Tasharruf: Journal Economic and Business Oflslam
Analysis Gender Achievement The Strategic Position of Women Parliamentarians (DPRD Mamuju Tengah)
Analisis Gender Pencapaian Jabatan Strategik Anggota Dewan Perempuan (DPRD Mamuju Tengah)
Rara Novrayanti Salman raranovrayanti06ngaileom Universitas Hasanuddin Makassar Abstract
Women in the legislature have a minimum amount of let alone the position of strategic positions as the chairman is still veiy low so gender equality in the legislature is difficult to realizeThis study aims to identify and analyze the motivations, mechanisms and bartiers in strategic appointments of female council members. The research method is qualitative research. Data was collected through in-depth interviews, Observations and documentation. Data was analyzed using gender theon'es and model analysis developed by Milles and Huberman, the data obtained then processed through three lines of qualitative data analysis namely: data reduction, data presentation and conclusions. The results show that the intn'nsic motivation of female parliamentarians is highly motivated to be a leader in structure, the family also supports. Extn'nsic motivation is made up of parties and factions but some male parliamentan'ans do not support women as chairman. The mechanism of the proposed chairman is proposed based on the decision of the faction. Structural bartiers are low levels of education or human resources, lack of female self-confidence and specially acquired information about women, a small number of female parliamentan'ans, lack of support from male parliamentan'ans and electoral systems based on factional decisions, cultural bartiers are the patriarchal culture that some male parliamentarians and the effect of the women's double workload after marriage.
Keywords: women, motivation, mechanisms, barriers

## Abstrak
Perempuan dalam legislatif memiliki jumlah yang minim apalagi pencapaian jabatan strategis sebagai ketua masih sangat rendah sehingga kesetaraan gender dalam legislatif sulit diwujudkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis motivasi, mekanisme, dan hambatan dalam pencapaian jabatan strategis anggota dewan perempuan. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan teOIi-teon' gender dan analisis model interaksi yang dikembangkan oleh Milles dan Hubeiman, data yang telah didapat kemudian diolah melalui tiga jalur analisis data kualitatif yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulanHasil penelitian menunjukkan motivasi instn'nsik anggota dewan perempuan sebagian besar memiliki motivasi menjadi ketua dalam alat kelengkapan, dukungan keluarga juga diperolehMotivasi ekstrinsik diperoleh dan" partai dan fraksi tetapi sebagian anggota dewan laki-laki tidak mendukung perempuan dalam mencapai jabatan sebagai ketua. Mekanisme Pengusulan calon ketua diusulkan atas keputusan fraksi. Hambatan structural yaitu rendalmya tingkat pendidikan atau sumber daya manusia, kurangnya rasa pecaya din' perempuan yang diikuti dengan kurangnya informasi yang diperoleh terkhusus mengenai perempuan, mininmya
Tasharruf: Journal Economic and Business Oflslam
jumlah anggota dewan perempuan, kurangnya dukungan anggota dewan laki-laki dan sistem pemilihan ketua yang melibatkan fraksi, hambatan kultural yaitu budaya partiarki yang dianut sebagian anggota dewan laki-laki dan pengaruh beban kerja ganda perempuan karena telah menikah.
Kata kunci : perempuan, motivasi, mekanisme, hambatan
Pendahuluan
Perjuangan kaum aktivis perempuan tems dilakukan dalam menuntut hak kaumnya mencoba untuk menembus ranah-ranah yang dianggap hanya milik laki-laki yaitu ranah politik akibatnya pada tahun 2003 diterbitkan Undang-Undang No 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 65, yang menjelaskan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Pasal tersebut menjadi harapan peningkatan representasi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif semakin terbuka.
Menurut Budiardjo (2008), Lembaga Legislatif adalah lembaga yang legislature atau lembaga yang membuat undang-undang, anggota—angotanya dianggap mewakili rakyat. Lembaga legislatif yang memiliki kekuasan pada kabupaten disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender terhadap berbagai macam aturan-aturan atau kebijakan nasional seperti yang tercantum dalam Intruksi presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengintruksikan kepada semua pihak yang berwenang termaksud lembaga legislatif untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Ketetapan kuota 30% diterapkan pertama kali pada Pemilu 2004. Berdasarkan data Badan Pusat Stasistik (2016) hasil pemilu legislatif 2004 yaitu 65 (11,6%) perempuan dan laki- laki 495 (88,4%) yang terpilih dari 560 anggota DPR RI. Kemudian hasil pemilu legislatif 2014 jumlah anggota dewan perempuan DPR RI sebanyak 97 (17,3%) dan laki-laki sebanyak 463 (82,7%) dari 560 anggota DPR RI. Data menunjukkan perbandingan jumlah anggota dewan perempuan dan laki-laki masih jauh berbeda sampai pada pemilu 2014 ini.]umlah keterwakilan perempuan dalam legislatif masih rendah seperti halnya yang terjadi pada DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dari 25 kursi DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, perempuan hanya berjumlah 5 orang (20 %) dan laki - laki 20 orang (80%).
Keterwakilan perempuan di parlemen masih sangat rendah dari segi jumlah, terlebih apabila perhatian dipusatkan pada keterlibatan perempuan dalam jabatan strategis pada alat kelengkapan DPRD. Seperti halnya dalam Makalah Kebijakan Partisipasi Perempuan Dalam Politik dan Pemerintahan UNDP Indonesia, mencatat posisi anggota DPR RI perempuan tahun 2009-2014, secara umum berada dalam alat kelengkapan yang mewakili sektor-sektor “lunak” atau alat kelengkapan yang masih erat hubungarmya dengan perempuan.
Penelitian terdahulu dengan judul Kedudukan dan Peran Anggota Dewan Perempuan Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 oleh Lestari (2015), menyimpulkan kedudukan anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 masih marginal secara politik. Peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 terlihat tidak maksimal, dan
Tasharruf: Journal Economic and Business Oflslam
kedudukan atau jabatan anggota dewan mempengaruhi peran anggota dewan baik itu anggota dewan perempuan maupun laki-laki khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya pengamh kedudukan atau jabatan anggota dewan terhadap peran dan keputusan yang dihasilkan ataupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Berdasarkan hal ini penulis akan melakukan penelitian yang lebih mendalam dan berfokus pada perempuan dalam pencapaian jabatan strategis agar keputusan yang responsive gender lebih terbuka. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh informasi tentang motivasi, mekanisme dan hambatan dalam pencapaian jabatan strategis anggota dewan perempuan.

## Bahan Dan Metode
Pendekatan dan Jenis Penelitian
Jenis penelitian penelitian ini adalah kualitatif. untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007).Pendekatan yang digunakan yaitu studi kasus dengan strategi penelitian yang lebih spesifik berspektif gender, menurut Rahardjo & Gudnanto (2011), studi kasus adalah suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integrative dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya.

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni — Agustus 2017 di Provinsi Sulawesi Barat, pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah yang dipilih secara sengaja (purposive sampling) karena jumlah dan pencapaian jabatan ketua anggota dewan perempuan masih sangat rendah dan sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang diharapkan mengeluarkan kebij akan responsive gender.

## Populasi dan Sampel
Informan ditentukan secara Purposive Sampling (sengaja), menurut Sugiyono (2008), purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.Pertimbangan tersebut berupa kriteria yang melihat kesesuain antara calon informan dengan informasi yang di butuhkanlnforman terbagi menjadi 3 kriteria yaitu pertama semua Perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Mamuju TengahBerdasarkan data yang diperoleh jumlah perempuan anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 5 orang. Kedua, seseorang yang memiliki hubungan keluarga dan memiliki peran besar menentukan keterlibatan anggota dewan perempuan dalam jabatan strategis yaitu suami bagi yang telah menikah, dan orang tua bagi yang belum menikah. Ketiga, beberapa orang yang ikut menentukan Jabatan perempuan dalam alat kelengkapan berdasarkan undang-undang.

## Pengumpulan data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dengan cara mengumpulkan sumber- surnber kepustakaan, melalui : (1) Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar panduan wawancara. Lembar panduan wawancara ditujukan kepada informan yang cukup memahami dan mengetahui tentang permasalahan yang
Tasharruf: Journal Economic and Business Oflslam
dibahas. (2) Observasi melalui kacamata Gender yang meliputi pengamatan, pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian termasuk mengikuti rapat-rapat yang sedang diselenggarakan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah. (3) Studi Dokumentasi Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di tempat penelitian ataupun yang berada di luar tempat penelitian.
Pengolah an dan Analisa Data
Pengolahan dan Analisis data dimulai dengan pengorganisasian data. Setelah melakukan wawancara sesegera mungkin dilakukan verbatim hasil rekaman, kemudian transkip dan diklarifikasi, dikategorikan dan diintemalisasikan selanjutnya dianalisisAnalisis data menggunakan kajian teori-teori gender yaitu feminisme eksistensialis dan didukung oleh teori gender lainnya seperti teori alamiah, teori nuture, dan teori struktural fungsionaldengan mengadopsi strategi analisis data kualitatif (Miles & Huberman, 2007).

## Hasil
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah terletak di kecamatan Topoyo, terbentuk sejak pemilu tahun 2014 yang merupakan pemilu pertama di kabupaten Mamuju Tengah . Pada Tabel 1 menggambarkan Pemilu DPRD tahun 2014 Kabupaten Mamuju Tengah menghasilkan 11 partai politik terpilihPartai politik yang memiliki anggota dewan perempuan terpilih yaitu PKS, GOLKAR, DEMOKRAT, dan PPP masing-masing diwakilkan 1 anggota dewan perempuan kecuali partai demokrat yang diwakilkan 2 anggota dewan perempuan, sehingga jumlah keseluruhan anggota dewan perempuan sebanyak 5 orang dan 20 anggota DPRD Laki-laki.Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama yaitu partai DEMOKRAT, Partai politik yang memperoleh kursi terbanyak ke dua dan ketiga yaitu partai GOLKAR dan HANURA.
Partai politik yang memperoleh suara terbanyak yaitu partai DEMOKRAT sebanyak 15.951 suara, partai politik yang memperoleh suara terbanyak ke dua yaitu partai GOLKAR sebanyak 8.340 suara dan partai politik yang memperoleh suara terbanyak ketiga yaitu partai HANURA sebanyak 6.036 suara
DPRD Kabupaten Mamuju Tengah memiliki 8 alat kelengkapan yaitu Pimpinan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Kehormatan, Komisi 1, Komisi II, dan Komisi III. Masing-masing alat kelengkapan memiliki ketua, keseluruhan ketua pendidikan terakhir 81. Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ayat 3 Setiap fraksi di DPRD kabupaten/kota beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD kabupaten/kota DPRD, tabel 2 menunjukkan 3 komisi yang terbentuk dalam DPRD Kabupaten Mamuju Tengah sehingga jumlah anggota fraksi minimal 3 orang, dalam hal ini terdapat 3 Partai yang bisa membentuk fraksi karena jumlah partai yang memperoleh kursi sebanyak 3 atau lebih hanya 3 partai sehingga partai yang lain bergabung kedalam ketiga fraksi ini yaitu Demokrat Lalla' Tassiara,Karya Nasional Demokrat dan Perjuangan Hati Nurani Rakyat.
Partai politik yang tergabung dalam Fraksi Demokrat Lalla' Tassiara yaitu Partai DEMOKRAT, PAN, PKS, PKB, PPP, GERINRA, PKPIPartai Politik yang tergabung dalam fraksi Karya Nasional Demokrat yaitu Partai GOLKAR dan NASDEM.Partai politik yang tergabung dalam fraksi Perjuangan Hati Nurani Rakyat yaitu Partai HANURA dan PDIP.Tabel 3

