## KEADILAN GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI PONDOK PESANTREN

## Sumaryati
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Lampung Desa Labuhan Ratu Satu, Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung Email: sumaryati_salim35@yahoo.com
Diterima : 20 September 2018 Revisi : 23 Oktober 2018 Disetujui: 11 Desember 2018

## Abstract
This  paper  describes  gender  justice  in  Islamic  education  in  Islamic  boarding schools  that  has  not  been  done  optimally.  This  is  due  to  cultural  constraints which have resulted in a less gender responsive policy, namely the patriarchal system. In the patriarchal system men control women's work. The implication is that  santri  occupy  the  main  authority  in  the  pesantren  environment.  In analyzing  the  nature  and  culture  theory,  women  and  their  functions  are identified with "life", placing themselves close to nature. While men are placed as a group entitled to fill the public sector. In boarding schools, generally still treat santri with the dichotomy of the role. As a result santri have limited access to  activities  outside  the  pesantren.  Subordination  to  students  is  also  evident from  the  lack  of  opportunities  to  appear  in  public.  Because  something  that  is mass and prestigious is considered a male area. Finally, the experience gained by the santriwan was greater. The impact of the provision received by students for preparation for plunge in the community is not as big as santriwan.
Keyword : gender justice, education, and Islamic boarding schools

## Abstrak
Tulisan ini mendeskripsikan tentang keadilan gender dalam pendidikan Islam di  pondok  pesantren  belum  dilakukan  secara  optimal.  Hal  ini  disebabkan dalam  kendala  kultural  yang  mengakibatkan  adanya  kebijakan  kurang responsif  gender,  yakni  sistem  patriarki.  Pada  sistem  patriarki  laki-laki mengontrol  kerja  perempuan.  Implikasinya  santriwan  menempati  otoritas utama  di  lingkungan  pesantren.  Dalam  analisa  teori  nature  dan  culture, perempuan  dan  fungsinya  diidentikkan  dengan  “kehidupan”,  menempatkan dirinya  dekat  dengan  alam.  Sedangkan  laki-laki  di  tempatkan  sebagai kelompok  yang  berhak  mengisi  sektor  publik.  Di  pesantren,  umumnya  masih memperlakukan  santrinya  dengan  dikotomi  peran  tersebut.  Akibatnya

## 212 Sumaryati
Keadilan Gender Dalam Pendidikan ISlam Di Pondok Pesantren
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
santriwati  mempunyai  akses  terbatas  untuk  mengikuti  kegiatan  di  luar pesantren.  Subordinasi  pada  santriwati  juga  terlihat  dari  minimnya kesempatan  untuk  tampil  di  depan  umum.  Karena  sesuatu  yang  massal  dan bergengsi  dianggap  sebagai  wilayah  laki–laki.  Akhirnya  pengalaman  yang didapat  santriwan  lebih  banyak.  Dampaknya  bekal  yang  diterima  santriwati untuk persiapan terjun ditengah masyarakat tidak sebesar santriwan.
Kata Kunci: keadilan gender, pendidikan, dan pesantren

## A. Pendahuluan
Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya kongkrit dalam mengatasi  ketidakadilan  gender  melalui  kebijakan  pengarusutamaan gender (PUG) yang dikenal sebagai Inpres No. 9 Tahun 2000. Sejumlah undang–undang  dan  peraturan  pemerintah  ditetapkan  sebagai instrumennya,  tetapi  lebih  dari  itu  adalah  diperlukan  dukungan  riil dari  masyarakat  agar  tujuan  PUG  dalam  mewujudkan  masyarakat yang  berkesetaraan  dan  berkeadilan  gender  untuk  mencapai kesejahteraan sosial dapat tercapai. 1
Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional salah satunya  dilakukan  pada  lembaga  pendidikan  dimana  hal  ini merupakan kebijakan implementatif. Melalui peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  15  tahun  2008  tentang  pedoman  umum  pengarus- utamaan  gender  di  daerah  dan  peraturan  menteri  pendidikan nasional  No.  84  tahun  2008  tentang  pedoman  pelaksanaan  pengaru- sutamaan  gender  bidang  pendidikan,  maka  keterlaksanaannya  pada semua  lembaga  formal  merupakan  keharusan,  termasuk  pondok pesantren.  Maka  pesantren  dituntut  untuk  melakukan re–desaign kurikulum  pengajaran,  menjadi  wacana  pembelajaran gender  social inclusion , yaitu pembelajaran yang mengakui dan mempertimbangkan perbedaan  kebutuhan,  minat,  pengalaman,  dan  cara  belajar  peserta didik  yang  disebabkan  oleh  konstruksi  sosial  pada  lingkungannya. Kesetaraan dan keadilan gender menghendaki agar laki–laki maupun perempuan  memiliki  kesempatan  dan  partisipasi  yang  sama  dalam
1 Mufidah, Gender di Pesantren  Salaf Why Not ? (Malang: UIN–Maliki Press, 2010), h. v
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
proses  pendidikan,  memiliki  kontrol  atau  wewenang  yang  seimbang atas sumber daya, dan mendapatkan manfaat hasil pendidikan secara merata.
Implementasi  PUG  dalam  bidang  pendidikan  tidak  berdiri sendiri  dan  terpisah  dari  keseluruhan  program,  namun  PUG  di integrasikan  ke  dalam  strategi  pendidikan  yang  ada,  terpadu  dan meresap  kedalam  empat  fungsi  utama  manajemen  mutu  pendidikan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Terbitnya Instruksi  Presiden  RI  No.  09  tahun  2000  tentang  pengarusutamaan gender  (PUG)  dalam  pembangunan  nasional  menjadi  salah  satu kebijakan  yang  sangat  penting  untuk  mewujudkan  tujuan pembangunan tersebut.
Pondok  pesantren  merupakan  Pusat  Pendidikan  Islam, dakwah, dan pengabdian masyarakat tertua di Indonesia. Lembaga ini dikenal memiliki sistem pendidikan dengan ciri–ciri dan karakteristik yang    khas.  Keberadaan  pondok  pesantren    sampai  sekarang  masih berdiri  kokoh  di  tengah–tengah  masyarakat,  dengan  menampakkan kebhinekaan dan kemandirian, seiring dengan perkembangan Islam di Indonesia.  Meski  demikian,  besarnya  kontribusi  pondok  pesantren dalam  pengembangan  ajaran  Islam  di  Indonesia  menyisakan  satu problem  mendasar,  yaitu  terkait  dengan  isu  kesetaraan  dan  gender. Hal ini terlihat pada adanya kesenjangan akses, partisipasi, peran, dan tanggung  jawab  yang  dimiliki  santriwan  dan  santriwati,  baik  pada aspek pengambilan kebijakan, sistem manajerial, pembelajaran, bahan ajar,  dan  pemanfaatan  fasilitas  yang  tersedia.  Akibatnya,  output santriwan  memiliki  potensi  lebih  besar  untuk  memainkan  peran  di tengah–tengah masyarakat.
Kesenjangan  tersebut  juga  berdampak  pada  kelangkaan ulama’  perempuan  yang  kontribusinya  justru  sangat  dibutuhkan, terutama dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan untuk mencapai Millenium Development Goals dan untuk mengatasi isu–isu gender  khususnya  di  kalangan  masyarakat  muslim. 2 Pengarus-
2 Mufidah, Gender di Pesantren Salaf Why Not ? ... h.2

## 214 Sumaryati
Keadilan Gender Dalam Pendidikan ISlam Di Pondok Pesantren
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
utamman  gender  wajib  di  implementasikan  dalam  berbagai  bidang salah satunya bidang pendidikan termasuk pondok pesantren. Dimana pondok  pesantren  identik  dengan  pemeliharaan doktrin  agama  yang kuat.  Dengan  adanya  realita  tersebut,  perlu  diketahui  bagaimana bentuk–bentuk  implementasi  keadilan  gender  dalam  pendidikan Islam di pondok pesantren.

## B. Gender dan Beberapa Konsepnya
Menurut Mosse gender adalah seperangkat peran yang seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini  yang  mencakup  penampilan,  pakaian,  sikap,  kepribadian,  bekerja di dalam dan luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles peran gender. 3
Sherry  B  Ortner  menyatakan  bahwa: “woman’s  body  and  its functions,  more  involved  more  of  the  time  with  “species  life”,  seem  to place her closer to nature, in contrast to man’s physiology, which frees him  more  completely  to  take  up  the  projects  of  culture” . 4 Maksudnya bahwa  tubuh  perempuan  dan  fungsinya  lebih  cenderung  dengan “kehidupan”,  menempatkan  dirinya  dekat  dengan  alam,  berbeda dengan  laki-laki  yang  sepenuhnya  bebas  dengan  proyek  budaya. Memperhatikan  hal  tersebut,  perempuan  selalu  diidentikkan  dengan kehidupan.  Ia  memiliki  rahim,  di  dalam  rahim  tersebutlah  sebuah kehidupan baru mulai terbentuk dan tumbuh.
Sherry  B.  Ortner  juga  mengemukakan  bahwa  tubuh perempuan yang lebih hebat dengan fungsi alam sekitar reproduksi, ia lebih  dipandang  sebagai  bagian  dari  alam  daripada  pria. “Because  of woman's  greater  bodily  involvement  with  the  natural  functions surrounding reproduction, she is seen as more a part of nature than is
3 Mosse, J.C, Gender & Pembangunan , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007) h.
2
4 Sherry  B  Ortner, Woman,  Culture,  and  Society, (Stanford,  CA:  Stanford University Press, 1974), h. 73
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
man” . 5 Menurut Ortner, karena laki-laki tidak memiliki “natural” dasar untuk orientasi keluarga, maka mereka membuat “natural” milik laki- laki  yaitu  agama,  ritual,  politik,  dan  lain-lain.  Tidak  hanya  dengan “ culture ”,  laki-laki  juga  diidentifikasikan  dengan  kreativitas  sebagai lawan dari “ nature ”.
Berdasarkan dari berbagai definisi di atas yang dikemukakan ahli,  maka  dapat  disimpulkan  persamaan  bahwa  gender  merupakan suatu  konstruksi  atau  bentuk  sosial  yang  sebenarnya  bukan  bawaan lahir  sehingga  dapat  dibentuk  atau  diubah  tergantung  dari  tempat, waktu,  zaman,  suku,  ras,  bangsa,  budaya,  status  sosial,  pemahaman agama, negara, ideologi, politik, hukum, dan ekonomi.

