## KAJIAN YURIDIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK DI DESA BALESARI KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG
Oleh:
Nur Rofiq, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tidar

## Nurrofiq726@gmail.com

## ABSTRAK
Berdasarkan  UU  No.32  tahun  2004  pemerintah  desa  merupakan  garda  terdepan    dari  pemerintah  pusat, kerena  pemerintah  desa  berhubungan  langsung  dengan  masyarakat  desa.  Sehingga  diharapkan  secara efektif  dapat    menjalankan  tugas-tugas  pemerintah  pusat,  baik  secara      hukum  dan  politik  untuk mewujudkanb penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat.  Dalam  konteks  penyelenggaraan  pemerintahan  sehari-hari  pemerintah  desa  dapat  bekerja sama dengan BPD. BPD mempunyai peran normative  sebagai  alat control pemerintah desa. Akan tetapi, dalam konteks good governance, pendekatan kemitraan ( partnership ) lebih relevan ketimbang pendekatan konfrontatif,  yang  memungkinkan  terjadi  kesejajaran  antara  pemerintah  desa  (eksekutif)  dan  BPD (legeslatif),  tanpa  harus  mengurangi  makna  control  BPD.  Sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan desa,  peran  BPD  memiliki  posisi  yang  strategis  dalam  menjawab  kebutuhan  masyarakat  sesuai  dengan situasi  dan  kondisi  masyarakat  desa  setempat.  Perannya  sangat  besar  dalam  mempercepat  keberhasilan pemerintahan desa yang baik terutama dalam melaksanakan otonomi desa.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  kajian  yuridis  peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  Kepala  Desa  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  baik  di  Desa  Balesari  Kecamatan  Windusari  Kabupaten Magelang. Dengan kerja sama yang sinergi dan seirama antara  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala  Desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  maka  akan  tercapai    pemerintahan  desa  yang baik. Demikian pula  apabila pemerintah pusat (eksekutif) dapat bekerja sama  seiring dan  sejalan dengan DPR  Pusat (legeslatif) maka tidak mustahil akan terwujud pemerintahan negara yang baik pula. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian dengan cara melakukan gambaran serta menguraikan dengan jelas keadaan yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta yang ada di lapangan, adapun  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  observasi,  yang  meliputi  wawancara  dan dokumentasi. Setelah data terhimpun, kemudian dilakukan penyajian dan analisa data. Analisa data dalam penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif,  yaitu  upaya  untuk  memberikan  gambaran  serta  uraian berdasarkan data yang terkumpul untuk kemudian disimpulkan dan diinterpretasikan.
Kata Kunci : Yuridis, Peran, BPD, Kepala Desa

