## Analisis Kesesuaian Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2019 dan 2020
Pada UPTD SMPN 2 Pangkalanbaru
Siti Makwa 1 , Siti Nurhayati Nafsiah 2 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma Palembang, sitimakwa04@gmail.com
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma Palembang, siti_nurhayati@binadarma.ac.id

## ABSTRACT
Budget Plan is on estimate that will be used to carry out an activity and it is very important to do. By therefore, this study aims to determine how the suitability of budget work plan of UPTD SMPN 2 Pangkalanbaru with Accountability Reports for 2019 and 2020. In this study, the researcher used the Qualitative Descriptive Method because, the researcher wanted to describe the analysis of the suitability of the RKAS with the Accountability Report, and find out the obstacles and solutions made in the implementation of the budget at UPTD SMPN 2 Pangkalanbaru. After doing the research, the results of this study shows that the suitability of the RKAS with the Report Realization, the accountability plan has Both with 90% conformity percentage in 2019 and 99% in 2020, it means an increase of 9%.
Keywords: Compliance, Accountability Report, Budget Plan

## ABSTRAK
Rencana Anggaran merupakan perkiraan yang akan digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dan hal tersebut sangat penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian rencana kerja anggaran sekolah dengan Laporan Pertanggungjawab tahun 2019 dan 2020. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif karena, peneliti ingin mendeskripsikan analisis kesesuaian RKAS dengan Laporan Pertanggungjawabn, serta mengetahui hambatan dan solusi yang dilakukan dalam implementasi realisasi rencana anggaran di SMPN 2 Pangkalanbaru. Setelah dilakukan penelitian, hasil dari dari penelitian ini menunjukan bahwa kesesuaian RKAS dengan Laporan Pertanggungjawaban sudah Baik dengan persentase 90% di tahun 2019 dan 99% di tahun 2020, artinya mengalami peningkatan 9%.

## Kata kunci: Kesesuaian, Laporan Pertanggungjawaban, Rencana Ke rja
A. PENDAHULUAN Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidak pernah terlepas dari adanya kelebihan dan kekurangan, apalagi pada era teknologi yang sangat pesat ini. Pada saat ini juga, Indonesia sudah mulai menerapkan sistem Pendidikan nasional, dimana semua jenjang, jalur dan jenis Pendidikan harus mengimplementasikan sistem tersebut. Adapun yang menjadi salah satu program Pendidikan yang terkini didalam negeri adalah “Wajib Belajar 12 Tahun” yakni enam tahun Sekolah Dasar (SD), tiga tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tiga tahun Sekolah Menengah Atas (SMA). Adanya program tersebut memberikan salah satu kelebihan dari sistem Pendidikan yang ada di Indonesia ini yakni Biaya Pendidikan yang terjangkau, yang bertujuan agar Pendidikan ini dapat merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Berbicara tentang biaya Pendidikan, Pemerintah Indonesia sudah menyediakan anggaran yang cukup besar untuk hal tersebut. Pemerintah sudah menyalurkan dana dari APBN dan APBD untuk memenuhi keperluan setiap sekolah termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dimana sumber dana dari APBN ini sering
https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi
disebut dengan Biaya Operasional Sekolah (BOS) sehingga sekolah tidak perlu lagi untuk menagih iuran dari wali peserta didik, dan hal ini merujuk pada Pasal 53 Ayat (1) pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang berbunyi Satuan Pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang, agama, ras, etnis, gender, status social, dan kemampuan ekonomi. Biaya Pendidikan adalah hal yang sangat sensitive untuk kalangan keluarga yang berada di kelas ekonomi menengah kebawah, sehingga jika sumber dana dari sekolah sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah itu akan sangat membantu wali peserta didik dan meringankan sedikit beban mereka. Selain bersumber dari APBN, Sekolah Menengah Pertama juga mendapatkan sumber dana dari APBD seperti yang ada di UPTD SMPN 2 Pangkalanbaru, sumber dana APBD ini berasal dari Kabupaten dimana tidak didapatkan secara rutin dan biasanya di alokasikan untuk keperluan yang kebutuhan biayanya tidak terlalu besar. Selain itu, kepala sekolah harus memahami langkah demi langkah dalam penyusunan RKAS agar Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah benar-benar berfungsi dengan efektif dan efisien, karena RKAS ini akan menjadi alat monitoring dan evaluasi pengembangan sekolah. Apalagi berdasarkan Permen Pendidikan & Kebudayaan RI Nomor 6 Tahun 221 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Pasal 2 menyebutkan bahwa Pengelolaan Dana Bos Reguler dilakukan berdasarkan prinsip : fleksibilitas, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi. Hal ini, benar-benar harus diperhatikan khususnya bagi kepala sekolah, agar dana BOS yang sudah diberikan dapat benar-benar terealisasi dengan tepat guna dan sasaran sehingga akan memberikan outcame yang baik bagi sekolah.
Mengetahui begitu penting sebuah rencana anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sekolah yang setiap implementasinya pasti mengalami hambatan dan kendala sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara rencana anggaran dengan realisasinya. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian apalagi pada pengamatan awal peneliti di UPTD SMPN 2 Pangkalanbaru terdapat beberapa hal yang masih kurang bahwa tenaga pengajar yang ditunjuk sebagai bendahara bukan merupakan seseorang yang memiliki basic akuntansi, laporan pertanggungjawaban tidak dilakukan kajian yang lebih mendalam sehingga outcame atau keberhasilan dari implementasi program dan kegiatan tidak dapat di ukur sudah sejauh mana dan memberikan dampak positif sebesar apa terhadap peserta didik, tenaga pengajar, operator bahkan untuk UPTD SMPN 2 Pangkalanbaru itu sendiri. Selain itu, adanya pandemic Covid-19 ini membuat banyak kegiatan dan program mengalami reschedule dari jadwal yang sudah ditetapkan bahkan terkadang tidak dapat terlaksana, sehingga banyak sekali biaya yang tidak terkendali karena, kegiatan dan program dilaksanakan tidak sesuai seperti anggaran yang sudah dibuat sebelumnya. Tidak jarang terjadi perubahan harga yang sering kali sulit untuk diantisipasi. Dengan ini peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dan mengetahui lebih dalam lagi apa yang terjadi dalam suatu proses tersebut serta bagaimana solusi yang dilakukan oleh sekolah untuk mengatasinya.
Melihat permasalahan yang ada, maka penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan manfaat bagi sekolah yaitu sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang bermanfaat agar dapat meningkatkan Pengelolaan Dana Pendidikan dan dapat membuat Laporan Pertanggungjawaban yang lebih baik lagi.

## B. KAJIAN TEORI
1)

## Penganggaran & Anggaran
Penganggaran adalah proses menyusun rencana keuangan antara lain pendapatan, pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Masing-masing kegiatan tersebut kemudian, dikelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu. Nurkholis dan Moh. Khusaini (2019:4). Penganggaran sector public menurut Rubenstein (202) adalah A plan for introducing programs deal with objektives and goals within a period, including an estimate of resources required, usually compared with past periods and showing future requirements . Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan strategi dan perencanaan strategi yang telah dibuat. Anggaran juga dapat diartikan sebagai hasil akhir dari proses kegiatan penganggaran.
Dalam buku yang berjudul Penganggaran Sektor Publik yang ditulis oleh Nurkholis dan Moh. Khusaini (2019) disebutkan bahwa anggaran sector public dibuat agar membantu penentuan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas Kesehatan, Pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak. Ada beberapa alasan mengapa anggaran sektor publik ini sangat penting, yaitu :
a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan ekonomi nasional, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan kegiatan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran di perlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya.
c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran public merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas public oleh Lembaga-lembaga public yang ada.
2) Fungsi Anggaran
Dalam buku yang di tulis oleh Nurkholis Moh. Khusaini (2019), anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu :
a. Sebagai Alat Perencanaan
Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sector public dibuat untuk menrencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.
b. Alat Pengendalian
Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada public
c.

## Alat Kebijakan Fiskal
Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran public tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiscal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.
d. Alat Politik Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut.
e. Alat Koordinasi & Komunikasi
Anggaran public merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran public yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.
f. Alat Penilaian Kinerja Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder kepada pemberi wewenang. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.
g. Alat Motivasi Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable.
3) Pengertian Pengelolaan Keuangan Sekolah Pengelolaan Keuangan Sekolah, dalam hal ini berkaitan dengan Pengelolaan, Pembiayaan dan Sumber Dana Pendidikan. Manajemen keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur/mengelola keuangan/biaya sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban sekolah (A. Rusdiana & Wardija, 2019).
Pembiayaan Pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system Pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, sedangkan untuk Sumber Dana Pendidikan telah diatur berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa pendanaan Pendidikan menjadi tanggungjawab bersama, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Maksudnya, dana suatu sekolah atau Lembaga Pendidikan bisa didapatkan dari banyak sumber. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan dalam Pasal 51. Oleh karena itu, setiap sekolah harus bisa mengelola keuangannya dengan sangat baik agar dapat membiayai semua aktivitas sekolah, hal itu dilaksanakan dengan Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah.
4) Pengertian Sistem Akuntansi
Sistem akuntansi ialah salah satu program perangkat yang kini sangat dibutuhkan entitas public atau pun privat di Indonesia. Setiap entitas tidak mungkin jika tidak membutuhkan manajemen keuangan untuk mengelola keuangan sehingga akan sangat rumit dan sulit jika tidak memiliki system akuntansi. Menurut Mulyadi (2013) sistem akuntansi adalah bentuk catatan, bentuk organisasi dan bentuk laporan yang dikoordinasikan untuk memberikan keuangan yang diperlukan oleh pihak manajemen dalam pengelolaan. Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulan system akuntansi adalah mengelola semua prosedur entitas untuk
memberikan sekumpulan informasi yang dibutuhkan bagi pihak manajemen dalam pengelolaan untuk mengendalikan entitas mereka. Tujuan dari system akuntansi antara lain memastikan kembali bahwa, data keuangan dan transaksi ekonomi diinputkan secara tepat ke dalam catatan akuntansi, serta laporan-laporan yang perlu disajikan dengan akurat dan tepat waktu, mengutip pada Penelitian Terdahulu. Berdasarkan penjelasan diatas maka, sangat benar jika bendahara di suatu satuan pendidikan harus mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi komponen- komponen dalam system akuntansi.
Berdasarkan penelitian Kieso et al (2014) yang diambil dari UIB Repository 2020, bahwa aktivitas akuntansi dapat dikelompokan menjadi beberapa aktivitas, antara lain :
a. Aktivitas Identifikasi Aktivitas yang mengidentifikasi pencatatan akuntansi dan melakukan komunikasi mengenai kegiatan ekonomi yang signifikan untuk pengguna.
b. Aktivitas Pencatatan Seluruh kegiatan dan kejadian pencatatan akuntansi dengan susunan berurutan dan dikategorikan dalam format.
c. Aktivitas Komunikasi
Aktivitas yang membuat sebuah pelaporan finansial yang bisa memberi masukan positif ketika menganalisa serta menguraikan laporan kepada pengguna informasi.
5) Rencana Kerja Anggaran Sekolah
RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) merupakan rencana biaya serta pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima serta dikelola langsung oleh sekolah (kemdikbud). Berdasarkan Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan termasuk SMP, harus menyusun Rencana Kerja Sekolah RKS dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah RKAS, Adapun pentingnya RKAS bagi sekolah :
a) Dijadikan dasar bagi sekolah dalam melaksanakan program- program sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah.
b) Penentuan prioritas sekolah untuk membuat target yang akan dicapai sebagai dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang
c) Penentuan langkah-langkah strategis dari kondisi nyata sekolah yang ada sekarang menuju kondisi sekolah yang diharapkan
d) Pelaksanaan supervisi, monitoring, dan evaluasi keterlaksanaan program dan hasil-hasilnya dalam kerangka memperoleh umpan balik untuk memperbaiki RKAS selanjutnya
e) Dijadikan dasar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, Propinsi, dan Pusat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan program dan hasil-hasilnya dalam kerangka melakukan pembinaan kepada sekolah
f) Untuk memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, Propinsi, dan Pusat dalam kerangka pencapaian standar nasional pendidikan
g) Untuk memberikan gambaran kepada stakeholder sekolah khususnya kepada orang tua siswa dan masyarakat terhadap segala bentuk program sekolah yang akan diselenggarakan, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang

## C. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualititatif dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesesuaian Rencana Kerja Anggaran Sekolah sebagai variabel terikat dengan Laporan Pertanggungjawaban sebagai variabel bebas di UPTD SMPN 2 Pangkalanbaru. Data yang di analisis tersebut berbentuk angka yang kemudian di analisis kesesuainnya. Penelitian ini dilaksanakan di UPTD SMPN 2 Pangkalanbaru yang beralamat di Jl. Selintah Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah , Kepulauan Bangka Belitung, Kode Pos 33171.
Pengumpulan data pada penelitian ini dikumpulkan menggunakan beberapa teknik agar mendapatkan data yang lengkap. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini :
a) Dokumentasi, data yang didapatkan peneliti adalah data rencana kerja anggaran sekolah tahun 2019 & 2020, Laporan Pertanggungjawaban tahun 2019 & 2020.
b) Wawancara, peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur kepada informan terutama bendahara sekolah yang dilakukan secara virtual dan langsung. Pertanyaan yang disampaikan terkait dengan hasil dari analisis kesesuaian RKAS dengan Laporan Pertanggungjawaban tahun 2019 & 2020. Adapun pertanyaan yang disampaikan kepada Informan :

## TABEL WAWANCARA RKAS
No Pertanyaan Wawancara Jawaban Wawancara 1 Pengelolaan Anggaran Belanja harus sesuai dengan Realisasinya. Bagaimana jika besarnya Nominal Belanja tidak sesuai dengan Anggaran yang sudah ditetapkan? Misalkan Surplus/Defisit. • Bisa saja terjadi surplus anggaran atau defisit anggaran sehingga di akhir tahun anggaran masih terdapat SiLPA atau ada rencana anggaran yang tidak direaliasikan. • Tidak masalah karena nominal tidak bisa ditetapkan besarnya 2 Jika terjadi Surplus pada suatu kegiatan misalkan Belanja Barang dan Jasa, kemana Surplus itu akan diarahkan? Apakah bisa dialihkan untuk kegiatan Belanja Modal? • Bisa dialihkan dengan mengubah rencana anggaran • Jika terjadi surplus di belanja barang jasa maka boleh digunakan untuk belanja barang jasa juga 3 Apa yang menjadi hambatan selama Pelaksanaan Realisasi Anggaran? Lalu, bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatannya? • Harga barang atau juga adanya ketidaksediaan barang pada suatu toko, maka solusinya akan dilakukan pencarian barang di toko lain • Terkadang hambatan datang datang Ketika terjadi sesuatu yang bersifat mendesak diluar yang sudah dianggarkan, misalkan memperbaiki ruangan yang rusak dan darurat sehingga membuat belanja yang lainnya ditunda dahulu ditahun depan.
4 Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu tentang Realisasi yang berbeda dengan Anggaran? • Perbedaan realisasi dengan anggaran bisa saja terjadi dikarenakan adanya perubahan harga barang pada suatu wilayah dan waktu yang berbeda • Menurut saya itu hal yang wajar karena, realisasi memang akan sering terjadi perbedaan dengan yang sudah di anggarkan 5 Apabila pada 2 tahun berturut terjadi SiLPA. Apakah ini masih dianggap ideal? Mengapa? • Masih, dikarenakan SiLPA terjadi karena adanya keterlambatan penyaluran dana ke rekening sekolah • Iya, karena harga barang belanja yang naik turun. 6 Apa yang telah dilakukan Sekolah untuk menjadikan Pelaksanaan RKAS sesuai dengan yang telah direncanakan? • Melakukan survey harga barang jasa sebelum perumusan RKAS • Berusaha mengeluarkan dana sesuai dengan kebutuhan yang sudah dianggarkan sekolah melalui Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBD)
Peneliti menganalisis data sekunder. Data sekunder yang di analisis berupa data RKAS dan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban). Peneliti melakukan analisis data yang diperoleh menggunakan Microsoft Office seperti Excel dengan menggunakan rumus sum, if, min, chart dan yang lainnya untuk mengetahui kesesuaian antara RKAS dengan Laporan Pertanggungjawaban di UPTD SMPN 2 Pangkalanbaru. Penyajian data dari penelitian ini adalah secara deskriptif dimana menjelaskan kesesuaian RKAS dengan Laporan Pertanggungjawaban di UPTD SMPN 2 Pangkalanbaru dengan hasil analisis berupa grafik yang di deskripsikan melalui tulisan sehingga mudah untuk di pahami dan tabel persentase kesesuaian dan kategori kesesuaian.
Dalam menghitung persentase kesesuaian peneliti menggunakan rumus sederhana menurut H Muhaimin Sutiah dan Sugeng Listyo Prabowo (2009:414) pada penelitian terdahulu bahwa perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian dilakukan sebagai berikut :
Nilai LPJ x 100%

