## MANAJEMEN KONFLIK KEAGAMAAN: KASUS ALIRAN ISLAM TAUHID DI KABUPATEN PANDEGLANG

## MANAGEMENT OF RELIGIOUS CONFLICT: THE CASE OF ISLAM TAUHID IN PANDEGLANG, BANTEN

## NOVI DWI NUGROHO
Novi Dwi Nugroho Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur email: novdwinu@gmail.com Naskah diterima 17 Mei 2014
Revisi 20 Mei – 15 Juni 2014
Disetujui 20 Juni 2014

## Abstract
This article provides the results of a research on an Islamic sect called Islam Tauhid in Pandeglang District, Banten Province, and the way through which the local government managed religious conflict involving this group. The methods  used  for  the  study  comprised  interviews,  document  study,  and focus group discussion. The author found that one of the reasons why the local branch of MUI (Majelis Ulama Indonesia) considered Islam Tauhid as a deviant sect was that Juneidi, the founder of the sect, taught that instead of practicing prayer (shalat), Muslims only need to remember God. Besides, he also taught that Friday prayer was not an obligation for Muslim men. And in order to attract his young Muslim audience, he delivered his sermons on Islam through playing chess and dominoes. Mass violence occurred against this sect resulting in the burning of Junaidi’s house, even though Junaidi and his assistant could be safely evacuated to the police office. The author argues that fatalities could be prevented because of quick responses from, and good coordination among,the elements of local government, such as the district government, security apparatus, Bakorpakem, and the district- level Ministry of Religious Affairs, as well as non-government institutions, such as MUI and FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).
Key Words : Islam  Tauhid,  Islamic  sect,  religious  conflict  management, Pandeglang.

## Abstrak
Tulisan  ini  menyajikan  hasil  penelitian  tentang  paham  yang  diajarkan oleh  aliran  Islam  Tauhid,  sehingga  dianggap  sesat,  dan  manajemen konflik keagamaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang.   Penelitian   ini   menggunakan   metode   wawancara,   studi dokumen, dan focus group discussion . Peneliti menemukan, bahwa salah satu alasan mengapa cabang lokal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) menganggap  Islam  Tauhid  sebagai  aliran  sesat  adalah,  bahwa  Junaidi, pendiri  sekte,  mengajarkan  umat  Islam  hanya  perlu  mengingat  Tuhan daripada salat. Selain itu, dia juga mengajarkan, bahwa salat Jum’at itu bukan  kewajiban  bagi  laki-laki  Muslim.  Dalam  rangka  untuk  menarik kalangan muda Muslim, dia menyampaikan khutbah tentang Islam melalui bermain  catur  dan  domino.  Hal  ini  memicu  kekerasan  massa  terjadi terhadap  sekte  ini,  yang  mengakibatkan  pembakaran  rumah  Junaidi, meskipun Junaidi dan asistennya bisa selamat diungsikan ke kantor polisi. Peneliti berpendapat, bahwa kematian dapat dicegah karena respon cepat dari, dan koordinasi yang baik di antara, unsur pemerintah daerah, seperti
Jurnal PENAMAS Volume 27, Nomor 2, Juli-September 2014, Halaman 231 - 244
pemerintah kabupaten, aparat keamanan, Bakorpakem, dan Departemen Agama tingkat kabupaten, serta lembaga non pemerintah,  seperti  MUI dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).
Kata Kunci : Manajemen   konflik, aliran keagamaan, aliran Islam Tauhid, Pandeglang.

## PENDAHULUAN
Indonesia  dikenal  sebagai  negara-bangsa yang  beranekaragam,  baik  dalam  hal  suku maupun  agama.  Keanekaragaman  ini merupakan  kekayaan  yang  dimiliki  oleh bangsa  Indonesia,  tetapi  keanekaragaman tersebut  bisa  menjadi  suatu  malapetaka perpecahan  di  antara  anak  bangsa,  apabila tidak  bisa  dikelola  dengan  baik.  Di  antara potensi  konflik  yang  sangat  mengancam integrasi nasional adalah konflik sosial yang bernuansa agama (Tholkhah 2001, 10).
Keberadaan     suatu     konflik     dalam setiap  bangsa  merupakan  sesuatu  yang normal,  karena  ia  merupakan  hukum  alam (sunnatullah)  yang  menjadi  salah  satu sumber  perubahan  dan  pembaruan  sosial. Akan  tetapi,  konflik  yang  tidak  terkendali dalam skala tertentu dapat menjadi sumber disintregasi  sosial  yang  akan  mengancam integrasi nasional. Karena itu, yang diperlukan dalam  menghadapi  potensi  konflik  dalam masyarakat  adalah  kewaspadaan  dengan cara  melakukan  pengendalian  terhadap dinamika  kelompok-kelompok  sosial  agar tidak terjadi benturan sosial yang dahsyat.
Indonesia    adalah    negara    yang menganut  kepercayaan  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa.  Hal  tersebut  termaktub  dalam dasar  negara  Indonesia  pada  sila  pertama Pancasila.   Kehidupan   beragama   dijamin oleh UUD 1945 pada Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan,  bahwa  negara  menjamin kemerdekaan   tiap-tiap   penduduk   untuk
memeluk  agamanya  masing-masing  dan untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya itu.
Masyarakat  Indonesia  yang  heterogen mempunyai  agama  besar  yang  diakui  dan dijamin keberadaannya oleh negara sebagai agama  resmi  yang  dianut  oleh  masyarakat, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, Hindu,  dan  terakhir  yang  baru  disahkan adalah  Konghuchu.  Sedangkan  ‘agama- agama lokal’ yang dianut oleh sebagian kecil masyarakat  di  Indonesia  merupakan  sistem kepercayaan  lokal  yang  dipeluk  oleh  suku- suku  minoritas  di  pedalaman  dan  sudah sejak  lama  menjadi  sistem  kepercayaan mereka,  seperti:  agama  Kaharingan  di Kalimantan,  agama  Baha’i  di  Jawa  Tengah, dan  lainnya.  Sedangkan  aliran/paham  yang banyak  tersebar  di  masyarakat  adalah aliran/paham yang posisi doktrinalnya tidak sejalan dengan  posisi doktrinal arus utama, atau sering disebut dengan aliran sempalan, seperti;  Jamiyatul  Islamiyah  di  Padang, Ahmadiyah,  dan  aliran/paham  keagamaan lainnya.
Aliran-aliran  keagamaan  di  Indonesia secara  garis  besar  terdiri  dari  dua  macam. Pertama ,  aliran  keagamaan  yang  secara doktrinal  tidak  bertentangan  dengan  arus utama  ( mainstream )  umat  beragama  di Indonesia. Kedua ,  aliran-aliran  keagamaan yang     tergolong     mempunyai     doktrin yang  tidak  sejalan  dengan  doktrin  yang dimiliki  kelompok mainstream .  Perbedaan pemahaman  dan  penafsiran  teks-teks  suci
Manajemen Konflik Keagamaan: Kasus Aliran Islam Tauhid di Kab. Pandeglang    (Novi Dwi Nugroho)
tidak  dapat  dihindarkan  karena  dari  segi ideologi, ritual, intelektual dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan ekternal (Nuh 2009, 1).  Faktor  internal  antara  lain  disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran terhadap pokok-pokok  ajaran  agama,  paradigma pemikiran  yang  dipergunakan  dalam menafsirkan,  pengamalan  secara  eksklusif, sedangkan  paham  lainnya  dianggap  kafir dan  sesat.  Adapun  faktor  eksternal  adalah pengaruh  pemikiran  dari  luar  seperti pemikiran yang liberal dan sekular.
Kemunculan  aliran-aliran  baru  merupa- kan  wujud  dari  arus  pemikiran  manusia pada    masa    kini.    Gerakan    pemikiran    ini selalu memengaruhi keadaan manusia, baik itu  pengaruh  positif  maupun  pengaruh negatif.    Munculnya    aliran    keagamaan diawali  dari  sebuah  gerakan-gerakan  yang ingin  berusaha  melakukan  rekonstruksi, inovasi,   dan   lain   sebagainya   terhadap ajaran-ajaran  konvensional  dan  normatif dalam  sebuah  agama  atau  kepercayaan tertentu.  Tapi  terkadang  usaha-usaha  yang dilakukan  sering  menciptakan  aliran-aliran yang menyimpang jauh dari agama asalnya, sehingga  aliran  yang  berkembang  tersebut akhirnya menciptakan sebuah ajaran-ajaran dan bahkan menimbulkan agama yang baru pula.
Perkembangan aliran keagamaan ini tak jarang  menimbulkan  konfik  antar  sesama pemeluk  agama  yang  sama  maupun  di antara pemeluk agama yang berbeda. Konflik yang terjadi terhadap aliran-aliran sempalan umumnya  akibat  ekslusivitas  kegiatan mereka,  sehingga  masyarakat  memiliki prasangka yang buruk akibat ketidaktahuan mereka  akan  kegiatan  kelompok-kelompok tersebut.  Selain itu,  kelompok-kelompok  ini kerap  kali  memiliki  pandangan  keagamaan
yang  tidak  sama,  bahkan  tidak  sejalan dengan  pandangan  awam,  meski  mereka kerap  mengaku,  bahwa  apa  yang  mereka anut  bagian  dari  agama mainstream . Gerakan agama-agama  baru ini  merupakan tantangan yang sulit dihindari.
Di  antara  kekerasan  dan  konflik komunal,  ketegangan-ketegangan  yang bersentimen  keagamaan  cukup  menonjol dan  bahkan  dalam  beberapa  hal  memicu konflik  yang  lebih  luas  dan  dalam  waktu yang cukup lama, dengan kerugian material dan non-material yang tidak sedikit. Korban tewas  dalam  konflik  antarumat  beragama maupun  internal  umat  beragama  sudah banyak.  Rumah-rumah  peribadatan  hancur berpuing-puing,  sebagian  merah  terbakar, sebagian  luluh  lantak  dirobohkan,  dan sebagian  lainnya  rusak  oleh  amuk  massa yang  terbakar  api  kemarahan  bersentimen keagamaan. Berita-berita semacam ini acap kali kita dengar melalui berita media massa maupun media elektronik.
Sumber-sumber  kerawanan  kerukunan hidup  umat  beragama  menurut  KMA (Keputusan     Menteri     Agama)     Nomor 473/2003  adalah:  pendirian  tempat  ibadah, penyiaran  agama,  bantuan  luar  negeri, perkawinan    berbeda    agama,    perayaan hari  besar  keagamaan,  penodaan  agama, kegiatan    aliran    sempalan,    sspek    non agama  yang  mempengaruhi  (kepadatan penduduk,  kesenjangan  sosial  melalui kegiatan  agama,  adat  istiadat,  dan  budaya daerah  yang  beraneka  ragam,  ekonomi, pelaksanaan  pendidikan,  gerakan  separatis penyusupan  maupun  internasional  yang masuk  ke  Indonesia  melalui  kegiatan  sosial keagamaan),    dan    lemahnya    pengawasan dan penegakan hukum dalam melaksanakan KMA yang mengatur kedelapan poin di atas.
Jurnal PENAMAS Volume 27, Nomor 2, Juli-September 2014, Halaman 231 - 244
Pengendalian  terhadap  konflik  ber- nuansa  keagamaan  di  masing-masing daerah  di  Indonesia    tentu  berbeda-beda, karena dipengaruhi oleh kultur dan budaya masyarakatnya, dan juga sangat tergantung dari  strategi  para  pemimpin  daerah  yang bekerjasama dengan instansi-instansi terkait yang ada di suatu daerah tersebut.
Kabupaten        Pandeglang        sendiri, sumber     kerawanan     kerukunan     hidup umat  beragama  adalah  penodaan  agama dan  aliran  sempalan  (wawancara  dengan Kepala  Kemenag  Kabupaten  Pandeglang tanggal  26  Juli  2013).  Hal  ini  dibuktikan dengan munculnya aliran Islam Tauhid yang sempat  meresahkan  masyarakat  karena mengajarkan    ajaran    sesat.    Penelitian    ini ingin  melihat  paham  apa  yang  diajarkan oleh aliran Islam Tauhid, sehingga dianggap sesat, dan bagaimana pengelolaan (manajemen)  terhadap  konflik  bernuansa keagamaan    dengan    munculnya    aliran Islam  Tauhid  yang  dilakukan  Pemerintah Kabupaten
Pandeglang. Sedangkan diketahui,  bahwa  penduduk  Kabupaten Pandeglang  yang  mayoritas  penduduknya beragama  Islam,  sehingga  kehidupan masyarakatnya sangat religius. Ini bisa dilihat dari  banyaknya  pondok-pondok  pesantren yang  ada  di  Kabupaten  Pandeglang  yang berjumlah  1126  (data  Kemenag  Kabupaten Pandeglang  2012),  dan  mendapat  julukan sebagai  “Kota  Santri,”  maka  masalah- masalah yang berhubungan dengan agama atau  keyakinan  yang  mereka  anut  menjadi hal yang sangat penting, dan sangat sensitif apabila  ada  suatu  penyimpangan  ataupun ketidakwajaran dalam pengamalan ataupun tata cara beribadahnya.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  ingin mengetahui paham apa yang diajarkan oleh
aliran Islam Tauhid, sehingga dianggap sesat dan  bagaimana  pengelolaan  (manajemen) terhadap  konflik  bernuansa  keagamaan dengan munculnya aliran Islam Tauhid yang dilakukan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Pandeglang,  sehingga  tidak  menimbulkan konflik yang lebih luas lagi.

## Kerangka Konsep

## Konflik
KBBI  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia)  dari segi  bahasa  mengartikan  kata  “konflik” sebagai  percekcokan,  perselisihan,  perten- tangan  (KBBI  2012,  746).  Lebih  dari  itu, sudah  banyak  teoritikus  yang  mengulas terminologi  konflik  (Johnson  2008,  367). Hal    ini    karena,    konflik    bisa    dikatakan ‘akrab’ dengan wilayah  kehidupan manusia. Manusia  diberikan  seperangkat  penggerak ( drive )  oleh  Tuhan  untuk  bisa  bertahan hidup.  Setiap  individu  terlahir  dengan beberapa  insting  yang  di  antaranya  adalah adanya   kegarangan   (kesukaan   berkelahi atau pugnacity ),  serakah  ( acquisitiveness ), dan  melindungi  diri  ( self  protection ).  Ketiga insting ini dapat menggambarkan mengapa individu akrab dengan wilayah atau tindakan konflik (Himes 1980, 28). Jika demikian, maka konflik  adalah  salah  satu  bentuk  wilayah ambiguitas dari manusia, yang sarat dengan kontradiksi-kontradiksi,  baik  yang  terjadi  di wilayah internal maupun eksternal manusia. Konflik  dapat  menjadi  baik  dan  buruk, tergantung  dari  cara  manusia  menyikapi aspek-aspek kehidupan.
Robert  E.  Park  dan  Ernest  W.  Burgess (dalam    Himes    1980,    28)    berdasarkan teori  tentang  insting  mengatakan,  bahwa konflik   bersifat   universal   dan   alamiah dalam     kehidupan     manusia     (insting), dan   biasanya   distimulasi   oleh   perasaan
Manajemen Konflik Keagamaan: Kasus Aliran Islam Tauhid di Kab. Pandeglang    (Novi Dwi Nugroho)
rasial,  perbedaan  kebudayaan,  dan  pada akhirnya  berkontribusi  terhadap  organisasi, penyatuan,  dan  kehidupan  manusia.  Sesuai pendapat  ini,  konflik  bermanifestasi  dalam bentuk  apapun,  sesuai  dengan  stimulasi lingkungan  (paling  tidak  pada  aspek  sosial dan budaya).
Lebih  lanjut,  Marx  mengembangkan model  dialektika  untuk  membangun  teori konflik  sosial.  Marx  berpendapat,  bahwa perkembangan  dari  kehidupan  kapitalis menyebabkan  terjadinya  dua  pemisahan secara  tajam  antara  kaum  borjuis  (kaum kaya;  memiliki  tanah,  peralatan,  material) dengan  proletar  (kaum  miskin).  Keterkaitan erat  antara  dua  kaum  ini  adalah  terletak pada unsur eksploitasi dan penindasan. Pada akhirnya,  perkembangan  dari  kapitalisme melahirkan  sebuah  eksploitasi,  sehingga muncul  kesadaran  golongan,  kematangan berpolitik,  tindakan  kolektif,  dan  pada akhirnya lahir sebuah revolusi (Himes 1980, 30)
Di  dalam  wilayah  sosial  kehidupan manusia, ketika respon-respon dari masing- masing    individu    tumbuh    sebagai    akibat dari  reaksi  dari  keadaan  sosial  secara menyeluruh,  akan  terjadi  penyatuan  dan adaptasi  respon  dari  individu-individu tersebut menjadi sebuah kesadaran kolektif. Sebuah  kesadaran  yang  secara  alamiah mencari  respon-respon  yang  sama  dan membentuk  kelas-kelas  sosial.  Dalam  hal inilah,  dibutuhkan  negara  sebagai  penyatu kelas-kelas sosial tersebut.
Ibnu   Khaldun   (dalam   Affandi   2004, 80-131)    menyebutkan,    bahwa    terdapat 3  pilar  yang  harus  diperhatikan  dalam melihat  sebuah  konflik. Pertama ,  watak manusia,  yakni  selain  memiliki  3  potensi
dasar (intelligibia, sensibillia, dan spritualia), manusia  juga  memiliki  dua  potensi  (cinta terhadap kelompok dan agresif ). Rasa cinta terhadap kelompok ini terdapat pada semua bentuk  masyarakat,  baik  dalam  bentuknya yang primitif ataupun dalam perkembangnya yang menetap atau modern,  perbedaannya hanya pada faktor pengikat. Pada masyarakat primitif,  faktor  pengikatnya  adalah  ikatan darah. Sedangkan pada masyarakat modern, faktor  pengikatnya  adalah  kepentingan- kepentingan  anggota  kelompok  maupun yang  secara  imaginer  menjadi  kepentingan kelompok.  Adanya  watak  agresif  pada  diri manusia misalnya, sebagai akibat dari adanya ‘ animal  power ’  yang  mendorong  untuk melakukan kekerasan dan penganiayaan.
Kedua ,    fenomena  politik,  yakni persoalan  akar  berdirinya  negara  dan kekuasaan  kepala  negara.  Sebuah  negara diperlukan  masyarakat  karena  memang manusia  membutuhkan  sebuah  organisasi kemasyarakatan  untuk  menunjang  roda kehidupan  antar  sesamanya.  Masyarakat sebagai  unsur  penunjang  terbentuknya sebuah negara, terbagi ke dalam 2 kategori, yakni  masyarakat  pengembara  ( nomaden society )  dan  menetap  ( sedentary  society ). Masyarakat  demikian  memerlukan  orang yang bertugas sebagai penengah dan dialah pemimpin  negara.  Seorang  pemimpin negara  haruslah  berasal  dari  kalangan  dua kategori  masyarakat  tersebut  dan  memiliki pengaruh yang kuat. Menurut Ibnu Khaldun, negara  memiliki  peranan  memediasi  setiap kebutuhan    dan    memaksakan    kehendak kepada        masyarakatnya.        Sedangkan pada  kekuasaan  kepala  negara,  haruslah dimiliki  oleh  orang  yang  superior  di  antara masyarakatnya, sehingga dapat memberikan pengaruh   dan   mengatur   masyarakatnya.
Jurnal PENAMAS Volume 27, Nomor 2, Juli-September 2014, Halaman 231 - 244
Seorang  kepala  negara  muncul  sebagai akibat  dari  faktor  personal  dan  dukungan kelompok.  Seorang  pemimpin  selain  harus memiliki  potensi,  juga  harus  berasal  dari kalangan mayoritas dari masyarakat.
Ketiga ,  fenomena  ekonomi,  yakni sebuah  kondisi  nyata  dalam  masyarakat yang    menunjang    aspek    perekonomian akan  berbeda  antara  masyarakat  dengan masyarakat  lainnya.  Hal  ini  karena  setiap wilayah  didukung  oleh  sumber  daya  yang berbeda-beda.  Dalam  mewujudkan  aspek ekonomi,  masyarakat  memiliki  cara  pada tiap  lingkungan  memiliki  cara  yang  khas. Ibnu  Khaldun  berpendapat,  persoalan ekonomi berkaitan erat dengan politik.
Ketiga  pilar  di  atas  yang  disebutkan oleh  Ibnu  Khaldun  sebagai  wilayah  makro sosial  yang  menjadi  unsur  penentu  dalam menjelaskan  konflik  di  masyarakat.  Namun lebih  dari  itu,  wilayah  mikro  sosial  pun  tak luput  dari  perhatian  Ibnu  Khaldun.  Wilayah mikro  menurutnya  menyangkut  persoalan individu  itu  sendiri,  yang  mengangkat sumber  konflik  berasal  dari  agresi-agresi inheren  dalam  diri  manusia.  Daya  perekat ( ashabiyah )  diperlukan  untuk  mengatasi persoalan  wilayah  mikro  sosial  dan  pada akhirnya  mendukung  wilayah  makro  sosial dari masyarakat.
Lebih lanjut dalam ranah konflik, Johan Galtung  (2003,  157-278)  menyebutkan, bahwa  “di  dalam  setiap  konflik  terdapat kontradiksi,  sesuatu  yang  menghalangi sesuatu  yang  lain.  Saya  menginginkan sesuatu,   tetapi   begitu   juga   orang   lain. Saya  menginginkan  sesuatu,   tetapi  saya juga  menginginkan  sesuatu  yang  lain.” Situasi  ini  disebut  Galtung  sebagai  ‘konflik elementer’  atau  atom-atom  konflik,  yakni
adanya   sengketa   dan   dilema.   Sengketa lebih  mengarah  pada  upaya-upaya  untuk merugikan  atau  mencederai  orang  lain (aktor)  yang  menghalangi  jalannya  untuk mencapai  tujuan,  atau  sederhananya “penghancuran  orang  lain”.  Sedangkan dilema, lebih mengarah pada penghancuran diri  sendiri  (dalam  diri  aktor  atau  pelaku). Galtung yakin, setiap hari dari kita mengalami situasi tersebut.
Empat   kategori   masyarakat   terhadap konflik (Liliweri 2005, 247):
1.  Masyarakat     tanpa     konflik     atau masyarakat ideal.
Setiap  kelompok  atau  masyarakat yang hidup damai dengan memanfaatkan dan mengelola konflik secara kreatif. 2.  Masyarakat dengan konflik laten. Masyarakat  ini  memiliki  pelbagai jenis atau bentuk konflik tersembunyi.  Konflik  ini  perlu diangkat  ke  permukaan,  sehingga dapat ditangani secara efektif.
3.  Masyarakat     dengan     konflik     di permukaan.
Masyarakat  ini  memiliki  akar  konflik yang  dangkal  atau  tidak  berakar. Konflik  yang  dimunculkan  hanya karena  kesalahpahaman  mengenai sasaran,  yang  dapat  diatasi  dengan meningkatkan komunikasi.
4.  Masyarakat dengan konflik terbuka. Masyarakat ini memiliki konflik yang berakar  dalam  dan  sangat  nyata, sehingga  memerlukan  berbagai tindakan  untuk  mengatasi  akar penyebab dan berbagai efeknya.
Manajemen Konflik Keagamaan: Kasus Aliran Islam Tauhid di Kab. Pandeglang    (Novi Dwi Nugroho)

## Manajemen (Pengelolaan) Konflik Keagamaan
Untuk  mengelola  konflik,  baik  dalam kelompok maupun antar kelompok, sejumlah kontrol sosial, baik formal dan informal dapat digunakan  untuk  menegakkan  aturan  dan regulasi  hukum  (Johnson  2008,  367).  Teori manajemen  konflik  berpandangan,  bahwa kekerasan  sebagai  akibat  konflik  adalah sebuah hal yang dapat dihilangkan, dengan cara  mengatasi  perbedaan  nilai-nilai  dan kepentingan yang ada di antara masyarakat (Miall  2004,  3).  Manajemen  konflik merupakan  sebuah  upaya  menyelesaikan konflik  dengan  melakukan  kompromi- kompromi dengan keadaan, seperti hubungan sejarah dari konflik dan fenomena politik  yang  diperankan  oleh  aktor-aktor politik  yang  berpengaruh.  Manajemen konflik    memungkinkan    terbentuknya sebuah lembaga yang mampu membimbing konflik  ke  jalur  yang  tepat.  Dalam  hal  ini, Bloomfield  dan  Reily  (dalam  Miall  2004,  3) dalam  “ Conflict  Transformation;  A  Multi- Dimentional Task ” mengatakan, bahwa:
Conflict  management  is  the  positive  and constructive   handling   of   difference   and divergence. Rather than advocating methods for removing conflict, [it] addresses the more realistic   question   of   managing   conflict: how  to  deal  with  it  in  a  constructive  way, how  to  bring  opposing  sides  together  in a   cooperative   process,   how   to   design   a practical, achievable, cooperative system for the constructive management of difference. (Pengelolaan   konflik   adalah   penanganan yang positif dan konstruktif dari perbedaan dan   divergensi   daripada   mengadvokasi metode-metode     untuk     menghilangkan konflik,  [itu]  membahas  pertanyaan  yang lebih   realistis   untuk   mengelola   konflik: bagaimana   menghadapinya   dengan   cara yang   konstruktif,   bagaimana   membawa pihak   menentang   bersama-sama   dalam proses  kooperatif,  bagaimana  merancang
praktiknya, mudah dicapai, sistem kerjasama untuk  sebuah  pengelolaan  konstruktif  dari perbedaan).
Sharon Bessel (dalam Colleta 2001:183) dalam  “ Social  Cohesion  and  Conflict Management;  Rethingking  the  Issues  Using Gender-Sensitive  Lens ”  berpendapat,  bahwa berfungsinya negara, menghargai hak asasi manusia, sistem ekonomi yang berdasarkan pada keadilan, dan berorientasi sosial adalah karakteristik  dari  kohesi  sosial.  Namun, meskipun  karakteristik  ideal  tadi  dapat terpenuhi,  tetap  saja  konflik  dapat  tnerjadi secara  berkala.  Jika  saja,  karakteristik  dari kohesi  sosial  tidak  ada,  maka  konflik  sosial yang  akan  terjadi  cenderung  ke  arah  yang merusak.  Oleh  karena  itu,  manajemen  dari konflik  sosial  sangat  efektif  ketika  kohesi sosial meningkat.
Hal menarik lain dalam menyoal tentang konflik   yang   dapat   menjadi   konstruktif dan  destruktif  diungkap  Panggabean dengan  mengutip  Louis  Kriesberg  (dalam Nimmer  2010:xii-xix).  Louis  Kriesberg mengembangkan  mekanisme  penyelesaian konflik  dengan  cara  damai  dan  konstruktif, yakni dengan mekanisme internal kelompok, mekanisme antar kelompok, dan mekanisme di luarnya (ekstra). Pada mekanisme internal kelompok,pengembanganetika,spiritualitas, dialog,  dan  pergaulan  multikultural,  serta peran  ketokohan  merupakan  hal  yang mendukung  perdamaian  dan  penyelesaian masalah secara nirkekerasan.
Pada  mekanisme  antar  kelompok, interaksi  antara  komunitas  beda  agama menjadi  sebuah  hal  yang  penting  dalam mewujudkan    damai.    Perwujudan    dari adanya  interaksi  ini  dapat  terlihat  melalui konsultasi  dan  dialog  antar  agama,  seperti adanya   FKUB   (Forum   Kerukunan   Umat
Jurnal PENAMAS Volume 27, Nomor 2, Juli-September 2014, Halaman 231 - 244
Beragama)  atau  pembentukan  organisasi antar  iman.  Pada  mekanisme  ekstra,  dapat terwujud  dalam  sistem-sistem  bentukan negara.  Ciri-ciri  dari  efektifnya  mekanisme ekstra  adalah  adanya  perlakuan  yang  adil terhadap  agama-agama  yang  ada,  status agama  yang  otonom  atau  semi  otonom, tidak mencampuri urusan internal dari setiap komunitas. Sistem bentukan negara ini akan jauh lebih baik ketika adanya upaya menjalin kerjasama antara negara, dan yang terakhir dari  unsur  pendukung  mekanisme  ekstra adalah keberadaan masyarakat imigran.
Terdapat  beberapa  model  dari  mana- jemen  konflik  yang  berkembang  (Liliweri 2005):
1.  Model Thomas-Kilmann Model  ini  tergantung  dari  situasi natural  dari  konflik  yang  terjadi. Dalam model ini diterapkan pengelolaan;  bersaing  ( competing ), akomodasi,  menghindari  ( avoiding ), kolaborasi, dan kompromi.
2.  Model akulturasi Colleen Ward Model   ini   sangat   ditentukan   dari faktor    kognitif    manusia.   Artinya, setiap    etnik    yang    berkeinginan untuk  hidup  bersama  harus  dalam masyarakat yang beragam dan harus aktif mengubah peta kognitifnya.
3.  Model Pelled Model ini menerangkan dampak dari keberagaman  dan  konflik  terhadap hasil  kerja  kelompok.  Model  ini memiliki  7  unsur,  yakni; visibility demographic  diversity (keragaman anggota  kelompok), job  relatedness of demographic diversity (keragaman tugas  yang  dapat  diukur,  seperti; kematangan     organisasi,     tingkat
pendidikan  anggota,  latar  belakang fungsional), group longevity (lamanya waktu  dari  anggota  untuk  bertahan dalam  kesatuan  kelompok),  konflik afektif,  konflik  substantif, turn  over (pergantian;  sejauhmana  individu memutuskan  untuk  meninggalkan keanggotaan),  dan task performance (tampilan  kerja  sangat  menentukan dalam proses kerjasama).

## Paham dan Aliran
Paham dan aliran (Jaiz 2002) adalah dua kata yang  sering  diucapkan  seseorang  dengan maksud  yang  sama,  seakan  tiada  beda. Karena  memang  keduanya  sama-sama mengandung  arti  adanya  suatu  pemikiran yang dianut oleh sebagian orang dalam suatu komunitas  atau  kelompok  tertentu.  Namun demikian,  ada  sisi  perbedaan  dalam  dua kata tersebut, kata paham  lebih berkonotasi pada  suatu  alur  pemikiran  yang  menganut prinsip   tertentu,   tidak   terorganisir   dan tidak  memiliki  pemimpin  pusat,  walaupun ia  memiliki   tokoh  sentral  yang  menjadi figur  paham  tersebut.  Biasanya  pengikut suatu  paham  tertentu  adalah  orang-orang yang  kritis,  senang  berpikir,  terbuka,  dan menyambut  baik  adanya  dialog-dialog, walaupun tidak selalu demikian. Sedangkan kata  aliran,  lebih  menekankan  pada  suatu pemahaman  yang  terorganisir,  ada  ketua, pengurus  serta  anggotanya,  mempunyai aturan-aturan     tertentu     dan     biasanya para  anggotanya  hanya  bisa  taklid  buta dan  mengiyakan  semua  yang  dikatakan pemimpinnya.  Biasanya  pengikut  suatu aliran  tertentu  adalah  orang-orang  yang telah terdoktrin pikirannya, tidak suka dialog, serba  dogmatis,  anti  kritik  dan  cenderung merasa paling benar.
Manajemen Konflik Keagamaan: Kasus Aliran Islam Tauhid di Kab. Pandeglang    (Novi Dwi Nugroho)
Istilah  “gerakan  sempalan”  beberapa tahun  terakhir  ini  menjadi  populer  di Indonesia  sebagai  sebutan  untuk  berbagai gerakan  atau  aliran  agama  yang  dianggap “aneh”,  alias  menyimpang  dari  akidah, ibadah,  amalan  atau  pendirian  mayoritas umat (Bruinessen 1992). Istilah ini, agaknya, terjemahan dari kata “sekte” atau “sektarian” kata  yang  mempunyai  berbagai  konotasi negatif,  seperti  protes  terhadap  dan pemisahan diri dari mayoritas, sikap eksklusif, pendirian tegas tetapi kaku, klaim monopoli atas  kebenaran,  dan  fanatisme.  Istilah  ini, agaknya,  terjemahan  dari  kata  “sekte”  atau “sektarian”, kata yang mempunyai berbagai konotasi  negatif,  seperti  protes  terhadap dan  pemisahan  diri  dari  mayoritas,  sikap eksklusif, pendirian tegas  tetapi kaku, klaim monopoli atas kebenaran, dan fanatisme.
Pada tanggal 9 November 2007, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan 10  kriteria  aliran  sesat.  Apabila  ada  satu ajaran yang terindikasi punya salah satu dari kesepuluh  kriteria  itu  bisa  dijadikan  dasar untuk  masuk  ke  dalam  kelompok  aliran sesat, yaitu:
1.  Mengingkari    rukun    iman    (iman kepada  Allah,  Malaikat,  Kitab  Suci, Rasul,  Hari  Akhir,  Qadla  dan  Qadar) dan  rukun  Islam  (Mengucapkan  2 kalimat  syahadah,  salat  5  waktu, puasa, zakat, dan haji);
2.  Meyakini dan atau mengikuti akidah yang  tidak  sesuai  dalil  syar`i  (Al- Quran dan hadis);
3.  Meyakini turunnya wahyu setelah Al- Quran;
4.  Mengingkari  otentisitas  dan  atau kebenaran isi Al-Quran;
5.  Melakukan     penafsiran     Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir;
6.  Mengingkari  kedudukan  hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam;
7.  Melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul;
8.  Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir;
9.  Mengubah     pokok-pokok     ibadah yang telah ditetapkan syariah;
10. Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar’i.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif   dan   model   yang   digunakan adalah studi kasus, sehingga setiap sumber informasi  pendukung  melalui  metode wawancara, studi dokumen, dan focus group discussion , menjadi kumpulan material yang dapat  menggambarkan  secara  detail  dari kasus yang dikaji (Djam’an dan   Aan   2010, 36).
Wawancara dilakukan dengan pengurus MUI      Kabupaten      Pandeglang,      Wakil Ketua  Badan  Koordinasi  Pengawas  Aliran Kepercayaan  Masyarakat  (Bakorpakem) Kabupaten  Pandeglang  (Kasi  Intelejen Kejaksaan  Negeri  Pandeglang),  Kepala Kemenag Kabupaten Pandeglang, Ketua MUI Kecamatan  Cipeucang,  tokoh  masyarakat Desa Pasireurih.
Studi  dokumen  dilakukan  dengan mengambil  data  yang  ada  di  Kementerian Agama  (Kemenag)  Kabupaten  Pandeglang, Bakorpakem  Pandeglang,  MUI  Kabupaten Pandeglang dan MUI Kecamatan Cipeucang.
Focus    group    discussion dilakukan dengan Ketua II MUI Kabupaten Pandeglang yang  ikut  merumuskan  fatwa  sesat  pada
Jurnal PENAMAS Volume 27, Nomor 2, Juli-September 2014, Halaman 231 - 244
Aliran  Islam  Tauhid,  Ketua  MUI  Kecamatan Pandeglang,  Kepala  Seksi  Pendidikan Keagamaan  dan  Pesantren  (Pekapontren) Kemenag  Pandeglang  yang  mencabut  izin operasional Pondok Pesantren Al-Amin.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Aliran Islam Tauhid di Pondok Pesantren Al-Amin
Pondok    Pesantren    ini    didirikan    oleh Junaedi  pada  tahun  1998,  dan  didaftarkan ke  Kemenag  Kabupaten  Pandeglang  dan mendapat   izin   operasional   pada   tahun 2005.  Pondok  Pesantren  ini  berada  di Kampung Pasir Eurih RT 01 RW 01 Desa Pasir Eurih  Kecamatan  Cipeucang  Kabupaten Pandeglang. Pada awal berdirinya, pesantren ini tidak ada gejolak apapun karena seperti pesantren-pesantren  pada  umumnya,  yaitu mengajarkan  ilmu-ilmu  agama  seperti tentang akidah, pengajian-pengajian, majelis taklim  ibu-ibu  yang  tempat  tinggalnya berada      di  sekitar  Pondok  Pesantren  Al- Amin.    Namun    seiring    perjalanan    waktu, pada  tahun  2009  ada  isu,  bahwa  Junaedi mengajarkan aliran sesat.
Pada  saat  itu  ada  anggota  pengajian yang  dipimpin  oleh  Junaedi  yang  keluar, yaitu ibu Euis dan menceritakan ke saudara dan  tetangga-tetangga  terdekat  tentang ajaran  yang  diajarkan  oleh  Junaedi,  yaitu bahwa   salat   cukup   dengan   ingat   saja tidak  harus  dilaksanakan.  Isu  tersebut semakin  santer  di  masyarakat,  sehingga menimbulkan kegelisahan-kegelisahan, untuk  menjaga  kemungkinan-kemungkinan yang  tidak  diinginkan,  maka  Muspika Kecamatan    Cipeucang,    dalam    hal    ini adalah   Camat,   Kapolsek,   Danramil,   MUI
Kecamatan  Cipeucang  serta  para  tokoh agama memanggil Junaedi dan ia mengakui dan  mengaku  khilaf  dan  bertaubat  serta akan kembali ke jalan yang benar, sehingga permasalahan  tersebut  bisa  diselesaikan dengan  baik  di  tingkat  Kecamatan (wawancara Ketua MUI
Kecamatan Cipeucang tanggal 29 Juli 2013).
Setelah  kejadian  itu,  maka  aktifitas Pondok  Pesantren  Al-Amien  kembali berjalan  dan  Junaedi  kembali  mengadakan pengajian-pengajian  yang  diikuti  oleh  para jamaah  yang  berasal  dari  dalam  maupun luar  Kabupaten  Pandeglang  (Wawancara dengan Kyai Ahmad tanggal 29 Juli 2013).
Sekitar  awal  bulan  Oktober  2012,  ada jamaah  pengajian  yang  dipimpin  oleh Junaedi, yaitu ibu Cucu yang kembali keluar, karena  menganggap  bahwa  yang  yang diajarkan  oleh  Junaedi  telah  menyimpang dari  ajaran  Islam  dan  sudah  keluar  dari tuntunan  Al-Quran  dan  hadis.  Menurut keterangan  ibu  Cucu  yang  disampaikan kepada  tokoh  agama  sekaligus  ketua  MUI kecamatan  Cipeucang  Kyai  Ahmad,  bahwa Junaedi mengajarkan tentang:
1.  Salat cukup dengan ingat saja tidak harus  dilaksanakan  seperti  halnya yang  dilaksanakan  oleh  umat  Islam pada umumnya.
2.  Bagi   laki-laki   tidak   melaksanakan salat Jum’at juga tidak apa-apa.
3.  Akidah  tentang  Khalik  dan  mahluk adalah Allah itu ada di dalam tubuh atau jasad karena ada kaidah bahwa Allah lebih dekat dengan urat nadi.
4.  Syahadatnya  “ Asshaduallahillahha’- ilallah Wa’ashaduanna Muhammadar rasulillah  Syekh  Junaedi  al-Bantani al-Ni’matilah ”.
Manajemen Konflik Keagamaan: Kasus Aliran Islam Tauhid di Kab. Pandeglang    (Novi Dwi Nugroho)
5.  Junaedi  dalam  pengajiannya  meng- gunakan  mediasi  papan  catur  dan kartu  domino  untuk  menarik  kaum muda  ikut    dalam    pengajiannya, sehingga  dalam     menyampaikan ceramahnya  saudara  Junaedi  sambil bermain catur dan bermain domino.
Di  dalam  mengajarkan  ajarannya  ini, Junaedi  tidak  mempunyai  panduan  kitab apapun, semata-mata adalah olah pikir dari Junaedi  sendiri  tentang  pemahamannya terhadap Islam (Keterangan Junaedi kepada KH. U. Hardelani ketua II MUI Pandeglang).
Isu  tentang  ajaran  Islam  Tauhid  yang diajarkan  oleh  Junaedi  ini  semakin  santer dan  sudah  terdengar  sampai  ke  luar Kabupaten   Pandeglang,   sehingga   pada hari  Senin  tanggal  15  Oktober  sekitar  jam 11  siang,  rumah  Junaedi  yang  sekaligus sebagai  Pondok  Pesantren Al-Amin diserbu masyarakat   yang   berasal   dari   jamaah Tarekat  Naqsabandiyah  Qadiriyah  dari Kecamatan  Sarita.  Ulama  dan  para  santri yang  berasal  dari  Kecamatan  Labuan, Kecamatan  Panimbang,  Kecamatan  Cadas Sari,  Kecamatan  Baros  Kabupaten  Serang, dari   Ciwedus   Kota   Cilegon,   dari   Kadu Jawer  Kabupaten  Lebak  dan  dari  Tigaraksa Kabupaten  Tangerang  (wawancara  dengan Ketua MUI Kecamatan Cipeucang).
Massa  yang  mau  menyerang  rumah sekaligus  Pondok  Pesantren  Al-Amin berjumlah ratusan orang dengan membawa senjata tajam dan akan membunuh Junaedi dan  membakar  rumahnya.  Namun  dengan kesigapan dari Muspika Kecamatan
Cipeucang    dan    kordinasi    yang    cepat dengan  MUI  Kabupaten  Pandeglang  yang langsung  turun  ke  lapangan,  sehingga  bisa menenangkan  massa  yang  sudah  tidak terkendali,   sehingga   tidak  sampai   terjadi
korban  jiwa,  hanya  saja  tempat  yang  biasa di gunakan untuk  pengajian dibakar massa dan  Junaedi  serta  asistennya,  Mamat, langsung  diamankan  di  Polres  Pandeglang untuk  menjaga  kemungkinan-kemungkinan yang  tidak  diinginkan  (Wawancara  dengan Ketua II MUI Pandeglang KH. U. Hardelani).

## Tindakan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Pemerintah       Kabupaten       Pandeglang, dalam  hal  ini  adalah  instansi-instansi  yang berhubungan dengan persoalan keagamaan dan  aliran  keagamaan,  baik  pemerintah maupun  yang  di  luar  pemerintah,  seperti Kementerian  Agama,  Badan  Koordinasi Pengawas  Aliran  Kepercayaan  Masyarakat (Bakorpakem),  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI),  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama (FKUB)  serta  dari  aparat  keamanan (Kepolisian).

## Rapat Koordinasi Bakorpakem Kabupaten Pandeglang
Menindaklanjuti  kejadian  munculnya  aliran Islam Tauhid ini, maka pada hari Rabu tanggal 17  Oktober  2012  bertempat  di  Kejaksaan Negeri    Pandeglang    dengan    difasilitasi oleh  Bakorpakem  Kabupaten  Pandeglang, Junaedi  membuat  surat  pernyataan  yang berisi poin-poin sebagai berikut:
1.  Bahwa    saya    (Junaedi)    menyadari kekhilafan dalam menjalankan peribadatan yang menyimpang.
2.  Bahwa      saya      (Junaedi)      beserta pengikut  saya  akan  kembali  kepada ajaran  Islam  yang  sebenarnya  yang sesuai  dengan  Al-Quran  dan  hadis serta ijma ulama.
3.  Bahwa  saya  (Junaedi)  tidak  akan mengajarkan   ilmu   agama   kepada
Jurnal PENAMAS Volume 27, Nomor 2, Juli-September 2014, Halaman 231 - 244
pengikut   saya   tanpa   ada   kitab/ buku    panduan    sesuai    dengan ajaran  agama  Islam  dan  tidak  akan menggunakan  perumpamaan  yang tidak  sesuai  dengan  syariat  ajaran Islam.
4.  Bahwa      saya      (Junaedi)      bersedia dilakukan  tindakan  hukum  apabila melanggar pernyataan ini.
Penyataan    Junaedi    ini    disaksikan oleh  pengurus  Bakorpakem  Kabupaten Pandeglang,  MUI  Kabupaten  Pandeglang dan pihak Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kecamatan Cipeucang yang terdiri dari  camat  Cipeucang,  Danramil  Cimanuk, Kapolsek  Cipeucang  dan  MUI  Kecamatan Cipeucang.  Rapat  Bakorpakem  ini  juga diikuti oleh para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, warga masyarakat serta ormas- ormas  keagamaan  yang  ada  di  Kabupaten Pandeglang  yang  jumlahnya  sampai  ribuan orang (wawancara dengan Asisten Intelejen Kajari Pandeglang).
Menindaklanjuti hasil rapat Bakorpakem Kabupaten  Pandeglang  tentang  dugaan aliran  sesat  yang  dilakukan  oleh  Junaedi,
maka MUI Kabupaten Pandeglang menyampaikan surat tertanggal 18 Oktober
2012 dengan Nomor: 17/ MUI-PDG/IX/2012 kepada  Ketua  Bakorpakem  dan  Kapolres Pandeglang  untuk  melakukan  langkah- langkah   pengamanan   terhadap   Junaedi, dan   menindak   tegas   jika   di   kemudian hari  melakukan  pelanggaran  terhadap kesepakatan.

## Tindakan MUI Kabupaten
Pandeglang
Setelah diadakan rapat
koordinasi Bakorpakem  tentang  aliran  Islam  Tauhid pimpinan  Junaedi,   maka   MUI  Kabupaten
Pandeglang  dengan  mempelajari,  mengkaji dan mengamati  tentang ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Junaedi, mengeluarkan fatwa sesat  kepada  aliran  Islam  Tauhid  pimpinan Junaedi.  Hal  ini  cepat  dilakukan  agar masyarakat  merasa  tenang  dan  tidak  resah lagi dengan keberadaan aliran Islam Tauhid. Fatwa MUI tersebut berisi:
1.  Bahwa aliran Islam Tauhid pimpinan Junaedi  adalah  aliran  sesat,  oleh sebab itu kepada  pemerintah  dalam hal  ini    Bakorpakem    Kabupaten Pandeglang  untuk  segera  menindak tegas aliran ini.
2.  Pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Al-Amien pimpinan
Junaedi  oleh  Kementerian  Agama Kabupaten     Pandeglang     karena di  Pondok     Pesantren     tersebut mengajarkan aliran sesat.
3.  Kepada  MUI  Kecamatan  Cipeucang serta  para  ulama  yang  ada  di Kecamata Cipeucang, untuk
mengawasi  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan  oleh  Junaedi  agar  tidak kembali mengajarkan ajaran sesat.

## Tindakan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang
Menindaklanjuti  fatwa  dari  MUI  Kabupaten Pandeglang,  maka  Kementerian  Agama KabupatenPandeglangsegeramengeluarkan surat pencabutan sementara izin operasional Pondok Pesantren Al-Amin dengan Nomor: kd.28.02/5/PP.00.7/23/6/2012,  karena  ajaran Islam Tauhid ini berada di Pondok Pesantren Al-Amin.  Kepada  masyarakat  yang  akan mendirikan pondok pesantren dan mengurus izin  operasionalnya  harus  mengisi  blanko surat  pernyataan  yang  sudah  disediakan oleh     Kementerian     Agama     kabupaten
Manajemen Konflik Keagamaan: Kasus Aliran Islam Tauhid di Kab. Pandeglang    (Novi Dwi Nugroho)
Pandeglang  c.q.  Kasi  Pekapontren  yang  isi dari surat pernyataan tersebut adalah:
1.  Benar adanya, tidak fiktif;
2. Tidak      mengajarkan      kekerasan (terorisme)  kepada  para  santri maupun masyarakat sekitarnya;
3.  Tidak    mengajarkan    ajaran    yang menyimpang dari ajaran Islam;
4.  Siap    menerima    bimbingan    dari
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang Dengan  aturan  yang  dibuat  oleh
Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, maka      masyarakat  yang  ingin  mendirikan pondok pesantren tidak mempunyai tujuan- tujuan  yang  tidak  baik  atau  menyimpang seperti  pada  kasus  Pondok  Pesantren  Al- Amin (wawancara dengan Kasi Pekapontren Kemenag Kabupaten Pandeglang).

## Tindakan FKUB Kabupaten Pandeglang
Untuk  menjaga  kerukunan  dan  kehar- monisan antar umat beragama, maka FKUB Kabupaten   Pandeglang   pada   tanggal   8 Nopember  2012  mengadakan  musyawarah FKUB  yang  diadakan  di  aula  rapat  kantor Kemenag  Kabupaten  Pandeglang  guna menyusun  program  kerja  yang  meliputi:  a) Melakukan  dialog  dengan  pemuka  agama dan  tokoh  masyarakat;  b)  Menampung aspirasi  ormas  keagamaan  dan  aspirasi masyarakat;     c)     menyalurkan     aspirasi dalam  bentuk  rekomendasi  sebagai  bahan kebijakan  Kepala  Daerah;  d)  Melakukan sosialisasi  peraturan  perundang-undangan dan    kebijakan    di    bidang    keagamaan yang  berkaitan  dengan  kerukunan  umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
Sejalan   dengan   perkembangan   kehi-
dupan    masyarakat    dan    pembangunan di  Kabupaten  Pandeglang,  tentu  akan membawa  pengaruh      terhadap  dinamika kerukunan  umat  beragama  dan  suasana kehidupan beragama di Kabupaten Pandeglang.  Oleh  karena  itu,  peran  FKUB sangat  diharapkan  untuk  membantu memelihara  suasana  kerukunan  umat beragama,  sehingga  dinamika  kehidupan umat  beragama  berdampak  positif  dan dapat  mendukung  kondusifnya  wilayah secara keseluruhan.
Untuk  mewujudkan  cita-cita  di  atas, diperlukan adanya sinergitas jajaran pengurus  FKUB,  MUI,  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Pandeglang  serta  semua  unsur masyarakat,  baik  itu  tokoh  agama,  tokoh masyarakat  maupun  tokoh  pemuda, sehingga  FKUB  mampu  melaksanakan fungsinya  dalam  memelihara  kerukunan umat beragama.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  temuan  di  lapangan  tentang manajemen  konflik  keagamaan  dengan munculnya aliran Islam Tauhid di Kabupaten Pandeglang,  maka  peneliti  dapat  menarik kesimpulan, bahwa:
1.  Paham  yang  diajarkan  aliran  Islam Tauhid  pimpinan  Junaedi  telah menyimpang  dari  ajaran  Islam  dan sudah keluar dari tuntunan Al-Quran dan  hadis,  serta  MUI  Kabupaten Pandeglang  telah  mengeluarkan fatwa sesat.
2.  Tindakan dari pemerintah Kabupaten Pandeglang  yang  terkait  dengan munculnya  aliran    Islam    Tauhid
Jurnal PENAMAS Volume 27, Nomor 2, Juli-September 2014, Halaman 231 - 244
Saran
dalam  hal  ini  Bakorpakem,  MUI, Kementerian  Agama  Pandeglang, FKUB  serta  pihak  keamanan  sudah cukup sigap dalam menangani aliran Islam Tauhid dengan bertindak cepat dan  tegas,  sehingga  konflik  ini  bisa diredam,  tidak  meluas,  walaupun sudah ada korban materiil, yaitu aksi pembakaran,  tetapi  tidak  sampai menimbulkan korban jiwa.
keagamaan,  dalam  hal  ini  MUI,  FKUB, Kementerian  Agama,  Bakorpakem  serta aparat  keamanan  harus  lebih  intens  lagi dalam  bekerja  dan  berkoordinasi  untuk mengawasi       aliran-aliran       keagamaan yang  muncul  di  Kabupaten  Pandeglang, sehingga aksi-aksi anarkis tidak  terjadi lagi, dan  kehidupan  keagamaan  masyarakat Pandeglang  bisa  kondusif  tidak  terjadi gesekan-gesekan  atau  konflik-konflik  sosial keagamaan    yang    bisa    merugikan    dan menimbulkan  korban  baik  materil  maupun Kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang yang    terkait    dengan    masalah-masalah
korban jiwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandi,  Ikhwan,  Hakimul.  2004. Akar  Konflik  Sepanjang  Zaman;  Elaborasi Pemikiran  Ibnu  Khaldun .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Colleta, J., Nat. Lim, Teck, Ghee.Viitanen, Kelles, Anita. 2001. Sosial Cohesion and Conflict Prevention in Asia; Managing Diversity Through
Development . Washinton DC: The Worl Bank.
Djam’an, Satori, Komariah Aan. 2010.
Metodologi Penelitian Kualitatif . Alfabeta:
Bandung.
Galtung,  Johan.  2003. Studi  Perdamaian;  Perdamaian  dan  Konflik,  Pembangunan dan  Peradaban .
Surabaya: Pustaka Eureka.
Himes, S., Josep. 1980. Conflict and Conflict
Management . Athens: University of Georgia Press.
Jaiz, Hartono Ahmad. 2002. Aliran dan Paham
Sesat di Indonesia . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Johnson, Doyle Paul. 2008. Conflict and Competition: Analyctical Theories at the Macro Level . Springer.
Liliweri, Alo. 2005. Prasangka dan Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur . Yogyakarta: LKiS.
Miall, Hugh. 2004. Conflict Transformation; A Multi-Dimentional  Task . Berghof: Research Center For Constructive Conflict Management.
Nimmer, Abu, Mohammed. 2010. Nirkekerasan dan Bina Damai Dalam Islam: Teori dan Praktik . Jakarta: Pustaka Alvabet.
Nuh. Nuhrison M. 2009. “Kelompok Salafi di Kabupaten
Lombok Barat”. Dalam, Kasus-Kasus Aliran/ Paham
Keagamaan Aktual di Indonesia . Jakarta: Puslitbang
Kehidupan Keagamaan.
Tholkhah, Imam, 2001. Mewaspadai dan Mencegah Konflik Antar Umat Beragama . Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan.
Tim Penulis. 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Pusat Bahasa Kementerian Agama.
Van Bruinessen, Martin. 1992. “Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia: Latar Belakang
Sosial Budaya.” Ulumul Qur’an , Vol. III. No. 1.