## GERAKAN POLITIK PEREMPUAN PARTAI GOLKAR KOTA PEKANBARU  PERIODE 2004 – 2009

## DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PEREMPUAN

## Wan Asrida, Wazni dan Chitra Puspita Dewi

## Abstrak :
Woman political participation on reform era is normal activity. Reform producted rules (Act about General Election and Act about Political Party) which give space for woman political participation. Golongan  Karya  Party  is  one  of  strong  political  party  in  Indonesia  that  have  commitment  for woman  empowerment  in  politic  which  women  cadrees  have  position  as  management  of  party  and legislative in Pekanbaru. There are problem that how woman can use opportunity as management party  and  legislative  to  fighting  for  woman  interests  by  political  movements.  These  political movements  have  well-constructed  activities  (appropriate  for  woman  interest),  with  woman’s collective as an institution, sense of solidarity, woman collective identity and continuity activities by systematic in Golongan Karya Party.

## Keywords: Woman and Politic, Women Movement, Golongan Karya Party
Keterlibatan perempuan dalam dunia politik pada era reformasi dipandang sebagai hal yang lumrah. Reformasi telah menghasilkan  ketentuan-ketentuan  (UU  pemilu  dan  UU  partai  politik)  yang  memberi  ruang   bagi  perempuan  untuk berkiprah  dalam  dunia  publik.  Partai  golkar  adalah  salah  satu  partai  politik  yang  telah  teruji  dalam  panggung perpolitikan  di  Indonesia,  yang  juga  memiliki  komitmen  untuk  memberdayakan  perempuan  dalam  politik,  dengan menempatkan  perempuan  dalam  kepengurusan  partai  politik  dan  wakilnya  di  DPRD  Kota  Pekanbaru.  Persoalannya adalah  bagaimana  perempuan  dapat  memanfaatkan  peluang  tersebut  melalui  kepengurusan  partai  politik  (anggota legislatif)  memperjuangkan  kepentingan-kepentingan  perempuan,  dalam  bentuk  gerakan-gerakan(politik)  yang agendanya  tersusun  secara  jelas  apa  yang  diinginkan  oleh  perempuan,  dengan  kolektifitas  perempuan  secara terlembaga,  dengan  rasa  solidaritas  dan  identitas  kolektifitas  yang  dimiliki  perempuan,  serta  adanya  kontinuitas agenda/kegiatan yang dilakukan oleh perempuan secara sistematis dalam partai golkar.
Kata kunci : Perempuan dan politik, gerakan wanita, partai golongan karya

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang Masalah
Studi  tentang  keterlibatan  perempuan  dalam  politik  sudah  banyak  dilakukan,  baik  dalam bentuk  penelitian,  pengabdian,  seminar-seminar  (lokal,  nasional,  internasional),  diskusi  ilmiah, debat,  maupun  artikel  dalam  media  massa  (cetak/audio  visual).  Hampir  semua  kajian  tersebut membahas  kurangnya  keterlibatan  perempuan  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  (keterwakilan politik  perempuan).  Tuntutan  keterlibatan  atau  keterwakilan  perempuan  dalam  politik,  umunya didasari  oleh  argumen  bahwa  :  Pertama,  untuk  memperjuangkan  kepentingan  perempuan mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  maka  harus  dimulai  dengan  duduknya  perempuan  dalam jabatan politik. Dua, kewajaran keterwakilan perempuan dalam jabatan politik (legislatif dan partai politik)  didasari  oleh  jumlah  perempuan  yang  lebih  besar  dari  jumlah  laki-laki.  Data  jumlah perempuan di Indonesia sebesar 101.625.816 jiwa (sensus tahun 2002) atau sekitar 51% dari seluruh jumlah penduduk. Mayoritas dari segi jumlah tetapi minoritas secara politis.
Era reformasi ditandai dengan diamandemennya UUD 1945, dimana Undang Undang Dasar 1945 telah  memberikan jaminan  yang sama bagi setiap orang untuk  melakukan  yang terbaik bagi dirinya sendiri, seperti yang terdapat pada pasal 17 ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya.  Selanjutnya  pasal  28  UUD  1945  juga mencantumkan bahwa : kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan Undang Undang. Mengacu pada pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 UUD 1945 maka jelas sudah ada jaminan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali untuk ikut  berpartisipasi  dalam  kehidupan  politik,  termasuk  perempuan.  Keberadaan  undang-undang tentang  pemilu  dan    partai  politik  sudah  memberi  peluang  dan  kesempatan  yang  besar  bagi perempuan untuk berpartisipasi politik, dengan memberikan quota 30% bagi perempuan.
Pada pemilu 2004 data menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik di Kota Pekanbaru sudah  menempatkan  kaum  perempuan  di  jajaran  calon  legislatif  untuk  mewakili  partai  masing- masing.  Tercatat  24  partai  politik  yang  ikut  bersaing  pada  pemilu  2004,  terdapat  12  partai  politik yang mememnuhi quota 30% perempuan. Data juga menunjukkan bahwa dari 12 partai politik yang memenuhi quota 30% tersebut, hanya terdapat 3 partai besar, yakni : Partai Demokrat (40%), Partai Keadilan  Sejahtera  (38%),  dan  PDIP  (40%).  Sementara  Partai  Golkar  hanya  menempatkan perempuan  sebesar  28%  (Data  KPU  Pekanbaru,  2004),  yakni  15  perempuan  dari  jumlah keseluruhan  (53  orang).  Setelah  melalui  proses  pemilihan  maka  pemilu  2004  menghasilkan  satu orang  perempuan  dari  12  calon  terpilih  untuk  duduk  di  legislatif,  yaitu  :  Hj. Akmal  Dt. Adham  ( belum tercipta penguatan posisi perempuan)
Fokus penelitian ini dilakukan pada Partai Golkar mengingat partai golkar merupakan salah satu partai besar, yang sudah teruji dalam panggung perpolitikan di Indonesia, khususnya pada masa orde baru. Setelah runtuhnya rezim orde baru, dan memasuki era reformasi maka salah satu tuntutan reformasi adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang lebih besar menuju pemerintahan yang demokratis.  Hal  tersebut  membuat  semakin  terbuka  ruang  politik  bagi  perempuan  untuk  ikut  serta berpartisipasi  politik.  Era  reformasi  selain  dilakukannya  amandemen  atau  reformasi  pada  UUD 1945 tetapi juga pada undang-undang partai politik (reformasi sistem kepartaian). Ditandai dengan iklim  politik  yang  lebih  kondusif,  terbuka,  munculnya  partai-partai  baru  yang  mencerminkan keinginan  bagi  perwujudan  partisipasi  politik  masyarakat  yang  lebih  luas,  termasuk    perempuan. Hal  tersebut  sudah  dibuktikan  dengan  keterlibatan  perempuan  dalam  partai  politik  maupun  dalam jabatan  politik.  Namun  perkembangan  dari  keberadaan  perempuan  yang  ikut  berpartisipasi  dalam aktivitas politik belum menunjukkan suatu gerakan politik yang bermakna dengan agenda yang jelas mengenai  apa  yang  harus  dan  ingin  dilakukan  oleh  perempuan,  kollektivitas  yang  belum terlembaga,  rasa  solidaritas  diantara  perempuan  yang  belum  terbangun  kuat,  dan  kurangnya keberlanjutan atau kontinuitas  dari apa yang harus dilakukan oleh perempuan di Partai Golkar Kota Pekanbaru  periode  2004-2009.  Apakah  keberadaan  dan  keterilabatan  perempuan  bidang  politik masih  dalam  rangka  penguatan/memperkuat  legitimasi  partai  Golkar,  elite  partai  yang  duduk  di pemerintah? Kajian tentang hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

## 2. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui komposisi dan posisi perempuan dalam Partai Golkar   periode 2004 - 2009
b. Untuk mendeskripsikan gerakan perempuan dalam Partai Golkar di Kota Pekanbaru periode 2004-2009.

## 3. Kerangka Teori
Demokrasi  adalah  suatu  sistem  politik,  yang  di  dalamnya  para  warga  secara  bersama-sama dapat  menyalurkan  aspirasinya  lewat  wakil-wakil  yang  telah  dipilihnya.  Demokrasi  harus  menjadi alat picu bagi proses pendewasaan bangsa dan persamaan hak, dan harus  menjadi landasan politik sebagai  perwujudan  dari  kehendak  rakyat.  Dalam  arti  yang  sebenarnya  perlu  dirumuskan  suatu konsep, strategi dan pedoman dasar yang dapat mengakomodasikan aspirasi rakyat di satu pihak dan garis kebijakan politik pemerintah di pihak yang lain. Bagi Robert A. Dahl, demokrasi adalah suatu sistem  politik  dimana  para  anggotanya  saling  memandang    antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya sebagai  orang-orang  yang  sama  di  pandang  dari  segi  politik,  dan  mereka  secara  bersama-sama berdaulat  dan  memiliki  segala  kemampuan,  sumber  daya  dan  lembaga-lembaga  yang  mereka perlukan demi untuk memerintah diri mereka sendiri (A. Rahman Zainuddin: 1992).
Inti  dari  demokrasi  adalah  partisipasi,  jadi  partisipasi  dari  rakyat  merupakan  suatu keharusan. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka akan semakin tinggi pula kadar demokrasi yang ada di negara tersebut. Salah satu persyaratan yang dibutuhkan dalam setiap proses demokrasi adalah  persamaan  kedudukan  warga  negara.  Setiap  warga  negara  harus  dijamin  haknya  untuk memiliki  persamaan  politik,  persamaan  di  muka  umum,  persamaan  kesempatan,  persamaan  dalam bidang  ekonomi  dan  sosial,  di  bidang  politik,  persamaan  tersebut  berarti  adanya  hak  yang  sama untuk  dipilih  maupun  memilih,  menentukan  pilihan  sesuai  dengan  keinginan  dan  perlakuan  yang sama terhadap suara dalam pemilihan.
Menurut  Robert  Dahl  (dalam Affan  Gafar:  2000),  pemerintah  hendaknya  tanggap  terhadap kehendak  rakyat,  atau  dapat  berperilaku  secara  demokratis.  Untuk  dapat  menjamin  hal  tersebut maka rakyat harus diberikan kesempatan :
1. Merumuskan preferensi atau kepentingannya sendiri
2. Memberikan  prihal  preferensinya  atau  kepentingannya  dimulai  melalui  tindakan individu/kolektif
3. Mengusahakan  agar  kepentinganya  dipertimbangkan  secara  setara  dalam  proses pembuatan keputusan pemerintah
Mengenai gerakan politik maka terdapat lima isu besar menandai gelombang perjalanan gerakan perempuan (Ben Agger, dalam Hasanuddin M. Saleh: 2007) terutama di negeri Barat yang kemudian  merembet  ke  negeri-negeri  Timur.    Pertama,  perjuangan  mendapatkan  hak  pilih. Persoalannya adalah bukan sekedar mendapatkan hak pilih tapi lebih daripada itu, yaitu kecerdasan dalam  mengekspresikan  hak  pilih.  Suara  perempuan  masih  terkooptasi  oleh  relasi  kekuasaan  yang tidak seimbang dalam bentuk  hubungan patron client dimana laki-laki sebagai pola dan perempuan sebagai  pengikut.  Kedua,  berusaha  mendapatkan  hak  aborsi,  kesamaan  upah,  dan  perlindungan melawan  diskriminasi  seksual  dan  pelecehan  seksual.  Perjuangan  ini  dilandasi  pemikiran  bahwa perempuan tidak seharusnya menganggung beban yang lebih berat (apabila tidak dikehendaki) atas akibat perbuatan bersama. Disamping itu perempuan berhak berada pada posisi setara dalam rumah tangga maupun di dunia kerja.
Ketiga, menyoroti politik seksualitas dan domestikasi baik pada level personal maupun pada level  publik  dengan  melihat  keterkaitan  hubungan  dua  wilayah  itu.  Pandangan  tentang  pembagian kerja secara seksual yang membantu menjelaskan bagaimana subordinasi perempuan di pasar kerja, politik  dan  budaya  mencerminkan  dan  memperkuat  subordinasi  mereka  dalam  rumah  tangga. Keempat,  mendobrak  objektivitas  perempuan  oleh  laki-laki  yang  disebabkan  pembagian  kerja berdasarkan  seks,  bukan  hanya  melemahkan  perempuan  secara  politis  dan  ekonomis,  namun  juga mendegrasikan  perempuan  secara  seksual  dan  kultural.  Kelima,  kritik  atas  heteroseksual  wajib dipandang  sebagai  penghambat  bagi  perempuan  untuk  memposisikan  dirinya  sebagai  subjek  dan menolak  posisi  sebagai  objek.  Ini  menjelaskan  kecenderungan  perempuan  menjadi  lesbian (disamping persoalan orientasi seksual).
Isu-isu tersebut, dalam perspektif teori feminis dikonstruksi ke dalam tiga aliran besar yaitu: pertama, feminisme liberal yang berpandangan bahwa perempuan dapat menaikkan posisi mereka dalam keluarga dan masyarakat melalui kombinasi inisiatif dan prestasi individual, diskusi rasional dengan laki-laki, khususnya suami. Pendekatan kombinasi reformasi dan persuasi termasuk lobi  politik  menjadi  pilihan  utama  penganut  teori  feminis  liberal.  Pilihan  ini  juga  dipakai  dalam kondisi  ketidakadilan  dalam  rumah  tangga.  Pada  intinya  perlu  negosiasi  rasional  untuk menyelesaikan setiap persoalan dalam rumah tangga. Feminis liberal percaya bahwa laki-laki dapat dinalar  atau  diyakinkan  untuk  memikul  beban  lebih  banyak  dalam  rumah  tangga.  Feminis  liberal sangat percaya terhadap keluarga heteroseksual yang terdiri dari satu laki-laki dan satu wanita yang berpasangan   secara sah.
Kedua,  feminisme  radikal  atau  kultural  yang  melihat  bahwa  penindasan  atas  perempuan terutama    terjadi  karena  patriarki  yang  beroperasi  pada  level  keluarga,  dan  atas  harapan  atas heteropseksual wajib dan pada level budaya dimana citra seksis perempuan diobjektifkan sehingga mennindas  mereka.  Feminis  radikal  berpandangan  bahwa    feminis  perlu  meruntuhkan  atau  secara
radikal  memperbaiki  keluarga  dan  menciptakan  budaya  non-misoginis  dimana  perempuan  tidak dijadikan PR. Feminis radikal cenderung lebih banyak perhatian pada ketimpangan ekonomis antara laki-laki dan perempuan. Feminis radikal menyalahkan  dilemma  perempuan  dalam  patriarki yang  diyakini  berasal  dari  keluarga  dan  cara  dimana  perempuan  terjebak  dalam  peran  tanggung jawab  dan  kewajiban  mereka.  Agaknya  feminisme  radikal  merupakan  paham  esensialisme  yang eksplisit  dan  tertutup  yang  berpandangan  bahwa  perempuan  dan  laki-laki  pada  dasarnya  berbeda dalam  hal  cara  mereka  memahami,  berbeda  dalam  topik  pembicaraan  yang  diperbincangkan  dan cara mereka   bertindak di atas dunia.
Ketiga, feminisme sosialis yang berpendapat bahwa perempuan tidak dapat meraih keadilan sosial  tanpa  membubarkan  patriarki  dan  kapitalisme.  Menurut  mereka  kapitalisme  menciptakan keuntungan  bukan  hanya  diatas  punggung  pekerja  laki-laki  upahan,  namun  juga  diatas  punggung anak dan isteri mereka yang melakukan semua tugas rumah tangga yang tidak mengenakkan tanpa mendapat imbalan selain upah keluarga yang penuh dengan mitos. Kapitalisme telah menempatkan  perempuan  ke  dalam  kelas  tertindas  yang  dieksploitasi  oleh  laki-laki.  Dua  aspek pemposisian  perempuan  yang  mempengaruhi  satu  sama  lain,  yaitu  jam  kerja  yang  dihabiskan perempuan  di  sektor  domestik  secara  langsung  mengurangi  kekuatan  mereka  dalam  mendapatkan penghasilan  dan  akan  menghabiskan  banyak  waktu  yang  seharusnya  dapat  digunakan  untuk aktivitas  kerja  upahan.  Isu  yang  terlontar  dalam  gelombang  ger  akan  perempuan  dengan  berbagai variasi  teoritisnya  tersebut  harus  dipilah-pilah  secara  cerdas.  Dalam  kenyataan,  apa  yang  diyakini sebagai  upaya  mengangkat  harkat  dan  martabat  perempuan,  tidak  serta  merta  membawa  kondisi positif bagi perempuan dan bahkan telah memporak-porandakkan tatanan nilai dalam keluarga dan masyarakat.
Gerakan  politik  perempuan  mestilah  dibangun  atas  dasar  tatanan  nilai  yang  kokoh  supaya tidak terjebak hanya menjadi gerakan reaktif. Minimal gerakan politik perempuan harus didudukkan dalam  kerangka  gerakan  reformatif.  Untuk  sampai  kepada  tahapan  itu,  sebuah  gerakan  harus memiliki:  Pertama,  agenda  yang  jelas  mengenai  apa  yang  diinginkan  perempuan  untu  k  dirubah dalam  tatanan  kehidupan  bernegara.  Agenda  atau  paket  politik  yang  ingin  diperjuangkan  dalam gerakan perempuan  haruslah diturunkan dari tujuan  yang telah dirumuskan secara matang. Kedua, kolektivitas  yang akan lebih bagus kalau terlembaga; ketiga, rasa solidaritas dan identitas kolektif; dan    Keempat,  kontinuitas  atau  dilakukan  secara  terus  menerus  secara  sistematis.  (Tarrow,  dalam jurnal Nakhoda Hasanuddin M. Saleh: 2007).

