## ANALISIS ALOKASI DANA HIBAH DI PROPINSI BANTEN

## Oleh Heni Rohaeni, Arenawati

## STMIK Bina Sarana Informatika dan FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ABSTRACT
Finance  is  important  object  in  government  .  Finance  managing  is  foundation  to manage  a  country.    Finance  allocation  must  describe  citizens  need  ,government need  in  public  service  and  equity.  Finance  allocation  can’t  describe  political interesting  of  the man who row the power. Grant fund is one item in budgeting. The Allocation of grant fund in Banten provience in 2013 is Rp. 415.451.525.000,00. It is 20,1 % from total budget in Banten provience. The proportion of Indirect funding is 39%, and 107 % of direct funding. This policy describe that funding for community development  and  infra  strcture  is  less  than  grant  fund.  Fact,  many  organization which receiving grant fund is not accountabel and fictive, so if the alocation of grant fund too big its cause dis-oriented and manipulating  in public budgeting.
Key words ; Budgeting , Funding,  Proportionality

## Latar Belakang Masalah
Keuangan  adalah  kunci  dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.  Karena  semua  kegiatan dalam  pemerintahan  dan  pembangunan akan bermuara dari ketersediaan keuangan, dana atau anggaran.  Melalui APBD  keuangan  Daerah  dianggarkan, untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam pengelolaan  dan  distribusi  keuangan daerah.  Sehingga  APBD  memiliki peranan penting dalam mengejawantahkan  kepentingan  daerah yang bersangkutan.
Persoalan  paling  penting  dalam pengelolaan  Keuangan  Daerah  adalah akuntabilitas  merupakan  kata  kunci yang  dibutuhkan  dalam  pengelolaan keuangan  daerah,  mengingat  instrumen keuangan  daerah  merupakan  bagian penting  yang  paling  menyita  perhatian publik  dewasa  ini.  Secara  moral, pentingnya  manajemen  keuangan  yang profesional menjadi keniscayaan mengingat  bahwa  keuangan  daerah pada dasarnya bersumber dari pajak dan retribusi  daerah  yang  dibayarkan  oleh masyarakatnya  sesuai  ketentuan  yang berlaku,  sehingga  harusnya  digunakan
kembali oleh pemerintah selaku pemegang mandat untuk menggunakannya bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
Akuntabilitas  mengacu  pada sejauhmana anggaran tersebut direncanakan, digunakan, dan menghasilkan  luaran  dan  manfaat  yang diharapkan
masyarakatnya.
Akuntabilitas  akan  lebih  diarahkan bagaimana anggaran daerah
peruntukannya dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Sehingga  anggaran  tersebut  memiliki dampak bagi kesejahteraan, peningkatan kualitas, pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia.
Berkaitan  dengan  akuntabilitas keuangan daerah, Provinsi Banten pada saat  ini  banyak  mendapat  sorotan berkaitan dengan temuan ICW ( Indonesia Corruption Watch ) dan BPK (Badan  Pemeriksa  Keuangan)  terkait dengan  penggunaan  Dana  Hibah  dan Bansos  (Bantuan  Sosial)  tahun  2011- 2013.  Berdasarkan  temuan  dari  ICW  , dari 391 milyar dana Hibah dan Bansos yang  disalurkan  pada  tahun  2011,  30%
diantaranya tidak jelas
pertanggungjawabannya.
Penyelewengan Dana Bansos ini diduga merugikan  keuangan  negara  sebesar 34,9. milyar http://www.tempo.co/read/news/2013/
10/12/063521269/Kejanggalan-Dana-
Bansos-Ratu-Atut-Versi-ICW .
Laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan APBD  Banten  tahun  2011,  ada  92 lembaga yang
belum mempertanggungjawabkan  pengunaan dana  hibah  senilai  Rp.68,3  miliar. Ditambah  lagi  pada  tahun  2010 terdapat  229  penerima  dana  bansos senilai  Rp.  3,87  miliar  dan  197 penerima  dana  bansos  tahun  2011 senilai  Rp.  3,65  miliar  yang  tidak mengkonfirmasi
bahwa telah menerima bansos dari Provinsi Banten. Menurut  Pemeliti  ICW,  Tama  Satya Langkun  :  “Sehingga  kuat  dugaan terjadinya  penyimpangan  dan  praktik korupsi  hibah  dan  bansos  yang bersumber dari APBD Banten”.
Sementara  pada  tahun  2012  dalam LHP  BPK  dijelaskan  bahwa  untuk
dana hibah pada tahun 2012, ditemukan  sebanyak  629  penerima hibah yang belum melengkapi pertanggungjawabannya  dan  sebanyak 1.284  penerima  bansos  yang  belum melengkapi laporan pertanggungjawabannya.Menurut
BPK, sebanyak Rp 82,414 miliar dana hibah  Provinsi  Banten  pada  tahun anggaran 2012 tidak bisa
dipertanggungjawabkan dan senilai Rp 9,993  miliar  dana  bansos  yang  belum bisa dinilai kewajarannya. http://www.beritasatu.co m/nasional/145734-dana-hibah- provinsi-banten-sebagian-besar- mengalir-ke-dinasti-atut.html
Indonesia Corruption Watch menemukan lima penyimpangan dalam  penyaluran  dana  hibah  dan Bansos di Provinsi Banten :
1. Terdapat 10 lembaga fiktif , setelah diadakan  uji  petik  berdasarkan alamat, keberadaan lembaga tersebut tidak ada. Total dana hibah dan  bantuan  social  yang  disalurkan adalah sebesar 4,5 milyar.
2. Terdapat 12 lembaga yang memiliki Nama  dana  Alamat  yang  sama,  hal
ini  merugikan  keuangan  Negara sebesar 28,9 milyar 3. Terdapat  14  lembaga  penerima dana  hibah  dipimpin  oleh  keluarga gubernur Ratu Atut Chosiyah nilainya sebesar 29,5 milyar.
4. Ketidak sesuaian dana yang diterima oleh lembaga dengan pagu yang ditetapkan, misalnya Lembaga  kajian  Politik  dan  Sosial Kabupaten  Pandeglang,  seharusnya menerima  500  juta,  tetapi  hanya menerima 35 juta.
5. Penerima  dana  hibah  tidak  jelas.
Dana  Bansos  tahun  2011  terdapat 51  milyar  yang  disalurkan  kepada 160  lembaga,  hanya  30  lembaga saja  yang  dicantumkan,  sementara sisanya  tidak  jelas,  hanya  tertulis “daftar terlampir” tetapi daftar tidak ada.
Berdasarkan  lima  temuan  ini jika  dihitung  kerugian  Negara  tidak hanya 34,9 milyar tetapi lebih dari itu, penyimpangan  dana  bansos  dan  hibah sekitar  113,9  milyar.  Besarnya  angka penyimpangan  dana  hibah  dan  bansos tersebut  tentunya  tidak  terlepas  dari rendahnya pengawasan dalam
pengelolaan keuangan Negara, sehingga  akuntabilitas  uang  Negara yang sebenarnya adalah hak masyarakat  tidak  tepat  sasaran,  dan hanya  menumpuk  pada  keluarga  dan organisasi  yang  memiliki  kepentingan secara  politis  keluarga  gubernur. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka judul makalah ini adalah : Akuntabilitas Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten.

