## SOSIALISASI, EDUKASI, DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL MELALUI PLATFORM DIGITAL SIHALAL BAGI UMKM DI KECAMATAN BURNEH BANGKALAN
Moh. Karim¹ ) , Busro Karim² ) , Mohammad Hasan 3) , Moh Ramdhan Kamil 4) , Rifda Elliza Ramadhani 5)
1, 2, 3, 4, 5 Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
email: 1 karim@trunojoyo.ac.id, 2 busro.karim@trunojoyo.ac.id, 3 200711100119@trunojoyo.ac.id,
4 200711100092@student.trunojoyo.ac.id, 5 20071110019@student.trunojoyo.ac.id
Abstrak : Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang harus dipatuhi UMKM (produsen)  sebagai  jaminan  kehalalan  pangan  bagi  konsumen.  Tujuan  dari kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  memberikan  informasi  standar yang  harus  dipenuhi  oleh  para  pengusaha;  memberikan  pengetahuan, manfaat  dan  kesadaran  pentingnya  Sertifikasi  Halal    produk  pelaku  usaha mikro  serta  memberikan  informasi  dan  pendampingan  prosedur  mengajuan Sertifikasi  Halal    bagi  pelaku  usaha  mikro  di  Kecamatan  Burneh  Kabupaten Bangkalan  untuk  membantu  dan  mempromosikan  mitra  (UMKM)  dalam pengembangan  usaha.  Metode  pelaksanaan  dengan  melakukan  sosialisasi, edukasi  dan  pendampingan  Sertifikasi  Halal  melalui  Platform  Digital  Sihalal kepada  pelaku  UMKM,  hasil  dari  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini terdapat 34 pelaku usaha yang didampingi dalam pengajuan sertifikasi halal. Sihalal  merupakan  salah  satu  aplikasi  yang  di  luncurkan  oleh  pemerintah demi  mewujudkan  percepatan  proses  pengajuan  sertifikasi  halal  dalam Mendampingi mitra (UMKM) mengajukan sertifikasi halal untuk mendukung daya  saing  produk  hingga  produk  UMKM  mendapatkan  sertifikat  halal. Kegiatan  pendampingan  untuk  mendapatkan  sertifikat  halal  sangat  penting bagi perkembangan UMKM, khususnya produk halal yang menjamin produksi dan distribusinya.
Kata Kunci : Sertifikasi halal , sihalal, UMKM
Abstract: Halal  certification  is  a  business  ethic  that  must  be  adhered  to  by MSMEs (producers) as a guarantee  of  halal  food  for  consumers.  The  aim  of this community service activity is to provide standard information that must be met by entrepreneurs; provide knowledge, benefits and awareness of the importance of Halal Certification for micro business actors' products  as well as providing information and assistance on procedures for applying for Halal Certification for micro business actors in Burneh District, Bangkalan Regency to  help  and  promote  partners  (MSMEs)  in  business  development.  The implementation method is by conducting outreach, education and mentoring on Halal Certification through the Sihalal Digital Platform to MSME actors. As a result of this community service activity, 30 business actors were assisted in applying for halal certification. Sihalal is one of the applications launched by the  government  to  accelerate  the  halal  certification  application  process  in assisting partners (MSMEs) to apply for halal certification to support product competitiveness  until  MSME  products  obtain  halal  certificates.  Assistance activities to obtain halal certificates are very important for the development
Diterima : 20 Mei 2024
Direview : 10 Juni 2024
Disetujui : 25 Juni 2024
of  MSMEs,  especially  halal  products  that  guarantee  their  production  and distribution.
Keywords : Halal certification, sihalal, MSME

## Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  dan  gaya  hidup  masyarakat  telah  mengubah  pilihan makanan/bahan makanan. Cara memilih bahan makanan dari segi kebutuhan yang harus dimiliki juga berkembang dengan baik. Maka jangan heran jika kemudian muncul slogan- slogan  yang  mewadah i  gaya hidup  masyarakat,  termasuk  “konsumen  cerdas”.  Slogannya adalah  konsumen  harus  cerdas  dalam  menentukan  pilihan  makanan,  dan  salah  satu aspeknya  adalah  pelabelan.  Label  merupakan  sumber  informasi  bagi  konsumen  tentang produk  yang  akan  dibelinya.  Salah  satu  pesan  penting  yang  dilihat  sebagian  besar konsumen adalah tentang izin edar produk tersebut, termasuk bersertifikat halal. Jaminan kehalalan  produk  di  Indonesia  diatur  oleh  pemerintah  melalui  peraturan  perundang- undangan. Sertifikasi halal  merupakan  etika  bisnis  yang harus  dipatuhi  produsen sebagai jaminan  kehalalan  pangan  bagi  konsumen.  Permintaan  pasar untuk  produk bersertifikasi halal  semakin  meningkat  di  banyak  kalangan.  Beberapa  konsumen  memilih  produk bersertifikasi halal dikarenakan dianggap lebih berkualitas, higienis, dan transparan dalam proses  produksi. Sebagian  besar  produksi  daging berasal  dari  rumah produksi  yang  tidak memenuhi syarat karena dilakukan seadanya untuk mencapai target produksi. Kondisi ini menyebabkan  meningkatnya  penyimpangan  produk  daging  di  lapangan,  antara  lain banyak  beredarnya  kasus  produk  yang  tidak  memenuhi  syarat  keamanan  dan  kehalalan pangan. 1
Dampak  dari  ditetapkannya  UU  JPH  No.  33  Tahun  2014  dan  PP  JPH  No.  31  Tahun  2019 yaitu  berimplikasi  pada  berubahnya  sistem  prosedur  dan  registrasi  sertifikasi  halal  dari bersifat  sukarela  (voluntary)  menjadi wajib  (mandatory)  terhitung  mulai  dari  17  Oktober 2019.  Pasca  implementasi  UU  JPH  No.  33  Tahun  2014,  sertfikasi  halal  memiliki  definisi yaitu  pengakuan  kehalalan  suatu  produk  yang  diterbitkan  oleh  BPJPH  berdasrkan  fatwa resmi dan tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Pemberian  sertifikasi  halal  merupakan  bukti  dilaksanakannya  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU 33/2014). Utuk tibdak lanjut dibahas lebih jauh  lagi  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP 39/2021).
Sihalal  merupakan  salah  satu  aplikasi  platform  digital  yang  diluncurkan  pada  bulan oktober  2019. 2 Layanan  sertifikasi  yang  di  mana  berupa  web  yang  bisa  di  akses  mulai dengan bayak cara, yaitu bisa menggunakan, handpone dan juga laptop. Sehingga aplikasi ini  sangat  mudah  untuk  di  aksses  oleh  masyarakat  dan  sejak  munculnya  aplikasi  ini  kita bisa memangkas waktu dengan hanya mendaftarkan di rumah saja. Industri rumah tangga
1 Kamil, M. R., & Karim, M. (2023). URGENSI PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA RUMAH POTONG HEWAN DI KECAMATAN MANDING KABUPATEN SUMENEP. Jurnal Ekonomi Manajemen, 27(2).
