Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology .
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, 6(2), 2022, 221-226 Available online at http://journal.lembagakita.org

## Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi (Studi Kasus: Provinsi Aceh)
Imilda 1* , Sufyan 2 , Rahmi Hajriyanti 3 1,2,3 Program Studi Manajemen Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, AMIK Indonesia, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pertumbuhan  dan  ketimpangan  pembangunan  ekonomi  di  Kabupaten/Kota Provinsi Aceh periode 2012 hingga 2016 serta mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang secara signifikan mempengaruhi ketimpangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data data panel selama 5 tahun dari 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2012 hingga 2016 sedangkan, objek dalam penelitian ini adalah perkembangan pembangunan ekonomi  tiap  daerah,  ketimpangan  pembangunan  ekonomi  daerah  beserta  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya.  Berdasarkan  hasil pertumbuhan  dan  ketimpangan  pembangunan  ekonomi  antar  daerah  di  Provinsi  Aceh  maka  dapat  disimpulkan  1)  Ketimpangan pembangunan  ekonomi  Kabupaten/Kota  Provinsi  Aceh  yang  dihitung  dengan  menggunakan  Entropy  Thell  periode  2012-  2016 menunjukkan  ketimpangan  semakin  melebar,  2)  Urutan  Kabupaten/Kota  Provinsi  Aceh  yang  memiliki  nilai  pertumbuhan  yang minus/negatif  yaitu  Kota.  Lhokseumawe,  Kabupaten.  Aceh  Utara  dan  Kabupaten.  Aceh  Timur,  3)  Pertumbuhan  ekonomi  dan ketimpangan  pendapatan  yang  dianalisa  menggunakan  Indeks  Entrophy  Theil  menunjukkan  adanya  kemajuan  peningkatan  ditiap tahun dari tahun 2012-2016 terdapat di Kota. Subulussalam, Kota Langsa dan Kota Sabang, 4) Sumber Pertumbuhan ekonomi di Provinsi  Aceh  sebagian  dihasilkan  dari  sektor-sektor  perekonomi  seperti:  sektor  pertanian,  sektor  pedagangan,  sektor  perindustrian, sektor  perkebunan,  sektor  pengangkutan,  sektor  informasi  dan  komunikasi,  dan  5)  Berdasarkan  uji  menggunakan  trendline  linear terdapat 7 Kab/Kota dari 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yaitu Kabupaten. Simeulue, Kabupaten, Aceh Besar, Kabupaten. Aceh Barat Daya, Kota Sabang, Kota Langsa, Kabupaten.Bener Meriah, dan Kota Subulussalam yang bernilai R2 mendekati 1 dan relatif kuat yaitu variabel bebas menerangkan variabel terikat.
Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi; Ketimpangan Pembangunan; Entrophy Theil, Trendline.
Abstract. This study aims to analyze economic growth and development in the District/City of Aceh Province for the period 2012 to 2016 and identify the economic growth of the District/City in Aceh Province which has a significant influence. The data used  in this study  is  5-year  panel  data  from  23  regencies/cities  of  Aceh  Province  from  2012  to  2016,  while  the  object  of  this  research  is  the development of economic development in each region, regional economic development and the factors that influence it. Based on the results of growth and the Aceh Province's inter-regional economic development in Aceh Province, it can be ascertained that 1) Inequality of economic development in Aceh Province Regency/City which is calculated using Entropy for the 2012-2016 Period shows an increase, 2) The order of  Aceh  Regency/City  which  has  a  high  growth  value  minus  /  negative  namely  City.  Lhokseumawe,  Regency.  North  Aceh  and  the District. East Aceh, 3) economic growth and income which were analyzed using Theil Entrophy Index showed an increase every year from 2012-2016  in  the  City.  Subulussalam,  Langsa  City  and  Sabang  City,  4)  Sources  of  economic  growth  in  Aceh  Province  are  partly generated from economic sectors such as agriculture sector, implementation sector, industrial sector, plantation sector, transportation sector, information,  and  communication  sector,  and  5)  Based  on  In  the  test  using  a  linear  trendline,  there  are  7  regencies/cities  out  of  23 regencies/cities in Aceh Province, namely regencies. Simeulue, District, Aceh Besar, District. Southwest Aceh, Sabang City, Langsa City, Bener Meriah Regency, and Subulussalam City which deserve R2 close to 1 and are relatively strong, namely the independent variable explains the variable.
Keywords : Economic Growth; Development Inequality; Entrophy Theil, Trendline.
