## MEKANISME PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI BELANJA ONLINE (SUATU KAJIAN DARI ASPEK HUKUM KEUANGAN NEGARA)
Rizky Dian Bareta 1 , Budi Ispriyarso 2 , Kartika Widya Utama 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241 qq.bareta@gmail.com

## ABSTRACT
Presidential Regulation Number 54 of 2010 concerning Government Goods / Services Procurement is the beginning of the use of information technology in the procurement of Government goods / services in e-procurement. This research focuses on the problems: 1) What is the basis of the Government to encourage the procurement of government goods / services through online shopping ?; 2) What is the mechanism for using inventory money in the procurement of government goods / services, especially the use of online shopping in the management of state finances by taking into account the principles of state  finance?  The  approach  in  this  research  is  empirical  juridical.  Specification  in  this  research  is analytical descriptive. Technique to analyze data in this research is method of qualitative analysis. The conclusions  of  this  research  are  1)  As  a  form  of  accountability  for  accountability  principle  in  the implementation  of  state  finance  and  2)  Needs  of  cooperation  with  e-commerce  sector  and  umbrella contract  as  standard  form  of  contract  generally  accepted  in  procurement  of  goods  /  services government.
Keywords: Government  Procurement  of  Goods  and  Service; E-catalogue;  E-commerce; Government Credit Card; Surety

## ABSTRAK
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi awal mula penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam e-procurement. Penelitian  ini  difokuskan  pada  permasalahan:  1)  Apa  dasar  Pemerintah  mendorong  pengadaan barang/jasa  pemerintah  melalui  belanja online?;  2)  Bagaimana  mekanisme penggunaan  uang persediaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya penggunaan belanja online dalam tata  kelola  keuangan  negara  dengan  memperhatikan  prinsip-prinsip  keuangan  negara?. Pendekatan dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris. Spesifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis. Teknik  untuk  menganalisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  kualitatif. Kesimpulan penelitian  ini  adalah  1)  Sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  atas  prinsip  akuntabilitas  dalam penyelenggaraan keuangan negara dan 2) Perlu adanya kerjasama dengan sektor e-commerce dan kontrak  payung  sebagai  bentuk  kontrak  baku  yang  berlaku  umum  dalam  pengadaan  barang/jasa pemerintah.
Kata Kunci: Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; E-catalogue; E-commerce; Kartu Kredit Pemerintah; Jaminan.
1 Pegawai di Direktorat Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
2 Dosen Program Studi Magister ilmu Hukum Universitas Diponegoro
3 Penulis Korespondensi

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Globalisasi  saat  ini  telah menjadi  faktor pendorong  utama  dari  teknologi  informasi. Fenomena  ini  tidak  hanya  terjadi  pada  negara maju, namun terjadi juga di seluruh penjuru dunia. Globalisasi  tersebut  didukung  oleh teknologi informasi sebagai  penghubung  sosial  memiliki kedudukan yang cukup  signifikan  di  masyarakat (Rahayu, 2010).
Pengguna  internet  di  Indonesia  terus menerus  mengalami  peningkatan.  Menurut  data eMarketer  yang  dilansir  oleh  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia, pada tahun 2013 pengguna internet di Indonesia sebanyak  72,8  juta  pengguna,  dan  diprediksi pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 39,8  juta  mencapai  112,6  juta  pengguna.  Hal tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara keenam  pengguna  internet  terbanyak  di  dunia. (Informatika, n.d.)
Internet sendiri disadari sebagai salah satu mesin penggerak dalam kehidupan perekonomian.  Setidaknya  ada  dua  hal  yang membuat  teknologi  informasi  dianggap  begitu penting dalam memacu ekonomi dunia. Pertama, teknologi  informasi  pendorong  pertumbuhan produk-produk  teknologi inforsmasi  itu  sendiri. Kedua,  adalah  fungsinya  yang  mempermudah transaksi, terutama transaksi di bidang keuangan disamping  bisnis  lainnya.(Rahardjo,  2002)
Telekomunikasi  mendorong  pula  kekuatan simultan  timbulnya  ekonomi  global  yang  luas dengan kata-kata.(Naisbitt, 1993)
Menurut  data  yang  dilansir  BPS, pertumbuhan  perekonomian  Republik  Indonesia pada  kuartal  I  Tahun  2017  sebesar  5,01%,  dan sebagai salah satu penyumbang terbesar adalah sektor  informasi  dan  komunikasi  yang  mencapai 9,10%.(BPS,  2015) Hal  tersebut  menunjukkan bahwa trend belanja online cukup  memberi dampak signifikan pada pertumbuhan perekonomian  negara.  Selain  itu,  hal  tersebut juga  menunjukkan  adanya  perubahan  budaya pada konsumsi rumah tangga.
