JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI , Vol.3, No.1, Juni 2019, pp. 8~17 ISSN: 2580-3298 (cetak) 2580-7277 (online) DOI: 10.32501/jhmb.v3i1.35
 8

## PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KASUS PENYEBARAN BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA
1 Dewi Ayu Pranesti, 2 Ridwan Arifin
1,2 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang e-mail: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

## Abstrak
Berbagai  kasus  penyebaran  berita  palsu  dan  bohong  ( fake  news  and  hoax )  di  Indonesia  telah  menjadi permasalahan  yang  sangat  serius.  Bukan  hanya  berkaitan  dengan  keamanan  dan  kenyamanan,  namun pada perlindungan hukum terhadap masyarakat dan penegakan hukum. Pada kasus-kasus penyebaran fake news and hoax, undang-undang beserta perangkat penegakan hukum lebih fokus kepada pelaku kejahatan, sementara korban ( victim ) dalam kasus tersebut tidak banyak  mendapatkan porsi  yang  lebih.  Tulisan  ini mendiskusikan  tentang  pengaturan  terkait  berita  palsu  atau  berita hoax dan  penerapan  sanksi  terhadap pelaku  tindak  pidana  penyebaran  berita  hoax  terhadap  beberapa  pihak  yang  juga  ikut  terkait penyebarluasan  berita  bohong.  Tulisan  ini  juga  fokus  kepada  upaya  perlindungan  terhadap  korban dalam berbagai kasus penyebaran berita hoax di media sosial di Indonesia. Penelitian ini menganalisis berbagai  kasus  terjadi  di  Indonesia  yang  diperoleh  dari  berbagai  media  baik  cetak  maupun  online. Sehingga,  metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  studi  empiris  dan  kepustakaan.  Penelitian  ini menegaskan  bahwa  dasar  pengaturan  atas  penyebaraluasan  berita  palsu  ( hoax ) telah  diatur  da n d it et apk a n  k e  UU No. 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat  1 dan ayat 2. Kemudian dari Undang-Undang itu ada juga peraturan lain yang membahas tentang penyebarluasan berita hoax yang kemudian dijelaskan ke dalam UU No. 1 Tahun 1946 (UU Peraturan Hukum Pidana) pasal 14 dan Pasal 15, juga dalam pasal 311 dan  pasal  378  KUHP,  serta  Pasal  27  ayat  3  UU  No.  19  Tahun  2016  (UU  ITE).  Perlindungan  korban dalam  kasus  ini  dapat  ditemukan  pada  berbagai  aturan  perundang-undangan,  diantaranya  PP  No.  44 Tahun  2008  tentang  Pemberian  Kompensasi,  Restitusi,  dan  Bantuan  kepada  saksi  dan  korban;  dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban .
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Berita Hoax , Media Sosial, Penegakan Hukum

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  internet  pada  masa kini sudah sangat pesat mengingat setiap orang sekarang dapat mengakses internet dengan mudah, ditambah berkembangnya beraneka ragam smartphone menyebabkan  penggunanya dengan mudah untuk mengakses. Penggunan  internet  mulai  orang  dewasa hingga  anak  kecil  sudah  dikenalkan internet.  Media  internet  merupakan media  yang  tidak  mengenal  batas  dan waktu.  Baik  itu  batas  wilayah  maupun batas  lainnya.  Berkaitan  dengan  hal tersebut  tentunya  memberikan  dampak baik  dan  dampak  buruk  bagi    pengguna sosial  media.  Mengingat  bahwa  setiap aturan  mengenai  perilaku  yang  dipakai masing-masing negara terdapat
perbedaan.  Maka  ketika  ada  sesuatu yang  dapat  digunakan  secara  bebas  di suatu  negara  sudah  pasti  hal  tersebut menjadi pelanggaran hukum bagi negara. (1) Perkembangan internet dengan keterbukaan informasi tersebut memberikan banyak dampak di masyarakat,  salah  satunya  dampak negatif.  Dampak  negatif  tersebut  seperti banyaknya  tersebar  berita  palsu  dan bohong    di  masyarakat.  Keberadaan berita-berita  palsu  dan  bohong  tersebut bukan  hanya  meresahkan  namun  juga menimbulkan  berbagai  konflik  dan tindak kejahatan di masyarakat.
Sepanjang  2018,  terdapat  tidak  kurang dari 10 berita hoax yang berdampak pada masyarakat,  mulai  dari  berita  soal bencana  alam,  kasus  penganiayaan,
9
penculikan  anak,  hingga  peredaran makanan beracun. (2)
Maraknya  berita hoax di  era globalisasi  saat  ini  berita  tidak  terlepas dari pola konsumsi masyarakat terhadap media online dan perkembangan informasi teknologi
itu sendiri.
