PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VI Nomor 2 Desember 2019
Kasmudin H. Sabi & Lisda Van Gobel: Promosi Jabatan ….

## PROMOSI JABATAN ESELON IV PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN GORONTALO
Kasmudin H. Sabi 1 & Lisda Van Gobel 2
STIA Bina Taruna Gorontalo bukujurnalstia@binataruna.ac.id 1 & lisdavangobel69@gmail.com 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  promosi  jabatan  eselon  IV  pada    Badan Kepegawaian  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Gorontalo.  Metode  penelitian menggunakan  jenis  deskriptif  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  melalui  wawancara  mendalam  kepada  sejumlah  informan,  observasi  dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa,  pelaksanaan  promosi  jabatan  eselon  IV berdasarkan  kemampuan  belum  menjadi  syarat  mutlak.  Hal  ini  terlihat  dari pelaksanaan  promosi  jabatan  di  Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan  Pelatihan Kabupaten  Gorontalo  yang  lebih  banyak  ditentukan  oleh  faktor  kedekatan  dan mengabaikan aspek kemampuan. Pelaksanaan promosi jabatan eselon IV berdasarkan prestasi  kerja  belum  menjadi  syarat  mutlak.  Hal  ini  terlihat  dari  Daftar  Penilaian Pelaksanaan  Pekerjaan  (DP3)  pegawai  yang  kurang  obyektif  dan  terdapat  beberapa pegawai  yang  dipromosikan  pada  tingkat  eselon  IV  tanpa  prestasi  kerja  yang  baik. Pelaksanaan promosi jabatan eselon  IV berdasarkan senioritas belum menjadi syarat mutlak. Hal ini terlihat dari banyak pejabat eselon IV yang masih muda dan banyak juga pegawai yang bekerja lama tetapi belum memiliki eselon. Pelaksanaan promosi jabatan  berdasarkan  aspek  pendidikan  belum  terpenuhi.  Hal  ini  terlihat  dari pelaksanaan  promosi  jabatan  yang  lebih  mempertimbangkan  pendidikan  dari  aspek jenjang  ataupun  kualifikasinya  saja  tetapi  tidak  mempertimbangkan  dari  aspek spesifikasi keilmuannya dengan bidang pekerjaan yang akan digelutinya.
Disarankan,  perlunya  Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten Gorontalo mengedepankan aspek kemampuan, aspek prestasi kerja, aspek senioritas, dan aspek pendidikan.
Kata Kunci: Promosi; Jabatan; Eselon

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  untuk  mencapai tujuan  nasional  diperlukan  pegawai negeri yang merupakan  unsur aparatur negara  yang  bertugas  secara  adil  dan merata, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VI Nomor 2 Desember 2019
Kasmudin H. Sabi & Lisda Van Gobel: Promosi Jabatan ….
Undang-Undang  Dasar  1945.  Guna mencapai  tujuan  tersebut  diperlukan pegawai  negeri  yang  mempunyai kemampuan melaksanakan tugas
secara  profesional  dan  bertanggung jawab  dalam  menyelenggarakan  tugas pemerintah  dan  pembangunan.  Untuk mendapatkan  pegawai  negeri  yang seperti  itu,  maka  diperlukan  usaha- usaha  yang  memicu  kinerja  pegawai negeri.
Ada  beberapa  hal  di  dalam manajemen kepegawaian yang digunakan  sebagai  pemicu  semangat kerja pegawai yang akan menghasilkan kinerja yang baik  juga. Yang pertama, adalah dengan sistem penggajian yang berfungsi  sebagai  balas  jasa  atau penghargaan  atas  prestasi  kerja  serta untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup bersama  keluarganya  secara  layak yang bertujuan agar ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang  dipercayakan  kepadanya.  Cara yang kedua, adalah dengan ditegakkannya suatu  peraturan disiplin pegawai negeri sipil untuk mengontrol perilaku mereka agar selalu melaksanakan segala tugas dan tanggung  jawabnya  dengan  baik  dan terarah.
