KAITAN DIPLOMASI SAINS DAN ORIENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI: TINJAUAN KERJA SAMA PENDIDIKAN INDIA- INDONESIA
Demeiati Nur Kusumaningrum 1* , Yasinta Dinda Febriana, Fikry Muhammad Reza Al-Hasin, Jordan Aria Adi Brata
1 Universitas Muhammadiyah Malang; Indonesia
2 Center of Intermestic Studies, Lab of IRs Dept., University of Muhammadiyah Malang, Indonesia *email: demeiati.nk@umm.ac.id

## Abstract
The  Indian  government  offers  1000  doctoral  programs  for  ASEAN  countries.  This extraordinary  scholarship  has  not  been  provided  by  the  previous  administration.  This phenomenon is perceived as Indian science diplomacy to perform the Act East Policy during the era of Modi. Through the conceptualization of science diplomacy, this study aims to explain Indian foreign policy orientation and India-Indonesia partnership in education. Primary data sources were obtained from an analysis of government reports, official website, and interviews with PPI India representative. Secondary data sources came from literature review on journal articles  and  media  reports.  This  research  examined  that  Indian  foreign  policy  was  oriented towards internationalism which aimed to strengthen its image as a great country. The India- Indonesia MoU on education in 2011 was signed one year after the implementation of AIFTA. Through  research  collaborations,  faculty  exchanges,  and  consortia  of  universities,  India perceived as a country with an excellent education system in Indonesia.
Keywords: ASEAN; foreign policy; Modi; science diplomacy, soft power

## Abstrak
Pemerintah India menawarkan 1000 program doktor kepada negara-negara di ASEAN. Fasilitas pendidikan  yang  luar  biasa  ini  belum  pernah  diberikan  pada  pemerintahan  sebelumnya. Fenomena  ini  diamati  sebagai  bentuk  diplomasi  sains  India  untuk  mengimplementasikan kebijakan Act  East  Policy pada  era  PM  Modi.  Melalui  konseptualisasi  diplomasi  sains, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis orientasi kebijakan luar negeri India dan kemitraan pendidikan  dengan  Indonesia  sebagai  studi  kasus.  Sumber  data  primer  diperoleh  dari  hasil telaah  laporan  pemerintah,  rilis  laman  resmi,  dan  wawancara  kepada  perwakilan  PPI  India. Sumber  data  sekunder  didapatkan  dari  reviu  literatur  artikel  ilmiah  dan  analisis  media. Penelitian ini menemukan bahwa pada era PM Modi, kebijakan luar negeri India berorientasi internasionalisme  yang  bertujuan  untuk  menunjukkan  citranya  sebagai  negara  besar.  MoU India-Indonesia  pada  bidang  pendidikan  tahun  2011  ditandatangani  satu  tahun  pasca berjalannya AIFTA. Melalui kolaborasi penelitian, pertukaran staf pengajar, dan konsorsium perguruan tinggi, pemerintah India menanamkan kesan yang baik sebagai negara dengan sistem pendidikan yang unggul.
Kata Kunci : ASEAN; diplomasi sains; kebijakan luar negeri; Modi; soft power

## Pendahuluan
Perdana Menteri Shri Narendra Modi telah meluncurkan kebijakan pemberian beasiswa doktoral kepada negara-negara Association of South East Asia Nations (ASEAN). Pada KTT  ASEAN-India  di  New  Delhi  yang  diselenggarakan  tanggal  25  Januari  2018,  PM Modi, di hadapan para pemimpin dari 10 negara ASEAN, mengumumkan persekutuan Doktor di India untuk ASEAN. Dalam rangka memperingati 25 tahun hubungan India- ASEAN, 1000 beasiswa  bergelar Ph.D  akan diberikan pemerintah  India kepada warga negara  ASEAN  yang  belajar  di  Institut  Teknologi  India  bergengsi  pilihan  mereka. Beasiswa  ini  diharapkan  dapat  memperkuat  hubungan  historis  yang  mendalam  antara India dan ASEAN (Agung, 2020; Ministry of Education, 2022). Program beasiswa yang sangat besar ini belum ada pada pemerintahan India sebelumnya.
Bidang-bidang low politics terutama pada sektor pendidikan, memang merupakan salah  satu  faktor  yang  membuat soft  power lebih  dapat  diterima.  Berdasarkan  sejarah diplomasi, praktik baik ini telah dilakukan oleh negara-negara industri maju. Uni Eropa (UE)  menghasilkan  citra  positif  di  kawasan  Amerika  Latin  sebagai  dampak  dari  kerja sama dengan Brazil, baik dalam lingkup bilateral maupun pada forum Mercosur. Nilai- nilai  fundamental  UE  tentang  regionalisme,  HAM,  perdagangan  bebas,  pembangunan berkelanjutan, kohesi sosial, dan multilateralisme menjadi sumber soft power yang pada praktiknya menemukan keselarasan terhadap kondisi di Brazil dan Amerika Latin secara keseluruhan.  Kombinasi  antara  diplomasi  media,  diplomasi  kebudayaan,  dan niche diplomacy 1 menjadikan  kerja  sama  di  antara  kedua  pihak  tersebut  semakin  intens  dan semakin mengokohkan posisi UE di kawasan tersebut (Azpíroz, 2015).
Selain itu soft power juga dapat sebagai alat kontestasi pengaruh terhadap sebuah negara  ataupun  kawasan.  Seperti  pada  kasus  Jepang  yang  kini  telah  menjadi  ‘ cultural superpower’ di mata publik internasional, dibuktikan oleh Jepang dengan budaya populer –  kuliner,  musik,  anime,  upacara  tradisional,  dan  manga-  yang  mendunia.  Namun, instrumen tersebut ternyata tidak cukup untuk mewujudkan kepentingan Jepang melalui idenya  untuk  mempersatukan  Asia  yakni Ajia  Kontentsu  Inisiatibu ( Asia  Content Initiative ). Wilayah Asia Tenggara dijadikan target Jepang untuk mendapatkan pengaruh
1 Diplomasi niche dipopulerkan oleh Cooper (1998) yang berupaya mengkritisi bentuk diplomasi top-to- down yang kurang relevan. Dalam penelitian Alden & Vieira (2005) disebutkan definisi diplomasi niche sebagai diplomasi ceruk yang menandakan adanya tindakan diplomasi yang spesifik dalam suatu bidang tertentu. Diplomasi ceruk diyakini membantu negara-negara middle power berperan dalam politik global (Polanunu & Kusumaningrum, 2022)
yang  kuat  dalam  rangka  melawan  kekuatan soft  power Cina  yang  telah  melekat  di beberapa  negara  di  kawasan.  ODA  ( Official  Development  Assistance )  pada  akhirnya menjadi salah satu instrumen primer yang digencarkan, dengan mencatatkan Indonesia, Filipina,  dan  Vietnam  sebagai  penerima  donor  terbesar  dari  Negeri  Matahari  tersebut. Walhasil,  berdasarkan  studi  masyarakat  di  ketiga  negara  tersebut,  memandang  Jepang lebih populer dan positif ketimbang Cina, walaupun pada beberapa waktu terakhir Negeri Tirai  Bambu  tersebut  menunjukkan  manuvernya  (Han,  2015).  Kombinasi  antara soft power dan hard power inilah yang disebut sebagai smart power (Nye, 2009).
Lebih jauh, potensi Jepang tersebut dapat diekspansi lebih jauh dengan mengadakan kerja sama dengan Inggris yang mengemuka lebih dulu dalam bidang soft power karena kekuatan linguistik bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dan menjadi tempat dari universitas  terbaik  di  dunia.  Baik  Jepang  dan  Inggris  memiliki  kepentingan  untuk meningkatkan  pengaruhnya  di  kawasan  Asia  dan  Eropa,  sehingga  melalui  kerja  sama tersebut diharapkan dapat menghasilkan efek mutualisme bagi kedua negara. Komitmen kerja  sama  tersebut  telah  dibuktikan  dengan  pendirian Japan  House di  London  dan kunjungan PM Theresa May ke Yokohama pada 2017 di mana kedua negara memiliki kesamaan  pandangan  tentang  menjadikan  masing-masing  sebagai  partner  kemitraan prioritas. Kemitraan prioritas Jepang-Inggris ini menjadi pertanda bahwa kerja sama ini juga  bersifat  strategis  dan  diharapkan  dapat  menjadi  suatu  aliansi  yang  dapat  saling memperkuat  identitas  masing-masing  di  tatanan  global  (Chatham  House,  2019). Berdasarkan  pemahaman  tersebut,  tulisan  ini  meyakini  bahwa  pemberian  beasiswa doktoral  kepada  negara-negara  ASEAN  oleh  pemerintahan  PM  Narendra  Modi berkepentingan  menguatkan  kerja  sama  bidang  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan  yang selaras dengan orientasi dan tujuan kebijakan luar negeri India.

## Kerangka Teori
Orientasi Kebijakan Luar Negeri: Relasi Soft Power dan Diplomasi Sains
Dalam rangka mencapai orientasi kebijakan luar negerinya, pemerintahan sebuah negara akan  mendayagunakan  semua  instrumen  diplomasi  dan  jalur  diplomasi  yang  paling efektif.  Dalam  konteks  sumber  daya,  pemerintah  dapat  mempertimbangkan  kapasitas nasionalnya yang bersumber dari hard power atau soft power . Seperti dalam penelitian ini,  diskursus HI memberikan pengalaman bagaimana  pemanfaatan soft  power sebagai
instrumen  diplomasi  yang  strategis  pasca  Perang  Dingin. Soft  power diyakini  lebih bermakna,  menghemat  anggaran  militer,  dan  meminimalisir  konflik  antarnegara. Diplomasi  sains  sebagai  salah  satu  praktik soft  power telah  banyak  diterapkan  oleh negara-negara untuk mencapai tujuannya.
Menurut  Nye,  Jr. soft  power terletak  pada  kemampuan  untuk  membentuk kecenderungan  atau  persepsi  orang  lain.  Hal  tersebut  lebih  dari  sekedar  persuasi  atau kemampuan  untuk  menggerakkan  orang  atau  publik  dengan  argumen,  tetapi  juga kemampuan untuk menarik ketertarikan yang dimiliki agar mengarah pada persetujuan. Intangible power merupakan sumber daya dari soft power yang memiliki tumpuan utama pada (1) budaya – nilai, produk, dan tempat-tempat yang dianggap menarik bagi orang lain; (2) nilai-nilai politik – yang melekat sesuai dengan pandangan hidup negara di dalam dan di luar negeri; dan (3) kebijakan luar negeri – yang mana dipandang sah dan memiliki otoritas moral (Nye Jr., 2004).
Sebagai bentuk oposisi terhadap kerusakan dan penderitaan atas perang/kekerasan militer, soft power dinilai lebih bermanfaat untuk menciptakan harmoni dan kehidupan masyarakat internasional yang lebih baik. Dari studi Nye, Jr. terhadap pengaruh Amerika Serikat, citra sebuah negara menjadi komponen utama dari soft power yang membentuk penerimaan dan persepsi masyarakat internasional. Dalam praktiknya, upaya peningkatan citra  suatu  negara  dilakukan  terutama  melalui  kanal  diplomasi  budaya  dengan  cara membagikan dan menyebarkan ide serta nilai-nilai kolektif.
Lebih jauh, citra sebuah negara menentukan perannya dalam politik internasional. Dalam konteks hubungan bilateral, citra negara di luar negeri menjadi faktor yang secara tidak  langsung  menentukan  saling  pengertian  antar  pihak  untuk  inisiasi  kerja  sama internasional. Citra sebuah negara diperoleh melalui kapabilitas, peran, dan kesan yang ditangkap  oleh  masyarakat  negara  lain  berdasarkan  perilakunya  dalam  hubungan internasional.  Sehingga, people-to-people  contact menjadi  determinan  yang  penting untuk mendukung kerja sama internasional. Berdasarkan pemahaman ini, diplomasi sains menjadi  instrumen soft  power yang  diharapkan  mampu  menjadi  ujung  tombak  yang mendukung kemitraan bilateral maupun multilateral demi tercapainya tujuan  kebijakan luar negeri.
Ada tiga dimensi diplomasi sains menurut pada ahli; (1) informing foreign policy objectives  with  scientific  advice  (science  in  diplomacy),  (2)  facilitating  international
science  cooperation  (diplomacy  for  science)  and  (3)  using  science  cooperation  to improve  international  relations  between  countries  (science  for  diplomacy) .  Konsep ‘science  in  diplomacy’  menekankan  ilmu  pengetahuan  yang  berkontribusi  untuk mencapai kesepakatan internasional. Menghadapi tantangan lingkungan, kesehatan, dan ketahanan  pangan  sudah  pasti  pembahasan  dalam  forum  multinasional  membutuhkan keahlian dari berbagai  negara. Sebagai  contoh,  bagaimana kesepakatan yang terbentuk dalam Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim atau proses adopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) oleh negara-negara dalam berbagai tingkatan yang membutuhkan saran tata kelola pembangunan. Penemuan-penemuan ilmiah pada kenyataannya berperan penting  dalam  keberhasilan  proses  internasional  seperti  Protokol  Montreal.  Namun, masalah  yang  paling  persisten  yang  dihadapi  peneliti  adalah  bagaimana  hal  itu dikomunikasikan  kepada  pembuat  kebijakan  untuk  mendapatkan  dukungan  diplomatik yang strategis dan tepat waktu (Pisupati, 2020).
Selanjutnya,  ‘diplomacy  for  science’  mengandung  arti  upaya  mempromosikan kerja sama kritis dan strategis antar negara dalam menghadapi program dan inisiatif yang rumit,  berbahaya,  dan  mahal.  Dengan  demikian,  banyak  program  kerja  sama  bilateral, regional,  dan  multilateral  disandarkan  pada  keberhasilan  diplomasi  untuk mempromosikan  perlunya  kerja  sama  ilmiah.  Berdasarkan  sebuah  studi,  upaya-upaya internasional  seperti Large  Hadron  Collider (LHC)  dan International  Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) adalah contoh-contoh sains rumit yang sedang diupayakan sebagai  hasil  dari  diplomasi  khusus  yang  telah  menyiapkan  agenda  kolaborasi  global. (Pisupati, 2020).
Menurut Royal  Society ,  sains  sebagai soft  power berinteraksi  dengan  hubungan internasional  dalam  berbagai  cara,  mulai  dari  diplomasi  budaya  hingga  jenis  negosiasi dan  mediasi  yang  lebih  tradisional.  Negara-negara  di  seluruh  dunia  mendukung pengembangan Panel Antar Pemerintah tentang Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati (IPBES)  sejalan  dengan  Panel  Antar  Pemerintah  tentang  Perubahan  Iklim  (IPCC). Inisiatif-inisiatif  ini,  bersama  dengan  program  beasiswa  dan  pelatihan,  membentuk fondasi sains yang bekerja untuk diplomasi – ‘science for diplomacy’. Negara-negara di seluruh  dunia  yang  mendukung  pembentukan  panel,  mengakui  pentingnya  fokus  pada tantangan saat ini dan yang akan datang bagi konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati (Pisupati, 2020).
Dalam studi di Meksiko, Konsulat Jenderal Meksiko di Boston berhasil membantu menghubungkan peneliti Meksiko dan Amerika Serikat dari Boston ke pemerintah Kota Meksiko untuk memimpin penelitian dan memberi saran tentang kualitas udara di Mexico City  (Ittelson  &  Mauduit,  2019).  Amerika  Serikat  juga  telah  berhasil  menggunakan diplomasi sains sebagai sarana rekonsiliasi dengan Kuba setelah pembekuan kerja sama bilateral  melalui  kolaborasi  peneliti  dan  ilmuwan  di  Kuba  dan  Amerika  Serikat  dalam upaya  menangani  demam  kuning  (Fink  et  al.,  2014).  Di  Amerika  Latin,  pembentukan Aliansi Pasifik (Alianza del Pacífico) oleh Chili, Kolombia, Meksiko dan Peru fokus pada pengembangan  program  beasiswa  antarnegara.  Negara-negara  menyelenggarakan penelitian bersama terkait isu perubahan iklim telah membawa hasil yang signifikan bagi aliansi ini (Khanna & Moorthy, 2017). Seperti yang kita ketahui bersama, Aliansi Pasifik yang dibentuk pada 28  April 2011 ini berkomitmen mengembangkan kerja sama yang lebih komprehensif dalam bentuk integrasi politik, ekonomi, dan perdagangan di kawasan Asia-Pasifik (Alianza del Pacífico, 2022).
Pada  prinsipnya,  istilah  diplomasi  sains  menggabungkan  dua  bidang  ‘ human interest’ yang berbeda. Sains menjadi kepentingan mendasar yang bersifat universal dan non-politis,  sedangkan  diplomasi  adalah  proses  pengelolaan  hubungan  antar  negara berdaulat  yang  mencerminkan  kepentingan  nasional  masing-masing  negara.  Diplomasi sains,  menggunakan  ilmu  pengetahuan  sebagai  alat  untuk  menjalin  hubungan  antar negara,  untuk  memecahkan  masalah  bersama  yang  dihadapi,  dan  untuk  membangun pengembangan  sains  berdasarkan  kemitraan  internasional  (Riordan  &  Torres  Jarrín, 2020).
Diplomasi  sains  mengalami  peningkatan  perbincangan  publik  selama  lima  belas tahun terakhir. Diplomasi  sains  merupakan konsep  gagasan dan gerakan yang diyakini menjembatani  inisiatif  sains  dan  kebijakan  luar  negeri  mempertimbangkan  kenyataan bahwa isu-isu kebijakan bersifat transnasional. Dalam beberapa isu misalnya, penyebaran penyakit,  produksi  pertanian,  kelestarian  alam,  keamanan  siber,  penggunaan  data biometrik  dalam  pengendalian  perbatasan,  dan  perubahan  iklim  merupakan  persoalan- persoalan  yang  perlu  ditangani  secara  bersama-sama  mengaplikasikan  pengetahuan ilmiah  tingkat  lanjut.  Kelangsungan  hidup  masyarakat  kenyataannya  secara  struktural saling bergantung pada proses perdagangan internasional, migrasi tenaga kerja, layanan keuangan, komunitas digital, dan komunikasi  virtual  (Legrand & Stone, 2018).  Ketika
sains,  teknologi,  dan  inovasi  berkelindan  dalam  hubungan  internasional  terkait  isu-isu global seperti perubahan iklim dan pandemi, maka muncul kebutuhan mendesak untuk menjembatani  kesenjangan  antara  komunitas  ilmiah  dan  diplomatik  (Mauduit  &  Gual Soler, 2020).
Berdasarkan  literatur,  diplomasi  sains  adalah  konsep  yang  cukup  muda,  dan mewakili penggabungan dua komponen yang sebelumnya berbeda - sains dan diplomasi. ‘Ilmu’  adalah  jenis  perolehan  informasi  berbasis  bukti,  dan  ‘diplomasi’  adalah pendekatan damai untuk pengelolaan hubungan internasional; menyempurnakan konsep diplomasi tradisional yang pada umumnya bersifat komunikasi, negosiasi dan kompromi. Diplomasi sains, pada akhirnya, adalah prosedur di mana negara mewakili diri mereka sendiri  dan  kepentingan  mereka  di  arena  internasional  berfokus  pada  bidang  ilmu pengetahuan/ pendekatan ilmiah teknis (Ranjbar & Elyasi, 2019).
Dengan demikian, tulisan ini bertujuan menganalisis diplomasi sains India terhadap Indonesia.  Adapun  sistematika  pembahasan  dalam  tulisan  ini  akan  menggambarkan  1) landasan  kepentingan  kebijakan  luar  negeri  India,  dan  2)  kemitraan  India-Indonesia bidang pendidikan sebagai penerapan sains diplomasi.

## Metode
Tulisan  ini  berusaha  menjelaskan  kerja  sama  bidang  pendidikan  antara  India  dan Indonesia menjadi objek penelitian untuk memahami bekerjanya konsep diplomasi sains yang  dihubungkan  dengan  kepentingan  kebijakan  luar  negeri  India  pada  periode pemerintahan PM Modi. Metode penelitian mengikuti prinsip-prinsip Miles & Huberman dalam  menyeleksi,  mengkategorikan,  dan  mensintesis  data  kualitatif  berdasarkan preposisi kerangka teoritis (Nurdin & Hartati, 2019).
Data primer diperoleh dari hasil analisis laporan pemerintah (India, Indonesia, dan ASEAN) dan wawancara mendalam dengan perwakilan PPI India. Data sekunder berasal dari hasil reviu literatur terhadap artikel-artikel publikasi penelitian komunitas epistemik dan  lembaga  internasional  yang  merilis  topik  kerja  sama  dengan  India-Indonesia  dan analisis teks pemberitaan media yang tersedia secara daring. Penyimpulan dan verifikasi dilakukan  dengan  menggambarkan  kerja  sama  pendidikan  India-Indonesia  sebagai penerapan diplomasi sains.

