## DEMOKRASI DAN SYURA: PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT

## Muhammad Ichsan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala, Langsa, Indonesia Email: muhammadichsanichsanthalib@gmail.com
Diterima: 5 Januari 2014;  Disetujui:  21 Februari 2014
Abstract :  In  this  globalization  era,  the  term  of  democracy  has  been  part  of  political culture  in  Muslim  society,  which  unintentionally  hindered  the  term  of syura as Muslim  political  reference.  In  fact,  that  democracy  and syura are  two  different concepts  in  Islamic  discourses.  The  concept  of  democracy,  which  is  understood, developed  and  introduced  by  West  to  Muslim,  is  not  very  applicable  in  Muslim world.  It  is  because  the  whole  concept  of  western  democracy  unlikely  relevant  with Quran  and  Prophet  Tradition.  Western  democracy,  for  instance,  positions  people  as the owner of the highest sovereignty. It means that whatever the people’s words, they will  be  treated  as  a  truth,  although  they  might  be  wrong.  While syura, as  Muslim political  reference,  perceives  Allah  as  the  owner  of  the  highest  sovereignty. Humankind  is  commanded  to  apply  the  concept.  If  Muslims  are  going  to  apply  any political  will,  they  must  firstly  consult  to  the Quran and Sunnah whether  the  will  is applicable or not.
Abstrak :  Kata  demokrasi  di  era  globalisasi  dewasa  ini  sudah  membudaya  dan dipraktekkan  dalam  kehidupan  masyarakat  muslim,  sehingga  kata syura yang merupakan  acuan  umat  Islam  dalam  menjalankan  kehidupan  dalam  masyarakat hampir  dilupakan.  Padahal  antara  demokrasi  dan syura terdapat  perbedaan  dalam kajian  Islam.  Demokrasi  yang  dipahami  dan  dikembangkan  oleh  dunia  barat  kepada dunia  Islam  tidak  semuanya  dapat  diterima  dan  diterapkan  di  dunia  Islam,  karena banyak  hal  yang  terkadang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  telah digariskan  dalam  al-Qur’an  dan  Sunnah  Rasulullah  Saw.  Misalnya  kalau  demokrasi yang dipahami barat kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, apa yang dikatakan oleh rakyat itulah yang benar walaupun terkadang hal tersebut tidak benar. Sedan gkan dalam  Islam,  kedaulatan  tertinggi  berada  di  tangan  Allah  Swt,  manusia  hanya diberikan  amanah  untuk  melaksanakannya  saja.  Bila  ada  hal-hal  yang  ingin dilakukan, maka harus dikembalikan kepada al-Qur’an dan Sunnah untuk mengetahui ketentuan apakah boleh dilaksanakan ataupun tidak.
Keywords: Perspektif, demokrasi, syura. Islam, Barat

## Pendahuluan
Apabila kita bertanya apakah demokrasi yang diperjuangkan oleh barat dapat diterapkan di negeri-negeri muslim, maka terlebih dahulu perlu dikemu- kakan beberapa pendapat para tokoh dalam memberi pengertian demokrasi itu
sendiri,  terutama  yang  dipahami  oleh  tokoh-tokoh  barat.  Hal  ini  kemudian dapat  memberi  gambaran  kepada  kita  apakah  demokrasi  yang  selama  ini diperjuangkan oleh  Barat dapat diterapkan di negeri-negeri muslim. Sekalipun dalam  realita  di  lapangan  sekarang  ini  demokrasi  yang  diperjuangkan  dan dikembangkan  oleh  Barat  telah  diadopsi  oleh  umat  Islam  di  negara-negara yang mayoritas muslim.
Meskipun  timbul  pertanyaan,  apakah  demokrasi  yang  dikembangkan oleh  barat  sama  dengan syura yang  ada  dalam  Islam.  Kita  juga  perlu  terlebih dahulu  mengemukakan  pengertian syura yang  dikemukakan  oleh  tokoh-tokoh Islam.  Karena  konsep  syura  telah  disebutkan  dalam  Alquran  dan  pada  awal lahirnya  Islam  telah  dipraktekkan  oleh  Rasulullah  Muhammad  Saw.  Kita sebagai umatnya, diperintahkan untuk senantiasa mengikuti sunnah-Nya.
Artikel ini bermaksud menganalisa dua istilah tersebut yaitu demokrasi dan syura ,  serta  membandingkan  antara  keduanya.  Pandangan  yang dikemukakan tidak hanya satu sisi saja, Islam atau Barat, tetapi kedua-duanya. Hal  ini  dilakukan  agar  kedua  perspektif  tersebut  benar-benar  dapat memberikan pandangan yang valid dan akurat.

## Demokrasi dalam Perspektif  Barat
Istilah  demokrasi  pertama  kali  diciptakan  oleh  sejarawan  Yunani, Herodotus,  pada  abad  ke-5  SM. 1 Demokrasi  berasal  dari  kata  “demos” (masyarakat)  dan  “Krateria”  (aturan  atau  kekuasaan). 2 Menurut  Lane  dan Errsson, demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat atau pemerintahan oleh dan  untuk  mayoritas. 3 Dalam  tahun  431  SM,  Pericles,  seorang  negarawan ternama  dari  Athena,  mendefinisikan  demokrasi  dengan  mengemukakan beberapa kriteria: (1) Pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh  dan  langsung;  (2)  kesamaan  di  depan  hukum;  (3)  pluralisme,  yaitu penghargaan  atas  semua  bakat,  minat,  keinginan  dan  pandangan;  (4) penghargaan  terhadap  suatu  pemisahan  dan  wilayah  pribadi  untuk  memenuhi dan  mengekspresikan  kepribadian  individual. 4 Menurut  Robert  A.  Dahl, demokrasi  memberikan  berbagai  kesempatan  kepada  anggota  masyarakat untuk:
1. partisipasi yang efektif.
2. persamaan dalam memberikan suara.
3. mendapatkan pemahan yang jernih.
4. melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda.
1 Ahmad  Syafi’i  Ma’arif. Islam  dan  Politik:  Teori  Belah  Bambu  Masa  Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 1996), 196.
2 Fuad Fachruddin. Agama dan Pendidikan Demokrasi, Cet. I (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 25.
3 Ibid.
4 Eep  Saefulloh  Fatah. Pengkhianatan  Demokrasi  Ala  Orde  Baru, Cet.  I  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 6.
5. pencakupan orang dewasa. 5
Adapun  pengertian  demokrasi  dapat  dilihat  dari  dua  sisi,  pengertian secara  sempit  dan  pengertian  secara  luas.  Secara  sempit,  menurut  Lane  dan Errsson,  demokrasi  dapat  didefenisikan  sebagai  suatu  jenis  sistem pemerintahan. Sedangkan Arblaster berpendapat demokrasi adalah suatu aturan kelembagaan  dalam  rangka  mengambil  suatu  keputusan  politik  yang  mana masing-masing  orang  memiliki  kekuatan  untuk  memutuskan  dan  berjuang secara  kompetitif  untuk  memperoleh  dukungan  atau  suara  rakyat.  Dalam pengertian  lebih  luas,  menurut  Levinger,  demokrasi  tidak  hanya  dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan, tetapi lebih dari itu dimaknai juga sebagai undang-undang  dasar,  pemilihan  umum,  dan  aturan  hukum.  Demokrasi  juga menurut  Nielsen  dapat  diartikan  sebagai  cara  hidup,  adanya  keinginan  untuk berkompromi,  toleransi,  dan  kesediaan  mendengar  dan  menerima  pendapat orang lain. 6
Kalau  kita  mencermati  pengertian  di  atas,  pada  dasarnya  demokrasi adalah  hal  yang  dapat  memberikan  peluang  kepada  masyarakat  untuk senantiasa  berjuang  dan  menyampaikan  suara  hatinya  sehingga  mendapatkan hak  dan  kewajiban  dalam  menjalani  kehidupan.  Artinya  masyarakat mempunyai  kebebasan  dalam  memperjuangkan  hak-hak  mereka  dalam berbagai persoalan.
Ada  berbagai  macam  perspektif  yang  dipahami  tokoh  barat  mengenai demokrasi,  yaitu  liberal,  komunitarian,  dan  kritis. 7 menurut  Gutex,  demokrasi liberal didasarkan pada beberapa asumsi yaitu adanya kebebasan atau otonomi seseorang.  Oleh  karenanya  pemerintah  tidak  boleh  campur  tangan  terhadap kebebasan individu. Seseorang merasa bebas, mampu membentuk, memperbaiki,  dan  meraih  tujuannya.  Persaingan  antar  individu  wajar  terjadi ketika  masing-masing  orang  berupaya  meraih  dan  memenuhi  kepentingannya. Dalam  arena  politik,  kewarganegaraan  merupakan  instrumen  untuk  meraih tujuan  non-politis  dari  pribadi-pribadi  yang  otonom  dalam  menentukan pilihannya,  sementara  aktivitas  politik  dikonseptualisasikan  dalam  rangka meletakkan  aturan  legal  tentang  hubungan  sosial  antar-individu  dalam memperoleh kepentingan masing-masing.