Perkembangan, pembaharuan dan pengembangan teknologi pada umumnya adalah karya  masyarakat.  Karya  tersebut  merupakan komoditi  yang  tinggi  nilai  ekonominya.  Sesuatu yang  nilai  kemanfaatannya  cukup  tinggi,  maka secara  otomatis  menyebabkan  nilai  ekonominya juga  menjadi  lebih  tinggi.  Suatu  benda  atau kebendaan  yang  mempunyai  nilai  ekonomi  yang tinggi,  mengandung  dan  mengundang  potensi pertikaian yang tinggi pula. Oleh karena itu hukum perlu  dan  harus  mengatur  semua  kemungkinan yang dapat terjadi. Hukum harus muncul sebagai kekuatan yang memberikan solusi.
Merespon  hal  tersebut,  Pemerintah  mulai menggunakan  teknologi  informasi  dalam  tata kelola pengadaan sbarang dan jasa. Terminologi- terminologi seperti e-procurement, e-tendering, e-
catalogue,
e-purchasing
serta Layanan
Pengadaan
Secara Elektronik mulai diperkenalkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah.
Perubahan  paradigma  dalam  pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah  ini  bertujuan  dalam rangka  menekan  angka  korupsi  dan meningkatkan transparansi melalui e-governance. Data  dari  Komisi  Pemberantasan  Korupsi menyebutkan  bahwa  kasus  korupsi  dalam pengadaan barang dan jasa menempati peringkat 2  terbanyak  mencapai  169  kasus  dari  total  645 kasus  dalam  rentang  waktu  tahun  2004-2017 (KPK, 2017).
Transaksi e-commerce diproyeksikan mencapai US$ 130 M pada tahun 2020. Indonesia telah memiliki potensi yang cukup besar sebagai modal pengembangan ekonomi digital. Data bulan Januari  tahun  2016  menyatakan  bahwa  potensi infrastruktur TIK telah mencakup sekitar 90% dari populasi dengan lebih dari 126% tingkat penetrasi mobile,  tingkat  pengguna  internet  juga  telah mencapai  51,8%  dari  total  penduduk  Indonesia (Nasution, 2017).
Pengadaan  barang/jasa  secara  online  ini dimaksudkan  untuk  menutupi  kekurangan- kekurangan yang masih terdapat pada sistem e- catalogue antara  lain  Terbatasnya  UMKM  yang bergabung  sebagai  penyedia  dan  jenis  barang yang masih terbatas.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas, ada  beberapa  permasalahan  yang  akan  diteliti dan dirumuskan sebagai berikut:
a. Apa  dasar  Pemerintah  mendorong pengadaan  barang/jasa  pemerintah  melalui belanja online?
b. Bagaimana  mekanisme  terbaik  dalam mengakomodir penggunaan uang persediaan  dalam  pengadaan  barang/jasa pemerintah, khususnya penggunaan belanja online dalam  tata  kelola  keuangan  negara dengan  memperhatikan  prinsip-prinsip keuangan negara?

## 2. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan tujuan  memberikan  manfaat  yang  sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
a Penulisan  ini  dapat  menjawab  dasar Pemerintah  mendorong  pengadaan barang/jasa  pemerintah  melalui  belanja online.
b Penulisan  ini  dapat  menghasilkan mekanisme terbaik dalam mengakomodir penggunaan  uang  persediaan  dalam pengadaan  barang/jasa  pemerintah, khususnya  penggunaan  belanja online dalam  tata  kelola  keuangan  negara dengan  memperhatikan  prinsip-prinsip keuangan negara.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan  yuridis  empiris  untuk  menganalisis dan  mengkaji  bekerjanya  hukum  dalam masyarakat. Spesifikasi dalam penelitian ini yaitu deskriptif  analitis  dimana  dalam  penelitian menggambarkan  keadaan  dari  objek  yang  akan diteliti, kemudian dihimpun data-data yang didapat dalam penelitian kemudian dianalisis.
B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Dasar  Pemerintah  mendorong  pengadaan barang/jasa  pemerintah  melalui  belanja online.
Pemerintah berupaya mendorong penggunaan teknologi informasi di segala bidang. Hal tersebut dirasa sejalan dengan perkembangan  zaman  dewasa  ini,  bahkan  pada beberapa bidang teknologi informasi bukan hanya sebagai supporting business, tapi sudah menjadi main business.