Ketidaksesimbangan informasi dan kebenaran  data  menjadi  salah  satu pemicu  maraknya  penyebaran  brita hoax ,  bahkan  sikap  fanatisme  terhadap tokoh atau golongan tertentu menjadikan  masyarakat  mudah  terjebak dalam berbagai kasus penyebaran berita hoax . (3–5) Adapun  Berita hoax disini yang  dimaksud  adalah  berita  yang  buat berdasarkan  pada  realitas  yang  tidak sesungguhnya bahkan mungkin
ditambah-tambahi  atau  diputarbalikan. Sehingga  banyak  sekali  kasus  yang sebenarnya  tidak  benar  sedang  terjadi namun  dibuat  menjadi  berita  agar banyak  khalayak  yang  tertarik  untuk membacanya.  Mungkin  sudah  tidak asing  lagi  ketika  kita  melihat  bahkan mendengar  berita hoax yang banyak tersebar  di  berbagai  media    baik  media cetak,  media  online  dan broadcast message . (6) Maka  dari  itu  sebagai masyarakat  yang  modern  dan  tinggal  di era  globalisasi  ini  kita  harus  dan  wajib pandai  dalam  menggali  informasi  yang kita  temukan  dan  tidak  mudah  untuk menyebarluaskan berita yang ada sebelum kita mengetahui ke aslian berita tersebut.  Adapun beberapa  faktor penyebab  yang menyebabkan    cepatnya beredar  berita hoax adalah  sebagai berikut:
1. Masyarakat  Indonesia  saat  ini dinilai  belum  bisa  berdemokrasi secara sehat.
2. Kebanyakan dari  masyarakat tidak terbiasa  menyimpan  suatu  data sehingga  ketika  mereka  berbicara tanpa  di  dukung  dengan  data  yang ada. 3. Masyarakat Indonesia  memiliki sifat dasar suka berbincang sehingga ketika mendapatkan informasi  begitu  saja  di  bagikan tanpa ada verifikasi terlebih dahulu.
Beberapa  penelitian  sebelumnya mengungkapkan bahwa dengan semakin banyaknya  berita hoax yang  muncul dan  beredar  sekarang  tentunya  akan menimbulkan dampat negatif di kalangan masyarakat diantaranya: (7–13) 1. Berita Hoax akan membuat masyarakat  yang  membacanya menjadi emosi.
2. Menimbulkan berbagai opini negatif yang muncul pikiran masyarakat  sehingga  menyebabkan disentegrasi bangsa.
3. Memberi  dampak  provokasi  dan agitasi negatif.
4. Menimbulkan  berbagai  kebencian, kemarahan,  dan  berbagai  hasutan kepada    orang    banyak    agar berbuat  huru-hara,  pemberontakan, dan sebagainya.
Sehingga  masyarakat  sekarang  ini dapat  dengan  mudah  membuat  dan menulis  sebuah  berita  di  suatu  situs, blog    maupun  di  akun  media  lainnya yang  mereka miliki dan jika dikaji dari substansi  yang  mereka  buat  dapat  lebih bagus  bahkan  dari  berita  yang  ada  di sosial media  sekarang.    Akan tetapi ada beberapa  kendala  mengenai  hal tersebut yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan  masyarakat  untuk  mencari tahu  suatu  kebenaran  berita  yang  ada sehingga menyebabkan penyebaran kabar hoax itu  berjalan  dengan  cepat. Sehingga  minat  membaca  masyarakat secara  umum  menjadi  minim  sekali apalagi  meluangkan  waktunya  hanya untuk  sekedar  membaca,  maka  dari  itu pandangan mereka hanya dengan membaca  judul  atau  paragraf  mereka
10
dapat  mengambil  inti  dari  berita  yang dikemukakan tadi. Hal tersebut tentunya karena  ada  dukungan  dari  berbagai macam  format  dari  berita  yang  mana terdapat beberapa situs tersebut menyampaikan dengan menarik sehingga  menciptakan  keingintahuan pembaca mengenai hal tersebut walaupun  pada  kenytaannya  data  yang ada tidak sesuai dengan sebenarnya. (14,15)
Pemberitaan    palsu  yang  banyak tersebar  ini  pun  kebanyakan  juga  telah diolah  oleh  beberapa  oknum  dengan sedemikian  rupa  agar  dapat  menarik minat    pembaca  yang  membaca  berita tersebut. Para netizan pun atau pengguna internet juga turut serta dalam menyampaikan  komentarnya  di  kolom komentar  untuk  membahas  suatu  berita dengan  beranggapan  bahwa  komentar atau  opini  mereka  dapat  meluruskan berita  tersebut.  Padahal  jika  diamati sebenarnya  belum  tentu    komentar  apa yang      mereka      sampaikan    itu    dapat dimengerti  orang  lain  atau  pembaca lain, sehingga tidak menutup kemungkinan  ketika  semakin  banyak yang ikut berkomentar dan mengomentari berita itu sendiri maupun lewat  argumen  orang  lain.  Maka  dari itu,  berita hoax justru  lebih  populer sehingga  bisa  saja  bahkan  menutupi keberadaan  berita  aslinya.  Wabah hoax sendiri  sekarang telah  menjadi  masalah nasional  maupun  internasional  yang dapat  menyebabkan  perpecahan  atau disintegrasi,  instabilitas  politik  dan gangguan  keamanan  nasional  yang menghambat pembangunan. (16,17)
Pada dasarnya ketika berkomunikasi kita perlu menggunakan