Dalam perspektif liberal, kebebasan mensyaratkan tidak ada pemaksaan pemerintah,  pembatasan  peran  pemerintah,  dan  kedaulatan  individu. Demokrasi liberal memegang teguh prinsip otonomi individu. Oleh karenanya, negara  tidak  memiliki  hak  untuk  mencampuri  kehidupan  warga  negaranya, kecuali  dalam  keadaan  tertentu.  Peran  pemerintah  adalah  menjaga  hak fundamenal  individu  untuk  hidup,  kebebasan,  dan  hak  milik.  Jika  pemerintah
5 Robert  A.  Dahl. Perihal  Demokrasi, Terj.  A.  Rahman  Zainuddin,  Cet.  I  (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 53.
6 Fuad Facruddin. Agama dan Pendidikan, 26-27.
7 Ibid., 28-32.
menyalahgunakan  kekuasaan,  rakyat  memiliki  hak  untuk  menjatuhkan  atau menggulingkan pemerintahan dan menggantikannya dengan pemerintahan baru yang dapat melindungi kebebasan mereka.
Dalam  perspektif  komunitarian,  individu  ditempatkan  dalam  konteks sejarah dan sosial. Kebebasan individu harus disinergikan dengan kepentingan masyarakat  secara  keseluruhan.  Menurut  Cohen  dan  Arato,  kesalehan  publik diwujudkan  dalam  bentuk  amal  komunal  warga  negara  yang  seharusnya diintegrasikan  dalam  lembaga  masyarakat  di  seluruh  tingkatan  dan  menjadi perilaku keseharian, adat, dan sentimen moral dari setiap warga negara.
Komunitarianisme adalah paham yang berseberangan dengan individua- lisme  yang  dibangun  berdasarkan  prinsip-prinsip  sebagai  berikut:  (a)  tidak mereduksi  hak-hak  pribadi  dan  signifikansi hak  bersama,  lembaga,  hubungan, nilai  dan  semacamnya;  (b)  penempatan  nilai  tidak  hanya  bagi  individu  saja namun juga secara sosial setiap individu dalam masyarakat.
Dalam  perspektif  kritis,  menurut  Giroux  demokrasi  dipandang  sebagai pertarungan atau perjuangan ideologi yang digerakkan oleh konsep persaingan kekuasaan,  politik,  dan  komunitas.  Wilayah  publik  yang  demokratis  memberi peluang  bagi  kelompok  marginal  untuk  berpartisipasi  dalam  membentuk, mempengaruhi, dan mengkritik opini publik. Demokrasi dapat tumbuh apabila ada jaminan terhadap kedaulatan masyarakat atau otonomi publik dan otonomi pribadi.  Otonomi  pribadi  dapat  diperoleh  melalui  otonomi  publik,  yang membentuk  kedaulatan  masyarakat  (rakyat).  Menurut  Chamber,  otonomi komunikatif  berkaitan  dengan  otonomi  individu,  yang  merujuk  kepada kebebasan  individu  sebagai  anggota  masyarakat  untuk  membentuk  dan menetapkan norma-norma penting, makna, nilai, dan identitas melalui tindakan komunikasi.
Demokrasi  mengandung  dua  elemen  penting,  yaitu  kemerdekaan  atau kebebasan, dan kesetaraan. 8 Kebebasan oleh Roshwald diartikan sebagai suatu kemampuan  untuk  bertindak  berdasarkan  keinginan  seseorang.  Kebebasan individu  meliputi  kebebasan  berbicara  atau  berekspresi,  kebebasan  beragama, bebas  dari  bahaya  dan  rasa  takut,  bebas  dari  kekurangan  (kelaparan),  bebas dalam  berfikir,  bebas  berserikat,  termasuk  kebebasan  bagi  setiap  individu untuk  berpartisipasi  dalam  pembentukan  pemerintahan  sebagai  hak  dasar  dari manusia. Kesetaraan memiliki berbagai bentuk. Setiap manusia yang memiliki latar  belakang  berbeda  seperti  ras,  etnik,  agama  atau  status  ekonomi seharusnya  memiliki  hak  yang  sama;  yaitu  mereka  harus  diperlakukan  secara adil di hadapan hukum.
Sementara  itu,  Rapar  menyebutkan,  Plato  salah  seorang  pemikir Yunani,  memberikan  kritikan  tajam  terhadap  sistem  demokrasi  (kebebasan) individu  yang  tanpa  batas.  Bagi  Plato,  demokrasi  yang  memberi  tempat  yang
8 Fuad Facruddin. Agama dan Pendidikan, 28.
terlalu  besar  bagi  kebebasan  individu  bukanlah  bentuk  idaman,  bahkan  ia menempatkan  demokrasi  diurutan  keempat  dari  kemerosotan  bentuk  negara ideal atau dalam urutan kedua dari bentuk negara yang terpuruk. 9
Karena  demokrasi  memperjuangkan  dan  terlampau  menyanjung  persa- maan  derajat  dalam  hampir  semua  hal  serta  mendewa-dewakan  kebebasan individual,  maka  plato  mengatakan  bawa  negara  demokrasi  itu  “penuh  sesak dengan  kemerdekaan  dan  kebebasan  berbicara  dan  setiap  orang  dapat  berbuat sesuka  hatinya”.  Kebebasan  yang  seperti  itulah  yang  membawa  bencana  bagi negara  dan  warganya,  karena  kebebasan  yang  demikian  itu  yang  akan melahirkan anarki dan dari anarkilah tirani tercipta.
