Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |

## TRANSFORMASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Darussalam Syamsuddin *

## Abstrak
Tulisan  ini  mencoba  menyajikan  informasi  yang cukup  memadai  sekitar  hukum  Islam  di  Indonesia sesudah  kemerdekaan  dalam  kemajemukan  masyarakat dalam  bidang  perundang-undangan,  budaya  dan  ibadah dengan ulasan sejarah yang dilaluinya. Perjalanan panjang dan cukup melelahkan bagi bangsa Indonesia hingga ke gerbang  kemerdekaan,  bila  dikaitkan  dengan  sistem hukum, maka dikenal adanya tiga sistem hukum. Sistem- sistem  hukum  yang  dimaksud  bila  diurut  berdasarkan umurnya terdiri atas: sistem hukum adat, hukum Islam, dan  hukum  Barat.  Setelah  Indonesia  merdeka,  maka masalah  yang  sangat  asasi  adalah  :  Negara  baru  ini hendak didasarkan atas Weltanschauung apa? Para wakil rakyat  Indonesia  ketika  itu  terbagi  ke  dalam  dua kelompok:  satu  kelompok  mengajukan  agar  negara berdasarkan  kebangsaan  dan  kelompok  yang  lain mengajukan Islam sebagai dasar negara. Kata kunci: Hukum Islam, sejarah, dasar Negara.
A. Pendahuluan engembangan  hukum  Islam  secara  materil  khususnya  di Indonesia,  sangat  dibutuhkan  untuk  dijadikan  sebagai legitimasi  dalam  berusaha  dan  bertindak.  Sementara pengembangan secara kelembagaan dibutuhkan untuk lebih memperkokoh kedudukan hukum Islam itu sendiri dalam kaitannya dengan pengembangan hukum Nasional. Meskipun disepakati bahwa hukum Islam masih memiliki arti  besar  dan  penting  bagi  kehidupan  bangsa  Indonesia  (umat  Islam Indonesia),  namun  tidak  berarti  bahwa  secara  internal  hukum  Islam  tidak memiliki  masalah.  Sebagai  contoh  masih  adanya  pendapat  yang  muncul bahwa hukum Islam dewasa ini mengalami proses kebekuan, masih belum dinamis  bahkan  masih  berada  pada  dataran  mempertahankan  identitas  ke-
* Guru  Besar  dalam  Bidang  Ilmu Pemikiran  Hukum  Islam pada  Fakultas  Syariah  dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
P
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
Islaman  dari  pengaruh-pengaruh  yang  bersifat  non-Islam  yang  sekuler. (Juhaya S. Praja: 1994, xv).
Dalam perjalanan sejarahnya, bangsa Indonesia sama halnya dengan negeri-negeri  muslim  lainnya  misalnya:  Yaman  (1945),  Pakistan  (1947), Libya (1953), Sudan (1956), Malaysia (1967), Maroko (1958), Kuwait (1961), Brunei Darussalam (1983) dan lain-lain. Setelah berhasil mendirikan Negara nasionalnya,  maka  hukum  Islam  berada  dalam  era  baru  menghadapi tantangan dalam pembangunan hukum nasional di Negara masing-masing. Hal  ini  dimungkinkan  oleh  dorongan  untuk  menghilangkan  peninggalan kolonial  dan  oleh  harapan-harapan  yang  timbul  pada  masa  kemerdekaan. (Rahmat Djatnika: 1994, 21) Setelah Indonesia merdeka, para wakil rakyat yang mengajukan agar negara  berdasarkan  kebangsaan  tanpa  kaitan  apapun  dengan  keagamaan, kelompok  ini  yang  selanjutnya  disebut nasionalis  sekuler .  Istilah  ini  tidaklah menunjukkan  bahwa  orang-orang  yang  termasuk  dalam  kategori  ini merupakan pribadi-pribadi yang tidak punya perhatian atau pautan dengan agama;  istilah  tersebut  menunjukkan  kepada -Muslim,  Kristen,  dan  lain- lainnya- yang  berpegang  pada  pemisahan  secara  tegas  antara  negara  dan agama.  Sementara  kelompok  yang  lain  mengajukan  Islam  sebagai  dasar negara  yang  selanjutnya  disebut nasionalis  Islami .    Istilah  ini  menunjukkan kepada nasionalis yang berjuang berasaskan Islam dan berpandangan bahwa negara  dan  masyarakat  harus  diatur  oleh  Islam  sebagai  agama  dalam  arti luas,  mengatur  bukan  hanya  hubungan  manusia  dengan  Tuhan,  melainkan juga  hubungan  antara  sesama  manusia  serta  sikap  manusia  terhadap lingkungannya.
Kedua aliran tersebut di atas masing-masing mempunyai akar dalam sejarah  perkembangan  gerakan  nasionalis  Indonesia.  Menurut  para nasionalis sekuler, perjuangan kemerdekaan ini dimulai sejak berdirinya Budi Utomo  tanggal  20  Mei  1908.  Dari  akar  inilah  kemudian  muncul  gerakan- gerakan  sekuler  lainnya  seperti  PNI  (1927),  Partindo  (1931),  PNI  Baru (1933),  Parindra  (1935),  dan  Gerindo  (1937).  Sementara  itu,  kelompok nasionalis Islami umumnya berpendapat bahwa berdirinya Sarekat (Dagang) Islam tanggal 16 Oktober 1905 adalah titik tolak perjuangan kemerdekaan. (Deliar Noer, 1973 : 104).
