Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), 1-14 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342 ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia
Hariman Satria Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari
hariman85antikorupsi@gmail.com

## Abstract
Criminal acts of money politics are regulated in Article 523 paragraph (1) to paragraph (3) Law No.  7  of  2017  concerning  Elections  which  is  divided  into  three  categories,  namely  during  the campaign,  the  period  of  calm  and  the  period  of  voting.  When  noted,  there  are  relatively similarities the elements of actus reus in paragraph (1) to paragraph (3) in the article. As for the rea method, it was formulated deliberately. Prevention of criminal acts of money politics can be done  through  the  criminology  perspective  crime  prevention  doctrine  which  focuses  on  five theories,  namely  abolitionistic  theory,  emphasizing  the  driving  factors  of  crime;  a  moralistic theory that emphasizes community enlightenment through moral messages; and the theory of primary,  secondary  and  tertiary  prevention.    Political  parties  should  participate  in  criminal liability when involved in acts of money politics by referring to the identification theory.
Keywords : Legal Politics, Criminal Act, Money Politics, General Election

## Abstrak
Tindak pidana politik uang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dibagi dalam 3 kategori yakni pada saat kampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara. Bila diperhatikan, relatif ada kesamaan elemen actus reus pada  ayat  (1)  sampai  ayat  (3)  dalam  pasal  tersebut.  Adapun  elemen mens  rea dirumuskan dengan  corak  kesengajaan.  Perumusan  sanksi  pidana  atas  tindak  pidana  politik  uang menggunakan  pola indefinite  sentence .  Kedepan  model  ancaman  pidana  yang  seharusnya digunakan  adalah indeterminate  sentence .  Pencegahan  tindak  pidana  politik  uang  dapat dilakukan melalui doktrin pencegahan kejahatan perspektif kriminologi yang menitikberatkan pada  5  teori  yakni  teori  abolisionistik,  menekankan  pada  faktor  pendorong  terjadinya kejahatan;  teori  moralistik  yang  menekankan  pada  pencerahan  masyarakat  melalui  pesan- pesan moril;  dan teori pencegahan primer, sekunder serta tersier. Partai politik seharusnya ikut  dikenai  pertanggungjawaban  pidana  ketika  terlibat  dalam  tindak  politik  uang  dengan merujuk pada teori identifikasi.
Kata Kunci : Politik Hukum, Tindak Pidana, Politik Uang, Pemilihan Umum

## Pendahuluan
Mengawali  tulisan  ini,  penulis  ingin menegaskan  bahwa  dalam  beberapa literatur,  politik  uang  ( money  politic ) acapkali  disebut  sebagai  korupsi  elektoral. Dikatakan  demikian,  sebab  politik  uang adalah  perbuatan  curang  dalam  Pemilihan Umum  (Pemilu)  yang  hakikatnya  sama dengan  korupsi  (Estlund,  2012:735).  Oleh karena  itu,  dalam  naskah  ini  penulis menggunakan  dua  istilah  sekaligus  yakni politik  uang  dan  korupsi  elektoral-dengan hakikat yang sama. Masalah politik uang, di Indonesia sesungguhnya bukanlah hal baru. Sejarah  mencatat,  Pemilu  terbaik  justru hanya terjadi sekali di negeri ini yakni pada tahun  1955.  Dikatakan  demikian,  sebab pada waktu itu Pemilu dilaksanakan dengan suasana yang sangat demokratis, jujur dan adil  serta  tidak  mengenal  politik  uang. Ketika  itu  partai  peserta  Pemilu  bertarung dengan fair dan  objektif  dengan  tidak mengandalkan uang dan kekuasaan semata, melainkan  mempertaruhkan  gagasan  ke- Indonesia-an (Ellis:2016:77).
Pada zaman Orde Baru (Orba) terjadi pergeseran  paradigma,  fenomena  politik uang  jarang  didengar  dan  dicatat  karena Pemilu  selalu  dihiasi  oleh  penggunaan kekuasaan  untuk  memenangkan  partai pemerintah. Segala kekuatan bersatu padu- bersangkut  paut  memenangkan  Partai Golongan  Karya.  Sehingga  Pemilu  seolah hanya  seremoni  demokrasi  belaka.  Pemilu diselenggarakan,  tetapi  kampanye  sangat dibatasi,  banyak  kandidat  didiskualifikasi, dan berbagai peraturan diberlakukan tidak proporsional terhadap lawan-lawan politik pemerintah (Ellis:2016:78).
Pasca  Pemilu  era  Orba  yakni  di  era reformasi,  Pemilu  justru  banyak  dibumbui oleh  fenomena  politik  uang.  Tidak  jarang praktiknya  dilakukan  secara  masif  di tengah-tengah  masyarakat.  Alhasil,  politik uang  menjadi  tontonan  murahan  yang merusak kualitas demokrasi. Dalam konteks ini,  Pemilu  kehilangan  orientasi  untuk
menciptakan  negara  yang  demokratis,  adil dan sejahtera. Akhir-akhir ini, bukan hanya Pemilu yang dibumbui dengan politik uang. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, hingga  pemilihan  kepala  desa  (Pilkades) juga tak luput dari aroma menyengat politik uang.  Pendeknya,  baik  dalam  Pemilu, Pilkada hingga Pilkades, politik uang selalu tampil di depan-mengalahkan visi misi, atau program kandidat dan partai politik. Mengenai politik uang ini, sesungguhnya  tidak  hanya  terjadi  di Indonesia,  di  Amerika  Serikat  sekalipun sebagai  kampiun  demokrasi-politik  uang adalah kenyataan yang sulit dihindari. Pada saat  Pemilu  Presiden  (Pilpres)  Amerika Serikat (AS) digelar 2 tahun lalu pada tahun 2016,  seorang  pengajar hukum  di  Harvard Law  School  bernama  Adrian  Vermeule bahkan  menyebut  Pilpres  AS  sebagai “Dolartokrasi”  (Vermeule,  2018:2).  Inti tulisannya adalah demokrasi di AS dianggap sedang sakit akut, sebab telah diinveksi oleh berbagai  skandal  politik  uang  sebagai korupsi  elektoral.  Imbasnya  kemenangan Presiden  Trump  ditanggapi  dingin  dan pesimis oleh berbagai kalangan. Intinya bisa dikatakan  bahwa  politik  uang  adalah penyakit  demokrasi  di  negara  manapun, termasuk di AS sekalipun.
Apabila  ditelaah  lebih  dalam,  pada hakikatnya  politik  uang  tidak  seirama  dan senyawa dengan 3 tujuan penyelenggaraan Pemilu  yakni  sebagai  berikut: pertama , memperkuat  sistem  ketatanegaraan  yang demokratis. Kedua ,  mewujudkan  Pemilu yang  adil  dan  berintegritas. Ketiga ,
mewujudkan  Pemilu  yang  efektif  dan efisien.  Politik  uang,  jelas  tidak  dapat memperkuat sistem ketatanegaraan karena demokrasi dibajak melalui korupsi
elektoral.  Selain  itu,  terjadinya  korupsi elektoral  maka  mutatis  mutandis  tidak dapat  mewujudkan  Pemilu  yang  adil  dan berintegritas, tidak pula efektif dan efisien. Sebab melalui politik uang maka membuka kemungkinan  terjadinya  sengketa  Pemilu
yang bisa menciptakan Pemilu atau Pilkada ulang. Konsekuensinya terjadi pemborosan anggaran  negara.  Politik  uang  malah mengerosi demokrasi dalam sistem ketatanegaraan manapun.  Tegasnya politik uang  merupakan  antitesis  dari  tujuan penyelenggaraan  Pemilu  khususnya  di Indonesia.
Legalitas  Pemilu  di  Indonesia,  diatur dalam  UU  No.  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  (UU  Pemilu).  Secara sistematis,  ketentuan  tentang  politik  uang dapat dijumpai pada Buku V Bab II di bawah titel  Ketentuan  Pidana  Pemilu,  pada  Pasal 523 ayat (1-3).  Adapun permasalahan yang akan dijawab dalam naskah ini terdiri atas dua yakni pertama , dalam perspektif hukum pidana,  apakah  ketentuan  yang  mengatur mengenai politik uang tersebut sudah cukup memadai? Kedua ,  Apakah  yang  dapat dilakukan  untuk  mencegah  semakin maraknya  praktik  politik  uang?  Terkait dengan  permasalahan  tersebut,  ada  dua tujuan mendasar dari penulisan naskah ini yakni pertama ,  secara  teoritis,  yakni berusaha  memberikan  uraian  dan  wacana yang  utuh  mengenai  konsep  tindak  pidana politik uang yang diatur  dalam UU  Pemilu, juga  dalam  berbagai  literatur,  terutama hubungannya  dengan  korupsi  politik. Kedua,  secara  praktis  adalah  agar  dapat dijadikan  sebagai  bahan  referensi  oleh penyelenggara
pemilu,
penggiat antikorupsi, dan masyarakat umum.
Agar  menjamin  orisinalitas  ide  dan keaslian  kajian  dalam  naskah  ini  maka penulis  akan  menyebutkan  beberapa  hasil penelitian lain yang secara umum memiliki relasi  yang  kuat  dengan  naskah  ini,  yakni sebagai  berikut: Pertama ,  penelitian  yang dilakukan oleh Tim Peneliti KPU Kabupaten Bandung  Barat,  mengambil  judul:  Praktik Politik  Uang  Pada  Pemilu  Legislatif  2014: Studi Kasus di Kab. Bandung Barat. Kedua , penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jonasmer Simatupang  dan  Muh  Subekhan,  berjudul:
Pengaruh  Budaya  Politik  Uang  Dalam
Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia, Jurnal Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol 4 Nomor 3 Tahun  2018,  hlm.  1297-1312. Ketiga , penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  Dendi Lukmajati, mengambil tema: Praktik Politik Uang  Dalam  Pemilu  di  Indonesia,  Jurnal Politika  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik  Universitas  Diponegoro  Semarang, Vol 7 Nomor 1 April 2018, hlm. 2-24.
Guna memperkaya pengayaan wacana sehingga menjadi lebih
komprehensif  dan  memperkuat  aroma ilmiah  naskah  ini  secara  akademik,  maka selanjutnya  penulis  akan  menguraikan tentang  suatu  kajian  kepustakaan.  Hal  ini penting sebab akan menjadi fondasi dalam menjelaskan variabel-variabel utama dalam tema  naskah  ini.  Bertalian  dengan  itu,  ada dua  variabel  yang  akan  dijelaskan  yakni sebagai berikut:
1. Konsep tentang Politik Hukum.
Secara umum, politik hukum dimaknai  sebagai  kebijaksanaan  politik yang  menentukan  peraturan  hukum  apa yang  seharusnya  berlaku  dalam  mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara  (Lubis:2000:28-29).  Menurut Sudarto,  politik  hukum  adalah  kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang  untuk  menetapkan  peraturan- peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan  apa  yang  terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Sudarto, 1983:20).
Bila memang demikian, maka konsep politik hukum memiliki makna yang sangat mendalam.  Ada  empat  hal  penting  yang dapat  disimpulkan. Pertama ,  dari  frasa “yang terkandung dalam masyarakat”, tentu cukup  luas  cakupannya.  Artinya  bahwa politik  hukum  dapat  mencakup  berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya  politik,  ekonomi,  sosial  dan budaya. Kedua ,  bertalian  dengan  frasa
“menetapkan  peraturan-peraturan  yang dikehendaki”,  hal  ini  berhubungan  dengan ius  constitutum atau  hukum  positif. Ketiga , menyangkut  frasa  “bisa  digunakan  untuk mengekspresikan”, ini bertalian dengan ius operatum . Keempat ,  menyangkut  frasa “untuk  mencapai  apa  yang  dicita-citakan”. Dalam hal ini politik hukum juga berkorelasi dengan ius  constituendum .  Tegasnya cakupan  politik  hukum  dalam  perspektif Sudarto  dapat  meliputi  tiga  hal: ius constitutum , ius  operatum dan ius constituendum .
Uraian  lebih  jauh  tentang  politik hukum,  dikemukakan  oleh Mahfud  M.D, yang  mengatakan  bahwa,  politik  hukum adalah legal  policy atau  garis  kebijakan resmi tentang hukum yang akan
diberlakukan  baik  dengan  pembuatan hukum  baru  maupun  dengan  penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara (Mahfud M.D, 2012:1). Bertolak dari definisi  politik  hukum  yang  dikemukakan oleh  Mahfud  M.D  dan  Sudarto tersebut, maka  substansi  politik  hukum  pada dasarnya terletak pada empat poin penting. Pertama , politik hukum  merupakan kebijakan  resmi  negara  yang  akan menetapkan  suatu  peraturan  hukum  ( ius constitutum ). Kedua ,  kebijakan  tersebut bertalian  dengan  hukum  yang  dapat dioperasionalkan  ( ius  operatum ). Ketiga , kebijakan juga berhubungan dengan hukum yang  dicita-citakan  ( ius  constituendum ). Keempat , politik hukum bertujuan mengatur  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Bertalian  dengan  itu,  Marc  Ancel menghubungkan  politik  hukum  dengan pencegahan  kejahatan  dalam  masyarakat, dengan menggunakan istilah politik hukum pidana  ( criminal  policy ).  Ditegaskan  oleh Ancel, rational organization of the control of crime  by  society (Reksodiputro,  2009:325). Dalam  konteks  ini  maka  dikenallah  istilah politik  hukum  pidana  ( penal  policy )  yang oleh G. Peter Hoefnagels disebut sebagai the
rational organization of the social reactions to crime (Hoefnagels, 1973:55). Selanjutnya
Hoefnagels  menyebut criminal  policy
sebagai a  policy  of  designating  human behavior as crime , serta criminal policy is the science  of  crime  prevention (Hoefnagels, 1973:326).  Jadi  ada  tiga  makna  politik hukum  pidana  menurut  Hoefnagels. Pertama ,  menyangkut  usaha  rasional masyarakat  sebagai  reaksi  atas  kejahatan. Kedua ,  kebijakan  yang  mengarah  pada perilaku  orang  sebagai  kejahatan. Ketiga , sebagai ilmu pengetahuan tentang pencegahan kejahatan. Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka inti  dari  politik  hukum  pidana  adalah pertama ,  perbuatan  apa  yang  seharusnya dijadikan  tindak  pidana. Kedua ,  sanksi  apa yang  sebaiknya  digunakan  atau  dikenakan kepada  si  pelanggar. Ketiga ,  prosedur hukum  yang  akan  ditempuh  jika  terdapat pelanggaran  terhadap  ketentuan  pidana, sehingga pelaku dapat dikenai sanksi pidana (Sudarto, 2007:44-48). Dalam konteks yang demikian,  maka  politik  hukum  pidana bertalian  pula  dengan  elemen-elemen  dari suatu tindak pidana yang telah dirumuskan dalam  suatu  peraturan,  baik  itu  elemen perbuatan  ( actus  reus )  maupun  elemen kesalahan  ( mens  rea ).  Kaitannya  dengan politik  hukum  pengaturan  tindak  pidana politik uang dalam Pemilu maka akan dilihat perumusan  perbuatannya, perumusan sanksi  pidananya  hingga  proses  hukum yang  tersedia  ketika  terjadi  tindak  pidana politik  uang  dalam  UU  Pemilu  ( ius constitutum dan ius operatum ).

## 2. Pengaturan  Tindak  Pidana  Politik Uang di Indonesia.
Ketika mengulas tentang politik uang dalam  pemilu,  maka  itu  artinya  kita memandang  UU  pemilu  dalam  sudut pandang hukum pidana. Terkait dengan itu, ada  3  bagian  penting  yang    biasa  disebut sebagai  trias  hukum  pidana  yakni  tindak pidana,  pertanggungjawaban  pidana  dan
stelsel  pidana.  Hubungannya  dengan pengaturan tindak pidana politik uang maka yang  akan  penulis  bahas  adalah  berkisar pada  tindak  pidana,  pertanggungjawaban pidana dan stelsel sanksi-nya tersebut.
Mengenai  tindak  pidana  dalam  UU pemilu. Secara sistematis ketentuan pidana dalam  UU  pemilu  diatur  pada  Buku  V  di bawah  titel  Tindak  Pidana  Pemilu  Buku  II dari  Pasal  488  sampai  dengan  Pasal  554. Sehingga tindak pidana pemilu diatur dalam 66  pasal.  Secara  anatomis,  tindak  pidana pemilu  terbagi  dalam  beberapa  kategori.
Pertama , tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara  pemilu,  diatur  dalam  24 pasal  meliputi:  Pasal  489,  499,  Pasal  501 sampai  dengan  Pasal  508,  Pasal  513-514, Pasal  518,  Pasal  524,  Pasal  537-539,  Pasal 541-543, Pasal 545 dan 546, Pasal 549 dan 551.
Kedua ,  tindak  pidana  pemilu  yang dilakukan  oleh  masyarakat  umum,  diatur dalam 22 pasal yakni Pasal 488, 491, Pasal 497-498,  Pasal  500,  Pasal  504,  Pasal  509- 511,  Pasal  515-517,  Pasal  519-520,  Pasal 531-536,  Pasal  544,  Pasal  548. Ketiga , tindak  pidana  pemilu  oleh  aparatur pemerintah, ditetapkan dalam 2 pasal yakni Pasal  490,  dan  494. Ketiga ,  tindak  pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara negara  atau  pejabat  publik,  ditetapkan dalam  2  pasal  yakni  Pasal  522  dan  547. Keempat ,  tindak  pidana  pemilu  yang dilakukan  oleh  korporasi,  diatur  dalam  5 pasal  meliputi:  Pasal  Pasal  498,  Pasal  525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 529-530. Kelima ,  tindak  pidana  pemilu  yang dilakukan  oleh  pelaksana  kampanye  dan peserta  pemilu  terdiri  atas  9  pasal  yakni Pasal 495, 496, Pasal  521, Pasal 523, Pasal 525  ayat  (2)  Pasal  526  ayat  (2),  Pasal  527 dan  Pasal  528,  Pasal  550.  Tindak  pidana pemilu  oleh  calon  presiden  dan  wakil presiden, terdiri atas 2 pasal yakni Pasal 552 dan Pasal 553.
Khusus  mengenai  tindak  pidana politik  uang,  diatur  pada  Pasal  523
peraturan a quo . Agar lebih konkrit, penulis akan  mengutip  ketentuan  tersebut  secara lengkap yakni sebagai berikut:
Pasal  523  ayat  (1)  berbunyi:  setiap pelaksana,  peserta,  dan/atau  tim Kampanye  Pemilu  yang  dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai  imbalan  kepada  peserta Kampanye  Pemilu  secara  langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  280  ayat  (1) huruf  j  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.OOO.OOO,OO (dua puluh empat juta rupiah).
Pasal  523  ayat  (2)  berbunyi:  Setiap pelaksana,  peserta,  dan/atau  tim Kampanye  Pemilu  yang  dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan  uang  atau  materi  lainnya kepada  Pemilih  secara  langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  278  ayat  (2) dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  4  (empat)  tahun  dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
Pasal  523  ayat  (3)  berbunyi:  Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan  suara  menjanjikan  atau memberikan uang atau materi lainnya kepada
Pemilih untuk tidak menggunakan  hak  pilihnya  atau memilih  Peserta  Pemilu  tertentu dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling  banyak  Rp36.000.000,00  (tiga puluh enam juta rupiah). Komentar  penulis  atas  pengaturan politik  uang  dalam  Pasal  523  ayat  (1) sampai  dengan  ayat  (3)  tersebut  adalah sebagai  berikut: PERTAMA ,  pada  ayat  (1) tindak  pidana  politik  uang  dilakukan  pada saat  kampanye.  Pada  ayat  (2),  dilakukan pada masa tenang. Sedangkan pada ayat (3) dilakukan  pada  saat  pemungutan  suara berlangsung. KEDUA ,  relatif  ada  kesamaan elemen  tindak  pidana  politik  uang  dalam
Pemilu  baik  pada  ayat  (1),  (2)  hingga  ayat (3)  yakni  elemen actus  reus (perbuatan pidana) dan mens rea (kesalahan). 1 KETIGA , elemen actus reus pada ayat (1), meliputi: a) menjanjikan.  b)  memberikan  uang  atau materi  lainnya.  c)  sebagai  imbalan  karena ikut  sebagai  peserta  kampanye  Pemilu.  d) dilakukan  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung. Sedangkan elemen mens rea, atau schuld menggunakan  kesalahan  yang berbentuk  kesengajaan  melalui  frasa “dengan sengaja”. KEEMPAT , pada ayat (2) elemen actus reus terdiri atas: a) pada masa tenang.  b)  memberikan  atau  menjanjikan imbalan uang atau materi lainnya. c) kepada pemilih.  d)  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung. Sedangkan elemen mens rea menggunakan farasa “dengan sengaja”.
KELIMA ,  pada  ayat  (3)  elemen actus reus terdiri  atas:  a)  setiap  orang.  b) menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau materi lainnya. c) kepada pemilih agar tidak menggunakan  hak  pilihnya  atau  untuk memilih  peserta  tertentu. KEENAM ,  pada ayat (1) dan (2) pasal a quo , diatur adresat khusus  tindak  pidana  yakni  kepada  setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu. Sedangkan pada ayat (3) ditujukan kepada  siapa  saja  yang  melakukan  tindak pidana politik uang pada saat pemungutan suara dilakukan. Hal ini dapat ditandai dari penggunaan elemen: setiap orang.
KETUJUH ,  ada  perbedaan  ancaman pidana  penjara.  Pada  ayat  (1)  ancaman pidana penjara adalah 2 tahun, pada ayat (2) selama  4  tahun  sedangkan  pada  ayat  (3) adalah  3  tahun.  Intinya  adalah  pembentuk UU  menghukum  pelaku  tindak  pidana politik  uang  lebih  berat  pada  masa  tenang ketimbang  pada  saat  pemungutan  suara atau  pada  saat  kampanye  dilaksanakan. Demikian  pula  mengenai  besaran  pidana
1 Dalam  sistem  hukum  anglo  saxon,  dikenal adugium berikut: actus non facit reum nisi mens sit rea or non est reus nisi mens sit rea  – an act does not make a person guilty unless the mind is guilty . Actus  reus  is  guilty  act  and  mens  rea  is
denda,  justru  lebih  banyak  ketika  tindak pidana  politik  uang  dilakukan  pada  saat masa  tenang  ketimbang  pada  masa kampanye  atau  pada  saat  pemungutan suara.
KEDELAPAN ,  elemen mens  rea atau kesalahan dirumuskan secara seragam baik pada  ayat  (1),  (2)  maupun  pada  ayat  (3) yakni berbentuk kesengajaan. Melalui frasa ini  maka  secara  implisit  telah  mengadopsi teori  kesengajaan  ( dolus )  dalam  hukum pidana,  dengan  segala  coraknya  baik  itu kesengajaan  sebagai  maksud  ( opzet  als oogmerk ), kesengajaan sebagai kemungkinan maupun kesengajaan sebagai kepastian  atau opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewutszijn (Moeljatno, 2008:190).    Atau  bahkan  juga dolus eventualis atau  kesengajaan  bersyarat (Hiariej, 2016:175). Dengan demikian, agar seseorang  dapat  dipidana  menurut  pasal tersebut maka kesalahannya ( schuld ) harus berbentuk kesengajaan tidak boleh kealpaan  ( culpa )  baik  itu culpa  lata atau kealpaan yang memberatkan, maupun culpa levis atau  kealpaan  yang  meringankan (Moeljatno, 2008:219).
KESEMBILAN , mengenai sanksi pidana  yang  diancamkan  kepada  pelaku tindak pidana. Pasal tersebut, menggunakan ancaman  pidana  maksimum.  Hal  ini  sama dengan pengaturan ancaman pidana dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP). Secara teori, ancaman pidana yang demikian  sering  disebut  sebagai  sistem indefinite sentence adalah sistem yang mana setiap tindak pidana ditetapkan bobot atau kualitasnya  sendiri-sendiri  yaitu  dengan menetapkan ancaman pidana minimum dan maksimum dari setiap tindak pidana (Arief, 2010:132). Secara doktrinal hal ini bertalian
guilty mind or  mental state . Adugium ini sering disingkat menjadi actus reus dan mens rea. Baca Rupert Cross and Philip Ashterley Jones. (1968). An  Introduction  to  Criminal  Law .  London: Butterworths. p. 32-33.
dengan strafmaat atau  berat  ringannya sanksi pidana (Bemmelen, 1987:81).
Perlu pula  penulis sampaikan bahwa perumusan ancaman pidana yang demikian menunjukkan  bahwa  pembentuk  undang- undang  masih  menggunakan  corak  pikir yang sama dengan penyusun KUHP. Padahal situasi sosial politik antara penyusun KUHP pada  abad  ke  16  tentu  berbeda  dengan kondisi di Indonesia pada saat ini. Ketika itu penyusun  KUHP  masih  dipengaruhi  oleh ajaran  kebebasan  berkehendak  sebagai produk  aliran  neo  klasik  sehingga  tidak ingin  membatasi  hakim  ketika  akan memutuskan suatu perkara pidana. Namun demikian, di tahun 1980 an ajaran tersebut mulai  ditinggalkan  karena  pembentuk undang-undang  mulai  mempertimbangkan pembinaan  individu  kepada  pelaku  tindak pidana (Frankel:1993:90).
Selain  itu,  model indefinite  sentence dianggap  terlalu  memberikan  kebebasan pada hakim. Pada titik inilah mulai disusun ancaman  pidana  yang  sifatnya  minimum khusus atau indeterminate sentence sehingga hakim tidak bebas lagi menjatuhkan  pidana  kepada  pelaku melainkan  harus  sesuai  dengan  ancaman pidana  minimum  (Frankel,  1993:91).  Oleh karena  itu,  penulis  berpandangan  bahwa seharusnya pembentuk UU melihat kondisi sosial  politik ketika merumuskan ancaman sanksi  pidana  dalam  suatu  UU  sehingga tidak  terkesan out  of  date tetapi  melihat kebutuhan  dan  perkembangan  kehidupan masyarakat yang menjadi sasaran
penerapan UU sehingga bisa up to date .
Penulis  mengusulkan  agar  ke  depan,
ancaman  pidana  dalam  UU  pemilu  direvisi kemudian dikonstruksi
dengan menggunakan  pola indeterminate  sentence atau  ancaman  pidana  minimum  khusus.
Melalui  model  yang  demikian,  maka pembentuk undang-undang telah menentukan  batas  minimum  khusus  dan maksimum  khusus  pidana  yang  dapat dijatuhkan oleh hakim (Schaffmeister et. al ,
1995:144). Pertimbangannya, selain mampu  memberikan  kepastian  hukum karena ancaman pidana minimumnya sudah jelas  diketahui  –  juga  dapat  memberikan efek  jera  sebagai  salah  satu  tujuan pemberian  pidana.  Hal  ini  sejalan  dengan teori deterrence  effect yang  menekankan agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya ( special preventie ), demikian pula  agar  orang  lain  tidak  melakukan kejahatan  yang  serupa    sebagai general preventie atau  pencegahan  umum  (Lavafe, 2003:26).
Lebih  dari  itu,  bila  dilihat  secara epistemologi  UU  Pemilu  berada  dalam ranah  hukum  administrasi  tetapi  sebagian kaidahnya  memiliki  sanksi  pidana.  Secara dogmatik  hukum,  model  yang  demikian acapkali disebut dengan istilah administrative  penal  law adalah  semua bentuk  regulasi  dan  produk  perangkatnya yang  berada  dalam  lingkup  atau  bidang administrasi tetapi memiliki sanksi pidana. Dalam  kondisi  yang  demikian  maka biasanya  sanksi  pidana  dibuat  lebih maksimal  (Adji,  2014:6).  Hal  ini  sesuai dengan  doktrin  yang  dianut  dalam  hukum pidana modern yang berbunyi: Punishment is  equal  and  fit  of  the  criminal (Card, 2012:15). Bertalian dengan itu, maka bobot sanksi  pidana  dalam  UU  pemilu  belum sesuai  dengan  karakter  hukum  pidana administrasi  dan  doktrin  hukum  pidana modern  tersebut.  Hal  ini  tentu  akan berdampak pada pola pemberian sanksinya oleh  majelis  hakim  sehingga  berpotensi tidak memberi efek jera kepada pelaku.
Pelanggaran  atas  tindak  pemilu khususnya  politik  uang  kemudian  harus dilakukan  proses  penegakan  hukum. Mengenai hal ini dapat dijumpai pada Buku Kelima  Bab  I  tentang  Penanganan  Tindak Pidana  Pemilu  –  bagian  kesatu  dari  Pasal 476  sampai  dengan  Pasal  487  UU  Pemilu. Inti  dari  proses  penegakan  hukumnya adalah merujuk pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Acara Pidana (KUHAP), kecuali secara tegas ditentukan  sendiri  dalam  UU  Pemilu, misalnya  mengenai  pembentukan  Sentra Penegakan  Hukum  Terpadu  yang  diatur pada Pasal 486 dan Pasal 487. Dengan kata lain,  dalam  hal-hal  tertentu  UU  Pemilu ditempatkan  sebagai  kekhususan  ( lex specialis )  dari  KUHAP  sebagai  ketentuan umumnya ( lex generalis ).
Sebagai  suatu  produk  ilmiah  maka dalam  naskah  ini,  penulis  menggunakan metode  penelitian.  Keberadaan  metode penelitian  merupakan  garansi  dalam menghasilkan  karya  akademik  yang  bisa dipercaya. Morris L. Cohen dan Kent C. Olson mendefinisikan  penelitian  hukum  sebagai the  process  of  identifying  and  retrieving information  necessary  to  support  legal decision-making (Cohen dan Olson, 1992:1 ) . Berangkat  dari  pemikiran  Cohen  tersebut, maka  usulan  penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  ( legal  research ).  Sesuai dengan  permasalahan  yang  diteliti,  maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  ( normative  law  research ).  Untuk menjawab  masalah  dalam  kajian  ini  maka penulis  menggunakan  dua  pendekatan yakni  pendekatan  undang-undang  ( statute approach )  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual approach ). Pendekatan undang- undang  pada  dasarnya  dilakukan  dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam  pendekatan  undang-undang dikaji ratio legis dari peraturan perundang- undangan sehingga  dapat diketahui
kandungan  filosofis  atau  latar  belakang pemikiran  terbitnya  peraturan  perundang- undangan  yang  bersangkutan  (Marzuki,
2014:93). Sedangkan pendekatan konseptual  bertolak  dari  pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang dalam
ilmu hukum. Pemahaman  terhadap  pandangan  dan doktrin  tersebut  dapat  menjadi  sandaran dalam  membangun  dan  memecahkan
permasalahan penelitian (Marzuki, 2014:95).

## Pembahasan
1. Politik  Uang:  Dari  Korupsi  Elektoral menuju Korupsi Politik.
Jika  di  atas  telah  diulas  mengenai pengaturan  tindak  pidana  politik  uang dalam UU Pemilu maka pada bagian ini akan diulas  hubungan  antara  politik  uang  yang dalam perspektif anti korupsi sering disebut sebagai  korupsi  elektoral  dengan  korupsi politik. Hal ini dirasa sangat penting sebab antara keduanya saling mempengaruhi dan berhubungan satu sama lain. Pada biasanya, korupsi  elektoral  merupakan  cikal  bakal terjadinya  korupsi  politik.  Sementara  itu tumbuh dan berkembangnya korupsi politik dalam suatu negara memiliki korelasi yang kuat dengan tidak efektifnya kontrol sosial dan penegakan hukum (Alkostar, 2008: 16).
Meskipun  demikian,  Joshua  Dressler mencoba  memisahkan  antara  korupsi politik dan korupsi elektoral. Korupsi politik lebih  condong  pada  penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dalam pemerintahan sedangkan korupsi elektoral bisa  meliputi  pembelian  suara  dengan sejumlah  uang  dalam  Pemilu,  menjanjikan jabatan  atau  hadiah  khusus,  paksaan, intimidasi atau bentuk yang lain. Ditegaskan oleh  Dressler, political  corruption  concern the  ilegal  pursuit  or  misuse  of  public  office. Electoral  corruption  include  purchase  of votes with money, promises of office or special favors,  coertion  intimidation  and  the  other forms (Dressler, 2002:1116).
Pandangan  ini  meskipun  terkesan memisahkan  antara  korupsi  politik  dan korupsi  elektoral  tetapi  tidak  dapat dipungkiri bahwa ada relasi kausal diantara keduanya.  Mengapa  penulis  mengatakan demikian?  Harus  diakui  bahwa  pembelian suara dengan sejumlah uang dalam Pemilu membutuhkan  biaya  yang  sangat  besar. Dalam  konteks  itu  maka  Pemilu  menjadi high  cost alias membutuhkan  modal  besar.
Mutatis mutandis ketika nanti terpilih maka hal pertama yang tebersit dalam pikirannya adalah  bagaimana  mengembalikan  modal yang telah dikeluarkan guna memenangkan pemilihan.  Pada  titik  inilah  maka  akan terjadi  korupsi  politik  dengan  cara mendagangkan pengaruh, menyalahgunakan  kekuasaan  atau  jabatan yang telah diperoleh.
Bertalian  dengan  itu,  dalam  ilmu kriminologi  korupsi  politik  ( political corruption )  dianggap  selalu  berhubungan erat  dengan  dua  bentuk  korupsi  yang  lain yakni election  fraud dan corrupt  campaign practice.  Election  fraud  or vote  rigging is illegal  interference  with  the  process  of an election either  by  increasing  the  vote share  of  the  favored  candidate,  depressing the vote share of the rival candidates, or both . Sementara itu corrupt campaign practice is campaign practices using state facilities and state  money  by  candidates  holding  state power (Siegel,  2012:374).  Intinya  bahwa kecurangan  pemilu  adalah  campur  tangan secara tidak sah dalam pemilu baik dengan cara  menaikkan  perolehan  suara  seorang kandidat  atau  juga  mengurangi  suara kandidat  lain  atau  bahkan  kedua-duanya. Sedangkan  praktik  kampanye  yang  korup adalah  kampanye  yang  dilakukan  dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara  oleh  calon  yang  sedang  memegang kekuasaan.  Pendeknya  bahwa  korupsi politik  selalu  berkelindan  dengan  korupsi elektoral  misalnya  kecurangan  dalam kampanye atau saat pemungutan suara.
Masih  mengenai  korupsi  elektoral yang  muaranya  adalah  korupsi  politik, untuk  mengidentifikasi  pelakunya  tidaklah terlalu sulit. Dalam bayangan penulis, aktor- aktor    korupsi  elektoral  adalah pertama , partai  politik. Kedua ,  kandidat  atau pasangan calon. Ketiga , birokrasi. Keempat , pengusaha  atau  pebisnis  hitam. Kelima , politisi  korup.  Resultan  antara  aktor-aktor tersebut  akan  sangat  mudah  mewujudkan terjadinya  korupsi  elektoral  yang  pada
ujungnya  adalah  membentuk  korupsi politik. Korupsi elektoral akan lebih mudah lagi dilakukan jika terjadi perpaduan antara kekuasaan  yang  diselewengkan  bertemu dengan  pebisnis  hitam.  Untuk  itulah seorang  sejarawan  bernama  Lord  Acton menekankan bahwa power tends to corrupt and  absolut  power  to  corrupt  absolutely . Bahwa setiap kekuasaan cenderung korupsi dan  kekuasaan  yang  absolut,  korupsinya juga pasti absolut (Satria, 2018:3).
Cara pandang tersebut akan menemukan  pembenaran  empiris  jika membaca  dan  memahami  rumusan  tindak pidana  Pemilu  dalam  UU  Pemilu.  Pada peraturan a  quo ,  disebutkan  secara  tegas mengenai  pendanaan  kampanye  termasuk dana  yang  berasal  dari  suatu  korporasi. Diatur  juga  mengenai  batasan  jumlah bantuan  dana  kampanye.  Tak  luput  juga diatur  mengenai  larangan  pelibatan birokrasi, TNI, dan POLRI untuk kepentingan  kandidat  tertentu.  Bertalian dengan itu, penyelenggara pemilu dari level yang paling atas hingga yang paling bawah juga dilarang memihak pada kandidat atau partai  politik  tertentu.  Selain  itu,  partai politik dan kandidatnya pun dilarang untuk memanipulasi  dana  kampanye.  Jadi  UU Pemilu  sesungguhnya  telah  berusaha merespon kemungkinan terjadinya korupsi elektoral  atau  politik  uang  yang  berafiliasi dengan korupsi politik.
Pertanyaan  kemudian  adalah  apakah dampak  yang  akan  terjadi  jika  korupsi elektoral  tidak  dapat  diberantas  dalam Pemilu? Dalam Money in Politic’s Handbook: A  Guide  to  Increasing  Transparency  in Emerging Democracies disebutkan 5 contoh konkrit. Pertama ,  adanya  tendensi  dari partai  penguasa  untuk  memanfaatkan keuangan  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  guna  mendanai  kampanye  dan operasi  politik  yang  lain. Kedua ,  akses terhadap  pemerintahan  cenderung  akan dimonopoli  oleh  penyumbang  sehingga publik  tidak  mempunyai  kesempatan  yang
sama untuk ikut serta dalam tender proyek- proyek pemerintah.
Ketiga ,  perusahaan  besar  atau pebisnis sebagai penyumbang tunggal atau dominan  terhadap  kandidat  dan  partai politik  dikhawatirkan  akan  memengaruhi dan  mendominasi  proses  pengambilan keputusan politik. Keempat , adanya kecenderungan terjadinya pembusukan dan korupsi  politik  dalam  pemerintahan.
Kelima ,  terjadi  korupsi  politik  yang disebabkan oleh kuatnya hubungan patronase  antara  lembaga  donor  dengan kandidat terpilih. Konsekuensinya kandidat terpilih  akan  sangat  mudah  diintervensi kebijakan politiknya oleh donatur (Sugiyarto, 2009:485).
Atas  dasar  itulah  maka  penting dipikirkan jalan keluar atas masalah politik uang  atau  korupsi  elektoral  ini.  Dalam bayangan  penulis,  terdapat  beberapa  hal yang  dapat  dilakukan. Pertama ,  perbaikan substansi hukum yakni peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan  Pemilu  khusus  menyangkut  tindak pidana politik uang. Kedua , perlu ada upaya serius  untuk  memberi  pendidikan  politik kepada  masyarakat  mengenai  bahaya  atau dampak  yang  terjadi  ketika  politik  uang mendominasi  dalam  Pemilu. Ketiga ,  perlu diinisiasi  adanya  pertanggungjawaban pidana  partai  politik  ketika  dapat dibuktikan bahwa partai ikut terlibat dalam manipulasi laporan dana kampanye. Penulis mengusulkan agar digunakan teori identifikasi  yakni  apabila  tindak  pidana dilakukan  baik  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama.  Melalui  teori  ini  akan membuka kemungkinan mempertanggungjawabkan pidana pimpinan  partai  politik  sebagai directing mind  and  will atau  personil  pengendali
(Pinto dan Evans, 2003:75). Dalam konteks ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sudah saatnya  dilibatkan. Keempat ,  pengaturan
dana  kampanye  diatur  lebih  detail  hingga pada  hal-hal  yang  kecil  sehingga  dapat diantisipasi  potensi  adanya  kecurangan dana  kampanye  oleh  kandidat  atau  partai politik. Kelima atau yang terakhir, terhadap aparat  penegak  hukum  perlu  ditempatkan dalam  peraturan  yang  dapat  menjamin objektifitas dan transparansi serta akuntabilitas kinerja peradilan.

## 2. Mencegah Tindak Pidana Politik Uang.
Berbicara tentang pencegahan tindak pidana sesungguhnya menjadi domain ilmu kriminologi.  Demikian  halnya  dengan pencegahan  tindak  pidana  politik  uang maka  pendekatan  yang  dapat  digunakan adalah  pendekatan  kriminologi  sehingga dapat diketahui akar masalahnya termasuk cara  memberangusnya.  Inilah  salah  satu kelebihan ilmu kriminologi bila dibandingkan  dengan  hukum  pidana. Kriminologi  dapat  berfungsi  sebelum kejahatan  dilakukan  sedangkan  hukum pidana  hanya  dapat  digunakan  jika  tindak pidana sudah terjadi (Adler et.al , 2010:10). Menurut Dennis Chapman bahwa ada 2  cara  untuk  mencegah  terjadinya  tindak pidana  yakni PERTAMA ,  mencari  faktor pendorong terjadinya tindak pidana. Untuk itu  ada  2  hal  yang  harus  diperhatikan. Pertama , melalui sistem abolisionistik yakni menghilangkan  faktor-faktor  yang  menjadi pendorong  terjadinya  kejahatan. Kedua , melalui sistem moralistik yakni pencegahan melalui siraman rohani keagamaan. Sistem ini  akan  memperkuat  nilai-nilai  moral sehingga  diharapkan  mampu  menekan naluri  jahat  manusia  (Black,  2011:109). KEDUA , mengoptimalkan penegakan hukum
(Dirdjosisworo,
1984:140). Pendapat senada  dikemukakan  oleh  Walter  C. Reckless, bahwa ada 5 hal yang dibutuhkan guna  mencegah  terjadinya  kejahatan. Pertama ,  sistem  dan  organisasi  kepolisian yang  baik. Kedua ,  pelaksanaan  peradilan yang efektif. Ketiga , hukum yang berwibawa. Keempat ,  pengawasan  dan
pencegahan  kejahatan  yang  terkoordinir. Kelima , partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan  kejahatan  (Dirdjosisworo, 1984:11).
Ulasan lebih jauh mengenai
pencegahan  kejahatan  ini  dikemukakan oleh Steven P. Lab yang menyatakan bahwa pencegahan kejahatan dapat dibagi dalam 3 pendekatan  yakni primer,  sekunder  dan tersier. (Lab, 2010:27). Pencegahan primer difokuskan  pada  pencegahan  masyarakat yang dimulai dari lingkungan rumah tangga, tempat  bekerja,  hingga  hubungannya dengan  aktifitas  di  luar  lingkungannya. Pencegahan  sekunder,  lebih  condong  pada upaya untuk mengidentifikasi dan memprediksi  potensi  terjadinya  kejahatan dengan  melihat  realitas  sosial.  Sedangkan pencegahan tersier merupakan upaya untuk membuat  semacam  kesepakatan  dengan pelaku  tindak  pidana  agar  tidak  lagi mengulangi  perbuatannya  (Lab,  2010:28- 29).
Bertolak  dari  doktrin  tersebut,  baik yang dikemukakan oleh Chapman, Reckless maupun  Lab,  dapat  disimpulkan  bahwa manakala  berbicara  tentang  pencegahan kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya tidak  dapat  dilepaskan  dari  faktor pendorongnya  dan  proses  penegakan hukumnya  – pasca kejahatan terjadi. Maka posisi  aparat  penegak  hukum,  peradilan yang  efektif,  dan  hukum  yang  berwibawa dapat  menjadi  benteng  kokoh  untuk mencegah  terulangnya  kejahatan  di  masa depan.  Selain  itu,  peran  serta  masyarakat dan upaya responsif dalam mengidentifikasi potensi  kejahatan  oleh  aparat  penegak hukum  menjadi  poin  yang  tidak  kalah pentingnya.
2 Asas legalitas berbunyi: nullum delictum nulla poena  sine  praevia  lege  poenali.  Adugium  ini mengandung  4  makna  penting  yakni: nullum crimen  nulla  poena  sine  lege  certa ( lex  certa ); nullum  crimen  nulla  poena  sine  lege  stricta ( lex stricta ); nullum  crimen  nulla  poena  sine  lege scripta ( lex  scripta );  dan nullum  crimen  nulla
Bertalian dengan maraknya fenomena tindak  pidana  politik  uang  dalam  Pemilu atau  juga  Pilkada  maka  beberapa  teori pencegahan  tindak  pidana  di  atas  tentu dapat  dijadikan  rujukan.  Sehubungan dengan  itu,  paling  tidak  terdapat  5  poin penting  yang  dapat  penulis  kemukakan guna  mencegah  terulangnya  tindak  pidana politik  uang  ini. Pertama ,  diperlukan regulasi  Pemilu  yang  jelas  ( lex  certa )  dan tegas ( lex stricta ) 2 dalam mengatur rumusan tindak pidana politik uang termasuk sanksi pidananya yang juga harus maksimal. Tidak bisa  lagi  menggunakan  model  pengaturan yang konvensional seperti dalam UU Pemilu sekarang  ini  yang  masih  menggunakan perspektif KUHP. Hal yang perlu ditegaskan adalah  sanksi  pidana  harus  mampu memberikan  efek  jera  ( deterrence  effect ) melalui strafmaat yang berbentuk indeterminate sentence .
Kedua , dibutuhkan aparat penegakan hukum  yang  berintegritas,  memiliki kredibilitas  dan  komitmen    dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Dalam konteks itu, Sentra Gakumdu sebagai dapur  pengendali  proses  tindak  pidana politik  uang  tidak  boleh  terinfeksi  oleh virus-virus  korupsi  seperti  suap  menyuap atau  perbuatan  culas  lainnya. Ketiga , bertalian  dengan  poin  kedua,  peradilan tindak  pidana  politik  uang  haruslah dilaksanakan dengan prinsip due process of law yang bercirikan peradilan fair , objektif, cepat  dan  sederhana.  Pada  titik  inilah penegakan hukum akan kelihatan berwibawa. Keempat , penyelenggara Pemilu terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  harus  ditempatkan  tidak  hanya sebagai  mitra  Komisi  Pemilihan  Umum
poena  sine  lege  praevia ( lex  praevia ).  Lihat Machteld Boot. (2001). Nullum Crimen Sine Lege and  the  Subject  Matter  Jurisdiction  of  the International  Criminal  Court:  Genocide,  Crimes Against  Humanity,  War  Crimes ,  New  York  – Oxford: Intersentia, Antwerpen.
(KPU)  semata  tetapi  juga  sebagai  mitra masyarakat.  Bawaslu  tidak  bisa  menjadi organ eksklusif dalam melakukan
pengawasan  tetapi  harus  mampu  menyatu dengan  lingkungan  masyarakat  sekitar sehingga  potensi-potensi  terjadinya  politik uang  dapat  diprediksi  dari  jauh  hari  dan dapat  dicegah  sedini  mungkin.  Untuk  itu diperlukan  pula  komisioner  Bawaslu  yang dapat  menjaga  integritasnya  agar  tak mudah dibeli oleh penjahat demokrasi.
Kelima ,  KPU  harus  bisa  semaksimal mungkin  memberi  edukasi  politik  kepada masyarakat  dengan  menggandeng  partai politik  untuk  mencerdaskan  masyarakat dalam hal pencegahan tindak pidana politik uang.  Cara-cara  pendidikan  politik  selama ini  yang  terkesan  formalistis  perlu  diubah. Masyarakat  sebagai  subjek  sekaligus  objek dalam  Pemilu  perlu  dibuatkan  pendekatan khusus, seperti: Pendekatan tersier. Dalam konteks  itu,  masyarakat  dapat  disehatkan pikirannya  sehingga  mereka  mampu menyadari  bahwa  demokrasi  yang  sehat hanya  akan  lahir  dari  pikiran  masyarakat yang  sehat  yang  pada  ujungnya  akan melahirkan  pemimpin  yang  sehat  dari korupsi.  Masyarakat  harus  ada  rasa memiliki  atas  daerah  atau  negaranya sehingga  tidak  mudah  dibujuk  dalam perilaku  transaksional  dan  koruptif  –  ini yang disebut sebagai pendekatan sekunder.
Merujuk pada ulasan tersebut di atas baik  pendekatan  primer,  sekunder  dan tersier termasuk juga
pendekatan abolisionistik  dan  moralistik  hubungannya dengan  faktor  pendorong  terjadinya kejahatan dan upaya penegakan hukumnya maka  akan  sangat  bermanfaat  jika digunakan  dalam  mencegah  tindak  pidana politik uang.

## Penutup
Ada  beberapa  hal  yang  dapat disimpulkan dalam naskah ini yakni sebagai berikut: Pertama , secara sistematis ketentuan  pidana  dalam  UU  Pemilu  diatur
pada  Buku  V  di  bawah  titel  Tindak  Pidana Pemilu  Buku  II  dari  Pasal  488  sampai dengan Pasal 554. Dengan demikian, secara keseluruhan  diatur  dalam  66  pasal. Kedua , secara expressive  verbis ,  tindak  pidana politik uang dalam Pemilu ditegaskan dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Pemilu. Ketiga , dalam pasal a quo , politik uang  dibagi  dalam  3  kategori  yakni  pada saat kampanye, masa tenang dan pada saat pemungutan  suara. Keempat ,  relatif  ada kesamaan  antara  elemen actus  reus (perbuatan  pidana)  dan mens  rea
(kesalahan)  pada  pasal a  quo .  Elemen kesalahan semuanya menggunakan kesengajaan ( dolus ). Kelima , model
perumusan  sanksi  pidana  atas  tindak pidana  politik  uang  dalam  pasal a  quo cenderung sama dengan perumusan tindak pidana  dalam  KUHP  yang  menggunakan pola indefinite  sentence atau  minimum umum.  Ke  depan  model  yang  demikian seharusnya  diubah  dengan  menggunakan corak indeterminate sentence atau minimum khusus. Keenam , guna menghindari kecurangan dan manipulasi pelaporan dana kampanye  maka  sebaiknya  dalam  UU pemilu mengatur pelibatan KPK dan PPATK sehingga mudah diidentifikasi dan ditemukan  jejak  kecurangan  partai  politik atau  pasangan  calon. Ketujuh ,  perlu didorong pertanggungjawaban pidana partai  politik  ketika  terjadi  tindak  pidana politik  uang.  Hal  ini  sebagai  konsekuensi ditetapkannya  korporasi  sebagai  subjek delik  dalam  tindak  pidana  pemilu. Kedelapan , korupsi elektoral berupa politik uang merupakan cikal bakal korupsi politik berupa  penyalahgunaan  kekuasaan  untuk pribadi  atau  kelompok  dan  korporasi. Kesembilan ,  upaya  pencegahan  tindak pidana  politik  uang  dalam  pemilu  dapat dilakukan  melalui  doktrin  pencegahan kejahatan  perspektif  kriminologi  yang menitikberatkan  pada  5  teori  yakni  teori abolisionistik yang menekankan pada faktor
pendorong  terjadinya  kejahatan;  teori moralistik yang menekankan pada pencerahan  masyarakat  melalui  pesan- pesan  moril;  teori  pencegahan  primer, sekunder dan tersier.

## Referensi
Amanda  Pinto  &  Martin  Evans.  (2003). Corporate  Criminal  Liability . Thomson  Sweet  and  Maxwell, London.
Andrew  Ellis. Indonesia:  Kontinuitas,
Kesepakatan  dan  Konsensus , dalam  Andrew  Reynolds,  Ben Reilly dan Andrew Ellis (Editor).  (2016). Desain  Sistem Pemilu:  Buku  Panduan  Baru Internasional  IDEA .  Stokholm
Press, Swedia.
Artidjo  Alkostar.  (2008). Korupsi  Politik  di Negara  Modern .  FH  UII  Press.
Yogyakarta. Barda  Nawawi  Arief.  (2010). Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan  Pidana  Penjara. Genta Publishing. Yogyakarta.
Bima  Arya  Sugiyarto.  (2009). Politik  Uang dan Pengaturan Dana Politik di Era Reformasi , dalam Wijayanto dan  Ridwan  Zachrie  (Editor).
Korupsi  Mengorupsi  Indonesia: Sebab,  Akibat,  dan  Prospek Pemberantasan . Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Machteld Boot. (2001). Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter  Jurisdiction of  the  International Criminal Court: Genocide, Crimes Against  Humanity, War Crimes . Intersentia, Antwerpen, New York – Oxford.
D.  Schaffmeister,  N.  Keijzer  dan  E.P.H Sutorius. (1995). Hukum Pidana (Editor  J.E  Sahetapy) .  Liberty. Yogyakarta.
David Estlund. (2012). The Oxford Handbook of  Political  Philosophy .  Oxford University Press. New York.
Eddy  O.S.  (2016) Prinsip-Prinsip  Hukum Pidana .  Cahya  Atma  Pustaka. Yogyakarta.
Freda Adler, Gerhard Mueller and William S. Laufer.  (2010). Criminology . Mcgraw Hill. New York.
G. Peter Hoofnagels. (1973). The Other Side of  Criminology:  An  Inversion  of the Concept of Crime (Translation  by  Jan  G.M. Hulsman).  Springer  Bussines Media. New York.
Hariman  Satria, Dagang  Fasilitas  di Sukamiskin ,  KORAN  SINDO, Rabu 25 Juli 2018.
Indriyanto  Seno  Adji, Administrative  Penal Law : Ke Arah Konstruksi Pidana Limitatif .  disampaikan  sebagai bahan Pelatihan Hukum Pidana dan  Kriminologi  dengan  tema:
Asas-Asas  Hukum  Pidana  dan Kriminologi serta Perkembangannya  Dewasa  Ini , diselenggarakan atas kerjasama MAHUPIKI  dan  Fak  Hukum UGM. Yogyakarta: 23-27 Februari 2014.
J.M. van Bemmelen. (1987). Hukum Pidana
1: Hukum Pidana Materil Bagian Umum  (Diterjemahkan  oleh Hasnan ).  Bina Cipta. Bandung.
Joshua  Dressler.  (2002). Encyclopedia  of Crime and Justice Vol 3 Juvenile Justice:  Juvenile  Court  –  Rural Crime .  Gale  Group  Thomson Learning. New York.
Larry  J.  Siegel.  (2012). Criminology. Wadsworth  Cengage  Learning. New York.
M. Solly Lubis. (2000). Politik dan Hukum di Era Reformasi . CV Mandar Maju.
Bandung. Marjono Reksodiputro. (2009). Menyelaraskan Pembaruan Hukum . KHN Press. Jakarta: Marvin  E.  Frankel.  (1993). Criminal Sentence:  Law  Without  Order , Hill and Wang. New York.
Moeljatno (2008). Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta. Jakarta.
Moh. Mahfud M.D. (2012). Politik Hukum di Indonesia .  PT  Raja  Grafindo Persada. Jakarta.
Richard Card. (2012). Criminal Law . Oxford University Press. London.
Rupert  Cross  and  Philip  Ashterley  Jones. (1968). An  Introduction  to Criminal  Law .  Butterworths. London.
Soedjono  Dirdjosisworo.  (1984). Sosio Kriminologi . Sinar Baru. Bandung.
Steven  P.  Lab  (2010). Crime  Prevention: Approaches, Practices, and
Evaluations . Lexis Nexis Group.
New York. Sudarto.  (1983). Hukum  Pidana  dan Perkembangan Masyarakat: Kajian  Terhadap  Pembaharuan Hukum  Pidana .  Sinar  Baru. Bandung. ___________________.  (2007). Hukum  dan Hukum Pidana , Alumni. Bandung.
Wayne  R.  Lafave.  (2003). Principles  of Criminal  Law .  West  Thompson Reuters Business. New York.