## 1. Konsep Ketidakadilan Gender
Kondisi  saat  ini  menunjukkan  bahwa  perbedaan  jenis  kelamin dapat  menimbulkan  perbedaan  gender  ( gender  differences )  dimana kaum  perempuan  itu  tidak  rasional,  emosional,  dan  lemah  lembut, sedangkan  laki–laki  memiliki  sifat  rasional,  kuat  atau  perkasa. Perbedaan  gender  ( gender  differences )  sebenarnya  bukan  suatu masalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender ( gender inequalities ). Namun, yang menjadi masalah ternyata gender difference ini  telah  menimbulkan  berbagai  ketidakadilan,  baik  bagi  kaum  laki– laki  dan  utamanya  terhadap  kaum  perempuan.  Secara  biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya dapat hamil, melahirkan  dan  menyusui,  kemudian  muncul  peran  gender  ( gender role )  sebagai  perawat,  pengasuh,  dan  pendidik  anak.  Dengan demikian, gender role dianggap tidak menimbulkan masalah dan tidak perlu digugat. Namun, yang menjadi masalah dan perlu dipertanyakan adalah struktur gender inequalities yang ditimbulkan oleh gender role dan gender differences . 6
Adapun  bentuk-bentuk  ketidakadilan  tersebut  dapat  dilihat sebagai berikut:
5 Sherry B Ortner, Woman, culture, and society ... h. 76
6 Rian  Nugroho, Gender  dan  Strategi  Pengarus-utamaannya  di  Indonesia . (2008), h. 9

## 216 Sumaryati
Keadilan Gender Dalam Pendidikan ISlam Di Pondok Pesantren
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
a. Marginalisasi.
Menurut  Djunaedi  marginalisasi  merupakan  menempatkan seseorang  karena  jenis  kelaminnya  sebagai  pihak  yang  tidak dianggap  penting  dalam  faktor  ekonomi,  sekalipun  perannya sangat krusial. 7
b. Subordinasi.
Menurut  Nugroho  subordinasi  timbul  sebagai  akibat  pandangan gender  terhadap  kaum  perempuan.  Sikap  yang  menempatkan perempuan  pada  posisi  yang  tidak  penting  muncul  dari  adanya anggapan  bahwa  perempuan  itu  emosional,  atau  irasional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin. 8
c. Stereotipe .
Stereotipe merupakan pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu. Salah satu contoh pelabelan terhadap perempaun adalah pandangan bahwa perempuan adalah makhluk  yang  rawan  sehingga  harus  dijaga  dan  dibatasi,  agar tidak terkena gangguan sampai pada saatnya menikah.
d. Violence .
Menurut Nugroho violence atau kekerasan merupakan invasi atau serangan  terhadap  fisik  maupun  integritas  mental  psikologis seseorang  yang  dilakukan  terhadap  jenis  kelamin  tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender. 9
e. Beban Ganda.
Menurut  Fakih  adanya  anggapan  bahwa  kaum  perempuan memiliki  sifat  memelihara  dan  rajin,  serta  tidak  cocok  untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik  rumah  tangga  menjadi  tanggung  jawab  kaum
7 Wawan  Djunaedi, Pendidikan  Islam  Adil  Gender  di  Madrasah ,  (Jakarta: Pustaka STAINU, 2008), h. 17
8 Rian Nugroho, Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia.. ., h.
11
9 Rian Nugroho, Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia.. ., h.
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
perempuan.  Terlebih–lebih  jika  si  perempuan  tersebut  harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda. 10

