## Analisis Faktor- Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Informed Consent Pada Kasus Bedah Di Rumah Sakit AL Marinir Cilandak
Helena Meyyulinar Universitas Respati Indonesia helena@urindo.ac.id
Latar  Belakang : Informed consent merupakan  penjelasan  dokter  tentang tindakan  yang  akan dilakukan,  dan  pernyataan  bahwa  pasien  telah  mengerti  dan  menyetujui  tentang  informasi yang  disampaikan  dokter. Informed  consent harus  diisi  secara  lengkap,  namun  masih  saja ditemukan  ketidaklengkapan  pengisian  pada  lembar informed  consent di  beberapa item. Tujuan :  Mengetahui  faktor-faktor  penyebab  ketidaklengkapan  pengisian informed consent pada  kasus  bedah  di  Rumah  Sakit  AL Marinir  Cilandak. Metode :  Deskriptif  kualitatif.
Hasil: Dari hasil analisis 145 informed consent di bulan Maret dan April terdapat 70 informed consent (42,8 %) yang masih belum lengkap dan terdapat 75 informed consent (51,7 %) yang sudah  lengkap.  Ketidaklengkapan  lebih  sering  dijumpai  pada  isi  informasi  yaitu  pada  item alternatif  dan  risiko  sebanyak  57 informed  consent (39,3%). Kesimpulan :  Kelengkapan pengisian  lembar informed  consent pasien  bedah  di  Rumah  Sakit  AL  Marinir  Cilandak  masih kurang  lengkap.  Faktor  penyebab  ketidaklengkapan informed consent antaralain  adalah Pemahaman  dokter  yang  masih  kurang  tentang  pentingnya informed  consent ,  keterbatasan waktu dokter , kesibukan dokter, ketergantungan dokter kepada perawat, kurangnya perhatian dokter terhadap pengisian informed consent, SOP rumah sakit yang masih belum dilaksanakan maksimal, dan belum adanya pemberlakuan punishmen t dan reward dirumah sakit.
Kata kunci Informed consent, kasus bedah, ketidaklengkapan.

## Abstract
Informed consent is a doctor's explanation of the action to be taken, and a statement that the patient has understood and agreed about the information submitted by the doctor. Informed consent must be filled in completely, but still incomplete filling in the informed consent sheet on some items. Objective was to determine the factors causing incompleteness in filling in informed consent in surgical cases in Marinir Cilandak Hospital. Qualitative descriptive. From the analysis of 145 informed consent in March and April there were 70 informed consent (42.8%) which was still incomplete and there were 75 informed consent (51.7%) that were complete. Incompleteness is more often found in the content of information, namely on alternative items and a risk of 57 informed consent (39.3%). The completeness of filling in the informed consent is still incomplete. Factors causing incomplete informed consent among others are understanding of doctors who are still lacking about the importance of informed consent, the limited time of doctors, the busyness of doctors, the dependence of doctors to nurses, the lack of doctor's attention to filling in informed consent, that SOP have not been implemented optimally, and there is no punishment and reward in hospital.
Key words Informed consent, surgical cases, incompleteness.

