Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 4, No. 1 – Maret 2022, Hal. 51-54| Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6424.51-54
PERANAN BUMDES DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DESA BAHA KABUPATEN BADUNG
I Putu Satya Guna Dharma, I Gusti Bagus Suryawan, I Made Aditya Mantara Putra Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia Email: satyagunadharma@gmail.com , suryawanmeraku@gmail.com , adityamantara@gmail.com

## ABSTRAK
BUMDes  merupakan  pilar  kegiatan  ekonomi  di  desa  yang  berfungsi  sebagai  lembaga  sosial  dan  komersial. Pengembangan  kesejahteraan  masyarakat  desa  memerlukan  stategi  yang  sesuai  dengan  kondisi  wilayah  yang meliputi  semua  aspek  potensi  wilayah  atau  desa.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  dalam  penelitian  ini dibahas  mengenai  bagaimana  peranan  BUMDes  dalam  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  Desa  Baha Kabupaten  Badung  dan  bagaimana  upaya  BUMDes  dalam  mengatasi  kendala-kendala  dalam  meningkatkan PAD di desa Baha Kabupaten Badung dengan  menggunakan  metode penelitian  hukum empiris  yang mengkaji hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  perlakuan  nyata.  Pembentukan  BUMDes  merupakan  cara  untuk memanfaatkan  undang-undang  yang  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  desa  untuk  melakukan inovasi dalam pembangunan desa. Pendirian badan usaha milik desa disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/desa) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa  dari  ancaman  persaingan  para  pemodal  besar.Dengan  kehadiran  BUMDes  pemerintah  desa  beserta masyarakat  dapat  mengoptimalkan  potensi-potensi  yang  ada  di  desa  secara  mandiri,  sehingga  dapat meningkatkan  perekonomian  desa,  serta  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  adanya  BUMDes  ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat.
Kata kunci : BUMDes, Peranan dan Tata Kelola

## ABSTRACT
BUMDes is a pillar of economic activity in the village that functions as a social and commercial institution. The development  of  the  welfare  of  rural  communities  requires  strategies  that  are  in  accordance  with  regional conditions  which  cover  all  aspects  of  the  potential  of  the  region  or  village.  Based  on  this  background,  this research discusses the role of BUMDes in increasing local revenue in Baha Village, Badung Regency and how BUMDes efforts overcome obstacles in increasing PAD in Baha village, Badung Regency by using an empirical legal research method that examines law that is conceptualized as real treatment. The formation of BUMDes is a way to take advantage of laws that give authority to village governments to innovate in village development. The  establishment  of  village-owned  enterprises  is  accompanied  by  efforts  to  strengthen  capacity  and  is supported by regional (district/village) policies that participate in facilitating and protecting village community businesses from the threat of competition from large investors. villages independently, so that they can improve the village economy, and can improve the  welfare of the community. The existence of BUMDes is expected to reduce poverty levels so that the community's economy can increase.
Keywords: BUMDes, Role and Governance

## I. PENDAHULUAN
Dalam menyusun strategi pembangunan pemerintah telah melakukan upaya melalui program bantuan guna  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Namun, pada  kenyataannya  hingga  kini  orang  miskin masih  belum  mendapatkan  perhatian  secara  maksimal (Nana  Hermansyah,  2019) .  Desa  yang merupakan  satuan  terkecil  pemerintah,  memiliki  posisi  strategis  sebagai  tolak  ukur  dalam pembangunanan nasional. Desa memiliki potensial yang tidak hanya dari jumlah penduduk, tapi juga sumber  daya  alam  yang  melimpah.  Pengembangan  kesejahteraan  masyarakat  oleh  pemerintah  desa memerlukan strategi yang sesuai dengan kondisi wilayah yang meliputi semua aspek potensi wilayah
atau  desa.  Pentingnya  perencanaan  dan  strategi  dimaksudkan  agar  kesejahteraan  masyarakat  dapat berjalan secara maksimal (Garnies, 2017) .
BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara  lain  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  menjadi  peluang  usaha  pada  lapangan  pekerjaan, menambah  wawasan  masyarakat  desa.  BUMDes  berada  pada  kepemilikan  desa,  digunakan  untuk kemakmuran masyarakat desa. Baik pendirian, pemodalan pelaksanaan keuntungan yang diperoleh itu dibawah naungan desa (David, 2019) .
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum,  berdasarkan  Pasal  1  ayat  3  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Oleh  sebab  itu,  hukum  digunakan  untuk  mengatur  segala tindakan  masyarakat  di  negeri  ini  serta  menjamin  adanya  persamaan  hak  yang  dimiliki  setiap  warga negara.Seperti contoh dalam hal peningkatan kemajuan taraf hidup masyarakat.
BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan  pemerintahan  desa  dalam  upaya  memperkuat  perekonomian  desa  dan  dibentuk  berdasarkan kebutuhan  dan  potensi  desa.  BUMDes  dalam  operasionalisasinya  di  topang  oleh  lembaga  moneter desa  (unit  pembiayaan)  sebagai  unit  yang  melalukan  transaksi  keuangan  berupa  kredit  maupun simpanan. Pada dasarnya BUMDes merupakan modal sosial (social capital) yang diharapkan mampu menjembatani upaya penguatan ekonomi di perdesaan.
Adapun  yang  menjadi  dasar  hukum  dari  BUMDes  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyatakan pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan pendapatan desa lainnya. Berdasarkan penjelasan  dari  Pasal  72  ayat  (1)  huruf  a  yang  dimaksud  dengan  pendapatan  asli  desa  adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala desa (Kartika,  2017) .  Pada  dasarnya  BUMDes  ialah  bentuk  pemantapan  atau  penguatan  kelembagaan ekonomi pedesaan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan memiliki berbagai potensi. Tujuan dibentuknya BUMDes  merupakan  rangka  dalam  peningkatan  pendapatan  asli  desa.  Karena  dari  sudut  pandang inilah yang mendorong dibentuknya BUMDes oleh setiap pemerintah desa yang ada di setiap daerah.
Pada  saat  merebaknya  kasus  penyebaran  virus  covid  19  tahun  2020,  berimplikasi  pada menurunnya daya usaha dimasyarakat Bali ini. Karena adanya pembatasan-pembatasan kegiatan yang dilakukan  oleh  Pemerintah,  baik  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Hal  ini  membuat masyarakat  Bali  yang  sangat  mengandalkan  pariwisata  menjadi  terpukul.  Oleh  sebab  itu,  disinilah peran  dari  Bumdes  sendiri  bisa  menjadi  suatu  wadah  semangat  bagi  masyarakat  Bali  untuk membangun  perekonomian  masyarakat  untuk  bisa  lebih  maju.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  peranan  BUMDes  dalam  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  Desa  Baha  Kabupaten Badung  dan  upaya  BUMDes  dalam  mengatasi  kendala-kendala  dalam  meningkatkan  PAD  di  desa Baha Kabupaten Badung.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian hukum  empiris,  yaitu  penelitian  yang  mengkaji  aspek  hukum,  yang  dengan  mana  tidak  saja  sebagai bentuk  norma  yang  pasif  tetapi  hukum  dan  peraturan  dalam  implementasinya (Putra,  I  Wayan Werasmana  Sancaya,  2021) .  Dalam  penelitian  digunakan  pendekatan  empiris.  Dalam  pendekatan empiris, hukum dijadikan  sebagai  law in action di deskripsikan sebagai segala  sosial secara empiris. Hukum tidak hanya di sekedar diberikan namun, diartikan sebagai jalinan nilai-nilain, jalinan kaidah dan  norma-norma,  keputusan  pejabat,  hukum  positif  yang  tertulis  dan  juga  dimaknai  sebagai  suatu sistem ajaran tentang kenyataan, dan perilaku yang teratur dan ajeg.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Peranan BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli daerah Desa Baha Kabupaten Badung
Pemerintah  desa  mempunyai  peranan  yang  sangat  berpengaruh  terutama  dalam  upayanya  untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan  melalui  penyampaian  pesan-pesan  pembangunan,  pengarahan  kepada  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  dan  penyaluran  aspirasi  masyarakat.  Pembangunan  pedesaan diarahkan  untuk  pembangunan  desa  yang  bersangkutan  dengan  memanfaatkan  sumberdaya pembangunan yang dimiliki  sumber daya alam dan sumber daya manusia, meningkatkan  keterkaitan
pembangunan  antar  sektor  (perdagangan,  pertanian  dan  industri)  antar  desa,  dan  memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh (Adisasmita, 2013) . Dalam hal pengurus badan usaha milik desa di desa baha diwajibkan menerapkan sistem good coperate governence dalam pengelolaan badan usaha milik desa tersebut. sehingga badan usaha milik desa dapat maju dan berkembang  guna untuk kesejahteraan  masyarakat  di  desa  baha  kecamatan  mengwi  kabupaten  badung  provinsi  bali. berdasarkan  hasil  wawancara  oleh  ketua  bumdes  desa  baha  atas  namai  made  mudra  pada  tanggal  2 september  2022  pukul  11.00  wita,  sebagaimana  visi  dari  bumdes  baha  adalah  “membangun  desa berlandaskan  tri  hita  karana  menuju  masyarakat  desa  yang  maju,  damai  dan  sejahtera”  maka kebijakannya  lebih  kepada  penekanan  regulasi  ekonomi  masyarakat.  masyarakat  merupakan  pokok utama untuk dapat dikembangkan untuk diberdayakan agar menjadi masyarakat yang mandiri.
Pembentukan  BUMDes  merupakan  cara  untuk  memanfaatkan  mengoptimalkan  dalam menerapkan  ketentuan  dari  peraturan  yang  ada  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan  bagi  masyarakat  desa (Edy  Yusuf  Agunggunanto,  Fitrie  Arianti,  Edi  Wibowo Kushartono, 2016) . Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004  tentang  Pemerintah  Daerah  Pasal  213  ayat  (1)  yang  menyebutkan  bahwa  "Desa  dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 Tentang Desa.
Dengan  kehadiran  BUMDes  pemerintah  desa  beserta  masyarakat  dapat  mengoptimalkan potensi-potensi  yang  ada  di  desa  secara  mandiri,  sehingga  dapat  meningkatkan  perekonomian  desa, serta  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Pemerintah  desa  beserta  masyarakat  dapat membuat program-program yang sesuai dengan potensi-potensi desa tersebut (Irma Irawati P, 2019) . Dengan  adanya  BUMDes  ini  diharapkan  dapat  mengurangi  tingkat  kemiskinan  sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  I  Wayan  Rusih,  SH  pada  tanggal  2  September 2022  pukul  12.00  Witaselaku  Kepala  Desa  Baha  menyatakan  bahwa  bentuk  peran  BUMDes  dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Baha adalah sebagai berikut:
Membangun dan mengelolah potensi-potensi desa serta kemampuan ekonomi masyarakat desa, dalam upaya  meningkatkan  pendapatan  masyarakat.  Berperan  aktif  dalam  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat.  Memperkokoh  perekonomian  masyarakat  sebagai  dasar  kekuatandan  ketahanan perekonomian  nasional  dengan  BUMDes  sebagai  pondasinya.  Berusaha  mewujudkan  dan mengembangkan  perekonomian  masyarakat  desa.  Membantu  masyarakat  dalam  meningkatkan penghasilannyasehingga tercapainya suatu kemakmuran bagi masyarakat.

## 3.2  Upaya  BUMDes  dalam  mengatasi  kendala-kendala  dalam  meningkatkan  PAD  di  desa  Baha Kabupaten Badung.
Desa  merupakan  tempat  perkumpulan  masyarakat  dimana  setiap  warganya  hidup  dengan  peraturan adat  dan  memiliki  kepala  desa  sebagai  pemimpin  mereka  berserta  perangkat  desa  lainnya  yang ditunjuk  kepala  desa  untuk  membentu  menjalankan  aturan-aturan  desa.  Sebagai  pemimpin  tugas kepala desa adalah memimpin dan membina masyarakatnya agar tidak terjadi pelanggaran normayang membuat  masyarakat  lain  menjadi  resah,  disamping  itu  bersikap  tegas  kepada  masyarakat tanpamelenceng  dari  norma  yang  berlaku  dan  hukum  positif  demi  menertipkan  perilaku  warga  desa (Nofiratullah, 2018) .
Peraturan  desa  yang  biasa  disebut  dengan  perdes  merupakan  peraturan  yang  mengikat  serta bersifat  melindungi  rakyat  yang  lemah  dan  sudah  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama  serta  telah diketahui  dan  disahkan  oleh  pemerintah  pusat  sebagai  pemimpin  desa  berserta  staf  yang  bersama- sama mewujudkan kemakmuran sebuah desa menjadi sebuah contoh dengan tidak melanggar aturan- aturan yang telah dibuat bersama. Bila ada yang melanggar aturan desa perangkat desa harus dengan tegas  menindak  individu  yang  melanggar  agar  kedepan  tidak  terjadi  pelanggaran  norma.  Aturan yangtelah  dibuat  disosialisasikan  kepada  masyarakat  untuk  mengingatkan  kembali  ditambah  dengan hukumanbagi individu yang melanggar peraturan desa.
