpustakaan Pusat  Universitas  Brawijaya  Malang,  Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan  Umum  Pusat  Kota  Malang. Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dalam
6 Jimly Asshidiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran  Partai  Politik  Dan  Mahkamah Konstitusi, .

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2884
penelitian  ini  adalah  dengan  penelusuran kepustakaan  dan  akses  internet.  Аnаlisis bаhаn  hukum  yаng  digunаkаn  peneliti dаlаm  penelitiаn  ini  аdаlаh  dengаn deskriptif аnаlitis dаn preskriptif.

## Pembahasan
Keberadaan  Organisasi  Kemasyara- katan  merupakan  sejarah  tumbuh  dan berkembangnya  kesadaran  sekaligus  eks- presi  kebebasan  mengeluarkan  pendapat dalam  konteks  berserikat  dan  berkumpul. Organisasi  Kemasyarakatan  secara  nyata memperoleh  tempat  dan  kesempatan  untuk berkembang seiring dengan demokrasi yang berjalan  di  semua  sektor  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Keterkaitan antara  negara  dan  Organisasi  Kema- syarakatan  dapat  dilihat  dalam  ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Nomor II/MPR/1983  tentang  Garis-Garis  Besar Haluan Negara dalam rangka meningkatkan peranan  organisasi  profesi  dan  fungsional terutama  dalam  rangka  pembangunan nasional,  maka  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  telah  mengambil  suatu  keputusan dalam Bab IV yang menyebutkan bahwa:
“Dalam rangka meningkatkan
peranan  organisasi-organisai  kema- syarakatan dalam pembangunan nasional  sesuai  dengan  bidang kegiatan  profesi  dan  fungsionalnya masing-masing  maka  perlu  diting- katkan  usaha  memantapkan  dan menata  organisasi-organisasi  ter- sebut.  Untuk  itu  perlu  disusun Undang-Undang  tentang  Organisasi kemasyarakatan”
Salah satu wujud pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 28E UndangUndang
Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  yaitu  adanya  peraturan  mengenai
Organisasi  Kemasyarakatan.  Namun  dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Pera- turan  Perundang-undangan  menyebutkan bahwa  “Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum  dasar  dalam  Peraturan  Perundang- undangan”,  mengingat  juga  secara  hierarki mengenai  peraturan  perundang-undangan yang  dicantumkan  dalam  pasal  7,  bahwa Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dijadikan  sebagai norma  dasar  ( basic  norm )  sebagaimana aturan  dasar  negara  ( staatsgrundgesetz ) sebagaimana pandangan Kelsen dan Nawiaky.
Konsekuensi dari hal tersebut adalah:  pertama,  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 mengesampingkan  semua  peraturan  yang lebih  rendah  (berlaku  asas lex  superiori derogat  legi  inferiori )  dan  kedua,  materi muatan dari Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  menjadi sumber dalam pembentukan segala perundang-undangan.  Dengan  demikian,
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sampai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten atau Kota tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. 7
1. Polemik pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2017 Terkait dengan pembubaran
Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2017  terdapat
7 Zaka  Firma  Aditya  dan  M.  Reza  Winata, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundangundangan  Di  Indonesia,” Jurnal  Negara Hukum 9, no. 1 (June 2018): 80.

## Volksgeist
beberapa  polemik  yang  muncul  atas fenomena pembubaran tersebut yaitu mengenai  adanya  asas Contrarius  Actus yang  digunakan  oleh  pemerintah  dalam menetapkan peraturan tersebut yang tercantum  dalam  konsideran  menimbang pada huruf e sebagai berikut:
“bahwa  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan  belum  menganut asas  contraius  actus sehingga  tidak efektif  untuk  menerapkan  sanksi terhadap  organisasi  kemasyarakatan yang  menganut,  mengembangkan, serta  menyebarkan  ajaran  atau paham  yang  bertentangan  dengan Pancasila dan .Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945”
Di  mana  asas  tersebut  memberi wewenang kepada pemerintah untuk menarik  kembali  keputusan  atau  peraturan yang  dibuatnya  dengan  ketentuan  bahwa penatikan keputusan atau peraturan tersebut dilakukan oleh lembaga yang membuatnya.
Hal tersebut yang kemudian diterap- kan  dan  dicantumkan  dalam  Pasal  61  dan 62  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2017 sebagai berikut:
Pasal 61
(1) Sanksi  administratif  sebagai- mana  dimaksud  dalam  Pasal 60 ayat (1) terdiri atas :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian kegiatan;
dan/atau
c. pencabutan surat keterangan  terdaftar  atau pencabutan  status  badan hukum. (2) Terhadap Ormas yang didirikan  oleh  warga  negara asing  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan  sanksi  adminis- tratif  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  huruf  a  dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perun- dang-undangan.
