## QUICK COUNT (Metode Hitung Cepat)

## DALAM PERSPEKTIF PEMILUKADA
Oleh : Robi Cahyadi Kurniawan Staf Pengajar FISIP Universitas Lampung

## ABSTRAK
Metode quick  count (hitung  cepat)  mulai  merebak  ditanah  air  semenjak diberlakukannya  pemilihan  umum  langsung,  baik  nasional  maupun  pemilihan kepala  daerah  langsung  (pilkada).  Metode  ini  dengan  cepat  menjadi  sebuah alternatif baru yang diidolakan para pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terkait dengan perebutan kekuasaan (pemilu) baik dalam skala nasional dan dalam konteks lokal. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2012. Metode penelitian yang dipakai  adalah kualitatif analisis dengan studi  pustaka dan observasi pilkada Kabupaten  di  Lampung  sepanjang  tahun  2011..  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  metode  hitung  cepat  semakin  dipercya  sebagai  sebuah  analisis  dalam keputusan  politik,  dalam  hal  ini  memprediksi  hasil  sebuah  pilkada/pemilukada dengan  tingkat  akurasi  yang  mendekati  perhitungan  resmi  yang  dikeluarkan  oleh penyelenggara pemilukada (KPUD Kabupaten).
Kata Kunci  : Hitung cepat, Pemilukada, Lampung Key Words :  Quick Count, regional election, Lampung

## A. PENDAHULUAN
Metode quick  count (hitung cepat)  mulai  merebak  ditanah  air semenjak  diberlakukannya  pemilihan umum langsung, baik nasional maupun  pemilihan  kepala  daerah langsung (pilkada). Metode ini dengan cepat menjadi sebuah alternatif  baru  yang  diidolakan  para pemangku  kepentingan  atau  pihak- pihak  yang  terkait  dengan  perebutan kekuasaan  baik  dalam  skala  nasional dan  dalam  konteks  lokal.  Quick Count  dalam  ilmu  statistika  juga bukan  barang  baru.  Metode  ini menjadi  buah  bibir  dikarenakan  cara penggunaannya  yang  tidak  terlalu sulit.  Pengeluaran  anggaran  yang tidak  terlalu  besar  serta  keakuratan datanya  yang  dapat  menyajikan informasi  dengan  tingkat  ketepatan tinggi.
Publik  mendefinisikan  Quick Count  sebagai  cara  mengetahui  lebih cepat  siapa  yang  menag  atau  kalah dalam  pemilu  atau  pilkada.    Pada hakikatnya  Quick  Count  lahir  dari kebutuhan untuk menjaga agar penghitungan  suara  pemilu  tidak dilakukan  dengan  cara-cara  yang curang. Peluang kecurangan memang tetap  ada,  namun  dapat  diminimalisir dan  diharapkan  tidak  merubah  siapa yang  seharusnya  menang  atau  kalah. Metode ini bertujuan , menjaga suara pemilih  dan  membantu  agar  proses pemilu berjalan secara jujur dan adil.
Metode  ini  muncul  di  negara- negara yang baru membangun demokrasi  pada  era  ahun  1980-an, misalnya  di  negara  Eropa  Timur  dan Afrika.  Kelemahan  pada  negara demokrasi  yang  masih  baru  adalah peluang  kecurangan  yang  terbuka lebar. Kecurangan pada saat
penghitungan  dan  tabulasi  suara sangat  sering  terjadi.  Runtutannya pada  saat  di  Tempat  Pemungutan
Suara (TPS), setelah suara dikumpulkan  ke  Panitia  Pemungutan Suara  (PPS)  di  kecamatan,  sampai dengan  tingkat  kabupaten/kota  dan provinsi. Pelaksanaan Quick Count di tingkat TPS dan hasilnya dipublikasikan kepada khalayak/publik  ,  maka  kecurangan pasca TPS dapat dipotong. Data yang diperoleh dapat menjadi data alternatif terhadap penghitungan yang dilakukan  oleh  Komisi  Pemilihan Umum (KPU). 34
Quick  count atau  penghitungan cepat dalam catatan di Asia Tenggara pertama  dilakukan  pada  tahun  1986 di  Pemilu  Philipina.  Sebuah  LSM yang bernama NAMFREL melaksanakan  PVT (parallel  vote tabulation) yaitu  pencatatan  atau penabulasian  secara  paralel  hasil penghitungan suara pemilu. Indonesia juga  menggunakan  metode  ini  era tahun  1990-an.  Metode quick  count sebenarnya  sudah  dilaksanakan  sejak pemilu  1997  dan  pemilu  1999  oleh LP3ES.    LP3ES  sayangnya,  tidak terlalu mempublikasikan secara besar-besaran hasilnya. Seiring
berjalannya waktu, teknik yang digunakan dalam quick count semakin berkembang. Prinsip dasar statistika mempermudah metode ini, penyelenggara quick  count tidak perlu  menempatkan  orang  di  setiap
TPS.  LP3ES  menyebutkan quick count atau  penghitungan  suara  cepat adalah proses pencatatan hasil perolehan  suara  di  ribuan  TPS  yang dipilih  secara  acak. Quick  count