etika komunikasi  dengan  baik  dan  benar. Begitupula  ketika  kita  menyebarkan suatu  berita  kita  haruslah  melihat berdasarkan  informasi  yang  benar  dan sesuai  fakta  yang  ada.  Di  dalam  ilmu komunikasi  ada  sebuah  istilah fairness
yang digunakan menyangkut hal komunikasi  dan  beberapa  aspek  etis digunakan yang dalam ilmu komunikasi, khususnya yang berhubungan  dengan  komunikasi  massa yang    meliputi  beberapa  aspek  etis. Misal  ketika  kita  menulis  berita  kita harus adil dan tidak memihak antara satu dengan yang lain serta menerapkan etika kepatutan  dan  kewajaaran  kemudian menerapkan etika kejujuran atau obyektivitas berdasarkan fakta. Di dalam berkomunikasi  Aspek  kejujuran  atau obyektivitas inilah yang dijadikan sebagai etika yang di dasarkan pada data dan fakta yang ada. Faktualisasi disinilah yang dijadikan kunci dari etika kejujuran. Maka disini diperlukan kejujuran dalam menulis dan melaporkan.  Dengan  maksud  adalah supaya informasi tersebut teruji kebenarannya  dan  diakui  integritas  dan kredibilitasnya. (18)
Sementara  itu,  kasus-kasus  berita hoax tersebut  selain  memiliki  aspek kejahatan  (pelaku  kejahatan),  juga memiliki aspek korban kejahatan. Korban  dalam  berbagai  kasus  berita hoax di  Indonesia  belum  mendapatkan perhatian  yang  lebih,  padahal  ini menjadi  hal  yang  penting  dalam penegakan hukum di Indonesia. (19)
Perlindungan hukum terhadap korban  sebetulnya  sudah  diatur  dalam berbagai peraturan perundang-
undangan,  diantaranya  Kitab  Undang-
Undang Hukum Pidana; Undang-
Undang  No.  1  Tahun  1946  tentang Peraturan  Hukum  Pidana;  Undang- Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik; Peraturan  Pemerintah  No.  44  Tahun 2008  tentang  Pemberian  Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban;  dan  Undang-Undang  No.  13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Namun, aturan-aturan tersebut tidak secara  jelas  dan  spesifik  memberikan aturan  perlindungan  hukum  terhadap korban kasus berita hoax media sosial di Indonesia.  Padahal,  upaya  penegakan hukum  dan  kepastian  hukum  menjadi salah  satu  bagian  penting  bagi  sebuah negara  demokrasi  dan  negara  hukum seperti Indonesia. (20–22)

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka  permasalahan  dalam  tulisan  ini meliputi,  bagaimanakah  analisis  hukum pidana  terhadap  pelaku  penyebaran berita hoax di  Indonesia,  aturan  hukum apa saja yang berkaitan dengan penyebara  berita hoax di  Indonesia,  dan bagaimana perlindungan
korban penyebaran berita hoax di Indonesia.

## C. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian gabungan  antara  studi  normatif  dan empiris.  Kajian  hukum  dan  analisis peraturan perundang-undangan digunakan  dalam  penelitian  ini.  Adapun undang-undang  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yakni:  (a)  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana;  (b)  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1946  tentang Peraturan  Hukum  Pidana;  (c)  Undang- Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik;  (d) Peraturan  Pemerintah  No.  44  Tahun 2008  tentang  Pemberian  Kompensasi, Restitusi, dan  Bantuan  kepada  saksi  dan korban;  dan  (e)  Undang-Undang  No.  13 Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi dan Korban.
Studi  empiris  dalam  penelitian bukan  untuk  mencari  data-data  primer, melainkan data-data yang diperoleh data- data sekunder dari berbagai sumber baik media  cetak  maupun  online.  Adapun kasus-kasus  dan  pendapat  pakar  yang
ada  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari berbagai  penelitian  sebelumnya  yang berkaitan  dengan  perlindungan  korban berita hoax di Indonesia. (23–25)

## D. PEMBAHASAN
1. Analisis Hukum Pidana Terhadap  Pelaku  Penyebaran Berita Hoax
Hoax merupakan  suatu  berita  atau pernyataan  mengenai  informasi  yang tidak  valid  atau  palsu  yang  sengaja disebarluaskan  agar  membuat  keadaan menjadi heboh serta data informasi yang digunakan  bukanlah  data  yang  valid. Namun  juga  ada  yang  dengan  sengaja berita hoax tersebut  dibuat  untuk membuat  seseorang  itu  berfikir  tentang suatu  hal  yang  bisa  saja  menjadikan pemikiran tersebut sesat karena pengaruh dari opini-opini yang
dikembangkan.  Sebelum  ada  media sosial  seperti  instagram, facebook , twitter,  path , whatsapp bahkan  blog. Berita hoax disebarluaskan  melewati e-mail dan  pesan  singkat,  yaitu Short Message Services (SMS).
