## Analisis Perbandingan Hukum Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Persfektif Hukum dan Agama
1 Rizki Mohamad Eka Marsa Sadjat, 2 Rian Rahadian, 3 Yuniar Rahmatiar rizki.mohamad@ubpkarawang.ac.id , rian.rahadian@ubpkarawang.ac.id , yuniar@ubpkarawang.ac.id
123 Universitas Buana Perjuangan Karawang

## ABSTRAK
Adanya perbedaan persepsi hukum mengenai pernikahan beda agama dari berbagai persfektif, namun pada penelitian ini akan mengkaji hukum pernikahan beda agama berdasarkan hukum dan agama. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif termasuk kualitatif melalui studi literatur, dimana peneliti mengumpulkan literatur sebagai bahan bahasan dalam membandingkan hukum pernikahan dari segi hukum positif maupun pandangan agama. Secara regulatif di Indonesia, pernikahan beda agama tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif melarang pernikahan beda agama. Berdasarkan undang-undang tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Catatan Sipil tidak akan melakukan pencatatan administratif atas peristiwa nikah beda agama. Ini berarti bahwa meskipun pernikahan beda agama mungkin dilakukan secara adat atau kepercayaan pribadi, secara hukum negara, pernikahan tersebut tidak diakui dan tidak memiliki akibat hukum yang sah.

## Kata Kunci : Pernikahan Beda Agama, Hukum, Agama

## ABSTRACT
There are differences in legal perceptions regarding interfaith marriage from various perspectives, but this research will examine the law on interfaith marriage based on law and religion. This research uses descriptive research including qualitative research through literature study, where researchers collect literature as material for discussion in comparing marriage laws in terms of positive law and religious views. Regulatoryly in Indonesia, interfaith marriages do not have legal force. This is because Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law as positive law prohibits interfaith marriages. Based on this law, the Office of Religious Affairs (KUA) and the Civil Registry will not carry out administrative registration of events involving interfaith marriages. This means that even though interfaith marriages may be carried out according to custom or personal beliefs, according to state law, these marriages are not recognized and have no valid legal consequences.
Keywords: Interfaith Marriage, Law, Religion
Pendahuluan Pernikahan adalah institusi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dan hukum serta agama memiliki peran sentral dalam mengatur serta menentukan validitas dan legalitasnya. Di Indonesia, pernikahan beda agama menjadi isu yang kompleks karena adanya perbedaan pandangan antara hukum negara dan hukum agama. Undang-undang ini mengatur bahwa pernikahan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang bersangkutan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama tidak diakui secara hukum di Indonesia. Sebagai pedoman bagi umat Islam di Indonesia, KHI juga melarang pernikahan beda agama. Dalam KHI, disebutkan bahwa pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti pria Muslim dengan wanita ahlulkitab, namun tetap dengan syarat-syarat yang ketat (Payapo, 2023).
Rasulullah Saw. menekankan agar kualitas agama menjadi prioritas pilihan di dalam menentukan pasangan ke jenjang pernikahan. Dijelaskan dalam sebuah hadis: “Wanita dinikahi didasarkan pada empat hal: karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. Utamakanlah kualitas agamanya, agar kamu tidak celaka” (Riwayat Bukhari-Muslim). Pesan hadis ini menegaskan supaya memilih pasangan dalam pernikahan dengan yang seagama. Namun realitasnya, pernikahan beda agama tetap berjalan di tengah masyarakat Indonesia (Muhsin, 2024).
Dikatakan Ahmad Nurcholis, salah satu pelaku pernikahan beda agama dan penulis buku “Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama”, sejak tahun 2004 hingga 2012 tercatat ada 1.109 pasangan yang melakukan pernikahan beda agama, dengan jumlah terbesar adalah pasangan antara Islam dan Kristen, lalu Islam dan Katolik, kemudian Islam dan Hindu, selanjutnya Islam dan Budha. Yang paling sedikit yaitu pasangan Kristen dan Budha. Budaya masyarakat Indonesia yang sangat pluralistik menyebabkan adanya pandangan dan penerimaan yang berbeda terhadap pernikahan beda agama. Di beberapa daerah, pernikahan beda agama dapat diterima dengan baik, sementara di daerah lain mungkin menghadapi resistensi yang besar (Ermi, et.al, 2018).
Dalam konteks hukum positif, menganalisis pernikahan beda agama membantu memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, misalnya, memberikan dasar hukum yang jelas mengenai legalitas pernikahan. Mengetahui batasan dan regulasi ini penting untuk menghindari konflik hukum dan masalah administratif di kemudian hari. Dari perspektif hukum agama, analisis ini membantu individu memahami aturan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan keyakinan agama. Ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama yang diyakini. Analisis hukum pernikahan beda agama dari aspek hukum positif dan agama sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, integrasi sosial, perlindungan hak asasi manusia, pengembangan kebijakan yang responsif, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran hukum serta agama di masyarakat. Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai kedua aspek ini, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan inklusif (Halim, 2021).

## Kajian Teoritis Pernikahan Beda Agama
Dalam Islam, pernikahan adalah institusi yang sangat dihormati dan dianggap sebagai
bagian penting dari kehidupan umat Muslim. Hukum Islam memiliki aturan yang ketat mengenai pernikahan, termasuk pernikahan beda agama. Berikut adalah pandangan Islam mengenai pernikahan beda agama berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Hadis, dan pandangan para ulama. Dalam Islam, pernikahan antara seorang pria Muslim dengan wanita musyrik (penyembah berhala atau orang yang tidak memiliki kitab suci) tidak diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran bahwa "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu..." (QS. Al-Baqarah: 221). "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina atau menjadikannya gundik-gundik..." (QS. Al-Maidah: 5). Larangan ini juga ditegaskan dalam berbagai hadits Nabi Muhammad SAW dan pandangan mayoritas ulama. Alasannya adalah bahwa seorang pria sebagai kepala keluarga diharapkan dapat memimpin rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, yang dikhawatirkan sulit dilakukan jika suami bukan seorang Muslim. Dalam Islam, aturan mengenai pernikahan beda agama sangat ketat. Pria Muslim dilarang menikahi wanita musyrik, tetapi diperbolehkan menikahi wanita ahlul kitab dengan syarat tertentu. Wanita Muslimah dilarang menikahi pria non-Muslim. Aturan ini bertujuan untuk menjaga keutuhan iman dan keharmonisan rumah tangga dalam bingkai ajaran Islam. Di Indonesia, ketentuan ini juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman hukum bagi umat Islam (Abdun, 2020).

## Hukum Positif
Di Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Hukum positif ini memberikan kerangka hukum yang tegas mengenai pernikahan beda agama, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara (Ayub, 2023).
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1): "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ayat ini menegaskan bahwa sahnya pernikahan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Jika agama tidak mengizinkan pernikahan beda agama, maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah. Pasal 2 ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pernikahan harus dicatat agar diakui secara hukum. Pencatatan ini dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim (Efendi, 2020).
2. Komplikasi Hukum Islam (KHI):
Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: ... c. seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal ini melarang pernikahan antara seorang pria Muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam." Pasal ini melarang pernikahan antara seorang wanita Muslimah dengan pria non-Muslim.
3. Praktik Administratif Berdasarkan ketentuan KHI, KUA tidak akan mencatat pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim. Pernikahan ini dianggap tidak sah menurut hukum agama Islam. Untuk pernikahan non-Muslim, Kantor Catatan Sipil memerlukan bukti bahwa pernikahan tersebut sah menurut agama masing-masing pasangan. Karena UU Perkawinan mensyaratkan kesamaan agama, pernikahan beda agama tidak akan dicatat (Budhisulistyawati, 2019).
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014: Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang diajukan oleh pemohon yang menginginkan pernikahan beda agama diakui secara hukum. Putusan ini mengukuhkan bahwa sahnya pernikahan tetap ditentukan oleh hukum agama masing-masing pasangan.
Hukum positif di Indonesia secara tegas melarang pernikahan beda agama berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Larangan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga integritas hukum agama yang dianut oleh masyarakat. Meskipun demikian, terdapat alternatif yang dapat dipertimbangkan oleh pasangan beda agama untuk mendapatkan pengakuan hukum, meskipun dengan tantangan dan konsekuensi yang harus dihadapi (Hartanto, 2019).
Hukum Agama Al-Quran menyatakan: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu..." (QS. Al-Baqarah: 221). Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina atau menjadikannya gundik-gundik..." (QS. Al-Maidah: 5). Pandangan agama mengenai pernikahan beda agama sangat beragam dan bergantung pada interpretasi dan tradisi masing-masing. Dalam Islam, pernikahan beda agama umumnya dilarang kecuali untuk pria Muslim yang menikahi wanita ahlul kitab, dengan syarat- syarat tertentu. Kristen memiliki pandangan yang bervariasi antara Katolik dan Protestan, dengan beberapa denominasi yang lebih menerima pernikahan beda agama dibandingkan yang lain. Hindu dan Buddha juga memiliki pandangan yang berbeda, dengan Hindu yang lebih tradisional dan Buddha yang lebih fleksibel (Muthi’ah, 2016).

## Metode Penelitian
Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan kualitatif deskriptif, dimana peneliti mengkaji dari sumber literatur murni yang berhubungan dengan hukum pernikahan beda agama dari persfektif hukum positif dan agama.

## Pembahasan Persfektif Agama
Dalam Alquran, paling tidak ada dua kata yang menunjukkan pengertian pernikahan atau perkawinan, yaitu kata nikāḥ dan kata zawj . Kata nikah diulang sebanyak 23 kali di pelbagai
Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
surah. Bentuk fi‘il māḍi diulang sebanyak 2 kali, fi’il muḍāri ‘ sebanyak 13 kali, fi‘il amar sebanyak 3 kali, dan bentuk maṣdar sebanyak 5 kali Sedangkan kata zawj , diulang sebanyak 79 kali. Bentuk fi’il maḍi terulang 3 kali, fi’il muḍāri ‘ hanya terulang 1 kali, bentuk mufrad 17 kali, muthanna 8 kali, selebihnya sebanyak 50 kali dalam bentuk jamak. (Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014 : 19). QS al-Nisā/4:21 menyebut peristiwa pernikahan dengan mithāqan ghalīẓan (perjanjian yang amat kokoh). Bab I Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 2 disebutkan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mithāqan ghalīẓan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.
Ditegaskan Alquran:“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia telah menciptakan pasanganpasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS al-Rūm/30:21).
Ayat di atas menunjukkan, untuk mewujudkan kebahagian dalam rumah tangga, dibutuhkan persamaan prinsip antara suamiisteri. Ini berarti, pernikahan tidak hanya mengikat perihal fisik dan materi, melainkan mencakup tataran ideal spiritual, yaitu unsurunsur ruhaniyah. Kasus Pernikahan beda agama banyak terjadi di kalangan para artis. Beberapa deretan artis yang melakukan nikah beda agama antara lain: Jamal Mirdad (Muslim) dan Lydia Kandau (Kristen), Katon Bagaskara (Kristen) dan Ira Wibowo (Muslimah), Adi Subono (Muslim) dan Chrisye (Kristen), Jeremy Thomas (Kristen) dan Ina Idayanti (Muslimah), Henry Siahaan (Kristen) dan Yuni Sara (Muslimah), Ari Sihasale (Kristen) dan Nia Zulkarnaen (Muslimah), Dedi Kobusher (Kristen) dan Kalina (Muslimah), Frans Mohede (Kristen) dan Amara (Muslimah), Sony Lalwani (Muslim) dan Cornelia Aghata (Kristen), Tamara Bleszynksi (Muslimah) dan Mike Lewis (Kristen), Glenn Fredly (Kristen) dan Dewi Sandra (Muslimah), Aqi Alexa (Muslim) dan Audrey Meirina (Kristen), serta masih banyak lagi. Di antara yang menikah beda agama, tidak dapat mempertahankan kelangsungan rumah tangganya, yang berakhir dalam perceraian, seperti: Jamal Mirdad-Lydia Kandau, Katon. Pembicaraan Alquran tentang pernikahan beda agama meliputi: pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik; wanita muslimah dengan pria musyrik (QS alBaqarah/2:221); pernikahan pria muslim dengan wanita ahlulkitab (QS al-Māidah/5:5). Berkaitan dengan ayat ini, para mufasir berbeda pendapat tentang hukum menikahi wanita ahlulkitab (Yahudi dan Nasrani/Kristen).
Sebagian mufasir berpendapat, kata mushrikah dan mushrikīn di dalam QS al- Baqarah/2:221 bersifat umum, untuk semua orang kafir, termasuk ahlulkitab. Yang lain berpendapat bahwa larangan yang dipahami dari ayat itu telah dihapus oleh QS al-Māidah/5:4. Pendapat pertama, yang melarang menikahi wanita-wanita ahlulkitab, mengacu kepada sumber Ibn Umar dan dijadikan pegangan oleh Mazhab Zaidiyah. Ibn Umar dikenal sangat hati-hati, sehingga pendapatnya yang melarang itu agaknya dilatarbelakangi oleh sikap kehati-hatian serta kekhawatiran akan keselamatan akidah/agama suami-isteri dan anak-anak. Sedangkan pendapat kedua yang membolehkan menikahi wanitawanita ahlulkitab, dipegang oleh mayoritas ulama.
Persfektif Hukum Positif Di Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam. Hukum positif ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pernikahan beda agama (Permana, 2024).
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
a. Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa pernikahan harus memenuhi ketentuan agama masing-masing pasangan agar dianggap sah secara hukum.
b. Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi oleh negara untuk mendapatkan pengakuan hukum.
c. Pasal 8 huruf (f) Melarang perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin. Ini mencakup larangan terhadap pernikahan beda agama sesuai dengan ketentuan agama masing-masing.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
a. Pasal 40 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita tersebut masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain; dan c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.
b. Pasal 44 Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.
3. Peraturan dan Praktik Administratif
a. Kantor Urusan Agama (KUA): Kantor ini bertanggung jawab untuk mencatat pernikahan bagi umat Islam. Berdasarkan ketentuan KHI, KUA tidak akan mencatat pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim.
b. Catatan Sipil: Untuk pernikahan non-Muslim, Kantor Catatan Sipil juga memerlukan bukti bahwa pernikahan tersebut sah menurut agama masing-masing. Karena Undang- Undang Perkawinan mensyaratkan kesamaan agama, Catatan Sipil tidak akan mencatat pernikahan beda agama (Muhammad, 2020).
Hukum positif di Indonesia secara tegas melarang pernikahan beda agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing dan mendapatkan pengakuan hukum yang sah. Oleh karena itu, penting bagi pasangan beda agama untuk memahami regulasi ini dan mempertimbangkan alternatif yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Santoso, 2016).
Perbedaan Hukum pernikahan beda agama berdasarkan pandangan hukum positif dan agama adalah hukum positif berbasis pada undang-undang dan peraturan negara yang mengatur sahnya pernikahan berdasarkan hukum agama masing-masing pasangan. Mengharuskan pencatatan resmi agar pernikahan diakui oleh negara. Tanpa pencatatan, pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum. Mengikuti ketentuan agama yang diakui oleh negara dan undang- undang yang berlaku, yang pada umumnya tidak mengakui pernikahan beda agama. Sedangkan dari pandangan agama adalah berdasarkan kitab suci, ajaran, dan interpretasi dari masing- masing agama. Memiliki syarat-syarat spesifik yang mungkin lebih ketat atau lebih fleksibel tergantung pada agama tersebut. Fokus pada keabsahan pernikahan menurut ajaran agama dan dampak spiritual serta sosial dalam komunitas agama tersebut. Hukum positif di Indonesia dan hukum agama memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani pernikahan beda agama. Hukum positif mengutamakan kepastian hukum dan pencatatan resmi, sementara hukum agama
mengutamakan kepatuhan terhadap ajaran agama masing-masing. Perbedaan ini menimbulkan tantangan bagi pasangan beda agama dalam mencari pengakuan dan perlindungan hukum baik dari negara maupun komunitas agama (Humbertus, 2019).

## Implikasi
Pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan. Namun, karena hukum positif di Indonesia tidak mengakui pernikahan beda agama, pasangan tersebut tidak dapat menikmati hak-hak hukum yang biasanya diberikan kepada suami istri. Analisis perbandingan hukum pernikahan beda agama berdasarkan perspektif hukum positif dan agama menunjukkan bahwa perbedaan pandangan ini memiliki implikasi yang signifikan. Hukum positif di Indonesia memberikan kepastian hukum yang mengutamakan pencatatan resmi dan perlindungan hak-hak hukum, tetapi tidak mengakui pernikahan beda agama. Di sisi lain, hukum agama menyediakan panduan moral dan spiritual yang mungkin lebih ketat atau lebih fleksibel tergantung pada ajaran agama tersebut.
Pasangan beda agama harus mempertimbangkan berbagai implikasi ini, termasuk tantangan hukum, sosial, dan individu yang dihadapi. Dengan memahami dan mengelola implikasi ini, pasangan dapat mencari solusi yang paling sesuai untuk situasi, baik melalui konversi agama, pernikahan di luar negeri, atau pendekatan lain yang memungkinkan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang diperlukan.

## Kesimpulan
Pada realitasnya, pernikahan beda agama di Indonesia terjadi di kalangan artis maupun masyarakat biasa. Ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama tetap berjalan, walaupun kontroversial. Di satu sisi dihadapkan dengan hukum Islam, dan di sisi lain ada regulasi sebagai hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Penegasan alquran surat alBaqarah ayat 221 telah melarang pernikahan antara seorang yang beragama Islam dengan seorang yang tidak beragama Islam dalam katagori musyrik/musyrikah. Seorang pria muslim dibolehkan menikah dengan seorang wanita ahlulkitab (Yahudi dan Kristen) berdasarkan QS al-Mā’idah ayat 5, disertai syarat jika kualitas keimanan dan keislaman pria muslim tersebut baik, sebab pernikahan semacam ini mengandung risiko yang tinggi: “pindah agama atau bercerai”.
Pernikahan pria muslim dengan wanita ahlulkitab hanyalah suatu perbuatan yang dihukumi “mubah” (boleh dilakukan), tetapi bukan anjuran, apalagi perintah. Sahabat Umar bin Khattab juga menunjukkan sikap tidak setuju kepada sahabat Hudzaifah bin alYaman dan Thalhah yang menikahi wanita Yahudi dan Kristen, karena khawatir diikuti kaum muslimin lainnya, sehingga akan menjauhi wanita-wanita muslimah.
Didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, yaitu tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemurtadan dan kehancuran rumah tangga akibat pernikahan beda agama, maka dapat ditegaskan bahwa pernikahan yang paling ideal sesuai petunjuk QS al-Rūm ayat 21, dan yang dapat membawa kepada keselamatan di dunia maupun akhirat serta keluarga yang bahagia: sakinah, mawaddah dan rahmah adalah pernikahan dengan orang yang seagama. Secara regulatif, pernikahan beda agama di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum, sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 2 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 ayat (c) dan Pasal 44, Fatwa MUI, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XII/2014 telah melarang pernikahan beda agama. Karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Catatan Sipil tidak akan melakukan pencatatan
administratif atas peristiwa pernikahan beda agama. Melakukan pernikahan beda agama berarti tidak mengindahkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di negeri ini. Konsekuensi logisnya, pasti akan mengalami pelbagai permasalahan dalam rumah tangganya, sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah.
Berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, pernikahan beda agama dipandang lebih besar madaratnya dari pada maslahatnya. Menurut hukum Islam, pria muslim dibolehkan menikahi wanita ahlulkitab (Yahudi dan Kristen), sedangkan hukum positif tidak memberi ruang membolehkan pernikahan beda agama. Larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pernikahan beda agama dampak negatifnya lebih besar, yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga. Besar keyakinan dalam sebuah keluarga dapat menyebabkan banyak gesekan, apalagi jika sudah menyangkut praktik ibadah yang tidak dapat dicampur adukan.

## Daftar Pustaka
A. Lela, K. I. Rozana, and S. K. Muthi’ah. (2016). Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember,” Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, vol. 4, no. 1, p. 121, 2016.
D. Achmad. Hartanto. (2019). Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Agama Di Indonesia,” Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, vol. 10, no. 2, 2019.
H. Hadikusuma, Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mahdar Maju., 2007.

## Komplikasi Hukum Islam (KHI)
Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014
Muhsin. (2024). Interfaith Marriage and the Religion–State Relationship: Debates between Human Rights Basis and Religious Precepts. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Mursalin, Ayub. (2023). Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia.” Undang: Jurnal Hukum 6, no. 1
N. E. Muhammad. (2020). Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah,” Al- Mizan, vol. 16, no. 2, pp. 273–298, Dec. 2020, doi: 10.30603/am.v16i2.1830.
Nasir, Mohamad Abdun. (2020). Religion, Law, and Identity: Contending Authorities on Interfaith Marriage in Lombok, Indonesia.” Islam and Christian-Muslim Relations 31, no. 2 (2020). https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1773618 .
P. Ade Witoko and A. Budhisulistyawati. (2019). Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, vol. 7, no. 2, p. 251, Aug. 2019, doi: 10.20961/hpe.v7i2.43015.
P. Humbertus. (2019). Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU1 Tahun 1974Tentang Perkawinan,” Law Justice, vol. 4, no. 2, 2019.
Payapo. (2023). Analysis of Interfaith Marriage Law in the Marriage Law and Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration Perspective. Journal Of Social Science.
Permana, D. Y. (2024). Legal Study of Interfaith Marriage According to Positive Law and Religious Law Regarding the Practice of Interfaith Marriage in Indonesia. The Easta
Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
Journal Law and Human Rights , 2 (02), 41–50. https://doi.org/10.58812/eslhr.v2i02.173 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014
R. Efendi. (2020). Perkawinan Beda Agama dalam Paradigma Sosiological Jurisprudence,” Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam, vol. 5, no. 1, p. 49, Jul. 2020, doi: 10.30983/alhurriyah.v5i1.2396.
R. Isihlayungdianti and A. Halim. (2021). Kewarisan Non-Muslim Dalam Perkawinan Beda Agama,” Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, vol. 9, no. 2, 2021.
Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, vol. 7, no. 2, 2016.
Suhasti, Ermi, et.al. (2018). Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices.” Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies 56, no. 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam