Erdiana (2023) Kepastian Hukum terhadap Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (Prudential Banking Principle) dalam Operasional Perbankan, (8) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 10, Oktober 2023

## KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
PERBANKAN (PRUDENTIAL

## BANKING PRINCIPLE)
DALAM OPERASIONAL PERBANKAN

## Erdiana
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam E-mail:

## Abstrak
Perbankan  adalah  lembaga  yang  mempunyai  peran  utama  dalam  pembangunan suatu Negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan  (financial  intermediary  institution),  yakni  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkan  kepada  masyarakat  dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Salah satu  prinsip  atau asas dalam hukum perbankan adalah Prinsip  kehati- hatian yang  menegaskan  bahwa  bank  dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada  masyarakat  harus sangat  berhati  hati.  Dalam penerapan prinsip kehati-hatian bertujuan agar bank selalu  dalam  keadaan  sehat  menjalankan  usahanya  dengan  baik  dan  mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Penelitian ini menggunakan jenis Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang  menekankan  pada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  putusan-putusan  pengadilan,  tetapi  disamping  itu  juga berusaha  menelaah  kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat  serta diharapkan  kepentingan manusia/masyarakat akan terlindungi.
Kata kunci: Prinsip Kehati-Hatian, Asas Dalam Hukum Perbankan.

## Abstract
Banking is an institution that has a major role in the development of a country. This role is manifested in the function of the bank as a financial intermediary institution, namely collecting funds from the public in the form of deposits and distributing them to the public in the form of credit or other forms in order to improve the people's standard  of  living.  One  of  the  principles  or  principles  in  banking  law  is  the precautionary / prudential principle which emphasizes that banks in carrying out business activities both in collecting, especially in channeling funds to the public must be very careful. In the application of the precautionary/ prudential principle, it  is  intended  that  banks  are  always  in  a  healthy  condition  to  run  their  business properly and comply with the provisions and legal norms that apply in the banking
world.  This  study  uses  a  normative  juridical  approach,  which  is  a  study  that emphasizes the legal norms contained in legislation and court decisions, but besides that it also tries to examine the legal rules that apply in society and it is hoped that the interests of humans / society will be protected.

## Keywords: Prudent Principle, Principles in Banking Law.

## Pendahuluan
Perbankan  merupakan  suatu  lembaga  yang  memiliki  peran  utama  dalam perekonomian  negara,  perbankan  tidak  luput  dari  peraturan  perundang-undangan  yang menaunginya yaitu UU No.7 tahun 1992 kemudian dilakukan perubahan pada UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan (Djoni & Rachmadi, 2012). Di Indonesia, tindak pidana perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Di dalam undang-undang tersebut diatur secara tegas mengenai ancaman sanksi berupa pidana bagi pelanggarnya. Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun  1998  telah  mengatur  ancaman  pidana  untuk  tindak  pidana  perbankan  dengan sistem minimum khusus, yaitu paling singkat tiga tahun penjara dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000, - (lima miliar rupiah). Bahwa inti dari pengenaan pidana dalam pasal tersebut  adalah  karena  tidak  melaksanakan  langah-langkah  yang  diperlukan  dalam memastikan  ketaatan  bank  yang  dilakukan  oleh  pelaku  perbankan  yakni  Direksi, Komisaris bahkan pegawai bank kaitannya dengan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking principle).
Dari pasal tersebut dapat kita lihat pelaku perbankan harus memastikan ketaatan bank, Ketaatan bank berarti bukan ketaatan individu sehingga jelas subjek hukum yang disasar adalah para pejabat bank yakni dewan komisaris, direksi dan pejabat eksekutif, adapun  pegawai  bank  dalam  hal  ini  adalah  pegawai  bank  yang  memang  mempunyai kewenangan, komitmen suatu bank guna melakukan langkah-langkah yang telah dibuat oleh  pihak  pengawas  bank  tersebut  dalam  hal  ini  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK), komitmen bank untuk taat tercermin pada persetujuan pimpinan bank untuk melakukan langkah-langkah  yang  dibuat  oleh  OJK  tersebut  yang  dicantumkan  pada  “surat pembinaan”, “action plan”,  atau risalah rapat antara bank dengan otoritasnya.
Proses pembinaan yang dilakukan oleh otoritas terhadap bank inilah yang dapat kita sebut penerapan asas ultimum remedium karena otoritas bank melakukan pembinaan dahulu  secara  administratif  atau  bisa  disebut  juga  administrative  penal,  jadi  upaya perbaikan secara administratif yang diminta oleh pihak otoritas harus dilaksanakan guna terpenuhinya unsur ketaatan bank (Sembiring, 2000).
“Langkah-langkah”  yang  dimaksud  adalah  pengawasan/pembinaan  dan administratif yang diperintahkan kepada bank oleh otoritas, yang bersumber dari Pasal 52 UU  Perbankan  dan  dalam  Pasal  9  huruf  d  UU  No.21  Tahun  2011  tentang  OJK, penyimpangan  bank  dalam  kegiatan  perbankan  harus  ditegakkan  dengan  hukum  / tindakan  administratif  Supervisory  action  terlebih  dahulu,  apabila  Tindakan
administrative / pembinaan tidak dipenuhi, barulah unsur “tidak melaksanakan langkah- langkah.” dapat dipenuhi
Contoh
Suatu  bank  diduga  melanggar  batas  maksimum  pemberian  kredit  (BMPK), terhadap  dugaan  pelanggaran  ini,  bank  diminta  untuk  memperbaiki  pelanggarannya dengan  menambah  setoran  modal  atau  menurunkan  fasilitas  pinjaman  nasabah  dalam waktu tertentu. Apabila dalam waktu tertentu ini bank masih tidak melaksanakan perintah pengawas  dan  telah  diberikan  peringatan,  maka  dapat  dikatakan  melanggar  ketentuan Pasal 49 ayat 2 huruf b UU  Perbankan dan barulah otoritas dapat melakukan tindakan hukum yakni melaporkan pejabat bank kepada aparat hukum yakni kepolisian.
Untuk  memastikan  ketaatan  bank  terhadap  ketentuan  undang-undang  ini  dan ketentuan  perundang-undangan  lainnya”,  perlu  dilihat  bahwa  empat  unsur  peraturan perundang-undangan:  a)  Peraturan  tertulis  yang  memuat  norma  hukum  yang mengikat secara umum. b) Dibuat oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang. c) Melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. d) Harus diundangkan dengan menempatkannya pada salah satu tempat pengumuman seperti LN, TLN dst.
Bahwa  terdapat  kasus  Bank  Swadesi  dimana  mantan  Direktur  terkait  tindak pidana perbankan (Putusan No.469/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst.) dalam pemberian fasilitas kredit,  dan  ternyata  hakim  membebaskan  mantan  direktur  tersebut  pada  tingkat Pengadilan Negeri dan dalam upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali karena menganggap  mantan  direktur  tersebut  hanya  melanggar  SOP  sehingga  tidak  termasuk ranah pidana.
Namun adapula perkara Bank Permata (Putusan
No.666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel)  dimana  pelapornya  adalah  Penyidik  Tindak  Pidana Khusus  Bareskrim  POLRI,  padahal  dari otoritasnya  yakni  OJK  tidak  pernah  membuat laporan  investigasi  terhadap  para  pejabat  Bank  Permata  bahkan  pejabat  tersebut  tidak pernah  dinyatakan  melakukan  pelanggaran  oleh  OJK,  namun  para  pejabat  tersebut bernasib tidak baik dan tetap dihukum oleh Majelis Hakim.
Bahwa  terkait  dengan  perkara  No.666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.  Direksi  Bank permata  tersebut  juga  dibawa  ke  meja  hijau  dan  diadili  namun  dengan  Putusan  yang membebaskan  Terdakwa  sebagaimana  Putusan  No.937/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.  Dari ketiga  kasus  tersebut  terdapat  pertentangan  terhadap  Putusan  satu  sama  lain  padahal ketiga kasus tersebut kalaupun dianggap bersalah hanya sebatas kesalahan administrasi yang sama sekali tidak merugikan bank, quo vadis keadilan.
Atas dasar hal tersebut penulis bertanya-tanya dimanakah keadilan, apakah para pelaku bank yang melakukan suatu kesalahan administratif harus dipidana padahal Bank mempunyai aturan khusus yakni UU Perbankan dan memiliki sendiri pengawasnya yakni Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, keadilan bagi  mereka  apakah  harus  dicari  pada  saat  mereka  didudukkan  di  meja  hijau,  hal  ini memberikan  preseden  buruk  terhadap  masyarakat,  dimana  bank  merupakan  lembaga kepercayaan masyarakat, para pejabat bank pun juga bukanlah orang-orang sembarangan karena harus melewati serangkaian tes fit and proper sebelum menjabat sehingga pelaku
bank  sebenarnya  adalah  orang-orang  yang  paham  akan  tindakannya  dalam  dunia perbankan sehingga apakah perlu pemidanaan terhadap mereka sebagai efek jera.
Bukankah irah-irah dalam setiap Putusan mengedepankan Keadilan, yakni “Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  dikaitkan  dengan  Teori  Keadilan bahwa  Keadilan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  Hukum.  Diktum  terkenal  St.  Agustin menggambarkan hubungan itu, lex inusta non est lex atau unjust law is not law, hukum yang tidak adil bukanlah hukum atau sebagaimana dikatakan immoral rules are not legally valid, aturan yang bertentangan dengam moral tidak sah secara hukum. Dengan ini, dalam kasus  konflik  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan,  prioritas  absolut  diberikan  pada keadilan (A’an Efendi et al., 2021).
Ungkapan klasik lainnya untuk menggambarkan tidak terpisahnya keadilan dari Hukum, “bahwa hukum yang ketidakadilannya cukup parah dapat dan harus ditolak untuk memiliki karakter hukum, warga negara dan pengadilan, secara moral dan yuridis berhak untuk memperlakukan sebagai, atau seolah-olah bukan hukum.
Rumusan  masalah  dari  penelitian  ini  yaitu;  1)  Bagaimana  Kepastian  Hukum Terhadap Prinsip Kehati-hatian Perbankan (prudential banking principle) dalam Undang- Undang Perbankan? 2) Bagaimana Batasan (parameter) Terhadap prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) dalam melaksanakan operasional Perbankan Ditinjau Dari Hukum  Perbankan?  Maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  a)  Untuk mengetahui dan menganalisis Prinsip Kehati-hatian Perbankan dalam UU Perbankan. b) Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  batasan  prinsip  kehati-hatian  dalam  pelaksanaan operasional  perbankan  sehubungan  dengan  adanya  kepastian  hukum  guna  pemenuhan rasa keadilan.

