## Efektivitas Program SKPP Daring dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kota Payakumbuh
Puja Arifti Hanifah 1 , Nora Eka Putri 2
1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang; ariftipuja@gmail.com 2 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang; noraekaputri@fis.unp.ac.id * Correspondence: ariftipuja@gmail.com ; Jalan Ngurah Rai No.12 Air Tawar Timur, Kota Padang Kode Pos 25132)
Received: 21-10-2022; Accepted: 20-11-2022 ; Published: 21-11-2022
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP Daring) dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat di Kota Payakumbuh, serta mengidentifikasi  kendala yang dihadapi  dalam  penyelenggaraan program tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivias program tersebut. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Campbell, serta teori kendala menurut Hansen dan Mowen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan informan dipilih menggunakan teknik purposive  sampling .  Dalam  pengumpulan  data  digunakan  teknik  wawancara  dengan  9  (sembilan)  orang informan, dan studi dokumentasi untuk dokumen dalam penelitian. Uji keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi,  sedangkan  teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  mereduksi  data, display data  dan  menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Sekolah Kader  Pengawas  Partisipatif  Dalam  Jaringan  (SKPP  Daring)  dalam  meningkatkan  pengawasan  partisipatif masyarakat  di  Kota  Payakumbuh  belum  efektif  yaitu  pada  indikator  pencapaian  tujuan  menyeluruh.  Adapun kendala internal disebabkan karena jaringan signal, sedangkan kendala eksternal berupa adaptasi penggunaan teknologi  dan  perbedaan  interpretasi  peserta  terhadap  pelaksanaan  program,  serta  kurangnya  kesadaran masyarakat  awam  untuk  mengakses  informasi  terkait  program.  Agar  seluruh  tujuan  program  dapat  tercapai, Bawaslu Kota Payakumbuh berupaya untuk menindaklanjuti kader-kader yang telah terbentuk sehingga tujuan pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu dan pilkada yang berkesinambungan dapat tercapai.
Kata Kunci : Efektivitas; Pengawasan Partisipatif; SKPP Daring
Abstract:  This  research  aims  to  determine  the  effectiveness  of  the  Online  Participatory  Supervision  Cadre School Program (SKPP Daring) in improving community participatory supervision in Payakumbuh City, and identifying the constraints in the program. In addition, this study also aims to identify the efforts to improving the effectiveness of program. This research uses the theory of effectiveness according to Campbell, and theory of  constraints  according  to  Hansen  and  Mowen.  This  research  uses  descriptive  qualitative  method  and ianformants are selected using purposive sampling technique. In collecting data, used interview techniques with 9 (nine) informants,  and study documentation  for documents in  research. The validity of the data was tested using the triangulation method, while the data analysis technique are performed by reducing the data, displaying the data and drawing conclusions from the research that has been carried out. The results of this study indicate that  the  Online  Participatory  Supervision  Cadre  School  Program  (SKPP  Daring)  in  increasing  community participation in Payakumbuh City has not been effective on the indicator of achieving of overall goals. Internal constraints  are  caused  by  network  signals. And  external  constraints  in  the  form  of  adaptation  of  technology usage  and  and  differences  in  participants  interpretation  of  program  implementation,  as  well  as  the  lack  of awareness  of  the  public  community  to  access  information  related  to  the  program.  So  that  all  goals  can  be achieved, Bawaslu Payakumbuh seeks to encourage cadres that have been formed so the purpose of establishing an education center for elections and local elections that can be achieved.
Keywords: Effectiveness; Participatory Supervision; SKPP Daring

## 1. Pendahuluan
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan ciri paling mendasar dari negara demokrasi dalam  pergantian  pemimpin  negara  secara  sah.  Melalui  pemilu  dan  pilkada  masyarakat memiliki  kesempatan  untuk  memilih  pemimpin  yang  menurutnya  dapat  menjadi  wakil yang akan menyuarakan kepentingan rakyat untuk lima tahun kedepan. Penyelenggaraan pemilu yang berintegritas harus diikuti dengan partisipasi dan pengawasan yang optimal yang mampu meminimalisir terjadinya kecurangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki  wewenang  dalam  melakukan  pengawasan  tahapan  pemilu;  menerima  dan menindaklanjuti  laporan  dugaan  pelanggaran;  melakukan  penanganan  dan  memutus pelanggaran  administrasi  pemilu  dan  pelanggaran  politik  uang;  serta  melakukan penanganan dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.