(3) Sanksi  administratif  sebagai- mana  dimaksud  dalam  Pasal
60 ayat (2) berupa:
a. pencabutan  surat  ketera- ngan terdaftar oleh
Menteri; atau
b. pencabutan  status  badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di bidang  hukum  dan  hak asasi manusia.
(4) Dalam  melakukan  pencabu- tan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3),  Menteri  dan menteri yang menyeleng- garakan  urusan  pemerintahan di  bidang  hukum  dan  hak asasi  manusia  dapat  meminta pertimbangan  dari  instansi terkait.
Pasal 62
(3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi  sanksi  penghentian kegiatan  sebagaimana  dimak- sud  pada  ayat  (2),  Menteri dan menteri yang menyeleng- garakan  urusan  peinerintahan di  bidang  hukum  dan  hak asasi  manusia  sesuai  dengan kewenangannya melakukan pencabutan  surat  keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
Kemudian lebih lanjut secara eksplisit  dijelaskan  dalam  Penjelasan  Pasal 61 ayat (3) sebagai berikut:

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2884
“Yang  dimaksud  dengan  "penja- tuhan  sanksi  administratif  berupa pencabutan surat keterangan terdaftar  dan  pencabutan  status badan  hukum"  adalah  sanksi  yang bersifat  langsung  dan  segera  dapat dilaksanakan  oleh  Menteri  Dalam Negeri  atau  Menteri  Hukum  dan Hak Asasi Manusia terhadap Ormas yang  asas  dan  kegiatannya  nyata- nyata mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.Tahun 1945, sehingga Pemerintah berwenang  melakukan  pencabutan. Pencabutan surat keterangan terdaftar  atau  pencabutan  status badan  hukum  Ormas  sudah  sesuai dengan asas contrarius actus , sehingga  pejabat  yang  berwenang menerbitkan  surat  keterangan/surat keputusan  juga  berwenang  untuk melakukan pencabutan.”
Dengan  diterbitkannya  peraturan mengenai Organisasi Kemasyarakatan yang baru tersebut mekanisme pembubaran dapat dikatakan  lebih  ringkas  serta  tanpa  perlu melalui  jalur  pengadilan  dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013 sebagaimana yang tercantum pada Pasal 61 dan 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2017  di  mana  dalam  memberikan sanksi  administratif  pemerintah  dapat melakukan pencabutan  status  badan  hukum sebuah  organisasi  secara  langsung  oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dalam  peraturan  sebelumnya  yaitu Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013, pemerintah atau pemerintahan daerah sesuai dengan  lingkup  tugas  dan  kewenangannya menjatuhkan  sanksi  administratif  kepada
Organisasi  Kemasyarakatan  yang  melang- gar  ketentuan  kewajiban  serta  larangan yang  diatur.  Sebelum  menjatuhkan  sanksi administratif,  pemerintah  atau  pemerintah daerah  melakukan  upaya  persuasif  terlebih dahulu. 8
Dari  perbedaan  terkait  pembubaran Organisasi  Kemasyarakatan  tersebut  yang pada  akhirnya  memunculkan  perdebatan. Hal tersebut karena dalam peraturan terbaru yaitu  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2017,  pemerintah  dapat  menggunakan kewenangannya untuk membubarkan Organisasi  Kemasyarakatan  yang  dirasa bertentangan  dengan  pemerintah  tanpa adanya putusan pengadilan terlebih dahulu.
Apabila  menelusuri  fungsi  dari proses peringatan tertulis hingga pemeriksaan  pengadilan  dalam  peraturan yang  lama  terdapat  sebuah  makna  asas praduga  tak  bersalah  terhadap  Organisasi Kemasyarakatan  yang  dinilai  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Organisasi Kemasyarakatan masih memiliki dan  diberi  hak  untuk  membela  diri  dengan memberikan  keterangan  dan  bukti  dalam persidangan. Proses peradilan tersebut yang kemudian dihilangkan dan dinilai mencederai  nilai  demokrasi  maupun  keadi- lan  dalam  peraturan  mengenai  Organisasi Kemasyarakatan. 9
Polemik  tersebut  merupakan  kritik yang  berdasar  dalam  perspektif  Hak  Asasi Manusia yang telah diatur dalam Pasal 28E ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara
8 “Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,”
9 Dian  Kus  Pratiwi,  “Implikasi  Yuridis Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UndangUndang Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia,” Padjajaran  Jurnal  Ilmu  Hukum 4,  no.  2  (2017): 295.

