## PENGUKURAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DALAM DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DELI SERDANG

## Dito Aditia Darma Nasution, Galih Supraja, Annisa Fajariah Damanik
Universitas Pembangunan Panca Budi , Indonesia
email: ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id
RINGKASAN- Penelitian  ini  dilatarbelakangi  dimana  aset  (Barang  Milik Daerah)  wajib  menggunakan  syarat  yg  sesuai  aturan.  Berdasarkan  wujud ditertibkannya  aset,  inventarisasi  &  evaluasi  merupakan  bagaimana  pengelolaan aset  pada  setiap  penggunaan  barang  lebih  akuntabel  &  transparan,  sebagai akibatnya aset bisa dioptimalkan penggunaan & pemanfaatannya guna menunjang fungsi  pelayanan.  Adapun  tujuan  penelitian  yaitu  mengetahui  seberapa  efektif pengelolaan  barang  milik  daerah.  Penelitian  menggunakan  analisis  kualitatif  dan teknik  mengumpulkan  data  melalui  metode  wawancara,  dokumentasi  & internet searching . Berdasarkan hasil temuan diperoleh output bahwa analisis pengelolaan aset  Dinas  Perumahan  &  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Deli  Serdang  belum berjalan  sesuai  aturan  serta  pengelolaan  aset  belum  diimplementasikan    dengan baik  sebagaimana  amanah  perundang-undangan.  Selain  itu,  ditemukan  juga berbagai kendala pada pengelolaan aset.
Keywords:  Manajemen  sektor  publik,  kesejahteraan  warga  desa,  efektivitas pengelolaan barang milik wilayah.

## PENDAHULUAN
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  terkait  Pemda diarahkan  buat  mewujudkan  kesejahteraan  warga  melalui  peningkatan  pelayanan &  daya  saing  dengan  tetap  mengedepankan  prinsip  keadilan.  Dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan,  pemberdayaan  &  pelayanan, barang  milik  daerah  wajib  dikelola  dengan  baik  dan  memperhatikan  asas fungsional,  kepatuhan,  transparansi,  efisiensi,  akuntabilitas  &  kepastian  nilai. Untuk  menunjang  pengelolaan  aset  supaya  terealisasi  dengan  baik  maka diharapkan adanya kecenderungan persepsi dan langkah menyeluruh berdasarkan unsur-unsur  yg  terkait.  Oleh  karenanya,  pemda  membutuhkan  aset  yg  akan
mendukung seluruh urusan pemerintah. Barang Milik Daerah diatur Permendagri Nomor  19  Tahun  2016  mengenai  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah yang  tidak  sekedar  administratif  saja,  namun  lebih  krusial  yakni  menangani  aset daerah,  sehingga  dapat  menaikkan  efisiensi,  efektivitas  &  membentuk  nilai tambah dalam mengelola aset. Aset dapat diklasifikasikan dua bagian yaitu:
1. Real  property , mencakup tanah, gedung,  irigasi,  jembatan  &  jalan,  dan lain- lain.
2. Personal  property , mencakup  kendaraan,  alat-alat (misalnya  alat  berat,  alat angkat, alat  bengkel,  alat  pertanian,  alat  studio,  alat  kedokteran,  alat  laboratorium,  &  alat keamanan), dan lain-lain.
Pengelolaan  aset  dianggap  penting  dikarenakan  dapat  mendukung keberhasilan ketatausahaan instansi. Instansi memiliki aset (Barang Milik Daerah) yang  wajib  terjaga.  Dinas  Perumahan  &  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Deli Serdang adalah satker dibidang pekerjaan umum & aset wilayah sehingga sangat banyak  aset  yg  dikelola  sebagai  akibatnya  sangat  rentan  bisa  disalahgunakan. Bagaimana syarat aset yg dikelolanya dapat di lihat pada tabel berikut :
TABEL 1.
