## ETIKA POLITIK DALAM AL- QUR’AN
(SUATU KAJIAN TAFSIR TAH{LI>LI QS. AL-NISA>/4:58)
Muh Adnan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene muhadnan@stinmajene.ac.id
Muh. Ilham Usman Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
Ilhamusman1983@gmail.com
Abstrak
Penelitian ini terfokus pada etika politik dalam Al- Qur’an surah al - Nisa>/4:58, pada ayat ini dikemukakan dua aspek prinsip dasar etika politik yaitu amanah dan keadilan.Umat Islam perlu berpegang pada dua prinsip ini, agar  mampu  mewujudkan  sistem  pemerintahan  yang  bersih  dari  berbagai bentuk  penyalahgunaan  jabatan,  serta  menerapkan  keadilan  bagi  semua pihak.Penelitian ini berjenis kepustakaan dengan menggunakan pendekatan teologis.Sumber  rujukan  yang  dipakai  berasal  dari  berbagai  buku-buku, artikel, penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan tema etika politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islam telah mengatur etika politik melalui  dua  prinsip  yakni:  1.)  Menjaga  Amanah  sebagai  bentuk  kejujuran dalam  menjalankan  tugas.2.)  Berlaku  Adil  untuk  mewujudkan  kesetaraan semua  pihak  di  hadapan  hukum.Berlandaskan  analisis  penafsiran  QS.al- Nisa>/4:58  Allah  swt.  telah  memerintahkan  kepada  manusia  untuk  mampu menjaga  amanah,  serta  memutuskan  perkara  diantara  manusia  secara  adil tanpa  ada  pihak  yang  merasa  dicurangi.  Nilai-nilai  etika  harus  dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas dan bertanggungjawab pada amanah yang telah  dipercayakan.  Implikasi  pada  penelitian  ini  ialah,  orang-orang  yang masuk di dunia politik harus mengerti ilmu tentang etika menyangkut baik dan  buruk  sebuah  tindakan,  khususnya  aspek  memegang  amanah  dan memberi  keputusan  dengan  seadil-adilnya  yang  telah  dipaparkan  dalam QS.al-Nisa>/4:58,  sebagai  bentuk  menjalankan  perintah  Al- Qur’an  demi meraih kemaslahatan umum.
Kata Kunci: Etika, Politik, Amanah, Adil
Pendahuluan
Politik  merupakan  sebuah  fenomena  yang  berhubungan  dengan  manusia dan  senantiasa  berada  dalam  ruang  lingkup  masyarakat  atau  sebuah  kelompok. Sesungguhnya hakikat manusia adalah makhluk sosial saling membutuhkan satu
sama lain. Manusia adalah inti  utama politik  watak  atau kepribadian seseorang yang menjadi patokan utama analisa politik. 1
Islam telah mengatur prinsip-prinsip dasar politik yang seharusnya menjadi landasan  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  yakni,  keadilan,  musyawarah, toleransi, hak-hak kewajiban, kejujuran, dan amanah. Namun, kenyataannya tidak seperti  yang  diharapkan.  Persoalan  politik  cenderung  ke  arah  negatif  karena banyaknya penyimpangan, mulai dari kasus korupsi yang tidak pernah usai, seolah- olah  itu  adalah  budaya  politik,  keadilan  yang  masih  tumpang  tindih,  serta kesejahteraan yang belum menyeluruh.
Seharusnya  perlu  dipikirkan  bagaimana  cara  mengurangi  kasus-kasus penyimpangan yang terjadi dalam dunia politik. Apa yang perlu dibenahi, faktor- faktor  apa  saja  pendorongnya,  serta  solusi  apa  yang  harusnya  dirumuskan  agar dapat  menghilangkan  semua  problem  yang  terjadi  dalam  kehidupan  politik. Jawabannya adalah Etika, apabila dalam diri manusia terdapat watak yang baik maka  akan  berdampak  terhadap  lingkungan  sekitarnya.  Begitupun  sebaliknya, apabila dalam diri manusia memiliki watak yang buruk maka juga akan berdampak pada lingkungannya.
Secara  bahasa  etika  berasal  dari  bahasa  Yunani ethos  yang  bermakna watak,  kesusilaan,  atau  adat.  Adapun  menurut  istilah  berdasarkan  pendapat Ahmad Amin, etika merupakan ilmu pengetahuan yang memaparkan makna baik dan  buruk,  menyampaikan  apa  yang  sepantasnya  dilakukan  oleh  manusia, menerangkan  apa  yang  menjadi  tujuan  hidup  yang  mestinya  dicapai  dalam perbuatan  sehari-hari,  serta  memperlihatkan  perbuatan  apa  yang  harusnya dilakukan sebagai manusia. 2
Perjanjian  antara  pihak  penguasa  atau  pemimpin  dengan  masyarakat maupun antara individu dengan Tuhan Yang Maha Kuasa merupakan amanat yang harus ditunaikan. 3 Dari sini tidak heran jika perintah taat kepada penguasa ( ulul
1 Abdulkadir B Nambo, ‘Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)’, Mimbar , 2.15 (2005), h. 262-263.
2 Departemen Agama Republik Indonesia, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an, 2009), h. 6.
3 Muhammad Nur Murdan, ‘Membangun Hubungan Antara Ummat Dan Kekuasaan: Konsep Negara Dalam Piagam Madinah’, Pappasang , 1.1 (2019), h. 46-47.
amri) didahului oleh perintah menunaikan amanah.Allah berfirman dalam QS.al- Nisa>/4: 58-59.
ُرُمْيأ َالله َّنِا ْمُك ِب اْوُمُكَْتَ ْنَا ِساَّنلا َْيَْب ْمُتْمَكَح اَذِاَو اَهِلْهَا  ٰلِٰا  ِتٰنٰمَلاْا اوُّدَؤُ ت ْنَا ْدَعْل ِل َّنِا ِا ِهِب ْمُكُظِعَي اَّمِعِن َالله َناَك َالله َّن اًْيِْصَب اًعْ يَِسَ َلْوُسَّرلا اوُعْ يِطَاَو َالله اوُعْ يِطَا اْوُ نَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّ يَاٰيٰ ِلٰوُاَو َلاْا ِرْم ءْيَش ِْفِ ْمُتْعَزاَنَ ت ْنِاَف ْمُكْنِم ىَلِا ُهْوُّدُرَ ف َو ِللهِب َنْوُ نِمْؤُ ت ْمُتْ نُك ْنِا  ِلْوُسَّرلاَو ِللها ِمْوَ يلْا ْا ريَْخ َكِلاٰذ ِرِخٰلا ًلْيِوَْتَ ُنَسْحَاَّو
Terjemahnya:
“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (memerintahkan kebijaksanaan) di antara kamu  supaya  menetapkannya  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah  Maha  Mendengar  lagi  Maha  Melihat.  Wahai  orang-orang  yang beriman!  Taatilah  Allah,  taatilah  Rasul,  dan  ulil  amri  diantara  kamu. Kemudian  jika  kamu  berselisih  tentang  sesuatu  maka  kembalikan kepada Allah (Al- Qur’an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar -benar beriman  kepada  Allah  dan  Hari  Kemudian.  Yang  demikian  itu  lebih utama (bagimu) lagi lebih baik akibatnya. ” 4
Kedua ayat di atas disepakati oleh para Ulama, sebagairangkuman ajaran Islam  tentang  prinsip-prinsip  kekuasaan  atau  pemerintahan.  Bahkan  menurut Rasyid Ridha seorang pakar tafsir sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab dalam bukunya berjudul “Wawasan Al - Qur’an” berargumen bahwa: “Seandainya tidak ada ayat lain yang berbicara tentang pemerintahan, maka ayat tersebut telah amat memadai.” 5
Metode Penelitian
Metode  penelitian  ialah  proses  yang  sudah  sistematis  dalam  rangka menyelidiki,  mengetahui,  serta  membahas  data-data  tertentu.  Dengan  tujuan merangkum informasi, sehingga mampu memecahkan masalah yang terdapat dari data-data dan mendapatkan informasi terbaru dari data-data tersebut. 6 Penelitian ini adalah penelitian pustaka atau library research, yakni salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif. 7
4 Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur’an Al -Syifa (Bandung: Sygma, 2019), h. 277.
5 M Quraish Shihab, Wawasan Al- Qur’an (Bandung: Mizan, 1997), h. 426.
6 Jani Arni, Metode Penelitian Tafsir (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), h. 2.
7 Muh. Ilham Usman, ‘Islam and Agrarian: Study On Nahdlatul Ulama’s Religious Studies’,
Adabiyah , 19.2 (2019), h. 174.
Penelitian ini akan menggunakan pendekatan teologis yakni refleksi orang beriman tentang bagaimana model dari kualitas keimanan yang terdapat dalam diri manusia,  dalam  arti  menampakkan  realita  yang  berlandaskan  iman.  Dapat  juga dikatakan perwujudan dari nilai-nilai keimanan. 8 Peneliti membagi sumber data menjadi  dua, yakni  sumber primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari  Al- Qur’an  dan  kitab -kitab  tafsir.Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari berbagai referensi seperti kitab hadis, buku-buku, penelitian terdahulu, jurnal, dan situs internet yang terpercaya.
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  ialah  dokumentasi  yaitu kumpulan tulisan atau catatan dalam jumlah yang signifikan dari bahan tertulis maupun lisan. Jika dipersempit maknanya ialah, semua sumber yang tertulis saja. 9
Teknik analisis data bersifat tahlili yakni menjelaskan objek dari berbagai sudut pandang yang dicakup oleh ayat.
Hasil dan Pembahasan
A. Definisi Etika
Dalam  bahasa  Inggris  etika  berarti  pantas,  layak,  tata  susila, beradab. 10 Etika  ialah  sebuah  sistem,  prinsip  moral,  atau  aturan berprilaku.Sedangkan  dalam  bahasa  Yunani  etika  mempunyai  arti  penggunaan watak,  kebiasaan,  kecenderungan,  dan  sikap  yang  mengandung  kajian  tentang rancangan-rancangan,  misalnya  harus,  mesti,  betul-keliru. 11 Apabila  ditarik kesimpulan  pengertian  kebahasaan,  etika  berarti  ilmu  yang  berbicara  tentang sesuatu yang sering dikerjakan, atau ilmu yang membahas tentang adat kebiasaan.
Etika  mampu  membawa  seseorang  untuk  bersikap  rasional  dan  kritis, karena etika berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Etika kepemimpinan dan etika kekuasaan dalam bidang politik, tentu akan sangat penting untuk diketahui secara luas  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  terutama  bagi  para  pejabat  politik.  Etika
8 Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 58.
9 Albi  Anggito, D an  Johan  Setiawan,  “Metodologi  Penelitian  Kualitatif” (Sukabumi:  CV. Jejak, 2018), h. 145-146.
10 John M. Echols dan Hassan Shadily, “Kamus Inggris - Indonesia” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 275.
11 Ayi Sofyan, Etika Politik Islam (Bandung: CV. Pustika Setia), h. 37-38.
sangat berkaitan dengan aspek moral, yang titik tekannya juga pada penilaian baik dan buruk sehingga ia bisa dinilai sebagai manusia. 12

## B. Prinsip Dasar Etika Politik Islam
1. Amanah
Kata  amanah  memiliki  akar  kata  yang  sama  dengan  kata  iman  yang bermakna  keamanan  atau  ketentraman.  Dalam  kamus  bahasa  telah  disebutkan artinya  sebagai  lawan  dari  khawatir  atau  takut.  Dari  akar  kata  itu  mempunyai banyak  makna,  meskipun  punya  banyak  makna  namun,  pada  akhirnya  semua terpusat  pada  makna  “tidak  mengkhawatirkan,  aman,  serta  tenteram.”  Jika  ada sesuatu  baik  itu  berupa  barang  atau  jabatan  yang  dititipkan  kepada  seseorang, itulah yang disebut amanah, karena barang atau jabatan yang dipegang oleh orang tadi tidak membuat si pemberi amanah khawatir terhadap sesuatu yang dititipkan. Bahkan  ia  merasa  tenang  serta  yakin  bahwa  barangnya  akan  dipelihara  dengan baik,  dan  jika  seandainya  pemiliknya  meminta  kembali  barang  tersebut  si penerima dengan senang hati akan mengembalikannya. Ini berarti seseorang yang mempunyai  karakter  senantiasa  menentramkan  hati  karena  terpercaya  disebut ami>n. 13

## 2. Adil
Kata adil berasal dari bahasa Arab yaitu ‘ adl yang bermakna sebuah sikap atau perilaku yang mencerminkan keseimbangan, misalnya keseimbangan antara hak  dan  tuntutan  serta  persamaan  dalam  segala  bentuk  pelayanan  kepada makhluk.Hakikat dari pada keadilan ialah memperlakukan semua orang sesuai hak dan  kewajiban  yang  mereka  butuhkan.Dalam  kaitannya  dengan  etika  politik keadilan sangatlah diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Menurut Frans  Magnis  Suseno  dalam  bukunya  “Etika  Politik”,  keadilan  adalah  sebuah kondisi  di  mana  seseorang  diperlakukan  setara  tanpa  membeda-bedakan  satu dengan yang lainnya. 14
12 M. Sidi Ritaudin, ‘Wawasan Etika Politik’, TAPIs , 10.2 (2014), h. 17..
13 Departemen Agama Republik Indonesia, h. 38.
14 Afifa Rangkuti, ‘Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam’, Tazkiya , 6.2 (2017), h. 3-4.
C. ANALISIS TAFSIR QS. al-Nisa>/4:58 ْمُكُرُمَْيأ َٰٰللّا َّنِا اَهِلْهَا  ٰلِٰا  ِتٰنٰمَْلاا اوُّدَؤُ ت ْنَا ِساَّنلا َْيَْب ْمُتْمَكَح اَذِاَو ِلْدَعْلِب اْوُمُكَْتَ ْنَا هِب ْمُكُظِعَي اَّمِعِن َٰٰللّا َّنِا َناَكَهٰٰللَّنَِّا اًعْ يِمَس اًْيِْصَب Terjemahnya:
“Sungguh,  Allah  menyuruhmu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum  di  antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” 15
Nama  surah  al-Nisa>telah  dikenal  luas  pada  masa  Nabi  Muhammad  saw. Istri  kedua Nabi  saw.  Aisyah menyampaikan bahwasanya surah al-Baqarah dan surah al-Nisa > diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. setelah beliau menikah dengannya. Surah ini juga terkenal dengan nama al-Nisa> al-Kubra atau al-Nis a’ ath Thala sebab surah al-T}halaq dinamai juga surah al-Nisa> al-Shugra. Dari segi bahasa  al- Nisa>  berarti  “perempuan”,  sebab  surah  ini  di  awal  pembahasannya dimulai  dengan  bahasan  hubungan  silaturahim,  dan  secara  keseluruhan  banyak mengurai penjelasan ketetapan hukum bagi perempuan, diantaranya pernikahan, anak-anak perempuan. 16
Dalam  tafsir  al-Munir  dijelaskan  bahwa  dari  segi asba>bun  nuzu>layat  ini memang khusus diturunkan pada persoalan pemegang kunci Kakbah, tetapi ayat ini harus diperluas maknanya tidak hanya terfokus pada penyebab turunnya ayat, ini  berdasarkan  kaidah  tafsir
َ اَ لَ ع َ  بَ ة َََ ب َ عَ م َ وَ م ََ َ للا َ ف َ ظ ََ َ ل ََ َ  ب َ ص َ و َ ص ََ َ سلا َ ب َ ب “ patokan  dalam memahami ayat ialah lafaznya yang bersifat umum, bukan pada sebab turunnya ayat”. Sehingga, ayat ini harus dipahami dalam pengertian yang lebih luas bahwa setiap muslim berkewajiban menjaga amanah, baik itu menyangkut diri  sendiri, orang lain, terlebih lagi kepada Allah swt. 17
Menurut tafsir al-Azhar maksud kata ‘Allah memerintahkan’ itu pertanda bahwa hendaklah orang  yang mengurusi pemerintahan memiliki tanggungjawab penuh  atas  sebuah  amanah.  Urusan  kenegaraan  merupakan  persoalan  amanat,
15 Kementerian Agama Republik Indonesia, h. 87.
16 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, 2017), h. 393.
17 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir , ed. by Abdul Hayyi al Kattani (Jakarta: Gema Insani,
2016), h. 137-138.
dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan “Barangsiapa yang mengerjaka nnya mendapat pahala  dan  barang  siapa  yang  mengangapnya  remeh  mendapat  dosa ” ,  persoalan negara  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  agama.  Seorang  muslim  tidak  boleh memandang  enteng  urusan  pemerintahan.  Dalam  ayat  ini  sangat  jelas diperintahkan  agar  menyerahkan  amanat  kepada  yang  ahli,  umat  berhak menentukan pemimpinnya yang dirasa cakap serta mampu memikul amanat. Pada zaman  Rasulullah  saw.  beliau  sendirilah  yang  bertugas  menanggung  amanah kepemimpinan, beliau bertugas memimpin urusan agama dan urusan dunia atau bernegara,  menyerahkan  setiap  urusan  kepada  ahlinya  sebagai  bentuk  amanah. Saat  beliau  wafat,  kepemimpinan  dilanjutkan  oleh  Abu  Bakar  al-Siddiq  beliau dipercaya  sebagai  orang  yang  paling  tepat  untuk  melanjutkan  amanah kepemimpinan Rasulullah saw. Setelah terpilih sebagai pemimpin umat pemegang kekuasaan tertinggi, beliau menyerahkan amanat kepada ahlinya misalnya, dalam urusan  perang  besar  di  Yarmuk  berhadapan  bangsa  Romawi  diutus  Khalid  bin Walid menjadi pimpinan perang, meskipun keputusan ini tidak disetujui oleh Umar bin  Khattab.  Sehingga,  di  masa  kepemimpinan  Umar  beliau  mengganti  posisi Khalid sebagai prajurit biasa, jabatan Khalid digantikan oleh Abu Ubaidah sebagai panglima  perang.Umar  merasa  Khalid  punya  kekurangan  sehingga  belum  bisa memimpin perang, tetapi beberapa tahun kemudian, Umar membenarkan pilihan Abu  Bakar  mengangkat  Khalid  sebagai  pimpinan  perang,  meskipun  punya kekurangan tapi dalam urusan memimpin perang tidak diragukan keahliannya. 18
Amanah  merupakan  sesuatu  yang  diberikan  terhadap  orang  lain,  agar merawat dan menjaganya dengan penuh perhatian, dan pada saat pemberi amanah meminta, ia kembali dalam keadaan utuh. Amanah merupakan lawan kata khianat, amanah  tidak  diperbolehkan  dipegang  oleh  seseorang  yang  dianggap  oleh  yang punya  amanah  tidak  mampu  menjaga  dengan  baik  sesuatu  yang  diamanahkan. Islam  memberi  ajaran  bahwa  amanah  memerlukan  kepercayaan/keyakinan  agar lahir  kedamaian  hati  serta  keyakinan  penuh  atas  sesuatu  yang  telah  dititipkan. Ayat ini menyebutkan kata amanah dalam bentuk plural, ini terjadi karena amanah itu tidak hanya berkaitan dengan benda materi, namun juga benda non-materi yang
18 Hamka, Tafsir Al-Azhar (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2001), h. 1271.
bermacam-macam.  Allah  menyuruh  untuk  melaksanakan  amanah  dengan  penuh tanggungjawab. 19
Pada saat ayat ini menyuruh untuk menegakkan hukum secara adil, ayat ini dimulai dengan pernyataan: “apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia.” Namun,  saat  menyuruh  untuk  menunaikan  amanah  pernyataan  seperti  ini  tidak ada.Hal ini adalah sebuah isyarat bahwa dalam diri manusia telah diberi potensi untuk  memegang  amanah  sebelum  terlahir  ke  dunia.Sebagaimana  dalam  QS.al- Ahza>b/33:72, bahwa Allah telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, serta gunung-gunung,  namun  mereka  enggan  untuk  menerima  amanah  itu.  Sehingga Allah  memberi  amanah  kepada  manusia.Namun,  dalam  persoalan  penegakkan hukum  tidak  semua  orang  punya  wewenang  dalam  memutuskan  hukum, diperlukan  syarat-syarat  tertentu  agar  mampu  mengadili  dengan  sebaik- baiknya.Pengetahuan  tentang  hukum  serta  cara-cara  mengadili  suatu  perkara haruslah orang yang telah melalui syarat-syarat ketat, agar menghasilkan sebuah keputusan yang seimbang/tidak berat sebelah. 20
Penetapan  suatu  putusan  hukum  memiliki  beberapa  cara,  ada  yang membawanya ke ruang persidangan dan ada juga yang menyerahkan kepada orang tertentu yang dianggap terpercaya dalam memutuskan hukum. Untuk menetapkan hukum dengan adil, ada hal-hal yang dibutuhkan oleh orang yang akan menetapkan putusan hukum diantaranya: Pertama, mendalami isi dakwaan yang disampaikan serta jawaban yang dikemukakan oleh terdakwa, supaya mampu menangkap pokok permasalahan serta mengumpulkan bukti-bukti untuk diproses lebih lanjut. Kedua, seorang hakim dalam proses pemutusan perkara tidak memihak kepada salah satu pihak  yang  akan  merugikan  pihak  yang  lain.  Ketiga,  seorang  hakim  paham mengenai hukum dalam penetapan perkara yang berlandaskan Al- Qur’an, sunnah, maupun kesepakatan umat. 21
19 M. Quraish Shihab, h. 581-582.
20 M. Quraish Shihab, h. 582.
21 Ahmad  Mustafa  Al-Maraghi, “T afsi>r  al- Mara>ghi” ,  terj.Bahrun  Abubakar  dan  Hery  Noer Aly, “ Tafsir Al- Maraghi” , h. 114-115.
D. ETIKA POLITIK DALAM QS. al-Nisa>/4:58
َْيَْب ْمُتْمَكَح اَذِاَو اَهِلْهَا  ٰلِٰا  ِتٰنٰمَْلاا اوُّدَؤُ ت ْنَا ْمُكُرُمَْيأ َٰٰللّا َّنِا
ِب اْوُمُكَْتَ ْنَا ِساَّنلا َّنِا   ِلْدَعْل ِِب ْمُكُظِعَي اَّمِعِن َٰٰللّا ًيِْصَباًعْ يِمَسَناَكَهٰٰللَّنَِّا ا
Terjemahnya:
“Sesungguhnya  Allah  memerintahkan  kamu  menunaikan  amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah  memberi  pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepada  kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” 22
1. Amanah
Al- Qur’an telah  menyeru  kepada  umat  Islam  untuk  meneguhkan  sikap amanah  dalam  kehidupan  sehari-hari,  baik  ditujukan  untuk  individu  pribadi maupun  untuk  sesama  manusia.  Kata تناملا yang  disebutkan  dalam  QS.  al-
Nisa>/4:58  adalah  bentuk jama’ yang  berasal  dari  kata ا ةناما َ,نمؤي َ,نم yang mempunyai arti ‘ketenangan atau tidak takut’. Sehingga, dari kedua arti ini dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang yang mampu mengembang amanah dengan jujur akan merasakan ketenangan hidup. 23
Amanah menjadi simbol utama yang harus ditunaikan, karena amanah ini adalah  kewajiban  yang  telah  Allah  perintahkan  kepada  manusia.  Seperti, kewajiban menjaga salat lima waktu, serta menjaga amanah yang diberikan oleh perorangan,  terlebih  lagi  jika  itu  berkenaan  dengan  amanah  yang  diterima  oleh pemerintah  dari  masyarakat.  Saat  pemerintah  mampu  menjaga  amanah  dengan baik maka akan lahir keadilan yang menyeluruh. Sehingga, objek dari keadilan ini yakni masyarakat akan tunduk dan patuh terhadap kebijakan pemerintah.Manusia wajib  menaati  amanah  Allah  dan  RasulNya,  namun  menaati  amanah  dari pemerintah  tidak  sepenuhnya  wajib  untuk  dituruti.  Karena,  terkadang  ada kebijakan politik dari pemerintah yang tidak memperhatikan kemaslahatan umum
22 Kementerian Agama Republik Indonesia, h. 87.
23 Irfan, ‘Penafsiran Ayat -Ayat Amanah Dalam Al- Qur’an’, Al-Tadabbur , 4.2 (2019), h. 122- 123.
atau bertolakbelakang dengan tuntunan Al- Qur’an dan hadis. Salah satu ciri orang beriman adalah mampu memegang amanah dengan baik. 24
Al- Qur’an  telah  membahas  banyak  sekali  aspek  kehidupan  mulai  dari urusan  kecil  sampai  urusan  besar,  tak  terkecuali  masalah  politik.  Seringkali persoalan ini dilepaskan dalam agama, padahal prinsip-prinsip politik telah diurai khususnya masalah etika politik. Dalam QS.al-Nisa>/4:58 telah dibahas dua prinsip etika  politik  yakni  sikap  amanah  dan  penegakan  keadilan.  Amanah  merupakan sifat wajib bagi seorang Rasul, ada empat objek amanah antara lain:
• Nabi/Rasul, Allah telah memberi beban amanah kepada para Rasul untuk menyampaikan  kebenaran  dariNya,  mengajak  manusia  ke  jalan  benar dengan  cara  percaya  kepada  utusanNya  dan  menyembah  Tuhan,  serta bersedia  untuk  mengikuti  aturan  dari  Tuhan.  Namun,  hal  ini  bukanlah persoalan mudah, para Rasul akan diuji dengan berbagai penentangan dari kaumnya.  Disinilah,  kekuatan  iman  diasah  dalam  rangka  memegang amanah dari Allah.
• Malaikat,  Allah juga  telah  memberi  tugas  kepada  setiap  Malaikat,  salah satu  amanah  penting  yang  ditugaskan  kepada  salah  satu  Malaikat  yakni Jibril a.s. adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad saw.
• Jin,  Allah  juga  telah  menitipkan  amanah  kepada  Jin,  ia  sama  dengan manusia ada yang baik dan beriman kepada Allah ada juga yang tidak taat kepada  Allah.  Bagi  jin  yang  beriman  ia  akan  memiliki  kewajiban  untuk beribadah sebagai bentuk amanah kepada Tuhannya.
• Manusia, Allah telah menaruh dalam diri manusia sifat untuk menunaikan amanah sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Ahza>b/33:72. 25

## 2. Keadilan
Keadilan telah banyak disinggung dalam Al- Qur’an dari berbagai ayat serta konteksnya, tidak hanya membicarakan keadilan dalam penegakkan hukum bagi
24 Irfan, h. 124.
25 M Ihsan Fauzi, ‘Konsep Amanah Dalam Perspektif Al - Qur’an’, Al-Irfani , 2.1 (2021), h. 20- 22.
pihak yang sedang bertikai, namun juga terdapat adil kepada diri sendiri 26 terkait dengan bertutur kata dan bersikap Allah berfirman dalam QS. al- An’a>m/6:152
ٰبْرُ ق اَذ َناَك ْوَلَو اْوُلِدْعاَف ْمُتْلُ ق اَذِاَو
Terjemahnya:
“Apabila  kamu  berbicara,  bicaralah  sejujurnya,  sekalipun  dia kerabat (mu)” 27
Dalam  tafsir  al-Mishbah  dikemukakan  bahwa  manusia  itu  cenderung bersikap memihak dalam berucap terutama kepada keluarga sendiri, sehingga adil dalam  konteks  berucap  sangat  diperlukan,  meskipun  berbicara  kepada  keluarga dekat,  tidak  boleh  ada  pertimbangan  kekerabatan,  baik  atau  buruknya  dampak ucapanmu harus diterima sebagi bentuk keadilan dalam menyampaikan sesuatu. 28
Berbicara dalam sebuah urusan penting, tentu ditekankan prinsip kejujuran demi terciptanya keterbukaan yang menghasilkan kepercayaan. Meskipun ada hubungan keluarga tapi itu bukan alasan untuk tidak berlaku adil dalam berbicara.
Berlaku  adil  juga  salah  satu  hal  yang  dibicarakan  QS.  al-Nisa>/4:58,  dan sampai  sekarang  keadilan  belum  bisa  berjalan  maksimal  dalam  aplikasinya  di masyarakat.  Al- Qur’an  senantiasa  menyeru  menegakkan  keadilan  demi terpenuhinya hak dan kewajiban setiap individu, orang yang belum mampu berbuat adil  tidak  boleh  ditunjuk  sebagai  hakim.  Konteks  ayat  ini  berbicara  tentang putusan keadilan yang ditetapkan seorang hakim, maka sebelum memilih hakim perhatikan  watak  serta  kepribadinnya,  kepintaran  dan  kepandaian  tidak  ada gunanya  jika  tidak  punya  kejujuran.  Dikutip  dari  Salma  bahwa  Menurut Baharuddin  Lopa  seorang  penegak  hukum  harus  berani  mengambil  resiko, kebenaran  harus  dipertahankan  sekuat  tenaga.  Prinsip  kejujuran  telah  tertancap kuat  dalam  diri  beliau  dan  telah  mempengaruhi  seluruh  aspek  dalam  hidupnya untuk  senantiasa  berbuat  lurus. 29 Menjunjung  tinggi  nilai-nilai  keadilan
26 M. Quraish Shihab, h. 112.
27 Kementerian Agama Republik Indonesia, h. 149.
28 M. Quraish Shihab, h. 735. 29 Salma S, ‘Prinsip -Prinsip Bahar uddin Lopa Dalam Penegakkan Hukum’, Jurnal Pendidikan Islam , 2.1 (2017), h. 31.
merupakan sebuah etika luhur yang wajib dimiliki oleh para hakim serta seluruh pemimpin yang berkuasa.
Strategi politik untuk menetapkan hukum  secara adil haruslah  dibarengi dengan etika sebagai pembimbing hukum menuju kehidupan sosial politik yang ideal.  Masyarakat  maupun  penguasa  harus  menerapkan  etika  dalam  kehidupan sehari-hari,  dari  hubungan  etika  dan  hukum  inilah,  akan  memunculkan  peran agama sebagai pembentuk hukum yang ideal dan positif. Etika dan hukum adalah seperangkat  ilmu  pengetahuan  yang  dibuat  untuk  mewujudkan  keadilan  serta kesejahteraan warga.Pihak penguasa dan rakyat harus menjalin komunikasi baik untuk  mewujudkan  budaya  partisipan  serta  mampu  bertanggung  jawab  dalam penegakkan  hukum  secara  maksimal. 30 Para  penegak  hukum  dalam  menjalankan tugas harus bertindak tegas kepada yang sudah jelas terbukti bersalah, itu sebabnya seorang hakim harus punya sikap berani, tegas, jujur, dan disiplin mengembang amanah.
3. Relasi, Urgensi, dan Norma Etika dalam Dunia Politik
Menurut Quraish Shihab dalam bukunya berjudul “Wawasan Al - Qur’an”, pembahasan terkait politik dalam  Al- Qur’an dapat terlihat  pada ayat -ayat yang berasal dari kata h}ukm yang berarti ‘menghalangi atau melarang dengan tujuan mengadakan perbaikan’. Dalam QS. al-Nisa>/4:58 lafaz h}ukm disebutkan, sehingga ayat  ini  berbicara  soal  politik  dalam  konteks  menetapkan  keputusan  serta mematuhi keputusan tersebut. 31 Dalam penetapan putusan, hakim wajib berlaku adil dalam mengambil  keputusan, jabatan yang diamanahkan harusdilaksanakan sesuai norma, serta kode etik tidak boleh dilanggar. Hal ini sebagaimana definisi etika menurut Frans Magnis Suseno.
a. Relasi Etika dan Politik
Hubungan  etika  dan  politik  dalam  dunia  perpolitikan  nampaknya jarang  dibicarakan.  Bahkan,  ada  salah  satu  pendapat  yang  mengatakan ‘berbicara tentang etika politik bagaikan teriak di gurun pasir’ artinya tidak
30 Robby Habiba Abror, Refleksi Filosofis Atas Teologi Dan Politik Islam (Yogyakarta: FA Press, 2018), h. 133.
31 M Quraish Shihab, h. 416-417.
ada pengaruh atau respon. Politik dibentuk tidak berasaskan sistem yang ideal,  sehingga  cenderung  menghalalkan  semua  cara  untuk  dapat memenuhi  ambisi.  Menurut  Nietzsche  etika  dalam  politik  dibangun  dan ditetapkan  oleh  penilaian  baik  dan  buruk,  sehingga  berdampak  pada terciptanya sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Namun, realita di lapangan  sangat  jauh  misalnya,  praktek money  politic  yang  seringkali terjadi  saat  Pemilu. 32 Strategi  penting  yang  harus  dilakukan  untuk menanggulangi  berbagai  kasus  di  dunia  politik  adalah  upaya  penguatan etika untuk memperbaiki kembali konsep politik sesungguhnya, penguatan etika harus mencakup seluruh aspek mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, pemerintah, masyarakat dan lain sebagainya.

## b. Urgensi Etika Politik
Dalam kondisi apapun, etika politik selalu dinantikan  kehadirannya. Apalagi  saat  dalam  suasana  kacau,  etika  politik  sangat  penting  untuk dibahas. Etika politik membicarakan tentang otoritas, yang berlandaskan norma  moral,  hukum,  serta  aturan  undang-undang.  Pada  saat  kondisi normal etika politik juga sangat diperlukan, jika tak ada etika dalam urusan politik, negara akan kehilangan tujuannya, karena sikap dan perilaku para elite  politik  ditakutkan  berbeda  dengan  visi  misi  negara.  Sehingga, keadilan,  kesejahteraan,  dan  kemakmuran  masyarakat  sulit  terwujud, sebabkurangnya  bimbingan  atas  perilaku  dan  sikap  para elite  politik. 33
Menurut Haryatmoko, ada tiga dimensi etika politik yaitu tujuan, sarana, dan  aksi  politik.  Dimensi  tujuan  menitikberatkan  pada  capaian  dalam urusan  kesejahteraan  warga,  kedamaian,  kebebasan,  persamaan  hak,  dan keadilan. Dimensi sarana meliputi alat untuk mencapai tujuan, di dalamnya dibahas mengenai bagaimana sistem agar bisa berjalan dengan baik, serta membicarakan  prinsip-prinsip  dasar  dalam  mengelola  organisasi  sosial. Dimensi aksi politik yaitu seseorang mempunyai kewenangan menentukan objektivitas  politik.  Sasaran  utamanya  ialah  tindakan  dan  moral  yang
32 Ritaudin, h. 12-13.
33 Eko Handoyo, Etika Politik (Semarang: Widya Karya Press, 2016), h. 59-60.
ditampilkan,  kemampuan  dalam  menciptakan  ide-ide  berdasarkan  aturan politik yang ada, mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari ide yang diciptakan.
c. Norma-norma dalam Etika Politik
Perilaku  dan  sikap  dari  para  pejabat  pemerintahan  sebagai penyelenggara negara memerlukan perhatian. Sebaik apapun aturan yang dibuat dalam sistem pemerintahan jika diisi oleh orang-orang yang tidak berkualitas  dari  segi  pengetahuan  dan  etika,  mereka  akan  menghambat jalannya  roda  pemerintahan.Seorang  politisi  dituntut  bukan  hanya menguasai bidang keilmuannya, akan tetapi ia juga harus punya integritas moral dan norma-norma etis dalam menjalankan tugasnya. Perilaku pejabat pemerintah  sangat  mempengaruhi  kemajuan  dan  kemunduran negara.Pemerintahan  tidak  mungkin  bisa  berjalan  lancar,  apabila  tidak didasari  nilai-nilai  etika  keagamaan  yakni  nilai  baik  dan  buruk  yang terdapat pada perilaku pejabat politik. 34 Ada beberapa etika penting yang wajib  diperhatikan  oleh  para  politisi  dan  penegak  hukum  dalam menjalankan roda pemerintahan yakni:
a. Larangan ambisi pada Jabatan
b. Larangan meminta Jabatan
c. Larangan Korupsi
Kesimpulan
Etika politik merupakan sebuah hal penting untuk diketahui dan dipahami oleh  seluruh  masyarakat,  bukan  hanya  dari  kalangan  politisi  tetapi  masyarakat juga  mengerti  tentang  etika  baik  dan  buruk  dalam  politik.  Karena,  sistem kenegaraan akan berjalan dengan baik melalui kerja sama antar pemerintah dan masyarakat.  Islam  telah  menyinggung  persoalan  etika  politik  dalam  dua  aspek yakni  amanah  dan  keadilan.  Pada  zaman  Rasulullah  saw..telah  terbukti  melalui etika yang beliau tunjukkan selama menjadi khalifah masyarakat hidup rukun dan
34 Aan Supian, Etika Politik Dan Pemerintahan Islam Dalam Perspektif Hadis (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), h. 110.
damai, amanah yang diduduki dijalankan dengan penuh rasa tanggungjawab serta berlaku adil bagi semua pihak tanpa terkecuali sekalipun kepada keluarga beliau.
Al- Qur’an telah membahas persoalan etika politik dalam QS al -Nisa>/4:58, dikemukakan  bahwa  terdapat  dua  hal  pokok  yang  dijadikan  prinsip  dalam penegakan  etika  yakni,  amanah  dan  keadilan.Dua  prinsip  inilah  yang  harus dijadikan pedoman dalam hidup bernegara.Dalam ranah politik dua prinsip etika ini tidak boleh ditinggalkan. Sifat amanah akan melahirkan rasa tanggung jawab yang  tinggi,  melaksanakan  tugasnya  sesuai  aturan  hukum  dan  tidak  berani melakukan penyimpangan sekecil apapun. Sifat  adil dalam  memutuskan sebuah perkara  hukum  juga  tidak  kalah  penting,  keadilan  adalah  suatu  kewajiban  yang harus  dinikmati  oleh  seluruh  masyarakat  tanpa  terkecuali,  sifat  adil  akan mengantar kepada kehidupan yang aman dan damai.
Tujuan  etika  politik  ialah  mengatur  dan  mengendalikan  sebuah  negara, serta  melaksanakan  seluruh  aturan  yang  telah  dirumuskan  secara  jujur  dan lurus.Sebagaimana  aturan  yang  telah  dirumuskan  untuk  mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara.

## Daftar Pustaka
Abror,  Robby  Habiba, Refleksi  Filosofis  Atas  Teologi  Dan  Politik  Islam (Yogyakarta: FA Press, 2018)
Anggito,  Albi, Dan  Jo han  Setiawan,  “Metodologi  Penelitian  Kualitatif” (Sukabumi: CV. Jejak, 2018)
Arni, Jani, Metode Penelitian Tafsir (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013) az-Zuhaili, Wahbah, Tafsir Al-Munir, ed. by Abdul Hayyi al Kattani (Jakarta:
Gema Insani, 2016)
Bodi,  Muh  Idham  Khalid, Koroang  Mala’bi’:  Al - Qur’an  Terjemahan  Bahasa Mandar Dan Indonesia (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019)
Departemen Agama Republik Indonesia, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an, 200 9)
Fauzi,  M  Ihsan,  ‘Konsep  Amanah  Dalam  Perspektif  Al - Qur’an’, Al-Irfani,  2.1
(2021)
Hamka, Tafsir Al-Azhar (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2001)
Handoyo, Eko, Etika Politik (Semarang: Widya Karya Press, 2016)
Irfan,  ‘Penafsiran  Ayat -Ayat  Amanah  Dalam  Al- Qur’an’, Al-Tadabbur,  4.2
(2019)
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Qur’an  Al -Syifa  (Bandung:  Sygma, 2019)
Murdan,  Muhammad  Nur,  ‘Membangun  Hubungan  Antara  Ummat  Dan Kekuasaan:  Konsep  Negara  Dalam  Piagam  Madi nah’, Pappasang,  1.1 (2019)
Nambo,  Abdulkadir  B,  ‘Memahami  Tentang  Beberapa  Konsep  Politik  (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)’, Mimbar, 2.15 (2005)
Rangkuti, Afifa, ‘Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam’, Tazkiya, 6.2 (2017)
Ritaudin, M. Sidi, ‘Wawasan Etika Politik’, TAPIs, 10.2 (2014)
S, Salma, ‘Prinsip - Prinsip Baharuddin Lopa Dalam Penegakkan Hukum’, Jurnal Pendidikan Islam, 2.1 (2017)
Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, 2017)
Shihab, M Quraish, Wawasan Al- Qur’an (Bandung: Mizan, 1997)
Sofyan, Ayi, Etika Politik Islam (Bandung: CV. Pustika Setia)
Supian,  Aan, Etika  Politik  Dan  Pemerintahan  Islam  Dalam  Perspektif  Hadis (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019)
Suprayogo, Imam, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001)
Usman, Muh. Ilham, ‘Islam and Agrarian: Study On Nahdlatul Ulama’s Religious Studies’, Adabiyah, 19.2 (2019)