2 https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-akan-luncurkan-sihalal-oktober-mendatang-ki4ub9 diakses pada 27 juni 2022
atau  industri  yang  bergerak  di  bidang  pengolahan  (makanan,  obat-obatan,  kosmetik), rumah  potong  hewan  (RPH),  restoran,  katering,  dapur,  dll  harus  memenuhi  persyaratan sertifikasi  Halal  yang  diatur  dalam  dokumen  HAS  23000.  Sistem  Jaminan  Halal  (SJH)  Hak menerbitkan  izin  melalui  beberapa  tahapan:  Komitmen  dan  Tanggungjawab,  Bahan, Proses  Produk  Halal,  Produk,  Pemantauan  &  Evaluasi. 3 Tujuan  dari  kegiatan  pengabdian masyarakat  ini  adalah  memberikan  informasi  standar  yang  harus  dipenuhi  oleh  para pengusaha  adalah  mendaftarkan  produk  mereka  untuk  mendapatkan  sertifikat  halal; memberikan  pengetahuan,  manfaat  dan  kesadaran  pentingnya  Sertifikasi  Halal    produk pelaku  usaha  mikro  di  Kecamatan  Burneh  Kabupaten  Bangkalan;  memberikan  informasi dan  pendampingan  prosedur  mengajuan  Sertifikasi  Halal    bagi  pelaku  usaha  mikro  di Kecamatan  Burneh  Kabupaten  Bangkalan  untuk  membantu  dan  mempromosikan  mitra (UMKM)  dalam  pengembangan  usaha  (produk)  dengan  Sosialisasi,  Edukasi  dan Pendampingan  pengajuan  Sertifikasi  Halal  melalui  Platform  Digital  Sihalal  Bagi  UMKM. Sumber  pendanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  bersumber  dari  DIPA Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (LPPM)  Universitas  Trunojoyo Madura,  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi,  Riset,  dan  Teknologi,  Kementerian Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Republik  Indonesia  tahun  2022  yang diterima dan didanai.

## Identifikasi Masalah
Produk  Pelaku  Usaha  mikro  dan  kecil  menangah  di  Kecamatan  Burneh  Kabupaten Bangkalan minim pengetahuan dan kesadaran akan proses produk halal.    Pelaku Usaha mikro  bidang  kuliner  di  Kecamatan  Burneh  Kabupaten  Bangkalan  minim  informasi prosedur  mengajuan  Sertifikasi  Halal  akibatnya  banyak  Produk  Pelaku  UMKM  di Kecamatan Burneh belum bersertifikasi halal.

## Metode Pelaksanaan
Kegiatan  sosialisasi  dan  edukasi  dilakukan  selama  4  bulan  dengan  perincian kegiatan persiapan, pelatihan, dan pemantauan proses hingga hasil dengan melibatkan 50 peserta, peserta terdiri dari Dosen, Mahasiswa, Dinas terakit, LPPM, Perangkat Desa, dan Para Pelaku Usaha. Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung selama 4 bulan, mulai hari  Selasa  tanggal  23  Agustus  2022,  hingga  hari  Rabu,  tanggal  21  Desember  2022  yang dilaksanakan di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan.
Kegiatan  utama  dalam  pengabdian  masyarakat  adalah  pendampingan  untuk mempersiapkan  UMKM  untuk  memperoleh  sertifikasi  halal  dari  LPPOM  MUI.  Kegiatan utama  terdiri  dari  Sosialisasi  dan  Edukasi  penerapan  Sistem  Jaminan  Halal  serta dilanjutkan  dengan  pendampingan  pengajuan  sertifikasi  halal.  Kegiatan  pendampingan sertifikasi halal berlanjut hingga saat ini yang langsung di fasilitasi halal center UTM.
3 https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/ diakses pada 27 juni 2022
Pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dari pra survei pada tanggal 23 Agustus 2022,  upaya  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pengetahuan  dan  kebutuhan  para  UMKM terkait  sertifikasi  halal  sebagai  salah  satu  label  yang  perlu  digunakan  ketika  melakukan pemasaran.  Selanjutnya  anggota  pengabdian  kepada  masyarakat  melakukan  turun  ke lapangan  utuk  melakukan  perizinan  kepada  pihak-pihak  terkait.  Kemudian  melakukan pelaksanaan  pelatihan  kepada  UMKM  sebanyak  30  peserta  yang  ada  di  kecamatan Burneh.  Setelah  diadakan  pelatihan  dan  sosialisasi  selama  2  hari,  maka  seluruh  UMKM ditawarkan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal menggunakan aplikasi SIHALAL yang didampingi langsung oleh anggota KKNT Pengabdian kepada masyarakat kecamatan Burneh serta pihak Halal Center UTM.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  melakukan  pendaftaran  sertifikasi  halal,  terdapat  beberapa  syarat  yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku usaha. Sertifikasi halal dapat dilakukan secara daring melalui  laman  SIHALAL  dengan  alamat https://ptsp.halal.go.id/ .  Berikut  beberapa dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan:
1. Data pelaku usaha yang terdiri dari:
a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
b. Perizinan berusaha lainnya (Surat Izin Usaha Perdagangan, dan sebagainya)
2. Nama dan jenis produk
3. Daftar produk dan bahan yang akan digunakan:
a. Bahan baku
b. Bahan tambahan
c. Bahan penolong
4. Dokumen pengolahan produk:
a. Pembelian
b. Penerimaan
c. Penyimpanan bahan yang digunakan
d. Pengolahan
e. Pengemasan
f. Penyimpanan produk jadi
g. Distribusi
5. Dokumen sistem jaminan produk halal (JPH)
Sistem  JPH  adalah  suatu  sistem  yang  terintegrasi  disusun,  diterapkan,  dan dipelihara  untuk  mengatur  bahan,  proses  produksi,  produk,  sumber  daya,  dan  dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu, sosialisasi sertifikasi Halal, pendampingan pendaftaran sertifikasi Halal, diantaranya kunjungan, arahan tugas dan konsultasi dari pelaku usaha setelah mendapatkan sertifikat Halal.
1. Sosialisasi Sertifikasi Halal
Sosialisasi  Sistem  Jaminan  Halal  dilakukan  kepada  peserta  pemilik  UMKM  di kecamatan  Burneh,  Bangkalan.  Sosialisasi  dilakukan  secara  offline.  Kegiatan  ini memberikan  pengetahuan  mengenai  pentingnya  penerapan  Sistem  Jaminan  Halal  dalam pengembangan usaha produk dan potensi pasar dari produk yang tersertifikasi halal.
Gambar 1. kegiatan sosialisasi kepada para UMKM
Pada  kegiatan  sosialisasi  para  UMKM  khususnya  dibidang  kuliner  diberikan pengetahuan  dan  informasi  bagaimana  standarisasi  Sertifikasi  Halal  yang  meliputi ketentuan  hukum  pangan,  komposisi  bahan,  proses  produk  halal  sampai  pengajuan Sertifikasi Halal dan membangun persepsi pentingnya Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha.
Tujuan  dari  sertifikasi  halal  pada  dasarnya  untuk  menentukan  produk  tersebut layak  atau  tidak  untuk  diedarkan  dan  memberikan  kepercayaan  kepada  konsumen. Serifikasi  Halal  ini  dikeluarkan  oleh  BPJPH  berdasarkan  fatwa  tertulis  yang  dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Untuk memperoleh  Sertifikat  Halal  wajib  melalui  beberapa  serangkaian  proses  diantaranya membuktikkan bahwa bahan layak untuk dikonsumsi, Proses Produksi dan Sistem Jaminan Produk Halal harus sesuai dengan LPPOM MUI.
Setelah melewati beberapa serangkaian proses produksi kemudian dikeluarkannya Fatwa  tertulis dari  Majelis  Ulama  Indonesia(MUI),  Sertifikat  Halal  ini  dapat  dipergunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk dari Pelaku Usaha.
2. Edukasi Sertifikasi Halal
Edukasi  merupakan  faktor  penting  bagi  masyarakat,  demi  maju  mundurnya kualitas  masyarakat  atau  bangsa  sangat  bergantung  pada  pendidikan  yang  ada  pada rakyat  bangsa  tersebut.  Edukasi  sistem  jaminan  produk  halal  memang  perlu  diadakan, mengingat  kebanyakan  pelaku  usaha  makanan  dan  minuman  merupakan  masyarakat dengan  pendidikan  menengah  kebawah.  Jadi  lebih  efektif  bila  hal  tersebut  benar-benar diadakan,  dan  juga  akan  sangat  membantu  mereka.  Disatu  sisi  mereka  wajib menyertifikasi  halal  produk  mereka,  disisi  lain  mereka  juga  mendapatkan  pelatihan  atau pengajaran tentang bagaimana proses pendaftaran sertifikasi halal.
