## ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Ropida Rezeki Utami *1 , Aliamin 2 , Heru Fahlevi 3
1 Pegawai Pemerintah Daerah Aceh Tengah
2, 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Koresponden penulis: aizzahusna1@gmail.com

## Abstract
A  fixed  aset  is  one  of  the  elements  that  must  be  managed  well  in  order  to  produce  reliable information in the financial statements of the local government office. The purpose of this study is to analyze  the  suitability  between  the  implementation  of  the  management  of  local  property  in  the Central  Aceh  District  with  the  regulation  of  Ministry  of  Home  Affairs  (Permendagri),  No.  17  of 2008 and identify the constraints encountered in the management of local property in the district of Central Aceh. Using the qualitative method, the study finds that the management of  local property in the district of Central Aceh in 2015 has been in line with the Permendagri, No. 17 of 2008, but in its implementation there have been many shortcomings due to non-supportive of human resources, facilities and infrastructure, and the leaderships. Thus, this study suggest the government apparatus, especially  those  who  are  in  charges  of  management  of  local  property  enhance  their  ability  by attending education, training, and technical workshops in the field of financial management of local government, aiming towards professional human resources.

## Keywords : Aset Management, Regional Property

## Abstrak
Aset  tetap  merupakan  salah  satu  unsur  yang  harus  dikelola  dengan  baik  agar  menghasilkan informasi  yang  andal  dalam  laporan  keuangan  daerah.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk menganalisis  kesesuaian  antara  implementasi  pengelolaan  barang  milik daerah  di  Kabupaten  Aceh Tengah  dengan  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2007  dan  mengidentifikasi kendala-kendala  yang ditemui dalam pengelolaan barang milik daerah di  Kabupaten Aceh Tengah. Desain  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  -deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah  Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2015 masih mengacu pada  permendagri  nomor  17  tahun  2008,  namun  pada  pelaksanaannya  masih  banyak  kekurangan karena  tidak  didukung  dengan  sumber  daya  manusia,  sarana  dan  prasarana  dan  dukungan  dari atasan. Penelitian ini merekomendasikan kepadaSumber Daya Manusia, khususnya aparatur kerja di di  bidang  pengelolaan  barang  milik  daerah  untuk  mengikuti  pendidikan,  pelatihan  dan  bimbingan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah agar terwujud SDM yang professional.
Kata kunci : Pengelolaan Aset, Barang Milik Daerah

## Analisis Pengelolaan Barang ...

## PENDAHULUAN
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan  adalah  dengan  cara  mengelola  barang  milik  daerah  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah ditetapkan.  Menurut  Halim  (2011:  3)  sebagai  sebuah  organisasi,  negara  harus  mengelola  sumber dananya yang terbatas dengan prinsip-prinsip manajemen. Aset pemerintah daerah merupakan salah satu  elemen  dari  neraca  pemerintah  daerah,  informasi  aset  dalam  laporan  neraca  menggambarkan kondisi  kekayaan  dan  potensi  ekonomi  yang  dimiliki  pemerintah  daerah  (Mulalinda  dan Tangkuman, 2014).
Permasalahan  pengelolaan  barang  milik  daerah  hingga  kini  masih  merupakan  masalah  utama pada  pengelolaan  keuangan  daerah  dalam  lingkup  pemerintah  daerah.  Hal  ini  disebabkan  oleh perlakuan terhadap aset tetap yang belum sesuai atau belum tertib pada peraturan yang berlaku.
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2015 pada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah  menemukan beberapa permasalahan,  khususnya  pada pengelolaan barang milik  daerah.  Temuan  BPK  ini  terkait  dengan  pengelolaan  aset  tetap  pemerintah  Kabupaten  Aceh Tengah  melalui  pengujian  KIB  (Kartu  Inventaris  Barang)  A  sampai  dengan  F  (Pengklasifikasian Aset),  dokumen  pengamanan  aset,  dan  permintaan  keterangan  dengan  kepala  bidang  aset  dan Pengurus  Barang  SKPK  (Satuan  Kerja  Perangkat  Kabupaten),  diketahui  masih  terdapat permasalahan-permasalahan  (LHP  BPK)  tahun  2015,  Buku  II:  15,  Kabupaten  Aceh  Tengah) terdapat permasalahan pada aset tanah yang belum tersertifikat, yakni 303 lokasi tanah yang belum bersertifikat, 111 lokasi tanah yang sudah bersertifikat tapi belum di input ke dalam Kartu Inventaris Barang A,  adanya peralatan dan mesin yang hilang, adanya aset yang belum dikembalikan oleh oleh pegawai  yang  telah  dimutasi,  serta    nilai  yang  tertera  pada  Kartu  Inventaris  Barang  tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya.
Pemerintah mengeluarkan peraturan dalam bentuk  Permendagri  Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah.  Tujuan  ditetapkan  peraturan  ini,  yaitu  untuk menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan oleh pemerintah dalam pengelolaan Barang Milik  Daerah  (BMD)  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  serta  dapat  mengetahui kejelasan  status  kepemilikan  BMD,  inventarisasi  kekayaan  daerah  dan  masa  pakai  barang  milik daerah,  optimalisasi  penggunaan  serta  pemanfaatan  untuk  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  antisipasi  kondisi  barang  milik  daerah  secara  Berkala.  Pengelolaan  barang  milik  daerah dapat  menentukan  nasib  suatu  daerah  karena  daerah  dapat  menjadi  daerah  yang  memiliki  sumber daya  yang  memadai  serta  mampu  dalam  pengembangan  daerah,  tergantung  pada  cara  pengelolaan

