## Selective Isolationism Grand Strategy: United States Foreign Policy During Trump Administration
Grand Strategy Isolasionisme Selektif: Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era Trump

## Agastya Wardhana & Vinsensio M. A. Dugis Universitas Airlangga

## ABSTRAK
Tulisan ini membahas mengenai pola kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump melalui analisis Grand Strategy di tengah kondisi turunnya hegemoni AS. Penuruan hegemoni sesungguhnya telah dialami AS semenjak periode kepemimpinan Presiden Barrack Obama. Berbeda dengan pendahulunya, penulis berargumen bahwa, Presiden Trump merespons situasi penurunan hegemoni AS dengan Grand Strategy kebijakan luar negeri yang berpola Isolasionisme Selektif, yang memiliki dua indikasi utama yaitu adanya definisi kepentingan nasional yang sempit dan pengurangan komitmen internasional.
Kata Kunci: Donald Trump, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat, Isolasionisme Selektif, Komitmen Internasional, Kepentingan Nasional.
This paper discusses the pattern of United States (US) foreign policy under the leadership of President Donald Trump foreign policy through the lens of Grand Strategy in the midst of the decline in US hegemony. The decline in hegemony has actually been experienced by the US since the leadership period of President Barrack Obama. In contrast to his predecessor, however, author of this paper argue that President Trump responded to the declining of US hegemony with the Grand Strategy of foreign policy which has a pattern of Selective Isolationism with two main indications, namely the existence of a narrow definition of national interest as well as a reduction in international commitment.
Keywords: Donald Trump, American Foreign Policy, Selective Isolationism, International commitment, National Interest.
Tulisan ini membahas mengenai pola kebijakan luar negeri Donald Trump melalui analisis Grand Strategy di tengah kondisi turunnya hegemoni Amerika Serikat (AS). Diskursus mengenai naik turunnya hegemoni AS adalah salah satu pembahasan dalam kajian ekonomi politik internasional. Tulisan ini merupakan bagian dalam diskursus tersebut melalui telaah hegemoni AS di era Donald Trump. Hegemoni dalam pemaknaan ekonomi politik internasional yang paling sederhana bermakna bahwa suatu negara memiliki kapabilitas dan kemampuan untuk menyediakan barang publik; keamanan dan keterbukaan pasar (Gilpin 1983). Proposisi ini kemudian oleh banyak peneliti digunakan untuk menganalisis kemunculan AS sebagai hegemoni paska Perang Dunia II karena terpenuhinya kedua syarat tersebut. Terbentuknya tatanan internasional melalui PBB, Bank Dunia, IMF dan GATT/WTO menunjukkan kemampuan AS sementara komitmen dalam pemberian bantuan internasional melalui Marshall Plan menunjukkan kemauannya untuk menjadi hegemoni. Kenyataan ini lantas memberikan sinyal kepada negara-negara di dunia bahwa era paska Perang Dunia II merupakan era kejayaan AS atau Pax Americana.
Selain melalui kemampuan dan kemauan, terdapat indikator lain yang digunakan untuk menunjukkan status hegemoni suatu negara, yaitu pola kepemimpinan (Solingen 1998) dan bentuk tatanan yang dibangun (Lake 2009). Pola kepemimpinan menurut Solingen dibagi menjadi dua yaitu yang bercorak internasionalis dan isolasionis. Sementara bentuk tatanan menurut Lake dalam konteks hegemoni maka yang terbentuk adalah sebuah hierarki kekuatan. Hierarki ini merupakan hasil dari pola interaksi yang dibangun oleh negara hegemon yang kemudian diikuti oleh negara-negara yang sepaham. Dalam konteks AS, kedua indikator yang menunjukkan hegemoni tersebut jelas terlihat setidaknya dalam dua periode keemasan Pax Americana yaitu pada era Perang Dingin dan paska Perang Dingin lalu indikasi tersebut mulai berkurang dalam kepemimpinan Bush dan Obama.
Pada era Perang Dingin, AS berada pada periode yang oleh Gilpin disebut sebagai great power wars. Kemunculan Uni Soviet sebagai negara revisionis yang berusaha untuk mengubah status quo memberikan konfirmasi AS sebagai hegemoni pada era tersebut. Pemerintahan AS era Perang Dingin berfokus untuk mengembangkan aliansi dan mewujudkan perdagangan bebas yang menjadi ciri khas hegemoni AS. Pembentukan NATO dan pakta pertahanan lain yang serupa di dunia menggarisbawahi peran penting aliansi bagi kepemimpinan AS. Pada era ini juga keberadaan militer menjadi ujung tombak hegemoni AS. Diplomasi yang dijalankan melalui kebijakan luar negeri AS lebih bertujuan menjaga agar Uni Soviet tidak berhasil menggulingkan status quo sehingga posisi keunggulan yang dimiliki AS dapat terjaga.
Paska Perang Dingin, era puncak kejayaan AS terjadi karena runtuhnya Uni Soviet membuat hanya ada satu negara adidaya di dunia. Francis Fukuyama bahkan mengatakan bahwa era ini sebagai era akhir sejarah umat manusia karena kapitalisme dan demokrasi yang disebar oleh AS telah menjadi kenyataan yang mutlak dan tidak terbantahkan. Selain itu, dalam era ini hegemoni AS tidak memiliki pesaing atau negara yang berusaha untuk menantang dominasinya. Oleh karena itu kebijakan luar negeri AS pada era ini berdasar pada doktrin engagement dan democratic enlargement. George Bush Sr dan Bill Clinton mendorong keterlibatan AS yang lebih di berbagai wialyah dunia utamanya melalui persebaran demokrasi dan peningkatan kekuatan militer melalui aliansi. Fenomena ini berbeda dengan konteks Perang Dingin yang semangatnya adalah untuk menghambat pengaruh Soviet. Pada era ini semangat keterlibatan AS lebih merepresentasikan asumsi Gilpin untuk memberikan public
goods bagi masyarakat dunia.