## Metode Penelitian
Pada penelitiam ini penulis menggunakan bentuk penelitian deskriptif evaluatif yang  artinya  adalah  suatu  gambaran  baik  secara  sistematis,  akurat,  maupun  faktual tentang hubungan antar fenomena yang akan diteliti (Suprayogo, 2003). Dalam Penelitian evaluatif  ini  rekomendasi  akhir  yang  menjelaskan  obyek  evaluatif  dapat  ditingatkan, dipertahankan  dan  atau  bahkan  diberhentikan  seiring  dengan  data  yang  diperoleh merupakan  evaluatif  yang  dasarnya  terpusat  pada  rekomendasi  akhir  sehingga  pada pelaksanaannya mendapatkan data dan kesimpulan yang peroleh di lapangan (Suharsimi, 2006).
Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif, adapaun pengertian dari penelitian normatif adalah suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengilustrasikan mengenai penemuan, norma dan asas hukum positif, sistematika hukum  yang  telah ada  dan terdapat  dalam  data  sekunder (Soerjono,  1986).  Sedangkan sifat atau tipe penelitian yang penulis gunakanadalah deskriptif analisis, diartikan sebagai suatu  gambaran  kenyataan  mengenai  situasi  yang  sebenarnya  dalam  penelitian  ini  dan juga  menganalisis  aturan  hukum  maupun  teori-teori  hukum  yang  kesemuanya  saling berkaitan
Sumber data terdiri dari bahan hukum dan bahan non-hukum yakni:
Bahan  Hukum  Primer  (hukum  positif,  hukum  yang  diberlakukan  saat  ini,  ius consitutum), Yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan; Bahan Hukum Sekunder (hukum yang akan  diberlakukan  di  masa  yang  akan  datang,  ius  constituendum),  dan  Bahan  Hukum Tertier (buku, makalah, dan laporan-laporan yang memuat pendapat ahli hukum tentang bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder).
Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif.  Metode analisis kualitatif  dalam  penelitian  juridis  normatif  adalah  analisis  yang  menggunakan  tafsir hukum, nalar hukum, dan argumentasi rasional (Tommy, 2007).
Lokasi  Penelitian  yang  menjadikan  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  di  wilayah Propinsi DKI Jakarta dan hal tersebut sehubungan dengan aktifitas dan tempat bekerja dari  penulis.  Jadwal  penelitian  yang  Penulis  lakukan  dimulai  dari  pengajuan  proposal tesis, sidang proposal tesis, melakukan penelitian, bimbingan dengan dosen pembimbing hingga terbentuknya tesis penulis yang selanjutnya melakukan pertanggungjawaban atas hasil  yang  penulis  teliti  melalui  sidang  tesis,  keseluruhan  rangkaian  tersebut  penulis lakukan selama 4 (empat) bulan yakni terhitung sejak bulan Agustus 2022 s/d Nopember 2022.

