Pajak  adalah  iuran  yang  diwajibkan  oleh rakyat  kepada  negara  tanpa  memberikan imbalan  langsung  kepada  pelakunya.  Ini karena  pajak  adalah  kewajiban  negara  untuk membiayai pengeluaran umum dan juga peran rakyat  dalam  memberikan  kontribusi  kepada negara atau pemerintah (Manangkalangi et al., 2019). Karena sifatnya memaksa, maka wajib bagi  seluruh  wrga  negara  Indonesia  wajib pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  tersebut dan  akan  diberikan  sanksi  bagi  yang melanggarnya.
Pemerintah telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama melalui reformasi perpajakan.  Tujuan  utama  reformasi  ini adalah memperkuat otonomi keuangan negara dalam  mendanai  pembangunan  nasional dengan  memanfaatkan  seluruh  potensi  dan
kemampuan  negara.  Khususnya  dengan meningkatkan  penerimaan  negara  melalui pungutan  terhadap  berbagai  sumber  selain minyak bumi dan gas alam (Hanum, 2018).
Hal  yang  mengkhawatirkan  adalah setiap  wajib  pajak  wajib  memenuhi tanggung  jawab  tersebut,  namun  masih terdapat  kekurangan  dalam  pengetahuan masyarakat mengenai pajak dan perhitungannya.  Selain  itu,  undang-undang perpajakan telah mengalami perubahan yang cepat  dalam  jangka  waktu  yang  relatif singkat.  Oleh  karena  itu,  wajib  pajak  harus memperoleh pemahaman penghitungan pajak  secara  menyeluruh  dan  akurat  dalam jangka waktu yang relatif terbatas..
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2021 atau yang dikenal dengan Harmonisasi Peraturan  Perpajakan  (HPP)  merupakan

## PELATIHAN DAN EDUKASI PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN DI SMKN 2 MANDAU
Nurhayani Lubis 1 ; Hardi 2 ; Nofrizal 3 ; Sri Maryanti 4
FEB Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 E-mail : nurhayanilubis@unilak.ac.id (Korespondensi)
Abstract :  The  government  has  implemented  various  initiatives  to  increase  tax  revenues, especially through tax reform. The main objective of this reform is to strengthen state financial autonomy  in  funding  national  development  by  utilizing  all  the  country's  potential  and capabilities.  Income Tax  (PPh) is  a  tax  imposed on  individuals  and  companies  based  on  the income  they  receive  or  earn  in  a  certain  tax  year.  Corporate  income  tax  is  classified  as  a discretionary  tax,  meaning  that  it  takes  into  account  the  individual  circumstances  of  each taxpayer as an important component in calculating tax payments, resulting in different tax bills for  each  taxpayer. Every  vocational  school  student  specializing  in  Accounting  is required  to study  taxation  and  taxation  practices.  Every  vocational  school  graduate  specializing  in accounting  is  required  to  have  core  competencies  in  the  field  of  accounting,  as  well  as complementary  competencies,  one  of  which  is  taxation.  Mandau  2  State  Vocational  High School is one of the Vocational Schools located in Duri, Riau. This school has an accounting department with one class per year. Like other vocational schools, this school is also required to prepare its accounting major graduates to be ready to use and have competence in the field of  accounting,  one  of  which  is  taxation.  Preparing  for  competency  exams  is  an  important concern for schools.
This  service  was  carried  out  on  November  14  2023.  The  method  used  in  this  service  was structured  systematically,  starting  from  the  preparation  stage,  namely  interviews  with  the school,  the  implementation  stage,  namely  carrying  out  service  activities,  and  the  evaluation stage, namely giving questionnaires before and after service to students. This is done to measure the success of service. At this evaluation stage, it can be seen that this service activity is running successfully, seen from the increase in the percentage of questionnaires with the same statement

## PELATIHAN DAN EDUKASI PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN di SMKN 2 MANDAU
Nurhayani Lubis 1 ; Hardi 2 ; Nofrizal 3 ; Sri Maryanti 4
FEB Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 E-mail : nurhayanilubis@unilak.ac.id
Abstract :  The  government  has  implemented  various  initiatives  to  increase  tax  revenues, especially through tax reform. The main objective of this reform is to strengthen state financial autonomy  in  funding  national  development  by  utilizing  all  the  country's  potential  and capabilities.  Income Tax  (PPh) is  a  tax  imposed on  individuals  and  companies  based  on  the income  they  receive  or  earn  in  a  certain  tax  year.  Corporate  income  tax  is  classified  as  a discretionary  tax,  meaning  that  it  takes  into  account  the  individual  circumstances  of  each taxpayer as an important component in calculating tax payments, resulting in different tax bills for  each  taxpayer. Every  vocational  school  student  specializing  in  Accounting  is required  to study  taxation  and  taxation  practices.  Every  vocational  school  graduate  specializing  in accounting  is  required  to  have  core  competencies  in  the  field  of  accounting,  as  well  as complementary  competencies,  one  of  which  is  taxation.  Mandau  2  State  Vocational  High School is one of the Vocational Schools located in Duri, Riau. This school has an accounting department with one class per year. Like other vocational schools, this school is also required to prepare its accounting major graduates to be ready to use and have competence in the field of  accounting,  one  of  which  is  taxation.  Preparing  for  competency  exams  is  an  important concern for schools.
This  service  was  carried  out  on  November  14  2023.  The  method  used  in  this  service  was structured  systematically,  starting  from  the  preparation  stage,  namely  interviews  with  the school,  the  implementation  stage,  namely  carrying  out  service  activities,  and  the  evaluation stage, namely giving questionnaires before and after service to students. This is done to measure the success of service. At this evaluation stage, it can be seen that this service activity is running successfully,  seen  from  the  increase  in  the  percentage  of  questionnaires  with  the  same statement.
Keywords: PPH 21, Income Tax
Pelatihan dan Edukasi Pajak Penghasilan (Pph) Badan di SMKN 2 Mandau (Nurhayani Lubis; Hardi; Nofrizal; Sri Maryanti)
552
undang-undang perpajakan terkini yang mulai berlaku  pada  awal  tahun  2022.  Tentu  ini merupakan  konsep  baru  bagi  wajib  pajak. Pemahaman  yang  kuat  mengenai  undang- undang  pajak  penghasilan  sangat  penting untuk  meningkatkan  literasi  di  bidang  ini. Keterlibatan  organisasi  pemerintah  dan akademisi sangat penting dalam meningkatkan kesadaran perpajakan di kalangan  masyarakat  umum.  Diharapkan  di masa  depan,  melalui  pemahaman  pajak penghasilan  yang  menyeluruh  dan  akurat, individu  akan  lebih  menunjukkan  kepatuhan pajak.
Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang  dikenakan  kepada  orang  pribadi  dan perusahaan  berdasarkan  penghasilan  yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak  tertentu.  Pajak  penghasilan  badan tergolong pajak diskresi, artinya memperhitungkan  keadaan  individu  masing- masing  wajib  pajak  sebagai  komponen penting dalam perhitungan pembayaran pajak, sehingga  mengakibatkan  tagihan  pajak  yang berbeda-beda bagi setiap wajib pajak (Lativa et al., 2020). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan  jenis  pajak  langsung  yang dikenakan secara tegas kepada orang pribadi yang  merupakan  warga  negara  Indonesia. Pajak  Penghasilan  PPh  21  merupakan  pajak yang  dikenakan  atas  penghasilan  yang diperoleh dari pekerjaan, termasuk upah, gaji, tunjangan,  dan  bentuk  penghasilan  lainnya, tanpa  memandang  nama  atau  status  orang pribadi. berkenaan dengan pekerjaan, jabatan, pelayanan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib  Pajak  orang  pribadi  (Isnain  et  al., 2022).
Setiap siswa SMK peminatan Akuntansi wajib mempelajari perpajakan dan praktik  perpajakan.  Setiap  lulusan  SMK peminatan akuntansi wajib memiliki kompetensi  inti  di  bidang  akuntansi,  serta kompetensi pelengkap, salah satunya perpajakan  (Okfitasari  et  al.,  2022).  Sekolah Menengah  Kejuruan  (SMK)  adalah  lembaga pendidikan  yang  bertugas  mendidik  dan membekali  siswa  dengan  keterampilan  dan keahlian  yang  diperlukan  dalam  beberapa bidang pekerjaan. Siswa diberikan
pengetahuan  dan  keahlian  yang  diperlukan untuk berkembang dalam kurikulum masing-masing. Peningkatan kualitas kegiatan  belajar  mengajar  merupakan  hal yang sangat penting.
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2  Mandau  adalah  salah  satu  SMKN  yang terletak di Duri, Riau. Sekolah ini memiliki jurusan akuntansi dengn jumlah kelas yakni satu  kelas  setiap  tahunnya.  Sebagaimana sekolah SMK lainnya, sekolah ini juga wajib mempersiapkan lulusan jurusan akuntansinya  siap  pakai  dan  memiliki kompetensi  di  bidang  akuntansi  yang  salah satunya adalah perajakan. Persiapakn menghadapi  ujian  kompetensi  menjadi perhatian  penting  bagi  pihak  sekolah.  Uji Kompetensi Keterampilan (UKK)
merupakan suatu metode penilaian kemahiran  seseorang  dalam  suatu  bidang tertentu  dengan  mengumpulkan  data-data yang  relevan.  UKK  ini  diikuti  baik  oleh siswa  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK) maupun siswa reguler. Program UKK terdiri dari  skema  sertifikasi  yang  disesuaikan dengan tingkat kualifikasi peserta UKK dan mencakup  kemampuan  untuk  melakukan tugas  khusus,  operasional,  dan  penjaminan mutu.
Tujuan evaluasi hasil belajar sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34  Tahun  2018  tentang  Standar  Nasional Pendidikan
Sekolah
Menengah
Kejuruan/MAK  adalah  sebagai  berikut:  (1) Menilai  sejauh  mana  pencapaian  hasil belajar  siswa;  (2)  Memahami  tingkat kemajuan  dan  perkembangan  siswa;  (3) Mengidentifikasi kesulitan belajar siswa; (4) Mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran; dan (5) Mengevaluasi pencapaian tujuan kurikulum. Tujuan Ujian Kompetisi  Keterampilan  (UKK)  adalah sebagai  berikut:  (a)  Menilai  bakat  siswa SMK yang telah menyelesaikan pendidikannya berdasarkan kompetensi keterampilan yang diperolehnya; (b) Membantu  siswa  sekolah  kejuruan  yang akan  menyelesaikan  pendidikannya  dalam memperoleh  sertifikat  kompetensi  dan/atau
Pelatihan dan Edukasi Pajak Penghasilan (Pph) Badan di SMKN 2 Mandau (Nurhayani Lubis; Hardi; Nofrizal; Sri Maryanti)
sertifikat uji kompetensi; dan (c) Memastikan sertifikasi  kompetensi  menekankan  pada keterampilan lulusan sekolah kejuruan sejalan dengan  Kerangka  Nasional  (Sudradjat Djanegara, 2020).
Seperti yang telah disampaikan sebelumnya  bahwa  peran  pemerintah  dan akademisi  menjadi  sangat  penting  dalam edukasi  mengenai  perpajakan.  Perpajakan merupakan  salah  satu  mata  kuliah  yang  juga terdapat  di  kurikulum  prodi  akuntansi  di Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas Lancang  Kuning.  Dosen  pengampu  mata kuliah perpajakan diwajibkan selalu memperbaharui ilmu mengenai pajak mengingat  regulasi  mengenai  pajak  cukup cepat berkembang dan berubah. Didorong dari kewajiban menjalankan Tri Dharma Perguruan  tinggi  yang  salah  satunya  adalah pengabdian.  Dimana  akademisi  atau  dosen diwajibkan  mentransfer  ilmu  mereka  ke masyarakat yang mnejadi mitra pengabdian. Mitra tim pengabdian kali ini adalah SMKN 2 Mandau, dimana sekolah tersebut membutuhkan pelatihan mengenai penguatan konsep  dasar  dan  perhitungan  PPh  21. Dimana  telah  disampaikan  sebelumnya bahwa,  siswa  SMK  jurusan  akuntansi  wajib menguasai materi perpajakan dengan baik dan benar.
Berdasarkan  analisis  situasi  yang disampaikan,  maka  dapat  berikut  adalah permasalahan mitra yang dihadapi :
1) Siswa  belum  memahami  dengan  benar konsep  pajak  PPh  21  Badan  karena peraturan mengenai pajak yang berubah-ubah
2) Siswa  belum  mampu  menghitung  PPh 21 badan dengan baik dan benar

## METODE
Metode yang digunakan dalam pengabdian  ini  disusun  secara  sistematis, yakni sebagai berikut:
Gambar 1. Tahapan Metode Penelitian
Terdapat  3  tahapan  yang  dilakukan  dalam pengabdian ini, yaitu:
1) Tahap Persiapan Langkah  persiapan  dimulai  dengan wawancara yang dilakukan tim dengan  pihak  sekolah.  Hal  ini dilakukan  untuk  menilai  keluhan  dan hambatan  yang  dihadapi  sekolah. Salah satu permasalahan yang dihadapi  sekolah  adalah  kurangnya pemahaman anak-anak tentang perpajakan.  Tim  mengusulkan  cara untuk  mengatasi  tantangan  ini,  yang disambut hangat oleh institusi tersebut. Selanjutnya, tim mengumpulkan  dokumentasi  yang diperlukan  sebagai  bukti  komitmen sekolah untuk terlibat sebagai peserta dalam  upaya  ini,  yaitu  dengan melaksanakan deklarasi yang menyatakan  kesiapan  mereka  untuk bekerja sama sebagai kolaborator.
2) Tahap Pelaksanaan Pada tahap ini siswa menerima materi pembelajaran Pajak PPh 21 Badan dari Ibu  Inova  Fitri  Siregar,  SE.,  M.,  Ak. Ak.,  CA,  dosen  program  studi akuntansi  yang  juga  mengajar  mata kuliah  perpajakan  di  FEB  Unilak. Setelah  diberikan  materi  terkait  dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan  perpajakan  PPh 21  Badan  terkini,  selanjutnya  siswa disuguhkan dengan kasus yang berkaitan  dengan  perhitungan  PPh Badan  21.  Pada  tahap  ini,  siswa melakukan  sesi  tanya  jawab  dengan pemateri.
3) Tahap Evaluasi
Sama dengan pelayanan pada umumnya, tahap penilaian mempunyai  arti  penting.  Tujuan evaluasi adalah untuk menilai efektivitas  kegiatan  pengabdian  ini.
Alat ukurnya adalah kuesioner sebelum dan sesudah pelayanan.

## HASIL
Pelatihan dan Edukasi Pajak Penghasilan (Pph) Badan di SMKN 2 Mandau (Nurhayani Lubis; Hardi; Nofrizal; Sri Maryanti)
554
Pengabdian tersebut berlangsung pada 14 November 2023 di SMKN 2 Mandau yang terletak  di  perbatasan  Duri,  Dumai  Provinsi Riau.  Sesi  pelatihan  terdiri  dari  25  siswa jurusan  akuntansi.  Kegiatan  pengabdian  ini diawali  dengan  pemberian  angket  kepada siswa untuk menilai kemampuan siswa dalam memahami pajak penghasilan badan 21. Hasil angket  menunjukkan  bahwa  total  tingkat respons  masing-masing  dari  5  pernyataan berkisar antara 50% hingga 66%. Temuan ini menunjukkan  bahwa  50%  siswa  belum memahami  konsep  pajak  penghasilan  21 badan.

## Gambar 2 : Tabulasi kuesioner sebelum
Setelah semua dokumen dan informasi yang  diperlukan  untuk  menghitung  pajak penghasilan  badan  21  telah  disediakan.  Tim mengembalikan  kuesioner.  Penilaian  ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa telah  meningkatkan  pemahaman  materi pelajaran  dan  kemampuan  menghitung  pajak penghasilan  21  badan.  Kuesioner  yang diberikan dengan pernyataan serupa menunjukkan peningkatan yang cukup besar, khususnya  berkisar  antara  76%  hingga  82%. Berikut  temuan  rekapitulasi  kuesioner  yang dilakukan setelah selesai pengabdian:
Gambar  3  :  Tabulasi  kuesioner  setelah  dilakukan pengabdian
1) Saya  mengetahui  dengan  baik  apa yang dimaksud dengan PPh Badan
Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi  kuesioner  dari  25  orang siswa adalah sebesar 78%
2) Saya  mengetahui  siapa  saja  yang dikenakan Pajak (PPh) badan Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi  kuesioner  dari  25  orang siswa adalah sebesar 80%
3) Saya  mengetahui  berapa  tarif  pajak PPh badan yang berlaku di Indonesia
Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi  kuesioner  dari  25  orang siswa adalah sebesar 82% 4) Saya mengerti bagaimna cara menghitung  atau  melaporkan  SPT tahunan PPh Badan Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi  kuesioner  dari  25  orang siswa adalah sebesar 76%
5) Saya mengetahui sanksi yang diberikan  kepada  wajib  pajak  yang tidak melaporkan pajaknya 6) Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi  kuesioner  dari  25  orang siswa adalah sebesar 80%

## PEMBAHASAN
Terdapat  5  pernyataan  sederhana yang  kami  berikan  di  dalam  kuesioner, yakni:
1) Saya  mengetahui  dengan  baik  apa yang dimaksud dengan PPh Badan Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi  kuesioner  dari  25  orang siswa adalah sebesar 66%
2) Saya  mengetahui  siapa  saja  yang dikenakan Pajak (PPh) badan
Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi  kuesioner  dari  25  orang siswa adalah sebesar 64% 3) Saya  mengetahui  berapa  tarif  pajak PPh badan yang berlaku di Indonesia Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi  kuesioner  dari  25  orang siswa adalah sebesar 60%
4) Saya mengerti bagaimna cara menghitung  atau  melaporkan  SPT tahunan PPh Badan
Pelatihan dan Edukasi Pajak Penghasilan (Pph) Badan di SMKN 2 Mandau (Nurhayani Lubis; Hardi; Nofrizal; Sri Maryanti)
Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi kuesioner  dari  25  orang  siswa  adalah sebesar 50%
5) Saya mengetahui sanksi yang diberikan  kepada  wajib  pajak  yang tidak melaporkan pajaknya
Untuk pernyataan ini hasil rekapitulasi kuesioner  dari  25  orang  siswa  adalah sebesar 50%
Materi yang diberikan cukup lengkap, mulai  dari  peraturan  perpajakan  hingga  cara penghitungan  Pajak  Penghasilan  21  Badan yang  tepat.  Siswa  di  kelas  tersebut mendemonstrasikan susunan yang terdiri dari pemilik  perusahaan,  karyawan,  dan  akuntan setelah diberikan tugas mengenai perhitungan pajak.  Siswa  berpartisipasi  aktif  dalam penghitungan  pajak.  Strategi  ini  diterapkan untuk  menumbuhkan  rasa  memiliki  dan identitas  di  kalangan  siswa,  seolah-olah mereka  adalah  anggota  suatu  organisasi, khususnya  perusahaan,  dengan  peran  dan tanggung  jawab  masing-masing  di  dalam organisasi tersebut.
Gambar 4: Ibu Inova Fitri Siregar sedang memberikan materi
Hal  ini  dilakukan  karena  biasanya muatan  utama  PPh  Pasal  21  lebih  banyak terfokus  pada  penyelesaian  permasalahan
hipotetis  dalam  bentuk  skenario  naratif, tanpa  mengaitkannya  dengan  situasi  nyata (Widiyawati    Susanti,  2016).  Selain  itu, pemahaman menyeluruh terhadap implementasi nyata PPh Pasal 21 juga perlu dilakukan,  dan  tidak  hanya  mengandalkan pengetahuan  teoritis  saja.  Selanjutnya dilakukan  sesi  untuk  menjawab  pertanyaan dan  memberikan  tanggapan  terkait  tarif pajak  penghasilan  21  badan.  Mengevaluasi efektivitas  kegiatan  pengabdian  ini  sangat bergantung pada analisis tingkat keterlibatan siswa.
Hal  ini  menunjukkan  keefektifan upaya  layanan  ini.  Meskipun  terdapat kekurangan,  hasil  ini  sungguh  patut diapresiasi. Terbukti keberhasilan praktik ini menghasilkan  peningkatan  yang  signifikan pada  pemahaman  siswa  dan  kemampuan menghitung  PPh  21  badan.  Hal  ini  terlihat pada  pemberian  kuesioner  baik  sebelum maupun pada saat pemberian layanan.

## Gambar 5: Tim Bersama seluruh peserta

## SIMPULAN
Ada  dua  hal  yang  telah  disebutkan sebelumnya terkait pemahaman dan
kemahiran siswa dalam menghitung PPH 21 badan. Maka untuk 2 permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Tujuannya  agar  siswa  memahami konsep Pajak Penghasilan Badan 21. Kesimpulan ini diperoleh dari penjajaran hasil angket sebelum dan sesudah  pemberian  pelayanan.  Item kuesioner  1,  2,  3,  dan  5  berkaitan dengan  tingkat  pemahaman  siswa mengenai  pajak  penghasilan  badan
Pelatihan dan Edukasi Pajak Penghasilan (Pph) Badan di SMKN 2 Mandau (Nurhayani Lubis; Hardi; Nofrizal; Sri Maryanti)
556
21.  Temuan  kuesioner  menunjukkan peningkatan yang cukup besar sehubungan dengan pernyataan ini.
2) Selanjutnya,  siswa  ditugaskan  untuk menyelesaikan 21 kasus Pajak Penghasilan Badan, berpartisipasi aktif dalam skenario terkait perpajakan.  Kemanjuran  strategi  ini terlihat  dari  hasil  kuesioner  yang menunjukkan peningkatan substansial dalam  aspek  ini.  Permasalahan  ini tercakup  dalam  kuesioner  nomor  4 yang  menyatakan  “Saya  memiliki pengetahuan  untuk  menghitung  atau menyampaikan  SPT  Tahunan  Pajak Penghasilan Badan secara akurat”.
Meskipun hasil rekapitulasi kuesioner yang  diperoleh  cukup  baik,  namun  cukup memuaskan.  Terbukti  keberhasilan  kegiatan ini  menghasilkan  peningkatan  pemahaman dan  kemampuan  siswa  dalam  menghitung pajak penghasilan badan secara signifikan.
Beberapa saran yang diberikan berdasarkan kegiatan pengabdian ini adalah:
1) Penting untuk terlibat dalam aktivitas seperti  ini  secara  berkelanjutan. Tujuan  dari  inisiatif  ini  adalah  untuk meningkatkan  kemahiran  siswa  dan memberikan dukungan tambahan kepada  sekolah  melalui  keterlibatan langsung tim universitas.ss
2) Mendorong  peningkatan  kerja  sama antar lembaga pendidikan, universitas, dan  profesional  di  sektor  perpajakan. Melibatkan praktisi untuk menawarkan keahlian dan pengetahuan  langsung  mereka  dapat meningkatkan pengalaman pendidikan bagi  siswa.  Selain  itu,  menjalin kemitraan  dengan  badan  usaha  atau lembaga terkait dapat lebih meningkatkan pemahaman siswa mengenai  penerapan  nyata  prinsip perpajakan dalam ranah profesional.

## DAFTAR RUJUKAN
Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam  Meningkatkan  Penerimaan Pajak  Penghasilan  Pasal  21  di  KPP
Pratama  Medan  Belawan  Analysis of  Submission  of  Periodical  Tax
Returns and Total Corporate Taxpayers In Increasing Article 21 Income. EKONOMIKAWAN :
Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Dan  Studi Pembangunan,  18(2),  123–133. https://doi.org/https://doi.org/10.30 596/ekonomikawan.v18i2.2529 Isnain,  A.  R.,  Yasin,  I.,    Sulistiani,  H. (2022).  Pelatihan  Perpajakan  Pph Pasal  21  Pada  Guru  Dan  Murid Smk N 4 Bandar Lampung. Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS),
3(2), 293. https://doi.org/10.33365/jsstcs.v3i2 .2202
Lativa,  Sanjaya,  R.,  Farida,  S.  I.,    Al,  E.
(2020). Pelatihan Perhitungan
Pajak Pph Pasal 21, Pasal 23, Dan Pph Pasal 4 Ayat 2 Kepada Kepala Sekolah,  Bendahara,  Administrasi Smp  Kota  Tangerang  Selatan Gugus  02.  Dedikasi  PKM,  1(1), 80–85.
Manangkalangi, A. M., Elim, I.,  Budiarso, N. s. (2019). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan  Usaha  Pada  Pt.  Asuransi Asei  Indonesia  Cabang  Manado. Going  Concern :  Jurnal  Riset Akuntansi  14(3),  14(3),  307–317. https://doi.org/https://doi.org/10.32 400/gc.14.3.26013.2019 Okfitasari, A., Santoso, T. D.,  Rohmah, S.
N. (2022). Pelatihan Pengisian Spt
Tahunan Dan Meningkatkan
Kompetensi Perpajakan Dengan Uu
Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan Bagi  Guru  Smk  (Pkm  Pada  Smk
Negeri  1  Karanganyar).  Budimas :
Jurnal  Pengabdian  Masyarakat, 4(1), 32–38. https://doi.org/10.29040/budimas.v 4i1.4236
Sudradjat,  Djanegara, M. S. (2020). PKM Uji  Kompetensi  Bidang  Keahlian Akuntansi Di SMK Bina Sejahtera
Pelatihan dan Edukasi Pajak Penghasilan (Pph) Badan di SMKN 2 Mandau (Nurhayani Lubis; Hardi; Nofrizal; Sri Maryanti)
557 Kota Bogor. JADKES: Jurnal
Abdimas  Dedikasi  Kesatuan,  1(1), 21–28. https://doi.org/https://doi.org/10.376
41/jadkes.v1i1.319 Widiyawati, L., Susanti. (2016). Pengembangan  Modul  Administrasi Pajak  Berbasis  Kontekstual  Pada Materi  Pajak  Penghasilan  (Pph) Pasal  21  Untuk  Siswa  Kelas  Xii Akuntasi  Smk  Negeri  Di  Surabaya. Jurnal Pendidikan Akuntansi
(JPAK), 5(1), 1–7.