## Analisis Pengelolaan Barang ...
barang milik daerah. Pengelolaan aset tetap harus diatur dan di tangani dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan atau peraturan pemerintah yang berlaku  (Piri : 2016).
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  Pada  penelitian  sebelumnya,  ruang lingkup  penelitiannya  terbatas  pada  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  saja.  Penelitian  ini  menganalisis bagaimana pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Aceh Tengah serta kesesuaiannya dengan permendagri  nomor  17  tahun  2007  dan  mengidentifikasi  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam pengelolaan  barang  milik  daerah  dengan  ruang  lingkup  pada  seluruh  Satuan  Kerja  Perangkat Kabupaten  (SKPK),  dan  Dispenda.  Perbedaan  lainya  pada  teknik  pengumpulan  data.  Penelitian terdahulu,  teknik  pengumpulan  data  hanya  menggunakan  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Aset, sedangkan  penelitian  ini  disamping  menggunakan  teknik  wawancara  juga  dilakukan  penyebaran kuesioner  dan  dokumentasi.  Wawancara  dilakukan  dengan  Kepala  Dinas  Pendapatan  dan  Aset (Dispenda),  Kepala  Bidang  pada  Dinas  Pendapatan  dan  Aset,  Camat,  Pengurus/penyimpan  barang pada SKPK. Kuesioner disebar keseluruh SKPK di Kabupaten Aceh Tengah.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  jelas  terlihat  bahwa  betapa  pentingnya  pengelolaan BMD/aset  tetap  pemerintah  daerah  yang  baik  dalam  suatu  organisasi.  Oleh  karena  itu,  penelitian bertujuan  menganalisis  kesesuaian  antara  implementasi  pengelolaan  barang  milik  daerah  di Kabupaten  Aceh  Tengah  dengan  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2007  dan mengidentifikasi  kendala-kendala  yang  ditemui  dalam  pengelolaan  barang  milik  daerah  di Kabupaten Aceh Tengah.
Hasil  dari  penelitian  dapat  digunakan  sebagai  masukan  bagi  pemerintah  Kabupaten  Aceh Tengah  dan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  merumuskan  kebijakan  pengelolaan  barang milik  daerah.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  dapat  memberi  tambahan  informasi  bagi  para  pembaca yang  ingin  lebih  menambah  wacana  pengetahuan  khususnya  di  bidang  pengelolaan  barang  milik daerah.
Sistematika  penulisan  artikel  ini  selanjutnya  berisi  kajian  pustaka,  metode  penelitian, pembahasan,  serta  simpulan  dan  saran.  Pendahuluan  menjelaskan  latar  belakang  masalah,  manfaat penelitian  dan  sistematika  penulisan.  Tinjauan  pustaka  terbagi  kepada  tiga  sub-bagian,  yaitu  aset tetap  pemerintah,  klasifikasi  aset  tetap  dan  pengelolaan  aset  tetap.  Metode  penelitian  diawali  dari desain  penelitian,  lokasi  dan  waktu  penelitian,  sumber  dan  teknik  pengumpulan  data  serta  metode analisis.  Pembahasan  menjelaskan  pelaksana  pengelola  barang  milik  daerah  di  Kabupaten  Aceh

## Analisis Pengelolaan Barang ...
Tengah, hasil penelitian dan pembahasan. Simpulan dan saran berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian.

## TINJAUAN LITERATUR

## Aset Tetap Pemerintah
Aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta digunakan dalam jangka panjang (Reeve, 2010: 2). Menurut Libby et al. (2007: 395), aset tetap adalah  sumber  daya  berwujud  dan  tidak  berwujud  yang  dimiliki  perusahaan  dan  digunakan  dalam operasi selama beberapa tahun.
Standar  Akuntansi  Pemerintah  Nomor  7  paragraf  5  mendefiniskan  aset  tetap  sebagai  “aset berwujud  yang  mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  untuk  digunakan  dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor  17  tahun  2007  menyatakan  bahwa  barang  milik  daerah  adalah  barang  yang  dibeli  atau diperoleh  atas  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dan  barang  yang  berasal sari perolehan lainnya yang sah.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 menyebutkan untuk dapat diakui sebagai aset  tetap  dipenuhi  kriteria  sebagai  berikut:  (i)  Berwujud,  mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  12 (dua  belas)  bulan;  (ii)  Biaya  perolehan  aset  tetap  dapat  diukur  secara  andal;  dan  (iii)  Tidak dimaksudkan  untuk  dijual  dalam  operasi  normal  entitas,  diperoleh  atau  dibangun  dengan  maksud untuk digunakan.
Berdasarakan  beberapa  pengertian  di  atas,  maka  dapat  dapat  disimpulkan  bahwa  aset  tetap pemerintah adalah aset yang dimiliki oleh pemerintah untuk menjalankan aktivitas operasinya yang bersifat permanen  yaitu aset  yang mempunyai umur kegunaan jangka panjang, dapat dinilai secara andal,  tidak  akan  habis  dipakai  dalam  satu  periode  dan  digunakan  dalam  kegiatan  normal pemerintah bukan untuk diperjualbelikan.

## Klasifikasi Aset Tetap
Dalam  PSAP  07  dan  Permendagri  17  tahun  2007,  aset  tetap  dibagi  menjadi  enam  klasifikasi antara lain:

## 1. Tanah
Tanah  yang dikelompokkan sebagai  aset tetap  adalah tanah  yang diperoleh untuk dipakai dalam kegiatan  operasional  pemerintah  dan  dalam  kondisi  siap  dipakai.  Tanah  merupakan  aset pemerintah yang vital dalam operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

## Analisis Pengelolaan Barang ...

## 2. Peralatan dan Mesin
Peralatan  dan  mesin  mencakup  mesin-mesin  dan  kendaraan  bermotor,  alat  elektonik,  inventaris kantor,  dan  peralatan  lainnya  yang  nilainya  signifikan  dan  masa  manfaatnya  lebih  dari  12  (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan  mencakup seluruh  gedung dan bangunan  yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Aset Tetap Lainnya
Golongan aset ini jelas jelas disebutkan dalam Permendagri No.17 Tahun 2007 yang terdiri atas buku  perpustakaan,  buku  terbitan  berkala,  barang-barang  perpustakaan,  barang  bercorak kesenian/kebudayaan, serta hewan/ternak dan tumbuh tumbuhan.

## 6. Konstruksi dalam Pengerjaan
Golongan  barang  ini  dicatat  sebesar  biaya  yang  dikeluarkan  sampai  dengan  akhir  masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan.

## Pengelolaan Aset Tetap
Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi: 1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
Perencanaan  kebutuhan  adalah  kegiatan  merumuskan  rincian  kebutuhan  barang  milik  daerah untuk  menghubungkan  pengadaan  barang  yang  telah  lalu  dengan  keadaan  yang  sedang  berjalan sebagai  dasar  dalam  melakukan  tindakan  pemenuhan  kebutuhan  yang  akan  datang.  Hasil perencanaan  kebutuhan  tersebut  merupakan  salah  satu  dasar  penyusunan  perencanaan  anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rahmawati, 2012).
2. Pengadaan;
Pengadaan  adalah  kegiatan  untuk  melakukan  pemenuhan  kebutuhan  barang  daerah  dan  jasa.
Kemudian dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 dan perubahannya. 3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;

## Analisis Pengelolaan Barang ...
Semua proses ini bukan  hanya dilakukan oleh pejabat  yang menangani  administrasi  aset/barang milik  daerah,  melainkan  juga  perlu  melibatkan  para  pimmpinan  pelaksana  teknis  kegiatan  (jika ada  penerimaan  aset  dari  pihak  swasta/ketiga,  dan  apabila  diberi  kewenangan  oleh  pengguna anggaran/barang). Selanjutnya diserahkan kepada bendahara barang untuk disimpan dan dicatat. Penyaluran  adalah  kegiatan  untuk  menyalurkan/pengiriman  barang  milik  daerah  dari  gudang  ke unit kerja pemakai.
4. Penggunaan;
Penggunaan  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pengguna/kuasa  pengguna  dalam  mengelola dan  menatausahakan  barang  milik  daerah  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.
5. Penatausahaan;
Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang  milik  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Pencatatan  dilakukan  dalam  rangka memberikan kepastian catatan atas setiap barang yang dibeli atau berubah keadaan karena terjadi mutasi  maupun  karena  adanya  pemusnahan,  dan  sebagai  dasar  dalam  memberikan  informasi kepada  pihak-pihak  yang  memerlukan  dalam  rangka  pelaksanaan  akuntabilitas  pengelolaan aset/barang milik daerah secara transparan.
6. Pemanfaatan;
Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas  pokok  dan  fungsi  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dalam  bentuk  sewa,  pinjam pakai,  kerjasama  pemanfaatan,  bangun  guna  serah  dan  bangun  serah  guna  dengan  tidak mengubah status kepemilikan.
7. Pengamanan dan pemeliharaan;
Pengamanan  adalah  kegiatan  tindakan  pengendalian  dalam  pengurusan  barang  milik  daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan  yang  dilakukan  agar  semua  barang  milik  daerah  selalu  dalam  keadaan  baik  dan  siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Setiap aset  yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah.
8. Penilaian;
Penilaian  adalah  suatu  proses  kegiatan  penelitian  yang  selektif  didasarkan  pada  data/fakta  yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.

## Analisis Pengelolaan Barang ...

## 9. Penghapusan;
Penghapusan  adalah  tindakan  menghapus  barang  milik  daerah  dari  daftar  barang  dengan menerbitkan  surat  keputusan  dari  pejabat  yang  berwenang  untuk  membebaskan  pengguna dan/atau  kuasa  pengguna  dan/atau  pengelola  dari  tanggung  jawab  administrasi  dan  fisik  atas barang yang berada dalam penguasaannya.
10. Pemindahtanganan;
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan  dengan  cara  dijual,  dipertukarkan,  dihibahkan  atau  disertakan  sebagai  modal Pemerintah Daerah.
11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;
Siklus  ini  diperlukan  agar  tidak  mudah  dimanipulasi  pengguna  aset  karena  aset  daerah  banyak ragam  dan  kepentingannya  yang  dilaksanakan  oleh  pejabat  pengelola  aset/barang  milik  daerah dan aparat pengawasan.
12. Pembiayaan;
Diperlukan  untuk  membiaya  aset/barang  milik  daerah  dalam  rangka  pembelian  atau pemeliharaan.
13. Tuntutan ganti rugi.
Setiap  aset  yang  hilang  baik  yang  dilakukan  bendahara  maupun  oleh  pejabat  atau  pegawai berdasarkan kelalaiannya harus dilakukan tuntutan ganti rugi aset/barang milik daerah agar aset tetap terjaga dengan baik.

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif.  Basri  (2014)  menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan guna menarik data dari konteks dimana peristiwa  terjadi  dalam  upaya  untuk  menggambarkan  kejadian-kejadian  sebenarnya  sebagai  sarana untuk  menentukan  proses  dan  perspektif  yang  tertanam  serta  turut  berpartisipasi  dalam  peristiwa tersebut,  kemudian  menggunakan  teknis  induksi  untuk  menarik  kesimpulan  berdasarkan  fenomena yang  diamati.  Penelitian  kualitatif  memberikan  pemahaman  terhadap  fenomena  atau  gejala  sosial. Penelitian  deskriptif  menurut  Neuman  (2011)  bertujuan  untuk  menggambarkan  sesuatu  dengan menggunakan  kata  dan  atau  angka    untuk  menyajikan  profil  secara  detail  dan  akurat, mengklasifikasikan  jenis,  mengklasifikasikan  urutan  tahapan  tertentu,  mendokumentasikan  proses sebab akibat atau mekanisme, atau melaporkan latar belakang dan konteks sebuah situasi.

## Analisis Pengelolaan Barang ...
Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah
Sekretaris Daerah selaku Pengelola Pembantu Pengelola Barang Kepala SKPK selaku Pengguna
Kepala UPTD/Pejabat yang ditunjuk selaku kuasa pengguna
Penyimpan Barang
Pengurus Barang
Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan selama  kurang  lebih  43  hari  dengan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  melalui  penyebaran  koesioner terhadap 42 Responden  pada 42 SKPK, dan melalui penjabaran hasil wawancara dengan informan yang  terpilih,  agar  data  yang  didapat  terhindar  kesalahan  dan  kekurangan.  Informan  penelitian  ini diantaranya Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah, Kepala bidang Aset Dinas Pendapatan dan Aset  Daerah,  Camat,  serta  Pengurus  dan  Penyimpan  Barang  Dinas  Pertanian,  Badan  Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.
Tiga tahap aktivitas analisis data setelah pengumpulan data, yaitu tahap reduksi data, penyajian data  dan  penarikan  kesimpulan.  Analisis  deskriptif  data  kuesioner  yang  telah  terkumpul  dari  hasil penyebaran kuesioner kemudian diseleksi, dikelompokkan, dikaji, diinterpretasi, dan disimpulkan.

## HASIL PENELITIAN
Pelaksana pengelola barang milik daerah di Kabupaten Aceh Tengah digambarkan pada skema berikut:
Gambar 1. Pelaksana pengelola barang Kabupaten Aceh Tengah

## Analisis Pengelolaan Barang ...
Pelaksana pengelola barang milik daerah mulai dari Bupati selaku pemegang kekuasaan dalam mengelola barang milik daerah sampai pada pengurus barang seperti pada Gambar 1, dimana setiap tingkatan  mempunyai  tugas  dan  kewajiban  yang  berbeda,  namun  tetap  saling  berkoordinasi  guna mendapatkan informasi tentang keadaan barang milik daerah secara jelas, dan benar, termasuk benar dari  sisi  dokumen  kepemilikan  dan  benar  dari  sisi  nilai  aset  pada  saat  tertentu.  Pelaksana pengelolaan  barang  milik  daerah  yang  bertugas  sebagai  penyimpan  barang  juga  bertugas  sebagai pengurus barang, hampir tidak ada yang membedakan tugas antara keduanya.

## Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
Proses  perencanaan  aset  daerah  di  Kabupaten  Aceh  Tengah  dimulai  dari  perencanaan  yang dilakukan  oleh  masing-masing  SKPK.  Sementara  tim  dari  Dinas  Pendapatan  dan  Aset  (Dispenda) tidak dilibatkan dalam poses perencanaan ini.
Perencanaan kebutuhan Barang adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pengelolaan  Barang/Aset  khususnya  di  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang meliputi perencanaan pengadaan jenis barang serta jumlah pengadaan barang  yang  disesuaikan  kebutuhan  dalam  suatu  organisasi.  Kepala  Bidang  Aset  sebagai  unit pelaksana dalam perencanaan pengadaan barang mempunyai tugas tanggungjawab yaitu melakukan koordinasi  dan  kerjasama  dengan  setiap  SKPD  dalam  hal  pengadaan  dan  perencaan  kebutuhan barang.
Hasil perencanaan dari tiap SKPK akan menjadi dokumen RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) yang berisi usulan kebutuhan-kebutuhan, pengadaan belanja modal, jasa, belanja pegawai, dan lain lain.  Setelah  RKA  disusun  pada  masing-masing  SKPK,  kemudian  tim  menjadwalkan  koordinasi dengan masing masing SKPK untuk membahas dokumen RKA yang telah dibuat.
Sementara  dari  hasil  wawancara  dengan  bendahara  barang  pada  Dinas  Pertanian  ditemukan fenomena bahwa bendahara barang tidak pernah diikutsertakan dalam rapat perencanaan kebutuhan aset pada dinas  tersebut.  Bendahara barang hanya diperintahkan untuk  mencatat barang  yang telah dibeli dan mendistribusikannya sesuai perintah atasan.Pengadaan
Pengadaan  barang  milik  daerah  di  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Tengah  dilaksanakan  oleh Panitia  Pengadaan  Barang/Jasa  telah  sesuai  dengan  Permendagri  no  17  tahun  2007.  Setiap  tahun dengan menggunakan anggaran Pendapatan belanja daerah (APBD), Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut dibentuk dengan Keputusan BupatiAceh Tengah.

## Analisis Pengelolaan Barang ...

## Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran
Kegiatan penyimpanan dan penyaluran harus disertai dengan dokumen tentang pengadaan dari barang  milik  daerah  yang  dibeli.  Dokumen  Berita  Acara  Serah  terima  barang  dibuat  untuk menandakan  bahwa  barang  milik  daerah  yang  dibeli  dengan  menggunakan  APBD  sudah  dapat diakui  sebagai  aset  daerah  dan  tercatat  pada  SKPK  yang  mengelola  kemudian  untuk  dilakukan proses penatausahaan.
Kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran dilakukan oleh penurus/penyimpan barang. Tempat penyimpanan barang yang bergerak idealnya disimpan digudang penyimpanan yang berada di  SKPK masing-masing namun  dalam prakteknya tempat  penyimpanan untuk  barang bergerak ini hanya  dilakukan  di  ruang  kerja,  bukan  gudang  yang  dikhusukan  untuk  menyimpan  barang  yang sudah dibeli.

## Penggunaan
Penggunaan  aset  yang  menjadi  kewenangan  tiap  SKPK  berjalan  dengan  baik  namun  untuk beberapa aset yang dimiliki oleh SKPK ada yang masih kurang dalam hal adminstrasi. Penggunaan ruangan oleh instansi  lain tidak di  dukungan  dengan dokumen peminjaman dan dokumen izin  dari SKPK  penanggangjawab  sehingga  akan  membahayakan  jika  sekiranya  kepala  SKPK  masa  itu digantikan jabatannya oleh orang lain.
Masalah seperti ini sering terjadi di antara SKPK, kurangnya kerjasama yang baik bagi pejabat yang sudah berganti posisi tentu menghambat proses bejalananya roda pemerintahan semakin lama dan sering terjadi akan berpengaruh baik kepada kinerja dan citra SKPK maupun pribadi pejabat itu sendiri.

## Penatausahaan
Kegiatan  yang  meliputi  pembukuan,  inventarisasi  dan  pelaporan  barang  milik  daerah  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.  (Permendagri  nomor  17  tajun  2007).  Pencatatan  dilakukan  dalam rangka  memberikan  kepastian  catatan  atas  setiap  barang  yang  dibeli  atau  berubah  keadaan  karena terjadi  mutasi  maupun  karena  ada  pemusnahan,  dan  sebagai  dasar  dalam  memberikan  informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan.

## Pemanfaatan
Di Kabupaten Aceh Tengah terdapat aset berupa gedung yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, namun  tidak  mempunyai  administrasi  yang  dapat  menjelaskan  bahwa  dengan  dimanfaatkannya

## Analisis Pengelolaan Barang ...
gedung  tersebut  pemerintah  Kabupaten  Aceh  Tengah  meminjamkan  dengan  cara  sewa  ataupun dengan  cara  yang  lainnya  sehingga  dapat  berindikasi  bahwa  aset  tersebut  tidak  dapat  memberikan keuntungan kepada daerah berupa pendapatan daerah dari pemanfaatan Asetnya.

## Pengamanan dan pemeliharaan
Di  Kabupaten  Aceh  Tengah,  tindakan  pengamanan  sulit  dilakukan  karena  tidak  semua  SKPK mempunyai  gudang  untuk  penyimpanan  begitu  juga  dengan  pegawai  yang  memakai  barang  milik daerah,  mereka  enggan  untuk  memelihara  aset  yang  mereka  pakai  jika  mereka  pindah  ke  instansi lain ,banyak alasan agar aset tersebut tidak dikembalikan. Bagi pemimpin SKPK atau pengurus dan penyimpan barang sangatlah sulit untuk mengambil tindakan agar aset mereka cepat kembali.
Tanah  yang belum mempunyai sertifikat mencapai 40% sampai 50%, ini tentu mengambarkan ketidakpatuhan pengelola dan pengguna dalam mengamankan aset pemerintah
Pengurus dan penyimpan barang tidak mempunyai otoritas apapun dalam usaha pengaman aset karena jabatan ini tidak begitu dipehitungkan dalam sebuah organisasi. Tertib adminstrasi dan patuh kepada  aturan  tentu  membutuhkan  dukungan  dari  pelaksana  pengelola  barang  milik  daerah  dan pimpinan organisasi itu sendiri.

## Penilaian
Penilaian  barang  milik  daerah  dilakukan  oleh  tim  yang  ditetapkan  dengan  keputusan  kepala daerah  dan  ditetapkan  dengan  keputusan  kepala  daerah  dan  dapat  juga  melibatkan  lembaga independen yang besertifikat dibidang penilaian aset. Berdasarkan dokumen yang diperoleh terdapat aset  pada  klasifikasi  tertentu  mempunyai  nilai  yang  tidak  objektif,  kereksi  terhadap  kesalahan penepatan klasifikasi aset dari aset peralatan dan mesin yang seharusnya berada pada klasifikasi aset lainnya  karena  kondisi  dari  aset  ini  sudah  rusak,  peralatan  dan  mesin  yang  sudah  hilang  namun masih  tercatat  pada  Kartu  Inventaris  Barang  (KIB).  Masalah  terjadi  karena  kesalahan  pada  saat pembuatan  laporan  nilai  aset  yang  bersumber  dari  setiap  SKPK  yang  berada  dilingkungan pemerintahan  Kabupaten  Aceh  Tengah.  Dokumen  yang  diperoleh  terdapat  kesalahan  dalam pencatatan aset.

## Penghapusan
Salah  satu  informan  menyebutkan  bahwa  masih  banyak  barang  yang  rusak  tidak  terpakai  dan barang yang sudah tidak ada lagi tercatat dikartu inventaris.

## Analisis Pengelolaan Barang ...
Jika  kita  melihat  pada  tahun  pembelian  sangat  tidak  wajar  jika  masih  dicatat  dalam  KIB,  dan menurut  dokumen  yang  kita  peroleh  masih  banyak  barang-  barang  yang  dalam  keadaan  rusak  dan dan  barang  yang  sudah  tidak  diketahui  keberadaannya  masih  tercatat  dalam  KIB.  Kurangnya pengawasan  dari  pengelola  dinas  pendapatan  dan  aset  menyebabkan  tumpukan  aset  yang  tidak produktif  dan  sudah  tidak  ada  lagi  masih  dicatat  sebagai  aset  dalam  laporan  keuangan  Kabupaten Aceh Tengah. Menurut informan aset-aset ini sudah pernah diusulkan penghapusanya, namun belum pernah di respon oleh pihak pengelola.

## Pemindahtanganan
Pengalihan  kepemilikan  barang  milik  daerah  sebagai  tindak  lanjut  dari  penghapusan  dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

## Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Siklus ini penting dilakukan agar aset tidak mudah dimanipulasi oleh pengguna aset, karena aset mempunyai banyak ragamnya dan digunakan untuk kepentingan pengelola. Lemahnya pengawasan yang  dilakukan  sehingga  menimbulkan  banyaknya  aset  yang  hilang,  rusak  sebelum  habis  masa manfaatnya  dan  pemeliharaan  dilakukan  tidak  maksimal  sehingga  aset  sering  tidak  berumur panjang.
Pembiayaan  yang  digunakan  untuk  menjalankan  proses  pengelolaan  barang  milik  daerah bersumber  dari  APBD,  pembiayaan  direncanakan  dan  dianggarkan  setiap  tahun  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.

## Tuntutan Ganti Rugi
Ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  tentang  sanksi  terhadap  pengelola,  pembantu  pengelola, pengguna,  kuasa  pengguna  dan  penyimpan/pengurus  barang  berupa  tuntutan  ganti  rugi  yang disebabkan karena perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah.
Menurut dokumen yang penulis peroleh terdapat barang milik daerah yang hilang, namun tidak menemukan tindakan yang mengarah kepada usaha untuk menemukan barang yang hilang tersebut.

## Kendala-Kendala dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  proses  pengeolaan  barang  milik  daerah  sangatlah beragam  sehingga  dapat  berindikasi  pada ketidakseriusan pemerintah dalam  mengelola aset  daerah ini,  banyak  hal  yang  menyebabkan  kendala-kendala  ini  terjadi.  Ungkapan  dari  informan  diatas

## Analisis Pengelolaan Barang ...
mengambarkan  bahwa  Pelaksana  pengelolaa  barang  milik  daerah  tidak  melaksanakan  pekerjaan mereka  dengan  baik  dan,  tidak  semua  tahapan  dari  proses  pengelolaan  barang  milik  daerah  telah dijalankan  dengan  baik  dan  benar,  begitu  juga  dengan  dokumen,  setiap  tahapan  pengelolaan  tidak didukung  dengan  dokumen  yang  menjelaskan  bahwa  tahapan  demi  tahapan  telah  dijalankan. Pemerintah daerah dalam menjalankan proses pengelolaan menggunakan bantuan Sistem Informasi Manajemen  Daerah  Barang  Milik  Daerah  (SIMDA-BMD),  tidak  semua  dari  pelaksana  pengelola mampu mengoperasikan aplikasi ini begitu juga dengan pemahaman mereka dalam memperbaharui sistem ini, kurangnya sarana dan prasana dalam  melaksanakan proses juga menjadi  kendala dalam pekerjaan mereka. Kurangnya dukungan atasan juga membuat mereka tidak mampu berbuat banyak.

## PEMBAHASAN

## Perencanaan
Proses  perencanaan  barang  milik  daerah  di  Kabupaten  Aceh  Tengah  berpedoman  kepada Permendagri  nomor  17  tahun  2007  namum  pada  prosesnya  tidak  didukung  dengan  dokumen perencanaan  yang  dibuat  di  SKPK  seperti  Daftar  kebutuhan  Rencana  Kebutuhan  Barang  Milik Daerah  (RKBMD)  dan  Rencana  Kebutuhan  Pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah,  seperti diungkapkan oleh salah satu informan bahwa proses pengelolaan barang milik daerah tidak berjalan dengan baik, namun karena pengelolaan aset ini harus tetap berjalan guna mengungkapkan kondisi, nilai  dan  perlakukan  pemerintah  terhadap  aset  yang  setiap  tahunnya  dilaporkan  dalam  laporan pertangungjawaban    pemerintah,  maka  untuk  menghindari  kelengkapan  laporan  maka  pihak pengelola mengambil inisiatif untuk menyelesaikan semua permasalan pada proses perencanaan.

## Pengadaan
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan pemenuhan kebutuhan barang dengan beberapa cara seperti penunjukan langsung untuk nilai tertentu, bisa juga dilakukan hanya dengan order untuk nilai  yang  sedikit,  namun  ada  juga  yang  harus  melalui  tender.  Sebelum  kegiatan  ini  dilaksnakan. SKPK  harus  melakukan  publikasi  kepada  masyarakat  melalui  sistem  online,  adapun permasalahannya adalah petugas dari SKPK yang melaksanakan proses publikasi pengadaan barang milik daerah bukan orang yang berkaitan dengan pelaksna peneglolaan barang milik daerah.

## Penerimaan, penyimpanan dan penyeluran
Proses  ini  melibatkan  banyak  pihak  dan  memunculkan  banyak  dokumen,  pengurus  dan penyimpan  barang  tidak  melakukan  secara  langsung,  dokumen  biasanya  sudah  dibuat  tanpa

## Analisis Pengelolaan Barang ...
sepengetahuan  pengurus/penyimpan  barang,  begitu  dengan  jenis  barang  yang  akan  diterima  dan disalurkan.

## Penggunaan
Masih ada barang milik daerah dalam bentuk barang bergerak dikuasai dan dibawa pulang oleh staf  dan  sangat  sulit  bagi  pengurus  dan  penyimpan  barang  untuk  mengetahui  keamanan, pemeliharaan dari barang yang digunakan.

## Penatausahaan
Penatausahaan  yang  dilakukan  di  SKPK  dalam  hal  Pembukuan  seperti  pendaftaran  dan Pencatatan ke dalam Dokumen Daftar Barang Pengguna (DBP) atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP),  dokumen  lainnya  seperti  KIB  (Kartu  Inventaris  Barang)  A,  B,  C,  D,  E,  F  serta  Kartu Inventaris  Ruangan  (KIR).  Semua  dokumen  ini  seharusnya  dibuat  oleh  SKPK  selaku  pengguan Barang milik daerah kenyataanya semua dibuat oleh pihak pengelola, yakni Kepala bidang aset dan stafnya.
Pada  kegiatan  Inventarisasi  seperti  Penghitungan,  pengurusan,  penyelenggaraan,  pengaturan pencatat  data  dan  pelaporan  juga  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  pemerintah  daerah. Pembantu  pengelola  belum  pernah  melakukan  sensus  terhadap  barang  milik  daerah  sehingga  sulit untuk medapatkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkab secara akurat.

## Pemanfatan
Pemanfatan  dilakukan  dalam  rangka  optimalisasi  aset  sehingga  dapat  menghindari  beban belanja  daerah  untuk  pemeliharaan.  Optimalisasi  aset  dapat  meningkatkan  pendapatan  daerah. Kenyataannnya  masih  ada  aset  daerah  dalam  bentuk  gedung  dan  bangunan  yang  digunakan  oleh pihak  ketiga  yang  tidak  diserta  dengan  dokumen  peminjaman  atau  sewa  menyewa,  aset  ini  tidak dilaporkan kepada pembantu pengelola.

## Pengamanan dan Pemeliharaan
Pengamanan  dan  pemeliharaan  adalah  pekerjaan  yang  dilakukan  pembantu  pengelola  dan pengguna barang dengan meninjau langsung aset yang dimiliki oleh pemerintah seperti pemangaran, papan  tanda  kepemilikan  pada  tanah  serta  pengaman  administrasi  seperti  bukti  kepemilikan  atas nama pemerintah. Kenyataan yang terjadi di  Kabupaten Aceh Tengah adalah pembantu penggelola tidak memiliki cukup petugas untuk melakukan peninjauan keseluruh SKPK yang ada di Kabupaten

## Analisis Pengelolaan Barang ...
Aceh  Tengah,  ditandai  dengan  masih  banyaknya  dokumen  kepemilikan  dalam  bentuk  tanah  yang belum bersertifikat.

## Penilaian
Penilaian  murupakan  kegiatan  yang  selektif  berdasarkan  data  dan  fakta  yang  objektif  dan relevan.  Beberapa  aset  yang    memiliki  nilai  yang  cukup  besar  yang  berapa  di  Kabupaten  Aceh Tengah mempunyai nilai yang tidak sesuai dengan keadaan aset yang sebenarnya, yang disebabkan karena kurangnya koordinasi anata pembantu pengelola dengan pengguna barang pada SKPK serta kurangnya SDM yang professional.

## Pemindahtanganan
Pemindahtanganan aset di Kabupaten Aceh Tengah berupa Penjualan, penjualan aset dilakukan dengan  cara  lelang  dan  tanpa  lelang.  Lelang  dilakukan  kepada  masyarakat  umum,  tanpa  lelang dilakukan  kepada  Pejabat  Negara  setelah  dilakukan  analisa  terhadap  aset  yang  diusulkan  untuk  di jual, kegiatan ini dilakukan dengan keputusan Bupati selaku kepala daerah.

## Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.
Kegiatan ini juga merupakan tanggungjawab Pengelola dan pengguna barang. Pengguna barang harus tetap melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian begitu juga pihak pengelola. Aceh Tengah  pada  tahun  2015  belum  pernah  melakukan  pembinaan  dalam  bentuk  pelatihan. Pengendalian  untuk  mengarahkan  pekerjaan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan  masih belum  masimal  dilaksanakan  ditandai  pembuatan  laporan  SKPK  masih  tersentral  pada  pembantu pengelola.

## Pembiayaan
Pembiayaan yang bersumber dari APBD selalu mengangarkan biaya pemeliharaan barang milik daerah  setiap  tahun,  pembiayaan  kegiatan  lainnya  termasuk  penerapan  aplikasi  system  informasi barang daerah.

## Tuntutan Ganti rugi
Laporan  Barang milik daerah  Kabupaten Aceh Tengah  menyebutkan bahwa terdapat  beberapa aset  daerah  yang  hilang,  atau  permasalahan  yang  menyebabkan  barang  tersebut  tidak  bisa diselamatkan.    Majelis  pertimbangan  Tuntutan  Ganti  Rugi    belum  berfungsi  dengan  baik  seperti

## Analisis Pengelolaan Barang ...
belum  pernah  terjadi  proses  ganti  rugi  kepada  pegawai  pemerintah  yang  menyebabkan  kerugian negara dalam penggunaan aset.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pengelolaan barang  milik  daerah  Kabupaten  Aceh  Tengah  masih  pada  tahun  2015  telah    mengacu  pada Permendagri  nomor  17  tahun  2008.  Siklus  pengelolaan  barang  milik  daerah  pada  SKPK berpedoman  pada  permendagri  nomor  17  tahun  2007,  namun  pada  pelaksanaannya  masih  banyak kekurangan  karena  tidak  didukung  dengan  sumber  daya  manusia,  sarana  dan  prasarana.  Tahapan pengaman  aset  belum  baik  karena  terlihat  dari  kondisi  tanah  milik  daerah  hamper  50%  belum memiliki  dokumen  kepemilikan  atas  nama  pemerintah  Kabupaten  Aceh  Tengah.  Penghapusan barang milik daerah  yang tidak produktif belum sepenuhnya dilakukan masih banyak barang milik daerah  yang  sudah  kadaluarsa  dan  tidak  berwujud  terdapat  di  daftar  inventaris  barang  milik daerahyang  tersebar  di  semua  SKPK.  Catatan  barang  milik  daerah  Kabupaten  Aceh  Tengah  tahun 2015 belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan.
Penelitian  ini  menyarakan  agar  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  khususnya  aparatur  yang bertugas  di  bidang  pengelolaan  barang  milik  daerah  untuk  mengikuti  pendidikan,  pelatihan  dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah agar terwujud SDM yang professional.

## DAFTAR PUSTAKA
Basri,  Hasan.  (2014).  Using  Qualitative  Research  in  Accounting  and  Management  Studies:  Not  A New  Agenda. Jurnal  International  Conference  on  Global  Trends  in  Academic  Research . 305-312.
Cooper,  D.  (2011). Business  Research  Methods  (11th  ed). New  York:  McGraw-Hill  International Edition.
Halim,  A.,  Rangga,  I.,  &  Bawono.  (2011). Pengelolaan  Keuangan  Negara-Daerah:  Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Kementerian  Dalam  Negeri.  2007.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.17  Tahun  2007  Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Jakarta.
Kementrian  Dalam  Negeri.  2016.  Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta

## Analisis Pengelolaan Barang ...
Laporan  Hasil  Pemeriksaan  BPK  RI  atas  Laporan  Keuangan  Kabupaten  Aceh  Tengah.  (2015). Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Aceh.
Libby, R., Libby P.A, & Short, D. (2008). Akuntansi Keuangan Edisi kelima. Yogyakarta: Andi.
Neuman,  L.  (2011). Social  Reaserch  Methods:  Quantitative  and  Qualitative  Approaches  –  6th  ed. New York: Pearson Inc.
Piri,  T.  O.  (2016).  Analisis  Efektifitas  Pengelolaan  Baranga  Milik  Daerah  di  Kantor  Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA,.4(1) , 1008-1019.
Rahmawati.  (2012).  Problematika  Pengelolaan  Aset  Daerah. Bantenesia .  233-262.  Jakarta:  Fisip Unirta Press.
Reeve, J. (2010). Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia Jilid 2. Jakarta: Salemba Empat.Republik Indonesia.  2014.  Peraturan  Pemerintah  No.  27  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Barang Milik Daerah. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2010.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia,  Nomor  71  Tahun  2010 Tentang Standar Akuntnasi Pemerintah. Jakarta.