## KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM FIQH JINAYAH
Oleh: Zulhamdi
Email: zoel_hamdi@yahoo.co.id
Mahasiswa S3 UIN Ar-Raniry Banda Aceh

## ABSTRAK
Semua  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  manusia  memiliki  konsekwensi  hukum  bagi pelakunya,  dan  akan  dimintai  pertanggung  jawabannya,  tertutama  dalam  perbuatan tindak  pidana  yang  bisa  dijatuhi  hukuman  terhadap  pelakunya,  sedangkan  hukuman tersebut  dapat  dijatuhkan  kepada  sipelaku  manakala  terpenuhi  syarat-syarat  yang mengharuskan  si  pelaku  dapat  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya.  Pertanggung jawaban  pidana  dalam  Syari’at  Islam  adalah  pembebanan  seseorang  dengan  hasil (akibat)  perbuatan  (atau  tidak  ada  perbuatan)  yang  dikerjakannya  dengan  kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbutannya itu, Pertanggungjawaban  pidana  dalam  syari’at  Islam  bisa  terjadi,  apabila  terpenuhi  tiga asas  perbuatan,  yaitu;  1).  Adanya  perbuatan  yang  dilarang/melawan  hukum.  2). Perbuatan  itu  dikerjakan  dengan  kemauan  sendiri,  dan  3).  Pelaku  mengetahui  akibat perbuatannya  itu.  Yang  merupakan  tujuan  akhir  dari  penulisan  jurnal  ini  adalah  untuk menetahui  konsep  pertanggung  jawaban  pidana  baik  dalam  hukum  pidana  Islam maupun dalam KUHP  Adapun faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, meliputi; Pengaruh tidak tahu, lupa dan keliru, Pengaruh Rela Menjadi Objek Jarimah atas  Pertanggungjawaban  Pidana.  Seperti  rela  dibunuh  atau  Rela  dianiaya,  dan Perbuatan yang berkaitan dengan jarimah dan hubungannya dengan pertanggungjawaban  pidana;  meliputi  Perbuatan  langsung,  Perbuatan  sebab  atau Perbuatan  syarat.  Perbuatan  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana adalah:  menjalankan  ketentuan  syari’at,  karena  perintah  jabatan,  keadaan  paksa, pembelaan  diri,  syubhat,  ma’af,  meninggalnya  si  pelaku,  taubat,  kadulawarsa, pendidikan dan pengajaran, pengobatan, hapusnya jaminan keselamatan.
Kata Kunci:  K onsep, Pertanggungjawaban, Pidana dan fiqh Jinayah

## A. Pendahuluan
Dalam  Islam  suatu  perbuatan  yang  manusia  lakukan  semuanya  memiliki konsekwensi  hukum  bagi  pelakunya,  dan  dimintai  pertanggung  jawabannya  baik  di dunia  maupun  di  akhirat,  terkhusus  dalam  perbuatan  tindak  pidana  yang  bisa  dijatuhi hukuman  terhadap  pelakunya,  sedangkan  hukuman  tersebut  dapat  dijatuhkan  kepada sipelaku  manakala  terpenuhi  syarat-syarat  yang  mengharuskan  si  pelaku  dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Pertanggungjawaban pidana dalam Syari’at Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga  asas/dasar,  yaitu;  1).  Adanya  perbuatan  yang  dilarang/melawan  hukum.  2). Perbuatan  itu  dikerjakan  dengan  kemauan  sendiri,  dan  3).  Pelaku  mengetahui  akibat
perbuatannya  itu.  Jika  ketiga  asas  tersebut  terpenuhi,  maka  bagi  seseorang  yang melakukan tindak pidana tersebut, terdapat pertanggungjawaban pidana. Bilamana salah satu  asas  tersebut  tidak  ada,  maka  baginya  tidak  dikenakan  pertanggungjawaban pidana 1 . Jadi, apabila subjek hukum (pelaku) telah  memenuhi tiga asas tersebut di atas, maka baginya dikenakan pertanggungjawaban pidana.
Syari’at  Islam  memberikan  ketentuan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  itu hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukannya harus  dipertanggungjawabkan  sendiri  dan  tidak  ada  pembebanan  kepada  orang  lain, (Q.S.  Fāṭir  :18)  dan  (Q.S.  An  Najm  :  39).  Pembebanan  hukum  berlaku  hanya  bagi subjek hukum, termasuk di dalamnya Badan Hukum. 2
Perbuatan dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, pada umumnya sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun demikian,  terdapat  sisi  perbedaan  yang  di  antara  tindak  pidana  yang  mesti  berlaku dalam  hukum  Islam  tidak  dapat  dilaksanakan  dalam  hukum  pidana  Indonesia,  karena prinsip dasar pelaksanaan dari penjatuhan hukum pidana dalam Islam merupakan wujud ketaatan  seorang  hamba  kepada  kholiqnya  yang  didasari  keimanan,  sedangkan  dalam hukum pidana positif prinsip dasar pelaksanaan penjatuhan pidana karena semata-mata taat pada aturan yang dibuat manusia. 3

## B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Fiqh Jinayah
a. Definisi Pertanggungjawaban Pidana
Pengertian  pertanggungjawaban  pidana  dalam Syari’at  Islam  adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya  dengan  kemauan  sendiri,  di  mana  ia  mengetahui  maksud-maksud  dan akibat-akibat  dari  perbuatannya  itu 4 .  Dengan  demikian,  siapa  pun  yang  melakukan perbuatan  yang  melawan  hukum,  sedangkan  dia  tidak  menghendakinya  seperti  orang yang  dipaksa,  maka  dia  tidak  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Begitu pula  bagi  orang  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  sedangkan  dia  kerjakan dengan kemauannya sendiri, namun dia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya itu, seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka perbuatannya itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. 5
1 Abdul  Qadīr  ‘Audah, At-Tasyrī‟  al-Jinā’i  al-Islami ,   (Bairut:  Mu’assasah  ar-Risālah.  1992), Juz 1, Cet ke-11 hlm. 392.
2 Zakaria Syafe’i, Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam, Fakultas Syar’ah dan  Ekonomi  Islam  IAIN  Sultan  Maulana  Hasanuddin  Banten  (Jurnal  Alqalam  Vol.  31 No.  1  (Januari- Juni) 2014), hlm. 99.
3 Juhaya. S. Praja, Teori-Teori Hukum Islam , (Bandung: Pasca Sarjana UIN Bandung. 2009) Cet ke-1, hlm. 133-134.
4 A.  Hanafi, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Islam, (Jakarta:  Bulan  Bintang.  2005),Cet.  Ke-6 , hlm. 119.
5 Abdul Qadīr ‘Audah, At-Tasyrī‟ al-Jinā’i al-Islami, ... hlm. 392.

## b. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana
Orang  yang  bisa  dibebani  pertanggungjawaban  pidana  adalah  manusia  yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau  tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban  pidana,  karena  orang  yang  tidak  berakal  bukanlah  orang  yang mengetahui  dan  bukan  pula  orang  mempunyai  pilihan.  Demikian  pula  orang  yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah  menjadi  sempurna.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  pertanggungjawaban  bagi  kanak- kanak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa. 6
Pembebasan beban terhadap mereka itu, berdasarkan kepada naṣ (Q. S. An-Naḥl : 106)
⧫
⧫


➔⧫ ☺  ⧫ ◼ ⬧◆ ☺ ☺ ⬧◆  ◆   ◼➔⬧    ⬧◆ ⧫ →⧫ 
Artinya: Barangsiapa  yang  kafir  kepada  Allah  sesudah  dia  beriman  (Dia  mendapat kemurkaan  Allah),  kecuali  orang  yang  dipaksa  kafir  padahal  hatinya  tetap tenang  dalam  beriman  (Dia  tidak  berdosa),  akan  tetapi  orang  yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.
Dan dalam hadits yang artinya : “Dihapuskan ketentuan untuk ummatku berupa kekeliruan,  kelupaan  dan  keadaan  dipaksa (H.R.  Ṭabrāni  dari  Ṡauban) 7 dan  juga terdapat dalam hadits lain “Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia  dewasa ”  (H.R.  Aḥmad,  Abū  Dāwud,  Nasā’i,  Ibnu  Mājah,  Ibnu  Jarīr,  Ḥākim  dan Turmuẓi dari Aisyah) 8
Syari’at  Islam  memberikan  ketentuan  bahwa  pembebanan  hukum  itu  hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan  sendiri  dan  tidak  ada  pembebanan  kepada  orang  lain, sebagaimana firman Allah swt dalam  Q.S. Fāṭir  :18 dan Q.S. An-Najm :  39 di bawah ini:
◆

## ⬧
◆◆ ◆
⧫ 
◆ ⬧ ⬧⬧
◼ ❑  ☺⧫ 
6 A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, . . .  hlm. 119.
7 Jalāludīin „Abdurraḥmān bin Abī Bakr as-Sayuṭi, Al-Jāmi‟uṣ-Ṣagīr (Bairut: Dār al Fikr. t.th), Juz 2 , hlm. 24.
8 Jalāludīin „Abdurraḥmān bin Abī Bakr as-Sayuṭi, Al-Jāmi‟uṣ-Ṣagīr ...

