STRATEGI HUMAS SIBER MELALUI PENGELOLAAN KONTEN WEBSITE PEMERINTAH Studi Kasus website www.subang.go.id pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang
Hadi Purnama 1 , Abdullah Adnan 2 , Arie Prasetio 3 1,2,3 Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom, Bandung email: hadipurnama21@gmail.com 1 ; adnanomatic@gmail.com 2 ;  ariejatock@gmail.com 3

## Abstrak
Dalam tata kelola ( good governance ) harus selalu mengedepankan kepentingan para pemangku kepentingan ( stakeholder ) yang  terlibat  didalamnya,  termasuk  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  sebuah  sebagai  institusi  publik  yang  melayani kepentingan masyarakat. Tata kelola juga tidak lepas dari pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas informasi  yang  disampaikan  oleh  pemerintah  kepada  seluruh  pemangku  kepentingan.  Dalam  menjalankan  perannya tersebut,  maka  posisi public  relations atau  hubungan  masyarakat  pemerintah  dalam  konteks  penelitian  ini  dipegang  oleh Diskominfo  menjadi  bagian  sentral  dalam  pemerintahan  daerah  sebagai  pihak  yang  dapat  mengelola  aspirasi  publik  dan semua pemangku kepentingan. Pemerintah daerah di era desentralisasi menjadi salah stau sumber acuan dalam pengelolaan kebijakan pemerintah dengan memanfaatkan dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemanfaatan  TIK  dalam  sistem  pengelolaan  pemerintah  daerah  diterapkan  melalui e-government dalam  rangka menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, salah satu bentuknya dengan penggunaan  website Pemda. Melalui website subang.go.id Pemerintah  Kabupaten  Subang  yang  dikelola  oleh  Diskominfo,  menjadi  ujung  tombak  pemerintah  dalam menyebarkan informasi kepada publik. Untuk mengetahui strategi pengelolaan konten website subang. go.id miliki pemkab Subang, maka dilakukan penelitian yang menggunakan  metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus. Dari hasil pengumpulan  data  melalui  awancara  mendalam,  observasi,  dan  penelusuran  dokumen  yang  relevan,  peneliti  berhasil mendapatkan  sejumlah  temuan  penting.  Penelitian  ini  menemukan  hasil  berupa  permasalahan  terkait  dengan  pengelolaan website  oleh  Diskominfo  Pemkab  Subang.  Diantara  persoalan  yang  masih  dihadapi berkaitan  dengan  pengelolaan  konten website subang .go.id adalah masih kurangnya koordinasi dalam pengelolaan website, terbatasnya SDM pengelola website, tidak  dilakukannya  pembaruan  konten,  tampilan  website  yang  kurang  menarik,  rendahnya  interaktivitas  antara  pengelola dengan  pengguna  website,  serta  kurangnya  akses  masyarakat  dalam  memanfaatkan  website,  tampilan  website  yang monoton.  Mengacu  pada  standard  pengelolaan  konten  website,  maka  permasalahan  masih  terjadi  pada  level  riset, perencanaan, pelaksanaan,  hingga evaluasi. Salah satu temuan penting dari munculnya permasalahan pengelolaan website subang.go.id  adalah  masih  terpisahnya  dan  tidak  adanya  koordinasi  dalam  hal  tugas  dan  tanggung  jawab  antara  bagian Humas  Pemkab  Subang  yang  sebatas  sebagai  pemasok  informasi  di  satu  sisi,  dengan  peran  Diskominfo  Pemkab  Subang sebagai pihak yang bertugas memublikasikan informasi.
Kata kunci: Cyber Public Relation; Website; Pemerintah Kabupaten Subang; Good Governance;  e-Government
Abstract . In governance (good governance) should always put the interests of the stakeholders (stakeholders) are involved, including those conducted by a government as a public institution that serves the public interest. Governance is also not out of  equity,  equality,  efficiency,  transparency,  and  accountability  of  the  information  submitted  by  the  government  to  all stakeholders. In carrying out that role, then the position of public relations or public relations of government in the context of  this  study  is held by  Diskominfo  a  central  part  in  local  government  as  a party  that  can  manage  the  aspirations  of the public and all stakeholders. The local government in the era of decentralization to be one stau source of reference in the management  of  government  policies  by  utilizing  and  maximizing  the  utilization  of  information  and  communication technology  (ICT).  Utilization  of  ICT  in  local  government  management  system  implemented  through  the  e-government  in order  to  create  good  governance,  one  of  its  forms  with  the  use  of  local  government  website.  Through  the  website subang.go.id  Subang  regency  government  managed  by  Diskominfo,  spearheading  the  government  in  disseminating information to the public. To know subang.go.id website content management strategies have Subang regency, then carried out  studies  using  qualitative  research  methods  and  case  study  approach.  From  the  data  collected  through  in-depth Interview, observation, and search relevant documents, investigators managed to get a number of important findings. This study found the results in the form of problems related to the management of the website by Diskominfo Subang regency. Among  the problems  that  are  still  faced  with  regard  to  the  management  of  website  content  subang.go.id  is  still  a  lack  of coordination  in  the  management  of  the  website,  limited  human  resources  manager  of  the  website,  it  does  not  update  the content, see the website less attractive, low interactivity between the manager of the users of the website, as well as the lack of  access  the  public  in  using  the  website,  the  website  look  monotonous.  Referring  to  the  standard  website  content management,  the  problem  still  occurs  at  the  level  of  research,  planning,  implementation  and  evaluation.  One  important finding  of  the  emerging  management  issues  subang.go.id  website  is  still  separation  and  lack  of  coordination  in  terms  of duties and responsibilities between the PR Subang regency were limited as suppliers of information on the one hand, the role Diskominfo Subang regency as the people in charge publish information.
Keywords: Cyber Public Relations; Website; Subang District Government; Good Governance,

## 1. Pendahuluan
Di  era  keterbukaan  saat  ini  serta  di tengah  desentralisasi  pemerintahan  dengan pihak  pemerintah  daerah  sebagai  lokomotif pembangunan,  maka  instansi  pemerintahan dituntut  untuk  mampu  menerapkan  konsep tata  kelola  yang  baik  ( good  governance ) . Secara  umum governance diartikan  sebagai kualitas  hubungan  antara  pemerintah  dan pemangku  kepentingan  yang  dilayani  dan dilindunginnya, governance mencakup  3 (tiga) domain yaitu state
(negara/pemerintahan), private sectors (sektor swasta/dunia usaha), dan society (masyarakat). Untuk menciptakan tata kelola pemerintah  yang  baik,  pemerintah  salah satunya  dapat  menerapkan  yang  disebut dengan E- Government ( e-govt ). E-govt merupakan  pemanfaatan  teknologi  internet oleh pemerintahan untuk melayani masyarakat dengan  kemudahan  akses  untuk  pemerintah dalam  hal  pelayanan,  informasi  dan  untuk menambah kualitas pelayanan serta
memberikan  peluang  bagi  masyarakat  untuk berpartisipasi. Salah satunya adalah pendayagunaan website .
Pemerintah Kabupaten Subang memiliki website yang beralamat di www.subang. go.id sebagai  sarana  utama  untuk  menyebarkan informasi publik kepada masyarakat.
Pengelolaan  konten website Subang  saat  ini dipegang penuh oleh Diskominfo. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir website Subang tidak  mampu  berkompetisi  dengan  website kabupaten  lainnya.  Hal  tersebut  terlihat  dari Pemeringkatan e-govt Indonesia  dengan  nilai dibawah  rata-rata  setiap  tahunnya.  Konten yang kurang update juga menjadi
permasalahan  utama website Subang  tidak
menarik di mata masyarakatnya sendiri.
Berdasarkan
informasi pada pemeringkatan  PeGI  tahun  2012,  Kabupaten Subang  pernah  memasuki  pemeringkatan PeGI  dengan  nilai  rata-rata  1,79  yang dikategorikan kurang baik karena memperoleh nilai rata-rata di bawah 2,50. Sedangkan pada
tahun 2013 PeGI tidak melakukan pemeringkatan  pada  wilayah  Jawa  Barat sehingga  pemeringkatan  untuk  e-Government Kabupaten  Subang  pun  tidak  dapat  dipelajari kenaikan  atau  penurunannya.  Barulah  setelah pada tahun 2014 kembali pemeringkatan PeGI dilakukan kembali dan memperlihatkan bahwa Kabupaten  Subang  tidak  menorehkan  hasil sedikit  pun  sehingga  tidak  masuk  dalam standar  pemeringkatan  PeGI.  Hal  itu  terlihat pada  situs  resminya  yang  tidak  melampirkan hasil  pemeringkatan  di  wilayah  Jawa  Barat sebagaimanadiperlihatkan pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1 Peringkat PeGI tahun 2014 Sumber: Sumber: pegi.layanan.go.id
Permasalahan  tersebut  yang  membuat tim  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  secara mendalam Strategi Pengelolaan Konten
Website www.subang.go.id yang dikelola oleh Diskominfo Pemerintah Kabupaten Subang.

## II. Tinjauan Pustaka

## Cyber Public Relation
Cyber public relation atau Humas Siber menurut  Onggo  (2004:  1)  adalah  inisiatif Public  Relations (PR) yang  menggunakan media  Internet  sebagai  sarana  publisitasnya. Sedangkan  Bob  Julius  Onggo  menjabarkan tentang cyber  public  relation atau  dalam
bukunya disebut dengan E-PR, yaitu :
(a) E adalah Elektronik “e”  didalam  E-PR  adalah  sama halnya  dengan  “e”  sebelum  kata mail atau commerce yang mengacu pada  media  elektronik  Internet.
Mengingat popularitas dan multifungsi  media  Internet,  media ini  dimanfaatkan  pula  oleh  para pelaku PR untuk  membangun merek  ( brand )  dan  memelihara kepercayaan ( trust ).
(b) P adalah public
“ Public ”  disini  mengacu  bukan hanya  pada public ,  namun  pasar konsumen. Public juga tidak hanya mengacu  pada  satu  jenis  pasar konsumen,  namun  pada  berbagai pasar atau public audiences . Media Internet  bisa  memudahkan  kita untuk  menjangkau  mereka  dengan lebih cepat atau sebaliknya, memudahkan mereka untuk mejangkau kita.
(c) R adalah relations
“Relations” merupakan  hubungan yang  harus  di  pupuk  antara  pasar dan  bisnis  Anda.  Itulah  kunci kepercayaan  pasar  agar  suatu bisnis berhasil. Menariknya, melalui  media  Internet  hubungan yang sifatnya one-to-one.
Jadi pada dasarnya  Humas Siber adalah sebutan  untuk  segala  macam  aktivitas  PR seperti  siaran  pers,  konferensi  pers,  ataupun segala  bentuk  yang  termasuk  dalam  PR yang memanfaatkan Internet.

## Strategi PR
PR dalam
melaksanakan tanggungjawabnya dengan menggunakan sistematika  yang  terarah  dalam  suatu  strategi kerja  yang  dilakukan  melalui  empat  tahap sebagaimana  diungkapkan  Suhandang  (2004: 142) yaitu:
1) Penelitian  ( research ) Tahapan  ini merupakan  kegiatan  pengumpulan, pengolahan,  analisa  dan  penyajian data  yang  dilakukan  secara  sistematis dan  objektif  untk  memecahkan  suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip- prinsip umum.
2) Perencanaan ( planning ) Pada tahapan ini,  humas  menyusun  rencana  kerja kegiatan yang berifat rasional, lentur atau fleksibel dan berkelanjutan untuk melaksanakan tujuan dan cara mencapainya.
3) Pelaksanaan  ( action ) Dalam  tahapan ini  humas  memadukan  tenaga  kerja, alat kerja, informasi, uang, tempat dan waktu  kerja,sehingga  akhirnya  dapat mewujudkan  produk  yang  dinamakan hasil  kerja,  penempatan  tenaga  kerja dan  kegiatan  untuk  menggerakkan para  pelaksana  agar  mau  dan  mampu bekerja  mencapai  tujuan  yang  telah ditentukan.
4) Penilaian ( evaluation ) Melalui tahapan  ini  dapat  diketahui  hal-hal yang  perlu  mendapatkan perhatian lebih  lanjut  demi  kesempurnaan  cita- cita  perusahaan  selanjutnya.  Tahapan penilaian  ini  merupakan  kontrol  atau barometer terhadap pelaksanaan kerja.

## III. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan  pendekatan  studi  kasus.  Studi  kasus ini  dipilih  dengan  berdasarkan  pada  cara peneliti  dalam  memilih  strategi  pengelolaan konten website oleh  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Pemerintah  Kabupaten  Subang dan  permasalahan  di  dalamnya  sebagai karakter  kasus  khas  yang  menjadi  nilai penting dalam metode studi kasus sebagaimana  diungkapkan  Stake  (dalam Creswell,  2013:137)  bahwa  studi  kasus
kualitatif dapat disu-sun untuk mengilustrasikan kasus yang unik, kasus yang memiliki  kepentingan  yang  tidak  biasa  dalam dirinya dan perlu dideskripsikan atau diperinci.
Paradigma kontruktivisme memungkinkan  peneliti  memahami  realitas sosial  berdasarkan  interpretasi  yang  dibangun atas  dasar  pemaknaan  peneliti  pada  perilaku sosial  yang  ada.  Paradigma  konstruktivisme memberikan  keleluasaan  bagi  peneliti  untuk memahami  realitas  sosial  sebagai  produk makna  sebagaimana  diungkapkan  Hidayat (2003:3) bahwa paradigma konstruktivis ialah paradigma  yang  hampir  merupakan  antitesis dari paham yang  meletakkan pengamatan dan objektivitas  dalam  menemukan  suatu  realitas atau  ilmu  pengetahuan.  Paradigma  ini memandang  ilmu  sosial  sebagai  analisis sistematis terhadap socially meaningful action melalui  pengamatan  langsung  dan  terperinci terhadap  pelaku  sosial  yang  bersangkutan menciptakan  dan  memelihara  atau  mengelola dunia sosial mereka.

## IV. Hasil Penelitian
Regulasi tentang pengelolaan website di Pemerintah  Subang  seringkali  disinggung pada  wawancara,  sehingga  membuat  peneliti tertarik  untuk  membedah  siapa  sebenarnya yang  memiliki tanggung jawab penuh tentang pengelolaan website .  Berdasarkan  Tugas Pokok  dan  Fungsi  (Tupoksi)  antara  Humas dan  Diskominfo  sangatlah  berbeda.  Hal  ini dituliskan  pada  Tupoksi  Diskominfo  Paragraf 5  Pasal  21  bahwa  Seksi  Pelayanan  Informasi Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan serta melaksanakan  pelayanan  informasi  melalui media  telematika.  Media  telematika  yang dimaksud  pada  pasal  tersebut  salah  satunya adalah website ,  hal tersebut  diketahui  peneliti pada  saat  mengklarifikasi  peraturan  tersebut saat melakukan wawancara. Sedangkan Tupoksi  Humas  menurut  Peraturan  Bupati Tahun  2008,  Pasal  20,  adalah  melakukan pemberitaan,  penerangan  dan  penyebarluasan
sega-la kegiatan program dan hasil pembangunan yang dicapai Pemerintah
Daerah kepada Masyarakat luas guna memperjelas  kebijakan  Pimpinan  Pemerintah Daerah  baik  melalui  media  cetak  dan  media elektronik.  Terlihat  bahwa  Tupoksi  Humas bagian Pemberitaan tidak menyebutkan adanya  penyebaran  informasi  melalui  media telematika atau website .
Gambar 1 Tampilan website subang.go.id Pemerintah Kabupaten Subang
Sumber: www.subang.go.id
Informan  dari  Diskominfo  sempat menyatakan bahwa pengelolaan konten seharusnya dilakukan oleh Humas, sedangkan Diskominfo hanya mengurusi teknis saja. Hal itu bertolak belakang dengan Peraturan Bupati Nomor  50  Tahun  2015,  bahwa  pengelolaan konten  maupun  teknis  pada website induk Subang  harus  dilakukan  oleh  Diskominfo. Sehingga  yang  berperan  sebagai  pengelola konten website menurut  Peraturan  Bupati  dan Tupoksi    seharusnya  sepenuhnya  dilakukan Diskominfo.  Hal  ini  membuat  peneliti menyimpulkan bahwa yang memegang peranan  penting  dalam  implementasi  Humas Siber dan e-government di Pemerintah Subang adalah  Diskominfo  karena  peranannya  yang langsung  mengelola  pemberitaan  melalui website induk Subang.
Pada pengelolaan konten website pemerintah,  didalamnya  harus  memenuhi beberapa  aturan  yang  tercantum  pada  UU
Nomor  14  tahun  2008  tentang  Keterbukaan
Informasi  Publik  (KIP),  bahwa  di  setiap website pemerintahan harus memiliki sedikitnya  tiga  jenis  kriteria  informasi,  yaitu: (1)  informasi  yang  wajib  disediakan  dan diumumkan;  (2)  informasi  yang  wajib diumumkan  secara  serta  merta;  (3)  informasi yang  wajib  tersedia  setiap  saat.  Berdasarkan hasil  wawancara,  Diskominfo  Subang  sudah menampilkan  tiga  jenis  informasi  publik tersebut pada website- nya. Meskipun informasi  yang  ditampilkan  tidak  secara berkala diperbarui.
Dari aspek ketersediaan SDM pengelola website ,  merujuk  pada  hasil  wawancara dengan informan, sempat diungkapkan bahwa dalam  praktiknya  Diskominfo  mengakui kekurangan  SDM  dalam  pengelolaan  konten website . Hal ini merupakan salah satu masalah internal dan memang seharusnya memiliki tim mandiri  dalam  pengelola website .  Tercantum pada Peraturan Bupati Subang nomor 50 tahun 2015  tentang  Pendayagunaan  Website  bab  4 pasal  15,  tertulis  bahwa  paling  kurang  ada tujuh  SDM  yang  termasuk  di  dalam  tim pengelola diantaranya: (1) Penanggung Jawab; (2)  Ketua;  (3)  Sekretaris;  (4)  Redaktur;  (5) Editor; (6) Administrator; dan (6) Reporter.
Namun, mengacu pada fakta di lapangan  Diskominfo  Subang  tidak  memiliki kelengkapan tim pengelola website. Saat ini  - ketika penelitian dilakukan - website subnag- go.id    hanya  memiliki  satu  dari  tujuh  posisi yang harusnya dimiliki, yaitu reporter. Hal ini terjadi  –  seperti  tegaskan  salah  seorang informan  -  bahwa  saat  ini  Diskominfo Kabupaten  Subang  masih  menggunakan  SK Kepala  Dinas,  bukan  merujuk  pada  Perbup No.  50  tahun  2015.  Sehingga  pembentukan tim pengelola website belum dapat direalisasikan.
Observasi  yang  dilakukan  penulis  pada website subang.go.id
menunjukkan pemberitaan  dalam website tersebut  tidak diperbarui  setiap  hari,  atau  tidak update .  Dua faktor penyebabnya adalah keterbatasan SDM
dan  konten  yang  dapat  diangkat  ke  dalam website .  Masalah  lain  yang  ada  pada  website adalah desain yang kurang menarik serta tidak adanya  halaman  aspirasi  pada  website subang.go.id.  Padahal  menurut  Peraturan Menteri Kominfo No. 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi  Informasi  Bagian  Ketiga  Pasal  8, ditulis  bahwa  Media  Baru  seperti  Website ( media online ) sekurang-kurangnya setiap hari dilakukan pembaruan ( updating ). Tentu hal ini tidak  sesuai  dengan  yang  dilakukan  oleh Diskominfo pada website subang.go.id.
Potensi  berita  sebenarnya  tidak  harus selalu  mengenai  program  atau  aktivitas pemerintah  Kabupaten  Subang,  melainkan mengangkat  berbagai  potensi  daerah  dari berbagai aspek, meliputi aspek sosial kemasyarakat,  ekonomi  dan  ekonomi  kreatif, potensi seni, budaya, dan tradisi lokal, hingga keunikan  objek  wisata  yang  masih  luput  dari peliputan media arus utama.
Intinya,  konten  yang  dapat  diangkat  di website Pemkab  Subang  seharusnya  dapat mengembangkan  keseluruhan  potensi  yang dimiliki  daerah,  serta  mampu  menjangkau  ke setiap  pelosok  wilayah  Kabupaten  Subang. Sehingga,  dari  sisi  konten  tidak  akan  pernah kekurangan  bahan  baku  yang  akan  terus dikembangkan.  Dalam  jangka  menengah  dan panjang,  apabila  pengelolaan  konten  yang beragam dan kaya bukan saja akan mendongkrak  jumlah  kunjungan  ( visit )  ke website subang.go.id,  melainkan  juga  akan menaikkan  reputasi  pemerintah  Kabupaten Subang.
Mengenai  hilangnya  halaman  aspirasi, berdasarkan  wawancara  hal  ini  sengaja dihapus  oleh  pihak  Diskominfo,  karena  staf Diskominfo  tidak  memiliki  wewenang  untuk menjawab  pertanyaan  dari  masyarakat.  Jadi staf  cukup  kerepotan  jika  setiap  pertanyaan masyarakat harus terlebih dahulu disampaikan ke  petinggi.  Padahal  berdasarkan  Peraturan Menteri Kominfo Tahun 2016 Bab 5 Pasal 11, tertulis  sekurang-kurangnya  konten  website pemerintah  meliputi  salah  satunya  layanan
aspirasi dan pengaduan serta halaman kontak.
Jika  Diskominfo  sengaja menghapus  halaman tersebut, sudah sangat jelas bahwa Diskominfo  Subang  melanggar  peraturan menteri. Mengacu pada
Undang-undang,
Peraturan  Menteri,  Peraturan  Bupati,  Tupoksi Diskominfo Kabupaten Subang, praktik pengelolaan website subang.go.id  menurut hemat peneliti sama sekali tidak sesuai. Lebih jauh  lagi,  apa  yang  sudah  dilakukan  dalam pengelolaan  website subang.go.id  sudah  tidak melaksanakan apa yang ditulis dan diundangkan.

## V. Simpulan dan Saran Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dibahas  pada  bab  sebelumnya,  ditemukan beberapa simpulan.
Pertama,  penelitian  ( research )  dalam pengelolaan  konten  website  oleh  Diskominfo menemui  beberapa  permasalahan  seperti kurangnya  akses  masyarakat  ke  website, tampilan  website  yang  monoton,  kurangnya koordinasi  dan  SDM,  tidak  ada  interaksi timbal balik yang terjadi antar pemerintah dan masyarakat melalui website .
Kedua, pada bagian perencanaan ( planning )  bahwa  Humas  dijadikan  sebagai kontributor  berita  sedangkan  Diskominfo hanya  melakukan  publikasi  langsung  via website.  Rencana  lain  adalah  target  audiens Primer  yaitu  masyarakat  dan  Sekunder  yaitu investor dalam dan luar negeri. Taget produksi berita diharapkan memenuhi satu berita dalam satu hari. Serta memuat informasi publik pada website.
Ketiga, pada tahap pelaksanaan ( action ) Diskominfo Subang menunjuk humas bertanggung  jawab  dalam  produksi  berita sedangkan Diskominfo bertugas dalam menyeleksi  berita  yang  akan  di  publikasikan. Sumber  berita  didapat  dari  reporter  internal Pemkab  Subang.  Target  pemberitaan  satu berita  dalam  satu  hari  tidak  dapat  tercapai.
Promosi  website  dilakukan  melalui  email resmi,  juga  kepada  para  tamu  dalam  dan  luar negeri.
Keempat, pada tahap penilaian ( evaluation ) dalam pengelolaan konten website oleh Diskominfo menunjukan beberapa permasalahan yaitu regulasi penanggung  jawab  pengelola website belum jelas.  Dibutuhkan  survey  ke  masyarakat terkait  konten  website  Subang.  Pembaruan berita  serta  tampilan website perlu  diperbaiki untuk membuat masyarakat berminat mengakses website .

## Saran
1) Pihak  Diskominfo  dan  Humas  diharapkan mampu  melaksanakan  Tugas  Pokok  dan Fungsi  sesuai  Peraturan  Bupati  yang berlaku untuk menghindari tumpang tindih regulasi terkait pengelolaan konten website.
2) Merealisasikan  tim  pengelola website sesuai  dengan  peraturan  bupati  No.  5 Tahun 2015.
3) Pembaruan  konten  sebaiknya  dilakukan berkala  untuk  menarik  minat  masyarakat untuk mengakses website .
4) Memiliki  halaman  aspirasi  dan  kontak untuk terbentuknya komunikasi dua arah.

## Daftar Pustaka
Cutlip, Scott M; Allen H Center dan Glen M. Broom. 2007. Effective Public Relations: Edisi  Kesembilan (terj.  Tri  Wibowo, cetakan kedua). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Onggo,  Bob  Julius.  2004. Cyber  Public Relation. Jakarta: Elex Media Komputindo Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya
Hidayat,  Dedy  N  .2003. Paradigma  dan Metodologi  Penelitian  Sosial  Empirik Klasik . Jakarta:Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
Creswell,  John  W.  2013. Research  Design: Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan
Mixed Edisi Ketiga . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sedarmayanti,  2007. Good  Governance  &
Good  Corporate  Governance .  Bandung: CV. Mandar Maju. Suhandang,  Kustadi,  2004. Public  Relations Perusahaan: Kajian, Program, Implementasi. Bandung: Nuasa
Cendekia.