Edukasi  produk  halal  dirasa  sangat  penting  untuk  menumbuhkan  kesadaran  yang lebih  luas  kepada  produsen.  Agar  mereka  tahu  dan  paham  terkait  sistem  yang  harus mereka  lalui sebelum  mendaftarkan  produk  mereka  untuk sertifikasi  halal  ataupun pada
saat  mereka  sudah  mendapatkan  sertifikasi  halal  dengan  harapan  bisa  menjaga  kualitas dan  kuantitas produk  mereka sesuai  aturan halal  yang berlaku.   Kegiatan  edukasi  ini  tim pengabdian  juga  mengedukasi  bagaimana  cara  pengajukan  permohonan  sertifikasi  halal melalui flatform sihalal, mulai dari pendaftaran akun hingga persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi.
Gambar 2. Tampilan aplikasi/flatform sih alal
Pemerintah  daerah  bangkalan  sebelumnya  sudah  melakukan  sosialisasi  sertifikasi halal  kepada  pelaku  usaha,  bersama-sama  dengan  edukasi  SJH  yang  berlaku  saat  ini. harapannya  pelaku  usaha  merasa  diperhatikan  dan  menumbuhkan  semangat  mereka untuk  memenuhi  krtiteria  produk  halal  yang  ditetapkan  oleh  MUI.  Karena  meskipun ada peraturan  tapi  akhirnya  tidak  dilaksanakan  akan  berdampak  tidak  baik  bagi  semua kalangan.  baik  itu  bagi  masyarakat  luas  selaku  konsumen  dan  juga  produsen  itu  sendiri. Dengan  adanya  edukasi  mengenai  sistem  jaminan  produk  halal  melalui  flatform  sishalal maka  kesiapan  IKM  (Industri  Kecil  Menengah)  dalam  pendaftaran  sertifikasi  halal  akan tinggi.  Begitu  pula  sebaliknya  jika  tidak  mendapatkan  edukasi  mengenai  sistem  jaminan
produk  halal  melalui  flatform  sishalal  maka  kesiapan  IKM  dalam  pendaftaran  sertifikasi halal akan rendah.
3. UMKM Melakukan Permohonan
Membantu  Proses  Pendaftaran  Sertifikasi  Halal  UMKM  mengajukan  permohonan kepada  Pendamping  untuk  melakukan  pendaftaran  sertifikasi  halal.  UMKM  wajib mengumpulkan  dokumen  persyaratan  sertifikasi  Halal.  Dalam  hal  ini,  pelaksana  hanya bertindak  sebagai  perantara  (fasilitator)  dan  membantu  rekanan  untuk  mendaftarkan produknya  ke  pihak  yang  berwenang  (melalui  aplikasi  siahalal).  Dokumen  yang  perlu disiapkan pemohon adalah: 1) Informasi operator: informasi operator berdasarkan nomor ID  operator  atau  dokumen  izin  usaha  lainnya,  seperti  sertifikat  PIRT  2)  Nama  dan  jenis produk:  nama dan  jenis produk  Hanya  produk dengan nama  dan  jenis  yang  cocok  dapat bersertifikat halal. 3) Daftar produk dan bahan yang digunakan: Daftar produk dan bahan yang digunakan adalah produk dan bahan yang halal, kecuali bahan yang berasal dari alam tanpa  pengolahan  apapun;  atau  tergolong  tidak  berisiko  mengandung  bahan  yang dilarang.  4)  Pemrosesan  produk:  Dokumen  proses  pemrosesan  produk  meliputi pengadaan  bahan,  penerimaan,  penyimpanan,  pemrosesan,  pengemasan,  penyimpanan produk  jadi,  distribusi,  dan  informasi  lainnya.  5)  Sistem  Jaminan  Produk  Halal:  Sistem Jaminan  Produk  Halal  ditetapkan  oleh  penanggung  jawab  BPJPH  b.Penelaahan  dokumen BPJPH
Gambar 3. Kegiatan Pendaftaran dan pengajuan Sertifikasi Halal
4. Pemeriksaan Dokumen Oleh BPJPH
Setelah  dokumen  pemohon  dilengkapi,  pelaksana  akan  menyerahkan  dokumen pemohon ke Badan Penyelenggaraan Halal (BPJPH). Selain itu, BPJPH (Lembaga Penjamin Produk  Halal)  akan  melakukan  pemeriksaan  dokumen  maksimal  10  hari  kerja.  Jika
dokumen hilang, pelamar memiliki waktu hingga 5 hari kerja untuk melengkapi dokumen yang hilang. Aplikasi akan menolak jika dokumentasi tidak dilengkapi. 4

## 5. Penetapan LPH oleh BPJPH
LPH  ditetapkan  oleh  BPJPH  BPJPH  akan  menetapkan  Lembaga  Pemeriksa  Halal (LPH).  LPH  adalah  badan  yang  akan  menguji  kehalalan  produk.  LPH  dapat  didirikan  oleh pemerintah atau masyarakat. LPH dapat berasal dari instansi pemerintah, perguruan tinggi atau  yayasan  Islam  yang  bermitra  dengan  BPJPH  dan  MUI.  Ketentuan  ini  tidak  boleh melebihi 5 hari kerja.
6. Pengujian Oleh LPH
LPH melakukan pemeriksaan atau pengujian oleh auditor halal. LPH harus memiliki minimal  3  auditor  halal,  yaitu  orang  yang  memiliki  kemampuan  untuk  melakukan pemeriksaan  kehalalan  produk.  Tugas  auditor  halal  adalah  memeriksa  keabsahan dokumen,  meninjau  bahan,  sistem  pengolahan,  penyembelihan,  peralatan  pengawasan, ruang  produksi  dan  penyimpanan,  pengawasan  distribusi  dan  penyajian,  pengawasan sistem  jaminan  halal  dan  melaporkan  hasil  pengawasan  kepada  LPH.  Pengecekan  ini dilakukan dalam  waktu  maksimal  60  hari  kerja  dengan  tambahan  30  hari  kerja  jika  tidak diselesaikan.

## Gambar 4. Pemerikasaan dokumen oleh LPH Halal Center UTM

## 7. Pengecekan Laporan LPH oleh BPJPH
Verifikasi  laporan  LPH  oleh  BPJPH  Hasil  pemeriksaan  yang  dilaporkan  ke  BPJPH terkait  produk  dan  bahan  yang  digunakan,  proses  produksi  Halal  (PPH),  hasil  analisis dan/atau spesifikasi bahan, laporan pemeriksaan dan rekomendasi. Verifikasi hasil laporan ini dilakukan oleh BPJPH selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja

## Keberhasilan dan Kendala
keberhasilan  dari  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  terdapat  34  pelaku  usaha yang  didampingi  dalam  pengajuan  sertifikasi  halal.  Sihalal  merupakan  salah  satu  aplikasi
4 Pasal 100, PMA No 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
yang  di  luncurkan  oleh  pemerintah  demi  mewujudkan  percepatan  proses  pengajuan sertifikasi  halal  dalam  Mendampingi  mitra  (UMKM)  mengajukan  sertifikasi  halal  untuk mendukung  daya  saing  produk  hingga  produk  UMKM  mendapatkan  sertifikat  halal. Kendala yang dihadapi produk yang diajukan sertifikasi halal sebagaian merupakan produk berbahan  dasar  hasil  daging  sembelihan  yang  belum  bersertifikasi  halal,  bahan  dasar tersebut  pelaku  usaha  dapat  dari  suplier  ayam  dan  bebek  potong  yang  belum bersertifikasi,  solusi  yang  ambil  oleh  tim  pengabdian  kepada  masyarakat  bagi  pelaku usaha yang berbahan dasar hasil daging sembelihan yang  belum bersertifikasi halal yaitu mendampingi pengajuan permohonan sertifikasi halal pada bumbu yang diproduksi pelaku usaha.
Gambar 5. Contoh Sertifikasi Halal yang telag terbit

## Kesimpulan
Program  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  menghasilkan  sosialisasi  halal, Edukasi  dan  pendampingan  sertifikasi  halal  bagi  UMKM  di  Kecamatan  Burneh.  Kegiatan sosialisasi  ini  meningkatkan  kesadaran  pelaku  usaha  untuk  menerapkan  Sistem  Jaminan Halal  pada  kegiatan  produksi,  terutama  oleh  pelaku  UMKM  di  Kecamatan  Burneh  untuk mengikuti  standar  produksi  produk  halal  dan  Sistem  Jaminan  Halal  sebagai  peningkatan kualitas  produk  di  masyarakat.  Selain  itu,  tim  pengabdian  kepada  masyakat  perlu memastikan  keberlanjutan  kegiatan  UMKM  kepada  seluruh  masyarakat  di  Kabupaten
Bangkalan. Melalui standar dan kualitas halal, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5
Sihalal  merupakan  salah  satu  aplikasi  yang  di  luncurkan  oleh  pemerintah  demi mewujudkan  percepatan  proses  pengajuan  sertifikasi  halal  dalam  Mendampingi  mitra (UMKM) mengajukan sertifikasi halal untuk mendukung daya saing produk hingga produk UMKM  mendapatkan  sertifikat  halal.  Kegiatan  pendampingan  untuk  mendapatkan sertifikat  halal  sangat  penting  bagi  perkembangan  UMKM,  khususnya  produk  halal  yang menjamin produksi dan distribusinya. Namun, kegiatan serupa juga dapat dilakukan dalam hal legalitas lainnya, terutama izin edar hak pilih untuk usaha yang dijalankan oleh UMKM.

## Ucapan Terima Kasih
Kami  mengucapkan terima  kasih kepada  Tim  pelaksana  pengabdian  kepada masyarakat  kepada  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  (LPPM)  Universitas Trunojoyo  Madura  Kampus  Merdeka  yang  telah  memberikan  financial  (sumber  dana kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  DIPA  LPPM  UTM  tahun  2022)  dan  terima  kasih kepada  segenap  Dosen  UTM,  Halal  Center  Universitas  Trunojoyo  Madura,  Dinas Perdagangan  Kabupaten  Bangkalan,  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kabupaten Bangkalan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan, Para Pemilik UMKM Sektor Kuliner di Kec. Burneh, Kab. Bangkalan, Perangkat Desa dan kecamatan Burneh, dan Para Pelaku Usaha yang telah terlibat  dalam  melakukan  pengabdian  kepada  masyarakat  kelompok  KKNT  Abdimas kecamatan Burneh. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada program studi Hukum  Bisnis  Syariah,  Fakultas  Keislaman,  Universitas  Trunojoyo  Madura  serta terimakasih  kepada  tim  yang  telah  berkontribusi,  yang  telah  bekerjasama  untuk  ikut berpartisipasi dalam program pengabdian kepada masyarakat ini.