Dengan  kondisi  demikian,  maka  umat  Islam  Indonesia  dihadapkan pada  dua  pilihan,  yaitu  mengambil  seluruh    yurisprudensi  yang  ada  dan menempatkan  prinsip-prinsip  agama  sebagai  pengendali  berbagai  bidang kehidupan,  atau  sebaliknya  melemparkan  seluruh  hukum  agama  dan menjadikannya  sebagai  urusan  hati  nurani  pribadi  serta  membuka  pintu kepada  semata-mata  kekuatan  sosial  untuk  membentuk  hukum.  Kedua pilihan  tersebut  sulit  diterima.  Alasannya,  yang  pertama  tidak  realistis,  dan yang kedua tidak Islami. Maka alternatif yang perlu ditempuh adalah “jalan
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
tengah”, yaitu mengambil dan menyesuaikan tradisi-tradisi dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara  berkaitan  dengan  budaya,  perundang-undangan dan ibadah tanpa harus mengorbankan jiwa syariat Islam.

## B. Sejarah Berlakunya Hukum Islam Sesudah Kemerdekaan
Meskipun  negara  Republik  Indonesia  mayoritas  penduduknya beragama Islam (87%), bahkan merupakan negara yang terbanyak penduduk muslimnya di dunia.  Namun dengan kenyataan seperti itu tidaklah dengan sendirinya  Indonesia  dapat  disebut  sebagai  negara  Islam  dan  pengakuan terhadap  Piagam  Jakarta  pun  tidak  berarti  telah  terbentuk  negara  Islam. Pengakuan  terhadap  Piagam  Jakarta  dalam  dektrit  Presiden  RI  1959 dapat diartikan  bahwa  hukum Islam  berlaku  bagi  pemeluk-pemeluknya sebagaimana  politik  hukum  Hindia  Belanda  tahun  1929.  Tentunya,  dalam upaya  mengaplikasikan  hukum  Islam  sesuai  dengan  konteks  zaman  dan waktu,  timbul  pemikiran-pemikiran  baru  zaman  dan  era  reformasi. Pemikiran  ini  berupaya  melakukan  penilaian  ulang  atas  beberapa  institusi hukum  Islam  diantaranya,  kewarisan  dan  peninjauan  kembali  terhadap lembaga  perbankan  yang  semakin  menguat  dalam  kehidupan  modern. (Munawir Sjadzali, 1991 : 83).
Sejarah  pembentukan  lembaga  hukum  Islam  di  Indonesia  telah mengalami  banyak  tantangan.  Hal  ini  disebabkan  banyaknya  pihak  yang menghawatirkan  jika  hukum  Islam  itu  benar-benar  ditegakkan. Kekhawatiran  yang  sengaja  direkayasa  ini  dimulai  sejak  zaman  kolonial Belanda.  Pemerintah  kolonial  masa  itu  memandang  lembaga  hukum  Islam sebagai  lembaga  yang  berpotensi  menjadi  penghalang  bagi  kepentingan kolonialisme.  Pandangan  ini  terwariskan  pada  sebagian  masyarakat Indonesia  pasca  kemerdekaan,  termasuk  sebagian  ahli  hukum,  yang menganggap  hukum  Islam  sebagai penghalang  pembangunan.  Karena  itu, berbagai  cara  mereka  lakukan  yang  pada  intinya  ingin  menghapus berlakunya  nilai-nilai  hukum  Islam  dan  menghindarkan  hukum  Islam menjadi hukum positif di Indonesia. Puncak kontroversi itu terjadi pada saat di sahkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mendapat  perubahan  2  kali  beberapa  waktu  yang  lalu.  Namun, bagaimanapun  pada  kenyataannya  lembaga  hukum  tersebut,  tetap  eksis meskipun masih terus dalam tahap penyempurnaan.
Seiring dengan pesatnya pembangunan sejak 70 tahun kemerdekaan Indonesia  telah  banyak  muncul  dan  berkembang  pula  praktek  kehidupan dan  peradaban  baru  dalam  bidang  ilmu  dan  teknologi  yang  membawa pengaruh  terhadap  sikap  dan  cara  hidup  bangsa  Indonesia.  Selanjutnya memberikan dampak terhadap praktek kehidupan beragama yang menuntut pembaharuan-pembaharuan hukum Islam. Selain itu, selama ini umat Islam
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
telah terbiasa dengan pemahaman bahwa hukum Islam adalah semua yang ditemui  dalam  kitab-kitab  fikih  tersebut  adalah  uraian-uraian  dan keterangan-keterangan  yang  dihasilkan  oleh  ijtihad  para  mujtahid  dahulu, pada kurun waktu yang telah lama sekali.
Tuntutan  pembaharuan  hukum  cukup  dirasakan  tekanannya  baik secara materil maupun secara kelembagaan mengingat dasar negara Republik ini  memberikan  jaminan  bagi  pemeluk  agama  di  negeri  ini  untuk menjalankan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya.
