## KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian

## Muliadi Anangkota
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih Papua
email: anangkota@gmail.com

## ABSTRAK
Sistem pemerintahan yang dipraktekkan diberbagai negara saat ini cenderung mengalami perubahan.  Beberapa  negara  memiliki  ciri  khas  tersendiri  dalam  penyelenggaraan eksistensi negera. Ciri khas negara tersebut salah satunya adalah dengan memiliki sistem pemerintahan.  Tulisan  ini  merupakan  hasil  kajian  konsep  teoritis  tentang  klasifikasi sistem  pemerintahan  yang  hingga  kini  masih  dipraktekkan  di  berbagai  negara.  Metode kajian  menggunakan  metode  studi  literatur  dengan  pendekatan  deskriptif.  Hasil pengkajian  menunjukkan  bahwa  secara  klasifikasi,  sistem  pemerintahan  saat  ini  terdiri atas  sistem  pemerintahan  parlementer,  presidensial,  campuran  dan  referendum.  Sistem pemerintahan  menjadi  salah  satu  faktor  penentu  keberlangsungan  kehidupan  bernegara. Disi  lain  pemerintahan  akan  berjalan  efektif  dan  normal  mana  kala  sistem  yang  dipilih dan digunakan sesuai dengan karakter kondisi sosial politik negara.
Kata Kunci: Klasifikasi, Sistem Pemerintahan, Negara

## ABSTRACT
The system of government that practiced in many countries today tend to experience the changes.  Some  countries  have  special  characteristics  of  its  own  in  the  event  of  the existence  of  the  country.  Characteristic  of  the  country  one  is  to  have  a  system  of government.  This  article  is  the  result  of  the  study  the  theoretical  concept  about  the classification  system  of  government  that  until  now  still  practiced  in  various  countries. Study  method  using  the  methods  of  the  study  of  literature  with  descriptive  approach. Study  results  showed  that in  the  classification  of  the system  of  government  is  currently consists of the parliamentary system, presidential, mixture and a referendum. The system of government to be one of the determining factors in the sustainability of the statehood. On the other the government will run effectively and normal where the old system that is selected and used in accordance with the social political conditions character state.
Keywords: classification;governance system; state

## PENDAHULUAN
Dalam penyelenggaraan pemerintahan,  sistem  pemerintahan menjadi  salah  satu  faktor  penentu keberlangsungan kehidupan bernegara. Pemerintahan akan berjalan  efektif  dan  normal  mana kala sistem yang dipilih dan digunakan  sesuai  dengan  karakter kondisi  sosial  politik  negara.  Jika sistem pemerintahan yang digunakan tidak  sesuai  maka  dipastikan  akan
menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya  para  pelaksana  tugas pemerintahan semakin kerepotan dan kesusahan dalam menjalankan fungsinya.
Jika  dikaitkan  dengan  konsep sistem,  maka  pemerintahan  adalah kesatuan  unsur-unsur  yang  saling berhubungan  dan  berfungsi  dalam rangka pencapaian tujuan  yang ingin dicapai.  Tujuan  negara  tentunya adalah  menjamin  keberlangsungan eksistensi  unsur  unsur  yang  ada dalam  negara  tersebut.  Pemerintahan dan  rakyat  menjadi  unsur  utama penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu sistem pemerintahan dapat dikatakan  sebagai  keseluruhan  unsur –  unsur  yang  terdapat  dalam
pemerintahan  yang  berfungsi  dan saling berhubungan untuk menjalankan  kegiatan  pemerintahan dalam  rangka  pencapaian  tujuan pemerintahan. Dalam memahami sistem
pemerintahan  bisa  diartikan  dari sudut  pandang  sempit  dan  luas. Secara  sempit  sistem  pemerintahan diartikan  sebagai  penyelenggaraan pemerintahan  yang  hanya  dilakukan oleh  legislatif.  Sedangkan  dari  sudut pandang  luas  sistem  pemerintahan merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan tidak hanya eksekutif melainkan juga melibatkan  legislatif  dan  yudikatif. Sistem pemerintahan secara
sederhana  diartikan  sebagai  tata  cara penyelenggaraan kekuasaan dan
kewenangan  negara  oleh  lembaga lembaga negara. Secara teoritis sistem pemerintahan mengalami
perkembangan  dari  klasik  hingga modern.  Beberapa  para  ahli  telah menguraikan  sejarah  perkembangan sistem  pemerintahan  yang  sudah dipraktekkan  oleh  berbagai  negara. Mulai dari presidensial, parlementer , quasi maupun referendum .  Dari keempat pembagian sistem pemerintahan  tersebut,  masing  – masing  memiliki  kelebihan  dan kelemahan. Tentunya dalam berkehidupan bernegara, maka konsekuensinya  akan  memilih  salah satu dari keempat sistem pemerintahan tersebut. Oleh  karena  itu  pengetahuan akan  konsep  dan  teori  sistem pemerintahan
menjadi alasan mendasar  untuk  memahami  sistem pemerintahan yang telah berlangsung diberbagai  negara.  Salah  satunya adalah
dengan mempelajari perkembangan  penggunaan  sistem pemerintahan diberbagai negara pada masa  –masa  tertentu.  Berdasarkan pemikiran  tersebut  maka  dalam makalah  ini  penulis  mengkaji  teori sistem pemerintahan
yang dikemukakan  oleh  para  ahli  dari berbagai  sumber  yang  penulis  telah dapatkan.

## PEMBAHASAN
1. Hakikat Sistem Pemerintahan
Menurut  (Sarundajang, 2012) 1 , sistem  pemerintahan  adalah  sebutan populer  dari  bentuk  pemerintahan. Hal  didasari  dari  pemikran  bahwa bentuk  negara  adalah  peninjauan secara  sosiologis,  sedangkan  secara yuridis disebut bentuk pemerintahan, yaitu  sistim  yang  berlaku  yang menentukan  bagaimana  hubungan antara  alat  perlengkapan  negara diatur  oleh  konstitusinya.  Karena  itu bentuk pemerintahan sering dan lebih populer disebut sebagai sistem pemerintahan. Lebih lanjut (Sarundajang, 2012) 2 menghubungkan sistem pemerintahan  dengan  konsep  sistem, yaitu  sebagai  suatu  susunan  atau tatanan  berupa  suatu  struktur  yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen – komponen yang berkaitan  satu  sama  lain  secara teratur dan terencana untuk mencapai tujuan.  Apabila  salah  satu  bagian tersebut berfungsi melebihi wewenangnya atau kurang berfungsi, maka akan mempengaruhi komponen yang  lainnya.  Oleh  karena  itu menurut  (Sarundajang,  2012)  sistem pemerintahan  dapat  disebut  sebagai keseluruhan dari susunan atau tatanan  yang  teratur  dari  lembaga  – lembaga  negara  yang  berkaitan  satu dengan  yang  lainnya  baik  langsung ataupun  tidak  langsung  menurut
1 Sarundajang,  S.  H.  (2012). Babak  Baru Sistim Pemerintahan. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, h.33
2 Ibid., h.33
suatu  rencana  atau  pola  untuk mencapai tujuan negara tersebut.
Menurut  (Sarundajang, 2012) 3 , di dunia ini terdapat sistem pemerintahan  dimana  ada  hubungan yang erat  antara kekuasaan eksekutif dengan parlemen. Kedua lembaga ini saling  tergantung  satu  dengan  yang lainnya.  Eksekutif  yang  dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dibentuk oleh Parlemen dari Partai/Organisasi  yang  mayoritas  di Parlemen. Kemudian,
sistem pemerintahan dimana ada pemisahan yang  tegas  antara  lembaga  legislatif (Parlemen dengan lembaga eksekutif dan  juga  dengan  lembaga  judikatif). Selain  itu  juga  sistem  pemerintahan dengan  pengawasan  langsung  oleh rakyat  terhadap  lembaga  legislatif. Dalam  sistem  ini  parlemen  tunduk kepada  kontrol  langsung  dari  rakyat. Selain ketiga itu terdapat juga sistem pemerintahan  yang  memadukan  tiga sistem  tersebut  yang  disebut  dengan sistem pemerintahan campuran.