Keterbatasan  yang  dimiliki  Bawaslu  dalam  melakukan  pengawasan  secara menyeluruh di tiap tahapan pemilu dan pilkada harus diatasi dengan melibatkan berbagai kepentingan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif memberi ruang  dan  tanggung  jawab  kepada  masyarakat  untuk  memastikan  pemilu  dapat terselenggara sesuai dengan prinsip luberjurdil dan demokratis, serta dapat menegakkan integritas, kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu (Bawaslu, 2020a: 129). Secara  kuantitas  Bawaslu  telah  mampu  meningkatkan  jumlah  relawan  pengawas partisipatif,  tetapi  dari  segi  kualitas output yang  dihasilkan  melalui  angka  pemantauan pemilu  yang  dilakukan  masyarakat  masih  cukup  rendah.  Pada  pemilu  2019  Bawaslu menyebut  terdapat  24.528  dugaan  pelanggaran  pemilu  yang  mana  79  persen  (19.436 dugaan pelanggaran) ditemukan oleh Bawaslu dan 21 persen (5.092 dugaan pelanggaran) berasal dari laporan masyarakat. Pada pilkada serentak 2020 terdapat 1.542 laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bawaslu dari total 3.686 temuan dugaan pelanggaran pemilu yang ditemukan Bawaslu (Bawaslu, 2020a: 129). Angka tersebut menggambarkan bahwa  laporan  masyarakat  terhadap  dugaan  pelanggaran  lebih  sedikit  dibandingkan temuan  Bawaslu,  yang  menandakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan pemilu dan pilkada masih rendah.
Selain  permasalahan  tingkat  pengawasan  partisipatif  di  atas,  dari  data  Bawaslu, pilpres  2019  diwarnai  dengan  berbagai  pelanggaran.  Khusus  di  Kota  Payakumbuh, berdasarkan  Data  Penanganan  Pelanggaran  Pemilihan  Umum  Kota  Payakumbuh  tahun 2019,  terdapat  9  (sembilan)  laporan  dugaan  pelanggaran.  Dari  laporan  tersebut  3  (tiga) diantaranya tidak dilanjutkan untuk diregistrasi, 3 (tiga) laporan/temuan bukan merupakan
pelanggaran pemilu
yaitu laporan 001/LP/PL/KOTA/03.05/VIII/2018, 001/LP/PL/KOTA/03.05/I/2019,  &  002/LP/PL/KOTA/03.05/IV/2019,  dan  3  (tiga) laporan/temuan  yang  tersisa  diantaranya  pelanggaran  netralitas  ASN  dengan  nomor 001/TM/PP/KOTA/03.05/III/2019  dan  pelanggaran  tersebut  direkomendasikan  pada KASN  melalui  Bawaslu  Provinsi  Sumbar;  laporan  dengan  nomor  registerasi 003/LP/PL/KOTA/03.05/V/2019 yang diproses ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, serta laporan/temuan dengan nomor 001/ADM/BWSL- PROV.SB.03.05/PEMILU/V/2019  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  administratif sehingga diberikan teguran tertulis kepada pelanggar. Pada pilkada serentak 2020, di Kota Payakumbuh terdapat 5 (lima) laporan dan temuan yang telah diregister berdasarkan Data Penanganan  Pelanggaran  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Bawaslu  Kota Payakumbuh  Tahun  2020,  diantaranya  laporan  01/LP/PG/Kota/03.05/III/2020,  dan 02/LP/PG/Kota/03.05/III/2020,  temuan  dengan  nomor  01/TM/PG/Kota/03.05/IX/2020, 02/TM/PG/Kota/03.05/XI/2020,  dan  terakhir  01/Reg/PL/PG/Kec-BRT/03.05/XII/2020 . Tiga  dari  laporan/temuan  tersebut  bukan  termasuk  pelanggaran,  sedangkan  dua diantaranya adalah pelanggaran administrasi yaitu laporan 01/LP/PG/Kota/03.05/III/2020 dan  01/TM/PG/Kota/03.05/IX/2020 (Bawaslu Kota Payakumbuh, 2021: 175-178).
Selain data pelanggaran di atas, partisipasi dalam penggunaan hak pilih masyarakat di Kota Payakumbuh juga termasuk pada taraf yang rendah seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini :

## Tabel 1 Partisipasi Hak Pilih Masyarakat Kota Payakumbuh
Tahun Persentase Pemilih Jumlah Pemilih 2015 45.107 suara (51,83%) 87.035 orang 2017 57.743 suara (68,3%) 84.503 orang 2020 48.388 suara (51,2%) 94.347 orang
Sumber: Ferdian dkk (2021: 172) dan KPU Kota Payakumbuh (2020: 7)
Dari persoalan diatas dapat kita ketahui bahwa partisipasi masyarakat baik dari segi pengawasan  maupun  penggunaan  hak  pilih  dalam  proses  demokrasi  nyatanya  masih rendah. Menurut Murafer (dalam Ferdian dkk., 2021: 172) permasalahan tersebut dapat diminimalisir  dengan  cara  memperluas  area  pengawasan ,  dan  memberikan  pemahaman kepada masyarakat tentang aturan dalam pemilu sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pemilu. Dalam rangka memperluas area pengawasan serta memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pengawasan, Bawaslu membentuk program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif  di  seluruh  Provinsi/Kabupaten/Kota  di  Indonesia.  Sekolah  Kader  Pengawas
Partisipatif  (SKPP)  merupakan  gerakan  bersama  untuk  memperluas  dan  memperdalam pemahaman terkait politik, pemilu, dan pengawasan masyarakat agar masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan pemilu atau pilkada (Bawaslu, 2020b: 2).
