## MIZAN
Journal of Islamic Law P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 6 No. 1 (2022), pp. 33-42 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index

## Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Pada PT Bank Syariah Indonesia *
Al Abror Bilqis Aris Purnama, 1 Irvan Iswandi 2
Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1250

## Abstract
Indonesia is fighting against Covid-19 by modifying several policies, namely the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN). This policy has an impact on policies in the Islamic banking sector in distributing financing. The purpose of this study is to explain the factors of the emergence of non-performing financing in the world of Islamic banking and the anticipation and efforts made to resolve non-performing financing. This research method is qualitative, with a normative and empiricist approach. The data was obtained through a study of legislation and field observations. The results of the study stated that the number of customers was divided into two categories, namely the light category and the heavy category. Each of these categories will be carried out stages of completion of non-performing financing. These  stages  are  the  billing  stage,  the  restructuring  stage  and  the  redemption  stage.  The factors causing non-performing financing at PT Bank Syariah Indonesia are based on internal factors originating from the bank and external originating from the customer.
Keywords: Non-performing Financing; Islamic Bank

## Abstrak
Indonesia  berjuang  melawan  Covid-19  dengan  memodifikasi  beberapa  kebijakan  yakni Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020-2024.  Kebijakan  itu berdampak  pada  kebijakan  dalam  sektor  perbankan  syariah  dalam  menyalurkan pembiayaan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan  faktor-faktor  timbulnya pembiayaan bermasalah di dunia perbankan syariah dan antisipasi serta upaya-upaya yang dilakukan  untuk  menyelesaikan  pembiayaan  bermasalah.  Metode  penelitian  ini  adalah kualitatif, dengan pendekatan normatif dan empirisi. Data diperoleh melalui telaah peraturan perundang-undangan dan observasi di lapangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa jumlah nasabah dibagi dalam dua kategori, yakni kategori ringan dan kategori berat. Masing-masing kategori  tersebut  akan  dilakukan  tahapan  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah.  Tahapan tersebut  yakni  tahap  penagihan,  tahap  restrukturisasi  dan  tahap  penebusan.  Faktor-faktor penyebab  pembiayaan  bermasalah  pada  PT  Bank  Syariah  Indonesia  berdasarkan  faktor internal yang berasal dari pihak bank dan eksternal yang berasal dari pihak nasabah.
Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah; Bank Syariah
* Manuscript received date: Januari 13, 2022, revised: January 22, 2022, approved for publication: April 30, 2022.
1 Al  Abror  Bilqis  Aris  Purnama adalah  mahasiswa  Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), alamat email: abrorbilqis04@gmail.com
2 Irvan  Iswandi adalah  Dosen  pada  Prodi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  Fakultas  Syariah  Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia, alamat email: irvan.iswandi@iai-alzaytun.ac.id

## A. PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  melanda  dunia  dan  Indonesia  termasuk  didalamnya, Indonesia berjuang melawan Covid-19 dengan memodifikasi beberapa kebijakan. Salah satunya adalah program pemerintah tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional  (RPJMN)  2020-2024.  Kebijakan  ini  berhubungan  dengan  perencanaan pembangunan,  dimana  Pemerintah  sudah  menetapkan  program,  target,  dan  major projects  di  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020-2024 1193819:  23031087. 3 Imbas  dari  kebijakan  di  masa  pandemi  ini  juga  berdampak  pada kebijakan dalam sektor ekonomi khususnya perbankan.
Bank berasal dari kata bangue (bahasa Perancis) dan dari kata banco (bahasa Italia) yang  berarti  peti  atau  lemari  atau  bangku.  Peti  atau  lemari  dan  bangku  menjelaskan fungsi  dasar  dari  bank  komersial,  yaitu:  pertama,  menyediakan  tempat  untuk menitipkan  uang  dengan  aman  ( safe  keeping  function ),  kedua,  menyediakan  alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa ( transaction function ). 4
Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam membangun suatu  negara.  Peran  ini  terwujud  dalam  fungsi  bank  sebagai  lembaga  intermediasi keuangan yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat.  Pembiayaan  merupakan  fasilitas  yang sangat penting, karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber dana yang mudah untuk dicari serta tersedia banyak yang akan dikumpulkan menjadi modal bagi kegiatan operasional bank. Di Indonesia mengenal dua jenis bank Syariah yaitu: 5 Pertama; Bank Umum Syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya, yang dalam kegiatannya memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran.  Kedua;  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah. Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bank  Sentral  Indonesia  bukan  merupakan  bank  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  21  tahun  2008,  dikarenakan  bank  sentral  berfungsi  sebagai  lembaga dengan otoritas moneter, serta lembaga yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap  bank  lain  yang  ada  di  Indonesia,  sehingga  tidak  terikat  dengan  undang- undang tersebut. Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama bank  syariah.  Oleh  karena  itu,  pembiayaan  menjadi  sumber  pendapatan  utama  bank syariah. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan, dan senantiasa berada dalam kualitas yang baik.  Prinsip  syariah  yang  dipakai  sebagai  landasan  operasional  yang  harus diperhatikan  untuk  bank  syariah  diantaranya  adalah  sebagai  berikut: 6 a).  Bebas  dari bunga (riba); b).  Bebas dari  kegiatan  spekulatif non  produktif (judi: maysir );  c).  Bebas
3 Muhyiddin.  (2020).  Covid-19,  New  Normal  dan  Perencanaan  Pembangunan  di  Indonesia.  The Indonesian Journal of Development Planning Vol. IV No. 2 Juni 2020, 240.
4 Syafi'i,  Muhammad  Antonio;.  (2006).  Dalam Dasar-  Dasar  Manajemen  Bank  Syariah,  . Jakarta: Pustaka Alfabeta
5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
6 Hermawan, R. (2017). Dalam Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam . Duta Media Publishing.
dari  hal-hal  yang  meragukan (gharar) dan  bebas  dari hal-hal rusak (bathil) ;  d). Hanya membiayai kegiatan yang halal.
Dalam  praktiknya  semakin  berkualitas  pembiayaan  yang  diberikan  akan memperkecil resiko terhadap kemungkinan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang kurang baik, atau bahkan memburuk akan berdampak secara langsung pada penurunan pendapatan  dan  laba  yang  diperoleh  bank  syariah.  Penurunan  pendapatan  dan  laba tersebut  selanjutnya  menurunkan  kemampuan  bank  syariah  dalam  menyalurkan pembiayaan  lebih  lanjut  dan  menjalankan  bisnis  lainnya.  Kualitas  pembiayaan  yang kurang  baik  disebabkan  oleh  adanya  resiko  bisnis  yang  dihadapi  nasabah  yang menerima pembiayaan dan resiko yang terdapat pada bank syariah itu sendiri. Tingkat perolehan laba bank juga harus memperhatikan resiko yang akan dihadapi dalam hal penyaluran pembiayaan di masa mendatang. Secara umum jenis resiko yang mungkin terjadi  adalah  sebagai  berikut:  a).  Resiko  lingkungan  (resiko  yang  berkaitan  dengan lingkungan luar); b). Resiko manajemen (resiko yang berasal dari lingkup perusahaan); c).  Resiko  penyerahan  (resiko  yang  berkaitan  operasional,  teknologi  dan  strategi);  d). Resiko keuangaan.
Apabila faktor-faktor yang telah disebutkan diatas tidak terlaksana dengan baik maka  tentu  akan  menimbulkan  resiko  pembiayaan  bermasalah.  Resiko  pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena faktor tertentu. Salah satu faktor yang mungkin terjadi adalah  faktor  kegagalan  usaha  nasabah,  tidak  amanahnya  nasabah  dalam  mengelola dana  (penyalahgunaan  dana,  kurangnya  kemampuan  atau  komitmen  nasabah  dalam menjalankan usahanya), maupun kekurang-sempurnaan dalam melakukan analisis dan struktur fasilitas yang diberikan. Resiko pembiayaan bisa terjadi secara langsung dalam pemberian cash financing facility, maupun secara tidak langsung dalam pemberian non –  cash  financing  facility.  Pengelolaan  resiko  pembiayaan  yang  efektif  merupakan komponen penting bagi keberhasilan setiap organisasi perbankan.
Bank  konvensional  juga  lebih  ketat  menyeleksi  calon  debitur  untuk  menekan non-performing  loan  alias  kredit  macet.  Sedangkan  bank  syariah,  selain  berorientasi pada  keuntungan,  biasanya  mereka  mengedepankan  prinsip  dan  tujuan  untuk kemakmuran bersama serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, bank syariah kerap dihadapkan pada masalah kredit macet yang cukup tinggi.
Berdasarkan  konteks  penelitian  diatas,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih lanjut  mengenai  pembiayaan  bermasalah  ini  supaya  bisa  diperoleh  gambaran  yuridis mengenai timbulnya pembiayaan bermasalah di dunia perbankan syariah dan antisipasi serta  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  menyelesaikan  pembiayaan  bermasalah tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pihak bank syariah, dan mengangkat judul penelitian “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Indonesia”.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  normatif  dan empirisi. Pendekatan yang dilakukan berupa penyesuaian atau keselarasan asas hukum
yang telah ada pada masyarakat, sehingga memiliki kecenderungan mendapatkan hasil penelitian  bersifat  kualitatif,  yakni  dengan  topik  bahasan  atau  data  primer  mengenai pembiayaan bermasalah di PT Bank Syariah Indonesia Cabang Simprug Jakarta Selatan (sebelum  dan  sesudah  merger  bank)  yang  akan  dibahas  secara  evaluatif  disertai deskripsi.  Pada  penelitian  ini  dilakukan  teknik  observasi,  wawancara  maupun dokumentasi untuk memperoleh data yang selanjutnya dianalisa melalui Focus group discussion (FGD), studi kasus, teknik biografi maupun penggunaan bahan dokumenter maupun bahan visual. Total jumlah nasabah bermasalah periode November tahun 2019 dengan sampel 137 orang pembiayaan bermasalah kategori ringan dan kategori berat sebanyak 31 orang serta 62 orang sampel nasabah yang dikategorikan berat. Serta pada tahun 2021 dengan kasus pembiayaan bermasalah untuk sampelnya sebanyak 514 orang nasabah dan 213 orang nasabah untuk kategori berat.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Temuan Penelitian
Adapun  hasil  temuan  dari  penelitian  ini  berupa  jumlah  nasabah  bermasalah sebelum dan sesudah terjadi merger yang dapat dilihat pada Tabel 1. Dari tabel tersebut diperoleh jumlah nasabah bermasalah yang dikelompokkan tahapan penyelesaiannya sehingga menjadi data dengan Tabel 2.
Tabel 1. Jumlah Nasabah Bermasalah Sebelum dan Sesudah Terjadi Merger
Periode Keterangan Jumlah Nasabah Outstanding (Rp) Kategori Total November 2019 BSM (Sebelum Merger) 137 25.781.505.877 Ringan 168 31 5.837.349.757 Berat Desember 2020 Proses merger 179 23.211.892.966 Ringan 241 62 9.821.789.028 Berat Juli 2021 BSI (Sesudah Merger) 514 69.652.836.342 Ringan 727 213 57.091.670.020 Berat Tabel 2. Jumlah Nasabah Bermasalah Beserta Tahapan Penyelesaiannya Periode Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah Kategori Jumlah Nasabah Berdasarkan Tahapan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Penagihan Restrukturisasi Penebusan Nov 2019 137 Ringan 112 15 10 31 Berat 23 3 5
Des 2020 179 Ringan 33 119 27 62 Berat 27 13 21 Juli 2021 514 Ringan 264 242 8 213 Berat 144 62 7
Selanjutnya  dari  paparan  data  yang  dilampirkan  tersebut  akan  didapatkan persentase nasabah bermasalah dengan penyelesaian tahap penagihan (kolektabilitas I) dan restrukturisasi (kolektabilitas 2) maupun melalui proses penebusan (kolektabilitas 3). Pada tahun 2019 diperoleh kategori ringan dengan persentase sebesar 82% atau 112 sampel  dengan  penyelesaian  tahap  penagihan  dan  11%  atau  15  sampel  dengan penyelesaian tahap restrukturisasi serta 7% untuk tahap penebusan atau 10 sampel (lihat Gambar 1).
