LITERASI , Volume. IV, No. 2 Desember 2013
Sosio-Historis Pendidikan Islam
Misyroh Akhmadi
SOSIO-HISTORIS PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

## PADA ERA ORDE BARU
Misyroh Akhmadi (Dosen PAI STIA Alma Ata Yogyakarta)

## Abstract
The new order era efford’s to improve the quality of human resources is done through  the  development  of  alignment  between  islamic  schools  (madrasah)  and  schools. The reign of new order era beginning with the collapse of the old order to do some serious efforts  to  improve  the  alignment.  This  paper  will  explaint  the  development  of  Islamic education  in  the  new  order  era  in  the  socio-historical  context.  Writing  begins  with  the reign of the early efforts of the new order era in making policies to align islamic schools and schools. It was developed with the implementation of the policy of the new order era to improve the quality and quantity of viable islamic shools that align with the school on a variety of dimensions. The lates, be concluded with the results of development policies on the  quality  and  quantity  of  the  various  dimensions  of  the  islamic  school,  either  in  the curriculum or civil effect causes.
Keyword ; Islamic education, sosio –history contect

## A. Pendahuluan
Merdekanya  bangsa  Indonesia  diharapkan  bisa  menggali  segala potensi  yang  ada  baik  yang  terkait  dengan  kekayaan  alam  Indonesia  dan yang  lebih  utama  adalah  pengembangan  potensi  manusia  Indonesia seluruhnya, sehingga dapat digunakan dan dikembangkan untuk tercapainya masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila.  Masyarakat  adil makmur  merupakan  dambaan  dari  seluruh  masyarakat  dunia  termasuk Indonesia  guna  mensejajarkan  harkat  dan  martabat  bangsa  bergandeng sejajar dengan bangsa lainya di dunia.
Keadaan  kurang  mendukung  dengan  timbulnya  gejala-gejala  salah urus  ( mis  management ) 1 Akibatnya  pada  bidang  pendidikan  fasilitasnya  tidak mampu  untuk  memenuhi  kebutuhan.  Lagi  pula  politik  dan  usaha-usaha pendidikan  tidak  berhasil  menjadikan  sektor  pendidikan  sebagai  faktor penunjang  bagi  suatu  pendidikan.  Lahirnya  Orde  Baru  (ORBA) memungkinkan pendobrakan salah urus itu dalam segala bidang juga dalam pendidikan.
1 Djumhur, Sejarah Pendidikan, (Ilmu, Bandung,  1959), hlm. 230.
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013
Misyroh Akhmadi Sosio-Historis Pendidikan Islam

## B. Problematika Penddidikan Masa Orba
Masa orde baru adalah masa pemerintahan di Indonesia sejak 11 Maret 1966 hingga terjadinya peralihan kepresidenan, dari presiden Soeharto ke presiden Habibi  pada  21  Mei  1998.  Peralihan  dari  Orde  Lama  ke  Orde  Baru membawa konsekuensi perubahan strategi politik dan kebijakan pendidikan nasional.  Pada  dasarnya  Orde  Baru  adalah  suatu  korelasi  total  terhadap Orde Lama yang didominasi oleh PKI dan dianggap telah menyelewengkan pancasila.
Masa Orde Baru disebut juga sebagai Orde Konstitusional dan Orde Pembangunan.  Yakni  bertujuan  membangun  manusia  seutuhnya  dan menyeimbangkan antara rohani dan jasmani untuk mewujudkan kehidupan yang  lebih  baik.  Pada  tahun  1973-1978  dan  1983  dalam  siding  MPR  yang kemudian menyusun GBHN.
