## PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS JASA EKOSISTEM
Zairin
Prodi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu e-mail: zairin.pemuncak @gmail.com
Diterima 2 Juni 2017, Direvisi 28 Juni 2017, Disetujui Publikasi 30 Juni 2017

## ABSTRACT
Poverty is a matter of concern to the world, especially in developing countries like Indonesia. This  is  evidenced  by  the  adoption  of  the  Millennium  Development Goals  (MDGs)  by  the United Nations, which is one of its objectives is to eradicate poverty and hunger. There are many  things  that  governments  can  do  about  reducing  poverty,  because  the  government basically has the ability to access and manage natural resources, such as forests. Providing compensation  for  environmental  services  in  the  form  of  land  management  rights  to  poor farmers is believed to be able to reduce poverty  and income distribution. In addition, other forms  of  increasing  public  incomes  can  also be  made  by  strengthening  roles  in  managing natural resources sustainably. Government policies to support the development of "Payments for  environmental  services"  mechanisms  and  "Collaborative  Management"  mechanisms  are essential  to  realize  the  benefits  of conservation  areas  for  the  surrounding  communities.  In collaborative management mechanisms, local communities and all stakeholders collaborate and share roles in  managing each  conservation  area. So that the water  catchment area for the  water  supply  of  PDAM  or  bottled  water  can  be  fulfilled  and  they  have  to  pay  for  the services of nature and forest farming efforts in the catchment area of the source water.
Keywords: Poverty Alleviation, Ecosystem Services

## ABSTRAK
Kemiskinan merupakan masalah yang menjadi perhatian dunia, terutama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya  Millenium Development  Goals (MDGs)  oleh PBB, yang salah satu tujuannya adalah  memberantas kemiskinan dan  kelaparan. Banyak hal yang  dapat dilakukan  pemerintah terkait dengan pengurangan angka kemiskinan, karena pada dasarnya pemerintah punya kemampuan dalam mengakses dan mengelola  sumber  daya alam,  seperti  hutan. Pemberian  imbalan  jasa lingkungan berupa hak pengelolaan atas lahan kepada petani miskin  diyakini akan dapat menurunkan angka kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Disamping  itu,  bentuk lain untuk  meningkatkan pendapatan masyarakat dapat juga dilakukan dengan memberi penguatan peran dalam mengelola  sumber daya alam secara lestari. Kebijakan pemerintah untuk  mendukung  pengembangan mekanisme “ Pembayaran untuk jasa lingkungan ” dan mekanisme “ Manajemen kolabora si” sangat penting  untuk mewujudkan manfaat kawasan konservasi bagi  masyarakat  sekitarnya. Dalam  mekanisme manajemen  kolaboratif, masyarakat lokal dan seluruh stakeholders berkolaborasi dan berbagi peran dalam melakukan pengelolaan setiap kawasan konservasi. Sehingga kawasan tangkapan air untuk kebutuhan air minium PDAM maupun air  minum kemasan dapat terpenuhi dan mereka  harus  membayar jasa alam dan upaya tani hutan didaerah tangkapan air yang menjadi sumbernya.
Kata kunci : Pengentasan Kemiskinan, Jasa Ekosistem.

## A.Pendahuluan
Kemiskinan merupakan masalah yang  telah  menjadi  perhatian dunia, terutama pada  negara-negara berkembang seperti
Indonesia.
Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidak  mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar karena ketidak berdayaannya dalam mengakses atau  menguasai sumber-sumber ekonomi.
Masalah  ini akan tetap  menjadi masalah aktual  dimasa yang akan  datang walaupun    berbagai    program    pengentasan kemiskinan    telah  dijalankan. Perhatian masalah kemiskinan ini telah membuat PBB menetapkan suatu program Millenium Development Goals (MDGs) yang salah satu tujuannya adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan merupakan masalah yang harus
diperhatikan, karena  salah  satu  ukuran keberhasilan pembangunan adalah
berkurangnya angka kemiskinan.
Banyak hal yang  dapat dilakukan pemerintah terkait dengan pengurangan angka  kemiskinan, karena pada dasarnya pemerintah punya kemampuan dalam mengakses dan  mengelola sumber daya alam, seperti hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang  sangat  bermanfaat bagi kehidupan manusia baik secara ekonomi, sosial maupun ekologi. Namun demikian  menurut Dahono Adji, 2012, kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan
pemerintah terlalu berorientasi pada peningkatan ekonomi, sehingga terjadi marjinalisasi masyarakat yang hidup disekitar hutan maupun di dalam hutan.
Terjadi ketidak adilan ekonomi yang berdampak  pada kesenjangan kesejahteraan masyarakat khususnya antara masyarakat yang memiliki akses terhadap manfaat hutan seperti pengusaha  dan elit lokal  dengan masyarakat kebanyakan yang  memiliki keterbatasan akses  terhadap manfaat hutan. Akibatnya masyarakat sekitar hutan  tetap dalam kemiskinannya sementara pengusaha dan elit lokal semakin sejahtera atas sumber daya hutan yang ada.
Dilain pihak dikatakan bahwa, secara  statistik angka kemiskinan terus menurun dari  tahun  ketahun  walaupun penurunan tersebut terlihat melambat (Firdaus, 2014). Hal ini dapat  terlihat pada grafik dibawah ini.

## Gambar 1. Profil Kemiskinan Di Indonesia
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS).
Dengan jasa lingkungan dari hutan yang  begitu besar maka kita (manusia) sebagai  penerima manfaat dari jasa alam tersebut harus memperhatikan pelestarian, daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga  manfaat lingkungan dapat terus kita  nikmati. Pelestarian  fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian  upaya untuk memelihara  kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung    lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan (manusia dan makhluk hidup lainnya).
Pemanfaatan lingkungan sangat diperlukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup  maupun untuk proses produksi guna menghasilkan output dalam bentuk manfaat yang lain.  Namun dalam pemanfaatannya kadang kala kita tidak memperhatikan batas-batas kemampuan atau  daya dukung lingkungan
dan proses regenerasi untuk keberlanjutan siklus hidup baik secara  biologis, fisik, ekologis maupun secara ekonomis, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan yang diikuti dengan timbulnya bencana alam silih berganti. Lingkungan hidup dapat menentukan  dan membentuk kepribadian, budaya dan pola  kehidupan  masyarakat. Oleh sebab itu dalam memanfaatkan sumber daya alam  manusia harus memperhatikan tujuan dan dampak yang akan ditimbulkannya.
Menciutnya lahan pertanian  dan melebarnya daerah perkotaan serta berkembangnya  infrastruktur merupakan alasan utama  sulitnya menahan kerusakan lingkungan dengan berbagai tipe ekosistemnya. Saat ini sistem alami seperti hutan dan lahan basah telah rusak, sehingga berdampak kepada hilangnya proses  alami seperti pemurnian air, udara dan lainnya.

## Gambar 1. Profil Kemiskinan Di Indonesia
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS).
Dengan jasa lingkungan dari hutan yang  begitu besar maka kita (manusia) sebagai  penerima manfaat dari jasa alam tersebut harus memperhatikan pelestarian, daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga  manfaat lingkungan dapat terus kita  nikmati. Pelestarian  fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian  upaya untuk memelihara  kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung    lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan (manusia dan makhluk hidup lainnya).
Pemanfaatan lingkungan sangat diperlukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup  maupun untuk proses produksi guna menghasilkan output dalam bentuk manfaat yang lain.  Namun dalam pemanfaatannya kadang kala kita tidak memperhatikan batas-batas kemampuan atau  daya dukung lingkungan
dan proses regenerasi untuk keberlanjutan siklus hidup baik secara  biologis, fisik, ekologis maupun secara ekonomis, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan yang diikuti dengan timbulnya bencana alam silih berganti. Lingkungan hidup dapat menentukan  dan membentuk kepribadian, budaya dan pola  kehidupan  masyarakat. Oleh sebab itu dalam memanfaatkan sumber daya alam  manusia harus memperhatikan tujuan dan dampak yang akan ditimbulkannya.
Menciutnya lahan pertanian  dan melebarnya daerah perkotaan serta berkembangnya  infrastruktur merupakan alasan utama  sulitnya menahan kerusakan lingkungan dengan berbagai tipe ekosistemnya. Saat ini sistem alami seperti hutan dan lahan basah telah rusak, sehingga berdampak kepada hilangnya proses  alami seperti pemurnian air, udara dan lainnya.

## Gambar 1. Profil Kemiskinan Di Indonesia
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS).