Daftar Aset Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
No. Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Keterangan Kondisi 1.  Tanah Diperoleh  buat  digunakan  pada  aktivitas  operasional pemerintah  &  pada  syarat  siap  digunakan.  Tanah adalah  asset  pemerintah  yg  penting  pada  operasional pemerintahan & pelayanan pada warga. Cukup Baik 2.  Peralatan & Mesin Meliputi mesin, kendaraan, elektronik, semua inventaris tempat kerja & alat-alat lainnya yg nilainya signifikan  serta  masa  manfaatnya  lebih  12  bulan  & pada  syarat  siap  pakai.  Contoh  :  Komputer,  Laptop, AC,  Mesin  Ketik,  Printer,  Lemari,  Filling  Kabinet, Meja, Kursi, Mesin Genset, dll. Cukup Baik 3.  Gedung & Bangunan  Meliputi  semua  gedung  &  bangunan  yg  digunakan pada  aktivitas  operasional  pemerintah  &  pada  syarat siap  pakai.  Contoh  :  Rehabilitasi  Pembangunan  Balai Desa, Rehabilitasi Kantor Kecamatan. Baik 4.  Jalan & Air Minum Dibangun  pemerintah,  dimiliki  dan/atau  dikuasai pemerintah  &  pada  syarat  siap  digunakan.  Contoh  : jalan  lingkungan  pada  gang,  pemeliharaan  yg kerusakannya  dibawah  30%,  rehabilitasi  diatas  30% hingga 50%. Baik
5.  Aset Tetap Lainnya Meliputi  aset  permanen  yg  tidak  bisa  dikelompokkan pada  grup  aset  permanen,  namun  memenuhi  definisi aset  permanen.  Aset  ini  bisa  mencakup  koleksi perpustakaan/kitab  &  barang  bercorak  seni/  budaya/ olah raga. - 6.  Konstruksi pada pengerjaan Meliputi  aset  permanen  yg  sedang  pada  proses pembangunan  tetapi  belum  terselesaikan  seluruhnya. Aset  ini  dicatat  hingga  akhir  masa  pengerjaan  dalam tahun yg bersangkutan. -

## Sumber : Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
Konklusi pada tabel dapat dijelaskan bahwa jumlah aset yg dimiliki Dinas Perumahan  &  Kawasan  Permukiman  pada  syarat  yg  cukup  baik  terlihat bahwasannya aset tanah, alat-alat & mesin pada syarat relatif baik, sedangkan aset gedung  bangunan,  jalan  &  air  minum  pada  syarat  baik.  Tetapi  demikian  syarat aset  yg  lainnya  tidak  lantas  dilupakan  baik  yg  rusak,  hilang  &  pada  pengerjaan, walaupun  tidak  tampak.  Pengelolaan  aset  adalah  tahapan  proses  mengatur pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  supaya  terkelola  baik  &  tersajikan pelaporannya secara administrasi yg seksama.
Pengelolaan  barang  milik  daerah  bisa  menentukan  nasib  suatu  wilayah lantaran pengembangan wilayah, tergantung dalam cara pengelolaan barang milik daerah masing-masing. Pengelolaan aset wajib diatur & ditangani sebaik mungkin dan  taat  terhadap  perundang-undangan  yg  berlaku.  Permasalahannya  adalah bagaimana  output  aktivitas  penertiban  aset  &  pengaruhnya  terhadap  kewajaran nilai  aset  yg  tersaji  pada  laporan  keuangan.  Penyajian  yg  baik  pada  laporan keuangan dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah.
Laporan keuangan Pemda untuk pertangggungjawaban kepada rakyat akan diperiksa oleh BPK lalu diberikan opini setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut, terlihat  bahwa  pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  merupakan  permasalahan  yang memiliki  urgensi  tinggi.  Oleh  karenanya,  dianggap  perlu  untuk  meneliti efektivitas pengelolaan barang milik daerah dengan koridor pengelolaan menaruh acuan  bahwa  aset  daerah  wajib  dikelola  semaksimal  mungkin  guna  mendukung kelancaran tupoksi pelayanan kepada masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Parameter penelitian adalah nilai atau syarat yg dijadikan tolak ukur untuk menemukan  sesuatu  buat  mengisi  kekosongan  atau  kekurangan  dan  menggali lebih  pada  apa  yg  sudah  terdapat,  menyebarkan  &  memperluas,  dan  menguji kebenaran  berdasarkan  apa  yg  sudah  terdapat  tetapi  kebenarannya  masih diragukan.  Parameter  yg  diamati  pada  penelitian  ini  yaitu  menganalisis pengelolaan  aset  Dinas  Perumahan  &  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Deli Serdang.  Untuk  mengumpulkan  data  &  warta  yg  diharapkan,  maka  peneliti memakai metode observasi & wawancara. Teknik analisis data pada penelitian ini memakai penelitian kualitatif menggunakan pendekatan analisis naratif.
