## T HE F IRST P OSITION OF T HE D AYAK S OCIAL C OMMUNITY AND T HE E MPOWERMENT OF E MPOWERMENT

## IN T HE C ITY OF P ALANGKA R AYA

## K EDUDUKAN D AMANG D ALAM M ASYARAKAT S UKU D AYAK D AN U PAYA P EMBERDAYAAN D AMANG D I K OTA P ALANGKA R AYA
Sumiatie 1)
1) Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palangkaraya,
Jl. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km 7 Palangka Raya 73113
e-mail: miatie.su@gmail.com

## ABSTRACT
This  thesis  study  discusses  two  main  issues  namely:  first,  arrangement  of  position  and authority of Damang in life of Dayak tribe society, and Second is about effort of empowering Damang in Palangka Raya city.
The discussion until the conclusion in this thesis, can be described as follows: (1). The position of  Damang  is  legally  recognized  in  the  prevailing  laws  and  regulations  and  still  adhered  by Dayak society  in Palangkaraya; (2). In the implementation of its function Damang as Head of Adat  always  put  forward  the  ways  of  settling  the  case  peacefully  based  on  the  principle  of harmony,  ie  mutual  tandem,  mutual  love,  mutual  care,  so  that  can  solve  the  problem thoroughly  and  the  result  can  satisfy  all  parties;  (3).  In  the  present  condition  the  role  of Damang as head of adat ability to remain effective and not lose its function. Empowerment steps can be  done internally  and  externally.  Internally  more on improving  human  resources and  ways  of  resolving  custom  cases.  Then  externally  more  to  the  provision  of  facilities  and infrastructure supporting the implementation of duties of Damang as head of adat.
Keywords: Damang, Dayak tribe

## ABSTRAK
Kajian  penelitian  ini  membahas  dua  permasalahan  pokok  yaitu:  pertama,  pengaturan kedudukan  dan  kewenangan  Damang  dalam  kehidupan  masyarakat  Suku  Dayak,  dan  yang kedua adalah tentang upaya pemberdayaan Damang di kota Palangka Raya. Pembahasan sampai simpulan dalam penelitian ini, dapat dideskripsikan sebagai berikut : (1). Kedudukan Damang diakui secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  masih  ditaati  oleh  masyarakat  Dayak  di  Palangkaraya;  (2).Dalam  pelaksanaan  fungsinya Damang  sebagai  Kepala  Adat  senantiasa  mengedepankan  cara-cara  penyelesaian  perkara secara perdamaian yang dilandasi asas kerukunan, yaitu saling asah, saling asih, saling  asuh, sehingga  dapat  menyelesaikan  permasalahan  secara  tuntas  dan  hasilnya  dapat  memuaskan semua  pihak;  (3).Dalam  kondisi  sekarang  ini  peranan  Damang  sebagai  kepala  adat kemampuannya  agar  tetap  efektif  dan  tidak  kehilangan  fungsinya.  Langkah  pemberdayaan dapat  dilakukan  secara  internal  dan  eksternal.  Secara  internal  lebih  pada  peningkatan  SDM dan  cara-cara  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  adat.  Kemudian  secara  eksternal  lebih kepada  penyediaan  sarana  dan  prasarana  penunjang  pelaksanaan  tugas  Damang  sebagai Kepala Adat.
Kata kunci : Damang, Suku Dayak

## PENDAHULUAN
Damang,  Demang,  Damung,  Dambung.  Kata arkais  ini  kembali  menguat  manakala  para  pengkaji tentang  Dayak  baik  dari  dalam  maupun  luar  Dayak kembali merekonstruksi jejak-jejak kearifan lokal suku ini.  Bagi  masyarakat  Dayak,  damang  merupakan ‘kekuasaan  kebudayaan’  atau  ‘penguasa  kebudayaan’ ketika  ruang  hidup  budaya  (cultural  sphere)  Dayak masih  belum  terkontaminasi  oleh  budaya  luar. Damang merupakan ‘penguasa’ yang bukan penguasa. Artinya,  meskipun  secara  legal-formal  bukan  sebagai pemangku jabatan publik, ia menjadi sosok ‘penguasa komunitarian’  dan  sangat  diperhitungkan  pada  masa- masa  keemasan  menaungi  masyarakat  Dayak.  Konon, pada  masa  lalu,  sebagai  pengambil  kebijakan  kolektif (pengambilan keputusan berdasarkan pakat adat/sidang  adat  yang  beranggotakan  para  tetuha kampung),  ia  merupakan  manifestasi  dari  sebuah kekuasaan komunitarian atas sebuah ideologi. Ideologi Dayak  yang  mengedepankan  asas  musyawarah  untuk mencapai  mufakat,dan  ternyata  setali  tiga  uang dengan  sila  keempat  Pancasila  yang  kita  kenal  lewat pendidikan  moral  di  sekolah-sekolah.  Sebagai  pucuk dari  kekuasaan  komunitarian  itu,  damang  tidak  saja memegang  otoritas  atas  ‘kekuasaan  kolektif’  namun lebih  sebagai  pemegang  otoritas  kebudayaan  dan seorang  penjaga  perdamaian  (peace  keeper)  yang dipandang  sebagai  pembawa  pesan-pesan  keadilan dalam tatanan perikehidupan sosio-kultural masyarakat Dayak. Dengan kekuatan atau power yang serba  tak  terbatas  dan  tak  kelihatan  itulah,  peran damang  di  masa  lalu  menjadi  sangat  disegani  dan dihormati.  Hal ini  seolah  menjadi rintangan tersendiri bagi entitas lain di luar Dayak yang ingin menancapkan kuku  kekuasaannya  di  Tanah  Dayak.  Para  damang seolah  menjadi  ‘target  operasi’  bagi  para  penakluk Dayak,  baik  dari  Barat  maupun  di  nusantara. Manakala,  ruang  hidup  kebudayaan  Dayak  semakin sempit,  mereka  kemudian  sengaja  dilemahkan  dan dimarjinalisasi  oleh  kekuasaan  masa  lalu  dan kekuasaan  pemodal  di  masa  kini,  demi  mewujudkan berbagai  mimpi:  mimpi  menguasai  tanah  dan menghancurkan  kebudayaan.  Peran  mereka  yang semakin  dilemahkan  tersebut  menempatkan  mereka kepada  sebuah  situasi  yang  terpojok:  menyerah kepada  kekuasaan  legal-formal  dan  cenderung dijadikan sebagai ‘pion’ kekuasaan. Mereka menyerah kepada  ketidakberdayaan  atas  hegemoni  yang bernama  kekuasaan.  Sebagai  pemegang  otoritas kebudayaan  Dayak,  peran  damang  dalam  kehidupan masyarakat  Dayak  masa  lalu  menjadi  sangat  vital. Selain  sebagai  seorang  penjaga  perdamaian,  ia dituntut  sebagai  hakim  yang  adil  yang  melaksanakan aplikasi  hukum  adat  secara  murni  dan  konsekwen. Lalu, kekuasaan hukum positif pun mulai diperkenalkan  oleh  Belanda  dan  mereka  mulai menyerap  KUHP  sebagai  hukum  positif.  Hukum
adatpun sebagian mulai perlahan tergantikan. Padahal kedua  produk  hukum  tersebut  dapat  berjalan beriringan,  bahkan  peran  para  penegak  hukum  dapat teringankan karena penyelesaian perkara pidana/perdata  ternyata  dapat  terselesaikan  secara adat melalui singer/denda adat atau palas bunu/upacara  perdamaian  kedua  pihak  atas  kasus pembunuhan.  Kini,  bergerak  dari  situasi  yang  kian menghimpit  akibat  hilangnya  posesivitas  masyarakat adat  Dayak  atas  tanah  dan  hutannya  (pukung- pahewan/hutan lindung, bahu-lakau/belukar cadangan) dan hegemoni kapitalis/pemilik modal yang berjubah  investasi,  peran  para  damang  menjadi kembali  dipentingkan.  Peran  mereka  secara  strategis diupayakan  sebagai  serangan  balik  (counter  attack) untuk  menjawab  situasi  keterhimpitan  itu.  Para damang sebagai pemegang otoritas publik dan budaya itu  mendesak  untuk  direposisi  agar  konstelasi kebudayaan  Dayak  tidak  tercerabut.  Hal  yang mengkhawatirkan  juga  ternyata  selama  ini  mereka tidak  terkaderisasi  dengan  baik,  secara  otodidak maupun  formal.  Tidak  ada  pendidikan  khusus  bagi para generasi damang masa depan (the next damang) sama  seperti  aset  kebudayaan  Dayak  lainnya.  Lalu, pertanyaan  pun  muncul:  siapakah  yang  akan meneruskan  pembawaan  kearifan  leluhur  atas kebudayaan  Dayak  jika  mereka  sudah  tidak  ada  lagi? Kondisi  mereka  yang  sudah  uzur  sekarang  membuat kita tersentak; siapkah kader yang akan menggantikan mereka,  atau  jabatan  damang  hanya  akan  mengisi buku-buku sejarah tentang kebudayaan Dayak di masa lalu?  Ironis,memang.  Para  alumni  sekolah  hukum seolah  tidak  tertarik  untuk  menjadi  damang,  padahal mereka  sudah  dibekali  dengan  pengetahuan  akan hukum  adat  Dayak.  Mungkin  didasari  oleh  berbagai alasan ketidakpastian. Ketidakpastian statusnya dalam kekuasaan  formal  dan  yang  pasti  ketidakpastian penghasilannya.  Namun  itu  bukan  alasan  yang signifikan  bila  kita  mau  mendedikasikan  semuanya demi  sebuah  entitas  yang  bernama  kebudayaan Dayak.