Setelah Indonesia merdeka keberadaan hukum Islam semakin nyata, teori receptie mulai  digugat  karena  tidak  sesuai  dengan  UUD  1945  sebagai penjabaran Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa pasal 29 ayat (1)  UUD  1945,  teori receptie bertentangan  dengan  iman  orang  Islam (Muhammad Daud Ali, 1990 : 208).
Pada  tahun  1974  Undang-Undang  Nomor  1  tentang  perkawinan ditetapkan,  disinilah  teori receptie menemui ajalnya  dengan  adanya  kalimat “Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama dan kepercayaannya”. Perumusan pasal 2 ayat (1)  Undang-Undang perkawinan tersebut menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama.
Selanjutnya  adalah  disahkannya  RUU  Peradilan  Agama  tanggal  29 Desember 1989 oleh DPR menjadi UU Nomor 7 Tahun 1989, merupakan fenomena  khas  Orde  Baru,  sebagaimana  yang  terjadi  pada  tahun  1974 bahwa bila menyangkut inti nilai Islam, para anggota DPR yang beragama Islam baik dari Golkar, PDI-P, PPP dan ABRI akan mempunyai pendirian yang sama. Meskipun beberapa kalangan gencar menentang RUU Peradilan Agama  itu,  namun  pembahasannya  berjalan  mulus  tanpa  hambatan  yang selanjutnya disahkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 1989.Kemudian dirubah dengan  dua  Undang-Undang  berikutnya  Yakni:  Undang-undang  Nomor  3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke- 2 atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (Zaini Ahmad Noeh, 1996 : 16).
Berikutnya adalah  ditetapkannya  Inpres  Nomor  1  Tahun  1991 tentang  penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam,  berhubung  dengan kemajemukan  hukum  dalam  sistem  hukum  nasional.  Kompilasi  Hukum Islam  berkaitan  dengan  pengadilan  dalam  lingkungan  Pengadilan  Agama yang  mengalami perubahan  penting  berkenaan  dengan  berlakunya  UU Nomor  7  Tahun  1989.  KHI  juga  berkaitan  dengan  kemajemukan  hukum keluarga, antara lain hukum perkawinan yang  mengenal deferensi menurut agama sebagaimana tercermin dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun  1974.  Ringkasnya  Kompilasi  Hukum  Islam  dirumuskan  dan disebarluaskan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hukum  subtansial  bagi  orang- orang yang beragama Islam. (Cik Hasan Bisri, 1991 : 122).
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
Sejak  lahirnya  Peraturan  Pemerintah  mengenai  Perwakafan  Tanah Milik PP.  Nomor  28  Tahun  1977,  meskipun  belum  mengenai  seluruh perwakafan,  namun  Peraturan  Pemerintah  tersebut  adalah  hukum  Islam, hingga  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf yang  meliputi:  Uang,  logam  mulia,  surat  berharga,  kendaraan,  hak  atas kekayaan  intelektual,  hak  sewa  dan  benda  bergerak  lainnya  sesuai  dengan ketentuan  syari’ah  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku kemudian menjadi hukum yang mandiri.
Untuk membangun dan membina hukum nasional diperlukan politik hukum  tertentu. Dalam  pengembangan  hukum  nasional  di  Negara  yang mayoritas penduduknya beragama Islam, unsur hukum agama harus benar- benar diperhatikan dan perlu wawasan dan kebijaksanaan yang jelas. Ismail  Shaleh  mantan  Menteri  Kehakiman  dalam  tulisannya  di Harian  Kompas  awal  Juni  1989  menyatakan  bahwa  ada  tiga  dimensi pembangunan  hukum  nasional. Pertama ,  dimensi  pemeliharaan  yakni memelihara  hukum  yang  telah  ada,  walaupun  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan  keadaan,  hal  ini  untuk  mencegah  kekosongan  hukum  dan merupakan konsekuensi pasal II aturan peralihan UUD 1945. Kedua , dimensi pembaruan,  yaitu  usaha  untuk  meningkatkan  dan  menyempurnakan pembangunan  hukum  nasional,  kebijakan  yang  ditempuh  adalah pembentukan perundang-undangan yang baru dan penyempurnaan undang- undang yang sudah ada. Ketiga, dimensi penciptaan yaitu dimensi dinamika dan kreativitas, dalam dimensi ini diciptakan undang-undang yang baru yang sebelumnya belum ada, seperti undang-undang lingkungan hidup dan nikah siri. (Mohammad Daud Ali: 1993, 242).
Baik  sebelum  maupun  sesudah  kemerdekaan  keberadaan  hukum Islam  dalam  sistem  hukum  nasional  telah  membawa  pengaruh  yang  besar bagi  masyarakat  Islam,  berbagai  upaya  yang  telah  dilakukan  dan  ditempuh umat  Islam  dalam  menerapkan  nilai-nilai  hukum  Islam  dalam  berbagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Wawasan  yang  dianut  dalam  pembinaan  hukum  nasional  adalah wawasan  nusantara  yang  mengingatkan  adanya  satu  kesatuan  hukum nasional,  maka  usaha  unifikasi  di  bidang  hukum  harus  sejauh  mungkin dilaksanakan.  Untuk  itu  perlu  diciptakan  iklim  kehidupan  di  segala  bidang yang  dapat  mendorong  tumbuhnya  kesadaran  hidup  dibawah  satu  hukum bagi  semua  golongan  masyarakat.  Ini  berarti  bahwa  seluruh  golongan masyarakat akan diatur oleh satu sistem hukum nasional. (Mohammad Daud Ali: 1993, 243).