Instruksi Presiden dengan nomor 10 Tahun 2016  tentang  Aksi  Pencegahan  dan Pemberantasan  Korupsi  Tahun  2016  dan  Tahun 2017  menjadi  sebuah  tanda  bahwa  penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah  menjadi  sebuah  hal  yang  harus mendapat perhatian lebih.
Berdasarkan penelitian secara literatur dan wawancara  dengan  LKPP  dan  para  stakeholder LKPP,  khususnya  para  Pejabat  Pembuat Komitmen  pada  satuan-satuan  kerja  di  wilayah
pembayaran  KPPN  Semarang  II,  dapat  ditarik kesimpulan  beberapa dasar  Pemerintah mendorong  pengadaan  barang/jasa  pemerintah dengan  menggunakan  teknologi  informasi, khususnya melalui belanja online, yaitu:
a. Perkembangan dunia internasional
Badan–badan  internasional  memberi perhatian serius terhadap pengembangan prinsip dan  aturan  hukum  dalam pengadaan oleh pemerintah.  Disamping  GPA  sebagai  plurilateral agreement yang merupakan bagian dari WTO dan model  hukum  UNCITRAL,  Bank  Dunia  juga menerbitkan  pedoman  terkait  Pengadaan Barang/Jasa,  yakni Guidelines  Procurement Under  IBRD  Loans and  IDA  Credits serta Guidelines  A  Selection  and  Employment  of Consultants by World Bank Borrowers.
Diperhatikan pula Directive Uni Eropa yang merupakan state  of  the  art dalam  bidang pengadaan barang. Dalam keempat bahan hukum ini  prinsip  transparansi  diletakan  sebagai  dasar yang utama dalam penyusunan setiap aturan dan prosedur.  Berikut  beberapa  badan  dunia  yang memberi  pengaruh  cukup  signifikan  pada perkembangan  teknologi  informasi  dalam pengadaan  barang/jasa  pemerintah:  (a) Agreement  on  Government  Procurement  (GPA 1994);  (b) Model  Hukum  UNCITRAL;  (c) Pedoman Pengadaan Dunia; dan (d) Directive Uni Eropa
Seiring  meluasnya  transaksi  elektronik  di Indonesia  diperlukan  suatu  aturan  hukum  yang akan  mengarahkan  kegiatan  pemanfaatan teknologi  informasi kepada  pemanfaatan  yang baik,  bertanggung  jawab  dan  mempunyai  nilai positif bagi masyarakat pada umumnya (Salami & Bintoro,  2008), dan  bukan  aturan  yang  bersifat restriktif dan cepat memerlukan revisi.
Transformasi  transaksi  elektronik  di Indonesia ditandai dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik.  Dengan  kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke  dunia  elektronik.  Transaksi  dapat  dilakukan dengan  kemudahan  teknologi  informasi,  tanpa adanya  halangan  jarak.  Penyelengaaraan transaksi  elektronik  dapat  dilakukan  baik  dalam lingkup  publik  ataupun  lingkup  privat (Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, n.d.).
Pengadaan barang/jasa pemerintah dewasa  ini  dirasa  juga  harus  melakukan transformasi,  salah  satunya  adalah  dengan penggunaan  teknologi  informasi.  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  dianggap sebagai  tonggak  transformasi  pengadaan barang/jasa  pemerintah  dengan  menggunakan teknologi  informasi.  Peraturan  ini  sampai  kurun waktu  2010-2105  telah  mengalami  4  kali
perubahan guna memperbaiki mekanisme dalam pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  pemikiran Satjipto  Rahardjo (R.  Ridwan,  2016), bahwa perubahan  sosial  adalah  perubahan  yang  terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu  masyarakat  dan  mempengaruhi  sistem sosialnya,  sedangkan  perubahan  sosial  tersebut dapat  terjadi  dikarenakan  adanya  faktor  internal maupun  faktor  eksternal.  Peran  hukum  dalam perubahan  sosial  adalah  sebagai  alat  kontrol sosial dan sarana social engineering.
b. Mendorong  dunia  usaha  dan  menciptakan lapangan pekerjaan
Implementasi e-procurement sampai  saat ini belum  dapat  mencapai target-target pemerintah sebagai  sarana  pengadaan barang/jasa  Pemerintah sehingga perlu  adanya terobosan-terobosan  baru  dalam  pencapaian tujuan  tersebut,  salah  satunya  adalah  dengan menggandeng sektor swasta.