Sebagai ruang budaya yang otonom, semestinya  kebudayaan  Dayak  harus  dikuatkan melalui  infrastruktur  penegakan  kebudayaan  itu sendiri.  Tak  terkecuali  peran  para  damang  menuntut untuk dilakukan revitalisasi dan reposisi. Sebagai ujung tombak penegakan entitas sebuah kebudayaan, peran mereka sangat strategis. Strategis karena pada pundak merekalah  terkikis  atau  eksisnya  sebuah  kebudayaan Dayak  masa  kini  maupun  masa  depan.  Peran  mereka juga  semestinya  direposisi  sebagai  tulang  punggung kekuatan  pemerintah  lokal  dan  jelas  status    hierarki kepemimpinannya dalam kekuasaan formal pemerintah atas Tanah Dayak. Kepemilikan atas tanah adat  yang  menjadi  wilayah  kekuasaannya  setidaknya apabila  tidak  dikembalikan,  minimal  diberikan  ruang hidup  kebudayaan  masyarakat  dan  diatur  secara
sosial-ekonomi  dalam  ranah  lokal  untuk  melestarikan hutan  dan  kekayaan  kearifan  tradisioanal  yang terstigmatisasi  selama  ini.  Sebagai  salah  satu komponen  penegak  kekuatan  hukum  adat  dalam ruang  budaya  Dayak,  ada  baiknya  para  damang menempati  tempat  khusus  dan  layak,  misalnya sebagai staf ahli para perancang pembangunan/penguasa  di  tingkat  provinsi  dan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah; atau dilembagakan  kembali  sebagai  penguasa  hukum publik  (termasuk  hukum  adat)  dan  mendapatkan penghasilan yang layak (minimal sama dengan jumlah penghasilan para legislator di DPRD) di tingkat lokal di Tanah Dayak Dengan demikian, mereka dapat menjadi sumber rujukan dan pertimbangan terhadap pembangunan
masyarakat Dayak secara sosial,ekonomi,  politik  dan  budaya,  sehingga  tidak terbentur  dengan berbagai  kepentingan  yang  sifatnya sesaat  dan  keuntungan  politik  saja.  Atau  paling  tidak, untuk  dan  atas  nama  ‘penguasa’  kebudayaan  Dayak, mereka  harus  mempunyai  taring  yang  tajam  untuk mengusir  kepentingan  kapitalis  yang  telah,  sedang, dan akan meluluhlantakkan kebudayaan Dayak. Begitu pula  ekspansi  korporasi  perkebunan  komoditi  yang tidak  tidak  akan pernah menyejahterakan masyarakat Dayak  di  Tanah  Dayak  yang  subur  dan  memberi penghidupan selama ini.
Suku  Dayak  termasuk  dalam  jajaran  suku-suku tertua  di  Indonesia  yang  memiliki  budaya  yang  sudah tua pula. Dayak adalah sebutan nama untuk menyebut penduduk asli di Kalimantan. Suku Dayak terdiri dari 7 (tujuh)  kelompok suku besar dan terbagi atas 405 sub suku  kecil-kecil.  Dari  ketujuh  kelompok  suku,  rumpun suku  Dayak  itu  sebagian  besar  terdapat  di  Palangka Raya.  Masyarakat  suku  Dayak  sebagai  masyarakat yang  agraris  sangat  menghormati  dan  menjunjung tinggi  nilai-nilai  luhur  nenek  moyang  yang  tetap berlaku,  misalnya  nilai  sosial  religius  dan  komunal yang  tujuannya  untuk  mencapai  kehidupan  yang harmonis.  Nilai  ideal  tersebut  sangat  berpengaruh terhadap  sistem  sosial  dan  budaya  termasuk  dalam pelaksanaan  tradisi dan  adat istiadatnya.  Nilai religius yang  tercermin  dalam  kehidupan  sosial  orang  Dayak diliputi  oleh  suatu  keyakinan  tentang  adanya  hal-hal yang  gaib  dan  sakral,  hal  itu  diwarnai  dengan  adanya berbagai bentuk upacara ritual baik yang berhubungan dengan  aktivitas  adat  maupun  yang  berhubungan dengan  aktivitas  agama.  Selanjutnya,  nilai  komunal lebih  mengutamakan  kepentingan  hidup  bersama dalam kehidupan masyarakat Dayak. Nilai kebersamaan mengandung arti bahwa manusia terikat pada  masyarakatnya,  manusia  harus  mengutamakan kepentingan  masyarakat  dari  pada  kepentingan pribadinya.  Hal  tersebut  diwujudkan  melalui  aktivitas gotong  royong,  tolong  menolong,  bekerjasama  dalam memenuhi kepentingan hidup bersama yang harmonis sesuai  prinsip  hatamuei  lingu  nalatai  hapangkaja
karende  malempang  (mengembarai  pikiran  dan perasaan  satu  dan  lainnya  saling  mengunjungi)  dan prinsip  penyang  hinje  simpei  paturung  humba tamburak  (menjunjung  tinggi  kerjasama  dan  nilai persatuan antara satu dan yang lain). Prinsip tersebut menjadikan  sikap  para  warga  untuk  mencapai kerukunan dan kedamaian.
Tjilik  Riwut,  dalam  tulisannya  menyatakan bahwa  Damang  Kepala  Adat  yang  dilahirkan  pada tahun 1938 sebagai tebusan pengganti pejabat kepala adat  zaman  purba,  oleh  masyarakat  suku  Dayak dipandang  sebagai  rehabilitasi  yang  diberikan  kepada perasaan  mereka  sebagai  pengakuan  adat  istiadat leluhur  mereka.  Bagi  masyarakat  setempat  dan seluruh  masyarakat  Dayak  dikawasan  Kalimantan Tengah  pada  umumnya  lembaga  kedemangan dipadang  sebagai  lembaga  asli  yang  sudah  mereka kenal  cukup  lama,  lembaga  kedemangan  ini  diyakini telah  ada  sejak  zaman  purba,  (abad  11)  masehi berdasarkan legenda ”Sansana Bandar” dan merupakan warisan asli daerah.
Mengingat  akan  arti  pentingnya  lembaga kedemangan  ini,  maka  pemerintah  daerah  Provinsi Kalimantan Tengah menaruh perhatian yang besar dan memberikan  kewenangan  yang  cukup  luas  pada kedemangan sebagai lembaga peradilan adat. Dewasa ini,  lembaga  kedemangan  secara  lebih  khusus  diatur dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah No  16  Tahun  2008  tentang  Kelembagaan  Adat  Dayak di  Kalimantan  Tengah.  Di  dalam  Pasal  1  angka  (25) Peraturan  Daerah  tersebut,  disebutkan  bahwa kedemangan adalah suatu lembaga adat yang memiliki wilayah  adat,  kesatuan  masyarakat  adat  dan  hukum adat  dalam  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  yang terdiri  dari  himpunan  beberapa  desa/kecamatan/ kabupaten  dan  tidak  dapat  dipisah-pisahkan”. Mengandung  makna  bahwa  kedemangan  tidak  hanya sebagai  lembaga  adat  biasa  melainkan  sebagai persekutuan masyarakat hukum adat Dayak. Pemimpin persekutuan masyarakat hukum adat itulah yang  disebut  dengan  istilah  Damang  Kepala  Adat. Menurut  adat,  kepala  adat  (kepala  rakyat)  bertugas memelihara  hidup  hukum  di  dalam  persekutuan, menjaga  supaya  hukum  itu  dapat  berjalan  dengan selayaknya.
