## PERBANDINGAN SISTEM HUKUM ANTARA INDONESIA DAN CHINA TERKAIT PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL TIDAK TERDAFTAR
DJULIANA 1 , ELFRIDA RATNAWATI GULTOM 2
Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta 1,2 djulianasoleh9@gmail.com 1 , elfrida.r@trisakti.ac.id 2
Abstract: Indonesia and  China have  the  same  legal  system,  namely  civil  law  and  other  legal systems  related  to  ideology,  customs,  and  beliefs  (religion).  This  legal  system  influences  the rules  of  commerce.  The  advantages  of  free  trade  are  increased  investment,  cooperation  with other  countries,  and  benefits  due  to  expanding  product  distribution.  But  behind  these advantages, some parties have bad faith to commit fraud by using the name of a  well-known brand. A well-known brand is a type of brand that has the highest level of fame, trust, quality, and familiarity  with consumers. Several  well-known brands have not been registered yet,  but other  parties  are  carrying  out  these  marks.  The  protection  of  this  unregistered  mark  only extends to well-known brands due to their reputation and proof that the mark is required. Both Indonesia's and China's Trademark Laws have protected these well-known unregistered marks because they originate from international law, namely TRIPs, the Paris Convention, and other legal sources. The purpose of making this scientific work is to find out how far the protection of  this  well-known  mark  has  not  been  registered.  The  method  of  writing  this  scientific  work uses  a  normative  juridical  method  with  a  statutory  approach.  One  alternative  for  countries that adhere to the principle of first-to-file protection is that foreign brands can register them through  the  Madrid  Protocol.  With  this  registration  system,  it  makes  it  easier  for  foreign applicants to register their trademarks in other countries.
Keywords : Comparison of legal systems, Well Known Trademarks, FreeTrade
Abstrak: Indonesia dan China memilki sistem hukum yang  sama  yaitu  civil law  serta  sistem hukum  lain  yang  berkaitan  dengan  ideologi,  adat,  serta  kepercayaan  (agama).  Sistem  hukum ini mempengaruhi aturan dari perdagangan. Keuntungan dari adanya perdagangan bebas yaitu meningkatkan  investasi,  kerjasama  dengan  negara  lain,  keuntungan  karena  meluaskan distribusi  produk.  Namun  dibalik  keuntungan  tersebut,  ada  pihak  yang  memiliki  itikad  tidak baik  untuk  melakukan  kecurangan  dengan  mendompleng  nama  dari  merek  terkenal.  Merek terkenal  merupakan  jenis  merek  yang  memiliki  level  tertinggi  atas  ketenaran,  kepercayaan, kualitas, dan memiliki keakraban dengan konsumen. Ada beberapa merek terkenal yang belum terdaftar namun ada pihak lain yang melakukan pendomplengan merek tersebut. Perlindungan merek  tidak  terdaftar  ini  hanya  menjangkau  merek  terkenal  karena  reputasi  dan  diperlukan adanya  bukti  bahwa  merek  tersebut.  Baik  UU  Merek  di  Indonesia  maupun  di  China  telah melindungi merek terkenal tidak terdaftar tersebut karena bersumber dari hukum internasional yaitu TRIPs, Konvensi Paris, dan sumber hukum lainnya. Tujuan dari pembuatan karya ilmiah ini  adalah  untuk mengetahui  sejauh mana perlindungan dari merek terkenal ini  namun belum terdaftar.  Metode  penulisan  karya  ilmiah  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan pendekatan  perundang-undangan.  Salah  satu  alternatif  bagi  negara-negara  yang  memiliki prinsip perlindungan first to file, merek asing dapat mendaftarkannya melalui Madrid Protocol. Dengan sistem pendaftaran ini, mempermudah pemohon asing untuk mendaftarkan mereknya di negara lain.
Kata Kunci: Perbandingan sistem hukum, Merek Terkenal, Perdagangan Bebas

## A. Pendahuluan
Menurut Winterton, sistem hukum diartikan  sebagai peraturan dan institusi hukum dari suatu  negara,  kemudian  dalam  artian  yang  lebih  luas  lagi  adalah  beberapa  negara  yang memiliki  kesamaan  dalam  sistem  hukum  maka  akan  menggunakan  filsafat  yuristik  serta teknik-teknik  yang  sama.  (Cruz  and  Yusron  2019, 5).  Sistem  hukum  inilah  yang  membentuk keluarga  hukum  induk  yaitu common  law,  socialist  law,  dan  civil  law .  Seperti  yang diinterpretasikan  oleh  Zweigert  dan  Kotz  bahwa  sistem  hukum  berasal  dari  ideologi  yang
berkenaan  denga  doktrin  politik  atau  ekonomi  serta  kepercayaan.  Sistem  hukum  dapat membentuk  karakteristik  dari  keluarga  hukum  berdasarkan  ideologi.  Dalam  segi  agama,  ada sistem  Hindu  dan  Islam.  Dalam  ideologi  hukum  lainnya  seperti  sistem  komunis  yang menganut filosofi Marxist/leninist. Sistem Hukum diambil dari ideologi seperti Sistem Hukum lainnya.
