## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 506-516 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BANGKO

## THE JUDGE'S CONSIDERATIONS IN DETERMINING MARRIAGE DISPENSATIONS FOR MINOR CHILDREN IN THE BANGKO RELIGIOUS COURTS

## Gunawan Sayuti
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: sayutigunawan7@gmail.com Keywords: ABSTRACT considerations, marriage, dinspensation The age limit determined by the Marriage Law (Article 7 paragraph (1) No. 16 of 2019) is 19 years for men and 19 years for women. Those who wish  to  marry  according  to  the  provisions  of  the  Law  must  apply  for dispensation  to  the  Religious  Court.  The  aim  of  this  research  is  to determine  the  judge's  considerations  in  determining  marriage dispensation  for  minors.  As  well  as  the  factors  behind  the  request  for dispensation  from  marriage  for  minors.  This  research  method  uses  a qualitative  method  which  is  more  specific  to  field  research,  namely research  whose  object  is  the  judge's  considerations  in  determining marriage dispensations. The results of the research show that the judge's considerations in determining the dispensation for child marriage at the Bangko  Religious  Court,  namely,  Considerations  Based  on  Nas,
Considerations  Based  on  Fiqh  Rules,  Juridical  Considerations  (UU),
Sociological  Considerations,  Considerations  Based  on  Ijtihad  and
Judge's  Analysis.  The  Bangko  Religious  Court  accepts  requests  for dispensation  for  the  marriage  of  children  who  have  not  reached  the specified age for several reasons, including cases of pregnancy outside of marriage,  lack of  education  regarding  religion,  financial  problems,  the impact of information channels or social communication facilities, fear of slander,  and  changes  in  laws  regarding  marriage  age.  In  many  cases, judges grant this dispensation as a precaution against the possibility of greater harm. Kata kunci: ABSTRAK pertimbangan, perkawinan, dispensasi Batasan usia yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan (Pasal 7 ayat (1) No 16 Tahun 2019) adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan, bagi yang mau menikah menurut ketentuan Undang-Undang harus  mengajukan  dispensasi  ke  Pengadilan  Agama.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pertimbangan  hakim  dalam menentukan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur. Serta faktor yang melatarbelakangi  permohonan  dispensasi  perkawinan  anak  di  bawah umur.  Metode  penelitian  ini menggunakan  metode kualitatif  yang  lebih dikhususkan  pada  penelitian  lapangan,  yaitu  penelitian  yang  objeknya adalah  pertimbangan  hakim  dalam  menetapkan  dispensasi  perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam  penetapan  dispensasi  perkawinan  anak  di  Pengadilan  Agama Bangko, yaitu Pertimbangan Berdasarkan Nas, Pertimbangan Berdasarkan  Kaidah  Fikih,  Pertimbangan  Yuridis  (UU),  Pertimbangan Sosiologis,  Pertimbangan  Berdasarkan  Ijtihad  dan  Analisa  Hakim.
Pengadilan  Agama  Bangko  menerima  permintaan  dispensasi  untuk pernikahan  anak-anak  yang  belum  mencapai  usia  yang  ditentukan  atas

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 506-516 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
beberapa  alasan,  di  antaranya  kasus  kehamilan  di  luar  pernikahan, kurangnya  pendidikan  mengenai  agama,  masalah  bidang  keuangan, dampak saluran informasi atau sarana komunikasi sosial, ketakutan akan fitnah,  dan  perubahan  undang-undang  terkait  usia  pernikahan.  Dalam banyak  kasus,  hakim  memberikan  dispensasi  ini  sebagai  tindakan pencegahan terhadap kemungkinan mudarat yang lebih besar.
Diterima : 22 Oktober 2023; Direvisi : 27 November 2023; Disetujui : 1 Desember 2023; Tersedia online : 15 Desember 2023
How to cite: Gunawan Sayuti, “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah bagi Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bangko”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4, No. 3 (2023): 506-516. doi: 10.36701/bustanul.v4i3.1111.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  hubungan  jasmani  dan  rohani  antara  seorang  lelaki  dan seorang  perempuan  yang  bersatu  sebagai  suami  dan  istri,  dengan  maksud  membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi, didasari oleh kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha  Esa. Tujuan  dari  pernikahan  adalah  untuk  mewujudkan  impian  memiliki  sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera, yaitu sebuah rumah tangga yang sakinah. Selain itu, upaya ini bertujuan untuk menjaga kesucian keturunan keluarga melalui perkawinan yang  sah.  Adapun  firman  Allah  Swt.  yang  menganjurkan  seseorang  muslimin  dan muslimat menciptakan keluarga yang sehat. 1
Sebagaimana  dijelaskan  di  dalam  Al-Qur’an,  Allah  berfirman  dalam  Surah  al- Rūm/30: 21.
َرَّو ًةَّدَوَّم ْمُكَنْ يَ ب َلَعَجَو اَهْ يَلِا آْْوُ نُكْسَتِ ل اًجاَوْزَا ْمُكِسُفْ نَا ْنِ م ْمُكَل َقَلَخ ْنَا هِتٰيٰا ْنِمَو ٍمْوَقِ ل  ٍتٰيَٰلَ َكِلٰذ ِْفِ َّنِاۗ ًةَْحْ
َنْوُرَّكَفَ تَّ ي
Artinya:
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri- istri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum  yang berfikir.” 2
Nilai inti Islam adalah menjunjung tinggi ketakwaan beragama dalam pelayanan mewujudkan  masyarakat  yang  rukun,  berbudi  luhur,  dan  kompak. 3 Untuk  mencapai keselarasan dalam pernikahan, peraturan perkawinan menetapkan batasan usia bagi calon pengantin.  Usia  minimal  yang  telah  diamanatkan  oleh  peraturan  perkawinan (sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  7  Ayat  (1)  No  16  Tahun  2019)  adalah  19  tahun untuk  pria  dan  wanita. 4 Bagi  yang  ingin  melakukan  perkawinan  di  bawah  usia  yang
1 Anisa Parasetiani, “Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro,” Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2022): 90.
2 QS. Ar-Rum (30) ; 21
3 Baharuddin  Ahmad,  Illy  Yanti, Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia ,  (Jawa  Barat:  Nusa  Litera Inspirasi, 2019), hlm.27
4 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1)

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 506-516 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
ditetapkan  oleh  undang-undang,  mereka  harus  mengajukan  permohonan  dispensasi terlebih dahulu kepada pengadilan agama.
Berlandaskan UU Peradilan Agama No. 50 Tahun 2009 yang mengubah Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  peradilan  agama,  Pengadilan  Agama  memiliki tanggung  jawab  dan  wewenang  untuk  mengadili,  memutuskan,  dan  menyelesaikan perkara  di  tingkat  pertama  yang  melibatkan  individu  beragama  Islam  dalam  bidang- bidang  seperti  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infak,  sedekah,  dan ekonomi syariah. 5
Dispensasi perkawinan ialah perkawinan yang berlangsung pada calon pasangan suami  istri  ataupun  salah  satu  calon  yang  mau  menikah  di  bawah  batas  umur  yang ditentukan oleh undang-undang pernikahan yang berlaku, pernikahan di bawah usia tidak dibolehkan kecuali perkawinan tersebut mendapat izin dari Pengadilan Agama setempat supaya diabsahkan perkawinan di kantor urusan agama (KUA) serta sebelum mengajukan izin ke pengadilan setempat,  calon  yang akan dinikahi  mesti  mendapat  izin dari kedua belah  pihak.  Orang  tua  mempelai  pria  serta  mempelai  wanita. 6 Sebagai  tradisi  di lingkungan  Pengadilan  Agama,  baik  perkara  yang contentious maupun voluntair , pertimbangan  hakim  biasanya  mencantumkan  ayat-ayat  Al-Qur’an,  hadis  dan  kaidah- kaidah fikih sehingga menjadi ciri khas produk hukum di lingkungan Peradilan Agama 7 . Peneliti  menggunakan  penelitian  kualitatif,  khususnya  penelitian  lapangan. Dalam konteks ini, penelitian ini difokuskan pada proses hal ini dimanfaatkan oleh hakim dalam  mengambil  keputusan  mengenai  dispensasi  pernikahan  di  Pengadilan  Agama bangko. Pengkajian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris, yang mengamati betapa peraturan hukum sudah berlaku dengan berinteraksi dalam masyarakat. Data penelitian ini berasal dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui  pengamatan,  dokumentasi,  serta  wawancara  langsung  dengan  hakim,  panitera, dan  kasubbag  umum.  Sementara  data  sekunder  penelitian  ini  diperoleh  dari  literatur terkait.
Peneliti  mengidentifikasi  bahwa  telah  ada  banyak  karya  dan  tulisan  yang  telah dihasilkan mengenai dispensasi pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi sebuah  tambahan  penting  bagi  penelitian-penelitian  sebelumnya.  Beberapa  dari  karya- karya  dan  tulisan  tersebut  mencakup: Pertama, penelitian  yang  berjudul  “Epektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Makasar” yang  dilakukan  oleh  Nurhidayah  penelitian  ini  menjelasakan  tentang  menganalisis epektivitas  pemberian  dispensasi  terhadap  perkawinan  pada  UU  No.  1  Tahun  1974. 8
5 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah , (Jakarta: Sinar Grafik, 2017), hlm.54
6 Kasmudi and Adhi Budi Susilo, “Implementasi Dspensasi Nikah Pasca Disahkan Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Purwodadi),” ADIL Indonesia Journal 4, no. 1 (November 15, 2022): 33–42, https://doi.org/10.35473/aij.v4i1.1993.
7 Mesraini Mesraini, Indra Rahmatullah, and Abdul Alim Mahmud, “Teori Hukum Feminisme dan Kaidah  Fikih  Sebagai  Pertimbangan  Hakim  dalam  Perkara  Dispensasi  Kawin  (Studi  Penetapan  Hakim Nomor.10/PDT.P/2017 di Pengadilan Agama Bojonegoro),” PALASTREN Jurnal Studi Gender 13, no. 1 (June 29, 2020): 139, https://doi.org/10.21043/palastren.v13i1.6807.
8 Nurhidayah,  “Efektivitas  Pemberian  Dispensasi    Perkawinan  Terhadap  Perkawinan  Di    Bawah Umur Di Makassar,” El-Iqtishady 1, No. 1 (June 2019): 43–53.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 506-516 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Kedua, penelitian yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Bagi Laki-Laki Di bawah Umur (Studi Penetapan No: 0122/Pdt.p/2018/Pa.Pwt) yang dilakukan oleh Mochamad Yunan Raenaldi,  Eti Mul Erowati, Elly Kristiani Purwendah, yang menjelaskan tentang Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Pada Penetapan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt. 9 Ketiga, yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Di bawah Umur (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor
42/Pdt.P/2018/Pa.Batg Atas Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Di bawah Umur)” dilakukan  oleh  Chika  Angelica  Awaloei,  Mia  Hadiati,  yang  menjelaskan  tentang Kronologi Kasus Penetapan Dispensasi Nikah Pada Putusan Nomor
42/Pdt.p/2018/PA.Batg. 10
Namun,  penelitian  yang  akan  dilakukan  peneliti  kali  ini  berbeda.  Karena penelitian  ini  berfokus  pada  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  dispensasi  pernikahan anak di bawah umur di  Pengadilan Agama Bangko, yang jumlahnya sangat signifikan, penelitian  ini  menitikberatkan  pada  faktor  yang  memengaruhi  permintaan  dispensasi pernikahan di  bawah umur di  Pengadilan Agama Bangko dan juga pada  pertimbangan hakim  dalam  menetapkan  dispensasi  pernikahan  di  bawah  umur  di  Pengadilan  Agama Bangko.

## PEMBAHASAN

## Pertimbangan  yang  Dilakukan  oleh  Hakim  Saat  Menentukan  Dispensasi Pernikahan bagi Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bangko
Sebagai  pelaksana  keadilan,  hakim  bersifat  independen  dan  berwibawa  dalam menjalankan  tugasnya,  hakim  tidak  terpengaruh  oleh  institusi  manapun  dalam menjalankan  tugasnya,  karena  hakim  hanya  tunduk  pada  hukum  dan  keadilan.  Ada banyak  kasus  yang  diatur  oleh  undang-undang,  dan  hakim  harus  memanggil  dan menemukan  hukum  sebanyak  mungkin,  dan  menggunakan  bukti  yang  ada  untuk menganalisis  dan  menerapkannya  dalam  kasus  tersebut. 11 Berdasarkan  hasil  penelitian yang  peneliti  lakukan  di  Pengadilan  Agama  Bangko,  sejumlah  faktor  yang  menjadi pertimbangan  hakim  dalam  memberikan  dispensasi  pernikahan  kepada  anak-anak  di bawah umur adalah sebagai berikut:

## Pertimbangan Berdasarkan Nas
Muhammad  Ali  al-Ṣabūnī  menyatakan  bahwa  al-Qur’an  adalah  wahyu  Tuhan yang tidak memiliki tandingan, yang dinyatakan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril, dan dicatat dalam mushaf
9 Mochamad  Yunan  Raenaldi,  Eti  Mul  Erowati,  and  Wiwin  Mochtar  Wiyono,  “Dispensasi Perkawinan  Bagi  Laki-Laki  Dibawah  Umur  (Studi  Penetapan  No:  0122/Pdt.P/2018/Pa.Pwt),” Wijayakusuma Law Review 1, no. 1 (June 26, 2019), https://doi.org/10.51921/wlr.v1i1.55.
10 Mia Hadiati Chika Angelica Awaloei S.H., M.H., “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Tentang    Pemberian  Dispensasi  Perkawinan  Anak  Dibawah  Umur  (Studi  Putusan:  Putusan  Pengadilan Agama Bantaeng  Nomor 42/Pdt.P/2018/Pa.Batg Atas Pemberian Dispensasi  Perkawinan Anak Dibawah Umur),” Jurnal Hukum Adigama 2, No. 2 (Desember 2019): 1–19.
11 Hilal Malarangan Ribhan Abd. M. Aso, “Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini  (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu ),” Familia: Jurnal Hukum Keluarga 1, No. 2 (2020): 141–62.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 506-516 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
yang kemudian disebarkan secara kontinu oleh banyak sumber yang bisa dipercaya. Dia menekankan bahwa membaca dan mempelajari al-Qur’an adalah sebuah bentuk ibadah. Al-Qur’an dimulai dengan Surat al-Fātihah dan diakhiri dengan Surat al-Nās. 12
Dari  wawancara  peneliti  dengan  seorang  hakim dapat  disimpulkan  bahwa  al- Qur'an merupakan landasan utama yang digunakan oleh hakim untuk membuat keputusan dalam  kasus-kasus  mengenai  imunitas  perkawinan  di  Pengadilan  Agama.  Hakim mengutamakan ayat-ayat al-Qur'an sebagai sumber pertama dalam proses pengambilan keputusan, dengan salah satu ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan adalah hal ini dapat ditemukan dalam Q.S. al-Nūr/24: 32 13 ا ُمِهِنْغُ ي َء ۤاَرَقُ ف اْوُ نْوُكَّي ْنِا ْۗمُكِٕىۤاَمِاَو ْمُكِداَبِع ْنِم َْيِْحِلٰ صلاَو ْمُكْنِم ىٰمَيََْلَا اوُحِكْنَاَو ٌمْيِلَع ٌعِساَو ُٰ للّاَو هِلْضَف ْنِم ُٰ للّ Artinya:
Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang- orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. 14 Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menemukan  bahwa  al-Qur'an  menduduki  posisi sentral  sebagai  sumber  utama  yang  seharusnya  menjadi  panduan  bagi  hakim  dalam membuat  keputusan  seputar  isu-isu  seperti  dispensasi  pernikahan,  pembagian  warisan, dan sejenisnya. al-Qur'an, yang memberikan beragam penjelasan mengenai perkawinan, dianggap  sebagai  sumber  yang  harus  dikedepankan  dan  pertama  yang  harus  dijadikan rujukan para hakim untuk proses pengambilan keputusan.

## Pertimbangan Berdasarkan Kaidah Fikih
Kaidah  fikih  adalah  formulasi  yang  berperan  sebagai  pedoman  dan  prinsip.  Ini didefinisikan  sebagai  peraturan  umum  yang  dapat  diterapkan  pada  kasus  yang  masuk dalam  ruang  lingkupnya  untuk  menentukan  status  hukumnya.  Pengadilan  Agama memberikan  kompensasi  pernikahan  kepada  pencari  keadilan  untuk  mencegah kemudaratan  yang  lebih  besar  daripada  manfaatnya,  seperti  yang  dijelaskan  dalam wawancara  peneliti  dengan  seorang  Hakim.  "Kaidah  Fikih seringkali  digunakan  untuk membuat  pilihan  kasus  dispensasi  pernikahan  di  Pengadilan  Agama,  sejalan  dengan kaidah  Fikih  menjadi  pengamatan  hakim,  yang  berarti  “Apabila  ada  dua  mafsadat bertentangan,  maka  yang  harus  ditingalkan  adalah mafsadat  mudaratnya  lebih  besar dengan  melakukan  mudarat yang  lebih  ringan”.  “Mencegah  yang  membahayakan  itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan” 15
Merujuk  kepada  prinsip  fikih  seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  dapat disimpulkan  jika  terdapat  dua  dampak  buruk  (mafsadat)  yang  berbenturan  antara  satu waktu dan waktu lainnya, maka kita akan memilih mafsadat yang lebih ringan dalam hal
12 Muhammad Ali Ash-Shabuni. 1985. Pengantar Studi Al-Qur‟an. Bandumg: PT. AlMa‟arif. hlm: 18.
13 Wawancara  Bersama  Hakim  Pengadilan  Agama  Bangko  Kecematan  Pamenang  Kabupaten Bangko Pada Tanggal 28 Desember 2021
14 QS. An-Nur (24); 32.
15 Abdul Wahab Khallaf, Kitab Ilmu Ushul Al-Fiqh, (Grahamedia: 1977) hlm.208

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 506-516 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dampak  negatifnya.  Hal  ini  dilakukan  agar  permohonan  dispensasi  pernikahan  dapat mendapatkan persetujuan secara hukum. 16

## Pertimbangan Yuridis (Undang-Undang)
Berdasarkan ketentuan yang ada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  tentang  Pengesahan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan seorang laki-laki minimal berusia  19  tahun  dan  perempuan  berusia  19  tahun, 17 banyak  perkara  yang  masuk  di Pengadilan Agama anak pemohon belum mencapai usia 19 tahun.
Dalam  konteks  perkawinan,  Pasal  7  ayat  (2)  UU  Nomor  1  Tahun  1974 mengamanatkan  individu  yang  ingin  menikah  di  bawah  usia  yang  ditentukan  harus mengajukan permohonan dispensasi pernikahan kepada Pengadilan Agama. Dispensasi pernikahan  ini  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam situasi di mana terdapat pelanggaran terhadap  ayat  (1)  pasal  ini,  maka  dapat  diajukan  permohonan  dispensasi  pernikahan kepada  Pengadilan  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  kedua  orang  tua  pihak  yang bersangkutan. 18
Dalam  Undang-Undang,  ada  batas  usia  yang  jelas  untuk  orang  yang  ingin menikah. UU No. 16 Tahun 2019 menjelaskan usia yang diperbolehkan untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan. Orang yang ingin menikah di bawah usia tersebut harus mengajukan  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama.  Ada  beberapa  kasus  di  mana dispensasi kawin yang tidak diterima hakim, tetapi banyak juga yang diterima oleh hakim. Setiap kali seseorang hakim mengambil keputusan dalam suatu perkara, ia harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang hukum dan mampu memitigasi dampaknya.

## Pertimbangan Secara Sosiologis
Hasil penelitian di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa meskipun Anak dan calon  suami  tersebut  telah  siap  untuk  dikawinkan,  namun  lamaran  tersebut  dibatalkan karena anak tersebut belum memiliki jumlah usia yang disyaratkan. Dalam keputusannya, hakim memutuskan bahwa memberikan dispensasi pernikahan adalah alternatif hukum yang terbaik, karena ada kekhawatiran akan dampak negatif pada masa depan kedua belah pihak jika dispensasi tersebut tidak diberikan.
Di  samping  itu,  Pengadilan  Agama  juga  memberikan  dispensasi  pernikahan kepada pihak yang mencari keadilan untuk mencegah timbulnya kerugian itu lebih besar dari keuntungannya, seimbang dengan adanya prinsip dalam Kaidah Fikih berikut: "Jika ada  dua  dampak  buruk  yang  saling  bertentangan,  maka  yang  seharusnya  ditinggalkan adalah  dampak  buruk  yang  lebih  besar  dengan  cara  menghindari  dampak  buruk  yang lebih  ringan.  “ Adalah  dampak  buruk  yang  lebih  besar":  Pada  dasarnya,  prinsip  ini memandang bahwa dalam situasi konflik atau pilihan sulit, tindakan atau keputusan harus diambil dengan memprioritaskan menghindari dampak buruk yang memiliki konsekuensi lebih besar atau lebih serius. Dengan cara menghindari dampak buruk yang lebih ringan":
16 Wawancara  Bersama  Hakim  Pengadilan  Agama  Bangko  Kecematan  Pamenang  Kabupaten Bangko Pada Tanggal 28 Desember 2021
17 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1)
18 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2)

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 506-516 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Ini mengindikasikan bahwa dalam memilih antara dua dampak buruk, pilihan sebaiknya mengarah  pada  menghindari  dampak  yang  lebih  besar  dengan  memilih  tindakan  atau kebijakan yang dapat menyebabkan dampak yang lebih ringan atau lebih terkendali”.

## Pertimbangan Berdasarkan Ijtihad
Ahli  Tahkik  mengajukan  bahwa  ijtihad  melibatkan  upaya  maksimal  akal  dan pemikiran untuk menentukan hukum syariat dari bukti-bukti yang ada, sementara kias, pada  sisi  lain,  mencakup  penentuan  hukum  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariat  yang umum.  Dalam  konteks  keputusan  Pengadilan  Agama,  ijtihad  adalah  metode  yang digunakan  oleh  hakim  untuk  merumuskan  hukum,  sesuai  berdasarkan  ayat  al-Qur’an maupun  hukum  tertulis  dan  prinsip-prinsip  ushul  fikih.  Ijtihad  melambangkan  proses kreasi hukum Islam, maka dari itu hakim menggunakan al-Qur'an dan peraturan hukum sebagai  landasan  untuk  mengambil  keputusan  dalam  kasus  yang  tidak  memiliki  dasar hukum yang jelas atau regulasi hukum yang sudah ada.
Hakim  berkenan  untuk  menerapkan  ijtihad  bayani,  yang  berlandaskan  pada  al- Qur'an,  dalam  proses  penentuan  hukum.  Ketika  menjatuhkan  keputusan  dalam  suatu kasus,  hakim  akan  menggunakan  ayat-ayat  al-Qur'an  sebagai  landasan  hukum.  Hakim akan  mempertimbangkan  dasar  permintaan  untuk  melakukan  permohonan  dispensasi pernikahan  di  Pengadilan  Agama  dan  juga  memperhitungkan  dampak  negatif  atau mudharat  yang  sudah  ada.  Sebagai  contoh,  jika  pemohon  telah  melakukan  hubungan sebagaimana mestinya antara suami dan istri (berzina), konsekuensi negatif dari tindakan tersebut  akan  terus  berlanjut  dan  tidak  dapat  dihindari,  Oleh  karena  itu,  hakim  akan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk proses dispensasi. tersebut.

## Faktor  yang  Mendorong  Pengajuan  Permohonan  Dispensasi  Pernikahan  untuk Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bangko
Dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diatur bahwa seseorang yang melanggar batas usia minimal pernikahan Bisa mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama adalah salah satu hak yang diberikan oleh Pasal  7 ayat  2 Undang-Undang  Nomor 16  Tahun 2019 tentang perkawinan, yang memberikan  hak  kepada  hakim  untuk  menyetujui  permintaan  dispensasi  dalam  kasus pernikahan.
Selain itu, penelitian mengindikasikan bahwa sejumlah faktor memainkan peran dalam  permohonan  dispensasi  pernikahan  anak-anak  di  bawah  umur  di  Pengadilan Agama Bangko antara tahun 2018 hingga 2021.

## Hamil di Luar Nikah
Banyak  individu  mengalami  transformasi  fisik  dan  psikologis  selama  masa remaja, yang dapat mengakibatkan perubahan dalam perilaku dan tindakan mereka. Ini termasuk peningkatan kesadaran terhadap penampilan pribadi, minat pada lawan jenis, usaha untuk menarik perhatian, dan timbulnya perasaan cinta. Dorongan seksual ini dapat mendorong  mereka  untuk  terlibat  dalam  hubungan  intim  sebelum  menikah,  meskipun tindakan ini bertentangan dengan ajaran agama.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 506-516 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Ahmad Fariq menyatakan bahwa norma-norma moral dan etika di masyarakat kita semakin  mengendur,  terutama  pada  kalangan  remaja  yang  sedang  mengalami  masa pubertas  dan  belum  memiliki  kesadaran  keagamaan  yang  kuat.  Akibatnya,  kasus kehamilan  di  luar  pernikahan  pada  wanita  sering  terjadi. 19 Selain  itu,  saat mewawancarai hakim  Pengadila  Agama  Bangko,  dia  menyatakan  bahwa  salah  satu alasan  mengapa  pemohon mengajukan dispensasi  kawin  adalah  salah  satunya hamil  di luar nikah.
Pada era modern dan kompleks ini, pelajar semakin mudah melakukan aktivitas menyimpang, apalagi berkat adanya telepon seluler yang dapat dengan mudah mengakses internet  atau  dunia  maya.  Tanpa  pengawasan  orang  tua,  anak  kehilangan  kendali  atas perilakunya dan sangat membutuhkan dukungan orang tua.

## Faktor Lemahnya Pendidikan Agama
Pendidikan merupakan anugerah pengetahuan yang sangat diperlukan, yang dapat membantu  setiap  anak  sejak  usia  dini  dengan  mengajarinya  mengembangkan  dan menggunakan kemampuan intelektual, moral, dan fisiknya. Pendidikan membantu anak memperoleh  pengetahuan  yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan  mereka.  Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang.
Dalam era globalisasi yang penuh dengan tantangan, peran pendidikan menjadi semakin  penting  sebagai  tanggapan  terhadap  tuntutan  masyarakat  modern.  Pendidikan harus  tetap  relevan  dengan  perkembangan  zaman  yang  terus  berinovasi  dan  dinamis, sambil  tetap  memegang  teguh  prinsip-prinsip  Islam. Menanamkan  nilai-nilai  agama dalam  pendidikan  anak-anak  sejak  usia  dini  memiliki  dampak  yang  sangat  penting. Dengan  munculnya  kenakalan  remaja,  pergaulan  bebas,  penyalahgunaan  zat  terlarang, dan perilaku seksual bebas, serta kerusakan moral yang terlihat di negara, kekhawatiran semakin  meningkat.  Oleh  karena  itu,  untuk  mencegah  anak-anak  dari  dampak  negatif kemajuan zaman, pendidikan perlu memberikan dasar mendidik anak-anak sejak usia dini dalam nilai-nilai Islam untuk memperkuat keimanan mereka bisa tumbuh kuat dan kokoh.
Dalam konteks permohonan dispensasi pernikahan anak-anak di bawah umur di Pengadilan  Agama  Bangko,  salah  satu  faktor  yang  berkontribusi  pada  peningkatan permohonan tersebut adalah rendahnya pendidikan agama yang diterima oleh anak-anak. Peneliti  juga  melakukan  wawancara  dengan  salah  satu  hakim  di  Pengadilan  Agama Bangko, yang menjelaskan bahwa faktor lainnya adalah kurangnya pemahaman agama di kalangan  anak-anak,  yang  pada  gilirannya  melemahkan  iman  mereka  sebagai  bentuk pertahanan. Konsekuensinya, mereka lebih cenderung terlibat dalam hubungan seksual meskipun masih berusia di bawah batas hukum.

## Faktor Ekonomi
Situasi ekonomi yang kurang stabil dalam masyarakat menyebabkan Orang tua tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pendidikan yang lebih lanjut. kepada anak-anak mereka. Agar dapat mengurangi beban keuangan keluarga, seringkali orang tua memilih untuk  mengawinkan  anak  mereka  atau  menjodohkan  mereka  dengan  seseorang  yang
19 Baharuddin Ahmad dan Yuliatin, Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia , (Jakarta, Lamping Publishing. 2015), hlm. 93

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 506-516 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dianggap dapat memberikan dukungan finansial. Alasan utama pemohon adalah kesulitan dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup,  yang  membuat  satu-satunya  opsi  tersisa  adalah menikahkan anak mereka meskipun mereka belum mencapai usia yang diharuskan, dan oleh  karena  itu,  mereka  perlu  mengajukan  permohonan  dispensasi  pernikahan  ke Pengadilan 20 .

## Faktor Media Sosial
Media  sosial  dan  akses  internet  yang  mudah  menjadi  Salah  satu  hal  yang berkontribusi pada meningkatnya permintaan dispensasi pernikahan anak di bawah umur. di  Pengadilan  Agama  Bangko.  Sehingga  hal  ini  menjadi  pemicu  pernikahan  di  bawah umur di Kabupaten Merangin 21 .

## Khawatir Timbul Fitnah
Orang  tua  merasa  cemas  terkait  perilaku  anak-anak  mereka  yang  sering melakukan pacaran dan berduaan hingga larut malam. Inilah salah satu alasan mengapa terjadi  kenaikan  permintaan  dispensasi  pernikahan  anak  di  bawah  umur  di  Pengadilan Agama Bangko.. Ketika pasangan yang belum menikah berada bersama atau berpergian bersama,  tindakan  ini  sering  kali  dicap  sebagai  perilaku  yang  tidak  diterima  oleh masyarakat. Selain itu, karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, orang- orang  muslim  memiliki  budaya  dan  perspektif  yang  sangat  baik  tentang  bersosialisasi dengan orang lain. Dengan demikian, perilaku yang terlalu dekat antara sepasang kekasih dianggap  meresahkan  masyarakat,  dengan  kekhawatiran  akan  terjadinya  perbuatan perzinahan atau tindakan ilegal. Oleh karena itu, Orang tua dari kedua individu tersebut merasa memiliki alasan Individu yang memiliki kekuatan untuk menikahkan anak-anak mereka.  Namun,  temuan  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  orang  tua  yang berkeinginan untuk menikahkan anak-anak mereka ternyata usia yang belum memenuhi persyaratan.  Ini  juga  menggambarkan  kurangnya  pemahaman  masyarakat  umum terhadap Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019.
Dalam  budaya  atau  lingkungan  sosial  saat  ini,  terkadang  anak-anak  yang  telah menjalin hubungan cukup lama kehilangan pemahaman tentang batasan antara pria dan wanita, serta keterkaitan mereka menjadi sangat mendalam. Mereka mungkin juga tidak lagi menghormati pembatasan-pembatasan yang diatur menurut ajaran agama. Individu tersebut mungkin terdorong oleh keinginan duniawi, itu menyebabkan kekhawatiran bagi orang tua mereka. Agar tidak merusak nama baik keluarga, orang tua mungkin merasa terpaksa untuk menikahkan mereka. Tidak menikahkan mereka dapat berdampak negatif dan menambah dosa-dosa mereka.
Hasil penelitian ini mencakup pernyataan salah satu hakim yang mengungkapkan bahwa keputusan hakim untuk mengizinkan permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah umur didasarkan pada kekhawatiran orang tua bahwa hubungan yang Melakukan
20 Wawancara  Bersama  Hakim  Pengadilan  Agama  Bangko  Kecematan  Pamenang  Kabupaten Bangko Pada Tanggal 28 Desember 2021
21 Wawancara  Bersama  Hakim  Pengadilan  Agama  Bangko  Kecematan  Pamenang  Kabupaten Bangko Pada Tanggal 28 Desember 2021

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 506-516 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
hubungan asmara untuk  jangka waktu  yang cukup lama dan sering berkumpul berdua. dapat menimbulkan fitnah di masyarakat. 22

## Faktor Perubahan UU Perkawinan Tentang Dispensasi Kawin
Berdasarkan  UU  No.  16  Tahun  2019  yang  mengubah  UU  No.  1  Tahun  1974 tentang perkawinan, batasan usia minimal perempuan untuk menikah telah ditingkatkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Akibat  perubahan ini, usia minimal  untuk  pernikahan bagi perempuan dan laki-laki sekarang sejajar, yaitu 19 tahun. Walaupun demikian, UU Perkawinan  masih  mengatur  izin  pernikahan  di  bawah  usia  19  tahun.  Calon  mempelai harus meminta Permohonan dispensasi pernikahan anak yang belum mencapai usia yang ditentukan, diajukan ke Pengadilan dengan persetujuan kedua orang tua. Dalam konteks ini, Pengadilan  Agama  Bangko  menerima  banyak  permintaan  dispensasi  pernikahan untuk anak-anak yang belum mencapai usia yang ditentukan.
Sebagian hakim mengungkapkan dalam wawancara bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  khususnya  pada  pasal  7  ayat  (1)  yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19  tahun,  Pengadilan  Agama  Bangko  menerima  banyak  permintaan  dispensasi pernikahan yang telah memengaruhi perubahan dalam UU tersebut. 23

## KESIMPULAN
Di  Pengadilan  Agama  Bangko,  hakim  mempertimbangkan  berbagai  faktor, termasuk  nas  (ketentuan  agama),  kaidah  fikih  (prinsip-prinsip  hukum  Islam),  aspek yuridis  (hukum),  ijtihad  (analisis  hukum),  serta  faktor-faktor  sosiologis  ketika  mereka membuat keputusan mengenai dispensasi kawin Anak-anak yang belum mencapai usia yang ditentukan. Oleh sebab itu, majelis hakim memberikan izin untuk pernikahan anak di  bawah  umur  karena  mereka  khawatir  bahwa  tidak  memberikan  izin  tersebut  akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar, baik  bagi  pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara umum. Pengadilan Agama Bangko menerima permintaan dispensasi untuk  pernikahan anak-anak yang belum  mencapai  usia yang ditentukan  atas beberapa alasan, termasuk  kasus  kehamilan  di  luar pernikahan, kurangnya pendidikan mengenai agama,  masalah  bidang  keuangan,  dampak  saluran  informasi  atau  sarana  komunikasi sosial,  ketakutan  akan  fitnah,  dan  perubahan  undang-undang  terkait  usia  pernikahan. Dalam  banyak  kasus,  hakim  memberikan  dispensasi  ini  sebagai  tindakan  pencegahan terhadap kemungkinan mudarat yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Chika Angelica Awaloei, Mia Hadiati, S.H., M.H. “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantaeng  Tentang    Pemberian  Dispensasi  Perkawinan  Anak  Dibawah  Umur (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor
22 Wawancara  Bersama  Hakim  Pengadilan  Agama  Bangko  Kecematan  Pamenang  Kabupaten Bangko Pada Tanggal 28 Desember 2021
23 Wawancara  Bersama  Hakim  Pengadilan  Agama  Bangko  Kecematan  Pamenang  Kabupaten Bangko Pada Tanggal 28 Desember 2021

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 506-516 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
42/Pdt.P/2018/Pa.Batg  Atas Pemberian Dispensasi   Perkawinan Anak Dibawah Umur).” Jurnal Hukum Adigama 2, No. 2 (Desember 2019): 1–19.
Kasmudi,  And  Adhi  Budi  Susilo.  “Implementasi  Dspensasi  Nikah  Pasca  Disahkan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  (Studi  Kasus  Pengadilan Agama Purwodadi).” Adil Indonesia Journal 4, No. 1 (November 15, 2022): 33– 42. Https://Doi.Org/10.35473/Aij.V4i1.1993.
Mesraini,  Mesraini,  Indra  Rahmatullah,  And  Abdul  Alim  Mahmud.  “Teori  Hukum Feminisme  Dan  Kaidah  Fikih  Sebagai  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor.10/Pdt.P/2017 Di Pengadilan Agama Bojonegoro).” Palastren Jurnal Studi Gender 13, No. 1 (June 29, 2020): 139. Https://Doi.Org/10.21043/Palastren.V13i1.6807.
Nurhidayah. “Efektivitas Pemberian Dispensasi   Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Makassar.” El-Iqtishady 1, No. 1 (June 2019): 43–53.
Parasetiani,  Anisa.  “Aktualisasi  Konsep  Sakinah  Mawadah  Warahmah  Pada  Keluarga Muslim  Di  Kota  Metro.” Syakhsiyah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam 2,  No.  1 (2022): 90.
Raenaldi, Mochamad Yunan, Eti Mul Erowati, And Wiwin Mochtar Wiyono. “Dispensasi Perkawinan  Bagi  Laki-Laki  Dibawah  Umur  (Studi  Penetapan  No: 0122/Pdt.P/2018/Pa.Pwt).” Wijayakusuma Law Review 1, No. 1 (June 26, 2019). Https://Doi.Org/10.51921/Wlr.V1i1.55.
Ribhan  Abd.  M.  Aso,  Hilal  Malarangan.  “Alasan  Dispensasi  Nikah  Usia  Dini    (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu ).” Familia: Jurnal Hukum Keluarga 1, No. 2 (2020): 141–62.
Baharuddin  Ahmad,  Illy  Yanti, Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia ,  (Jawa  Barat:  Nusa Litera Inspirasi, 2019)
Mardani, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  dan  Mahkamah  Syariah ,  (Jakarta: Sinar Grafik, 2017)
Muhammad  Ali  Ash-Shabuni.  1985.  Pengantar  Studi  Al-Qur‟an.  Bandumg:  PT. AlMa‟arif.
Abdul Wahab Khallaf, Kitab Ilmu Ushul Al-Fiqh, Grahamedia: 1977. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1). Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2). Wawancara  Bersama  Hakim  Pengadilan  Agama  Bangko  Kecematan  Pamenang Kabupaten Bangko Pada Tanggal 28 Desember 2021.