Hal  tersebut  seiring  dengan  teori welfare state atau  negara  kesejahteraan  yang dikemukakan  oleh  Hans  Nawiasky.  Menurut pandangan Nawiasky membagi dua perkembangan  fungsi  Negara,  yaitu Sicherheit polizei dan velwatung  polizei.  Ia  berpendapat
bahwa  pada  awalnya  Negara  berfungsi  sebagai Sicherheit polizei yaitu sebagai penjaga tata tertib dan  keamanan,  dan  berkembang  menjadi velwatung polizei yaitu  sebagai  penyelenggara perekonomian  atau  penyelenggara  semua kebutuhan  hidup  warga  Negara.  Berdasarkan pendapat  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  untuk mewujudkan  suatu  negara  kesejahteraan  atau welfare  state (Ashary,  1995). Indonesia,  sebagai negara  yang  berorientasi  pada  kesejahteraan warganya  (welfare  state)  perlu  menerapkan  tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam mengatur dan mengelola hubungan antara pemerintah  sebagai  pemegang  mandat kekuasaan,  dengan  rakyat  sebagai  pemegang kedaulatan  tertinggi  dan  hukum  sebagai pedomannya.(Widya Utama, 2015)
c. Menyempurnakan  tata  kelola  pengadaan barang/jasa  pemerintah  dalam  rangka pencegahan praktik korupsi.
Sebagai penyelenggara kehidupan berbangsa, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut,  pemerintah  berkewajiban  menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah juga memerlukan barang dan  jasa  itu  dalam  melaksanakan  kegiatan pemerintahan.  Pemenuhan  kebutuhan  barang dan jasa merupakan bagian yang penting dalam
penyelenggaraan  pemerintahan (Simamora, 2013).  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  (PBJ) Pemerintah  merupakan  mekanisme  belanja pemerintah  yang  memegang  peranan  penting dalam  pemanfaatan  anggaran  negara.  PBJ melibatkan  jumlah  uang  yang  sangat  besar, sehingga  pemerintah  disebut  sebagai  pembeli yang terbesar (the largest buyer) di suatu negara (Simamora, 2013)
Berkaitan  dengan  pengadaan  barang  dan jasa pemerintah, Abdullah Hehamahua, Penasihat Komisi  Pemberantasan Korupsi,    menyatakan bahwa kebocoran anggaran pengadaan mencapai 35%  dari  total  nilai  pengadaan (“35  Persen Anggaran  Proyek  Bocor,”  n.d.).  Namun  menurut penelitian  LPSE  Kementerian  Keuangan, penggunaan  teknologi  informasi  mampu menciptakan manfaat efisiensi sebesar 20% (“E- Procurement Cegah Kebocoran Anggaran,” n.d.).
Melihat  besarnya  manfaat  teknologi informasi  dalam  proses  pengadaan  barang  dan jasa  pemerintah,  seharusnya  teknologi  infromasi bisa  lebih  ditekankan  dalam  penggunaannya. Penggunaan  teknologi  informasi  dalam  proses pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  saat  ini lebih  ditekankan  pada  proyek-proyek besar, padahal  pengadaan  langsung  dengan  nilai dibawah 50 juta rupiah melalui mekanisme uang persediaan secara nasional dirasa cukup besar.
Berdasarkan pada data Laporan Operasional LKPP Audited 2016, pos-pos belanja
yang dimungkinkan dalam mekanisme pembayaran uang persediaan sebesar Rp235.247.476.223.884.  Hal  tersebut  berarti sekitar  28%  anggaran  PBJ  kemungkinan merupakan  anggaran  pembelian  langsung dengan  menggunakan  mekanisme  pembayaran uang persediaan.
H. D. Stout (H. Ridwan, 2013) mengatakan bahwa:  “Wewenang  adalah  pengertian  yang berasal  dari  Hukum  Organisasi  Pemerintahan, yang  dapat  dijelaskan  sebagai  keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan  penggunaan  wewenang  pemerintahan oleh subjek  hukum  publik  di  dalam  hubungan  hukum publik.”  Dalam  kasus  ini  LKPP  sebagai  badan yang berwenang dalam teknis pengadaan barang dan  jasa  pemerintah  serta  badan-badan  terkait seharusnya  dapat  lebih  merumuskan  kebijakan mengenai penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  secara langsung dengan menggunakan uang persediaan. 2. Mekanisme  terbaik  dalam  mengakomodir penggunaan  uang  persediaan  dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya  penggunaan  belanja online dalam tata kelola keuangan negara dengan memperhatikan  prinsip-prinsip  keuangan negara.
Mekanisme  terbaik  yang  dapat  dilakukan Pemerintah  dalam  mengakomodir  penggunaan uang  persediaan  dalam  pengadaan  barang/jasa
pemerintah,  khususnya    penggunaan  belanja online dalam tata kelola keuangan negara dengan memperhatikan  prinsip-prinsip  keuangan  negara dapat  dilakukan  dengan  beberapa  hal  sebagai berikut:
1. Menggandeng pelaku usaha e-commerce E-catalogue yang dikelola oleh LKPP saat ini  sebenarnya  mempunyai platform yang mirip dengan e-commerce yang  ada  di  Indonesia, namun e-catalogue sampai dengan saat ini dirasa oleh  para  penggunanya  masih  memiliki  banyak sekali kekurangan.
Inovasi  terhadap  metode  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  diperlukan  dalam pelaksanaan percepatan belanja  Pemerintah, khususnya  terhadap  Barang/Jasa  yang  secara luas dibutuhkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah  merasa  perlu  untuk  mengakselerasi pertumbuhan  Katalog  Elektronik  baik  dari  segi kuantitas maupun varian Barang/Jasa. Penjelasan umum Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  memberi penjelasan  bahwa  pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  diharapkan  dapat mendorong peningkatan belanja Pemerintah yang berdampak  positif  pada  pembangunan  Negara dan  peningkatan  peran  Usaha  Kecil  dan Menengah serta Koperasi.(Jauhari, 2010)
Substansi
partisipasi masyarakat merupakan  makna  terdalam  yang  ada  pada konsep partisipasi itu sendiri (Sutoro, 2004).
Pasal  107  Peraturan  Presiden  Nomor  54 Tahun  2010  dijelaskan  bahwa  pengadaan barang/jasa  pemerintah  secara  elektronik bertujuan untuk:
1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2) Meningkatkan  akses  pasar  dan  persaingan usaha yang sehat;
3) Memperbaiki  tingkat  efisiensi  proses pengadaan;
4) Mendukung proses monitoring dan audit; dan
5) Memenuhi  kebutuhan  akses  informasi  yang real time.
Hal-hal tersebut yang belum dapat dipenuhi oleh e-catalogue, sehingga menggandeng pelaku industri  e-commerce  yang  ada  saat  ini  menjadi sebuah  pilihan  yang  dirasa  akan  menghasilkan sebuah  mekanisme  yang  efektif  dan  efisien, namun harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. 2. Kontrak payung
Kerjasama  dengan  pelaku  industri  e- commerce  memerlukan  sebuah  kesepakatan yang  tertuang  dalam  sebuah  kontrak.  Peraturan Presiden  Nomor  70  Tahun  2012  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Presiden Nomor  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  Pasal  53  menjelaskan bahwa  dengan  melihat  karakteristik  dari  jenis
kerjasama dimana volume pekerjaan tidak dapat didefinisikan di awal sehingga kontrak yang paling sesuai adalah kontrak payung. Beberapa hal yang menjadi  penekanan  para  pelaku  pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah  antara  lain  sebagai berikut:
a. Mekanisme pembayaran
Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun 2013  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Pasal  68  ayat (2) menyebutkan dalam hal tertentu, pembayaran atas  beban  APBN  dapat  dilakukan  sebelum barang  dan/atau  jasa  diterima  sehingga pembayaran  atas  beban  APBN  dapat  dilakukan tidak  sesuai  dengan  prestasi  pekerjaan  seperti pembayaran  sebelum  barang  dan/atau  jasa diterima tetapi harus ada terlebih dahulu jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan (Pasal 68 Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun 2013). Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013  memberikan  fleksibilitas  dalam  sistem pembayaran  dan  menjadi  exit  clause  sehingga memungkinkan  pembayaran  atas  beban  APBN dilakukan  sebelum  barang/jasa  diterima.  Hal tersebut  membuka  kesempatan  penggunaan mekanisme  belanja  online  dalam  APBN. Pemerintah  kemudian  mengeluarkan  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  145/PMK.05/2017 tentang  Tata  Cara  Pembayaran  Atas  Beban Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima dimana peraturan
tersebut  membuka  ruang  bagi  pejabat perbendaharaan  untuk  dapat  melakukan pengeluaran  negara  sebelum  barang/jasa diterima  pada  mekanisme  belanja online. Mekanisme  lain  yang  dapat  digunakan  adalah dengan  menggunakan  kartu  kredit  pemerintah. dengan  menggunakan  kartu  kredit  pemerintah, maka  pengeluaran  yang  dilakukan  terjadi  pada saat  pembayaran  kartu  kredit  oleh  Bendahara Pengeluaran  kepada  Bank,  bukan  pada  saat transaksi  belanja online,  sehingga  tidak diperlukan adanya jaminan pada saat melakukan belanja online.  Saat  ini  pemerintah  membuat sebuah  terobosan  dengan  menginisiasi penggunaan kartu kredit pemerintah dalam upaya modernisasi  dan  simplifikasi  pelaksanaan anggaran. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor 17/PB/2017  tentang Uji  Coba  Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan.