Politik hukum pemerintah terhadap hukum Islam, tampak lebih jelas, sebab salah satu asas dalam pembangunan, termasuk pembangunan hukum, keimanan  dan  ketaqwaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  bahwa  segala usaha  dan  kegiatan  pembangunan  nasional  dijiwai  dan  digerakkan  serta
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai  nilai  luhur  landasan  spiritual,  moral  dan  etik  dalam  rangka pembangunan  hukum  nasional  sebagai  pengamalan  Pancasila.  Di  samping itu dalam pembentukan hukum perlu diindahkan ketentuan yang memenuhi nilai  filosofis  yang  berintikan  rasa  keadilan  dan  kebenaran,  nilai  sosiologis yang  sesuai  dengan  tata  nilai  budaya  yang  berlaku  di  masyarakat  dan  nilai yuridis  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Maka  dalam  pembentukan  hukum  yang  akan  datang,  syari’ah merupakan  pengendali  dan  sebagai  nilai  luhur  yang  menjadi  landasan spiritual,  moral  dan  etik.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  politik  hukum pemerintah terhadap hukum Islam telah jelas bahwa pembangunan hukum pada masa mendatang syari’ah merupakan pengendali dan landasan berpijak yang diliputi oleh nilai spiritual, moral dan etik. (Hartono Mardjono: 1997, 18-19). Secara  konstitusional  umat  Islam  mempunyai  peluang  besar  untuk mentransformasikan hukum Islam menjadi hukum nasional (hukum positif) melalui  lembaga  legislatif,  pendidikan  dan  dakwah  serta  melalui  lembaga yudikatif. Politik hukum tersebut telah diaktualisasikan dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 dan perubahannya yaitu UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan serta peraturan pelaksanaannya masih bersifat umum, kemudian menjadi  UU  yang  mandiri  setelah  lahirnya  UU  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  perbankan  syari’ah.  Peraturan  perundang-undangan  tersebut mengakui  Bank  Muamalat  yang  melakukan  muamalat  berdasarkan  syari’at yaitu  antara  lain: al-wadi’ah , al-mudharabah , al-musyarakah,  al-murabahah dan takaful. Demikian  juga  halnya  peraturan  perundang-undangan  mengenai makanan  halal.  Hal  serupa  dapat  dilihat  pada  politik hukum  pemerintah terhadap hukum Islam tercermin dalam proses pembahasan RUU Peradilan Anak,  kemudian  melahirkan  UU  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang merupakan pengganti dari UU Nomor 3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak. Masalahnya  sekarang  adalah sejauhmana  kemampuan  pakar-pakar  hukum  Islam  dan  para  ulama mengkemas  hukum  Islam  dengan  kemasan  baru  yang  sesuai  dengan perubahan sosial kemasyarakatan tanpa mengurangi hakekatnya atau isinya, meskipun tanpa label Islam.
Berkaitan  dengan  ilmu  hukum  untuk  mentransformasikan  hukum Islam menjadi hukum  nasional diperlukan setidaknya tiga kegiatan, pertama menggali nilai-nilai Islam dari Alquran dan sunnah. Kedua , asas-asas hukum Islam  dan  penuangannya  ke  dalam  hukum  nasional. Ketiga ,  penerapannya serta penegakkannya di dalam hukum positif.
Dalam  upaya  membangun  kerangka  dasar  hukum  nasional,  maka aspek moral dari kalimat atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa perlu menjadi  inspirasi  dan  dihayati,  agar  setiap  usaha  membentuk  dan
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
membangun  hukum  dan  perundang-undangan  tidak  menyimpang  dari semangat  perjuangan  dan  landasan  moral  yang  dipancangkan  dalam  UUD 1945. Jika ditelusuri lebih jauh secara filosofis, kalimat tersebut berasal dari kosa kata ajaran  Islam, dengan demikian menunjukkan adanya kaitan yang tak  terpisahkan  antara  ajaran  Islam  dalam  hal  ini  hukum  Islam  dengan perkembangan hukum nasional. (Hartono Mardjono, 1997, 30-31).
Dalam  pembentukan  hukum  nasional  bersangkut  paut  dengan sumber hukum, bentuk hukum yang dikembangkan, prosedur pembentukan hukum  dan  peranan  hakim  sebagai  salah  satu  unsur  pembentukan  hukum tertulis.  Pembentukan  hukum  nasional  diletakkan  pada  satu  kesatuan sumber  hukum  yaitu  Pancasila  dan  Undang-Undang  dasar  1945.  Dalam pembentukan hukum dituntut untuk memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang meliputi, hukum Barat, hukum Adat dan hukum Islam. Dengan demikian  hukum  Islam  mempunyai  kedudukan  sebagai  salah  satu  tatanan hukum  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat  dan  menjadi  bahan  baku  dalam pembentukan  hukum nasional.  Asas  dan  kaedah  hukum  Islam  berpeluang untuk ditransformasikan ke dalam hukum nasional.
Pada  dasarnya  bahwa  keberadaan  hukum  Islam  dalam  Negara Republik Indonesia merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan system  hukum  lainnya  yang  berlaku  sejak  zaman  kolonial  Belanda  hingga masa kemerdekaan sekarang ini.
Dalam  perjalanan  sejarahnya,  Indonesia  dikenal  sebagai  negara hukum.  Oleh  karenanya  pemerintah  dan  rakyatnya  bergerak  dengan berpedoman  pada  hukum.  Pancasila  dan  UUD  1945  sebagai  hukum  dasar negara Republik Indonesia menentukan dan mengacu arah, sifat serta sikap aparatur dan masyarakat dalam menegakkan hukum dan menaati hukum. Hukum  Islam  sebagai  tatanan  hukum  yang  dipegangi  (ditaati)  oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup di dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada  dalam  kehidupan  hukum  nasional  serta  merupakan  bahan  dalam pembinaan  dan  pengembangannya.  Dari  sumber  ajarannya,  realitas kehidupan hukum masyarakat, sejarah pertumbuhannya, dan perkembangan hukum  di  Indonesia,  terlihat  ada  beberapa  teori  yang  sudah  mantap  dan dalam pertumbuhan. (Ichtiyanto, 1991 : 100).
Teori-teori  tentang  berlakunya  hukum  Islam  di  Indonesia tergambarkan dalam enam teori, yaitu :
1. Ajaran Islam tentang penaatan hukum. Hal ini dapat di lihat misalnya dalam Alquran: Q.S./1: 5; Q.S./2 : 179; Q.S./4 : 13-14-49-63-105; Q.S./5 : 44-45-47-48-49-50; Q.S./ 24 : 51-52.
2. Teori  penerimaan  autoritas  hukum,  H.A.R.  Gibb  dalam  bukunya, The Modern  Trends  of  Islam ,  menyatakan  bahwa  kalau  orang  Islam  telah
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
menerima Islam sebagai agamanya, maka ia menerima autoritas hukum Islam terhadap dirinya.
3.    Teori receptie  in  complexu ,  Teori  yang  mengatakan  bahwa  hukum  yang berlaku  bagi  rakyat  pribumi  adalah hukum  agamanya.  Teori  ini dikemukakan oleh Mr. Lodewijk Williem Cristian Van Den Berg (1845- 1927). 4.      Teori receptie ,  Teori  ini  menyatakan  bahwa  hukum  yang  berlaku  bagi rakyat  jajahan  (pribumi)  adalah  hukum  adat.  Hukum  Islam  menjadi hukum kalau telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori ini  muncul  karena  keperluan  penjajah  yang  dipopulerkan  oleh  Cristian Snouck  Hurgronye,  kemudian  didukung  dan  dikembangkan  oleh  Van Vollenhoven dan Ter Haar.
5.    Teori receptie  exit ,  Maksudnya  adalah  bahwa teori  receptie  harus  keluar dari teori hukum nasional Indonesia karena bertentangan dengan UUD 1945  serta  bertentangan  dengan  Alquran  dan  Sunnah  Rasul.  Teori  ini dikembangkan  oleh  Hazairin  dalam  bukunya Tujuh  Serangkai  Tentang Hukum . 6.  Teori receptie a contrario . Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi  rakyat  adalah  hukum  agamanya;  hukum  adapt  baru  berlaku  kalau tidak bertentangan dengan hukum agama. Teori ini dikembangkan oleh Sayuti  Thalib  dan  merupakan  kelanjutan  dari  teori  receptie  exit  yang dikemukakan oleh Hazairin. (Sayuti Thalib, 1982 : 70).
Adanya teori-teori tersebut di atas, menggambarkan betapa akrabnya hukum  Islam  dengan  penduduk  Indonesia,  masyarakat  Indonesia,  negara Indonesia, dan hukum nasional Indonesia.
Di  antara  ke-enam  teori  tentang  berlakunya  hukum  Islam  di Indonesia, semuanya  nasional Indonesia, hanya satu diantaranya yakni teori receptie yang  menyepelekan  peranan  hukum  Islam  tersebut.  Namun demikian,  dalam  perjalanan  sejarah  pembinaan  hukum  Islam  di  Indonesia teori receptie telah  mati  ketika  lahirnya  UUD  1945  yang  dipertegas  oleh Dektrit  Presiden  tahun  1959  dan  terkubur  dengan  diundangkannya  UU Perkawinan nomor 1/1974 dan UU Peradilan Agama Nomor 7/1989, UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke-2 atas UU Nomor 7 Tahun 1989.

## C. Eksistensi Hukum Islam di Indonesia
Menurut  Ichtijanto,  S.A.,  S.H.  mengemukakan  bahwa  bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional itu adalah :
1. Ada,  dalam  arti  sebagai  bagian  integral  dari  hukum  nasional Indonesia.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
2. Ada,  dalam  arti  adanya  kemandirian  yang  diakui,  kekuatan  dan wibawanya oleh hukum nasional.
3. Ada, dalam arti norma  hukum (agama)  berfungsi  sebagai  penyaring bahan-bahan hukum nasional.
4. Ada,  dalam  arti  sebagai  bahan  utama  dan  unsur  utama  hukum nasional Indonesia. (Ichtijanto, 1991: 102).
Berdasarkan  teori  eksistensi  hukum  Islam  tersebut  di  atas,  maka berlakunya hukum Islam di bidang budaya, perundang-undangan dan ibadah dapat  dilihat  pada  produk  perundang-undangan  yang ada  terutama  setelah reformasi hingga sekarang ini. Demikian halnya dengan budaya dan ibadah dapat disaksikan dalam kehidupan masyarakat, yang memiliki latar belakang etnis dan agama yang berbeda.
