## PEMENUHAN  HAK  PELAYANAN  KESEHATAN  BAGI  TAHANAN PEREMPUAN HAMIL

## Akbar Febri Handrian, Mitro Subroto
Teknik pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email: afebrihandrian5@gmail.com , subrotomitro07@gmail.com

## ABSTRAK
Memperoleh  pertanggung  jawaban  terkait  masalah  kesehatan  merupakan Salah  satu  hak  tahanan,  tidak  terkecuali  untuk  tahanan  perempuan  hamil. Penulisan  jurnal    ini  memiliki  maksud  untuk  melihat  dan  menjelaskan bagaimana  implementasi  dari  pemenuhan  hak-hak  tahanan  dibidang pelayanan  kesehatan  pada  Rumah  Tahanan/Rutan  dan  untuk  melihat kendala  atau  masalah  yang  berpengaruh  kepada  pelaksanaan  dan pemenuhan  hak-hak  tahanan  di  bidang  pelayanan  kesehatan  pada  Rumah Tahanan/Rutan  khususnya  bagi  tahanan  perempuan  hamil,  Penulisan  ini dilaksanakan  dengan  metode  penelitian  kualitatif  dimana  informasi  atau sumber-sumber  yang  didapat  bardasarkan  analisis  dari  jurnal-jurnal, Undang-Undang  maupum  artiket  yang  telah  ada.  Pentingnya  pemenuhan hak tahanan perempuan  hamil  untuk  menjamin  ia selama menjalani masa tahanan,  salah satu  faktor penghambat dalam  rangka pengimplementasian hak  kesehatan  tahanan  yakni  kurangnya  sumber  daya  manusia  (SDM) khususnya di bidang kesehatan, maupun sarana atau kebutuhan pendukung lainnya.
Kata Kunci : Tahanan, Perempuan Hamil, Pelayanan Kesehatan, Hak Tahanan

## ABSTRACT
Obtaining accountability related to health problems is one of the rights of prisoners, including pregnant women prisoners. The writing of this journal has  the  intention  to  see  and  explain  how  the  implementation  of  the fulfillment  of  the  rights  of  prisoners  in  the  field  of  health  services  at  the Detention Center / Detention Center and to see the obstacles or problems that affect the implementation and fulfillment of the rights of prisoners in the  field  of  health  services  at  the  Detention  Center  /  Detention  Center. especially for pregnant women prisoners, this writing was carried out using qualitative  research  methods  where  the  information  or  sources  obtained were  based  on  analysis  from  existing  journals,  laws  and  articles.  The importance of fulfilling the rights  of pregnant  women prisoners to  ensure that they are during their detention period, one of the inhibiting factors in the implementation of prisoners' health rights is the lack of human resources (HR), especially in the health sector, as well as other supporting facilities or needs.
Keywords : Prisoners,  Pregnant  Women,  Health  Services,  Prisoners' Rights

## Pendahuluan
Mendapatkan  jaminan  kesehatan  merupakan  salah  satu  hak  yang  diperoleh tahanan saat sedang menjalani masa hukumannya, tidak saja hanya terbatas selama dalam  proses  peradilan  pidananya  tetapi  selama  menjalani  masa  penahanan  hak- hak  tahanan  harus  dipenuhi  sehingga  secara  menyeluruh  tujuan  hukum  dapat dicapai,  hal  itu  berdampak  tumbuhnya  kepercayaan  masyarakat  baik  nasional maupun internasional mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) dan kepada penegakan hukum yang ada. Salah satu hak yang diperoleh Tahanan yang berada didalam PP No 58 Tahun 1999 Pasal 9, yakni mengenai tanggung jawab Perawatan Tahanan, Tahanan  berhak  menerima  perawatan  yang  mencangkup  perawatan  jasmani  dan rohani, dari segi pelayanan kesehatan 1 , selain itu berlandaskan Kepmen Kehakiman RI No.M.02- PK.04.10 Tahun 1990 mengenai metode Pembinaan Tahanan, setiap tahanan  berhak  menerima  pelayanan  kesehatan  yang  memadai,  yang  mana  pada tiap-tiap  Rutan  disediakan  poliklinik  berikut  fasilitasnya  dan  ditempatkan  paling tidak satu orang dokter dan satu orang tenaga kesehatan. Dalam pemenuhan hak- hak tadi masih banyak yang semata-mata sebatas penetapan saja dalam perundang- undangan  namun  pelaksanaannya  masih  jauh  dari  kenyataan.  