http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA Dwi Astrianti Defretes, Kristoforus Laga Kleden Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

## Abstract
The criminal act of corruption is a part of a special crime in addition to having  certain specifications that are different from common criminal acts. Corruption Law is a rule that has special characteristic, both concerning Formal Criminal Law (Criminal Justice System) and Material (Substance). The legal consequences of an act being categorize as criminal act of corruption, are include: The institution that handles the corruption case, the evidence system in the corruption act has a reversed system which trait limited or balanced, and in terms of punishment. The purpose of this paper is to provide a knowledge of how to implicate a criminal act as a criminal act of corruption. The purpose of this paper is to provide a knowledge of how to implicate a criminal act as a criminal act of corruption. Keyword: Criminal Act of Corruption, Extraordinary Crime.

## Abstrak
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan tindak pidana umum. Undang-undang tindak pidana korupsi merupakan aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik menyangkut hukum pidana formal (acara) maupun materil (substansi) . Akibat hukum suatu tindak pidana menjadi tindak pidana korupsi, antara lain: lembaga yang menangani tindak pidana korupsi, sistem pembuktiannya pembuktian dalam tindak pidana korupsi menerapkan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan dari segi  pemidanaannya.  Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  implikasi penanganan perkara suatu tindak pidana sebagai tindak pidana korupsi.
Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kejahatan Luar Biasa

## Latar Belakang Masalah
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi secara khusus mengatur hukum acara  sendiri  terhadap  penegakan  hukum  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  secara  umum dibedakan  dengan  penanganan  pidana  khusus  lainya.  Hal  ini  mengingat  bahwa  korupsi merupakan extra  ordinary  crime yang  harus  didahulukan  dibanding  tindak  pidana  lainnya. Pada  dasarnya  hukum  acara  yang  digunakan  dalam  pemeriksaan  pada  pengadilan  tindak pidana  korupsi  dilakukan  sesuai  hukum  acara  pidana  yang  berlaku,  tetapi  terdapat pengecualian  atau  kekhususan  hukum  acara  tersebut,  antara  lain  mengatur:  penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara ketua dan wakil ketua  pengadilan tindak pidana korupsi;  mengenai komposisi  majelis  hakim dalam  pemeriksaan di  sidang  pengadilan  baik pada  tingkat  pertama,  banding  maupun  kasasi;  jangka  waktu  penyelesaian  pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan; alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan adanya kepaniteraan khusus untuk pengadilan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan  hukum  pidana  umum,  seperti  adanya  penyimpangan  hukum  acara  serta  apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak  langsung  dimaksudkan  menekan  seminimal  mungkin  terjadinya  kebocoran  dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal  mungkin  penyimpangan  tersebut,  diharapkan  roda  perekonomian  dan pembangunan  dapat  dilaksanakan  sebagaimana  semestinya  sehingga  lambat  laun  akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakan pada umumnya. Tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya.
Hukum  acara  pidana  yang  diterapkan  bersifat “lex  specialist” yaitu  adanya penyimpangan-penyimpangan  yang  dimaksudkan  untuk  mempercepat  prosedur  dan memperoleh penyidikan penuntutan serta pemeriksaan disidang dalam mendapatkan bukti- bukti  suatu  perkara  pidana  korupsi  dan  penyimpangan  tersebut  dilakukan  bukan  berarti bahwa  hak  asasi  terangka/terdakwa  dalam  tindak  pidana  korupsi  tidak  dijamin  atau dilindungi,  tetapi  diusahakan  sedemikian  rupa  sehingga  penyimpangan-penyimpangan  itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan hak asasi  tersebut  dari  bahaya  yang ditimbulkan korupsi.  Sedangkan  di  pihak  lain  sebagai ketentuan  umum  atau “lex  generalis” dalam  artian  bagaimana  melakukan  penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  sidang  pengadilan  dalam  perkara  korupsi  sepanjang  tidak diatur  adanya  penyimpangan  dalam  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999,  prosesnya identik  dengan  perkara  pidana  umumnya  mengacu  pada  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Di  dalam  undang-undang  tindak  pidana  khusus  terdapat  ketentuan-ketentuan  yang menyimpang  dari  ketentuan  umum  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP). Penyimpangan ketentuan umum hukum pidana dalam undang-undang tindak pidana khusus diakui dan diatur dalam hukum positif. Pasal 284 ayat (2) KUHAP dalam waktu dua tahun setelah  undangundang  ini  diundangkan,  maka  terhadap  semua  perkara  diberlakukan ketentuan  undang-undang  ini,  dengan  pengecualian  untuk  sementara  mengenai  ketentuan khusus  acara  pidana  sebagaimana  tersebut  pada  undang-undang  tertentu,  sampai  ada perubahan  dan/atau  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi.  Penjelasan  pasal  284  ayat  (2)  hurup  b KUHAP yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang  tertentu  ialah  ketentuan  khusus  acara  pidana  sebagaimana  tersebut  antara lain:
a. Undang-undang  tentang  Pengusutan,  Penuntutan,  dan  Peradilan  Tindak  Pidana Ekonomi.
b. Undang-undang  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dengan  catatan bahwa  semua  ketentuan  khusus  acara  pidana  sebagaimana  tersebut  pada  undang- undang  tertentu  akan  ditinjau  kembali,  diubah  atau  dicabut  dalam  waktu  yang sesingkat-singkatnya. Pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan  pasal  53  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  tetapi  berdasarkan  putusan  mahkamah konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  yang  memiliki kewenangan  mengadili  perkara tindak pidana korupsi.
Dalam menentukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, dapat dibentuk tim gabungan di bawah kordinasi jaksa agung (pasal 27 UU No. 31/1999). Apabila dijabarkan, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, antara lain tindak pidana porupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan, dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang:
1. Bersifat lintas sektoral
2. Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, atau ilakukan oleh tersangka/ terdakwa  yang  berstatus  sebagai  penyelenggara  negara  sebagaimana  ditentukan
dalam Undang-Undang Nomet 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Bertolak dari uraiat tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini, adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pendekatan konsep pengturan norma hukum ?
2. Bagaimana konflik norma sebagai indikator kejahatan perundang-undangan ?