Cara  lainnya  adalah  dengan menggunakan sistem kenaikan pangkat atau  promosi  yang  diberikan  kepada mereka  yang  telah  menunjukkan prestasi  kerja  yang  tinggi.  Di  dalam Peraturan  Pemerintah  No  99  Tahun
2000 tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai  Negeri  Sipil  disebutkan bahwa  pangkat  bagi  pegawai  negeri merupakan kedudukan
yang menunjukkan  tingkat  seorang  pegawai negeri  sipil  dalam  rangkaian  susunan kepegawaian  dan  digunakan  sebagai dasar penggajian.
Di samping itu, ada pula promosi jabatan  yang  dalam  hal  ini  merupakan penghargaan  yang  diberikan  atas pengabdian  pegawai  negeri  sipil  yang bersangkutan  terhadap  negara.  Pada dasarnya  kenaikan  pangkat yang objektif berkaitan erat dengan pendidikan  atau  latihan.  Di  samping itu,  promosi  atau  kenaikan  pangkat berhubungan pula dengan penghasilan. Promosi  atau kenaikan pangkat  adalah sesuatu  yang  pada  umumnya  diidam- idamkan oleh masing-masing pegawai, sebab  dengan  demikian  ia  memiliki hak-hak  dan  kekuasaan  yang  lebih besar  dari  sebelumnya,  dan  berarti menaikkan penghasilannya.
Promosi jabatan merupakan penghargaan  kepada  pegawai  negeri sipil  yang  dengan  tekun,  penuh pengabdian  melaksanakan  tugas  yang dibebankan kepadanya. Karena kenaikan  pangkat  adalah  penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang telah mengabdi  dengan  tekun  di  dalam melaksanakan  tugas  sehari-hari,  maka sudah  sepantasnya  diberikan  promosi jabatan  kepadanya.  Sudah  seharusnya atasan  memperhatikan  nasib  Pegawai Negeri Sipil yang menjadi bawahannya,  sebab  promosi  jabatan adalah  satu-satunya  harapan  untuk
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VI Nomor 2 Desember 2019
Kasmudin H. Sabi & Lisda Van Gobel: Promosi Jabatan ….
menaikkan  gaji  dalam  situasi  promosi jabatan  sudah  tidak  memungkinkan lagi.
Tidak sulit membayangkan bahwa  setiap  pegawai  di  manapun selalu  mendambakan  kemajuan  dalam kehidupan kekaryaannya, artinya setiap  orang  ingin  meniti  karier sedemikian rupa sehingga selama masa aktifnya berkarya, ia menduduki jabatan  dan  pangkat  yang  lebih  tinggi yang  berarti  memikul  tanggung  jawab yang lebih besar dan penghasilan yang semakin  besar  pula.  Kemajuan  dalam karier  seseorang  tidak  terjadi  dengan sendirinya.  Karier  perlu  direncanakan dan dikembangkan. Pengalaman banyak  menunjukkan  bahwa  tanggung jawab untuk merencanakan dan mengembangkan karier seorang pegawai  berada  di  pundak  tiga  pihak, yaitu  (1)  pegawai  yang  bersangkutan sendiri,  (2)  atasan  langsung,  (3) petugas  atau  pejabat  dari  satuan  kerja yang  mengelola  sumber  daya  manusia dalam organisasi.
Pegawai yang bersangkutan sendiri  sangat  berkepentingan  dalam merencanakan  dan  mengembangkan kariernya. Perencanaan dan pengembangan kariernya itu merupakan bagian integral dari kehidupan  kekaryaan  seseorang.  Agar meraih kemajuan dalam karier, seorang pegawai tentunya harus menampilkan kemampuan dan produktifitas yang semaksimal mungkin  di  samping  menunjukkan perilaku  yang  positif  dalam  berfikir
dan bertindak sehingga akan menghasilkan  kinerja  yang  baik  pula. Hasil  positif  yang  diharapkan  dengan adanya  perencanaan  karier  yang  baik antara  lain  adalah  kegairahan  bekerja di  kalangan  para  pegawai  karena mereka  mengetahui  bahwa  apabila mereka mampu memenuhi persyaratan kepegawaian  dengan  baik,  termasuk prestasi  kerja  seperti  yang  diharapkan oleh  organisasi,  maka  karier  mereka akan  terjamin.  Kenaikan  pangkat  di dalam kepegawaian digunakan sebagai salah  satu  usaha  pemerintah  untuk dapat  memicu  peningkatan  prestasi kerja  para  pegawai  negeri  sipil  yang pada  akhirnya  akan  menghasilkan kinerja pegawai yang baik pula.
Dengan adanya promosi  jabatan, maka diharapkan para pegawai tersebut  akan  berlomba-lomba  untuk melaksanakan  pekerjaannya  dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan hasil kerja  yang  baik  pula.  Para  pegawai tersebut diharapkan memiliki kedisiplinan yang tinggi dan semangat kerja yang tinggi pula dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Karena  dengan  menghasilkan  kinerja yang baik, maka para pegawai itu akan mendapatkan kesempatan untuk diberikan promosi jabatan. Agar pelaksanaan promosi
terbuka memiliki standar dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan  maka  organisasi  dipandang perlu  menerapkan  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi
Tentang Tata Cara
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VI Nomor 2 Desember 2019
Kasmudin H. Sabi & Lisda Van Gobel: Promosi Jabatan ….
Pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah  (PermenPAN-RB  Nomor
13  tahun  2014).  Dijelaskan  bahwa promosi jabatan pada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara  terbuka  dan  kompetitif  di kalangan  PNS  dengan  memperhatikan syarat
kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan,  pendidikan  dan  latihan, rekam  jejak  jabatan,  dan  integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang‐undangan.
Salah  satu  jenis  eselon  yang  ada pada  hirarki  jabatan  struktural adalah eselon  IV  yang  merupakan  hirarki jabatan struktural lapis keempat, terdiri dari 2 jenjang: Eselon IVA dan Eselon IVB.  Jenjang  pangkat  bagi  Eselon  IV adalah  terendah  Golongan  III/b  dan tertinggi  Golongan  III/d.  Ini  berarti secara kepangkatan, personelnya berpangkat  penata  yang  sudah  cukup berpengalaman. Makna kepangkatannya adalah menjamin mutu.  Oleh  karenanya  di  tingkat provinsi,  eselon  IV  dapat  dianggap sebagai  manajer  lini  satuan  kerja (instansi)  yang  berfungsi  sebagai penanggungjawab kegiatan yang dioperasionalisasikan  dari  program yang disusun di tingkatan eselon III. Pelaksanaan  promosi  jabatan  di daerah banyak ditemukan permasalahan  dan  tidak  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang ada termasuk pada pelaksanaan promosi  jabatan  pada  level  atas  yaitu
jabatan  eselon  IV.  Demikian  halnya yang terjadi pada Badan Kepegawaian Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten Gorontalo.  Adapun  jumlah  eselon  IV hingga  saat  ini  yang  ada  di  Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo sebanyak 11 orang. Hasil  pengamatan  menunjukkan bahwa promosi jabatan yang dilaksanakan  di  lingkungan  Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan  Kabupaten  Gorontalo  tidak sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  13  tahun 2014  tentang  tata  cara  pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di  lingkungan  instansi  pemerintah. Ada  beberapa  prinsip  promosi  jabatan yang  dilanggar  di  antaranya:  promosi jabatan  yang  dilakukan  oleh  Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo kurang mempertimbangkan  kompotensi  calon pejabat  sehingga  banyak  pejabat  yang telah  berhasil  dipromosikan  kurang mengerti  akan  tugas  dan  fungsi  yang diembannya.  Permasalahan  berikutnya adalah Badan Kepegawaian
Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten Gorontalo  kurang  mempertimbangkan aspek  prestasi  calon  pejabat  eselon  IV dan  lebih  mengutamakan  orang-orang yang  memiliki  kedekatan  dengan penentu  kebijakan  meskipun  tanpa prestasi.  Selanjutnya  adalah  Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  Kabupaten  Gorontalo  juga
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VI Nomor 2 Desember 2019
Kasmudin H. Sabi & Lisda Van Gobel: Promosi Jabatan ….