Selain  itu,  dalam  Pelita  IV  di  bidang  agama  dan  kepercayaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  makin  di  kembangkan.  Dengan  semakin meningkatnya  dan  meluasnya  pembangunan,  maka  kehidupan  keagamaan dan  kepercayaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  harus  semakin  diamalkan baik  dalam  kehidupan  pribadi  maupun  kehidupan  social  kemasyarakatan. Diusahakan  supaya  terus  bertambah  sarana-sarana  yang  diperlukan  bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk pendidikan agama Islam yang dimasukkan dalam  kurikulum  sekolah  mulai  dari  Sekolah  Dasar  sampai  dengan Universitas  Negeri.  Kebijakan  pemerintah  orde  baru  mengenai  pendidikan Islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif, khususnya  dalam  dua  dekade  terakhir  1980-  an  sampai  dengan  1990-an. Pada  pemerintah,  lembaga  pendidikan  di  kembangkan  dalam  rangka pemerataan kesempatan peningkatan dan peningkatan mutu pendidikan.
Pada awal  – awal masa pemerintahan orde baru, kebijakan tentang madrasah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan orde lama. Pada tahap ini madrasah belum di pandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi baru bersifat lembaga pendidikan bersifat otonom di bawah pengawasan menteri agama.Menghadapi kenyataan tersebut di atas, langkah pertama dalam melakukan pembaruan ini adalah di keluarkannya kebijakan tahun 1967 sebagai respons terhadap TAP MPRS No. XXVII tahun 1966 dengan  melakukan  formalisasi  dan  strukturisasi  Madrasah.  Dalam  dekade 1970-an madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaannya, namun di awal –awal tahun 1970 –an, justru kebijakan pemerintah terkesan berupaya  untuk  mengisolasi  madrasah  dari  bagian  sistem  pendidikan nasional. Hal ini terlihat dengan langkah yang di tempuh pemerintah dengan
LITERASI , Volume. IV, No. 2 Desember 2013
Sosio-Historis Pendidikan Islam Misyroh Akhmadi
langkah yang di tempuh pemerintah dengan mengeluarkan suatu kebijakan berupa keputusan presiden nomor 34 tanggal 18 April tahun 1972 tentang tanggung  jawab  fungsional  pendidikan  dan  latihan.  Isi  keputusan  ini mencakup tiga hal :
1. Menteri pendidikan dan kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kebijakan.
2. Menteri tenaga kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja akan pegawai negeri.
3. Ketua lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.
Selanjutnya,  kepres  No  34  Tahun  1972  ini  di  pertegas  oleh  inpres No  15  tahun  1974  yang  mengatur  operasionalnya.  Dalam  TAP  MPRS Nomor XVII Tahun 1966 dijelaskan “agama merupakan salah satu unsur mutlak dalam pencapaian tujuan nasional. Persoalan keagamaan dikelola oleh  Departemen  Agama,  sedangkan  madrasah  dalam  TAP  MPRS Nomor  2  Tahun  1960  adalah  lembaga  pendidikan  otonom  di  bawah bawah  pengawasan  Menteri  Agama”.  Dari  ketentuan  ini,  Departemen Agama  menyelenggarakan  pendidikan  madrasah  tidak  saja  bersifat keagamaan dan umum, tetapi juga bersifat kejuruan. Dengan keputusan presiden  No.  34  Tahun  1972  dan  impres  1974,  penyelenggraan pendidikan  dan  kejuruan  sepenuhnya  berada  di  bawah  tanggung  jawab MENDIKBUD. 2
Pada  awal  pemerintahan  orde  baru,  pendekatan  legal  formal dijalankan  tidak  memberikan  dukungan  pada  madrasah.  Tahun  1972 Presiden  Soeharto  mengeluarkan  Keputusan  Presiden  (Keppres)  No.  34 tahun  1972  dan  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  15  tahun  1974  yang mengatur  madrasah  di  bawah  pengelolaan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan (Mendikbud) yang sebelumnya dikelola oleh Menteri Agama.3
Begitu juga teknik pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum  mengalami  perubahan-perubahan  tertentu,  seiring  berkembangnya ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  perubahan  sistem  proses  belajar mengajar,  misalnya  tentang  materi  pendidikan  agama  diadakan pengintegrasian  dan  pengelompokan,  yang  tampaknya  lebih  terpadu  dan diadakan pengurangan alokasi waktu.
2 http://immtarbiyahpwt.blogspot.com/2011/09/sejarah-pendidikan-islam-masa- orde-lama.html
3 Habullah, Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  Lintas  Sejarah  Pertumbuhan  dan Perkembangan , (PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 199), hlm 19
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013
Misyroh Akhmadi

## Sosio-Historis Pendidikan Islam
Di Indonesia pada masa pemerintahan orde baru, terdapat dua buah departemen  yang  mengatur  permasalahan  kurikulum,  yaitu  Departemen Pendidikan  &  Kebudayaan  dan  Departemen  Agama. 4 Sebagaimana  yang diketahui  pada  masa  pemerintahan  ini  menganut  sistem  sentralisasi. Sentralisasi  pendidikan  dipahami  bahwa  pemerintahan  pusat  melalui Departemen  Pendidikan  Nasional  mengatur  semua  kebijakan  yang menyangkut  pendidikan  dan  memberlakukannya  ke  seluruh  Indonesia. Pemerintah pulalah yang mengatur anggaran belanja untuk pendidikan,kurikulum,  membuat  buku  ajar,  dan  kebijakan-kebijakan lainnya. 5 Adapun tujuan pengembangan kurikulum secara sentralisasi adalah agar  dapat  memperoleh  bentuk  kurikulum  inti  yang  wewenang penanganannya diserahkan  kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.10 Selain itu juga sentralisasi dapat digunakan untuk tujuan-tujuan politis yang dikehendaki  seperti  untuk  memiliki  nilai-nilai  bangsa  yang  yang  dapat menjadi  pemersatu  bangsa,  juga  sebagai  sumber  kekuatan  politik  tertentu dan wahana untuk menggunakan kekuasaan atau senjata politik.

## C. Kurikulum Dan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru
Kurikulum  yang  dibuat  untuk  madrasah  oleh  Departemen  Agama selain  juga  harus  memuat  pengetahuan  agama  juga  memuat  di  dalamnya pengetahuan umum.Sebagaimana tujuan pendidikan Islam itu sendiri adalah untuk  menciptakan  pribadipribadi  hamba  Allah  yang  selalu  bertakwa kepadaNya,  dan  dapat  mencapai  kehidupan  yang  berbahagia  di  dunia  dan akhirat.12  Tujuan-tujuan  tersebut  dapat  diberikan  berupa  bimbingan  yang diberikan  dalam  berbagai  aspeknya:  pikiran,  perasaan,  kemauan,  intuisi, keterampilan atau dengan istilah lain kognitif, afektif dan psikomotorik. 6
Kebijakan  lain  yang  dikeluarkan  sebagai  bukti  perhatian pemerintahan orde baru terhadap lembaga madrasah adalah dengan lahirnya UU  No.2,  pasal  37  /  1989  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang berbunyi:  ”Kurikulum  disusun  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan nasional  dengan  memperhatikan  tahap  perkembangan  peserta  didik  dan kesesuaiannya  dengan  lingkungan,  kebutuhan  pembangunan  nasional, perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  kesenian  sesuai
4 Departemen  Agama  adalah  lembaga  pemerintahan  yang  berdiri  pada  tanggal  3 Januari 1946, sebagai maksud untuk menata kehidupan umat beragama di Indonesia. Dalam Surat Keputusan  pembenukan Depag dicantumkan tugas pokoknya, yaitu: satu , memberian pelayanan keagamaan.
5 Departemen Pendidikan Nasional, Vol. IV No.I Th 2000 Buletin Pusat Pembukuan , 6 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium ,Jakarta:
Logos Wacana Ilmu, 2000) Cet.II.
LITERASI , Volume. IV, No. 2 Desember 2013
Sosio-Historis Pendidikan Islam
Misyroh Akhmadi
dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.” Dalam sensus kelembagaan  pendidikan  dasar  oleh  pemerintah,  dalam  hal  ini  Bappenas, Madrasah secara berdampingan dengan Sekolah menjadi sasaran pendataan tersebut.  Tujuannya  tak  lain  adalah  menuju  pemberdayaan  lembaga  ini secara optimal untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. 7
M.C. Ibrahim mengatakan bahwa suatu hal yang tragis yang dewasa ini  diderita  oleh  anak  didik  kalangan  Islam  Indonesia,  adalah  belum  dapat diperolehnya  lapangan  kehidupan  di  luar  keagamaan  setelah  mereka  ini berhasil  menyelesaikan  pendidikannya  dari  sekolah-sekolah  agama  seperti madrasah, pesantren, maupun perguruan tingginya. 8
Pemerintahan  memandang  bahwa  agama  mempunyai  kedudukan dan  peranan  sangat  penting  dan  strategis.  Peran  utama  agama  sebagai landasan  spiritual,  moral  dan  etika  dalam  pembangunan  nasional,  agama juga  berpengaruh  untuk  membersihkan  jiwa  manusia  dan  kemakmuran rakyat, 9 Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap  individu,  warga  dan  masyarakat  hingga  akhirnya  dapat  menjiwai kehidupan bangsa dan negara.
Kalau  dirunut  kebelakang,  memang  sejak  tahun  1966  terjadi perubahan  besar  pada  bangsa  Indonesia,  baik  itu  menyangkut  kehidupan sosial  agama  maupun  politik.  Pada  Orde  Baru  tekad  yang  diemban,  yaitu kembali pada UUD 1945 dan melaksanakannya secara murni dan konskuen, sehingga  pendidikan  agama  memperoleh  tempat  yang  kuat  dalam  struktur pemerintahan.    Kuantitas  dan  kualitas  pendidikan  agama  di  Indonesia mengalami  peningkatan  yang  berarti  dengan  berbagi  bukti  empiric  yang nyata.
Walaupun  pendidikan  agama  mendapat  porsi  yang  bagus  sejak proklamasi  kemerdekaan  sampai  Orde  Baru  berakar,  namun  itu  semua hanya bahasa kiasan belaka. Menurut Abdurrahman Mas’ud , PhD. undang- undang  pendidikan  dari  zaman  dahulu  sampai  sekarang  masih  terdapat dikotomi pendidikan. 10 Kalau dicermati bahwa undang-undang pendidikan nasional  masih  membeda-bedakan  antara  pendidikan  umum  dan  agama, padahal  perkawinan,  ilmu  agama  dan  umum  justru  akan  menciptakan
7 A.Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam , Pengantar Nurcholish Madjid, Jakarta: Fajar Dunia,1999, h.87
8 Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Logos, 1999) h.201 9 Prof. DR. H. Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1995, hlm. 133.
10 Majalah Rindang, Pesantren Masuk Undang-Undang, Majalah Bulanan Rindang, Semarang, Edisi XXVII, 2002, hlm. 12.
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013
Misyroh Akhmadi Sosio-Historis Pendidikan Islam
kebersamaan dan mampu menciptakan kehidupan yang harmonis serasi dan seimbang.
Prof.  Ludjito  menyebutkan  permasalahan  yang  terjadi  dalam Pendidikan  Agama  Islam  walaupun  dari  sistem  pendidikan  nasional  cukup kuat, namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu :
1. Kurangnya jumlah pelajaran agama di sekolah
2. Metodologi pendidikan agama kurang tepat. Lebih menitikberatkan pada aspek kognitif daripada aspek afektif
3. Adanya  dikotomi  pendidikan,  meterogenitas  pengetahuan  dan penghayatan peserta didik
4. Perhatian  dan  kepedulian  pemimpin  sekolah  dan  guru  terhadap pendidikan agama kurang
5. Kemampuan  guru  agama  untuk  menghubungkan  dengan kehidupan kurang
6. Kurangnya  penanaman  nilai-nilai,  tata  krama  dalam  Pendidikan
Agama Islam
Seandainya  dari  enam  aspek  tersebut  bisa  ditangani,  maka  pendidikan agama akan lebih diperhatikan masyarakat.
