## Urgensi  Pos  Bantuan  Hukum  (Posbakum)  Dalam Pemenuhan Hak Terdakwa Di Rutan Boyolali
Muchamad Iksan 1 ,  Marisa Kurnianingsih 2 , Cahyo Kuntoro 3 , Alfath Sartanto 4
1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta E-mail: mi214@ums.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta E-mail: mk122@ums.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta E-mail: cahyokuntoro6@gmail.com
4 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta E-mail: alfathsartanto@gmail.com

## ABSTRACT
Indonesia is a state of law, but many people do not comply with the law. In 2018 – 2020, the number of crimes in various regions of Indonesia continues to increase, and Boyolali Regency is no exception. This means that many people who act as perpetrators of criminal acts have to deal with the legal process. With so many people becoming defendants, the state has an obligation to ensure that the rights of the accused are fulfilled, one of which is the right to get free legal assistance through the presence of Posbakum both at detention centers and at the District Court. However, many defendants did not know or use their rights. This study used a qualitative, non-doctrinal approach by seeking informants to find out about the role of Posbakum and efforts to optimize Posbakum in the Boyolali detention center. From this research, it will be known that Posbakum has a role in fulfilling the rights of the accused during the process of dealing with the law and the efforts made by the Boyolali detention center in realizing the rights of the accused who are undergoing detention there.
Keywords : posbakum; right; defendant; Boyolali

## ABSTRAK
Indonesia adalah negara hukum, namun banyak masyarakat yang belum taat dengan hukum. Pada tahun 2018 – 2020  jumlah  kejahatan  di  berbagai  daerah  di  Indonesia  terus  mengalami  peningkatan,  tak terkecuali Kabupaten Boyolali. Hal ini membuat banyak orang yang berperan sebagai pelaku tindak pidana harus berhadapan dengan proses hukum. Dengan banyaknya orang yang menjadi terdakwa maka negara memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  hak-hak  terdakwa  terpenuhi  salah  satunya  adalah  hak  untuk mendapatkan pendampingan hukum secara gratis dengan hadirnya Posbakum baik di Rutan maupun di Pengadilan Negeri. Namun banyak terdakwa yang belum mengetahui dan menggunakan haknya tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan non doktirinal yang kualitatif dengan mencari informan untuk mengetahui tentang peran posbakum dan upaya optimalisasi posbakum di rutan Boyolali. Dari penelitian ini nantinya akan diketahui bahwa posbakum memiliki peran dalam pemenuhan hak terdakwa selama proses berhadapan dengan hukum dan upaya-upaya yang dilakukan rutan boyolali dalam mewujudkan hak terdakwa yang menjalani penahanan disana.
Kata Kunci: posbakum; hak; terdakwa; Boyolali

## PENDAHULUAN
Hukum  bertujuan  melindungi  orang  dari  bahaya.  Hukum  melindungi  seluruh kepentingan  individu  dalam  masyarakat  dan/atau  melindungi  masyarakat  secara
keseluruhan.  Sehingga,  tujuan  hukum  selaras  dengan  tujuan  negara  yang  dalam pokoknya  adalah  memakmurkan  dan  membahagiakan  rakyatnya.  Namun  pada prakteknya terdapat hukum masih menemui kendala dalam penegakkannya. Salah satu kendala adalah kejahatan atau tindak pidana masih banyak terjadi yang artinya hukum belum mampu mencapai tujuannya untuk memakmurkan dan membahagiakan karena kejahatan  adalah  tindakan  yang  merugikan  di  kehidupan  manusia.  Kejahatan  dapat muncul karena beberapa faktor, dimana faktor yang dapat menyebabkanannya adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologis. 1
Tingkat kejahatan di Jawa Tengah pada tahun 2020 yaitu sebanyak 9080 kasus. 2 sData tersebut diambil dari data kejahatan yang di rilis oleh Polda Jawa Tengah.  Dalam data tersebut  Kabupaten  Boyolali  menjadi  Kabupaten  di  jawa  tengah  yang  kejahatannya mengalami  dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan berdasarkan data resiko penduduk terjadi tindak pidana per 100.000 penduduk menurut Polda Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Boyolali pada tahun 2018 adalah 0,90; pada tahun 2019 adalah sebesar 38,70 dan  pada  tahun  2020  adalah  sebesar  42,70.  Untuk  kejahatan  yang  dilaporkan  di Kabupaten Boyolali juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 sebanyak 292 kasus, meningkat pada tahun 2019 menjadi 381 kasus dan pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 421 kasus. 3
Dari data di atas maka diketahui tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Boyolali terus mengalami  peningkatan  yang  juga berarti  bahwa semakin  banyak orang  yang sedang menghadapi proses persidangan pidana dengan menjadi terdakwa. Ketika banyak orang menjadi terdakwa maka negara juga memiliki pekerjaan ekstra yaitu harus melakukan pembinaan  selama  pelaku  tindak  pidana  ditahan  /  dipenjara  untuk  menjalani  masa pidananya.  Pekerjaan  ekstra  ini  tidak  hanya  bertujuan  untuk  memberikan  jaminan kepada  masyarakat bahwa  pelaku  “jera”  dan  tidak  mengulangi  perbuatannya  lagi namun  juga  selama  pelaku  menghadapi  proses  hukum  terjamin  kebutuhan  dan  hak dasarnya. Terdakwa menurut pasal 1 angka 15 KUHAP adalah seorang  tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan. Terdakwa dalam menjalani proses pidana memiliki  beberapa  hak  yang  tercantum  dan  dijamin  dalam  peraturan  perundang- undangan  walaupun  mereka  adalah  pelaku  kejahatan  atau  tindak  pidana.  Karena bagaimanapun juga pelaku tindak pidana adalah manusia yang memiliki hak-hak sesuai dengan hak asasi manusia dan untuk dapat mengakses keadilan.