## PENDAHULUAN
Kesehatan merupakan kebutuhan dasar  yang  sangat  penting  bagi  setiap orang.  Menurut  Undang–Undang  No.36 Tahun  2014,  Kesehatan  sebagai  hak  asasi manusia  harus  diwujudkan  dalam  bentuk pemberian  berbagai  pelayanan  kesehatan kepada  seluruh  masyarakat.  Kesehatan sangat  erat  sekali  hubungannya  dengan rumah sakit.
Menurut  permenkes  No.55  Tahun 2013  dan  Permenkes  No.269  tahun  2008 tentang rekam medis, rekam medis adalah berkas  yang  berisikan  catatan  dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan,  pengobatan,  tindakan  dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien  pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan. Di  dalam  berkas  rekam  medis  terdapat beberapa  lembar  yang  salah  satunya adalah  persetujuan  tindakan  ( informed consent).
Persetujuan
tindakan
(Informed
consent )  adalah  persetujuan  tindakan kedokteran  yang  diberikan  oleh  pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan  penjelasan  secara  lengkap mengenai  tindakan  kedokteran  yang  akan dilakukan terhadap pasien tersebut (Permenkes RI No. 290/Menkes/Per/III/2008).
Kelengkapan  pengisian  persetujuan tindakan ( informed consent) sangat penting karena mempengaruhi aspek hukum rekam medis  dan  mutu  rekam  medis  sehingga diperlukan  pelaksanaan  yang  maksimal untuk pengisian persetujuan tindakan( informed consent) serta mengetahui faktor penyebab ketidakmaksimalan dalam pengisian
persetujuan tindakan ( informed consent) .
Dari  hasil  analisis  145 informed consent di  bulan  Maretdan  April  terdapat
70 persetujuan tindakan ( informed consent) dengan  prosentase  42,8  %  yang
masih  belum  lengkap  dan  terdapat  75 persetujuan  tindakan  ( informed  consent ) dengan  prosentase  51,7  %  yang  sudah lengkap.Ketidaklengkapan lebih sering dijumpai pada isi informasi yaitu pada item alternatif  dan  risiko  sebanyak  57 informed consent (39,3%).
Rumah  Sakit  AL  Marinir  Cilandak  baru saja  terakreditasi  paripurna  di  bulan Januari  2018.  Namun  berdasarkan  studi dokumentasi rekam medis, sampai saat ini masih ditemui persetujuan tindakan ( informed  consent) yang  masih  belum lengkap  walaupun  sudah  terlihat  sedikit adanya  peningkatan  dalam  kelengkapan persetujuan tindakan ( informed consent) .
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,
maka  peneliti  memandang  perlu  untuk melakukan  penelitian  mengenai  faktor-
faktor yang
menyebabkan
ketidaklengkapan  persetujuan  tindakan ( informed  consent) tersebut,  dan  saya tertarik  untuk  mengambil  judul  “Analisis fakor-faktor  Ketidaklengkapan Informed
Consent pada Kasus Bedah di Rumah Sakit AL  Marinir  Cilandak”  Tujuan  Penelitian  ini dilakukan adalah untuk mengetahui kelengkapan persetujuan tindakan
kedokteran(informed  consent)pada  kasus bedah  di  RS  AL  Marinir  Cilandak.  Manfaat Penelitian  ini  yakni  memberi  masukan dalam  upaya  peningkatan  pelaksanaan pengisian  persetujuan  tindakan  ( Informed consent), sehingga  rumah  sakit  dapat mengetahui faktor-faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian Informed consent dan  rumah  sakit  dapat  mengatasi
faktor penyebab
ketidaklengkapan persetujuan  tindakan  ( Informed  consent)
tersebut

## METODE

## 2.1. Desain Penelitian
Pada  penelitian  ini  metode  yang
digunakan adalah metode deskriptif
kualitatif
2.2. Fokus Penelitian
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi fokus penelitian difokuskan pada persetujuan  tindakan  ( informed  consent) yaitu Faktor-Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Informed  Consent di
Rumah Sakit AL Marinir Cilandak.

## 2.3. Pemilihan Informan
Pemilihan informan sebagai sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu dokter  bedah  dan  dokter  anastesi  yang melakukan  operasi  di  bulan  Maret  dan April  berjumlah    9  orang  antaralain:  DPJP, di  ruang  operasi,  yang  terdiri  dari  6  orang dokter  bedah  dan  2  orang  dokter  anastesi dan  Wakil  Direktur,  yaitu  seseorang  yang membuat  kebijakan  di  rumah  sakit,  1 orang. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik snowball sampling

## 2.4. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di ruang bedah Rumah  Sakit  AL  Marinir-  Cilandak  Jl.  Raya Cilandak  KKO  Jakarta  Selatan.  Penelitian dilaksanakan mulai Juli - Agustus 2018.
2.5. Teknik Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini terdiri dari data  primer  dan  sekunder,  adapun  teknik pengambilan data yang digunakan adalah:
1. Wawancara  mendalam  ( indepth inteviwer)
2. Observasi
3. Dokumentasi (Analisis Dokumentasi)

## 2.6. Etika Penelitian
Aspek  etik  yang  digunakan  dalam peneliian ini memperhatikan aspek autonomy, confidentiality, non
malefficience,  beneficience ,  dan justice (Sugiyono, 2016: 43).

## 2.7. Instrumen Penelitian
Untuk mengumpulkan data dari sumber  informasi  (informan)  peneliti  atau pewawancara  sebagai  instrumen  utama penelitian memerlukan
instrumen bantuan. Dalam hal ini peneliti menggunakan instrumen bantuan pedoman wawancara; ceck list
dokumentasi;  alat  Perekam  dan  catatan dilapangan

## 2.8. Validitas Data
Dalam  penelitian  ini,  triangulasi  yang digunakan  adalah  triangulasi  Sumber, dilakukan  dengan  wawancara  mendalam
dari DPJP/informan dan triangulasi Metode, dilakukan dengan metode observasi dan telaah dokumen

