Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)

## SUAKA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL (studi kasus Nomor Putusan:
574/Pid.sus/2020/PN.Srh)
Winsherly Tan 1 , Ria Veronica 2
Fakultas Hukum , Universitas Internasional Batam , Batam, Indonesia,
e-mail: { 1851047.ria@uib.edu }

## ABSTRAK
Anak menjadi sasaran empuk pelaku kekerasan seksual karena korban dapat diancam dengan diam sehingga tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dapat ditutup-tutupi sehingga anak  memiliki  keberanian  untuk  mengungkapkan  atau  melaporkan  perlakuan  pelaku  kepada pihak-pihak tertentu. Dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang asing, tetapi kerabat terdekat dari anak atau korban dapat menjadi pelaku dari perbuatan keji ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus yang viral di pertengahan tahun 2020 yang menghebohkan  media  sosial  di  Indonesia  akibat  perlakuan  kejam  seorang  ayah  yang  tega melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya yang baru berusia 2 bulan, ulah sang ayah. ditemukan ketika korban berusia 2 tahun dan ini telah ditangani oleh pihak berwenang dan  telah  divonis  oleh  hakim  8  tahun  penjara  dan  dikenakan  denda  lima  ratus  juta  rupiah. Putusan  tersebut  tertuang  dalam  putusan  pengadilan  nomor  574/Pid.sus/2020/PN  Srh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan etnografi
Kata kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Perlindungan Hukum.

## ABSTRACT
Children  become  easy  targets  for  perpetrators  of  sexual  violence  because  victims  can  be threatened with silence so that acts of violence committed by perpetrators can be covered up so  that  children  have  the  courage  to  reveal  or  report  the  perpetrator's  treatment  to  certain parties.  And  the  perpetrators  of  the  crime  of  sexual  violence  are  not  only  carried  out  by foreigners,  but  the  closest  relatives  of  the  child  or  victim  can  be  the  perpetrators  of  this heinous  act.  This  is  evidenced  by  a  viral  case  in  mid-2020  that  shocked  social  media  in Indonesia due to the cruel treatment of a father who had the heart to sexually assault his 2- month-old biological child, the father did. was found when the victim was 2 years old and this has been handled by the authorities and has been sentenced by a judge to 8 years in prison and imposed a fine of five hundred million rupiah. The decision is contained in court decision number 574/Pid.sus/2020/PN Srh. This study uses a normative juridical method using a case study and ethnographic approach
Keywords: Sexual Violence, Children, Legal Protection.

## PENDAHULUAN
Kekerasan  seksual  merupakan  suatu tindakan  berupa  perkataan  maupun  perbuatan yang  memiliki  niat  untuk  melakukan penguasaan  ataupun  manipulasi  terhadap seseorang  untuk  terlibat  dalam  aktivitas seksual  yang  tidak  dikehendaki.  Jenis kekerasan seksual ini tidak hanya dapat terjadi pada  orang  dewasa  atau  remaja,  tetapi  juga sering  menimpa  anak  di  bawah  umur  dalam jenis kekerasan seksual ini. Kekerasan seksual terhadap  anak  dapat  dilakukan  oleh  orang terdekat  daripada  anak  tersebut  seperti
orangtua bahkan guru sekolah anak itu sendiri atau  disebut  dengan familial  abuse (Noviana,
2015),  sedangkan  pelaku  yang  tidak  dikenal oleh  anak  selaku  korban  kekerasan  seksual disebut dengan familial extra abuse (Noviana, 2015). Terjadinya  kasus  kekerasaan  seksual pada  anak  dapat  diakibatkan  oleh  faktor internal maupun faktor eksternal sesuai dengan teori  yang  dikemukakan  oleh  Henri(Nurisman & Tan, 2019). Faktor eksternal yang dimaksud berupa kondisi lingkungan dimana pelaku dan korban  bersama,  waktu  yang  pas  untuk
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
melakukan tindakan kekerasan seksual, pelaku yang  kecanduan  pornografi,  serta  alkoholisme (Nurisman  &  Tan,  2019).  Sedangkan  faktor internal  berupa  korban  memang  terlahir dengan  kesehatan  pembiakkan  yang  biasanya dikenal  dengan  sebutan  pedofilia,  adanya budaya  superioritas  yang  membuat  pelaku merasa  bahwa  ia  memiliki  kuasa  serta berhasrat untuk mendominasikan individu lain, serta  adanya  moral  hazrat  dimana  pelaku mengesampingkan  dosa  demi  kepuasan sendiri(Nurisman & Tan, 2019).
Selaind daripada kedua aspek tersebut. Meningkatkan  kasus  kekerasan  seksual  pada anak  dapat  diakibatkan  oleh  kurangnya penanganan  atau  pemberian  sanksi  kepada pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual  telah diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (untuk  selanjutnya  disebut  “KUHP”). Regulasi yang mengatur terkait dengan  kasus kekerasan  seksual  terhadap  anak  juga  diatur khusus  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Anak  Nomor  23  Tahun  2002  yang  kemudian digantikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut “UU No. 35 Tahun 2014”). Berdasarkan data pengaduan tentang kekerasan terhadap  anak  yang  diterima  oleh  SIMFONI PPA  tahun  2020,  dapat  disimpulkan  dari  data yang diterima sebanyak 3.087 kasus kekerasan terhadap  anak  dan  1.848  kasus  kekerasa, sisanya  kekerasan  seksual  (Jurnal  Media Indonesia, 2020).  Kemudian pada tahun 2019 menurut  penelitian  KPAI  atau  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  menyatakan bahwa  terdapat  20  (dua  puluh)  siswi  disebuah Sekolah Dasar Negeri di kota Malang menjadi korban  kekerasan  seksual,  14  (empat  belas) siswi  Sekolah  Dasar  di  Sumatra  Barat  juga menjadi korban kekeran seksual (KPAI, 2019). Dan  KPAI  juga  menegaskan  bahwa  67% (enam  puluh  tujuh  persen)  kasus  kekerasan seksual  yang  terjadi  di  Indonesia  pada  tahun 2019 terjadi pada anak SD atau anak dibawah umur  (KPAI,  2019).  Dari  data  tersebut  dapat dibuktikan  bahwa  sebagian  besar  kekerasan yang dilakukan kepada anak adalah kekerasan seksual.
Kekerasan  seksual  pada  anak  dinilai memiliki  dampak  yang  sangat  dahsyat  bagi anak  itu  sendiri  sebagai  korban  serta  negara. Anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual jelas  akan  mengalami  kekerasan  secara  fisik sampai  rusaknya  organ  reproduksi  anak
tersebut.  Dan  yang  terparah  adalah  anak  akan terkena  dampak  psikologis  yang  dapat mengancam masa depan anak tersebut sebagai generasi penerus bangsa(Handayani, 2016).