Penelitian ini dilakukan dalam Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten  Deli  Serdang.  Waktu  penelitian  dilaksanakan  mulai  November  2021 hingga Februari 2022. Jenis Penelitian memakai jenis penelitian naratif. Penelitian naratif adalah suatu penelitian yg mendeskripsikan secara sistematis tentang fakta, situasi & kegiatan berdasarkan objek yg diteliti. Populasi merupakan para pegawai Dinas  Perumahan  &  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Deli  Serdang.  Adapun Sampel penelitian ini tercantum dalam tabel berikut :
TABEL 2.
Daftar Sampel Bidang Sampel Sub.Bag. Keuangan 2 Sub.Bag. Umum 1 Sub.Bag. Program 1 Bid. Gedung & Bangunan 1 Bid. Pertanahan 1 Jumlah 6
Teknik  data  yg  dilakukan  merupakan  teknik  analisis  deskriftif  kualitatif menggunakan Model  Miles &  Huberman.  Aktivitas pada analisis data yaitu  data reduction, display, conclusion drawing/verification , sebagai berikut:
1. Data  Reduction ,  data  yg  diperoleh  berdasarkan  penyaringan,  banyaknya  data yg  tidak  krusial,  sehingga  kita  wajib  teliti  memilihnya.  Untuk  itu  perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data.
2. Data Display , Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya mendisplaykan data.  Dalam  penelitian  kualitatif,  penyajian  data  sanggup  tersaji  pada  urusan singkat,  interaksi  antara  kategori  &  sejenisnya.  Penyajian  data  kualitatif menggunakan teks yg bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan  buat  tahu  apa  yg  terjadi,  merencanakan  kerja  selanjutnya menurut apa yg dipahami tadi.
3. Conclusion  Drawing/Verification ,  Langkah  ketiga  merupakan  penarikan konklusi  &  verifikasi.  Kesimpulan  awal  masih  bersifat  ad  interim  &  akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yg kuat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Hasil  temuan  penelitian  didapatkan  melalui  hasil  wawancara  dengan menggali  informasi  kepada  informan.  Untuk  menjaga  integritas  informan  maka identitas  informan  dirahasiakan.  Adapun  hasil  wawancara  telah  diolah  dan rincikan sebagai berikut :
1. Pengelolaan  aset  pada  Kabupaten  Deli  Serdang  yg  dilakukan  Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman berdasarkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantarannya yaitu :
a) PP  No.  19  Tahun  2016  mengenai  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah;
b) PP  No.  27  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah;
c) PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
d) PP  No.  38  Tahun  2008  Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/ Daerah;
e) UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemda;
f) Permendagri  No.  17  Tahun  2007  Tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Tahap  pengelolaan  aset  yg  dilakukan  Dinas  Perumahan  &  Kawasan
Permukiman  Kabupaten  Deli  Serdang  dalam  penyusunan  perencanaan kebutuhan barang  tetap  memperhatikan  dan  menyesuaikan dengan tugas  & fungsi  satker.  Perencanaan  kebutuhan  barang  yang  keliru  satu  dasar  bagi Satuan  Kerja  pada  pengusulan  penyediaan  aturan  buat  kebutuhan  baru, penyusunan  planning  kerja  &  aturan.  Pemenuhan  permintaan  pengadaan barang  satker  tidak  secara  holistik  diterima  tetapi  hanya  kurang  lebih  70% hingga 80%.
3. Pengadaan  aset  dilaksanakan  setiap  tahun  sesudah  rencana  kerja  satker ditetapkan.
4. Pengadaan aset dibeli maupun didapatkan berdasarkan pagu APBD.
5. Pengelolaan  aset  dikelola  oleh  Dinas  Perumahan  &  Kawasan  Permukiman yaitu  barang  bergerak  &  barang  tidak  bergerak  yang  dikuasai  Pemda  baik sebagian maupun seluruhnya dibeli atas pagu APBD dan perolehan lain yg sah.  Barang-barang  yg  dikuasai  Pemda  &  barang-barang  yg  diserahkan penggunaannya/  pemakaiannya  pada  Instansi/  Lembaga  Pemda  juga  dalam Intansi/ Lembaga lainnya menurut ketentuan yg berlaku.
