Jurnal Kesehatan Panca Bhakti Lampung, vol 10 Oktober 2022, hlm 100 - 109 e-ISSN 2615-8604, P-ISSN:2338-0020 Online di http://ejournal.pancabhakti.ac.id/ DOI : 10.47218/jkpbl.v10i2.161

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
Rika Kurnia Kandacong 1 , Muh Fauzar Al-Hijrah 2 , Sherly Rudianti Batter 3
Program Studi Administrasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Sulawesi Barat, Majene,Indonesia *E-mail : Muhfauzar@unsulbar.ac.id ,

## Abstrak
BPJS Kesehatan diluncurkan pada awal tahun 2014, namun pada pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala terutama pada provider tingkat lanjutan (Rumah Sakit) yang belum maksimal memberikan pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Badan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Ibnu Sina  Kota  Makassar.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah Verifikator BPJS Kesehatan, Penanggung Jawab BPJS Kesehatan, Kepala Bagian Farmasi, serta  Petugas BPJS Kesehatan.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Ibnu Sina  Kota Makassar belum maksimal dalam pelaksanaan, terutama dalam hal SDM administrasi yang masih kurang, masih terjadi kekurangan obat, Teknologi Informasi yang  sering mengalami gangguan sehingga memperlambat proses pelayanan  BPJS  Kesehatan.  Disarankan  Rumah  Sakit  Ibnu  Sina  Kota  Makassar  agar  meningkatan  performa penyelenggaraan  BPJS  Kesehatan  di  Rumah  sakit,  dalam  hal  perhitungan  proporsi  SDM  non-medis,  serta peningkatan kapasitas manajemen rumah sakit.
Kata Kunci :  BPJS, Implementasi, Rumah Sakit

## Abstract
BPJS Health was launched in early 2014, but in its implementation there are still many obstacles, especially for advanced level providers (hospitals) that have not been optimal in providing health services. This study aims to determine the implementation of BPJS Health Agency policies at Ibnu Sina Hospital, Makassar City. This type of research  is  qualitative  research.  The  informants  in  this  study  were  the  BPJS  Health  Verifier,  the  Person  in Charge of BPJS Health, the Head of the Pharmacy Section, and the BPJS Health Officer. The results showed that  the  implementation  of  BPJS  Health  at  the  Ibnu  Sina  Hospital  in  Makassar  City  was  not  optimal  in  its implementation, especially in terms of administrative human resources that were still lacking, there was still a shortage  of  drugs,  Information  Technology  which  often  experienced  interference  so  that  it  slowed  down  the BPJS  Health  service  process.  It  is  recommended  that  the  Ibnu  Sina  Hospital  of  Makassar  City  improve  the performance  of  BPJS  Health  in  hospitals,  in  terms  of  calculating  the  proportion  of  non-medical  human resources, as well as increasing hospital management capacity.
Keywords : BPJS, Implementation, Hospital

