## PERAN PENGADILAN AGAMA KEDIRI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

## PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR  93/PUU-X/2012

## Ryana Marwanti

## Universitas Muhammadiyah Surabaya
ABSTRACT : The formulation of this thesis problem has three aspects, those are: (1)  How  is  the  authority  of  Religious  Court  of  Kediri  in  resolving  sharia  economics disputes  before  the  Decision  of  the  Constitutional  Court  No.  93  /  PUU-X  /  2012,  (2) How  is  the  authority  of  the  Religious  Court  of  Kediri  in  the  settlement  of  the  sharia economics dispute after the Decision of the Constitutional Court No. 93 / PUU-X / 2012 (3)  How  is  the  role  of  Religious  Court  of  Kediri  in  resolving  the  sharia  economics dispute after the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012?
The  Research  method used  is qualitative  method since this research describing an  object  in  accordance  with  reality  that  is  about  the role of religious court of  Kediri. Technique of collecting data is through interviewing and recording, while the data that has  been  obtained  is  analyzed  by  using  descriptive  analysis  technique  with  deductive inductive pattern.
Based  on  the  results  of  the  research  and  the  discussion  done  it  can  be summarized as follows: 1. The Judges of Religious Court of Kediri disagree if the sharia banking dispute must be resolved through the General Court. Based on the reason that the  operational  activity  in  Sharia  Bank  uses  sharia  principles,  therefore  if  there  is  a dispute  then  the  resolution  is  in  the  Religious  Court  instead  of  General  Court.  2.  The Judges  of  Religious  Court  of  Kediri  argue  that  it  is  true  if  the  resolution  of  the  sharia banking dispute is the absolute authority of the Court within the Religious Court. 3. The role  of  Kediri  Religion  Court  in  facing  the  existence  of  authority  in  the  resolution  of Shariah economic dispute after the Decision of the Constitutional  Court No. 93 / PUU- X  /  2012  is  through  following  the  technical  training  of  sharia  economic  dispute resolution  held  by  the  Supreme  Court  and  Financial  Services  Authority,  following  the education  and  training  held  by  the  courtroom  of  the  Supreme  Court  and  Ibnu  Saud University of Saudi Arabia and reading many books related to the sharia economic. On the basis of the results above, the researcher suggests to Judge of Religious Court  of  Kediri  to  be  able  to  improve  the  quality  especially  in  the  field  of  sharia economy and the law of agreement and hopefully for the further researcher can analyze and examine more about sharia economic disputes both litigation and non litigation .
Key words : Religious Courts, Shari'a Economics, Constitutional Court

## A. PENDAHULUAN
Pasca  lahirnya  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012,  hilanglah  quo vadis tentang dualisme kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah melalui jalur  litigasi.  Peradilan  Agama secara legal
konstitusional menjadi satu-satunya institusi yang  berwenang  menyelesaikan sengketa  ekonomi  syariah  melalui jalur  litigasi.  Berkairtan  dengan kompetensi  baru  tersebut,  akan sangat  relevan  untuk  dikaji  secara akademis tentang pemahaman hakim dan persiapan hakim pengadilan
agama dalam menangani perkara ekonomi syari’ah 1 . Mekanisme atau cara menyelesaikan  sengketa  dalam ekonomi  syariah  melalui  jalur litigasi,  sudah  diatur  sejak  tahun 2006, yaitu pada pasal 49 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006    tentang    Peradilan    Agama. Adapun  sektor-sektor  ekonomi syari’ah lebih luas lagi mencakup bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reansuransi  syari’ah,  reksadana syari’ah, obligasi syari’ah, sekuritas  syari’ah,  pembiayaan syari’ah,  dana  pensiuan  lembaga keuangan  syari’ah  dan  bisnis syari’ah 2 . Pada tahun 2008,
1 Amran  Suaidi  dan  Mardi  Candra,  Politik Hukum,  Perspektif  Hukum  Perdata  dan  Pidana Islam serta Ekonomi Syari’ah, (Jakarta : Prenada Media, 2016), hal.434 2 Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah  Agung  RI.  Himpunan  Peraturan Perundang-undangan  di  Lingkungan  Peradilan Agama.  (Jakarta  : Mahkamah  Agung, 2006). hal.  23
disahkan  pula  Undang-Undang Perbankan  Syariah  yaitu  No.  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  yang  bertujuan  untuk mengatur segala ketentuan mengenai  perbankan  syariah,  baik itu  mengenai  transaksi  yang  boleh dilakukan sampai proses penyelesaian  sengketa  juga  sudah diatur  secara  jelas  dalam  undang- undang ini.
Setelah Undang-Undang No. 21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  ini  muncul,  maka  muncul pula kontradiksi kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui  jalur  litigasi.  Pada  pasal 55  ayat  (1),  ayat  (2)  dan  ayat  (3), yang berbunyi : Pasal 55 (1) Penyelesaian sengketa perbankan  syariah  dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
(2) Dalam  hal  para  pihak  telah memperjanjikan  penyelesaian sengketa  selain  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
penyelesaian
sengketa dilakukan  sesuai  dengan  isi akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) tidak boleh bertentangan  dengan  prinsip syariah  (Undang-Undang  No.
21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah) 3
Dirasa    telah    bertentangan dengan    penyelesaian    sengketa yang  telah  diatur dalam Undang-
3 Khosyi’ah,  Fiqh  Muamalah Perbandingan,  (Bandung  :  Pustaka Setia, 2014). Hal. 297
Undang  Nomor  3  Tahun  2006 tentang  Peradilan  Agama.  Pada penjelasan  pasal  55  ayat  (2) tersebut,  mekanisme  penyelesaian sengketa  dapat  dilakukan  sesuai dengan  isi  akad  dengan  upaya antara  lain:  musyawarah,  mediasi perbankan,
melalui BASYARNAS atau lembaga arbitrase  lain  dan  atau  melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Sehingga kemunculan  pasal  55  ayat  (2)  dan penjelasannya tersebut telah
memberikan  ruang  kepada  para pihak yang berakad untuk membuat  pilihan  forum  ( choice  of forum ) dalam menyelesaikan sengketa  perbankan  syariahnya melalui  jalur  litigasi  yaitu  dapat dilakukan  di  Pengadilan  Agama sesuai  Undang-Undang  No.  3 Tahun  2006  tentang  Peradilan Agama  atau  dapat  dilakukan  di Pengadilan Negeri  sesuai  Undang- Undang  No.  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  selama tidak  bertentangan  dengan  prinsip syariah.
Dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang  No.  21  Tahun
2008, yang menempatkan
Pengadilan  Negeri  sebagai  salah satu  pilihan  forum  penyelesaian sengketa  melalui  jalur  litigasi, mengakibatkan  banyak  pendapat yang  tidak  setuju  akan  hal  ini karena  secara  peraturan  hukum Islam, perbankan syariah menggunakan      pedoman      Al-
Quran      dan      Al-Hadits      dalam setiap  transaksinya.  Pemeriksaan yang  masuk  kedalam  Pengadilan Negeri secara keseluruhan khususnya  menggunakan  hukum acara  perdata  sama  sekali  tidak menggunakan    hukum    Islam. Secara    kompetensi    absolut
Pengadilan  Negeri  sama  sekali tidak berwenang memeriksa bahkan mengadili sengketa ekonomi syariah. Akhirnya, dilakukanlah uji materi oleh Mahkamah  Konstitusi  mengenai pasal    55    Undang-Undang    No. 21    Tahun    2008    tentang Perbankan    Syariah  beserta  pasal penjelasnya terhadap Undang-
Undang  Dasar  1945.  Dikarenakan pada  pasal  tersebut  dianggap bertentangan dengan hak konstitusional  warga  negara  untuk mendapatkan  kepastian  hukum sebagaimana amanah Undang- Undang  Dasar  1945  yang  termuat pada  pasal  28D  ayat  (1)  yang berbunyi:  “Setiap  orang  berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang  sama  dihadapan  hukum”. (Undang- Undang Dasar 1945). Dari  hasil  uji  materi  tersebut, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor
93/PUU-X/2012  pada  tanggal  29 Agustus  2013,  yang  menyebutkan bahwa  pada  penjelasan  pasal  55 ayat  (2)  Undang-Undang  No.  21 Tahun  2008    tentang  Perbankan Syariah    tidak    mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sehingga  menimbulkan  kepastian hukum  dalam  proses  penyelesaian sengketa perbankan syariah
melalui  jalur  litigasi.  (Bagian penutup Putusan Mahkamah Konstitusi  No.  93/PUU-X/2012. Proses penyelesaian sengketa perbankan  syariah  melalui  jalur litigasi diselesaikan melalui lembaga peradilan, yaitu Pengadilan    Agama.    Apapun seluruh  sengketa  yang  terjadi pada  perbankan  syariah  yang berkaitan dengan transaksi
ekonomi  syariah,  maka  harus diselesaikan  melalui  pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Agama sebagai pilihan jalur litigasi.
Perubahan kewenangan mengadili  tersebut  dirasa  telah merubah  stigma  publik.  Awalnya mereka masih menganggap Pengadilan Agama adalah
“pengadilan cerai” yang  tentunya tidak  cakap  dalam  menyelesaikan sengketa  perbankan  syariah.  Kini, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi  mengenai  kewenangan absolut  yang  diberikan  kepada Pengadilan  Agama  sebagai  satu- satunya  lembaga  peradilan  yang berwenang  dalam  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  melalui jalur  litigasi,  telah  memberikan kesempatan  yang  besar  kepada Pengadilan  Agama  untuk  dapat membuktikan bahwa Hakim Pengadilan  Agama  adalah  hakim di  mata  hukum  dan  ulama  di mata  umat,  bukan  penghulu  di mata  hukum  dan  ulama  di  mata umat.
Di  wilayah  Jawa  Timur khususnya  di  Kediri,  perbankan syariah  juga  sudah  berkembang sangat  pesat.  Banyak  bank-bank konvensional  yang telah  membuka cabang dengan menggunakan nama belakang “Syariah”. Misalnya saja Bank Jatim Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah,  Bank  Syariah  Mandiri, Bank Mega Syari’ah dan sebagainya.  Bank-bank  tersebut banyak  diminati  oleh  masyarakat Kediri  baik.  Sehingga  terjadinya sengketa (dispute) perbankan syariah  antara  pihak  yang  berakad kemungkinan  juga  ada.  Sampai saat  ini  di  Pengadilan  Agama Kediri  ada  3  kasus  sengketa
ekonomi  syariah  yamg  mendaftar di  Pengadilan  Agama  Kediri, namun sebelum perkara diadili para pihak sudah mencabut perkaaranya. Belum    adanya    kasus    sengketa ekonomi    syariah    khususnya perbankan syariah yang diselesaikan  di  Pengadilan  Agama Kediri  sampai  pada  saat  ini, menurut Hakim Pengadilan Agama Kediri dikarenakan kasus sengketa tersebut  lebih  banyak  diselesaikan melalui  jalur  non  litigasi  atau Alternative  Dispute  Resolution (ADR) seperti  mediasi,  negosiasi, dan  sebagainya. Karena  memang dalam proses penyelesaian sengketa perbankan syariah terdapat  dua  pilihan  yaitu  melalui Lembaga  Peradilan  (litigasi)  atau melalui ADR (non litigasi). Kaitannya  dengan    kewenangan absolut Pengadilan Agama Pasca diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Penyelesaian  Sengketa  Perbankan Syariah oleh
Mahkamah Konstitusi,  tentunya  hal  ini  akan berpengaruh  juga  pada  peran Pengadilan  Agama  Kediri  untuk dapat  lebih  baik  dari  sebelumnya. Serta  memungkinkan  munculnya berbagai  persepsi  para  hakim Pengadilan  Agama  Kediri  tentang adanya  putusan  tersebut.  Baik  itu dari segi pemahaman dan pendapat,  serta  strategi-  strategi yang  dilakukan  oleh  Pengadilan Agama  Kediri  khususnya  para Hakim  Pengadilan  Agama  Kediri dalam menghadapi adanya kewenangan absolut dalam penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah  pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi tersebut.
Berdasarkan uraian  tersebut diatas,
peneliti termotivasi    untuk
mengangkat    judul    penelitian   dan mengkaji    lebih    jauh    tentang,
“Peran  Pengadilan  Agama  Kediri dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi  Syariah  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012” B. Rumusan Masalah Berdasarkan  uraian  dari konteks  penelitian  yang  telah peneliti  paparkan  diatas,  maka fokus penelitian ini yaitu mengenai persepsi Hakim Pengadilan Agama Kediri mengenai kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan  syariah  melalui  jalur litigasi  pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  93/PUU-X/2012.
Dengan pertanyaan penelitian,
sebagai berikut: 1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Kediri dalam  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah sebelum
Putusan  Mahkamah  Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 ? 2. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Kediri dalam  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012?
3. Bagaimana  peran  Pengadilan Agama Kediri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.
93/PUU-X/2012? C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan   fokus   dan pertanyaan   penelitian   diatas,
maka   tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mendiskripsikan kewenangan  Pengadilan  Agama Kediri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah
sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 ? 2. Untuk mendiskripsikan kewenangan  Pengadilan  Agama Kediri dalam penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 ?
3. Untuk mendiskripsikan peran Pengadilan  Agama  Kediri  dalam penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah  pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 ? D . Manfaat Penelitian
Adapun  manfaat  dari  penelitian  ini mencakup  manfaat  teoritis  dan manfaat praktis.
1.  Manfaat Teoritis
Hasil  Penelitian  ini  diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap ilmu hukum Islam pada umumnya  dan  ilmu  hukum ekonomi syari’ah pada
khususnya  dan  dapat  menjadi bahan literatur bagi sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surabaya. 2.  Manfaat Praktis a. Hakim Peradilan Agama
Hasil penelitian ini diharapkan dapat  menjadi  motivasi  bagi Hakim peradilan agar
menambah wawasan dan pengetahuan  tentang  hukum ekonomi  syari’ah  agar  bisa menambah  kepercayaan  bagi lembaga keuangan syari’ah.
b. Lembaga keuangan syari’ah
Hasil penelitian dapat menjadi rujukan  bagi  lembaga  yang bergerak  di  bidang  ekonomi syariah  jika  ada  sengketa ekonomi  syariah  khususnya sengketa yang melibatkan bank  syariah yang  harus mereka  selesaikan melalui pilihan jalur litigasi.
c. Para pihak mencari berperkara
Hasil penelitian dapat menjadi rujukan  bagi  masyarakat  atau pelaku transaksi ekonomi syariah  jika  ada  sengketa ekonomi  syariah  yang  harus mereka  selesaikan melalui
pilihan jalur ligitasi. E.    M e t o d e   P e n e l i t i a n
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian pada penelitian  ini  adalah  penelitian lapangan  yang  bertujuan  untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara peneliti (sebagai pewawancara  dengan  atau  tidak menggunakan pedoman
wawancara)  dengan  subjek  yang diteliti 4 yaitu pimpinan dan Hakim serta  panitera  muda  Pengadilan Agama Kediri.
Untuk mendapatkan informasi  yang  sesuai  dengan harapan  peneliti,  maka  dibutuhkan waktu  yang  relatif  lama  dalam melakukan proses wawancara yang  sedetail-detailnya  dan  hal  ini bisa  berlangsung  secara  berulang- ulang  untuk  menjawab  pertanyaan yang sudah didesain untuk mengetahui peran Pengadilan Agama Kediri. Peneliti memberikan    kebebasan  kepada para hakim untuk menjawab pertanyaan sesuai  maksud  mereka. Pertanyaan  yang  peneliti  ajukan bisa  tidak  terstruktur,  terbuka, dan  sangat  fleksibel.  Bahkan bisa berkembang  sesuai  situasi  yang sedang terjadi.
2. Pendekatan Penelitian Pendekatan
yang
4 Wiratna    Sujarweni, Metodologi
Penelitian-Bisnis   &    Ekonomi (Yogyakarta: Pustakabarupress. 2015), hal.25.
digunakan  pada  penelitian  ini adalah pendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan    data  deskriptif berupa kata-kata tertulis  atau  lisan dari  orang-  orang  atau    perilaku yang    dapat    diamati, 5 yaitu pimpinan,  hakim  dan  panitera muda  hukum  Pengadilan  Agama Kediri. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif maksudnya yaitu metode penelitian  yang  digunakan  untuk menggambarkan  semua  data  atau keadaan subjek penelitian mengenai peran Pengadilan Agama  Kediri  dalam  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, kemudian
dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang  berlangsung  pada  saat  ini dan selanjutnya  dapat  memberikan informasi yang dapat dibermanfaatkan bagi
perkembangan  ilmu    pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada    berbagai    masalah    terkait dengan    penyelesaian  sengketa ekonomi syariah.
Penelitian deskriptif secara  garis  besar  merupakan kegiatan  penelitian  yang  hendak membuat  gambaran  atau  mencoba melihat suatu peristiwa atau gejala secara  sistematis,  faktual  dengan penyusunan yang akurat. 6 Pendekatan kualitatif ini
5 Lexy  J.  Moeleong, Metodologi  Penelitian Kualitatif (Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya), hal.
6 Supardi, Metodologi  Penelitian  Ekonomi Dan    Bisnis (Yogyakarta:  UII    Press.    2005), hal. 28
digunakan karena beberapa pertimbangan,  yaitu  lebih  bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda,  metode  ini  menyajikan hakekat  hubungan  antara  peneliti dan subjek penelitian secara langsung  dan  metode  ini  lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh  bersama  terhadap  pola- pola  nilai  yang  dihadapi  peneliti. 7 Penelitian  ini  diarahkan  untuk mengetahui peran Pengadilan Agama  Kediri  dalam  penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi  pasca  adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 serta strategi-strategi yang telah disiapkan oleh para Hakim Pengadilan  Agama  Kediri  untuk menghadapi perkara sengketa perbankan  syariah  pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan  kemungkinan  data yang diperoleh di  lapangan  berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. 8 Maka  pendekatan kualitatif  akan  lebih  mendorong pada pencapaian data yang bersifat  lebih  mendalam  terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di  lapangan.  Dalam  penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan  data  yang  dapat berhubungan langsung dengan peran  Kediri  dalam  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  pasca
7 Ahmad Tanzeh  dan  Suyitno, Dasar-dasar Penelitian (Surabaya: Elkaf. 2006), hal.116.
8 Sugiyono, Memahami Penelitian
(Bandung: CV Alfabeta. 2005), hal.2.
Putusan Mahkamah Konstitusi
No.93/PUU-X/2012.

## F. Hasil Penelitian
Dengan  adanya  Putusan Mahkamah  Konstitusi No. 93/PUU- X/2012,  maka choice  of  forum dalam penyelesaian sengketa ekonomi  syariah  sudah  tidak  ada lagi. Penyelesaian sengketa
ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut (mutlak)
Peradilan  Agama  (secara  litigasi) dan    berimplikasi  kepada  para Hakim  Pengadilan  Agama  Kediri selaku  pejabat  yang  melaksanakan tugas  kekuasaan  kehakiman  bagi rakyat  pencari    keadilan    mengenai perkara  sengketa  ekonomi  syariah di wilayah  Kediri.   Peran
para Hakim Pengadilan Agama Kediri dalam menghadapi adanya pemberlakuan kewenangan absolut  dalam penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  pun sangat
diperlukan. Berikut pernyataan  para  Hakim  Pengadilan Agama Kediri mengenai peran yang disiapkan dalam menghadapi adanya kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah  pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.
1) Drs. M. Zaenal Arifin, M.H
“peran para Hakim Pengadilan Agama  Kediri  khusunya  saya sendiri selaku ketua pengadilan agama  sebenarnya  sudah  ada sejak  disahkannya  Undang- Undang  No.  3  Tahun  2006 tentang  Peradilan  Agama  yang memuat
9 kewenangan Pengadilan Agama, salah satunya bidang ekonomi syariah.  Jadi,  pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi
No.
93/PUU-X/2012  tidak  terlalu
berpengaruh  besar  terhadap kesiapan-kesiapan Hakim Pengadilan Agama Kediri khususnya  saya  sendiri  untuk menghadapinya. Contohnya saya  sendiri.  Dulu  saya  pernah didelegasikan  untuk  mengikuti pelatihan tentang ekonomi syariah  yang  diadakan  oleh Mahkamah    Agung.  Selain mengikuti pelatihan, saya   juga banyak  belajar  dan  membaca buku-buku yang berkaitan dengan ekonomi syariah”
2) Drs. Abdul Rosyid,M.H.
“Pasca  putusan  Mahkamah Konstitusi  No. 93/PUU-X/2012, untuk menghadapi adanya kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa
perbankan  syariah,  peran  yang saya  lakukan  selaku  Hakim Pengadilan  Agama  antara  lain mengikuti  pelatihan-pelatihan tentang  ekonomi syariah,  diklat ekonomi syari’ah di Universitas Ibnu Saud Saudi Arabia,  saling berdiskusi  antar  hakim,  banyak membaca,  dan  belajar  lagi.
Apalagi sekarang sudah ditunjang  dengan  penambahan referensi-  referensi  mengenai ekonomi syariah di Perpustakaan Pengadilan Agama Kediri ini“ 9
Dari    pernyataan    para Hakim    Pengadilan    Agama Kediri  diatas,  maka  ditemukan bahwa  pasca Putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  93/PUU-X/2012 tidak  terlalu  berpengaruh  pada
9 Hasil wawancara dengan Drs. Abdul Rosyid, M.H. pada hari kamis tanggal 6 Juli 2017
para  Hakim  Pengadilan  Agama Kediri.  Karena  memang  sejak tahun  2006  dengan  disahkannya Undang-Undang    No.    3    Tahun 2006    tentang    Peradilan  Agama sudah   disebutkan   bahwa   salah satu    bidang    yang    menjadi kewenangan  absolutnya  yaitu bidang  ekonomi  syariah.  Setelah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, maka para Hakim    Pengadilan    Agama Kediri    mempunyai    peran  yang dilakukan  dalam menghadapi adanya kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa ekonomi  syariah  pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi No.
93/PUU-X/2012 antara lain yaitu: mengikuti pelatihan- pelatihan    tentang    penyelesaian sengketa    ekonomi    syariah, khususnya pada perbankan syariah, banyak membaca referensi  terkait  dengan  ekonomi syariah, terus belajar dan didukung dengan sering melakukan kegiatan diskusi antar hakim  ketika  berada  di  ruang hakim  saat  tidak  bertugas  di ruang sidang.

## G. Analisis Hasil Temuan
Dengan  adanya  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012,  maka choice  of forum dalam penyelesaian
sengketa  ekonomi  syariah  sudah tidak  ada  lagi.  Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut
(mutlak) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (secara litigasi). Pihak-pihak yang  melakukan  akad  dalam aktifitas perbankan syariah, yakni
Bank Syariah  dan Nasabah dapat
membuat  pilihan  forum  hukum (choice  of  forum) mengenai domisili Pengadilan Agama  yang akan  menyelesaikan  sengketa.
Misalkan  di  Pengadilan  Agama Kediri atau di Pengadilan Agama Blitar.
Mengenai adanya putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut, maka  berimplikasi  pada  para Hakim  Pengadilan  Agama  Kediri selaku pejabat yang melaksanakan tugas  kekuasaan  kehakiman  bagi rakyat  pencari  keadilan  mengenai perkara sengketa ekonomi syariah.  Adanya  peran  oleh  para Hakim  Pengadilan  Agama  Kediri dalam menghadapi adanya pemberlakuan kewenangan absolut    dalam    penyelesaian sengketa    ekonomi    syariah    pun sangat diperlukan. Adapun peran Pengadilan  Agama  Kediri    dalam menghadapi  adanya  kewenangan absolut    dalam    penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi
No. 93/PUU-X/2012, adalah sebagai berikut:
a. Mengikuti  pelatihan-pelatihan mengenai penyelesaian sengketa    ekonomi  syariah, khususnya  perbankan  syariah yang diadakan oleh Mahkamah  Agung,  Otoritas Jasa  Keuangan  dan  Bank
Indonesia;
b. Mengikuti diklat ekonomi syariah yang diadakan di Saudi Arabia atau di Balai Diklat Mahkamah Agung;
c. Banyak    membaca    referensi terkait    dengan    ekonomi syariah,  khususnya perbankan syariah;
d. Saling  berdiskusi  antar  hakim Pengadilan Agama ketika
berada  di  ruang hakim.
Dengan adanya  strategi- strategi  tersebut  diatas,  maka para  Hakim  Pengadilan  Agama Kediri  berusaha  mempersiapkan diri untuk memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah    melalui    jalur    litigasi. Dari    hasil    wawancara    peneliti terhadap  para Hakim Pengadilan Agama Kediri mengenai kesiapan-kesiapan  para  hakim, bahwa  ada  beberapa  hakim  yang belum  begitu  paham  mengenai akad-akad dalam perbankan syariah dan kegiatan usaha syari’ah Mengenai produk- produk  syariah  seperti  tabungan maupun pembiayaan yang menggunakan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah,
murabahah,  wadiah,  ijarah,  dan sebagainya. Padahal dalam menentukan  itu  kasus  sengketa ekonomi  syariah  atau  bukan, adalah  dilihat  dari  akad  yang dibuat  oleh  para  pihak.  Oleh karena  ada  beberapa  Hakim Pengadilan  Agama  yang  belum paham  mengenai  hal  tersebut, maka  upaya  yang dilakukan  oleh Mahkamah
Agung
selaku lembaga  peradilan  yang  paling tinggi, yaitu mengadakan pelatihan-  pelatihan  mengenai penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah secara litigasi  yang wajib diikuti oleh delegasi dari masing- masing lembaga Pengadilan Agama  yang  ada  di  wilayah Indonesia. Sehingga, para Hakim Pengadilan  Agama  dapat  lebih paham  mengenai  kegiatan  usaha syari’ah  dan  akad-akad  dalam produk perbankan syariah.

## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Dari  uraian  pembahasan  diatas, maka  peneliti  menyimpulkan  dari hasil penelitian yang telah dilakukan  di  Pengadilan  Agama
Kediri adalah sebagai berikut:
1.  Pemahaman  dan    pendapat Hakim    Pengadilan    Agama Kediri  mengenai  kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebelum putusan Mahkamah Konstitusi  No.  93-PUU-X/2012, terjadi kontradiksi. Dimana dalam  Undang-Undang  No.  3 Tahun  2006  tentang  Peradilan Agama  pasal  49,  kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  secara litigasi  dilakukan  di  Pengadilan Agama. Kemudian pada Undang- Undang  No.  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  pasal
55, disebutkan bahwa penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah  secara  litigasi  boleh dilakukan  di  Pengadilan  Agama atau  di  Pengadilan  Negeri.  Dari adanya  dua  ketentuan    tersebut,
para Hakim Pengadilan
Agama Kediri  berpendapat
dengan adanya dua aturan tersebut  maka  muncul  adanya choice of forum dalam penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah  secara  litigasi.  Para Hakim Pengadilan Agama Kediri tidak  setuju  apabila  sengketa perbankan
syariah harus diselesaikan  melalui  Peradilan Umum.  Dengan  alasan  bahwa Bank    Syariah    itu    kegiatan
operasionalnya    menggunakan prinsip syariah/akad-akad syar’ah,    maka    apabila    ada sengketa    yang  menyelesaikan adalah  hakim  yang  beragama
Islam dan paham mengenai akad- akad pada bank syariah.
Sehingga  lebih  pas  diselesaikan melalui  Peradilan  Agama  bukan Peradilan Umum.
2.  Mengenai Kewenangan  Absolut dalam  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi  Syariah  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012,  para  Hakim Pengadilan Agama Kediri berpendapat bahwa memang sudah benar apabila penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan  kewenangan  absolut (mutlak) Pengadilan dalam lingkungan  Peradilan  Agama. Dengan terbitnya putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor 93/PUU-X/2012, maka para pihak  tidak  lagi  terpaku  dalam menyelesaikan
sengketanya
secara non litigasi pada musyawarah,  mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah  Nasional  atau  lembaga arbitrase  lainnya,  tetapi  dapat juga  menempuh  proses  non- litigasi lainnya seperti konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi,  mediasi  non  mediasi perbankan, pendapat atau penilaian ahli. 3.  Peran    Pengadilan  Agama  Kediri dalam Menghadapi Adanya Kewenangan Absolut dalam Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang disiapkan para Hakim Pengadilan Agama Kediri adalah sebagai berikut :
a. Mengikuti  pelatihan  teknis pe n ye le sa ia n se ngk et a ekonomi syariah yang diadakan oleh Mahkamah Agung,  Bank  Indonesia  dan Otoritas  Jasa  Keuangan  serta Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
b. Mengikuti  pendidikan  dan pelatihan  yang diadakan Balai Diklat  Mahkamah  Agung  dan Universitas  Ibnu  Saud  Saudi Arabia;
c. Banyak  membaca  buku   yang berkaitan  dengan  ekonomi syariah;

## B. Saran
Berdasarkan  penelitian  yang  sudah dilakukan  di  Pengadilan  Agama
Kediri, maka dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu: 1.  Bagi Lembaga
Pengadilan  Agama  Kediri  untuk dapat lebih meningkatkan kualitas  para  Hakim  terutama dalam  penyelesaikan  sengketa ekonomi  syariah.  Sehingga,  para Hakim Pengadilan Agama Kediri dapat membuktikan bahwa Hakim Pengadilan Agama adalah hakim  yang  bisa  menyelesaikan perkara-perkara  perdata  tertentu seperti sengketa ekonomi syariah, bukan hanya menyelesaikan  sengketa  Nikah, talak, cerai dan rujuk saja. 2.  Bagi Peneliti Selanjutnya Mengingat penelitian yang peneliti  lakukan  ini  masih  jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya  untuk  dapat  meneliti dan  mengkaji    dari  berbagai segi dalam penerapan penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah baik secara litigasi maupun non litigasi.