KUHAP juga menjelaskan bahwa terdakwa memiliki kedudukan sebagai subjek, dimana dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri terdakwa tidak  terlihat  seperti  obyek  yang  ditanggali  hak  asasi  dan  harkat  martabatn  Seorang terdakwa  tidak  dapat  diperlukan  oleh  aparat  berwenang  dengan  alasan  dia  telah
1 Gabriela K Kaawoan, “Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan,” Lex Administratum , 5.1 (2017).
2 “Selama  Tahun  2020,  Polda  Jateng  Tangani  9.080  Kasus  Kriminalitas  |  Koran  Pagi  Online” <https://koranpagionline.com/2020/12/30/selama-tahun-2020-polda-jateng-tangani-9-080-kasus- kriminalitas/> [accessed 30 June 2023].
3 “BPS  Provinsi  Jawa  Tengah” <https://jateng.bps.go.id/indicator/34/503/1/risiko-penduduk-terjadi- tindak-pidana-per-100-000-penduduk-menurut-kepolisian-daerah-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa- tengah.html,> [accessed 30 June 2023].

## Risalah Hukum, Volume 19, Nomor 1, Juni 2023, 21-31
melakukan  suatu  tindak  pidana. 4 Untuk  menjamin  proses  hukum  yang  adil  maka  hak warga negara terdiri dari: 5
1.  Jaminan  mendapatkan  perlindungan  dari  kesewenang-wenangan  pejabat negara;
2. Kesalahan terhadap tersangka atau terdakwa ditentukan oleh pengadilan;
3. Sidang Pengadilan terbuka untuk umum ;
4. Tersangka dan terdakwa memiliki jaminan dapat melakukan pembelaan.
Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, banyak juga terdakwa yang kesulitan mendapatkan hak  itu  semua  dikarenakan  salah  satu  faktor  yakni  buta  hukum,  yaitu  adalah ketidaktauan  mereka  mengenai  apa  yang  seharusnya  dilakukan  ketika  permasalahan yang  dihadapinya  sudah  masuk  ranah  pengadilan,  akibatnya  adalah  mereka  terkesan hanya bisa pasrah dengan apa yang terjadi pada dirinya. 6 Keadaan ini lah yang membuat negara  memberikan  jaminan  akan  bantuan  hukum.  Negara  memiliki  kewajiban menyediakan  bantuan  hukum  yang  bertujuan  untuk  melindungi  dan  mesejahterakan masyarakat,  Karena  tugas  mulia  negara  memberikan  jaminan  atas  kesejahteraan seluruh warga negara sebagai  pimpinan tertinggi,  hal  ini  terwujud  dalam penyediaan bantuan  hukum  kepada  masyarakat. 7 Sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  27  ayat  (1) undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa semua  warga  Negara  memiliki  berkedudukan  yang  sama  dihadapan  hukum.  Maka pemberian  bantuan  hukum  kepada  warga  negara  merupakan  pelaksanaan  aturan hukum yang mengakui, melindungi, dan memberikan jaminan hak asasi warga negara terhadap keadilan dan kesetaraan di depan hukum.
Hak terhadap bantuan hukum adalah salah satu hak tertinggi yang dimiliki setiap warga negara  karena  dalam  setiap  proses  hukum,  khususnya  hukum  pidana, tidak  banyak mengetahui  mengenai  hak  dan  prosedur  yang  akan  dihadapinya.  Maka  dari  itu, Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang Bantuan Hukum, di mana Pasal 2 menyatakan bahwa bantuan hukum didasarkan pada asas keadilan, persamaan dalam hukum, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. 8
Salah satu hak dari terdakwa adalah mendapatkan bantuan hukum secara gratis dari pos bantuan hukum atau sering disebut dengan Posbakum yang mana akan mendampingi dan memberikan nasehat terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh terdakwa.