## Hasil dan Pembahasan
A. Kepastian  Hukum  Terhadap  Prinsip  Kehati-Hatian  Perbankan  (Prudential Banking Principle) Dalam Undang-Undang Perbankan
1. Prinsip Kehati-hatian
Prinsip  kehati-hatian  (prudent  banking  principle)  merupakan  suatu  asas  atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib  bersikap  hati-hati  (prudent)  dalam  rangka  melindungi  dana  masyarakat  yang dipercayakan padanya (Dona et al., 2023). Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 10  Tahun  1998  bahwa  perbankan  Indonesia  dalam  melakukan  usahanya  berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
Prinsip kehati-hatian juga merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan dana dan terutama dalam penyaluran  dana  kepada  masyarakat  harus  sangat  berhati-hati.  Tujuan  dilakukannya prinsip  kehati-hatian  ini  agar  bank  selalu  dalam  keadaan  sehat  dalam  menjalankan usahanya  dengan  baik  serta  mematuhi  ketentuan-ketentuan  dan  norma-norma  hukum yang berlaku di dunia perbankan (Perwirasari & Ikrardini, 2020).
Istilah  prudent  sangat  erat  kaitannya  dengan  fungsi  pengawasan  bank  dan manajemen bank. Kata prudent itu sendiri secara harfiah dalam bahasa indonesia berarti bijaksana,  namun  dalam  dunia  perbankan  istilah  yang  sering  digunakan  adalah  asas kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian atau disebut juga prudential banking mengharuskan bank  untuk  selalu  berhati-hati  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya,  dalam  arti diharuskan konsisten dalam melaksanakan peraturan (Sakti & Ahmad, 2023).

## 2. Dasar Hukum Prinsip Kehati - hatian (Prudential Banking)
Meskipun Undang - Undang Perbankan tidak menjelaskan secara pasti mengenai pengertian  prinsip  kehati  -  hatian  namun  pengaturan  mengenai  prinsip  kehati  -  hatian (prudential  banking)  secara  eksplisit  tersirat  pada  Undang  -  Undang  nomor  10  Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu pada pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 yang menyatakan: 1) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan  bank  sesuai  dengan  ketentuan  kecukupan  modal,  kualitas  aset,  kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati  - hatian. 2)  Dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah  dan melakukan  kegiatan  usaha  lainnya,  bank  wajib  menempuh  cara  -  cara  yang  tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank. 3) untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank (Tektona & Risma, 2020).
Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apapun bagi  pihak  bank  untuk  tidak  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dimaksud  didalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati - hatian.  Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan serta kebijakan yang dibuat dalam  rangka  melakukan  kegiatan  usahanya  harus  senantiasa  berdasarkan  kepada peraturan  perundang  -  undangan  yang  berlaku  sehingga  dapat  dipertanggungjawabkan secara hukum.
Selanjutnya  dalam  ketentuan  Pasal  29  ayat  (3)  mengandung  makna  perlunya diterapkan  prinsip  kehati  -  hatian  dalam  rangka  penyaluran  kredit  atau  pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah debitor.  Sedangkan ketentuan pasal 29 ayat (4) sangat erat kaitannya dengan dua pasal sebelumnya menyangkut perlindungan bagi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal menarik dalam ketentuan prinsip kehati  -  hatian  bank  adalah  kewajiban  bagi  bank  menyediakan  informasi  mengenai kemungkinan  timbulnya  resiko  kerugian  sehubungan  dengan  transaksi  nasabah  yang dilakukan melalui bank sebagaimana dinyatakan dalam pasal 29 ayat 4 diatas (Santoso, 2023).
Penyediaan  informasi  tersebut  dimaksudkan  agar  akses  untuk  memperoleh informasi  mengenai  bank  menjadi  lebih  terbuka,  apabila  informasi  tersebut  telah dilaksanakan,  maka  bank  dianggap  telah  melaksanakan  ketentuan  pasal  29  ayat  (4) dimaksud, ketentuan ini juga menunjukkan bahwa bank benar - benar memiliki tanggung jawab dengan nasabahnya karena hal ini sangat relevan dengan konsep hubungan antara bank  dengan  nasabahnya  yang  bukan  hanya  sekedar  hubungan  antara  debitur  dengan kreditur  melainkan  juga  hubungan  kepercayaan.  Sebenarnya  dalam  pasal  -  pasal sebelumnya, Undang - Undang Perbankan secara tersirat juga mengatur mengenai prinsip kehati – hatian yaitu pada pasal 8 dan 11, sebagai berikut:
Pasal 8: ”Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas  kemampuan  dan  kesanggupan  debitur  untuk  melunasi  utangnya  sesuai  yang diperjanjikan”
Pasal 11:
(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah,  pemberian  jaminan,  penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam  atau  sekelompok  peminjam  yang  terkait,  termasuk  kepada  perusahaan  - perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
(2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah,  pemberian  jaminan,  penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada : a) pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor bank;  b)  anggota  Dewan  Komisaris;  c)  anggota  Direksi;  d)  keluarga  dari  pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c; e) pejabat bank lainnya; dan f) perusahaan  -  perusahaan  yang  di  dalamnya  terdapat  kepentingan  dari  pihak  -  pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
(4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah,  bank dilarang  melampaui  batas  maksimum  pemberian  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan prinsip  syariah  sebagaimana  diatur  dalam  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (4). Pengertian  prinsip  kehati  -  hatian  dalam  Undang  -  Undang  Perbankan  baik  dalam ketentuan  maupun  penjelasannya  tidak  dijelaskan  secara  pasti,  melainkan  hanya menyebutkan  istilah  dan  ruang  lingkupnya  saja  sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal  - pasal diatas.
B. Analisis  Penerapan  Pengaturan  Prinsip  Kehati-hatian  (prudential  banking principle)  terkait  Undang-Undang  Perbankan  dalam  upaya  menjamin kepastian hukum
1. Undang-undang Nomor: 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penerapan  pengaturan  mengenai  prinsip  kehati-hatian  terdapat  dalam  pasal  7, yakni sebagai berikut:
Pasal 7
Untuk  melaksanakan  tugas  pengaturan  dan  pengawasan  di  sektor  Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:
1)  Pengaturan  dan  pengawasan  mengenai  kelembagaan  bank  yang  meliputi:  a) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja,
kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. b) kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
2)  Pengaturan  dan  pengawasan  mengenai  kesehatan  bank  yang  meliputi:  1) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; 2)  laporan  bank  yang  terkait  dengan  kesehatan  dan  kinerja  bank;  3)  sistem  informasi debitur; 4) pengujian kredit (credit testing).  5) standar akuntansi bank.
3) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: a) manajemen risiko; b) tata kelola bank; c) prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; d) pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
4) Pemeriksaan Bank
Dalam  penjelasan  pasal  7  dijelaskan  pula  bahwa  Pengaturan  dan  pengawasan mengenai  kelembagaan,  kesehatan,  aspek  kehati-hatian,  dan  pemeriksaan  bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK.