Plato  memberi  gambaran  yang  jelas  bahwa  demi  persamaan  derajat, demokrasi  membuat  negara  penuh  sesak  dengan  kebebasan.  Segala  sesuatu boleh dibuat oleh setiap orang demi kebebasan. Karena persamaan derajat dan kebebasan  maka  ada  banyak  hal  yang  tidak  pantas  akan  terjadi.  Orang-orang tua  akan  ketakutan  terhadap  anak-anak  dan  akan  bersikap  seperti  anak-anak agar mereka dapat disebut sebagai orang yang tau menghargai persaaan derajat dan  kebebasan.  Anak  pun  akan  kehilangan  penghormatan  terhadap  orang  tua mereka  dan  akan  bersikap  seperti  orang  tua  demi  persamaan  derajat  dan kebebasan.  Para  guru  dan  pembina  akan  ketakutan  melihat  murid  mereka  dan akan  berusaha  untuk  menyenangkan  murid  demi  meraih  perkenan  hati  anak- anak didik mereka itu. Murid pun lalu merendahkan guru dan pembina mereka atas  nama  persamaan  derajat  dan  kebebasan.  Akibatnya  ialah  runtuhnya seluruh  norma  hidup  dan  standar  moralitas.  Segala  sesuatu  dihalalkan  demi persamaan derajat dan kebebasan. 10
Sepertinya apa yang diperjuangkan dan dikembangkan oleh dunia barat dewasa  ini  adalah  sistem  demokrasi  yang  mendapat  kritikan  Plato,  salah seorang  tokoh  pemikir  Yunani  yang  telah  penulis  sebutkan  di  atas,  bukan demokrasi  yang  benar  dalam  pandangan  syariat.  Buktinya  banyak  terjadi penyimpangan  dalam  masyarakat  karena  telah  memberlakukan  prinsip kebebasan,  yang  terkadang  yang  salah  pun  dibenarkan  sementara  yang  benar dan  baik  tidak  menjadi  pilihan.  Misalnya  melakukan  pembenaran  terhadap suatu  perkara  yang  salah  demi  kebebasan  dan  kepentingan  pribadi  (individu) dengan mengedepankan suara terbanyak.
Amerika Serikat, negara yang menganut sistem demokrasi ternyata juga tidak  sepenuhnya  menjalankan  seperti  apa  yang  mereka  kampanyekan  kepada masyarakat  dunia  khususnya  umat  Islam.  Buktinya  isu  mengenai  kesetaraan gender  yang  mereka  kampanyekan  dan  meminta  masyarakat  dunia mengikutinya ternyata mereka sendiri tidak melakukannya. Ini dapat diketahui dari  sangat  sedikitnya  keterlibatan  perempuan  dalam  berpartisipasi  menjadi
9 J. H. Rapar. Filsafat Politik, Cet. I (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2001),  91.
10 Ibid., 91- 92.
pemimpin  negara  di  Amerika  Serikat.  Dalam  sejarahnya  Amerika  belum pernah  memberi  peluang  kepada  perempuan  berpartisipasi  untuk  menjadi presiden.  Menurut  Sulaiman  Tripa,  sepanjang  sejarah  kepresidenan  Amerika Serikat  yang  jumlahnya  43  presiden  sejak  presiden  pertama,  George Washington  yang  terpilih  dua  kali  pada tahun 1789  dan  1792,  belum  ada  satu pun  presiden  Amerika  Serikat  dari  kaum  wanita. 11 Padahal  kalau  diukur rentang waktu antara tahun 1789 ke 2012 (223 tahun) cukup lama.

## Konsep Syura dan Demokrasi dalam Islam
Istilah syura berasal  dari  kata  kerja syawara  -  yusyawiru yang  berarti menjelaskan,  menyatakan  atau  mengajukan  dan  mengambil  sesuatu. 12 Ada bentuk-bentuk  lain  yang  berasal  dari  kata  kerja syawara adalah asyara (memberi  isyarat), tasyawara (berunding,  saling  bertukar  pendapat), syawir (meminta  pendapat,  musyawarah)  dan mustasyir (meminta  pendapat  orang lain). Syura atau  musyawarah  adalah  saling  menjelaskan  dan  merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. 13
Di  dalam  Alquran,  mengenai  pengertian  ini  terdapat  pada  tiga  tempat, yaitu:
1. Surat al-Baqarah ayat 233:
ىَلَعَو َةَعاَضَّرلا َّمِتُي ْنَأ َداَرَأ ْنَمِل ِْيَْلِماَك ِْيَْلْوَح َّنُىَد َلَْوَأ َنْعِضْرُ ي ُتاَدِلاَوْلاَو َّراَضُت  َلَ اَهَعْسُو  َّلَِإ ٌسْفَ ن ُفَّلَكُت  َلَ  ِفوُرْعَمْلِبِ َّنُهُ تَوْسِكَو َّنُهُ قْزِر ُوَل ِدوُلْوَمْلا ْنَع  الَاَصِف اَداَرَأ ْنِإَف َكِلَذ ُلْثِم  ِثِراَوْلا ىَلَعَو ِهِدَلَوِب ُوَل ٌدوُلْوَم  َلََو اَىِدَلَوِب ٌةَدِلاَو َلََف ْمُكَد َلَْوَأ اوُعِضْرَ تْسَت ْنَأ ُْتُْدَرَأ ْنِإَو اَمِهْيَلَع َحاَنُج  َلََف ٍرُواَشَتَو اَمُهْ نِم ٍضاَرَ ت اَِبِ ََّللَّا َّنَأ اوُمَلْعاَو ََّللَّا اوُقَّ تاَو  ِفوُرْعَمْلِبِ ْمُتْ يَ تآ اَم ْمُتْمَّلَس اَذِإ ْمُكْيَلَع َحاَنُج ٌ ِصَب َنوُلَمْعَ ت .
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu  bagi  yang  ingin  menyempurnakan  penyusuan.  dan  kewajiban  ayah memberi  makan  dan  Pakaian  kepada  para  ibu  dengan  cara  ma'ruf. seseorang  tidak  dibebani  melainkan  menurut  kadar  kesanggupannya. janganlah  seorang  ibu  menderita  kesengsaraan  Karena  anaknya  dan seorang  ayah  Karena  anaknya,  dan  warispun  berkewajiban  demikian. apabila  keduanya  ingin  menyapih  (sebelum  dua  tahun)  dengan  kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan
11 Sulaiman  Tripa,  “ Skeptiskah  AS  dengan  Presiden  Wanita, :  Serambi  Indonesia, Kamis, 24 Januari 2008, Bagian Opini.
12 , “ Dialog Jumat: Syura”, Tabloid Republika, Jum’at 25Januari 2008.
13 Ibid.
jika  kamu  ingin  anakmu  disusukan  oleh  orang  lain,  Maka  tidak  ada  dosa bagimu  apabila  kamu  memberikan  pembayaran  menurut  yang  patut. bertakwalah  kamu  kepada  Allah  dan  Ketahuilah  bahwa  Allah  Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 233).
2. Surat al-Syura ayat 38:
ْمُىاَنْ قَزَر اَِّمَِو ْمُهَ نْ يَ ب ىَروُش ْمُىُرْمَأَو َة َلََّصلا اوُماَقَأَو ْمِِّبَّرِل اوُباَجَتْسا َنيِذَّلاَو َنوُقِفْنُ ي .
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan  shalat,  sedang  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan musyawarat  antara  mereka;  dan  mereka  menafkahkan  sebagian  dari  rezki yang kami berikan kepada mereka”. (QS. al-Syura: 38).
3.  Surat Ali Imran ayat 159:
َكِلْوَح ْنِم اوُّضَفْ ن َلَ  ِبْلَقْلا َظيِلَغ اِّظَف َتْنُك ْوَلَو ْمَُلَ َتْنِل َِّللَّا َنِم ٍةَْحَْر اَمِبَف َّنِإ َِّللَّا ىَلَع ْلَّكَوَ تَ ف َتْمَزَع اَذِإَف ِرْمَْلْا  ِفِ ْمُىْرِواَشَو ْمَُلَ ْرِفْغَ تْساَو ْمُهْ نَع ُفْعاَف َيِْلِّكَوَ تُمْلا ُّبُِ  ََّللَّا .
“Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah-lah  kamu  berlaku  lemah  Lembut terhadap  mereka.  sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar, tentulah  mereka  menjauhkan  diri  dari  sekelilingmu.  Karena  itu ma'afkanlah  mereka,  mohonkanlah  ampun  bagi  mereka,  dan  bermusya- warahlah  dengan  mereka  dalam  urusan  itu. 14 Kemudian  apabila  kamu Telah  membulatkan  tekad,  Maka  bertawakkallah  kepada  Allah.  Sesung- guhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (QS. Ali Imran: 159).
Dari  ketiga  ayat  yang  telah disebutkan  di  atas,  Allah Swt mengajarkan manusia  untuk  senantiasa  mengedepankan  musyawarah  dalam  segala  urusan, dan  bahkan  Allah  Swt  memberi  pujian  kepada  orang-orang  yang  menerima seruan  Allah  dan  memberi  nikmat  bagi  orang-orang  yang  melaksanakannya karena  hal  itu  bernilai  ibadah.  Bermusyawarah  merupakan  sifat  terpuji  bagi orang yang melaksanakannya.
14 Maksudnya:  urusan  peperangan  dan  hal-hal  duniawiyah  lainnya,  seperti  urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.
Menurut Abdul Qadir Audah  yang disebutkan oleh A. Hasjmy 15 bahwa kaidah yang menjadi asasnya syura ada lima, yang diringkas sebagai berikut:
1. Syura hak  yang  ditetapkan  bagi  pemerintah  dan  rakyat  dalam  hal  ini  kedua pihak sama kedudukannya, tidak ada satu pihak yang berhak lebih dari yang lain.  Sebagaimana  halnya  para  pemimpin  negara  boleh  kapan  saja menyatakan  pendapatnya  dalam  urusan-urusan  pemerintahan,  maka demikian pula rakyat atau wakil-wakil rakyat.
2. Kewajiban  pemerintah  bermusyawarah  dengan  rakyat  dalam  urusan-urusan negara,  baik  besar  maupun  kecil.  Dan  rakyat  dapat  menggunakan  haknya kapan saja memberi nasihat kepada pemerintah atau mengajukan peraturan - peraturan,  dan  dapat  menuntut  pemerintah  untuk  melaksanakan  syari’at Islam.
3. Syura bersendikan  ikhlas  lillahi;  cita  syura  haruslah  dilaksanakan  dengan ikhlas  karena  Allah  untuk  menegakkan  kebenaran  Islam,  dengan  tidak terpengaruh  oleh  warisan  dan  kepentingan  pribadi,  tidak  pula  oleh kepentingan golongan dan daerah.
4. Syura bukan kebulatan suara; tidak menjadi suatu kemestian, supaya semua orang (wakil-wakil rakyat) bersepakat atas satu pendapat. Keputusan adalah pendapat terbanyak dari rakyat; setelah bertukar fikiran secara bebas, tanpa tekanan apapun.
5. Keharusan  pelaksanakan  keputusan  oleh  golongan  sedikit;  setelah bermusyawarah  dengan  bebas,  maka  semua  golongan  harus  menjalankan keputusan itu, terutama oleh golongan kecil yang kalah suara. Mengenai hal ini,  Rasulullah  telah  memberi  contoh  dalam  perundingan  perang  Uhud,  di mana  Rasul  tunduk  kepada  kehendak  orang  banyak  yang  ingin menyongsong musuh ke bukit Uhud, sedang nabi sendiri berpendapat lebih baik  bertahan  di  Madinah.  Setelah  menjadi  keputusan  dengan  suara terbanyak,  maka  Rasul  segera  memakai  baju  besinya  dan  keuar  memimpin orang banyak menuju medan perang.
Menurut  M.  Quraish  Shihab, 16 secara  subtansi  antara  demokrasi  dan syura  terdapat  perbedaan.  Tetapi  ia  juga  menyebutkan  adanya  persamaan  di antara keduanya. Persamaannya, persoalan-persoalan masyarakat itu dikembalikan  kepada  kehendak  masyarakat.  Kehendak  masyarakat  itu  dap at diketahui dengan bertanya kepada orang demi orang, bisa melalui perwakilan. Sedangkan  perbedaanya,  kalau  demokrasi  itu  ada  yang  dikatakan  kembali kepada  rakyat,  sementara  dalam  syura  ada  nilai-nilai  yang  tidak  boleh dilanggar, nilai-nilai itu adalah nilai-nilai ditetapkan Allah Swt.
15 Ali  Hasjmy. Dimana  Letaknya  Negara  Islam, Cet.  I  (Singapura:  Pustaka Nasional,1970),  83-85.
16 Dialog Jumat: Syura”, Tabloid Republika, Jum’at 25 januari 2008.
Dalam  Islam,  ada  hal  yang  tidak  boleh  dimusyawarahkan.  Misalnya, persoalan  ibadah  harus  diterima  sebagaimana  ketentuan  yang  telah  diatur dalam  agama.  Itu  bukan  wilayah  musyawarah.  Kita  tidak  bisa  bermusawarah berkaitan dengan jumlah rakaat shalat. Kita harus menerima ketentuan tersebut apa adanya.
Sementara  itu,  Ahmad  Sudirman 17 mengemukakan  perbedaan  yang paling  mendasar  antara  konsep syura menurut  Islam  dan  demokrasi  menurut Barat,  yaitu musyawarah menurut Islam merupakan sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan ulil amri dan segala urusan  harus  dikembalikan  kepada  dasar  dan  sumber  hukum  yang  diturunkan Allah  Swt  dan  dicontohkan  Rasulullah  saw.  Adapun  demokrasi  adalah  sistem pemerintahan  yang  segenap  rakyat  turut  serta  memerintah  baik  melalui  cara langsung  seperti  referendum  maupun  dengan  cara  tidak  langsung  melalui perantaraan wakilnya.
Jadi,  konsep syura menurut  Islam  adalah  sistem  pemerintahan  dimana Allah  Swt  yang  berdaulat,  sedangkan  konsep  demokrasi  adalah  sistem pemerintahan dimana rakyat yang berdaulat. Karena itu konsep syura menurut Islam  dan  konsep  demokrasi  menurut  Barat  (Yunani)  sangat  jauh  berbeda. Syura mendasarkan  semua  permasalahan  harus  dikembalikan  kepada  Alquran dan  Sunnah,  sedangkan  demokrasi  semua  permasalahan  dikembalikan  kepada rakyat.
Dalam syura ,  aturan,  hukum,  undang-undang  harus  terlebih  dahulu diacukan  kepada  dasar  dan  sumber  hukum  Allah  Swt  dan  Sunnah  Rasulullah Saw,  sedangkan  dalam  demokrasi,  itu  aturan,  hukum,  undang-undang  terus dibangun,  dibentuk,  ditetapkan  berdasarkan  apa  yang  dihasilkan  oleh pemikiran  rakyat  baik secara  langsung  seperti  referendum  atau  melalui  wakil - wakilnya. 18
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  oleh  Allah  Swt  di  dalam  Alquran surat An-Nisa ayat 59:
ِفِ ْمُتْعَزاَنَ ت ْنِإَف ْمُكْنِم ِرْمَْلْا  ِلِوُأَو َلوُسَّرلا اوُعيِطَأَو ََّللَّا اوُعيِطَأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ َيَ ٌرْ يَخ َكِلَذ ِرِخ ْلْا ِمْوَ يْلاَو َِّللَِّبِ َنوُنِمْؤُ ت ْمُتْ نُك ْنِإ  ِلوُسَّرلاَو َِّللَّا  َلَِإ ُهوُّدُرَ ف ٍءْيَش الَيِوَْ  ُنَسْحَأَو .
”Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul  (nya), dan  ulil  amri  di  antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat tentang  sesuatu,  Maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (Al  Quran)  dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
17 http:// www. dataphone, se/~ ahmad
18 http:// www. Dataphone. Se/~ ahmad
kemudian.  yang  demikian  itu  lebih  utama  (bagimu)  dan  lebih  baik akibatnya”. (QS. al-Nisa: 59).
Dari  ayat  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  Allah  Swt  memerintahkan kepada  orang-orang  yang  beriman  untuk  taat  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya, kemudian  kepada  pemimpin  yang  melaksanakan  perintah  Allah  dan  menjauhi larangan-Nya.  Kemudian  Allah  Swt  mengisyaratkan  kepada  orang-orang beriman  apabila  terdapat  perbedaan  dalam  suatu  pekara,  maka  diprintahkan untuk mengembalikan kepada sumber dasarnya, yaitu Alquran dan Sunnah.
Jadi  dalam  konsep syura apapun  masalah  yang  akan  dibicarakan dalam  majelis  syura  perlu  terlebih  dahulu  diacukan  kepada  dasar  dan  sumber hukum Alquran dan Sunnah, dan apabila tidak ada nas -nya (dasar Alquran dan Sunnah) yang kuat, maka para anggota majelis syuro melakukan ijtihad untuk mencari  hukum  dengan  membandingkan  dan  meneliti  ayat-ayat  dan  hadis- hadis yang umum serta menyesuaikan dan mempertimbangkan dengan perkara yang sedang dibicarakan kemudian  diqiyaskan dengan hukum yang sudah ada yang berdekatan dengan perkara yang sedang dibicarakan itu.
Dalam sistem syura , kebenaran tidak diketahui dengan mayoritas, tetapi dengan  kesesuaian  terhadap  sumber  hukum  syariat.  Sedangkan  dalam  sistem demokrasi,  kebenaran  adalah  suara  mayoritas  walaupun  menentang  syariat Allah yang jelas. Selain itu juga ia mengatakan syura adalah salah satu wujud keimanan,  karena  dengan syura kita  mengamalkan  ajaran  Islam.  Sedangkan demokrasi  adalah  wujud  kekufuran  kepada  Allah,  karena  jika  mayoritas  yang memutuskan  perkara  kekafiran  maka  itulah  keputusan  yang  harus  diikuti menurut  mereka.  Demikian  juga  kalau syura menghargai  para  ulama, sedangkan demokrasi menghargai orang-orang kafir.
Menurut  ketua  dewan  pakar  ICMI,  Ginandjar  Kartasasmita,  bagi negarawan  Islam  demokrasi  yang  cocok  adalah  demokrasi berlandaskan  nilai - nilai  keagamaan  (religius. 19 Sementara  bila  demokrasi  diartikan  sebagai kebebasan  yang  sebesar-besarnya  sehingga  melanggar  ketenuan  Allah  Swt, maka yang demikian itu tidak dibenarkan dalam Islam.
Demokrasi  yang  sesuai  dengan  Islam  mengandung  ide  dan  lembaga demokratis yang dilandaskan pada prinsip atau nilai sebagai berikut: Pertama, kekuasaan  tertinggi  dan  mutlak  adalah  milik  Tuhan. Syura menjadi  dasar prinsip  kedaulatan  Tuhan  dan  supremasi syari’ah. Kedua, kekuasaan tertinggi dan  paling  agung  dalam  negara  Islam  adalah  kitab  suci  Alquran  dan  Sunnah, sedangkan  kekuasaan  mausia  berada  di  bawah  kekuasaan  Tuhan. Ketiga, manusia  di  muka  bumi  mendapatkan  kekuasaannya  dari  kekuasaan  Tuhan menurut konsep kekhilafahan. 20
19 Dialog Jumat: Syura”, Tabloid Republika, Jum’at 25 januari 2008
20 Fuad Fachruddin. Agama dan Pendidikan, 32.
Menurut  M.  Quraish  Shihab, 21 Islam  mengakui  adanya  demokrasi. Demokrasi  yang  diajarkan  Islam  lebih  duluan  lahir,  dan  lebih  jelas  dari  pada demokrasi  yang  berasal  dari  Barat  (Yunani  Kuno).  Islam  bukan  hanya mendukung,  tapi  bisa  menjadikan  prinsip  ajaran  dalam  kehidupan bermasyarakat. Ini dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan adalah demokrasi yang sesuai dengan Islam.

## Kesimpulan
Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan ternyata demokrasi  yang  dipahami  dan  dikembangkan  oleh  dunia  barat  kepada  dunia Islam  tidak  semuanya  dapat  diterima  dan  diterapkan  di  dunia  Islam,  karena banyak hal yang terkadang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di  gariskan  dalam  Alquran  dan  Sunnah  Rasulullah  Saw.  Misalnya  kalau demokrasi  yang  dipahami  barat  kedaulatan  tertinggi  berada  di  tangan  rakyat, apa  yang  dikatakan  oleh  rakyat  itulah  yang  benar  walaupun  terkadang  hal tersebut  tidak  benar.  Sedangkan  dalam  Islam,  kedaulatan  tertinggi  berada  di tangan  Allah  Swt,  manusia  hanya  diberikan  amanah  untuk  melaksanakannya saja.  Bila  ada  hal-hal  yang  ingin  dilakukan,  maka  harus  dikembalikan  kepada Alquran  dan  Sunnah  apakah  hal  yang  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan keduanya  artinya  Alquran  dan  sunnah  atau  tidak.  Jika  tidak  sesuai  maka  hal tersebut tidak dapat dilaksanakan.
Adapun  mengenai  demokrasi  apakah  dapat  disamakan  atau  sama dengan syura ,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  subtansial  antara demokrasi dan syura tidak sama. Akan tetapi ada hal-hal yang terkadang dapat diterima itupun bila tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Dahl,  Robert  A. Perihal  Demokrasi. Diterjemahkan  oleh  A.  Rahman Zainuddin, Cet. I.  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
Fatah,  Eep  Saefulloh  . Pengkhianatan  Demokrasi  Ala  Orde  Baru. Cet.  I.. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
Fachruddin, Fuad. Agama dan Pendidikan Demokrasi. Cet. I. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
Hasjmy,  Ali. Dimana  Letaknya  Negara  Islam. Cet.  I.  Singapura:  Pustaka Nasional,1970.
Ma’arif,  Ahmad  Syafi’i  . Islam  dan  Politik:  Teori  Belah  Bambu  Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 1996.
21 Dialog Jumat: Syura”, Tabloid Republika, Jum’at 25 januari 2008.
Rapar, J. H. Filsafat Politik. Cet. I. Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2001.
Tripa,  Sulaiman.  “ Skeptiskah  AS  dengan  Presiden  Wanita”. Serambi Indonesia,  Kamis 24 Januari 2008. Bagian Opini.
Tabloid Republika, Dialog Jumat, Syura, Jum’at 25 januari 2008.
http:// www. dataphone, se/~ ahmad