4 Andi  Kalsum,  Baharuddin  Badaru,  and  Hamza  Baharuddin,  “Efektivitas  Penerapan  Hak -Hak Tersangka/Terda kwa Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana: Studi Di Kejaksaan Negeri Wajo,” Journal of Lex Generalis (JLG) , 1.1 (2020), 70 – 87.
5 Andi  Nursatanggi  M,  “Implementasi  Perlindungan  Hak -Hak  Tersangka  Dan  Terdakwa  Melalui  Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Kesamaan Kedudukan Dihadapan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ,” Jurnal Hukum Staatrechts , 2.1 (2019), 13.
6 Hardianto Hardianto, “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo,” Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law , 5.2 (2020), 31 – 39.
7 Anak Agung Sagung Laksmi Dewi and I Made Minggu Widyantara, “Efektivitas Bantuan Hukum Advokat Di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA,” Jurnal Konstruksi Hukum , 2.2 (2021), 373 – 78.
8 Muhamad  Zaky  Albana  and  Zulfia  Hanum  Alfi  Syahr,  “Virtual  Legal  Aid  Post  (Posbakum)  in  The  New Normal Era,” in 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021) (Atlantis Press, 2021), pp. 209 – 14.
Kegiatan posbakum ini sudah tentu dan pasti memberikan banyak manfaat yang  akan diperoleh bagi pihak-pihak yang membutuhkan seperti masyarakat yang tidak mampu serta  membutuhkan  bantuan  hukum  secara  Cuma-Cuma  untuk  menyelesaikan  dan dapat  memberikan  pandangan  luas  permasalahan  hukum  yang  sedang  dihadapinya hingga ranah pengadilan, khususnya dalam penelitian ini yaitu para warga binaan rutan Boyolali,  maka  penulis  tertarik  menulis  dengan  judul  “Urgensi  Pos  Bantuan  Hukum (POSBAKUM) dalam Pemenuhan Hak Terdakwa di Rutan Boyolali”.

## METODE
Tulisan ini merupakan hasil kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran-pemikiran, untuk dapat mencapai suatu tujuan yaitu untuk mempelajari gejala  hukum  yang  kemudian  dilakukan  analisis. 9 Tulisan  ini  menggunakan  metode penelitian  non-doktrinal  yang  kualitatif. 10 Penelitian  ini  dihimpun  berdasarkan  pada sumber-sumber  data  yang  diambil  dari  informan  untuk  dilakukan  wawancara  dan observasi. Informan terdiri dari: narapidana, pemberi bantuan hukum di Posbakum dan petugas di Rutan Boyolali.

## PEMBAHASAN

## Peran Posbakum Dalam Pemberian Hak Bagi Terdakwa di Boyolali
Bantuan  hukum  memiliki  peran  untuk  memberikan  bantuan  perlindungan  hukum ataupun pembelaan, terhadap hak-hak dari seorang tersangka atau terdakwa, mulai dari tahap  penahanan  sampai  dengan  persidangan  selesai  atau  putusan  yang  memiliki kekuatan  hukum  tetap.  Maka  bantuan  hukum  dapat  disebut  juga  sebagai  pelayanan hukum  atau  legal  service.  Adanya  bantuan  hukum  atau  posbakum  di  Rutan  Boyolali diharapkan hak dari  seorang  tersangka atau  terdakwa  dapat  terpenuhi dan  terhindar dari perlakuan maupun Tindakan yang tidak pantas atau sewenang-wenang dari aparat penegak  hukum.  Terwujudnya  hak  atas  bantuan  hukum  berarti  bahwa  negara  harus menggunakan  segala  sumber  daya  dalam  penyelenggaraan,  legislasi  dan  administrasi untuk secara bertahap mewujudkan hak atas bantuan hukum.
Keberadaan Pos Bantuan Hukum di Rutan Boyolali merupakan bentuk kewajiban Negara kepada setiap individu untuk mencari keadilan hukum. Telah diatur dalam Pasal 56  ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mengatur bahwa jika seorang tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara  lebih  dari  15  tahun,  atau  orang  yang  tidak berdaya  yang  tidak  mempunyai  penasehat  hukum  sendiri  diancam  dengan  pidana penjara  selama  lima  tahun  atau  lebih,  dan  pejabat  yang  bersangkutan  pada  semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, maka wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Selain bantuan hukum dalam bentuk pendampingan di persidangan juga memberikan bantuan hukum non litigasi berupa konsultasi dan drafting serta layanan lainnya  sebagaimana  dilakukan  dengan  wawancara  secara  langsung  dengan  Wasyim Ahmad  Argadiraksa,  Petugas  Pos  Bantuan  Hukum  Rutan  Boyolali,  Boyolali,  kamis,  23
9 Khudzaifah  Dimyati  and  Kelik  Wardiono, Metode  Penelitian  Hukum (Surakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004), p. 3.
10 Soetandyo  Wignjosoebroto, Silabus  Metode  Penelitian  Hukum , Program  Pascasarjana  Universitas Airlangga, Surabaya (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2006), pp. 1 – 3.