Penyelesaian perkara di luar pengadilan negara dengan mengakui dan menghormati hak, asal-usul dan adat  istiadat  desa,  memang  sudah  sewajarnya. Menurut  Koesnoe,  hukum  adat  merupakan  landasan dan  sumber  hukum  nasional.  Pentingnya  hukum  adat sebagai  sumber  hukum  nasional,  juga  dikemukakan oleh Soekanto yang menyatakan, hukum tertulis yang tidak  didasarkan  hukum  adat  yang  telah  mengalami saringan tidak akan mempunyai basis sosial yang kuat, sehingga tidak akan efektif.
Kenyataannya  yang  ada  menunjukan  bahwa pertama,  secara  diam-diam  ketentuan  di  atas  sering
tidak  berfungsi  dengan  baik  oleh  badan  peradilan negara  maupun  para  pihak.  Sementara  itu  banyak Damang  Kepala  Adat  tidak  menyadari  kedudukannya selaku  Hakim  Perdamaian  Adat,  ataupun  sekali menyadari  ia  tidak  cakap  menjabatnya.  Dilain  pihak, semakin  besarnya  peranan  pemerintah  dan  aparat penegak  hukum  dalam  berbagai  sektor  kehidupan masyarakat, dimana campur tangannya sudah semakin jauh  memasuki  berbagai  aspek  kehidupan  sosial mempunyai  akibat  melemahnya  peranan  Damang Kepala  Adat  dalam  mengatur  dan  menyelesaikan berbagai perkara adat yang terjadi dalam masyarakatnya.  Sedangkan  apabila  peranan  Damang menjadi  semakin  berkurang  maka  akan  menimbulkan pengaruh terhadap kedudukan hukum adat, mengingat Damang adalah pemangku hukum adat dan sebagai pembina terhadap adat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dipandang  sangat penting melakukan penelitian dengan judul Kedudukan  Damang  Dalam  Kehidupan  Masyarakat Suku  Dayak  Dan  Upaya  Pemberdayaan  Damang    di Kota Palangka Raya. Berdasarkan uraian latar belakang di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  masalah  sebagai berikut:
1. Bagaimana Kedudukan
Damang Dalam Kehidupan Masyarakat Suku Dayak?
2. Bagaimana  Upaya  Pemberdayaan  Damang    di Palangka Raya?

## METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  yang  dipilih  adalah  Kota Palangka  Raya.  Tempat  ini  dipilih  karena  sekalipun didiami  oleh  berbagai  suku,  bangsa,  agama,  serta berbagai  lapisan  masyarakat,  namun  masyarakat Dayak  yang  mendiami  kota  Palangka  Raya  masih menggunakan  Damang  dalam  setiap  upacara  adat ataupun  dalam  menyelesaikan  perkara-perkara  adat yang  terjadi  di  dalam  kehidupan  masyarakat  suku Dayak di Palangka Raya.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif, merupakan  metode  yang  melibatkan  pendekatan interpretif dan wajar setiap pokok permasalahan yang dikaji, yang bekerja dalam setting ilmiah dan berupaya memahami  dan  memberi  tafsiran  pada  fenomena yang  dilihat  dari  makna  yang  diberikan  orang-orang kepada  fenomena  tersebut.  Sedangkan  untuk mengkaji  gambaran  yang  lebih  tajam  dan  mendalam jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif.
Tujuan  pemilihan  penelitian  deskriptif  dalam penulisan  ini,  agar  dapat  memberikan  eksplansi analisis  dengan  menjelaskan,  mencatat,  menganalisis, dan  menginterprestasikan  tentang  hal-hal  yang melandasi Peran Damang sehingga dapat mengungkapkan  hubungan  antara  dua  atau  lebih konsep  variabel  dari  suatu  fenomena  sosial  dan mencapai uraian dan pemaparan yang jelas.
Jenis  data  yang  digali  dalam  penelitian  ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer  diperoleh  melalui  hasil  penelitian  lapangan (field  research)  yaitu  data  yang  diperoleh  dari informan  berupa  informasi-informasi  yang  terkait dengan  pokok  permasalahan.  Data  sekunder    yang dikumpulkan    ini  bersifat  kualitatif,  yang  selanjutnya akan  dianalisis,  dimana  penulis  akan  menjawab permasalahan  berdasarkan  fakta-fakta  dan  data  yang penulis peroleh.
Pengumpulan  data  lapangan  dilakukan  dengan menggunakan teknik dokumentasi, dan studi kepustakaan.
a. Dokumentasi
Teknik  ini  sebagai  pendukung  utama  agar penelitian  yang  dilakukan  mendapat  hasil  yang optimal  sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada. Pengambilan  dokumentasi  yang  dilakukan  oleh peneliti  dengan  menggunakan  camera  (Tustel)  untuk merekam  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  fenomena yang  sedang  diteliti.  Selain  itu  dokumentasi  juga berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengingatkan  peneliti dalam menganalisis dan menginterprestasikan tindakan  dan  sarana  yang  diperlukan  yang  syarat dengan simbol.
b. Studi Kepustakaan
Studi  kepustakaan  (library  research)  dilakukan untuk memperoleh data yang sifatnya sekunder yakni dengan  membaca  berbagai  literatur  yang  ada hubungannya  dengan  obyek  penelitian.  Bahan kepustakaan  tersebut  yaitu  berupa  :  buku  literatur, karya  ilmiah,  laporan  penelitian,  putusan-putusan kedemangan  dan  dokumen-dokumen  yang  relevan, diperoleh  dari  bagian  perpustakaan  daerah  dan lembaga  kedemangan  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang akan diteliti. Nasution, mengatakan  kajian  kepustakaan  bermanfaat  untuk melakukan  penelusuran  dan  penelaahan  referensi. Sebagai alat dalam pengumpulan data sekunder selain peneliti  sendiri,  juga  digunakan  alat  bantu  yang  oleh Moleong,  disebut  sebagai  catatan  lapangan  (field notes)  catatan  lapangan  tersebut  memuat  ringkasan- ringkasan informasi yang berhasil dijaring.
c. Analisis Data
Analisis  data  adalah  merupakan  bagian  dalam proses penelitian yang penting, karena dengan analisis data  yang  ada  akan  nampak  manfaatnya  dan  ada gunanya  terutama  dalam  memecahkan  masalah penelitian  dan  mencapai  tujuan  penelitian.  Dalam analisis  diperlukan  imajinasi  dan  kreativitas  sehingga di  uji  kemampuan  peneliti  dalam  menalar  sesuatu. (Subagyo, 2004 : 106).
Metode  pengolahan/  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis kualitatif.  Analisis  kualitatif  dilakukan  terhadap  data baik  berupa  kualitatif  maupun  kuantitatif,  terhadap data  kualitatif  dalam  hal  ini  dilakukan  terhadap  data
yang  berupa  informasi,  uraian  dalam  bentuk  bahasa prosa  kemudian  dikaitkan  dengan  data  lainnya  untuk mendapat  kejelasan  terhadap  suatu  kebenaran  atau sebaliknya,  sehingga  memperoleh  gambaran  yang sudah  ada  dan  sebaliknya.  Jadi  bentuk  analisis  ini dilakukan  merupakan  penjelasan-penjelasan  dan keterangan-keterangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Kedudukan  dan  Kewenangan  Damang Dalam Masyarakat Suku Dayak
A. Landasan Yuridis Eksistensi Damang Kepala Adat
1. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang  Dasar  1945,  Pasal  18B  ayat
(2)  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diatur dalam  Undang-undang.Dari  ketentuan  tersebut sangat  jelas  bahwa  adanya  perhatian  dan pengakuan  yang  kuat  terhadap  masyarakat hukum  adat,  hal  tersebut  dipertegas  lagi  dalam penjelasan umum Undang-undang Dasar RI 1945 Bab VI tentang Pemerintah Daerah, Pasal 18 poin II  yang  menyatakan  dalam  territorial  Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 Zelfbestuurende landchappen dan Volksgemeenschappen, seperti  desa  di  Jawa  dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya.