Temuan  berlanjut  pada  pembiayaan  bermasalah  untuk  kategori  berat  pada tahun 2019 didapati persentase sebesar 74% atau 23 sampel dalam dengan penyelesaian tahap  penagihan  dan  10%  atau  3  sampel  dengan  penyelesaian  tahap  restrukturisasi, serta 16% atau 5 sampel dengan penyelesaian penebusan (lihat Gambar 2).
Gambar 1. Persentase Pembiayaan Bermasalah Kategori Berat dan Kategori Ringan
Tahun 2019
Selanjutnya pada tahun 2020 kategori ringan diperoleh persentase sebesar 18% atau 33 sampel dalam dengan penyelesaian tahap penagihan dan 67% atau 119 sampel dengan  penyelesaian  tahap  restrukturisasi,  serta  15%  atau  27  sampel  dengan penyelesaian tahap penebusan.
Gambar 2. Persentase Pembiayaan Bermasalah Kategori Berat dan Kategori Ringan
Tahun 2020
Lalu didapatkan pula pada pembiayaan bermasalah untuk kategori berat pada tahun 2020 didapati persentase sebesar 45% atau 27 sampel dalam kategori berat dengan penyelesaian  tahap  penebusan  dan  21%  atau  13  sampel  dengan  penyelesaian  tahap restrukturisasi, serta 34% atau 21 sampel diselesaikan dengan tahap penebusan.
Gambar 3. Persentase Pembiayaan Bermasalah Kategori Berat dan Kategori Ringan
Tahun 2021
Pada  tahun  2021  kategori  ringan  diperoleh  persentase  sebesar  51%  atau  264 sampel dalam dengan penyelesaian tahap penagihan dan 47% atau 242 sampel dengan penyelesaian tahap restrukturisasi, serta 2% atau 8 sampel dengan penyelesaian tahap penebusan.  Lalu  didapatkan  pula  pada  pembiayaan bermasalah  untuk kategori  berat pada tahun 2021 didapati persentase sebesar 68% atau 144 sampel dalam kategori berat dengan  penyelesaian  tahap  penebusan  dan  29%  atau  62  sampel  dengan  penyelesaian tahap  restrukturisasi,  serta  3%  atau  7  sampel  diselesaikan  dengan  tahap  penebusan (lihat Gambar 3).
Dari  diagram  temuan  data  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  terjadi  lonjakan persentase  pada  jumlah  pembiayaan  bermasalah  yakni  dari  2%  menjadi  5%.  Hal  ini dikarenakan  adanya  pertambahan  jumlah  nasabah  akibat  merger  sebanyak  2,29  kali lipat,  sehingga  hal  ini  secara  logis  tentunya  berdampak  pada  terjadinya  lonjakan pembiayaan bermasalah sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2021.

## 2. Persentase Kumulatif Kategori Pembiayaan Periode Tahun 2019-2021
Dari  pemaparan  data  dan  temuan  penelitian  akan  dibuat  pembahasan  rinci mengenai perbedaan pada masing-masing angka persentase untuk tahun 2019 sebelum terjadinya merger bank dan tahun 2020 saat terjadinya transisi serta tahun 2021 pada saat terjadinya merger, sehingga menjadi data final PT. Bank Syariah Cabang Simprug seutuhnya. Untuk persentase kumulatif  Kategori Pembiayaan Periode Tahun 2019-2021 dapat diamati dari .
Dari  data  tersebut  terjadi  lonjakan  persentase  pada  jumlah  pembiayaan bermasalah yakni dari 2% menjadi 5% hal ini dikarenakan adanya pertambahan jumlah nasabah akibat merger sebanyak 2,29 kali lipat, sehingga hal ini secara logis tentunya berdampak  pada  terjadinya  lonjakan  pembiayaan  bermasalah  sepanjang  tahun  2019 hingga tahun 2021.
Gambar 4. Persentase Kumulatif Kategori Pembiayaan Tahun 2019-2021

## Tahun 2021

## 3. Pemahaman Pembiayaan Bermasalah dan Penyebabnya
Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diperkirakan Bank tidak akan terbayar kembali baik sebagian atau seluruhnya, atau nasabah tidak dapat membayar kembali kewajibannya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Bentuk penanganan pembiayaan bermasalah meliputi: a). Penagihan; b). Restrukturisasi; c). Penebusan.
Unit  kerja  yang  menangani  tergantung  dari  jenis  atau  tingkat  permasalahan yakni  untuk  pembiayaan  yang  layak  di  Restruktur  akan  ditangani  oleh  pihak  DRS, sedangkan untuk pelayanan yang tidak dapat di Restruktur akan ditangani oleh pihak DPB atau DPK. Sedangkan untuk penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilihat  pada  uraian  sebagai  berikut:  a).  Itikad  nasabah/pengurus  nasabah  tidak  baik (karakter tidak baik); b). Itikad pejabat Bank kurang/tidak baik; c). Usaha nasabah masih baru  atau  nasabah  baru  mulai  usaha;  d).  Investigasi  nasabah/usaha  nasabah  saat pemberian pembiayaan kurang detil; e). Pembiayaan yang diberikan over financing; f). Agunan < 100% atau sebagian besar milik pihak lain; g). Agunan tidak diikat dan/atau tidak  marketable;  h).  Monitoring  penggunaan  pembiayaan/usaha  nasabah  belum berjalan  baik;  i).  Nasabah  tidak  memiliki  dana  untuk  membayar  kewajiban;  j). Usaha nasabah menurun; k). Perputaran usaha nasabah melambat; l). Terjadi side streaming; m). Termin dialihkan ke bank lain tanpa persetujuan Bank; n). Nasabah terkena musibah kebakaran; o).  Pembiayaan diberikan kepada nasabah bodong/fiktif.

## 4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
a. Faktor Penting dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Berikut ini adalah faktor yang menjadi pertimbangan dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah: 1). Pemberi penjaminan adalah benar pemilik agunan; 2). Hal tersebut untuk menghindari gugatan dari pihak lain; 3). Agunan telah diikat sempurna sesuai  dengan  jenis  agunan;  4).  Apabila  tidak  diikat  sempurna,  maka  eksekusi  harus melalui  pengadilan  yang  membutuhkan  waktu,  tenaga,  dan  biaya  lebih  besar;  5). Agunan  marketable;  6).  Telah  dilakukan  penagihan  dan/atau  penyelamatan,  namun tidak berhasil; 7). Kolektabilitas nasabah telah masuk kategori NPF; 8). Sesuai ketentuan intern Bank, eksekusi agunan bisa dilakukan setelah nasabah menunggak kewajiban di
atas 100 hari; 9). Telah diberikan Surat Peringatan 1 s.d. 3/terakhir; 10). Pemberian Surat Peringatan  harus  sudah  dilakukan  sejak  H+16.  Sehingga  pada  H+90  telah  diberikan Surat peringatan III/Terakhir; 11). Kepada nasabah dan penjamin telah di surati bahwa agunan nya akan dieksekusi (lelang).