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian Masyarakat Telematika Indonesia (2017),  jenis hoax yang  sering  diterima oleh  masyarakat  adalah  dalam  bidang sosial  politik,  pilkada,  pemerintah  dan juga  SARA.  Dalam  penelitian  ini  yang mana kasus-kasus dalam bentuk informasi  atau  berita  dan  juga  gambar hoax yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah dan Presiden. Oleh karenanya, hoax memiliki  dimensi  penegakan  hukum yang  kompleks  karena  akan  sangat berkaitan dengan hukum pidana, hukum dan  teknologi,  dan  bahkan  hak  asasi manusia. (26)
Penjelasan mengenai Tindak pidana sendiri  merupakan  sebuah  pengertian yang  yuridis,  beda  lagi  dengan  istilah
12
lain seperti perbuatan yang menimbulkan sebuah kejahatan. Tindak kejahatan  merupakan  salah  satu  bentuk tingkah  laku  yang  hanya  melanggar undang-undang  hukum  pidana.  Secara penjelasan  mengenai  yuridis  formal. Maka barang siapa bagi yang melanggar undang-undang tersebut akan dikenakan pidana.  dari  situlah  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  sebuah  perbuatan yang  dilarang  oleh  undang-undang harus  di  hindari.  Dan  setiap  peraturan mengenai larangan-larangan yang dibuat  wajib  ditaati  oleh  semua  warga negara yang bertempat tinggal di negara tersebut  baik  itu  yang  telah  diatur  di dalam  peraturan  di  tingkat  nasional maupun peraturan daerah. (15,16,27)
Oleh  karena  suatu  pelanggaran tindak pidana yang melanggar  pasal  28 ayat  1  Undang-Undang  No  11  Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (UU  ITE),  sebagaimana ditegaskan oleh Hamzah (2014), Bassar (2016), Reid (1997), dan Rosita & Hari (2016) menjelaskan tentang penyebaran berita hoax atau kabar bohong: “Setiap  orang  yang  apabila  dengan sengaja  dan  tanpa  mempunyai  hak untuk  menyebar  luaskan  berita  bohong dan menyesatkan seseorang yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam  transaksi  elektronik.” (16,28,29)
Sehingga  pasal  28  ayat  (1)  memenuhi unsur:
a. Kepada  pelaku  penyebar  berita bohong hoax adalah  mencakup setiap  orang  baik  pelaku  maupun membagikan.
b. Sebuah  bentuk  kesengajaan  yang tanpa  hak  menyebarluaskan  berita bohong  dan  menyesatkan  orang lain,  serta  juga  terbukti  melakukan perbuatan  tindak  pidana  yang  telah diancamkan  pasal  tersebut  yang dimaksud  disini  adalah  sesuatu kesalahan yang sengaja dibuat.
c. Melawan hukum disini menjelaskan  perbuatan  yang  tidak memiliki  hak.  Tidak  memiliki  hak disini  yang  dimaksud  adalah tindakan yang menyebabkan perlawanan hukum.
d. Seseorang yang telah dengan sengaja  membagikan  berita  yang tidak  sesuai  dengan  fakta.  Maka disama  artikan  dengan  perbuatan menyebarkan.
Objek berita palsu disini sama saja dengan  sebuah  berita  bohong  karena sama-sama  mengandung  pengertian tidak  lengkap,  tidak  memenuhi  unsur, dan  tidak  valid.  Kerugian  yang  disini bukan  saja  dalam  bentuk  uang  akan tetapi  juga  misal  timbul  rasa  cemas, malu dan hilangnya rasa untuk bahagian dan sebagainya. Unsur yang terakhir ini maka  menjadi  syarat  bahwa  berita bohong  yang  dikeluarkan  haruslah mengakibatkan  suatu  kerugian  bagi konsumen.  Artinya  jika  berita  tersebut tidak  terjadi  kerugian  konsumen  di dalam  transaksi  elektronik  maka  jelas tidak dapat dilakukan proses pemidanaan,  yang  dimaksud  disini adalah  yang  mengakibatkan  kerugian para konsumen dalam Transaksi
elektroniknya. (28,30)
2. Peraturan Berkaian dengan Penyebaran Berita Hoax Berita hoax yang dapat menyebabkan kegaduhan dan disintegrasi  diatur  dalam  Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Hukum  Pidana.  Di  dalam  Pasal  14 Undang-Undang a  quo mejelaskan  dan menegaskan:  ayat  1  “Barangsiapa, dengan  sengaja  menyiarkan  berita  atau pemberitahuan
bohong,
dan menyebarkan  kegaduhan  di  kalangan masyarakat,  akan  dihukum  dengan hukuman  penjara  setinggi-tingginya
13 maksimal  sepuluh  tahun”.  Ayat  2 “Barangsiapa mengeluarkan
pemberitaan  yang  dapat  menyebabkan kegaduhan  di  kalangan  masyarakat, sedangkan  dia  layak  menyangka  bahwa berita atau pemberitahuan yang disebarkan  itu  bersifat  bohong,  maka dikenakan  hukuman  penjara  setinggi- tingginya tiga tahun.