## Hasil dan Pembahasan

## Kepemimpinan India sebagai Tujuan Kebijakan Luar Negeri di Era Modi
Tulisan ini meyakini bahwa kebijakan luar negeri pada pemerintahan India pada era PM Narendra  Modi  berorientasi  internasionalisme  yang  bertujuan  membentuk  citra kepemimpinan  India sebagai  negara yang besar.  Dalam penerapannya, perilaku negara yang  berorientasi  internasionalisme  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  yang  menolak membatasi  diri  pada  interaksi  global  dan  mengejar  agenda  yang  melibatkan  dukungan terhadap  pasar  terbuka,  lembaga  internasional,  kerja  sama  keamanan,  komunitas  yang demokratis  dan  berkemajuan,  pemecahan  masalah  kolektif,  kedaulatan  bersama,  dan supremasi  hukum  (Chaudoin  et  al.,  2010;  Stewart-Ingersoll  &  Frazier,  2010;  Wang, 2011). Oleh sebab itu, penguatan citra India sebagai negara yang besar tentunya memuat kepentingan ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan.

## 1) Kepentingan Politik
PM Modi membangun identitas sebagai pelopor di kawasan melalui keterlibatannya secara  aktif  dalam  forum-forum  multilateral.  Pemerintah  India  berusaha  mempererat hubungan  dengan  negara-negara  tetangga  dan  mitra  internasional  dengan  dukungan terhadap isu-isu strategis dan sikap kepemimpinannya dalam pembahasan agenda-agenda internasional di kawasan Eropa, Amerika, Afrika, Asia dan Pasifik (Ministry of External Affairs, n.d.).
Sebagian  besar  para  pakar  mengakui  bahwa  kebijakan  luar  negeri  yang  dikenal dengan doktrin ‘ Act East Policy’ , ditujukan untuk membawa India lebih dekat ke negara- negara  besar  seperti  Rusia,  Amerika  Serikat,  Jepang,  dan  China.  India  membangun kepercayaan  melalui  kerja  sama  dengan  negara-negara  mitra  di  bidang  ekonomi, pertahanan,  keamanan,  dan  sosial  budaya,  di  mana  kekuatan-kekuatan  besar  ini  juga terlibat (Basrur, 2017; Ogden, 2018).
Orientasi kebijakan luar negeri ini merupakan kelanjutan dari ‘Kebijakan Melihat Timur’ – Look East Policy – Perdana Menteri Manmohan Singh dari Partai Kongres pada pemerintahan  sebelumnya.  Modi  ingin  menampilkan  politik  kerakyatan  yang menekankan  ideologi  politik  Hindutva,  nasionalisme  ekonomi,  dan  pengaruh  India  di kawasan,  yang  berbeda  dengan  para  pendahulu  sebelumnya  (Plagemann  &  Destradi, 2019; Wojczewski, 2020).
Komitmen Modi sebagai Perdana Menteri India tersebut dipengaruhi oleh faktor- faktor  struktural  dan  ideasional.  Pada  tataran  struktural,  pemerintahan  India  perlu merespon  terhadap  kebutuhan  akan  aliansi  yang  lebih  besar  dengan  negara-negara  di Asia.  Pemerintah  India  mengharapkan  kawasan  ini  akan  mempertemukan  berbagai kepentingan  negara-negara  di  Samudra  Hindia  dan  Pasifik.  Selanjutnya,  pada  aspek ideasional - kebangkitan Cina dan Jepang, serta dinamika ekonomi Asia Tenggara turut memengaruhi kebijakan luar negeri India terhadap Asia. Elit India di seluruh spektrum ideologis berkomitmen pada visi India sebagai kekuatan besar di Asia (Pardesi, 2018). Ia mempersepsikan  dirinya  sebanding  untuk  bersaing  dengan  kekuatan  Cina  di  Asia. Sementara, pembangunan kapasitas dan legitimasi pemerintahan telah dimulai di dalam negeri.  Pemerintahan  PM  Modi  merapatkan  barisan  melalui  partai  yang  mengobarkan nasionalisme  India  dan  penguatan  identitas  lokal  dalam  rangka  membangun  dukungan publik.  (Basrur,  2017;  Ogden,  2018;  Pardesi,  2021;  Plagemann  &  Destradi,  2019; Wojczewski, 2020)

## 2) Kepentingan Ekonomi
Orientasi  kebijakan  luar  negeri  yang  menekankan  kepemimpinan  India  diyakini sebagai  instrumen  mencapai  target-target  tujuan  pembangunan  nasional  yang memanfaatkan sumber daya dari luar negeri. Hal ini disandarkan pada sejarah lahirnya ‘ Act  East  Policy’ yang  merupakan  respons  terhadap  pembangunan  ekonomi  dan industrialisasi yang pernah disampaikan pemerintah India pada KTT ASEAN-India tahun 2014. Melalui kebijakan ini, PM Modi merekomendasikan agar hubungan ekonomi India dan ASEAN dipercepat (Fadilah & Pambudi, 2020). Kebijakan ini merupakan cikal bakal dari terbukanya liberalisasi ekonomi di india yang awalnya pasif menjadi aktif dengan adanya investasi asing (Sikri, 2014). Pemerintah India juga mempertimbangkan persoalan pengangguran  disertai  dengan  tuntutan  pertumbuhan  ekonomi  yang  harus  meningkat guna  mempertahankan  stabilitas  politik  dan  sosial  di  dalam  negeri  (Rahmadhani  & Pahlawan, 2016).

## 3) Keamanan geopolitik
Peran aktif pemerintahan PM Modi di kawasan Asia Tenggara melalui kemitraan bilateral  dan  multilateral  menjadi  pertimbangan  kepentingan  geopolitik  India.  Hal  ini turut dipengaruhi oleh perubahan konsep keamanan India pasca Perang Dingin yang lebih berkonsentasi  terhadap  kerja  sama  ekonomi  (Rahmadhani  &  Pahlawan,  2016).  Dalam
sejarahnya, ‘ Look East Policy’ di bawah kepemimpinan Perdana Menteri P. V. Narasimha Rao yang lahir pada tahun 1991 muncul setelah berakhirnya Perang Dingin di saat negara- negara  Eropa  Timur  yang  sedang  dilanda  krisis  dan  hubungan  India  dengan  negara- negara tersebut terputus. Di tengah kondisi ekonomi yang memburuk, India mencari cara untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan membuat sebuah kebijakan di tengah kondisi konflik  geopolitik  Perang  Teluk  yang  memanas  dan  menyulitkan  India  untuk  bekerja sama  dengan  negara  yang  terlibat  di  dalam  konflik  tersebut.  Maka  India  berusaha memulai  kerja  sama  dengan  negara-negara  di  kawasan  Asia  Tenggara  dengan  tujuan untuk memperkuat pengaruh India di kawasan regional dan membawa India menghadapi perubahan tatanan global (Gordon, 2010).
Untuk mendekatkan diri dengan negara-negara ASEAN, awal mula perkembangan kerja  sama  yang  dilakukan  oleh  India  terhadap  wilayah  Asia  Tenggara  adalah  dengan dibentuknya  proyek  sungai  Mekong  Gangga  pada  tahun  2000-an  yang  di  dalamnya diikuti oleh India, Vietnam, Laos, Kamboja dan Thailand. Hubungan India dan ASEAN semakin  erat  dengan  diselenggarakannya  ASEAN-India  Summit  pada  tahun  2002  di Phnom Penh, Kamboja (Annisa, 2020). India memahami bahwa untuk menguatkan basis regional, ia harus memulai kerja sama yang dimulai dari Asia Tenggara sebagai kawasan terdekat sebelum nantinya merambah ke Asia Pasifik (Rahmadhani & Pahlawan, 2016).

## Kemitraan Strategis India di Kawasan Asia Tenggara

## 1) ASEAN
Dalam  perspektif  India,  Asia  Tenggara  secara  geopolitik  merupakan  wilayah  yang bernilai  strategis.  Negara-negara  ASEAN  merepresentasikan  nilai  perdagangan  yang sangat  besar  di  Asia  dan  sekaligus  mempunyai  kedekatan  kultural  historis  yang mendukung kepentingan politik luar negeri India (Kumar et al., 2023).  Dominasi politik dan  ekonomi  China  yang  cukup  kuat  di  wilayah  Asia  Tenggara  memotivasi  India melakukan  kerja  sama  yang  lebih  erat  dengan  negara-negara  ASEAN.  Percepatan hubungan  ekonomi  India-ASEAN  sempat  diumumkan  PM  Modi  pada  KTT  ASEAN- India  yang  diadakan  pada  tahun  2014.  Hal  ini  sebagai  bentuk  respon  dari  era  baru pengembangan  model  perekonomian  dan  industrialisasi  yang  dicanangkan  oleh pemerintahan  PM  Modi.  Selain  itu,  perluasan  kerja  sama  India-ASEAN  pada  bidang keamanan  dan  maritim  selaras  dengan  kepentingan  keduanya  yang  memandang  kedua bidang tersebut sebagai isu yang strategis (Fadilah & Pambudi, 2020).
Ekonomi  menjadi  jantung  kerja  sama  antara  India  dan  ASEAN  terutama  pada sektor  perdagangan  yang  telah  diperkuat  melalui ASEAN-India  Free  Trade  Agreement (AIFTA).  Pada  KTT  di  Phnom  Penh  tahun  2002  status  kemitraan  ASEAN-India ditingkatkan menjadi mitra wicara ASEAN di tingkat kepala negara. Kedua pihak sepakat untuk menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Republic of India and ASEAN yang dilakukan pada pertemuan ke-2 ASEAN- India  tahun  2003. Framework  Agreement meletakkan  dasar  yang  kuat  untuk pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-India. Poin pertama yang tercantum dalam Framework Agreement adalah mengenai pembentukan ASEAN-India RTIA yang di  dalamnya  terdapat  penentuan  area  perdagangan  bebas (free  trade  area )  di  bidang perdagangan  barang,  jasa,  dan  investasi;  pernyataan  mengenai  pembentukan  ASEAN- India  Trade  Negotiation  Committe  (TNC)  yang  berfungsi  sebagai  pelaksana  negosiasi ketetapan-ketetapan yang tercantum dalam Framework Agreement; penetapan mengenai Early  Harvest  Program (EHP)  yang  di  dalamnya  terdapat  penetapan Rules  of  Origin (ROO);  perlakuan  khusus  kepada  negara-negara  anggota  baru  ASEAN;  jadwal  efektif berlakunya  perjanjian  ( entry  into  force )  dan  beberapa  ketentuan  lainnya. Framework Agreement tersebut berkontribusi dalam mengeratkan hubungan dagang antara ASEAN dengan India (Darmastuti & Amelia, 2014).
AIFTA merupakan bentuk kerja sama pasar bebas India dan ASEAN yang memiliki sebutan  lain  yaitu  ASEAN+1  yang  telah  dibahas  sejak  tahun  2003  lalu  dalam  KTT ASEAN  ke-3  di  Bali  mengenai  kerangka  kerja  sama  perdagangan  bebas  yang  berupa barang, jasa, dan investasi. Akan tetapi AIFTA baru secara resmi ditandatangani pada 13 Agustus  2009 di  Bangkok.  India menjadi mitra dagang ketujuh terbesar bagi  ASEAN. ASEAN-India  Free  Trade  Area (AIFTA)  mulai  berlaku  pada  tanggal  1  Januari  2010. Pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas ini tidak terjadi serentak di semua negara. Sesuai dengan kesepakatan, pada 1 Januari 2010 yang menerapkan adalah negara Brunei Darussalam,  Malaysia,  Thailand,  Singapura  dan  India.  Sedangkan  Indonesia, memberlakukan  perjanjian  perdagangan  bebas  pada  1  Oktober  2010  (Darmastuti  & Amelia, 2014).
Berdasarkan  Perjanjian,  Negara  Anggota  ASEAN  dan  India  telah  sepakat  untuk membuka  pasar  di  masing-masing  negaranya  dengan  semakin  mengurangi  dan menghilangkan pajak pada 76,4% dari cakupan barang. Kegiatan kerja sama ekonomi di
bawah AIFTA dilakukan di bidang pertanian, perikanan, kehutanan; jasa; penambangan dan energi; ilmu dan teknologi; transportasi dan infrastruktur; dan banyak sektor lainnya (Ditjen PPI, 2018).
Kerja  sama  AIFTA  berguna  untuk  meningkatkan  efisiensi  ekonomi  dalam menciptakan pasar yang besar dengan skala kesempatan dan ekonomi yang lebih besar untuk membuka peluang usaha dari para pihak serta meningkatkan daya tarik para pihak terhadap  modal  dan  kemampuan.  AIFTA  dapat  membuka  peluang  yang  luas  bagi peningkatan  ekspor  diantara  negara-negara  ASEAN  dan  juga  India  (Darmastuti  & Amelia,  2014).  Adanya  kerja  sama  ini  telah  memberikan  banyak  manfaat  bagi  kedua belah  pihak,  seperti  yang  dilansir  dari  laman  Kementerian  Perdagangan  Republik Indonesia yang membahas tentang kerja sama ASEAN-India (Ditjen PPI, 2018), meliputi: a) Terciptanya kepastian hukum dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan barang antara  para  pihak;  b)  Terciptanya  iklim  usaha  yang  semakin  kondusif  dengan diterapkannya  penghapusan  ekonomi  biaya  tinggi  dan  penyederhanaan  perizinan;  c) Meningkatnya  produktivitas  secara  internal  untuk  memperkuat  daya  saing;  d) Meningkatnya perdagangan barang di antara para pihak; e) Meningkatnya peluang pasar produk ekspor Indonesia ke India dengan tingkat tarif bea masuk yang relatif lebih rendah atau  bebas;  f)  Meningkatnya  kerja  sama  antara  pelaku  usaha  di  kedua  negara  melalui aliansi strategis yang didukung dengan kepastian mekanisme penyelesaian sengketa; dan g) Adanya peluang pemanfaatan teknologi di antara para pihak yang semakin terbuka.
Pemerintahan PM  Modi  bertujuan meningkatkan  India sebagai  pusat  manufaktur global di kawasan Asia Selatan dengan menargetkan pendapatan manufaktur 25 persen dari keseluruhan nilai PDB tahun 2025. India sangat percaya diri dengan potensi industri nasional  yang  telah  dipetakan  khususnya  elektronik  dan  perangkat  keras  IT.  Hal  ini mempertimbangkan  jumlah  populasi  yang  besar  sebagai  tenaga  kerja  dan  daya  beli domestik yang relatif rendah sehingga mendorong perusahaan untuk memasuki pasar luar negeri. Pemerintah India menargetkan pangsa pasar internasional 3,5 persen pada tahun 2020  sehingga  membutuhkan  integrasi  yang  lebih  serius  ke  dalam  rantai  nilai  global. Industri elektronik dan perangkat keras TI memiliki potensi untuk beralih ke manufaktur bernilai lebih tinggi. Namun, dalam proses manufakturnya sektor-sektor yang diandalkan ini sangat bergantung pada produk dari berbagai negara (Grinsted et al., 2018).

## 2) BIMSTEC
Melalui  Deklarasi  Bangkok,  India  dengan  Bangladesh,  Srilanka  dan  Thailand mengembangkan  kerja  sama  ekonomi  pada  tahun  1997.  Organisasi  yang  sebelumnya bernama BISTEC ( Bangladesh, India, Sri Lanka, dan Thailand Economic Cooperation ). Prakarsa  Teluk  Benggala  untuk  Kerja  Sama  Teknis  dan  Ekonomi  Multi-Sektoral  atau yang disingkat dengan BIMSTEC, ditandatangani pada 6 Juni 1997 dengan penambahan Myanmar pada 22 Desember 1997, Bhutan dan Nepal pada Februari 2004 (ADB, 2015; Bimstec, 2021). Berkantor pusat di Dhaka di Bangladesh, BIMSTEC mempunyai empat belas  sektor  prioritas  meliputi  Perdagangan  dan  Investasi,  Teknologi,  Energi, Transportasi  dan  Komunikasi,  Pariwisata,  Perikanan,  Pertanian,  Kerja  Sama  Budaya, Lingkungan  dan  Penanggulangan  Bencana,  Kesehatan  Masyarakat, People-to-Contact , Pengentasan  Kemiskinan,  Kontra  Terorisme  dan  Kejahatan  Transnasional,  Perubahan Iklim, di mana masing-masing negara anggota secara sukarela memimpin satu atau lebih sektornya.  Pembentukan  BIMSTEC  secara  tidak  langsung  menjadi  penghubung  antara Asia Selatan dan Asia Tenggara, dan memperkuat hubungan antara tujuh negara (Byju’s, 2022).
BIMSTEC merupakan cerminan dari pertemuan kepentingan ekonomi kebijakan Look East India dan kebijakan Look West Thailand. Melalui konektivitas fisik, integrasi ekonomi,  dan  kerja  sama  sub-regional,  komunitas  ini  bercita-cita  untuk  mengatasi kesulitan  pembangunan  di  sub-wilayah  Teluk  Benggala  dan  mengintegrasikan  Asia Selatan dan Tenggara. Secara umum BIMSTEC menyoroti tiga bidang kerja sama yang penting  bagi  negara-negara  anggota  yaitu  konektivitas,  integrasi  ekonomi,  dan  energi. Negara-negara  anggotanya  kaya  akan  sumber  daya,  berkembang  secara  politik,  dan beragam  secara  etnis.  Selama  pertemuan  puncak  pertama  pada  tahun  2004,  langkah ambisius  pertama  BIMSTEC  adalah  mengadopsi  kerangka  kerja  untuk  perjanjian perdagangan bebas barang dan jasa di antara negara-negara anggota (Shekar, 2014).
Partisipasi  aktif  dalam  BIMSTEC  sangat  penting  bagi  kepentingan  pemerintah India karena; (1) akan membantu perwujudan ‘act east policy’ yang dimulai dari kekuatan hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan mengembangkan proyek 'Sagar Mala' yang ambisius, (2) membangun kekuatan geopolitik yang menghubungkan India dengan Asia Tenggara; dan (3) memimpin pembangunan ekonomi negara-negara bagian timur laut  India  –  dengan  menghubungkan  mereka  ke  wilayah  Teluk  Benggala  melalui
Bangladesh dan Myanmar. Hal ini memungkinkan India untuk melawan pengaruh China yang mencakup negara-negara di sekitar Teluk Benggala sebagai dampak One Belt and One Road Initiative (Byju’s, 2022).
India adalah negara dengan ekonomi terbesar di kawasan BIMSTEC. Keuntungan yang bisa diperoleh India dari enam negara anggota lainnya adalah bahan baku dan tenaga kerja yang lebih murah. Dari sisi ekonomi, perdagangan intra-regional BIMSTEC juga dinilai lebih menjanjikan bagi India. Kehadiran Thailand dan Myanmar di kawasan itu membuka  pintu  perdagangan  India  dengan  negara-negara  Asia  Tenggara.  Nilai perdagangan  India  dengan  negara-negara  BIMSTEC  mencapai  3,9  persen  dari  total perdagangan India dengan mitranya (Rahmadhani & Pahlawan, 2016).
BIMSTEC juga merupakan blok perdagangan terkemuka di kawasan Asia Pasifik, dengan  perdagangan  intra-regional  jauh  lebih  tinggi  daripada  EAEG  (Kelompok Ekonomi  Asia  Timur)  dan  ASEAN  (Perhimpunan  Bangsa-Bangsa  Asia  Tenggara). Mayoritas  negara  anggota  BIMSTEC  memulai  liberalisasi  perdagangan  pada  1990-an. Dengan  liberalisasi  sektor  eksternal,  impor  dan  ekspor  suatu  negara  cenderung meningkat.  Dengan  asumsi  bahwa  negara-negara  menerapkan  kebijakan  menurunkan hambatan tarif yang berdampak pada peningkatan jumlah dan nilai impor. Oleh sebab itu, volume  perdagangan  di  kawasan  menjadi  meningkat  dan  berdampak  pada  penyerapan tenaga kerja. Hal ini mempertimbangkan peningkatan ekspor negara-negara BIMSTEC mampu  memperluas  sektor  manufaktur  sehingga  menurunkan  tingkat  pengangguran. Selanjutnya, perdagangan BIMSTEC memungkinkan negara-negara non-anggota untuk membeli  barang  modal,  yang  diyakini  akan  meningkatkan  pertumbuhan  dari  negara- negara  ekonomi  maju  di  kawasan  tersebut  sebagai  mitra  (Rahmadhani  &  Pahlawan, 2016).
Singapura dan Malaysia sama-sama memiliki teknologi dan sumber daya unggul yang  dapat  membantu  negara-negara  BIMSTEC  mencapai  dua  tujuan  penting:  (1) pengembangan  proyek  infrastruktur  dan  energi,  serta  (2)  perluasan  basis  keterampilan dan  teknologi  negara-negara  anggota.  Kedua  negara  dianggap  memiliki  rekam  jejak kemampuan  dan  kesiapan  untuk  berinvestasi  di  pasar  India  dan  melaksanakan  proyek pengembangan,  konektivitas,  dan  energi  yang  signifikan.  BIMSTEC  memberi  peluang perusahaan-perusahaan  ASEAN  akses  ke  pasar  yang  jauh  lebih  besar  dan  lebih  kaya sumber daya. Bangladesh, provinsi timur laut India, dan Myanmar memiliki sumber daya
energi  yang  melimpah,  terutama  listrik  dan  gas  alam.  Selain  itu,  negara-negara  Asia Timur  telah  lama  berkeinginan  untuk  menembus  pasar  Asia  Selatan  yang  lebih  luas. BIMSTEC menawarkan kemungkinan itu tanpa berbenturan dengan visi Indo-Pasifik. Di atas  segalanya,  kerja  sama  BIMSTEC  memungkinkan  negara-negara  maju  untuk memusatkan  sumber  daya  mereka  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembangunan  setengah dari penduduk miskin Asia (Shekar, 2014).
Dengan  demikian,  kerja  sama  yang  dibangun  India  dengan  negara-negara  di kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu strategi India yang berkepentingan pada penguatan  kedekatan  geografis  dan  pembangunan  ekonomi  guna  menciptakan ketergantungan  antar  kawasan.  Meski  kelompok  negara  BIMSTEC  belum  memiliki kapasitas  pertumbuhan  ekonomi  yang  diharapkan,  setidaknya  forum  ini  memfasilitasi peran kepemimpinan India di kawasan Asia Selatan.

