## URGENSI PENATAAN HUKUM KERUANGANGKASAAN DALAM KERANGKA KEPENTINGAN NASIONAL NEGARA BERKEMBANG

## Agus Pramono
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pramonoagus1955@gmail.com

## Abstract
The  presence  of    the  space  industry  which  sends  to  be  dominated  by  private  companies  in developed countries has  encouraged the need for  developing country national  legal framework thar  are  accomodative  to  regulate  commercial  space  activities.  On  the  other  hand  there  are developing countries that have space activities and have national legal instruments, on the other there  are  developing  countries  that  have  just  started  space  activities  but  do  not  have  national legal instrument. Therefore, the arrangement of international and national legal instrument that regulate the interest of developing countries is urgent. In addition, this study show that existing legal transformation is not successful considering the transformation is not less attention to the full interest of the parties concerned.
Keywords: space law; developing country; international cooperation

## Abstrak
Kehadiran  industri  ruang  angkasa  yang  cenderung  didominasi  perusahaan  swasta  negara  maju mendorong  perlunya  kerangka  hukum  nasional  negara  berkembang  yang  akomodatif  untuk mengatur  kegiatan  ruang  angkasa  yang  bersifat  komersil.  Di  satu  pihak  terdapat  negara berkembang  yang  memiliki  kegiatan  ruang  angkasa  dan  telah  memiliki  instrumen  hukum nasional. Di pihak lain terdapat negara berkembang yang baru memulai kegiatan ruang angkasa tetapi  belum  memiliki  instrumen  hukum  nasional.  Oleh  karena  itu  penataan  instrumen  hukum internasional dan nasional yang mengatur keruangangkasaan negara berkembang menjadi urgent. Di  samping  itu  studi  ini  menunjukkan  bahwa  transformasi  hukum  yang  ada  tidak  berhasil menginggat  proses  transformasi  tidak  atau  kurang  memperhatikan  kepentingan  sepenuhnya negara pihak yang bersangkutan.
Kata Kunci: hukum keruangangkasaan; negara berkembang; kerjasama internasional

## A. Pendahuluan
Kegiatan keruangangkasan dalam dekade  ini  memasuki  babak  baru  berupa komersialisasi  ruang  angkasa.  Di  samping itu  juga  untuk  tujuan  militer  dan  keamanan negara  merupakan  agenda  utama  negara maju dalam teknologi luar angkasa. Perkembangan kegiatan luar angkasa diimplementasikan untuk mendapatkan hasil yang  sepadan  dari  investasi  luar  angkasa yang dilakukan. Kegiatan keruangangkasaan yang  bertujuan  komersial  dilakukan  oleh pihak swasta telah berkembang secara pesat
dan  telah  bertumbuh  secara  signifikan  akhir –  akhir  ini.  Negara-negara  pelaku  kegiatan luar  angkasa  secara  aktif  mendukung kegiatan –  kegiatan  komersial  yang berkaitan dengan luar angkasa yang dilakukan oleh pihak swasta. Kecenderungan yang semakin banyak, pihak swasta menyediakan layanan satelit komunikasi, penginderaan jarah jauh, penempatan  global,  dan  layanan  peluncuran pesawat  luar  angkasa  langsung  kepada konsumen,  dalam  artian  tidak  lagi  melalui peran  negara.  Kehadiran  industri  luar angkasa swasta di banyak negara
membutuhkan  kerangka  hukum  nasional yang  memadai  untuk  mengatur  kegiatan  – kegiatan  keantariksaan  komersial  yang semakin  kompleks  dan  canggih  yang dilakukan  oleh  industri  swasta.  Indonesia sebagai  salah  satu  negara  yang  telah memiliki  kerangka  hukum  nasional  yang mengaturnya secara khusus meskipun regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan pengaturan yang bisa memberikan  solusi  yang  memadai  dalam mengatur  kegiatan  keruangangkasaan  yang dilakukan  oleh  sebagian  besar  pihak  swasta ini. Beberapa negara berkembang yang baru saja memiliki kemampuan untuk
melakukanm  kegiatan  keruangangkasaan sekarang  ini  berusaha  untuk  mengadopsi undang-undang keruangangkasaan internasional. Substansi pengaturan
sebagaimana terdapat  dalam  hukum  keruangangkasaan sebenarnya  sudah  menimbulkkan  banyak alternatif  yang  bisa  menjadi  isi  hukum  luar angkasa domestik. Namun demikian, hukum keruangangkasaan tersebut
belum
memberikan  perhatian  yang  sama  pada proses  pembuatan  hukum,  khususnya  pada kaitannya  dengan  bertumbuhnya  ekonomi global di negara-negara berkembang. Terdapat  studi  yang  cukup  menyeluruh  dan menganalisis  proses  reformasi  hukum  di bidang-bidang  lain  selain  di  bidang  luar angkasa, seperti misalnya mengenai pengadilan  tindak  pidana  korupsi,  hukum tata  negara,  hukum  pajak  dan  hak  asasi manusia. Hukum pada bidang-bidang tersebut  telah  dilakukan  melalui  penataan instrumen  nasional.    Mekanisme  yang digunakan  merupakan  salah  satu  alternatif dari  transpalantasi  hukum  yang  secara implisit  diambil  dari  negara  maju  oleh negara  berkembang.  Pada  banyak  kasus, transplantasi  seperti  ini  terbukti  tidak berhasil,  dan  pelaku  kegiatan  keantariksaan yang  diatur  tampaknya  resisten  dengan hukum tersebut, atau setidaknya tidak peduli dengan  perubahan  hukum  yang  coba diperkenalkan.  Perhatian  yang  ditujukan pada  proses  pembuatan  hukum  pada kegiatan  keruangangkasaan  merupakan  hal
yang  sangat  penting.  Keberhasilan  dan keefektifan penerapam hukum keruangangkasaan  nasional  tersebut  sangat bergantung  pada  penerimaan  kerangka pengaturan  yang  baru  oleh  para  pelaku lokal,  termasuk  didalamnya  antara  lain industri  luar  angkasa  lokal,  para  pembayar pajak dan stakeholder lainnya.
Kajian ini akan melihat penataan hukum dengan  memfokuskannya  pada  alternatif penataan hukum
keruangangkasaan.
Selanjutnya  mengarah  kepada  beberapa aturan yang dikaji dalam hukum keruangangkasaan  dan  proses  pembuatan hukum  pada  beberapa  kasus  hukum  yang dilakukan  di  negara-  negara  berkembang yang  telah  dilakukan  penataan  kembali hukum  keruangangkasaan  nasional  yang bersangkutan.

## B. Hasil dan Pembahasan
1. Hukum
Keruangangkasaan Internasional  dan  Untuk  Kerangka Kepentingan  Transformasi  Hukum Nasional Traktat Hukum Keruangangkasaan
Internasional yang sudah ada berisi serangkaian  ketentuan  yang  mempengaruhi isi dari hukum keruangangkasaaan nasional. Pengaturan ini mengatur antara lain masalah-masalah tanggung jawab
internasional,  liabilitas  negara,  autorisasi dan  pengawasan  atas  kegiatan  –  kegiatan luar  angkasa  dan  pendaftaran  objek  –  objek yang diluncurkan ke ruang angkasa.
Pengaplikasian  traktat  hukum  luar angkasa  internasional  pada  tingkat  nasional ini  bergantung  pada  norma-norma  hukum yang berlaku di tiap-tiap negara. Misalnya di Indonesia, proses pembuatan traktat menjadi tanggung jawab Presiden dan harus mendapat persetujuan DPR. Presiden melakukan pembahasan dan menandatangani semua perjanjian
internasional  dan  DPR  harus  memberikan persetujuan sebagai proses ratifikasinya.
Untuk  pemberlakuan  efektif  traktat dalam hukum domestik, secara esensi traktat dikelompokkan  dalam  dua  ketegori  yang berbeda : perjanjian yang bersifat
mengeksekusi diri, dan perjanjian yang tidak mengeksekusi diri sendiri. Traktat  dianggap sebagai  perjanjian  yang  tidak  mengeksekusi diri  jika  (a)  perjanjian  tersebut  secara  jelas menunjukkan adanya tujuan bahwa perjanjian tersebut tidak akan bisa diberlakukan  secara  efektif  sebagai  hukum domestik tanpa adanya pengundangan secara hukum  atas  implementasinya;  (b)  DPR dalam  memberikan  persetujuan  terhadap suatu traktat memberikan pesertujuan materi pengaturannya sebagaimana dalam rumusan; atau (c) implementasi hukum merupakan hal yang  secara  undang  –  undang  diharuskan. 1 Pada  kasus  -  kasus  seperti  itu,  traktat internasional  tersebut  mengharuskan  bahwa penerapannya  pada  hukum  domestik  akan bisa  memberi  efek  hukum  terhadap  satelit- satelit  yang  beroperasi  dalam  teritorial nasional.  Traktat  yang  dianggap  sebagai perjanjian yang bisa dieksekusi sendiri akan diaplikasikan  secara  langsung  di  negara bagian Amerika Serikat dan boleh dimintakan persetujuan ke pengadilan Amerika  Serikat  oleh  individu  ataupun perusahaan.
Prijatna Abdulrasyid
menyatakan  bahwa,  ketentuan  -  ketentuan yang  terdapat  dalam  Traktat  Luar  Angkasa yang  menyatakan  hak,  seperti  misalnya ketentuan mengenai kebebasan untuk melakukan  eksplorasi  dan  menggunakan wilayah  luar  angkasa  ataupun  ketentuan  - ketentuan  yang  menyatakan  kewajiban, seperti  misalnya  larangan  terhadap  wilayah luar  angkasa  tertentu,  tidak  membutuhkan tindakan  legislatif  lebih  jauh  dan  oleh karenanya  ketentuan  -  ketentuan  tersebut merupakan  ketentuan  yang  bisa  langsung berlaku  dan  diterapkan 2 .  Ketentuan  - ketentuan  lain yang  secara  langsung membutuhkan  tindakan  legislatif.  seperti misalnya autorisasi dan mandat pengawasan, bisa  jadi  tidak  dianggap  sebagai  ketentuan
1 Lihat Konvensi Wina 1989 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
2 Lihat Prijatna Abdulrasyid, Mata Rantai Pembangunan Ilmu Teknologi dan Hukum Kedirgantaraan Nasional Indonesia , Fikahati Aneska, 2011, hlm. 235.
yang  bisa  dieksekusi  sendiri.  Sistem  hukum Amerka  mengatakan  perlunya  persetujuan Senat  Amerika  dalam  dengar  pendapat untuk  meratifikasi  Traktat  Luar  Angkasa. Kemungkinan bahwa sebuah traktat bisa jadi merupakan ketentuan-ketentuan yang sebagian  bisa  dieksekusi  sendiri  merupakan hal yang  sudah  lama  disadari  oleh pengadilan Amerika Serikat.
Sementara  itu  berdasarkan  hukum  di Kanada,  yang  berhak  untuk  menanda- tangani  suatu  traktat  internasional  secara hukum  formal  adalah  Governor  General sebagai  wakil  dari  the  Royal  Prerogative, yang  hal  ini  telah  dipertegas  dalam  the Letters  Pattent  tahun  1947.  Oleh  karena  itu, the  Federal  Executive  Branch  melakukan negosiasi  dan  menanda-tangani  semua traktat  internasional  bahkan  dalam  situasi ketika  hal  yang  dinegosiasikan  bukan merupakan hal yang menjadi wewenangnya. Selanjutnya,  the  Federal  Executive  juga memiliki  kekuasaan  untuk  meratifikasi sebuah  traktat  internasional  tanpa  intervensi dari  legislatif.  Dengan  merujuk  pada pendekatan transformasi, traktat-traktat interasional  terutama  traktat  yang  bisa merubah  hukum  yang  sudah  berlaku, mungkin hanya akan memiliki efek mengikat  terhadap  pesawat  domestik  hanya setelah  traktat  tersebut  diadopsi  oleh Parlemen,  tanpa  menghiraukan  apakah pengadopsian tersebut dilakukan pada tingkatan  federal  maupun  provinsi  sesuai dengan distribusi kekuasaan secara konstitusional. Tanggung jawab dan liabilitas internasional suatu negara 3 terhadap kegiatan-kegiatan  negara  di  luar  angkasa merupakan  hal  yang  teramat  penting  karena adanya  konsekuensi  yang  dibebankan  oleh rejim  hukum  tersebut  baik  pada  tingkatan nasional  maupun  tingkatan  internasional. Pada  pesawat  internasional,  rejim  hukum tersebut memaksakan beban tanggung jawab yang  signifikan  terhadap  negara  yang menjadi bagian dalam penerbangan internasional  tersebut.  Rejim  hukum  atas
3 Mardianis, Hukum  Antariksa ,  Rajawali  Pers,  2016, hlm. 115.
tanggung  jawab  internasional  terhadap aktifitas  luar  angkasa  menyimpang  secara drastis  dari  norma-norma  umum  yang terdapat pada tanggung jawab negara secara internasional. Penyimpangan tersebut mengacu  pada  aturan-aturan  atributif,  yang mana  berdasarkan  rejim  hukum  ini,  negara dibebani dengan tanggung jawab internasional terhadap  kegiatan-kegiatan nasional  di  luar  angkasa  yang  dilakukan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga yang dilakukan oleh entitas non-pemerintah. Para perancang  Hukum  Luar  Angkasa  telah menginterprestasikan  bahwa  dengan  Traktat Luar  Angkasa,  setiap  negara  akan  dibebani tanggung  jawab  internasional 4 terhadap semua  aktifitas  yang  bisa  dikenai  kendali hukum, yaitu aktifitas-aktifitas yang dilakukan  dalam  wilayah  yurisdiksi  negara, baik secara teritorial, maupun personal.
Liabilitas  negara  secara  internasional lebih  bisa  berkembang  secara  mandiri dibandingkan dengan perkembangan penerapan doktrin tanggung jawab internasional,  dan  hal  ini  berdasarkan  pada ketentuan  yang  menyatakan  bahwa  ketidak- adanya  kesalahan  dalam  penyelenggaraan aktifitas luar angkasa tidak bisa menghindarkan suatu negara dari liabilitasnya  untuk  membayar  kompensasi kepada  negara  yang  mengalami  kerusakan yang  disebabkan  oleh  aktifitas  luar  angkasa yang dilakukannya. 5 Doktrin sejalan dengan pengaturan sebagaimana dimaksudkan dalam  Konvensi  Liabilitas  tahun  1972. Meskipun  Konvensi  Liabilitas  tidak  secara eksplisit  mengaitkan  liabilitas  internasional kepada  negara  yang  meluncurkan  pesawat luar  angkasa,  atas  segala  kerusakan  yang disebabkan  oleh  entitas  non-pemerintah, berdasarkan hubungan yang saling mempengaruhi  antara  ketentuan-ketentuan mengenai  tanggung  jawab  dan  liabilitas yang  terdapat  dalam  Traktat  Luar  Angkasa dan  Konvensi  Liabilitas.  Dalam  hubungan ini  dapat  ditegaskan  bahwa berdasarkan
4 Lihat Pasal 6 dan 7 Space Treaty, 1967
5 J. Hermida, Commercial Space Law: International, National  and  Contractual  Aspects (Buenos  ires: Ediciones Depalma,1997) hal 62
Konvensi  Liabilitas,  negara  harus  dikenai tanggung  jawab  terhadap  segala  kerusakan yang  disebabkan  oleh  benda  luar  angkasa yang  menjadi  milik  dari  entitas  dalam negaranya,  baik  milik  pemerintah  maupun milik  swasta. Hal  ini  juga  berlaku  bahkan pada  negara-negara  yang  tidak  meratifikasi Traktat  Luar  Angkasa,  karena  prinsip- prinsip tanggung jawab yang terdapat dalam Traktat  tersebut  dianggap  sebagai  aturan- aturan  yang  menjadi  kebiasaan  dalam hukum internasional.
Konvensi  Liabilitas  telah  menyusun sebuah  sistem  ganda  yang  objektif  dan sekaligus  subjektif mengenai liabilitas negara yang tidak terbatas, yang menambahkan beban tanggung jawab kepada semua Negara.
Pada  level  nasional,  tanggung  jawab dan  liabilitas  internasional  ini  diharuskan untuk  diberlakukan  dan  negara  diharuskan untuk bersedia mengurusi semua konsekuensi  yang  timbul  dalam  segala  hal.
Misalnya, dalam hal  ini, keseluruhan sistem otorisasi dan pengawasan yang berkelanjutan  terhadap  kegiatan-kegiatan luar  angkasa  harus  diadopsi  oleh  negara- negara  pelaku  kegiatan  luar  angkasa 6 . Keadaan  tersebut  merupakan  konsekuensi yang  logis  dan  perlu  dari  pernyataan  bahwa negara-negara secara internasional bertanggung  jawab  terhadap  aktivitas- aktivitas  luar  angkasa  yang  dilakukan olehnya  maupun  oleh  warga  negaranya 7 . Secara  internasional,  negara-negara  juga memiliki liabilitas untuk menanggung segala kerusakan  yang  ditimbulkan  oleh  objek- objek  luar  angkasa  yang  mereka  miliki. 8 Dengan  alasan  tersebut  Hukum  Luar Angkasa  telah  menggaris-bawahi  perlunya negara-negara  mengadopsi  rejim  hukum domestik yang  menyatakan  kewajiban internasional  mereka  dan  juga  untuk melindungi mereka sendiri dari konsekuensi yang  bisa  ditimbulkan  oleh  kegiatan- kegiatan luar angkasa yang mereka lakukan.
6 Traktat Luar Angkasa, pasal VI
7 Traktat Luar Angkasa, pasal VII
8 Traktat Luar Angkasa, pasal VIII
Berdasarkan Corpus  Juris  Spatialis, negara-negara  tidak  secara  ketat  diwajibkan memiliki  undang-undang  luar  angkasa. Namun  demikian,  mereka  harus  patuh terhadap  aturan-aturan  yang  terdapat  dalam pasal  VI  Traktat  Luar  Angkasa,  yang mengatur  bahwa  setiap  negara  harus memberikan otorisasi dan mengawasi secara berkelanjutan  setiap  kegiatan  luar  angkasa yang dilakukan oleh entitas non-pemerintah. Negara-negara  bebas  menentukan  bentuk dan  cara  mereka  memberikan  otorisasi  dan pegawasan  tersebut,  dan  hal  ini  bisa  saja dengan  cara  mengadopsi  hukum  nasional, dan  bisa  juga  tidak.  Dasar  hukum  yang digunakan  untuk  menyetujui  atau  tidak menyetujui ijin pelaksanaan kegiatan di luar angkasa,  wajib  ditaati  oleh  siapapun  yang mengajukan  ijin  penyelenggaraan  kegiatan luar  angkasa,  dan  ketiadaan  hal  tersebut sama  halnya  dengan  pelanggaran  Traktat Luar Angkasa. 9 Hal yang sama juga berlaku untuk model pengawasan yang dilakukan. 10 Corpus  Juris  Spatialis telah  menyusun sebuah  sistem  yang  bisa  mewajibkan pendaftaran  objek  luar  angkasa.  Negara- negara  bebas  mengimplementasikan  model pendaftaran  melalui  berbagai  mekanisme hukum,  yang  tidak  perlu  mensyaratkan adanya Undang-Undang luar angkasa. Konvensi  Registrasi  tidak  memberikan panduan  yang  spesifik  dimana  negara  harus membuat  model  pendaftaran  kegiatan  luar angkasa  mereka  sendiri.  Dalam  konvensi tersebut  hanya  menyatakan  bahwa  setiap negara  yang  meluncurkan  objek  luar angkasa harus menginformasikan hal tersebut  kepada  Sekjen  PBB  dalam  rangka mendapatkan  ijin  pelaksanaan  kegiatan.  Hal ini telah memicu beberapa negara berkembang  untuk  menyimpulkan  bahwa negara-negara boleh melakukan pendaftaran mereka mana kala mereka diposisikan untuk
9 Traktat Luar Angkasa, pasal VI
10 Traktar  Luar  Angkasa,  pasal  VI.  “Kegiatan- kegiatan  yang dilakukan oleh entitas non-pemerintah di  luar  angkasa  termasuk  dibulan  dan  di  benda angkasa  lainnya,  harus  mendapatkan  ijin  dan mendapatkan  pengawasan  yang  berkelanjutan  yang dilakukan oleh negara yang menandaangani Traktat”
bisa sering-sering menggunakan ijin pendaftaran  tersebut.  Tidak  ada  batasan internasional  yang  berkaitan  dengan  bentuk dan  isi  mekanisme  pendaftaran  yang  dibuat oleh  tiap  negara.  Negara-negara  juga  bebas untuk memutuskan informasi apa yang akan dimasukkan  dalam  mekanisme  pendaftaran di  negara  mereka.  Jika  memungkinkan, negara-negara juga seharusnya menginformasikan  segala  hal  yang  mereka cantumkan  dalam  mekanisme  pendaftaran mereka kepada Sekjen PBB sebelum mereka memulai aktifitas luar angkasa mereka. 11
2. Urgensi Penataan Hukum

## Keruangangkasaan
Persoalan  mengenai  urgensi  penataan hukum  menjadi  penting,  baik  yang  bersifat substantif  maupun  subtansial  atas  Space Treaty 1967. Pengalaman-pengalaman
dalam melakukan reformasi hukum internasional, misalnya pengalaman mengenai pengadopsian model hukum asing ke  dalam  jurisdiksi  negara  lain  atau  ketika ahli  hukum  asing  mengarahkan  penyusunan reformasi  hukum  merupakan  pengalaman yang sudah sangat  tua, setua sejarah hukum tertulis.  Sebagian  besar  dari  pengalaman tersebut  meliputi  transplantasi  hukum; penggabungan  langsung  dari  text  undang- undang  asing  ke  dalam  jurisdiksi  negara lain 12 baik  dengan  perubahan  sedikit ataupun  tanpa  perubahan  sama  sekali  dan dengan  tidak  melibatkan  atau  hanya  sedikit saja  melibatkan  komunitas  lokal/negara tersebut.
Jonathan  Miller  telah  menyusun  suatu tipologi untuk menganalisis dan mengorganisir sebagian besar dari pengalaman-pengalaman  reformasi  hukum yang  membentuk  paradigma  reformasi hukum  yang  berlaku  selama  ini. 4 Menurut tipologi  yang  ia  susun,  terdapat  empat  tipe reformasi  hukum,  yakni  (i)  the  Cost-Saving
11 Politik  Hukum  Internasional  juga  memberikan batasan  pada  negara-negara,  yang  mengurangi kebebasan  negara  untuk  bisa  mengadopsi  hukum nasional mereka.
12 Paul  Stephen  Dempsey, Air  Law ,  Montreal  : McGill University, 2008, hlm. 31.
Transplant,  (Tansplantasi  hukum  untuk penghematan  biaya),  karena  alasan  utama untuk  menggunakan  text  undang-undang asing  ke  dalam  jurisdiksi  suatu  negara hanyalah  demi  penghematan  waktu  dan uang; (ii) the Externally-Dictated Transplant (tranplantasi  hukum  yang  didikte  secara eksternal),  dimana  pengadopsian  hukum asing  ke  dalam  suatu  negara  dikarenakan adanya  suatu  kondisi  tertentu,  biasanya untuk  urusan  bisnis  atau  untuk  memperoleh pinjaman  daari  negara  asing  atau  dari institusi internasional; (iii) the Extrepreneurial  Transplant  (transplantasi hukum  entreprenerial),  dimana  kelompok- kelompok  atau  individu-individu  dalam suatu  negara  meminta  adanya  pengadopsian model  hukum  asing,  dan  hal  ini  biasanya termotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan  keuntungan  politis  maupun keuntungan  ekonomi  yanng  ditimbulkan oleh  transplantasi  hukum  tersebut;  (iv)  the
Legitimacy-Generating
Transplant (transplatasi  hukum  yang  dihasilkan  dari legitimasi),  dimana  transplantasi  hukum terjadi  karena  adanya  model  hukum  asing yang  prestigius,  baik  hanya  sebagian sistemnya,  maupun  keseluruhan  sistem hukumnya.
Hal  yang  sama  dari  keempat  tipe transplantasi hukum tersebut adalah diperlukan  adanya  ahli  hukum  dari  negara maju,  yang  menyusun  reformasi  hukum dengan cara meneruskan/mentransplantasikan text undang-undang asing tersebut. Proses pemilihan  yang  terjadi  dalam  setiap  tipe transplantasi  hukum  tersebut  secara  umum diformulasikan dalam bentuk-bentuk doktrin dan terfokuskan pada  peraturan hukum, dan bukannya  pada  hubungan  sosial  dan  proses sosial.  Theori  reformasi  hukum  yang mendasari  konsep  reformasi  hukum  adalah teori-teori ekonomi neo-klasik perihal memaksimalkan kemakmuran dan pada teori hukum  pragmatis  instrumentalis,  dimana pengetahuan  ahli  lah  yang  mengarahkan urusan  reformasi  hukum.  Hasil  akhir  dari reformasi  hukum  yang  dilakukan  oleh  para
ahli  ini  adalah  draft  rancangan  undang- undang yang sama.
Reformasi  hukum  di  negara-negara berkembang menjadi satu bagian dari proses Hukum dan Pengembangan  yang lebih luas, yang  pada  akhirnya  merupakan  bagian  dari pengembangan internasional. Kajian historis terhadap  reformasi  hukum  dalam  gerakan Hukum  dan  Pengembangan  menunjukkan adanya  dua  periode  wakktu  yang  berbeda. Gerakan  yang  pertama  muncul  pada  tahun 1960 an dalam konteks paska Perang Dunia ke II, dan yang kedua dimulai sesaat setelah berakhirnya Perang Dingin.
Gerakan  hukum  dan  pembangunan  di Amerika  Utara  pada  tahun  1960  an,  secara garis besar berkenaan dengan penycmpumaan  program  perbantuan  pada agensi  penyelenggara  bidang  hukum,  dan sesudahnya  gerakan  itu  berevolusi  menjadi sebuah  gerakan  yang  lebih  bersifat  kohesif dengan pendekatan lain untuk memodernisasikan negara-negara
berkembang  melalui  reformasi  hukum. Berdasarkan  pendekatan  liberal  terhadap pemerintah  dan  berdasarkan  pandangan konsensus  terhadap  peranan  suatu  negara, tujuan utama dari adanya program reformasi hukum  adalah  untuk  memperoleh  kesama- rataan  yang  lebih  besar  dan  untuk  menjaga kebebasan individu di negara-negara berkembang  dengan  cara  mengurangi  atau membatasi kebebasan negara dalam penyelenggaraan  hukum.  Hal  ini  secara umum  diperoleh  dengan  cara  mereformasi area hukum yang berkenaan dengan hukum- hukum substantif di negara-negara berkembang sehingga mereka bisa merefleksikan  hukum  yang  terdapat  di negara  maju  dan  dengan  cara  memelihara perhatian negara-negara maju tersebut untuk tetap  menghormati aturan-aturan yang terdapat dalam hukum. Premis yang mendasari  sebagian  besar  dari  aspek  ini adalah  bahwa  hukum  merupakan  alat  yang sangat  kuat  dan  memiliki  kekuatan  untuk membuat  perubahan  demi  mencapai  tujuan- tujuan pengembangan. Sebagaimana ditunjukkan oleh David Galanater dan Marc Trubek, berdasarkan pandangan teori murni,
tujuan-tujuan  dari  kajian  awal  pada  gerakan hukum  dan  pengembangan  adalah  untuk memperbaiki  segala  kesenjangan  yang dirasakan  menyimpang  dari  aturan/hal  yang dianggap ideal terutama dalam hal pengenalan konsep hukum dalam masyarakat  dan  realitas  hukum  di  negara- negara  berkembang.  Galanter  dan  Trubek dengan tegas mempertanyakan keefektifitasan model tersebut dengan menyatakan  bahwa:  “perubahan  hukum mungkin  hanya  memiliki  sedikit  perubahan atau  bahkan  bisa  tidak  memiliki  efek  sama sekali  terhadap  kondisi  sosial  ekonomi  di masyarakat Dunia Ketiga dan bahwa banyak reformasi  hukum  yang  justru  memperdalam ketidak-setaraan,  mengekang  partisipasi, membatasi kebebasan individu, dan menghalangi  usaha  untuk  meningkatkan kesejahteraan materi.”
Pengaruh gerakan hukum dan pembangunan  menurun  secara  signifikan diakhir  tahun  1970  an  tetapi  pengaruh tersebut muncul kembali dengan sangat kuat dengan runtuhnya Uni Soviet di akhir tahun 1980 an. Periode kedua dari gerakan hukum dan  pembangunan  ini  meniru  hampir sebagian besar dari apa yang telah dilakukan di  periode  pertama.  Tetapi  kali  ini  para pelaku  reformasi  hukum  dari  Amerika Serikat  menghadapi  kompetisi  yang  jauh lebih  kuat  dari  negara-negara  Eropa  barat. Pada akhir Perang Dingin, program reformasi hukum dilakukan di hampir semua negara  berkembang  dan  demokratis  pun dilakukan sebagai transisi. Dengan demikian,  rejim  baru  di  semua  bidang hukum  seperti  misalnya  regulasi  keamanan, dokumen  komersial,  dan  bahkan  hukum dasar pun disarikan dari negara-negara maju (terutama  dari  Amerika  Serikat  dan  sedikit dari negara-negara Eropa Barat) ke berbagai negara di seluruh penjuru dunia.
Meskipun  reformasi  di  bidang  hukum yang  substantive  masih  tetap  menjadi  salah satu  aspek  penting  dari  reformasi  hukum, fokus dari gerakan hukum dan pembangunan  yang  kontemporer  lebih dikonsentrasikan  pada  kualitas  institusi hukum  dan  kualitas  administrasi  hukum.
Dengan  demikian,  berdasarkan  perspektif teoritis,  reformasi  hukum  secara  jelas  dapat dilihat  sebagai  bagian  dari  pengembangan internasional  yang  lebih  luas  dalam  hal transfer  institusi.  Hal  ini  bisa  dikarakterkan sebagai sebuah “proses dimana pengetahuan mengenai kebijakan, pengaturan administratif,  institusi  dan  gagasan-gagasan dalam  sebuah  sistem  politik  (baik  yang lampau  maupun  yang  masih  berlaku sekarang)  digunakan  dalam  pengembangan kebijakan, penngaturan administrative, institusi  dan  gagasan-gagasan  dalam  sebuah sistem politik yang lain.”
Beberapa  transplantasi  hukum  yang dilakukan melalui program reformasi hukum yang  dilakukan  oleh  para  ahli  dianggap sebagai  program  yang  berhasil  dalam  artian program tersebut bisa mencapai tujuan yang diusulkan  dan  pemberlakuan  penerapannya. Hal ini sebenarnya berlaku pada kasus  yang relatif  berbeda,  dimana  transplantasi  hukum dilakukan  di  negara-negara  yang  memiliki sistem  hukum  formal  dan  informal  yang serupa  dengan  sistem  hukum  yang  ada  di negara  yang  mendonorkannya,  atau  di negara-negara  dimana  rejim  baru  tersebut mendukung  adanya  penggabungan  standar hak asasi manusia internasional. 13
Namun  demikian,  sebagian  besar  dari program  reformasi  hukum  ini  telah  gagal untuk  mencapai  tujuan  yang  ditargetkan. Kajian-kajian  kontemporer  dalam  teori perkembangan  internasional  secara  luas mengkritisi program tersebut dengan menyebutnya  sebagai  sarana  yang  tidak efektif untuk menghasilkan perubahan sosial yang  progresif.  Pada  beberapa  kasus, program  reformasi  hukum  menghasilkan alat-alat  hukum  yang  sangat  tidak  memadai karena  program tersebut mengabaikan realitas  sistem  hukum  lokal  dimana  sistem hukum baru ditransplantasikan. Hal ini jelas menunjukkan  bahwa  dalam  gerakan  hukum dan pembangunan, kecocokan norma
13 Heinz  Klug,  “Hybrid(ity)  Rules:  Creating  Local Law  in  Globalized  World”  dalam  Yves  Delazay  dan Bryant  G.  Garth,  eds., Global  Prescribtion,  The Production,  Exportation,  and  Importation  of  a  New Legal Orthodoxy (City: Publisher, 2005)277
dengan penduduk lokal tidak lah menjadi hal yang  dianggap  relevan.  Alih-alih,  fokus utamanya  justru  secara  ekslusif  diletakkan pada  teks  undang-undang  asing  itu  sendiri. Sehingga, tidak mengherankan jika masalah awal  yang  inginnya  dipecahkan  melalui reformasi  hukum  justru  menjadi  semakin kacau dengan solusi hukum yang ditawarkan. 3. Perspektif Hukum Keruangangkasaan Nasional di Negara Berkembang Para pengamat hukum
keruangangkasaan  telah  mengajukan  usulan mengenai beberapa pendekatan untuk mengadopsi hukum keruangangkasaan nasional di  negara-negara  yang sekarang ini masih  mengalami  kekurangan  hukum  luar angkasa domestik. Termasuk dalam pendekatan  tersebut  adalah  empat  tipe tipologi  yang  diajukan  oleh  Miller  yang sudah  dijelaskan  di  atas.  Sebagian  besar pengamat Hukum Luar Angkasa mendukung adanya legitimasi yang menghasilkan transplantasi,  dimana  transplantasi  hukum dilakukan karena adanya model hukum yang bergengsi  baik  pada  sebagian  institusi hukum  ataupun  pada  keseluruhan  sistem hukum.  Dalam  hal  ini,  secara  umum  akan disampaikan  beberapa  hukum  yang  berlaku di  negara-negara  maju  sehingga  hukum- hukum  tersebut  bisa  diambil  sebagai  model di  negara-negara  berkembang  yang  tidak memiliki  hukum  domestik  untuk  mengatur aktifitas  luar  angkasa  mereka.  Misalnya, Ram  Jakhu  melakukan  analisis  terhadap pendekatan  unik  yang  dilakukan  Kanada dalam  membuat  hukum  keruangangkasaan, yang termasuk di dalamnya adalah pengundangan  beberapa  hukum  spesifik yang secara eksklusif mengatur aspek-aspek tertentu dari kegiatan luar angkasa, dan juga amandemen  dan  adaptasi  dari  beragam hukum yang mengatur kegiatan luar angkasa yang dilakukan oleh warga negara Kanada 14 .
14 Ram  S.  Jakhu,  “Regulation  of  Space  Activities  in Canada" (205) 48 IISL 267. Ram Jakhu pengusulkan pendekatan  ini  bagi  negara-negara  yang  memiliki karakteristik yang serupa dengan Kanada.
Project  2001  dan  para  pendukungnya seperti misalnya
Michael
Gerhard mengusulkan  transplantasi  yang  didikte secara  eksternal,  dimana  undang-undang yang  dibuat  oleh  negara-negara  di  Eropa baik yang sudah lampau maupun yang masih berlaku  sekarang  seharusnya  digunakan sebagai  suatu  usaha  untuk  mencapai undang-undang  luar  angkasa  nasional  yang selaras  secara  global. 15 Berdasarkan  usulan- usulan  tersebut,  negara-negara  di  seluruh dunia  seharusnya  mengenali  struktur  dan prinsip-prinsip hukum luar angkasa nasional yang  secara  umum  dimiliki  oleh  banyak negara maju  yang telah  melakukan kegiatan luar angkasa, terutama negara-negara Eropa, dan  mengacunya  sebagai  susunan  prinsip yang  utama.  Semua  negara  haruslah menyelaraskan hukum luar angkasa nasional mereka dengan susunan prinsip hukum yang utama tersebut dengan tujuan untuk “menciptakan  lingkungan  yang  adil  dan kompetitif  dan  juga  untuk  menghindari adanya  kecenderungan  belanja  perijinan”. Project  2001  secara  eksplisit  mengusulkan undanng-undang luar angkasa Eropa sebagai model.  Menurud  Gerhard,  solusi  ini  bisa juga dijadikan contoh yang baik bagi negara lain.  Lebih  lanjut  Gerhard  menyarankan bahwa  seharusnya  ada  interpretasi  yang sama  dari  kata-kata  kunci  yang  digunaka dalam undang-undang luar angkasa domestik, dan mengusulkan adanya kerjasama  negara-negara  yaitu  kerjasama dari  negara-negara  Eropa  untuki  membuat draft  undang-undang  luar  angkasa  nasional untuk  negara-negara  yang  tidak  memiliki undang-undang  luar  angkasa  domestik  dan untuk mengamandemen undang-undang nasional  yang  sudah  ada  di  negara-negara yang  kerangka  aturan  hukumnya  tidak sejalan  dengan  susunan  prinsip  yang  utama tersebut.
15 Michael  Gerhard,  “National  Space  Legislation  - Perspectives for Regulating Private Space Activities” dalam  Marietta  Benkodan  Kai-Uwe  Schrogl  eds., Space  Law:  Current  Problems  and  Perspectives  for Future  Regulation (City:  Eleven  Publication,  2005) hal 84.
Pengadopsian Space  Affair  Act di Afrika  Selatan 16 adalah  contoh  lain  adanya transplantasi  yang  didikte  secara  eksternal, dimana  salah  satu  dari  tujuan  kebijakan utama  dari Space  Affair  Act tersebut  adalah untuk mengendalikan dan membatasi pengembangan,  transfer,  dan  pemerolehan tehnologi bertujuan ganda tersebut. 17
Transplantasi  yang  didikte  secara  eksternal tersebut  bisa  juga  merupakan  hal  yang dihasilkan dari kerjasama luar angkasa, baik secara  eksplisit  dimandatkan  ataupun  tidak, sebagaimana  yang  terjadi  pada  kasus perjanjian  “Kerjasama  Jangka  Panjang dalam  Pemanfaatan  Pesawat  Luncur  Luar Angkasa  Cyclone  4  di  Pusat  Peluncuran Alcatara” yang ditanda-tangani oleh Ukraina dan Brasil, yang mengharuskan Brazil untuk melakukan  amandemen  terhadap  undang- undang nasionalnya. 7
Undang-undang  Pengembangan  Luar Angkasa Korea (The Korean Space Developments-Act), beserta kebijakan- kebijakan  awal  dan  aturan-aturan  yang diimplementasikan adalah contoh dari transplantasi entrepreneurial (kewirausahaan),  dimana  individu  maupun kelompok  lokal  yang  termotivasi  oleh keinginan  untuk  memperoleh  keuntungan politik  atau  ekonomi  dari  transplantasi hukum  tersebut  berusaha  untuk  mengadopsi model  hukum  asing.  Dalam  hal  ini  adalah keinginan  untuk  bisa  berpartisipasi  dalam program  kerjasama  internasional.  Untuk tujuan  ini,  Hwan  Kim  mengusulkan  kajian hukum  perbandingan  terhadap  hukum- hukum  yang  diberlakukan  di  antaranya  di Amerika  Serikat,  Inggris,  Federasi  Rusia, Perancis,  Jerman,  Kanada,  Jepang,  Swedia, dan Australia.
Sebagaimana bisa dicermati dari pembahasan  di  atas,  transplantasi  hukum tidak  serta  merta  menawarkan  solusi  nyata yang  dibutuhkan  oleh  pelaku  kegiatan  luar angkasa  di  negara-negara  berkembang  dan di  negara-negara  dalam  transisi  demokrasi karena  transplantasi  hukum  tersebut  secara
16 South African Space Affairs Amendment Act, No 84 tanggal 2 Juli 1993 17 Ibid., pasal 2
esensial menggabungkan kepentingan nasional negara-negara maju yang kemudian menjadi  arah  proses  reformasi  hukum  yang dilakukan, yang biasanya justru memperparah ataupun memperburuk persoalan  yang  hendak  mereka  selesaikan. 18 Sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas, mungkin  ada  beberapa  bidang  hukum, berdasarkan  situasi  tertentu,  mungkin  bisa memperoleh  keuntungan  dari  mengambil model undang-undang, institusi, atau presedur  dari  jurisdiksi  negara-negara  yang lebih  maju  (misalnya  saja  pada  pendaftaran objek  luar  angkasa).  Namun  demikian, sebagian  besar  kebijakan  luar  negeri nasional  membutuhkan  solusi  spesifik  yang bersifat  lokal,  yang  diperoleh  dari  gagasan yang  menyeluruh  dari  semua  stakeholders yang terlibat dalam bidang luar angkasa.
Alternatif  yang  bisa  dilakukan  selain dari pendekatan reformasi hukum ini adalah pendekatan partisipatoris. Melalui pendekatan  partisipatoris,  reformasi  hukum dilakukan sebagai suatu proses berlapis-lapis yang  dinamis  yang  mengharuskan  adanya usaha  nasional  dengan  mendasarkannya kepada  tingginya  partisipasi  negara  dan sektor  privat. 19 Reformasi  hukum  adalah sebuah alat untuk mengarahkan dan melegitimasikan  sebuah  proses  perubahan masyarakat, yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menyatukan  berbagai  macam  kepentingan yang berbeda 20 . Melalui konsep ini, reformasi  hukum  didasarkan  pada  tiga  pilar utama, yaitu: (i) aturan-aturan yang memadai;  (ii)  proses  yang  tepat  dalam pembuatan aturan-aturan tersebut dan dalam pemberlakuannya;  dan  (iii)  institusi  publik yang berfungsi dengan baik yanng dilengkapi  dengan  staff  yang  cakap  dan
18 Nagle,  Luz  Estella,  (2000)  "The  Cinderella  of Government:  Judicial  Reform  in  Latin  America"  30 Cal. W. Int’l L.J. hal. 346
19 R, Macdonald. “Recommisioning Law Reform” 35 Alberta  L.  Rev.851;  J.R.Nolon,  “Fusing  Economic and Environmental Policy: The Need for Framework Laws  in  the  United  States  and  Argentina"  (1996)  13 Pace Envtl.Rev. 726
20 I.F.I  Shihata,  “The  Role  of  Law  in  Bussiness Development”, (1997) 20 Fordham Int’l LJ. 1578
terlatih. 21 Pendekatan  ini  juga  memerlukan adanya  pengadopsian  suatu  prosedur  yang akan  membuat  semua  stakeholder  yang relevan  -  termasuk  di  dalamnya  lembaga- lembaga  pemerintah,  yang  secara  langsung memiliki  kewenangan  hukum,  maupun masyarakat secara umum untuk berpartisipasi  dalam  penjabaran  aturan- aturan tersebut. 22 Melalui pendekatan partisipatoris  ini,  pengalaman-pegalaman reformasi  hukum  yang  dilakukan  dalam bidang  keruangangkasan  telah  terbukti sukses  dalam  mencapai  tujuan  yang  mereka targetkan.  Mengingat  bahwa  reformasi hukum  tersebut  berasal  dari  siapa  saja  yang akan  terlibat  dalam  proses  dengan  adanya reformasi hukum tesebut.

## C. Simpulan
Urgensi
penataan
hukuym
keruangangkasaan  terletak  secara  dominan pada aspek hukum tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Hukum Keruangangkasaan internasional menyatakan  beban  negara-negara  pihak. Instrumen hukum keruangangkasaan
internasional  secara  implisit  memberikan arahan bahwa negara pihak untuk menyusun peraturan hukum keruangangkasaan nasional.  Pada  banyak  kasus,  negara  dalam penyelesaian  ganti  rugi  atas  kegiatan  ruang angkasa telah membuat hukum keruangangkasaan nasional utnuk
menangani  akibat  hukum  yang  muncul. Sementara  itu  negara-negara  yang  lain menangani konsekuensi-konsekuensi tersebut  dengan  menggunakan  hukum  yang bersangkutan  atau  melalui  keterlibatan mereka  yang  aktif  dalam  kegiatan-kegaitan luar angkasa.
Standar Hukum Keruangangkasaan
yang ada tidak secara ekstensif menganalisis teori dasar yang mendasari proses pembuatan hukum di negara-negara berkembang. Sementara itu, penataan
21 Ibid., hal 1583
22 Susan  Hirsch,  “The  Power  of  Participation:
Language  and  Gender  in  Tanzanian  Law  Reform Campaigns” (2002) 49 Africa Today 51
hukum keruangangkasaan telah menghasilkan  banyak  kajian  yang  berguna dan  bisa  langsung  diterapkan  sebagai  dasar proses pembuatan hukum keruangangkasaan nasional.  Pokok-pokok  upaya  penataan hukum  yang  dilakukan  dalam  bentuk,  atau melalui  transplantasi  hukum  tidak  berhasil menghasilkan instrumen hukum yang efektif.  Hal  tersebut  menuntut  transplantasi hukum  harus  memperhatikan  kepentingan pelaksanaan kegiatan ruang angkasa nasional.
Patut  menjadi  alasan  penting  negara- negara berkembang bahwa belum sepenuhnya  bebas  dari  pengaruh  instrumen hukum  keruangangkasaan  internsional  yang didasari pengaruh negara maju.

## DAFTAR PUSTAKA
Heinz  Klug,  2005  “Hybrid(ity)  Rules: Creating  Local  Law  in  Globalized World” dalam Yves Delazay dan Bryant G. Garth, eds., Global Prescribtion, The Production, Exportation, and
Importation of a New Legal Orthodoxy, City: Publisher.
I.F.I  Shihata,  1997,  “The  Role  of  Law  in Bussiness  Development”,  20  Fordham Int’l LJ. 1578
J.  Hermida,  1997, Commercial  Space  Law: International, National and Contractual Aspects Buenos ires: Ediciones Depalma Konvensi Wina 1989 Mardianis, 2016, Hukum Antariksa ,
Rajawali Pers. Michael  Gerhard,  2005,  “National  Space Legislation - Perspectives for
Regulating  Private  Space  Activities” dalam  Marietta  Benkodan  Kai-Uwe Schrogl  eds., Space  Law:  Current Problems  and  Perspectives  for  Future Regulation, City: Eleven Publication. Nagle, Luz Estella, 2000, “The Cinderella of Government:  Judicial  Reform  in  Latin America” 30 Cal. W. Int’l L.J.
Paul  Stephen  Dempsey,  2008, Air  Law , Montreal : McGill University.
Prijatna  Abdulrasyid,  2011, Mata  Rantai
Pembangunan  Ilmu  Teknologi  dan Hukum Kedirgantaraan Nasional
Indonesia , Fikahati Aneska.
R, Macdonald. 1996, “Recommisioning Law Reform”  35  Alberta  L.  Rev.851; J.R.Nolon,  “Fusing  Economic  and Environmental  Policy:  The  Need  for Framework  Laws  in  the  United  States and Argentina” Pace Envtl.Rev. 726
Ram  S.  Jakhu,  2005,  “Regulation  of  Space Activities in Canada”,
South African Space Affairs Amendment Act, Space Treaty (Traktat Luar Angkasa) 1967 Susan  Hirsch,  2002,  “The  Power  of Participation:  Language  and  Gender  in Tanzanian  Law  Reform  Campaigns” Africa Today 51.
Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2000 tentang Perjanjian Internasional.