INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 6738-6751 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Sebagai Pengemis
Anggun Juniamalia Sholikhah Universitas Singaperbangsa Karawang Email: anggunjuniamalias@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang  dieksploitasi  sebagai  pengemis.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis normatif. Objek penelitian ini adalah norma perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep  (conceptual  approach).  Pendekatan  perundang-undangan  memberikan  gambaran  tentang pengaturan  tentang  permasalahan  pokok  yang  sedang  diteliti.  Sedangkan  pendekatan  konsep  akan diperoleh  gambaran  tentang  kesesuaian  pokok  permasalahan  yang  telah  diatur  dalam  peratyran perundang-undangan  dengan  konsep-konsep  yang  membahas  tentang  pokok  permasalahan  itu sendiri.  Data  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi dokumentasi.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Eksploitasi, Pengemis

## Abstract
This  research  aims  to  find  out  and  understand  the  forms  of  legal  protection  for  children  who  are exploited  as  beggars.  The  type  of  research  used  is  normative  juridical  research.  The  objects  of  this research are statutory norms (statute approach) and conceptual approaches. The legislative approach provides an overview of the regulation of the main problem being researched. Meanwhile, the concept approach  will  provide  an  overview  of  the  suitability  of  the  main  issues  that  have  been  regulated  in statutory regulations with the concepts that discuss the main issues themselves.   The main data in this research is secondary data obtained through documentation studies.
Keywords: Legal Protection, Exploitation, Beggar

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  amanah  dan  anugerah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  dalam dirinya melekat harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya (Rika Sarawati, 2009). Anak juga merupakan generasi muda penerus bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin  eksistensi  bangsa  dan Negara di  masa depan.  Hak  asasi  anak  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  termuat  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa  tentang  hak  anak.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  konvensi  hak  anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990  yang  mengemukakan  tentang  prinsip-prinsip  umum  perlindungan  anak,  yaitu kepentingan  terbaik  anak,  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang,  dan  menghagai partisipasi  anak.  Prinsip-prinsip  tersebut  terdapat  di  dalam  ketentuan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia.
Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum,  sebagai  Negara  hukum,  Indonesia memberikan  perlindungan  bagi  setiap  warga  negaranya  dengan  cara  menyediakan lembaga  yang  mampu  memberikan  keadilan  dalam  bentuk  peradilan  yang  bebas  dan netral.  Hal  ini  didasari  setiap  manusia  sejak  kelahirannya  mempunya  hak-hak  dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, Negara beserta penyelenggaraan kekuasaan di suatu  Negara  tidak  diperbolehkan  mengurangi  makna  kebebasan  dan  hak-hak  asasi kemanusiaan tersebut (Nova, 2020).
Perlindungan hukum terhadap anak diberikan agar hak-hak anak tetap terlindungi, salah satunya adalah tidak mendapatkan kekerasan serta perlindungan hukum diberikan untuk  keadilan  pada  anak.  Selain  itu,  pemberian  perlindungan  terhadap  anak  sebagai korban  kekerasan  juga  diatur  di  dalam  hukum  internasional  dan  hukum  nasional  untuk
mendapatkan  keadilan.  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  dalam  Bab  III  Hak  Asasi  Manusia  dan  Kebebasan  Dasar  Manusia  pada  Bagian Kesepuluh  mengatur  mengenai  hak  anak.  Bagian  yang  mempunyai  judul  Hak  Anak  ini memberikan  ketentuan  pengaturan  yang  dituangkan  ke  dalam  15  (lima  belas)  pasal, dimana dalam pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan  (Reza,  2015).    Untuk  mewujudkan  perlindungan  dan  kesejahteraan  anak membentuk  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Perlindungan  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar  dapat  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  serta  dapat  berpartisipasi  secara  optimal sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  dan  mendapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi.
Keluarga memiliki peran yang sangat penting bagi anak karena keluarga merupakan tempat  yang  paling  utama  bagi  anak  untuk  memperoleh  pengetahuan,  pembinaan, mental, dan pembentukan kepribadian yang nantinya akan ditambah dan disempurnakan oleh  lingkungan  sekolah  maupun  lingkunagan  sosial  dimana  anak  tersebut  tinggal, tumbuh, dan berkembang.