## PENDAHULUAN
BPJS  adalah  lembaga  yang  dibuat  untuk menyelenggarakan
Program Jaminan Sosial  di  Indonesia  didasari  oleh  Undang- undang  Nomor  40  Tahun  2004  dan Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011. dalam  UU  No  24  Tahun  2011  tentang BPJS  dibentuk  yaitu  BPJS  Kesehatan  dan BPJS  Ketenagakerjaan  (Buku  Panduan Layanan BPJS, 2018).
Kepala  Departemen  Pelayanan  BPJS Kesehatan Makassar mengatakan, program
utama yang dilaksanakan adalah meningkatkan  pelayanan  terbaik  kepada peserta,  seperti  yang  direncanakan  BPJS pusat  tahun  ini  yakni  meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
Jumlah  kunjungan  pasien  BPJS  di  Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Makassar dari Bulan Januari-Desember  2021  di  instalasi  rawat jalan  sebanyak  21.300  orang,  sedangkan pada  instalasi  rawat  inap  sebanyak  38.325 orang,  sehinggah  jumlah  keseluruhan adalah 59.625 orang.
Kepesertaan  BPJS  di  Rumah  Sakit  Ibnu Sina  setiap  bulannya  meningkat,  rata-rata kunjungan  pasien  yang  mendominasi adalah  pasien  BPJS.  Pembiayaan  BPJS  di rumah  sakit  Ibnu  Sina  adalah  dengan penggunaan tarif INA CBGs, INA CBGs
merupakan  bentuk  pengelompokan  jenis penyakit  pasien  berdasarkan  atas  ciri-ciri klinis  yang  sama  dan  sumber  daya  yang digunakan  dalam  proses  pengobatan. Penelitian  Tuhumury  (2012)  tentang pelaksanaan Jamkesda di RSUD Manukwari  tidak  berjalan  sesuai  rencana, kurangnya  partisipasi  aktif  masyarakat, keterbukaan  akses  informasi,  kurangnya sosialisasi  tentang  program,  program Jamkesmas,  keterbatasan  sumber  daya manusia (SDM).
Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahayu (2010)  mengenai  implementasi  kebijakan Jamkesmas di rumah sakit (Studi Kasus di RSUD  Dr.  Suetomo)  menunjukkan  masih banyak  kendala  dalam  pelaksanaan program  Jamkesmas  yaitu  peningkatan klaim terhadap rumah sakit, mengakibatkan  kerugian  modal.  Lebih lanjut penelitian Ardianti (2012) menunjukkan bahwa pelaksanaan program
Jamkesda  di  RS  PMI  Bogor  masih  belum optimal  dan  masih  banyak  kesenjangan dalam pelaksanaannya seperti keterlambatan  pengajuan  permohonan pembayaran,  inkonsistensi  dalam  proses pembayaran,  kesesuaian  INA  -Tarif  CBG dengan  tarif  rawat  inap  dan  kurangnya keterlibatan rumah sakit dalam
pengelolaan program.
Berdasarkan penjelasan beberapa penelitian  di  atas,  menunjukkan  bahwa masih banyak proses pelaksanaan program jaminan  kesehatan  di  segala  bidang, terutama  di  rumah  sakit,  yang  belum berjalan  secara  optimal  dan  tepat  sasaran. Oleh  karena  itu,  untuk  mengkaji permasalahan  tersebut,  peneliti  memilih Rumah  Sakit  Ibnu  Sina  Kota  Makassar. sebagai tempat penelitian dengan beberapa pertimbangan didasari oleh beberapa fakta setelah  melakukan  observasi  yaitu  Rumah Sakit  Ibnu  Sina  merupakan  salah  satu rumah  sakit  swasta  yang  sudah  menerima pasien BPJS sejak 1 Januari 2014, Rumah Sakit  Ibnu  Sina  merupakan  rumah  sakit Tipe  B  sehinggah  pasien  rujukan  dari puskesmas cukup banyak, Jumlah kunjungan pasien BPJS dirumah sakit Ibnu
Sina setiap bulannya semakin meningkat Dari  paparan  Informasi  diatas  peneliti
melihat  bahwa  Rumah  Sakit  Ibnu  Sina memiliki peluang mendapatkan permasalahan  dalam  melayani  peserta BPJS Kesehatan.  Oleh karenanya peneliti ingin  memperoleh  informasi  secara mendalam  mengenai  Implementasi  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan di Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Makassar.