Awal  Februari  2021,  sosial  media Instagram digemparkan  dengan  adanya  kasus pelecehan  seksual  terhadap  anak  yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri di Sei Rampah,  Medan.  Dimana  kasus  tersebut diketahui bahwa ayah korban dikenakan vonis kurungan  selama  9  Tahun  dan  ditetapkan menjadi  tahanan  kota  (Tribun-Medan.com, 2021).  Seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  22 KUHP  mengatur  bahwa  penahanan  dibagi menjadi  3  (tiga)  jenis,  yaitu:  Tahanan  Kota, Tahanan  Rumah,  dan  Tahanan  Rutan  yang memiliki  bunyi  sebagai  berikut;  “(1)  Jenis penahanan  dapat  berupa:  a.  penahanan  rumah tahanan  negara;  b.  penahanan  rumah;  c. penahanan  kota.  (2)  Penahanan  rumah dilaksanakan  di  rumah  tempat  tinggal  atau rumah  kediaman  tersangka  atau  terdakwa dengan  mengadakan  pengawasan  terhadapnya untuk  menghindarkan  segala  sesuatu  yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan,  penuntutan  atau  pemeriksaan  di sidang  pengadilan.  (3)  Penahanan  kota dilaksanakan  di  kota  tempat  tinggal  atau tempat  kediaman  tersangka  atau  terdakwa, dengan  kewajiban  bagi  tersangka  atau terdakwa  melapor  diri  pada  waktu  yang ditentukan.  (4)  Masa  penangkapan  dan  atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  dijatuhkan.  (5)  Untuk  penahanan  kota pengurangan  tersebut  seperlima  dari  jumlah lamanya  waktu  penahanan  sedangkan  untuk penahanan  rumah  sepertiga  dari  jumlah lamanya waktu penahanan.
Hal  yang  membuat  penulis  tertarik untuk  meneliti  dan  membahas  kasus  ini  lebih dalam  dikarenakan  seperti  yang  diketahui bahwa korban merupakan anak di bawah umur dan anak kandung dari pelaku. Pelaku daripada kasus kekerasan seksual ini ditetapkan menjadi tahanan kota sehingga masih dapat berkeliaran disekitar  lingkungan  korban.  Selain  daripada itu,  menurut  penulis  sanksi  yang  dituntut  oleh jaksa  sangatlah  ringan  dengan  mengingat bahwa  pelaku  telah  melakukan  kekerasan seksual  terhadap  anak  kandungnya  sejak  anak tersebut  masih  berusia  2  (dua)  bulan  sampai anak  tersebut  berusia  2  (dua)  tahun.  Maka dapat  disimpulkan  bahwa  kekerasan  seksual
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
yang dilakukan ayahnya kurang lebih hampir 2 (dua) tahun.
Saat  ini,  anak  menjadi  sasaran  empuk bagi  para  pelaku  kekerasan  seksual.  Hal  ini dikarenakan  anak  merupakan  korban  yang cukup  mudah  untuk  diancam  agar  anak  tetap bungkam  atas  segala  tindakan  yang  telah dilakukan  oleh  pelaku,  sehingga  kejahatan yang  dilakukan  oleh  pelaku  tidak  dapat diketahui  oleh  pihak  manapun  (Noviana, 2015).  Akan  tetapi,  saat  ini  yang  menjadi pelaku  daripada  kekerasan  seksual  pada  anak bukan  hanya  dilakukan  oleh  orang  asing  saja. Melainkan  orang  terdekat  anak,  seperti  ayah kandung,  wali  anak,  bahkan  guru  anak  dapat melakukan  hal  yang  tidak  senonoh  ini.  Kasus kekerasan seksual pada anak mulai meningkat dari tahun ke tahun sehingga cukup sulit untuk dihindari.  Banyak  peneliti  yang  mengatakan bahwa  dalam  peraturan  perundang-undangan di  Indonesia,  seperti  KUHP  dinilai  lebih melindungi  pelaku  dibandingkan  korban (Kompas.com, 2021).
Dikarenakan  minimnya  perlindungan hukum  bagi  korban  kekerasan  seksual  di Indonesia,  terutama  bagi  anak  yang  menjadi korban  daripada  kasus  ini.  Serta  dikarenakan banyak  sekali  kasus  kekerasan  seksual  pada anak  sering  dilakukan  oleh  kerabat  terdekat dari  korban  (Kompas.com,  2020).  Sehingga peneliti  tertarik  untuk  mengangkat  tema  ini menjadi  bahan  penelitian,  agar  peneliti  dapat memberikan  gambaran  kepada  para  pembaca terkait dengan pentingnya perlindungan hukum bagi  anak  yang  menjadi  korban  kekeran seksual.  Dan  pelaku  daripada  tindakan kekerasan  seksual  ini  dapat  dihukum  seberat mungkin  untuk  memberikan  efek  jera  atas perbuatan yang ia lakukan, serta dapat menjadi contoh  daripada  pelaku  pelaku  selanjutnya yang  kemungkinan  besar  akan  melakukan tindakan kekerasan seksual pada anak.
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian diatas,  maka  peneliti  dapat  menyimpulkan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian berikut, yaitu; (a) Bagaimanakah kebijakan pemerintah indonesia dalam  penanggulangan  tindakan  kekerasan seksual  pada  anak?  ;  (b)  Bagaimanakah kebijakan yang dapat dilakukan atau diterapkan  dalam  meningkatkan  hak-hak  anak yang menjadi korban kekerasan seksual ? ; (c) Bagaimanakah  kronologi  atas  kasus  dengan Nomor Perkara 574/Pid.sus/2020/PNSrh ?; dan
(d)  Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak  pindana  kekerasan  seksual  terhadap anak  dalam  studi  kasus  Putusan  Nomor 574/Pid.sus/2020/PNSrh?

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh penulis  adalah  Yuridis  Normatif.  Penelitian Yuridis  Normatif  ini  merupakan  penelitian hukum  dengan  menggunakan  bahan  pustaka atau bahan sekunder sebagai metode penelitian(Mamudji,  2003).  Metode  penelitian hukum  ini  meggunakan  pendekatan  berupa studi  kasus  serta  regulasi  yang  berlaku  di Indonesia. Peneliti kualitatif ini juga menggunaan  pendekatan  etnografi  yang pengumpulan  datanya  melalui  wawancara (Makassar, 2016). Demi mendapatkan informasi  yang  akurat,  sehingga  penulis melakukan  wawancara  kepada  ibu  kandung korban  yang  bernama  Hepi  alias  Huang  Cin Cin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  Pemerintah  Indonesia  dalam Melakukan
Penanggulangan Tindakan Kekerasan Seksual pada Anak.
Berdasarkan  dengan  pendapat United Nation  Convention  the  Right  of  Child pada tahun 1989 menjelaskan bahwa anak memiliki definisi sebagai (Asti & Rahayu, 2019): “ every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is  attained  earlier ”  ( United  Nation  Children’s Fund, Convention of The Right Child , Resolusi PBB No. 44/25, 20 Nopember 1989). Apabila dirujuk  ke  Pasal  330  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  yang  memiliki  bunyi  sebagai berikut:  “ Seseorang  dianggap  sudah  dewasa jika  sudah  berusia  21  tahun  atau  sudah (pernah)  menikah .”  Maka  definisi  seseorang yang  dianggap  masih  anak-anak  atau  belum dewasa  adalah  setip  orang  yang  berusia dibawah  21  tahun  dan  belum  pernah  berada pada status menikah. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat  (1)  UU  No.  35  Tahun  2014  yang menjelaskan  bahwa: “Anak  adalah  seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Saat  ini  sepertinya  mendengar  berita terkait  kekerasan  seksual  dinilai  sudah  tidak asing lagi. Dimana tindakan kekerasan seksual ini sering kali menimpa para kaum perempuan, perempuan  selalu  menjadi  korban  daripada
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
kasus  kekerasan  seksual  dan  laki-laki  menjadi pelaku  daripada  tindakan  tersebut  (Jondong, 2020:5).  Dan  tidak  menutup  kemungkinan bahwa terdapat juga pelaku daripada kekerasan seksual ini merupakan perempuan dan laki-laki menjadi  korbannya.  Menurut  Abdul  Wahid, kemungkinan menjadi korban daripada kekerasan  seksual  ini  cenderung  merupakan perempuan  dikarenakan  perempuan  telah menempati strata inferior dikarenakan perilaku superioritas yang dintujukkan laki laki dengan menggunakan  kekuatan  fisiknya  (Aisyah, 2017).
Kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi pada  anak  adalah  kasus  kekerasan  seksual yang  korban  nya  masih  berusia  dibawah  18 tahun.  Setiap  perbuatan  yang  dilakukan  oleh pelaku  dengan  unsur  pemaksaan  dan berhubungan dengan tujuan untuk memuaskan hawa nafsu pelaku dapat dikategorikan sebagai kasus  kekerasan  seksual.  Dan  setiap  kasus kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak dibawah  usia  18  tahun  akan  dikenakan  sanksi sebagaimana  yang  diatur  UU  No.35  Tahun 2014 (Wahid, Irfan, & Hasan, 2001).
Meningkatnya kasus kekerasan seksual dari  tahun  ke  tahun  yang  dibuktikan  melalui catatan  Komnas  Perempuan,  dimana  pada tahun  2019  terdapat  431.471  kasus  kekerasan pada  perempuan  dan  diketahui  bahwa terjadinya kenaikan sebesar 6 persen dari kasus tahun  sebelumnya  (Komnas.com,  2020). Mariana  Amiruddin  selaku  Komisioner Komnas  Perempuan  menyatakan  bahwa  dari tahun  2008-18  terjadi  keinakan  yang  cukup signifikan terkait dengan kasus kekerasan pada perempuan dan di akhir 2019 lebih banyak lagi kasus yang dilaporkkan.
Meningkatnya kasus kekerasan seksual pada  perempuan  dan  terutama  anak  yang mejadi  korban  kekerasan  seksual  dikarenakan kurangnya  perlindungan  hukum  bagi  korban. Anak dinilai menjadi sasaran empuk bagi para pelaku  tindakan  kekerasan  seksual.  Anak  di anggap akan tutup mulut apabila diancam oleh orang  terdekatnya.  Sehingga  banyak  sekali kasus  kekerasa  seksual  pada  anak  dilakukan oleh  kerabat  terdekat  dari  anak  tersebut. Penegakan hukum di Indonesia terkait dengan perlindungan  hukum  bagi  korban  kekerasan seksual  dinilai  masih  minim,  dimana  dalam Undang-Undang  Kitab  Hukum  Pidana  atau KUHP  lebih  mementingkan  atau  lebih melindungi  hak  daripada  pelaku.  Dimana
pelaku  hanya  diberikan  sanksi  berupa pemidanaan,  dan  dapat  diketahui  bahwa pemindanaan  kepada  para  pelaku  kekerasan seksual tidaklah memberikan efek jera. Hal ini dapat  dibuktikan  melalui  tingkat  kekerasan seksual yang naik dari tahun ke tahun.
Salah satu contoh dari kasus kekerasan seksual  yang  sangat  menggambarkan  dan memberikan  cerminan  bahwa  hukum  di Indonesia masih kurang dalam melindungi hak korban  dan  pandangan  masyarakat  akan pentingnya  dalam  menegakkan  hak-hak  anak yang menjadi korban kekerasan seksual masih sangat  minim.  Di  salah  satu  desa  yang  berada pada  kabupaten  Bangli  terdapat  satu  anak perempuan yang masih duduk di bangku kelas 3  SMP  diketahui  menjadi  korban  kekerasan seksual yang pelakunya adalah kakek kandung dari  anak  tersebut.  Kemudian,  anak  tersebut diketahui  hamil  dikarenakan  hasil  dari pemerkosaan  atau  kekerasan  seksual  yang dilakukan  oleh  kakek  kandungnya  sendiri. Anak  tersebut  dipaksa  kawin  dengan  pelaku, padahal  perkawinan  tersebut  sangat  dilarang oleh  adat  maupun  budaya.  Dikarenakan perkawinan  tersebut  merupakan  perkawinan incest  atau  perkawinan  dengan  orang  yang memiliki hubungan darah.
Dari  contoh  kasus  diatas  dapat  dilihat betapa  sakitnya  masyarakat  yang  memaksa korban  dan  pelaku  untuk  dinikahkan, masyrakat  dan  hukum  dinilai  tidak  bisa bertindak apa-apa atas kasus tersebut. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, si kakek pastinya akan dikenakan sanksi berupa pemidanaan. Sedangkan korban tetap harus menjalani hidup dengan  trauma  yang  berat.  Korban  akan mengalami  trauma  seumur  hidupnya  dan trauma  ini  juga  akan  dirasakan  oleh  semua calon-calon  yang  akan  menjadi  korban kekerasan seksual ini.
Apabila  hukum  di  Indonesia  tidak mengalami perubahan dan hukum di Indonesia juga  tidak  meningkatkan  hak-hak  bagi  korban kekerasan seksual dan meningkatkan perlindungan  hukum  bagi  korban  dengan memberatkan hukuman atau sanksi bagi pelaku kekerasan  seksual  ini,  maka  akan  selalu  ada calon-calon  korban  dari  kasus  kekerasan seksual selanjutnya (Gultom, 2014). Para anak- anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual akan  mendapatkan  masalah  besar  yang berhubungan  dengan  aspek  psikologis,  sosial,
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
serta  moral  (Probosiwi  et  al.,  2015).  Dampak yang  akan  dirasakan  menurut  Finkelhor  dan Browne  yaitu  (Kurniawati,  2013):  (a) pengkhianatan;  (b)  trauma  secara  seksual;  (c) tidak berdaya; dan (d) stigma .
Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi  sebagai  berikut:  “ (1)  Anak  di  dalam dan  di  lingkungan  satuan  pendidikan  wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan  lainnya  yang  dilakukan  oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik,  dan/atau  pihak  lain;  (2)  Perlindungan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat .” Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa setiap anak Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dari tidak kekerasan fisik, psikis, serta kekerasan seksual dari  para  aparat  pemerintah,  masyarakat, pendidik,  dan  tenaga  pendidikan.  Maksud daripada  Pasal  2  adalah  setiap  anak  Indonesia harus  dillindungi  dan  dijaga  oleh  para  pihak yang disebut dalam Pasal 2 tersebut.
Bagi  seluruh  anak  yang  menjadi  telah menjadi  korban  kekerasan  seksual  berhak untuk mendapatkan haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 66 UU No. 35 Tahun 2014  yang  memiliki  bunyi  sebagai  berikut: “ Perlindungan  Khusus  bagi  Anak  yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59  ayat (2) huruf d dilakukan melalui: (a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan
yang
berkaitan  dengan  Perlindungan  Anak  yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;(b)  pemantauan,  pelaporan,  dan pemberian  sanksi;  dan  (c)  pelibatan  berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi  dan/atau  seksual.” Sehingga  dapat diketahui  bahwa  anak  yang  menjadi  korban kekerasan  seksual,  demi  hak  korban  dalam melanjuti  kehidupannya,  pemerintah  akan menutupi identitas anak bahkan keluarga serta setiap  masyarakat  yang  menjadi  saksi (Probosiwi  et  al.,  2015).  Negara  juga memberikan  hak  kepada  anak  dengan  cara memberikan  sanksi  kepada  pelaku  yang  telah melakukan  tindak  pidana  kekerasan  seksual sebagaimana  yang  diatur  dalam  KUHP  serta
diatur  khusus  lagi  didalam  UU  No.  35  Tahun 2014.  Pemidanaan  yang  dilakukan  dengan tujuan  untuk  memberikan  efek  jera  kepada pelaku tindak pidana seksual tersebut.
Kebijakan  yang  Dapat  di  Lakukan  dalam Meningkatkan  Perlindungan  Hukum  bagi Anak  yang  Menjadi  Korban  Kekerasan Seksual di Indonesia.
Anak  merupakan  generasi  bangsa sekaligus  penerus  bangsa  disetiap  negara, maka  daripada  itu  untuk  melindungi  hak  anak adalah  suatu  hal  yang  harus  dilakukan  secara maksimal  oleh  seluruh  masyarakat  maupun pemerintah.  Maka  daripada  itu,  Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang  Kesejahteraan  Anak  telah  melalukan ratifikasi  terhadap  Konvensi  Hak  Anak  atau lebih  dikenal  dengan  sebutan  Convention  of the Rights of the Child (Hidayati, 2014). Salah satu  perusak  mental  dan  perebutan  hak  anak yang  paling  sadis  adalah  tindakan  kekerasan seksual  yang  dilakukan  kepada  generasi penerus bangsa. Diketahui bahwa faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan  seksual  kepada  anak  adalah  faktor kelalaian  daripada  orangtua  anak  tersebut, faktor kurangnya moralitas dan mentalitas para pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dan yang terakhir faktor ekonomi (Fu’ady, 2011). Orangtua adalah salah satu pihak yang seharusnya  menjamin  para  anak-anaknya untuk  terhindari  dari  segala  bentuk  kekerasan seksual.  Salah  satu  cara  untuk  mengatasi  hal tersebut  adalah  dengan  mengajarkan  anak terkait  dengan  apa  itu  seks  atau  memberikan pendidikan  terkait  seks  kepada  anak-anaknya (Probosiwi  et  al.,  2015).  Tujuan  daripada pendidikan  seks  ini  adalah  untuk  mencegah anak  memberikan  kesempatan  kepada  para pelaku  tindak  kekerasan  seksual  untuk menyentuh  bagian-bagian  sensitif  pada  tubuh anak  (Probosiwi  et  al.,  2015).  Dan  anak-anak harus  diajarkan  untuk  menceritakan  kepada orang  terpercaya  apabila  menjadi  korban kekerasan seksual.
Mengharapkan  pengurangan  tindak kekerasan seksual pada anak dengan mengharapkan  faktor  dari  orangtua  saja  tidak cukup.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  semua orangtua  anak  di  Indonesia  memiliki  waktu luang  ataupun  berinisiatif  untuk  meluangkan waktunya  untuk  memberikan  pendidikan  seks kepada anaknya (Nurhidayah & Ligina, 2018).
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Maka  daripada  itu,  pemerintah  harus  berperan lebih  aktif  dalam  melakukan  pemberantasan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak serta  melakukan  peningkatan  hak  anak  yang menjadi korban.
Untuk  meningkatkan  hak  anak  yang  mejadi korban kekerasan seksual seharusnya penegakkan  hukum  di  Indonesia  ditingkatkan lagi.  Dengan  cara  untuk  meningkatkan kekejaman pada sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindakan kekerasan seksual agar tujuan daripada  teori  pemidanaan  terkait  dengan Vereningings  Theorien.  Dimana  tujuan  dari Vereningings  Theorien  memiliki  tujuan  dari pemidanaan untuk memberikan sanksi terhadap apa yang telah diperbuat oleh pelaku serta  pelaku  harus  mengalami  efek  jera  agar dapat  menjamin  bahwa  kedepannya  pelaku tidak  akan  mengulangi  kesalahan  yang  sama, serta  para  pelaku  selanjutnya  atau  calon-calon pelaku tidak berani untuk melakukan tindakan yang dilakukan oleh pelaku sebelumnya.
Salah satu contoh atau wujud daripada perlindungan hak korban adalah dimana pelaku akan  dikenakan  sanksi  kurungan  dan  juga denda  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang Perlindungan Anak. Wujud perlindungan  anak  yang  lebih  banyak diwujudkan  adalah  perlindungan  hukum (Nurhidayah  &  Ligina,  2018).  Meskipun sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  masih dinilai  kurang  dalam  memberikan  efek  jera (Nurhidayah  &  Ligina,  2018).  Kekerasan seksual  yang  dialami  oleh  orang  dewasa maupun  anak-anak,  dinilai  sering  terjadi menurut  Komnas  Perempuan  dikarenakan kurangnya  pengetahuan  korban  terkait  dengan ruang  untuk  pengaduan  atas  kekerasan tersebut.
Dapat
disimpulkan untuk meningkatkan hak daripada anak yang menjadi korban  kekerasan  seksual  dapat  berupa peningkatan  sosialisasi  terkait  dengan  ruang bagi  para  korban  untuk  mengadu,  kemudian disusul  dengan  sosialisasi  kepada  anak-anak untuk  lebih  berani  mengatakan  tidak  dan mengadu  kepada  pihak-pihak  tertentu  seperti orang  tua  dan  guru  apabila  ada  yang menyentuh  bagian  sensitif  dari  anak  tersebut. Anak diberikan perlindungan berupa pemantauan terhadap psikologisnya.
Kemudian  anak  juga  harus  dijauhkan  dari pelaku  kekerasan  seksual  atau  lebih  tepatnya pelaku  harus  di  jauhkan  atau  dipindah  kota,
serta  diberikan  sanksi  apabila  pelaku  berani mendekati  korban  atau  biasa  lebih  dengan sebutan Risk  Protection  Order (suatu  upaya yang  diberikan  oleh  negara  untuk  melindungi warga  negaranya  dari  tindakan  kriminal)  di luar negeri.
Pada dasarnya Indonesia belum pernah mengatur  terkait  dengan Risk  Protection Order . Risk Protection Order merupakan suatu peringatan  keras  yang  diberikan  oleh  aparat keamanan  kepada  seseorang  untuk  tidak bertemu  atau  mengganggu  orang  tertentu  dan apabila  orang  tersebut  melanggar,  ia  akan dikenakan  sanksi  berupa  kurungan.  Menurut penulis,  apabila  hal  ini  diterapkan  dalam hukum  perlindungan  anak  di  Indonesia  dan pelaku  daripada  kekerasan  seksual  diberikan batasan  untuk  bertemu  dengan  pelaku  maka, tingkat  kesembuhan  psikologis  anak  akan berpengaruh. Dalam proses persidangan terkait kasus tindakan kekerasan seksual pada anak di Indonesia,  anak  selaku  korban  kekerasan seksual  harus  menceritakan  perbuatan  pelaku sedetail mungkin dihadapan para polisi, bukan dihadapan polwan atau polisi wanita (Machmud,  2012).  Sehingga  tidak  sedikit korban merasa risih dan tidak nyaman atas hal tersebut.  Apabila  dirujuk  pada  hak  korban, maka  seharusnya  dalam  proses  persidangan pelaku  hanya  ditemukan  atau  ditemani  oleh orangtua sesama jenis dan ditemani oleh polisi yang  sesama  jenis  atau  lebih  tepatnya  untuk tidak  mempertemukan  korban  dengan  lawan jenis  untuk  beberapa  waktu.  Karena  bahwa psikologis  korban  apalagi  anak-anak  akan memandang  semua  orang  yang  sesama  jenis dengan pelaku sebagai orang jahat yang harus di  hindari  (Anggara,  Sianturi,  Florency,  & Michael, 2020). Hal tersebut juga berlaku bagi korban yang sudah dewasa.
Apabila sebagai orang dewasa diposisikan  sebagai  korban  dari  kekerasan seksual maka selaku korban akan merasa tidak nyaman apabila harus menceritakan kronologis dari  kejadian  yang  menimpanya  di  hadapan lawan jenis. Dan lebih beratnya lagi apabila di sodorkan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan korban kekerasan seksual dihadapan  lawan  jenis.  Selain  daripada  itu, sosialisasi  kepada  masyarakat  untuk  tidak memojokkan  korban  kekerasan  seksual  juga merupakan salah satu unsur penting.
Naskah  akademik  yang  dibuat  oleh Komnas Perempuan terkait dengan Rancangan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Undang-Undang  Pemberantasan  Kekerasan Seksual atau PKS yang diterbitkan pada tahun 2017 menjelaskan
bahwa masyarakat Indonesia  selama  ini  memandang  korban kekerasan  seksual  bukan  sebagai  korban. Dimana  korban  selalu  dikira  menjadi  alasan terjadinya  kekerasan  seksual  atau  lebih tepatnya  bahwa  masyarkat  mengatakan  bahwa korban  yang  menggoda  pelaku  untuk  berbuat perbuatan cabul tersebut. Dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait dengan kekerasan seksual  sehingga  masyarakat  dapat  berpikir bahwa  korban  selamanya  bukan  korban melainkan  pelaku  dari  kekerasan  seksual  ini. Sehingga  banyak  sekali  korban  kekerasan seksual  kehilangan  hak  nya  yang  seharusnya dilindungi menjadi di cemooh dan di pandang najis  oleh  masyarakat  sekitar.  Padahal  kasus kekerasan  seksual  yang  terjadi  pada  korban tidak selamanya merupakan kesalahan korban, melainkan  memang  adanya  gangguan  nafsu pada pelaku.
Meningkatkan  hak-hak  korban  bukan hanya  harus  dipenuhi  oleh  penegak  hukum  di Indonesia, melainkan masyarakat juga menjadi unsur terpenting dalam meningkatkan hak-hak anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual. Dimana  masyarakat  sekitar  harus  mendukung perkembangan  anak  dengan  tidak  menjauhi dan  mencemooh  korban.  Untuk  penegakkan secara  hukum,  seharusnya  pelaku  dapat diberikan  sanksi  yang  berat  sehingga menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku  dan  juga calon  pelaku  kekerasan  seksual.  Seperti  yang diketahui  bahwa  anak  merupakan  penerus bangsa  yang  harus  dijaga.  Apabila  psikologis anak  terganggu  karena  menjadi  korban kekerasan  seksual,  maka  jumlah  penerus bangsa  Indonesia  akan  berkurang  setiap tahunnya  sesuai  dengan  peningkatan  kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak di Indonesia.
Kronologi  Kasus  dengan  Nomor  Perkara 574/Pid.sus/2020/PNSrh.