b. Dimensi waktu pemrosesan barang Salah  satu  hal  yang  dikeluhkan  para pengguna e-catalogue adalah  dimensi  waktu. Standar waktu proses yang kurang jelas dalam e- catalogue sering  menyebabkan  kesulitan  bagi Pejabat  Pembuat  Komitmen.  Kecenderungan  ini yang  kemudian  membuat  Pejabat  Pembuat Komitmen  kembali  membuat  perikatan  kepada penyedia barang yang dipilih di e-catalogue selain menggunakan  aplikasi  pada e-catalogue
(Endianingsih, 2015). Hal tersebut dilakukan demi keamanan proses pengadaan.
Berbeda  dengan e-commerce yang  ada saat  ini,  prosedur  operasi  standar e-commerce yang ada saat ini sangat ketat dalam melakukan pelayanannya,  salah  satunya  adalah  mengenai dimensi waktu.
Sebagai gambaran, bukalapak menerapkan waktu  2x24  jam  untuk  penyedia  melakukan pemrosesan barang sejak dilakukan pembayaran sampai  proses  pengiriman. Setelah  pengiriman tanggung jawab berada pada instansi pengiriman logistik, bukan pada penyedia. Jika sampai waktu yang ditentukan penyedia tidak dapat melakukan pengiriman,  pesanan  secara  otomatis  akan dibatalkan.
c. Mekanisme pemungutan dan pemotongan pajak
Kerjasama  antara  LKPP  dan e-commerce diharapkan  menyertakan  klausul  mengenai peraturan  perpajakan.  Hal  tersebut  sehubungan dengan  penggunaan  uang  persediaan  dalam transaksi  belanja online.  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  162/PMK.05/2013  tentang Kedudukan  Dan  Tanggung  Jawab  Bendahara Pada  Satuan  Kerja  Pengelola  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 5 ayat (1) menyebutkan  dalam  rangka  pelaksanaan anggaran  belanja,  Bendahara  Pengeluaran  dan Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  merupakan wajib  pungut  atas  pajak  yang  timbul  karena
adanya pembayaran Uang Persediaan. Sehingga perlu  adanya  mekanisme  pemungutan  dan pemotongan  pajak  oleh  bendahara  pada  saat melakukan transaksi.
Berkenaan dengan hal tersebut perlu juga dilakukan  petunjuk  mengenai  ada  atau  tidaknya NPWP  penyedia  barang.  Hal  tersebut  berkaitan dengan tarif pemungutan dan pemotongan pajak dimana  penyedia  barang  yang  tidak  memiliki NPWP  akan  dipungut  atau  dipotong  100%  lebih besar dari tarif normal.
d. Mekanisme  penyelesaian  kegagalan transaksi
Secara  umum,  terdapat  tiga  macam mengenai  kegagalan  transaksi  dalam  belanja online, yaitu:
i. Barang tidak dikirimkan
Pada  saat  ini, e-commerce sudah  bekerja sama  dengan  penyedia  jasa  logistik  yang ada  di  Indonesia,  sehingga  pengiriman barang  dapat  ditelusuri  dengan mudah. Penyedia  jasa  logistik  akan  memberikan pemberitahuan  apabila  barang  sudah sampai  ke  alamat  yang dituju,  selanjutnya pengguna e-commerce yang  menentukan kebenaran  penerimaan  barang  tersebut. Apabila  barang  tidak  sampai  ke  tangan pengguna,  pengguna e-commerce akan dengan mudah untuk melaporkan penyedia ke operator e-commerce.
ii. Barang tidak sesuai deskripsi penyedia Klausul  kontrak  payung  antara  LKPP  dan e-commerce harus  mempertimbangkan kasus  seperti  ini.  Kasus  seperti  ini seharusnya  mendapat  moderasi  dari operator e-commerce,  apabila  kesalahan pada penyedia barang yang sudah sampai dikembalikan  dengan  ongkos  kirim ditanggung e-commerce atau  penyedia, namun  apabila  kesalahan  pada  pengguna barang  tidak  akan  dikembalikan  dan kerugian  menjadi  tanggung  jawab pengguna.
iii. Barang tidak berfungsi (garansi)
Klausul  kontrak  payung  antara  LKPP  dan e-commerce harus  mempertimbangkan kasus  seperti  ini.  Saat  ini  tidak  semua e- commerce berani  memberikan  garansi untuk  fungsionalitas  barang,  namun  untuk mencegah  kerugian  negara e-commerce harus  memberikan  garansi  fungsionalitas barang yang dipesan.