34 Syaiful Mujani, Direktur LSI, Sumatra Ekspres 2008.
adalah prediksi hasil pemilu
berdasarkan  fakta  bukan  berdasarkan opini.  Karena  itu  ia  tidak  sama dengan  jajak  pendapat  terhadap pemilih  yang  baru  saja  mencoblos atau yang biasa disebut exit poll.
Untuk  kepentingan quick  count ribuan  relawan  diturunkan  untuk mengamati  pemilu  secara  langsung demi  memperoleh  informasi  yang diperlukan.  Mereka  mencatat  ke dalam formulir  yang telah disediakan mengenai informasi proses pencoblosan  dan  penghitungan  suara di  TPS  yang  diamati,  termasuk perolehan suara masing-masing kandidat. Setelah selesai mereka akan menyampaikan temuan-temuannya ke pusat data (data center).
Mengapa  kita  bisa  mempercayai hasil quick  count ?  Pertanyaan  ini seringkali  diajukan  ketika  banyak pihak  yang  meragukan  akurasi  data. Jawabannya karena quick count tidak mendasarkan diri pada opini siapapun,  melainkan  berbasis  pada fakta lapangan,  yaitu perolehan suara di  TPS.  Organisasi  yang  melakukan Quick  Count  mengumpulkan  data dari tiap TPS, dan berusaha melakukan  penghitungan  cepat  dari daerah  pantauan  yang  dipilih  secara acak.  Para  pemantau  berada  di  TPS, dan  melaporkan  secara  langsung proses pemungutan dan penghitungan surat suara. Quick count dapat memperkirakan perolehan suara
Pemilu  secara  cepat  sehingga  dapat memverifikasi  hasil  resmi  KPU.
Lebih  jauh quick  count mampu mendeteksi dan melaporkan penyimpangan,  atau  mengungkapkan kecurangan. Banyak contoh membuktikan  Quick  Count  dapat membangun kepercayaan atas kinerja penyelenggara pemilu dan
memberikan legitimasi terhadap proses  pemilu.  Selanjutnya  agar  kita bisa memahami quick count , kita pun harus  mengerti  metodologi  dan  cara penarikan sampel yang dipilih penyelenggara  karena  kekuatan  data quick  count sebenarnya  bergantung pada  bagaimana  sampel  itu  ditarik. Sebab,  sampel  tersebut  yang  akan menentukan mana suara pemilih yang akan  dipakai  sebagai  basis  estimasi hasil  pemilu.  Sampel  yang  ditarik secara benar akan memberikan landasan kuat untuk mewakili karakteristik populasi.
Seberapa  akuratkah  hasil quick count bila dibandingkan dengan hasil resmi  pemilu  atau  pilkada?  Estimasi quick  count akan  akurat  apabila mengacu  pada  metodologi  statistik dan penarikan sampel yang ketat serta diimplementasikan  secara  konsisten di  lapangan.  Kekuatan  Quick  Count juga sangat tergantung pada identifikasi  terhadap  berbagai  faktor yang berdampak pada distribusi suara dalam populasi suara pemilih.
Apabila  Pemilu  berjalan  lancar  tanpa kecurangan,  akurasi quick  count dapat disandarkan pada perbandingannya  dengan  hasil  resmi KPU.  Tetapi  apabila  Pemilu  berjalan penuh  kecurangan,  maka  hasil quick count dapat dikatakan kredibel meskipun  hasilnya  berbeda  dengan hasil  resmi  KPU.  Oleh  karena  itu Quick Count biasanya diiringi dengan kegiatan  lain  yaitu  pemantauan  yang juga  menggunakan  metode  penarikan sampel secara acak. 35
35 Iqbal Fadil, Memahami Metode Quick Count, 2007 (www.detiknews.com)

## B. ATURAN /REGULASI QUICK COUNT
Menjamurnya  lembaga-lembaga survey  telah  membuata  pemerintah perlu  melakukan  regulasi  untuk mengaturnya.  Latar  belakang  yang menyebabkan perlunya hal  ini diatur, karena pemerintah menganggap hasil- hasil lembaga survey dapat mempengaruhi  opini  dan  wacana publik.  Berikut  ini  regulasi-regulasi terkait  penyelenggaraan Survey , Exit
Poll dan Quick Count :
1)  UU  No.16  Tahun  1997  tentang
Statistik  Bagian Ketiga Statistik Khusus Pasal 14: Penyelenggara  survei  wajib memberitahukan sinopsis hasil  survei  kepada  Balai Pusat  Statistik  yang  memuat: judul, wilayah kegiatan survei, objek populasi, jumlah responden, waktu pelaksanaan,metode  statistik, nama,  alamat  penyelenggara, abstraksi.
2) SK KPU no. 701 tahun 2003 pasal
14 ayat 1
 Penyelenggaraan dan penyampaian hasil jajak pendapat umum, seperti polling dansurvei,olehdan/ atau  melalui  media  massa pada  masa  kampanye  dapat dilakukan  sepanjang  disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan  metodologi  yang digunakan.
3) Keputusan KPU no. 48 tahun 2004
 Pasal  20  ayat  3:  Media elektronik  dan  setiap  pihak yang  menggunakan  media
elektronik untuk melaksanakan  rubrik  jajak pendapat  umum  mengenai pasangan calon wajib menyebutkan: (a) nama sponsor  atau  pihak  yang membiayai  kegiatan  tersebut; (b)  rumusan  pertanyaan  yang diajukan; (c) teknik mendapatkan  data/.informasi;
(d) besarnya sample, karakteristik  yang  menjadi responden  dan  cara  memilih responden;  (e)  kapan  jajak pendapat  dilaksanakan;  dan (f) ambang kesalahan.
 Pasal  26:  Media  elektronik dan cetak atau pihak lain yang melaksanakan  jajak  pendapat
sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  20  dan  21  dilarang memberitahukan atau menyiarkan hasil jajak pendapat dalam bentuk apapun pada masa tenang dan sampai  pukul  13:00  waktu setempat pada hari dan tanggal pemungutan suara.
4) Pasal 10 dalam Peraturan KPU no.
40 tahun 2008  Survei  Pemilu  hanya  dapat dilakukan  oleh  lembaga  yang telah mendapatkan nomor registrasi  sebagai  lembaga survei dari KPU/ KPU
Provinsi/  KPU  Kabupaten/
Kota.  Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pendaftaran
 Mengembalikan formulir pendaftaran.
5)  Pasal  245  ayat  3  UU  Pemilu,  UU
No 10 tahun 2008  Pengumuman hasil perhitungan cepat hanya boleh dilakukan  paling  cepat  pada hari  berikutnya dari  hari/ tanggal pemungutan suara.
 Selain  itu,  pelaksana  kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan  metodologi yang  digunakan  dan  hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggaraan pemilu. 6) Ketentuan Pidana
 (Pasal 282) Pengumuman hasil survei pada masa tenang, dipidana degan pidana penjara paling  singkat  3  (tiga)  bulan dan  paling  lama  12  (dua belas) bulan dan denda paling sedikit  Rp.  3.000.000,-  (tiga juga rupiah dan paling banyak
Rp.  12.000.000,-  (dua  belas juta rupiah) – Pasal 282  (Pasal 307) Pengumuman hasil penghitungan cepat pada hari/ tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara  paling  singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18  (delapan  belas)  bulan  dan denda  paling  sedikit  Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 18.000.000,-  (delapan  belas juta rupiah)  (Pasal 308) Jika hasil penghitungan cepat tidak diberitahukan bukan merupakan hasil resmi pemilu, dipidana dengan pidana  penjara  paling  singkat 6  (enam)  bulan  dan  paling lama 18 (delapan belas) bulan dan  denda  paling  sedikit  Rp.
6.000.000,- (enam juta rupiah)
dan paling banyak Rp.
18.000.000,-  (delapan  belas juta rupiah)

## C. RELASI  QUICK  COUNT  dan PEMILUKADA
Banyak penyelenggaraan pilkada di tanah air yang menggunakan quick count,  selain  untuk  memprediksi lebih  cepat  pemenang  pilkada  juga sebagai  alat  pengawas  bagi  kinerja KPU  setempat.    Penulis  menarik contoh  pada  pelaksanaan  Pemilihan Kepala  Daerah  Provinsi  Lampung (Pilgub  )  2008  lalu.  Pilgub  Lampung 2008 lalu, metode sampel secara acak penentuannya berbasiskan pembagian dan pemilahan pada setiap tingkatan/strata  tertentu.  Pelaksanaan dilakukan  pada  400  TPS  dari  total jumlah  TPS  kurang  lebih  13.000 buah.  Jumlah  TPS  yang  dijadikan sampel  ini  jika  dipersentasekan  tidak mencapai  3%  dari  total  keseluruhan TPS  yang  ada.  Sehingga  tidaklah belebihan  jika  pihak  kandidat  calon gubernur  yang  lain  mengatakan bahwa  hasil  perolehan quick  count tidak  menjadi  jaminan  dari  hasil perhitungan suara yang sebenarnya.
