## RELEVANSI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI DENGAN PERKEMBANGAN HUKUM EKSTRADISI INTERNASIONAL (STUDI KASUS : PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA-SINGAPURA)

## Syarifuddin
Magister Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Email : syarifuddin400@yahoo.com

## ABSTRAK
Beberapa tahun terakhir ini, koruptor semakin kreatif dengan melakukan tindak korupsi  di  negara  asalnya  dan  melarikan  diri  ke  negara  lain  berikut  dengan  aset-aset yang  telah  diambilnya  ditanam  di  negara  tempatnya  bersembunyi.  Kehadiran  orang tersebut  kenegara  lain  adalah  untuk  menghindari  upaya  penangkapan  atas  dirinya sehubungan dengan kejahatan yang telah dilakukannya di negara asal. Dengan larinya orang  tersebut  ke  negara  lain,  ini  berarti  ada  negara  lain  yang  kepentingannya dirugikan karena tidak dapat menangkap orang tersebut, padahal orang tersebut telah melakukan  pelanggaran  hukum.  Komitmen  masyarakat  internasional  untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan lintas batas melalui kerjasama internasional dapat terlihat dari instrument-instrumen hukum internasional yang lahir belakangan ini, baik yang  bersifat hard  law maupun soft  law .  Salah  satunya  adanya  perjanjian  ekstradisi. Pada  27  April  2007,  pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  gagah  berani menandatangani  perjanjian  ekstradisi  dan  perjanjian  kerjasama  pertahanan  ( Defense Cooperation Agreement) dengan Singapura.
Dengan adanya lembaga ekstradisi ini maka pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain diharapkan tidak akan lepas dari jangkauan hukum. Dalam penelitian ini yang  akan  dibahas  adalah  permasalahan  mengenai:  Apakah  norma-norma  yang  ada dalam  Undang-undang  No.  1  Tahun  1979  Tentang  Ekstradisi  masih  relevan  dan selaras/harmonis dengan perkembangan hukum ekstradisi internasional dalam hal ini perjanjian  ekstradisi  antara  Indonesia  dan  Singapura.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan melakukan  pendekatan  normatif  yang  bersifat  Library  Research  (penelitian Kepustakaan) dan deskriptif, penulisan ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku  maupun  karya  ilmiah,  serta  bahan  hukum  tersier  berupa  kamus.  Analisa dilakukan  dengan  menggunakan  metode  analisa  data  secara  kualitatif  yang  bersifat perspektif analitis.
Kata Kunci : Ekstradisi, Hukum, Undang-Undang No.1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi

## ABSTRACT
These last few years, criminals increasingly creative with the acts of corruption in his home country and fled to another country following the assets that have been planted in the country took place in hiding. The presence of these people to other countries is to avoid attempts to arrest him in connection with these crimes in the country of origin. With the flight of these people to other countries, this means that there are other countries whose interests are harmed because they can not catch the person, even though the person has committed  a  violation  of  law.  International  community's  commitment  to  combat  cross- border crimes through international cooperation can be seen from the international legal instruments that were born recently, both hard law and soft law. One was an extradition
treaty. On 27 April 2007, the government of the Republic of Indonesia bravely signed an  extradition  treaty  and  defense  cooperation  agreement  (Defense  Cooperation Agreement) with Singapore.
With the institution of extradition is the criminals who flee to another country is not expected to be out of reach of the law. In this study, which will be discussed is the problem of: Is the norms contained in Law No. 1 1979 On Extradition is still relevant and aligned / harmonized  with  the  development  of  international  extradition  law  in  this  respect  the extradition  treaty  between  Indonesia  and  Singapore.  This  research  was  conducted  by approaching normative Library Research (Research Library) and descriptive writing this using  secondary  data  with  primary  legal  materials  in  the  form  of  legislation,  secondary legal materials such as books and scientific papers, as well as tertiary legal materials such as  dictionaries  ,  Analysis  was  done  using  qualitative  data  analysis  method  that  is  both analytical perspective.
Keywords: Extradition Law, Act 1 of 1979 On Extraditio.
Pendahuluan Setiap negara mempunyai tujuan  yang  ingin  dicapai  secara umum  berupa  kesejahteraan  bagi warga  negaranya.  Dalam  rangka mewujudkan  tujuan  tersebut,  suatu negara  melaksanakan  pembangunan di berbagai bidang yang memerlukan dukungan  dana  cukup  besar  yang bersumber  dari  keuangan  negara yang  tersedia  sangat  mempengaruhi keberhasilan  suatu  negara  dalam mencapai tujuannya (Kejaksaan Tinggi  Sumbar ).  Disadari  bahwa dalam  penyelenggaraan  negara  dan pemerintahan telah terjadi penyalahgunaan, penyimpangan keuagan negara yang menguntungkan atau  memperkaya  oknum  tertentu dan atau dilakukan oleh penyelenggara dengan para pengusaha  dan  atau  pihak  lain  yang akibatnya dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan  bernegara  serta  membahayakan eksistensi negara. Keberhasilan kerjasama penegakan hukum tersebut  pada  umumnya  tidak  akan menjadi  kenyataan  jika  tidak  ada perjanjian  bilateral  atau  multilateral dalam  penyerahan  pelaku  kejahatan atau  dalam  kerjasama  penyidikan, penuntutan  dan  peradilan  (Romli Atmasasmita, 2007).
Dalam  konteks  internasional untuk  melawan  tindakan  korupsi tersebut,  mayoritas  negara  telah bersepakat untuk mengadakan kerjasama  internasional.  Indonesia merupakan  salah  satu  negara  yang mengikuti perkembangan pencegahan  tindak  pidana  korupsi tersebut  dengan  bergabung  dalam badan-badan atau organisasi internasional serta telah menandatangani  beberapa  konvensi internasional  anti  korupsi,  seperti Konvensi  PBB  Anti  Korupsi,  yang kemudian  disebut  UNCAC  (United Nation Convention Against Coruuption)  dan  diratifikasi  dengan UU  No.7  tahun  2006  oleh  Indonesia dan  G-20  (Working  Group  on  Anti Corruption-WGAC).
Beberapa  tahun  terakhir  ini, koruptor  semakin  kreatif  dengan melakukan  tindak  korupsi  di  negara asalnya dan melarikan diri ke negara lain  berikut  dengan  aset-aset  yang telah  diambilnya  diamankan  di negara tempatnya bersembunyi. Kehadiran  orang  tersebut  dinegara lain adalah untuk menghindari upaya penangkapan atas dirinya sehubungan  dengan  kejahatan  yang telah  dilakukannya  di  negara  asal. Dengan  larinya  orang  tersebut  ke negara lain, ini berarti ada negara lain yang kepentingannya dirugikan karena tidak dapat menangkap orang tersebut,  padahal  orang  tersebut telah  melakukan  pelanggaran  hukum (F.X. Adji Samekto, 2009).
Dalam  hal  ini,  aparat  negara yang  dirugikan  tidak  dapat  begitu saja  memasuki  wilayah  teritorial negara lain untuk menangkap pelaku kejahatan tersebut. Hal ini disebabkan  karena  di  dalam  hukum internasional berlaku prinsip penghormatan  kedaulatan  yurisdiksi masing-masing negara sehingga untuk  memasuki  negara  lain  harus ada  persetujuan  terlebih  dahulu  dari negara yang akan dimasuki ((F.X. Adji
Samekto,  2009).  Hal  ini  berdasarkan asas  umum  hukum  Internasional bahwa  setiap  negara  memiliki kekuasaan  tertinggi  atau  kedaulatan terbatas dalam wilayahnya sendiri. Negara yang berdaulat mempunyai yurisdiksi secara eksklusif  di  lingkungan  wilayahnya sendiri  yang  disebut  kedaulatan
wilayah  (territorial  sovereignty).
Negara mempunyai yurisdiksi sepenuhnya untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan  melanggar  hukum  yang berada  diwilayah  negara  tersebut.