## Volksgeist
Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya mengenai  hak  kebebasan  berserikat  dan mengeluarkan pendapat. Pembubaran Organisasi  Kemasyarakatan  tanpa  adanya putusan  pengadilan  dikhawatirkan  akan membuat  pemerintah  terjebak  pada  praktik otoritarianisme  seperti  yang  terjadi  pada masa  Orde  Baru 10 dan  jika  kewenangan pembubaran hanya diberikan kepada pemerintah  berarti  memberi  peran  yang besar  dan  sentral,  karena  pemerintah  dapat membubarkan suatu organisasi yang merupakan perwujudan Hak Asasi Manusia untuk  berserikat,  berkumpul,  dan  berorga- nisasi  tanpa  ada  forum  pengadilan  yang menyatakan  bahwa  Organisasi  Kema- syarakatan  tersebut  memang  bersalah. Apabila  wewenang  pembubaran  Organisasi Kemasyarakatan  hanya  diberikan  kepada pemerintah  tanpa  suatu  proses  peradilan, dikhawatirkan  prosesnya  tidak  terbuka  dan transparan, tanpa ada data, saksi, bukti serta suatu keputusan yang adil dan berimbang. 11
Kritik  dalam  perspektif  Hak  Asasi Manusia juga  perlu melihat  kedudukan  hak kebebasan  berserikat  sebagai  kategori  Hak Asasi  Manusia  dalam  Hukum  internasional maupun  nasional,  khususnya  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Indonesia  menegaskan  diri sebagai  satu  Negara  demokrasi,  di  mana kedaulatan  rakyat  yang  berada  di  tangan rakyat dan sebelumnya dilaksanakan sepenuhnya  oleh  Majelis  Permusyawaratan
10 Victor  Imanuel,  “Asas  Contrarius  Actus Pada  Perpu  Ormas :  Kritik  Dalam  Perspektif Hukum  Administrasi  Negara  Dan  Hak  Asasi Manusia.”
11 Novianti,  “Kontroversi  Perppu  Tentang Perubahan
Undang-Undang
Organisasi Kemasyarakatan”,
Jurnal Singkat Vol.IX,
No.14/II/Puslit/Juli/2017,  Pusat  Penelitian  Badan Keahlian  DPR  RI,  (2017),  3,” Jurnal  Singkat , 14/II/Puslit,  IX,  no.  Pusat  Penelitian  Badan Keahlian DPR RI (2017): 3.
Rakyat, dengan perubahan yang terjadi pada masa  reformasi,  kedaulatan  yang  berada ditangan  rakyat  tersebut  dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar.
2. Kesesuaian dengan Pasal 28E ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Repu- blik Indonesia Tahun 1945
Dalam  sudut  pandang  Hak  Asasi Manusia,terdapat pengklasifikasian hak yaitu  hak  yang  bersifat non-derogable rights dan derogable  rights sesuai  dengan Kovenan  Internasional  Hak-hak  Sipil  dan Politik atau International Covenan on Civil and  Political  Rights yang  telah  diratifikasi oleh  Negara  Indonesia  melalui  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2005  tentang Pengesahan International Covenan on Civil and Political Rights .
Non-derogable  rights adalah  Hak Asasi  Manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi dalam  keadaan  apapun.  Sedangkan,  hak asasi  yang  bersifat derogable  rights adalah Hak  Asasi  Manusia  yang  dapat  dikurangi atau dibatasi pemenuhannya. Terhadap hak- hak yang termasuk dalam kategori derogable  rights ,  negara  dapat  mengurangi atau  menyimpanginya,  tapi  tidak  demikian halnya  dengan  hak-hak  yang  termasuk dalam kategori non-derogable rights.
Salah satu hak yang termasuk dalam kategori derogable  rights yaitu  hak  atas kebebasan  berserikat  dan  salah  satu  bentuk implementasi dari derogable rights tersebut yaitu  adanya  pembentukan  Organisasi Kemasyarakatan  sebagai  salah  satu  wadah bagi  masyarakat  untuk  mengaktualisasikan kebebasannya dalam berserikat dan berkumpul.
Kebebasan berserikat sebagai bagian dari  Hak  Asasi  Manusia  memiliki  batasan yang diperlukan dalam masyarakat

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2884
demokratis  demi  keamanan  nasional  dan keselamatan publik, untuk mencegah kejahatan, melindungi kesehatan, dan moral serta  untuk  melindungi  hak  dan  kebebasan lain. 12 Pembatasan  yang  dibutuhkan  dalam masyarakat  demokratis  merupakan  garis apresiasi  yang  menyeimbangkan  antara kepentingan publik dan privat.