Anggapan demikian ada benarnya,  karena  selama  ini  kita selalu dimanjakan oleh hasil perhitungan  cepat  oleh  berbagai lembaga-lembaga  survey.  Biasanya diumumkan  sebelum  pengumuman resmi dari KPU sebagai penyelenggara pilkada. Keuntungannya tentu saja hasil pilkada  dapat  diprediksikan  dengan lebih  cepat,  tetapi  dibalik  itu  seolah ada kesan bahwa pihak yang berwenang menyelenggarakan pilkada, yaitu  KPU  seolah-olah ’dilangkahi’ terlebih dahulu
mengenai  hasil  akhir  oleh  lembaga lain. Metode quick  count ,  polling, survey dan berbagai metode lain yang bermuara  pada  memprediksikan  hasil dari  sebuah  proses  politik  sudah cukup  lama  eksis.      Metode-metode tersebut  berasal  dari  pendekatan mazhab  behavioral  yang  tumbuh  dan berkembang di universitas dan institut  di  Amerika.  Metode  ini memiliki  keberhasilan  yang    tinggi, karena  mampu  mempredikasi  hasil akhir dengan tingkat akurasi (ketepatan)  yang  nyaris  sempurna. Keberhasilan  metode  ini  di  Amerika diantaranya disebabkan tingkat homogenitas  dan  sebaran  penduduk pada  negara-negara  bagian  yang cukup  merata  ,  ditunjang  oleh pendidikan  politik  yang  relatif  sama. Contohnya bagaimana metode polling dapat  memprediksikan  Obama  lebih unggul  dibanding  Hillary  Clinton dalam  pencalonan  presiden  pada partai  Demokrat.  Atau  bagaimana John  McCain  dapat  mengungguli lawan-lawan  politiknya  yang  lebih tangguh dalam memperebutkan kandidat  calon  presiden  di  partai Republik.  Bahkan,  bagaimana  respon publik  terhadap  calon  wakil  presiden pilihan McCain, Sarah Palin, Gubernur Alaska yang kurang populer sebelumnya.
Beberapa  ahli  ilmu  sosial  di Indonesia  pada  awalnya  meragukan penggunaan  teknik-teknik  tersebut dalam  membaca  perilaku  politik masyarakat  di  Indonesia.  Alasannya karena  heterogenitas  yang  tinggi, sebaran  penduduk  yang  tidak  merata dan tentu saja pendidikan politik yang rendah.  Terindikasikan  pada  tingkat pendidikan,  ekonomi  serta  strata sosial  masyarakat  Indonesia  yang
memiliki jurang pemisah yang sangat dalam.
Tetapi  pada  akhirnya  hasillah yang berbicara, anak-anak muda yang mengenyam  pendidikan  dari  luar seperti  Syaiful  Mujani  dan  Deny  JA telah  membuktikan  pada  khalayak bahwa  ternyata  metode  ini  bisa dilakukan  dimana  saja,  termasuk  di Indonesia. Multi stage random sampling telah mempoluperkan nama mereka.  Hal  yang  perlu  diperhatikan dengan  menggunakan  metode/teknik ini adalah keberanian untuk memprediksi  hasil  akhir  sebuah pilkada dalam kasus Indonesia.
Jaminan  atau  prediksi  yang  akurat dalam  hasil  akhir  menjadi  faktor penting bagi para calon kandidat yang bertarung  untuk  memakai  jasa  para lembaga  konsultan  politik yang biasanya  juga  berprofesi  sebagai lembaga survey.
Akan  tetapi  agaknya  kita  jangan terlena  dengan  hasil  polling  atau perhitungan  cepat  yang  memiliki tingkat  akurasi  yang  tinggi,  karena terkadang juga mengalami kegagalan. Kasus  pilkada  Jawa  Barat  yang  lalu misalnya,  berbagai  lembaga  survey memprediksikan pasangan Agum Gumelar  dan  Nu’man  Abdul  Hakim akan  memenangkan  pilkada  Jawa Barat.  Ternyata,  yang  keluar  sebagai pemenang  adalah  pasangan  Ahmad Heryawan    dan  Dede  Yusuf    dengan perolehan suara mencapai 40 %.
