Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni  2017 | 101
SIMPAN-PINJAM SYARI’AH:

## TUNTUTAN AGAMA YANG HANIF
H. Hafid Dosen STIT Al-Karimiyyah

## Abstract
Praktek  simpan  pinjam  syari‟ah  amat  dibutuhkan  masyarakat  Islam  dalam mengantisipasi  laju  perkembangan  ekonomi  modern  yang  cenderung kapitalistik  dan  sekuler.  Pendirian  simpan-pinjam  koperasi,  simpan-pinjam kelompok  arisan,  atau  simpan-pinjam  kelompok  pengajian  dapat  mengatasi masyarakat yang membutuhkan pinjaman, akan tetapi terus diarahkan pada praktek  yang  syar‟iyyah.  Ada  tiga  bahasan  sesuai  dengan  ulasan  kitab-kitab fiqih:  a)  Syirkah,  terkait  dengan  pengumpulan  uang  dari  beberapa  orang (perkongsian).  b)  Qardh,  terkait  dengan  sistem  pinjam-meminjam  uang  dari seseorang atau lembaga. c) Riba, terkait dengan konsekwensi transaksi ketika ada penarikan manfaat pada pinjaman.
Keywords : Simpan Pinjam Syari’ah – Syirkah - Qard dan Riba

## Pendahuluan
Al-Qur‟an  memberikan  isyarah  dan  pengajaran  kepada  umat  manusia tentang pemakaian, prinsip dan nilai uang. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah SWT. dalam QS. Al-Kahfi: 19: “Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan dari yang lebih baik itu untukmu, dan
102 | Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni 2017
hendaklah dia berlaku lemah lembut (hati-hati) dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” 1
Ayat  tersebut  adalah  cerita  tentang  kisah  beberapa  pemuda  beriman  di masa  Kerajaan  Romawi.  Mereka  tertidur  dalam  gua  selama  309  tahun  karena menghindar  dari  kekejaman  tirani  Raja  Diqyanus  (Decius).  Jadi  uang  yang dipergunakan  untuk  belanja  setelah  mereka  bangun  adalah  uang  pada pemerintahan Raja Diqyanus pada 309 tahun lalu. 2
Itulah diantara dasar umat Islam boleh mempergunakan uang. Dan secara inplisit isyarat Allah SWT. tentang bagaimana seharusnya uang dipergunakan dan berfungsi  dalam masyarakat  yang terus mengalami  perkembangan  sesuai  dengan dinamika budaya manusia.
Frof. Dr. Hamka dalam karya tafsirnya al-Azhar menulis: “Memang sejak zaman  purbakala  orang  telah  memakai  (uang)  logam  sebagai  alat  pembayaran; baik  berupa  emas,  atau  perak  ataupun  tembaga.  Di  dalam  musium  yang  besar besar di dunia ini ada dikumpulkan orang alat alat pembayaran zaman purbakala, yang sejak zaman itu telah dihiasi muka uang itu dengan gambar raja yang sedang berkuasa.” 3
Pada  masa  Rasulullah  SAW  dikenal  dua  jenis  uang  yaitu  uang  yang berupa logam dan koin yang berasal dari kekaisaran Roma dan Persia. Dua jenis uang  logam  yang  digunakan  adalah  emas  (dinar)  diimpor  dari  Roma  dan  perak (dirham) diimpor dari Persia. Sedangkan logam tembaga secara terbatas dan tidak sepenuhnya  dihukumi  sebagai  uang,  disebut  fals  atau  jamaknya  fulus.  Tercatat dalam sejarah bahwa dirham dicetak pertama kali ketika kekalifahan Ali bin Abi Thalib berkuasa. 4
Antusias tinggi masyarakat untuk menyimpan uangnya, baik karena faktor kelebihan modal atau karena ingin menabung sedikit demi sedikit untuk persiapan keperluan  di  hari  depan  sebagai  hal  yang  membanggakan.  Munculnya  lembaga- lembaga  simpan  pinjam;  simpan-pinjam  koperasi,  simpan-pinjam  kelompok arisan,  atau  simpan-pinjam  kelompok  pengajian  dapat  menggugah  masyarakat untuk  menyimpan  sebagian  uangnya  dan  sekaligus  untuk  mengatasi  masyarakat yang membutuhkan pinjaman.
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT Intermasa, 1989) hal. 448
2 Mochtar Effendi, Ensiklopedi : Agama dan Filsafat (Palembang, Universitas Sriwijaya, 2001) hal. 281
3 Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz XV (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 2003) hal. 179
4 Adi Warman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014) hal. 163
Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni  2017 | 103
Oleh  karena  itu  hikmah  dibolehkannnya  simpan  pinjam  adalah  untuk menghilangkan  kesusahan,  memberi  bantuan  bagi  yang  membutuhkan  dan menguatkan  rasa  cinta  kasih  di  antara  sesama  manusia.  Sebab  orang  yang menghilangkan  kesusahan  orang  lain  yang  membutuhkan  akan  menjadi  orang yang  dekat  dengan  rahmat  Allah  SWT.  melunakkan  hati,  menyuburkan  kasih sayang  dan  sebagainya.  Sifat-sifat  yang  demikian  merupakan  sifat  yang  sangat diharapkan dalam Islam sebagai agama yang hanif.

## Tinjauan Hukum Simpan Pinjam
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa koperasi simpan pinjam  adalah  koperasi  yang  khusus  bertujuan  melayani  atau  mewajibkan anggotanya  untuk  menabung,  di  samping  dapat  memberikan  pinjaman  kepada anggotanya. 5
Jadi  secara  sederhana,  simpan-pinjam  dapat  didefinisikan  sebagai  bentuk kegiatan  seseorang  untuk  menyimpan  uangnya  kepada  orang  lain  atau  lembaga (sebagai  penghimpun  simpanan),  dan  dari  uang  simpanan  itu  oleh  penerima simpanan dipinjamkan (dihutangkan) lagi kepada orang lain yang membutuhkan. (penulis)
Berangkat  dari  definisi  di  atas  setelah  diamati  secara  seksama  dapat diuraikan menjadi tiga bahasan sesuai dengan ulasan kitab-kitab fiqih.
1. Syirkah, terkait dengan pengumpulan uang dari beberapa orang (perkongsian).
2. Qardh, terkait dengan pinjam-meminjam uang dari seseorang atau lembaga.
3. Riba, terkait dengan konsekwensi transaksi ketika ada penarikan manfaat pada pinjaman.

## 1. Syirkah
Pengertian  Syirkah  atau  musyarakah  atau  istilah  yang  sejenis  seperti syarikat  telah  dikenal  luas  dan  telah diadopsi menjadi  “serikat”  dalam kosa  kata bahasa Indonesia. Atau dalam bahasa popular disebut “kemitraan”.
Bermacam  pendapat  ulama  tentang  syirkah.  Menurut  golongan  madhab Syafi‟i bahwa syirkah adalah tetapnya hak dalam satu perkara bagi dua orang atau lebih dengan merata mengikuti banyak sedikitnya. 6
5 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,  (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hal. 593
6 Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini, Kifayatu Akhyar , (Surabaya: CV Bina Iman, 1995) hal. 629
104 | Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni 2017
Sedangkan menurut golongan madhab Hanafi: Syirkah adalah suatu ibarat tentang aqad diantara dua orang yang berserikat dalam modal dan untung. 7
Dari dua uraian di atas, definisi syirkah adalah aqad dua orang atau lebih untuk berkongsi dalam modal atau pekerjaan.
Rukun-Rukun  Syirkah:  a)  Adanya  sighot  (lafad  dari  aqad  ijab  qabul)  b) Adanya  dua orang  atau  lebih  yang  ikut  serta  serikat.  c)  Adanya dua  modal  atau pekerjaan yang diserikatkan.
Hakekat shirkah itu adalah tergantung pada aqad. Oleh karena itu, adanya definisi  dari  golongan  madhab  Hanafi  menurut  sejumlah  ulama  disebut  paling representatif.  Sebab  dengan  aqad  itulah  dapat  dibedakan  antara  bentuk  transaksi yang  satu  dengan  yang  lain,  termasuk  dalam  hal  simpanan  apakah  itu  dapat dimasukkan syirkah atau tidak.
Adanya sighot sebagai aqad ijab-qabul hendaknya mengandung pengertian izin, persetujuan untuk membelanjakan harta serikat ini. Jawabnya, “Saya terima seperti yang engkau katakan”.
Syarat-syarat Syirkah: a) Hendaknya dalam bentuk mata uang (dinar atau dirham)  b)  Hendaknya  tanggal  jenis  dan  macamnya.  c)  Hendaknya  tercampur (terkumpul)  dua  mata  uang  itu.  d)  Hendaknya  masing-masing  yang  berserikat mengizinkan  salah  satunya  untuk  memperniagakan  (harta  perkongsian)  itu.  e) Keuntungan dan kerugian menurut besar-kecilnya uang yang dikumpulkan. 8
Pembagian  Syirkah  secara  garis  besar,  syirkah  terdiri  dari  dua  jenis:  a) Syirkatul  amlaak  (serikat  karena  milik)  dan  b)  Syirkatul  „uqud  (serikat  karena aqad).
Syirkatul  amlaak  terbagi  dua  macam:  Ijbary  (tidak  berdasarkan  pilihan) dan  Ikhtiary  (berdasrakan  pilihan).  Sedangkan  syirkatul  „uqud  itu  terbagi  lagi menjadi  lima  macam  jenis:  a)  Syirkatul‟inan  (serikat  dengan  porsi  kepemilikan sahamnya  yang  tidak  sama).  b)  Syirkatul  muwafadah  (serikat  dengan  porsi kepemilikan  sahamnya  yang  sama  rata).  c)  Syirkatul  abdan  (serikat  dengan kesepakatan  untuk  melakukan  kegiatan  melalui  tenaga  yang  mereka  miliki).  d) Syirkatul wujuh (serikat good will). 9
Syirkah  memiliki  dasar  hukum  Nash  Al-Qur‟an,  hadits  Rasul  dan  ijma‟ ulama.  Firman  Allah  Swt: “Dan  sesungguhnya  kebanyakan  dari  orang-orang  yang
7 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu , (Beirut Libanon: Darul Fikr, 1996) hal. 792
8 Ibid, Kifayatu Akhyar , (Surarabaya: CV Bina Iman, 1995) hal. 629
9 Najmuddin, Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar iyyah Modern, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011) hal. 13
Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni  2017 | 105
berserikat  itu  sebagian  mereka  berbuat  dhalim  kepada  sebagian  yang  lain,  kecuali  orang- orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS. Shad : 24) 10
Dalam sebuah hadits qudsi Rasulullah bersabda: “ Sabda Rasulullah: “Allah telah berfirman. “Saya adalah orang ketiga dari dua orang berserikat selama salah seorang diantara  mereka  tidak  menghiayanati  yang  lain,  maka  jika  berkhianat  salah  seorang diantara  keduanya  saya  keluar  dari  perserikatan  keduanya ”.  (HR.  Abu  Daud  dan Hakim) 11
Dari  hadits  tersebut  diartikan  bahwa  Allah  SWT.  Akan  menolong kemajuan  suatu  perserikatan  selama  para  peserta  serikat  itu  jujur  sesama  teman serikatnya. Jika salah satu saja dari serikat itu berkhianat maka Allah SWT. Tidak memberi berkah lagi dalam perserikatan tersebut.
Di  Indonesia,  penerapan  syirkatul  „inan  dapat  dilihat  dalam  penyertaan modal di perseroan terbatas dengan bentuk penjualan saham kepada masyarakat. Sedangkan  penerapan  syirkatul  muwafadah  dalam  bentuk  simpanan  wajib  dan simpanan pokok di koperasi. 12
Dalam  kitab  Al-Fiqhu  Alaa  Madzahibil  Arba  „ah,  golongan  madhab Syafi‟i berpendapat bahwa syirkah yang diperbolehkan ada dua macam saja, yaitu syirkatul mudharabah dan syirkatul „Inan. Syirkatul „inan yang dimaksud:
“ Yaitu  tentang  aqad  dua  orang  atau  lebih  untuk  berserikat  dalam  harta  untuk diperdagangkan dan hasilnya terbagi diantara mereka sesuai dengan jumlah hartanya. 13
Oleh karena itu jenis-jenis syirkah yang diperbolehkan menurut golongan- golongan  yang  lain  menurut  golongan  madhab  Syafi‟i  dinyatakan  tidak  shah (bathil) secara argumentatif. Salah satu dari jenis syirkah yang lain yang juga tidak shah (bathil) ialah syirkatul muwafadah:
“ Dua orang yang beraqad atau lebih untuk berserikat dalam harta keduanya tanpa dicampur (dikumpulkan) sebelum aqad.” 14
Tidak  shahnya  syirkatul  muwafadah  karena  modal  yang  mestinya dikumpulkan  sebelum  dilakukan  aqad,  ternyata  modal  itu  dapat  dikumpulkan setelah  aqad.  Padahal  dengan  pengumpulan  modal  sebelum  aqad  dimaksudkan
10 Ibid, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT Intermasa, 1989) hal. 735
11 Ibid, Kifayatu Akhyar , (Surarabaya: CV Bina Iman, 1995) hal. 629
12 Adi Warman Azwar Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer ,(Jakarta: Gema Insani Press,
2001) hal.81
13 Abdurrahman Al-Juzairi, Al-Fiqhu Alaa Madzahibil Arba’ah ,(Beirut Libanon: Darul Fikr, 1999) hal.
59
14 Ibid, Al-Fiqhu Alaa Madzahibil Arba’ah ,(Beirut Libanon: Darul Fikr, 1999) hal. 59
106 | Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni 2017
untuk  memberikan  kepastian  jumlah  modal  yang  sebenarnya.  Bagaimana  dapat memberikan  kepastian  untuk  memperniagakan  jika  modalnya  belum  terkumpul sebelum aqad dilaksanakan. Jadi dengan demikian ada kesulitan tersendiri. Sebab dalam pelaksanaannya nantinya akan menjadi teka-teki. 15

## 2. Al Qard
Kredit  sebagai  istilah  dalam  hutang-piutang  atau  pinjam-meminjam dikatakan berasal dari kata credo. Bila ditelusuri lebih jauh, istilah credo ternyata dibawa oleh para mahasiswa Eropa yang pada awal abad ke-11 dan ke-12 banyak menuntut ilmu dari dunia Islam. Sebab pada masa itu Eropa berada dalam abad kegelapan, sedangkan dunia Islam berada dalam puncak kejayaan peradabannya. Istilah credo berasal dari istilah fiqih yang berarti memberikan pinjaman uang atau hutang barang atas dasar kepercayaan. 16
Pengertian  Qard  secara  etimilogi  berarti  “sebagian”.  Menurut  Dr.  Az- Zuhaili bahwa harta yang diserahkan kepada penghutang disebut hutang, karena harta itu sebagian dari harta pemberi hutang.
Sedangkan  makna  secara  syara‟  bermacam-macam  pendapat  di  kalangan para  ulama.  Kalangan  ulama  dari  madhab  Syafi‟i  berpendapat:  “Qard  ialah memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus  mengembalikan sama yang diutangkan.” 17
Menurut  ulama  madzhab  Hambali  dengan  redaksi  yang  berbeda,  akan tetapi  dalam  substansi  yang  sama:  “Qard  ialah  sesuatu  yang  diberikan  (kepada seseorang) dari harta sejenis untuk dikembalikan kembali.” 18
Jadi definisi qard adalah menghutangkan harta menjadi hak milik kepada seseorang dengan perjanjian harus mengembalikan yang sejenis.
Barang  yang  dapat  dihutang-piutangkan  menurut  sejumlah  ulama  bahwa sesuatu yang bisa dihutang-piutangkan adalah sesuatu yang bisa diperjual-belikan. Dalam  kitab  Kipayatul  Akhyar,  Syekh  Abi  Sujak  (pengarang  matan  yang  diberi syarah oleh Imam Taqiyuddin) berkata bahwa jual-beli barang itu ada tiga macam. Pertama, jual  beli  barang  yang  dapat  dilihat.  Hukumnya  adalah  boleh  (shah). Kedua, jual-beli  sesuatu  yang  disipati  dalam  tanggungan  penjual.  Hukumnya
15 Syech Ibrahim Al-Bajuri, Al-Bajuri Alaa bin Qasim Al-Ghazy , (Bandung: Serikat Ma‟arif, tt.)  hal. 784
16 Ibid, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer ,(Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hal. 109
17 Syech Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fathul Mu’in , (Surabaya: Al-Hidayah, tt.)  hal. 248
18 Ibid, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, (Beirut Libanon: Darul Fikr, 1996) hal. 720
Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni  2017 | 107
adalah  boleh  (shah). Ketiga, jual-beli  barang  yang  sama  dan  tidak  diperlihatkan. Hukumnya adalah tidak boleh (tidak shah).