## METODOLOGI
Desain  Penelitian  dalam  Implementasi kebijakan BPJS Kesehatan adalah
penelitian  kualitatif.  Pengumpulan  data kualitatif  untuk  menggali  informasi  yang mendalam  dari  informan  ,  dilakukan wawancara mendalam dengan menggunakan  pedoman  wawancara  dan telaah dokumen serta observasi.
Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di Rumah  Sakit  Ibnu  Sina  Kota  Makassar  . Dalam  Penelitian  ini  yang  menjadi Informan  Kunci  adalah  Verifikator  BPJS Kesehatan  dan  Penanggung  Jawab  BPJS Kesehatan  yang  secara  langsung  berperan dalam  Implementasi  kebijakan  BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Ibnu Sina.
Sebagi  informan  biasa Kepala  Bagian Farmasi  dan  Petugas  BPJS  atau  yang bekerja  di  Rumah  Sakit  Ibnu  Sina  yang menjalankan  amanah  sebagai  pelaksana kebijakan BPJS Kesehatan.
Teknik pemilihan informan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah purposive sampling, yaitu informan dipilih secara  sengaja  atau  langsung  menunjuk orang-orang  yang  dianggap  mewakili karakteristik populasinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  melibatakan  6  orang informan,  yang  terdiri  atas  2  informan kunci  dan  4  informan  biasa.  Adapun Informan  yang  berhasil  diwawacarai
mendalam  Informan  kunci  yang  terlibat langsung  dalam  penelitian  ini  adalah Verifikator  BPJS  Kesehatan,  Penanggung jawab  BPJS  Kesehatan,  dan  4  orang Informan biasa yakni petugas Administrasi BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Ibnu sina serta Kepala Bagian Farmasi. Adapun hasil yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara  mendalam,  observasi  dan dokumentasi, sebagai berikut:

## Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  utama  dalam  pelaksanaan program  adalah  sumber  daya  manusia (staf).  Salah  satu  kegagalan  yang  paling umum  dalam  implementasi  kebijakan adalah orang tidak cukup, cukup atau tidak kompeten di bidangnya. Menambah jumlah karyawan  saja  tidak  cukup,  tetapi  perlu memiliki staf yang cukup dan kemampuan yang  sesuai  untuk  menjalankan  program tersebut.
Menurut  Ilyas  (2014),  SDM  adalah organisme  yang  unik  dan  kompleks,  dan hal  ini  dapat  dilihat  dalam  banyak  aspek yang  berbeda  antara  lain:  (a)  SDM merupakan  komponen  kritis,  (b)  SDM tidak langsung ada, (c) SDM tidak di-stok, (d) SDM adalah subjek yang absolut.
Berdasarkan  paparan  informan  dan pengamatan  peneliti,  sumber  yang  paling
berpengaruh  yang  dapat  menimbulkan masalah  adalah  staf  administrasi  dan pengelolah  agunan.  di  Rumah  Sakit  Ibnu Sina  yang  dapat  dikategorikan  masih kurang,  yaitu 1 Verifikator  yang aktif dari BPJS  Kesehatan,  dan  8  orang  tim  BPJS Kesehatan  dari  pihak  rumah  sakit,  dan  2 orang  tim  administrasi  pendaftaran. Sehinggah dengan pengembangan program kedepannya  yang  memiliki  cakupan sasaran yang semakin meningkat, RS Ibnu Sina  dapat  melakukan  perhitungan  jumlah kepegawaian  saat  ini  untuk  memprediksi kebutuhan tenaga kerja dimasa mendatang, khususnya  untuk  sektor  non  medis.  Selain itu, tim verifikasi BPJS dari RS Ibnu Sina masuk  RSU  sebanyak  1  orang  yang dikatakan sangat kurang.
Karena dengan minimnya jumlah verifikator  BPJS  di  RS  Ibnu  Sina,  maka pengajuan  bisa  lebih  lama  untuk diverifikasi  dan  bisa  diajukan  ke  kantor BPJS.  Meskipun  sejauh  ini  belum  ada peraturan  tentang jumlah  SDM  verifikator dari  BPJS,  kedepannya  agar  disesuaikan jumlah  verifikator  yang  ideal  untuk  satu Rumah Sakit dengan pertimbangan jumlah kepesertaan BPJS di Rumah Sakit tersebut karena  SDM  merupakan  aspek  penting dalam penyelenggaraan sebuah program.
Menurut  DeCenzo  dan  Robbins  (2005), manajemen  sumber  daya  manusia  adalah
bagian  dari  organisasi  yang  memberikan perhatian dan dimensi “orang”.
Manajemen  sumber  daya  manusia  dapat dilihat  dalam  dua  cara,  yaitu:  1. Manajemen  sumber  daya  manusia  adalah penyediaan  pegawai  untuk  mendukung fungsi  organisasi.  Perannya  adalah  untuk membantu memecahkan masalah manajemen  sumber  daya  manusia,  yaitu menyediakan  pekerja  atau  apa  pun  yang terlihat  langsung  dalam  produksi  barang dan jasa oleh suatu organisasi kantor.
Manajemen  sumber  daya  manusia  adalah fungsi  dan  tugas  setiap  manajer  dalam rangka mengelola karyawan secara efektif. Oleh  karena  itu,  perhatian  khusus  harus diberikan  kepada  sumber  daya  manusia untuk melaksanakan program JKN di masa depan.  Dan  penempatan  sumber  daya manusia  dalam  suatu  organisasi  harus berfungsi  secara  optimal  agar  program tetap berjalan.