Ibarat  pepatah’  tidak  ada  gading yang  tak  retak’,  maka  kemungkinan akan  adanya  salah  perhitungan  atau kegagalan  dalam  memprediksi  hasil pasti selalu ada. Hendaknya perhitungan  cepat  atau  polling  hanya sebatas  informasi  ataupun  data  yang disampaikan  kepada  publik  untuk diketahui  saja,  sedangkan  hasil  akhir menjadi
kewenangan dari
penyelenggara pemilu/pilkada. 36 Hubungan quick count dengan
pilkada  ada  pada  ranah  hasil  dari pilkada  itu  sendiri.  Quick  Count menjaga  agar  hasil  dari  pilkada  tetap pada  koridor  keadilan  dan  kejujuran. Meminimalisir  resiko  kecurangan, serta  memfasilitasi  keinginan  publik untuk mendapatkan informasi pembanding sebagai barometer informasi resmi penyelenggara pilkada. Kejujuran  dan  keadilan  dari sebuah pilkada yang demokratis akan meningkatkan kualitas demokrasi daerah setempat. Peningkatan kualitas  demokrasi  diharapkan  akan berkorelasi dengan peningkatan kualitas  pemimpin  yang  dihasilkan serta  kemajuan  sebuah  daerah.  Tesis ini,  tetap  perlu  dilakukan  penelitian lebih  lanjut,  karena  fakta  dilapangan, menunjukkan  bahwa  pilkada  yang demokratis sekalipun tidak menjamin kemajuan sebuah daerah atau kemakmuran publik setempat.

## D. PILKADA, UPAYA MEMBANGUN
DEMOKRASI LOKAL ?
Memperbincangkan demokrasi dalam  konteks  lokal  ,menjadi  kajian menarik  saat  ini.  Hal  ini  berkenaan dengan  terjadinya  benturan-benturan yang  bersifat  substansial  dari  kajian demokrasi  ala  barat  dengan  adat budaya lokal ala Indonesia. Demokrasi secara garis besar berbicara  mengenai  kebebasan  yang berbasiskan dari faham liberal individual.  Konteks  individualisme dengan menjunjung tinggi hak pribadi  individu  seorang  manusia sangat dihormati.
36 Robi Cahyadi K, Melihat Hasil Hitung Cepat Pilgub , Opini Radar Lampung, 8 September 2008.
Sejarah demokrasi yang dikembangkan oleh Yunani Kuno (-6 sd –3  SM)  keputusan  politik dijalankan  langsung  oleh  seluruh warga  negara  berdasarkan  suara mayoritas. Tetapi, ketentuan demokrasi  berlaku  untuk  warga negara  asli,  tidak  berlaku  untuk budak dan pendatang. Terdapat unsur kasta dan strata kelas dalam hal ini. Demokrasi masa Romawi berubah menjadi sistem feodal (hubungan  tuan  tanah  dan  budak), pemusatan kekuasaan spiritual ditangan Paus, dan perebutan kekuasaan  di  kalangan  bangsawan (kelas  menengah).  Piagam  Magna Charta  (1215  M)  di  Inggris  antara Raja  John  dengan  kaum  bangsawan menjadi  cikal  demokrasi  modern. Raja  John  memberikan,  mengakui, dan  menjamin  hak  atau privilages kaum  bangsawan  atas  tanah  dengan imbalan  tertentu  (penyerahan  dana untuk  mendukung  perang).  Magna Charta  menjadi  tonggak  terkikisnya kekuasaan Raja oleh kaum bangsawan. Gerakan  renaisance  (abad  14) dan  gerakan  reformasi  (abad  16)  di Eropa  ,  serta  gerakan  rasionalisme (abad 18) kembali membatasi kekuasaan  raja  serta  agama.  Agama dalam hal ini gereja yang berkolaborasi  dengan  raja  agar  tidak lagi mengatur kehidupan sosial politik  masyarakat  kala  itu.  Hak individu  semakin  kuat  dan  tercermin dalam  kajian  demokrasi  dikemudian hari.
Pemikiran-pemikiran  demokrasi yang banyak dipakai saat ini, contohnya dalam kajian Locke,
Montesqiu,  Schumpeter,  Di  Palma, Dahl,  Diamond  sampai  dengan  Held sangat  bagus  dalam  tataran  konsep. Konsep  ini  jika  dipakai  dalam  lokal
Indonesia  menjadi  bermetamorfosa atau  malah  berbenturan  dengan  nilai lokal dan budaya masyarakat kita.
Reformasi  telah  membuka  bebas ruang  demokrasi  ala  barat  di  tanah Indonesia. Konteks demokrasi dengan cara pemilihan umum langsung  serta  semakin  dihargainya hak  individu,  hak  minoritas  serta beragam  hal  yang  dahuu  tidak  ada bahkan  ditabukan  dalam  era  orde baru  menjadi  magnet  pengikat    yang kuat.  Konteks one  man  one  vote , telah  menjadikan  suara  rakyat  begitu berharga, setidaknya dalam hal pemilihan  umum,    walaupun  dalam hal lain, suara rakyat selalu terpinggirkan  ,  misalnya  apabila berbenturan  dengan  kaum  elite  atau penguasa.  Demokrasi  ala  prosedural atau  demokrasi  elektoral  inilah  yang sedang  menjadi  trend  dan  eforia perpolitikan  nasional  dan  lokal  di Indonesia.
