Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## IMPLIKASI HUKUM UMKM PASCA HADIRNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
Muhammad Ikhsan Kasturi Universitas Internasional Batam Email : 1951073.muhammad@uib.edu
Rahmi Ayunda Universitas Internasional Batam Email : rahmi@uib.ac.id

## ABSTRACT
The  passing  Cipta  Kerja  Law  in  its  implementation  provides  convenience  to  UMKM  actors namely  ease  in  business  activities.  But,  on  November  25  2021  Cipta  Kerja  Law  was  declared unconstitutional  conditional  so  as  to  raise  the  question  of  how  to  implement  the  law  after  the decision of the constitutional court declaring the Cipta  Kerja law unconstitutional conditional. In  this  study,  the  author  wants  to  examine  how  to  implement  before  and  after  the  work  Cipta Kerja law for UMKM, and also how the status of the legal implications of the Cipta Kerja law on UMKM after the enactment of the Mahkamah Konstitusi (MK) rulling. The research method used is  to  use  non-doctrinal  research,  which  is  how  to  implement  a  rule  or  law  that  is  actually embraced  by  the  community  in  everyday  life  or  also  called  Law  in  Action  and  data  collection techniques  based  on  Books,  Journals  /  articles,  Websites  and  Laws.  The result  of  the  research conducted that the implementation of the work Cipta Kerja law on UMKM greatly facilitates the business  activities  of  UMKM  actors,  one  of  which  is  from  the  licensing  sector  before  the enactment of the Cipta Kerja law, but after that the licensing is done based on risk and business scale and licensing services are carried out using the Online Single Submission (OSS) service. And the implementation after the MK ruling is still enforced by the Cipta Kerja law as it is still constitutional for the next 2 two years after the verdict.
Keywords : Cipta Kerja Law; UMKM; Conditional Unconstitutional

## A. PENDAHULUAN
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  merupakan  salah  satu  peranan  penting dalam  pembangunan  ekonomi  nasional  dan  dalam  upaya  peningkatan  kemampuan  masyarakat untuk  pengaruh  pada  masa  yang  akan  datang 1 .  UMKM  memiliki  beberapa  pengertian  yang berbeda-beda  pada  setiap  sumber  seperti  lembaga  ataupun  Undang-Undang  (UU).  Pada
1 Sarfiah,  S.  N.,  Atmaja,  H.  E.,  &  Verawati,  D.  M.  (2019).  “UMKM  sebagai  pilar  membangun  ekonomi  bangsa”. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) , 4(2), 137-146.
Maleo Law Journal Volume 6 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
ketentuan Undang-Undang no. 20 tahun 2008 mengenai UMKM dapat disimpukan bahwa Usaha mikro  merupak  usaha  milik  perorangan  ataupun  badan  usaha  yang  memenuhi  kriteria  Usaha Mikro,  sedangkan  Usaha  Kecil  merupakan  suatu  usaha  produktif  yang  berdiri  sendiri  dan dimiliki  atau  dikuasai  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  Usaha  Menengah,  dan Usaha  Menengah  merupakan  suatu  usaha  produkti  yang  berdiri  sendiri  dilakukan  oleh perusahaan  induk  bukan  anak  perusahaan  dan  dimiliki  atau  dikuasai  secara  langsung  maupun tidak  langsung  dengan  Usaha  Kecil  atau  Usaha  Menengah  dengan  kekayaan/penghasilan pertahunnya sesuai ketentuan undang-undang. 2
Pada  2  November  2020  pengesahan  undang-undang  terbaru  yaitu Omnibus  law atau undang-undang  Cipta  Kerja  (Ciptaker)  disahkan  dan  ditandatangani  oleh  presiden  Republik Indonesia  Joko  Widodo  kemudian  terbentuklah  UU  No.  11 Tahun  2020  dimana  menjadi  salah satu strategi dalam mereformasi regulasi dalam peningkatan iklim investasi dan terciptanya iklim berusaha lebih kondusif 3 . Pelantikan presiden dan wakil presiden priode 2019-2020 pada tanggal 20  Oktober  2019  dalam  salah  satu  pidato  presiden  Joko  Widodo  merencanakan  pembentukan salah  satu  UU  dimana  sekaligus  merevisi  beberapa  UU  dan  menggabungkan  beberapa  UU menjadi  satu  dengan  mengajak  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang  kemudian  disebut dengan Omnibus  law 4 . Omnibus  law yang  disampaikan  dalam  pidato  Jokowi  sebagai  presiden merupakan sebuah UU Cipta Lapangan kerja dan UU Pemberdayaan UMKM, dan dalam tujuan pembentukannya sebagaimana yang disampaikan adalah untuk mengatasi segala bentuk kendala regulasi  yang  dialami  atau  tengah  dijalani  oleh  Indonesia  sehingga  pembentukan Omnibus  law ini  penyederhanaan  dari  beberapa  regulasi  kemudian  dipartisi  atau  dipotong-potong  jumlahnya hingga  disusun  menjadi  satu  kesatuan 5 .  Sahnya  UU Omnibus  law membawa  kabar  baik  bagi
2 Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengan, Pasal 1 angka 1-3
3 Badan Legislatif (2020). “UU Ciptaker Hadir Untuk Indonesia lebih Maju”. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30590/t/UU+Ciptaker+Hadir+Untuk+Indonesia+lebih+Maju#:~:text=Anggota %20Badan%20Legislasi%20(Baleg)%20DPR%20RI%20Guspardi%20Gaus%20mengatakan%20bahwa,akan%20da pat%20meningkatkan%20iklim%20investasi. (diakses tanggal 22 Januari 2022)
4 Anggono,  B.  D.  (2020).  Omnibus  Law  Sebagai  Teknik  Pembentukan  Undang-Undang:  Peluang  Adopsi  Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. Jurnal RechtsVinding , 9(1), 17-37.
5 Anggono, B. D. (2020). Ibid

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
UMKM  terlebih  lagi  dimasa  covid-19  masih  berlangsung.  Dalam  pasal-pasalnya  dapat memudahkan untuk masyarakat memulai usaha sendiri, dimana menguntungkan bagi UMKM. 6
Pada  tanggal  25  November  2021,  dikeluarkannya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai UU Omnibuslaw atau Cipta kerja yaitu UU No. 11 Tahun 2021 telah dinyatakan  Inkontitutional bersyarat dalam artian UU No. 11 Tahun 2021  ini hanya berlaku  2  tahun  kedepan  hingga  tahun  2023  sepanjang  masa  perbaikan.  UU  Cipta  kerja dinyatakan  cacat  secara  formil  disebabkan  tata  cara  dalam  pembentukan  UU  tersebut  tidak didasarkan  dengan  cara  dan  metode  yang  pasti,  baku,  standar  dan  sistemasikan  dalam pembentukan  UU  Cipta  Kerja,  juga  pada  pembentukan  UU  terjadi  perubahan  di  beberapa substansi  sejak  disetujui  oleh  DPR  dan  Presiden, 7 .  Pembentukan  UU  Cipta  kerja  terdapat pertentangan  dengan  beberapa  asas-asas  dalam  pembentukan  perundang-undangan  sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 8 . Pada dasarnya pembentukan UU Cipta  Kerja  adalah  memberikan  perlindungan  dan  juga  mempermudah  dalam  hal  proses perizinan, pendirian usaha, hingga pembinaan dan manfaat dari terciptanya UU Cipta kerja bagi para  UMKM 9 ,  akan  tetapi  dikarenakan  pembentukan  UU  Cipta  Kerja  terkesan  terburu-buru sehingga terdapat beberapa pasal pasal  yang tidak masuk diakal. 10 Terjadinya polemik Undang- Undang Cipta Kerja  inkonstitusional  yang bertentangan dengan UUD 1945 Republik  Indonesia tidak  memiliki  kekuatan  hukum  secara  mengikat,  supaya  menjadi  undang-undang  konstituonal permanen, maka syarat tersebut terdapatnya perbaikan UU Cipta Kerja dalam tempo 2 tahun atau akan  menjadi  Inkonstitusional  permanen. 11 Menurut  Ketua  MK  Anwar  Usman  yang
6 CNBC  INDONESIA  (2020).  “Omnibus  Law  UU  Cipta  Kerja  Bikin  UMKM  Cepat  Pulih?”. https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20201015194607-25-194728/omnibus-law-uu-cipta-kerja-bikin- umkm-cepat-pulih (Diakses tanggal 23 Januari 2022)
7 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  (2022).  “MK:  Inkonstitusional  Bersyarat,  UU  Cipta  Kerja  Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun”. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816 (Diakses tanggal 23 Januari 2022)
8 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2022). Ibid
9 Nurhanisah, Y (2021). “Kemudahan UMKM
dengan UU Cipta Kerja”. https://indonesiabaik.id/infografis/kemudahan-untuk-umkm-dengan-uu-cipta-kerja  (Diakses  tanggal  23  Januari 2022)
10 Kompas.com (2020). “Kenapa Omnibus Law UU Cipta Kerja  Terburu-buru Disahkan? Ini  Menurut Pengamat”. https://money.kompas.com/read/2020/10/09/163900926/kenapa-omnibus-law-uu-cipta-kerja-terburu-buru-disahkan- ini-menurut-pengamat?page=all (Diakses tanggal 23 Januari 2022)
11 CNN  Indonesia  (2021).  “Penjelasan  Ahli  soal  Putusan  MK  UU  Ciptaker  Inkonstitusional  Bersyarat”. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125204418-12-726228/penjelasan-ahli-soal-putusan-mk-uu-ciptaker- inkonstitusional-bersyarat (Diakses tanggal 24 Januari 2022)

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
membacakan  amar  putusan  pada  sidang  menyatakan  bahwa 12 “Bertentangan  dengan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  secara  bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai  'tidak  dilakukan  perbaikan  dalam  waktu  2 tahun sejak putusan  ini diucapkan” makhsud putusan  yang dibacakan pada  sidang tersebut, UU Cipta  kerja  masih  tetap  berlaku  sampai  pemerintah  memperbaiki  atau  merevisi  kembali  yang dilakukan  oleh  DPR  dan  Pemerintah  sesuai  dengan  tenggang  waktu  yang  diberikan  pada  amar putusan. Ketentuannya pada perbaikan atau perevisian UU Cipta Kerja tersebut memungkinkan untuk  terdapat  perubahan  atau  penambahan  maupun  penghapusan  terhadap  isian  yang  terdapat dalam  UU.  Menurut  salah  satu  pakar  Hukum  Tata  Negara  dari  Universitas  Islam  Negri  (UIN) Malang yakni Wiwik Budi Wasito mengatakan bahwa 13 “Kalau menurut saya harusnya efeknya adalah  selain  melakukan  revisi  terhadap  UU  Ciptaker  sehingga  nanti  akan  muncul  UU  baru tentang  perubahan  UU  Ciptaker  yang  sekarang,  itu  akan  muncul  juga  perubahan  lagi  terhadap UU  PPP  kaitannya  dengan  memasukkan  teknis  penyusunan  UU omnibus  law atau  dengan mekanisme omnibus  law ”.  Apabila  setelah  tenggang  waktu  pemerintah  dan  DPR  tidak  bisa menyelesaikan perevisian terhadap UU Cipta Kerja, demi menghindari kekosongan hukum maka pasal-pasal  yang termuat dalam UU serta materi penggabungan dari beberapa UU telah dicabut atau diubah dinyatakan kembali berlaku. Salah satu kemudahan bagi UMKM sejak disahkannya UU  Cipta  Kerja  adalah  kemudahan  dalam  perizinan  berusaha  yang  berbasis  resiko,  dalam artiannya  legalitas  yang  diberlakukan  kepada  pelaku  usaha  untuk  memulai  atau  melakukan kegiatan  usaha  berdasarkan  tingkat  potensi  terjadinya  cacat  atau  kerugian  suatu  bahaya  dan akibat  dari  bahaya 14 .  Perizinan  usaha  berbasis  resiko  dilakukan  menggunakan Online  Single Submission (OSS),  dimana  sistem  tersebut  diluncukan  oleh  pemerintah  demi  kemudahan  dan berharap investasi local maupun luar negri dapat ditingkatkan lebih lancar 15 . Pasca putusan MK mengenai UU Cipta Kerja, dalam amar putusan tidak menjelaskan tentang konteks implementasi
12 CNN Indonesia (2021). Ibid
13 CNN  Indonesia  (2021).  “UU  Ciptaker  Inkonstitusional  Bersyarat,  Pakar  Sebut  Revisi  dari  Awal”. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211129221854-12-727625/uu-ciptaker-inkonstitusional-bersyarat-pakar- sebut-revisi-dari-awal (Diakses tanggal 24 Januari 2022)
14 Permatasari, E. (2021). “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Begini Penjelasannya”. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perizinan-berusaha-berbasis-risiko-begini-penjelasannya-lt60741b4e30518 (Diakses tanggal 24 Januari 2022)
15 BKPM (2020). “Begini Cara Urus Izin Usaha Lewat Online Single Submission”. https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/begini-cara-urus-izin-usaha-lewat-online-single- submission (Diakses tanggal 24 Januari 2022)

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
terhadap  aturan  UU  Cipta  Kerja,  jika  tetap  diimplementasikan  maka  akan  menimbulkan kecacatan  hukum  dikarenakan  UU  Cipta  Kerja  dalam  putusan  MK  disebutkan  sebagai  cacat formil. 16
Melihat  dari  uraian  beberapa  jurnal  publikasi  hasil  penelitian  terdahulu,  hanya  beberapa jurnal  publikasi  yang  membahas  mengenai  Implikasi  hukum  UU  Cipta  Kerja  atau  UU  No.  11 Tahun  2020  pasca  putusan  MK,  dikarenakan  putusan  tersebut  masih  dikategorikan  baru. Penelitian  yang  disajikan  oleh  penulis  akan  berfokus  pada  bagaimana  implikasi  hukum  bagi UMKM  terhadap  UU  Cipta  Kerja  pasca  diputuskannya  putusan  MK.  Berdasarkan  uraian  yang dijabarkan  diatas,  penelitian  ini  akan  berfokus  pada  pembahasan  mengenai  :  1).  Apa  saja pengaruh  disahkannya  UU  Cipta  kerja  bagi  khususnya  UMKM  sebelum  putusan  MK menyatakan  Inskontitusional;  2).  Bagaimana  implikasi  hukum  UU  Cipta  Kerja  bagi  UMKM pasca putusan MK inskontitusional bersyarat.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  pada  artikel  ini  menggunakan  penelitian  hukum  Non-doktrinal  yaitu  menelaah bagaimana  pengimplementasian  suatu  peraturan  atau  hukum  yang  sebenarnya  dianut  oleh masyarakat  dikehidupan  sehari-harinya  atau  disebut  juga  dengan Law  in  Action 17 dan  hukum Normative .  Penelitian  hukum  normative  berdasarkan  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji dikatakan bahwa penelitian berdasarkan pada penelitian hukum  kepustakaan 18 yaitu  “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”. Cara atau teknik  pengumpulan  bahan-bahan  penelitian  hukum  yang  dipakai  penulis  dalam  penelitian adalah  “Studi  kepustakaan  atau library  research” 19 .  Teknik  yang  digunakan  adalah Library Research atau studi kepustakaan, kegunaannya adalah untuk memperoleh data sekunder melalui “bahan  hukum  yang  bersifat  autoritarif,  artinya  memiliki  otoritas” 20 .  Bahan  primer  yang digunakan  yaitu  peraturan  perundang-undangan,  kegunaaan  peraturan  perundang-undangan
16 Heriani,  F,  N,.  (2021)  “Mempertanyakan  Status  Perizinan  Usaha  Pasca  Putusan  MK  Terkait  UU  Cipta  Kerja”. https://www.hukumonline.com/berita/a/mempertanyakan-status-perizinan-usaha-pasca-putusan-mk-terkait-uu-cipta- kerja-lt61a18b008aa29?page=2 (Diakses tanggal 24 Januari 2022)
17 Irianto,  S.  (2017).  “Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Metodologi  Penelitian  Ilmu  Hukum”. Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 32 (2), 155-172. Hlm 160
18 Sonata, D. L. (2014). “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 8(1), Hlm 15-35.
19 Soekanto, S. (2007). “Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat”.
20 Marzuki, P. M. (2005). “Penelitian Hukum Kencana”.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
untuk  menjadi  landasan  hukum  dari  tema  yang  diteliti  oleh  penulis.  Bahan  sekunder  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  artikel/jurnal  publikasi,  buku-buku,  website/berita,  dan laporan-laporan terkait penelitian. Metode  analisis data  yang dipakai oleh penulis  yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. 21

## C. PEMBAHASAN

## 1. Pengaruh Disahkannya UU Cipta Kerja bagi UMKM di Indonesia
Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah  atau  UMKM  menurut  undang-undang  adalah  suatu kelompok usaha yang dijalankan oleh orang atau suatu badan usaha tertentu yang sesuai dengan kriteria  yang  ditetapkan  berdasar  pada  Undang-Undang  nomor  20  tahun  2008 22 .  UMKM  ini merupakan salah satu peranan penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional serta fungsi  dari  UMKM  tersebut,  seperti  dalam  penyediaan  lapangan  kerja  sehingga  mengurangi angka  pengangguran.  Berdasarkan  UU  no.  20  tahun  2008,  UMKM  terdiri  dari  3  jenis  yaitu Usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  dan  yang  membedakan  dari  ketiga  jenis  tersebut  ialah  dari hasil  penjualan  pertahunnya  yang  memenuhi  kriteria  berdasarkan  undang-undang  tersebut 23 . Peranan  penting  UMKM  memiliki  beberapa  manfaat  dan  keunggulan  dalam  bidang  usahanya, seperti  Usaha  mikro  dan  kecil  yang  mana  memiliki  keunggulan  dibidang  usahanya  yaitu pemanfaatan  sumberdaya  alam  contohnya  dibeberapa  sektor  penghasil  sumberdaya  alam utamanya  di  sektor  pertanian,  peternakan,  restaurant  dan  perdagangan.  Sedangkan  keunggulan pada  usaha  Menengah  yaitu  pada  dalam  pembentukan  nilai  tambah  di  sektor  sewa-menyewa, perhotelan, keuangan (bank,  koperasi) dan jasa disediakan oleh perusahaan. Dan terakhir usaha besar  memiliki  keunggulan  pada  sektor  usaha-usaha  besar  seperti  Perusahaan  industri, pengolahan  (batubara,  minyak  bumi),  hingga  listrik  dan  gas  maupun  tambang 24 .  Dari  sini
21 Irianto,  S.  (2017).  “Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Metodologi  Penelitian  Ilmu  Hukum”. Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 32(2), 155-172.
22 Jurnal entrepreneur. “Pengertian, Jenis dan Perkembangan UMKM di Indonesia”. https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-arti-yang-dimaksud-pengertian-umkm-artinya-adalah/  (Diakses  tanggal  29 januari 2022)
23 “Undang-Undang No. 20 tahun 2022”.
24 Sarfiah, S. N., Atmaja, H.  E.,  & Verawati, D. M.  (2019).  “UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa”. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) , 4(2), Hlm 137-146.
Maleo Law Journal Volume 6 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
membuktikan  bahwa  setiap  usaha-usaha  UMKM  memiliki  manfaat  dan  keunggulan  di  sektor usahanya, saling melengkapi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Omnibus law atau UU Cipta Kerja disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 dan  kemudian diundangkan  pada  tanggal  2  November  2020  yang  kemudian  disebut  dengan  UU  Cipta  Kerja atau  Undang-Undang  No.  11  tahun  2020  tentang  Cipta  kerja 25 .  Tujuan  dari  pembentukan  UU Cipta  Kerja  ini  adalah  salah  satunya  menciptakan  lapangan  kerja  dan  meningkatan  sektor investasi lokal maupun asing yaitu dengan mempermudah persyaratan perizinan usaha sehingga sangat  berdampak  positif  khususnya  di  bidang  usaha  UMKM.  Pengesahan  UU  Cipta  kerja tergolong cepat dan disahkan pada masa ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi buruk akibat wabah  covid-19,  sehingga  dengan  disahkannya  UU  Cipta  Kerja  diharapkan  dapat  memulihkan kembali  kondisi  ekonomi  pada  masa  pandemi.  Perizinan  merupakan  peranan  penting  dalam mengendalikan  kegiatan  masyarakat  dan  merupakan  bentuk  pengaturan  dari  pemerintah.  Salah satu  peranan  penting  bagi  UMKM  dalam  menjalani  usahanya  ialah  perizinan,  sehingga  pelaku UMKM  memiliki  semacam  legalitas  yang  dipegang  sehingga  mendapatkan  kelancaran  dalam menjalani  usahanya.  Pada  pasal  2  Peraturan  Presiden  No.  98  Tahun  2014    tentang  Perizinan Mikro  dan  Kecil  bahwa  perizinan  bagi  Usaha  Mikro  dan  Kecil  (UMK)  sebagaimana  yang dijabarkan  dalam  pasal  tersebut  bermakhsud  memberikan  kepastian  hukum  ,  perlindungan, mendapatkan  pendampingan  serta  kemudahan  dalam  mengakses  pembayaran  melalui  bank maupun  non  bank,    serta  mendapatkan  kemudahan  dalam  pemberdayaan  dari  pemerintah, pemerintah daerah atau lembaga lainnya. 26
Kemudahan  bagi  para  UMKM  pasca  disahkannya  UU  Cipta  Kerja  adalah  dengan mempermudah  perizian  berusaha  bagi  para  UMKM  yaitu  yang  pada  awalnya  mengharuskan berbasis  izin  sekarang  dikategorikan  berdasarkan  basis  resiko  dan  skala  usaha 27 .  Izin  usaha berbasis  resiko  dan  skala  usaha  merupakan  legalitas  yang  diberlakukan  kepada  pelaku  usaha untuk memulai atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan tingkat potensi terjadinya cacat atau
25 Wikipedia (2020). Undang-Undang Cipta Kerja. https://id.wikipedia.org/wiki/Undang- Undang_Cipta_Kerja#:~:text=Undang%2DUndang%20Cipta%20Kerja%20atau,menciptakan%20lapangan%20kerja %20dan%20meningkatkan (Diakses tanggal 30 Januari 2022)
26 “Pasal 2 Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil”
27 Prabu,  A.,  Harahap,  I.  N.,  Ernasari,  N.,  Primagani,  T.,  Nirpana,  B.,  Andriyas,  I.,  &  Susanto,  S.  (2020). “Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law”. Jurnal Lex Specialis , 1(2). Hlm 173-175

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
kerugian  suatu  bahaya  dan  akibat  dari  bahaya 28 ,  dimana  salah  satu  keuntungan  dari  perizinan usaha berbasis resiko ini adalah demi kemudahan dan meningkatkan daya investasi lokal maupun asing  kedepannya.  Pasal  yang  mengatur  mengenai  kemudahan  perizinan  berusaha  diatur  pada pasal  7  BAB  III 29 dapat  disimpulkan  bahwa  penetapan  dari  tingkat  resiko  dan  peringkat  skala usaha  dilihat  dari  tingkat  bahaya  dan  potensi  terjadinya  bahaya  saat  ingin  mendirikan  usaha, tingkat bahayanya dinilai dari kesehatan, keselamatan lingkungan dan pemanfaatan pengelolaan sumber daya. Penilaian tingkat bahayanya dalam mendirikan usaha berdasarkan UU Cipta Kerja dikategorikan  dari  Jenis  kegiatan  usaha,  kriteria  usaha,  lokasi  usaha,  ketersediaan  sumber  daya dan  resiko 30 .  Inti  dari  terciptanya  pengaturan  kemudahan  salah  satunya  perizinan  berusaha, sehingga  diharapkan  dengan  kemudahan  perizinan  bagi  pelaku  UMKM  salah  satunya  menjadi solusi dalam pemulihan ekonomi di Indonesia selama masa pandemi kedepannya. 31
Sebelum  disahkannya  UU  Cipta  kerja  atau Omnibuslaw ¸prosedur  dalam  perizinan  usaha terbilang rumit, prosesnya yang panjang, membutuhkan waktu lama dan pembayaran biaya yang kurang jelas.  Sehingga  memungkinkan  terjadinya pengaruh penurunan  ekonomi dan penurunan investasi  asing  yang  memburuk,  terlebih  pada  tahun  2019  terjadi  wabah  yang  menggemparkan dunia  termasuk  negara  Indonesia  sehingga  memungkinkan  terjadinya  penghambatan  laju ekonomi dan  investasi. Mengenai perizinan usaha UMKM  telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor  98  Tahun  2014  tentang  Perizinan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah,  dengan  adanya peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perkembangan dan peningkatan pertumbuhan ekonimi diIndonesia dengan pembedayaan bagi UMKM dengan cara penyederhanaan pemberian izin  kepada  para  pelaku  usaha  UMKM,  sehingga  dengan  adanya  izin  usaha  tersebut  menjadi tanda  legalitas bagi para pelaku UMKM. Mengenai perizinan UMKM berdasarkan Perpres No. 98  Tahun  2014  tentang  Perizinan  untuk  UMKM  terdapat  manfaat  bagi  para  pelaku  yaitu: 32 1) Berupa  legalitas  usaha;  2)  Kemudahan  dalam  perolehan  modal;  3)  Kemudahan  dalam  akses pendampingan pemerintah; dan 4) Mendapatkan bantuan berupa pemberdayaan oleh pemerintah. Pada  praktek  umumnya  perizinan  usama  para  pelaku  UMKM  bisa  dikatakan  masih  jauh  dari
28 Permatasari, E. (2021). Ibid
29 “Pasal 7 Undang-Undang No. 20 tahun 2020”
30 Ibid
31 Disemadi,  H.  S.  (2022).  Contextualization  of  Legal  Protection  of  Intellectual  Property  in  Micro  Small  and Medium Enterprises in Indonesia. LAW REFORM , 18 (1), 89-110.
32 Anggraeni, R. (2021). “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah”. Eksaminasi: Jurnal Hukum , 1(1), 77-83.
Maleo Law Journal Volume 6 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
harapan dan belum standart, terintegrasi dan birokratis. Perizinan yang dibutuhkan bagi UMKM untuk  melakukan  kegiatan  usahanya  yaitu  SITU  (Surat  Izin  Usaha),  TDP  (Tanda  Daftar Perusahaan), IUI (Izin Usaha Industri, dan untuk perizinan bagi UKM (Usaha Kecil Menengah) terdapat tambahan yaitu harus memiliki izin berupa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 33
Disahkannya  UU  Cipta  Kerja  atau Omnibus  law diharapkan  mampu  mewujudkan kemudahan bagi UMKM, dan pada prakternya sangat memudahkan usaha terutama dalam  sektor perizinan  berusaha.  Pada  pasal  87  UU  Cipta  Kerja  dimana  pada  pasal  tersebut  terdapat perubahan  di  pasal  12  UU  No.20  Tahun  2008  tentang  UMKM  dijelaskan  bahwa  terdapat penyederhanaan dari tata taca dan jenis perizinan berusaha melalui sistem pelayanan satu pintu dan  pembebasan  biaya  bagi  usaha  mikro,  juga  pemberian  keringanan  pada  usaha  kecil 34 . Kemudahan bagi UMKM melalui perizinan usaha dijelaskan juga pada pasal 91 UU Cipta Kerja bahwa  pasal  ini  menjelaskan  mengenai  perizinan  usaha  yang  dipermudah,  sederhana  dan pendaftarannya  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  UMKM  melalui Offline maupun Online. Online Single Submission (OSS) merupakan salah satu kemudahan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintgrasi  secara  Elektronik  dimana  bertujuan  untuk  mengejar  ketinggalan  dalam  kriteria kemudahan  pada  layanan  perizinan  seperti  negara-negara  asia  lainnya 35 .  Pendaftaran  izin UMKM  sesuai  diatur  dalam  PP  melampirkan  surat  keterangan  dari  pihak  RT  dan  KTP  (Kartu Tanda  Penduduk)  secara  online  melalui  OSS  berdasarkan  PP  No.  24  Tahun  2018  tentang Pelayanan  Berusaha  Terintegrasi  secara  Elektronik.setelahnya  pelaku  UMKM  memperoleh berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dikatakan sebagai perizinan tunggal untuk menjalani kegiatan segala  macam usaha, seperti SNI (Standart Nasional  Indonesia) dan Sertifikat jaminan produk  berstatus  halal 36 .  Sesuai  UU  Cipta  kerja  bahwa  dalam  penjelasannya  usaha  mikro diberikan  kebebasan  biaya  pada  perizinan  berusaha  sedangkan  pelaku  usaha  kecil  diberikan keringanan  pada  pembiayaan  izin  usahanya,  dan  juga  perizinan  dipermudah  dengan  melalui
33 Rongiyati,  S.  (2020).  “PENGATURAN  KEMUDAHAN  BERUSAHA  UNTUK  UMKM  DALAM  RUU  CIPTA KERJA”. Info Singkat , Vol. XII, No. 13.
34 “Pasal 87 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja”. Bagian ketiga kriteria UMKM
35 Arrum,  D.  A.  (2019).  “Kepastian hukum dalam  perizinan  berusaha  terintegrasi  secara  elektronik  (Online  Single Submission) di Indonesia”. Jurist-Diction, 2(5), 1631-1654.
36 Wibowo, R. I. (2021). “Perbandingan Perizinan  UMKM Sebelum  dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  Perspektif  Mashlahah  (Doctoral  dissertation”, Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim). Hlm 55-57

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
pelayanan Online  Single  Submission (OSS).  Peranan  pembiayaan  terhadap  UMKM  tidak  ada perubahan  yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, usaha besar  lokal maupun asing dan memberikan akses lebih mudah, luas dan varian kepada pelaku usaha UMKM 37 .

## 2. Implikasi  Hukum  bagi  UMKM  atas  UU  Cipta  Kerja  yang  Diputus  Inskontitusional Bersyarat oleh MK
UU  merupakan  salah  satu  sekumpulan  peraturan  perundang-undangan  dimana  dibentuk oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  disetujui  oleh  presiden 38 .  Peraturan  Perundang- Undangan  adalah  “Peraturan  tertulis  yang  memuat  norma  hukum  yang  mengikat  secara  umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”. 39 Dalam pembentukan  atau  pembuatan Perundangan-Undangan  dimana  harus  melewati  tahap  “perencanaan,  penyusunan,  pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan”. 40 Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang ini merupakan  sekumpulan  peraturan  perundang-undangan  yang  mana  berbentuk  tertulis  yang didalamnya  memuat  norma-norma  hukum  yang  bersifat  mengikat  dan  dibentuk  oleh  penjabat atau  lembaga  yang  berwenang  yang  melewati  proses  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan, pengesahan  dan  kemudian  diundangkan  dimasyarakat  untuk  dipatuhi.  Diundangkannya perundang-undangan  yang  telah  disahkan  melewati  proses  tahapan  pembentukan  perundangan, jika  pada  pengimplementasian  dimasyarakat  terjadi  pro  dan  kontra  atau  dalam  pasal-pasal tersebut  terdapat  kepentingan  diluar  kepentingan  negara  dan  melanggar  asas-asas  perundang- undangan maupun UUD NRI 1945 yang merupakan pedoman dalam pembentukan perundangan, maka dapan mengajukan pembatalan terhadap UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan Judicial  Review (Pengujian  hak  uji  materill) 41 .  Mahkamah  Konstitusi  atau  MK merupakan  “salah  satu  lembaga  yang  memiliki  kekuasaan  terhadap  kehakiman  yang  merdeka
37 Disnakerpmptsp (2020). “Kemudahan  bagi  Koperasi  dan  UKM  dalam  UU  Cipta  Kerja”. https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id/?p=5463 (Diakses pada tanggal 8 february 2022)
38 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011”
39 Ibid
40 Ibid
41 HIDAYAT,  M.  P.  “Pembatalan  Undang-Undang  Oleh  Mahkamah  Konstitusi  Dan  Implikasinya  Pada  Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. Hlm 13-14

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
untuk  menyelenggarakan  peradilan  demi  menegakkan  hukum  dan  keadilan” 42 .  Fungsi  dari  MK ini  merupakan  tindakan  pengawalan  terhadap  konstitusi  sehingga  dijalankan  dengan  konsistern (the  guardian  of  constitution) dan  juga  sebagai  penafsir  tertinggi (the  sole  interpreter  of constitution) 43 .  Dapat  disimpulkan  bahwa  berdasarkan  “UU  No.24  tahun  2003  tentang Mahkamah Konstitusi” fungsi dari MK  ini  ialah demi terwujudnya  sebuah negara  hukum  yang demokratis.  MK  memiliki  kewenangan  salah  satunya  yaitu  menguji  perundangan-undangan terhadap  Undang-Undang  1945  atau  disebut  juga Judicial  Review ,  sehingga  MK  memiliki kekuasaan  atau  kewenangan  dalam  sebuah  peradilan  untuk  menilai  suatu  UU,  sehingga  dapat dilakukan  pengujian  secara  yudisial  dan  memutuskan  apakah  bertentangan  dengan  UUD  1945 atau  dinyatakan  inkonstitusional.  Salah  satu  contoh  UU  terbaru  yaitu  UU  Cipta  Kerja  atau Omnibus  law yang  bertentangan  dengan  asas-asas  dari  UUD  NRI  1945  sehingga  MK mengeluarkan suatu putusan berupa putusan Inkonstitusional bersyarat.
Mahkamah  Monstitusi  dapat  mengeluarkan  putusan  pada  suatu  UU,  dimana  telah dilakukan  suatu  pengujian  secara  yudisial  atau Judicial  Review .  Seperti  yang  dijelaskan  pada “pasal  56  UU  No.  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi”  dalam  suatu  amar  putusan terhadap pengujian UU, amar tersebut  dapat berupa dikabulkan, ditolak, atau permohonan tidak dapat  diterima 44 .  Apabila  suatu  putusan  MK  hanya  didasarkan  oleh  3  (tiga)  jenis  putusan tersebut, maka akan timbul kesulitan dalam pengujian UU, dimana suatu UU memiliki sifat yang pada  perumusannya  bersifat  umum,  padahal  pada  rumusan  tersebut  belum  tentu  atau  belum diketahui  apakah  pada  pelaksanaannya  terdapat  pertentangan  dengan  UUD  1945  ataupun  tidak 45 .  Pada  pelaksanaannya  suatu  UU  yang  dijatuhi  putusan  oleh  MK  tidak  hanya  dikabulkan, ditolak  maupun  permohonan  tidak  dapat  diterima,  akan  tetapi  dapat  berupa  konstitusional bersyarat  (conditionally  constitutional)  atau  Inkonstitusional  bersyarat  (conditionally unconstitutional)  dengan  berbagai  pertimbangan  yang  terdapat  pada  putusan.  Putusan Konstitusional  bersyarat  (conditionally  constitutional)  merupakan  suatu  permohonan  terhadap UU, amarnya tersebut dinyatakan oleh Hakim MK ditolak atau tidak dapat diterima, karena dalil-
42 MKRI.”Kedudukan
dan Kewenangan
Mahkamah Konstitusi”. https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2 (diakses tanggal 10 February 2022)
43 Siregar,  A.  R.  M.  (2018).  “Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Pengujian  Undang-Undang  Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945”. Jurnal Hukum Responsif , 5(5), Hlm 100-108.
44 “Pasal 56 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”
45 Rahman, F., & Wicaksono, D. A. (2016). “Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi , 13(2), Hlm 348-378.
Maleo Law Journal Volume 6 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dalil  dalam  UU  yang  diajukan  permohonan  tidak  adanya  pertentangan  dengan  UUD  1945 sehingga  permhonan  tersebut  tidak  dapat  dikabulkan  sesuai  isi  surat  permohonan  yg  diajukan oleh pemohon 46 . Sedangkan Inkonstitusional bersyarat merupakan kebalikan dari Konstitusional bersyarat  yaitu  permohonan  yang  diajukan  oleh  pemohon  terhadap  UU  dikabulkan  oleh  MK, dimana  dalil-dalil  atau  pasal-pasal  yang  diajukan  oleh  pemohon  pada  UU  tersebut  dinyakan benar  telah  melanggar  dan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  UUD  1945 47 .  salah  satu  UU  yang terbaru  yang  disahkan  pada  tanggal  2  November  2020  yaitu  UU  Cipta  kerja  yang menggabungkan dari beberapa UU terdahulu hingga menjadi suatu UU baru, akan tetapi 1 tahun setelah disahkan, UU tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat. 48
UU  Cipta  Kerja  atau Omnibus  Law atau  dijuluki  dengan  undang-undang  sapu  jagat dikarenakan konsep dari UU Cipta Kerja tersebut mencakup beberapa undang-undang yang ada dan  mampu  menggantikan  isi-isi  dari  pasal  yang  terdapat  dibeberapa  peraturan  yang digabungkan menjadi satu kesatuan hingga menjadi Omnibus Law . 49 Konsep UU Cipta Kerja ini memiliki  suatu  misi  yaitu  memangkas  pasal-pasal  atau  norma-norma  yg  bisa  dikatakan  tidak sesuai dikalangan masyakat dan zaman, dan juga merugikan kepentingan negara 50 .
UU Cipta Kerja atau Omnibus law pada tanggal 25 November 2021 menyatakan secara sah melalui  putusan  MK  bahwa  Undang-Undang  tersebut  dinyatakan  Inkonstitusional  Bersyarat. Walaupun  UU  Cipta  kerja  menimbulkan  dampak  positif  terutama  pada  UMKM,  salah  satunya kemudahan pada perizinan usaha bagi UMKM justru membuat sebuah pertanyaan mengenai UU Cipta Kerja yang Inkonstusional bersyarat bagaimana implikasi hukum UU Cipta Kerja ini bagi UMKM kedepannya. Putusan MK menyatakan UU Cipta kerja inkonstitusional bersyarat, dalam putusan  intinya  menyatakan  bahwa  “UU  Cipta  kerja  masih  tetap  berlaku  secara  konstitusional sampai  dilakukannya  perbaikan  terhadap  UU  sesuai  tenggang  waktu  yang  diberikan  oleh
46 Heylaw  Edu  (2021).  “Ragam  Putusan  MK:  Putusan  Inkonstitusional  Bersyarat  dan  Konstitusional  Bersyarat”. https://heylawedu.id/blog/putusan-inkonstitusional-bersyarat-dan-konstitusional-bersyarat  (Diakses  pada  tanggal  11 Februari 2022)
47 Ibid
48 Tobing,  J.  J.,  &  Sudirman,  L.  (2022).  Conditional  Unconstitutional  Omnibus  Law:  The  Implications  On  Patent Regulation. Jurnal Komunitas Yustisia , 5 (1), 325-339.
49 Kurniawan,  F.,  &  Dewanto,  W.  A.  (2020).  “Problematika  Pembentukan  RUU  Cipta  Kerja  Dengan  Konsep Omnibus  Law  Pada  Klaster  Ketenagakerjaan  Pasal  89  Angka  45  Tentang  Pemberian  Pesangon  Kepada  Pekerja Yang Di PHK”. Jurnal Panorama Hukum , 5(1), Hlm 63-76.
50 Ibid

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
ketetapan  MK”  yaitu  selama  2  (dua)  sejak  putusan  ditetapkan  yaitu  hingga  tahun  2023. 51 Pada dasarnya  dengan  diberlakukannya  UU  Cipta  Kerja  atau Omnibus  law banyak  menimbulkan dampak serta perubahan terutama pada sector perizinan usaha bagi UMKM yang mana merujuk pada “PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko” dan penerapan perizinan berbasis resiko, dimana keseluruhan proses perizinan menggunakan Online Single Submission (OSS).  Dengan dikeluarkannya putusan MK mengenai UU Cipta Kerja yang Inkonstitusional  bersyarat  bagaimana  status  kemudahan  yang  diberlakukan  terhadap  UMKM seperti Perizinan berbasis resiko dan skala usaha maupun proses perizinan melalui Online Single Submission (OSS)  pasca  dikeluarkannya  putusan.  Pada  pertimbangan  putusan  UU  Cipta  Kerja terdapat  kecacatan  formil  sehingga  bertentangan  dengan  asas-asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  berdasar  UUD1945  sehingga  dinyakan bermasalah.  MK  memberikan  waktu  selama  2  (dua)  tahun  ke  pemerintah  untuk  menyegerakan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja demi menghindari kekosongan hukum. Dengan adanya cacat formil  pada  UU  memberikan  ketidakpastian  hukum  terhadapnya,  dikarenakan  jika  tetap diberlakukan maka akan terdapat  kecacatan hukum  terhadapnya. Aulia Taufani seorang notaris dari  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  berpendapat  bahwa 52 “Bagaimana  dalam  konteks implementasi?  Seni  UU  Cipta  Kerja  itu  ada  di  implementasinya,  apakah  kita  hold,  atau implementasi  tetap  bergulir.  Kalau  tetap  bergulir  itu  bisa  dibaca  cacat  hukum.  Tapi  itu  bisa diuji,  paling  sederhana  apakah  Perusahaan  Perorangan  tetap  berlaku  setelah  terbit  setelah putusan.  Ini  banyak  sektor  yang  akan  terdampak,  tidak  hanya  OSS  dan  PT  Perorangan,  tapi juga IMB, izin lokasi dan sebagainya” . Dapat dipastikan dengan adanya putusan tersebut banyak menimbulkan  ketidakpastian  dan  salah  satu  yang  berdampak  terutama  pada  pelaku  usaha UMKM  yaitu  pada  kemudahan  berusaha  yang  diberlakukan  semenjak  diterapkannya  UU  Cipta Kerja  mengenai  perizinan  berusaha  berbasis  resiko  yang  tidak  adanya  kepastian  apakah kemudahan tersebut masih tetap diterapkan. Dikarenakan belum ada kepastian mengenai arahan atau kebijakan pasca putusan MK terkait, akan tetapi pada putusan tersebut menjawab bahwa UU
51 Sembiring, L, J. (2021). “UU  Ciptaker  Inkonstitusional,  Berlaku  Cuma  Sampai  2023!”, https://www.cnbcindonesia.com/news/20211125151322-4-294397/uu-ciptaker-inkonstitusional-berlaku-cuma- sampai-2023 (Diakses tanggal 11 February 2022)
52 Heriani,  F,  N.  (2021).  “Mempertanyakan  Status  Perizinan  Usaha  Pasca  Putusan  MK  Terkait  UU  Cipta  Kerja”. https://www.hukumonline.com/berita/a/mempertanyakan-status-perizinan-usaha-pasca-putusan-mk-terkait-uu-cipta- kerja-lt61a18b008aa29?page=1 (Diakses tanggal 12 February 2022)
Maleo Law Journal Volume 6 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Cipta  Kerja  masih  tetap  diberlakukan  layaknya  konstitusional  sampai  2  tahun  kedepan  pasca putusan dibacakan dan juga  terdapat  ketentuan pada pasal  yang menjelaskan bahwa pemerintah dilarang  mengeluarkan  peraturan  turunan  dari  UU  Cipta  Kerja  selama  masa  perbaikan  atau perevisian  UU  Cipta  Kerja.  Bagi  para  pelaku  usaha  UMKM  yang  telah  melakukan  pengajuan izin  usaha  yang  mengunakan  perizinan  berbasis  resiko  tidak  perlu  untuk  membatalkannya 53 , dikarenakan  kemudahan  perizinan  ataupun  kemudahan  lainnya  terhadap  pelaku  UMKM  masih tetap sama seperti sebelum putusan MK diputuskan dan mengenai implementasi hukumnya juga masih  tetap  sama  pemberlakuannya  sebelum  putusan  MK  sampai  2  tahun  kedepan  apakah  UU Cipta Kerja  ini  akan berhasil diperbaiki  atau direvisi oleh pemerintah ataupun  akan dinyatakan Inkonstitusional permanen.

## D. KESIMPULAN

## 1. Kesimpulan
Disahkannya  UU  Cipta  Kerja  membuat  kalangan  pelaku  usaha  menjadi  semakin mempermudah  kegiatan  usaha  mereka,  salah  satunya  dengan  mengeluarkan  pengaturan  dalam UU Cipta kerja tentang perizinan yang awalnya hanya berbasis izin namun, setelah disahkannya UU  Cipta  kerja  berbasis  resiko  dan  skala  usaha.  sebelum  pengimplementasian  UU  Cipta  Kerja khususnya  pada  bagian  perizinan  dikatergorikan  cukup  rumit  dan  prosesnya  yang  memakan waktu  lama,  setelah  terdapat  pengaturan  mengenai  kemudahan  perizinan  baru  sangat memudahkan  bagi  UMKM  salah  satunya  penggunaan  layanan  perizinan  yaitu Online  Single Submission (OSS) yang diatur pada PP No. 24 Tahun 2018 dimana berdasarkan UU Cipta Kerja bagi  UMKM  pada  OSS  tersebut  diberikan  bagi  usaha  Mikro  diberikan  kebebasan  biaya  pada perizinan  berusaha  sedangkan  pelaku  usaha  Kecil  diberikan  keringanan  pada  pembiayaan  izin usahanya yang diimplementasikan melalui OSS tersebut.
UU  Cipta  Kerja  yang  dinyatakan  inkostitusional  bersyarat  selama  2  (dua)  tahun  kedepan semenjak putusan dibacakan, memunculkan kebingungan terhadap bagaimana pengimplementasian  hukum  kedepan  khususnya  bagi  pelaku  UMKM  yang  dimana  pada pengimplementasian  UU  Cipta  Kerja  sangat  memudahkan.  Walaupun  UU  Cipta  Kerja  telah
53 Kontrak  Hukum  (2021).  “UU  Cipta  Kerja  Cacat  Formil!  Bagaimana  Nasib  Perizinan  Usahanya?”. https://kontrakhukum.com/article/uu-cipta-kerja-izin-usaha (Diakses tanggal 13 February 2022)
Maleo Law Journal Volume 6 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dinyatakan  Inkostitusional  dan  mempertanyakan  bagaimana  apakah  pengimplementasiannya masih  diberlakukan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  UU  Cipta  Kerja  masih  tetap  diberlakukan sama  halnya  seperti  UU  tersebut  masih  berstatus  konstitusional  hingga  2  (dua)  tahun  kedepan sejak  UU  dinyatakan  Inkonstitusional  bersyarat  dan  bisa  dilihat  apakah  kedepannya  UU  C ipta Kerja akan berhasil diperbaiki atau direvisi sehingga tidak ada lagi kecacatan formil didalamnya atau UU Cipta Kerja akan dinyatakan Inkostitusional secara permanen.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggono, B. D. (2020). “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi  Dan  Tantangannya  Dalam  Sistem  Perundang-Undangan  Indonesia”. Jurnal RechtsVinding , 9(1).
Anggraeni,  R.  (2021).  “Pentingnya  Legalitas  Usaha  bagi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah”.
Eksaminasi: Jurnal Hukum , 1(1), 77-83.
Arrum, D. A. (2019). “Kepastian hukum dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) di Indonesia”. Jurist-Diction , 2(5), 1631-1654. Badan  Legislatif  (2020).  “UU  Ciptaker  Hadir  Untuk  Indonesia  lebih  Maju”. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30590/t/UU+Ciptaker+Hadir+Untuk+Indonesia+le bih+Maju#:~:text=Anggota%20Badan%20Legislasi%20(Baleg)%20DPR%20RI%20Gus pardi%20Gaus%20mengatakan%20bahwa,akan%20dapat%20meningkatkan%20iklim%2 0investasi. (diakses tanggal 22 Januari 2022)
BKPM  (2020).  “Begini  Cara  Urus  Izin  Usaha  Lewat  Online  Single  Submission”. https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/begini-cara-urus-izin-usaha- lewat-online-single-submission (Diakses tanggal 24 Januari 2022)
CNBC  INDONESIA  (2020).  “Omnibus  Law  UU  Cipta  Kerja  Bikin  UMKM  Cepat  Pulih?”. https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20201015194607-25-194728/omnibus-law- uu-cipta-kerja-bikin-umkm-cepat-pulih (Diakses tanggal 23 Januari 2022)
CNN  Indonesia  (2021).  “Penjelasan  Ahli  soal  Putusan  MK  UU  Ciptaker  Inkonstitusional Bersyarat”. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125204418-12- 726228/penjelasan-ahli-soal-putusan-mk-uu-ciptaker-inkonstitusional-bersyarat  (Diakses tanggal 24 Januari 2022)
CNN  Indonesia  (2021).  “UU  Ciptaker  Inkonstitusional  Bersyarat,  Pakar  Sebut  Revisi  dari Awal”. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211129221854-12-727625/uu- ciptaker-inkonstitusional-bersyarat-pakar-sebut-revisi-dari-awal  (Diakses  tanggal  24 Januari 2022)
Disemadi, H. S. (2022). Contextualization of Legal Protection of  Intellectual Property  in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia. LAW REFORM , 18 (1), 89-110.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Disnakerpmptsp  (2020).  “Kemudahan  bagi  Koperasi  dan  UKM  dalam  UU  Cipta  Kerja”. https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id/?p=5463  (Diakses  pada  tanggal  8  february 2022)
Heriani, F, N. (2021). “Mempertanyakan Status Perizinan Usaha Pasca Putusan MK Terkait UU Cipta  Kerja”.  https://www.hukumonline.com/berita/a/mempertanyakan-status-perizinan- usaha-pasca-putusan-mk-terkait-uu-cipta-kerja-lt61a18b008aa29?page=1 (Diakses tanggal 12 February 2022)
Heylaw  Edu  (2021).  “Ragam  Putusan  MK:  Putusan  Inkonstitusional  Bersyarat  dan Konstitusional  Bersyarat”.  https://heylawedu.id/blog/putusan-inkonstitusional-bersyarat- dan-konstitusional-bersyarat (Diakses pada tanggal 11 Februari 2022)
HIDAYAT,  M.  P.  “PEMBATALAN  UNDANG-UNDANG  OLEH  MAHKAMAH KONSTITUSI  DAN  IMPLIKASINYA  PADA  PERATURAN  PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA”.
Irianto,  S.  (2017).  “Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Metodologi  Penelitian  Ilmu  Hukum”.
Jurnal Hukum & Pembangunan , 32(2), 155-172.
Tobing,  J.  J.,  &  Sudirman,  L.  (2022).  Conditional  Unconstitutional  Omnibus  Law:  The Implications On Patent Regulation. Jurnal Komunitas Yustisia , 5 (1), 325-339.
Jurnal  entrepreneur.  “Pengertian,  Jenis  dan  Perkembangan  UMKM  di  Indonesia”.
https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-arti-yang-dimaksud-pengertian-umkm-artinya- adalah/ (Diakses tanggal 29 januari 2022)
Kompas.com  (2020).  “Kenapa  Omnibus  Law  UU  Cipta  Kerja  Terburu-buru  Disahkan?  Ini Menurut  Pengamat”.  https://money.kompas.com/read/2020/10/09/163900926/kenapa- omnibus-law-uu-cipta-kerja-terburu-buru-disahkan-ini-menurut-pengamat?page=all (Diakses tanggal 23 Januari 2022)
Kontrak  Hukum  (2021).  “UU  Cipta  Kerja  Cacat  Formil!  Bagaimana  Nasib  Perizinan Usahanya?”. https://kontrakhukum.com/article/uu-cipta-kerja-izin-usaha (Diakses tanggal 13 February 2022)
Kurniawan,  F.,  &  Dewanto,  W.  A.  (2020).  “Problematika  Pembentukan  RUU  Cipta  Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK”. Jurnal Panorama Hukum , 5(1), 63- 76.
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  (2022).  “MK:  Inkonstitusional  Bersyarat,  UU  Cipta
Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun”. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816  (Diakses  tanggal  23  Januari 2022) Marzuki, P. M. (2005). “Penelitian Hukum Kencana”. MKRI.”Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”. https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2 (diakses  tanggal 10
February 2022)
Nurhanisah, Y (2021). “Kemudahan UMKM dengan
UU Cipta Kerja”. https://indonesiabaik.id/infografis/kemudahan-untuk-umkm-dengan-uu-cipta-kerja Permatasari,  E.  (2021).  “Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko,  Begini  Penjelasannya”.
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perizinan-berusaha-berbasis-risiko-begini- penjelasannya-lt60741b4e30518 (Diakses tanggal 24 Januari 2022)
Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S.
(2020). “Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law”. Jurnal Lex Specialis , 1(2).
Rahman,  F.,  &  Wicaksono,  D.  A.  (2016).  “Eksistensi  dan  Karakteristik  Putusan  Bersyarat Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi , 13(2), 348-378.
Rongiyati,  S.  (2020).  “PENGATURAN  KEMUDAHAN  BERUSAHA  UNTUK  UMKM DALAM RUU CIPTA KERJA”. Info Singkat , Vol. XII, No. 13.
Sarfiah,  S.  N.,  Atmaja,  H.  E.,  &  Verawati,  D.  M.  (2019).  “UMKM  sebagai  pilar  membangun ekonomi bangsa”. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) , 4(2), 137-146.
Sembiring,  L,  J.  (2021).  “UU  Ciptaker  Inkonstitusional,  Berlaku  Cuma  Sampai  2023!”, https://www.cnbcindonesia.com/news/20211125151322-4-294397/uu-ciptaker- inkonstitusional-berlaku-cuma-sampai-2023, (Diakses tanggal 11 February 2022)
Siregar,  A.  R.  M.  (2018).  “Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Pengujian  Undang-
Undang  Terhadap  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945”. Jurnal  Hukum  Responsif ,  5(5), 100-108.
Soekanto, S. (2007). “Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat”.
Sonata, D. L. (2014). “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 8(1), 15-35.
Wibowo, R. I. (2021). “Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  Perspektif  Mashlahah  (Doctoral dissertation”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
Wikipedia  (2020).  “Undang-Undang  Cipta  Kerja”.  https://id.wikipedia.org/wiki/Undang- Undang_Cipta_Kerja#:~:text=Undang%2DUndang%20Cipta%20Kerja%20atau,mencipt akan%20lapangan%20kerja%20dan%20meningkatkan (Diakses tanggal 30 Januari 2022)