## 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
Bank  Indonesia  mempunyai  tugas  yang  disebutkan  di  dalam  Pasal  8  Undang- Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut Undang Undang Bank Indonesia), antara lain yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank.
Selain melakukan tugas-tugas yang telah disebutkan dalam pasal tersebut, Bank Indonesia  juga  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap nasabah bank dari praktik-praktik perbankan yang merugikan (Efrianto & Wiyanti, 2022). Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki fungsi yang paling utama yakni mengatur jumlah  uang  yang  beredar  dalam  perekonomian  (to  managenations  money  supply). Tujuannya guna mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang merupakan single objective dari Bank Indonesia. Kestabilan ini akan berdampak pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain.
Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia, menerangkan bahwa: “Dalam  rangka  melaksanakan  tugas  mengatur  bank,  Bank  Indonesia  berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.” Dalam penjelasan  pasal  tersebut,  ketentuan  perbankan  yang  memuat  prinsip  kehati-hatian bertujuan  untuk  memberikan  rambu-rambu  bagi  penyelenggaraan  kegiatan  usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.
Untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka peraturan  - peraturan di bidang perbankan yang ditetapkan Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil, dan pengaturan Bank Indonesia tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara Internasional (Prasetio, 2018).”

## 3. Peraturan Bank Indonesia
Menurut  ketentuan  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor 27/162/KE/DIR,  menetapkan  bagi  semua  bank  untuk  melakukan  kegiatan  usahanya berpedoman dengan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB) dan melampirkan Pedoman Penyusunan  Kebijaksanaan  Perkreditan  Bank  (PPKPB)  yang  sekurang-kurangnya memuat:  1)  Prinsip  Kehati-hatian  dalam  perkreditan.  2)  Organisasi  dan  manajemen perkreditan. 3) Kebijakan persetujuan kredit. 4) Dokumentasi dan administrasi kredit. 5) Pengawasan kredit. 6) Penyelesaian kredit bermasalah.
Dari  ketentuan  tersebut  di  atas,  salah  satu  yang  menjadi  poin  utama  dalam melaksanakan  kegiatan  pemberian  kredit  adalah  dengan  menerapkan  prinsip  kehati- hatian.  Agar  dalam  setiap  pemberian  kredit  yang  diberikan  suatu  bank  kepada nasabahnya, tidak akan timbul masalah nantinya seperti kredit macet.
C. Batasan  (parameter)  Terhadap  Prinsip  Kehati-Hatian  Perbankan  (prudential banking principle) Dalam Melaksanakan Operasional Perbankan Ditinjau Dari Hukum Perbankan.
1. Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  1607  K/PID.SUS/2022  tanggal  9  Juni 2022 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 437/PID.SUS/2020/PT.DKI tanggal 2 Desember 2020 juncto Putusan Pengadilan Negeri  Jakarta  Selatan  Nomor:  666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.  tanggal  3 September 2020,
Adapun duduk perkara bermula dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni:
Surat Dakwaan:
Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa AS dan LZ dengan pasal: 49 ayat (2) b  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP;