## PEMBAHASAN

## 1. Tinjauan Pustaka
Menurut  UU  Nomor  17  Tahun 2003  Keuangan  Negara  adalah  semua hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat dinilai  dengan  uang,  serta  segala sesuatu  baik  berupa  uang  maupun berupa  barang  yang  dapat  dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.  Berdasarkan  definisi  tersebut dana hibah adalah milik Negara dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban Negara,  oleh  karena  itu  penggunaan uang  Negara  haruslah  sesuai  dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Berdasarkan Kepmendagri  Nomor 32  Tahun  2011  tentang  Pedoman Pengelolaan  Dana  Hibah  dan  Bansos dijelaskan Dana Hibah adalah pemberian  uang/barang  atau  jasa  dari pemerintah  daerah  kepada  pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan  daerah,  masyarakat  dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,  bersifat  tidak  wajib dan  tidak  mengikat,  serta  tidak  secara terus  menerus  yang  bertujuan  untuk menunjang  penyelenggaraan  urusan pemerintah daerah.
Sedangkan
Bantuan  sosial  adalah  pemberian bantuan  berupa  uang/barang  dari pemerintah  daerah  kepada  individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat  yang  sifatnya  tidak  secara terus  menerus  dan  selektif  yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Dari  pengertian  tersebut  jelas bahwa  tujuan  dari  dana  hibah  adalah untuk  menunjang  penyelenggaraan urusan  pemerintah  daerah.  Dalam  UU nomor  32  Tahun  2004  dijelaskan bahwa  urusan  pemerintah  daerah
terdiri  urusan  wajib  dan  pilihan. Urusan  wajib  terdiri  dari  pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat.  Sedangkan  urusan  pilihan berkaitan  dengan  potensi  apa  yang yang  menjadi  unggulan  yang  perlu dikembangkan  di  daerah  tersebut. Sehingga  seharusnya  belanja  hibah lebih  diperuntukkan  untuk  menunjang terselenggaranya  urusan  wajib  dan urusan pilihan di daerah.

## Manajemen  Belanja Daerah
Manajemen  Belanja  Daerah tidak  lebih  merupakan  instrument, teknik  atau  metode.  Oleh  karena  itu manajemen belanja akan menyesuaiakan  dengan  arah  kebijakan anggaran, khususnya kebijakan otonomi  yang  ditempuh  pemerintah daerah.khususnya  kebijakan  ekonomi yang  ditempu  pemerintah  daerah.
Sebagai alat untuk
mengimplementasikan kebijakan ekonomi,  maka  manajemen  belanja daerah  juga  harus  berorientasi  untuk mewujudkan  tiga  tujuan  kebijakan ekonomi, yaitu pertumbuhan, pemerataan  dan  stabilitas  ekonomi.
Untuk  menjaga  stabilitas  ekonomi, manajemen  belanja  daerah  harus difokuskan  pada  pelaksanaan  disiplin anggaran,  sedangkan  untukmencapai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan maka  manajemen  belanja  harus  focus pada  efesiensi  dan  efektifitas  alokasi anggaran  pada  berbagai  program pembangunan.  Dengan  kata  lain, sejalan dengan tujuan kebijakan ekonomi,  manajemen  belanja  daerah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu :
1. Menjamin dilakukan disiplin fiscal melalui pengendalian belanja
2. Alokasi  anggaran  sesuai  dengan kebijakan  dan  prioritas  anggaran (alokasi strategis)
3. Menjamin efesiensi dan efektifitas alokasi anggaran (Mahmudi, 2010
: 79-80)
Klasifikasi Belanja Daerah
Dalam  Struktur  APBD  yang mengacu  pada  PP  no.  58  tahun  2005 dan  Permendagri  Nomor  59  tahun 2007belanja  dikelompokkan  menjadi Belanja  Tidak  langsung  dan  Belanja Langsung.
1. Belanja  Tidak  Langsung  (Indirect
Cost)
Adalah  belanja  yang  tidak  terkait dengan program atau kegiatan.Dalam belanja tidak langsung  manfaat  belanja  kurang dari  satu  tahun,  bukan  obyek pemeliharaan  dan  tidak  dilaporkan dalam  neraca.  Yang  termasuk Belanja Tidak langsung adalah :
1) Belanja  Pegawai,  dengan  obyek belanja  :  gaji  dan  tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan  dan  anggota  DPRD, Biaya pemungutan pajak daerah
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial
6) Belanja Tak terduga
2. Belanja langsung
Yaitu belanja  yang terkait langsung dengan  program  kegiatan.  Belanja Langsung dirinci sebagai berikut :
1) Belanja Pegawai, dengan obyek belanja  meliputi  :  honorarium PNS,  honorarium  non  PNS, uang  lembur,  belanja  Beasiswa
Pendidikan PNS, Belanja kursus,  Pelatihan,  Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS.
2) Belanja Barang dan Jasa, dengan  obyek  belanja  antara lain :
- Belanja bahan habis pakai
- Belanja bahan/material
- Belanja jasa kantor
- Belanja premi asuransi
- Belanja  perwatan  kendaraan bermotor
- Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa rumah/
gedung/gudang/parker
- Belanja sewa sarana mobilitas - Belanja sewa alat berat
- Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor
- Belanja makanan dan minuman
- Belanja  pakaian  dinas  dan atribut
- Belanja pakaian kerja
- Belanja  pakaian  khusus dan hari-hari tertentu
- Belanja perjalanan dinas
- Belanja  perjalanan  pindah
tugas
- Belanja Pemulangan pegawai
3) Belanja  Modal,  dengan  obyek belanja antara lain :
- Belanja  modal  pengadaan tanah
- Belanja  modal  pengadaan alat-alat besar
- Belanja  modal  pengadaan alat-alat  angkutan  darat bermotor
- Belanja  modal  pengadaan alat-alat  angkutan  darat tidak bermotor
- Belanja  modal  pengadaan alat-alat angkutan laut
bermotor
- Belanja  modal  pengadaan alat-alat angkutan laut tidak bermotor
- Belanja  modal  pengadaan alat-alat angkutan udara
- Belanja  modal  pengadaan alat-alat bengkel
- Belanja  modal  pengadaan alat-alat pengolahan pertanian
- Belanja  modal  pengadaan peralatan kantor
- Belanja  modal  pengadaan perlengkapan kantor
- Belanja  modal  pengadaan computer
- Belanja  modal  pengadaan mebel
- Belanja  modal  pengadaan peralatan dapur
- Belanja  modal  pengadaan penghias  ruangan  rumah tangga
- Belanja  modal  pengadaan alat-alat studio
- Belanja  modal  pengadaan  alat- alat komunikasi
- Belanja  modal  pengadaan  alat- alat ukur
- Belanja modal alat-alat kedokteran
- Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
- Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan
- Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air.
- Belanja modal pengadaan penerangan  jalan,  taman  dan Hutan Kota
- Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon
- Belanja modal pengadaan Konstruksi /pembelian bangunan - Belanja modal pengadaan Buku/kepustakaan
- Belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan
- Belanja modal pengadaan Hewan/Ternak dan tanaman
- Belanja  modal  pengadaan  alat- alat persenjataan/keamanan
Operasionalisasi Dana Hibah
Dalam  Permendagri  Nomor  32
tahun 2011 dijelaskan beberapa
ketentuan berkaitan dengan pemberian hibah  oleh  pemerintah  daerah  sebagai berikut :
(1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2) Pemberian  hibah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
(3) Pemberian  hibah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran  program  dan  kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(4) Pemberian  hibah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
i. peruntukannya  secara  spesifik telah ditetapkan;
ii. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak  terus  menerus  setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan iii. memenuhi persyaratan penerima hibah.

## Penerima Hibah
Dalam pasal 5 Kepmendagri Nomor 32 tahun 2011 disebutkan bahwa Hibah dapat diberikan kepada:
a. pemerintah;
b. pemerintah daerah lainnya;
c. perusahaan daerah;
d. masyarakat; dan/atau
e. organisasi kemasyarakatan. Hibah kepada Pemerintah
sebagaimana dimaksud diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga  pemerintah  non kementerian  yang  wilayah  kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. Hibah kepada pemerintah  daerah  lainnya  diberikan
kepada  daerah  otonom  baru  hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan  peraturan  perundang- undangan.  Hibah  kepada  perusahaan daerah  diberikan  kepada  Badan  Usaha Milik  Daerah  dalam  rangka  penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.Hibah  kepada  masyarakat diberikan  kepada  kelompok  orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan,  keagamaan,  kesenian,  adat istiadat, dan keolahragaan non- profesional.  Hibah  kepada  organisasi kemasyarakatan diberikan kepada
organisasi kemasyarakatan yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Hibah  kepada  masyarakat    diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi  pemerintah  daerah yang bersangkutan. Hibah kepada
organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a. Telah  terdaftar  pada  pemerintah daerah setempat sekurang- kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan  lain  oleh  peraturan perundang-undangan;
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi  pemerintah  daerah yang bersangkutan; dan c. memiliki sekretariat tetap.
Penganggaran Dana Hibah
Dalam  pasal  (80  Kepmendagri Nomor  32  tahun  2011,  dijelaskan penganggaran  dana  hibah  sebagai berikut :
(1)  Pemerintah,  pemerintah  daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat
menyampaikan usulan hibah
secara  tertulis  kepada  kepala daerah.
(2)  Kepala  daerah  menunjuk  SKPD terkait  untuk  melakukan  evaluasi usulan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)  Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyampaikan hasil evaluasi
berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
(4)  TAPD  (Tim  Anggaran  Pemerintah Daerah) memberikan pertimbangan  atas  rekomendasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(3)  sesuai  dengan  prioritas  dan kemampuan keuangan daerah.
Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan  TAPD  smenjadi  dasar pencantuman  alokasi  anggaran  hibah dalam  rancangan  KUA  dan  PPAS. Pencantuman alokasi anggaran meliputi  anggaran  hibah  berupa  uang, barang, dan/atau jasa. Dengan ketentuan :
(1)  Hibah  berupa  uang  dicantumkan dalam RKA-PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)
(2)  Hibah  berupa  barang  atau  jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
(3)  RKA-PPKD  dan  RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran hibah dalam  APBD  sesuai  peraturan perundang-undangan.
(4)  Hibah  berupa  uang  dianggarkan dalam  kelompok  belanja  tidak langsung,  jenis  belanja  hibah, obyek,  dan  rincian  obyek  belanja berkenaan pada PPKD.
(5)  Hibah  berupa  barang  atau  jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan  kedalam  program dan  kegiatan,  yang  diuraikan kedalam  jenis  belanja  barang  dan jasa,  obyek  belanja  hibah  barang dan  jasa  berkenaan  kepada  pihak ketiga/masyarakat,  dan  rincian obyek  belanja  hibah  barang  atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat  berkenaan pada
SKPD.
(6) Rincian obyek belanja
dicantumkan  nama  penerima  dan besaran hibah.

## Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Hibah diatur sebagai berikut : Pasal 12 (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang  berdasarkan  atas  DPA- PPKD.
(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang  atau  jasa  berdasarkan  atas DPA-SKPD.
Pasal 13
(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam  NPHD  (Naskah  Perjanjian Hibah Daerah) yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
(2)  NPHD  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  paling  sedikit memuat ketentuan mengenai:
a. pemberi dan penerima hibah;
b. tujuan pemberian hibah;
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban;
e. tata cara penyaluran/penyerahan  hibah; dan
f. tata cara pelaporan hibah.
(3)  Kepala  daerah  dapat  menunjuk pejabat  yang  diberi  wewenang untuk menandatangani NPHD.
Proses  Penetapan  Penerima  dan penyaluran Dana Hibah
(1)  Kepala  daerah  menetapkan  daftar penerima  hibah  beserta  besaran uang  atau  jenis  barang  atau  jasa yang  akan  dihibahkan  dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang  APBD  dan  peraturan kepala  daerah  tentang  penjabaran APBD.
(2)  Daftar penerima hibah
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
(3)    Penyaluran/penyerahan  hibah  dari pemerintah daerah kepada penerima  hibah  dilakukan  setelah penandatanganan NPHD.
(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
(5)  Pengadaan  barang  dan  jasa  dalam
rangka hibah sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah
Pelaporan  dan  pertanggungjawaban dana  hibah  diatur  dalam  pasal  16-18 Kepmendagri  Nomor  32  Tahun  2011 sebagai berikut :
(1)  Penerima  hibah  berupa  uang menyampaikan laporan penggunaan  hibah  kepada  kepala daerah  melalui  PPKD  dengan tembusan SKPD terkait.
(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan  hibah  kepada  kepala daerah  melalui  kepala  SKPD terkait.
(3)  Hibah  berupa  uang  dicatat  sebagai realisasi  jenis  belanja  hibah  pada PPKD  dalam  tahun  anggaran berkenaan.
(4)  Hibah  berupa  barang  atau  jasa dicatat  sebagai  realisasi  obyek belanja  hibah  pada  jenis  belanja
barang  dan  jasa  dalam  program dan kegiatan pada SKPD terkait. Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
a. usulan  dari  calon  penerima  hibah kepada kepala daerah;
b. keputusan  kepala  daerah  tentang penetapan daftar penerima hibah;
c. NPHD;
d. pakta  integritas  dari  penerima hibah  yang  menyatakan  bahwa hibah yang diterima akan digunakan  sesuai  dengan  NPHD; dan
e.  bukti  transfer  uang  atas  pemberian hibah  berupa  uang  atau  bukti  serah terima  barang/jasa  atas  pemberian hibah berupa barang/jasa.
Pertanggungjawaban Penerima Hibah (1)  Penerima  hibah  bertanggungjawab secara  formal  dan  material  atas penggunaan hibah yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
a. laporan penggunaan hibah;
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa  hibah  yang  diterima
telah digunakan sesuai
NPHD; dan
c. bukti-bukti  pengeluaran  yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang- undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan  bukti  serah  terima barang/jasa  bagi  penerima hibah berupa barang/jasa.
(3)  Pertanggungjawaban  disampaikan kepada  kepala  daerah  paling lambat  tanggal  10  bulan  Januari tahun anggaran berikutnya,
kecuali  ditentukan  lain  sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Pertanggungjawaban  disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
Monitoring  Dan  Evaluasi  Dana
Hibah dan Bansos
Pasal 40
a. SKPD terkait melakukan monitoring  dan  evaluasi  atas pemberian  hibah  dan  bantuan sosial.
b. Hasil  monitoring  dan  evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  disampaikan  kepada  kepala
daerah  dengan  tembusan  kepada SKPD  yang  mempunyai  tugas dan fungsi pengawasan.
Pasal 41
Dalam  hal  hasil  monitoring  dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  40  ayat  (2)  terdapat  penggunaan hibah  atau  bantuan  sosial  yang  tidak sesuai  dengan  usulan  yang  telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial  yang  bersangkutan  dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Analisis Data
Berdasarkan  Keputusan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  32  tahun  2011 Dana Hibah adalah pemberian uang/barang  atau  jasa  dari  pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,  masyarakat  dan  organisasi kemasyarakatan,  yang  secara  spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,  serta  tidak  secara  terus menerus yang bertujuan untuk menunjang  penyelenggaraan  urusan pemerintah daerah.
Sedangkan
Bantuan  sosial  adalah  pemberian bantuan  berupa  uang/barang  dari pemerintah  daerah  kepada  individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat  yang  sifatnya  tidak  secara terus  menerus  dan  selektif  yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Berdasarkan  pengertian  diatas  , maka  dana  hibah  dapat  berupa  uang, barang  ataupun  jasa.  Penerima  dari hibah  diantaranya  pemerintah  daerah, perusahaan  daerah,  masyarakat  dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya.  Dari  penjelasan  ini sudah jelas bahwa lembaga, organisasi penerima
hibah sebelumnya memberikan  proposal  yang  secara terinci /spesifik menjelaskan untuk apa dana  tersebut  digunakan.  Sehingga penyaluran  dana  hibah  tidak  asal menunjuk, member, tetapi ada dasarnya.  Bahkan  dalam  keputusan kemendagri  nomor  32  tahun  2011 disebutkan dana hibah tersebut
bertujuan untuk
menunjang
penyelenggaraan  urusan  pemerintah
daerah.
Dana  Bantuan  sosial  menurut pengertian  kepmendagri  nomor  32 tahun  2011  berupa  uang  dan  barang. Penerima dana Bansos adalah individu,  keluarga,  kelompok  atau masyarakat. Penentuan siapa penerima bansos harus selektif, jadi harus benar- benar  diterima  oleh  orang  memiliki resiko  sosial.    Resiko  sosial  adalah kejadian  atau  peristiwa  yang  dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan  sosial  yang  ditanggung oleh  individu,  keluarga,  kelompok dan/atau  masyarakat  sebagai  dampak krisis  sosial,  krisis  ekonomi,  krisis politik,  fenomena  alam  dan  bencana alam  yang jika tidak diberikan belanja bantuan  sosial  akan  semakin  terpuruk dan  tidak  dapat  hidup  dalam  kondisi wajar.
Anggaran  Dana  Hibah    di  Provinsi Banten
Anggaran dana hibah di Provinsi  Banten  termasuk  6  besar provinsi untuk Alokasi belanja Hibah..pada  tahun  2013  .  Berikut  ini adalah  daftar  Daerah  dengan  Belanja Hibah terbesar . pada semester I tahun 2013 :
Tabel 1. Alokasi APBD Provinsi Untuk Belanja Hibah Tahun 2012 No Provinsi Belanja Hibah Semester I Alokasi APBD 1 Sumatra Utara 1,22 trilyun 2,17 trilyun 2. Jawa Timur 2,3 trilyun 4,19 trilyun 3. Jawa Tengah 1,9 trilyun 3,97 trilyun 4.. Jawa Barat 2,3 trilyun 5,3 trilyun 5. Banten 629 milyar 1,34 trilyun 6. Sulawesi Selatan 552 milyar 1,2 trilyun
http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/10/14/pemda-dengan-belanja-hibah- terbesar-598866.html
Dari  tabel  tersebut  sangatlah  wajar apabila Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa  Barat  dan  Sumatra  Utara mengalokasikan  dana  hibah  cukup besar,  karena  keempat  provinsi  ini memiliki  jumlah  kabupaten/kota  yang relatif banyak, lebih dari 20
kabupaten/kota.  Sementara  provinsi Banten hanya memiliki 8 kabupaten/kota. Sehingga secara proporsional  dana  hibah  provinsi
Banten lebih besar.
Anggaran untuk  Belanja Hibah Provinsi Banten adalah setelah perbaikan APBD berjumlah Rp. 415.451.525.000,  (empat  ratus  lima belas milyar empat ratus lima puh satu juta  lima  ratus  dua  puluh  lima  ribu rupiah.  Peruntukan  belanja  hibah secara global terdiri dari Hibah kepada Pemerintah  (SKPD),  hibah  kepada Pemerintah  Daerah  lainnya,  hibah kepada  Perusahaan  Daerah,  hibah kepada  masyarakat  dan  hibah  kepada organisasi  kemasyarakatan.Berikut  ini
adalah  besar  belanja  hibah  di  Provinsi Banten berdasarkan peruntukannya :
Tabel

## Rincian Belanja Hibah Provinsi Banten Tahun 2013
NO RINCIAN OBYEK BELANJA A P B D P A P B D ( +/- ) PAGU ANGGARAN JUMLAH PAGU ANGGARAN JUMLAH PAGU 358,500,000,000 415,451,525,000 1 HIBAH KEPADA PEMERINTAH 27,350,000,000 25,950,000,000 (1,400,000,000) 2 HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 0 0 0 3 HIBAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH 0 0 0 4 HIBAH KEPADA MASYARAKAT 255,060,500,000 319,112,025,000 64,051,525,000 5 HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN 76,089,500,000 70,389,500,000 (5,700,000,000) JUMLAH - 358,500,000,000 415,451,525,000 56,951,525,000
Sumber : Lampiran Nota Pertimbangan Pemberian Dana Hibah Tahun 2013
Berdasarkan  data  tersebut  sebagian besar  dana  hibah  diberikan  kepada masyarakat  yaitu  sekitar  77  %, selanjutnya dana hibah terbesar diberikan kepada organisasi kemasyarakatan  yaitu  sekitar  17  %. Data  ini  menunjukkan  bahwa  belanja hibah  lebih  dikonsentrasikan  kepada kebutuhan  masyarakat,  baik  dalam sebuah  kelompok,  seperti  Majelis Taklim,  DKM,  KSM  dan  Kelompok- kelompok  masyarakat  lainnya.  Selain
pada  masyarakat  secara  individu  dan kelompok  masyarakat,  dana  hibah yang  diperuntukkan  pada  masyarakat juga  dipergunakan  untu  program pembangunan masyarakat, seperti pembangunan  jalan  desa,  perbaikan rumah dan lain sebagainya.
Besarnya peruntukan dana hibah  pada  masyarakat  memang  dapat langsung  pada  sasarannya,  peruntukan ini akan efektif apabila masyarakat dan kelompok  masyarakat  untuk  tujuan
produktif,  bukan  bersifat  konsumtif. Karena  berdasarkan  observasi  yang dilakukan  pemberian  dana  hibah kepada  masyarakat  seringkali  tidak dimanfaatkan untuk kegiatan produksi, tetapi  digunakan  untuk  hal-hal  yang bersifat  konsumtif.  Misalkan  dana hibah  untuk  majelis  taklim,  seringkali hanya  digunakan  untuk  membeli seragam pengajian, tidak untuk meningkatkan  kapasittas  organisasi dan  kualitas  anggotanya.  Begitupula dalam
program-program pemberdayaan, dana hibah yang diberikan  pemerintah  tidakdigunakan
untuk  usaha  tetapi  dibelikan  barang- barang  elektronik,  kebutuhan  rumah tangga.
Kurang  bertanggung  jawabnya masyarakat  atas  dana  hibah  yang diberikan  padanya  ,  dikarena  mereka menganggap bahwa dana hibah adalah pemberian,  hadiah,  sehingga  tidak perlu dikembalikan dan dipertanggungjawabkan.
Alokasi belanja hibah di Provinsi Banten setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, kenaikan alokasi dana  hibah  tersebut  dapat  dijelaskan pada grafik di bawah ini :
Sumber : Data diolah dari berbagai sumber
Alokasi  Dana  Hibah  dan  Bansos provinsi  Banten  pada  tahun  2009
adalah sebesar 74 milyar rupiah terdiri dari  belanja  hibah  14  milyar  dan
bansos  60  milyar  .  Pada  tahun  2010 anggaran hibah dan bansos mengalami peningkatan yang sangat drastis menjadi  239,2 milyar untuk  hibah dan 51,4  milyar  untuk  bansos.  Dari anggaran  ini  menjadi  agak  janggal, karena belanja hibah mengalami kenaikan  mencapai  17  kali  lipat  dari dana hibah tahun sebelumnya,
sedangkan  dana  bansos  mengalami penurunan  sekitar  14  %.  Pada  tahun 2011  alokasi  dana  untuk  Hibah meningkat  menjadi  340,4  milyar  dan 51  milyar  untuk  Bansos.  Dana  hibah mengalami  kenaikan sebesar 42% dari tahun  sebelumnya,  sementara  dana bansos mengalami penurunan sekitar.0,8 %. 1) Proporsi Dana Hibah dibandingkan dengan APBD Tahun 2012-2014 Proporsi    dana  hibah  di
Provinsi  Banten  dapat  dijelaskan
dengan membandingkan besarnya belanja hibah dengan total keseluruhan Belanja Daerah APBD Provinsi
Banten. Berdasarkan olah data diperoleh
hasil sebagai berikut :

## Grafik 1.
Proporsi Belanja Hibah dibandingkan dengan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2014
Sumber ; LAKIP, APBD diolah Dari  grafik  tersebut  dapat dijelaskan  bahwa  proporsi  dana  hibah terhadap  keseluruhan  Belanja  APBD pada  tahun  2012  sebesar  5,6  %,  pada tahun  2013  sebesar  20,1%  dan  pada tahun 2014 sebesar 19,47 %.
Dari  tabel  ini  juga  terdapat kenaikan  yang  cukup  drastis  di  tahun 2013  sebesar  Rp.  1.288..000.000  atau sekitar 330 persen. Berdasarkan keterangan  dari  DPKAD  Provinsi Banten  dari  total  dana  Hibah  tahun 2012  sebesar  1.288.00.000.000    dan tahun  2013  sebesar  1.046  milyar
adalah dari Pusat untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah..
2) Proporsi Belanja Hibah Terhadap Belanja Tidak

## Langsung
Belanja  Hibah  dalam  struktur APBD adalah termasuk dalam Belanja Tidak  Langsung.  Proporsi  Jumlah Belanja  Hibah  terhadap  Belanja  Tidak Langsung  pada  tahun  2011  sebesar 16,7 %, pada tahun 2012 naik menjadi 39% dan pada tahun 2013 sebesar 29,6 %.    Gambaran  lebih  jelasnya  dapat dilihat pada grafik berikut :

## Grafik
Proporsi Belanja Hibah terhadap Belanja Tidak Langsung Provinsi Banten Tahun 2011-2013
Sumber : LAKIP, APBD diolah
Berdasarkan  grafik  tersebut  dapat dijelaskan  bahwa    pada  tahun  2012 terjadi  peningkatan  belanja  hibah, sehingga  perbandingan  belanja  hibah terhadap  dana  APBD  untuk  belanja tidak  langsung  mencapai  39%  pada tahun  2013  sebesar  .  Ini  menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah  kepada  kantor  pemerintah lain,  lembaga  swadaya  masyarakat, lembaga  kemasyarakatan,  kelompok masyarakat,  kelompok  profesi  dan organisasi  kemasyarakatan  semakin meningkat. Di satu sisi peningkatan ini
menunjukkan bahwa pemerintah akomodatif dalam memenuhi kebutuhan  masyarakat  dari  berbagai segemen. Karena belanja hibah diberikan  pada  organisasi  pemerintah, kelompok masyarakat, LSM, organisasi  kemasyarakatan  yang  telah mengajukan  proposalnya  .  Sehingga dapat  saja  sebagian  besar  dana  hibah diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan.
Di  sisi  lain,  meningkatnya belanja  hibah    mengurangi  belanja pembangunan  karena  belanja  hibah
dipergunakan  bukan  untuk  kegiatan pembanguan tetapi diberikan berdasarkan  kepentingan  politis  suatu organisas,  Pemberian  belanja  hibah seharusnya  didasarkan  pada  penting tidaknya  keberadaan  lembaga  tersebut bagi  pembangunan  ,  baik  spiritual, mental  maupun  fisik.  Pemberian  dana hibah  harus  jelas  peruntukan  dan pertanggungjawabannya, sehingga dana  hibah  benar-benar  memiliki manfaat  bagi  pengembangan  kapasitas masyarakat,  meningkatkan  partisi[asi dalam pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.  Sehingga  nilai  rupiah yang sangat besar tersebut benar-benar
dapat bermanfaat, bukan malah membuat  masyarakat,  LSS,  Ormas, Kelompok Profesi , kelompok masyarakat  dan kelompok keagamaan menjadi  tidak  kreatif,  karena  hanya mengandalkan  dana  dari  pemerintah dalam  rangka  menjalankan  kegiatan organisasinya.
3) Proporsi Belanja Hibah

## Terhadap Belanja Langsung
Belanja  hibah  di  Provinsi Banten sangat besar dan tidak proporsional jika dibandingkan dengan Belanja  Langsung,  yang  dimasukkan sebagi  belanja  program  kegiatan, alokasi  belanja  hibah  proporsinya cukup  besar,  hal  ini  dapat  dijelaskan pada grafik berikut  :
Sumber : LAKIP, APBD Provinsi Banten 2013 diolah
Berdasarkan  grafik  tersebut dapat  dijelaskan  bahwa  pada  tahun 2011  proporsi  belanja  hibah  terhadap belanja  langsung  hanya  sekitar  19  %, tetapi  sejak    tahun  2012  terjadi peningkatan  belanja  hibah,  sehingga proporsi  belanja  hibah  terhadap  dana APBD untuk belanja langsung mencapai hamper 64 %, suatu perbandingan yang cukup besar.
Bahkan  pada  tahun  2013  jumlah belanja hibah melebihi belanja langsung,  yaitu  :  107  %  atau  7  persen lebih besar dari total belanja langsung.
Proporsi seperti tentunya
secara  rasional  tidak  menggambarkan efesiensi  dan  efektifitas  anggarran.. Bagiamanapun belanja langsung seharusnya  lebih  besar  karena  dalam belanja  langsung  meliputi  beragam belanja  seperti  :  belanja  pegawai  di luar gaji, belanja alat , barang, belanja modal  dengan  lebih  dari  20  obyek anggaran.  Proporsi  belanja  tersebut juga menggambarkan bahwa
pemerintah  Provinsi  Banten  belum dapat  menentukan  skala  prioritas dalam penyusunan anggaran. Sehingga
belanja hibah menjadi lebih diprioritaskan dibandingkandengan belanja  langsung.  Dimana  belanja langsung dapat secara langsung mempengaruhi kinerja individu, kinerja organisasi dan kinerja pelayanan,seperti pengadaan ICT sistem,  pembelian  alat  kesehatan  dan lain-lain.  Maka  sudah  seharusnya belanja  langsung  secara  proporsi  lebih besar dibandingkan belanja hibah.
4) Proporsi
Belanja Hibah

## Terhadap Belanja Urusan Wajib
Urusan  wajib  adalah  urusan yang  sangat  mendasar  yang  berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara,  antara  lain  perlindungan  hal konstitusional, perlindungan kepentingan  nasional,  kesejahteraan umum dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI dan pemenuhan komitmen  nasional  yang  berkaitan dengan perjanjian konvensi internasional.
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi  merupakan  urusan  dalam
skala  provinsi  terdapat  pada  pasal  13 Bab III UU No. 32/2004  meliputi :
1. Perencanaan  dan  pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan,  pemanfaatan    dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan
ketertiban
umum dan ketentraman
masyarakat;
4. Penyediaan  sarana  dan  prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan  pendidikan  dan alokasi  sumber  daya  manusia potensial;
7. Penanggulangan  masalah  sosial lintas kabupaten/kota;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
9. Fasilitas  pengembangan  koperasi, usaha kecil dan menengah
termasuk lintas kabupaten/kota:
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan  pertanahan  termasuk lintas kabupaten/kota;
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
13. Pelayanan  administrasi  umum pemerintahan
14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
15. Peneyelenggaran  pelayanan  dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan  oleh  kabupaten/kota
; dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamantkan oleh peraturan
perundang-undangan
Jika dibandingkan dengan urusan wajib yang lain, alokasi belanja hibah  jauh  lebih  besar,  hal  ini  dapat dijelaskan pada grafik berikut  :
Grafik. 4
Proporsi Alokasi Dana Hibah dengan Urusan Wajib Pendidikan dan Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2013

## Sumber : Diolah dari berbagai sumber
Berdasarkan  grafik  tersebut,  sangatlah jelas ketimpangan  dalam  alokasi anggaran, dimana anggaran hibah jauh melebihi  anggaran  untuk  pendidikan dan  kesehatan  sebagai  bagian  dari urusan  wajib,  yang  saat  ini  mendapat banyak  perhatian.  Dari  grafik  tersebut dijelaskan bahwa anggaran pendidikan di  Provinsi  Banten adalah 17,4 % dari total  dana  hibah.  Anggaran  kesehatan hanya  sebesar  18,04  %  dari  total alokasi dana hibah. Urusan pendidikan dan  kesehatan  adalah  kebutuhan  yang mendasar  bagi  masyarakat,  sudah seharusnya  mendapatkan  porsi  yang besar  pula  dari  anggaran.  Dengan
anggaran  yang  besar  di  bidang pendidikan dan kesehatan, maka dapat meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia,  sementara  besarnya  dana hibah tidak banyak berpengaruh terhadap  peningkatan  kualitas  sumber daya manusia juga kualitas organisasi.
5) Proporsi  Alokasi  Belanja  Hibah Pada SKPD Provinsi Banten 2013
Sebagian  Alokasi  belanja  hibah dimasukkan  dalam  rencana  anggaran belanja  hibah  pada  setiap  SKPD. Berdasarkan  RKA  Provinsi  Banten  , alokasi dana hibah dari 20 SKPD yang ada  di  Provinsi  Banten  dapat  dilihat pada tabel berikut :
Tabel Alokasi Belanja Hibah Per-SKPD Provinsi Banten Tahun 2013 No SKPD Jumlah (Rp) 1. Balitbangda 10.000.000 2. Biro Kesra 78.485.072.000 3. Biro Pemerintahan 3.200.000 4. BLHD 25.000.000 5. BPAD 60.000.000 6. BPPMD 24.137.083.000 7. Dinas Pendidikan 6.587.500.000 8. Dinkop 1.375.000.000 9. Dinas Sosial 605.000.000 10. Disbudpar 357.000.000 11. Dishubkominfo 3.000.000.000 12. Disnakertrans 20.000.000 13. Disperindag 100.000.000 14. Dispora 1.753.415.000 15. Distanak 2.443.525.000 16. DKP 617.000.000 17. Kesbangpol 2.890.000.000 18. Ketapang (Ketahanan pangan) 10.000.000 19. SDAP 3.532.500.000 20. Dinas Kesehatan 1.015.000.000
Sumber : Rekap Hibah SKP, berbagai sumber diolah
Berdasarkan  data  tersebut maka  proporsi  alokasi  belanja  hibah terbesar  adalah  pada  Biro  Kesra Provinsi Banten, dengan total belanja Hibah sebesar                               Rp. 78.485.072.000 ( Tujuh puluh
delapan  milyar  empat  ratus  delapan puluh  lima  juta  tujuh  puluh  dua  ribu rupiah) dan selanjutnya adalah BPPMD  (  Badan  Pemberdayaan Perempuan  dan  Masyarakat  Desa) dengan jumlah Rp. 24.137.083.000 ( Dua  puluh  empat  milyar  seratus  tiga puluh  tujuh  juta  delapan  puluh  tiga ribu  rupiah).  Sebagian  besar  dana hibah  pada  SKPD  terkonsentrasi
pada kedua SKPD . Untuk menjelaskan keefektifan dana hibah , dapt  dilihat  dari  peruntukan  dana hibah pada kedua SKPD tersebut.
Dari  berbagai  penjelasan  dan gambaran  mengenai  alokasi  dana hibah  di  Provinsi  Banten,  dapat disimpulkan bahwa Besarnya Alokasi  Dana  Hibah  tidak  realistis, pertanggungjawaban tidak akuntabel, tidak didasarkan pada analisis kebutuhan. Sehngga besarnya anggaran tidak memberi manfaat dan berdampak terhadap kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Analisis  Keuangan  Negara  Dalam Alokasi  dana  Hibah    di  Provinsi Banten
Menurut  UU  Nomor  17 Tahun  2003,  Keuangan  Negara adalah semua  hak  dan  kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang maupun  berupa  barang  yang  dapat dijadikan  milik  negara  berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan
definisi  tersebut  dana  hibah  adalah milik
Negara dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban
Negara,  oleh  karena  itu  penggunaan uang  Negara  haruslah  sesuai  dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Berdasarkan Kepmendagri Nomor 32  Tahun  2011  tentang  Pedoman Pengelolaan  Dana  Hibah  dan  Bansos dijelaskan Dana Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah
kepada pemerintah  atau  pemerintah  daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat  tidak  wajib  dan  tidak
mengikat,  serta  tidak  secara  terus menerus yang bertujuan untuk
menunjang  penyelenggaraan  urusan pemerintah daerah. Sedangkan Bantuan  sosial  adalah  pemberian bantuan  berupa  uang/barang  dari pemerintah  daerah  kepada  individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat  yang  sifatnya  tidak secara  terus  menerus  dan  selektif yang  bertujuan  untuk  melindungi dari  kemungkinan  terjadinya  resiko sosial.
Dari  pengertian  tersebut  jelas bahwa tujuan dari dana hibah adalah untuk  menunjang  penyelenggaraan urusan  pemerintah  daerah.  Dalam UU nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa  urusan  pemerintah  daerah terdiri  urusan  wajib  dan  pilihan. Urusan wajib terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan  hidup,  pemberdayaan masyarakat. Sedangkan urusan pilihan berkaitan dengan potensi apa yang  yang  menjadi  unggulan  yang perlu dikembangkan di daerah tersebut. Sehingga seharusnya belanja  hibah  lebih  diperuntukkan untuk  menunjang  terselenggaranya
urusan  wajib  dan  urusan  pilihan  di daerah.
Indikasi keberhasilan
otonomi  daerah  dan  desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat  (social  welfare)  yang semakin  baik,  kehidupan  demokrasi yang  semakin  maju  ,  keadilan, pemerataan serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai  apabila  lembaga  sektor public dikelola dengan
memperhatikan  konsep  value  for money.
Dalam konteks otonomi daerah, value  for  money merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah  derah  mencapai good governance . Value for money tersebut  harus  dioperasionalisasikan dalam  pengelolaan  dana  public ( public  money) yang  mendasarkan konsep value  for  money ,  maka diperlukan Sistem Pengelolaan Keuangan  Daerah  dan  Anggaran Daerah  yang  baik  (Mardiasmo, 2004:29)
Laporan  keuangan  untuk mendukung  pembuatan  keputusan ekonomi,  social  dan  politik  tersebut
meliputi  informasi  yang  digunakan untuk :
a. Membandingkan
kinerja keuangan  actual  dengan  yang dianggarkan
b. Menilai  kondisi  keuangan  dan hasil-hasil operasi
c. Membantu  menentukan  tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan  yang  terkait  dengan masalah  keuangan  dan  ketentuan lainnya
d. Membantu  dalam  mengevaluasi tingkat efesiensi dan efektivitas. (Mardiasmo, 2004: 31).
Pemerintah  daerah  selaku pengelola  dana  public  harus  mampu menyediakan  informasi  keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan,  tepat  waktu  dan  dapat dipercaya.  Untuk  itu,  pemerintah daerah  dituntut  untuk  memiliki sistem  informasi  akuntansi  yang handal. Jika sistem informasi akuntansi yang dimiliki masih lemah, maka kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut kurang  handal.  Oki  dalam  rangka memantapkan  otonomi  daerah  dan desentralisasi pemerintah daerah hendaknya  sudah  mulai  memikirkan
investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi pemerintah daerah.
Salah satu alat untuk memfasilitasi
terciptanya
transparansi  dan  akuntabilitas  public adalah  melalui  penyajian  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  yang komprehensif.  Dalam  era  otonomi daerah  dan  desentralisasi  anggaran (Perhitungan  APBD),  laporan  aliran kas dan neraca. (hal 37).
Tujuan  penyajian  laporan keuangan  oleh  pemerintah  daerah secara umum (37-38) :
a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan  ekonomi,  social  dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban
(accountability0  dan  pengelolaan (stewardship)
b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi  kinerja  manajerial dan organisasional Tujuan secara khusus
a. Memberikan  informasi  keuangan untuk menentukan dan memprediksi  aliran  kas,  saldo neraca,  kebutuhan  sumber  daya
financial  jangka  pendek  unit pemerintah.
b. Memberikan  informasi  keuangan
untuk menentukan dan memprediksi  kondisi  ekonomi suatu  unit  pemerintahan  dan perubahan –perubahan yang terjadi di dalamnya.
c. Memberikan  informasi  keuangan untuk memonitor kinerja,
kesesuaiannya  dengan  peraturan perundang-undangan, kontrak
yang telah disepakati dan ketentuan lain yang diisyaratkan.
d. Memberikan informasi untuk perencanaan  dan  penganggaran,
serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan
pembelanjaan sumber daya
ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional
e. Memberikan informasi untuk mengevaluasi  kinerja  manajerial dan organisasional. Implikasi dan Strategi Pemecahannya Berbagai kelemahan dan
permasalahan  yang  ditemui  dalam perencanaan pengeluran Pemda akan berimplikasi  pada  rendahnya  kinerja Pemda dalam melaksanakan berbagai
aktivitas pelayanan yang harus diberikan pada masyarakat. Untuk itu perlu adanya berbagai
penyempurnaan  ,  perubahan  dan penambahan pada instrument pengelolaan  Keuangan  Daerah  pada umumnya, dan Anggaran pada khususnya.  Setidaknya  terdapat  dua perubahan mendasar yang dibutuhkan,  yaitu  :  Perlunya  Standar Analisa  Belanja (SAB)  dan perlunya reformasi pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. (Mardiasmo, 2004 175).
1. Standar  Analisa  Belanja  atau
Standard  Spending Assesment (SSA) sebagai  dasar  penetuan alokasi  dana  untuk  tiap  kegiatan pemerintah  daerah.  SAB    adalah perkiraan jumlah pengeluaran (alokasi  dana)  untuk  setiap  unit kerja Pemerintah Daerah, program kerja  dan  atau  unit  kegiatan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan  untuk  menghasilkan suatu  tingkat  pelayanan  public tertentu  sesuai  dengan  tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dengan
SAB itu, akan dimungkinkan munculnya
identifikasi   kebutuhan dana  yang
lebih  akurat,  baik  untuk  kegiatan rutin, maupun pembangunan.
Identifikasi input, teknik produksi pelayanan  public  dan  tingkat kualitas  minimal  yang  harus dihasilkan  oleh  suatu  unit  kerja menjadi  syarat  untuk  menentukan alokasi  dana  yang  optimal  untuk setiap unit kerja pelayanan public. Dari  identifikasi  ketiga  hal  ini akan  diketahui  jumlah  kebutuhan riil  setiap unit aktivitas pelayanan dan  terukurnya  standar  kinerja, yang  dapat  dijadikan  acuan  untuk mempermudah langkah pengendalian dan evaluasi
kebijakan Pemerintah Daerah.
2. Reformasi  Pengelolaan  Keuangan
Daerah dan Anggaran Daerah Salah  satu  aspek  Pemerintahan Daerah  yang  harus  diatur  secara hati-hati adalah pengelolaan Keuangan  Daerah  dan  Anggaran
Daerah. Anggaran daerah
memainkan  peranan  yang  sangat penting  dalam  mendukung  siklus perencaan startegik daerah. Anggaran Daerah dalam kaitan ini merupakan  jawaban  “what  is  our blueprint for action ?”.
Setelahnggaran Daerah akan
menghasilkan  ukuran  –ukuran kinerja  untuk  mengetahui  “how do we know if we are on the right track  ?”.  Dengan  demikian, Anggaran  Daerah  adalah  desain teknis  atau  cetak  biru  (blue  print) pelaksanaan strategi untuk mencapai visi daerah dengan cara- cara  yang  benar.  Karenanya  bila kualitas Anggaran Daerah rendah, maka  kualitas  pelaksaan  fungsi- fungsi  Pemerintah  Daerah  juga cenderung  lemah.  Bila  hal  ini terjadi,  maka  wujud  daerah  dan Pemerintah  Daerah  di  masa  yang akan  dating  sulit  untuk  dicapai. (Mardiasmo, 2004:176).
Sebagai  instrument  kebijakan  , Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan  kapabilitas  dan efektifitas  Pemerintah  Daerah. Pengembangan kapabilitas diartikan  sebagai  upaya  untuk memperbaiki kemampuan pemerintah  Daerah  menjalankan fungsi dan perannya secara efesien,  sedangkan  peningkatan efektivitas diartikan sebagai upaya untuk menyelaraskan kapabilitasnya  dengan  tuntutan
dan  kebutuhan  public  (World Bank,  1997)  dalam  Mardiasmo (2004:177).  Dalam  kaitan  ini, Anggaran  Daerah  harus  mampu secara optimal difungsikan sebagai  alat  untuk  menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan
pembangunan, otorisasi  pengeluaran  di  masa yang akan dating, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar  untuk  evaluasi  kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai  dan  alat  koordinasi  bagi semua aktivitas  dari berbagai  unit kerja (Jones & Pendlebury, 1996). Dengan  perubahan  ini  diharapkan penentuan  strategi,  prioritas  serta kebijakan  alokasi  anggaran  akan lebih  berorientasi  pada  tuntutan dan kebutuhan public. Mekanisme perencanaan  pembangunan  dan
juga karenanya perencanaan Anggaran Daerah harus merupakan proses yang mengakar
(bottom  up  planning).  Dengan sistem  bottom  up  planning  ini diharapkan  berbagai  jenis  barang dan  jasa  public  yang  disediakan
Pemerintah
Daerah sejalan
dengan  preferensi  dan  prioritas  di daerah yang bersangkutan (Mardiasmo, 2004:177).
Manajemen Biaya Strategik Untuk Mengendalikan Pengeluaran Daerah Penggunaan Anggaran Daerah yang berorientasi pada kinerja  memberikan  implikasi  bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan efesiensi  dalam  pengeluaran  Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dituntut menerapkan manajemen biaya strategic dengan memfokuskan pengurangan biaya secara signifikan. Pengurangan  biaya  pelayanan  public merupakan  hasil  dari  perbaikan kinerja Pemerintah
Daerah. Kegagalan Pemerintah Daerah dalam program efesiensi pengeluaran Daerah di masa lalu disebabkan oleh beberapa  faktor,  antara  lain  ( Mardiasmo, 2004:178) :
a. Pengeluaran  belum  berorientasi pada  kinerja  dan  kepentingan publik
b. Pengeluaran daerah yang
dilakukan  berorientasi  jangka pendek
c. Pemerintah Daerah bersifat reaktif,  tidak  proaktif  untuk mengeliminasi
sumber
pemborosan keuangan daerah.
d. Tidak  adanya  pengetahuan  yang memadai mengenai sifat biaya.
Pendekatan Strategik dalam pengurangan biaya (manajemen biaya strategic) memiliki karakteristik sebagai berikut
(Mardiasmo, 2004:178) :
1. Berjangka  panjang,  manajemen biaya strategic merupakan usaha jangka panjang yang membentuk kultur organisasi agar penurunan biaya  menjadi  budaya  yang mampu bertahan lama.
2. Berdasarkan  kultur  perbaikan berkelanjutan (continuous
improvement) dan berfokus pada pelayanan masyarakat. Manajemen biaya strategic harus
dilandasi  oleh  semangat  untuk
melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan public.
3. Pemerintah Daerah harus bersifat pro-aktif
4. Keseriusan  manajemen  puncak (kepala daerah) merupakan
penentu efektivitas program pengurangan  biaya  karena  pada dasarnya manajemen biaya startegik  merupakan  tone  from the top.
Penurunan  biaya  pemerintah  Daerah dapat dilakukan melalui perencanaan dan  pengendalian  aktivitas  .  yaitu dengan cara :
a. Pilihan  Aktivitas.  Strategi  yang berbeda  memerlukan  aktivitas yang  berbeda.  Aktivitas  yang berbeda menyebabkan biaya yang berbeda. Pemerintah Daerah hendaknya memilih strategi  yang  memerlukan  biaya terendah  untuk  mencapai  tujuan Pemerintah Daerah.
b. Pengurangan Aktivitas,
Pengurangan biaya dapat dicapai dengan mengurangi aktivitas.

## II. Kesimpulan
1. Kebijakan Belanja Hibah dan Bansos  di  Provinsi  Banten tidak didasarkan pada analisis kebutuhan dan bukan ditujukan  untuk  menunjang penyelenggaraan pembangunan  tetapi  lebih dikarenakan kepentingan
politis  penguasa.  Besarnya kewenangan  Kepala  Daerah dalam  menentukan  penerima dana  Hibah    yang  tertuang dalam  Kepmendagri  Nomor 32  Tahun  2011  Tentang Pedoman  Pemberian  Hibah dan  Bansos  yang  bersumber Dari  APBD,  menyebabkan
peluang terjadinya penyimpangan  dalam  alokasi Hibah. 2. Proporsi  belanja  hibah  tahun
2013  atas  Belanja  APBD
Provinsi  Banten  Tahun  2013 sebesar 20,1%. Proporsi belanja hibah terhadap Belanja Langsung APBD Provinsi  Banten  Tahun  2013 sebesar  29,6  %,  Proporsi belanja hibah terhadap
belanja langsung APBD
Provinsi  Banten  Tahun  2013 sebesar 107%.
3. Besarnya Belanja Hibah berdasarkan jumlah dan peruntukannya  tidak  efesien dan efektif karena manajemen  Belanja  Hibah  di Provinsi Banten belum dilakukan dengan baik.
Pengelolaan  belanja  hibah dan bansos , belum memperhatikan prinsip-
prinsip  manajemen  belanja, yaitu :
a. Perencaan belanja
b. Pengendalian Belanja
c. Akuntabilitas Belanja
d. Auditibilitas Belanja Dengan  menerapkan  prinsip- prinsip  dalam  manajemen belanja diharapkan tidak terjadi kesalahan sasaran penerima  dan  peruntukan, penyimpangan dalam alokasi, pertanggungjawaban yang jelas  dan  transparan  atas penggunaan  dana  hibah  dan bansos.
4. Alternatif  pemecahan  untuk permasalahan  belanja  Hibah di  provinsi  Banten  adalah dengan :
a. Standar  Analisa  Belanja atau Standard  Spending Assesment  (SSA) sebagai dasar  penetuan  alokasi dana  untuk  tiap  kegiatan pemerintah daerah.
b. Reformasi Pengelolaan Keuangan  Daerah  dan Anggaran Daerah perencanaan Anggaran
Daerah  harus  merupakan proses  yang  mengakar (bottom up planning).
c. Menerapkan  manajemen
biaya strategik untuk mengendalikan pengeluaran. Dalam management biaya startegik , dapat dilakukan pengurangan pengeluaran  apabila  pos belanja tersebut tidak efesien.

## DAFTAR PUSTAKA
Harahap , Sofyan Syafri , 2009,
Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan,  Jakarta: PT. RajaGrafindo
Mahmudi, 2010, Manajemen Keuangan Daerah,Jakarta, Erlangga
Mardiasmo ,  2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, Andi Rochmansyah, Sholeh,
UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pengelolaan Dana Hibah dan Bansos
http://www.beritasatu.com/nasional/ 145734-dana-hibah-provinsi-banten- sebagian-besar-mengalir-ke-dinasti- atut.html