DOI: 10.15575/ks.v2i3. 9866
* Copyright (c) 2020 Fahrisya Tiko Septiarika dan Enny Suryanjari This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Diterima: 24 Agustus 2020; Direvisi: 21 September 2020; Disetujui: 29 September 2020
Advokasi Kebijakan dalam Kerjasama Smart City Bandung dan Seoul lewat Kemitraan Sister City tahun 2016-2019
Fahrisya Tiko Septiarika 1* , Enny Suryanjari 2
1,2 Department of International Relations, Institute of Social and Political Science, DKI Jakarta, 12610, Indonesia
* Corresponding Author Email: fahrisyatiko3@gmail.com

## ABSTRACT
Liberalism welcomes the most possible way for non-state actors (national government) to be engaged in foreign affairs. Duchacek and Soldatos stresses this thesis in their respective articles about the strong role of  federal  state  engaged  in  foreign  affairs.  This  research  is  part  of  the  implementation  of  smart  city cooperation through sister city partnership between Bandung – Seoul municipality where Bandung City government is viewed as subnational actor having the opportunity to implement paradiplomacy practices as a form of activity that is related to foreign policy. Research focusses on policy advocacy during the cooperation.  Policy  transfer  and  policy  diffusion  are  methods  for  understanding  cross-border  policy advocacy  processes.  This  approach  comes  from  a  number  of  multidisciplinary  measures  such  as comparative  politics,  Latin  American  regional  politics  and  international  relations.  In  addition,  this approach has not been widely used to explain the efforts of sub-national governments in carrying out cooperation  between  local  governments.  This  study  uses  the  literature  study  method  to  obtain  all secondary data consisting of news, reports, other important documents that are processed qualitatively to produce  explanatory  explanations.  This  research  comes  to  the  conclusion  of  the  realization  of paradiplomacy during the cooperation and policy collaboration between two municipalities help to realize efficient and innovative governance (smart city). That, Smart City cooperation is manifested in the Sister City partnership in building Smart LBEG: Smart Living, Smart Branding, Smart Environment and Smart Government.
Keywords: policy advocacy, policy diffusion, policy transfer, smart city, sister city, partnership

## ABSTRAK
Liberalisme  menyambut  baik  cara  yang  paling  memungkinkan  bagi  aktor  non-negara  (pemerintah nasional) untuk terlibat dalam urusan luar negeri. Duchacek dan Soldatos menekankan tesis ini dalam artikelnya  masing-masing  tentang  peran  kuat  negara  federal  yang  terlibat  dalam  urusan  luar  negeri. Penelitian ini merupakan bagian dari implementasi kerjasama smart city melalui kemitraan sister city antara kota Bandung - Seoul dimana Pemerintah Kota Bandung dipandang sebagai aktor daerah yang memiliki peluang untuk melaksanakan praktek paradiplomasi sebagai salah satu bentuk kegiatan yang berkaitan dengan politik luar negeri. Fokus penelitian pada advokasi kebijakan selama kerjasama tahun 2016-2019. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk memperoleh semua data sekunder yang  terdiri  dari  berita,  laporan,  dokumen  penting  lainnya  yang  diolah  secara  kualitatif  untuk menghasilkan  penjelasan  penjelasan.  Penelitian  ini  sampai  pada  kesimpulan  realisasi  paradiplomasi selama kerjasama dan kolaborasi kebijakan antara dua kota membantu mewujudkan pemerintahan yang efisien dan inovatif (Smart City). Kerja sama Smart City diwujudkan dalam kemitraan Sister City dalam membangun Smart LBEG: Smart Living, Smart Branding, Smart Environment dan Smart Government.
Kata Kunci: advokasi kebijakan, difusi kebijakan, kemitraan, transfer kebijakan, smart city, sister city
Advokasi Kebijakan dalam Kerjasama Smart City Bandung dan Seoul lewat Kemitraan Sister City tahun 2016-2019
Fahrisya Tiko Septiarika, Enny Suryanjari

## PENDAHULUAN
Transformasi hubungan internasional telah bergeser dari isu yang bersifat high politics seperti isu keamanan,  konflik  dan  peperangan  yang  cenderung  mengedepankan  hard  power  menuju  isu-isu kerjasama (Morgan, 1973). Arus globalisasi mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari interaksi dan kerjasama antar negara. Seluruh aspek dari negara diharapkan terus bergerak maju untuk menghadapi era globalisasi serta meningkatkan segmentasi yang cepat di berbagai bidang. Ini yang mendorong negara untuk  mengoptimalkan  potensi  dan  sumber  daya  dimiliki.  Dalam  sudut  pandang  liberalisme  klasik Kantian, praktiknya kerjasama menjadi tool paling efektif guna mengkatalisasi kooperasi antarnegara. Sedangkan diplomasi menjadi kendaraan strategis untuk merealisasikannya (Jönsson & Hall, 2005).
Pemerintah telah menyadari diplomasi tak hanya bertumpu pada negara, melainkan aktor-aktor hubungan internasional lainnya seperti Pemerintah Daerah (Neumann & Wæver, 1997). Kissinger (1955) bahkan  menyebut  kondisi  dalam  negeri  turut  mempengaruhi  pelaksanaan  politik  luar  negeri  setiap negara.  Selain  itu,  sebutan  subnational  government  yang  merujuk  pada  pemerintah  daerah  (local government atau municipal) juga muncul dalam Soldatos sebagai penggagas utama paradiplomacy. Demi konsistensi, tulisan  ini menggunakan  literasi  subnational government  yang perannya  menonjol  dalam praktik kerjasama Sister City (Liu & Song, 2020).
Peran  aktif  pemerintah  daerah  sebagai  subnational  government  lebih  jauh  diterangkan  dalam kebijakan otonomi daerah dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang diperbarui dalam ketentuan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 367 dan pasal 7. Undang undang tersebut mengakui kebutuhan pemerintah daerah demi menjamin pembangunan  yang  menyejahterakan  masyarakat  maka  subnational  government  diijinkan  untuk menjalin kerjasama dengan entitas luar negeri. Sementara kementerian luar negeri sebagai koordinator penyelenggaraan  hubungan  luar  negeri  dan  pelaksanaan  politik  luar  negeri  hal  ini  dijelaskan  dalam Undang  Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  tahun  2014.  Kehadiran  Undang Undang tersebut memperkuat peran dan wewenang subnational government. Pemerintah daerah diakui sebagai perannya sebagai pelaku hubungan luar negeri (Pujayanti, 2018).
Dengan kewenangan yang dimilikinya, pemerintah kota juga dapat meluaskan akses kerjasama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri. Salah satu inisiasi kerjasama yang banyak dilakukan di berbagai subnational government lain yakni Sister City. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sister City International, suatu organisasi internasional non-profit bidang kerjasama kota kembar yang dibentuk  oleh  Dwight  Eisenhower  63  tahun  yang  lalu,  setidaknya  terdapat  lebih  dari  seratus  negara menjalin kerjasama Sister City satu sama lain (Sister City, 2019).
Kerjasama ini mengusung konsep menggandeng dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik. Apa yang disebut oleh Duchacek dengan Global Paradiplomacy yang bertujuan menjalin hubungan budaya, ekonomi, dan kontak sosial antar penduduk secara berkelanjutan (Duchacek, 1986; Duchacek & Duchacek,  2019),  Kerjasama  Sister  City  pada  umumnya  memiliki  persamaan  (similarities)  keadaan demografi dan masalah-masalah yang dihadapi (Kartini, 2014). Dalam konsep Sister City, ini yang disebut dengan prinsip similarities (Ogawa, 2012). Similiarities ini menjadi prinsip penting yang mesti ada dalam menjalin kerjasama sister city (Sister City, 2019).
Konsep  kerjasama  dua  kota  ini  juga  pernah  d iteliti  dalam  tulisan  “Diplomasi  Kota  dalam Mewujudkan Zhongguo Meng: Hubungan China Indonesia” yang ditinjau melalui kerja sama Kota Kembar antara  Surabaya-Xiamen  dan  Semarang-Beihai  (Bramastya  &  Septiarika,  2020).  Policy  transfer  tidak dibahas  sama  sekali  sebagai  salah  satu  unit  analisis  penelitian.  Sehingga,  hal  ini  dapat  menjadi  salah
Advokasi Kebijakan dalam Kerjasama Smart City Bandung dan Seoul lewat Kemitraan Sister City tahun

## 2016-2019
Fahrisya Tiko Septiarika, Enny Suryanjari
argumentasi upaya signifikan Pemerintah Kota Bandung untuk mengimplementasikan kerja sama smart city dalam bentuk kemitraan Sister City.
Pendekatan transfer dan difusi ini baru-baru ini menjadi sangat populer di negara-negara Amerika Latin yang diperkenalkan secara mendalam oleh Mattioli dan Rodrigues (2017). Pendekatan ini berasal dari  sejumlah  langkah  multidisiplin  seperti  politik  komparatif,  politik  regional  Amerika  Latin  dan hubungan internasional. Pendekatan ini menurut Marsh & Sharman (Marsh & Sharman, 2009) sifatnya dapat  sebagai  pelengkap,  sekaligus  bermanfaat  untuk  membangun  pola  serta  menemukan  hubungan dialektis antara kebijakan yang diadopsi dan implementasi kebijakan di pemerintah daerah negara tujuan. Dolowitz  &  Marsh  (2000)  menambahkan  bahwa  pola  yang  dimaksud  dapat  berupa  adanya  tingkat pengetahuan tentang  kebijakan, perumusan administrasi,  institusi yang terlibat, serta  ide penyusunan agenda  secara  politis  yang  diperlukan  baik  yang  telah  berjalan  maupun  yang  akan  dijalankan  dalam perumusan kebijakan. Difusi dan transfer kebijakan bermanfaat juga untuk mengetahui kompleksitas dan interpretasi kebijakan dari negara origin ke negara host (Stone, 2012).
Penelitian  tentang  kerjasama  Smart  City  Kota  Bandung  telah  cukup  banyak  dilakukan  seperti (Adibowo & Putri, 2016; Hasibuan & Sulaiman, 2019; Hidayat, 2016; Mursalim, 2017; Rahmadanita et al., 2018).  Sejumlah  penelitiann  ini  memiliki  kemiripan  yang  dalam  unit  eksplanasi,  selain  memiliki  unit analisis yang sama. Hasil penelitian Hidaya misalnya sampai pada kesimpulan bahwa smart city dianggap sebagai alternatif solusi untuk mengatasi persoalan dengan menggunakan unit analisis yakni Empat pilar pembangunan smart city meliputi; Pilar pertama adalah people (pengguna) temasuk karakter dan akhlak, ketaatan  terhadap  kebijakan  (compliance),  Pilar  kedua  adalah  mekanisme  dan  standar  pelayanan, termasuk pola hubungan antar stakeholder, mekanisme integrasi layanan publik dan data. Pilar ketiga adalah  infrastructure  ICT,  untuk  mengintegrasikan  pelayanan  dan  data  (informasi)  untuk  men-drive semua akses online, media automatisasi seperti infrastrukur jaringan, broadband, data center/cloud, data sharing platform/big  data,  aplikasi,  cctv,  dan  sebagainya.  Pilar keempat adalah struktur kelembagaan smart city untuk melakukan analisator, integrator, evaluator, serta menyelaraskan IT Governance dengan bisnis proses (Hidayat, 2016). Di dalamnya belum menyebutkan bagaimana kebijakan dari kota mitra diadopsi (ditransfer) ke Kota Bandung. Musalim juga berpendapat serupa. Ia menilai .Smart city adalah konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan kemudahan  mengakses  informasi  kepada  masyarakat.  Konsep  ini  menekankan  pada  tiga  konsep, pertama, sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah dalam mengelola masyarakat perkotaan, kedua mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya dengan efektif dan efisien  dan  ketiga  smart  city  diharapkan  mampu menjalankan  fungsi penyedia  informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga.Fokus penelitian ini berada di Kota Bandung yang mana kota Bandung telah memenangkan ajang Smart City Award 2015 yang diadakan oleh majalah Asia’s Tech Ecosystem. Mengingat bahwa konsep Smart City ini masih terus berkembang dalam proses pembangunan dan pengelolaan kota di  Kota Bandung maka perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan melakukan wawancara dan studi literatur yang mana hasilnya dapat diketahui bahwa sosialisasi mengenai Smart City yang belum merata, infrastruktur yang  belum  memadai,  kurangnya  pemahaman  aparatur  mengenai  Smart  Citydan  Sistem  Operasional Prosedur hanya mengacu pada Roadmap Walikota Bandung  (Mursalim, 2017) sedangkan Adiwibowo menyoroti praktik paradiplomasi dalam kerjasama Smart City Kota Bandung (Adibowo & Putri, 2016). Sedangkan Rahmadanita menulis hasil penelitian yang menilai kerjasama lebih menekankan pada aspek kontekstual kebijakan saja daripada pada aspek implentasi kebijakan (Rahmadanita et al., 2018).
Advokasi Kebijakan dalam Kerjasama Smart City Bandung dan Seoul lewat Kemitraan Sister City tahun 2016-2019
Fahrisya Tiko Septiarika, Enny Suryanjari
Selain itu, pendekatan ini belum banyak digunakan untuk menjelaskan upaya pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama antar pemerintah daerah. Kerja sama antara dua kota telah menghasilkan pembangunan ekonomi perkotaan, tata kota, transportasi kota, e-government. Transfer kebijakan dan difusi  kebijakan  merupakan  konsep  penting  dalam  proses  implementasi  kerjasama  yang  melibatkan proses  advokasi  kebijakan.  Proses  transfer  kebijakan  ini  terjadi  pada  institusi  yang  ditunjuk  oleh Pemerintah Korea Selatan yang dikoordinasikan di bawah Kementerian Ekonomi dan Investasi Korea Selatan, program ini disebut Knowledge Sharing Program (KSP).
Kerjasama  Sister  City  telah  lama  dijalankan  di  beberapa  negara  dengan  sistem  pemerintahan federal – negara bagian. Sistem federal ini memberi keleluasaan kepada subnational government dalam menjalankan aktivitas hubungan luar negeri (foreign relations) (Duchacek & Duchacek, 2019).  Seiring dengan perkembangannya, Kota Bandung  tercatat paling banyak  menjalin  kerjasama  Sister City. Kota Bandung melakukan kerjasama Sister City dengan dua puluh lima kota di luar negeri, namun berdasarkan data Staff Ahli Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Bandung kerjasama yang masih aktif hanya berjumlah empat belas kota di luar negeri (Aju, 2020; Mugia, 2020).

## METODE  PENELITIAN
Bagian tulisan ini dimulai dengan intisari pendekatan liberalisme yang tidak membatasi adanya aktor  lain  di  luar  aktor  negara  sebagai  unitary  actor  (aktor  tunggal)  dalam  hubungan  internasional. Perdamaian  dunia  menurut  liberalisme  dapat  diwujudkan  dengan  lebih  mengedepankan  kerjasama daripada konflik dan membuka ruang seluas-luasnya bagi aktor lain untuk juga terlibat dalam urusan luar negeri tidak hanya urusan domestik. Bagian tulisan ini mengajak untuk melihat Pemerintah Kota Bandung sebagai  entitas  subnational  government  yang  diberi  wewenang  untuk  melakukan  urusan  luar  negeri seperti menjalin kerjasama. Konsep menjalankan wewenang untuk dapat melaksanakan fungsi urusan luar neeri yang diijinkan ini disebut dengan parallel diplomacy atau akrab dikenal dengan paradiplomasi (Duchacek, 1986; Soldatos, 1990). Pemerintah Kota Bandung menerapkan paradiplomacy untuk dapat membangun kerjasama smart city dalam kemitraan Sister City.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  melandaskan  fokus  penelitian  pada  misi  yang  akan  dilaksanakan dalam kerjasama Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Seoul, yaitu advokasi kebijakan yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi perkotaan, perencanaan perkotaan, transportasi perkotaan, e-government.  Manifestasi  kerjasama  ini  mengambil  wujud  dalam  dimensi  kebijakan  sebagai  hasil transfer kebijakan atau policy transfer dan policy diffusion menurut Mattioli dan Rodrigues (2017).
Policy  transfer  dan  policy  diffusion  merupakan  konsep  penting  dalam  proses  implementasi kerjasama yang melibatkan proses advokasi kebijakan. Policy transfer dan policy diffusion merupakan pendekatan yang saat ini tengah populer untuk mengetahui proses konvergensi kebijakan dari negara origin ke negara host (Dolowitz & Marsh, 2000; Marsh & Sharman, 2009; Rodrigues & Mattioli, 2017; Stone, 2012). Proses transfer kebijakan ini terjadi pada institusi yang ditunjuk oleh Pemerintah Korea Selatan yang dikoordinasikan di bawah Kementerian Perekonomian dan Investasi Korea Selatan, program ini dinamai dengan Knowledge Sharing Program (KSP). Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mendapatkan seluruh data sekunder yang terdiri atas berita, laporan, dokumen penting lainnya yang diolah secara kualitatif sehingga menghasilkan penjelasan yang eksplanatoris.
Policy  transfer  dan  policy  diffusion  merupakan  metode  untuk  memahami  proses  advokasi kebijakan  lintas  negara.  Pendekatan  ini  belakangan  cukup  populer  di  negara-negara  amerika  latin. Pendekatan  ini  berasal  dari  sejumlah  multidisipliner  seperti  perbandingan  politik,  politik  kawasan Amerika Latin  dan hubungan  internasional. Selain itu pendekatan  ini  belum  banyak  digunakan  untuk
Advokasi Kebijakan dalam Kerjasama Smart City Bandung dan Seoul lewat Kemitraan Sister City tahun

## 2016-2019
Fahrisya Tiko Septiarika, Enny Suryanjari
dapat  menjelaskan  upaya  pemerintah  subnational  dalam  menjalankan  kerjasama  antara  local government (Rodrigues & Mattioli, 2017). Pendekatan ini meneliti bagaimana kebijakan publik disalurkan atau terdifusi dan mekanisme dalam prosesnya.
Marsh & Sharman (2009) ini berpendapat bahwa literatur tentang transfer kebijakan dan difusi kebijakan bersifat saling melengkapi, tetapi perlu lebih fokus pada lima isu utama yang menarik wawasan dari kedua literatur. Pertama, pekerjaan di setiap area dapat menghasilkan keuntungan dari fokus yang lebih besar pada interaksi yang berubah antara berbagai mekanisme yang terlibat dalam difusi / transfer. Kedua,  adanya  upaya  mengistimewakan  struktur,  sedangkan  literatur  seputar  transfer  kebijakan cenderung  mengistimewakan  agensi,  namun  diperlukan  suatu  pendekatan  yang  mengakui  hubungan dialektis  antara  keduanya.  Ketiga,  literatur  difusi  kebijakan  berkonsentrasi  pada  penemuan  pola, sedangkan literatur transfer kebijakan meneliti penelusuran proses, tetapi penjelasan lengkap tentang transfer  /  difusi  perlu  melakukan  keduanya.  Keempat,  kedua  literatur  difusi  dan  transfer  kebijakan mengalami pemilihan kasus linier dengan, khususnya, terlalu sedikit perhatian yang diberikan kepada negara-negara  berkembang.  Terakhir,  meskipun  kedua  literatur  perlu  tertarik  pada  apakah  difusi  / transfer mungkin berhasil / tidak berhasil, keduanya tidak memuat kriteria yang mungkin digunakan untuk menetapkan keberhasilan dan kegagalan kebijakan.
Secara keseluruhan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kerjasama Smart City dalam kemitraan Sister City, menggunakan konseptualisasi milik Dolowitz & Marsh (2000) bisa dikenali apakah  terjadi  melalui  proses  copying,  emulation,  dan  combination.  Copying  adalah  proses  policy diffusion yang mana subnational government meniru seutuhnya tanpa melakukan perubahan maupun modifikasi pada kebijakan subnational government lain yang menjadi mitranya. Emulation adalah proses meniru  kebijakan  pada  tataran  ide  saja  yang  dicanangkan  oleh  subnational  government  lain  dengan melakukan sedikit perubahan dan modifikasi yang diperlukan. Combination adalah proses policy diffusion yang meniru kebijakan yang dilaksanakan oleh subnational government lain tetapi menghasilkan output yang berbeda daripada output awal yang diinginkan (Dolowitz & Marsh, 2000).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Policy Transfer
Marsh & Sharman (2009) menyatakan bahwa policy transfer dan policy diffusion menjadi bagian yang  sama  dalam  prosesnya.  Terdapat  tiga  proses  yang  terjadi  dalam policy  transfer yakni: learning, competition dan coercion . Policy transfer learning adalah proses ketika kebijakan dari suatu pemerintahan subnasional diijinkan digunakan secara sukarela untuk dijadikan pedoman atau panduan kebijakan pada pemerintahan  subnasional  lainnya.  Dengan policy  transfer  learning ini  maka  ada  proses  advokasi kebijakan terjadi secara dan atas kemauan bersama atau memiliki mutual will. Policy  transfer  competition ,  menempatkan  pemerintah  Kota  Bandung  yang  mendorong  secara mandiri belajar kebijakan dan lebih proaktif dalam mendapatkan advokasi kebijakan dari pemerintah Seoul. Motivasi ini sebagian besar berasal dari keinginan agar dapat mendekati keunggulan Kota Seoul dan menjadikan Kota Bandung lebih baik daripada sebelumnya.
Policy transfer coercion , menempatkan Pemerintah subnasional – pemerintah Kota Bandung untuk mendapatkan advokasi  kebijakan  dari Kota  Seoul  didasarkan atas  tuntutan sebagai  bagian  dari  suatu organisasi  internasional  atau  anggota  dari  organisasi  internasional.  Pemerintah  Kota  Bandung  telah menjadi anggota dari organisasi non-profit Sister City International (SCI).
Advokasi Kebijakan dalam Kerjasama Smart City Bandung dan Seoul lewat Kemitraan Sister City tahun 2016-2019
Fahrisya Tiko Septiarika, Enny Suryanjari
Melalui bagian tulisan ini, bagian tulisan ini akan membedah bagaimana upaya pemerintah Kota Bandung mengimplementasikan kerjasama smart city dalam kemitraan sister city lewat policy transfer . Ilustrasi tentang policy transfer yang ditemukan dalam sumber sekunder dijabarkan dalam bagian tulisan di bawah ini ("Support for the Establishment of Bus System Reform Strategy in Bandung," 2018). The Seoul Institute,  Intelligent  Transport  Society  of Korea, Dongil Eng. Consultants  ditunjuk  untuk  memaparkan kebijakan.  Kebijakan  ini  dipaparkan  dalam  beberapa  fase  yakni  : Launching  Seminar  and  High-level Meeting (16-19 Oktober 2017 di Bandung), tahap kedua proses Policy Seminar and in-depth Study (tidak ada  informasi  waktu  dan  venue  kegiatan),  tahap  ketiga  proses Interim  Reporting  Workshop  and Practitioners’ Workshop (25-31 Maret 2018), dan fase keempat adalah fase terakhir berisi Senior Policy Dialogue and Final Reporting Workshop. Advokasi kebijakan ini menjadi satu-satunya informasi lengkap yang dapat diperoleh dan berguna untuk memberi gambaran tahapan proses advokasi kebijakan.
Pemerintah  Kota  Bandung,  lewat  Departemen  Transportasi  Kota  Bandung  meminta  advokasi kebijakan  dalam  forum  yang  diselenggarakan  oleh  KSP  ( Knowledge  Sharing  Program )  di  bawah Koordinasi Kementerian Ekonomi dan Keuangan ( Ministry of Economy and Finance Korea ) Pemerintah Korea Selatan. Advokasi kebijakan ini berjalan kurang lebih selama setahun sejak 2017-2018 dapat dilihat pada gambar 1.

## Gambar 1. Proses Policy Transfer dalam Knowledge Sharing Program
Fase  advokasi  kebijakan  dalam  KSP  dibagi  menjadi  tiga.  KSP  memfasilitasi  adanya  konsultasi kebijakan, mengangkat studi kasus, dan memfasilitasi dialog bersama dengan mitra. Dalam fase konsultasi kebijakan, KSP mewadahi forum yang secara komprehensif memfasilitasi konsultasi berdasarkan pada riset bersama yang diselenggarakan oleh tenaga ahli terpilih dari Korea Selatan dengan negara mitra KSP. Hal ini bisa dikenali adanya komunikasi antara konsultan yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Bandung yakni LAPI ITB. LAPI ITB adalah badan usaha milik Institut Teknologi Bandung (ITB), didirikan untuk menunjang  kegiatan  akademik  ITB  melalui  kegiatan  usaha  di  bidang  konsultansi,  pelatihan  dan
Advokasi Kebijakan dalam Kerjasama Smart City Bandung dan Seoul lewat Kemitraan Sister City tahun

## 2016-2019
pengembangan  teknologi  tepat  guna.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  PT.  LAPI  ITB  didukung  oleh  ITB (Tentang LAPI ITB, 2020).
Proses advokasi kebijakan KSP juga mengangkat studi kasus yang berisi dokumentasi ilmiah dari pengalaman  kemajuan  dan  perkembangan  Korea  Selatan  secara  efektif  dan  efisien.  Studi  kasus  yang diangkat salah satunya adalah “ Support for the Establishment of Bus System Reform Strategy in Bandung 2017/2018 ”.
Fase ketiga disebut dengan konsultasi bersama atau “joint consulting” yang berisi bantuan teknis terhadap proyek  kerjasama bersama  dengan  berbagai organisasi  internasional  yang menghubungkan praktik dan pengalaman Korea Selatan dengan tenaga ahli dari berbagai organisasi internasional.
Secara umum, proses advokasi kebijakan lewat KSP yang dapat dikenali dalam berbagai kerjasama Kota Bandung dan Seoul melalui tahapan sebagai berikut:
1. Pertemuan awal ( Preliminary Meeting ) dengan venue di negara mitra
2. Launching Seminar & High-Level Meeting dengan venue di negara mitra
3.
Seminar Kebijakan dan Studi Mendalam dengan venue di negara mitra 4. Laporan antara dan Workshop Praktisi Kebijakan dengan venue di Korea Selatan
5. Dialog Kebijakan dan Workshop Laporan Akhir dengan venue di negara mitra
6. Konferensi Diseminasi dengan venue di Korea Selatan
Kerjasama Smart City Kota Bandung dan Kota Seoul melalui serangkaian proses di atas. Pemerintah Kota Bandung melalui keanggotaannya dalam SCI ( Sister City International ). Menggunakan konsep dari Pedoman Smart City menurut SCI, maka penjajakan yang di dalamnya terdapat komunikasi dan kunjungan personil  Pemerintah  Kota  Bandung – meskipun  dalam  beberapa  kali  kesempatan  Walikota  Bandung Ridwan Kamil hadir secara langsung, menjadi momen dari fase Proses Perencanaan (Sistercity, 2020).
Dalam proses ini juga, pemerintah Kota Bandung menunjuk konsultan LAPI ITB pada tahun 2013 untuk kemudian merancang Rencana Induk Pengembangan Smart City Kota Bandung. Penunjukan ini merupakan penunjukan langsung mengingat ITB melalui LAPI ITB telah memiliki sejumlah tenaga ahli. Salah satu contoh tenaga yang ahli di bidangnya adalah Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat yang telah memiliki  publikasi  sebanyak  95  publikasi  yang  sebagian  besar  berbasis  implementasi  inovasi  dan teknologi smart city (ITB, 2020).
Melalui KSP, pemerintah Kota Bandung mendapatkan fresh outlook (sudut pandang baru) terkait isu kebijakan melalui mutual learning (Information  on Knowledge  Sharing,  2020) Praktisi ahli Korea Selatan melakukan profiling. Profiling adalah metode riset kebijakan yang bermanfaat untuk memetakan tantangan dan peluang suatu persoalan yang bermanfaat untuk merumuskan solusi (Osborne & Brown, 2012,  p.  25).  KSP  mengundang  dan  mengijinkan  pemerintah  Kota  Bandung  untuk  mendapatkan pengetahuan mengenai praktik  baik  secara efisien  dan efektif  yang  diperoleh  dari pengalaman Korea Selatan menjadi negara maju.
KSP juga memfasilitasi Pemerintah Kota Bandung sebagai mitra untuk memetakan tantangan yang dimiliki.  Tantangan  ini  dirumuskan  oleh  tenaga  ahli  yang  bekerja  bersama  berbagi  pengalaman  dan praktik  untuk  memformulasikan  dan  mengembangkan  inisiatif  kebijakan  baru.  Kebijakan  yang diformulasikan pun disesuaikan dan diadaptasikan agar menghasilkan luaran dan timbal balik yang dapat praktis dan dapat diterapkan(Information on Knowledge Sharing, 2020). Dalam proses ini, Pemerintah Kota  Bandung  mengundang  para  tenaga  ahli  KSP  untuk  melakukan  observasi  langsung  guna  dapat merumuskan profiling yang  secara  akurat  dapat  memetakan  peluang,  tantangan,  masalah  yang  ada sehingga dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih emulative dan adaptif.
Advokasi Kebijakan dalam Kerjasama Smart City Bandung dan Seoul lewat Kemitraan Sister City tahun 2016-2019
Fahrisya Tiko Septiarika, Enny Suryanjari
KSP  juga  memfasilitasi  adanya  pengembangan  kapasitas  ( capacity  building) .  Pengembangan kapasitas merupakan tujuan  kunci  dalam transformasi kebijakan  ke  suatu aksi  nyata  (Information  on Knowledge Sharing, 2020). KSP menawarkan sejumlah mekanisme transformasi kebijakan ke suatu aksi kebijakan. Ini dapat dikenali pada masa advokasi kebijakan “Establishment of Bus System Reform Strategy in Bandung 2017/2018 ”. Pemerint ah Kota Bandung menghadiri sesi akhir dari laporan akhir advokasi kebijakan pada tanggal 6-9 Mei 2019 di Bandung.
Undangan  yang  hadir  terdiri  dari  seluruh  perwakilan  Satuan  Kerja  Pemerintah  Kota  Bandung (SKPD) terkait mulai dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat,  Dinas  Transportasi  Kota  Bandung,  dan  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan Daerah Litbang Bandung. Sejak adanya Rencana Induk Pengembangan Smart City , telah ada komunikasi dan koordinasi lintas SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Koordinasi dan komunikasi secara intensif dilakukan antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat,  bagian  Pembangunan  Pemerintahan  Kota  Bandung,  serta  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kota Bandung. Dinas-dinas yang melakukan komunikasi domestik dan koordinasi  agar  Kota  Bandung  dapat  mewujudkan smart  city .  Kesemuanya  merupakan  upaya  yang dilakukan pemerintah Kota Bandung di awal perumusan kerjasama bagian penjajakan menurut (Saputra & Supangkat  (2019).
Selain itu pemetaan peluang dan tantangan juga tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Smart City yang dihasilkan oleh LAPI ITB. Rencana Induk mengurai tantangan yang dirangkum dalam tabel 1 :

## Tabel 1 Advokasi Kebijakan Pengembangan Smart City oleh LAPI ITB lewat Rencana Induk 2018
Kondisi Kota Bandung Saat ini Bandung Smart City 1. Transportasi  penuh  kemacetan  dan kurang memudahkan masyarakat sebagai pengguna
2. Pelayanan  kesehatan  yang  belum terintegrasi  dan  data  base  yang  tidak diperbarui
3. Lingkungan  yang  kurang  mendukung inovasi masyarakat kota
4. Pendidikan yang tidak terintegrasi
1. Kelancaran, ketertiban, dan kemudahan dalam sistem transportasi perkotaan
2. Kemudahan  layanan  kesehatan  masyarakat  Kota Bandung  yang  terintegrasi  dengan  suatu  sistem layanan
3. Terciptanya lingkungan yang ramah untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kota (menciptakan masyarakat inovatif)
4. Sistem pendidikan yang terintegrasi  antar orang tua, siswa dan tenaga pendidik (ekosistem pendidikan)
Sumber: (Tentang LAPI ITB, 2020)
Rencana  induk  tersebut  memuat  problem  yang  dialami  oleh  Kota  Bandung,  dan  solusi  yang ditawarkan. Transportasi penuh kemacetan, misalnya, telah menempatkan mobilitas penduduk dalam situasi  yang  tidak  menguntungkan.  Banyak  tempat  yang  harus  ditempuh  lebih  lama  menggunakan kendaraan roda empat meskipun jaraknya hanya beberapa kilometer saja. Kemacetan ini bukan hal yang sulit ditemukan di Kota Bandung.
Pelayanan  kesehatan  juga  dinilai  belum  terintegrasi.  Data  base  kesehatan  bahkan  tidak diperbaharui secara sistemik dan periodik. Ini mengakibatkan sulit untuk mendapatkan data yang benar- benar  mencerminkan  kondisi  dan  profil  kesehatan  Kota  Bandung.  Untuk  mengatasi  hal  ini  maka,
Advokasi Kebijakan dalam Kerjasama Smart City Bandung dan Seoul lewat Kemitraan Sister City tahun

## 2016-2019
Fahrisya Tiko Septiarika, Enny Suryanjari
pemerintah Kota Bandung dihimbau untuk membangun sistem informasi kesehatan yang terpadu dan pelayanan satu sistem.
Lingkungan adalah hal yang juga menjadi pertimbangan. Menurut rencana induk ini, lingkungan dianggap  kurang  mendukung  masyarakat  kota  untuk  berinovasi.  Masih  sedikit,  ketika  rencana  induk pengembangan  smart  city  disusun,  ruang  publik  yang  nyaman  dan  mendukung  inovasi  masyarakat. Inovasi  yang  dimaksud  misalnya  memungkinkan  anak  mudah  Bandung  yang  memiliki  pandangan visioner tentang fashion dan edukasi memiliki ruang publik untuk mengekspresikan diri. Adapun saran yang  tertuang  ialah  pemerintah  Kota  Bandung  perlu  menciptakan  lingkungan  yang  ramah  guna mendukung efektivitas dan efisiensi kota sehingga masyarakat dapat berkembang secara progresif dan inovatif.

## Policy Diffusion
Policy diffusion mengandung arti dimana suatu pemerintahan subnational membuat keputusan untuk mengadopsi inovasi kebijakan yang dipengaruh oleh pilihan-pilihan yang dibuat oleh pemerintahan subnational di negara lain (Rodrigues & Mattioli, 2017).
Untuk mengetahui proses kerjasama Smart City dalam kemitraan Sister City dalam proses ini tidak mudah dikenali. Hal ini disebabkan Kota Seoul memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan Kota Bandung. Kota Seoul adalah ibukota negara sekaligus pusat seluruh kegiatan bisnis, ekonomi, hiburan, pariwisata  dan  lainnya  yang  membuatnya  memiliki  preferensi  tinggi  untuk  dapat  menjadi  kota  yang nyaman  sekaligus  inovatif.  Dengan  tuntutan  itu,  Kota  Seoul  berkembang  lebih  progresif  di  bidang penerapan inovasi dan teknologi. Sehingga rumusan kebijakan yang diimplementasikan Kota Seoul cukup canggih atau dengan kata lain state of the art. Melihat situasi demikian, maka penelitian ini menyimpulkan proses  difusi  yang  terjadi  yang  mana  kategorinya  jatuh  pada  copying,  emulation,  dan  combination membutuhkan suatu penilaian cermat.
Berdasarkan  informasi  yang  berhasil  dihimpun  dari  sumber  sekunder  dan primer, Pemerintah Kota Bandung berpedoman dengan visi dan misi walikota terpilih memiliki peta jalan dan master plan menjadi kota yang visioner dan bermartabat – mengutip dari motto Kota Bandung sendiri (Mugia, 2020). Kebijakan  yang  diterapkan  oleh Kota Bandung,  belum  dapat  dinilai apakah  sudah terpengaruh  secara langsung oleh setiap kebijakan yang diimplementasikan oleh Kota Seoul. Yang menjadi motivasi utama Pemerintah Kota Bandung untuk bermitra dengan Seoul dalam implementasi Smart City tidak lepas dari capaian Kota Seoul sebagai kota inovatif dan berbasis teknologi. Tren ini sedang semakin menguat sebagai paradigma  pembangunan  kota  di  Indonesia. Kota  Bandung, menjadi salah satu pionirnya  dan sedang melakukan pembangunan secara berkelanjutan agar dapat mewujudkan kota yang lebih baik.
Motivasi lain yang mendorong Pemerintah Kota Bandung melakukan mengadopsi kebijakan Seoul terutama di bidang tata kelola kota, perencanaan kota, dan e-government adalah ingin mengkatalisasi konsep pembangunan yang lebih berkelanjutan. Kota Bandung juga memiliki visi dapat meningkatkan kualitas  hidup  warganya,  memajukan  literasi  pengetahuan  dan  menanamkan  praktik  pembangunan berkelanjutan dengan tujuan-tujuan jangka panjang yang lebih visibel.
Terdapat sejumlah persoalan struktural yang ditemukan, persoalan tersebut terletak pada tingkat partisipasi masyarakat yang tidak sepenuhnya bergerak secara digital. Masyarakat juga tidak bergerak secara fleksibel sehingga pergerakan manusia masih cukup terbatas. Hal ini juga dikarenakan profil Kota Bandung  yang  tidak  setara  dengan  profil  suatu  ibukota.  Sebagai  tambahan,  Kota  Bandung  hanyalah ibukota provinsi dan tidak menjadi ibu kota suatu negara. Dengan demikian proses copying, tidak benar-
Advokasi Kebijakan dalam Kerjasama Smart City Bandung dan Seoul lewat Kemitraan Sister City tahun 2016-2019
Fahrisya Tiko Septiarika, Enny Suryanjari
benar terjadi dan belum memiliki bukti fisik yang mendukung. Namun demikian, bukan berarti policy diffusion tidak terjadi. Perkembangan Kota Seoul sebagai Sister City Kota Bandung tetap menginspirasi Kota  Bandung.  Inspirasi  ini  berasal  dari  keinginan  Kota  Bandung  untuk  memiliki  Light  Rapid Transportation meskipun Kota Seoul bukan satu-satunya yang memiliki LRT. Kota Seoul diundang dalam memberikan advokasi kebijakan dan masukan secara profesional pengembangan LRT Kota Bandung di masa depan. Akan tetapi, wujud kerjasama ini masih belum diperbaharui lagi meskipun walikota telah membuka ruang agar Korea Selatan dapat berpartisipasi dalam lelang pembangunan LRT di tahun-tahun ke depannya ("Korsel Siap Bantu Wujudkan Bandung Smart City," 2017). Berdasarkan paparan di atas, maka penulis menyimpulkan jenis policy diffusion yang terjadi dalam proses advokasi kebijakan dengan Seoul, adalah tipe diffusion, combination dan emulation lebih daripada copying.
Proses  combination  dan  emulation  ini  dapat  terjadi  jika  meneliti  kasus  per  kasus  inovasi. Pemerintah Indonesia, belakangan ini sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah  membangun  jalan  akan  pengenalan  inovasi  dan  electronic  government.  Sama  halnya  dengan pemerintahan di negara maju yang semua tata kelola saat ini telah terintegrasi secara utuh secara lintas kementerian,  departemen  dan  pemerintah  daerah  secara  seamlessly.   Menyimpulkan  tentang  ini,  jadi upaya pemerintah Kota  Bandung sebagian besar adalah melakukan kombinasi  kebijakan  yang idenya berasal dari advokasi kebijakan yang diperoleh dari Seoul melalui institusi yang ditunjuk misalnya KOFICE dan KSP. Sebagai catatan, dalam perumusan transportasi terpadu rute bus KSP menjadi institusi advokasi kebijakan  yang  paling  berperan  aktif.  Tidak  hanya  di  tingkat  subnational  government,  KSP  juga memberikan  rekomendasi-rekomendasi  kebijakan  kepada  pemerintahan  Indonesia  tentang  sejumlah kajian yang diperlukan (III, 2018).
Berdasarkan tipe luaran, juga terdapat kebijakan pemerintah Kota Bandung yang terinspirasi dan menerapkan perubahan inovasi yang diperoleh dari advokasi KSP, namun demikian banyak kebijakan ini memiliki luaran berbeda dari rumusan masukan di awal. Salah satunya adalah kebijakan ketika revitalisasi sungai di Kota Bandung di lakukan. Idenya ingin mewujudkan inovasi bagaimana pemerintah Kota Seoul merubah sungai yang melintas di tengah Kota Seoul menjadi pusat destinasi jalan-jalan yang menarik. Hal ini telah disampaikan pada bagian tulisan yang menyoroti wajah Sungai Chong Gye Cheon sebelum dan sesudah restorasi.
Dalam advokasi kebijakan, juga penting untuk tetap mempertahankan prinsip-prinsip kerjasama Smart City.
Similarities merupakan salah satu prinsip penting dari implementasi kerjasama Smart City. Tulisan ini menggunakan pedoman implementasi kerjasama Smart City. Prinsip-prinsip lainnya antara lain: (1) Similarities (adanya kesamaan bersama); (2) Exchanges (adanya potensi pertukaran atau transfer dalam segi  budaya,  edukasi,  rekreasi,  ataupun  ekonomi;  (3)  Berorientasi  pada  masyarakat  (adanya kepemimpinan  yang  aktif,  serta  keterlibatan  dan  dukungan  oleh  masyarakat,  melalui  organisasi  atau bisnis-bisnis  yang  sudah  ada  untuk  membangun  dan  memelihara  hubungan  yang  sudah  ada);  (4) Hubungan timbal-balik (pertukaran yang sifatnya positif dan berjalan dari dua arah); (5) Manfaat strategis (manfaat jangka pendek dan jangka panjang yang di dapat dari hubungan melebihi biaya publik yang harus dikeluarkan untuk menjalin ataupun memelihara hubungan yang sudah ada; (6) Eksklusivitas dan kedekatan (tidak memiliki hubungan Sister City dengan kota lainnya di negara yang sama atau lokasi yang berdekatan dari lokasi calon Sister City; (7) Kestabilan politik (kondisi politik yang stabil di negara tempat Sister  City  berada,  sesuai  dengan  hasil  pengumuman  dari  pemerintah  pusat)  (Nuralam,  2018). Menggunakan kerangka tersebut, maka implementasi kerjasama Smart City harus mengandung prinsip
Advokasi Kebijakan dalam Kerjasama Smart City Bandung dan Seoul lewat Kemitraan Sister City tahun

## 2016-2019
Fahrisya Tiko Septiarika, Enny Suryanjari
di atas. Untuk menyederhanakan bagaimana prinsip tersebut ditemukan dalam skema kerjasama, disusub pada bagan 1:

## Bagan 1 Tahapan Implementasi Kerjasama Sister City Kota Bandung-Kota Seoul
Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh peneliti
Pemerintah  Kota  Bandung  melakukan  city  profiling  dengan  meminta  bantuan  konsultan  yang ditunjuk. Pekerjaan konsultan ini menghasilkan suatu rancangan induk pengembangan smart city. Selain itu pemerintah Kota Bandung juga berulang kali mengirim delegasi/ utusan untuk berkunjung ke kota seoul sekaligus melakukan observasi langsung terhadap peluang kerjasama dan kemitraan yang dapat dibangun oleh dua kota. Hal ini terwujud dalam pengiriman utusan untuk menghadiri ASEAN Connectivity Forum,  berbagai  summit  dengan KOFICE  dan KSP.  Pemerintah Kota  Bandung  dan  Seoul juga sepakat untuk membangun representasi kearifan kota di wilayah administrasi masing-masing.
Pemerintah Kota Bandung terlibat aktif untuk menjalin komunikasi dengan menghadiri berbagai festival yang mana Kota Seoul mengundang perwakilan pemerintah Kota Bandung (FA et al., 2020). Hal yang sama juga dilakukan oleh Kota Bandung hal ini sesuai dengan prinsip resiprositas yang menjadi salah satu  prinsip  dalam  kemitraan  Sister  City.  Pelajar  Kota  Bandung,  misalnya,  berpartisipasi  dalam  acara festival budaya yang dilaksanakan Kota Seoul untuk menunjukkan kesenian khas Kota Bandung, yakni Kesenian Sunda (FA et al., 2020). Selain itu juga terdapat pertukaran pelajar tingkat SMA – Mahasiswa untuk mengikuti program summer school berkolaborasi dengan sekolah dan universitas Kota Bandung (FA et al., 2020). Tidak hanya pertukaran pelajar, pertukaran staf di lingkungan Pemerintah Kota Bandung juga  dilakukan.  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Bandung  mendapat
Advokasi Kebijakan dalam Kerjasama Smart City Bandung dan Seoul lewat Kemitraan Sister City tahun 2016-2019
Fahrisya Tiko Septiarika, Enny Suryanjari
kesempatan untuk memelajari sistem pemerintahan dan mengikuti workshop Tax Department Seoul (FA et  al.,  2020).  Upaya  yang  lain  adalah  dengan  melakukan  perjanjian  kesepahaman  atau  MOU  yang dilanjutkan dengan sejumlah perjanjian. Perjanjian ini antara lain perjanjian investasi membangun proyek LRT dengan nilai 37 juta USD. Kerjasama lain adalah dengan perusahaan swasta yang berasal dari Korea Selatan yaitu PT Total Solution Intelligent.
Hasil dari advokasi kebijakan tersebut melahirkan program sebagai hasil dari kerjasama Smart City. Program tersebut dapat dirangkum dalam tabel 2:
Tabel 2. Hasil Advokasi Dimensi Kerjasama Implementasi Kerjasama Smart Government 1. Lokasi  Wi-Fi  Taman  Dan  Area  Publik  Di  Seluruh  Kota  Bandung  Mulai  Dari Taman Flexi Hingga Taman Film Di Jalan Layang Pasupati 2. Mobil  Pemberi  Layanan  Keliling  Atau  (MEPELING)  Yang  Diikuti  Dengan Rencana Ke Depan Berubah Berupa Pelayanan Publik Yang Lebih Terintegrasi Atau Single Sign In. 3. Kerjasama Yang Dilakukan Antara Tax Department Seoul Dengan BPPD Kota Bandung 4. Bandung Planning Gallery 5. E-Planning Dan E-Budgeting Smart Branding 1.        Bandung Techno Polis 2.        Business Lounge And Investment 3.        Little Seoul Atau Korea Street 4.        Little Bandung In Seoul Smart Living 1. Kunjungan Dari Delegasi Korean Exim Bank Bersama Tim KSP Dessemination Seminar. 2. Kemitraan Dan Investasi Posco Steel Korea 21,5 Miliar
3. Pemerintah Kota Bandung Mendapatkan Anggaran Tambahan Dari Perusahaan
Swasta Yang Berasal Dari Korea Selatan Yaitu PT Total Solution Intelligent 4. Pertemuan  ASEAN  Connectivity  Forum  Bersama  Korea  Selatan,  Tercantum Bahwa  Pihak  Pengusaha  Korea  Selatan  Tertarik  Untuk  Berinvestasi  Dalam Pembangungan Proyek LRT Dengan Jumlah Sebesar 37 Juta USD (ASEAN Korea Centre, 2017) Smart Environment 1. Tata Kota Berkelanjutan Ramah Lingkungan Dan Ramah Community (Bisnis Dan Masyarakat) 2. Revitalisasi Sungai Cikapundung
Sumber : Diolah Peneliti 2020
Advokasi Kebijakan dalam Kerjasama Smart City Bandung dan Seoul lewat Kemitraan Sister City tahun

## 2016-2019
Fahrisya Tiko Septiarika, Enny Suryanjari

## SIMPULAN
Kerja  sama  antara  dua  kota  telah  menghasilkan  pembangunan  ekonomi  perkotaan,  tata  kota, transportasi  kota,  e-government.  Kesemua  pembangunan  ekonomi  tersebut  dapat  dikenali  dalam kemitraan Sister City dalam dimensi Smart LBEG: Smart Living, Smart Branding, Smart Environment dan Smart  Government.  s Transfer  kebijakan  dan  difusi  kebijakan  memainkan  proses  penting  dalam mewujudkan implementasi kerjasama. Proses ini ditunjukkan melalui keterlibatan institusi yang ditunjuk oleh dua subnational government . Pemerintah Korea Selatan yang dikoordinasikan di bawah Kementerian Ekonomi dan Investasi Korea Selatan (MoEF Korea), program ini disebut Knowledge Sharing Program (KSP).  Sedangkan  pemerintah  Indonesia  melalui  pemerintah  Kota  Bandung  tidak  didampingi  oleh lembaga  independen  dengan  fungsi  serupa.  Akhirnya  Pemerintah  Kota  Bandung  menunjuk  LAPI  ITB sebagai advocates kebijakan yang berfungsi memberi pengetahuan dasar diperlukan untuk merumuskan program dalam pengembangan Smart City. Baik LAPI ITB dan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Bandung terlibat dalam proses dan enam tahapan implementasi kerjasama Smart City.

## DAFTAR PUSTAKA
Adibowo, R., & Putri, S. O. (2016). Penerapan E-Government Dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi Volume VI No .
Aju,  B.  R.  (2020). Alasan  pemilihan  kota  seoul  sebagai  mitra  kerjasama.  In  F.  T.  Septiarika  (Ed.), Bagian kerjasama kota bandung (pp. 1-8).
Bramastya, R., & Septiarika, F. T. (2020). KOTA BANDUNG SEBAGAI SUBNATIONAL GOVERNMENT DALAM  KERJASAMA  SMART  CITY  DENGAN  KOTA  SEOUL  TAHUN  2016-2019. Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial , 2 (2), 7 – 14.
Dolowitz,  D.  P.,  &  Marsh,  D.  (2000).  Learning  from  abroad:  The  role  of  policy  transfer  in contemporary policy‐making. Governance , 13 (1), 5 – 23.
Duchacek,  I.  D.  (1986).  International  competence  of  subnational  governments:  borderlands  and beyond. Across Boundaries: Transborder Interaction in Comparative Perspective , 11 – 28. Duchacek, I. D., & Duchacek, H. (2019). The territorial dimension of politics: within, among, and across nations . Routledge. FA, J. Q. A., Bainus, A., & Riswanda, R. (2020). EVALUASI KERJA SAMA DAERAH KOTA BANDUNG (Studi Kasus Sister Cities antara Kota Bandung dan Kota Seoul). Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 6 (2), 350 – 360.
Hasibuan,  A.,  &  Sulaiman,  O.  K.  (2019).  Smart  City,  Konsep  Kota  Cerdas  Sebagai  Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara. Buletin Utama Teknik , 14 (2), 127 – 135.
Hidayat,  A.  (2016).  PENINGKATAN  LAYANAN  PUBLIK  MELALUI  SMART  GOVERNANCE  DAN SMART MOBILITY. Jurnal Administrasi Pembangunan , 4 (2), 87 – 96. III, K. P. C. (2018). 2017/18 KSP Policy Consultation: Support for the Establishment of Bus System Reform Strategy in Bandung, Indonesia. A Final report (M. o. E. a. F. K. (MFOK), Trans.). In K. P. Consultation (Ed.), Phase III (Vol. III).
Information on Knowledge Sharing. (2020). Information on Knowledge Sharing Program .
ITB. (2020). Profil Suhono Harso Supangkat . ITB.Ac.Id. https://www.itb.ac.id/staf/profil/suhono- harso-supangkat
Jönsson, C., & Hall, M. (2005). Essence of diplomacy . Springer.
Kartini,  I.  A.  (2014).  Penerapan  Prinsip  Public  Good governance  Dalam  Hubungan  Internasional Melalui Perjanjian Sister City (Studi Kasus Sister City Kota Bandung). Kosmik Hukum , 14 (2). Kissinger, H. A. (1955). Force and diplomacy in the nuclear age. Foreign Aff. , 34 , 349.
Advokasi Kebijakan dalam Kerjasama Smart City Bandung dan Seoul lewat Kemitraan Sister City tahun 2016-2019
Fahrisya Tiko Septiarika, Enny Suryanjari
Liu,  T.,  &  Song,  Y.  (2020).  Chinese  paradiplomacy:  A  theoretical  review. SAGE  Open , 10 (1),
2158244019899048.
Marsh, D., & Sharman, J. C. (2009). Policy diffusion and policy transfer. Policy Studies , 30 (3), 269 – 288.
Morgan, R. (1973). High Politics, Low Politics: toward a foreign policy for western Europe (Vol. 11). Sage Publications (CA).
Mugia,  C.  (2020). Implementasi  Kerjasama  bandung  Seoul  (NA,  Trans.).  In  F.  T.  S  (Ed.),  Bidang Kerjasama Pemerintah Kota Bandung (Kerjasama Smart City dan Kemitraan Sister City ed., pp. 7) .
Mursalim,  S.  W.  (2017).  Implementasi  kebijakan  smart  city  di  Kota  Bandung. Jurnal  Ilmu Administrasi , 14 (1), 126 – 138.
Neumann, I. B., & Wæver, O. (1997). The future of international relations: masters in the making?
(Vol. 4). Taylor & Francis US.
Nuralam, I. P. (2018). Peran Strategis Penerapan Konsep Sister City Dalam Menciptakan Surabaya Green-City. Journal of Applied Business Administration , 2 (1), 144 – 151. Ogawa, A. (2012). Sister City as Preservation Strategy . Columbia University. Pujayanti,  A.  (2018). Peran  Daerah  dalam  Diplomasi Ekonomi. Jurnal  Politica  Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional , 7 (1).
Rahmadanita,  A.,  Santoso,  E.  B.,  &  Wasistiono,  S.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Smart Government  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Smart  City  Di  Kota  Bandung. Jurnal  Ilmu Pemerintahan Widya Praja , 44 (2), 81 – 106.
Rodrigues, G. M. A., & Mattioli, T. (2017). Paradiplomacy, security policies and city networks: the case of the Mercocities Citizen Security Thematic Unit. Contexto Internacional , 39 (3), 569 – 587.
Saputra, R. Wk. e-I. I. F. 2015, & Supangkat, S. (2019). Quick Disaster Emergency Responses pada Pengembangan Kota Cerdas. Konferensi E-Indonesia Initiatives Forum 2015 . Sister City. (2019). 2019 Sister City International Directory Membership. Sistercity.  (2020). Guide  to  Establishing  Sister  City  Relationships .  Sistercity.Org. https://sistercities.org/wp-content/uploads/2017/10/Guide-to-establishing-a-sister- city-relationship.pdf
Soldatos, P. (1990). An explanatory framework for thestudy of federated states as foreign-policy actors. Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units , 34 – 53. Stone, D. (2012). Transfer and translation of policy. Policy Studies , 33 (6), 483 – 499. Tentang  LAPI  ITB.  (2020). Tentang  LAPI  ITB.  (2020).  Tentang  Kami .  ITB.  https://lapi- itb.com/id/about