## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  2 – Agustus  2023,  Hal.  262-268  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7350.262-268

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (STUDI PADA PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK MEDAN)
Dewi Ervina Suryani 1 , Natalin Margaretta Br. Torus 2 , Dahlia Enzelina Siregar 3 , Rio Ricardo Tarigan 4 , Heni Widiyani 5
1,2,3,4 Fakultas Hukum, Unversitas Prima Indonesia
5 Universitas Maritim Raja Ali Haji, Medan, Tanjung Pinang, Indonesia
1 dewiervinasuryany@unprimdn.ac.id, 2 natalinmargare305@gmail.com, 3 dahliasrg26@gmail.com,
4 rioricardotarigan@gmail.com, 5 heni@umrah.ac.id

## Abstrak
Pelecehan merupakan karakter sebagai contoh cara berperilaku yang memaksa yang tampaknya tidak diinginkan terhadap  individu  yang  objektif  dan  direncanakan  untuk  mengkompromikan  atau  mengancam  targetnya. Masalah  tersebut  menjadi  latar  belakang  penelitian  ini.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor penyebab anak menjadi korban pelecehan seksual dan bagaimana hukum melindungi anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini penegakan  hukum  dan  perlindungan  anak  perlu  dioptimalisasi  penerapannya  mengingat  negara  berkewajiban memberikan  perlindungan  pada  anak  guna  menciptakan  penerus  bangsa  berkualitas  dan  bagi  keluarga  dalam rangka  memberikan  pendidikan  sebagai  sarana  pencegahan  pelecehan  seksual  pada  anak,  perlu  dilakukan peningkatan kesadaran akan kesehatan reproduksi anak. Masyarakat  juga  meningkatkan kesadaran masyarakat dengan  ikut serta dalam perawatan dan perlindungan korban serta waspada terhadap keadaan  yang mendorong terjadinya pelecehan seksual pada anak.
Kata Kunci: Anak, Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual

## Abstract
Harassment is characterized as an example of an apparently unwanted coercive behavior towards an objective individual and is planned to compromise or threaten the target. This problem becomes the background of  this research. The purpose of this research is to find out the factors that cause children to become victims of sexual harassment and how the law protects children who are victims of sexual harassment. This study uses a type of normative legal research. Based on the results of this research, it is necessary to optimize law enforcement and child protection considering that the state is obliged to provide protection to children in order to create quality successors to the nation and for families in the context of providing education as a means of preventing sexual abuse  in  children,  it  is  necessary  to  increase  awareness  of  child  reproductive  health.  The  community  also increases  public  awareness  by  participating  in  the  care  and  protection  of  victims  and  being  aware  of  the conditions that encourage sexual abuse of children.

## Keywords: Children, Legal Protection, Sexual Harassment

## I. PENDAHULUAN
Dasar harapan orang tua adalah anak-anaknya. Para pemuda akan meneruskan cita-cita bangsa ini. Anak-anak harus di lindungi dan diberi kasih sayang untuk setiap anak berhak atas perlindungan dari bahaya dan diskriminasi, serta hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang bunyi Pasal 28B ayat 2 UUD  1945.Perspektif  hukum  terhadap  pemahaman  anak  Hukum  positif  bersifat  pluralistik  dalam pendekatannya  terhadap  pemahaman  anak.  Ini  karena  setiap  peraturan  perundang-undangan  yang menyusun  dengan  cara  mandiri  dengan  memperhatikan  peraturan  anak  itu  sendiri  (Suryana,  2018). Pada  saat  rangka  penerapan  hak  anak,  otoritas  publik  melalui  kemampuan  dan  posisinya  telah menetapkan kebebasan anak dalam undang-undang Pasal 4 Tentang HAM, anak memiliki hak untuk hidup,  hak  untuk  menghindari  siksaan,  dan  hak  untuk  agama,  hak  untuk  tidak  diperintah,  hak  untuk
tidak diperlakukan seperti manusia, dan  hak untuk diperlakukan sama oleh  hukum menurut pasal 39 Undang-undang.  UUD  1999.  peraturan,  dan  hak  untuk  tidak  didakwa  berdasarkan  peraturan  yang relevan bagi mereka.
Contoh  tindakan  pelecehan  seksual  meneriaki  anak-anak  dijalan,  membuat  gestur  tangan  atau tubuh yang tidak pantas, memandang, melirik, menyentuh, mencubit, menepuk, atau membelai tubuh seseorang secara berlebihan, memeluk atau mencium seseorang yang tidak suka dipeluk dan dicium, memperlihatkan foto-foto seksi wanita kepada orang yang tidak mereka sukai, terus-menerus bertanya kepada  seseorang  tentang  kehidupan  pribadi  atau  aktivitas  seksual  mereka,  dan  terus-menerus mengajak seseorang berkencan yang jelas-jelas tidak mereka sukai.
Pelecehan  seksual,  dengan  demikian  tidak  hanya  hal  fisik,  tetapi  juga  banyak  hal  lain  seperti pelecehan  psikologis  dan  dipermalukan.  Dengan  cara  ini,  ketika  kita  berbicara  tentang  pelecehan seksual,  kita  harus  mengerti  tentang  pelecehan  dan  pemaksaan  pada  intinya,  bukan  hanya  perilaku kekerasan dan penindasan. Jika perilaku cabul baru saja diartikan sebagai cara berperilaku biadab dan kasar, jangan heran jika banyak kejadian perilaku cabul lolos dari prosedur pengadilan. Karena para korban dituduh sebagai bagian dari apa yang terjadi, banyak tersangka kasus  perkosaan menghindari penuntutan.
Selama  ini,  sering  diasumsikan  bahwa  seseorang  dengan  orang  lain  menafsirkan  pelecehan seksual secara berbeda, termasuk apakah itu dilakukan secara sukarela, dipaksa, atau diancam. Ironis dalam  situasi  ini  adalah,  meskipun  definisi  sebelumnya  berisi  pelecehan,  masyarakat  atau  bahkan anak  itu  sendiri  tidak  percaya  bahwa  dia  telah  menjadi  korban  pelecehan  seksual.  Misalnya,  dating rape,  perkosaan  berbasis  eksploitasi,  dan  sebagainya.  Namun  lagi-lagi  dari  definisi  dan  pengertian yang  telah  dipaparkan,  kita  dapat  memahami  bahwa  perbuatan  cabul  dan  penyerangan  tidak  hanya merupakan kejadian kriminal.
Anak  pada  hakekatnya  merupakan  anugrah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  memiliki  martabat manusia  dan  karenanya  harus  dilindungi  (Firdaus,  2017).  Keamanan  anak-anak  biasanya  diperiksa dengan berbagai peraturan sosial, hukum, dan ketat. Namun, seiring berjalannya waktu, pelanggaran terhadap asuransi anak terus meningkat dari tahun ke tahun dan dianggap sebagai masalah lain akibat kurangnya visi sebagai pedoman (Aswari A, Buana, a, p & Rezah, 2018).
Maraknya  kasus  perilaku  cabul  di  Indonesia  yang  dilakukan  terhadap  anak  di  bawah  umur, salah  satunya  karena  alasan  frustasi.  Perilaku  ini  menyimpang  dan  merusak  keamanan  dan kenyamanan  masyarakat.  Perilaku  yang  tidak  pantas  sangat  mempengaruhi  korban,  terutama  korban yang  masih  di  bawah  umur.  Anak  berhak  atas  perlindungan  hak  asasi  manusia  di  bawah  hukum sebagai  subyek  hukum.  Peraturan  pasal  52  No.  39  Tahun  1999  “setiap  anak  berhak  mendapat pengawasan  dari  orang  tua,  keluarga,  bangsa,  dan  negara,”  menurut  Undang-Undang  Hak  Asasi Manusia. yang mengatur kebebasan anak sebagai alasan yang sah untuk pertanggungan.
Setelah  maraknya  pemberitaan  tentang  pelecehan  seksual  publik  memiliki  akses  ke  semakin banyak kasus pelecehan di tempat lain. Sikap terpenting yang ditunjukkan anak-anak saat membahas kasus  pelecehan  seksual  adalah  keterbukaan.  Anak-anak  muda  berperan  penting  dalam  memastikan bahwa  pelaku  tindak  pidana  kejahatan  terhadap  dirinya  diatur  dengan  peraturan  yang  ada. Ketidakmampuan  seorang  anak  untuk  melaporkan  pelecehan  seksual  terhadap  anak  juga  berdampak signifikan  dalam  mencegah  perilaku  yang  tidak  pantas.  Orang  tua  harus  memiliki  bicara  yang  lebih besar  dalam  bagaimana  pengalaman  yang  dilaporkan  sendiri  oleh  anak-anak  mereka  dipantau  dan dikomunikasikan.
Melalui perda 35 tahun 2014 yang melakukan perubahan terhadap perda 23 tahun 2002 tentang jaminan anak muda, pemerintah Indonesia sudah sediakan jaminan dan perlindungan bagi setiap anak yang  bersekolah.  Hak  atas  perlindungan  dijamin  bagi  setiap  anak  dalam  iklim  pendidikan  dari pelanggaran  dan  kejahatan  seksual  yang  dilakukan  oleh  guru,  staf  pengajar,  siswa  individu,  atau kelompok  lain.  Sesuai  pasal  9  ayat  1a.  untuk  mencegah  pelecehan  seksual,  yang  membahayakan reputasi lembaga pendidikan, keselamatan anak-anak perlu menjadi prioritas utama dalam lingkungan pendidikan.
Serangan  seksual  adalah  karakter  sebagai  contoh  cara  berperilaku  yang  memaksa  yang tampaknya  tidak  diinginkan  terhadap  individu  yang  objektif  dan  direncanakan  untuk mengkompromikan  atau  mengancam  targetnya.  Perbuatan  tidak  pantas  juga  dapat  diartikan  sebagai demonstrasi  atau  teror  yang  terikat  dengan  kedekatan  maupun  ekspresi  seksual  yang  benar-benar dilakukan pelaku terhadap korban secara paksa, yang mengakibatkan siksaan fisik, materi dan mental.
Perilaku yang tidak pantas itu bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Orang dewasa yang  sudah  menikah  atau  belum,  serta  orang-orang  yang  dekat  dengan  orang  tersebut,  bisa  menjdai pelakunya (Elisabeth, 2018).
Korban  pelecehan  seksual  biasanya  adalah  anak  di  bawah  umur,  dan  insiden  sering  terjadi  di sekolah,  masyarakat,  surat  kabar,  dan  media.  Mayoritas  dari  mereka  yang  melakukan  pelecehan seksual  adalah  orang-orang  yang  akrab  dengan  korban  termasuk  anggota  keluarga,  pengasuh, tetangga,  dan  orang  asing.  Laporan  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (KemenPPA)  baru-baru  ini,  797  anak  mengalami  pelecehan  seksual  pada  Januari  2022.  Angka  ini identik  dengan  9,13%  dari  total  jumlah  anak  muda  penyintas  kebiadaban  secara  seksual  2021  yang tiba.  pada  8.730  anak.  Pengungkapan  kasus  pelecehan  seksual  untuk  periode  Juni  hingga  Juli  2022, Bareskrim  Polres  Medan  merilis,ada  55  laporan  polisi  (LP)  yang  masuk,  namun  hanya  21  kasus terungkap  dan  pelakunya  ditangkap.  Informasi  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  Polrestabes Medan  menerima  lebih  banyak  laporan  kekerasan  fisik  dan  seksual  terhadap  anak  (KemenPPA, 2002).
Pelecehan  seksual  terhadap  jiwa  anak  yang  mengakibatkan  depresi,  seperti  menyakiti  diri sendiri,  menjauhkan  diri  dari  lingkungan,  tertular  penyakit  kelamin,  bahkan  potensi  menggunakan narkotika  untuk  menghilangkan  rasa  trauma  dan  depresi  yang  mereka  alami  Selanjutnya,  tekanan yang  dirasai  oleh  korban  dapat  menghambat  kemampuan  dan  perkembangan  otak  (Halidi,  2022). Adanya  fakta  bahwa  aktivitas  seksual  dengan  anak  telah  meningkat  secara  signifikan,  mengancam kehidupan  anak, membahayakan  kehidupan dan perkembangan pribadi anak, serta mengganggu rasa nyaman,  aman,  dan  ketertiban  umum  anak.  Unsur  hal  ini  kepentingan  memaksa  dalam  kasus kejahatan seksual sebagaimana diberitakan akhir-akhir ini sudah berada pada tahap memprihatinkan. Berdasarkan survei maupun data yang dimiliki oleh berbagai pihak, terutama para pemerhati hak-hak anak tidak dapat dibantah lagi bahwa persoalan kejahtan seksual telah berada dalam status darurat.
Berdasarkan  kasus  pelecehan  seksual  maka  peneliti  membuat  judul  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Pelecehan  Seksual  (Studi  pada  Pusat  Pengkajian  dan  Perlindungan Anak  di  Medan)”  karena  lebih  tertarik  pada  bagaimana  hukum  melindungi  anak  sebagai  korban pelecehan seksual.
Dari  latar  belakang  diatas  dapat  dirumuskan  permasalahan  menjadi  berikut:  1)  Apa  faktor penyebab anak menjadi korban pelecehan seksual? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual? Tujuan dari penulisan 1) Untuk mengetahui apa faktor yang penyebab  anak  menjadi  korban  pelecehan  seksual.  2)  Untuk  mengetahui  bagaimana  hukum melindungi anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

## II. METODE PENELITIAN

## 3.1 Jenis dan sifat penelitian
Penelitian ini adalah jenis dan sifat penelitian hukum normatif, khususnya menggunakan studi kasus hukum  normatif  tentang  perbuatan  hukum,  seperti  pemeriksaan  rancangan  undang-undang.  Topik penelitian  ini  adalah  hukum,  yang  dianggap  sebagai  norma  atau  aturan  sosial  yang  mengarahkan perilaku setiap orang ke arah yang benar.

## 3.2 Sumber dan bahan Hukum
Bahan  hukum  primer  adalah  bukti  yang  sangat  berlaku  sebagai  bahan  akurat  dan  jelas,  khususnya bahan dasar yang memiliki kekuatan termasuk pedoman hukum dan semua catatan resmi yang berisi pengaturan  hukum.  Dan  Bahan  hukum  sekunder  adalah  laporan  atau  dokumen  hukum  yang menjelaskan bahan hukum primer yang penting, seperti buku, artikel, catatan harian, kajian, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok penyelidikan.

## 3.3 Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  ini  menggunakan  library  research  (studi  kepustakaan)  dan  wawancara. Penelitian  ini  adalah  sebagai  bahan  refrensi  yang  dilakukan  dengan  buku,  catatan,  dan  laporan  hasil penelitian  terdahulu.  Wawancara  adalah  proses  tanya  jawab  kepada  narasumber  yang  berkompeten guna mendapatkan informasi.

## 3.4 Analisis Data
Analisis data yaitu telaah  informasi  yang digunakan dalam penelitian ini bersifat logis, atau setidak- tidaknya, perkiraan-perkiraan eksplisit digunakan untuk mengisolasi informasi dengan menggambarkan  atau  menyusun  informasi  yang  telah  dikumpulkan  untuk  apa  nilainya  tanpa bermaksud membuat berguna secara universal.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Faktor Yang Menyebabkan Anak Menjadi Korban Pelecehan Seksual
Setiap  tahun,  semakin  banyak  terjadi  kasus  pelecehan  seksual,  dan  korbannya  tidak  hanya remaja tetapi juga anak-anak kecil bahkan bayi. Demonstrasi  pelecehan seksual terhadap anak muda akan  berdampak  nyata.  Pelecehan  cabul  terhadap  anak  di  bawah  umur  adalah  titik  utama  dalam penyebaran  penyakit  yang  dikirim  secara  fisik  (penyakit  menular  seksual).  Demikian  pula  yang terluka juga adalah korban dan pendarahan yang dapat menyebabkan kerusakan pada organ dalam dan menyebabkan kematian. Pertemuan yang mengerikan sebagai korban dari perilaku yang tidak pantas dapat mempengaruhi keadaan mental dan jika bantuan mental tidak diperoleh, dukungan dan bantuan dapat  menyebabkan  perkembangan  masalah  mental  seperti  ketegangan,  depresi  dan  kondisi  perilaku (Muslimahayati,  2021).  Anak-anak  korban  pelecehan  seksual  banyak  mengalami  pengucilan  sosial, yang  harus  dihindari  karena  korban  membutuhkan  dorongan  dan  dukungan  moral  untuk  bangkit kembali  dan  melanjutkan  kehidupannya  seperti  semula.  Terdapat  dua  faktor  penyebab  pelecehan seksual pada anak bisa terjadi. Pertama-tama, pihak yang bersalah mengalami penyimpangan seksual (pedofilia),  bahkan  ada  yang  melakukannya  dengan  mutilasi  (penyimpangan).  Kedua,  pelaku  adalah seorang psikopat sehingga kondisinya sulit diobati dan dia tidak akan pernah menyesali perbuatannya. Dari  kedua  faktor  tersebut,  persoalan  mendasar  adalah  lemahnya  keamanan  anak  dari  orang  tua, keluarga, iklim dan otoritas public (Ardianti, 2022).
Tindakan  pelecehan  seksual  pada  anak  akan  berdampak  kepada  fisik,  juga  dampak  ke psikologis, social dan financial. Dampak ini cukup  di tanggung oleh korban dan juga  oleh, keluarga, lingkungan,  lebih  lagi  negara.  Dampak  yang  menghancurkan  dari  pelecehan  seksual  terhadap  anak- anak, secara dramastis meningkatkan resiko mereka terhadap tantangan kesehatan dan perkembangan dimasa  depan.  Pelecehan  seksual  terhadap  anak  dapat  membahayakan  kesehatan  fisik  anak  melalui kehamilan  yang  tidak  diinginkan,  cedera  fisik,  kondisi  medis  kronis  jangka  panjang,  dan  kesehatan mental  yang  menyebabkan  masalah  seperti  depresi.  Selain  itu,  korban  pelecehan  seksual  anak  dapat mengalami  konsekuensi  sosial/perilaku  seperti  penyalahgunaan  zat,  perilaku  seksual  beresiko,  dan bunuh diri (Naherta, 2023).
Maraknya pelecehan seksual pada anak merupakan tugas keluarga yang sangat luar biasa dan iklim  bagi  tumbuh  kembang  seorang  anak,  namun  ternyata  keanehan  baru  yang  perlu  diperhatikan adalah  munculnya  perilaku  cabul  yang  bercirikan  perbuatan  tercela.  di  mana  orang  dewasa menghubungi  anak  di  bawah  umur  dengan  tujuan  akhir  pemenuhan.  tindakan  seksual  seperti pemerkosaan dan penetrasi objek seksual (Wahyuni, 2016).
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Pusat  Pengkajian  dan  Perlindungan  Anak (PKPA), terungkap beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi korban pelecehan seksual.

## A. Faktor keluarga
Interaksi  sosial  anak  yang  terbatas  terhalang  oleh  kurangnya  pengawasan  orang  tua.  Peran orang tua dalam membimbing dan memperhatikan anak sejak dini sangat penting ketika anak menjadi korban  pelecehan  seksual  seperti  yang  diketahui  sekarang.  Banyak  kecerobohan  yang  terjadi  pada anak-anak  seperti  kemajuan  teknologi,  kemajuan  teknologi  banyak  disalahgunakan  oleh  anak  di bawah  umur  sehingga  anak-anak  memiliki  kesempatan  untuk  menggunakan  hiburan  virtual  tanpa pengawasan  dari  orang  tua,  ini  menunjukkan  bahwa  manajemen  orang  tua  sangat  penting  untuk memotivasi anak-anak mereka dalam memanfaatkan media sosial, dan menahan diri dalam pergaulan anak-anak.
Selain  itu,  dalam  hal  pengasuhan,  terlihat  bahwa  orang  tua  mengawasi  anak-anak  mereka dengan baik dan dapat melakukan tanpa untuk menghukum anak-anak sembarangan, seperti memukul dan  membentak.  Orang  tua  harus  memperhatikan  anak-anak  mereka  ketika  mereka  disekolah,  maka dari  itu  orang  tua  wajib  hadir  dalam  acara  tersebut  agar  anak  lebih  dekat  dengan  orang  tua  mereka
dari  pada  teman-teman  mereka.  Pelecehan  seksual  bukan  hanya  hasil  dari  mengasuh  anak;  bisa  juga karena orang tua kurang memperhatikan anaknya.
B. Faktor Lingkungan
Keadaan  ekologis  sosial  yang  negatif  atau  lemah  merupakan  faktor  yang  membantu  remaja untuk  bertindak  tidak  terpuji.  Meningkatnya  kejadian  pelecehan  seksual  disebabkan  oleh  kondisi sosial  yang  buruk,  daerah  kumuh,  dihilangkannya  tempat  taman  bermain  anak,  ketidakpedulian terhadap  tindakan  pelecehan,  pandangan  yang  terlalu  rendah  terhadap  nilai  anak,  instrumen  hukum yang lemah, dan tidak adanya tempat tinggal yang stabil. proses pengendalian sosial. pada setiap anak bangsa. iklim, kebajikan, moral, dan aturan untuk kehidupan yang sehat yang tersebar luas dan abadi. Aturan-aturan  yang  tidak  tepat  atau  merugikan  sifat  individu  perempuan  atau  laki-laki,  budaya  atau kebiasaan  yang  mendukung  tindakan  pelecehan  seksual,  pelecehan  seksual  yang  terlihat  di  media, kekurangan  kesehatan,  pendidikan,  ekonomi,  dan  hukum.  orang  tua  memiliki  kewajiban  yang  luar biasa terhadap peningkatan anak-anak agar mereka bijaksana dan memiliki kepercayaan diri.

## 3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual
Hukum  adalah  dapat  menjamin  keadilan,  kepastian,  ketentraman,  dan  kesejahteraan,  maka jaminan  yang  sah  adalah  jaminan  yang  diberikan  kepada  subyek  hukum  secara  tertulis  dan  lisan. Karena  korbannya  dari  berbagai  usia,  termasuk  remaja,  anak-anak,  bahkan  bayi,  ada  kekhawatiran tentang  pelecehan  seksual  sebagai  tanggapan  atas  meluasnya  dunia  hukum  dan  masyarakat. Perlindungan  hukum  terhadap  anak  merupakan  salah  satu  cara  untuk  menjaga  masa  depan  bangsa karena  anak  merupakan  bagian  dari  masyarakat  yang  memiliki  keterbatasan  fisik  dan  mental. Akibatnya, anak-anak membutuhkan perawatan dan perlindungan khusus.
Sesuai  dengan  referensi  kata  besar  dalam  bahasa  indonesia,  jaminan  hukum  adalah perlindungan terus menerus terhadap subjek hukum berdasarkan undang-undang. Menurut Soekdikno Mertokusumo  yang  dimaksud  dengan  keamanan  yang  sah  adalah  suatu  hal  atau  tindakan  untuk melindungi subjek yang sah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku disertai dengan sanksi jika ada yang melakukan wanprestasi.
Undang-undang tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak korban perbuatan seksual atau kriminal. Pasal 285 KUHP, yang mendefinisikan perkosaan sebagai tindakan kekerasan seksual, UU No. 23 Tahun 2004 tentang PDKRT 31 Tahun 2014, diubah UU 13 Tahun 2006 khususnya Pasal 5, 8, dan 9 tentang Perlindungan saksi dan korban, dan khususnya UU tentang perubahan atas Uu No. 35 Tahun 2014, tersedia sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan Pasal 9, 15, 59 ayat (2) huruf J, dan 76 di  tahun  2002  tentang  perlindungan  anak.  Pelaku  perilaku  cabul  dapat  diadili  kapan  pun  terbukti bertanggung  jawab,  dan  akan  dipidana  dengan  pasal  pencabulan  yang  terdapat  dalam  KUHP  pasal 289  sampai  dengan  pasal  296.  “Pelecehan  seksual  yang  tidak  diinginkan  oleh  korban,  dengan perasaan  tidak  nyaman  diintimidasi,  apalagi  merasa  terancam,  adalah  pelecehan  seksual.” Barangsiapa  dengan  kejahatan  atau  bahaya  kebiadaban  memaksa  seseorang  untuk  melakukan  atau membiarkan  demonstrasi  kejijikan  diselesaikan,  akan  ditegur  karena  melakukan  massal  yang mengikuti  keutamaan  kebaikan  dengan  hukuman  paling  lama  dipidana  selama-lamanya  sembilan tahun.”
Antraksi  kriminal  dan  otorisas  untuk  kejahatan  dan  penyimpangan  yang  dilakukan  terhadap anak-anak  seperti  yang  ditunjukkan.  Perlindungan  anak  undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 memberikan  perlindungan  hukum  kepada  anak,  terlebih  lagi  bagi  anak-anak  yang  mampu  bertahan hidup  dari  tindakan  kejahatan  pelecehan  seksual.  Undang-undang  Nomor  1  Pasal  135  Tahun  2014 tentang Jaminan Anak Muda memberikan landasan tentang keamanan anak, khususnya segala macam gerak  untuk  memastikan  dan  perlindungan  hak  istimewa  anak-anak  mereka  dapat  tumbuh,  hidup, berkreasi,  dan  memenuhi  potensinya  sesuai  dengan  kesusilaan  dan  keluhuran  budi,  dan  dapatkan jaminan  dari  kebrutalan  dan  perilaku  yang  tidak  pantas.  memberikan  landasan  tentang  keamanan anak,  khususnya  segala  macam  gerak  untuk  melindungi  anak-anak  muda  dan  kehormatan  mereka untuk  kelangsungan  hidup  mereka,  berkreasi,  membuat  dan  berperan  sangat  imbang  dengan kehormatan, serta mendapatkan jaminan dari kekerasan dan cara berperilaku yang tidak pantas.
Hak  asasi  manusia  ini  harus  dilindungi  oleh  negara  dan  dijunjung  tinggi  sesuai  dengan ketentuan hukum oleh orang tua, keluara, dan masyarakat. Sejalan dengan itu, negara dan pemerintah bertanggung  jawab  untuk  memeberikan  tempat  dan  ketersediaan  kepada  abak  muda,  sebagai  bagian
dari  penyelenggaraan  perlindungan  anak,  terutama  untuk  menjamin  pertumbuhan  dan perkembangannya yang optimal dan teratah.
UU perlindungan menekankan bahwa negara, orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah semuanya  bertanggung  jawab  atas  berlangsungnya  perlindungan  hak-hak  anak.  Untuk  memastikan pertumbuhan  fisik,  mental,  spritual,  dan  sosial  anak,  rangkaian  kegiatan  ini  harus  berlangsung  lama dan terencana. Aksi ini bertujuan untuk memberikan kehidupan yang sebaik-baiknya bagi  anak-anak yang  diharapkan  dapat  menyukseskan  bangsa.  Anak-anak  ini  harus  cakap,  tangguh,  memiliki keinginan  kuat  untuk  menegakkan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  dan  negara,  dan  nasionalisme mereka harus dijiwai dengan nilai-nilai pancasila dan akhlak mulia (Saraswati, 2009).
Dalam  upaya  memulihkan  kondisi  anak  korban  agar  merasa  cemas,  bingung,  bersalah,  dan putus  asa  setelah  kejadian  tersebut,  panduan  yang  sah,  pemulihan,  administrasi  kesejahteraan,  dan pensiun yang didukung pemerintah adalah jenis perlindungan yang sah untuk anak-anak yang selamat dari  pelecehan  seksual.  Anak  adalah  korban  yang  membutuhkan  perlindungan  hukum,  peristiwa traumatis  agar  mereka  bisa  lebih  tenang  dan  terbuka  tentang  apa  yang  terjadi  pada  dirinya.  Karena peristiwa  traumatis  biasanya  mulai  memudar  perlahan  dalam  waktu  yang  relatif  singkat.  Pemulihan korban  sangat  penting  karena  sangat  mempengaruhi  mental  anak  dan  proses  hukum  harus  tetap berjalan  agar  pemulihan  korban  dengan  proses  hukum  yang  berjalan  dapat  menceritakan  dengan nyaman  kejadian  pelecehan  seksual  yang  dialami.  Sehingga  diperlukan  layanan  konseling  untuk memastikan anak mampu menceritakan kejadian dengan nyaman tanpa gangguan jiwa dan trauma.
Pelecehan  seksual  adalah  perbuatan  memalukan  yang  diukur  dengan  pelanggaran  terhadap aturan atau norma yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya. Aturan atau norma tersebut merupakan suatu  sistem  tata  tertib  dan  pedoman  bagi  tindakan  warga  negara  yang  menyangkut  norma  agama, moral,  dan  hukum.  Pelecehan  seksual  adalah  tindakan  yang  memalukan  (Paradiaz,  2020).  Selain hukuman,  isu  pelecehan  seksual  terhadap  anak  mendapat  perhatian  dari  berbagai  sumber.  Perilaku tidak pantas dicirikan sebagai perlindungan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gerakan seksual  melalui  tekanan,  apapun  situasinya  dengan  hubungan  antara  pelaku  dan  orang  yang bersangkutan (Awaludin, 2022).
Anak-anak  dalam  Undang-Undang  keamanan  anak  dilindungi  dari  perilaku  cabul.  Akibatnya, instansi  terkait  wajib  melakukan  pengawasan,  yang  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  pelecehan seksual  pada  anak.  Perlunya  pengawasan  orang  tua  dan  peran  orang  tua  dalam  pencegahan  anak (Ligina, N.L.Mardiyah, a., 2018). Optimalisasi rehabilitasi anak sebagai korban sangan penting untuk dilakukan  dengan  beberapa  cara  seperti  memberikan  pendampingan  berkelanjutan  pada  anak, pemulihan  trauma  psikis  anak  tentu  memerlukan  waktu  yang  tidak  sebentar,  sehingga  pemerintah harus  bekerja  sama  dengan  psikolog  untuk  mendampingi  perkembangan  anak  bersama  orang  tua. Pedampingan  ini  dimaksudkan  untuk  mengurangi  tingkat  depresi  dan  trauma  yang  dirasakan  anak serta  agar  anak  tak  merasa  sendiri  dan  terus  menyalahkan  dirinya.  Selain  itu  dengan  adanya pendampingan  akan  diketahui  tingkat  kemampuan  mengontrol  diri  dari  anak  tersebut.  Sehingga apabila  belum  maksimal  akan  dilakukan  pendampingan  lanjutan  hingga  anak  dapat  kembali  pada kehidupan masyarakat. Selanjutnya, memberikan pelatihan pengembangan hobi dan bakat bakat pada anak. Pelatihan ini merupakan langkah lanjutan dari pendampingan, dimana anak diberikan pelatihan dan kegiatan untuk mengembangkan hobinya dengan tujuan sebagai pengalihan agar anak tak terjebak dalam  traumanya  sehingga  anak  akan  merasa  senang  dan  juga  memacu  bakat  yang  ia  miliki. Harapannya  anak  tak  akan  kehilangan  potensi  diri  dengan  adanya  trauma  ini  dan  trauma  anak  akan memudar seiring perkembangan prestasi dalam dirinya.
Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum  dan  perlindungan  anak  perlu  dioptimalisasi  penerapannya mengingat  negara  berkewajiban  memberikan  perlindungan  pada  anak  guna  menciptakan  penerus bangsa berkualitas.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Faktor  penyebab  anak  menjadi  korban  pelecehan  seksual  yaitu  faktor  keluarga  dan  faktor lingkungan.  Perlindungan  hukum  bagi  anak  korban  dalam  perbuatan  tidak  pantas  melakukan perbuatan  tidak  senonoh  dijerat  pasal  289  sampai  296  KUHP  dengan  hukuman  penjara  paling lama sembilan tahun. Tindakan pelecehan  seksual pada anak akan berdampak  kepada fisik, juga dampak ke psikologis, social dan financial. Dampak ini cukup di tanggung oleh korban dan juga
oleh,  keluarga,  lingkungan,  lebih  lagi  negara.  Dampak  yang  menghancurkan  dari  pelecehan seksual  terhadap  anak-anak,  secara  dramastis  meningkatkan  resiko  mereka  terhadap  tantangan kesehatan dan perkembangan dimasa depan.

## 4.2 Saran
Bagi  keluarga  Dalam  rangka  memberikan  pendidikan  sebagai  sarana  pencegahan  pelecehan seksual  pada  anak,  perlu  dilakukan  peningkatan  kesadaran  akan  kesehatan  reproduksi  anak. Masyarakat  juga  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dengan  ikut  serta  dalam  perawatan  dan perlindungan  korban  serta  waspada  terhadap  keadaan  yang  mendorong  terjadinya  pelecehan seksual pada anak. Sekiranya pemerintah juga mengadakan sosialisasi cara pencegahan pelecehan seksual  kepada  orang  tua  sebagai  upaya  peningkatan  pengetahuan  orang  tua  untuk  menekan angka  pelecehan  seksual  pada  anak  dalam  upaya  melindungi  anak  sebagai  korban  pelecehan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardianti, I. (2022). Kekerasan seksual . Bojonegoro: Guepedia.
Aswari  A,  Buana,  a,  p  &  Rezah,  F.  (2018).  Harmonisasi  Hukum  Hak  Untuk  Dilupakan  Bagi  Korban  Digital Terhadap Calon Mahasiswa di Makasar. Jurnal Ilmu Hukum , 20 (1).
Awaludin,  R.  (2022).  Tindakan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Pelecehan  Seksual. Jurnal  Indonesia Sosial Sains , 3 (6).
Elisabeth,  N.  (2018).  Desain  Komunikasi  Visual  Iklan  Layanan  Masyarakat  Tentang  Pelecehan  Seksual  Pada Anak. Jurnal Desain Komunikasi , 4 (2).
Firdaus, E. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau. Jurnal Law , 1 (1). Halidi, R. (2022). Dampak Pelecehan Seksual Bagi Korban . Jogyakarta: Pelita Pustaka. KemenPPA. (2002). Anak jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari . Jakarta: Pamulang. Ligina,  N.L.Mardiyah,  a.,  &  N.  (2018).  Peran  Orang  Tua  Dalam  Pencegahan  Pelecehan  Seksual  Pada  Anak Sekolah Dasar. Ejournal Umum , 9 (2). Muslimahayati. (2021). Depresi dan Kecemasan Remaja. Journal of Demography , 1 (1). Naherta, M. (2023). Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak . Indramayu: Penerbit Adab. Paradiaz,  R.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Pelecehan  seksual. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia , 4 (1). Saraswati, R. (2009). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia . Bandung: Deepublish. Suryana, Y. (2018). Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak . Yogyakarta: Deepublish. Wahyuni,  H.  (2016).  Faktor  Resiko  Gangguan  Stress  pasca  trauma  Pada  Anak  Korban  Pelecehan  Seksual. Jurnal Ilmiah Kependidikan , 10 (1).