## PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING
Trinov Gira Thimoteus E-mail: trinov251197@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Dona Budi Kharisma E-mail: donabudikharisma@staff.uns.ac.id

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Article Information

## Abstract
Keywords: Financial  Services Authority ; Personal Data Protection; Online Loans
Kata Kunci : Otoritas Jasa
Keuangan; Perlindungan Data Pribadi; Pinjaman Online
This article aims to examine the efforts of the Financial Services Authority as a financial policy industry policy-making agency to provide  legal  protection  in  cases  of  legal  violations  of  customer personal data in Peer to Peer Lending-based Financial Technology services and an analysis of legal problems regarding the protection of  customers’  personal  data  in  Financial  services  Peer  to  Peer Lending  based  technology  both  in  terms  of  form  and  its  causes. This legal research is a descriptive empirical legal research, with a  qualitative  approach.  Sources  of  data  on  research  consists of  primary  data  that  is  data  obtained  directly  in  the  field  with interviews  at  the  Central  Office  Financial  Services  Authority precisely at the Directorate of Regulation, Licensing, and Financial Technology  Supervision  of  related  staff,  then  secondary  data comes from reviewing official documents, books, research results which conclude that OJK provides legal protection to consumers implemented through the preventive role and repressive role of the OJK which focuses on Fintech Lending with legal and illegal legal entities based on the principles of consumer protection contained in in every regulation issued by the Financial Services Authority. Data  collection  techniques  used  are  field  studies  and  literature, then the data analysis technique used is to collect data then reduce or process data, produce data presentations and so conclusions or verification are taken.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji upaya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga penyusun kebijakan industri jasa keuangan untuk memberikan perlindungan hukum dalam kasus pelanggaran hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan Financial Technology berbasis Peer to
Peer Lending serta melakukan analisis kepada problematika hukum yang terjadi terhadap perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan Financial  Technology berbasis Peer to  Peer  Lending baik itu dari segi bentuk maupun faktor penyebabnya. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, dengan pendekatan
kualitatif. Sumber data pada penelitian terdiri dari data primer yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan wawancara di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Pusat tepatnya pada Direktorat Pengaturan,
Perizinan, dan Pengawasan Financial  Technology terhadap staff terkait, kemudian data sekunder berasal dari telaah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa OJK memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen diimplementasikan melalui peran preventif dan peran represif OJK yang berfokus pada Fintech Lending berbadan hukum legal maupun ilegal berasaskan prinsip perlindungan konsumen yang tertuang dalam setiap regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan kepustakaan, selanjutnya teknik analisis data yang digunakan ialah dengan mengumpulkan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan atau verifikasinya.

## A. Pendahuluan
Penggunaan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar memberikan dampak signifikan bagi beberapa bidang, salah satunya adalah bidang industri bisnis yang kemudian merupakan pioneer dari perdagangan elektronik atau e-commerce . Namun, efek dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya menjalar ke industri perdagangan, tapi juga berpengaruh kepada industri keuangan Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya Financial Technology ( Fintech ).
Teknologi  finansial  adalah  istilah  yang  digunakan  untuk  menyebut  suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata “ financial ” dan “ technology ” yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Para pihak dalam layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending ini terdiri dari Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman. Mekanismenya, sistem dari penyelenggara akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa layanan ini merupakan marketplace untuk kegiatan pinjam-meminjam uang secara online .
Untuk mendapatkan jasa atau melakukan proses pengajuan pinjaman pinjaman, calon nasabah atau konsumen harus mengunduh atau memasang aplikasi Fintech Lending . Kemudian mendaftarkan akun dengan mengisi formulir menggunakan data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, foto debitur, verifikasi nomor handphone , rekening bank, serta kontak darurat yang menjadi jaminan dalam pinjaman online . Konsumen harus mencantumkan dua nomor kontak yang sifatnya spesifik, pada saat pengajuan pinjaman. Pertama, adalah verification  contact dan yang kedua adalah emergency contact .