## C. SIMPULAN
Dari beberapa hal yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Dasar  Pemerintah  mendorong  pengadaan barang/jasa pemerintah melalui belanja online adalah sebagai berikut:
a. Perkembangan  dunia  internasional mulai dari UNCITRAL, GPA, PBB dan Uni Eropa.
b. Mendorong  dunia  usaha  dan  menciptakan lapangan pekerjaan.
c. Menyempurnakan  tata  kelola  pengadaan barang/jasa  pemerintah  dalam  rangka pencegahan  praktik  korupsi. Perlu  adanya penyempurnaan  dalam  tata  kelola pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dalam rangka pencapaian tujuan tersebut.  Pembelanjaan  langsung  dengan menggunakan  uang  persediaan  ditengarai menjadi  salah  satu  ajang  korupsi  yang cukup tinggi sehingga dengan penggunaan belanja  online  dapat  mengurangi  potensi korupsi dengan modus mark up kuitansi.
2. Mekanisme  terbaik  untuk  mengakomodir penggunaan  uang  persediaan  dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya penggunaan  belanja  online  dalam tata  kelola  keuangan  negara  dengan memperhatikan  prinsip-prinsip  keuangan negara  dapat  dilakukan  dengan  hal-hal sebagai berikut:
a. Menggandeng pelaku usaha e-commerce Berkembangnya e-commerce serta lambatnya  perkembangan e-catalogue membuat  pemerintah  perlu  menciptakan inovasi-inovasi  baru. E-commerce saat  ini telah cukup mapan dalam e-marketplace di Indonesia.  Hal  tersebut  dapat  menjadi salah  satu  senjata  LKPP  dalam
meningkatkan kinerja pengadaan barang/jasa secara elektronik.
b. Kontrak payung
1) Mekanisme pembayaran
2) Dimensi waktu pemrosesan barang
3) Mekanisme pemungutan dan pemotongan pajak
4) Mekanisme  penyelesaian  kegagalan transaksi;  (i) Barang  tidak  dikirimkan; (ii) Barang  tidak  sesuai  deskripsi penyedia;  dan  (iii) Barang  tidak berfungsi (garansi)
Berdasarkan  kesimpulan  diatas  penulis dapat  memberikan  rekomendasi  bahwa Paradigma  pengelolaan  keuangan  negara modern, menteri teknis  berkedudukan  sebagai Chief  Organizational  Officer (COO)  untuk kementerian yang dipimpinnya. Menteri Keuangan menjalankan kewenangan perbendaharaan dalam pengelolaan  keuangan  negara  yang  diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengujian dan pencairan  dana.  Kedudukan  Menteri  Keuangan adalah sebagai Chief Financial Officer (CFO).
LKPP sebagai salah satu COO berwenang untuk membuat  sebuah  regulasi  mengenai substansi  prosedur  dan  melakukan  kerjasama kelembagaan  mengenai  pengadaan  barang/jasa pemerintah,  sedangkan  Kementerian  Keuangan sebagai CFO berwenang untuk membuat sebuah regulasi  dalam  melaksanakan  pengujian  dan pencairan  dana.  Regulasi  tersebut  seharusnya
saling  bersinergi  dan  saling  melengkapi  untuk efektifitas  dan  efisiensi  pengadaan  barang/jasa pemerintah.
Kementerian Keuangan melalui  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  145/PMK.05/2017 tentang  Tata  Cara  Pembayaran  Atas  Beban Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara Sebelum  Barang/Jasa  Diterima  dan  Peraturan Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor 17/PB/2017  tentang  Uji  Coba  Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang  Persediaan  telah  membuat  sebuah mekanisme  yang  mendukung  pengadaan barang/jasa melalui belanja online.
Kartu  kredit  pemerintah  sebagai  upaya modernisasi dan  simplifikasi  pelaksanaan anggaran masih dalam tahap ujicoba, namun hal tersebut  dirasa  akan  sangat  berguna  dalam pengelolaan  keuangan  negara  secara  modern, sehingga  penggunaan  kartu  kredit  pemerintah tersebut  dapat  terus  dikembangkan  untuk  lebih baik lagi.
LKPP  dapat  mulai menggandeng e- commerce yang  ada  di  Indonesia  dan  memulai melakukan  kerjasama  kelembagaan  untuk  dapat mencapai  tujuan-tujuan  dalam  pengadaan barang/jasa  pemerintah guna  mewujudkan clean governance (Handayani, 2013).

## DAFTAR PUSTAKA
35  Persen  Anggaran  Proyek  Bocor.  (n.d).
Retrieved  from https://nasional.kompas. com/read/2011/03/07/1948258/KPK, diakses 18 Maret 2017.
Ashary. (1995). Negara Hukum Indonesia, Analisa Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya. Jakarta : UI PRESS
BPS.  (2015).  Data  BPS.  Retrieved  from https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1364, diakses 15 Agustus 2016.
E-Procurement  Cegah  Kebocoran  Anggaran.
(n.d). Retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/arti kel-dan-opini/e-procurement-cegah- kebocoran-anggaran,  diakses  tanggal  18 Maret 2017.
Endianingsih, D. (2015). PERAN e-CATALOGUE

## DALAM PROSES PENGADAAN
ELEKTRONIK, Jurnal  Kalibrasi,  Vol.13 (No.1), pp.1-17.
Handayani, I.G.K.A. (2013). Korupsi Pengadaaan Barang/Jasa  Pemerintah  :  Realitas Antagonis  Dalam  Perwujudan  Prinsip Clean  Governance  di  Indonesia.
Masalah-Masalah  Hukum,  Vol.42  (No.1),
pp.6-12.
Informatika,  K.K.  dan  (n.d.).  Pengguna  Internet Indonesia Nomor  Enam  Dunia.  Retrieved from
https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pen
gguna-internet-indonesia-nomor-enam- dunia/0/sorotan media),  diakses  5  Agustus 2016.
Jauhari, J. (2010). Upaya Pengembangan Usaha
Kecil Menengah (UKM) Dengan

## Memanfaatkan E-Commerce. Jurnal Sistem
Informasi, Vol.2 (No.1), pp.159-168.
KPK. (2017). Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Jenis Perkaranya. Retrieved from https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak- pidana-korupsi/tpk-berdasrkan-jenis- perkara, diakses 20 November 2017.
Naisbitt,  J.  (1993). Global  Paradox  :  The  Bigger the  World  Economy,  the  More  Powerful  Its Smallest  Players  1st. New  York  :  William Morrow & Co., Inc.
Naskah  Akademik  Undang-Undang  Nomor  11
Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  Pub.  L.  No.11. Indonesia
Nasution, D. (2017). Darmin : Peran Sektor Digital
Sangat Besar di Ekonomi RI. Retrieved from https://finance.detik.com,  diakses  5  Januari 2017.
Rahardjo,  A.  (2002). Cybercrime-Pemahaman dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan Berteknologi. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Rahayu, R. (2010). Dampak Globalisasi Terhadap
Perkembangan  Kesadaran  Penghormatan
Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia. Masalah-
Masalah Hukum, Vol. 39 (no.4), pp.302-311.
Ridwan,  H.  (2013). Hukum  Administrasi  Negara. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Ridwan, R. (2016). Hukum dan Perubahan Sosial
:  Perdebatan  Dua  Kutub  Antara  Hukum Sebagai Social Enginnering. Jurisprudence, vol.6 (no.1), pp.28-39.
Salami,  R.U.,  &  Bintoro,  R.W.  (2008).  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Sengketa Transaksi  Elektronik  (E-Commerce). Jurnal Dinamika Hukum, Vol.24 (no.4), pp.124-135
Simamora, Y.S. (2013). Hukum Kontrak : Kontrak Pengadaaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah di  Indonesia. Surabaya  :  Wins  &  Partners Law Firm dan LbJ.
Sutoro, E.  (2004). Reformasi  Politik  dan Pemberdayaan  Masyarakat. Yogyakarta  : AMPD PRESS.
Widya  Utama,  K.  (2015).  SURAT  KEPUTUSAN TATA  USAHA  NEGARA  YANG  BERSIFAT FIKTIF  POSITIF. Jurnal  Notarius,  Vol.8
(no.2), pp.141-151.  Retrieved  from http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius /issue/view/1565.