Memasuki awal tahun 2000, perubahan besar terjadi dalam dinamika hegemoni AS paska kejadian 9/11. Serangan terhadap World Trade Center memberikan sinyal negatif bagi kepemimpinan AS. Hal ini membuat legitimasi yang terbangun sejak Perang Dunia II menjadi tercoreng. Aksi serangan oleh teroris Al-Qaeda membuat pemerintahan Bush pada waktu itu mengambil respon tegas dengan menginisiasi War on Terror. Melalui kerangka ini AS melakukan invasi ke negara-negara sarang teroris seperti Iraq dan Afghanistan. Invasi ini sesungguhnya memiliki implikasi yang berujung pada efek bola salju yang lama kelamaan mengikis kepercayaan dunia terhadap AS. Selain itu, Bush dalam doktrin politik luar negerinya juga menegaskan pentingnya kerjasama AS dalam konteks melawan teroris bahkan hingga melabeli negara yang tidak bekerjasama dengan AS sebagai pendukung teroris. Dikotomi ini semakin memperparah degradasi legitimasi yang sudah terjadi pada era kepemimpinan Bush. Namun, meskipun legitimasinya berkurang, secara de facto AS di era ini masih memegang keunggulan baik secara ekonomi politik maupun militer sehingga kapabilitasnya masih memenuhi syarat sebagai hegemoni. Selain itu, dalam era ini belum muncul kekuatan revisionis yang mampu untuk menantang hegemoni AS.
Memasuki era kepemimpinan Obama, AS berada pada kondisi paska krisis ekonomi 2008 yang mengguncang ekonomi dunia. Oleh karena itu Obama dihadapkan pada ketidakstabilan ekonomi sehingga orientasi luar negeri AS cenderung untuk memperbaiki dan memitigasi ekses global dari krisis tersebut. Selain itu Obama juga dihadapkan pada kemunculan kekuatan revisionis baru dalam bentuk meningkatnya pengaruh Cina di Asia. Kedua kondisi ini lantas membuat menurunnya hegemoni AS semakin jelas terlihat. Konteks ini berbeda dengan era Bush ketika kemampuan AS masih unggul. Pada era Obama keunggulan ini mulai dikejar oleh Cina sehingga mulai muncul tensi antar kedua kekuatan utama dalam sistem internasional. Obama kemudian merespon dengan mengeluarkan kebijakan Pivot to Asia yang mendorong semakin tingginya keterlibatan Amerika di Asia-Pasifik. Hal ini jelas dilakukan untuk meredam pengaruh Cina di kawasan (Barfield 2016; Bentley & Holland 2014).
Paska Obama, AS dihadapakan pada dunia yang semakin dinamis. Kemunculan Cina, krisis ekonomi yang berkepanjangan, peristiwa Arab Spring, hingga isu nuklir Korea Utara menjadi salah satu dari deretan panjang permasalahan yang harus direspon oleh AS dalam konteksnya untuk tetap relevan sebagai hegemoni. Namun, yang terjadi paska Obama justru semakin memperparah dan membuat sulit status hegemoni AS. Donald Trump yang terpilih sebagai presiden menganggap bahwa sudah saatnya AS berfokus untuk mengatasi permasalahan domestiknya. Ia mengeluarkan slogan “America First” dan “Make America Great Again”. Dalam retorikanya slogan tersebut justru kontradiktif dengan status Amerika sebagai hegemoni. Dalam prakteknya, Trump justru semakin liar dalam bertindak. Ia mengatakan akan memberlakukan hambatan tarif bagi barang yang masuk ke Amerika, membatalkan TPP, menegosiasi NAFTA, hingga yang paling ekstrem menyatakan bahwa NATO sudah tidak relevan lagi dan membuat negara-negara aliansi AS harus membayar untuk mendapatkan perlindungan dari AS.
Kenyataan yang terjadi pada era Trump ini menarik untuk dianalisis karena dalam sejarah panjang politik luar negeri AS terdapat beberapa norma dan nilai yang diterapkan oleh para pemimpinnya mulai dari realisme, idealisme, konservatif, liberal internasional hingga isolasionis. Namun, Donald Trump justru tidak menganut nilai

## United States Foreign Policy During Trump Administration
tersebut dan justru bertindak diluar norma dan nilai tersebut. Oleh karena itu tulisan ini berusaha mengungkap bagaimana pola kebijakan luar negeri AS di Era Trump utamanya di tengah kondisi turunnya hegemoni AS.

## Penurunan Hegemoni dan Grand Strategy AS
Robert Gilpin mengatakan bahwa hegemoni merupakan negara yang memiliki kapabilitas dan kemauan untuk menyediakan barang publik (Gilpin, 1983). Dalam tingkat  sistem,  argumentasi  bermakna  bahwa  sistem  yang  anarki  dan  konfliktual membutuhkan penyedia barang publik berupa keamanan dan kemudahan ekonomi. Negara yang mengisi kondisi tersebut lantas disebut sebagai hegemoni karena fungsinya yang mampu menciptakan tatanan baru dengan mengubah struktur anarki yang konfliktual tersebut menjadi hierarkis di bawah pola interaksi yang ia bangun (Lake, 1996; Mearsheimer 2001).
Namun, pertanyaan kemudian muncul ketika negara hegemoni tidak mampu dan atau tidak mau untuk terus menyediakan barang publik dalam tatanan yang ia bangun. Hal yang terjadi kemudian menurut Gilpin adalah kemungkinan untuk terjadi perang antar hegemoni yang akan menghasilkan hegemoni baru. Kondisi ini dapat terpenuhi ketika disaat kekuatan hegemoni melemah dan kekuatan revisionis muncul untuk menantang hegemoni tersebut. Namun, kondisi ini hanya dapat terpenuhi ketika kekuatan revisionis sekali lagi memiliki intensi atau keinginan untuk secara langsung menantang dan berusaha menggantikan dominasi status-quo. Jika tidak ada intensi, dan atau kemampuan maka yang terjadi dalam konteks ketidakmampuan hegemoni untuk menjaga tatanan internasionalnya adalah kondisi penurunan hegemoni atau hegemonic decline.
Penurunan hegemoni ini dapat berimplikasi terhadap adanya tekanan sistemik yang lantas membuat negara hegemon untuk merespon dengan beberapa tindakan. Yang pertama menurut Richard Hass (2018) adalah dengan melakukan hegemonic abdication . Abdikasi status hegemoni ini diartikan sebagai aksi sukarela negara hegemoni untuk menyerahkan status hegemoninya. Hal ini dilakukan bukan karena ada tekanan sistemik melainkan oleh upaya secara sadar pengambil kebijakan di tingkat unit yang memilih untuk menyerahkan status tersebut. Opsi kedua yang mungkin di ambil oleh engara hegemoni yang sedang mengalami penurunan adalah retrenchment (Kupchan, 1994; MacDonald, 2018). Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari penurunan status dan secepat mungkin mengelola dampak negatif yang mungkin terjadi dari konsekuensi hegemonic decline . Kupchan menyatakan bahwa dalam kondisi penurunan negara hegemoni memiliki kecenderungan untuk menjadi sangat beriorienteasi kedalam guna berfokus pada upaya perubahan domestik dan rekonstruksi ekonomi. Macdonald kemudian menyempurnakan argumen ini sejalan dengan logika sistem dan unit bahwa negara hegemoni yang sedang turun merespon baik di tingkat domestik maupun di tingkat internasional. Di tingkat domestik yang dilakukan adalah pengurangan anggaran, revitalisasi strukture kekuatan militer, reformasi institusi dan realokasi sumber daya. Sedangkan di tingkat internasional yang dapat dilakukan adalah pemindahan pasukan, redistribusi beban militer, penguatan deterrence, dan manajemen krisis.