Selaku  Unit Pelaksanaan  Teknis  (UPT)  pemasyarakatan  dilingkungan  Kemenkumham  RI Rumah  Tahanan  (RUTAN)  dituntut  untuk  dapat  mewujudkan  hak-hak  tersebut. Nyaris  seluruh  Lembaga  Pemasyarakatan  maupun  Rutan  di  Indonesia  saat  ini berlebihnya  daya  tampung  seperti  yang  diterangkan  Dirjen  Pemasyarakatan Kementrian  Hukum  dan  Ham,    kapasitas  Rutan  idealnya  dihuni  misalnya  1000 orang  tapi  terpaksa  dihuni  lebih  dari  itu,  minimnya  kapasitas  Lapas  ketidak lengkapanya  fasilitas,  kurangnya  sipir  menjadi  pemicu  buruknya  pelayanan  hak- hak Tahanan (Kompas, 2014). 2
Guna menggapai tujuan dari sistem pemasyarakatan harus di tunjang sarana prasarana  lainya.  semacam  sarana  fisik,  administrasi  dan  keuangan,  personalia sarana  sarana  pendukung  lainya.  Pemenuhan  kesehatan  pada  dasarnya  mengikat semua aspek kehidupan masyarakat baik fisik maupun mental serta sosial ekonomi, terselenggaranya hak-hak tahanan dalam sistem pemasyarakatan Rumah Tahanan merupakan suatu penerapan dari penegakan hukum yang menjungjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia ,dengan terselenggaranya hak-hak tahanan dalam memperoleh perawatan jasamani dan rohani, pelayanan kesehatan yang layak akan membantu  membuat  suasana  yang  kondisif  dalam  menyelenggarakan  jalannya pembinaan terhadap Tahanan di Rumah Tahanan/Rutan.
Beralaskan  kesamaan  hak  menurut  Pasal  1  ayat  (2)  Permenkes  RI  No  97 Tahun  2014  mengenai  Pelayanan  Kesehatan  Periode  Sebelum  pra  kehamilan, Periode  kehamilan,  Persalinan,  Dan  Periode  setelah  Melahirkan,  Pelaksanaan Pelayanan Kontrasepsi,  juga Pelayanan Kesehatan Seksual. Pelayanan Kesehatan Periode  kehamilan  yaitu  setiap  aktivitas  dan/atau  serangkaian    aktivitas  yang dilaksanakan sejak terjadinya periode konsepsi sampai melahirkan.
1 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
2 http://www.kompasiana.com/Lapas/kelebihanmuatan/8ytturit/ Narapidana. Diakses pada tanggal 15 september 2021
Oleh  karena  itu  Pemerintah  seharusnya  memberikan  perhatian  yang  lebih terhadap  pelayanan  bagi  perempuan  hamil  tersebut  khususnya  bagi  perempuan hamil  yang  sedang  menunaikan  masa  tahanannya.  didalam  Pasal  12  ayat  (1) Permenkes RI No 97 Th 2014 mengenai Pelayanan Kesehatan Periode Sebelum pra kehamilan,  Periode  kehamilan,  Persalinan,  Dan  Periode  setelah  Melahirkan, Pelaksanaan  Pelayanan  Kontrasepsi,  juga  Pelayanan  Kesehatan  Seksual, menjelaskan  bahwasannya  Pelayanan  Kesehatan  periode  kehamilan  bertujuan untuk melengkapi hak setiap perempuan hamil mendapatkan pelayanan kesehatan yang  berkualitas  sehingga  mampu  menjalani  kehamilan  dengan  sehat,  bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. 3
Dari  latarbelakang  yang  telah  dituliskan,  oleh  karenanya  masalah  dalam penulisan jurnal ini yaitu:
1. bagaimana  pemenuhan  hak  pelayanan  kesehatan  bagi  tahanan  perempuan hamil menurut Pasal 12 ayat (3) Permenkes RI No 97 Th 2014
2. apa  kendala  mengenai  pelayanan  antenatal  terpadu  pada  rutan/lapas sebagaimana  dibunyikan  pada  ayat  (3)  yakni  mewujudkan  pelayanan kesehatan  komprehensif  dan  berkualitas,  termasuk  obat-obatan  dan  gizi yang dibutuhkan perempuan hamil dalam masa tahanan.

## Metode Penelitian
Pada penelitian ini memanfaatkan metode penelitian hukum normatif, dengan statue approach/pendekatan perundang-undangan, conseptual
approach/pendekatan konseptual dan comparative approach/pendekatan perbandingan. Untuk menghimpun data yang relevan pada pokok atau kasus yang hendak  dibahas  digunakan  teknik  studi  kepustakaan  yang  mana  berupa  data sekunder maupun data primer.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  berdasarkan  permasalahan  yang  diambil pada latar belakang diatas sebagai berikut  :
1. Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Tahanan/Narapidana
Pelayanan kesehatan yang diperuntukkan
narapidana/tahanan diselenggarakan bedasarkan UU No. 12 Tahun 1995 mengenai pemasyarakatan dan UU No. 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan. selaku unsur dari pelayanan kesehatan yang  berkarakter  instruksi  di  masing-masing  unit  pelayan  teknis  (UPT)  Rutan, setiap tahanan berhak untuk memperoleh layanan kesehatan yang pantas. Layanan ini  diberikan  untuk  narapidana  yang  memerlukan  respon  medis  terikat  dengan keadaan kesehatannya selama di dalam unit pelaksana teknis (UPT) Rutan. Setiap Rutan  setidaknya  menyediakan  poliklinik  berikut  fasilitasnya  dan  menyediakan setidak-tidaknya  satu  orang  dokter  dan  tenaga  kesehatan  lainnya.  Layanan kesehatan ini diberikan untuk seluruh tahanan dalam bentuk pencegahan ataupun
3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual
pengobatan.  Pencegahan  diselenggarakan  untuk  meminimalisir  tersebarnya penyakit di dalam Lapas/Rutan. Supaya program pembinaan yang diberikan dapat berjalan  dengan  optimal,  upaya  untuk  memberikan  kesehatan  bagi  tahanan  yang tengah menderita sakit yakni melalui pengobatan.
UU No 36 Th 2009 mengenai Kesehatan, Pasal 1 angka (11) mengutarakan upaya  kesehatan  merupakan  setiap  aktivitas  atau  serangkaian  aktivitas  yang diselenggarakan  secara  terintregasi,  terpadu  dan  berkelanjutan  demi  memelihara dan meningkatkan harkat kesehatan masyarakat dalam rupa penangkalan penyakit, penyembuhan  penyakit,  pertumbuhan  kesehatan,  dan  pemulihan  kesehatan  bagi pemerintah  dan/atau  masyarakat. 4 Layanan/fasilitas  yang  tersedia  pada  aspek Kesehatan  dan  Perawatan  Narapidana/Tahanan  yang  telah  ditetapkan  dalam Keputusan  direktorat  jendral  (Kepdirjen)  No  :  PAS-14.OT.02.02  Tahun  2014, antara lain yaitu :
a) Layanan Rujukan Lanjutan di Luar Rutan / Lapas
Layanan  Rujukan  Lanjutan  di  Luar  Rutan  /  Lapas  terhadap  tahanan  dan narapidana bersifat  permohonan kala Rutan /  Lapas  tidak mempunyai  SDM atau fasilitas/layanan kesehatan yang terbatas atau tidak memadai maka dari itu kepala UPT  Lapas/Rutan  menyarankan  ke  kantor  wilayah  (kanwil)  yang  setelah  itu diteruskan  ke  Ditjen  Pemasyarakatan  dengan  memenuhi  persyaratan  sebagai berikut:1.  Surat  permintaan  dari  yang  berkepentingan  dengan  dipenuhi  surat pernyataan dapat membiayai dan tidak bakal melarikan diri. 2. Surat pertimbangan dokter di Rutan / Lapas. 3. Rekam medis yang berkepentingan dari Rutan / Lapas. 4. Surat penyerta dari kantor wilayah (KANWIL).
b) Layanan Permintaan Rekomendasi Medis
Bilamana didalam Rutan / Lapas belum ada fasilitas/layanan perawatan yang dibutuhkan, Tahanan / Narapidana di Rutan / Lapas dapat memohon pertimbangan medis. Dalam hal memohon pertimbangan medis diperlukan surat permohonan dari Kepala Rutan / Lapas ke kantor wilayah dan dilanjutkan ke Dirjen Pemasyarakatan. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan tahanan dan narapidana dengan memenuhi persyaratan  seperti  berikut  :1.  Surat  permintaan  dari  yang  berkaitan  dengan dipenuhi surat pernyataan dapat membiayai dan tidak bakal melarikan diri 2. Surat pertimbangan  Dokter  di  Lapas/Rutan.  3.  Rekam  medis  yang  berkaitan  dari Lapas/Rutan. 4. Surat penyerta yang diberikan oleh Kepala Rutan / Lapas. 5. Surat penyerta dari Kantor Wilayah.
Dalam  perkara  pemidanaan,  setiap  orang  yang  telah  dinyatakan  bersalah wajib  untuk  menerima  hukuman,  tidak  terkecuali  seorang  perempuan  hamil. Persyaratan dan prosedur penyelenggaraan wewenang, tanggung jawab, dan tugas perawatan  tahanan  telah  dituangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  nomor  58 tahun  1999.  Didalam  Pasal  21  ayat  (1)  tiap-tiap  tahanan  berhak  mndapatkan pelayanan kesehatan yang proporsional. dalam ayat (2) pada tiap-tiap Rutan/Lapas maupun  Cabang  Rutan/Lapas  diposisikan  sekurang-kurangnya  satu  dokter  dan tenaga  kesehatan  lainnya  serta  disediakannya  poliklinik  beserta  fasilitasnya.
4 Undang-Undang 36 Tahun 2009 perihal Kesehatan.
Sementara  itu  yang  terdapat  pada  ayat  (3)  Dalam  halnya  Rutan/Lapas  maupun Cabang  Rutan/Lapas  belum  ada  tenaga  kesehatan  maupun  tenaga  dokter,  maka pelayanan kesehatan dapat meminta bantuan kepada rumah sakit atau Puskesmas terdekat.
Selanjutnya yakni Pasal 22 ayat (1) pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh dokter  Rutan/Lapas  maupun  Cabang  Rutan/Lapas.  ayat  (2)  dalam  halnya  dokter sebagaimana  yang  dinyatakan  ayat  (1)  berhalangan/tidak  ada,  maka  dapat dilaksanakan  oleh  tenaga  kesehatan  lainnya  untuk  pelayanan  kesehatan  tertentu. Lalu  Pasal  23  ayat  (1)  pemeriksaan  kesehatan  diselenggarakan  paling  sedikit setidaknya 1x (satu kali) dalam 1 (satu) bulan dan dituliskan dalam kartu kesehatan. didalam  ayat  (2)  menyatakan  dalam  hal  adanya  keluhan  berkenaan  dengan kesehatan,  maka  tenaga  kesehatan  atau  dokter  Rutan/Lapas  maupun  Cabang Rutan/Lapas wajib melakukan pemeriksaan terhadap tahanan tersebut. dalam ayat (3) perihal hasil dari pengecekan kesehatan bilamana ditemukan penyakit menular atau yang membahayakan sesudah dilakukan pemeriksaan atau yang sebagaimana tertera  pada  ayat  (1)  serta  ayat  (2),  maka  tahanan  tersebut  wajib  mendapatkan perawatan  secara  khusus.  ayat  (4)  perawatan  secara  khusus  sebagaimana  yang dijelaskan  dalam  ayat  3  dilakukan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan (PERPU) yang berlaku.
Pasal 24 ayat (1) dalam hal tahanan yang sakit membutuhkan perawatan lebih lanjut, oleh karena itu tenaga kesehatan atau dokter Rutan/Lapas maupun Cabang Rutan/Lapas  menganjurkan  kepada  Kepala  Rutan/Lapas  maupun  Cabang Rutan/Lapas supaya pelayanan kesehatan dilaksanakan di rumah sakit (RS) yang berada  di  luar  Rutan/Lapas  maupun  Cabang  Rutan/Lapas.  ayat  (2)  Pelayanan kesehatan  di  rumah  sakit  (RS)  seperti  sebagaimana  tertera  pada  ayat  (1)  wajid mendapatkan persetujuan/izin dari lembaga yang menahan dan kepala Rutan/Lapas maupun  Cabang  Rutan/Lapas.  ayat  (3)  Dalam  halnya  situsai  urgen,  Kepala Rutan/Lapas maupun Cabang Rutan/Lapas boleh memindahkan tahanan yang sakit ke  rumah  sakit  (RS)  tanpa  meminta  persetujuan  lembaga  yang  menahan  terlebih dahulu. ayat (4) Dalam kurun durasi satu hari atau 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat  jam),  petugas  pemasyarakatan  menginformasikan  pengiriman  tahanan selayaknya yang dimaksud dalam ayat (3) kepada instansi yang menahan. ayat (5) Tahanan selayaknya sebagaimana tertera pada ayat (2) yang dirawat dan dibawa ke rumah  sakit  (RS)  wajib  diawasi/dikawal  oleh  petugas  dari  kepolisian.  ayat  (6) anggaran  perawatan  kesehatan  selama  di  rumah  sakit  (RS)  dibebankan  kepada negara. Pasal 25 ayat (1) Dalam halnya diperoleh tahanan  yang meninggal dunia disebabkan sakit, maka Kepala Rutan/Lapas maupun Cabang Rutan/Lapas secepat mungkin  menginformasikan  kepada  pejabat  instansi  yang  menahan  dan  keluarga tahanan yang meninggal, setelah itu meminta kepada dokter terkait surat keterangan kematian serta membuatkan berita acara kematiannya. ayat (2) Apabila penyebab dari  kematian/meninggalnya  tidak  lazim,  maka  Kepala  Rutan/Lapas  maupun Cabang  Rutan/Lapas  secepat  mungkin  melapor  kepada  pihak  kepolisis  setempat untuk  penyelidikan  dan  penyelesaian  visum  et  repertum  dari  dokter  yang
berwenang  dan  menginformasikan  kepada  pejabat  instansi  terkait  yang  menahan serta keluarga dari tahanan yang meninggal tersebut. 5
Standard  Minimum  Rules  (SMR)  Romawi  II  Pasal  22  ayat  (1),  (2),  (3) Perawatan kesehatan (Medical services), menyatakan sebagai berikut : ayat (1) Di setiap institusi harus selalu ada layanan dari setidaknya seorang dokter umum yang harus  memiliki  pengetahuan  tentang  penyakit  jiwa.  Departemen  kesehatan  harus terstruktur  dalam  kontak  dekat  dengan  layanan  kesehatan  masyarakat  dari masyarakat  atau  Negara.  Di  bagian  kesehatan,  juga  harus  ada  bagian  yang menentukan diagnosis penyakit mental dan pengobatannya secara sederhana. ayat (2)  Orang  sakit  yang  dipenjara,  yang  membutuhkan  perawatan  ahli,  harus dipindahkan ke institusi khusus atau rumah sakit Jika ada kamar di institusi sebagai rumah sakit, itu harus peralatan, perlengkapan dan perbekalan obat sesuai dengan kebutuhan akan layanan kesehatan dan perawatan orang-orang yang dipenjarakan yang sakit dan harus ada staf profesional kesehatan yang cakap. ayat (3) Pelayanan dokter gigi harus selalu tersedia bagi semua orang diLapas. 6
Didasari  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan  prosedur  pelayanan kesehatan maka diperlukan adanya standar pelayanan selayaknya Permen PAN & RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Demikian berdasarkan Permenpan  RB,  maka  pada  tahun  2014  aturan  mengenai  standar  pelayanan kesehatan  pemasyarakatan  melalui  Kepdirjenpas  Kemenkumham  RI  No  PAS- 14.OT.02.02  Tahun  2014  direvisi  melalui  Kepdirjenpas  No  PAS-32.PK.07.01 Tahun  2016  mengenai  Pelayanan  Dasar  Perawatan  Kesehatan.  Filosofi  dari keputusan  di  atas,  sebagaimana  bagian  menimbang  bahwa  a.  akuntabilitas  dari kinerja  organisasi  diperlukan  dalam  rangka  mewujudkan  pertanggung  jawaban yang  transparan,  akuntabel  dan  dapat  diukur  atas  keberhasilan  /  kegagalan pelaksanaan  program  dan  kegiatan;  b.  bahwa  untuk  menyeragamkan  mekanisme pelaksanaan  Pelayanan  Dasar  Perawatan  Kesehatan  di  Rutan,  Lapas,  LPKA  dan LPAS  maupun  Bapas.  Dalam  pelayanan  dasar  perawatan  kesehatan  terdapat  4 (empat) poin pelayanan dasar perawatan kesehatan, yakni:
1) Pelayanan  Kesehatan  Promotif  yaitu  tindak  lanjut  dan/atau  rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mementingkan kegiatan promosi kesehatan
2) Pelayanan  Kesehatan  Preventif  yaitu  upaya  pencegahan  terhadap masalah/penyakit kesehatan
3) Pelayanan kesehatan kuratif  yaitu  kegiatan dan/atau serangkaian tindakan pengobatan  yang  diperuntukkan  untuk  pemulihan  penyakit,  pengurangan penderitaan  karena  penyakit,  pengobatan  penyakit,  atau  pengobatan disabilitas sehingga kualitas pasien dapat dipertahankan seoptimal mungkin
5 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 1999, perihal Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
6 Ahmad Sanusi, "Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara", JIKH, Vol. 10, No. 1, Maret 2016
4) Pelayanan  Kesehatan  Rehabilitatif  yaitu  suatu  tindakan  dan/atau serangkaian kegiatan mengembalikan mantan penderita ke masyarakat agar dapat berperan lagi sebagai anggota masyarakat yang berfaedah bagi dirinya dan masyarakat dengan kemampuan terbaiknya. 7
Kepdirjenpas Kemenkumham RI No PAS-32.PK.07.01 Tahun 2016 tentang Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan, tidak lepas dari upaya mempersembahkan pelayanan kesehatan kepada tahanan, narapidana, dan  andikpas  yang terbaik  dan ideal  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Begitupun  aspek  teoritis pelayanan kesehatan. Dalam upaya mempersembahkan perawatan kesehatan yang optimal kepada narapidana, tahanan dan anak di Rutan, Lapas, Bapas, LPKA dan LPAS, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Tahanan dan Narapidana telah menyusun beberapa pedoman antara lain: -  Pedoman  Umum  Pelayanan  Kesehatan  Narapidana,  Tahanan  serta  Anak  Didik Pemasyarakatan  di  Lapas  dan  Rutan;  -  Pedoman  Penyelenggaraan  Sanitasi  dan Kesehatan  Lingkungan  di  Rutan  dan  Lapas;  -  Pedoman  Therapeutic  Community bagi Narapidana dan Tahanan di Lapas dan Rutan; - Pedoman Pelayanan Kesehatan pada  Anak,  Wanita,  Lansia  dan  Sakit  Permanen;  -  Pedoman  Penyelenggaraan Bahan  Makanan;  -  Rencana  Aksi  Nasional  Pengendalian  Tuberkulosis  di  Rutan, Lapas  dan  Bapas;  -  pedoman  Teknis  Pencegahan  dan  penanganan  Infeksi  TB  di Rutan dan Lapas; dan - Panduan layanan komprehensif di Rutan, Lapas dan Bapas berupa IMS dan HIV-AIDS. 8

## a. Hak pelayanan kesehatan perempuan hamil
Di  dalam  Permenkes  RI  No  97  Tahun  2014  sudah  dijelaskan  bahwa terdapat beberapa hak kesehatan bagi perempuan hamil salah satunya  yaitu Hak untuk memperoleh Pelayanan antenatal terpadu, diterangkan juga dalam peraturan  menteri  tersebut  bahwa  Pelayanan  antenatal  terpadu  yakni pelayanan  kesehatan  berkualitas  dan  komprehensif  yang  dilaksanakan melalui :
a) pelayanan  dan  konseling  kesehatan  terbilang  nutrisi  dan  stimulasi agar kehamilan berjalan sehat dan janin lahir cerdas dan sehat
b) deteksi awal masalah, penyakit dan komplikasi kehamilan
c) penyediaan persalinan yang aman dan bersih;
d) perancangan  antisipasi  dan  persiapan  awal  untuk  melaksanakan rujukan apabila terjadi penyulit/komplikasi.
e) penatalaksanaan  kejadian  serta  rujukan  cepat  dan  tepat  waktu  bila dibutuhkan. 9
f) Mengikutsertakan  ibu  hamil,  suami  dan  keluarganya  dalam memelihara  kesehatan  dan  gizi  ibu  hamil,  mempersiapkan persalinan dan kesiapsiagaan bila timbul komplikasi.
7 Benny Riyanto, Analisis Terhadap Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan, Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan, Pohon Cahaya, jakarta, 2012
8 Benny Riyanto, Analisis Terhadap Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan, Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan, Pohon Cahaya, jakarta, 2012
9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
Pelayanan  antenatal  terpadu  meliputi  promotif,  preventif,  juga rehabilitatif    dan  kuratif  yang    mencangkup  pelayanan  perempuan    hamil yang    menderita    kekerasan  semasa  kehamilan,  gizi,  KIA,  pengendalian penyakit  tidak  menular  (hipertensi,  diabetes    mellitus),  penyakit  menular (malaria,  imunisasi,    TB,    HIV/AIDS,  penyakit  menular  seksual),  serta program  spesifik  lainnya  sesuai  dengan  kebutuhan.  Selain  itu  juga mendapatkan obat dan logistik kesehatan yang bermutu.
Dalam  menjalankan  pengecekan  antenatal,  tenaga  kesehatan  wajib mempersembahkan  pelayanan  yang  bertaraf  sesuai    standar.  Pelayanan antenatal    terpadu    disampaikan  oleh    dokter  yang  merupakan  tenaga berkompeten, bidan maupun perawat terlatih,  sesuai  dengan ketetapan yang legal. Pelayanan antenatal terpadu menurut Permenkes RI No 97 Tahun 2014 terdiri atas:
1. Anamnesa
2. Pemeriksaan
3. Penanganan dan Tindak Lanjut kasus.
4. Pencatatan hasil pemeriksaan antenatal terpadu.
5. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang efektif. 10

## 2. Kendala Mengenai Pelayanan Antenatal Terpadu Pada Rutan/Lapas
Terdapat beberapa kendala dalam pengimplementasian pelayanan kesehatan bagi  perempuan  hamil  didalam  Rutan  ataupu  Lapas  khususnya  untuk  pelayanan antenatal  salah  satu  contohnya  yakni  masih  minimnya  tenaga  kesehatan  yang memiliki  kompetensi  dan  juga  keterbatasan  alat  kedokteran  dalam  melayani kebutuhan kesehatan perempuan hamil didalam Rutan maupun lapas. Tidak semua Rutan maupun Lapas memilikinya, oleh sebeb itu apabila tahanan perempuan hamil membutuhkan penanagan yang serius dan tidak terdapat didalam rutan/lapas maka akan dirujuk kerumah sakit dengan pengawasan serta pengawalan dari petugas.
Selain itu juga  pada obat-obatan dan  gizi  yang ada pada rutan/lapas belum memadai  oleh  sebab  itu  dapat  diselenggarakan  dengan  cara  kolaborasi  dengan instansi terkait. Berdasarkan sumber informasi dinas kesehatan bidang pelayanan kesehatan  masyarakat,  mengatakan  bantuan  obat-obatan  dapat  diberikan  dengan cara mengajukan usulan dan inventaris daftar obat yang dibutuhkan, selain itu agar lebih kuat dasar hukum koordinasi di atas, perlu dilakukan suatu Memorandum of Understanding  (MoU). 11 Upaya  yang  harus  dilakukan  dalam  rangka  peningkatan pelayanan  kesehatan  adalah  memperkuat  koordinasi  dengan  instansi  terkait (stakeholders)  melalui  Surat  Keputusan  Bersama  Menkumham,  Menkes,  dan Mendagri.  Ini  dilakukan  untuk  lebih  mempermudah  kerjasama  antara  poliklinik Lapas dan Rutan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Selanjutnya yang lebih penting adalah mempercepat pengusulan perizinan poliklinik.
Selain  itu  juga  tata  cara  atau  prosedur  perawatan  dan  pembinaan  terhadap tahanan  ataupun  narapidana  dapat  bekerja  sama  dengan  instansi  terkait  lainnya
10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
11 Benny Riyanto, Analisis Terhadap Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan, Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan, Pohon Cahaya, jakarta, 2012
seperti  yang  telah  ada  dalam  PP  No  57  Tahun  1999  mengenai  Kerja  Sama Penyelenggaraan  Pembinaa  Dan  Pembimbingan  kepada  warga  binaan pemasyarakatan (WBP), sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Pasal 1 ini yang dimaksud  dengan:  ayat  (1)  Kerja  sama  merupakan  suatu  aktivitas  yang dilangsungkan oleh Menteri dengan instansi terkait, badan-badan kemasyarakatan atau  perorangan  dalam  skema  pembimbingan  dan  atau  pembinaan  atas  Warga Binaan  Pemasyarakatan  (WBP),  yang  dimana  kegiatannya  seiringan  dangan penyelenggaraan  sistem  pemasyarakatan.  Setelahnya  ayat  (2)  Pembinaan merupakan  aktivitas  untuk  menaikkan  kualitas  ketaqwaan  terhadap  Tuhan  Yang Maha  Esa,  intelektual,  sikap  dan  perilaku,  profesional,  kesehatan  jasmani  serta rohani  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan.  Dimana  bahwa  tiap-tiap Rumah Tahanan (Rutan) harus memenuhi kebutuhan ibu hamil sesuai yang tertera pada Permenkes RI No 97 Tahun 2014 mesikpun mereka sedang menjalani masa tahanannya  karena  itu  menjadi  hak  dari  tahanan  untuk  mendapatkan  pelayanan kesehatan  tidak  terkecuali  kepada  kelompok  rentan  khususnya  bagi  tahanan perempuan  hamil.  Dengan  menyediakan  pelayanan  kesehatan  yang  proposional seperti  pelayanan  antenatal  tahanan  perempuan  hamil  pun  dapat  menjalani  masa tahanannya dengan nyaman tanpa perlu khawatir meskipun sedang dalam menjalani masa kehamilan.
Perempuan hamil mempunyai hak untuk diperlakukan seimbang di hadapan hukum dan juga diakui sebagai subyek hukum. Dampak dari melakukan perbuatan pidana, perempuan hamil tetap wajib menempuh setiap proses hukum yang berlaku, termasuk ditempatkan pada Rutan/rumah tahanan negara pada saat proses peradilan maupun  di  lembaga  pemasyarakatan  apabila  sudah  divonis  bersalah  oleh  hakim. Namun  dalam  menempuh  hukuman  di  Rutan/rumah  tahanan  negara  maupun lembaga  pemasyarakatan,  tahanan  maupun  narapidana  perempuan  hamil  tetap memiliki  hak-hak  pelayanan  kesehatan  khusus  dikarenakan  tahanan/narapidana perempuan hamil  mempunyai kriteria pelayanan  kesehatan  yang berbeda  dengan tahanan/narapidana pada umumnya.
Pelanayan  kesehatan  di  dalam  rutan/lapas  harus  menyiapkan  pelayanan antenatal terpadu untuk dapat memenuhi hak perempuan hamil  yang tertera pada Permenkes  RI  No  97  Tahun  2014,  belum  semua  rutan/lapas  memenuhi  fungsi tersebut.  Agar  pelayanan  antenatal  dapat  diselenggarakan  dengan  semestinya perlunya  peningkatan  sarana  dan  prasarana  didalam  rutan/lapas,  serta  dukungan dari  unsur-unsur  terkait  untuk  ikut  serta  dalam  pemenuhan  hak  kesehatan  bagi kelompok rentan khususnya bagi perempuan hamil didalam rutan maupun lapas.

## Penutup
Dari tiap-tiap permasalahan diatas dapat diberi kesimpulansebagai berikut:
1. Pemenuhan  hak-hak  dasar  tahanan  khususnya  bagi  tahanan  perempuan hamil  terhadap  pelayanan  kesehatan  di  Rutan  masih  perlu  diperhatikan kembali  dari  sarana  dan  prasarana  pelayanan  kesehatan,  maupun anggaran yang tersedia bagi pelayanan kesehatan. Perempuan hamil yang tengah  menempuh  masa  tahananya  perlu  perhatian  yang  lebih, dikarenakan  perempuan  termasuk  dalam  kelompok  rentan  terlebih
perempuan yang sedang menjalani masa kehamilan, berhubungan dengan hak  perempuan  hamil,  tahanan  maupun  narapidana  perempuan  hamil mempunyai  hak-hak  lain  yang  harus  disiapkan  oleh  rumah  tahanan maupun  lembaga  pemasyarakatan.  Rumah  tahanan/Rutan  dan  lembaga pemasyarakatan/Lapas harus mempersiapkan pelayanan antenatal terpadu untuk menjamin kesehatan ibu maupun janin yang sedang dikandungnya.
Yang mana dimaksud dalam Permenkes RI No 97 Tahun 2014.
2. Upaya untuk menangani kendala mengenai pelayanan antenatal terpadu pada rutan/lapas yaitu melalui cara Peningkatan Pemenuhan Hak tahanan atas  Pelayanan  Kesehatan  khusunya  bagi  tahanan  perempuan  hamil  di Rutan  baik  secara  internal  maupun  eksternal  berupa  sosialisasi, memperjuangkan  anggaran  melalui  legislatif,  dan  melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Kesehatan  dan  Makanan,  obat-obatan,  dan  fasilitas  pendukung  lainnya yang layak bagi tahanan perempuan hamil.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Benny Riyanto, Analisis Terhadap Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan, Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan, Pohon Cahaya, jakarta, 2012

## B. Artikel Jurnal
Ahmad Sanusi,  "Aspek  Layanan Kesehatan Bagi Warga  Binaan Pemasyarakatan Dan  Tahanan  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Dan  Rumah  Tahanan  Negara", JIKH, Vol. 10, No. 1, Maret 2016

## C. Internet
Kompas (2014). Lapas Over Kapasitas
http://www.kompasiana.com/Lapas/kelebihanmuatan/8ytturit/  Narapidana.
Diakses pada tanggal 15 september 2021

## D. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang 36 Tahun 2009 perihal Kesehatan. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 perihal pemasyarakatan Peraturan  Pemerintah  No  58  Tahun  1999,  perihal  Syarat  Dan  Tata  Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.  02-PK.04.10  TAHUN  1990  perihal  Pola  Pembinaan  Narapidana  dan Tahanan.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  97  Tahun  2014  perihal Pelayanan  Kesehatan  Masa  Sebelum  Hamil,  Masa  Hamil,  Persalinan,  Dan Masa  Sesudah  Melahirkan,  Penyelenggaraan  Pelayanan  Kontrasepsi,  Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.
Peraturan  Menteri  PAN  &  RB  No  15  Tahun  2014  perihal  Pedoman  Standar Pelayanan