## PARIWISATA DI ERA OTONOMI KHUSUS PAPUA
(Sebaran dan Ancaman)
Hugo Warami, Dosen Universitas Negeri Papua

## warami@yahoo.com

## ABSTRACT
The authority and capability in the financial resources to dig them fairly wide open now through  the  implementation  of  Law  No.  21  of  2001  on  Special  Autonomy.  Therefore,  local governments  have  the opportunity  to  explore the potential  of  the  regions,  in  collaboration  with public  and  private  sectors  in  efforts  to  optimize  revenue  (PAD),  through  the  tourism  services sector.  In  line  with  the  mandate  of  the  special  autonomy,  the  local  community  through  the tourism sector need to be empowered through the principle of partnership to community groups marginalized, oppressed and those in the lower layers of the social structure in accordance with the  spirit  and  values of the  basic  law.  On  the  other  hand,    it  is  expected  the  distribution  of  the tourism  sector to  be  the  starting  point of the  process  of  change,  which  changes  the  state of  the oppressed  who  have  been  neglected  status  and  dignity  for  the  better  and  more  empowered.  In addition,  there  appeared  a  general  trend  to  escape  or  emancipation  from  the  domination  of  a social group for another social group becomes a serious threat in the development of the tourism sector in Papua.

## Keywords: Tourism, and Special Autonomy

## Latar  Belakang
Sejalan  dengan  amanat  Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah yang  intinya  memberikan kewenangan  yang luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab  kepada daerah  sehingga  memberikan  peluang  pada daerah-daerah  di  Indonesia  agar  lebih leluasa  dalam  mengatur  dan  melaksanakan kewenangan  atas  inisiatif  sendiri  sesuai dengan  kepentingan  masyarakat  setempat dan  potensi  setiap  daerah.  Semangat  ini
dalam  pandangan  Pilliang  (2010:186-187) bahwa  semangat  otonomi  sesungguhnya adalah  sebuah  semangat  positif  dalam sebuah  masyarakat  bangsa  yang  tengah membangun  sebuah  bangunan  demokrasi. Otonomi  dimaknai  sebagai  salah  satu fondasi  utama  dari  bangunan  demokrasi  itu sendiri.  Meskipun  demikian,  semangat otonomi  itu  dapat  menjadi  sebuah  problem atau  bahaya,  ketika  ia  berkembang  tak terkendali, ketika ia melampaui batas, ketika
ia  bergerak  ke  arah  ekstrem  ( extreme ).
Hasrat  memperoleh  otonomi  atau  mengatur diri sendiri, tampaknya merupakan semangat zaman  ( zeitgeist )  dari  dunia  kontemporer, yang berkembang akibat munculnya pelbagai  keinginan  untuk  melepaskan  diri dari  pengaturan-pengaturan  yang  terpusat, tunggal, dan universal, berdasarkan sentiment  yang  juga  plural  (entnisitas,  ras, agama, gender, bangsa, dan marga).
Selain  itu,  Pilliang  (2010:187)  juga mengemukakan munculnya adanya kesadaran  sosial  dalam  skala  global,  yang melaluinya  setiap  komponen  sosial  melihat dirinya sendiri sebagai bagian dari pluralitas atau  keanekaragaman  (entitas  atau  spesies- spesies) yang hidup di dalam sebuah habitat, yang dibangun berdasarkan prinsip penghargaan  atas  keunikan,  kebebasan, otonomi,  disversitas,  dan  perbedaan.  Akan tetapi,  peralihan  dari  analogi  kosmologi  ke arah  analogi  ekologis  tersebut  digunakan untuk  menatap  dunia  sosial,  ada  prinsip fundamental  ekologi  yang  dilupakan  oleh setiap  komponen  sosial  yang  menginginkan otonomi, yaitu prinsip simbiosis mutualisme ( mutualism symbiosis ).