6. Dalam  hal  perawatan  aset  Dinas  Perumahan  &  Kawasan  Permukiman mengelola  barang-barang  umum  selain  yg  dikelola  satker  pada  Instansi tertentu.  Perawatan  yg  dilakukan  sang  masing-masing  satker  yaitu perawatan  pada  kadar  ringan,  sedangkan  pada  hal  perawatan  pada  kadar barat  lantaran  kerusakan  sebagai  akibatnya  barang  tidak  sanggup  dipakai maka  yg  melakukan  perawatan  merupakan  Dinas  Perumahan  &  Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang.
7. Pelaporan  perawatan  aset  yg  dilakukan  sang  masing-masing  satker  hingga waktu ini belum terdapat pelaporan secara bersiklus pada Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman menjadi induk berdasarkan pengelola barang milik daerah.
8. Inventaris  pada  setiap  instansi  diwajibkan  memberikan  kartu  inventarisasii barang,  misalnya  contohnya  barang-barang  yg  terdapat  pada  satu  ruangan pada  instansi  wajib  mempunyai  kartu  inventarisasi  barang,  sehingga perawatan & pengcekan bisa dilakukan dengan mudah.
9. Pengawasan  aset  dilakukan  Sekda  melalui  inspektorat  &  BPK.  BPK melakukan  supervisi  dan  memberikan  arahan  agar  pengelolaan  aset  lebih baik  &  menaruh  koreksi  bila  masih  ada  temuan  suatu  hal  yg  dipercaya kurang tepat.
10. Terkait hambatan pada pengelolaan aset masih ada hambatan yaitu pada hal teknis dilapangan.
11. Dalam  hal  penyusunan  laporan  antara  akuntansi  publik  menggunakan barang  milik  daerah  sebagai  satu,  hal  ini  sebagai  hambatan  dikarenakan penyusunan  laporan  antara  akuntan  publik  menggunakan  barang  milik daerah tidak selaras pada hal teknis laporan.
Pengelolaan  barang  milik  wilayah  tentunya  secara  holistik  yang  sudah diatur  pada  peraturan  yang  berlaku  tentang  pengelolaan  barang  milik  wilayah. Barang  yg  dimiliki  pemerintah  daerah  sangat  banyak  &  bervariasi.  Akumulasi barang milik daerah yg secara fisik terdiri atas aneka macam jenis & barang/ aset tadi beredar lokasinya & pengelola barang yg beragam berpotensi mengakibatkan permasalahan  baik  pada  pengelolaan,  pemanfaatan,  juga  pencatatan.  Meskipun pada  pengelolaan  barang  milik  daerah  sudah  sinkron  menggunakan  dasar peraturan  pengelolaan  yg  terdapat,  baik  berdasarkan  pemerintah  pusat  juga berdasarkan  pemerintah  darah.  Kendala  pada  pengelolaan  aset  milik  daerah  ada dalam  waktu  proses  pengelolaan  aset  daerah  dan  implementasi  peraturan- peraturan terkait.
Dinas  Perumahan  &  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Deli  Serdang mengalami  hambatan  pada  pengelolaan  barang  milik  daerah.  Konflik  yg  ada dikarenakan  SDM  pengelola  barang  &  masih  mengalami  keterlambatan  pada proses  administrasi  pekerjaannya,  dikarenakan  perkara  penandatanganan  berkas- berkas & pengecekan ulang di lapangan, sebagai akibatnya proses pengelolaannya masih  belum  optimal,  lalu  permasalahan  yg  terletak  dalam  pekerjaan  pada lapangan  yg  terganggu  menggunakan  faktor  cuaca  misalnya  hujan.  Konflik  ini terletak  pada  aneka  macam  bagian  berdasarkan  termin  pengelolaan  barang  milik daerah,  tetapi  tidak  seluruh  bagian  pada  pengeleloaan  barang  milik  daerah  yg dikelola Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman mengalami hambatan.