## Metode Penelitian
Jenis penelitian disertasi ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan studi kepustakaan (library  research) yaitu  merupakan  penelian  hukum  yang  bertolak  dari  bahan- bahan  hukum  tertulis,  penelitian  hukum  yang  menitik  beratkan  pada  telaah  atau  kajia terhadap perunudang-undanagan dalam suatu tata hukum yang koheren.
Dalam  penelitian  hukum  normatif  menurut D.  H.  M.  Meuwissen ,  memiliki  ciri-ciri sebagai berikut: sifat empiris analitis yaitu memberikan pemaparan dan menganalisis tentang isi  dan  struktur  hukum,  Sistematisasi  gejal-gejala  hukum,  Menginterpretasi  hkum  yang berlaku, Menilai hukum yang berlaku, dan Arti praktis dan ilmu hukum yang berkaitan erta dengan dimensi normatif.
Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum  maupun  dokrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum  yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif, oleh karena tidak dimulai dengan hipotesis, yang dilakukan untuk memecahkan isu  hukum  yang  dihadapi.  Disinilah  dibutuhkan  kemampuan  untuk  mengindentifikasi masalah  hukum,  melakukan  penalaran  hukum,  menganalisis  masalah  yang  dihadapi  dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.

## Pembahasan Hukum Tindak Pidana Khusus
Hukum pidana di Indonesia terbagai dua, yaiutu Hukum Pidana Umum dana Hukum Khusus, secara definitif Hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana  dan  berlaku  umum,  yang  tercantum  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.
Adapun  Hukum  Pidana  Khusus  (Peraturan  Perundang-undangan  Tindak  Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP,  baik  perundang-undangan  pidana  maupun  bukan  pidana  tetapi  memiliki  sanksi pidana  (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).
Andi Hamzah menulis, peraturan hukum pidana yang tercantm di luar KUHP dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri atau disebut juga hukum pidana di luar  kodifikasi atau  nonkodifikasi,  H.J.A.  Nolte  membuat  disertasi  di  Universitas  Utrecht,  Belanda,  pada 1949, berjudul het Strafrecht in de Afzonderlijke Wetten , yang jika dibahasaindonesiakan  akan menjadi ‘hukum pidana di dalam undang -undang tersendiri’
W.P.J  Pompe  dalam  kata  pengantar  buku  Nolte  hasil  disertasi  tersebut,  mengatakan bahwa Nolte mulai dengan pandangan dasar filosofis dan sejarah hukum. Ada hukum pidana sebagian  di  dalam  KUHP  (kodifikasi)  dan  sebagian  di  luar  KUHP  atau  di  dalam  undang- undang tersendiri (Andi Hamzah).
Law  Online  Library (Maret  2010)  menuliskan,  seiring  dengan  munculnya  pengaturan hukum pidana secara khusus, muncul istilah Hukum Pidana Khusus, yang sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus.
Suatu hal yang nyata, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya Undang-undang Tindak Pidana Khusus, yaitu Undang-undang Hukum Pidana yang ada di luar KUHP. Kedudukan Undang-undang Hukum Pidana Khusus dalam system hukum pidana  adalah  pelengkap  dari  hukum  pidana  yang  dikodifikasikan  dalam  KUHP.  Suatu kodifikasi  hukum  pidana  betapa  pun  sempurnanya  pada  suatu  saat  akan  sulit  memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat. Pasal 103 KUHP mengatakan, kententuan umum KUHP, kecuali Bab IX (interpretasi istilah) berlaku juga terhadap perbuatan yang menurut undang- undang  dan  peraturan  lain  diancam  dengan  pidana,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  undang- undang.  Pasal  1  s.d.  Pasal  85  Buku  I  KUHP  tentang  Ketentuan  Umum/Asas-asas  Umum berlaku  juga  bagi  perbuatan  di  luar  KUHP,  kecuali  undang-undang  atau  peraturan  itu menyimpang.
Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas- batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil.
Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas lex spesialis derogate lex generalis , yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan bersifat umum.
Di  dalam Law  Online  Library dijelaskan,  Hukum  Tindak  Pidana  Khusus  mengatur perbuatan terntentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu, Hukum Tindak Pidana Khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa Hukum Tindak Pidana Khusus itu.
Subjek  Hukum  Tindak  Pidana  Khusus  diperluas,  tidak  saja  meliputi  orang  pribadi melainkan juga badan hukum. Sedangkan dari aspek masalah pemidanaan, dilihat dari pola perumusan  ataupun  pola  ancaman  sanksi,  Hukum  Tindak  Pidana  Khusus  dapat  juga menyimpang  dari  ketentuan  KUHP.  Sedangkan  substansi  Hukum  Pidana  Khusus menyangkut 3 (tiga) permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Di dalam Law Online Library dipaparkan juga tentang ruang lingkup Hukum  Pidana  Khusus  yang  dikatakatan  tidak  pidana  tidak  bersifat  tetap,  tetapi  dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.
Rochmat  Soemitro  (1991),  sebagaimana dikutip  oleh kamushukum.com , mendefinisikan tindak  pidana  khusus  sebagai  tindak  pidana  yang  diatur  tersendiri  dalam  undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya  menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.

## Unsur-Unsur Tindak Pidana
Sebelum  menguraikan  mengenai  pengertian  korupsi,  terlebih  dahulu  akan  diuraikan pengertian  tentang  tindak  pidana.  Pembentuk  undang-undang  kita  menggunakan  istilah straafbaarfeit untuk  menyebutkan  nama  tindak  pidana,  tetapi  tidak  memberikan  penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit tersebut.
Dalam  bahas  Belanda straafbaarfeit terdapat  dua  unsur  pembentuk  kata, straafbaarfeit yaitu straafbaar dan feit. Perkataan feit dalam  Bahasa  Belanda  diartikan,  “sebagian  dari kenyataan”, sedangkan straafbaar berari “dapat dihukum”, sehingga secara harafiah perkataan straafbaarfeit berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah tentu tidak
tepat.  Oleh  karena  itu,  kelak  akan  diketahui  bahwa  yang  dapat  dihukum  adalah  manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan tindakan. Pengertian perkataan straafbaarfeit .

## Simons
Dalam rumusannya straafbaarfeit itu adalah “Tindakan melanggara hukum yang telah dilakukan  dengan  sengaja  ataupun  tidak  dengan  sengaja  oleh  seseorang  yang  dapat dipertanggungjawabkan  atas  tindankannya  dan  oleh  undang-undang  telah  dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”
Alasan dari Simons mengapa straafbaarfeit harus dirumuskan seprti di atas karena : Untuk  adanya  suatu straafbaarfeit disyaratkan  bahwa  di  situ  terdapat  suatu  tindakan  yang dilarang ataupun  yang  diwajibkandengan  undang-undang    di mana  pelanggaran  terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang. Setiap straafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu onrechtmatige handeling.
E Utrecht
Menerjemahkan straafbaarfeit dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena  peristiwa  itu  suatu  perbuatan handelen atau doen-positif atau  suatu melalaikan natalen-negatif ,  maupun  akibatnya  (keadaan  yang  ditimbulkan  karena  perbuatan  atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum ( rechtfeit ), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

## Pompe
Perkataan straafbaarfeit secara  teoritis  dapat  dirumuskan  sebagai  suatu:  Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan  oleh  seorang  pelaku,  di  mana  penjatuhan  hukuman  terhadap  pelaku  itu  adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepetingan hukum.”
Sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif, yakni semata- mata dengan menggunakan pendapat secara teoritis. Perbedaan Antara hukum positif dengan teori  adalah  semu.  Oleh  karena  itu,  yang  terpenting  dalam  teori  adalah  tidak  seorang  pun dapat  dihukum  kecuali  tindakannya  benar-benar  melanggara  hukum  dan  telah  dilakukan dalam bentuk schuld , yakni dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Adapun bentuk hukum kita juga mengenal adanya schuld tanpa adanya suatu wederrechtelijk heid . Moeljatno
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa  pidana  tertentu  bagi  barang  siapa  yang  melanggar  aturan  tersebut.  Dapat  juga dikatakan  bahwa  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  hukum  dan  diancam pidana  asal  saja  dalam  hal  itu  diingat  bahwa  larangan  ditujukan  pada  perbuatan  (yaitu kejadian atau  keadaan yang ditimbulkan  oleh  kelakuan  orang,  sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.

## Sistem Pembuktan Korupsi
Tindak  pidana  korupsi  yang  merupakan extra  ordinaery  crime memiliki  kompleksitas yang  lebih  rumit  dibandingkan  dengan  tindak  pidana  konversional  atau  bahkan  tindak pidana  khusus  lainnya.  Khususnya  dalam  tahap  penyelidikan,  tindak  pidana  korupsi  ini, terdapat beberapa institusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyidikan terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  terkait  dengan  tindak  pidana  korupsi  ini.  Termasuk berbagai  institusi  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  jika  dikaitkan  dengan  berbagai
kejahatan yang terkandung unsur-unsur korupsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing serta  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  hukum  masing- masing.    Sebagaimana  dirumuskan  dalam  pasal  27  UU  No.  31/1999,  bahwa:  dalam  hal ditemukan  tindak  pidana  korupsi  yang  sulit  pembuktiannya,  maka  dapat  dibentuk  tim gabungan di bawah koordinasi jaksa agung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi maka institusi yang dikedepankan adalah kejaksaan agung. Dengan demikian selain polri selaku penyidik yang diberikan kewenangan berdasarkan pasal 6 dan 7 KUHAP, maka kejaksaan pun diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan  terhadap  tindak  pidana  korupsi.  Penegakan  hukum  pidana  terhadap  tindak pidana korupsi khususnya dalam proses penyidikan, tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetapi dalam hal tindak pidana  lain  yang  secara  esensial  potensial  korupsi  akan  tetapi  diatur  dalam  perundang- undangan khusus di luar KUHP dan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, diberikan  juga  kewenangan  kepada  PPNS  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  menjadi dasar  hukum  masing-masing  Instruksi  Presiden  Nomor  5  Tahun  2004  tentang  Percepatan Pemberantasan  Korupsi,  huruf  kesebelas  butir  10  diinstruksikan    istitusi  yang  berwenang menanganinya. Kepolisian republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum, berdasarkan Undang-undang Nomor Tahun  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHAP, memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana termasuk perkara pidana khusus korupsi. Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana  korupsi  bagi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagaimana  diinstruksikan dalam  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  kepada  kepala  kepolisian negara Republik Indonesia, sebagai berikut:
a. Mengoptimalkan  upaya-upaya  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  untuk menghukum pelaku dengan menyelamatkan uang Negara;
b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan  oleh  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  rangka penegakan  hokum;  c.  Meningkatkan  kerjasama  dengan  Kejaksaan  Republik Indonesia,  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan,  Pusat  Pelaporan  dan Analisa  Transaksi  Keuangan,  dan  Institusi  Negara  yang  terkait  dengan  upaya penegakan  hukum  dan  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  akibat  tindak pidana korupsi.
Lembaga  lain  yang  berwenang  menurut  lingkup  tupoksi  atau  tugas  dan  fungsi Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  diatur  dalam  UU  No.  8/1981  tentang  hukum  acara pidana dan UU No. 16/2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia. Pada hakikatnya, menurut UU  No.  30/2002  dibentuk  komisi  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun  sehingga  pembentukan  komisi  ini  bertujuan meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna  terhadap  upaya  pemberantasan  tindak  pidana korupsi. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan  hukum  secara  luar  biasa  melalui  pembentukan  suatu  badan  khusus  yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  yang  pelakasanaannya  dilakukan  secara  optimal, intensif, efektif, professional serta berkesinambungan, maka melalui amanat UU No. 30/ 2002
tentang  komisi  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dibentuklah  lembaga  komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi pemberantasan korupsi memiliki kewenangan melakukan  kordinasi  dan  supervisi,  termasuk  melakukan  penyelidikan,  penyidikan,  dan penuntutan,  sedangkan  mengenai  pembentukan,  susunan  organisasi,  tata  kerja  dan pertangungjawaban,  tugas  dan  wewenang  serta  keanggotaannya  diatur  dengan  undang- undang. Menurut ketentuan pasal 6 undang-undang tersebut, komisi pemberantasan tindak pidana  korupsi  mempunyai  tugas,  wewenang  dan  kewajiban  sebagai  berikut:  kokrdinasi dengan  instansi  yang  berwenang  melakukan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang berwenang melakukan: mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi; menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
Sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi selain berdasarkan kepada UU No.  8/1981  tentang  hukum  acara  pidana  juaga  berdasarkan  kepada  hukum  pidan  formil sebagaimana diatur di dalam UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  dan  UU  No.  30/2002  tentang  komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada ketentuan pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa:  hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang,  kecuali  apabila  dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Menurut UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang perubahan UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada dasarnya, secara normatif bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra  ordinary  crime) .  Apabila  dikaji  dari  pandangan  doktrina,  Romli  Atmasasmita menekankan, bahwa: dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, tidaklah berlebihan  jika  dikatakan  bahwa  korupsi  di  Indonesia  bukan  merupakan  kejahatan  biasa ( ordinary  crimes )  melainkan  sudah  merupakan  kejahatan  yang  sangat  luar  biasa  ( extra- ordinarycrime ).  Selanjutnya,  jika  dikaji  dari  sisi  akibat  atau  dampak  negatif  yang  sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan orde baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menerapkan pembuktian terbalik  yang  bersifat  terbatas  atau  berimbang,  yakni  terdakwa  mempunyai  hak  untuk membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan  wajib  memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan  dan  penuntut  umum  tetap  berkewajiban  membuktikan  dakwaannya.  Pada dasarnya,  ketentuan    pasal  37  UU  No.  20/2001  menurut  penjelasannya  merupakan konsekuensi  berimbang  atas  penerapan  pembuktian  terbalik  terhadap  terdakwa  bahwa terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innoncence) dan menyalahkan  diri  sendiri (non  self-incrimination) .  Konsekuensi  logis  dimensi  demikian,
ketentuan  pasal  37  ayat  (2)  UU  No.  20/2001  tidak  menganut  sistem  pembuktian  secara negative  menurut  undang-undang (negative  wettelijk) .  Kemudian,  pada  asasnya  ketentuan pasal  38  C  UU  No.  20/2001  mempunyai  dasar  pemikiran  bahwa  untuk  memenuhi  rasa keadilan  masyarakat  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  menyembunyikan  harta benda  yang  diduga  atau  patut  diduga  berasal  dari  tindak  pidana  korupsi.  Harta  benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van  gewijsde ).  Konsekuensi  logis  bahwa  tindak  pidana  korupsi  merupakan  extra  ordinary crime,  diperlukan  penanggulangan  dari  aspek  yuridis  yang  luar  biasa (extra  ordinary enforcement) dan perangkat hukum yang luar biasa pula (extra ordinary measures). Dari dimensi ini, salah satu langkah komprehensif yang dapat dilakukan sistem peradilan pidana Indonesia adalah  melalui  sistem  pembuktian  yang  relatif  memadai  yaitu  diperlukan  adanya “pembuktian terbalik” atau “pembalikan beban pembuktian” .