Pengakuan dan cerita dari ibu kandung korban  kekerasan  seksual  melalui  wawancara. Ibu  korban  memberiktahukan  terkait  dengan pelaporan atas kasus kekerasan seksual ini juga dibuktikan  dengan  visum  serta  kesaksian  dari korban  kekerasan  seksual  tersebut  di  dalam persidangan  (Hepi,  2021).  Ibu  korban menyatakan bahwa ayah kandung korban yang juga  merupakan  pelaku  kekerasan  seksual
tersebut  telah  melakukan  kekerasan  seksual terhadap korban, sejak korban masih berusia 2 (dua) bulan (Hepi, 2020).
Dari kesaksian ibu korban menyatakan bahwa  pelaku  sering  sekali  beralasan  untuk membantu  ibu  korban  untuk  menjaga  korban tidur  siang  (Hepi,  2020).  Setiap  pelaku menemani  korban  tidur  siang,  pelaku  selalu mematikan AC dengan beralasan hemat listrik, kemudian  melepaskan  seluruh  pakaian  korban yang masih berusia 2 (dua) bulan agar korban tidak kepanasan (Hepi, 2020). Ibu korban juga bersaksi  bahwa  ibu  korban  kerap  sekali menemukan  alat  kelamin  korban  lecet dikarenakan  korban  masih  berusia  2  (dua) bulan,  ibu  korban  tidak  menanggapi  serius terhadap hal tersebut (Hepi, 2020).
Ibu  korban  menyimpulkan  bahwa  hal tersebut  dikarenakan  iritasi  yang  disebabkan oleh popok yang digunakan oleh anak tersebut (Hepi,  2020).  Akan  tetapi,  ibu  korban  mulai curiga  ketika  hal  tersebut  terjadi  lebih  dari  1 (satu)  kali  (Hepi,  2020).  Ketika  korban tersebut  sudah  beranjak  2  (dua)  tahun  dan mulai  bisa  berbicara  atau  berkomunikasi dengan cukup fasih (Hepi, 2020).
Korban  tiba-tiba  mengeluh  sakit  pada alat  kelaminnya  kepada  nenek  korban  yang sedang  menonton  bersama  korban  di  ruang tamu  (Hepi,  2020).  Kemudian  nenek  pun menanyakan  kepada  korban  terkait  dengan penyebab  daripada  sakitnya  alat  kelamin korban.  Akan  tetapi  korban  hanya  diam  saja (Hepi,  2020).  Dikarenakan  nenek  tersebut curiga  karena  ia  merasa  ada  sesuatu  yang disembunyikan  oleh  cucunya,  sehingga  ia memaksa korban untuk cerita (Hepi, 2020). Korban  hanya  mengatakan  bahwa ayahnya  (pelaku)  menyampaikan  kepada korban  untuk  tidak  boleh  menceritakan  hal tersebut  kepada  ibu  dan  nenek  korban  (Hepi, 2020).  Ibu  korban  mendengar  hal  tersebu langsung  menemui  korban  dan  meminta korban  untuk  cerita  (Hepi,  2020).  Korban mengatakan bahwa ayahnya telah memasukkan jari-jarinya kedalam alat kelamin korban  dan  korban  diancam  agar  tidak menceritakan  hal  tersebut  ke  ibu  dan  nenek korban (Hepi, 2020).
Korban  mendapatkan  ancaman  dari pelaku, apabila korban menceritakan perbuatan pelaku maka korban akan dijual kepada orang gila  (Hepi,  2020).  Ibu  korban  mengatakan bahwa  pelaku  melakukan  hal  tersebut  bukan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
hanya  sekali,  tapi  setiap  tidur  siang  dan diketahui  melalui  keterangan  daripada  korban (Hepi, 2020). Kemudian ibu korban melakukan visum dan hasilnya mengatakan bahwa selaput dara  korban  telah  robek  dan  terdapat  lecet  di sekitar  alat  kelamin  anak  tersebut  (Hepi, 2020).  Dengan  barang  bukti  tersebut,  ibu korban  mengajukan  gugatan  kepada  suaminya sekaligus  pelaku  kekerasan  seksual  yang dilakukan kepada anak kandunganya sendiri ke Pengadilan Negeri Sei Rempah, Medan (Hepi, 2020).
Putusan  Hakim  Terkait  dengan  Nomor Perkara 574/Pid.sus/2020/PN Srh.
Putusan  dengan  Nomor  Perkara 574/Pid.sus/2020/PNSrh  menyatakan  bahwa hakim  memutuskan  sang  pelaku  dikenakan sanksi  berupa  kurungan  selama  8  tahun  dan denda sebesar Rp. 5.00.000.000, - (Lima ratus juta  rupiah).      Apabila  dirujuk  pada  Pasal  81 UU No. 35 Tahun 2014 yang memiliki bunyi: “(1) Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76D dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15 (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah).  (2) Ketentuan  pidana  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk Anak  melakukan  persetubuhan  dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  oleh  Orang  Tua,  Wali,  pengasuh Anak,  pendidik,  atau  tenaga  kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat  (1).” Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa apabila  setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan  tipu  muslihat,  kebohongan  atau membujuk  anak  untuk  melakukan  tindakan cabul.  Maka  akan  dikenakan  sanksi  berupa kurangan dengan pidana paling singkat selama 5  tahun  dan  paling  lama  15  tahun  serta dikenakan  denda  maksimal  sebanyak  Rp. 5.000.000.000,-  (Lima  miliar  rupiah).  Akan tetapi,  apabila  hal  tersebut  dilakukan  oleh kerabat  terdekat  korban,  seperti  orang  tua, wali,  pengasuh  anak,  pendidik,  dan  kerabat terdekat lainnya dikenakan ancaman tambahan 1/3  dari  ancaman  pidana  yang  diatur  dalam
ayat  (1),  diatur  dalam  Pasal  81  ayat  (3) Undang-Undang Perlindungan Anak.
Ibu  korban  menilai  bahwa  ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidaklah akan  memberikan  efek  jera  (Hepi,  2021).  Hal tersebut  dikarenakan  sang  pelaku  masih  dapat berkeliaran  di  kota  dimana  anak  tersebut selaku  korban  tinggal  (Hepi,  2021).  Pelaku masih  dalam  tahap  pencarian  oleh  kejaksaan untuk  dikurung  (Tribun-Medan,  2021).  Ketika proses  persidangan  berjalan,  pelaku  hanya ditahan  menjadi  tahanan  kota.  Melalui kesaksian  dari  ibu  korban  dapat  disimpulkan bahwa  korban  hanya  sebatas  menang  diatas kertas (Hepi, 2021). Karena pelaku sampai saat ini  belum  ditahan  oleh  pihak  berwajib  dan denda  yang  harus  dibayarkan  belum  dilunasi (Hepi, 2021).
Apabila  dikaitkan  putusan  hakim dengan  yang  akan  dirasakan  korban  sangatlah tidak  sesuai,  dimana  korban  saat  ini  sedang berusia 2 tahun dan ayahnya akan bebas ketika anak  selaku  korban  masih  berusia  10  tahun. Pelaku akan berada di dekat korban dan korban akan mengalami trauma atau ketakutan apabila pelaku  telah  bebas  nantinya.  Sedangkan hukum di Indonesia pun tidak dapat menjamin bahwa  anak  akan  mendapatkan  perlindungan sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  66  UU No.  35  Tahun  2014  yang  menjelaskan  bahwa anak  akan  diberikan  pemantauan,  sosialisasi terkait  dengan  peraturan  perundang-undangan terkait  dengan  perlindungan  anak  atas  kasus kekerasan  seksual  serta  anak  selaku  korban kekerasan seksual akan dilindungi dengan cara menghapus  atau  meminimalisirkan  kasus kekerasan seksual pada anak.
Undang-Undang  Perlindungan  Anak menjelaskan bahwa akan melakukan pemulihan  terkait  dengan  kasus  eksploitasi kekerasan  seksual  bagi  anak  yang  mejadi korban  kekerasan  seksual.  Akan  tetapi  hal teknisnya  tidak  diuraikan  secara  detail sehingga  tidak  dapat  menjamin  bahwa Undang-Undang  Perlindungan  Anak  tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang di inginkan.

## SIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Anak  merupakan  generasi  bangsa  yang harus  dijaga,  sehingga  tingkat  kekerasan seksual  pada  anak  harus  ditekankan  lagi  agar terjadi  penurunan  atas  angka  kekerasan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
seksual.  Berdasarkan dengan pendapat United Nation  Convention  the  Right  of  Child pada tahun 1989 menjelaskan bahwa anak memiliki definisi sebagai “ every human being below the age  of  18  years  unless,  under  the  law applicable  to  the  child,  majority  is  attained earlier ”.  Apabila  dirujuk  ke  Pasal  330  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  atau  KUHP, maka  definisi  seseorang  yang  dianggap  masih anak-anak  atau  belum  dewasa  adalah  setip orang  yang  berusia  dibawah  21  tahun  dan belum  pernah  berada  pada  status  menikah. Sedangkan  dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak menjelaskan  bahwasanya  setiap  orang  yang berusia  dibawah  18  tahun  masih  digolongkan sebagai anak.
Anak  dinilai  menjadi  sasaran  empuk bagi  para  pelaku  tindakan  kekerasan  seksual. Anak  di  anggap  akan  tutup  mulut  apabila diancam oleh orang terdekatnya. Di salah satu desa  yang  berada  pada  kabupaten  Bangli terdapat  satu  anak  perempuan  yang  masih duduk  di  bangku  kelas  3  SMP  diketahui menjadi  korban  kekerasan  seksual  yang pelakunya  adalah  kakek  kandung  dari  anak tersebut.  Kemudian,  anak  tersebut  diketahui hamil dikarenakan hasil dari pemerkosaan atau kekerasan  seksual  yang  dilakukan  oleh  kakek kandungnya  sendiri.  Anak  tersebut  dipaksa kawin  dengan  pelaku,  padahal  perkawinan tersebut  sangat  dilarang  oleh  adat  maupun budaya.  Dikarenakan  perkawinan  tersebut merupakan perkawinan incest atau perkawinan dengan  orang  yang  memiliki  hubungan  darah. Dari  contoh  kasus  diatas  dapat  dilihat  betapa sakitnya  masyarakat  yang  memaksa  korban dan  pelaku  untuk  dinikahkan,  masyrakat  dan hukum dinilai tidak bisa bertindak apa-apa atas kasus tersebut.
Nomor putusan pengadilan 574/Pid.sus.2020/PN  Srh,  hakim  memutuskan bahwa  pelaku  akan  dihukum  penjara  8  tahun dan  denda  Rp.  5.00.000.000,  -.  Merujuk  pada Pasal  81  amandemen  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2002  dan  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak, dijelaskan  bahwa  setiap  orang  yang  dengan sengaja menipu, membohongi, atau membujuk anak  untuk  melakukan  perbuatan  cabul. Pasalnya, pelaku masih bisa berkeliaran di kota tempat  tinggal  anak  korban  (Tribun-Medan,
2021). Pelaku masih dalam proses penggeledahan dan penahanan oleh jaksa, saat proses  persidangan  dimulai,  pelaku  hanya ditahan  sebagai  tahanan  kota.  Melalui keterangan  ibu  korban,  dapat  disimpulkan bahwa  korban  hanya  menang  di  atas  kertas. Jika  dikaitan  putusan  hakim  dengan  situasi yang dirasa korban sangat tidak pantas, dimana korban  saat  ini  baru  berusia  2  tahun,  dan pelaku  divonis  hakim  mendapatkan  kurungan penjara  selama  8  tahun.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  pelaku  akan  bebas  ketika anak tersebut beranjak usia 10 tahun. Dan anak tersebut  dinilai  masih  sangat  kecil  dan  trauma yang  dialami  masih  belum  sembuh,  sehingga ketika  pelaku  bebas  maka  kemungkinan  anak tersebut  mendapatkan  kekerasan  seksual  yang dilakukan oleh ayahnya sangatlah besar.
Meningkatkan  hak  anak  selaku  korban kekerasan seksual maka masyarakat dan aparat penegak  hukum  memiliki  peran  yang  penting. Dimana  hukum  di  Indonesia  harus  ditegakkan lagi  tanpa  memikirkan  hak  dari  pada  pelaku. Hal  ini  dikarenakan  apabila  hukuman  atau sanksi  di  Indonesia  masih  fokus  pada  hak pelaku,  maka  tingkat  kekerasan  seksual  di Indonesia  tahun  ke  tahun  akan  semakin meningkat.  Karena  hukuman  yang  dijatuhkan tidaklah  memberikan  atau  menghasilkan  efek jera bagi pelaku. Menurut peneliti, perlindungan  atas  pelaku  tindakan  kekerasan seksual  di  Indonesia  sudah  cukup  dan  saatnya untuk  melindungi  korban  dan  membrantas tingkat  kekerasan  seksual  terhadap  generasi penerus bangsa.

## Saran
Meningkatkan  hak  anak  yang  menjadi korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  di Indonesia  menurut  peneliti  berdasarkan  hasil penelitian  yang  telah  dijabarkan  diatas  yaitu sebagai  berikut;  Pertama,  upaya  yang  dapat diterapkan adalah dengan memberikan kenyamanan  bagi  para  korban  dalam menceritakan  kronologi  di  hadapan  para polwan  atau  polisi  wanita  atau  lebih  tepatnya adalah  aparat  yang  memiliki  jenis  kelamin yang  sama  dengan  korban  serta  didampingi oleh  psikolog.    Kedua,  Indonesia  juga  dapat memberikan  sanksi  yang  lebih  berat  kepada pelaku  demi  menciptkan  efek  jera  kepada pelaku  serta  orang-orang  yang  akan  menjadi calon  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual. Selain  itu,  pemerintah  selaku  wakil  negara
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
harus  memberikan  perawatan  kepada  seluruh anak  yang  menjadi  korban  sehingga  psikis korban dapat dinyatakan sembuh total. Ketiga, apabila pelaku tersebut telah dinyatakan bebas, maka  pemerintah  harus  menjamin  bahwa pelaku tidak berada di kota yang sama dengan korban  demi  proses  kesembuhan  psikis daripada  korban  terganggu.  Maka  pemerintah harus  memberikan  ancaman  atau  peringatan keras  kepada  pelaku  untuk  tidak  mendekati korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Gultom,  M.  (2014). Perlindungan  Hukum
Terhadap Anak , Bandung: Refika Aditama ,.
Kurniawati,  M.  (2013). Studi  Kualitatif Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  Di Kabupaten  Pidie  Tahun  2013 ,    Medan: Universitas Sumatera Utara. Mamudji,  Soekanto.S.,  &  Sri.    (2003). Penelitian  Hukum  Normatif :  Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Wahid, A., Irfan, M., & Hasan, M, T. (2001).
Perlindungan Terhadap Korban
Kekerasan  Seksual:  Advokasi  Atas  Hak Asasi  Perempuan ,  Bandung:  Refika Aditama.

## Jurnal:
Anggara, R.G.A., Sianturi, K., Florency, D.W.,
&  Michael  T.  (2020).  Pentingnya
Pendidikan Bagi Anak Korban
Pemerkosaan. Jurnal Egalita , 15(1). Asti, N.R., & Rahayu, S.R. (2019). Pemenuhan Hak  Pendidikan  Anak  Bagi  Pencari Suaka  Yang  Transit  Di  Indonesia Sembari  Menunggu  Status  Pengungsi (Ditinjau  Dari  The  United  Nations Convention  on  The  Right  of  Childs 1989) . Belli Ac Pacis, 5(1):1–8.
Fu’ady,  M.A.  (2011).  Dinamika  Psikologis
Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. Psikoislamika :  Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam, 8(2). Handayani,  T.    (2016).  Perlindungan  Dan Penegakkan  Hukum  Terhadap  Kasus Kekerasan  Seksual  Pada  Anak. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2(2):14.
Hidayati,  N.  (2014).  Perlindungan  Anak Terhadap  Kejahatan  Kekerasan  Seksual
(Pedofilia). Ragam Jurnal
Pengembangan Humaniora, 14(1):68–73. Jondong, Z. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Bagi  Tindak  Pidana  Cyber  Terrorism Dalam  Rangka  Pembentukan  Hukum Positif  Di  Indonesia. Jurnal  Preferensi Hukum , 1(2):21–27. Machmud,  T.  (2012). Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan Seksual  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu  Di  Wilayah  Kota  Pontianak .
Jurnal Nestor Magister Hukum , 2(2). Noviana,  I.  (2015).  Kekerasan  Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. Sosio Informa, 1(1). Nurhidayah,  I.,  &  Ligina.  N.L.  (2018).    The Role  of  Parents  in  Preventing  Sexual Violence on Elementary School Children in  Bandung. Jurnal  Keperawatan, 9(2):109.
Nurisman,  E.,  &  Tan,  S.  (2019).  Tinjauan Kriminologis  Terhadap  Tindak  Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap  Anak  Kandung  (Studi  Kasus Putusan  Pengadilan  Negeri  Batam Nomor:  774/PID.  SUS/2017/PN  BTM). Journal of Judicial Review, 21(2):41–59. Probosiwi,  R.,  &  Bahransyaf.  D.  (2015). Pedofilia dan Kekerasan Seksual:
Masalah  dan  Perlindungan  Terhadap Anak. Sosio Informa .
Internet:
Aisyah, P.A. Faktor-Faktor Penyebab Melakukan  Kekerasan  Seksual  Terhadap Korban  Kekerasan  Seksual  Dampingan Pusat Layanan Informasi Dan
Pengaduan  Anak  (PUSPA)  Di  Pusat Kajian  Dan  Perlindungan  Anak  (PKPA)
Medan , http://repositori.usu.ac.id/handle/1234567 89/19374 , diakses pada tanggal 09 Maret 2021.
Tribun-Medan. Penegak Hukum Biarkan Ayah Yang  Cabuli  Putri  Kandungnya  Bebas Berkeliaran Tanpa Ditahan ,
https://medan.tribunnews.com/2021/02/0 3/penegak-hukum-biarkan-ayah-yang- cabuli-putri-kandungnya-bebas- berkeliaran-tanpa-ditahan ,  diakses  pada tanggal 08 Maret 2021.
Komnas.com. Catatan  Komnas  Perempuan, 431.471  Kasus  Kekerasan  Terjadi Sepanjang 2019 ,
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
https://nasional.kompas.com/read/2020/0 3/06/15134051/catatan-komnas- perempuan-431471-kasus-kekerasan- terjadi-sepanjang- 2019?page=all#:~:text=JAKARTA%2C KOMPAS.com- Komisi,tahun%20sebelumnya%2C%20y akni%20406.178%20kasus ,  diakses  pada tanggal 02 Maret 2021.
Kompas.com. Pelaku  Kekerasan  Seksual Terhadap  Anak  Kebanyakan  Orang Terdekat , https://regional.kompas.com/read/2020/0 2/06/12034311/pelaku-kekerasan- seksual-terhadap-anak-kebanyakan- orang-dekat?page=all , diakses pada tanggal 02 Maret 2021.
Kompas.com, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai , https://nasional.kompas.com/read/2021/0 3/09/13394341/perlindungan-terhadap- korban-kekerasan-seksual-dinilai-belum- memadai?page=all ,  diakses  pada  tanggal 10 Maret 2021.
Makassar, Universitas Negeri. Metode Penelitian  Kualitatif  Dengan  Jenis Pendekatan Studi Kasus , https://penalaran-unm.org/metode- penelitian-kualitatif-dengan-jenis- pendekatan-studi-kasus/ ,  diakses  pada
tanggal 02 Maret 2021. Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  UU  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## Wawancara:
Hepi.  (2021).  Ibu  Kandung  Korban  Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual.  Wawancara pada 05 Februari 2021.
.