Tipologi  kekerasan  anak  (Child  abuse)  berdasarkan  UNICEF,  Domestic  Violence Against Women and Girl diantaranya (Wiwit, 2016):
1. Kekerasan Fisik (memukul, mencubit, dsb.),
2. Kekerasan Psikologi (merendahkan, mengintimidasi, dll.),
3. Kekerasan  Seksual  (pemaksaan  aktivitas  seks  melalui  ancaman,  pemaksaan, perbuatan seks, dll.),
4. Kekerasan  Ekonomi  (pemenuhan  kebutuhan  pangan  yang  dapat  menghambat tumbuh kembang).
Saat  ini di masyarakat  sering kali terjadi hal yang  berbanding terbalik dengan apa yang  telah  diharapkan.  Hal  yang  menjadi  pusat  perhatian  dan  menjadi  bahan perbincangan  masyarakat  adalah  mengenai  kekerasan  terhadap  anak.  Kekerasan  dapat ditemui  dimanapun  dan  kapan  pun,  baik  di  kota  maupun  di  desa,  baik  di  keluarga maupun di lingkungan masyarakat, bahkan saat ini tak jarang kekerasan pada anak yang terjadi di lembaga pendidikan. Hal ini menjadi ironi yang ada dalam masyarakat. Sebagai penerus  bangsa,  anak  seharusnya  berhak  mendapatkan  perlindungan,  pendidikan,  dan
pendampingan  yang  baik  dari  keluarga,  lingkungan  masyarakat,  maupun  sekolah seharusnya mendapatkan perlakuan yang baik

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Objek penelitian ini adalah norma  perundang-undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan  konsep  (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan memberikan gambaran tentang pengaturan tentang  permasalahan  pokok  yang  sedang  diteliti.  Sedangkan  pendekatan  konsep  akan diperoleh  gambaran  tentang  kesesuaian  pokok  permasalahan  yang  telah  diatur  dalam peraturan perundang-undangan dengan konsep-konsep yang membahas tentang pokok permasalahan  itu  sendiri  (Jhn,  2020).  Data  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksana Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak-Hak Anak
Anak  adalah  seseorang  yang  masih  kecil,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  yang belum  terlihat  tanda-tanda  fisik  seorang  dewasa,  yang  berdasarkan  perspektif  undang- undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Adapun  pengertian  anak  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun. Dan juga pengertian anak dalam Undang-Undang No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang  No.  23/2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  bahwa  anak  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  dalam kandungan.
Pengertian dari aspek sosiologis, anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan Negara. Dalam hal ini  anak  diposisikan  sebagai  kelompok  sosial  yang  mempunyai  status  sosial  yang  lebih rendah  dari masyarakat  dilingkungan tempat  berinteraksi. Dalam aspek sosial  ini makna anak lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri (Beni, 2007).
Dalam sistem hukum Indonesia belum ada kesamaan dalam pengertian anak, tiap peraturan perundang-undangan memeberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagai definisi tentang anak diatas sebenarnya dapat diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut. Pengertian anak
secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi, dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak.
Perlindungan  secara  hukum  inilah  yang  akan  memberikan  perlindungan  hukum tehadap eksistensi dan hak-hak anak.
a. Anak sebagai subjek hokum
Anak  digolongkan  sebagai  mahkluk  yang  memiliki  hak-hak  asasi  manusia  yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.
b. Persamaan hak dan kewajiban anak
Seorang  anak  akan  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dengan  orang  dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
Adapun unsur eksternal dalam diri anak, ialah:
a) Adanya  ketentuan  hukum  dengan  asas  persamaan  dalam  hukum  (equality  before the law)
b) Adanya hak-hak istimewa (privilege) dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945.
Pengertian  perlindungan  anak  adalah  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  demi  terwujudnya  anak  Indonesia  yang  berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.  Perlindungan anak dilakukan untuk menciptakan kondisi agar  setiap  anak  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  demi  perkembangan  dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Kegiatan perlindungan anak ini dapat membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.
Upaya  perlindungan  anak  adalah  suatu  kegiatan  yang  menjamin  terjaminnya  dan dilindunginya  hak-hak  anak,  agar  ia  dapat  meneruskan  kehidupannya,  tumbuh, berpartisipasi  dan  berkembang  secara  optimal,  dengan  memperhatikan  harkat  dan  nilai kemanusiaan.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  anak  harus  diterapkan  sejak  dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Berdasarkan konsep pada perlindungan anak yang utuh, menyeluruh  dan  komprehensif,  undang-undang  menetapkan  sebagai  landasan  hukum kewajiban  melindungi  anak  berdasarkan  prinsip  non-diskriminasi,  berdasarkan kepentingan    terbaik  bagi  anak.  untuk  kehidupan,  kelangsungan  hidup  dan perkembangan serta sebagai dasar penilaian pendapat anak.