## Kerja Sama Pendidikan India-Indonesia Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Bagian  ini  menggambarkan  diplomasi  sains  sebagai  instrumen  kepentingan  kebijakan luar  negeri  India  di  Indonesia.  Berdasarkan  kepentingan  bilateral  dan  regional  di  Asia Tenggara,  penting  bagi  pemerintahan  PM  Modi  untuk  memelihara  hubungan  dengan negara-negara  ASEAN  khususnya  Indonesia.  Indonesia  yang  merupakan  salah  satu negara di Asia Tenggara telah memiliki sejarah hubungan bilateral dengan India bahkan sebelum  proklamasi  kemerdekaan  Indonesia.  Kemitraan  tradisional  antara  India  dan Indonesia didasarkan pada kepentingan politik, keamanan, dan sosial  budaya bersama. Sejarah  perjuangan  negara-negara  Gerakan  Non-Blok  (GNB)  sejak  kepemimpinan Presiden  Soekarno,  serta  peran  India  sebagai  mitra  dialog  penuh  ASEAN  sejak  tahun 1995, memotivasi kedekatan India dengan Indonesia (Ganguly & Pardesi, 2009). Dalam hal  keamanan,  India  telah  bergabung  dalam  forum  kerja  sama  maritim  ASEAN  dan berjanji  untuk  berkontribusi  pada  pengembangan  arsitektur  kawasan  Indo-Pasifik (Indonesia, 2019; Naidu, 2004, 2010). Selanjutnya, akar budaya India telah memengaruhi struktur masyarakat nusantara yang telah dikenal sebagai warisan sejarah Hindu-Budha sejak abad ke-5 Masehi (Indradjaja & Hardiati, 2014; Prabowo, 2020).
Diplomasi sains India memanfaatkan kebutuhan akan pendidikan berkualitas bagi negara-negara mitra ASEAN. Sebagian besar akademisi mengakui perkembangan India sebagai negara berpengaruh di Asia Selatan dan mengejar kemajuan pada berbagai bidang (Basrur,  2017;  Lopes  Jr.,  2015;  Metaxas  et  al.,  2016;  Ogden,  2018;  Plagemann  &
Destradi, 2019; Wojczewski, 2020). Kemajuan yang diperoleh oleh India tersebut, tentu saja telah menarik perhatian dari Indonesia untuk melakukan kerja sama dengan India. Terkhusus kerja sama di bidang pendidikan, hubungan bilateral yang dimiliki oleh India dan Indonesia telah dimulai sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada kunjungan negara  kedua ke  India pada tanggal  24-26 Januari 2011 sebagai Chief Guest dalam  acara Republic  Day India.  Pada  pertemuan  tersebut,  kedua  negara menandatangani  18  MoU  ( Memorandum  of  Understanding )  di  berbagai  bidang,  tidak terkecuali  dalam  bidang  pendidikan,  khususnya  pendidikan  tinggi.  MoU  kerja  sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Nasional Indonesia, Prof. Mohammad Nuh dan Menteri HRD India, Kapil Sibal, pada tanggal 25 Januari 2011. Implementasi awal dari kerja sama ini yaitu di mana pada awal tahun 2011, Indonesia telah memiliki Atase Pendidikan di KBRI India. Melalui Atase Pendidikan ini, kerja sama pendidikan di antara kedua negara akan lebih mudah dan optimal dilakukan (Afrahunnisa, 2011).
Selanjutnya menindaklanjuti MoU kerja sama pendidikan India-Indonesia, maka pada  tanggal  9  September  2011,  diadakan the  Join  Working  Group  (JWG)  Meeting pertama  di  New  Delhi.  Pertemuan  tersebut  digunakan  sebagai  media  untuk  membahas langkah konkrit dalam meningkatkan kerja sama pendidikan Indonesia dan India. Pada pertemuan  pertama  yang  telah  dilangsungkan  tersebut,  terdapat  beberapa  kesepakatan yang  diperoleh,  seperti  contoh  diadakannya Program  of  Academic  Researching yang merupakan  program  di  mana  Indonesia  mengirim  dosen-dosen  senior  Indonesia  untuk melakukan joint  research di  India,  dosen-dosen  tersebut  juga  akan  belajar  metodologi mengajar  dan  manajemen  pengelolaan  perguruan  tinggi.  Selain  itu,  Indonesia  juga mengundang para peneliti muda dari India untuk melakukan kegiatan Post-Doctoral di berbagai universitas di Indonesia dan kerja sama pengembangan Education Qualification Framework (Afrahunnisa, 2011) .
Pada tahun 2015, kedua negara juga mempererat kerja sama di bidang kebudayaan dan pendidikan melalui pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Mendikbud Indonesia saat itu yakni Bapak Anies Baswedan bersama dengan kedua menteri dari India di New Delhi, yakni Menteri Sumber Daya Manusia (SDM) HE Smiriti Irani dan Menteri Kebudayaan Mahesh Sharma. Dalam pertemuan tertutup tersebut, Indonesia dan India sepakat untuk melakukan kerja sama pendidikan dan kebudayaan hingga level teknis dan implementasi. Mereka akan saling mengirimkan tim peneliti untuk mempelajari bidang kurikulum dan
pelatihan  guru  di  negara  masing-masing  (Oebaidillah,  2015).  Selain  mengirimkan  tim peneliti, dalam rentang waktu  2013-2014 pemerintah India juga mengadakan beasiswa bagi  siswa berprestasi  dari  Indonesia,  di  mana setiap tahunnya  India membuka 20 slot bagi  siswa-siswa  berprestasi  yang  beruntung  untuk  melanjutkan  studi  mereka  di universitas dan perguruan tinggi India. Beasiswa diberikan untuk studi di tingkat Sarjana dan  Pasca-Sarjana  dan  mata  pelajaran  penelitian  di  M.Phil  dan  Ph.D.  Beasiswa  ini dikelola  oleh Indian  Council  of  Cultural  Relations (ICCR)  di  bawah General  Culture Scholarships Scheme (GCSS) (Fitri, 2013).
ICCR  ( Indian  Council  for  Cultural  Relations )  didirikan  segera  setelah Kemerdekaan, pada tahun 1950 dan kurang lebih memiliki 24 pusat di luar negeri serta 14 kantor regional di India, dan berencana untuk membuka 14 pusat lainnya dalam waktu dekat  di  Asia  Timur  dan  Tenggara,  Eropa,  dan  Afrika,  termasuk  di  Bangkok,  Kuala Lumpur, Paris, São Paulo, Tokyo, dan Washington. Pusat-pusat ini menjalankan fungsi yang  berbeda  tergantung  pada  lokasinya.  Beberapa  pusat  bertugas  untuk  melayani diaspora India, sementara cabang cabang yang lain yang berada di ibu kota besar seperti London  atau  Moskow  memiliki  peran  yang  lebih  luas.  Pusat-pusat  yang  lebih  kecil, misalnya di Kabul, dibuka pada tahun 2007, berkonsentrasi pada promosi kesusastraan, musik, tari, dan yoga India. Pusat-pusat yang lebih besar, seperti di Suva, Fiji, yang telah beroperasi  sejak  1972,  menyediakan  pelajaran  bahasa  Hindi  dan  memelihara  kontak dengan  LSM  di  komunitas  lokal  India.  ICCR  menjadi  institusi  yang  mapan  berfungsi dalam diplomasi publik India (Hall, 2013; Shah et al., 2017).
ICCR juga memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola pertukaran akademik. Saat ini, ICCR menawarkan dukungan keuangan untuk sekitar 2.300 mahasiswa asing di universitas India, 675 di antaranya berasal dari Afghanistan dan 500 dari negara-negara Afrika. Sebagian besar beasiswa yang tersisa ditargetkan ke negara-negara Asia Selatan, terutama Bangladesh, Mauritius, dan Sri Lanka. ICCR juga mendanai sekitar 30 sarjana India untuk menempati kursi panjang (dua tahun) dan jangka pendek (tiga sampai enam bulan)  di  universitas  luar  negeri,  sekitar  setengahnya  dikhususkan  untuk  pengajaran bahasa Hindi dan bahasa India lainnya di luar negeri sebagai upaya penyebaran budaya dan soft power dari India itu sendiri (Das, 2013; Khanna & Moorthy, 2017; Kugiel, 2012).
India  merupakan  negara  yang  unggul  dalam  bidang  pendidikan,  hal  inilah  yang menarik Indonesia untuk terus melangsungkan kerja sama pendidikannya dengan India.
Kerja sama yang tetap awet dan berkembang menjadi prospek yang semakin bagus bagi kedua  negara  dalam  bidang  pendidikan.  Konsorsium  Perguruan  Tinggi  Swasta  (PTS) yang  beranggotakan  PTS  di  Jakarta  membentuk  suatu  jaringan  kerja  sama  Indonesia- India  di  bawah  koordinasi  Lembaga  Layanan  Pendidikan  Tiggi  (LL  Dikti).  Salah  satu implementasi  kerja  sama  pendidikan  Indonesia  dan  India  yakni  melalui  seminar internasional  Indonesia-India  Higher  Education  Forum  2019  yang  diadakan  di Universitas Yarsi, Jakarta. Kepala LL Dikti Wilayah III, Illah Sailah menyatakan bahwa kerja  sama  ini  diharapkan  dapat  membawa  kemajuan  yang  maksimal  bagi  pendidikan tinggi Indonesia dan India, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, studi banding, dan pertukaran pengetahuan mahasiswa serta pengabdian masyarakat (Raharjo, 2019).
Selanjutnya, pada awal tahun 2020 pemerintah India menawarkan beasiswa untuk para dosen perguruan tinggi di Indonesia untuk studi lanjut program doktor di India dalam program  1000  Asean  Ph.D  Fellowship.  Program  ini  melibatkan India  Institute  of Technology  Delhi (IITD)  sebagai National  Coordinator  Asean  Fellowship  Program . IITD  secara  terjadwal  melakukan  kunjungan  sekaligus  mendiseminasikan  program tersebut dan mempromosikan IIT Delhi serta beberapa program penelitian. Program ini memberikan kesempatan bagi dosen-dosen yang masih bergelar master untuk menempuh pendidikan program doktoral di India, mengingat dalam bidang ilmu dan teknologi india terbilang  cukup  maju  (Agung,  2020).  Keunggulan  India  dalam  sistem  pendidikan  dan kualitas  SDM-nya  yang  lebih  baik  dari  Indonesia,  terutama  pada  bidang  ilmu  dan teknologi. Kemajuan ilmu dan teknologi tersebut, diharapkan dapat membawa Indonesia dan India untuk bekerja sama dalan sektor kesehatan. Dukungan teknologi kesehatan dan farmasi bisa membantu kedua negara dalam meningkatkan pelayanan (Triananda, 2013).
Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia, bersama  dengan  Duta  Besar  (Dubes)  India  untuk  Indonesia  membicarakan  berbagai upaya  untuk  mempererat  dan  meningkatkan  hubungan  kerja  sama  bilateral  antarkedua negara, khususnya di bidang pertahanan. Pada pertemuan tersebut, Dubes India H.E Mr. Pradeep Kumar Rawat menyampaikan keinginan India kepada Bapak Prabowo Subianto selaku  Menhan  RI  untuk  meningkatkan  kerja  sama  pertahanan  dengan  Indonesia, khususnya  di  bidang  pelatihan  dan  pendidikan,  yakni  pertukaran  siswa  dan  pengajar. Kedua negara telah melakukan kerja sama pertukaran siswa untuk mengikuti beberapa program pendidikan. Hingga tahun 2019, tercatat sebanyak 368 prajurit TNI mengikuti