## Risalah Hukum, Volume 19, Nomor 1, Juni 2023, 21-31
Desember 2021, Pukul 11.00 WIB. Namun pada praktiknya justru ditemukan fakta masih banyaknya  terdakwa  yang  tidak  membuat  nota  pembelaan  atau pledoi atas  tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang disebabkan oleh ketidaktahuan khususnya terdakwa yang  tidak  didampingi  oleh  penasihat  hukum,  yang  kemudian  dapat  dinyatakan hilangnya salah satu hak terdakwa dalam proses peradilan. 11
Pemenuhan  keadilan  yang  tidak  memihak  kepada  setiap  orang  merupakan  sebuah impian yang diharapkan dari kinerja LBH di Lapas Boyolali. Maka LBH di Lapas Boyolali merupakan wujud dari pemberian keadilan bagi narapidana. Hal ini dilatarbelakangi dari keadilan  yang  tetap  harus  ditegakkan  agar  hukum  dapat  memiliki  kekuatan  di  mata masyarakat,  baik  individu  tersebut  berasal  dari  kelompok  masyarakat  yang  mampu maupun dari kelompok masyarakat yang kurang mampu/tidak mampu. Bantuan hukum adalah  gagasan  untuk  mewujudkan  persamaan  di  hadapan  hukum  dan  pemberian pelayanan dan pembelaan hukum bagi setiap orang dalam konteks keadilan adalah hak setiap orang sehingga penegakan hukum tidak hanya dinikmati oleh subjek hukum yang harus dihormati, karena tujuan dari hukum adalah keadilan itu sendiri.
Berdasarkan alur di atas, diketahui bahwa pemberian bantuan hukum di Rutan Boyolali terbagi  menjadi  3  (tiga)  tahap  yaitu  tahap  persiapan,  tahap  pelaksanaan  dan  tahap pengawasan yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :
1. Tahap PersiapanTahap persiapan pemberian bantuan hukum dilakukan oleh terdakwa yang ditahan di Rutan Boyolali atau narapidana yang sudah mendapatkan putusan pidana. Terdakwa atau Narapidana yang akan mengakses bantuan hukum pada Posbakum akan berkonsultasi kepada petugas Posbakum Rutan Boyolali terkait masalah yang sedang dihadapinya. Setelah berkonsultasi dan mendengarkan pendapat hukum dari petugas posbakum yang terdiri dari advokat dan/atau paralegal Lembaga Bantuan Hukum (LBH), maka dapat diketahui bantuan hukum apa yang diperlukan.
Jika Terdakwa atau narapidana sepakat dengan pendapat hukum yang diterima maka Lembaga  Bantuan  Hukum  akan  memberikan  syarat  untuk  melengkapi  administrasi penerima bantuan hukum bagi yang akan melakukan pendampingan litigasi yaitu surat
11 Rizal  Pambudi  and  others,  “Sosialisasi  Bantuan  Hukum  Dan  Pelatihan  Pembuatan  Pledoi  Sebagai Pemenuhan Hak Terdakwa Di Rumah Tahanan Boyolali,” Masyarakat Berdaya Dan Inovasi , 2.1 (2021), 68 – 76.
• Permohonan
• SKTM Persiapan • Pemberian Layanan Bantuan
Hukum Pelaksanaan • Pelaporan ke Rutan Boyolali
• Pengawasan dari Kemenkumham
Pengawasan
permohonan  dan  surat  keterangan  tidak  mampu  (SKTM).    Kemudian,  mereka  yang memenuhi syarat akan menerima bantuan hukum dari posbakum, yaitu setiap individu atau kelompok individu yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses terhadap informasi dan konsultasi hukum serta membutuhkan layanan bantuan hukum,  dapat  menerima  layanan  di  Posbakum.  Pelayanan  yang  diberikan  oleh posbakum  Rutan  Boyolali  mensyaratkan  penerima  bantuan  hukum  memiliki  Surat Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM)  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa/Lurah/Kepala Rutan  yang  menyatakan  benar  yang  bersangkutan  tidak  mampu  membayar  biaya perkara.
Persyaratan yang diberikan oleh Posbakum Rutan Boyolali mengenai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) merupakan aplikasi dari Pasal 19 SEMA No 10 Tahun 2010 yang mengatur bahwa yang berhak menerima jasa dari Posbakum adalah orang yang tidak dapat membayar jasa advokat terutama untuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas sesuai Peraturan yang berlaku.
Setelah persyaratan yang dibutuhkan telah dipenuhi oleh terdakwa atau warga binaan Rutan  Boyolali,  maka  pos  bantuan  hukum  akan  memberikan  bantuan  hukum  secara cuma-cuma  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  terdakwa  atau  narapidana.  Layanan bantuan hukum  tersebut  dapat  berupa pendampingan  litigasi dan  nonlitigasi. Namun untuk  layanan  konsultasi  dan  pembuatan  dokumen  hukum  posbakum  tidak mensyaratkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang artinya seluruh warga binaan rutan  boyolali  dapat  menikmati  layanan  ini.  Hal  ini  berbeda  dengan  pendampingan perkara yang litigasi yang mewajibkan adanya surat keterangan tidak mampu (SKTM).
Dalam memberikan pendampingan kepada terdakwa atau narapidana Posbakum Rutan Boyolali tidak hanya mensyaratkan untuk terdakwa yang ancaman hukuman 5 tahun ke atas.  Sehingga  terdakwa  yang  diancam  dengan  hukuman  5  tahun  atau  kurang,  juga memiliki  hak  yang  sama  dalam  mendapatkan  bantuan  hukum  berupa  pendampingan oleh Posbakum Rutan Boyolali.
2. Tahap pelaksanaan
Pelaksanaan pemberian  bantuan  hukum di  Posbakum Boyolali  dilakukan dengan cara Rutan Boyolali menyediakan tempat khusus bagi petugas posbakum untuk piket selama 2x  (dua  kali)  dalam  1  (satu)  minggu.  Selama  jadwak  piket  tersebut  terdakwa  atau narapidana dapat melakukan konsultasi dan mengakses bantuan hukum secara cuma- cuma. Posbakum di Rutan Boyolali memberikan pelayanan dengan cara sebagai berikut: 1)  Memberikan  Konsultasi  atau  informasi  terkait  dengan  permasalahan  yang  sedang dihadapi oleh terdakwa, 2) Membantu penyusunan dan menyiapkan dokumen hukum yang diperlukan, 3) Memberikan informasi mengenai daftar organisasi bantuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau  Lembaga  Bantuan  Hukum  atau  Advokat  lain  yang  dapat  memberikan  bantuan hukum  secara  cuma-cuma,  4)  Memberikan  pendampingan  hukum  secara  litigasi  di dalam pengadilan, 5) Memberikan penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana  informasi  dilakukan  dengan  wawancara  secara  langusng  dengan  Rizal Pambudi,  Petugas  Pos  Bantuan  Hukum  Rutan  Boyolali,  Boyolali,  kamis,  23  Desember 2021, Pukul 10.00 WIB.Selain kegiatan bantuan hukum di atas terdapat kegiatan rutin

## Risalah Hukum, Volume 19, Nomor 1, Juni 2023, 21-31
yang  dilakukan  oleh  posbakum  untuk  memberikan  sosialisasi  kepada  tahanan  baru mengenai bantuan hukum dan layanan posbakum saat mapeling atau masa pengenalan lingkungan di Rutan Boyolali.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pengetahuan kepada terdakwa atau narapidana mengenai hak-hak dan layanan bantuan hukum yang dapat diakses selama terdakwa atau narapidana berada di Rutan Boyolali.
3. Tahap Pengawasan
Rutan  Boyolali  dan  Kemenkumham  melaksanakan  pengawasan  terhadap  pemberian bantuan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Posbakum  Rutan  Boyolali.  Pengawasan  yang dilakukan oleh Rutan Boyolali dengan cara memastikan Posbakum memberikan laporan mengenai  terdakwa  atau  narapidana  yang  mendapatkan  layanan  hukum  dan memastikan setiap terdakwa atau narapidana yang baru masuk di Rutan Boyolali telah mendapatkan  sosialisasi  mengenai  bantuan  hukum.  Kemudian  setelahnya Kemenkumham  akan  melakukan  pengawasan  atau  penilaian  secara  langsung  kepada penerima dan pemberi bantuan hukum di Rutan Boyolali.
Pengawasan dilakukan untuk mengetahui dan menjamin hak terdakwa dan narapidana di Rutan Boyolali dalam mengakses bantuan hukum benar-benar telah terpenuhi dan sesuai  dengan  standar  pelayanan  yang  telah  ditentukan  oleh  negara.  Pengawasan meliputi  apakah  bantuan  hukum  diberikan,  apakah  akses  keadilan  digunakan,  dan kinerja advokat atau LBH dalam memberikan bantuan hukum, dalam hal ini masukan masyarakat  dan  klien  sangat  diperlukan.  Keberhasilan  terwujudkan  bantuan  hukum yang dibaik juga bergantung pada sistem pengawasan pelaksanaannya. Jika pengawasan buruk maka dimungkinkan terdakwa atau narapidana tidak mendapatkan haknya secara utuh.
Dari  proses  pemberian bantuan  hukum  tersebut  diketahui  bahwa  Rutan boyolali dan Posbakum  Rutan  Boyolali  telah  menjalankan  tugasnya  dalam  memberikan  pelayanan bantuan hukum untuk menjamin hak terdakwa atau narapidana khususnya bagi yang tidak  mampu.  Pemberian  bantuan  hukum  bagi  terdakwa  atau  narapidana  yang  tidak mampu ini merupakan implementasi dari kewajiban negara terhadap terpenuhinya hak semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.  Maka dapat dikatakan  bahwa  dengan  adanya  Posbakum,  terdakwa  atau  narapidana  di  Rutan Boyolali  telah  mendapatkan  haknya  untuk  dapat  mengakses  bantuan  hukum  secara cuma-cuma dari negara.

## Upaya Optimalisasi Posbakum di Rutan Boyolali
Dalam  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  di  Rutan  Boyolali  terdapat  beberapa kendala yang dihadapi baik dari penerima, pemberi dan penyelenggara bantuan hukum. Kendala  yang  dihadapi  oleh  para  pihak  dan  upaya  optimalisasi  yang  terlibat  dalam bantuan hukum dapat dijelaskan dengan tabel dibawah ini :

## Kendala
Penerima Bantuan Hukum  (Terdakwa  / Narapidana) Pemberi  Bantuan  Hukum (Posbakum) Penyelenggara  Bantuan Hukum (Rutan Boyolali / Kemenkumham)
Tidak  dapat  bertemu secara langsung Terdakwa atau narapidana memiliki  stigma  terhadap bantuan hukum gratis Penerima Bantuan hukum (Terdakwa / Narapidana) tidak mengetahui bahwa bantuan  hukum  berasal dari pemerintah / negara Konsultasi terbatas karena  hanya  sesuai dengan jadwal piket Terdakwa atau narapidana tidak  mengetahui  hak- haknya Takut  menggunakan posbakum karena tidak memiliki biaya
Upaya Optimalisasi Sosialisasi mengenai bantuan hukum saat mapeling dan penyediaan ruangan khusus untuk posbakum. Pemberi bantuan  hukum harus menjelaskan bahwa  bantuan  hukum yang diberikan bersumber  dari  negara karena Lembaga bantuan hukum  telah  menerima fasilitas pembiayaan  dari negara.
Data kendala yang dihadapi para terdakwa atau narapidana selaku penerima bantuan hukum didapatkan dengan cara melakukan quisioner dan wawancara singkat kepada 30 terdakwa dan narapidana.  Dari 30 terdakwa atau narapidana yang mengisi questioner didapatkan hasil bahwa beberapa merasa masih mengalami kesulitan atau tidak dapat mengakses  bantuan  hukum  yang  disediakan  oleh  posbakum  dengan  alasan  sebagai berikut :
a. Tidak dapat bertemu secara langsung
11  orang  dari  30  Terdakwa  atau  narapidana  di  Rutan  Boyolali  mengutarakan bahwa merasa kesulitan jika ingin bertemu secara langsung atau berkomunikasi secara langsung dengan petugas Posbakum karena tempat pemberian layanan tidak  berada  didalam  lingkungan  aktifitas  terdakwa  atau  narapidana  di  Rutan Boyolali.  Walaupun  pada  prakteknya  terdakwa  atau  pun  narapidana  tidak dibatasi atau tidak dihalang-halangi untuk melakukan konsultasi dengan petugas posbakum,  namun  karena  tidak  bertemu  secara  langsung  terus  menerus membuat mereka merasa kesulitan untuk berkomunikasi.
b. Konsultasi terbatas karena hanya sesuai dengan jadwal piket 4  orang  dari  30  terdakwa  atau  narapidana  di  Rutan  Boyolali  merasa  kesulitan dalam  mengakses  layanan  bantuan  hukum  karena  jadwal  piket  petugas Posbakum  hanya  dilakukan  2x  (dua  kali)  dalam  1  (satu)  minggu.  Maka  untuk berkonsultasi terdakwa atau narapidana harus menunggu waktu tersebut.
c. Takut menggunakan posbakum karena tidak memiliki biaya
9  orang  dari  30  terdakwa  atau  narapidana  mengutarakan  bahwa  tidak mengakses  bantuan  hukum  dari  posbakum  karena  merasa  belum  butuh  dan takut ditarik biaya atau tidak gratis.
Selain penerima bantuan hukum terdapat kendala yang dihadapi oleh pemberi bantuan hukum atau posbakum adalah Terdakwa atau narapidana masih meyakini stigma terkait pelayanan  hukum.  Pelayanan  hukum  itu  berbayar  dan  jika  gratis  itu  tidak  di  bela sungguh-sungguh.  Anggapan  atau  stigma  ini  bukan  lah  stigma  baru  yang  ada  di Indonesia, dimana terdapat anggapan-anggapan bahwa keadilan dan penegakan hukum adalah  milik  orang  kelas  atas.  Namun  stigma  ini  yang  membuat  Hukum  di  Indonesia sampai saat ini terkesan tajam ke bawah tumpul ke atas dengan persepsi bahwa hukum di  Indonesia  masih  memandang  status  sosial  yang  dirasa  masih  ada  perbedaan perlakuan didalam proses hukum itu sendiri. 12 Stigma tersebut membuat terdakwa atau narapidana memilih untuk menjalani takdirnya sebagai pesakitan di Rutan Boyolali itu lebih  baik  dibandingkan  harus  memikirkan  atau  menambah  beban  keluarga  dengan biaya advokat.
Menyingung mengenai pendampingan advokat, juga terdapat anggapan bahwa kualitas pendampingan gratis itu jelek membuat tidak banyak terdakwa di Kabupaten Boyolali menggunakan haknya, bahkan cenderung menghindari pendampingan dari Posbakum. Anggapan  bantuan  hukum  yang  gratis  itu  hanya  asal-asalan  semakin  melemahkan keinginan terdakwa atau narapidana. Padahal dari pemberi bantuan hukum dan rutan serta kemenkumham selalu memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tetap sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kendala  yang  ditemui  oleh  pemberi  layanan  bantuan  hukum  atau  posbakum  rutan boyolali  adalah  terdakwa  atau  narapidana  tidak  mengetahui  hak-haknya  selama berhadapan  dengan  masalah  hukum.  Sehingga  mereka  lebih  cenderung  untuk menerima keadaan dan merasa apapun yang terjadi adalah bagian dari takdir. Maka jika sudah memiliki pemikiran demikian akan membuat terdakwa dan narapidana tidak mau menggunakan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan sebenarnya tidak bertujuan untuk mengurangi masa tahanan atau untuk membuat hal yang  salah  menjadi  benar,  namun  lebih  pada  untuk  menjamin  bahwa  proses  hukum yang  dilalui  terdakwa  maupun  narapidana  telah  sesuai  dengan  koridor  hukum  serta tidak ada kesewenang-wenangan didalamnya.
Terdakwa atau narapidana yang tidak mengetahui hak-haknya tidak dapat menganalisis apakah proses hukum yang telah dilalui melanggar hukum atau tidak dan apakah hak- haknya  sudah  diberikan  atau  tidak.  Kendala  terakhir  yang  ditemui  saat  pelaksanaan pemberian  bantuan  hukum  oleh  posbakum  Rutan  Boyolali  adalah  terdakwa  atau narapidana  tidak  mengetahui  bahwa  layanan  bantuan  hukum  disediakan  oleh pemerintah  secara  gratis  sehingga  itu  merupakan  gerak  nyata  pemerintah  dalam mewujudkan  hak-hak  terdakwa  dan  narapidana  khususnya  bagi  masyarakat  tidak mampu  agar  dapat  mengakses  keadilan.  Dengan  tidak  diketahuinya  bantuan  hukum yang  diberikan  oleh  pemerintah  menandakan  masyarakat  belum  mengetahui  bahwa pemerintah menjalankan kewajibannya.
12 Hardianto, Op. Cit.
Dari  kendala  yang  telah penulis  paparkan  di  atas  maka  diketahui bahwa pelaksanaan bantuan hukum  masyarakat  dalam  prakteknya belum optimal,  dan  terdapat  berbagai permasalahan  sistemik  yang  berdampak  pada  masyarakat  yang  kurang  mampu  dari tidak tercapainya hukum dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan suatu gagasan yang dapat  memecahkan  masalah  penerapan  bantuan  hukum  masyarakat  miskin,  agar terwujudnya  hukum  dan  keadilan  bukan  hanya  sekedar  mitos  atau  janji  manis  yang dibuat oleh negara. Terkait dengan definisi dan strategi pencapaian akses hukum dan keadilan,  ada  beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengoptimalkan pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin khususnya di Rutan Boyolali. 13
Salah  satu  bentuk  optimalisasi  yang  dapat  dilakukan  secara  luas  adalah  pemerintah bekerjasama  dengan  Lembaga  bantuan  hukum.  Hadirnya  lembaga  bantuan  hukum (LBH)  ini  diharapkan  mampu  memberikan  sosialisasi  terhadap  masyarakat  luas, mengingat  tidak  dapat  dipungkiri,  saat  ini  masyarakat  masih  sangat  awam  dengan keberadaan  dan  fungsional  dari  LBH  itu  sendiri,  padahal  LBH  yang  berada  ditengah- tengah masyarakat sangat bermanfaat khususnya dengan adanya bantuan hukum gratis yang dapat diakses bagi masyarakat luas khususnya pada masyarakat tidak mampu yang sedang menghadapi permasalahan hukum. 14 Kerjasama yang dilakukan pemerintah ini dilakukan  dengan  menunjang  fasilitas  khususnya  dalam  hal  pembiayaan  untuk  setiap kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  bantuan  hukum.  Dalam  hal  ini  pemerintah melalui  rutan  boyolali  telah  bekerja  sama  dengan  Lembaga  bantuan  hukum  untuk memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma di posbakum, namun dengan masalah  yang  terjadi  bahwa  masih  banyak  terdakwa  atau  narapidana  yang  tidak mengetahui  mengenai  sumber  pembiayaan  maka  dilakukan  sosialisasi  pada  saat mapeling terkait tugas posbakum sebagai kepanjangan dari tangan pemerintah. Dimana pemberi bantuan hukum harus menjelaskan bahwa layanan bantuan hukum tersebut bersumber dari pemerintah.
Kemudian  saat  sosialisasi  pada  masa  mapeling,  terdakwa  atau  narapidana  diberikan penjelasan  mengenai  hak-haknya  danmengenai  layanan  bantuan  hukum  yang  dapat diakses serta ditekankan bahwa sifat pemberian layanan yang diberikan adalah gratis atau cuma-cuma. Sedangkan untuk mengatasi kendala komunikasi maka Rutan Boyolali akan  menyediakan  ruangan  khusus  untuk  menunjang  sarana  prasarana  dalam  hal pemberian layanan bantuan hukum oleh posbakum.

## SIMPULAN
Dari  pembahasan  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan,  bahwa  posbakum  memiliki  peran yang sangat penting dalam pemenuhan hak narapidana atau terdakwa. Terdakwa atau narapidana  dapat  mengakses  bantuan  hukum  gratis  baik  dari  konsultasi  atau pembuatan  dokumen  hukum,  namun  untuk  pendampingan  litigasi  terdakwa  atau narapidana  disyaratkan  membuat  permohonan  dan  memiliki  surat  keterangan  tidak mampu  (SKTM).  Selain  menjamin  terlaksananya  layanan  bantuan  hukum  pemerintah
13 Rizal Pambudi,  Petugas Pos  Bantuan  Hukum  Rutan  Boyolali,  Wawancara  Pribadi,  Boyolali,  kamis,  23 Desember 2021, Pukul 10.00 WIB.
14 Marisa  Kurnianingsih,  dkk, Penyuluhan  Hukum  Di  Kecamatan  Mojogedang  Kabupaten  Karanganyar Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Hukum Melalui Sosialisasi Bantuan Hukum, Masyarakat Berdaya dan Inovasi, Volume 2, Nomor 1, 2021, hal. 33.

## Risalah Hukum, Volume 19, Nomor 1, Juni 2023, 21-31
juga  melakukan  pengawasan  terhadap  layanan  bantuan  hukum.  Upaya  optimalisasi layanan bantuan hukum dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada terdakwa atau  terpidana  pada  saat  mapeling  serta  menambah  sarana  prasarana  penunjang kegiatan  bantuan  hukum.  Agar  memastikan  terdakwa  dan  narapidana  mengetahui layanan  diberikan  oleh  pemerintah  maka  perlu  disosialisaikan  lebih  lanjut  terkait pemberian bantuan hukum adalah kepanjangan tangan dari pemerintah.

## REFERENSI
Albana, Muhamad Zaky, and Zulfia Hanum Alfi Syahr, “Virtual Legal Aid Post (Posbakum) in The New Normal Era,” in 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR
2021) (Atlantis Press, 2021), pp. 209 – 14
Andi Nursatanggi M, “Implementasi Perlindungan Hak -Hak Tersangka Dan Terdakwa Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Kesamaan Kedudukan Dihadapan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ,” Jurnal Hukum Staatrechts , 2.1 (2019), 13
“BPS Provinsi Jawa Tengah” <https://jateng.bps.go.id/indicator/34/503/1/risiko -penduduk- terjadi-tindak-pidana-per-100-000-penduduk-menurut-kepolisian-daerah-dan- kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html,> [accessed 30 June 2023]
Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, and I M ade Minggu Widyantara, “Efektivitas Bantuan Hukum Advokat Di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA,” Jurnal Konstruksi Hukum , 2.2 (2021), 373 – 78
Dimyati, Khudzaifah, and Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004)
Hardianto, Hardianto, “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo,” Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law , 5.2 (2020), 31 – 39
Kaawoan, Ga briela K, “Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan,” Lex Administratum , 5.1 (2017)
Kalsum, Andi, Baharuddin Badaru, and Hamza Baharuddin, “Efektivitas Penerapan Hak -Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana: Studi Di Kejaksaan Negeri Wajo,” Journal of Lex Generalis (JLG) , 1.1 (2020), 70 – 87
Pambudi, Rizal, Winda Permata Sari, Marisa Kurnianingsih, Aristya Windiana Pamuncak, Andria Luhur Prakoso, and Muchamad Iksan, “Sosialisasi Bantuan Hukum Dan Pelatihan
Pembuatan Pledoi Sebagai Pemenuhan Hak Terdakwa Di Rumah Tahanan Boyolali,”
Masyarakat Berdaya Dan Inovasi , 2.1 (2021), 68 – 76
“Selama Tahun 2020, Polda Jateng Tangani 9.080 Kasus Kriminalitas | Koran Pagi Online”
<https://koranpagionline.com/2020/12/30/selama-tahun-2020-polda-jateng-tangani-9- 080-kasus-kriminalitas/> [accessed 30 June 2023]
Wignjosoebroto, Soetandyo, Silabus Metode Penelitian Hukum , Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2006)