## Sumber Daya Finansial
Sumber daya keuangan juga sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu program,  walaupun  terkadang  program membutuhkan  dana  yang  besar  untuk menghasilkan  program  yang  berkualitas.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan  No.  71  Tahun  2013,  Pasal  32 menyatakan  bahwa  BPJS  Kesehatan
membayar  fasilitas  kesehatan yang
memberikan  pelayanan  kepada  peserta. Biaya  tersebut  berdasarkan  kesepakatan antara  BPJS  Kesehatan  dengan  asosiasi fasilitas  kesehatan  di  rumah  sakit, berdasarkan  standar  tarif  biaya  yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Pembiayaan  program  BPJS  kesehatan  di RS Ibnu Sina berdasarkan hasil wawancara berasal  dari  klaim  ke  BPJS  Kesehatan. Selain  itu,  besaran  yang  dikucurkan  BPJS Kesehatan  berasal  dari  kerugian  tagihan rumah  sakit,  yang  sejalan  dengan  paket INA-CBGs  yang  diatur  pemerintah.  Oleh karena  itu,  rumah  sakit  harus  mampu mengelola uang ini dengan baik. Selain itu, rumah  sakit  ibnu  sina  merupakan  rumah sakit  swasta  sehinggah  tidak  mendapatkan subsidi  berupa  dana  dari  Pemerintah  Kota Makassar  untuk  alat  kesehatan  dan  obat, sehingga  pihak  rumah  sakit  untuk  saat merasa  terbebani  dengan  nilai  tarif  dari BPJS Kesehatan.
Terkait  beberapa  permasalahan  yang terjadi berkenaan dengan pembiayaan yang dipaparkan pada bab sebelumnya,
permasalahan  di  Rumah  Sakit  Ibnu  Sina mengerucut kepada masalah yaitu keterlambatan  pencairan  klaim  dari  BPJS Kesehatan.
Hal  ini  terlihat  jelas  merupakan  implikasi dari pelaksana yang tidak dapat menyelesaikan  tugasnya  sesuai  waktunya.
Masalah
keterlambatan pencairan reimbursement  menjadi  prioritas  yang harus  segera  ditangani  oleh  pihak  rumah sakit  dan  BPJS,  di  satu  sisi  peran  rumah sakit  sebagai  penyedia  layanan  kesehatan akan  terganggu  yaitu:  Fokus  pada penagihan  dan  pengarsipan  sesuai  jadwal, sehingga  jika  Anda  terlambat,  Anda  akan ditegur.  Misalnya,  setiap  bulan  pada tanggal  28,  pencatatan  dilengkapi  dan diperiksa  terlebih  dahulu  oleh  pihak internal rumah sakit
untuk kelengkapannya.
Kedua  BPJS  melalui  peraturannya  telah menetapkan  target  bahwa  setelah  15  hari kerja  sejak  tanggal  pengajuan  aplikasi lengkap, fasilitas kesehatan akan menerima dana,  yang  berarti  harus  ada  sanksi  jika setelah  15  hari  jumlah  uang  tidak  sesuai. dikirim ke rumah sakit.
Selanjutnya  karena  rumah  sakit  harus memperoleh  dana  dari  pembayaran  klaim dari BPJS, maka harus dicapai kesepakatan antara  rumah  sakit  dan  BPJS  untuk pencairan  dana  langsung  dari  BPJS,  agar pelaksanaan  pekerjaan  di  dalam  rumah sakit tidak terganggu.
Seperti  yang  diungkapkan  William Savedoff  (2008)  dalam  bukunya  bahwa hubungan  antara  penjamin  dana  asuransi dan  penyedia  jasa  merupakan  faktor penting dalam kinerja pembiayaan asuransi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan  bahwa  hubungan  sinergis yang  baik  antara  BPJS  dan  rumah  sakit akan  menentukan  kinerja  keuangan jaminan  sosial.  Di  sisi  lain,  permasalahan selisih  nilai  tarif  pelayanan  dengan  paket yang  tercantum  dalam  INA-CBGs  hanya dapat  diatasi  oleh  rumah  sakit  yang melakukan review pembelian obat atau alat kesehatan sesuai regulasi anggaran.
Peneliti  menyarankan  untuk  membangun sistem  manajemen  di  rumah  sakit  secara berkelanjutan  karena  jika  manajemen rumah  sakit  gagal  mengelola  pendanaan atau  mengembangkan  kebijakan  khusus, dikhawatirkan  rumah  sakit  akan  terus mengalami kerugian.

## Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Secara umum sarana dan prasarana sangat berperan  dalam  menunjang  keberhasilan upaya  yang  dilakukan  dalam  pelayanan publik,  karena  tanpa  kedua  hal  tersebut semua  kegiatan  pelaksanaan  tidak  akan dapat  terlaksana  dengan  hasil  yang diharapkan.  .  Rumah  Sakit  Ibnu  Sina merupakan  rumah  sakit  grade  B  dengan peralatan yang cukup lengkap, penggunaan
yang wajar, kepatuhan terhadap peraturan, kepatuhan  terhadap  peraturan  Menteri Kesehatan  tentang  klasifikasi  rumah  sakit menurut pelayanan yang dapat
diberikannya.
Hanya  saja,  untuk  pelayanan  BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Ibnu Sina masih terkendala,  karena    saat  pasien  ingin mendaftar atau menerbitkan kartu Egebilitas peserta  biasanya  terkendala karena  jaringan Error sebab  koneksi internet  atau  koneksi  pusat  dari software BPJS ada gangguan.

## Komunikasi Antar  Organisaisi
Penyelenggara  Program  BPJS  Kesehatan di RS Ibnu Sina Kota Makassar antara lain BPJS sebagai Penyelenggara Program JKN dan  RS  Ibnu  Sina  sebagai  Penyelenggara (Service  Provider/Penyedia  Pelayanan) Kesehatan  Lanjutan)  karena  program  JKN telah  bermitra  dengan  BPJS.  Menurut Goggins  (1990)  dalam  Hill  dan  Hupe (2002),  komunikasi  sangat  penting  untuk implementasi  suatu  kebijakan  karena masalah  komunikasi  seperti  kerjasama pelaksana individu.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013, pasal 2 ayat 1 dan
3 mengatur bahwa penyelenggara pelayanan  kesehatan  meliputi  semua fasilitas  yang  bekerja  sama  dengan  BPJS
Kesehatan  seperti  puskesmas,  rumah  sakit umum, dan rumah sakit swasta.

## Komunikasi Antar Lembaga
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn, komunikasi  antar  organisasi  merupakan salah  satu  faktor  yang  menentukan keberhasilan  proses  implementasi  atau implementasi kebijakan. Untuk memudahkan pelaksanaan program tersebut,  di  RS  Ibnu  Sina,  kota  Makassar, ditempatkan  verifikator  BPJS  kesehatan tersendiri  untuk  membantu  rumah  sakit dalam  melakukan  verifikasi  pencatatan selama  proses  pengajuan  permohonan, yang memberikan indikasi bahwa koordinasi antar organ tersebut tidak boleh terputus atau tidak jelas.
Dengan  adanya  BPJS  di  rumah  sakit, semakin  mudah  untuk  berkomunikasi antara  rumah  sakit  sebagai  penyedia layanan  kesehatan  dan  BPJS  sebagai penyelenggara program. Komunikasi utama terbentuk dari sistem dalam program BPJS  itu  sendiri  salah  satunya  laporan, laporan  sangat  penting  bagi  kedua  belah pihak  (rumah  sakit  dan  BPJS  Kesehatan) untuk menjalin komunikasi.
Selain  itu,  posisi  auditor  BPJS  Kesehatan saat  ini,  yang  ditempatkan  dengan  baik  di rumah sakit, segera memfasilitasi pertukaran  informasi  antara  rumah  sakit
dan  BPJS  Kesehatan  terkait  informasi terkait  pelaksanaan  program.  Dengan demikian,  sinergi  intensif  dapat  terbentuk antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit.

## Teknologi Informasi BPJS
Teknologi  informasi  (TI)  adalah  bidang manajemen  teknologi  dan  mencakup berbagai  bidang,  seperti  proses,  perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras, bahasa pemrograman, dan data dari konstruksi. Berdasarkan roadmap JKN  2012,  sebelum  BPJS  lahir,  PT ASKES  telah  mengembangkan  sumber daya  IT-nya dengan sangat baik, beberapa inovasi dilakukan, antara lain pengembangan  platform  Asterix  Bridge System,  yang  membantu  memangkas birokrasi pembayaran klaim dari 2 minggu menjadi  5  menit,  namun  dengan peningkatan  jumlah  peserta  dari  sekitar 16,5  juta  orang  menjadi  sekitar  237  juta orang  di  tahun  2019,  diperlukan pengembangan  sumber  daya  TI  yang komprehensif.  Sebuah  studi  menyeluruh tentang  sumber  daya  komputasi  saat  ini dan analisis kebutuhan  masa depan sangat penting.  Kenyataannya  di  lapangan, program  BPJS  kesehatan  di  rumah  sakit memiliki  sistem  informasi  utama  yang terletak  di  BPJS,  sehingga  mekanismenya cocok  bagi  BPJS  untuk  mengembangkan sistem tersebut.
Pada Roadmap JKN 2012 dituliskan bahwa pengembangan  TI  JKN  oleh  BPJS Kesehatan  harus  sesuai  dengan  7  aspek yaitu:  (a)  Relevansi  ( relevancy );  (b) Keakuratan  ( accuracy )  yang  memiliki faktor: kelengkapan ( completeness ), kebenaran  ( correctness ),  dan  keamanan ( security ); (c) Ketepatan waktu ( timeliness ); (d) Ekonomi (economy) yang memiliki  faktor:  sumber  daya  ( resources ) dan  biaya  ( cost );  (e)  Efisiensi  ( eficiency );
(f)  Dapat  dipercaya  ( reliability );  dan  (g)
Kegunaan ( usability ).
Jika  melihat  implementasinya  di  RS  Ibnu Sina  kota  Makassar,  dimana  terdapat kendala  nyata  dalam  menjalankan  aplikasi yang  terkadang  tidak  bisa  berjalan.  BPJS mengabaikan aspek kecepatan dan efisiensi pelaksanaan  di  rumah  sakit,  sehingga program  tidak  berjalan  dengan  baik.  Hal ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat  (Kementerian  Kesehatan)  dan  BPJS untuk  dapat  meningkatkan  kualitas teknologi  dalam  pelayanan  program  JKN, sebagaimana  juga  tertuang  dalam  Perpres No.  71  Tahun  2013,  Pasal  43  menyatakan bahwa  untuk  menjaga  kualitas  dan  biaya program JKN, harus dilakukan pengkajian teknologi kesehatan.

## KESIMPULAN
Jumlah  SDM  administrasi  masih  kurang namun petugas BPJS di Rumah Sakit Ibnu Sina  sudah  kompeten  dalam  melayani pasien,  tetapi  kemampuan  melayani petugas  BPJS  masih  minimun  karena masih  banyak  kekurangannya  misalnya masalah kecepatan pelayanan .
Ketersediaan  sarana  dan  prasarana  rumah sakit  sudah  sesuai  dengan  standarisasi namun  perlu  adanya  penambahan  sarana karena peningkatan pasien setiap bulannya, Ketersediaan  obat  pasien  BPJS  di  apotik masih  sering  terjadi  kekurangan  obat  di sebabkan  karena  Rumah  Sakit    terlambat melakukan  pembayaran    ke  Distributor obat.
Sumber  Pendanaan  BPJS  di  Rumah  Sakit Ibnu  Sina  berasal  dari  seberapa  banyak pasien  BPJS  yang  dilayani  Rumah  Sakit, kemudian  pihak  Rumah  Sakit  melakukan pengajuan klaim kepada BPJS.
Pada  komunikasi  antar    organisasi pelaksana,    kurangnya  jumlah  Verifikator BPJS  sehinggah  masih  terkendala  pada sering  terlambatnya  verifikasi  klaim. Komunikasi  antara  BPJS  dengan  Rumah Sakit  Ibnu  Sina  itu  terjalin  dengan  baik, Rumah  sakit  Ibnu  Sina  membuat  laporan ke Dinas Kesehatan perenam bulan. JKN
melakukan  monitoring  kepada  BPJS Kesehatan setiap 3 bulan.
Sarannya  diharapkan  untuk  mampu melakukan perhitungan terhadap kebutuhan  jumlah  SDM  yang  ada  saat  ini untuk  memproyeksikan  kebutuhan  SDM dimasa yang akan dating khususnya untuk bidang administrasi. Terkait keterlambatan pencairan  klaim,  rumah  sakit  dan  BPJS melakukan pemusatan pada penagihan dan pemberkasan yang terjadwal.
Diharapkan kepada BPJS kedepannya agar ditetapkan  jumlah  verifikator  yang  ideal untuk satu Rumah Sakit dengan pertimbangan  jumlah  kepesertaan  BPJS  di Rumah Sakit.

## KEPUSTAKAAN
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial. (2014). Buku  Panduan  Layanan Bagi  peserta  BPJS  Kesehatan , Jakarta.
Hasrillah,  H.,  Cikusin,  Y.,  &  Hayat,  H.
(2021).  Implementasi  Pelayanan Kesehatan  Masyarakat  Melalui
Program BPJS Kesehatan (Studi pada Puskesmas Kedungkandang Kota Malang). Jurnal Inovasi
Penelitian , 1 (12), 2869-2882.
Kurniawan,  D.  E.  N.  Y.  (2018).  Faktor faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam Pemanfaatan jaminan  kesehatan  nasional  di wilayah Kerja puskesmas tamalanrea jaya Kota Makassar. Skripsi. Universitas Hasanudin . Diakses pada tanggal, 13.
Perpres.  (2013). Peraturan  Presiden Nomor  12  Tahun  2013  Tentang Badan Jaminan Kesehatan Nasional . Jakarta
Profil  Rumah  Sakit  Ibnu  Sina  Makassar (2020). Data  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  di  RS  Ibnu  Sina Makassar. Makassar
Pertiwi,  M.,  &  Nurcahyanto,  H.  (2017).
Efektivitas  Program  Bpjs  Kesehatan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Pasien Pengguna Jasa Bpjs Kesehatan Di Puskesmas Srondol). Journal  of  Public  Policy and  Management  Review , 6(2),  416- 430.
Putri,  P.  M.,  &  Murdi,  P.  B.  (2019). Pelayanan  kesehatan  di  era  jaminan kesehatan  nasional  sebagai  program badan  penyelenggara  jaminan  sosial kesehatan. Jurnal
Wacana
Hukum , 25(80), 10-33061.
Sirajuddin,  I.  A.  (2016).  Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan  Publik  Dasar  Bidang Sosial  Di  Kota  Makassar. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 4(1), 1-14.
UU  RI.  (2011). Undang-Undang  Republik Indonesia No.24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan sosial .
UU  RI.  (2009). Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  44  Tahun  2009 Tentang Rumah sakit .