## 3.HASIL
3.1. Hasil Observasi
Tabel  1. Hasil analisis lembar persetujuan ( informed consent ) dokter Bedah bulan
Maret dan April 2018
NO INFORMAN KELENGKAPAN LENGKAP % TIDAK LENGKAP % ∑ 1 A 16 11,0 28 19,3 44 2 B 3 2,06 20 13,7 23 3 C 13 8,96 5 3,44 18 4 D 19 13,1 7 4,82 26 5 E 10 6,89 7 4,82 17 6 F 14 9,65 3 2,06 17 Jumlah 75 70 145
Berdasarkan  hasil  analisis  persetujuan tindakan  ( informed consent) dalam bentuk tabel  diatas  pada  bulan  Maret  dan  April
diketahui  bahwa  jumlah  tidak  lengkap tertinggi  yakni  pada  informan  A  (19,3%) yang juga merangkap sebagai informan I.
Tabel 2. Hasil analisis i nformed consent pasien bedah dokter Spesialis Anastesi bulan Maret dan April  2018 NO INFORMAN KELENGKAPAN LENGKAP % TIDAK LENGKAP % ∑ 1 G 30 20,6 50 34,4 80 2 H 40 27,5 25 17,2 65 Jumlah 70 75 145 Berdasarkan  hasil  analisis  persetujuan tindakan ( informed consent) dalam bentuk
tabel  diatas  pada  bulan  Maret  dan  April
diketahui  bahwa  informan  dengn  jumlah tidak lengkap tertinggi yakni pada informan G ( 34,4%).
Tabel 3 Kelengkapan Informed Consent/Capaian Rumah Sakit Pertanyaan Dokter Bedah Dokter Anastesi Item informasi/Edukasi 60% 100% Autentifikasi 90% 80% Tabel 4 Faktor-Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Informed Consent Pertanyaan Dokter Bedah Dokter anastesi Pemahaman dokter tentang Informed consent 80% 100% Keterbatasan waktu dokter 90% 50% Kesibukan dokter 90% 100% Ketergantungan  dokter  kepada perawat 50% 50% Kurangnya perhatian dokter terhadap  kelengkapan informed consent 90% 100% Kebijakan Organisasi Rumah Sakit terkait Informed Consent 100% 100%
Belum adanya pemberlakuan Reward & Punishment 100% 100%
3.2.Prosentase Kelengkapan Persetujuan
Tindakan ( Informed Consent)
. Dari  hasil  analisis  145 informed
consent di  bulan  Maret  dan  April  terdapat
70 persetujuan tindakan ( informed
consent) dengan  prosentase  42,8  % persetujuan  tindakan  ( informed  consent)
yang masih belum lengkap dan terdapat 75 persetujuan  tindakan  ( informed  consent ) dengan  prosentase  51,7%  yang  sudah lengkap.  Ketidaklengkapan  lebih  sering dijumpai pada isi informasi yaitu pada item alternatif  dan  risiko  sebanyak  57 informed consent (39,3%).  Dan  ketidaklengkapan autentifikasi  paling  tinggi  adalah  pada tanggal/jam  persetujuan  sebanyak  39 lembar (26,8%) dari 145 informed consent .
Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  Undang– Undang No. 29 Tahun 2004 dan Permenkes RI  No.  290/MENKES/PER/III/2008  pasal  7 ayat  3  menyebutkan  Penjelasan  tentang tindakan kedokteran. Dan hal ini juga tidak sesuai  dengan  peraturan  permenkes  RI
Nomor 290 Tahun 2008.
3.3.  Faktor-faktor  yang  menyebabkan
ketidaklengkapan pengisian lembar informed  consent di  RS  AL  Marinir

## Cilandak
Berdasarkan data yang didapat peneliti melalui  studi  dokumentasi,  maka  dapat diketahui  bahwa  penyebab  dari  dokter belum  melengkapi  persetujuan  tindakan ( informed consent ) yaitu terkait dengan: 1) Pemahaman dokter tentang Informed  consent dan  pentingnya Informed consent
Pemahaman  dokter  tentang informed
consent masih berbeda-beda. ada 3(37,5%) informan  menjawab informed  consent
adalah  informasi  kepada  pasien  dan  5 (62,5%) informan menjawab bahwa
informed  consent merupakan  informasi dan  persetujuan  tindakan.  Hampir  semua dokter  (57,1%)  melakukan  pengisian persetujuan tindakan ( informed consent ) di polik, dan ada dua dokter yang melakukan di ruang OK (28,5%)
2) Keterbatasan waktu praktek

## dokter
Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap  informan  maka  diketahui  bahwa salah  satu  penyebab  ketidaklengkapan pengisian  persetujuan  tindakan  ( informed consent ) yaitu ada dokter yang mengatakan  jam  prakteknya  terbatas,  ada dua  dokter  (25%)  yang  mengatakan  ada praktek  di  tempat  lain  danwaktu  terbatas sehingga  setelah  selesai  praktek  langsung pulang karena harus praktek di tempat lain dan  dokter  yang  lain  mengatakan  banyak pasien  yang  sudah  menunggu  dari  pagi (75%).