Dengan jasa lingkungan dari hutan yang  begitu besar maka kita (manusia) sebagai  penerima manfaat dari jasa alam tersebut harus memperhatikan pelestarian, daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga  manfaat lingkungan dapat terus kita  nikmati. Pelestarian  fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian  upaya untuk memelihara  kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung    lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan (manusia dan makhluk hidup lainnya).
Pemanfaatan lingkungan sangat diperlukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup  maupun untuk proses produksi guna menghasilkan output dalam bentuk manfaat yang lain.  Namun dalam pemanfaatannya kadang kala kita tidak memperhatikan batas-batas kemampuan atau  daya dukung lingkungan
dan proses regenerasi untuk keberlanjutan siklus hidup baik secara  biologis, fisik, ekologis maupun secara ekonomis, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan yang diikuti dengan timbulnya bencana alam silih berganti. Lingkungan hidup dapat menentukan  dan membentuk kepribadian, budaya dan pola  kehidupan  masyarakat. Oleh sebab itu dalam memanfaatkan sumber daya alam  manusia harus memperhatikan tujuan dan dampak yang akan ditimbulkannya.
Menciutnya lahan pertanian  dan melebarnya daerah perkotaan serta berkembangnya  infrastruktur merupakan alasan utama  sulitnya menahan kerusakan lingkungan dengan berbagai tipe ekosistemnya. Saat ini sistem alami seperti hutan dan lahan basah telah rusak, sehingga berdampak kepada hilangnya proses  alami seperti pemurnian air, udara dan lainnya.
Menurut  Machmud, 2012, saat ini keadaan lingkungan sudah berubah.
Pembangunan yang  dilakukan      secara spartan   terutama didaerah   perkotaan   di negara maju      maupun negara berkembang      telah merubah cara pandang      masyarakat mengenai lingkungan. Mereka menganggap lingkungan sebagai sesuatu yang harus dikuasai dan dimanfaatkan, sehingga hal ini akan berdampak kepada ketidak sesuaian fungsi, seperti : daya dukung, daya tampung dan daya lenting.
Sering  kali proses pembangunan hanya memperhitungkan cost benefit ratio tanpa  mempertimbangkan social cost dan ecological cost. Mayoritas pengembang hanya menganggap  lingkungan sebagai benda bebas yang      bisa digunakan sepenuhnya untuk      mendapatkan keuntungan yang  sebesar-besarnya dalam waktu relatif singkat, sehingga hal ini mengganggu  fungsi dari lingkungan hidup itu sendiri.
Sumber daya alam yang dulu pernah dianggap sebagai  barang yang  tidak terbatas, pada saat ini sudah mulai terbatas, jika tidak dilakukan sesuatu untuk merubah cara pengelolaan dan pengeksploitasiannya. Dengan demikian kesempatan untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat akan sangat terbatas.
B.Jasa ekosistem dan fungsinya.
Manusia banyak menerima manfaat dari ekosistem. Secara  kolektif manfaat ini dikenal  sebagai layanan ekosistem. Jasa ekosistem secara  teratur telah berperan dalam penyediaan air bersih dan dekomposisi limbah. Konsep layanan ekosistem ini dipopulerkan oleh Millennium Ecosystem Assessment (MA) diawal tahun 2000 an.
Lebih jauh dikatakan bahwa, jasa ekosistem merupakan berkah yang disediakan alam  untuk makhluk hidup khususnya manusia. Walaupun sangat penting untuk kesejahteraan dan  kegiatan ekonomi pada umumnya, masyarakat, pihak industri dan pengambil kebijakan sangat jarang  memperdulikan keberlanjutan dari layanan ekosistem ini. Menurut CCRES, 2014, hal ini  disebabkan karena  melakukan suatu penilaian (valuasi)  manfaat dari layanan jasa ekosistem  sering kali lebih pelik jika dibandingkan dengan menilai manfaat sumber daya lainnya. Sebagai contoh  menentukan nilai  pasar dari  hutan bakau yang dibabat    habis    untuk keperluan    lahan  tambak  relatif  mempunyai nilai langsung yang dapat dilihat.