*Author. Email: imilda@amikindonesia.ac.id 1* , sufyan@amikindonesia.ac.id 2 , rahmihajriyanti@amikindonesia.ac.id 3
DOI: https://doi.org/10.35870/emt.v6i2.614 Received: 8 February 2022, Revision: 27 March 2022, Accepted: 23 April 2022, Available Online : 1 July 2022.
Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204. Copyright @ 2022. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Pendahuluan
Pembangunan  perekonomian  di  Aceh  telah berlangsung secara
menyeluruh dan berkesinambungan dengan upaya meningkatkan  perekonomian  masyarakat  Aceh (Amri,  2017).  Hasil  pencapaian  pembangunan yang  dirasakan  masyarakat  adalah  Agregat pembangunan  dari  23  Kabupaten/Kota  di Aceh  tidak  terlepas  dari  usaha  keras  bersama- sama antara pemerintahan dan masyarakat (Edi, Saputra,  &  Husna,  2022;  Ikhsan  &  Zulkifli, 2022).  Disisi  lain,  terdapat  berbagai  kendala yang dihadapi oleh penentu kebijakan ditingkat Provinsi  maupun  ditingkat  Kab/Kota  di Provinsi  Aceh  dalam  memaksimalkan  potensi sumber  daya  manusia  (SDM)  dan  sumber modal. Hal yang terpenting dalam pembangunan  daerah  adalah  bahwa  daerah tersebut mampu mengidentifikasi setiap potensi sektor-sektor  potensial  yang  dimilikinya, sehingga  dapat  menganalisis  sektor-sektor tersebut  dan  memiliki  nilai  tambah  bagi pembangunan ekonomi daerah.
Sementara itu pembangunan daerah merupakan pembangunan  yang  dimaksudkan  untuk mendorong, memberdayakan masyarakat, menumbuhkan  prakarsa  serta  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka membangun  daerahnya,  dan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Zuliyah, 2010; Aulia, 2012). Pembangunan yang dilaksanakan daerah meliputi  berbagai  bidang,  salah  satunya pembangunan ekonomi (Wenda & Akib, 2015; Daryanto & Hafizrianda, 2018). Arsyad (2017) berpendapat  bahwa  pembangunan  ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk  menciptakan  lapangan  kerja  baru  dan merangsang  perkembangan  kegiatan  ekonomi (pertumbuhan  ekonomi)  dalam  wilayah tersebut.  Sedangkan  pembangunan  ekonomi merupakan pembangunan yang pada hakekatnya  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  (Malau,  2016;  Jafar, 2017). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  maka  diperlukan pertumbuhan  ekonomi  yang  meningkat  dan distribusi  pendapatan yang  lebih  merata  (Jafar, 2017;  Badriah,  2019).  Masalah  pertumbuhan
ekonomi  di  suatu  daerah  tergantung  pada banyak  faktor,  salah  satunya  adalah  kebijakan pemerintah itu sendiri (Sunusi, 2014). Kebijakan pemerintah  tersebut  harus  dikenali  dan diidentifikasi  secara  tepat  supaya  pertumbuhan ekonomi  dapat  tercapai  di  suatu  daerah (Firmansyah  &  Astuti,  2021;  Rakhman  & Saputri, 2020).
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun  ke  tahun.  Untuk  mengetahui  tingkat pertumbuhan  ekonomi  harus  membandingkan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai  riil,  dimana  harus  dibedakan  PDRB  riil suatu  tahun  dengan  PDRB  riil  tahun sebelumnya  (Sukirno,  2004).  Data  PDRB digunakan  untuk  menunjukkan  produktivitas ekonomi  suatu  daerah,  suatu  daerah  dikatakan makmur  apabila,  nilai  PDRB  Per-kapita semakin tinggi. Pembangunan ekonomi di Aceh tingkat indikator keberhasilan pembangunannya diukur dengan produk domestik regional bruto (PDRB) secara Absolut selama 5 tahun (2012 – 2016). Hasil dari evaluasi PDRB selama 5 tahun (2012-2016)  terjadi  peningkatan  5  persen  dari tahun  2012  ke  2014  dan  menurun  pada  tahun 2015 sebesar 1,16 persen kemudian, mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 4 persen. Hal lainnya dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga  Berlaku  (ADHB)  untuk  masing-  masing disetiap  Kab/Kota  di  Provinsi  Aceh  terdapat nilai PDRB ADHB Per-Kapita Kab/Kota yang mempunyai pendapatan PDRB ADHB tertinggi pada  tahun  2012  s/d  2016  terdapat  pada  Kab. Aceh  Utara,  Kota  Banda  Aceh,  Kab.  Aceh Besar,  Kab.  Bireun,  Kab.  Aceh  Timur,  dan Kota Lhokseumawe. Untuk pendapatan PDRB ADHB  yang  terendah  pada  tahun  2012  s/d 2016  terdapat  di  Kota  Sabang  dan  Kota Subulussalam.  Hal  ini  menunjukkan  tingkat persebaran  pendapatan  di  Provinsi  Aceh  tidak merata. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku  menunjukkan  pertumbuhan  nyata ekonomi.  Berdasarkan  perumusan  masalah  di atas,  maka  tujuan  dilakukannya  penelitian  ini, adalah;  1)  Untuk  menganalisis  besarnya ketimpangan  pembangunan  ekonomi  antar Kab/Kota  di  Provinsi  Aceh,  dan  2)  Untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pembangunan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi Kab/Kota di Provinsi Aceh.

## Metodologi Penelitian
Kerangka dan Ruang Lingkup Penelitian Penelitian  ini  terkait  dengan  ketimpangan dalam  pembangunan  ekonomi  antar  daerah  di Provinsi  Aceh.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini merupakan data data panel selama 5  tahun  dari  23  Kabupaten/Kota  Provinsi Aceh tahun 2012 hingga 2016 sedangkan, objek dalam  penelitian  ini  adalah  perkembangan pembangunan ekonomi tiap daerah,
ketimpangan  pembangunan  ekonomi  daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Pertumbuhan Ekonomi Indeks Ketimpangan Pembagunan Ekonomi Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan antar Daerah di Provinsi Aceh
Sumber Data Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik dokumentasi dengan memanfaatkan dokumen- dokumen  resmi  yang  diterbitkan  oleh  Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (BPS), data Bank Sentral  Republik  Indonesia  (BI),  Jurnal  dan Buku.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga menggunakan  literatur  dan  jurnal  yang  sesuai sebagai sumber atau bahan kajian.

## Definisi Operasional
Operasional  variabel  penelitian  terdiri  dari variabel  dependent  dan  variabel  independent masing-  masing  tersebut.  Indeks  Ketimpangan adalah Variabel Dependent
Indeks Ketimpangan  pendapatan  adalah  perbedaan pendapatan  pada  suatu  daerah  dengan  daerah lain  yang  berbeda  dalam  suatu  wilayah.
Pertumbuhan
Ekonomi Regional (Y),
dinyatakan sebagai perubahan PDRB atas dasar harga  berlaku  Kab/Kota  Provinsi  Aceh  tahun 2012-2016 (dalam satuan persen) yang dihitung dengan menggunakan rumus:
Y = {(PDRBt-1-PDRBt)/PDRBt} x 100% Dimana: Y :  Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota tahun t PDRBt  :  PDRB ADHB Kabupaten/kota tahun t
PDRBt1  :  PDRB ADHB Kabupaten/kota tahunt-1(tahun sebelumnya).

## Teknik Analisis
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  menggunakan  pendekatan  Deskriptif,  dan Perhitungan  Indeks  ketimpangan.  Sedangkan untuk menghitung indeks ketimpangan menggunakan  alat  analisis  Entrophy  Theil. Dengan formulasi Indeks Theilnya yaitu:
I intra = Σ ( yi/Y.Log [{ yi/Y }/{ni/N}]
Dimana: I Intra : Indeks Entrophy Theil Intra Region Yi :  PDRB perkapita di Daerah i Y :  Rata-rata PDRB Provinsi Aceh Ni :  jumlah penduduk Daerah i N :  Jumlah  keseluruhan  penduduk Provinsi Aceh.

## Hasil dan Pembahasan
Perkembangan  Produk  Domestik  Regional Bruto Per-Kapita
Salah  satu  keberhasilan  pembangunan  dapat melihat  dari  segi  aspek  perekonomian  suatu wilayah,  tidak  hanya  dilihat  dari  perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), akan tetapi juga  dapat  dilihat  dari  besarnya  pendapatan perkapita.  Perkembangan  pendapatan  PDRB ADHB  Per-kapita  di  23  Kab/Kota  Provinsi Aceh  ditunjukan  pada  Tabel  4.1  dalam  kurun waktu tahun 2012 hingga 2016. Di tahun 2012 PDRB  Per-kapita  per  Kab/Kota  tertinggi terdapat  Kab.  Aceh  Utara  sebesar  19,7  Triliun diikuti  Kota  Banda  Aceh  11,5  Triliun,  Kota Lhokseumawe  9,3  Triliun,  Kab.  Bireun  8,  3 Triliun, Kab. Aceh Besar 8,1 Triliun, Kab. Aceh Utara  8  Triliun  Untuk  PDRB  perkapita  per Kab/Kota  terendah  terdapat  Kota  Sabang sebesar 857,2 Miliar.