## Sanksi Pidana Lebih Berat
Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 memuat ketentuan yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana  denda  yang  lebih  tinggi,  dan  ancaman  pidana  mati  yang  merupakan  pemberatan pidana.  Dalam  UU    No.  31/999  jo  UU No.  20/2001  terdapat  pasal  yang  mengatur  tentang sanksi tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, yaitu: Pasal 2 ayat (1) terdapat sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)  tahun  dan  paling  lambat  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan  ayat  2  (dua)  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  dalam  keadaan  tertentu  dapat dijatuhkan  sanksi  pidana  mati.  Pasal  3  terdapat  sanksi  pidana  penjara  seumur  hidup  atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda  paling  sedikit  Rp.  50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  tidak  dapat  membayar  pidana  tambahan  berupa “pembayaran uang pengganti kerugian negara, khususnya terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi jikalau terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 ( satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak  melebihi  ancaman  maksimum  dari  pidana  pokoknya  sesuai dengan  ketentuan  dalam undang-undang  tindak  pidana  korupsi  dan  lamanya  pidana  tersebut  ditentukan  putusan pengadilan.
Bahwa lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif  dan  efisien  dalam  memberantas  tindak  pidana  korupsi.  Tindak  pidana  korupsi  di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari Segi  kualitas  tindak  pidana  yang  dilakukan  semakin  sistematis  serta  lingkupnya  yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

## Penyelidikan
Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor
30  Tahun  2002).  Penyelidik  melaksanakan  fungsi  penyelidikan  tindak  pidana  korupsi.  Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan  tindak  pidana  korupsi  dalam  waktu  paling  lambat  tujuh  hari  kerjaterhitung  sejak tanggal  ditemukan  bukti  permulaan  yang  cukup  adanya  dugaan  tindak  pidana  korupsi, menemukan  bukti  permulaan  yang  cukup,  penyelidik  melaporkan  kepada  Komisi Pemberantasan  Korupsi.  Bukti  permulaan  yang  cukup  dianggap  telah  ada  apabila  telah ditemukan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti.  Dalam  hal  penyelidik melakukan  tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan  Korupsi  dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  menghentikan penyelidikan. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut ditersukan,  Komisi  Pemberantasan  Koruspsi  melaksanakan  penyidikan  sendiri  atau  dapat melimpahkan perkara  kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.

## Penyidikan
Penyidik  adalah  penyidik  pada  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang  diangkat  dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( Pasal 45 ayar (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaanyang cukup penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan dengan tugas penyidikannya. Penyidik wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang memuat :
a. Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita,
b. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan penyitaan,
c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain,
d. Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan
e. Tanda tangan dan identitas penyidik dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.
Salinan berita acara penyitaan disampaikan kepada tersangka atau keluarganya. Untuk  kepentingan  penyidikan,  tersangka  tindak  pidana  korupsi  wajib  memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak  dan  harta  benda  setiap  orang  atau  korporasi  yang  diketahui  dan/atau  yang  diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Setelah penyidikan membuat berita acara dan disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi  untuk  ditindaklanjuti.  Apabila  suatu  tindak  pidana  korupsi  terjadi  dan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  belum  melakukan  penyidikan,  sedangkan  perkara  telah  dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksanaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi  Pemberantasan  Korupsi  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  kerja  terhitung  sejak tanggal dimualinya penyidikan. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan,  maka  kepolisian  kejaksaan  tidak  berwenang  lagi  melakukan  penyidikan.  Jika penyidikan dilakukan secara bersamaan maka penyidikan oleh kepolisian dan kejaksanaan segera dihentikan.

## Penuntutan
Penuntut adalah penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan  diberhentikan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Penuntut  adalah  jaksa  penuntut umum.  Penuntut  umum,  setelah  menerima  berkas  perkara  dari  enyidik,  paling  lambat  14 (empat belas) hari kerja wajib melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri.
Ibarat  penyakit,  korupsi  adalah  penyakit  masyarakat  yang  harus  sesegera  mungkin disembuhkan. Apabila tidak, penyak ini akan semakin menyengsarakan masyarkan banyak.
Masalah  utama  kasus  korupsi  beriringan  dengan  kemajuan,  kemakmuran,  dan  reknologi. Semakin  maju  pembangunan  suatu  bangsa,  semakin  meningkat  pula  kebutuhan  dan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi.

## Tindak Pidana Korupsi
Tidak  ada  definisi  baku  dari  tindak  pidana  korupsi  (Tipikor).  Akan  tetapi  secara umum, pengertian Tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

## Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20  Tahun  2001  yang  termasuk  kedalam  unsur-unsur  tipikor  adalah  (1)  setiap  orang  yang termasuk  korupsi  yang  (2)  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  (3)  memperkaya  diri sendiri dan (4) merugikan keuangan Negara.
Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara. ....”
Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001berbunyi setiap orang yang dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara.
Adapun  sanksi  hukum  yang  dapat  dikenakan  pada  pelaku  tipikor  berupa  pidana penjara dan pidana denda (diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12A, pasal 12B, dan pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1991 jo UU No. 20 Tahun 2001. Tindak Tindak Pencucian Uang (Money Laundry)
Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang
Sampai  saat  ini,  tidak  atau  belum  ada  definisi  yang  universal  dan  komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang atau money laundering . Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini menggarisbawahi, dewasa ini istilah money laundering sudah lazim  digunakan  untuk menggambarkan  usaha-usaha  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau dari  hasil  badan  hukum  untuk  melegalisasi  uang  "kotor",  yang  diperoleh  tindak  pidana (Sjahdeini: 2004).

## Modus Tindak Pidana Pencucian uang
Jeffrey  Robinson ,  dalam  bukunya  The  Laundry  Man,  Simon  dan  Schuster  1994, menuliskan agar asal-usul uang yang dicuci tidak dapat diketahui atau dilacak oleh penegak hukum,  para  pelaku  (seseorang  dan  /  atau  badan  hukum)  umumnya  memakai tiga  tahap pencucian uang sebagai berikut:
a. Penempatan Uang (Placement)
Upaya  menempatkan  dana  tunai  yang  dihasilkan  dari  suatu  kegiatan  tindak pidana  dalam  bentuk  yang  lebih  mudah  untuk  dipindahkan  dan  tidak  dicurigai  untuk selanjutnya diproses ke dalam system keuangan, terutama system perbankan, sehingga jejak seputar asal-usul dana tersebut dapat dihilangkan.
Pada  tahap placement ini,  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  memasukkan  dana ilegalnya ke rekening perusahaan fiktif seperti perusahaan bidang perhiasan batu berharga, atau mengubah dana menjadi monetary instrument seperti travelers cheques, money order
dan negotiable instrusment lainnya kemudian menagih uang itu serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening perbankan (bank accounts ) tanpa diketahui.
b. Pelapisan Uang (layering)
Jumlah dana yang sangat besar dan ditempatkan pada tentu akan menarik perhatian dan menimbulkan kecurigaan pihak otoritas moneter negara bersangkutan akan asal usulnya. Karena  itu,  pelaku  melakukan  pelapisan  (layering)  atau  juga  yang  disebut  heavy  soaping melalui  beberapa  tahap  transaksi  keuangan  untuk  memutuskan/memisahkan  hubungan antara dana yang tersimpan di bank dan tindak pidana yang menjadi sumber dana tersebut. Tujuannya, untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana.
c. Penyatuan Uang (Integration/Repratriation/Spin Dry)
Upaya  menggunakan  harta  kekayaan  yang  telah  tampak  sah  secara  hukum,  baik  untuk dinikmati  langsung,  diinvestasikan  ke  dalam  berbagai  bentuk  kekayaan  material  maupun keuangan,  untuk  membiayai  kegiatan-kegiatan  bisnis  yang  sah,  atau  bahkan  untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

## Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  PemberantasanTindak  Pidana  Pencucian  Uang (selanjutnya ditulis UU No. 8 Tahun 2010).
UU  No.  8  Tahun  2010 diundangkan  pada  22  Oktober  2010  menggantikan  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang sebelumnya juga telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003  tentang  Tindak  Pidana Pencucian Uang, yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional. memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang
Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 UU No. 8 Tahun 2010, yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana pencucian adalah: pertama, setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi.
Kedua,  menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan,  membelanjakan,  membayarkan, menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri,  mengubah  bentuk,  menukarkan dengan  mata  uang  atau  surat  berharga  atau  perbuatan  lain  atas  Harta  Kekayaan  yang diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak-tindak  pidana  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010.

## Tindak Pidana Terorisme
Ketentuan tentang tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang (selanjutnya ditulis: UU No. 15 Tahun 2003).
Sebagai  wujud  dukungan  konkret  pada  komitmen  masyarakat  internasional  dalam mencegah  dan memberantas  terorisme,  Indonesia  juga  telah menerbitkan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2006  tentang  Pengesahan  Konvensi  Internasional  tentang  Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris Tahun 2008, pelange (International Convention Againts Terrorist Bombing)  dan  Konvensi  tentang  Pemberantasan  Pendanaan  Terorisme  (Convention  on theSuppression of Financing Terrorism).
UU  No.  15  Tahun  2003  merupakan  ketentuan  khusus  dan  spesifik  karena  memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada,  dan  menyimpang  dari  ketentuan  umum  sebagaimana  dimuat  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Di  dalam  UU  No.  15  Tahun  2003,  yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana  terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. UU No. 15 Tahun 2003 juga memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme.
Ketentuan Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2003 menegaskan, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam UU No. 15 Tahun 2003 merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk  memperkuat  ketertiban  masyarakat,  dan  keselamatan  masyarakat  dengan  tetap menjunjung  tinggi  hukum  dan  HAM,  tidak  bersifat  diskriminatif,  baik  berdasarkan  suku, agama, ras, maupun antargolongan.
Termasuk  sebagai  unsur-unsur  tindak  pidana  terorisme  dan  ketentuan-ketentuan pidana dalam UU No. 15 Tahun 2003 berlaku atasnya, adalah
(1) Setiap orang; orang perseorangan ataupun kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi,  yang  (2)  melakukan  atau  bermaksud  melakukan  tindak  pidana  terorisme  di wilayah NKRI.
Di dalam UU No. 15 Tahun 2003 tetap dipertahankan ancaman sanksi pidana dengan minimum khusus, mulai dari pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20  (dua  puluh)  tahun,  pidana  seumur  hidup,  sampai  ke  pidana  mati,  untuk  memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme.
Ketentuan  Pasal 6 UU  No.15  Tahun  2003  berbunyi  sebagai  berikut  "Setiap  orang  yang dengan  sengaja  menggunakan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  menimbulkan  suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain,  atau  mengakibatkan  kerusakan  atau  kehancuran  terhadap  objek-objek  vital  yang strategis  atau  lingkugan  hidup  atau  fasilitas  public  atau  fasilitas  internasional,  di  pidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.”
Ketentuan Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut “ Setiap orang yang dengan  sengaja  menggunakan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  bermaksud  untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek- objek  vital  yang  strategis,  atau  lingkungan  hidup,  atau  fasilitas  hidup,  atau  fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”
Ketentuan  Pasal  13  UU No.  15  Tahun  2003  berbunyi  sebagi  berikut  setiap  orang  yang dengan  sengaja  memberikan  bantuan  atau  kemudahan  terhadap  pelaku-pelaku  tindak terorisme, dengan :
a. Memberikan  atau  meminjamkan  uang  atau  barang  atau  harta  kekayaan  lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
b. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
c. Menyembunyikan  informasi  tentang  tindak  pidana  terorisme,  dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun.
Bagian “penjelasan” pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2003 menerangkan, yan g dimaksud dengan  “bantuan”  adalah  tindakan  memberikan  bantuan  baik  sebelum  maupun  pada  saat tindak pidana dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah tindakan memberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan.

## Kesimpulan
Undang-undang  tindak  pidana  korupsi  merupakan  aturan  yang  mempunyai  sifat kekhususan,  baik  menyangkut  hukum  pidana  formal  ( acara )  maupun  materil  ( substan si). Tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa sehingga penanganannya juga harus secara luar biasa dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dengan caracara yang khusus juga. Akibat hukum suatu tindak pidana menjadi tindak pidana korupsi, antara lain: lembaga yang berwenang yang menangani Tindak Pidana korupsi adalah komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, yang merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  bersifat  independen  dan  bebas  dari  pengaruh kekuasaan manapun sehingga pembentukan komisi ini bertujuan meningkatkan daya guna dan  hasil  guna  terhadap  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Pembuktian  dalam tindak  pidana  korupsi  menerapkan  sistem  pembuktian  terbalik  yang  bersifat  terbatas  atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya atau korporasi  yang  diduga  mempunyai  hubungan  dengan  perkara  yang  bersangkutan  dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Terdapat ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, uang pengganti serta ancaman pidana mati merupakan pemberatan pidana.
Kuatnya tuntutan terhadap pembaharuan hukum pidana, agar tidak lagi berparadigma melindungi  kepentingan  pelaku  kejahatan,  menjadi  alasan  bahwa  sudah  saatnya mengakomodasi  pengaturan  tentang  restitusi  sebagai  sanksi  salah  satu  jenis  sanksi  pidana dalam  pembaharuan  hukum  pidana  nasional.  Sehubungan  dengan  itu,  maka  keberadaan lembaga restitusi ini terbuka untuk didiskusikan kembali sebagai bagian dari jenis-jenis sanksi pidana. Setidak-tidaknya nelalui konsep tersebut, sangat dimungkinkan untuk menempatkan restitusi  sebagai  Pidana  Pokok,  Pidana  Tambahan  dan  diposisikan  pada  lembaga  pidana bersyarat.

## Daftar Pustaka
Adrian Sutedi, 2010, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta. Andi Hamzah, 1991, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Rineka Cipta, Jakarta.
Ermansjah  Djaja,  2010,  Meredesain  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  “implikasi putusan mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPUIV/2006, Sinar Grafika, Jakarta.
Ermansjah  Djaja,  2010,  Tipologi  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia,  CV.  Mandar Maju, Bandung.
IGM Nurdjana, 2009, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum  Pidana  dan  Implikasinya  pada  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi),  Total Media, Yogyakarta.
Lilik Mulyadi, 2007, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), PT. Alumni, Bandung.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Chatrina Darul Rosikah & Dessy Marliani Listiangsih, 2018, Pendidikan Antikorupsi (Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik), Sinar Grafika, Bandung.
Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Bandung. Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Bandung.