Hal  yang  penting  untuk  diketahui  terlebih  dahulu  berkaitan  dengan pelembagaan  hukum  Islam  di  Indonesia  adalah  menyangkut  susunan peradilan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia  menamakan  keseluruhan  peradilan  di  Indonesia  dengan  istilah kekuasaan kehakiman merupakan bab tersendiri, yakni bab IX yang terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 24 dan 24A.
Berdasarkan ke dua pasal tersebut, dapat dipahami bahwa kekuasaan kehakiman  adalah  suatu  kekuasaan  yang  merdeka  dari  campur  tangan lembaga eksekutif dan legislatif, suatu kekuasaan yang berdiri sendiri sebagai satu-satunya kekuasaan dalam negara yang menentukan hukum.
Pemahaman  ini  penting  dan  mempunyai  dampak  revolusioner  di bidang  peradilan,  khususnya  Peradilan  Agama.  UUD  1945  merombak  tata susunan kekuasaan dari politik kekuasaan penjajah Belanda yang di bidang sistem  peradilan  ini  hendak  menafsirkan  Peradilan  Agama  dengan  tidak memasukkannya ke dalam sistem peradilan dalam arti sebenarnya. (Bustanul Arifin, 1996 : 50).
Meskipun  dalam  Undang-Undang  Nomor  14/1970  tentang  pokok- pokok Kekuasaan kehakiman hanya menyebut Peradilan Agama, tetapi yang dimaksud  adalah  Peradilan  Agama  Islam.  Hal  ini  didasarkan  pada  sejarah Peradilan Agama di Indonesia yang telah berjalan lebih dari seratus tahun, dan dengan dasar pemikiran bahwa hanya agama Islam yang membawa pula hukum  dalam  arti  yang  murni  (aqidah  dan  syari’ah).  Oleh  karena  itu, keberadaan  Peradilan  Agama  (Islam)  di  Indonesia,  bukanlah  karena  umat Islam  mayoritas  di  Indonesia,  melainkan  Peradilan  Agama  itu  merupakan keperluan hukum umat Islam. (Muhammad Daud Ali, 1997 : 223).
Berkaitan  dengan  pelembagaan  hukum  Islam  di  Indonesia,  maka faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah :
1. Aparat hukum,
2. Peraturan-peraturan hukum yang jelas, dan
3. Kesadaran hukum masyarakat.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
Aparat  hukum  yang  dimaksud  adalah  terutama  hakim-hakim  pada Pengadilan Agama  seyogyanya  memenuhi  syarat-syarat  kesarjanaan,  baik sarjana  hukum  Islam,  sarjana  syari’ah, maupun  sarjana  hukum  umum. Teristimewa  berkaitan  dengan  kemampuan  hakim  pada  peradilan  Agama untuk  menyelesaikan  sengketa-sengketa  ekonomi  yang  terjadi  dalam masyarakat.  Mengingat  bahwa  Peradilan  Agama  di  Indonesia  telah dimasukkan ke dalam sistem peradilan nasional, dengan demikian kesatuan (uniformitas)  putusan-putusannya,  Peradilan  Agama  telah  berpuncak  ke Mahkamah Agung.
Sedang  faktor  ke  dua  yaitu  peraturan-peraturan  hukum  yang  jelas berkaitan  dengan  peraturan-peraturan  yang  masih  bersumber  dari  kitab- kitab  fikih  yang  bermacam-macam  dan  ditulis  pada  masa  yang  berbeda dengan  zaman  kini.  Kejelasan  peraturan-peraturan  yang  dimaksud  adalah kejelasan  bagi  pribadi masing-masing.  Mengingat  bahwa  untuk  berlakunya hukum dalam masyarakat harus ada kesatuan paham dan kejelasan peraturan hukum.  Atas  dasar  pertimbangan  kejelasan  hukum  inilah  merupakan  salah satu faktor sehingga kompilasi hukum Islam di wujudkan.
Faktor  ketiga  berupa  kesadaran  hukum  masyarakat,  pelaksanaan kompilasi  hukum  Islam  dilakukan  dengan  perencanaan  yang  matang  dan hati-hati  karena  berkaitan  dengan  kesadaran  hukum  masyarakat  muslim supaya  siap  untuk  menerima  hasil  akhir  dari  kompilasi  itu  sebagai  hukum yang  benar  dan  adil.  Hal  ini  penting  karena  berkaitan  dengan  berlaku  dan tegaknya hukum dalam suatu masyarakat.(Bustanul Arifin, 1996 : 57). Berdasarkan  beberapa  teori  yang  dikembangkan  (teori receptie  exit , teori reception a contrario ) maka hukum Islam dikatakan eksis di dalam hukum nasional  Indonesia  sejak  berdirinya  Kementrian  Agama  dahulu  disebut Departemen Agama (13 Januari 1946) dan munculnya UU Nomor 22/1946 tentang  Nikah  Talak  Rujuk  (NTR).  Demikian  pula  UU  Nomor  7  Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50  Tahun  2009 telah  menambah  urutan  kelembagaan  dan  perundang- undangan yang bersumber hukum Islam dalam konstalasi hukum Nasional. (Sayuti Thalib, 1982 : 15).
Setelah  kemerdekaan,  politik  hukum  Negara  Republik  Indonesia yang  didasari  oleh  Pancasila  menghendaki  berkembangnya  kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan nasional.
Hukum  nasional  Indonesia  harus  mampu  mengayomi  dan memayungi  seluruh  warga  negara  dalam  segala  aspek  kehidupannya,  maka menurut  Ismail Saleh  mantan  Menteri  Kehakiman,  dalam  merencanakan pembangunan  hukum  nasional,  kita  wajib  menggunakan  satu  wawasan hukum  nasional  yang  mendukung  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara dalam negara Republik Indonesia. Wawasan nasional itu terdiri dari tiga segi yang bersama-sama merupakan tritunggal yang tak dapat dipisahkan antara
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
satu  dengan  lainnya,  yaitu:  wawasan  kebangsaan,  wawasan  nusantara,  dan wawasan bhinneka tunggal ika. Dari segi wawasan kebangsaan, maka hukum nasional  harus  berorientasi  penuh  pada aspirasi  serta kepentingan bangsa, karena  itu  ke  depan  hukum  nasional  haruslah  merupakan  hukum  yang modern sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman, namun tetap berpijak  pada  kepribadian  bangsa.  Sementara  wawasan  nusantara menginginkan adanya  satu kesatuan hukum nasional, maka usaha unifikasi di  bidang  hukum  harus  sejauh  mungkin  dilaksanakan.  Untuk  itu  perlu diciptakan iklim kehidupan yang mendorong tumbuhnya kesadaran hidup di bawah  satu  hukum  bagi  semua  golongan  masyarakat.  Meskipun  unifikasi hukum merupakan tujuan pembangunan hukum nasional, akan tetapi demi keadilan,  hukum  nasional  yang  akan  diwujudkan  itu  harus  memperhatikan perbedaan  latar  belakang  sosial  budaya  dan  perbedaan  kebutuhan  hukum yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Karena itu, disamping wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara tersebut di atas, pengembangan  dan  pembangunan  serta  pembinaan  hukum  nasional  harus memperhatikan  kebutuhan-kebutuhan  hukum  khusus  golongan  rakyat tertentu  sebagai  perwujudan  wawasan  bhinneka  tunggal  ika.  (Mohammad Daud Ali: 1993, 243-245).
Sebagai  warga  Negara  yang  memiliki  keragaman  budaya,  tentu  saja harus  mengikuti  ketentuan  hukum  nasional  yang  telah  digariskan  MPR sebagai  lembaga  tertinggi  Negara  yang  mewakili  seluruh  rakyat  Indonesia sebagai Negara kesatuan. Idealnya Negara ini memiliki satu hukum nasional. Karena  itu,  unifikasi  hukum  harus  diberlakukan.  (Poerwoto  S.  Ganda Subrata, 1994 : 362).
Unifikasi  ini  berupa  upaya  menyatukan  berbagai  sumber  hukum dalam  satu  kesatuan  hukum  yang  disebut  hukum  nasional  yaitu  yang bersumber dari hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka konflik antara hukum sipil yang berasal dari Barat dengan hukum Islam dapat diatasi dengan cara:
Pertama ,  menyamakan  “bahasa  hukum”  kedua  sistem  hukum tersebut.  Untuk  itu,  tidak  lain  kecuali  membuat  kodifikasi  atau  kompilasi hukum  Islam.  Karena  dengan  adanya  kodifikasi  /  kompilasi  hukum  Islam dalam  bahasa  hukum  nasional,  setiap  muslim  akan  memahami  peraturan- peraturan  hukum  Islam  dan  mempunyai  kemampuan  untuk  ikut  berbicara memberikan pendapatnya.
Kedua ,  adanya  suatu  kekuasaan  kehakiman    yang    terpadu.  Sejak dahulu,  hukum  sipil  dilaksanakan  oleh  suatu  kekuasaan  kehakiman  yang baik, sedangkan Pengadilan Agama (Mahkamah syari’ah) berjalan tersendiri, terisolasi,  dan  selalu  diterbelakangkan.  Hal  yang  demikian  ini  merugikan perkembangan  hukum  pada  umumnya,  dan  sangat  merugikan
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
perkembangan  hukum  Islam,  karena  akan  selalu  dirasakan  bahwa  hukum islam itu adalah sesuatu hukum yang terpencil (terisolasi) dan asing.
Pada  kenyataannya,  kini  umat  Islam  telah  memiliki  berbagai peraturan  perundangan  yang  terkait  dengan  hukum  Islam.  Demikian  pula dengan  lembaga  peradilan  Agama,  namun  perjuangan  eksistensi  itu  belum berakhir,  karena  Pengadilan  Agama  itu  hanyalah  salah  satu  proses berlakunya hukum.