## 2. Konsep Keadilan Gender
Islam  memberikan  keadilan  gender  sebagaimana  tertera dalam  Al-Qur’an  surat  An-Nahl  ayat  97  yang  artinya  “ Barang  siapa yang mengerjakan amal shalih baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan  beriman  maka  pasti  akan  Kami  berikan  padanya  kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan .” Allah tidak memandang laki-laki dan  perempuan,  jika  mereka  melakukan  kebaikan  sementara  tetap beriman  maka  balasan  Allah  sungguh  sangat  besar.  Beramal  shalih bisa  bermacam-macam  bentuknya  sesuai  dengan kadar  kemampuan. Jika  laki-laki  jihadnya  berperang  di  jalan  Allah  dan  mencari  nafkah, maka  perempuan  berjihad  saat  melahirkan  dan  mengasuh  anak- anaknya.
Terwujudnya  keadilan  gender  ditandai  dengan  tidak  adanya diskriminasi  antara  perempuan  dan  laki-laki,  dan  dengan  demikian mereka  memiliki  akses,  kesempatan  berpartisipasi,  kontrol  atas pembangunan  dan  memperoleh  manfaat  yang  setara  dan  adil  dari pembangunan. 11 Adapun  indikator  keadilan  gender  adalah  sebagai berikut: (a) Akses yaitu peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau  menggunakan  sumber  daya  tertentu.  Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan  laki-laki,  anak  perempuan  dan  laki-laki  terhadap  sumberdaya yang akan dibuat; (b) Partisipasi yaitu keikutsertaan atau partisipasi seseorang  atau  kelompok  dalam  kegiatan  atau  dalam  pengambilan keputusan;  (c)  Kontrol  yaitu  penguasaan  atau  wewenang  atau kekuatan  untuk  mengambil  keputusan;  (d)  Manfaat  yaitu  kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal.
10 Mansour  Fakih, Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial ,  (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1999), h. 21
11 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial ... h. 29

## 218 Sumaryati
Keadilan Gender Dalam Pendidikan ISlam Di Pondok Pesantren
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X

## C. Bentuk  Implementasi  keadilan  Gender  dalam  Pendidikan Pesantren
Secara  umum,  pembelajaran  pada  asrama  putra  dan  asrama putri di pesantren sama, pengajian kitab kuning sesuai dengan tingkat usia  dan  kematangan  berfikir  para  santri.  Misalnya  kitab Ta’lim  al- Muta’alim , Matanahwu suja’ , Imriti, Riyad al-Shalihin , Wasoya , Arbain Nawawi , dan berganti–ganti kitab diseputar tasawuf dan fikih. Namun masalah kesamaan akses, pesantren masih memberlakukan kebijakan yang  berbeda.  Misalnya peraturan  tentang  boleh  tidaknya  santriwati mengaji  di  luar  asrama.  Bahwa  akses  untuk  mendapatkan  tambahan pengetahuan  melalui  pengajian-pengajian  kitab  di  luar  asrama berbeda antara santriwan dan santriwati. Yang menjadi pertimbangan berbedanya  akses  untuk  mengikuti  kegiatan  di  luar  asrama  adalah untuk  memelihara  tradisi  pesantren,  menjaga  kehormatan  dan martabat santriwati.
Dibukanya  akses  yang  sama  antara  santriwan  dan  santriwati akan  memudahkan  mereka  saling  bertemu  di  khawatirkan menimbulkan fitnah. Dengan demikian santriwati cukup belajar sesuai dengan jadwal kegiatan pembelajaran di asrama yang dibimbing oleh nyai dan ustadzah yang memiliki kapasitas keilmuan terbatas. Karena itu  tidaklah  heran  jika  terjadi  kesenjangan  penguasaan  kitab  kuning antara  santriwan  dan  santriwati  akibat  dari  sistem  kebijakan pesantren.  Berbeda  dengan  santriwan  mereka  memiliki  akses  yang cukup  longgar  mengaji  kitab  kuning  kepada  ustad-ustad  yang berdomisili di luar asrama.
Dalam aspek kontrol sumber daya, partisipasi santriwati juga masih lebih sedikit dibanding santriwan. Kegiatan yang dilaksanakan seperti  “ bahtsul  masail ”  yaitu  forum  yang  dibuat  pesantren  untuk membahas  masalah-masalah  yang  muncul  dikalangan  masyarakat baik masalah agama juga masalah sosial yang aktual tetapi belum ada hukum  dan  dalilnya  dalam  agama.  Peserta  “ bahtsul  masa’il ”  terdiri dari  para  santriwan,  kyai  sebagai  nara  sumber  dan  ustadz  sebagai moderator.  Dalam  forum bahtsul  masail (musyawarah  hukum) santriwati  tidak  diikutsertakan.  Mereka  hanya  menerima  apa  yang
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
menjadi  keputusan bahtsul  masail santriwan  tanpa  mengetahui bagaimana proses jalannya kegiatan.
Dengan  keadaan  demikian  semakin  menegaskan  minimnya kemampuan  santriwati  dalam  kitab  kuning  dari  pada  santriwan. Selain itu, terdapat pula materi pelajaran yang tidak diberikan kepada santriwati  namun  diberikan  kepada  santriwan.  Santriwan  men- dapatkan  pelajaran Ilmu  Falak ,  maka  tidak  demikian  dengan santriwati. Alasannya Ilmu Falak tidak penting bagi santriwati karena ada  keilmuan  yang  dianggap  lebih  penting  untuk  dipelajari  bagi santriwati  yaitu  kitab Risalatul  Mahid ,  suatu  kitab  yang  membahas tentang menstruasi dan permasalahannya.
Perbedaan  semakin  tampak  ketika  santriwan  mendapatkan pelajaran dalam bentuk diklat, namun tidak demikian bagi santriwati. Meskipun santriwan dan santriwati diberikan akses yang sama untuk mengikuti  organisasi  santri  namun  masih  terjadi  kesenjangan  dalam aspek  kontrol  sumber  daya.  Dalam  rapat-rapat  gabungan  yang membicarakan  agenda  besar  pesantren  seperti haul mengundang instansi  lain  dan  keluarga  besar  pondok  pesantren  yang  diwarnai dengan  pembacaan  doa,  tahlil  dan  solawat  serta  pengajian  dan hiburan islami, santriwan memiliki kepercayaan dan tanggung jawab yang  lebih  tinggi  dari  pada  santriwati.  Pendapat  santriwan  lebih didengarkan  dari  pada  santriwati.  Forum  gabungan  seakan  menjadi diskusi yang terpusat pada pemikiran santriwan, sementara satriwati hanya sebagai pendukung dan pelengkap saja.
Selanjutnya,  setiap  tahun  dibentuk  kepanitiaan  yang  khusus mengurus  acara haul .  Namun  dalam  pengambilan  peran  posisi santriwati  masih  berada  di  bawah  santriwan.  Santriwan  mendapat tugas sebagai koordinator, ketua, seksi publikasi dan juga bendahara. Sedangkan santriwati hanya mendapat tugas-tugas yang berhubungan dengan  tamu,  seperti  penerima  tamu,  mengurusi  konsumsi, menyiapkan  hiasan  dekorasi,  serta  membersihkan  lingkungan pesantren.  Pembagian  peran  yang  berbeda  ini  seolah  memisahkan bahwa  santriwan  mendapat  peran-peran  publik  sedangkan  putri mendapat peran domestik.