## Pembahasan
Menurut  Mahmudi  (2011),  Sistem  Akuntansi  Pemda  merupakan serangkaian  mekanisme  manual  juga  yg  terkomputerisasi  mulai  berdasarkan pengumpulan  data,  pencatatan,  pengikhtisaran  hingga  menggunakan  pelaporan posisi  keuangan  &  operasi  keuangan  Pemda.  Adapun  yg  sebagai  tujuan  Sistem Akuntansi Pemda, antara lain :
1. Menjaga aset; supaya aset pemerintah bisa terjaga melalui serangkaian proses pencatatan,  pengolahan,  &  pelaporan  keuangan  yg  konsisten  sinkron menggunakan baku.
2. Warta  yg  relevan;  menyediakan  informasi  yg  seksama  &  sempurna  saat mengenai  aturan  &  aktivitas  keuangan  pemerintah,  menjadi  dasar  evaluasi kinerja buat memilih ketaatan terhadap otorisasi aturan & tujuan akuntabilitas.
3. Memberikan warta yg bonafide mengenai posisi keuangan pemerintah.
4. Menyediakan  warta  keuangan  yg  bermanfaat  buat  perencanaan,  pengelolaan,
& pengendalian aktivitas & keuangan pemerintah secara efisien.
Dalam  melakukan  pemrosesan  data  aset  daerah  guna  penatausahaan barang, terdapat beberapa sistem pengelolan barang yaitu:
1. Sistem perencanaan. Perencanaan adalah termin awal berdasarkan pengelolaan aset  daerah.  Output  yg  didapatkan  antara  lain  Daftar  Kebutuhan  Barang  & pemeliharaan dan daftar rencana pengadaan barang.
2. Sistem  pengadaan.  Pada  bagian  data  pengadaan  bisa  dipakai  buat  memantau proses pengadaan aset daerah sebelum dicatat menjadi aset. Dalam mekanisme ini  mencakup  pencatatan  &  kontrak/surat  perintah  kerja,  surat  perintah pencairan  dana  (SP2D)  dan  posting  ke  KIB.  Sedangkan  dalam  bagian inventarisasi bisa dimanfaatkan buat melakukan penambahan aset yaitu tanah (KIB  A),  alat-alat  &  mesin  (KIB  B),  gedung  &  bangunan  (KIB  C),  jalan irigasi  &  jaringan  (KIB  D),  kitab  &  perpustakaan,  barang  yg  bercorak kebudayaan dan fauna, ternak & flora (KIB E), & kontruksi pada pengerjaan (KIB F).
3. Sistem  penggunaan.  Penggunaan  bisa  dimanfaatkan  buat  mencatat  data
pengguna barang milik wilayah menurut surat keputusan penggunaan  aset yg sudah ditetapkan.
4. Sistem  penatausahaan.  Mengubah  data,  mutasi  aset,  kapitalisasi,  koreksi  & mengganti syarat barang milik daerah.
5. Sistem  pemeliharaan.  Untuk  mengelola  data  transaksi  pemeliharaan  aset daerah.
6. Sistem  penghapusan.  Penghapusan  bisa  dipakai  buat  penghapusan  aset permanen  &  penghapusan  sebagian  aset.  Penghapusan  aset  memilih  aset  yg akan dihapuskan berdasarkan register aset.

## SIMPULAN
Berdasarkan  output  penelitian  yg  diperoleh,  maka  penulis  menarik konklusi bahwa:
1. Pengelolaan  aset  yg  diterapkan  Dinas  Perumahan  &  Kawasan  Permukiman seluruhnya sudah sinkron menggunakan anggaran dan aturan yg berlaku yaitu Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016,  dimana  seluruh  anggaran  sudah terlaksanakan  secara  baik  &  sahih.  Tetapi  tidak  dalam  pengguna  barang, lantaran  dalam  penerapannya  pengguna  barang  memiliki  hasrat  untuk mempunyai kendaraan dinas yg terkadang menyalahi anggaran.
2. Administrasi pengelolaan barang milik daerah Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman  telah  berjalan  baik,  tetapi  terdapat  keterlambatan  pada pelaporannya  baik  pada  penandatanganan  juga  pekerjaan  di  lapangan.