Sejalan dengan kerangka di atas maka opsi logis yang dimiliki oleh negara hegemoni yang sedang turun adalah dengan membuat kebijakan luar negeri yang berorientasi ke dalam dan berfokus pada upaya retrenchment. Namun, yang terjadi pada kasus Amerika di bawah berkebalikan dengan proposisi tersebut karena dalam kondisi penurunan yang dialami oleh Amerika presiden Trump justru membuat kebijakan yang tidak sejalan dengan hal tersebut. Dalam konteks Grand Strategy opsi strategis yang sejalan dengan retrenchment adalah offshore balancing, neo-isolasionis atau selective engagement. Offshore  Balancing (Layne, 1997) menyatakan bahwa Amerika harus mengurangi beban aliansinya dan memfokuskan kebijakan luar negerinya di kawasan- kawasan dengan potensi agresor. Dalam konteks ini berarti Amerika seharusnya berfokus di kawasan Asia-Pasifik karena di sana terdapat beberapa potensial agresor seperti Cina dan Rusia. Opsi ini diambil oleh Obama pada era kepemimpinannya dengan  kebijakan  Pivot  to  Asia.  Opsi  kedua  yaitu  neo  isolasionis  (Posen  &  Ross, 1997) mendorong Amerika untuk secara umum menarik keterlibatannya di tingkat internasional dan berfokus pada urusan domestik saja. Argumentasi ini sejalan dengan asumsi Kupchan. Sedangkan yang ketiga adalah selective engagement (Posen & Ross, 1997; Brands, 2018) yaitu strategi ketika AS hanya terlibat dengan negara-negara kunci yang memainkan peran penting dalam interaksi internasional. Berdasarkan uraian tersebut, penulis kemudian berargumen bahwa kebijakan luar negeri era Trump menggabungkan prinsip neo-isolasionis dan selective engagement yang kemudian penulis sebut sebagai selective isolationism.
Selective isolationism ini menggabungkan prinsip-prinsip neo isolasionis dan selective engagement. Neo-isolasionism memandang bahwa internasionalisme merupakan kebijakan yang tidak penting dan cenderung bersifat kontra produktif bagi AS karena ada beban baik ekonomi maupun militer yang harus ditanggung oleh Amerika. Lebih lanjut setidaknya terdapat tiga asumsi utama dari neo-isolationism yaitu yang pertama AS secara fisik aman dari berbagai macam serangan eksternal dikarenakan faktor  geografis  dan  adanya  kapabilitas  nuklir  yang  mampu  menggetarkan  potensi ancaman yang mungkin hadir. Asumsi kedua adalah bahwa komitmen ekonomi AS di luar negeri sangat mungkin dilakukan tanpa adanya dukungan dari kekuatan militer. Yang terakhir adalah bahwa komitmen militer di era damai merupakan hal yang berimplikasi negatif dan justru membahayakan keamanan AS. Sehingga sudah
seharusnya AS mengurangi komitmen militernya di dunia (Posen & Ross, 1997; Art, 2004).
Dalam konteks selective engagement terdapat tiga kebijakan yang menyusunnya (Art, 2004;  Posen  &  Ross,  1997).  Yang  pertama  adalah  adanya  kapabilitas  militer  yang memadai guna memastikan keterlibatan Amerika dilakukan di tempat dan wilayah yang secara strategis mendukung keberlangsungan kepentingan nasionalnya. Dalam konteks ini wialyah tersebut adalah wilayah yang secara umum memberikan agregat keuntungan lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang didapat dari penempatan militer. Beberapa sektor yang logis bagi penempatan militer diantaranya adalah dalam melawan terorisme yang masif, penguatan pertahanan misil, dan upaya untuk mempertahankan keunggulan militer AS. Yang kedua adalah adanya kebijakan politik yang mendukung implementasi strategi ini yaitu kebijakan politik yang mengakomodasi kepentingan Amerika dengan aktor-aktor penting yang sejalan dengan kepentingan nasionalnya. Sedangkan yang terakhir adalah adanya dukungan domestik yang besar untuk menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut. Hal ini berkaitan dengan legitimasi dan dorongan bagi pemerintah untuk menjustifikasi aksinya.
Berdasarkan uraian di atas maka selective-isolationism merupakan Grand Strategy yang bermakna bahwa AS mengurangi keterlibatannya di tingkat internasional bukan untuk berfokus pada fokus domestik melainkan untuk mengubah fokusnya sejalan dengan wilayah strategis yang mendukung tercapainya kepentingan nasionalnya. Hal ini dapat diukur setidaknya melalui dua tahap yang pertama adalah dalam tahap reorientasi kebijakan luar negeri dan tahap kedua yaitu pengurangan komitmen internasional. Reorientasi kebijakan luar negeri di ukur melalui pemetaan prioritas kepentingan nasional dan pemetaan kebijakan luar negeri yang mendukung kepentingan nasional tersebut. Dalam konteks AS reorientasi kepentingan nasional salah satunya dapat terlihat dalam National Security Strategy era Trump secara tekstual dan/atau dalam telaah kebijakan luar negeri AS yang dilakukan oleh Trump. indikator kepentingan nasional ini mampu menunjukkan sesungguhnya bagaimana atau apa fokus kebijakan luar negeri AS di era Trump. Sementara dalam indikator yang kedua yaitu pengurangan komitmen internasional dapat diukur melalui variabel hubungan dengan aliansi dan reorientasi militer. Kedua hal ini berkaitan dengan bagaimana AS mengubah peran aliansinya di era Trump. Salah satu hal yang dapat digunakan untuk membuktikan indikasi ini adalah melalui telaah hubungan Amerika Serikat dengan mitra aliansi tradisionalnya seperti NATO. Sementara dalam konteks reorientasi militer, dapat dibuktikan melalui pemetaan bagaimana militer AS di era Trump dikelola. Kedua hal ini, baik dinamika hubungan aliansi serta reorientasi militer mampu menunjukkan kawasan dan isu strategis yang menjadi fokus Grand Strategy isolasionisme-selektif  Trump.