Adapun nilai pembeda yang memebedakan dari adanya dua
ketentuan  diatas,  yaitu  pada  ayat pertama  menjelaskan  perbuatan  yang berkaitan  tentang  penyebaran  berita bohong    akan  menimbulkan  suatu kegaduhan karena disebabkan kesengajaan sebagai maksud atau
kepastian  yang  nyata.  Dalam  artian pelaku telah jelas-jelas memiliki kehendak,  kemauan  dan  pengetahuan kalau  perbuatan    menyebarkan  berita hoax  itu  akan  me-nimbulkan  suatu kegaduhan. Sedangkan pada ayat keduanya, merupakan perbuatan sebagai kesengajaan  akan  kemungkinan,  bahwa kepadanya  patut  mengetahui  atau  patut menduga  kalau  dari  pada  perbuatan menyebarkan  berita  kebohongan  akan menimbulkan
kegaduhan. Soal kekaburan  makna  me-ngenai  apa  yang dimaksud  “kegaduhan”  dalam  pasal a quo ,  telah  dijelaskan  dalam  ketentuan bahwa,  kegaduhan  adalah  lebih  hebat maknanya  dari  pada  kegelisahan  dan sesuatu  yang  dapat  menggoncangkan hati  penduduk  yang  jumlahnya  tidak sedikit.  Kemudian,  penyebaran  berita bohong  yang  dapat  menimbulkan  dan menyebabkan  kebencian  terhadap  suatu golongan  tertentu,  ketentuannya  telah diatur dan ditetapkan ke dalam Pasal 28 ayat 2 mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)  yang  pada  intinya:  “Setiap    orang yang  dengan  cara  sengaja    dan  tanpa memiliki  hak  menyebarkan  informasi yang  bertujuan  untuk  menimbulkan individu  atau  kelompk  masyarakat
tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama, ras,  dan  antargolonganrasa  kebencian atau permusuhan tertentu.
Namun  pada  pasal  ini  sebenarnya tidak memuat unsur perbuatan kebohongan. Hanya saja, ketika dikaitkan  dengan  peristiwa  hukumnya seringkali  perbuatan  yang  dilakukan dengan  sengaja  untuk  menyebarkan informasi yang tujuannya untuk menimbulkan  atau  membuat  kebencian, konten dan informasi yang disebarkanpun biasanya tidak berdasarkan  kebenaran  atau  sifatnya merupakan  berita hoax .  Maka  dari  itu untuk melawan dan memberantas berita hoax dan  mencegah  apabila  terjadi meluasnya dampak negatif hoax ,
pemerintah pada dasarnya telah
memiliki  dan  menyediakan  paying hukum  yang  memadai.  Berikut  ini dijelaskan  beberapa  penjabaran  singkat dan  penjelasan  mengenai  pasal-pasal  di dalam  Undang-Undang  yang  mengatur tentang berita hoax :
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (31) 1) Pasal  311  KUHP:  “jika  yang melakukan suatu kejahatan pencemaran  baik  itu  pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan  terlebih  dahulu  apa yang  dituduhkan    itu  benar,  tidak membuktikan,      dan  tuduhan  apa yang diketahui dilakukan bertentangan,  maka  dia  diancam dengan  penjara  pidana  paling lama empat tahun karena melakukan fitnah.”
2) Pasal  378  KUHP:  “barang  siapa yang  dengan  maksud  dan  tujuan untuk    menguntungkan    diri sendiri atau menguntungkan orang lain  secara  melawan  hukum, dengan    menggunakan  nama palsu  atau  martabat  palsunya, kemudian  dilakukan  juga  dengan tipu  muslihat,    ataupun  dengan
14 serangkaian kebohongan, sehinggan  menyebabkan  orang lain  untuk  menggerakan  atau menyerahkan sesuatu hal kepadany  atau  juga  dapat  agar orang tersebut memberikan hutangnya maupun menghapuskan piutangnya maka dipidana penjara paling  lama  empat  tahun  dengan berdasarkan ancaman karena penipuan.
b. Undang-Undang  No.1  Tahun  1946 tentang  Peraturan  Hukum  Pidana Pasal 14   ayat (1) dan (2) dan Pasal 15.
