## PENGEMBANGAN DAYA SAING PRODUK UNGGULAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL SERTA TRANSMIGRASI
1 Arif Purbantara, 2 Mujianto, 3 Emma Rahmawati
123 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan
1 taralitbang@gmail.com, 2 darmokelopo@gmail.com, 3 emmakpdt@gmail.com

## Abstrak
Keberhasilan suatu negara dalam mengikuti arus globalisasi adalah dengan terus dapat berdaya saing di level internasional. Tingkatan daya saing di Indonesia dimulai dari daya saing  lokal,  regional,  nasional,  dan  internasional  (global).  Daya  saing  tersebut diharapkan  dapat  mendukung  pembangunan  suatu  wilayah,  sehingga  terdapat  produk unggulan  yang  perlu  dikembangkan.  Terdapat  tiga  area  yang  perlu  dipacu  dalam pembangunan wilayahnya saat ini yang menjadi fokus pengembangan daya saing antara lain  desa,  daerah  tertinggal,  dan  transmigrasi.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  perlu adanya penelitian mengenai bagaimana pengembangan daya saing produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa pengembangan daya saing produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dapat dilakukan melalui ”resources-based approach” yang  kemudian  dilakukan  peningkatan  keunggulan  kompetitif  yang  dilakukan  oleh berbagai  pihak  yang  bekerjasama  dalam  mendukung  pengembangan  yang  dilakukan diantaranya pengembangan kreativitas inovasi dan pengembangan teknologi.
Kata Kunci : daya saing, desa, daerah tertinggal, produk unggulan, transmigrasi

## Abstract
The  success  of  a  country  in  following  the  flow  of  globalization  is  to  continue  to  be competitive at the international level. The level of competitiveness in Indonesia starts from local, regional, national, and international (global) competitiveness. The competitiveness is expected to support the development of an area, so that there are superior products that need to be developed. There are three areas that need to be boosted in the development of the region at this time which is the focus of competitiveness development, among others villages,  disadvantaged  areas  and  transmigration.  Based  on  this,  there  needs  to  be research  on  how  to  develop  the  competitiveness  of  superior  products  of  villages, disadvantaged areas and trans migration. This study uses the method of literature study. The results of this study were obtained that the development of competitiveness of superior products  of  villages,  disadvantaged  areas  and  transmigration  can  be  done  through  a "resources-based approach" which is then carried out increasing competitive advantage conducted by various parties who cooperate in supporting the development of innovation creativity and technology development
Keywords :  competitiveness,  villages,  disadvantaged  areas,  superior  products, transmigration

## PENDAHULUAN
Pada era globalisasi menuntut berbagai negara untuk dapat terus berdaya saing di level  internasional.  Kondisi  persaingan  semakin  ketat  di  mana  masing-masing  negara
saling membuka pasarnya (Nalurita, Asmarantaka & Jahroh, 2014). Sehingga daya saing merupakan  salah  satu  indikator  negara  yang  berhasil  dalam  perdagangan  international. Daya saing telah menjadi kunci perusahaan, negara maupun wilayah untuk bisa berhasil partisipasinya  dalam  globalisasi  dan  perdagangan  bebas  dunia  (Bustami  dan  Hidayat, 2013).  Daya  saing  merupakan  kemampuan  masyarakat  untuk  merubah  dirinya  secara berkelanjutan dalam merespon perubahan ekonomi, politik dan teknologi (Zaelani, 2019). Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan ketika tidak dapat merespon dengan baik perubahan yang ada maka pastinya suatu negara akan menjadi tertinggal dan terbelakang. Berdasarkan Global  Competitiveness  Report (Schwab  &  Zahidi,  2020)  di  tahun  2020 posisi  daya  saing  Indonesia  menempati  posisi  40  dari  63  negara,  masih  dibawah Singapura  (1),  Malaysia  (27),  dan  Thailand  (29)  yang  masih  sama-sama  berada  pada wilayah  ASEAN.  Indikator  penilaian  tersebut  bertumpu  pada  perekonomian,  efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Begitu jelas bahwa secara global daya saing  Indonesia  harus  ditingkatkan  melalui  indikator  daya  saing  yang  dijadikan  dasar dalam perumusan, penetapan, evaluasi dan monitoring kebijakan, program dan kegiatan pembangunan  daerah  menuju  kesejahteraan  masyarakat  yang  berkelanjutan.  Inti keberlanjutan  sebuah  daya  saing  sangat  bergantung  pada  pengelolaan  semua  potensi sumber  daya  produktif  yang  didukung  oleh  penguatan  teknologi  untuk  memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar (Suharman, Nugroho, Muq’asha, & Murti, 2018).
Indonesia  merupakan  negara  yang  secara  struktural  pemerintahan  di  mulai  dari Desa,  Kabupaten,  Provinsi  dan  menjadi  kesatuan  yang  utuh  dalam  kerangka  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana kesemuanya memiliki keunggulan dan keunikan masing-masing. Daya saing di Indonesia yang harus diperhitungkan dapat dianalisis pada tingkatan  lokal,  regional,  nasional  dan  internasional  (Imawan,  2002).  Daya  saing  yang dibangun merupakan daya  saing berkelanjutan  yang dimulai dari tingkat  pemerintahan terendah  yaitu  Desa  (lokal).  Daya  saing  ditingkat  desa  akan  mendukung  pada  tingkat regional dan nasional. Desa di Indonesia mencapai 74.957, apabila dalam tingkat lokal (desa) dapat ditingkatkan daya saingnya maka hasilnya akan memberikan kontribusi pada daya saing nasional. Diketahui bahwa saat ini pembangunan di Indonesia masih belum merata,  masih  banyak  wilayah  di  Indonesia  baik  desa  maupun  kabupaten  yang  tingkat kemajuannya masih rendah. Berdasarkan data IDM 2020 (Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, 2020) masih terdapat  3.540 desa  yang sangat tertinggal dan 17.633 desa yang  tertinggal,  62  Daerah  Tertinggal,  dan  144  Kawasan  Transmigrasi  yang  perlu dikembangkan.  Tentunya  ini  menjadi  pekerjaan  rumah  tersendiri  bagi  semua  pihak khususnya  pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  danTransmigrasi  (Kemendesa).  Terlebih  lagi  menurut  hasil  penelitian Parmadi, Emilia dan Zulgani (2018) yang melakukan riset mengenai daya saing produk di  sektor  pertanian  Indonesia,  menemukan  bahwa  kinerja  ekspor  produk  pertanian Indonesia  secara  umum  relatif  lemah  dimana  kebanyakan  semua  komoditas  pertanian memiliki daya saing  yang  rendah, kecuali untuk  produk sub-sektor perkebunan  seperti karet  dan  kelapa  sawit  yang  memiliki  daya  saing  tinggi.  Produk-produk  seperti hortikultura,  tanaman  pangan  dan  produk  ternak  di  pasar  komoditas  internasional memiliki daya saing rendah. Apabila melihat tersebut maka wilayah-wilayah seperti desa, daerah  tertinggal  dan  transmigrasi  memerlukan  dukungan  yang  lebih  untuk  dapat mengembangkan  wilayah  tersebut  menjadi  berdaya  saing  khususnya  melalui  produk unggulan yang dimiliki dari masing-masing wilayahnya, karena produk-produk pertanian seperti hasil riset diatas merupakan komoditas yang dihasilkan di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
Berbagai  penelitian  terkait  pengembangan  daya  saing  produk  sudah  banyak dilakukan diantaranya Nayantakaningtyas, dan Daryanto (2012) meneliti daya saing dan strategi pengembangan sawit di Indonesia, dimana ditemukan bahwa strategi yang harus dilakukan  untuk  memperkuat  daya  saing  CPO  terutama  produk  turunan  CPO  adalah dengan  melakukan  pengembangan  sumber  daya  manusia  pelaku  industri  minyak  sawit setiap  tahun  secara  rutin  melalui  pelatihan  dan  kegiatan  inovasi,  melakukan  perbaikan kebijakan  pemerintah  dengan  memperhatikan  isu  nasional  dan  internasional, pengembangan  industri  hilir  serta  peningkatan  nilai  tambah  minyak  sawit,  dan meningkatkan  pola  kerjasama  melalui  promosi  dengan  produsen  di  negara  lain. Sedangkan hasil penelitian Purnomo, Rudy dan Wisnu (2019) menemukan kekuatan dan kelemahan  daya  saing  pada  produk  unggulan  industri  kecil  menengah  bahan  kaca  di Malang, dimana  yang menjadi kekuatan antara lain  kualitas bahan baku sesuai  dengan standar, hasil produk kerajinan tangan yang bagus, berorientasi pada pelanggan, rata-rata SDM  berketerampilan  tinggi,  harga  jual  produk  relatif  sama  dengan  pesaing  dan jangkauan  pemasaran  yang  luas.  Kelemahannya  adalah  penggunaan  teknologi  masih sederhana,  variasi  model  masih  sedikit,  belum  mencoba  hasil  penelitian  dan pengembangan  usaha,  upah  tenaga  kerja  masih  dibawah  UMR  dan  tidak  pernah melakukan pelatihan tenaga kerja.
Peningkatan daya saing mutlak harus dilakukan pada pasar di dalam maupun di luar negeri  (Suharsih  &  Sriwinarti,  2012).  Bagaimanapun  kapasitas  negara  ( state  capacity) menuju ekonomi  yang  berdaya saing tinggi  merupakan  sebuah keniscayaan  yang tidak dapat  diganti  (Zaelani,  2019).  Daya  saing  atau  ‘kemampuan  untuk  bersaing’  memang tidak dapat berkembang dengan sendirinya, namun dalam peningkatan daya saing suatu bangsa  pemerintah  harus  mengambil  bagian  sesedikit  mungkin  dalam  dinamika  sosial namun  tetap  efektif  melindungi  kepentingan  paling  mendasar  dari  masyarakat  luas (Imawan, 2002). Upaya peningkatan daya saing desa, daerah tertinggal dan transmigrasi harus  didukung  dengan  perumusan  kebijakan  yang  efektif  dan  efisien.  Perumusan kebijakan tersebut memerlukan identifikasi dan harus didukung data existing yang terjadi di lapangan. Indikator daya saing di Indonesia masih minim terutama untuk menganalisis hingga tingkat desa dan kelurahan. Hal ini berimbas pada pembuatan rumusan kebijakan untuk tingkat desa/kelurahan yang sulit untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya penelitian mengenai bagaimana pengembangan daya saing produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

## KERANGKA TEORI

## Daya Saing Tingkat Lokal, Regional, Nasional dan Internasional (Global)
Konsep  tentang  daya  saing  sangat  berhubungan  dengan  rantai  kegiatan perekonomian  (Suharman,  et.al,  2018;  Bustami  &  Hidayat,  2013).  Konsep  ini menekankan  pada  upaya  peningkatan bargaining  position untuk  memaksimalkan goal suatu  kelompok/individu  terhadap  pencapaian goal kelompok/individu  lainnya (Suharman,  et.al,  2018).  Di  Indonesia  sendiri  karena  adanya  tingkatan  struktur pemerintahan antara lain desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, hal ini menjadikan konsep daya saing terbagi antara lain daya saing pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional (global).
Daya saing  di  tingkat  lokal adalah  daya saing pada lingkup wilayah  yang lebih sempit seperti lokal desa atau lokal kecamatan. Pada tingkat regional, penyelenggaraan pemerintahan  di  bidang  pembangunan  pada  dasarnya  adalah  kunci  keberhasilan
pengembangan  potensi  ekonomi  lokal  untuk  menguatkan  daya  saing  daerah  (Husna, Noor,  &  Rozikin,  2013).  Abdullah,  Alisjahbana,  Effendi,  dan  Boediono  (2002) mendeskripsikan daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai  pertumbuhan  tingkat  kesejahteraan  dan  berkelanjutan  yang  tetap  terbuka terhadap persaingan domestik dan internasional. Daya saing daerah diartikan juga sebagai kemampuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan.  Konsep  daya  saing  di  level  nasional identik  dengan  produktivitas.  Produktivitas  merupakan  nilai  output  yang  dihasilkan tenaga  kerja  atau  modal.  Daya  saing  lekat  dengan  produktivitas  atau  nilai  output  yang diproduksi oleh setiap input yang dipergunakan (Suharman et.al, 2018).
Pada  ranah  internasional  (global),  daya  saing  merupakan  kunci  bagi  perusahaan, negara maupun wilayah untuk dapat berhasil dalam partisipasinya di era globalisasi dan perdagangan bebas dunia. Pemasaran suatu produk memiliki perbedaan di luar negeri dan dalam  negeri,  pasar  luar  negeri  sangatlah  kompetitif.  Dalam  usaha  untuk  menciptakan daya  saing  maka  perbaikan  mutu  produk  ekspor  perlu  ditingkatkan,  sehingga  dapat menghindari adaya penolakan dari negara tujuan ekspor (Bustami & Hidayat, 2013).
Keberhasilan dalam meningkatkan ekspor mencerminkan peningkatan daya saing dan  sekaligus  merupakan  jalan  suatu  indikasi  dari  tumbuhnya  dinamika  positif  dalam kewirausahaan  suatu  negara  sehingga  peningkatan  ekspor  bukan  lagi  sekedar  pilihan melainkan  suatu  keharusan  (Bustami  &  Hidayat,  2013).  Korea  Selatan  dan  Taiwan merupakan  salah  satu  contoh  dimana  para  produsen  domestik  mampu  memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor Internasional tanpa tarif. Hal ini dapat dilakukan karena para produsen tersebut menghasilkan produk dengan biaya murah sehingga harga yang  ditawarkan  kompetitif  baik  untuk  pasar  dalam  domestik  maupun  luar  negeri. Strategi  industrialisasi  subsitusi  impor  merupakan  sebagai  syarat  utama  bagi  negara- negara berkembang sebelum menjalankan industrialisasi promosi ekspor (Suharman et.al, 2018).
Strategi peningkatan daya saing nasional dapat dilakukan melalui  strategi market based  approach dan resources  based  approach (Syafar,  2011) . Strategi market  based (MB) fokus  pada  kebutuhan  pasar  dengan  melakukan  analisis  lingkungan  industri, sedangkan resouces based approach (RB) memandang aktivitas ekonomi atau bisnis dari sisi  pemanfaatan  sumberdaya  dan  kapabilitasnya  dimana  lebih  menekankan  pada kemampuan bersaing melalui inovasi dan kompetensi inti ( core competence). Pendekatan ini  merupakan  teori  dasar  dalam  strategi  manajemen  dan  enterprenuership  (Barney, 2001). Pendekatan ini juga digunakan untuk meningkatkan kompetensi UMKM ketingkat internasional (Ruzzier, Antoncic, & Konecnik, 2006). Pendekatan berbasis sumber daya dalam  meningkatkan  keunggulan  kompetitif  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  yang terlihat (tangible) dan tidak terlihat (intagible) (Aida, & Rahmawati, 2015). Pemanfaatan pendekatan sumberdaya ini untuk menciptakan produk yang unik dan tidak dapat ditiru oleh  pihak  lain  dalam  jangka  pendek  (Barney,  2001;  Mahoney  &  Pandian,  1992). Sumberdaya yang dikelola ini untuk meningkatkan daya saing.
Menurut  Porter  (2001),  daya    saing  sangat  penting  karena  (1)  mendorong produktivitas dan meningkatkan  kemampuan mandiri; (2) dapat meningkatkan kapasitas ekonomi,  baik  dalam  konteks  regional  ekonomi  maupun  kuantitas  pelaku  ekonomi sehingga  pertumbuhan  ekonomi  meningkat;  (3)  kepercayaan  bahwa  mekanisme  pasar lebih menciptakan efisiensi.  Masih  menurut Porter (2001), hal-hal  yang  harus dikuasai atau dimiliki untuk meningkatkan keunggulan kompetitif adalah: (1) Teknologi, misal : teknologi  tepat  guna,  teknologi  digital,  teknologi  tinggi;  (2)  Tingkat entrepreneurship yang  tinggi,  misal:  kreativitas;  (3)  Proses  produksi  yang  memiliki  tingkat
efisiensi/produktivitas yang tinggi; (4)  Kualitas serta mutu yang baik dari barang yang dihasilkan; (5) Promosi sebuah produk harus masif; (6) Pelayanan teknisal maupun non teknik yang baik ( service after sale ); (6) Tenaga kerja yang mempunyai kompetensi tinggi dalam  bidangnya;  (7)  Menghasilkan  produk  dengan  pertimbangan  skala  ekonomis;  (8) Mampu  berinovasi;  (9)  Differensiasi  atas  produk  yang  dihasilkan;  (10)  Modal  yang disertai  prasarana  dan  sarana  yang  mendukung;  (11)  Jaringan  pemasaran  yang  baik  di pasar domestik maupun international; (12) Proses produksi yang dilakukan dengan sistem Just In Time (JIT)

## Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Indonesia merupakan negara yang terdiri dari wilayah dan kawasan. Pembagian wilayah dan kedaulatan wilayah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara. Dimana pembagian wilayah Indonesia terbagi dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa. Kawasan adalah bagian dari wilayah yang difungsikan untuk hal-hal tertentu.  Dalam  perkembangan  kebijakan,  dibalik  permasalahan  belum  terjadinya pemerataan  dalam  pembangunan  wilayah  di  Indonesia  terdapat  wilayah  dan  kawasan yang menjadi fokus utama untuk didorong maju. Wilayah dan kawasan ini adalah desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah, mengamanahkan  bawa  pembangunan  yang  dilaksanakan  memperhatikan  potensi  dan keanekaragaman daerah baik sosial, budaya, dan lokasi geografis. Oleh karena itu, dalam membangun suatu daerah dapat dimulai dengan mengembangkan potensi unggulannya. Pengembangan potensi unggulan juga harus dilaksanakan lewat pembangunan ekonomi daerah  melalui  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dengan  tujuan  mempercepat terwujudnya daya saing daerah (Husna, Noor, &  Rozikin, 2013). Pembangunan daerah perlu  memperhatikan  potensi  daerah,  yang  dapat  dilakukan  melalui  penelaahan  PDRB untuk mengetahui potensi basis dan non basis untuk mengoptimalkan hasil pembangunan sehingga  mendukung  pencapaian  tingkat  kesejahteran  yang  tinggi.  Program pembangunannya  harus  berangkat  dari  pengembangan  potensi  ekonomi  unggulannya, apabila suatu pemerintah menginginkan daerahnya dapat berdaya saing (Husna, Noor, & Rozikin, 2013). Potensi ekonomi unggulan dapat dilihat melalui produk unggulan yang dihasilkan dari masing-masing wilayah/daerah tersebut.
Produk  Unggulan  Desa  dan  Produk  Unggulan  Kawasan  Perdesaan  menurut PermendesaPDTT  Nomor  16  Tahun  2018  adalah  upaya  membentuk,  memperkuat  dan memperluas  usaha-usaha  ekonomi  yang  difokuskan  terhadap  satu  produk  unggulan diwilayah  desa  atau  diwilayah  antar-desa  yang  dikelola  melalui  kerjasama  antar  desa. Secara  jelas  dinyatakan  dalam  Undang-Undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014  bahwa pembangunan wilayah pedesaan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi lokal yang dimiliki didukung dengan pengembangan teknologi tepat guna dan inovasi-inovasi yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat perdesaan. Poin penting dari undang-undang ini yaitu, desa bukan lagi hanya sebagai objek pembangunan saja, melainkan juga sebagai subjek  pembangunan.  Oleh  karena  itu,  desa  membutuhkan  kemampuan  untuk melaksanakan  pembangunannya  sendiri  melalui  asas  rekognisi  dan  subsidiaritas  yang diamanatkan. Pembangunan desa seyogyanya berakar lokal serta memperhatikan sumber daya  lokal  akan  tetapi  berpandangan  keluar  dan  bercirikan  dinamis.  Pendekatan pembangunan desa tersebut yang disebut neo-endogenous (Gkartzios & Lowe, 2019).
Menurut Permendagri No. 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan  Daerah  menyebutkan  bahwa  Produk  Unggulan  Daerah  (PUD)  merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua potensi sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  daerah  baik  SDM,  SDA,  maupun  budaya.  PUD  juga diharapkan dapat mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah dan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat yang memiliki kekuatan daya saing,  daya  jual,  dan  daya  dorong  sebagai  modal  memasuki  pasar  global.  Daerah Tertinggal menurut PP Nomor 78 tahun 2014 adalah daerah kabupaten yang wilayahnya serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.  Dapat  disimpulkan  bahwa  produk  unggulan  daerah  tertinggal  adalah  produk unggulan yang dimiliki oleh daerah yang wilayahnya masih kurang berkembang. Definisi dari kawasan transmigrasi menurut UU Nomor 29 tahun 2009 adalah kawasan budidaya yang  memiliki  fungsi  sebagai  permukiman  dan  tempat  usaha  masyarakat  dalam  satu sistem  pengembangan.  Di  mana  permukiman  dan  tempat  usaha  tersebut  di  kelola  oleh para transmigran. Oleh karena itu produk unggulan kawasan transmigrasi dapat dikatakan merupakan produk unggulan daerah  yang dihasilkan oleh para transmigran di kawasan transmigrasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini berjenis penelitian literatur ( literatur review )  yaitu menggunakan metode kajian  literatur  berdasarkan  pada  eksplorasi  literatur  dan  hasil  kajian-kajian  terdahulu terkait  konsep  pengembangan  daya  saing  produk  unggulan  desa,  daerah  tertinggal  dan transmigrasi sebagai sumber utama data. Kajian literatur dilakukan karena pengetahuan akan  suatu  topik  akan  terus  berkembang  karena  topik-topik  terdahulu  dapat  dipelajari (Neuman,  2014).  Literatur  dan  hasil  kajian  terdahulu  berupa  artikel  jurnal  penelitian, buku  dan  peraturan-peraturan.  Kajian  literatur  ini  dimulai  dari  proses  identifikasi, evaluasi  dan  interpretasi  dari  semua  literatur  yang  didapatkan.  Proses  identifikasi dilakukan  melalui  kegiatan  mencari,  menemukan,  mengumpulkan,  mencatat  informasi dan data dari berbagai literatur terkait diantaranya teori-teori terkait daya saing dan teori mengenai produk unggulan. Pada proses evaluasi untuk menentukan literatur mana saja yang  terdapat  argument  atau  hasil  yang  dapat  dijadikan  acuan  dan  pembahasan. Didapatkan 8 literatur berupa buku dan jurnal serta 8 produk hukum baik Undang-Undang maupun peraturan-peraturan yang menjadi acuan utama pada penelitian ini. Selanjutnya dilakukan interpretasi atas hasil evaluasi tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  kajian  literatur  didapatkan  bahwa  untuk  meningkatkan  daya  saing Indonesia,  perlu  fokus  pada  pengembangan  daya  saing  produk  unggulan  di  wilayah- wilayah  yang  masih  rendah  tingkat  kemajuannya  seperti  desa,  daerah  tertinggal  dan transmigrasi. Dimana hal ini mendukung Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari  pinggiran  dengan  memperkuat  daerah-daerah  dan  desa  dalam  kerangka  negara kesatuan.    Menurut  Syahza  dan  Suarman  (2013),  pendekatan  pembangunan  pedesaan harus  sesuai  dengan  sifat  dan  ciri  desa  tersebut.  Artinya  pembangunan  pedesaan  tidak otomatis  mengikuti  model  pembangunan  desa  lainnya.  Pembangunan  desa  melaui quadruple strategic yaitu Pertama , memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Strategi
ini  memerlukan  input  berupa  modal  dan  bimbingan  teknis  pemanfaatan  teknologi  dan pemasaran; Kedua, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan yang bertujuan mempunyai  kapasitas  untuk  meningkatkan  dan  memperkuat  produktivitas  serta  daya saing; Ketiga, pembangunan  prasarana  di  pedesaan.  Prasarana  sangat  penting  dalam membuat  konektvitas  untuk  mengatasi  ketertinggalan  desa; Keempat ,  membangun kelembagaan pedesaan baik yang bersifat formal maupun nonformal. Kelembagaan yang dapat  menciptakan  pelayanan  prima  terutama  untuk  mendukung  percepatan  ekonomi pedesaan seperti lembaga keuangan.
Pembangunan perdesaan dalam pembangunan jangka panjang  ingin mewujudkan misi  bangsa  yang berdaya saing.  Langkah tersebut  dilakukan  melalui  cara  modernisasi alat  dan  peningkatan  nilai  tambah  produk  pertanian,  kelautan,  dan  pertambangan. Perwujudan misi tersebut juga harus didukung dengan pelayanan transportasi perintis di daerah  perbatasan,  terpencil,  dan  perdesaan,  pengembangan  jasa  infrastruktur  dan keuangan  perdesaan.  Percepatan  pembangunan  Daerah  Tertinggal  lebih  kepada  aspek koordinasi  dan  integrasi  kebijakan,  program,  dan  pelaksanaan  sehingga  pencapaian kinerja  sangat  dipengaruhi  oleh  dukungan  program  dan  anggaran  K/L/D/M.  Dalam pembangunan  di  kawasan  transmigrasi  dengan  menyiapkan  dan  mengembangkan kawasan transmigrasi sampai tercapainya tahap berdaya saing. Kekuatan pembangunan daerah  tertinggal  dan  transmigrasi  bertumpu  pada  desa-desa.  Oleh  karena  itu  dengan pendekatan berbasis sumber daya, desa-desa tersebut harus mampu memunculkan produk yang unik agar mampu bersaing. Produk unggulan tersebut diproduksi oleh masyarakat maupun  lembaga  ekonomi  seperti  BUMDesa  atau  UMKM.  Adapun  skema pengembangan  daya  saing  produk  unggulan  desa,  daerah  tertinggal  dan  transmigrasi selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.
Berdasarkan hal tersebut, maka produk unggulan dari desa, daerah tertinggal dan transmigrasi  tersebut  membutuhkan  intervensi  yang  kuat  untuk  dapat  mencapai  daya saing  baik  ditingkat  lokal,  regional,  nasional  bahkan  sampai  ke  internasional  (global). Intervensi  yang  masuk  haruslah  hasil  dari  analisis  kebutuhan  pengembangan  untuk dilaksanakan  oleh  berbagai  pihak  yang  memiliki  kemampuan  dalam  mendukung pengembangan  daya  saing  sehingga  semuanya  dapat  saling  bersinergi.  Pihak-pihak tersebut dapat menerapkan pendekatan penta helix yaitu melibatkan Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media untuk berkolaborasi mendukung pembangunan Desa, Daerah  tertinggal  dan  Kawasan  Transmigrasi.  Model  pembangunan  ini  telah  berhasil dalam  meningkatkan  potensi  desa  dan  pariwisata  desa  (Aribowo,  Wirapraja  &  Putra, 2018;  Yunas,  2019;  Yuningsih,  Darmi,  &  Sulandari,  2019).  Faktor-faktor  yang menentukan daya saing sangat ditentukan oleh pemerintah walupun tidak secara langsung menentukan  peningkatan  daya  saing  global  (Suharman  et.al,  2018).  Menurut  World Economic Forum (2015), ada 3 fondasi dasar utama yang membentuk Indeks daya saing yaitu persyaratan dasar, penopang efisiensi, faktor inovasi dan kecanggihan (Suharman et.al, 2018). Intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong wilayah- wilayah seperti desa, daerah tertinggal dan transmigrasi untuk dapat bisa berdaya saing produk unggulannya dengan mengacu unsur utama indeks daya saing tersebut.
Setelah  mengetahui  bagaimana  peran  dari  masing-masing  pihak  maka  perlu diketahui bagaimana kondisi dari masing-masing wilayah tersebut. Karena tidak semua pengembangan  yang  sama  dilakukan  di  beberapa  wilayah.  Akan  tetapi  perbedaaan karakteristik  dan  kemampuan  Desa  di  Indonesia  yang  mengharuskan  Pemerintah memberikan  kebijakan,  program,  dan  regulasi  yang  berbeda  berkaitan  dengan pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Upaya peningkatan kualitas hidup
Gambar 1. Skema Pengembangan Daya Saing Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
dan  kesejahteraan  masyarakat  Desa  dalam  Undang-Undang  Desa  dilakukan  melalui berbagai strategi berdasarkan tipologi desa (Warsono, Purbantara, Antinia & Mujianto, 2016). Oleh karena itu, dikembangkan Indeks Desa Membangun (IDM) untuk membuat stratifikasi  desa  menjadi  sangat  tertinggal,  tertinggal,  berkembang,  maju,  dan  mandiri (Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, 2016). Stratifikasi ini juga bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan penguatan otonomi Desa dan mengambil kebijakan untuk desa. Posisi sebagai subjek pembangunan menuntut desa harus mempunyai kapasitas agar mampu mengelola jalannya pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan desa untuk berdaya saing.
Strategi  yang  dapat  digunakan  dalam  peningkatan  daya  saing  adalah resources based  approach (Syafar,  2011) . Strategi  ini  melihat  aktivitas  ekonomi  melalui  sisi
Identifikasi Produk Unggulan Desa, DT dan Transmigrasi
“ Resources Based
Approach” Analisa Kebutuhan Pengembangan
Peningkatan Keunggulan Kompetitif Intervensi dari Berbagai Pihak yang Bekerjasama
Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Pengembangan Teknologi Produk dan Pengolahan
Produk Pembiayaan, Promosi dan Pemasaran Produk Teknologi Tepat Guna Teknologi Digital Teknologi Tinggi
Produk Unggulan
Desa, DT dan Transmigrasi Berdaya Saing
pemanfaatan sumberdaya dan kapabilitasnya  yang lebih menekankan pada kemampuan bersaing melalui inovasi dan kompetensi inti ( core competence). Dimana pengembangan daya saing yang dilakukan mengacu pada cara meningkatkan keunggulan kompetitif yang diungkapkan  oleh  Porter  (2001)  yang  di  modifikasi.  Pada  pengembangan  daya  saing produk  unggulan  desa,  daerah  tertinggal  dan  transmigrasi  yang  dapat  dilakukan  antara lain dengan pengembangan kreativitas inovasi dan pengembangan teknologi.

## Kreativitas
Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau  gagasan  apa  saja  yang  pada  sadarnya  baru  dan  sebelumnya  belum  dikenal pembuatnya  dan  diwujudkan  bukan  hanya  sebatas  fantasi  seperti  produk  seni,  produk ilmiah, kesusastraan, dan metodologis. Contoh kreativitas yang mendorong peningkatan ekonomi  seperti,  (a)  Bidang  Periklanan,  ekonomi  kreatif  yang  bergerak  dalam  bidang periklanan seperti iklan radio, televisi, brosur, spanduk, sosial media, surat elektronik dan lainnya  dalam  penyampaian  atau  memasarkan  suatu  produk  maupun  jasa  tertentu;  (b) Bidang Arsitektur, mencakup segala hal yang berkaitan dengan desain atau perancangan di dalam  maupun di luar ruangan dan juga mencakup bangunan kecil seperti rumah, ruko, mal hingga perkantoran bahkan termasuk di dalamnya tugu dan bangunan atau struktur ikon suatu kota; (c) Galeri atau Pusat Seni, pada galeri ataupun pusat pusat seni biasanya terdapat  beberapa  pengrajin  khususnya  pengrajin  tangan  atau  handicraft  seperti  tas, dompet,  topi,  sapu  tangan  dan  barang  –  barang  lainnya  yang  memiliki  hiasan  maupun kreativitas  di  dalamnya;  (d)  Bidang  Kerajinan  Tangan  atau Handicraft .  Kerajinan  ini dibuat  atas  kreativitas  pengrajin  dengan  menambahkan  hiasan  atau  ide-ide  kreatif  di dalamnya  yang  dikerjakan  hampir  sepenuhnya  tanpa  menggunakan  mesin;  (e)  Bidang Kuliner.  Kreativitas  pada  bidang  yang  satu  ini  seperti  tiada  batasannya,  hampir  dari racikan bumbu, cara penyajian, bentuk dari kemasan hingga memberikan nama yang unik dapat terus berkembang tanpa hentinya; (f) Bidang Perancangan atau Design. Hasil dari kreativitas  seorang  designer  melalui  pemikiran  dan  penerapannya  yang  memiliki  nilai kreativitas dan seni yang cukup tinggi dapat dikelompokkan  dalam bidang Perancangan atau Design .  Di  dalamnya  mencakup  design  bidang  fashion,  design  grafis,  pembuatan logo hingga merancang konsep dari corak sebuah tas maupun dompet dan sebagainya; (g) Bidang Fashion. Penciptaan suatu rancangan pakaian yang memerlukan kreativitas dalam menentukan  draft  atau  pola  dasar  namun  dalam  penerapannya  sering  kali  masih diperlukan adanya sentuhan akhir yang dapat memberikan nilai lebih pada hasil akhir; (h) Bidang Karya Seni Video dan Fotografi. Pembuatan dan pengolahan dari pengambilan gambar baik itu berupa foto maupun video berdurasi pendek dan berdurasi panjang dapat dimasukkan  ke  dalam  bagian  dari  ekonomi  kreatif;  (i)  Bidang  Karya  Seni  Musik  dan Lagu.  Sebuah  karya  cipta  lagu  dan  nada  termasuk  dari  ekonomi  kreatif  dengan  suatu penciptaan karya  cipta  yang berbeda dari  yang sebelumnya atau belum pernah  ada;  (j) Bidang Seni Pertunjukan. Sebuah pertunjukan yang ditampilkan di pentas seni maupun dalam  layar  kaca  dan  media  lainnya  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  ekonomi  kreatif bidang  seni  pertunjukan;  (k)  Bidang  Percetakan  dan  Penerbitan.  Sebuah  karya  yang dihasilkan  dalam  bentuk  suatu  buku  baik  itu  berupa  fisik  maupun  media  elektronik merupakan suatu bagian dari ekonomi kreatif; (l) Bidang Layanan Komputer dan Piranti Lunak. Dalam penerapannya perkembangan dari aplikasi atau peranti lunak yang dapat mendukung aktivitas sehari-hari memerlukan pemikiran yang tidak terbatas pada fungsi dasar  saja.  Kebutuhan  atas  peranti  lunak  ini  berkembang  sesuai  kebutuhan  dan permintaan pasar sehingga tidak dapat ditentukan arah dan batasannya secara pasti; (m)
Bidang  Radio dan  Pertelevisian. Segala bentuk  penyiaran  yang ada di  dalam  program- program  acara  di  televisi  maupun  radio  setiap  saat  terjadi  perubahan  dan  peningkatan kreativitas  dalam  penyajiannya;  (n)  Bidang  Riset  dan  Pengembangan.  Setiap  hal diperlukan secara riset atau penelitian yang secara berkelanjutan demi perkembangan dan pemenuhan permintaan pasar yang mengarah kepada menariknya minat konsumen.

## Inovasi
Inovasi adalah hasil penemuan (invensi) yang pada proses selanjutnya mendorong lahirnya  produk  baru,  perbaikan  mutu  produk,  maupun  efisiensi  suatu  proses  produksi (Suharman,  et  al,  2018).  Inovasi  dari  lembaga  penelitian  dan  pengembangan  terbukti mampu  mengakselerasi  peningkatan  daya  saing  dan  kemandirian  industri  nasional, sehingga daya saing  yang diperoleh bersifat  stabil  dan cenderung meningkat.   Negara- negara  yang  mempunyai  sistem  dalam  mengembangkan  inovasi  dan  teknologi  melalui lembaga  penelitian  mampu  membuktikan  produk-produknya  bersaing.  Pendayagunaan teknologi menjadi syarat utama dalam meningkatan kemampuan inovasi (Suharman et.al, 2018).
Inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktik atau objek yang disadari dan diterima sebagai  suatu  hal  yang  baru  oleh  seseorang  atau  kelompok  untuk  diadopsi  dan  dapat menciptakan sumberdaya baru yang mempunyai nilai potensi sebagai modal.   Menurut Rogers (1983) dan Rosenfeld (2002) (dalam Drucker, 2006) dalam berinovasi ada 3 fokus utama, (a) gagasan baru dengan mengamati fenomena yang terjadi; (b) produk atau jasa hasil  langkah  lanjutan  berupa  aktivitas,  kajian,  penelitian  dan  percobaan  sehingga melahirkan  konsep  yang  lebih  konkret,  dan;  (c)  adanya  usaha  sistematis  yang  terus menerus  untuk  melakukan  penyempurnaan  produk  atau  jasa  sehingga  dapat  dirasakan manfaatnya  (Robbins,  1994).  Inovasi  dapat  berupa,  (a)  inovasi  strategi  yaitu  inovasi dalam  memahami  klien.  Contoh  inovasi  adalah  produk-produk  smartphone  yang berinovasi dengan bentuk pada kemampuan kamera, kecepatan proses data. Inovasi pada komputer dengan meningkatkan kemampuan mulai dari procesor (i5, i7, Rayzen) sampai dengan  memori;  (b)  inovasi  dalam  produk  atau  layanan  misalnya  Inovasi  dalam pengolahan produk dan kemasan makanan, inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat melalui e-pelayanan, dan; (c) inovasi dalam Proses, ini merupakan inovasi dalam proses untuk  mencapai  pasar  yang  lebih  besar  misalnya  pengolahan  produk  dimulai  hanya menggunakan tenaga manusia berubah menjadi pengolahan oleh mesin.

## Teknologi Tepat Guna
Pada  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2001  tentang Penerapan  dan  Pengembangan  Teknologi  Tepat  Guna  untuk  mempercepat  pemulihan ekonomi  nasional,  mempercepat  kemajuan  desa  dan  mengahadapi  persaingan  global, dipandang perlu melakukan percepatan pembangunan perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat  diberbagai  bidang  yang  didukung  oleh  penerapan  dan  pengembangan teknologi tepat guna (TTG). Teknologi Tepat Guna juga diartikan sebagai teknologi yang sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  karena  dapat  menjawab  permasalahan,  relatif mudah digunakan dan dirawat serta tidak merusak lingkungan. TTG ini memiliki harga relatif  terjangkau  serta  menghasilkan  nilai  tambah  dari  aspek  ekonomi  dan  aspek lingkungan  (PermendesaPDTT  Nomor  23  Tahun  2017).  Dalam  konteks  pembangunan dan pemberdayan masyarakat, pengembangan teknologi tepat guna ini sangat diperlukan, karena  dengan  adanya  introduksi  teknologi  tepat  guna  ini,  diharapkan  dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat  secara sosial  ekonomi dengan mengolah sumber
daya  alam  yang  tersedia  secara  arif  tanpa  merusak  lingkungan  disekitarnya.  Dalam mengintroduksikan  teknologi  tepat  guna,  patut  diperhatikan,  (a)  Teknologi  tersebut memang  diperlukan  oleh  kelompok  pengguna;  (b)  Aplikasi  teknologi  tersebut memberikan daya ungkit dalam pengolahan atau dalam suatu proses; (c) Teknologi tepat guna diharapkan dapat memberikan lompatan pemahaman pengolahan sumber daya alam yang ada.
Penerapan  dan  pembuatan  teknologi  tepat  guna  dapat  dilakukan  dengan memperhatikan beberapa elemen berikut ini, (a) Ketersediaan sumber daya yang ada; (b) Kemampuan pengguna; (c) Ketersediaan bahan baku local; (d) Kemudahan pembuatan dan perawatan; (e) Kemudahan pengoperasian;  (f) Biaya pengoperasian dikaitkan dengan kemampuan  pengguna;  (g)  Perbandingan  produktivitas  bila  dibandingan  dengan alat/teknologi  yang  digantikan;  (h)  Keberlanjutan  teknologi  yang  diintroduksikan;  (i) Rekayasa sosial terkait dengan introduksi peralatan. Contoh TTG yang dapat dilakukan di desa (Subiyono, 1989): (a) Kelompok Pengadaan Air. Permasalahan pengadaan air di pedesaan  dapat  merupakan  masalah  sekunder  atau  bahkan  dapat  merupakan  masalah primer. Contohnya dalam menaikkan air dari sumur yang mempunyai kedalaman tertentu secara  efektif  dan  efisien,  bagaimana  menaikkan  air  dari  sungai  untuk  keperluan pengairan atau penampungan, bagaimana mencari sumber air, bagaimana cara Teknologi Tepat  Guna  di  Pedesaan  untuk  menjernihkan  seperti  di  Kawasan  Transmigrasi;  (b) Kelompok  Alternatif  energi.  Kelompok  ini  berkaitan  dengan  pemanfaatan  energi  alam atau  pemanfaatan  energi  yang  berasal  dari  limbah.  Pemecahan  masalah  ini  dengan menawarkan beberapa alternatif jenis teknologi misalnya kincir air, pemanas air tenaga surya,  tungku  sekam,  tungku  lawon,  dan  lain  sebagainya;  (c)  Kelompok  Konstruksi. Kelompok  konstruksi  berkaitan  dengan  pemanfaatan  dan  pengembangan  bahan-bahan lokal, seperti pembuatan perahu, pembuatan konstruksi tahan gempa, pembuatan tangki air, pembuatan jembatan gantung dari bambu, pembuatan biogas, dan lain sebagainya; (d) Kelompok Argo Proses. Kelompok ini berkaitan dengan pasca panen komoditas unggulan di desa. Pemecahan berorientasi pada masalahnya, dan kemudian menyodorkan beberapa alternatif  seperti  alat  pengering  gabah,  alat  pengering  tapioka,  pembuatan  kecap, pembuatan  minyak  kelapa,  pembuatan  tempe,  pembuatan  emping  mlinjo,  dan  lain sebagainya;  (e)  Kelompok  Pelestarian  Lingkungan.  Lingkungan  hidup  adalah  segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, baik benda mati maupun makhluk hidup baik berupa alam, manusia maupun hasil buatan manusia; (f) Kelompok Kebutuhan Rumah Tangga. Kelompok  Kebutuhan  Rumah  Tangga  Kelompok  ini  adalah  kelompok  yang  berkaitan dengan  kebutuhal  rumah  tangga  sehari-hari,  seperti  cara  penampungan  air  limbah, pembuatan  jamban  keluarga,  cara  memasak  yang  efektif,  cara  mengawetkan  atau menyimpan  makanan,  dan  lain  sebagainya;  (g)  Kelompok  Produksi  dan  Peningkatan Pendapatan. Kelompok ini berkaitan dengan pendayagunaan tenaga lokal, pemanfaatan bahan-bahan lokal, sarana dan prasarana lokal untuk kepentingan baik individl maupun kelompok  dalam  rangka  peningkatan  pendapatan  sepert  pembuatan  alat-alat  rumah tangga, kerajinan tangan, pemanfaatan sabut kelapa untuk diproduksi menjadi tali, keset atau  sapu,  pembuatan  asbes,  pembuatan  batu  batako,  pembuatan  genteng  dan  lain sebagainya;  (h)  Kelompok  Informasi  Teknologi.  Dalam  rangka  teknologi  masuk  desa perlu  didahului  informasi-informasi  yang  mencakup  pemanfaatan,  daya  guna,  dan peningkatkan kapasitas SDM. Dalam hal ini Pusdaing dengan program Smart Village . Sasaran  utama  Teknologi  Tepat  Guna  di  Kementerian  Desa,  PDT,  dan Transmigrasi adalah TTG tersebut dapat digunakan untuk mengungkit daya saing baik itu Desa, Daerah tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi. BUMDesa dan BUMDesa Bersama
dapat menjadi obyek penerapan TTG yang dapat mengungkit daya saing BUMDesa dan BUMDesa  Bersama.  Misalnya  dapat  pengolahan  produk  unggulan  dan  pemasaran produknya berbasis teknologi digital.

## Teknologi Digital
Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara  manual,  tetapi  lebih  pada  sistem  pengoperasian  otomatis  dengan  sistem komputerisasi  atau  format  yang  dapat  dibaca  oleh  komputer.  Teknologi  digital mempunyai kelebihan (a) Data yang dikirimkan dari lokasi yang jauh lebih cepat sampai tidak akan banyak kendala cuaca; (b) Sistem komunikasi yang digunakan ada berbagai bentuk sehingga lebih memudahkan dan praktik; (c) Biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Adapun kekurangan teknologi digital adalah sebagai berikut, (a) Dimungkinkan kesalahan pada saat mengubah sinyal analog ke digital (digitalisasi); (b) Tetap  dimungkinkan  pencurian  data  oleh  pihak-pihak  yang  mempunyai  kemampuan programing;  (c)  Menurunkan  empati  dan  sosial  karena  penggunanya  mempunyai ketergantungan yang berlebihan akan teknologi digital.
Pemanfaatan teknologi digital dapat dilakukan di  desa, akan tetapi desa-desa di Indonesia  masih  banyak  kesenjangan  dengan  penduduk  perkotaan.  Kesenjangan pembangunan antara kota dan desa tidak dapat dilepaskan dari dampak sebaran demografi dan kapasitas ekonomi yang tidak seimbang serta kesenjangan ketersediaan infrastruktur yang  memadai,  termasuk  kesenjangan  (Nasution,  2016).  Sumber  kesenjangan  yang berbasis  digital  itu  antara  lain    (Hadiyat,  2014;  Rahardjo,  2003),  (a)  Kesulitan  akses (infrastruktur, telekomunikasi, perangkat); (b) Kekurangan skill (SDM, masyarakat); (c) Kekurangan  isi/materi  ( content );  (c)  Kurangnya  insentif  dari  pemerintah.  Penggunaan teknologi digital tidak hanya untuk pemerintah Desa yang berupa tata kelola pelayanan yang berbasis internet seperti e-pelayanan. Akan tetapi lebih jauh adanya teknologi digital mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui ekonomi desa, pendidikan, kesehatan,  peningkatan  kreativitas  dan  inovasi,  dan  untuk  media  pemberdayaan masyarakat.
Pada Kementerian Pertanian telah ada berbagai aplikasi untuk kemudahan petani seperti Sistem Monitoring Pertanaman Padi (Simotandi) yang menggunakan citra satelit beresolusi  tinggi  untuk  dapat  membaca standing  crop tanaman padi,  aplikasi  Kalender Tanam  (Katam)  berfungsi  untuk  mengetahui  waktu  tanam,  rekomendasi  pupuk  dan penggunaan  varietas.  Kemudian  aplikasi  Si  Mantap  yang  dimanfaatkan  PT.  Jasindo dalam  rangka  mem-backup  asuransi  pertanian  dan  membantu  pihak  asuransi  dalam mendeteksi risiko kekeringan dan banjir, bahkan organisme pengganggu tumbuhan.
Sebanyak 5.300 desa Jabar direncanakan menjadi desa digital untuk mendorong pertumbuhan  ekonomi  agrikultur.  Tekonologi  digital  bertujuan  untuk  mengatasi hambatan atau masalah pemasaran, meningkatkan produktivitas budidaya ikan dengan frekuensi panen 3 atau 4x pertahun menjadi 6x pertahun, mengatasi masalah budidaya cq  pemberian  makan  ikan  secara  digital,  dan  modernisasi  proses  paska  panen  melalui aplikasi e-Fishery berbasis hp ber-smartphone peternak/petani. Telkomsel memberikan bantuan  pembangunan  Kampung  Perikanan  Digital  di  Indramayu  berbasis  NB-IoT ( Narrowband  Internet  of  Things )  untuk  mewujudkan  Digital  Inovation  Village  di Indonesia.

## Teknologi Tinggi
Menurut KBBI, teknologi yang dianggap bertaraf tinggi dan belum ada teknologi yang  menandingi  kelebihannya.  Salah  satu  pilihan  pengembangan  Teknologi  Tinggi adalah industri teknologi tinggi berupa industri piranti lunak.  Industri piranti lunak akan dijadikan industri pendorong bagi industri piranti lunak sebagai motor berbagai aplikasi teknologi tinggi seperti teknologi itu berbasis internet ( internet of things ), selain itu super komputer  ( artificial  inteligence ),  kendaraan  tanpa  pengemudi  ( human-machine interface ), teknologi robotik ( smart robotic ), serta teknologi 3D printing (Aida, 2019). Adapun  yang  diadopsi  untuk  pengembangan  Teknologi  Tinggi  telah  dilakukan oleh Kementerian Pertanian dengan konsep Smart Farming atau Precision Agriculture . Penggunaan smart farming dilakukan untuk dapat mendukung proses usaha tani menjadi lebih efektif dan efisien dalam segi waktu dan biaya yang nantinya dapat meningkatkan produktivitas  dan  daya  saing  hasil  produk  tani.  Selain  itu,  Kementan  melakukan pengembangan cloud  computing,  mobile  internet,  dan  artificial  intelligence yang rencananya dilakukan penggabungan menjadi teknologi alat mesin pertanian yang lebih modern, misalnya berupa traktor yang mampu beroperasi tanpa operator, pesawat drone untuk  deteksi  unsur  hara,  dan  robot grafting .  Contoh  keberhasilan  pengembangan teknologi  mekanisasi  pertanian  yang  telah  dibuat  oleh  Badan  Litbang  Pertanian  yaitu sebuah traktor yang diberi nama Autonomous Tractor. Traktor ini dapat mengolah tanah menggunakan  sistem  navigasi  real  time  kinematika  (RTK)  yang  memiliki  kemampuan mengolah lahan sesuai perencanaan dengan akurasi 5-25 cm.

## SIMPULAN DAN SARAN
Pengembangan daya saing produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dapat  dilakukan  melalui  ” resources  based  approach” yang  kemudian  dilakukan peningkatan  keunggulan  kompetitif  yang  dilakukan  oleh  berbagai  pihak  yang bekerjasama  dalam  mendukung  pengembangan  yang  dilakukan  diantaranya pengembangan  kreativitas  inovasi  dan  pengembangan  teknologi.  Pengembangan kreativitas  dan  inovasi  mengarah  pada  produk  dan  pengolahan  produk,  pembiayaan, promosi dan pemasaran produk. Pengembangan teknologi mengarah pada pengembangan teknologi tepat guna, teknologi digital, dan teknologi tinggi. Saran dari hasil penelitian ini adalah perlu adanya inisiatif dari berbagai pihak untuk dapat memberikan intervensi dan dukungan terhadap pengembangan produk unggulan di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sesuai dengan kemampuan dan bidang yang dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  P.,  Alisjahbana,  A.,  Effendi,  N.,  &  Boediono.  (2002). Daya  saing  daerah: Konsep dan pengukurannya di Indonesia . Yogyakarta: BPFE. Aida, R. N., & Rahmawati, E. (2015). Pengaruh modal intelektual dan pengungkapannya terhadap  nilai  perusahaan:  Efek  intervening  kinerja  perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Investasi , 16 (2), 96-109.
Aida,  A.N.  (2019).  Tantangan  revolusi  industri  4.0  di  sektor  pertanian. Buletin  APBN , IV (8), 3-7.
Aribowo,  H.,  Wirapraja,  A.,  &  Putra,  Y.  D.  (2018).  Implementasi  kolaborasi  model pentahelix  dalam  rangka  mengembangkan  potensi  pariwisata  di  Jawa  Timur
serta  meningkatkan  perekonomian  domestik. Jurnal  Mebis  (Manajemen  Dan Bisnis) , 3 (1) , 31–38. doi.org/10.33005/mebis.v3i1.21 Barney,  J.B.  (2001).  Is  the  resource–based  “view”  a  useful  perspective  for  strategic management research? yes. Academy of Management Review , 26 (1), 41 – 56. Bustami, B.R. & Hidayat, P. (2013). Analisis daya saing produk ekspor provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 1 (2) , 56-71.
Drucker, P. F. (2006). Innovation and entrepreneurship . New York: Harper and Row.
Gkartzios,  M.  &  Lowe.  P.  (2019). Revisiting  neo-endogenous  rural  development,  in: Scott, M., Gallent, N. and Gkartzios, M. (eds) the routledge companion to rural planning . New York: The Routledge.
Hadiyat,  Y.  D.  (2014).  Kesenjangan  digital  di  Indonesia  (Studi  kasus  di  Kabupaten Wakatobi). Pekommas , 17 (2) , 81–90 .
Husna, N., Noor, I. & Rozikin, M. (2013). Analisis pengembangan potensi ekonomi lokal untuk menguatkan daya saing daerah di Kabupaten Gresik. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1 (1) , 188-196 .
Imawan,  R.  (2002).  Peningkatan  daya  saing:  Pendekatan  paradigmatik-politis. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 6 (1) , 79-104.
Kementerian  Desa,  PDT,  dan  Transmigrasi.  (2016).  Indeks  desa  membangun. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Jakarta.
Kementerian  Desa,  PDT,  dan  Transmigrasi.  (2020).  Indeks  desa  membangun. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Jakarta.
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2001  tentang  Penerapan  dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
Mahoney, J.T & Pandian, J.R. (1992). The resource-based view within the conversation of strategic management. Strategic Management Journal , 13 (5), 363 – 380. Nalurita,  S.,  Asmarantaka,  R.W.  & Jahroh,  S.  (2014).  Analisis  daya  saing  dan  strategi pengembangan agribisnis Kopi Indonesia. Jurnal Agribisnis Indonesia, 2 (1) , 63- 74 .
Nasution, R. D. (2016). Pengaruh kesenjangan digital terhadap pembangunan pedesaan (rural development). Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik , 20 (1), 31– 44.
Nayantakaningtyas,  J.  S.  &  Daryanto,  H.K.  (2012).  Daya  saing  dan  strategi pengembangan  minyak  sawit  di  Indonesia. Jurnal  Manajemen  &  Agribisnis,
9 (3) , 194-201.
Neuman,  W.  (2014). Social  research  methods:  Pearson  new  international  edition: Qualitative and quantitative approaches (7 th ed.). Edinburg: Pearson.
Parmadi,  Emilia  &  Zulgani.  (2018).  Daya  saing  produk  unggulan  sektor  pertanian Indonesia  dalam  hubungannya  dengan  pertumbuhan  ekonomi. Jurnal Paradigma Ekonomika, 13(2), 77-86 .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 .
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2017  tentang  Pengembangan  dan  Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  tahun  2014  tentang  Percepatan  Pembangunan  Daerah Tertinggal.
Porter, M.E. (2001). Competive advantage . Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
Purnomo.,  Setiawan,  R.  &  Wisnu,  F.S.  (2019).  Analisis  strategi  dan  pengembangan produk  unggulan  pada  industri  kecil  menengah  bahan  kaca  di  Malang. Jurnal Ilmiah Teknik Industri, 7 (2 ), 134-139 .
Raharjo, B. (2003). Menjembatani kesenjangan digital di Indonesia: Briding the digital divide. Presented at Habibie Center, 14 January 2003 .
Robbins, S. (1994). Teori organisasi: Struktur, desain dan aplikasi. Jakarta: Arcan.
Ruzzier, M., Antoncic, B., & Konecnik, M. (2006). The resource-based approach to the internationalisation  of  SMEs:  Differences  in  resource  bundles  between internationalised  and  non-internationalised  companies. Zagreb  International Review of Economics & Business, 9 (2), 95-116.
Schwab, K., & Zahidi, S. (2020). The global competitiveness report: How countries are performing on the road to recovery. In World Economic Forum . Retrieved from www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf Subiyono. (1989). Teknologi tepat guna di pedesaan. Jurnal Cakrawala Pendidikan , 1 (1) , 37–50 . doi.org/10.21831/cp.v1i1.7732.
Suharman, Nugroho, M., Muq’asha, M.W. & Murti, H.W. (2018). Inovasi, teknologi dan peningkatan  daya  saing  industri. Prosiding  Seminar  Nasional  1  Hasil Litbangyasa Industri, 1 (1), 137-148 .
Suharsih, S. & Sriwinarti, A. (2012). Daya saing produk ekspor di era perdagangan bebas. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 13 (1) , 1-11. Syafar, A.W. (2011). Globalisasi: Membangun daya saing ekonomi. Jurnal PERSEPSI, 2 (15) , 55-67.
Syahza, A. & Suarman.  (2013). Strategi  pengembangan  daerah  tertinggal  dalam  upaya percepatan  pembangunan  ekonomi  pedesaan. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan, 14 (1) , 126-139 .
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2009  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Warsono,  H.,  Purbantara,  A.,  Antinia,  C.  &  Mujianto.  (2016). Tipologi perkembangan  desa (First;  B.  Sugeng,  ed.).  Jakarta:  Sulaksana  Watinsa Indonesia.
World  Economic  Forum.  (2015). The  Global  Competitiveness  Report  2015-2016. Geneva: World Economic Forum.
Yunas, N. S. (2019). Implementasi konsep penta helix dalam pengembangan potensi desa melalui model lumbung ekonomi desa di Provinsi Jawa Timur. Matra Pembaruan, 3 (1) , 37-46 . doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.37-46 .
Yuningsih, T., Darmi, T., & Sulandari, S. (2019). Model pentahelik dalam pengembangan pariwisata di kota Semarang. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 3 (2) , 84-93 . doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p84-93 .
Zaelani, I. R. (2019). Peningkatan daya saing UMKM Indonesia: Tantangan dan peluang pengembangan IPTEK. Jurnal Transborders, 3 (1) , 15-34 .