Namun menilai manfaat atau keuntungan  hutan  bakau jika  tetap dijaga untuk fungsi pertahanan pantai dari abrasi dan lainnya agak lebih kompleks karena membutuhkan beberapa ahli dari ilmu lain seperti ilmu ekonomi,  ilmu alam, ilmu
sosial  dan lain-lain. Pada hal dalam hal ini, menurut Kelompok Kerja Conceptual
Framework Millennium
Ecosystem Assessment dalam laporannya bahwa, penilaian  jasa ekosistem  dapat membantu suatu  wilayah,  perusahaan maupun  negara dalam hal :
a. Memahami hubungan  dan  kaitan antara ekosistem dengan kesejahteraan manusia. b. Memahami fungsi ekosistem dalam
mengentaskan
masyarakat dari
kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan manusia.
c. Memadukan masalah ekonomi, lingkungan,  sosial  dan aspirasi kultural. Memadukan informasi dari ilmu alam dan ilmu sosial.
d. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan dan pilihan pengelolaan untuk melestarikan jasa ekosistem dan menyesuaikannya dengan kebutuhan manusia.
e. Melaksanakan pengelolaan ekosistem secara terpadu.
Nilai kemampuan suatu sumber daya alam dan lingkungan ditampilkan dalam bentuk  nilai indeks jasa ekosistem dengan rentang  nilai 0 – 1, dimana semakin mendekati angka satu  maka  semakin baik fungsi wilayah dalam menyediakan jasa lingkungan. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dapat memperlihatkan kondisi spasial nilai
manfaat dari  setiap ruang    pada suatu wilayah sehingga penentuan arah kebijakan pembangunan dapat  langsung diketahui kecocokan suatu ruang  untuk suatu peruntukan lahan. Penentuan kebijakan  pembangunan dengan melihat nilai manfaat suatu ruang secara
komprehensif
dapat menghasilkan kebijakan yang tepat guna, efektif dan efisien sehingga kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat kepada  pertumbuhan ekonomi semata, tapi aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan ikut juga diperhatikan.(Forgis Indonesia, 2016).
Hal diatas sejalan dengan dokumen Johannesburg tentang “ Rencana Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutan ” (Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable development) bahwa pemerintah Indonesia sepakat untuk menempuh langkah-langkah pengentasan kemiskinan yang salah satunya adalah : Mengembangkan kebijakan, cara- cara  dan  sarana untuk meningkatkan akses masyarakat adat/penduduk asli dan komunitas mereka terhadap kegiatan- kegiatan ekonomi dengan memperhatikan hakekat ketergantungan  mereka selama ini pada ekosistem alami  dimana mereka hidup.(Hadad, 2003).
Menurut Secretary General Executive Director UNEP,
layanan ekosistem menarik banyak perhatian manusia, baru  setelah The Millennium
Ecosystem  Assessment (MA,  2005) dan peneliti terkait lainnya mendokumentasikan tingkat degradasi layanan ekosistem yang terkait  dengan kesejahteraan manusia. Sehingga melalui hal tersebut orang  baru tahu bahwa layanan ekosistem yang diterima oleh  manusia telah  jauh berkurang dari waktu kewaktu.
C.Pengentasan kemiskinan berbasis jasa ekosistem.
Jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh manusia dari suatu ekositem. Manfaat  ini dapat berupa jasa penyediaan, pengaturan dan jasa kultural yang  secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia. Perubahan terhadap jasa  ini akan mempengaruhi  kesejahteraan masyarakat melalui dampak yang ditimbulkannya terhadap keamanan, bahan dasar  untuk kehidupan yang layak dan  kesehatan  serta hubungan sosial dan kultural.
Intervensi kebijakan dan pengelolaan seringkali dapat memulihkan ekosistem yang  terdegredasi, sehingga meningkatkan peran ekosistem tersebut untuk kesejahteraan    manusia.  Namun demikian, menentukan kapan melakukan intervensi dan bagaimana bentuk intervensi yang akan dilakukan, tentu membutuhkan pengetahuan yang cukup tentang ekologi dan system sosial yang terkait.
Menurut Kelompok kerja Conceptual Framework Millennium Ecosystem Assessment dalam Ekosistem dan Kesejahteraan Manusia : Suatu kerangka pikir untuk penilaian, permintaan akan jasa ekosistem saat ini menjadi sedemikian besar. Pada dekade mendatang terdapat indikasi  bahwa kebutuhan manusia terhadap ekosistem akan terus meningkat. Meningkatnya kebutuhan tersebut akibat dari pertambahan penduduk yang begitu pesat dari waktu ke waktu.
Sehingga hal ini sekaligus meningkatkan  dampak  terhadap ekosistem dan jasa yang dapat diberikannya. Degradasi jasa ekosistem ini pada  berbagai belahan dunia lainnya telah diperparah dengan hilangnya pengetahuan tradisional masyarakat, dimana    pengetahuan ini seringkali dianggap  dapat membantu melestarikan suatu ekosistem.
Kombinasi    dari permintaan terhadap jasa ekosistem yang  tinggi dan degradasi  terhadap ekosistem yang  terus terjadi, telah memperkecil peluang kita untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan. Gambar dibawah ini memperlihatkan bahwa betapa tingginya permintaan jasa ekosistem seperti hutan.
Gambar 2. permintaan jasa ekosistem seperti hutan Sumber : Green Community of Smansasoo, Juni 2015.
Menurut Bishop dalam Jayadiningrat, 2011 bahwa tantangan yang dihadapi oleh  para pengelola hutan  dan pengambil keputusan adalah :
1. Melakukan penilaian tentang pentingnya manfaat ekonomi non- kayu  hutan pada masa sekarang dan harapan dimasa depan pada tingkat lokal, regional dan nasional dengan pengelolaan dan  penggunaan  lahan yang berbeda.
2. Menyusun informasi tentang manfaat produk dan jasa ekosistem yang dijual dan yang tidak  dijual (marketed dan non-marketed  benefits)  dari aktivitas hutan  pada tingkat regional dan nasional dengan menggunakan
perencanaan dalam mengelola lokasi hutan tertentu.
3. Menemukan pengaturan dan insentif yang mampu mendorong para pengelola hutan dan  pemakai tanah untuk menghitung secara penuh manfaat non-market hutan bagi
pengambil keputusan mereka.
Disamping itu, degradasi ekosistem cenderung  untuk  merugikan masyarakat pedesaan  secara langsung, dibanding dengan masyarakat perkotaan. Pengaruh degradasi ekosistem  langsung dapat dirasakan oleh masyarakat miskin, sedangkan masyarakat kaya dapat mengontrol akses terhadap ekosistem sehingga dapat memperoleh  jasa ekosistem yang lebih besar.  Masyarakat kaya juga dapat terhindar dari fluktuasi  ketersediaan jasa lingkungan meskipun  harus  membayar dengan biaya yang lebih tinggi.
Dilain pihak masyarakat miskin pedesaan merupakan masyarakat yang sangat  tergantung pada pertanian dan kehutanan sebagai sumber kehidupan mereka. Namun demikian,  disisi lain hutan juga mempunyai fungsi lingkungan atau nilai jasa lingkungan yang perlu dilindungi. Menurunnya kualitas maupun kuantitas dari ekosistem tertentu seperti ekosistem hutan dapat menyebabkan kemiskinan
semakin parah dan hancurnya kehidupan.
Menurut Zen,1985, kita tidak perlu menghancurkan seluruh ekosfera  untuk mendatangkan malapetaka bagi  kehidupan manusia. Cukup bila kita meneruskan apa yang  telah kita lakukan sekarang seperti menebang hutan, mengeringkan rawa (reclaiming wetlands), menebarkan pestisida lebih banyak lagi dan lain-lainnya, maka  semuanya  itu sudah cukup untuk menimbulkan malapetaka bagi kehidupan.
Demikian juga sebaliknya kemiskinan    dapat    menyebabkan semakin menurunnya  kualitas ekosistem tertentu dalam memberikan jasa terhadap kehidupan khususnya  manusia. Hal  ini di  karenakan kemiskinan merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya tekanan terhadap lingkungan yang  luar biasa. Degradasi dan kerusakan lingkungan sulit dihindari ketika penduduk  masih  dililit kemiskinan. Hal ini dapat terlihat pada gambar dibawah ini
Gambar 3. Kemiskinan Pemicu Terjadinya Tekanan Terhadap Lingkungan Sumber : Lembaga Edukasi Lingkungan.
Kesejahteraan manusia memiliki berbagai  dimensi, seperti  untuk  mendapat bahan  dasar guna meraih kehidupan yang lebih layak, kebebasan (freedom) dan pilihan (choice), kesehatan, hubungan sosial yang baik serta keamanan. Kemiskinan juga bersifat multi dimensi dan merupakan suatu kondisi yang sangat berbeda dari kesejahteraan. Pada semua kondisi  tersebut, ekosistem tetap merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai
kesejahteraan  manusia karena banyaknya jasa yang  dapat dimanfaatkan oleh manusia seperti jasa penyediaan,  jasa pengaturan, kultural dan penunjang.
Intervensi atau campurtangan manusia  dalam mengelola ekosistem dapat melipatgandakan  manfaat ekosistem  itu sendiri  untuk kepentingan  manusia.  Namun dalam  beberapa dekade terakhir banyak bukti intervensi yang  dilakukan manusia terhadap berbagai tipe ekosistem berjalan
negatif  (menimbulkan kerusakan)  sehingga berpengaruh  buruk  terhadap  kesejahteraan manusia. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi kesejahteraan    manusia melalui berbagai cara :

## 1. Keamanan (security).
Dipengaruhi oleh dua hal yaitu : (i) perubahan terhadap jasa penyediaan yang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dan bahan lain serta kemungkinan terjadinya  konflik akibat ketersediaan sumber daya yang  terus menurun. (ii) perubahan dalam jasa pengaturan yang  dapat  mempengaruhi frekuensi    terjadinya bencana alam seperti banjir, kekeringan,  tanah longsor dan bencana alam lainnya. Keamanan ini juga dapat dipengaruhi oleh perubahan jasa  kultural seperti hilangnya suatu atribut spiritual dari suatu ekosistem maka akan berpengaruh terhadap melemahnya hubungan sosial dalam suatu masyarakat. Perubahan-perubahan ini pada akhirnya akan  mempengaruhi kesejahteraan, kesehatan, kebebasan dan pilihan serta  hubungan sosial ditengah-tengah masyarakat.
2.      Akses terhadap bahan dasar untuk penghidupan yang layak.
Untuk hal ini sangat terkait erat dengan jasa penyediaan seperti pangan dan produksi serat, jasa pengaturan, termasuk jasa penjernihan air.
3. Kesehatan.
Terkait erat dengan  jasa penyediaan seperti produksi pangan  dan jasa pengaturan. Kesehatan  dapat  pula terkait dengan jasa kultural melalui jasa rekreasi dan spiritual.
4.   Hubungan sosial.
Dipengaruhi oleh perubahan jasa kultural, dimana  hal ini selanjutnya akan mempengaruhi kualitas manusianya.
5. Kebebasan memilih.
Sebagian besar tergantung  kepada keberadaan komponen kesejahteraan masyarakat dan oleh karenanya dipengaruhi oleh perubahan dalam jasa penyediaan, pengaturan atau kultur dari suatu ekosistem.
Kesejahteraan manusia dapat ditingkatkan melalui interaksi manusia secara  berkesinambungan dengan berbagai tipe ekosistem dengan tidak merusak ekosistem tersebut.  Menurut Suyanto dan Noviana, 2006, pemberian imbalan jasa lingkungan berupa hak kelola atas  lahan (land right) kepada para petani miskin tidak hanya mengurangi kemiskinan tetapi juga akan meningkatkan pemerataan pendapatan. Akses yang  tidak merata dari jasa ekosistem  seringkali hanya  dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat melalui biaya  dari sebagian besar  masyarakat lainnya. Disamping itu, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dapat juga
dilakukan dengan memberi penguatan peran dalam mengelola  sumber  daya alam secara lestari yang  bermanfaat bagi kesejahteraan mereka. Menurut Direktur Eksekutif WWF- Indonesia,  2006,  dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan pengembangan mekanisme “ Pembayaran untuk jasa lingkunga n” dan mekanisme “ Manajemen kolabora si” sangat penting untuk mewujudkan  manfaat  kawasan  konservasi bagi masyarakat sekitarnya. Dalam mekanisme manajemen kolaborasi masyarakat lokal dan seluruh stakeholders bekerjasama dalam berbagi peran  mengelola setiap kawasan yang  telah ditentukan seperti kawasan konservasi. Sehingga kawasan  tangkapan air untuk kebutuhan air minium PDAM maupun air minum  kemasan dapat terpenuhi  dan mereka harus membayar jasa alam terhadap tani hutan didaerah tangkapan air yang menjadi sumbernya. Dengan demikian biaya ini akan menjadi pendapatan masyarakat pendukung dan pelaku konservasi.
Konsekuensi dari degradasi jasa ekosistem dapat dikurangi melalui pengetahuan dan pembentukan perilaku pro- lingkungan. Untuk mempertahankan jasa ekosistem dan kesejahteraan manusia diperlukan pengelolaan yang  bijak dari interaksi kegiatan manusia dengan lingkungannya. Pemanfaatan jasa ekosistem yang berlebihan akan mengurangi ketersediaan jasa  tersebut untuk masa yang
akan datang. Oleh sebab itu pemanfaatan jasa ekosistem secara  lestari  harus  menjadi pilihan utama.
D. Kesimpulan dan Saran
1.Kesimpulan.
Pemerintah    mempunyai peran besar terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat.
Peran  tersebut
dapat diwujudkan dalam bentuk : Pemberian imbalan jasa    lingkungan berupa pengelolaan lahan kepada para  petani miskin, Pemberian dan penguatan peran dalam mengelola  sumber daya alam secara lestari yang  bermanfaat bagi kesejahteraan mereka, pembayaran jasa  lingkungan dan kolaborasi masyarakat lokal dan seluruh stakeholders untuk berbagi peran dalam melakukan  pengelolaan setiap  kawasan konservasi. Sehingga kawasan tangkapan air untuk  kebutuhan air minium PDAM maupun air minum kemasan dapat terpenuhi dan mereka harus  membayar  jasa alam  dan upaya tani  hutan  didaerah  tangkapan air yang menjadi sumbernya.
2.Saran.
Harus ada  langkah tegas dari pemerintah untuk melindungi hutan, daerah aliran sungai (DAS), dan ekosistem lainnya dari perilaku manusia yang  tidak pro- lingkungan. Sehingga ekosistem  wilayah tersebut tetap bisa  memberikan manfaat yang  besar  terhadap  masyarakat sekitar. Disamping itu juga agar dilakukan penguatan peran bagi masyarakat dalam
mengelola sumber  daya alam  secara lestari seperti pengelolaan kawasan konservasi.

## Daftar Pustaka
Dahono    Adji, Bambang, Pemberdayaan
Masyarakat    Sekitar Kawasan Konservasi Melalui Model Desa Konservasi, (Makalah dipresentasikan dalam Forum Group Discussion  di Pusat  pengkajian, Pengolahan data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI),
Jakarta, 2012.
Firdaus, Nur, Pengentasan Kemiskinan
Melalui Pendekatan Kewirausahaan

## Sosial, LIPI, Jurnal
Ekonomi  dan Pembangunan  Vol.  22,  No.  1,
2014.
Hadad, Ismid, Pengentasan Kemiskinan dalam  Pembangunan Berkelanjutan dan perubahan Pola  Produksi yang Ramah Lingkungan, (Makalah disampaikan pada  seminar  dan lokakarya Pembangunan hukum nasional ke-VIII), Badan Pembinaan Hukum nasional (BPHN) Departemen kehakiman dan HAM
RI, Bali, 2003.
Jayadiningrat, Surna Tjahja, dkk, Ekonomi hijau (Green Economy), Bandung, Rekayasa sains, 2011. Machmud, Syahrul, Penegakan  Hukum Lingkungan  Indonesia, Penegakan
Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun  2009,  Yogyakarta, Graha
Ilmu, 2012.
Phelps, Jacob, dkk, Valuasi Lingkungan  di
Indonesia (Implikasi pada kebijakan kehutanan,  pertanggung jawaban hukum dan estimasi kerugian negara), Brief CIFOR,  No.  32,
Oktober 2014.
Suyanto, S dan Noviana Khususiyah,
Imbalan Jasa Lingkungan Untuk Pengentasan Kemiskinan, Bogor, Jurnal Agro Ekonomi, Vol. 24 No.1, 2006. Zen,M.T, Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup, Jakarta, Gramedia, 1985.
……………………, Memanfaatkan Jasa Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait, Capturing Coral  Reefs  and Related Ecosystem Services (CCRES), 2014. ……………………, Ekosistem dan Kesejahteraan Manusia : Suatu Kerangka Pikir untuk  Penilaian, Laporan Kelompok Kerja Conceptual Framework Millennium Ecosystem Assessment, Tanpa tahun.
……………………, Peran Jasa Ekosistem Dalam Penentuan Daya Dukung Lingkungan, Forgis Indonesia,  2016