Jual-beli barang yang diperbolehkan itu, masih menurut Syekh Abi Sujak disyaratkan  harus  barang  yang  suci,  bermanfaat  dan  dimiliki.  Sebaliknya  tidah shah menjual barang yang najis dan tidak bermanfaat. 19
Rukun-Rukun  Qard:  a)  Adanya  orang  yang  beraqad  (aqid).  b)  Adanya barang yang diaqad (ma‟qudun alaihi). c) Adanya sighot (lafad ijab-qobul)
Memang,  dalam  ijab  (penyerahan)  itu  dapat  terwujud  dengan  kata-kata yang  jelas  (shariih).  Seperti,  “ saya  hutangkan  kepadamu ”  atau  “ kumilikkan  ini kepadamu dengan syarat kamu harus mengembalikan yang sejenis ini” atau “ambilah ini dan kembalikanlah gantinya ”.  Atau  aqad  bisa terwujud  dengan  sindiran  (kinayah). Seperti  :  “ Ambillah !”  Setelah  sebelumnya  terjadi  percakapan  hutang-piutang. Jawabnya dengan lafal qabul, “saya terima seperti yang engkau katakan”.
Rasulullah  bersabda  tentang  keutamaan  qard  dari  pada  shadaqah:  “ Dari Anas r.a. Sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda: Sungguh saya melihat tulisan di pintu sorga, ketika  saya  diisra’kan,  shadaqah  itu  berpahala  sepuluh  kali  lipat,  sedangkan  hutang piutang (berpahala) delapan belas kali lipat. Saya bertanya: Hai Jibril. Mengapa hutang- piutang lebih utama dari shadaqah? Jibril menjawab : Sesungguhnya orang yang meminta- minta dia termasuk orang yang berkecukupan. Sedangkan orang yang berhutang itu dalam kebutuhan. ” 20
Ulama  sepakat  tentang  diperbolehkannya  hutang-piutang.  Ada  yang berpendapat hukumnya sunnah bagi yang memberi hutang, dan mubah bagi yang berhutang.  Bahkan  Syekh  Zainuddin  bin  Abdul  Aziz  Al-Malibari  dalam  kitab “Fathul Muin” nya mengatakan tentang hukum sunnah tersebut jika penghutang tidak  dalam  keadaan  terjepit.  Jika  penghutang  dalam  keadaan  terjepit  maka memberi hutang kepadanya hukumnya adalah wajib. 21
Dengan  mengharapkan  ridha  Allah  Swt.  Semata  maka  orang  yang memberikan  hutang  tidak  boleh  meminta  manfaat  apapun  bentuknya  dari  yang dihutangkan,  termasuk  janji  dari  penghutang  untuk  mengembalikan  lebih. Rasulullah bersabda:  “ Setiap hutang menarik manfaat adalah riba ” Ulama berpendapat bahwa baik si penghutang maupun yang memberikan hutang tidak mensyaratkan atau menjanjikan manfaat apapun. Alasannya karena
19 Ibid, Kifayatu Akhyar , (Surabaya: CV Bina Iman, 1995) hal. 538-539
20 Sayyid  Al-Bakri  bin  Muhammad  Syatha  Ad-Dimyathi, I’natut  Thalibin ,  (Beirut  Lebanon:  Darul Fikr, 2002) hal. 59
21 Ibid, Fathul Mu’in , (Surabaya: Al-Hidayah, tt.)  hal. 249
108 | Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni 2017
Rasulullah  melarang  mengambil  manfaat  dari  orang  yang  berhutang  seperti pemberian hadiah atau penawaran untuk menaiki kendaraannya, kecuali memang demikian  keadaannya  (saling  memberi  hadiah  dan  saling  memberi  tumpangan kendaraan) sebelum melakukan hutang-piutang.
Bila  penghutang  atas  kehendaknya  sendiri  ketika  melunasi  dengan pengembalian yang lebih baik atau membayar lebih, tanpa ada syarat sebelumnya, hal  ini  merupakan  perbuatan  baik  (ahsan).  Dalam  konteks  Islam  kelebihan  itu disebut  hasanah.  Bahkan  dalam  kitab  Mizanul  Kubra,  mengutip  pendapat  yang mashyur,  dikatakan  bahwa  pengembalian  yang  lebih  baik,  tanpa  ada  syarat sebelumnya, sebagai sesuatu yang dianjurkan. 22

## 3. Masalah Riba
Riba  dalam  bahasa Inggris biasanya diterjemahkan  sebagai  usury. Secara etemologi  riba  adalah  tambahan  (addition)  atau  berkembang  secara  mutlak (berlaku  untuk  apa  saja  yang  ada  tambahannya  atau  berkembang).  Sedangkan bunga diterjemahkan sebagai interest.
Sedangkan  arti  riba  menurut  syara‟  (hukum  Islam)  ulama  fiqih  berselisih pendapat  sesuai  dengan  pengertian  masing-masing  menurut  sebab  penetapan haramnya.
Golongan  Madhab  Syafi‟i  mendefinisikan  riba  sebagai  transaksi  dengan imbalan  tertentu  yang  tidak  diketahui  kesamaan  takarannya  maupun  ukurannya waktu  dilakukan  transaksi  atau  dengan  penundaan  waktu  penyerahan  kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.
Kesamaan takaran atau ukuran yang dimaksud disini adalah pada barang sejenis,  seperti  emas  dengan  emas.  Penundaan  waktu  penyerahan,  boleh  jadi warga  dari  salah  satu  barang  itu  telah  berubah  harganya,  sehingga  pertukaran semacam ini mengandung sifat riba.
Argumentasi  golongan  Madhab  Syafi‟i  dikarenakan  larangan  itu  berlaku pada  makanan,  sekalipun  makanan  tersebut  pengukurannya  menggunakan takaran  atau  timbangan  dan  dilakukan  tidak  secara  tunai.  Bila  pertukaran  ini dilakukan  pada  barang  sejenis,  seperti  beras  dengan  beras,  maka  berlakunya larangan  adalah  tiga  hal;  kelebihan  takaran  atau  timbangan  pada  tempo  dan perginya kedua belah pihak sebelum serah  terima barang. Bila sama-sama bahan
22 Abil  Mawahib  bdul  Wahab  bin  Ahmad  Al-Ansori, Mizanul  Qubro ,  (Beirut  Lebanon:  Darul  Fikr,
1981), hal. 74
Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni  2017 | 109
makanan  tetapi  tidak  sejenis,  seperti  gandum  dengan  beras  maka  diperbolehkan keduanya  ada  kelebihan,  tetapi  diharamkan  adanya  tempo  penyerahan  dan berpisah sebelum keduanya menerima barangnya.
Alasan  mereka  bahwa  larangan  tersebut  berlakunya  pada  barang  yang sama adalah hadits ayat Imam Syafi‟i: “ Janganlah kamu menjual emas dengan emas, atau  menjual  perak  dengan  perak,  atau  menjual  gandum  dengan  gandum,  atau  menjual sya’ir  dengan  sya’ir,  atau  menjual  kurma  dengan  kurma,  atau  menjual  garam  dengan garam,kecuali  jika  timbangannya  sama,  sama  nyyatanya  dan  dan  langsung  diserah terimakan. Akan tetapi juallah emas dengan perak, atau perak dengan emas,atau gandum dengan sya’ir, atau sya’ir dengan gandum, atau korma dengan garam, atau garam dengan korma,  semaumu.  Kemudian  barangsiapa  memberi  penambahan  (sebagai  janjinya)  atau meminta tambahan jelas orang itu telah berbuat riba. ” (HR. Imam Syafi‟i) 23
Golongan  madhab  Hanafi  mendefinisikan  riba  adalah  setiap  kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan imbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual di dalam tukar menukar. Misalnya menukar dirham dengan takaran yang  tidak  sama,  hal  ini  dibolehkan.  Karena  dipandang  hibah.  Jadi  mereka menetapkan kelebihan penukaran itu riba apabila barangnya sejenis.
Sedangkan  menurut  golongan  madhab  Hambali  mendefinisikan  riba adalah  tambahan  yang  diberikan  pada  barang  tertentu,  yang  dimaksud  barang tertentu  adalah  yang  dapat  ditukar  atau  ditimbang  dengan  jumlah  berbeda. Tindakan seperti inilah yang dinamakan riba, selama dilakukan tidak kontan. 24
Al-Jurjani  sebagaimana  disinyalir  oleh  Prof  Drs.  H.  Masjfuk  Zuhdi mendefinisikan  riba  sebegai  berikut:  “ Kelebihan  atau  tambahan  pembayaran  taanpa ada ganti atau imbalan, yangdisyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat aqad (transaksi). ” 25
Pembahasan riba termasuk dalam pembahasan bidang mu‟amalah, bukan pembahasan bidang yang ghairu ma‟qulil ma‟na atau irrasional. Jadi pembahasan riba  harus  rasional,  ma‟qulil  ma‟na,  karena  termasuk  pembahasan  bidang muamalah.
Menurut pendapat Dr. Abusura‟i Abdil Hadi, MA bahwa setiap transaksi yang  mengandung  tiga  unsur  dibawah  ini  dinamakan  riba  yaitu:  a)  Jumlah tambahan  yang  disyaratkan  dalam  transaksi,  seperti  hutang  piutang.  b)  Adanya
23 Ibid, Kifayatu Akhyar , (Surabaya: CV Bina Iman, 1995) hal. 550
24 Abu Syura‟i Abdul Hadi, Bunga Bank dalam Islam , (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993) hal. 24-25
25 Masjfuk Zuhdi, Masailul Fiqhiyyah, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994) hal. 102
110 | Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni 2017
tambahan  dari  pokok  pinjaman.  c)  Adanya  kelebihan  pembayaran  sebagai imbalah jatuh tempo pembayaran. 26
Sayyid  Sabiq  membagi  riba  kedalam  dua  macam,  yaitu  : Pertama,  riba nasi’ah, yaitu tambahan disyaratkan oleh kreditor kepada debitur dengan tenggang waktu. Atau dengan istilah lain pertambahan hutang yang disyaratkan oleh orang yang berhutang kepada yang mengutang lantaran penangguhan waktu, misalnya si B  member  pinjaman  kepada si  C harus mengambil  uang pokok  pinjaman  dalam waktu tertentu beserta sekian persen tambahannya. Kedua, Riba fadl , yaitu jual beli barang atau makanan dengan makanan yang sejenis beserta adanya kelebihan atau tambahan.  Seperti  beras  dengan  beras,  gandum  dengan  gandum,  uang  dengan uang.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  adanya  kelebihan  yaitu  timbangannya pada barang yang bisa ditimbang, atau takaran pada barang yang dapat ditakar.
Metode  yang  ditempuh  untuk  mengharamkan  riba  tidak  secara  sekaligus tetapi  prinsip  bertahap  seperti  pada  pengharaman  khamer.  Hal  ini  untuk membimbing  manusia  secara  mudah  dan  lemah  lembut  dalam  mengalihkan kebiasaan  mereka  yang  sudah  berakar.  Pertama  pelarangan  riba  ini  diadakan secara  temporal  yaitu  terdapat  dalam  Surat  Ar-Rum  ayat  39:  ” Sesuatu  riba  yang kamu  lakukan  agar  menambah  harta  manusia  maka  riba  tidak  menambah  disisi  Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang dimaksudnya untuk mencapai ridha Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang yang melipatkan (pahalanya). 27
Ayat  di  atas  tidak  menyatakan  larangan  riba  secara  jelas,  tapi  hanya mengemukakan bahayanya riba itu tidak disenangi Allah dan harta riba itu tidak membawa  berkah.  Kemudian  datang  ayat  berikutnya:  “ Maka  disebabkan  oleh kedzaliman  orang-orang  yahudi  kami  haramkan  atas  mereka  (memakan  makanan)  yang baik  (yang dahulunya)  dihalalkan  bagi  mereka,  dan  karena  mereka  banyak menghalangi manusia  di  jalan  Allah,  dan  disebabkan  mereka  makan  riba,  padahal  sesungguhnya mereka  dilarang  daripadanya,  dan  karena  mereka  memakan  harta  dengan  jalan  bathil. Kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir di antara mereka siksa yang pedih. ” 28
Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  bangsa  yahudi  mengalami  berbagai malapetaka dan kesengsaraan yang salah satu penyebabnya adalah karena mereka suka  menjalankan  praktek  riba  dan  memakan  harta  manusia  secara  bathil. Padahal  pekerjaan  itu,  seperti  dikatakan  dalam  Al-Qur‟an  telah  dilarang  dalam kitab-kitab  mereka sendiri,  yaitu  kitab  Taurat  dan Zabur  yang  kita kenal  sebagai
26 Ibid, Bunga Bank dalam Islam , (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993) hal. 24-25 27 Ibid, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT Intermasa, 1989) hal. 647 28 Ibid, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT Intermasa, 1989) hal. 150
Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni  2017 | 111
kitab Perjanjian Lama. Dalam ayat di atas itu mengisyaratkan tentang keharaman riba. 29
Berikut  adalah  Surat  Al-Baqarah  ayat  130  :  “ Hai  orang  yang  beriman, janganlah  kamu  memakan  riba  dengan  berlipat  ganda  dan  bertakwalah  kamu  kepada Allah supaya mendapatkan keberuntungan. ” 30
Ayat  tersebut  menggambarkan  salah  satu  bentuk  riba  yang  terjadi  pada masa jahiliyah dahulu.
Berikut Surat Al-Baqarah ayat 275: “ Orang-orang yang memakan (mengambil) riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti  berdirinya  orang  yang  kemasukan  syetan (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan  mereka  yang  demikian  itu  disebabkan  mereka  berkata (berpendapat),  sesungguhnya  jual  beli  itu  sama  dengan  riba,  padahal  barang  siapa  yang telah sampai  kepadanya  peringatan  dari  tuhan,  lalu  terus  berhenti (dari  mengambil  riba) maka baginya apa yang telah mengambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang  mengulangi  (mengambil  riba)  maka  orang  itu  adalah  penghuni-penghuni  neraka; mereka kekal di dalamnya ” 31
Ayat  diatas  memberi  penjelasan  tentang  akibat  orang-orang  yang memakan (mengambil) riba, disamping memberikan alternatif terhadap riba yaitu dengan  perniagaan  (bay‟).  Juga  ada  beberapa  hal  yang  oleh  ayat  tersebut:    a) Transaksi  jual  beli  itu  tidak  sama  dengan  riba.  b)  Perdagangan  itu  dibolehkan, sedangkan  riba  tidak  boleh  (diharamkan).  c)  Mereka  yang  telah  mendengar  ayat larangan riba, segera harus berhenti tanpa mengambil riba yang terlanjur. 32
Dalam surat Al-Baqarah ayat 276: “ Allah memusnakan riba dan menyuburkan shadakah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. ” 33
Ayat  diatas  menjelaskan  dan  menegaskan  bahwa  riba  itu  tidak diperbolehkan atau haram. Pada ayat itu juga Allah swt. memberi alternatif dari riba dengan adanya penyuburan shadakah. Sebab riba itu dalam pandangan Allah tidak memberikan nilai tambah. Sebaliknya zakat dan shadakah yang dikeluarkan oleh seseorang walaupun mengurangi harta seseorang tetapi memberi nilai tambah pada amal seseorang.
29 M. Dawam Raharjo, Ensiklopedi Al-Qur’an , (Jakarta: Paramadina, 1996)  hal. 598
30 Ibid, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT Intermasa, 1989) hal. 97 31 Ibid, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT Intermasa, 1989) hal. 69 32 Ibid, Ensiklopedi Al-Qur’an , (Jakarta: Paramadina, 1996)  hal. 605 33 Ibid, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT Intermasa, 1989) hal. 69
112 | Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni 2017
Dalam  surat  Al-Baqarah  ayat  278:  “ Hai  orang  yang  beriman,  bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan tinggalkan riba (yang belum dipungut) jika kamu orang- orang yang beriman. ” 34
Dalam  ayat  tersebut  Allah  dengan  tegas  memerintahkan  untuk meninggalkan sisa-sisa yang belum terlanjur dipungut.
Dalam surat Al-Baqarah ayat 279-280: “ Maka jika kamu  tidak  mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasulnya akan memerangimu. Dan  jika  kamu  bertaubat  (dari  pengambilan  riba),  maka  bagimu  pokok  hartamu,  kamu tidak  menganiaya  dan  tidak  pula  dianiaya.  Dan  jika  orang  yang  berhutang  itu  dalam kesukaran,  maka  berilah  dia  tangguh  sampai  dia  berkelapangan.  Dan  menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” 35
Sedangkan dasar-dasar riba dari hadits Nabi Saw. Adalah sebagai berikut: “ Nabi  Saw.  bersabda:  Riba  mempunyai  tujuh  puluh  tiga  pintu,  sedangkan  yang  paling ringan  (dosanya)  adalah  seperti  orang  yang  mengawini  ibunya ”  (HR.  Hakim  dan  Al- Baihaqi) 36
Dalam  memberikan  komentar  tentang  ayat  Al-Qur‟an  yang  ada hubungannya dengan  riba seperti  yang  terdapat  dalam  Surat  Ali  Imron  ayat  130 dan  ayat  275  Surat  Al-Baqarah,  ulama  berbeda  pendapat.  Menurut  pendapat Syech Muhammad Ridla yang mensitir pendapat Ibnu Qoyyim bahwa riba yang dilarang  dalam  Islam  adalah  riba  nasi‟ah,  yaitu  riba yang  kebanyakan  dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Ya‟ni ditangguhkan hutangnya dan penundaan tempo ini menentukan pula tambahan besar jumlah piutangnya itu. Sekian kali ditunda, sekian  kali  pula  hutangnya  naik,  sehingga  yang  seratus  menjadi  seribu.  Beliau berkata  bahwa  tidak  termasuk  pemakan  riba  orang-orang  yang  menyerahkan hartanya  untuk  kebutuhan  produktif  dimana  antara  keduanya  sama-sama mendapatkan  keuntungan.  Demikian  pendapat  Syech  Muhammad  Ridla  yang dalam  hubungan  ini  mengingatkan  hadits  Nabi  yang  berbunyi:  “ Tidak  ada  riba selain riba nasi’ah ” (HR. Muslim, II, hlm 46)
Menurut Syech Ali As-Shabuni bahwa pengambilan bunga dalam hutang piutang baik untuk keperluan produktif ataupun untuk keperluan konsumtif sedikit atau banyak adalah termasuk riba.
Hadits Nabi yang berbunyi: “ Rasulullah saw.  telah melaknat pada orang yang memakan
34 Ibid, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT Intermasa, 1989) hal. 70 35 Ibid, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT Intermasa, 1989) hal. 70 36 Salim Bahresy, Petunjuk ke Jalan Lurus , (Surabaya: Darussaggaf/PP Alawi, tt) hal. 508
Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni  2017 | 113
harta riba, orang-orang yang menjadi wakilnya, dan penulisnya dan saksi-saksinya.”(HR. Muslim). Hadits diatas menunjukkan kemutlakan riba baik sedikit maupun banyak, baik kepentingan produktif maupun kepentingan konsumtif. 37
Hikmah  riba  dilarang  oleh  Allah  SWT.  itu  karena  mendatangkan kerusakan  dan  tidak  manusiawi,  baik  bagi  pelaku  maupun  masyarakat  karena membawa sifat egois, individualis dan kapitalis.
Sayyid  Sabiq  menjelaskan  sebab  diharamkannya  riba: Pertama ,  dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengikis habis semangat kerjasama atau  tolong  menolong  antara  sesama  manusia.  Padahal  semua  agama  terutama agama  Islam  amat  menyerukan  untuk  saling  tolong  menolong.  Dan  membenci orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan ego serta mengeksploitir kerja keras orang lain.
Kedua, dapat  menimbulkan  tumbuhnya  kelas  pemboros  yang  tidak bekerja. Juga dapat menimbulkan adanya sifat penimbun harta tanpa kerja keras sehingga tak ubahnya seperti pohon benalu yang tumbuh di atas jerih payah orang lain.  Sebaimana  diketahui  Islam menghargai  kerja  dan  menghormati  orang  yang suka bekerja sebagai sarana mata pencaharian karena kerja dapat menuntun orang kepada kemahiran dan mengangkat mental pribadi.
Ketiga, riba  adalah  salah  satu  penjajah,  karena  itu  orang  berkata, penjajahan  berjalan  diatas  pedagang  dan  pendeta.  Dan  kita  telah  mengenal  riba dengan segala dampak negatifnya di dalam menjajah negara kita. Setalah semua itu,  Islam  menyeru  agar  manusia  suka  mendermakan  hartanya  kepada  saudara yang membutuhkan harta, untuk dia sendiri diberi pahala yang besar. 38

## Biaya administrasi sebagai riba terselubung?
Manakala  mencermati  praktek  riba  terselubung  yang  ada  saat  ini  tidak dengan  jelas-jelas  menyebut  untuk  setiap  pengembalian  lebih  dari  setiap  proses pinjam meminjam. Nama riba sudah dihaluskan sedemikian rupa. Salah satunya menggunakan  istilah  biaya  administrasi  yang  tujuannnya  bukan  sekedar menghaluskan istilah, tapi untuk mengecoh anggota bahwa „biaya tambahan‟ itu bukanlah termasuk riba. Dengan melihat sepintas nama yang digunakan, mengira bahwa pinjaman tersebut telah bebas dari segala bentuk riba.
Praktek  riba  terselubung  pernah  terjadi  dalam  organisasi  pengajian  di daerah penulis dengan adanya kegiatan simpan pinjam uang. Sebagai modal uang
37 Ali As-Shabuni, Rawaa iul Bayan (Beirut Lebanon: Darul Fikr, tt.) hal. 393 38 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah,juz III , (Bandung: Al-Ma‟arif ) hal. 178
114 | Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni 2017
itu  dikumpulkan  dari  simpanan  wajib  dan  dan  simpanan  pokok  dari  setiap anggota.  Prakteknya  setiap  peminjam  tidak  dikenakan  bunga.  Tapi  ada  uang administrasi sebesar 2,5 prosen. Ketika anggota meminjam Rp.1 juta maka uang administrasinya Rp. 25.000. Pengembalian tetap Rp. 1 juta yang dibayar dengan sistem  angsuran  dalam  10  kali  pembayaran.  Itulah  yang  diperingati  oleh  nabi Muhammad saw dalam hadisnya: “ Setiap hutang yang menerik mamfaat adalah riba.” Memang  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  biaya  administrasi  yang apabila  biayanya  dibebankan  kepada  peminjam  dalam  sebuah  aktivitas  simpan pinjam  cukup  rasional.  Seperti  biaya materai,  biaya pengurusan  dokumen, biaya pembelian  kertas  dan  lain-lain.  Biaya  administrasi  yang  riil  adalah  memang dipakai untuk kepentingan administrasi bukan untuk mencari keuntungan.
Sebenarnya  praktek  simpan  pinjam  dapat  dilakukan  secara  syari‟ah  dan terhindar  dari  riba  dengan  memafaatkan  uang  yang  terkumpul  dari  anggota dengan  dibelanjakan  barang  lalu  dijual  (dihutangkan)  kepada  para  anggota khususnya  atau  kepada  masyarakat  secara  umum.  Atau  karena  kebutuhan konsumtif uang itu dipinjamkan kepada anggotanya tanpa ada pungutan apapun namanya.
Akan  tetapi  dalam  etika  jual  beli  (hutang  piutang)  dalam  Islam  tetap diperhatikan, yaitu tidak terlalu berlebihan dalam mengambil keuntungan apalagi untuk anggota sendiri. Sebagian ulama kalangan Malikiyah membatasi maksimal penganbilan  laba  tidak  boleh  melebihi  sepertiga  dari  modal.  Mereka  beralasan bahwa persolan ini sama dengan wasiat bahwa syari‟ hanya membatasi sepertiga dalam wasiat. Wasiat melewati batas akan merugikan ahli waris, demikiaan juga laba yang berlebihan akan merugikan konsumen (pembeli). 39

## Kesimpulan
Praktek  simpan  pinjam  syari‟ah  amat  dibutuhkan  dalam  mengantisipasi laju  perkembangan  ekonomi  modern  yang  cenderung  kapitalistik  dan  sekuler. Pendirian simpan-pinjam koperasi, simpan-pinjam kelompok arisan, atau simpan- pinjam  kelompok  pengajian  dapat  mengatasi  masyarakat  yang  membutuhkan pinjaman  akan tetapi terus diarahkan pada praktek yang syar‟iyyah.
Uang  administrasi  yang  dapat  ditoleransi  adalah  uang  yang  memang dipakai  untuk  kepentingan  administrasi  bukan  untuk  mencari  keuntungan,
39 Santri Ma‟had Ali, Fikih Progresif: Bunga Rampai Pemikiran Santri Ma’had Aly dalam Buletin Tanwirul Afkar (Situbondo: Ibrohimy Press, 2014) hal. 339
Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni  2017 | 115
sehingga  besarnya  harus  disesuaikan  dengan  biaya  administrasi.  Uang administrasi  menjadi  riba  apabila  ditentukan  berdasarkan  besarnya  jumlah pinjaman.
Praktek  pinjaman  syari‟ah  dan  terhindar  dari  riba  adalah  dari  uang  yang terkumpul  dari  anggota  dibelikan  barang  lalu  dijual  (dihutangkan)  kepada  para anggota  khususnya  atau  kepada  masyarakat  umum.  Atau  karena  kebutuhan konsumtif uang itu dipinjamkan kepada anggotanya tanpa ada pungutan apapun namanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman Al-Juzairi. 1999. Al-Fiqhu Alaa Madzahibil Arba’ah . Beirut Libanon: Darul Fikr. Abu Syura‟i Abdul Hadi. 1993. Bungan Bank dalam Islam . Surabaya: Al-Ikhlas.
Adi  Warman  Azwar  Karim.  2014. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam .  Depok:
Rajagrafindo Persada.
Adi  Warman  Azwar  Karim.  2001. Ekonomi  Islam:  Suatu  Kajian  Kontemporer . Jakarta: Gema Insani Press. Ali As-Shabuni. Tt. Rawaa iul Bayan. Beirut Lebanon: Darul Fikr. Departemen Agama RI. 1989. Al-Qur’an dan Terjemahnya . Jakarta: PT Intermasa. Imam  Taqiyuddin  Abubakar  bin Muhammad Al-Husaini.  1995. Kifayatu  Akhyar . Surarabaya: CV Bina Iman. Hamka. 2003. Tafsir Al-Azhar Juz XV . Jakarta: PT Pustaka Panjimas. Masjfuk Zuhdi. 1994. Masailul Fiqhiyyah. Jakarta: CV. Haji Masagung. M. Dawam Raharjo. 1996. Ensiklopedi Al-Qur’an . Jakarta: Paramadina. Mochtar  Effendy.  2001. Ensiklopedi:  Agama  dan  Filsafat .  Palembang  :  Penerbit Universitas Sriwijaya. Najmuddin.  2011. Manajemen  Keuangan  dan  Aktualisasi  Syar  iyyah  Modern.
Yogyakarta: CV Andi Offset.
Salim Bahresy. Tt. Petunjuk ke Jalan Lurus . Surabaya: Darussaggaf. Santri Ma‟had Ali. 2014. Fikih Progresif, Bunga Rampai Pemikiran Santri Ma’had Aly dalam Buletin Tanwirul Afkar . Situbondo: Ibrohimy Press. Sayyid  Al-Bakri  bin  Muhammad  Syatha  Ad-Dimyathi.  2002. I’natut  Thalibin . Beirut Libanon: Darul Fikr. Sayyid Sabiq. 1983. Fiqhus Sunnah,juz III. Bandung: Al-Ma‟arif .
116 | Kariman , Volume 05, Nomor 01, Juni 2017
Syech Ibrahim Al-Bajuri. Tt. Al-Bajuri Alaa bin Qasim Al-Ghazy . Bandung: Serikat Ma‟arif.
Syech  Zainuddin  bin  Abdul  Aziz  Al-Malibari.  Tt. Fathul  Mu’in .  Surabaya:  Al- Hidayah. Tim Penyusun. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. Wahbah Az-Zuhaili. 1996. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Beirut Libanon: Darul Fikr.