## Surat Tuntutan:
Menuntut Terdakwa AS dan LZ terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 49 ayat 2 (b) UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas  Undang-undang  No.7  tahun  1992  Tentang  Perbankan  juncto  pasal  55  ayat  1  ke-1 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP, dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3  (tiga)  tahun  dengan  denda  masing-masing  Rp.  5  milyar  atau  apabila  denda  tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

## Pertimbangan Hukum / Hakim
Dalam Putusan Kasasi lebih kurang diambil dari Pertimbangan Hukum / Hakim pada Tingkat Pengadilan Negeri yakni sebagai berikut:

## 1) Terkait dengan unsur
“tidak  melaksanakan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  memastikan ketaatan  bank  terhadap  ketentuan  dalam  Undang-undang  ini  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  lainnya  yang  berlaku  bagi  bank.”  “Menimbang,  bahwa  dalam
menyusun  Proposal  Kredit  atau  Credit  Facility  Request  (CFR)  Pack,  informasi  dalam CFR tersebut hanya berdasarkan informasi yang diperoleh dari debitor (in casu PT. MJPL - PT. Megah Jaya Prima Lestari);
Menimbang, bahwa seorang Analis Kredit harus mempunyai sifat independensi agar tidak terpengaruh oleh beberapa hal secara subyektif, karena seorang analisis kredit suatu  instansi  (perbankan)  biasanya  dihadapkan  pada  beberapa  prinsip  untuk  menilai kredit  seseorang  atau  suatu  instansi;  Menimbang,  bahwa  Analisis  Kredit  haruslah melakukan penilaian kredit dalam segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan. Menurut  Tarmizi  (2018),  Analisis  Kredit  adalah  suatu  proses  analisis  kredit  dengan menggunakan  pendekatan-pendekatan  dan  rasio-rasio  keuangan  untuk  menentukan kebutuhan kredit yang wajar.
Menimbang,  bahwa  pendekatan-pendekatan  atau  metode-metode  yang  biasa dipakai  dalam  menganalisis  kredit  modal  kerja  adalah  Turn  Over  Method,  sedangkan untuk menganalisis kredit investasi adalah PP Method, NPV Method dan IRR Method;
Menimbang,  bahwa  dalam  melakukan  persetujuan  dalam  penyaluran  kredit perbankan perlu diperhatikan prinsip 5C; yaitu: (1) Character, adalah keadaan watak dari nasabah,  baik  dalam  kehidupan  pribadi  maupun  dalam  lingkungan  usaha.  (2) Capital,  adalah  jumlah  dana/modal  sendiri  yang  dimiliki  oleh  calon  nasabah.  Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam  menjalankan  usahanya  dan  bank  akan  merasa  lebih  yakin  dalam  memberikan kredit. (3) Capacity, adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. (4) Collateral, adalah barang-barang yang  diserahkan  nasabah  sebagai  agunan  terhadap  kredit  yang  diterimanya.  (5) Condition  of  Economy,  yaitu  situasi  dan  kondisi  politik,  sosial,  ekonomi,budaya  yang mempengaruhi  keadaan  perekonomian  pada  suatu  saat  yang  kemungkinannya mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur.