Pelaksanaan program SKPP merupakan amanat pasal 448 ayat (2) dan (3) huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta merupakan proyek prioritas  Bawaslu  dalam  RPJMN  2020-2024.  Pelaksanaan  program  Sekolah  Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) mengalami penyesuaian seiring berjalannya waktu. Tahun 2020,  program  SKPP  dilaksanakan  secara  daring  di  34  provinsi  di  Indonesia  sebagai inisiasi  dari  Bawaslu  terhadap  kondisi  pandemi  Covid-19.  Secara  teknis,  pelaksanaan SKPP Daring diatur dalam SE No 0261/K.Bawaslu/PM.01.00/IV/2020 yang menjelaskan persiapan;  sosialisasi;  proses  pembelajaran  yang  terdiri  dari  sesi  audio  visual,  diskusi daring, dan ujian daring; hingga pelaksanaan ujian daring, serta tugas dan tanggung jawab Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.
Berdasarkan  catatan  Bawaslu  pelaksanaan  SKPP  Daring  ini  dimulai  pada  9  April 2020.  Dari  Kota  Payakumbuh terdapat  29  orang  peserta  yang  dapat mengikuti  program SKPP Daring. Adapun untuk jumlah peserta yang mengikuti program SKPP Daring secara keseluruhan dari pendaftaran hingga kelulusan dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini:
Tabel 2 Jumlah Peserta Program SKPP Daring
Tahapan Jumlah Peserta Nasional Sumatera Barat Pendaftaran 20.665 orang 1.513 orang Proses Seleksi 20.055 orang 1.207 orang Lulus Program 12.703 orang 502 orang
Sumber: Bawaslu (2020a: 134)
Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan antara lain oleh Millah & Dewi (2021) yang  membahas  mengenai  program  SKPP  sebagai  sarana  pendidikan  politik.  Hasil  dari penelitian  tersebut  menerangkan  berbagai  permasalahan  pelanggaran,  kerawanan,  serta partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia yang selalu menurun, serta bagaimana program SKPP Bawaslu dalam memberikan kesadaran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu agar melahirkan pemilu yang demokratis. Penelitian lainnya dilakukan oleh Saufi dkk (2020) tentang SKPP Daring sebagai sarana pendidikan pemilu dan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian tersebut membahas perubahan yang terjadi pada  bentuk  pelatihan  pengawasan  yang  biasanya  tatap  muka  menjadi  virtual  sebab pandemi covid-19. Hasil penelitian tersebut mendeskripsikan program SKPP dilaksanakan
selama 3 bulan mulai dari pendaftaran hingga ujian akhir menggunakan metode e-learning dan  penggunaan  audio  visual,  media  sosial  dan metting  room .  Penelitian  tersebut  juga membahas faktor-faktor yang menghambat proses pembelajaran.
Penelitian  lainnya  dilakukan  oleh  Ferdian  &  Khaidir  (2021)  tentang “Bawaslu's Transformation  in  Generating  Supervision  Cadres”. Penelitian  tersebut  mengkaji bagaimana implementasi SKPP Daring sebagai transformasi Bawaslu dalam menghasilkan kader pengawas yang terdiri dari Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Kelas I, Sekolah Kader  Pengawasan  Partisipatif  Kelas  II,  dan  Sekolah  Kader  Pengawasan  Partisipatif (SKPP)  Online.  Penelitian  tersebut  menjelaskan  perbedaan  pelaksanaan  Sekolah  Kader Pengawasan  Partisipatif  (SKPP)  dari  segi  jumlah  peserta,  cakupan  wilayah,  serta perubahan sosial yang berkaitan dengan adopsi teknologi.
Berdasarkan  beberapa  penelitian  terdahulu  tersebut,  pembahasan  terkait  program SKPP difokuskan pada fungsi dan tujuan program SKPP sebagai sarana pendidikan serta bagaimana  implementasinya  dari  waktu  ke  waktu.  Sedangkan  pada  penelitian  ini, pembahasan  akan  mengarah  pada  bagaimana  efektivitas  pelaksanaan  program  SKPP Daring  di  Kota  Payakumbuh  dalam  meningkatkan  pengawasan  partisipatif  masyarakat, serta menggali berbagai kendala yang dihadapi saat pelaksanaan program dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan pelaksanaan program tersebut.  Selain itu, mengingat  pentingnya  pengawasan  partisipatif  sebagai  bentuk  pencegahan  pelanggaran pemilu dan pilkada di Kota Payakumbuh, maka pada penelitian ini akan dibahas efektivitas program SKPP Daring dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat di Kota Payakumbuh.