Untuk lebih jelasnya berbagai sistem pemerintahan tersebut akan di uraikan  secara  lengkap  pada  bagian jenis sistem pemerintahan. Berdasarkan uraian diatas,
maka pada hakikatnya kajian tentang sistem  pemerintahan  adalah  kajian tentang bagaimana lembaga –
lembaga  negara  bekerja  dengan memperhatikan  tingkat  kewenangan dan pertanggungjawaban antar lembaga  negara.  Disisi  lain  juga sistem  pemerintahan  lebih  berfokus 3 Ibid., h.33
pada  kedudukan  antara  lembaga legislatif  (parlemen)  dan  eksekutif. Apakah  legislatif  yang  lebih  tinggi dari eksekutif atau sebaliknya eksekutif  lebih  tinggi  dari  pada parlemen.  Selain  itu  juga  bagaimana tingkat  pengaruh  kekuasaan  dalam menentukan  arah  keputusan  negara apakah  legislatif  atau  eksekutif. Sistem  pemerintahan  juga  mengkaji bagaimana pembentukan dan pertanggungjawaban kabinet / menteri apakah dibentuk oleh legislatif  atau  ekseutif.  Apakah menteri  bertanggung  jawab  kepada legislatif atau yudikatif. Kesemuanya itu  adalah  bagian  dari  hakikat  kajian sistem pemerintahan.

## 2. Jenis Sistem Pemerintahan
Seperti  yang  sudah  disebut pada  hakikat  pemerintahan  bahwa sistem  pemerintahan  sesungguhnya lebih  berfokus  pada  seberapa  besar peran,  kedudukan,  dan  kewenangan antara  lembaga  legislatif    dan eksekutif  serta  rakyat.  Maka  berikut ini  penulis  menyajikan  jenis  sistem pemerintahan yang  dikemukakan oleh para ahli.
a. Sistem Pemerintahan

## Parlementer
Menurut    (Syafiie,  2011) 4 , sistem  parlementer  digunakan  untuk mengawasi  eksekutif  oleh  legislatif, jadi  kekuasaan  parlemen  lebih  besar dari pada eksekutif. Dalam sistem ini
4 Syafiie, I. K. (2011). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT. Refika Aditama, h.88 Dewan Menteri ( kabinet) bertanggungjawab  kepada  parlemen. Lebih  lanjut  diuraikan  (Syafiie,
2011) 5 , sistem menggambarkan keadaan  dimana  lembaga  eksekutif bertanggungjawab  kepada  lembaga legislatif membutat lembaga eksekutif  dapat  dijatuhkan  oleh legislatif melalui mosi tidak percaya. Akan tetapi karena eksekutif (perdana menteri) memiliki kedudukan  yang  kuat  karena  berasal dari suara mayoritas parlemen, maka perdana menteri sulit untk dijatuhkan. Sistem  parlementer  mempunyai kriteria  adanya  hubungan  antara legislatif  dengan  eksekutif,  dimana satu  dengan  yang  lain  dapat  saling mempengaruhi. Pengertian mempengaruhi  di  sini  adalah  bahwa salah satu pihak mempunyai kemampuan kekuasaan (Power Capacity) untuk  menjatuhkan  pihak lain  dari  jabatannya. Alan  R.  Ball dalam (Mariana, Paskalina, & Yuningsih, 2007) 6 menamakan sistem  pemerintahan  parlementer  ini dengan  sebutan the  parliamentary types  of  government dengan  ciri-ciri
sebagai berikut :
(1) Kepala negara hanya mempunyai kekuasaan  nominal.  Hal  ini berarti  bahwa  kepala  negara hanya  merupakan  lambang  / simbol  yang  hanya  mempunyai tugas-tugas  yang  bersifat  formal,
5 Ibid., h.88
6 Mariana, D., Paskalina, C., & Yuningsih, N. Y.
(2007). Perbandingan Pemerintahan. Jakarta: Universitas Terbuka, h.10
sehingga  pengaruh  politiknya terhadap kehidupan negara sangatlah kecil.
(2) Pemegang  kekuasaan  eksekutif yang  sebenarnya/  nyata  adalah perdana  menteri  bersama-sama kabinetnya yang dibentuk melalui lembaga legislatif/ parlemen; dengan demikian kabinet sebagai pemegang kekuasaan  eksekutif  riil  harus bertanggung jawab kepada badan legislatif/parlemen dan harus meletakkan jabatannya bila parlemen tidak mendukungnya.
(3) Badan  legislatif  dipilih  untuk bermacam-macam  periode  yang saat pemilihannya ditetapkan oleh kepala negara atas saran dari perdana menteri. SL  Witman  dan  JJ.Wuest dalam (Syafiie, 2011) 7 mengemukakan empat ciri dan syarat sistem  pemerintahan  parlementer,
yaitu:
(1) it  is  based  upon  the  diffusion  of powers principle
(2) there  is  mutual  responsibility between  the  executive  and  the legislature, hence
(3) the  executive  may  dissolve  the legislature  or  the  must  resign together with the
(4) rest  of  the  cabinet  when  his policies  are  nt  longer  accepted by the majority of
(5) the membership in the legislature
(6) there  is  mutual  responsibility
7 Inu Kencana Syafiie, op. cit., h.90, lihat juga Mariana, D., Paskalina, C., & Yuningsih, N. Y. (2007)., h.13
between  the  executive  and  the cabinet
(7) the  executive  (prime  minister, premier  or  chancellor)  is  chosen by the titular
(8) head  of  state  (Monarch  or President,  according  to  the support of the majority
(9) in the legislature.