## Batasan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan
Bahwa  kredit  macet  merupakan  jalan  masuk  terjadinya  suatu  dugaan  tindak pidana, dan untuk mengkriminalisasikan hal tersebut tergantung kasus perkasus (Khalimi & Alam, 2022). Bahwa pemberian kredit yang seharusnya diterapkan pada calon nasabah /  nasabah  yakni  melalui  prosedur  sebagai  berikut:  a)  Debitur  harus  mengajukan permohonan;  b)  Terhadap  permohonan  tersebut  kemudian  dilakukan  analisis  dengan menggunakan  dasar  5C  (Capital,  Character,  Collateral,  Capacity  dan  Conditios  of Economic. c) eputusan persetujuan atau penolakan kredit (Sihotang, 2022).
Bahwa pelanggaran terhadap Prinsip kehati-hatian adalah sangat mudah dijadikan suatu pertimbangan dalam suatu putusan terkait pemberian kredit apabila kredit tersebut macet, generalisasi pemikiran pelanggaran Prinsip Kehati-hatian karena terjadinya suatu kredit  macet  terkait  dengan  tugas  dan  tanggung  jawab  para  pelaku  perbankan.  Untuk memastikan prinsip kehati-hatian perbankan ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pelaku perbankan sesuai dengan deskripsi pekerjaannya seperti dalam pemberian kredit, maka seorang analisis kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya sebagai
berikut: a) Melaksanakan tugasnya dengan berdasarkan kemahiran dan keprofesionalannya  dengan  jujur,  objektif,  cermat  dan  seksama;  b)  Setiap  kredit yangdiprakarsainya harus sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas perkreditan yang sehat  dan  prinsip  kehati-hatian.  c)  Meneliti  dan  memastikan  bahwa  dokumen  yang mendukung putusan kredit masih berlaku, sah dan berkekuatan hukum.
Dari beberapa tanggung jawab pelaku perbankan tersebut dapat diperoleh suatu batasan  prinsip  kehati-hatian  dalam  suatu  operasional  perbankan  sehingga  pelaku perbankan  terlindungi  dari  adanya  pelanggaran  tindak  pidana  perbankan  karena  telah melakukan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  berdasarkan  prinsip  kehati-hatian  perbankan tersebut. Bahwa batasan prinsip kehati-hatian juga dinilai apabila tugas dan kewenangan dari  pelaku  perbankan  telah  dijalankan  dengan  benar  dan  sesuai  dengan  peraturan perbankan, maka prinsip kehati-hatian tersebut telah terpenuhi sehingga apabila terjadi suatu  permalahan  dalam  operasional  perbankan,  pelaku  perbankan  tersebut  tidak  serta merta dapat dikenakan pemidanaan.
Sesuai dengan fungsi bank yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada  masyarakat,  kepercayaan  dan  masyarakat  menjadi  yang  paling  utama,  namun demikian penyaluran dana melalui suatu kredit kepada masyarakat inilah yang senantiasa harus berdasarkan prinsip kehati-hatian karena kasus yang paling sering ditemui dalam dunia  perbankan  adalah  kredit  macet  dan  seringkali  penyebabnya  adalah  pelaku perbankan  tidak  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dan  menjadi  suatu  yang  lazim yang menajdi dasar pemidanaan pelaku perbankan karena prinsip tersebut.
Standar moral dari suatu bank harus diperkuat dengan suatu standar baku guna menjaga  ketaatan  bank  sehingga  proses  kegiatan  perbankan  yang  berdasarkan  Prinsip kehati-hatian dapat mencegah suatu bank terjerumus dalam suatu permasalahan hukum. Profesionalisme  dan  integritas  pelaku  perbankan  yang  mengedepankan  Prinsip  kehati- hatian  perbankan  tersebut  dapat  membuat  bank  menjadi  sesuai  dan  sejalan  dengan fungsinya yakni sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.

## Analisis Penulis
Bahwa Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  adalah  sebagai  berikut:  “Anggota  Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah- langkah  yang  diperlukan  untuk  memastikan  ketaatan  bank  terhadap  ketentuan  dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”
Bahwa hakekat dari Pasal 49 ayat 2 b Undang-undang Perbankan adalah sebagai berikut: a) Pasal ini merupakan ketentuan pidana yang berhubungan dengan pengawasan dan pembinaan bank. b) Pasal ini diterapkan dalam situasi bank yang mengalami kesulitan yang  membahayakan  kelangsungan  usahanya  yang  ditandai  dengan  berubahnya  status bank dari bank yang sehat/ normal menjadi “bank dalam pengawasan intensif” atau “bank dalam  pengawasan  khusus”.  c)  Untuk  memperbaiki  keadaan  bank  tersebut,  otoritas
meminta  “ketaatan  bank”,  sebagai  badan  usaha  dan  sebenarnya  bukan  “ketaatan individu”, namun jelas subyek hukum yang disasar adalah tetap para pejabat bank yakni: dewan komisaris, direksi dan pejabat eksekutif,  dan pegawai bank disini bukan menyasar pegawai yang tidak punya kewenangan, namun yang berinteraksi dengan pihak OJK saja; Komitmen bank untuk taat, tercermin pada persetujuan pimpinan bank untuk melakukan langkah-langkah yang dicantumkan pada “surat pembinaan”, “action plan” atau “risalah rapat”  antara  bank  dan  otoritas.    Semua  ini  dikenal  dengan  Cease  and  Desist  Order (CDO).
Cease  and  Desist  Order  (CDO)  merupakan  perintah  untuk  melaksanakan  atau tidak  melaksanakan  kegiatan  tertentu  guna  memenuhi  ketentuan  peraturan  perundang- undangan di sektor perbankan dan / atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor perbankan.