1) Ayat  1:  “barangsiapa,    dengan sengaja  menyiarkan  suatu  berita bohong,  dan  dengan  sengaja menciptakan kegaduhan dikalangan masyarakat, maka dikenakan ancaman pidana dengan hukuman penjara setinggi-tingginya  atau  maksimal sepuluh tahun.” 2) Ayat      2      “barang  siapa menyiarkan      suatu  berita  atau mengeluarkan  suatu  berita  yang
dapat menciptakan kegaduhan dikalangan  rakyat,  sedangkan  ia patut  menduga  dan  menyangka bahwa  berita  itu  adalah  bohong, maka dikenakan ancaman penjara  setinggi-tingginya  tiga tahun.” 3) Pasal  15  “barang  siapa  dengan sengaja  menyebarkan  kabar  tidak benar/tidak  sesuai  ataupun  kabar berlebihanalaupun dirinya mengetahui  dan  paham  ataupun paling tidak patut menduga tentang  kabar  tersebut,  sehinggan dapat menyebabkan  kegaduhan  di kalangan masyarakat maka dikenakan hukuman penjara maksimal 2 tahun.
c. UU  No.  19  Tahun  2016  mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik
1) Pasal  27  ayat  (3):  “setiap  orang ya n g  dengan  sengaja,  dan  tanpa memiliki  hak  mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” 2) Pasal  28  ayat  (1)  dan  (2):  Ayat  1
“setiap  orang  yang  dengan sengaja  dan  tanpa  memiliki  hak menyebar  luaskan  berita  bohong dan  menyesatkan  yang  kemudian mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi
elektornik.”.  Ayat  2  “setiap  orang yang  dengan  sengaja  dan  tanpa hak  melakukan  dan  menyebarkan informasi  yang  bertujuan  untuk menimbulkan    rasa  kebencian atau    pemusuhan    berdasarkan atas  suku,  agama,  ras,  dan antar golongan kepada individu dan/atau  kelompok  masyarakat tertentu.
3. Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban  Penipuan  berita Hoax Berdasarkan Pendekatan Viktimologi Perlindungan memiliki suatu pengertian  yaitu  perbuatan  dengan maksud  yaitu  melindungi  dan  memberi pertolongan  kepada  seseorang.  Istilah hukumnya  sendiri  ada  bermacam- macam.  Yang  pertama recht yaitu berasal dari kata rechtum yang memiliki  arti  bimbingan,  tuntutan  atau pemerintahan.  Sedangkan  untuk ius berasal  dari  kata iubre yang  memiliki arti  mengatur  atau  memerintah.  Kata mengatur atau memerintah ini
mengandung dan berdasar pada kewibawaan. (20)
Sehingga,  perlindungan  hukum dapat  dimaknai  sebagai  segala  upaya yang dilakukan secara sadar berdasarkan  akal  dan  pikiran  oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan di setiap lapisan, penguasaan dan juga pemenuhan kesejahteraan hidup berkelanjutan sesuai  dengan  hak-hak  asasi  yang  telah ada.  Kemudian  untuk  penipuan  di internet    sendiri  memilik  bahasa  lain yaitu  penipuan  yang  dilakukan  secara online. Jadi pada  prinsipnya  sama dengan penipuan yang bersifat konvensional, hanya saja yang membedakan dari keduanya yaitu sarana perbuatannya yang menggunakan sistem-sistem elektronik
seperti handphone ,  komputer,  internet  dan perangkat  komunikasi  lain.  Sehingga jika  dianalisis  secara  hukum  penipuan yang  dilakukan  di  internet  atau  bisa juga  disebut  penipuan  secara online dapat diberlakukan sama halnya dengan delik konvensional.
Sedangkan mengenai  kebijakan hukumnya yang  berkaitan  dengan tindak  pidana  penipuan  yang  dilakukan secara  transaksi  jual  beli  di  internet, khususnya  dalam  hal  yang  berkaitan dengan  ini  kebijakan  yang  dapat diterapkan  dan  dikenakan  terhadap pelaku  adalah  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  UU  ITE sebagaimana    telah  dijabarkan  dalam peraturan    perundang-undangan    yang telah berlaku di indonesia terkait dalam tindak  pidana  tersebut,  masing-masing telah  diatur  dalam  satu  pasal.  Dalam KUHP  sendiri  pasal  yang  khusus mengatur  mengenai  perkara  tindak pidana penipuan terdapat di dalam Pasal 378   KUHP.