Semangat positif itu kemudian melahirkan  yang  namanya  otonomi  khusus yang  tertuang  dalam  Lembaran  Negara menjadi  Undang-Undang  No.  21  Tahun
2001  tentang  Otonomi  Khusus  Papua  yang bersifat  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab diperlukan  kewenangan  dan  kemampuan  di dalam  menggali  sumber-sumber  keuangan sendiri  secara  wajar.  Oleh  karena  itu pemerintah  daerah  berkesempatan  menggali potensi-potensi  daerah  yang  dimilikinya, bekerja sama dengan masyarakat dan swasta dalam  usaha  mengoptimalkan  pendapatan asli  daerah (PAD), dalam  hal  ini  sektor jasa pariwisata  sebagai  salah  satu  sektor  yang mempunyai  peran  yang  cukup  besar  dalam mendulang  penerimaan  pendapatan  asli daerah di luar pendapatan sektor lain. Sektor pariwisata  menjadi  bagian  penting  dalam pembangunan berkelanjutan dengan memerlukan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu dan perencanaan yang memadai  untuk  menjamin  pengembangan pariwisata  yang  berkelanjutan.  Pariwisata akan menjadi sektor primadona jika dikelola dengan  baik  dari  berbagai  pihak  yaitu pemerintah, masyarakat, dan lembaga masyarakat adat.
Berangkat  dari  uraian-uraian  di  atas, maka  kajian  ini  akan  memfokuskan  pada upaya  pengungkapan  “Pariwisata  di  Era Otonomi  Khusus  Papua”  dengan  melihat seberapa  besar    sebaran  sektor  pariwisata dan  ancaman  pariwisata  yang  terjadi  pasca
berlakunya  undang-undang  yang  memiliki keberpihakan pada masyarakat marginal.

## Kajian Pustaka
Beberapa  referensi  studi  pustaka  yang diambil  secara  acak  di  bawah  ini  untuk menggambarkan perkembangan sektor pariwisata yang hanya mengandalkan kebijakan  otonomi  daerah  sebagai  bagian dari  desentralisasi  pemerintah  pusat  dan bahan  banding  atas  pemberlakukannya kebijakan  otonomi khusus sektor pariwisata di  Tanah  Papua,  yakni:  (1)  Damayanti (2010) dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Daya Tarik  Wisata  Pantai  Pasir  Putih  di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur , menjelaskan  tentang  potensi  daerah  Pantai Pasir  Putih  karena  daerah  ini  memiliki potensi  pariwisata  dan  menjadi  pusat pariwisata yang ada di Kabupaten Situbondo dan  masyarakat  Desa  Pasir  Putih  dapat diberdayakan  sebagai  Pelaku  Pariwisata dalam  mendukung  kepariwisataan  yang  ada di  daerah  Pasir  Putih  di  Kabupaten Situbondo;  (2)  Sinulingga  (2010)  dengan judul Mewudujkan  Strategi  Pemberdayaan Masyarakat  Petani  Melalui  Agrowisata  di Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo (Studi Kasus Marginalisasi
Petani  Dalam  Pengembangan  Pariwisata
Berkelanjutan). Penelitian ini mendeskripsikan  secara  detail  faktor-faktor yang mengakibatkan
terjadinya Marginalisasi  Masyarakat  Kaum  Petani  di Desa  Doulu  Kecamatan  Berastagi,  Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani, Program- Program  Pengembangan  Masyarakat  Petani yang  diperlukan  dalam  Pengembangan Objek Agrowisata, dan Model Pemberdayaan  Masyarakat  Petani  untuk mewujudkan  Pariwisata  Berkelanjutan;  (3) Sitorus  (2010)  dengan  judul  Peranan Pemerintah  dalam  Pengembangan  Wisata Religi  Salib  Kasih  di  Tapanuli  Utara. Penelitian  ini  menguraikan  tentang  Wisata Religi Salib Kasih sebagai daya tarik wisata, presepsi wisatawan dan masyarakat terhadap peran  pemerintah  dalam  pengembangan daya  tarik  wisata  Religi  Salib  Kasih,  dan Peranan  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara dalam pengembangan  daya  tarik  wisata.  Penelitian ini  telah  membantu  memberikan  informasi tentang  pentingnya  peran  pemerintah  dalam mengelola  objek  wisata,  namun  dalam penelitian  yang  sedang  dilakukan  ini  adalah lebih berorientasi pada keberpihakan pemerintah  kepada  masyarakat  lokal  yang mengelola  daya  tarik    wisata;  (4)  Corebima (2010) dengan judul Studi Atraksi Penangkapan  Ikan  Paus  di  Pantai  Lamalera
Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  atraksi  penangkapan ikan paus di pantai desa Lamalera dan upaya pemecahannya  dan  bagaimana  strategi pelestarian atraksi penangkapan ikan paus di pantai  desa  Lamalera.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  ada  upaya  konservasi terhadap  laut  Sawu  dan  ilkan  paus  oleh pemerintah  dan  LSM  WWF  Indonesia. Strategi  yang  diterapkan  oleh  pemerintah terhadap  pelestarian  atraksi  penangkapan ikan paus adalah identifikasi dan reidentifikasi potensi keanekaragaman hayati sebagai kawasan konservasi, memantapkan  kawasan  konservasi  melalui regulasi, meningkatkan partisipasi
masyarakat lokal dan pemangku kepentingan  lainnya  dalam  pengelolaan kawasan konservasi, zonansi dan meningkatkan upaya pengawasan dan penegakan hukum; dan (5) Hamrinah (2010) dengan judul Strategi Pengembangan Wisata Bahari  Karang  Kaledupa  di  Kabupaten Wakatobi,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara, mengungkapkan permasalahan dan pengembagan wisata bahari Karang Kaledupa,  antara  lain  kondisi  karang  yang rusak,  sarana  penunjang  parawisata  yang masih  kurang,  minat  masyarakat  yang berkecimpung  di  bidang  parawisata  pun
masih minim. Strategi pengembangan wisata bahari  Karang  Kaledupa  yaitu  menetapkan visi,  tujuan,  sasaran  dan  menentukan penyusunan program-program pengembangan wisata bahari Karang Kaledupa.
Beberapa studi pustaka yang dilakukan di  atas,  menunjukkan  bahwa  sekalipun belum  adanya  kebijakan  pemberlakuan otonomi khusus bagi daerah-daerah tersebut, namun  sektor  pariwisata  mampu  menjadi sektor primadona di dalam kegiatan pengembangan masyarakat.

## Konsep

## Pariwisata
Menurut  Undang-Undang  No.  10 Tahun  2009  bahwa  Pariwisata  adalah berbagai  macam  kegiatan  wisata  dan didukung  berbagai  fasilitas  serta  layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,  Pemerintah,  dan  Pemerintah Daerah. Selain itu juga, menjadi bagian dari kegiatan  perjalanan  dari  suatu  tempat  ke tempat  lain,  bersifat  sementara,  dilakukan perorangan  maupun  kelompok,  sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian atau kebahagiaan dengan lingkungan  hidup  dalam  dimensi  sosial, budaya,  alam  dan  ilmu.  Usaha  yang  dapat dilakukan  oleh  sector  pariwisata  meliputi:
(a) daya tarik wisata, (b) kawasan pariwisata,  (c)  jasa  transportasi  wisata,  (d) jasa perjalanan wisata, (e) jasa makanan dan minuman,  (f)  penyediaan  akomodasi,  (g) penyelenggaraan  kegiatan  hiburan  dan rekreasi,  (h)  penyelenggaraan  pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran,  (i)  jasa  informasi  pariwisata,  (j) jasa konsultan pariwisata, (k) jasa pramuwisata, (l) wisata tirta,  dan (m) spa.

## Otonomi Khusus Papua
Otonomi  secara  etimologi  berasal  dari kata auto dan nomos yang berarti sendiri dan peraturan  atau  pemerintah.  Merujuk  pada dua perkataan tersebut, maka secara sederhana  otonomi  dapat  diartikan  sebagai peraturan  yang  dibuat  oleh  satu  entitas (pemerintah)  tersendiri,  atau  memerintah sendiri  (Agustino,  2011:10-11).  Hoggart
(1981) dalam Agustino (2011)
mengemukakan bahwa otonomi harus dipahami  sebagai  sebuah  interaksi  antara pemerintah  yang  berada  di  bawahnya. Dalam  konteks  tersebut,  otonomi  mesti dipahami sebagai independence of localities yang  kedap  dari  adanya  campur  tangan pemerintah di aras atasnya.