## 3) Kesibukan Dokter
Banyaknya  pasien  yang  dioperasi  dan dilakukan  dalam  waktu  yang  berurutan mengakibatkan  dokter  tergesa-gesa  dan dokter  tidak  sempat  mengisi  persetujuan tindakan  ( informed  consent) bahkan  ada dokter yang melakukan operasi lima pasien dalam sehari.
4) Ketergantungan  dokter  terhadap perawat Berdasarkan hasil wawancara dengan  informan  bahwa  di  RS  AL  Marinir Cilandak  ketergantungan  dokter  masih tinggi  karena  perawat  harus  selalu mengingatkan dokter  untuk mengisi
persetujuan tindakan ( informed consent).
5) Kurangnya perhatian dokter terhadap pengisian informed

## consent
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan responden  dokter  DPJP,  dapat  diketahui bahwa  perhatian  dokter  dalam  mengisi persetujuan  tindakan  ( informed  consent) masih  kurang,  karena  dokter  lebih mementingkan dalam memberikan
pelayanan terhadap pasien daripada untuk memikirkan kepentingan administratifnya.
6) Kebijakan  Organisasi  Rumah  Sakit terkait Informed Consent
Berdasarkan hasil wawancara
semua  informan  mengatakan  bahwa  di  RS Marinir Cilandak sudah mempunyai
kebijakan/SOP, namun dalam pelaksanaanya  sebagian  dokter informed consent masih  belum  sesuai  dalam melaksanakan  pengisian informed  consent sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan dan standar pelayanan yang ada.
7. Belum adanya pemberlakuan
Punishment dan Reward Berdasarkan hasil wawancara dengan  kepala  rekam  medik,  semua informan  mengatakan  bahwa  di  RS  AL Marinir  Cilandak  belum  memberlakukan
Punishment dan Reward sehingga
kepatuhan  dokter  untuk  kelengkapan informed consent masih kurang.

## 3.4. Upaya Rumah Sakit untuk
Ketidaklengkapan Informed Cosent
Di  RS  AL  Marinir  Cilandak  sudah dilakukan  upaya  untuk menurunkan  angka ketidaklengkapan pada persetujuan
tindakan( informed consent) yaitu sosialisasi dan evaluasi dari petugas yang menganalisis  berkas  rekam  medis  dan
informed consent yang belum lengkap dan kemudian  dikembalikan  kepada  dokter yang merawat pasien tersebut

## Kesimpulan
Kelengkapan pengisian lembar informed  consent pasien  Bedah  di  Rumah
Sakit  AL  Marinir  Cilandak  masih  kurang
lengkap Penyebab ketidaklengkapan
pengisian informed  consent antaralain disebabkan  oleh  pemahaman  dokter  yang masih kurang tentang pentingnya informed consent ;  keterbatasan  waktu;  kesibukan dokter;  ketergantungan  dokter  kepada perawat;  Kkrangnya  perhatian  dokter terhadap  pengisian informed  consent ; kebijakan  organisasi  rumah  sakit  yang masih  belum  dilaksanakan  maksimal,  dan belum  adanya  pemberlakuan punishment dan reward di rumah sakit.
Upaya rumah sakit dalam kelengkapan informed consent antaralain berupa
sosialisasi  yang  dilakukan  pada  saat  apel pagi,  dirapat-rapat  staf  maupun  di  rapat
komite  medis,  dan  evaluasi  oleh  petugas rekam medis secara rutin dalam tiga bulan sekali.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Herman Warouw, “Hubungan Pengetahuan  dengan  Pelaksanaan
Persetujuan  setelah  Penjelasan
( informed  consent )  pada  Pasien  di IRDB BLU RSUP Prof.dr.R.D.
Kandou”.
2. Siti  Aisyah  (2013),”  faktor-faktor
yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian lembar informed  consent tindakan  bedah
mata  di  RS.  Mata  “Dr.  Yap”
Yogyakarta”. Instalasi Rekam
Medis.
3. Nia kurnia,“Tinjauan
Analisis Ketidaklengkapan Pengisian Berkas
Rekam  Medis  Pasien  Rawat  Inap Khususnya  Pada  Kasus  Bedah  di RSUD  Dr.  R.M  Djoelham  Binjai Triwulan I Tahun 2016”.
4. Herwanda, Liana Rahmayani; Sarah Fadhilla,  “  Gambaran  Penggunaan Persetujuan Tindakan Medis (informed consent ) oleh
Dokter  Gigi  Muda  di  RSGM
Unsyiah”, cakradonya  dent  j  2016;
8(2):123-131 5. Herfiyanti  L  (2015),  “Kelengkapan Informed  Consent Tindakan  Bedah
Menunjang  Akreditasi  JCI  Standar HPK  6  Pasien  Orthopedi”. Jurnal Manajemen InformasiKesehatan
Indonesia , 3(2):81-8. 6. K  .Adriana  Pakendek , Informed consent dalam pelayanan kesehatan ,  al-ikham ,  vol  V  No.2 Desember 2010.
7. Khasna,  F.  dkk  (2016), “ Analisis persetujuan  tindakan  kedokteran ( informed  consent )  dalam  rangka persiapan akreditasi rumah sakit di instalasi  bedah  sentral  RSUD  kota Semarang”.    Jurnal  kesehatan masyarakat  (e-Journal).Vol  4;  1; (ISSN: 2356-3346 ).
8. Ninik  Darmini;  Rizky  Septiana Widyaningtyas, “Informed  Consent atas tindakan kedokteran di rumah sakit grhasia pakem Yogyakarta”.
9. Mara hermaestri; Kuswanto Hardjo, “Analisis kelengkapan pengisian lembar informed consent pada kasus bedah mayor di rumah sakit  panti  nugroho  Yogyakarta periode 2016”.
10. Rohmah  M,  Supriyanto  S  (2014),
Kepatuhan Petugas Kesehatan
dalam Kelengkapan Pengisian Informed Consent . Jurnal Administrasi  Kesehatan  Indonesia, 2(2):128-37. 11. Wardani I, “Gambaran Kelengkapan Informed  Consent pada  Tindakan  Operasi  yang Dilakukan  di  RSUP  H.ADAM  Malik Medan”. FKM USU
12. Naili YT, Sumarni T. Studi
Kelengkapan Persetujuan Tindakan Medik  di  Rumah  Sakit  Umum
Ajibarang Kabupaten Banyumas.
13. Haryani  Octaria,  Wen  Via  Trisna (2016),  “Pelaksanaan  Pemberian
Informasi dan Kelengkapan Informed  Consent diRumah  Sakit Umum  Daerah  Bangkinang”  (RSUD Bangkinang). Jurnal Kesehatan Komunitas, Vol. 3, No. 2, Mei 2016
14. Nurul  Khodijah;  Sis  Wuryanto,
(2016), Tinjauan Pelaksanaan
Informed  Consent  Pada  Kasus
Bedah Orthopedi Rumah Sakit PKU
Muhamadiyah  Gamping  Sleman Yogyakarta Tahun 2016.
15. Efi  sriatmi;  dr.zaenal  sugiyanto,
M.kes  (2015),  “analisis  faktor- faktor  ketidaklengkapan  formulir informed  consent  di  rumah  sakit ungaran tahun 2015” 16. Supriyanto, Rekam Medis, Published: 18 December 2015 17. Makalah mata kuliah etika/ hukum (2011), Informed  consent sebagai dasar  bertindak  dokter  dalam memberikan pelayanan kesehatan.
18. Sitray  sitirahayu  (2013),  Standar
Profesi medis Nadila Nur Bahariezka (2017), Profesi Kesehatan  Masyarakat,  Makalah Profesi Kesehatan Masyarakat.
19. Prayogo pangestu (2016), Panduan DPJP. Health andMedicine.
20. Dr.dr.Sutoto, M.Kes (2014), Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan
(DPJP),  Edisi  1,  Komisi  Akreditasi Rumah Sakit.
21. Muchlisin Riadi (2016), Pengertian, Tujuan, Fungsi dan Manfaat SOP
22. Undang-Undang  RI  No.29  Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
23. UU  Republik  Indonesia  Nomor  56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
24. UU  Republik  Indonesia  Nomor  36 Tahun  2014  Tentang  Tenaga Kesehatan.
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  55 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis. 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  290/MENKES/PER/III/  2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
27. Konsil Kedokteran Indonesia.
(2006 )  Manual  Rekam  Medis .
Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia. 28. KEPMENKES  No.  129  Tahun  2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 29. Konsil Kedokteran Indonesia. (2006) Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran . Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.