Pembatasan  tersebut  harus  ditafsir- kan  secara  ketat  yang  meliputi:  bahwa pembatasan  harus  diatur  dalam  aturan hukum; harus dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis; dan harus memang benar-benar dibutuhkan dan bersifat proporsional sesuai dengan kebutuhan sosial. 13
Menurut Sam Issacharoff, salah satu bentuk  pembatasan  yang  dapat  dibenarkan dan  dibutuhkan  dalam  negara  demokrasi adalah pembatasan terhadap kelompok yang mengancam  demokrasi,  kebebasan,  serta masyarakat  secara  keseluruhan.  Negara dapat  melarang  atau  membubarkan  suatu organisasi yang bertentangan dengan tujuan dasar  dan  tatanan  konstitusional.  Negara demokratis tidak hanya memiliki hak, tetapi juga tugas untuk menjamin dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. 14
Pengaturan  oleh  negara  mengenai kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan menyatakan pendapat bagi warga negaranya diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya harus tunduk kepada
12 Hilaire Barnett, Constitutional & Administrative  Law,  Fifth  Edition (London, Sydney,  Portland,  Oregon:  Cavendish  Publishing Limited, 2004).
13 Janusz  Symonides, Human  Rights: Concept  and  Standards (Aldershot  -  Burlington USA,  Singapore  –  Sydney:  UNESCO  Publishing, 2000).
14 Sam  Issacharoff, Fragile  Democracies (New York University Public Las and Legal Theory Working Papers, 2006).
pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  un- dang-undang.  Pembatasan  tersebut  dalam tanda  kutip  bertujuan  untuk  menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  dan ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat demokratis  sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal  28  J  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 bahwa  “Setiap  orang  wajib  menghormati hak  asasi  manusia  orang  lain  dalam  tertib kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara”.
Pasal  28  yang  sekarang  berada dalam  Bab  X  tentang  “Warga  Negara  dan Penduduk”  harus  dibaca  dalam  konteks kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 28E  ayat  (3)  yang  berada  dalam  Bab  XA tentang  “Hak  Asasi  Manusia”.  Artinya bahwa  kemerdekaan berserikat,  berkumpul, dan  mnegeluarkan  pendapat,  baik  secara lisan maupun tulisan memang telah dijamin secara  tegas  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, meskipun  ketentuan  pelaksanannya  dapat diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 15
Adanya  jaminan  konstitusional  itu memang  tidak  menghilangkan  keperluan akan  pengaturan  lebih  lanjut  pelaksanaan hak-hak  itu  dengan  undang-undang  seperti dimaksud  dalam  pasal  28  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Dalam  pelaksanannya  itu,  harus diingat juga adanya pengaturan seperti yang dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:
15 Jimly Asshidiqie, Kemerdekaan Berserikat,  Pembubaran  Partai  Politik  Dan Mahkamah Konstitusi, .

## Volksgeist
“Dalam  menjalankan  hak  dan kebebasannya  setiap  orang  wajib tunduk  kepada  pembatasan  yang ditetapkan  dengan  undang-undang dengan  maksud  semata-mata  untuk menjamin pengakuan serta penghor- matan atas hak dan kebebasan orang lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan yang  adil  sesuai  dengan  pertim- bangan  moral,  nilai-nilai  agama, keamanan,  dan  ketertiban  umum dalam suatu masyarakat demokratis”
Negara  memiliki  kewajiban  untuk menjamin  pelaksanaan  hak  atas  kebebasan berserikat.  Hak  ini  merupakan  hak  yang masuk  dalam  wilayah  irisan  hak  sipil  dan politik. Berfungsinya hak ini sangat penting untuk  kehidupan  yang  lebih  demokratis. Sehingga  agar  Negara  Indonesia  dapat mengoptimalisasi  perannya  sebagai  negara yang demokratis diperlukan undang-undang mengenai Organisasi Kemasyarakatan sebagai perangkat untuk mengatur perlindu- ngan  hak atas kebebasan  berserikat khususnya  yang  terkait  dengan  Organisasi Kemasyarakatan. 16
Salah satu wujud pelaksanaan terse- but  yaitu  adanya  Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.  Namun  dalam  Pasal  3 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  menyebutkan  bahwa “Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  merupakan  hukum dasar dalam Peraturan Perundang- undangan”,  mengingat  juga  secara  hierarki
16 Veronica  Agnes  Sianipar,  Eddy  Mulyono dan Rosita Indrayati, “Tinjauan Yuridis Perlindungan  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  Dalam Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang Organisasi Kemasyarakatan,” no. e-Journal Lentera Hukum, Fakultas Hukum Univeristas Jember (April 2004): 66–67.