## 2. Metode
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pemilihan metode ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu permasalahan  dengan  terstruktur,  faktual,  dan  akurat  melalui  pengamatan  dilapangan sehingga  dapat  dipahami  secara  mendalam.  Pembahasan  pada  penelitian  ini  akan difokuskan  dengan  membahas  bagaimana  efektivitas  program  SKPP  Daring  dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat di Kota Payakumbuh.
Penelitian  dilakukan  di  Bawaslu  Kota  Payakumbuh  dan  menyebar  di  beberapa kecamatan  di  Kota  Payakumbuh.  Informan  ditentukan  dengan  menggunakan  teknik purposive  sampling yaitu  penentuan  informan  dengan  pertimbangan  bahwa  informan dapat  memberikan  data  dengan  maksimal.  Informan  pada  penelitian  ini  terdiri  dari  9
(sembilan)  orang  yaitu    Anggota  Bawaslu  Kota  Payakumbuh  yang  memiliki  kebijakan tentang program SKPP Daring dalam hal ini Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Sekretariat Bawaslu Kota Payakumbuh sebagai  pelaksana  yang  memahami  teknis  pelaksanaan  program,  peserta  SKPP  Daring yang  mengikuti  dan  memperoleh  manfaat  program,  serta  beberapa  masyarakat  umum. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bersama informan dengan menggunakan pedoman wawancara serta melakukan studi dokumentasi dengan mempelajari dokumen, bahan tertulis serta bahan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Cara ini dilakukan agar memperoleh informasi yang mendalam dan dapat mempertegas data yang telah diperoleh sebelumnya. Data bersumber dari data primer yaitu data yang diperoleh tanpa  perantara  seperti  hasil  wawancara  dengan  informan,  dan  data  skunder  yang dikumpulkan dari studi dokumentasi maupun riset terdahulu yang relevan.
Uji  keabsahan  data  menggunakan  teknik  triangulasi  yaitu  teknik  yang  dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik penggumpulan data dan sumber daya yang ada. Teknik  triangulasi  sumber  digunakan  pada  penelitian  ini  untuk  membandingkan  dan melakukan pengecekan derajat kepercayaan dari sumber data yang berbeda. untuk teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan dari penelitian tersebut. Reduksi data merupakan proses mengurangi, merangkum, dan memilih data sehingga akan memberi pola dan gambaran yang jelas. Setelah itu data di- display dan ditarik  kesimpulan  dan  diverifikasi  secara  terus  menerus  sehingga  dapat  ditarik kesimpulan akhir.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## A. Efektivitas Program SKPP Daring di Kota Payakumbuh
Efektivitas Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP Daring) di Kota Payakumbuh dapat diukur menggunakan indikator yang dikemukakan oleh  Campbell  (dalam  Utami  &  Frinaldi,  2021:  24)  yaitu :  keberhasilan  program, keberhasilan  sasaran,  kepuasan  terhadap  program,  tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh.
1) Keberhasilan Program
Menurut  Campbell  (dalam  Utami  &  Frinaldi,  2021:  26)  suatu  program dikatakan  berhasil  apabila  program  sudah  berjalan  optimal  baik  secara  kualitas, proses, mekanisme maupun hasil berupa tercapainya tujuan kegiatan sesuai dengan perencanaan  sebelumnya.  Program  SKPP  Daring  di  Kota  Payakumbuh  telah
dijalankan  dengan  optimal.    Dari  perspektif  proses,  program  SKPP  Daring  telah dijalankan  maksimal  terutama  berdasarkan timeline dan  teknis  yang  diberikan Bawaslu RI yang dimulai dari proses sosialisasi menggunakan seluruh media sosial Bawaslu,  proses  pendaftaran  peserta,  seleksi  peserta,  serta  membentuk  grup komunikasi antara peserta dan penyelenggara.
Dari perspektif hasil, program ini berhasil membentuk kader pengawas  dan yang  berperan  dalam  meluaskan  ilmu  pengawasan.  Peran  tersebut  dapat  berupa turun  sebagai  pengawas  saat  pemilu  atau  pilkada  ataupun  sebagai  penggerak  di tengah-tengah  masyarakat  untuk  menjaga  integritas  pemilu.  Dari  uraian  tersebut dapat dipahami bahwa progam SKPP Daring di Kota Payakumbuh telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya dengan efektif indikator keberhasilan program baik perspektif proses maupun hasil.

## 2) Keberhasilan Sasaran
Keberhasilan sasaran menurut Campbell (dalam Utami & Frinaldi, 2021: 24) dapat dilihat dari output yang dihasilkan program. Berdasarkan temuan penelitian, program  SKPP  Daring  di  Kota  Payakumbuh  telah  mencapai  sasaran  yang  telah ditetapkan  sebelumnya  yaitu  terlibatnya  masyarakat  khususnya  kaum  millennial untuk ikut serta dalam proses transfer ilmu pengetahuan terkait pengawasan pemilu dan  pilkada.  Masyarakat  yang  terlibat  pada  program  ini  akan  menjadi  kader pengawas, dan akan menjadi perpanjangan tangan dari Bawaslu Kota Payakumbuh dalam melakukan pengawasan.
Peserta  yang  dapat  mengikuti  program  telah  melalui  tahapan  penjaringan sesuai  dengan  kualifikasi  yang  ditentukan  sebelumnya  sehingga  kader-kader pengawas  yang  tercipta  nantinya  benar-benar  akan  berperan  ketika  berada  di masyarakat.  Kader-kader  pengawas  di  seleksi  dengan  standar  yang  ditentukan Bawaslu RI; dibekali materi terkait pengawasan, demokrasi, pemilu dan pilkada; serta  di  uji  melalui  ujian  daring  sehingga  peserta  yang  melewati  ambang  batas penilaian  untuk  memperoleh  sertif ikat  kelulusan. Pelaksanaan  program  SKPP Daring di Kota Payakumbuh sangat membantu peserta program dalam memperoleh pengetahuan  terkait  pengawasan  dan  dapat  mengaplikasikan  ilmu  yang  telah diperoleh kepada masyarakat.
Berdasarkan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Campbell  (dalam  Utami  & Frinaldi,  2021:  24) tentang  indikator  keberhasilan  sasaran  dan  berdasarkan  hasil
temuan peneliti dilapangan dapat diketahui bahwa indikator keberhasilan sasaran telah tercapai. Hal ini dibuktikan dengan telah dipenuhinya syarat dan kriteria bagi peserta  program  untuk  mengikuti  proses  pembelajaran,  serta  telah  dilakukannya penilaian yang objektif dari tim penilai sehingga yang lulus program benar-benar telah  memenuhi  standar  yang  ditetapkan.  Dengan  telah  dipenuhinya  standar tersebut  maka  sasaran  program  yaitu  peningkatan  pengetahuan  pengawasan pengawasan  partisipatif  masyarakat  melalui  kader-kader  yang  dibentuk  telah tercapai.

## 3) Kepuasan Terhadap Program
Kepuasan  terhadap  program  menurut  Campbell  (dalam  Utami  &  Frinaldi, 2021:  24)  dapat  dilihat  dengan  mengukur  bagaimana  program  dapat  memenuhi kebutuhan  penerima  program  baik  dari  segi  produk  maupun  jasa.  Jika  program tersebut  dapat  memberikan  produk  atau  jasa  yang  bermanfaat  maka  tingkat kepuasan penerima manfaat program akan semakin tinggi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  kepuasan  terhadap  program SKPP  sudah  tercapai  yang  kepuasan  peserta  program  terhadap  pelaksanaan program terutama dari segi materi yang disampaikan. Hal ini menandakan bahwa kebutuhan  terkait  peningkatan  pengetahuan  pengawasan  juga  telah  terpenuhi. Minat  masyarakat  terhadap  program  SKPP  Daring  di  Kota  Payakumbuh  juga tinggi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  permintaan  masyarakat  agar  program dilaksanakan  secara  kontinu  sehingga  dapat  memperluas  wawasan  masyarakat tentang  pengawasan  dan  pemilu.  Sehingga  program  ini  memang  perlu  untuk diselenggarakan berkesinambungan.
Berdasarkan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Campbell  (dalam  Utami  & Frinaldi, 2021: 24) tentang indikator kepuasan terhadap program dan hasil temuan peneliti  di  lapangan  melalui  proses  wawancara  dapat  diketahui  bahwa  kepuasan terhadap  program  SKPP  sudah  efektif  karena  peserta  program  merasakan kemudahan dalam mengikuti program tersebut, serta peserta memperoleh manfaat dari pelaksanaan program tersebut.

## 4) Tingkat Input dan Output
Menurut Campbell (dalam Utami & Frinaldi, 2021: 24) perbandingan antara input yang diberikan dan output yang diterima merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu program. Jika output yang diterima lebih  besar  dibandingkan input yang  diberikan  maka  dapat  dikategorikan  bahwa program  efektif  dijalankan.  Dan  juga  sebaliknya  jika output lebih  kecil dibandingkan input maka aktivitas atau program tersebut dapat dikatakan belum efektif.
Berdasarkan  temuan  penelitian,  indikator  tingkat input dan output dari program  SKPP  Daring  di  Kota  Payakumbuh  telah  efektif  dijalankan.  Hal  ini ditunjukkan  dari  dukungan  yang  optimal  yang  diberikan  Bawaslu  Kota Payakumbuh kepada peserta program dari awal pelaksanaan hingga dukungan saat terjun  ke  masyarakat.  Dukungan  tersebut  berupa  kompensasi  kuota  internet, ketersediaan  kantor  dan  perangkat  elektronik  jika  dibutuhkan  peserta,  adanya fasilitas berupa program seperti pojok pengawasan dan forum warga, serta support khusus  seperti  akomodasi  dan  biaya  lainnya  bagi  peserta  yang  lanjut  ke  tingkat nasional.  Dukungan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kemudahan  bagi  peserta dalam  mengikuti  program  sehingga  peserta  benar-benar  maksimal  dalam mengikuti program, serta lebih optimal dalam merealisasikan ilmu-ilmu yang telah dipelajari sebelumnya.
Output yang diterima dengan diselenggarakannya program SKPP Daring di Kota  Payakumbuh  adalah  dengan  diaplikasikannya  ilmu  pengawasan  yang  telah diperoleh peserta SKPP Daring kepada masyarakat yang dimulai dari lingkungan terkecilnya. Peserta SKPP Daring berperan dalam menyebarluaskan pengetahuannya  terkait  pengawasan  pemilu  dan  pilkada  baik  dilingkungan keluarga,  teman,  maupun  turun  ke  masyarakat  dan  berperan  sebagai  pengawas pemilu  atau  pilkada. Output ini  mendukung  pencapaian  tujuan  dari  program  itu sendiri  yaitu  meningkatkan  pengawasan  partisipatif  masyarakat  melalui  peran kader-kader  pengawas.  Peran  mereka  dilingkungan  terkecil  seperti  keluarga, kerabat,  hingga  ke  masyarakat  secara  luas  tentu  akan  dapat  meningkatkan pengawasan pemilu.
Berdasarkan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Campbell  (dalam  Utami  & Frinaldi,  2021:  24)  tentang  indikator  tingkat input dan output program  dan berdasarkan temuan penelitian dilapangan, dapat diketahui bahwa tingkat input dan
output program SKPP Daring di Kota Payakumbuh sudah efektif. Dukungan yang diberikan Bawaslu Kota Payakumbuh kepada peserta program sangat membantu peserta  agar  maksimal  dalam  mengikuti  proses  pembelajaran.  Sehingga  kader- kader  pengawas  yang  tercipta  juga  akan  maksimal  dalam  memahami  materi tersebut. Peran mereka di masyarakat juga menjadi pencapaian bagi Bawaslu Kota Payakumbuh dalam meningkatan pengawasan partisipatif dalam masyarakat.

## 5) Pencapaian Tujuan Menyeluruh
Menurut  Campbell  (dalam  Utami  &  Frinaldi,  2021:  24)  pencapaian  tujuan menyeluruh  merupakan  indikator  untuk  mengetahui  bagaimana  pencapaian organisasi  dan  bagaimana  organisasi  tersebut  menjalankan  tugasnya.  Kebijakan suatu  program  dapat  dikatakan  berhasil  jika  telah  mencapai  tujuan  secara menyeluruh  termasuk  bagaimana  organisasi  menjalankan  tugasnya  berdasarkan kemampuan operasional.
Program  SKPP  Daring  di  Kota  Payakumbuh  memiliki  tujuan  untuk meningkatkan  pengawasan  partisipatif  masyarakat,  menjadi  sarana  pendidikan pemilu  dan  pilkada  bagi  masyarakat,  membentuk  pusat  pendidikan  pengawasan pemilu  dan  pilkada  yang  berkesinambungan,  serta  menciptakan  aktor-aktor pengawas  dan  kader  penggerak  pengawasan  partisipatif.  Berdasarkan  temuan penelitian,  pencapaian  tujuan  dari  program  SKPP  Daring  di  Kota  Payakumbuh belum  optimal  secara  keseluruhan.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  adanya  tujuan program yang belum tercapai.
Tiga dari empat tujuan program SKPP Daring di Kota Payakumbuh tercapai yaitu  tujuan  peningkatan  pengawasan  partisipatif  masyarakat,  sarana  pendidikan pemilu dan pilkada bagi masyarakat, serta menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader  penggerak  pengawasan  partisipatif.  Hal  ini  tergambar  dari  pelibatan masyarakat dalam pendidikan pengawasan pemilu, kemudian terbentuknya kader- kader penggerak pengawasan partisipatif, sehingga kehadiran kader tersebut dapat meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat.
Tujuan  yang  belum  tercapai  dengan  efektif  yaitu  pembentukan  pusat pendidikan pengawasan pemilu dan pilkada yang berkesinambungan pada program SKPP Daring di Kota Payakumbuh. Hal ini dibuktikan dengan belum maksimalnya pemanfaatan  ruang  diskusi  yang  intensif  bagi  para  kader-kader  pengawas  yang telah  terbentuk.  Ruang  diskusi  seperti  Pojok  Pengawasan  serta  Forum  Warga
belum  secara  maksimal  dimanfaatkan  oleh  kader-kader  pengawas  dan  juga masyarakat dalam berbagi ide dan pendapat untuk melakukan sebuah pergerakan bersama.
Berdasarkan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Campbell    (dalam  Utami  & Frinaldi,  2021:  24)  tentang  indikator  pencapaian  tujuan  menyeluruh  dan berdasarkan  temuan  penelitian  dilapangan  dapat  diketahui  bahwa  indikator pencapaian tujuan menyeluruh belum efektif dilaksanakan.