##  ❑⬧◆ ⧫ ⬧
◼➔  ☺ ➔ ⧫ ❑⧫⬧ ◆ ⧫ ❑⬧◆ ◼❑◼  ⧫◆ ⧫⬧ ☺⬧ ◆⧫⧫ ◆  ◼◆  ☺ 
Artinya: Dan  orang  yang  berdosa  tidak  akan  memikul  dosa  orang  lain 9 .  dan  jika seseorang  yang  berat  dosanya  memanggil  (orang  lain)  untuk  memikul dosanya itu tiadalah akan  dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya  itu)  kaum  kerabatnya.  Sesungguhnya  yang  dapat  kamu  beri peringatan Hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka  tidak  melihatNya  dan  mereka  mendirikan  sembahyang.  dan barangsiapa  yang  mensucikan  dirinya,  Sesungguhnya  ia  mensucikan  diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu). (Q.S. Fāṭir :18)
◆
▪  
⧫
⧫ 
Artinya: Dan  bahwasanya  seorang  manusia  tiada  memperoleh  selain  apa  yang  Telah diusahakannya (Q.S. An-Najm : 39).
Pembebanan hukum berlaku hanya bagi subjek hukum, termasuk Badan Hukum. Islam  telah  mengenal  Badan  Hukum  ini  sejak  mula  pertamanya  seperti  adanya  Baitul Mal.  Badan  Hukum  ini  dianggap  mempunyai  hak-hak  milik  dan  dapat  mengadakan tindakan-tindakan tertentu. Akan tetapi menurut Syari’at Islam Badan Hukum itu tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban ini didasarkan pada adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan kedua perkara itu tidak terdapat pada Badan Hukum 10 .  Dengan  demikian,  apabila  terjadi  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  yang dilakukan  oleh  orang-orang  yang  bertindak  atas  namanya,  maka  orang-orang  (para pengurusnya)  itulah  yang  dibebani  pertanggungjawaban  pidana.  Jadi,  bukan syakhṣiyyah  ma’nawiyyah  yang  bertanggung  jawab  melainkan syakhṣiyyah ḥaqīqiyyah. 11

## c. Tingkat-Tingkat Pertanggungjawaban Pidana
Sebab  yang  menimbulkan  adanya  pertanggungjawaban  pidana  adalah  adanya perbuatan  maksiat  atau  perbuatan  yang  melawan  hukum,  yaitu  mengerjakan  suatu perbuatan  yang  syara’  melarangnya,  atau  sebaliknya  meninggalkan  suatu  perbuatan yang  syara’  memerintahkannya.  Namun  demikian,  perbuatan  melawan  hukum  itu menjadi  sebab  adanya  pertanggungjawaban  pidana,  yang  harus  terpenuhi  dua  syarat
9 Maksudnya: masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri.
10 A. Hanafi , Asas-Asas Hukum Pidana Islam, . . . hlm. 120.
11 A. Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, . . . hlm. 76.
yaitu “al-idrāk” (mengetahui)  dan “Ikhtiyār” (pilihan).  Bilamana  salah  satu  syarat tidak ada, maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidana. 12
Perbuatan melawan hukum itu sendiri bertingkat-tingkat, maka pertanggungjawabannya  pun  bertingkat-bertingkat  sesuai  dengan  tingkatan  perbuatan melawan hukum itu. Tingkatan-tingkatan tersebut disebabkan oleh kejahatan seseorang yang  erat  kaitannya  dengan  qosad  (niat)nya.  Perbuatan  yang  melawan  hukum  itu adakalanya  disengaja  dan  adakalanya  karena kekeliruan.  Perbuatan  sengaja  ini  terbagi kepada  dua  bagian  yaitu  sengaja  semata-mata (al-‘amdi) dan  menyerupai  sengaja (syibhu  al-‘amdi). Sedangkan  kekeliruan  juga  terbagi  kepada  dua  bagian  yaitu  keliru semata-mata (al-khaṭa’) dan  perbuatan  yang  disamakan  dengan  kekeliruan (mā  jarā majrā al-khaṭa’). 13
Tingkatan pertanggungjawaban pidana itu;
1. Sengaja (al-‘amdi)
Sengaja  dalam  pengertian  yang  umum  adalah  pelaku  tindak  pidana  berniat melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan yang dilarang. Orang yang meminum minuman keras, dan demikian pula orang yang mencuri, sedangkan dengan perbuatannya  itu  diniati  dan  benar-benar  dilakukannya  dengan  sengaja.  Bagitu  pula dengan  tindak  pidana  pembunuhan  yang  dengan  sengaja  dilakukannya  serta dikehendaki  akibatnya  berupa  kematian  korban,  maka  baginya  dikenakan perrtanggungjawaban pidana. 14

## 2. Menyerupai sengaja (Syibhu al’amdi)
Perbuatan  menyerupai  sengaja/semi  sengaja (syibhu  al-‘amdi) hanya  terdapat dalam jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Kedudukan Syibhu al-‘amdi ini masih diperselisihkan oleh para Imam mazhab. Imam Malik tidak mengenal istilah Syibhu al- ‘amdi dalam jarimah pembunuhan atau penganiayaan, lantaran dalam al-Qur’an hanya menyebutkan  pembunuhan  sengaja (Qatl  al-‘amd) dan  pembunuhan  keliru  (qatlu  al- khaṭha’). Adapun yang dijadikan landasan berfikir Imam Malik tidak lain bahwa tindak pidana itu jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sementara adanya unsur niat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku itu sama sekali tidak disyaratkan. Abu Hanifah, Syafi’i dan Ahmad sepakat mengakui adanya Syibhu al-‘amdi dalam jarimah pembunuhan,  namun  berbeda  pendapat  dalam  jarimah  penganiayaan.  Menurut  Syafi’i bahwa  dalam  jarimah  penganiayaan  itu  bisa  terjadi  ada  yang  masuk  dalam  katagori sengaja  (al-‘amdi)  dan  bisa  pula  masuk  dalam  katagori  syibhu  al-’amdi.  Pendapat  ini adalah  pendapat  yang  rojih  dalam  mazhab  Ahmad  .  Sedangkan  menurut Abu  Hanifah dalam jarimah penganiayaan itu tidak ada syibhu al-’amdi. Pendapat ini diakui pula di kalangan mazhab Ahmad hanya dipandang marjuh. Pengertian Syibhu  al-‘amdi dalam
12 ‘Abdul Qadīr ‘Audah, At-Tasyrī‟ al-Jinā’i al-Islami, ... hlm. 402.
13 ‘Abdul Qadīr ‘Audah, At-Tasyrī‟ al-Jinā’i al-Islami, ... hlm. 405
14 ‘Abdul Qadīr ‘Audah, At-Tasyrī‟ al-Jinā’i al-Islami, ... hlm. 405
pembunuhan  adalah  bahwa  dilakukannya  perbuatan  itu  dengan  maksud  melawan hukum,  tetapi  akibat  dari  perbuatan  itu  yang  membawa  kepada  kematian  bukan  suatu yang dikehendaki, hanya saja berdampak kepada matinya si korban. Adapun pengertian Syibhu  al-’amdi  dalam penganiyaan  adalah  bahwa dilakukannya  perbuatan  itu  dengan maksud  melawan  hukum,  tetapi  akibat  dari  perbuatan  itu  yang  membawa  kepada pelakuan  itu,  bukan  suatu  yang  dikehendaki  pula.  Dalam  pertanggungjawaban  pidana terkait  dengan  tindakan  semi  sengaja  ini  lebih  ringan  dibandingkan  dengan  tindakan sengaja  (al-’amdi).  Sanksi  hukum  yang  dijatuhkan  untuk  tindakan  sengaja  berupa qishah,  sedangkan  untuk  tindakan  semi  sengaja  berupa  diyat  dan  ta’zīr  apabila dipandang perlu oleh penguasa untuk menjatuhkan hukuman ta’zīr tersebut 15 .

## 3. Keliru (al-khaṭa’)
Pengertian keliru (al-khaṭa’) adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku  dan  tidak  ada  maksud  untuk  melawan  hukum.  Kekeliruan  ini  adakalanya terdapat pada perbuatannya dan adakalnya terdapat pada niatnya. Adapun keliru dalam perbuatan,  misalnya  seseorang  menembak  burung,  namun  pelurunya  mengenai  orang, sedangkan  keliru  dalam  niat  misalnya  menembak  orang  yang  diyakini  dia  adalah musuh, karena dia berada di barisan pihak musuh atau pakaiannya sama dengan pihak musuh tersebut. padahal dia adalah kawan sebagai anggota pasukan sendiri. 16
4. Keadaan yang disamakan dengan keliru (ma jara majra alkhaṭa’)
Ada dua bentuk perbuatan yang yang disamakan dengan kekeliruan:
1) Pelaku  sama  sekali  tidak  bermaksud  melakukan  perbuatan  yang  melawan hukum,etapi  perbuatan  itu  terjadi  di  luar  pengetahuannya  dan  sebagai  akibat kelalaiannya,  misalnya  seseorang  tidur  di  samping  seorang  bayi  di  suatu  barak penampungan,  kemudian  dia  menindih  bayi  itu  sehingga  bayi  tersebut  meninggal dunia.
2) Pelaku  menyebabkan  terjadinya  suatu  perbuatan  yang  melawan  hukum,  karena kelalaiannya  tetapi  tanpa  dikehendakinya,  misalnya  seseorang  yang  menggali  parit di  tengah  jalan  untuk  mengalirkan  air,  namun  dia  tidak  memberi  tanda  bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.
Pertanggungjawaban perbuatan keadaan yang disamakan dengan kekeliruan (mā jarā  majrā  al-khaṭā’)  lebih  ringan  dari  pada  keliru,  karena  pelaku  dalam  keadaan  ini sama  sekali  tidak  mempunyai  maksud  untuk  melakukan  tindak  pidana,  melainkan tindak pidana itu terjadi semata-mata akibat kelalaiannya. 17
d. Faktor Yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana
1. Pengaruh Tidak Tahu
15 ‘Abdul Qadīr ‘Audah, At-Tasyrī‟ al-Jinā’i al-Islami, ... hlm. 406
16 ‘Abdul Qadīr ‘Audah, At-Tasyrī‟ al-Jinā’i al-Islami, ... hlm. 407
17 ‘Abdul Qadīr ‘Audah, At-Tasyrī‟ al-Jinā’i al-Islami, ... hlm. 407
Ketentuan  yang  berlaku  dalam  Syari’at  Islam  adalah  pelaku  tidak  dihukum karena suatu perbuatan yang dilarang, kecuali ia mengetahui dengan sempurna tentang dilarangnya  perbuatan  tersebut.  Apabila  ia  tidak  tahu  tentang  dilarangnya  perbuatan tersebut maka ia tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pengertian “mengetahui” di  sini  cukup  dengan  adanya  kemungkinan  mengetahui.  Oleh  sebab  itu,  apabila seseorang  telah  dewasa  dan  berakal  sehat  serta  memperoleh  kesempatan  untuk mengetahui  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang,  baik  dengan  jalan  belajar  maupun bertanya kepada  orang  yang cerdik pandai,  maka  orang  tersebut  dianggap  mengetahui semua perbuatan yang dilarang, dan ia tidak dapat beralasan tidak tahu. Oleh karena itu, para  fuqoha  menyatakan  bahwa  di  negeri  Islam  tidak  dapat  diterima  alasan  tidak mengetahui  ketentuan-ketentuan  hukum 18 .  Para  fuqoha  dapat  menerima  alasan  tidak tahu hukum dari orang yang hidup di pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan kaum muslimin  lainnya,  atau  dari  orang  yang  baru  saja  masuk  Islam  dan  tidak  bertempat tinggal  di  kalangan  kaum  muslimin.  Pemaafan  terhadap  orang-orang  tersebut  bukan pengecualian melainkan ketetapan hukum Islam yang melarang memberikan hukuman kepada  orang  yang  tidak  mengetahui  larangan,  sehingga  pengetahuan  itu diperolehnya. 19 Dengan  demikian,  apabila  seseorang  tidak  tahu  tentang  dilarangnya perbuatan tersebut maka ia tidak dibebani pertanggungjawaban pidana
2. Pengaruh Lupa
Lupa  ialah  tidak  tersiapnya  sesuatu  pada  saat  dibutuhkan.  “Lupa”  selalu digandengkan dengan “keliru”, seperti pada ayat;

## ⧫⬧  ◆  ⧫⬧➔  ◆ 
Artinya  : Ya  Tuhan  Kami,  janganlah  Engkau  hukum  Kami  jika  Kami  lupa  atau  Kami tersalah.... (Q.S. Al Baqarah : 286)
Hadis  nabi  Saw; “Dihapuskan  ketentuan  untuk  ummatku  berupa  kekeliruan, kelupaan dan keadaan dipaksa (H.R. Ṭabrāni dari Ṡaubān). 20
Dalam membicarakan hukum lupa ini para fuqoha terbagi kepada dua golongan; Golongan  pertama; menyatakan  bahwa  lupa  adalah  alasan  yang  umum,  baik  dalam urusan  ibadah  maupun  urusan  pidana.  Mereka  berpegang  pada  prinsip  umum  yang menyatakan  bahwa  orang  yang  mengerjakan  perbuatan  yang  dilarang  karena  lupa,  ia tidak  berdosa  dan  dibebaskan  dari  hukuman.  Meskipun  demikian  ia  tetap  dikenakan pertanggungjawaban perdata. Golongan kedua; menyatakan bahwa lupa hanya menjadi hapusnya  hukuman  akhirat.  Untuk  hukuman-hukuman  di  dunia  lupa  tidak  menjadi
18 ‘Abdul Qadīr ‘Audah, At-Tasyrī‟ al-Jinā’i al-Islami, ... hlm. 430
19 A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, ... hlm. 139.
20 Jalāludīin ‘Abdurraḥmān bin Abī Bakr as-Sayuṭi, Al-Jāmi’uṣ-Ṣagīr, Juz 2 , (Bairut: Dār al Fikr, t.th), hlm. 24.
alasan hapusnya hukuman sama sekali kecuali dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak Allah. 21
Jarimah-jarimah  yang  dilakukan  karena  lupa  jarang  sekali  terjadi,  karena  lupa terhadap  perbuatan  yang  dilarang  itu  sendiri  pada  hakikatnya  juga  jarang.  Oleh  sebab itu, lupa tidak menghapuskan kewajiban, karena perkara wajib tetap menjadi kewajiban yang harus diperbuat oleh orang yang lupa. Lupa hanya dianggap sebagai syubhāt yang bisa  menghapuskan  hukuman  had,  dan  diganti  dengan  hukuman  ta’zīr.  Jadi  pengaruh lupa  tersebut  hanya  terbatas  pada  pembebasan  orang  yang  lupa  dari  hukuman  dalam keadaan tertentu, atau pembebasan hukuman had dalam keadaan lainnya. 22

## 3. Pengaruh Keliru
Pengertian  keliru  adalah  terjadinya  sesuatu  di  luar  kehendak  pelaku.  Jarimah yang terjadi karena kekeliruan, pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan karena niat atau kesengajaan, melainkan karena kelalaian dan kekurang hatian. Pertanggungjawaban  pidana  bagi  orang  yang  keliru  ini  dipersamakan  dengan  orang yang sengaja berbuat, apabila perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara’.  Hanya  saja  yang  membedakannya  adalah  segi  pertanggungjawabannya.  Sebab bagi  perbuatan  sengaja  adalah  sengaja  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  syara’, sedangkan sebab dalam perbuatan karena kekeliruan adalah melanggar ketentuan syara’ bukan  karena  sengaja,  melainkan  karena  kelalaian  atau  sikap  kurang  hati-hati.  Bila dilihat  dari  dasar-dasar  hukum  syara’,  sebenarnya  pertanggungjawaban  itu  hanya dibebankan kepada perbuatan sengaja yang diharamkan oleh syara’ dan tidak dikenakan terhadap  perbuatan  karena  kekeliruan. 23 (Q.S.  Al  Ahzab  :5).  Namun  dalam  keadaan tertentu  syara’  membolehkan  dijatuhkannya  hukuman  atas  kekeliruan  sebagai pengecualian dari ketentuan pokok tersebut, misalnya tindak pidana pembunuhan .(Q.S. An-Nisa : 92). Dua ketentuan tersebut, yang satu merupakan ketentuan pokok dan yang satu  lagi  merupakan  pengecualian  dari  ketentuan  pokok,  maka  untuk  dapat  dikenakan hukuman  atas  perbuatan  karena  kekeliruan  harus  terdapat  ketentuan  yang  tegas  dari syara’. Apabila syara’ tidak menentukan hukuman untuk suatu perbuatan tersebut maka tetap  berlaku  ketentuan  pokok  yaitu  perbuatan  tersebut  tidak  dikenakan  hukuman. 24 Namun  demikian,  hapusnya  pertanggungjawaban  pidana  dari  perbuatan  keliru  tidak berarti hapusnya pertanggungjawaban perdata, karena menurut Syari’at Islam jiwa dan harta mendapat jaminan keselamatan (ma’ṣum). 25
4. Pengaruh Rela Menjadi Objek Jarimah atas Pertanggungjawaban Pidana.
Menurut  Syari’at  Islam,  kerelaan  dan  persetujuan  korban  untuk  menjadi  objek jarimah tidak dapat mengubah sifat jarimah itu (tetap dilarang) dan tidak mempengaruhi
21 ‘Abdul Qadīr ‘Audah, At-Tasyrī‟ al-Jinā’i al-Islami , hlm. 438-439.
22 A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam,... hlm. 140.
23 A. Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam , ...hlm. 80
24 A. Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam , ...hlm. 80.
25 A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam,... hlm. 141.
pertanggungjawaban  pidana,  kecuali  apabila  kerelaan  itu  dapat  menghapuskan  salah satu unsur jarimah tersebut, Misalnya dalam jarimah pencurian, karena unsur pokoknya adalah  mengambil  harta  milik  orang  lain  tanpa  persetujuan,  apabila  pemilik  harta tersebut menyetujui pengambilan hartanya, pengambilan tersebut adalah mubah bukan jarimah. 26
Ketentuan tentang tidak berpengaruhnya kerelaan tersebut berlaku untuk semua jarimah, dengan adanya dua ketentuan tersebut yaitu tidak berpengaruhnya kerelaan dan adanya hak maaf dari korban atau walinya maka dalam penerapannya timbul perbedaan pendapat dalam dua jarimah tersebut.

## a. Rela Dibunuh
Para  fuqaha  telah  sepakat  bahwa  rela  dibunuh  tidak  menyebabkan dibolehkannya  pembunuhan,  karena  jaminan  atas  keselamatan  jiwa  tidak  bisa dihapuskan kecuali dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syara’ sedangkan rela dibunuh  tidak  termasuk  dalam  batas-batas  tersebut.  Dengan  demikian,  pembunuhan yang  dilakukan  atas  persetujuan  korban  tetap  dianggap  sebagai  jarimah  pembunuhan sengaja.
b. Rela Dianiaya
Apabila korban rela dianiaya atau dipotong anggota badannya maka para fuqaha terbagi kepada dua golongan:
1) Menurut  Imam  Abu  Hanifah  dan  murid-muridnya,  beberapa  ulama  Syafi’iyah  dan Imam  Ahmad  rela  dianiaya  dapat  menghapuskan  hukuman.  Alasannya  adalah bahwa sesuatu yang bukan nyawa disamakan dengan harta benda. Dengan demikian, apabila seseorang telah merelakan anggota badannya untuk dipotong oleh orang lain maka  itu  adalah  haknya  sehingga  pelaku  bisa  dibebaskan  dari  hukuman.  Akan tetapi, Imam Syafi’i memberikan tambahan persyaratan untuk pembebasan ini yaitu selama pelaku tidak dijatuhi hukuman ta’zir oleh pengadilan.
2) Menurut  Imam  Malik  rela  dianiaya  tidak  dapat  menghapuskan  hukuman,  kecuali apabila  korban  tetap  dalam  kerelaannya  setelah  terjadinya  penganiayaan  apabila setelah  terjadi  penganiayaan  korban  mencabut  kerelaannya  maka  perlu  tetap dikenakan hukuman qisash . 27
5. Perbuatan  yang  Berkaitan  dengan  Jarimah  dan  Hubungannya  dengan Pertanggungjawaban Pidana.
Perbuatan yang berkaitan dengan jarimah itu ada tiga macam, yaitu; 28
1). Perbuatan langsung (al-mubasyarah)
2). Perbuatan sebab (as-sabab), dan 3). Perbuatan syarat (asy-syarṭ)
26 Makrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia , Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 94 .
27
28 ‘Abdul Qadīr ‘Audah, At-Tasyrī’ al-Jina’i al-Islami, ... hlm. 450.
Pemisahan  antara ketiga  macam  perbuatan  itu dipandang  penting  karena  untuk menentukan siapa pelaku yang sebenarnya dan mana yang bukan pelaku.
Perbuatan  langsung  (al-mubasyaraoh)  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan oleh pelaku dengan langsung tanpa ada perantara yang telah menimbulkan jarimah, dan sekaligus menjadi illat bagi jarimah tersebut. Misalnya seseorang membunuh orang lain dengan menggunakan pisau, sehingga mengakibatkan kematian korban.
Perbuatan  sebab  adalah  suatu  perbuatan  yang  secara  tidak  langsung menimbulkan jarimah dan menjadi illat -nya pula, tetapi dengan perantara perbuatan lain seperti persaksian palsu atas orang sebenarnya tidak bersalah bahwa ia telah melakukan pembunuhan. Seperi persaksian palsu menjadi illat (sebab) adanya hukuman mati bagi orang  yang  tidak  bersalah  tersebut,  tetapi  tidak  langsung  menimbulkan  kematian melainkan dengan perantara algojo yang melaksanakan hukuman mati tersebut.
Perbuatan  syarat  adalah  suatu  perbuatan  yang  tidak  menimbulkan  jarimah  dan tidak menjadi illat -nya seperti seseorang yang membuat sumur untuk keperluan sehari- hari  tetapi  kemudian  digunakan  oleh  orang  lain  untuk  menjerumuskan  orang  lain sehingga ia mati. Dalam contoh ini, adanya sumur tadi menjadi syarat kematian korban dan penjerumusan itu adalah perbuatan langsung 29 .

## e. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana
Secara konkrit perbuatan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam adalah;

## 1. Menjalankan ketentuan Syari’at.
Seorang  hakim  dalam  menjalankan  tugasnya  harus  berpijak  pada  ketentuan Syari’at dan menghukumi pihak yang berperkara secara adil (Q.S. An-Nisā’: 58). Oleh karena  itu,  hakim  tidak  dapat  dipersalahkan  atas  perbuatannya,  karena  melakukan kewajibannya  selaku  hakim  yang  memberikan  keputusan  yang  didasarkan  kepada ketentuan-ketentuan Syari’at 30 . Dengan demikian, hakim tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya  sekalipun  harus  membunuh,  memotong,  memukul  dalam  memberikan keputusan-keputusannya yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan Syari’at. Seorang hakim  yang  telah  memutuskan  berdasarkan  ketentuan  bahwa  seseorang  yang  telah terbukti  melakukan  tindak  pidana  pencurian  dihukum  potong  tangan,  tidak  dapat dipersalahkan telah menyebabkan terputusnya tangan orang lain. Hakim tersebut tidak dapat  dikenakan  hukuman  qiṣāṣ,  yakni  potong  tangan.  Hal  ini  dikarenakan  hakim melakukan tindakan berdasar ketentuan Syar’at. 31
2. Karena perintah jabatan
29 ‘Abdul Qadīr ‘Audah, At-Tasyrī’ al-Jina’i al-Islami, hlm. 451
30 Haliman, Hukum  Pidana  Sy ā ri ̓ah  Islam  Menurut  Ajaran  Ahlussunah, (Jakarta:  Bulan Bintang,. 1970), Cet ke-1, hlm. 170.
31 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,... hlm. 58.
Berdasarkan hadis di atas, bahwa hanya perintah penguasa yang sah yang sesuai dengan ketentuan Syari’at Islam saja yang wajib dipatuhi. Dalam hal perintah penguasa tersebut  mengandung  suruhan  untuk  berbuat  maksiat,  maka  kewajiban  mematuhinya menjadi  lenyap  dan  dalam  hal  seperti  ini  orang  yang  melakukan  perbuatan  itu  tidak dapat  dikecualikan  dari  hukuman,  seandainya  perbuatan  yang  dilakukan  ternyata merupakan tindak pidana 32 .
Namun demikian, bila seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan oleh karena perintah Ulil Amri selaku penguasa yang sah atau pun oleh karena perintah jabatan telah dilindungi  dari  ancaman  hukuman  atau  pun  dia  dikecualikan  dari  pada  hukuman 33 . Demikian  pula  apabila  penguasa  memerintah  kepada  seseorang  untuk  melakukan perbuatan maksiat, sedangkan orang yang diperintah tidak ada jalan untuk mentaatinya, demi  keselamatan  dirinya  dan  keluarganya,  maka  tindakan  orang  tersebut  dianggap sebagai perbuatan yang dikecualikan dalam hukuman, hanya saja bukan karena perintah jabatan akan tetapi karena keadaan terpaksa 34 .

## 3. Keadaan terpaksa
Paksaan  adalah  suatu  upaya  yang  dilakukan  oleh  seseorang  untuk mempengaruhi  orang  lain  agar  ia  melakukan  apa  yang  diinginkan  olehnya  (pemaksa) dengan  menggunakan  ancaman.  Sebagai  akibat  dari  adanya  ancaman  itu  pihak  yang dipaksa  tidak  mempunyai  pilihan  lain  kecuali  mengerjakan  apa  yang  diinginkan  oleh pihak  yang  memaksa 35 sehingga  orang  tersebut  lepas  dari  kerelaan  dan  tidak  ada kemauan bebas dalam menentukan pilihan 36
Orang  yang  dipaksa  dan  karena  paksaannya  itu  mengakibatkan  terjadi  adanya tindak  jarīmah,  maka  beban  yang  berkaitan  dengan  pertanggung  jawaban  perdata dibebankan kepada orang yang memaksakan karena orang yang dipaksa adalah alat bagi yang  memaksa  dan  bagi  yang  dipaksa  tidak  diwajibkan  untuk  membayar  ganti  rugi. Adapun  orang  yang  dipaksa  untuk  membunuh  atau  memotong  anggota  badan  yang memaksa  atas  kehendaknya,  sedangkan  bila  tidak  dilakukannya,  maka  yang  dipaksa diancam  untuk  dibunuh  oleh  pemaksa.  Jika  perbuatan  itu  dilakukan  oleh  orang  yang dipaksa,  maka  baginya  tidak  dikenakan  hukuman  qiṣāṣ  atau  diyāt.  Pendapat  ini dipegangi oleh Imam Syafi’i. Dengan demikian, seorang yang melakukan tindak pidana karena paksaan atau dalam keadaan dipaksa, dikecualikan dari hukuman 37 .
4. Pembelaan diri
32 Haliman, Hukum Pidana Syari ̓ah Islam Menurut Ajaran Ahlussunah, hlm. 172-173
33 Haliman, Hukum Pidana Syari ̓ah Islam Menurut Ajaran Ahlussunah, hlm. 173
34 Makhrus Munajat, , Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,... hlm. 61.
35 A. Wardi Muslich, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam,... hlm. 119.
36 Makhrus Munajat, . Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, ... hlm. 61
37 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, , hlm. 63-64.
Pembelaan  diri  sampai  membunuh  orang  yang  menyerang  sama  dengan  orang yang  membunuh  di  waktu  perang  di  jalan  Allah.  Hal  ini  didasarkan  kepada  hadis Rasulullah Saw; yang artinya:
“Dari  Abi  Hurairah,  ia  berkata  :  Telah  datang  seorang  laki-laki  kepada Rasulullah  Saw  dan  berkata  “  Ya  Rasulullah,  bagaimana  pendapat  anda  jika datang  seorang  laki-laki  bermaksud  mengambil  harta  saya?”,  Rasulullah menjawab:  Janganlah  engkau  berikan  hartamu  itu”.  Laki-laki  itu  berkata lagi,“bagaimana  pendapat  anda  jika  ia  menyerang  saya?,”  Rasulullah menjawab;  “Seranglah  dia”.  Laki-laki  itu  berkata,  “Bagaimana  kalau  saya yang  terbunuh?”  Rasulullah  menjawab,  “Engkau  mati  Syāhid”,  Laki-laki  itu berkata lagi, “bagaimana kalau dia kubunuh?”. Jawab Rasulullah, “Dia masuk neraka” (H.R. Muslim) 38 .
Berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  jelas  bahwa  orang  yang  membela  dirinya, hartanya,  keluarganya  dan  kehormatannya  dari  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang lain, maka orang tersebut bila mati dalam pembelaan itu dipandang sebagai syāhid. Oleh karena  itu,  perbuatan  yang  mengakibatkan  terjadinya  tindak  pidana  dengan  sebab  si pelaku melakukannya dalam kerangka pembelaan dirinya, maka dapat dikecualikan dari penjatuhan  hukuman  sehingga  tidak  ada  tuntutan  yang  ditujukan  kepadanya  dan  dia harus dibebaskan dari sanksi hukum.
5. Syubhat
‘Abdul  Qādir  ‘Audah  mendefinisikan  syubhāt  adalah  sesuatu  yang  pada dasarnya  tetap  tetapi  pada  hakikatnya  tidak  tetap.  Dalam  kaitannya  dengan  hukum pidana  Islam,  maka  perbuatan  itu  dianggap  secara  formil  ada  tetapi  dari  segi  material tidak ada 39 . Haliman mengemukakan bahwa syubhāt itu berarti serupa, keserupaan, atau hal  yang  seakan-akan,  yang  juga  dapat  berari  yang  samar-samar 40 .  Oleh  karena  itu, perbuatan yang  dilakukan karena kekeliruan lantaran ada keserupaan, maka peristiwa itu  tidak  masuk  peristiwa  pidana  dengan  kata  lain  peristiwa  itu  dikecualikan  dari hukuman.
Dasar  pengecualian  hukuman  oleh  karena  adanya  syubhāt  ini  adalah  hadis Rasulullah Saw. Yang artinya: “Dari Aisyah ia berkata : hindarilah hukuman had dari orang  muslim  sesuai  yang  kamu  mampu,  Jika  kamu  menemukan  seorang muslim  ada jalan keluar, maka berilah ia jalan. Maka sesungguhnya bagi seorang Imam lebih baik keliru  dalam  memaafkan  dari  pada  ia  keliru  dalam  memberikan  hukuman (H.R. Turmudzi) 41 .
Berdasarkan hadis tersebut, maka ulama Uṣul Fiqh membuat kaidah :
38 Muslim  bin  al  Hajjāj  al-Qusyairy  al-  Naisābūriy, Ṣaḥiḥ  Muslim, (Semarang:  Karya  Thoha Putra. t.th), Juz 1, hlm. 70.
39 Abdul Qadīr’Audah, At-Tasyrī’ al-Jinā’i al-Islāmi, ... hlm. 209..
40 Haliman, , Hukum Pidana Sy ā ri ̓ah Islam Menurut Ajaran Ahlussunah,... hlm. 195
41 Abī’Isā  Muḥammad  bin  ‘Isā  bin  Surah  at-  Turmużi, Sunan  At  Turmużi, (Semarang:  Thoha Putra. t.th) Juz 2, hlm. 438-439. (lihat; Jalaluddin As Syauthi : Jāmi‟u aṣ-Ṣagīr , hlm. 14)
“Hukuman-hukuman menjadi gugur sebab adanya kesangsian/syubhāt ” 42 67 .

## 6. Maaf
Pada dasarnya pemaafan tidak dapat menggugurkan hukuman bagi pelaku tindak pidana, namun sehubungan tindak pidana itu ada yang berkaitan dengan hak Allah atau hak masyarakat dan hak perorangan, maka ada pula pengecualian hukuman itu. Tindak pidana  yang  mendapatkan  pengeculaian  hukuman  itu,  apabila  tindak  pidana  itu berkaitan  dengan  hak  perorangan,  terutama  pada  tindak  pidana  yang  diancam  dengan hukuman  qiṣāṣ,  yakni  tindak  pidana  pembunuhan  dan  penganiayaan  baik  dilakukan dengan sengaja atau dilakukan dengan kekeliruan, (Q.S. Al Baqarah : 178), sedangkan tindak  pidana  lainnya  seperti  pencurian,  perzinaan,  tuduhan  berbuat  zina, pemberontakan, tidak diketemukan maaf sebagai unsur yang mengecualikan hukuman 43 .

## 7. Meninggalnya si Pelaku
Meninggalnya si pelaku menjadi sebab hapusnya sanksi hukum, meskipun tidak menghapuskan  seluruhnya.  Sanksi  itu  berlaku  bagi  sanksi  ta'zir  yang  harus  dijalani berupa sanksi badan atau yang berkaitan dengan kebebasan, atau sanksi-sanksi lain yang berkaitan  dengan  pribadinya  seperti  hukuman  buang  dan  celaan,  karena  yang  akan dikenai  hukuman  yaitu  badan  sipelaku  tersebut.  Namun,  apabila  sanksi  itu  tidak berkaitan  dengan  pribadi  sipelaku,  maka  kematiannya  tidak  menyebabkan  hapusnya hukuman ta’zir itu, seperti sanksi denda, perampasan dan pengrusakan hartanya, karena sanksi tersebut dapat dilaksanakan meskipun si pelaku telah meninggal 44 .

## 8. Tobat
Tobat  bisa  menghapuskan  sanksi  hukum  baik  jarīmah  yang  dilakukan  oleh  si pelaku  adalah  jarīmah  yang  berhubungan  dengan  hak  Allah/hak  masyarakat  atau  hak Adami/perorangan. Indikator tobat itu bisa menghapuskan hukuman adalah manakala si pelaku  menunjukkan  adanya  penyesalan  terhadap  perbuatan  jarīmah  yang  telah dilakukan, menjauhkan diri darinya dan adanya niat dan rencana yang kuat untuk tidak kembali  melakukannya.  Sedangkan  bila  berkaitan  dengan  hak  Adami  harus  ditambah dengan satu indikator lagi yaitu melepaskan kezaliman yang dalam hal ini adalah minta maaf kepada korban 45 .

## 9. Kadaluarsa
Kadaluwarsa  adalah  lewatnya  waktu  tertentu  setelah  terjadinya  kejahatan  atau setelah  dijatuhkannya  keputusan  pengadilan  tanpa  dilaksanakan  hukuman 46 .  Apakah kadaluwarsa  dapat  menghapuskan  hukuman  atau  tidak.  Menurut  kebanyakan  fuqoha
42 Muh.Kurdi  Fadal, Kaidah-Kaidah  Fiqh, (Jakarta:  CV.  Artha  Rivera.  2008),  Cet  ke-1,  hlm. 118.
43 Makhus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam,... hlm. 69-70.
44 A. Djazuli, Fiqh Jināyah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Jakarta:  Prenada Media. 2003). hlm. 223-224.
45 A. Djazuli, Fiqh Jināyah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, ... 228
46 A. Djazuli, Fiqh Jināyah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, ... 233
tidak menghapuskan, sedangkan fuqoha yang memakai prinsip kadaluwarsa tidak pula menganggapnya sebagai faktor pembatalan hukuman bagi seluruh jarīmah.

## 10. Pendidikan dan Pengajaran
Orang  yang  berhak  memberikan  pendidikan  dan  pengajaran  adakalanya  suami terhadap  isteri  dan  adakalanya  orang  tua  terhadap  anak.  Misalnya  Islam  memberikan wewenang kepada suami atas isterinya untuk memberikan pengajaran sebagai hukuman dari  perbuatan  maksiat  yang  tidak dijatuhi  hukuman  had,  seperti  meninggalkan  suami tanpa sepengetahuan dan izinnya, terlalu konsumtif terhadap harta dan lain-lainnya 47 .

## 11. Pengobatan
Seorang dokter melakukan pengobatan kepada pasien dengan tujuan agar pasien segera  sembuh dari  penyakit  yang  dideritanya,  dan upaya  itu  dilakukan  sesuai  dengan kewajiban profesionalnya. Seorang dokter mempunyai kekuasaan dan kebebasan dalam melakukan  pengobatan  tersebut  sebagai  konsekwensi  logisnya,  seorang  dokter  tidak dapat  dituntut  atau  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  karena  pekerjaannya  dalam bidang  pengobatan,  karena  pelaksanaan  suatu  kewajiban  tidak  dibatasi  dengan  syarat keselamatan  objek,  yaitu  orang  yang  diobati.  Cara  melaksanakan  kewajiban  tersebut diserahkan  kepada  pilihan,  kebijaksanaan  ilmiyah  dan  praktek  dokter  itu  sendiri.  Para fuqoha sepakat bahwa akibat yang merugikan kepada pasien tidak dipertanggungjawabkan kepada dokter yang mengobatinya. Alasan yang dijadikan dasar untuk pembebasan pertanggungjawaban pidana tersebut : Menurut Imam Abu Hanifah; pertanggungjawaban itu hapus karena dua sebab;
a. Kebutuhan  masyarakat.  Pengobatan  itu  diperlukan  oleh  mayarakat  dan  hal  ini mengharuskan terjaminnya kebebasan dalam profesinya dan hapusnya pertanggungjawaban  pidana  dan  perdata,  sehingga  ia  tidak  perlu  hawatir  dalam menjalankan profesinya itu.
b. Adanya izin (persetujuan) dari pasien atau keluarganya.
Berkumpulnya  kedua  alasan  tersebut,  yaitu  kebutuhan  masyarakat  dan  adanya izin  pasien  atau  keluarganya,  lengkaplah  alasan  hapusnya  pertanggungjawaban  dari dokter tersebut 48 .

## 12. Olah Raga
Syari’at  Islam  menjunjung  tinggi  dan  membolehkan  jalan  untuk  menguatkan badan,  menyegarkan  pikiran  dan  membangkitan  keberanian  serta  kepahlawanan, melalui  kegiatan  olah  raga  seperti  pacuan  kuda,  panahan,  tinju,  angkat  besi  dan sebagainya 49 Permainan olah raga kadang-kadang mengakibatkan luka-luka, baik yang menimpa pemain maupun orang lain seperti wasit. Apabila sakit atau luka-luka tersebut
47 A. Wardi Muslich, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam ,...hlm. 103.
48 A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam,... hlm. 173.
49 A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam ,... hlm. 174
timbul  dari  permainan  kekuatan  dan  kekerasan  antara  pihak-pihak  yang  bermain  olah raga  yang  semestinya  tidak  perlu  terjadi,  maka  dalam  hal  ini  berlaku  ketentuan- ketentuan  syari’at  umum,  karena  hal  itu  tidak  termasuk  dalam  bagian  permainan  olah raga.  Apabila  pemain  melakukan  dengan  sengaja,  maka  ia  harus  bertanggungjawab dalam  kesengajaannya  dan  apabila  hal  itu  terjadi  karena  kekeliruan  atau  kelalaian,  ia bertanggung  jawab  karena  kelalalaian  itu 50 .  Adapun  permainan  olah  raga  yang memerlukan penggunaan kekuatan dalam menghadapi lawannya, seperti tinju, gulat dan sebagainya,  maka  luka-luka  yang  timbul  dari  padanya  tidak  dikenakan  hukuman,  jika tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan. 51

## 13. Hapusnya Jaminan Keselamatan
Hapusnya jaminan keselamatan disini ialah bolehnya diambil tindakan terhadap jiwa  seseorang  atau  anggota-anggota  badannya,  sehingga  dengan  demikian  ia  bisa dibunuh  atau  dilukai 52 .  Tindakan  tersebut  bisa  diadakan  apabila  dasar-dasar  adanya keselamatan  jiwa  atau  anggota  badan  telah  hapus.  Dasar-dasar  tersebut  ialah  Iman (Islam)  dan  jaminan  keamanan  sementara  atau  seumur  hidup.  Dengan  demikian, jaminan keselamatan bagi seseorang menjadi hapus, apabila ia keluar dari agama Islam (murtad).  Demikian  pula  jaminan  keamanan  bagi  orang-orang  zimmi,  mu’ahid  dan musta’min menjadi hapus juga dengan berakhirnya masa perjanjian yang telah diberikan kepada  mereka  atau  karena  mereka  melanggar  (tidak  menepati)  ketentuan-ketentuan perjanjian  tersebut.  Jaminan  keselamatan  juga  dapat  dihapus  apabila  seseorang melakukan  jarīmah  hudūd  dan  qiṣāṣ  yang  diancam  dengan  hukuman  mati  atau pemotongan  anggota  badan.  Jarīmah-jarīmah  tersebut  adalah  1).  Zina  muhson,  2). Perampokan,  3).  Pemberontakan,  4).  Pembunuhan  dan  penganiayaan  sengaja,  dan  5). Pencurian 53 .