Perlindungan  juga  memungkinkan  anak-anak  untuk  memiliki  akses  ke  hak-hak mereka yang lain untuk bertahan hidup, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi. UNICEF menyatakan  bahwa  ketika  perlindungan  anak  gagal  atau  tidak  ada,  anak-anak  memiliki risiko kematian yang lebih tinggi, kesehatan fisik dan mental yang buruk, infeksi HIV/AIDS, masalah pendidikan,  perpindahan, tunwisma,  gelandangan, dan keterampilan mengasuh anak yang buruk di kemudian hari. Perlindungan anak lebih dari sekedar hak. Ini adalah kerangka  kerja  atau  sistem  yang  dengannya  hak-hak  anak  dapat  terwujud.  Kerangka tersebut  terdiri  dari  berbagai  pengemban  tugas  seperti  departemen  pemerintah,  polisi, sekolah, masyarakat sipil, yang semuanyan memiliki peran untuk memastikan bahwa hak- hak anak terpenuhi dan dalam hak-hak anak dilanggar, pelanggar dibawa ke pengadilan dan perawatan diberikan kepada anak. Adapun perbedaan dari perlindungan anak, yaitu:
a) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum public dan dalam bidang hukum keperdataan.
b) Perlindungan  anak  yang  bersifat  non  yuridis,  meliputi:  perlindungan  dalam  bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan
Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya  hak-hak  dan  kewajiban.  Seorang  anak  yang  memperoleh  dan mempertahankan  hak  untuk  tumbuh  dan  berkembang  dalam  hidup  secara  berimbang dan  positif,  berarti  mendapat  perlakuan  secara  adil  dan  terhindar  dari  ancaman  yang merugikan.  Usaha-usaha  perlindungan  anak  dapat  merupakan  suatu  tindakan  hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai  bagian  dari  masyarakat,  perlu  dilakukan.  Tujuan  dari  dilakukannya  hal  tersebut yaitu untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.
Terdapat  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  mengenai  perlindungan  anak berhubungan dengan hal-hal yang harus diperhatikan oleh anak, yaitu:
1. Luas lingkup perlindungan:
a. Perlindungan  yang  pokok  meliputi  anatara  lain  yaitu  sandang,  pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, dan hukum.
b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
c. Mengenai pula penggolonga keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
a. Sewajarnya  untuk  mencapai  hasil  yang  maksimal  perlu  ada  jaminan  terhadap pelaksanaan  kegiatan  perlindungan  ini,  yang  dapat  diketahui,    dirasakan  oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
b. Sebaiknya  jaminan  ini  dituangkan  dalam  suatu  peraturan  tertulis  baik  dalam bentuk  Undang-Undang  atau  Peraturan  daerah,  yang  perumusannya  sederhana tetapi  dapat  dipertanggungjawabkan  serta  disebarluaskan  secara  merata  dalam masyarakat.
c. Peraturan  harus  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  situasi  di  Indonesia  tanpa mengabaikan  cara-cara perlindungan yang dilakukan di Negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).
Perlu adanya dukungan untuk mewujudkan perlindungan hak atas anak di Indonesia. Dalam  Pasal  20  Undang-undang  Perlindungan  Anak  disebutkan  bahwa  Negara, pemerintah,  pemerintah  daerah,  masyarakat,  keluarga,  dan  orang  tua  atau  wali berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggara  perlindungan  anak. Perlindungan  anak  memiliki  manfaat  bagi  anak  dan  orang  tuanya  serta  pemerintahnya, maka  koordinasi  kerjasama  perlindungan  anak  perlu  diadakan  dalam  rangka  mencegah ketidakseimbangan  kegiatan  perlindungan  anak  secara  keseluruhan.  Perlindungan  anak dapat  dilakukan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Kegiatan  secara  langsung ditujukan  kepada  anak  yang  menjadi  sasaran  penanganan  langsung.  Kegiatan  yang dilakukan  seperti,  mendidik,  membina,  mendampingi  anak  dengan  berbagai  cara, menyediakan  sarana  pengembangan  diri,  dan  sebagainya.  Sedangkan  kegiatan  secara tidak  langsung,  ditujukan  kepada  anak,  tetapi  orang  lain  yang  melakukan  atau  terlibat dalam  usaha  perlindungan  anak.  Usaha  perlindungannya  dilakukan  oleh  orang  tua  atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun  dari  dalam  diri  anak,  mereka  yang  mengasuh,  membina,  mendampingi  anak dengan  berbagai  cara,  mereka  yang  terlihat  mencegah  anak  kelaparan,  mengusahakan kesehatan,  dan  sebagainya  dengan  berbagai  cara,  mereka  yang  menyediakan  sarana mengembangkan  diri  anak  dan  sebagainya,  mereka  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan sistem peradilan pidana.
Indonesia adalah Negara yang berasaskan pancasila yang mengenal prinsip keadilan pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan yang dicita-citakna ini harus bersinergi dengan pelaksanaan penegakan hukum yang adil. Tujuan dari penegakan hukum adalah menciptakan suasana keadilan yang melindungi segenap rakyat Indonesia, makna dari rakyat Indonesia ini adalah seluruh masyarakat Indonesia tanpa batasan umur
dan  termasuk  juga  keadilan  bagi  anak.  Perlindungan  terhadap  anak  adalah  tanggung jawab dan kewajiban semua elemen bangsa, tidak hanya berlaku bagi golongan tertentu. Dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU  HAM),  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  52  bahwa  setiap  anak  berhak  atas perlindungan  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  dan  Negara.  Hak-hak  anak  adalah Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga demi kepentingan terbaiknya, hak-hak anak  diakui dan  dilindungi  undang-undang  sejak  ia  berada  dalam  kandungan.  Selain  itu,  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)    juga  secara konstitusional  melindungi  hak  asasi    anak,  yaitu  pasal  28B  ayat  2  yang    secara  khusus menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan hak atas pendidikan. perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.
Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa  peran  masyarakat  dilakukan  oleh  orang  perseorangan,  lembaga  perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga  keagamaan,  badan  usaha,  dan  media  massa.  Kewajiban  dan  tanggung  jawab masyarakat  atas  perlindungan  anak  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  25.  Kewajiban  dan tanggung  jawab  masyarakat  terhadap  perlindungan  anak  dilaksanakan  melalui  kegiatan peran masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan anak.
Adapun hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua, yaitu:
1. Hak mendapatkan identitas
Ketika anak lahir, ia berhak untuk terdaftar dalam kartu keluarga dan memiliki akta kelahiran.  Keduanya  menjadi  bentuk  dokumen  legal  yang  sangat  penting  untuk kehidupan anak di kemudian hari.
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
Seorang anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan, bagi anak dari  keluarga  tidak  mampu  pun  berhak  untuk  mendapatkan  pendidikan.  Sebab, Negara sudah menjamin haknya melalui Undang-Undang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang  tersebut,  Negara  bertanggung  jawab  untuk  membiayai  bantuan atau  bantuan  cuma-cuma  atau  pelayanan  khusus  bagi  anak  yang  berasal  dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, serta anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
3. Hak untuk bermain
Bermain merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi. Karena, bermain tak hanya  untuk  sarana  hiburan  semata,  tapi  juga  menjadi  cara  anak  untuk  belajar.
Selain itu, jika anak tidak bermain, hal ini akan membuat seorang anak merasa jenuh dan  hal  ini  justru  dapat  meningkatkan  kadar  stress  anak  sehingga  ia  akan  rewel sepanjang hari.
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan
Perlindungan  yang  dimaksud  merupakan  perlindungan  dari  berbagai  macam anacaman,  baik  kekerasan  fisik  maupun  psikis,  serta  hal  lain  yang  membahayakan anak.  Artinya,  orang  tua  wajib  memberikan  bentuk  perlindungan  baik  pada  anak laki-laki maupun anak perempuan demi keamanan dirinya,
5. Hak untuk rekreasi
Perlu diketahui bahwa anak-anak juga rentan untuk mengalami stress. Oleh karena itu, anak juga berhak mendapatkan hak untuk rekreasi dan menyegarkan pikirannya. Hal  ini  penting  dilakukan  karena  anak  yang  bebas  stress  akan  memiliki perkembangan yang lebih optimal.
6. Hak untuk mendapatkan makanan
Seorang anak berhak untuk mendapatkan makanan yang bersih, bergizi, dan sehat.
Maka dari itu, orang tua wajib menyediakan makanan bernutrisi setiap harinya untuk anak.  Selain  itu,  seorang  anak  juga  berhak  mendapatkan  ASI  ekslusif  selama  dua tahun awal kehidupannya.
7. Hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan
Anak  wajib  mendapatkan  jaminan  kesehatan  yang  meliputi  imunisasi,  makanan sehat, posyandu, pemeriksaan gigi setiap 6 bulan sekali, serta pelayanan kesehatan reproduksi remaja.
8. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
Anak  berhak  untuk  diakui  kewaganegaraannya  oleh  suatu  bangsa  secara  resmi.
Pengakuan ini tertuang dalam penerbitan dokumen kewarganegaraan, yang meliputi akta  kelahiran  dan  kartu  identitas.  Dokumen  inilah  yang  nantinya  dapat  menjamin anak untuk mendapatkan berbagai pendidikan dan pelayanan kesehatan Negara.
9. Hak untuk turut berperan dalam pembangunan
Meskipun  masih  berusia  dini,  tapi  anak-anak  juga  berhak  berpartisipasi  dalam pembangunan.  Disinilah  dibutuhkan  peran  dari  orang  tua  untuk  memperjuangkan pendidikan anak sehingga anak dapat menjadi generasi penerus bangsa.
10. Hak untuk mendapatkan kesamaan
Baik  bagi  anak  laki-laki,  perempuan,  agama  apapun,  suku  bangsa  manapun,  kaya atau  miskin,  hingga  serta  berkebutuhan  khusus  berhak  mendapatkan  kesamaan.
Kesamaan  tersebut  merujuk  pada  kesempatan  yang  sama  untuk  tumbuh  dan berkembang.
Selain itu, pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orangtua berkewajiban untuk:
a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya.
c) Mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.
d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.
Negara  sebagai  organisasi  tertinggi  dan  terkuat  juga  mempunyai  peranan  yang besar  dalam  perlindungan  hak-hak  anak,  yang  diwujudkan  dengan  menerbitkan  surat keputusan  perlindungan    anak  sehingga  adanya  jaminan  hukum  terhadap  kegiatan perlindungan  anak  yang  mempengaruhi  kelangsungan  hidup  anak.  kegiatan perlindungan.  dan  pencegahan  penipuan  dalam  penegakan  hukum.  Peran  orang  tua lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga tersebut, sehingga orang tua harus memenuhi kebutuhan fisik dan emosional setiap anak.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Sebagai Pengemis Eksploitasi  adalah  suatu  tindakan  ataupun  aktivitas  yang  dilakukanagar  dapat mengambil  keuntungan  serta  memanfaatkan  suatu  hal  secara  berlebihan  dan  penuh dengan  kesewenang-wenangan  tanpa  adanya  tanggung  jawab.  Sedangkan  pada penjelasan  Pasal  66  junto  Pasal  59  ayat  (2)  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, terdapat kata dieksploitasi secara ekonomi. Maksud dari dieksploitasi secara ekonomi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang  meliputi  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan, penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan atau  mentransplatasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau kemampuan  anak  oleh  pihak  lain  untuk  mendapatkan  keuntungan  materil.  Pengertian eksploitasi  anak  adalahsuatu  kegiatan  yang  memanfaatkan  anak-anak  penuh  dengan kesewenag-wenangan  yang  dapat  dilakukan  oleh  pihak  keluarga  maupun  masyarakat dengan  cara  memaksa  anak  tersebut  untuk  melakukan  suatu  hal  tanpa  memperdulikan perkembangan fisik serta mentalnya.
Lahirnya  konsep-konsep  tentang  pengakuan  dan  perlindungan  hak-hak  asasi manusia  mengarah  pada  letak  kewajiban  masyarakat  dan  pemerintah.  Anak  sudah
memiliki hak khusus dan perlindungan khusus sejak lahir, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini pemerintah diwajibkan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi anak. Di Indonesia masih  banyak  sekali  kasus  eksploitasi  terhadap  anak,  kasus  eksploitasi  ini  dapat  mudah ditemukan  saat  seseorang  memanfaatkan  anak  untuk  memperoleh  suatu  keuntungan ekonomi, contohnya seperti mempekerjakan anak sebagai pengemis ataupun pemulung. Anak yang dijadikan eksploitasi anak ini dapat memberi keuntungan bagi pelaku dan anak yang  menjadi  korban  eksploitasi  tersebut  akan  mendapatkan  penderitaan.  Seharusnya anak yang menjadi korban eksploitasi mendapatkan perhatian khusus dari orang tua dan pemerintah  karena  anak  tersebut  masih  memiliki  masa  depan  yang  panjang  untuk meneruskan hidupnya dan menjadi anak pada umumnya. Oleh karena itu, hak-hak anak harus dilindungi, namun bentuk-bentuk perlindungannya pun berbeda-beda tergantung bagaimana penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban eksploitasi anak.
Eksploitasi  terhadap  anak  dapat  memberikan  dampak  negatif  seperti  gangguan pada  anak,  baik  fisik  maupun  mental.  Beberapa  dampak  dari  eksploitasi  anak  terhadap tumbuh kembangnya, adalah:
1. Pertumbuhan  fisik  termasuk  kesehatan  secara  menyeluruh,  kekuatan,  penglihatan dan pendengaran.
2. Pertumbuhan  kognitif  termasuk  melek  huruf,  melek  angka,  dan  memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan normal.
3. Perumbuhan emosional termasuk harga diri, ikatan kekeluargaan, perasaan dicintai dan diterima secara memadai.
4. Pertumbuhan sosial serta moral termasuk rasa identitas kelompok, kemauan untuk bekerja sama  dengan  orang  lain dan kemauan membedakan yang benardan yang salah.
Dalam  Pasal  13  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Nomor  23  tahun  2002 dimyatakan bahwa hak dari setiap anak untuk mendapatkan pengasuhan yang sehat dan baik  dengan  kualitas  yang  baik  pula  wajib  diberikan  oleh  setiap  orang  tak  terkecuali keluarga melalui orang tua khususnya ataupun pihak lain seperti kerabat, masyarakat, wali, tempat  pengasuhan,  atau  panti.  Sehingga  penjamin  secara  ekonomi  sosial  pendidikan hingga  kesehatan  dapat  terbebas  dari  eksploitasi  oleh  oknum-oknum  yang  tidak bertanggung jawab. Namun saat ini masih  banyak kasus mengenai eksploitasi terhadap anak.  Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban  eksploitasi  dapat merujuk  pada  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Pasal  59  yang
menyatakan  kewajiban  pemerintah  dalam  bertanggung  jawab  melakukan  perlindungan dan mencegah dari adanya eksploitasi anak.
Perlindungan  terhadap  anak  mencakup  hak-hak  dan  asasinya.  Jika  menyangkut eksploitasi,  hak-hak  tersebut  sangat  luas  dan  eksploitasi  anak  sudah  sangat  melanggar akan  hak  hidupnya.  Perlindungan  hukum  adalah  upaya  melindungi  yang  dilakukan pemerintah  atau  penguasa  dengan  sejumlah  peraturan  yang  ada.  Perlindungan  hukum memiliki  2  (dua)  sifat  yaitu  perlindungan  hukum  bersifat  preventif  dan  perlindungan hukum bersifat represif:

## 1) Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan  hukum  preventif    merupakan  perlindungan  yang  diberikan  oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  dengan  maksud  untuk  mencegah suatu  pelanggaran  serta  memberikan  rambu-rambu  atau  batasan-batasan  dalam suatu kewajiban.
2) Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
Orang  tua  atau  keluarga  dan  masyarakat  mempunyai  tanggung  jawab  dan  peran yang  sangat  penting  karena  dapat  memberikan  dampak  yang  sangat  besar  dalam melindungi  anak.  Selain  itu,  yang  menjadi  isu  utama  dalam  terselenggaranya perlindungan  hukum  yang  memadai  adalah  peran  negara  melalui  pemerintah  dalam melindungi  seluruh  bangsa,  termasuk  anak.  Pembentukan  Komisi  Penyiaran  Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 30 tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 berwenang memantau dan mengendalikan permasalahan mendasar di bidang anak, khususnya dalam kegiatan perlindungan  anak. Dengan demikian kita dapat mengetahui kewenangan dan tugas  komisi tersebut di atas, sehingga dapat mengontrol keseragaman produk hukum atau isi dan pelaksanaannya di masyarakat.
Selain  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Nomor  35  Tahun  2014  entang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002,  memberikan  perlindungan berupa  sanksi pidana bagi oknum yang terlibat dalam penyalahgunaannya. Pemerintah mengatur  sanksi  yang  berlaku  bagi  pelaku  eksploitasi  anak  sebagai  pengemis  dengan ketentuan  pasal  88  UU  No.  35  Tahun  2014  yang  mengacu  pada  perubahan  UU  No.  23 Tahun  2002  yang  mengatur  tentang  eksploitasi  seksual  atau  bukan  eksploitasi  terhadap
anak.  anak-anak.  untuk  kepentingan  dirinya  sendiri  atau  orang  lain  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  sampai  dengan  satu  tahun  dan  denda  paling banyak Rp. 200.000.000,00. (Dua Ratus Juta Rupiah).

## SIMPULAN
Perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab dan kewajiban semua elemen bangsa,  tidak  hanya  berlaku  bagi  golongan  tertentu.  Dapat  dilihat  dalam  Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Hak Anak adalah Hak Asasi  Manusia  (HAM)  maka  untuk  kepentingannya  hak  anak  itu  diakui  dan  dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan. Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 24  tahun  2002  menyatakan  bahwa  hak  dari  setiap  anak  untuk  mendapatkan pengasuhan yang sehat dan baik dengan kualitas yang baik pula wajib diberikan oleh setiap  orang  tak  terkecuali  keluarga  melalui  orang  tua  khususnya  ataupun  pihak  lain seperti  kerabat,  masyarakat,  wali,  tempat  pengasuhan,  atau  panti.  Sehingga  penjamin secara ekonomi sosial pendidikan hingga kesehatan dapat terbebas dari eksploitasi oleh oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap anak sebagai korban eksploitasi dapat merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  Pasal  59  yang  menyatakan  kewajiban  pemerintah  dalam  bertanggung jawab  melakukan  perlindungan  dan  mencegah  dari  adanya  eksploitasi  anak.  Sanksi terhadap oknum yang melakukan eksploitasi anak untuk dijadikan pengemis diatur oleh pemerintah melalui ketentuan yang ada  didalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahum  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  yang mana setiap eksploitasi baik seksual atau tidak terhadap anak ntuk kepentingan sendiri maupun orang lain dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun hingga denda sebanyak Rp. 200.000.000.00. (dua ratus juta rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA
Arif Gosita, 2004, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, PT. Intermasa.
Beni Ahmad, 2007, “Sosiologi Hukum”, Jakarta, Pustaka Setia.
Darmini,  2020,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Eksploitasi  Pekerja  Anak  Dibawah
Umur”, Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming, 14 (2).
Dr.  Asri,  D,  P,  B,  S.H.,M.H.  2018,  “Perlindungan  Hukum  Preventif  Terhadap  Ekspresi Budaya  Tradisional  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Hak Cipta ”, Jurnal Of Intellectual Property, 1(1).
Fahlevi, R. 2016, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional”,
Lex Jurnalica, 12 (3).
Fitriani,  R.  2016,  “Peranan  Penyelenggara  Perlindungan  Anak  Dalam  Melindungi  dan
Memenuhi Hak-Hak Anak” Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2 (2).
Halodoc,  https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-10-hak-anak-yang-wajib-dipenuhi- orangtua diakses pada 22 November 2023.
Hardjon,2007, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak”, Jakarta, Eresco.
Haris, U. 2015, “ Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak”, Jurnal Yuridika, 30 (2)
Johny Ibrahim, 2010, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ketiga, Bayumedia Publishing.
Marlina,  2015,  “Tindak  Pidana  Eksploitasi  Seksual  Komersial  Anak  di  Indonesia”, Jurnal Mercatoria, 8(2).
Qotrun,  https://www.gramedia.com/literasi/eksploitasi-adalah/  diakses  pada  05 Desember 2023
Rakhmad,  W,  N.  2016,  “Kekerasan  Terhadap  Anak  Dalam  Konstruksi  Koran  Tempo”, Jurnal Ilmu Sosial, 15 (1).
Rika  Saraswati,  2015, Hukum  Perlindungan  Anak  Di  Indonesia,  Bandung,  Citra  Aditya Bakti.
Suryani, N,A. 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak”, (2) 1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Wahidi, 2009, “Hukum Perlindungan Anak”, Bandung, Maju Mundur.