Pertanyaan  kemudian  adalah, untuk  apa  kita  berdemokrasi  ?
Mengutip pandangan Plato dan
Aristoteles,  demokrasi  dimaksudkan untuk  mencapai good  life atau kesejahteraan bagi masyarakat. Timbul pertanyaan lanjutan,
sudahkah kita sejahtera dengan demokrasi?  Jawabannya  mungkin beragam,  namun  jawaban  terbanyak menurut hemat penulis adalah belum.
Kurang  lebih 12 tahun reformasi dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi.  Apa  yang telah kita capai ?  Naikkah  GNP  atau  pendapatan perkapita kita ? Semakin berkurangkah pengangguran, semakin berkurangkah kemiskinan atau semakin besarkah peluang anak muda tanah air untuk mendapatkan pekerjaan  yang  layak  ?  Secara umum,semakin  sejahterakah  rakyat kita ?
Otonomi  daerah  sebagai  bagian tidak  terpisahkan  dari  era  demokrasi baru tanah air , mencoba menawarkan solusi bagi permasalahan yang menjadi  pertanyaan-pertanyaan  pada paragraf  diatas.    Kebebasan  dalam mengatur  daerah  secara  mandiri (otonom) yang dibarengi oleh kebebasan  masyarakat  lokal  untuk memilih  pemimpinnya  sendiri  dapat menjadi alternatif jawaban. Mekanisme  yang  dipakai  adalah dengan pelaksanaan pilkada.
Konsep  otonomi  daerah  selama ini  ternyata  jauh  panggang  dari  api. Otonomi  hanya  menjadi  kenikmatan segelintir  elit.  Melihat  fenomena kekinian  ditanah  air  dan  beberapa contoh  lokal  didaerah,  otonomi  saat ini  tidak  jauh  berbeda  wajahnya dengan  sistem  kerajaan  pada  masa raja-raja  nusantara  dahulu  berkuasa. Misalnya; buruknya penempatan pegawai  dengan  mengesampingkan merit sistem, jual beli jabatan, sampai dengan  kolusi  dan  nepotisme  serta korupsi  telah  menjadikan  otonomi surga bagi para elit. Otonomi bagi elit hanya  diartikan  sebagai  kebebasan mereka  dalam mengatur  daerah sekehendak  hati,    kemauan  serta egoisme  pribadi.  Janji  kampanye  dan kontrak politik yang telah ditandatangani  tak  lebih  sebagai pelengkap  ,  pemanis  dan  alat  untuk meraih simpati publik.
Daya tawar publik dalam konteks  otonomi  daerah  saat  ini belum  dapat  dikatakan  berimbang. Indikatornya yakni semakin sedikitnya  kepentingan  publik  yang diakomodasi  pemerintah,  contohnya; coba  kita  tengok  seberapa  banyak perda  atau  keputusan  kepala  daerah yang menyangkut hajat hidup masyarakat.  Atau  kita  lihat,  seberapa besar  alokasi  dana  APBD  propinsi,
kota, dan kabupaten yang dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan warga.
Oligarki  politik  atau  politik kekerabatan,  atau  dalam  bahasa penulis  adalah  dinasti  politik  telah menempatkan  elit-elit  lokal  beserta keluarganya  dan  anak  turunannya menjadi  raja  kecil  didaerah.  Jadi, dimana  letak  demokrasi?  Demokrasi tanah  air  ,  sepertinya  hanya  terjadi dalam  dua  ranah;  kontestasi  dan partisipasi.
Kontestasi yakni seberapa
banyak  aktor  yang  terlibat  dan mengajukan  diri  menjadi  pemimpin dalam  mekanisme  pemilu.  Partisipasi yakni  seberapa  banyak  warga  negara menggunakan  hak  pilihnya  dalam pemilu.  Rakyat  atau  warga  sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi  tidak tersentuh,  dan hanya dimanfaatkan  sebagai  alat  pendulang suara dalam pemilu.
Otonomi  daerah  layak  sebagai jembatan penghubung demokrasi
(dalam konteks prosedural elektional) untuk  mendapatkan,  menyaring  serta memilih  pemimpin  yang  mumpuni. Otonomi  dalam  hal  pemilukada hanya memilih pemimpin lokal dalam hal  kuantitas  (jumlah)  bukan  kualitas (akhlak, kinerja dan track record ).