mengenai  peraturan  perundang-undangan yang  dicantumkan  dalam  pasal  7.  Dengan demikian  maka  aturan  dalam  sebuah undang-undang  tidak  boleh  bertentangan dengan  dasar  hukum  Negara  Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 tertuang landasan konstitusional bagi warga negara untuk dapat berpartisipasi mernbangun  negara  dengan  cara  menge- luarkan  pemikiran  terbaiknya.  Bahwa ekspresi  partisipasi  masyarakat  dalam membangun negaranya dengan cara mengeluarkan  pikiran  dan  pendapat  serta berserikat  merupakan  bentuk  legitimasi yuridis  atas  kemerdekaan  untuk  berbeda pemikiran  dan  pendapat  serta  berserikat. Dengan demikian, perbedaan pendapat juga dapat berarti sebagai bentuk pengakuan atas realitas  pluralisme  yang  ada  di  tengah- tengah masyarakat Indonesia.
Legitimasi  adanya  kemerdekaan berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan pendapat  dapat  dilihat  dalam  Pasal  28 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan tulisan  dan  sebagainya  ditetapkan  dengan undang-undang”.  Namun  pemberian  jami- nan  tersebut  terlihat  sangat  tegas  dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap  orang  berhak  atas  kebebasan berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan pendapat.”
Meskipun  Organisasi  Kemasyara- katan  dapat  dibubarkan  melalui  peraturan perundang-undangan,  akan  tetapi  prosedur pembubarannya  harus  dilakukan  secara demokratis. Pemerintah tidak boleh

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2884
memonopoli  kewenangan  dalam  membu- barkan  sebuah  Organisasi  Kemasyarakatan dengan menegasikan peran lembaga  negara lain,  sehingga  pemerintah  akan  cenderung bersikap otoriter. Konsekuensi dari Pemerintah  yang  otoriter,  maka  hukum yang  dilahirkan  akan  bersifat  represif  yang mengutamakan  kepentingan  penguasa  dari pada rakyat. 17
Wewenang  pembubaran  Organisasi Kemasyarakatan  yang  tersentralistik  dalam kekuasaan  eksekutif  dapat  melahirkan negara  kekuasaan  bukan  negara  hukum. Padahal  dalam  konsep  negara  hukum, penyelenggaraan  kekuasaan  pemerintahan tidak  bersifat  sentralistik.  Negara  hukum ( rechtsstaat )  sendiri  cirinya  adalah  adanya pembatasan  kekuasaan  Negara  ( eksekutif ) sesuai  dengan  pendapatJimly  Asshiddiqie, dalam Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, salah  satu  ciri  negara  hukum,  yang  dalam bahasa Inggris disebut legal state atau state based  on  the  rule  of  law ,  dalam  bahasa Belanda  dan  Jerman  disebut rechtsstaat , adalah  adanya  ciri  pembatasan  kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. 18
Dalam  Pasal  61  dan  Pasal  62 Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017 tersebut  memungkinkan  pemerintah  secara sepihak  mencabut  status  badan  hukum Organisasi Kemasyarakatan tanpa didahului oleh  pemeriksaan  di  Pengadilan.  Peniadaan due  process  of  law dalam  pembubaran Organisasi  Kemasyarakatan  juga  tentunya akan  mengarahkan  pemerintah  kepada Pemerintahan  yang  diktator.  Hal  ini bertentangan  dengan  Pasal  1  ayat  3 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
17 Moh.  Mahfud  MD, Politik  Hukum  Di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1998).
18 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara (Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada, 2010).
Indonesia  Tahun  1945  bahwa  Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu ciri  Negara  hukum  adalah  adanya  ciri pembatasan  kekuasaan  dalam  penyeleng- garaan kekuasaan negara. 19
Jimly Asshidiiqie sebagaimana mengutip  Julius  Stahl,  mengemukakan bahwa  sebuah  negara  dapat  disebut  dengan negara  hukum  harus  mencakup  empat elemen  penting  yaitu  adanya  perlindungan Hak  Asasi  Manusia, pembagian  kekuasaan, pemerintahan  berdasarkan  undang-undang, serta adanya Peradilan Tata Usaha Negara. 20 Mengingat  juga  bahwa  A.  V. Dicey  juga  menyebutkan  tiga  ciri  penting “ The Rule of Law ” yaitu supremacy of law , equalitiy before the law , dan due process of law .
Ketentuan  Pembubaran  Organisasi
Kemasyaraktan yang dimuat dalam Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017 tersebut merupakan sebuah langkah kemunduran  karena  dalam  mekanisme pembubaran  Organisasi  Kemasyaraktan dapat  dilakukan  secara  sepihak  oleh pemerintah.  Regulasi  tersebut  menghilang- kan due  process  of  law dan  pembagian kekuasaan,  di  mana  eksekutif  memonopoli semua  mekanisme  dalam  pembubaran sebuah  Organisasi  Kemasyaraktan.  Penga- turan  tersebut  bertentangan  dengan  konsep Negara  hukum  yang  disebutkan  oleh  Stahl dan A.V. Dicey di atas.
Organisasi  Kemasyarakatan  sebagai instrumen  penting  yang  berperan  dalam demokrasi dan sebagi wujud dari kebebasan berserikat,  pembekuan  dan  pembubarannya harus  tetap  diputuskan  melalui  mekanisme due  process  of  law oleh  pengadilan  yang
19 Jimly Asshiddiqie.
20 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  Dan Konstitusionalisme  Indonesia (Jakarta:  Konstitusi Press, 2004).

## Volksgeist
independen.  Proses  hukum  ini  menjadi sangat  penting  artinya  karena  pembubaran yang  dapat  dilakukan  oleh  eksekutif  secara sendiri  akan  menimbulkan  kesewenang- wenangan  sebagaimana  yang  terjadi  dalam pemerintahan  di  masa  lalu. 21 Pemerintah juga  dikhawatirkan  akan  dapat  membeku- kan dan membubarkan Organisasi Kemasyarakatan  tanpa  disertai  bukti,  saksi, dan  suatu  keputusan  yang  adil  dan berimbang.
Hal  tersebut  bertentangan  dengan Pasal  28  E  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang  menyebutkan  bahwa  setiap  orang berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkum- pul,  dan  mengeluarkan  pendapat.  Substansi dari  aturan  Organisasi  Kemasyarakatan yang  terbaru  lebih  bersifat  sentralistik  dan didominasi  oleh  lembaga  eksekutif  yang merupakan  proses  pembuatan  hukum  yang berkarakter represif dan ortodoks. 22
Hal  tersebut  juga  diperkuat  dalam konsiderasi  putusan  Mahkamah  Konstitusi 6-13-20/PUUVIII/2010  yang  menegaskan bahwa tindakan perampasan atau pembatasan terhadap kebebasan sipil dalam bentuk  pelarangan,  yang  dilakukan  secara absolut  oleh  pemerintah,  tanpa  melalui proses  peradilan,  adalah  tindakan  negara kekuasaan,  bukan  negara  hukum  sebagai- mana  yang  ditegaskan  dalam  Pasal  1  ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  bahwa  negara Indonesia adalah  negara  hukum.  Kemudian
21 M.  Beni  Kurniawan,  “Konstitusionalitas Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017  Tentang Penetapan  Perppu  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang Organisasi  Kemasyarakatan  Ditinjau  Dari  UUD 1945 Dan Konsep Negara Hukum,” Jurnal  Hukum Dan  Pembangunan  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia 48, no. 2 (2018): 268.
22 Moh.  Mahfud  MD, Politik  Hukum  Di Indonesia .
dikatakan  mengenai  tindakan  pelarangan dan  pembatasan  kebebasan  sipil  sebagai berikut:
”…terutama  tanpa  melalui  proses peradilan, merupakan suatu eksekusi tanpa  peradilan  ( extra  judicial execution )  yang  sangat  ditentang dalam  suatu  negara  hukum  yang menghendaki due  process  of  law . Due process of law seperti dipertimbangkan  di  atas,  adalah penegakan  hukum  melalui  suatu sistem peradilan”. 23
Untuk  mencegah  tindakan  eksesif dari  pemerintah  maka  kewenangan  untuk memeriksa, meneliti, mengadili, dan memutuskan pemberian sanksi untuk dibekukan  atau  dibubarkannya  sebuah Organisasi  Kemasyarakatan  harus  berada pada  lembaga  yudikatif  bukan  lembaga eksekutif.  Seperti  pandangan  F.J.  Sthall, dalam  memaknai  negara  hukum  terdapat beberapa  unsur  yang  salah  satunya  yaitu adanya Pemisahan Kekuasaan negara berdasar  prinsip trias  politica 24 di  mana lembaga  yang  berfungsi  untuk  melakukan penegakan hukum adalah yudikatif.
Kemudian  Muchamad  Ali  Syafa’at dalam disertasinya menjelaskan bahwa:
“Negara  dapat  membubarkan  suatu organisasi dengan landasan pembatasan  Hak  Asasi  Manusia
23 “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  6-13- 20/PUU-VIII/2010  Tentang  Pengujian  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik  Indonesia  Dan  Undang-Undang  Nomor 4/PNPS/1963  Tentang  Pengamanan  Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu Ketertiban Umum”.
24 Bernhard  Limbong, Pengadaan  Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan  Hukum (Jakarta:  CV.  Rafi  Maju Mandiri, 2011).

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2884
yang dibolehkan, yaitu untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, mencegah kejahatan,  melindungi  kesehatan dan  moral,  serta  melindumgi  hak dan  kebebasan  lain.  Untuk  memas- tikan  bahwa  pembatasan  dalam bentuk pembubaran dilakukan dengan benar-benar untuk mencapai tujuan  tersebut,  harus  ditentukan terlebih dahulu secara konstitusional ketentuan-ketentuan yang dapat menjadi  alasan  pembubaran  suatu organisasi.  Di  sisi  lain  untuk memutus  apakah  suatu  organisasi memang
keberadaannya dan
aktivitasnya memenuhi alasan pembubaran, harus dilakukan melalui  proses  yang  adil,  seimbang, berdasarkan  bukti-bukti  yang  kuat dan  objektif.  Oleh  karena  itu, pembubaran  suatu  organisasi  harus dilakukan melalui mekanisme peradilan.” 25
Melalui mekanisme peradilan, proses  penegakan  hukum  akan  lebih responsif  dan  mempunyai  suatu  kekuatan hukum  yang  kuat.  Sehingga  dalam  menen- tukan  apakah  benar  suatu  Ormas  masuk kategori untuk dibekukan dan/atau dimbubarkan,  berdasarkan  suatu  kebenaran materiil  berdasarkan  bukti,  saksi,  data,  dan pemeriksaan  yang  akurat  dan  valid,  dan bukan  hanya  sepihak  saja.  Selain  proses peradilan yang terbuka, fair , dan transparan juga  akan  memberikan  rasa  keadilan  dan kemanfaatan tersendiri bagi masyarakat. 26
Dengan Demikian pengaturan mengenai  pembubaran  Organisasi  Kema- syarakatan  yang  tercantum  dalam  Undang-
25 Muchamad  Ali  Safa’at, Pembubaran Partai Politik : Pengaturan Dan Praktik
Pembubaran  Partai  Politik  Dalam  Pergulatan Republik . 26 Muchamad Ali Safa’at.
Undang Nomor 16 Tahun 2017 tidak sesuai dengan  nilai  konstitusi  yang  tercantum dalam  Pasal  28E  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. Mengingat bahwa hebebasan berserikat  bukan  hanya  kebebasan  untuk mendirikan  sebuah  organisasi  atau  serikat pekerja,  tetapi  lebih  dari  itu  adalah terjaminnya pelaksanaan dan tujuan dilaksanakannya kebebasan berserikat tersebut  sesuai  dengan  konstitusi  yaitu Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Sebagai  salah  satu wujud  pengorganisasian  ide,  pikiran,  dan pandangan dalam masyarakat yang demokratis melalui pembentukan organisasi ( freedom  of  association ),  bentuk natural rights yang  bersifat  fundamental  dan melekat  dalam  peri  kehidupan  bersama umat  manusia. 27 Setiap  manusia  memiliki kecenderungan untuk bermasyarakat. Dengan  demikian,  kebebasan  berserikat merupakan salah satu wujud dari demokrasi dalam  suatu  negara.  Demokrasi  sendiri mengandung  makna  persamaan  ( equality ) dan  kebebasan  ( freedom )  atau  Kemer- dekaan ( liberty ).

## Kesimpulan
Dengan  diberlakukannya  peraturan mengenai Organisasi Kemasyarakatan yang baru  dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2017,  mekanisme  pembubaran menjadi  lebih  ringkas  serta  tanpa  perlu melalui  jalur  pengadilan  karena  dicantum- kannya  asas contrarius  actus dalam konsideran  menimbang.  Hal  tersebut  tidak sesuai  dengan  prinsip  negara  hukum, demokrasi  dan  hak  asasi  manusia  yang memiliki landasan konstitusi dalam
27 Jimly Asshidiqie, Kemerdekaan Berserikat,  Pembubaran  Partai  Politik  Dan Mahkamah Konstitusi, .

## Volksgeist
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Organisasi  Kemasyarakatan  sebagai instrumen  penting  yang  berperan  dalam demokrasi dan sebagi wujud dari kebebasan berserikat, pembubaran harus tetap diputuskan melalui mekanisme due process of  law oleh  pengadilan  yang  independen.
Proses  hukum  ini  menjadi  sangat  penting karena  pembubaran  yang  dapat  dilakukan oleh lembaga eksekutif secara sepihak akan menimbulkan  kesewenang-wenangan  seba- gaimana  yang  terjadi  dalam  pemerintahan di  masa  lalu.  Pemerintah  juga  dapat membekukan dan membubarkan Organisasi Kemasyarakatan  tanpa  disertai  bukti,  saksi, dan  suatu  keputusan  yang  adil  dan berimbang.  Hal  tersebut  juga  kemudian bertentangan  dengan  salah  satu  ciri  negara hukum yaitu adanya pembatasan kekuasaan dan  jaminan  konstitusional  warga  negara mengenai hak kebebasan berserikat.

## Daftar Pustaka
Bernhard  Limbong. Pengadaan  Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum . Jakarta:  CV.  Rafi  Maju  Mandiri, 2011.
Dian  Kus  Pratiwi.  “Implikasi  Yuridis
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang  Nomor  2  Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun
2013  Tentang  Organisasi  Kemasya- rakatan  Di  Indonesia.” Padjajaran
Jurnal  Ilmu  Hukum 4,  no.  2  (2017): 295. Hilaire Barnett. Constitutional & Administrative  Law,  Fifth  Edition .
London,  Sydney,  Portland,  Oregon:
Cavendish Publishing Limited, 2004.
Janusz  Symonides. Human  Rights:  Concept and Standards . Aldershot - Burlington USA, Singapore – Sydney: UNESCO Publishing, 2000. Jimly Asshiddiqie,. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta: Konstitusi Press, 2004. Jimly  Asshiddiqie. Pengantar  Ilmu  Hukum Tata Negara . Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2010.
Jimly  Asshidiqie. Kemerdekaan  Berserikat, Pembubaran  Partai  Politik  Dan
Mahkamah Konstitusi, . Jakarta:
Konstitusi Press, 2006. ———. Konsolidasi  Naskah  UUD  1945 Setelah Perubahan Keempat .
Jakarta: Yarsif Watampone, 2003.
M.  Beni  Kurniawan.  “Konstitusionalitas Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2017  Tentang  Penetapan  Perppu Nomor  2  Tahun  2017  Tentang Organisasi  Kemasyarakatan  Ditinjau Dari UUD 1945 Dan Konsep Negara
Hukum.” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Fakultas Hukum
Universitas  Indonesia 48,  no.  2 (2018): 268.
Moh.  Mahfud  MD. Politik  Hukum  Di
Indonesia . Jakarta: LP3ES, 1998.
Muchamad  Ali  Safa’at. Pembubaran  Partai Politik :  Pengaturan  Dan  Praktik Pembubaran  Partai  Politik  Dalam
Pergulatan Republik . Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Novianti.  “Kontroversi  Perppu  Tentang
Perubahan
Undang-Undang Organisasi  Kemasyarakatan”,  Jurnal Singkat  Vol.IX,  No.14/II/Puslit/- Juli/2017,  Pusat  Penelitian  Badan Keahlian DPR RI, (2017), 3.” Jurnal

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2884
Singkat ,  14/II/Puslit,  IX,  no.  Pusat
Penelitian  Badan  Keahlian  DPR  RI (2017): 3. Putusan Mahkamah Konstitusi 6-13- 20/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian  Undang-undang  Nomor 16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia  dan  Undang- Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Mengganggu Ketertiban Umum (n.d.).
Sam Issacharoff. Fragile Democracies . New York  University  Public  Las  and Legal Theory Working Papers, 2006. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013 tentang  Organisasi  Kemasyarakatan,
§ 61-67 (n.d.).
Veronica  Agnes  Sianipar,  Eddy  Mulyono dan  Rosita  Indrayati.  “Tinjauan Yuridis  Perlindungan  Hukum  Hak
Asasi  Manusia  Dalam  Undang-
Undang  Nomor  17  Tahun  2013
Tentang Organisasi Kemasyara- katan,”  no.  e-Journal  Lentera Hukum, Fakultas Hukum Univeristas Jember (April 2004): 66–67.
Victor  Imanuel.  “Asas  Contrarius  Actus Pada  Perpu  Ormas :  Kritik  Dalam
Perspektif Hukum Administrasi Negara  Dan  Hak  Asasi  Manusia.” PJIH Surabaya 4, no. 2 (2017): 255. Widya Victoria. “‘Dirjen AHU Kemenhumkam :  Ormas  HTI  Resmi Bubar,’” February 10, 2019. http://hukum.rmol.co/read/2017/07/1 9/299647/Dirjen-AHU-
Kemenkumham:-Ormas-HTI-Resmi- Bubar.
Zaka  Firma  Aditya  dan  M.  Reza  Winata. “Rekonstruksi  Hierarki  Peraturan Perundangundangan  Di  Indonesia.” Jurnal Negara Hukum 9, no. 1 (June 2018): 80.