## 220 Sumaryati
Keadilan Gender Dalam Pendidikan ISlam Di Pondok Pesantren
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
Santriwan  dan  santriwati  diberikan  akses  untuk  mengikuti pelatihan  muhadoroh  di  pesantren  namun  manfaat  yang  mereka terima  dalam  kegiatan  ini  masih  berbeda  antara  santriwan  dan santriwati.  Kebiasaan  pengasuh  yang  mengirimkan  santriwan  senior untuk  mengisi  pengajian  di  daerah  sekitar  pesantren.  Santri  yang dikirim  ke  daerah  tersebut  umumnya  didominasi  oleh  santriwan karena dirasa lebih aman dari pada mengirim santriwati, di samping selama  ini  banyak  masyarakat  yang    meminta  penceramah  laki-laki, kecuali untuk pengajian khusus ibu-ibu  atau  anak-anak. Hal  tersebut menunjukkan bahwa peran perempuan dalam kegiatan sosial religius dianggap hanya berhubungan dengan aktivitas yang lebih sederhana, bersifat  domestik  dan  lebih  mementingkan  unsur  keperempuanan. Kegiatan  yang  bersifat  massal  dan  yang  lebih  bergengsi  dianggap sebagai wilayah laki-laki.
Setiap  ada  kegiatan  seperti  perpisahan  dan  haul  yang ditampilkan  untuk  mengisi  acara  adalah  kelompok  hadroh  dari santriwan.  Sehingga  santriwati  jarang  mendapat  kesempatan  untuk tampil  dalam  acara  yang  sama.  Hadroh  putra  juga  sering diikutsertakan  dalam  agenda  karnaval  dan  festival.  Pada  acara pengajian  rutin  pengisi  acara  rata-rata  yang  diambil  perannya santriwan  bahkan  santriwati  sama  sekali  tidak  diberi  porsi  untuk turut meramaikan acara pengajian.  Mulai dari kyai sebagai pembuka acara,  kemudian  santriwan  juga  yang  membaca tilawah  Al-  quran bahkan  pengisi  acara  seni  juga  yang  ditugaskan  adalah  kelompok hadroh santriwan. Disisi lain santriwati pun juga memiliki kelompok hadroh,  namun  kelompok  santriwati  tidak  mendapat  kesempatan yang sama untuk memeriahkan acara pengajian. Secara tidak langsung hal  ini  menyiratkan  bahwa  panggung  adalah  milik  laki–laki.  Kultur patriarkhi ini semakin nampak ketika pesantren mengundang alumni santriwan  untuk  mengisi  pengajian.  Jarang  didapati  pesantren mengundang alumni santriwati untuk mengisi dalam pengajian.
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X

## D. Gender dalam “catatan” Culture Nature
Perempuan  dianggap  sebagai  sosok  yang  rawan  dan  lemah sehingga  akses  untuk  ke  luar  harus  dibatasi  sebagai  upaya  untuk melindungi  perempuan  itu  sendiri.  Hal  tersebut  seperti  yang diungkapkan  oleh  Deaux  dan  Kite  dalam  Partini  bahwa  gender didukung  oleh  sistem  kepercayaan  gender (gender  belief  system) . 12
Dalam bukunya Bias Gender dan Birokrasi, Partini juga menyebutkan pendapat  Deaux  dan  Kite,  bahwa  sistem  kepercayaan  gender mencakup  elemen  diskriptif,  yaitu  kepercayaan  tentang  bagaimana “sebenarnya” laki-laki dan perempuan, serta bagaimana “seharusnya” laki laki dan perempuan bersikap.
Adanya  semacam  sistem  kepercayaan  gender  yang  sudah terbangun  di  pesantren,  sebagai  wujud  dari  sistem  kepercayaan gender  tersebut  munculah  aturan  tentang  bagaimana  santriwan  dan santriwati  harus  berperilaku  dan  bersikap.  Pada  santriwan  diberi kelonggaran untuk mengaji di luar pesantren karena dianggap sebagai sosok  yang  kuat  dan  bisa  melindungi  dirinya  sendiri,  sedangkan santriwati dianggap sebagai sosok yang lemah maka harus dijaga oleh yang lebih kuat. Dampaknya santriwati cukup mengaji kitab di pondok pesantren saja sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
Adapun  dampaknya  pengalaman  dunia  luar  pesantren  yang didapat santriwan lebih banyak dibanding santriwati. Dari penjelasan di  atas  mengenai  perbedaan  akses  yang  didapat  oleh  santriwan  dan santriwati  menunjukkan  bahwa  terjadinya  keunggulan  laki-laki terhadap  perempuan  karena  dikonstruksi  oleh  budaya  yang  di pengaruhi oleh peluang laki-laki yang lebih besar untuk berperan aktif terhadap dunia  luar.  Menurut  Abdullah  laki-laki  yang memiliki  akses yang lebih besar terhadap sektor produktif kemudian dikonstruksikan untuk  berperan  sosial  di  sektor  publik,  sedangkan  perempuan mempunyai tugas mulia 4 “M” (menstruasi, mengandung, melahirkan, dan  menyusui)  dikonstruksikan  untuk  berperan  di  sektor  “sosial
12 Partini, Bias Gender dalam Birokrasi, (Yogyakarta: Tiara Wacana. 2013). h. 18

## 222 Sumaryati
Keadilan Gender Dalam Pendidikan ISlam Di Pondok Pesantren
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
domestik”,  yaitu  menguasai  rumah  tangga,  anak  dan  melayani  laki— laki  (suami).  Perempuan  yang  baik  dipresentasikan  sebagai  ibu maupun  istri  yang  terkait  dengan  rumah,  anak,  masakan,  pakaian, kecantikan, kelembutan, dan keindahan. 13
Sementara itu, menurut Achmad dalam Partini ideologi gender merupakan ideologi yang mengkotak—kotakkan peran dan posisi ideal perempuan didalam rumah tangga dan masyarakat. Peran ideal inilah yang  akhirnya  menjadi  sesuatu  yang  aku  dan stereotip .  Ideologi gender  sering  kali  menyudutkan  perempuan  dalam  konteks  ke- feminimannya, sehingga yang di lakukan perempuan hanyalah untuk memantaskan  diri  sebagaimana  telah  di  gariskan  sesuai  dengan kodrat  dan stereotip yang  sudah  menjadi  hal  yang  baku  di  dalam masyarakat. 14 Stereotipe gender  dapat  dilihat  dari  adanya  kegiatan yang  disebut  dengan ”Bahtsul  Masail” . Bahtsul  masail merupakan forum  yang  diadakan  oleh  pesantren  untuk  membahas  masalah— masalah yang muncul di kalangan masyarakat yang belum ada hukum dan dalilnya dalam agama.
Jadi bahtsul  masail dapat  di  katakan  sebagai  musyawarah hukum  mengenai  masalah  sosial.  Namun  dalam  forum  ini  santriwati tidak  diikutsertakan.  Mereka  hanya  menerima  apa  yang  menjadi keputusan  bahtsul  masail  yang  dilakukan  santriwan  bersama ustadz dan  kyai  sehingga  santriwati  tidak  mengetahui  bagaimana  proses jalannya  kegiatan.  Hal  ini  secara  tidak  langsung  semakin  menan- daskan bahwa kemampuan santriwati dalam menguasai kitab kuning diragukan.
Sehingga  persepsi  yang  terbangun  bahwa  ranah  berpikir adalah  ranah  yang  pantas  dipegang  oleh  laki—laki,  yang  dianggap sebagai  pribadi  yang  cocok  sebagai  pengambil  keputusan  karena mempunyai  pemikiran  logis,  sebaliknya  sosok  santriwati  diibaratkan sebagai  sosok  yang  kurang  kompeten  dalam  ranah  berfikir  sehingga
13 Irwan  Abdullah, Sangkan  Paran  Gender, (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2006), h.7 14 Partini, Bias Gender dalam Birokrasi, (Yogyakarta: Tiara Wacana. 2013), h. 17
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
tidak  diikutsertakan.  Adanya  kebijakan  santriwati  hanya  menerima apa  yang  menjadi  keputusan  musyawarah  hukum  ( bahtsul  masail ) dari  santriwan  semakin  menguatkan  lemahnya  kontrol  terhadap sumber daya di pesantren oleh santriwati.
Menurut Abdullah di dalam tatanan sosial yang dilandasi pada sistem  hubungan  yang  patriarkis,  segala  kegiatan  perempuan  dan persepsi  masyarakat  terhadap  status  dan  posisi  perempuan,  di lingkupi  oleh  nilai-nilai  yang  memihak  kepada  pria.  Nilai-nilai  yang patriarkis  tersebut  diinternalisasikan  dan  dilanggengkan  melalui berbagai institusi sosial seperti lembaga politik, pendidikan, maupun kepercayaan—kepercayaan,  sehingga  subordinasi  tersebut  tidak dirasakan sebagai suatu sistem yang secara langsung sangat menekan dan  memojokkan  perempuan. 15 Sama halnya  dengan  santriwati  yang merasa  bahwa  pemberian  materi  berbeda  adalah  suatu  kewajaran karena santriwati sudah menginternalisasi kepercayaan— kepercayaan  yaitu  mempelajari  hal-hal  yang  berkaitan  dengan kodratnya  (menstruasi)  adalah  cukup.  Sehingga  santriwati  tidak merasakan adanya posisi penomorduaan dibanding santriwan.
Meskipun  keduanya  diberikan  akses  yang  sama  untuk mengikuti  organisasi  santri  namun  masih  terjadi  kesenjangan  dalam aspek  kontrol  sumber  daya.  Menurut  Hartman  dalam  Partini  pada sistem patriarki, laki-laki mengontrol kerja perempuan, baik di dalam maupun di luar rumah. 16 Abdullah menjelaskan bahwa implikasi dari perbedaan nature dan culture tersebut  adalah  terjadinya  pemisahan sektor kehidupan. Perempuan yang diidentifikasikan sebagai “ nature ”, dianggap sebagai orang  yang berkaitan erat dengan sektor domestik. Sedangkan  laki—laki  di  tempatkan  sebagai  kelompok  yang  berhak mengisi  sektor  publik.  Ideologi  semacam  ini  telah  disahkan  oleh berbagai  pranata  dan  lembaga  sosial,  yang  kemudian  menjadi  fakta sosial  tentang  status-status  dan  peran-peran  yang  dimainkan  oleh
15 Irwan  Abdullah, Sangkan  Paran  Gender ,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2006) h. 84
16 Partini, Bias Gender dalam Birokrasi …, h. 15

## 224 Sumaryati
Keadilan Gender Dalam Pendidikan ISlam Di Pondok Pesantren
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
perempuan. 17 Meskipun  sama-sama diberikan  akses  untuk  mengikuti organisasi  santri  namun  kesenjangan  peran  yang  di  dapatkan santriwan dan santriwati masih terlihat. Bahwa di setiap akhir tahun ada  agenda  rutin  yang  digelar  pesantren  seperti  haul.  Dalam  acara tersebut  pondok  mengundang  instansi  lain  yang  hadir  memeriahkan haul yang diwarnai dengan rangkaian acara doa, tahlil, sholawat serta pengajian  dan  hiburan  islami.  Dalam  kepanitiaan  khusus  untuk mengurus  acara  ini  pengambilan  peran  dan  posisi  santriwati  masih berada di bawah santriwan. Pembagian peran yang berbeda ini seolah menempatkan bahwa santriwan pantas mendapat peran–peran publik sedangkan  santriwati  mendapatkan  peran  domestik.  Alison  Scott dalam  Saptari  &  Holzner,  menyebutkan  bahwa  ada  3  bentuk marginalisasi,  (1)  sebagai  proses  pengucilan  ( exlusion ),  (2)  sebagai proses  pergeseran  perempuan  ke  pinggiran  ( margins ),  (3)  sebagai proses  feminisasi  atau  segregasi. 18 Adapun  yang    di  alami  oleh  para santriwati adalah bentuk dari proses feminisasi, dimana dalam bentuk ini  adanya  pemusatan  tenaga  kerja  perempuan  ke  dalam  jenis-jenis pekerjaan  tertentu,  bisa  dikatakan  bahwa  jenis-jenis  pekerjaan tersebut  sudah  ter-“feminisasi”  (dilakukan  semata—mata  oleh perempuan).
Abdullah  menyatakan keberadaan perempuan selalu menjadi yang nomor dua dan di bawah laki—laki. Peran dan status perempuan juga  tidak  terlalu  diperhitungkan.  Terdapat  dikotomi nature dan culture yang  digunakan  untuk  menunjukkan  pemisahan  dan stratifikasi di antara dua jenis kelamin ini.  Perempuan  mewakili  sifat “alam”  ( nature )  harus  di  tundukkan  agar  mereka  lebih  berbudaya ( culture ).  Usaha  membudayakan  perempuan  tersebut  menyebabkan terjadinya  proses  produksi  dan  reproduksi  ketimpangan  hubungan antara laki—laki dan perempuan. 19
17 Irwan Abdullah, Sangkan Paran Gender …, h. 4
18 Ratna  Saptari, Perempuan  Kerja  dan  Perubahan  Sosial, (Jakarta:  Pustaka Utama Grafiti, 1997), h. 8 19 Irwan  Abdullah, Sangkan  Paran  Gender, (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar. 2006) h. 3
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
Ketimpangan  hubungan  yang  memisahkan  perempuan mewakili  hal—hal  domestik  sedangkan  laki—laki  mewakili  ranah publik juga terlihat dalam kegiatan non akademik muhadoroh. Sekilas terlihat bahwa pondok memberikan akses bagi santri putra dan putri untuk mengikuti kegiatan muhadoroh . Muhadoroh merupakan kegiatan latihan  berdakwah  yang  diadakan  rutin  satu  minggu  sekali.  Latihan muhadoroh ini dimaksudkan guna mempersiapkan santri untuk terjun di  masyarakat.  Meskipun  keduanya  diberikan  kesempatan  untuk berlatih muhadoroh namun  manfaat  yang  mereka  terima  dalam kegiatan ini masih berbeda antara santriwan dan santriwati.
Kebiasaan  pengasuh  yang  mengirimkan  santri  putra  senior untuk  mengisi  pengajian  di  daerah  sekitar.  Santri  yang  dikirim  ke daerah  umumnya  di  dominasi  oleh  putra  karena  dirasa  lebih  aman dari  pada  mengirim  santri  putri,  di  samping  selama  ini  memang banyak masyarakat yang meminta penceramah laki laki, kecuali untuk pengajian khusus ibu—ibu dan anak-anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa  domestifikasi  peran perempuan  dalam  kegiatan  sosial religius masih ada.

## E. Kesimpulan
Keadilan gender dalam pendidikan Islam di pondok pesantren belum  dilakukan  secara  optimal.  Meskipun  secara  umum  santriwan dan  santriwati  diberikan  hak  pendidikan  Islam  yang  sama  di  bidang akademik yang terfokus pada kajian kitab kuning serta non akademik yang  terfokus  pada  kegiatan  organisasi  intra  pesantren, muhadoroh (dakwah) serta hadroh (seni rebana), namun masih terjadi perbedaan akses,  partisipasi, kontrol  terhadap  sumber  daya serta  manfaat  yang diperoleh dari proses pendidikan Islam di pesantren.
Belum optimalnya keadilan gender dalam pendidikan Islam di pondok pesantren dikarenakan kendala kultural yang mengakibatkan adanya  kebijakan  kurang  responsif  gender.  Kendala  kultural  yang dimaksud  yaitu  sistem  patriarki.  Pada  sistem  patriarki  laki-laki mengontrol kerja perempuan. Kebudayaan yang dimotori oleh budaya patriarki  menafsirkan  perbedaan  biologis  menjadi  indikator

## 226 Sumaryati
Keadilan Gender Dalam Pendidikan ISlam Di Pondok Pesantren
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
kepantasan  dalam  berperilaku  yang  akhirnya  berujung  pada pembatasan  hak,  akses,  partisipasi,  kontrol  dan  menikmati  manfaat dari  sumber  daya  dan  informasi.  Akhirnya  tuntutan  peran,  tugas, kedudukan  dan  kewajiban  yang pantas  dilakukan oleh  laki-laki  atau perempuan  dan  yang  tidak  pantas  dilakukan  oleh  laki-laki  atau perempuan sangat bervariasi.[]

## Daftar Pustaka
Mufidah, Gender  di  Pesantren  Salaf  Why  Not  ? Malang:  UIN–Maliki Press, 2010
Saptari,  Ratna. Perempuan  Kerja  dan  Perubahan  Sosial, Jakarta:
Pustaka Utama Grafiti, 1997.
Abdullah, Irwan. Sangkan Paran Gender, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Partini, Bias Gender dalam Birokrasi, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
Fakih,  Mansour. Analisis Gender  dan  Transformasi  Sosial .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
Nugroho, Rian. Gender dan strategi pengarus-utamaannya di Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008 .
Djunaedi,  Wawan. Pendidikan  IslamIslam  Adil  Gender  di  Madrasah . Jakarta: Pustaka STAINU, 2008.
Rosaldo,  Louis. Woman,  Culture  and  Society ,  California:  Satndford University Press, 1974.
Mosse, J.C. Gender & Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Salim, Agus. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial . Yogyakarta: Tiara Wacana yogya, 2001.
Sutopo,  H.B. Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  dasar  teori  dan terapannya dalam penelitian. Surakarta: UNS Press, 2002.
Gunawan, I. Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik. Jakarta: Bumi Aksa, 2014.