Berdasarkan kerangka di atas penulis berargumen bahwa hegemoni Amerika sedang berada pada era penurunan, hal ini memiliki konsekuensi Grand Strategy Trump yang mengarah pada pola isolasionisme-selektif . Pola ini ditunjukkan melalui dua indikator yaitu adanya reorientasi kepentingan nasional di tingkat domestik(dari luas ke sempit) serta melalui adanya pengurangan komitmen internasional yang ditunjukkan melalui perubahan hubungan dengan aliansi dan adanya reorientasi militer Amerika di dunia.

## Reorientasi Kepentingan Nasional AS pada Era Donald Trump
Pada era kepemimpinan Donald Trump, kepentingan nasional AS didefinisikan secara sempit. Definisi secara sempit secara prinsip berbeda dengan praktek yang umumnya dilakukan oleh para pendahulunya. Secara garis besar definisi luas dan sempit merujuk pada  tujuan  kepentingan  nasional  tersebut.  Definisi  secara  luas  bermakna  bahwa kepentingan nasional AS di dalamnya juga memuat instrumen kebaikan bersama bagi masyarakat dan perdamaian dunia. Nilai ini merupakan nilai yang seringkali menjadi rujukan definisi kepentingan nasional AS yang berakar pada nilai eksepsionalisme dan mesiansime AS (Walt, 2011; Grevie, 2016; Clarke & Ricketts, 2017). Tidak hanya itu definisi luas kepentingan nasional AS juga berkaitan dengan upaya preservasi dan tata kelola hegemoni AS melalui kerangka liberal internasionalisme. Komitmen terhadap tatanan liberal internasionalisme memuat didalamnya elemen kepentingan nasional yang didefinisikan secara luas oleh AS (Dombowski & Reich, 2017; Ikenberry, 2017; Posen, 2018). Hal ini termasuk dan tidak terbatas pada keterlibatan dalam upaya- upaya memberikan bantuan luar negeri serta mendorong kerjasama internasional guna mewujdukan perdamaian dan pemerataan ekonomi sejalan dengan prinsip liberal internasionalisme, yang seringkali dirujuk sebagai amerikanisasi.
Pada prinsipnya, definisi luas dari kepentingan nasional Amerika Serikat juga memiliki beberapa dimensi seperti yang ditunjukkan oleh dua corak kepentingan nasional pada era  Bush  dan  Obama.  Keduanya  merujuk  pada  definisi  luas  kepentingan  nasional AS hanya saja dalam pencapaiannya terdapat perbedaan instrumen dan cara yang digunakan. Bush membawa keamanan sebagai fokus utama kepentingan nasional AS melalui Global War on Terror (Jervis, 2003). Dalam upayanya menghindarkan AS dan dunia dari bahaya terorisme maka kepentingan nasional yang menjadi mutlak harus dipenuhi adalah membasmi terorisme dari dunia dengan apapun caranya. Kutub konservatis ini masih memenuhi kaidah luas karena cakupan kepentingan nasional mesianisme masih terlihat meskipun implementasinya menjadi cenderung neokonservatif. Berbeda dengan Bush, Obama dalam dua masa pemerintahannya memiliki definisi kepentingan nasional luas yang bersebrangan kutub dengan Bush. Pemerintahan Obama berfokus pada upaya untuk mewujudkan dunia yang lebih baik dengan bertumpu pada pemerataan ekonomi dan kesejahteraan (Obama, 2010; Brzezinski, 2010). Menurutnya, hal ini hanya bisa dicapai melalui keterlibatan AS secara bersama di dunia melalui kerangka kerjasama dan institusi internasional. Kepentingan nasional Obama ini konsisten dengan narasi kepentingan nasional AS paska Perang Dunia II yang merujuk pada preservasi kondisi unggul AS di dunia dan pada prinsip liberal internasionalisme yang menjadi corak tatanan hegemoni AS.
Berbeda dengan Bush dan Obama, Presiden Trump dalam mendifinisikan kepentingan nasional dan mengusahakan kebijakan luar negerinya memilih untuk menggunakan definisi sempit dari kepentingan nasional. Hal ini sesungguhnya bukanlah hal yang luar  biasa  karena  sesungguhnya  banyak  negara  yang  mendefinisikan  kepentingan nasionalnya secara sempit. Langkah ini dilakukan karena memang sebagai negara yang memiliki keterbatasan sumber daya, terdapat pula keterbatasan kepentingan nasional yang dapat diusahakan (Waltz, 1979). Sehingga sesungguhnya logis bagi negara untuk mendefinisikan kepentingan nasionalnya secara sempit. Yang membuat Donald Trump berbeda adalah fakta bahwa sebagai negara yang memiliki posisi unggul, sumber daya yang memadai serta adanya citra hegemoni, kepentingan nasional yang didefinisikan secara sempit dapat mengurangi keunggulan AS tersebut. Namun,  meskipun  begitu  beberapa  ahli  menyatakan  bahwa  sesungguhnya  definisi
secara sempit ini adalah langkah yang perlu dilakukan oleh AS guna memitigasi dan mengelola turunnya hegemoni (Walt & Mearsheimer 2016; Schweller, 2017). Terlepas dari perdebatan megnenai baik dan buruk serta layak dan tidak layak satu fakta yang tidak  terbantahkan  adalah  bahwa  di  bawah  Trump  AS  mendefinisikan  kepentingan nasionalnya secara sempit. Yaitu berorientasi cenderung ke dalam. Sempitnya definisi kepentingan nasional AS pada era Trump terlihat setidaknya dalam dua hal yaitu dari retorika baik kampanye ataupun pidato Trump serta dalam National Security Strategy AS tahun 2017.