pendidikan  di  India,  dan  sebaliknya  pula  50  prajurit  India  mengikuti  pendidikan  di Indonesia (Kemenhan RI, 2019).
Prospek  kerja  sama  pendidikan  antara  Indonesia  dan  India  cukup  menjanjikan, melihat dari perkembangan yang sudah  ada menurut pengalaman salah satu akademisi Indonesia  (Afrahunnisa,  2011),  antara  lain: Pertama, sejarah  kerja  sama  yang  sudah terbangun cukup lama, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam artian luas, interaksi antara kedua negara ini bisa kita lihat dari pengaruh dari India ke Indonesia yang muncul dan  menetap,  seperti  budaya,  musik,  bahasa,  agama,  dan  lain  sebagainya. Kedua, Pendidikan India mempunyai banyak keunggulan dan secara intensif mulai membangun kerja  sama  internasional  dengan  berbagai  negara.  Penjelasan  secara  singkatnya,  yaitu kualitas pendidikan India tidak kalah dengan kualitas pendidikan yang ada di Amerika dan Eropa. Ketiga, Indonesia dan India pada dasarnya mempunyai kondisi dan persoalan bangsa  yang  memiliki  banyak  kesamaan,  seperti  sama-sama  merdeka  setelah  PD  II, mempunyai  jumlah  penduduk  yang  besar  dan  padat,  dan  juga  sama-sama  negara demokrasi. Keempat, pengambil  kebijakan  dalam  bidang  pendidikan  di  kedua  negara sudah  merespon  positif  upaya  untuk  semakin  menguatkan  kerja  sama  pendidikan tersebut.
Hal ini dikuatkan oleh perwakilan PPI India yang menyatakan bahwa fasilitas dan pelayanan  pendidikan  bagi  mahasiswa  asing  sangat  memadai.  Pada  semua  jenjang pendidikan  di  perguruan  tinggi  India,  kuliah  diberikan  oleh  seorang  Profesor.  Dalam konteks beasiswa India yang diterima oleh mahasiswa asing, hampir 75 persen Perguruan Tinggi menyediakan asrama yang terjangkau. Boleh dibilang biaya asrama yang berkisar Rp 2.500 atau Rp 500.000 per semester cukup murah dengan fasilitas yang didapatkan. Biaya Seluruh mahasiswa diberikan pelayanan yang optimal mendukung kelancaran studi antara lain, (1) jaringan internet yang cepat, (2) klinik kesehatan, (3) makan 3 kali sehari, (4) perpustakaan 24 jam, dan (5) harga buku referensi yang sangat terjangkau. Pemerintah India  berhasil  menciptakan  lingkungan  pendidikan  yang  terintegrasi  dan  berkualitas sehingga menjadi pilihan studi bagi mahasiswa asing. Dengan demikian, mahasiswa asing dapat  berkompetisi  dengan  sesamanya  berdasarkan  kemudahan  akses  fasilitas  dan pelayanan pendidikan di perguruan tinggi India (Aufiya, 2021).
Berdasarkan  hasil  analisis  wawancara,  citra  India  didapatkan  dari  interaksi mahasiswa  Indonesia  di  India  dengan  kegiatan-kegiatan  Kementerian  Luar  Negeri.
Komunitas  mahasiswa  Indonesia  di  India  mempunyai  hubungan  strategis  dengan Kementerian  Luar  Negeri  Indonesia.  Interaksi  yang  intens  antara  komunitas  PPI  India dengan Kemenlu direpresentasikan melalui kegiatan-kegiatan rutin yang diselenggarakan di lingkungan Kedutaan Besar Republik Indonesia di India, seperti perayaan hari besar keagamaan  dan  seremonial  peringatan  HUT  Kemerdekaan  RI.  Bahkan  narasumber menyampaikan para pejabat seperti Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Atase Pertahanan dan Atase Perdagangan serta para diplomat yang bertugas di India digambarkan sebagai orang  tua.  KBRI  senantiasa  mendukung  kegiatan-kegiatan  PPI  India  juga  sebaliknya. Dalam beberapa kegiatan yang melibatkan kerja sama dengan pihak India, PPI India juga diminta  membantu  dalam  teknis  pelaksanaannya,  khususnya  agenda  yang  ada  di  kota New Delhi dan sekitarnya (Aufiya, 2021). Subsidi pendidikan yang besar oleh pemerintah India  menjadi  manifestasi  dari  citra  India  sebagai  negara  yang  mempunyai  SDM berkualitas dan sistem pendidikan yang berstandar internasional. Citra ini dimanfaatkan sebagai  instrumen  diplomasi  sains  di  mana  India  menawarkan  1000  beasiswa  kepada negara-negara ASEAN (Agung, 2020; Ministry of Education, n.d.).
Seperti  yang  kita  ketahui  bersama,  efektivitas  pendekatan hard dan soft  power bergantung pada aksesibilitas sumber daya. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat atau  Rusia  dengan  pendapatan  nasional  yang  lebih  tinggi  secara  finansial  mampu mempertahankan angkatan bersenjata yang besar dan menekan ekonomi negara-negara lain. Aksesibilitas sumber daya soft power tidak terlalu bergantung pada ukuran negara (Khanna  &  Moorthy,  2017;  Thussu,  2016).  Seperti  yang  ditunjukkan  oleh  contoh Norwegia  dan  Jepang,  Negara-negara  kecil  pasti  memiliki  kemampuan  untuk membangun soft  power nya.  Sehingga,  dalam  memandang  pemerintah  India  segera setelah kemerdekaannya yang di mana tidak memiliki kemampuan ekonomi dan militer, berusaha  untuk  bergantung  pada soft  power dengan  menciptakan  dan  memilih  opsi alternatif yang menjamin posisinya di ranah Internasional (Khanna & Moorthy, 2017). Dalam perspektif diplomasi  sains,  India cukup berhasil mendukung proses studi lanjut pelajar Indonesia dan menanamkan kesan yang baik.
Pengaruh India pada abad-abad awal berupa dinasti kerajaan, sebagian Hindu dan sebagian Buddha yang saling bersaing memperebutkan kekuasaan dan wilayah di Asia Tenggara. Pengaruh yang dibawa oleh India melalui penyebaran agama Hindu-Buddha telah  memberikan  pengaruh  yang  sangat  besar  dalam  kehidupan  budaya  Indonesia
(Trivedi,  2010). Di Indonesia, warisan seni  dan budaya  India tetap terlihat  jelas dalam arsitektur  kuno,  kesusastraan,  tari  dan  musik,  kosakata  bahasa,  dan  lain-lain.  Latar belakang historis yang dimiliki oleh India dan Indonesia semakin mempererat hubungan dalam menjalin hubungan kerja sama bilateral (Supriyanto, 2013). Lalu pada abad ke-16 Islam  secara  bertahap  diperkenalkan  oleh  pedagang  India  dari  Gujarat  dan  saat  ini membuat  90%  mayoritas  penduduk  Indonesia  adalah  muslim  (Nayyar,  2000).  Secara historis, India dan Indonesia memiliki hubungan dagang dan latar belakang agama yang sama, di mana sejak berabad-abad lalu masyarakat Jawa dan Sumatra telah menyambut orang India yang datang ke pulau untuk berdagang. Indonesia menyerap tiga agama utama India, yaitu Hindu dari zaman kuno, Buddha di abad pertengahan, dan  Islam dari abad ke-12. Tradisi sosio-kultural telah membuat hubungan antara India dan Indonesia menjadi unik dan kuat (Trivedi, 2010).
Dalam  memperingati  70  tahun  hubungan  bilateral,  Wakil  Menteri  Luar  Negeri menekankan  bahwa  India  merupakan  mitra  tradisional  Indonesia.  Kedua  negara  terus berupaya  meningkatkan  hubungan  dan  kerja  sama  bilateralnya  melalui  kemitraan strategis  yang  dibentuk  pada  2005,  yang  kemudian  ditingkatkan  menjadi  kemitraan strategis menyeluruh pada 2018. India menjadi negara yang kali pertama mendukung dan mengakui  kemerdekaan  Indonesia  dan  bersama-sama  memprakarsai  gerakan  anti- kolonialisme  yang  dikenal  dengan  Konferensi  Asia-Afrika  di  Bandung  tahun  1955 (Brewster, 2011; Wardhah, 2019; Zaman, 2015).
India  telah  berjasa  dalam  membantu  Indonesia  di  awal  masa  kemerdekaannya, salah satu tokoh dari India yang paling berjasa adalah Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Hal  itu  dikarenakan  ketika  Belanda  memblokade  wilayah  Indonesia  dari  luar,  India membantu mengirimkan obat-obatan dan berbagai macam bantuan lain untuk perjuangan Indonesia. Selain itu, pada tahun 1949 Jawaharlal Nehru mengundang Indonesia untuk menghadiri  Konferensi  Inter-Asia  di  New  Delhi.  Forum  tersebut  membahas  Agresi Militer Belanda II di  Indonesia. Konferensi tersebut dihadiri oleh perwakilan sejumlah negara Asia, Afrika, Oceania, termasuk Cina, Afghanistan, Arab Saudi, Irak, dan negara- negara  lainnya.  Pada  konferensi  ini  memberikan  hasil  yang  cukup  signifikan.  Forum sepakat  meminta  PBB  agar  secepatnya  turun  tangan  untuk  mengatasi  persoalan  antara Belanda  dan  Indonesia.  Walaupun  Belanda  tetap  kukuh  mempertahankan  sikapnya,
namun akhirnya PBB punya pertimbangan dan menerbitkan resolusi tertanggal 28 Januari 1949 yang menguntungkan Indonesia (Raditya, 2018).
Kerja sama Indonesia dan India pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berfokus  pada  ekonomi  dan  maritim.  Di  bidang  ekonomi,  kedua  Menteri  Luar  Negeri sepakat  untuk  meningkatkan  akses  pasar  eksport  bagi  produk  potensial  kedua  negara dengan target perdagangan bilateral USD 50 Miliar pada tahun 2025. India merupakan pasar  potensial  komoditas  kelapa  sawit  Indonesia  dan  turunannya  serta stainless  steel . Dalam  konteks  pertahanan  keamanan,  India  konsisten  dalam  mendukung  integritas teritorial  Indonesia  dan ASEAN  Outlook  on  Indo-Pacific. Sebagai  dua  negara  maritim, kedua  pihak  menindaklanjuti  pengembangan  konektivitas  dan  kerja  sama  antara  Aceh dan Andaman-Nicobar dalam Pertemuan the Joint Task Force antara RI dan India. Selain itu, kedua negara juga berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian batas maritim di Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara. Lebih jauh, Indonesia dan India sepakat untuk menjajaki kolaborasi kedua negara melalui produksi bersama sektor industri pertahanan, seperti  yang  telah  dilakukan  PT  Pindad  dan  Tata  Motors  sebelumnya.  India  menjadi investor  terbesar  ke  25  untuk  Indonesia,  khususnya  dengan  adanya  pabrik  TVS  Motor Company  Indonesia  di  Karawang.  Investasi  yang  didirikan  pada  masa  pemerintahan Presiden  SBY  ini  menimbulkan  rantai  bisnis  yang  makin  baik,  mulai  dari  industri komponen  perakitan,  jasa  jual  beli  kendaraan  bermotor,  dan  bengkel  dan  di  mana menyerap tenaga kerja langsung dan tak langsung (Kemlu RI, 2019a, 2019b; Setneg RI, 2007).

## Simpulan
India  pada  masa  pemerintahan  PM  Narendra  Modi  begitu  ambisius  dalam mengembangkan  kerja  sama  dalam  forum  bilateral  maupun  multilateral.  Upaya  ini dipahami  sebagai  penerapan  orientasi  kebijakan  luar  negeri  yang  bersifat internasionalisme.  India  ingin  dicitrakan  sebagai  negara  yang  besar  dengan  kapasitas sumberdaya ekonomi dan politik yang menetapkannya sebagai pemimpin Asia Selatan.
Sebagai penerapan doktrin ‘act east policy’ PM Modi memperluas prioritas kerja sama  terhadap  negara-negara  ASEAN  khususnya  Indonesia  dalam  rangka  mencapai kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan India seiring dengan menguatnya pengaruh China di kawasan. Pemerintah India manyadari bahwa Indonesia mempunyai pengaruh politik  dan  ekonomi  yang  besar  di  kawasan  ASEAN.  Kemitraan  dengan  ASEAN
diharapkan  mempertahankan  integrasi  India  pada  pasar  bebas  di  kawasan,  mencapai target  pengembangan  proyek  Andaman-Nikobar,  dan  memperkuat  stabilitas  keamanan maritim yang lebih besar mendukung kesepakatan Indo-Pasifik.
Diplomasi sains India sesungguhnya mencerminkan perilaku negara-negara maju dalam mencapai kepentingan nasionalnya pasca Perang Dingin. Pemerintah India cukup berhasil  mendukung  proses  studi  lanjut  komunitas  pelajar  Indonesia  dan  hal  ini dilandaskan pada citra India sebagai negara yang mempunyai kualitas pendidikan yang unggul. Diplomasi sains India memanfaatkan kebutuhan akan pendidikan berkualitas bagi negara-negara  mitra  ASEAN  khususnya  Indonesia.  Diawali  dengan  penandatanganan MoU  tahun  2011,  termasuk  aspek  pendidikan  tinggi,  satu  tahun  sejak  berlakunya perjanjian perdagangan bebas India-ASEAN. Kemitraan berjalan semakin komprehensif, tidak hanya pemberian beasiswa bagi mahasiswa sarjana dan pasca sarjana, tetapi juga mengembangkan kolaborasi penelitian, dan konsorsium perguruan tinggi.

## Daftar Pustaka
ADB.  (2015). Bay  of  Bengal  Initiative  for  Multi-Sectoral  Technical  and  Economic
Cooperation (BIMSTEC) . Asia Regional Integration Center. https://aric.adb.org/initiative/bay-of-bengal-initiative-for-multi-sectoral-technical- and-economic-cooperation
Afrahunnisa,  N.  (2011).  Optimalisasi  Kerjasama  Pendidikan  Indonesia-India. Buletin Atase Pendidikan KBRI New Delhi Edisi III , 1–5.
https://123dok.com/document/y6p6omgq-optimalisasi-kerjasama-pendidikan- indonesia-india.html
Agung. (2020, January 8). Pemerintah India Tawarkan 1.000 Beasiswa Program Doktor.
UGM . https://www.ugm.ac.id/id/berita/18917-pemerintah-india-tawarkan-1-000- beasiswa-program-doktor#:~:text=Pemerintah India menawarkan beasiswa untuk,1000 Asean Ph.D Fellowship.
Alianza del Pacífico. (2022). What is the Pacific Alliance? https://alianzapacifico.net/en/what-is-the-pacific-alliance/
Annisa,  F.  N.  (2020). Kebijakan  Luar  Negeri  Look  East  Dan  Act  East  India  Dalam Kerjasama  Dengan  Negara  Anggota  Asean [Universitas  Komputer  Indonesia].
https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3364/12/UNIKOM_Firdayanti Nur
Annisa_BAB V.pdf
Basrur,  R.  (2017).  Modi’s  foreign  policy  fundamentals:  a  trajectory  unchanged.
International Affairs , 93 (1), 7–26. https://doi.org/10.1093/ia/iiw006 Bimstec. (2021). About Bimstec . Bimstec Secretariat. https://bimstec.org/about-bimstec/ Brewster, D. (2011). The relationship between India and Indonesia: An evolving security partnership?
Asian Survey , 51 (2), 221–244.
https://doi.org/10.1525/AS.2011.51.2.221 Byju’s. (2022). Bimstec . IAS Preparation. https://byjus.com/free-ias-prep/bimstec/ Chaudoin, S., Milner, H. V, & Tingley, D. H. (2010). The Center Still Holds : Liberal
Internationalism Survives. International Security , 35 (1), 75–94.
https://www.jstor.org/stable/40784647
Darmastuti, S., & Amelia, R. L. (2014). Peningkatan Hubungan Ekonomi ASEAN-India Tinjauan Analisis Terhadap ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA). Jurnal Ilmiah Kebijakan Nasional Dan Internasional , 1 (1), 36–43. http://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/artikel_ji_nasional/pusdiknas/pus-vol1-no1- jul-sep2014/36-43.pdf
Das, A. K. (2013). Soft and Hard Power in India’s Strategy Toward Southeast Asia. India Review , 12 (3), 165–185. https://doi.org/10.1080/14736489.2013.820989
Ditjen  PPI.  (2018,  June  26).  ASEAN  -  India. Direktorat  Jenderal  Perundingan
Perdagangan Internasional .
https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean-india
Fadilah, L., & Pambudi, A. W. (2020). Dampak Implementasi Kebijakan Look East dan Act East India Terhadap Hubungan India dan ASEAN. Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA’45 Jakarta , 6 (1), 46–59.
https://doi.org/10.52447/polinter.v6i1.4143
Fink,  G.  R.,  Leshner,  A.  I.,  &  Turekian,  V.  C.  (2014).  Science  diplomacy  with  Cuba.
Science , 344 (6188), 1065–1065. https://doi.org/10.1126/science.1256312 Ganguly, S., & Pardesi, M. S. (2009). Explaining Sixty Years of India’s Foreign Policy. India Review , 8 (1), 4–19. https://doi.org/10.1080/14736480802665162 Gordon,  S.  (2010,  July  17).  India  ‘Looks  East’  as  history. East  Asia  Forum . https://www.eastasiaforum.org/2010/07/17/india-looks-east-as-history/
Grinsted, P., Kesari, A.,  &  Singh,  K. (2018). Quality  Rules in  India: Trade, Technical Regulations and Consumer Protection. ORF Issue Brief , june (245).
Hall, I. (2013). India’s New Public Diplomacy: Soft Power and the Limits of Government Action. Asian Survey , 52 (6), 1089–1110. Indonesia, M. of F. A. R. of. (2019). Stronger Indonesia-India Comprehensive Strategic Partnership to Pursue Bilateral Trade Target . https://kemlu.go.id/portal/en/read/892/berita/stronger-indonesia-india- comprehensive-strategic-partnership-to-pursue-bilateral-trade-target
Indradjaja,  A.,  &  Hardiati,  E.  S.  (2014).  Awal  Pengaruh  Hindu  Buddha  Di  Nusantara.
KALPATARU , 23 (1), 17–34. http://jurnalarkeologi.kemdikbud.go.id/index.php/kalpataru/article/view/48 Ittelson, P., & Mauduit, J. (2019). Science & diplomacy: How countries interact with the Boston innovation ecosystem. In Diplo Foundation . file:///C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Ittelson,  Mauduit  -  2019  -  Science  &  diplomacy  How countries interact with the Boston innovation ecosystem.pdf
Kemenhan  RI.  (2019,  November  13).  Menhan  RI  Terima  Dubes  India,  Bahas Peningkatan Kerjasama Pendidikan dan Latihan. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia . https://www.kemhan.go.id/2019/11/13/menhan-ri-terima-dubes-india- bahas-peningkatan-kerjasama-pendidikan-dan-latihan.html
Kemlu  RI.  (2019a,  April  13).  Indonesia  Dorong  Kerja  Sama  Maritim  Asean  India  Di Kawasan  Indo  Pasifik. Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia . https://kemlu.go.id/portal/id/read/188/berita/indonesia-dorong-kerja-sama-maritim- asean-india-di-kawasan-indo-pasifik
Kemlu RI. (2019b, September 6). Indonesia  – India Dorong Kerja Sama Ekonomi dan
Maritim. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia .
https://kemlu.go.id/portal/id/read/579/berita/indonesia-india-dorong-kerja-sama- ekonomi-dan-maritim
Khanna,  S.,  &  Moorthy,  P.  (2017).  Analysing  India’s  Soft  Power  Functioning  in  the Twenty-first  Century:  Possibilities and Challenges. India Quarterly: A Journal of International Affairs , 73 (3), 292–311. https://doi.org/10.1177/0974928417716224 Kugiel, P. (2012). India’s soft power in South Asia. International Studies , 49 , 351–376. https://doi.org/10.1177/0020881714534033
Kumar, P., Nurhayati, E., Meilawati, A., Nurcahyawati, E., Arifin, M., Rurut, R., Sendra, M.,  Kristianto,  Y.,  Nugroho,  S.,  Verma,  V.  K.,  &  Kumar,  S.  (2023). India  and Southeast Asia (A Legacy of Cultural Influences) (G. K. Jha, P. Kumar, & S. Kumar (eds.)). Pathak Publisher and Distributor. https://www.exoticindiaart.com/book/details/india-and-southeast-asia-legacy-of- cultural-influences-ubj164/
Legrand,  T.,  &  Stone,  D.  (2018).  Science  diplomacy  and  transnational  governance impact. British Politics , 13 (3), 392–408. https://doi.org/10.1057/s41293-018-0082- z
Lopes Jr., G. P. (2015). The Sino-Brazilian Principles in a Latin American and BRICS Context:  The  Case  for  Comparative  Public  Budgeting  Legal  Research. Wisconsin International Law Journal , 1 , 1–45.
Mauduit,  J.-C.,  &  Gual  Soler,  M.  (2020).  Building  a  Science  Diplomacy  Curriculum.
Frontiers in Education , 5 (August), 1–7. https://doi.org/10.3389/feduc.2020.00138
Metaxas,  T.,  Eleni,  B.,  &  Maria-Marina,  M.  (2016).  Bollywood,  India  and  Economic Growth: A Hundred Years History. Journal of Economic and Social Thought , 3 (2), 292. http://www.kspjournals.org/index.php/JEST/article/view/746
Ministry of Education. (n.d.). Doctoral fellowship in India for ASEAN. Government of India . https://asean-iit.in/ Ministry of Education. (2022). Doctoral fellowship in India for ASEAN . Government of India. https://asean-iit.in/
Ministry  of  External  Affairs.  (n.d.). Briefs  on  Multilateral  Relations  and  other Organizations .  Government  of  India.  Retrieved  September  14,  2022,  from https://mea.gov.in/regional-organisations.htm
Naidu, G. V. C. (2004). Whither the look east policy: India and Southeast Asia. Strategic Analysis , 28 (2), 331–346. https://doi.org/10.1080/09700160408450136 Naidu, G. V. C. (2010). India and Southeast Asia. International Studies , 47 (2–4), 285– 304. https://doi.org/10.1177/002088171104700413
Nurdin,  I.,  &  Hartati,  S.  (2019). Metodologi  Penelitian  Sosial (Lutfiah  (ed.)).  Media Sahabat Cendekia. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/376/2/ISI BUKU METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL.pdf
Nye,  J.  (2009).  Obama’s  Smart  Power. New  Perspective  Quaterly , 26 (2),  7–9. http://digitalnpq.org/archive/2009_spring/02_nye.html
Ogden, C. (2018). Tone Shift: India’s Dominant Foreign Policy Aims Under Modi. Indian Politics & Policy , 1 (1), 3–23. https://doi.org/10.18278/inpp.1.1.2
Pardesi, M. S. (2021). India’s China strategy under Modi continuity in the management of an asymmetric rivalry. International Politics , 0123456789 . https://doi.org/10.1057/s41311-021-00287-3
Pisupati, B. (2020). Science Diplomacy: COVID-19 and Beyond. RIS Newsletter , April 3rd ,  1–14.  hhttps://ris.org.in/newsletter/diary/2020/Covid  19  III/pdf/Balakrishna Pisupati.pdf
Plagemann, J., & Destradi, S. (2019). Populism and Foreign Policy: The Case of India. Foreign Policy Analysis , 15 (2), 283–301. https://doi.org/10.1093/fpa/ory010
Polanunu, A. B. D., & Kusumaningrum, D. N. (2022). Indonesia Sebagai Middle Power: Strategi Niche Diplomacy dalam Manifestasi Pembangunan Kelautan Berkelanjutan Berbasis Blue Economy. Padjadjaran Journal of International Relations , 4 (2), 146. https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.36645
Prabowo,  G.  (2020).  Pengaruh  Budaya  India  di  Indonesia. Kompas.Com . https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/29/152416269/pengaruh-budaya- india-di-indonesia?page=all
Rahmadhani,  N.,  &  Pahlawan,  I.  (2016).  KEPENTINGAN  INDIA  DALAM KERJASAMA  BIMSTEC  (Bay  of  Bengal  Initiative  for  Multi  Sectoral  Technical and Economic Cooperation). Jurnal Online Mahasiswa , 3 (1), 1–12. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/7878/7550
Ranjbar, M. S., & Elyasi, M. (2019). Science Diplomacy in Iran: Strategies and Policy Alternatives in the Making. Science Diplomacy Review , 1 (3), 9–21.
Riordan,  S.,  &  Torres  Jarrín,  M.  (2020).  Global  Policy  Perspective  Report  Science Diplomacy.  In European  Institute  of  International  Studies (January  20,  2020). http://www.ieeiweb.eu/wp-content/uploads/2020/01/Science-Diplomacy.pdf
Setneg  RI.  (2007,  July  17).  Kerjasama  RI  -  India  Harus  Makin  Erat. Kementerian Sekretariat Negara RI .
https://www.setneg.go.id/baca/index/kerjasama_ri_india_harus_makin_erat Shah, S. H., Hasnat, H., & Rosefielde, S. (2017). Comparative Analysis of Chinese and Indian Soft Power Strategy. Asian Politics & Policy , 9 (2), 268–288.
Shekar, V. (2014). BIMSTEC: Can it connect two-fifths of global poor? (No. 29; PacNet). https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs- public/legacy_files/files/publication/Pac1429.pdf
Sikri,  R.  (2014).  Challenge  and  Strategy:  Rethinking  India’s  Foreign  Policy. Indian Foreign Affairs Journal , 9 (1), 56–69. https://www.jstor.org/stable/45340951
Stewart-Ingersoll, R., & Frazier, D. (2010). India as a Regional Power: Identifying the Impact of Roles and Foreign Policy Orientation on the South Asian Security Order. Asian Security , 6 (1), 51–73. https://doi.org/10.1080/14799850903472003
Wang, J. (2011). China’s Search for a Grand Strategy: A Rising Great Power Finds Its Way. Foreign Affairs , 90 (2), 68–79. https://www.jstor.org/stable/25800458 Wardhah, F. (2019, April 24). RI-India Targetkan Nilai Perdagangan Bilateral $50 Miliar pada  2025. VoA  Indonesia .  https://www.voaindonesia.com/a/ri-india-targetkan- nilai-perdagangan-bilateral-50-miliar-pada-2025/4888042.html
Wojczewski, T. (2020). Populism, Hindu Nationalism, and Foreign Policy in India: The Politics of Representing “the People.” International Studies Review , 22 (3), 396–422. https://doi.org/10.1093/isr/viz007
Zaman,  M.  T.  (2015).  Socio-Cultural  Relations  Between  India  and  Indonesia. International  Seminar  and  Conference  2015:  The  Golden  Triangle  (Indonesia- India-Tiongkok) , Interrelations  in  Religion , Science , Culture , and Economic. , 66– 69. https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/ISC/article/view/1274/1375