Selebihnya  para  pegawai  telah  mengelola  &  memakai  barang  sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi Jauhari. (2012). Akuntansi Aset Tetap (www.slideshare.net). Alan  Wonggow,  Ventje  Ilat,  Dhullo  Affandi.  (2014). Kajian  Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kota Manado Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007.
Anshari, Efrizal  Syofyan. (2011). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.
Annafia  Utami,  Yeni  Priatna  Sari.  (2017). Analisis  Efektivitas  Penggunaan Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (Simda)  –  Barang  Milik  Daerah (Bmd) Pada DPPKAD Kabupaten Pemalang.
Brilliant Yehezkiel Sondakh, Harijanto Sabijono, Lidia Mawikere. 2014. Analisis Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Badan  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan).
Conda Liesye Yolinita Dita Kalangi, Lintje Kalangi, Jessy D.L Warongan. (2017). Analisis  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  Di  Kabupaten  Minahasa Utara Dosen pendidikan. (2014). Karakteristik Aset Tetap (dosenpendidikan.com)
Eko  Raharjo.  (2006). Teori  Agensi  Dan  Teori  Stewarship  Dalam  Perspektif Akuntansi.
Era  Nandya  Febriana.  (2017). Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Esduo Ramadhano Labasido, Darwanis. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah  Pada  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Aset  Daerah  (Dpkad) Provinsi Aceh.
Fikha Kristy Bolendea, Ventje Ilat, Jessy Warongan. (2017). Analisis Penggunaan Dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kota Manado.
Fitri Wulandari. (2019). Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Hariyanti  Hamid,  Abdul  Rahman.  (2015).  Kinerja  Pengurusan  Pengelolaan Barang  Milik  Daerah  Pada  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten Enrekang.
I  Dewa  Nyoman  Ariasa,  Gede  Wirata.  (2018). Pelaksanaan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2007  Tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Studi  Penelitian  Pada  Bidang  Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar).
Ikbar  Andrian  Sumardi. Analisis  Pengelolaan  Aset  Tetap  Berdasarkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  (Studi  Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto).
Joindra  Nendher,  Gordon  Angel  May,  Cliver  Londa,  Jantje  J.  Tinangon.  (2018). Ipteks  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Bmd)  Di  Dinas  Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
Karnanto  Priyono.  (2012). Keandalan  Informasi  Laporan  Keuangan  Daerah Berbasis  Akrual  : Kajian  Pengelolaan  Aset  Tetap  Daerah  Kabupaten Sampang.
Khoirul  Syahputra.  (2018). Strategi  Peningkatan  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Mahfudz,  A.  (2017). Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  Oleh  Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman  Nomor  1  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah.
Masyhuri.  (2014). Penerapan  Akuntansi  Dan  Manajemen  Aset  Tetap  Dalam Laporan Barang Milik Negara Pada Stain Watampone.
Mhd.  Habibi  Arifin.  (2011). Analisis  Pengelolaan  Aset  Tetap  (Barang  Milik Negara) Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru.
Muhammad Rizky Pratama, Bill Pangayow. (2016). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah.
Parta Ibeng. (2021). Pengertian Efektivitas (pendidikan.co.id). Prasetyo.    (2015). Penelitian    Kualitatif,    Teknik    Analisa    Data :    Resume Buku  Prof Soegiyono Bab VI. Prasfapet.
Rahmat  Yuliansyah.  (2016). Analisis  Sistem  Inventarisasi  Dan  Penilaian Barang  Milik  Daerah  Terhadap  Kualitas  Penyajian  Laporan  Keuangan Pemerintah Kota Bekasi.
Ropida  Rezeki  Utami,  Aliamin,  Heru  Fahlevi.(2019). Analisis  Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Siti  Amerieska,  Fita  Setiati,  Imam  Mulyono.  (2018). Analisis  Faktor  Tentang Efektivitas  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Studi  pada  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang).
Sufri  Nuryamin.  (2015). Pengelolaan  Aset/Barang  Milik  Daerah  Di  Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015.
Syadza Hikmawati Tamsir. (2018). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Triski Ovine Piri. (2016). Analisis Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara.