Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 11, No. 2 Januari 2020, pp. 190-196 ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809 Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna

## DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SEMARANG
Retno Astuti Ningrum dan Amir Hidayatulloh*
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta-Indonesia *amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id
DiPublikasi: 01/01/2020
http://dx.doi.org/10.22225/kr.11.2.1154.190-196

## Abstract
This type  of  research  is  quantitative  research.  The  population  in  this research  is a  motor  vehicle  taxpayer.  Meanwhile,  the sample  in  this  study  is  a  motor  vehicle  taxpayer  in  the  city  of  Semarang.  The  sampling  technique  in  this  research  used convience sampling. Respondents in this research amounted to 100 respondents. Data collection techniques in research using questionnaires  given directly  to  respondents.  Respondents  in this study  were  dominated by  male  (58  respondents).  Whereas female respondents amounted 42 respondents. The analysis techniques in this research used multiple linear regression analysis, with SPSS tools. This study obtained results that perseptions of tax corruption and service quality of tax officers affect taxpayer compliance.
Keywords: Taxpayer compliance; perseption on tax corruption; service quality of tax officers

## Abstrak
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan, sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  yang  berada  di  Kota  Semarang.  Teknik  pengambilan sampel dalam penelitian  ini  menggunakan convenience sampling . Responden dalam penelitian  ini berjumlah  100 responden. Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  menggunakan  kuesioner  yang  diberikan  langsung  kepada  responden.  Responden dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki (58 responden). Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 42 responden. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, dengan alat SPSS. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci : Kepatuhan wajib pajak; per sepsi kor upsi pajak; kualitas pelayanan petugas pajak

## I.  PENDAHULUAN
Menurut  (Undang-undang  Nomor  28,  2007), pajak merupakan  kontribusi  wajib kepada negara yang  terutang  oleh  orang  pribadi  maupun  badan yang  bersifat  memaksa,  tidak  mendapatkan  jasa timbal  balik  (imbalan)  secara  langsung,  dan digunakan  untuk  keperluan  Negara  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Sektor  perpajakan adalah  salah  satu  sektor  yang  memberikan  andil kepada  penerimaan  Negara,  baik  pemerintah pusat  maupun  pemerintah  daerah.  Menurut (Undang-Undang Nomor 28, 2009), pajak daerah terdiri  dari  pajak  provinsi  dan  pajak  kabupaten/ kota.  Pajak  provinsi  terdiri  dari  pajak  kendaraan bermotor,  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan,  serta  pajak  rokok.  Sedangkan,  pajak kabupaten/kota  terdiri  dari  pajak  hotel,  pajak restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame,  pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang
burung  wallet,  serta  pajak  bumi  dan  bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Penerimaan daerah terbesar berasal dari pajak daerah. Dari hasil penerimaan tersebut, pemerintah dapat menggunakannya untuk pembangunan  daerah,  belanja  daerah,  serta pengeluaran  lain  yang  digunakan  untuk membiayai  daerah  ( Rizqi,  2018 ).  Pada  tahun 2017,  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  jawa tengah  dari  pajak  kendaraan  bermotor  mencapai 40%.  Bahkan,  sektor  perpajakan  menjadi  sektor yang  menyumbang  penerimaan  pendapatan terbesar ( Antoni, 2018 ).
Kota  Semarang  merupakan  Kota  besar  yang terletak  di  jawa  tengah  yang  memiliki  puluhan ribu penduduk dengan latar belakang dan tingkat sosial  yang  berbeda.  Masyarakat  Kota  Semarang memiliki  kecenderungan  bergaya  hidup  yang konsumtif.  Hal  ini  ditandai  dengan  sering bergantinya kendaraan bermotor, namun masyarakat  masih  memiliki  keengganan  untuk membayar  pajak.  Hal  ini  ditunjukan  pada  tahun

## Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang
Undang Nomor 28, 2009).
Pajak  kendaraan  bermotor  merupakan  salah satu  jenis  pajak  provinsi.  Pajak  kendaraan bermotor  didefinisikan  sebagai  pajak  atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan  bermotor  adalah  semua  kendaraan beroda  beserta  gandengannya  yang  digunakan  di semua  jenis  jalan  darat,  dan  digerakan  oleh peralatan  teknik  berupa  motor  serta  peralatan lainnya.  Motor  dan  peralatan  lain  tesebut berfungsi  untuk  mengubah  suatu  sumber  daya energi  tertentu  menjadi  tenaga  gerak  kendaraan bermotor  yang  bersangkutan,  termasuk  alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam pengoperasinya  menggunakan  roda  dan  motor tidak  melekat  secara  permanen  serta  kendaraan bermotor  yang  dioperasikan  di  air  (Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23, 2015).
Lebih  lanjut  (Peraturan  Gubernur  Jawa Tengah  Nomor  23,  2015)  membagi  tarif  pajak kendaraan  bermotor  menjadi  empat  golongan. Golongan  pertama  adalah  1,5  persen  untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi atau  badan.  Golongan  kedua  adalah  satu  persen untuk  kendaraan  bermotor  angkutan  umum. Golongan  ketiga  0,5  persen  untuk  kendaraan ambulans,  pemadam  kebakaran,  lembaga  sosial keagamaan,  dan  instansi  pemerintah.  Sedangkan, golongan  keempat  yaitu  0,2  persen  untuk kendaraan  bermotor  alat-alat  berat  dan  alat-alat besar.  Besarnya  tarif  progresif  yang  ditetapkan dibedakan  menjadi  beberapa  kepemilikan,  yaitu kepemilikan  kedua  2  persen,  kepemilikan  ketiga 2,5  persen,  kepemilikan  keempat  3  persen,  serta kepemilikan  kelima  dan  seterusnya  adalah  3,5 persen.
Persepsi  adalah  penginderaan,  stimultan individu melalui alat indera yang dinterprestasikan,  sehingga  mudah  dipahami  dan dimengerti  tentang  apa  yang  diterima.  Proses menginterprestasikan  stimultan  dipengaruhi  oleh pengalaman dan proses yang dialami oleh masing -masing  individu  ( Khairani,  2013 ).  Sedangkan, tindak  pidana  adalah  ketika  seseorang  melawan hukum  dengan  melakukan  perbuatan  yang bertujuan  untuk  memperkaya  diri  sendiri  atau orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan  keuangan  Negara  atau  perekonomian Negara,  dipidana  penjara  paling  singkat  empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikir Rp200.000.000 serta paling banyak Rp1.000.000.000  (Undang-Undang  Nomor  20, 2001).  Bahkan  Mulan  dalam  ( Muhammad  &
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2 2020 CC-BY-SA 4.0 License
Page 191
2018,  persentase  kepatuhan  wajib  pajak  di  kota Semarang  masih  kisaran  70  persen  yang  lebih rendah  dibandingkan  Yogyakarta,  yaitu  92% ( Antoni, 2018 ); ( Linangkung, 2016 ). Lebih lanjut ( Antoni,  2018 )  menyatakan  bahwa  selama  dua tahun  terakhir  tingkat  penerimaan  pajak kendaraan  bermotor  di  kota  Semarang  selalu dibawah target yang telah ditetapkan.
Faktor  yang  dapat  memengaruhi  kepatuhan wajib  pajak  antara  lain  persepsi  wajib  pajak mengenai  korupsi  pajak  (Hehamuhua  dalam ( Djaja,  2010 );  ( Wibisono  &  Kusuma,  2017 ); ( Safitri  &  Tambun,  2017 ),  serta  pelayanan petugas  pajak  ( Rachmania,  Astuti,  &  Utami, 2016 );  ( Syah  &  Kridiyawati,  2017 ).  Bahkan ( Suciaty,  Handayani,  &  Dwiatmanto,  2014 ) menyatakan  bahwa  pemberitaan  mengenai korupsi pajak dimedia massa merupakan variabel yang  paling  dominan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Namun, beberapa penelitian terdahulu juga memperoleh  hasil  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak tidak  dipengaruhi  oleh  persepsi  wajib  pajak mengenai korupsi ( Sumirat, 2017 ); ( Ulfah, 2018 ), serta  tidak  juga  dipengaruhi  oleh  pelayanan petugas pajak ( Susanto, 2013 ); ( Ester, Nangoi, & Alexander,  2017 ).  Oleh  karena  itu,  dari ketidakkonsistenan  hasil  penelitian  terdahulu, maka peneliti termotivasi untuk menguji kembali variabel  persepsi  wajib  pajak  mengenai  korupsi pajak  dan  pelayanan  petugas  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di Kota Semarang.

## II.  TINJAUAN PUSTAKA
Pajak  daerah  adalah  kontribusi  wajib  kepada daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  pemungutannya  didasarkan  pada undang-undang,  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung,  dan  hasil  pemungutanya digunakan untuk pengeluaran daerah bagi sebesar -besarnya  kemakmuran  rakyat  (Undang-Undang Nomor  28,  2009).  Pajak  daerah  dibedakan menjadi  dua  yaitu  pajak  provinsi  dan  pajak kabupaten/kota.  Pajak  provinsi  meliputi  pajak kendaraan  bermotor,  bea  balik  nama  kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak  air  permukaan,  dan  pajak  rokok. Sedangkan,  pajak  kabupaten/kota  terdiri  dari pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan,  pajak reklame,  pajak  penerangan  jalan,  pajak  mineral bukan  logam  dan  batuan,  pajak  parkir,  pajak  air tanah,  pajak  burung  wallet,  serta  pajak  bumi  dan bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  (Undang-
Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang
yang  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang perpajakan. Sedangkan, kepatuhan materiil adalah suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  secara substantive memenuhi  semua  ketentuan  material perpajakan  yaitu  sesuai  dengan  isi  dan  jiwa undang-undang  perpajakan.  Isi  dari  kepatuhan materill juga meliputi kapatuhan formal ( Rahayu, 2013 ).
Wajib pajak dikatakan patuh ketika memenuhi persyaratan  yaitu  (1)  tepat  waktu  dalam menyampaikan  surat  pemberitahuan,  (2)  tidak memiliki  tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis pajak,  kecuali  tunggakan  pajak  yang  telah memperoleh  izin  mengangsur  atau  menunda pembayaran  pajak,  (3)  laporan  keuangan  diaudit oleh  akuntan  publik  atau  lembaga  pengawasan keuangan  pemerintah  dengan  pendapat  wajar tanpa  pengecualian  selama  tiga  tahun  berturut- turut,  serta  (4)  tidak  pernah  dipidana  karena melakukan  pidana  pada  bidang  perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan  hukum  tetap  dalam  jangka  waktu  lima tahun  terakhir  (Keputusan  Menteri  Keuangan Nomor 544/KMK.04, 2000).
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka rerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2 2020 CC-BY-SA 4.0 License
Poernomo,  2005 )  menyatakan  bahwa  seorang pejabat  pemerintah  dapat  dikatakan  korupsi  jika pejabat tersebut menerima atau memberikan uang sebagai  upaya  untuk  melakukan  sesuatu  yang sebenarnya tidak diperbolehkan dilakukan selama menjalankan  tugas.  Sehingga,  persepsi  korupsi pajak  didefinisikan  sebagai  interprestasi  dan pandangan  wajib pajak dalam mengartikan  kasus korupsi  pajak  di  Indonesia  ( Rachmania  et  al., 2016 ).
Menurut  (Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara:  63/KEP/M.PAN/7,  2003),  pelayanan publik  merupakan  kegiatan  pelayanan  yang dilakukan  oleh  penyelenggaran  pelayanan  publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Standar pelayanan publik harus memiliki jaminan adanya kepastian  bagi  penerima  pelayanan.  Standar pelayanan  merupakan  suatu  ukuran  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  wajib ditaati oleh pemberi maupun penerima pelayanan. Pengukuran  kualitas  layanan  tidak  hanya  diukur oleh  pihak  yang  melayani,  akan  tetapi  juga  oleh pihak  yang  dilayani.  Kualitas  layanan  diukur berdasarkan  enam  variabel,  yaitu  kemampuan, sikap,  penampilan,  perhatian,  tindakan,  dan tanggungjawab.
Kemampuan adalah pengetahuan atau keterampilan  yang  wajib  diperlukan  untuk melaksanakan  suatu  program  layanan  prima seperti berkomunikasi secara efektif. Sikap adalah perilaku saat menghadapi pelanggan. Penampilan adalah  penampilan  individu  baik  secara  fisik maupun non fisik yang memberikan kepercayaan diri  dan  kredibilitas  dari  pihak  lain.  Perhatian adalah  kepedulian  pada  pelanggan  berupa perhatian  akan  kebutuhan  maupun  pemahaman atas  saran  dan  kritik.  Tindakan  merupakan sesuatu  yang  dilakukan  secara  nyata  untuk memberikan  layanan  kepada  pelanggan.  Serta, tanggung  jawab  adalah  sikap  keberpihakan kepada  pelanggan  sebagai  wujud  keberpihakan untuk  meminimalisir  ketidakpuasan  pelanggan ( Barata, 2004 ).
Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  ketersediaan wajib  pajak  untuk  tunduk  dan  patuh  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  yang sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan perpajakan.  Kepatuhan  wajib  pajak  dibedakan menjadi  kepatuhan  formal  dan  kepatuhan materiil.  Kepatuhan  formal  merupakan  keadaan dimana  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  formal
Persepsi Korupsi Pajak Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Kepatuhan Wajib Pajak Gambar 1

## Kerangka Penelitian
Pengaruh  Persepsi  Korupsi  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Persepsi  merupakan  asumsi  atau  pemikiran yang didasarkan pada berita maupun pengalaman. Banyaknya kasus mengenai korupsi di  Indonesia membuat  wajib  pajak  merasa  khawatir  untuk membayar  pajak  dan  berpangaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Sehingga,  semakin banyak  kasus  korupsi  pajak  yang  dilakukan  oleh petugas  pajak,  maka  semakin  kuat  persepsi  yang timbul  pada  diri  wajib  pajak  bahwa  uang  yang
Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang
puas  maka  wajib  pajak  akan  patuh  terhadap peraturan  perpajakan.  Pernyataan  ini  didukung oleh ( Suciaty et al., 2014 ); ( Syah & Kridiyawati, 2017 ),  kualitas  pelayanan  petugas  pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Oleh  karena  itu,  hipotesis  kedua  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
H 2 :  Kualitas  pelayanan  petugas  pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## III.  METODE
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini  adalah  wajib  pajak  kendaraan  bermotor. Sedangkan,  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di  Kota Semarang.  Teknik  pengambilan  sampel  dalam penelitian  ini  menggunakan convience  sampling . Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen  (kepatuhan  wajib  pajak),  dan  variabel independen  (persepsi  korupsi  pajak  dan  kualitas pelayanan  petugas  pajak).  Definisi  operasional dan pengukuran masing-masing variabel disajikan pada tabel 1. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang secara langsung diberikan kepada responden. Teknik analisis data dalam  penelitian  menggunakan  analisis  regresi linear berganda.
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2 2020 CC-BY-SA 4.0 License
dibayarkan  atau  disetorkan  kepada  Negara  tidak digunakan  sebagaimana  mestinya,  sehingga terjadi  ketidakpercayaan  wajib  pajak  kepada petugas  pajak.  Hal  ini  akan  berpengaruh  pada kepatuhan  wajib  pajak  ( Rachmania  et  al.,  2016 ). Atau  dengan  kata  lain,  semakin  banyak  pejabat yang  korupsi  maka  membuat  wajib  pajak  tidak percaya  untuk  membayar  pajak,  sehingga  wajib pajak  berupaya  tidak  patuh  dalam  membayar pajak.  Pernyataan  ini  didukung  oleh  hasil penelitian  Hehamuhua  dalam  ( Djaja,  2010 ); ( Wibisono & Kusuma, 2017 ); ( Safitri & Tambun, 2017 )  yang  menyatakan  bahwa  persepsi  korupsi pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Oleh  karena  itu,  hipotesis  pertama penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 1 :  Persepsi  korupsi  pajak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Petugas  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kualitas  pelayanan  petugas  pajak  merupakan salah  satu  faktor  yang  memengaruhi  kepatuhan wajib  pajak.  Hal  ini  seperti  yang  diungkapkan oleh ( Rachmania et al., 2016 ), ketika wajib pajak mendapatkan  pelayanan  yang  baik  dari  fiskus, maka  menumbuhkan  rasa  puas  pada  diri  wajib pajak.  Sehingga,  semakin  wajib  pajak  merasa
Tabel 1 Definsi Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel Definisi Referensi Pengukuran Referensi Kepatuhan wajib pajak Kesediaan wajib pajak untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Rahayu, 2013) Lima item pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala likert lima poin. (Rachmania et al., 2016) Persepsi korupsi pajak Interprestasi dan pandangan wajib pajak dalam mengartikan kasus korupsi pajak di Indonesia. (Rachmania et al., 2016) Delapan item pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala likert lima poin. (Rachmania et al., 2016) Kualitas pelayanan petugas pajak Ukuran atau nilai atas kegiatan fiskus dalam memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya. (Rachmania et al., 2016) Sebelas item pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala likert lima poin. (Rachmania et al., 2016)
Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang
menjawab  tidak  secara  lengkap,  dan  terdapat jawaban  ganda  dari  responden  pada  item pertanyaan. Oleh karena itu, kuesioner yang dapat dilakukan  pengolahan  lebih  lanjut  adalah  100 kueisoner.  Berikut  adalah  ringkasan  pengiriman dan pengembalian  kuesioner  yang disajikan  pada tabel 2.
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2 2020 CC-BY-SA 4.0 License

## IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui penyebaran  kuesioner  secara  langsung  kepada 105  responden.  Dari  105  kuesioner  yang disebarkan sebanyak 105 kuesioner dikembalikan oleh responden, akan tetapi sebanyak 5 kuesioner tidak  dapat  digunakan.  Hal  ini  karena  responden
Tabel 2 Ringkasan Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner Keterangan Jumlah kuesioner Kuesioner yang dikirim 105 Kuesioner yang dikembalikan 105 Kuesioner yang tidak digunakan 5 Kuesioner yang digunakan 100 pendidikan,  jenis  pekerjaan,  pendapatan,  jenis kendaraan,  dan  lama  kepemilikan  kendaraan. Deskripsi responden disajikan pada tabel 3.
Sumber: data primer, diolah (2019).
Deskripsi  responden  dalam  penelitian  ini meliputi  jenis  kelamin,  usia  responden,  tingkat
Tabel 3 Deskripsi Responden Keterangan Frekuensi Jenis Kelamin Laki-Laki 58 Perempuan 42 Usia Kurang dari 25 tahun 18 25-45 tahun 70 Lebih dari 45 tahun 12 Tingkat Pendidikan SMP 4 SMA 48 Diploma 20 S1 20 S2/S3 8 Jenis Pekerjaan Sopir 8 Karyawan swasta 22 Wiraswasta 25 PNS 20 Polri/TNI 5 Pelajar 9 Ibu rumah tangga 11 Pendapatan Per Tahun Kurang dari Rp25.000.000 65 Rp25.000.000-Rp50.000.000 28 Rp50.000.000-Rp75.000.000 5 Lebih dari Rp100.000.000 2 Jenis Kendaraan Roda dua 63 Roda empat 37 Lama Kepemilikan Kendaraan Kurang dari 5 tahun 33 5-10 tahun 40 11-25 tahun 20 Lebih dari 25 tahun 7 Sumber: data primer, diolah (2019) Tabel  3  menunjukan  bahwa  responden  dalam penelitian ini didominasi oleh responden berjenis
kelamin laki-laki (58 responden). Usia responden didominasi oleh usia 25-45 tahun (70 responden). Tingkat  pendidikan  responden  didominasi  oleh
Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang
kepemilikan  kendaraan  didominasi  oleh  5-10 tahun (40 responden).
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda dengan  bantuan  alat  SPPS.  Hasil  pengujian hipotesis disajikan pada tabel 4.
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2 2020 CC-BY-SA 4.0 License
SMA  (48  responden).  Jenis  pekerjaan  responden didominasi  oleh  wiraswasta  (25  responden). Pendapatan responden per tahun didominasi  oleh kurang  dari  Rp25.000.000  (65  responden).  Jenis kendaraan  yang  dimiliki  oleh  responden didominasi  oleh  roda  dua  (63  responden).  Lama
Tabel 4 Hasil Pengujian Hipotesis Variabel Beta Signifikasi Kesimpulan Konstanta 7,102 0.014 Persepsi Korupsi Pajak 0,282 0,000 Terdukung Kualitas Pelayanan Petugas pajak 0,140 0,004 Terdukung Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak F hitung 14,386 Signifikasi F 0,000 Adjusted R-Square 0,213 Sumber: data primer, diolah (2019)
Tabel  4  menunjukan  bahwa  penelitian  ini memiliki  nilai adjusted  R-Square sebesar  0,213. Hal  ini  berarti  bahwa  variabel  kepatuhan  wajib pajak  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  persepsi korupsi  pajak  dan  kualitas  pelayanan  petugas pajak  sebesar  21,30  persen  ,  dan  78,70  persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Tabel 4  juga  menunjukan  bahwa  nilai  signifikasi  uji  F (0,000)  yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan 0,05.  Hal  ini  bearti  minimal  ada  satu  variabel independen  (persepsi  korupsi  pajak  dan  kualitas pelayanan  petugas  pajak)  yang  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Tabel  4  menunjukan  bahwa  persepsi  korupsi pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Hal ini ditunjukan dengan  nilai  signifikasi (0,000)  yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan 0,05.  Atau  dengan  kata  lain,  hipotesis  pertama (H 1 )  penelitian  ini  terdukung.  Hal  ini  berarti bahwa  semakin  banyak  pejabat  yang  korupsi maka  membuat  wajib  pajak  tidak  percaya  untuk membayar pajak. Sehingga, wajib pajak berupaya untuk  menghindari  pajak  dan  sebaliknya. Semakin sedikit pejabat yang tidak korupsi, maka kepercayaan  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak meningkat. Sehingga, wajib pajak berupaya untuk patuh  dalam  membayar  pajak.  Hasil  ini mengkonfirmasi  pernyataan  sebelumnya,  yaitu ( Djaja,  2010 );  ( Wibisono  &  Kusuma,  2017 ); ( Safitri & Tambun, 2017 ) yang menyatakan salah satu  faktor  yang  memengaruhi  kepatuhan  wajib pajak adalah persepsi korupsi pajak.
Selain persepsi korupsi pajak, faktor lain yang memengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  adalah kualitas  pelayanan  petugas  pajak.  Hal  ini
ditunjukan  dengan  nilai  signifikasi  (0,004)  yang disajikan  pada  tabel  4  lebih  kecil  dibandingkan dengan  0,05.  Atau  dengan  kata  lain,  hipotesis kedua  (H 2 )  penelitian  ini  terdukung.  Hal  ini berarti  bahwa  ketika  fiskus  memberikan pelayanan  yang  baik  kepada  wajib  pajak,  maka wajib pajak akan merasa puas. Sehingga, semakin wajib  pajak  puas  atas  pelayanan  petugas  pajak maka  wajib  pajak  akan  patuh  untuk  membayar pajak.  Hasil  penelitian  ini  mengkonfirmasi pernyataan  sebelumnya  yaitu  ( Suciaty  et  al., 2014 );  ( Syah  &  Kridiyawati,  2017 )  yang menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan  petugas pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.

## V.  SIMPULAN
Kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor dipengaruhi  oleh  persepsi  korupsi  pajak  dan kualitas  pelayanan  petugas  pajak.  Sehingga,  dari hasil  penelitian  ini  diharapkan  pemerintah  atau fiskus  dapat  menjaga  kepercayaan  wajib  pajak, salah  satunya  dengan  tidak  melakukan  korupsi. Selain  itu,  diharapkan  pihak  fiskus  atau  petugas pajak  dapat  memberikan  pelayanan  yang  baik kepada  wajib  pajak.  Hal  ini  karena  kualitas pelayanan  dari  petugas  pajak  dapat  mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.
Penelitian  ini  tidak  terlepas  dari  sebuah keterbatasan.  Nilai adjusted  R-Square dalam penelitian  ini  adalah  21,30  persen,  yang  berarti bahwa  variabel  persepsi  korupsi  pajak  dan kualitas pelayanan petugas pajak dapat menjelaskan  variabel  kepatuhan  wajib  pajak sebesar  21,30  persen.  Sehingga,  78,70  persen variabel  kepatuhan  wajib  pajak  dijelaskan  oleh

## Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang
Pratama Malang Utara). Jurnal E-Perpajakn , 1 (1), 23 –33.