Era  kebebasan  berdagang,  hukum  turut  andil  dalam  bidang  ekonomi  ini.  Kebebasan berdagang ini memiliki tujuan untuk menghilangkan adanya tantangan dalam perdagangan dan memudahkan  adanya  kegiatan  jual  beli  barang  atau  jasa  antar  negara,  meningkatkan  peluang berinvestasi,  mendukung  adanya  aktivitas  perdagangan  yang  berjalan  lancar,  memperluas kerjasama  antar  negara  (Gunawati  2022,  183).  Berdasarkan  reputasi  merek,  merek  terkenal turut  berperan  penting  dalam  perdagangan  bebas  ini.  Merek  terkenal  (notorious  trademarks) adalah jenis merek yang mempunyai reputasi/level paling tinggi (dibandingkan dengan normal marks  atau  kita  kenal  dengan  merek  biasa).  Merek  ini  memiliki  aura  yang  menarik  sehingga langsung  menimbulkan  adanya  keakraban  dengan  konsumen  (Novianti,  Kurnianingrum  and Rong  2018,  24).  Menurut  Paris  Convention,  kriteria  merek  terkenal  ini  ditentukan  oleh masing-masing  negara  berdasarkan  pengetahuan  dari  promosi  dari  merek  terkenal  tersebut. Ketentuan  merek  terkenal  juga  diatur  dalam  Persetujuan  TRIPs  (Trade-Related  Aspects  of Intellectual Property Rights) dalam artikel 16 poin 2 terkait definisi merek terkenal di masing- masing negara serta artikel 16 poin 3 terkait perlindungan merek terkenal yang tidak sejenis.
Indonesia serta China mengikuti perdagangan bebas ini yaitu  badan Perdagangan Dunia atau yang dikenal World Trade Organization (WTO) dan Area Perdagangan Bebas di Kawasan Asia  Tenggara  dan  China  atau  ASEAN-China  Free  Trade  Area  ACFTA.  Khusus  ACFTA, persetujuan ini dibuat dengan tujuan  salah satunya untuk pembebasan tarif bea masuk barang antar negara yaitu negara-negara di ASEAN dengan China). Quinn Gene pendiri IPWatchdog menyatakan  bahwa  suatu  merek  akan  terlindungi  oleh  hukum  dan  merek  tersebut  merupakan label  yang  melekat  yang  akan  dikenal  dalam  pasar  dan  akan  melindungi  konsumennya  dari barang-barang  palsu  (Suratmaja  2021).  Terkait  dengan  pernyataan  tersebut  dalam  era perdagangan  bebas  mulai  beredarnya  merek  palsu.  Merek  palsu  ini  biasanya  mendompleng dari  merek  yang  memiliki  reputasi  yang  baik  yaitu  merek  terkenal  (notorious  trademarks). Permasalahan  yang  dihadapi  yaitu  beberapa  merek  terkenal  yang  dipalsukan  oleh  pihak  lain namun merek ini belum terdaftar baik di Indonesia maupun di China.

## B. Metodologi Penelitian
Metode  Yuridis  Normatif  ini  disebut  juga  dengan  penelitian  hukum  doktrinal.  Metode ini  memiliki objek pada system hukum, dan asas-asas hukum dan pendekatan melalui undang- undang.  Data  yang  digunakan  pada  metode  ini  merupakan  data  sekunder  dengan  cara  studi Pustaka yang terdiri dari nbahan primer, sekunder, dan tersier. Undang- undang serta dokumen resmi lainnya sebgai bahan primer. Bahan sekunder merupakan bahan yang menjelaskan  dari bahan  primer  seperti  buku,  jurnal,  dan  yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut.  Artikel  dan pemberitaan  di  media  massa    dapat  dijadikan  sebagai  bahan  hukum  tersier.  Metode  yuridis norrmatif    sangat  tepat  digunakan  dalam  topik  permasalahan  yang  berkaitan  dengan perbandingan Hukum antara  Indonesia dengan China karena berkaitan dengan system hukum dari masing-masing negara tersebut mempengaruhi  aturan dari merek terkenal ini. Tak luput, pendekatan melalui undang-undang dapat membantu penulis dalam memahami system hukum yang dijalankan oleh kedua negara tersebut.

## C. Hasil dan Pembahasan
1.  Pengaturan  dalam  Sistem  Hukum  Di  Indonesia  dan  China  Terkait  Dengan Perlindungan Hukum Dari Merek Terkenal.
INDONESIA CHINA Sistem Hukum Indonesia  memiliki  yang  sistem hukum campuran yaitu 1)Hukum  sipil  yang  terpengaruh  oleh 1)Hukum  sosialis  (diadaptasi  dari filosofi Marxist-leninist) 2)Berdasarkan  ideologi  oleh  tiga
kolonialisme Belanda (Belanda mengikuti  sistem    hukum  romawi (Cruz,  Comparative  Law  in  A Changing  World  1999,  384)  yang pertama kali memperkenalkan hukum sipil). 2)Hukum adat (hukum yang berkembang  berasal  dari  kebiasaan masyarakat. 3)Hukum  islam  (mayoritas  penduduk beragama islam). filosofi yang turut mempengaruhi  sistem  hukum di Cina. -Teori  Konfusianisme  merupakan keselarasan alami antara ritual kesopanan manusia dengan  prinsip-prinsip  alami dari semesta. -Teori Legalis menyatakan bahwa sebaiknya Pemerintah mematuhi hukum dengan aturan-aturannya dibandingkan dengan manusia  (Cruz,  Comparative Law  in  A  Changing  World 1999, 204). -Buddha  yang  berkaitan  dengan karma  dan  hukum  sebab  baik perilaku baik dan jahat merupakan konsekuensi langsung  dari  aksi hasil pemikiran sendiri. 3)Sistem  hukum  sipil  di  China saat ini tidak hanya memenuhi persyaratan kelembagaan untuk membangun  ekonomi  tetapi juga membangun sistem hukum dan menetapkan prinsip-prinsip  dasar  hukum seperti, seperti otonomi individu,  perlindungan  yang setara, itikad baik, dan keadilan (Liming 2019, 39). Sistem Perlindungan Merek Terdaftar Kedua  negara  ini  menganut  sistem first  to  file yaitu  pihak  yang  pertama mendaftarkan  mereknya,  dialah  yang  akan  mendapatkan  hak  atas  merek tersebut.  Sistem  ini  dapat  menjamin  adanya  perlindungan  hukum  dengan adanya bukti hak atas merek tersebut melalui sertifikat merek.  Di  Indonesia hal  ini  terdapat  dalam  UU  Merek  No.  20  Tahun  2016  Pasal  3  menyatakan bahwa  hak  atas  merek  akan  didapatkan  setelah  merek  tersebut  berhasil terdaftar. Sementara di China terdapat dalam Hukum Merek China Artikel 3 Merek terdaftar itu merupakan merek yang sudah disetujui untuk didaftarkan oleh  kantor  merek  termasuk  merek  dagang  dan  jasa,  merek  kolektif,  dan merek sertifikat. Maka pemilik merek  tersebut akan menikmati  hak  ekslusif dari penggunaan merek tersebut serta dilindungi oleh hukum.
Acuan Merek Terdaftar Acuan  suatu  permohonan  merek dapat didaftar dan ditolak berkaitan dengan  penolakan  merek  secara absolut dan relatif. - Penolakan secara absolut berdasarkan  UU  Merek  No.  20 Tahun  2016  pasal  20  menyatakan bahwa permohonan merek ini tidak 1)Ada  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan  untuk  agar  merek tidak  ditolak  yaitu  sesuai dengan  Hukum  Merek  di China Artikel 10 yang menyatakan bahwa merek tidak  dapat  didaftarkan  karena merek  tersebut  identik  dengan
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama; permohonan merek ini tidak deskriptif  atau  generik;  merek  ini tidak menyesatkan sehingga membuat  konsumen  keliru  atas merek  ini;  keterangan  dari  merek ini  tidak  sesuai  dengan  manfaat atau  hal  lainnya  dari  barang  atau jasa yang diproduksi; Tidak memiliki daya pembeda; Merupakan  nama  atau  lambang milik umum. - Penolakan  merek  secara  relatif yang  terdapat  dalam  pasal  21  yang menyatakan  bahwa  permohonan merek  tersebut  ditolak  karena memiliki persamaan pada pokoknya atau yang keseluruhannya; permohonan ditolak  karena  menyerupai  nama atau  singkatan  orang  terkenal, badan  hukum,  bendera,  lambang, lembaga nasional maupun internasional,  menyerupai  tanda atau stempel resmi yang digunakan negara atau pemreintah.
nama  negara,  dan  hal  lainnya yang  berkaitan  dengan  negara; identik  dengan  nama  atau desain  bangunan  landmark; identik  atau  mirip  dengan nama  negara,  bendera,  dan  hal lainnya  yang  berkaitan  dengan negara  asing;  identik  atau mirip  dengan  nama,  bendera atau  lambang  suatu  organisasi internasional  antar-pemerintah, kecuali  dengan  persetujuan yang  bersangkutan.  kecuali jika tidak mungkin menyesatkan  publik;  identik atau  mirip  dengan  tanda  resmi atau cap pemeriksaan itu menunjukkan kontrol dan jaminan, kecuali jika diizinkan; 2)Hukum  Merek  di  China  Artikel 11 akan menerima permohonan merek  apabila  merek  tersebut tidak bersifat generik; menunjukkan  kualitas,  bahan baku,  dan  penggunaan  ;  tidak ada pembeda; Tanda-tanda yang  tidak  memiliki  karakter pembeda. Perlindungan Merek Terkenal Terdaftar 1) Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM  Nomor  67  Tahun  2016 tentang Pendaftaran Merek -Pasal  19  ayat  2  dan  3  permohonan merek  ditolak  untuk  barang  serta jasa  tidak  sejenis  namun  adanya persyaratan  atas  aksi  tersebut yaitu adanya pengajuan keberatan tertulis  oleh  pemilik  merek  dan merek terkenal sudah terdaftar. -Pasal  76  ayat  1  menyatakan Bagi merek  terdaftar  berdasarkan  UU Merek  No.  20  Tahun  2016  pasal 20  dan  21  dapat  mengajukan pembatalan merek terhadap pemohon merek lain yang memiliki itikad tidak baik. 1)Jika  ada  suatu  merek  yang dianggap  sebagai  merek  yang memiliki  itikad  tidak  baik maka  merek  terkenal  akan dilindungi 60 hari sejak persetujuan salah satunya dengan memberikan hukuman administratif . Pelanggar beserta  laporan  hukumannya aakan diteruskan ke
departemen  verifikasi  setelah itu  akan  diteruskan  ke  Divisi Perlindungan  KI  oleh  CNIPA (China  National  Intellectual Property Administration. 2)Perkara  dapat  diterima  apabila merek terkenal dapat dibuktikan  reputasinya  dan pihak  lawan  mengakuinya maka  otoritas  terkait  daapt melindungi merek tersebut. 3)Merek terkenal dapat dilindungi selagi  merek  tersebut  telah diakui secara yurisdiksi,
digunakan oleh pemilik merek, mencatat daftar kontak kasus  yang  melibatkan  merek terkenal, kemudian dari daftar tersebut  diserahkan  ke  Divisi Perlindungan CNIPA. Budaya Hukum 1)Budaya Hukum Masyarakat Indonesia suka meniru dan membajak  merek  dari  pihak  lain (Brawijaya 2010, 124). 2)Banyak  pihak  yang  setuju  serta mendukung pemerintah untuk menegakkan  hukum  dalam  tindak pidana  pemalsuan  merek  atau menjual  produk  atau  barang  palsu dengan  memberikan  sanksi  hukum (Falarungi,  Thalib  and  Syamsuddin 2020, 144). 3)Pemalsuan  atau  penjualan  merek palsu  dalam  tatanan  sosial  feodal karena  struktur  masyarakat  yang berbudaya feodal memberi kesempatan bagi timbulnya kevakuman moral, sehingga interaksi  sosial  tidak  berproses secara  egaliter.  Masyarakat  yang tidak  egaliter,  kebutuhan  dan kepentingan  sosial  akan  adanya kontrol efektif terhadap kekuasaan. 4)Untuk  menciptakan  budaya  hukum yang  positif  dan  mendukung  tata kehidupan  masyarakat,  maka  ada dua  komponen  yang  diperlukan yaitu: (1)  Pemerintah  dapat  meyakinkan masyarakat  bahwa  hukum  yang dibentuk  itu  adalah  berorientasi kepada  rakyat  dan  berkeadilan sosial. (2)  para  penegak  hukum,  dalam menjalankan  tugasnya  bersifat non diskriminatif. Seperti  yang  ada  dalam  ajaran konfusianisme, kerangka kerja China  yang  berkenaan  dengan budaya hukum tersebut menginginkan  adanya  hubungan yang harmonis antar wilayah dengan  nota  kesepahaman.  Dengan menggunakan pendekatan ini, pengadilan  dapat  menganalisa  atau memiliki ide bagaimana menyelesaikan  kasus  merek  ini melalui hukum yang berlaku (Garcia 2022, 327).
2.  Persamaan  Antara  Indonesia  dengan  China  terkait  dengntan  perlindungan  Merek Terkenal serta Merek Terkenal Tidak Terdaftar
Indonesia China Kriteria Merek Terkenal 1)Kriteria ini berdasarkan durasi waktu merek tersebut digunakan. 2)Hasil penjualan dari merek ini. 3)Pengetahuan warga terkait dengan merek ini. 4)Reputasi dari merek ini
Di Indonesia tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67  Tahun  2016  tentang  Pendaftaran  Merek  pasal  18.  Sementara  di  China tercantum dalam Hukum Merek China Artikel 14. Perlindungan merek terkenal  tidak terdaftar Berdasarkan penjelasan dari persamaan kedua merek ini menyatakan bahwa Merek  yang  memiliki  reputasi  sebagai  merek  terkenal  tidak  terdaftar  akan dilindungi  dari  pemohon  merek  lain  yang  memiliki  itikad  tidak  baik,  baik dari  segi  barang  atau  jasa  sejenis  maupun  tidak  sejenis.  Maka  merek  yang memiliki  itikad  tidak  baik  ini  tidak  dapat  didaftarkan  .  Indonesia berdasarkan pada UU Merek no. 20 Tahun 2016 pasal 21 ayat 1 dan 3 serta di China berdasarkan Hukum Merek China Artikel 13. Aturan  hukum terkait  dengan perlindungan merek terkenal  tidak terdaftar Merek  tidak  terdaftar  itu  sebenarnya tidak  dapat  dilindungi  di  Indonesia karena  perlindungan  merek  berdasarkan dari  sistem first  to  file (sesuai  dengan UU  yang  berkaitan  dengan  label  barang atau  jasa  pasal  3)  yaitu  siapa  yang mendaftarkan terlebih dahulu maka akan mendapatkan  hak  merek.  Namun  untuk kasus tertentu, prinsip first to use (sesuai dengan  aturan  yang  terdapat  dalam  UU No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta) (Nurhayati,  Ifrani and Halim 2019, 124) yaitu  siapa  yang  menggunakan  barang atau  jasa  terlebih  dahulu  dengan  jenis reputasi  barang  tersebut  adalah  merek terkenal.  Berikut  beberapa  aturan  yang melindungi merek terkenal tidak terdaftar. UU Merek No. 20 Tahun 2016 1)Pasal 21 ayat 1 (b) Menyatakan bahwa permohonan ditolak  jika  merek  tersebut  memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya  dengan    merek  terkenal dengan  pihak  lain  dari  segi  barang  atau jasa  sejenis.  Persamaan  pada  pokoknya ini  menyiratkan  bahwa  adanya  peniruan karena  ada  beberapa  unsur  dominan yang  sama  antara  merek  yang  satu dengan  yang  lainnya  baik  persamaan tersebut  berdasarkan  visual,  fonetik, maupun konsep. Merek terkenal tersebut harus  memiliki  bukti  yang  kuat  bahwa merek  tersebut  adalah  merek  terkenal. Jika  bukti  ini  belum  kuat  maka Pengadilan  Niaga  memiliki  wewenang untuk  memerintahkan  lembaga  yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna  memperoleh  jawaban  apakah merek  tersebut  terkenal  atau  tidak  dan Walaupun di China untuk perlindungan mereknya menganut  sistem  perlindungan konstitutif,  untuk  kasus  yang berbeda  pada  merek  terkenal tidak terdaftar akan di lindungi.
Dalam  Hukum  Merek  di  China artikel  13  menyatakan  bahwa Merek  tidak  akan  didaftarkan dan  dilarang  penggunaannya apabila  ada  pihak  lain  yang memiliki  itikad  tidak  baik  untuk meniru, memproduksi, dan berkaitan  dengan  hal  tersebut baik  barang  atau  jasa  yang  di mohonkan  sejenis  maupun  tidak sejenis. Merek inipun juga dapat menyesatkan konsumen.
bisa atau tidaknya jadi dasar penolakan. 2)Pasal 21 ayat 1 (c) Menyatakan  bahwa  permohonan  ditolak jika  merek  tersebut  memiliki  persamaan pada  pokoknya  atau  keseluruhannya dengan    merek  terkenal  dengan  pihak lain  dari  segi  barang  atau  jasa  tidak sejenis.  Penjelasan  terkait  dengan  pasal ini  hampir  sama  dengan  pasal  21  ayat  1 (b)  hanya  dalam  jenis  barang  atau  jasa tidak sejenis.
3)Pasal 21 ayat 3
Pasal  ini  diberlakukan  atas  pemohon yang memiliki itikad tidak baik sehingga penolakannya bersifat relatif.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek -Pasal 16 ayat 2 (b) permohonan ditolak oleh  Menteri  karena  merek  yang dimohonkan  memiliki  persamaan dengan  merek  terkenal  dari  pihak lain untuk barang dan jasa sejenis. -Pasal  16  ayat  2  (c)  kasus  sama  seperti diatas  permohonan  merek  ditolak oleh  Menteri  untuk  barang  atau  jasa tidak sejenis. Tujuan  dari  merek  terkenal  tidak terdaftar  dilindungi  yaitu  tidak  hanya memberikan perlindungan secara terbatas namun juga mendorong pemilik merek  tersebut  untuk  mendaftarkan merek (Firmansyah 2011, 50). Merek terkenal  tidak terdaftar  dapat mengajukan keberatan Langkah  yang  pemohon  merek  terkenal tidak  terdaftar  itu  adalah  mengajukan gugatan  pembatalan  melalui  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah mengajukan permintaan  pendaftaran  merek  terlebih dahulu ke DJKI (Maulana 2019, 87).
Dalam  Hukum  Merek  di  China artikel  15  menyatakan  bahwa apabila  ada  seorang  agen  atau kuasa  lain  mendaftarkan  merek klien  dengan  tanpa  izin  maka merek tersebut tidak akan didaftarkan  dan  penggunaannya dilarang. Permohonan pendaftaran  merek  untuk  barang atau  jasa  yang  sama  atau  sejenis dan  merek  ini  sudah  digunakan oleh pihak lain namun merek ini belum  didaftarkan  sementara pemohon  sudah  mengetahuinya baik dari segi perjanjian, hubungan  bisnis  atau  yang berkenaan  dengan  itu  dan  pihak
lain tersebut mengajukan keberatan atas pendaftaran merek ini. 3.  Perbedaan  Antara  Indonesia  dengan  China  terkait  dengntan  perlindungan  Merek

## Terkenal serta Merek Terkenal Tidak Terdaftar
Indonesia China Upaya Penyelesaian terhadap pihak yang memiliki itikad tidak baik Berdasarkan  UU  Merek  No.  20 Tahun 2016 Pasal 76 ayat 2 Bagi merek  terkenal  namun  tidak terdaftar dapat mengajukan gugatannya sesuai dengan ayat 1 setelah  mengajukan  permohonan ke  Menteri.  Pemilik  merek  yang memiliki itikad tidak baik namun tidak terdaftar. 1)Pasal 83 ayat 1 dan 2 Pasal  83  ayat  1  menyatakan Pemilik  merek  terkenal  dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan terhadap pihak  lain  yang  memiliki  itikad tidak  baik  untuk  permohonan merek  dengan  barang  atau  jasa sejenis  berupa penggantian  dan menghentikan peredaran barang  atau  jasa  dari  merek tersebut .    Pada  ayat  2  ini menyiratkan bahwa adanya perlindungan  hukum  terhadap pemilik  merek  terkenal  namun belum terdaftar. Hukum  Merek  di  China  dalam Artikel 13 menyatakan bahwa permohonan  merek  yang  memiliki itikad  tidak  baik  baik  dari  segi barang  atau  jasa  sejenis  maupun tidak sejenis terhadap merek terkenal tidak  terdaftar,  maka  permohonan merek  tersebut dilarang  untuk digunakan. Pembuktian Merek Terkenal lebih lanjut Jika  bukti  ini  belum  kuat  maka Pengadilan Niaga memiliki wewenang  untuk memerintahkan lembaga  yang  bersifat  mandiri untuk  melakukan  survei  guna memperoleh  jawaban  apakah merek  tersebut  terkenal  atau tidak  dan  bisa  atau  tidaknya  jadi dasar penolakan Bukti  yang  relevan  serta  diakui  oleh pihak  lawan  akan  dilindungi  oleh instansi yang terkait Divisi Perlindungan KI oleh CNIPA. Denda Dalam  UU  Merek  No.  20  Tahun 2016  berkaitan  dengan  denda, kewajibannya  oleh  pihak  yang memiliki itikad tidak baik terhadap merek terdaftar. Sementara terkait dengan passsing off, didalam KUHPidana  Pasal  382  dalam Bab  XXV  Perbuatan  Curang menyatakan  bahwa  bagi  pihak Dalam  Hukum  Merek  China  Artikel 52 menyatakan bahwa ada pihak lain yang  melakukan  pendomplengan merek  kepada  merek  tidak  terdaftar menjadi merek terdaftar atau menggunakannya maka terkait dalam pelanggaran  merek  di  dalam  artikel 10  pada  Hukum  Merek  China  ini maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan  setempat  yang  relevan
yang melakukan perbuatan curang dengan menyesatkan masyarakat dan dapat merugikan orang  lain  dapat  dikenakan pidana  penjara  paling  lama  1 tahun 4 bulan atau paling banyak Rp13.500.000,00. akan menghentikan aksi tersebut dan memerintahkan  pihak  tersebut  untuk melakukan  koreksi  dalam  batasan waktu.  Jika  pendapatan  bisnis  ilegal adalah RMB 50.000 yuan atau lebih, dendanya akan naik hingga 20% dari pendapatan  bisnis  ilegal  tersebut; jika  tidak  ada  bisnis  ilegal  atau pendapat  kurang  dari  RMB  50.000 yuan  makan  denda  hingga  RMB 10.000 yuan dapat dikenakan. Berdasarkan  UU  Merek  No.  20 Tahun  2016  berkenaan  dengan pejabat di lingkungan kementerian dengan diberi wewenang khusus sebagai penyidik baik dari pihak Kepolisian  Negara  Republik Indonesia maupun Penyidik Pegawai Negara Sipil . 1)Kepolisian Peran kepolisian dalam menyelesaikan  tindak  pemalsuan merek  yaitu  melalui  proses penyelidikan dan penyidikan kasus  ini.  Pelaksanaan  atas penyelesaian  masalah  ini  antara lain menerima laporan, mendatangi  TKP,  mengeluarkan surat perintah penyidikan, mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, meliputi penangkapan, penahanan, pemeriksaan, pemeriksaan tersangka,  pemeriksaan  saksi, evaluasi hasil pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, selesainya  penyidikan,  dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan. 2)Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik  ini  memiliki  tugas untuk melakukan penyidikan dengan  meliputi  pemeriksaan dan  pemanggilan  terkait  tindak pidana terhadap pelanggaran
merek.
3)Kejaksaan
Dalam  KUHP  Pasal  382  bis
Hukum  Merek  China  dalam  artikel 58  menyatakan  bahwa  barang  siapa yang  menggunakan  merek  terdaftar atau  merek  terkenal  yang  tidak terdaftar sebagai nama dagang perusahaannya dan menyesatkan masyarakat,  maka  persaingan  tidak sehat  ini  akan  ditangani  oleh Anti- unfair  Competition  Law  of  the People's Republic of China . • Hukum persaingan tidak sehat RRC : a. Pasal 3: antisipasi pemerintah  untuk  mencegah  adanya persaingan tidak sehat. b. Pasal  6:  tidak  diizinkan untuk menyesatkan konsumen dalam hal  menggunakan  tanpa  izin  dari nama merek dagang pihak lain
langkah  yang  harus  ditempuh Jaksa  penuntut  Umum  adalah mengkaji dan menganalisis apakah kejahatan yang dilakukan benar-benar  murni  tindak  pidana merek. 4)Hakim Pertimbangan hakim terkait dengan pembatalan merek dengan  bukti-bukti  yang  ada bahwa  merek  terkenal  tersebut sudah  terdaftar  di  beberapa negaaa.

## 4.Solusi Internasional terkait dengan Perlindungan Merek Terkenal
Berkenaan  dengan  sistem  perlindungan  Hukum  di  Indonesia  berasaskan first  to  file (sistem  konstitutif)  dan  berlaku  juga  bagi  beberapa  negara  (termasuk  China)  yang  memiliki prinsip  tersebut,  maka  sistem  pendaftaran  internasional  melalui Protocol  Madrid merupakan sistem  alternatif  yang  tepat  untuk  mempermudah  merek  terkenal  mengajukan  pendaftaran  di Indonesia.  Sistem  ini  memiliki  beberapa  keuntungan  yaitu  dari  segi  waktu,  biaya  perjalanan, serta  meringankan  biaya  dengan  tanpa  menggunakan  konsultan  hukum  lokal.  Indonesia  telah mengaksesi  Protokol  Madrid  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  92  Tahun  2017  dan  resmi menjadi  anggota  Protokol  Madrid  ke  100.  Sementara  di  China,  mulai  menjadi  anggota Protokol Madrid dari tahun 1995. Dibalik adanya kemudahan dalam sistem ini namun menjadi tantangan  bagi  kedua  negara  ini  yaitu  bagaimana  meningkatkan  daya  usaha  lokal.  Lembaga atau pihak pemerintah maupun swasta yang terkait dengan usaha milik lokal, turut andil dalam pengembangan usaha milik masyarakat lokal dengan memberikan sosialisasi, edukasi, dan hal lainnya  yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut.  Budaya  hukum  terkait  dengan passing  off wajib untuk  disosialisasikan  kepada  masyarakat  dengan  adanya  persaingan  usaha  yang  ketat  akibat adanya badan atau area perdagangan bebas.

## D. Penutup
Pengaturan  di  Indonesia  dengan  China  terkait  dengan  merek  terkenal  berdasarkan  pada ketentuan  internasional  yaitu  Perjanjian  TRIPs  dan  Konvensi  Paris.  Berdasarkan  substansi yang  ada  terkait  dengan  merek  terkenal  di  Indonesia  dan  China  membuktikan  bahwa  merek terkenal  akan  dilindungi  apabila  telah  dibuktikan  reputasinya  baik  dari  segi  pengetahuan masyarakat,  promosi,  hasil  penjualan,  dan  terdaftar  di  beberapa  negara.  Permasalahan  merek terkenal di Indonesia dan China dipengaruhi oleh dari masing-masing sistem hukum baik yang dipengaruhi  oleh  budaya  asing  yaitu  hukum  sipil  dari  romawi  hingga  agama  dan  budaya. Dengan  menjadi  anggota  dari  Organisasi  Perdagangan  Dunia,  baik  di  Indonesia  maupun  di China  menghadapi  adanya  beberapa  pihak  yang  memiliki  itikad  tidak  baik  untuk  mencari keuntungan  dengan  jalan  pintas  yaitu passing  off (mendompleng  nama  merek  terkenal). Namun dari beberapa merek terkenal ini, tidak terdaftar dari salah satu atau kedua negara ini. Persamaan  yang  dimiliki  oleh  kedua  negara  ini  dalam  menghadapi  adanya passing off adalah walaupun kedua negeri ini menganut perlindungan merek dengan sistem konstitutif/ first to file namun  jika  menemukan  ada  pihak  yang  memiliki  itikad  tidak  baik  dari  merek  terkenal  yang belum  terdaftar,  maka  pengajuan  dari  merek  ini  dibatalkan.  Aksi  ini  menganut  sistem perlindungan first  to  use (sistem  deklaratif)  berdasarkan  penggunaan.  Perlindungan  akan diberikan  apabila  ada  merek  yang  memiliki  reputasi  yang  tinggi.  Pihak  dari  pemilik  merek terkenal  dapat  mengajukan  keberatan  atas  adanya  yang  memiliki  itikad  tidak  baik  untuk menirunya.  Kedua  negara  ini  juga  memberlakukan  adanya  denda  dengan  nominal  tertentu. Perbedaan  baik  Indonesia  maupun  China  terkait  dengan  perlindungan  merek  terkenal  tidak
terdaftar    yaitu  di  Indonesia  upaya  penyelesaian  dalam  menindaklanjuti  dari  aksi  pemilik merek  yang  memiliki  itikad  tidak  baik  untuk  meniru  merek  terkenal  dengan  mengajukan permohonan  gugatan  kepada  Menteri  serta  adanya  perlindungan  secara  represif  oleh kepolisian,    penyidik  pegawai  negeri  sipil,  dan  kejaksaan  sementara  di  China  akan  ditindak lanjuti  oleh  Divisi  Perlindungan  di  CNIPA,  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  dan ditangani  dalam Anti-unfair  Competition  Law  of  the  People's  Republic  of  China .  Salah  satu solusi  yang  baik  untuk  melindungi  Merek  Terkenal  adalah  jalur  pendaftaran  melalui Madrid Protocol .  Hal  ini  sesuai  dengan  negara  yang  memiliki  prinsip first  to  file pada  perlindungan merek.  Dengan  begitu,  perlindungan  merek  terkenal  ini  semakin  kuat  baik  di  Indonesia maupun di China.

## Daftar Pustaka
Astarini, Dwi Rezki Sri. 2021. Penghapusan Merek Terdaftar : Berdasarkan UU No. 15 tahun 2001 tentang merek dan UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis jo. Perubahan  UU  No.  11  tahun  2020  tentang  cipta  kerja  di  hubungkan  dengan  TRIPs- WTO. Bandung: Penerbit Alumni.
Atmoko,  Dwi,  Rara  Amalia  Cendhayanie,  Marissa  Kemala  Dirgantini,  and  Lindri  Purbowati. 2023. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Penerbit Litnus.
Brawijaya, Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas. 2010. A Brilliant Idea The Champ Spirit Hukum. Malang: UB Press.
Cruz, Peter De. 1999. Comparative Law in A Changing World. London: Cavendish Publishing Limited.
—. 1999. Perbandingan Sistem Hukum. Bandung: Nusa Media. Cruz,  Peter  De,  and  Narulita  (terj.)  Yusron.  2019. Perbandingan  Sistem  Hukum  Civil  Law, Common Law, dan Socialist Law. Jakarta: Diadit Media. Dewi, Chandra Gita. 2019. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek. Sleman: Deepublish. Firmansyah,  Hery.  2011. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek. Yogyakarta:  Pustaka Yustisia.
Friedman,  Lawrence  M.  1975. The  Legal  System:  A  Social  Science  Perspective. New  York: Russel Sage Foundation.
Friedman, lawrence M., and Grant M. Hayden. 2017. American Law an Introduction. Oxford: Oxford University Press.
Gunawati,  Anne.  2022. Perlindungan  Merek  Terkenal  Barang  Dan  Jasa  Tidak  Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jakarta: Penerbit Alumni. Harahap,  Yahya.  2010. Tinjauan  Merek  Secara  Umum  dan  Hukum  Merek  di  Indonesia.
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Insan  Budi  Maulana,  S.H.,  LL.M.  2020. Sukses  Bisnis  Melalui  Merek,  Paten  dan  Hak Cipta.
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Maulana,  Insan  Budi.  2019. 108  Tanya-Jawab  Paten,  Merk  Dan  Hak  Cipta. Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Mousourakis, George. 2019. Comparative Law and Legal Traditions. Cham: Springer. Novianti,  Trias  Palupi  Kurnianingrum,  and  Sulasi  Rong.  2018. Pelindungan  Merek. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Richter, Melvin. 2009. "Montesquieu’s comparative analysis of Europe and Asia: intended and unintended  consequences."  In Charles-Louis  de  Secondat,  Baron  de  Montesquieu ,  by David Carrithers, 20. London: Routledge.
Suratmaja,  Agus  Candra.  2021. Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebuah  Esai. Jakarta:  Pustaka Literasi.
Zweigert, Konrad, and Hein Kotz. 1998. Introduction to comparative law. Oxford: Clarendon Press.
Aditya, Zaka Firma. 2019. "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam  Terhadap  Pembangunan  Hukum  di  Indonesia." Jurnal Rechts Vinding Vol. 8 No. 1 37-54.
Aulia, Farihan, and Sholahuddin Al-Fatih. 2017. "Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil  Law  Dan  Islamic  Law  Dalam  Perspektif  Sejarah  Dan  Karakteristik  Berpikir." Legality Vol.25, No.1 98-113.
Aulia,  M.  Z.  (2018).  Hukum  Pembangunan  dari  Mochtar  Kusuma-atmadja:  Mengarahkan Pembangunan  atau  Mengabdi  pada  Pembangunan?  Undang:  Jurnal  Hukum,  1,  1,  159- 185.
Falarungi,  Wahyudy,  Hambali  Thalib,  and  Syamsuddin.  2020.  "Penegakan  Hukum  Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu di Pasar Sentral Kota Makassar." Journal of Philosophy Volume 1, Nomor 2 136-147.
Garcia,  Gabriel.  2022.  "Bienvenida  China:  The  Role  of  International  Economic  Law  in China’s Economic Relations  with  Latin  America and the Caribbean." Asian  Journal  of International Law 319-341.
Liming, Wang. 2019. "Chinese Legal Science  In  The 40 Years Of Reform And Opening  Up: The  Modernization  Of  Chinese  Civil  Law  Over  Four  Decades." Frontiers  of  Law  In China 39-72.
Nurhayati, Yati,  Ifrani,  and  Abdul Halim. 2019. "The  Issue of Copyright  Infringement  in  4.0 Industrial Revolustion: Indonesia Case." Jurnal Media Hukum Vol. 26 No. 2 -.
WIPO. 1999. Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks. WIPO.
"China  First-to-File  Hurdles  can  be  Cleared  with  Prep:  Counsel."  Managing  Intellectual Property  (Aug  02,  2022).  https://www.proquest.com/trade-journals/china-first-file- hurdles-can-be-cleared-with-prep/docview/2709608295/se-2
M  Zheng,  "Protection  for  Unregistered  Trademarks  in  China:  Based  on  a  Comparative
Perspective  of  German  and  Chinese  Trademark  Laws", Electronical  Intellectual Property (pure.mpg.de, 2020), https://pure.mpg.de/pubman/faces/ViewItemOverviewPage.jsp?itemId=item_3278259