## Referensi
Admin. “Prosedur Sertifikasi Halal MUI”. https://halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui. 2021 Admin. "KRITERIA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL" https://halalmui.org/kriteria-sistem- jaminan-halal-dalam-has23000/
Admin. "Kemenag
akan Luncurkan SIHALAL Oktober Mendatang" https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-akan-luncurkan-sihalal-oktober- mendatang-ki4ub9. 2019
5 Moh. Karim, Achmad Badarus Syamsi, & Fajar. (2022). Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Konteks Budaya Hukum di Kecamatan Pademawu Pamekasan. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4(2), 145-166. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i2.6707
Admin. Pendaftaran Sertifikasi halal. https://halalmui.org/mui14/main/page/PENDAFTARANSERTIFIKASI-HALAL Admin. Kriteria Sistem Jaminan Halal Dalam Has 23000. https://halalmui.org/mui14/main/page/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam has23000Artaningsih
Artaningsih  P.D  Pengaturan  Hukum  terhadap  Produk  Industri  Rumah  Tangga  Pangan Tanpa  Izin  Edar.  Fakultas  Hukum  Universitas  Udayanah.  Jurnal  Kertha  Desa. 8(11):21-32. 2019
Faridah,  H.D.  2019.  Sertifikasi  Halal  di  Indonesia:Sejarah,  Perkembangan,  dan Implementasi. Journal of Halal Product and Research. Vol. 2 No. 2:68-78. 2019
https://www.google.com/amp/s/www.fortuneid.com/sharia/a,p/desy/syarat-dan-cara- mengurus-sertifikat-halal-untuk-rumah-potong-hewan  (Diakses  pada  tanggal  1 desember 2023 Pukul 15:32 WIB).
Hapsari  DP,  Andari  A,  Hasanah  AN.  Model  pembukuan  sederhana  bagi  usaha  mikro  di Kecamatan  Kramatwatu  Kabupaten  Serang.  JAK  (Jurnal  Akuntansi)  Kajian  Ilmiah Akuntansi 2017;4(2) https://doi.org/10.30656/jak.v4i2.249 .
Kamil, M. R., & Karim, M. (2023). URGENSI PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA RUMAH POTONG  HEWAN  DI  KECAMATAN  MANDING  KABUPATEN  SUMENEP.  Jurnal Ekonomi Manajemen, 27(2)
https://jurnalhost.com/index.php/jekma/article/view/305/333
Kamsari,  A.  Sertifikasi  Halal  Pusat  Registrasi  dan  Sertifikasi  Halal.  Badan  Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama. 2021
Moh. Karim, Achmad Badarus Syamsi, & Fajar. (2022). Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk  UMKM  dalam  Konteks  Budaya  Hukum  di  Kecamatan  Pademawu Pamekasan.  Al-Huquq:  Journal  of  Indonesian  Islamic  Economic  Law,  4(2),  145- 166. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i2.6707
Murtius,  W.S  dan  Dinata,  U.G.S.  Legalitas  Produk  Inovasi.  LPPM  Universitas  Andalas, Padang. 2021.
Prabowo S, Abd Rahman A. Sertifikasi halal sektor industri pengolahan hasil pertanian. In:
Forum Penelitian Agro Ekonomi, vol. 34; 2016. p. 57 – 70
DOI:10.21082/fae.v34n1.2016.57-70
Prabowo  S,  Abd  Rahman  A,  Ab  Rahman  S,  Samah  AA.  Revealing  factors  hindering  halal certification  in  East  Kalimantan  Indonesia.  Journal  of  Islamic  Marketing  2015; DOI:10.1108/JIMA-05-2014-0040.
Qomaro  GW,  Hammam  H,  Nasik  K.  Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan
Sertifikasi  Halal  di  Kecamatan  Tragah  Bangkalan.  Jurnal  Ilmiah  Pangabdhi 2019;5(2):137 – 142. DOI: https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6116
Riaz MN, Chaudry MM. Halal food production. CRC press; 2003.
Suzery  M,  Widayat  W,  Cahyono  B,  Al-Baarri  AN.  Proses  Perbaikan  Produksi  Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Paguyuban Usaha Kuliner. Indonesia Journal of Halal 2020;2(2):53 – 57. DOI: https://doi.org/10.14710/halal.v2i2.7892 . Penulis Pertama  : Moh. Karim E-mail: karim@trunojoyo.ac.id Penulis Kedua   : Busro Karim E-mail: busro.karim@trunojoyo.ac.id Penulis Ketiga   : Mohammad Hasan E-mail: 200711100119@student.trunojoyo.ac.id Penulis Keempat : Moh. Ramdhan Kamil E-mail: 200711100092@student.trunojoyo.ac.id Penulis Kelima   : Rifda Elliza Ramadhani E-mail: 2000711100019@student.trunojoyo.ac.id