TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP  ANAK  KANDUNG
Muhammad Idran
Dosen Fakultas Hukum STIH Muhammadiyah Kotabumi, Lampung

## Abstrak
Tujuan penelitian ini  adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi hakim atas  tindak  pidana  perkosaan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  terhadap  anak kandungnya,  dan  juga  untuk  mengetahui  putusan  apa  yang  akan  dijatuhkan  oleh hakim  kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung. Metode penelitian    yang  digunakan    adalah  dengan  cara    pendekatan  normative    dan emperis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perbuatan  pidana  yang  dilakukan terdakwa  adalah  tindak  pidana  perkosaan  terhadap  anak  kandung  sebagaimana dakwaan  jaksa  penuntut  umum  melanggar  ketentuan  Pasal    81  Ayat  1  Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal  64 Ayat (1) KUHP, sedangkan dalam pertimbangan hakim dalam putusannya menyatakan, hal yang memberatkan  adalah perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa depan saksi  korban,  sedangkan  tidak  ada  alasan  yang  meringankan  bagi  terdakwa. Disarankan  agar  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana,  apabila  atas  diri  terdakwa tidak  ada  hal  yang  meringankan,  maka  Hakim  harus  menjatuhkan  hukuman maksimal,  yaitu  selama  15  tahun  bukan  selama  12  tahun,  dan  juga harus menjatuhkan hukuman denda    paling sedikit  Rp  60.000.000,00 (enam  puluh juta rupiah) sesuai dengan Pasal  81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
Kata kunci : tindak pidana, pemerkosaan anak kandung, dan sanksi pidana

## I. PENDAHULUAN
Permasalahan yang akan dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah membahas tentang Hak Asasi manusia  (HAM)  pada  segala  aspek kehidupan, khususnya terkait dengan perlindungan  hukum  terhadap  anak.
Masalahnya  perlindungan  anak  baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia  pada  kurun  waktu  tahun 1990an, setelah secara intensif berbagai  bentuk  kekerasan  terhadap anak  yang  dilakukan  orang  tua. Masalah  anak  di  Indonesia  diangkat kepermukaan oleh berbagai kalangan.  Fenomena  serupa  muncul
pula diberbagai kawasan Asia lainnya, seperti di Thailand, Vietnam dan Philipina, sehingga dengan cepat isu  ini  menjadi  regional  bahkan global  yang  memberikan  inspirasi kepada  masyarakat  dunia  tentang pentingnya membahas  permasalahan ini.
Masalah  ekonomi  dan  sosial yang  melanda  Indonesia  berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas  yang  di  hadapi  anak Indonesia  yang  ditandai  dengan makin banyaknya anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi,  tindak  kekerasan,  anak yang diperkosa,
penelantaran, disamping anak-anak yang tinggal di
daerah rawan konflik, rawan bencana serta  anak  yang  berhadapan  dengan hukum dan lain-lainnya. Berbagai  informasi  yang  valid atau akurat menyangkut pemerkosaan    anak  untuk  tujuan kepuasan  syahwat. Begitu  pula terdapat  berbagai  macam  indikator mengenai  pemerkosaan  anak  yang umumnya  rata-rata berusia 16 tahun, dimana  bukan  hanya  anak-anak perempuan  yang  menjadi  korban tetapi  juga  anak  laki-laki  yang menjadi  korban  perlakuan    seksual tersebut. Masih berkaitan dengan persoalan  ini  adalah  bahwa  anak- anak  yang  obyek  seksual  menjadi seperti  muara  atau  sebab  dari  segala persoalan  yang  ada.  Pekerjaan  dan anak-anak  jalanan  dengan  amat mudah  sekali  terjebak  oleh  orang tuanya  .  Anak-anak  di  bawah  umur berada  dalam  posisi  yang  sangat tidak  menguntungkan,  bahkan  boleh dikatakan  mereka  berada  pada  garis bahaya yang akan menggangu tumbuh  kembang  mereka  sebagai seorang anak.
Kasus  yang  pernah  terjadi  dan terungkap  di  Rawa  jitu  Selatan Kabupaten  Tulang  Bawang    adalah kasus  sorang  ayah  yang  bernama Yantori  Bin  Nengkuasa,(selanjutnya disebut  Pelaku),    telah  memperkosa anak kandungnya sendiri yang bernama Nopitasari (yang selanjutnya disebut Korban). Beberapa polemik yang muncul  selama  persidangan,  seperti klaim tidak terjadi kasus pelanggaran Undang-Undang  Perlindungan  Anak (UUPA)  dalam  kasus  ini  dengan klaim  tidak  terjadi  kekerasan  dan paksaan terhadap korban, menunjukkan betapa sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih
sering dijadikan kriteria untuk mengategorikan  tindak  pelecehan seksual  terhadap  anak  kandung sebagai  bentuk  kejahatan  atau  tidak. Pelecehan  seksual  terhadap  anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya,  terbatas  pada  bentuk  kontak seksual  dengan  menafikan  bentuk pelecehan nonkontak seksual, seperti exhibitionism  dan  pornografi.  Ada tidaknya  unsur  paksaan  sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan  seksual  terhadap  anak karena adanya kesenjangan pemahaman  tentang  seks  antara orang dewasa dan anak-anak. Sebagai  orang  tua  kandung, pelaku seharusnya memberikan perlindungan kepada anaknya. Akibat dari pemerkosaan yang dilakukan  orang  tuanya  sendiri korban  akan  mengalami  bermacam- macam masalah diantaranya : Trauma  yang  berkepanjangan  yang mengakibatkan korban enggan bergaul dimasyarakat, Akibat menanggung aib, korban akan menjadi  pemurung  bahkan  bisa-bisa mengakhiri  hidupnya  sendiri  akibat menanggung malu. Berdasarkan latar belakang permasalahan  yang  diadili  oleh Majelis  Hakim  pada  Pengadilan Negeri  Menggala  Register  Perkara Nomor  :  152/Pid.B/2010/PN.Mgl, maka permasalahan  dalam penulisan ini  adalah  :  Apa  yang  dimaksud dengan  tindak  pidana  pemerkosaan? dan  Apa  dasar  pertimbangan  hukum Hakim atas Tindak Pidana Perkosaan yang dilakukan terhadap anak kandungnya?

## II. PEMBAHASAN

## 2.1.  Tindak Pidana Pemerkosaan
Pengertian tentang tindak pidana  dalam  Kitab  Undang-undang
Hukum  Pidana  (KUHP)  dikenal dengan  istilah stratbaar  feit dan dalam  kepustakaan  tentang  hukum pidana sering mempergunakan istilah delik,  sedangkan  pembuat  undang- undang  merumuskan  suatu  undang- undang mempergunakan istilah peristiwa  pidana  atau  perbuatan pidana  atau  tindak  pidana.  Tindak pidana  merupakan  suatu  istilah  yang mengandung  suatu  pengertian  dasar dalam  ilmu  hukum,  sebagai  istilah yang  dibentuk  dengan  kesadaran dalam memberikan cirri tertentu pada peristiwa  hukum  pidana.  Tindak pidana  mempunyai  pengertian  yang abstrak dari peristiwa-peristiwa  yang kongkrit  dalam  lapangan  hukum pidana,  sehingga  tindak  pidana haruslah  diberikan  arti  yang  bersifat ilmiah  dan  ditentukan  dengan  jelas untuk  dapat  memisahkan  dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.
Seperti  yang  diungkapkan oleh seorang  ahli  hukum  pidana  yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana  yang  menurut  istilah  beliau yakni perbuatan pidana adalah:
”Perbuatan yang dilarang oleh suatu  aturan  hukum  larangan mana disertai ancaman (sanksi)  yang  berupa  pidana tertentu,  bagi  barang  siapa melanggar larangan tersebut.” Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana  yang dimaksud  adalah bahwa perbuatan  pidana  atau  tindak  pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan  yang  tidak  sesuai  atau melanggar  suatu  aturan  hukum  atau perbuatan  yang  dilarang  oleh  aturan hukum  yang  disertai  dengan  sanksi pidana  yang  mana  aturan  tersebut ditujukan kepada perbuatan
sedangkan  ancamannya  atau  sanksi
pidananya  ditujukan  kepada  orang yang  melakukan  atau  orang  yang menimbulkan kejadian tersebut.
Dalam  hal  ini  maka  terhadap setiap  orang  yang  melanggar  aturan- aturan  hukum  yang  berlaku,  dengan demikian  dapat  dikatakan  terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan  pidana  atau  pelaku  tindak pidana.  Akan  tetapi  haruslah  diingat bahwa  aturan  larangan  dan  ancaman mempunyai  hubungan  yang  erat, oleh  karenanya  antara  kejadian dengan  orang  yang  menimbulkan kejadian  juga  mempunyai  hubungan yang erat pula. Sehubungan dengan hal pengertian  tindak  pidana  tersebut Bambang  Poernomo,  berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan  pidana  akan  lebih  lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “Bahwa  perbuatan  pidana adalah  suatu  perbuatan  yang oleh suatu aturan  hukum pidana  dilarang  dan  diancam dengan  pidana  bagi  barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Adapun  perumusan  tersebut yang  mengandung  kalimat  “Aturan hukum  pidana”  dimaksudkan    akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia  yang  masih  mengenal kehidupan  hukum yang  tertulis maupun  hukum  yang  tidak  tertulis, Bambang  Poernomo  berpendapat mengenai  kesimpulan  dari  perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana. Maksud dan tujuan
diadakannya  istilah  tindak  pidana, perbuatan  pidana,  maupun  peristiwa hukum  dan  sebagainya  itu  adalah untuk  mengalihkan  bahasa  dari istilah  asing  stafbaar  feit  namun belum jelas apakah disamping
mengalihkan  bahasa  dari  istilah sratfbaar  feit dimaksudkan  untuk mengalihkan makna dan pengertiannya,  juga  oleh  karena sebagian  besar  kalangan  ahli  hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya,  hal  ini  yang  merupakan pokok  perbedaan  pandangan,  selain itu  juga  ditengan-tengan  masyarakat juga  dikenal  istilah  kejahatan  yang menunjukan  pengertian  perbuatan melanggar  morma  dengan  mendapat reaksi  masyarakat  melalui  putusan hakim agar dijatuhi pidana. Tindak pidana adalah merupakan  suatu  dasar  yang  pokok dalam  menjatuhi  pidana  pada  orang yang  telah  melakukan  perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban  seseorang  atas  perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum  itu  mengenai  dilarang  dan diancamnya  suatu  perbuatan  yaitu mengenai  perbuatan  pidanya  sendiri, yaitu  berdasarkan  azas  legalitas ( Principle  of  legality )  asas  yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan  pidana  jika  tidak  ditentukan terlebih  dahulu  dalam  perundang- undangan,  biasanya  ini  lebih  dikenal dalam  bahasa  latin  sebagai Nullum delictum  nulla  poena  sine  praevia lege (tidak  ada  delik,  tidak  ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana  hukum  pidana  Jerman.  Asas legalitas  ini  dimaksud  mengandung tiga pengertian yaitu:
a. Tidak ada perbuatan yang dilarang  dan  diancam  dengan pidana  kalau  hal  itu  terlebih dahulu  belum  dinyatakan  dalam suatu aturan undang-undang. b. Untuk menentukan adanya perbuatan  pidana  tidak  boleh digunakan analogi.
c. Aturan-aturan hukum pidana
tidak boleh berlaku surut. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan  yang  dilakukan  terhadap seseorang  dalam  melakukan  suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan  hubungan  antara  keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan  celaan  harus  berupa kesengajaan atau kelapaan. Dikatakan bahwa kesengajaan
(dolus)  dan  kealpaan  (culpa)  adalah bentuk-bentuk  kesalahan  sedangkan istilah  dari  pengertian  kesalahan (schuld)  yang  dapat  menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena  seseorang  tersebut  telah melakukan  suatu  perbuatan  yang bersifat  melawan  hukum  sehingga atas`perbuatannya  tersebut  maka  dia harus  bertanggung  jawabkan  segala bentuk  tindak  pidana  yang  telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana  telah  terbukti  benar  bahwa telah  terjadinya  suatu  tindak  pidana yang  telah  dilakukan  oleh  seseorang maka  dengan  begitu  dapat  dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.
Adapun  maksud  dari  tindak Pidana  pemerkosaan  sebagaimana telah  diatur  dalam  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  (  KUHP  )
Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan  yaitu  Pasal  285  KUHP, yang berbunyi : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan  memaksa  seorang wanita  bersetubuh  dengan  dia, diluar pernikahan, untuk diancam  karena  melakukan perkosaan, dengan pidana
penjara  paling  lama  dua  belas tahun.” Perumusan dalam KUHP tersebut, menetapkan beberapa kriteria untuk dapat mengkategorikan suatu  perbuatan  sebagai  perkosaan, yakni : 1. Dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan; Bukan hanya kekerasan  yang  dipakai  sebagai sarana,  tapi  bahkan  ancaman untuk melakukan kekerasan sudah cukup.
2. Memaksa  perempuan;  Dalam  hal ini  berarti  tidak  ada  persetujuan atau consent dari si perempuan.
3. Yang  bukan  istrinya;  Apabila perempuan  yang  dipaksa  adalah istri  pelaku  sendiri,  maka  hal  ini tidak  termasuk  dalam  perkosaan,
walaupun  ada  kekerasan  atau ancaman kekerasan Untuk bersetubuh ( Harkrisnowo, 1999 : 4 – 5 ). Unsur- unsur perumusan tersebut  berlaku  secara  kumulatif artinya disebut tindak pidana perkosaan  apabila  memenuhi  unsur- unsur tersebut.
Tindak perkosaan  kebanyakan dilakukan  oleh  orang  yang  sudah dikenal  korban  dan  biasanya  terjadi dengan  perencanaan  yang  baik  dan pengamatan  kegiatan  korban  sehari– hari  oleh  pelaku.  Biasanya,  pelaku melakukan perkosaan dengan penipuan, ancaman, kekerasan hingga  korban  tidak  berdaya  untuk melakukan  perlawanan.    (  Laila, 1999 : 87). Tindak pidana perkosaan kebanyakan  tidak  ada  saksi    lain, selain  korban.  Hal  inilah  yang menyulitkan  dalam  pembuktiannya. Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  adanya visum et repertum . Visum et repertum inilah yang nantinya dibawa dan
dihadirkan ke
persidangan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum sebagai alat bukti yang sah.
Untuk  mengetahui    perbuatan pidana    perkosaan    yang  dilakukan terdakwa  dalam  perkara    Nomor  :
152/Pid  B/2010/PM.Mgl,  penulis melakukan  analis  terhadap    perkara tersebut terhadap Terdakwa Yantasori  Bin  Nengkuasa    Als Koneng Terdakwa  dalam  perkara  ini didakwa  oleh  Jaksa  penuntut  umum secara  Komulatif  yaitu  :    Dakwaan pertama didakwa melanggar ketentuan  Pasal    81  Ayat  (1)  UU  RI No.  23    Tahun  2002    Tentang Perlindungan  anak  Jo    Pasal  64  ayat (1)  KUHP  tentang  :  Perbuatan berlanjut,    dan  dakwaan  kedua didakwa  melanggar Pasal 46 UU RI
No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan    Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  Jo  Pasal  64  ayat  (1) KUHP tentang : Perbuatan berlanjut .
Adapun  perbuatan    pidana yang telah dilakukan terdakwa dalam dakwaan kesatu adalah sebagai berikut  :
Bahwa  pada  hari,  tanggal  dan waktu  yang  sudah  tidak  dipastikan pada  tahun  2006,  sekitar  jam  24.00 Wib,  di  gudang  rumah  tinggal Pelaku    yang  terletak    di  Blok  III kampun  Bumi  Dipasena  Utama kecamatan Rawajitu Timur
kabupaten  Tulang  Bawang,  Pelaku tidur  bersama  dengan  keluarganya yaitu  isteri  pelaku  dan  kedua  anak pelaku yaitu saksi korban   dan saksi Syamsul  Hadi  bin  Yantori    serta  ibu pelaku  dalam  satu  kamar  tidur,  pada saat  saksi  korban  dalam  keadaan tidur,  pelaku    melepaskan  sarung yang dikenakannya, kemudian
pelaku berusaha memasukkan penisnya  kedalam  vagina  korban, korban  merasa  vaginanya  kesakitan dan  mengeluarkan  darah,  perut  saksi
korban      terasa  sakit,  terdakwa sambil memukul pundak saksi korban  dan    mengancam  berkata
“diam”  sehingga  korban  terdiam ketakutan.
Keesokan    harinya  pada  pukul 12.00  Wib,  pada  tempat  yang  sama pelaku        bersama  isterinya    yaitu saksi  Dalem  Ratu  Hindia  Binti Cikdin    serta      saksi  korban    dan saksi    Syamsul  Hadi  Bin  Yantori sedang    berada    dirumahnya  yang terle tak  di Blok III  Kampung Bumi Depasena  Kec  Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, kemudian pelaku menyuruh isterinya Dalem  Ratu  Hindia  serta  Syamsul
Hadi  Bin  Yantori    untuk    pergi kepasar.  Setelah  isterinya      serta Syamsul  Hadi  Bin  Yantori  pergi kepasar,  saksi korban  duduk dikursi dalam  rumahnya,  sedangkan    pelaku sedang  mengasah  pisau,  tiba-tiba pelaku  mendekati  saksi korban  dan berkata :   “jangan bilang-bilang  Ibu, nanti saya bunuh.
Bahwa pelaku telah melakukan    perbuatan  yang  sama dengan memaksa saksi korban beberapa kali melakukan persetubuhan  dengan  cara  pelaku yang memasukkan penisnya kedalam  vagina  saksi  korban  terjadi dibeberapa tempat  keluarga  mereka tinggal   di kampong Bumi Depasena Utama  sebanyak  4  (empat)  kali,  di kontrakkan  jalan  Anggrek  sebanyak 2  (dua)  kali  dan  dikontrakan  jalan pisang  sebanyan  2  (dua)  kali    dan setiap melakukan persetubuhan, pelaku      selalu    mengancam    akan membunuh  saksi  korban      jika melaporkan perbuatan pelaku kepada orang lain. Bahwa  akibat  persetubuhan yang  dilakukan    pelaku,  Perut  saksi korban  Nopitasari  Binti    Yantori semakin lama semakin membesar.
Pada  hari  Kamis  tanggal  18 Februari    2010  sekitar    pukul    9.00 Wib,  bertempat  dirumah  kontrakan terdakwa    di  jalan  pisang    kampun Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan kabupaten Tulang Bawang,  Ibu  saksi  Korban  Yaitu Dalem  Ratu  Hindia  Binti  Cikdin, bertanya kepada saksi korban “Nopi    perut  kamu  kok  Gede?  “ kemudian saksi korban menceritakan  kepada  saksi  Dalem Ratu  Hindia  Binti  Cikdin  bahwa saksi korban beberapa kali disetubuhi oleh pelaku hingga hamil, namun    saksi  korban  tidak  berani menceritakan  perbuatan      pelaku, karena takut  akan dibunuh pelaku.
Kemudian  perbuatan    pelaku dilaporkan    kepada  pihak  yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan. Bahwa akibat perbuatan
pelaku,      saksi  korban  Nopitasari Binti  Yantori mengalami kehamilan, berdasarkan Visum  et  Revertum Nomor 010/PKM-RJ/BP-I/V/2010
tanggal    18  Mei    2010    yang  dibuat dan  ditandatangani  oleh  Dr.  Yuliana Indiani.
Perbuatan   pelaku  Yantori Bin Nengkuasa    tersebut  sebagai -mana diatur  dan  diancam  pidana  dalam pasal  81 ayat 1 UU RI No.23 Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  anak  Jo Pasal  64 ayat (1)  KUHP.
2.2.  Pertimbangan  hukum  Hakim atas Tindak Pidana Perkosaan    yang  dilakukan terhadap anak kandung Berdasarkan hasil studi dokumen  atas  perkara  Nomor  : 152/Pid.B/2010/PN.Mgl an: Terdakwa  Yantori  Bin  Nengkuasa Setelah Hakim mendengarkan keterangan  saksi  Korban,  saksi
Pelapor  dan  saksi-saksi  lain,  serta keterangan  Terdakwa    dan  Bukti Visum Et Revertum dari Dokter, dan mendengar  Tuntutan  dari  Jaksa Penuntut  Umum  Tanggal  26  Juli 2010  yang  pada  intinya  memohon agar  Majelis  Hakim  Menjatuhkan Hukuman  Kepada  Terdakwa  selama 12  Tahun  Penjara  ,serta  Pembelaan dari Terdakwa yang memohon keringanan  hukuman,  Maka  Pada Tanggal  26  Juli  tahun  2010,maka Hakim Menjatuhkan putusan. Sebelum menjatuhkan putusannya ada beberapa pertimbangan  hukum  dari  Majelis Hakim yaitu : 1. Menimbang  bahwa  oleh  karena unsur-unsur  dalam pasal  46 UU RI  No  23  tahun  2004  Tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam
Rumah Tangga Jo Pasal 8 huruf a UU  RI  No  23    tahun  2004, Penghapusan  Kekerasan  Dalam
Rumah Tangga Jo Pasal   64 ayat (1)    KUHP  telah  terpenuhi  dan perbuatan terdakwa dapat dipertanggung  jawabkan,  hakim berpendapat  bahwa  perbuatan terdakwa  terbukti  secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan tindak  pidana    dan  karenanya harus dipidana sebagaimana diatur    dan  diancam  dalam  pasal tersebut;
2. Menimbang  bahwa    sepenjang pemeriksaan perkara ini, pengadilan  tidak  menemukan alasan pembenar maupun pemaaf diri  terdakwa      yang  dapat menghapuskan  sifat    melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan
terdakwa,  maka  oleh  karena  itu terdakwa  harus  dijatuhi  pidana setimpal dengan kesalahannya;
3. Hal-hal  yang  memberatkan  dari terdakwa Yantori Bin Nengkuasa
telah menghancurkan masa depan saksi  korban    sebagai  anak kandungnya sendiri; 4. Hakim  dalam  pertimbangannya tidak menemukan alasan sebagai hal-hal yang meringankan bagi  diri pelaku. Kemudian, Majelis Hakim telah  menjatuhkan  Putusan  atas perbuatan pelaku dengan amar putusan ;  Menyatakan bahwa pelaku telah  terbukti    secara  sah  dan meyakinkan  bersalah    melakukan tindak  pidana    “  Melakukan persetubhan    terhadap  anak  dengan kekerasan  secara  berlanjut”,    dan Menjatuhkan pidana
terhadap
Pelaku  oleh    karena  itu  dengan pidana    penjara  selama    12  (dua belas) tahun.
Berdasarkan atas pertimbangan hukum    dan    atas  putusan  yang dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim dalam perkara Nomor 52/Pid.B/2010/PN.Mgl    atas  pelaku tersebut,  maka  menurut  analisa penulis    bahwa    didalam  Dakwaan Jaksa  Penuntut  Umum  yakni  pada dakwaan ke satu melanggar ketentuan  pasal    81  Aat  (1)  UU  RI
No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang menyebutkan  setiap  orang  yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau  ancaman  kekerasan  memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya  atau  dengan  orang  lain, dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  15  (lima  belas)  tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah)  dan  paling  sedikit  Rp 60.000.000,00  (enam  puluh  juta rupiah).
Pertimbangan  Hakim  tersebut antara  lain  menyebutkan,  bahwa unsur-unsur  dalam pasal  46 UU RI
No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Jo  Pasal  8  huruf  a UU  RI  No  23    tahun  2004, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal  64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, hakim berpendapat bahwa perbuatan  terdakwa  terbukti  secara sah  dan  meyakinkan    bersalah melakukan    tindak  pidana,  dan pengadilan  tidak  menemukan  alasan pembenar maupun pemaaf diri terdakwa   yang dapat menghapuskan sifat  melawan hukumnya  perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa    serta,  hal-hal yang memberatkan  dari  terdakwa  adalah telah  menghancurkan  masa  depan saksi korban sebagai anak kandungnya  sendiri  dan  Hakim dalam pertimbangannya tidak menemukan    alasan    sebagai  hal-hal yang  meringankan  bagi    diri  pelaku, dan  kemudian  hakim  penjatuhkan putusan  pidana,  selama  12  tahun penjara. Menurut penulis, dari pertimbangan hakim tersebut kemudian,  sudah  tepat  pertimbangan hakim  yang  menyatakan  bahwa unsur-unsur   dalam pasal  46 UU RI No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Jo  Pasal  8  huruf  a UU  RI  No  23    tahun  2004, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal  64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan,  Hakim  yang    hanya menjatuhkan    hukuman  selama  12 Tahun  kepada  terdakwa  adalah kurang maksimal/kurang berat,
karena tidak sesuai dengan
pertimbangan  dari  hakim,  yang menyatakan  bahwa  terhadap  diri
terdakwa  tidak  ada  hal-hal  yang meringankan,  oleh  kerena  tidak  ada hal-hal  yang  meringankan  atas  diri terdakwa  maka  menurut hemat penulis,  hukuman  yang  dijatuhkan oleh  Majelis  Hakim  adalah  hakim harus  menjatuhkan  hukuman  dengan ancaman  hukuman  terberat  yaitu selama 15 tahun,  sebagaimana  yang diancamkan  dalam  surat  dakwaan yang  dinyatakan  terbukti,  dalam  hal ini  dinyatakan  terbukti  melanggar ketentuan    pasal    81  ayat  1  UU  RI No.23  Tahun  2002,  adalah  selama 15  (lima  belas)  tahun,  bukan  selama 12  tahun,  kecuali  apabila  dalam pertimbangan  hakim,  ada  hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa.
Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara tersebut adalah kurang  cermat,  karena  seharusnya, selain  Hakim  menjatuhkan  hukuman Penjara,  juga  harus  menjatuhkan hukuman  denda    paling  sedikit  Rp 60.000.000,00  (enam  puluh  juta rupiah).  Karena  dalam  ketentuan pasal  81 ayat 1 UU RI No.23 Tahun 2002  disebutkan  Setiap orang  yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau  ancaman  kekerasan  memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya  atau  dengan  orang  lain, dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  15  (lima  belas)  tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah)  dan  paling  sedikit  Rp 60.000.000,00  (enam  puluh  juta rupiah).

## III. PENUTUP

## 3.1. Simpulan
1. Perkosaan  adalah  apabila  dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,  memaksa  perempuan
yang  bukan  istrinya    untuk melakukan persetubuhan.
2. Pertimbangan hakim dalam
perkara  Nomor  152/Pid.B/2010/ PN.Mgl,  antara lain :
a. Hakim  berpendapat  bahwa perbuatan    Pelaku    terbukti secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan    tindak pidana    dan  karenanya  harus dipidana  sebagaimana  diatur dan  diancam  dalam  pasal 8huruf a  , UU RI No.23 Thn 2004 Tentang Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  Jo   Jo Pasal 64 (1) KUHP; b. Pertimbangan lainnya pengadilan  tidak  menemukan alasan pembenar maupun pemaaf  diri  pelaku    yang dapat  menghapuskan  sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa; c. Adapun Hal-hal yang memberatkan  dari  pelaku, karena telah menghancurkan masa  depan  saksi  korban sebagai  anak  kandungnya sendiri, sedangkan hakim dalam pertimbangannya  tidak menemukan    alasan    sebagai hal-hal  yang  meringankan
pelaku.

## 3.2. Saran
1. Tidak  ditemukan  dasar  yang
meringankan terdakwa, seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Pelaku Tindak pidana  pemerkosaan  terhadap anak  kandung  dalam  perkara  ini adalah 15 tahun, ditambah dengan  hukuman  denda,  paling sedikit  Rp  60.000.000,-  (Enam Puluh Juta Rupiah). 2. Pemerintah dan seluruh masyarakat  harus  berpartisipasi untuk mencegah terjadinya kekerasan  seksual  dalam  rumah tangga, dan orang tua harus lebih mengawasi  anak-anak  dengan siapa mereka berhubungan sehingga  dapat  di  cegah  terjadi korban-korban  kekerasan  seksual yang  baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Soeidy Sholeh, Dasar Hukum Perlindungan  Anak ,  Penerbit CV. Navindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Jakarta: Bina Aksara, 1987. Poernomo Bambang, Asas-asas Hukum  Pidana ,  Jakarta  : Ghalia Indonesia. 1992 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum  Pidana  Indonesia ; Bandung  PT.  Citra  Aditya Bakti, 1997. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Karya Anda, Surabaya. M. Faal, Penyaringan Perkara
Pidana  oleh  Polisi (Diskresi Kepolisian), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991. R.  Soesilo, Taktik  dan  Teknik Penyidikan Perkara Kriminal ,  Politeia,  Bogor, 1989.
Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian  Hukum ,  UI  Press Jakarta.
Andi  Hamzah, Asas-asas  Hukum Pidana ;  Jakarta,  PT  Rineka Cipta,Tahun 2004.
Adami    Chazawi, Pelajaran  Hukum
Pidana Bagian I ; Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2007.
Muhrisun  Afandi,  artikel  : Pedofilia, Belajar  dari  Kasus  Mantan
Diplomat . Darwan Printis, Hukum Anak Indonesia , Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,1997. H.R. Abudsalam, Hukum Perlindungan  Anak ,  Jakarta Restu Agung Tahun  2007. Undang-Undang  No  4  Tahun  1979, Tentang Kesejahteraan Anak . Undang-Undang    No.3  Tahun  1997 Tentang Pengadilan Anak
Undang-undang N0 23 Tahun  2002,
Tentang Perlindungan Anak . Kitab Undang-Undang Hukum Pidana