Sumirat,  S.  (2017). Pengaruh  Persepsi  Korupsi  Pajak, Kualitas  Pelayanan,  Pengetahuan  Perpajakan  dan Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang Terdaftar  di  KPP  Kota  Yogyakarta) (Universitas Islam Indonesia). Retrieved from https:// dspace.uii.ac.id/handle/123456789/4486 Susanto,  J.  N.  (2013).  Pengaruh  Persepsi  Pelayanan  Aparat
Pajak,  Persepsi  Pengetahuan  Wajib  Pajak,  dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan: Kajian  Empiris  Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Yang  Memiliki  Usaha  di  Kota  Probolinggo Kecamatan  Mayangan. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Universitas Surabaya , 2 (1), 1–17.
Syah,  A.,  &  Kridiyawati.  (2017).  Analisis  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal A KSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi) , 2 (1), 65–77. Ulfah, S. (2018). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan,  Pengetahuan  Perpajakan,  Sanski  Pajak, dan  Religiusitas  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak (Universitas Islam Indonesia). Retrieved from https:// dspace.uii.ac.id/handle/123456789/6114
Undang-Undang Nomor 20. (2001). Tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi.
Undang-undang  Nomor  28.  (2007).  Tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang  Nomor  28.  (2009).  Tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah.
Wibisono, A., & Kusuma, Y. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor. Jurnal  Riset Manajemen , 4 (2), 169–180.
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2 2020 CC-BY-SA 4.0 License
variabel  lain  di  luar  model.  Sehingga,  penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen, seperti sanksi pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Antoni, A. (2018). Kepatuhan Bayar Pajak Warga Semarang Baru  70%. Ekbis.Sindonews.Com .  Retrieved  from https://ekbis.sindonews.com/read/1289461/33/ kepatuhan-membayar-pajak-warga-semarang-baru- 70-1520962246
Barata,  A.  A.  (2004). Dasar-Dasar  Pelayanan  Prima . Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Djaja,  E.  (2010). Meredesain  Pengendalian  Tindak  Pidana Korupsi . Jakarta: Sinar Grafika.
Ester,  K.  G.,  Nangoi,  G.  B.,  &  Alexander,  S.  W.  (2017).
Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  di  Kelurahan  Kleak  Kecamatan  Malalayang Kota  Malang. Jurnal  Riset  A kuntansi  Going Concern , 12 (2), 523–530.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04. (2000). Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian  Pendahuluan  Kelebihan  Pembayaran Pajak.
Khairani,  M.  (2013). Psikologi  (Psikologi  Umum) . Yogyakarta: Aswan Pressindo.
Linangkung,  E.  (2016,  April  28).  Kepatuhan  Wajib  Pajak DIY  capai  92%. Ekbis.Sindonews.Com .  Retrieved from  https://ekbis.sindonews.com/read/1200843/33/ kepatuhan-wajib-pajak-diy-capai-92-1493345445
Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara:  63/KEP/ M.PAN/7.  (2003).  Tentang  Pedoman  Umum Penyelenggaran Pelayanan Publik.
Muhammad,  F.,  &  Poernomo,  B.  (2005). Korupsi  Dalam Praktik  Bisnis .  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  23.  (2015).
Tentang  Penghitungan  Dasar  Pengenaan  Pajak Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bemotor  Pembuatan  Sebelum  Tahun 2015.
Rachmania,  F.  M.,  Astuti,  E.  S.,  &  Utami,  H.  N.  (2016). Pengaruh  Persepsi  Korupsi  Pajak  Dan  Kualitas Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Orang  pribadi  Yang Terdaftar  di  KPP  Pratama  Batu). Jurnal  Mahasiswa Perpajakan , 10 (1), 1–8. Rahayu,  S.  K.  (2013). Perpajakan  Indonesia:  Konsep  dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rizqi,  A.  N.  (2018).  Pemprov  Jateng  Targetkan  PAD  2018
Rp  12,9  Triliun. Jatengpos.Com .  Retrieved  from https://jatengpos.com/read/20180220/78/740795/ jateng-targetkan-pad-2018-capai-rp129-triliun
Safitri, D., & Tambun, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak  dan  Persepsi  Korupsi  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Kepercayaan Masyarakat  Sebagai  Variabel  Moderating. Jurnal
Unversitas 17 Agustus 1945 , 2 (2), 23–33.
Suciaty, Handayani, S. R., & Dwiatmanto. (2014). Persepsi Wajib  Pajak  Mengenai  Korupsi  Pajak  dan Pengaruhnya  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak (Studi Pada WPOP Yang Menjalankan Usaha di KPP