## Nilai RKAS
Kemudian dalam menentukan kategori persentase yang peneliti gunakan adalah berdasarkan Perdir Jenderal Perbendaharaan Nomor : 4/PB/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara dimana dikelompokan menjadi 4 kategori yaitu : 95% - 100% Sangat Baik, 89% - 94% Baik, 70% - 88% Cukup, dan <=70% Kurang. Ini berarti diharapkan kategori yang di dapatkan adalah Sangat Baik.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut adalah hasil dari analisis Rencana Kerja Anggaran Sekolah terhadap Laporan Pertanggungjawaban di UPTD SMPN 2 Pangkalanbaru :
TABEL KESESUAIAN REALISASI ANTARA LPJ & RKAS 2019 Kegiatan RKAS LPJ Selisih Lebih/Kurang Percent Kesesuaian Belanja Pegawai 36.000.000 36.000.000 - 100% Sangat Baik Belanja Barang & Jasa 237.100.000 222.692.366 14.407.634 94% Baik Belanja Modal 35.532.625 18.500.000 17.032.625 52% Cukup Jumlah 308.632.625 277.192.366 31.440.259 90% Baik
Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa kesesuaian RKAS dengan LPJ di tahun 2019 secara keseluruhan sudah Baik dengan persentase 90% sesuai dengan RKAS, walaupun jika dibandingkan dengan kegiatan ada 1 kegiatan yaitu Belanja Modal yang masih dibawah 90% dengan kategori Cukup. Sehingga mengakibatkan selisih lebih dan akan menjadi SiLPA sebesar Rp 31.440.259 ditahun berikutnya. Hal ini dikarenakan adanya harga barang yang tidak terestimasi atau perubahan harga barang yang jauh lebih rendah dari rencana anggaran yang sudah dibuat. Salah satu sub kegiatannya adalah pembelian bahan habis pakai dan belanja lain-lain.
Namun, persentase sebesar 90% merupakan nilai yang baik tetapi masih harus dilakukan perbaikan karena, rencana anggaran baiknya terealisasi 100%, peneliti berpendapat apa yang sudah direncanakan maka itu juga yang harus di realisasikan, walaupun rencana anggaran hanyalah bersifat estimasi tetapi sebelum dibuat pasti akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu agar besaran ketidaksesuiannya rendah.
Analisis Kesesuaian RKAS, LRA & LPJ 2019 Jika dilihat pada Gambar 1 bahwa pada tahun 2019 ada 2 kegiatan yang tidak sesuai dengan RKAS yaitu Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa, artinya RKAS tidak terealisasi 100% sehingga menyebabkan SiLPA.

## TABEL KESESUAIAN REALISASI ANTARA LPJ & RKAS 2020
Kegiatan RKAS LPJ Selisih Lebih/Kurang Percent Kesesuaian Belanja Pegawai 18.000.000 18.000.000 - 100% Sangat Baik Belanja Barang & Jasa 292.790.259 290.543.600 2.246.659 99% Sangat Baik Belanja Modal 38.000.000 37.126.000 874.000 98% Sangat Baik Jumlah 348.790.259 345.669.600 3.120.659 99% Sangat Baik
Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa kesesuaian RKAS dengan LPJ di tahun 2020 secara keseluruhan sudah Sangat Baik dengan persentase 99% sesuai dengan RKAS, semua kegiatan juga mencapai diatas 90%. Ini menunjukan terjadi peningkatan sebesar 9% di tahun 2020 sehingga dapat dikatakan tahun 2020 sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, namun masih terdapat selisih lebih sebesar Rp 3.120.659 yang akan menjadi SiLPA di tahun berikutnya. Hal itu dikarenakan adanya harga barang yang tidak terestimasi atau perubahan harga barang yang jauh lebih rendah dari rencana anggaran yang telah dibuat.
Kesesuaian yang belum mencapai 100% tetap saja harus diperhatikan karena, peneliti berpendapat apa yang sudah direncanakan maka itu yang harus di realisasikan, walaupun rencana anggaran hanyalah bersifat estimasi tetapi sebelum dibuat pasti akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu agar besaran ketidaksesuiannya rendah. Melihat adanya peningkatan sebesar 9% di tahun 2020 ini mengartikan Rencana Kerja Anggaran Sekolah dapat terealisasi 100% dengan melaksanakan semua kegiatan dan belanja berpedoman pada RKAS, dengan begitu RKAS akan lebih efektif.

## Analisis Kesesuaian RKAS, LRA & LPJ 2020
Jika dilihat pada gambar bahwa pada tahun 2020 ada 2 kegiatan yang tidak sesuai dengan RKAS yaitu Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa, namun selisih lebihnya sangat sedikit artinya RKAS dapat terealisasi 100% dengan melihat peningkatan di tahun 2020 daripada tahun 2019. Walaupun persentase kesesuaian ditahun 2020 masih belum tercapai 100% melainkan hanya 99%, namun ini dapat mengartikan RKAS dapat terealisasi sebesar 100%.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
1) Kesimpulan Kesimpulan dari analisis RKAS terhadap LPJ tahun 2019 dan 2020 di UPTD SMPN 2 Pangkalanbaru :
a. Kesesuaian RKAS terhadap LPJ tahun 2019 mencapai 90% yang artinya mencapai kriteria Baik, sedangkan di tahun 2020 mencapai 99% yang artinya mencapai kriteria Sangat Baik. Walaupun pada 2 tahun tersebut mencapai kriteria yang baik namun, persentase keduanya berbeda dengan peningkatan sebesar 9% dari tahun 2019 s.d 2020. Hal ini menunjukan bahwa kesesuaian seharusnya bisa mencapai 100%.
b. Hambatan yang dialami selama pelaksanaan realisasi rencana anggaran hanya harga pada Kegiatan Barang & Jasa tidak dapat terestimasi dan terkadang barang tidak tersedia, sehingga bisa mengalami penurunan ataupun kenaikan, apalagi di tengah wabah COVID-19 dan adanya keterlambatan penyaluaran dana ke rekening sekolah.
2) Saran Saran yang dapat peneliti sampaikan dari penelitian ini adalah :
a. Dalam pembuatan rencana kerja anggaran sekolah pastikan jumlah anggaran tidak dibuat terlalu tinggi dan rendah, baiknya harga di sesuaikan dengan hasil survey yang dilakukan, dan bisa melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada toko yang bisa dipercaya dengan tidak adanya kenaikan harga setelahnya.
b. Agar rencana anggaran dapat 100% terlaksana SMPN 2 Pangkalanbaru bisa membuat sebuah gambaran kegiatan dan mencari harga rata-rata dengan menjalin Kerjasama oleh pihak ketiga. Contohnya dengan melakukan survey terlebih dahulu terkait ketersediaan dan harga barang atau jasa yang dibutuhkan ke toko-toko referensi sebelum membuat perumusan RKAS.

## DAFTAR PUSTAKA
Calonmanger.com. Perbedaan Anggaran & Penganggaran. Diakses pada November 19, 221, dari https://www.calonmanejer.com/2019/05/perbedaan-anggaran-dan penganggaran.html.
e-jurnal.uajy. Diakses pada November
22, 221,
dari https://e- journal.uajy.ac.id/6155/3/EA217733.pdf.
Jakarta. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Presiden Republik Indonesia: Jakarta.
Jakarta. 2021. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 221 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia: Jakarta.
Jakarta. 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 221 tentang Standar Nasional Pendidikan. Presiden Republik Indonesia: Jakarta. Jakarta. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Presiden Republik Indonesia: Jakarta.
Jakarta. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Presiden Republik Indonesia: Jakarta.
Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). Intermediate Accounting : IFRS Edition (3 ed.). Hoboken: John Wiley and Sons.
Kemdikbud. Tentang RKAS. Diakses pada November 22, 221, dari https://rkas.kemdikbud.go.id/tentang.
Nurkholis, Moh. Khusaini. 2019. Penganggaran Sektor Publik. Cetakan Pertama. Malang, Indonesia: UB Press.
Rusdiana, A. (2019). Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Filosofi, Konsep dan Aplikasi. Edisi Pertama. Bandung, Indonesia: UIN SGD Bandung. Rusdiana, A. & Wardija, H. (2022). Manajemen Keuangan Sekolah: Konsep, Prinsip, dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah. Edisi Revisi. Bandung, Indonesia: Arsad Press.
UIB Repository
2020.
Diakses pada
Februari 19, 222, dari http://repository.uib.ac.id/329/5/k-1642007-chapter2.pdf UIB Repository 2019.
Diakses pada
Februari 19, 222, dari http://repository.uib.ac.id/2832/5/k-1642086-chapter2.pdf