Berkaitan  dengan  penerapan  hukum  Islam  di  Indonesia,  hal  ini berkaitan dengan dua kategori yaitu :
1. Secara  yuridis  formal  melalui  perundang-undangan,  yang pelaksanaannya  dibantu  oleh  penyelenggara Negara  untuk menegakkan hukum Islam tersebut.
2. Secara  normatif,  yang  pelaksanaannya  tergantung  pada  kualitas iman  dan  kesadaran  hukum  tiap-tiap  individu  dari  masyarakat
Islam itu sendiri.
Karena  itu,  politik  hukum  nasional  sejauh  mungkin  menghendaki adanya unifikasi hukum. Untuk menjabarkan norma-norma hukum Islam ke dalam bentuk perundang-undangan, jelas diperlukan keahlian tersendiri yang tidak  lain  adalah  teknik  pembuatan  undang-undang.  Dalam  hubungannya dengan  penyerapan  nilai-nilai  hukum  Islam  ke  dalam hukum  nasional, dibutuhkan  adanya  usaha  “menyamakan  bahasa”  hukum  kedua  sistem hukum  (sipil  dan  Islam)  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  kodifikasi  / kompilasi  hukum  Islam  dan  ditunjang  oleh  adanya  kekuasaan  kehakiman ( yudiciary ) yang terpadu.

## D. Kesimpulan
1. Dalam  menelusuri  sejarah  berlakunya  hukum  Islam  di  Indonesia  di kenal  adanya  beberapa teori,  yaitu  :  Teori syahada  dan penaatan hukum,  penerimaan  autoritas  hukum ,  receptie  in  complexu,  receptie, receptie exit , receptie a contrario , dan teori eksistensi.
2. Transformasi  dan  pelembagaan  hukum  Islam  di  Indonesia  meliputi bidang  budaya,  perundang-undangan  dan  ibadah  tampak  jelas  di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan teori eksistensi dimana  salah satu  diantaranya adalah bahwa hukum Islam ada sebagai penyaring, maka dalam bidang budaya pemilahan antara  budaya  Islam  dan  unsur-unsur  budaya  non-Islam  terutama budaya  Hindu  perlu  dipertegas.  Mengingat  bahwa  budaya  yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu adalah antara Hindu dan Islam. Sedang dari segi perundang-undangan perlu adanya
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
penyamaan bahasa hukum Islam, agar dapat dengan mudah diserap dalam hukum nasional Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Alquran al-Karim. Ali,  Muhammad  Daud. Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama ,  Cet.  I;  Jakarta  : Raja Grafindo Persada,  1997.
----------------------- . Hukum  Islam  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.
----------------------- . Asas-Asas  Hukum  Islam ,  Jakarta  ;  Raja  Grafindo Persada, 1990.
Arifin,  Bustanul. Pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia  Akar  Sejarah Hambatan dan Prospeknya. Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
al-Qardhawi,  Yusuf. al-Shahwah  al-Islamiyah  bain  al-Juhud  wa  al-Tatharruf , diterjemahkan  oleh  Alwi  AM  dengan  judul  “Islam  Ekstrem Analisis dan Pemecahannya”, Mizan, Bandung: 1985.
------------------------ . Fiqh al-Zakah , diterjemahkan oleh Salman Harun, dkk. Dengan  judul  “Hukum  Zakat”  Lentera  Antar  Nusa,  Jakarta:
1988.
Bisri, Cik Hasan. Peradilan Agama di Indonesia . Cet. I; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
Djazuli. Beberapa  AspekPengembangan  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  dalam
“Hukum  Islam  di  Indonesia  Pemikiran  dan  Praktek”,  (Tjun Surjaman, ed.), Remaja Rosdakarya, Bandung: 1994.
Jaylani, A. Timur. The Sarekat Islam: Its Contribution to Indonesian Nasionalism , (Thesis),    Institute  of  Islamic  Studies,  McGill  University, Montreal: 1959.
Mardjono,  Hartono. Menegakkan  Syariat  Islam  dalam  Konteks  Keindonesiaan , Mizan, Bandung: 1997.
Nasution,  Harun. The  Islamic  State  in  Indonesia  The  Rise  of  the  Idiology,  the Movement for its Creation and the Theory of the Masyumi , (Thesis), Institute  of  Islamic  Studies,  McGill  University,  Montreal: 1965.
Natsir, M. Capita Selecta II , Jakarta: 1957.
Noeh,  Zaini  Ahmad.  “Perkembangan  Hukum  Keluarga  Islam  Setelah  50 Tahun Kemerdekaan” dalam Mimbar Hukum , al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam Nomor 24 Tahun VII, 1996
Noer,  Deliar. The  Modernist  Muslim  Movement  in  Indonesia:  1900-1942 , Singapore-Kualalumpur, 1973.
Sjadzali,  Munawir. Reaktualisasi  Ajaran  Islam ,  dalam  “Hukum  Islam  di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan, (Tjun Surjaman, ed.), Remaja Rosdakarya, Bandung: 1991.
Syihab,  Umar. Hukum  Islam  dan  Transformasi  Pemikiran ,  Dina  Utama, Semarang: 1996.