## b. Tahapan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Berikut  ini  adalah  tahapan-tahapan  dalam  menyelesaikan  pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia. 7 Diantaranya:
1). Dilakukan Penagihan (untuk nasabah kategori DPK);
2).  Restrukturisasi.  Restrukturisasi  merupakan  upaya  untuk  menyelamatkan pembiayaan  nasabah  guna  memperbaiki  kegiatan  pembiayaan  yang  mengalami kesulitan  untuk  memenuhi  kewajibannya.  Restrukturisasi  bisa  berupa  perpanjangan waktu  pembayaran  kredit,  dan  bisa  juga  dengan  cara  meringankan  cicilan  nasabah sesuai  dengan  kebijakan  yang  disepakati  oleh  pihak  bank  dan  nasabah.  Pemberian restrukturisasi menitikberatkan pada nasabah yang masih memiliki sumber penghasilan tetap.
3).  Penebusan  Agunan.  Penebusan  bisa  dilakukan  oleh  nasabah  atau  pihak ketiga dengan persetujuan nasabah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penebusan agunan:
a) Penawaran  penebusan  agunan  pada  dasarnya  dimulai  sejak  nasabah menunggak  kewajiban.  Namun  agar  nasabah/pemilik  agunan  tidak tersinggung, sebaiknya dimulai setelah nasabah diberikan Surat Peringatan II.
b) Penebusan  agunan  haruslah:  mendapat  persetujuan  nasabah  dan  pemberi penjaminan  (pemilik  agunan),  harga  penebusan  harus  optimal  dengan mengacu  ketentuan  yang  berlaku,  dan  terlebih  dahulu  dilakukan  penilaian agunan,  untuk  mengetahui  harga  terkini  sebagai  dasar  menetapkan  harga penebusan.
c) Dalam menetapkan harga penebusan, haruslah memperhatikan NJOP terkini.
d) Penyerahan  agunan  haruslah  diberikan  kepada  pihak  yang  berhak  dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Agar  ditegaskan  kepada  nasabah,  apabila  bank  telah  memberikan  Surat Peringatan III, maka itu sebagai indikasi Bank segera akan melakukan lelang agunan.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  data  temuan  penelitian  maka  dalam  penulisan  Tugas  Akhir  ini memiliki kesimpulan yakni sebagai berikut:
7 Sesi Wawancara dengan pihak PT.Bank Syariah Indonesia Cabang Simprug Jakarta Selatan
1. Strategi  dalam  menangani  pembiayaan  bermasalah  pada  PT  Bank  Syariah Indonesia  dari  sebelum merger  (tahun  2019)  serta  proses  transisi  (tahun 2020) sampai  dengan  sesudah  merger  (tahun  2021)  meliputi  tahapan  penagihan, restrukturisasi  hingga  tahap  penebusan.  Tahapan  penagihan  melalui  telepon, apabila  yang  bersangkutan  tidak  dapat  dihubungi  maka  akan  didatangi  ke domisili  nasabah  tersebut  serta  jika  masih  tidak  terselesaikan  maka  akan dilayangkan surat SP I sebagai dasar somasi. Sedangkan untuk restrukturisasi akan  dilakukakn  apabila  yang  bersangkutan  tidak  mampu  membayar  tetapi masih  berpenghasilan  tetap  dan  beritikad  baik  untuk  membayar  maka pembayaran  tagihan  selanjutnya  akan  disesuaikan  berdasarkan  kemampuan dengan cara memperpanjang waktu pelunasan kredit atau memperkecil cicilan perbulan.  Selanjutnya  adalah  tahapan  penebusan  anggunan  yang  ditempuh berdasarkan  persetujuan  nasabah  bahwa  yang  bersangkutan  tidak  dapat membayar tagihan pembiayaannya sehingga memungkinkan pihak bank untuk melelang angunan tersebut.
2. Faktor-faktor  penyebab  pembiayaan  bermasalah  pada  PT  Bank  Syariah Indonesia  adalah  berdasarkan  faktor  internal  dan  eksternal.  Adapun  faktor internal  (berasal  dari  pihak  bank)  yang  mungkin  terjadi  seperti  itikad  pejabat Bank  kurang  atau  tidak  baik,  investigasi  nasabah  saat  pemberian  pembiayaan kurang  detil,  monitoring  penggunaan  pembiayaan  atau  usaha  nasabah  belum berjalan  baik  ataupun  pembiayaan  diberikan  kepada  nasabah  fiktif  sedikit banyaknya akan mempengaruhi kesehatan pembiayaan. Sedangkan pada faktor eksternal  (dari  pihak  nasabah)  yang  dapat  memperburuk  kondisi  kesehatan pembiayaan  antara  lain  adalah  nasabah  masih  baru  atau  nasabah  baru  mulai usaha,  perputaran  usaha  melambat  sehingga  tidak  dapat  menghasilkan  dana untuk membayar kewajiban. Ada pula nasabah terkena musibah, agunan tidak diikat dan tidak bernilai (marketable), serta agunan yang kurang dari 100% atau sebagian besar dimiliki pihak lain.

## REFERENSI
Afila, M. N. (2018). Skripsi : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Karena Force Majeure (Studi  Kasus  KSPPS  Karisama  Cabang  Grabag  Magelang).  Yogyakarta: Universitas Islam Negerei Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Anshori, A. G. (2018). Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia (Hal. 220).  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Arifin, Z. (2009). Dalam Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Azkia Publisher. Astarina, Ivalaina; Hapsila, Angga;. (2019). Dalam Manajemen Perbankan (Hal. 12-13). Yogyakarta: CV.Budi Utama.
BSI  (2021,  Januari  12).  Sejarah  Perusahaan.  Diambil  dari  www.bankbsi.co.id: https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami
Fitrah, M., dan Lutfiyah. (2017). Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan dan Studi kasus. Sukabumi : jawa Barat: CV jejak.
Hardani.  (2020).  Dalam  Metode  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif.  Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu : CV. Pustaka Imu Group Yogyakarta.
Hermawan, R. (2017). Dalam Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam. Duta Media Publishing. Kasmir.  (2012).  Dalam  Bank  Dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya.  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Muhyiddin.  (2020).  Covid-19,  New  Normal  dan  Perencanaan  Pembangunan  di Indonesia. The Indonesian Journal of Development Planning Vol. IV No. 2 Juni 2020, 240.
Muktar,  B.  (2016).  Dalam  Bank  Dan  Lembaga  Keuangan  Lain  (Hal.  130-131).  Jakarta:
Kencana.
Noor, J. (2017). Dalam Metodologi Penelitian ; Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah. Jakarta: KENCANA : PT. Fajar Interpratama Mandiri.
Nuraini, K. R. (2019). Skripsi : Analisis Sosialisasi Literasi keuangan Syariah Oleh Bank MAndiri  Syariah  Terhadap  Pengguan  Jasa  Perbankan  Syariah  Sebagai  Upaya Meningkatkan  Sharia  Finacial  Inclusion.  Lampung:  Universitas  Islam  Negeri Raden Intan Lampung.
Paramitha,  D.  (2019).  Skripsi  :  Analisis  Mekanisme  Penyelesaian  Pembiayaan Bermasalah Griya iB Hasanah Pada BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat. Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah.
Qadar, L. (2016). Skripsi : Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT. Bank Syariah Mandiri. Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah.
Saraswati,  Meutea;  Nuzula,  Nila  Firdausi;.  (2019).  Penerapan  Penilaian  Prinsip  5C Sebagai  Upaya  Untuk  Mencegah  Terjadinya  Pembiayaan  Bermasalah.  Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 66 No.1 Januari 2019.
Sari, B. N. (2018). Skripsi : Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Siyoto,  S.,  dan  Sodik,  M.  A.  (2015).  Dalam  Dasar  Metodologi  Penelitian.  Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
Syafi'i, Muhammad Antonio;. (2006). Dalam Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah, . Jakarta: Pustaka Alfabet a.
Syaifuddin, D. T. (2007). In M. P. Praktis). Kendari: Unhalu Press.
Undang-Undang No. 21. (2008). Perbankan Syariah.
Undang-Undang No. 10. (1998). Perbankan.