## PENDAHULUAN
Keberhasilan  dari  suatu  pemerintahan terletak  pada  pemerintahannya  itu  sendiri. Pemerintah  dalam  dalam  pembuatan  kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat  untuk  mengetahui  secara  langsung sejauh  mana,  seperti  apa  kondisi  dan  apa  yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya.  Begitu  pula  pada  pemerintahan desa.  Berdasarkan  PP  No.  72  Tahun  2005 tentang  desa,  yang  isinya  menyebutkan  bahwa Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan urusan  pemerintahan  oleh  Pemerintah  Desa  dan Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala Desa  harus  bisa  bekerja  sama  dalam  penetapan peraturan  desa              dan  APBDes.  BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk  merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan  desa,  selain  itu  BPD  juga berkewajiban  untuk  membantu  memperlancar pelaksanaan  tugas  kepala  desa.  Mengingat bahwa  BPD  dan  Kepala  desa  itu  kedudukannya setara  maka  antara  BPD  dan  kepala  desa  tidak boleh  saling  menjatuhkan  tetapi  harus  dapat meningkatkan  pelaksanaan  koordinasi  guna mewujudkan  kerjasama  yang  mantap  dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa.
Pemerintah  Desa  dalam  melaksanakan tugas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat  harus  benar-benar  memperhatikan hubungan  kemitraan  kerja          yang  seirama  dan sinergi.  Kemitraan  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan Desa di   sini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur
Pemerintahan  Desa,  baik  itu  Kepala  Desa, Sekretaris  Desa,  dan  BPD  harus  benar-benar memahami kapasitas  yang menjadi kewenangan maupun  tugasnya  masing-masing.  Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  semua  aparatur  pemerintah desa  dalam  hubungannya  dapat  bersinergi  dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa  yang  profesional  dan  akuntabel.  Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia memang seringkali mengalami persoalan-persoalan  yang  timbul  terkait  dengan hubungan  tersebut,    seperti  hubungan  antara Kepala Desa dengan BPD.
Pemerintah  Desa  merupakan  lembaga yang  memiliki  peran  dan  potensi  yang  cukup besar  dalam  mengelola  dan  menjalankan pemerintahan  di  desa.  Pemerintah  Desa  selaku eksekutif  di  desa,  berperan  aktif  dalam menentukan  kebijakan  maupun  pelaksanaan pemerintahan  di  desa.  Selain  itu,  Pemerintah Desa  harus mampu membangun kemitraan, baik dengan  BPD,  pihak  swasta  maupun  masyarakat itu  sendiri.  Pemerintahan  Desa  perlu  memiliki pemimpin  yang  memberikan  pembinaan  kepada masyarakatnya  dalam  menyelenggaraan  roda pemerintahan, dalam ketentuan peraturan pemerintah  tentang  Desa  bahwa    Pemerintah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya  sepanjang  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip- prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Permasalahan  pokok  dalam  penelitian  ini adalah bagaimana kajian yuridis BPD dan kepala desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik  di  Desa  Balesari  Kecamatan  Windusari Kabupaten  Magelang.  Pola  hubungan  sejajar antara BPD dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan, di Desa Balesari dalam pelaksanaannya  diwarnai  oleh  praktek-praktek
hubungan  kerja  yang  kurang  harmonis  dan menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi BPD dan juga Kepala Desa tanpa harus melibatkan  berbagai  “ stakeholder ”.   Dominasi ini terjadi karena adanya persepsi yang salah dan cenderung  menyimpang  akan  ketentuan  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Disisi  lain,  ketentuan  perundang-undangan  yang mengatur  mengenai  fungsi  dan  kewenangan BPD  juga  telah  memberikan  peluang  terjadinya over  capacity dari  anggota  BPD.  Dalam  hal  ini Kedua instrument, BPD dan Kepala Desa kurang memahami Tupoksinya masing-masing.
Wujud  kongkret  dari  terjadinya  hubungan yang tidak harmonis antara BPD dengan Kepala Desa  terlihat  dalam  proses-proses  penyusunan dan  penetapan  peraturan  desa,  penyusunan  dan penetapan  Anggaran  Pendapatan  dan  belanja Desa  (APBD),  pelaksanaan  peraturan  desa  dan pelaksanaan  pertanggungjawaban  Kepala  Desa. Hubungan  kerja  BPD  dan  Kepala  Desa  di  Desa Balesari dalam proses-proses tersebut, menunjukkan  adanya  ketergantungan  yang begitu  besar  dari  Kepala  Desa  atas  persetujuan yang diberikan oleh BPD. Di mana BPD di Desa Balesari hanya berupa lembaga yang menyetujui, kurang  berperan  aktif  dalam  menjalankan  tugas dan  fungsinya.  Sehingga  seringkali  kondisi demikian menimbulkan ketidaksinkronan  antara BPD  dengan  Kepala  Desa.  Terdapat  beberapa faktor yang menyebabkan BPD dan Kepala Desa di Desa Balesarisering terjebak dalam perbedaan dan  pertentangan  yang  mengarah  kepada terjadinya  konflik,  di  antaranya  adalah  adanya sikap dan perilaku khususnya Kepala Desa yang masih ingin mempertahankan kekuasaan, terbatasnya  kualitas  sumber  daya  manusia, lemahnya komunikasi dan koordinasi,
keterbatasan anggaran operasional BPD, rendahnya partisipasi masyarakat, kendala yuridis serta kendala politis.
Dari  keterangan  dan  paparan  di  atas terlihat bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  di  Desa  Balesari
Kecamatan  Windusari  Kabupaten  Magelang adalah  sesuatu  yang  sangat  penting.  Karena  itu sudah  menjadi  kewajiban  pemerintahan  desa untuk  menampung  aspirasi  masyarakat  dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Berdasarkan  uraian    identifikasi  masalah yang diajukan, penelitian ini dibatasi pada kajian yuridis peran Badan Permusyawaratan Desa  dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa  yang  baik  di  Desa  Balesari  Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang

## RUMUSAN PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang masalah  dan  identifikasi  masalah  di  atas,  maka pokok  masalah  dalam  penelitian  ini  dapat dirumuskan,  bagaimana  kajian  yuridis  peran Badan  Permusyawaratan  Desa  dan  Kepala  Desa dalam  penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  yang baik  di  Desa  Balesari  Kecamatan  Windusari Kabupaten Magelang?

## TUJUAN
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan  kajian  yuridis  peran  Badan Permusyawaratan  Desa  dan  Kepala  Desa  dalam penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  yang  baik  di Desa  Balesari  Kecamatan  Windusari  Kabupaten Magelang”.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  kepada  penulis  sendiri terutama  dan  menjadi  bahan  masukan  dan rujukan  bagi  anggota  BPD,  Pemerintah  Desa maupun  pembaca  lainnya.  Selain  itu  juga  dapat menambah  wawasan  keilmuan  dalam  khasanah ilmu hukum.

## TINJAUAN PUSTAKA
Upaya  untuk  menghindari  persamaan dengan  penelitian  orang  lain,  maka  penulis paparkan  jurnal  penelitian  di  bawah  ini;
JurnalSerat  Acitya,  Jurnal  Ilmiah  UNTAG Semarang ISSN : 2302-2752, Vol. 4 No. 3, oleh Agus  Bahrudin,  dengan  judul  Pola  Hubungan Pemerintahan  Desa  Dan  Parlemen  Desa  Menuju Good Governance, menyatakan bahwa dinamika pola  hubungan  pemerintah  desa  dan  parlemen yang  terbentuk  mengikuti  kebijakan  politik  dan perangkat regulasi yang disusun pemerintah.
Persamaan dengan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini sama-sama meneliti  tentang  pemerintahan  desa  parlemen desa (BPD). Perbedaannya adalah pada penelitian  tersebut  terfokus  pola  hubungan pemerintahan  desa  dan  parlemen  desa  menuju good  governance,  sedangkan  penelitian  ini berfokus kajian yuridis peran Badan Permusyawaratan  Desa  dan  Kepala  Desa  dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik.
Jurnal  ilmu  sosial  MAHAKAM,  Volume 1  No  1  2012  ISSN:  2302-0741,  Konflik  Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Studi  di  Desa  Genting  Tanah,  Kecamatan
Kembang Janggut, Kabupaten Kutai
Kartanegara), menyatakan bahwaberbagai macam  konflik  yang  terjadi  antara  Kepala  Desa dan  BPD,  dari  masalah  dana  yang  masuk  ke Desa  Genting  Tanah  sampai  pada  masalah penunjukan  PJs  Sekretaris  Desa  yang  menjadi masalah.  Persamaan  penelitian  yang  peneliti lakukan  adalah  penelitian  ini  sama-sama meneliti tentang pemerintahan desa.
Perbedaannya adalah penelitian tersebut terfokus pada  konflik  antara  kepala  desa  dan  badan permusyawaratan  desa  sedangkan  penelitian  ini berfokus kajian yuridis peran Badan Permusyawaratan  Desa  dan  Kepala  Desa  dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik.
Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP),  Vol.  1, No. 4, Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  Dengan  Kepala  Desa  Dalam  Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Bakalanpule  Kecamatan  Tikung  Kabupaten Lamongan)  Farisia  Dwi  Puspitarini,  Bambang Supriyono,  Suwondo  Jurusan  Administrasi
Publik,  Fakultas  Ilmu  Administrasi,  Universitas Brawijaya, Malang, menyatakanpenyusunan peraturan  desa  yang  dilakukan  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dengan  Kepala Desa Bakalanpule, proses penyusunannya menggunakan mekanisme yang benar dan semua tahap dilalui dengan baik.
Persamaan  penelitian  yang  peneliti  lakukan adalah penelitian ini sama-sama meneliti tentang pemerintahan desa
Perbedaannya adalah penelitian tersebut terfokus pada  kemitraan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  dengan  kepala  desa  dalam  penyusunan peraturan  desa  kajian  yuridis  peran  Badan Permusyawaratan  Desa  dan  Kepala  Desa  dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik.

## METODE  PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis penelitian  deskriptif.  Menurut  Moleong  (2009, hal.11)  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian yang  berupaya  mengungkapkan  suatu  masalah dan  keadaan  sebagaimana  adanya,  untuk  itu peneliti  dibatasi  hanya  mengungkapkan  fakta- fakta dan tidak menggunakanhipotesa. Penelitian deskriptif  bertujuan  untuk  menggambarkan secara  tepat  sifat-sifat  individu  dan  keadaan sosial  yang    timbul  dalam  masyarakat  untuk dijadikan  sebagai  obyek      penelitian.  Tujuan penelitian  deskriptif  kualitatif  adalah  untuk membuat  pencatatan  secara  sistematis,  faktual dan  akurat  mengenai  fakta  dan  sifat  populasi  di daerah tertentu.

## B. Analisis
Penelitian ini adalah tentang kajian yuridis peran BPD dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik di Desa  Balesari  Kecamatan  Windusari  Kabupaten Magelang  dengan  nara  sumber  10  orang.  Unit analisisnya  adalah  2  orang  yang  berasal  dari BPD,  Kepala  Desa,Sekretaris  Desa  Kabag
Pembangunan,tokoh  masyarakat  3  orang  serta dari masyarakat 2 orang.
Selanjutnya  untuk  menentukan  informan dipakai teknik purposive sampling , yaitu sampel dimana pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan  dalam  sampel  dilakukan  sesuai dengan  tujuan,  dengan  catatan  bahwa  informan tersebut  representatif  atau  mewakili  yang  sudah diketahui sebelumnya.

## C. Tempat Penelitian
Tempat  penelitian  di  Desa  Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.

## D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan teknik:
1. Observasi
Observasi adalah metode pengumpulan data  dimana  penyelidik  mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek  yang  diteliti,  baik  pengamatan itu  dilakukan  dalam  situasi  buatan maupun  situasi  yang  sebenarnya  yang khusus  diadakan.  Dalam  observasi  ini peneliti akan mengamati secara langsung bagaimana dinamika hubungan  BPD  dan  Kepala  Desa, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Wawancara Metode  wawancara  ( interview )  adalah
pengumpulan  data  dimana  peneliti mengunpulkan  data  dengan  jalan mengadakan komunikasi secara langsung  dengan  subjek  penelitian  di lokasi penelitian.Wawancara ini dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan  informasi  yang  lebih jelas dan mendalam mengenai dinamika  hubungan  BPD  dan  Kepala Desa dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa yang baik, terutama kepada  responden  yang  mempunyai
peran  kunci  yaitu  anggota  BPD  dan Kepala Desa.
3. Dokumentasi
Metode  dokumentasi  adalah  metode pengumpulan  data  didasarkan  pada dokumen-dokumen atau catatan- catatan  terakhir  yang  ada  pada  daerah penelitian.Data dapat diperoleh melalui catatan-catatan  resmi,  seperti  Undang- Undang,  Media  cetak  maupun  media elektronik.

## E. Teknik Analisa Data
Analisis data ialah proses mengatur urutan data,  mengorganisir  ke  dalam  suatu  pola, kategori  dan  uraian  dasar  yang  membedakan dengan  penafsiran,  yaitu  memberikan  arti  yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan uraian- uraian  dan  mencari  hubungan  diantara  dimensi- dimensi  uraian.  Untuk  menganalisa  data,  maka penyusun  menggunakan  analisis  data  secara kualitatif,  artinya  suatu  data  yang  dianalisa dengan tidak menggunakan data statistik, namun hanya  menggunakan  pengukuran  yang  benar, sehingga dapat dipercaya dan valid hasilnya.
Penganalisian data, penyusun akan berpedoman pada langkah-langkah berikut ini:
1. Pengumpulan data
Penyusun  akan  mengumpulkan  data- data  yang  diperoleh  dari  penelitian yang dilakukan.
2. Penilaian data
Tahap  ini  data  yang  diperoleh  dari berbagai  sumber  akan  diteliti  dengan memperhatikan prinsip validitas, sehingga data yang relevan saja yang digunakan.
3. Penafsiran data Langkah  selanjutnya,  akan  dilakukan analisa  data  dan  interpretasi  terhadap berbagai  fenomena,  gambaran  dan hubungan  sebab  akibat  dari  faktor- faktor  yang  akan  diteliti.  Dalam menganalisis data penyusun
menggunakan pendekatan interpretatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Tinjauan Umum Desa Balesari
Desa  Balesari  merupakan  desa  yang berada  di  wilayah  Kecamatan  Windusari Kabupaten Magelang. Desa ini terdiri dari 7 RW dan  28  RT  serta  lima  dusun,  yaitu;  Salakan, Mojo, Jambean, Kembangsari, Malanggaten  dan Nglempong.  Jumlah  penduduknya  sebanyak 2.725  jiwa,  yang  terdiri  dari  1.377  berjenis kelamin  perempuan  dan  1.348  berjenis  kelamin laki-laki.  Lembaga  pendidikan  yang  ada  di Balesari terdiri dari Taman Kanak-
Kanakdualembagadan Madrasah  Ibtidaiyah (MI) satulembaga.

## B. Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara  dengan  beberapa  informan  di Balesari didapatkan hasil sebagai berikut;
Observasi  dan  wawancara  yang  kami lakukan  di  Desa  Balesari  baru  berlangsung  lima kali. Namun berdasarkan observasi dan wawancara  yang  kami  lakukan  tersebut  sudah bisa  mendapatkan  sedikit  gambaran  tentang peran  yang  dilakukan  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  dengan  Pemerintah  Desa  dalam penyelenggaraan  pemerintah  desa  yang  baik. Penelitian  ini  masih  memerlukan  waktu  lagi untuk  wawancara  dengan  informan  yang  lain supaya  menghasilkan  hasil  penelitian  yang bagus.
Berdasarkan  informan  dari  salah  satu Perangkat Desa mengatakan bahwa peran Badan Permusyawatan  Desa  (BPD)  dengan  Pemerintah Desa  dalam  usaha  penyelenggaraan  pemerintah desa  yang  baik  sudah  bagus.  Hal  ini  didasarkan pada  saat  pengambilan  keputusan-keputusan yang  menyangkut  pembangunan  desa,  BPD  dan tokoh  masyarakat  selalu  diikutsertakan.  Pada saat  pembentukan  panitia  Tim  Pengelola
Kegiatan  (TPK),  BPD  dan  tokoh  masyarakat selalu  dilibatkan.  Hal  ini  diharapkan  ada transparansi di antara BPD dan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat di sini diambilkan  dari  ketua  dusun  yang  berjumlah empat dusun. Pemilihan Ketua dan anggota BPD melalui rapat desa dengan masa jabatan selama 5 tahun.
Informasi  yang  penulis  dapatkan  dari salah satu warga mengatakan bahwa  keberadaan BPD  di  Desa  Balesari  hanyalah  sebagai pelengkap  saja.  Keputusan  tentang  rencana pembangunan  dan  lokasi  yang  akan  dibangun selalu  diputuskan  oleh  Kepala  Desa  dan perangkatnya,  walaupun  secara  yuridis  Kepala Desa  dan  Perangkat  Desa  tidak  boleh  ikut campur  dalam  kepanitiaan  TPK  tersebut  kecuali bendahara  desa.  Sebab  bendahara  desa  secara yuridis diperbolehkan ikut menjadi anggota TPK tersebut. Peran Kepala Desa dan Perangkat Desa di  sini  sangat  dominan  disbanding  dengan  BPD dan TPK tersebut.
Informasi  yang  peneliti  peroleh  dari  salah satu  informan  mengatakan  bahwa  jika  dilihat dari unsur Pemerintahan Desa, dalam pelaksanaan  pemerintahan  Desa  Balesari  secara garis besar sudah cukup bagus. Pemerintah Desa dalam  memberi  pelayanan  kepada  masyarakat sudah  baik,  hal  ini  terlihat  setiap  pelaksanaan pembangunan  di  Desa  Balesari  pada  awalnya dimulai  dengan  musyawarah  terlebih  dahulu antara anggota BPD dan tokoh masyarakat, yang akhirnya  terbentuklah  anggota  TPK,  yang anggotanya  ada  salah  satu  anggota  masyarakat dari  unsur  ketua  RW  yang  ikut  terlibat  dalam panitia  pelaksanaan  pembangunan  tersebut. Ketua  RW  diberi  tugas  untuk  belanja  material dan  dia  sangat  dominan  dalam  kepanitiaan pembangunan  desa.  Namun  ternyata  unsur  dari ketua  RW  ini  diduga  tidak  transparan  terhadap keuangan  dan  belanja  pembangunan  desa sehingga terjadilah ketidakpercayaan masyarakat terhadap  panitia  pelaksana  pembanguna  di  Desa Balesari.
Informasi dari informaen lainnya mengatakan
bahwa ketidakpercayaan
masyarakat  ini  berimbas  kepada  hubungan Pemerintah  Desa  Balesari  dengan  organisasi pemuda  Karangtaruna.  Bentuk  dari  protes organisasi  pemuda  yang  terwadahi  dalam karangtaruna  ini,  mereka  tidak  mau  ikut  aktif terlibat  dalam  urusan  kepemudaan.  Bahkan  saat ini  mereka  sudah  tidak  mau  lagi  terlibat  dalam mewujudkan  rencana  Desa  Balasari  menuju “Desa  Wisata”.  Selain  organisasi  pemuda Karangtaruna,  sebagian  masyarakat  juga  sudah sering  memberi  saran  kepada  Kepala  Desa  dan Perangkat  Desa  lainnya  supaya  mereka  segera memberhentikan anggota yang berasal dari unsur RW  tersebut  karena  dia  memiliki  jabatan  ganda yaitu  sebagai  ketua  RW  juga  sebagai  ketua Kelompok  Tani  Hutan  (KTH),  namun  sampai saat ini masih belum dilaksanakan.
Informan  lainnya  mengatakan  bahwa apabila  dilihat  dari  aspek  pengawasan  dan evaluasi  menunjukkan  bahwa  pemerintah  Desa Balesari  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan desa  jika  dilihat  dari  kaca  mata  BPD,  masih harus  memperbaiki  kinerjanya,  karena  masih ditemukan  hal-hal  antara  lain;  (1)  belum  ada budaya  transparansi  di  pemerintahan  desa,  (2) masih  mengutamakan  kelompoknya,  baik  dalam pemilihan  perangkat  desa  yang  baru  maupun dalam  pembentukan  kepanitiaan  pembangunan dan  acara-acara  desa,  (3)  kurang  adanya komunikasi  antara  BPD  dan  Kepala  Desa,  (4) informasi dari pemerintah yang di atasnya sering terlambat  disampaikan,  (5)  Pembuatan  RAB selalu  terlambat  sehingga  BPD  seakan-akan hanya  sebagi  tukang  setempel  saja,  (6)  Laporan keuangan  desa  ke  tingkat  kecamatan  paling terlambat sendiri.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara  dengan  beberapa  informan  yang penulis dapat menyimpulkan bahwa peran Badan Permusyawaratan  Desa  (BPB)  dan  Kepala  Desa dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang baikdi  Desa  Balesari  Kecamatan  Windusari
Kabupaten  Magelang  jika  ditinjau  dari  segi yuridis masih dalam kategori sedang.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  di    atas  dapat disimpulkan bahwa peran Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  kepala  desa dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang baik  masih  belum  terwujud.  Pemerintah  desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya masih mengutamakan kroni dan belum transparan.  Sedangkan  BPD  hanya  sebagai pelengkap saja, artinya peran BPD sebagai mitra Kepala  Desa  dalam  mewujudkan  perannya dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang baik  tidak  berfungsi.  Peran  dan  fungsi  yang melekat  pada  BPD  seakan-akan  diamputasi  oleh Kepala Desa dan aparatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bauer, Jeffry C. 2013. Role  Ambiguity and Role Clarity  Clermont:  A  Comparison  of Attitudes in Germany and The states.
Bintarto  dan  Hadisumarno,  Surastopo  .  2013
Metode Analisa Geografi . Jakarta : PP3ES Lexi  j,  Moleong .  2009. Metode  Penelitihan Kualitatif .    Bandung  :  PT  .Remaja Rosdkarya.
Merton.  2011. Social  Theory  and  social Strukture.
PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
Raho  SVD,  Bernard.  2010. Teori  Sosiologi Modern. Bandung. Pustaka Publiser.
Soekanto,    Soeryono  .  2009. Sosiologi  Suatu Pengantar, Edisi  Baru  Jakarta:  Rajawali Pers.
Suryaningrat,  Bayu  .2014. Desentralisasi  dan
Dekonsentralisasi
Pemerintahan di Indonesia:  suatu  Analisa. Jakarta  :  Dewa Ruci Press.
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1979  Tentang
Desa.
Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999  Tentang Pemerintah Daerah.