Di samping hal itu peluang untuk berkembangnya pendidikan Islam secara  integrasi  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  bisa  dilihat  dalam beberapa pasal.
1) Pasal 1 ayat 2, pendidikan nasional adalah pendidikan yang terakhir pada  kebudayaan  bangsa  Indonesia  dan  berdasarkan  Pancasila  dan UUD 1945.
2) Pasal  4,  tentang  tujuan  pendidikan  nasional,  yaitu  mencerdaskan kehidupan  bangsa  Indonesia  seutuhnya,  yaitu  manusia  yang bertakwa  dan  ketrampilan,  kesehatan  jasmani  dan  rohani,  pribadi yang mantap dan mandiri.
3) pasal  10,  pendidikan  keluarga  merupakan  bagian  dari  jalur pendidikan  luar  sekolah  yang  diselenggarakan  dalam  keluarga  dan yang  memberikan  keyakinan  agama,  nilai  budaya,  moral  dan ketrampilan.
4) Pasal  11  ayat  1,  jenis  pendidikan  yang  termasuk  jalur  pendidikan sekolah  terdiri  atas  pendidikan  umum,  pendidikan  kejuruan, keagamaan, kedinasan, akademik dan profesional.
5) Pasal  39  ayat  2,  isi  kurikulum  setiap  jenis  dan  jalur,  serta  jenjang pendidikan  wajib  memuat  pendidikan  Pancasila,  agama  dan kewarganegaraan.
LITERASI , Volume. IV, No. 2 Desember 2013
Sosio-Historis Pendidikan Islam
Misyroh Akhmadi
6) Pasal  47,  ciri  khas  suatu  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh masyarakat tetap diindahkan.

## D. Kontribusi  Orde Baru Dalam Perubahan Pendidikan
Perubahan yang terlihat pada Masa Orde Baru adalah :
1) sikap  mental  yang  positif  untuk  menghentikan  dan  mengoreksi segala bentuk penyelewengan terhadap pancasila dan UUD 1945
2) memperjuangkan adanya masyarakat yang adil dan makmur, baik material dan spiritual melalui pembangunan nasional
3) sikap  mental  mengabdi  kepada  kepentingan  rakyat  dan melaksanakan  Pancasila  dan  UUD  1945  secara  murni  dan konsekuen.
Perkembangan  pendidikan  Islam  selanjutnya  pada  masa  orde  baru dimulai  dari  kebijakan  pada  pasal  4  TAP  MPRS  No.  XXVII/MPRS/1966 yang memuat kebijakan tentang isi pendidikan. Untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan, maka isi pendidikan adalah :
1. Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama.
2.  Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan
3.  Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.
Pada  awal  pemerintahan  orde  baru,  pendekatan  legal  formal dijalankan  tidak  memberikan  dukungan  pada  madrasah.  Tahun  1972 dikeluarkan  Keputusan  Presiden  (Keppres)  No.  34  Tahun  1972  dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 1974 yang mengatur madrasah di  bawah  pengelolaan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Mendikbud) yang sebelumnya dikelola oleh Menteri Agama secara murni.
Perkembangan  pendidikan  pada  orde  baru  selanjutnya  dikuatkan dengan  UU  No.  2  Tahun  1989  tentang  pendidikan  nasional.  Pendidikan Nasional  bertujuan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  mengembangkan manusia  seutuhnya,  yaitu  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa, dan  ber  budi  pekerti  luhur,  memiliki  ketrampilan, kesehatan  jasmani  dan  rohani,  kepribadian yang  mantap  dan  mandiri  serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Prinsip-prinsip yang perlu mendapat perhatian dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, adalah mengusahakan :
- Membentuk  manusia  Pancasila  sebagai  manusia  pembangunan yang tinggi kualitasnya yang mampu mandiri.
- Pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara  Indonesia  yang  terwujud  dalam  ketahanan  nasional  yang
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013
Misyroh Akhmadi Sosio-Historis Pendidikan Islam
tangguh,  yang  mengandung  terwujudnya  kemampuan  bangsa menangkal  setiap  ajaran,  paham  dan  idiologi  yang  bertentangan dengan Pancasila.
Dari  hal  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pendidikan  nasional dilaksanakan  secara  semesta,  menyeluruh  dan  terpadu.  Semesta  berarti terbuka  bagi  seluruh  rakyat,  dan  berlaku  di  seluruh  wilayah  negara,  dan menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan, serta terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional.

## E. Perkembangan Dan Pembinaan Madrasah
Pada tahun 1967 terbuka kesempatan untuk menegerikan madrasah swasta untuk semua tingkatan, Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah  Islam  Negeri  (MTsIN)  dan  Madrasah  Aliyah  Agama  Islam Negeri  (MAAIN).  Namun  ketentuan  itu  hanya  berlangsung  3  tahun,  dan dengan alasan pembiayaan dan fasilitas yang sangat terbatas, maka keluarnya Keputusan  Menteri  Agama  No.  213  tahun  1970  tidak  ada  lagi  penegerian bagi  madrasah  madrasah  swasta.  Namun  kebijakan  tersebut  tidak berlangsung lama, memasuki tahun 2000 kebijakan penegerian dimunculkan kembali.

## F. Pengintegrasian Pelajaran Agama Dan Pelajaran Umum
Integrasi merupakan pembauran sesuatu sehingga menjadi kesatuan, sedangkan  integrasi  pendidikan  adalah  proses  penyesuaian  antara  unsur- unsur  yang  berbeda  sehingga  mencapai  suatu  keserasian  fungsi  dalam pendidikan dan integritas pendidikan memerlukan integritas kurikulum atau secara  khusus  memerlukan  integritas  pelajaran.  Karena  sasaran  akhir  dari pendidikan  (agama)  adalah  untuk  meciptakan  manusia  yang  bisa mengintegrasikan  diri,  mampu  menggunakan  imannya  dalam  menjawab tantangan  hidup  dan  mampu  memanusiakan  sesamanya  dengan  berbagai kehidupan yang sejahtera yang dikaruniakan Allah pada manusia. 11 Dengan kata  lain,  pendidikan  dimaksudkan  untuk  memajukan  manusia  dalam mengambil bagian secara aktif, kreatif dan kritis.
Untuk melaksanakan suatu yang lebih baik dari masa lalu, pelajaran agama  dan  mata  pelajaran  umum  ditentukan  guru  yang  memilki  integritas keilmuan yang memadai dalam pendidikan. Sehingga bisa menemukan cara
11 Th. Sumartana, dkk., Pluralisme Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 286.
LITERASI , Volume. IV, No. 2 Desember 2013
Sosio-Historis Pendidikan Islam
Misyroh Akhmadi
untuk  dapat  menghubungkan  bagian-bagian  dari  suatu  bidang  dari  suatu bidang studi, satu pelajaran dengan mata pelajaran yang lain.

## G. Kesejajaran Madrasah Dan Sekolah Umum
Lahirnya  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  3  Menteri  No.  6  tahun 1975 dan No. 037/U/1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  dan  Menteri  Dalam  Negeri,  tentang  Peningkatan  Mutu Pendidiikan pada Madrasah. 12 Dan bagi siswa madrasah yang ingin pindah sekolah  dapat  pindah  ke  sekolah  umum  setingkat.  Ketentuan  ini  berlaku mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi.
Dalam SKB tersebut disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan madrasah  adalah  lembaga  pendidikan  yang  menjadikan  mata  pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kuranya 30  %  disamping  mata  pelajaran  umum,  meliputi  Madrasah  Ibtidaiyah setingkat dengan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah setingkat SMP dan Madrasah Aliyah setingkat SMA.
SKB  ini  juga  menetapkan  hal-hal  yang  menguatkan  posisi  madrasah  pada lingkungan pendidikan, diantaranya :
1) Ijazah  madrasah  mempunyai  nilai  yang  sama  dengan  ijazah sekolah umum yang setingkat
2) Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih di atasnya
3) Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat
4) Pengelolaan  madrasah  dan  pembinaan  mata  pelajaran  agama dilakukan  Menteri  Agama,  sedangkan  pembinaan  dan pengawasan mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  bersama-sama  Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri.

## H. Kesimpulan
Pemerintahan  masa  orde  baru  telah  berusaha  meningkatkan  kualitas sumber  daya  manusia  Indonesia  dengan  cara  mengembangkan kuantitas  dan  kualitas  intrumen  pendidikan  bangsa  Indonesia.  Salah satu  usaha  dalam  peningkatan  kualitas  instrument  pendidikan  yaitu
12 SKB  ini  muncul  dilatar  belakangi  bahwa  setiap  waganegara  Indonesia  berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pengajaran yang sama, sehingga lulusan madrasah yang ingin melanjutkan,  diperkenankan  melanjutkan  ke  sekolah-sekolah  umum  yang  setingkat  di atasnya.
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013
Misyroh Akhmadi Sosio-Historis Pendidikan Islam
dengan  cara  mensejajarkan  kualitas  dan  kuantitas  seluruh  lembaga formal  yang  ada  termasuk  di  dalamnya  adalah  madrasah.  SKB  3 menteri  tahun  1975  telah  menjadi  regulasi  yang  kuat  terhadap implementasi  pensejajaran  antara  sekolah  dan  madrasah  pada  semua jenjang yang ada. Hasil dari implementasi dari pensejajaran sekolah dan madrasah telah menempatkan madrasah bisa bersanding sejajar dengan sekolah baik pada sisi proses pembelajaran, penilaian ataupun pada civil effect ijazaha  yang  ditimbulkannya.  Tetapi  kesejajaran  madrasah  dan sekolah tersebut belum bisa menembus pada aspek imej di masyarakat luas, masyarakat masih memandang madrasah adalah sekolah kelas dua.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Quran dan terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, Dicetak dan Diterbitkan Oleh: PT Karya Toha Putra Semarang, 1975 Affan,  Said  Junimar, Mendidik  dari  Zaman  ke  Zaman ,  Bandung  :  Jemmar, 1987 Ahmadi, Abu, Pengantar Kurikulum , Surabaya: Bina Ilmu, 1984 Arikuntono,  Suharsimi, Dasar-Dasar  Evaluasi  Pendidikan ,  Jakarta;  Raja Grafindo Persada, 2001 Asrohah, Hanun, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Logos, 1999 DJumhur, Sejarah Pendidikan, Ilmu, Bandung,  1959. http://immtarbiyahpwt.blogspot.com/2011/09/sejarah-pendidikan-islam- masa-orde-lama.html
Habullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan , PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. Departemen  Pendidikan  Nasional,  Vol.  IV  No.I  Th  2000 Buletin  Pusat Pembukuan , Azyumardi  Azra, Pendidikan  Islam  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju Milenium ,Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000) Cet.II.
A.Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam , Pengantar Nurcholish Madjid, Jakarta: Fajar Dunia,1999.
Prof.  DR.  H.  Mahmud  Yunus, Sejarah  Pendidikan  Islam, Mutiara  Sumber Widya, Jakarta, 1995.
Majalah  Rindang, Pesantren  Masuk  Undang-Undang, Majalah  Bulanan Rindang, Semarang, Edisi XXVII, 2002.
Th.  Sumartana,  dkk., Pluralisme  Konflik  dan  Pendidikan  Agama di  Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.