Pada  bulan  April  2016  Presiden  Trump  yang  saat  itu  masih  merupakan  kandidat presiden berpidato di hadapan Council of National Interest . Pidato tersebut bertajuk An America First Foreign Policy . Tema tersebut cukup merepresentasikan isi dari pidato yang berisi paparan ide Donald Trump mengenai kebijakan luar negeri AS. Dalam pidato tersebut terlihat dimensi interpretasi kepentingan nasional sempit yang membedakan kebijakan luar negeri Trump dengan para pendahulunya. Menurut Trump, AS merupakan negara yang besar dan hebat bahkan mampu menjadi penyelamat dunia yaitu merujuk pada keterlibatan AS pada Perang Dunia II dan jatuhnya tembok Berlin yang menjadi awal kehancuran Soviet. Namun, ia menyatakan bahwa kebijakan luar negeri AS paska Perang Dingin tidak koheren dan cenderung menomorduakan publik domestik. Oleh karena itu, menurutnya kebijakan luar negeri yang akan ia tunaikan harus memenuhi fokus utama kepentingan nasional yaitu :
“My foreign policy will always put the interests of the American people and American security first..... Under a Trump administration, no American citizen will ever again feel that their needs come second to the citizens of a foreign country... we have no choice, we must make America respected again. We must make America truly wealthy again. And we must — we have to and we will make America great again.”(Trump, 2016)
Dari kutipan tersebut terdapat tiga poin yang mencirikan definisi sempit kepentingan nasional Amerika Serikat yang kontras dengan para pendahulunya yaitu bahwa masyarakat AS dan keamanan AS adalah prioritas utama. Yang kedua kepentingan nasional masyarakat AS kedudukannya lebih tinggi dibandingkan kepentingan nasional negara lain. Dan yang ketiga adanya dorongan untuk menekankan semangat nasionalis bahkan ultranasionalistik melalui perwujudan jargon Make America Great Again. Ketiga hal ini sangat bertolak belakang dengan nilai dan pemaknaan kepentingan nasional pada era sebelumnya. Obama misalkan yang paling dekat, masih mengutamakan kepentingan AS namun dalam kebijakannya ia menyadari bahwa keamanan dan kesejahteraan AS hanya bisa dicapai ketika keamanan dan kesejahteraan  dicapai  secara  universal  oleh  semua  negara  di  dunia  (Obama,  2016). Obama memaknai bahwa kesejahteraan dan keamanan adalah hak yang universal sehingga semua negara memiliki hak untuk memenuhinya. AS dalam konteks ini berperan sebagai katalis bagi perwujudan idealisme tersebut (Obama, 2015).
Kontras kedua dan yang paling penting menunjukkan adanya corak definisi sempit dari kepentingan nasional Trump adalah melalui doktrin America First dan Make America Great Again. Doktrin ini mengarah pada semangat ultranasionalistik yang kontras dengan ide internasionalisme yang selama ini menjadi corak kepentingan luar negeri AS. Definisi sempit ini ternyata berdampak negatif bagi tatanan internasional yang telah dibangun oleh pendahulu Trump. Karena, konsekuensi dari America First adalah bahwa dalam implementasinya kebijakan luar negeri AS menjadi bersifat transaksional tanpa terkecuali. Hal ini berulangkali ditegaskan oleh Trump bahwa dalam mencapai kepentingan nasional yaitu kemakmuran dan keamanan rakyat
ketika dihadapkan pada perjanjian dan atau kesepakatan yang merugikan sangat mungkin  AS  akan  meninggalkan  perjanjian  tersebut  (Trump,  2016).  Meskipun  itu berarti mengabaikan aliansi dan sekutunya sendiri.
Tidak hanya dalam retorika pidato, pemaknaan kepentingan nasional AS secara sempit juga tertulis dalam National Security Strategy 2017 (NSS 2017). National Security Strategy merupakan buku putih pertahanan AS yang secara resmi merilis potensi ancaman dan strategi pencapaian kepentingan nasional yang akan dilakukan AS dalam jangka waktu tertentu. Dalam NSS 2017 Donald Trump memberikan judul America First. Ia kemudian menjelaskan bahwa terdapat setidaknya empat prioritas utama kepentingan nasional yaitu,  yang pertama melindungi rakyat, tanah air serta jalan hidup AS. Kedua, mempromosikan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat AS. Ketiga, menjaga perdamaian melalui kekuatan dan yang keempat, meningkatkan pengaruh AS di dunia (Trump dalam NSS, 2017). Dari uraian kepentingan nasional tersebut jelas terlihat bahwa terdapat pemaknaan yang sempit dalam perumusan kepentingan nasional Amerika Serikat. Hal ini juga dapat ditinjau serta dibedakan dengan NSS 2015 ketika Obama masih menjadi Presiden. Pada NSS 2015 Obama mendefinisikan kepentingan nasional AS secara luas yaitu yang pertama mengamankan masyarakat AS, masyarakatnya serta sekutu dan mitra AS. Kedua, perwujudan ekonomi AS yang kuat, inovatif, dan berkembang dalam sistem ekonomi internasional yang terbuka melalui promosi kesetaraan peluang dan kemakmuran. Ketiga, penghargaan dan penegakan nilai-nilai universal di dalam negeri dan di seluruh dunia. Serta yang terakhir adalah penciptaan rule-based international order di bawah kepemimpinan AS yang bertumpu pada kerjasama untuk mengatasi permasalahan global (Obama, 2015).
Jika dibandingkan dengan era Obama jelas terlihat kontras dalam pemaknaan kepentingan nasional. Trump menyadari bahwa AS selama ini telah mengalami kejayaan namun ketika ia terpilih AS sedang berada pada kondisi yang tidak optimal. Hal ini yang penulis garisbawahi sebagai realisasi bahwa hegemoni AS sedang mengalami penurunan. Trump kemudian menterjemahkan kondisi tersebut dalam definisi  kepentingan  nasional  yang  sempit.  Langkah  ini  menjadi  relevan  karena sebagai seorang pebisnis, Donald Trump memiliki insting bisnis yang kuat. Dan salah satu prinsip paling dasar dalam bisnis adalah memaksimalkan keuntungan (Trump, 2009). Menurut Trump, keuntungan paling besar yang bisa didapatkan dalam kondisi penurunan  hegemoni  salah  satunya  dengan  mendefinisikan  kepentingan  nasional secara sempit yang tercermin dalam retorikanya serta dalam National Security Strategy 2017. Selanjutnya retorika America First ini juga kemudian diwujudkan dalam realisasi yang setidaknya dapat dilihat melalui adanya pengurangan komitmen internasional AS.

## Pengurangan Komitmen Internasional AS
Konsekuensi dari kebijakan luar negeri America First adalah adanya pengurangan komitmen internasional AS yang setidaknya dapat terlihat dari dua indikasi yaitu adanya perubahan dalam hubungan dengan aliansinya serta dalam reorientasi militer AS di dunia. Untuk menunjukkan hal tersebut penulis mengambil beberapa contoh implementasi kebijakan luar negeri AS pada era Trump seperti keputusannya untuk meninggalkan dan mengabaikan capaian kebijakan luar negeri pendahulunya seperti
Paris Climate Change dan Trans Pacific Partnership hingga mengubah peta aliansi AS dengan penekanan penting pada hubungan dengan Rusia dan Tiongkok. Tidak hanya itu Trump juga mengindikasikan untuk mengubah pola aliansi militer yang diikuti oleh AS seperti yang ia tunjukkan pada hubungannya dengan NATO serta dengan mitra keamanan kunci AS seperti Korea Selatan dan Jepang.
Pada tahun 2016 ketika Donald Trump mengadakan kunjungan resmi ke Italia untuk menghadiri pertemuan G-8 terdapat kekhawatiran bahwa AS akan mundur dari perjanjian Paris. Presiden Emmanuel Macron sebagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan perjanjian Paris menyatakan bahwa pertemuan G8 nanti akan menjadi forum pertama presiden Trump untuk menunjukkan sikap AS dalam perjanjian itu (Reuters, 2017). Hal ini menjadi pertanyaan dikarenakan dalam retorika kampanye dan narasi media sosialnya Donald Trump berulang kali menyatakan skeptisisme terhadap isu pemanasan global. Vox mencatat setidaknya hingga tahun 2017 Donald Trump telah mengeluarkan 117 statemen terkait hoax pemanasan global (Matthews, 2017). Yang menarik adalah dasar argumentasi Trump terkait pemanasan global merujuk pada pemahaman bahwa isu tersebut hanya merupakan hoax yang dibuat oleh TIongkok dan negara lain untuk menghambat laju ekonomi negara maju termasuk Amerika Serikat (Matthews, 2017).
Konsekuensi dari retorika tersebut terlihat pada pertemuan G8 tahun 2017 ketika Donald Trump memutuskan untuk mereview ulang perjanjian Paris. Keputusan ini sangat bertolak belakang dengan sikap negara lain seperti Jerman, Perancis, Inggris, Canada, Italia, Jepang serta EU yang secara tegas mendukung implementasi perjanjian Paris dalam pertemuan tersebut (Worland, 2017). Satu minggu setelah pertemuan tersebut Donald Trump secara formal menyatakan Amerika keluar dari perjanjian Paris (Trump, 2017). Menurutnya keputusan untuk keluar ini didasarkan pada adanya ketidakadilan dan kerugian masif yang harus ditanggung rakyat AS jika mereka tetap meneruskan komitmen dalam perjanjian Paris. Kerugian ini menurutnya berdasar pada dua poin utama dalam perjanjian Paris yaitu adanya kontribusi negara untuk komitmen pemanasan global serta adanya kebutuhan mewujudkan Green Climate Fund yang menurutnya “sangat mahal” (Trump, 2017). Tidak hanya itu Donald Trump juga menyoroti adanya ketidakadilan karena negara seperti Cina dan India dengan negara berkembang lain akan mendapatkan bantuan luar negeri melalui skema perjanjian Paris (Trump, 2017). Hal ini menegaskan bahwa dalam pandangan Trump perjanjian Paris terlepas dari tujuan kebaikan bersamanya merupakan instrumen yang cacat dalam konteks merugikan bagi AS. Dan konsekuensi logis dari kecacatan ini adalah AS harus keluar dari perjanjian tersebut guna meminimalisir kerugian dan memaksimakan  keuntungan  di  sektor  yang  lain.  Prinsip  ini  sejalan  dengen  definisi kebijakan luar negeri America First yang berulang kali ditegaskan oleh Trump.
Tidak hanya dalam perjanjian Paris, pengurangan komitmen Amerika pada era Trump  juga  terlihat  dalam  mundurnya  AS  dari  Trans  Pacific  Partnership  (TPP). TPP merupakan perjanjian perdagangan bebas yang menaungi 12 negara di wilayah Pasifik.  Jika  diresmikan  perjanjian  ini  akan  menjadi  blok  dagang  dengan  cakupan 40% ekonomi dunia. Selain itu, perjanjian perdagangan bebas ini memiliki peran penting dalam menopang tatanan liberal internasional yang dibangun oleh AS. Hal ini dikarenakan keduanya merupakan bentuk perjanjian perdagangan bebas ytang terbuka dan masih kental dengan pengaruh nilai-nilai AS. TPP bahkan didesain untuk menjadi  sebuah  perjanjian  perdagangan  baru  yang  menaungi  negara  Asia-Pasifik dalam kerangka modern dan inklusif (Elm, 2012). Tidak hanya itu TPP juga memiliki
arti penting untuk menegaskan pengaruh Amerika di kawasan ketika dihadapkan terhadap  meningkatnya  pengaruh  Cina  (Barfield,  2016;  Manyin  et.al,  2012).  Dua arti penting TPP tersebut tidak lantas membuat Donald Trump mempertimbangkan urgensi melanjutkan keterlibatan Amerika dalam perjanjian tersebut. Keengganan Trump untuk melanjutkan TPP terlihat dari beberapa statemen yang ia utarakan. Salah satunya dalam wawancara dengan CNBC pada Januari 2017 Trump menyatakan:
“I like bilateral, because if you have a problem, you terminate. When you’re in with many countries — like with TPP, so you have 12 if we were in — you don’t have that same, you know you don’t have that same option. But somebody asked me the other day, ‘Would I do TPP?’ Here’s my answer — I will give you a big story. I would do TPP if we made a much better deal than we had. We had a horrible deal. The deal was a horrible deal.” (Trump, 2017)
Dari wawancara tersebut terlihat upaya Trump untuk memberikan prioritas pada keuntungan yang didapat oleh AS. Bahkan orientasi keuntungan ini lebih penting dibandingkan nilai strategis dari TPP itu sendiri. Pertimbangan ini jelas membedakan Trump dengan Obama yang pro terhadap keterlibatan dalam TPP sebagai bagian dari kepemimpinan AS di Asia-Pasifik yang sekali lagi menunjukkan adanya pengurangan komitmen AS di tingkat Internasional. Puncaknya, pada Januari 2017 Donald Trump menandatangani Executive Order untuk secara formal mengesahkan mundurnya Amerika dari TPP (Trump, 2017).
Mundurnya AS dari dua perjanjian multilateral pada era Trump mencirikan adanya upaya untuk menarik diri dari interaksi internasional sehingga memang terlihat ada upaya untuk mengurangi komitmen internasional AS. Paris Agreement dan Trans Pacific  Partnership  memiliki  signifikansi  tersendiri  dalam  dinamika  tatanan  liberal internasionalisme  AS.  Sebagai  sebuah  konsekuensi  dari  definisi  luas  kepentingan nasional, liberal internasionalisme telah menjadi corak kepemimpinan AS di dunia. Namun, prinsip itu tidak lagi mengemuka pada era Trump ketika kepentingan nasional AS dimaknai secara sempit. Selain dalam perjanjian internasional, pengurangan komitmen AS juga terlihat dari pengurangan komitmen militer AS di dunia.
Dalam pidatonya yang bertajuk America First, Trump menggarisbawahi bahwa Amerika terbebani dan dirugikan oleh para sekutunya melalui keengganan untuk mengusahakan pertahanannya sendiri. Lebih dari itu, Trump menyatakan bahwa aliansinya selama ini melakukan praktek free riding terhadap keberadaan militer Amerika di wilayahnya (Trump, 2016). Ia juga menyatakan bahwa:
“We have spent trillions of dollars over time—on planes, missiles, ships, equipment— building up our military to provide a strong defense for Europe and Asia. The countries we are defending must pay for the cost of this defense—and, if not, the U.S. must be prepared to let these countries defend themselves .” (Trump, 2016)
Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa ada indikasi bahwa Trump memandang aliansinya sebagai beban terhadap ekonomi AS. Secara spesifik Trump mengharapkan pada Jepang dan Korea Selatan untuk secara mandiri mengusahakan pertahanannya. Menurutnya militer AS hanya bisa membantu namun pada akhirnya kemampuan untuk mempertahankan diri tergantung pada kapablitias masing-masing negara (Grifftih, 2017; Borger, 2017; Liptak, 2017). Trump juga menyatakan bahwa AS percaya pada kekuatan Jepang dan Korea Selatan dala mmenghadapi ancaman yang ada. Oleh karena itu ia mendorong kedua negara tersebut untuk meningkatkan kekuatan militernya secara aktif guna mengantisipasi ancaman Korea Utara. Retorika ini tidak
hanya bermakna bahwa militer AS secara penuh keluar dari kawasan kedua negara tersebut, namun lebih berarti bahwa secara perlahan AS memercayakan pertahanan dan keamanan kawasan kepada Korea Selatan dan Jepang. Strategi ini seringkali dikenal dengan buckpassing atau offshore balancing. Ketika memercayakan keamanan kawasan kepada aktor-aktor kunci di satu wilayah (Mearsheimer & Walt, 2016). Salah satu penjelas langkah Trump ini adalah logika transaksional dan America First. Bahwa Amerika sesungguhnya tidak memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan keamanan dan kestabilan dunia jika keamanan dan kesejahteraan masyarakat Amerika belum terpenuhi. Namun, sekalipun terdapat retorika Jepang dan Korea Selatan sebagai beban, pada prakteknya hubungan kedua negara masih cukup baik hanya saja terdapat perubahan dalam relasi pertahanan antar negara (Griffith 2017; Holland & Takenaka, 2017).
Tidak hanya Jepang dan Korea Selatan pengurangan komitmen Amerika dalam kerangka militer terlihat juga dalam hubungan AS dengan NATO. NATO merupakan pakta pertahanan yang merupakan mitra keamanan tradisional Amerika. Dalam sejarah keterlibatan Amerika dalam NATO adalah hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar. Namun, pada era Trump pola itu berubah seiring dengan sempitnya definisi kepentingan nasional AS. Pada kunjungan pertamanya dalam NATO Summit tahun 2017 di Brussels Trump mengeluarkan pernyataan kontroversial :
“NATO  members  must  finally  contribute  their  fair  share  and  meet  their  financial obligations, for 23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying and what they’re supposed to be paying for their defense. This is not fair to the people and taxpayers of the United States. And many of these nations owe massive amounts of money from past years and not paying in those past years. Over the last eight years, the United States spent more on defense than all other NATO countries combined”(Trump, 2017)
Dari pernyataan itu terlihat bahwa AS sebagai motor penggerak NATO menegaskan bahwa ada ketidakadilan dalam pendanaan organisasi tersebut. Trump menggarisbawahi ketidakmampuan negara-negara anggota NATO untuk memenuhi kewajiban tahunannya. Hal ini menurutnya sangat tidak fair terhadap masyarakat Amerika karena dana untuk mengamankan dan mengusahakan pertahanan 28 anggota NATO menggunakan pajak yang mereka bayar (Trump, 2017). Tidak hanya itu, menurut Trump, NATO merupakan organisasi sudah tidak relevan dalam konteks pembuatannya sudah lebih dari 50 tahun yang lalu sehingga diperlukan perubahan dalam dinamika organisasinya. Hal ini mencirikan bahwa secara tidak langsung terdapat ketidakpercayaan terhadap aliansi yang telah dibangun sebagai bagian dari Pax Americana yaitu NATO. Sekali lagi hal ini konsisten dengan kebijakan luar negeri America First. Bahwa Donald Trump tidak ragu untuk menegosiasi ulang bahkan meninggalkan aturan dan perjanjian yang merugikan masyarakat Amerika pada masa pemerintahannya.

## Simpulan
Berdasarkan pemaparan terdapat indikasi bahwa kebijakan luar negeri AS pada era Trump mengacu pada pola isolasionisme selektif. Isolasionisme selektif merupakan Grand Strategy yang menekankan pada upaya pengurangan komitmen AS di tingkat internasional untuk lebih berfokus pada pencapaian kepentingan nasional utamanya. Kepentingan  nasional  utama  ini  dalam  konteks  isolasionisme  selektif  didefinisikan secara sempit mengingat kondisi hegemoni AS yang sedang turun membutuhkan
reorientasi kepentingan nasional dari luas ke sempit guna mengelola penurunan tersebut. Dalam konteks ini kedua hal tersebut dilakukan oleh Trump, yang pertama Trump secara tegas melabeli kebijakan luar negerinya sebagai America First yang memprioritaskan masyrakat Amerika dibandingkan dengan kebaikan bersama di tingkat Internasional. Definisi ini adalah definisi sempit dari kepentingan nasional AS yang kontras dengan definisi luas melalui perwujudan kebaikan bersama di tingkat internasional dalam tatanan liberal internasionalisme AS seperti yang dilakukan oleh Bush dan Obama. Tidak hanya dalam dimensi kepentingan nasional, pengunrangan komitmen AS di dunia pada era Trump terlihat setidaknya dari beberapa fitur kebijakan luar negeri seperti mundurnya AS dari Perjanjian Paris dan TPP yang menunjukkan bahwa kebaikan bersama dan tatnanan internasional bukan menjadi fokus utama kebijakan luar negeri Trump. Selain itu pengurangan komitmen juga terlihat dari reorientasi militer utamanya dalam hubungan Amerika dengan sekutunya seperti Jepang, Korea Selatan dan NATO yang sama-sama mendapatkan teguran dari Trump sebagai free rider.

## Referensi

## Buku dan Bab dalam Buku
Barfield,  Claude.  “The  Trans-Pacific  Partnership  and  America’s  strategic  role  in Asia.” The Trans-Pacific Partnership and the Path To Free Trade in the Asia- Pacific . Edward Elgar Publishing, 2016.
Brands, H., 2018. American Grand Strategy in the Age of Trump . Brookings Institution Press.
Gilpin, R., 1983. War and change in world politics . Cambridge University Press.
Lake, D.A., 2009. Hierarchy in international relations . Cornell University Press
MacDonald, P.K. and Parent, J.M., 2018. Twilight of the Titans: Great Power Decline and Retrenchment . Cornell University Press.
Solingen, E., 1998. Regional orders at century’s dawn: global and domestic influences on grand strategy . Princeton University Press.
Powaski, R.E., 2019. Ideals, Interests, and US Foreign Policy from George HW Bush to Donald Trump . London : Palgrave Macmillan.
Trump, Donald J., and Tony Schwartz. 2009. Trump: The art of the deal . Ballantine Books.
Waltz, K.N., 1979. Theory of lnternational Politics . Reading: Mass.

## Jurnal dan Jurnal Daring
Barfield, Claude. 2016.  “The Trans-Pacific Partnership and America’s strategic role
in Asia.” The Trans-Pacific Partnership and the Path To Free Trade in the Asia- Pacific. Edward Elgar Publishing, 2016.
Brands, H., 2017. “The unexceptional superpower: American grand strategy in the age of trump”. Survival, 59(6), pp.7-40.
Clarke, M. and Ricketts, A., 2017. “Donald Trump and American foreign policy: The return of the Jacksonian tradition”. Comparative Strategy , 36 (4), pp.366-379.
Drezner, D.W., 2019. “Present at the Destruction: The Trump Administration and the Foreign Policy Bureaucracy”. The Journal of Politics, 81(2), pp.723-730.
Dombrowski, P. and Reich, S., 2017. “Does Donald Trump have a grand strategy?”. International Affairs, 93(5), pp.1013-1037.
Ikenberry, G.J., 2017. “The plot against American foreign policy: Can the liberal order survive”. Foreign Aff., 96, p.2.
Jervis, Robert. 2003. “Understanding the Bush doctrine.” Political Science Quarterly 118(3), pp.365-388.
Jervis, Robert. 2017. “President Trump and IR theory”. ISSF Policy Series.
Kahl, C. and Brands, H., 2017. “Trump’s Grand Strategic Train Wreck”. Foreign Policy, 31, p.2017.
Kupchan, C.A. and Kupchan, C.A., 1991. Concerts, collective security, and the future of Europe. International Security , 16 (1), pp.114-161.
Layne, C., 1997. From preponderance to offshore balancing: America’s future grand strategy. International Security , 22 (1), pp.86-124.
Mearsheimer, J., 2016. “Donald Trump should embrace a realist foreign policy”. The National Interest, 27.
Mearsheimer, J.J. and Walt, S.M., 2016. “The Case for Offshore Balancing: A Superior US Grand Stategy”. Foreign Aff., 95, p.70.
Schweller, R.L., 2017, February. “A Third-Image Explanation for Why Trump Now: A  Response  to  Robert  Jervis’s  ‘President  Trump  and  IR  Theory.’”.  In  The International Security Studies Forum.
Walt, Stephen M. 2011. “The myth of American exceptionalism.” Foreign Policy 189.2011 (2011) 72-75.

## Dokumen Pemerintah
Trump, Donald. 2017a. “Statement by President Trump on the Paris Climate Accord” [Online]  dalam  https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement- president-trump-parisclimate-accord/ [Diakses pada 14 Oktober 2019].
Trump, Donald. 2017b. “Presidential Memorandum Regarding Withdrawal of the United States from the Trans-Pacific Partnership Negotiations and Agreement” [Online] dalam https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential- memorandum-regarding-withdrawal-united-states-trans-pacific-partnership- negotiations-agreement/ [Diakses pada 15 Oktober 2019].
Trump, Donald. 2017c, “Remarks by President Trump at NATO Unveiling of the Article 5 and Berlin Wall Memorials – Brussels, Belgium” [Online] dalam https:// www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-nato- unveiling-article-5-berlin-wall-memorials-brussels-belgium/ [Diakses pada 15 Oktober 2019].

## Artikel Daring
Borger, Julian. 2017. “Trump offers to sell ‘sophisticated’ military gear to Japan and South Korea”. [Online] dalam https://www.theguardian.com/world/2017/ sep/06/donald-trump-north-korea-arms-deal-japan-south-korea [Diakses pada 13 Oktober 2019].
Griffith, James. 2017. “5 key moments from Trump’s South Korea speech”. [Online] dalam https://edition.cnn.com/2017/11/08/politics/trump-south-korea- speech-key-moments/index.html [Diakses pada 13 Oktober 2019].
Holland,  Steve  &  Kiyoshi  Takenaka.  2017.  “Trump  says  U.S.  committed  to  Japan security, in change from campaign rhetoric”. [Online] dalam https://www. reuters.com/article/us-usa-trump-japan-idUSKBN15P17E [diakses pada 13 Oktober 2019].
Liptak, Kevin. 2017. “Trump says Japan should buy US military equipment to protect against  North  Korea”  [Online]  dalam  https://edition.cnn.com/2017/11/06/ politics/trump-shinzo-abe-military/index.html [Diakses pada 13 Oktober 2019].
Matthews, Dylan. 2017. “Donald Trump has tweeted climate change skepticism 115  times.  Here’s  all  of  it”  [Online]  dalam  https://www.vox.com/policy-and- politics/2017/6/1/15726472/trump-tweets-global-warming-paris-climate- agreement [Diakses pada 15 Oktober 2019].
Reuters, 2017. “G7 leaders brace for clash with Trump on trade and climate”. [Online] dalam https://www.businesstimes.com.sg/government-economy/g7-leaders- brace-for-clash-with-trump-on-trade-and-climate [diakses pada 15 Oktober 2019].
Trump, Donald. 2017. “Read Donald Trump’s ‘America First’ Foreign Policy Speech” [Online] dalam https://time.com/4309786/read-donald-trumps-america-first- foreign-policy-speech/ [diakses pada 16 Oktober 2019].
Worland, Justin. 2017. “Donald Trump Says Decision on Paris Agreement Coming ‘Next  Week’”  [Online]  dalam  https://time.com/4796621/paris-agreement-
donald-trump-g7-summit/ [diakses pada 13 Oktober 2019].