Pada tahun 2016 PDRB ADHB Per-kapita Per Kab/Kota  tertinggi  terdapat  Kab.  Aceh  Utara sebesar  16,69  Triliun  diikuti  Kota  Banda  Aceh 15,81  Triliun,  Kab.  Aceh  Besar  10,96  Triliun, Kab. Bireun 10,72 Triliun, Kab. Aceh Timur 8,5 Triliun  dan  Kab.  Pidie  8,48  Triliun  untuk PDRB  per  kapita  per  Kabupaten/Kota terendah  terlihat  di  Kota  Sabang  sebesar  1,15 Triliun  Sementara  untuk  rata-rata  PDRB
ADHB Per-kapita Pertahun dalam kurun waktu tahun  2012  hingga  2016  cenderung  bervariasi. Namun,  jika  dilihat  juga  terdapat  rata-rata PDRB  Per-kapita  Per  Kab/Kota  ada  yang tinggi  terdapat  Kab.  Aceh  Utara  sebesar  18,56 Triliun diikuti Kota Banda Aceh 13,59 Triliun, Kab.  Aceh  Besar  9,59  Triliun,  Kab.  Bireun 9,46, Kota Lhokseumawe 8,71 Triliun dan Kab. Aceh Timur sebesar 8,38. Dan rata-rata PDRB perkapita  per  Kab/Kota  terendah  yakni  Kota Sabang sebesar Rp. 999,7 Miliar.

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan  kegiatan  dalam  perekonomian yang  menyebabkan  barang  dan  jasa  yang  di produksi oleh masyarakat bertambah. Pertumbuhan  ekonomi  ditentukan  oleh pertambahan  yang  sebenar-benarnya  barang dan jasa yang di produksi dalam perekonomian. Untuk  menentukan  tingkat  pertumbuhan ekonomi  suatu  daerah  perlu  dihitung pendapatan  PDRB  atas  dasar  harga  berlaku ADHB. Perkembangan pertumbuhan ekonomi pada  periode  2012 – 2016  di  23  Kab/Kota Provinsi Aceh berfluktuasi. Hal ini dipengaruhi PDRB  serta  perkembangan  kesempatan  kerja. Selama  kurun  waktu  2014-2015  pertumbuhan ekonomi  terjadi  penurunan  yang  sangat  dratis terdapat  di  Kota  Lhokseumawe  sebesar  -2,76 persen  tahun  2014  dan  ditahun  2015 sebesar22,07  persen  diikuti  oleh  Kab.  Aceh Utara  sebesar  -0,70  persen  tahun  2014  dan ditahun  2015  sebesar  22,04  dan  di  Kab.  Aceh Timur  pada  tahun  2015  terjadi  penurunan sebesar6,09  persen.  Namun  untuk  Kab/Kota yang  lain  terdapat  adanya  peningkatan pertumbuhan  ekonomi.  Faktor  ekonomi  yang mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  suatu daerah  tergantung  pada  sumber  alamnya, sumber  daya  manusia,  modal  usaha,  teknologi dan  sebagainya.  Sementara  itu,  pertumbuhan ekonomi  juga  ditunjang  oleh  faktor  non ekonomi,  seperti  lembaga  sosial, sikap  budaya, pendidikan,  tenaga  kerja,  nilai  moral,  kondisi politik, dan kelembagaan dari daerah tersebut.

## Perhitungan Indeks Entrophy Theil
Pengurangan  ketimpangan  melalui  kebijakan pembangunan  di  Provinsi  Aceh  kurang memberikan  hasil  yang  positif.  Proses pembangunan justru menimbulkan
permasalahan  yang  mempertanyakan  keadilan dan  pemerataan.  Melalui  besaran  nilai ketimpangan
pembangunan dengan menggunakan  data  PDRB  ADHB,  PDRB ADHB  perkapita  serta  jumlah  penduduk, besarnya ketimpangan masing-masing Kab/Kota dapat diketahui dengan menggunakan hitungan Indeks Entrophy Theil. Berdasarkan  Tabel  4.3,  menunjukan  besarnya ketimpangan  didalam  masing-masing  antar Kab/Kota  Provinsi  Aceh.  Ketimpangan pembangunan yang terjadi ditiap-tiap Kab/Kota  sangat  bervariasi.  Apabila  angka ketimpangan  mendekati  0  menunjukan  bahwa ketimpangan yang kecil atau merata, sedangkan ketimpangan  yang  mendekati  1  menunjukan bahwa  ketimpangan  mengalami  pelebaran. Namun  yang  terjadi  ketimpangan  di  23 Kab/Kota  Provinsi  Aceh  tidak  ada  yang ketimpangannya mendekati
1 jika ketimpangannya  mendekati  0  menunjukkan bahwa  ketimpangan  yang  terjadi  di  Kab/Kota provinsi  Aceh  masih  kecil  atau  merata.  hal  ini terlihat  masih  kecil  pengaruh  ketimpangan pembangunan  dengan  pertumbuhan  ekonomi terutama pendapatan PDRB.

## Analisis  Deskripsi  Pertumbuhan  Ekonomi
Terhadap  Ketimpangan  Pembangunan Ekonomi Di 23 Kab/Kota Provinsi Aceh Provinsi Aceh mempunyai 23 Kab/Kota, dalam mengukur  kinerja  ekonomi  disuatu  Kab/Kota digunakan  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB), PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang  dihasilkan  oleh  seluruh  unit  usaha  dalam suatu  daerah  tertentu  atau  merupakan  jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh  unit  ekonomi  dalam  suatu  daerah. Selain  PDRB  dapat  juga  di  lihat  dari  suatu daerah  dibagian  pertumbuhan  ekonomi  yaitu suatu  proses  perubahan  kondisi  perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menunjukan  keadaan  yang  lebih  baik  selama periode  tertentu.  Pertumbuhan  ekonomi  dapat juga diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam  bentuk  kenaikan  pendapatan  nasional. Adanya  pertumbuhan  ekonomi  merupakan indikasi  dari  suatu  keberhasilan  pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Namun berdasarkan  hasil  dari  data  dalam  kurun  waktu 2012-2016  menggunakan  perhitungan  Indeks
Entrophy Theil, dari 23 Kab/Kota di Provinsi Aceh  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini terdapat  adanya  ketimpangan  pembangunan ekonomi  yang  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah.
Analisis Keseluruhan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan  Ekonomi  Di  23  Kab/Kota
Provinsi Aceh Selanjutnya keseluruhan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan ekonomi di 23 Kab/Kota  Provinsi  Aceh  tahun  2012-2016. Hasil  trendline  yang  menurun,  artinya,  rasio tersebut  menunjukan  bahwa  ketimpangan ( Entrophy  Theil) mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi  sehingga  mengalami  perlambatan  di
sektorsektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  di  23  Kab/Kota Provinsi  Aceh.  Selama  periode  2012-2016 tingkat  ketimpangan  meningkat  sebesar  0,62 persen.  Sementara  koefisien  ketimpangan pendapatan  jika  dilakukan  kebijakan  intervensi dalam  penanggulangan  ketimpangan  maka ketimpangan  pendapatan  akan  berkurang sebanyak  -0,0071  persen,  namun  jika  tidak dilakukan kebijakan intervensi terhadap ketimpangan  pendapatan  akan  menjadi  0,301 persen.  Sedangkan  hubungan  antara  variabel bebas  (pertumbuhan  ekonomi)  dan  variabel terikat  ( entrophy  theil )  yang  ditunjukan  oleh  nilai R 2 = 0,087 persen, relatif lemah, karena variabel bebas  tidak  dapat  menerangkan  0,087  persen variasi variabel terikatnya.
Gambar 2. Tren Pertumbuhan Ekonomi dan Entrophy Theil 23 Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2012-2016.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pertumbuhan dan ketimpangan  pembangunan  ekonomi  antar daerah  di  Provinsi  Aceh  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Ketimpangan  pembangunan  ekonomi antar  daerah  23  Kab/Kota  Provinsi  Aceh yang  dihitung  dengan  menggunakan
Entropy  Thell selama  periode  2012-  2016 menunjukkan ketimpangan semakin melebar. 2) Urutan Kab/Kota Dari 23 Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  yang memiliki nilai pertumbuhan yang
minus/negatif  yaitu  Kota.  Lhokseumawe, Kab. Aceh Utara dan Kab. Aceh Timur.
3) Pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan pendapatan  yang  dianalisa  menggunakan Indeks  Entrophy  Theil menunjukkan  adanya kemajuan  peningkatan  ditiap  tahun  dari tahu  2012-2016  terdapat  di  Kota.
Subulussalam,  Kota  Langsa  dan  Kota Sabang.
4) Sumber Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh sebagian dihasilkan dari sektor-sektor perekonomi  seperti:  sektor  pertanian, sektor  pedagangan,  sektor  perindustrian, sektor  perkebunan,  sektor  pengangkutan, sektor informasi dan komunikasi.
5) Berdasarkan  uji  menggunakan  trendline linear  terdapat  7  Kab/Kota  dari  23 Kab/Kota  di  Provinsi  Aceh  yaitu  Kab. Simeulue,  Kab,  Aceh  Besar,  Kab.  Aceh Barat  Daya,  Kota  Sabang,  Kota  Langsa, Kab.Bener
Meriah,
dan Kota
Subulussalam  yang  bernilai  R2  mendekati
1  dan  relatif  kuat  yaitu  variabel  bebas menerangkan variabel terikat.

## Daftar Pustaka
Amri,  K.  (2017).  Analisis  Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Data Panel 8 Provinsi di Sumatera. Jurnal EMT Kita , 1 (1), 1-11.
Arsyad, L. (2017). Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan  Ekonomi. Tersedia  secara online  di:  http://www.  pustaka.  ut.  ac. id/lib/wp- content/uploads/pdfmk/ESPA4324-M1.  pdf [diakses di Lembang, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2018] .
Aulia,  Y.  (2012).  Paradigma  peningkatan pendapatan  Asli  Daerah  dari  Sektor Pariwisata di Era Otonomi Daerah. Jurnal EMAS  (Ekonomi,  Manajemen  dan  Bisnis) . 6 (1).
Badriah,  L.  S.  (2019).  Ketimpangan  Distribusi
Pendapatan Kaitannya dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan serta Faktor – Faktor yang Mempengaruhinya. Sustainable  Competitive Advantage (SCA) , 9 (1).
Daryanto,  A.,  &  Hafizrianda,  Y.  (2018). Model- model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan  Ekonomi  Daerah:  Konsep  dan Aplikasi . PT Penerbit IPB Press. Edi,  S.,  Saputra,  J.,  &  Husna,  A.  (2022). Mekanisme Pasar dala Konteks Islam. Jurnal EMT KITA , 6 (1), 1-6.
Firmansyah,  M.,  &  Astuti,  E.  (2021).  Analisis Pola  Dan  Struktur  Pertumbuhan  Sektor Ekonomi Kota Mataram Dan Hubungan Kota  Mataram  Dengan  Kabupaten Sekitarnya  Di  Pulau  Lombok  Propinsi Nusa  Tenggara  Barat. Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan , 3 (1), 17-25.
Ikhsan,  I.,  &  Zulkifli,  Z.  (2022).  Pengaruh Pendapatan Perempuan Terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan:  Bukti  Data  Panel  di Aceh. Jurnal EMT KITA , 6 (1), 184-190.
Jafar,  J.  (2017). Pengaruh  Kemiskinan  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  melalui  Pengangguran di  Kabupaten  Bone (Doctoral  dissertation,
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR). Malau,  N.  A.  (2016).  Ekonomi  Kerakyatan Sebagai  Paradigma  Dan  Strategi  Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jurnal Ilmiah Research
Sains , 2 (1), 1-8.
Rakhman,  A.,  &  Saputri,  A.  (2020).  Analisis Pengaruh Keberadaan Pelabuhan Terhadap  Perekonomian  Di  Pulau
Sulawesi. PENA  TEKNIK:  Jurnal  Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik , 5 (2), 54-63.
Sunusi,  D.  (2014).  Analisis  pengaruh  jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan  ekonomi  dan  dampaknya terhadap  kemiskinan  di  Sulawesi  Utara tahun  2001-2010. Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi , 14 (2).
Wenda,  W.  L.,  &  Akib,  H.  (2015).
Pembangunan  ekonomi  dalam  era otonomi daerah di Kabupaten
Pegunungan  Bintang,  Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 5 (1), 43-51.
Zuliyah,  S.  (2010).  Strategi  pemberdayaan masyarakat  desa  dalam  menunjang pembangunan  daerah. Journal  of  Rural  and Development , 1 (2).