## 14. Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman
Hilangnya  anggota  badan  yang  akan  dijatuhi  hukuman.  Karena  itu,  apabila hilang anggota badan yang akan dijatuhi hukuman terutama dalam kasus jarīmah qiṣāṣ, maka  hukuman  itu  berpindah  dari  hukuman  qiṣāṣ  kepada  hukuman  diyāt.      Namun hukuman  yang  berupa  harta  benda,  diyāt  dan  perampasan  harta  dapat  terus dilaksanakan 54 .
f. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP
1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana
50 ‘Abdul Qadīr ‘Audah, Tasyri’ al-Jinā’i al-Islāmi,... hlm. 527.
51 A. Wardi Muslich, Pengantar dan Asas -Asas Hukum Pidana Islam, ... hlm. 112.
52 A.  Hanafi, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Islam,, hlm  175..(lihat  A.  Wardi  Muslich  , Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam , hlm. 112)
53 ‘Abdul Qadīr’Audah, At-Tasyrī‟ al-Jinā‟i al -Islāmi,... hlm.531.
54 ‘Abdul Qadīr’Audah, At-Tasyrī‟ al-Jinā‟i al -Islāmi,... hlm. 770-772
Dalam  merumuskan  pengertian  tindak  pidana  ada  beberapa  ahli  hukum  yang memasukkan  perihal  kemampuan  bertanggungjawab  ke  dalam  unsur  tindak  pidana 55 menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai  keadaan  batin  orang  yang  normal  yang  sehat.  Dalam  KUHP  kita  tidak  ada, ketentuan  tentang  arti  kemampuan  bertanggungjawab.  Yang  berhubungan  dengan  itu ialah pasal  44  “Barangsiapa  melakukan  perbuatan  yang  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  kepadanya,  karena  jiwanya  cacat  dalam  tubuhnya  atau  jiwa yang  tergantung  pada  penyakit.  Kalau  tidak  dapat  dipertanggungjawabkannya  itu disebabkan oleh hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau lain-lain, pada pasal tersebut tidak dapat dipakai. 56
Dari  ucapan-ucapan  para  sarjana  kiranya  dapat  diambil  kesimpulan,  bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:
1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.
Yang pertama merupakan faktor akal (intelektual faktor) yang dapat membeda- bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak. 57
Sebagai  konsekwensi  maka  tentunya  orang  yang  tidak  mampu  menentukan kehendaknya  menurut  keinsyafan  tentang  baik  dan  buruknya  perbuatan  tadi,  dia  tidak mempunyai  kesalahan  kalau  melakukan  pidana.  Orang  yang  demikian  itu  tidak  dapat dipertanggungjawabkan. Menurut pasal 44 KUHP tadi, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan karena alat-alat batinnya sakit atau cacat dalam tubuhnya.
KUHP  dalam  merumuskan  ketidakmampuan  bertanggungjawab  sebagai  hal yang menghapuskan pidana, orang dapat menempuh tiga jalan yaitu:
1. Ditentukan Sebab-Sebab yang Menghapuskan Pemidanaan.
Menurut  system  ini,  jika  tabib  (psychiater)  telah  menyatakan  bahwa  terdakwa adalah  gila  atau  tidak  sehat  dalam  pikirannya,  maka  hakim  menyatakan  seorang tersebut tidak bersalah dengan tidak diberikan sanksi pidana.
2. Menyebukan Akibatnya Saja.
Disini  yang  terpenting  ialah,  apakah  dia  mampu  menginsyafi  makna  perbuatannya atau  menginsyafi  bahwa  dia  melakukan  sesuatu  yang  tidak  baik  atau bertentangan
55 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, 2002,  hlm. 141-142.
56 Lihat Pasal 44 KUHP.
57 Schaifmeister Dkk, Hukum Pidana , Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 163-165
dengan hukum. Perumusan ini sangat luas sekali sehingga mungkin ada bahayanya. System ini dinamakan normative (mempernilai) disini hakimlah yang menentukan.
3. Gabungan 1 dan 2
Yaitu  menyebabkan  sebab-sebabnya  penyakit  jika  dan  penyakit  itu  harus sedemikian  rupa  akibatnya  hingga  dianggap  tak  dapat  dipertanggungjawabkan padanya.  Cara  ini  yang  sering  dipakai  dan  juga  pasal  44  KUHP  juga  demikian. Untuk  menentukan  bahwa  terdakwa  tidak  mampu  bertanggungjawab  tidak  cukup ditentukan oleh tabib atau hakim itu sendiri, tetapi harus ada kerjasama antara tabib dan  hakim.  Bahwa  yang  pertama  menyebutkan  bahwa  adanya  penyakit  sedangkan yang kedua mempernilai bahwa penyakit yang ada itu sedemikian besarnya, hingga perbuatan tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Di sini dalam pasal 44 tabib menentukan  adanya  gangguan  pertumbuhan  yang  cacat  atau  adanya  gangguan karena  penyakit,  sedangkan  hakim  mempernilai  bahwa  karena  hal-hal  tersebut perbuatan terdakwa tak dapat dipertanggungjawabkan padanya. 58
Mengenai  hal  ini  haruslah  diambil  sikap  bahwa  mengenai  mampu bertanggungjawab  ini  adalah  hal  mengenai  jiwa  seseorang  yang  diperlukan  dalam  hal untuk  dapat  dijatuhkan  pidana  dan  bukan  hal  terjadinya  pidana.  Jadi  untuk  terjadinya tindak  pidana  tidak  perlu  dipersoalkan  tentang  apakah  terdapat  kemampuan bertanggungjawab  ataukah  mampu  bertanggungjawab.  Terjadinya  tindak  pidana  tidak serta  merta  diikuti  dengan  pidana  kepada  petindaknya  tetapi  ketika  menghubungkan perbuatan  itu  kepada  orangnya  untuk  menjatuhkan  pidana  bila  ada  keraguan  perihal keadaan  jiwa  orangnya,  barulah  perhatikan  atau  persoalkan  tentang  ketidakmampuan bertanggungjawab  dan  pula  haruslah  dibuktikan  untuk  tidak  dipidananya  terhadap pembuatnya. 59

## 2. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana KUHP
Dasar  peniadaan  pidana  dibagi  atas  dua  kelompok  yaitu  yang  tercantum  di dalam  undang-undang  dan  yang  terdapat  di  luar  undang-undang  diperkenalkan  oleh yurisprudensi dan doktrin. Yang tercantum dalam undang-undang dapat dibagi lagi atas yang  umum  (terdapat  dalam  ketentuan  umum  buku  I  KUHP)  dan  berlaku  atas  semua delik dan yang khusus (tercantum di dalam pasal tertentu yang berlaku untuk rumusan- rumusan delik itu saja).
Alasan  yang  dapat  menghapuskan  pidana  itu,  menurut  Moelyanto  dapat dibedakan menjadi:
1) Alasan pembenar; yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.
58 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Rieneka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 165-167.
59 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum... ,hlm. 142-143.
2) Alasan  pemaaf;  yaitu  alasan  yang  menghapuskan  kesalahan  terdakwa.  Perbuatan yang  dilakukan  oleh  terdakwa  itu  bersifat  melawan  hukum.  Jadi,  perbuatan  itu merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.
3) Alasan  penghapusan  penuntutan;  di  sini  masalahnya  bukan  ada  alasan  pembenar maupun  alasan  pemaaf.  Jadi,  tidak  ada  pikiran  mengenai  sifat  perbuatan  maupun sifat  orang  yang  melakukan  perbuatan  tetapi  pemerintah  menganggap  bahwa  atas dasar  utilitas  atau  kemanfaatannya  kepada  masyarakat,  sebaiknya  tidak  diadakan penuntutan.  Yang  menjadi  pertimbangan  di  sini  adalah  kepentingan  umum.  Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana 60
Menurut  Wiryono  Prodjodikoro  penghapusan  pertanggungjawaban  pidana sebagaimana tersebut di atas, ada dua alasan:
1) Alasan menghilangkan sifat-sifat tindak pidana, meliputi;
a) Adanya  suatu  peraturan  perundang-pundangan  yang  melaksanakannya  justeru berupa perbuatan yang bersangkutan.
b) Keperluan membela diri atau noodweer (pasal 49 ayat 1 KUHP)
c) Apabila  perbuatan  yang  bersangkutan  itu  ditujukan  untuk  melaksanakan  suatu perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa berwenang (pasal 51 ayat 1).
2) Alasan  bahwa  semua  unsur  tindak  pidana  termasuk  unsur  melanggar  hukum  tetap ada,  tetapi  ada  hal-hal  khusus  yang  menjadikan  pelaku  tidak  dapat dipertanggungjawabkan seperti termaktub dalam KUHP pasal 44 (1) (Tidak mampu bertanggung  jawab)  ,  pasal  48  (Daya  paksa  /overmacht),  pasal  49  (2)  (Pembelaan terpaksa), pasal 51 (2) (Perintah jabatan). 61
Peniadaan/penghapusan pidana yang tercantum dalam undang-undang itu antara lain:
- Pasal 44 Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan  kepadanya,  karena  jiwanya cacat  dalam  pertumbuhan  atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. 62
- Pasal  48:  Tidak  dipidana  barang  siapa  melakukan  suatu  tindakan  karena didorongkan oleh daya paksa. 63
- Pasal  49:  (1)Tidak  dipidana  barang  siapa  yang  melakukan  perbuatan  pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda
60 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, , (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), Cet ke 8 hlm. 148- 149.
61 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia . (Bandung, PT Eresco. 1981). , hlm. 81-83.
62 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta:¨PT. Rineka Cipta. 2007), Cet ke-15, hlm. 23.
63 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, . . . hlm. 25.
sendiri  atau  orang  lain,  karena  serangan  sekejap  itu  atau  ancaman  serangan  yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. 64
- Pasal  50:  Barang  siapa  yang  melakukan  perbuatan  untuk  melaksanakan  ketentuan undang-undang tidak dipidana. 65
- Pasal  51:  Barangsiapa  melakukan  perbuatan  untuk  melaksanakan  perintah  jabatan yang  diberikan  oleh  penguasa  yang  berwenang,  tidak  dipidana.  Perintah  jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan  iktikad  baik  mengira  bahwa  perintah  diberikan  dengan  wewenang  dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. 66
Apa yang dinyatakan perbuatan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana  pada  hukum  positif  sebagaimana  tersebut  di  atas,  pada  hakikatnya  sejalan  dan tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam, hanya saja hapusnya pertanggungjawaban  pidana,  karena  “menjalankan  ketentuan  undang-undang”,  dalam hukum  positif  tidak  lain  adalah  undang-undang  dalam  arti  formal  (yang  dibuat  oleh pemerintah  bersama.  dengan  DPR),  dan  undang-undang  dalam  arti  material;  meliputi Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan  yang  lebih  rendah  lainnya,  sedangkan  dalam hukum  pidana  Islam  “menjalankan  ketentuan  undang-undang  itu”  bukan  semata-mata undang-undang yang dibuat oleh Ulil Amri, melainkan undang-undang yang bersumber dari Allah sebagai Syari’at yang harus dipatuhi oleh ummat Islam.

## C. Penutup
Dari  uraian  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  dapat  diambil  suatu  kesimpulan, bahwa :
1. Pertanggungjawaban  pidana  dalam  Syari’at  Islam  adalah  pembebanan  seseorang dengan  hasil  (akibat)  perbuatan  (atau  tidak  ada  perbuatan)  yang  dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbutannya itu.
2. Pertanggungjawaban pidana dalam Syari’at Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas/dasar,  yaitu;  1).  Adanya  perbuatan  yang  dilarang/melawan  hukum.  2). Perbuatan itu dikerjakan dengan kemaun sendiri, dan 3). Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.
3. Perbuatan melawan hukum menjadi sebab adanya pertanggungjawaban pidana, yang harus terpenuhi dua syarat yaitu “al idrāk” (mengetahui) dan “Ikhtiyār” (pilihan). Bilamana  salah  satu  syarat  tidak  ada,  maka  tidak  ada  pula  pertanggungjawaban pidana.
64 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP , . . . hlm. 25
65 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, . . . hlm.25 .
66 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, hlm. 25.
4. Perbuatan melawan hukum itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan  hukum  itu.  Tingkatan-tingkatan  tersebut  disebabkan  oleh  kejahatan seseorang  yang  erat  kaitannya  dengan  qosad  (niat)nya,  adakalanya  disengaja  dan adakalanya karena kekeliruan. Perbuatan sengaja ini terbagi kepada dua bagian yaitu sengaja  semata-mata  (al-‘amdi)  dan  menyerupai  sengaja  (syibhu  al-‘amdi). Sedangkan  kekeliruan  juga  terbagi  kepada  dua  bagian  yaitu  keliru  semata-mata (alkhaṭa’)  dan  perbuatan  yang  disamakan  dengan  kekeliruan  (Ma  Jaro  Majro  al- khaṭha’)
5. Faktor  yang  mempengaruhi  pertanggungjawaban  pidana,  meliputi;  Pengaruh  tidak tahu,  lupa  dan  keliru,  Pengaruh  Rela  Menjadi  Objek  Jarimah  atas Pertanggungjawaban  Pidana.  Seperti  Rela  dibunuh  atau  Rela  dianiaya,  dan Perbuatan yang berkaitan dengan jarimah dan hubungannya dengan pertanggungjawaban  pidana;  meliputi  Perbuatan  langsung,  Perbuatan  sebab  atau Perbuatan syarat.
6. Perbuatan  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana  adalah: menjalankan ketentuan syari’at, karena perintah jabatan, keadaan paksa, pembelaan diri,  syubhat,  ma’af,  meninggalnya  si  pelaku,  taubat,  kadulawarsa,  pendidikan  dan pengajaran, pengobatan, hapusnya jaminan keselamatan.

## D. DAFTAR PUSTAKA
A.  Djazuli, Fiqh  Jināyah  Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  dalam  Islam, Jakarta: Prenada Media. 2003
A. Hanafi, Asas- Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang. 2005, Cet. Ke-6.
A.  Wardi  Muslich, Pengantar  dan  Asas  Hukum  Pidana  Islam. Jakarta:  Sinar  Grafika. 2004, Cet ke-1
Abdul  Qadīr  ‘Audah, At-Tasyrī‟  al-Jinā’i  al-Islāmi ,    Bairut:  Mu’assasah  ar-Risālah. 1992, Juz 1, Cet ke-11
Abi  ‘Isa  Muḥammad  bin  ‘Isa  bin  Surah  at-  Turmużi, Sunan  At  Turmużi, Semarang: Thoha Putra. t.th
Abī Bakr as-Sayuṭi, Al-Jāmi’uṣ-Ṣagīr, Juz 2 , Bairut: Dār al Fikr, t.th
Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  1  Stelsel  Pidana  Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, 2002
Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Jakarta:¨PT. Rineka Cipta. 2007, Cet ke-15
Haliman, Hukum  Pidana  Sy ā ri ̓ah  Islam  Menurut  Ajaran  Ahlussunah, Jakarta:  Bulan Bintang,. 1970, Cet ke-1
Juhaya.  S.  Praja, Teori-Teori  Hukum  Islam ,  Bandung:  Pasca  Sarjana  UIN  Bandung. 2009 Cet ke-1
Makrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia , Teras, Yogyakarta, 2009
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, , Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008, Cet ke 8
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Rieneka Cipta, Jakarta, 2000
Muh. Kurdi Fadal, Kaidah-Kaidah Fiqh, Jakarta: CV. Artha Rivera. 2008, Cet ke-1
Schaifmeister Dkk, Hukum Pidana , Liberty, Yogyakarta, 1995
Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia .  Bandung,  PT  Eresco. 1981
Zakaria Syafe’i, Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam, Fakultas Syar’ah  dan  Ekonomi  Islam  IAIN  Sultan  Maulana  Hasanuddin  Banten  Jurnal Alqalam Vol. 31 No. 1 (Januari-Juni) 2014