Maraknya kemunculan Fintech  Lending sebagai alternatif jasa keuangan konvensional berbanding lurus dengan praktik pelanggaran hukum yang terjadi terhadap pelaksanaan kegiatan Peer  to  Peer  Lending . Berbagai macam bentuk pelanggaran hukum terhadap data pribadi nasabah yang dilakukan oleh pihak penyelenggara jasa pinjaman online meliputi pihak yang berstatus legal maupun ilegal. Contohnya, dalam kasus aplikasi pinjaman online legal Rupiah Plus yang meneror seluruh daftar kontak nasabahnya dan menyuruh mereka semua untuk memberitahukan kepada korban untuk segera melunasi hutang pinjaman yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Hal ini tentu melanggar keamanan data pribadi dan metode penagihan yang menyasar kontak-kontak ponsel nasabahnya, dikarenakan dalam klausul perjanjian penyelenggara tidak ada kalimat yang jelas menunjukkan cara seperti itu apabila terjadi gagal bayar.
Kasus pinjaman online selanjutnya adalah kasus pinjaman online ilegal yang dialami seorang karyawati asal Solo bernama Yuliati. Ia menjadi korban Fintech Lending dengan menggunakan aplikasi pinjaman online bernama INCASH yang memiliki bunga tinggi dan tenor pendek. Setelah jangka waktu pengembalian uang yang dipinjamnya jatuh tempo ternyata Yuliati belum bisa membayar pinjaman tersebut. Akibatnya, setelah tiga hari gagal bayar ia selalu mendapat teror dan ancaman dari pihak debt collection yang mengatasnamakan pihak INCASH. Bahkan mereka juga mempermalukan korban dengan cara mengundang Yuliati ke grup aplikasi WhatsApp yang anggotanya berisi seluruh kontak di ponselnya. Mereka memasang poster foto Yuliati dengan tulisan bahwa ia rela digilir seharga Rp.1.054.000 untuk melunasi hutangnya di aplikasi INCASH
Berdasarkan uraian diatas artikel ini akan membahas tentang bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan Financial  Technology berbasis Peer to Peer Lending .

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian adalah empiris. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Data yang dianalisis adalah data primer yang berupa wawancara dengan pihak Staff Direktorat Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology Kantor OJK Pusat; data sekunder yang berupa bahan hukum primer (peraturan perundang – undangan yang selaras dengan penulisan) dan bahan hukum sekunder (publikasi tentang hukum); dan data tersier. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang merupakan proses siklus yang bergerak diantara ketiga komponen pokok yaitu reduksi atau seleksi data, sajian dan penarikan kesimpulan.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Untuk memperluas dan membuka akses masyarakat terhadap sektor industri keuangan, desain struktur regulasi yang tepat sesuai prinsip kesamaan
dalam memperoleh akses ke dalam industri jasa keuangan merupakan suatu keniscayaan. Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank) harus mampu merancang regulasi yang mengandung unsur stability (stabilitas), unsur predictability (dapat memprediksi), dan unsur accommodation (mengakomodasi) berkenaan dengan akses masyarakat dan perlindungan konsumen terhadap industri jasa keuangan. Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi dalam regulasi, realitas di dalam masyarakat tidak akan menyimpang dari apa yang telah diatur melalui akomodasi berbagai kepentingan yang saling bersaing.
Aspek perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan penyedia jasa layanan dan regulator. Hal ini karena penyalahgunaan data pribadi (konsumen) dapat berdampak pada pencurian identitas,  penyalahgunaan  profil  konsumen,  penawaran  produk  kepada konsumen yang datanya tercuri, hingga berdampak pada risiko dan kerugian yang lebih besar lainnya seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan Fintech . Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa,
“OJK dibentuk bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
a.  terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
b.  mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan   dan stabil; dan
c.  mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.”
OJK memberikan dua (2) macam perlindungan hukum bagi nasabah (Penerima Pinjaman) Fintech  Lending yang termasuk dalam sektor industri keuangan non-bank yang menjadi korban pelangggaran hukum atas data pribadi mereka yang dilakukan oleh pihak Penyelenggara Jasa Pinjaman. Perlindungan hukum tersebut terdiri atas :
1.  Perlindungan Hukum Preventif Upaya hukum ini dilakukan untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan sengketa antara beberapa pihak.
a.  Meningkatkan literasi keuangan masyarakat dalam bentuk “Program Utama” ( Core Actions ) yang dilaksanakan secara bersama-sama dan berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu oleh OJK selaku regulator, industri jasa keuangan selaku pelaku usaha jasa keuangan, maupun pemangku kepentingan lainnya. Berikut lima macam program utama tersebut yaitu, melanjutkan edukasi keuangan secara berkesinambungan dengan memprioritaskan wilayah tertentu, mensinergikan kegiatan edukasi keuangan dengan berbagai program pemerintah maupun program inisiatif nasional, meningkatkan pemahaman masyarakat
mengenai manfaat, risiko, kemudahan, dan keamanan bertransaksi melalui lembaga jasa keuangan, mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, dan menggalakkan edukasi keuangan mengenai penggunaan layanan keuangan digital untuk transaksi keuangan.
b. OJK mengeluarkan produk hukum pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016.
c. Pemberian izin usaha oleh otoritas terhadap pihak yang ingin menyelenggarakan jasa pinjaman melalui proses dan standardisasi mutu yang telah ditentukan.
2.  Perlindungan Hukum Represif
Dalam melaksanakan perlindungan hukum ini, peran represif yang dilakukan oleh pihak OJK difokuskan kepada dua objek yaitu, Fintech Lending Legal dan Fintech  Lending Ilegal. Adapun perlindungan hukum represif terhadap Fintech Lending Legal memiliki prosedur sebagai berikut:
a.  Pengaduan masyarakat/ konsumen kepada OJK dengan menyampaikan kelengkapan dokumen seperti permohonan tertulis, bukti identitas diri, surat hasil tanggapan pengaduan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan, serta surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai. Kemudian dokumen tersebut dapat dikirimkan melalui surat kepada Direktorat Pelayanan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan atau melalui e-mail ke alamat konsumen@ojk.go.id .
b.  Setelah OJK menerima aduan tersebut, maka laporan beserta semua kelengkapan berkas akan diperiksa dan dianalisis oleh tim Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan untuk menemukan apakah laporan tersebut memiliki unsur yang memenuhi indikasi sengketa dan kerugiaan materiil. Jika ditemukan indikasi sengketa dan kerugian materiil, OJK akan melimpahkan kasus tersebut kepada PUJK untuk dilakukan konfirmasi dan investigasi.
c. Pengaduan  yang  telah  diterima  PUJK  diklasifikasikan  sesuai  dengan tingkatan penyelesaian, media informasi Pengaduan, lokasi Pengaduan, kompleksitas materi Pengaduan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dijadikan klasifikasi
d. PUJK  melakukan  verifikasi  dan  analisis  untuk  menentukan  tindak lanjut Penanganan Pengaduan. Unit kerja dan/atau fungsi Penanganan Pengaduan dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait. Dalam hal diperlukan, maka PUJK melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran Pengaduan yang dikeluhkan oleh Konsumen. Tingkat penyelidikan/investigasi disesuaikan dengan tingkat kesulitan Pengaduan yang mencakup frekuensi kejadian dan dampak yang ditimbulkan.  Setelah  PUJK  melakukan  verifikasi  dan  investigasi  maka bentuk penyelesaian Pengaduan ditindaklanjuti dengan membaginya
menjadi tiga bagian yaitu, pengaduan yang diyakini tidak benar, pengaduan yang diyakini benar, dan pemberian ganti rugi.
e.  Pihak OJK akan mempertemukan kedua belah pihak dengan cara memanggil pihak PUJK dengan konsumen untuk membantu pihak yang bersengketa dalam mencapai suatu kesepakatan. Pada tahap ini OJK hanya berperan sebagai fasilitator antara dua pihak yang bermasalah.
f. Pihak  OJK  akan  melaksanakan  koordinasi  melalui  verifikasi  dan klarifikasi  kepada  pihak  konsumen  mengenai  status  aduan  sengketa tersebut. Apabila konsumen menolak penyelesaian pengaduan yang diusulkan oleh pihak PUJK, maka PUJK wajib menginformasikan bahwa konsumen dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Layanan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang ditawarkan oleh OJK dilaksanakan tiga cara. Pertama, mediasi yakni cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (mediator) untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai ksepakatan. Kedua, lewat ajudikasi yakni cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (ajudikator) untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara pihak yang dimaksud, putusan ajudikasi mengikat para pihak jika konsumen menerima. Ketiga, lewat arbitrase yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.
g.  Penanganan pengaduan dari Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan. Dalam sistem ini, terdapat dua fitur utama yang disediakan bagi konsumen dan PUJK yaitu Trackable dan Traceable . Trackable adalah fasilitas bagi konsumen untuk memantau tindaklanjut penanganan pengaduan yang telah disampaikan kepada OJK. Traceable adalah fasilitas bagi PUJK untuk memantau, mengambil alih, menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan konsumen melalui OJK. Sistem ini dapat diakses melalui website www. konsumen.ojk.go.id oleh pihak konsumen maupun PUK itu sendiri agar kedua belah pihak dapat mengetahui kelanjutan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak OJK Pusat.
h.  Jika pihak PUJK tersebut terbukti melakukan pelanggaran hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen, pihak OJK akan mengirimkan  konfirmasi  laporan  hasil  penyelesaian  sengketa  kasus tersebut kepada pihak Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia dan akan ditinjau selama tiga hari. Pada jangka waktu itu, AFPI akan merekomendasikan OJK untuk melakukan tindakan sesuai dengan tingkatan pelanggaran kode etik Fintech Lending terkait. Terdapat empat tindakan sanksi yang telah ditetapkan oleh pihak asosiasi. Pertama, peringatan tertulis bersifat tertutup. Kedua, pemberitahuan kepada masyarakat dan OJK. Ketiga, penonaktifan keanggotaan sementara. Terakhir, penghentian keanggotaan secara permanen.
Adapun perlindungan hukum represif terhadap Fintech  Lending Ilegal memiliki prosedur dan dapat diketahui, sebagai berikut:
1.  Penerimaan laporan dari konsumen/ masyarakat kepada OJK melalui website http://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan, menghubungi nomor telpon 157, mengirim e-mail ke alamat waspadainvestasi@ojk. go.id,  atau dapat mendatangi langsung kantor OJK di regional kota masing-masing. Selain itu masyarakat dapat melapor langsung kepada Lembaga Bantuan Hukum.
2.  Penanganan oleh Satgas Waspada Investasi diawali dari hasil laporan masyarakat kepada OJK maupun hasil pantauan langsung dari Tim Satgas Waspada Investasi. Dalam melakukan penanganan, Satgas Waspada Investasi terlebih dahulu mengadakan rapat terkait perusahaan Fintech Lending ilegal tersebut. Dalam rapat tersebut anggota Satgas Waspada Investasi secara bersama-sama memeriksa untuk mengumpulkan data- data secara lengkap mengenai perusahaan Fintech Lending yang diduga ilegal tersebut. Dalam melakukan tugasnya Satgas Waspada Investasi bekerja sama dengan Kominfo untuk menyisiri dan mengulik setiap sisi internet yang memiliki tendensi kepada hal tersebut. Apabila semua informasi terkumpul dan semua bukti mengarah kepada Fintech Lending ilegal maka Satgas Waspada Investasi akan berkoordinasi dengan OJK, Google dan Apple untuk memblokir situs dan aplikasi tersebut.