## B. Kendala Pelaksanaan Program SKPP Daring di Kota Payakumbuh
Dalam  pelaksanananya  Terdapat  beberapa  kendala  yang  terjadi  dalam pelaksanaan program SKPP Daring di Kota Payakumbuh. Menurut  Cox & Schleier (dalam Larasati & Haksama, 2016: 157)  salah satu teori yang dapat digunakan untuk mengetahui kendala ataupun faktor yang mempengaruhi suatu proses adalah Theory of Constraints (TOC). Hansen dan Mowen (dalam Larasati & Haksama, 2016: 157) membagi constraint berdasarkan asalnya menjadi dua kelompok yaitu:
1) Kendala Internal
Kendala internal  merupakan  permasalahan  yang  timbul  didalam  organisasi, dapat  berupa  sarana  dan  prasarana,  kualitas  sumber  daya  manusia,  anggaran, ataupun  permasalahan  lainnya  dan  harus  dikelola  dengan  maksimal  agar  dapat meningkatkan output .  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  kendala internal  yang menghambat  pelaksanaan  program  SKPP  Daring  adalah  gangguan jaringan saat mengikuti proses pembelajaran. Terhadap kendala tersebut, Bawaslu Kota  Payakumbuh  telah  mengantisipasi  dengan  mengizinkan  peserta  program hadir  di  kantor  Bawaslu  untuk  memanfaatkan  PC  dan  jaringan  wifi.  Sehingga kendala tersebut tidak membatasi proses pembelajaran peserta SKPP Daring dan output program pun dapat dicapai dengan maksimal.
2) Kendala Eksternal
Kendala  eksternal  merupakan  permasalahan  yang  terjadi  yang  bersumber dari  luar  organisasi  yang  harus  dapat  diantisipasi  dan  dikelola  dengan  baik  agar tidak  mempengaruhi  pencapaian  tujuan-tujuan  organisasi.  Berdasarkan  hasil penelitian,  kendala  eksternal  pada  pelaksanaan  program  SKPP  Daring  di  Kota Payakumbuh berupa adaptasi dan penyesuaian dari peserta terhadap penggunaan teknologi karena program dilaksanakan secara virtual berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang diadakan secara tatap muka. Dari yang biasanya bisa berdiskusi
langsung dan FGD pada metode daring tentu akan menemukan banyak rintangan seperti jaringan, platform belajar, dan sebagainya. Banyak peserta yang pada saat itu  masih  belum  optimal  dalam  menggunakan  aplikasi virtual  meeting sehingga keikutsertaan dalam program pun akan terganggu.
Selain kendala diatas, kendala lainnya yang terjadi adalah kekeliruan peserta dalam  menginterpretasikan  tujuan  program  tersebut.  Program  ini  diadakan  dan disiarkan  agar  masyarakat  yang  mengikuti  program  dapat  meningkatkan pengetahuannya  terkait  pengawasan  pemilu  dan  pilkada  sehingga  mereka  dapat melakukan  pengawasan  secara  mandiri  dan  mawas  diri  terhadap  segala  bentuk kecurangan pemilu. Peserta program yang salah dalam memaknai tujuan program akan  mengira  bahwa  setelah  program  tersebut  selesai,  mereka  akan  di  rekrut menjadi bagian di Bawaslu ataupun Pengawas di lingkungan sekitarnya.
Kendala  eksternal  lainnya  yang  terjadi  pada  pelaksanaan  program  SKPP Daring di Kota Payakumbuh adalah kurangnya kesadaran masyarakat umum untuk aktif  dalam  mencari  informasi  terkait  kegiatan  pengawasan  pemilu  atau  pilkada ataupun  kegiatan  yang  berasal  dari  instansi  pemerintahan  lainnya  melalui  media sosial. Informasi terkait program SKPP Daring lebih banyak diakses oleh orang- orang  yang  memang  telah  memiliki  kesadaran  terhadap  program  yang diselenggarakan  Bawaslu  ataupun  instansi  yang  terkait.  Sedangkan  masyarakat awam  masih  terpaku  pada  cara  konvensional  dalam  sosialisasi  yaitu  pendekatan secara  langsung.  Walaupun  di  era  ini  masyarakat  awam  sudah  melek  dengan teknologi, tetapi penggunaan media sosial hanya sebagai media hiburan saja.

## C. Upaya Meningkatkan Efektivitas Program SKPP Daring di Kota Payakumbuh
Dalam  meningkatkan  efektivitas  program  SKPP  Daring  di  Kota  Payakumbuh, kendala yang menghambat pencapaian tujuan program perlu untuk diatasi dan dikelola dengan maksimal agar tujuan-tujuan dari program tersebut tercapai secara keseluruhan. Berdasarkan temuan penelitian, upaya yang dapat dilakukan agar dapat meningkatkan efektivitas  program  SKPP  Daring  di  Kota  Payakumbuh  adalah  dengan  melakukan follow  up terhadap  kader-kader  penggerak  pengawasan  partisipatif  yang  telah terbentuk.  Bawaslu  Kota  Payakumbuh  perlu  menindaklanjuti  kader-kader  yang telah terbentuk agar mereka dapat terintegrasi sehingga dapat dengan mudah merumuskan ide visioner untuk kegiatan pengawasan yang akan dilakukan kedepannya.

## 4. Kesimpulan
Pelaksanaan  program  SKPP  Daring  di  Kota  Payakumbuh  dapat  dikatakan  efektif yaitu  pada  indikator  keberhasilan  program,  keberhasilan  sasaran,  kepuasan  terhadap program, serta tingkat input dan output . Dari lima indikator pengukuran efektivitas yang dikemukakan Campbell  (dalam Utami & Frinaldi, 2021: 24), satu indikator pengukuran efektivitas pada program SKPP Daring di Kota Payakumbuh masih kurang efektif yaitu indikator pencapaian tujuan menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan belum maksimalnya pemanfaatan  ruang  diskusi  yang  intensif  bagi  kader-kader  penggerak  pengawasan partisipatif  sehingga  tujuan  pembentukan  pusat  pendidikan  pengawasan  pemilu  dan pilkada yang berkesinambungan pada program SKPP Daring di Kota Payakumbuh belum dicapai secara efektif.
Kendala-kendala  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  program  SKPP  Daring  di  Kota Payakumbuh diantaranya kendala internal yaitu adanya gangguan jaringan saat mengikuti proses pembelajaran yang dapat mengganggu proses pembelajaran; serta kendala eksternal berupa  adaptasi  dan  penyesuaian  peserta  untuk  mengikuti  program  karena  pelaksanaan secara daring; adanya perbedaan penafsiran pada output program SKPP Daring yang akan mempengaruhi tujuan pelaksanaan program serta motivasi peserta dalam menyelesaikan proses  pembelajaran,  serta  minimnya  kesadaran  masyarakat  awam  untuk  mengakses informasi terkait program-program pemerintah khususnya terkait pengawasan pemilu dan pilkada melalui media social.
Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  serta  meningkatkan  efektivitas program SKPP Daring di Kota Payakumbuh adalah dengan melakukan follow up terhadap kader-kader penggerak pengawasan partisipatif yang telah terbentuk agar keanggotaannya dapat terintegrasi, sehingga untuk output jangka panjang sebagai perpanjangan tangan dari Bawaslu Kota Payakumbuh dapat tercapai.

## 5. Daftar Pustaka
Bawaslu.  (2020a). Catatan  Pengawasan  Pemilihan  2020 .  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Bawaslu.  (2020b). Panduan  Sekolah  Kader  Pengawas  Partisipatif  (SKPP)  Dalam Jaringan . Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Bawaslu  Kota  Payakumbuh.  (2021). Pengawasan  Komprehensif  di  Kota  Biru . Payakumbuh: Badan Pengawas Pemilu Kota Payakumbuh
Ferdian, M., Firman, F., & Rusdinal, R. (2021). Pertukaran Sosial Dalam Sekolah Kader Pengawasan  Partisipatif  (SKPP)  Daring. Jurnal  Perspektif , 4 (1),  171–182. https://doi.org/https://doi.org/10.24036/perspektif.v4i1.414
Ferdian, M., & Khaidir, A. (2021). Bawaslu’s Transformation In Generating Supevision Cadres. Science  and  Environmental  Journals  for  Postgraduate , 3 (2),  70–79. http://senjop.ppj.unp.ac.id/index.php/senjop/
KPU  Kota  Payakumbuh.  (2020). Buku  Hasil  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Sumatera  Barat  Tahun  2020 .  Payakumbuh:  KPU  Kpta  Payakumbuh. www.kpu- payakumbuhkota.go.id
Larasati,  S.  P.,  &  Haksama,  S.  (2016).  Penerapan  Theory  of  Constraint  pada  Kepuasan Kerja  Karyawan  Rumah  Sakit  Mata  Undaan  Surabaya. Jurnal  Administrasi Kesehatan Indonesia , 4 (2), 155–162.
Millah, N. S., & Dewi, D. A. (2021). SKPP Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam  Upaya  Meningkatkan  Partisipasi  Politik  Warga  Negara. Jurnal Kewarganegaraan , 5 (2), 355–363.
Saufi, A., Faiz, A., & Yanuar, M. R. (2020). Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring Sebagai Sarana Pendidikan Pemilu dan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19. JCES
(Journal of Character Education
Society) , 3 (3), 486–500. https://doi.org/10.31764/jces.v3i1.2400
Utami,  E.  P.,  &  Frinaldi,  A.  (2021).  Efektivitas  Penerapan  Aplikasi  Sicantik  di  Dinas Penanaman  Modal  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu,  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja Kota  Bukittinggi. Jurnal  Manajemen  Dan  Ilmu  Administrasi  Publik , 3 (1),  22–30. https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.215
©  2022  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication  under  the  terms  and conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).