Kebaikan  otonomi  daerah  menurut Rodinelli & Chemma (1983) dalam Agustino  (2011:12)  adalah  (1)  mengatasi
keterbatasan  dana  dan  masa  serta  sesuai dengan  kepentingan  masyarakat  setempat, (2) mengurangi sifat prosedural dan berbelit- belit  dari birokrasi,  (3) merumuskan kebijakan-kebijakan  publik  dengan  lebih realistic, (4) memberikan layanan yang lebih baik  dan  tepat  kepada  daerah-daerah terpencil,  (5)  melibatkan  masyarakat  luas dalam pemerintahan dan lainnya.
Otonomi  Khusus  Papua  merupakan salah  satu  bentuk  desentralisasi-politik asimetris  yang  berperan  sebagai  jalan tengah.  Di  satu  sisi,  masyarakat  tetap  dapat melaksanakan hak-haknya untuk menentukan nasib sendiri dengan memanfaatkan ruang politik, sosial, ekonomi  dan  kebudayaan  yang  telah diciptakan  melalui  otonomi  khusus  tanpa harus merupakan ancaman bagi negara yang berdaulat. Di sisi lain, pemerintah, khususnya  pemerintah  pusat  tidak  perlu kuatir  bahwa  pelaksanaan  otonomi  khusus akan  membawa  kepada  disintegrasi.  Inilah yang dimaksud dengan internal sel- determination atau  penentuan  nasib  sendiri secara internal (Salossa, 2005:63).
Selanjutnya,  pandangan  Wolff  dalam Salossa  (2005:64)  mengemukakan  bahwa otonomi  khusus  dalam  pengertian  otonomi wilayah harus diupayakan untuk memastikan  dua  hal  berikut  ini  terjadi:  (1)
seluruh  penduduk  di  wilayah  tersebut  harus memperoleh  manfaat,  dan  (2)  kelompok- kelompok  yang  selama  ini  termarginalkan bahkan didiskriminasikan harus memperoleh perhatian  khusus.  Dan  agar  otonomi  khusus tidak  disalahgunakan,  maka  hal-hal  berikut ini  harus  dilaksanakan:  (1)  pemerintah otonomi  khusus  harus  berkomitmen  dengan bukti-bukti  nyata  perlindungan  HAM  dan hak-hak kaum minoritas, dan (2) pemerintah otonomi khusus harus menjamin keselamatan  seluruhwarga  dan  membentuk mekanisme  agar  hak-hak  politik  warga tersebut  dapat  disalurkan  dan  terpresentasi dengan baik dan benar.

## Pembahasan

## Sebaran
Semenjak  berkumandangnya  wacana Otonomi  Khusus  Papua,  sektor  pariwisata belum  menunjuukan  bukti  yang  signifikan dari  arus  kunjungan  maupun  dampak pendapatan  pada  penerimaan  kas  daerah. Demikian  pulan  pemerataan  kesempatan berwisata  ke  beberapa  wilayah  di  Tanah Papua.  Hal  ini  nampak  dalam  data kunjungan  wisatawan  mancanegara  dan domestik  ke  provinsi  Papua  pada  periode tahun  2006-2010  yang  diliris  oleh  Dinas Pariwisata  dan  Kebudayaan  Provinsi  Papua pada tahun 2010 sebagai berikut. Pada tahun
2006  total  jumlah  kunjungan  wisatawan sebanyak  15.053  orang  yang  terdiri  atas 3,060  orang  (mancanegara)  dan  11.993 orang (domestik), pada tahun 2007 berjumlah  16.019  (0,06  %)  dengan  rincian 3,445  orang  (mancanegara)  dan  12.574 (domestik),  pada  tahun  2008  berjumlah 16.008  (-0,06  %)  dengan  rincian  2,687 orang  (mancanegara)  dan  13.321  orang (domestik),  pada  tahun  2009  berjumlah 4.145  (-0,7  %)  dengan  rincian  2.915  orang (mancanegara)dan  12.030  (domestik),  dan pada  tahun  2010  berjumlah  1.724  (-0,6  %) dengan  rincian  824  orang  (mancanegara) dan  900  orang  (domestik).  Data  di  atas menggambarkan bahwa kunjuangan wisatawan  ke  Papua  dari  tahun  ke  tahun cenderung fluktuatif yang  salah  satu faktornya  disebabkan  adanya  gejolak  sosial politik  dan keamanan yang tidak stabil baik tingkat  lokal,  daerah,  nasional  maupun tingkat  dunia,  sehingga  berdampak  pada kunjungan  wisatawan  mancanegara  maupun domestik semakin menurun.
Di pihak lain, pemerintah daerah melalui kebijakan otnomi khusus mendorong adanya program  pemberdayaan  masyarakat  melalui jaringan  kemitraan  (pemerintah,  kelompok asosiasi  profesi,  LSM  dan  pihak  swasta) guna terciptanya pola pembangunan masyarakat  di  tingkat  lokal  yang  mulai
berkembang ke arah berkelanjutan.
Fenomena  otonomi  daerah  memungkinkan pola  pemberdayaan  masyarakat  melalui jaringan  kemitraan  mulai  menyadari  betapa pentingnya aturan-aturan nilai lokal, pengetahuan  lokal,  potensi  dan  daya  tarik lokal  yang  mampu  dikembangkan  dan dipelihara demi kelangsungan hidup masyarakat pemiliknya melalui sektor pariwisata.
Sebaran  upaya  pengembangan  sektor pariwisata  di  Tanah  Papua  relatif  bervariasi sesuai karakteristik potensi objeknya. Sebaran ini juga bermitraan antara pemerintah  daerah,  LSM    dan  masyarakat lokal    juga  sepakat  dan  merujuk  pada  pasal 10  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999 yang  kemudian  diubah  dengan  Undang- Undang  No.32  Tahun  2004  yang  mengatur kewenangan daerah provinsi/kabupaten-kota untuk  mengelola  kekayaan  sumber  daya alam  sejauh  12  mil  dari  garis  pantai, melalui: (1) eksplorasi, eksploitasi, konservasi  dan  pengelolaan  kekayaan  laut sebatas wilayah laut; (2) pengaturan kepentingan  administratif;  (3)  pengaturan penataan  ruang;  (4)  penegakan  hukum  atas peraturan daerah atau yang didesentralisasikan  oleh  pemerintah  pusat; dan (5) bantuan pemeliharaan keamanan dan kedaulatan negara (NKRI).
Pemberdayaan  masyarakat  lokal  di sektor  pariwisata  pada  era  otonomi  khusus Papua cenderung ompong, sekalipun pemerintah  telah  berupaya  dengan  berbagai kiat dalam upaya mentransformasikan kesadaran  masyarakat  secara  langsung  agar dapat  mengambil  bagian  dalam  mendorong perubahan di bidang pariwisata.
Pemberdayaan masyarkat di sektor pariwisata diharapkan menyebar dan merakyat  pada  masyarakat  lokal  dengan maksud  untuk  memampukan  masyarakat agar  dapat  mempunyai  posisi  tawar  dan kekuatan  tawar-menawar  sehingga  mampu memecahkan masalah dan mengubah posisinya.  Pemberdayaan  masyarakat  lokal bukan  semata-mata  diarahkan  pada  upaya perbaikan  kualitas  hidup  masyarakat  dalam konteks  ekonomi,  sosial  dan  budaya  tetapi juga dalam pengambilan keputusan.
Sejalan  dengan  tujuan  pemberdayaan masyarakat  lokal  sektor  pariwisata  di  era otonomi khusus Papua, telah mengamantkan prinsip  keberpihakan  kepada  kelompok masyarakat  marjinal,  tertindas  dan  mereka yang  berada  pada  lapisan  bawah  struktur sosial sesuai dengan semangat dan nilai-nilai dasar  otonomi  khusus  Papua,  namun sayangnya  pemerataan  dan  penyebaran peluang  dan  kesempatan  bagi  masyarakat lokal belum sejalan dengan amanat dan jiwa
undang-undang tersebut.
Namun
diharapkan, proses pemerataan sektor pariwisata  menjadi  titik  awal  terhadap proses  perubahan,  yakni  perubahan  keadaan kaum  tertindas  yang  telah  diabaikan  harkat dan  martabatnya  menjadi  lebih  baik, menjadi lebih berdaya.
Sebaran strategi pemberdayaan masyarakat  lokal  di  era  otonomi  khusus Papua  dapat  dilakukan  dengan  3  (tiga) model  yakni:  (1)  menciptakan  iklim  dan identifikasi  potensi  masyarakat  lokal;  (2) memperkuat  potensi  dan  daya  tarik  wisata; dan  (3)  melindungi  dan  membangun keberpihakan pada masyarakat lokal.  Ketiga model  pemberdayaan  masyarakat  lokal tersebut dapat didekati dengan menggunakan  teknik  pemberdayaan  berupa upaya  yang  dilakukan  dalam  kerangka memperkuat  masyarakat,  yakni  dengan  cara memperkuat  masyarakat,  sehingga  mampu mandiri  dan  mengenali  persoalan-persoalan yang  ada  dan  dapat  mengembangkan  jalan keluar.
Model pengorganisasian dalam masyarakat  lokal  yang  bisa  diadopsi  pada sector  pariwisata  adalah  “Musyawarah Kampung  (MUSKAM)”,  yang  mampu menjadi wadah dalam mengorganisir keinginan, aspirasi, pendapat dan kepentingan masyarakat yang dengan
prinsip: (1) mengutamakan yang terabaikan- pemihakan  kepada  yang  lemah  dan  miskin; (2) memperkuat masyarakat lokal dan bukan sebaliknya;  (3)  masyarakat  merupakan pelaku;  (4)  media  proses  pembelajaran;  (5) sebagai  bagian  dari  upaya  mengoptimalkan capaian  potensi  lokal;  dan  (6)  terbuka terhadap  inovasi  baru. MUSKAM menjadi salah satu jembatan pengorganisasian masyarakat  lokal  dengan  capaian  dan tahapan melalui dukungan Pemerintah Pusat dan  Pemerintah  Provinsi.  Pengorganisasian masyarakat  melalui  wadah  musyawarah kampung (Muskam) dengan peserta musyawarah  yang  terdiri  atas:  Kepala Kampung,  Badan  Musyawarah  Kampung, Tiga  Tungku,  Calon  Fasilitator  Kampung, Wakil-Wakil  masyarakat  lokal  (pemuda, perempuan),  Kepala  Distrik,  masyarakat warga kampung. Hasil yang diharapkan dari musyawarah  kampung  sector  pariwisata sebagai  berikut:  (a)  sosialisasi  putusan  dan program  di  tingkat  kampung  termasuk  di dalamnya identifikasi potensi dan daya tarik wisata;  (b)  terpilihnya  3  orang  calon fasilitator kampung (terdiri dari laki-laki dan perempuan) yang bertugas memantau perencanaan dari masyarakat; (c) pengesahan sanksi lokal  oleh  Badan
Musyawarah  Kampung  (Bamuskam);  (d) pernyataan kesanggupan kampung
menerima  dana  dan  melaksanakan  program pengembangan  pariwisata;  (e)  terpilihnya pelaku  di  tingkat  kampung,  yaitu  pengelola objek  wisata  atau  pelaku  pariwisata;  (f) penetapan  jadwal  pelaksanaan  perencanaan bersama  masyarakat;  (g)  indikator  dan  data rumah  tangga  masyarakat  lokal;  dan  (h) sketsa  kampung  yang  berisi  tempat-tempat objek  wisata;  (i)  kesepakatan  jadwal musyawarah dan evaluasi.

## Ancaman
Sektor  pariwisata  di  era  otonomi khusus  Papua  juga  menjadi  ancaman  serius bagi  Pemerintah  Pusat  terhadap  pemerintah daerah  yang  memberikan  seluas-luasnya kebebasan  kepada  pihak  lain  (asing)  yang datang  bertujuan  wisata  menjadi  politis sejalan  dengan  arus  wacana  memisahkan diri  dari  NKRI.  Ada  sebuah  kecenderungan ancaman  umum  di  dalam  dunia  global dewasa  ini,  yang  dalam  upaya-upaya pelbagai  pihak-pihak  pada  tingkat  teoritis maupun praktis bagi upaya pembebasan diri ( emancipation )  dari  pelbagai  otoritas  dan pengaturan,  dalam  rangka  mendapatkan  hak pengaturan  diri  sendiri,  baik  pada  tingkat individu,  golongan,  daerah,  kelompok, komunitas,  masyarakat,  agama,  ras,  suku, bangsa,  atau  negara.  Kecenderungan  umum untuk  melepaskan  diri  atau  emansipasi  dari dominasi  sebuah  kelompok  sosial  atas
kelompok  sosial  lain  menjadi  ancaman serius dalam pengembangan sektor pariwisata  di  Tanah  Papua.  Dalam  konteks geopolitik, ancaman otonomi dapat digunakan  untuk  menjelaskan  pelbagai tuntutan  daerah  di  dalam  sebuah  negara kesatuan, untuk mendapatkan hak pengaturan  diri  sendiri  lewat  otonomi daerah, dengan melakukan pemutusan historis dari pelbagai realitas masa lalu yang dianggap  mengandung  unsur  ketidakadilan dan ketidakbebasan.
Berdasarkan  uraian  ancaman  di  atas, maka  hal-hal  pada  sektor  pariwisata  yang masih perlu terus dilakukan demi menghindari  ancaman  era  otonomi  khusus, yakni:
(1)
meningkatkan dan mengembangkan  jenis  produk  pariwisata sehingga  lebih  menarik  bagi  wisatawan;  (2) memperbaiki dan meningkatkan aksesibilitas  menuju  daya  tarik  wisata;  (3) meningkatkan  promosi  pariwisata  melalui kerja sama (PEMDA/, LSM, Lembaga Adat) dengan  meningkatkan kuantitas dan kualitas materi promosi dalam bentuk leaflet, brosur, booklet,  CD  interaktif  dan  website;  (4) meningkatkan  kerja  sama  dengan  Biro Perjalanan  Wisata  (BPW);  (5)  mendirikan Tourist  Information  Center (TIC)  di  pojok kampung  yang  memiliki  potensi  untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata; (6)
melakukan  kerja  sama  dengan  instansi terkait  seperti  hotel/penginapan,  rumah makan/cafe,  bandar  udara  ( air  port ), pelabuhan  laut,  terminal  dan  lain-lain;  (7) membentuk  dan  membina  kelompok  sadar wisata (Pokja) di kampung; (8) menyelenggarakan  pembinaan  sadar  wisata kepada  masyarakat  lokal  ( local  community ) dengan  memberikan  bekal  pengetahuan mengenai  kepariwisataan  dan  Sapta  Pesona untuk meningkatkan kualitas layanan kepada wisatawan; dan (9) memberikan penyuluhan,  pengarahan  dan  penjelasan kepada  masyarakat  lokal,  khususnya  yang bertempat    tinggal  di  sekitar  obyek  wisata, tentang  pentingnya  pariwisata  atau  manfaat pembangunan pariwisata bagi upaya menunjang  pembangunan  perekonomian daerah  serta  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.

## Penutup Simpulan
Tanah  Papua  memiliki  kekayaan  alam dan budaya yang potensial untuk dikembangkan dalam kerangka sektor pariwisata serta memiliki kemampuan untuk menjadi salah satu destinasi pariwisata kelas regional dan internasional. Misalnya kekayaan  alam  berbasis  bahari  di  Raja Ampat,  kekayaan  alam  berbasis  etnik (Festival  Lembah  Baliem,  Danau  Sentani,
Kamoro  dan  Asmat)  merupakan  potensi yang  tinggi  untuk  dikembangkan  tanpa menghilangkan potensi yang lainnya. Potensi kekayaan budaya juga patut diperhitungkan dalam mengembangkan suatu  daerah  sebagai  destinasi  utama. Namun  demikian,  pengembangan  sektor pariwisata  di  era  Otonomi  Khusus  Papua masih  memerlukan  banyak  sentuhan  dari berbagai  kelompok  pelaku  pariwisata  agar dapat  berkembang  selayaknya  wilayah  lain di  Indonesia  seperti  Bali,  Yogjakarta, Lombok, dan sebaginya yang dikembangkan dengan  tetap  mengacu  kepada  konsep paradigma baru pembangunan kepariwisataan.

## Saran
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas, maka  saran  yang  dapat  dijadikan  sebagai kontribusi dalam rangka peningkatan pembangunan  sektor  pariwisata  di  era Otonomi Khusus Papua adalah: (a) perlakuan  sektor  pariwisata  diharapkan dapat  menyebar  atau  menyeluruh  di  semua wilayah  tujuan  wisata  dengan  melibatkan masyarakat  untuk  turut  serta  berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi- strategi pengembangan pariwisata, (b) keikutsertaan para pelaku/stakeholder, kelompok  sukarelawan,  asosiasi  wisata,
asosiasi  bisnis  dan  pihak-pihak  lain  yang berpengaruh  dan  berkepentingan  serta  yang akan  menerima  dampak  dari  kegiatan pariwisata,  (c)  memberi  jaminan  rasa  aman dan  nyaman,  serta  menghindarkan  pelaku pariwisata  atau  sejenisnya  dari  konflik politik  yang  mengarah  pada  NKRI,  (d) mengedepankan  kepemilikan  lokal,  yakni pembangunan pariwisata harus  menawarkan
lapangan  pekerjaan  yang  berkualitas  untuk masyarakat  setempat,  dan  (e)  harus  terus menerus  melakukan  upaya  promosi  yang memperkuat  karakter  lansekap,  sense  of place,  dan  identitas  masyarakat  setempat yang bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata berkualitas, dan memberikan kepuasan bagi pengunjung.

## Daftar Pustaka
Agustino,  Leo.  2011. Sisi  Gelap  Otonomi  Daerah:  Sisi  Gelap  Desentralisasi  di  Indonesia Berbanding Era Sentralisasi . Bandung: Widya Padjajaran.
Corebima,  Philipus  Oktovianus  SD.  2010. Studi  Atraksi  Penangkapan  Ikan  Paus  di  Pantai Lamalera  Kabupaten  Lembata  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur. Skripsi  Sarjana Pariwisata. Denpasar: Fakultas Pariwisata.
Damayanti.  2010. Pembedayaan  Masyarakat  Lokal  Dalam  Pengelolaan  Daya  Tarik  Wisata Pantai  Pasir  Putih  di  Kabupaten  Situbondo,  Provinsi  Jawa  Timur .  Skripsi  Sarjana Parawisata. Denpsar: Fakultas Parawisata.
Hamrinah.  2010. Strategi  Pengembangan  Wisata  Bahari  Karang  Kaledupa  di  Kabupaten Wakatobi,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara .  Skripsi  Sarjana  Pariwisata.  Denpasar:  Fakultas Pariwisata.
Kementerian  Hukum  dan  Ham.  2009. Undang-Undang  No.  10  Tahun  2009  Tentang Kepariwisataan . Jakarta: KEMENKUMHAM. Pilliang,  Yasraf  Amir.  2005. Transpolitika.  Dinamika  Politik  di  dalam  Era  Virtualitas . Yogyakarta: Jalasutra.
_________________.  2010. Post-Realitas.  Realitas  Kebudayaan  dalam  Era  Post-Metafisika. Yogyakarta: Jalasutra.
Salossa, J.P. 2005. Otonomi Khusus Papua . Jayapura: Biro Hukum SETDA Prov. Papua Sitorus,  Evi  Chrisna.  2010. Peranan  Pemerintah  dalam  Pengembangan  Wisata  Religi  Salib Kasih di Tapanuli Utara . Denpasar: Fakultas Parawisata. Sinulingga, Samerdanta. 2010. Mewujudkan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Melalui Agrowisata  di  Desa  Doulu  Kecamatan  Berastagi  Kabupaten  Karo  (Studi  Kasus Marginalisasi  Petani  Dalam  Pengembangan  Parawisata  Berkelanjutan) .  Denpasar: Fakultas Parawisata.