Agak  berlainan  dengan  C.F.
Strong dalam    (Mariana,  Paskalina, & Yuningsih, 2007) 8 yang menamakan  sistem  pemerintahan parlementer  itu  dengan  istilah the parliamentary  executive yang  ciri- cirinya sebagai berikut:
(1) Anggota  kabinet  adalah  anggota parlemen;  ciri  ini  berlaku  antara lain  di  Inggris  dan  Malaysia, sedang di negara-negara lain ciri ini sudah mengalami modifikasi.
(2) Anggota harus mempunyai
pandangan  politik  yang  sama dengan  parlemen;  ciri  ini  antara lain  berlaku  di  Inggris,  sedang negara-negara  yang  yang  tidak menganut  sistem  dua  partai,  hal itu  sering  dilakukan  melalui kompromi di  antara partai-partai yang mendukung kabinet.
(3) Adanya  politik  berencana  untuk dapat  mewujudkan  programnya; Ciri ini tampak universal.
(4) Perdana  menteri  dan  kabinetnya harus bertanggung jawab kepada badan legislatif/parlemen.
(5) Para menteri mempunyai kedudukan  di  bawah  perdana menteri;
8 Mariana, D., Paskalina, C., & Yuningsih, N. Y., op. Cit., h.11
Dari apa yang telah dikemukakakan  baik  oleh  Alan  R. Ball  maupun  oleh  C.F.  Strong tersebut menurut (Mariana, Paskalina,  &  Yuningsih,  2007) 9 belum  terlihat  adanya  satu  ciri  yang sangat penting yaitu adanya kewenangan  bagi  kepala  negara untuk membubarkan parlemen. Dikatakan  ciri  ini  penting  justru karena  ia  dapat  dijadikan  sarana untuk  menekan  sekecil  mungkin kelemahan sistem pemerintahan parlementer  yaitu  ketidakstabilan pemerintahan . Bahkan tidak berlebihan  kalau  dikatakan  bahwa kewenangan  kepala  negara  (unsur eksekutif) untuk membubarkan
parlemen,  adalah  dalam  rangka menjaga titik keseimbangan ( balance of  power )  antara  eksekutif  dengan legislatif.  Sebab,  secara  psikologis parlemen  akan  lebih  berhati-hati menjatuhkan kabinet sehingga parlemen tidak mengumbar kewenangannya  untuk  menjatuhkan mosi  tidak  percaya  kepada  kabinet, karena  pada  gilirannya  parlemen akan  dapat  dijatuhkan  juga  oleh eksekutif (kepala negara).
Berhubung  dengan  hal  itu, mengutip pendapat dari Mr. Achmad Sanusi dalam (Mariana, Paskalina, & Yuningsih,  2007) 10 tentang  ciri-ciri sistem  pemerintahan  parlementer yaitu :
(1) Kedudukan  kepala  negara  tidak dapat diganggu gugat.
(2) Kabinet  yang  dipimpin  oleh
9 Ibid., h. 12 . 10 Ibid.,
perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen.
(3) Susunan  personalia  dan  program kabinet  didasarkan  atas  suara terbanyak di parlemen.
(4) Masa jabatan kabinet tidak ditentukan  dengan  tetap  atau pasti berapa lamanya.
(5) Kabinet  dapat  dijatuhkan  pada setiap  waktu  oleh  parlemen, sebaliknya parlemen dapat dijatuhkan oleh pemerintah. Jika digambarkan, maka sistem  pemerintahan  presidensial dapat  digambarkan  seperti  pada gambar di bawah ini.
Gambar 1. Sistem Pemerintahan Parlementer
(sumber : Syafiie, 2011) 11
Raja, Ratu, Kaisar, Sultan, Pangeran, Presiden
(Kepala Negara) Perdana Menteri Sebagai Kepala Pemerintahan (Eksekutif) Dibantu oleh Menteri –Menteri (Kabinet Anggota Parlemen (Legislatif) Partai – Partai Rakyat Saling Menghormati Saling Mosi Dukungan / Tidak Percaya PEMILU Artikulasi Kepentingan Laporan Pertanggungjawaban
Dari gambar 1, dapat dijelaskan  sebagai  berikut,  sistem pemerintahan parlementer menempatkan kepala negara terpisah dengan  kepala  pemerintahan.  Dalam prakteknya  kepala  negara  dipegang oleh  seorang  Raja,  Ratu,  Kaisar, Sultan,  Pangeran  dan  Presiden. Kepala  negara  hanya  berfungsi sebagai  simbol  persatuan,  sehingga hanya  terlihat  fungsinya  pada  saat acara acara resmi kenegaraan.
Sedangkan  yang  menjalankan  roda pemerintahan  adalah  seorang  kepala pemerintahan  yang  dipegang  oleh
Perdana  Menteri.  Perdana  Menteri berasal dari partai mayoritas pemenang  pemilu  dalam  Parlemen. Hanya saja menteri – menteri (dewan
Kabinet)  dibentuk  oleh  Parlemen. Sehingga  para  menteri  –  menteri akan bertanggungjawab kepada parlemen. Situasi ini sering membuat kedudukan perdana menteri terancam dijatuhkan  oleh  parlemen  jika  ada mosi  tidak  percaya  dari  parlemen. Namun dalam prakteknya kedudukan perdana menteri sangat kuat dan sulit untuk  dijatuhkan  karena  perdana menteri berasal dari partai mayoritas.
Para anggota Parlemen
berasal  dari  proses  politik  yaitu pemilihan  umum  yang  dilaksanakan oleh  negara  dengan  melibatkan rakyat sebagai pemilih. Dalam hal ini maka pilihan rakyat akan menentukan  anggota  parlemen  yang diharapkan  dapat  menjawab  aspirasi masyarakat (artikulasi kepentingan).

## b. Sistem Pemerintahan
Presidensial Menurut (Syafiie, 2011) 12 , sistem ini presiden (eksekutif) memiliki  kekuasaan  yang  kuat, karena  selain  kepala  negara  presiden juga  sebagai  kepala  pemerintahan yang  sekaligus  mengetuai  kabinet (dewan  menteri).  Oleh  karena  itu agar tidak menjurus kepada
diktatorisme, maka  diperlukan check and  balnces, antara  lembaga  tinggi negara, inilah yang kemudian disebut dengan cheking power with power. Konsep senada juga dikemukakan oleh (Sarundajang, 2012) 13 , sistem presidensial menempatkan presiden sebagai kepala  negara  sekaligus  menjadi kepala  eksekutif.  Presiden  bukan dipilih oleh Parlemen, tetapi bersama Parlemen  dipilih  secara  langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
Karena itu Presiden tidak bertanggungjawab  kepada  Parlemen, sehingga  Presiden  dan  kabinetnya tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen.  Sebaliknya  presiden  pun tidak membubarkan parlemen. Kedua lembaga  ini  melaksanakan  tugasnya sesuai  dengan  ketentuan  konstitusi dan berakhir masa jabatannya.
Lebih  lanjut,  (Sarundajang, 2012) 14 mengemukakan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial  menempatkan  eksekutif dan  legislatif  adalah  sama.  Dalam melaksanakan tugasnya presiden
12 Inu Kencana Syafiie, op. cit., h. 90.
13 Sarundajang, S.H., op. cit., h.35
14 op. cit., h.36-37
sebagai kepala eksekutif (pemerintahan) dan sekaligus sebagai kepala negara memilih dan mengangkat menteri –  menteri sebagai  pembantu  presiden.  Menteri – menteri tersebut tidak bertanggungjawab kepada badan legislatif seperti  yang terdapat dalam sistem  pemerintahan  parlementer, melainkan  kepada  presiden  yang telah memilih dan mengangkatnya.
Alan  R.  Ball  menamakan sistem  pemerintahan  presidensiil  itu sebagai the  presidential  type  of government .  Sedangkan  C.F.  Strong memberi nama the non parliamentary atau the fixed executive . Sementara itu R. Kranenburg    dalam    bukunya Political    Theory menggunakan istilah    “pemerintahan  perwakilan rakyat dengan pemisahan kekuasaan” (Mariana,  Paskalina,  &  Yuningsih, 2007) 15 .  Jadi  setidak-  tidaknya  ada tiga  istilah  yang  digunakan  untuk menyebut sistem pemerintah presidensiil yaitu :
(1) Presidential type of government
(pemerintahan dengan tipe presidensiil).
(2) Non parliamentary (non parlementer) atau fixed executive (jabatan eksekutif yang pasti).
(3) Separation of power (sistem pemisahan kekuasaan).
Menurut  S.L  Witman  dan  J.J
Wuest dalam (Syafiie, 2011) 16 mengemukakan empat ciri dan syarat
15 Mariana, Paskalina, & Yuningsih, op. cit., h.19.
16 Inu Kencana Syafiie, op. cit., h.90, lihat juga Mariana, Paskalina, & Yuningsih, h.21.
sistem  pemerintahan  presidensiil, yaitu:
(1) It is based upon the separation of power principle
(2) The  executive  has  no  power  to dissolvethe  legislature  nor  must he  resign  when  he  loses  the support  of  the  majority  of  its membership
(3) There is no mutual responsibility between  the  president  and  his cabinet, thelatter is wholly responsible to the chief executive
(4) The  executive  is  chosen  by  the electorate
Dari  urain  diatas,  maka  dapat dikemukakan  beberapa  ciri  –  ciri sistem  pemerintahan  presidensial, yaitu :
(1) Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan (2) Presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi oleh dewan pemilih dan belakangan peranan dewan pemilih tidak tampak lagi sehingga dipilih oleh rakyat
(3) Presiden berkedudukan sama dengan legislatif
(4) Kabinet dibentuk oleh Presiden, sehingga kabinet bertanggungjawab kepada presiden
(5) Presiden  tidak  dapat  dijatuhkan oleh  badan  legislatif,  begitupun sebaliknya  Presiden  tidak  dapat membubarkan badan legislatif. Menurut (Sarundajang, 2012) 17 , sistem pemerintahan
presidensial memiliki kelebihan yaitu
17 Sarundajang, S.H., op. cit., h. 36-37
pemerintahan  yang  dijalankan  oleh eksekutif  berjalan  relatif  stabil  dan sesuai dengan batas waktu yang telah diatur dan ditetapkan dalam konstitusi.  Sedangkan  kelemahan dari sistem pemerintahan presidensial  adalah  setiap  kebijakan pemerintahan yang diambil merupakan bargaining position antara  pihak  legislatif  dan  eksekutif yang  berarti  terjadi  pengutamaan
sikap representatif – elitis dan bukan
partisipatif – populis.
Sistem pemerintahan presidensial  memisahkan  kekuasaan yang tegas antara lembaga Eksekutif, Legislatif  dan  Yudikatif,  sehingga antara  yang  satu  dengan  yang  lain seharusnya tidak dapat saling mempengaruhi.  Menteri  –  menteri tidak bertanggungjawab kepada Legislatif,  tetapi  bertanggungjawab kepada  Presiden  yang  memilih  dan mengangkatnya,  sehingga  menteri  – menteri  tersebut  dapat  diberhentikan oleh  presiden  tanpa  persetujuan badan legislatif.
Untuk  lebih  jelasnya  maka Sistem  pemerintahan  presidensial dapat  digambarkan  seperti  pada gambar berikut ini.
Gambar 2. Sistem Pemerintahan Presidensial Sumber : Syafiie, (2011) 18
Pelantikan, pemberhentian dan pertanggungjawaban Legislatif (Parlemen) Eksekutif  (Presiden) Menteri – Menteri (Kabinet) Rakyat Cheking and Balance Pemilu Pemilu Artikulasi kepentingan
Pada gambar 2, dapat diuraikan  sebagai  berikut,  sistem pemerintahan presidensial menempatkan  legislatif  (parlemen) sejajar  dengan  Eksekutif  (presiden). Hal  ini  dikarenakan  kedua  lembaga ini  baik  legislatif  maupun  eksekutif dipilih  oleh  rakyat  melalui  suatu pemilihan umum. Keadaan ini membuat  antar  lembaga  tidak  dapat saling  menjatuhkan,  namun  tetap terjadi cheking  and  balance. Untuk membantu  tugas-  tugas  presiden sebagai  kepala  negara  dan  sekaligus sebagai  kepala  pemerintahan  maka dibentuklah  kabinet  yang  terdiri  dari para menteri –  menteri  yang berdasarkan kehendak seorang presiden. Artinya, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian menteri – menteri adalah kewenangan presiden. Sehingga para menteri  bertanggung  jawab  kepada seorang presiden. c. Sistem Pemerintahan Campuran (Quasi) Sistem  campuran  atau quasi adalah  sistem  pemerintahan  yang memadukan  kelebihan  dari  sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Dalam sistem ini diusahakan  hal-hal  yang  terbaik  dari kedua  sistem  pemerintahan  tersebut.
Dalam  sistem  pemerintahan  ini,
selain  memiliki  Presiden  sebagai
Kepala Negara, juga memiliki Perdana  Menteri  sebagai  kepala Pemerintahan untuk memimpin kabinet yang bertanggungjawab kepada parlemen. Bila presiden tidak
diberi  posisi  dominan  dalam  sistem pemerintahan  ini,  presiden  tidak lebih  dari  sekedar  lambang  dalam pemerintahan.  Akan  tetapi  presiden tidak  bisa  dijatuhkan  oleh  parlemen, bahkan presiden dapat membubarkan parlemen.
Menurut  (Syafiie,  2011) 19 , sistem ini diusahakan hal  – hal  yang terbaik  dari  sistem  pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidesial.  Sistem  ini  terbentuk  dari sejarah perjalanan pemerintahan suatu negara.
Seperti  halnya  presidensial dan  parlementer,  menurut  (Mariana,
Paskalina,  &  Yuningsih,  2007) 20
keuntungan dengan penggunaan istilah sistem pemerintahan campuran  yaitu  dapat  menimbulkan kesan bahwa jenis sistem pemerintahan  terakhir  ini  masih mempunyai  hubungan  yang  erat dengan sistem pertama (parlementer) dan  sistem  kedua  (presidensiil)  yang kesemuanya itu berada dalam kerangka  sistem  politik  demokrasi liberal atau demokrasi modern.
Oleh  (Mariana,  Paskalina,  &
Yuningsih,  2007) 21 menyebutkan bahwa berhubung sistem pemerintahan  campuran  ini  sangat khas  maka  perlu  ditentukan  ciri-ciri utamanya, yaitu :
(1) Menteri-menteri dipilih oleh parlemen.
(2) Lamanya  masa  jabatan  eksekutif ditentukan  dengan  pasti  dalam
19 Inu Kencana Syafiie, op. cit., h.93.
20 Mariana, Paskalina, & Yuningsih, op. cit., h.32.
21 Mariana, Paskalina, & Yuningsih, loc. cit.
konstitusi. (3) Menteri-menteri tidak bertanggung  jawab  baik  kepada parlemen maupun kepada presiden. Lebih  lanjut  diuraikan  oleh
(Mariana,  Paskalina,  &  Yuningsih, 2007) 22 bahwa  ciri  yang pertama adalah  merupakan  ciri  pokok  dari sistem  parlementer,  sedangkan  ciri yang kedua adalah  merupakan  ciri pokok  dari  sistem  pemerintahan presidensiil.  Ciri  yang ketiga adalah ciri  yang  tidak  terdapat  baik  dalam sistem  pemerintahan  parlementer maupun  dalam  sistem  pemerintahan presidensiil.  Justru  ciri  ketiga  ini adalah  merupakan  konsekuensi  dari dianutnya  ciri  pertama  dan  kedua secara bersama-sama.
Lain  halnya  dengan  pendapat sebelumnya,  menurut  (Sarundajang,
2012) 23 ,  untuk  mengulas  sistem pemerintahan campuran dalam literatur  tata  pemerintahan  banyak berkaitan  dengan  terminologi semi presidensial dan semi parlementer.
d. Sistem Pemerintahan

## Referendum
Tidak  banyak  negara  yang menggunakan  sistem  referendum. Menurut    (Sarundajang,  2012) 24 munculnya  sistem  referendum  selalu dikaitkan  dengan  negara  Swiss.  Hal ini  disebabkan  hanya  negara  Swiss sebagai  satu-satunya  negara  yang menerapkan  sistem  ini.  Sistem  ini
22 Mariana, Paskalina, & Yuningsih, loc. cit. 23 Sarunjang, S.H, op. cit., h.40.
24 Sarundajang, S.H, op.cit., h.37-39
sebenarnya  perwujudan  nyata  dari sistem pemerintahan dengan pengawasan  langsung  oleh  rakyat terhadap lembaga legislatif. Menurut Budiman Sagala dalam (Sarundajang, 2012) 25 menyebutkan bahwa terminologi referendum adalah permintaan/persetujuan dan atau pendapat  rakyat  apakah  setuju  atau tidak  terhadap  kebijaksanaan  yang telah,  sedang  dan  akan  dilaksanakan oleh  badan  eksekutif  atau  badan legislatif. Dalam sistem ini Parlemen tunduk  kepada  kontrol  langsung  dari rakyat.  Kontrol  dilakukan  dengan dua  cara,  yaitu referendum dan usul inisiatif rakyat. Menurut (Sarundajang,  2012) 26 ,  Referendum merupakan  kegiatan  politik  yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan  keputusan  setuju  atau menolak terhadap kebijaksanaan yang  ditempuh  oleh  Parlemen  atau setuju atau tidak terhadap kebijaksanaan yang dimintakan persetujuan rakyat. Oleh    (Sarundajang,  2012) 27
terdapat  tiga  macam  referendum, yaitu :
(1) Referendum Obligator
Referendum wajib, dimana berlakunya  suatu  undang-undang yang  dibuat  Parlemen,  dan  telah disetujui  oleh  rakyat  melalui suara terbanyak.
(2) Referendum Fakultatif
25 ibid
26 ibid
27 ibid
Suatu undang-undang yang dibuat  oleh  Parlemen  setelah diumumkan,  beberapa  kelompok masyarakat yang berhak meminta disahkan melalui referendum
(3) Referendum Consultative Referendum untuk soal-soal tertentu  yang  teknisnya  rakyat tidak tahu. Sistem  referendum  tunduk
kepada  kontrol  langsung  dari  rakyat dimana sebagai pelaksanaannya adalah  dengan  adanya  kehendak rakyat melalui inisiatif publik merespon  isu  publik,  yaitu  hak publik untuk mengajukan/mengusulkan suatu rancangan  peraturan  perundang  – undangan  kepada  legislatif  dan eksekutif.  Kelemahan  sistem  ini adalah  proses  yang  dijalankan  untuk menyelenggarakan agenda pemerintahan  membutuhkan  waktu yang  relatif  lama,  hal  tersebut disebabkan  bahwa  dalam  setiap
formulasi  produk  legislasi  yang signifikan selalu melibatkan rakyat di dalamnya. Sedangkan kelebihan sistem  ini  adalah  bahwa  setiap masalah-masalah  pemerintahan  yang sangat  penting  dan  mendasar  rakyat langsung dilibatkan dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pengkajian dalam bagian pembahasan pada
makalah ini maka dapat kemukakan beberapa kesimpulan, yaitu :
(1) Sistem  pemerintahan  menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan kehidupan bernegara.  Pemerintahan  akan berjalan efektif dan normal mana kala  sistem  yang  dipilih  dan digunakan sesuai dengan karakter kondisi sosial politik negara
(2) Pada  hakikatnya  kajian  tentang sistem pemerintahan adalah kajian tentang bagaimana lembaga –  lembaga  negara bekerja  dengan  memperhatikan tingkat kewenangan dan pertanggungjawaban antar lembaga  negara  terdapat  sistem pemerintahan dimana ada hubungan yang erat antara kekuasaan eksekutif dengan parlemen. (3) Terdapat  jenis  –  jenis  sistem pemerintahan, yaitu sisem pemerintahan Parlementer, Presidensial, Campuran dan Referendum

## SARAN
Dalam  penggunaan  sistem pemerintahan,  sebaiknya  disarankan untuk  menyesuaikan  latar  belakang sejarah dan situasi politik kenegaraan yang  mendukung  dalam  penggunaan sistem pemerintahan. Hal ini maksudkan agar sistem pemerintahan yang digunakan sesuai dengan kehendak  dan  kebutuhan  politik negara  demi  mencapai  tujuan  yang dinginkan oleh negara.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Rahman, H. (2007). Sistem Politik
Indonesia.
Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Mariana,  D.,  Paskalina,  C.,  &
Yuningsih,  N.  Y.  (2007).
Perbandingan  Pemerintahan.
Jakarta: Universitas Terbuka.
Noor, D. (2012). Mohammad Hatta : Hati  Nurani  Bangsa. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. Pamudji. (1988). Perbandingan
Pemerintahan. Jakarta:  Bina Aksara.
Sagala,  B.  (1982). Praktek  Sistem Ketatanegaraan menurut
UUD  1945. Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Sarundajang,  S.  H.  (2012). Babak Baru  Sistim  Pemerintahan. Jakarta: Kata Hasta Pustaka. Syafiie, I. K. (2011). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung:  PT. Refika Aditama.
Syafiie,  I.  K.,  &  Azikin,  A.  (2008). Perbandingan  Pemerintahan. Bandung: PT. Refika Aditama.