## 4. Metode Penelitian
Lokasi penelitian adalah Partai Golkar (DPD)  yang beralamat di jalan Datuk Setia Maharaja Blok  II  No.  11  Pekanbaru.  Sebagai  partai  yang  besar  dan  sudah  teruji  dalam  sistem  politik Indonesia,  maka  seharusnya  partai  golkar  mencerminkan  partai  yang  mengedepankan  perempuan, dan  komunitas  perempuan  di  partai  golkar  yang  dekat  dengan  pusat  pemerintahan,  cukup  banyak mendapat  informasi  politik  tentunta  lebih  memungkinkan  untuk  mengikuti  perkembangan,  dan melakukan  aktivitas  /tuntutan  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  perempuan  pada  umumnya,  dan kepentingan perempuan di partai golkar khususnya.

## a. Informan Penelitian
Peneliti akan menetapkan beberapa orang dari pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar sebagai informan kunci (key informan) , yakni orang-orang yang mengetahui banyak atau memiliki informasi yang banyak tentang gerakan perempuan dalam partai golkar Kota Pekanbaru periode 2004 – 2009.
Adapun key informan dalam penelitian ini adalah :
a. Silvi Erawati
: Kabag perempuan Partai Golkar Perempuan
b. Masni Ernawati  : Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG)
c. Everos Zahidi
: Kabag Kaderisasi & Keanggotaan Partai Golkar Pekanbaru
d. Nurdiana
: Wakil sekretaris Partai Golkar & Sekretaris KPPG Pekanbaru e. Sahril : Ketua Harian DPD Partai Golkar PekanbaruJ
Key  informan  dalam  penelitian  ini  bukan  hanya  perempuan  yang  memiliki  posisi  penting dalam Partai Golkar & yang mengetahui banyak tentang aktivitas perempuan dalam partai Golkar  saja,  tetapi  peneliti  juga  menetapkan  key  informan  laki-laki,  dalam  hal  iniBapak Sahril sebagai sumber informasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk  membandingkan data atau informasi yang di dapat di lapangan, agar lebih tepat dan akurat (pembanding).
b. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam memperoleh data dan informasi penelitian tentang gerakan perempuan dalam partai golkar  dengan dua (2) cara : a.   Wawancara :
Teknik  wawancara  dilakukan  dengan  mengajukan  pertanyaan  secara  langsung  (lisan) kepada semua informan kunci secara mendalam mengenai gerakan perempuan dalam partai Golkar  periode  2004  –  2009.  Hasil  dari  tanya  jawab  kepada  informan  kunci  inilah  yang akan dianalisis dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
b.   Dokumentasi
Teknik  pengumpulan  data  melalui  dokumentasi  ini  perlu  dilakukan  mengingat permasalahan  yang  diteliti  berkaitan  dengan  peristiwa  yang  sudah  berlalu,  yakni  gerakan perempuan  dalam  partai  Golkar,  yang  dilakukan  pada  periode  2004  –  2009.  Untuk  itulah dengan  data  yang  terdokumentasi  di  DPD  Partai  Golkar,  informasi  yang  diperlukan  bisa diperoleh, untuk melengkapi hasil wawancara dengan informan kunci.

## B. Komposisi,  Posisi  dan  Gerakan  Perempuan  Partai  Golkar  Periode  2004  –  2009  Dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan
Sebagai sebuah bahan kajian yang penting untuk dianalisis maka ada baiknya untuk komposisi dan posisi  perempuan  partai  golkar  tidak  hanya  dilihat  pada  periode  2004  –  2009  saja,  tetapi  perlu dilihat  pada  periode  sebelumnya  (1999  –  2004)  dan  setelah  periode  2004  –  2009,  yakni  periode 2010 – 2015. Artinya dengan melihat kompoisis dan posisi pada masa 3 periode tersebut akan lebih memberikan data dan kajian yang lebih jelas.
1. Komposisi dan posisi perempuan dalam Partai Golkar  Periode 1999 - 2004
Pada  periode  kepengurusan  partai  golkar  periode  1999  –  2004  terdapat  75  orang  jumlah pengurus.  Dari  75  orang  tersebut  terdapat  11  perempuan  (14,67  %)  dan  laki-laki  64  orang  (  85,33 %).  Berdasarkan  angka  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  mayoritas  kepengurusan  partai  golkar periode  ini  masih  didominasi  oleh  laki-laki.  Jika  dihubungkan  dengan  ketentuan  yang  mendasari partai politik maka komposisi perempuan dalam kepengurusan partai golkar belum mencapai 30 %. Adapun  nama-nama  anggota  perempuan  yang  duduk  dalam  kepengurusan  partai  golkar  periode 1999 – 2004 dapat dilihat berikut ini :
1. Hj. Akmal DT Adham : Wakil ketua
2. Elly Novea  Syafri, SH : Wakil Sekretaris 3. Yasmen Zen : Anggota Bagian OKK 4. Estika Dewi : Anggota Bag. Hub. Masyarakat & media massa 5. Maria : Anggota Bag. Hub. Masyarakat & media massa 6. Netty Suryati : Ketua Bagian Wanita & Kestra 7. Nurdiana, SP : Anggota Bagian Wanita & Kestra 8. Yenny : Anggota Bagian Wanita & Kestra 9. Yelvita : Anggota Bagian Wanita & Kestra 10. Rawiyah Nur : Anggota Bagian Kerohanian
11. Krisna
Berdasarkan  data  tersebut  di  atas  sekaligus  menunjukkan  posisi  perempuan  dalam  partai golkar, yakni dari  35 posisi (jabatan) yang terdapat dalam kepengurusan partai golkar maka hanya terdapat  3  perempuan    (  8,57  %  %).  Sementara  sebahagian  terbesar  posisi  kepengurusan  partai ditempati oleh laki-laki, yakni 32 orang (91,43 %). Potret posisi kepengurusan partai golkar tersebut tergambar sama dengan keberadaan perwakilan di DPRD Kota Pekanbaru, mengingat dari 10 kursi yang diperoleh partai Golkar ternyata semuanya diduduki oleh laki-laki (100 %), perempuan masih kosong / tidak ada ( 0 %)