2. Undang-undang  Darurat  Nomor  1  Tahun
1951 Menurut Undang-undang ini Hakim
Perdamaian Desa tetap diberi kewenangan untuk menyelesaikan  perkara-perkara  menurut  hukum adat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3a Rechterlijke Organisatie (RO). Dalam Pasal 3a RO dinyatakan  bahwa  “Peradilan  Desa”  dapat mengadili  perkara  menurut  hukum  adat,  akan tetapi mereka  tidak  bisa  menjatuhkan hukuman, melainkan  hanya  dapat  menetapkan  reaksi  adat untuk memulihkan keseimbangan atau keharmonisan  dalam  kehidupan  masyarakat. Hukuman  yang  tidak  boleh  dijatuhkan  adalah hukuman  yang  bentuk  dan  jenisnya  sama  diatur dalam  hukum  negara  (KUHP,  dan  lain-lain) sehingga  tidak  ada  halangan  para  Hakim
Perdamaian
Desa (hakim adat) untuk menjatuhkan  sanksi  adat  seperti  yang  telah diatur  dalam  hukum  adat,  baik  bentuk penyelesaian  maupun  mekanisme  penyelesaian dari  kasus  adat  tersebut.  Menurut  ketentuan adat  Dayak  setiap  perselisihan,  sengketa  dan pelanggaran  hukum  yang  terkait  ruang  lingkup hukum  adat  pada  prinsipnya  harus  diselesaikan
dengan  cara  musyawarah  perdamaian  adat. Segala  kasus  adat  yang  telah  diproses  melalui keputusan kerapatan adat kedemangan merupakan  putusan  terakhir  yang  bersifat  final dan mengikat para pihak.
Undang-Undang  Darurat  Nomor  1  Tahun 1951  sesungguhnya  mengatur  tentang  Tindakan Sementara  Untuk  Menyelenggarakan  Kesatuan Susunan  Kekuasaan  dan  Acara  Pengadilan- Pengadilan Sipil, merujuk kepada peraturan pada zaman  Hindia  Belanda  yaitu  Pasal  3a  RO (Rechterlijke  Organisatie)  yang  diberlakukan dalam  Staatsblad  1935  No102.  Walaupun sesungguhnya  sebelum  itu  dalam  kenyataannya hakim-hakim  desa  itu  sudah  ada  dalam masyarakat  Indonesia.  Mengenai  hak  kekuasaan hakim  desa,  Pasal  3a  RO  yang  selengkapnya menyebutkan sebagai berikut:
a. Perkara-perkara yang pemeriksaannya menurut  hukum  adat  menjadi  wewenang hakim  dari  masyarakat  hukum  kecil-kecil (hakim  desa)  tetap  diserahkan  kepada pemeriksaan mereka;
b. Apa yang ditentukan dalam ayat 1, sekali-kali tidak  mengurangi  wewenang  dari  para  pihak untuk setiap waktu menyerahkan perkaranya kepada  hakim  yang  dimaksudkan  dalam  ayat 1,2, dan 3;
c. Hakim-hakim  yang  dimaksud  dalam  ayat  1, mengadili menurut hukum adat, mereka tidak boleh mengenakan hukuman.
Istilah  “hak  kekuasaan”  Hakim  Perdamaian Desa,  yang  disebutkan  dalam  Pasal  1  ayat  (3) Undang-undang  Darurat  No 1 Tahun  1951 dapat diterjemahkan  sebagai  fungsi  dari  Hakim Perdamaian  Desa.  Adanya  penegasan  demikian, menunjukkan  bahwa  eksistensi  Peradilan  Desa dan  kewenangan  Hakim  Perdamaian  Desa  tetap diakui  sepanjang  menurut  hukum  yang  hidup merupakan  sutu  bagian  hukum  tersendiri  dari pengadilan  adat.  Adanya  istilah  hukum  yang hidup  adalah  merupakan  istilah  lain  dari  pada hukum  adat.  Dengan  demikian,  berdasarkan Undang-undang  tersebut  “fungsi”  dari  Hakim Perdamaian Desa (hakim adat) adalah memeriksa dan  mengadili  perkara-perkara  yang  menjadi kewenangannya menurut hukum adat.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No 39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM), menyebutkan dalam rangka penegakan hak asasi manusia  perbedaan  dan  kebutuhan  dalam masyarakat  hukum  adat  harus  diperhatikan  dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Sedangkan dalam ayat (2)
disebutkan  identitas  budaya  masyarakat  hukum adat,  termasuk  hak  atas  tanah  ulayat  dilindungi,
selaras  dengan  perkembangan  zaman.  Dari ketentuan  Undang-undang  No  39  Tahun  1999 tersebut, memberikan penjelasan bahwa masyarakat  hukum  adat  diakui  keberadaannya, justru dalam Undang-undang ini secara tegas dan jelas  bahwa  masyarakat  hukum  adat  harus dilindungi  baik  melalui  peraturan-peraturan hukum, maupun oleh masyarakatnya sendiri dan oleh instansi pemerintah.
Untuk  daerah  Palangka  Raya  khususnya  dan Kalimantan  Tengah  pada  umumnya  bahwa kedemangan dapat diklasifikasi sebagai masyarakat hukum adat, sebagaimana tercantum dalam  Pasal  1  angka  (25)  Peraturan  Daerah Provinsi  Kalimantan  Tengah  No  16  Tahun  2008 menyatakan, bahwa kedemangan adalah kesatuan masyarakat adat yang memiliki wilayah adat  dalam  Provinsi  Kalimantan  Tengah  yang yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan/kecamatan  dan  tidak  dapat dipisah-pisahkan.  Dengan  demikian,  sebagai persekutuan  masyarakat  hukum  adat  asli kedaerahan  maka  kedemangan  ini  wajib dilindungi dan dilestarikan keberadaannya.
4. Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008
Eksistensi Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat  mendapat  pengakuan  dalam  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008  tentang  Kelembagaan  Adat  Dayak  di Kalimantan  Tengah.  istilah  “Perdamaian  Adat” tercermin  dalam  Pasal  7  ayat  (4)  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  Damang Kepala  Adat  karena  jabatannya,  secara  otomatis menjadi  ketua  kerapatan  perdamaian  adat  dan sebagai peradilan adat tingkat terahkir. Selanjutnya Pasal 27 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam  penyelesaian  sengketa,  perselisihan, konflik  terkait  ruang  lingkup  pelanggaran terhadap hukum adat pada prinsipnya diselesaikan dengan cara musyawarah perdamaian  adat  baik  oleh  kerapatan  adat kedemangan.  Kemudian  Pasal  28  ayat  (1)  yang menyatakan bahwa segala sengketa, perselisihan dan  pelanggaran  hukum  adat  yang  telah didamaikan  dan  diberi  sanksi  adat  melalui keputusan  secara  perdamaian  adat  adalah bersifat  final  dan  mengikat  para  pihak.Satu  hal yang  perlu  digaris  bawahi  dari  penjelasan tersebut adalah setiap sengketa, perselisihan dan permasalahan  yang  terkait  ruang  lingkup pelanggaraan  terhadap  hukum  adat  pada prinsipnya  harus  diselesaikan  dengan  cara musyawarah perdamaian adat.
Untuk  lebih  jelasnya  mengenai  tugas  Damang Kepala  Adat,  dapat  dilihat  dalam  Pasal  8  Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008 menyatakan Damang Kepala Adat memiliki tugas : a. Damang  Kepala  Adat  bertugas  menegakan  hukum adat serta memelihara lembaga-lembaga adat;
b. Menyelesaikan perselisihan interen suku dan antar satu  suku  dengan  suku  lain  yang  berada  dalam wilayahnya  secara  damai,  dimungkinkan  juga masalah-masalah  yang  termasuk  dalam  perkara pidana  adat,  baik  dalam  pemeriksaan  pertama maupun dalam sidang penyelesaian tahap akhir;
c. Berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika  terdapat  perselisihan  intern  siku  antar  suku dengan suku lainnya yang berada di wilayahnya.
d. Memelihara,  mengembangkan  dan  menggali kesenian  dan  kebudayaan  asli  daerah  serta memelihara  benda-benda  dan  tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang.
e. Membantu
pemerintah daerah dalam mengusahakan kelancaran peleksanaan
pembangunan  di  segala  bidang,  terutama  bidang adat  istiadat,  kebiasaan-kebiasaan  dan  hukum adat.
f. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan  nilai-nilai  adat  dan  budaya  Dayak dalam  rangka  memperkaya  dan  mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan keudayaan Dayak khususnya.
g. Menentapkan  besarnya  uang  siding,  uang  meja, uang komisi dalam rangka pelayanan penyelesaian sengketa  atau  kasus  yang  diajukan  kepada kedemangan.
h. Mengelola hak-hak adat, harta kekayaan kedamangan untuk mempertahankan dan
meningkatkan kemajuan dan tarap hidup masyarakat kearah yang lebih baik.
i. Dapat  memberikan  kedudukan  hukum  menurut hukum  adat  terhadap  hal-hal  yang  menyangkut perkara adat sesuai hukum adat setempat.