Sedangkan  dalam  Undang-undang ITE,  pasal  yang  telah  mengatur  terkait dengan  suatu  perkara  tindak  pidana
penipuan  khususnya  di  internet,  di  atur di  dalam  Pasal  28  ayat  1  Ancaman pidana  dan  dapat  dikenakan  terhadap pelaku adalah denda paling banyak satu miliar  dan/atau  pidana  penjaran  paling lama    6    (enam)    tahun    sebagai  mana yang  telah  disebutkan  dalam  Pasal  45 ayat  (2)  mengenai  UU  ITE,  perihal tentang ketentuan  pidana  yang diambil dari  pasal  28  ayat  (1)  mengenai  UU ITE.
Dimensi korban dalam kasus penyebaran  berita hoax dapat  dilihat dari berbagai aspek dan aturan perundang-undangan.  Misalnya,  dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa  yang  dikatakan  sebagai  korban adalah mereka yang mengalami penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan oleh  suatu  tindak  pidana  (Pasal  1). Maka  dalam  kasus  penyebaran  berita hoax , orang-orang yang dianggap sebagai  korban  haruslah  mengalami akibat  langsung  dari  tindak  pidana tersebut  baik  itu  berupa  akibat  fisik, mental atau kerugian finansial ekonomi.
Akibat  fisik,  berarti  si  korban mengalami  derita  fisik  dari  penyebaran berita hoax tersebut, misalnya perlakuan diskriminatif,  ancaman,  atau  bahkan penganiayaan yang menyebabkan terluka  atau  bahkan  hilangnya  nyawa akibat dari berita hoax tersebut. Namun dalam  kerugian  ini,  pelaku  tindak pidana  penyebaran  berita hoax dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya hanya dalam kasus
penyebaran berita tersebut, bukan ancaman ataupun penganiyaan terhadap korban.  Sehigga  hal  ini  menghadirkan permasalahan  dan  perdebatan  yang kompleks dalam pemidanaan itu sendiri. (32)
16

## E. PENUTUP
Semakin berkembang pesatnya teknologi  di  era  digital  sekarang,  maka semakin bermunculan permasalahan dan kejahatan  baru  yang  dilakukan  lewat sosial  media.  Salah  satunya  mengenai pemostingan dan pembagian berita palsu di media sosial. Terdapat peraturan yang mengatur  bukan  saja  untuk  pembuat berita  palsu  akan  tetapi  juga  mereka yang  memposting  dan  membagikan berita  tersebut  ke  kalangan  masyarakat lewat  sosial  media.  Maka  dari  itu dibentuklah dasar pemberaturan mengenai penyebaran dan pembagian berita  palsu. Hal yang berkaitan dengan
ini sebelumnya telah dijelaskan di dalam UU  No  11  Tahun  2008  sekarang  ini telah  berubah  kedalam  UU  No  19 Tahun  2016  pasal  28 Ayat 1 dan  Ayat 2.    Dan  juga  terdapat  pula  aturan penyebaran  berita  hoax  atau  palsu lainnya  yang juga  dijelaskan  kedalam UU  No 1  Tahun    1946    Pasal    14    dan Pasal  15.    Yang  mana  khususnya, pelaku  yang  menyebarkan  berita hoax dapat  dikenakan  pasal  lainnya  yang terdapat hubungan dengan penyebarluasan berita atau pemberitahuan yang bersifat palsu yakni Pasal 27 Ayat 3 UU No 19 Tahun 2016 Mengenai  ITE,  dan  juga  pasal  lain  di
KUHP yaitu pasal 378 dan pasal 311.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Krisnawati E. Penggunaan Internet oleh Kalangan Remaja di Kabupaten Semarang.  Cakrawala  J  Penelit  Sos. 2015;4(2):319–150. 2. Arnani  M,  Galih  B,  editor.  10  Hoaks yang  Paling  Berdampak  di  Masyarakat [Internet]. 2018. Tersedia pada: https://nasional.kompas.com/read/2018/ 12/19/15131571/10-hoaks-sepanjang- 2018-yang-paling-berdampak-di- masyarakat 3. Allcott  H,  Gentzkow  M.  Social  Media and  Fake  News  in  the  2016  Election.  J Econ Perspect. 2016;31(2):211–236.
4. Carr  CT,  Rebecca  HA.  Social  Media:
Defining, Developing, and Divining. Atl J Commun. 2015;23(2015):46–65.
5. Kietzmann JH, K H, P MI, S SB. Social Media  Get  Serious!  Understanding  the
Functional  Building  Blocks  of  Social Media. Bus Horiz. 2012;1(54):241–251. 6. Strini  A. Haox dan Banalitas  Kejahatan (Studi  Pustaka  tentang  Fenomena  Hoax dan Keterkaitan dengan Banalitas Kejahatan).  Transformasi  [Internet]. 2017;32(2017):76–167.  Tersedia  pada: http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Tra nsformasi/article/view/1798/1599 7. Juditha C. Hoax Communication Interactivity  in  Social  Media  and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya).  J  Pekommas  [Internet]. 2018;3(1):31–44. Tersedia pada: http://dx.doi.org/10.30818/jpkm.2018.2 030104 8. Arifin  R,  Muhtada  D.  Penal  Policy  and the  Complexity  of  Criminal  Law Enforcement.  J  Indones  Leg  Stud [Internet]. 2019;4(1):1–6. Tersedia pada: https://doi.org/10.15294/jils. v4i01.30189 9. Muthia  F.,  Arifin  R.  Kajian  Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara  (Cybercrime)  dalam  Perkara Pencemaran  Nama  Baik  di  Indonesia. RESAM J Huk [Internet]. 2019;5(1):21–39. Tersedia pada: https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.18 10. Putri  KD.,  Arifin  R.  Tinjauan  Teoritis Keadilan  dan  Kepastian  dalam  Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia). Mimb YUSTITIA. 2018;2(2):142–158. 11. Arifin  R,  Rasdi,  Alkadri  R.  Tinjauan Atas  Permasalahan  Penegakan  Hukum dan  Pemenuhan  Hak  dalam  Konteks Universalime  dan  Relativisme  Hak Asasi  Manusia  di  Indonesia.  J  Ilm  Huk Leg [Internet]. 2018;26(1):17–39. Tersedia  pada:  https://doi.org/10.22219/ jihl.v26i1.6612.g5770 12. Wijayanto  I,  Arifin  R.  Our  Children from  Cyberporn!:  Pedoman  untuk Orang Tua dalam Menyikapi Perkembangan  Teknologi  bagi  Kasus Cyberporn Anak-anak. Semarang:
17 BPFH UNNES; 2018. 13. Widyawati A, Arifin R. Modul Gerakan Anti  Perundungan  Anak.  Semarang: BPFH UNNES; 2018. 14. Asril S. Hukum Internet Dan Pengenalan  Mengenai  Masalah  Hukum di  Cyberspace.  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti; 2017. 15. Ferdian  A.  Tindak  Pidana  Informasi Transaksi  Elektronik.  Malang:  Media
Nusa; 2015. 16. Hamzah  A.  Aspek-aspek  Pidana  di Bidang Komputer. Jakarta: Sinar Grafika;
17. Howard  PEN,  Rainie  L,  Jones  S.  Days and  Nights  on  the  Internet:  The  Impact of  a  Diffusing:  The  Impact  of  a Diffusing  Technology.  Am  Behav  Sci. 2001;45(3):383–404. 18. Iswoko K. Kebijakan Pemerintah
Menangkal  Penyebaran  Berita  Palsu atau  „Hoax.‟  J  Muara  Ilmu  Sos Humaniora, dan Seni. 2017;1(1):13–23. 19. Bhayangkara,  Sami  C.  Ini  6  Informasi Hoax  yang  Fenomenal  hingga  Telan Korban  Jiwa.  OKENEWS  [Internet].
Tersedia  pada:  https://news.okezone. com/read/2018/03/28/337/1879324/ini-
6-informasi-hoax-yang-fenomenal- hingga-telan-korban-jiwa
20. Faiz  P.  Teori  Keadilan  Jhon  Rawls.  J Konstitusi. 2009;6(1):131–146.
21. Hikmah  M.  Mahkamah  Konstitusi  dan Penegakan Hakim dan HAM di Indonesia. J Huk dan Pembang. 2005;35(2):128–142.
22. Juwana  H.  Penegakan  Hukum  dalam Kajian Law and Development:  Problem and Fundamen Bagi Solusi di Indonesia. Indones J Int Law. 2006;3(2):212–241. 23. Hasbiansyah O. Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian  dalam  Ilmu  Sosial  dan Komunikasi.  J  Mediat.  2008;9(1):160– 172. 24. Mamudji S. Penelitian Hukum Normatif dan  Sebuah  Tinjauan  Singkat.  Jakarta: Rajawali; 2015. 25. Arifin  R,  Waspiah,  Latifiani.  D. Penulisan Karya Ilmiah untuk Mahasiswa  Hukum.  Semarang:  BPFH UNNES; 2018. 26. Indonesia  MT.  Survei  Wabah  Hoax Nasional.  In  2017.  Tersedia  pada: https://mastel.id/hasil-survey-wabah- hoax-nasional-2017/ 27. Bassar S. Tindak-Tindak Pidana Tertentu.  Bandung:  Remadja  Karya; 2016. 28. Reid  TS.  Crime  and  Criminology. Madison,  WI:  Brown  &  Benchmark; 1997. 29. Rosita L, Sasangka H. Hukum Pembuktian  dalam  Perkara  Pidana. Bandung: Mandar Maju; 2016. 30. Febriansyah  F.  Konsep  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.  Perspektif.  2016;21(3):220– 229. 31. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 32. Pomounda I. Perlindungan Hukum  bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi).  J  Ilmu  Huk  Leg  Opin. 2015;4(3):1–9.