3.  Setiap satu bulan OJK akan mengeluarkan daftar entitas Fintech Lending ilegal yang ditangani Satgas Waspada Investasi dengan menggugah siaran pers di website resmi OJK. Rincian daftar tersebut berupa platform , developer , email developer , url website , dan url playstore/ appstore . Informasi yang didapat masyarakat melalui publikasi siaran pers akan sangat menguntungkan, karena melalui ini masyarakat dapat mengetahui perusahaan-perusahaan Fintech yang tidak terdaftar maupun berizin di OJK dan berpotensi merugikan masyarakat.
4. Korban Fintech ilegal dapat melapor ke Bareskrim Polri apabila pihak penyelenggara jasa Fintech ilegal telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti ancaman, fitnah, penipuan, pencemaran nama baik, hingga pelecehan seksual. Hal ini dilakukan apabila masyarakat yang menjadi korban melapor kepada pihak kepolisian dengan  membawa alat bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri menyiapkan posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban intimadasi maupun penipuan yang dilakukan oleh perusahaan Financial  Technology atau pinjaman online ilegal.

## D.  Simpulan
Tugas pokok dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi konsumen yang menjadi korban pelangggaran hukum atas data pribadi mereka
yang dilakukan oleh pihak Penyelenggara Jasa Pinjaman atau Pelaku Usaha Jasa Keuangan telah diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Mekanisme perlindungan hukum terhadap konsumen diimplementasikan melalui peran preventif dan peran represif OJK yang berfokus pada Fintech Lending berbadan hukum legal maupun ilegal berasaskan prinsip perlindungan konsumen yang tertuang dalam setiap regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pelaksanaan peran tersebut, OJK bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia dan Satgas Waspada Investasi dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengatur dan pengawas Industri Keuangan Non- Bank.

## E. Saran
Pemerintah Cq, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu segera: 1.  Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengingat pada saat ini regulasi mengenai perlindungan dan penggunaan data masih tersebar dalam beberapa aturan. Oleh karena itu, regulasi perlindungan data pribadi yang komprehensif dirasa sangat dibutuhkan keberadaaannya karena saat ini belum terdapat peraturan perundang- undangan yang menjadi lex  specialis mengenai perlindungan data pribadi khususnya dalam bisnis Fintech Lending .
2. Membentuk Rancangan Undang-Undang Financial  Technology agar memperjelas landasan hukum industri keuangan berbasis teknologi. Kehadiran Undang-Undang Financial  Technology nantinya dapat menjadi sumber hukum nasional dalam menjamin perlindungan hukum konsumen apabila terjadi suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan Fintech karena Undang-Undang tersebut memuat mengenai aturan sanksi denda maupun pidana dalam pelaksanaan kegiatan bisnis Financial Technology .

## F.  Daftar Pustaka
Soerjono Soekanto. 2010. “ Sosiologi Suatu Pengantar”. Jakarta: Rajawali Pers.
Departemen Perlindungan Konsumen OJK. 2017. Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa  Keuangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
Wahyudi Djafar. 2019. “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.” Mimbar Hukum . Volume 1. Nomor 1. Yogyakarta: Unit Publikasi Fakultas Hukum UGM
Farah Margaretha. 2015. “Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia.” Jurnal Keuangan dan Perbankan , Volume 514. No 516. Yogyakarta: UMY Press
R.E. Latumahina. 2014. “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya.” Jurnal  GEMA  AKTUALITA , Volume 3. Nomor 2. Surabaya: Law Review UPH Surabaya
https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-fintech-di-solo-wanita-dijual-via- whatsapp-demi-bayar-utang.html, diakses pada tanggal 10 September 2019 Pukul 18.17.