## Tasharruf: Journal Economic and Business Oflslam
menunjukkan juga Fraksi Demokrat Lalla' Tassiara lebih mendominasi posisi sebagai ketua dalam alat kelengkapan.
Informan anggota dewan perempuan berjumlah 5 orang, jabatan yang diperoleh 1 orang sebagai Ketua (Komisi III), 1 orang Wakil Ketua (Komisi II) dan 1 orang sekretaris (Komisi 1), serta 2 orang sebagai anggota komisi I dan 111. Tabel 3 menunjukkan anggota dewan perempuan yang berhasil mencapai jabatan ketua hanya 1 orang yaitu ketua komisi III, yang berarti seluruh jabatan ketua dalam alat kelengkapan dijabat oleh laki-laki kecuali 1 alat kelengkapan. Sebagian anggota dewan perempuan memang masih menunjukkan pendidikan terakhir SMA yaitu 2 orang dan ada yang sudah berpendidikan terakhir S1 dan D.IV. Informan anggota dewan perempuan sebelum terpilih sebagai anggota dewan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah satu diantaranya Inkambent dari DPRD Mamuju kota, dua orang telah bekerja sebagai honorer dan rekanan serta satu sementara kuliah dan satu sebagai ibu rumah tangga. Status pernikahan anggota dewan perempuan dua orang diantaranya berkarir dulu sebagai anggota legislatif baru menikah dan yang lainnya berkarir setelah menikah.

## Pembahasan
Penelitian ini menunjukkan motivasi instrinsik yang berbeda dari anggota dewan perempuan, semangat anggota dewan perempuan yang memiliki keinginan menjadi ketua dalam alat kelengkapan berbeda dengan 2 anggota dewan perempuan tidak menginginkan menjadi ketua dalam alat kelengkapan karena menilai dirinya sendiri tidak mampu. Mengutip pendapat Beauvoir (2003), mengatakan bahwa eksistensi diri manusia bukan bawaan sejak lahir melainkan merupakan pilihan karena itu hak setiap individu untuk menetapkan identitas dirinya. Hal inilah yang kemudian dilakukan ke 2 anggota dewan perempuan menetapkan dirinya tidak mampu sehingga tidak berkeinginan menjadi ketua, tetapi Beauvoir (2003), juga mengatakan perempuan harus menghilangkan untuk menjadi obyek, karena bagaimanapun jika perempuan tidak ingin menjadi subjek maka akan selalu dikuasai oleh lingkungan sekitar sehingga untuk mencapai kebebasan perempuan dapat beraktualisasi seperti laki-laki, hal itu tercermin dari 3 anggota dewan perempuan yang memiliki keinginan menjadi ketua dalam alat kelengkapan. Keseluruhan informan keluarga mengatakan hal yang sama, dukungan penuh diberikan kepada anggota dewan perempuan selama memiliki keinginan menjadi ketua, dukungan keluarga ini sejalan dengan penjelasan teori structural fungsional. Dukungan keluarga merupakan keseimbangan motivasi instrinsik yang diperoleh anggota dewan perempuan dalam mencapai jabatan ketua.
Motivasi ekstrinsik yang berasal dari partai politik, partai tidak membedakan antara kader laki-laki dan perempuan selalu mendukung pencapaian jabatan anggota dewan perempuan selama memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi ketua begitu juga fraksi, hal berbeda dari informan anggota dewan laki-laki mengatakan perempuan boleh di berikan ruang tetapi tidak pada posisi pimpinan atau jabatan ketua karena kelemahannya. Hal ini menunjukkan perempuan masih dipandang berdasarkan kondisi biologisnya seperti teori alamiah mengatakan kodrat fisik yang berbeda berpengaruh pula pada kondisi psikis laki-laki dan perempuan.
Mekanisme penempatan anggota dewan dalam alat kelengkapan atas usulan fraksiProses Penempatan anggota dewan dalam alat kelengkapan diawali dengan rapat masing- masing fraksi yang diikuti oleh beberapa anggota dewan termaksud anggota dewan perempuan, agenda rapat fraksi membahas mengenai kesepakatan anggota dewan dalam penempatanya

## Tasharruf: Journal Economic and Business Oflslam
dibeberapa alat kelengkapan yang ada.DPRD Kabupaten Mamuju Tengah membentuk 3 fraksi, tetapi hanya 2 fraksi yang tergabung anggota dewan perempuan yaitu fraksi Demokrat Lalla' Tassisara dan fraksi Karya Nasional DemokratFraksi menawarkan pilihan alat kelengkapan kepada seluruh anggota dewan kemudian mendengarkan pendapat anggota dewan mengenai penempatanya dalam alat kelengkapan hal ini sudah sesuai dengan teori structural fungsional. Keseluruhan anggota dewan laki-laki dan perempuan mengatakan hal yang sama, fraksi menanyakan terlebih dahulu kepada para anggota dewan sebelum di tempatkan dalam alat kelengkapan tetapi terlihat ada perbedaan jawaban anggota dewan perempuan dan laki-laki.
Perbedaan yang ditemukan adalah anggota dewan perempuan dipusatkan untuk memilih komisi mana yang diinginkan, begitu pula yang tidak hadir juga di tempatkan dalam komisi. Pada alat kelengkapan komisi memang telah terpenuhi anggota dewan perempuan bahkan ada 2 anggota dewan perempuan dalam satu alat kelengkapan komisi tetapi dari 8 alat kelengkapan pada DPRD Kabupaten Mamuju Tengah ada 5 alat kelengkapan yang memungkinkan anggota dewan perempuan dapat menjabat sebagai ketua karena 3 alat kelengkapan jabatan sebagai ketua dijabat lansung oleh Ketua DPRD, sehingga jika mengkaji lebih lanjut mengenai penempatan anggota dewan khususnya perempuan dalam alat kelengkapan yang memungkinkan perempuan dapat menjabat sebagai ketua masih ada 2 alat kelengkapan yang tidak ada satupun perempuan didalamnya yaitu Badan Legislasi dan Badan Kehormatan.
Mekanisme pemilihan ketua dalam alat kelengkapan terdapat perbedaan dalam beberapa alat kelengkapan yang diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Seperti Alat kelengkapan Pimpinan pasal 354 ayat (3) Ketua DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten / Kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursiterbanyak pertama di DPRD Kabupaten/Kota. Hasil wawancara dengan anggota dewan terpilih dan partai mengatakan partai memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan ketua pada alat kelengkapan.Pemilihan ketua alat kelengkapan Pimpinan menjadi kewenangan penuh partai yang memperoleh kursi terbanyak.
Hambatan structural anggota dewan perempuan adalah sumber daya manusia yang masih sangat kurang, ini berdasarkan tingkat pendidikan terakhir beberapa anggota dewan perempuan masih SMA dan hasil wawancara dengan beberapa anggota dewan laki-laki ketika penulis menanyakan kekurangan anggota dewan perempuan keseluruhan menjawab sumber daya manusia karena ini berpengaruh pada kemampuan perempuan dalam menjabat sebagai ketua. selain itu anggota dewan perempuan kurang aktif dalam mengemukakan pendapat, ketidakmampuan anggota dewan perempuan banyak berbicara dalam sidang-sidang besar karena kurangnya informasi dan adanya ketidakpercayaan diri yang dimiliki anggota dewan perempuan sehingga sulit membuka pembicaraan mengenai perempuan itu sendiri.
Kurangnya dukungan anggota dewan laki-laki yang menghambat perempuan menjadi ketua walaupun tidak keseluruhan anggota dewan laki-laki tidak mendukung tetapi masih ada beberapa yang menunjukkan ketidak setujuarmya perempuan menjadi ketua dalam alat kelengkapan selain itu jumlah anggota dewan perempuan yang minim juga ikut mempengaruhi posisinya dalam mencapai jabatan sebagai ketua.Selain itu sistem pemilihan ketua dalam alat kelengkapan yang melibatkan fraksi membuat anggota dewan perempuan semakin tertinggal karena ketergantungan anggota dewan terhadap keputusan fraksi.
Hambatan kultural anggota dewan perempuan dalam mencapai jabatan ketua adalah adanya pengaruh budaya partiarki dalam diri anggota dewan laki-laki seperti teori nuture
Tasharruf: Journal Economic and Business Oflslam
mengatakan adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya adalah bentukan masyarakat melalui konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbedaPerbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas.Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai proletarsehingga menganggap perempuan sebagai orang kedua yang tidak seharusnya menjadi pemimpin atau ketua.
Hambatan lain yang diungkapkan anggota dewan perempuan yaitu perempuan dan beban kerja ganda, posisinya sebagai istri menuntut perempuan untuk mengurus keluarga dan bekerja di sektor public, apalagi ketika memiliki anak. Perempuan yang sudah menikah tidak akan terlepas dari beban kerja ganda ini sehingga dalam teori feminis eksistensialis Beauvoir (2003), mengatakan bekerja di dunia publik merupakan salah satu bentuk pilihan perempuan untuk "hadir". Melalui pilihan-pilihannya perempuan menjalani tanggung jawab dan menerima resiko sebagai konsekuensi dengan piliharmya itu. Hanya pekerjaanlah yang dapat memberi kebebasan yang nyata bagi kaum perempuan.Salah satu strategi yang dapat dilakukan perempuan untuk menggapai kesetaraannya dengan laki-laki yaitu perempuan harus bisa menjadi subyek bagi laki-laki.jika dihubungkan dengan yang dialami informan anggota dewan perempuan maka perempuan yang telah menikah dituntut agar memiliki kemampuan menentukan identitas dirinya dalam pekerjaan yang seharusnya dapat menjadi subyek bagi laki-laki.

## Kesimpulan Dan Saran
Motivasi instrinsik anggota dewan perempuan sebagian besar memiliki motivasi menjadi ketua dalam alat kelengkapan, dengan dukungan penuh keluarga. Motivasi ekstrinsik diperoleh dari partai dan fraksi tetapi sebagian anggota dewan laki-laki tidak mendukung perempuan dalam mencapai jabatan sebagai ketua. Mekanisme pengusulan calon ketua diusulkan atas keputusan fraksi bahkan hasil penetapan calon ketua juga merupakan musyawarah yang melibatkan fraksi. Hambatan structural yaitu rendalmya tingkat pendidikan atau sumber daya manusia, kurangnya rasa pecaya diri perempuan yang diikuti dengan kurangnya informasi yang diperoleh terkhusus mengenai perempuan, minimnya jumlah anggota dewan perempuan, kurangnya dukungan anggota dewan laki-laki dan sistem pemilihan ketua yang melibatkan fraksi, hambatan kultural yaitu budaya partiarki yang dianut sebagian anggota dewan laki-laki dan pengaruh beban kerja ganda perempuan karena telah menikah. Penulis menyarankan anggota dewan laki-laki memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengesplorasi kemampuan yang dimiliki sebagai kunci terwujudnya kesetaraan gender dalam legislatif dan penganggaran mengenai pelatihan-pelatihan kepemimpinan yang difokuskan bagi perempuan merupakan salah satu cara untuk merubah perempuan menjadi lebih maju.

## Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik. 2016. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Jenis Kelamin,
1955-2014. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik
Beauvoir S. 2003. The Second SexTerjemahan oleh Toni B. Febriyantono. Surabaya: Pustaka Promethea.
Budiardjo M. 2008. Dasar—Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia

## Tasharruf: Journal Economic and Business Oflslam
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
Lestari H. 2015. Kedudukan Dan Peran Anggota Dewan Perempuan Dalam Fungsi Legislasi Di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014.Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
Miles M. & Huberman M. 2007. Analisis Data KualitatifBuku Sumber Tentang Metode-Metode Baru.]akarta: Universitas Indonesia.
Moleong L. 2007 . Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset Rahardjo S. & Gudnanto. 2011. Pemahaman Individu Teknik Non Tes. Kudus: Nora Media
Enterprise
Sugiyono. 2008 Metode Penelitian Kunatitatif dan Kualitatif , Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia. 2010. Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah. Jakarta : UNDP Indonesia