## 2. Komposisi dan posisi perempuan dalam Partai Golkar periode 2004-2009
Jumlah  keseluruhan  pengurus  partai  golkar  periode  2004  –  2009  berjumlah  67  orang. Komposisi  Perempuan  dalam  kepengurusan  tersebut  hanya  16  orang  (23,88  %)  dan  laki-laki  51 orang    (76,12  %).  Jika  dibandingkan  dengan  kepengurusan  periode  1999  –  2004  maka  komposisi jumlah pengurus perempuan dalam partai golkar menunjukkan angka peningkatan sebesar 9,21 %, namun  peningkatan  tersebut  masih  belum  mencapai  quota  30  %.  Untuk  nama-nama  pengurus perempuan  yang  terdapat  pada  kepengurusan  partai  golkar  periode  2004  –  2009,  dapat  dilihat berikut ini :
1. Masni Ernawati : Wakil Ketua 2. Nurdiana, SP : Wakil Sekretaris 3. Ir. Milli Maria : Wakil Bendahara 4. Nelly Ida Nuryati : Wakil Bendahara 5. Emilia Erman Junaidi : Anggota Bagian OKK 6. Ir. Yurika Listya Dewi,M,Sc : Anggota Bagian Pemenang Pemilu 7. Syafitri Golkaria : Anggota Bagian Pengab. Masyarakat 8. Nuraini, SH : Angt  Bagian  Perundang-undangan  Hukum  & HAM 9. Julaiha, SH : Anggt Bagian Perundang-undangan Hukum & HAM 10. Rika : Anggota Bagian Olahraga, Pemuda 11. Netty Suryati : Ketua Bagian Wanita dan Kestra 12. Yullaili : Anggota Bagian Wanita dan Kestra 13. Yanti : Anggota Bagian Wanita dan Kestra 14. Elnistimar : Anggota Bagian Wanita dan Kestra 15. Hj. Yasra : Anggota Bagian Kerohanian 16. Sari Arifin : Anggota Bagian Koperasi & Wiraswasta
Data di atas sekaligus menggambarkan posisi perempuan dalam kepengurusan partai golkar yang berjumlah 5 perempuan (13,51 %) dari  37 posisi yang ada secara keseluruhan, laki-laki : 32 orang  (86,49  %).  Jika  dibandingkan  dengan  posisi  perempuan  pada  kepengurusan  periode  1999  – 2004  lalu  menunjukkan  angka  peningkatan  4,94  %.    Untuk  perwakilan  di  DPRD  Kota  Pekanbaru pada periode 2004 – 2009 menunjukkan perkembangan  yang  baik  karena    terdapat  2  anggota dewan perempuan ( 16,67 %) dari   12  kursi  yang  diperoleh  Golkar,  dan  10  kursi  diduduki  laki- laki (83,33 %). Anggota dewan perempuan tersebut adalah :  Hj. Akmal Dt. Adham dan Diana Ariany Razak.
3. Komposisi dan posisi perempuan dalam Partai Golkar pada periode 2010 – 2015 :
Total  kepengurusan  partai  golkar  berjumlah  215  orang,  terdapat  komposisi  perempuan berjumlah  27  orang  (    12,56  %),  dan  laki-laki  188  orang  (  87,44  %).  Persentase  12,56  %  tersebut menunjukkan angka penurunan dibandingkan dengan kepengurusan periode 1999 – 2004  (11,32 %) maupun  periode  2004  -2009  (2,11  %).  Adapun  nama-nama  perempuan  pengurus  partai  golkar periode 2010 – 2015 adalah :
1. Diana Ariyani Razak :  Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DapilIII (Bukit
Raya, Tenayan Raya, Marpoyan Damai)
2. Syafitri Syafei : Wakil Bidang Pengabdian  Masyarakat
3. Masni Ernawati  : Wakil Ketua Bidang Perempuan
4. Lely Ida Nuryati   : Wakil Ketua Bidang Pariwisata & Seni Budaya
5. Arjunaida Hamid  : Wakil Ketua Bidang Kerjasama Organisasi dan Kemasyarakatan
6. Sri Rosalina A      : Wasekbid Pemenangan Pemilu Dapil II (Rumbai Pesisir, Rumbai)
7. Netty Suryati       : Wasekbid Pemenangan Pemilu Dapil III
8. Safitri Golkaria :  Wasekbid Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM
9. Nurdiana S,Pd : Wasekbid Pendidikan & Latihan 10. Roza Putri
: Wasekbid Perempuan
11. Maryenik, SH
: Wakil Bendahara Bidang Organisasi
12. Widyawati Azwir  : Wakil Bendahara Bid Kaderisasi & Keanggotaan
13. Nuraini, SH : Wakil Bendahara Bid Hukum dan HAM 14. Rita Elona : Wakil Bendahara Bid Infokom 15. Amarisa Ayang : Anggota bagian organisasi
16. Betty Oktorisna  : Anggota bagian kaderisasi & keanggotaan 17. Maria : Anggota bagian pengabdian masyarakat 18. Sri Hartati : Anggota bagian tani, nelayan & pedesaan
19. Asmayelly K.S,Pd: Ketua bagian pendidikan dan latihan 20. Megawati : Anggota bagian pendidikan dan latihan 21. Silvi Erawati : Ketua bagian perempuan 22. Emmi Elya : Anggota bagian perempuan 23. Embun Widosari  : Anggota bagian perempuan 24. Yulmida : Anggota bagian perempuan 25. Dina Makmur : Anggota bagian Infokom 26. Yulaily Yunus : Ketua bagian pariwisata & seni budaya
27. Lily Azis
: Anggota bagian kerjasama organisasi dan kemasyarakatan
Untuk  posisi  kepengurusan  partai  politik  periode  2010  –  2015  berjumlah  69  posisi,  dari keseluruhan posisi tersebut terdapat 17 posisi  yang diduduki perempuan(21,64 %) dan laki-laki 52 posisi ( 75,36 %). Untuk posisi yang diduduki perempuan dibandingkan kepengurusan periode 2004 –  2009  ternyata  menunjukkan  angka  peningkatan  sebesar  8,13  %.    Untuk  keterwakilan  di  DPRD masih  sama  seperti  periode  2004  –  2009,  ada  2  anggota  perempuan  dari  9  kursi  yang  diperoleh Golkar. Yakni : Masni Ernawati dan Diana   Ariany  Razak.  Jika  dilihat  dari  persentase  jumlah  2 anggota dewan menunjukkan angka peningkatan dari 16,67 % pada periode 2004 – 2009 meningkat menjadi 22,22 % pada periode 2010 – 2015. Hal ini desebabkan karena penurunan perolehan kursi partai golkar dari 10 kursi pada tahun 2004 menjadi 9 kursi pada pemilu 2009.

## 4. Gerakan perempuan dalam Partai Golkar di Kota Pekanbaru periode 2004 –   2009
Pasca  masa  reformasi  merupakan  refleksi  bagi  kaum  perempuan  untuk    melakukan  suatu gerakan,  tentang  bagaimana  berjuang  untuk  menyampaikan  kepentingan  kepada  pemerintah, khususnya  dalam  partai  golkar,  baik  secara  nasional  maupun  lokal.  Berdasarkan  aspek  legalitas, eksistensi  perempuan  dalam  partai  politik  (kepengurusan  partai)  sudah  diperkuat/dengan  Undang- undang  No  2  tahun  2008  tentang  partai  politik,  dengan  kuota  30%  dalam  kepengurusan  partai politik, yang dicantumkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.
Iklim reformasi sudah memberi ruang bagi perempuan untuk ikut serta berpartisipasi politik dengan berbagai aktivitas, termasuk melakukan gerakan politik untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Disamping iklim, legal  formal dengan UU. No. 2 tahun 2008 juga sudah  memperkuat aktivitas  perempuan  untuk  bergabung  dalam  kepengurusan  partai  politik.  Berdasarkan  hal  tersebut maka sekarang  yang terpenting adalah bagaimana kaum perempuan sendiri mampu memanfaatkan peluang  dan  kesempatan  yang  ada  sebaik-baiknya,  dengan  cara  mempersiapkan  diri  dengan kemampuan-kemampuan yang mendukung aktivitas perempuan dalam partai politik.
Keterlibatan  perempuan  dalam  aktivitas  politik,  khsususnya  dalam  kepengurusan  partai
sangat  penting  sebagai  proses  pembelajaran  perempuan,  yang  selama  ini  dianggap  tidak  memiliki kemampuan,  kurang  percaya  diri,  lemah  secara  phisik  dan  lemah  dalam  loby  meloby  (bargaining politik),  penakut,  tidak  memiliki  pengalaman,    langkah  yang  pendek,  tuntutan  keluarga  (peran sebagai ibu), dominan perasaan, dan  masih banyak alasan lainnya. Bergabung dalam partai politik akan  memberikan  pengalaman  yang  baik  bagi  perempuan  dalam  dunia  yang  selama  ini  menjadi dunianya  kaum  laki-laki,  serta  akan  menepis  pandangan  masyarakat  (aspek  budaya)  terhadap keberadaan perempuan.
Berdasarkan  kondisi  tersebut  di  atas  (aspek  legal  formal,  partai  politik  dan  kemampuan perempuan)  maka  tidak  ada  alasan  bagi  perempuan  untuk  tidak  melakukan  aktivitas  politik, memperjuangkan  kepentingan  masyarakat  (keluarga)  pada  umumnya  dan  kepentingan  perempuan khususnya.  Perjuangan  yang  dilakukan  harus  memiliki  perencanaan,  dan  pertimbangan  yang  jelas serta terus menerus sehingga memberikan hasil  yang maksimal.
Secara teoritik menurut Tarrow ( Hasanuddin Saleh :2007) gerakan politik  harus dibangun atas  dasar  tatanan  nilai  yang  kokoh  supaya  tidak  terjebak  hanya  menjadi  gerakan  reaktif.  Minimal gerakan  perempuan  harus  didudukkan  dalam  kerangka  gerakan  reformatif.  Untuk  sampai  ke  pada tahapan tersebut, maka sebuah gerakan harus memiliki empat hal, yakni :
1. agenda  yang  jelas  mengenai  apa  yang  diinginkan  perempuan  untuk  dirubah  dalam  tatanan kehidupan bernegara. Agenda atau paket politik yang ingin diperjuangkan  dalam gerakan perempuan haruslah diturunkan dari tujuan yang telah dirumuskan  secara matang.
2. Kollektivitas akan akan lebih bagus kalau terlembaga
3. Rasa solidaritas dan identitas kolektif.
4. Kontinuitas atau dilakukan secara terus menerus secara sistematis

## 1. Mempunyai  agenda  yang  jelas  mengenai  apa  yang  diinginkan  oleh  perempuan  dalam Partai Golkar.
Perempuan  dalam  partai  golkar  sudah  memiliki  agenda  kerja  yang  ingin  diwujudkan  bagi kepentingan  perempuan  dan  partai  golkar,  yang  terdapat  dalam  program  kerja  organisasi  sayap perempuan  yakni  :  Kesatuan  Perempuan  Partai  Golongan  Karya  (KPPG). Agenda  yang  dimaksud adalah  :  meningkatkan  jumlah  perempuan  dan  upaya    menduduki  posisi  strategis  dalam kepengurusan  partai  golkar,  upaya  pemenangan  perempuan  dalam  menghadapi  pemilihan  umum, dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak terkait isu-isu aktual yang mendasar Untuk  memperjuangkan  suatu  kepentingan  melalui  suatu  gerakan  maka  perempuan  harus mempunyai  terlebih  dahulu  memiliki  agenda  yang  telah  direncanakan  atau  disusun  secara  jelas. Berkaitan  dengan  hal  tersebut  maka  perempuan  dalam  partai  golkar  telah  menyusun  beberapa program  kerja  bidang  perempuan  pada  periode  2004  –  2009,  yang  dilaksanakan  dalam  bentuk kegiatan-kegiatan  yang  menyangkut  bidang  kesejahteraan  dan  peningkatan  kapasitas  perempuan melalui  program  rencana  kerja  yang  berbasis  sosial  budaya  dan  nilai-nilai  luhur  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945, yang meliputi :
a. Menyusun  dan  melaksanakan  orientasi  dan  konsolidasi  organisasi,  penguatan  kelembagaan (peningkatan kapasitas) perempuan di tingkat kota, kecamatan, kelurahan untuk kemenangan partai golkar.
b. Meningkatkan pengembangan kapasitas sumber daya perempuan, pengkaderan, pendidikan, pemberdayaan,  dan  pengembangan  kader  perempuan  di  tingkat  kota,  kecamatan,  kelurahan yang  dilaksanakan  oleh  organisasi  yang  mendirikan  organisasi  sayap  partai  golkar  untuk upaya kemenangan partai golkar.
c. Menyususn  dan  mengembangkan  berbagai  kebijakan,  program,  kegiatan  yang  mendukung peningkatan  kualitas  hidup  dan  perlindungan  perempuan  dan  anak  di  tingkat  kota, kecamatan, kelurahan untuk kemenangan partai golkar.
Melalui  ketiga  program  kerja  tersebut  di  atas  maka  terdapat  beberapa  agenda  yang  ingin diperjuangkan oleh perempuan partai golkar, yang meliputi :
a.  Meningkatkan  jumlah  perempuan  dan  upaya  menduduki  posisi  strategis  dalam kepengurusan partai golkar.
Undang  Undang  No.  2  Tahun  2008  tentang  partai  politik  secara  tegas  telah  menentukan  posisi perempuan atau porsi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik. KEterlibatan atau keterwakilan  perempuan  dalam  kepengurusan  partai  politik  baik  pada  level  pusat  maupun  daerah. Keterlibatan  perempuan  dengan  quota  30  %  tersebut  harus  dinyatakan  dalam  anggaran  dasar  dan anggaran rumah tangga parati politik (AD / ART). Ketentuan ini merupakan kesempatan yang baik bagi perempuan bukan hanya untuk berkiprah dalam panggung politik saja tetapi dapat mendorong partai politik menciptakan kader pemimpin perempuan.
Dalam  partai  golkar  kiprah  perempuan  terhimpun  secara  khusus  dalam  organisasi  yang dinamakan Kesatuan Perempuan Partai Golkar. KPPG dalam melaksanakan aktivitasnya melakukan pemberdayaan perempuan di segala bidang kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut maka prioritas yang  dilakukan  adalah  dengan  meningkatkan  kedudukan  dan  partisipasi  kader  perempuan  partai golkar pada posisi strategis di partai maupun di lembaga-lembaga politik  lainnya.
Tugas Kesatuan Perempuan Partai Golkar meliputi 4 hal, yakni :
1. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan partai golkar
2. melakukan kegiatan dalam rangka rekrutmen, pengkaderan, penggalangan dan pengembangan massa partai golkar sesuai bidang dan kelompok strategisnya 3. mempersiapkan kader-kader perempuan partai golkar dalam rangka regenerasi kepemimpinan partai golkar
4. mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi sejenis beserta kegiatannya yang terkait dengan bidang dan kelompok strategisnya.
Keterlibatan  perempuan  dalam  kepengurusan  partai  golkar  akan  memberikan  kesempatan bagi  perempuan  untuk  berpolitik,  mempengaruhi  dan  menciptakan  perubahan-perubahan  dengan menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi atau kepentingan perempuan (keluarga). Hal tersebut akan mudah dicapai apabila partai golkar memberikan ruang bagi perempuan. Karena partai golkar sebagai  sebuah  partai  politik  memiliki  peranan  yang  sangat  peenting  dalam  perluasan  partisipasi politik (perempuan).
Peningkatan  jumlah  perempuan  yang  signifikan  dalam  partai  golkar  dapat  lebih  menjamin terakomodirnya  kepentingan  perempuan  dalam  setiap  kebijakan  yang  diprioritaskan  untuk memperjuangkan  hak-hak  perempuan.  Untuk  meningkatkan  jumlah  perempuan  dalam kepengurusan  partai  golkar  tersebut  dilakukan  aktivitas-aktivitas  oleh  perempuan  partai  golkar bersama  organisasi  sayap  perempuannya  melalui  pendekatan  kepada  masyarakat  untuk  menarik simpati/perhatian  masyarakat.  Pergerakan  perempuan  yang  dilakukan  bukan  hanya  sekedar mengingkatkan  jumlah  perempuan  dalam  kepengurusan  partai  golkar  saja,  melainkan  juga bagaimana  perempuan  bisa  mendukui  posisi  strategis  sehingga  bisa  lebih  mempengaruhi  proses kebijakan dan pengambilan keputusan,  yang  mana lebih diprioritaskan kepada hak-hak perempuan yang  termarginalkan.  Untuk  itu  dilakukan  aktivitas-aktivitas  oleh  perempuan  partai  golkar,  yang terdiri dari :
• Kegiatan bakti sosial dan ikut membaur diri dalam kegiatan warga masyarakat
Pelaksanaan bakti sosial ini merupakan suatu strategi pendekatan untuk menarik simpati masyarakat yang  kuat  dan  mandiri  sehingga  mencapai  perubahan-perubahan  sosial,  politik  dan  ekonomi  yang semula  tidak  menguntungkan  masyarakat,  berubah  menjadi  kondisi  yang  menguntungkan  dan berpihak  kepada  masyarakat  tersebut.  Bakti  sosial  ini  merupakan  salah  satu  aktivitas  yang  bisa menarik masyarakat khususnya perempuan untuk mau ikut menjadi anggota partai. Disamping itu, diperlukan  teknik  mengenal  dan  dikenal  yang  dilakukan  dengan  cara  membaurkan  diri  untuk  ikut arisan, wirid pengajian, majelis taklim, ikut berkumpul jika ada acara lain (pameran/bazar). Dengan sering  ikut  mengisi  acara-acara  yang  diadakan  oleh  masyarakat  maka  perempuan  dalam  partai golkar dapat membaur dengan masyarakat
• Seminar pendidikan politik dan studi banding.
Kegiatan  seminar  pendidikan  politik  dan  studi  banding  merupakan  pendidikan  politik  bagi perempuan, merupakan sarana bagi peoses pembelajaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, dengan demikian perempuan mengetahui arti pentingnya partisipasi politik.

## b. Upaya pemenangan perempuan dalam menghadapi pemilihan umum
Kesatuan  Perempuan  Partai  Golkar  merupakan  organisasi  sayap  perempuan,  yang pembentukannya  merupakan  salah  satu  strategi  untuk  menghimpun  kekuatan  politik  perempuan dalam  menghadapi  pemilu  2004.  Mengingat  isue  menyongsong  pemilu  2004  sangat  kuat  untuk keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif dengan quota 30 %. Undang Undang No. 12 Tahun 2003  tentang  pemilihan  umum  pasal  65  ayat  1telah  memberi  ruang  bagi  perempuan  untuk memasuki wilayah publik (politik) dengan quota 30 % tersebut.
Dengan  demikian  KPPG  dibentuk  untuk  menghimpun  basis  kekuatan  massa  Golkar  di bidang  perempuan.  Dimana  KPPG  dalam  melaksanakan  aktivitasnya  melakukan  pemberdayaan perempuan  di  segala  bidang  kehidupan.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  maka  prioritas  yang dilakukan  adalah  dengan  meningkatkan  kedudukan  dan  partisipasi  kader  perempuan  partai  golkar pada posisi strategis di partai maupun di lembaga-lembaga politik  lainnya.
Keterlibatan  perempuan  dalam  kepengurusan  partai  golkar  akan  memberikan  kesempatan  bagi perempuan sendiri untuk berpartisipasi secara langsung dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang berpihak  pada  perempuan  (keluarga).  Partai  golkar  dapat  membantu  agar  perempuan  dapat dicalonkan  untuk  masuk  dalam  lembaga-lembaga  politik  formal,  sehingga  perempuan  dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan persoalan perempuan.
Upaya pemenangan perempuan dalam partai golkar merupakan pergerakan perempuan yang dilakukan  untuk  dapat  mengantarkan  kader  perempuan  partai  golkar  agar  menjadi  politikus  yang kuat  dan  mampu  mengartikulasikan  kepentingan  rakyat  sekaligus  membangun  iklim  politik  yang lebih diwarnai nilai-nilai feminisme, kesantunan, anti kekerasan.  Adapun aktivitas yang dilakukan meliputi :
• Melaksanakan Diklat orientasi pengkaderan
Diklat  orientasi  pengkaderan  partai  golkar  merupakan  proses  pengkaderan  yang  dilakukan terhadap  calon  kader.  Diklat  ini  memberikan  pendidikan  politik  bagi  perempuan  partai  golkar, sebagai  wadah  membina  anggota  perempuan  agar  memiliki  komitmen  terhadap  ideologi,  cita-cita perjuangan,  dan  bertanggung  jawab  dalam  mengembangkan  partai  golkar,  memiliki  ilmu pengetahuan,  dan  kemampuan  teknis  pengembangan  organisasi,  kepemimpinan,  kemandirian,  dan popularitas.
Pendidikan  politik  kader  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  kader  sebagai  calon pelanjut  kepemimpinan  partai,  yang  lebih  berorientasi  pada  pemantapan  dan  pengembangan program partai, dan lebih bersifat memelihara mekanisme demokrasi yang diklasifikasikan ke dalam tiga jenjang, yakni :
a) Jenjang pertama (bagi kader pemula), pendidikan diarahkan untuk :1). pemahaman   arti berorganisasi, 2). menanamkan loyalitas terhadap organisasi, 3). memantapkan dedikasi.
b) Jenjang kedua (bagi kader madya), pendidikan diarahkan untuk : 1). membuka wawasan berfikir  yang  berdasarkan  ideologi  partai,  2).  menumbuhkan  dinamika  dan  kreativitas dalam pengembangan organisasi, 3). meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi
c) Jenjang ketiga (bagi calon politisi), pendidikan diarahkan untuk : 1). membentuk sumber insani  organisasi  yang  memiliki  kemampuan  konseptual,  2).  membidik  cara  berfikir sistematis dan strategis, 3). membidik agar memiliki kemampuan menganalisis peristiwa politik dan cara mengantisipasinya, 4). membidik berfikir futuristik
Pengkaderan dalam partai golkar memiliki persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap kader, yakni : kecakapan, keuletan, prakarsa, militansi, disiplin, kompetensi (ideologi, politik, kegolkaran, kepemimpinan,  keprofesionalan).  Adapun  ciri-ciri  kader  perempuan  yang  direkrut  adalah  kader yang : loyal terhadap partai, mandiri, siap maju untuk lebih baik, siap melakukan kerja untuk rakyat bukan pribadi, siap berjuang untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Selanjutnya kriteria kader yang  direkrut  oleh  Kesatuan  Perempuan  Partai  Golkar  adalah  :  1).  Paham  tentang  lingkungan golkar,  2).  punya  potensi  dan  mau  bergabung  untuk  memajukan  partai,  3).  keluarganya  memiliki hubungan dengan partai, 4). mau berpolitik.
• Training of Trainer (ToT ) Partai Golkar
Training  ini  termasuk  kegiatan  pelatihan  pengkaderan  tentang  strategi  perempuan  untuk  tampil dalam  pemilihan  umum  dengan  melihat  perjuangan  perempuan  di  beberapa  negara  untuk  berhasil duduk  di  legislatif,  dengan  dukungan  tiga  kemampuan,  yakni  :  kemampuan,  kemauan,  dan kesempatan.
• Diklat Juru Kampanye
Program penyiapan juru kampanye dalam menghadapi pemilu bertujuan untuk menyatukan persepsi tentang  wacana  kebangsaan  dan  arah  kebijakan  partai  yang  harus  diperjuangkan  dan dikomunikasikan  oleh  perempuan  partai  golkar  kepada  masyarakat,  serta  membangun  kesadaran kollektif  akan  misi  khusus  yang  diemban  perempuan  partai  golkar.  Diklat  juga  membekali  kader perempuan  partai  golkar  kemampuan  teknis  komunikasi  massa  dan  hal-hal  penting  lainnya, sehingga  melahirkan  kader  perempuan  yang  berkualitas.  Diklat  juru  kampanye  dilaksanakan  oleh bagian  pemenangan  pemilu,  bagian  ini  yang  berhak  menentukan  sikap,  trik/kiat  apa  yang  harus dibuat  untuk  membantu  seseorang  duduk  menjadi  anggota  dewan,  dan  memiliki  pengaruh  yang sangat  besar  karena tugasnya mengawal sampai  pada teknis tempat pemungutan suara (agar tidak terjadi penyusutan jumlah suara).
Ada  tiga  faktor  yang  menyebabkan  seorang  perempuan  terpilih  menjadi  juru  kampanye  dalam partai  golkar,  yakni  :  1).  Pintar  berbicara/retorika,  2).  Paham/menguasai  apa  yang  dibicarakan (tentang partai golkar), 3). Dorongan partai dan aspek materi.
c.     Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak terkait isu-isu aktual yang mendasar Partai  politik  mempunyai  peranan  yang  penting  bagi  peningkatan  partisipasi  politik perempuan.  Untuk  itu  partai  golkar  dapat  membantu  dan  mendorong  perempuan  mencapai tuntutan/kepentingan  perempuan  untuk  memenuhi  dan  memberikan  solusi  bagi  penyelesaian permasalahan  perempuan  (keluarga),  terutama  berkaitan  dengan  kualitas  hidup  perempuan (kemiskinan,  pendidikan  yang  rendah),  dan  isu-isu  aktual  yang  mendasar,  diantaranya  :  kekerasan dalam rumah tangga, kesetaraan jender, kesehatan reproduksi, pelecehan seksual, masalah gizi. Banyak  kritikan  yang  dilontarkan  kepada  gerakan  perempuan  yang  selama  ini  melakukan perjuangan  yang  sifatnya  sporadik  dan  parsial,    masing-masing  organisasi/kekuatan  melakukan gerakan  sendiri-sendiri  untuk  memperjuangkan  kepentingan  perempuan,  ditambah  lagi  dengan rendahnya keterwakilan perempuan.
Sebagai  bagian  dari  pergerakan  perempuan  maka  Kesatuan  Perempuan  Partai  Golkar melakukan  beberapa  aktivitas  jangka  pendek,  yang  meliputi  :  a).  Santunan  (kelaparan,  sakit, musibah,dll).  b).  Stimulasi,  untuk  masalah-masalah  yang  dapat  dilakukan  sendiri  oleh  perempuan namun  membutuhkan  pancingan/intervensi  dari  luar,  c).  Transformasi,  perubahan  pola  pikir,  sikap hidup,  dan  budaya.  Aktivitas  yang  dilakukan  perempuan  partai  golkar,  meliputi  :  1).  bidang kesehatan  :  peningkatan  pelayanan  kesehatan,  2).  Mengatasi  masalah  kekerasan  terhadap perempuan, baik dalam rumah tangga serta bidang ketenagakerjaan.
Program  perempuan  partai  golkar  yang  berkaitan  dengan  masalah  di  bidang ketenagakerjaan,  meliputi  :  1).  Kegiatan  konsultasi  dan  pendidikan  bagi  calon  tenaga  kerja perempuan  (dalam  dan  luar  negeri)  dari  segi  keterampilan,  hukum  dll,  2).  Kegiatan  peningkatan kemampuan  dan  wawasan  perempuan  yang  berspektif  gender  dan  anti  kekerasan,  3).  Kegiatan konsultasi,  4).  Memfasilitasi  forum-forum  lokal,  nasional  dan  regional  berkaitan  dengan  masalah gender  dan  tenaga  kerja  perempuan,  5).  Kampanye  anti  kekerasan  terhadap  perempuan  melalui media cetak dan elektronik, 6). membentuk lembaga pelayanan
2. Kollektivitas Perempuan Yang Terlembaga dalam Partai Golkar
Untuk berhasil memperjuangkan agenda-agenda dalam pergerakan politik, perempuan harus berada  dalam  pengelompokan  yang  terlembaga,  dengan  dilengkapi  oleh  potensi  dan  dukungan  net working  (jaringan)penghubung)  yang  memainkan  peranan  penting.  Perempuan  partai  golkar menyadari bahwa tuntutan perbaikan dan pembaharuan sistem nasional yang mengharuskan adanya upaya seluruh komponen bangsa untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Sehubungan dengan hal  tersebut  maka  keberadaan  Kesatuan  Perempuan  Partai  Golkar    merupakan  lembaga  yang
dibentuk  untuk  memainkan  peranan  tersebut.  Semenjak  terbentuknya  organisasi  ini  tahun  2002 jumlah  perempuan  dalam  kepengurusan  semakin  meningkat,  dengan  demikian  perempuan  dalam partai golkar dapat memperjuangkan agnda-agenda dalam pergerakan melalui organisasi sayap yang sudah  terlembaga.  KPPG  merupakan  basis  yang  menghimpun  kekuatan  massa  partai  golkar  di bidang  perempuan,  dalam  aktivitasnya  untuk  meningkatkan  pemberdayaan  perempuan.  Prioritas aktivitas  pada  peningkatan  kedudukan  dan  partisipasi  kader  perempuan  partai  golkar  pada  posisi startegis di partai maupun di lembaga-lembaga politik lain.
Untuk  memperkuat  jaringan  pergerakan  perempuan  dalam  partai  golkar  (KPPG)  dilakukan hubungan  kemitraan  dengan  pemerintah  daerah  dan  lembaga-lembaga  yang  memiliki  isu pemberdayaan perempuan,  seperti  :  Kaukus  perempuan.  Kerjasama  yang  terjalin  dalam  bentuk kegiatan  pelatihan-pelatihan  dan  diskusi-diskusi  politik/seminar  (Perempuan  Kader  Organisasi Sosial  Politik: 2007).
Dalam  kegiatan  kesetaraan  gender  maka  Kesatuan  Perempuan  Partai  Golkar  bekerjasama dengan Pusat Data Tentang Informasi Perempuan Riau (PUSDATIN PUANRI) yang membuat data (terpilah)  tentang  perempuan  Riau.  Kegiatan  Pusdatin  Puanri  adalah  memilah  data  tentang perempuan dan laki-laki, yang bertujuan untuk mengetahui jumlah perempuan yang duduk menjadi anggota legislatif dan infomasi tentang  perempuan yang lainnya.
3.  Rasa  Solidaritas  dan  identitas  kolektivitas  yang  dimiliki  oleh  perempuan  dalam  Partai

## Golkar
Rasa solidaritas antara sesama perempuan dan rasa empati terhadap perempuan yang berada pada posisi kelas dua merupakan bangunan dasar yang mengukuhkan pergerakan perempuan dalam partai golkar. Rasa solidaritas dan identitas kollektif tidak dapat tumbuh tanpa adanya upaya keras untuk  menanamkan  dan  memperjuangkannya.  Hal  tersebut  harus  dimulai  dari  keseriusan  untuk membentuk  dan  membesarkan  organisasi,  yang  selanjutnya  diharapkan  tumbuh  berkembang jaringan-jaringan  yang  semakin  mengukuhkan  rasa  solidaritas  dan  identitas  kollektif.  Rasa solidaritas  yang  terbentuk  yakni  rasa  keadilan  dan  kesetaraan  gender  yang  dapat  meningkatkan pemberdayaan  perempuan,  menumbuh  kembangkan  kemajuan  perempuan,  serta  mengangkat potensi yang ada pada perempuan.
Rasa  solidaritas  dan  identitas  kollektif  yang  terbentuk  dalam  agenda  yang  diperjuangkan oleh perempuan partai golkar meliputi :
• Peningkatan  jumlah  perempuan  dan  upaya  menduduki  posisi  strategis  dalam  kepengurusan partai  golkar. Aktivitas  yang  dilakukan  melalui  pendekatan  pembauran  dengan  masyarakat dalam  kegiatan  seminar  pendidikan  politik.  Melalui  pendektan  tersebut  diharapkan terbangun  kebersamaan  yang  pada  akhirnya  membuat  kaum  perempuan  tertarik  atau berminat untuk bergabung dalam partai golkar.
• Upaya pemenangan dalam menghadapi pemilihan umum. Aktivitas  yang  dilakukan melalui orientasi pengkaderan, pelatihan dan diklat juru kampanye.
• Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak terkait isu-isu aktual. Aktivitas ditekankan pada  bidang  kesehatan  dan  perlindungan  perempuan  terhadap  KDRT,  serta  membentuk lembaga perlindungan anak.
4. Kontinuitas Agenda yang dilakukan secara sistematis oleh perempuan dalam Partai

## Golkar
Agenda  yang  diperjuangkan  dalam  pergerakan  perempuan  partai  golkar  adalah  untuk meningkatkan  jumlah  perempuan  dalam  partai  golkar,  perempuan  menempati  posisi  strategis,  dan upaya  pemenangan  dalam  menghadapi  pemilihan  umum,  serta  meningkatkan  kualitas  hidup perempuan  yang  terpinggirkan/terabaikan.  Setiap  agenda  yang  diperjuangkan  tersebut  dilakukan secara kontinuitas karena proses yang berlangsung pada pergerakan perempuan partai golkar adalah agenda  yang  berjangka  panjang,  sehingga  membutuhkan  ketekunan,  dan  lobi-lobi  politik  serta keseriusan menegosiasikan agenda-agenda tersebut. Disamping kecerdikan membangun image dan kenyataan  partai  golkar  sebagai  sebuah  partai  politik  yang  memiliki  kekuatan  dan  jaringan  yang
luas. Kontinuitas agenda dari pergerakan perempuan partai golkar, meliputi :
• Peningkatan  jumlah  perempuan  partai  golkar  dan  upaya  menduduki  posisi  strategis dalam  kepengurusan  partai  golkar  :  upaya  yang  dilakukan  adalah  dengan  bekerjasama dengan kaukus perempuan politik Indonesia Propinsi Riau melalui kegiatan seminar, dan studi  banding  serta  menghadiri  seminar  tentang  pemberdayaan  perempuan  dseperti  di Kota Malang (24 Mei 2008) yang diikuti oleh empat perempuan pengurus partai golkar.
• Pemenangan pemilu : melalui kegiatan orientasi pengkaderan, pelatihan dan pendidikan politik, yang dilakukan secara kontinuitas, begitu juga dengan diklat juru kampanye.
• Peningkatan  kualitas  hidup  perempuan;  yang  meliputi  bidang  kesehatan  dan  kekerasan terhadap perempuan (baik dalam rumah tangga maupun di tempat kerja).

## D. Simpulan :
1. Komposisi jumlah perempuan dalam kepengurusan partai golkar selama tiga periode (1999 –  2004,  2004  –  2009  dan  2010  –  2015)  mengalami  fluktuasi,  periode  2004  –  2009 mengalami peningkatan ( 23,88 %) dan periode 2010 – 2015 mengalami penurunan (12,56 5).
2. Posisi  yang  ditempati  perempuan  dalam  kepengurusan  partai  golkar  selama  tiga  periode tersebut mengalami peningkatan.
3. Gerakan  perempuan  partai  golkar  periode  2004  –  2009  dalam  memperjuangkan kepentingan  perempuan  dilakukan  melalui  Kesatuan  Perempuan  Partai  Golkar,  terdapat dalam program yang tersusun, yakni :
a) agenda  yang  jelas  mengenai  apa  yang  ingin  diperjuangkan  oleh  gerakan perempuan,  yang  meliputi  :  peningkatan  jumlah  perempuan  dan  upaya menduduki  posisi  strategis  dalam  kepengurusan  partai,  upaya  pemenangan pemilu dan peningkatan  kualitas hidup perempuan dan anak terkait dengan isu-isu yang mendasar.
b) kollektifitas    perempuan  yang  terlembaga  dalam  partai  golkar,  melalui pembentukan  organisasi  sayap  perempuan  (KPPG)  sebagai  bagian  dalam struktur  organisasi  yang  secara  vertikal  dalam  mengkaderisasi  anggota perempuan,  sehingga  dapat  memperjuangkan  agenda  dalam  pergerakan politik perempuan secara melembaga.
c) Rasa  solidaritas  dan  identitas  kolektifitas  yang  dimiliki  oleh  perempuan dalam partai golkar, yang terbentuk melalui keadilan dan kesetaraan gender sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan dengan mengangkat potensi  kader perempuan.
d) Kontinuitas agenda yang dilakukan secara sistematis oleh perempuan dalam partai  golkar,  yakni  perjuangan  perempuan  partai  golkar  sebagai  proses yang  berlangsung  secara  terus  menerus,  yang  merupakan  jangka  panjang, membutuhkan  ketekunan  melalui  lobi-lobi  politik  dan  keseriusan menegosiasi    agenda/kepentingan,  membangun  image  yang  baik,  serta perluasan jaringan.

## Daftar Pustaka
Anugrah, Astrid, (2009). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik. Jakarta, Pancuran Alam
Budiardjo, Miriam. (2004). Dasar – Dasar  Ilmu Politik. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Umum.
Gafar, Affan, (2000). Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta. Pustaka  Pelajar Offset.
Hadiz,  Liza.  (2004).  Perempuan  Dalam  Wacana  Politik  Orde  Baru.  Jakarta:  Pustaka  LP3ES Indonesia
Meleong, Lexi J. (2000). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:  Remaja Rosdakarya
Mulia,  Siti  Musdah.  (2008).  Menuju  Kemandirian  Politik  Perempuan  (Upaya  mengakhiri Depolititisasi Perempuan Di Indonesia). Yogyakarta: Kibar Press.
------------------------ dan Anik Farida. (2005). Perempuan dan Politik. Jakarta. PT. Gramedia
Siregar, Alimin.  (2007).  Membangun  Citra  Positif  Kaum  Perempuan Terhadap  Politik.  Pekanbaru. Unri Press
Surbakti, Ramlan. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana
Soetjipto,  Ani  Widyani.  (2005).  Politik  Perempuan  Bukan  Gerhana:  Esai-Esai  Pilihan.  Jakarta: Kompas
Sumber-sumber Lain :
Saleh, Hasanuddin, M. (2007). Gerakan Politik Perempuan Di Indonesia. Jurnal Nakhoda
Seda,  Francisia.  (2002).  Memperkuat  Partisipasi  Politik  Perempuan:  Bukan  Jumlah  Semata.

## International Idea
Wan  Asrida  (2005).  Keterwakilan  Perempuan  dalam  Lembaga  Legislatif  Daerah  Kota Pekanbaru periode 2004 – 2009. Jurnal Demokrasi
Undang - Undang Dasar 1945
Undang Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Undang Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum