## PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) SECARA AKUNTABLE MENUJU GOOD GOVERNANCE
Kartika Amiri Institut Agama Islam Negeri Manado, Manado, Indonesia kartika.amiri@gmail.com
Abstract. State-owned goods or abbreviated as BMN are state assets whose management must be regular and accountable in accordance with applicable laws and regulations and do not conflict with rules and laws where the responsibility starts from the source / input, process carried out, to the results or output which is obtained. In order to be used for the survival of the nation and state towards a good, fair and prosperous government. Laws, binding  regulations  are  considered  very  compatible  to  protect  State  assets  for the realization of Good Governance.
Keywords: State Property, Good Governance
Abstrak. Barang  Milik  Negara  atau  disingkat  BMN  merupakan  asset  Negara  yang pengelolaannya  harus  teratur  dan  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  peraturan dan perundang-undangan  yang  berlaku  serta  tidak  bertentangan  dengan  aturan  dan undang-undang dimana pertanggungjawabannya mulai dari sumber/input, proses yang dilakukan,  sampai  pada  hasilnya  atau  output  yang  diperoleh.  Agar  bisa  dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan bernegara menuju pemerintah yang baik, adil dan makmur.  Undang-undang,  peraturan  yang  mengikat  dinilai  sangat  kompatibel  guna melindungi asset Negara demi terwujudnya Good Governance.
Kata Kunci: Barang Milik Negara, Good Governance
Pendahuluan
Mengacu  pada  prinsip Good Governance bahwa  pemerintah  baik pusat maupun daerah harus menyajikan laporan  keuangan  yang  transparan  dan akuntable  yang diasarkan  pada  amanat pasal  23  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang menjelaskan  bahwa  undang-undang tentang  keuangan  Negara  perlu menjabarkan  aturan  pokok  yang  telah ditetapkan dalam undang-undang dasar
tersebut  agar  mencerminkan  asas-asas best  practices.  Asas-asas  best  practices tersebut  antara  lain  akuntabilitas berorientasi  pada  hasil,  profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan  dalam pengelolaan  keuangan  Negara  dan pemerikasaan  keuangan  oleh  badan pemerikasa yang bebas dan mandiri. 1
Barang  Milik  Negara (BMN) ini merupakan aset Negara yang dibeli atau
1 UU  No.  23  tahun  2014  Tentang Keuangan Negara
POTRET PEMIKIRAN – Vol.20, No. 2, Juli – Desember 2015
OTRET PEMIKIRAN -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018
urnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018 diperoleh atas beban APBN atau berasal dari  perolehan  lainya  yang  sah  yang dibatasi  penggunaannya, digunakan untuk  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsi  kementrian,  dimana  pengelolaan Barang  Milik  Negara  ini  meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,  penilaian,  penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dengan tujuan mewujudkan  tertib  administasi  dan mendukung  tertib  pengelolaan  BMN dengan sasaran: 2
1. Semua  barang  milik  Negara tercatat dengan baik
2. Semua  aktivitas dalam  rangka pengelolaan
BMN dapat dilakukan  dengan  berdasarkan asas
fungsional, kepastian
hukum,
transparansi,
keterbukaan,
efisiensi, akuntabilitas  serta  kepastian nilai
3. Nilai/ data BMN
untuk
kebutuhan  laporan  manajemen sebagai bahan penyusunan neraca  pemerintah  pusat  sudah
2 Peraturan  Pemerintah  No.  27  Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
menggambarkan  jumlah,  kondisi dan nilai BMN yang wajar
Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  pasal  33:  3  yang  berbunyi  “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat “ 3 merupakan salah landasan  yang  kuat agar  BMN  baik berupa  bangunan,  tanah  dan  semua barang bergerak maupun tidak bergerak yang berdiri diatasnya / dalam wilayah  yang  mencakup  tanah, udara, lautan serta angkasa dapat dimanfaatkan  demi  tercapainya  tujuan bangsa  dan  Negara dan menciptakan masyarakat  adil  dan  makmur. Selain berdasarkan  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 pasal  33:3,  dasar  BMN dalam pengelolaanya ini juga didasari oleh;
1. Undang-undang Nomor 17 tahuun  2003  tentang  Keuangan Negara
2. Undang-undang  Nomor  1  tahun 2004 tentang Perbendaharaan
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP (Bab 1 pasal 1:2 dan 6)
3 Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia
DESKRIPSI TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESA PENELITIAN – Abdul Kahar
4. Undang-undang nomor 31 tahun 1999  tentang  pemberantasan tindak  pidana  korupsi (sebagai pengawasan  atas  pengelolaan
BMN)
5. Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun  2005  tentang  Standar Akuntasi pemerintah
6. Peraturan  Pemerintah  nomor  6 tahun  2006  tentang  pengelolaan barang milik Negara
7. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun  2014  tentang  pengelolaan Barang milik Negara/daerah
8. Permenkeu Nomor 96/PMK.06/2007 tentang tatacara penggunaan, pemanfaatan,  penghapusan,  dan pemindahtanganan BMN 9. Permenkeu nomor 97/PMK.06/2007 tentang penggolongan  dan  kodefikasi BMN 10. Permenkeu nomor 120/PMK.06/2007 tentang penatausahaanBMN 11. Permenkeu nomor 246/PMK.06/2014  tentang  tata cara menggunaan BMN 12. Permenkeu nomor 33/PMK/06/2014  tentang  tata cara pelaksanaan sewa BMN 13. Permenkeu
nomor 83/PMK.06/2016
tentang pemusnahan  dan  penghapusan BMN 14. Permenkeu nomor
78/PMK.06/2014 tentang  tata cara  pelaksanaan  pemanfaatan
BMN
15. Permenkeu
nomor 57/PMK.06/2016  tentang  tata cara pelaksanaan sewa BMN
16. peraturan pemerintah nomor 71 tahun  2010  tentang  Standarisasi Akuntansi Pemerintah
Permasalahan klasik yang sering timbul  di  lapangan  seperti  manajemen sumber  daya  manusia,  ketidakpedulian dalam pemeliharaan asset dan penatausahaan  BMN  yang  belum maksimal  dapat  dilihat  pada  opini badan  pemeriksaan  keuangan  terhadap laporan  keuangan  pemerintah  pusat ( disclaimer )  hampir  setiap  tahun  masih didominasi  masalah  pengelolaan  BMN. Meskipun belum sempurna seperti yang diharapkan  tetapi  penatapannya  harus dimulai karena asset pemerintah adalah kekayaan  yang  harus  dipelihara, diamankan  dan  dimanfaatkan  sebaik mungkin  sebagai  amanah  yang  harus diemban  untuk  masyarakat  sebagai
POTRET PEMIKIRAN – Vol.20, No. 2, Juli – Desember 2015
OTRET PEMIKIRAN -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018
urnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018 stakeholders. 4 Ruang  lingkup  BMN mengacu  pada  pengertian  barang  milik Negara  berdasarkan  rumusan  dalam pasal 1 angka 10 dan angka 11 undang- undang  nomor  1  tahun  2004  tentang perbendaharaan  Negara.  Atas  dasar pengertian  tersebut  lingkup  barang milik  Negara  disamping berasal  dari pembelian  atau  perolehan  atas  beban Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  juga  berasal  dari  perolehan lainnya yang sah.BMN yang berasal dari perolehan  lainnya  yang  sah  lingkupnya meliputi barang yang diperoleh melalui hibah/sumbangan/sejenisnya, diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan  ketentuan  undang-undang dan  diperoleh  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap. 5
Penghitungan  dan  pencatatan penyusutan  pada  tingkat  kuasa pengguna barang  dilakukan  oleh  unit pembantu  penatausahaan,  dalam  hal dibentuk unit pembantu penatausahaan dilingkungan kuasa pengguna barang.BMN ini meliputi  unsur-unsur
4 Nurwahid,  Pengelolaan  Barang  Miik Negara, 2010
5 UU  No.1  Tahun  2014  tentang perbendaharaan negara
asset  lancar,  asset  tetap,  asset  lainnya dan asset bersejarah. 6
Seluruh  BMN  yang  tersebar  di seluruh pelosok mutlak harus dilakukan agar  terpotret  secara  jelas  nilai asset/kekayaan  Negara  yang  saat  ini berada  di  penguasaan  masing-masing kementrian/lembaga Negara.
Selanjutnya setelah itu dilakukan tahap penilaian  ulang  (revaluasi)  asset/ kekayaan  Negara,  khususnya  yang berupa  tanah,  dan  atau  bangunan  dan pengelola  barang  guna  mendapatkan nilai wajar atas asset tetap tersebut.
Jika  mengacu  pada  peraturan pemerintah nomor  27  tahun 2014 tentang  pengelolaan  BMN/D  yang menjelaskan  bahwa  yang  disebut dengan  barang  milik  Negara/daerah yaitu:
1. Barang milik daerah yang meliputi: a Barang  yang  dibeli  atau diperoleh atas beban APBD dan b Barang  yang  berasal  dari perolehan lainnya yang sah
2. Barang  sebagaimana  dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi :
6 Permenkeu  nomor  1/PMK.06/2013 tentang penyusutan barang milik negara berupa asset tetap pada entitas pemerintah pusat
DESKRIPSI TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESA PENELITIAN – Abdul Kahar
a Barang  yang diperoleh  dari hibah  atau  sumbangan  atau sejenis
b Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum tetap.
Secara Yuridis-Nonformatif, asset Negara  terbagi  atas  tiga  sub  asset Negara yaitu :
1. Barang  Milik  Negara  yang dikelola sendiri oleh pemerintah, misalnya  tanah  dan  bangunan dan
bangunan Kementrian/Lembaga 2. Kekayaan Negara
yang dipisahkan  dan  dikelola  oleh pihak  lain,  misalnya  penyertaan modal  Negara  berupa  saham  di BUMN  atau  keakayaan  awal  di berbagai  Badan  Hukum  Milik Negara (BHMN) yang dinyatakan
sebagai kekayaan terpisah berdasarkan undang-Undang
pendirinya
3. Kekayaan  yang  dikuasai  Negara berupa kekayaan potensial terkait  dengan  bumi,  air,  udara dan  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  yang
dikuasai
Negara selaku organisasi  tertinggi,  misalnya
tambang,  batubara,  minyak, panas    bumi,  asset  nasionalisasi eks-asing, dan cagar budaya. 7
Pemerintah  wajib  melakukan pengamanan  terhadap  BMN  yang meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratiF dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian  ( Controling )  atas  BMN sebagai  beerfungsi  sebagai  alat  control, sistem  penatausahaan  ini  juga  harus dapat memenuhi kebutuhan manajeman pemerintah didalam perencanaan manajeman pemerintah.
Paper  ini  akan  fokus membahas tentang pengertian Barang Milik Negara (BMN),  klasifikasi Barang  Milik  Negara, pengelolaan  Barang Milik Negara berdasarkan  aturan  yang  berlaku dan asas-asas pengelolaan BMN dan hak-hak pengolahan BMN.

## Pembahasan

## 1. Pengertian Barang Milik Negara
Barang  milik  Negara  menurut Peraturan  Pemerintah  nomor  6  tahun 2006  tentang  pengelolaan  barang  milik Negara dan Permenkeu Nomor 96/PMK.06/2007  tentang  tatacara penggunaan,
pemanfaatan,
7 Permenkeu  nomor  27  tahun  2014 tentang pengelolaan BMN/D
POTRET PEMIKIRAN – Vol.20, No. 2, Juli – Desember 2015
OTRET PEMIKIRAN -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018
urnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018 penghapusan,  dan  pemindahtanganan BMN barang milik Negara adalah semua barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas beban  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  atau  berasal  dari perolehan lainnya yang sah. Merupakan asset  Negara yang  harus  dikelola dengan  baik. Pengelolaan  asset  Negara tidak hanya berupa proses administrative semata, tetapi juga harus dipikirkan bagaimana cara meningkatkan  efisiensi,  efektifitas  dan menciptakan  nilai  tambah  dalam mengelola  asset  tersebut.  Pengelolaan asset  Negara  mencakup  lingkup perencanaan kebutuhan dan pengaanggaran, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan penatausahaan pembinaan dan pengendalian. 8
Barang milik Negara ini dimanfaatkan  atau  dipindahtangankan apabila tidak digunakan untuk penyelenggaraan  pemerinthan  Negara. Dalam  konteks  pemanfaatan  tidak terjadi  adanya  peralihan  kepemilikan dari  pemerintahan  kepada  pihak  lain. Sedangkan dalam konteks
8 Permenkeu  nomor  6  tahun  2006 tentang pengelolaan BMN
pemindahtanganan  BMN  merupakan tindak lanjut atas penghapusan BMN. 9 Objek penetapan status
penggunaan BMN meliputi seluruh BMN dikecualikan barang persediaan, konstruksi  dalam  pengerjaan  (KDP), barang  yang  awalnya pengadaan direncanakan untuk hibah, barang yang berasal  dari  dana  deskonsentrasi  dan dana  penunjang  tugas  pembantuan, yang  direncanakan  untukdiserahkan, bantuan  pemrintah  yang  belum ditetapkan  statusnya,  dan  asset  tetap renovasi.  Dalam  hal  tanggung  jawab Menteri  Keuangan  selaku  pengelola BMN  yang  memiliki  kewenangan  dan tanggung  jawab yang  secara  fungsional dilakukan oleh direktur jenderal. 10
BMN  ini hasil pengelolaannya merupakan salah satu sumber Penerimaan  Negara  Bukan  pajak  yang mana sesuai dengan uu no 20 thn 1997 tentang  Penerimaan  Negara  Bukan pajak pasal 1 : 2 yang berbunyi “sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang  terdapat  diatas,  dipermukaan bumi  yang  dikuasai  Negara.  Yang hasil dari  pengelolaan PNBP  ini  merupakan
9 Permenkeu  nomor  83/PMK.06/2016 tentang pemusnahan dan penghapusan BMN
10 Permenkeu  no.96/pmk.06/2007 tentang  tata  cara  pelaksanaan  penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN
DESKRIPSI TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESA PENELITIAN – Abdul Kahar
penerimaan  pemerintah  pusat  yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.Dan  seluruh  penerimaan Negara  bukan  pajak  ini  wajib  disetor secepatnya  ke  kas  Negara.  Dan  sebagai pengawasannya  dilindungi  dengan  UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan  tindak  pidana  korupsi pasal 2 : 1 yang berbunyi “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri  atau  orang  lain  yang  dapat merugikan  keuangan  Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan  penjara  seumur  hidup  atau penjara  paling  singkat 4  (empat)  tahun dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun dan  denda  paling  sedikit  Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling  banyak  Rp.  1.000.000.000  (1 Milyar Rupiah).

## 2. Klasifikasi Barang Milik Negara
Dalam  akuntansi  pemerintahan, BMN  merupakan  bagian  dari  asset pemerintahan  pusat  yang  berwujud. Sedangkan  pengertian  asset  menurut peraturan  pemerintah  nomor  71  tahun 2010  tentang  Standarisasi  Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:
“asset  adalah  sumber  daya ekonomi  yang  dikuasai/dimiliki  oleh pemerintah  sebagai  akibat  dari
peristiwa  masa  lalu  dan  dari  mana manfaat  ekonomi  dan  /atau  social  di masa depan diharapkan dapat diperoleh,  baik  oleh  pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam  satuan  uang,  termasuk  sumber daya  non  keuangan  yang  diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum  dan  sumber-sumber  daya  yang dipelihara  karena alasan  sejarah  dan budaya”. 11 Adapun asset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaandalam  sifat  atau  fungsinya. Klasifikasi  asset  tetap  tersebut  yaitu sebagai berikut :
a Tanah
Tanah yang dikelompokkan  sebagai  asset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan  maksud  untuk  dipakai dalam kegiatan opersional pemerintah  dan  dalam kondisi siap pakai.
b Peralatan dan Mesin
Peralatan  dan  mesin mencakup  mesin-mesin  dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan  lainnya  yang  nilainya signifikan  dan  masa  manfaatnya
11 Peraturan  Pemerintah  nomor  71 tahun  2010  tentang  Standarisasi  Akuntansi Pemerintah
POTRET PEMIKIRAN – Vol.20, No. 2, Juli – Desember 2015
OTRET PEMIKIRAN -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018
urnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018
lebih  dari  12  (duabelas)  bulan
dan dalam kondisi siap pakai.
c Gedung dan bangunan
Gedung  dan  bangunan yang  mencakup  seluruh  gedung dan  bangunan  yang  diperoleh dengan  maksud  untuk  dipakai dalam  kegiatan  operasional pemerintah  dan  dalam  kondisi siap pakai.
d Jalan, Irigasi, Jaringan
Jalan,  irigasi,  jaringan mencakup  jalan,  irigasi  dan jaringan  yang  dibangun  oelh pemerintah serta dimiliki
dan/atau dikuasai
oleh pemerintah  dan  dalam  kondisi siap pakai.
e Asset tetap lainnya Asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat  dikelompokkan  ke  dalam kelompok asset  tetap  diatas,
yang diperoleh dan dimanfaatkan  utnuk  kegiatan operasional  pemerintah  dan dalam kondisi siap pakai.
f Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup asset tetap yang  sedang  dalam  proses pembangunan  namun  pada
tanggal laopran keuangan belum selesai seluruhnya.
3. Pengelolaan  Barang  Milik  Negara beradasarkan aturan yang berlaku dan asas-asas

## pengelolaan BMN
Dalam
peratauran pemerintah  nomor  6  tahun  2006 tentang  pengelolaan  barang  milik Negara  (BMN)  disebutkan  bahwa pengelolaan  BMN  adalah  kegiatan  yang dilakukan  atas  BMN  mulai  dari perencanaan sampai dengan penghapusan yang meliputi 10
(sepuluh) kegiatan sebagai berikut : 12
a Perencanaan  kebutuhan  dan pengganggaran
Perencanaan  kebutuhan adalah  kegiatan  merumuskan rincian  kebutuhan  BMN  untuk menghubungkan pengadaan barang  yang  telah  lalu  dengan yang  sedang  berjalan  sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
b Pengadaan
Perencanaan anggaran yang  mencerminkan  kebutuhan riil  BMN  pada  kementrian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah  selanjutnya  menentukan
12 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006  tentang  pengelolaan  Barang  Milik  Negara (BMN)
DESKRIPSI TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESA PENELITIAN – Abdul Kahar
pencapaian  tujuan  pengadaan barang  yang  diperlukan  dalam rangka  penyelenggaraan  tugas pokok, dan fungsi
pemerintahan.Pengadaan  BMN dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, transparan dan terbuka,
bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
c Penggunaan Penggunaan
adalah kegiatan  yang  dilakukan  oleh pengguna
barang dalam mengelola  dan  menatausahakan BMN yang  sesuai  denga  tugas pokok  dan  fungsi  instansi  yang bersangkutan.
d Pemanfaatan Pemanfaatan
adalah pendayagunaan  BMN  yang  tidak dipergunakan  sesuai  dengan tugas pokok dan fungsi kementrian  /  lembaga/satuan kerja  perangkat  daerah,  dalam bentuk  sewa,  pinjam  pakai, kerjasama  pemanfaatan,  dan bangun serah guna/bangun guna serah  dengan  tidak  mengubah status kepemilikan.
e Pengamanan dan pemeliharaan
Pengamanan administratif yang ditunjang oleh
pengamanan fisik dan pengamanan  hukum  atas  BMN merupakan  bagian  penting  dari pengelolaan BMN. Kuasa pengguna  barang  ,  pengguna barang  dan  pengelola  barang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjamin keamanan  BMN  yang  beada dibawah  penguasaannya  dalam rangkas  menjamin  pelaksanaan tugas  pokok  dan  fungsin pemerintah.  Sedangkan  yang dimaksud dengan  pemeliharaan adalah  suatu  rangkaian  untuk menjaga kondisi dan memperbaiki  semua  BMN  agar selalu  dalam  keadaan  baik,  dan siap  untuk  diguakan  secara berdaya guna dan berhasil guna. f Penilaian
Penilaian  adalah  suatu proses  kegiatan  penelitian  yang selektif  didasarkan  pada  data/ fakta  yang  objektif  dan  relevan dengan  menggunakan metode/ teknik tertentu untuk memperoleh  nilai  barang  milik Negara.
g Penghapusan Penghapusan adalah tindakan  menghapus  BMN  dari daftar barang dengan
POTRET PEMIKIRAN – Vol.20, No. 2, Juli – Desember 2015
OTRET PEMIKIRAN -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018 urnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018 menerbitkan  surat  keputuasan dari  pejabat  yang  berwenang untuk  membebaskan  pengguna dan /kuasa pengguna barang dan
/  atau  pengelola  barang  dari tanggung jawab administrasi dan fisik  atas  barang  yang  berada dalam penguasaannya.
h Pemindahtanganan
Pemindahtanganan adalah  pengalihan kepemilikan barang  milik  Negara  sebagai tindak  lanjut  dari  penghapusan dengan
cara
dijual,
dipertukarkan,  dihibahkan  atau disertakan
sebagai modal
pemerintah. i Penatausahaan Adalah rangkaian kegiatan yang
meliputi pembukuan,  inventarisasi,  dan pelaporan  BMN  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku j Pembinaan,  pengawasan  dan
pengendalian
Menteri
Keuangan menetapkan  kebijakan  umum dan kebijakan teknis pengelolaan
BMN.Sedangkan  Menteri  Dalam Negeri  menetapkan  kebijakan teknis dan melakukan
pembinaan  pengelolaan  BMN sesuai
dengan kebijakan
sebagimana yang telah ditetapkan  dalam  kebijakan umum.
Dalam  pengelolaan  BMN  yang semakin  berkembang  dan  kompleks perlu  dikelola  secara  optimal  guna tercapainya pemerintahan yang adil dan makmur. Menurut peraturan pemerintah nomor  27  tahun  2014 pengelolaan  BMN  dikelola  oleh  pejabat yang  berwenang  dan  bertanggung jawab  menetapkan  kebijakan  dan pedoman  serta  melakukan  pengelolaan BMN. Menteri  keuangan  selaku bendahara  umum  Negara  adalah pengelola  BMN,  yang  tanggung  jawab dan wewengangnya antara lain adalah:
1. Merumuskan kebijakan,
mengatur, menetapkan pedoman pengelolaan BMN
2. Meneliti,  menyetujui  rencana kebutuhan BMN
3. Menetapkan  status  penguasaan dan penggunaan BMN
4. Menyusun laporan BMN dan lain sebagainya.
Dalam hal pengguna barang ialah pejabat pemegang kewenangan penggunaan  BMN  dan  dikuasakan kepada kepala satuan kerja atau pejabat yang  ditunjuk  oleh  pengguna  barang
DESKRIPSI TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESA PENELITIAN – Abdul Kahar
(pejabat pemegang kewenangan) untuk menggunakan  barang  yang  berada dalam  penguasaannya  dengan  sebaik- baiknya. 13
Dalam  hal  pengelolaan  BMN pemanfaatannya bisa disewakan kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu/ paing  lama  5  (lima)  tahun  dan  dapat diperpanjang  1  (satu)  kali dengan menerima  imbalan  uang  tunai,  yang besaran  tarifnya  ditetapkan  oleh pengelola  barang.  Selain  sewa, kerja sama  pemanfaatan  juga  bisa  dilakukan dengan  pihak  lain  dalam  jangka  waktu tertentu  dalam  rangka  peningkatan penerimaan  Negara  bukan  pajak.Dalam hal  BMN  yang  sudah  tidak  digunakan lagi,  maka  pengelola  barang  harus menetapkan  BMN  yg  akan  diserahkan oleh  pengguna  barang  karena  tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi pengguna  barang  dan  atau  kuasa pengguna barang dan tidak dimanfaatkan  oleh  pihak  lain.  Dan sebagai  tindak  lanjut  pengelolaan  atas penyerahan  BMN  meliputi:  penetapan status  penggunaan,  pemanfaaatan,  dan pemindahtanganan. Dalam  hal  besaran kontribusi  tetap  dan  pembagian keuntungan  kepada  mitra  kerjasama
13 Peraturan  Pemerintah  nomor  27 tahun 2014 pengelolaan BMN
pemanfaatan  atas  BMN  pembagian keuantungannya  paling  tinggi  70pesen dari  hasil  perhitungan  tim  yang dibentuk  oleh  pengelola  barang, pengguna barang, dan pemerintah yang berewenang. 14
Berikut  ini  merupakan  asas-asas dalam pengelolaan Barang Milik Negara:
1. Asas
Fungsional,
yaitu pengambilan  keputusan  dan pemecahan masalah-masalah dibidang  pengelolaan  BMN  yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna  barang,  dan  pengelola barang  sesuai  fungsi,  wewenang dan  tanggung  jawab  masing- masing.
2. Asas  kepastian  hukum,  yaitu pengelolaan BMN harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan 3. Asas transparansi
yaitu penyelenggaraan
pengelolaan BMN  harus  transparan  terhadap hak masyarakat dalam memperoleh  informasi  yang benar
4. Asas  efisiensi  yaitu  pengelolaan
BMN  diarahkan  agar  BMN
14 Peraturan  Pemerintah  nomor  27 tahun 2014 pengelolaan BMN
POTRET PEMIKIRAN – Vol.20, No. 2, Juli – Desember 2015
OTRET PEMIKIRAN -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018
urnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018
digunakan sesuai batasan-
batasan standar kebutuhan yang diperlukan
dalam rangka
menunjang
penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal.
5. Asas  akuntabilitas  yaitu  setiap kegiatan pengelolaan BMN harus dapat  dipertanggungjawabkan kepada rakyat
6. Asas  kepastian  nilai  yaitu pengelolaan BMN serta menyusun neraca pemerintah.
Disamping  keenam  asas  diatas berikut  merupakan  sasaran  dari pengelolaan BMN :
1. Terjaminnya pengamanan asset
2. Dihindarinya pemborosan dalam pengadaan,  pemeliharaan  dan pengamanan
3. Peningkatan PNBP dengan cara :
a Tanah / gedung diserahkan
kepada pengelola (pasal 17:1 dan pasal  19:1  peraturan pemerintah  nomor  27 tahun 2014) b Optimalisasi  dengan  cara
pengalihan status penggunaan
kepada
pengguna lain (pasal 17:4
peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014) c Pemanfaatan  asset  untuk
disewakan, dipinjam pakaikan, kerjasama (pasal  22-26  peraturan pemerintah  nomor  27 tahun 2014) d Pemanfaatan,
dibangunserahgunakan, atau  dibangunserahkan (pasal  27-31  peraturan pemerintah  nomor  27 tahun 2014)
e Pemindahtanganan  asset yang  tidak  ekonomis (pasal  45-70 peraturan pemerintah  nomor  27 tahun 2014)

## 3. Hak-hak pengolahan BMN
Badan-badan yang bersifat hukum  public  yaitu  Negara,  provinsi, kabupaten dapat dapat mempunyai hak- hak milik dan hak-hak lain sama halnya badan-badan  hukum  perdata  atau perorangan,  sehingga  dapat  melakukan perbuatan-perbuatan  seperti  :  menjual, menyewakan,  memanfaatkan  tanah pekarangan. 15 Pemerintah  hanya  dapat menetapkan
aturan-aturan guna
Negara, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
DESKRIPSI TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESA PENELITIAN – Abdul Kahar
kepentingan  pemakaian  yang  baik, aman  namun  tidak  dapat  menetapkan syarat-syarat finansial.Pengganti finansial  dan pengenaan  pembatasan- pembatasan  dalam  pemakaian  bisa hanya  dilakuakan  berdasarkan  hukum public.Contoh  pemungutan  pajak  dan retribusi.
1 Hak milik Negara/ pemerintah Badan-badn  pemerintah dapat memiliki kekayaan
( vermogen ),  seperti  :  tanah,
gedung,  mobil  dinas,  kapal, jembatan,  instansi  pelabuhan,
stasiun kereta api dll. 16
 Hak  milik  privat  ( domaine prive)
Menurut J.B.V Proudhon  hak  privat  adalah benda-benda kepunyaan Negara seperti : tanah, sawah, kebun  kopi,  kebun  karet, rumah dinas pegawai, gedung perusahaan  Negara.  Hukum yang  mengaturnya  adalah hukum  perdata  yaitu  pasal 1570  dalam  KUHPerdata. Barang-barang pribadi Negara  atau  pemerintah memiliki  status  yang  sama dengan  barang-barang  milik
16 Makalah Hukum Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial UNM 2015
pribadi  atau  seseorang  atau badan hukum perdata.
Maksudnya barang-barang itu digumakan untuk pemakaian  sendiri  dan  tidak ditujukan untuk umum. Contoh gedung-gedung, kantor-kantor,  rumah  dinas, mobil  dinas,  dan  barang perabotan /peralatan kantor. 17
2 Pemerintah  sebagai  pemilik kepunyaan sendiri
Pemerintah  atau  Negara dapat  menjadi  egeiner  atau pemilik dari kepunyaan public. 18
Mengenai  ini  ada  2  pendapat ahli:
 Marcel Waline : Negara dapat menjadi egainaar dari benda- benda yang termasuk kepunyaan  public,  tetapi dalam  menjalankan  hak-hak yang oleh KUHPerdata diberi kepada  egainaar, kekuasaan Negara itu terbatas saja.
 Mr.  Von  Reeken  :  benda- benda yang ditujukan kepada penyelenggaan  kepentingan
17 Undang-undang Pokok Agrarian No. 5 tahun 1960
18 Subekti,  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata,  Jakarta:  Pradnya  Paramita, 2010
POTRET PEMIKIRAN – Vol.20, No. 2, Juli – Desember 2015
OTRET PEMIKIRAN -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018
urnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2018 umum,  bukan  benda  diluar perniagaan.  Benda  diluar perniagaan  berarti  benda- benda  yang  dikeluarkan  dari pergaulan hukum biasa.

## Penutup
Barang milik  Negara  (BMN) adalah  semua  barang  yang  dibeli  atau diperoleh  atas  beban  Anggaran Pendapatan Negara (APBN) atau berasal dari  perolehan  lainnya  yang  sah.BMN dapat dimanfaatkan atau dipindahtangankan apabila tidak digunakan  untuk  penyelenggaraan pemerintahan  Negara guna  menambah pendapatan Negara bukan pajak.
Pengelolaan  BMN  yang  kadang dianggap  kurang  penting  oleh  sebagian lembaga  atau  instansi  Negara  dan seringnya  menyampingkan  sumber daya manusia yang memegang wewenang atau fungsi sebagai pengelola  BMN  baik  pemberian wewenang, sarana prasarana, pembinaan, pengawasan dan kesejahteraan  sehingga  berpengaruh pada  kinerja  dan  hasil  laporan.  Maka sebaikya  lembaga  atau  instansi  Negara harus sadar akan pentingnya pengelolaan BMN.

## Daftar Pustaka
Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012 Makalah  Hukum  Administrasi  Negara, Fakultas Ilmu Sosial UNM 2015 Nurwahid,  Pengelolaan  Barang  Miik
Negara, 2010 Peraturan  Pemerintah  nomor  6  tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Peraturan  Pemerintah  No.  27  Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Peraturan  Pemerintah  nomor  71  tahun 2010 tentang Standarisasi Akuntansi Pemerintah Peraturan  Pemerintah  nomor  27  tahun 2014 pengelolaan BMN
Peraturan  Pemerintah  nomor  27  tahun 2014 pengelolaan BMN Permenkeu  nomor  1/PMK.06/2013 tentang penyusutan barang milik negara  berupa  asset  tetap  pada entitas pemerintah pusat Permenkeu  nomor  27  tahun  2014 tentang pengelolaan BMN/D Permenkeu  nomor  6  tahun  2006 tentang pengelolaan BMN
Permenkeu nomor  83/PMK.06/2016 tentang pemusnahan dan penghapusan BMN Permenkeu no.96/pmk.06/2007 tentang  tata  cara  pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN Subekti,  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010 UU  No.1  Tahun  2014  tentang perbendaharaan negara UU  No.  23  tahun  2014  Tentang Keuangan Negara Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Undang-undang  Pokok  Agrarian  No.  5 tahun 1960