Pemimpin yang dihasilkan dengan memilih dengan suara terbanyak  mengalahkan  mekanisme pemilihan ala Indonesia yang
berdasarkan akhlak, kejujuran, amanah  serta  rasa  tanggungjawab.
Kesemuanya  itu    jelas  menjadi  ciri khas  bangsa  Indonesia  dengan  sifat ketimurannya dengan mengedapankan musyawarah,
mufakat serta gotong royong.
Hasil memilih pemimpin dengan cara  kuantitas  sudah  jelas  terlihat, berapa  banyak  pejabat  publik  baik
dalam  jajaran  Gubernur,  Walikota dan  Bupati  yang  bermasalah,  yakni yang berkenaan dengan kasus korupsi.  Ini  membuktikan  bahwa pemilihan  dengan  cara  pemilukada bukanlah menjadi jaminan mendapatkan pemimpin yang mumpuni. Ada  segelintir  kepala  daerah yang  dapat  menjadi  sebuah  contoh akan  keberhasilan  dalam  mengelola otonomi  daerah.  Misalnya,  Sumatra Barat,  Gorontalo  dalam  lingkup Propinsi.    Contoh  di  Kota  dan
Kabupaten,  kita  dapat  belajar  banyak dari Badung, Bandung, Blitar, Bukittinggi, Gowa, Jembrana, Jombang,  Limboto,  Luwu  Timur,
Makassar, Solo, Sragen, Tarakan, dan Yogyakarta.
Rahasia  dari  daerah-daerah  itu ternyata  terletak  dari  komitmen kepala  daerah  masing-masing  untuk memajukan  daerahnya.    Intinya seberapa besar kepala daerah berupaya  untuk  melakukan  inovasi otonomi  didaerahnya.  Dengan  kata lain,  faktor  peran  aktor  lokal  dalam hal  ini  Gubernur,  Walikota  serta Bupati menjadi sangat penting. Merekalah motor penggerak perubahan didaerah.
Peran  legislatif  dan  yudikatif lokal  bukanlah  tanpa  arti,  tetapi dengan  kualitas  mental  dan  akhlak yang  masih  dipertanyakan,  dengan indikasi  maraknya  korupsi,  maka sekali  lagi  peran  eksekutif  menjadi signifikan.  Peran  signifikan  eksekutif ini  dapat  berjalan  jika  pemimpin dalam daerah tersebut mengedepankan tanggungjawab dibandingkan  harta,  jabatan  atau capaian ekonomi semata.
Bagaimana  cara  mendapatkan pemimpin  lokal  yang  mumpuni  dan bertanggungjawab?  Sumbang  saran
penulis  sebagai  berikut 37 ; Pertama ; partai  politik  harus  lebih  selektif dalam  melakukan  rekrutmen  politik dan memilih anggotanya untuk ditempatkan  dalam  jabatan-jabatan politik.  Fenomena  yang  terjadi  saat ini,  banyak  partai  yang  menepikan kaidah regenerasi politik dan kaderisasi  dengan  baik.  Menjelang pemilu, partai hanya memilih kandidat  yang  berpotensi  mendulang suara terbanyak tanpa memperdulikan kemampuan  dan  kinerja,  contohnya merekrut  aktor  dan  artis    untuk jabatan  politik,  atau  putra  dan  putri pejabat publik dan pimpinan partai.
Kedua; membuka  keran  seluas- luasnya kepada publik untuk
berpartisipasi  dalam  memperebutkan jabatan  politik.  Aktor  lokal  yang mampu  dan  berkualitas  hendaknya ditampilkan  oleh  segenap  elemen masyarakat  .  Jika  partai  tidak memberikan kesempatan, maka calon independenlah  alternatif  lain,  walau kesaktiannya  dalam  pemilu  belum teruji  mumpuni,  kecuali  di  tanah rencong  Aceh. Ketiga; selektifitas publik  atau  warga  negara  yang mempunyai hak untuk memilih dalam pemilu. Rasionalitas lebih diutamakan  dibandingkan  emosional, kolegial,  kekerabatan  atau  bahkan politik  uang. Keempat ;  netralitas media. Media cetak maupuan elektronik  hendaknya  tidak  terlalu dalam keberpihakannya terhadap satu kandidat  tertentu.  Unsur  pendidikan politik  yang  santun  serta  etika  media menjadi  fungsi  kontrol  media  untuk memberi  informasi  yang  akurat, berimbang  dan  membuka  wawasan publik.
