## Etos Kerja Profesionalisme Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintahan

## Ridho Harta
Bambang Agus Diana

## ABSTRAK
Masyarakat  yang  maju  adalah  masyarakat  yang  memapu  menghargai  tatanan  dalam berbagai  kegiatan  dalam  kehidupannya,  begitu  juga  dalam  melaksanakan  pekerjaan sehari-hari seperti memiliki Nilai-nilai etika yang dikaitkan dengan etos kerja seperti rajin,  bekerja,  keras,  berdisplin  tinggi,  menahan  diri,  ulet,  tekun  dan  nilai-nilai  etika lainnya bisa juga ditemukan pada masyarakat dan bangsa lain.
Pada era otonomi saat ini,  yang dibarengi dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan Birokrasi Pemerintah, diperlukan pondasi-pondasi penyelenggaraan negara yang kokoh sebagai penyangganya. Untuk melaksanakan fungsi yang semakin luas dan kompleks, maka sektor pemerintah tentunya memerlukan berbagai sumber daya  yang memadai. Bersamaan  dengan  proses  perluasan  fungsi  dan  peranan  aparatur  pemerintah,  telah terjadi  pula  “harapan/tuntutan”  yang  semakin  meningkat  dari  kalangan  mas yarakat (publik) terutama yang berkaitan dengan etos kerjanya. Etos kerja merupakan nilai dasar moralitas yang dapat memberi dorongan mental maupun spiritual bagi seorang aparat birokrasi untuk dapat berprestasi dalam menjalankan profesinya.
Kata kunci : Etos kerja, sumber daya manusia, pemerintahan.

## A. Pendahuluan
Pada  dasarnya  pembangunan  sumber daya  manusia  (SDM)  khususnya  sektor pemerintah, merupakan kunci pengamanan masa depan  bangsa.  Karena  bagaimanapun  potensi perkembangan  ekonomi  suatu  negara  sangat dipengaruhi  oleh  SDM  dengan  kualitas pengetahuan  dan  keterampilannya,  pandangan budayanya,  sikapnya  terhadap  kerja,  serta semangat  juangnya  dalam  meningkatkan kemandirian. Dengan kata lain, adanya etos kerja yang  mandiri  dan  profesional  merupakan  suatu conditio  sine  quanon bagi  terselenggaranya pemerintah  yang  efektif  dan  efisien.  selain  itu Nilai-nilai etika yang dikaitkan dengan etos kerja
seperti  rajin,  bekerja,  keras,  berdisplin  tinggi, menahan  diri,  ulet,  tekun  dan  nilai-nilai  etika lainnya  bisa  sangatlah  menunjang  agar penyelenggaraan  pemerinatahan  dapat  berjalan dengan baik untuk terciptanya good governance. Untuk  menciptakan  aparatur  peme- rintahan  yang  memliki  etos  kerja  yang  tinggi, maka pemerintah sedini mungkin mengusahakan profesionalisme  aparaturnya.  Walaupun  harus diakui  bahwa  profesionalisme  aparatur  bukan satu-satunya  jalan  untuk  meningkatkan  kinerja birokrasi,  karena  masih  ada  alternatif  lain, misalnya  dengan  menciptakan  sistem  dan prosedur  kerja  yang  efisien.  Namun  adanya aparatur  yang  profesional  tidak  dapat  dihindari oleh  pemerintah  yang  bertanggung  jawab.
Bermacam-macam  pelayanan  terhadap  masya- rakat,  mulai  dari  pemberian  izin-izin  (lisensi) sampai  kepada  penyediaan  jasa-jasa,  bahkan distribusi  barang-barang  yang mencakup semua aspek  kehidupan  masyarakat.  Hal  ini  tentunya memerlukan  penanganan  yang  serius  dari pemerintah,  sebab  jika  tidak,  bukan  mustahil pemerintah akan kehilangan kepercayaannya dari masyarakat sebagai pengguna jasa.

## B. Pembahasan

## 1. Birokrasi dan Pelayanan Publik
Birokrasi pelayanan publik pada dasarnya merupakan hal yang utama yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pelayan masyarakatnya, karena  hal  itulah  merupakan  suatu  kewajiban yang  harus  dilakukan  pemerintah  terhadap rakyatnya dengan memberikan pelayanan sebaik mungkin.  melihat  pada  pengertian  dan  konteks birokrasi sendiri, di negara manapun akan sama bahwa  fungsi  utama  birokrasi  selain  memungut pajak  dari  masyarakat  adalah  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat.  Di  dalam  pe- nanganan pelayanan kepada masyarakat ini, agar memiliki  kualitas  pelayanan  yang  bermutu  dan memiliki  keunggulan,  maka  diperlukan  aparat- aparat  pemerintah  yang  handal  dan profesional, bersih dan berwibawa  yang dilandasi etos kerja yang tinggi.
Pengertian  “birokrasi”  yang  dicetuskan oleh  Max  weber  telah  bergeser  dari  makna sebenarnya.  Pengertian  birokrasi  itu  sendiri antara  lain  sebagai  suatu  sistem  pengelolaan dalam  organisasi  skala  besar  seperti  organisasi pemerintah,  yang  ditandai  oleh  adanya keteraturan,  ketertiban,  pembagian  wewenang dan  jalur  hirarkhi  yang  jelas,  dan  sebagainya. Tetapi  pengertian  terapannya  yang  berkembang adalah  bahwa  birokrasi  sebagai  suatu  sistem dimana  kelembagaan,  prosedur  yang  berbelit- belit,  dan  tata  aturan  yang  ruwet  menjadi  ciri utamanya.  Bahkan  menurut  Riggs  (1985), birokrasi  sering  dihubungkan  dengan  prosedur kerja  yang  panjang  dengan  peraturannya  yang aneh-aneh  dan  sewenang-wenang.  Padahal
peranan  birokrasi  sebenarnya  sangat  penting, bahkan  menjadi  salah  satu  ciri  dari  masyarakat modern.
Bila  kita  mengamati  secara  jujur,  apa yang  disebutkan  oleh  Riggs  tersebut  juga terdapat  pada  birokrasi  negara  kita.  Pertanyaan etis  kembali  muncul  sehubungan  dengan kurangnya  perhatian  ( concern )  para  aparatur birokrasi  terhadap  kebutuhan  warga  negara tersebut.  Untuk  memperoleh  pelayanan  yang sederhana  saja,  pengguna  jasa  (masyarakat) sering dihadapkan pada kesulitan-kesulitan yang sebenarnya  tidak  perlu  terjadi.  Selain  itu, rutinitas  tugas-tugas  pelayanan  dan  penekanan yang  berlebihan  kepada  pertanggungjawaban formal  telah  mengakibatkan  adanya  prosedur yang kaku dan lamban. Para pegawai tidak lagi merasa terpanggil untuk meningkatkan efisiensi dan  memperbaiki  prosedur  kerja,  tetapi  lebih sering  justru  menolak  adanya  perubahan.  Etos kerja  yang  cenderung  mempertahankan status quo ini telah menumbuhkan persepsi masyarakat bahwa  berhubungan  dengan  birokrasi  berarti berhadapan  dengan  berbagai  prosedur  yang berbelit-belit.  Bahkan  tidak  sedikit  pemberian pelayanan acapkali ditunggangi oleh kepentingan pribadi  dan  dijadikan  alat  komoditas  untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Sikap  para    birokrat  yang  kurang  me- layani  masyarakat  secara  adil  dan  merata  itu tampak  di hampir sebagian besar instansi  yang ada  di  negara  kita.  Pendapat  bahwa  “Bekerja dengan rajin atau tidak rajin tetap mendapat gaji yan g  sama  setiap  bulan”  ini  turut  mempertebal alasan  keengganan  para  pegawai  untuk  bekerja dengan sebaik-baiknya.
Sementara  itu,  kelambanan  dalam pelayanan umum tidak hanya disebabkan kurang baiknya cara pelayanan di tingkat bawah, namun ternyata  masih  banyak  faktor  yang  mem- pengaruhi  tata  kerja  dalam  birokrasi.  Sikap pandang  organisasi  birokrasi  pemerintah  kita, misalnya,  terlalu  berorientasi  kepada  kegiatan dan  pertanggungjawaban  formal.  Penekanan kepada  hasil  kerja  atau  kualitas  pelayanan sangatlah  kurang,  sehingga  berimplikasi  pada pekerjaan  dalam  organisasi  menjadi  kurang menantang.  Dengan  ditambah  etos  kerja  yang
buruk,  maka  jadilah  suasana  rutinitas  yang semakin  menggejala  dan  akhirnya  aktivitas- aktivitas  yang  dijalankan  itu  menjadi  “ counter productive ”.
Masalah kekakuan prosedur juga melanda  institusi-institusi  pemerintah,  yang seharusnya  melaksanakan  aktivitas  secara profesional.  Birokrasi  seolah-olah  menjadi mahluk  yang  semakin  gemuk,  tetapi  pada  saat yang  sama  semakin  lamban  gerakannya. Dominasi  birokrasi  pada  badan-badan  usaha yang  monopolistik  itu  tidak  ditunjang  dengan sistem  manajemen  dan  efisiensi  yang  baik, sehingga  tidak  heran  jika  terlontar  banyak ungkapan  bahwa  birokrasi  kita  merupakan sumber  utama  ekonomi  biaya  tinggi  ( hisg  cost economic ) yang mengurangi daya saing produk- produk kita. Hal ini antara lain disebabkan karena kurang  adanya  manajemen  yang  berdasarkan sasaran  ( management  by objective )  serta  ka- burnya tolok ukur untuk menilai prestasi.
Sebagaimana  dikemukakan  Sudarsono (1994  :  44)  bahwa  ketidakmampuan  birokrasi menghasilkan  jasa  dengan  mengolah  sumber- sumber  yang  efisien  disebabkan  dua  hal. Pertama , karena tidak ada kompetisi. Dalam hal ini  sebagian  besar  birokrasi  sektor  publik memegang monopoli atas barang dan jasa  yang dihasilkan.  Penyediaan  jasa  izin  perdagangan, izin  perindustrian,  izin  pertanahan,  dan sebagainya,  semua  dilakukan  oleh  birokrasi sektor  publik  dengan  monopoli  yang  penuh. Walaupun  kini  mulai  banyak  muncul  jasa-jasa pelayanan  swasta,  misalnya  rumah  sakit, pendidikan, dan lain-lain. Ini tidak berarti bahwa fungsi  monopoli  birokrasi  berakhir. Kedua , adanya  gejala  ketidaksempurnaan  informasi ( imperpect  imformation )  juga  menyebabkan birokrasi  tidak  dapat  mengelola  informasi tentang  permintaan  barang-barang  kolektif, misalnya  pendidikan,  jasa  kesehatan,  dan sebagainya  dari  masyarakat,  baik  tentang kualitas, kuantitas, maupun pelayanan sulit sekali didapat
Posisi  dan  jaringan  kerja  birokrat  dapat menguasai  informasi  lebih  banyak  misalnya politisi  atau  kelompok-kelompok  kepentingan ( interest group ) lainnya. Dengan penguasaan dan
pengontrolan  (sepihak)  informasi  inilah,  secara teoritis  birokrasi  cenderung  tidak  dapat mengelola  sumber-sumber  daya  secara  efisien dan efektif.

## 2. Etos Kerja Sebagai Nilai Dasar Moralitas
Etos  kerja  merupakan  nilai  dasar moralitas yang dapat memberi dorongan mental maupun  spiritual  bagi  seorang  aparat  birokrasi untuk  dapat  berprestasi  dalam  menjalankan profesinya.  seperti  nilai-nilai  etika  yang dikaitkan dengan etos kerja seperti rajin, bekerja, keras, berdisplin tinggi, menahan diri, ulet, tekun dan nilai-nilai etika lainnya bisa juga ditemukan pada masyarakat dan bangsa lain. Berikut  adalah pengertian “etos”  menurut  Geertz  yang  dikutip Kumorotomo (1992 : 327) adalah : “sikap yang mendasar  terhadap  diri  dan  dunia  yang dipancarkan  hidup.”  Secara  luas  bangsa  In - donesia  sesungguhnya  telah  memiliki  pijakan yang kuat untuk membina etos kerja yang dapat menunjang  kemajuan.  Disamping  sikap  hidup yang  religius,  bangsa  Indonesia  mempunyai Pancasila  sebagai  dasar  nilai-nilai  luhur  yang tidak pernah kering. Konsep-konsep yang serupa dengan dasar-dasar  etos  kerja, telah kita miliki, seperti  budi  pekerti,  gotong  royong  dan pengadilan,  Kini  tinggal  bagaimana  kita memanfaatkan  gagasan-gagasan  spiritual  ter- sebut ke dalam gagasan-gagasan pembangunan.
Tujuan  pembangunan  hendaknya  tidak terhenti  dalam  refleksi  verbal,  melainkan  juga dalam aksi riil. Untuk melaksanakan aksi-aksi riil yang  berkaitan  langsung  dengan  kemajuan  dan pembangunan  dalam  segala  aspeknya,  pe- nyempurnaan dan pengembangan etos kerja para pejabat publik haruslah dilaksanakan tanpa henti. Bagi  seorang  pegawai  negeri  atau  pejabat pemerintah, etos kerja yang baik bukan saja akan menghasilkan sikap-sikap produktif, seperti kerja keras,  berperhitungan,  jujur,  dan  hemat,  tetapi juga  akan  menciptakan  mekanisme  kendali  diri guna  menghadapi  berbagai  persoalan  dalam tugas kedinasan maupun mengatasi godaan dari luar.
Penggambaran  di  atas,  mungkin  terlalu idealis apabila kita melihat praktek pelaksanaan
tugas-tugas layanan umum dalam birokrasi kita. Harus diakui bahwa tidak setiap pejabat memiliki kadar pemahaman tentang nilai pengabdian yang sama,  dan  setiap  orang  harus  mencukupi kebutuhan  keluarganya,  disamping  kewajiban untuk melayani kepentingan umum. Akan tetapi, justru  dengan  idealisme  seperti  itulah  sesung- guhnya  kita  masih  akan  bisa  berharap  banyak bagi  pembangunan  dan  peningkatan  kemak- muran  rakyat  melalui  layanan  dan  tata  kerja birokrasi.
Telah  menjadi  fenomena  umum, bahwa  kendala  untuk  meningkatkan  etos kerja  dalam  organisasi  publik  ialah  kurang mapannya  ukuran  untuk  menilai  produk- tivitas  pegawai.  Barangkali  kita  perlu mengingat  lagi  bahwa    penekanan  pada efektivitas  dengan  mengorbankan  efisiensi sama sekali bukan gagasan yang baik dalam rangka  peningkatan  produktivitas.  Yang diperlukan bagi organisasi-organisasi pemerintah  sekarang  ini  adalah  pandangan yang  sistematis  untuk  mencanangkan  prog- ram-program  produktivitas  tanpa  meng- hilangkan daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
Setiap  pejabat  atau  pegawai  wajib mentaati  prosedur,  tata  kerja,  dan  peraturan- peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  organisasi pemerintah.  Sebagai  pelaksana  kepentingan umum,  para  pejabat  wajib  mengutamakan aspirasi  masyarakat  dan  peka  terhadap  ke- butuhan-kebutuhan  masyarakat.  Sebagai  ma- nusia  yang  bermoral,  pejabat  selayaknya memperhatikan  nilai-nilai  etis  dalam  bertindak dan  berperilaku.  Dengan  kata  lain,  seorang pejabat harus memiliki kewaspadaan profesional dan  kewaspadaan  spiritual.  Kewaspadaan profesional  berarti  bahwa  ia  harus  mentaati kaidah-kaidah  teknis  dan  peraturan-peraturan sehubungan  dengan  kedudukannya  sebagai seorang  pembuat  keputusan.  Sedangkan  ke- waspadaan  spiritual  merujuk  pada  penerapan nilai-nilai  kearifan,  kejujuran,  keuletan,  sikap sederhana  dan  hemat,  tanggung  jawab,  serta akhlak dan perilaku yang baik.
3. Etos Kerja Profesionalisme dalam Penyelenggaraan  Birokrasi Pemerintahan
Dalam  penyelenggaraan  pemerintah menuju good governance tentunya perlu adanya dukungan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki kualitas  sesuai  bidangnya,  agar  dalam melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan profesionalisme, apalagi  dalam  menghadapi  persaingan  dengan negara  lain  sumber  daya  manusia  yang berkualitas sangat diperlukan, kalau tidak negara kita  akan  ketinggalan.  profesionalisme  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  kan  menjadi sebuah  tuntutan  yang  sangat  penting  terkait dengan  layanan  birokrasi  baik  untuk  internal administrasi  pemerintahan  maupun  dalam memberikan layanan terhadap masyarakat. untuk menuju  pemerintahan  yang  profesional,  dalam birokrasi  pemerintahan  perlu  adanya  upaya- upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber  daya  manusia  yang  dimilikinya.  Untuk mengetahui  bagaimana  ciri  birokrasi  yang semestinya dimiliki dalam menjalankan pemerintahan yang profesional, sebagai acauannya  adalah  salah  satu  ciri  birokrasi  ideal sebagaimana  yang  dikemukakan  Max  weber adalah  bahwa  birokrasi  harus  menunjukkan profesionalisme  menuju  efisiensi.  Dengan  kata lain, dapat dikemukakan profesionalisme adalah suatu  ciri  utama  administrasi  negara  dalam masyarakat  industrial  dan  masyarakat  yang sedang berada dalam transisi ke arah era industri. Aparatur  negara  tentunya  dituntut  untuk memiliki keahlian dan kepiawaian dalam bidang spesialis  tertentu  dalam  menjalankan  roda pemerintahan,  demikian  dikatakan  Glasser, Abelson dan Gorrison, yang dikutip Suryawikarta (1994 : 42). Dalam The American Heritage
Dictionary yang dikutip oleh Nimran (1994 : 1- 3),  bahwa  :  “Profesionalisme  merupakan  suatu status, metode, karakteristik, atau standar tertentu untuk  menghasilkan  dan  /atau  ukuran  bagi kualitas  suatu  karya,  produk  dan  jasa  yang dihasilkan  oleh  seorang  yang  profesional  di dalam menjalankan tugas di bidangnya.” Dalam hubungan  ini,  kualitas  kerja  yang  prima,
pelayanan  yang  memuaskan,  jaminan  ketepatan dan  kecepatan  waktu,  kesetiaan  dan  kecintaan pada  profesi  adalah  beberapa  contoh  ciri-ciri profesionalisme  dalam  sektor  publik/bisnis  dan kehidupan sehari-hari.
Dari  uraian  tersebut  di  atas,  dapat  dike- mukakan permasalahan bagaimana menciptakan aparatur  negara  yang  ahli  dalam  bidangnya masing-masing  khsusunya  dalam  menjalankan birokrasi  pemerintahan  yang  profesional, sehingga  mampu  memberikan  pelayanan  yang semakin meningkat baik jenis maupun mutunya kepada  masyarakat,  terutama  menciptakan profesionalisme dalam konteks makro mengkait kepada  pengembangan  sumber  daya  manusia (human  resources  development ),  sedangkan dalam konteks mikro terkait dengan pengembangan  karier.  Pengembangan  sumber daya  manusia  dan  pengembangan  karier  ber- muara  pada  upaya-upaya  berbagai  macam pendidikan  dan  latihan.  Dengan  demikian profesionalisme  akan  dicapai  dengan  melalui pendidikan  dan  latihan  serta  diperkaya  dengan pengalaman  berpraktek.  Oleh  karena  itu,  perlu disusun  suatu  program  pendidikan  dan  latihan yang  relevan  dengan  praktek  dan  profesi  yang bersangkutan.
Untuk  itu  dalam  rangka  mengantisipasi pada masa mendatang, maka tuntutan kebutuhan masyarakat akan semakin bertambah yang harus ditanggapi  oleh  pemerintah.  Hal  ini  berarti tuntutan pelayanan publik juga meningkat  yang dapat  dipenuhi  oleh  aparatur  pemerintah  yang profesional. Berdasarkan pengalaman selama ini, profesionalisasi  aparatur ini kalah cepat  dengan perkembangan  tuntutan  pelayanan  publik,  se- hingga  terdapat  gejala-gejala  ketidakpuasan masyarakat  mengenai  kinerja  atau  performance aparatur negara. Sikap aparatur di negara-negara berkembang  dalam  banyak  hal  bukan  sebagai aparat  penyelenggara  negara  dan  kesejahteraan sosial  yang  melayani  kepentingan  masyarakat, akan  tetapi  sebaliknya.  Kedudukannya  lebih dirasaka n  sebagai  suatu  “ privilage ”  ketimbang dalam  kaitan  dengan  tugasnya  sebagai  suatu kewajiban.  Sebab  itu  dalam  tugasnya  mereka bukan  bersikap  melayani,  tetapi  minta  dilayani. Mereka  tidak  bertanya  “Apa  yang  dapat  saya
lakukan  untuk  anda  ( what  can  I  do  for  you ?”. Akan  tetapi  sebaliknya  :”Apa  yang  dapat  anda lakukan untuk saya ( what can you do for me ) ?”. Untuk  adanya  peningkatan  kualitas pelayanan  kepada  masyarakat,  menurut  Thoha (1997  :  7)  haruslah  dimulai  dengan  melakukan revitalisasi,  restrukturisasi,  dan  reformasi (debirokratisasi  dan  deregulasi)  terhadap birokrasi  pemerintah.  oleh  karena  itu  birokrasi publik harus memikirkan langkah-lahkah seperti perampingan,  penyederhanaan  dan  efisiensi, mulai dari jumlah kepegawaian dan kelembagaan organisasinya.  Perampingan,  penyederhanaan dana  efisiensi  dari  pusat  sampai  daerah  perlu dilakukan.  Organisasi  departemen  yang  kurang merangsang kinerja birokrasi yang efisien untuk berperan  melayani  masyarakat  perlu  dianalisis kemungkinan  masih  bisa  dimanfaatkan  atau tidak.  Lebih  dari  itu,  semua  perilaku  birokrasi mulai  dari  pimpinan  sampai  ke  aparat  yang paling  bawah  harus  menunjukkan  sikap  jujur, bersih, berkarakter, profesional, mempunyai rasa malu dan mendahulukan melayani publik dengan sikap  yang  ramah,  karena  selama  ini  bahawa aparat  birokrasi  pemerintahan  dalam  mem- berikan layanannya  selalu berbelit belit selain itu selalu    memandang  bahwa  para  parat  birokrasi sering melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, citra negatif birokrasi dan aparat perlu  segera  dipulihkan  menjadi  lebih  positif dengan  strategi  pembangunan  aparatur  negara yang mengacu pada pembinaan dan pengembangan  SDM  secara  profesional  dan pembenahan manajemen pemerintahan

## C. Penutup
Pembinaan  dan  pengembangan  kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat pemerintah atau  birokrasi  yang  dilandasi  etos  kerja  dan profesionalisme,  merupakan  hal  yang  mutlak diperlukan.  Kendatipun  bukanlah  hal  yang mudah  menciptakan  suatu  sistem  manajemen pelayanan  yang  baik,  tetapi  jalan  pikiran  yang sedang  mengarah  secara  terencana  untuk meningkatkan  sumber  daya  manusia  aparatur negara dan kemampuan manajemen sektor publik terus diupayakan, dan mau tidak mau pemerintah
harus  meningkatkan  kualitas  aparatur    sumber daya manusianya hal tersebut untuk menciptakan sumberdaya manusia yang lebih profesional lagi terutama  dalam  penyelenggaran  pemerintahan yang  baik  dan  jika  tidak  indonesia  akan ketinggalan  oleh  negara  lain  terkait  dengan penyelenggaraan pemerintahannya.
Dengan  etos  kerja  dan  profesionalisme diharapkan dapat memperoleh tingkat pelayanan yang prima, seperti ketepatan waktu, keunggulan mutu,  pengurangan  biaya  untuk  memperoleh pelayanan,  serta  perlakuan  yang  semakin menempatkan  masyarakat  sebagai  pihak  yang memiliki  martabat  dan  kedaulatan,  semakin mendapat perhatian. Tentu banyak elemen yang harus  ditata  untuk  menciptakan  sebuah  sistem yang pro-active seperti itu. Diperlukan sikap dan iklim  yang  kondusif  untuk  menumbuh- kembangkan  kinerja  birokrasi  pemerintah  yang kreatif  dan  handal  dengan  dilandasi  etos  dan moral kerja yang tinggi. Pada konteks ini, makna profesionalisme  aparatur  dan  manajemen pemerintahan  menjadi  hal  yang  urgen.  Sebab aparat  yang  profesional,  berwibawa,  dan bertanggung  jawab  terhadap  tugas-tugasnya dalam  proses  manajemen  akan  dapat  me- wujudkan  kinerja  organisasi  serta  menciptakan pelayanan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Kumorotomo, Wahyudi, 1992. Etika
Administrasi  negara ,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Nimran,  Umar.  1994. Strategi  Pengambangan Profesionalisme  Administrasi  (Pokok- pokok  Pemikiran ),  dalam  Temu  Ilmiah Nasional
Mahasiswa dan sarjana
Administrasi  Indonesia,  UNIBRAW,
Malang.
Riggs,  Freud  W.  1985 Administrasi  Negara- negara  Berkembang,  Teori  Masyarakat
Prismatis (terjemahan).  CV  Rajawali, Jakarta.
Santoro, Priyo Budi. 1993. Birokrasi Pemerintah Orde  Baru  (Perspektif  Kultural  dan struktural ). PT Raja Grafindo, Jakarta.
Suryawikarta,  Bay.  1994. Tanggung  Jawab Administrasi  Negara  Dalam  Mening- katkan  Kinerja  Pelayanan  Melalui Penyempurnaan Kelembagaan dan SDM . LAN RI, Bandung.
Thoha,  Miftah.  1997. Deregulasi  dan  De- birokratisasi  Dalam  Upaya  Penin-katan Mutu  Pelayanan  Masyarakat .  Makalah
Dalam Seminar Nasional Persadi
“Pembangunan  Administrasi  Dalam Repelita, 7 Maret 1977, Bandung.