Namun hal ini sering kali tidak dapat dilakukan  karena  pelaku  pelanggar kejahatan  telah  melarikan  diri (fugitive)  ke  wilayah  yurisdiksi negara  lain.  Dalam  hal  ini  negara tidak dapat melakukan tindakan yang bersifat  kedaulatan  didalam  wilayah negara  lain.  Keadaan  ini  yang mendorong para pengambil keputusan untuk melakukan kerjasama internasional demi kepentingan bersama dalam menegakkan ketertiban dan keadilan. Komitmen masyarakat internasional  untuk  menanggulangi kejahatan-kejahatan lintas batas melalui kerjasama internasional dapat  terlihat  dari  instrument- instrumen  hukum  internasional  yang lahir  belakangan  ini,  baik  yang bersifat hard  law maupun soft  law . Konvensi  Palermo  2000  misalnya menyebutkan beberapa bentuk kerjasama  internasional  yang  dapat dilakukan oleh masyakat internasional, yaitu:
perjanjian ekstradisi,  bantuan  hukum  timbal balik  di  bidang  pidana  (mutual  legal assistance  in  criminal  matters), pemindahan  narapidana  (transfer  of sentence  person).  PBB  bahkan  telah mengeluarkan  Model  Treaty  on Extradition  berdasarkan  Resolusi Majelis  Umum  PBB  No.  45/  117 tanggal  14  Desember  1990,  yang dapat  dijadikan  model  Kerjasama internasional  juga  di  atur  dalam Konvensi PBB melawan Korupsi 2003 dan  secara  khusus  mengatur  tentang pengembalian  aset  (asset  recovery) hasil korupsi.
Indonesia  yang  disebut-sebut sebagai salah satu bintang negara emerging markets ternyata merupakan  negara  terkorup  dari  16 negara  tujuan  investasi  di  Asia
Pasifik. Demikian  hasil  survei  bisnis yang  dirilis Political  &  Economic  Risk Consultancy atau PERC (2010), ‘ “Some US$  200  billion  of  Indonesian  capital was sitting in Singaporean banks. That compared  with  an  Indonesian  GDP  of US$  350  billion.  Some  money  in  city state  banks  is  legitimate  expatriated capital  and some  is  ill  gotten  gains’. “Some  US$  200  billion  of  Indonesian capital  was  sitting  in  Singaporean banks.  That  compared  with  an Indonesian  GDP  of  US$  350  billion. Some  money  in  city  state  banks  is legitimate expatriated capital and some  is  ill  gotten  gains (Joe
Studwell , 2007). Munculnya perjanjian ekstradisi ini  tentunya  tidak  terlepas  dari implementasi asas hukum internasional sebagaimana disampaikan oleh Hugo Grotius, yakni asas au  dedere  au  punere .  Artinya pengadilan terhadap pelaku kejahatan  dapat  dilakukan  oleh negara  tempat  kejahatan  itu  terjadi (locus  delicti)  atau  diekstradisi kepada negara peminta yang memiliki  yuridiksi  untuk  mengadili pelaku  tersebut.  Prasyarat  perjanjian ini tidak bersifat mutlak karena tanpa adanya  pejanjian  itupun  kerjasama penegakan hukum dapat dilaksanakan berlandaskan asas resiprositas  (timbal  balik)  ( Asas resiprositas diatur juga dalam Undang-Undangn  Nomor  1  Tahun 1979  tentang  Ekstradisi.  Asas  ini meliputi  3(tiga)  hal  yaitu:  (1)  adanya kepentingan  politik  yang  sama:  (2) ada  keuntungan  yang  sama:  (3)  ada tujuan yang sama, dan penghormatan
atas  asas  “state  souvereignty”.  Asas resiprositas  tidak  memerlukan  suatu perjanjian  akan  tetapi  cukup  dengan arrangement”saja yang hanya berlaku atas dasar “on case by case basis” ). Di Indonesia, ketentuan mengenai ekstradisi  diatur  dalam  UU  No.1 Tahun  1979  ( Menurut  pasal  1  UU 1/1979  Ekstradisi  ialah  penyerahan oleh satu negara kepada Negara yang meminta  penyerahan  sesorang  yang disangka  atau  dipidana  karena melakukan suatu tindak pidana diluar wilayah  yang  menyerahkan  dan didalam  Yurisdiksi  wilayah  negara yang meminta penyerahan tersebut ). Sebelum lahirnya Undang- Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi,  di  Indonesia  adalah sebagaimana diatur dalam “Koninklijk  Besluit”  yang  merupakan peninggalam  Zaman  Hindia  Belanda yang dimuat dalam “staatsblad” tahun 1883 Nomor 188 tentang “Uitlevering van  Vreemdelingen”  (penyerahan orang  asing)  yang  pada  waktu  itu masih  dianggap  berlaku  berdasarkan
Undang  Undang  Dasar  1945  Pasal  II Aturan  Peralihan.  Baru  pada  tanggal 29 Agustus 1978 Pemerintah/Presiden  menyampaikan Rancangan  Undang-Undang  tentang
Ekstradisi  dengan  amanat  Bapak Presiden  Nomor:  R.07/PU/VIII/1978 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (M. Budiarto,  1981).  Setelah  melalui proses di Komisi III yang membidangi masalah  hukum,  yang  selanjutnya dalam  sidang  Pleno  DPR  tanggal  16 Desember 1978 dapat disetujui untuk disahkan  dan  diundangkan  menjadi Undang-Undang  tentang  Ekstradisi. Undang-Undang  ini  diundangkan pada  tanggal  18  Januari  1979  dalam LNRI  nomor  2  tahun  1979,  TLNRI Nomor  3130  (I.  Wayan  Parthiana, 1983).
L.Oppenheim
menyatakan
“ Extradition  is  the  delivery  of  an accused  or  confited  individual  to  the state  on  whose  territory  he  is  alleged to  have  committed,  or  to  have  been convicted  of  a  crime  by  the  state  on whose  territoty  the  alleged  criminal happens  for  the  time  to  be ”.  Yang artinya : Ekstradisi adalah penyerahan  seorang  tertuduh  oleh suatu  negara  di  wilayah  mana  ia suatu  waktu  berada,  kepada  negara dimana  ia  disangka  melakukan  atau telah  melakukan  atau  telah  dihukum karena perbuatan kejahatan
(Perjanjian Renville).
J.  G.  Starke mendefinisikan ekstradisi  sebagai  berikut: “The  term extradition  denotes  the  process  where by  under  treaty  or  upon  a  basis  of reciprocity  one  state  surrenders  to another  state  at  its  request  a  person accused  or  convicted  of  a  criminal offence comitted againts the law of the requesting  state  competent  to  try alleged offender”. Artinya ialah penyerahan  ekstradisi  menunjukkan suatu  proses  dimana  suatu  negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya,  seorang  dituduh  karena kriminal yang dilakukannya terhadap undang-undang  negara  pemohon yang  berwenang  untuk  mengadili pelaku kejahatan tersebut (http://id.shvoong.com). Dalam konteks Indonesia dewasa ini, khususnya kondisi politik dan sosial Indonesia pasca pemerintahan  Orde  Baru,  masalah ekstradisi semakin penting. Indonesia sangat  aktif  dalam  memburu  para pelaku  kejahatan  korupsi  yang melarikan  diri  ke  luar  negeri.  Untuk membawa  kembali  para  pelaku korupsi tersebut, kerjasama internasional  dengan  Negara-negara yang  selama  ini  menjadi  tempat
pelarian  dan  “sorga”  para  koruptor Indonesia  terus  diupayakan.  Salah satunya  adalah  dengan  mendorong dibuatnya perjanjian ekstradisi.
Indonesia  sampai  sejauh  ini  telah membuat  6  (enam)  perjanjian ekstradisi dengan Negara-negara lain (Negara-negara  yang  sudah  terikat perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia  yaitu:  Malaysia,  Philipina, Thailand,  Australia,  Hong  Kong,  dan
Korea  Selatan.  Perjanjian  ekstradisi Indonesia-Singapore  yang  ditanda tangani  kedua  Negara  tanggal  28 April  2007  di  Istana  Tampak  Siring, Bali,  tidak  dapat  diimplementasikan karena  perjanjian  tersebut  belum  di ratifikasi oleh DPR). Permohonan perjanjian ekstradisi antara Indonesia- Singapura  sebenarnya  sudah  lama terjadi  semenjak  era  kepresidenan Soekarno  maupun  Soeharto.  Krisis moneter yang menghantam Indonesia pada  tahun  1997  tidak  hanya menorehkan  sejarah  ambruknya sebuah rezim, juga telah memporakporandakan pondasi perbankan  nasional.  Tak  hanya  bank kelas  menengah  yang  goyah,  bank- bank  kelas  kakap  juga  kesulitan likuiditas  akibat  penarikan  dana nasbah  secara  besar-besaran.  Dalam kondisi darurat inilah Bank Indonesia akhirnya  mengucurkan  dana  kepada 48 bank dengan total dana sebesar Rp 158,9 Trilyun (Majalah EKBIS ). Dana untuk mengatasi kesulitan inilah yang lebih  dikenal  dengan  istilah  Bantuan Likuiditas  Bank  Indonesia  (BLBI). Dana BLBI inilah ynag disalahgunakan  oleh  bank  yang memperoleh  bantuan  tersebut.  Para koruptor  membawa  dan  melarikan diri  beserta  asetnya  ke  Singapura. Seperti  terdakwa  kasus  BLBI  Bank Bira  Agus  Anwar  dan  yang  lainnya,
dimana  negara  tesebut  merupakan surganta  para  koruptor  yang  tidak bisa  disentuh  oleh  pemerintah Indonesia  dikarenakan  tidak  adanya perjanjian internasional antara kedua negara  tersebut  terutama  perjanjian ekstradisi (, www.kickandy.metronews.com). Setelah sekian lama dan dengan melalui  proses  yang  alot  akhirnya Pada  27  April  2007,  pemerintah Republik  Indonesia  dengan  gagah berani  menandatangani  perjanjian ekstradisi  dan  perjanjian  kerjasama pertahanan  ( Defense  Cooperation Agreement), Penandatanganan akhirnya  dilakukan  oleh  pihak Singapura setelah sekian lama terjadi penolakan. Beberapa pendapat menyatakan  bahwa  penandatangan ini terjadi karena karena mendesaknya kebutuhan akan kesiapan  militer  Singapura.  Sebagai negara  dengan  luas  wilayah  yang kecil, Singapura sangat membutuhkan “arena“ untuk berlatih militer. Sebagai negara berperekonomian  maju,  walaupun Singapura mempunyai sistem pertahanan  dan  peralatan  militer yang  canggih  namun  sebagaimana pisau yang tajam apabila tidak pernah diasah  akan  menjadi  tumpul;  maka hal  tersebut  tidak  menjadi  maksimal apabila  Singapura  tidak  mempunyai kesempatan untuk mempersiapkannya  dengan  cara berlatih (www.tempointeraktif.com). Secara geografis Singapura dikepung  oleh  negara-negara  yang sebagian wilayahnya masih suburbank. Singapura tahu dan sadar betul  bahwa  bahwa  sewaktu-waktu pergolakan  bisa  saja  terjadi  akibat konflik  ekonomi,  politik,  ataupun militer.  Malaysia  sebagai  salah  satu musuh  Singapura  dapat  sewaktu-
waktu menyerang secara militer.Kalau  Indonesia,  mungkin masih bermimpi untuk bisa menyerang  Singapura  secara  militer. Latihan militer di Indonesia membuat Singapura harus siap apabila diperlukan  untuk  beroperasi  militer di  Malaysia,  Filipina,  Thailand,  dan bahkan  di  Indonesia.  Hal  ini  adalah poin penting yang diperoleh Singapura sedangkan untuk Indonesia  sendiri  ,  melalui  pakar hukum  pidana  Romli  Atmasasmita berharap Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura  tidak  hanya memuat  aturan  tentang  pemindahan orang  semata.  Dalam  konteks  tindak pidana korupsi, perjanjian ini semestinya  juga  harus  mengatur tentang bagaimana mekanisme pemindahan aset yang turut diboyong oleh  buronan  koruptor  tersebut.
Namun  perjanjian  ini  akhirnya  tidak berlaku karena tidak diratifikasi oleh DPR  karena  alasan  penggabungan ekstradisi  dan  pertahanan  negara yang  dalam  konteks  ini  sangat  jauh berbeda. Dengan adanya Perjanjian ekstradisi  ini  maka  pelaku  kejahatan yang  melarikan  diri  ke  negara  lain diharapkan  tidak  akan  lepas  dari jangkauan  hokum  (www.dpr.go.id). Dalam  penelitian  ini  yang  akan dibahas adalah permasalahan mengenai:  Apakah  norma-norma yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun  1979  Tentang  Ekstradisi masih  relevan  dan  selaras/harmonis dengan perkembangan hukum ekstradisi internasional dalam hal ini perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan melakukan pendekatan normatif yang bersifat  Library  Research  (penelitian Kepustakaan) dan deskriptif,
penulisan  ini  menggunakan  data sekunder  dengan  bahan  hukum primer berupa peraturan perundang- undangan,  bahan  hukum  sekunder seperti  buku-buku  maupun  karya ilmiah,  serta  bahan  hukum  tersier berupa  kamus.  Analisa  dilakukan dengan menggunakan metode analisa data  secara  kualitatif  yang  bersifat perspektif analitis.

## A. Keadilan
Hukum  adalah  kontrol  sosial dari pemerintah ( law is governmental social  control ),  sebagai  aturan  dan proses sosial yang mencoba mendorong  perilaku,  baik  yang berguna  atau  mencegah  perilaku yang  buruk  (Donald  Black,  1976). Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan  dalam  ruang  lingkup kehidupan  masyarakat,  bernegara dan kehidupan masyarakat internasional,  ditunjukkan  melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah  dan  memberikan  sesuatu kepada  orang  lain  yang  menjadi haknya
(dari http://id.shvoong.com/social- sciences/2193610-makna-keadilan/). Keadilan  menurut  Aristoteles  adalah kelayakan  dalam  tindakan  manusia. Kelayakan  diartikan  sebagai  titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang  terlalu  banyak  dan  terlalu sedikit.  Kedua  ujung  eksterm  itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2  orang  tersebut  punya  kesamaan dalam  ukuran  yang  telah  ditetapkan, maka  masing-masing  orang  harus memperoleh  benda  atau  hasil  yang sama.  Keadilan  diuraikan  secara mendasar  oleh  Aristoteles  dalam Buku  ke-5  buku  Nicomachean  Ethics (http://bocc.ubi.pt/). Untuk mengetahui  tentang  keadilan  dan ketidakadilan  harus  dibahas  tiga  hal
utama  yaitu  (1)  tindakan  apa  yang terkait  dengan  istilah  tersebut,  (2) apa  arti  keadilan,  dan  (3)  diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.
Lain  halnya  dengan  Aristoteles, John  Rawls  yang  hidup  pada  awal abad  21  lebih  menekankan  pada keadilan  social  (Hari  Chand,  1994). Hal  ini  terkait  dengan  munculnya pertentangan  antara  kepentingan individu  dan  kepentingan  negara pada  saat  itu.  Rawls  melihat kepentingan  utama  keadilan  adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan  pribadi  dan  kehidupan bersama.  Rawls  mempercayai  bahwa struktur  masyarakat  ideal  yang  adil adalah  struktur  dasar  masyarakat yang  asli  dimana  hak-hak  dasar, kebebasan,  kekuasaan,  kewibawaan, kesempatan,
pendapatan,
dan kesejahteraan  terpenuhi.  Keadilan menurut  Teori  hukum  Islam  adalah merupakan  proposionalitas  antara hak  dan  kewajiban  setiap  manusia dalam  peran  dan  kedudukan  yang plural  serta  kedekatan  dengan  Allah SWT  (Marsudi  Triadmodjo).  Teori- teori  Hukum  Alam  sejak  Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan  keadilan  sebagai mahkota  hukum.  Teori  Hukum  Alam mengutamakan “the search for justice (Teori  Keadilan  Aristoteles,  1995). Pedoman-pedoman  yang  obyektif berasal  dari  groundnorm  (norma dasar).  Groundnorm  menyerupai sebuah  pengandaian  tentang  tatanan yang  hendak  diwujudkan  dalam hidup  bersama  (dalam  hal  ini  adalah Negara).  Groundnorm  merupakan syarat transendentals-logis berlakunya  seluruh  tata  hukum  dan seluruh  tata  hukum  positif  harus berpedoman  secara  hinarki  pada
groundnorm  (Bernard  L.  Tanya, 2010). Dalam kasus ekstradisi, Indonesia  dan  Singapura  bersepakat untuk  memiliki  perjanjian  ekstradisi yang sudah dijajaki sejak tahun 1974
(http://www.mediaindonesia.co.id/). Jarak  Indonesia  –  Singapura  yang hanya  “sejengkal”  menjadi  sangat ironis  ketika  seorang  koruptor  yang diburu  oleh  Indonesia  dan  diduga bersembunyi  di  Singapura,  sangat sulit  ditangkap  dan  diadili  di Indonesia karena tersangkut masalah perjanjian ekstradisi (www.thejakartapost.com). Meskipun Indonesia  telah  memiliki  Undang  – Undang (UU) tentang Ekstradisi, yaitu
UU Nomor 1 Tahun 1979, UU tersebut hanya  efektif  jika  ada  perjanjian ekstradisi  dengan  negara  mitra. Indonesia  bersama  negara-negara ASEAN lainnya pada bulan November 2004  telah  menyepakati  perjanjian mengenai  Mutual  Legal  Assistance (atau  bantuan  hukum  timbal  balik), tetapi  Mutual  Legal  Assistance  ini hanya  dianggap  sebagai  bentuk semangat  kerja  sama  di  antara negara-negara ASEAN untuk memerangi korupsi di negara masing- masing,  sedangkan  permasalahan ekstradisi  menyangkut  hubungan antar  negara  atau  government  to government ( www.kompasiana.com ).

## 1. Substansi
Tumpang Tindih dan Inkonsistensi  Peraturan  Perundang- undangan . Peraturan  perundang- undangan  yang  ada  masih  banyak yang tumpang tindih, inkonsisten dan bertentangan  antara  peraturan  yang sederajat satu dengan lainnya, antara peraturan  tingkat  pusat  dan  daerah, dan  antara  peraturan  yang  lebih rendah  dengan  peraturan  di  atasnya.
Implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya. Pada asasnya, undang-undang  yang  baik  adalah undang-undang  yang  langsung  dapat diimplementasikan dan tidak memerlukan  peraturan  pelaksanaan lebih  lanjut.  Akan  tetapi  kebiasaan untuk menunggu peraturan pelaksanaan  menjadi  penghambat operasionalisasi peraturan perundang-undangan. Berbagai undang-undang yang  dibentuk dalam rangka  reformasi  banyak  yang  tidak dapat  dilaksanakan  secara  efektif. Penyebab utamanya antara lain tidak dibuatkan  dengan  segera  berbagai peraturan pelaksanaan yang diperintahkan  oleh  undang-undang yang  bersangkutan.  Tidak  adanya Perjanjian  Ekstradisi  dan Mutual Legal  Assistance (MLA)  atau  Bantuan Hukum Timbal Balik antara Pemerintah  dengan  negara  yang berpotensi  sebagai  tempat  pelarian khususnya  pelaku  tindak  pidana korupsi  dan  pelaku  tindak  pidana lainnya. Masalah ini sangat menghambat proses penyidikan terutama  kasus-kasus  korupsi  besar, sehingga  mengganggu  percepatan proses penyelesaian di peradilan dan pengembalian  hasil  korupsi  kepada negara
Dalam  Pasal  2  ayat  (1) menegaskan  kesediaan  Indonesia untuk  melakukan  ekstradisi  atau penyerahan  atas  diri  seseorang pelaku  kejahatan,  apabila  antara Indonesia  dengan  negara  yang meminta  tersebut  sudah  terikat dalam  suatu  perjanjian  ekstradisi. Perjanjian ini baik meliputi perjanjian ekstradisi sebelumnya maupun sesudah  diundangkannya  undang- undang  ini.  Akan  tetapi  di  samping atas dasar suatu perjanjian, Indonesia
juga  menyatakan  kesediaan  untuk melakukan  ekstradisi  atas  dasar hubungan  baik  dengan  pihak  atau negara  lain.  Inilah  yang  lebih  dikenal dengan prinsip atas asas timbal balik atau prinsip  resiprositas .  Walaupun demikian ada pengecualiannya, disamping  dianut  prinsip  hubungan baik  (timbal  balik)  juga  ada penegasan,  (“…..dan  jika  kepentingan negara  RI  menghendakinya”).  atas dasar  hubungan  baik  dan  jika kepentingan negara Republik Indonesia menghendakinya. Ketentuan selanjutnya adalah mengenai  kejahatan  militer  seperti yang  dicantumkan  dalam  Pasal  6. Disebutkan  dalam  Pasal  6  bahwa ekstradisi terhadap kejahatan menurut  hukum  pidana  militer  yang bukan  kejahatan  menurut  hukum pidana  umum,  tidak  dilakukan kecuali apabila dalam suatu perjanjian  ditentukan  lain.  Dalam Pasal 11 ditentukan, bahwa permintaan ekstradisi ditolak, apabila orang  yang  dimintakan  ekstradisi telah  diadili  dan  dibebaskan  atau telah  selesai  menjalani  pidananya  di negara lain mengenai kejahatan yang dimintakan  ekstradisinya.  Adapun yang  dimaksud  dengan  negara  lain adalah negara ketiga.
Sebuah perjanjian bilateral antara  singapura  dan  Indonesia haruslah  mendapat  ratifikasi  dari lembaga  legislative,  akan  tetapi pengesahan  tersebut  tidak  serta merta  begitu  saja.  Namun,  hal  ini harus  melalui  proses  yang  lama. Belum lagi Pro dan Kontra dari publik politik  terkait  perjanjian  ekstradisi tersebut yang dinilai tidak transparan,  sehingga  para  koruptor bisa  bersiap  angkat  kaki  dari singapura untuk mengamankan asset-aset  mereka.  Sebenarnya  apa
penyebab dari kontra public terhadaap  perjanjian  yang  dikira menguntungkan bangsa ini, masalahnya  terletak  pada  Defence Cooporation  Agreement  (DCA)  yang dikira  sangat  banyak  merugikan Indonesia.  Dalam  perjanjian  itu tertulis  apabila  kedua  belah  pihak menyetujui  ada  perjanjian  ekstradisi dan  kemudian  diratifikasi  oleh lembaga  legislative  maka,  kedua negara berhak memanfaatkan fasilitas  dan  wilayah  bersama  untuk latihan militer. Keuntungan  Indonesia  dari kesepakatan  tersebut  Indonesia  bisa meminjam  alat-alat  perang,  senjata dan lainnya karena peralatan singapura   sudah  30  tahun  lebih canggih  daripada  Indonesia  sehingga tentara  Indonesia  bisa  mendapatkan teknologi  yang  canggih.  Akan  tetapi untuk  urusan  wilayah  tentunya singapura  dengan  wilayahnya  yang sempit  dan  kecil  akan  menggunakan wilayah  Indonesia  untuk  menjadi tempat  lahitan  militer  para  tentara singapura.  Hal  ini  pastinya  akan mengancam kedaulatan negara
Indonesia,  karena  apabila  singapura melakukan  latihan  militernya  di Indonesia  secara  langsung  pihak singapura akan mengetahui kekurangan serta kelemahan pertahanan  dari  Indonesia  dengan begitu  Indonesia  bisa  saja  dijajah kembali  oleh  negara  lain  mengingat singapura adalah negara Persemakmuran dari Inggris sementara inggris mempunyai banyak sekutu. Kenyataan  bahwa  perjanjian ekstradisi tidak akan dapat
mengembalikan  asset  dan  uang korupsi  secara  langsung,  karena perjanjian  ini  hanya  mengatur pengembalian  orang  dan  sebagai
bekas  jajahan  Inggris,  Singapura menganut  sistem  hukum  Anglo- Amerika atau dikenal sebagai Common  Law  System. Dalam sistem ini yang memutuskan seseorang  diekstradisi  atau  tidak adalah pengadilan, bukan pemerintah.  Permintaan  pemerintah Indonesia atas pengembalian koruptor  (ekstradisi)  sepenuhnya tergantung pada kewenangan pengadilan  untuk  memutuskan.  Oleh karena itu, perjanjian ekstradisi yang sudah  ditandatangani  oleh  kedua belah negara menjadi tidak maksimal apabila  dihadapkan  pada  penerapan hukum di Singapura ini (http://majalah.tempointeraktif.com ). Yang menjadi adagium atau asas atas  analisis  keadilan  dalam  kasus perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan  Singapura  adalah rapport  du troit,  inbreng  van  recht  (van Apeldorn), yang  berarti  hakekat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Segala aturan yang  terdapat  dalam  perjanjian ekstradisi  antara  Indonesia  dan Singapura dimaksudkan untuk membawa  keadilan  bagi  kedua negara,  namun  hal  ini  mengundang pro  kontra  mengingat  permintaan pihak negara Singapura yang menginginkan sebagian wilayah Indonesia  untuk  dipakai  sebagai tempat pelatihan militer yang tentunya akan mengganggu kedaulatan  Indonesia.  Perjanjian  ini lebih menguntungkan pihak Singapura  sebagai  negara  yang menjadi tujuan para koruptor
Indonesia.

## 2.
Struktur Kurangnya independensi kelembagaan hukum, terutama
lembaga-lembaga  penegak  hukum juga  membawa  akibat  besar  dalam sistem  hukum.  Intervensi  terhadap kekuasaan  yudikatif  misalnya,  telah mengakibatkan  terjadinya  partialitas dalam  berbagai  putusan,  walaupun hal  seperti  ini  menyalahi  prinsip- prinsip  impartialitas  dalam  sistem peradilan.
Akumulasi terjadinya putusan-putusan  yang  meninggalkan prinsip  impartialitas  dalam  jangka panjang  telah  berperan  terhadap terjadinya  degradasi  kepercayaan masyarakat  kepada  sistem  hukum maupun hilangnya kepastian hukum. Perjanjian  Ekstradisi  antara Indonesia  dengan  Singapura  secara struktur belum mendukung terwujudnya  keadilan.  Perjanjian  ini cenderung  menguntungkan  pihak
Singapura.  Sistem  peradilan  yang tidak  transparan  dan  terbuka . Masalah  ini  mengakibatkan  hukum belum  sepenuhnya  memihak  pada kebenaran  dan  keadilan  karena tiadanya  akses  masyarakat  untuk melakukan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan  peradilan.  Kondisi tersebut  juga  diperlemah  dengan profesionalisme  dan  kualitas  sistem peradilan yang masih belum memadai sehingga membuka kesempatan terjadinya penyimpangan  kolektif  di  dalam proses peradilan sebagaimana dikenal dengan istilah mafia peradilan.
Asas  keadilan  yang  digunakan untuk  menjelaskan  struktur  yaitu yusticia  est  constant  et  pepetua  suum quick tribuere yang berarti adil adalah keadilan  yang  terus  menerus  yang memberikan  seseorang  apa  yang menjadi haknya. Dalam tahap keadilan,  harusnya  dalam  membuat suatu  perjanjian,  negara  menyusun struktur  yang  kuat  namun  tetap
saling
menguntungkan tanpa harusmencederai  kedaulatan  suatu negara. Dalam  perjanjian  ini  ada  Asas kekhususan  yang  berlaku  membuat Sipelaku  tersebut  akan  diserahkan maka negara diminta harus menegaskan  pula  untuk  kejahatan apa  sipelaku  tersebut  diserahkan. Dalam  hal  ini  ada  2  (dua) kemungkinan  yakni:  Dalam  hal peradilannya,  maka  sipelaku  hanya boleh  dituntut  oleh  negara  peminta berdasarkan  jenis-jenis  kejahatan untuk  mana  sipelaku  tersebut diserahkan  oleh  negara  diminta. Diluar  dari  kejahatan  tersebut sipelaku  tidak  dibenarkan  untuk dituntut.  Hal  ini  penting  karena tujuan  ekstradisi  itu  sendiri  adalah untuk  menjamin  kepastian  hukum terutama  dalam  kaitannya  dengan kepastian  hukum  bagi  orang  yang diminta. Kejahatan politik mempunyai  pengaturan  tersendiri dalam  perjanjian  politik  maupun perundang-undangan mengenai ekstradisi.

## 3.
Budaya Hukum Timbulnya  degradasi  budaya hukum  di  lingkungan  masyarakat. Gejala ini ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat appresiasi  masyarakat  baik  kepada substansi  hukum  maupun  kepada struktur  hukum  yang  ada.  Hal  ini telah  tercermin  dari  peristiwa- peristiwa  nyata  yang  terjadi  di masyarakat.
Menurunnya  kesadaran  akan hak dan kewajiban hukum masyarakat.  Kesadaran  masyarakat terhadap  hak  dan  kewajiban  hukum tetap  mensyaratkan  antara  lain tingkat pendidikan yang
memungkinkan untuk dapat memahami  dan  mengerti  berbagai permasalahan yang terjadi. Dua pihak berperan  penting  yaitu  masyarakat dan  kualitas  aparat  yang  bertugas melakukan  penyebarluasan  hukum dan  berbagai  peraturan  perundang- undangan. Walaupun tingkat pendidikan  sebagian  masyarakat masih  kurang  memadai,  namun dengan kemampuan dan profesionalisme  dalam  melakukan pendekatan  penyuluhan  hukum  ke dalam  masyarakat,  pesan  yang disampaikan  kepada  masyarakat dapat diterima secara baik dan dapat diterapkan apabila masyarakat menghadapi berbagai persoalan yang terkait  dengan  hak  dan  kewajiban mereka.  Masalah  lainnya  adalah ketidaksetaraan  antara  perempuan dan  laki-laki  dalam  memperoleh akses  dan  manfaat  dari  kegiatan penyuluhan, penyadaran dan pelayanan hukum. Budaya  hukum  dalam  kasus ekstradisi  ini  jelas  perbedaannya. Indonesia dan Singapura berbeda dan mempunya  aturan  hukum  masing- masing.  Indonesia  tidak  bisa  begitu saja  meminta  para  koruptor  tersebut untuk  dipulangkan  berikut  dengan asset-asetnya  yang  telah  diubah menjadi bentuk investasi di Singapura.  Begitu  pula  dengan Singapura yang tidak bisa begitu saja meminta  wilayah  Indonesia  untuk dijadikan pelatihan militer karena hal itu  jelas  akan  menimbulkan  konflik baru  dan  menganggu  kedaulatan
Indonesia. Sejalan dengan pemikiran Aristotelles mengenai keadilan hukum. Aristoteles menyatakan harus ada  kelayakan  dalam  tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik  tengah  diantara  ke  dua  ujung
ekstern  yang  terlalu  banyak  dan terlalu  sedikit.  Kedua  ujung  eksterm itu  menyangkut  2  orang  atau  benda. Bila  2  orang  tersebut  punya kesamaan  dalam  ukuran  yang  telah ditetapkan,  maka  masing-masing orang  harus  memperoleh  benda  atau hasil  yang  sama.  Kalau  tidak  sama, maka  akan  terjadi  pelanggaran terhadap  proporsi  tersebut  berarti ketidakadilan (http://bocc.ubi.pt).
Sesuai  dengan  jaminan  hak-hak kebebasan  manusia  untuk  menganut agama,  politik  dan  untuk  menghapus perbedaan  kewarganegaraan,  suku bangsa  dan  golongan  penduduk, maka  dalam  Pasal  14  dimuat ketentuan bahwa permintaan ekstradisi  ditolak,  jika  menurut instansi  yang  berwenang  terdapat sangkaan  yang  cukup  kuat,  bahwa orang  yang  dimintakan  ekstradisinya akan dituntut, dipidana, atau dikenakan  tindakan  lain  karena alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan politiknya, atau kewarganegaraannya, ataupun karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu.

## B. Kepastian Hukum
Menurut  Kelsen,  hukum  adalah sebuah  sistem  norma.  Norma  adalah pernyataan  yang  menekankan  aspek “seharusnya”  atau das  sollen ,  dengan menyertakan  beberapa  peraturan tentang  apa  yang  harus  dilakukan. Norma-norma  adalah  produk  dan aksi manusia yang deliberatif . Undang-Undang  yang  berisi  aturan- aturan  yang  bersifat  umum  menjadi pedoman  bagi  individu  bertingkah laku  dalam  bermasyarakat,  baik dalam  hubungan  dengan  sesama individu maupun dalam hubungannya  dengan  masyarakat. Aturan-aturan  itu  menjadi  batasan
bagi  masyarakat  dalam  membebani atau  melakukan  tindakan  terhadap individu.  Adanya  aturan  itu  dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hokum
(Peter  Mahmud  Marzuki,  2008). Menurut  Gustav  Radbruch,  hukum harus  mengandung  3  (tiga)  nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum, asas  keadilan  hukum  dan  asas kemanfaatan hokum (http://hukum.kompasiana.com). Tujuan  hukum  yang  mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih  menekankan  pada kepastian  hukum,  sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan  hukum,  dan  sekiranya dapat dikemukakan bahwa “ summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang  artinya  adalah  hukum yang  keras  dapat  melukai,  kecuali keadilan  yang  dapat  menolongnya, dengan
demikian kendatipun
keadilan  bukan  merupakan  tujuan hukum  satu-satunya  akan  tetapi tujuan  hukum  yang  paling  substantif adalah  keadilan  (Dominikus  Rato, 2010).
Perjanjian Ekstradisi Indonesia- Singapura  pada  pokoknya  mengatur pengembalian tersangka atau terpidana  yang  lari  dari  kejaran hukum negara peminta dan tinggal di negara yang diminta. Ditegaskan pula bahwa  perjanjian  ini  menganut prinsip-prinsip  yang  berlaku  secara internasional  dan  telah  dibakukan dalam United Nation Convention Against Corruption . Perjanjian ini juga telah  secara  limitatif  menentukan jenis-jenis  tindak  pidana  yang  dapat dimintakan  ekstradisi,  diantaranya korupsi,  suap,  pemalsuan  uang  dan penipuan.  Selain  itu,  perjanjian  ini dirancang untuk mengantisipasi
jenis-jenis  kejahatan  baru  di  masa depan. Persolaan ini sebenarnya sulit untuk  menentukan  ujungnya.  Karena akibat dari perjanjian tersebut sedikit menguntungkan pihak Indonesia, dan banyak  kerugian  yang  akan  dialami Indonesia apabila perjanjian tersebut diratifikasi
(http://www.hukumonline.com). Kesalahan  terbesar  sebenarnya terletak  pada  Indonesia  yang  hukum dan keputusan-keputusan yang ditetapkan tidak tegas, bisa berubah- ubah  sesuai  kepentingan  masing- masing  elite  politik.  Apabila  negara kita  mempunyai  ketegasan  dalam putusan  terhadap  tersangka  yang melakukan  tindak  pidana,  siapapun dan apapun pangkatnya maka negara lain tidak berani mengambil keuntungan  atas  Indonesia,  begitu juga  dengan  para  tersangka  tidak semudah  itu  untuk  melarikan  diri  ke negara tetangga (J.G. Starke, 2008).
1. Substansi Substansi hukum dapat dikatakan  sebagai  salah  satu  faktor yang  memberikan  kontribusi  kasus korupsi  yang  besar.  Kasus  ini  terjadi karena  substansi  hukum  mudah diciptakan  untuk  korupsi.  Cara sederhana  ,  menjadikan  norma hukum  yang  tidak  jelas  atau  kabur (http://www.tenagasosial.com/). Dalam  Pasal  3  ayat  (1)  ditegaskan tentang siapa yang dapat diekstradisikan atau dimintakan ekstradisinya. Yang dapat diekstradisikan  adalah  setiap  orang yang  oleh  pejabat  yang  berwenang dari  negara  asing  diminta  kepada Indonesia,  atas  dasar  bahwa  orang yang bersangkutan disangka melakukan  kejahatan  atau  untuk menjalani  pidana  atau  perintah penahanan (Naskah Akademik RUU).
Dalam  Pasal  4  ayat  (1)  yang menyatakan bahwa ekstradisi dilakukan  terhadap  kejahatan  yang tersebut  dalam  daftar  kejahatan terlampir sebagaai suatu naskah yang tidak dipisahkan dari undang-undang ini.  Dengan  demikian  berdasarkan Undang-Undang  No.  1  tahun  1979 maka tidak semua kejahatan pelakunya  dapat  diekstradisikan, tetapi  terbatas  pada  kejahatan  yang daftarnya  terlampir  dalam  undang- undang  tersebut..  Begitu  pula  dalam Pasal 7 ayat (1) ini dapat disimpulkan bahwa penolakan untuk menyerahkan warga negara Indonesia bukanlah merupakan kewajiban  bagi  Indonesia,  melainkan merupakan  hak.  Bahkan  Pasal  7  ayat (2)  secara  tegas  memperkenankan pemerintah Indonesia untuk menyimpang  terhadap  ketentuan ayat  (1)  tersebut  di  atas  dapat dilakukan apabila orang yang besangkutan  karena  keadaan  lebih baik  diadili  ditempat  dilakukannya kejahatan.  Dari  aturan-aturan  yang telah  dituliskan  dalam  perjanjian ekstradisi  ini,  sudah  ditegaskan mengenai  hak  dan  kewajiban  dari Indonesia,  berikut  dengan  jenis kejahatan  yang  bisa  diekstradisikan. Seperti  yang  dikatakan  oleh  jan Michael  Otto,  bahwa  kepastian hukum sebagai kemungkinan  bahwa dalam  situasi  tertentu  tersedia aturan-aturan  hukum  yang  jernih, aturan  ditetapkan  secara  konsisten dan warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut.
2. Struktur Secara  umum,  kualitas  sumber daya  manusia  di  bidang  hukum,  dari mulai para peneliti hukum, perancang peraturan perundang-undangan sampai tingkat pelaksana dan penegak hukum masih perlu peningkatan,  termasuk  dalam  hal memahami dan berperilaku responsif gender.  Rendahnya  kualitas  sumber daya  manusia  di  bidang  hukum  juga tidak terlepas  dari  belum  mantapnya sistem  pendidikan  hukum  yang  ada. Apalagi  sistem,  proses  seleksi  serta kebijakan  pengembangan  SDM  di bidang  hukum  yang  diterapkan ternyata  tidak  menghasilkan  SDM yang berkualitas.
Menurut  Mertokusumo,  dalam hukum yang penting bukan apa yang terjadi,  tetapi  apa  yang  seharusnya terjadi. Persyaratannya adalah peristiwa (sein), kesimpulannya merupakan keharusan (sollen). Disini tidak  berlaku  hukum  sebab  akibat.
Struktur  dalam  perjanjian  ekstradisi ataupun  dalam  uu  ektradisi  sudah mengandung  unsur  kepastian,  hanya saja  SDM  yang  belum  terlalu memahami makna dari ekstradisi.

## 3. Budaya Hukum
Yang  menjadi  masalah  adalah apabila  mengacu  pada  sistem  hukum yang  berlaku  di  Singapura,  di  mana hanya  pengadilan  yang  berwenang menentukan  suatu  ekstradisi  dan pemerintah  menjadi  lepas  tangan terhadap hal ini. Pemerintah Indonesia  akan  benar-benar  tidak memperoleh keuntungan apapun dari perjanjian  ekstradisi  ini.  Bagi  para pengacara Singapura yang pintar dan selevel  dengan  pengacara-pengacara dunia  seperti wall  street  lawyer ,  dan memiliki ketahanbantingan yang tinggi,  diadu  dengan  para  pemburu harta  koruptor  dan  pengacara  kita, dan  melihat  lebih  jauh  bahwa  tidak ada kepedulian pemerintah Indonesia atau  putusan  pengadilan  nasional yang  secara  signifikan  menyatakan
adanya uang haram tersebut; tersedia banyak  alasan  yang  dapat  diajukan kepada hakim untuk menolak ekstradisi
(http://nasional.kompas.com). Dengan  aset  yang  begitu  besarnya, para  koruptor  Indonesia  tentu  saja dapat dengan mudah mempekerjakan pengacara-pengacara  handal  yang dimiliki  Singapura.  Kembali  mengacu kepada  fakta  bahwa  alasan  paling kuat untuk menolak ekstradisi adalah langkanya  kepercayaan  dunia  pada birokrasi  penegak  hukum  Indonesia yang  bisa  dibeli,  sistem  hukum  yang terlalu  formalistis,  dan  praktek peradilan  yang  korup  dibarengi dengan  tumbuh  suburnya  mafia peradilan.  Perlu  kompensasi  atas perjanjian  pertahanan  ini  terhadap Indonesia. Tetapi perjanjian ekstradisi RI -Singapura ini bukanlah suatu kompensasi. Perjanjian ekstradisi ini justru menjadi perjanjian  pokok  atau  utama  dalam usaha  pengembalian  aset  dan  uang korupsi.
C. Kemanfaatan Secara etimologi, kata "kemanfaatan"  berasal  dari  kata dasar  "manfaat",  yang  menurut Kamus  Bahasa  Indonesia,  berarti faedah atau guna (http://m.artikata.com).  Bagi  Hans Kelsen  hukum  itu  sendiri  adalah suatu sollenskategorie (kategori keharusan)  bukannya  seinkategorie (kategori  factual).    Yang  maksudnya adalah  hukum  itu  dikonstruksikan sebagai  suatu  keharusan  yang mengatur  tingkah  laku  manusia sebagai  makhluk  rasional. Dalam  hal ini  yang  dipersoalkan  oleh  hukum bukanlah ‘bagaimana hukum itu seharusnya’ (what  the  law  ought  to be)  melainkan ‘apa hukumnya’ (what
is  the  law)  (Hans  Kelsen).  Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat  mengharapkan  manfaat dalam  pelaksanaan  atau  penegakan hukum.  Hukum  itu  untuk  manusia, maka  pelaksanaan  hukum  atau penegakkan  hukum  harus  memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.  Jangan  sampai  justru karena  hukumnya  dilaksanakan  atau ditegakkan  malah  akan  timbul keresahan  di  dalam  masyarakat  itu sendiri  (Sudikno  Mertokusumo).
Sedangkan kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham bahwa alam telah  menempatkan  umat  manusia dibawah  pemerintahan  dan  dua penguasa,  yakni  suka  dan  duka. Dengan  kata  lain,  hukum  harus berbasis  manfaat  bagi  kebahagiaan manusia  (Jeremy  Betham).  John Stuart  Mill  mengajarkan  bahwa tindakan  itu  hendaknya  ditujukan terhadap pencapaian kebahagian, dan adalah  keliru  jika  ia  menghasilkan sesuatu  yang  merupakan  kebalikan dari  kebahagian,  dengan  kalimat lain; "Action are right in proportion as they tend to promote man's happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness. Berdasarkan hal tersebut,  maka  isi  hukum  adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara (Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993).

## 1. Substansi
substansi,  yaitu  aturan,  norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada  dalam  sistem  itu.  Termasuk ke   dalam  pengertian  substansi  ini juga  ”produk”  yang  dihasilkan  oleh orang  yang  berada  di  dalam  sistem hukum  itu  keputusan  yang  mereka keluarkan,  aturan  baru  yang  mereka susun.  Demikian  juga  dalam  hal proses  pembentukan  hukum  yang
akan  dijadikan  alat  untuk  mencapai tujuan  hukum  itu  sendiri.  Pembuat hukum  adalah  orang-orang  yang secara  individu  merupakan  warga negara  yang  sama  dengan  warga negara  lain  dan  sama-sama  punya keinginan untuk menggapai kebahagiaan  individunya.  Disisi  lain ia adalah orang yang diberikan kuasa untuk  membuat  hukum.  Dalam pembuatan  hukum  jelas  akan  terjadi konflik kepentingan. Pembuatan aturan  hukum  mengenai  perjanjian
Ekstradisi  antara  Indonesia  dan Singapura  ini  tentu  saja  melibatkan beberapa  individu  yang  dianggap mumpuni.  Pembuatan  aturan  dan undang-undang  tentu  saja  melalui pemikiran  yang  matang,  yang  dapat menguntungkan Indonesia tentu saja.
Namun  dalam  praktiknya,  perjanjian ini sudah seharusnya menguntungkan  kedua  belah  pihak. Namun jika ditilik kembali, perjanjian ini  hanya  menguntungkan  Indonesia untuk  mengamankan  asset  negara yang  belum  tentu  bisa  dikembalikan secara  utuh.  Sedangkan  Singapura mendapatkan  manfaat  yang  begitu luar  biasa,  peminjaman  wilayah, impor pasir bisa dilakukan lagi.
Dalam hukum (pidana) nasional di kenali asas non bis in idem atau de bis  in  idem yang  artinya,  seorang tidak boleh diadili dan dihukum lebih dari  satu  kali  untuk  satu  kejahatan yang  sama  (diatur  dalam  Pasal  10). Asas  ini  sudah  merupakan  asas umum dalam hukum setiap negara di dunia. Pasal 11 memperluas asas non bis  in  idem  ini,  jika  yang  mengadili atau menghukum orang yang bersangkutan  atas  kejahatan  yang dimintakan  ekstradisi  itu  adalah pengadilan  negara  lain  atau  negara ketiga,  permintaan  ekstradisi  juga harus  ditolak.  Hal  ini  berarti  bahwa
Indonesia  juga  mengakui  putusan pengadilan negara lain.

## 2. Struktur
Struktur  yaitu  kerangka  bentuk yang  permanen  dari  sistem  hukum yang  menjaga  proses  tetap  berada  di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri  atas:  jumlah  serta  ukuran pengadilan, jurisdiksinya (jenis perkara  yang  diperiksa  serta  hukum acara  yang  digunakan),  termasuk  di dalam  struktur  ini  juga  mengenai penataan  badan  legislative.  Menurut Publis  Syrus, malus  bomun  ubi  se simulat tum est pessimus yang berarti penjahat  tidaklah  lebih  jata  kecuali bila  ia  berpura-pura  berbudi.  Yang ditekankan  untuk  kasus  perjanjian ekstradisi  ini  adalah  tidak  ada  pihak yang  mengambil  keuntungan  pribadi selama  proses.  Perjanjian  ekstradisi tersebut,  dibuat  atas  dasar  hukum, dimana Indonesia menginginkan para koruptor  dan  asetnya  dikembalikan tentu saja dengan beberapa kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak Singapura. 3. Budaya Hukum
Jika dilihat dari maksud perjanjian tersebut, memang kedengaran sangat baik bagi Indonesia.  Singapura  kini  tidak  lagi menjadi  surga  bagi  para  koruptor.
Tapi  perjanjian  ini  bisa  menjadi  sia- sia  karena  baru  dilakukan  sekarang. Karena  yang  kita  tahu,  setiap perjanjian  bilateral  harus  mendapat ratifikasi  dari  lembaga  legislatif.
Sedangkan hal tersebut membutuhkan  proses  yang  cukup lama (http://majalah.tempointeraktif.com) . Dalam  perjanjian  itu,  tiap negara  boleh  memanfaatkan  fasilitas
dan  wilayah  bersama  untuk  latihan militer.  Keuntungan  yang  diperoleh Indonesia  yaitu  bisa  meminjam peralatan  perang  Singapura  yang sudah  30  tahun  lebih  canggih  dari Indonesia. Sehingga tentara Indonesia bisa mendapatkan teknologi  yang  canggih.  Tapi  yang merugikan,  untuk  wilayah  pasti  yang digunakan adalah kawasan Indonesia. Sebab  mana  mungkin  menggunakan wilayah  Singapura  yang  hanya seperseratus  dari  Indonesia  itu?  Hal ini  berarti  tentara  Singapura  dengan bebas  memakai  suatu  lokasi  di Indonesia  untuk  latihan  militer.
Bahkan  mereka  boleh  mengajak pihak  ketiga  walaupun  tanpa  atas seizin Indonesia. Ini berarti kedaulatan Indonesia sudah terganggu  karena  ada  militer  negara lain  di  wilayah  Indonesia  sendiri. Sistem  pertahanan  Indonesia  bisa diketahui  sehingga  tidak  ada  lagi wilayah yang tertutup untuk kekuatan asing.
Lalu  kerugian  lainnya  adalah perizinan  kembali  ekspor  pasir  dan granit  ke  Singapura.  Reklamasi perluasan  wilayah  Singapura  sudah pasti  akan  mengambil  wilayah  laut dari  Indonesia,  bukannya  ke  arah Malaysia. Karena mereka menganggap Indonesia adalah negara yang  lemah,  tidak  tegas,  dan berwibawa. Penutup Perubahan nyata karakter ekstradisi  abad  20  sampai  dengan abad  21  adalah  bahwa  ekstradisi bukan  lagi  semata-mata  merupakan hak  dan  kewajiban  sebagaimana dinyatakan  dalam  suatu  perjanjian, melainkan  juga  ekstradisi  adalah merupakan  bagian  dari  hak  asasi tersangka,  terdakwa  atau  terpidana,
untuk menyatakan pendapatnya terhadap  permintaan  suatu  negara untuk mengekstradisikan yang bersangkutan  dari  negara  di  mana yang  bersangkutan  berada  ke  negara yang melakukan permintaan. Dilihat  dari  aspek  substansi Pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  RI Nomor  1  Tahun  1979  Tentang Ekstradisi, jelas ketentuan perundang-undangan tentang ekstradisi  Indonesia  cukup  fleksibel dalam menata kerjasama internasional penegakan hukum nasional dengan negara lain. Misalnya saja dalam kasus perjanjian ekstradisi yang dilaksanakan oleh Indonesia dan
Singapura  sudah  mencakup  ketiga tujuan  hukum  yang  terdiri  dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
Walaupun tidak diratifikasi oleh DPR dengan menimbang permintaan Singapura  yang  meminta  wilayah Indonesia  sebagai  arena  latihan militer. Secara  umum  prinsip  atau  asas ekstradisi yang diatur dalam Penjelasan  Undang-undang  No.  1 Tahun  1979  Tentang  Ekstradisi sudah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip yang  berlaku  umum  atau  universal, baik  dengan  hukum  nasional  Negara Negara  lain, model  treaty ,  perjanjian bilateral  dan  perjanjian  multilateral mengenai ekstradisi.
Daftar Pustaka Agusman,  Damos  Dumoli,  Hukum Perjanjian Internasional Kajian  Teori  dan  Praktik Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung 2010 Atmasasmita,Romli “Perlunya Perubahan  UU  Nomor  7 Tahun 1979 tentang Ekstradisi”,  Kejaksaan  Agung RI,Jakarta 2007
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional.
1996. Pola Pikir dan Kerangka  Sistem  Hukum Nasional.  Jakarta:  Badan Pembinaan Hukum Nasional Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas  Ruang  dan  Generasi, CV. Kita, Surabaya, 2010 Black,Donald,    “ Behavior  of  Law ”,
(New  York,  San  Fransisco, London:  Academic  Press, 1976) Brosur Penyuluhan Hukum/Penerangan  Hukum, Program Peningkatan Kesadaran  Hukum  dan  HAM Tahun 2005. Kejaksaan Tinggi Sumbar Budiarto,M,  Ekstradisi Dalam Hukum Nasional, PT. Ghalia Indonesia, tahun 1981, Jakarta Chand,Heri  Modern  Jurisprudence, Kuala  Lumpur,  International Law Book Review, 1994
Dokumen  United  Nations  Convention against  Corruption  2003 (UNCAC)  melalui  Undang- Undang No. 7 Tahun 2006. Fakultas  Hukum  UNPAR.  Bandung: CV  Mandar  Maju  B.  Arief
Sidharta.  1998.  “Struktur Ilmu  Hukum  Indonesia”, dalam  Percikan  Gagasan Tentang Hukum ke-III: Kumpulan  Karangan  Ilmiah Alumni Kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham,  “Tanya,  dkk,  oleh Bernard L”. Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim.  1981.  Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.  Jakarta:  Pusat Studi  Hukum  Tata  Negara Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti Mahmud  Marzuki,Peter, Pengantar Ilmu Hukum ,  Kencana, Jakarta, 2008 Majalah EKBIS, “BLBI, Penyimpangan Dana”, Jakarta, edisi Juli 2007 Mertokusumo, Sudikno, tentang kemafaatan hukum Mertokusumo,Sudikno, 1991. Mengenal  Hukum  (Suatu Pendahuluan).  Yogyakarta: Liberty Naskah  Akademik  RUU  Tentang Perubahan  UU  No.1  Tahun 1979 Tentang Ekstradisi Nasution,Dahlan “ Konsep Politik Internasional” ,  Bina  Cipta,
Jakarta, 1983 Parthiana,  I.Wayan,  Ekstradisi  Dalam
Hukum  Internasional  dan Hukum  Nasional,  Alumni
1983, Bandung Philip  Jessup,  A  Modern  Law  Of Nations,  Penerbit  Nuansa, bandung 2012 Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra, Hukum  sebagai  Suatu Sistem ,  Remaja  Rosdakarya,
Bandung, 1993 Rato, Dominikus, Filsafat   Hukum Mencari:  Memahami  dan Memahami  Hukum ,  Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010 Samekto,  F.X.  Adji,    Negara  dalam Dimensi Hukum Internasional,  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 2009 Sugeng,Istanto.F. Hukum Internasional  .  1998,  UNIKA Atma Jaya Yogyakarta Subekti, R. 1993. “Beberapa Pemikiran  Mengenai  Sistem Hukum  Nasional  Yang  Akan Datang”. Makalah dalam Seminar  Hukum  Nasional
Keempat  Tahun  1979  Buku II. Bandung: Binacipta Starke.J.G Pengantar Hukum Internasional-Edisi Kesepuluh.  Sinar  Grafika. Jakarta. 2008
Studwell,Joe, Asian  Godfather:  Money and Power in Hong Kong and South  East  Asia (London: Profile Books Lt d, 2007) Teori Hukum Murni,  Hans Kelsen Teori  Keadilan  Aristoteles  :  Theo Huijibers,  Filsafat  Hukum dalam  lintasan  sejarah,  cet
VIII,  Yogyakarta,  kanisius, 1995
Triadmodjo,Marsudi Materi Kuliah Teori Hukum. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan  United  Nation Convention Against Corruption,2003 UU  5  Tahun  2009.  acuan  bagi pembuatan hukum ekstradisi nasional.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
1979 tentang Ekstradisi Wignjosoebroto, Soetandyo , “ Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya ”, Cetakan  Pertama,  (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002

## Internet
Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D Ross,http://bocc.ubi.pt/ pag/ Aristoteles- nicomachaen.html Dongeng Ekstradisi, www.tempointeraktif.com/id/arsip/ 2008/05/07.KL123863 Dwika, “Keadilan  dari  Dimensi  Sistem Hukum ”, http://hukum.komp asiana.com Friedman, Lawrence M. 1984. American Law: An
Introduction. New York: W.W. Norton         and Co. http://www.mediaindonesia.co.id/, akses tanggal 18 Juni 2015 Indonesia  Negara  Paling  Korup, http://nasional.kompas.com /read/2010/03/08/212054 85/PERC.Indonesia.Negara.P aling.Korup, Kamus Bahasa Indonesia, http://m.artikata.com/arti- 339692-manfaat.html,  akses tanggal 18 Juni 2015 Makna Keadilan, diakses dari http://id.shvoong.com/s ocial-sciences/2193610- makna-keadilan/ PERC: Indonesia Negara Paling Korup , <http://nasional.kompas.co m/read/2010/03/08/21205 485/PERC.Indonesia.Negara. Paling.Korup> Perjanjian Renville, http://jurnalgri.wordpress.c om/2010/01/29/perjanjian- renville/ Perjanjian Ekstradisi, www.kickandy.metronews.co m Perjanjian  EkstradisiTidak  Sepadan Jika Dikaitkan dengan Perjanjian Pertahanan, www.dpr.go.id Pengertian  Perjanjian  Ekstradisi, http://id.shvoong.com/law- and- politics/politics/2158086- pengertian-perjanjian- internasional/#ixzz1kSucpVl f Perjanjian Ekstradisi Indonesia SIngapura Masih Perlu diratifikasi, http://www.hukumonline.co m/berita/baca/hol16607/pe rjanjian-ekstradisi-
indonesiasingapura-masih- perlu-ratifikasi
RI  Highlights  Singapore  Extradition Treaty  International  Meeting http://www.thejakartapost.c om/news/2013/10/23/ri- highlights-s-pore- extradition-treaty-int-l- meeting.html
Singapore heaven Corruptors http://www.kompasiana.co m/muslimramli/singapore-
heaven- corruptors_5501085881331 1001efa80f8
Substansi Hukum, http://www.tenagasosial.co m/2013/08/substansi-
hukum-legal-substance.html Why  ASEAN  Should  Make  Extra Diction Treaty  Multilateral : http://www.scribd.com/doc/ 74138059/Why-ASEAN- Should- Make-Extra-Diction-Treaty- Multilateral