37 Robi Cahyadi K, Demokrasi, Otonomi dan Aktor Lokal, Opini Lampung Post, 13 April 2010

## E. KESIMPULAN
Peneliti mencoba memberikan pendapat  bahwa Quick  Count menjadi  penting  dalam  beberapa  hal: (a)  Mencegah  terjadinya  kecurangan dalam  pilkada,  pengumuman  sebuah lembaga  survey  terhadap  sebuah pemilu  akan  mencegah  aparat  yang akan  berbuat  curang  untuk  berfikir ulang.  Melaui  cara  mengidentifikasi terjadinya kecurangan dengan mencatat  inkonsistensi    antara  hasil yang  didapat  (hasil  quick  count) dengan hasil resmi KPU; (b)
Memprediksi hasil penghitungan suara; (c) Meningkatkan kepercayaan terhadap  proses  pemilu  dan  hasil akhir melalui laporkan kualitas proses pemilu  dengan  data  kualitatif  yang diperoleh;  (d)  Mendorong  partisipasi masyarakat untuk peduli dan menjadi relawan pemantauan.
Relasi  quick  count  dengan pilkada  hanya  sebatas  pada  hasil akhir  penghitungan  suara,  tingkat kejujuran penyelenggara serta partisipasi  publik  untuk  tutut  aktif memantau penghitungan suara. Perspektif  lebih  jauh,  yaitu  jika mengkaitkankaitkan quick count, hasil  pilkada,  aktor  yang  terpilih dengan  demokrasi  lokal  perlu  diteliti lebih lanjut.  Peran quick count hanya sepanjang hasil pilkada. Pilkada yang dihasilkan  belum  tentu  menjamin diperolehnya pemimpin yang berkualitas.  Kelemahan  pemilihan langsung kita, hanya memilih pemimpin yang dihasilkan dari angka dan  hitung-hitungan  saja.  Dalam realitanya, pilkada yang jujur dan adil dengan peran quick
count didalamnya, tidak serta merta menjamin  kesejahteraan  publik  .
Artinya  seorang  pemimpin  yang
dihasilkan dalam pilkada belum tentu berpihak pada publik.
Akhir  kata,  metode-metode statistika  yang  digunakan,  baik  quick count,  exit  polling  atau  survey hendaknya  dapat  berkorelasi  dengan aspirasi  publik  dalam  meningkatkan kesejahteraan  dan  daya  tawar  publik terhadap kekuasaan. Peranan metode- metode statistik diatas dapat merangkum  keinginan  masyarakat, untuk  setidaknya  dipublikasikan  dan menjadi bahan evaluasi bersama bagi pemerintah,  stake  holder,  publik, pasar  serta  lembaga-lembaga  yang berkepentingan didalamnya.

## F. DAFTAR   PUSTAKA
Almond,  Gabriel  and  Powell,  John  ; 1965, Comparative  Politics:  A Developmental  Approach, Little Brown and Company, Boston.
Dahl,  Robert  A.  1971. Polyarchy: Participation  and  Opposition, Yale University Press, Chelsea Estok,  Mellisa,  and    Neil  Nevitte, Glenn  Cowan,  2002. The  Quick
Count and Election Observation: Handbook for Civic Organizations and Political Parties PenerbitNational Democratic Institute for International Affairs, Held,  David  ;  2007, Models  of
Democracy ,  Akbar  Tandjung Institute, Jakarta
Hirst,  Paul;  1990. Representative Democracy and Its Limits, Polity Press, Cambridge.
J.A,  Denny;  2006, Election  Watch  :
Merentas Jalan Demokrasi, Penerbit Pustaka Sinar Harapan
Kaloh,  Johan;  2007. Mencari  Bentuk Otonomi  Daerah,  Suatu  Solusi dalam  Menjawab  Kebutuhan
Lokal  dan  Tantangan  Global , Penerbit Rineka Cipta Lijphart,  Arend:  1999, Patterns  of Democracy, Yale University
Press  and  New  Haven  and London. Luwarso,  Lukas  ;  2005, Pers  dan
Pilkada, Penerbit  :  Kerjasama Dewan  Pers  dengan  Friedrich Ebert Stiftung Surbakti, A. Ramlan; 1983, Pengantar Ilmu Politik I , Bagian
Penerbitan dan Penggandaan FISIP UNAIR, Surabaya
Syaefudin  Asep,  1997, Statistika
Dasar , Penerbit Grasindo

## G. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
UU  No  10  tahun  2008  tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UU  No.16  Tahun  1997  tentang Statistik Peraturan  KPU  No.  40  tahun  2008 tentang  Partisipasi  Masyarakat dalam Pemilihan Umum Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden.
Keputusan  KPU  No.  48  tahun  2004
tentang Kampanye Keputusan  KPU  No.  701  tahun  2003 tentang  Kampanye  Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah  dan  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

## H. WEB DAN MEDIA
www.detiknews.com, 2010 Lampung Post, 2010 Sumatra Ekspres, 2008 Radar Lampung, 2008