Rumusan  Pasal  8  Peraturan  Daerah  Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008 tersebut di atas, dapat ditafsirkan sebagai pengakuan atas kewenangan dan  fungsi  Damang  Kepala  Adat  dalam  suatu  wilayah hukum  adat  kedemangan.  Pengakuan  ini  penting, sebab  dengan  demikian  Damang  Kepala  Adat mempunyai  landasan  hukum  yang  kuat  untuk menyelesaikan  perkara-perkara  adat  yang  terjadi  di dalam  wilayah  kedemangan  yang  dipimpinnya. Dengan  demikian,  kewenangan  dan  fungsi  Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat mendapat pengakuan dalam level Peraturan Daerah.
Upaya Pemberdayaan Damang di Kota Palangka Raya A. Upaya  Pemberdayaan  Damang  Kepala  Adat Secara Internal
Sebagai  pimpinan  kedemangan,  Damang  Kepala Adat mempunyai wewenang untuk menegakan hukum adat,  baik  berupa  pelanggaran  hukum  maupun sengketa  antar  warga  masyarakat  dalam  wilayah
kedemangan  yang  dipimpinnya.  Melalui  penegakan hukum  itulah  kaidah  atau  norma  hukum  adat  dapat diterapkan, sehingga dapat tercapainya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat yang langgeng. Penegakan  hukum  mengandung  pengertian  sebagai proses kegiatan  menyerasikan  nilai atau kaidah untuk menciptakan  kedamaian  pergaulan  hidup.  Menurut Siswanto  Soenarso,  bahwa  fungsi  penegakan  hukum adalah  untuk  mengaktualisasi  aturan-aturan  hukum agar sesuai dengan yang di cita-citakan oleh hukum itu sendiri,  yakni  mewujudkan  sikap  atau  tingkah  laku manusia  sesuai  dengan  bingkai  (frame  work)  yang telah  ditetapkan  oleh  suatu  undang-undang  atau hukum.
Dalam  kontek  inilah  pentingnya  pemberdayaan Damang  Kepala  Adat  agar  mampu  menghadapi permasalahan  dan  tantangan  kedepan,  terutama dalam  menghadapi  kasus-kasus  adat  yang  terjadi dilingkungannya,  untuk  mewujudkan  prinsip  “belom bahadat”.  Karena  itu,  Damang  dan  Mantir  Adat hendaknya  dapat  bekerja  lebih  tekun  dan  lebih  keras lagi dalam rangka mewujudkan kemandirian kedemangan, dengan senantiasa menjamin kerja sama dan  hubungan  yang  harmonis  dalam  melaksanakan tugas di tingkat kedemangan.
Pemberdayaan dimaksudkan
dalam penelitian ini adalah pemberdayaan  dari  dalam  (internal)  lembaga kedemangan  itu  sendiri.  Upaya  itu  harus  diikuti dengan  melakukan  langkah-langkah  positif  selain  dari hanya menciptakan iklim atau suasana, Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan  yang  memungkinkan  setiap  orang merasa  aman  dan  nyaman.  Disinilah  Damang  Kepala Adat mempunyai peranan yang sangat penting, karena senantiasa terlibat dalam penyelesaian perkara adat di masyarakat.  Seorang  Damang  Kepala  Adat  harus mengarahkan warga untuk mewujudkan suasana yang nyaman sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman hidup  bermasyarakat.  Proses  pemberdayaan  yang dapat dilakukan, yaitu :
a) Mematuhi setiap peraturan dan tata tertib di yang berlaku dimasyarakat, untuk menunjukan kedisiplinan  dalam  menjalankan  norma  hukum yang berlaku.
b) Membina  masyarakat  agar  senantiasa  menyukai suasana  yang  merangsang  terciptanya  tertib,  dan mematuhi  petunjuk  dan  ketentuan  yang  berlaku dan tidak saling bertentangan.
c) Menciptakan  rasa  disiplin,  kejujuran,  keadilan  dan menghindari kerancuan dalam kehidupan bermasyarakat, menghindari perkelahian, menjauhi pantangan dan larangan serta mematuhi segala  aturan,  semua  sama-sama  merasakan sebagai tanggung jawabnya.
d) Melakukan tindakan preventif terhadap kriminalitas  dan  tindakan  yang  merugikan,  dan
satuan pengamanan mewaspadai terhadap krimanalitas dan tindakan yang merugikan.
e) Memelihara  kondisi  yang  kondusif  agar  tetap terjadi keseimbangan dalam masyarakat.
Keadaan  aman  merupakan  tindakan  yang  tidak menimbulkan rasa takut, kegelisahan dan kekawatiran diharapkan  semua  serba  tentram,  suasana  tidak terganggu  atau  terancam,  baik  yang  datangnya  dari luar  maupun  dari  dalam.  Digambarkan  suasana  yang tenang  dan  tentram,  damai  dan  suntosa  dirasakan oleh  segenap  lapisan  masyarakat,  bebas  dari  rasa takut,  kawatir  dan  was-was  atas  keselamatan  jiwa maupun  raga,  serta  harta  benda,  juga  bebas  dari ancaman  gangguan,  hambatan  maupun  tantangan, terhindar  dari  marabahaya,  tindakan  kekerasan  dan kejahatan, sehingga semua fasilitas terpelihara dengan baik.
Terkait  hal  itu  Damang  Kepala  Adat  perlu melakukan langkah-langkah yang nyata, yaitu :
a) Aparat  kedemangan  dan  masyarakat  harus tanggap  dan  sigap  terhadap  keluhan  dan  gejala yang  mencurigakan  dan  terus  meningkatkan kewaspadaan.
b) Agar aparat kedemangan mampu untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
c) Membimbing  dan  membina  masyarakat  agar berprilaku  baik,  menggalakan  semangat  gotong royong,  tolong  menolong  dan  kerjasama  antar sesama warga kedamangan.
d) Melakukan pewarisan nilai-nilai hukum adat secara dini  kepada  warga  masyarakat,  terutama  generasi muda dalam wilayah kedemangan yang dipimpinnya.
e) Membina  generasi  muda  supaya  tidak  sok  jagoan, anarkis, minum miras, dan supaya ikut memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.
Bentuk-bentuk reproduksi sistem nilai tersebut di atas  telah  melahirkan  semangat  baru  merupakan kerangka  acuan  yang  dianggap  dapat  mengatur bagaimana  suatu  kedemangan  menjadi  ideal  dapat terwujud.  Namun  proses  ini  oleh  orang  Dayak  tidak berarti membangun  wilayah  simbolik  sendiri dan  juga tidak  merasa  lebih  dari  kelompok  yang  lain.  Karena dalam  konsep “belom  bahadat” tetap  menghargai prinsip keragaman identitas.
Untuk mewujudkan derajad keberdayaan kelembagaan  adat  kedemangan  secara  internal tersebut  perlu  dilakukan  langkah-langkah  secara runtun  dan  simultan  antara  lain:  1)perlu  upaya meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia(SDM) para Damang dan Mantir Adat, melaui pendidikan dan pelatihan  menyakut  pemahaman  hukum  adat setempat  dan  cara-cara  penyelesaian  perkara  secara perdamaian  adat;  2)perlu  upaya  penguatan  secara kelembagaan, melalui pembaharuan struktur organisasi  kedemangan  terutama  untuk  di  tingkat
desa  atau  kampung  perlunya  pembentukan  lembaga “pemangku  adat  desa”  untuk  melaksanakan  tugas- tugas  kedemangan  di  tingkat  desa;  3)perlu  upaya penguatan  kebijakan  terkait  masalah  hukum  adat, perlu  langkah  kretif  untuk  menggali  dan  menemukan format hukum adat termasuk membuat aturan-aturan kedemangan  yang  lebih  jelas  untuk  mengantisifasi berbagai  tantangan  yang  dihadapi  oleh  kedemangan dewasa  ini;  4)perlu  upaya  meningkatkan  kemampuan dalam  mengendalikan  diri  dan  lingkungannya  melalui kesatuan pengamanan adat terutama dalam menghadapi  gangguan  hambatan  dalam  pelaksanaan penegakan  hukum  adat  yang  terjadi  dilingkungannya, 5)perlu upaya kemandirian kelembagaan kedemangan untuk  itu  Damang  dan  Mantir  Adat  hendaknya  dapat bekerja lebih tekun dengan senantiasa menjamin kerja sama dan hubungan yang harmonis dalam melaksanakan tugas di tingkat kedemangan.
Sudah  saatnya  paradigma  pembangunan  yang selalu  menempatkan  pemerintah  sebagai  sumber segala-galanya  mulai  digeser  dengan  menempatkan wagra  masyarakat  sebagai  pemain  utama.  Kekuasaan sejatinya  dikembalikan  kepada  masyarakat,  agar masyarakat (warga kedemangan) menjadi aktor utama dalam  pembangunan  kedamangan.  Sebuah  proses seharusnya dilakukan untuk meningkatkan derajat dan peran  lembaga  kedemangan  sampai  kepada  tingkat keberdayaan  Damang  Kepala  Adat  yang  optimal. Karena  ada  yang  berangagapan  bahwa  lembaga  adat yang  telah  berkembang  dikalangan  rakyat  pedesaan cendrung tidak efektif bahkan menghambat pembangunan  merupakan  suatu  pandangan  yang keliru.  Anggapan  ini  membuat  lemaga  adat  kurang dimanfaatkan  di  lapisan  masyarakat  sehingga  tidak berikhtiar  memperbaharuinya,  memperkuat  serta memberdayakannya. Dalam kontek inilah dimaksudkan  pemberdayaan  Damang  Kepala  Adat sebagai  Hakim  Perdamaian  Adat,  agar  mampu menghadapi  berbagai  hambatan  dan  tantangan  di masyarakat yang sedang mengalami perubahan.

## B. Upaya  Pemberdayaan  Damang  Kepala  Adat Secara Eksternal
Pada  saat  ini  masyarakat  Dayak  harus  membuka mata  lebar-lebar  bahwa  budaya  dan  masyarakat Dayak  sedang  mengalami  perubahan  yang  sangat pesat,  menuju  suatu  bentuk  masyarakat  yang kompleks  dan  kurang  dapat  diramalkan  di  kemudian hari.  Masyarakat  Dayak  telah  memasuki  relitas  sosial multi-etnik dan multikulturalisme yang sangat dinamis sebagai  dampak  pembangunan  dan  keterbukaan.  Kini seolah-olah rasa sebagai  orang  Dayak, memiliki tanah Dayak  sendiri  sirna.  Tanah  Dayak  (Bumi  Tambun Bungai) bukan milik orang Dayak saja, melainkan milik bangsa  bahkan  miliki  dunia.  Kemajemukan  etnik  dan multikulturalisme  dalam  masyarakat  Dayak  dapat menjadi  sumber  konflik  sosial  yang  terbuka  di
kemudian  hari,  jika  tidak  diantisipasi  oleh  masyarakat secara intensip.
Dengan  demikian  upaya  pemberdayaan  Damang sebagai  Hakim  Perdamaian  Adat  perlu  dilakukan karena  didorong  tuntutan  lingkungannya,  dalam hubungan  ini  adalah  warga  masyarakat  yang  ada  di kedemangan  Pahandut  dan  Sabangau  yang  memiliki berbagai latar belakang perbedaan. Adanya perbedaan pandangan  terhadap  lembaga  kedemangan,  antara penduduk  pendatang  dengan  penduduk  asli  oarnga Dayak.  Terutama  bagi  warga  pendatang  keberadaan lembaga  adat  itu  hanya  untuk  kepentingan  orang Dayak  saja  dan  mereka  tidak  merasa  ada  keterikatan dengan  lembaga  tersebut.  Sebaliknya  bagi  orang Dayak  mereka  sangat  terikat  dengan  lembaga kedemangan  dan  menganggap  lembaga  itu  sebagai warisan budaya leluhur mereka dan wajib dilestarikan. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik sosial, pendekatan institusional masih tetap relevan dilakukan,  dengan  cara  memberdayakan  berbagai bentuk  lembaga  adat,  seperti  kedemangan  bersama- sama  dengan  Damang  Kepala  Adat,  Mantir  Adat,  dan tetua-tetua  adatnya.  Mengingat  saat  ini  kedemangan Pahandut  dan  Sabangau  masyarakatnya  mengalami proses  perkembangan,  dari  masyarakat  monokultur menjadi  multikultur  maka  dalam  hubungan  ini kedemangan  dan  Demang  Kepala  Adat  perlu melakukan  pembenahan,  karena  lingkungannya mengalami perubahan yang demikian pesat. Terjadinya  perubahan  tersebut  tidak  mungkin  di tangani hanya dengan nilai-nilai lama akan tetapi perlu dilakukan  kombinasi  dengan  nilai-nilai  baru,  sebab menurut Abdul  Manan, disorganisasi dan  reorganisasi biasanya terjadi secara bersamaan dan serentak.
Berbicara  mengenai  masyarakat,  maka  hal  ini sedikit  banyaknya  menyangkut  masalah  budaya hukum  dan  derajat  kepatuhan  masyarakat  terhadap hukum. Terkait dengan budaya hukum, sangat relevan dikemukakan pandangan Lawrence M.Friedman dalam bukunya  “The  Legal  System:  A  Social  Science Perspective”  (Sistem  Hukum:Sebuah  Perspektif  Ilmu Sosial). Dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3(tiga) komponen,  yaitu struktur hukum (legal  structure),  subtansi  hukum  (legal  substance), dan  budaya  hukum  (legal  culture).  Komponen  hukum tersebut  merupakan  prasyarat  bagi  berjalannya penegakan  hukum.  Sebuah  sistem  hukum  apapun  di dunia  ini  tidaklah  dapat  berjalan  tanpa  adanya  tiga komponen tersebut. Friedman menempatkan struktur hukum  sebagai  elemen  dasar  dari  sistem  hukum.  Hal ini  dapat  dipahami  mengingat  struktur  hukum  adalah subsistem  yang  akan  menjalankan  sebuah  sistem hukum.  Sementara  substansi  hukum  digambarkan Friedman  secara  umum  terdiri  dari  dua  bagian  yaitu peraturan  atau  kaidah  substansif  dan  peraturan tentang  bagaimana  lembaga  penegak  hukum  harus bekerja.  Ini  berarti  substansi  hukum  meliputi  hukum
materil, hukum formil atau prosedural. Maka berbeda dengan  dua  subsistem  hukum  sebelumnya  (struktur hukum  dan  substansi  hukum),  Friedman  memberikan gambaran terlebih dahulu baru kemudian menyebutkan  penamaan  subsistem  terakhir,  sebagai kultur  hukum  yang  terdiri  dari  perilaku  masyarakat dan nilai-nilai. Kultur hukum yang dijelaskan Friedman tersebut pada umumnya dipisahkan menjadi eksternal legal culture dan internal legal culture. Budaya hukum eksternal  adalah  nilai-nilai,  kebiasaan,  harapan terhadap  hukum  yang  ada  dalam  masyarakat, sementara  budaya  hukum  internal  adalah  nilai-nilai, cara  berfikir  dan  kebiasaan  berhukum  yang  ada  pada aparat  penegak  hukum.  Hal  inilah  merupakan  faktor yang  sangat  menentukan  dalam  bekerjannya  suatu sistem hukum dalam kenyataannya.
Penjelasan  Friedman  tersebut  menunjukan  bahwa meskipun diakui bahwa struktur hukum dan substansi hukum merupakan komponen inti dari sistem hukum, namun  tanpa  kultur  hukum  sebuah  sistem  hukum, sekalipun dapat berjalan, namun akan terasa ‘hambar’ karena  tidak  disertai  ‘ruh’.  Kultur  hukum  menjadi ‘jiwa’  dalam  sebuah  sistem  hukum,  demikian sebaliknya sebuah sistem hukum dengan kultur hukum saja  tanpa  adanya  struktur  hukum  dan  substansi hukum  tidak  dapat  berjalan,  kerena  struktur  hukum dan  substansi  hukum  adalah  komponen  inti  dari hukum.  Hal  ini  berarti  struktur  hukum  dan  substansi hukum  merupakan  ‘raga’  atau  ’badan’  dari  sistem hukum  dan  kultur  hukum  menjadi  ‘jiwa’  atau  ’ruh’ sistem  hukum.  Budaya  hukum  eksternal  yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  budaya  hukum para  anggota  masyarakat,  baik  warga  yang  terkena kasus  adat  maupun  warga  sekitar  kedemangan  yang mendukung  bekerjanya  sistem  hukum  dimasyarakat. Berdasarkan  uraian  tersebut  menunjukan  bahwa faktor  budaya  dan  kepatuhan  masyarakatlah  yang menentukan  apakah  Hakim  Perdamaian  Adat  dapat melaksanakan  fungsinya  secara  efektif  atau  tidak. Derajat  kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum merupakan  salah  satu  indikator  berfungsinya  hukum yang bersangkutan.
Disamping  itu,  faktor  yang  sangat  mempengaruhi bekerjannya hukum dalam masyarakat adalah budaya hukum  (sikap,prilaku)  masyarakat  terhadap  suatu peraturan  hukum,  apakah  peraturan  hukum  tersebut di  dayagunakan  atau  tidak.  Hal-hal  yang  menyangkut nilai-nilai, pandangan ataupun sikap orang-orang yang mempunyai  profesi  dibidang  hukum  seperti  (polisi, jaksa,  hakim,  pengacara,  dan  lain-lain)  yang  oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai budaya hukum internal  (internal  legal  culture)  dari  suatu  sistem hukum. Suatu peraturan hukum (legal substance) yang baik  tidak  akan  berfungsi  dengan  baik  jika  sikap  dan prilaku dari para penegak hukum tidak mendukungnya.  Sebaliknya,  suatu  peraturan  hukum yang  kurang  lengkap  atau  kurang  baik  dari  segi
yuridistidak  akan  mengganggu  tercapainya  tujuan- tujuan penegakan hukum yaitu keamanan, ketentraman  dan  kedamaian  masyarakat,  jika  sikap para penegak hukum mendukungnya.
Kemudian agar suatu aturan hukum itu bisa efektif dan  dapat  mencapai  sasarannya,  maka  seluruh komponen  dalam  system  hukum  itu  harus  berjalan atau  berfungsi  dengan  baik  pula.  Elemen  dasar  dari sistem hukum tersebut adalah :
a) Aturan hukumnya harus jelas (hukum adat Dayak)
b) Penegak  hukumnya  harus  berjalan  dengan  baik dan fair (demang, mantir adat, dan majelis adat)
c) Penegak  hukum  harus  bekerja  dengan  sungguh- sungguh, kreatif dan tidak memihak
d) Budaya  hukum  masyarakat  harus  mendukung pelaksanaan hukum adat
e) Riword  atau  sanksi  hukum  harus  efektif,  preventif dan represif.
Langkah-langkah  di  atas  hanyalah  merupakan suatu  model  belaka,  yang  pasti  mempunyai kelemahan-kelemahan.  Akan  tetapi  dengan  model tersebut  di  atas,  setidaknya  dapat  di  identifikasi masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  tidak efektifnya  sistem  kaidah  hukum  tertentu  di  dalam mengubah  dan  mengatur  perilaku  masyarakat. Setidaknya menggambarkan petunjuk-petunjuk bahwa adanya  kelemahan-kelemahan  dalam  penerapan hukum  adat  dalam  kenyataannya.  Permasalahannya mungkin saja terletak pada aturan hukum yang sudah tidak begitu efektif di dalam mengubah perilaku warga masyarakat,  mungkin  juga  masalahnya  terletak  pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan  dan  fungsi  Damang  Kepala  Adat  yang terlelu  abstrak  atau  terlalu  rumit,  mungkin  juga terletak  pada  para  penegak  hukumnya  (Damang, Mantir  Adat,  Majelis  Adat)  dan  sikap  warga masyarakat pendukungnya. Kemungkinan pula terletak  pada  fasilitas  pendukungnya,  karena  tanpa adanya  sarana  dan  prasarana  atau  fasilitas  tertentu maka  tidak  mungkin  penegakan  hukum  akan berlangsung  lancer.  Sarana  atau  fasilitas  tersebut antara  lain,  mencakup  tenaga  manusia  yang berpendidikan  dan  trampil,  organisasi  yang  baik, peralatan  yang  memadai,  keuangan  yang  cukup  dan seterusnya.  Kalau  hal-hal  itu  tidak  terpenuhi  maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.
Starategi untuk mengatasi permasalahan tersebut untuk  masa  yang  akan  datang  akan  diupayakan berbagai  penejaman  kegiatan  yang  terfokus  pada pembaharuan yang pada hakikatnya adalah memperbaiki  sebuah  sistem  dengan  membuat berbagai  perubahan  pada  sistem  tersebut.  Tiga  hal yang  patut  diperhatikan  dari  penjelasan  tersebut adalah :
a) Perlu  dilakukan  pembaharuan  struktur  hukum (legal  structure),  yang  meliputi  antara  lain pembaharuan atau penataan institusi
kelembagaan, sistem manajemen/tata laksana dan mekanismenya serta sumber daya fisik yaitu sarana dan  prasarana  pendukung  dari  sistem  penegakan hukum (sistem peradilan adat).
b) Perlu  dilakukan  pembaharuan  substansi  hukum (legal  substance),  yang  meliputi  pembaharuan hukum  adat,  aturan-aturan  kedemangan  dan Peraturan Daerah tentang kedemangan. Pembaharuan  dimaksud  adalah  peraturan  adat mana yang masih relevan untuk dipertahankan dan yang  mana  yang  harus  ditinggalkan  karena  tidak sesuai  dengan  kondisi  sekarang  ini.  Selanjutnya untuk  mengatisipasi  perkembangan  masyarakat perlu  dibuatkan  aturan  adat  kedemangan  yang baru secara independen.
c) Perlu dilakukan pembaharuan budaya hukum (legal culture) masyarakat dan para aparat kedemangan. Budaya hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  sikap  dan  prilaku  dari  warga  kedemangan temasuk  para  demang  kepala  adat,  mantir  adat dan majelis adat. Perlu meningkatkan pemahaman dan  pengetahuan  hukum  adat,  baik  mengenai larangan  adat,  perbuatan  yang  yang  dilarang  oleh adat  juga  menyangkut  sanksi  adat  setempat. Dengan  demikian  masyarakat  akan  meningkat kesadarannya karena  takut akan  sanksi adat  kalau ia melanggar aturan-aturan adat yang berlaku.
Dalam  kondisi  kedemangan  saat  ini,  dituntut peranan  yang  lebih  besar  bagi  para  Damang  dan Mantir  Adat  agar  dapat  melaksanakan  fungsinya dengan  baik  tanpa  hambatan.  Hal  ini  menjadi  sangat penting  bagi  warga  masyarakat  dan  pemerintah daerah, karena  ditengarai sejak lama  hingga  sekarang ini  banyak  warga  masyarakat  Dayak  yang  kehilangan jati  diri.  Kondisi  ini  bisa  dilihat  dengan  semakin bergesernya  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam  kehidupan sehari-hari.  Orang  Dayak  yang  tadinya  ramah mendadak  menjadi  ganas  dan  lebih  menyeramkan, orang Dayak yang tadinya suka menolong mulai egois dengan  kehidupan  pribadinya.  Kalangan  generasi muda  Dayak  lebih  senang  musik  modern  dari  pada kesenian tradisional, akibatnya budaya Dayak semakin asing, dan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa secara  perdamaian  adat  semakin  tidak  dikenal  oleh orang  Dayak  sendiri.  Dalam  kontek  inilah  konsep pemeberdayaan yang dimaksud.

## KESIMPULAN
Dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan  di  atas,  akhirnya  dapat  ditarik  suatu kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengaturan  kedudukan  dan  kewenangan  Damang Kepala  Adat  sebagai  Hakim  Perdamaian  Adat dalam  masyarakat  Dayak  mempunyai  latar belakang  historis  dan  kutural  tersendiri  jauh sebelum  zaman  kolonial  Belanda  di  tanah  Dayak. Pasal  18B  ayat  (2)  Undang-undang  Dasar  1945 menyatakan  bahwa  negara  mengakui  dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum  adat  besarta  hak-hak  tradisionalnya. Pengakuan  tersebut  secara  implisit  mengakui kedudukan  kedemangan,  karena  kedemangan dapat digolongkan sebagai persekutuan masyarakat hukum adat. Di dalam Undang-undang Darurat  No  1  Tahun  1951,  Pasal  1  ayat  (3)  dapat diketahui  bahwa  Hakim  Perdamaian  Desa  (hakim perdamaian adat) tidak termasuk dalam penghapusan  itu.  Dengan  demikian  kedudukan Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat mempunyai  landasan  hukum  yang  kuat  untuk menyelesaikan  perkara-perkara  adat  yang  terjadi dalam  wilayah  kedemangan  yang  dipimpinya. Secara  yurisis  kedudukan  dan  kewenangan Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat mendapat  pengakuan  dalam  level  Peraturan Daerah,  didasarkan  kepada  Peraturan  Daerah Provinsi  Kalimantan  Tengah  No16  Tahun  2008 tentang  Kelembagaan  Adat  Dayak  di  Kalimantan Tengah.  Akan  tetapi  Peraturan  Daerah  tersebut dinilai masih banyak kekurangan dan kelemahannya,  sebab  dalam Perda  tersebut  selain mengatur  lembaga  kedemangan  juga  mengatur lembaga  majelis adat yang sesungguhnya memiliki visi  dan  misi  yang  berbeda.  Kedemangan  adalah organissasi  sosial  religius  yang  berdasarkan keaslian  dan  tradisional,  sedangkan  lembaga majelis adat yaitu organisasi yang sengaja dibentuk dan  memiliki anggaran dasar dan  anggaran rumah tangganya  sendiri  bagaimana  mungkin  diatur dalam satu Perda yang sama.
2. Upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat dalam kenyataannya menunjukan  belum  ada  upaya  nyata,  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  Provinsi Kalimantan Tengah
dan pemerintah Kabupaten/Kota  terkait  pembinaan  dan  penataan institusi  kelembagaan,  sistem  manajemen,  tata laksana dan mekanismenya serta sumber daya fisik yaitu  sarana  dan  parasarana  pendukung  dari sistem  penegakan  hukum  (peradilan  adat). Kenyataannya  para  Damang  dan  Mantir  Adat  saat ini  telah  banyak  mengalami  berbagai  kendala  dan hambatan  dalam  upaya  mengembangkan  dan melestarikan  nilai-nilai  adat  istiadat,  hukum  adat dan budaya Dayak di Palangkaraya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  H,  2002, Lembaga  Kedemangan  di Kalimantan Tengah, Makalah disampaikan pada Rapat  Kordinasi  Biro  Hukum  dengan  Kepala- kepala  Bagian  Hukum  se-Propinsi  Kalimantan Tengah  dan  Departemen  Kehakiman  dan  HAM Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, tanggal 28 Januari.
Akarmedia,  2003, Kamus  Lengkap  Praktis  Bahasa Indonesia , Surabaya.
Albert  A.  Bingan  dan  Offeny  A.  Ibrahim.  2013. Kamus Dwi Bahasa Dayak Ngaju-Indonesia. CV: Primal Indah Palangka Raya Asamandiri,  2007, Undang-undang  Dasar  Republik Indonesia, (Amendemen), Penerbit Asa Mandiri, Jakarta.
Astiti,  Tjok  Istri  Putra,  1997, Pemberdayaan  Hakim Perdamaian  Desa  Dalam  Penyelesaian  Kasus Adat  Di  Luar  Pengadilan ,  Orasi  Ilmiah,  Pidato Pengukuhan  Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu  Hukum  Adat  Fakultas  Hukum  Universitas Udayana, Denpasar.
Biro Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat I Kalimantan Tengah,  1969, Lembaga  Kedemangan  dan Hukum  Adat  Dayak  Ngaju  di  Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya .
Danandjaja,  James,1975, Kebudayaan  Kalimantan Tengah, Dalam Koentjaraningrat (ed)
“Kebudayaan  Indonesia”, PT.Pembangunan, Jakarta. Friady,  Johly,  1989,  “ Sejarah  Singkat  Demang  Batu, Betang  dan  Rapat  Perdamaian  Tumbang  Anoi 1894 Monografi ”, Palangkaraya.
Hadikusuma,  Hilman,  1977, Ensiklopedi  Hukum  Adat dan Adat Budaya Indonesia, Alumni, Bandung. Haar, Ter, 1972, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat,
(dalam  I  Ketut  Sudantra,  2007,  Pelaksanaan Fungsi  Hakim  Perdamaian  Desa  Dalam  Kondisi Dualisme  Pemerintahan  Desa  di  Bali),Tesis, Universitas Udayana, Denpasar.
Ilun,  Y.Nathan,  1987, Tampung  Buhul  Warisan  Purba Ragam Penunjang Tatakrama (Belom Bahadat) Warisan Budaya Asli Suku Dayak Ngaju Daerah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah , tanpa penerbit, Kuala Kapuas. Kartodiporo,  Sarwoto,  1963, Kaharingan  Religi  dan Penghidupan di Pedalaman Kalimantan, Sumur,
Bandung.
Kerukunan  Keluarga  Dayak  Kalteng  (KKD-KT).  2008.
Upon  Ajar  Bahasa  Dayak  Ngaju. Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Palangka Raya. Koesnoe,  Moh,  1979, Catatan-Catatan  Terhadap Hukum  Adat  Dewasa  ini, Airlangga  University Press, Surabaya.
Lambut,  M.P,  2001, Prinsip-prinsip  Belom  Bahadat
(Hidup  Beradat)  Tata  Kehidupan  Pribumi
Boerneo Sepanjang Zaman , Makalah
disampaikan  dalam  pertemuan  umum  dengan Kepala-kepala  Adat  di  Tanjung,  Kalimantan Selatan.
Lingu, A. Amu Lanu, (ed), 2001, Menjawab Tantangan Terjadinya  Kerusuhan  di  Kalimantan  Tengah, Pusat  Penelitian  Kebudayaan  Dayak,  Lembaga Penelitian  Universitas  Palangkaraya  dengan
Majelis  Adat  Dayak  Provinsi  Kalimantan Tengah, Palangkaraya..
Lembaga  Penelitian  Universitas  Palangka  Raya.  2006.
Sejarah Kalimantan Tengah. Dicetak ulang oleh Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Provinsi Kalimantan Tengah.
Muhamad,  Bushar,1995, Pokok-Pokok  Hukum  Adat , PT.Pradnya Paramita, Jakarta.
Panitia  Adhoc  I  DPRD  RI,  2009, Naskah  Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan  Masyarakat  Adat,  Materi  Uji Sahih,  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik
Indonesia ,Jakarta.
Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  2009,
Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah
Nomor  16  Tahun  2008  Tentang  Kelembagaan
Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, Palangkaraya.
Pemerintah  Kota  Palangkaraya,  2003, Buku  Sejarah
Kota  Palangkaraya,  Edisi  pertama, Cetakan pertama, Palangkaraya.
..…..…,2007, Membangun Kota Palangkaraya, Evaluasi 50  Tahun  Pembangunan  Kota  Palangkaraya , Palangkaraya.
………..,2009, Kota  Palangkaraya  Dalam  Angka  Tahun 2009 , Palangkaraya.
Riwut,  Tjilik,  1973, Kalimantan  Membangun ,  PT.Tirta Wacana,Yogyakarta.
Riwut,  Nila,  2003, Maneser  Panatau  Tatu  Hiang, Menyelemi  Kekayaan  Leluhur, Pusaka  Lima, Yogyakarta. Salman, Otje, Soemadiningrat, 2002, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontenporer, Alumni, Bandung. Silalahi,  Ulber.2009. Metode  Penelitian  Sosial. PT. Redika Aditama Soekanto,  Soerjono,  1983, Hukum  Adat  Indonesia , Cetakan II, PT.Grafindo Persada, Jakarta.
……..…,2003, Hukum  Adat  Indonesia ,  PT.Grafindo Persada, Jakarta.
Soepomo, R, 1979, Hubungan Individu dan
Masyarakat  Dalam  Hukum  Adat, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.
…...…..,2003, Hukum Adat Indonesia , PT.Raja Grafindo
Persada, Jakarta.
...…....,2007, Bab-Bab Tentang Hukum Adat , PT.Pradnya  Paramita,  Cetakan  Ketujuhbelas,
Jakarta.
Subagyo,  P.  Joko. Metode  Penelitian  dalam  Teori  dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. 2004 Sudantra,  I.  Ketut,  2007, Pelaksanaan  Fungsi  Hakim Perdamaian  Desa  Dalam  Kondisi  Dualisme Pemerintahan  Desa  Di  Bali ,  Tesis,Universitas Udayana, Denpasar.
Tabat,  Herdiwang,  2008, Buku  Hukum  Adat  Dayak Ngaju Kalimantan Tengah , Palangkaraya.
Tim  Monografi  Hukum  Adat,  1989, Tim  Monografi Hukum  Adat  Kalimantan ,  Badan  Pembinaan
Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman, Jakarta. Tim  Peneliti  UNLAM,  1990, Peranan  Damang  Kepala
Adat Dalam Pembinaan Hukum Adat di Provinsi Dati  I  Kalimantan  Tengah, Laporan  Hasil Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Ugang,  Hermogenes,  1993, Menelusuri  Jalur-Jalur Kelurahan , BPK.Gunung Mulia, Jakarta. Widnyana, I. Made, 1992, Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan , Orasi Ilmiah, Universitas
Udayana, Denpasar.
Widjono,  Roedy  Haryo,  1998, Masyarakat  Dayak Menatap Hari Esok , Grasindo, Jakarta. Wignjodiporo, Soerojo,1995, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat , PT.Alumni, Bandung. Wijaya,  I  Gede  Mahendra,  2009, Eksistensi  Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Politik  Hukum Nasional: Pengakuan  Hak-hak  Desa  Pakraman dan  Subak,  dalam  Tjok  Istri  Putra  Astiti  dan Wayan P.Windia, editor, Warna-warni Pemikiran  tentang  Adat  dan  Budaya  Bali,
Lembaga  Dokumentasi  dan  Publikasi  Fakultas
Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
Wiranata,  I  Gede  A.B,  2005, Hukum  Adat  Indonesia : Perkembangannya  Dari  Masa  ke  Masa,  Citra Aditya Bakti, Bandung.