kurang  mempertimbangkan  prinsip senioritas,  dimana  orang-orang  yang sudah  lama  mengabdi  dan  memiliki pengalaman pun kalah bersaing
dengan orang-orang baru tetapi memiliki  koneksi  pada  tingkat  atas atau  penentu  kebijakan.  Terakhir adalah promosi jabatan yang dilakukan oleh  Badan  Kepegawaian  Pendidikan dan  Pelatihan  Kabupaten  Gorontalo sering  mengabaikan  faktor  pendidikan calon  pejabat.  Banyak  pejabat  yang tidak  memiliki  keterkaitan  antara  latar belakang  pendidikan  yang  pernah digelutinya  pada  saat  kuliah  dengan pekerjaan yang saat ini dihadapinya.
Permasalahan promosi jabatan di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten Gorontalo  masih  terjadi  sampai  saat ini,  sehingga  diperlukan  kajian  ilmiah yang lebih mendalam dengan
melakukan  peneltian  dengan  judul “Promosi  jabatan  eselon  IV  pada Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo”.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas,  maka  rumusan  penelitian  ini adalah:  Bagaimana  promosi  jabatan eselon  IV  pada    Badan  Kepegawaian Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten Gorontalo?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan pokok penelitian tentang promosi jabatan eselon IV pada  Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ditinjau dari segi:
Manfaat  teoritis  bahwa  penelitian  ini diharapkan  dapat mengembangkan keilmuan  khususnya  ilmu  administrasi dan dapat juga dijadikan referensi bagi penelitian lainnya.
Manfaat  praktis  dari  penelitian  adalah kiranya  dapat  menjadi  bahan  bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo  dalam  promosi  jabatan eselson  IV  khususnya  pada  Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Sedangkan  sumber  data berasal  dari data primer  dan sekunder.
Teknik  pengumpulan  data  diperoleh melalui  observasi,  wawancara  dan dokumen  terkait.  Sementara  teknis analisis data yang digunakan mengacu pada  pendapat  Miles  dan  Huberman
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VI Nomor 2 Desember 2019
Kasmudin H. Sabi & Lisda Van Gobel: Promosi Jabatan ….
(dalam  Sugiyono,  2013:337),  yang meliputi  reduksi  data,  penyajian  data, dan verifikasi data.

## Fokus Penelitian
Salah  satu  asumsi  tentang  gejala dalam  penelitian  kualitatif  adalah bahwa  segala  dari  suatu  objek  itu sifatnya  tunggal  dan  parsial.  Dengan demikian  berdasarkan  gejala  tersebut peneliti  kualitatif  dapat  menentukan fokus yang akan diteliti. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam
penelitian  ini  dapat  diuraikan  sebagai berikut:

## Kemampuan
Kemampuan  yang  dimaksud  dalam penelitian  ini  adalah  kompetensi  yang dimiliki  oleh  Aparatur  Sipil  Negara untuk  dipromosikan  dalam  jabatan eselon IV

## Prestasi Kerja
Prestasi  kerja  yang  dimaksud  dalam pemelitian  ini  adalah  hasil  kerja  yang dimiliki  oleh  Aparatur  Sipil  Negara untuk  dipromosikan  dalam  jabatan eselon IV

## Senioritas
Senioritas  yang  dimaksud  dalam penelitian  ini  adalah  lama  kerja  dan pengalaman yang dimiliki oleh
Aparatur Sipil Negara untuk dipromosikan dalam jabatan eselon IV.

## Pendidikan
Pendidikan  yang  dimaksud  dalam penelitian  ini  adalah  keilmuan  yang dimiliki  oleh  Aparatur  Sipil  Negara untuk  dipromosikan  dalam  jabatan eselon IV

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana  disebutkan  di  atas bahwa  promosi  PNS  dalam  jabatan struktural  pejabat  struktural  mengacu atau  berpedoman  pada  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi. Dalam  peraturan  tersebut  disebutkan bahwa  jabatan  struktural  adalah  suatu kedudukan  yang  menunjukkan  tugas, tanggung  jawab,  wewenang,  dan  hak Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  rangka memimpin  suatu  satuan  organisasi Negara.  Sedangkan  tingkatan  dari jabatan struktural itu disebut Eselon.
Berikut adalah uraian pembahasan  penelitian  terkait  dengan promosi jabatan eselon IV pada  Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo dengan  empat  fokus  penelitian  yaitu; kemampuan,  prestasi  kerja,  senioritas dan pendidikan.
Pertama adalah kemampuan.
Kemampuan  adalah  kesanggupan  atau kecakapan  seorang  individu  dalam menguasai suatu keahlian dan digunakan untuk mengerjakan beragam  tugas  dalam  suatu  pekerjaan. Kemampuan  adalah  sifat  yang  dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan  seseorang  yang  dapat menyelesaikan pekerjaannya, baik secara mental ataupun fisik. Karyawan dalam  suatu  organisasi,  meskipun
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VI Nomor 2 Desember 2019
Kasmudin H. Sabi & Lisda Van Gobel: Promosi Jabatan ….
dimotivasi  dengan  baik,  tetapi  tdak semua  memiliki  kemampuan  untuk bekerja dengan baik.  Kemampuan dan keterampilan memainkan peranan utama  dalam  perilaku  dan  kinerja individu. Keterampilan adalah kecakapan  yangberhubungan  dengan tugas yang di miliki dan dipergunakan oleh seseorang padawaktu yang tepat.
Kemampuan  yang  dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kompetensi yang  dimiliki  oleh  Aparatur  Sipil
Negara  untuk  dipromosikan  dalam jabatan eselon IV di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan analisis  penulis,  maka  dapat  diketahui bahwa  pelaksanaan  promosi  jabatan eselon  IV  di  Badan  Kepegawaian Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten Gorontalo  berdasarkan  kemampuan belum  menjadi  syarat  mutlak.  Hal  ini terlihat  dari  pelaksanaan  promosi jabatan di Badan Kepegawaian Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten Gorontalo yang lebih banyak ditentukan  oleh  faktor  kedekatan  dan mengabaikan aspek kemampuan.
Kedua  adalah  prestasi  kerja. Prestasi  kerja  menjadi  dasar  penting dalam  melaksanakan  promosi  karena dengan  prestasi  kerja  berarti  ada kemampuan  untuk  menjalankan  suatu jabatan atau tugas baru yang dibebankan  oleh  instansi  organisasi .Penetapan prestasi kerja sebagai salah satu  syarat  dalam  melakukan  suatu
promosi  akan  memotivasi  pegawai dalam peningkatan kinerjanya.
Organisasi adalah kumpulan orang yang memiliki kompetensi  yang berbeda-beda,  yang  saling  tergantung satu  dengan  yang  lainnya,  yang berusaha untuk mewujudkan kepentingan  bersama  mereka  dengan memanfaatkan  berbagai  sumber  daya. Pada  dasarnya  tujuan  bersama  yang ingin  diwujudkan  oleh  organisasi adalah  mencari  keuntungan.  Oleh karena  itu,  diperlukan  karyawan- karyawan  yang  mempunyai  prestasi kerja  yang  tinggi.  Prestasi  adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh  dari  fungsi-fungsi  pekerjaan tertentu  atau  kegiatan  tertentu  selama kurun  waktu  tertentu.  Prestasi  sebagai tingkat  kecakapan  seseorang  pada tugas-tugas  yang  mencakup  pada pekerjaannya. Pengertian tersebut menunjukkan  pada  bobot  kemampuan individu didalam memenuhi
ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pekerjaannya.  Adapun  prestasi  kerja adalah  hasil  upaya  seseorang  yang ditentukan oleh kemampuan karakteristik  pribadinya  serta  persepsi terhadap  perannya  dalam  pekerjaan itu.
Sedangkan  prestasi  kerja  yang dimaksudkan  dalam  penelitian  ini adalah  hasil  kerja  yang  dimiliki  oleh Aparatur Sipil Negara untuk dipromosikan dalam jabatan eselon IV di  lingkungan  Badan  Kepegawaian Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten Gorontalo.
Berdasarkan hasil
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VI Nomor 2 Desember 2019
Kasmudin H. Sabi & Lisda Van Gobel: Promosi Jabatan ….
penelitian  dan  analisis  penulis,  maka dapat  diketahui  bahwa  pelaksanaan promosi  jabatan  eselon  IV  di  Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo berdasarkan  prestasi  kerja  belum menjadi  syarat  mutlak.  Hal  ini  terlihat dari  Daftar  Penilaian  Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai yang kurang obyektif dan terdapat beberapa pegawai  yang  dipromosikan  pada tingkat  eselon  IV  tanpa  prestasi  kerja yang baik. Ketiga adalah senioritas. Pengalaman merupakan bentuk pembelajaran  yang  sangat  berharga, memberikan gambaran tentang kejadian masa lalu sekaligus memberikan rujukan untuk memecahkan  masalah  yang  dihadapi saat  ini.  Pengalaman  kerja  merupakan salah  satu  unsur  yang  menjadikan seorang  pegawai  berlabel  senior  atau memiliki fifat senioritas.
Senioritas secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  diartikan  sebagai  keadaan yang  lebih  tinggi  dalam  hal  pangkat, usia dan pengalaman. Selain itu, dalam senioritas  tercermin  pula  pengertian usia serta pengalaman kerja seseorang. Senioritas  di  samping  dipergunakan sebagai  alat  pengambilan  keputusan untuk  tindakan  promosi,  sering  pula dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk kepentingan  penetapan  kenaikan  gaji berkala.  Senioritas  dapat  dianggap sebagai  cara  absah  untuk  melakukan
promosi karena senioritas menghindari masalah-  masalah  dan  sikap  memihak manajemen  yang  memberikan  kepada karyawan yang difavoritkan kesempatan pertama untuk promosi..
Sedangkan  yang  dimaksudkan dengan  senioritas  dalam  penelitian  ini adalah  pelaksanaan  promosi  jabatan eselon  IV  Aparatur  Sipil  Negara (ASN) di Badan Kepegawaian
Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten Gorontalo  dengan  mempertibangkan senioritas  atau  lama  kerja  seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan analisis  penulis,  maka  dapat  diketahui bahwa  pelaksanaan  promosi  jabatan eselon  IV  di  Badan  Kepegawaian Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten Gorontalo berdasarkan senioritas belum  menjadi  syarat  mutlak.  Hal  ini terlihat  dari  banyak  pejabat  eselon  IV yang  masih  muda  dan  banyak  juga pegawai  yang  bekerja  lama  tetapi belum memiliki eselon.
Keempat adalah pendidikan. Salah satu aspek yang dipertimbangkan  dalam  pelaksanaan promosi jabatan adalah riwayat pendidikan.  Hal  ini  tertuang  di  dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi  Nomor  13  tahun  2014 tentang  tata  cara  pengisian  jabatan pimpinan tinggi.
Sedangkan  yang  dimaksudkan dengan  pendidikan  dalam  penelitian ini adalah pelaksanaan promosi jabatan eselon  IV  Aparatur  Sipil  Negara
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VI Nomor 2 Desember 2019
Kasmudin H. Sabi & Lisda Van Gobel: Promosi Jabatan ….
(ASN) di Badan Kepegawaian Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten
Gorontalo  dengan  mempertibangkan aspek  pendidikan.  Berdasarkan  hasil penelitian  dan  analisis  penulis,  maka dapat  diketahui  bahwa  pelaksanaan promosi  jabatan  berdasarkan  aspek pendidikan  belum  terpenuhi.  Hal  ini terlihat  dari  pelaksanaan  promosi jabatan di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  Kabupaten  Gorontalo  yang lebih  mempertimbangkan  pendidikan dari aspek jenjang ataupun kualifikasinya saja tetapi tidak mempertimbangkan dari aspek spesifikasi keilmuannya dengan bidang pekerjaan yang akan digelutinya. Akhirnya  secara  keseluruhan dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan promosi  jabatan  eselon  IV  di  Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  Kabupaten  Gorontalo  belum optimal.  Hal  tersebut  dikarenakan pelaksanaan promosi jabatan eselon IV
yang  lebih  ditentukan  oleh  pimpinan atau penguasa dan mengabaikan prinsip-prinsip atau
persyaratan pelaksanaan  promosi  jabatan  seperti, kemampuan,  prestasi  kerja,  senioritas, dan pendidikan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  pada  bab  sebelumnya maka  selanjutnya  penulis  melakukan
simpulan terhadap permasalahan, diantaranya;
1. Pelaksanaan promosi jabatan eselon IV di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten  Gorontalo  berdasarkan kemampuan  belum  menjadi  syarat mutlak. Hal ini terlihat dari pelaksanaan  promosi  jabatan  di Badan  Kepegawaian  Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo yang  lebih  banyak  ditentukan  oleh faktor  kedekatan  dan  mengabaikan aspek kemampuan.
2. Pelaksanaan promosi jabatan eselon IV di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten  Gorontalo  berdasarkan prestasi  kerja  belum  menjadi  syarat mutlak.  Hal  ini  terlihat  dari  Daftar Penilaian  Pelaksanaan  Pekerjaan (DP3) pegawai yang kurang obyektif  dan  terdapat  beberapa pegawai  yang  dipromosikan  pada tingkat  eselon  IV  tanpa  prestasi kerja yang baik.
3. Pelaksanaan promosi jabatan eselon IV di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten  Gorontalo  berdasarkan senioritas  belum  menjadi  syarat mutlak.  Hal  ini  terlihat  dari  banyak pejabat eselon IV yang masih muda dan  banyak  juga  pegawai  yang bekerja lama tetapi belum memiliki eselon.
4. Pelaksanaan promosi jabatan berdasarkan aspek pendidikan
belum  terpenuhi.  Hal  ini  terlihat
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VI Nomor 2 Desember 2019
Kasmudin H. Sabi & Lisda Van Gobel: Promosi Jabatan ….
dari pelaksanaan promosi jabatan di lingkungan  Badan  Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten  Gorontalo  yang  lebih mempertimbangkan pendidikan dari aspek jenjang ataupun kualifikasinya  saja  tetapi  tidak mempertimbangkan dari aspek spesifikasi  keilmuannya  dengan bidang pekerjaan yang akan
digelutinya.
5. Secara keseluruan dapat disimpulkan  bahwa,  pelaksanaan promosi jabatan eselon IV di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo belum optimal. Hal tersebut dikarenakan  pelaksanaan  promosi jabatan  eselon  IV  yang  lebih ditentukan  oleh  pimpinan  atau penguasa dan mengabaikan prinsip- prinsip atau persyaratan pelaksanaan promosi jabatan seperti,  kemampuan,  prestasi  kerja,
senioritas, dan pendidikan.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan kesimpulan  di  atas,  maka  disarankan sebagai berikut:
1. Perlunya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo mengedepankan  aspek  kemampuan dalam  pelaksanaan  promosi  jabatan eselon IV. 2. Perlunya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Gorontalo mengedepankan aspek prestasi kerja  dalam  pelaksanaan  promosi jabatan eselon IV.
3. Perlunya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo mengedepankan  aspek  senioritas dalam  pelaksanaan  promosi  jabatan eselon IV. 4. Perlunya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo mengedepankan  aspek  pendidikan dalam  pelaksanaan  promosi  jabatan eselon IV.
5. Perlunya  penyelenggaraan  promosi jabatan  eselon  IV  yang  sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  dengan mempertimbangan, kemampuan, prestasi kerja, senioritas dan pendidikan calon pejabat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali  Faried.  2013. Teori  dan  Konsep Administrasi. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo.
Ali  Muhidin,  Sambas  dan  Maman Abdurahman. 2009. Analisis
Korelasi,    Regresi,  dan  Jalur dalam Penelitian . Bandung : CV Pustaka Setia. Dwiyanto, Agus. 2007. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VI Nomor 2 Desember 2019
Edwin. Flippo. 2008. Personel Management (Manajemen Personalia),  Edisi.  VII  Jilid  II, Terjemahan  Alponso  S .  Jakarta: Erlangga. Hasibuan, Malayu S. P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia .  Jakarta:  PT.  Bumi Aksara. Hasibuan, Melayu S.P. 2013. Manajemen,  Dasar,  Pengertian, dan  Masalah ,  Edisi  Revisi,  Cet. Keenam. Jakarta: PT.Bumi Aksara
Keban,  Jeremias  T.  2008. Enama dimensi  Strategi  Administrasi Publik,  Konsep,  Teori  dan  Isu. Yogyakarta: Gava Media. Mangkunegara,  Anwar  Prabu.  2008. Manajemen Sumber Daya Manusia  Perusahaan .  Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Mangkuprawira, Sjafri. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Martoyo,  Susilo.  2007. Manajemen Sumber  Daya  Manusia,  Edisi  5, Cetakan  Pertama .  Yogyakarta:
BPFE.
Marzuki.  2009. Metodologi  Riset . Yogyakarta: BPFE-UII. Mc Curdy, 2009. Paradigm Administrasi  Publik.  Cetakan  7. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. Nawawi  Hadari.  2011. Manajemen Sumber  Daya  Manusia .  Cetakan
Pertama. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2009. Metodologi Penelitian  Bisnis .  Yogyakarta:
BPFE.
Pratikno.  2008. Manajemen  Jaringan dalam Perspektif Stukturasi , Jurnal Kebijakan dan Administrasi  Publik ,  Mei  2008, Volume 12 Nomor 1. Yogyakarta: MAP UGM. Rachmawati,  Nina  2008. Manajemen
Pelayanan  Prima .  Yogyakarta:
Graha Ilmu
Silalahi,  Ulbert.  2009. Studi  Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi .  Bandung:  Sinar  Baru Algesindo Simamora,  Henry.  2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi ke- 2.  Cetakan  Kedua,  Yogyakarta: STIE YKPN.
Sondang P. Siagian. 2008. Organisasi,
Kepemimpinan dan Perilaku
Administrasi .  Jakarta:  Gunung
Agung. Sondang  P.  Siagian.  2009. Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja . Jakarta. PT Rineka Cipta. Sugiyono,  2013. Metode  Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Syafeiie, Inu Kencana. 2003. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: PT. Pertja. Thoha, Miftah.2007. Ilmu Administrasi
Publik  Kontemporer .  Jakarta: Kencana
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VI Nomor 2 Desember 2019
Utomo.  2007. Dinamika  Administrasi
Publik . Yogyakarta: Pustaka
Pelajar. Wilson.  2009.  Manajemen  Sumber Daya Manusia. Jakarta: Erlangga.