Dalam  upaya  pemerintah  pusat  membangun  sebuah  desa  pemerintah  membangun  berbagai lembaga  yang  menunjang  aktifitas  masyarakat  desa  salah  satunya  membantu  perekonomian  desa dengan  membangun  badan  usaha  milik  desa  atau  biasa  disebut  BUMDes.  Lembaga  tersebut  sebagai
wadah  bagi  masyarakat  belajar  bijak  dalam  pengelolaan  uang.  BUMDes  sendiri  berdisi  berdasarkan hukum positifdengan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa).
Pengelolaan  BUMDes  harus  dicantumkan  di  dalam  peraturan  desa  agarjelas  struktur kepengurusannya  demi  menghindari  terjadinya  pelanggaran  norma  yang  ada  serta  meminimalisir tindak  kejahan.  Pemerintah  juga  bersikap  disiplin  dalam  menjalankan  suatu  lembaga  agarterjadi pemasukan yang nanti digunakan untuk pembangunan desa (Rahmawati, 2020) .
Berdasarkan wawancara dengan Ir.  I Made Mudra selaku Ketua Bumdes Ayu Bagia Desa Baha menyebutkan  bahwa,  upaya  yang  dilakukan  dalam  mengatasi  permasalah  penerapan  BUMDes dilakukan dengan menggunakan enam prinsip yaitu:
1. Kooperatif
2. Partisipatif
3. Emansipatif
4. Transparan
5. Akuntabel
6. Suntainabel
Dari  hasil  wawancara  tersebut  diatas,  maka  dapat  diberikan  suatu  pemahaman  peneliti  yaitu dengan diterapkannya prinsip-prinsip tersebut, Bumdes dapat membantu mengelola keuangan dengan baik dan mampu untuk meningkatkan PAD di Desa Baha.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  di  paparkan  dalam  pembahasan  sebelumnya,  maka  penulis  dapat menarik simpulan sebagai berikut :
1. Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  merupakan  lembaga  yang  bergerak  dalam  bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa yang bertujuan  untuk mengoptimalkan aset-aset  desa,  meningkatkan  usaha  masyarakat,  menciptakan  peluang  usaha,  menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapaan desa.
2. Upaya  BUMdes  meningkatkan  PAD  yaitu  dengan  menerapkan  6  prinsip  antara  lain kooperatif,  emansipatif,  transparan,  akuntabel,  sustainable,  serta  menjalankan  berapa program-program  lainnya  yang  tentu  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Baha.

## 4.2 Saran
1. Diharapkan  Pihak  dari  Desa  Baha  lebih  menggalakkan  perkembangan  dari  BUMDes  ini karena Bumdes sendiri terbukti memberikan dampak positif akan kemajuan dan kemakmuran masyarakat di desa.
2. Untuk  mengatasi  adanya  factor  penghambat  dari  tubuh  Bumdes,  diperlukan  suatu  pelatihan khusus  yang  lebih  intensif  mengenai  keterampilan  bagi  masyarakat  guna  meningkatkan sumber daya manusia, dan sinergi antara pihak Desa dengan Pemerintah Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  R.  (2013). Teori-teori  Pembangunan  Ekonomi:  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan Pertumbuhan Wilayah / Rahardjo Adisasmita . raha Ilmu. David, P. (2019). Peran Bumdes Dalam Membangun Desa . CV Derwati Press.
Edy  Yusuf  Agunggunanto,  Fitrie  Arianti,  Edi  Wibowo  Kushartono,  D.  D.  (2016).  Pengembangan Desa  Mandiri  Melalui  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes). Jurnal  Dinamika Ekonomi Dan Bisnis , 13 (1). Garnies, L. (2017). Mengkaji Peran Badan Usahasa Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa . UMS.
Irma Irawati P, D. K. (2019). Meningkatkan Peran Bumdes Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa Di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng. Jurnal Abdiraja , 2 (2).
Kartika, I. K. D. C. (2017). Efektivitas Pengelolaan Dana Pada Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara Di Desa Songan A. Jimat: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi , 8 (2). Nana Hermansyah, A. N. dan E. S. (2019). Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Oleh Pemerintah Desa Dalam Meingkatkan Pembangunan Desa Di Kabupaten Ciamis. Jurnal Moderat , 5 (3).
Nofiratullah.  (2018). Eksistensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  dalam  meningkatkan  perekonomian masyarakat Desa Soki Kecematan Belo Kabupaten Bima . UIN.
Putra,  I  Wayan  Werasmana  Sancaya,  I.  M.  A.  M.  Putra.  (2021).  Tanggungjawab  Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan. Jurnal Kertha Wicaksana , 15 (1).
Rahmawati,  E.  (2020).  Analisis  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bum  Desa)  di  Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis , 25 (1).