## Kesimpulan
Penerapan  Prinsip  Kehati-hatian  Perbankan  (Prudent  Banking  Principle)  dalam operasional perbankan dikaitkan dengan praktek penegakan hukum pidana telah terjadi perbedaan terkait suatu putusan pengadilan sehingga sesungguhnya masih ada hal yang menurut hemat penulis perlu dilakukan sebuah penguatan didalam pelaksanaan Undang - Undang tersebut, maka dari itu dalam penelitian ini mempunyai gagasan hukum yaitu dengan  tujuan  agar  tidak  terjadi  korban  yang  menurut  hemat  penulis  tidak  seharusnya terdampak dan menjadi begitu penting disebabkan bukan karena perbuatannya tapi karena profesinya, maka dalam peraturan Bank Indonesia atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dibuatlah peraturan yang lebih khusus tentang definisi, pelaksanaan dan sanksinya serta dilakukan pelaksanaan dan pengawasan secara periodik didalam memastikan agar semua mekanisme keputusan dapat tetap menggunakan prinsip kehati-hatian yang bisa digunakan  secara  permanen  peraturannya  agar  tidak  terjadi  problem  hukum  yang menyasar terhadap orang-orang yang salah;
Batasan  bank  dan  petugas  bank  dalam  melaksanakan  Prinsip  Kehati-hatian Perbankan  (Prudential  Banking  Principle)  dalam  operasional  perbankan  menjadi  tidak jelas  sehingga  terjadi  keberagaman  penerapan  prinsip  kehati-hatian.  Adapun  yang menjadi  titik  penyelesaian  persoalan  ini  adalah  perlunya  diperkuat  peraturan  Bank Indonesia  atau  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  secara  spesifik  yang  lebih  menjelaskan tentang prinsip kehati-hatian dari definisi hingga peaksanaannya, sehingga prinsip kehati- hatian itu tidak hanya sebatas diatas kertas namun mempunyai langkah-langkah secara periodik yang menyebabkan adanya kepastian hukum.

## BIBLIOGRAPHY
A’an Efendi, S. H., Susanti, D. O., & SH, M. (2021). Ilmu Hukum . Prenada Media.
Djoni, G. S., & Rachmadi, U. (2012). Hukum Perbankan. Sinar Grafika, Jakarta .
Dona, N. G. R., Rafidah, R., & Anggraeni, L. (2023). Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam  Pembiayaan  Mudharabah  Pada  Bank  Syariah  Indonesia  KC  Jambi  Gatot Subroto. Ekonomica  Sharia:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Pengembangan  Ekonomi Syariah , 8 (2), 205–220.
Efrianto, L. B. P., & Wiyanti, D. (2022). Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank. Jurnal Riset Ilmu Hukum , 107– 112.
Khalimi,  K.,  &  Alam,  K.  (2022).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. Yustitia , 8 (1), 15–35.
Perwirasari, D. P., & Ikrardini, Z. (2020). PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM  PENYALURAN  KREDIT  USAHA  RAKYAT  NON  AGUNAN DITINJAU  DARI  SISI  HUKUM  PERIKATAN. Jurnal  Dialektika  Hukum , 2 (2),
148–172.
Prasetio,  R.  (2018). Penerapan  prinsip  kehati-hatian  (prudential  banking)  dalam pemberian  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  mikro  pada  Bank  Rakyat  Indonesia  KC Depok Kota Depok . Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
Sakti,  M.  A.  P.,  &  Ahmad,  E.  S.  (2023).  Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  (Prudential Principle) Dalam Proses Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia:(Studi Kasus Bank  Syariah  Indonesia  Kantor  Cabang  Mataram  Nusa  Tenggara  Barat). Jurnal Risalah Kenotariatan , 4 (1).
Santoso,  R.  (2023).  Urgensi  Prinsip  Kehati-Hatian  dalam  Penyaluran  Kredit  Produk Digital Lending Perbankan Nasional. Edunity: Social and Educational Studies , 2 (2), 202–216.
Sembiring, S. (2000). Hukum Perbankan . Mandar Maju.
Sihotang, L. K. (2022). PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENAGIHAN KREDIT PADA PT. BTN KANTOR CABANG MEDAN .
Soerjono, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. Universitas Indonesia, Jakarta .
Suharsimi,  A.  (2006).  Prosedur  penelitian  suatu  pendekatan  praktik. Jakarta:  Rineka Cipta , 134 .
Suprayogo,  I.  (2003).  Tobroni,  Metodologi  Penelitian  Sosial-Agama. Bandung: Rosdakarya , 103.
Tarmizi, T.  (2018).  Analisis  Kredit  Usaha  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  Islam  dan Konvensional. EKOMBIS: JURNAL FAKULTAS EKONOMI , 3 (1).
Tektona,  R.  I.,  &  Risma,  Q.  (2020).  Penerapan  Prinsip  Character  Dalam  Pelaksanaan Prinsip  Kehati-Hatian  Pada  Analisis  Pemberian  Kredit  Usaha  Mikro. Batulis  Civil Law Review , 1 (1), 1–13.
Tommy, H. P. (2007). Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Atma Jaya.
Copyright holder: Erdiana (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: